## 1. Kekerasan Simbolik dalam Nyali Karya Putu Wijaya: Karya Sastra,

## Politik, dan Refleksi
Adi Setijowati ........................................................................................................ 1-14
2. Pandangan  Penutur  Bahasa  Jawa  terhadap  Cacar:  Kajian Etnolinguistik
Ari Wulandari ....................................................................................................... 15-32
3. Pola Antenatal Care dan Health Seeking Behavior Ibu Hamil Suku Mbojo, Bima, Nusa Tenggara Barat
Atik Triratnawati .................................................................................................. 33-49
4. Perempuan dalam Film-film Horor Hollywood Periode Tahun 2000- 2017
Deandra Rizky Sagita ........................................................................................... 50-63
5. How Is Meaning Constructed in Indonesian Expression?
Deli Nirmala .......................................................................................................... 64-79
6. Arsitektur  Rumah  Tradisional  Suku  Kajang  di  Provinsi  Sulawesi Selatan
Erni Erawati Lewa ................................................................................................ 80-92
7. Portraying  Literacy  in  Dolly  Lane,  a  Red  Light  District  (RDL): Qualitative  Content  Analysis  on the  Narratives Produced by  Dolly Teenagers
Kartika Nuswantara, Eka Dian Savitri .............................................................. 93-104
8. Cultural  Event  Management  in  Promoting  Siak  as  the  “Truly Malay”  for  Strengthening  Local  Economy  and  Revitalizing  Malay

## Culture
Noor Efni Salam .................................................................................................... 105-111

## 9. Penyusunan Sejarah Kota Berbasis Kawasan Cagar Budaya di Kota Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta
Purnawan Basundoro, Muhammad Madyan ................................................... 112-128

## 10. Laki-laki  vs  Perempuan:  Penggunaan  Keterangan  Penghubung dalam Tulisan Akademis
Viqi Ardaniah ........................................................................................................ 129-136
ISSN 2442-935x (E-Journal)
Mozaik Humaniora Vol. 18 (1): 112-128 © Purnawan Basundoro, Muhammad Madyan (2018)

## Penyusunan Sejarah Kota Berbasis Kawasan Cagar Budaya di Kota Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta
(Reconstructing the History of the City Based on Cultural Heritage In the City of Surabaya, Makassar, and Yogyakarta)

## Purnawan Basundoro
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga Jalan Dharmawangsa Dalam, Surabaya 60286 Tel.: +62 (31) 5035676 Surel: pbasundoro@fib.unair.ac.id

## Muhammad Madyan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jalan Airlangga, Surabaya 60286 Tel.: +62 (31) 5033642 Surel: madyan@feb.unair.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  merupakan  perpaduan  penelitian  lapangan  dan  arsip  kawasan  cagar  budaya  dan bangunan  yang  bertujuan  untuk  merekonstruksi  latar  belakang  sejarah  kota-kota  di  Indonesia. Penelitian dilakukan di tiga kota, yaitu Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta dengan pertimbangan bahwa kota-kota tersebut memiliki karakteristik sejarah yang berbeda. Penelitian arsip dilakukan di antaranya  di  Perpustakaan  dan  Badan  Dokumentasi  Kota  Surabaya,  Badan  Perpustakaan  dan Dokumentasi  Provinsi  Jawa  Timur,  Perpustakaan  Nasional  Jakarta,  Arsip  Nasional  Indonesia  di Jakarta, Perpustakaan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Pers Museum Surakarta, Kantor Arsip Makassar, Museum La Galigo Makassar, Museum Benteng Rotterdam Makassar, dan Museum Kota Makassar. Hasilnya menunjukkan bahwa kawasan cagar budaya, bangunan, dan benda umumnya mengacu pada sejarah tematik latar belakang historis kota-kota tersebut di masa lalu. Kota Surabaya memiliki  karakter  yang  kuat  sebagai  kota  perdagangan  dan  industri.  Selain  itu,  ia  juga  memiliki sektor  pemerintahan  dan  pendidikan  sebagai  karakter  utama.  Kota  Makassar  memiliki  karakter yang  kuat  sebagai  pusat  pemerintahan  lama  dengan  konflik  internal  mereka,  dan  sebagai  kota pelabuhan.  Kota  Yogyakarta  didirikan  dari  sisa-sisa  konflik  internal  Kerajaan  Mataram.  Kota Yogyakarta  telah  berkembang  menjadi  pusat  otoritatif  tradisional  dengan  pengaruh  budaya  Jawa yang  sangat  kuat.  Selama  era  kolonialisme,  kota  ini  menjadi  arena  pertempuran  simbolis  antara Belanda dan pihak Kerajaan.
Kata kunci: cagar budaya, Makassar, kota Surabaya, Yogyakarta

## Abstract
This study is a collaborative work between field and archival research of cultural heritage areas and buildings  aiming  to  reconstruct  the  historical  background  of  the  cities  in  Indonesia.  The  study  is done in three cities: Surabaya, Makassar, and Yogyakarta under the consideration  that those cities possess  different  historical  characteristics.  Archival  research  was  conducted  in  The  Library  and Documentation  Board  of  Surabaya,  The  Library  and  Documentation  Board  of  East  Java  Province, The  National  Library  of  Jakarta,  The  National  Records  of  Indonesia  in  Jakarta,  Public  Library  of Special Region of Yogyakarta, Museum Press of Surakarta, Archival Office of Makassar, Museum La
Penyusunan Sejarah Kota Berbasis Kawasan Cagar Budaya di Kota Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta
Galigo Makassar, Museum Benteng Rotterdam Makassar, and Museum Kota Makassar, to mention some.  The  result  shows  that  the  cultural  heritage  areas,  buildings,  and  objects  generally  refer  to thematic  history  of  the  historical  background  of  those  cities  in  the  past.  The  city  of  Surabaya possesses a strong character as a trading and industrial city. Moreover, it also has governmental and educational sectors as prominent characters. The city of Makassar possesses a strong character as old governmental center with their internal conflicts, and as a city of harbor. The city of Yogyakarta was established from the remnants of the internal conflict of Mataram Kingdom. The city of Yogyakarta has developed into a traditional authoritative center with a very strong influence of Javanese culture. During colonialism era, the city became a symbolic battle arena between the Dutch and the Kingdom party.
Keywords : city, heritage, Makassar, Surabaya, Yogyakarta

## PENDAHULUAN
Sejak  fenomena  perkotaan  muncul  di  bumi,  saat  itu  pula  kota  menjadi  pusat perhatian.  Pada  awalnya  perhatian  manusia  terhadap  kota  tertuju  pada  ujud fisiknya  karena  kota-kota  pada  periode  awal  tumbuh  sebagai  ruang  yang  sangat berbeda  dengan  kawasan  sekitarnya.  Dampak  pertumbuhan  penduduk  yang sangat  cepat  di  perkotaan  menjadikan  kawasan  tersebut  berkembang  menjadi kawasan unik yang sangat berbeda dengan kawasan lainnya. Kota tumbuh menjadi kawasan dengan sejuta harapan, tetapi juga berkembang menjadi kawasan dengan berbagai permasalahan.
