PENGARUH INTERGOVERNMENTAL REVENUE, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, KEKAYAAN DAERAH, DAN OPINI AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN SUKARELA (STUDI EMPIRIS : PEMERINTAH DAERAH DI PULAU SUMATERA TAHUN 2018)
Novertasya Jessica
Sugi Suhartono *
Program Studi Akuntansi, Kwik Kian Gie School of Business, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350

## Abstract
Voluntary disclosure is a disclosure made by the company outside the matters required by the accounting standards set. Voluntary disclosure on local government websites to the public is still very lacking. The sample of the study consisted of 134 local government websites on the island of Sumatra in the year 2018. The data analysis techniques used in this study are classical assumption test, descriptive statistical test, F test, t test, and coefficient of determination test by using SPSS 20.0. The source of the company's data is obtained  from  www.bps.go.id.  The  results  of the  F test  with  a  0.007  result  of  the  <  0.05  stated  that intergovernmental  revenue,  Human  Development  index,  regional  wealth,  and  audit  opinions simultaneously have an effect on voluntary disclosure indices. The result of a coefficient of determination test  explains  that  all  variables  are  able  to  explain  the  variation  of  the  voluntary  Disclosure  index  by 10.2%.  The  results  showed  that  the  human  development  index  and  the  audit  opinion  were  positively influential in voluntary disclosure. While the Intergovernmental Revenue and wealth areas are negatively influential in voluntary disclosure.
Keywords: Voluntary disclosure, Intergovernmental Revenue, Human Development Index, regional wealth, Audit opinion

## Abstrak
Pengungkapan  sukarela  adalah  pengungkapan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  di  luar  hal-hal  yang diwajibkan  oleh  standar  akuntansi  yang  telah  ditetapkan.  Pengungkapan  Sukarela  dalam website pemerintah  daerah kepada  masyarakat masih sangat kurang. Sampel dari penelitian  ini terdiri dari 134 website pemerintah  daerah  di  Pulau  Sumatera  pada  tahun  2018.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  uji  asumsi  klasik,  uji  statistik  deskriptif,  uji  F,  uji  t,  dan  uji  koefisien determinasi dengan menggunkan SPSS 20.0. Sumber data-data perusahaan diperoleh dari www.bps.go.id . Hasil  dari  uji  F  dengan  hasil  0.007  <  0.05  menyatakan  bahwa intergovernmental  revenue, indeks pembangunan  manusia, kekayaan daerah, dan opini audit  secara simultan berpengaruh terhadap indeks pengungkapan sukarela. Hasil dari uji koefisien determinasi menjelaskan bahwa semua variabel mampu menjelaskan variasi indeks pengungkapan sukarela sebesar 10,2%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks  Pembangunan  Manusia  dan  Opini  Audit  berpengaruh  positif  terhadap  Pengungkapan  Sukarela. Sedangkan Intergovernmental  Revenue dan  Kekayaan  Daerah  berpengaruh  negatif  terhadap pengungkapan sukarela.
___________________________ * Alamat kini: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87, Jakarta 14350 Penulis untuk Korespondensi: Telp. (021) 65307062 Ext. 705, Email: sugi.suhartono@kwikkiangie.ac.id
Kata  kunci: Pengungkapan  Sukarela, Intergovernmental  Revenue ,  Indeks  Pembangunan  manusia, Kekayaan Daerah, Opini Audit

