Pembangunan  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  agar  lebih  baik. Kesejahteraan secara umum dilihat dari 3 hal yaitu pendidikan, pendapatan dan kesehatan masyarakat meningkat. Tujuan dapat dicapai apabila permasalahan dan kebutuhan masyarakat dipahami pemerintah sehingga melahirkan sebuah kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Disinilah proses demokrasi terjadi, dimana dalam pembentukan  kebijakan  bukan  saja  peran pemerintah  tetapi  peran  serta  masyarakat  dan dunia usaha sangat dibutuhkan. Apabila peran ini berjalan inilah yang disebut dengan collaborative government .
Masyarakat sebagai unsur pembangunan memiliki peran lebih  apabila masuk  secara  langsung dalam pengambilan kebijakan  pemerintah,  apakah  sebagai individu  atau  mewakili  kelompok  tertentu. Namun  didalam  pembangunan  Kesultanan Kedah  keikutsertaan  masyarakat  dapat disalurkan kepada perwakilan masyarakat di Parlemen  Kedah  yang  dikenal  dengan ADUN.    Anggota  dari  Majelis  Legislatif Negara  Bagian  Kedah  disebut  dengan  Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN).
Masalahnya,  masyarakat  tidak  mengerti bagaimana  dan  kemana  menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Keterwakilan    masyarakat  identik  dengan posisi  masyarakat  dalam  institusi  politik. Kedah yang merupakan kerajaan kesultanan  yang  merupakan  bagian  dari Malaysia, meskipun merupakan kesultanan, Kedah memiliki Badan Perwakilan atau Legislatif yang terdiri dari lembaga  multi  partai,  lembaga  tersebut dinamakan  Dewan  Undangan  Negara Kedah.  36  ADUN  dipilih  untuk  mewakili setiap  daerah  pemilihan  negara  bagian Kedah. Fungsi dan kewenangannya hampir sama  dengan  Indonesia  yaitu  mengurusi regulasi  (legislasi),  pembahasan  APBN Kedah dan mengawasi pelaksanaan pembangunan  Kedah.  Karena  Kedah merupakan  kesultanan,  maka  pengaruh Sultan  masih  sangat  kuat  yang  terkadang posisi  ADUN  tidak  terlalu  fungsional, terutama dalam mengawasi pembangunan.
Keterwakilan  masyarakat  dalam pembangunan  di  Kedah  belum  seimbang antara  perempuan  dan  laki-laki,  untuk  itu

## OPTIMALISASI FUNGSI PERWAKILAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KEDAH MALAYSIA
Sadriah Lahamid 1 ; Zuriana Zahrin 2 ; Dita Fisdian 3 ; Syahrudin 4
1,3,4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau Jln. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28288
2 School of Government, Universiti Utara Malaysia E-mail : 711sadriah@soc.uir.ac.id (Korespondensi)
Abstract : Community representation is synonymous with its position in a country's political institutions. Kedah is a sultanate which is part of Malaysia, even though it is a sultanate, Kedah has a Representative or Legislative Body consisting of multi-party institutions, the institution is called the Kedah State Invitation Council. 36 Members of the State Invitation Board were elected to represent each constituency of the state of Kedah. Its functions and authorities are almost the same as Indonesia's, namely dealing with regulations (legislation), deliberating the state budget, and supervising the implementation of Kedah's development. Because Kedah is a sultanate,  the  Sultan's  influence  is  still  very  strong.  ADUN's  position  is  not  very  functional, especially  in  supervising  development. The  service  was  held  in  Mukin  Singkir  Village, Yan Kedah  which  was  attended  by  the  Kedah  community  and  students  from  UUM  Kedah.  This service in the form of counseling invites the Kedah community to further enhance their role in development,  especially  the  women  of  Kedah.  It  is  hoped  that  this  counseling  can  increase community representation in development in Kedah.
Keywords: Representative, Development
524
diperlukan  upaya  untuk  meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya perempuan. Dan partai politik
memprogramkan kegiatan penguatan kapasitas  masyarakat,  khususnya  di  bidang politik.  Dengan  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  yang  diwakili  oleh anggota ADUN yang memahami fungsinya, maka  pembangunan  di  Kedah  akan  lebih baik.
Sasaran pengabdian ini adalah masyarakat  umum  Kedah  khususnya  di Kampung  Mukin  Singkir,  Yan  Kedah  , dengan tujuan memberikan motivasi kepada masyarakat  untuk  dapat  berperan  serta dalam  pembangunan,  tidak  hanya  sebagai masyarakat  umum,  pengusaha,  pendidik tetapi juga sebagai legislator di Kedah.