Keunikan  kota  kemudian  menarik  perhatian  akademisi  untuk  mengkajinya. Beragam  pengetahuan  lahir  dari  realitas  perkotaan,  seperti  sosiologi  perkotaan, antropologi  perkotaan,  arsitektur  perkotaan,  tata  kota,  sejarah  perkotaan,  politik perkotaan, dan lain-lain. Di Indonesia kajian perkotaan merupakan hal yang relatif baru.    Hampir  dua  puluh  tahun  yang  lalu  sejarawan  utama  Indonesia, Kuntowijoyo,  dalam  bukunya Metodologi  Sejarah mengemukakan  bahwa  sejarah kota belum banyak mendapat perhatian kalangan sejarawan akademis. Pernyataan Kuntowijoyo  seolah-olah  menjadi  peringatan  bagi  sejarawan  di  Indonesia,  bahwa kota  merupakan  ranah  yang  harus  dieksplorasi  dari  sisi  sejarahnya,  karena  kota merupakan kawasan geografis yang mengalami perubahan paling cepat di dunia.
Upaya merekonstruksi sejarah kota-kota di Indonesia sebenarnya mulai dilakukan sejak  pertengahan  1980-an,  tetapi  sebagian  besar  dilakukan  oleh  sejarawan  asing. Beberapa hasil kajian mengenai hal tersebut misalnya dilakukan oleh Geertz (1986), Abeyasekere (1987), Dick (2002), dan lain-lain.  Gairah  untuk  meneliti  sejarah  kota oleh  sejarawan  Indonesia  tidak  bisa  dilepaskan  dari  gagasan  Kuntowijoyo  (1994), bahwa sudah waktunya perhatian para sejarawan diarahkan ke kota, karena kota merupakan pusat perubahan yang sangat cepat di dunia. Beberapa hasil studi yang saat ini beredar dan menjadi buku pegangan dalam mata kuliah Sejarah Kota antara lain yang dilakukan oleh peneliti (Basundoro 2009), Irwanto (2010), Makkelo (2011), Poelinggomang (2004), dan lain-lain.
Beberapa kelemahan referensi sejarah kota, baik yang berupa jurnal maupun buku, adalah  sebagian  besar  referensi  tersebut  ditulis  hanya  mengacu  pada  referensi tertulis  terdahulu,  baik  kepada  sumber-sumber  primer  maupun  sumber-sumber
sekunder. Uraian-uraian dalam buku tidak mengacu secara riil kepada peninggalan sejarah di kota. Hal tersebut menyebabkan para pembaca tidak mengetahui secara kenyataan  (faktual)  yang  diuraikan  dalam  buku  tersebut,  di  mana  kawasan  yang sedang diuraikan, dan seperti apa kawasan atau bangunan yang sedang diuraikan. Padahal, sebagian besar kawasan kota yang bersejarah beserta bangunan-bangunan penting  sudah  ditetapkan  menjadi  kawasan  dan  bangunan  cagar  budaya  yang dilindungi oleh hukum. Mengacu pada kondisi tersebut maka perlu disusun buku ajar atau buku referensi sejarah kota yang mengacu pada bangunan cagar budaya.
Hasil rekonstruksi sejarah kota berbasis pada kawasan dan bangunan cagar budaya memiliki  dua  aspek  strategis  sekaligus,  yaitu  sebagai  referensi  mengenai  sejarah kota  sekaligus  sebagai  upaya  melakukan  sosialiasi  kawasan  dan  bangunan  cagar budaya di perkotaan. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya.  Undang-Undang  tersebut  mengamanatkan bahwa  cagar  budaya  merupakan  kekayaan  budaya  bangsa  sebagai  wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka  memajukan  kebudayaan  nasional  (Kementerian  Kebudayaan  dan Pariwisata 2013:2).
Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  dalam  rangka  penyusunan  buku  ajar  atau buku referensi sejarah kota berbasis bangunan dan kawasan cagar budaya di Kota Surabaya,  Makassar,  Yogyakarta.  Permasalahan  utama  penelitian  ini  adalah, pertama, bagaimana perkembangan kota Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta jika mengacu  pada  kawasan  dan  bangunan  cagar  budaya  setempat?  Kedua,  seperti apakah model penyusunan sejarah kota jika mengacu pada kawasan dan bangunan cagar budaya?

## METODE
Metode  ini  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  penelitian  lapangan  di  kawasan  dan bangunan  cagar  budaya,  serta  penelusuran  sumber-sumber  tertulis  dan  sumber foto. Kegiatan pertama untuk penelitian tahun pertama, yaitu penelitian lapangan yang  dilakukan    di  kawasan  cagar  budaya  di  Kota  Surabaya,  Makassar,  dan Yogyakarta. Kawasan dan bangunan cagar budaya yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah yang  telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan  Undang-Undang No. 11 tahun 2010, dengan kriteria antara lain berusia lima puluh tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia lima puluh tahun; memiliki arti khusus bagi  sejarah,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan,  agama,  dan/atau  kebudayaan;  dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Contoh kawasan dan bangunan yang sesuai dengan kriteria tersebut antara lain: (1) untuk  Kota  Surabaya  adalah  kawasan  di  seputar  Jembatan  Merah,  kawasan pemukiman  Darmo,  kawasan  Jalan  Veteran,  dan  lain-lain;  (2)  di  Kota  Makassar bangunan cagar budaya antara lain Fort Rotterdam (Benteng Rotterdam), Stadshuis
Penyusunan Sejarah Kota Berbasis Kawasan Cagar Budaya di Kota Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta
(balai kota zaman kolonial), gedung  kesenian, Pelabuhan Makassar, dan lain-lain; (3)  bangunan  cagar  budaya  di  Kota  Yogyakarta  antara  lain  Kraton  Yogyakarta, Benteng Vredeburg, Gedung Kesenian, dan lain-lain.
