## PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Dhani Ihza Erawan dhaniihzaerawan11@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Aminuddin Ilmar ilmar_f@yahoo.com Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Hijrah Adhyanti Mirzana hijrah.adhyanti@yahoo.com Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Jenis Penelitian ini merupakan  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif. Pendekatan  yang  digunakan  adalah)  dalam  penelitian  ini,  yaitu  pendekatan perundang-undangan  (statute  approach),  pendekatan  kasus  (case  approach),  dan pendekatan konsep (conseptual approach). Hasil penelitian ini berdasarkan original intend  Pembentuk  UU  No.  43/1999,  penafsiran  Pemerintah,  dan  penafsiran  norma hukum  PTDH  PNS  yang  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  sebelum berlakunya UU ASN, penegakan sanksi administrasinya  tidak harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, tetapi menjadi diskresi PPK. PPK yang menilai dan mempertimbangkan,  apakah  akan  diberhentikan  tidak  dengan  hormat, pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas  permintaan  sendiri,  atau  tidak diberhentikan  dengan  atau  tanpa  penjatuhan  hukuman  disiplin  dengan memperhatikan  faktor-faktor  yang  mendorong  PNS  melakukan  hal  tersebut  dan memperhatikan berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan. SKB 3 Menteri ini merupakan  peraturan  kebijakan  yang  dikeluarkan  sebagai  pedoman  pelaksanaan bagi PPK yang mengatur tentang pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana  kejahatan  yang  ada  hubungannya  dengan  jabatan  berdasarkan  putusan

## Gorontalo

## Law Review
Volume 7 -  No. 1 – April 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Kedua,  SKB  3  Menteri  itu  dapat dikualifikasi  sebagai  instrumen  yuridis  yang  sah  (rechtmatig),  kecuali  jika diberlakukan mundur (terugwerkend).
Kata  Kunci  :  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat;  Aparatur  Sipil  Negara; Tindak Pidana Korupsi.

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  dishonorable  dismissal  of  state  civil  servants  in corruption  cases.  This  type  of  research  is  the  type  of  research  used  is  normative juridical research. The approach used is) in this study, namely the statutory approach (statute  approach),  case  approach  (case  approach),  and  conceptual  approach (conceptual approach). The results of this study are based on the original intent of the former of Law no. 43/1999, the Government's interpretation, and the interpretation of the legal norms of PTDH civil servants who committed criminal acts of office before the entry into force of the ASN Law, the enforcement of administrative sanctions does not have to be dishonorably dismissed as civil servants, but becomes the discretion of the PPK. PPK assesses and considers whether to be dishonorably discharged, honorably discharged  not  at  his  own  request,  or  not  dismissed  with  or  without  imposition  of disciplinary  punishment  by  taking  into  account  the  factors  that  encourage  civil servants  to  do  this  and  paying  attention  to  the  severity  of  the  criminal  sentence imposed.  SKB  3  of  the  Minister  is  a  policy  regulation  issued  as  an  implementation guideline  for  PPK  which  regulates  the  honorable  or  dishonorable  dismissal  of  civil servants who commit criminal acts of office crimes or crimes related to their positions based on court decisions that have permanent legal force. Second, the SKB 3 Ministers can  be  qualified  as  a  legal  juridical  instrument  (rechtmatig),  unless  it  is  enforced backwards (terugwerkend).
Keywords: Dishonorable Dismissal; State Civil Apparatus; Corruption Crime.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  pada  Pasal  1  ayat  (3)  disebutkan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara hukum.  Norma  ini  memberikan  arti  bahwa  di  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan sehingga dengan demikian  hukum  mempunyai  posisi yang sangat  strategis  dan  dominan di  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  ( Marwan  Effendi,  2005  :  1) . Hukum  adalah  seperangkat  peraturan  yang  mengandung  kesatuan  yang  kita pahami  melalui  sebuah  sistem  ( Hans  Kelsen,  2003  :  3) ,  sedangkan  hukum  yang berlaku  dalam  suatu  negara  hukum  haruslah  terumus  secara  demokratis,  yaitu yang  memang  dikehendaki  oleh  rakyat  ( Padmo  Wahjono,  2003  :  8) .  Permasalahan hukum  yang  terjadi  semakin  hari  semakin  berkembang,  hal  inilah  yang  disebut dengan permasalahan hukum kontemporer. Hukum dalam pembangunan semakin berperan  sebagai  alat  atau  sarana  menyusun  tata  kehidupan.  Hasim  Purba mengatakan  bahwa  pembangunan  hukum  Indonesia  diharapkan  dapat memantapkan  dan  mengamankan  pelaksanaan  pembangunan,  menciptakan kondisi yang membuat anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum ( Hasim Purba, 2008 : 171) .
Era reformasi menuntut adanya pemerintahan yang baik dengan aparat yang baik pula. Era reformasi timbul dari adanya gerakan moralis dan sekaligus gerakan politik yang mempunyai konsep politik untuk melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan,  dengan  tujuan  memajukan  kesejahteraan  umum,  sesuai  dengan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Gerakan reformasi menuntut adanya pemerintahan yang baik dan
untuk adanya pemerintahan yang baik harus ada aparat pemerintah yang baik pula, yaitu aparat penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ( Bachsan Mustafa, 2016 : 113-114) .
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat maka hadirlah pemerintah yang  memiliki  tugas  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  masyarakat. Peraturan perundang-undangan merupakan rujukan resmi dari seorang pemimpin pemerintahan  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  (selanjutnya  disebut  UU  AP), bahwa hal tersebut didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak bersikap diskriminatif atau berdasarkan hak-hak  asasi  manusia  ( Aminuddin  Ilmar,  2020  :  3) .  Manakala  seorang  pemimpin pemerintahan  telah  mengabaikan  atau  tidak  melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-  undangan  atau  tidak  mau  menjalankan  suatu  perintah  sebagaimana dimaksud  dalam  peraturan  perundang-undangan  maka  dia  telah  melakukan pembangkangan  hukum  ( legal  disobedience )  yang  sangat  berbahaya  bagi kelangsungan pemerintahan ( Aminuddin Ilmar, 2020 : 4) . Sebagai upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah haruslah didukung oleh aparat pemerintahan yang berintegritas dan berkompeten dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  dan tujuan negara sebagaimana  tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Maka dari itu diperlukan Aparatur Sipil Negara yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945,  Negara  dan  Pemerintah,  serta  yang  bermental  baik,  berwibawa,  bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur Abdi Negara dan  Abdi  Masyarakat  yang  bekerja  untuk  kepentingan  masyarakat,  karenanya dalam pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri bukan saja dilihat sebagai Aparatur Negara, tetapi juga sebagai warga Negara ( Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1993 : 159) . Penegasan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional, karenanya negara memerlukan sarana-prasarana yang mendukung,  baik  berupa  sumber  daya  manusia  maupun  sarana  yang  berbentuk benda,  karena  negara  tidak  dapat  melakukannya  sendiri  ( Muchsan,  1982  :  12) . Pegawai  negeri  mempunyai  peranan  sangat  penting  karena  pegawai  negeri merupakan  unsur  aparatur  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  dan pembangunan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara.  Kelancaran  pelaksanaan pemerintahan  dan  pembangunan  itu  utamanya  tergantung  pada  kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan pegawai negeri sebagai bagian dari aparatur negara ( SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2000 : 98) .
Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur  Sipil  Negara (selanjutnya disebut UU ASN) Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang  bekerja  pada  instansi  pemerintah”. Selanjutnya dalam Angka 2 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina  kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu  jabatan  pemerintah  atau  diserahi  tugas  negara  lainnya  dan  digaji berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Sebelum  berlakunya  UU  ASN, mengenai pegawai negeri itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut UU PPK) sebagaimana telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dalam UU PPK belum mengenal adanya ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja melainkan hanya Pegawai Negeri. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik  Indonesia  yang  telah  memenuhi  syarat  yang  ditentukan,  diangkat  oleh pejabat  yang  berwenang  dan  diserahi  tugas  dalam  suatu  jabatan  negeri,  atau diserahi  tugas  negara  lainnya,  dan  digaji  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Dalam UU PPK ini juga sebelumnya telah mengatur terkait Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil,  pengangkatan  pegawai  negeri,  pemindahan pegawai  negeri,  pemberian  hukuman  sampai  dengan  pemberhentian.  Tetapi kemudian UU PPK ini dicabut dengan UU ASN dan berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014.
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap ASN mempunyai kewajiban serta kode etik dan kode perilaku yang harus ditaati dan dilaksanakan. Kewajiban serta kode etik dan kode perilaku ASN merupakan pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan di  dalam  dan  di  luar  kedinasan.  Salah  satu  tujuan  taat  dan  patuh  terhadap kewajiban  serta  kode  etik  dan  kode  perilaku  ialah  untuk  membentuk  ASN  yang bersih  dari  segala  masalah  hukum.  Kewajiban  serta  kode  etik  dan  kode  perilaku yang  dilanggar/tidak  dilaksanakan  dapat  berdampak  pada  hilangnya  status kepegawaian  seorang  ASN,  yang  berdampak  pula  pada  hilangnya  hak kepegawaiannya. Seperti diketahui, kedudukan ASN sangat penting sebagai unsur aparatur dan sebagai penggerak roda pemerintahan, namun tidak dapat dipungkiri seorang ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat melakukan tindakan- tindakan yang bertentangan dengan kode etik dan kewajiban sebagai seorang ASN. Seorang  ASN  yang  melakukan  tindakan  tersebut  dapat  dikenai  Sanksi  Pidana, Sanksi Administratif sampai dengan pemberhentian.
