## METEOR STIP MARUNDA
ISSN    : 1979 – 4746 EISSN  : 2685 - 4775

## JURNAL PENELITIAN ILMIAH SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN

## Penilaian Kelaiklautan Kapal Dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
(Studi Kasus: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo)
Sahudiyono 1 , Budi Handojo 2 ,  Cahya Purnomo 3 , Vivid Dekanawati 4 , Salmiya Nur Alfathia Artanti 5
Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta, Jl.Magelang KM.4.4 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta

## Abstrak
Pelayaran adalah transportasi yang berisiko tinggi dari kecelakaan laut sehingga setiap kapal harus memenuhi syarat keselamatan pelayaran. Tujuan penelitian untuk mengetahui fungsi penilaian dan pengawasan kelaiklautan kapal oleh KSOP Kelas IV Probolinggo.  Penelitian ini adalah studi kasus pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)  Kelas  IV  Probolinggo  dalam  penilaian  kelaiklautan  kapal  sebelum  penerbitan  Surat  Persetujuan  Berlayar (SPB).  Metode  penelian  adalah  evaluatif  berdasarkan  regulasi  keselamatan  pelayaran.  Sumber  utama  data  adalah pejabat  KSOP  Kelas  IV  Probolinggo.  Validasi  sumber  data  dari  operator  kapal.  Hasilnya:  (1)  Inti  penilaian  dan pengawasan  kelaiklautan  kapal  dilaksanakan  dalam  rangka  menjaga  keselamatan  pelayaran;  (2)  Penilaian  dan pengawasan kelaiklautan kapal meliputi aspek fisik kapal dan aspek dokumen keselamatan pelayaran; (3) Kapal yang memenuhi  aspek  fisik  dan  dokumen  keselamatan  pelayaran  diberikan  Surat  Persetujuan  Berlayar,  sedangkan  yang tidak memenuhi dokumennya diubah sesuai realita sampai diterbitkan SPB; (4) Masih ditemukan pengawakan kapal yang kualifikasi keterampilan pelaut kurang dan kesejahteraan pelaut di bawah konvensi MLC 2006.
Copyright © 2022, METEOR STIP MARUNDA, ISSN:1979-4746, eISSN :2685-4775 Kata Kunci : Penilaian, Kelaiklautan Kapal, Surat Persetujuan Berlayar
Abstract
Shipping is transportation that has a high risk of sea accidents, so every ship must meet shipping safety requirements. The aim of the study was to determine the function of assessing and supervising ship seaworthiness by KSOP Class IV Probolinggo. This research is a case study at the Probolinggo Class IV Port Authority and Harbormaster Office (KSOP) in  assessing  ship  seaworthiness  prior  to  the  issuance  of  a  Sailing  Approval  Letter  (SPB).  The  research  method  is evaluative  based  on  shipping  safety  regulations.  The  main  source  of  data  is  Class  IV  Probolinggo  KSOP  officials. Validation  of  data  sources  from  ship  operators.  The  results:  (1)  The  core  assessment  and  supervision  of  ship seaworthiness is carried out in order to maintain shipping safety; (2) Assessment and supervision of ship seaworthiness includes the physical aspects of the ship and aspects of shipping safety documents; (3) Ships that fulfill the physical aspects and shipping safety documents are given a Sailing Approval Letter, while those that do not fulfill the documents are changed according to reality until an SPB is issued; (4) There are still ship crew members who lack seafarer skill qualifications and seafarer welfare under the 2006 MLC convention.
Keywords: Appraisal, Ship Seaworthiness, Sailing Approval Letter

## 1. PENDAHULAN
Pelayaran  adalah  transportasi  yang  berisiko tinggi  dari  kecelakaan  laut,  baik  ketika  kapal sedang  berlayar  maupun  ketika  sedang  di pelabuhan  (Suharjo  &  Suharyo,  2014).  Aspek keselamatan pelayaran meliputi keselamatan awak kapal  dan  penumpang,  kapal,  muatan  serta lingkungan  perairan.  Prinsip  dalam  pelayaran
adalah safety  first, yang  menempatkan  nilai keselamatan  pada  tempat  utama(Fernando  et  al., 2022).  Maka  hal  -  ihwal  yang  berkaitan  dengan kapal,  awak  kapal  dan  penumpang,  muatan  serta lingkungan  perairan  selalu  diwajibkan  dapat mewujudkan keselamatan serta usaha-usaha secara yuridis untuk mencegah terjadinya kecelakaan laut (Talley, 2012).
Kecelakaan  pelayaran  mayoritas  disebabkan oleh human error (Johny et al., 2012). Kecelakaan ini mencapai  88 %, hanya beberapa karena faktor alam (Akyuz & Celik, 2014). Pelayaran harus tetap mengutamakan  keselamatan,  keamanan  pelayaran serta  perlindungan  lingkungan  maritim,  guna meminimalisir  bahaya  kecelakaan  laut  yang berdampak  pada  hilangnya  jiwa,  harta  benda, pencemaran lingkungan perairan. Hal ini diperlukannya kewajiban kelaiklautan dan keselamatan  kapal  sebagai  syarat  kepemilikan surat persetujuan berlayar(Setiyantara et al., 2022).
Kecerobohan  dalam crewing menyebabkan masalah  dalam  pengoperasian  kapal,  mengangkut muatan yang berlebihan(Astriawati, 2022). Faktor teknis  yang  menjurus  ke  keselamatan  pelayaran biasanya  terkait  kurangnya  akurasi  dalam  desain kapal, kelalaian perawatan kapal yang mengakibatkan  kerusakan  pada  bagian  kapal, kestabilan kapal yang pada akhirnya sangat potensi menimbulkan kecelakaan pelayaran (Subekti et al., 2022).