Kegiatan  kedua,  yaitu  penelusuran  sumber  tertulis  atau  sumber  sejarah,  telah dilakukan  di  Perpustakaan  Nasional  Republik  Indonesia  di  Jakarta,  Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur, Badan Perpustakaan dan Arsip Kota Surabaya,  Perpustakaan  Biro  Hukum  Provinsi  Jawa  Timur,  dan  beberapa  tempat lainnya di Kota Surabaya, Kantor Arsip Kota Makassar, Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta,  dan  lain-lain.  Kegiatan  ketiga,  penelusuran  foto-foto  Kota  Surabaya lama  dengan  menggunakan  teknologi  internet,  serta  melakukan  pemesanan dokumen sezaman ke lembaga terkait di luar negeri, yaitu KITLV, Leiden, Belanda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  sejarah  kota-kota  di  Indonesia, utamanya  Kota  Surabaya,  Makassar,  dan  Yogyakarta  mengalami  beberapa  fase perkembangan. Pertama, periode prakolonial. Pada periode ini ketiga kota tersebut masih berada dalam kekuasaan penguasa Bumiputra, yaitu para raja yang berkuasa atas  daerah  tersebut.  Sebagian  besar  penguasa  tersebut  kurang  mempedulikan kondisi kota karena lebih banyak mengupayakan perluasan dan mempertahankan kekuasaan. Peperangan antarkerajaan terus-menerus terjadi. Kota Surabaya pernah diserbu  oleh  pasukan  Kerajaan  Mataram  yang  berpusat  di  Jawa  Tengah  dan menjadikan  kota  tersebut  sebagai  jajahan  kerajaan  pedalaman  tersebut  (Ricklefs 2008:198).  Kekuasaan  Mataram  di  Surabaya  berakhir  ketika  Raja  Mataram, Pakubuwono II, menyerahkan kawasan pesisir utara mulai dari Semarang sampai Surabaya  kepada  VOC  pada  1743.  Dengan  demikian,  setelah  tahun  tersebut  Kota Surabaya  berada  di  bawah  kekuasaan  VOC.  Pada  saat  yang  sama  di  Mataram terjadi  pula  pemberontakan  yang  terus  terjadi,  yang  dilakukan  oleh  kerabat  raja, sedikitnya  empat  pangeran  melakukan  pemberontakan  kepada  Pakubuwono  II antara lain Mas Said, dan disusul oleh Mangkubumi. Akibat pemberontakan yang dilakukan  oleh  Mangkubumi,  Kerajaan  Mataram  akhirnya  terbagi  menjadi  dua setelah  dilakukan  Perjanjian  Giyanti  yang  difasilitasi  oleh  VOC  tahun  1755,  yaitu Kerajaan Surakarta dan Kerajaan Yogyakarta (Ricklefs 2008:221).
Lahirnya  Kerajaan  Yogyakarta  telah  melahirkan  pula  Kota  Yogyakarta,  karena  di kota itulah istana Kerajaan Yogyakarta didirikan oleh Mangkubumi yang kemudian bergelar Hamengkubuwono I. Kondisi yang sama terjadi pula di Makassar. Periode prakolonial  di  kawasan  tersebut  ditandai  dengan  terjadinya  peperangan antarkerajaan.  Kota  Makassar  mulai  dikenal  oleh  masyarakat  dunia  karena  posisi Pelabuhan  Somba  Opu  yang  sangat  strategis  di  masanya,  yakni  secara  geografis terletak di antara dua kerajaan penting saat itu, Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Sebelum keduanya  bersekutu, Gowa adalah sebuah kerajaan yang  cukup tua dan sangat  disegani  di  Sulawesi  Selatan.  Kerajaan  Gowa  berdiri  sekitar  abad  ke-13. Konon  raja  pertamanya  adalah  seorang  perempuan  bernama  Tumanurung,  yang memerintah  hingga  sekitar  tahun  1300.  Jika  ada  yang  mengatakan  Gowa  berdiri sejak  abad  ke-13,  hal  itu  tidak  berlebihan,  sebab  hingga  pemerintahan  VOC
berlangsung  di  Makassar,  setidaknya  terdapat  16  raja  yang  memimpin  Kerajaan Gowa.
Gambar 1. Plengkung Benteng Kraton Yogyakarta (sumber: tropenmuseum.nl)
Pada  periode  prakolonial  bangunan  penting  yang  dibuat  pada  saat  itu  sebagian besar  merupakan  fasilitas  kerajaan  dan  perbentengan.  Di  Kota  Surabaya peninggalan  periode  tersebut  nyaris  sudah  lenyap  dimakan  perkembangan  kota yang  amat  pesat.  Peninggalan  prakolonial  di  kota  Yogyakarta  sebagian  besar berada di dalam Kraton Yogyakarta yang merupakan tempat tinggal raja.
Kawasan kraton dikelilingi oleh benteng yang kuat yang memiliki beberapa pintu yang disebut plengkung (Basundoro 2012a:66). Tidak terlalu jauh dari area kraton terdapat  pula  tempat  pesiar  keluarga  kerajaan  yang  disebut  Tamansari.  Kawasan tersebut  pada  mulanya  berupa  kolam  raksasa  yang  diselingi  bangunan-bangunan untuk  kegiatan  tertentu,  sehingga  dikenal  dengan  julukan castle  on  the  water . Bangunan  kraton,  benteng,  dan  kompleks  Tamansari  saat  ini  telah  ditetapkan sebagai  bangunan  cagar  budaya.  Di  kota  Makassar  peninggalan  periode  tersebut terkonsentrasi  di  kawasan  Benteng  Somba  Opu  yang  merupakan  kawasan  pusat Kerajaan Gowa (Matulada 2011:14).
Gambar 2. Sisa-sisa Benteng Somba Opu di Kabupaten Gowa (sumber: akbar-tubagus.blogspot.co.id)
Kota-kota  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  pesat  sejak  periode  kolonial Belanda. Sejak kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, kota-kota dibangun dalam rangka  melengkapi  fasilitas  untuk  orang-orang  Belanda  tersebut.  Bangunan-
Penyusunan Sejarah Kota Berbasis Kawasan Cagar Budaya di Kota Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta
bangunan  yang  menonjol  antara  lain  bangunan  kantor  pemerintahan,  fasilitas perdagangan, fasilitas transportasi, fasilitas pendidikan, dan lain-lain. Sampai saat ini  bangunan-bangunan  tersebut  ada  yang  masih  bertahan  dengan  baik  dan ditetapkan  sebagai  bangunan  cagar  budaya  karena  memiliki  nilai  sejarah  yang tinggi.
Pada  akhir  abad  ke-19,  perkembangan  Kota  Surabaya,  Makassar,  dan  Yogyakarta mengalami  peningkatan    luar  biasa.  Hal  tersebut  dipicu  kebijakan  liberalisasi ekonomi  yang  membebaskan  pengusaha  swasta  Eropa  untuk  menanamkan modalnya  di  Hindia  Belanda.  Sebagian  besar  modal  swasta  ditanamkan  dalam sektor perkebunan, sisanya  dalam  sektor perdagangan, industri, transportasi, dan lain-lain (Lindblad 2002:244-263).
Liberalisasi  ekonomi  telah  memengaruhi  karakteristik  kota-kota  di  Indonesia, utamanya  Batavia,  Surabaya,  Semarang,  Makassar,  juga  Yogyakarta.  Kota-kota tumbuh  pesat  dengan  diwarnai  munculnya  bangunan-bangunan  baru  untuk berbagai fungsi.

