Volume 2 No. 2, 2022

## TINDAKAN NOODWEER EXCES DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SEBAGAI BENTUK MEMPERTAHANKAN DIRI, HARTA DAN KEHORMATAN
Lance Heavenio R. Heatubun 1) ; Mahfirah Sabila S. 2) ; Muh. Ibnu Malik Risqullah H. 3) Ferry Irawan 4)*
1) 4121210158_lance@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
2) 4121210119_mahfirah@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
3) 4121210102_muh@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN
4) ferry.irawan@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN *) Penulis korespondensi

## Abstract
The defense is forced to go beyond the limits or in the Criminal Code (KUHP) it is known as noodweer excesses. This arises because of a situation where a victim of a crime is in a situation or condition of urgency so that he is forced  to  fight  to  defend  and  save  his  property,  honor,  or  life.  This  study  highlights  two  problems  related  to noodweer. First, the form of a criminal act which can be regarded as a forced defense. Second, the basis for the abolition of the crime against the perpetrators of forced defense. To uncover this issue, the research was conducted using a qualitative method with a juridical normative approach through a statutory approach and a conceptual approach using secondary data and then qualitatively analyzed. The results of the study show that a forced defense does not mean that this action is justified but because there is no other way to avoid it and there must be a previous violation of the law. So that people who do this are not subject to a violation of the law according to the concept contained in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code which is interpreted as noodweer excesses aiming to protect themselves and others, honor, decency, or their own or other people's property. In addition, the basis for the abolition of the crime against noodweer excesses is the legal conclusion on the facts revealed at the trial as well as the values that follow and understand the sense of justice that lives in society according to the judge's point of view.
Keywords : noodweer; defense; murder; law; criminal

## Abstrak
Pembelaan terpaksa melampaui batas atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah noodweer exces . Ini muncul karena situasi dimana seorang korban suatu tindakan kejahatan berada dalam situasi  atau  keadaan  terdesak  sehingga  terpaksa  melakukan  perlawanan  untuk  mempertahankan  dan menyelamatkan  harta  benda,  kehormatan,  maupun  jiwanya.  Penelitian  ini  menyoroti  dua  permasalahan  terkait noodweer .  Pertama,  bentuk  tindak  pidana  yang  dapat  dikatakan  sebagai  pembelaan  terpaksa.  Kedua,  dasar penghapusan  pidana  terhadap  pelaku  pembelaan  terpaksa.  Untuk  mengungkap  isu  ini,  penelitian  dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelaan yang dilakukan dengan terpaksa bukan berarti tindakan ini dibenarkan melainkan karena tidak ada cara lain untuk menghindarinya dan harus ada pelanggaran hukum sebelumnya. Sehingga orang yang melakukan hal tersebut tidak dikenakan pelanggaran hukum sesuai konsep yang tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang diinterpretasikan sebagai noodweer exces bertujuan untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain. Selain itu, dasar penghapusan pidana terhadap noodweer exces adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan serta nilai-nilai yang mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai sudut pandang hakim.
Kata Kunci : noodweer ; pembelaan; pembunuhan; hukum pidana

## PENDAHULUAN
Semua manusia sudah dikaruniai hak yang melekat dalam diri pribadi masing-masing sejak lahir (Asnawi, 2012). Hak tersebut dapat berupa hak hidup, hak kebebasan, hak atas harta benda yang dimilikinya, dan sebagainya. Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun  1945  (UUD  1945)  juga  secara  tegas  mengakui  dan  melindungi  hak  manusia  atas kehidupan,  kebebasan,  dan  harta,  khususnya  hak  untuk  hidup.  Pasal  28A  UUD  2945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
Berkenaan dengan hak atas kehidupan (hak untuk hidup), diri, dan kebebasan, antara lain dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “hak untuk hidup, hak untuk tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk  tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Adanya hak-hak tersebut membawa konsekuensi bahwa orang mempunyai hak untuk mempertahankan hak-hak tersebut sepanjang masih dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku (Lakoy, 2020).
Dalam  mempertahankan  hak-hak  tersebut  tidak  jarang  korban  yang  mempertahankan hak-haknya  malah  melakukan  tindak  pidana,  salah  satunya  adalah  pembunuhan  (Rismawati, 2013). Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap orang yang dijelaskan dalam buku kedua  KUHP.  Pembunuhan  adalah  suatu  perbuatan  yang  menghilangkan  nyawa  orang  lain. Dalam Pasal 338 KUHP disebutkan, “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.
