## PERKEMBANGAN DAN PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Uswatun Khasanah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarya, Indonesia Email: 19203010075@student.uin-suka.ac.id

## Abstrak
Bank  Syariah  merupakan  sebuah  lembaga  perbankan  yang  menerapkan  prinsip- prinsip syariah pada aspek kegiatannya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank ini terdiri atas Bank Umum Syariah  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah.  Artikel  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan sejarah pertumbuhan hingga perkembangan perbankan syariah saat ini  di  Indonesia.  Begitupula  pemetaan  serta  penerimaaan  masyarakat  Indonesia terhadap  sistem  perbankan  syariah.  Artikel  ini  merupakan  penelitian  Kepustakaan ( library  research ) dengan pendekatan sejarah. Hasil kajian ini menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik pada bank syaiah. Hal ini  dibuktikan dengan data statistik  yang  menunjukkan  adanya  peningkatan  aset,  Pembiayaan  yang  diberikan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan aset 14,97% dalam 5 tahun terakhir. Meskipun demikian persentase pasar ( market share) perbankan syariah hanya 6,51% dari seluruh market share bank konvensional. Kata Kunci: Perbankan Syariah, Market Share.

## A. Pendahuluan
Perkembangan  agama  Islam  yang  semakin  meluas  membawa  dampak  pada  banyak  bidang dalam tatanan kehidupan. Salah satunya dari segi perekonomian. Sejak awal tahun 70-an gerakan Islam  di  tingkat  nasional  telah  memasuki  bidang  ekonomi  dengan  memperkenalkan  sistem ekonomi Islam sebagai alternatif terhadap sisitem kapitalis da sistem sosial.
Cikal  bakal  penerapan  sistem  ekonomi  syariah  ini  tercatat  mulai  dilakukan  di  Pakistan  dan Malaysia sekitar tahun 1940-an. Yakni pengelolaan dana haji dengan sistem  melalui profit and loss sharing. Selanjutnya sejarah perbankan syariah pertama adalah pendirian Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr Mesir tahun 1963. Di tahun-tahun selanjutnya sistem ekonomi syariah sudah mulai banyak berkembang, meskipun masih banyak kendala karena pergolakan politik.
Salah  satu  tonggak  perkembangan  perbankan  syariah  adalah  didirikannya  Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 yang berpusat di Jeddah. 1 Rencana pendirian bank ini dimulai dengan adanya sidang Menteri Luar Negeri yang diselenggarakna oleh OKI di Karachi, Pakistan pada  tahun 1970. Bank pembangunan yang menyerupai bank dunia (The World Bank) ini dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan anggota dari beberapa negara Islam termasuk Indonesia.
1 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan , (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. xiv
Sejak berdirinya IDB ini kemudian muncul bank-bank Islam di seluruh dunia.  Termasuk di kawasan Eropa dan Asia. Di negara  Asia Tenggara sendiri  perkembangan bank syariah diawali sekitar tahun  80-an  di  Malaisya,  dengan berdirinya  Bank  Islam  Malaysia  Berhad  (BIMB)  pada tahun 1983. Bank ini berhasil mendapat perhatian masyarakat berkat kerja sama dengan Lembaga Urusan dan Tabungan Haji. Sehingga berhasil mengembangkan 70 cabang di seluruh Malaysia.
Sementara  itu  di  Indonesia,  secara  kelembagaan  Bank  Islam  pertama  ialah  Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank ini didirikan pada tahun 1991. Meskipun pemikiran mengenai pendirian bank  ini  sudah  ada  sejak  tahun  1970-an,  namun  baru  terlaksana  pada  tahun  1991.  Hal  ini dikarenakan faktor politik, yaitu bahwa pendirian bank Islam dianggap sebagai sabagian dari cita- cita mendirikan Islam. Selanjunya pasca berdirinya BMI ini disusul oleh bank-bank konvensional yang  membuka  jendela  syariah  ( syariah  window) dan  menjalankan  kegiatan  usahanya  melalui produk-produk dengan prinsip syariah.
Hingga  saat  ini  eksistensi  keberadaan  bank  syariah  semakin  berkembang  dan  dikenal  di kalangan  masyakat.  Data  terakhir  menunjukkan  ada  sejumlah  197  lembaga  terkait  perbankan syariah dengan 3.053 kantor di seluruh Indonesia. 2 Lembaga ini meliputi Bank Umum Syariah, Bank Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Namun  demikian,  tingkat  penerimaan masyarakat  belum  sepenuhnya terbuka.  Terbukti  dari perbandingan jumlah nasabah yang sangat signifikan antara bank konvensional dan bank syariah. Total  rekening  simpanan  per  Agustus  2019  mencapai  292,96  juta  rekening 3 ,  dengan  jumlah rekening dalam perbankan syariah per Oktober 2019 hanya mencapai 31,89 juta. 4 Kemudian data terakhir per Desembe 2020 jumlah DPK mencapai Rp475,79 triliun dengan total rekening 36,43 juta.
Sehubungan dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas bagaimana sejarah Perbankan Syariah di Indonesia dan Tingkat Penerimaan Masyarakat terhadap Perbankan Syariah serta hal-hal terkait dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.

