## Jurnal Ilmu Sosial

## Vol. 14 | No. 2 | November 2015 | Hal. 71 - 76

## REFORMASI BIROKRASI BIDANG ORGANISASI DI KABUPATEN PEKALONGAN

## Dyah Lituhayu

## Abstract
This study will take a focus on target area son the establishment of organization apparatus that is able to respon and expand the ability of the public. Issues examined include how the condition of the field of organization apparatus  in  Pekalongan  and  how  efforts  to  improve  the  performance  of  field  organization  in  Pekalongan.  The results  showed  that  the  Pekalongan  government  efforts,  among  others,  by  realizing  an  effective  and  efficient government,  in  achieving  good  governance  by  improving  the  responsiveness  of  the  public  organization.  To improve  performance  organization  apparatus  needs  to  be  donesuch  asa  maximize  professional  values  with implementing  laws  that  exist  to  achieve  organization  performance  by  providing  clear  targets  regarding  the minimum that should be done by the employee each day, as an effort to the task at hand.

## A. Pendahuluan
Reformasi  birokrasi  di  Indonesia  telah  mengalami  sejarah  panjang  dan  mendapatkan  momentumnya ketika  terjadi  peralihan  dari  masapemerintahan  penjajah  ke  pemerintahan  proklamasi.Pada  masa  pasca kemerdekaan  dan  masa - masa  berikutnya,  titik  tolak  reformasi  birokrasi  selaincita - cita  sebagaimana  pembukaan UUD  1945  adalah  kondisi  obyektif  bangsa  dan  pemerintahan  saat  ini  reformasi  birokrasi  masih  menjadi permasalahan di sistem pemerintahan di Indonesia. Pada sesuai dengan tujuan utama dari reformasi birokrasi untuk mencapai good governance. Dan salah satu upayanya dengan menghilakan KKN (korupsi,kolusi dan nepotisme) Dalam  reformasi  birokrasi  ada  ada  8  bidang  yang    perlu  dievalusi  dalam  rangka  untuk  melihat implementasi  dari  reformasi  birokrasi.Dan  salah  satu  bidang  yang  menjadi  sasaran  reformasi  adalah  bidang organisasi.Dari  sisi kelembagaan, bidang organisasi  yang perlu dilihat berkaitan dengan  masalah organisasi  yang masih gemuk belum tepat fungsi dan sasaran sehingga  terjadi tumpang tindih kewenangan.Sedangkan dari aspek kewenangan masih banyak disalahgunakan dan sering terjadi overlapping
Penelitian  yang  dilakukan  bertujuan  mengidentifikasi  kondisi  peningkatan  bidang  organisasi  dan menyusun format peningkatan kondisi bidang organisasi untuk Reformasi Birokrasi di Kabupaten Pekalongan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  fenomenologis  dengan  pendekatan  kualitatif.  Adapun  tipe penelitian  bersifat  deskriptif.  Dengan  demikian  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  deskriptif kualitatif.  Fenomena  yang  diamati  antara  lain  tumpang  tindih,  right  sizining,  efiisiensi  dan  efektifitas  organisasi, kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan pengembangan pegawai.

## C. Pembahasan
Dalam  ilmu  administrasi  publik  telah  dikenal  adanya Organizational  Development (OD)  yang  pada hakekatnya  merupakan  perubahan  dan  pengembangan  terhadap  struktur  dan  sistem.  Saat  ini  Indonesia  telah memiliki  panduan  dalam  pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi,  yakni  denganPerpres  Nomor  81  tahun  2010  tentang