Alasan  peniadaan  pidana  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  karena  keadaan tertentu. Jika jaksa penuntut umum melakukan penuntutan terhadap perbuatan yang dilakukan karena hal tertentu tersebut, maka tuntutan penuntut umum tersebut tetap dapat diterima, namun dalam  hal  yang  terakhir  di  dalam  putusan  hakim akan  menjadi  terdakwa  lepas  dari  segala tuntutan hukum (ontslagen van alle rechtsvervolging) . Salah satu alasan penghapusan pidana adalah pembelaan terpaksa melampaui batas ( noodweer exces ) yang dirumuskan dalam Pasal 49  ayat  (2)  KUHP,  dalam  hal  ini  pembelaan  terpaksa  melampaui  batas  tergolong  ke  dalam alasan pemaaf. Bahwa orang yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas tidak dapat dipidana karena kesalahan dalam diri terdakwa dianggap tidak ada  (Irawan, 2018).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agung et  al. (2021)  mengindikasikan  bahwa  hakim memeriksa  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  seseorang  atas  argumentasi  pembelaan  terpaksa apakah telah memenuhi  persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  49 ayat  (1) KUHP. Widnyani et al. (2020) berpendapat bahwa noodweer merupakan upaya untuk melindungi diri, harta  dan  kehormatan  dari  serangan  atau  gangguan  pihak  lain.  Cahyani et  al. (2019) menyimpulkan bahwa tindakan pembelaan terpaksa telah diatur secara khusus  dalam KUHP dan  dalam  pelaksanaannya  hakim  harus  dapat  mempertimbangkan,  berdasarkan  bukti-bukti, apakah seseorang layak dijatuhi pidana. Penelitian Kermite et al. , (2021) menyimpulkan bahwa kriteria  pembelaan  terpaksa  atas  suatu  serangan  harus  bersifat  melawan  hukum  dan mendatangkan  suatu  bahaya  secara  langsung  pada  tubuh.  Sitorus et  al. ,  (2021)  berargumen bahwa  dalam  tindakan  pembelaan  terpaksa  seseorang  seharusnya  tidak  melakukan  secara berlebihan.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hidayat et  al. (2022)  menunjukkan  bahwa implikasi  hukum  penghentian  penyidikan  dengan  alasan  pembelaan  paksa  ( noodweer )  dan pertahanan  darurat  di  luar  batas  ( noodweer  exses )  adalah  tidak  terwujudnya  nilai  kepastian hukum dan asas legalitas yang menjadi dasar hukum pidana, termasuk hukum pidana materiil (buku  hukum  pidana/KUHP)  dan  hukum  pidana  formil  (hukum  acara  pidana/KUHAP). Selanjutnya,  Penelitian  Ardata et  al. (2020)  menyimpulkan  bahwa  terdapat  putusan  yang berbeda  oleh  hakim  atas  dua  kasus noodweer  exces. Penelitian  studi  kasus  yang  dilakukan Widyaningsih et  al. (2022)  menyimpulkan  bahwa  menurut  hakim  tindakan  terdakwa  dalam menghilangkan nyawa pelaku pelecehan seksual yang menyebabkan meninggalnya si pelaku pelecehan tidak dapat dikategorikan sebagai noodweer exces . Oleh karena itu, terdakwa divonis penjara. Penelitian Faizal (2021) menyimpulkan bahwa tindakan noodweer exces tidak dapat dikategorikan  sebagai  suatu  pelanggaran  atas  asas  praduga  tak  bersalah.  Penelitian  yang

## Journal of Law, Administration, and Social Science
dilakukan  oleh  Prasad et  al. (2021)  menunjukkan  pentingnya  perlindungan  hukum  bagi seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menyoroti dua permasalahan terkait noodweer yang bertujuan mengetahui bentuk tindak pidana yang  dapat  dikatakan  sebagai  pembelaan  terpaksa  dan  dasar  penghapusan  pidana  terhadap pelaku  pembelaan  terpaksa.  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan dengan pembelaan terpaksa.

## KAJIAN PUSTAKA
Dalam kodifikasi hukum konvensional, hukum pidana termasuk kategori hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Hukum pidana merupakan  hukum yang memiliki sifat  khusus,  yaitu dalam hal  sanksinya. Yang membedakan hukum  pidana dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang disebut sebagai pidana (hukuman). Istilah tindak pidana berasal  dari  bahasa  Indonesia yang  diterjemahkan  dari “ strafbaar feit ”, dalam KUHP tidak menjelaskan mengenai makna dari strafbaar feit . istilah tindak pidana pada umumnya  dianalogikan  dengan  dengan  delik  atau delictum yang  merupakan  bahasa  Latin. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  memberikan  pengertian  mengenai  tindak  pidana  atau  delik, yaitu  :  “perbuatan  yang  dapat  dikenakan  hukuman  karena  merupakan  pelanggaran  terhadap undang-undang  tindak  pidana.”  Dengan  kata  lain,  tindak  pidana  meliputi  seluruh  perbuatan aktif  maupun  pasif  yang  dilarang  untuk  melindungi  masyarakat  dan  diancam  dengan  pidana oleh negara melalui proses hukum (Irawan, 2018).
