JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 11 NO. 1  (Maret 2023)                                                     E-ISSN : 2746-8178 DOI 10.47828/jianaasian.v11i1.126

## Implementasi Kebijakan Pembangunan SDGs Desa Era Covid 19 di Kabupaten Simeulue Aceh
Nellis Mardhiah 1* , Zuhrizal Fadhly 2 , Siti Jahriah Situmpol 3
1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, West Aceh, Aceh 23681, Indonesia
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 11/02/2022 Received in revised form 26/02/2023 Accepted 10/06/2023

## Abstract
Research purposes to know Implementation of public policies in the development of village SDGs in the aspect of achieving goal-II which prioritizes food security for the community in the COVID-19 era in a sustainable manner. This area is also an agricultural base where there are always conflicts over land grabs between farmer groups and planting plans according to local cultural demographics. Ironically, the  government  has  provided  a  village  development  budget  every  year  in  the  management  of agricultural aspects, but this cannot be understood on a continuous basis by SKPK and village officials in  achieving  the  objectives  of  the  strategic  plan.  Qualitative  research  methods  that  focus  on  social solutions in real life, both individual practical problems or community groups and the impact can be felt directly  by  the  community.  Technical  data  collection  through  primary  data  and  secondary  data. Primary data, FGD. Interviews in this study are semi-structured (Semi-Structured Interview) and are carried out individually and in groups. The results of the study show that the implementation of village SDGs development policies in the aspect of achieving goals-II in the covid19 era is not optimal, there are still challenges in communication patterns that are not in the direction of the government and village governments, resources are not competent and the budget is still limited. However, the Goal-II village SDGs policy has an opportunity in community development that is normally understood and realized by the local government of the presence of customary institutions in accordance with Qanun Number 8 of 2010 in Aceh. This position will be strengthened by village government organizations in the future so that food security development can be achieved according to community expectations.
Keywords: Public Policy, Village SDGs, food security

## Abstrak
Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui Implementasi  kebijakan  publik  dalam  pembangunan SDGs desa aspek capaian goal-II yang memprioritaskan ketahanan pangan bagi masyarakat di era covid19 secara berkelanjutan. Wilayah ini juga merupakan basis pertanian yang selalu nya  terjadinya  konflik  perebutan  lahan  antar  kelompok  petani  dan  rencana  tanam  sesuai dengan  demografi  budaya  lokal.  Ironisnya  pemerintah  telah  menyediakan  anggaran pembangunan desa setiap tahunnya dalam tata kelola aspek pertanian, namun hal tersebut tidak  dapat  dipahami  secara  kesinambungan  SKPK  dan  aparatur  desa  dalam  mencapai tujuan rencana strategis. Metode penelitian kualitatif yang berfokus dalam pemecahan sosial
dalam kehidupan yang nyata baik masalah praktis indvidu atau kelompok masyarakat dan dampak dapat dirasakan lansung oleh masyarakat. Teknis pengumpulan data melalui data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer,  FGD.  Wawancara  dalam  penelitian  bersifat  semi terstruktur (Semi-Structured Interview) dan dilaksanakan secara individual dan group. Hasil penelitian  bahwa  Implementasi  kebijakan  pembangunan  SDGs  desa  dalam  aspek  capaian goals-II di era covid19 tidak optimal, masih ada tantangan pola komunikasi yang tidak searah pemerintah  dan  pemerintah  desa,  sumberdaya  belum  kompeten  dan  anggaran  masih terbatas.  Namun  akan  tetapi  kebijakan  SDGs  desa  Goal-II  mendapatkan  peluang  dalam pembangunan masyarakat secara normalitas dipahami dan disadari oleh pemerintah daerah kehadiran lembaga adat sesuai dengan Qanun Nomor 8 tahun 2010 di Aceh. Kedudukan ini akan  diperkuat  secara  organisasi  pemerintah  desa  pada  masa  yang  akan  datang  demi pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai sesuai harapan masyarakat
Kata kunci: Kebijakan Publik,  SDGs desa, Ketahanan Pangan
PENDAHULUAN
Penyebaran wabah Covid-19 semakin  tak  terbendung  di  setiap negara  di  dunia,  termasuk  bagi pemerintah Indonesia sebagai bentuk perlindungan terhadap warganya agar terhindar  dari  wabah  yang  sedang menyebar.  Namun,  adanya disease containment mengakibatkan terjadinya  berbagai  polemik  dalam kehidupan masyarakat, negara, bahkan  dunia.  Kebijakan  ini  benar- benar melumpuhkan aktivitas masyarakat,  menjadikan  masyarakat harus  menjaga  jarak  dengan  orang lain  di  lingkungannya,  membatasi, bahkan  tidak  diperkenankan  untuk keluar  rumah  jika  tidak  ada kebutuhan  yang  mendesak.  Hal  ini jelas mengakibatkan
semakin melemahnya ekonomi rakyat. Banyak rakyat  terancam  hidupnya  karena sudah  tidak  memiliki  pekerjaan, sehingga  kebutuhan  pokok  hidup nyaris tak terpenuhi.
Virus  covid19  membuat  tingkat kemiskinan  di  Indonesia  semakin meningkat.  Hal  ini  sesuai  dengan perbandingan informasi yang disampaikan  oleh  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  dari  tahun  2019 sampai  2020.  Menurut  BPS  pada September 2019, presentasi kemiskinan  di  Indonesia  sebesar 9,22%,  namun  pada  Maret  2020 meningkat sampai 9,78 %. Pengangguran  di  Indonesia  juga melonjak  drastis.  Pada  Agustus  2020 pengangguran di Indonesia mencapai
9,77  juta  orang  atau  mengalami kenaikan  yang  signifikan  dari  5,23% menjadi 7,07 % dibandingkan dengan tahun  sebelumnya  (Badan  Pusat Statistik,2020).
Pembangunan  SDGs  merupakan pembangunan  salah  aspek  kebijakan bagi pembangunan desa yang berkelanjutan. Sasaran pembangunan SDGs  dapat  dilaksanakan  secara kesinambungan  melalui  undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa  secara  terintegrasi  dalam mencapai  pembangunan  nasional (Sekar Panuluh & Fitri, 2015).