Pengbdian ini dilaksanakan didasarkan  pada  kesepakan  bersama  antara UIR dengan UUM Kedah Malaysia. Tindak lanjut  kesepakatan    tersebut  dengan melaksanakan pengabdian masyarakat bersama  di  Kampung  Mukin  Singkir,  Yan Kedah Malaysia pada tanggal 23 Juni 2023 pada  pukul  10.00  -11.30  waktu  Kedah, dengan  tema  "Optimalisasi  Keterwakilan
Masyarakat dalam Pembangunan di Kedah.".
Sistim  nilai  sosial  yang  ada  dalam masyarakat  Kedah  hampir  sama  dengan  di Indonesia  khususnya  dengan  masyarakat melayu  Riau,  yaitu  sistim  nilai  sosial melayu yakni beragama Islam. Suku Melayu Kedah merupakan sub-suku melayu terbesar yakni 15%  yang dimulai dari semenanjung tanah  melayu  di  Malaysia  dengan  sistim sosial  patriakat.  Dalam  sistim  patriakat dimasyarakat  melayu  posisi  suami,  atau bapak sebagai kepala  keluarga  sangat kuat dalam  masyarakat  melayu.  Biasanya  apa saja yang ingin  dilakukan anggota keluarga sebaiknya  mendapat  izin  kepala  keluarga yaitu suami atau bapak.
Untuk megetahui komposisi penduduk  Kesultanan    Kedah  berdasarkan etnis dapat dilihat pada table berikut :
Tabel : 1. Penduduk berdasarkan etnis di Kedah (2020)
No Etnis Sensus Malaysia 2020 Jumlah % 1. Melayu 1.624.786  76,23% 2. Tionghoa 250.600  11,76% 3. India 129.055 6,05% 4. Bukan Warga Malaysia 93.347 4,38% 5. Bumiputera lainnya 7.970 0,37% 6. Etnis lainnya 25.669 1,20% Total 2.131.427 100%

## Sumber Data: Wikipidia, 2023
Dari  table  diatas  tergambar  jelas bahwa sistim sosial masyarakatnya adalah berbudaya Melayu. Melayu identik dengan islam,  ini  tergambar  dari    table  berikut tentang  penduduk  Kedah  berdasarkan Agama.
Tabel 2 : Penduduk berdasarkan agama di Kedah (2020)
Sumber Data :Wikipedia, 2023
Tabel diatas menggambarkan bahwa penduduk kesultanan Kedah didomunasi  oleh  agama  Islam  sampai 78,4%.  Namun  memiliki  beragam  agama yang  juga  hidup  dalam  masyrakat  Kedah. Ini menunjukkan bahwa Kesultanan Kedah memberi  kesempatan  kepada  agama  lain tumbuh  dan  berkembang  di  Kesultanan Kedah.
Mengoptimalkan keterwakilan masyarakat  dalam  pembangunan  tidak cukup  hanya  menyarankan  saja,  tetapi harus konkrit dalam bentuk-bentuk
No Agama Sensus Malaysia 2020 Jumlah % 1. Islam 1.672.620 78,47% 2. Buddha 263.976 12,39% 3. Hindu 125.450 5,89% 4. Kristen 16.273 0,76% 5. Agama lainnya 9.816 0,46% 6. Tanpa agama 1.289 0,06% 7. Tidak diketahui 42.003 1,97% Total 2.131.427 100%
Optimalisasi Fungsi Perwakilan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kedah Malaysia (Sadriah Lahamid; Zuriana Zahrin; Dita Fisdian; Syahrudin)
525
program-program pembangunan yang ditetapkan  oleh  pemerintah  berdasarkan peraturan yang  menjadi  payung  hukumnya. Untuk  itu  pemerintahan  kesultanan  Kedah harus  membuka  ruang  untuk  masyarakat dapat  berpartisipasi  dalam  pembangunan dengan  mengembangkan  model  demokrasi yang lebih terbuka. ADUN sebagai lembaga legislative/  keterwakilan  masyarakat    di Kesultanan  Kedah  saat  ini  komposisinya berjumlah  36  orang,  dari  partai  pemerintah atau  penguasa  Persekutuan  Nasional  (PN) mayoritas  yakni  33  orang,  dan  dari  partai lain  hanya  3  orang,  2  orang  dari  Pakatan Harapan (PH) dan  1 orang dari Partai Aksi Demokratik (PAD).
Kurangnya keterwakilan masyarakat kedah  dalam  lembaga  legislative  di  Kedah terutama dari perempuan. Sehingga masyarakat  tidak  mengetahui  issue-isue pembangunan di Kedah, Masyarakat Kedah pada  umumnya  menyerahkan  sepenuhnya kepada anggota DUN. Kedah sebagai negeri kesultanan mengakibatkan masyarakat takut untuk berpendapat tentang pembangunan di Kedah.  Pemerintah  memberi  kesempatan kepada  masyarakat  ikut  partisipasi  dalam pembangunan, dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Kegiatan  ini  diadakan  sebagai  upaya  untuk meningkatkan  kesadaran  dan  peran  aktif masyarakat  dalam  proses  pembangunan  di wilayah Kedah yang memiliki pemerintahan kesultanan .