## Pendahuluan
Dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola yang
baik, pengelolaan
dan pertanggungjawaban  keuangan  daerah  telah ditetapkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Pasal  4 No.105  Tahun  2000  yang  menegaskan  bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  harus  dilakukan secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  efisien,  efektif, transparan,  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan  atas  keadilan  dan  kepatuhan. Pemerintah daerah harus pandai dalam menyelenggarakan  pemerintahannya  sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.
Selain  itu,  tata  kelola  yang  baik  ( good governance) harus  melakukan  peningkatan transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  negara. Salah  satu  komponen  untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel  terhadap  pengelolaan  keuangan adalah pengungkapan laporan keuangan (Wulandari dan Sulardi, 2018).
Salah  satu  komponen  untuk  menciptakan pemerintahan  yang  transparan  dan  akuntabel terhadap pengelolaan keuangan adalah pengungkapan  laporan  keuangan  (Wulandari dan Sulardi, 2018). Salah satu tujuan penyusunan  laporan  keuangan  adalah  untuk akuntabilitas. Akuntabilitas menurut Akbar dan Nurbaya  dalam  Halim  dan  Kusufi  (2012) memiliki arti pertanggungjawaban dan merupakan salah satu ciri good governance atau pengelolaan pemerintahan yang baik.
Terdapat  dua  jenis  pengungkapan  laporan keuangan yaitu pengungkapan laporan keuangan secara  wajib  ( Mandatory  Disclosure )  dan pengungkapan laporan keuangan secara sukarela ( Voluntary  Discloure ).  Pengungkapan  laporan keuangan  secara  wajib  yang  disampaikan  oleh pemerintah  daerah  di  Indonesia  masih  sangat rendah  (Suhardjanto  dan  Yulianingtyas,  2011) sedangkan  untuk  pengungkapan  yang  bersifat sukarela  dalam website yang  dilakukan  oleh pemerintah juga masih sangat rendah (Setyaningrum dan Syafitri, 2012).
Penyajian  laporan  keuangan  di  Indonesia dituntut  untuk  memberikan  laporan  keuangan
yang  andal  dan  terbuka  kepada  entitas  publik. Perkembangan teknologi akan membantu pemerintah untuk menyajikan informasi kepada publik  dengan  lebih  mudah,  sehingga  kinerja pemerintah  bisa  lebih  efektif,  efisien,  dan transparan  terhadap  masyarakat.  Beberapa peraturan  di  Indonesia  menyebutkan  mengenai pemanfaatan media komunikasi dapat membantu  untuk  mengungkapkan  informasi kepada  masyarakat,  peraturan  itu  diantaranya Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Permendagri Nomor 7A Tahun 2007. Peraturan- peraturan  tersebut  menerangkan  bahwa  media komunikasi yang dimaksud adalah  media cetak atau  elektronik  yang  tersedia  di  daerah (Wulandari dan Sulardi, 2018).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun 2005  menjelaskan  bahwa  informasi  keuangan daerah yang harus ditampilkan dalam situs resmi pemerintah daerah paling sedikit harus memuat informasi  tentang  APBD  dan  realisasinya, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah, Catatan atas Laporan  Keuangan  (CaLK),  Dana  Dekonstrasi dan  Tugas  Pembantuan,  Laporan  Keuangan Perusahaan Daerah, data yang berkaitan dengan kebutuhan  fiskal,  dan  kapasitas  fiskal  daerah (Wulandari dan Sulardi, 2018).
Rendahnya  tingkat  pengungkapan  wajib berdampak  pada  opini  audit  atas  laporan keuangan yang diberikan oleh BPK. LKPD yang memperoleh  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP)  dari  BPK  masih  sangat  sedikit. Berdasarkan  data  opini  laporan  keuangan pemerintah  provinsi  dari  tahun  2006-2012 menunjukkan  bahwa  persentase  pemerintah provinsi  yang  memperoleh  opini  WTP  masih rendah,  akan  tetapi  mengalami  kenaikan  terus dari  tahun  ke  tahun.  Dari  0,00%  pada  tahun 2006,  3,03%  tahun  2007,  0,00%  tahun  2008, 3,03% tahun 2009, 18,18% tahun 2010, 30,30% tahun  2011,  dan  51,52%  pada  tahun  2012 29,96% tahun 2013, 47% tahun 2014, dan 58% pada tahun 2015.
Sofia dan Husen (2013) menyatakan bahwa rata-rata indeks pengungkapan informasi keuangan  terbukti  lebih  rendah  dibandingkan non  keuangan  karena  pemerintah  daerah
memilih mengungkapkan informasi yang dianggap “aman”. Berdasarkan alasan tersebut, maka  penelitian  terkait  evaluasi  perkembangan dan  transparansi  informasi  keuangan  pada  e- government pemerintah daerah menjadi menarik dan perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab dari tidak optimalnya perkembangan e- government tersebut.  Dengan  demikian,  hasil dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan sumber  informasi  bagi  berbagai  pihak  sebagai saran perbaikan dalam penerapan e-government di Indonesia untuk dapat menciptakan transparansi  informasi  dan good  governance . Hasil  penelitian  juga  diharapkan  mampu menjadi  sumber  informasi  dan  referensi  baru bagi  berbagai  pihak  terkait  manfaat  dari penerapan  e-government  terhadap  kehidupan masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Intergovernmental
Revenue , Indeks Pembangunan Manusia, Kekayaan  Daerah,  dan  Opini  Audit  terhadap Pengungkapan  Sukarela  Pemerintah  Daerah  di Pulau Sumatera Tahun 2018.

