## Harmonisasi Peraturan Penanaman Modal Asing dalam
Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)

## Ratnasari Fajariya Abidin
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: ratnasupomo@yahoo.co.id
Abstrak
Indonesia  adalah negara  yang  sangat  kaya  dengan potensi sumber daya alam. Sumber daya alam ini termasuk di antaranya adalah bahan galian  (tambang). Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur,  mengurus,  dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian,  serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh pemerintah. Pertambangan  mineral dan/atau batu bara harus dikelola berdasarkan asas Manfaat, keadilan, dan keseimbangan, Keberpihakan kepada kepentingan bangsa, Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas,  Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Konsep kesejahteraan masyarakat berdasarkan  UUD  1945 pada prinsipnya menekankan bahwa segala kegiatan pembangunan ekonomi harus mengedepankan kesejahteraan rakyat. Rakyat  sebagai subyek hukum,  batas-batas mengenai hak dan kewajibannya harus jelas.Hak dan kewajiban merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan dalam rangka kehidupan bernegara sebagai suatu kesatuan. Di sinilah hokum harus berperan untuk merumuskan sedemikian rupa batas hak dan kewajiban rakyat sebagai warga Negara maupun kepentingan-kepentingan rakyat sebagai individu.Hal  ini penting untuk mencegah timbulnya berbagai konflik sebagai akibat pertentangan kepentingan umum dan individu. Tercapainya kesejahteraan masyarakat harus diiringi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini juga harus berkelanjutan supaya bias memberikan hasil berupa kesejahteraan  yang  maksimal kepada
316
rakyat.Pendistribusian sumber daya dapat dinyatakan adil jika pelaksanaannya didasarkan pada mekanisme atau prosedur yang baik atau yang standar. Cara atau prosedur dinyatakan adil jika dalam prosedur memenuhi tiga unsur,  yaitu :kelayakan, kebebasan, dan persamaan kedudukan. Dari  latar belakang masalah  di  atas dapat dirumuskan permasalahan,  yaitu Bagaimana harmonisasi peraturan penanaman modal asing dalam bidang pertambangan mineral dan batu bara berdasarkan prinsip keadilan,  Kemudian Bagaimana implementasi peraturan penanaman  modal  asing dalam bidang pertambangan  mineral  berdasarkan prinsip keadilan antara pemerintah Republik  Indonesia  dengan PT.Freeport  Indonesia,  apakah peraturan itu sudah sesuai dengan konsep peraturan mengenai penanaman  modal  asing berdasarkan prinsip keadilan.
Regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanaman modal asing, sebelum lahirnya UU No.4 Tahun  2009,  belum mencerminkan prinsip keadilan,karena masih menguntungkan pihak  investor,  di  sisi  lain  pemerintah RI  dan masyarakat setempat banyak merasakan dampak negatif. UU Minerba yang terbaru, yang lahir di era Presiden Susilo Bambang Yudoyono,  sudah mencerminkan prinsip keadilan. Implementasi peraturan penanaman  modal  asing yang  mengedepankan prinsip keadilan,  masih belum terlaksana. Hal  ini dibuktikan dengan ketentuan pokok  yang belum dilaksanakan oleh perusahaan ybs,  di antaranya pemenuhan pembangunan smelter dan divestasi saham.
Kata kunci : Penanaman Modal Asing, KontrakKarya, Keadilan
A. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  yang  sangat  kaya  dengan  potensi sumber  daya  alam.Sumber  daya  alam  ini  termasuk  diantaranya adalah  bahan  galian  (tambang).Bahan  galian  itu dikuasai  oleh negara.Hak  penguasaan  negara  berisi  wewenang  untuk mengatur,  mengurus,  dan  mengawasi  pengelolaan  atau pengusahaan  bahan  galian,  serta  berisi  kewajiban  untuk mempergunakan
sebesar-besarnya kemakmuran
317
rakyat.Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah. 1
Potensi  sumber  daya  alam  tersebut  membentang  dari Sabang  sampai  Merauke.Sumber  daya  alam  yang  ada  terbagi menjadi  sumber  daya  alam  yang  bisa  diperbarui  dan  tidak  bisa diperbarui.  Pasal  33  UUD  1945  ayat  2,3  dan  4  menyebutkan bahwa;ayat  (2)  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ayat (3)  menyebutkan    bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan ayat (4) menyebutkan  bahwa  perekonomian  nasional  diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi,  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan,  kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945  pasal  33  ayat  (3)  yang  menegaskan  bahwa  bumi,  air,  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat, maka mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalam  bumi  merupakan  sumber  daya alam  yang  tak  terbarukan,  pengelolaannya  perlu  dilakukan semaksimal  mungkin,  efisien,  transparan,  berkelanjutan  dan berwawasan  lingkungan,  serta  berkeadilan  agar  memperoleh manfaat  sebesar-besar  bagi  kemakmuran  rakyat  secara berkelanjutan.
Potensi  sumber  daya  alam  yang  demikian  besar  tersebut seharusnya  bisa  dipergunakan  dan  dikelola  oleh  pemerintah untuk  mensejahterakan  rakyat.Kesejahteraan  yang  dicita- citakan,  merupakan  keinginan  luhur  dari  para  pendiri  negara kesatuan Republik Indonesia.Indonesia saat ini sudah 61 tahun merdeka, selama rentang waktu ini ternyata kesejahteraan yang dicita-citakan  belum  bisa  dinikmati  oleh  seluruh  masyarakat Indonesia.Masyarakat  yang  sudah  sejahtera  persentasenya masih  kecil,  dibandingkan  masyarakat  yang  belum  sejahtera. Data  ini  bisa  dilihat  dari  laporan  bulanan  data  sosial  ekonomi Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada  kurun  waktu  Februari  2015-
1 Salim  HS, Hukum  Pertambangan  di  Indonesia , (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 6.
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …

## 318
2016  yang  menunjukkan  kenaikan  tingkat  kemiskinan masyarakat,  terutama  masyarakat  pedesaan.  Apabila  angka kemiskinan  naik,  otomatis  angka  kesejahteraan  akan  menurun. Kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan masyarakat kota dari data di atas cukup tinggi.
Kesejahteraan  dikaji  menurut  delapan  bidang  yang mencakup  kependudukan,  kesehatan  dan  gizi,  pendidikan, ketenagakerjaan,  taraf  dan  pola  konsumsi,  perumahan  dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. 2
Konsep  kesejahteraan  masyarakat  berdasarkan  UUD  1945 pada  prinsipnya  menekankan  bahwa  segala  kegiatan pembangunan  ekonomi  harus  mengedepankan  kesejahteraan rakyat.Rakyat sebagai subyek hukum, batas-batas mengenai hak dan  kewajibannya  harus  jelas.Hak  dan  kewajiban  merupakan suatu  kebutuhan  dan  tuntutan  dalam  rangka  kehidupan bernegara  sebagai  suatu  kesatuan.Disinilah  hukum  harus berperan  untuk  merumuskan  sedemikian  rupa  batas  hak  dan kewajiban  rakyat  sebagai  warga  negara  maupun  kepentingan- kepentingan  rakyat  sebagai  individu.Hal  ini  penting  untuk mencegah  timbulnya  berbagai  konflik  sebagai  akibat pertentangan kepentingan umum dan individu. 3
Tercapainya  kesejahteraan  masyarakat  harus  diiringi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.Pertumbuhan ekonomi  ini  juga  harus  berkelanjutan  supaya  bisa  memberikan hasil berupa kesejahteraan yang maksimal kepada rakyat.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus mengikutsertakan  masyarakat  setempat  dalam  kegiatan usahanya.  Akan  tetapi  dalam  prakteknya,  masih  jauh  panggang dari  api.  Regulasi  yang  ada  belum  mampu  memberikan kesejahteraan  yang  sebenarnya  kepada  masyarakat  di  lokasi terdampak kegiatan  usaha,  terutama  kegiatan  usaha pertambangan  mineral  dan  batubara.Alih  alih  memberikan kemakmuran,  banyak  dampak  sosial  dan  lingkungan  yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.
2 Indikator  Kesejahteraan Rakyat  ( Welfare  Indicators  2015 ),  terbitan BPS
3 Abrar  Saleng, Hukum  Pertambangan  Indonesia , (Yogyakarta:  UII Press, 2004),  hlm. 39.
PT.  Freeport  Indonesia  yang  berlokasi  di  Kuala  Kencana dan Tembagapura  adalah  salah  satu  contoh  nyata.PT.  Freeport Indonesia  beroperasi  di  Indonesia  sejak  tahun  1967  setelah kontrak Karya I ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Slamet Bratana pada 7 april 1967. Kontrak Karya I ini untuk masa 30 tahun, yang menjadikan  PTFI  sebagai  kontraktor  ekslusif  tambang  Ertsberg di  atas  wilayah  10  km  persegi.Keberadaan  PT.  Freeport Indonesia  selama  ini  banyak  menuai  pro  dan  kontra  dari masyarakat. 4
PT.  Newmont  Nusa  Tenggara  (PT.NNT),  Perusahaan pertambangan  yang  memiliki  konsesi  tambang  Daerah  Batu Hijau  Nusa  Tenggara  Barat.  Banyaknya pemberitaan  tentang aktifitas  pembuangan  limbah  tailing  ke  teluk  Senunu, pencemaran  sungai  Sekongkang  dan  sungai  Tongo  Sejorong, pembukaan  hampir  200  Ha  hutan  lindung,  adalah  beberapa permasalahan  lingkungan  yang  muncul  karena  operasional  PT. NNT.Belasan  tahun  PT.  NNT  ini  beroperasi,  tetapi  tidak memberi  nilai  tambah  terhadap  kemiskinan.Justru  Provinsi Nusa Tenggara Barat tempat beroperasinya PT. NNT merupakan salah  satu  provinsi  termiskin  di  Indonesia.Keberadaan  sebuah perusahaan  besar  seharusnya  bisa  memberikan  kesejahteraan kepada  masyarakat  di  sekitarnya.Kegiatan-kegiatan  seperti Community  Development  ( Comdev ) atau Corporate  Sosial responsibility (CSR)  apakah  sudah  tepat  sasaran  dan  sesuai dengan  ketentuan  yang  ditetapkan  pemerintah?Pemberitaan yang  beredar  selama  ini  bahwa  kegiatan  tersebut  justru menimbulkan  konflik  di  tingkat  bawah  dan  memunculkan permasalahan lingkungan, sosial dan ekonomi. 5
Selain  perusahaan  tambang  mineral,  masih  ada  kasus perusahaan  lain  yang  keberadaannya  bertujuan  untuk menyejahterakan msyarakat setempat tetapi pada pelaksanaannya  malah  menimbulkan  banyak  kontra  dari masyarakat  setempat.  Salah  satu  contohnya  adalah  proyek lumbung  pangan  dan  energi  terpadu  Merauke  atau Merauke
4 Berita  Kita, Dari  Hulu  Hingga  ke  Hilir ,  edisi  khusus,  Jakarta  : Corporate Communications Departement PT. Freeport Indonesia, 2014,  hlm.
7.
5 Yudi  Sufiadi,  “Ada  Apa  dengan  PT.  Newmont  Nusa  Tenggara?”, http:/reads. Kompasiana , diakses tanggal 3 Februari 2016.
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …
320
Integrated  Food  and  Energy  Estate  (MIFEE) yang  diluncurkan pada  bulan  Agustus  tahun lalu  saat  ini  merupakan  salah  satu contoh  pengembangan  sumber  daya  alam  yang  paling  ambisius untuk  Papua.  Rencana  itu  meliputi  perubahan  peruntukan sejumlah  besar  lahan,  termasuk  hutan,  untuk  dijadikan perkebunan  yang  akan  ditanami  berbagai  tanaman  untuk pangan,  energi  dan  tanaman  produktif  lainnya.  Pekerja  akan didatangkan  ke  Merauke  untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga kerja.  Kekhawatiran  mendalam  telah  disampaikan  oleh organisasi  masyarakat  setempat  serta  ornop  (organisasi  non politik)  regional,  nasional  dan internasional  mengenai  potensi kerusakan yang akan ditimbulkan oleh mega proyek ini terhadap masyarakat  adat,  tanah  adat,  sumber  daya  alam  dan  budaya mereka,  dan  juga  dampak  politik  yang  lebih  luas,  dampak terhadap  HAM,  sosiologi  dan  budaya  serta  lingkungan  Papua secara  keseluruhan.  MIFEE  mengikuti  pola  baku  dari  mega proyek  ambisius  di  Indonesia  yang  pada  dasarnya  ditujukan untuk pasar ekspor. Proyek-proyek itu memberikan insentif bagi investor  sektor  swasta,  tetapi  sama  sekali  tak  mempedulikan potensi pembangunan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Tinjauan  atas  proyek  dukungan  pemerintah  yang menargetkan  Papua  seperti  yang  telah  dicermati  oleh  DTE ( Down To Earth ) selama lebih dari dua puluh tahun terakhir ini menunjukkan  bahwa  pembangunan  semacam  itu  cenderung memiliki beberapa persamaan karakter. Ciri-ciri tersebut antara lain  :  pengambilan  keputusan  dengan  pendekatan  dari  atas  ke bawah,  pernyataan  resmi  bahwa  proyek  itu  untuk  kepentingan masyarakat,  penyerobotan  lahan  milik  masyarakat  adat,  dan didatangkannya  tenaga  kerja  non-Papua.  Fakta  bahwa  MIFEE memiliki  banyak  persamaan  karakter  ini  menunjukkan  bahwa tak banyak perubahan dalam pola pikir para pengambil keutusan sejak jaman Suharto. Alhasil, dampak negatif serupa yang timbul dari proyek-proyek sebelumnya kemungkinan besar akan terjadi lagi.  Dampak  menyeluruh  adalah  kerusakan  sumber  daya  alam yang  terus  berlangsung.Garis  merah  dari  eksploitasi  sumber daya  alam  ini  adalah  terpinggirkannya  masyarakat  adat  Papua, proyek  dengan  pendekatan  dari  atas  ke  bawah yang  ditentukan
321
dari  luar,  dan  seringkali  disertai  dengan  ancaman  atau penggunaan kekerasan untuk memaksaan pelaksanaannya. 6
Dari uraian di atas, dampak dari investasi luar yang masuk ke  bumi,  sebagai  contoh  di  Papua  dan  Nusa  Tenggara  Barat, ternyata  masih  belum  bisa  memberikan  kesejahteraan  bagi masyarakat setempat.
