## Menimbang Pentingnya Desentralisasi Partai Politik di Indonesia
Ahmad Solikhin
Staf Pengajar FISIPOL Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan akhmad.sholikin@gmail.com
Abstract: The role of political parties in Indonesia after the reform era is to become the main actor of democracy in mobilizing the political life of the nation and state. Unfortunately, the democratization process does not work well in the body of the political  party  itself.  Political  parties  tend  to  be  antithetical  to  democracy  in government politics. Political decentralization and the authority of political parties are  the  most  important  elements  in  evaluating  the  working  system  of  political parties.  To  date,  the  dynamics  of  party-party  at  the  local  level  are  still  strongly dominated by the center. As a result politics in the region is a political derivation in Jakarta. Stakeholder party with decentralized authority will not create a democracy at  the  local  level  in  political  parties,  because  the  party's  internal  democratic practices are highly centralized, clientelistic and oligarchic. The challenge must be answered  if  it  wants  to  create  a  democracy  within  the  internal  political  party. Particularly related to efforts to build decentralization of political party authority in determining candidate process in elections. By viewing the party as an organization of public legal entity which is one of the instruments of democracy, the political party  should  have  started  democratizing  internally  if  it  is  not  desirable  to  be abandoned by society and has the goal of improving Indonesian democracy.
Keywords: Democracy, Political Party, Political Party Decentralisation

## Pendahuluan
Masa reformasi membawa
perubahan  politik  di  Indonesia, setelah  lebih  30  tahun  di  bawah bayang-bayang  Orde  Baru  Indonesia memulai dengan harapan baru menuju  alam  demokrasi.  Masa  ini ditandai  dengan  turunnya  Soeharto dari kursi presiden pada pertengahan tahun  1998.  Dengan  berakhirnya rezim  Orde  Baru  tersebut  kemudian didesakkan untuk konsolidasi demokrasi.  Para  ilmuwan  politik
menyebut masa tersebut dengan masa transisi di mana muncul setelah rezim otoriter  runtuh.  Masa  transisi  ini merupakan sebuah masa yang krusial karena  demokrasi  menjadi  hal  yang dipertaruhkan.
Konsolidasi
demokrasi merupakan suatu keniscayaan bagi masa depan demokrasi itu sendiri. Proses konsolidasi demokrasi tersebut memang  sebuah  proses  yang  sulit bahkan rumit. Bahkan mungkin perlu
waktu  lama  untuk  merajut  sebuah jalan menuju demokrasi. Perubahan  penting  yang  dialami Indonesia  dalam  menjalankan  proses demokratisasi adalah munculnya berbagai macam partai politik. Di era reformasi  setelah  dibukanya  kran kebebasan  mendirikan  partai  politik, nuansa politk  bangsa sangat disesaki oleh aktivitas partai politik. Berbagai motif pendirian partai potitik mendasari kehadiran partai-partai itu, seperti  :  (1)  partai  hadir  atas  dasar keinginan orang-orang yang berkuasa,  (2)  motif  ekonomi,  orang masih  memimpikan  bahwa  partai potitik  adalah  tempat  mengeruk keuntungan  dan  memperkaya  diri, keluarga,  dan  kelompok,  (3)  motif kekuasaan pragmatis dengan berbagai alasan,  misalnya  ideologi,  gagasan, dan struktur yang baru. (4)
transaksional , (5) bargaining position .  Kondisi  ini  menyebabkan partai  tidak  lebih  sebagai event organizer dari orang-orang yang haus akan  kekuasaan  (Efriza,  2012  :  351- 352).
Indonesia  sampai  saat  ini  masih berada  dalam  tahap  transisi  menuju konsolidasi demokrasi. Proses transisi
ini  nampaknya  akan  berjalan  lebih lama  dari  perkiraan  sebelumnya, karena lemahnya komponen- komponen  yang  bisa  menjamin terselenggaranya sistem yang demokratis.  Salah  satu  komponen tersebut adalah partai poiitik. Kurang berfungsinya serta
proses institusionalisasi  partai  poiitik  yang belum maksimal di Indonesia merupakan permasalahan umum dalam era transisi demokrasi.
Permasalahan ini masih harus ditambah dengan permasalahan konsolidasi  internal  partai,  sehingga demokrasi  yang  diharapkan  akan semakin  sulit  dicapai.  Permasalahan konsolidasi  internal  partai  banyak terlihat  dari  timbulnya  konflik- konflik  Internal  yang  berimplikasi langsung  terhadap  kekuatan  partai politik secara institusi.
Realitas politik pada era reformasi menunjukkan adanya penurunan tingkat  kepercayaan (kredibilitas) masyarakat  terhadap  partai  politik secara  massif.  Hal  ini  dikarenakan partai politik tidak mampu memainkan fungsinya secara optimal. Partai-partai  politik  tidak  memiliki kemampuan mengerahkan dan
mewakili  kepentingan  warga  negara maupun menghubungkan warga
negara dengan pemerintah. Sehingga bukannya  menjadi  institusi  yang mengantar masyarakat kepada kehidupan  yang  lebih  demokratis, partai politik malah berubah menjadi sebuah institusi yang hanya mengejar kepentingan  sendiri  dan  melupakan hakikat  keberadaannya  dalam  sistem politik. Proses institusionalisasi yang kurang  baik,  manajemen  internal yang  rendah  dan  kurang  dikelola secara  demokratis  mengakibatkan partai  politik  belum  dapat  menjadi institusi publik yang mampu menggerakkan  kader  secara  massif untuk  menerima  kedaulatan  institusi organisasi  (Romli,  2012).  Tentunya praktik ini hampir menjangkiti sebagian  besar  partai  di  Indonesia baik  di  tingkatan  pusat  maupun daerah.
Kita masih  ingat  betul bagaimana era  Orde  Baru  yang  bersikap sentralistik,  yang  hanya  melihat kondisi  lokal  dengan  kacamata pemeritah  pusat.  Sentralisasi  di  era Orde  Baru  menghasilkan  kebijakan yang kebanyakan tidak sesuai dengan aspirasi  lokal  sehingga  kebijakan
menjadi  tidak  tepat  sasaran.  Otoritas pemerintah pusat yang hampir mengatur  segala  urusan  pemerintah daerah,  menjadikan  kesejahteraan masyarakat  di  daerah  tidak  merata. Ketika  Reformasi  datang,  konsep desentralisasi  akhirnya  disuarakan dan  kemudian  dipertegas  dalam Undang-Undang  Otonomi  Daerah. Lahirnya Undang-Undang Otoda mengubah konsep sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini menghasilkan  harapan  yang  lebih besar bagi  percepatan pembangunan, regenerasi kepemimpinan dan pengembangan  sumberdaya  manusia di  daerah.  Konsep  baru  ini  juga dengan  cepat  melahirkan  elit  politik lokal  yang  mampu  bersaing  dengan elit pusat, misalnya fenomena Jokowi.  Meskipun  belum  mencapai kondisi yang ideal, setidaknya desentralisasi yang saat ini diterapkan sedang “on  the  track” dalam mewujudkan  kesejahateraan  yang merata sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal.
Memasuki  era  Reformasi,  kran pendirian Partai Politik dibuka selebar-lebarnya,  sehingga  di  awal
Reformasi begitu banyak parpol baru
berdiri, meskipun tiga partai (Golkar,
PPP dan PDI (Sekarang PDI
Perjuangan))  yang  lahir  sejak  Orde Baru masih eksis hingga hari ini. Dan kompetisi  antar  parpol  yang  terlihat lebih  seimbang  di  era  Reformasi. Namun  seleksi  alam  dengan  seiring waktu  berjalan,  menyisakan  sedikit partai yang bisa bertahan. Sayangnya semangat desentralisasi di era Reformasi belum dianut oleh parpol- parpol,  meskipun  masih  lebih  baik dibanding  era  Orde  Baru.  Sistem parpol yang masih sentralistik akhirnya  membuat  DPP  (Dewan Pimpinan/Pengurus  Pusat)  sebagai pimpinan  tertinggi  partai  menjadi yang “paling didengar” atau bahkan “harus  didengar  dan  dipatuhi”.
Masalahnya, terkadang instruksi partai  dikeluarkan  tanpa  melalui mekanisme musyawarah yang mendalam  di  internal  parpol  di  tiap tingkatan. Seperti contoh dalam kasus penetapan  rekomendasi  parpol  untuk
kandidat dalam Pilkada atau pergantian  Ketua  Umum  DPW (wilayah),  pengurus  DPD  (daerah), atau  Anggota  DPRD  yang  bila  tidak dipatuhi  oleh  pengurus  di  daerah dapat berujung pada pemecatan.