Salah satu upaya dalam penegakan hukum di  laut  adalah  pengawasan  terhadap  kapal-kapal yang  berlayar  di  wilayah  perairan  di  Indonesia. Kapal yang memenuhi syarat-syarat laik laut dapat berlayar di wilayah laut di Indonesia. Pada pasal 1 ayat  33  UU  No.  17  Tahun  2008,  menunjukkan bahwa  kelaiklautan  kapal  adalah  keadaan  kapal yang  memenuhi  persyaratan  keselamatan  kapal, pencegahan  pencemaran  perairan  dari  kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak  kapal  dan  kesehatan  penumpang,  status hukum  kapal,  manajemen  keselamatan  dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen  keamanan  kapal  untuk  berlayar  di perairan  tertentu(Aguw,  2013).  Hal  ini  juga dinyatakan  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.51 Tahun  2002  tentang  Perkapalan,  isinya  pada dasarnya juga tentang kelaiklautan kapal Walaupun  telah  ada  peraturan  yang  mengatur tentang  Surat  Persetujuan  Berlayar  (SPB),  tidak jarang  ditemui  beberapa  kecelakaan  pelayaran yang  disebabkan  oleh  lalainya  pemberian  ijin pelayaran.  Masalah  keselamatan  dan  keamanan serta  keseluruhan  kegiatan  dalam  pelayaran merupakan tanggungjawab syahbandar kepelabuhanan.  Salah  satu  persoalan  terbesar dalam  kecelakaan  pelayaran  adalah  kurangnya keahlian  personal  syahbandar  dalam  memberikan SPB.
SPB  adalah  dokumen  negara  yang dikeluarkan  oleh  syahbandar  kepada  setiap  kapal yang  akan  berlayar  meninggalkan  pelabuhan setelah  kapal  memenuhi  persyaratan  administratif dan  kelaikan  teknis  serta  nautis(Djewed,  2020). Dalam penerbitan SPB terdapat beberapa prosedur
yang  harus  ditaati  dan  dilakukan  hingga  kapal memenuhi  kelengkapan  persyaratan  administratif serta  kelaikan  teknis.  Persyaratan  administratif dibuktikan  dengan  kelengkapan  dokumen  – dokumen  perizinan  kapal,  sedangkan  kelaikan teknis  dibuktikan  dengan  dokumen-dokumen kelaiklautan  kapal,  laik  muat,  dan  laik  layar  di mana  5  (lima)  aspek  meliputi;  (1)  Aspek Keselamatan Kapal, (2) Aspek Pengawakan Kapal, (3) Aspek Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal  dan  Pencegahan  Pencemaran  Kapal,  (4) Aspek  Pemuatan,  dan  (5)  Aspek  Status  Hukum Kapal (UU 17 Tahun 2008).
Kenyataan  lapangan  masih  ditemui permasalahan mencakup pengawakan, ijazah yang tidak  sesuai  dengan  ketentuan  atau  sertifikat kompetensi  dan  jumlah  crew  tidak  sesuai  dengan ketentuan, sertifikat kapal mati yang membutuhkan pembaharuan untuk persyaratan (clearance )(Fattah et  al.,  2022).  Sedangkan  dalam  aspek  muatannya masih  terjadi overdraft .  Fenomena  tersebut diperlukan pengawasan oleh syahbandar,  dan hal tersebut  menjadi  penghambat  dalam  melakukan penerbitan SPB. Pengawasan dan penilian sebelum penerbitan SPB menjamin keselamatan pelayaran(br Barus et al., 2017). Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan  (KSOP)  Kelas  IV  Probolinggo  adalah Unit  Pelaksana  Teknis  di  lingkungan  Direktorat Jenderal  Perhubungan  Laut  yang  dipimpin  oleh Kepala  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan.  Sesuai  tupoksinya  KSOP  Pelabuhan Probolinggu bertugas untuk menerbitkan SPB bagi setiap kapal yang singgah dan telah menyelesaikan aktivitasnya  di  pelabuhan  itu.    Salah  satu  fungsi sebelum  menerbitkan  SPB  adalah    melakukan penilain  ( appraisal )  atas  setiap  kapal.  Penilaian dilakukan  oleh  KSOP  dengan  melihat  aspek dokumen  dan  aspek  fisik  kapal  dan  sarana kelengkapannya. Maksud penelitian, bahwa pelayaran  adalah  kegiatan  berisiko  tinggi,  maka kapal yang akan masuk dan keluar pelabuhan harus dinilai dan diawasi sesuai regulasi yang baku untuk mencegah kecelakaan pelayaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi penilaian dan pengawasan  kelaikan  kapal  secara  menyeluruh oleh  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo.

## 2. METODE
Penelitian  ini  adalah  studi  kaus  pada Pelabuhan  Probolinggo.  Metode  penelitian  ini adalah  evaluatif,  dengan  persyaratan  yang  haru terpenuhi  yaitu  tolok  ukur  sebagai  pembanding dengan  data  yang  diperoleh  (Patton,  2009). Penelitian  ini  membandingkan  regulasi  sebagi
tolok  ukur  dengan  kenyataan    kapal-kapal  yang masuk  dan  keluar  Pelabuhan  Probolinggo  apakah sesuai regulasi atau tidak dari aspek fisik maupun dari aspek dokumen. Informan kunci adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Probolinggo. Penelitian evaluatif merupakan suatu desain dan prosedur evaluasi dalam mengumpulkan  dan  menganalisis  data  secara sistematik  untuk  menentukan  nilai  atau  manfaat ( worth ) dari suatu praktik. Nilai atau manfaat dari suatu  praktik  didasarkan  dari  hasil  pengumpulan data  dengan  menggunakan  standar  atau  kriteria tertentu  yang  digunakan  secara  absolut  maupun relatif. Metode analisis adalah evaluatif dari aspek yuridis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kegiatan  penilaian  kelaiklautan  kapal  di
Pelabuhan Probolinggo yaitu sebuah aktivitas baik secara fisik maupun administratif dalam mengawasi maupun pemeriksaan keselamatan dan kelaikan  kapal  saat  akan  berlayar  sudah  diatur dalam  UU  No.  17  Tahun  2008.  KSOP  Kelas  IV Probolinggo  merupakan  pemeran  kunci  dalam mendukung  program  pemerintah  pusat  dalam meningkatkan pelayanan dan mengurangi terjadinya kecelakaan akibat prosedur keselamatan yang  kurang  disiplin.    Dalam  proses  penilaian terdapat  sedikit  alur  yang  berbeda  antara  aspek kelaiklautan  dan  aspek  keselamatan  sebagaimana disebutkan  dalam  UU  No.  17  Tahun  2008 sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1 berikut :
Gambar 1. Perbedaan Aspek Kelaiklautan dan Keselamatan Kapal Pembahasan penilaian dan pengawasan kelaiklautan  kapal  dengan  standar  operasional prosedur  di  KSOP  Kelas  IV  Probolinggo  ada sembilan aspek, sebagai berikut:
1. Pengajuan Permohonan Kapal Masuk Pelabuhan
Pihak  kapal  atau  agen  pelayaran  yang mewakili mengajukan permohonan Surat
Persetujuan Berlayar (SPB) di kantor KSOP Kelas IV  Probolinggo  dengan  data  kapal.  Permohonan tersebut diajukan  oleh agen dengan menyertakan syarat-syarat.  Surat  Permohonan  Penerbitan  Surat Persetujuan  Berlayar  diberikan  kepada  Petugas Loket/Tata Usaha di Kantor Kesyahbandaran yang dilampiri  dengan  dokumen  sertifikat-sertifikat sejumlah    kurang  lebih  19  sampai  dengan  22 dokumen  tergantung  jenis  kapal  tertentu    untuk selanjutknya  ditindaklanjuti  pemeriksaan  dan pengawasan oleh KSOP Kelas IV Probolinggo.
