## INTERVENSI TARIF PAJAK DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: ANALISIS IMPLIKASI DAN STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI KALA PANDEMI
COVID-19
Arifin Nur Anggi Rahman 1) ; Ayodhya Agti Firdausa 2) ; Ma’ruf Efhaes 3)
1,2,3) arifinnuranggirahman@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
This study aims to identify the importance of central government intervention in regional taxation policies and analyze  the  implications  of  these  interventions  for  local  government  administration  and their  role  in  efforts  to recover the economy affected by the Covid-19 pandemic. The research method used is a qualitative method. The author  collects  data  through  library  research  on  various  literatures,  reports,  conference  results,  articles,  and various other types of writing that contain scientific value as a data source. The author has also reviewed and collected  information  and  data  from  positive  laws  related  to  regional  taxation.  This  study  concludes  that intervention  in  regional  taxation  policies  is  carried  out  to create  a  conducive  investment  climate  and  business activity as well as to encourage equitable distribution of economic development. Meanwhile, the intervention in regional taxation policies is able to play a role in efforts to recover the national economy, but has implications for decreasing  PAD.  To  anticipate  this  turmoil,  the  central  government  can  provide  compensation  through  a balancing fund and cooperate with local governments to develop industrial agglomeration areas.
Keywords: Fiscal decentralization, intervention in local tax rates, local revenue

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  pentingnya  intervensi  pemerintah  pusat  terhadap  kebijakan perpajakan daerah serta menganalisis implikasi atas intervensi tersebut bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perannya dalam upaya pemulihan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Penulis  melakukan  pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan terhadap berbagai literatur, laporan, hasil konferensi, artikel, dan berbagai jenis tulisan lainnya yang mengandung nilai ilmiah sebagai sumber data. Penulis juga telah mengkaji dan menghimpun informasi dan data dari hukum positif terkait perpajakan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi terhadap kebijakan perpajakan daerah  dilakukan  untuk  menciptakan  iklim  investasi  dan  aktivitas  usaha  yang  kondusif  serta  mendorong pemerataan  pembangunan  ekonomi.  Sementara  itu,  adanya  intervensi  terhadap  kebijakan  perpajakan  daerah mampu berperan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, tetapi berimplikasi terhadap penurunan PAD. Untuk mengantisipasi gejolak tersebut, pemerintah pusat dapat memberikan kompensasi melalui dana perimbangan serta bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah aglomerasi industri.
Kata kunci : Desentralisasi fiskal, intervensi tarif pajak daerah, pendapatan asli daerah

## PENDAHULUAN
Pada  situasi  pandemi  seperti  saat  ini,  pemerintah  menggulirkan  berbagai  kebijakan untuk  mengatasi  kondisi  yang  semakin  memburuk,  termasuk  dalam  hal  perekonomian Indonesia  yang  perlahan  bangkit  dari  keadaan  resesi  yang  dialami  setahun  belakangan  ini. Sebagai  contoh, pemerintah menetapkan paket  kebijakan insentif pajak yang tertuang dalam Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  PMK-86/PMK.03/2020  tentang  Insentif  Pajak  Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik,  pada  kuartal  pertama  tahun  2021,  ekonomi  Indonesia  berada  pada  level  -0,74%. Meskipun  masih  dalam  kondisi  minus,  hal  tersebut  setidaknya  lebih  baik  jika  dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 lalu.
Selain  memberikan  insentif  pajak  untuk  melindungi  pelaku  usaha,  pemerintah  juga berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menumbuhkan investasi dalam jangka panjang. Berputarnya aktivitas usaha diharapkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga  kerja  yang  terdampak  pandemi Corona  Virus  Disease 2019  ( Covid- 19).  Menteri
Ketenagakerjaan,  Ida  Fauzia,  menyampaikan  bahwa  angka  pengangguran  yang  diakibatkan oleh pandemi ini meningkat dari 4,9% menjadi 7% (Zamani, 2021). Lebih rinci, data dari Badan Pusat  Statistik  menjelaskan  bahwa  per  Agustus  2020  jumlah  pengangguran  meningkat sebanyak  2,67  juta  orang  (Fauzia,  2021)    Dengan  adanya  lapangan  pekerjaan  yang  dapat mengurangi  jumlah  pengangguran,  maka  kondisi  perekonomian  masyarakat  akan  membaik karena masyarakat akan kembali memiliki daya beli yang sempat hilang sebesar Rp362 triliun hanya dalam waktu 10 minggu pada awal pandemi (Kontan.co.id, 2021).
Masih  rendahnya  minat  investasi  di  Indonesia  salah  satunya  disebabkan  oleh disharmoni antara regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah selaku pengelola daerah otonom lokasi investasi. Perizinan yang berbelit-belit, tumpang tindih kewenangan  antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta besarnya beban pajak daerah dapat menghambat investor untuk mengalirkan modalnya pada suatu daerah. Maka dari itu,  pemerintah  melalui  Undang-undang  (UU)  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja menyisipkan  sebuah  kebijakan  baru  yang  memberikan  wewenang  kepada  pemerintah  pusat untuk mengintervensi kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan tersebut  dilaksanakan  dalam  kerangka  Proyek  Strategis  Nasional  (PSN)  yang  digagas  untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia.
Menurut Pasal 114 UU Nomor 11 Tahun 2020, salah satu penambahan ketentuan yang dilakukan  terhadap  UU  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah adalah  penyisipan  Pasal  156A  sebagai  dasar  kewenangan  pemerintah  pusat  untuk mengintervensi kebijakan perpajakan daerah. Kewenangan tersebut meliputi wewenang untuk melakukan  pengubahan  tarif  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  serta  wewenang  untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang  menghambat  ekosistem  investasi  dan  aktivitas  usaha.  Namun,  munculnya  kewenangan dengan  dalih  meningkatkan  iklim  investasi  tersebut  dapat  berimplikasi  terhadap  penurunan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  bagi  daerah otonom.  Padahal,  PAD  merupakan  sumber  penerimaan  yang  dapat  dieksplorasi  oleh  daerah otonom untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan  beberapa  fakta  yang  dijelaskan  pada  paragraf-paragraf  sebelumnya, penulis  ingin  mengidentifikasi  alasan  pemerintah  melakukan  intervensi  terhadap  kebijakan perpajakan  daerah  dalam  rangka  menumbuhkan  iklim  investasi  yang  kondusif.  Selanjutnya, penulis  ingin  menganalisis  bagaimana  implikasi  atas  wewenang  intervensi  pemerintah  pusat terhadap  kebijakan  perpajakan  daerah  tersebut  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hariandja  (2020)  telah  mengulas  kaitan  antara  pajak  daerah dengan  pertumbuhan  investasi  sesuai  perspektif  UU  Nomor  11  Tahun  2020.  Akan  tetapi, penelitian tersebut belum menjelaskan faktor yang melatarbelakangi terbitnya aturan intervensi kebijakan  perpajakan  daerah  serta  implikasi  kebijakan  tersebut  secara  komprehensif.  Lebih lanjut, dalam penelitian ini akan diulas mengenai peran intervensi kebijakan perpajakan daerah sehubungan upaya pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi Covid- 19.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  antara  lain:  (1)  Mengidentifikasi  dan  menguraikan  alasan pemerintah  melakukan  intervensi  terhadap  kebijakan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah;  (2) Menganalisis implikasi atas intervensi pemerintah pusat terhadap kebijakan pajak daerah dan retribusi  daerah  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  serta  perannya  dalam  upaya pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi Covid -19