## B. PEMBAHASAN

## Sejarah Perbankan Syariah
Secara  umum  bank  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  tiga  fungsi  utama,  yaitu  menerima simpanan,  meminjamkan  uang  dan  memberikan  jasa  pengiriman  uang. 5 Pada  dasarnya  sejarah Perbankan Syariah sudah dimulai sejak zaman Rasulullah saw dan para sahabat. Namun pada masa
2 Snapshot Perbankan Syariah OJK Periode Desember 2019
3 “Per  Agustus  2019,  jumlah  rekening  simpanan  di  bank  mencapai  292,96  juta  rekening,” https://keuangan.kontan.co.id/news/per-agustus-2019-jumlah-rekening-simpanan-di-bank-mencapai-29296-juta- rekening?page=all akses tanggal 10 Maret 2020
4 “Per Oktober, OJK Catat Jumlah Nasabah Bank Syariah Capai 31,89 Juta,” https://www.merdeka.com/uang/per-oktober-ojk-catat-jumlah-nasabah-bank-syariah-capai-3189-juta.html akses tanggal 9 Maret 2020.
5 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan ...hlm. 18.
ini masih persifat sederhana dan berdasarkan kepercayaan. Praktiknya seperti menerima penitipan harta, meminjamkan uang dan melalukan pengiriman.
Selanjutnya  pada  masa  Bani  Umayyah  dan  Abbasiyah  fungsi  perbankan  mengalami perubahan, dari yang semula satu orang melakukan satu fungsi kemudian pada masa ini tiga fungsi dilakukan oleh satu individu. 6 Perbankkan mulai berkembang pesat pada masa ini, dimana hampir setiap  wazir  (menteri)  mempunyai  bankir  sendiri.  Selain  itu  kemajuan  praktik  perbankan  juga ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan peranan bankir telah meliputi tiga aspek menerima deposit, menyalurkannya dan mentransfer uang.
Sementara  dalam  perkembangan  berikutnya,  praktik  ekonomi  Islam  sempat  terputus karena  bangsa  Eropa  menjalankan  praktik  perbankan  menggunakan  instrumen  bunga.  Ketika mengalami  masa renaissance bangsa  Eropa  melakukan  penjajahan  ke  seluruh  penjuru  dunia, sehingga aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa.
Hingga akhirnya lahirlah kembali cikal bakal penerapan sistem ekonomi syariah yang mulai dilakukan di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an. Yakni pengelolaan dana haji dengan sistem melalui profit and loss sharing. Kemudian berlanjut pada pendirian bank syariah pertama yakni  pendirian Islamic  Rural  Bank di  desa  Mit  Ghamr  Mesir  tahun  1963.  Bank  ini  mendapat sambutan yang cukup hangat di Mesir, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Akan tetapi pada tahun 1967 Mit Ghamr dilikuidasi karena tidak mendapat dukungan politik. Pada tahun yang sama ketika Mit Ghamr didirikan, Indonesia dilanda perekonomian yang sangat kacau. Yakni tahun 1963 dimana kondisi politik Indonesia masih era revolusi (1960-1969). 7
Salah  satu  tonggak  perkembangan  perbankan  syariah  adalah  didirikannya  Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975 yang berpusat di Jeddah. 8 Bank pembangunan yang menyerupai bank dunia (The World Bank) ini dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI)  yang  beranggotakan  22  negara  Islam  pendiri,  termasuk  Indonesia.  Bank  ini  menyedikan bantuan  finansial  untuk  membantu  mendirikan  bank  Islam  di  negara-negara  anggota  serta melakukan penelitian ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini bank ini memiliki 57 negara anggota dengan pemegang saham terbesar dalah Arab Saudi.
Sejak berdirinya IDB ini kemudian muncul bank-bank Islam di seluruh dunia. Termasuk di kawasan Eropa dan Asia. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran dan Sudan bahkan mengubah seluruh  sistem  keuangan  menjadi  sistem  nir-bunga..  Di  negara  Asia  Tenggara  sendiri perkembangan  bank  syariah  diawali  sekitar  tahun  80-an  di  Malaisya,  dengan  berdirinya  Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983.
Sementara itu di Indonesia, secara kelembagaan Bank Islam pertama ialah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank ini didirikan pada tahun 1991. Meskipun pemikiran mengenai pendirian
6 ibid , hlm. 20.
7 Ahmad Dahlan, Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik (Yogyakarta, Teras, 2012), hlm. 11.
8 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan ...m. xiv
bank ini sudah ada sejak tahun 1980-an 9 , namun kemudian baru terealisasi pada tahun 1991. Pada masa itu beberapa uji coba dengan skala terbatas telah dilakukan. Di antaranya pendirian Baitu Tamwil-Salman di Bandung dan koperasi Ridho Gusti di Jakarta. 10 Bank Muamalat Indonesia ini secara resmi mulai beroperasi pada tahun 1992.
Selanjunya pasca berdirinya BMI ini disusul oleh bank-bank konvensional yang membuka jendela  syariah  ( Islamic  Window) dan  menjalankan  kegiatan  usahanya  melalui  produk-produk dengan prinsip syariah. Melalui Islamic Window ini bank-bank konvessional dapat memberikan jasa  pembiayaan  syariah  pada  melalui  produk-produk  yang  bebas  dari  unsur  riba, gharar dan maysyir dengan terlebih dahulu membuka UnitUsaha Syariah (UUS).
Hingga  saat  ini  eksistensi  keberadaan  bank  syariah  semakin  berkembang  dan  dikenal  di kalangan  masyakat.  Data  terakhir  menunjukkan  ada  sejumlah  197  lembaga  terkait  perbankan syariah dengan 3.053 kantor di seluruh Indonesia. 11 Lembaga ini meliputi Bank Umum Syariah, Bank Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Sedangkan  secara  yuridis,  perundang-uandangan  mengenai  perbankan  syariah  dimulai dengan diundangkannya Undang-Uandang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dimana di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini juga ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang  Perbankan.  Dalam  undang-undang  ini  secara  tegas  membedakan  adanya  Bank Konvensional dan Bank Syariah.