Indonesia  sebagai  negara  yang  telah menyukseskan  ketentuan  ketentuan kebijakan  publik  yang  berkomitmen untuk  menyukseskan  pelaksanaan kebijakan  pembangunan  SDGs  yang berpedoman
kepada pancasila (Pangestu et al., 2021). Hal ini seperti
*) Penulis Korespondensi E-mail : nellismardhiah@utu.ac.id
persoalan  baru  yang  dihadapi  oleh pemerintah  di  wilayah  papua  bukan hanya  infrastruktur  dan  sumberdaya manusia  saja,  akan  tetapi  sistem pertahanan,  pendidikan  maju  dan bekembang  yang  menjadi  sorotan pemerintah sebagai sasaran pembangunan SDGs (Pribadi, 2017). Menurut    menegaskan  kebijakan pembangunan  SDGs  desa  merupakan salah  satu  tujuan  dan  sasaran pembangunan nasional melalui lembaga  desa  yang  dinamis  dan adaptif  dalam  sasaran  pembangunan yang khas sesuai dengan potensi desa yang  dimiliki  demi  percepatan pembangunan desa yang berkelanjutan  (A.  Halim  Iskandar, 2021).  Maka  oleh  karena  itu, memerlukan solusi yang nyata dalam menanggulangi ketimpangan ekonomi dan sosial untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta isu kesetaraan  gender  di  Indonesia (Baggio et al., 2018). Begitu pula dinamika pembangunan  SDGs  desa  dalam integrasi  dan  target  dalam  kebijakan pembangunan  daerah  jawa  tengah dalam  sasaran  SDGs  masih  sangat lemah  komitmen  pemerintah  daerah dan stakeholders dalam  rencana  aksi program pembangunan yang berkelanjutan    (Sofianto,  2019). Demikian juga dalam (Patiung, 2019)
menjelaskan  permasalahan  dan  isu yang  sangat  strategis  dapat  dicapai diraih  dengan  sasaran  pembangunan kebijakan SDGs.
Perwujudan  ini  juga  memerlukan rencana  aksi  yang  baik  pemantauan dan evaluasi program dapat tersusun secara komprehensif untuk menyukseskan  pembangunan  suatu bangsa di mulai dari skala pembangunan Bottom-up versus Top- down yakni  berasaskan  Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Daulay, 2020).
Provinsi  Aceh  salah  satu  wilayah local  wisdem  Aceh  sesuai  Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  1999  dan Undang-Undang  Nomor  18  Tahun Tentang  2001  tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh  yang memiliki  kewenangan secara desentralisasi dalam pembangunan.  Persentase  penduduk di  wilayah  ini  yang  hidup  di  bawah garis  kemiskinan  2018  sebesar 15,97%  dan  2020  persentasenya menurun  menjadi  14,99%  terjadi peningkatan  persentase  kemiskinan di bulan Setember 2020 sebesar 0,44 poin  dari  periode  sebelumnya. Pemerintah  harus  terus  melakukan upaya  yang  lebih  terarah  dalam penghapusan kemiskinan agar tercapai  pembangunan  emas  pada tahun 2030 sesuai sasaran SDGs (BPS, 2020). Kabupaten Simeulue wilayah sangat  strategis  berbasis  agro  dan marine  industri  terletak  di  bagian barat  Provinsi  Aceh.  Kabupaten  ini memiliki  kekayaan  alam  berlimpah lahan  pertanian  sawah  padi,  namun wilayah  ini  belum  mampu  secara komprehenshif dalam mencapai tujuan  pembangunan  SDGs  desa dalam aspek pembangunan pertanian yang  berkualitas  sesuai  dengan ketentuan kebijakan. Wilayah ini juga merupakan  basis  pertanian  yang selalu nya terjadinya konflik perebutan  lahan  antar  kelompok petani  dan  rencana  tanam  sesuai dengan  demografi  budaya  lokal. Ironisnya pemerintah telah menyediakan anggaran pembangunan desa  setiap  tahunnya  dalam  tata kelola  aspek  pertanian,  namun  hal tersebut tidak dapat dipahami secara kesinambungan  oleh  Satuan  Kerja Perangkat  daerah  dan  aparatur  desa dalam  mencapai  tujuan  rencana strategis Kementrian Desa.
Tujuan  khusus  yang  ingin  dicapai penelitian  untuk  membentuk  sistem
pengontrol  pembangunan  ekonomi masyarakat dalam menciptakan ketahanan  pangan  yang  sehat  dan bergizi  secara  berkelanjutan  sesuai dengan kebijakan pembangunan SDGs desa di era covid 19. Hal ini bersinergi dengan  rencana  strategis  penelitian Universitas Teuku Umar Tahun 2020- 2024 yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, kemandirian, meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat dan pengembangan pedesaan.  Sasaran  pembangunan yang  memusatkan  perhatian  kepada tujuan Goal-II yakni;  mengakhiri kelaparan  mencapai  kesejahtraan ekonomi,  pola  makanan  yang  bergizi dan  mendukung  pertanian  yang berkelanjutan di desa di era covid 19.
Tujuan  sasaran  ini  dapat  menjadi fokus  perhatian  wilayah  simeulue  di Aceh sebagai salah satu wilayah pusat perhatian  di  Aceh  yang  memiliki potensi  pertanian  dan  perikanan sesuai  dengan  basis  capaian  visi  dan misi  organisasi  Universitas  Teuku Umar  dalam  aktualisasi  diri  tri dharma perguruan tinggi.
Pembangunan  SDGs  merupakan target pembangunan dunia yang telah di  ikhrarkan  dalam  konferensi  PBB dan  organisasi  UNCED  di conference Rio de Janeiro Brazil pada tahun 1992. Konferensi  kesepakatan  dibahaskan lanjut di Johannesburg Afrika Selatan pada  tahun  2002  (Omer  &  Noguchi,
2020). Pembangunan SDGs secara universal  di  laksanakan  oleh  semua negara,  akan  tetapi  hal  ini  menjadi momentum  dalam  mengekplorasi jalan kedepan, serta tantangan dalam melanjutkan pembangunan dikerenakan  pemahaman  program rencana pembangunan tidak dipahami dengan baik dalam mencapai  tujuan  pembagunan  oleh sebuah negara (Sariguna et al., 2020). Sasaran  pembangunan  pertanian yang  berbasis  SDGs  ini  untuk
menciptakan  perubahan  kebijakan pemerintah  untuk  menjaga  dengan pendekatan Remotely  sensed  Earth observations (EO) untuk menjembatani kesadaran masyarakat akan  nilai  kebijakan  (Whitcraft  et  al., 2019). Tujuan tersebut mendaari agar dapat mencapai keseimbangan lingkungan dan dampak pertumbuhan ekosistem  pada  tahun  2030  (Hinz  et al., 2020). Studi  kebijakan  publik merupakan studi yang bermaksud untuk menggambarkan,  menganalisis,  dan menjelaskan secara cermat sebab dan akibat dari tindakan-tindakan pemerintah (Whitcraft et al., 2019). Studi  kebijakan  publik  kebijakan publik  mencakup  menggambarkan upaya  kebijakan  publik,  penilaian mengenai dampak dari kekuatan yang berasal  dari  lingkungan  terhadap  isi kebijakan  publik  (Thomas  B.  Smith, 1973) Analisis dan implementasi kebijakan  publik  ini  merupakan  nilai dan  proses-proses  politik  terhadap kebijakan publik yang secara mendalam  kepada  masyarakat,  baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, maupun dampak direncanakan atau yang tidak diharapkan  (Bertucci  &  Rosenbaum, 2007). Implementasi  kebijakan  adalah proses  kebijakan  publik  yang  sama pentingnya  dalam  konteks  mencapai tujuan  kebijakan  yang  memilki kerangka kerja (Mubarok et al., 2020).