## Jurnal Ilmu Sosial
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dam PerMenPan Nomo 20 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014.
Reformasi Birokrasi bertujuan membentuk birokrasi profesional, dengan karakteristik antara lain adaptif, berintegritas,  berkinerja  tinggi,  bebas  dan  bersih  KKN,  mampu  melayani  publik,  netral,  berdedikasi,  memegang teguh nilai - nilai dasar, kode etik aparatur negara, serta adanya sistem pembinaan karier.Namun demikian reformasi birokrasi  yang  sudah  dicanangkan  bahkan  sudah  diimplementasikan  belum  bisa  berjalan  secara  maksimal.  Bukti dari  kurang  maksimalnya  implementasi  reformasi  masih  banyak  kota  maupun  kabupaten  yang  mengalami kesulitan. Dan khususnya untuk reformasi bidang organisasi di kab Pekalongan sudah dijalankan secara maksimal, namun  demikian  pemahaman  maksimal  ini  tentunya  tetap  masih  terjadi  overlapping  dan  ukuran  organisasi  yang tidak effisien.

## C.1. Karakteristik Bagian Organisasi
Bagian organisasi menyangkut dua tugas yang utama berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi kelembagaan perangkat  daerah  yang  (tumpang  tindih,prinsip right  sizining dll)  serta  kapasitas  kelembagaan  perangkat  daerah dalam pelaksanaan tupoksi.
Dalam  upaya  peningkatan  disiplin  aparatur  pemerintah  daerah  telah  diberlakukan  PP  Nomor  53  tahun 2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil.  Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Kabupaten  Pekalongan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebanyak 12 dinas, 5 badan, 6 unit kantor, 1 Sekretariat Daerah dan 1 Sekreratiat DPRD, 2 unit RSUD dan 1 unit Inspektorat serta 19 kecamatan dan 13 kelurahan. Jumlah aparatur  pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Pekalongan  tahun  2009  sebanyak  12.205  orang.  Berdasarkan  tingkat pendidikan  diketahui  berpendidikan  SD/sederajat  sebanyak  323  orang  (2,64%),  berpendidikan  SLTP/sederajat sebanyak 734 orang (6,02%), SLTA/sederajat sebanyak 3.098 orang (25,38%), berpendidikan D1/D2/D3 sebanyak 4.348 orang (35,62%), berpendidikan D4/Sarjana (S - 1) sebanyak 3.463 orang (28,37%) dan berpendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 239 orang (2%
Secara  organisatoris  bagian  organisasi  dan  kepegawaian  ada  di  bawah  Asisten  III  dalam  struktur organisasi Pemkab Pekalongan.
Asisten Administrasi, membawahkan :
1. Bagian Organisasi Dan Kepegawaian, terdiri dari :
• Subbagian Kelembagaan;
• Subbagian Ketatalaksanaan;
• Subbagian Pendayagunaan Aparatur Dan Kepegawaian.
2. Bagian Asset, terdiri dari :
• Subbagian Inventarisasi, Verifikasi Dan Pengamanan;
• Subbagian Pendayagunaan, Pemanfaatan Dan Penghapusan;
3. Bagian Umum, terdiri dari :
• Subbagian Tata Usaha Dan Santel;
• Subbagian Keuangan;

## • Subbagian RumahTangga Dan Perlengkapan
Berdasarkan temuan lapangan kondisi bagian organisasi dapat dikatakan berjalan cukup baik, dalam arti selama  init  ugas - tugas  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dapat  berjalan  sesuai  dengan  tupoksinya.Sebagian  besa rpegawai  di  bagian  organisasi  sudah  tahu  akan  tugasnya.  Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan kepalabagian yang mengatakan ;
“ pada  prinsipnya  semua  pegawai  sudah  tahu  apa  yang  menjadi  tanggungjawabnya  karena  tupoksi mereka  sudah  diberikan  dan  setiap  saat  dilakukan  rapat  untuk  memantau  agenda  kerja  apa  sudah dijalankan atau belum “
Hal di atas diperkuat oleh kasubbag yang mengatakan bahwa:
“ bagian organisasi merupakan leading sector penyusunan Lakip, sehingga system kerjanya harus cepat, tapi  jujur  saja  tidak  semua  staff  bisa  diajak  kerja  cepat,  kondisi  seperti  ini  harus  segera  kami  atasi dengan memberikan pekerjaan tersebut kepada staff yang lain”

