@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 8 (1) : 55 - 66 (2022)
Merindakang,  dkk

## ESTIMASI PRODUKSI DAN PEREDARAN KAYU OLAHAN LOKAL BERDASARKAN PENERBITAN IJIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DI PROVINSI PAPUA BARAT
(Estimation of Production and Local Processed Timber Distribution Base on the Issue of Timber Harvesting Permit in Papua Barat Province)
NIKLAS M. MERINDAKANG 1 , WAHYUDI 2  , JULIUS DWI NUGROHO 2
1 Program Studi Magister Ilmu Kehutanan Program Pascasarjana Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, 98314
2 Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Papua Manokwari, Papua Barat, 98314 Tlp/Fax: +62986211065.
 Penulis Korespondensi: Email w.sayutipono@unipa.ac.id Diterima: 3 Feb 2022 | Disetujui:28 April 2022
Abstrak. Ijin  Pemungutan  Hasil  Hutan  Kayu  adalah  ijin  pemungutan  hasil  hutan  kayu  dari  hutan produksi pada hutan negara untuk pemenuhan kayu olahan lokal bagi pembangunan daerah, kelompok dan  individu/perorangan,  serta  kesejahteraan  masyarakat  pemilik  ulayat  dalam  volume,  luasan  dan waktu tertentu, dan tidak diperjualbelikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan luasan IPHHK  selama  2018-2019  di  Provinsi  Papua  Barat,  penyebaran  IPHHK  dominan  kabupaten kota/distrik, komposisi jenis kayu olahan berdasarkan surat keterangan sahnya hasil hutan, keragaman ukuran kayu olahan lokal, dan perkiraan penerimaan iuran kehutanan dari kayu olahan lokal di Provinsi Papua Barat. Penelitian dirancang dengan studi kasus, data dianalisis dari dokumen Dinas Kehutanan provinsi Papua Barat, dan wawancara responden kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPHHK pada 2018 sebanyak 1.101 izin dengan luasan 5.505 Ha dan volume bahan baku/log 55.050 m 3 , setara dengan  27.525m 3 ,  akan  tetapi  jumlah  izin  menurun  38%  pada  2019.  Empat  kabupaten  dominan pemegang izin ialah Manokwari, Sorong, Manokwari Selatan, dan Teluk  Bintuni. Kayu olahan lokal berdasarkan  Surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  kayu,  didominasi  kelompok  Merbau  (90%),  diikuti kelompok  Meranti  (8%),  Rimba  Campuran  (2%)  dan  nihil  untuk  kelompok  kayu  Indah.  Merbau berkontribusi sangat signifikan terhadap provisi sumber daya hutan Rp3.2 milyar/tahun. Karakteristik kayu olahan lokal untuk stand kayu lebih bersifat seller market dan untuk mebel bersifat buyer market atau pesanan. Penanaman jenis komersil endemik bagi pemegan ijin perlu dimonitor dan di evaluasi di masa mendatang. Peredaran kayu olahan lokal pada 2018 masih dapat dipenuhi dari penerbitan 1.101 izin pemungutan hasil hutan kayu di Provinsi Papua Barat.
Kata kunci: Produksi, peredaran, kayu olahan lokal, iuran kehutanan dan masyarakat adat
Abstract. Demand  for  sawntimber  for  housing,  public  buldings,  government  offices  and  others  is growing  significantly.  Sawntimber  are  usually  produced  from  sawmill  by  converting  wood  logs  into sawtimber using band saw or circular saw. Here, in West Papua Province sawntimber are produced by converting  logs  using  chain  saw  and  these  sawntimber  are  supplied  only  for  local  demand.Timber Harvesting Permit (THP), in Indonesian known as Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), is a special  permit  for  harvesting  timber  for  local  utilization  and  demands,  not  traded  to  outside  West Papua Province, and importantly permit given to the indigenous community, owner of the surrounding production forests as main priority for wealth and properity. This research  is designed to determine
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 8 (1) : 55 - 66 (2022)
Merindakang,  dkk
numbers THP, areas and volume of THP released by the forest office of West Papua provinve for two calender  year  of  2018  and  2019;  to  determine  the  distribution  of  the  THP  across  districts  of  West Papua, and to classify the group of sawntimber according to the commercial timber used for taxation or provision natural resources taxes. The results indicate that 1.101 permits at areas of 5.505 ha with logs volume of 55.050 m3, equal to 27.525 m3 of local grade swantimber were recorded in 2018, and these figures are decreasing 30% for 2019. Main four regional districts have dominated the harvesting permits,  Manokwari,  South  Manokwari,  Teluk  Bintuni,  and  Sorong.  Based  on  the  transport  legal document  collected  for  Manokwari  regional  area,  Merbau  is  the  dominant  species  and  sawntimber (90%), followed by Meranti group (8%), Mixed species (2%) and Fancy wood species for null percent. Merbau  is  also  contributed  significantly  to  forest  product  taxes  with  fulfillment  of  IDR  3.2  billion  a year in West Papua Province. Local grade sawntimber is belong to the seller market orientation for timbel  dealers  and  buyer  market  orientation  or  by  order  for  furniture  bussines  sectors.  Harvesting permit holder are required to replant the comercial endemic species for sustainaibility aspects and it is highly mandatory. More importantly, 1.101 harvesting permit in 2018 is still fulfilling the needs and demand for local grade sawntimber traded in West Papua Province.