Bumi  Papua  masih  kental  dengan  masyarakat  adatnya, sangat kaya sumberdaya alamnya.Secara tradisional masyarakat adat  telah  memiliki  sumber  daya  alam  yang  secara  turun temurun  dikuasai  sebagai  akibat  daripada  hak  membuka hutan.Sumberdaya  alam  yang  menjadi  aset  masyarakat  adat tersebut  harus  dihormati  dan  dilestarikan.  Modal  dan  asset masyarakat  adat  terdiri  dari  dua  aspek  yang  tidak  bisa terpisahkan  dari  kehidupan  masyarakat  adat  yaitu  :  (1)  sumber daya  alam  (SDA),  yang  menyangkut  sumber  daya  lahan,  hutan, sungai,  laut,  kandungan  mineral,  air,  angin  dan  lain-lain  yang berkaitan  dengan  lingkungan  alam  sekitar;  (2)  sumber  daya manusia  (SDM),  hal  ini  menyangkut  kecerdasan,  ketrampilan, kesadaran,  motivasi,  inovasi,  kreatifitas,  semuanya  berkaitan dengan lingkungan sosial dan budaya masyarakat setempat tidak boleh  dikurangi  martabatnya.  Sumberdaya  masyarakat  adat tersebut  berbentuk  kearifan  lokal  yang  turun  temurun  dimiliki masyarakat adat yang harus dihormati dan dikembangkan. 7
Kearifan  lokal  itulah  yang  harus  dipahami  dan  diadopsi oleh  pemerintah,  dalam  mengeluarkan  regulasi  yang  mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara pada khususnya. Tugas  pemerintah  cukup  berat  disini  untuk  menciptakan regulasi yang bisa memberikan keuntungan lebih banyak kepada bangsa  Indonesia  umumnya  dan  masyarakat  terdampak  pada khususnya.Regulasi di bidang pertambangan mineral khususnya, sangat penting untuk diperbarui, agar bisa memberikan keadilan bagi  semua  pihak,  yaitu  pihak  pemerintah,  investor,  dan khususnya lagi kepada masyarakat terdampak di lokasi tambang. Guna  memenuhi  ketentuan  pasal  33  ayat  (3)  Undang- Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok
6 Carolyn Marr, 2011, Down To Earth, Eksploitasi Sumber Daya alam di Papua selama 22 tahun dengan pendekatan dari atas ke bawah .
7 Sukandarrumidi, Memahami  Pengelolaan  Tambang  di  Indonesia ,
(Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara,t.t.), hlm. 159.
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …

## 322
Pertambangan.  Undang-Undang  tersebut  selama  kurang  lebih empat  dasawarsa  sejak  diberlakukannya  telah  dapat memberikan  sumbangan  yang  penting  bagi  pembangunan nasional.Akan  tetapi,  di  era  abad  kedua  puluh  ini,  Undang- undang Nomor 11 Tahun 1967 yang sudah berlaku selama kurang lebih  24  tahun  dirasa  belum  bisa  sepenuhnya  mengadopsi kepentingan  negara,  maka  lahirlah  regulasi  baru  dalam  hukum pertambangan yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
Dalam  perkembangan  lebih  lanjut,  undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat  nasional  maupun  internasional.Tantangan  utama  yang dihadapi  oleh  pertambangan  mineral  dan  batubara  adalah pengaruh  globalisasi  yang  mendorong  demokratisasi,  otonomi daerah,  hak  asasi  manusia,  lingkungan  hidup,  perkembangan teknologi  dan  informasi,  hak  atas  kekayaan  intelektual  serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.
Untuk  menghadapi  tantangan  lingkungan  strategis  dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, maka perlu disusun peraturan  perundang-undangan  baru  di  bidang  pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi  langkah-langkah  pembaruan  dan  penataan  kembali kegiatan  pengelolaan  dan  pengusahaan  pertambangan  mineral dan  batubara,  hal  ini  dimuat dalam  penjelasan  umum  UU Minerba.
Pokok  pikiran  yang  mendasari  Undang-undang  Nomor  4 Tahun  2009  tentang  Mineral  dan  Batubara  dalam  point menimbang huruf (a) menjelaskan bahwa mineral dan batubara yang tekandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan  kekayaan  alam  tak  terbarukan  sebagai  karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus  dikuasai  oleh  negara  untuk  memberi  nilai  tambah  secara nyata  bagi  perekonomian nasional  dalam  usaha  mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
Selain itu, dalam pasal 2 UU Minerba menyebutkan bahwa pertambangan  mineral  dan  batubara  dikelola  berasaskan prinsip:
a. Manfaat, keadilan dan keseimbangan b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Undang-undang  Minerba  yang  terbaru  ini  mengandung pokok-pokok  pikiran,  secara  lengkap  yang  termuat  dalam penjelasannya, sebagai berikut :
1. Mineral  dan  batubara  sebagai  sumber  daya  yang  tak terbarukan  dikuasai  oleh  negara  dan  pengembangan  serta pendayagunaannya  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah  selanjutnya  memberikan  kesempatan  kepada badan  usaha  yang  berbadan  hukum  Indonesia,  koperasi, perseorangan,  maupun  masyarakat  setempat  untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin,  yang  sejalan  dengan  otonomi  daerah,  diberikan  oleh pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  sesuai  dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam  rangka  penyelenggaraan  desentralisasi  dan  otonomi daerah,  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial  yang  sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan  rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan  wilayah  dan  mendorong  kegiatan  ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam  rangka  terciptanya  pembangunan  berkelanjutan, kegiatan  usaha  pertambangan  harus  dilaksanakan  dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
Sumberdaya  mineral  dan  batubara  adalah  aset  kekayaan bangsa  yang  harus  dikelola  secara  optimal  dan  berkelanjutan demi  terciptanya  kesejahteraan  rakyat.  Data  dari  kementerian
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …

## 324
ESDM,  pada  bulan  November  tahun  2015  menyebutkan  bahwa pasokan mineral dan batubara mencapai 401.218.566 (ton) dan cadangan  pasokan  sebesar  11.494.091  (ton).  Ketersediaan sumberdaya mineral dan batubara yang melimpah di Indonesia memberikan  peluang  bagi  bangsa  untuk  memajukan perekonomian  melalui  usaha  pertambangan.Hasil  dari pengelolaan  dan  pengusahaan  pertambangan  dapat  dipasarkan pada pangsa pasar domestik maupun global. 8
Dalam  pengelolaan  bahan  galian  (pertambangan) pemerintah  memerlukan  modal  yang  sangat  besar,  peralatan yang canggih, tenaga ahli, dan terdapat pula resiko yang tinggi. Indonesia  mengalami  keterbatasan  dana  dalam  kegiatan eksplorasi  dan  eksploitasi,  sehingga  diperlukan  adanya kerjasama dengan investor asing. 9
Hal  di  atas  seharusnya  mendasari  regulasi  dan  kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam  pengaturan  dan pengelolaan  tambang  mineral  dan  batubara  khususnya  di Indonesia.
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  merupakan  indikator keberhasilan  pembangunan  ekonomi.Pertumbuhan  ekonomi yang  berkelanjutan  adalah  pertumbuhan  yang  ditopang  oleh investasi.Investasi  yang  paling  utama  adalah  investasi  yang berasal  dari  pemerintah  yang  dapat  menciptakan  lapangan pekerjaan dan net ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. 10 Selain investasi yang berasal dari pemerintah, dikenal juga investasi  yang  berasal  dari  pihak  swasta  dalam  negeri  dan investasi  dari  luar  negeri  atau  lebih  populer  disebut  investasi asing.
Target  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  tersebut,  tentu saja  harus  diimbangi  dengan  pembangunan  di  bidang ekonomi.Pembangunan  ekonomi di  suatu  negara  tidak  hanya dapat dilaksanakan atas partisipasi pihak pemerintah dan swasta nasional saja, tetapi juga oleh pihak asing. Pihak asing biasanya
8 Kementerian  ESDM,  “Pasokan  Mineral  dan  Batubara”, http:/www.bgl.esdm.go.id #, diakses pada tanggal 2 Januari 2016. 9 Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia , (Jakarta: Prenada Media, 2006),  hlm. 20.
10 Dewi  Ernita,  dkk,  “Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi,  Investasi,  dan Konsumsi di Indonesia, Jurnal kajian Ekonomi Tidak Diterbitkan , Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, 2013.
enggan untuk berinvestasi atau melakukan transaksi ekonomi di negara  tertentu  apabila  di  negara  tersebut  terdapat  hukum ekonomi yang tidak menunjang, menghambat atau menimbulkan  resiko  dan  ketidakpastian  yang  besar  terhadap investasi,  misalnya  :  apabila  ada  kelemahan  dalam  pengaturan tentang penanaman modal asing, pemilikan hak-hak atas tanah, penyelesaian sengketa bisnis, dan berbagai ketentuan perizinan. Akibatnya  investasi  asing  yang  seyogyanya  masuk  tersebut beralih  ke  negara  lain  yang  dirasa  lebih  menunjang  dalam hukum ekonominya. 11
Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yang akan berakhir pada  tahun  2021selama  ini  telah  menjadi  sesuatu  yang  sangat menarik  untuk  diperbincangkan  baik  oleh  masyarakat, pemerintah,  maupun  pihak  terkait.  Politik  tidak  akan  bisa dipisahkan  dalam  kegiatan  investasi  asing.Banyak  kepentingan ekonomi yang bermain disini, semua demi kepentingan masing- masing pihak.
Penjelasan  UU  Minerba  pasal  169  huruf  b  menyebutkan bahwa  semua  pasal  yang  terkandung  dalam  kontrak  karya  dan perjanjian  karya  pengusahaan  pertambangan  batubara  harus disesuaikan  dengan  undang-undang,  dalam  hal  ini  disesuaikan dengan  Undang-undang  Minerba  yang  terbaru  yaitu  UU  No.4 Tahun  2009.Banyak  sekali  point  dalam  kontrak  karya  yang harus  disesuaikan  dengan  isi  UU  Minerba,  hal  ini  untuk menjamin  tercapainya  tujuan  diterbitkannya  UU  Minerba terbaru,  yaitu  manfaat  hasil  tambang  khususnya  hasil  tambang mineral  yang  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat Indonesia.
Point  dalam  naskah  kontrak  karya  memuat ketentuan- ketentuan  yang  mengatur  soal-soal  yang  mencakup;  aspek hukum,  teknis,  kewajiban  di  bidang  keuangan  dan  perpajakan, ketenagakerjaan, perlindungan dan pengolahan lingkungan, hak- hak  khusus  pemerintah,  penyelesaian  sengketa,  pengakhiran kontrak,  soal-soal  umum  (  antara  lain;  promosi,  kepentingan nasional, pengembangan wilayah) dan ketentuan-ketentuan lain.
11 Sanusi  Bintang  dan  Dahlan, Pokok-pokok  Hukum  Ekonomi  dan Bisnis, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),  hlm. 5-6.
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …
326
Semua  ketentuan-ketentuan  itu  diberlakukan  selama  jangka waktu kontrak. 12
Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan pemerintah  bisa  memperpanjang  kontrak  Freeport  Indonesia, asalkan  perusahaan  tambang  berinduk  di  Amerika  Serikat  itu memenuhi  sejumlah  permintaan.Diantaranya  peningkatan royalti,  perbaikan  penanganan  limbah,  divestasi  saham,  dan pembangunan  smelter.“Saya  katakan  di  masa  lalu  setiap  kali Freeport  mau  perpanjangan  kontrak  terjadi  yang  aneh- aneh.Kami  ingin  Indonesia  diberlakukan  secara  adil  dan transparan.  Saya  yakin  kalau  dilakukan,  itu  akan  bagus  buat perusahaan asing yang ada di Indonesia,”katanya saat Asean-US Business Council, Jakarta, Kamis (12/11/2015). 13
Ini  membuktikan  bahwa  kontrak karya  antara  pemerintah Republik  Indonesia  dengan  PT.  Freeport  Indonesia  adalah  hal yang  sangat  penting  dan  menarik  banyak  pihak  untuk  bisa terlibat  di  dalamnya,  semua  pasti  karena  motif  ekonomi  yang besar.  Puncak  dari  gesekan-gesekan  antara  beberapa kepentingan dari pihak yang berbeda itu terjadi saat mencuatnya kasus  “Papa  Minta  Saham”  yang  terjadi    pada  tahun  2015. Buntut  dari  kasus  ini  bahkan  menyebabkan  seorang  Setya Novanto  secara  resmi  mengundurkan  diri  dari  jabatannya sebagai ketua DPR RI periode 2014-2019. Keputusan itu diambil dikala Mahkamah Kehormatan dewan (MKD)akan memberikan sanksi  kepadanya  terkait  dugaan  permintaan  saham  PT. Freeport  Indonesia  dengan  mencatut  nama  Presiden  Joko Widodo.  Pengunduran  diri  Setya  Novanto  disampaikan  melalui surat resmi dan  dibacakan secara terbuka di sidang Mahkamah kehormatan Dewan (MKD). Sebelum mengundurkan diri, tejadi sederet penggalan drama sidang MKD mulai dari menteri ESDM Sudirman Said melaporkan dugaan pelanggaran etik oleh  Setya Novanto,  pemutaran  rekaman,  pemeriksaan  saksi-saksi  hingga bermuara  pada  pengunduran  diri  politisi  golkar  dari jabatannya. 14
12 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan.. ., hlm. 30.