## C.2.  Upaya yang Dilakukan
Bagian  organisasi  selama  ini  pada  dasarnya  sudah  melakukan  tupoksinya  secara  maksimal  sebagai implementasi  dari  reformasi  birokrasi  yang  sudah  dicanangkan  oleh  pemkab.,  sekaligus  sebagai  upaya  untuk meminimalisir  kesalahan.  Tidak  menjadi  masalah  yang  penting  tidak  menghambat  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat.  Karena  bidang  organisasi  sadar  tugas  mereka  penting  bagi  SKPD  yang  lain,  misalnya  BKD; DPPKD .Mengingat cakupan dari tugas bidang organisasi yang cukup luas kadang harus melakukan lembur. Dan menurut Kabag kondisi ini disikapi:
“  kerja  lembur  yang  kadang - kadang  harus  kami  lakukan  tidak  merupakan  masalah  karena  ini  semua kelancaran tugas yang bertujuan memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, toh kerja lembur tidak kami lakukan setiap hari”
Untuk kondisi seperti di atas juga dibenarkan oleh kasubbag
“ sebetulnya kami mempunyai prinsip gawean kudhu rampung jadi yang penting bagaimana caranya kami sebagai  pimpinan  harus  member  contoh  sekaligus  men support staff  harus  bekerja  secara  maksimal. Bahkan tidak jarang kami meninggalkan staff yang tidak bias diajak kerja cepat, akibatnya terkadang kita melakukan tindakan ada staff yang Memang beban kerjanya menjadi berlebih dan ada staf yang kerjanya minim,  tapi  ya  bagaimana  lagi  ?  kalau  dipaksakan  tidak  selesai,  jelas  akan  mempengaruhi  kinerja  dari bagian  kami  .Ini  yang  sudah  kami  lakukan  selama  ini  dalam  rangka  mendukung  arah  reformasi  yang dilakukan pemkab.
Hal  lain  yang  sering  dilakukan  oleh  bagian  ini  adalah  melakukan  tindak  cepat  agar  tidak  menghambat proses pelayanan kepada masyarakat. Pemahaman tidak cepat ini dikemukakan oleh staff yang mengatakan :
“  sering  kejadian pak  sekda meminta  ke bagian organisasi  untuk  melakukan  kegiatan  tertentu,  padahal sebenarnya  kami  tahu  kegiatan  iniseharusnya  tanggung  jawab  dinas,  tetapi  karena  tingkat  urgensi  dan harus cepat maka kami harus siap melaksanakan “
Hal  di  atas  menurut  bagian  organisasi  tidak  menjadi  masalah  dan  bukan  tumpang  tindih,  tetapi  demi kelancaran  tugas  dan  juga  kondisi  di  atas  hanya  insidentil  tidak  setiap  hari.  Dan  ini  merupakan  hal  yang  baik

