Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi Volume 14, Nomor 2 2023 CC-BY-SA 4.0 License

## PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK HOTEL, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA CIMAHI
Vera Amelia 1 , Jouzar Farouq Ishak 2 1,2, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung *e-mail: veraamelia861@gmail.com
DiPublikasi: 01/01/2023 https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.250-262

## Abstract
The purpose of this study was to understand how the contribution of restaurant tax, entertainment tax, hotel tax, and street lighting tax  to  PAD  revenue  in  Cimahi  City  from  2016-2020,  simultaneously  and  partially.  The  method  used  is  quantitative  through  a descriptive approach to secondary data, namely the Cimahi City Regional Revenue Revenue Report from 2016-2020 which is carried out with IBM SPSS Statistics Version 25.0. The sample in this study is 60 months. The results of this study prove that the restaurant tax, entertainment tax, hotel tax, and street lighting tax individually or collectively have no significant effect on PAD in Cimahi City. Keywords:Restaurant Tax, Entertainment Tax, Hotel Tax, Street Lighting Tax, Regional Tax Contribution, Regional Original Income (PAD)

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  memahami  bagaimana  pengaruh  kontribusi  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak  hotel,  dan  pajak penerangan  jalan  terhadap  penerimaan  PAD  di  Kota  Cimahi  dari  2016-2020,  dengan  simultan  dan  parsial.  Metode  yang  dipakai adalah kuantitatif melalui pendekatan deskriptif pada data sekunder yakni Laporan  Bulanan  Penerimaan  Pendapatan Daerah  Kota Cimahi  dari 2016-2020 yang dikerjakandengan IBM SPSS Statictics Versi 25.0. Sampel pada penelitian ini yaitu 60 bulan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan secara  individumaupun bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Kota Cimahi.
Kata Kunci : Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah Daerah dalam melangsungkan tugas dan membangun  daerahnya  memiliki  tujuan  yaitu  untuk mensejahterakan masyarakatnya sebagai perwujudan dari penerapan otonomi daerah. Dengan terlaksananya  penyelenggaraan  otonomi  daerah hingga diberikannya solusi kepada pemda untuk lebih mengeksplorasi dan mendorong kemajuan pembangun daerahnya masing -  masing disesuaikan dengan  potensi  yang  dimiliki.  Menurut  UU  No  9 tahun, 2015 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempatsesuai dengan  peraturan  perundang  undangan.  Dengan terselenggakannya
diharapkan  terwujudnya  keleluasaan  suatu  daerah ketika  membiayai  pembangunan  daerahnya  yang berasal  dari  sumber  penerimaan  keuangan  suatu daerah.
Penyumbang  terbesar  penghasilan  daerah  yaitu pajak  daerah.  Pajak  Daerah  termasuk  elemen  dari Pendapatan Asli Daerah.  Besar kecilnya penerimaan keuangan  suatu  Negara  dipengaruhi  oleh  kondisi
perekonomian.  Perekonomian  Indonesia  mengalami perubahan  ketika  pemerintah  mengumumkan  pada awal maret 2020. Agar penyebaran COVID-19 tidak semakin  luas  pemerintah  Indonesia  mengeluarkan keputusan social distancing atau jaga jarak sosial dan menghindari  kerumunan.  Dengan  adanya  kebijakan tersebut  maka  adanya  larangan  dalam  waktu  yang cukup  lama    bagi  industri  dan  perkantoran  dan mengakibatkan    kerugiaan  ekonomi  (Hadiwardoyo, 2020).  Begitupula  dengan  kegiatan  ekonomi  di Pemerintah  Kota  Cimahi  ikut  mengalami  kerugian meskipun  Kota  Cimahi  memiliki  posisi  geografis yang strategis karena sebagai kota inti Bandung Raya, hal ini membuat Kota Cimahi memiliki kemampuan untuk mengembangkan pusat pariwisata, industri dan perdagangan.
Sejumlah  sektor  pajak  daerah  yang  mengalami penurunan  pendapatandi  Kota  Cimahi  pada  tahun 2016-2020 sebagai berikut :
Tabel 1 Pemasukan Pajak Daerah di Kota Cimahi
2016-2020 Tah un Restoran Hiburan Hotel Penerang an Jalan 201 6 9.078.023 .419 649.392 .176 651.798 .666 37.709.46 6.522 201 7 10.560.90 8.662 764.475 .150 709.661 .137 40.763.09 0.125 201 8 13.146.23 8.274 735.783 .567 633.576 .612 41.923.98 3.395 201 9 16.142.48 5.383 781.622 .970 677.849 .974 41.154.78 7.753 202 0 13.838.92 8.732 220.047 .083 422.665 .698 37.334.15 3.409
Berdasarkan  tabel  di  atas  ditemukan    pajak restoran    di  Kota  Cimahi  tahun  2020 mengalami penurunan.  Kemudian  Kepala  Bappenda  Kota Cimahi  menyatakan  adanya  indikasi  restoran  yang melaporkan data pajaknya tidak sesuai dengan omset setiap  bulannya  atau  memanipulasi  data  (Ayo Bandung.Com, 2020). Hal tersebut diperkuat dengan tanggapan  Analis  Pemeriksa  Pajak  Bappenda  Kota Cimahi  bahwa  adanya  wajib  pajak  restoran  yang memanipulasi data  dan wajib pajak tersebut dikenai sanksi dan pemberatan beserta membayar tunggakan yang harus dibayar.
Penurunan  penerimaan  pajak  terjadi  juga  pada pajak  hiburan.  Selama  2  tahun  ini  masyarakat membatasi kegiatannya sehari hari karena kebijakan
PSBB  mengakibatkan  restoran  dan    tempat  hiburan tutup. Terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat dalam membeli makanan dengan beralih menggunakan Gofood . Kemudian tempat hiburan di Kota Cimahi tutup selama pandemi maka permainan game master di mall dan tempat wisata lainnya pun tidak  dapat  beroperasional  secara  optimal.  Hal  ini menyebabkan  pajak  hiburan  pada  tahun  2020  tidak tercapai hanya 57 % dari target yang telah ditetapkan.
Tidak hanya sektor restoran dan hiburan, hotel di Kota  Cimahi  ikut  serta  mengalami  kerugian  karena menurunnya wisatawan yang melakukan penginapan di  hotel  bintang  II  dan  Melati  I.  kemudian kemampuan perhotelan di Kota Cimahi bisa disebut sangat minim karena persaingan yang menghubungkan dua wilayah besar, khususnya Kota Bandung  dan  Kabupaten  Bandung  Barat,  membuat penginapan  di  Kota  Cimahi  tidak  lagi  berkembang pesat. Tidak hanya sektor pariwisata yang mengalami kerugian  tetapi  penerangan  jalan  yang  kebanyakan berada  di  jantung  Kota  atau  di  pusat  belanja mengalami  penurunan  karena  aktivitas  masyarakat yang  dibatasi  menjadikan  berkurangan  pemakaian listrik.  Hal  tersebut  mengakibatkanmenurunnya penerimaan pajak penerangan jalan.
Berdasarkan persoalan yang ditemukan peneliti terdorong untuk membuat penelitian  ini. Hal tersebut diperkuat  dengan  analisis  yang  dilaksanakan  oleh (Dede dkk, 2021) menjelaskan pajak hiburan di Kota Batu  mengalami  penurunan  dan  dinyatakan  belum optimal  dan  mengalami  penurunan  potensi  karena dampak  dari  pandemi  Covid-19  dan  hal  tersebut mempengaruhi pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Serta penelitian yang dilangsungkan oleh Cucumandalin,  G.  O,  &  Arsadi,  (2021)  bahwa Pandemi  memiliki  dampak  besar  terhadap  sektor industry  dan  pariwisata  karena  daya  jual  beli masyarakat yang menurun mengakibatkan penurunan hasil pajak yang berdampak pada  penerimaan PAD.
Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  diperlukan  untuk dianalisinya  pengaruh  tiap-tiap  pajak  daerah  serta kontribusinya  akan  penerimaan  PAD.  Sehingga penelitian  ini  berjudul,  “Pengaruh  Kontribusi  Pajak Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak  Hotel,  dan  Pajak Penerangan jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi”