Jika  menilik  sejarah  Parpol  di Indonesia,  pendirian  Indische  Partij pada tanggal 25 Desember 1912 oleh
Douwes Dekker, Ki Hadjar Dewantara, dan Tjipto Mangunkoesoemo menjadi awal mula  berdirinya  parpol  di  Indonesia yang saat itu dijadikan wahana politik demi  menghimpun  kesadaran  rakyat untuk  mencapai  tujuan  nasional, yakni kemerdekaan Indonesia. Beberapa  era  telah  berlalu,  parpol berevolusi  sesuai  dengan  zamannya, di  era  Reformasi,  partai  politik nampaknya  sudah  mulai  melupakan tugasnya sebagai wahana membangun  kesadaran  rakyat  untuk mencapai  tujuan  nasional.  Saat  ini, parpol  lebih  fokus  dalam  kompetisi politik  untuk  menjadi  pemenang pemilu, pileg ataupun pilkada. Entah disadari  apa  tidak,  sistem  setralisasi yang  masih  dianut  oleh  parpol  dapat memicu  konflik  terbuka  di  internal parpol, baik secara horizontal maupun  vertikal.  Padahal  Parpol dilahirkan untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Sejak  paradigma  baru  diterapkan dalam  tatakelola  penyelenggaraan kekuasaan  pemerintahan  daerah  di
Indonesia, menyusul reformasi politik 1998  yang  telah  mengakhiri  sejarah rezim otoritarian dan dimulainya fase baru  sejarah  demokrasi,  pelaksanaan otonomi  daerah  sejauh  ini  telah menunjukkan  sejumlah  kemajuan yang  cukup  berarti  dalam  banyak aspek.  Namun  demikian  kemajuan- kemajuan  itu  bukan  berarti  bahwa pelaksanaan  otonomi  daerah  tidak menghadapi  kendala  dan  masalah. Bersama dengan keberhasilan- keberhasilan  itu,  pelbagai  distorsi juga muncul dalam praktik impementasi otonomi daerah. Kekuasaan  rezim  orde  baru  sebelum reformasi telah menghambat
menguatnya  perpolitikan  oleh  elit lokal di tingkat daerah yang menghasilkan dua hal  penting dalam perpolitikan  lokal.  Pertama,  kendali politik di tingkat lokal dipimpin oleh elit  yang  merupakan  kolaborasi  dari penguasa pusat dan lokal; dan kedua, munculnya  orang-orang  kuat  di daerah.  Setelah  masa  reformasi, kolaborasi antara elit pusat dan lokal pun menghilang, namun justru semakin menguatkan
posisi penguasa-penguasa  lokal.  Sehingga pemerintahan demokratis oleh rakyat
yang  sesunggunya  ditingkat  lokal tidak  benar-benar  dicapai.  (Agustino dan Yusoff, 2010 : 5)
Di  samping  itu,  dalam  beberapa aspek yang secara teoritik disarankan atau  bahkan  dianggap  sebagai  suatu keniscayaan otonomi daerah berdasarkan substansi yang dikandungnya,  yakni  desentralisasi, implementasi  otonomi  daerah  juga masih menyisakan sejumlah problematika  yang  belum  tuntas. Salah  satunya  adalah  menyangkut soal desentralisasi politik dan kewenangan pada ranah partai politik sebagai elemen paling penting masyarakat  sipil.  Hingga  sejauh  ini, dinamika  kepartaian  di  tingkat  lokal masih  sangat  didominasi  oleh  pusat. Akibatnya politik di daerah merupakan derivasi politik di Jakarta. Lebih  jauh  lagi,  bukan  cuma  politisi daerah  bergantung  pada  dukungan politisi  nasional,  tetapi  perilaku politisi  di  daerah  lebih  dipengaruhi "petunjuk" pimpinan  partai  di  pusat daripada  diwarnai  aspirasi  di  daerah (Baswedan,  2008).  Demikian  pula halnya menyangkut kewenangan ( authority ), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2016  tentang  pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  pasal  42  point (4a) dalam hal pendaftaran Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota tidak  dilaksanakan  oleh  Pimpinan Partai  Politik  di  tingkat  Kabupaten, Kota atau Provinsi, tetapi pendaftaran pasangan  calon  yang  telah  disetujui oleh  Partai  Politik  tingkat  pusat  dan pendaftaran dilakukan oleh pimpinan Partai  Politik  tingkat  Pusat.  Hal  ini menunjukkan bahwa Partai politik di tingkat  lokal,  pada  umumnya  hanya diberi  kewenangan  untuk  melakukan proses penjaringan para bakal kandidat; sementara kendali keputusan  penetapan  para  bakal
kandidat itu tetap merupakan
kewenangan pusat Tulisan  ini  merupakan  kajian mengenai  isu  partai  politik  sebagai salah  satu  elemen  masyarakat  sipil dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah  di  Indonesia  berdasakan perspektif desentralisasi politik ( political decentralisation
perspecitve )  atau  yang  lazim  disebut sebagai devolusi kekuasaan
( devolution  of  power ),  dengan  fokus permasalahan
: bagaimana mewujudkan  konsep  desentralisasi
pada  ranah  kehidupan  kepartaian  di Indonesia ? Saat ini, besar keinginan para  elit  lokal  agar  parpol  dapat menerapkan  sistem  desentralisasi. Sehingga  penentuan  kebijakan  partai politik  di  tingkatan  lokal  diharapkan sesuai  dengan  aspirasi  pengurus partai  politik  di  daerah,  yang  lebih tahu  banyak  permasalahan  lokal. Bukan malah sebaliknya, kebijakan di daerah sesuai dengan selera elit pusat tanpa  memperhatikan  aspirasi  elit lokal.  Bila  dipaksakan,  cara-cara otoriter  yang  dilakukan  elit  pusat akan menjadi bencana bagi demokrasi lokal  yang  mengharapkan  parpol bergerak sesuai dengan geopolitik.

## Pemilu dan Partai Politik
Dilihat  dari  sisi  pengalaman demokrasi  penyelenggaraan  Pemilu di  Indonesia,  dapat  dikatakan  bahwa partai  politik  memiliki  pengalaman yang cukup dalam proses demokratisasi.  Pada  pemilu  1955, peserta  pemilu  terdiri  dari  empat kelompok besar yakni; (a) Kelompok partai politik sebanyak 39 parpol, (b) Kelompok  Organisasi  sebanyak  46, (c)  Kelompok  Perorangan  sebanyak
59  dan  (d)  Kelompok  Kumpulan Pemilih sebanyak 56.
Ada  dua  hal  penting  yang  dapat dipetik dari pengalaman pemilu 1955. Pertama ,  adanya  partisipasi  politik masyarakat yang begitu tinggi. Hal ini dikarenakan pemilu ketika itu
diyakini masyarakat Indonesia
sebagai  sebuah  solusi  yang  paling tepat terhadap semua persoalan  yang dihadapi  bangsa  ketika  itu. Kedua ,
empat kelompok besar sebagai kontestan pemilu seperti yang digambarkan  di  atas,  menunjukan betapa  keterbukaan  politik  ketika  itu sangat  besar,  bahkan  politik  aliran berkembang  bebas  dan  ikut  bersaing secara  sehat.  Namun  diakui,  semua kontestan  pemilu  1955  dari  empat kelompok  besar  tersebut,  belum berhasil  mengkonsolidasi  dirinya secara matang, sehingga kesan
euphoria pada  partisipasi  politik ketika itu juga cukup kuat (AlRasyid,
2010:47).
Tabel 1: Hasil Pemilu untuk Parlemen Nasional (1955) Partai Politik Presentase Jumlah Kursi PNI 22,3 57 Masyumi 20,9 57 NU 18,4 45 PKI 16,4 39
PSII 2,9 8 Parkindo 2,6 8 Partai Katolik 2,0 6 PSI 2,0 5 Lainnya 12,5 32 Total 100 257 Sumber: Rülland, 2001.
Empat  partai  terpenting,  yang secara kolektif meraih 4/5 suara pada tahun  1955  (lihat  Tabel  1),  telah tumbuh dari basis aliran yang ada dan pada  saat  yang  sama  membentuk ulang  dan  mempolitisasi aliran tersebut  (Feith,  1957:  31ff;  Feith, 1962:  125ff).  PNI  yang  nasionalis merepresentasikan  semua  anggota bukan  priyayi  Jawa  dan  mencari nafkah  sebagai  pegawai  negara  dan pegawai  negri  atau  sebagai  klien mereka.