Sejauh  ini  Undang-undang  terbaru  terkait  lembaga  keuangan  syariah  ini  ialah  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dimana di dalamnya dijelaskan secara rinci  pengertian,    prinsip  dan  tujuan  perbankan  syariah.  Melalui  undang-undang  ini  diharapkan perkembangan perbankan syariah akan berlangsung lebih cepat dan lebih baik.
Secara umum  perkembangan Bank Syariah di Indonesia dapat kita lihat pada tabel berikut ini: 12
Tabel 1. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun Keterangan 1980 Muncul  ide  dan  konsep  lembaga  keuangan  syariah.  Di  tahun  ini  juga dilakukan uji coba BMT Salman di Bandung dan Koperasi Ridho.
9 Muhammad Sadi Is, Konsep Hukum Perbankan Syariah: Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 30.
10 Andri  Seomitra, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah (Jakarta:  Kencana,  2009),  hlm.  63.  Lihat  juga Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  Suatu  Pengenalan  Umum (Bogor:  BI  Bekerja  Sama  dengan  Tazkia Institute, 1999), hlm. 237.
11 Snapshot Perbankan Syariah OJK periode Desember 2020
12 Andri Seomitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ... hlm. 63-66. Lihat juga Muhammad Sadi Is, Konsep Hukum Perbankan Syariah: Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi... hlm. 34-35.
1988 Dikeluarkan  Pakto  (Paket  Kebijakan  Oktober),  yakni  kebijakan  yang mengatur deregulasi industri perbankan yang memungkin pendirian bank baru selain bank konvensional. 1990 Lokakarya MUI dimana para peserta sepakat mendirikan Bnak Syariah di Indonesia. 1991 Pendirian  bank-bank  perkreditan  rakyat  dengan  basis  sistem  Islam, seperti: Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Berkah  Amal  Sejahtera  dan BPRS Dana Mardhatillah di  Bandung (19 Agustus 1991) BPRS Amanah Rabaniah di Bandung (24 Oktober 1991) BPRS Hareukat di Aceh (10 November 1991) 1991 (1 November 1991) Penandatanganan akta pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia.  Pada  saat  penandatangan    ini  terkumpul  pembelian  saham sebesar Rp. 84 Milyar.
(3 Oktober 1991) acara silaturrahmi Presiden di Istana Bogor, diperoleh komitmen modal setor awas sebesar Rp.106. 126.382,00 13 1992 Bank  Muamalat  Indonesia  (BMI)  mulai  beroperasi  pada  tanggal  1  Mei 1992 1992 Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengakomodasi  perbankan  dengan  prinsip  bagi  hasil  baik  bank  umun maupun BPRS. 1998 Keluar  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengakui keberadaan Bank Syariah  dan  Bank  Konvensional  serta  memperkenankan  bank konvensional membuka kantor cabang syariah. 1999 Keluar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang  mengakomodasi  kebijakan  moneter  berdasarkan  prinsip  syariah, dimana BI bertanggung jawab terhadap pengaturan dan pengawasan Bank Konvensiaonal dan Bank Syariah. Pada tahun ini dibuka cabang kantor bank syariah untuk pertama kali 2000 Bi mengeluarkakan regulasi operasional dan kelembagaan Bank Syariah dimana  BI  menetapkan  peraturan  kelembagaan  Bank  Syariah, pengembangan  Pasar  Uang  Antar  Bank Syariah  (PUAS),  dan  Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebaga instrumebn pasar uang syraiah. 2001 Pendirian  unit  biro  Perbankan  Syariah  di  Bank  Indonesia  untuk menangani Perbankan Syariah. 2002 Peraturan  BI  Nomor  4/1/2002  mengenai  pengenaan  pembuktian bersihcabang  syaraih  yang merupakan  penyempurnaan  jarinagan  kantor cabang syariah. 2004 Keluar  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  perubahan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  yang  semakin  mempertegas penetapan kebijakan moneter dengan prinsip syariah.
13 Nurul  Huda  dan  Mohamad  Heykal, Lembaga  Keuangan  Islam:  Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis (  Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 33. Lihat juga Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum ... hlm. 237.
2006 Pemberian layanan syariah semakin dipermudah dengan
diperkenalkannya  konsep office  chaneling ,  yakni  semacam counter layanan syariah yang terdaapat di kantor cabang / kantor pembantu bank konvensional yang sudah memiliki UUS. 2008 Pada  tanggal  16  Juli  2008  disahkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  memberikan  landasan  hukum industri  Perbankan  Syariah  nasional.  Selama  lima  tahun  terakhir  aset Perbankan Syariah tumbuh di atas 65% per tahun, namun paasrnya secara nasioanan masih di bawah 5%.

## Pemetaan dan Segmentasi Pasar Perbankan Syariah
Bank  syariah  menganut  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam.  Sehingga  tidak  boleh  ada pemberian dan penerimaan bunga di dalam setiap transaksinya. 14 Namun demikian secara umum produk yang dikeluarkan tidak hanya ditujukan untuk orang Islam saja. Karena lembaga ini hanya mengambil  nilai-nilai  keislaman  yang  kemudian  dijadikan  dasar  dalam    transaksi  di  lembaga tersebut. Terbukti dalam sejarah perkembangannya bank islam tidak hanya mendominasi Negara- negara yang mayoritas Bergama Islam, tetapi di sejumlah Negara yang masyarakatnya mayoritas non-Islam.