## II.TINJAUAN PUSTAKA

## Pendapatan Asli Daerah
Penerimaan daerah yaitu seluruh pemasukan daerah yang  dapat  meningkatkan  atau  menurunkan  kas daerah  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Menurut Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  pasal  1 menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pajak Restoran
Dalam  Peraturan  Daerh  Kota  Cimahi  No.  6  Tahun 2014  tentang  Pajak  Daerah  Pasal  9  menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disedikan restoran.

## Pajak Hiburan
Dalam  Peraturan  Daerh  Kota  Cimahi  No.  6  Tahun 2014  tentang  Pajak  Daerah  Pasal  14  menyatakan bahwa  pajak  hiburan  adalah  pajak  atas  jasa penyelenggaraan hiburan.

## Pajak Hotel
Dalam Peraturan Daerh Kota Cimahi No. 6 Tahun 2014  tentang  Pajak  Daerah  Pasal  1  menyatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan  oleh  hotel.  yang  diperoleh  dengan fasilitas yang diterima oleh pemerintah.

## Pajak Penerangan Jalan
Dalam  Peraturan  Daerh  Kota  Cimahi  No.  6  Tahun 2014  tentang  Pajak  Daerah  Pasal  26  menyatakan bahwa  pajak  penerangan  jalan  adalah  pajak  atas penggunaan tenaga listrik.

## Pengukuran Kontribusi
Kontribusi  merupakan  sumbangan  yang disampaikan  dalam  beraneka  ragam,  contohnya sumbangan  dalam  bentuk  kisaran  harga,  program, pemikiran, kekuatan yang diberikan untuk pihak lain agar diperoleh hal yang lebih unggul .Oleh karena itu kontribusi  dari  tiap    elemen  PAD,  seperti  pajak daerah diperlukan dan menempati posisi fundamental dalam  pemasukan  PAD.  Menurut  Abdul  Halim, (2014)  cara  menghitung  kontribusinya  terhadap penerimaan PAD dengan cara membagikan penerimaan dari masing masing pajak daerah dengan penerimaan PAD dikali 100%.
Untuk  menginterpretasikan  hasil  tersebut maka  memakai  kriteria  mengikuti  Tim  Litbang Depdagri
UGM Tahun 1991 yang mengklasifikasikanhasil kontribusinya pada
tingkatan seperti tabel di bawah ini.
Tabel 2 Kriteria Klasifikasi Kontribusi
(Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991)

## Hipotesis
Keberadaan  restoran  yang  sudah  ada  akan menaikkan  PAD.  Jika  pemasukan    pajak  restoran terjadi  kenaikan  maka  pajak  daerah  bertambahdan sekaligus mempengaruhi pemasukan PAD. (Pujihastuti,  E.  L  &  Tahwin,  2016).  Hal  tersebut diperkuatdengan  penelitian  yang  langsungkan  oleh Sihite, D.S & Mulyandi, (2021), Damayanti, W. S. R & Muthaher, (2020) dan (Sukmawati, M & Ishak, 2019) mengatakan pajak restoran terbukti mempengaruhisecara positif terhadap PAD. Sehingga  menurut  uraian  yang  tertera  diperoleh asumsi:

## H1: Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap PAD Kota Cimahi
Penambahan  area  hiburan  akan  membantu pemasukan  pajak  hiburan  guna  menaikkan  PAD. Jika  penerimaan  pajak  hiburan  mendapatikenaikan maka  pajak  daerah  bertambah  dan  sekaligus  akan mempengaruhi penghasilan dari PAD. (Pujihastuti, E. L & Tahwin, 2016). Hal tersebut diperkuatdengan penelitian yang langsungkan  oleh Sihite, D.S & Mulyandi, (2021) dan Setiawan, D & Tulidawiyah,  (2020)      mengatakan  pajak  hiburan berpengaruh  positif  terhadap  PAD.  Sehingga menurut uraian yang tertera diperoleh asumsi:
H2: Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap PAD Kota Cimahi
Berlimpahnya jumlah objek pajak Hotel pada suatu  daerah  memberikan  kontribusinya  terhadap Pendapatan  Daerah,jika  terjadi  kenaikan  setiap tahunnya yang terjadi adalah bertambahnya penghasilan pajak hotel beriringan dengan pertambahan  PAD  .Hal  tersebut    ditopangdengan analisis yang dilaksankan oleh Widiani & Ngadima, (2021), (Biringkanae, A., & Tammu, 2021) dan Fikri, Z.,  &  Mardani,  (2016)  mengatakan  bahwa  Pajak Hotel mempengaruhi positif dan signifikan terhadap
Persentase Kriteria 0-10 Sangat Kurang 11-20. Kurang 21-30 Sedang 31-40 Cukup Sedang 41-50 Baik Di atas 50 Sangat Baik
PAD.  Sehingga  menurut  uraian  yang  tertera diperoleh asumsi:
H3: Pajak Hotel  berpengaruh positif terhadap PAD Kota Cimahi
Bertambahnya  pajak  penerangan  jalan  yang diperoleh  Pemda,  maka  PAD  ikut  bertambah  . Apabila  pemasukan  pajak  penerangan  jalan,  telah diambil  secara  optimal  serta  betul,  maka  dapat mempengaruhi  PAD  (Damayanti,  W.  S.  R  & Muthaher,  2020).    Hal  ini  diperkuat  oleh  penelitian Damayanti,  W.  S.  R  &  Muthaher,  (2020) menjelaskan  pajak  penerangan  jalan  terbukti memiliki pengaruh akan PAD. Kemudian penelitian yang  dilakukan  Asyikin  dkk,  (2016)  mengatakan pajak  penerangan  jalan  mempunyai  pengaruh  yang positif  akan  PAD  .  Sehingga  menurut  uraian  yang tertera diperoleh asumsi:
H4: Pajak Penerangan Jalan  berpengaruh positif terhadap PAD Kota Cimahi
Terus bertambahnya pemasukan dari varaiabel penelitian ini maka berbarengan mempengaruhi peningkatan PAD maupun sebaliknya.  Banyak  potensi  daerah  yang  dapat dikembangkan  dalam  sektor  pariwisata  yang nantinya  akan  berdampak  pula  pada  sektor perekonomian.(Fitria, 2021). Hal itu diperkuat oleh Damayanti,  W.  S.  R  &  Muthaher,  (2020) menyatakan  bahwa  pajak  restoran,  pajak  hiburan, pajak  hotel  dan  pajak  penerangan  jalan  punya pengaruh  bersama-sama  signifikan  akan  PAD. Sehingga  menurut  uraian  yang  tertera  diperoleh asumsi:
H5 : Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan    Pajak  Penerangan  jalan  secara  simultan berpengaruh terhadap
Pendapatan Asli
DaerahKota Cimahi

## III.METODE PENELITIAN

## Populasi Dan Sempel
Populasi  yang  diterapkanyaitu  realisasi  penerimaan pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak  hotel  dan  pajak penerangan  jalan  bersama  PAD  tahun  2016  sampai 2020 yang diperoleh dari  BAPPENDA Kota Cimahi. Teknik sampling yang digunakan yaitu nonrobabilitysampling ,  artinya  semua  populasi diterapkan sebagai sampel.
Jenis dan Teknik Pengambilan Data Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  diterapkan  yaitu  dokumenter berupa Laporan Penerimaan  Pendapatan  Daerah Kota    Cimahi    dari  2016  –  2020.  Kemudian Sumber  data  yang  dipakai  data  sekunder  yang diperoleh dari BAPPENDA Kota Cimahi.
Teknik Pengumpulan Data Teknik mengumpulkan data dengan mengaplikasikan teknik studi pustaka dengan cara mengumpulkan teori untuk mendukung pemahaman  akan  sesuatu  yang  bertautan  dengan pembahasan  ini.  Teori  didapatkan  dari  buku maupun  karya  tulis  ilmiah.  Serta  wawancara dengan  analisis  pajak  daerah  BAPPENDA  Kota Cimahi  untuk mendapatkan  informasi  pendukung serta tambahan dalam memperkuat hasil penelitian ini
Definisi Operasional Variabel Variabel Independen (Variabel Bebas/ X) Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya  atau  timbulnya  variabel  dependen (terikat) (Sugiyono, 2015). Terdapat empat variabel bebas  diantaranya  yaitu  pajak  restoran  (X 1 ),  pajak hiburan  (X 2 ),  dan  pajak  hotel  (X 3 ),  dan  pajak penerangan jalan (X 4 ).
Variabel Dependen (Variabel Terkait/Y) Variabel  Dependen  merupakan  variabel  yang dipengaruhi  atau  yang  menjadi  akibat,  karena adanya  variabel  bebas  (Sugiyono,  2015).  Variabel terikatnya  yaitu PAD.

## Teknik Analisis Data
Analisis yang akan diimplementasikan yaitu analisis deskriptif sebagai berikut:
a.  Menentukan  pemasukan  masing  masing  pajak daerah  (X 1 ,X 2 ,X 3 &  X 4 )  dengan  data  yang didapatkan  dari  Laporan  Bulanan  Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2016-2020 (Bappenda, 2020)
b. Menentukan pemasukan PAD dari periode 2016 –  2020,  data  ini  diperoleh  dari  Laporan  Bulanan Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2016-2020 (Bappenda, 2020)
c.  Menentukan  persentase  tiap-tiap  kontribusi pajak daerah pada penelitian ini dengan membagi masing  –masing  pemasukan  pajak  daerah  pada PAD dikalikan 100%.
d.  Menentukanhasil  melalui  kriteria  klasifikasi kontribusi  yang  bersumber  dari  Tim  Litbang Depdagri UGM 1991.