PKI  mungkin  adalah  partai  yang terbaik  pengorganisasiannya  dengan pengikutnya  yang  setia  di  kalangan pekerja abangan di  kota  dan  daerah perdesaan. PKI sebagian besar terdiri atas  kader  yang  tidak  sekuler  dan kurang ideologis.
Ia harus menyesuaikan retorika agenda
revolusinya dengan pandangan keagamaan dari kebanyakan pengikut abangannya dari  pedesaan  di  Jawa dan juga harus membangun hubungan
patron-klien. Pada tahun 1964, menurut  perhitungan mereka sendiri, PKI  mempunyai  sekitar  2,5  juta anggota partai (1954: 165.000) dan 16 juta  dari  anggota  organisasi  massa yang terkait (Mortimer, 1969). S antri yang  ortodoks  terdiri  dari  modernis dan  tradisionalis.  Yang  tradisionalis di  bawah  NU  terdiri  dari ulama (akademisi  agama)  dan  pengikutnya; yang  modernis  di  bawah  Masyumi terdiri dari cendekiawan kota, pedagang dan seniman dari luar pulau Jawa.
Pada  pemilu  bebas  dan  adil  yang pertama  di  tahun  1955,  terutama dengan  masa  kampanyenya  yang lama, identifikasi aliran menjadi kuat dan sering menjadi  pemicu beberapa konflik  bahkan  di  daerah  pedesaan, sebagai  contohnya  pertikaian  antara pengikut  PNI  yang  sekuler  dengan pengikut  Masyumi  yang  saleh.  Oleh karena  fragmentasi  dan  polarisasi sistem  partai  yang  sangat  besar, koalisi-koalisi biasanya sangat lemah dan  tidak  tahan  lama.  NU  dan  PNI atau  Masyumi  dan  PSI  biasanya bekerjasama dalam koalisi-koalisi ini,
yang biasanya tidak mengikutsertakan PKI. Pada  Pemilu  selanjutnya  karena kekurangmampuan kelembagaan (sentralisasi yang berlebihan,
misalnya, yang memungkinkan naiknya pergerakan kedaerahan mulai pada  tahun  1956  dan  seterusnya), meningkatnya pengaruh militer, meluasnya  korupsi,  polarisasi  antara sekuler  dan  Islamis  dalam  Badan Konstituante, dan oposisi fundamental PKI terhadap demokrasi liberal,  parlementarisme  lambat  laun kehilangan legitimasinya.
Pada  bulan  Juli  1959,  Sukarno memberlakukan kembali UUD 1945, yang memberikan kewenangan besar pada dirinya sendiri sebagai presiden. Berbagai  partai  politik  kehilangan sebagian  besar  pengaruhnya  semasa periode  Demokrasi  Terpimpin  ini (1959-65).  Kabinet  dan  parlemen dipertahankan  untuk  menjadi  alat bagi  Sukarno  dan  kepemimpinan militer.  Demokrasi  Terpimpin  ini jatuh pada tahun 1965/66.
Sebaliknya  pada  pemilu  1971, proses  fusi  sudah  dilakukan  yang pada  akhirnya  mengkerucut  menjadi tiga partai peserta pemilu. Selanjutnya, pelaksanaan pemilu selama masa orde baru berjalan sesuai
rencana  penguasa  yakni  setiap  lima tahun  sekali,  dengan  peserta  pemilu yang  tidak  pernah  bertambah  yakni dua  partai  ditambah  Golkar.  Namun demikian  sistem  partai  di  Indonesia tidak  dapat  dikatakan  menggunakan sistem  multi  partai,  walau  ada  dua partai  peserta  tetap  selama  lima  kali pemilu  masa  orde  baru  dan  pula sebaliknya. Sedangkan pemilu selama masa orde baru, lebih dilihat sebagai formalitas untuk memberikan legitimasi  baru  setiap  lima  tahun kepada kekuasaan Suharto. Tidak ada proses  persaingan  yang fair diantara peserta  pemilu,  karena  kemenangan hampir  telah  dipastikan  sebelum pemilu berlangsung. Dengan demikian, tidak ada proses pembelajaran  yang  berarti  bagi  dua partai  untuk  memperkuat  dirinya dalam  persaingan  setiap  pemilihan umum. Secara struktural, kedua partai (PDI dan PPP) memiliki struktur yang
relatif  lengkap  sampai  ke  tingkat daerah (desa).
Para  elit  Orde  Baru  (1965/66-98) di  bawah  pimpinan  Suharto,  mulai untuk  mendepolitisasi  masyarakat, melakukan  sentralisasi  administrasi dan  merampingkan  sistem  politik. Partai-partai  dipotong  habis  dan pemilu  ”basa-basi”  diperkenalkan. Pada  tahun  1973,  kendali  politik diperkuat  dengan  penyederhanaan sistem  kepartaian  yang  memaksakan penggabungan partai-partai yang ada menjadi hanya 3 partai (lihat Tabel 2). Golkar,  yang  menjadi  kendaraan rejim,  selalu  mampu  mendapatkan dua  pertiga  kursi  mayoritas  di parlemen  nasional,  sedangkan  PPP dan  PDI  hanya  ada  untuk  mengisi fungsi  adanya  partai  oposisi  yang terkukung.
Tabel 2: Hasil Pemilu Parlemen* 1971-1997 (%) 1971** 1977 1982 1987 1992 1997 Golkar 62,8 62,1 64,2 73,2 68,1 74,5 PPP 27,1 29,3 28,0 16,0 17,0 22,4 PDI 10,1 8,6 7,9 10,9 14,9 3,1 Sumber: Rüland 2001 . Namun  kendali  penuh  atas  suatu masyarakat  yang  begitu  beragam
tidak  pernah  berhasil  dilakukan,  dan ideologi  Orde  Baru  terlalu  dangkal
untuk  mempengaruhi  publik  secara mendalam  dan  meluas.  Sehingga nasionalisme  sekuler  yang  sangat moderat  yang  direpresentasikan  oleh PDI dan kelompok muslim yang tidak bergigi seperti direpresentasikan oleh PPP  ditoleransi.  Di  tengah  krisis finansial  negara-negara  Asia,  era Orde  Baru  jatuh,  bukan  karena munculnya perlawanan partai politik, melainkan  bangkitnya  demonstrasi mahasiswa dan juga hasil dari konflik dan tawar-menawar antar elit. Pertanyaannya,  apakah  struktur tersebut  dapat  terkonsolidasi  secara efektif  untuk  melaksanakan  fungsi partai  secara  ideal  sampai  ke  tingkat daerah? Belum tentu, pusat kekuasaan ada pada pemerintah.Sebaliknya, Golkar
(bukan partai golkar), dengan ditopang  oleh  kekuatan  militer  dan
korps pegawai negeri, dapat menguasai  seluruh  jaringan  dan potensi  sampai  ke  tingkat  daerah. Termasuk memperkuat sistem organisasinya sehingga semakin kokoh  dan  mantap  dibandingkan partai lain yang sangat rapuh.
Menurut William Liddle, dalam buku Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik (Jakarta, 1992) bahwa pemilu-pemilu  Orde  Baru  bukanlah  alat yang  memadai  untuk  mengukur  suara rakyat.  Pemilu-pemilu  itu  dilakukan melalui sebuah proses yang tersentralisasi pada tangan-tangan birokrasi. Tangan-tangan itu tidak hanya mengatur hampir seluruh proses pemilu, namun juga berkepentingan untuk merekayasa  kemenangan  bagi  “partai milik  pemerintah”.  Kompetisi  ditekan seminimal  mungkin,  dan  keragaman pandangan  tidak  memperoleh  tempat yang memadai.
Pemilu  1999  merupakan  pemilu pertama  pasca  Suharto  mundur. Pelaksanaan  pemilu  ditandai  dengan euphoria yang  luar  biasa  setelah puluhan  tahun  terkekang.  Disain undang-undang  politiknya  sangat terbuka terhadap partisipasi masyarakat,  sehingga  tidak  heran partai politik aliran yang muncul pada
pemilu 1955 kembali muncul dengan wajah
yang berbeda.
Perbedaannya,  peserta  pemilu  pada pemilu 1999 hanya terdiri dari partai politik, sedangkan pada pemilu 1955, selain partai politik ada tiga kelompok  lain  sebagai  kontestan pemilu.  Setidaknya  ada  persamaan yang  dapat  kita  cermati.  Pertama,
baik  pemilu  1955  maupun  pemilu 1999 dan 2004, masyarakat memiliki keyakinan  dan  harapan  yang  sama yakni pemilu merupakan pilihan yang tepat  untuk  menyelesaikan  semua persoalan  yang  dihadapi  bangsa. Namun harapan tersebut tidak
tercapai  dan  masyarakat  kecewa. Kedua,  semua  kontestan  pemilu (partai  politik)  gagal  melakukan konsolidasi  diri  secara  baik,  sistem kepartaian  belum  mantap  bahkan sistem  rekrutmen  calon  legislatifnya masih amburadul.