Analisis  implementasi  kebijakan sebagaimana yang dinyatakan George Edward  III,  Marilee  S  Grindle,  dan Teori Mazmanian dan Sabatier bahwa kerangka  analisis  kebijakan  publik dalam  mencapai  keberhasilan  dalam dalam implementasi kebijakan (Mubarok et al., 2020). Model  kebijakan  publik  memiliki beberapa  kelebihan  dan  kelemahan
dalam  pelaksanaannya  (Mubarok  et al.,2020)
Implementasi  kebijakan  publik merupakan  tugas  dan  kewajiban organisasi  pemerintah  yang  memilki kewenangan  yang  berbasis  kerangka kerja  yang  menghubungkan  proses kepada  3  perkara.  (1)  hubungan kerjasama yang baik antar organisasi; (2), proses; (3) bentuk rencana kerja organisasi (George ,2021).
Langkah  tersebut  diatas  perlu diikuti  sebagai  strategi  rencana pembangunan  kebijakan  pemerintah dengan  melibatkan  aktor  yang  dapat memberikan  dukungan  yang  secara konstruktif dalam pengambilan keputusan (Barthwal & Sah, 2008). Dimensi  utama  keberhasilan kebijakan publik yang dapat memberikan  alternatif  yang  tepat dalam  penambahbaikan  prosedur penilaian keberhasilan kebijakan yang tepat  sasaran  sesuai  dengan  aturan yang  telah  ditetapkan  (Barthwal  & Sah, 2008)
Defenisi  tentang  implementasi kebijakan publik secara  umum dapat dipahami  adalah  proses  yang  umum dalam  tindakan  administratif  untuk dapat mencapai hubungan kerjasama yang baik dalam pengembangan tugas dan  fungsi  suatu  organisasi  sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Merilee S. Grindle, 2017). Fokus penelitian untuk menyelesaikan pemecahan sosial dalam kehidupan  yang  nyata  baik  masalah praktis indvidu atau kelompok masyarakat dan dampak dapat dirasakan lansung oleh masyarakat
dalam mencapai  ketahanan  pangan  di  era covid19.  Maka  capaian  penelitian  ini yang  berorientasi  kepada  locus  dan fokus  agar  tujuan  dan  sasaran  yang direncanakan akan terpenuhi.
Ulasan  yang  sederhana  tentang defenisi  dan  konsep  implementasi kebijakan publik dapat dibagi kedalam  dua  bahagian  yaitu;  (1)
implemetasi  kebijakan  merupakan persamaan  fungsi  dari  maksud  dan kedudukan  kebijakan.  Kedua; output dan outcome merupakan  salah  satu indikator  sasaran  dalam  capaian organisasi; (2) fungsi ini dilaksanakan sesuai  dengan  mekanisme  dan pendekatan alternatif kebijakan secara  kompreehnsif top-down dan bottom-up dengan ketentuan implementasi  kebijakan  yang  diukur dari waktu tertentu (Sabatier, 1986). Implementasi  kebijakan  publik perlu  mengacu  kepada  pandangan para  ahli  terdahulu,  hal  tersebut dikarenakan  setiap  kebijakan  publik dibuat  harus  dilaksanakan  dan dipertangungjawabkan sesuai dengan ketentuan  dalam  capaian  organisasi.
Disisi yang lain implementasi kebijakan  memerlukan  ulasan  yang tepat  sesuai  dengan  pespektif  tujuan kebijakan yang tersedia (Haedar Akib,
2010).
Model  Edward  III  Edward  III
(1984)  dalam  pelaksanaan  kebijakan publik  harus  memiliki  komunikasi suatu  program  dapat  dilaksanakan dengan  baik  apabila  para  pelaksana kebijakan  publik  konsisten  dan memahami  isian  dan  tujuan  dari ketentuan  pelaksanaan  kebijakan publik (Goeorge C, 1984).
Begitupula  aspek  penyampaian informasi dalam ketentuan kebijakan publik  memerlukan  metode  dan mekanisme yang tepat sasaran dalam menjalankan  tujuan  dan  sasaran organisasi (Edward III, 1984).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dilaksanakan dengan pendekatan kualitiatif dengan metode  studi  kasus  dengan  uraian permasalahan yang kompleks (Yusanto,  2020).  Sampel  dalam capaian penelitian ini dengan penetapan  secara  purposif  sampling dengan  tujuan  dengan  pertimbangan para  pihak  ditetapkan  sebagai
informan  atau  narasumber  sesuai dengan sasaran dan capaian penelitian (Khalefa & Selian, 2021). Adapun  yang  menjadi  informan dalam  capaian  penelitian  ini  adalah BAPPEDA, DPMD serta tokoh masyarakat  di  Kabupaten  Simeulue. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan metode wawancara  secara  mendalam  sesuai dengan  objek  dan  subjek  penelitian yang  telah  ditetapkan  (Busetto  et  al., 2020). Analisis data yang dilaksanakan secara interaktif berasaskan  pada  indikator  capaian dan  tema  ketentuan  serta  sub  tema yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan capaian  objek  permasalahan  dalam ruang lingkup penelitian agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan  dan  rekomendasi  (De Tommaso et al., 2021) .