## Uji Asumsi Klasik
a. Uji  Normalitas  dengan  menggunakan  uji Kolmogorov , pegujian data ini untuk mengetahui apakah data pada sebuah kelompok atau variabel terdistribusi normal atau tidak (Sugiyono, 2015). b. Uji  Multikolinaritas,  untuk  menguji  dan mengetahui  apakah  dalam  suatu  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  yang  tinggi  antara varabel- variabel bebas, pengujian ini menggunakan  alat  statistic  VIF  (Variance Inflation Factor) (Sugiyono, 2015).
c. Uji  Autokorelasi,  untuk  melihat  apakah terjadi  korelasi  antara  suatu  periode  t  dengan periode  sebelumnya  (t  -1)  (Sugiyono,  2015), menggunakan Durbin Watson . d. Uji  Heteroskedastisitas  untuk  adanya ketidaksamaan  varian  dari  residual  untuk  semua pengamatan pada model regresi (Sugiyono, 2015), alat statistik yang digunakan adalah uji Glejser

## Analisis Regresi Linier Berganda
Persamaan  Regresi  linear  berganda  dalam penelitian ini adalah:
Y = α+ β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 +β 4 X 4+ Ɛ Keterangan : Y : Pendapatan Asli Daerah α : Konstanta β 1 , 2 : Koefisien Regresi X 1 : Pajak Restoran X 2 : Pajak Hiburan X 3 : Pajak Hotel X 4 : Pajak Penerangan Jalan Ɛ : Standar Error

## Pengujian Hipotesis
Koefisien  Determinasi  (Adjusted  R  Square) Analisis  koefisien  determinasi  (R 2 )  untuk mengukur  seberapa  besar  kemampuan  variabel- variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi,  dalam  menerangkan  variasi  variabel  tak bebas.

## Uji f
Uji  signifikan  simultan  (Uji  F)  bertujuan  untuk menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  variabel independen  secara  simultan  dalam  menerangkan variabel dependen.  .

## Uji t
Uji  stastistik  t    bertujuan  menunjukkan  seberapa jauh  pengaruh  satu  variabel  independen  secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian Analisis Deskriptif
Berikut analisis pajak restoran terhadap PAD Kota Cimahi tahun 2016-2020 :
Tabel 3 Kontribusi Pajak Restoran di Kota Cimahi
(Rp) Tah un Penerimaan PAD Pajak Restoran Ko ntr ibu si Kategori 2016 286,049,615,4 84.34 9,078,023,4 19 3.1 7 SK 2017 383,911,991,3 01.88 10,560,908, 662 2.7 5 SK 2018 335,016,530,1 27.39 13,146,238, 274 3.9 2 SK 2019 360,955,331,1 72.96 16,142,485, 383 4.4 7 SK 2020 375,687,242,6 78.91 13,838,928, 732 3.6 8 SK
(Sumber : BAPPENDA Kota Cimahi, data diolah 2022)
Tabel  3,  memperlihatkan  bahwa  realisasi  pajak restoran terus mendapati penambahan, Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi  pengurangan sebesar 14 %. Pengurangan ini disebabkan karena munculnya pandemi  Covid-19.  Adanya  pandemi  Covid-19 membentuk  pola  pikir  manusia  untuk  takut  akan berpergian dan berinteraksi dengan orang banyak serta  dikeluarkannya  peraturan-peraturan  seperti kebijakan pemerintah mengenai PSBB dan PPKM yang  isinya  membatasi  kegiatan  masyarakat  di restoran  termasuk  di  Kota  Cimahi.  Dampak  dari kebijakan  ini  membuat  para  pengusaha  restoran mengalami kerugian karena berkurangnya pemasukan. Namun sebagian besar para pengusaha restoran memanfaatkan layanan Gofood,  Grabfood dan Shopeefood untuk meningkatkan  penjualan  selama  pandemi  Covid- 19.  Walaupun  begitu  penjualan  makanan  dan minuman  tidak  akan  sebanyak  sebelum  adanya pandemi. Maka kontribusinya terhadap penerimaan  PAD  di  Kota  Cimahi  termasuk kategori sangat kurang.
Berikut  Analisis  pajak  hiburan    terhadap  PAD Kota Cimahi tahun 2016-2020 :