Tabel 3: Hasil Pemilu 1999 dan 2004* (DPR) Partai Politik Jumlah Suara 1999 (%) Jumlah Kursi 1999 Jumlah Suara 2004 (%) Jumlah Kursi 2004** Golkar 22.5 120 21.6 127 PDI-P 33.8 153 18.5 109 PKB 12.6 51 10.6 52 PPP 10. 7 58 8.2 58 PD - - 7.5 56 PK (2004 : PKS) 1.4 7 7. 3 45 PAN 7.1 34 6.4 53 PBB 1.9 13 2.6 11 PBR - - 2.4 14 PDS - - 2.1 13 Partai Lainnya 26 12 TNI*** 38 - Total 500 550 Source: nanta/Arifin/Suryadinata 2005 Pada  tingkat  nasional,  peserta
pemilu  2009  berjumlah  38  partai politik.  dari  jumlah  tersebut,  secara katagoris dapat diklasifikasikan sebagai  berikut.  Pertama,  partai- partai  yang  lolos electoral  threshold sebesar 2% kursi DPR dalam pemilu sebelumnya. Pada katagori ini, terdapat 7 partai  yang lolos electoral threshold yaitu  Golkar,  PDIP,  PPP,
PKB,  PAN,  PD,  dan  PKS.  Kedua, partai-partai  baru  berdiri  dan  lolos berdasarkan syarat-syarat keikutsertaan  dalam  pemilu.  Syarat keikutsertaan  dalam  pemilu  itu meliputi:  (a)  memiliki  kepengurusan di 2/3 jumlah provinsi, dan memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah kabupaten/kota  di  provinsi  yang bersangkutan,  (b)  memiliki  anggota
sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000  dari  jumlah  penduduk  pada setiap kepengurusan partai politik, (c) sebagai bagian dari affirmative action gerakan  perempuan,  partai  politik juga  harus  menyertakan  sekurang- kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat  pusat,  (d) partai harus mempunyai kantor tetap untuk setiap level kepengurusan serta mengajukan nama dan tanda gambar partai kepada KPU.  Masuk  dalam  katagori  ini terdapat 27 partai. Kelompok  partai yang  pada pemilu  2004  mendapatkan  kursi  di DPR  tetapi  perolehan  kursinya  tidak mencapai electoral  threshold 2%.
Terdapat 10 partai yang masuk dalam katagori  ini.  Terakhir,  kelompok
partai dari peserta pemilu 2004 yang tidak  lolos electoral  threshold dan tidak  mendapatkan  kursi  di  DPR, terdapat  4  partai  dalam  katagori  ini, yaitu Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah
Indonesia,  Partai  Serikat  Indonesia, dan Partai Buruh. Kelompok partai ini dapat  menjadi  peserta  pemilu  2009 karena  gugatan  mereka  atas  ketidak adilan  dari  pasal  316  huruf  d dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi  (MK).  Atas  putusan  MK tersebut,  KPU  tanpa  melakukan verivikasi  keabsahan  syarat-syarat ikut  serta  dalam  pemilu  2009 mengesahkan mereka menjadi peserta pemilu 2009.
Tabel 4 : Hasil Pemilu 2009 (DPR)
No. Nama Partai Politik Jumlah Kursi 1. Partai Hati Nurani Rakyat 17 2. Partai Gerakan Indonesia Raya 26 3. Partai Keadilan Sejahtera 57 4. Partai Amanat Nasional 46 5. Partai Kebangkitan Bangsa 28 6. Partai Golongan Karya 107 7. Partai Persatuan Pembangunan 2009 37 8. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 95 9. Partai Demokrat 150 10. Partai Kebangkitan Nasional Ulama 1 Sumber : Diolah dari data KPU Indonesia
Pemilihan  Umum  tahun  2009 merupakan  masa  akhir  elit  lama, berseminya  elit  baru.  Menyongsong pemilu 2009, DPR melakukan perubahan  regulasi  yang  terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Perubahan  itu  dimaksudkan  untuk dapat  menjawab  persoalan-persoalan mendasar yang muncul dalam pemilu sebelumnya. Beberapa persolan yang muncul dalam sistem pemilu sebelumnya diantaranya berupa representasi wakil rakyat,
proporsionalitas nilai kursi, pembentukan kepartaian yang efektif, dan  sebagainya,  berusaha  diatasi. Dengan demikian, tiap partai rata-rata berpotensi kehilangan atau kelimpahan  suara.  Bagi  partai  yang citranya  baik  atau  membaik,  ada peluang  mendapat  limpahan  suara pemilih  migran.  Namun  bagi  partai yang  citranya  rusak  karena  terkena kasus,  akan  berpotensi  kehilangan minimal suaranya.
Tabel 5: Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu 2014 No. Partai Politik Perolehan Suara Prosentase 1. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 8.402.812 6,72% 2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 11.298.957 9,04% 3. Partai Keadilan  Sejahtera (PKS) 8.480.204 6,79% 4. Partai PDI-Perjuangan (PDI-P) 23.681.471 18,95% 5. Partai Golongan Karya (GOLKAR) 18.432.312 14,75% 6. Partai Gerindra 14.760.371 11,81% 7. Partai Demokrat 12.728.913 10,19% 8. Partai Amanat Nasional (PAN) 9.481.621 7,59% 9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 8.157.488 6,53% 10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 6.579.498 5,26% 11. Partai Bulan Bintang (PBB) 1.825.750* 1,46% 12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 1.143.094* 0,91% Jumlah 124.972.491 100,00%
Sumber : Diolah dari data KPU Indonesia *(tidak lolos Parliamentary Threshold )
Dulu,  Pemilu  1955  dipandang demokratis,  tapi  tujuh  pemilu  masa Orde Baru merupakan suatu kemunduran  tragis  sehingga  pada 1990-an  Huntington  menempatkan
Indonesia  dalam  kelompok  negara yang terseret dalam gelombang-surut demokratisasi ketiga ( the third reverse
of democratization ). Pada 1998 keadaan
berubah.  Pemilu  1999  dan  Pemilu 2004  memberi  kepastian  bahwa
demokrasi Indonesia
bergerak menuju  kematangan.  Dalam  Pemilu
2009 dan 2014 saat ini ada keraguan,
seolah  tidak  ada  keyakinan  bahwa demokrasi akan bertumbuh dewasa. Bahkan,
seperti yang
dikhawatirkan  Heru  Nugroho  (2002) yang  mengutip  istilah  Sorensen, Indonesia mengalami ancaman demokrasi  beku  ( frozen  democracy ).
Sorensen  mengembangkan  empat indikator yang mendasari
beroperasinya konsep demokrasi beku. Pertama, sempoyongannya ekonomi  baik  di  tingkat  nasional maupun  lokal.  Kedua,  mandegnya proses pembentukan masyarakat warga ( civil society ). Ketiga, konsolidasi  yang  cenderung  tidak pernah  mencapai  soliditas  namun cenderung  semu,  dan  keempat, penyelesaian masalah-masalah sosial- politik-hukum warisan rezim (otoriter) terdahulu yang tidak pernah
tuntas.
Dari  keempat  indikator  tersebut Heru  Nugroho  (2002),  mencoba memaparkan beberapa bukti
bagaimana  kondisi  sosial  politik
Indonesia  pasca  Soeharto. Pertama , semenjak krisis ekonomi terjadi yang membawa  Soeharto  ”lengser”  dari kursi  kekuasaannya  hingga  melewati beberapa  periode  kepemimpinan, ekonomi Indonesia belum menunjukkan  kinerja  yang  membaik bahkan masih berjalan dalam kondisi kritis. Meskipun pada awal pemerintahan  Megawati  berkuasa terjadi  sentimen  positif  dari  pasar, namun  lambat  laun  perekonomian nasional  secara  umum  kembali melemah.  Sektor  industri,  riil,  jasa dan  keuangan  yang  seharusnya menjadi  panglima  dalam  penyerapan tenaga kerja pada kenyataannya justru yang  paling  banyak  melakukan pemutusan  hubungan  kerja.  Hingga pengangguran  di  tanah  air  mencapai 40  juta  jiwa.  Angka  ini  merupakan angka  pengangguran  terbesar  yang pernah  ada  di  Indonesia.  Sementara sektor informal yang mampu menyedot banyak tenaga kerja justru hanya  diperankan  sebagai  katub pengaman  ekonomi  politik  nasional. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya  tanggung  jawab  negara pada perekonomian rakyat.