Adapun dokumen yang harus dilampirkan adalah sertifikat keselamatan konstruksi kapal, sertifikat  keselamatan  perlengkapan  kapal, sertifikat  keselamatan  radio,  sertifikat  garis muat  mesin,  sertifikat  garis  muat  lambung, sertifikat  garis  muat  (load  line),  sertifikat nasional  pencegahan  pencemaran,  sertifikat dan  jaminan  ganti  rugi  pencemaran  minyak,
dokument
penyesuaian
manajemen keselamatan,
sertifikat manajemen keselamatan, dokumen keselamatan pengawakan  minimum,  surat  laut,  surat  ukur internasional, memorandum pemeriksaan dokumen kapal, last port clearance , PPKAA/ PKKA/  RPT,  asuransi wreck  removal including ,  asuransi  kapal,  sertifikat fire extinguishers, sertifikat inflatable liferaft , ship station  license,  crew  list, cargo  manifest  dan laporan kedatangan/keberangkatan kapal.
2.  Penilaian Dan Pengawasan Kelaiklautan
Terdapat  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi dalam kelaiklautan kapal, yang aspek tersebut  memiliki  masing  –  masing  standar penilaian  yang  dilakukan  KSOP  Kelas  IV Probolinggo  dalam  menentukan  laik-tidaknya suatu kapal yang akan melakukan keberangkatan  dari  Pelabuhan  Probolinggo menuju pelabuhan tujuan yaitu:
a. Keselamatan Kapal Keselamatan  kapal  merupakan  aspek  utama dalam  pemenuhan  laiklaut  kapal  tersebut. Kapal  yang  memenuhi  atau  melengkapi standar  kualifikasi,  dan  perlengkapan  yang harus  tersedia  di  lakukan  pemeriksaan  dan pengujian. Apabila telah memenuhi persyaratan dan dibuktikan dengan sertifikat – sertifikat  yaitu:  (1)  Sertifikat  Keselamatan Konstruksi  Kapal  Barang.  Kasus  pada  kapal barang  milik  yaitu  KM.  Hendisen  (sebagai contoh)    menyatakan  tentang  pemeriksaan kondisi bangunan, permesinan dan perlengkapan sebagaimana telah sesuai dengan apa  yang  dipersyaratkan  dalam  undang  – undang.  Sertfikat  ini  masa  berlakunya  satu tahun  terhitung  setelah  inspeksi  terakhir;  (2) Sertifikat  Keselamatan  Perlengkapan  Kapal, sertifikat  ini  hampir  sama  dengan  sertifikat keselamatan  kontruksi.  Perbedaannya,  pada sertifikat keselamatan perlengkapan ini pemeriksaan  menyatakan  persyaratan  kapal terhadap sarana dan perlengkapan penyelamatan  diri  dan  sekoci  penolong, keselamatan  kebakaran,  instalasi  radio,  serta perubahan bentuk atau susunan kapal jika ada, Sertifikat Keselamatan Radio Kapal, sertifikat ini  sama  dengan  sertifikat  keselamatan kontruksi dan perlengkapan. Kasus pada kapal ikan  KM.  Hendisen  I,  ditambahkan  daerah operasi  radio  kapal  yakni  A1  +  A2;    (3)
Sertifikat  Kelaikan  dan  Pengawakan  Kapal Penangkap  Ikan.  Sertifikat  ini  dikeluarkan melalui  pemeriksaan  serta  pengujian  secara berkala  bagi  kapal  yang  habis  masa berlaku/kadaluarsa.  Kapal  diperiksa  dan  diuji oleh  Petugas  Pemeriksa  Keselamatan  Kapal (PPKK)  yaitu  pejabat  pemerintah  yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut - KSOP Kelas IV dan juga Unit  Penyelenggara  Pelabuhan  di  seluruh Indonesia.  Institusi  ini  bekerjasama  dengan Badan Klasifikasi Indonesia (BKI).
Dalam menerbitkan sertifikat keselamatan kapal terdapat beberapa persyaratan  yang  harus  dipenuhi  yaitu  : material;  konstruksi;  bangunan;  permesinan dan  perlistrikan;  stabilitas;  tata  susunan  serta perlengkapan  termasuk  perlengkapan  alat penolong  dan  radio;  dan  elektronika  kapal. Pelaksanaan  pengawasan  kapal  oleh  KSOP Kelas  IV  Probolinggo  sebagaimana  alur berikut seperti Gambar 2 berikut.
Gambar 2. Pelaksanaan Pengawasan Kapal oleh KSOP Kelas IV Probolinggo
Sebagaimana  hasil  wawancara  dengan
Marine Inspector
KSOP Kelas IV
Probolinggo, keselamatan kapal adalah keadaan  kapal  yang  memenuhi  persyaratan material,  konstruksi,  bangunan,  permesinan dan  perlistrikan,  stablitas,  tata  susunan  serta perlengkapan  termasuk  perlengkapan  alat penolong  dan  radio  elektronik  kapal,  yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan  dan  pengujian  dan  mekanisme kelaikan kapal. Dikatakan bahwa sesuai PP 51 Tahun  2002,  sebelum  kapal  dibangun  harus dikontrol  dan  sudah  mendapat  pengesahan gambar/skema/konsep  kerangka  kapal  dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
meliputi  tujuan  dibangunnya  kapal  dan rencana kontruksi.  Kemudian kontruksi  kapal dilaporkan  kepada  Direktorat  Perkapalan  dan Kepelautan. Kapal dibangun di galangan atau dock terdekat  diawasi Marine  Inspecktor sampai  kapal  diluncurkan.  Tujuannya  untuk menyesuaikan  pembangunan  kapal  dengan gambar  yang  telah  disahkan  oleh  Direktorat Jenderal  Perhubungan  Laut.  Kapal  sudah jadi dan  dilakukan  pengukuran  beberapa  elemen yaitu:  panjang,  lebar,  dalam, long  over  all (LOA),  gross  tonnage  (GT) baik  berat  kotor, berat  bersih  serta  bobot  mati  kapal  tersebut. Setelah perhitungan selesai, dilakukan uji coba berlayar  oleh Marine  Inspector ,  meliputi kontruksi,  stabilitas,  alat-alat  navigasi,  alat  - alat  keselamatan,  alat-alat  telekomunikasi/ radio.  Jika  uji  coba  selesai  dan  dinyatakan layak  maka  kapal  siap  dioperasikan,  dan diwajibkan melengkapi akta, surat ukur, status hukum  dan  sertifikasi  kapal  kepada  KSOP Kelas IV Probolinggo.