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS
Implementasi kebijakan publik dalam pelaksanaan pembangunan SDGs desa yang  ditinjau  model  implementasi kebijakan  yang  diperkenalkan  oleh Edward III (1984, 9-10) seperti dalam gambar 1.1  berikut:
Sumber : ( Edward III, 1984:  9-10) Penjelasan  gambar  1.1  diatas mengemukakan  pendapat  para  ahli Edward  III  dalam  dua  pertanyaan pokok  yaitu;  (1)  hal  apasaja  yang menjadi  prasyarat  yang  harus dipenuhi  agar  kebijakan  berhasil dilaksanakan;  (2)  apasaja  yang menjadi  hambatan  jika  kebijakan
tidak  dapat  dilakausanakan  seusai dengan  ketentuan.  Begitu  pula dinamika dalam Implementasi kebijakan  peningkatan pembangunan desa  di  era  covid19  Kabupaten Simeulue    adanya  peluang  dan tantangan  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah. Hal demikian sebagaimana hasil wawancara dengan BAPPEDA menyatakan bahwa kebijakan pembangunan desa adanya tantangan dalam peningkatan pembangunan  yang  berkelanjutan. Hal  sama  dengan  pernyataan  DPMD namun  disisi  yang  lain  dinamika pembangunan  SDGs  desa  terdapat peluang  ekonomi  mandiri  seperti bertani,  nelayan  mau  tidak  mau karena adanya keterbatasan interaksi sosial  sehingga  masyarakat  dapat memenuhi kebutuhan pokok. Keberhasilan  dan  capaian  dalam proses dalam implementasi kebijakan pembangunan SDGs desa di era covid 19 sebagai berikut:
A. Komunikasi Metode komunikasi yang dijalankan  oleh  pemerintah  daerah dalam  peningkatan  pembangunan SDGs  harus  disinerjikan  dengan  pola dan metode komunikasi yang partipatif  antara  pemerintah  dan masyarakat  dalam  penyelenggaraan pembangunan (Ato mau, 2015). BAPPEDA  menyampaikan  bahwa pola  komunikasi  tujuan  dan  sasaran pembangunan SDGs desa dari pemerintah  daerah  kepada  peringkat pemerintah  desa  dalam  rencana pembangunan  yang  berkelanjutan sudah  dijalankan  sesuai  dengan rencana  dalam  aspek  pembangunan pertanian sebagai indeks pembangunan dan ketahanan pangan yang  ingin  dicapai  oleh  pemerintah daerah  di  era  covid  19.  Akan  tetapi dinamika ini tidak dapat dikendalikan dengan  baik  oleh  pemerintah  daerah jika disesuaikan dengan rencana aksi
pemerintah akibat dari pengaruh nilai sosial  dan  budaya  masyarakat  dalam pertanian. Pemerintah daerah sebagai wilayah  otonomi  di  Aceh  adanya alternatif  kebijakan  yang  tepat  dapat disesuaikan  oleh  pemerintah  yaitu penguatan  dan  optimalisasi  Qanun adat  Aceh  Nomor  10  tahun  2008 tentang Lembaga adat.
Begitupula  titik  dan  koordinasi program  pelaksanaan  pembangunan
SDGs desa dan ketercapaiannya di era covid  19  yang  dikendalikan  oleh DPMD  Kabupaten  Simeulue.  DPMD menjelaskan bahwa koordinasi program  sudah  dikomunikasi  sesuai dengan  kebutuhan  layanan  program dari desa kepada pemerintah daerah. Namun  pihak  pemerintah  hanya memberikan edukasi kepada pemerintah  desa  dalam  tahapan renacna dan pelaksanaan pembangunan pertanian lahan padi di sawah di era covid 19.
Pengedalian  dalam  koordinasi  ini tidak  tersinkronisasi  dengan  baik kepada  masyarakat  di  era  Covid  19, justru  para  masyarakat  mampu mawas diri dan bertani sesuai dengan potensi  yang  mereka  miliki  dengan keterbatasan  informasi  dan  edukasi akibat Social  Distanscing di  era  covid 19. Maka dengan demikian pengendalian  kebijakan  tersebut sesuai  dengan  nilai  aspek  sosial  dan budaya  bagi  kehidupan  masyarakat yang mampu bertahan demi
kebutuhan  dan  ketahanan  hidup khusus nya para petani padi.
Aspek  pembangunan  SDGs  goal-II yaitu,  bercocok  tanam  dengan konsisten  sebagai  mata  pencaharian yang  utama  sebagai  petani  dan nelayan  demi  dapat  bertahan  hidup akibat social  distancing di  era  Covid 19.  Namun  dengan  begitu,  keadaan nya pemerintah daerah dan peringkat desa memerlukan pengontrolan yang lebih intensif agar pengendalian hasil
produktivitas  lebih  terjamin  secara berkelanjutan.
Penyebaran informasi tentang tata kelola  persawahan  oleh  pemerintah daerah  di  era  covid  19  Kabupaten Simeulue masih sangat terbatas akibat dari  jaringan  akses  internet  yang sangat  lemah,  sehingga  tidak  dapat tersinkronisasi  dengan  efektif  oleh pemerintah  desa  kepada  kelompok tani.  Maka  untuk  itu,  harus  lebih  pro aktif dari pemerintah daerah khususnya DPMD dan Dinas Pertanian agar dapat berkolaborasi dengan baik dalam  memberikan  edukasi  kepada kelompok tani sesuai dengan kebijakan undang-undang yang berlaku. Pola  komunikasi  yang  baik  harus menerapkan  standar  waktu  yang tepat  sesuai  dengan  rencana  kerja tahunan  pemerintah  yang  secara konsisten dan terarah. Pola komunikasi sebagaimana yang diterapkan  oleh  pemerintah  sesuai dengan rencana kerja tahunan dalam tata  kelola  pangan  dari  rencana  hasil gabah yang telah di prioritaskan.
B. Sumberdaya Unsur-unsur organisasi pemerintahan sebagai peranan sumberdaya manusia dalam menwujudkan  pelaksanaan  kebijakan publik.  Sumber  daya  organisasi  dalam menjalankan sebuah keputusan berasaskan  dalam  teori  pengambilan keputusan  secara  struktural  dan fungsional  (Rusydiyah  &  Rohman,
2020).
Teori struktural-fungsional memiliki empat fungsi yang sangat penting untuk semua  sistem  atau  tindakan  yang dikenal  dengan  skema  AGIL  yang dikemukakan  oleh  Talcott  Parsont (George  Ritzer,  2015).  Sistem  AGIL menjelaskan  bahwa  ada  empat  (4) fungsi  penting  yang  dibutuhkan  untuk semua sistem sebagai berikut:
a) Adaptasi (A): sistem harus mengatasi  situasi  eksternal  yang kritis.  Sistem  harus  beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga lingkungan  dapat beradaptasi dengan sistem; b) Pencapaian Tujuan (G): pencapaian tujuan sistem harus mendefinisikan  dan  mencapai tujuan utama; c) Integrasi  (I):  Suatu  sistem  harus mengatur hubungan antara bagian- bagian yang menjadi komponennya.  Sistem  juga  harus mengatur  hubungan  antara  tiga fungsi lainnya (A, G, L);
d) Latency (L):  pemeliharaan  pola, suatu sistem harus dapat melengkapi, memelihara dan meningkatkan, baik motivasi individu maupun pola budaya yang menimbulkan motivasi. Sistem  eksternal  yang  kritis  yang harus  dapat  di  sesuaikan  oleh pemerintah dalam menjalankan implementasi kebijakan publik (George Ritzer, 2015) . Perwujudan ini salah satunya adalah dapat menciptakan ketahanan pangan kepada  masyarakat  di  era  covid19. Tujuan demikian harus dapat dikendalikan  dengan  baik  di  era covid19  agar  sistematika  ketahanan pangan  bagi  kelompok  tani  secara khususnya  dapat  terlindungi  dan terus berkembang secara berlanjut.