## KAJIAN PUSTAKA

## Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal
Otonomi  daerah  adalah  suatu  keadaan  yang  memberikan  kesempatan  kepada  daerah untuk  dapat  mengoptimalkan  seluruh  potensi  terbaik  yang  dimilikinya  (Safitri,  2016). Pelaksanaan  otonomi  daerah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  9  Tahun 2015  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah. Dalam otonomi daerah terjadi desentralisasi kewenangan kepada daerah secara utuh, salah satunya berbentuk desentralisasi fiskal.
Desentralisasi  fiskal  merupakan  konsekuensi  dari  keputusan  politik  otonomi  daerah yang  diambil  pemerintah.  Desentralisasi  fiskal  diharapkan  dapat  menciptakan  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah  yang  sepadan  dengan  besarnya  kewenangan  urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom (Sun’an dan Senuk, 2017 dalam Christia &  Ispriyarso,  2019).  Desentralisasi  fiskal  dapat  dilakukan  dari  sisi  pengeluaran  maupun penerimaan. Desentralisasi fiskal sisi penerimaan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Sementara desentralisasi fiskal sisi pengeluaran memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola pengeluaran daerahnya sendiri (Mahia & Supriyanti, 2019).
Dalam  pelaksanaannya,  dampak  positif  dari  desentralisasi  fiskal  adalah  terbukanya kesempatan bagi  pemerintah daerah untuk  memanfaatkan potensi ekonomi daerahnya dalam menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang  ada  di  daerahnya.  Selain  itu  juga  mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat seiring berjalannya waktu. Namun di sisi lain, pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  juga  menimbulkan  dampak  negatif  seperti  ketidakselarasan antara tujuan kebijakan fiskal pusat dan daerah serta meningkatnya potensi terjadinya korupsi di pemerintahan daerah.

## Sumber Pendapatan Daerah
Sumber  dana  untuk  pembangunan  daerah  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD) (desentralisasi  fiskal  sisi  penerimaan),  dana  perimbangan  (desentralisasi  fiskal  sisi pengeluaran), dan lain – lain yang sah. PAD merupakan akumulasi dari penerimaan pajak yang terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan non pajak berupa penerimaan hasil perusahaan  milik  daerah,  serta  penerimaan  investasi  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam (Bastian, 2002 dalam Nasir, 2019). Jumlah PAD seharusnya semakin meningkat seiring dengan bertambahnya pelimpahan kewenangan pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi sumber PAD secara  maksimal  walaupun  jumlah  dana  perimbangan  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah daerah sudah cukup memadai (Nasir, 2019).
Jumlah PAD merupakan tolak ukur kemandirian suatu daerah. Proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah  yang  disebut  juga  derajat  otonomi  fiskal  (DOF)  (Oktaviana,  2012).  Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  Nasir  pada  2019,  kontribusi  sumber  PAD  kabupaten  atau  kota seluruh  Indonesia  pada  tahun  anggaran  2007-2013  didominasi  oleh  penerimaan  yang bersumber  dari  pajak  daerah.  Sementara  pertumbuhan  sumber  PAD  dari  tahun  2007-2013 berfluktuatif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Oleh karena itu, pajak daerah memiliki peranan yang penting sebagai sumber pendanaan di setiap daerah.

## Intervensi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pada  pasal  114  UU  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  terdapat  beberapa perubahan  yang  dilakukan  terhadap  UU  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah penyisipan Pasal 156A di antara Pasal 156 dan Pasal 157 UU Nomor 28 Tahun 2009. Dalam pasal baru tersebut, pemerintah pusat diberi kewenangan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi
yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah.  Dengan  adanya  kewenangan  tersebut,  pemerintah pusat dapat mengubah tarif pajak daerah dan tarif retribusi daerah dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Aturan ini ditetapkan untuk mendukung kebijakan kemudahan  berinvestasi  serta  mendorong  pertumbuhan  aktivitas  usaha  dalam  rangka penyelarasan kebijakan fiskal nasional.

## Hubungan Keputusan Investasi dengan Peraturan Perpajakan
Para investor biasanya  melakukan dua tahapan  dalam menentukan lokasi  penanaman modal. Tahap pertama adalah memilih negara yang didasarkan pada besarnya pasar, akses ke bahan  baku,  ketersediaan  tenaga  kerja,  dan  sebagainya.  Setelah  memenuhi  semua  kriteria  di tahap pertama, maka tahap keduanya adalah mengevaluasi tarif pajak, jaminan-jaminan, dan berbagai  insentif  yang  akan  didapatkan.  Banyak  negara  berkembang  menggunakan  insentif pajak  untuk  menarik  investasi  modal  dari  dalam  dan  luar  negeri.  Insentif  pajak  yang  sering ditawarkan  adalah  pajak  penghasilan  (Putri,  2017).  Kemudian,  hasil  penelitian  Putri  (2017) menyatakan bahwa pajak atas keuntungan atau laba perusahaan dapat mempengaruhi investasi meskipun  cenderung  tidak  signifikan.  Hal  ini  dikarenakan  terdapat  faktor-faktor  lain  yang menjadi  pertimbangan  investor  dalam  pengambilan  keputusan  investasi,  seperti  kemudahan perizinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, Infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, serta ketersediaan sumber daya manusia. Titik stabilitas kelembagaan, kredibilitas dan  transparansi  merupakan  kriteria  yang  difokuskan  oleh  investor  sebelum  insentif  pajak. Dengan demikian, hubungan antara insentif pajak dan investasi tidak begitu kuat.