Apabila  dibandingkan  dengan  total  seluruh  pangsa  pasar  perbankkan  di  Indonesia, presentase pangsa pasar dan aset perbankan syariah masih tergolong kecil. Namun demikian data statistik  menunjukkan  adanya  peningkatan  aset,  Pembiayaan  yang  diberikan  (PYD)  dan  Dana Pihak Ketiga (DPK) setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan  aset 14,97% dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu pasar ( market share) Perbankan Syariah per Desember 2020 sebesar 6,51% dari seluruh market share bank konvensional. 15
Secara kelembagaan industri perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yakni Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). 16 Menurut  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  ialah  bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sebaliknya Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari  kantor aau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan syariah.
Selanjutnya ketiga lembaga ini dapat dipetakan ke dalam tabel Indikator Utama Perbankan Syariah sebagai berikut:
Tabel 2.
14 Veithzal Rivai, Islamic Banking And Finance: Dari Teori Ke Praktik Bank Dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi Dan Bukan Alternatif (Yogyakarta: BPFE, 2013), hlm. 95.
15 Snapshot Perbankan Syariah OJK periode Desember 2020
16 Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hlm. 63.
Indikator Utama Perbankan Syariah Periode Desember 2020 Industri Perbankan Jumlah Institusi Jumlah Kantor Aset (Dalam Triliun) Pyd (Dalam Triliun) Dpk (Dalam Triliun) Bank Umum Syariah 14 2.034 397,07 246,53 322,85 Pembiayaan Rakyat Syariah 20 392 196,88 137,41 143,12 Unit  Usaha Syariah 163 627 14,95 10,68 9,82 TOTAL 197 3.053 608,90 394,63 475,79
Secara umum perkembangan bank syariah hingga saat ini menganut dua pola. 17 Pertama , pola pendirian bank syariah berupa bank syariah murni. Artinya semua produk yang diberikan oleh sebuah  bank  berdasarkna  pada  semua  ketentuan  syariah  semata  dan  tidak  ada  satupun  yang mendasarkan pada ketentuan bank konvensional.  Hal ini banyak dilakukan oleh negara-negara Islam  seperti  Timur  Tengah,  meskipun  tidak  seluruh  negara  di  kawasan  menerapkan  sistem perbankan syariah. Kedua , Dual Banking System yaitu bank membuka unit usaha syariah melalui Islamic Window dan sekaligus menjalankan usaha bank yang bersifat konvensional.

## Pertumbuhan dan Tigkat Penerimaan Masyarakat
Pada awal pertumbuhan bank syariah ketangguhan sistem perbankan ini teruji ketika badai krisis melanda perekonomian Indonesia. Secara makro tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 1997 turun di titik 4,91 % dari rata-rata pertumbuhan tiga tahun terakhir sebesar 7,9%, bahkan pada triwulan III tahun 1998 pertumbuhan minus 17,13 %. 18 Pada tahun ini kurang lebih 55 bank ditutup oleh pemerintah. Sementara dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, hanya tersisa 73  bank  swasta  yang  dapat  bertahan  tanpa  bantuan  pemerintah. 19 Di  antaranya  ialah  bank Muamalat Indonesia yang mampu bertahan saat krisis ekonomi yang terjadi.
Pertumbuhan  perbankan  syariah  menunjukkan  adanya  peningkatan  sejak  pertama dibedakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam undang-undang  tersebut  diatur  dengan  rinci  landasan  hukum  serta  jenis  usaha  yang  dapat dioparasikan  dan  diimplementasikan  oleh  bank  syariah.  Di  sisi  lain  undang-undang  ini  juga memberi  arahan  bagi  bank-bank  konvensional  untuk  membuka  cabang  syariah  atau  bahkan mengkorversi diri  secara total menjadi bank syariah.
17 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Indonesia , (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas), hlm, 28.
18 Noor Yudanto dan M. Setyawan Santoso, “Dampak Krisis Moneter terhadap Sektor Riil,” Buletin Ekonomi dan Perbankan , September 1998, hlm. 132.
19 Muhammad, Bank Syariah : Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm.82
Peluang ini kemudian disambut antusias oleh masyaakat perbankan. 20 Beberapa di antara bank  mulai  memberikan  pelatihan  perbankan  syriah  kepada  stafnya.  Ada  pula  yang  ingin menjajaki  untuk  membuka  bank  cabang  syariah  di  lembaganya.  Bahkan  sebagian  lainnya berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah.
Dalam  perioda  1992-1998  hanya  terdapat  satu  bank  umum  syariah  dan  78  Bank Perkreditan Rakyat Syariah ( BPRS), sementara setelah amandemen tahun 1998 banyak berdiri bank syariah baru dengan sistem dual bangking system . Kemudian data terakhir menunjukkan ada sejumlah 197 lembaga perbankan syariah dengan 3.053 kantor di seluruh Indonesia. 21 Lembaga ini meliputi Bank Umum Syariah, Bank Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Data terakhir OJK per Desembe 2020 jumlah DPK mencapai Rp475,79 triliun dengan total rekening  36,43  juta.  Sejauh  ini  data  pengembangan  aset,  PYD  dan  DPK  menunjukkan peninggkatan setiap tahunnya. Aset yang sebelumnya Rp.583 triliun (tahun 2019)  naik ke Rp.609 triliun rupiah (periode 2020). Begitupula PYD di tahun 2019 senilai Rp.365 triliun naik menjadi Rp.395  triliun.  Sementara  DPK  dari  Rp.425  triliun  menunjukkan  peningkatan  pula  menjadi Rp.475 triliun.
Berikut  diagram  perkembangan  dan  grafik  pertumbuhan  perbankan  syariah  posisi Desember 2020: 22
Diagram 1.