Pihak  BAPPEDA  di  Kabupaten Simeulue  sangat  kesulitan  dapat beradaptasi dengan ketentuan sistem terutama di era covid 19, dikarenakan adanya  kebijakan  dari  pemerintah pusat  tentang  dana  oprasional pemerintah  yang  dialihkan  kepada kebutuhan  dan  katahanan  ekonomi masyarakat.  Maka  oleh  karena  itu, pihak pemerintah adanya keterbatasan  dalam  menyelaraskan kebutuhan dalam pembangunan di era covid 19. Pencapaian  tujuan  dinamika  hal diatas  merupakan  tanggungjawab nilai sosial kemasyarkatan pemerintah daerah memilki kewajiban  dalam    menyesuaikan  diri dengan alternatif kebijakan yang lain agar  dapat  disesuaikan  dengan kebutuhan  masyarakat.  Penilaian dalam  kebutuhan  tersebut  dapat dianalisis dan dikaji secara mendalan sesuai dengan normalitas nilai budaya masyarakat dapat dioptimalkan dengan  baik.  Tujuan  nilai  dan normalitas budaya ini diperkuat oleh pemerintah daerah kepada masyarakat  yang  harus  dijaga  dan dipelihara  serta  dihargai  supaya keadaan  lingkungan  mempunyai kepekaan  oranisasi  peduli  dengan keberadaan  sistem  dan  aturan  yang telah ditetapkan.
Hubungan  sistem  dan  fungsi organisasi  pemerintah  yang  secara integrasi dalam tata kelola produktivitas  persawahan  padi  diera covid 19 di Kabupaten simeuleu sudah berjalan  dengan  baik.  Hal  demikian berdasarkan hasil wawancara dengan DPMD menjelaskan bahwa pemerintah  desa  disetiap  wilayah  di simeulue sering melakukan koordinasi  program  dan  aktualisasi kegiatan  dan  capaian  kegiatan pembangunan desa selama covid 19. Meskipun dalam pandangan pemerintah  desa  masih  adanya keterbatasan  dana  dalam  menunjang pembangunan  yang  berkelanjutan. Maka  untuk  itu,  pemerintah  desa  di Kabupaten Simeulue sudah ada upaya dan langkah strategi dalam perwujudan  kebijakan  pembangunan desa  yang  berbasis  SDGs,  namun penyesuaian hasil pengendalian ekonomi masyarakat dengan bercocok tanam melalui musyawarah dan  mufakat  dengan  kelompok  tani dan pemerintah serta lembaga adat. Keberadaan  lembaga  adat  dalam tata kelola persawahan di Simeulue di
libatkan secara aktif oleh pemerintah desa  dalam  pengambilan  keputusan dan  rencana  penanaman  selama  era covid19. Akan tatepi hasil konsolidasi pemerintah tidak mengarahkan alternatif kebijakan lembaga adat ini, meskipun  sudah  terbukti  dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat selama covid 19 di Kabupaten Simeulue. Pemeliharan  sistem  hubungan yang baik dalam kelompok masyarakat  harus  dibina  dalam organisasi  (George  Ritzer,  2015) .
Pemerintah desa di wilayah Simeulue sudah berjalan dengan optimal di era covid19.  Menurut  hasil  wawancara tokoh  masyarakat  hubungan  terjaga dan terpelihara dengan baik dikarenakan nilai keakraban kelompok tani dan lembaga adat. Maka dengan demikian mekanisme pemeliharaan  hubungan  yang  lebih efektif  dan  efisien  dapat  dijalankan oleh  pemerintah  di  Kabupaten Simeuleu melalui ketentuan kebijakan dan  kearifan  lokal  di  aceh  yakni
Undang-Undang  Nomor  10  tahun 2008 tentang Lembaga adat. Ketentuan  lembaga  adat  dapat dioptimalkan  dengan  baik  dengan memahami  tugas  dan  fungsi  serta keberadaan  memerlukan  mekanisme dan  pola  yang  tepat  dijalan  kan pemerintah  desa  agar  terwujudkan pembangunan  yang  berkelanjutan sesuai  dengan  visi  dan  misi pemerintahan.
Selain  sumberdaya  manusia  juga aspek  pelaksanaan  kebijakan  publik adalah sumberdaya anggaran sebagai landasan  awal  dalam  perencanaan pembangunan untuk mengoprasionalkan  kegiatan  sesuai dengan  sasaran  kebijakan  publik (George Ritzer, 2015).
Sumber  daya  anggaran  yang porporsional  sangat  menentukan dalam  upaya  pengelolaan  kegiatan organisasi  sesuai  dengan  kebijakan
publik.  Mekanisme  anggaran  bukan hanya sekedar kebutuhan teknis akan tetapi  juga  merupakan  kebutuhan politik dalam mencapai strategi dalam organisasi (Tangko, 2021). Maka dengan demikian perencanaan  kegiatan  pembangunan desa  di  era  Covid19  tidak  dapat dikendalikan  baik,  terutama  dalam pembangunan  sarana  dan  prasarana. Hal demikian disebabkan oleh adanya kebutuhan dana alokasi khusus untuk kebutuhan  langsung  tunai  sebagai bantuan  sosial  dalam  pemberdayaan ekonomi masyarakat secara kontineu sesuai  dengan  kebijakan  pemerintah pusat.
Perencanaan  dana  alokasi  sektor pemberdayaan  ekonomi  pemerintah di  evaluasi  dengan  baik  agar mendapatkan  keadilan  dan  tata  cara pendistribusian dengan tepat sasaran bagi  masyarakat.  Perkembangan perencanaan  dana  pembangunan  di era covid19 dijadikan catatan penting oleh  pemerintah  daerah  untuk menjadi cerminan dalam pengembangan  pembangunan  masa yang akan datang. Perencanaan dana desa yang tepat sasaran sesuai dengan tinjauan aspek pertumbuhan  ekonomi  masayarakat yang berkelanjutan dapat mendukung tentang  keberadaan  undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa (Abidin, 2015).
C. Disposisi Sikap birokrasi dalam implementasi  kebijakan  publik  dapat dilaksanakan  dengan  pendekatan keprilakuan (Behavioral  Uproaches) yang  merupakan  sikap  kesadaran yang  secara  realitas  dalam  suatu penolakan terhadap kebijakan baru di karenakan adanya perasaan khawatir terhadap  perubahan  itu  sendiri (Subianto,  2020).  Penerapan  analisis organisasi pemerintah dengan pendekatan keprilakuan adanya
langkah  dan  strategi  yang  dilakukan untuk dapat mencapai tujuan kebijakan  dalam  suatu  organisasi. Adapun  bentuk  daripada  pendekatan strategi  yang  dimaksud  adalah penerapan  analisis  keprilakuan  pada masalah-masalah  menajemen  dalam pengembangan organisasi atau dikenal dengan “OD” yaitu Organizational  Development .  “OD” yang  dimaksud  adalah  suatu  proses untuk menimbulkan suatu perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi melalui penerapan perilaku dalam pengorganisasian kegiatan. Disamping  itu  “OD”  juga  berperan dalam  pengembangan  organisasi dengan  konsultasi  kepada  para  ahli dalam  pemecahan  masalah  publik yang dihadapi organisasi, menyempurnakan  cara  perumusan (Subianto, 2020). Selain itu, menurut DPMD Kabupaten  Simeulue  menyampaikan bahwa  pemecahan  masalah  dalam melaksanakan kebijakan SDGs desa di era  covid19  dalam  aspek  capaian goals-II bahwa pembangunan ketahanan pangan hanya memprioritaskan  pembangunan  dan pemberdayaan  ekonomi  saja.  Maka untuk  itu,  hal  yang  dihadapi  oleh organisasi pemerintah desa diberikan motivasi dan arahan dalam menjalankan  kebijakan  pemerintah tentang  aktualisasi  pengembangan sektor pembangunan ekonomi seperti yang  dinyatakan  oleh  (Subianto, 2020).