Keywords: Demand, local grade sawntimber, harvesting permit and merbau

## PENDAHULUAN
Kayu gergajian merupakan salah satu produk industri primer hasil hutan yang dihasilkan dari proses pengkonversian kayu bulat menjadi kayu persegi  empat  dengan  menggunakan  mesin gergaji,  baik  gergaji  pita  ( band  saw )  maupun gergaji bundar ( circular saw ) (Wahyudi, 2013). Kayu  olahan  adalah  produk  hasil  pengolahan hasil  hutan  kayu  (Permenhut  Nomor  P.55, 2006).  Kayu  olahan  lokal  adalah  kayu  olahan berbentuk  persegi  empat  dihasilkan  dari konversi  kayu  bulat  menggunakan  peralatan gergaji rantai ( chain saw ), sehingga kayu olahan tersebut  tidak  dapat  diklasifikasikan  sebagai kayu  gergajian.  Hal  tersebut  sesuai  dengan Permenhut No.P.55/Menhut-II/2006 tetang Penataan  Hasil  Hutan  yang  berasal  dari  Hutan Negara,  dimana  dinyatakan  bahwa  kayu pacakan  adalah  kayu  berbentuk  persegi  yang diolah di hutan dari kayu bulat atau kayu bulat kecil dengan menggunakan kapak, gergaji rantai atau  alat  sejenisnya.  Gergaji  rantai  berdasarkan peruntukannya dirancang sebagai gergaji potong
( cut saw ) bukan gergaji belah ( rip saw ), karena gergaji  rantai  memiliki  bilah  lebih  tebal  dan sayatan  atau  irisan  ( kerf )  relatif  lebih  tebal dibandingkan  gergaji  pita,  dan  menghasilkan rendemen  yang  lebih  rendah  (Wahyudi,  2013). Sehingga,  kayu  olahan  tersebut  dinamakan sebagai kayu olahan lokal.
Peredaran  kayu  olahan  lokal  di  wilayah Provinsi  Papua  Barat  cukup  meningkat  sangat tajam karena kebutuhan kayu olahan lokal untuk pembangunan prasarana dan sarana perumahan, perkantaroran,  sekolah,  dan  berbagai  fasilitas umum  lainnya  (Wahyudi  et  al.,  2017;  Arifudin and  Wahyudi,  2020).  Kebutuhan  kayu  olahan lokal  tersebut  dipenuhi  dari  penerbitan  Ijin Pemungutan  Hasil  Hutan  Kayu  (IPHHK)  oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan alam di hutan produksi melalui kegiatan  pemanenan  dan  pengangkutan  untuk jangka  waktu  dan  volume  tertentu  (Permenlhk Nomor  P.54,  2016).  Selanjutnya,  dinyatakan bahwa  IPHHK  pada  hutan  produksi  dimaksud untuk  memenuhi  kebutuhan:  a)  pembangunan fasilitas  umum  kelompok  masyarakat  setempat,
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 8 (1) : 55 - 66 (2022)
Merindakang,  dkk
dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter  kubik  dan  tidak  untuk  diperdangangkan, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan  tidak  dapat  diperpanjang;  b)  individu, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter  kubik  untuk  setiap  kepala  keluarga  dan tidak  untuk  diperdagangkan,  dengan  jangka waktu  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  tidak dapat diperpanjang. Sehingga, kayu olahan lokal tidak  diperjual  belikan  antar  pulau  atau  antar wilayah  diluar  Provinsi  Papua  Barat.  IPHHK diprioritaskan  kepada  masyarakat  hukum  adat, masyarakat  asli  Papua  pemilik  hak  ulayat  atau orang  asli  Papua  (OAP)  untuk  meningkatkan kesejahteraan,  pemenuhan  kebutuhan  sehari- hari,  dan  keadilan  dalam  pengolahan  dan pemanfaatan  sumber  daya  alam  dari  wilayah hukum  adat  nya  (Marwa  dan  Werimon,  2018). IPHHK di Provinsi Papua Barat diberikan untuk jangka  waktu  3  (tiga)  bulan  dengan  jumlah kubikasi  50  m 3 untuk  kebutuhan  sarana  umum dan  20  m 3 untuk  kebutuhan  individu  dan  atau keluarga.  Untuk  kebutuhan  pembangunan  dan kesejahteraan  masyarakat  lokal,  maka  kayu olahan  lokal  dari  IPHHK  tersebut,  diijinkan untuk  beredar,  dan  diperdangangkan  terbatas. Pemegang IPHHK  dikenakan  kewajiban pungutan  Pajak  Provisi  Sumberdaya  Hutan (PSDH) berdasarkan kubikasi kayu olahan lokal yang di produksi ke kas negara (Triestini et al., 2020).
Informasi  tentang  produksi  dan  peredaran kayu  olahan  lokal  (kayu  pacakan)  di  wilayah Provinsi  Papua  Barat  belum  diteliti  dan didokumentasikan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk:  1) melakukan  rekapitulasi  jumlah pernerbitan  dan  penyebaran  IPHHK  pada masing-masing  kabupaten/kota  di  wilayah Provinsi  Papua  Barat  selama  tahun  2018-2019; 2)  mendiskripsikan  luasan  dan  pemegang IPHHK  pada  masing-masing  distrik  kabupaten dominan  pemegang  ijin;  3)  mengetahui komposisi  jenis  kayu  olahan  lokal  berdasarkan Surat  Keterangan  Sah  Hasil  Hutan  (SKHHK);
4) memperkirakan produksi dan peredaran kayu olahan  lokal  tahun  2018-2019,  dan  5) memperkirakan  penerimaan  PSDH  dari  kayu olahan lokal pada tahun 2018-2019.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi Penelitian
Penelitian  di  laksanakan  pada  wilayah  kerja Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, yaitu 13 (tiga  belas)  kabupaten/kota,  dan  rekapitulasi SKSHH  dilakukan  hanya  pada  kabupaten Manokwari.