Menghilangkan nyawa orang lain dengan secara sengaja disebut sebagai pembunuhan oleh  KUHP.  Pembunuhan  merupakan  sebuah  perbuatan  yang  dilaksanakan  satu  individu ataupun lebih yang berakibat hilangnya nyawa satu individu ataupun lebih meninggal. Kekejian akan  jiwa  ataupun  pembunuhan  ialah  bisa  berbentuk  hantaman  pada  jiwa  orang  lain  yang berakibat meninggal dunia (Novandi, 2021).
Pembunuhan  berawal  dari  kata  "bunuh"  kemudian  ditambahkan  awalan  "pem"  serta akhiran "an" sehingga terbentuk kata "pembunuhan" yang diucapkan dengan suara menyengau "m" yang artinya "mati". Untuk itu, ditarik kesimpulan pembunuhan yaitu suatu perbuatan atau perkara yang menghilangkan nyawa orang lain atau membuat supaya mati, pembunuhan berarti individu  sebagai  subjek  suatu  tindak  pidana  pembunuhan.  Tindakan  membunuh  atau menghilangkan  jiwa  orang  lain  tentulah  perlu  dipertanggungjawabkan  melalui  sanksi  yang disebut  “dipidanakan”.  Maka,  orang  yang  dipidanakan  artinya  adalah  orang  yang  sedang menjalani sanksi atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal  ini diatur dalam  Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
Beberapa  tindak  pidana  pembunuhan  yang  diatur  KUHP  adalah  sebagai  berikut:  (a) pembunuhan biasa (Pasal 338) yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang  lain,  diancam  karena  pembunuhan  dengan  penjara  paling  lama  lima  belas  tahun”;  (b) tindakan  pembunuhan  dengan  pemberatan  (Pasal  339)  yang  berbunyi  :  “Pembunuhan  yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan  atau  mempermudah  pelaksanaannya,  atau  untuk  melepaskan  diri  sendiri maupun  peserta  lainnya  dari  pidana  bila  tertangkap  tangan,  ataupun  untuk  memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”; dan (c) pembunuhan berencana (Pasal 340), yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan  terlebih  dahulu  merampas  nyawa  orang  lain,  diancam  karena  pembunuhan
berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.
Tidak semua perbuatan  melawan hukum  dapat  dipidana. Alasan penghapusan pidana terdapat  dalam  Buku I Bab  III KUHP. Aturan tersebut  menjelaskan beberapa  argumen  yang memungkinkan seseorang dianggap tidak melakukan pidana, dan oleh karenanya si pelaku tidak dapat dipidana dengan alasan penghapusan pidana. Alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana  ini  diklasifikasikan  menjadi  tiga  yaitu  alasan  pembenar,  alasan  pemaaf,  dan  alasan penghapus penuntutan. Alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang meskipun melanggar aturan, namun perbuatan tersebut harus dilakukan untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar. Alasan-alasan dalam alasan pembenar ini, antara lain: 1) adanya peraturan  perundang-undangan;  2)  pelaksanaan  perintah  jabatan  yang  sah;  3)  keadaan memaksa;  dan  4)  pembelaan  terpaksa  ( noodweer ).  Pembelaan  terpaksa  adalah  salah  satu  di antara  alasan  pembenar  yang  Ketentuannya  diatur  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  KUHP.  Dengan demikian, noodweer dapat  dijadikan  sebagai  pembelaan  yang  sah  di  muka  pengadilan  dan sebagai  pertimbangan  hakim  dalam  memberikan  putusan  suatu  kasus  tindak  pidana  (Bahri, 2021).
Pembelaan diri yaitu suatu hak, kewenangan tersebut disediakan oleh undang undang pada  masing-masing  individu  guna  menjaga  keamanan  kehidupannya  meliputi  nyawa, keamanan aset, dan keselamatan kehormatannya. Karena hakikatnya membela diri adalah naluri kepunyaan  oleh  masing-masing  individu  guna  menjaga  keselamatan  pribadinya  maupun individu lainnya, aset, nyawa, serta kehormatannya dari serangan ataupun perbuatan jahat yang dilakukan  orang  lain  terhadapnya  serta  merugikan  dengan  cara  melawan  hukum  (Novandi, 2021).