13 Rizal  Ramli  :  “Saban  Freeport  mau  perpanjang  kontrak,  terjadi keanehan”, http:/ Merdeka.com/read/news , 12 November 2015 , diakses pada 2 Januari 2016.
14 “Kronologi Lengkap Kasus Papa Minta Saham”,
http:/ Merdeka.com/read/news/2015 , diakses pada 1 Juni 2016.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
Setelah  mengundurkan  diri,  Setya  menduduki  jabatan sebagai Dewan Penasehat Partai Golkar.Posisinya sebagai ketua DPR  RI  digantikan  oleh  Ade  Komaruddin,  sama-sama  kader Golkar.Dalam pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan selanjutnya,  Setya  Novanto  diputuskan  tidak  melanggar  kode etik, hal ini tentu saja menggelitik rasakeadilan masyarakat.Apakah  benar  demikian?Hal  ini  membuktikan bahwa  dunia  politik  memang  ibarat  panggung  sandiwara  bagi pihak-pihak  yang  berkepentingan,  masyarakat  yang  sering menjadi korban.
Perkembangan  terbaru,  pada  tanggal  30  November  2016, Setya  Novanto  resmi  kembali  menjabat  menjadi  Ketua  DPR RI.Seluruh fraksi  di  DPR  menyatakan  setuju  dengan  keputusan Golkar mencopot Ade Komaruddin dalam rapat paripurna pada Rabu,  30  November  2016.  Wakil  ketua  DPR,  Fadli  Zon,  yang memimpin rapat, menyatakan pimpinan Dewan telah menerima surat  dari  DPP  Partai  Golkar  perihal  pergantian  ini  pekan sebelumnya. 15
Hal itu menunjukkan bahwa Freeport sangat menarik bagi banyak pihak, untuk ikut terlibat didalamnya.Carut marut dunia perpolitikan  di  Indonesia,  pasti  akan  berpengaruh  kepada regulasi  yang  dikeluarkan,  karena  yang  berperan  besar  dalam pembuatan  peraturan  perundang-undangan  adalah  lembaga legislatif  dalam  hal  ini  DPR.  Walaupun  dalam  pengesahan produk  perundang-undangan  tetap  harus  disahkan  oleh Presiden.Pemerintah  yang  dikomandani  oleh  Presiden,  tentu berperan  besar  di  sini,  karena  kebijakan  yang  diambil  akan sangat  berpengaruh  kepada  produk  legislatif  yang  akan dikeluarkan oleh DPR.
Dinamika  perpanjangan  kontrak  karya  terutama  yang dilakukan oleh Pemerintah RI dan PT. Freeport Indonesia selalu terkait  dengan  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  RI. Pemerintah  menginginkan  mendapat  kompensasi  yang  lebih banyak  daripada  kontrak  sebelumnya,  hal  ini  tercermin  dalam UU  N0.4  tahun  2009  Mineral  dan  Batubara  yang  meminta kepada seluruh perusahaan tambang untuk membangun pabrik pengolahan  dan  pemurnian  konsentrat  atau  smelter.  Saat  ini banyak  perusahaan  tambang  yang  masih  enggan  membangun
15 Dhemas  Reviyanto  ,”Setya  Novanto  Resmi  Jadi  Ketua  DPR  Lagi”, http:/ m. tempo.co/read/news/2016 , diakses pada Rabu, 30 November 2016.
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …
328
smelter, salah satunya adalah PT. Freeport Indonesia.Perusahaan  asal Amerika Serikat ini terkesan  enggan membangun  smelter  lantaran  belum  mendapatkan  kepastiam perpanjangan  kontrak  paska  2021.“  Pembangunan  smelter, divestasi  saham  dan  sebagainya  itu  sangat  penting,  tapi  kalau kontrak  perpanjangan  kita tidak  bisa  beroperasi  lagi  pada  2021 buat  apa  kita  bangun  smelter  ?”  ujar  Vice  President  Corporate Communication PT.  Freeport  Indonesia  Riza  Pratama  di  Resto Dua Nyonya, Jakarta, Minggu. Riza menegaskan bahwa Freeport sudah  terlebih  dahulu  membangun  smelter  sebelum pembangunan  smelter  menjadi  kewajiban  perusahaan tambang.Smelter tersebut dibangun pada tahun 1997 di Gresik, Jawa  Timur. Smelter  tersebut  memiliki  kapasitas  menyerap  40 persen dari seluruh konsentrat yang dihasilkan Freeport. Angka tersebut  akan  dinaikkan  sesuai  tuntutan  pemerintah  melalui undang-undang  minerba  yang  meminta  konsentrat  dimurnikan di  dalam negeri  sebesar  100  persen.  “Kita  sekarang  sedang dalam fase membangun untuk ekspansi smelter yang sudah ada ini dari 1 juta ton yang diserap menjadi 3 juta ton nanti pada saat beroperasi”,  jelas  Riza.Namun,  rencana  ekspansi  ini  terancam gagal  apabila  Kontrak  Karya  (KK)  Freeport  tidak  diperpanjang. “artinya kita tidak akan beroperasi lagi, tentunya untuk apa kita bikin smelter kalau konsentrat sudah gak ada”, jelas dia. 16
Oleh  karena  itulah,  betapa  pentingnya  pengaturan  dalam penanaman modal asing, terutama kaitannya dengan pengaturan pertambangan
mineral, supaya dalam regulasi dan pelaksanaannya bisa memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang  terkait.  Regulasi  yang  baik,  mengadopsi  prinsip-prinsip keadilan  sosial  dan  keadilan  hukumakan  menjamin  kepastian hukum  dan  memberikan  keuntungan  maksimal  bagi  semua pihak.  Maka  penelitian  mengenai  Aktualisasi  Pengaturan Penanaman  Modal  Asing  dalam  Pertambangan  Mineral  dan BatubaraBerdasarkan  Asas  Keadilan  (Studi  Kontrak  Karya Pemerintah RI dengan PT. Freeport Indonesia) ini amat penting dilakukan.
16 “Freeport  ogah  bangun  smelter  jika  kontrak  tak  diperpanjang”, http:/Merdeka.com/news/reads ,  25  Oktober  2015,  diakses  pada  3  Januari 2016.
B. Landasan Teori Pada  bagian  ini  akan  dikemukakan  beberapa pembahasan,  yaitu  :  konsep  tentang  penanaman  modal  asing, kontrak karya, dan keadilan.
1. Konsep Penanaman Modal Asing
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang  sedang berkembang.Salah  satu  ciri  dari  negara  berkembang  adalah pembangunan  di  segala  bidang.Dewasa  ini  sejak  reformasi tahun  2007,  arah  dan  kebijaksanaan  pembangunan  yang ditempuh oleh pemerintah sudah jauh berubah. Jika dulu di era  Orde  baru  pemerintah  bertumpu  pada  Trilogi Pembangunan,  dengan  penekanan  pada  segi  pemerataan pembangunan  dan  hasil-hasilnya,  di  samping  usaha mencapai  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  tinggi serta  stabilitas  nasional  yang  mantap,  setelah  era  reformasi dewasa  ini  kriteria  sebagaimana  disebutkan  dalam  Trilogi Pembangunan di era Orde baru tidak kelihatan lagi, karena pemerintah  disibukkan  dengan  bagaimana  menjaga  dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, agar Indonesia segera dapat keluar dari himpitan krisis ekonomi sejak tahun 1997 yang lalu, bahkan akan terulang di tahun 2008 yang lalu. 17 Investasi  dari luar negeri atau yang popular disebut dengan investasi  asing  ini,  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  25  tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal. Dalam  Undang-undang  ini  yang  dimaksud  dengan Penanaman  Modal  Asing  adalah  kegiatan  menanam  modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan  oleh  penanam  modal  asing,  baik  menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam  modal  dalam  negeri  (  Pasal  1  Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  lebih  banyak  mempunyai kelebihan  diantaranya  sifatnya  jangka  panjang,  banyak memberikan  andil  dalam  alih teknologi,  alih  keterampilan managemen,  dan  membuka  lapangan  kerja  baru.Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara yang sedang berkembang mengingat  terbatasnya  kemampuan  pemerintah  untuk menyediakan lapangan kerja.
17 Nindyo  Pramono, Hukum  PT.  Go  Public  dan  Pasar  Modal, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013) , hlm. 1.
330
Untuk  mengundang  sebanyak-banyaknya  investor  asing masuk  ke  Indonesia,  maka  pemerintah  harus  menciptakan iklim  investasi  yang  baik.  Penanaman  modal  merupakan instrument  yang  penting  bagi  pembangunan  nasional,  dan regulasi  yang  ada  di  bidang  penanaman  modal,  diharapkan menjamin  kepastian  hukum bagi  para  investor  yang  akan menjalankan usahanya di Indonesia.
Untuk  menjamin  kepastian  hukum  bagi  para  penanam modal  asing,  maka  pemerintah  mengeluarkan  regulasi  yang menjadi  rujukan  bagi  kedua  belah  pihak,  yaitu  antara pemerintah dan penanam modal asing.
Kepastian  bagi  para  penanam  modal  tidak  lepas  dari adanya  kepastian  hukum.Kontrak  yang  ditandatangani bermula  dari  perjanjian.Syarat  dasar  pertama  untuk perjanjian  yang  mengikat  ialah  bahwa  para  pihak  harus meniatkan perjanjian mereka dilaksanakan dan mengharapkan konsekuensi hukum apabila perjanjian mereka tidak  terlaksana.Hal  dasar  yang  kedua  ialah  perjanjian  itu sendiri. 18
Landasan hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia:
1. Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958
2. Undang-undang  Nomor  44/Prp  tahun  1960  tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 15
Prp.  Tahun  1960  tentang  Perubahan  Undang-undang (Perpu)  Nomor  78  Tahun  1958  tentang  Penanaman  Modal Asing
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal  Asing  yang  telah  diubah  dan  ditambah  dengan Undang-undang Nomor 15 Prp tahun 1960
6. Undang-undang  Nomor  1  tahun  1967  tentang  Penanaman Modal Asing
7. Undang-undang  Nomor  11  Tahun  1970  tentang  Perubahan dan  Tambahan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1967 tentang Penanaman Modal Asing
18 Arthur Lewis, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Introduction to Business Law , (Bandung : Nusa Media, 1998),  hlm. 81.
8. Undang-undang  Nomor  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan
9. Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1968  tentang  Penanaman Modal Dalam Negeri
10. Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1970  tentang  Perubahan dan  Tambahan  Undang-undang  Nomor  6  tahun  1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
11. Undang-undang  Nomor  11    Tahun  1970  tentang  Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing
12. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994  tentang  Pemilikan  Saham  Dalam  Perusahaan  yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal asing
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
14. Undang-undang  Nomor  4  tahun  2009  tentang  Mineral  dan Batubara Pasal  1  ayat  (3)  UUPM  disebutkan  bahwa  Penanaman Modal Asing (PMA) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  Negara  Republik Indonesia  yang  dilakukan  oleh  penanam  modal  asing sepenuhnya  maupun  yang  berpatungan  dengan  penanam modal  dalam  negeri.  Sementara  ayat  (8)  pasal  yang bersangkutan  menyatakan  bahwa  modal  asing  adalah  modal yang  dimiliki  oleh  negara  asing,  perseorangan  warga  negara asing,  badan  usaha  asing,  badan  hukum  asing,  dan/atau badan  hukum  Indonesia  yang  sebagian  atau  seluruhnya dimiliki oleh pihak asing.  Sedangkan ayat (9) pasal yang sama menyebutkan  bahwa  modal  dalam  negeri  adalah  modal  yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara  Indonesia,  atau  badan  usaha  yang  berbentuk  badan hukum atau tidak berbadan hukum.
Pada  umumnya  dalam  kegiatan  PMA  di  Indonesia  dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu : 19
a. Oleh  pihak  asing  (perorangan  atau  badan  hukum),  ke dalam  suatu  perusahaan  yang  100  %  (seratus  persen) diusahakan oleh pihak asing, atau
19 RT Suntantya, et.al., Pengertian Pokok Hukum Perusahaan , (Jakarta: Rajawali Pres, 1990),  hlm. 203.
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …
332
b. Dengan  menggabungkan  modal  asing  tersebut  dengan modal nasional.
Pada  bentuk  yang  pertama,  telah  nyata  bahwa  kepada investor  asing  diberikan  kesempatan  yang  luas  untuk  secara mandiri  menanamkan  modalnya  di  Indonesia  hingga  100% (seratus  persen).Demikian  pula  dalam  hal  kekuasaan  dan pengambilan  keputusan  dapat  dilakukan sepenuhnya  oleh investor asing, selama kebijaksanaan dan keputusan tersebut tidak melanggar hukum dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.  Pada  bentuk  kedua,  akan  ditemukan  berbagai bentuk kerjasama antara modal asing dengan modal nasional, tergantung  kepada  variasi  antara  pembagian  modal  dan kekuasaan (management) yang sesungguhnya, sehingga harus benar-benar  memperhatikan  keadaan  perusahaan.  Dalam bentuk yang kedua ini akan melibatkan beberapa peserta yang dapat dibedakan antara lain:
a. Peserta modal swasta nasional dengan modal asing
b. Peserta  pemerintah  dalam  kapasitas  perusahaan  (milik pemerintah) dengan modal asing, dan
c. Peserta  pemerintah  yang  bertindak  selaku  pemberi  izin dan  konsesi-konsesi  pada  modal  asing  sebagai  peserta, seperti  pada  bidang  ekstraktif,  minyak,  tambang,  dan kehutanan. 20
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1967,  ada tiga  macam  bentuk  kerjasama  antara  modal  asing  dengan modal nasional, yaitu :
1. Joint Venture
Menurut  Soedjono  Dirdjosisworo,  Joint  Venture  adalah  : Kerjasama  antara  pemilik  modal  asing  dengan  pemilik modal  nasional  berdasarkan  suatu  perjanjian.  Kerjasama ini  tidak  membentuk  suatu  badan  hokum  baru  sehingga kerjasama ini bersifat contraktuil atau cooperative .Dalam bekerja  tidak  mencari  untung  belaka,  melainkan  juga untuk  memberikan  pengalaman  kerja  bagi  pihak nasional. 21
20 Sumantoro, Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing , (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 26.