Tujuan  dan  harapan  kepada pemerintah desa pastikan juknis yang tepat  dalam  data  penduduk  dalam distribusi  bantuan  pemberdayaan ekonomi  dan  ketahanan  pangan secara  adil  dan  merata  dan  sesuai dengan pembangunan SDGs. Pengendalian masalah publik di level ini  bagi  pemerintahdaerah    di  era covid19  memberikan  arahan  kepada pemerintah desa dan tenaga ahli desa
dapat melaksanakan kebijakan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan rencana aksi di lapangan. Rencana aksi dilapangan menimbulkan konflik dengan masyarakat akibat kurang pemahaman tentang tujuan dan isian kebijakan dalam penanggulangi program  pemberdayaan  ekonomi (Wahyu  Purhantara,  2009).  Maka dengan  demikian  diharapkan  kepada pemerintah daerah dapat memperkuat organisasi kemasyarakatan yakni peranan lembaga  adat  dalam  tata  kelola pertanian  sebagai  salah  satu  nilai perubahan  dalam  suatu  organisasi dapat  menyelesaikan  konflik  yang cenderung membawa arah organisasi atas  pengaruh  lingkungan  ekternal maupun secara internal.
D. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan publik merupakan  tata  dan  mekanisme proses  kerja  yang  memiliki  standar dan  oprasional  dan  prosedure  yang telah  ditetapkan  dalam  organisasi (Edward III, 1984). Standar oprasional  dan  prosedure  (SOP) dalam  menjalankan  implementasi kebijakan  pembangunan  SDGs  di  era covid19 secara kesibambungan untuk mencapai ketahanan pangan produktif di Kabupaten Simeulue. Pihak  pemerintah  daerah  yang terlibat dalam pengambilan keputusan  seperti,  BAPPEDA,  DPMD, pendamping  desa  di  Kabupaten Simeulue  pengendalian perencanaan pembanguna desa tidak memiliki SOP yang  konkret.  Mekanisme  tata  kerja organisasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah kepada pemerintah  desa  melalui  koordinasi dan rapat serta penyampaian informasi  melalui  surat  resmi  demi ketercapaian tujuan kebijakan.
Implementasi  kebijakan  publik dalam  pengembangan  organisasi sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan  pemerintahan  tidak memiliki  SOP  sehingga  tidak  dapat mencapai  tujuan  kebijakan  yang konsekuensi. Maka untuk itu, diharapkan kepada senegap pemerintah dalam pencapaian tujuan kebijakan publik harus ada pengendalian  unsur  dan  tata  kelola organisasi  yang  tepat  agar  tugas  dan fungsi dapat dicapai secara efektif dan efisien (Siregar et al., 2021).
Peluang  Kebijakan  pembangunan SDGs  desa  di  era  covid19  memiliki dapat dikatagorikan memilki peluang bagi  pengembangan  diri  secara ekonomi  dan  pendapatan  di  sektor pertanian  padi  di  wilayah  Simeulue.
Hal  demikian  sebagimana  hasil wawancara dengan BAPPEDA Simeulue yang menyatakan bahwa era covid19  masyarakat  kembali  sektor pertanian dan perikanan sebagai mata pencaharian  yang  utama.  Sehingga pihak pemerintah berinisatif membuka  lahan  baru  agar  bercocok tanam  sehingga  produktivitas  padi dapat lebih di tingkatkan. Hal  demikian  pendapat  diatas merupakan  salah  satu  peluang  bagi masyarkat dapat mencapai ketahanan pangan dalam peningkatan kesejahtraan  ekonomi  masyarakat secara berkelanjutan. Program ketahanan pangan ini yang diharapkan  oleh  pemerintah  kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Model  katahanan  pangan  yang berbasis  SDGs  adalah  salah  satu pendekatan dengan membentuk lahan produktif,  peningkatan  produktivitas di pasar secara tradisional agar dapat meningkatkan  ketahanan  pangan secara  berkelanjutan  (Siregar  et  al.,
2021). Selanjutnya  selama  era  covid19 terobosan yang baru dalam pengembangan organisasi pembangunan  desa.  Salah  satunya adalah  kedudukan  dan  kehadiran lembaga  adat  bersama  masyarakat yang  menjadi  nilai  yang  kuat  sebagai alternatif  petunjuk  bercocok  tanam sesuai  dengan  musiman  demografi secara tradisional.
Pendekatan  ini  melahirkan  suatu gambaran  baru  bagi  pemerintah  dan masyarakat dapat menwujudkan bagi pemerintah  bahwa  lembaga  adat dapat  membantu  pemerintah  sesuai dengan  amanah  Qanun  Nomor  10 tahun  2008  tentang  lembaga  adat  di Aceh.