## Pengaruh Investasi terhadap Perekonomian
Penanaman  modal  dalam  negeri  (PMDN)  maupun  penanaman  modal  asing  (PMA) bertujuan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  serta  meratakan  dan meningkatkan kesejahteraan nasional berkelanjutan. PMA dan PMDN adalah salah satu sumber pembiayaan  yang  penting  bagi  wilayah  yang  sedang  berkembang.  Keduanya  mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Tetapi, PMA dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio dan utang luar negeri (Kambono & Marpaung, 2020). Lebih lanjut, dalam penelitian Kambono dan Marpaung (2020) juga menyatakan bahwa investasi asing berpengaruh positif signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Sementara  investasi  dalam  negeri  tidak berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Namun,  Bimantoro  dan  Adriana  (2016) menyatakan bahwa investasi  langsung dari luar negeri hanya memiliki keterkaitan yang  erat terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  dalam  jangka  pendek.  Hal  ini  mengindikasikan bahwa  manfaat  investasi  langsung  dari  luar  negeri  hanya  dirasakan  sesaat  untuk  menjaga stabilitas makroekonomi. Hal ini diperlihatkan dari hubungan jangka pendek yang kuat antara nilai tukar dengan investasi langsung dari luar negeri.

## Incremental Capital Output Ratio
Hubungan antara pembentukan modal dan pertumbuhan output tercermin pada indikator makroekonomi yang disebut sebagai ICOR atau incremental capital output ratio . Indikator ini menunjukkan besarnya tambahan kapital baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit output atau nilai tambah. Menurut Atjo (2019), nilai ICOR dipengaruhi oleh suku bunga yang tinggi, lahan yang mahal, sejumlah regulasi daerah yang memberatkan, kecepatan pelayanan yang  rendah,  perilaku  dan  kemampuan  tenaga  kerja  yang  kurang  mendukung,  serta  biaya logistik yang mahal karena lemahnya dukungan infrastruktur. Nilai ICOR yang semakin kecil mengindikasikan bahwa investasi semakin efisien. Sebaliknya, nilai ICOR yang semakin besar mengindikasikan bahwa investasi semakin tidak efisien (Susilowati, et al., 2012). Oleh karena itu,  upaya  memperbaiki  nilai  ICOR  menjadi  salah  satu  prioritas  bagi  pemerintah  pusat  dan daerah. (Atjo, 2019).