Kedua ,  dengan  jatuhnya  rezim
Orde Baru, secara bersamaan sebenarnya keberadaan negara demikian lemah dihadapan masyarakat.  Sementara  di  sisi  lain terjadi penguatan terhadap masyarakat.  Hal  ini  ditandai  dengan semakin maraknya kehadiran organisasi-organisasi  sosial  maupun politik,  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (LSM)  yang  kian  hari kian marak melakukan pemberdayaan dan pendidikan politik kepada masyarakat. Namun sayangnya,
menguatnya kekuatan masyarakat ini tidak  dibarengi  dengan  perbaikan  di aras  negara.  Akibatnya  yang  terjadi adalah social chaos . Orang tidak mau lagi  patuh  kepada  hukum  karena apparat pemerintah tidak lagi mempunya wibawa. Masyarakat terlanjur tidak percaya kepada apparat pemerintah  karena  perilaku  mereka yang cenderung korup.
Ketiga, konsolidasi  sosial  politik yang  berjalan  tersedat.  Dari  realitas politik  yang  ada  dapat  dilihat  bahwa elit  politik  masih  berjalan  sesuai dengan agenda politik masing- masing. Belum ada kesamaan pandangan  tentang  route  reformasi
yang  akan  dilalui.  Berbagai  kasus hukum  yang  mengemuka  ternyata hanya diberlakukan sebagai komoditas  politik  untuk  menekan pihak  lawan,  sama  sekali  tidak  ada komitmen dari para elit politik untuk menegakkan rule  of  law .  Akibat rapuhnya  konsolidasi  di  tingkat  elit, maka  integrasi  sosial  di  tingkat  akar rumput  juga  terancam.  Konflik  yang berbau  agama,  etnis,  dan  politik masih  menjadi  bahaya  laten  yang sewaktu-waktu siap meledak kembali.
Keempat, bangsa Indonesia masih memiliki  sejumlah  masalah  sosial- politik-hukum  yang  tidak  pernah tuntas. Masalah-masalah tersebut ada yang  dibiarkan  menggantung  seperti kasus  peradilan  terhadap  mantan Presiden Soehartobeserta kroni- kroninya, maupun penyelesaian kasus-kasus  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia (HAM) yang masuk kategori ringan  dan  berat  semasa  Orde  Baru Soeharto berkuasa. Kesemua kasus di atas apabila tidak segera diselesaikan oleh  pemerintah  di  masa  sekarang maupun masa yang akan datang maka yang muncul kemudian adalah political distrust , yang pada
gilirannya  pasti  akan  mengancam legitimasi  pemerintah  yang  berkuasa maupun  demokrasi  sebagai  agenda bersama.  Kondisi  ini  pun  tentu  saja menjadi ancaman serius bagi transisi yang  saat  ini  sedang  berlangsung  di Indonesia.

## Problem  Institusionalisme  Partai Politik di Indonesia
Meluasnya  gagasan  bahwa  rakyat merupakan faktor yang perlu dtperhitungkan  serta  diikutsertakan dalam  proses  politik  negara,  maka dibentuklah  sebuah  institusi  yang mampu merepresentasikan suara dari masyarakat  di  satu  pihak  untuk dihubungkan  dengan  pemerintah  di pthak lain. Dewasa ini,  partai  politik menempati posisi vital dalam menunjang demokratisasi dibandingkan dengan organisasiorganisasi  politik  lainnya yang  terdapat  dalam  sebuah  negara. Menurut  catatan  dari Netherland Institute  for  Multyparty  Democrazy (NIMD) , mengungkapkan paling tidak  terdapat  tiga  alasan  sehingga partai politik diperlukan agar demokrasi  dalam  sebuah  negara berfungsi. Pertama, partai  politik
adalah kendaraan utama bagi perwakilan  politik; Kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan;
Ketiga, partai  politik  adalah  saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi (Romli, 2008
:  21  dan  Netherland  Institute  for Multiparty Democrazy (NIMD), 2006 : 10 ).
Secara  garis  besar,  peran  dan fungsi  partai politik dapat  dibedakan menjadi  dua  (Efriza,  2012  :  226). Pertama, peran  dan  tugas  internal organisasi.  Dalam  hal  ini  organisasi partai  politik  memerankan  peranan penting  dalam  pembinaan,  edukasi, pembekalan,  kaderisasi,  konsolidasi dan  melanggengkan  ideologi  politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, fungsi partai  politik  yang  bersifat  eksternal organisasi.  Di  sini  peran  dan  fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa, dan negara. Kehadiran  parpol  juga  memiliki tanggungjawab konstitusional, moral, dan  etika  untuk  membawa  kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.
Berkenaan  dengan  perkembangan institusionalisasi  yang  dialami  oleh partai  politik  pada  era  demokrasi modern,  maka  partai  politik  dituntut memiliki  fungsi  urgen  yang  perlu dilaksanakan, yakni : (1) Komunikasi politik; (2) Perwakilan; (3) Konversi, artikulasi  kepentingan  dan  agregasi; (4)  Pendidikan  politik;  (5)  Integrasi (partisipasi politik, sosialisasi politik, dan  mobilisasi  politik);  (6)  Persuasi dan  represi;  (7)  Kaderisasi;  (8) Rekrutmen  politik;  (9)  Membuat pertimbangan,  perumusan  kebijakan, dan kontrol terhadap pemerintah; (10) Mengkordinasi lembaga-lembaga pemerintah;  (11)  Alat  pengontrol kepentingan  pribadi  politisi  yang duduk  sebagai  wakil  rakyat  maupun pejabat  publik;  dan  (12)  Fungsi dukungan ( Supportive function) (Efriza, 2012 : 237-238).
Institusionalisasi  partai  politik adalah  proses  pemantapan  partai politik  baik  secara  struktural  dalam rangka mempolakan perilaku, maupun secara kultural dalam mempolakan  sikap  dan  budaya  ( the process  by  wich  the  party  becomes established in terms of both integrated  patterns  on  behavior  and
of  attitudes  and  culture ).  Proses pelembagaan  ini  mengandung  dua aspek,  yaitu  aspek  internal-eksternal dan  aspek  struktural-kultural.  Bila kedua  dimensi  ini  dipersilangkan, maka  akan  tampak  sebuah  tabel empat  sel,  yaitu; pertama ,  dimensi kesisteman  suatu  partai  ( systemness ) sebagai  hasil  persilangan  aspek internal  dengan  struktural. Kedua , dimensi  identitas  nilai  suatu  partai ( value infusion ) sebagai hasil persilangan  aspek  internal  dengan kultural. Ketiga ,  dimensi  otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan  ( decisional  autonomy ) sebagai  hasil  persilangan  aspek eksternal-struktural. Keempat , dimensi pengetahuan atau citra publik ( reification )  terhadap  suatu  partai politik  sebagai  persilangan  aspek eksternal-kultural (Randal and Svasand, 2002).
 Dimensi kesisteman,
systemness memiliki arti sebagai  proses  pelaksanaan fungsi-fungsi  partai  politik, yang dilakukan menurut
aturan,  persyaratan,  prosedur dan mekanisme yang
disepakati dalam partai politik.
 Dimensi  identitas  nilai, value infusion partai politik merupakan nilai yang didasarkan pada ideologi atau platform  partai.  Nilai  inilah yang  menjadi  basis  kesatuan bagi para anggota dan supporter  untuk  mendukung partai  tersebut  karena  value infusion  adalah  representasi dari pola dan arah perjuangan partai politik.
 Dimensi
decisional
autonomy , independensi
partai  politik  akan  ditentukan oleh kemampuan partai untuk membuat  keputusan  secara otonom. Rendahnya nilai decisional autonomy menunjukkan bahwa pembuatan keputusan di dalam partai merupakan
transaksi  kepentingan  antara elite partai dengan kepentingan  aktor  lain  yang berada di luar partai.