Dalam  UU  ASN  penjatuhan  sanksi  administratif  maupun  pemberhentian diatur  berdasarkan  kriteria  dan  jenis-jenis  pelanggaran  yang  dilakukan  ASN. Pemberhentian  sebagai  PNS  adalah  pemberhentian  yang  mengakibatkan  yang bersangkutan  tidak  lagi  berkedudukan  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil.  PNS  yang diberhentikan  tidak  dengan  hormat  akan  kehilangan  salah  satu  hak kepegawaiannya yaitu hak atas jaminan pensiun. Pemberhentian PNS yang banyak menjadi  sorotan  saat  ini  ialah  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai  PNS karena  dipidana  dengan  pidana  penjara  atau  kurungan  berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena  melakukan tindak pidana  kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidana  kejahatan  yang  ada  hubungannya dengan jabatan. Seperti kasus yang menjadi penelitian penulis yakni Pemberhentian Tidak  Dengan  Hormat  ASN  Pemerintah  Kabupaten  Bangli  atas  nama  I  Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M. Kasusnya bermula pada tahun 2013 I Wayan Gobang Edi  Sucipto,  AP.,  M.M  dijatuhi  hukuman  pidana  penjara  oleh  Pengadilan  Tinggi Denpasar  selama  1  (satu)  tahun  6  (enam)  bulan  berdasarkan  Putusan  Nomor 22/Pid.Sus/2013/PT.Dps  Tanggal  6  Mei  2013  dan  telah  ditindak  lanjuti  dengan pemberhentian sementara  dari jabatan melalui Keputusan Bupati Bangli Nomor : 887/1956.c/BKD  tanggal  19  November  2012  tentang  Pemberhentian  Sementara dari  Jabatan  Negeri  (Asisten  Perekonomian  dan  Pembangunan  Sekretaris  Daerah Kabupaten Bangli) Pegawai Negeri Sipil atas nama I Wayan Gobang Edi Sucipto A.P., M.M.  Setelah  menjalani  masa  tahanan,  I  Wayan  Gobang  Edi  Sucipto,  AP.,  M.M. kemudian dibebaskan bersyarat sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  republik  Indonesia  Nomor  M.HH-13.PK.01.05.06  Tahun  2013 tentang Pembebasan Bersyarat. Setelah adanya Keputusan pembebasan bersyarat, I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M kemudian diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri  Sipil  dengan  Keputusan  Bupati  Bangli  Nomor  824.3/745/BKD  tentang Penempatan  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Bangli tertanggal 24 Maret 2014 dan Keputusan Bupati Bangli Nomor: 821.2/5885/BKD tentang  Pengangkatan  Pertama  Kali dalam  Jabatan  Fungsional  dan  Angka  Kredit
Perencana, tanggal 11 Desember 2014. Sehingga I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M  ini  aktif  kembali  menjadi  PNS  pada  Pemerintah  Kabupaten  Bangli  dengan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya.
Pada  tahun  2018  dikeluarkan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  3  Menteri yakni  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/5697/SJ Nomor 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan  Hukum  Terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil  Yang  Telah  Dijatuhi  Hukuman Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Yang  Berkekuatan  Hukum  Tetap  Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Dengan adanya SKB 3 Menteri ini kemudian Bupati  Bangli  menerbitkan  Surat  Keputusan  Nomor  824/757/2018  Tanggal  31 Desember 2018 tentang Pemberhentian Saudara I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  karena  melakukan  Tindak  Pidana  Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas adanya Surat Keputusan Bupati Bangli tentang pemberhentian ini, saudara I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M kemudian melakukan upaya hukum dengan mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Denpasar  dengan  nomor registrasi  perkara  Nomor  21/G/2019/PTUN.DPS,  tanggal  6  Mei  2020  namun gugatannya ditolak. Kemudian Tahun 2020 saudara I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor register perkara Nomor 138/B/2020/PT.TUN.SBY Tanggal 22  september  2020  yang  pada  pokoknya  menerima  permohonan  banding  dari Pembanding/Penggugat,  Menyatakan  batal  Keputusan  Terbanding/Tergugat tentang  Pemberhentian  I  Wayan  Gobang  Edi  Sucipto,  AP.,M.M.  sebagai  Pegawai Negeri  Sipil  karena  melakukan  Tindak  Pidana  kejahatan  Jabatan  atau  Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Nomor : 842/757/2018 tertanggal 31 Desember 2018, dan Memerintahkan kepada Terbanding / Tergugat untuk mencabut Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian I  wayan  Gobang  Edi  Sucipto  AP.,M.M.  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  karena melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan Nomor 842/757/2018 tertanggal 31 Desember 2018.  Kemudian  dengan  adanya  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara Surabaya Nomor 138/B/2020 Tanggal 22 september 2020, terbanding dalam hal ini Bupati Bangli menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 800/706/2020 Tanggal  2  November  2020  tentang  Pencabutan  Keputusan  Bupati  Bangli  Nomor 824/757/2018  tentang  Pemberhentian  Saudara  I  Wayan  Gobang  Edi  Sucipto, AP.,M.M sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan  atau  Tindak  Pidana  Kejahatan  yang  ada  Hubungannya  dengan  Jabatan yang  juga  mengaktifkan  kembali  yang  bersangkutan  sebagai  Pegawai  Ngeri  Sipil pada  Jabatan  Semula,  yakni  Fungsional  Perencana  Ahli  Madya  pada  Badan Perencana Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli bersurat ke Badan Kepegawaian Negara untuk mengaktifkan Kembali Nomor Induk Pegawai (NIP) Atas nama I Wayan Gobang  Edi  Sucipto.AP.,M.M.  Namun  Badan  Kepegawaian  Negara  tidak  setuju dengan  hal  ini  yang  kemudian  memerintahkan  Bupati  Bangli  selaku  Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menerbitkan Kembali Surat Keputusan Bupati Bangli tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan saudara I Wayan Gobang Edi Sucipto .AP.,M.M. Pada tanggal 30 Agustus 2021, I Wayan Gobang Edi Sucipto .AP.,M.M kembali menerima Surat Keputusan Bupati Nomor 888/357/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Pemberhentian Saudara I Wayan Gobang Edi Sucipto,
AP.,M.M sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana  Kejahatan Yang Ada Hubungannya  Dengan Jabatan yang  mana  dalam  SK  Pemberhentian  tersebut  masih  tetap  menggunakan  dasar hukum  yang  sama  seperti  SK  Pemberhentian  pertama  yang  sebelumnya  telah dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 138/B/2020/PT.TUN. SBY tanggal 22 September 2020 yang telah berkekuatan hukum  tetap. Kasus ini menarik  perhatian  penulis  karena  terlihat  adanya  inkonsistensi  tafsiran  hukum yang  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  Bupati  Kabupaten  Bangli  dalam menerbitkan Keputusan Pengaktifan Kembali saudara I Wayan Gobang Edi Sucipto, A.P.,M.M  setelah  menjalani  hukuman  pidana  penjara  dan  menerbitkan  Surat Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  saudara  I  Wayan  Gobang  Edi  Sucipto, AP.,M.M. setelah dikeluarkannya  SKB 3 Menteri ini. Melihat juga bahwa rentetan kejadian ini dikarenakan adanya transisi hukum yang dimana pengaktifan kembali saudara  I  Wayan  Gobang  Edi  Sucipto,  A.P.,M.M  atas  dasar  UU  PPK  sementara Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat menggunakan aturan UU ASN dan SKB 3 menteri ini.

## 2. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan  putusan  pengadilan  ( Soerdjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2004  :  14) .  Menurut Johnny Ibrahim, bahwa penelitian hukum normatif ini adalah untuk menghasilkan ketajaman analisis hukum yang didasarkan pada doktrin dan norma-norma yang telah  ditetapkan  dalam  sistem  hukum,  baik  yang  telah  tersedia  sebagai  bahan hukum  maupun  yang  dicari  sebagai  bahan  kajian  guna  memecahkan  problem hukum  faktual  yang  dihadapi masyarakat,  maka  tidak  ada  jalan lain  berkenalan dengan  ilmu  hukum  normatif  sebagai  ilmu  hukum  praktis  normologis  dan mengandalkan penelitian hukum normatif ( Johnny Ibrahim, 2006 : 73) . Pendekatan dalam  penelitian  ini,  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ), pendekatan kasus ( case approach ), dan pendekatan konsep ( conseptual approach ). 3. PEMBAHASAN
A. Ketentuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Terkait  dengan  ketentuan  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  Aparatur Sipil  Negara  yang  berlaku  di  Indonesia  sebelum  berlakunya  UU  ASN  itu sesungguhnya  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang Pokok-Pokok  Kepegawaian  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian guna menata kembali pemberhentian PNS dengan  cara  mengubah  ketentuan  dalam  Pasal  23  UU  No.  8  /1974  sehingga berbunyi:
(1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan  dengan hormat karena meninggal dunia
(2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena:
a. Atas permintaan sendiri;
b. Mencapai batas usia pensiun;
c. Perampingan organisasi pemerintah; atau
d. Tidak  cakap  jasmani  atau  rohani  sehingga  tidak  dapat  menjalankan kewajiban sebagai PNS
(3) PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. Melanggar  sumpah/janji  PNS  dan  sumpah/janji  Jabatan  selain pelanggaran  sumpah/janji  PNS  dan  sumpah/janji  PNS  dan
sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak pidana  kejahatan  yang  ancaman  hukumannya  kurang  dari  4  (empat) tahun.
(4) Pegawai  Negeri  Sipil  dapat  diberhentikan  dengan  hormat  tidak  atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena:
a. Dihukum  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena  melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau
b. Melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat.