Perkembangan Aset, (Pembiayaan Yang Diberikan) PYD dan (Dana Pihak Ketiga) DPK Periode Desember 2020
20 Muhammad  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  Suatu  Pengenalan  Umum (Bogor:  BI  Bekerja  Sama  dengan Tazkia Institute, 1999), hlm. 238
21 Snapshot Perbankan Syariah OJK Per Juni 2019
22 Snapshot Perbankan Syariah OJK   Posisi Desember 2020
0 100 200 300 400 500 600 700 Desember 2015 Desember
2016 Desember 2017 Desember 2018 Desember 2019 Desember 2020 Aset PYD DPK
Sementara perkembangan pertumbuhan aset, PYD dan DPK dapat kita lihat sebagaimana data  OJK  posisi  Desember  2020.  Pertumbuhan  aset  mengalami  penurunan  sejak  empat  tahun terakhir. Pada tahun 2018 aset mencapai 12,57% sedangkan 2019  turun sebesar 2,64% menjadi 9,93%. Akan tetapi pada 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 13,11%. Sejalan dengan ini pertumbuhan PYD juga menurun dari 10,89% pada 2019 menjadi 8,08%. Selain itu, pertumbuhan DPK  juga  mengalami  penurunan,  tahun  2019  berada  di  titik  11,93%  kemudian  2021  menjadi 11,88%. 23 Artinya,  disini  pertumbuhan  yang  dinilai  bagus  untuk  DPK  yang  dinilai  memiliki perkembangan yang cukup stabil. Karena permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan harus mempertimbangkan  faktor  likuiditas  dalam  penghimpunan. 24 Semakin  besar  sumber  dana  yang terkumpul maka bank dapat menyalurkan pembiayaan dalam batas maksimum yang lebih besar pula.  Namun  tampaknya  perkembangan  DPK  ini  tidak  diimbangi  dengan  PYD.  Terbukti penurunan PYD dari tahun sebelumnya sekitar 2,81%.
Kemudian  perkembangan  berdasarkan  persentase  sebaran  aset  perbankan  syariah berdasarkan  provinsi  mengalami  perkembangan  naik  turun.  Setidaknya  ada  10  provinsi  dengan nilai aset  terbesar  dan  lima  daerah  di antaranya  memegang  rekor  selama  tiga  tahun  terakhir  ke dalam lima besar. 25 Lima daerah ini di antaranya, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Nanggroe Aceh Darussalam dan Jawa Tengah. Berikut data terakhir perbankan syariah berdasarkan provinsi secara rinci berdasarkan laporan OJK 2019: 26
Table 3.
Perkembangan Perbankan Syariah Berdasarkan Provinsi Tahun 2020 Kantor Regional OJK Provinsi Pertumbuhan Aset (yoy) Pertumbuhan PYD (yoy) Pertumbuhan DPK (yoy) FDR NPF 1 Banten 6,56% 1,41% 3,57% 79,23%  2,30% DKI Jakarta 11,47% 3,58% 4,43% 79,67%  2,32% 2 Jawa Barat 23, 89% 9,56% 24,36% 77,36%  3,31% 3 DI Yogyakarta 16,47% 3,54% 14,57% 61,24%  4,49% Jawa Tengah 6,67% -3,19% 18,05% 79,73%  7,90% 4 Jawa Timur 3,83% 3,25% 2,62% 82, 71%  3,32%
23 Ibid
24 Imam  Rifky  Saputra,  Pengaruh  DPK  dan  NPF  terhadap  Pembiayaan  yang  Disalurkan  (PYD)  Serta Implikasinya  pada  ROA  (Studi  pada  3  Bank  Umum  SyariahdDi  Indonesia  Periode  2010-1013), Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarig Hidayatullah, 2014, lm. 22
25 Snapshot Perbankan Syariah OJK 2017, Snapshot Perbankan Syariah OJK Per Desember 2018 dan Snapshot Perbankan Syariah OJK Per Juni 2019, dan Snapshot Perbankan Syariah OJK Per Desember 2020
26 Snapshot Perbankan Syariah OJK Periode Desember 2020
5 Kepulauan Riau 7,00% 2,83% 14,96% 127,69%  1,90% Nanggroe Aceh Darussalam 50,80% 74,03% 48,76% 79,23%  1,36% Riau 29,42% 7,56% 26,45% 82,49%  2,20% Sumatera Barat 16,50% 2,88% 19,42% 74,69%  2,52% Sumatera Utara 9,46% 6,34% 11,25% 77,77%  9,30% 6 Gorontalo 15,84% 19,01% 9,92% 111,86%  2,48% Maluku 12,29% 15,22% 13,43% 46,31%  0,77% Papua Utara 22,00% 19,55% 25,29% 67,93%  0,41% Papua 2,75% 4,61% 7,79% 64,36%  3,78% Papua Barat 11,65% -0,47% 14,60% 25,37%  3,68% Sulawesi Barat 21,85% 25,45% 8,03% 170,57%  0,79% Sulawesi Selatan 8,67% 8,03% 11,48% 113,08%  4,11% Sulawesi Tengah 5,44% 10,28% 4,07% 140,63%  1,75% Sulawesi Tenggara 25,48% 16,76% 24,41% 100,98%  3,13% Sulawesi Utara 27,66% 30,30% 15,16% 207,61%  1,72% 7 Bangka Belitung 21,24% 27,46% 9,68% 82,88%  0,96% Bengkulu 11,93% 10,40% 23,20% 132,13%  3,98% Jambi 15,46% 7,07% 37,92% 130,83%  2,55% Lampung 13,01% 7,69% 14,09% 102,05%  2,49% Sumatera Selatan 14,44% 8,06% 15,14% 99,19%  4,24% 8 Bali -8,66% 3,09% -2,12% 162,00%  6,03% Nusa Tenggara Barat 23,98% 15,37% 11,89% 104,46%  1,47% Nusa Tenggara Timur 17,96% 17,48% 8,48% 138,84%  1,12% 9 Kalimantan Barat 9,87% 10,71% 14,06% 154,41%  1,39% Kalimantan selatan 12,84% -0,06% 11,66% 72,17%  3,07%
Kalimantan Tengah 5,33% 2,30% 17,43% 132,46%  1,77% Kalimantan Timur 10,64% 7,77% 15,29% 72,31%  5,35% Luar Indonesia 24,85% 15,98% 13,70% 63,17%  0,00%
Sehubungan  dengan  perkembangan  bank  syariah  di  Indonesia,  penerimaan    masyarakat terhadap sistem juga menjadi topik yang menarik. Karena sikap masyarakat terbagi menjadi dua kubu.  Sebagian  masyarakat  menyambut  dengan  antusias  dan  sebagian  lain  sebaliknya.  Mereka yang menyambut baik karena terdapat unsur syariah di dalamnya, dimana mayoritas masyarakat Indonesia  beragama  Islam.  Sehingga  diharapkan  melalui  sistem  ini  akan  dapat  menjalankan transaksi perbankan dengan prinsip syariah dan  terhindar dari praktik bunga bank yang dianggap riba.