b. Penentuan Garis Muat Kapal
Berdasarkan Permenhub No. PM 39 Tahun 2016 tentang  Garis Muat Kapal dan Pemuatan, dinyatakan  bahwa  “garis  muat  adalah  jarak vertikal yang diukur pada tengah kapal dari sisi atas  garis  geladak  lambung  timbul  kearah bawah hingga sisi atas garis muat. Sedangkan pemuatan  adalah  kegiatan  menaikkan  dan menurunkan  muatan  termasuk  menyusun, menata dan memadatkan muatan dalam ruang muat atau tempat-tempat yang diijinkan untuk itu  di  atas  kapal.”  (Pasal  26  dan  40).
Sedangkan  berdasarkan  UU  No.  17  Tahun 2008  dinyatakan  bahwa:  “Setiap  kapal  yang berlayar  harus  ditetapkan  garis  muatannya sesuai  dengan  persyaratan  yang  dinyatakan dalam Sertifikat Garis Muat pada setiap kapal sesuai dengan jenis dan garis muat secara tetap sesuai dengan daerah pelayarannya dan harus dipasang Marka Garis Muat secara tetap sesuai dengan  daerah  pelayarannya,  dilengkapi dengan informasi stabilitas untuk memungkinkan  nakhoda  menentukan  semua keadaan  pemuatan  yang  layak  pada  setiap kondisi  kapal  yang  memenuhi  persyaratan kesalamatan kapal”.
Berdasarkan  perjanjian  internasional tentang  garis  muat  dan  lambung  timbul free
board yang  memberikan  pembatasan  garis muat untuk  tiap-tiap musim  atau daerah jenis perairan  di  mana  kapal  tersebut  berlayar. Dalam  hal  ini  untuk  garis  muat  di  daerah perairan Indonesia dikeluarkan dan disertifikasi  oleh  Badan  Klasifikasi  Indonesia (BKI)  dengan  tujuan  supaya  kapal  memuat muatan  tidak  lebih  dari  garis  muat  yang diijinkan  sehingga  kapal  tetap  memiliki  daya apung  cadangan.  Dalam  hal  ini  regulasi- regulasi  tersebut  telah  dengan  jelas  mengatur garis  muat  kapal  untuk  menghindarkan tenggelamnya kapal.
Pada  saat  akan  melakukan  pemberangkatan kapal,  lambung  timbul  kapal  akan  diperiksa oleh  petugas  syahbandar  KSOP  Kelas  IV Probolinggo dengan melihat markah kambangan kapal yang di mana kapal tersebut telah selesai muat dan mempertimbangkan titik GM  ( metacentris  height )  garis  tengah  bidang tegak pada kapal yang membagi 2 (dua) sama lebar  maupun  panjang  kapal.  Di  samping  itu memperhatikan  hitungan  muatan  sesuai  yang dibuat oleh nahkoda. Apabila kapal yang akan berangkat terjadi kelebihan muatan/ overdraft maka  petugas  kelaikan  kapal  bersama pengawasan  tertib  bandar  akan  melakukan crosscheck lokasi  di  mana  kapal  tersebut sandar  dan  petugas  KSOP  Kelas  IV Probolinggo  memberi  perintah  melakukan pemuatan  ulang  sampai  angka  markah kambang  seimbang.  Jika  ada  barang  milik pemilik  yang  masih  tertinggal  dikarenakan kapal terjadi overdraft maka akan diletakkan di gudang  milik  BUP  terdekat  bisa  saja  di  PT. DABN  maupun  PELINDO  untuk  dimuat kembali  sesuai  keseimbangan  angka  markah kambangan. Pemeriksaan administratif kelaiklautan  kapal  dilakukan  untuk  untuk meneliti  kelengkapan,  dan  masa  berlaku dokumen yang dilampirkan pada saat penyerahan surat permohonan penerbitan SPB. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal membuat kesimpulan  atau resume tingkat  pemenuhan persyaratan administratif
dengan
menggunakan daftar pemeriksaan.
3.Pencegahan  Pencemaran  Lingkungan  dari Kapal
Berdasarkan  PP  No.  21  Tahun  2010 tentang  Perlindungan  Lingkungan  Maritim, pencegahan  pencemaran  dari  kapal  adalah upaya yang harus dilakukan nakhoda dan/atau awak kapal sedini mungkin untuk menghindari atau  mengurangi  pencemaran  tumpahan minyak, bahan cair beracun, muatan berbahaya dalam  kemasan,  limbah  kotoran  ( sewage ), sampah ( garbage ), dan gas buang dari kapal ke perairan  dan  udara.  Nahkoda  bertanggung jawab  sepenuhnya  untuk  mengurangi  atau menghindari terjadinya pencemaran lingkungan  dari  kapal  dengan  mengendalikan hal–hal yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan  maritim.  Setiap  kapal  yang berlayar atau melakukan aktivitas di pelabuhan yang berada di wilayah kerjanya wajib diawasi untuk  mencegah  pencemaran  lingkungan  dari kegiatan kapal. Kapal yang peduli lingkungan ditunjukkan oleh sertifikat sesuai MARPOL73/78  dan  PP  No.21  Tahun  2010 khususnya Pasal 1 butir 1.