21 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 229.
Selain  itu,  dikenal  pula  bentuk-bentuk  kerjasama antara  modal  nasional  dengan  modal  asing  yang  dikenal dengan  nama  “ technical  assistance ”,  atau  “ technical service contract ”, “ franchise and  brand use  agreement ”, dan management contract “. 22 Di  Indonesia,  berhubungan  masih  lemahnya  modal nasional biasanya kontrak-kontrak semacam itu dikaitkan dengan  kontrak  penanaman  modal  asing  misalnya production  sharing ,  kontrak  karya,  dan  pembentukan joint enterprise.
Menurut Sunaryati Hartono, untuk menarik manfaat sosial  ekonomi  yang  sebesar-besarnya  daripada joint venture kiranya harus dibedakan antara tiga sektor usaha yang  besar  menurut  tujuan  usaha-usaha  penanaman modal yang bersangkutan. Ketiga sektor itu adalah : a. Sektor usaha pengumpulan devisa bagi Indonesia, yang biasanya  diperoleh  oleh  bidang-bidang  usaha  yang padat modal (minyak bumi, mineral dan lain-lain).
b.  Sektor  penggantian  barang-barang  impor,  yang terutama  tertuju  pada  usaha  memenuhi  kebutuhan dalam negeri. c. Sektor industri pertanian, yang perlu diintensifikasikan /  diperluas  dan  ditingkatkan  untuk  meningkatkan produksi  dan  daya  beli  masyarakat  Indonesia,  tetapi juga  untuk  meningkatkan  teknologi  dan  tingkat pendidikan kaum tani dan masyarakat desa. 23
2. Joint Enterprise
Joint  Enterprise merupakan  penanaman  modal asing yang berbentuk kerjasama, yaitu antara modal asing dengan  modal  nasional,  yang  kemudian  dibentuk  suatu perusahaan  baru  yang  berbentuk  badan  hukum (Perseroan Terbatas).
Permodalan  dalam joint  enterprise dapat  berupa modal  dalam  nilai  rupiah  dan  modal  yang  dinyatakan dalam valuta asing, sehingga cukup menguntungkan bagi pihak  asing  dalam  hal  ingin  menambah  penyertaan modalnya  dari  keuntungan  yang  diperoleh  dan  tidak
22 Sunaryati  Hartono, Masalah-masalah  dalam  Joint  Venture  Antara Modal Asing dan Modal Indonesia, (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 129.
23 Ibid ., hlm. 67-68.
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …
334
menghendaki  keuntungan  tersebut  ditransfer  ke negaranya.
3. Kontrak Karya
Menurut Ismail Suny dan Rudioro Rochmat : Kontrak  karya  adalah  kerjasama  modal  asing  dengan modal  asing  nasional  dalam  bentuk  kontrak  karya ( contract of work ), hal ini terjadi apabila penanam modal asing  membentuk  suatu  badan  hukum  Indonesia,  dan badan  hukum  ini  mengadakan  perjanjian  kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional. 24
Dalam  kerjasama  ini  terdapat  persatuan  modal  antara modal  asing  dengan  modal  nasional  dalam  batas  waktu tertentu  untuk  beberapa  tahun.Biasanya,  bentuk-bentuk kontrak  karya  hanya  terdapat  dalam  rangka  kerjasama antara  perusahaan  negara  dengan  PMA  dan  bagi  swasta nasional bentuk kontrak karya ini tidak diperbolehkan.Contohnya,  Pertamina  dengan  PT.  Caltex Pacific  Indonesia  dan  antara  PN.Timah  dengan  PT.  Koba
Tin. 25 Disamping  untuk  bentuk  kerjasama  tersebut  di  atas, masih  ditemukan  pula  beberapa  bentuk  kerjasama  antara lain :
a. Production Sharing
Production  Sharing  yaitu  merupakan  kerjasama  dengan sistem  bagi  hasil  antara  perusahaan  negara  dengan perusahaan  asing  yang  bersifat  kontrak,  apabila  kontrak telah  habis  maka  berbagai  peralatan  yang  dibwa  pihak asing tetap berada di Indonesia.
Ismail  Sunny dan  Rudioro  Rochmat  mengemukakan pengertian production sharing ini sebagai berikut : 1)  Suatu  kredit  luar  negeri  yng  dibayar  kembali  dengan sebagian dari hasil produksi atau hasil tambahan produksi atau hasil/meninggikan mutu produksi suatu proyek;
24 Ismail  Suny  dan  Rudioro  Rochmat, Tinjauan  dan  Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit luar Negeri , (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1972), hlm. 108.
25 Sunaryati Hartono, Masalah-masalah... , hlm. 138.
335
2)  Pemilikan  atau  manajemen  perusahaan  atau  kesatuan produksi dari semula adalah di tangan Indonesia. 26
Pada umumnya production sharing dipergunakan dalam berbagai  bidang  usaha  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan sumber  daya  alam  yang  mempunyai  pasaran  luas  di  luar negeri  maupun  di  dalam  negeri,  sedangkan  kemampuan teknologi  dan  permodalan  yang  dimiliki  Indonesia  masih sangat  terbatas.Oleh  sebab  itu,  investasi  yang  diberikan dalam production  sharing ini  dapat berupa  barang-barang modal  maupun  peralatan  ( equipment) dan  juga  dalam bentuk bantuan teknik. Kerjasama dalam bentuk seperti ini merupakan suatu kredit luar negeri, dimana pembayarannya dilakukan  dengan  cara  bagi  hasil  terhadap  produksi  yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut.
Untuk  meningkatkan  jumlah  dan  nilai  investasi  secara signifikan  perlu  dilakukan  berbagai  upaya  perbaikan,  baik dari aspek hukum maupun dari aspek birokrasi.
Ada  beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan  dalam  rangka untuk meningkatkan investasi :
a.  Menyempurnakan  perangkat  hukum  yang  lebih  kondusif terhadap  peningkatan  investasi  antara  lain  deregulasi peraturan  penanaman  modal,  termasuk  penyempurnaan sistem  insentif,  desentralisasi  kewenangan  perizinan investasi, dan penyempurnaan Undang-Undang Penanaman Modal. b. Melakukan peninjauan daftar negatif investasi secara berkala sesuai dengan perkembangan keadaan.
c. Menguatkan kelembagaan dan profesionalisme aparatnya baik di  pusat  maupun  daerah  agar  menjamin  pelayanan  yang efisien  kepada  penanaman  modal,  termasuk  membentuk sistem  pemantauan  untuk  mengidentifiksi  praktik-praktik yang  menghambat  investasi  dan  meningkatkan  kepekaan terhadap berbagai keluhan masyarakat.
d. Meningkatkan promosi investasi di dalam dan di luar negeri
e.  Meningkatkan  aliansi  strategis  dengan  berbagai  mitra ekonomi secara saling menguntungkan
f. Meningkatkan negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral. 27
26 Ismail Suny dan Rudioro Rochmat, Tinjauan..., hlm. 129.
27 Undang-undang RI No. 25 Tahun 2000, hlm. 129.
336
Kebijakan  pemerintah  mengundang  penanaman  modal asing  untuk  melakukan  kegiatan  di  Indonesia  disertai pertimbangan  agar  dalam  melakukan  pembangunan  ekonomi sumber-sumber  dari  luar  negeri  dapat  dimanfaatkan  untuk menutupi kekurangan modal dari dalam negeri.Dengan hadirnya modal,  teknologi  dan  keahlian  manajemen  luar  negeri  tersebut diharapkan  dapat  membantu  mempercepat  pembangunan nasional  dalam  bentuk  pemberian  lapangan  kerja,  pengalihan teknologi dan peningkatan produksi pada umumnya.
Model apapun yang dipilih baik oleh investor maupun tuan rumah dalam melaksanakan investasi dimaksud, membutuhkan aturan  hukum  yang  jelas  agar  kedua  belah  pihak  dapat mengetahui  apa  hak  dan  kewajibannya.  Hal  ini  penting, mengingat  investasi  yang  akan  dilaksanakan  tersebut  pada umumnya mempunyai jangka waktu yang cukup panjang. Untuk itu  bagi  investor  khususnya,  sebelum  melakukan  investasi,  ia akan melakukan analisis yang cukup mendalam tidak hanya dari segi  bisnis  semata  apa  untung  dan  ruginya  ( cost  and  benefit ), akan tetapi juga menyangkut masalah kepastian hukum, apakah di  negara  di  mana  ia  akan  melakukan  investasi  peraturan perundang-undangannya yang berkaitan dengan investasi sudah cukup memadai? Jika sudah memadai, maka ia akan melakukan investasi. 28
Oleh  karena  itu,  investor  membutuhkan  adanya  kepastian hukum, agar aktifitas investasinya dapat berjalan sesuai dengan persyaratan  yang  telah  dipenuhinya . Sebagaimana  dikemukakan oleh  salim  SH  dan  Budi  Sutrisno,  hubungan  antara  investor dengan  penerima  modal  sangat  erat  karena  investor  sebagai pemilik  modal  akan  bersedia  menanamlan  investasinya  di negara  penerima  modal,  sepanjang  negara  penerima  modal dapat  memberikan  kepastian  hukum,  perlindungan  hukum  dan rasa  aman  bagi  investor  dalam  berusaha.  Tanpa  adanya  rasa aman,  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  mustahil penanam modal mau menanamkan modalnya. 29
Dalam  kenyataan  dapat  dilihat  bahwa  perusahaan  modal asing  ini  telah  melakukan  kegiatan  usahanya  di  Indonesia  dan berkembang  dari  waktu  ke  waktu.Akan  tetapi  dalam
28 Sentosa  Sembiring, Hukum  Investasi , (Bandung:  Nuansa  Aulia, 2010), hlm. 5.
29 Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Pertambangan... , hlm. 12
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
kenyataannya  peraturan-peraturan  yang  mengatur  penanaman modal  asing  ini  belum  mencukupi  karena  banyak  aspek  yang belum  diakomodasi  oleh  peraturan-peraturan  tersebut.Banyak hal  yang  ternyata  belum  dapat  ditampung  didalam  peraturan perundang-undangan  tersebut,  seperti  tentang  pengalihan teknologi, kontrak
manajemen,
kerjasama ekonomi regional/sektoral, lingkungan dan sebagainya. 30
Sejak  sebelum  penanaman  modal  asing  itu  menanamkan modalnya, tentu pihak penanam modal asing ini telah menyadari atas  adanya  pengaturan  perundang-undangan  mengenai penanaman  modal  asing.sehingga  kehadirannya  secara implisit mengandung arti bahwa motif perusahaaan modal asing mencari keuntungan  harus  dipertemukan  dengan  harapan  negara penerima  modal  dalam  usaha  mencapai  tujuan  pembangunan ekonominya  dengan  memanfaatkan  modal  asing.  Dari  segi perusahaan  modal  asing  motif  mencari  untung  akan  selalu diutamakan  dengan  tidak/sedikit  memperdulikan  apakah program  operasinya  selaras  dengan  rencana  pembangunan  dari negara penerima asing tersebut.
Selain itu dari negara penerima modal kegiatan perusahaan modal  asing  tersbeut  dianggapnya  suatu  perluasan  daripada politik  negaranya  serta  sebagai  suplemen  untuk  mendapatkan perkembangan  perekonomian  dalam  negara  mereka.  Dengan demikian  maka  proses  penanaman  modal  tersebut  dapat dipertemukan  antara policy pemerintah  dengan interest pihak penanam modal asing, sehingga gerak penanam modal demikian bersangkutan  dengan  campuran  antara  sosial  politik  ekonomi termasuk efek dari hubungan internasional. 31
Sebagai konseptual dari konsepsi di atas, maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan yang teratur dan mantap, termasuk  menetapkan  kebijaksanaan  pelaksanaan  dan pengawasan  yang  efektif  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan serta  menyelenggarakan  sarana  dan  fasilitas  agar  pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan-perusahaan
modal asing berlangsung dengan baik.Dengan pendekatan demikian, peranan penanaman modal asing dapat diarahkan sesuai dengan prioritas
30 Sumantoro, Hukum Ekonomi , (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 181.
31 Suhendro, Hukum  Investasi  di  Era  otonomi  Daerah , (Jakarta:  Gita Nagari, t.t.), hlm. 26.
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …
338
pembangunan dan dalam motifnya untuk mencari keuntungan.Kegiatan  perusahaan  modal  asing  tersebut  dapat diselenggarakan  menurut  kebijaksanaan  pengarahan,  peraturan dan  ketentuan-ketentuan  pelaksanaan  yang  ada.  Walaupun demikian dalam hal ini Indonesia tidak boleh menutup mata dan fakta  pertentangan  kepentingan  dan  bahaya  ketergantungan yang  akan  timbul  jika  pemerintah  tidak  dapat  mengelola kerjasama tersebut secara efektif.