Penelitian  ini  menggunakan  data  Ijin Pemungutan  Hasil  Hutan  Kayu  (IPHHK)  yang diterbitkan  oleh  Dinas  Surat  Provinsi  Papua Barat untuk tahun 2018 dan 2019. Untuk tahun 2020,  IPHHK  tidak  diterbitkan  karena  masa pandemi  Covid-19,  dan  perubahan  pelaporan online sehingga menyulitkan pemegang IPHHK yang  mayoritas  belum  menguasi  penggunaan teknologi informasi.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

## a. Penerbitan IPHHK
Jumlah  IPHHK  adalah  total  ijin  diterbitkan oleh  dinas  Surat  Provinsi  Papua  Barat  selama tahun  2018-2019.  Dari  rekapitulasi  penerbitan IPHHK  selama  tersebut  akan  diperoleh  data total  IPHHK,  volume  produksi  kayu  olahan lokal,  total  luasan,  dan  sebaran  IPHHK  pada masing-masing wilayah kabupaten/kota.
b .  Sebaran  Pemegang  IPHHK  pada  Masing- Masing Distrik pada Kabupaten Dominan
Sebaran pemegang IPHHK yang dimaksud dalam penelitian  ini  adalah  sebaran  IPHHK  pada  distrik- distrik kabupaten dominan di wiayah Provinsi Papua Barat.
c.  Pengelompokkan  Jenis  Kayu  Olahan  Lokal Berdasarkan Dokumen SKSHHK
Pengelompokkan kayu olahan lokal dilakukan  dengan  menggunakan  data  kayu olahan  pada  dokumen  SKSHHK,  yaitu rekapitualasi dari Kabupaten Manokwari.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 8 (1) : 55 - 66 (2022)
Merindakang,  dkk
d. Karateristik Kayu Olahan Lokal Karakteristik  kayu  olahan  lokal  adalah deskripsi  tentang  dimensi,  panjang,  tebal,  dan lebar,  sortimen  kayu  olahan  lokal  dari  IPHHK beredar  dan  diperdagangkan  di  Kabupaten Manokwari. Data karateristik kayu olahan lokal diperoleh  dari  pengukuran  pada  stan  atau penjual kayu terpilih di Kota Manokwari.

## e. Kewajiban Pemegang Ijin IPHHK
Kewajiban  pemegang  IPHHK  meliputi kewajiban  kepada  negara  yaitu  pembayaran iuran  kehutanan  yaitu  PSDH.  Kewajiban lainnya  adalah  ketaatan  terhadap  peraturan  dan larangan.  serta  kewajiban  terhadap  regenerasi
tegakan  atau  penanaman  anakana  pohon  yang ditebang.

## Analisis Data
Data  dianalisis  dengan  program  Microsft Excell  dan  disajikan  dalam  bentuk  grafik  atau gambar.  Perkiraan  kebutuhan  dan  peredaran kayu  gergajian  lokal.  di  hitung  dengan menggunakan persamaan regresi sederhana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerbitan ijin pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
Rekapitulasi  penerbitan  ijin  IPHHK  di wilayah  Provinsi  Papua  Barat  selama  tahun 2018-2019 dapat diringkas pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah dan sebaran penerbitan ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Provinsi Papua
Barat tahun 2018-2019 No  Nama Kabupaten 2018 2019 Jumlah IPHHK Volume (m 3 ) Luas (ha) Jumlah IPHHK Volume (m 3 ) Luas (ha) 1  Manokwari 271 13.550 1.355 201 10.050 1.005 2  Manokwari Selatan 174 8.700 870 81 4.050 405 3  Pengunungan Arfak 0 0 0 0 0 0 4  Teluk Bintuni 171 8.550 855 143 7.150 715 5  Teluk Wondama 39 1.950 195 70 3.500 350 6  Kabupaten Sorong 249 12.450 1.245 119 5.950 595 7  Kota Sorong 0 0 0 0 0 0 8  Sorong Selatan 80 4.000 400 26 1.300 130 9  Raja Ampat 20 1.000 100 14 700 70 10  Kaimana 38 1.900 190 2 100 10 11  Fakfak 28 1.400 140 16 800 80 12  Maybrat 17 850 85 0 0 0 13  Tambrauw 14 700 70 11 550 55 Jumlah 1.101 55.050 5.505 683 34.150 3.415
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 8 (1) : 55 - 66 (2022)
Merindakang,  dkk
Jumlah penerbitan ijin  IPHHK selama tahun 2018  dan  2019  diberikan  kepada  11  kabupaten di  Provinsi  Papua  Barat,  kecuali  kabupaten Pegunungan  Arfak  dan  kota  Sorong.  Ijin IPHHK  tidak  diberikan  karena  wilayah Kabupaten  Pegunungan  Arfak  sebagian  besar adalah daerah kawasan Cagar
Alam Pegunungan  Arfak  (CAPA).  Sedangkan,  ijin IPHHK tidak diberikan kepada masyarakat adat di wilayah Kota Sorong,  karena untuk menjaga luas  minimal  kawasan  hutannya.  Tabel  1 menjelaskan bahwa pada tahun 2018, 1.101 ijin IPHHK  diterbitkan  dengan  luas  5.505  Ha  dan volume  kayu  bulat  55.050  m 3 atau  bahan  baku kayu olahan lokal. Pada tahun 2019, jumlah ijin IPHHK  menurun  sangat  signifikan  (38%), menjadi  683  ijin  dengan  luas  3.415  Ha  dan volume kayu log sebesar  34.150 m 3 . Penurunan tersebut  diduga  karena  perubahan  kewenangan pemberian  ijin  IPHHK  dari  dinas  Kehutanan kabupaten/kota  kepada  Dinas  Kehutanan provinsi,  karena  implementasi  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  (komunikasi  dengan  Ibu  Ir.  Silvi Makabori,  M.Si,  Ka.Bid  Pengusahaan  Hutan Dinas  Kehutanan  provinsi  Papua  Barat).