## Surabaya
Menurut versi resmi Pemerintah Kota Surabaya, Kota Surabaya berdiri tanggal 31 Mei  1293  (Hidayat  1975:103).  Pada  periode  awal  Surabaya  tampaknya  belum terbentuk sebagai kota. Ia merupakan desa kecil di tepi pantai, tetapi pada periode berikutnya  kawasan  tersebut  menjadi  pusat  pemerintahan.  Di  kawasan  tersebut memerintah  seorang  bupati  yang  merupakan  pemimpin  masayarakat  Bumiputra setempat.  Pada  abad  ke-18  kota  Surabaya  mulai  dikuasai  oleh  kolonial  Belanda, walaupun keberadaan orang-orang Belanda di kota ini sudah ada sejak abad ke-17.
Sejak  Belanda  mulai  memerintah  di  Surabaya,  kota  ini  dipimpin  oleh  dua pemerintahan,  yaitu  pemerintah  kolonial  Belanda  yang  dipimpin  oleh  seorang residen  dan  pemerintah  Bumiputra  yang  dipimpin  oleh  seorang  Bupati.  Pusat pemerintahan  kolonial  Belanda  berada  di  kawasan  Jembatan  Merah,  yaitu  di gedung karesidenan yang berada tepat sisi barat jembatan yang melintang di atas Sungai  Kalimas,  sedangkat  pusat  pemerintahan  Bumiputra  berada  di  kawasan Taman Raja, yang saat ini berdiri gedung kantor pos.
Kantor  Residen  Surabaya  yang  berada  di  kawasan  Jembatan  Merah  bertahan sampai  awal  abad  ke-20,  karena  pada  tahun  1920an  kantor  tersebut  dirobohkan. Pada  saat  itu  status  administrasi  karesidenan  mulai  tidak  berfungsi  dan  kota Surabaya telah ditetapkan sebagai kota otonom dengan status gemeente . Berdirinya Gemeente  Surabaya  disahkan  melalui Staatsblad No.  149  Tahun  1906  (Basundoro 2012b:7).  Sistem  administrasi gemeente dipusatkan  di  balai  kota  atau  yang  dikenal dengan  sebutan stadshuis .  Balai  Kota  Surabaya  pada  awalnya  menyewa  gedung secara  berpindah-pindah  sampai  akahirnya  pada  tahun  1925  berhasil  dibangun balaikota  permanen  di  kawasan  Ketabang  (Basundoro  2013:156).  Sampai  saat  ini gedung tersebut masih dimanfaatkan sebagai balai kota tempat berkantor Walikota Surabaya. Gedung Balai Kota Surabaya saat ini telah ditetapkan sebagai bangunan
cagar budaya tipe A. Balai Kota Surabaya merupakan gedung yang sangat megah, dirancang  oleh  arsitek  G.C.  Citroen,  seorang  arsitek  kelahiran  Amsterdam  yang menetap di kota Surabaya sejak tahun 1915 (Handinoto 1996:192).
Gambar 3. Balai Kota Surabaya pada Masa Kolonial (sumber: kitlv.nl)
Keberadaan  gedung  balai  kota  menjadi  bukti  penting  perjalanan  sejarah pemerintahan  Kota  Surabaya.  Selama  masa  kolonial  Belanda,  Kota  Surabaya dipimpin oleh delapan walikota atau yang disebut sebagai burgemeester . Pada tahun 1942 pemerintah Kota Surabaya mengalami perubahan drastis karena kedatangan tentara Jepang. Belanda berhasil diusir oleh Jepang dan Jepang-lah yang kemudian berkuasa hingga tahun 1945 (Frederick 1989:115).
Selain  terjadi  perubahan  pada  lembaga  pemerintahan,  selama  masa  kolonial  Kota Surabaya juga mengalami perubahan yang cukup radikal pada sektor perdagangan dan  industri.    Sejak  abad  ke-18,  Belanda  mengembangkan  kawasan  Jembatan Merah  menjadi  kawasan  perdagangan  dan  hunian  orang-orang  Belanda.  Di sepanjang  Hereenstraat (saat ini berganti nama menjadi  Jalan Rajawali), didirikan kantor-kantor  dagang  dan  pertokoan.  Di  kawasan  ini  pula  pada  tahun  1829 didirikan kantor cabang De Javasche Bank yang merupakan bank sentral pertama di Hindia Belanda  (Darsono 2016:44). Di tepi Sungai Kalimas  juga berdiri banyak kantor dagang.
Kawasan Jembatan Merah mengalami perkembangan pesat sejak akhir abad ke-19. Berbagai  kantor  dagang  dan  perbankan  didirikan  di  kawasan  ini,  menjadikan kawasan Jembatan Merah sebagai pusat bisnis terkemuka di Hindia Belanda. Pada tahun 1911 perusahaan dagang Lindeteves Stokvis mendirikan kantornya di selatan kawasan  Jembatan  Merah.  Gedung  tersebut  dirancang  oleh  bisro  arsitek  Hulswit, Fermont & Ed. Cuypers, yang juga merancang gedung De Javasche Bank Surabaya. Kedua gedung  tersebut saat ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Pada  tahun  1920-an,  perusahaan  dagang  Handelsvereeniging  Amsterdam  (HVA) mendirikan  gedung  untuk  kantor  perusahaan  tersebut  di  Comidiestraat.  Gedung tersebut  juga  dirancang  oleh  Hulswit,  Fermont  &Ed.  Cuypers.  Gedung  tersebut dapat  dikatakan  merupakan  kantor  paling  megah  di  kawasan  Jembatan  Merah (Handinoto 1996:208). Selain kantor HVA, di kawasan Willemsplein didirikan pula kantor dagang Internatio.
Kawasan  Jembatan  Merah  telah  menjadi  salah  satu  simbol  atau  penanda  bahwa Kota Surabaya merupakan kota dagang. Setelah kawasan Jembatan Merah penuh,
Penyusunan Sejarah Kota Berbasis Kawasan Cagar Budaya di Kota Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta
aktivitas  bisnis  bergeser  ke  arah  selatan  mengikuti  jalan  dari  Surabaya  pusat menuju ke Surabaya selatan. Mula-mula kawasan Pasar Besar menjadi pusat bisnis baru, terus bergeser lagi ke kawasan Gemblongan, dan pada akhirnya berkembang pula kawasan Tunjungan.
Tunjungan  merupakan  kawasan  perdagangan  baru  yang  bangkit  setelah  krisis ekonomi  tahun  1930-an.  Persis  di  mulut  Tunjungan  di  sebelah  kiri  jalan  berdiri megah  sebuah  toko  berlantai  empat  yaitu  Toko  Whiteaway    yang  oleh  lidah Surabaya  selalu  disebut  sebagai  Toko  Witawai . Bangunan  toko  ini  menjadi  salah satu bangunan yang  paling menonjol di sepanjang  Jalan Tunjungan karena selain terdiri  atas  empat  lantai,  bangunan  tersebut  juga  bergaya  arsitektur  khas  Eropa (Swara Masjarakat 23 Juni 1955).