## EDUCORETAX

## Ease of Doing Business
Ease of Doing Business (EoDB) merupakan indeks yang berkaitan dengan kemudahan berbisnis  yang  dibuat  oleh  Bank  Dunia.  Indeks  ini  menunjukkan  peringkat  kemudahan berbisnis di suatu negara yang didasarkan oleh beberapa indikator. EoDB telah menjadi acuan para  investor  dalam  mengambil  keputusan  untuk berinvestasi  di  suatu  negara.  Indeks  EoDB suatu negara yang semakin tinggi mengindikasikan peluang yang semakin besar bagi negara tersebut untuk mendapatkan investor. Dengan demikian, EoDB juga dapat dijadikan parameter bagi suatu negara dalam menentukan bagian internal yang harus dibenahi agar menarik para investor untuk berinvestasi. Berdasarkan laporan Doing Business 2020 yang dirilis oleh Bank Dunia, peringkat EoDB Indonesia adalah ke-73.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah metode kualitatif sehingga akan menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis. Sementara metode pengumpulan data yang akan dilaksanakan dalam pencarian data untuk melengkapi penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut.
Metode penelitian kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk  penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas pengkajian secara mendalam terhadap tema yang diteliti yang bersumber  dari  karya  tertulis  termasuk  hasil  penelitian  terdahulu  (Amin,  2012).  Sedangkan menurut  Sugiyono  (2012,  dikutip  dalam  Milya  &  Asmendri,  2020),  penelitian  kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai,  dan  norma  yang  berkembang  pada  situasi  sosial  yang  diteliti.  Pada  dasarnya,  semua penulisan  karya  tulis  ilmiah  memerlukan  studi  kepustakaan.  Namun,  dalam  penelitian kepustakaan, studi pustaka tidak hanya berfungsi sebagai persiapan kerangka penelitian namun juga sebagai sumber data penelitian yang akan dikaji lebih lanjut.
Pada  penulisan  karya  tulis  ilmiah  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian kepustakaan  ( library  research )  karena  pertama,  metode  tersebut  sudah  memadai  untuk menyediakan data yang diperlukan penulis sebagai dasar untuk membahas pokok permasalahan dan mencapai tujuan penulisan yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, adanya keterbatasan akses bagi penulis untuk berbincang langsung dengan para pihak yang terkait dengan pembuat kebijakan intervensi pajak daerah oleh pemerintah pusat. Hasil pembahasan dalam tulisan ini bersifat  narasi  tentang  implikasi  dari  intervensi  tarif  pajak  daerah  yang  akan  dilakukan  oleh pemerintah pusat.
Penulis telah menghimpun, mengkaji, dan menggunakan berbagai informasi dan data dari 25 jurnal, 9 berita dari sumber terpercaya, 5 peraturan hukum positif Indonesia yang terkait dengan materi pembahasan, data dari Badan Pusat Statistik, serta  berbagai jenis tulisan lainnya yang mengandung nilai ilmiah sebagai sumber data. Berbagai sumber data tersebut didapatkan oleh penulis dari secara luring yang diterbitkan atau ditulis oleh para ahli dari dalam negeri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pentingnya Intervensi Pemerintah Pusat Terhadap Penetapan Tarif Pajak Daerah
Instrumen  fiskal  merupakan  elemen  penting  dalam  upaya  peningkatan  pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan pembangunan daerah, desentralisasi fiskal berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat (Priyono et al., 2019). Adanya otonomi daerah dalam hal perpajakan menyediakan ruang bagi  pemerintah daerah untuk  mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah  sebagai  bagian  dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Meskipun  demikian,  keselarasan antara kebijakan fiskal nasional dengan ketentuan perpajakan daerah merupakan hal yang perlu diwujudkan demi tercapainya birokrasi yang efektif.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah pusat dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung program prioritas nasional. Pada dasarnya, intervensi dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan fiskal nasional, mendorong pertumbuhan industri, serta menyukseskan kebijakan kemudahan berinvestasi. Intervensi yang dilakukan pemerintah pusat dapat berupa penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, pengawasan sekaligus evaluasi atas peraturan daerah yang menghambat investasi dan kemudahan  berusaha,  serta  evaluasi  rancangan  peraturan  daerah  tentang  pajak  daerah  dan retribusi daerah berdasarkan perspektif kebijakan fiskal nasional.
Sesuai  dengan  arah  pembangunan  wilayah  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun  2020-2024,  pemerintah  berupaya  melakukan  harmonisasi  dan  deregulasi  terhadap peraturan  daerah  tentang  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  untuk  memberikan  kemudahan investasi dan berusaha. Hariandja (2020) berpendapat bahwa pemerintah telah memilih langkah yang  tepat  apabila  ketentuan  terkait  intervensi  desentralisasi  fiskal  yang  diatur  dalam  UU Nomor  11  Tahun  2020  dicetuskan  untuk  menertibkan  peraturan  daerah  yang  tidak  selaras dengan  kebijakan  fiskal  nasional  sehingga  menyebabkan  terhambatnya  laju  investasi. Harmonisasi  kebijakan  fiskal  antara  pusat  dan  daerah  merupakan  fokus  utama  yang  harus diperhatikan sebelum menggagas percepatan laju investasi melalui berbagai instrumen fiskal. Dengan  adanya  kebijakan  tersebut,  investor  akan  mendapatkan  kepastian  hukum  yang  jelas terkait regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Iklim  investasi  dan  industri  yang  kondusif  di  suatu  daerah  dapat  tercapai  apabila terdapat  efisiensi  tarif  pajak  serta  tidak  ada  pertentangan  regulasi  antara  peraturan  daerah dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  (Adiyanta,  2018).  Kedua  hal  tersebut  mampu menghindarkan  investor  dari  ekonomi  berbiaya  tinggi.  Investor  akan  mempertimbangkan berbagai  hal  dalam  menentukan  lokasi  investasinya.  Selain  ketersediaan  infrastruktur  yang menjamin jalur logistik dan proses produksi, kepastian hukum terkait  perpajakan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan untuk mendorong kegiatan investasi di daerah (Yuliadi, 2012). Pada poin inilah peran intervensi pemerintah pusat diperlukan untuk menyelidiki dan mengevaluasi  faktor-faktor  yang  menghambat  investasi  pada  suatu  daerah,  khususnya mengenai kebijakan fiskal daerah yang berlaku.
Peringkat  Indonesia  terkait  indeks  kemudahan  berusaha  atau  dikenal  dengan ease  of doing business (EoDB)  sebagaimana dirilis oleh World Bank mengalami perbaikan dari urutan ke-144  pada  tahun  2015  menjadi  urutan  ke-72  pada  tahun  2018.  Salah  satu  indikator  yang digunakan  World  Bank  untuk  mengukur  kemudahan  usaha  adalah  pembayaran  pajak sehubungan dengan kegiatan industri dan investasi. Sementara itu, tren positif terkait investasi juga ditunjukkan dengan penurunan nilai incremental capital  output ratio (ICOR)  Indonesia dari 6,97 pada tahun 2015 menjadi 6,72 pada tahun 2018 sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Peningkatan  tingkat  kemudahan  investasi  di  Indonesia  yang  disertai  penurunan  nilai  ICOR mengindikasikan  adanya  peningkatan  efisiensi  kegiatan  investasi  dalam  mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai respons atas pemberian kemudahan berinvestasi.
Meskipun nilai ICOR Indonesia menunjukkan tren yang positif selama periode 2015- 2018, akan tetapi nilai ICOR Indonesia masih lebih tinggi daripada rata-rata nilai ICOR negara- negara di ASEAN selama periode 2011-2019 yang berkisar antara 3 hingga 4 (Sipahutar, 2020). Tingginya nilai  ICOR  Indonesia dibandingkan dengan rata-rata nilai  ICOR negara-negara di kawasan  ASEAN  mengakibatkan  Indonesia  kurang  dilirik  oleh  investor.  World  Bank melaporkan  bahwa  dari  33  perusahaan  Tiongkok  yang  melakukan  relokasi  pada  tahun  2019 tidak satu pun yang memilih Indonesia sebagai tujuannya (Gorbiano dan Rahman, 2019). Di kawasan  ASEAN,  sebanyak  23  perusahaan  dari  keseluruhan  perusahaan  tersebut  memilih
Vietnam sebagai tujuan relokasi, selebihnya tersebar di Kamboja, Malaysia, dan Thailand. Oleh karena itu, diperlukan penataan regulasi yang menghambat investasi dalam negeri maupun luar negeri  untuk  memperbaiki  nilai  ICOR  Indonesia  sehingga  Indonesia  mampu  menjadi  tujuan investasi yang menarik.
Tabel 1 Nilai Incremental Capital Output Ratio di Indonesia Periode 2015-2018
Tahun Nilai ICOR 2015 6,97 2016 6,73 2017 6,75 2018 6,72
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Selain merumuskan strategi untuk menarik investor agar menempatkan investasinya di Indonesia,  pemerintah  juga  dihadapkan  dengan  tantangan  pemerataan  investasi  sehubungan pelaksanaan program prioritas nasional. Salah satu tujuan intervensi pemerintah pusat terhadap kebijakan  perpajakan  daerah  adalah  mewujudkan  pemerataan  ekonomi  dalam  rangka pembangunan  daerah.  Yuliadi  (2012)  dalam  penelitiannya  menemukan  bahwa  pemberian kemudahan berinvestasi dan stimulus fiskal mampu mengurangi tingkat kesenjangan investasi regional.  Pasalnya,  berdasarkan  data  realisasi  investasi  yang  dirilis  oleh  Badan  Koordinasi Penanaman Modal, kegiatan investasi dari luar negeri untuk periode 2012-2016 masih terpusat di  wilayah  Jawa.  Dapat  dilihat  pada  Tabel  2  bahwa  persentase  nilai  realisasi  investasi  atas kegiatan penanaman modal asing di wilayah Jawa untuk periode 2012-2016 berkisar lebih dari 50%. Fenomena ini layak menjadi fokus perhatian pemerintah untuk mengidentifikasi adakah faktor terkait fiskal yang mengakibatkan rendahnya minat investasi di wilayah selain Jawa.
Tabel 2 Persentase Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing di Indonesia Tahun
2012-2016 Menurut Wilayah Wilayah Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 Sumatera 15,18% 11,86% 13,48% 12,75% 19,56% Jawa 55,61% 60,54% 54,11% 52,71% 51,00% Bali dan Nusa Tenggara 4,59% 3,11% 3,48% 4,32% 3,27% Kalimantan 13,06% 9,69% 16,38% 19,96% 8,94% Sulawesi 6,13% 5,24% 7,20% 5,33% 9,55% Maluku 0,40% 1,12% 0,39% 0,98% 1,87% Papua 5,03% 8,44% 4,96% 3,95% 5,81% Total 100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%
Sumber : Diolah Penulis dari Situs Web Badan Koordinasi Penanaman Modal United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) mengklasifikasikan tiga faktor ekonomi yang memengaruhi penanaman modal asing meliputi pangsa pasar, sumber daya  ekonomi,  dan  biaya  transportasi  (Suparyati,  2019).  Menurut  Ekonom  Institute  for Development  of  Economics  and  Finance  (INDEF),  Ahmad  Heri  (2020  dalam  Fajar,  2020), kegiatan investasi yang terpusat di wilayah Jawa terjadi karena kebanyakan investor cenderung memilih lokasi usaha yang lebih dekat dengan pasar konsumen daripada letak sumber bahan baku. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh  Badan Pusat Statistik (2021), sebanyak 151,59 juta penduduk atau 56,10 persen penduduk Indonesia memang terkonsentrasi di Pulau Jawa yang luas geografisnya hanya sekitar tujuh persen dari seluruh wilayah Indonesia.