## Jurnal Ilmu Sosial

## Vol. 14 | No. 2 | November 2015 | Hal. 71-76
dilakukan demi kinerja pemerintah yang memang harus melakukan tindak cepat. Selain itu dalam rangka mencapai ketepatan waktu terkadang kami harus melakukan ,
“  kami terkadang terpaksa  meninggalkan pegawai  yang tidak bisa bekerja secara”cepat, dalam arti kami sering melakukan menugaskan staff yang itu - itu saja, soalnya kalau menyuruh sataff yang lain terkadang tidak cepat dilaksanakan, bahkan tidak efisien dan efektif, daripada pekerjaan tidak terselesaikan ya sudah “ ( kasubbag )
Pernyataan diatas juga didukung oleh staf yang mengatakan :
“  ya  beginilah  bu...  kalau  secara  jujur  saya  bisa  mengatakan  di  bagian  ini  ada  staf  yang  memang  bisa diajak kerja cepat, tetapi ada yang memang sekedar saja bekerja/ santai, dan ini biasanya dilakukan oleh staf  yang  sudah  tidak  muda  lagi  atau  yang  mempunyai  prinsip  yang  penting  bekerja  tidak  usah ngoyo . Kondisi  ini  jelas  menunjukkan  bahwa  diantara  kami  para  staf  ada  yang  bekerja  sampai  lembur  ,  beban kerja tinggi tetapi ada juga yang sekedarnya saja ‘
Kondisi  diatas  sebenarnya  juga  sudah  diketahui  oleh  bupati  maupun  sekda,  tetapi  memang  ada  pegawai tidak  bisa  mengikuti    perkembangan  dan  tuntuntan  masyarakat,  ini  tidak  masalah  toh  hanya  satu  dua  orang  saja, sedangkan yang lainnya tidak.
Hal  lain  yang  sudah    dilakukan  untuk  meningkatkan  kemampuan  dari  para  pegawai  adalah  dengan mengirim ke pelatihan; diklat ataupun terlibat dalam seminar - seminar. Semua ini untuk memperkuat kelembagaan organisasi  dalam  hubungannya  dengan  kemampuan  pegawai.  Pemilihan  staf  yang  harus  berangkat  biasany menggunakan sistem tawaran, seperti yang dikemukakan oleh kasubbag :
“untuk  meningkatkan  kapasitas  pegawai  bagian  yang  menangani  adalah  sub  bag  pemberdayaan,  dan bekerjasama  dengan  BKD,  dan  untuk  menentukan  siapa  yang  harus  ikut  atau  berangkat  mengikuti pelathian

## C.3. Tugas Pokok Dan Fungsi
Sudah  berjalan  dengan  baik,  dalam  arti  tidak  terjadi  tumpang  tindih  antar  bagian,  tumpang  tindih  yang kadang – kadang  terjadi  justru  diantara  individu,  karena  terkadang  terjadi  perintah  yang  datangnya  secara mendadag  dan  harus  segera  disikapi  oleh  bagian  organisasi,  maka  akan  segera  terjadi  langsung  tunjuk  individu/ staff. Disini  yang penting kerja cepat agar tidak  mengganggu sistem secara  menyeluruh. Pemahaman kerja cepat inlah  yang  memang  menjadi  alasan  terkadang  staf  harus  melaksanakan  tugas  yang  datangnya  secara  tiba - tiba, padahal itu jelas bukan kewajiban untuk bidang organisasi.
Berkaitan dengan tupoksi ini  ada hal  yang cukup  menarik  ditemukan ada salah  satu badan  yang  stafnya sering  melakukan  kerja  lembur,  tetapi  pada  saat  dilakukan  Analisa  Beban  Kerja  staf  tersebut  disuruh  membuat urutan  pekerjaan  dan  apa  saja  yang  dilakukan  pada  saat  lembur  ternyata  tidak  bisa  menjelaskannya,  baik  dari planning  sampai  action. Ketidakmampuan  menjelaskan  ini,  akhirnya  pada  saat  dilakukan  perhitungan  ternyata hasilnya  sangat  kecil,  yaitu  hanya  0,5.  Berdasarkan  angka  yang  kecil  ini  logikanya  lebih  baik  digabung.Khusus untuk SOTK digunakan beban pola maksimal, meskipun tidak ada orangnya.