Ketentuan  secara  teori  maupun  praktek  yang  menyatakan bahwa  dengan  kekuatan  modal,  teknologi  dan  keahlian manajemen  yang  dimiliki  perusahaan  modal  asing  dapat berperan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan,  telah  menjadi kenyataan  yang  harus  diakui.Karena  seperti  diketahui perusahaan  modal  asing  mempunyai  kemampuan  dalam permodalan,  teknologi,  keahlian  manajemen  dan  pemasaran yang  sangat  besar.  Penanaman  modal  asing  bahkan  dapat membawa proses internasionalisasi modal, terutama manajemen,  tenaga  kerja,  serta  berbagai  kegiatan  afiliasinya. Proses internasionalisasi ini juga sekaligus dapat membawa alam modernisasi  secara  efektif  dan  mantap,  dapat  menghubungkan negara sedang berkembang dengan ekonomi dunia yang sedang memasuki  era  globalisasi  dan  dapat  menyatukan  berbagai keahlian  teknik  dan  manajemen  di  berbagai  belahan  dunia. Namun  bagi  negara  yang  menerima  penanaman  modal  asing perlu  mempertimbangkan  bahwa  kekuatan  perusahaan  modal asing  tersebut  dapat  menguasai  sektor-sektor  ekonomi  penting, menyaingi  dan  mematikan  usaha  ekonomi  nasional  serta mengakibatkan ketidakseimbangan
antara kemanfaatan ekonomi dan sosial.Dan jika hal tersebut terjadi berarti peranan penanaman  modal  asing  dalam  pembangunan  menjadi kabur.Maka  oleh  karena  itu  perlulah  diusahakan  pemikiran- pemikiran  untuk  mengarahkan  sesuai  dengan  prioritas pembangunan. 32
Oleh  karena  itu,  sekalipun secara  teoritis  dapat  dipilah antara  penanaman  modal  secara  langsung  dan  tidak  langsung, namun  jika  dilihat  dari  manfaat  yang  bisa  diambil  oleh  negara penerima modal, maka kehadiran jenis investasi secara langsung lebih  menguntungkan  bagi  negara  penerima modal,  sebab
32 Suhendro, Hukum Investasi ..., hlm. 27-28.
kehadiran  investasi  dapat  menggerakkan  roda  perekonomian negara  tersebut.  Selain  itu,  dengan  kehadiran  investor  asing dapat  menciptakan  efek  berganda  (multiplier  effect)  yang diharapkan  dapat  meningkatkan  nilai  tambah  bagi  pemerintah maupun  masyarakat.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Gunarto  Suhardi  :  “Investasi  langsung  lebih  baik  jika dibandingkan  dengan  investasi  portfolio,  karena  :  Investasi langsung  lebih  permanen.  Selain  itu  investasi  langsung  :  1. Memberikan  kesempatan  kerja  bagi  penduduk;  2.  Mempunyai kekuatan  penggandaan  dalam  ekonomi  lokal;  3.  Memberikan risidu  baik  berupa  peralatan  maupun  alih  teknologi;  4.  Bila produksi  direekspor  memberikan  jalan  atau  jalur  pemasaran yang  dapat  dirunut  oleh  pengusaha  lokal  disamping  seketika memberikan  tambahan  devisa  dan  pajak  bagi  negara;  5.  Lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing; 6. Memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah karena bila investor berasal  dari  negara  kuat  niscaya  bantuan  keamanan  juga  akan diberikan”. 33
Dalam  konsiderans  UU  No.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bagian menimbang huruf a dinyatakan bahwa mineral dan batubara yang tekandung dalam wilayah  hukum  pertambangan  Indonesia  merupakan  kekayaan alam  tebarukan  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  esa  yang mempunyai  peranan  penting  dalam  memenuhi  hajat  hidup orang  banyak,  karena  itu  pengelolaannya  harus  dikuasai  oleh Negara  untuk  memberi  nilai  tambah  secara  nyata  bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
Selanjutnya dalam pasal 2 ditegaskan bahwa pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan :
a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. Keberpihakan kepada kepentingan  bangsa;
c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Dalam pasal 4 juga ditegaskan bahwa :
33 Gunarto  Suhardi, Beberapa  Elemen  Penting  dalam  Hukum Perdagangan Internasional , (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004), hlm. 45.
340
(1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak  terbarukan  merupakan  kekayaan  nasional  yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (2) Penguasaan  mineral  dan  batubara  oleh  negara sebagaimanadimaksud  pada  ayat  (1)  diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
2. Konsep Kontrak karya Kontrak  karya  merupakan  salah  satu  jenis  perjanjian tertulis dengan syarat dan ketentuan tertentu yang terdapat di  Indonesia.Untuk  memahami  kontrak  karya,  terlebih dahulu harus dipahami hukum perjanjian sebagai salah satu sumber  perikatan  disamping  Undang-undang.Berbagai perjanjian dilakukan oleh individu-individu sebagai anggota masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhannya,  dengan mengadakan  hubungan  satu  sama  lain,  terutama  dengan melakukan  hubungan  dalam  pertukaran  barang  dan  jasa dalam lalu lintas ekonomi. 34
Berdasarkan  ketentuan  pasal  1233  KUH  Perdata, perikatan  dapat  bersumber  dari  undang-undang  dan perjanjian.Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari Undang- undang,  dapat  timbul  dari  undang-undang  saja  atau  dari undang-undang  sebagai  akibat  perbuatan  manusia sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1352 KUH Perdata. Perikatan  yang  bersumber  dari  undang-undang semata-mata  adalah  perikatan  yang  dengan  terjadinya peristiwa-peristiwa  tertentu  ditetapkan  melahirkan  suatu hubungan  hukum  (perikatan)  diantara  pihak-pihak  yang bersangkutan,  terlepas  dari  kemauan  pihak-pihak  tersebut, sedangkan  perikatan  yang  bersumber  dari  undang-undang sebagai  akibat  perbuatan  manusia  adalah  bahwa  dengan dilakukannya  serangkaian  tingkah  laku  seseorang,  maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap  orang  tersebut.Tingkah  laku  seseorang  mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum (diperbolehkan undang-undang) atau mungkin pula merupakan perbuatan-
34 Nanik  Tri  Hastuti, Hukum  Kontrak  Karya,  Pola  Kerjasama Pengusahaan Pertambangan di Indonesia , (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 15.
341
perbuatan  yang  tidak  diperbolehkan  undang-undang (melawan  hukum). 35 Untuk  perikatan  yang  lahir  dari perjanjian,  diatur  dalam  pasal  1313  KUH  Perdata,  yaitu “suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  yang  lain  atau lebih”. 36 Rumusan  dari  pasal  1313 KUH  Perdata  tersebut tidak  lengkap  dan  sangat  luas.Dikatakan  tidak  lengkap karena  hanya  menyebutkan  persetujuan  sepihak  saja  dan dikatakan sangat luas karena dengan dipergunakannya kata “perbuatan”  tercakup  pula  perwakilan  sukarela  dan perbuatan melawan hukum. Definisi yang tepat adalah :
1. Perbuatan  harus  diartikan  sebagai  perbuatan  hukum, yaitu  perbuatan  yang  bertujuan  untuk  menimbulkan akibat hukum
2. Menambahkan  perkataan  “atau  saling  mengikatkan dirinya  :  dalam  pasal  1313  KUH  Perdata,  sehingga rumusannya  menjadi  :  “persetujuan  adalah  sesuatu perbuatan  hukum,  dimana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  atau  saling  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang atau lebih“.
Subekti  memberikan  definisi  dari  perikatan  sebagai suatu  hubungan  antara  dua  orang atau  dua  pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal  dari  pihak  yang  lain  dan  pihak  yang  lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut . 37
Prestasi  merupakan  obyek  dari  perjanjian.  Tanpa prestasi,  hubungan  hukum  yang  dilakukan  berdasar tindakan  hukum,  tidak  akan  memiliki  arti  apapun  bagi hukum perjanjian. Sesuai dengan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata,  maka  prestasi  yang  diperjanjikan  itu  adalah  untuk “menyerahkan”,  “menyerahkan  sesuatu”,  “melakukan sesuatu”  atau  “untuk  tidak  melakukan  sesuatu”.  Buku  III KUH  Perdata  tidak  memberikan  suatu  rumusan  dari perikatan,  akan  tetapi  menurut  ilmu  pengetahuan  hukum,
35 Mariam  Darus  Badrulzaman, KUH  Perdata  Buku  III:  Hukum Perikatan dengan Penjelasan , (Bandung: Alumni, 1996), edisi kedua, cetakan I, hlm. 8-9.
36 R.  Setiawan, Pokok-pokok  Hukum  Perikatan , (Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 49.
37 Hardijan  Rusli ,  Hukum  Perjanjian  Indonesia  dan  Common  Law ,
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 26.
342
dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang tejadi diantara  dua  orang  atau  lebih,  yang  terletak  di  dalam lapangan  harta  kekayaan,  dimana  pihak  yang  satu  berhak atas  prestasi  dan  pihak  lainnya  wajib  memenuhi  prestasi tersebut. 38
Berdasarkan  rumusan  tersebut,  dapatdilihat  bahwa perikatan mengandung 4 unsur, yaitu :
1. Hubungan  hukum,  ialah  hubungan  yang  terhadapnya hukum  melekatkan  “hak”  pada  1  (satu)  pihak  dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya.
2. Kekayaan,  yang  dimaksud  dengan  kriteria  perikatan adalah  ukuran-ukuran  yang  dipergunakan  terhadap sesuatu hubungan hukum, sehingga hubungan hukum itu dapat disebut suatu perikatan. Untukmenentukan apakah suatu  hubungan  hukum  itu  merupakan  suatu  perikatan, sekalipun hubungan itu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agarsuatu  hubungan  hukum  itu  diberi  akibat  hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.
3. Pihak-pihak atau disebut sebagai subyek perikatan adalah bahwa hubungan  hukum harus terjadi  antara dua orang atau  lebih.  Pihak  yang  berhak  atas  prestasi  atau  pihak yang  aktif  adalah  pihak  kreditur  atau  yang  berpiutang, sedangkan  pihak  yang  wajib  memenuhi  prestasi  adalah pihak pasif yaitu debitur atau yang berutang.
4. Prestasi  atau  dapat  juga  kontra  prestasi  (tergantung  dari sudut  pandang  pelaksanaan  prestasi  tersebut)  adalah macam-macam pelaksanaan dari perikatan dan menurut ketentuan  pasal  1234  KUH  Perdata,  dibedakan  atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
Untuk  dapat  dikatakan  sah,  menurut  pasal  1320 KUH  Perdata,  perjanjian  harus  memenuhi  syarat-syarat sebagai berikut :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
38 Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata... , hlm. 1.
Syarat  pertama  dan  kedua  disebut  sebagai  syarat  subyektif, karena  kedua  syarat  tersebut  mengenai  subyek  perjanjian, sedangkan  syarat  ketiga  dan  keempat  merupakan  syarat obyektif karena mengenai obyek perjanjian. Hubungan  hukum  diantara  dua  pihak  yang  berwujud hubungan  kontraktual,  hakekatnya  tidak  bisa  dilepaskan dengan  masalah  keadilan.Kontrak  sebagai  wadah  yang mempertemukan  kepentingan  satu  pihak  dengan  pihak lainnya menuntut adanya pertukaran yang adil. 39
Latar belakang upaya mengundang modal asing masuk ke  Indonesia  terkait  dengan  kepentingan  dan  kebutuhan akan  modal  untuk  pembangunan  ekonomi  khususnya melalui  sektor industri.  Namun  patut  disadari  bahwa semangat  mengundang  masuknya  modal  asing  tersebut masih  diliputi  suasana  yang  dualistik  dan  terkesan kontradiktif antara faktor kebutuhan/kepentingan masuknya modal  asing  dengan  kecurigaan  terhadap  masuknya  modal asing yang dianggap kapitalistik.
Indonesia  pada  tahun  1967  telah  memberi  peluang adanya  penanaman  modal  asing  namun  aturan-aturannya masih  banyak  yang  bersifat  restriktif  dan  mengandung “kecurigaan” walaupun  kehadirannya  dibutuhkan  tetapi ruang geraknya dibatasi. 40
Penanaman  modal  asing  berasal  dari  bahasa  Inggris yaitu investment. Penanaman  modal  asing  atau  investasi seringkali  dipergunakan  dalam  arti  yang  berbeda- beda.Perbedaan  penggunaan  istilah  investasi  terletak  pada cakupan  makna  yang  dimaksudkan.  Pandji  Anoraga mengutip pendapat Komaruddin, investasi dijelaskan dalam 3 (tiga) pengertian, yaitu :
a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya.
b. Suatu tindakan membeli barang modal.
39 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas dalam  Kontrak  Komersial , (Jakarta  :Wacana  Prenada  Media  Group, t.t.), hlm. 47.
40 Peter  Mahmud  Marzuki  (selanjutnya  disebut  Peter  Mahmud  V), “Masalah-masalah  Hukum  dalam  Perdagangan  Internasional,  kaitannya dengan  Perlindungan  Investasi  dan  Hak  Milik  intelektual  Pasca  Perjanjian Marrakesh”, Jurnal Hukum Ekonomi , Edisi Agustus, 1996.
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …
344
c. Pemanfaatan  dana  yang  tersedia  untuk  produksi  dengan pendapatan di masa yang akan datang. 41
Ismail  Sunny  dan  Rudioro  Rochmat  berpendapat bahwa perumusan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1967 mengandung 3 unsur pokok, yaitu : a. Penanaman secara langsung b. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan
c. Resiko yang ditanggung pemilik modal. 42
Menurut  G.  Kartasapoetra  dkk,  dari  pengertian  yang terdapat  dalam  pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1967 dapat ditarik beberapa hal yang menonjol,
yaitu : a. Undang-undang  ini  jelas  tidak  mengatur  perihal  kredit atau  peminjaman  modal  melainkan  mengatur  tentang penanaman modal (asing), dengan demikian hubungannya  dengan  kemungkinan  pembangunan- pembangunan  perusahaan  di  tanah  air  dalam  rangka menunjang pembangunan.
b. Dengan  demikian  memberi  kemungkinan  perusahaan tersebut  dijalankan  dengan  modal  asing  sepenuhnya ( direct investment ), joint venture , atau joint enterprise .
c. Direct  investment ,  dalam  hal  ini  bukan  hanya  modal, tetapi  kekuasaan  dan  pengambilan  keputusan  dilakukan oleh  pihak  asing,  sepanjang  segala  sesuatunya memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia dan sejauhmana  kebijaksanaannya  tidak  melanggar  hukum dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.
d. Joint Invesment , dalam hal ini bukan hanya modal asing, tetapi  kekuasaan  dan  pengambilan  keputusan  dilakukan oleh  pihak  asing,  sepanjang  segala  sesuatunya memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia dan sejauhmana  kebijaksanaannya  tidak  melanggar  hukum dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.