(5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. melanggar  sumpah/janji  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Sumpah/janji jabatan  karena  tidak  setia  kepada  Pancasila,  Undang-undang  Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
b. melakukan  penyelewengan  terhadap  ideologi  Negara,  Pancasila, Undang-undang  Dasar  1945  atau  terlibat  dalam  kegiatan  yang menentang Negara dan pemerintah; atau
c. dihukum  penjara  atau  kurungan  berdasarkan  putusan  pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak  pidana  kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidana  kejahatan  yang ada hubungannya dengan jabatan
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1979  tentang  Pemberhentian  Pegawai Negeri Sipil
Peraturan  Pemerintah  No.  32/1979 tentang  Pemberhentian  Pegawai  Negeri Sipil ini merupakan Peraturan Pelaksana dari UU No. 8 /1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  yang  menegaskan  aturan  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

## Pasal 8
Pegawai  Negeri  Sipil  dapat  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  sebagai Pegawai Negeri Sipil karena:
a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau
b. dihukum  penjara,  berdasarkan  keputusan  Pengadilan  yang  sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi- tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

## Pasal 9
Pegawai  Negeri  Sipil  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  sebagai  Pegawai Negeri  Sipil  apabila  dipidana  penjara  atau  kurungan  berdasarkan  keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena :
a. melakukan  suatu  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
b. melakukan  suatu  tindak  pidana  kejahatan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## Pasal 10
Pegawai  Negeri  Sipil  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  sebagai  Pegawai Negeri  Sipil  apabila  ternyata  melakukan  usaha  atau  kegiatan  yang  bertujuan mengubah  Pancasila  dan  atau  Undang-Undang  Dasar  1945  atau  terlibat  dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara (selanjutnya disebut UU ASN) mengatur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN secara tegas pada Pasal 87 ayat 4 UU ASN yang berbunyi : Pasal 87 :
(4)  PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. melakukan  penyelewengan  terhadap  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dihukum  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana
a) Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai Negeri Sipil
Sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahu 2014 tentang Aparatur  Sipil  Negara,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 11/2017) mengatur terkait  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  Pegawai Negeri  Sipil  pada  Pasal 250 yang berbunyi:

## Pasal 250
PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
a. melakukan  penyelewengan  terhadap  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. dipidana  dengan  pidana  penjara  atau  kurungan  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  karena melakukan  tindak  pidana  kejahatan  Jabatan  atau  tindak  pidana kejahatan  yang  ada  hubungannya  dengan  Jabatan  dan/  atau  pidana umum;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan  hukuman  pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan pidana yang dilalukan dengan berencana.
b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIV/2018 Ketentuan  terkait  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  Aparatur  Sipil Negara  kembali  mengalami  perubahan  setelah  adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  87/PUU-XIV/2018  yang  amar  putusannya  berbunyi: “menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, “dihukum penjara atau kurungan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  memiliki  kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;
c) Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai Negeri Sipil
Sebagai aturan pelaksana dari UU ASN, PP Nomor 11/2017 mengalami perubahan  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun 2020  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017 tentang Manajemen pegawai Negeri Sipil yang merupakan aturan terakhir dan juga telah mengatur secara tegas terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

## Pasal 250
PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
a. melakukan  penyelewengan  terhadap  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. dihukum  penjara  atau  kurungan  berdasarkan  putusan  pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana  kejahatan  Jabatan  atau  tindak  pidana  kejahatan  yang  ada hubungannya dengan Jabatan;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dipidana  dengan  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana
d) Penafsiran  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  Pegawai  Negeri  Sipil Sebelum Berlakunya UU ASN Dalam Kasus I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M Dalam  Kasus  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  ASN  atas  nama  I Wayan  Gobang  Edi  Sucipto,  AP.,  M.M.  terlihat  bahwa  rentetan  kejadian berlangsung dari tahun 2013 yakni saat yang bersangkutan di vonis terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi  oleh Pengadilan Tinggi Denpasar selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2013/PT.Dps, tanggal 6 Mei 2013. Dari rentetan kejadian tersebut ada masa transisi antara berlakunya UU PPK dan UU ASN. Baru kemudian saudara I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M diberhentikan tidak  dengan  hormat  sebagai  Aparatur  Sipil  Negara  setelah  terbitnya  SKB  3 Menteri tentang  Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Dari kasus ini kita dapat melihat  bahwa  ada  perbedaan  penafsiran  hukum  Bupati  Kabupaten  Bangli selaku  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  dalam  mengaktifkan  kembali saudara  I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M. sebagai ASN di Kabupaten Bangli dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 824.3/745/BKD tanggal 24 Maret  2014  tentang  Penempatan  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Bangli  setelah  yang  bersangkutan  menjalani  masa pidanya dengan adanya Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.H.H- 13.PK.01.05.06  Tahun  2013  Tanggal  31  Desember  2013  tentang  Surat Pembebasan  Bersyarat  atas  nama  I  Wayan  Gobang  Edi  Sucipto,  AP.,  M.M. Pertimbangan Bupati Kabupaten Bangli dalam menerbitkan Surat Keputusan yang  dimaksud  yakni  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok- Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Bupati  Kabupaten  Bangli  tidak  memberhentikan  tidak  dengan  hormat ASN  atas  nama  I  Wayan  Gobang  Edi  Sucipto,  AP.,  M.M.  walaupun  secara eksplisit  aturan  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  ASN  diatur  di  dalam Pasal  23  UU  No.  43/1999  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Di dalam menafsirkan aturan ini ada beberapa aturan yang menjadi pertimbangan sebagai berikut:
I. Penafsiran Kemenpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ) Dalam  rangka  pelaksanaan  Inpres  No.  4/2004  tentang  Percepatan Pemberantasan  Korupsi,  Pemerintah  menerbitkan  SE  Menpan  No. SE/03/M.PAN/4/2007 tentang Perlakuan Terhadap Pejabat yang Terlibat KKN. Dalam angka 1, 2, dan 3 SE tersebut tegas diamanatkan:
1) Segera memberikan ijin pemeriksaan terhadap Pejabat atau Pegawai baik sebagai saksi atau sebagai tersangka, jika memang ijin tersebut diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan;
2) Memberhentikan  sementara  dari  jabatannya ,  terhadap  Pejabat  yang terlibat  perkara  korupsi,  berstatus  sebagai  tersangka/terdakwa,  dan dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum, sampai dengan adanya keputusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  (incracht)  dari pengadilan  atau  resmi  dinyatakan  dihentikan  proses  hukumnya  oleh aparat penegak hukum;
3) Menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan PP No. 30/1980 tentang Disiplin  PNS,  terhadap  Pejabat/Pegawai  yang  telah  mendapatkan  vonis bersalah dari pengadilan, atau jika terbukti adanya  pelanggaran disiplin PNS, meskipun Pejabat/Pegawai tersebut  mendapatkan vonis bebas dari pengadilan
Berdasarkan  SE  Menpan  di  atas,  penafsiran  hukum  Pemerintah (Kemenpan) pada saat itu adalah:
1) Terhadap  Pejabat/Pegawai  yang  telah  mendapatkan vonis  bersalah  dari pengadilan,  menjatuhkan  sanksi  administratif  sesuai  dengan  PP  No. 30/1980.  Dengan  demikian,  penjatuhan  sanksi  administratif  terhadap PNS  pondasinya  diletakkan  pada  diskresi  PPK,  sesuai  dengan karakteristik  yuridis  sanksi  administratif.  PPK  yang  menilai  dan mempertimbangkan,  apakah  akan  menjatuhkan  hukuman  disiplin ringan,  sedang,  atau  berat  dengan  memperhatikan  faktor-faktor  yang mendorong  PNS  melakukan  hal  tersebut  dan  memperhatikan  berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan. Agak kurang dapat diterima dengan logika, dan saling kontradiksi, jika maksud Pasal 23 ayat (5) UU PPK dimaknai “harus” diberhentikan dengan tidak hormat. Sebab, jika ini yang  dimaksudkan,  maka  dalam  SE  Menpan  poin  ketiga  seharusnya menyatakan:  “ memberhentikan  tidak  dengan  hormat  sebagai  PNS terhadap  Pejabat/Pegawai  yang  telah  mendapatkan  vonis  bersalah dari  pengadilan ”.  Sebab,  konteks  diterbitkannya  SE  ini  adalah  tentang Perlakuan Terhadap Pejabat yang Terlibat KKN.
2) Perlakuan  terhadap  PNS  yang  dijatuhi  hukuman  pidana  karena melakukan  tindak  pidana  korupsi  tidak  harus  dilakukan  PTDH  PNS, menjadi  pemahaman  bersama  di  kalangan  Pemerintah.  Sebab,  SE  ini ditujukan kepada seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah. Oleh karena itu, dapat dipahami apabila dalam praktik banyak PNS yang telah divonis  bersalah  oleh  pengadilan  karena  melakukan  tindak  pidana kejahatan jabatan, tidak dilakukan PTDH sebagai PNS.
Hal  ini  kemudian  menjadi  tafsiran  dan  keyakinan  hukum  Bupati Kabupaten  Bangli  dalam  memilih  tidak  mengeluarkan  Keputusan Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  ASN  atas  nama  I  Wayan  Gobang  Edi Sucipto,  AP.,  M.M  dan  justru  mengaktifkan  Kembali  dengan  mengeluarkan Surat  Keputusan  Bupati  Bangli  Nomor  824.3/745/BKD  tentang  Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli tanggal 24 Maret 2014 setelah yang bersangkutan menjalani hukuman pidananya.