Tantangan  dalam  melaksanakan kebijakan  pembangunan  SDGs  di  era covid 19 secara umumnya adalah Pola komunikasi pemerintah daerah kepada  masyarakat  di  era  covid19. sebagaimana  dalam  menjelaskan bahwa  pola  komunikasi  yang  dibina diatas  prinsip-prinsip  interaksi  dan tanggungjawab sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan  ketentuan  kebijakan pemerintah  (Putra & Handoko, 2021). Namun  dengan  demikian  pola komunikasi  tersebut tidak  dapat harmonis di era covid19 dikeranakan akses  dan  transfromasi  informasi tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah di era covid19. Demikian  halnya  yang  terjadi  di pemerintah Simeulue dalam implementasi  kebijakan  SDGs  desa aspek ketahanan pangan. Hal tersebut pihak BAPPEDA dan DPMD berkoordinasi dengan tenaga ahli desa dapat  membentuk  pola  koordinasi yang searah sesuai dengan ketentuan kebijakan  publik.  Meskipun  pola  ini adanya keterbatasan yang dilaksanakan  akibat  ada  pola  baru kebijakan  sosial  pembatasan  sosial berskala besar. Berikut  tantangan  yang  dihadapi oleh  Pemerintah  daerah  Kabupaten Simelue dalam hal komunikasi dengan pemerintah  desa  untuk  mewujudkan
kebijakan  pembangunan  SDGs  desa goal-II ketahanan pangan di era covid 19.  Secara  umum  ada  dua  faktor penyebab  hambatan  dalam  hal komunikasi tersebut, yaitu:
a) Pemberlakuan  kebijakan  PSBB (Pembatasan  Sosial  Berskala Besar)  atau  jaga  jarak  antar warga  ( social  distancing )  di Kabupaten Simelue yang mengakibatkan terbatasnya interaksi  dan  komunikasi  antar pemerintah  daerah  dengan pemerintah desa; b) Adanya  miskomunikasi  antara pemerintah  daerah  dengan pemerintah  desa  khususnnya lembaga adat terkait perencanaan  dan  pelaksanaan aktivitas  bercoccok  tanam  di daerah Simeulue. Penataan sumber daya manusia hal yang paling penting dalam pengembangan  organisasi  dalam pembangunan  organisasi  di  era revolusi  4.0  (Hidayat  et  al.,  2020). Pernyataan ini sangat berkaitan dalam tujuan organisasi pemerintahan demi keberlansungan pembangunan kebijakan SDGs. Keberadaan sumber daya manusia yang  dianggap  kompeten  di  tingkat pemerintah desa di wilayah Simeulue belum  dapat  mengoptimalkan  tugas dan  fungsi  dengan  baik  sebagai pendamping desa dikarenakan bidang pendidikan  dan  pengetahuan  yang dibina  oleh  kebijakan  pemerintah tidak  sesuai  dengan  bidang  keahlian dalam tata kelola organisasi pemerintahan (Hidayat et al., 2020). Hal  ini  dinyatakan  oleh  pihak
BAPPEDA kabupaten Simeuleu bahwa pemerintah  pusat  harus  dapat mengevalusi  kinerja  dan  kedudukan koordinasi  fungsi  pendamping  desa yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan keputusan pemerintah. Selain itu, juga tantangan  pemerintah  desa  dalam perwujudan pembangunan SDGs desa
dalam  capaian  Goals-II  yakni  sumber anggaran  yang  menjadi  dilema  dan tantangan dalam perencanaan pembangunan. Sehingga pihak pemerintah  desa  di  Simeulue  dapat mengoptimalkan pola produktif pangan  secara  tradisonal  secara normalitas sosial pemerintahan dalam kedudukan  lembaga  adat  local wisdem aspek petanian dan perikanan di  era  covid19  sebagaimana  di tegaskan dalam qanun Nomor 8 tahun 2010 tentang lembaga adat.

## KESIMPULAN
Implementasi kebijakan pembangunan SDGs desa dalam aspek capaian  goals-II  di  era  covid19  tidak dapat  dioptimalkan  dengan  baik.  Hal demikian disebabkan adanya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah seperti, BAPPEDA, DPMD,  pendamping  desa  serta segenap  wilayah  pemeritah  desa  di Kabupaten Simeuleu.
Tatangan  yang  dihadapi  adalah pola komunikasi tidak searah dengan kebijakan  pembangunan  SDGs  dan mekanisme pengontrolan tidak maksimal,  akibat  adanya  alternatif kebijakan  baru  PSBB  di  era  Covid19 yang  menjadi  kekhawatiran  dalam pengendalian  pembangunan  dan pengembangan organisasi pemerintahan  yang  berkelanjutan. Keberadaan  pendamping  desa  di  era Covid19 belum dapat mengoptimalkan  tugas  dan  fungsi dengan  baik  dalam  pengendalian organisasi  secara  khususu  titik koordinasi  tidak  secara  spesifik dengan  pengendalian  SOP  pelayanan publik. Peluang yang baik dalam pengembangan diri masyarakat petani  dan  nelayan  di  era  covid19 adalah  nilai  normalitas  yang  secara tradisional masyarakat bersama lembaga adat menwujudkan pembangunan SDGs desa aspek Goals-
II  petani  dan  nelayan  dengan semangat  local  wisdem  Aceh  sesuai dengan  langkah  dan  strategi  baru pemerintah menwujudkan pelaksanaan  kebijakan  lembaga  adat sesuai dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2010 tentang lembaga adat di Aceh. Maka demikian diharapkan gagasan  ini  dapat  ditinjau  tentang pendamping desa sesuai dengan tugas dan fungsinya yang secara kesinambungan  dalam  perwujudan pembangunan  SDGs  desa.  Serta pengembangan organisasi di peringkat desa dan mengakui keberadaan lembaga adat perencanaan  pembangunan  yang berkelanjutan .

## PENGHARGAAN
Ucapan  terima  kasih  kepada  para yang mendukung penelitian ini antara lain:  (1)    Universitas  Teuku  Umar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi Sesuai  dengan  Surat  Perjanjian Penugasan  Pelaksanaan  Penelitian, Tahun  Anggaran  2022  Nomor: 140/UN59.7/SPK-PPK/2022. (2) Pihak  pemerintah  daerah  kabupaten Simeulue BAPPEDA, DPMD dan yang telah memberikan sumbangan pemikiran  serta  basis  data  dan informasi  sehingga  penulis  dapat mengajikan data sesuai dengan objek gagasan penelitian yang telah dicapai.

## REFERENSI
A. Halim Iskandar. (2021). SDG’S DESA PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN. Wacana Kinerja , 24 , 137–139. Abidin,  M.  Z.  (2015).  Tinjauan  atas Pelaksanaan  Keuangan  Desa dalam  Mendukung  Kebijakan Dana  Desa. Jurnal  Ekonomi  & Kebijakan Publik , 6 (1), 61–76.
ato  mau,    jose.  (2015).  Peran Komunikasi Pemerintahan Terhadap Peningkatan Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan Bersumber Anggaran  Pembiayaan  Negara. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik , 4 (2), 339–341. Baggio, R. A., Saraswati, R. R., Teknik,
F.,  Jakarta,  U.  N.,  &  Jakarta,  U.  N. (2018). Islam Menjawab Tantangan  SDGS  di  Indonesia :  A Literatur Review . 3 (2), 47–55. Barthwal,  C.,  &  Sah,  B.  (2008).  ROLE OF  GOVERNMENTAL  AGENCIES IN  POLICY  IMPLEMENTATION. The  Indian  Journal  of  Political
Science , 69 (3), 457–472. http://www.jstor.org/stable/41 856437 Bertucci, G., & Rosenbaum, A. (2007). Implementing  the  Millennium Development  Goals:  Challenges and Responses for Public Administration . Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020).  How  to  use  and  assess qualitative  research  methods. Neurological Research and Practice , 2 (1). https://doi.org/10.1186/s42466 -020-00059-z Daulay,  M.  T.  (2020).  Model Pengendalian Kemiskinan Dengan Pendekatan Diversifikasi Usaha,  Sustainable  Development Goalds  (Sdgs)  Dan  Economic
Value  (Studi  Pada  Daerah Pemekaran  Di  Sumatera  Utara).