Selain  sebagai  kota  bisnis  atau  kota  dagang,  Surabaya  juga  dikenal  sebagai  kota pendidikan.  Sejak  awal  abad  ke-19,  pemerintah  kolonial  Belanda  lembaga pendidikan  dasar  dan  menengah  yang  awalnya  ditujukan  untuk  anak-anak Belanda  dan  keturunan  priyayi  Bumiputra.  Menurut  von  Faber,  lembaga pendidikan pertama di kota Surabaya didirikan tahun 1822 oleh C.C. Werner (von Faber 1931:251).
Gambar 4. HBS Surabaya di Ketabang, saat ini digunakan sebagai tempat SMAN 2 Surabaya (sumber: Jubileumboek HBS Soerabaia 1875-1975 ; Den Haag: TP, 1975)
Sekolah  menengah  yang  cukup  terkenal  di  kota  Surabaya  adalah  Hoogere Burgerschool (HBS). Sekolah ini didirikan pada 1875, awalnya menempati kawasan bekas kabupaten di sekitar Kebon Rojo. Pada awal abad ke-20, HBS Kota Surabaya merupakan  salah  satu  sekolah  terkemuka  di  Indonesia.  Pada  tahun  1923,  HBS Surabaya  menempati  gedung  baru  yang  lebih  luas  di  kawasan  Ketabang,  sebelah timur Balai Kota Surabaya. Dengan pemindahan lokasi sekolah tersebut di tempat yang lebih luas, jumlah muridnya pun bertambah banyak.
Selain pendidikan dasar dan menengah, di kota Surabaya juga didirikan lembaga pendidikan  tinggi  terkemuka,  yaitu  Nederlandsch  Indische  Artsen  School  (NIAS) atau  yang  mendidik  masyarakat  dalam  bidang  kedokteran.  Pendirian  NIAS disahkan  melalui  beslit  Gubernur  Jenderal  Nomor  42    tanggal  8  Mei  1913  dan dimuat dalam Staatsblad Nomor 365 Tahun  1913. NIAS pada awalnya  menempati sebuah gedung di kawasan Kedungdoro, dan pada tahun 1923 pindah ke gedung baru  yang  khusus  dibangun  untuk  kepentingan  perkuliahan  di  kawasan
Karangmenjangan.  Gedung  NIAS  saat  ini  ditempati  oleh  Fakultas  Kedokteran Universitas Airlangga dan telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tipe A. Selain  untuk  merunut  sejarah  pemerintahan,  perdagangan,  dan  pendidikan, bangunan-bangunan  cagar  budaya  yang  tersebar  di  kota  Surabaya  bias  dijadikan rujukan untuk merekonstruksi sejarah dengan tema-tema beragam.

## Makassar
Makassar  merupakan  kota  terbesar  di  Sulawesi  dan  di  Indonesia  timur.  Kota  ini memiliki  peran  yang  amat  sentral  sebelum  masa  kolonial.  Pelabuhan  Makassar telah  menjadi  pusat  perdagangan  sejak  masa  Kerajaan  Gowa.  Pedagang  dari berbagai negeri singgah di pelabuhan ini untuk membongkar barang dagangannya serta  memuat  barang-barang  dari  kawasan  setempat  untuk  dijual  ke  luar  negeri (Anonim 1972:1).
Pelabuhan  Makassar  merupakan  penopang  utama  Kerajaan  Gowa.  Pelabuhan tersebut memiliki peran penting bukan hanya untuk basis perdagangan tetapi juga untuk  basis  perluasan  kekuasaan  kerajaan  tersebut.  Pada  abad  ke-17  Pelabuhan Makassar  semakin  ramai  dan  menjadi  pusat  perdagangan  utama  dan  simpul Indonesia  bagian  timur.  Pada  periode  ini  telah  berdiri  kantor  perwakilan  dagang dari berbagai negara, di antaranya Inggris, Belanda, Denmark, Portugis, Cina, dan negara  asing  lainnya  (Tika  2013:12).  Keberadaan  pelabuhan  Makassar  menjadi faktor utama perkembangan kota Makassar di kemudian hari.
Sejarah  Kota  Makassar  mengalami  perubahan  drastis  sejak  VOC  berusaha menguasai  kerajaan  tersebut.  Kedatangan  pasukan  VOC  sempat  mendapat perlawanan  sengit  dari  Raja  Gowa  Sultan  Hasanuddin.  Rongrongan  Belanda semakin intensif pada 1667, sehingga sepanjang tahun tersebut beberapa kali terjadi pertempuran  yang  mempertemukan  keduanya.  Peperangan  yang  panjang  itu kemudian  berakhir  dengan  sebuah  kesepakatan  damai  yang  disebut  Perjanjian Bongaya.  Perjanjian  itu  ditandatangai  pada  tanggal  18  November  1667  dan sekaligus menjadi tonggak sejarah baru bagi Makassar karena sejak saat itu mereka harus hidup di bawah pengawasan VOC. Salah satu dampak penguasaan Makassar oleh VOC adalah dirusaknya Benteng Somba Opu. Sejak saat itu nyaris kekuasaan Bumiputra di Makassar dan sekitarnya mengalami kehancuran (Sukatanya 2000:8- 9).
VOC  mulai  menguasai  Makassar  dengan  pertama  kali  mengambil  alih  Benteng Makassar  dan  mengganti  namanya  menjadi  Fort  Rotterdam  atau  Benteng Rotterdam. Benteng tersebut menjadi pusat kekuasaan dan pertahanan Belanda di kota  Makassar  pada  periode  awal.  Belanda  juga  mulai  menata  kawasan  sekitar benteng dengan membaginya menjadi beberapa kawasan, antara lain, (1) kawasan Fort  Rotterdam  yang  merupakan  pemukiman  Belanda,  (2)  perkampungan  di sebelah  timur  Fort  Rotterdam  yang  disebut  sebagai  “perkampungan  pedagang” Vlaardingen , yang merupakan permukiman bagi orang-orang asing termasuk etnis Tionghoa, (3) Kampong Melayu yang dihuni oleh orang-orang Melayu. Sementara
itu,  perkemapungan  untuk  penduduk  setempat  menyebar  di  beberapa  tempat  di luar kawasan Fort Rotterdam (Sumalyo 2002:49).
Sejalan dengan makin kuatnya pengaruh pemerintahan kolonial di Kota Makassar, pendirian  bangunan  baru  milik  pemerintah  atau  swasta  juga  semakin  kelihatan. Meskipun  demikian,  hingga  akhir  abad  ke-18  struktur  tata  kota  tidak  banyak mengalami perubahan, sebab lingkungan di sekitar Benteng Fort Rotterdam masih menjadi lingkungan yang eksklusif bagi VOC.