II. Penafsiran Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)
Pada  tanggal  29  Oktober  2012,  Mendagri  menerbitkan  SE  No. 800/4329/SJ  Perihal  Pengangkatan PNS  Kembali  Dalam  Jabatan  Struktural. Dalam angka 3 SE diamanatkan:
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  sesuai  dengan  semangat  reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi serta tindak kejahatan jabatan lainnya, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani hukuman pidana disebabkan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lainnya agar tidak diangkat dalam jabatan struktural. Penafsiran  hukum  Pemerintah  semakin  mempertegas  bahwa  seorang PNS  yang melakukan  tindak  pidana  kejahatan jabatan  berdasarkan  Pasal  23 ayat  (5)  huruf  c  UU  PPK,  tidak  harus  dilakukan  PTDH  PNS.  Namun,  PPK dilarang mengangkat  PNS tersebut menjadi Pejabat Struktural. Penafsiran ini konsisten  dengan  SE  Menpan  No.  SE/03/M.PAN/4/2007  di  atas.  Sebelum terbitnya SE Mendagri tersebut, Gamawan Fauzi selaku Mendagri berpendapat bahwa PNS yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi boleh menjadi Pejabat Struktural, karena belum ada aturan yang melarang hal itu. Senada dengan Mendagri, Menpan RB Azwar Abubakar menyatakan, keputusan pengangkatan Azirwan menjadi Kepala Dinas, tidak bisa diubah. Sebab, hal itu sudah  menjadi  kewenangan  kepala  daerah  dan  tidak  perlu  pertimbangan  ke Pusat. Lagi pula, undang-undang tidak mengatur itu. Terbitnya  SE Mendagri No.  800/4329/SJ  tanggal  29  Oktober  2012,  akhirnya  dapat  diterima  oleh kalangan akademisi dan praktisi pada saat itu, sebagai jalan tengah kebijakan sebelumnya  yang  membolehkan  PNS  yang  pernah  melakukan  tindak  pidana korupsi diangkat menjadi pejabat struktural. hal ini kemudian sejalan dengan Keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Bupati  Kabupaten  Bangli  Nomor 821.2/5685/BKD  tanggal  11  Desember  2014  tentang  Pengangkatan  Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Perencana ASN atas nama I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M.
III. Penafsiran BKN (Badan Kepegawaian Negara)
Tidak lama berselang setelah terbitnya SE Mendagri, BKN menerbitkan SE  No.  K.26-  30/V.3262/94  tanggal  20  November  2012  Perihal  PNS  yang dijatuhi hukuman pidana. Dalam angka 2 SE, ditegaskan:
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidak dengan hormat.

## IV. Penafsiran Norma Hukum
Persoalan  mendasar  yang  harus  dijawab  adalah,  apakah  PNS  yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (5) UU PPK harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kembali dikutip rumusan Pasal 23 ayat (5):
Pasal 23 Ayat 5 Penjelasan PNS diberhentikan tidak dengan hormat , karena : a. melanggar  Sumpah/Janji  PNS  dan Sumpah/Janji Jabatan selain pelanggaran  sumpah/jani  PNS  dan Sumpah/Janji  PNS  karena  tidak setia  kepada  Pancasila,  UUD  1945,
Negara dan Pemerintah.
b. melakukan penyelewengan terhadap  pensiun  ideologi  Negara, Pancasila,  UUD  1945  atau  terlibat dalam  kegiatan  yang  menentang Negara dan Pemerintah; atau
c. dihukum  penjara  atau  kurungan berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum yang tetap karena melakukan  suatu  tindak  pidana kejahatan  jabatan  atau  tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan  tidak  dengan  hormat tidak berhak menerima pensiun
Analisis normatif terhadap rumusan Pasal 23 ayat (5) sebagai berikut:
1) Dalam  Pasal  23  ayat  (5)  dan  Penjelasan,  tidak  ada  frasa harus diberhentikan  tidak  dengan  hormat.  Tidak  digunakannya  kata harus dapat  dipahami.  Pertama,  pelanggaran  atas  norma  huruf  a  merupakan pelanggaran  norma  hukum  administrasi.  Sebelum  menjatuhkan  PTDH terhadap  PNS  yang  dinyatakan  “melanggar  Sumpah/Janji  PNS  dan Sumpah/Janji Jabatan”, harus dilakukan pemeriksaan yang mendalam. Demikian pula pelanggaran norma huruf b. Kapan suatu PNS dikatakan secara  nyata  melakukan  penyelewengan  terhadap  ideologi  Negara, Pancasila,  UUD  1945,  dibutuhkan  pula  pemeriksaan  mendalam.  Hasil pemeriksaan  atas  pelanggaran  ayat  (5)  huruf  a  dan  b  yang  dapat menyimpulkan  apakah  terhadap  PNS  tersebut  dijatuhi  hukuman:  (a) PTDH  PNS;  (b)  PDH  PNS  Tidak  Atas  Permintaan  Sendiri;  atau  (c) Dijatuhkan hukuman disiplin tingkat  ringan, sedang, atau berat sesuai PP  No.  30  Tahun  1980  (telah  diganti  dengan  PP  No.  53/2010).  Ketiga, dengan  demikian,  tidak  boleh  norma  huruf  c  ditafsirkan  secara  parsial sehingga  menjadi  norma  wajib.  Sebab,  rumusan  huruf  c  “PNS  yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan  j abatan”  termasuk  dalam  rumpun  Pasal 23  ayat  (5).  Dari  sisi teknik  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  jika  Pembentuk UU  menginginkan  norma  ayat  (5)  huruf  c  menjadi  wajib/harus,  maka harus dijadikan Pasal tersendiri. Tidak boleh digabung dengan rumusan ayat (5) huruf a dan huruf b
2) Original intend pembentuk UU PPK atas pelanggaran norma Pasal 23 ayat (5)  khususnya  huruf  c  bukan  norma  bersifat  wajib/harus,  semakin terlihat jelas dengan dihapuskannya penjelasan Pasal 23 ayat (4) huruf a UU No. 8/1974, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
Pasal  23  Ayat  (4)  huruf  a  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal  23  Ayat  (5)  huruf  c  Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan  atas    Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok- Pokok Kepegawaian PNS diberhentikan  tidak  dengan hormat karena  dihukum  penjara  atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan  yang  sudah  mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap  karena melakukan  sesuatu  tindak  pidana kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidana kejahatan  yang  ada  hubungannya dengan jabatan
PNS diberhentikan  tidak  dengan hormat karena  dihukum  penjara  atau kurungan,  berdasarkan  keputusan pengadilan  yang  sudah  mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap  karena melakukan  sesuatu  tindak  pidana kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidana kejahatan  yang  ada  hubungannya dengan jabatan
Penjelasan :
Pada  dasarnya  jabatan  yang  diberikan kepada  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil adalah  merupakan  kepercayaan  dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang Pegawai  Negeri  Sipil  dihukum  penjara atau  kurungan  berdasarkan  keputusan pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap  karena melakukan  sesuatu  tindak  pidana kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidana kejahatan  yang  berhubungan  dengan jabatan  atau  pekerjaannya,  maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus  diberhentikan  tidak  dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya
Penjelasan:
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak  dengan  hormat  tidak  berhak menerima pensiun
Implikasi  hukum  dihapuskannya  penjelasan  Pasal  23  ayat  (4)  huruf  a khususnya  frasa  harus  diberhentikan  tidak  dengan  hormat,  menyebabkan penjelasan  tersebut  menjadi tidak  berlaku .  Implikasi  selanjutnya,  Penjelasan Pasal 9 huruf a PP No. 32/1979 yang mengambil alih rumusan Pasal 23 ayat (4) huruf a menjadi tidak berlaku .
3) Bahwa  ketentuan  Pasal  23  ayat  (5)  huruf  c  bukan  norma  wajib,  telah dikukuhkan melalui Putusan MA Nomor No. 01/K/TUN/2012 tanggal 21 September  2012  dalam  perkara  Sisminardi  dkk.,  melawan  Walikota Surabaya.  Walau  Sisminardi  dkk.  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan berdasarkan putusan PBHT, namun MA membatalkan Keputusan PTDH PNS oleh Walikota Surabaya. Putusan  MA  ini  kemudian  menjadi yursisprudensi  tetap .  MA mempertimbangkan tiga hal sebelum mengambail putusan, yaitu:
a) Para  Penggugat  sudah  mengabdikan  dirinya  cukup  lama  sebagai PNS;
b) Para Penggugat hanya merupakan korban sistem yang buruk dalam birokrasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya, dan
c) Para  Penggugat dijatuhi pidana penjara yang cukup ringan selama 10 bulan
Berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, PNS yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, tidak harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.
4) Keyakinan  hukum  PPK  bahwa  original  intend  Pembentuk  UU  memang memberikan diskresi untuk mengenakan sanksi terhadap PNS, terbukti dari tidak seluruh PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dilakukan PTDH. Berdasarkan data yang dipublikasi BKN, dari 2.357 PNS yang  tidak  dilakukan  PTDH,  tersebar  di  instansi  Pusat  dan  Daerah, termasuk di lingkungan Mahkamah Agung.