Quantitative  Economics  Journal , 6 (3), 203–221. https://doi.org/10.24114/qej.v6 i3.17546 De Tommaso, S. F. N., Rodrigues, I., & Pinsky,  V.  C.  (2021).  Análise Interativa Qualitativa: uma contribuição  metodológica  para pesquisas  em  sustentabilidade.
Administração: Ensino e Pesquisa , 22 (2), 271–293.
https://doi.org/10.13058/raep.2 021.v22n2.2019
Edward III, G. C. (1984). Public Policy
Impelementing (edited  198).  Jai Perss Inc. George, B. (2021). Successful Strategic Plan  Implementation  in  Public Organizations: Connecting People,  Process,  and  Plan  (3Ps). Public  Administration  Review , 81 (4), 793–798. https://doi.org/10.1111/puar.1 3187 George  Ritzer.  (2015). Moderen Sociological  Theory (J.  13220
(ed.);  Sevent  Eds).  PRANADA MEDIA GROUP.
Goeorge  C,  E.  I.  (1984). Public  Policy Implementing . Jai Press Inc. HAEDAR AKIB. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa,  Mengapa,  dan  Bagaimana.
Jurnal  Administrasi  Publik , 1 (1),
1–11.
Hidayat, N., Hubeis, M., Sukmawati, A.,
&  Eriyatno,  E.  (2020).  Model Pengelolaan Sumberdaya Manusia  Berbasis  Kompetensi Era  Industri  4.0. Jurnal  Aplikasi
Bisnis Dan Manajemen , 6 (3), 501– 513. https://doi.org/10.17358/jabm. 6.3.501 Hinz,  R.,  Sulser,  T.  B.,  Huefner,  R., Mason-D’Croz,  D.,  Dunston,  S., Nautiyal, S., Ringler, C., Schuengel, J.,  Tikhile,  P.,  Wimmer,  F.,  & Schaldach, R. (2020). Agricultural Development  and  Land  Use Change  in  India:  A  Scenario Analysis  of  Trade-Offs  Between UN  Sustainable  Development Goals (SDGs). Earth’s Future , 8 (2), 1–19. https://doi.org/10.1029/2019E
F001287
Khalefa,  E.  Y.,  &  Selian,  S.  N.  (2021).
Non-Random  Sample  Strategy  in Qualitative  Art-Related  Studies . 8 (June), 35–49.
MERILEE S. GRINDLE. (2017). POlitick and  Policy  Implemetation  in  the Third World (MERILEE S. GRINDLE (ed.)). University Press. Mubarok, S., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2020). Journal of Public Administration  Studies  Policy Implementation Analysis : Exploration of George Edward III , Marilee S Grindle , and Mazmanian and Sabatier Theories in  the  Policy  Analysis  Triangle .
5 (1), 33–38. Omer, M. A. B., & Noguchi, T. (2020). A conceptual framework for understanding  the  contribution of  building  materials  in  the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). Sustainable  Cities  and  Society , 52 (May 2019), 101869. https://doi.org/10.1016/j.scs.20 19.101869 Pangestu,  F.  P.,  Rahmadianti,  N.  S.,  & Hardiyanti, N. T. (2021). Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan SDGs ( Sustainable
Development  Goals  )  2030 . 1 (3), 210–219.
Patiung, M. (2019). ANALISIS PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS  DAN  KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SDGs KABUPATEN MOJOKERTO. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis , 19 (1), 33–52. https://doi.org/10.30742/jisa.v
19i1.686
Pribadi,  R.  E.  (2017).  Implementasi
Sustainable  Development  Goals (SDGs)  Dalam  Meningkatkan Kualitas  Pendidikan  Di  Papua. EJournal Ilmu Hubungan Internasional , 5 (3),  917–932. ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id
Putra,  A.,  &  Handoko,  T.  (2021).
Komunikasi  Pemerintah  Pusat Dan  Pemerintah  Daerah:  Kasus Dinamika  Pelaksanaan  Local
Lockdown  Dalam  Mencegah
Penyebaran  COVID-19. Jurnal
Administrasi  Politik  Dan  Sosial , 2 (1), 1–15. https://doi.org/10.46730/japs.v 2i1.40 Rusydiyah, E. F., & Rohman, F. (2020).
Local  Culture-Based  Education: An  Analysis  of  Talcott  Parsons’ Philosophy. International Journal of  Innovation,  Creativity  and
Change. , 12 (3), 1–16. www.ijicc.net Sabatier, P. A. (1986). Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation  Research:  A Critical  Analysis  and  Suggested Synthesis. Journal of Public Policy ,
6 (1),
21–48. https://doi.org/10.1017/S01438 14X00003846 Sariguna, P., Kennedy, J., & Ekonomi, F. (2020). Modul ekonomi pembangunan. In Modul ekonomi pembangunan . Sekar  Panuluh,  &  Fitri,  M.  R.  (2015). Perkembangan Pelaksanaan Sustainable  Development  Goals (SDGs) di Indonesia. International  NGO  Forum  on Indonesian Development , 2 (September), 1–25.
Siregar,  K.  H.,  Manday,  C.  C.  R.,  &
Efendi,  B.  (2021).  MODEL  CASH WAQF  LINKED  SUKUK  (CWLS): INSTRUMEN KETAHANAN PANGAN INDONESIA SDGs. Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan Kebijakan Publik , 6 (2), 601–609.
Sofianto,  A.  (2019).  Integrasi  Target
Dan Indikator Sustainable Development  Goals  Ke  Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah  Di  Jawa  Tengah. Jurnal Litbang  Provinsi  Jawa  Tengah , 17 (1),
25–41.
https://doi.org/10.36762/litban gjateng.v17i1.769
Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik
Tinjauan Perencanaan
Implementasi  dan  Evaluasi.  In
Brilliant  an  imprint  of  MIC
Publishing COPYRIGHT . Tangko,  S.  A.  (2021).  Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Yang Berkeadilan. Jurnal Administrasi Publik , 17 (1), 52–57.
http://publikasi.undana.ac.id/in dex.php/jap/article/view/a882 %0Ahttp://publikasi.undana.ac.i d/index.php/jap/article/downlo ad/a882/637
Thomas B. Smith. (1973). The Policy Implementation Process. Policy Sciences , 4 (2), 197–209. http://www.jstor.org/stable/45 31525
Wahyu Purhantara. (2009).
Organizational Development Based Change Management. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, 6 (2), 154–166. Whitcraft, A. K., Becker-Reshef, I., Justice, C. O., Gifford, L., Kavvada, A., & Jarvis, I. (2019). No pixel left behind: Toward integrating Earth Observations for agriculture into the United Nations Sustainable Development Goals framework. Remote Sensing of Environment , 235 (May), 111470. https://doi.org/10.1016/j.rse.20 19.111470 Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. Journal of Scientific Communication (Jsc) , 1 (1), 1–13. https://doi.org/10.31506/jsc.v1i 1.7764