## METODE
Kegiatan  pengabdian  ini    terdiri  dari beberapa tahapan :
1) Sosialisasi  dan  Edukasi  yakni  sesi pertama  berfokus  pada  pemahaman tentang  struktur  pemerintahan  di
Kedah  dan  pentingnya  keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.  penyampaian  materi, diskusi,  dan  pertanyaan-pertanyaan dari peserta.
2) Pertukaran pemikiran yakni pada sesi ini  melibatkan  mahasiswa  UUM  dan masyarakat Kedah untuk
berpartisipasi dalam diskusi, tentang isu-isu pembangunan dan bagaimana masyarakat bisa lebih aktif memberikan masukan dan berpartisipasi.
3) Solusi  yang  dihasilkan    peserta  dari masyarakat dan mahasiswa bersama- sama  merumuskan  ide  dan  solusi untuk  meningkatkan  keterwakilan masyarakat dalam proses pembangunan.
Gambar 1. Foto Spanduk kegiatan
Pengabdian
Gambar  2.  Kegiatan  Pengabdian  diawali dengan peserta secara umum
Gambar  3.  Penyuluhan  kelompok    sasaran khusus kepada Mahasiswa
(Sadriah Lahamid; Zuriana Zahrin; Dita Fisdian; Syahrudin)
526

## HASIL
Pembangunan  adalah  proses  atau upaya  untuk  meningkatkan  kondisi  atau kualitas  kehidupan  masyarakat,  termasuk aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.  Tujuan  pembangunan  dapat bervariasi, tetapi umumnya melibatkan usaha untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan  akses  pendidikan  dan  layanan kesehatan,  menciptakan  lapangan  kerja,  dan meningkatkan  infrastruktur.  Menurut  Robert Chambers seorang ahli pembangunan berfokus  pada  pembangunan  partisipatif, memandang pembangunan sebagai "perubahan  yang  positif  dalam  cara  orang hidup dan merasa sebagai bagian penting dari pembangunan  dalam  bukunya  yang  berjudul " Whose  Reality  Counts?  Putting  the  First Last " (1997). Dalam hal ini masyarakat Kedah apabila  dimotivasi  dengan  memposisikan mereka  sebagai  bagian  penting  dalam pembangunan,  maka  tingkat  partisipasi  akan naik dan keterwakilan pun akan ikut naik pula. Keith  Davis  memberikan  pengertian  bahwa partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dimana menghendaki adanya kontribusi  terhadap  kepentingan  atau  tujuan dan tanggungjawab terhadap kelompok(Abdul, 2018).
Adapun  tujuan  dari  kegiatan  ini adalah: (1) Meningkatkan pemahaman masyarakat  tentang  pentingnya  keterwakilan dalam  pembangunan  di  wilayah  Kedah.  (2) Mendorong  partisipasi  aktif  masyarakat dalam proses pembangunan melalui kesadaran  politik  dan  social  dan  (3) Meningkatkan  kolaborasi  antara  masyarakat umum  dan  mahasiswa  untuk  menciptakan dampak positif dalam pembangunan daerah.
Dari kegiatan ini, ditemukan beberapa temuan dan hasil yang signifikan:
1) Mayoritas  peserta  mengakui  bahwa keterwakilan masyarakat sangat penting  dalam  pembangunan  daerah, terutama dalam mengidentifikasi kebutuhan  nyata  dan  merumuskan solusi yang tepat.
2) Partisipasi  masyarakat  di  tingkat politik  masih  rendah,  terutama  dalam
wilayah yang diperintah oleh kesultanan. Namun, kesadaran
terhadap pentingnya partisipasi sedang tumbuh.
3) Mahasiswa  memiliki  potensi  besar dalam  mendorong  kesadaran  politik dan  partisipasi  aktif  masyarakat. Kolaborasi  antara  mahasiswa  dan masyarakat sangat bermanfaat dalam membangun pemahaman bersama.

## PEMBAHASAN
Tiga  tahapan  dalam  pokok  pikiran pembangunan tertuju pada cita-cita keadilan sosial. Untuk itu, pembangunan butuh proses dan tahapan terukur. Tahapan itu harus dapat menyentuh  berbagai  bidang,  yakni  pertama ekonomi  sebagai  ukuran  kemakmuran materiil.  Kedua  adalah  tahap  kesejahteraan sosial.  Ketiga  adalah  tahap  keadilan sosial(Kartono & Nurcholis, 2016).