Gambar 5. Kawasan Fort Rotterdam Makassar yang merupakan pusat kekuasaan VOC sejak abad ke-17 (sumber: Sumalyo 2002:48)
Pada  akhir  abad  ke-19  keadaan  politik  di  Kota  Makassar  mulai  aman,  sehingga pusat  kehidupan  orang-orang  Belanda  yang  semula  terfokus  di  dalam  Fort Rotterdam mulai ditinggalkan dan beralih keluar benteng (extra morus) . Upaya itu dimulai  dengan  memindahkan  beberapa  unit  bangunan  keluar  benteng,  di antaranya  pada  tahun  1885,  di  sebelah  timur  Fort  Rotterdam  telah  dibangun kediaman  Gubernur  Belanda  di  Hooge  Pad,  dan  di  tempat  yang  sama  juga didirikan Gereja (Tim Penyusun 2013:12)
Setelah  kediaman  Gubernur  dibangun  di  Jalan  Hooge  Pad,  tidak  jauh  dari  lokasi tersebut  juga  dibangun  rumah  seorang  residen.  Selain  bangunan  pendukung pemerintahan  di  atas,  pada  saat  itu  juga  mulai  banyak  dibangun  rumah  dan
gedung  lain  dengan  bahan  batu,  yakni  di  sebelah  selatan  lapangan  Karebosi, sehingga membentuk pola struktur kota.
Gambar 6. Jalan Hooge Pad, Makassar; tampak bangunan gereja (sumber: tropenmuseum.nl)
Memasuki  abad  ke-20  perkembangan  Kota  Makassar  semakin  kompleks,  diawali dengan ditetapkannya kota tersebut sebagai kota otonom dengan status gemeente pada  tahun  1906  dan  ditingkatkan  lagi  menjadi stads  gemeente pada  tahun  1938 (Basundoro  2012a:111).  Dengan  status  tersebut,  penguasa  kota  memiliki keleluasaan untuk mengatur pembangunan kotanya tanpa harus tergantung pada kebijakan  gubernur  jendral  di  Batavia.  Pada  tahun  1918  di  Makassar  dibangun balaikota  atau gemeentehuis atau stadshuis yang  menjadi  pusat  pemerintahan Gemeente  Makassar.  Saat  ini  bangunan  tersebut  telah  dialihfungsikan  menjadi Museum Kota Makassar dan telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
Setelah kota Makassar ditetapkan sebagai kota otonom, pendidikan di kota tersebut juga  berkembang  pesat.  Pemerintah  kolonial  Belanda  mulai  mengenalkan pendidikan  Barat  pada  pertengahan  abad  ke-19.  Pada  tahun  1869  Direktur  van Onderwijs  Eredients  en  Nijverheid,  mengeluarkan  keputusan  nomor  5636 tertanggal 13 Juli 1869 tentang pendirian sekolah kelas dua atau Tweedeschool . Pada tahun 1904, di Distrik Ujung Tanah juga dibangun sekolah dasar untuk umum dan dalam  tahun  yang  sama  juga  dibangun  sekolah  dasar  untuk  umum  di  selatan Karebosi (sekarang), yang kemudian berubah menjadi Hollands Inlandsche School (HIS).  Pada  tahun  1907  orang-orang  Ambon  yang  tinggal  di  Kota  Makassar  juga dibangunkan  sekolah  yang  diberi  nama  Holland  Ambonesche  School  (HAS), sedangkan untuk orang Cina dibangunkan sekolah Holland Chineze School (HCS) (Said 2013:6).
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pangrehpraja ( binnenlandbestuur ), pada tahun 1910  dibukan  pula  sekolah  OSVIA  (Opeleidingschool  voor  Inlandsche Ambetenaren).  Sekolah  tersebut  merupakan  sekolah  menengah  yang  mendidik anak-anak  Bumiputra  untuk  menjadi  tenaga  pangrehpraja.  Namun,  keberadaan sekolah tersebut tidak terlalu lama karena pada tahun 1934 ditutup dan digabung dengan MULO (Middlebaare Uitgebruik Lagere Onderwijs) yang telah berdiri pada tahun  1920.  Sekolah  MULO  diawasi  langsung  oleh  Residen  Sulawesi  Selatan. Mereka  yang  bisa  masuk  lembaga  tersebut  adalah  lulusan  HIS,  HAS,  HCS,  dan VVS dengan persyaratan tambahan, baik yang berasal dari anak kalangan kolonial
maupun  anak-anak  bumiputera.  Mereka  yang  diterima  di  MULO  harus  sudah mahir  berbahasa  Belanda  (Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Propinsi  Sulawesi Selatan 2003:24).
Gambar 7. MULO Makassar Tahun 1924 (sumber: https://ujungpandangheritage.wordpress.com/2012/02/22/makassar- past-and-present/)
Dari  berbagai  bangunan  gedung  sekolah  yang  didirikan  di  Makassar  pada  masa kolonial Belanda, saat ini yang masih terawat dengan baik adalah gedung MULO. Saat  ini  gedung  tersebut  dimanfaatkan  sebagai  kantor  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dan telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.  Gedung  tersebut  merupakan  salah  satu  peninggalan  sejarah  yang bermanfaat untuk penelusuran sejarah pendidikan kota Makassar.

## Yogyakarta
Kota Yogyakarta merupakan salah satu pusat kebudayaan Jawa di Indonesia. Kota ini  berdiri  pasca-Perjanjian  Giyanti  tahun  1755  yang  menandai  perpecahan Kerajaan  Mataram  menjadi  Yogyakarta  dan Surakarta.  Yogyakarta  dibangun  oleh Mangkubumi  yang  ketika  naik  tahta  bergelar  Hamengkubuwono  I. Hamengkubuwono I segera membangun istana di kawasan Hutan Bringan. Istana atau kraton baru tersebut terletak di padukuhan yang disebut Pacethokan. Kraton baru tersebut mulai ditempati tanggal 7 Oktober 1756 (Anonim 1956).
Selain  menjadi  pusat  kekuasaan,  Kraton  Yogyakarta  menjadi  pusat  kota  yang menjadi  sentral  aktivitas  ekonomi  dan  politik  di  Yogyakarta.  Konsep  negara-kota yang  digunakan  di  Yogyakarta  merupakan  warisan  sistem  ketata-negaraan Mataram. Kartodirdjo (1987 dalam Handinoto 2015:40) menjelaskan bahwa konsep ketatanegaraan Mataram yang dianut oleh Hamengkubuwono I dalam mendirikan Kraton  Yogyakarta  terdiri  atas  pembagian  wilayah  yang  disebut  (1) Negara atau Kuthagara , (2) Negara Agung , (3) Mancanegara , (4) Pesisir . Dalam kerangka ini, Kraton Yogyakarta  merupakan  pusat  kota  dalam  sistem  negara-kota  Jawa  yang menjadikan Sultan sebagai sentral dari aktivitas kegiatan di pusat kota.