## Tabel 4 Kontribusi Pajak Hiburan di Kota Cimahi
(Rp) Tah un Penerimaan PAD Pajak Hiburan Ko ntr ibu si Kat ego ri 2016 286,049,615,4 84.34 649,392,17 6 0.2 3 SK 2017 383,911,991,3 01.88 764,475,15 0 0.2 0 SK 2018 335,016,530,1 27.39 735,783,56 7 0.2 2 SK 2019 360,955,331,1 72.96 781,622,97 0 0.2 2 SK 2020 375,687,242,6 78.91 220,047,08 3 0.0 6 SK
(Sumber : BAPPENDA Kota Cimahi, data diolah 2022)
Tabel  4,  memperlihatkan  bahwa  realisasi  pajak hiburan  dari  2016  -2019  mengalami  fluktuasi. Kenaikan  dan  turunnnya  memiliki  pengaruh terhadap pemasukan pajak daerah. Terbukti tahun 2020  mengalami  penurunan  yang  sangat  drastis sebanyak 73%. Sebelum adanya pandemi tempat hiburan  di  Kota  Cimahi  sangat  sedikit  dan  tidak adanya jenis hiburan yang lain hanya mengandalkan  dari  permainan  ketangkasan. Ditambah  dengan  adanya  pandemi  Covid-19 penerimaan  pajak  hiburan  semakin  menurun karena  masyarakat  melakukan  berbagai  aktivitas di  rumah  dan  tidak  keluar  rumah  sehingga  tidak adanya  masyarakat  yang  mengunjungi  tempat hiburan  di  Kota  Cimahi.  Walaupun  begitu sebelum  adanya  pandemi  pemasukan  pajak hiburan dapat menjangkau target. Maka kontribusinya terhadap penerimaan PAD di Kota Cimahi termasuk kategori sangat kurang.
Berikut analisis pajak hotel   terhadap PAD di Kota Cimahi tahun 2016-2020 : Tabel 5 Kontribusi Pajak Hotel di Kota Cimahi (Rp) Tah un Penerimaan PAD Realisasi Pajak Hotel Ko ntr ibu si Kat ego ri 2016 286,049,615,4 84.34 649,392,17 6 0.2 3 SK 2017 383,911,991,3 01.88 764,475,15 0 0.2 0 SK 2018 335,016,530,1 27.39 735,783,56 7 0.2 2 SK 2019 360,955,331,1 72.96 781,622,97 0 0.2 2 SK 2020 375,687,242,6 78.91 220,047,08 3 0.0 6 SK
(Sumber : BAPPENDA Kota Cimahi, data diolah 2022)
Tabel  5  memperlihatkan  bahwa  realisasi  pajak hotel dari tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi. Naik  dan  turunnya  pajak  hotel  dipengaruhi  oleh jumlahnya wisatawan yang melakukan penginapan.  Pada  tahun  2020  mengalami penurunan  penerimaan  sebesar  43  %.  Hal  ini terjadi karena masyarakat membatasi kegiatannya dan  tidak  keluar  Kota  apabila  tak  adanyasesuatu yang  vital  dan  genting  .  Serta  aktivitas  para mahasiswa    yang  berkuliah  secara  online menyebabkan  rumah  kos  kosong  karena  para mahasiswa pulang kampung.  Maka kontribusinya terhadap  penerimaan  PAD  di  Kota  Cimahi termasuk kategori sangat kurang
Berikut Analisis pajak penerangan jalan  terhadap PAD Kota Cimahi tahun 2016-2020 :
Tabel 6 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kota Cimahi (Rp) Tah un Penerimaan PAD Pajak Hotel Ko ntr ibu si Kat ego ri 2016 286,049,615,4 84.34 37,709,466 ,522 13 K 2017 383,911,991,3 01.88 40,763,090 ,125 11 K 2018 335,016,530,1 27.39 41,923,983 ,395 13 K
2019 360,955,331,1 72.96 41,154,787 ,753 11 K 2020 375,687,242,6 78.91 37,334,153 ,409 10 K
(Sumber : BAPPENDA Kota Cimahi, data diolah 2022)
Berdasarkan tabel di atas, realisasinya dari  tahun 2016-2019  tidak  adanya  peningkatan  yang bermakna.  Pada  tahun  2020  mulai  terjadi penyusutan sebesar 9%.  Penyebabnya karena dari pandemi Covid-19 yang memberlakukan peraturan  PPKM  membuat  para  pengusaha  atau kawasan  pertokoan  dan  perniagaan  mengalami penurunan  konsumsi  listrik  karena  operasional pertokoan tidak optimal. Tutupnya pertokoan dan perniangaan  lebih  cepat  yaitu  pukul  20.00  WIB. Serta aktivitas industri yang kurang optimal juga mempengaruhi  konsumsi  listrik  yang  digunakan. Dengan  pembatasan  aktivitas  maka  pemerintah menambahkan  titik  penerangan  jalan  baru  pada tahun  2022  dengan  begitu  penerangan  jalan  di Kota  Cimahi  semakin  aman  dan  menimalisir kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminal.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Tabel 7  Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardiz ed Residual N 60 Normal Parameters a,b Mean .0000002 Std. Deviation 8278129429. 56632400 Most Extreme Differences Absolute .107 Positive .107 Negative -.058 Test Statistic .107 Asymp. Sig. (2-tailed) .085 c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
Pada  tabel  7,  membuktikan  bahwa  signifikansi >0.05 yaitu 0.085. maka kesimpulannya data yang dipergunakanpada model regresi beredar normal. Uji Multikolinearitas
Tabel 8  Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Toleranc e VIF 1 (Constant) Pajak Restoran .919  1.088 Pajak Hiburan .734  1.362 Pajak Hotel .861  1.161 Pajak Penerangan Jalan .785  1.273
Tabel 8 menujukkan bahwa seluruh variabel bebas memniliki  nilai  VIF  <  10.  Maka  variabel-variabel penelitian  ini  tidak  membuktikan  adanya  indikasi multikolinearitas pada model regresi.
Uji Autokorelasi
Tabel 9 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary b
Mo del R R Sq uar e Adjus ted R Squar e Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .3 65 a .13 3 .070 8573869 588.1534 8 2.174
a.  Predictors:  (Constant),  Pajak  Penerangan  Jalan,

## Pajak Hotel, Pajak Restoran , Pajak Hiburan

## b. Dependent Variable: PAD
Tabel  9  mendapati  bahwa  nilai  DW  2.174  dan dengan  signifikansi  5%  beserta  variabel  bebas  3 (k=3)  pada  total  sampel  60  (n).    maka  diperoleh nilai du 1.7274 <DW (d) 2.174  dan <(4-du) yakni 4-1.7274 = 2.276.  maka diputuskan model regresi tidak terdapat autokorelasi.

## Uji Heteroskedastisitas
Tabel 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model T Sig. 1 (Constant) 1.508 .137 Pajak Restoran 1.208 .232 Pajak Hiburan -1.256 .214 Pajak Hotel -.256 .799
Pajak Penerangan Jalan -.766 .447 a. Dependent Variable: ABS_RES
Tabel  10  memperlihatkan  bahwa(X 1 ,X 2 ,X 3 &  X 4 ) mempunyai signifikansi > 0,05, maka kesimpulannya  takdijumpai  heteroskedastisitas dalam model regresi.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 11 Analisis Regresi Berganda Model Unstandardized Coefficients Stand ardiz ed Coeff icient s B Std. Error Beta 1 (Constant) 435982 54443. 263 121152 00554. 722 Pajak Restoran 5.545 4.390 .165 Pajak Hiburan - 78.794 52.101 -.222 Pajak Hotel 74.456 60.213 .167 Pajak Penerangan Jalan -6.192 3.907 -.225