 Dimensi  yang  terakhir  atau citra publik, reification merupakan kedalaman
pengetahuan publik atas keberadaan partai politik
tersebut. Penilaian terhadap proses institusionalisasi  partai  politik  di Indonesia  masih  begitu  rendah.  Hal ini  diukur  dari  empat  dimensi  yakni dimensi systemness,  value  infusion, decisional  autonomy  dan  reification . Dari  dimensi systemness ,  partai politik  di  Indonesia  masih  belum memiliki kesatuan yang erat di dalam tubuh internal partai. Sedangkan dari dimensi value infusion , partai  politik
masih
belum mampu menginternalisasi  nilai-nilai  yang menjadi  ciri  partai  yang  dapat membawa  manfaat  jangka  panjang. Sebagian  besar  partai  di  Indonesia masih  terfokus  untuk  mendapatkan popularitas  dan  keberhasilan  secara instan,  sehingga  pengabaian  pada penumbuhan  ideologi  dan platform jangka  panjang  membuat  partai tersebut menjual pragmatisme sebagai produk politik kepada masyarakat.  Dari  dimensi decisional autonomy , pembuatan keputusan partai  politik  biasanya  sarat  dengan hasil negosiasi lingkaran elite politik
di  level  pusat  dan  bukan  ditentukan oleh  suara  dan  kepentingan  para pendukungnya.  Dan  yang  terakhir, dari dimensi reification , partai politik baru  mampu  menanamkan  citra partainya kepada masyarakat melalui serangkaian simbol-simbol kepartaian  saja  misalnya  warna  atau gambar  partai,  bukan  pada  visi  misi yang  dibawa  oleh  partai  tersebut (Angulo, 2010).
Keberadaan institusionalisasi
partai  politik  begitu  penting  dalam konteks kenegaraan, hal ini
disebabkan  karena  partai  politik berperan sebagai komponen pendukung  bagi  terwujudnya  sistem demokrasi  yang  sehat.  Rendahnya institusionalisasi menyebabkan timpangnya sistem perpolitikan Indonesia  yang  kekuasaannya  tidak berputar  di  sekeliling  masyarakatnya melainkan  ke  segelintir  elite  politik. Secara  mikro,  gambaran  sistem kepartaian  di  Indonesia  diwarnai dengan  begitu  dominannya  peran pemimpin  politik  dalam menentukan keberhasilan  partai  di  arena  politik negara.  Hal  ini  dikarenakan  partai politik tidak berbasis pada grassroots sehingga masyarakat hanya
diposisikan  sebagai  individu  yang nilai  gunanya  ditentukan  dari  suara yang mereka berikan dalam pemilihan  (Angulo,  2012).  Dalam posisi  dan  peran  seperti  itu,  partai bukannya  bertindak  sebagai  corong aspirasi  dan  kepentingan  rakyat, tetapi  justru  menggunakan  rakyat sebagai  alat  dalam  memperjuangkan nilai  dan  kepentingan  pribadi  partai. Singkatnya, partai menjadikan rakyat sebagai  sumber  daya  pasif  untuk membangun  kekuatan  partai  dalam kompetisi politik.
Keberlanjutan  partai  politik  di Indonesia  pun  hanya  mengandalkan pada  kharisma atau  pamor  si pemimpin  dalam  meraih  massa. Kepemimpinan  merupakan  pokok yang  sangat  penting  di  dalam  partai, namun  mendasarkan  keberlanjutan hidup  partai  pada  tokoh  tunggal  si pemimpin saja, secara
kontraproduktif
melemahkan
kapabilitas  partai  politik  tersebut secara internal. Partai politik seharunsya  melakukan  kaderisasi pada pemimpin-pemimpin yang muda. Upaya ini dapat dilihat sebagai representasi kesungguhan partai dalam membangun pemimpin
sehingga pada nantinya partai tersebut mampu menciptakan produk pemimpin yang baik. Proses melahirkan kepemimpinan seperti ini tentunya akan menghentikan fenomena  munculnya  aktor  politik dadakan demi meningkatkan popularitas dan voting level partai.

## Sentralisasi  Partai  Politik  dalam Pilkada
Sejak memasuki era reformasi dan pasca-perubahan UUD 1945, regulasi tentang pilkada merupakan salah satu peraturan  yang  paling  sering  diubah. Dinamika  regulasinya  pada  awalnya digulirkan untuk penguatan demokratisasi dan desentralisasi.
Berawal dari Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok Pemerintahan di  Daerah  yang sangat sentralistik  sampai  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah  yang  fenomenal karena  baru  berusia  dua  tahun  telah mengalami  perubahan  dua  kali, melalui  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2015  dan  Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2016. Ini membuktikan betapa krusialnya
pemilihan kepala daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1974,  proses pemilihan  wali  kota,  bupati,  dan gubernur dilakukan oleh DPRD, tapi penentu  utama  siapa  yang  bakal menjadi kepala daerah pada waktu itu adalah menteri dalam negeri, Golkar, TNI,  dan  tentu  saja  atas  restu presiden.  Nuansa  sentralisme  sangat terasa pada waktu itu.
Demokratisasi menunjukkan sedikit  perbaikan  setelah,  dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah, DPRD  memiliki  peran  utama  dalam menentukan  siapa  yang  menjadi kepala daerah. Tapi kasus di berbagai daerah  menghadirkan  distorsi  antara keinginan  elite  politik  dan  anggota DPRD di satu pihak yang berhadapan dengan  masyarakat  bawah  mengenai calon  kepala  daerah.  Bahkan,  isu adanya politik uang mewarnai pelaksanaan  pilkada  oleh  DPRD  ini. Asumsi  dan  temuan  terkait  dengan hal tersebutlah yang kemudian mendorong terjadinya perubahan metode  dalam  pemilihan  kepala daerah.  Yang  semula  dipilih  oleh DPRD  diubah  menjadi   dipilih  oleh rakyat.
Pergumulan pemikiran untuk mencari  solusi  atas  keruwetan  tata cara pilkada  yang terdikotomi  antara dipilih  oleh  DPRD  dan  rakyat  itu diselingi perdebatan yang sesungguhnya tidak
penting.
Perdebatan  tersebut,  antara  lain, adalah  apakah  pilkada  itu  rezim pemerintah  daerah  ataukah  rezim pemilu?  Bagaimana  dengan  calon independen?  Bagaimana  hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah?  Apa  kedudukan  inkumben dalam  pilkada  serta  perlu  izin  atau cutikah  jika  inkumben  mencalonkan diri lagi ?
Perdebatan  itu  sungguh  tak  ada pengaruhnya terhadap
hasil pemilihan  kepala  daerah.  Sebab,  ada satu hal yang dilupakan, yakni masih kuatnya  cengkeraman  partai  politik terhadap kader-kader partai di daerah. Sentralisme  dalam  diri  partai  politik itu  dapat  dilihat  pada  persyaratan pendaftaran  pasangan  calon  bupati dan  pasangan  calon  wali  kota  yang dilengkapi  dengan  surat  keputusan pengurus  partai  politik  tingkat  pusat tentang  persetujuan  atas  calon  yang diusulkan  oleh  pengurus  partai  di provinsi.
Demikian  halnya  untuk  pasangan calon  gubernur  dan  wakil  gubernur, harus  ada  surat  keputusan  tentang persetujuan  dari  partai  politik  pusat atas  calon  yang  diusulkan  oleh pengurus  tingkat  provinsi.  Artinya, persetujuan,  yang  dalam  bahasa politiknya menjadi rekomendasi ketua partai, merupakan syarat mutlak untuk dapat mendaftarkan diri sebagai  calon  gubernur,  bupati, ataupun  wali  kota.  (Lihat  Pasal  42 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016)
Pilihan  sistem  pemerintah  daerah adalah  desentralisasi,  yang  berfokus pada  penyerahan  kekuasaan  dari pemerintah pusat kepada daerah. Jika pemerintah pusat sudah menyerahkan urusan-urusannya  kepada  daerah, seolah-olah  masalah  desentralisasi telah selesai. Padahal, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah  itu  semestinya  masyarakat daerah  mendapatkan  porsi  yang memadai  untuk  berkontribusi  atas keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerahnya.
Namun dengan sentralisasi sistem pencalonan  kepala  daerah  dalam tubuh partai politik ini sesungguhnya
sistem  pemerintahan  desentralisasi belum  ada.  Sebab,  pemimpin  partai politik  di  tingkat  pusat  masih  sangat menentukan siapa  yang bisa menjadi calon-calon  kepala  daerah.  Hal  itu yang lepas dari perhatian kita semua. Sentralisasi dikritik, tapi tetap
diabadikan  untuk  menentukan  siapa yang akan menjadi kepala daerah. Sudah saatnya desentralisasi dilakukan  sepenuhnya.  Oleh  sebab itu,  perlu  penguatan  kepada  partai politik  di  daerah  agar  mempunyai kekuatan  untuk  menentukan  siapa yang  pantas  memimpin  daerahnya. Ini bisa diselenggarakan lewat konvensi  di  daerah  atau  pimpinan
partai politik di
daerah bermusyawarah  untuk  menentukan siapa  kader  partainya  yang  akan dijagokan  dalam  pilkada.  Hal  itu perlu  agar  desentralisasi  berjalan seiring  dengan  kekuasaan  partai politik  yang  diserahkan  juga  kepada pemimpin di daerah.