Pembelaan terpaksa melampau batas merupakan pembelaan terhadap tiga kepentingan hukum  (tubuh,  kehormatan/  kesusilaan,  dan  harta  benda),  akan  tetapi  dalam  hal  ini  sudah melampaui batas wajar. Apa yang sebenarnya dilakukan disini sebenarnya sudah melampaui batas  membela  diri.  Akan  tetapi  terjadi  akibat  keadaan  jiwa/  perasaan  pelaku  yang  sangat terguncang atas terjadinya serangan yang merupakan perbuatan melawan hukum pada saat itu juga (Irawan, 2018).
Jadi  oleh  karena  perbuatan  pembelaan  diri  ini  berkaitan  dengan  jiwa  yang  sangat tergoncang, maka hal ini berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang yang tidak normal. Jiwa/ perasaan yang tergoncang ini dapat berupa rasa ketakutan, rasa kebingungan, rasa marah, rasa jengkel, rasa sakit yang timbul selaku akibat dari serangan terhadap dirinya, baik badan maupun kesusilaan ataupun barang miliknya sendiri atau orang lain.

## METODE
Metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  rangkaian  prosedur  tahapan  atau  cara sistematis yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu karya ilmiah, sehingga dapat menghasilkan  sebuah  disertasi  yang  berkualitas  yaitu  disertasi  yang  memenuhi  syarat penelitian.  Metode  mengandung  aspek-aspek  antara  lain  tahapan-tahapan  kegiatan  yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian (Habsy, 2017).
Metodologi pada hakekatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, memahami, dan menganalisa persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakat. Sedangkan penelitian ialah suatu usaha untuk menghimpun fakta-fakta dan  menemukan  hubungan-hubungan  yang  ada  antara  fakta  yang  diamati  secara  seksama dengan  kaidah-kaidah/dalil  hukum  yang  ada  dan  berlaku  di  masyarakat.  Sehingga  hasil  dari penelitian tersebut bisa didapatkan sebuah kesimpulan dan temuan yang berguna bagi peneliti khususnya  dan  juga  pada  kalangan  masyarakat  pada  umumnya. Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Metode ini digunakan dalam penelitian
hukum menelaah referensi dan sumber-sumber sekunder lainnya (Muchtar, 2015). Penelitian ini  membandingkan  ketentuan  seharusnya  ( ius  consitutum )  dengan  fakta  atau  kemungkinan yang terjadi di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tindak Pidana Yang Dapat Dikatakan Sebagai Pembelaan Terpaksa
Dalam bahasa Belanda tindak pidana diterjemahkan dengan kata strafbaaar feitt , tetapi pemerintah  belum  mengatur  secara  formal  terjemahan  dari  terjemahan  Belanda  tersebut (Amrudi, 2018). Secara fleksibel muncul beberapa opini atau perspektif ganda dalam bahasa lndonesia  seperti  tindak  pidana,  perbuatan  pidana,  peristiwa  pidana,  dan  juga  delik  ( delict ). Bahkan didalam berbagai peraturan perundangan digunakan istilah yang berbeda (Widnyani et al. , 2020).
Tindak  pidana  bisa  diartikan  sebagai  tindakan  melawan  hukum  yang  dilakukan seseorang  dimana  setiap  perbuatan  tersebut  memiliki  sanksi  atau  menyebabkan  timbulnya sebuah  hukuman  demi  menjerat  pelaku  pelakunya.  Walaupun  tindakan  melawan  hukum  ini memiliki  sanksi  yang  jelas  akan  tetapi  tidak  semua  pelanggaran  dapat  dijatuhi  pidana disebabkan adanya alasan penghapus pidana (Cahyani et al. , 2019).
Penghapus  pidana  di  dalam  KUHP  yang  dikenal  dengan  alasan  penghapus  pidana  di dalam undang-undang, terdiri dari: (a) Pasal 44 yaitu tidak mampu bertanggungjawab; (b) Pasal 48  yaitu  daya  paksa  atau overmacht; (c)  Pasal  49  yaitu  pembelaan  terpaksa  atau  n oodweer (Pasal  49);  (d)  Pasal  50  yaitu  melaksanakan  suatu  ketentuan  dalam  undang-undang;  dan  (e) Pasal 51 yaitu melaksanakan perintah jabatan (Kermite et al. , 2021).
Alasan  ini  membuat  pelaku  pelakunya  tidak  dapat  dihukum  walaupun  telah  terbukti melakukan pelanggaran. Terdapat tiga alasan antara lain: (a) alasan pembenar. Alasan ini dapat menghapuskan atau meniadakan serta menghilangkan sifat melanggar hukum si pelaku dimana perbuatan  si  pelaku  menurut  alasan  ini  adalah  suatu  tindakan  yang  dibenarkan  dan  patut dilakukan; (b) alasan pemaaf.  Alasan yang menghapus kesalahan pelaku. Perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pelaku tidak mendapat hukuman pidana dikarenakan tidak adanya unsur kesalahan; dan (c) alasan penghapus penuntutan. Persoalan utama pada alasan ini bukan alasan pembenar maupun pemaaf melainkan dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, dikarenakan  yang  menjadi  pertimbangan  adalah  kepentingan  umum  maka  diharapkan  untuk tidak diadakannya penuntutan (Cahyani et al. , 2019).