Penurunan  penerbitan  IPHHK  juga  diduga karena pembatasan aktivitas baik di perkantoran dan  fasilitas  umum  lainnya  di  masa  pandemi Covid-19  dan  perumbahan  pelaporan  online, yang mana masyarakat lokal pemegang IPHHK belum menguasai penggunaan teknologi informasi.
IPHHK  diberikan  untuk  jangka  tiga  bulan dan memungut hasil hutan kayu dalam luasan 5 Ha  serta  pohon  masak  tebang  maksimal  50m 3 . Bahan baku kayu olahan lokal tersebut diolah di dalam  hutan  atau  di  lokasi  tebangan menggunakan  gergaji  rantai  ( chain  saw ). Rendemen  kayu  olahan  dari  gergaji  rantai menggunakan  asumsi  50%,  sehingga  1  (satu) pemegang IPHHK maksimal diijinkan memrpduksi  25m 3 kayu  olahan  lokal  dalam berbagai  ukuran  sortimen.  Rendemen  kayu gergajian  yang  dihasilkan  dari  pengolahan menggunakan  gergaji  rantai,  rata-rata  memiliki rendemen  kurang  dari  50%  (Wahyudi,  2013). Rendahnya rendemen tersebut didukung limbah-limbah pengolahan kayu olahan lokal di lokasi  tebangan,  seperti  diperlihatkan  oleh Gambar 1a-b.
a). limbah dan bahan baku di lokasi tebangan
b) kondisi medan
Gambar  1.  Penampakkan  berbagai  limbah  dari  kegiatan  pengolahan  kayu  olahan  lokal  di  Provinsi Papua Barat, bahan baku tidak terolah (a) dan kondisi medan atau tempat tebangan.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 8 (1) : 55 - 66 (2022)
Merindakang,  dkk
Berbagai  jenis  limbah,  seperti  potongan, sabetan, pola menggergaji, dan bahan baku yang belum  atau  tidak  diolah  (Gambar  1a) berkontribusi  terhadap  rendahnya  rendemen kayu  olahan  lokal  dari  IPHHK  di  Provinsi Papua Barat. Disamping itu, kondisi medan atau lokasi  tebangan  yang  bergelombang,  ruang gerak yang sempit (Gambar 1b), dan faktor non teknis lainnya diduga berpengaruh juga terhadap rendahnya rendemen kayu olahan lokal tersebut.

## Sebaran IPHHK masing-masing Distrik pada Empat Kabupaten Dominan
Tabel  1  menunjukkan  masyarakat  hukum adat pemilik hak ulayat dari empat kabupaten di Provinsi  Papua  Barat  mengajukan  IPHKK terbanyak yaitu Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Sorong, dan Teluk Bintuni. Masyarakat  adat  di  Kabupaten  Manokwari mengajukan  271  dan  201  IPHHK  dengan  luas 1.355 Ha dan 1.005 pada tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya,  masyarakat  adat  di  Kabupaten Sorong  menempati  urutan  kedua  dalam pengajuan  ijin,  yaitu  249  dan  119  IPHHK dengan  luas  1.245  dan  505  Ha  di  2018  dan
2019.  Masyarakat  hukum  adat  dari  Kabupaten Manokwari  Selatan  dan  Teluk  Bintuni menempati  urutan  ke  3  dan  ke  4  dalam perolehan  ijin  IPHHK  tahun  2018  dan  2019. Sedangkan  IPHHK  terkecil  pada  tahun  2018 adalah  Kabupaten  Tambrauw  dengan  4  ijin dengan  luas  70  Ha,  dan  Kabupaten  Kaimana pada  tahun  2019  dengan  2  ijin  IPHHK  dengan luas 10 Ha.
Hasil  penelitian  juga  menyatakan  bahwa IPHHK  diberikan  kepada  masyarakat  hukum adat pemilik hak ulayat pada ke 13 (tiga belas) kabupaten/ kota di Provinsi Papua Barat, kecuali Kota Sorong dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Pemenuhan  dan  permintaan  kebutuhan  kayu olahan  lokal  di  Kota  Sorong  dan  Kabupaten Pegunungan  Arfak  diduga  berasal  dari  wilayah kabupaten sekitarnya atau terdekat.