## Menimbang  Desentralisasi  bagi Partai Politik
Kebijakan  desentralisasi  politik ( devolution  of  power )  yang  secara normatif  sudah  diberlakukan  sejak
awal tahun 2000 ini dengan dijalankannya  UU  Nomor  22  Tahun 1999,  kemudian  diperbarui  dengan UU  32  Nomor  2004,  dan  terakhir dengan  UU  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah, tampaknya  memang  tidak  bisa  serta merta  mampu  mewujudkan  prinsip- prinsip devolusi politik secara komprehensif  pada  lokus  kepartaian dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dan manfaat desentralisasi politik seperti dipetakan  Smith  masih  akan  sukar dicapai  manakala kebijakan itu tidak ditopang  oleh  ikhtiar  lain  yang kompatibel.
Terkait hal ini penulis menawarkan  dua  jalan  keluar  dari problematika  ketergantungan  partai politik  di  daerah  terhadap  pusat hirarkisnya di Jakarta yang mengakibatkan  partai  politik  belum mampu  memberi  kontribusi  yang berarti  pada  aspek  politik  dari kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Pertama , melalui pengaturan yang lebih assertif mengenai desentralisasi politik dan kewenangan partai  politik  yang  dituangkan  di dalam UU Partai Politik dan Pemilu.
Kedua , melalui pemisahan pelaksanaan  kegiatan  Pemilu  antara Pemilu  Nasional  dengan  Pemilu
Lokal.
Sejauh ini berbagai klausul pengaturan hubungan internal hirarki di  tubuh  partai  politik  cenderung bercorak patron-client dan  bersifat memperkokoh  dominasi  pusat  atas daerah. Model  pengaturan seperti ini jelas  tidak  memberi  ruang  yang lapang  bagi  partai  politik  di  daerah untuk berkiprah sesuai dengan tuntutan  reformasi  dan  kebutuhan memberdayakan  entitas  politik  lokal di  hadapan  dominasi  kepolitikan nasional. Akibatnya aktor-aktor politik lokal, gagasan-gagasan politik cerdas di daerah, bahkan juga aspirasi dan kepentingan konstituen di daerah menjadi  sangat  bergantung  pada “niyat  baik” (jika  itu  ada)  pusat.
Dengan  pengaturan  hubungan  yang memberi  lebih  luas  dan  assertif kekuasaan  dan  kewenangan  kepada partai  politik  di  tingkat  lokal, diharapkan  partai  politik  di  daerah dapat  lebih  leluasa  memainkan perannya, baik sebagai sarana komunikasi  dan  partisipasi  politik, maupun  sebagai  sarana  rekrutimen
politik,  serta  agregasi  dan  artikulasi kepentingan  konstituen  di  daerah. Misalnya  dalam  konteks  pengajuan bakal  calon  Kepala  Daerah/Wakil Kepala  Daerah  sebagaimana  sudah dijelaskan di muka tadi.
Jalan  keluar  yang  kedua  adalah melalui  pemisahan  kategori  dan jadwal  kegiatan pelaksanaan Pemilu, sebuah  gagasan  yang saat  ini sedang berproses  secara  dinamis.  Artinya Pemilu  dilaksanakan  dengan  dua kategori  dan  dua  jadwal  yang berbeda. Yaitu Pemilu nasional untuk memilih Presiden dan anggota parlemen  nasional;  dan  Pemilu  lokal untuk memilih Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan anggota legislatif daerah.  Pemisahan  ini  sekurang- sekurangnya  akan  memberikan  tujuh potensi manfaat (Baswedan, 2008).
Pertama , dengan pemisahan pemilu,  rakyat  pemilih  bisa  dengan jelas membedakan politik daerah dan politik  nasional.  Dan  pemisahan jadwal pemilu itu membuat pemilu di daerah  menjadi  lebih  merdeka  dari pengaruh politik
Jakarta.
Kemandirian  ini  akan  membuat  isu Jakarta-centris  jadi  tidak salable di tingkat daerah.
Kedua , politisi daerah akan kesulitan untuk sekadar membonceng nama  politisi  nasional  dan  politisi "dipaksa"  responsif  pada  isu  daerah bila  ingin survive dalam  politik daerah.
Ketiga , implikasi institusional dari perubahan  ini  adalah  partai  politik dipaksa serius membangun organisasi dan  agenda  politiknya  di  tingkat daerah.
Keempat , terangkatnya isu daerah dalam  arena  politik  itu,  merangsang rakyat  untuk  menyadari  korelasi  isu keseharian  yang  relevan  dengan proses  politik.  Kesadaran  rakyat pemilih tentang korelasi antara proses politik  dan  isu  keseharian  ini  bisa menjadi breakthrough yang mencerdaskan dalam politik Indonesia. Mengapa ? Karena kuatnya  politik  aliran  di  Indonesia membuat  rakyat  pemilih  cenderung tak  peduli  terhadap performance politisinya.  Sebuah  studi  tentang perilaku  pemilih  yang  dilakukan Dwight  King  menunjukkan,  hasil Pemilu  1955  dan  Pemilu  1999 memiliki kesamaan polarisasi pemilih (King,  2000).  Artinya,  waktu  telah
berjalan 40 tahun, tetapi afiliasi partai dari rakyat pemilih tidak berubah.
Kelima ,  kesadaran  korelasi  antara proses  politik  dan  isu  keseharian  ini akan  membuat  perseteruan  ideologis yang abstrak harus diterjemahkan jadi kompetisi  ideologis  yang  praktis. Dengan
demikian
meski ideologi/aliran  tetap  bisa  eksis  tetapi penerjemahan praktis dari ideologi itu agar  relevan  dengan  isu  keseharian rakyat jadi lebih penting.
Keenam , kompetisi ideologis yang praktis  itu  pada  gilirannya  akan membuat proses politik jadi transaksional  dalam  arti  positif. Artinya,  rakyat  pemilih  bukan  cuma memberikan  suara  dukungan  pada politisi tetapi juga menuntut imbalan dalam  bentuk  kepedulian  politisi terhadap  kepentingan  dan  aspirasi rakyat  pemilihnya. Ketujuh ,  dengan proses  politik  yang  transaksional  ini maka  kepentingan  dan  hajat  hidup rakyat  di  tingkat  daerah  akan diperhatikan, sebab para politisi sadar bahwa dalam proses yang transaksional, rakyat bisa "menghukum"  politisi/partai  politik dengan memilih politisi/partai politik lain.
Di  sisi  lain  supremasi  eksekutif lokal akan berdampak pada pelemahan  kekuatan  partai  politik secara  internal.  Tidak  berdayanya parpol  di  tingkat  lokal  ditandai dengan  pemilihan  legislatif  daerah yang  merupakan  wujud  transaksi antar sumber daya elite  nasional dan massa  elite  lokal.  Dengan  demikian, peran  parpol  di  tingkat  lokal  dalam konteks politik nasional hanya dilihat sebagai  basis  dukungan  terhadap parpol  di  tingkat  pusat.  Artinya, jumlah massa dan vote  yang mampu dihimpun oleh parpol di tingkat lokal merupakan  sumber  kekuatan  bagi parpol di  tingkat  pusat.  Hal  ini tentu saja menyalahi esensi dari pemberlakuan sistem multipartai
dalam  kerangka  kerja  desentralisasi karena idealnya pembangunan
kekuatan  parpol  di  tingkat  lokal dibentuk melalui kerja dengan masyarakat lokal. Penisbian hubungan  partai  politik  dengan masyarakat  akan  melanggengkan sistem "money  politic" karena  hanya dengan menawarkan kompensasi uang  maka  masyarakat  akan  tertarik untuk  memilih  partai  politik  yang miskin citra tersebut.
Dengan hilangnya kekuatan otonom parpol di tingkat lokal dalam bekerja  dengan  masyarakat  -demi membangun kekuatan bersama- maka dapat dianalogikan bahwa penumbuhan parpol di tingkat lokal di Indonesia  tidak  ubahnya  sebagai rangkaian  sistem franchise (Angulo, 2012).  Parpol  di  tingkat  lokal mengadopsi secara serupa segala hal yang  distandarisasi  oleh  parpol  di tingkat  pusat  dan  bahkan  pemimpin parpol  di  tingkat  lokal  tersebut dengan begitu mudah dapat dipengaruhi  dan  diperintah  oleh parpol  di  tingkat  pusat.  Secara berjangka, maka hal ini berkontribusi dalam  pelemahan  institusionalisasi parpol di tingkat lokal.