Sedangkan berdasarkan  Pasal 134 UU No.17 Tahun 2008, ditunjukkan bahwa “Setiap kapal yang  beroperasi  di  perairan  Indonesia  harus memenuhi persyaratan pencegahan dan pengendalian  pencemaran  pencegahan  dan pengendalian  pencemaran  ditentukan  melalui pemeriksaan dan pengujian. Selanjutnya kapal yang  dinyatakan  memenuhi  persyaratan pencegahan  dan  pengendalian  pencemaran diberikan sertifikat pencegahan dan pengendalian  pencemaran  oleh  Menteri.” Sertifikat  pencegahan pencemaran dari kapal, yakni  Sertifikat  Internasional  Pencegahan Pencemaran oleh Minyak (Annex 1 MARPOL 73/78)  dan  Sertifikat  Nasional  Pencegahan Pencemaran oleh Minyak.
4. Manajemen  Pencegahan  Pencemaran dari Kapal
Manajemen  keselamatan  kapal  dari aspek upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang diterapkan di perusahaan dan di kapal berdasarkan  PM No.29 Tahun 2014. Setiap perusahaan pelayaran wajib mengembangkan,
melaksanakan, dan mempertahankan
sistem manajemen
pencegahan  pencemaran  dari  kapal,  yang mencakup fungsi yang dipersyaratkan meliputi: kebijakan keselamatan dan
perlindungan lingkungan; tanggung jawab dan wewenang  perusahaan;  personil  darat  yang ditunjuk designated  persons  asho re  (DPA); tanggung  jawab  dan  wewenang  nakhoda; sumber  daya  dan  personil;  pengoperasian kapal;  kesiapan  keadaan  darurat;  pelaporan dan  analisa  atas  ketidaksesuaian,  kecelakaan, dan kejadian berbahaya; perawatan kapal dan perlengkapannya; dokumentasi; audit, tinjauan ulang, dan evaluasi perusahaan.
Persyaratan  manajemen  keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal  yaitu: (1)  Perusahaan  yang  mengoperasikan  kapal untuk  jenis  dan  ukuran  tertentu  harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; (2) Pemenuhan persyaratan manajemen dan  pencegahan  pencemaran  sebagaimana dimaksud  yaitu  dengan  menerapkan  sistem keselamatan.  Selanjutnya  kapal  yang  telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal  akan  diberikan  sertifikat  yang  telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal atau  pejabat  yang  ditunjuk  oleh  Direktur Jenderal  di  antaranya  yaitu  :  (1)  Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan
( Document  of  Compliance /  DOC)  untuk perusahaan; (2) Sertifikat Manajemen Keselamatan ( Safety Management Certificate / SMC)  untuk  kapal,  berdasarkan  standar  ISM Code. (PM No.29 Tahun 2014)
5.  Manajemen  Keselamatan  dan  Keamanan Kapal
Regulasi yang mengatur dan megendalikan  mengenai  keselamatan  dan keamanan  kapal  oleh  ketentuan  internasional yaitu  ISM  Code,  yang  berisi  manajemen keselamatan  dalam  pengoperasian  kapal  serta upaya  pencegahan  pencemaran  lingkungan perairan. Regulasi ini penting dalam peningkatan  manajemen  operasional  kapal dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal, manusia, muatan barang/cargo dan harta benda serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut, sesuai MARPOL 73/78. (PM No. 45 Tahun 2012). International Maritime Organization (IMO)  mengeluarkan  peraturan
tentang  manajemen  keselamatan  kapal  & perlindungan  lingkungan  laut  yang  dikenal dengan  I nternational  Safety  Management (ISM  Code).  Kapal  yang  telah  memenuhi persyaratan  manajemen  keselamatan  dan keamanan kapal diterbitkan sertifikat manajemen  keselamatan  dan  keamanan  oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu : (1) Document  of  Compliance (DOC)  untuk perusahaan pemilik kapal; (2) Safety Manjagement  Certificate (SMC)  untuk  kapa;
(3) International  Ship  Security  Certificate (ISSC), dalam hal ini oleh Syahbandar KSOP Kelas IV Probolinggo. Manajemen keselamatan  dan  keamanan  kapal  bagi perusahaan pelayaran dapat dinilai dan diukur untuk  memberikan  jaminan  bahwa  organisasi perusahaan pelayaran dapat mengatasi, mengatur, dan mengendalikan keadaan bahaya kecelakaan  dan  situasi  darurat  yang  terjadi pada kapal-kapalnya.

## 6. Pengawakan Kapal
Walaupun  kapal  sekarang  cenderung diawaki  lebih  sedikit  sebagai  tuntutan otomatisasi  kapal namun regulasi masih tetap mempertahan  jumlah  awak  kapal  sesuai regulasi,  terlepas  dari  tuntutan  kemajuan otomatisasi  tersebut.  Hal  ini  sesuai  pendapat Cartledge  (2001),  yang  menyatakan  sebagai berikut: “In  both  naval  and  commercial marine sectors, ship owners and operators are faced  with  the  need  to  operate  sophisticated vessels with lean-manning levels”. Pengurangan pengawakan kapal ini mengurangi  biaya  operasi  sampai  70  %. Otomatisasi terutama dalam navigasi sebagaimana  pendapat  Perera,  Carvalho, Soares  (2010)  sehingga  minimum  manning menjadi keniscayaan (Zhang, Zhang, & Chen, 2012).  Awak  kapal  merupakan  orang  yang mengawaki  atau  mengoperasionalkan  dan bekerja di atas kapal sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kepmenhub No. 70 Tahun  1998  tentang  Pengawakan  Kapal menunjukkan  bahwa    “Awak  kapal  adalah orang  yang  bekerja  atau  dipekerjakan  di  atas kapal  oleh  pemilik  atau  operator  kapal  untuk melakukan  tugas  di  atas  kapal  sesuai  dengan jabatan  yang  tercantum  dalam  buku  sijil”. Sedangkan  berdasarkan  Pasal  1  butir35  UU No.17  Tahun  2008,  menunjukkan  bahwa
“Setiap kapal wajib diawaki oleh awak kapal yang  memenuhi  persyaratan  kualifikasi  dan kompetensi  sesuai  dengan  ketentuan  nasional dan  internasional  “  Kemudian  pada  PP  No.7 tahun  2000  tentang  Kepelautan  pada  Pasal  3 menyebutkan bahwa: “Setiap awak kapal harus memiliki  sertifikat  kepelautan  yakni  sertifkat keahlian  pelaut  dan  sertifikat  keterampilan pelaut”. Regulasi-regulasi tersebut sudah kuat mengatur tentang pengawakan kapal sehingga perhatian keselamatan pelayaran terjaga.