Pasal  49  ayat  (1)  KUHP  menyebutkan,  “Barangsiapa  terpaksa  melakukan  perbuatan, yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan  atau  harta  benda  sendiri  atau  kepunyaan  orang  lain,  daripada  serangan  yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum. Wetboek van  Straftrecht (WvS)  Belanda  memiliki  perbedaan  dengan  konsep  pembelaan  terpaksa sebagaimana  diatur  dalam  KUHP  di  Indonesia.  Hal  ini  muncul  karena  KUHP  di  Indonesia menyesuaikan  dengan  golongan  Eropa.  KUHP  mengakomodasi  pengertian  serangan (oogenblikke lijke) dengan memperluas pada onmiddelijke dreigende (ancaman segera). Hal ini terjadi dengan argumentasi bahwa situasi Hindia Belanda berbeda dengan situasi yang ada di Belanda sendiri (Sitorus et al. , 2021).
Berikut ini merupakan empat unsur dari pembelaan terpaksa ( noodweer ) tersebut akan dibahas satu persatu sebagai berikut ini. Pertama, pembelaan itu bersifat terpaksa. Pembelaan terpaksa  sebagai  upaya  pembelaan  yang  sah  menurut  hukum  dikarenakan  jika  seseorang mendapat  serangan  yang  bersifat  seketika  dan  melanggar  hukum  sedangkan  orang  tersebut harus meminta pertolongan untuk meniadakan serangan tersebut kepada aparat yang berfungsi melindungi masyarakat dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, namun karena serangan tersebut  bersifat  seketika  dan  tidak  dimungkinkan  seseorang  tersebut  untuk  menghindari
serangan tersebut maka diperbolehkan orang tersebut meniadakan serangan tersebut walaupun dengan melawan hukum sekalipun, hal ini diperbolehkan karena negara tidak bisa melindungi setiap warganya terhadap serangan yang datang seketika itu (Patricia, 2017). Suatu pembelaan diri untuk dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa haruslah terpaksa dilakukan. Para ahli hukum pidana mengemukakan dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu (a) syarat proporsionalitas. Syarat  proporsionalitas  (seimbang)  berarti  kepentingan  orang  lain  yang  dikorbankan  dalam pembelaan terpaksa harus  seimbang dengan kepentingan yang dilindungi  (Lakoy, 2020);  (b) syarat  subsidaritas.  Syarat  subsidaritas  berarti  pembelaan  harus  dilakukan  dengan  cara  yang paling  ringan  ( subsider ).  Dilampauinya  syarat  subsidaritas  ini  hanya  kemungkinan  dapat diterima dalam hal pembelaan terpaksa yang melampaui batas ( noodweer excess ) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP (Lakoy, 2020).
Kedua, yang dipertahankan adalah diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau harta benda sendiri atau orang lain. Pasal  49  ayat  (1)  KUHP  sudah  membatasi  kepentingan- kepentingan  yang  dapat  dibela  dalam  rangka  pembelaan  terpaksa.  Kepentingan-kepentingan tersebut adalah diri ( lijf ) sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan ( eerbaarheid ), dan harta benda ( goed ) sendiri atau orang lain. Lijf , yang diterjemahkan sebagai: diri, mencakup nyawa (hidup) dan badan manusia. Serangan terhadap nyawa (hidup) adalah serangan untuk merampas nyawa (pembunuhan), sedangkan serangan terhadap badan, adalah misalnya serangan dengan tujuan  untuk  menganiaya  (Lakoy,  2020).  Tentang  kehormatan  kesusilaan  ( eerbaarheid ) diberikan  penjelasan  oleh  Utrecht,  bahwa,  yang  dimaksud  dengan  “ eerbaarheid ”  adalah integritas  badan  (awak)  manusia  dalam  hal sexualitet .  Seorang  wanita  yang  mengadakan perlawanan  terhadap  suatu  percobaan  untuk  memperkosanya  mengadakan  suatu  pembelaan atas “ eerbaarheid ” menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP. Jadi, “ eerbaarheid ” dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP bukanlah “ eer ” dalam arti umum. Pendapat ini diperkuat oleh Pasal 310 ayat (3) KUHP, yang menentukan bahwa “tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat, jika nyata perbuatan itu dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk  mempertahankan  diri”.  Istilah-istilah  dalam  bahasa  Belanda  untuk  “menista”  dan “menista dengan surat” adalah “ smaad ” dan “ smaadschrift ”. Jadi, yang dimaksudkan dengan “ eerbaarheid ”  adalah  kehormatan  kesusilaan,  yaitu  kehormatan  dalam  arti  seksual.  Sebagai contoh  yaitu  serangan  dengan  tujuan  untuk  memperkosa  seorang  wanita.  Dengan  demikian, serangan terhadap nama baik seseorang, yaitu penghinaan, tidak termasuk ke dalam cakupan pembelaan terpaksa dalam arti Pasal 49 ayat (1) KUHP (Lakoy, 2020).