Sebaran  IPHHK  pada  masing-masing  distrik di  empat  kabupaten  dominan,  Manokwari. Teluk  Bintuni,  Manokwari  Selatan  dan Kabupaten  Sorong  ditampilkan  pada  Gambar 2a-b.

## a). Sebaran IPHHK pada distrik di kabupaten Manokwari dan Teluk Bintuni
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 8 (1) : 55 - 66 (2022)
Merindakang,  dkk

## b). Sebaran IPHHK pada distrik di kabupaten Manokwari selatan dan Sorong
Gambar 2 . Sebaran ijin IPHHK pada empat kabupaten dominan di Provinsi Papua Barat tahun 2018- 2019.  Kabupaten  Manokwari  dan  Teluk  Bintuni  (a);  Kabupaten  Manokwari  Selatan  dan Sorong (b).
Histogram  pada  Gambar  2a-b,  menjelaskan bahwa penerbitan ijin IPHHK selama dua tahun 2018-2019 di Provinsi Papua Barat pada empat Kabupaten  dominan  cenderung  menurun, kecuali  untuk  beberapa  distrik  tertentu.  Seperti di  perlihatkan  pada  Gambar  1a  distrik Manokwari  Utara  di  Kabupaten  Manokwari memiliki  IPHHK  meningkat  pada  2019 dibandingkan  2018,  yaitu  dari  65  menjadi  78 IPHHK atau naik 20%. Kenaikan penerbitan ijin IPHHK pada tahun  2019 juga terjadi di Distrik Tuhiba  (48,35%),  Distrik  Yakora  dan  Tomu  di Kabupaten  Teluk  Bintuni.  Sedangkan  kenaikan penerbitan IPHHK di Kabupaten Sorong terjadi di  Distrik  Mariat  (77%),  Mayamuk  (367%), Saengkeduk (50%) dan Distrik Klalin.

## Pengelompokkan jenis kayu Olahan lokal berdasarkan SKSHH
Rekapitulasi  kayu  olahan  lokal  berdasarkan kelompok jenis berdasarkan penerbitan SKSHHK oleh petugas di Kabupaten Manokwari selama tahunn 2018-2019,
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.
Jumlah  pernerbitan  SKSHHK  di  Kabupaten Manokwari  selama  dua  tahun,  2018-2019, adalah  2.176  lembar  dengan  total  volume 10.312,53  m 3 atau  rata-rata  5.156,27  m 3 pertahun.  Tabel  2  juga  menjelaskan  bahwa produksi  kayu  olahan  lokal  dari  tahun  2018  ke 2019  cenderung  menurun,  dari  6.518,63  m 3 di tahun 2018 menjadi 3.793,9 m 3 di 2019, dengan jumlah  kayu  olahan  lokal  sebanyak  301.245 sortimen  atau  keping  di  2018  dan  menurun menjadi 191.398 sortimen atau keping di 2019. Jumlah  IPHHK  di  Kabupaten  Manokwari pada  tahun  2018  adalah  271  ijin  dengan  total luas  1.355  Ha  dan  volume  bahan  baku  kayu 13.550  m 3 (Tabel  1).  Apabila  menggunakan asumsi rendemen kayu olahan 50%, maka kayu olahan  lokal  yang  diproduksi  IPHHK  di Kabupaten  Manokwari  mencapai  6.775  m 3 , lebih  rendah  dari  yang  dilaporkan  melalui SKSHHK  (6.518,63  m 3 ),  seperti  diperlihatkan
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 8 (1) : 55 - 66 (2022)
Merindakang,  dkk
oleh Tabel 2. Kayu olahan lokal yang beredar di Kota Manokwari juga berasal dari berbagai kabupaten,  seperti  Manokwari  Selatan,  Teluk Wondama,  dan  Teluk  Bintuni  (Rianto  dkk., 2020).
Tabel 2 .  Pengelompokkan  kayu  olahan  lokal  dari    IPHHK  berdasarkan  dokumen  SKSHH  yang diterbitkan di Kabupaten Manokwari tahun 2018-2019
Thn Jumlah SKSHHK Kelompok Kayu Jumlah Merbau Meranti Rimba Campuran Kayu Indah Batang M 3 Batang M 3 Batang M 3 Batang  M 3 Batang M 3 2018 1.350 79.473  2.043,42  122.829  2.342,57  98.878 1904 65 234  301.245  6.518,63 2019 826 14.216  386.88 96.765  1.92397  80.389  1482.05 28 1  191.398 3.793,9 Total  2.176 93.689  2.430,3  219.594  4266.54  179.267  3.386,05 93 235  492.643  10.312,53 Persentase (%) 19% 24% 45% 41% 36% 33% 0% 2%
Berdasarkan SKSHHK, kayu olahan lokal di Kabupaten  Manokwari  (Tabel  2),  menurut kelompok  kayu  perdagangan  di  dominasi  oleh kelompok Meranti yaitu 45% (2.133, 27 m 3 per tahun),  kemudian  Rimba  Campuran  33%, Merbau 19% dan selebihnya adalah kayu Indah, kurang lebih 117,5 m 3 per tahun. Pengelompokkan  jenis  kayu  sebagai  dasar pengenaan  iuran  kehutanan  tersebut  berbeda dengan  pengelompokkan  menurut  Kemenhut Nomor
163/Kpts-II/2003 tentang Pengelompokkan  Jenis  Kayu  Sebagai  Dasar Pengenaan  Iuran  Kehutanan,  dimana  186  jenis kayu  perdagangan  Indoensia,  terbagi  dalam Kelompok  Jenis  Meranti  (Komersial  Satu), Kelompok  Jenis  Kayu  Rimba  Campuran (Komersial  Dua),  Kelompok  Jenis  Kayu  Eboni (Kelompok  Indah  Satu),  dan  Kelompok  Jenis Kayu  Indah  Dua.  Beberapa  jenis  kayu  dari Provinsi  Papua  Barat  seperti  Merbau  ( Instia sp.),  Matoa  ( Pometia sp.),  Pulai  ( Alstonia sp.), Resak  ( Vatica sp.),  dan  sebagainya  masuk kedalam  kelas  komersiil  satu.  Dokumen SKSHHK tersebut menjadi pengangan
pemegang  IPHHK  untuk  membayar  iuran kehutanan  yaitu  PSDH,  dimana  kayu  olehan lokal dikelompokkan ke  dalam  empat kelompok,  yaitu  Merbau,  Meranti,  Rimba Campuran dan Kayu Indah.