Telah  dikemukakan  bahwa  Keputusan  PPK  yang  mengaktifkan  kembali  ASN atas  nama  I  Wayan  Gobang  Edi  Sucipto,  AP.,  M.M.  yang  telah  selesai  menjalani hukuman  penjara  karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  sebelum berlakunya UU ASN, bertolak dari penafsiran dan keyakinan hukum pada saat itu bahwa diberhentikan dengan hormat , atau diberhentikan tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri , atau tidak diberhentikan dengan dan atau tanpa dikenakan hukuman disiplin, sangat tergantung pada faktor-faktor yang mendorong PNS  yang  bersangkutan  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  itu.  serta  berat ringannya putusan pengadilan yang dijatuhkan. Dalam kasus Pemberhentian Tidak Dengan  Hormat  ASN  atas  nama  I  Wayan  Gobang  Edi  Sucipto,  AP.,  M.M,  yang bersangkutan  pada  waktu  itu  menjabat  selaku  PJ.  Camat  Kintamani,  yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 821.2/235/Kepeg tanggal 19 Januari 2006. Dimana Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kintmanai bernama  Priat  Eko  Purwo  terlibat  kasus  tindak  pidana  korupsi  proyek  prona (program nasional) persertifikatan tanah dan telah dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara,  dan  oleh  karena  I  Wayan  Gobang  Edi  Sucipto,  AP.,  M.M  adalah  selaku atasannya  dianggap ikut  serta terlibat dalam kasus prona  tersebut  sehingga  ikut diadili dan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tinggi Denpasar selama 1 (satu) tahun  6  (enam)  bulan berdasarkan  Putusan  Nomor  :  22/Pid.Sus/2013/PT.Dps, tanggal 6 Mei 2013, dalam amar putusan tidak ada kerugian negara dan denda . Berdasarkan  keyakinan  hukum  tersebut,  Keputusan  PPK  yang  mengaktifkan kembali  PNS  yang  telah  selesai  menjalani  hukuman  karena  melakukan  tindak pidana kejahatan jabatan adalah sah secara hukum.
Dalam  Teori  Lingkungan  keberlakuan  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Hans Kelsen,  terdapat  empat  macam  lingkungan  keberlakuan  hukum  yang  kemudian dengan teori ini kita dapat melihat keberlakuan hukum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok  Kepegawaian  sesuai  dengan  rentetan  peristiwa  pada  kasus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN atas nama I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M. sebagai berikut:
1) Keberlakuan Hukum Menurut Waktu ( Sphere of Time )
Setiap  aturan  hukum  hanya  berlaku  untuk  suatu  masa  tertentu  saja, dengan kata lain tidak ada aturan yang abadi. Salah satu keterbatasan hukum mengenai keberlakuan hukum adalah soal waktu. Suatu peraturan perundang- undangan  terdapat  waktu  masa  berlakunya,  undang-undang  tersebut  tidak berlaku  sebelum  undang-undang  dibuat,  ataupun  setelah  undang-undang dicabut atau digantikan. Dalam mengaktifkan kembali ASN atas nama I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M. yang telah selesai menjalani hukuman penjara karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  sebelum  berlakunya  UU ASN,  PPK  kemudian  tidak  memberhentikan  tidak  dengan  hormat  ASN  yang bersangkutan karena tafsiran hukum pemerintah dan keyakinan hukum pada
saat itu.. Dengan melihat keberlakuan hukum menurut waktu, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  ini  dicabut  dengan  Undang-Undang Aparatur  Sipil  Negara  sejak  aturan  ini  diundangkan  pada  tanggal  15  Januari 2014. Jadi sebelum tanggal 15 Januari 2014, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang Pokok-Pokok  Kepegawaian  masih  berlaku  dan  memiliki  kekuatan  hukum  dan setelah tanggal 15 Januari 2014 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian  tidak  berlaku  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum.  Dengan melihat peristiwa yang terjadi pada ASN atas nama I Wayan Gobang Edi Sucipto, AP., M.M. yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tinggi Denpasar selama  1  (satu)  tahun  6  (enam)  bulan  berdasarkan  Putusan  Nomor: 22/Pid.Sus/2013/PT.Dps, tanggal 6 Mei 2013, maka sudah tepat PPK dengan tafsiran  hukum  dan  keyakinan  hukum  pada  saat  itu  memilih  untuk  tidak melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang dimaksud. Tetapi dengan melihat Keputusan pengaktifan Kembali ASN atas nama I Wayan Gobang  Edi  Sucipto,  AP.,  M.M  dengan  Keputusan  Bupati  Bangli  Nomor 824.3/745/BKD  tentang  Penempatan  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli tanggal 24 Maret 2014, kemudian di tahun yang sama  Bupati  Kabupaten  Bangli  juga  mengeluarkan  Keputusan  Bupati Kabupaten Bangli Nomor 821.2/5685/BKD tanggal 11 Desember 2014 tentang Pengangkatan  Pertama  Kali  Dalam  Jabatan  Fungsional  dan  Angka  Kredit Perencana  ASN  atas  nama  I  Wayan  Gobang  Edi  Sucipto,  AP.,  M.M.  masih menggunakan  tafsiran  hukum  dan  keyakinan  hukum  Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Surat Edaran No. 800/4329/SJ Perihal Pengangkatan PNS Kembali Dalam Jabatan Struktural. Padahal jika disesuaikan dengan keberlakuan hukum menurut waktu, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini dikarenakan faktor adanya transisi hukum antara keberlakuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan UU ASN. Kemudian, aturan terkait pengaktifan  kembali  ASN  belum  sepenuhnya  diatur  di  UU  ASN  dan  baru kemudian diatur secara eksplisit pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017  tentang  Manajemen  PNS.  Hal  Ini  diperkuat  di  dalam  Pasal  139  UU  ASN yang menyatakan bahwa:
” Pada  saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  semua  peraturan perundang-undangan  yang  merupakan  peraturan  pelaksanaan  dari  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik  lndonesia  Nomor  3041)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian  (Lembaran  Negara Republik lndonesia  Tahun  1999  Nomor  169,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik lndonesia  Nomor  3890)  dinyatakan  masih  tetap  berlaku  sepanjang  tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini ”
2) Keberlakuan Hukum Menurut Ruang ( Sphere of Space )
Keberlakuan hukum menurut ruang identik dengan tempat atau wilayah keberlakuan  hukum  itu  sendiri.  Berlakunya  hukum  dibatasi  dalam  wilayah tertentu  saja  dan tidak  berlaku  di  tempat  lain.  Sama  halnya  dengan  Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kedua aturan ini sama-sama berlaku secara nasional yang dimana hanya berlaku di negara Indonesia saja.
3) Keberlakuan Hukum Menurut Orang ( Personal Sphere )
Keberlakuan  hukum  dibatasi  kepada  orang-orang  tertenu  saja.  Tidak semua aturan hukum berlaku bagi siapa saja. Aturan perundang-undangan juga mempunyai  perbedaan  mengenai  kepada  siapa  peraturan  tersebut  ditujukan. Secara spesifik membatasi keberlakuan hukum berdasarkan subjek hukumnya. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian di dalamnya mengatur subjek hukum Pegawai Negeri yang terdiri  atas  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  anggota  Angkatan  Bersenajata  Republik Indonesia.  Kemudian  Pegawai  Negeri  Sipil  dibedakan  menjadi  Pegawai  Negeri Sipil  Pusat,  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah,  dan  Pegawai  Negeri  Sipil  lain  yang ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Sedangkan  untuk  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, subjek hukumnya adalah Aparatur  Sipil  Negara  yang  terdiri  dari  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  Pegawai Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja,  Kementerian  dan  Lembaga  Pemerintah nonkementerian
4) Keberlakuan Hukum Menurut Soal/Isi ( Material Sphere )
Keberlakuan hukum menurut soal berkaitan dengan terhadap hal-hal apa atau  materinya  keberlakuan  itu  diterapkan,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian  itu  berisi tentang  kedudukan,  kewajiban,  hak,  dan  pembinaan  Pegawai  Negeri  yang dilaksanakan  berdasarkan  sistim  karier  dan  sistim  prestasi  kerja.  Sedangkan untuk  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara berisi  tentang  manajemen  Aparatur  Sipil  Negara  berdasarkan  pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara.
B. Kedudukan  Hukum  SKB  3  Menteri  Dalam  Pemberhentian  Tidak  Dengan Hormat ASN
Di  suatu  negara  hukum  ( rechstaat ),  pada  dasarnya  setiap  tindakan  atau keterlibatan pemerintah dalam kehidupan warga  negara harus berdasarkan pada asas  legalitas  ( legaliteitsbeginsel ).  Asas  legalitas  mengandung  maksud  bahwa penyelenggaraan  pemerintahan  harus  berdasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan yang berlaku atau didasarkan pada kewenangan yang bersumber pada undang-undang. Tindakan pemerintahan yang berdasarkan asas legalitas ini oleh karenanya berkonsekuensi pada tindakan tersebut sah ( wetmatigheid van bestuur ). Setiap  tindakan  kekuasaan  pemerintah,  menurut  Sir  William  Wade,  yaitu  setiap tindakan  yang  memengaruhi  hak,  kewajiban atau  kebebasan setiap  orang,  harus ditunjukkan dasar hukumnya secara tegas ( Sir William Wade dan Christhoper Forsyth, 2000 : 20) .