## EDUCORETAX
Sementara itu, daerah-daerah di luar Jawa masih menyimpan berbagai sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan.
Dengan  adanya  intervensi  kebijakan  fiskal,  pemerintah  dapat  menciptakan  stimulus yang  mengarahkan  investor  untuk  mengeksplorasi  sumber  daya  ekonomi  yang  tersedia  di wilayah  selain  Jawa.  Sumber  daya  ekonomi  sehubungan  dengan  investasi  dapat  meliputi ketersediaan sumber daya alam dan tenaga kerja. Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah akan memberikan nilai tambah bagi daerah tersebut apabila dikembangkan dengan  baik.  Upaya  pemerataan  tersebut  dipandang  krusial  ketika  terdapat  fakta  bahwa sebagian  besar  kegiatan  penanaman  modal  dalam  negeri  juga  dominan  berlokasi  di  wilayah Jawa. Tercatat selama periode 2012-2016 nilai realisasi investasi di wilayah Jawa atas kegiatan penanaman modal dalam negeri selalu lebih dari 50% sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.
Tabel 3 Persentase Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia
Tahun 2012-2016 Menurut Lokasi Wilayah Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 Sumatera 15,47% 17,88% 18,93% 21,04% 18,41% Jawa 57,16% 51,89% 62,17% 57,81% 58,42% Bali dan Nusa Tenggara 3,44% 3,43% 0,30% 1,61% 1,22% Kalimantan 18,16% 22,41% 13,72% 11,15% 15,56% Sulawesi 5,32% 2,83% 4,56% 7,61% 6,27% Maluku 0,35% 0,87% 0,10% 0,03% 0,01% Papua 0,10% 0,69% 0,22% 0,75% 0,11% Total 100,00%  100,00%  100,00%  100,00%  100,00%
Sumber : Diolah Penulis dari Situs Web Badan Koordinasi Penanaman Modal
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  tidak  terdapat  mekanisme  pengawasan  preventif terhadap kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah otonom dalam  pengambilan  keputusan  (Isrok,  2009).  Akan  tetapi  hal  tersebut  dapat  mengakibatkan masalah  ketika  pemerintah  daerah  terindikasi  melampaui  wewenangnya.  Sebagai  gantinya, bentuk pengawasan represif yang terdapat pada UU Nomor 28 Tahun 2009 memberikan ruang bagi pemerintah pusat untuk menolak rancangan peraturan daerah atau membatalkan peraturan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sri Mulyani (2009, dalam Isrok, 2009) menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sejak tahun 2001 hingga 2009, ditemukan 3.455 peraturan daerah dari 9.714 peraturan daerah perlu dibatalkan atau direvisi karena menghambat kegiatan  investasi.  Hal  ini  mengisyaratkan  pentingnya  intervensi  pemerintah  pusat  terhadap kebijakan perpajakan daerah demi menjaga iklim investasi yang kondusif.
Kegiatan investasi yang kurang optimal mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor yang  menghambat  investasi.  Sebagai  upaya  penataan  instrumen  fiskal,  perluasan  wewenang intervensi  pemerintah pusat  terhadap kebijakan perpajakan daerah dalam  hal  penentuan tarif pajak daerah diharapkan mampu meredam ego pemerintah daerah yang menghambat kegiatan investasi. Pemerintah mengharapkan intervensi kebijakan perpajakan daerah mampu menarik minat  investor  dan  mewujudkan  pemerataan  lokasi  investasi  di  wilayah  Indonesia. Pertumbuhan  ekonomi  daerah  akan  terdongkrak  dengan  adanya  kegiatan  investasi  yang menghidupkan  sektor-sektor  perekonomian  daerah.  Terlebih,  pemerintah  juga  menghadapi tantangan pemulihan perekonomian yang terdampak pandemi Covid- 19 .