## Karakteristik kayu Gergajian lokal
Kayu gergajian lokal atau kayu olahan lokal yang  dihasilkan  dari  pemegang  ijin  IPHHK, beredar  dan  diperjualbelikan  di  wilayah Manokwari  dan  sekitarnya,  memiliki  ukuran- ukuran  yang  bervariasi.  Secara  umum  kayu olahan  lokal  dari  IPHHK  dikelompokkan  ke dalam kelompok, yaitu stand atau kios kayu dan bahan baku mebel kayu. Perbedaan karakteristik dari  kedua  kelompok  tersebut  disajikan  pada Tabel 3.
Tabel 3 menjelaskan bahwa kelompok stand kayu  menyediakan  kayu  olahan  lokal  untuk berbagai  kebutuhan,  baik  untuk  bahan konstruksi umum (perumahan, perkantoran, dan fasilitas  umum),  termasuk  untuk  kebutuhan usaha mebel.
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 8 (1) : 55 - 66 (2022)
Merindakang,  dkk

## Tabel  3.  Karakteristik  kayu  olahan  lokal  IPHHK  kelompok  stand  kayu  dan  mebel  di  wilayah Manokwari
No Kelompok Jenis sortimen Ukuran (cm) (p × l × t) * Penggunaan Jenis kayu 1 Stand kayu Balok 400×10×10 Tiang rumah atau kolom Merbau 300×10×10 Merbau 400×10×5 Gelagar Merbau, Matoa 400×5×5 Reng/kaso Matoa 400×12×6 Kusen Jendela dan pintu Merbau 400×10×5 Kayu cerucuk/pallet Kayu  putih  (Pulai,  Binuang, Kayu kuning, Perahu, Cempaka,  Sengon,  Gempol, Jabon, Ketapang, Pala Hutan) 400×5×5 Kayu cerucuk/pallet Papan 400×20×2 Bahan  pintu,  jendela,  dan dinding kayu Matoa 400×30×5 Tangga kayu Merbau 400×30×3 Lis plank atap Merbau 400×20×2 Kayu cerucuk Kayu  putih  (Pulai,  Binuang, Kayu kuning, Perahu, Cempaka,  Sengon,  Gempol, Jabon, Ketapang, Pala Hutan 400×20×5 Kayu cerucuk 2 Mebel Balok 400×12×6 Bingkai/rangka Merbau 300×10×10 Bingkai/rangka Merbau Papan 200×30×3,5 Pintu,  meja  biro/setengah biro, dan dinding mebel Merbau,  Linggua,  Dragon, Kayu  Bugis,  Nyampung, Moref,  Kayu  Bawang,  Kayu Dingin 200×25×3 300×30×3
* Keterangan: panjang (l), lebar (l) dan tebal (t)
Kayu olahan lokal rata-rata memiliki panjang 400  cm,  dan  termasuk  kedalam  sortimen  balok dan  papan  lebar.  Sedangkan,  kelompok  mebel cenderung  berukuran  kurang  dari  400  cm, tepatnya  200  cm,  dan  termasuk  kedalam sortimen  balok  dan  papan  tebal.  Kelompok stand  kayu  cenderung  menerima  ukuran  dan jenis  kayu  olahan  lokal  yang  di  pasok  ( supply ) oleh  IPHHK  atau seller  market, sebaliknya untuk  kelompok  mebel  cenderung  memesan jenis  dan  ukuran  kayu  olahan  lokal  kepada IPHHK  ( buyer  market )  (Wahyudi,  2013).  Jenis kayu  olahan  lokal  pada  kelompok  stand  kayu didominasi  oleh  jenis  Merbau  dan  Matoa
sebagai bahan konstruksi utama, dan jenis kayu putih,  sebagai  kayu  penopang  kontruksi  (kayu cerucuk).  Pada  kelompok  mebel,  jenis  kayu olahan  lokal  meliputi  Merbau,  Matoa,  Kayu Indah dan Kayu Putih.