Hanya  saja,  apabila  mendasarkan  setiap  tindakan  pemerintahan  pada peraturan  perundang-undangan  juga  bukan  tanpa  masalah.  Hal  ini  karena, menurut  Bagir  Manan,  adanya  cacat  bawaan  ( natural  defect )  dan  cacat  buatan ( artificial defect ) dari peraturan perundang-undangan sebagai suatu bentuk hukum tertulis. Sebagai ketentuan tertulis ( written rule ) atau hukum tertulis ( written law )
peraturan  perundang-undangan  mempunyai  jangkauan  yang  terbatas – sekadar moment opname dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan  yang  paling  berpengaruh  pada  saat  pembentukan,  karena  itu  mudah sekali  aus  ( out  of  date )  bila  dibandingkan  dengan  perubahan  masyarakat  yang semakin cepat atau dipercepat ( Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1987 : 16) . Peraturan  perundang-undangan  yang  akan  dijadikan  dasar  tindakan pemerintah dalam kondisi tertentu dapat saja belum tersedia atau memang tidak ada ( leemten in het recht ). Di sisi lain, dimungkinkan telah ada peraturan perundang- undangan yang dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan tindakan- tindakan hukum (rechtshandelingen) tetapi memuat norma yang samar ( vage norm ) atau norma terbuka ( open texture ), dan dimungkinkan pula normanya mengandung pilihan ( choice ). Norma kabur ( vage norm ) adalah norma yang pengertiannya tidak dapat ditetapkan secara persis, sehingga lingkupnya tidak jelas, sedangkan norma terbuka  ( open texture ) adalah  norma  yang  pengertian-pengertiannya  memuat  ciri- ciri yang dalam perjalanan waktu mengalami perubahan ( J.J.H. Bruggink, 1996 : 61 dan 68) . Dengan kata lain, norma terbuka merupakan norma yang terbuka substansi atau isinya dan harus ditentukan lebih lanjut dalam pelbagai keadaan atau norma yang isinya tidak dapat ditentukan secara abstrak tetapi sangat bergantung pada keadaan kasus di mana norma tersebut diterapkan ( Dyah Octarina Susanti dan A’an Efendi, 2019 : 147) .
Suatu  keadaan  di  atas  memicu  pemberian  diskresi  kepada  pemerintah. Diskresi  atau Ermessen yaitu  kebebasan  untuk  mengambil  kebijakan ( beleidsvrijheid ),  menjelaskan  norma  undang-undang  yang  samar  ( uitleg  van wettelijke voorschriften ), menentukan fakta-fakta ( vaststelling van feiten ), melakukan interpretasi  ( interpretatievrijheid ),  mengambil  pilihan,  dan  mempertimbangkan ( beoordelings-vrijheid ) berbagai kepentingan terkait dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan  atau  pelayanan  publik  ( F.C.M.A.  Michiels,  2004  :  139-140) .  Florence Heffron dan Neil McFeeley mengatakan:
“Discretion, then, is the leeway an administrator has, because of the imprecise nature  of  authorizing  statutes  or  ragulation,  to  make  individual  decisions  on interpretation,  application,  and/or  enforcement  of  the  law.  Discretion  is  not  only necessity, but is beneficial in a society that believe in the concept of “individualized justice”. Without discretion laws could not deal equitably with the unique facts and circumstances  presented  by  specific  case:  It  could  not  treat  unequals  unequally” ( Florence Heffron dan Neil McFeeley, 1983 : 44).
(Dengan  demikian,  diskresi  merupakan  peluang  bagi  pemerintah,  karena kesamaran  alami  undang-undang  atau  peraturan  yang  memberikan  wewenang, untuk  membuat  keputusan  secara  individual  berdasarkan  interpretasi, implementasi, dan/atau penegakan hukum. Diskresi bukan hanya perlu, tetapi juga bermanfaat  dalam  suatu  masyarakat  yang  mempercayai  konsep  “keadilan  orang perorang atau merata”. Tanpa diskresi hukum tidak dapat diterapkan secara wajar terhadap  fakta-fakta  yang  spesifik  dan  kondisi  yang  ditampilkan  kasus  tertentu: fakta yang tidak sama tidak dapat diperlakukan secara sama).
Adanya  norma  terbuka  dan  norma  samar  itu  sebenarnya  sesuai  dengan dinamikan  kemasyarakat  dan  fungsi  pemerintahan.  Norma  samar  akan memberikan keleluasaan pengemban kewenangan untuk menyesuaikan berlakunya norma hukum positif dalam masyarakat, akan bersifat fleksibel dalam situasi dan kondisi dimana norma hukum positif tersebut berlaku ( Abintoro Prakoso, 2010 : 254) . Berdasarkan  Pasal  22  ayat  (2)  UU  No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  (UUAP),  diskresi  itu  ditujukan  untuk;  a)  melancarkan penyelenggaraan  pemerintahan;  b)  mengisi  kekosongan  hukum;  c)  memberikan kepastian hukum; dan d) mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu
guna  kemanfaatan  dan  kepentingan  umum.  Diskresi  diperlukan  dalam  hukum administrasi  dalam  rangka  menyelesaikan  persoalan  yang  peraturan  perundang- undangan belum mengaturnya atau mengatur secara umum, sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatif sendiri. Diskresi merupakan  kebebasan  dalam  mengambil  keputusan  atau  tindakan  dalam situasi khusus ( in a particular situation ).
Ketika  diskresi  itu  dituangkan  alam  bentuk  tertulis  ( naar  buiten  gebracht schricftelijk  beleid ),  maka  diskresi  itu  menjadi  peraturan  kebijakan  ( beleidsregel ). Peraturan  kebijakan  adalah  peraturan  umum  yang  dikeluarkan  oleh  instansi pemerintahan  berkenaan  dengan  pelaksanaan  wewenang  pemerintahan  terhadap warga  negara  atau  terhadap  instansi  pemerintahan  lainnya  dan  pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Artinya  peraturan  kebijakan  tidak didasarkan pada kewenangan pembuatan undang-undang – oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum – tetapi dilekatkan pada  wewenang  pemerintahan  dari  suatu  organ  administrasi  dan  terkait  dengan pelaksanaan  kewenangannya.  Atas  dasar  pengertian  ini,  SKB  itu  pada  dasarnya adalah peraturan kebijakan, yaitu peraturan yang dibuat atas dasar diskresi atau Ermessen .  SKB  itu  bukan  dan  tidak  dapat  dikualifikasi  sebagai  peraturan perundang-undangan.
H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menyebutkan bahwa peraturan kebijakan itu secara esensial berkenaan dengan; pertama, organ pemerintahan dalam hal ini semata-mata  menggunakan  wewenang  untuk  menjalankan  tindakan-tindakan pemerintahan; kedua, wewenang pemerintahan itu tidak terikat secara tegas; ketiga, memuat  ketentuan  umum  dan  digunakan  untuk  melaksanakan  wewenang. Peraturan kebijakan ( beleidsregel ) adalah sarana hukum ( juridische instrumentarium )  tata  usaha  negara  yang  bertujuan  mendinamisir  keberlakuan peraturan  perundang-undangan  ( algemene  verbindende voorschrift )  ( Laica  Marzuki, 1996 : 6) . Berdasarkan keterangan di atas, tampak bahwa mekanisme dan prosedur pembuatan dan penerbitan keputusan penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap PNS  yang  melanggar  Peraturan  Disiplin  itu  telah  diatur  dengan  peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 PP No. 53 Tahun 2010 tentang  Disiplin  PNS.  Sedangkan  penerbitan  keputusan  penjatuhan  sanksi terhadap  PNS  karena  melakukan  tindak  pidana  itu  berpedoman  pada  SKB,  yang bukan  peraturan  perundang-undangan  (regeling)  tetapi  peraturan  kebijakan ( beleidsregel ). Perlu ditegaskan bahwa sebagai peraturan kebijakan, SKB 3 Menteri itu sendiri bukan dan tidak dapat dijadikan dasar hukum penerapan hukuman . Dasar  hukum  untuk  pengenaan  hukuman  bagi  PNS  itu  ada  pada  peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017  tentang  Manajemen  PNS.  Adapun  SKB  3  Menteri  ini  hanyalah  pedoman penjatuhan  sanksi  terhadap  PNS  karena  melakukan  tindak  pidana  kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
Isi SKB 3 Menteri ini hanya berkenaan dengan tata cara penjatuhan sanksi bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Selain  itu  juga  terdapat  pedoman  pemberian sanksi  bagi  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  yang  tidak  melaksanakan  penjatuhan sanksi  bagi  PNS,  peningkatan  sistem  informasi  kepegawaian,  optimalisasi pengawasan  dan  peningkatan  peran  Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah,  dan monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama secara terpadu. SKB 3 Menteri sebagai suatu  peraturan  kebijakan  ( beleidsregel ),  seperti  halnya  peraturan  perundang- undangan ( regeling ), mulai berlaku sejak tanggal penetapan. Sesuai dengan tanggal yang  tertera  di  bagian  akhir  SKB  tersebut,  SKB  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri
Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  dan  Kepala  Badan Kepegawaian Negara mulai berlaku pada 13 September 2018.
Sehubungan  dengan  SKB  3  Menteri  ini  diterbitkan  dengan  tujuan  yang spesifik sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang memberikan hukuman atau Pejabat  Pembina  Kepegawaian  untuk  mengeluarkan  keputusan  pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat bagi PNS yang melakukan tindak pidana, maka pemberlakuannya harus pula dikaitkan dengan ketentuan Pasal 252 PP No. 11  Tahun  2017.  Pasal  252  PP  No.  11  Tahun  2017  menentukan  bahwa, “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap”.  Artinya  semua  putusan ( vonnis ) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ) yang dikeluarkan  sejak  13  September  2018  dan  seterusnya  akan  dijadikan  dasar dikeluarkannya keputusan ( beschikking ) untuk pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat bagi PNS yang melakukan tindak pidana  kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
Keputusan  pemberhentian  dengan  hormat  atau  tidak  dengan  hormat  bagi PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebelum 13 September 2018, tidak dapat berpedoman  pada  SKB  tersebut.  Dengan  kata  lain,  SKB  tersebut  beserta turunannya  apakah  Surat  Edaran  ( circulair ),  petunjuk  pelaksanaan  (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis), keputusan, ataupun lainnya, tidak dapat diberlakukan mundur  ( terugwerkend ) .  Pemberlakuan  mundur  SKB  3  Menteri  tersebut  akan menimbulkan  beberapa  masalah  hukum;  pertama,  bertentangan  dengan  asas kepastian hukum ( rechtszekerheid ) yang merupakan salah satu asas dalam AUPB. Berdasarkan UU PTUN dan UUAP, telah jelas bahwa parameter keabsahan tindakan pemerintahan  itu  adalah  peraturan  perundang-undangan  dan  Asas-asas  Umum Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB).  Artinya  suatu  tindakan  pemerintahan  itu  akan dikualifikasi  tidak  sah  ( onrechtmatig )  jika  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  dan/atau  AUPB;  kedua,  dengan  pemberlakuan mundur  itu berarti  ada  keputusan  pemberhentian  dengan  hormat  atau  tidak  dengan  hormat bagi  PNS  yang  melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidana kejahatan  yang  ada  hubungannya  dengan  jabatan  sebelum  13  September  2018 seperti kasus ASN atas nama I Wayan Gobang Edi Sucipto, A.P., M.M.