Awak  kapal  merupakan  orang  telah memenuhi  persyaratan,  standar  kualifikasi, dan  kompetensi  yang  harus  ditempuh  dalam pendidikan dan pelatihan dan harus mempunyai  ijasah  atau  sertifikat  berupa sertifikat  keahlian  pelaut  dan  sertifikat keterampilan pelaut.  dalam  pengoperasiannya awak  kapal  harus  mempunyai  sertifikat keterampilan.  Berikut  adalah  sertifikat  yang harus dimiliki setiap awak kapal menurut Pasal 4  PP  No.7  Tahun  2000,  antara  lain:  (1) Sertifikat  Keahlian  Pelaut,  yaitu  ijazah  atau surat  ijin  (license)  yang  menegaskan  bahwa pemegangnya  memiliki  pengetahuan  dan keahlian  untuk  berlayar.  Sertifikat  Keahlian Pelaut  terdiri  dari:  (a)  Sertifikat  Keahlian Pelaut Nautika (ANT); (b)  Sertifikat Keahlian Pelaut  Tekhnik  Permesinan  (ATT);  (c) Sertifikat  Keahlian  Pelaut  Radio  Elektronika (ETO).  (2)  Sertifikat  Keterampilan  Pelaut, yaitu  sertifikat  yang  harus  dimiliki  oleh pemegangnya sebagai kemampuan dasar yang harus  dilatih,  diasah,  serta  dikembangkan secara  terus  menerus  sehingga  menjadi professional dalam kegiatannya. Keterampilan khusus  di  bidang  peralatan  dan  perlengkapan kapal, dibuktikan dengan sertifikat di antaranya:  (1)  Sertifikat  Keselamatan  Kapal Tangki ( Tanker Safety ); (2) Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang Roll on Roll of (RORO); (3) Sertifikat Keterampilan
Penggunaan  Pesawat  Luput  Maut  dan  Sekoci Penyelamatan  ( Survival  Craft  and  Rescue Boats );  (4)  Sertifikat  Keterampilan  Sekoci Penyelamat (F ast Rescue Boats ); (5) Sertifikat Keterampilan  Pemadam  Kebakaran  Tingkat Lanjut ( Advance Fire Fighting ); (6) Sertifikat Keterampilan  Pertolongan  Pertama  ( Medical
Emergency First Aid ); (7) Sertifikat
Keterampilan Perawatan Medis di Atas Kapal ( Medical  Car  on  Boats );  (8)  Sertifikat  Radar
Simulator, dan (9) Sertifikat ARPA Simulator. Sedangkan sertifikat keterampilan dasar pelaut adalah  merupakan  Sertifikat  Keterampilan Dasar  Keselamatan  ( Basic  Safety  Training ). Ketika  suatu  kapal  sudah  diawaki  sesuai regulasi  tersebut  maka  berarti  sudah  layak layar  dan  sebailiknya.  Pada  struktural  KSOP Kelas  IV  Probolinggo,  pengawakan  kapal diatur oleh Koordinator Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli khususnya oleh petugas pengawakan  yang  ditujukan  kepada  PKP Pelaksana,  di  mana  semua  daftar crew list diperiksa  dan  disesuaikan  dengan  ijazah keahlian, GT dan daya mesin kapal. Jika semua sudah sesuai maka akan dilakukan pengesahan dokumen  berupa  pengesahan  jabatan  pada kapal dan Safe Manning Certificate.
Apabila  terjadi  ketidaksesuaian  dalam pengawakan  baik  secara  jabatan  di  kapal maupun  keahlian  ijazah  keterampilan  pelaut maka dilakukan 2 cara : (1) Ship Manning akan diubah, dibuatkan pembaharuan sesuai dengan standar  dan  ketentuan  pengawakan;  (2) Pemilik kapal harus mencari pengganti sesuai kedudukan  dan  keahlian  pelaut  sesuai  ijazah supaya  pengoperasian  kapal  lebih  terjamin sesuai  kualifikasinya.  Temuan  yang  perlu diperhatikan, walaupun Marine Labour Conventin 2006, yaitu konvensi yang mengatur  tentang  pengawakan  kapal  telah diratifikasi  di  Indonesia  namun  tidak  pernah ada tindakan terhadap suatu kapal  yang awak kapalnya berkwalifikasi kurang dari ketrampilan yang seharusnya. Terutama untuk awak kapal perwira, baik ANT maupun ATT. Hal  ini  karena  banyaknya  supply  pelaut Indonesia  terutama  yang  belum  sampai kualifikasi  ketrampilan  tertinggi  (ANT-I  dan ATT-I),  sehingga    walaupun  kualifikasinya kurang  namun  mengawaki  kapal  bertonase lebih  tinggi  dari  yang  seharusnya.  Hal  ini sesuai  dengan  McLaughlin  (2012).  Jelas  ini berpotensi terjadai kecelakaan laut.
7. Status Hukum Kapal
Kapal  yang  berbendera  suatu  negara sebagai  bendera  kebangsaan  maka  kapal tersebut  merupakan  bagian  dari  wilayah hukum  negara  tersebut,  dengan  demikian  di atas  kapal  tersebut  berlaku  hukum  negara tersebut  di  manapun  kapal  berada,  semua orang  yang  berada  di  kapal  tersebut  tunduk kepada  hukum  negara  bendera  kapal.  Setiap
kapal  yang  berlabuh  di  Pelabuhan  Tanjung Tembaga
Probolinggo ini, petugas Syahabandar  mengutamakan  aspek  status hukum  kapal.  Aspek  ini  merupakan  penentu bentuk  administratif  kapal.  Petugas  di  KSOP Kelas  IV  Probolinggo  yang  menangani  tanda kebangsaan  kapal  adalah  Koordinator  Status Hukum  dan  Sertifikasi  Kapal,  di  mana  di dalamnya  terdapat  ahli  ukur  kapal,  untuk menentukan  secara  kuantitatif  fisik  kapal tersebut.  Di  samping  itu Marine  Inspector yang  melakukan  pemeriksaan  dan  menilai kondisi fisik kapal, baik mesin, radio maupun alat  keselamatan  kapal,  apakah  kondisik  fisik kapal  tersebut  layak  atau  ada  catatan  untuk melakukan  pemenuhan  persyaratan  laik  laut. Hal  ini  sesuai  prinsip  penelitian  evaluatif (Arikunto, 2010).