## a. Dependent Variable: PAD
Persamaan  Regresi  linear  berganda  dalam penelitian ini adalah:
Y  =  43,598,254,443.263+  5.545  X 1 –  78.794  X 2 +74.456 X 3 –6.192 X 4 + Ɛ
1)  Nilai  konstanta  (a)  mempunya  nilai  positif artinya jika (X 1 ,X 2 ,X 3 & X 4 ) nilainya 0 atau tidak terdapat  perubahan,  maka  nilai  PAD  sebesar 43,598,254,443.263 2)  Koefisien  regresi  variabel  pajak  restoran mempunyai nilai positif artinya jika pajak restoran naik  1  %,  maka  PAD  (Y)  naik  sejumlah  5.545 dengan asumsi variabel independen yang lain nilai tetap
3)Koefisien  regresi  variabel  pajak  hiburan mempunyai nilai negatif artinya jika pajak hiburan naik 1 %, maka PAD (Y) turun sejumlah  78.794 dengan asumsi variabel independen yang lain nilai tetap
4)Koefisien regresi variabel pajak hotel mempunyai  nilai  positif  artinya  jika  pajak hotelnaik 1 %, maka PAD (Y) naiksejumlah74.456  dengan  asumsi  variabel independen yang lain nilai tetap
5) Koefisien regresi variabel Pajak PNJ mempunyai nilai negatifartinya jika pajak pnj menemuinaik 1 %, maka PAD (Y) turun sejumlah 6.192 dengan asumsi variabel independen yang lain nilai tetap

## Uji Hipotesis Koefisien Determinasi
Hasil  uji  koefisien  determinasi  yang  diperoleh sebagai berikut :
Tabel 12  Uji Koefisien Determinasi Mod el R R Squa re Adjust ed R Square Std Error of The Estimate 1 .36 5 a .133 .070 8573869588.15 348
a.  Predictors:  (Constant),  Pajak  Penerangan  Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran , Pajak Hiburan b. Dependent Variable: PAD Tabel  12  membuktikan  bahwa  hasil Adjusted R 2 sejumlah  0,070.  Bermakna  7    %  variabel  terikat dijelaskan  atau  dipengaruhi  oleh  variabel  bebas. Sementara  itu  sisanya  93  %  dikuasaivariabel  lain yang tiada dalam penelitian ini.

## Uji F
Hasil uji f yang yang diperoleh sebagai berikut :
Tabel 13 Hasil Uji F
Pada tabel 13 nilai F hitung sebesar 2.110, kemudian nilai F table 2.77 Karena Nilai F hitung 2.110  <  nilai F tabel 2.77 dan Nilai (Sig) 0.092 > 0.05. Jadi semua variabel  pengaruh  bersama-sama  tidak  memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD

## Uji T
Hasil uji t yang yang diperoleh sebagai berikut : Tabel 4. 1 Hasil Uji T
Coefficients a Variabel Nilai t Sig (Constant) Pajak Restoran 1.263 .212 Pajak Hiburan -1.512 .136 Pajak Hotel 1.237 .222 Pajak Penerangan Jalan -1.585 .119
a.  Dependet Variable : PAD Ditemukan bahwa : 1. SignifikansiX 1 , yakni 0.212 > 0.05. Lalu  t hitung 1.263  <  tt abel 2.00404  .  Artinya  pajak  restoran secara  positif  tidak  punya  pengaruh  yang signifikan terhadap PAD.
2.  Signifikansi  dari  X 2 ,  yakni  0.136    >  0.05. Lalut hitung 1.512    <  2.00404  t tabel. Artinya  pajak hiburan secara negatif tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap PAD.
3. Signifikansi dari X 3 , yakni 0.222 < 0,05.  Lalu t hitung 1.237  <    2.00404  t tabel .  Artinya  pajak  hotel secara positif tidak punyapengaruh yang signifikan terhadap PAD.
4.  Signifikansidari  X 4 ,  yakni  0.119  <  0,05.  Lalu t hitung 1.585  <    2.00404  t tabel. Artinya    pajak penerangan jalan secara negatif tidak punyapengaruh yang signifikan terhadap PAD.

## Pembahasan 1.Pembasan Hipotesis Pertama
Berdasarkan  data  yang  telah  diolah menjelaskan  bahwa  secara parsial  variabel  Pajak Restoran (X 1 ) mempunyai nilai signifikasi 0.212 > 0.05  serta  t hitung 1.263  <  2.00404,  selanjutnya koefisien  regresi  dengan  nilai  +  yaitu  5.545  dari hasil  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa asumsi ditolak yang artinya  Pajak Restoran tidak punya  pengaruh  secara  signifikan  akan  PAD. Penelitian ini searah dengan penelitian (Tiara, S & Wibowo,  2018),  (Payu,  2014)    bahwa  secara positif  pajak  restoran  terdapat  pengaruh  yang signifikan terhadap PAD.
Dalam penelitian penyebab tidak berpengaruhnya  terhadap  penerimaan  PAD  di Kota  Cimahi  karena  masih  dikuasai  oleh  PAD bagian  lainnya  yang  tidak  ada  di  penelitian  ini. Kemudian  munculnya  permasalah  seperti,  tahun 2020  ditemukan  adanya  indikasi  ketidakjujuran wajib  pajak  dalam  melaporkan  omset  setiap bulannya. Hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak restoran.
Upaya  yang  dilakukan  Bappenda  Kota Cimahi  yaitu  dari  hasil  laporan  wajib  pajak  atas omset  yang  dilaporkan  terindikasi  adanya ketidakwajaran  maka  dikeluarkannya  undangan klarifikasi  untuk  ditanyakan  kebenarannya,  jika wajib pajak ingin memperbaiki laporannya maka dinyatakan  selesai,  tetapi  apabila  wajib  pajak merasa  laporannya  benar  maka  dikeluarkanya surat  perintah  pemeriksaan  kantor  dan  lapangan, hasil tersebut akan diklarifikasi lagi kepada wajib pajak untuk dipanggil dan membayar kekurangan pajaknya.  Lalu  upaya  yang  dikerjakanagar menaikan ketaatanWP Kota Cimahi meluncurkan inovasi  baru  dengan  memasangkan tapping  box dan  PDT  di  berbagai  restoran  hal  ini  diharapkan bisa menghitung potensi pajak  dan juga memberi data pembanding.