Keputusan  yang  diberlakukan  surut  ( terugwerkend )  atau  pencantuman tanggal  mundur  ( backdated ),  tidak  dapat  diterapkan  terhadap  keputusan  yang bersifat konstitutif ( beschikking rechtsscheppend ). Keputusan konstitutif dimaksud yakni keputusan yang menimbulkan atau meniadakan hak dan kewajiban yang ada dan  berlaku  bagi  penerima  keputusan.  Pencantuman  tanggal  mundur  atau pemberlakuan  surut,  hanya  dapat  dilakukan  terhadap  keputusan  yang  sifatnya deklaratoir ( beschikking rechtsvastellend ). Keputusan deklaratoir yaitu keputusan- keputusan yang tidak menimbulkan atau meniadakan hak dan kewajiban yang ada dan  berlaku  bagi  penerima  keputusan.  Keputusan  konstitutif  yang  diberlakukan mundur  atau  dibuat  tanggal  mundur  akan  menyebabkan  keputusan  itu mengandung cacat hukum ( rechtsgebreken ), yang menyebabkan keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum ( rechtskracht ) untuk diberlakukan.
Berdasarkan  Pasal  57  UUAP  disebutkan  bahwa  “Keputusan  berlaku  pada tanggal  ditetapkan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  Keputusan  atau  ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar Keputusan” dan dalam Pasal 58 ayat (6) UU ini ditentukan bahwa “Ke putusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”;  ketiga,  pencantuman  tanggal  mundur  atau  pemberlakuan  surut
keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat bagi PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya  dengan  jabatan,  sama  artinya  dengan  berpedoman  atau mendasarkan pada pedoman ( rechtslijn ) yang tidak atau belum ada. Hal ini tergolong sebagai “ aperte onredelijkheid ” yaitu nyata -nyata tidak masuk akal atau irrationality dalam  penerbitan  keputusan.  Berdasarkan  doktrin  Hukum  Administrasi, keputusan  yang  dibuat  dengan  “ aperte  onredelijkheid ”  atau  “ irrationality ” itu dikualifikasi mengandung unsur sewenang-wenang ( willekeur ) dan harus dianggap tidak  sah  ( onrechtmatig )  karena  melanggar  asas  larangan  bertindak  sewenang- wenang (( verbod van willekeur beginsel ) dalam AUPB) ( Indroharto, 1990 : 143) . Pemberlakuan surut SKB 3 yang merupakan pelaksanaan dari UU ASN dan PP Manajemen PNS terhadap peristiwa hukum yang diatur dalam UU No. 43/1999 selain bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, juga bertentangan dengan AUPB, yaitu :
1) Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum
Asas Kepastian Hukum adalah salah satu asas sentral dari AUPB yang wajib dipedomani  oleh  Pejabat  Pemerintahan  sebelum  mengambil  Keputusan.  Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kepatutan,  keajegan,  dan  keadilan dalam  setiap  kebijakan  penyelenggaraan  pemerintahan.  Dalam  doktrin  hukum administrasi, asas ini mengandung dua arti, yaitu asas kepastian hukum dalam arti materiil  dan  dalam  arti formil.  Dalam  arti materiil,  asas ini  menghendaki  adanya kepastian  hukum  dalam  arti:  Pertama,  dihormatinya  hak  yang  telah  diperoleh seseorang  berdasarkan  suatu  Keputusan  Pejabat,  dan  Keputusan  itu  tidak  akan dicabut kembali meskipun keputusan itu mengandung kekurangan. Dalam kasus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ASN atas nama I Wayan Gobang Edi Sucipto, A.P., M.M, hak yang telah dia dapatkan adalah diaktifkan kembali sebagai PNS oleh PPK.  Kedua,  suatu  Keputusan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  Pejabat  tidak  boleh diberlakukan  surut  terhadap  suatu  atau  keadaan  objek  tertentu,  utamanya terhadap  hal-hal  yang  bersifat  membebankan  dan  merugikan  pihak  penerima keputusan  ( S.F.  Marbun,  1997  :  399-401) .  Dalam  arti  formil,  asas ini  menghendaki Keputusan  TUN  harus  berlandaskan  peraturan  perundang-undangan  yang  jelas, kuat dan tidak melanggar hukum. Artinya, bahwa ketentuan dalam Keputusan TUN harus disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak multitafsir/ kabur ( Cekli Setya Pratiwi,  dkk.  2016  :  115) .  Asas  kepastian  hukum  dalam  hukum  administrasi  ini berkaitan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Merujuk pada Pasal 1 ayat (2) KUHP, “ jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang- undangan, dipakai aturan yang  paling meringankan bagi terdakwa ” . Menurut  van Geuns, termasuk lingkup “perubahan perundang - undangan” dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP  adalah  perubahan  keyakinan hukum  pada  pembuat  undang-undang  ( Eddy O.S. Hiariej, 2016 : 85) . Sebagaimana telah dikemukakan, keyakinan hukum PPK yang mengaktifkan  kembali  PNS  yang  selesai  menjalani  hukuman  tindak  pidana kejahatan  jabatan  telah  sesuai  dengan  penafsiran  norma  hukum  dalam  UU  No. 43/1999, yang memberikan ruang diskresi kepada PPK. Keyakinan hukum tersebut didukung  pula  oleh  kebijakan  Pemerintah  yang  secara  tegas  mengakomodir  hal tersebut (lihat SE Menpan, SE Mendagri, dan Yurispruden MA di atas) yang tidak pernah dipersoalkan selama ini oleh Pemerintah maupun aparat penegak hukum. Dengan  demikian  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  terhadap  PNS  yang melakukan  tindak  pidana  kejahatan  jabatan  sebelum  berlakunya  SKB  3  Menteri yang juga merupakan aturan pelaksana dari UU ASN, yang telah diaktifkan kembali oleh  PPK  sebelum  berlakunya  UU  ASN  itu  bertentangan  dengan  asas  kepastian hukum.
2) Bertentangan dengan Asas Kepercayaan dan Pengharapan Asas Kepercayaan dan Harapan sebagai salah satu AUPB melarang Pejabat (terutama Pemerintah) memberlakukan surut terhadap suatu atau keadaan objek tertentu, utamanya  terhadap hal-hal yang bersifat membebankan dan merugikan pihak penerima keputusan. Keputusan PPK pada masa lalu yang mengaktifkan PNS dibuat dengan keyakinan hukum pada masa itu, telah menimbulkan kepercayaan dan  pengharapan  dari  PNS  yang  diaktifkan  kembali.  Suatu  kepercayaan  dan pengharapan  yang  terlanjur  diberikan  kepada  PNS  hendaknya  tidak  dicabut kembali, meskipun ternyata terdapat kekhilafan atau kekeliruan di dalamnya (( S.F. Marbun,  1997  :  410-411) .  Jika  asas  kepastian  hukum  dan  asas  kepercayaan  dan pengharapan tidak dipegang teguh, maka Pemerintah sesungguhnya telah berubah menjadi  pemerintahan  yang  otoriter.  Tidak  ada  prestasi  atau  prestise  yang  dapat dibanggakan  dengan  melakukan  PTDH  PNS.  Meminjam  istilah  Eddy  O.S.  Hiariej, janganlah  UU  Tipikor  digunakan  sebagai lex  talionis atau  hukum  balas  dendam, karena  sudah  tidak  lagi  sesuai  dengan  paradigma  hukum  pidana  modern sebagaimana  dalam  konvensi  PBB  mengenai  antikorupsi  yang  secara  implisit menganut keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif ( Eddy O.S. Hiariej, 2016 : 35) . Penggunaan  UU  Tipikor  sebagai lex  talionis ,  dilakukan  dengan  membuat  stigma seolah-olah PNS yang telah diaktifkan kembali oleh PPK tersebut telah merugikan keuangan negara secara nyata, atau tidak bekerja tetapi dibayar negara. Padahal, mereka sesungguhnya telah bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya karena  telah  diaktifkan  kembali  sebagai  PNS.  Dalam  perspektif  inilah,  asas kemanfaatan yang diusung Romli melalui Hukum Pidana berbasis Pancasila (asas tiada  pidana  tanpa  kesalahan,  dan  tiada  kesalahan  tanpa  kemanfaatan),  patut dipertimbangkan.  Hukum  pidana  berbasis  Pancasila  adalah  hukum  yang  dapat menciptakan kehidupan yang damai, jauh dari konflik ( Romli Atmasasmita, 2017 : 213- 216) . 3) Bertentangan dengan Asas Persamaan Asas  persamaan  menghendaki  dalam  menghadapi  kasus  dan  fakta  yang sama,  Pejabat  harus  mengambil  tindakan  (Keputusan)  yang  sama.  Jika Keputusan/Tindakan  pengaktifan  kembali  PNS  dianggap  bertentangan  dengan Pasal  23  ayat  (5)  UU  No.  43/1999  maka  sanksi  administratif  berupa  PTDH  PNS bukan hanya diberikan kepada PNS, melainkan dikenakan pula kepada: Pertama, PPK  yang  mengaktifkan  kembali  PNS.  Dari  perspektif  UUAP,  PPK  melakukan pelanggaran  atas  ketentuan  Pasal  8  ayat  (2)  UUAP,  yaitu  tidak  menggunakan wewenang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan  AUPB,  yang  dapat dikenakan  sanksi  administratif  ringan.  Kedua,  Atasan  Pejabat  PPK,  yang  tidak mencabut  atau  membatalkan  Keputusan  PPK  yang  mengaktifkan  kembali  PNS. Sebab,  menurut  Pasal  64  ayat  (1)  dan  Pasal  66  ayat  (1)  UUAP,  Atasan  Pejabat memiliki  wewenang  mencabut  atau  membatalkan  Keputusan  PPK  yang mengaktifkan  kembali  PNS  jika  dianggapnya  keputusan  tersebut  terdapat  cacat wewenang,  cacat  prosedur,  dan/atau  cacat  susbstansi.  Pembiaran  hal  tersebut dapat  dikategorikan  melanggar  Pasal  8  ayat  (2)  UUAP,  yang  dikenakan  sanksi administratif  ringan.  Ketiga,  sanksi  administratif  terhadap  Menpan  yang menerbitkan SE Nomor SE/03/M.PAN/ 4/2007 dan Mendagri yang menerbitkan SE Nomor 800/4329/SJ.