## EDUCORETAX

## Implikasi Atas Intervensi Pemerintah Pusat Terhadap Penetapan Tarif  Pajak Daerah
Penyesuaian  tarif  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dapat  berpengaruh  langsung terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Usman  (2017)  dalam  penelitiannya  menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan  retribusi  daerah tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  PAD.  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (DJPK) Kementerian  Keuangan  menyatakan  bahwa  kenaikan  PAD  pada  tahun  2018  secara  nasional didorong oleh kenaikan pajak daerah. Menilik data PAD yang dirilis oleh DJPK, penerimaan pajak daerah berkontribusi lebih dari separuh PAD pada sepuluh kabupaten/ kota dengan PAD tertinggi untuk tahun 2018 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.
Tabel 4 Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD Pada Sepuluh Daerah dengan
PAD Tertinggi Tahun 2018 Daerah Pendapatan Asli Daerah (Rp) Penerimaan Pajak Daerah (Rp) Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (c:b) (a) (b) (c) (d) Kota Surabaya 4.972.890.868.137  3.817.402.592.324 76,76% Kabupaten Badung 4.555.716.407.353  3.872.911.783.138 85,01% Kabupaten Tangerang 2.872.568.512.687  1.915.261.073.035 66,67% Kabupaten Bogor 2.794.660.740.152  1.969.519.761.542 70,47% Kota Bandung 2.571.591.786.199  2.160.150.277.316 84,00% Kabupaten Bekasi 2.094.369.342.687  1.656.040.118.350 79,07% Kota Bekasi 2.001.150.459.494  1.580.754.200.591 78,99% Kota Tangerang 1.864.385.584.947  1.551.439.325.839 83,21% Kota Semarang 1.821.274.103.250  1.331.817.746.450 73,13% Kabupaten Sidoarjo  1.685.558.666.148 961.840.717.557 57,06%
Sumber : Portal Data DJPK
Dari  sepuluh  daerah  yang  tercantum  pada  Tabel  4,  lima  daerah  dengan  kontribusi penerimaan  pajak  daerah  terhadap  PAD  tertinggi,  yaitu  Kabupaten  Badung,  Kota  Bandung, Kota  Tangerang,  Kabupaten  Bekasi,  dan  Kota  Bekasi  umumnya  menetapkan  tarif  tertinggi sesuai  dengan  UU  Nomor  28  Tahun  2009  untuk  beberapa  jenis  pajak  daerah  yang  menjadi wewenang  pengelolaannya  sebagaimana  ditunjukkan  pada  Tabel  5.  Kelima  daerah  tersebut menetapkan tarif tertinggi untuk lima jenis pajak daerah yang dikelola kabupaten/ kota meliputi Pajak  Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Reklame,  Pajak  Air  Tanah,  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, tarif Pajak Mineral Bukan Logam yang dikelola oleh Kabupaten Badung dan Kabupaten Bekasi juga berada pada angka tertinggi sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. Penetapan tarif tertinggi tersebut dapat diindikasi sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah dalam rangka perolehan pendapatan asli daerah.
Tabel 5 Tarif Pajak Daerah Pada Lima Daerah Dengan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Tertinggi Tahun 2018
Daerah Tarif Pajak Daerah Paj ak Hote l Paj ak Re stor an Paj ak Re k lame Paj ak M in er al B u k an L ogam Paj ak Par k ir Paj ak Air T an ah Paj ak S ar an g B u ru n g Walet B PHT B
Kabupaten Badung 10%  10%  25%  25% 25%  20% - 5% Kota Bandung 10%  10%  25% - 25%  20% - 5% Kota Tangerang 10%  10%  25% - 25%  20% - 5% Kabupaten Bekasi 10%  10%  25%  25% 25%  20%  10%  5% Kota Bekasi 10%  10%  25% - 30%  20% - 5% Tarif tertinggi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 10%  10%  25%  25% 30%  20%  10%  5%
Sumber : Diolah Penulis dari Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap daerah terkait
Apabila  intervensi  kebijakan  perpajakan  daerah  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat dengan menurunkan tarif pajak daerah yang semula ditetapkan pada batas tertinggi sesuai UU Nomor  28  Tahun  2009,  maka  akan  terjadi  gejolak  dalam  jangka  pendek  berupa  penurunan kontribusi  penerimaan  pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Terlebih,  penyesuaian tarif  yang  diberlakukan  secara  nasional  dapat  menimbulkan  masalah  ketika  kemampuan keuangan daerah berada dalam tingkatan yang berbeda-beda. Bagi daerah dengan rasio PAD yang tinggi akan mengalami penurunan optimalisasi perolehan PAD, sedangkan daerah dengan rasio  PAD  yang  rendah  akan  mengalami  penurunan  kemampuan  keuangan  daerah  semakin dalam.  Pemerintah  daerah  akan  mengalami  kesulitan  dalam  menyesuaikan  penerimaan  dan pengeluaran sehubungan dengan preferensi kebijakan yang dikehendaki masyarakat setempat (Tjip Ismail, 2018 dalam Alqadri, 2020).
Berkurangnya porsi penerimaan pada pendapatan asli daerah yang semula digunakan untuk  mendanai  operasional  pemerintah  daerah  dapat  berdampak  terhadap  penyelenggaraan pelayanan  publik.  Hariandja  (2020)  dalam  penelitiannya  memberikan  catatan  bahwa pendapatan  asli  daerah  yang  rendah  berpotensi  mengakibatkan  penurunan  tingkat  pelayanan publik  oleh  pemerintah  daerah  kepada  masyarakatnya.  Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  belanja modal dalam rangka penyelenggaraan publik oleh pemerintah daerah memerlukan dana yang cukup  besar  sehingga  dibutuhkan  dukungan  kinerja  keuangan  daerah  yang  baik  (Riswan  & Affandi, 2014).
Anggara dan Cheisviyanny (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat penerimaan  pendapatan  asli  daerah  yang  rendah  menyebabkan  pemerintah  daerah  memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, salah satu  opsi  yang  dapat  dipilih  oleh  pemerintah  pusat  sebagai  kompensasi  atas  penurunan pendapatan  asli  daerah  akibat  penyesuaian  tarif  pajak  daerah  adalah  penambahan  dana perimbangan sehingga intervensi tersebut tidak mengganggu postur anggaran pendapatan dan belanja  daerah.  Transfer  dana  dari  pusat  ke  daerah  berperan  untuk  menjamin  penyediaan pelayanan tertentu yang belum dapat dicukupi oleh pemerintah daerah sekaligus mewujudkan pemerataan potensi pajak di antara sesama pemerintah daerah (Yuliadi, 2012).
Dana  perimbangan  yang  diberikan  secara  cermat  dan  terukur  diharapkan  mampu menjadi dukungan keuangan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat  (Arbani,  2020).  Berdasarkan  ringkasan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah tahun  2018  yang  disusun  oleh  DJPK,  rata-rata  rasio  dana  perimbangan  terhadap  pendapatan daerah untuk setiap provinsi adalah 57,9%, sedangkan rata-rata rasio PAD terhadap pendapatan daerah  untuk  setiap  provinsi  sebesar  35,2%.  Pada  Tabel  6  ditunjukkan  bahwa  tiga  daerah dengan rasio PAD terhadap pendapatan daerah tertinggi untuk tahun 2018 meliputi DKI Jakarta, Banten, dan Kalimantan Selatan relatif memiliki rasio dana perimbangan terhadap pendapatan daerah  yang  lebih  kecil  dari  rata-rata  nasional.  Sementara  itu,  tiga  dengan  rasio  dana perimbangan terhadap pendapatan daerah tertinggi untuk tahun 2018 meliputi Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat relatif memiliki rasio PAD terhadap pendapatan daerah yang  lebih  kecil  dari  rata-rata  nasional.  Hal  tersebut  dapat  menunjukkan  kedudukan  dana perimbangan sebagai komplemen atas tingkat pencapaian pendapatan asli daerah.
Tabel 6 Perbandingan Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan Rasio Dana
Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018 Daerah Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Rasio Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah DKI Jakarta 67,5% 32,4% Banten 59,7% 40,3% Kalimantan Selatan 57,4% 41,9% Rata-rata nasional 35,2% 57,9% Maluku Utara 10,6% 84,5% Sulawesi Tenggara 17,6% 81,9% Sulawesi Barat 17,9% 81,1% Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Meskipun  intervensi  kebijakan  perpajakan  daerah  dalam  jangka  pendek  dapat berimplikasi negatif terhadap kemampuan keuangan daerah, akan tetapi pertumbuhan kegiatan investasi  di  daerah  dalam  jangka  panjang  akan  memperluas  potensi  pemajakan  sehingga tercapai penerimaan pajak daerah yang optimal. Secara simultan pendapatan asli daerah akan terdongkrak seiring pertumbuhan ekonomi sebagai dampak kegiatan investasi dan industri yang berlangsung di daerah. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dapat menambah daya tarik  investasi  sehingga  pembangunan  daerah  dapat  berjalan  secara  maksimal  (Arini  dan Kusuma,  2019).  Bahkan,  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  juga  akan  meningkat  apabila pemerintah  mampu  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  rangka  mendukung produktivitas  kegiatan perekonomian daerah. Sesuai  teori  pertumbuhan neoklasik, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan output adalah kenaikan kualitas tenaga kerja melalui upaya perbaikan pendidikan (Nizar et al., 2013).
Kondisi  pandemi Covid- 19  yang  mengancam  perekonomian  negara  menuntut pemerintah  untuk  merumuskan  langkah  strategis  dan  luar  biasa  di  bidang  keuangan  negara. Melalui UU Nomor 2 Tahun 2020, berbagai kebijakan ditetapkan dalam rangka menyelamatkan perekonomian nasional dan menjaga stabilitas keuangan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, dicetuskannya wewenang intervensi  pemerintah  pusat  terhadap tarif pajak daerah sesuai  UU Nomor  11  Tahun  2020  dapat  menjadi  salah  satu  opsi  instrumen  fiskal  yang  mendukung pemulihan  ekonomi  nasional  secara  berkesinambungan.  Pasalnya,  stimulus  fiskal  yang diberikan  untuk  mengatasi  gejolak  ekonomi  akibat  pandemi  hanyalah  bersifat  sementara. Padahal,  dampak  tekanan  ekonomi  akibat  pandemi Covid-19 akan  mempengaruhi  struktur perekonomian secara jangka panjang.
Intervensi  kebijakan  fiskal  daerah  dalam  rangka  upaya  pemulihan  ekonomi  perlu mempertimbangkan  potensi  khas  yang  ada  pada  setiap  daerah  (Modjo,  2020).  Lebih  lanjut, pemerintah  dapat  mengembangkan  daerah  aglomerasi  industri  untuk  meningkatkan  efisiensi ekosistem  usaha.  Aglomerasi  industri  merupakan  pemusatan  industri  pada  suatu  kawasan khusus  untuk  mengoptimalkan  aktivitas  industri  (Febriansyah,  2020).  Aktivitas  usaha  akan efektif  apabila  suatu  industri  memiliki  penunjang  kegiatan  operasi  di  lokasi  usahanya. Pengelolaan input, pemrosesan,  hingga output yang  terintegrasi  dalam  suatu  wilayah diharapkan mampu menghemat biaya usaha. Dengan adanya pertumbuhan aktivitas usaha yang positif, pemerintah mampu menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi.