## 2.Pembasan Hipotesis Kedua
Berdasarkan  data  yang  telah  diolah menjelaskan  bahwa  secara parsial  variabel  Pajak Hiburan (X 2 ) mempunyai nilai signifikasi 0.136 > 0.05  serta    t hitung 1.512  <  2.00404,  selanjutnya koefisien  regresi  dengan  nilai  -  sejumlah  78.794 dari hasil tersebut diinterpretasikan bahwa asumsi ditolak  yang  artinya    Pajak  Hiburan  tidak  punya pengaruh secara signifikan akan PAD. Penelitian ini searah dengan penelitian Damayanti, W. S. R &  Muthaher,  (2020)  Olga,  (2021))  menyatakan bahwa  secara  negatif  pajak  hiburan  tidak  punya pengaruh yang signifikan terhadap PAD.
Dalam  penelitian  ini  penyebab  pajak hiburan  tidak  berpengaruh  karena  sedikitnya tempat  hiburan  di  Cimahi  ditambah  pada  tahun 2020  pajak  hiburan  tidak  sampai  target  lantaran masyarakat tidak keluar rumah dan menjalankansegala  aktivitas  di  rumah.  Upaya yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  pajak hiburan  itu  sulit  dikarenakan    Visi  Kota  Cimahi yaitu menjadi Kota yang Agamis. Serta luas Kota Cimahi yang hanya memiliki 3 kecamatan. Hal ini
menjadikan  pajak  hiburan  di  Kota  Cimahi  sulit ditingkatkan.  Sesuai  dengan  visi  Kota  Cimahi maka  terdapat  larangan  seperti  pembukaan diskotik  dan  karaoke.  Maka  dari  itu  potensi hiburan di Kota Cimahi masih kurang.
3.Pembasan Hipotesis Ketiga
Berdasarkan  data  yang  telah  diolah menjelaskan  bahwa  secara  parsial  Pajak  Hotel (X 3 )  mempunyai  nilai  signifikasi  0.222  >  0.05 serta  nilai  t hitung 1.237  <  2.00404,  selanjutnya koefisien  regresi  dengan  nilai  -  sejumlah  74.456 kemudian  dapat  diinterpretasikan  asumsi  ditolak artinya    Pajak  Hotel  tidak  tidak  punya  pengaruh signifikan  terhadap  PAD.  Penelitian  ini  searah dengan penelitian (Arini, D. I & Herawati, 2019) menyatakan  bahwa  pajak  hotel  tidak  punya pengaruh yang signifikan terhadap PAD.
Penyebab  Pajak  Hotel  tidak  mempunyai pengaruh  karena  adanya  jenis  pendapatan  lain yang  memiliki  pengaruh  lebih  besar  terhadap penerimaan PAD. Karena berkurangnya wisatawan  yang  melakukan  penginapan  di  hotel Cimahi.  Upaya  yang  dijalankan  Kota  Cimahi untuk menaikkan penerimaan pajak hotel melalui sektor rumah kos. Kota Cimahi berada di tempat strategis  untuk  menarik  pajak  hotel  di  sektor rumah kos untuk para mahasiswa.
4.Pembasan Hipotesis Keempat
Berdasarkan  data  yang  telah  diolah menjelaskan  bahwa  secara parsial  variabel  Pajak Penerangan Jalan (X 4 ) mempunyai nilai signifikasi  0.119  >  0.05  serta  t hitung 1.585  < 2.00404,  selanjutnya  koefisien  regresi  dengan nilai  -  sejumlah  6.192  dari  hasil  tersebut  dapat diinterpretasikan  asumsi  ditolak  artinya    Pajak Penerangan  Jalan  tidak  punya  pengaruh  secara signifikan  terhadap  PAD.    Penelitian  ini  searah dengan  penelitian  Oktoriyani,  A.D  &  Istianah, (2013),  Purba,  R  &  Ginting,  (2016)  serta Ningtyas,  (2018)  menyatakan  bahwa  Pajak Penerangan Jalan tidak punya pengaruh signifikan terhadap PAD.
Penyebab  tidak  adanya  pengaruh  karena adanya  jenis  pendapatan  lain  yang  memiliki pengaruh  lebih  besar  terhadap  penerimaan  PAD. Dengan kebijakan PSBB maka operasional usaha di  Kota  Cimahi  tidak  optimal  berdampak  pada pemakaian  listrik  yang  berkurang.  Upaya  yang dilaksanakan untuk menaikan penerimaan dengan
bekerja sama dengan PLN untuk penarikan pajak penerangan  jalan  secara  optimal  karena  listrik adalah  sumber  kehidupan  masyarakat.  Terlihat dari  pajak  penerangan  jalan  di  Kota  Cimahi menjadi penerima dari jenis pajak daerah urutan 3 terbesar.

## 5.Pembasan Hipotesis Kelima
Berdasarkan  data  yang  telah  diolah menjelaskan  bahwa  secara  simultan  variabel independen  mempunyai  nilai  signifikasi  0.092  > 0.05 serta F hitung 2.110 < 2.77, dari hasil tersebut diinterpretasikan  bahwa  asumsi  ditolak  yang artinya    Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan,  Pajak Hotel,  dan  Pajak  Penerangan  Jalan  secara bersama-sama  tidak terdapat pengaruh signifikan akan PAD. Hal ini terjadi sebab dari ke 4 variabel yang  digunakan  hanya  pajak  penerangan  jalan yang kontribusinya di atas 10 % sedangkan yang lain  di  bawah  10  %.    Kemudian  dilihat  dari R2 Square Hanya  sebesar  7  %  menandakan  bahwa jumlah penerimaan PAD tidak hanya dipengaruhi oleh  4  variabel  yang  dipakai  penelitian  ini, melainkan  masih  adanya  jumlah  pemasukan lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  PAD  . Kontribusi pajak daerah Kota Cimahi juga masih terbilang  belum  optimal  dengan  rata  rata Kontribusi 42 %.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Pajak Restoran dan Hotel  secara positif tidak terdapat  pengaruh  signifikan  terhadap  PAD di Kota Cimahi tahun 2016-2020.
2. Pajak  Hiburan  dan  Penerangan  Jalan  secara negatif  tidak  terdapat  pengaruh  signifikan terhadap PAD di Kota Cimahi  tahun 2016- 2020.
3. Pajak  Restoran,  Hiburan,  Hotel,  dan Penerangan Jalan bersama-sama tidak terdapat  pengaruh  signifikan  terhadap  PAD di Kota Cimahi pada tahun 2016-2020.
4. Kontribusi  Pajak  Restoran,  Hiburan,  Hotel terhadap  PAD  termasuk  Sangat  Kurang sementara  itu  Kontribusi  Pajak  Penerangan Jalan terhadap PAD termasuk Kurang.