Sementara di sisi lain perkembangan dan pertumbuhan bank syari’ah tersebut dipandang sinis oleh beberapa kalangan, bahkan kalangan umat Islam sendiri. Sinisme terhadap perbankan Islam  tersebut  dapat  dilihat  dari  kepercayaan  masyarakat  Islam  terhadap  Bank  Syari’ah  sangat rendah.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  partisipasi  umat  Islam  dalam  investasi  atau    perguliran modal.  Lebih  tegas  lagi,  Sutan  Remy  menyatakan  bahwa  pengamatan  atau  penelitian  beberapa ilmuwan Islam menyebutkan bahwa bank-bank Islam dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya, ternyata  bukan  meniadakan  bunga  dan  membagi  risiko,  tetapi  mempertahankan  praktek pembebanan  bunga.  Dengan  kata  lain,  menghindarkan  risiko  dengan  cara  mencari  celah  di antaranya. 27
Ada  beberapa  faktor  problematika  perkembangan  bank  syariah  di  masyarakat.  Seperti faktor  sosial,  ekonomi,  politik,  hukum,  lingkungan  serta  teknologi.  Dalam  hal  ini  faktor  sosial menjadi faktor yang paling berpengaruh bagi masyarakat. Di antaranya kepercayaan, nilai, sikap hingga pada gerakan keagamaan. 28 Selain itu, banyak faktor yang menyebabkan umat Islam belum berhubungan  atau  bertransaksi  dengan  bank  syariah. Pertama ,    tingkat  pengetahuan  dan pemahaman umat tentang bank syariah masih sangat rendah, kedua peran ulama dan dai' masih relatif kecil, ketiga peran akademisi perguruan tinggi belum optimal, dan keempat peran ormas Islam juga belum optimal membantu dan mendukung gerakan Bank Syariah. 29
Di  sisi  lain  problematika  bagi  masyarakat  yang  tidak  kalah  penting  adalah  aksesibilitas layanan maupun produk bank syariah yang terbatas. Beberapa orang menganggap kurang efisien
27 Amir Mu’allim, “Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah,” Al-Mawarid Edisi X (2003), hlm. 20.
28 Muhammad, Bank Syariah : Problem dan Prospek Perkembangan... hlm. 42.
29 Abdul Hadi Sirat, “Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Kota Makassa,” Al-Qalam Vol. 16 No. 26 (Juli - Desember 2010), hlm. 157.
karena  jaringan  perusahaan  yang  dimiliki  bank  syariah  tidak  sebanyak  dan  seluas  bank konvensional. 30 Sehingga hal ini turut mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih bank konvensional atau bank syariah.
Berikut  sebagai  salah  satu  contoh  penerimaaan  masyarakat  secara  positif  lembaga  bank syariah  sebagaimana  hasil  penelitian  Nanda  Harry  Mardika  dan  Raymond  di  Batam. 31 Faktor- faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam menabung di bank syariah Di kota Batam berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakana analisis Cochran Q Test maka dapat ditarik kesimpulan  sebagai  berikut:  (1)  Untuk  Variabel  Eksternal  indikator  yang  mempengaruhi keputusan nasabah dalam menabung di bank syariah Di kota Batam adalah: (a) Faktor budaya pada indikator,  Kebudayaan  Negara;  (b)  Faktor  promosi  pada  indicator,  Kemudahan;  (2)  Variabel Internal: (a) Faktor pelayanan pada indikator, Kesopanan para pegawai; (b) Faktor fasilitas pada indikator, ATM.
Sementara di sisi lain tidak sepenuhnya masyarakat memandang bahwa lembaga keuangan syari’ah,  terutama  bank  mempunyai  dampak  negatif  terhadap  perkembangan  ekonomi.  Hal  ini dikarenakan  terjadi  kasus-kasus  yang  menorehkan  tinta  hitam  pada  perkembangan  lembaga keuangan Islam. Misalnya, di daerah Kalimantan pernah didirikan Lembaga keuangan syari’ah yang modalnya diambil dari bank konvensional yang besar. Sekitar satu tahun kemudian lembaga tersebut  kolaps  dan  pemiliknya  tidak  bertanggungjawab  atas  kredit  macetnya.  Pemilik  dan penanggungjawab lembaga keuangan syari’ah tersebut melarikan diri.