Setiap  kapal,  baik  domestik  maupun asing yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukkan  identitas  kapalnya  secara  jelas dengan mengibarkan bendera Indonesia selain bendera  kebangsaannya.  (Pasal  165,  166  dan 167 UU No.17 Tahun 2008). Berdasarkan UU No.17 Tahun 2008 (Pasal 154 s/d 168), bahwa status  hukum  kapal  dapat  ditentukan  setelah melalui  proses:  pengukuran,  pendaftaran,  dan penetapan  kebangsaan  kapal.  Setelah  melalui ketiga proses tersebut dikeluarkan surat untuk pengukuran, pendaftaran, dan tanda kebangsaan  kapal  yaitu  :  Surat  Ukur  Tetap, Grosse  Akta  ,  Surat  Laut  dan  Pass  Tahunan. Kapal  yang  berlabuh  di  Pelabuhan  Tanjung Tembaga  Probolinggo  di-clearance    status hukumnya  oleh  syahbandar.  Artinya  fungsi pengawasan berjalan sesuai regulasi baku.
8.  Kesejahteraan Awak Kapal dan Kesehatan Penumpang Internatioanal Labour Organization
(ILO), organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa yang  membidangi  pekerja  di  bidang  maritim telah  mengeluarkan  regulasi  yaitu Maritime Labour  Organization 2006  yang  mengatur hak-hak  awak  kapal.  Pokok-pokok  konvensi ini berisi 5 tema, yaitu :
a. Persyaratan  minimum  bagi  seseorang agar  dapat  bekerja  di  kapal,  meliputi: Usia  minimal  18  tahun,  memiliki sertifikat  kesehatan,  telah  mengikuti pelatihan  kerja  dan  keselamatan  kerja, rekrutmen melalui prosedur.
b. Kondisi  awak  kapal,  meliputi:  Kontrak legal,  pembayaran  gaji  minimal  sebulan sekali, waktu istirahat 10 jam, waktukerja  paling  lama  14  jam  sehari, mempunyai hak cuti di  daratan dan cuti tahunan,  mempunyai hak pesangon jika kapal kandas atau hilang.
c. Akomodasi, fasilitas, dan makanan, yang meliputi: Kuantitas dan kualitas makanan mengikuti negara sesuai bendera kapal,  koki harus mendapatkan pelatihan  yang  tepat,  tempat  kerja memenuhi persayaratan kenyamanan dan kesehatan, ruang hiburan, maupun ruang tidur.
d.  Kesehatan, kesejahteraan, serta perlindungan  sosial,  yang  meliputi: Perlindungan  keuangan  akibat  cedera, sakit, atau kematian akibat pekerjaannya, gaji tetap harus diberikan paling sedikit 16 minggu  sejak  ia  mulai  sakit,  akses pelayanan  kesehatan  gratis  selama  di kapal, tempat kerja higienis dan aman.
e.  Pemenuhan  persyaratan  dan  penegakan aturan,  yang  meliputi:  Negara  bendera bertanggung  jawab  untuk  memastikan aturan  diterapkan,  syahbandar    wajib melakukan  pemeriksaan  ada  tidaknya Certificate  of  Compliance (COC),  agen pelayaran harus diperiksa untuk memastikan  telah  menerapkan  MLC 2006.
Berdasarkan  UU  No,  17  Tahun  2008, ditunjukkan  bahwa  setiap  awak  kapal  berhak mendapatkan  kesejahteraan  yang  meliputi: gaji,  jam  kerja  dan  jam  istrahat,  jaminan pemberangkatan  ke  tempat  tujuan  dan pemulangan  ke  tempat  asal,  kompensasi apabila  kapal  tidak  dapat  beroperasi  karena mengalami kecelakaan, kesempatan mengembangkan karier, pemberian akomodasi,  fasilitas  rekreasi,  makan  -minum, perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan  kerja.  Demikian  juga  terhadap penumpang  kapal,  kesehatan  wajib  diberikan fasilitas,  baik  tempat,  obat  maupun  tenaga medis yang kompeten.
Petugas  Tertib  Bandar  KSOP  Kelas  IV Probolinggo, sebelum melakukan pemberangkatan  kapal  memiliki  wewenang dalam  pemeriksaan  pergantian  ( rolling awak kapal)  dalam  bentuk  menerbitkan  PKL
(Perjanjian  Kerja  Laut)  untuk  menjamin kesejahteraan pelaut saat bekerja di atas kapal. Petugas  ini  menerbitkan  PKL  bertujuan sebagai  bukti  bahwa  awak  kapal  tersebut dipekerjaan  sesuai  dengan  upah  maupun kesejahteraan  hak-hak  yang  didapat  saat berada di atas kapal sebagaimana diatur dalam MLC  2006.  Namun  demikian,  temuan  lain bahwa  tidak  semua  kapal  yang  diawasi  awak kapal telah diperlakukan sesuai konvensi MLC 2006.  Jelas  kesejahteraan  pelaut  belum standar,  terutama  gaji  mereka.  Jika  fasilitas pelaut kurang standar berpotensi menurunkan kinerja dalam menjaga keselamatan pelayaran.
Indonesia  telah  meratifikasi  MLC  2006 pada tanggal 6 Oktober 2016 melalui Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2016  tentang Pengesahan  Maritime  Labour  Convention 2006.  Walaupun  demikian  masih  terjadi penipuan  job  fiktif,  upah  tidak  dibayar, dokumen  palsu  hingga  perbudakan  pelaut (Adela,  2018).  Di  wilayah  KSOP  Kelas  IV Propolinggo  juga  masih  terjadi  hal  demikian, artinta  penegakan  regulasi  MLC  2006  belum maksimal.
9. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
Penerbitan  SPB  ( port  clearance )  merupakan proses  terakhir  penilaian  dan  pengawasan kelaiklautan  kapal.  Kapal  yang  akan  berlayar meninggalkan  pelabuhan  untuk  memastikan bahwa  kapal,  awak  kapal,  dan  muatannya secara  teknis  administratif  telah  memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran  serta  perlindungan  lingkungan maritim.    Berdasarkan  ketentuan  Pasal  219 ayat  (1)  UU  No.  17  Tahun  2008  disebutkan bahwa  “Setiap  kapal  yang  berlayar  wajib memiliki  Surat  Persetujuan  Berlayar  yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Penerbitan SPB dilakukan  oleh  Syahbandar  terhadap  kapal yang akan berlayar berdasarkan surat pernyataan  nakhoda  (Pasal  1  angka  1 Permenhub No. PM 82 Tahun 2014). Tentang Tata  Cara  Penerbitan  Surat  Persetujuan Berlayar).  Kapal  yang  telah  memiliki  SPB sudah boleh meninggalkan pelabuhan Tanjung Tembaga Probolingoo karena telah memenuhi persyaratan  kelaiklautan  kapal  (Permenhub No.  PM 82 Tahun 2014 Pasal 18 ayat 2).