## PENUTUP Simpulan
Kewenangan  intervensi  terhadap  kebijakan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  oleh pemerintah  pusat  yang  tercantum  pada  Pasal  114  UU  Nomor  11  Tahun  2020  digagas  untuk mewujudkan  keselarasan  regulasi  fiskal  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah sehingga tercipta iklim investasi dan aktivitas usaha yang kondusif di Indonesia. Hal tersebut dapat  tercapai  dengan  adanya  kepastian  hukum  dan  efisiensi  biaya  terkait  aspek  fiskal  bagi investor dan pelaku usaha. Selain itu, pemerintah berupaya menumbuhkan minat investasi di seluruh  wilayah  Indonesia  dalam  rangka  mendorong  pemerataan  pembangunan  ekonomi dengan  wewenang  tersebut.  Penyesuaian  tarif  pajak  daerah  berpotensi  mengakibatkan penurunan  pendapatan  asli  daerah  yang  berdampak  pada  penyelenggaraan  pelayanan  publik oleh  pemerintah  daerah  dalam  jangka  pendek.  Namun,  penerapan  kebijakan  tersebut  dalam jangka  panjang  dapat  memperluas  potensi  pemajakan  sehingga  mampu  mendorong pertumbuhan  ekonomi.  Secara  berkesinambungan,  instrumen  fiskal  tersebut  juga  berperan dalam upaya pemulihan perekonomian Indonesia yang terdampak pandemi Covid- 19.