41 Panji Anoraga, Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing , (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995),  hlm. 47.
42 Ismail  Sunny  dan  Rudioro  Rochmat, Tinjauan  dan  Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri , (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1972), hlm. 35.
345
e. Joint  Enterprise ,  merupakan  suatu  kerjasama  antara perusahaan  nasional  dengan  perusahaan  asing  (bentuk kerjasama  ini  sangat  disukai  pemerintah  maupun  oleh pemilik modal asing).
f. Berbeda  dengan  kredit  yang  resiko  penggunaannya ditanggung oleh peminjam, sedangkan dalam penanaman  modal  asing  resiko  penggunaannya  menjadi tanggungan penanam. 43
Berdasarkan argumen dari para pakar yang memusatkan perhatiannya  pada  berbagai  faktor-faktor  penentu pertumbuhan  ekonomi,  penanaman  modal  asing nerupakan  sesuatu  yang  sangat  positif,  karena  dapat mengisi kekurangan tabungan yang dihimpun dari dalam negeri,  menambah  cadangan  devisa,  memperbesar penerimaan  pemerintah  dan  mengembangkan  keahlian manajerial bagi perekonomian di negara penerimanya. 44 Meskipun  penanaman  modal  asing  memiliki  sisi-sisi positif,  akan  tetapi  kehadiranperusahaan-perusahaan  asing melalui kegiatan penanaman modal ini juga telah memunculkan sikap yang berlawanan, dengan adanya beberapa fakta, bahwa : 45
1. Meskipun  perusahaan-perusahaan  multinasional  memang menyediakan  sejumlah  modal,  akan  tetapi  dalam kenyataannnya mereka dapat menurunkan tingkat tabungan maupun  investasi  domestik  negara  tuan  rumah  dengan terciptanya  berbagai  macam  bentuk persaingan  tidak  sehat yang bersumber dari perjanjian-perjanjian produksi ekslusif antara  pihak  perusahaan  multinasional  dengan  pemerintah negara tuan rumah.
2. Tidak  terlaksananya  reinvestasi  atas  keuntungan  yang mereka dapatkan di negara tuan rumah; terpacunya tingkat konsumsi  domestik,  sehingga  justru  menurunkan  minat masyarakat untuk menginvestasikan tambahan pendapatannya. 3. Terganggunya perkembangan
perusahaan-perusahaan domestik  yang  seharusnya  dapat  menjadi  pemasok  barang
43 G. Kartasapoetra, et.al, Manajemen Penanaman Modal Asing , Cet I, (Medan : Bina Aksara, 1985), hlm. 90.
44 Michael  P.  Todaro, Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga ,  Edisi Ketujuh, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 163.
45 Ibid ., hlm. 165-167.
346
sejenis  atau  barang-barang  setengah  jadi  apabila perusahaan-perusahaan  multinasional  tersebut  tidak membuat  sendiri  atau  mengimpornya  dari  cabang- cabangnya di luar negeri atau membuat sendiri.
4. Pada  awalnya,  penanaman  modal ini  dapat  memperbaiki posisi  devisa  negara  tuan  rumah,  akan  tetapi  dalam  jangka panjang  justru  dapat  menimbulkan  dampak  yang  negatif. Hal  ini  disebabkan  bahwa  dengan  adanya  impor  besar- besaran atas barang-barang setengah jadi dan barang modal oleh perusahaan penanaman modal asing, serta pengiriman kembali  keuntungan  hasil  bunga,  royalti,  biaya-biaya  jasa manajemen  ke  negara  asalnya,  justru  akan  menyebabkan negara  tuan  rumah  tidak  memperoleh  keuntungan  yang wajar dan adil.
5. Perusahaan  multinasional  memang dapat  memberikan kontribusi bagi penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak, namun  dengan  adanya  pemberian  fasilitas  penanaman modal  yang  berlebihan  akan  menyebabkan  nilai  kontribusi lebih kecil dari yang seharusnya. 6. Ketrampilan  dan  pengalaman  manajemen, semangat kewirausahaan  serta  teknologi  dan  jaringan  hubungan dagang  luar  negeri  yang  diberikan  oleh  perusahaan- perusahaan multinasional tidak memberikan manfaat nyata bagi  pengembangan  sumber  daya  dan  ketrampilan  kerja yang sangat dibutuhkan oleh negara tuan rumah. Pertambangan  adalah  sebagian  atau  seluruh  tahapan kegiatan  dalam  rangka  penelitian,  pengelolaan  dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan,  konstruksi,  penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan  pasca  tambang.Usaha  pertambangan  adalah  kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan  kegiatan  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi kelayakan,  konstruksi,  penambangan,  pengolahan dan pemurnian,  pengangkutan  dan  penjualan,  serta  pascatambang. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan. Kontrak karya yang sudah ditandatangani sebelum lahirnya
Izin  Usaha  Pertambangan,  tetap  berlaku  sampai  jangka  waktu kontraknya habis.Kontrak karya yang berkeadilan
mengedepankan  asas-asas  yang  terkandung  dalam  konstitusi negara  khususnya  terkait  dengan  pengelolaan  sumber  daya alam. Asas-asas tersebut adalah :
a. Asas manfaat Asas  manfaat merupakan  asas,  di  mana  di  dalam penguasahaan  pertambangan  dapat  dimanfaatkan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
b. Asas partisipatif dan keadilan Asas  partisipatif  dan  keadilan  merupakan  asas,  di  mana setiap  warga  negara  baik  badan  hukum swasta  maupun perorangan  diberikan  kesempatan  yang  sama  sesuai kemampuannya untuk mengusahakan bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Dan  di  dalam  pemberian  ijin  usaha  hilir  dan  kontrak kerjasama  harus  dicegah  terjadinya  praktik  monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.
c. Asas keseimbangan Asas keseimbangan merupakan asas, di mana para pihak mempunyai  kedudukan  yang  setara  atau  sejajar  dalam menentukan  bentuk  dan  substansi  kontrak  kerjasama dalam usaha pertambangan.
d. Asas pemerataan Asas  pemerataan  merupakan  asas,  dimana  hasil  usaha pertambangan  dapat  dinikmati  secara  merata  oleh seluruh rakyat Indonesia.
e. Asas keamanan dan keselamatan
Asas  keamanan  dan  keselamatan  merupakan  asas,  di mana dijamin adanya rasa aman dan tenteram, tidak ada gangguan  bagi  para  pihak  yang  mengadakan  kontrak kerjasama dalam usaha pertambangan.
f. Asas kepastian hukum Asas kepastian hukum merupakan asas, di mana dijamin adanya  kepastian  hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang mengadakan  kontrak  kerjasama  dalam  usaha  jasa pertambangan.
g. Asas berwawasan lingkungan Asas  berwawasan  lingkungan  merupakan  asas,  di  mana dalam  usaha  pertambangan  harus  memperhatikan kelestarian  lingkungan  hidup  agar  tidak  terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …
348
h. Asas musyawarah dan mufakat
Asas  musyawarah  dan  mufakat  merupakan  asas,  dimana pemegang  kuasa  pertambangan,  yang  menggunakan  hak  atas tanah milik harus membayar ganti rugi kepada pemilik hak atas tanah, yang besarnya dan tata cara pembayarannya berdasarkan musyawarah dan dimufakati oleh para pihak.
Salim  HS  mengatakan  bahwa  pengertain  kontrak  karya adalah  suatu  perjanjian  yang  dibuat  antara  pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan  kontraktor  asing  semata-mata  dan/atau  meerupakan patungan  antara  badan  hukum  asing  dengan  badan  hukum domestik  untuk  melakukan  kegiatan  eksplorasi  maupun eksploitasi  dalam  bidang  pertambangan  umum,  sesuai  dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. 46
Kontrak  karya  yang  berkeadilan  harus  mengedepankan unsur-unsur yang melekat pada kontrak karya tersebut, yaitu :
1. Adanya  kontraktual,  yaitu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pihak; 2. Adanya subyek hukum, yaitu pemerintah Indonesia/pemerintah  daerah  (Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan  kontraktor  asing  semata-mata  dan/atau  gabungan antara pihak asing dengan pihak Indonesia;
3. Adanya obyek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi;
4. Dalam bidang pertambangan umum;
5. Adanya jangka waktu di dalam kontrak. 47
Dalam  UU  Minerba  pasal  169  mengenai  ketentuan peralihan  huruf  (a)  mengamanatkan  bahwa  kontrak  karya  dan perjanjian  karya  pengusahaan  pertambangan  batubara  yang telah  ada  sebelum  berlakunya  Undang-undang  ini  tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian. Jelas  bahwa  kontrak  karya  yang  sudah  ada  sebelum perjanjian ini diberlakukan, masih tetap berlaku sampai jangka waktu  berakhirnya,  dengan  penyesuaian-penyesuaian  yang dilakukan  berdasarkan  UUMinerba  yang  terbaru.Kedua  belah
46 Salim  HS, Hukum  Pertambangan  di Indonesia , (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 129.
47 Ibid., hlm. 129-130.
349
pihak  harus  menghormati  dan  menjalankan  ketentuan- ketentuan. 48
Peraturan-peraturan  tentang  Izin  Usaha  Pertambangan  di Indonesia, yaitu :
a. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2010  tentang Wilayah Pertambangan;
c. Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  tahun  2010  tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2012  tentang  Perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010 tentang  pelaksanaan  Kegiatan  usaha  Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah kembali dengan  Peraturan  pemerintah  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  23  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2010  tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengolahan Usaha Mineral dan Batubara; e. Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2010  tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;
f. Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Nomor  2  Tahun  2013  tentang  Pengawasan  Terhadap
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota.
Dalam  UU  Minerba,  rezim  kontrak  sudah  diperbarui dengan rezim izin. Pada era otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah,  menyatakan  bahwa  urusan  pemerintahan mengenai  pengelolaan  energi  dan  sumber  daya  mineral merupakan  urusan  pemerintahan  konkruen  (pilihan)  yang kewenangannya  dipegang  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah.
Pemerintah  daerah  diberi  kewenangan  untuk  dapat  mengurus sendiri urusan pemerintahan demi memajukan
perekonomiannya.Penerbitan  izin  usaha  pertambangan  (IUP)
48 Pasal 169 UU Minerba.
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …
350
merupakan  bentuk  pengendalian  dan  pengawasan  pemerintah terhadap  pengelolaan  dan  pengusahaan  pertambangan.Negara sebagai  entitas  tertinggi  memberikan  izin  kepada  badan  usaha, koperasi  dan  perseorangan  untuk  dapat  berperan  dalam pengusahaan  dan  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan batubara  melalui  penerbitan  IUP  yang  diterbitkan  oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Izin  merupakan  suatu  tindakan  pengecualian  yang diperkenankan  terhadap  suatu  larangan  dari  suatu  Undang- undang.Pengecualian  tersebut  dapat  diteliti  dengan  memberi batasan-batasan  tertentu  bagi  pemberian  izin  tertentu.Dengan demikian  dapat  terjadi penolakan  izin  karena  kriteria  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  tidak  dipenuhi  atau  bila  karena suatu  alasan  tidak  mungkin  memberi  izin  kepada  semua  orang yang  memenuhi  kriteria,  karena  ada  keterbatasan  dari  benda- benda tertentu. 49
Sebagaimana  izin  usaha  pertambangan  tidak  serta  merta diberikan  kepada  koperasi  ataupun seseorang  (pelaku)  usaha pertambangan,  selain  karena  barang  tambang  memiliki  nilai ekonomi  tinggi,  usaha  pertambangan  juga  memberikan  resiko yang tinggi tehadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat sekitar  tambang,  sehingga  penambangan  mineral  dan  batubara hanya  dapat  dilakukan  oleh  pelaku  pengusahaan  tambang  yang telah  memiliki  IUP.  Izin  usaha  pertambangan  atau  yang selanjutnya  disebut  dengan  IUP,  adalah  izin  untuk melaksanakan usaha pertambangan.
50 IUP  dalam  UU  Minerba  terdiri  atas  dua  tahap  yakni  IUP
Eksplorasi  dan  IUP  Operasi  Produksi.IUP  Eksplorasi  meliputi kegiatan penyidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.Sedangkan  IUP  Operasi  Produksi  meliputi  kegiatan konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian,  serta pengangkutan dan penjualan.Pemegang IUP Eksplorasi maupun IUP  Operasi  Produksi  memiliki  hak  untuk  dapat  melakukan seluruh atau sebagian kegiatan tambang karena telah memenuhi
49 Tri  Hayati, Era  Baru  Hukum Pertambangan ,  cet  I, (Jakarta:  Buku Obor, 2015), hlm.135.
50 Pasal  1  angka  7  Undang-undang  N0.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
351
ketentuan  wajib  yang  dipersyaratkan  di  dalam  peraturan perundang-undangan. 51

## 3. Konsep Keadilan
Dalam  rangka  menganalisis  tentang  prinsip  keadilan  dalam pengaturan investasi asingkhususnya dalam bentuk kontrak karya,  akan  lebih  tepat  jika  dimulai  dengan  menganalisis aspek filosofis asas keadilan dalam kontrak pada umumnya. Pada  umumnya,  kontrak  bisnis  justru  berawal  dari perbedaan  kepentingan  yang  dicoba  dipertemukan  melalui kontrak.Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya  dibingkai  dengan  perangkat  hukum  sehingga mengikat  para  pihak.  Dalam  kontrak  bisnis  pertanyaan mengenai  sisi kepastian  dan  keadilan  justru  akan  tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak terakomodir melalui  mekanisme  hubungan  kontraktual  yang  bekerja secara proporsional. 52
Dalam  “Etika” Aristoteles  menggambarkan  kontrak  sebagai bentuk keadilan.Menurut Aristoteles, “keadilan” merupakan gagasan  mendua  ( ambigu ),  sebab  dari  satu  sisi,  konsep  ini mengacu  pada  keseluruhan  kebajikan  sosial  (termasuk didalamnya kebajikan dalam hubungan dengan sesama/tetangga),  dan  dari  sisi  yang  lain,  juga  mengacu kepada  salah  satu  kebajikan  sosial  yang  khusus.Yang pertama  disebut  sebagai  keadilan  universal  (umum),  dan yang  kedua  disebut  sebagai  “keadilan  partikular”.Keadilan universal  adalah  keadilan  yang  terbentuk  bersamaan  dalam perumusan  hukum,  sedangkan  keadilan  partikular  adalah jenis  keadilan  yang  oleh  Aristoteles  diidentikkan  dengan “kejujuran” ( fairness atau equity ).Keadilan partikular terdiri dari  dua  jenis,  yakni  keadilan  distributif  dan  keadilan rektifikatoris (korektif). 53
Menurut Aristoteles  keadilan  partikulatif  sebagai  keadilan moral khusus, yang menentukan sikap manusia pada bidang
51 Pasal  36  ayat  (1)  Undang-undang  no.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
52 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian.. ., hlm. 4.