Negara Agung adalah daerah-daerah satelit yang berada di sekitar pusat kota yang merupakan  aglomerasi  dari  kegiatan  pusat  kota.  Di  Negara  Agung  ini,  Sultan mengangkat patuh yang  bersama  dengan  bekel-bekel-nya  mengawasi  dan memungut  pajak  atas  pengelolaan  tanah  yang  oleh  Sultan  telah  didistribusikan pada  khalayak  atas  azas  hak  guna  pakai  (Handinoto  2015:27).  Sementara  itu,
mancanegara dan daerah pesisir merupakan daerah yang jauh dari pusat kota yang dipimpin  oleh  bupati  yang  tidak  diangkat  langsung  oleh  Sultan  dan  juga  tidak bertanggung  jawab  langsung  pada  Sultan,  tetapi  wajib  menghadap  dan memberikan  hadiah  istimewa  pada  Sultan  beberapa  kali  dalam  setahun  sebagai wujud  kesetiannya.  Dengan  demikian,  aktivitas  negara-kota  ini  menjadikan Yogyakarta  sebagai  ibukota  yang  menjadi  basis  pemerintahan  dan  sekaligus perkembangan kebudayaan Yogyakarta.
Gambar 8. Kawasan Kraton Yogyakarta pada Periode Awal (sumber: http://yogyatugu.blogspot.co.id)
Sebagai  ibukota  kerajaan,  orientasi  pengembangan  Kota  Yogyakarta  sangat tergantung  pada  otoritas  raja.  Penataan  kawasan  kota  juga  menjadikan  kraton sebagai  orientasi  utama,  yang  terlihat  secara  jelas  pada  struktur  kota.  Kota  ini dibangun  dengan  diawali  pembangunan  benteng  kraton  dengan  penghuni  awal adalah sultan (raja/pemimpin kerajaan), para bangsawan yaitu para staf kerajaan, dan  abdi  dalem  yaitu  para  pegawai  rendah  di  kerajaan.  Mereka  ini  adalah penghuni  kawasan jeron  benteng. Di  luar  benteng  tersebut  ada pasar  gede .  Benteng dan pasar menghadap jalan raya yang menghubungkan alun-alun dengan sebuah tugu yang jaraknya dari kraton sekitar dua kilometer. Jalan raya tersebut kemudian menjadi jalan protokol yang diberi nama Jalan Malioboro (Basundoro 2012a:60).
Di  sebelah  kiri  alun-alun  jika  dilihat  dari  depan  kraton  terdapat  masjid  agung. Masjid dalam tradisi Jawa merupakan rujukan-rujukan bagaimana kegiatan religius yang  terorganisasi  diberi  tempat  sebagai  bagian  pusat  kekuasaan.  Kampung  di sekitar  masjid  agung  dinamakan  Kampung  Kauman.  Disebut kampung  kauman karena  di  kampung  tersebut  berdiam  seorang  pegawai  kraton  yang  khusus mengurusi kegiatan keagamaan (Islam) yang disebut penghulu kraton. Masyarakat awam menyebut penghulu dengan sebutan kaum , sehingga tempat tinggal mereka disebut Kampung Kauman.
Sejak  Kota  Yogyakarta  berdiri,  kota  ini  sebenarnya  sudah  dalam  bayang-bayang kekuasaan  VOC.  VOC  melakukan  kontrol  terhadap  Yogyakarta,  mengawasi perkembangan dan dinamika yang terjadi di istana agar selalu sejalan dengan apa yang  diinginkan  oleh  VOC.  Kebijakan  tersebut  tercermin  dengan  dibangunnya Benteng  Vredeburg  yang  terletak  beberapa  ratus  meter  utara  Kraton  Yogyakarta. Keberadaan benteng tersebut secara langsung menjadi pengawas kraton. Di awasan
Penyusunan Sejarah Kota Berbasis Kawasan Cagar Budaya di Kota Surabaya, Makassar, dan Yogyakarta
perbentengan  tersebut  juga  dibangun  kantor  residen,  yang  dalam  perkembangan berikutnya  disebut  Gedung  Agung,  lengkap  dengan  gedung  hiburan  untuk masyarakat Belanda yang disebut sociteit yang berada di sisi selatan kantor residen. Benteng  Vredeburg  telah  ditetapkan  sebagai  Benda  Cagar  Budaya  (BCB)  sesuai Ketetapan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI  Nomor:  0224/U/1981 tanggal 15 Juli 1981 yang kemudian diperbarui melalui SK Menteri No249/M/2013.
Gambar 9. Peta Kota Yogyakarta; Kraton sebagai Orientasi
(sumber: Basundoro 2012a:61)
Kekuasaan Belanda di Kota Yogyakarta telah ikut mengubah wajah kota tersebut, sehingga  di  kawasan  kota  Jawa  muncul  bangunan-bangunan  untuk  kepentingan masayarakat  Belanda  dengan  corak  arsitektur  yang  khas.  Pemukiman  untuk masayarakat Belanda pun dibangun di beberapa tempat, antara lain di Bintaran dan Kota Baru.
Bintaran  terletak  di  timur  Sungai  Code.  Kawasan  ini  berjarak  kurang  lebih  1  km dari Benteng Vredeburg. Kawasan Bintaran merupakan pemukiman Belanda tertua setelah kompleks Benteng Vredeburg dan Gedung Agung. Di kawasan ini terdapat beberapa  kompleks  perumahan  yang  bangunannya  bergaya indies yang menggambarkan corak bangunan khas Eropa. Di salah satu bekas rumah yang kini difungsikan  sebagai  Gedung  Mahkamah  Militer  Luar  Biasa  (Mahmillub)  yang berada di Jalan Sultan Agung terdapat satu keterangan yang menunjukkan bahwa rumah tersebut dibangun oleh sebuah perusahaan konstruksi bernama Enthoven &
Co Hage pada 1877 (Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala DIY 1997:76). Dari keterangan tersebut diduga bahwa kawasan pemukiman ini secara umum dibuka pada  tahun  1870-an  akhir.  Rumah-rumah  ini  difungsikan  sebagai  rumah  dinas opsir Belanda yang bertugas di Yogyakarta akibat dari semakin banyaknya orang- orang Belanda yang tinggal di Kota Yogyakarta.
Citra  modern  yang  muncul  dari  pemukiman  Belanda  di  Bintaran  ini  menjadikan daerah tersebut sebagai pusat baru yang juga berfungsi sebagi unit urban strategis. Sebagai  unit  urban  strategis  kawasan  ini  menjadi  katalis  bagi  pengembangan wilayah  kota  yang  dapat  menjadi  pemantik  bagi  pembangunan  berikutnya.  Pada 1890  Pemerintah  Keraton  Pakualaman  membangun  sebuah  bangunan  yang digunakan sebagai rumah dinas pejabat keuangan Puro Pakualaman bernama Tuan Wijnschenk. Bangunan tersebut kini menjadi museum Sasmitaloka Panglima Besar Sudirman yang terletak di Jalan Bintaran Wetan nomor 3.
Selain  itu,  pada  1913  dibangun  sebuah  sekolah  yang  dikhususukan  bagi  warga pribumi,  Hollandsch  Javaansche  School  (HJS),  yang  kini  menjadi  SMP  BOPKRI  2 yang  beralamatkan  di  Jalan  Sultan  Agung  nomor  2,  Bintaran.  Dengan  adanya sekolah ini, proses katalisasi pembentukan sistem jaringan antarunit urban semakin terbentuk. Terlebih pada 1934 di kawasan ini didirikan gereja yang diperuntukkan bagi orang-orang pribumi yang kini menjadi Gereja Santo Yusup.