Keterwakilan masyarakat dapat dilakukan  melalui  berbagai  mekanisme, seperti  forum  partisipasi,  dialog  publik, pemilihan  umum,  konsultasi  masyarakat, dan  advokasi  oleh  organisasi  masyarakat sipil.  Hal  ini  memungkinkan  masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  pengambilan keputusan terkait pembangunan yang melibatkan sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan,  lingkungan,  infrastruktur,  dan banyak  lagi.  Banyak  hal  yang  dapat dilakukan  masyarakat  Kedah  agar  dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
Amartya  Sen:  1999  dalam  bukunya yang  berjudul Development  as  Freedom " (Pembangunan sebagai Kebebasan) memandang  pembangunan  sebagai  "proses untuk memperluas pilihan orang-orang yang hidup  dalam  masyarakat."  Ia  menekankan pentingnya mendorong kemampuan individu  untuk  memilih  dan  mencapai kehidupan  yang  lebih  baik. Artinya pembangunan    sebagai  proses  pemperluas pilihan  berarti,  pilihan  masyarakat  akan lebih  konkrit  sesuai  dengan  perannya masing-masing. Seorang guru maka berusahalah  mengajar  dengan  baik  agar dapat anak didik dapat memahami apa yang diajarkan  oleh  gurunya.  Seorang  dokter
Optimalisasi Fungsi Perwakilan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kedah Malaysia (Sadriah Lahamid; Zuriana Zahrin; Dita Fisdian; Syahrudin)
dengan  kemampuannya  dapat  meningkatkan kesehatan masyarakat, dan seorang legislator dengan  perannya  dapat  menjadi  media aspirasi masyarakat yang efektif.
Mubyarto Pembangunan harus diartikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program
sesuai kemampuan  setiap  orang  tanpa  berarti mengorban kepentingan diri ideal keikutsertaan  masyarakat  merupakan  ukuran tingkat  partisipasi  rakyat.  Semakin  besar kemampuan  mereka  untuk  menentukan nasibnya  sendiri,  maka  semakin  besar  pula kemampuan mereka dalam pembangunan(Suwandi  &  Rostyaningsih, 2012).

## SIMPULAN
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini berhasil  menciptakan  kesadaran  yang  lebih baik tentang pentingnya keterwakilan masyarakat  dalam  pembangunan  di  wilayah Kedah.  Kolaborasi  antara  masyarakat  umum dan mahasiswa membuka peluang besar untuk meningkatkan  partisipasi  aktif  dan  dampak positif  dalam  pembangunan  daerah.  Dengan melanjutkan  upaya  ini,  diharapkan  bahwa keterwakilan masyarakat dalam pembangunan di Kedah dapat terus ditingkatkan.
Berdasarkan  temuan  dan  hasil  yang ditemukan, beberapa rekomendasi diusulkan:
1) Mengadakan  lebih  banyak  acara edukasi dan dialog antara masyarakat dan  mahasiswa  untuk  membangun kesadaran politik dan partisipasi aktif.
2) Mendukung inisiatif untuk melibatkan masyarakat  dalam  proses  pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.
3) Mendorong  pemerintah  kesultanan untuk memberikan peluang lebih besar bagi  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan daerah.
Solusinya  adalah  masyarakat  harus memiliki  responsibility  terhadap  politik  di Kedah dengan memberi  pengetahuan kepada masyarakat  tentang  pentingnya  berpolitik. Dengan politik masyarakat memahami bagaimana  membuat  kebijakan  yang  sesuai
dan  kebutuhan  masyarakat  dan  Pemerintah memberi  kesempatan  kepada  masyarakat ikut partisipasi dalam pembangunan, dengan menerbitkan  kebijakan-kebijakan  yang  pro rakyat.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul,  A.  (2018). Tingkat  Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa  Wisata  (  Studi  Kasus :  Desa Wisata  Keseneng  ,  Kecamatan Sumowono  ,  Kabupaten  Semarang ) . 67.
Kartono,  D.  T.,  &  Nurcholis,  H.  (2016). Konsep  dan  Teori  Pembangunan. Pembangunan  Masyarakat  Desa Dan Kota , IPEM4542/M , 23–24.
Suwandi,  &  Rostyaningsih,  D.  (2012).
Perencanaan Pembangunan Partisipatif  di  Desa  Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten  Cirebon. Journal  of Public  Policy  and  Management Review , 1 (2), 261–270.
Solahudin  Kusuma  Negara,  2010,  Model dan Aktor Kebijakan Publik, Gava Media Yogyakarta Proses Kebijakan Publik
Zaili Rusli, 2017, Tata Kelola Pembangunan Daerah, Studi Pengalihan Kawasan Hutan Menjadi Usaha