## Right Sizing
Secara  umum  ukuran  dari  SKPD;  badan  ;  kantor  pada  prinsipnya  sudah  sesuai  dengan  kebutuhan,  jadi keinginnan  menambah  atau  membuat  struktur  baru  tidak  diperlukan.  Namun  demikian  sebenarnya  untuk pengurangan  ada  sebetulnya  badan  yang  tidak  sepenuhnya  bekerja  setiap  hari,  tetapi  ini  tidak  mungkin  dihapus,
karena berkaitan dengan regulasi yang datangnya dari pusat ( Jakarta ). BPBD  suatu badan yang tampaknya tidak effektif dan efisien, karena proses pembentukannya dari pusat, jadi ada regulasi  yang jelas, oleh karena itu tidak mungkin kalau pemkab meniadakannya / menghapus.
Badan ini dikatakan tidak efektif atau efisien karena  mereka baru akan bekerja secara maksimal apabila terjadi bencana, sehingga dalam kesehariannya badan ini staff bekerja secara santai.
Jadi dapat dikatakan untuk mengurangi ataupun menghapus suatu badan, kantor ataupun dinas kita tidak bisa  terlepasdari  regulasi  yang  ada.  Selain  BPBD  ada  juga  penggabungan  antar  badan  yaitu  saat  BAPERMAS DAN KB digabungkan   perlu hati - hati dalam proses penggabungannya karena berkaitan dengan keberadaan para pejabat - pejabat yang ad di atasnya, dan hal ini tentu saja tidak mudah.
Untuk  ukuran  ditataran  kecamatan  ada  juga  yang  dirasa  tidak  pas  dalam  arti  kurang  efisien    karena  di tingkat  ini  ada  4  seksi  padahal  diantara  4  seksi  itu  ada  yang  bisa  digabungkan,  yaitu  kesra  bisa  digabungkan dengan pemberdayaan, hal ini sebetulnya memang mungkin bisa dilakukan.

## Pengembangan Pegawai
Untuk  tugas  penegmbangan  pegawai  sudah  dilakukan  secara  rutin  promosi  jabatan  struktur.  Berkaitan dengan  pengembangan  pegawai  ini  pengakan  disiplin  menjadi  kunci  utama  untuk  penguatan  kelembagaan,  dan cara yang dilakukan dengan sistem sidak ke SKPD.
Pelatihan  pegawai  dilakukan  sesuai  dengan  regulasi  yang  ada,  masing - masing  SKPD  menangani  diklat fungsional  sesuai  dengan  keputusan  Mendagri.  Dan  untuk  diklat  struktural  pelaksanaannya  diserahkan  atau penentuannya oleh BKD.

## D. Penutup
Pada  prinsipnya  untuk  bagian  organisasi  ini  sudah  melakukan  reformasi  birokrasi  dengan  pemahaman bekerja seefisien dan seefektif mungkin dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi  bidang  organisasi  sudah  dapat  dikatakan  baik    terutama  yang  berhubungan  dengan  Tupoksi; sudah  tidak  terjadi  tumpang  tindih  antara  organisasi.  Kalaupun  terjadi  tumpang  tindih  adalah  bersifat  individual dan ini hanya bersifat insidentil.
Berkaitan  dengan right  sizing pada  dasarnya  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  kebutuhan,  namun demikian ada pula karena pembentukan badan/ organisasi itu berdasarkan perintah pusat.
Ketidakmampuan  menghapus  atau  meniadakan  badan  yang  dianggap  tidak  effisien  itu  juga  berkaitan dengan  regulasi  yang  ada.  Derah  atau  kabupaten  dalanm  hal - hal  tertentu  tidak  mungkin  menyalahi  regulasi  dari pusat.
Kendala  lain  apabila  kita  melakukan  perampingan  suatu  kantor  badan  atau  dinas,  tidak  semudah  yang dibayangkan.  Sebab  hal  ini  akan  menyangkut  pejabat - pejabat  yang  ada  di  bagian  tersebut,  ini  tentu  harus dipertimbangkan  apabila  akan  menambah  sekaligus  menggabungkan  ataupun  meniadakan  kantor  badan  maupun dinas.

## Jurnal Ilmu Sosial

## Daftar Pustaka
Kusnadi, 2009, Teori Organisasi dan A dministrasi , Salemba Humanika, Jakarta.
Pramusinto,  Agus, dkk ,2009, Reformasi  Birokrasi,  Kepemimpinan  dan  Pelayanan  Publik ,  Gava  Media  ,

## Yogyakarta
Poltak Sinambela, 2006, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan  dan Implementasi, Jakarta.
Robbins, S, 2010,  Perilaku Organisasi Buku 1, Salemba Empat Jakarta. Jakarta
Peraturan Presiden Republik Indonesia no 81 tahun 2010 Tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, No 20 tahun 2010 tentang Road Map
Birokrasi 2010 - 2014.