Sektor jasa di Yogyakarta semakin berkembang di pergantian abad ke-20. Dengan semakin pentingnya peran kota Yogyakarta sebagai kota produksi, tidak heran jika banyak  para  pemangku  kepentingan  yang  datang  untuk  singgah  sementara  di Yogyakarta. Kondisi ini merangsang pertumbuhan sektor jasa, terutama di bidang perhotelan. Pada dekade awal abad ke-20 hotel dengan standar yang sangat mewah didirikan di dekat Tugu Yogyakarta dengan nama Naamloose Gennotschap Grand Hotel de Djogja atau yang dikenal dengan Hotel Tugu.
Pada awal kemerdekaan, Kota Yogyakarta memiliki citra sebagai kota pendidikan. Hal  tersebut  tidak  bisa  dilepaskan  dari  peranan  kraton  yang  dengan  sukarela mendukung  pengembangan  pendidikan  di  kota  ini  dengan  didirikannya Universitas  Gadjah  Mada  pada  1949.  Kraton  menyediakan  bangunan  dan  tanah untuk kepentingan tersebut. Universitas Gadjah Mada akhirnya memiliki kawasan kampus terpadu yang berdiri di atas tanah milik kraton di Kampung Bulaksumur.

## SIMPULAN
Pada  bagian  sebelumnya  telah  diuraikan  dengan  panjang  lebar  hasil  penelitian yang  dilakukan  di  tiga  kota  dengan  mengacu  pada  permasalahan.  Sejarah  Kota Surabaya,  Makassar,  dan  Yogyakarta  dapat  dibagi  menjadi  beberapa  kronologi, yaitu  periode  prakolonial,  periode  kolonial,  periode  Jepang,  dan  periode kemerdekaan. Setiap periode memiliki ciri khas tersendiri. Namun, karena periode kolonial  menempati  kurun  yang  panjang  dan  lebih  intensif,  peninggalan  sejarah pada  periode  tersebut  juga  jauh  lebih  banyak.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada
bangunan-bangunan  periode  kolonial  yang  mendominasi  serta  telah  ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya di tiga kota tersebut.
Hasil penelitian ini secara keseluruhan akan disusun menjadi buku ajar atau buku referensi  untuk  kepentingan  perkuliahan  mata  kuliah  Sejarah  Perkotaan.  Pada kesempatan  ini  saya  secara  pribadi  mengucapkan  terima  kasih  kepada Kemenristekdikti  yang  telah  membiayai  penelitian  ini,  serta  kepada  Lembaga Penelitian  dan  Inovasi  Universitas  Airlangga  yang  telah  membantu  proses administrasi dan perizinan peneloitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abeyasekere, S. 1987. Jakarta: A History. Singapore: Oxford University Press.
Anonim.  1956. Kota  Jogjakarta  200  Tahun:  7  Oktober  1756-7  Oktober  1956 .  Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun. Yogyakarta.
________ . 1972. Pelabuhan Makassar: Port Administration Makassar. Makassar
Balai  Pelestarian  Peninggalan  Purbakala  Yogyakarta.  2009. Mosaik  Pusaka  Budaya Yogyakarta. Yogyakarta: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.
Basundoro, P. 2009. Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang sejak Kolonial sampai Kemerdekaan. Yogyakarta: Ombak.
________ . 2012a. Pengantar Sejarah Kota . Yogyakarta: Ombak.
________ .  2012b. Sejarah  Pemerintah  Kota  Surabaya. Surabaya:  Badan  Arsip  dan Perpustakaan Kota Surabaya.
________ .  2013. Merebut  Ruang  Kota,  Aksi  Rakyat  Miskin  Kota  Surabaya  1900-1960-an. Tangerang: Marjin Kiri.
Darsono,  dkk.  2016. Perjuangan  Mendirikan  Bank  Sentral  Republik  Indonesia. Bank Indonesia. Jakarta
Dick, H.W. 2002. Surabaya City of Work: A Socioeconomic History 1900-2000 . Athens: Ohio University Press.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan. 2003. Sejarah Gedung MULO. Makassar:  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Propinsi  Sulawesi Selatan.
Frederick, W.H. 1989. Pandangan dan Gejolak, Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946). Jakarta: Gramedia.
Geertz, C. 1986. Mojokuto: Dinamika Sosial Sebuah Kota di Jawa . Jakarta: Grafiti Pers.
Handinoto. 1996. Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870- 1940. Yogyakarta: Andi.
________ .  2015. Perkembangan  Kota  di  Jawa  Abad  XVIII  sampai  Pertengahan  Abad  XX, Dipandang dari Sudut Bentuk dan Struktur Kotanya. Ombak. Yogyakarta
Hidayat,  W.  1975. Hari  Jadi  Kota  Surabaya .  Surabaya:  Pemerintah  Kotamadya Surabaya.
Irwanto, D. 2010. Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik: Kota Palembang dari Kolonial sampai Pascakolonial. Yogyakarta: Ombak.
Kementerian  Kebudayaan  dan  Pariwisata.  2013. Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jakarta: Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata.
Kuntowijoyo. 2003. Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Lindblad, J.T. 2002. Fondasi Historis Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Makkelo, I.D. 2011. Kota Seribu Gereja: Dinamika Keagamaan dan Penggunaan Ruang di Kota Manado. Yogyakarta: Ombak.
Mattulada.  2011. Menyusuri  Jejak  Kehadiran  Makassar  dalam  Sejarah .  Yogyakarta: Ombak.
Poelinggomang, E.L. 2004. Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan: Makassar 1906- 1942. Yogyakarta: Ombak.
Ricklefs, M.C. 2009. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi.
Said,  A.M.  2013. Bangunan  Bersejarah  di  Kota  Makassar .  Makassar:  Balai  Pelesatari Cagar Budaya Makassar.
Sukatanya,  Y.  2000. Makassar  Doeloe,  Makassar  Kini,  Makassar  Nanti .  Makassar: Yayasan Losari.
Sumalyo,  Y.  2002.  “Dutch  Colonial  Architecture  and  City  Development  of Makassar.” Dimensi Teknik Arsitektur 30 (1).
Tika,  Z.  2013. Makassar  Tempo  Doeloe,  Sulawesi  Selatan. Makassar:  Kantor  Arsip, Perpustakaan dan Pengelolahan Data Pemerintah Kota Makassar.
Tim  Penyusun.  2013. Munculnya  Bangunan  Kolonial  di  Makassar. Makassar:  Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.
Von Faber, G.H. 1931. Oud Soerabaia: De Geschiedenis van Indie’s eerste Koopstad van de Oudste tijden tot de Instelling van den Gemeenteraad (1906) . Surabaya: Gemeente Soerabaia.