## Saran
1. Untuk Pemerintah Kota Cimahi Pemerintah  Kota  Cimahi  untuk  terus melakukan  optimaliasai  penerimaan  pajak daerah  seperti  mengidentifikasi  potensi yang ada dengan mendata secara lapangan tempat  restoran  yang  sudah  ada  atau  baru tetapi belum terdaftar menjadi wajib pajak. Kemudian  memanfaatkan  layanan  seperti Gofood untuk para pengusaha kuliner untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya mengadakan  objek  hiburan  baru  untuk menambah  pemasukan  pajak  hiburan. Seperti di adakannya tempat bioskop untuk warga Cimahi
2. Untuk Masyarakat
Masyarakat  perlu  mengenali  area  hiburan yang dimiliki Kota Cimahi dan mempromosikannya  lewat  sosial  media untuk  memaksimalkan  penerimaan  pajak hiburan
3. Untuk Peneliti Berikutnya Menganti  variabel  lain  dari  penelitian  ini atau  menambahkan  variabel  lainnya  dan menambah rentang waktu penelitian

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  (2014). Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi Keuangan Daerah (empat). Salemba Empat.
Arini, D. I & Herawati, T. D. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak  Hotel  Dan  Restoranterhadap  Pendapatan  Asli
Daerah  (Studi  Kasus  Padabadan  Pendapatan  Daerah Kota  Bekasi). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB Universitas Brawijaya, 7 (2).
Asyikin,  R.  &  F.  (2016).  Pengaruh  Pajak  Hotel,  Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan,Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dan Bea Perolehan Hakatas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerahkota Tanjungpinang Tahun 2012-2015. Jurnal Umrah .
Ayo Bandung.Com. (2020). PAD Restoran Cimahi Ditarget Rp14 Miliar. Ayo Bandung.Com. https://www.rmoljabar.id/3-pajak-cimahi-sulit- tercapai, Bappenda. (2020). Laporan Bulanan Penerimaan Pendapatan  Daerah  Kota  Cimahi  pada  tahun  2016- 2020.
Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel,  Pajak  Restoran,  Pajak  Hiburan  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Tana  Toraja. Journal  I  La  Galigo|  Public  Administration  Journal , 4 (1), 19–25. Cucumandalin, G. O, & Arsadi, M. S. W. (2021). Penerapan Pajak Terhadap Industry Pariwisata di Masa Pandemi. Jurnal Locus Delicti , 2 (2), 102–110.
Damayanti, W. S. R & Muthaher, O. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi  Jawa  Tengah.. Prosiding  Konferensi  Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) 3 , 331–356.
Dede  dkk.  (2021).  Dampak  Covid-19  Terhadap  Potensi Pajak  Hiburan  dan  Kontribusi  Terhadap  Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Jurnal Akuntansi. , 13 (2), 344– 351.
Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak  Restoran,  Dan  Pajak  Hiburan  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Batu. E  –  Jurnal  Riset Manajemen , 84–98. Fitria, M. A. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung. UIN Satu Tulungagung . Hadiwardoyo,  W.  (2020).  Kerugian  Ekonomi  Nasional Akibat  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Baskara , 2 (2),  83– 92.
Ningtyas,  J.  C.  E.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Penerimaan Pajak  Penerangan  Jalan,  Pajak  Reklame,  dan  Pajak Hotel  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Lamongan  Tahun  2014-2018. Jurnal  Ekonomi Manejemen Akuntansi. , 1 (2).
Oktoriyani,  A.D  &  Istianah,  R.  P.  (2013).  Kontribusi Penerimaan  Pajak  Penerangan  Jalan  (Ppj)  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad)  Di  Dinas  Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan (Dppk) Kabupaten Brebes. Monex . Olga,  M.  A.  (2021). Pengaruh  Pajak  Hiburan,  Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di  Jawa  Timur Tahun  2011  –  2018 .  Universitas  Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timu.
Payu,  B.  R.  (2014).  Analisis  Kontribusi  Pajak  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Gorontalo. Jurnal Akuntansi .
Peraturan  Daerh  Kota  Cimahi.  (2014). Peraturan  Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan dan Tontonan . Pujihastuti,  E.  L  &  Tahwin,  M.  (2016).  Pengaruh  Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C Dan  Pajak  Sarang  Burung  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Di Kabupaten Pati. JAB , 2 (2), 32–51.
Purba, R & Ginting, R. M. H. (2016). Pengaruh Penerimaan
Pajak  Reklame  dan  Pajak  Penerangan  Jalan  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Jurnal Mutiara
Akuntansi , 18 (1), 141–150.
Setiawan,  D  &  Tulidawiyah,  F.  (2020).  Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Bandung  Pada Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Bandung Periode  2011-2018. AKURAT  |  Jurnal  Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA. , 11 (3), 55–65.
Sihite, D.S & Mulyandi, V. C. (2021). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran dan Pajk Hiburan Terhadap Pendapatan Asli  Daerah  Di  Kabupaten  Humbang  Hasundutan. Industrial Research Workshop and National Seminar ,
1292–1301.
Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mixed Methods) . CV Alfabeta.
Sukmawati,  M  &  Ishak,  J.  F.  (2019).  Pengaruh  Kontribusi Pajak  Reklame  dan  Pajak  Restoran  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kota  Bandung.  Politeknik Negeri  Bandung. Industrial  Research  Workshop  and National Seminar , 1056–1068.
Tiara,  S  &  Wibowo,  M.  R.  (2018).  Pengaruh  Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan  Pengelola  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Kota Medan. Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta . Undang-Undang.  (2004). Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . Undang-Undang.  (2015). Undang  undang  Nomor  9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
Widiani,  V.  &  ngadiman.  (2021).  Pengaruh  Pajak  Hotel  , Restoran  Dan  Hiburan  Terhadap  Pad  Kabupaten Belitung. Jurnal  Multiparadigma  Akuntansi. , 3 (4), 1839–1845.