Kasus-kasus tersebut tidak hanya terjadi sekali, namun terjadi berulang kali di tempat lain, seperti terjadi kasus di Tegal pada lembaga keuangan tersebut menerapkan sistem mudharabah muqayyadah  fi  an-nisbah  bi  al  miyyah ,  yaitu  asumsi  perhitungan  nisbah  yang  ditetapkan  2.5% berdasar jumlah pembiayaan yang dikelurkan, sehingga mekanisme ini menyerupai perhitungan bunga. Walaupun tidak separah seperti kasus di Kalimantan, namun hal tersebut mempengaruhi persepsi  masyarakat  terhadap  lembaga  keuangan  syariah,  terutama  tingkat  kepercayaan masyarakat. 32

## Penutup
Praktik Perekonimian Islam sudah ada sejak masa Rasulullah saw. Sejarah ini kemudian berlanjut  hingga  ke  dunia  Eropa.  Namun  kemudian  sempat  terputus  karena  bangsa  Eropa menjalankan  praktik  perbankan  menggunakan  instrumen  bunga.  Ketika  mengalami  masa renaissance bangsa  Eropa  melakukan  penjajahan  ke  seluruh  penjuru  dunia,  sehingga  aktivitas perekonomian dunia didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa.
Hingga  akhirnya  lahirlah  kembali  cikal  bakal  penerapan  sistem  ekonomi  syariah  yang mulai  dilakukan  di  Pakistan  dan  Malaysia  sekitar  tahun  1940-an.  Yakni  pengelolaan  dana  haji
30 Mustika Delima dan Metti Paramita, “Analisis Kemudahan Akses terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Bank Syariah (Studi Bank BRI Syariah Palabuhanratu,” Jurnal Nisbah , Vol.5 No.1 (2019), hlm. 81.
31 Nanda Harry Mardika dan Raymond, “Analisis Persepsi Masyarakat Dalam Memilih Perbankan Syariah Di Kota Batam,” Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi 1 (23 Agustus 2018), hlm. 119.
32 Amir Mu’allim, “Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah...hlm. 24.
dengan sistem melalui profit and loss sharing. Kemudian berlanjut pada pendirian bank syariah pertama yakni pendirian Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr Mesir tahun 1963.
Salah  satu  tonggak  perkembangan  perbankan  syariah  adalah  didirikannya  Islamic Development  Bank  (IDB)  pada  bulan  Oktober  1975  yang  berpusat  di  Jeddah.  Sejak  berdirinya IDB  ini  kemudian  muncul  bank-bank  Islam  di  seluruh  dunia.  Termasuk  di  kawasan  Eropa  dan Asia. Sementara itu di Indonesia, secara kelembagaan Bank Islam pertama ialah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank ini didirikan pada tahun 1991. Meskipun pemikiran mengenai pendirian bank ini sudah ada sejak tahun 1980-an 33 , namun kemudian baru terealisasi pada tahun 1991. Pada masa itu beberapa uji coba dengan skala terbatas telah dilakukan. Di antaranya pendirian Baitu Tamwil-Salman di Bandung dan koperasi Ridho Gusti di Jakarta.
Hingga saat ini data terakhir  menunjukkan ada sejumlah 197 lembaga terkait perbankan syariah dengan 3.053 kantor di seluruh Indonesia. 34 Lembaga ini meliputi Bank Umum Syariah, Bank Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Apabila  dibandingkan  dengan  total  seluruh  pangsa  pasar  perbankkan  di  Indonesia, presentase pangsa pasar dan aset perbankan syariah masih tergolong kecil. Namun demikian data statistik  menunjukkan  adanya  peningkatan  aset,  Pembiayaan  yang  diberikan  (PYD)  dan  Dana Pihak Ketiga (DPK) setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan  aset 14,97% dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu market share perbankan syariah hanya 6,51% dari seluruh market share bank konvensional.
Sesuai Indikator Utama Perbankan Syariah Per Juni 2019 terdapat 197 institusi meliputi Bank Umum Syariah, Bank Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan 3.053 jumlah  kantor  di  seluruh  Indonesia.  Dari  data  terakhir ini  diketahui  nilai  aset  mencapai  608,90 triliun, PYD Rp. 394,63 triliun dan DPK Rp. 475,79 triliun.
Dilihat dari segmentasinya, Bank syariah menganut prinsip-prinsip ekonomi islam. Namun secara  umum  produk  yang  dikeluarkan  tidak  hanya  ditujukan  untuk  orang  islam  saja.  Karena lembaga  ini  hanya  mengambil  nilai-nilai  keislaman  yang  kemudian  dijadikan  dasar  dalam transaksi di lembaga tersebut. Terbukti dalam sejarah perkembangannya bank islam tidak hanya mendominasi  Negara-negara  yang  mayoritas  Bergama  Islam,  tetapi  di  sejumlah  Negara  yang masyarakatnya mayoritas non-Islam
Mengenai pertumbuhan dan tingkat penerimaan masyarakat, hingga saat ini OJK mencatat jumlah  rekening  PYD  perbankan  syariah  mencapai  5,89  juta  per  Desember  2020.  Sementara rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 36,43 juta dengan total DPK selama tahun berjalan 2020 mencapai Rp475,79 triliun. Sejauh ini data pengembangan aset, PYD dan DPK menunjukkan peninggkatan setiap tahunnya. Aset yang sebelumnya Rp.583 triliun (tahun 2019)  naik ke Rp.609 triliun rupiah (periode 2021). Begitupula PYD di tahun 2019 senilai Rp.365 triliun naik menjadi Rp.395  triliun.  Sementara  DPK  dari  Rp.425  triliun  menunjukkan  peningkatan  pula  menjadi Rp.475 triliun.