## Kewajiban pemegang IPHHK
Pemegang  ijin  IPHHK  memiliki  dua kewajiabn  yang  wajib  dilakukan,  yaitu pembayaran  iuran  Kehutanan  yaitu  Provisi Sumber  Daya  Hutan  (PSDH)  dan  penanaman jenis komersil endemik di tegakan tinggal.
a. Iuran Kehutanan
PSDH  adalah  pungutan  sebagai  pengganti nilai  intrinsik  dari  hasil  hutan  yang  dipungut
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 8 (1) : 55 - 66 (2022)
Merindakang,  dkk
dari hutan negara dan/atau terhadap hasil hutan yang  berada  pada  kawasan  hutan  yang  telah dilepas statusnya menjadi bukan kawasan hutan dan/atau  hutan  negara  yang  dicadangkan  untuk pembangunan  di  luar  sektor  Kehutanan (PermenLHK Nomor P.71, 2016). Besaran nilai iuran  PSDH  ditentukan  mengacu  kepada Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  tentang  Penetapan  Harga  Patokan Hasil  Hutan  untuk  Perhitungan  Provisi  Sumber
Daya  Hutan  dan  Ganti  Rugi  Tegakan (PermenLHK  Nomor  P.64,  2017),  yaitu  Kayu Bulat  dari  hutan  alam,  kelompok  Jenis  Meranti (komersial  satu  dan  kelompok  Jenis  Rimba Campuran  (komersil  dua),  c.  Kayu  berasal  dari wilayah Papua dan Nusa Tenggara. Rekapitulasi perhitungan  iuran  kehutanan  bagi  pemegang IPHHK tahun 2018 dan 2019 di wilayah Povinsi Papua Barat diringkas pada Tabel 4.
Tabel  4.  Rekapitulasi  perhitungan  iuran  kehutanan  bagi  pemegang  IPHHK  tahun  2018  dan  2019  di wilayah Povinsi Papua Barat
Kelompok Jenis Iuran PSDH (Rp) Kubikasi (m 3 ) 2018 2019 2018 2019 Merbau 3.380.583.332,00 3.053.508.858,83 18.273,42 16.505,45 Meranti 329.577.658,00 262.110.160,00 4.776,49 3.798,70 Rimba Campuran 62.039.587,00 65.997.949,48 1.590,76 1.692,26 Kayu Indah - - - - Total 3.772.200.557,00 3.381.616.968,00 24.641 21.996,00
Kontribusi  iuran  kehutanan  jenis  PSDH  dari pemegang  IPHHK  rata-rata  sebesar  Rp.  3.7 milyar, dan iuran kehutanan tersebut pada tahun 2019  menurun  sebesar  9.67%  dibandingkan nilai  PSDH  pada  tahun  2018.  Dengan menggunakan  nilai  satuan  PSDH  per  meter kubik  (m 3 kayu  olahan  lokal,  yaitu  Rp.185.000 untuk  Merbau,  Rp.  69.000  untuk  Kelompok Meranti,  Rp.  39.000  untuk  Kelompok  Rimba Campuran,  dan  Rp.155.000  untuk  Kelompok Kayu  Indah,  maka  total  kayu  dari  pemegang IPHHK  di  Provinsi  Papua  Barat  pada  tahun 2018  adalah  24.641  m 3 dan  menurun  sebesar 10% dari tahun 2019 atau mencapai 21.996 m 3 . Mengacu pada penerbitan IPHHK pada tahun 2018  sebanyak  1.101  izin  dengan  55.050  m 3 kayu  bulat,  setara  dengan  27.525  m 3 kayu olahan  lokal  dan  683  izin  dengan  34.150  m 3 kayu bulat, setara dengan 17.075 m 3 pada 2019 (Tabel  1),  maka  jumlah  kayu  olahan  yang beredar  di  wilayah  Provinsi  Papua  Barat  pada tahun  2018  dapat  terpenuhi  dari  penerbitan
IPHHK  pada  tahun  tersebut,  akan  tetapi  untuk peredaran  kayu  olahan  lokal  2019  lebih  besar dari  produksi  IPHHK  2019.  Iuran  Kehutanan berperan penting dalam menjaga kelestarian dan produktifitas  sumber  daya  hutan  di  masa mendatang  (Kuswandi  et  al.,  2019;  Marwa  dan Werimon, 2018; Susilowati, 2020).
b. Penanaman  jenis  komersil  endemik  di tegakan Tinggal
Kewajiban-kewajiban  pemegang  IPHHK  di Provinsi  Papua  Barat  meliputi  penanaman kembali  20  (dua  puluh)  anakan/pohon  untuk izin  perorangan/individu  dan  50  (lima  puluh) anakan/pohon
untuk izin badan usaha/koperasi/lembaga pemerintah/non-
pemerintah  dengan  jenis  endemik  komersil (Keputusan  Kadishut  Papua  Barat  Nomor.296, 2016).  Evaluasi  dan  monitoring  terhadap pelaksanaan  kewajiban  pemulihan  tegakan tinggal  atau  penanaman  kembali  jenis-jenis endemik  komersil  untuk  pemegang  IPHHK  di
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 8 (1) : 55 - 66 (2022)
Merindakang,  dkk
Provinsi  Papua  Barat  tersebut,  diduga  belum dilakukan,  sehingga  perlu  dilakukan  di  masa mendatang.