## Saran
Untuk mengatasi gejolak akibat penurunan pendapatan asli daerah setelah penyesuaian tarif pajak daerah, pemerintah pusat dapat memberikan kompensasi melalui dana perimbangan sehingga kegiatan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik tetap terlaksana secara  efektif.  Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dapat  bekerja  sama  untuk mengembangkan  daerah  aglomerasi  industri  demi  meningkatkan  efisiensi  ekosistem  usaha yang terintegrasi sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyanta, F. S. (2018). Menakar Produk Regulasi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Kondusif bagi Investasi di Daerah. Administrative Law and Governance Journal , 1 ( 3 ), 240–258. Alqadri, M. S. (2020). Analisis RUU Omnibus Law Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah. Tanjungpura Law Journal , 4 ( 2 ), 117–132.
Amin, A. R. (2012). Penelitian Kepustakaan (Library Research) . Diambil dari Banjir Embun: https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html
Anggara,  E.,  &  Cheisviyanny,  C.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Ukuran Pemerintah  Daerah,  Tingkat  Ketergantungan  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Tingkat Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi , 2 ( 1 ), 2162–2184.
Arbani, T. S. (2020). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Ketergantungan Pemerintah Daerah. Al-’Adl , 13 ( 1 ), 94–106.
Arini, P. R., & Kusuma, M. W. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap  Investasi  Swasta  di  Indonesia  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana , 5 ( 1 ), 28–38.
Asmendri,  M.  S.  (2020).  Penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  dalam  Penelitian Pendidikan IPA. Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA , 41-53.
Atjo, H. (2019). Nilai Icor Indonesia Tinggi, Minat Investasi Rendah . Diambil dari Kumparan Website:  https://kumparan.com/paluposo/nilai-icor-indonesia-tinggi-minat-investasi- rendah-1sMG5yxIi2g
Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020 . Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). Laporan Akhir Analisis ICOR Sektoral DIY 2015-2019 .
Bimantoro,  F.,  &  Adriana,  M.  (2016).  Pengaruh  Penanaman  Modal  Asing  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Media Ekonomi 2 , 4 ( 1 ).
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform , 15 ( 1 ). Fajar, T. (2020). Investasi RI Terpusat di Pulau Jawa, Ternyata Ini Penyebabnya . Diambil dari OKEFINANCE:
https://economy.okezone.com/read/2020/10/13/320/2292885/investasi-ri-terpusat-di- pulau-jawa-ternyata-ini-penyebabnya?page=2
Fauzia,  M.  (2021). Satu  Tahun  Pandemi:  Jumlah  Pengangguran  Nyaris  10  Juta,  Angka Kemiskinan Tembus 10 Persen . Diambil dari Kompas.com: https://money.kompas.com/read/2021/03/02/161627926/satu-tahun-pandemi-jumlah- pengangguran-nyaris-10-juta-angka-kemiskinan-tembus?page=all
Febriansyah,  B.  (2020). Pengaruh  Aglomerasi  Industri  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Provinsi Sumatera Utara . Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Gorbiano, M. I., & Rahman, R. (2019, September 10). Foreign Investments Flow to Neighbors Instead  of  Indonesia :  World  Bank . Diambil dari The Jakarta Post: https://www.thejakartapost.com/news/2019/09/10/foreign-investments-flow-to- neighbors-instead-of-indonesia-world-bank.html
Hariandja,  F.  (2020).  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (PDRD)  Dikaitkan  dengan Pertumbuhan Investasi. Jurnal Suara Hukum , 2 ( 2 ), 154–183.
Isrok,  A.  (2009).  Korelasi  Antara  Peraturan  Daerah  (Perda)  Bermasalah  dengan  Tingkat Investasi ke Daerah. Ius Quia Iustum Law Journal , 16 ( 4 ), 551–568.
Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jurnal Akuntansi , 12 ( 1 ), 137-145. Kontan.co.id. (2021). BPS catat pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 0,74% pada kuartal I- 2021 .  Diambil  dari  Kontan.co.id:  https://nasional.kontan.co.id/news/bps-catat- pertumbuhan-ekonomi-indonesia-minus-074-pada-kuartal-i-2021
Mahia, B. R., &  Supriyanti, S. S. (2019). Dampak Desentralisasi  Fiskal  terhadap Volatilitas Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia , 19 ( 1 ).
Modjo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. The Indonesian Journal of Development Planning , 4 ( 2 ), 103–116.
Nasir,  M.  S.  (2019).  Analisis  Sumber-Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah. Jurnal  Dinamika Ekonomi Pembangunan , 2 ( 1 ), 30-45.
Nizar, C., Hamzah, A., & Syahnur, S. (2013). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi , 1(2), 1–8.
Oktaviana,  D.  (2012).  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhinya  dalam  Rangka  Otonomi  Daerah:  Pendekatan  Error  Correction Model. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 10 ( 2 ).
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  PMK-86/PMK.03/2020  tentang  Insentif  Pajak  untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Peraturan  Presiden  Nomor  109  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Proyek  Stategis Nasional .
Priyono,  N.,  Juliprijanto,  W.,  &  Setyawan,  S.  (2019).  Studi  Empiris :  Peran  Desentralisasi Fiskal  Terhadap  Peningkatan  Kesejahteraaan  Masyarakat  dengan  Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/ Kota di Indonesia. Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan) , 4 ( 2 ), 13–25. Putri, W. A. (2017). Insentif Pajak dalam Membentuk Keputusan Investasi. Jurnal Moneter , 4 ( 2 ).
Riswan,  R.,  &  Affandi,  A.  (2014).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Daerah  Terhadap  Belanja Modal  Untuk  Pelayanan  Publik  Dalam  Perspektif  Teori  Keagenan. Jurnal  Akuntansi Dan Keuangan , 5 ( 2 ), 71–90.
Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. Jurnal Criksektra , 5 ( 9 ). Setiawan,  D.  A.  (2020). Pemerintah  Pusat  Dapat  Intervensi  Tarif  Pajak  Daerah,  Ini Ketentuannya .  Diambil  dari  DDTC  News:  https://news.ddtc.co.id/pemerintah-pusat- dapat-intervensi-tarif-pajak-daerah-ini-ketentuannya-24511?page_y=0
Sipahutar,  M.  A.  (2020). Efisiensi  Investasi  Tingkatkan  Penyerapan  Tenaga  Kerja .  Diambil dari INVESTOR.ID: https://investor.id/opinion/efisiensi-investasi-tingkatkan- penyerapan-tenaga-kerja
Suparyati, A. (2019). Pengaruh Kinerja Makroekonomi Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia Bagian Timur dan Tengah. Media Ekonomi , 27 ( 1 ), 85–94.
Susilowati, S. H., Hadi,  P. U., Friyatno,  S., Rachmat, M., Maulana, M.,  &  Azis,  M. (2012). Estimasi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk Perencanaan Investasi dalam Rangka Pembangunan Sektor Pertanian. Jurnal Agro Ekonomi , 30 ( 2 ), 159-182. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas Sistem  Keuangan Untuk Penanganan  Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  dan/  atau  Dalam  Rangka  Menghadapi  Ancaman  Yang  Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Usman,  R.  (2017).  Pengaruh  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (PAD). JAF-Jurnal of Accounting and Finance , 1 ( 01 ), 87–103.
Yuliadi,  I.  (2012).  Kesenjangan  Investasi  dan  Evaluasi  Kebijakan  Pemekaran  Wilayah  di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 13 ( 2 ), 276–287. Zamani,  L.  (2021). Pandemi  Covid-19,  Jumlah  Pengangguran  di  Indonesia  Naik  9,7  Juta Orang . Diambil
dari Kompas.com:
https://regional.kompas.com/read/2021/03/10/160618878/pandemi-covid-19-jumlah- pengangguran-di-indonesia-naik-97-juta-orang