53 E. Sumaryono, Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas , (Yogyakarta: Kanisius, 2002),  hlm. 256.
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …
352
tertentu.sebagai  keutamaan  khusus  keadilan  ini  ditandai oleh sifat sebagai berikut : 54
a. Keadilan menentukan bagaimanakah hubungan yang baik antara orang yang satu dengan yang lain.
b. Keadilan berada ditengah dua  ekstrem, yaitu diusahakan supaya  dalam  mengejar  keuntungan  terciptalah keseimbangan  antara  dua  pihak,  jangan  orang mengutamakan  pihaknya  sendiri  dan  jangan  pula mengutamakan pihak lain.
c. Untuk  menentukan  dimanakah  terletak  keseimbangan yang  tepat  antara  orang-orang  digunakan  ukuran kesamaan,  kesamaan  ini  dihitung  secara  aritmetis  atau geometris.
Dalam kegiatan bisnis, keadilan komutatif berlaku sebagai keadilan tukar, yaitu keadilan yang menyangkut pertukaran yang fair  antara  pihak-pihak  yang  terlibat.  Pada  keadilan  komutatif menuntut  agar  semua  orang  menepati  apa  yang  telah dijanjikannya,  mengembalikan  pinjaman,  memberi  ganti  rugi yang  seimbang,  memberi  imbalan  atau  gaji  yang  pantas,  dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang, dan lain sebagainya.  Keadilan  komutatif  menuntut  agar  biaya  dan keuntungan  yang  muncul  dalam  kegiatan  ekonomi  harus ditanggung/dipikul  secara  seimbang  oleh  semua  pihak  yang terlibat.  Adalah  adil  jika  segala  yang  diperoleh  seseorang sebanding dengan apa yang telah diberikan dan disumbangkannya. 55
Sudikno  Mertokusumo  berpendapat  bahwa  hakekat keadilan  adalah  penilaian  terhadap  suatu  perlakuan  atau tindakan  berdasarkan  norma  tertentu. 56 Beberapa  rumusan tentang  pengertian  keadilan  juga  dikemukakan  oleh  Satjipto Rahardjo  sebagaimana  uraian  berikut  ini  :  a)  Kemauan  yang bersifat  tetap  dan  terus-menerus  untuk  memberikan  kepada setiap orang yang menjadi bagiannya; b) Kebijakan politik yang menjadi  dasar  peraturan  negara  untuk  menentukan  ukuran
54 Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum  Dalam  Lintasan  Sejarah , (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 29.
55 Sony  Keraf,  “Ketidaksamaan  yang  Adil,  Etika  politik  Aristoteles”, Atma nan Jaya, No. 1 April 1993 , hlm 142.
56 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum... , hlm. 71.
Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017
tentang hak; c) Kebajikan yang memberikan hasil berupa setiap orang mendapatkan apa yang menjadi bagiannya; d) Kebebasan setiap  orang  untuk  melakukan  sesuatu  tanpa  melanggar kebebasan  orang  lain;  e)  Pemuasan    kebutuhan  manusia sebanyak-banyaknya  dengan  perngorbanan  yang  sekecil- kecilnya; f) Persamaan pribadi; g) Kemerdekaan individu dalam mengejar  kemakmurannya;  h)  Suatu  tertib  sosial  untuk melindungi  upaya  pencarian  kebenaran;  i)  Kedudukan  yang sama. 57 Masih  menurut  Satjipto  Rahardjo,  pada  hakekatnya keadilan  berkaitan  dengan  pendistribusian  sumber  daya  yang ada dalam masyarakat. 58
Hukum  mengatur  pendistribusian  sumber  daya  sehingga dapat dinilai adil jika mengacu pada aliran pemikiran moral yang dijadikan  landasannya.  Menurut  Nurhasan  Ismail 59 ,  ada  dua aliran  utama  yang  dapat  dijadikan  acuan  untuk  menyatakan sesuatu  itu  adil,  yaitu  Utilitarianisme  dan  Deontologikalisme. Aliran Utilitarianisme menekankan pada hasil yang dicapai dari pendistribusian  sumber  daya.Artinya  pendistribusian  sumber daya dapat  dinyatakan  adil  jika  hasil  yang  dicapai  adalah the greatest  good  for  the  greatest  number atau  kebaikan  yang terbesar  bagi  jumlah  yang  terbanyak.  Dalam  prinsip  ini terkandung dua makna sebagai berikut :
1) Dilihat  dari  perbandingan  antara  dampak  positif  dan negative  bagi  masyarakat  atau  individu.  Jika pendistribusian  sumber  daya  dimaksudkan  untuk mendatangkan dampak positif secara sama kepada setiap orang,maka  pendistribusian  demikian  mengarah  pada terciptanya  keadilan  komutatif.  Disini  yang  diutamakan adalah  kesamaan  bagi  setiap  orang  untuk  mendapatkan sumber  daya  yang  didistribusikan.  Jika  pendistribusian dimaksudkan  untuk  mendatangkan  dampak  positif  bagi kelompok masyarakat yang secara social ekonomi lemah atau kurang diuntungkan, maka arah yang dituju adalah terciptanya  keadilan  korektif.  Prinsip  yang  dijadikan landasan  adalah  ketidaksamaan  diantara  kelompok
57 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum... , hlm. 163-164.
58 Ibid ., hlm. 160.
59 Nurhasan  Ismail, Perkembangan  Hukum  Pertanahan  Pendekatan Ekonomi  Politik:  Perubahan  Pilihan  Kepentingan,  Nilai  Sosial,  dan Kelompok  Diuntungkan, Kerjasama, (Jakarta:  HuMa  dan  Yogyakarta: Magister Hukum UGM, 2007),  hlm. 26-30.
354
dalam masyarakat dengan tekanan kelompok yang lemah atau  kurang  diuntungkan  secara  social  ekonomi  yang harus  diprioritaskan  untuk  memperoleh  sumber  daya tersebut. Jika pendistribusian sumber daya dimaksudkan untuk memberikan dampak positif bagi kelompok orang yang  mengalami  kerugian  karena  tindakan  pihak  atau kelompok  lain,  maka  pendistribusian  diarahkan  untuk memperoleh  keadilan  kompensatoris.  Kelompok  yang dirugikan  berhak  mendapatkan  penggantian  atas keuntungan  atau  kenikmatan  yang  hilang  akibat perbuatan orang lain; 2) Dilihat  dari  perbandingan  antara  hasil  yang  diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil. Hasil  yang  diperoleh  diupayakan  semaksimal  mungkin namun  di  lain  pihak  biaya  yang  diperlukan  ditekan serendah  mungkin.  Pendistribusian  sumber  daya  dapat dinyatakan  adil  jika  sumber  daya  yang  terdistribusi dimanfaatkan  denganmemberikan  hasil  yang  maksimal dan  menekan  biaya  seminimal  mungkin.  Dengan demikian,  hasilnya  dapat  dinikmati  oleh  sebanyak mungkin  warga  masyarakat.  Pendistribusian  sumber daya  disesuaikan  dengan  kemampuan  bertindak  efisien dari  orang  atau  kelompok.  Semakin  mampu  bertindak efisien  semakin  besar  sumber  daya  yang  dapat diperolehnya  sehingga  dapat  mewujudkan  keadilan distributif.
Sebaliknya  aliran  deontologikalisme  tidak  menaruh perhatian  pada  hasil  pendistribusian,  namun  lebih berkomitmen  pada  cara  atau  mekanisme  untuk mewujudkan  keadilan.  Pendistribusian  sumber  daya dapat  dinyatakan  adil  jika  pelaksanaannya  didasarkan pada  mekanisme  atau  prosedur  yang  baik  atau  yang standar.  Cara  atau  prosedur  dinyatakan  adil  jika  dalam prosedur  memenuhi  tiga  unsur,  yaitu  :  kelayakan, kebebasan,  dan  persamaan  kedudukan.  Prosedur  yang lebih  penting  dibandingkan  dengan  hasil  telah melahirkan  keadilan  formal.  Keadilan  sudah  dinyatakan terwujud  jika  prosedur  yang  ditempuh  dalam pendistribusian  sumber  daya  telah  sesuai  dengan  yang ditetapkan dalam norma hukumnya.

## C. Pembahasan
Pembahasan  tentang  hubungan  hukum  antara  para  pihak yang  berwujud  hubungan  kontraktual,  pada  hakekatnya  tidak dapat  dilepaskan  dalam  hubungannya  dengan  masalah keadilan.Kontrak  sebagai  wadah  yang  mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lainnya menuntut adanya pertukaran yang adil . 60
Terselenggaranya pengelolaan dan pengusahaan pertambangan  mineral  dan  batubara  secara  optimal  dan berkelanjutan  merupakan  suatu  kebermaksudan.  Pengelolaan minerba  dimaksudkan  agar  dapat  memberikan  kesejahteraan bagi  masyarakat  dan  dapat  digunakan  bagi  generasi  yang  akan datang.  Keadilan  menurut  pandangan  Islam  adalah  persamaan kemanusiaan  yang  memperhatikan  semua  nilai  yang  mencakup segi-segi ekonomi yang luas.
61 Walaupun  pada  saat  ini  pada  kenyataannya  tidak  dapat dipungkiri bahwa campur tangan atau intervensi negara/pemerintah  terhadap  kebijakan  ekonomi  tetap berlangsung  walaupun  negara  tersebut  menganut  sistem ekonomi  pasar  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  amerika serikat. Sementara itu, untuk sistem ekonomi Indonesia menurut Sri  Mulyani  dkk  disebut  sebagai  “sistem  mekanisme  pasar terkendali ( regulated market mechanism )” dengan catatan yang sangat  penting  bahwa  unsur  demokratisasi,  keadilan,  dan pemerataan  menjadi  pengendali  utama  dari  sistem  pasar tersebut. 62 Perspektif  UU  Minerba  menetapkan  bahwa  mineral  dan batubara  dikuasai  oleh  negara  dan  dimanfaatkan  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat,  yang  selanjutnya  ditetapkan bahwa  negara  atau  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  menteri ESDM,  berhak  untuk  mengelola  seluruh  barang  tambang  yang merupakan  kekayaan  negara  dengan  memberikan  kesempatan
60 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas dalam  Kontrak  Komersial , (Jakarta:  Wacana  Prenada  Media  Group, 2008), hlm. 47.
61 Sayyid  Quthb, Keadilan  Sosial  dalam  Islam , (Bandung:  Pustaka, 1994), cet II, hlm. 37.
62 Sri  Mulyani  dkk,  “Sistem  Mekanisme  Pasar  Terkendali  :  Alternatif Ekonomi Indonesia Masa Depan ? “, Diponegoro 74, November 1998 , hlm. 6- 7.
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …
356
pengelolaan  dan  pengusahaan  barang  tambang kepada  badan usaha swasta, perseorangan, masyarakat dan/atau koperasi yang kesemuanya  harus  berbadan  hukum  Indonesia.  Kesempatan tersebut  diatur  melalui  IUP,  IPR  dan  IUPK.Sesuai  dengan tujuannya  izin  tersebut  diberikan  untuk  memberikan  nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Mahkamah  Konstitusi  merupakan  lembaga  negara  yang berfungsi sebagai The Guardian of Constitution dan berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar sesuai dengan pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, telah memberikan tafsiran  secara  konsisten  mengenai  hak  menguasai  negara terhadap cabang-cabang utama produksi. Konsistensi Mahkamah  Konstitusi  terbukti  dengan  adanya  penafsiran  yang sama  pada  pengujian  Undang-undang  No.  22  Tahun  2001 tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,  Undang-undang  No.  7  tahun 2004  tentang  Sumberdaya  Air,  dan  Undang-undang  No.  30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-undang Dasar  1945.  Ketiga  undang-undang  tersebut  telah  mengatur cabang  produksi  utama  (Migas,  SDA,  ketenagalistrikan)  yang harus  dikuasai  oleh  negara.  Adapun  pengertian  hak  menguasai negara ditafsirkan sebagai berikut: 63
Negara  mengadakan  kebijkan  ( beleid )  dan  tindakan pengurusan ( bestuurdaad ). a. Fungsi  pengaturan  ( regelendaad) oleh  negara  dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama pemerintah dan regulasi oleh pemerintah.
b. Fungsi  pengelolaan  ( beheersdaad )  dilakukan  melalui mekanisme  pemilikan  saham  ( share-holding )  dan  atau sebagai instrument kelembagaan oleh pemerintah. c. Fungsi  pengawasan  ( toezichthoudensdaad )  oleh  negara dilakukan  pemerintah  dalam  rangka  mengawasi  dan mengendalikan  agar  pelaksanaan  penguasaan  oleh  negara atas  sumber-sumber  kekayaan  yang  dimaksud  benar-benar dilakukan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  seluruh rakyat.