Penggunaan diskresi dan peraturan kebijakan intinya tidak boleh digunakan sewenang-wenang  dan  menyalahgunakan  wewenang,  harus  masuk  akal,  dan memerhatikan asas persamaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan lain- lain. Di samping itu, sebagai suatu kewenangan, c.q. vrij bevoegdheid , berlaku asas “ geen  bevoegdheid  zonder  verantwoordelijkheid  dan  geen  verantwoordelijkheid zonder  verantwoording ”  (tidak  ada  kewenangan  tanpa  pertanggungjawaban  dan
tidak  ada  pertanggungjawaban  tanpa  kewajiban),  yang  dapat  dituntut  melalui proses upaya administratif dan peradilan administrasi. Dengan bersandar pada asas ini,  pejabat  pemerintahan  tidak  dapat  mengelak  dari  tanggung  jawab  ketika kewenangan yang digunakannya itu menimbulkan kerugian bagi warga negara.
Berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  sekarang  ini  dan  adanya  perluasan objek sengketa melalui UUAP, terlepas dari beberapa problem hukum di dalamnya dan prosedur upaya administratif yang belum ideal, SKB 3 Menteri dan instrumen hukum  sejenisnya  dapat  diuji.  Pengujian  SKB  3  Menteri  dan  instrumen  hukum sejenisnya  dapat  dilakukan  melalui  Peradilan  Administrasi  atas  dasar  Pasal  87 UUAP  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  2  Tahun  2019  tentang  Pedoman Penyelesaian  Sengketa  Tindakan  Pemerintahan  dan  Kewenangan  Mengadili Perbuatan  Melanggar  Hukum  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan ( onrechtmatige overheidsdaad ). Dasar pengujian ( toetsingsgrond ) untuk menguji dan menilai keputusan dan/atau tindakan pemerintahan tidak mengalami perubahan atau penambahan yakni tetap menggunakan peraturan perundang-undangan dan AUPB, meskipun ada perluasan objek sengketa di Peradilan Administrasi.
SKB  3  Menteri  pada  dasarnya  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  dan  AUPB  karena;  pertama,  dibuat  dan  dikeluarkan  oleh pejabat  yang  memiliki  kewenangan  di  bidang  ASN  yaitu  Menteri  Dalam  Negeri, Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  dan  Kepala Badan  Kepegawaian  Negara;  kedua,  isi  SKB  3  Menteri  ini  hanyalah  pedoman ( rechtslijn )  penjatuhan  sanksi  terhadap  PNS  karena  melakukan  tindak  pidana kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidana  kejahatan  yang  ada  hubungannya  dengan jabatan atas dasar putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap ( in  kracht  van  gewijsde ).  SKB  3  Menteri  ini  tidak  memuat  sanksi  pidana;  ketiga, dalam  SKB  3  Menteri  ini  tidak  ditemukan  adanya  pelanggaran  terhadap  AUPB. Meskipun demikian, SKB 3 Menteri ini akan dikualifikasi tidak sesuai dengan asas hukum,  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  dan  AUPB,  jika diberlakukan mundur ( terugwerkend ).
4. PENUTUP
Berdasarkan original  intend Pembentuk  UU  No.  43/1999,  penafsiran Pemerintah,  dan  penafsiran  norma  hukum  PTDH  PNS  yang  melakukan  tindak pidana  kejahatan  jabatan  sebelum  berlakunya  UU  ASN,  penegakan  sanksi administrasinya tidak harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, tetapi menjadi  diskresi  PPK.  PPK  yang  menilai  dan  mempertimbangkan,  apakah  akan diberhentikan  tidak  dengan  hormat,  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas permintaan  sendiri,  atau  tidak  diberhentikan  dengan  atau  tanpa  penjatuhan hukuman  disiplin  dengan  memperhatikan  faktor-faktor  yang  mendorong  PNS melakukan hal tersebut dan memperhatikan berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan.  SKB  3  Menteri  ini merupakan  peraturan  kebijakan  yang  dikeluarkan sebagai  pedoman  pelaksanaan  bagi  PPK  yang  mengatur  tentang  pemberhentian dengan  hormat  atau  tidak  dengan  hormat  terhadap  PNS  yang  melakukan  tindak pidana  kejahatan  jabatan  atau  tindak  pidana  kejahatan  yang  ada  hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, SKB 3 Menteri itu dapat dikualifikasi sebagai instrumen yuridis yang sah ( rechtmatig ),  kecuali  jika  diberlakukan  mundur  ( terugwerkend ).  SKB  3  Menteri sebagai  peraturan  kebijakan  dapat  dilakukan  pengujian  melalui  Peradilan Administrasi berdasarkan Pasal 87 UUAP, terlepas dari beberapa problem hukum di dalamnya dan prosedur upaya administratif yang belum ideal.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abintoro  Prakoso,  “ Vage  Normen  sebagai  Sumber  Hukum  Diskresi  yang  Belum Diterapkan oleh Polisi Penyidik Anak ”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Nomor 2 Vol. 17 April 2010.
Aminuddin  Ilmar, Memaknai  Kepemerintahan  Yang  Baik ,  Phinatama  Media, Makassar, 2020.
Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu , PT. Citra Aditya Bhakti, 2016. Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional , Armico, Bandung, 1987.
Cekli Setya Pratiwi, dkk. Penjelasan Hukum Asas-Asas Hukum Pemerintahan Yang Baik , Judicial Sector Support Program, Jakarta, 2016.
Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja, Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara 2 , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
Dyah Octarina Susanti dan A’an Efendi, “ Memahami Teks Undang-Undang dengan Metode  Interpretasi  Eksegetikal ”,  Jurnal  Kertha  Patrika,  Vol.  41,  No.  2 Agustus 2019.
Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Cet ke 5, 2016.
F.C.M.A. Michiels (red.), Staats-en Bestuursrecht Tekst en Materiaal , Tweede Druk, Kluwer, Deventer, 2004. Florence  Heffron  dan  Neil  McFeeley, The  Administrative  Regulatory  Process , Longman, New York, 1983.
Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara , Nusamedia, Bandung, 2016. Hasim  Purba, Sinkronisasi  dan  Harmonisasi  Sistem  Hukum  Nasional  Bidang Pertambangan,  Kehutanan,  Pertanahan  dan,  Lingkungan  Hidup ,  Jurnal Hukum Equality, Vol.13.2008, Medan.
Indroharto, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik , tulisan pada Buku Paulus Effendie Lotulung (Eds), Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang  Baik ,  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  1994,  hlm.  166.  Lihat  pula  D.J. Galligan, Discretionary Power, Oxford Press University, New York, 1990.
J.J.H. Bruggink, Renfleksi tentang Hukum , Alih Bahasa B. Arief Sidarta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayu  Media, Publishing, Surabaya, Cet.Ke II, 2006.
Keterangan  Ahli  Eddy  O.S.  Hiariej  dalam  Putusan  MK  Nomor  25/PUU/XIV/2016 tanggal 8 September 2016.
Laica  Marzuki,  “ Peraturan  Kebijaksanaan  (Beleidsregel)  Hakikat  serta  Fungsinya Selaku  Sarana  Hukum  Pemerintahan ”,  Makalah  pada  Penataran  Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang, 26-31 Agustus 1996.
Marwan Effendi, Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum , Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005.
Muchsan, Hukum Kepegawaian , Bina Aksara, Jakarta, 1982. Padmo  Wahjono, Indonesia  Negara  Berdasarkan  atas  Hukum ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 2003.
Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan , Gramedia, Jakarta, 2017.
S.F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia , FH UII Press, Cet. III, Yogyakarta 1997.
SF.  Marbun  dan  Moh.  Mahfud  MD, Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara , Liberty, Yogyakarta, 2000.
Sir  William  Wade  dan  Christhoper  Forsyth, Administrative  Law ,  Eighth  Edition, Oxford University Press, New York, 2000.
Soerdjono  Soekanto,  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2004.