## KESIMPULAN
Beberapa  kesimpulan  dalam  penelitian  ini adalah  penerbitan  IPHHK  di  Provinsi  Papua Barat tahun 2018 dan 2019 tesebar pada 13 (tiga belas)  kabupaten/kota,  kecuali  Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kota Sorong, dan empat kabupaten  dominan  ialah  Manokwari,  Teluk Bintuni,  Manokwari  Selatan,  dan  Kabupaten Sorong.  Jumlah  kayu  gergajian  olahan  beredar berdasarkan  iuran  kehutanan  PSDH  di  Provinsi papua  Barat  untuk  tahun  2018  (24.641  m 3 ) masih dapat dipenuhi dari IPHHK yaitu 27.525 m 3 (2018),  akan  tetapi  peredaran  kayu  olahan lokal  di  Provinsi  Papua  Barat  pada  2019  lebih besar  dari  produksi  IPHHK.  Karakteristik  kayu olahan  lokal  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu kelompok  stand  kayu  lebih  bersifat  seller market  dan  mebel  yang  bersifat buyer  market atau  sistem  pesanan.  Merbau  masih  merupakan jenis  kayu  pilihan  utama  bahan  kontruksi  dan mebel,  dan  berkontribusi  significan  terhadap iuran  kehutanan  jenis  PSDH.  Kewajiban penanaman  kembali  jenis  komersil  endemik bagi  pemegang  IPHHK  sudah  saatnya  di monitor  dan  di  evaluasi  di  masa  mendatang guna menjamin pemulihan tegakan tinggal areal bekas  IPHHK  dan  tanggung  jawab  masyarakat hukum  adat dalam menjaga sumber daya hutan pada wilayah adatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifudin,  M.,  and  Wahyudi.  (2020).  Macro features and density of various timber species from  Papua. Jurnal  Kehutanan  Papuasia , 6(2),
141–148, https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol6. Iss2.207.
Keputusan  Kadishut  Papua  Barat  Nomor.  296. (2016). Keputusan  kepala  dinas  kehutanan
Provinsi  Papua  Barat  nomor:  296/Dishut- PB/V/2016 tentang petunjuk teknis
pemberian ijin pemungutan hasil hutan kayu di  Provinsi  Papua  Barat. Dinas  Kehutanan Provinsi Papua Barat.
Kuswandi,  R.,  Sadono,  R.,  Supriyatno,  N.,  dan Marsono, D. (2019). Model pengelolaan hasil hutan kayu oleh masyarakat adat: Studi kasus pemilik  hak  ulayat  di  Kabupaten  Teluk Bintuni. Jurnal  Kehutanan  Papuasia ,  1(1), 11–17, https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol1. Iss1.24.
Marwa,  J.,dan  Werimon,  S.  (2018).  Evaluasi sistem kompensasi kayu hutan produksi pada hak  ulayat  Suku  Sougb,  Kabupaten  Teluk Bintuni, Papua
Barat. Jurnal Ilmu Kehutanan , 12(1), 74. https://doi.org/10.22146/jik.34122. Permenhut P.55/Menhut-II/2006. (2006).
Peraturan  menteri  kehutanan  Nomor: P.55/Menhut-II/2006 . Permenlhk Nomor P.54/2016. (2016). Tata cara pemberian dan perpanjangan izin
pemungutan  hasil  hutan  kayu  atau  hasil hutan  bukan  kayu  pada  hutan  negara . Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
PermenLHK  Nomor  P.64.  (2017). Peraturan menteri  lingkungan  hidup  dan  kehutanan nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM1./12/2017 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan  ganti  rugi  tegakan .  Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PermenLHK  Nomor  P.71.  (2016). Peraturan menteri  lingkungan  hidup  dan  kehutanan nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang  tata  cara  pengenaan,  pemungutan dan  penyetoran  provisi  sumber  daya  hutan, dana  reboisasi,  ganti  rugi  tegakan,  denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran ijin
@ Asosiasi Peneliti Biodiversitas Papuasia - Fakultas Kehutanan UNIPA
Jurnal Kehutanan Papuasia 8 (1) : 55 - 66 (2022)
Merindakang,  dkk
usaha  pemanfaatan  hutan .  Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rianto, R., Wahyudi, dan Djitmau, D.A. (2020).
Potensi  dan  pemanfaatan  limbah  gergajian pada stand kayu di Distrik Manokwari Barat. Jurnal  Kehutanan  Papuasia ,  5(1),  33–41, https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.Vol5. Iss1.111.
Situmorang,  N.G.  (2020).  Analisis  yuridis pengaturan  izin  usaha  pemanfaatan  hasil hutan  kayu  oleh  masyarakat  hukum  adat (IUPHHK-MHA)  di  Papua. Novum:  Jurnal Hukum, 7(4), 46-55, DOI: https://doi.org/10.2674/novum.v7i4.329 73 .
Triestini, Y.,  Nugroho,  B.,  dan  Siburian,  R.HS.
(2020).  Trend  PNBP  sektor  kehutanan Provinsi  Papua  Barat  pasca  implementasi kebijakan si-puhh online dan self assesment. Cassowary , 3(1), 1–10. https://doi.org/10.30862/casssowary.cs.v3.i1. 33.
Wahyudi.  (2013). Dasar-dasar  penggergajian kayu . Pohon Cahaya Yogyakarta.
Wahyudi,  Wospakrik,  F.,  dan  Rettob,  B.B.
(2017).  Pengujian  sifat  mekanis  kayu  lulu (Celtis  latifolia  Planc)  pada  dua  kondisi kadar  air  asal  Manokwari  Papua  Barat. Jurnal  Ilmu  dan  Teknologi  Kayu  Tropis ,
15(1), 68-74, DOI: https://doi.org/10.51850/jitkt.v15i1.357
.g311 .