Sebagai  contoh,  demi  meraih dukungan  massa,  pemilihan  calon parpol  di  tingkat  lokal  yang  akan berkompetisi  dalam  Pilkada  tidak didasarkan pada kapabilitas tiap bakal calon  yang  telah  mendaftar  melalui DPW  melainkan  berdasarkan survey popularitas. Pemilihan calon tersebut juga  akan  sangat  kental  dengan campur tangan kepentingan parpol di tingkat  pusat.  Krisis  kepemimpinan parpol  di  tingkat  lokal  seperti  ini
berakibat destruktif. Jika
keberlanjutan  parpol  di  tingkat  lokal hanya didasarkan pada popularitas si pemimpin maka secara internal partai tidak  ubahnya  sebagai  mesin  yang arah  dan  gerakannya  akan  sangat bergantung pada keinginan si
pemimpin tersebut. Pemimpin popular  yang  kapabilitasnya  rendah tentu  akan  mempengaruhi  kualitas governance di  tingkat  lokal  dan secara  signifikan  dapat  menciptakan hambatan-hambatan dalam konsolidasi demokrasi.
Berbagai permasalahan demokrasi dan  desentralisasi  di  Indonesia  akan mengakibatkan
rendahnya
institusionalisasi partai politik. Terkait  permasalahan  ini  Angulo
(2012) memberikan solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan institusionalisasi  partai,  antara  lain: meningkatkan akuntabilitas horizontal; mentransformasikan DPD sebagai cabang partai di tingkat lokal yang  mampu  menjadi  corong  bagi aspirasi  dan  kepentingan  daerah; memisahkan pemilihan legislatif lokal  dengan  legislatif  nasional; meningkatkan otonomi fiskal daerah; meningkatkan  kekuatan  masyarakat
sipil sehingga akan tercipta tuntutan- tuntutan  kepada  partai  politik  untuk membuat program dan platform yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (Angulo, 2012).

## Kesimpulan
Desentralisasi politik dan
kewenangan  partai  politik  menjadi elemen paling penting dalam mengevaluasi  sistem  kerja  partai politik  tersebut.  Hingga  sejauh  ini, dinamika  kepartaian  di  tingkat  lokal masih  sangat  didominasi  oleh  pusat. Akibatnya politik di daerah merupakan derivasi politik di Jakarta. Kepengurusan partai dengan kewenangan yang desentralistik tidak akan  menciptakan  sebuah  demokrasi di  tingkat  lokal  pada  partai  politik, karena  praktik  demokrasi  internal partai yang sangat sentralistik,
klientelistik serta oligarkis. Desentralisasi kekuasaan dan kewenangan  dalam  lingkup  atau lokus  politik  kepartaian.  Hubungan hirarki  kepartaian  masih  bercorak patron-client dan bersifat memperkokoh  dominasi  pusat  atas daerah.  Akibatnya  partai  politik  di
daerah memiliki ketergantungan akut terhadap pusat.
Gejala  dependensi  akut  itu  tentu saja memberi pengaruh negatif bukan saja  terhadap  situasi  internal  partai, tetapi  juga  terhadap  aspirasi  dan kepentingan  politik  konstituen  partai di daerah. Salah satu fenomena massif dampak  ketergantungan  ini  adalah menyangkut  soal  pencalonan  Kepala Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dalam setiap  kali  perhelatan  Pemilukada digelar,  dimana  para  calon  yang
muncul seringkali lebih merepresentasikan kepentingan pusat hirarki  partai  daripada  aspirasi  dan kepentingan  konstituen  di  daerah. Terkait  problematika  ini,  penulis menawarkan dua jalan keluar.
Pertama melalui  pengaturan  yang lebih assertif mengenai desentralisasi politik dan kewenangan partai politik yang dituangkan di dalam UU Partai Politik  dan  Pemilu. Kedua melalui melalui  pemisahan  kategori  dan jadual  pelaksanaan  kegiatan  Pemilu, menjadi Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.Dengan  dua  pilihan  jalan keluar itu diharapkan nantinya partai politik  di  daerah  akan  lebih  leluasa “berkreasi”  secara  politik  sehingga
mampu memberikan kontribusi, bukan  hanya  pada  aspek  penguatan demokrasi,  tetapi  juga  berkontrbusi pada  aspek  perwujudan  tatakelola kekuasaan  lokal  yang  lebih equal , partisipatif,  akuntabel  dan  responsif sebagaimana dibayangkan oleh Smith.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian.  1983. Pemilihan  Umum  dan Prospek
Demokrasi di Indonesia ,”  dalam  Demokrasi dan  Proses  Politik,  Jakarta: LP3ES.
AlRasyid, M. Harun. 2010. Ancaman
Oligarki Partai dalam Pemilu dalam Jurnal Kybernan,  Vol.  1,  No.  2 September 2010. Ananta, A., Arifin, E. N.,
Suryadinata, L. 2005. Emerging  Democracy  in
Indonesia ; Singapore.
Angulo,  Joan  Richart.  2010,  dalam
Seminar kebijakan
internasional  (policy  forum) dengan tajuk "Desentralisasi dan Sistem Kepartaian"
yang  diselenggarakan  pada tanggal  10  Agustus  2010
bertempat di Ruang Seminar MAP UGM. Baswedan, Anies R., 2008. “Memerdekakan Arena Politik  Daerah”, dalam
aniesbaswedan.blogspot.co m , 14 Agustus 2008. Diakses pada 20:41 WIB, tanggal 25 Maret 2016.
Brian C, Smith. 2012. Desentralisasi,
Dimensi  Teritorial  Suatu
Negara, Terjemahan  Tim
MIPI, Jakarta  MIPI.
Efriza.  2012. Political  Explore: Sebuah  Kajian  ilmu  Politik,
Bandung: Alfabeta.
Haris, Syamsuddin (ed). 2007. Partai
dan  Parlemen  Lokal  Era Transisi Demokrasi di
Indonesia . Jakarta ; LIPI. Hidayat, Syarif. 2008. “Desentralisasi Dan Otonomi  Daerah  Dalam Perspektif State-Society Relation”, Jurnal  Poelitik, Volume  1  Nomor  1  Tahun
2008.
Jurnal  IDEA  International.  2008.
"Penilaian Demokratisasi di lndonesia.pdf, disampaikan pada forum untuk Reformasi Demokratis.
Kindleberger,  Charles  P.,  Maniacs, Panics, and Crashes. 1996. A History of  Financial Crises , (New York : Johan Wiley &
Sons, Inc., edisi 3).
King,  D.Y.  2003.  Half-Hearted Reform. Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia; Westport,  Connecticut  and London.  The  emergence  of the  Cartel  Party;  di  dalam: Party Politics; 1(1); hal 5-28.
Kurniawan, Robi Cahyadi. Kepemimpinan Politik Lokal (Telaah  undang-undang  no
23  tahun  2014  tentang pemerintahan daerah), dalam Proceeding  Seminar Nasional "UU Pemda: Solusi atau  Masalah  Yang  Baru?" Bandar  Lampung,  30  April 2015.
Liddle, R.W.(2003): New Patterns of Islamic Politics in Democratic  Indonesia ;  di dalam: Asia Program;
no.110;  Woodrow  Wilson
International Center for Scholars; Washington, D.C.; hal 4-13.
Mortimer,  R.  (1969):  The  Downfall
of  Indonesian  Communism; di  dalam:  Miliband,  R.  / Saville, J.(eds.): The
Socialist  Register;  London;
hal 189-217. Nugroho,  Heru  (kata  pengantar) dalam  John  Markoff.  2002. Gelombang Demokrasi Dunia . CCSS: Pustaka Pelajar.
Randal,  Vicky  and  Lars  Svasand.
2002. Party Institusionalization  in  New
Democracies ,  Party  Politic, Vol 8, No. 1, Sage Publication,  London,  Hal  5- 29. Romli, Lili. 2008. " Masalah
Kelembagaan  Partai  Politik di  Indonesia  Pasca-Orde
Baru ". Jumal Polrtika. Vol 6 Tahun 2008
Sutisna, Agus. 2011. Analisis Konflik
Pemilihan  Umum  Kepala daerah  dan  Wakil  Kepala Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  Kota Cilegon  Tahun  2010 ,  Tesis, Jakarta  :  SPs  Universitas Satyagama.