33 Muhammad Sadi Is, Konsep Hukum Perbankan Syariah... hlm. 30.
34 Snapshot Perbankan Syariah OJK per Juni 2019
Pertumbuhan aset mengalami penurunan sejak empat tahun terakhir. Pada tahun 2018 aset mencapai 12,57% sedangkan 2019 turun sebesar 2,64% menjadi 9,93%. Akan tetapi pada 2020 mengalami  kenaikan  kembali  menjadi  13,11%.  Sejalan  dengan  ini  pertumbuhan  PYD  juga menurun dari 10,89% pada 2019 menjadi 8,08%. Selain itu, pertumbuhan DPK juga mengalami penurunan,  tahun  2019  berada  di titik  11,93%  kemudian  2021 menjadi  11,88%.  Artinya,  disini pertumbuhan  yang  dinilai  bagus  untuk  DPK  yang  dinilai  memiliki  perkembangan  yang  cukup stabil. Karena permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan harus mempertimbangkan faktor likuiditas  dalam  penghimpunan.  Semakin  besar  sumber  dana  yang terkumpul  maka  bank  dapat menyalurkan  pembiayaan  dalam  batas  maksimum  yang  lebih  besar  pula.  Namun  tampaknya perkembangan  DPK  ini  tidak  diimbangi  dengan  PYD.  Terbukti  penurunan  PYD  dari  tahun sebelumnya sekitar 2,81%.
Sedangkan penerimaan  masyarakat terhadap sistem perbankan syariah ini juga bervariasi. Sikap  masyarakat  terbagi  menjadi  dua  kubu.  Sebagian  masyarakat  menyambut  dengan  antusias dan  sebagian  lain  sebaliknya.  Mereka  yang  menyambut  baik  karena  terdapat  unsur  syariah  di dalamnya, dimana mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Sehingga diharapkan melalui sistem ini akan dapat menjalankan transaksi perbankan dengan prinsip syariah dan  terhindar dari praktik bunga bank yang dianggap riba. Sementara di sisi lain masyarakat bersikap kontra terhadap bank syariah, terutama bank  mempunyai dampak  negatif terhadap perkembangan ekonomi. Hal ini  dikarenakan  terjadi  kasus-kasus  yang  menorehkan  tinta  hitam  pada  perkembangan  lembaga keuangan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum , Bogor: BI Bekerja Sama dengan Tazkia Institute, 1999.
Anshori, Abdul Ghofur, Perbankan Syariah Indonesia , Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas.
Dahlan, Ahmad, Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik , Yogyakarta, Teras, 2012. Delima, Mustika dan Metti Paramita, “Analisis Kemudahan Akses terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Bank Syariah (Studi Bank BRI Syariah Palabuhanratu,” Jurnal Nisbah , Vol.5 No.1, 2019.
Karim, Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan , Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
Mardika, Nanda Harry dan Raymond, “Analisis Persepsi Masyarakat Dalam Memilih Perbankan Syariah Di Kota Batam,” Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi 1, 23 Agustus 2018.
Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis ,Jakarta: Kencana, 2010. Is, Muhammad Sadi, Konsep Hukum Perbankan Syariah: Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi , Malang: Setara Press, 2015. Imaniyati, Neni Sri, Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi ,
Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.
Muhammad, Bank Syariah : Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
Mu’allim, Amir, “Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah,” Al- Mawarid Edisi X, 2003.
Saputra, Imam Rifky, Pengaruh DPK dan NPF terhadap Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) Serta Implikasinya pada ROA (Studi pada 3 Bank Umum SyariahdDi Indonesia Periode 2010-1013), Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarig Hidayatullah, 2014.
Sirat, Abdul Hadi, “Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Kota Makassa,” Al-Qalam Vol. 16 No. 26, Juli - Desember 2010.
S utrisno, Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Andi Offse, 1990.
“Per Agustus 2019, jumlah rekening simpanan di bank mencapai 292,96 juta rekening,” https://keuangan.kontan.co.id/news/per-agustus-2019-jumlah- rekening-simpanan-di-bank-mencapai-29296-juta-rekening?page=all diakses tanggal 10 Maret 2010.
“Per  Oktober,  OJK  Catat  Jumlah  Nasabah  Bank  Syariah  Capai  31,89  Juta,” https://www.merdeka.com/uang/per-oktober-ojk-catat-jumlah-nasabah-bank-syariah- capai-3189-juta.html diakses tanggal 9 Maret 2020.
Rivai, Veithzal, Islamic Banking And Finance: Dari Teori Ke Praktik Bank Dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi Dan Bukan Alternatif , Yogyakarta: BPFE, 2013
Seomitra, Andri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: Kencana, 2009.
Snapshot Perbankan Syariah OJK Tahun 2017 Snapshot Perbankan Syariah OJK Per Desember 2018 Snapshot Perbankan Syariah OJK Per Maret 2019 Snapshot Perbankan Syariah OJK Per Juni 2019 Snapshot Perbankan Syariah OJK Per Desember 2020 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Yudanto, Noor dan M. Setyawan Santoso, “Dampak Krisis Moneter terhadap Sektor Riil,” Buletin Ekonomi dan Perbankan , September 1998.