Ketiga, pada saat itu terdapat ancaman atau serangan yang sangat dekat. Menurut unsur ini pembelaan diri  dapat  dilakukan terhadap suatu “serangan” atau terhadap suatu  “ancaman serangan”.  Mengenai  pengertian  “serangan  seketika”  ( ogenblikkelijk  aanranding )  diberikan penjelasan  oleh  Moeljatno  sebagai  berikut:  Apakah  arti  “menyerang”  kiranya  tak  perlu dijelaskan.  Yang  perlu  ditegaskan  adalah  saat  dimulainya  serangan  dan  tentunya  juga  saat serangan tersebut berhenti. Dimulainya suatu serangan dalam pasal dimaksud ditentukan harus “seketika  itu”.  Seketika  itu  memiliki  makna  bahwa  pada  saat  serangan  terjadi,  maka  ada pembelaan di waktu yang sama, dan tidak ada rentang waktu yang lama. Moeljatno menafsirkan “serangan seketika itu” dari perspektif antara waktu serangan dan pembelaan diri. Pembelaan diri harus dilakukan ketika serangan tersebut dimulai, tidak ada jarak waktu yang lama. Dengan demikian  serangan  seketika  yang  dimaksud  disini  adalah  serangan  yang  sudah  dimulai  dan belum berakhir. Jika pembelaan terpaksa dilakukan sebelum serangan dimulai ataupun setelah serangan diakhiri, maka tidak boleh melakukan pembelaan (Lakoy, 2020). Van Hamel mengatakan bahwa pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan terhadap serangan yang seketika itu dalam hal serangan dimaksud telah dimulai dan selama berlangsungnya  serangan itu, maka seseorang dibenarkan untuk melakukan noodweer . Namun, jika serangan tersebut selesai maka noodweer exces itu tidak dapat dilakukan lagi (Patricia, 2017). Banyak pertimbangan bahwa

## Journal of Law, Administration, and Social Science
seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa ini harus adanya syarat serangan yang bersifat seketika, dengan adanya kata seketika maka seseorang yang mendapat serangan tersebut tidak dapat  lagi  meminta  pertolongan  baik  kepada  aparat  penegak  hukum  maupun  kepada  orang sekitarnya  sehingga  orang  yang  mendapat  serangan  secara  seketika  itu  dibenarkan  untuk menghalau serangan tersebut walaupun dengan sifat melawan hukum sekalipun (Patricia, 2017) Keempat, dalam melakukan pembelaan terpaksa, serangan yang terjadi harus melawan hukum. Apabila serangan tersebut bukan merupakan tindak melawan hukum, maka tidak dapat mengajukan alasan pembelaan terpaksa. Contoh serangan yang tidak melawan hukum adalah seorang  polisi  yang  ditugaskan  untuk  menangkap  seseorang  berdasarkan  surat  perintah penangkapan.  Contoh  lainnya  adalah  serangan  hewan  dan  orang  gila.Mengenai  serangan hewan, oleh H.B. Vos dikatakan bahwa serangan hewan itu ada dua macam, yaitu : a. hewan itu menyerang karena dihasut orang; dan b. hewan itu menyerang tidak dihasut orang. Apabila hewan itu menyerang karena dihasut orang, maka hewan itu dapat dilihat sebagai alat orang yang  menghasutnya.  Jadi  pembelaan  diri  yang  dilakukan  melawan  serangan  hewan  yang dihasut orang dapat  dilihat sebagai  pembelaan terpaksa ( noodweer ) terhadap serangan orang yang menghasut hewan yang menyerang itu. Tetapi, pembelaan diri terhadap serangan hewan yang  tidak  dihasut  orang  tidak  dapat  dilihat  sebagai  suatu  pembelaan  diri  dalam  rangka pembelaan  terpaksa  ( noodweer ).  Pertimbangan  yuridisnya  adalah  bahwa  hewan  tidak  dapat dikatakan  telah  melakukan  sutu  perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum.  Pembelaan  diri terhadap serangan seekor hewan yang tidak dihasut orang dapat dilihat sebagai suatu daya paksa ( overmacht ), khususnya bentuk keadaan terpaksa ( noodtoestand ) (Lakoy, 2020).