Prosedur  penerbitan  SPB  tersebut  sebagai berikut:

## Gambar 3. Prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Pelabuhan Probolinggo
Gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa penerbitan  SPB  cukup  jelas  dan  singkat. Kewajiban  kapal  berupa  PNBP  adalah pendapatan  negara  bukan  pajak  yang  harus dibayarkan operator kapal ke KSOP sedangkan jasa-jasa pelabuhan harus dibayarkan ke Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dalam hal ini Pelindo. menurut  Lasse  (2014)  Dari  beberapa  regulasi menunjukkan  bahwa  SPB    diterbitkan  oleh syahbandar  dalam  rangka  penilaian  dan pengawasan  terhadap  kapal  yang  akan berlayar,  baik  kapal  niaga/barang  maupun kapal  ikan  untuk  menjamin  keselamatan  dan keamanan pelayaran.

## 4. KESIMPULAN
Inti  kegiatan  penilaian  dan  pengawasan kelaiklautan  kapal  di  Pelabuhan  Probolinggo dalam rangka penerbitan SPB bagi kapal yang akan meninggalkan pelabuhan ( port clearance).
Aktivitas  penilaian  dan  pengawasan  kelaiklautan kapal  meliputi  aspek  fisik  kapal  dan  aspek dokumen  pemenuhan  keselamatan  pelayaran. Kapal  yang  memenuhi  aspek  fisik  dan  dokumen keselamatan  pelayaran  diberikan  SPB.  Masih ditemukan aspek pengawakan kapal yang kwalifkasi ketrampilan pelaut kurang tinggi. Masih ditemukan  aspek  kesejahteraan  pelaut  di  bawah konvensi MLC 2006.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian  Masyarakat  yang  telah  mendanai penelitian  ini.  Tak  lupa  penulis  berterimakasih kepada  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan  Kelas  IV  Probolinggo  yang  telah memberikan tempat dalam pelaksanaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aguw,  R.  (2013).  Tanggung  Jawab  Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari UU  Pelayaran  No.  17  Tahun  2008  Tentang Pelayaran. Lex Administratum , 1 (1).
Akyuz,  E.,  &  Celik,  M.  (2014).  Utilisation  of cognitive  map  in  modelling  human  error  in marine  accident  analysis  and  prevention.
Safety Science , 70 , 19–28. Astriawati, N. (2022). IDENTIFIKASI
PENYEBAB  DEADFREIGHT  MUATAN BATUBARA  DI  MV.  RB  MYA. Majalah Ilmiah Gema Maritim , 24 (2), 133–142.
br Barus, V. I. R., Prananingtyas, P., & Malikhatun, S.  (2017).  Tugas  dan  Tanggung  Jawab Syahbandar  dalam  Kegiatan  Pengangkutan Laut di Indonesia. Diponegoro Law Journal , 6 (1), 1–13.
Djewed,  N.  (2020).  Penerbitan  surat  persetujuan berlayar  kapal  perikanan  pada  kantor  unit penyelenggara  Pelabuhan  Banggai. Jurnal Yustisiabel , 4 (1), 1–13.
Fattah,  B.  F.  B.,  Iswanto,  I.,  Astriawati,  N.,  &
Widyanto, H. (2022). Prosedur Clearance In Dan  Clearance  Out  Kapal  Milik  PT.  Salam Pacific  Indonesia  Lines. Majalah  Ilmiah Bahari Jogja , 20 (1), 87–96.
Fernando,  A.,  Kusuma,  A.  C.,  Suganjar,  S.,  & Astriawati,  N.  (2022).  OPTIMALISASI FUNGSI  ALAT  KESELAMATAN  DI KAPAL MT. PATRA TANKER 2. Majalah
Ilmiah Gema Maritim , 24 (1), 67–75.
Johny, M., Jinca, M. Y., & Abrar, S. (2012). Role of Human Resource in Improving Indonesian Transport Safety Case Study: Traditional Sea Transport. Retrieved August , 15 , 2015. Patton, M. Q. (2009). Metode evaluasi kualitatif . Setiyantara,  Y.,  Pertiwi,  Y.,  Astriawati,  N.,
Kusuma,  A.  C.,  &  Putra,  I.  P.  (2022). ANALISIS PEMERIKSAAN KAPAL OLEH MARINE INSPECTOR PADA KSOP KELAS  IV  PROBOLINGGO. Majalah Ilmiah Gema Maritim , 24 (2), 114–122.
Subekti,  J.,  Wibowo,  W.,  Astriawati,  N.,  & Fadholy,  M.  H.  (2022).  Optimalisasi Perawatan  Sistem  Pendingin  Mesin  Utama Tipe  Hansin  GLU28AG  Pada  Kapal. Dinamika Bahari , 3 (1), 60–68.
Suharjo,  B.,  &  Suharyo,  O.  S.  (2014).  Penilaian Risiko  Kecelakaan  Kapal  Berlayar  di  Alur Pelayaran  Timur  Surabaya  Dengan  Metode Formal Safety Assessment (FSA). JOURNAL ASRO , 2 , 1–14.
Talley, W. K. (2012). The Blackwell companion to maritime economics (Vol. 11). John Wiley & Sons.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.
51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 21  Tahun  2010  tentang  Perlindungan
Lingkungan Maritim. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia  Nomor  PM  45  Tahun  2012 tentang  Manajemen Keselamatan Kapal. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia  Nomor  PM  39  Tahun  2016 tentang  Garis Muat Kapal dan Pemuatan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 110 tahun 2016 tentang Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal. Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  29 Tahun 2014
tentang
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.
Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  82 Tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1998 tentang Pengawakan Kapal. Surat Keputusan Direktorat jenderal Perhubungan Laut  Nomor:  Py.  66/4/1/03  Tahun  2003 tentang Penyelenggaranan Kelaiklautan Kapal.