63 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009,  hlm. 90. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36/PUU-X/2012,  hlm.  99-100. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, hlm. 132.
Imbal  hasil  yang  didapat  oleh  pemerintah  RI  sebagai  hak dari  kontrak  karya  dengan  PT.  Freeport  Indonesia  tersebut merupakan bagian dari sumber pendapatan negara. Pendapatan negara ini akan menjadi sumber dari keuangan negara.
Pasal 1 angka (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  menyebutkan  bahwa  Keuangan  negara  adalah  adalah semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai  dengan uang,  serta  segala  sesuatu  baik    berupa  uang  maupun  berupa barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung  dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 64
Sumber  keuangan  negara  yang  berasal  dari  penanaman modal asing ini sudah seyogyanya diatur regulasinya sedemikian rupa,  berdasarkan  prinsip  keadilan  antara  pihak  yang  terkait, sehingga menghasilkan manfaat yang besar terutama bagi negara dan  masyarakat  terdampak  dari  kegiatan  penanaman  modal asing tersebut.
Yang  dimaksud  dengan  keadilan  dalam  penelitian  ini adalah  regulasi  peraturan  perundang-undangan  mengenai pertambangan  mineral  apakah  sudah  mengadopsi  asas keadilan.Setelah  regulasi  disahkan,  kemudian  bagaimana implementasinya.Untuk mewujudkan regulasi yang adil,makapenulis akan mengasah regulasi yang sudah ada selama ini  dengan  teori  keadilan  menurut  Aristoteles.  Aristoteles mengemukakan keadilan universal dan keadilan partikular.Keadilan  universal  adalah  keadilan  yang  terbentuk bersamaan  dalam  perumusan  hukum,  sedangkan  keadilan partikular  adalah  jenis  keadilan  yang  oleh  Aristoteles diidentikkan dengan “kejujuran” ( fairness atau equity ).Keadilan partikular  terdiri  dari  dua  jenis, yakni  keadilan  distributif  dan keadilan rektifikatoris (korektif).
Perbedaan  mendasar  Konrak  Karya  (KK)  dan  Ijin  Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) : a. Status perjanjian
b. Dalam  KK,  FI  dan  pemerintah  Indonesia  adalah  2  pihak yang berkontrak, kedudukannya sejajar. Sedangkan dalam
64 Nindyo Pramono, Kekayaan Negara yang Dipisahkan menurut UU No.  19  Tahun  2003  tentang  BUMN,  dalam  Permasalahan  Seputar  Hukum Bisnis,  “Persembahan  Kepada  Sang  Maha  Guru ”, (Jakarta:  Gitama Jaya, 2007),  hlm. 137.
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …
358
IUPK,  negara  adalah  pemberi  izin,  yang  berada  di  atas perusahaan pemegang izin.
a. Pasal-pasal  penting  yang  mengedepankan  prinsip keadilan dalam UU Mineral dan Batubara :
c. Pasal 103
a. Pemegang  IUP  dan  IUPK  Operasi  Produksi  wajib melakukan  pengolahan  dan  pemurnian  hasil penambangan di dalam negeri.
b. Pemegang  IUP  dan  JUPK  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dapat  mengolah  dan  memurnikan hasil  penambangan  dari  pemegang  IUP  dan  IUPK lainya.
d. Pasal 112 a. Setelah  5  (lima)  tahun  berproduksi,  badan  usaha pemegang  IUP  dan  IUPK  yang  sahamnya  dirniliki oleh  asing  wajib  melakukan  djvestasi  saham  pada Pemerintah,pemerintah daerah, badan usaha milik negara,  badan  usaha  milik  daerah,  atau  badan usaha swasta nasio~al. b. Ketentuan ini sudah diatur pelaksanaannya  dalam Pasal 97 PP No.1/2017 e. Berdasarkan  butir-butir  kesepakatan  amandemen  KK antar  pemerintah  dengan  Freeport  yang  tertuang  dalam MoU  tanggal  25  Juli 2014,  Freeport  hanya  diwajibkan melakukan  divestasi  saham  sebesar  30  %  sampai  2019 kepada pihak Indonesia
f. Pasal 128 a. Pemegang  IUP  atau  IUPK  wajib  membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
g. Pasal 131 a. Ketentuan  perpajakan prevailing,  menyesuaikan peraturan  perundang-undangn  yang  berlaku  (naik turun). h. Pasal 145 Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat. Masyarakat  yang  terkena  dampak  negatif  langsung  dari kegiatan usaha pertambangan berhak: a. memperoleh  ganti  rugi  yang layak  akibat  kesalahan dalam  pengusahaan  kegiatan  pertambangan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.  mengajukan  gugatan  kepada  pengadjlan  terhadap kerugian  akibat  pengusahaan  pertambangan  yang menyalahi ketentuan
a) Pasal 170 Pemegang  kontrak  karya  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  169  yang  sudah  berproduksi  wajib  melakukan pemurnian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  103  ayat (1)  selambat  lambatnya  5  (lima)  tahun  sejak  Undang- Undang ini diundangkan.

## D. Kesimpulan
Dari  paparan  di  atas  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut. Pertama,  regulasi  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  mengenai  penanaman  modal  asing,  sebelum  lahirnya UU  No.4  Tahun  2009,  belum  mencerminkan  prinsip keadilan,karena  masih    menguntungkan  pihak  investor,  di  sisi lain pemerintah RI dan masyarakat setempat banyak merasakan dampak  negatif.  UU  Minerba  yang  terbaru,  yang  lahir  di  era Presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono,  sudah  mencerminkan prinsip keadilan.
Kedua,  implementasi  peraturan  penanaman  modal  asing yang mengedepankan prinsip keadilan, masih belum terlaksana. Hal  ini  dibuktikan  dengan  ketentuan  pokok  yang  belum dilaksanakan  oleh  perusahaan  yang  bersangkutan,  diantaranya pemenuhan pembangunan smelter dan divestasi saham.

## Daftar Pustaka
Anoraga, Panji, Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing , Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995. Badrulzaman,  Mariam  Darus, KUH  Perdata  Buku  III  :  Hukum Perikatan  dengan  Penjelasan, edisi  kedua,  cetakan  I, Bandung: Alumni, 1996. Bintang, Sanusi dan Dahlan, Pokok-pokok Hukum ekonomi dan Bisnis , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Dirdjosisworo,  Soedjono, Hukum  Perusahaan  Mengenai Penanaman Modal di Indonesia , Bandung: Mandar Maju,
1999.
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …
360
Hartono,  Sunaryati, Masalah-masalah  dalam  Joint Venture antara  Modal  Asing  dan  Modal  Indonesia ,  Bandung: Alumni, 1974. Hastuti,  Nanik  Tri, Hukum  Kontrak  Karya,  pola  Kerjasama Pengusahaan Pertambangan di Indonesia , Malang : Setara Press, 2013.
Hayati,  Tri, Era  Baru  Hukum  Pertambangan ,  cet  I,  Jakarta: Buku Obor, 2015. Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Wacana Prenada Media Group. Huijbers,  Theo, Filsafat  Hukum  dalam  Lintasan  Sejarah , Yogyakarta: Kanisius, 1995.
Ilmar,  Aminuddin, Hukum  Penanaman  Modal  di  Indonesia , Jakarta: Prenada Media, 2006. Ismail,  Nurhasan,
Perkembangan  Hukum  Pertanahan Pendekatan  Ekonomi  politik:  Perubahan  Pilihan Kepentingan,  Nilai  Sosial,  dan  Kelompok  Diuntungkan, Kerjasama  Jakarta:  HuMa  dan  Yogyakarta:  Magister Hukum UGM, 2007,.
Kartasapoetra,  G,  et.al, Manajemen  Penanaman  Modal  Asing , cet I, Medan: Bina Aksara, 1985. Lewis,  Arthur, Dasar-Dasar  Hukum  Bisnis,  Introduction  to Business Law , Bandung: Nusa Media, 1998.
Mertokusumo,  Sudikno, Mengenal  Hukum:  Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 1999.
Pramono,  Nindyo, et. all, Permasalahan Seputar Hukum Bisnis “Persembahan Kepada Sang Maha Guru ”, Jakarta: Gitama Jaya, 2007. Pramono,  Nindyo, Hukum  PT.  Go  Public  dan  Pasar  Modal , Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013 .
Quthb,  Sayyid, Keadilan  Sosial  dalam  Islam ,  cetakan  II, Bandung: Pustaka, 1994.
Rahardjo,  Satjipto, Ilmu  Hukum ,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2006.
Rochmat, Rudioro dan Ismail Sunny, Tinjauan dan Pembahasan Undang-undang  Penanaman  Modal  asing  dan  Kredit Luar Negeri , Jakarta: Pradnya Paramitha, 1972. Rusli,  Hardijan, Hukum  Perjanjian  Indonesia  dan  Common Law , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
361
Saleng,  Abrar, Hukum  Pertambangan  Indonesia ,  Yogyakarta: UII Press, 2004. Sembiring,  Sentosa, Hukum  Investasi ,  Bandung:  Nuansa  Aulia,
2010. Setiawan,  R, Pokok-pokok  Hukum  Perikatan ,  Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum Normatif ,  cetakan  ke-13,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2011. Suhendro, Hukum  Investasi  di  era  Otonomi  Daerah ,  Jakarta:
Gita Nagari Sukandaarrumidi,
Memahami  Pengelolaan  Tambang  di Indonesia , Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara. Sumantoro, Kerjasama  Patungan  Dengan  Modal  Asing , Bandung: Alumni, 1984. Sumantoro, Hukum Ekonomi , Jakarta: UI Press, 1986.
Sumaryono,  E, Etika  Hukum  Relevansi  Teori  Hukum  Kodrat Thomas Aquinas , Yogyakarta: Kanisius
Suhardi,  Gunarto, Beberapa  Elemen  Penting  dalam  Hukum Perdagangan  Internasional ,  Yogyakarta:  Universitas Atmajaya, 2004. Suntantya,  RT,  et.al, Pengertian  Pokok  Hukum  Perusahaan , Jakarta: Rajawali Press, 1990.
S alim  HS, Hukum  Pertambangan  di  Indonesia ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2005.
Salim HS dan Budi Sutrisno, Seluk Beluk Hukum Pertambangan di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. Todaro,  Michael  P, Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga , edisi ketujuh, Jakarta: Erlangga, 2000.

## Peraturan Perundang-Undangan
UUD 1945 (hasil amandemen ke IV) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; Undang-undang  Nomor 1  Tahun  1967  tentang  Ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan;
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004; Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah;
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …
362

## Undang-undang  Nomor  25  tahun  2007 tentang  Penanaman
Modal
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang Pembagian  Urusan  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2010  tentang  Wilayah Pertambangan;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  tahun  2010  tentang Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan Batubara,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2010  tentang pelaksanaan  Kegiatan  usaha  Pertambangan  Mineral  dan Batubara,  sebagaimana  telah  diubah  kembali  dengan Peraturan  pemerintah  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2010  tentang Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pengolahan Usaha Mineral dan Batubara;
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan Batubara; Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan  Pengelolaan  Usaha  Pertambangan  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  tahun  2010 tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan Mineral dan Batubara;

## Makalah dan Jurnal
363
Dewi  Ernita,  dkk,  “Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi,  Investasi, dan Konsumsi di Indonesia”, Jurnal Kajian Ekonomi tidak Diterbitkan ,  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Padjajaran,
Bandung, 2013. Peter  Mahmud  Marzuki,  “Masalah-masalah  Hukum  dalam Perdagangan Internasional, kaitannya dengan Perlindungan  Investasi  dan  Hak  Milik  Intelektual  Pasca Perjanjian  Marrakesh”, Jurnal  Hukum  Ekonomi ,  edisi Agustus, 1996. Sony Keraf, “Ketidaksamaan Yang Adil, Etika Politik Aristoteles”,
Atma nan Jaya, No. 1, April 1993 Sri  Mulyani,  dkk,  “Sistem  mekanisme  Pasar  Terkendali  : Alternatif Ekonomi Indonesia Masa Depan ?”, Diponegoro
74 , November 1998.
Internet Carolyn  Marr, “ Down  To  Earth,  Eksploitasi  Sumber  Daya  Alam di Papua selama 22 tahun dengan Pendekatan dari Atas ke Bawah”, 2011.
Dhemas Reviyanto ,”Setya Novanto Resmi Jadi Ketua DPR Lagi”, http:/ m. tempo.co/read/news/2016 , diakses pada Rabu, 30 November 2016.
Indikator  kesejahteraan  Rakyat  ( Welfare  Indocators  2015) terbitan BPS.
Rizal  Ramli,  Saban  Freeport  mau  Perpanjang  Kontrak,  tejadi keanehan, http:/Merdeka.com, 12 November 2015 , diakses pada tanggal 2 Januari 2016. Kementerian  ESDM,  “Pasokan  Mineral  dan  Batubara”, http:/www.bgl.esdm.go.id /#,  diakses  pada  tanggal  2 Januari 2016. Kronologi Lengkap Kasus Papa Minta Saham, http:/Merdeka.com, 17 Desember 2015 , diakses pada 1 Juni
2016.
Freeport Ogah Bangun Smelter Jika Kontrak Tak Diperpanjang, http:/Merdeka.com,  25  Oktober  2015 ,  diakses  pada  3 Januari 2016. Berita  Kita,  2014, Dari  Hulu  Hingga  ke  Hilir ,  edisi  khusus,
Jakarta  :  Corporate  Communications  Departement  PT. Freeport Indonesia, hlm. 7.
Ratnasari Fajariya Abidin: Harmonisasi Peraturan Penanaman …
364
Yudi  Sufiadi,  “Ada  Apa  dengan  PT.  Newmont  Nusa Tenggara?”, http/ : Kompasiana ,  diakses  tanggal  3  Februari 2016.