## Dasar penghapusan Pidana terhadap Pembelaan Terpaksa
Dasar Penghapusan pidana dibagi dua yaitu: dasar pengampunan dan dasar pembenaran. Pertama, dalam dasar penghapusan unsur delict sudah terbukti, namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat. Maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini misalnya adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (Pasal 44 ayat (2) KUHP), adanya daya paksa mutlak dan perlampuan keadaan darurat ( noodtoestandexces , Pasal 48 KUHP), adanya pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas  ( noodwerexes ,  Pasal  49  ayat  (2)  KUHP),  karena menjalankan  perintah  jabatan  yang  tidak  sah  dengan  itikad  baik  (Pasal  51  ayat  (2)  KUHP). Kedua, dalam dasar pembenaran, sifat melawan hukum perbuatan luput atau tak terbukti, maka perbuatan terdakwa dianggap patut dan benar sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim.
Di samping itu masih ada dengan apa yang disebut buitenwettelijkestrafuitsluitingsgrondeen (alasan-alasan  pembebasan  pidana  diluar  undang- undang),  antara  lain:  kekuasaan  orang  tua  dan  guru,  resiko  dari  pekerjaan  ( beroepsrecht ), perdamaian  antara  terdakwa  dengan  korban,  mewakili  urusan  lain  ( zaakwaarneming ),  tidak adanya  unsur  sifat  melawan  hukum  yang  materiil,  dan  tidak  terbukti  adanya  kesalahan (Widnyani et al. , 2020).

## PENUTUP Simpulan
Pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri, harta, kehormatan atau orang lain harus  seimbang  atau  sama  dengan  serangan  yang  datang.  Seseorang  tidak  diperbolehkan berlebihan dalam melakukan pembelaan yang terhadap serangan yang menimpanya. Noodweer exces yang dilakukan merupakan alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Tindakan ini merupakan bentuk pembelaan menghadapi agresi melawan aturan untuk mengamankan diri, kehormatan atau harga benda baik diri sendiri maupun orang lain. Pada  saat  pembelaan  diri  yang  melampaui  batas  dilakukan  dalam  kondisi  terjadi guncangan
jiwa, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pidana.
Syarat  proporsionalitas  berarti  kepentingan  orang  lain  yang  dikorbankan  pada pembelaan terpaksa wajib seimbang menggunakan kepentingan yang dilindungi, dan kondisi subsidaritas  berarti  pembelaan  wajib  dilakukan  menggunakan  cara  yang  paling  ringan ( subsider );  pada  mana  berkenaan  menggunakan  kondisi  subsidaritas  terdapat  disparitas pendapat antar ahli aturan apakah melarikan diri adalah cara yang paling ringan ( subsider ) atau nir.  Namun  pada  suatu  putusan  Mahkamah  Agung,  diterima  adanya  pembelaan  terpaksa lantaran terdakwa sudah mencoba melarikan diri sehingga akhirnya berada pada posisi nir dapat melarikan  diri  lagi,  tindakan  terdakwa  yang  lalu  berhasil  merebut  galat  satu  pisau  yang dipegang  sang  korban,  dan  kemudian  berbalik  menikam  ke  arah  korban  adalah  pembelaan terpaksa.
Pasal 49 ayat (1) KUHP juga membatasi kepentingan-kepentingan yang dapat dibela, antara lain ada diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain. Dengan demikian, serangan terhadap nama baik seseorang tidak termasuk ke dalam cakupan pembelaan terpaksa dalam  arti Pasal 49 ayat  (1) KUHP.  Pembelaan diri juga dapat dilakukan  terhadap  suatu  “serangan”  atau  terhadap  suatu  “ancaman  serangan”    yang  sangat dekat terhadap suatu kondisi. Kondisi disini mengarah kepada jarak dan waktu terhadap suatu serangan.  Jadi,  pembelaan  diri  disini  harus  dilakukan  hanya  ketika  serangan  tersebut  telah dimulai dan belum berakhir. Dan jika pembelaan terpaksa dilakukan sebelum serangan dimulai ataupun  setelah  serangan  diakhiri,  maka  pembelaan  dianggap  tidak  sah.  Selain  itu  dalam melakukan pembelaan terpaksa terhadap serangan yang melawan hukum, tersangka tidak dapat mengajukan alasan pembelaan terpaksa.

## Saran
Penelitian berikutnya dapat menggunakan teknik in-depth interview untuk mendapatkan informasi  yang  lebih  bersifat  empirik.  Wawancara  mendalam  tersebut  dapat  dilakukan  baik kepada  pelaku noodweer  exces ,  penyidik,  penasehat  hukum  maupun  akademisi.  Hasil wawancara  dimaksud  bisa  saja  menguatkan  hal-hal  yang  telah  dielaborasi  dalam  KUHP ataupun memberikan insight lain yang dapat merekonstruksi model hukum pidana yang lebih berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung,  anak A. G., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Pembunuhan Begal atas Dasar Pembelaan Terpaksa. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1), 1–7. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3075.1-7
Amrudi,  A.  (2018).  Kajian  Yuridis  Atas  Beban  Pembuktian  Unsur  Pasal  Dakwaan  Penuntut Umum  Dalam  Kasus  Tindak  Pidana  Penipuan. Juripol:  Jurnal  Institusi  Politeknik Ganesha Medan, 1, 1–7.
Ardata, A. E. Y., Kaimuddin, A., & Paramita, P. P. (2020). Penerapan Noodweer Excess dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi  Kasus  Putusan Nomor 576/Pid.B/2020/PN.Jmr dan Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN.Enr). DINAMIKA, 27(15), 2198–2216. Asnawi, H. S. (2012). Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati. Supremasi Hukum, 1(1), 25–48.
Bahri,  S.  (2021).  Problema  dan  Solusi  Peradilan  Pidana  yang  Berkeadilan  dalam  Perkara Pembelaan Terpaksa. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1), 131–147. https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.415
Cahyani,  D.  A.  A.  A.  D.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Widyantara,  I.  M.  M.  (2019).  Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui  Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian. Jurnal Analogi Hukum, 1(2), 148–152.
https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1742 Faizal,  M.  (2021).  Perlindungan  Hukum  bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Karena Pembelaan Darurat yang Melampaui Batas (Noodweer Exces). Dinamika, 27(20), 2937– 2951.
Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kuliatatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi  Literatur. JURKAM:  Jurnal  Konseling  Andi  Matappa,  1(2),  90–100. https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56
Hidayat,  B.  R.,  Aprilianda,  N.,  &  Endrawati,  L.  (2022).  Legal  Implications  of  Stopping  the Investigation Because the Forced Defense (Noodweer) and Emergency Defense Exceed the  Limits  (Noodweer  Excesses). International  Journal  of  Multicultural  and Multireligious Understanding, 9(2), 244. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v9i2.3405
Irawan, D. (2018). Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Universitas Jember.
Kermite,  D.  P.,  Kermite,  J.  A.,  &  Tawas,  F.  (2021).  Kajian  Terhadap  Pembelaan  Terpaksa (Noodweer)  Dalam  Tindak  Pidana  Kesusilaan  Berdasarkan  Pasal  49  Ayat  (1)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Privatum, IX(4), 139.
Lakoy, R. E. K. (2020). Syarat Proporsionalitas dan Subsidaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lex Crimen, 9(2), 45– 52.
Muchtar,  H.  (2015).  Analisis  Yuridis  Normatif  Sinkronisasi  Peraturan  Daerah  dengan  Hak Asasi Manusia. Humanus, 14(1), 80–91.
Novandi,  L.  A.  (2021).  Membunuh  Karena  Membela  Diri  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
Patricia,  L.  R.  (2017).  Pembuktian  Noodweer  (Pembelaan  Terpaksa)  Dalam  Tindak  Pidana Pembunuhan  Menurut  Pasal  49  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Lex Privatum, 5(3), 45–52.
Prasad, G., Dewi,  anak A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak  Pidana  Daya  Paksa  dan  Pembelaan  Terpaksa. Jurnal  Konstruksi  Hukum,  2(3), 483–488.
Rismawati,  S.  D.  (2013).  Karakteristik  Kejahatan  Pembunuhan  Dalam  Konstalasi  Relasi
Gender. Jurnal Penelitian, 5(1), 1–11. http://e-
journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Penelitian/article/view/237
Sitorus,  N.  T.,  Siregar,  F.  R.,  &  Frensh,  W.  (2021).  Penetapan  Tersangka  Terhadap  Korban Tindak  Pidana  Pencurian  yang  Melakukan  Pembelaan  Terpaksa  (  Noodweer  )  Dalam Hukum Pidana Indonesia Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar – dasar dan atur. Riau Law Journal, 5(2), 227–239.
Widnyani, L. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pembelaan  Terpaksa  (Noodweer)  sebagai  Alasan  Penghapus  Pidana. Jurnal  Preferensi Hukum, 1(1), 195–200. https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2007.195-200
Widyaningsih,  K.,  Wahid,  A.,  &  Sunardi,  S.  (2022).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodwee Exces) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Studi Putusan No.09/Pid.B/2013/PTR. DINAMIKA, 28(3), 3483–3496.