## Akuntansi Pemerintah Daerah
Seperti  halnya  pemerintah  pusat  yang diwajibkan melakukan pengakuntansian terhadap  semua  transaksinya,  demikian  juga dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah (pemda) diwajibkan melakukan  pengakuntansian  terhadap  semua transaksi  yang  terjadi  (Firdaus,  Sayogo,  dan Latifah,  2015).  Dalam  Pemendagri  Nomor  13 Tahun  2006  disebutkan  bahwa  :  “Sistem akuntansi  pemerintahan  daerah  adalah  kegiatan yang  meliputi  serangkaian  prosedur  mulai  dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,  sampai dengan  Pelaporan Keuangan  dalam  rangka  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.” Untuk  melaksanakan  amanat  Undang-undang Keuangan  Negara,  pemerintah  membentuk KSAP yang ditugasi menyusun konsep Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah,  dengan  hasil  terbaru  berupa  PP Nomor  71  Tahun  2010  yang  menggantikan  PP Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP).  Tiga  tahun kemudian,  Menteri  dalam  Negeri  Republik
Indonesia  menerbitkan  Permendagri  Nomor  64 Tahun 2013  tentang Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  pada Pemerintah  Daerah  (Supriyadi,  Suwanda,  dan Manghayu, 2017;1).
Dengan  demikian,  awal  Tahun  2014  dapat dikatakan  sebagai  awal  tahun  penerapan akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual, yaitu  berupa  pencanangan  tahun  pembangunan kebijakan akuntansi, bagan akun akuntansi, dan sistem  akuntansi  tiap  pemerintah  daerah.  Pada tahun tersebut merupakan tahun uji coba proses akuntansi  akrual  pada  tiap  pemerintah  daerah. Peraturan  Menteri  tersebut  memberi  fasilitas berupa  pedoman  akuntansi  (sesuai  Pasa  2 Permendagri tersebut) untuk keperluan penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah  Daerah  yang  mencakupi  panduan Kebijakan  Akuntansi  Pemerintah  Daerah, panduan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah (SAPD)  dan  Bagan  Akun  Standar  (BAS). Peraturan  tersebut  mengandung implikasi praktis  operasional  pada  tataran  pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Supriyadi, Suwanda, dan Manghayu, 2017;1).

## Agency Theory
Jensen & Meckling (1976) dalam Rora dan Martani  (2010)  menjelaskan  bahwa  terdapat perbedaan  kepentingan  antara  prinsipal  dan agent, sehingga agent tidak selamanya mengikuti  keinginan  prinsipal.  Meminjam  dari teori agency maka hubungan keagenan tersebut juga  terjadi  di  Pemerintahan  antara  rakyat sebagai principal  dan pemerintah sebagai agen. Pemerintah  dapat  melakukan  kebijakan  yang hanya  mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan  monitoring  oleh prinsipal atas apa  yang  dilakukan  oleh  agen.  Laporan keuangan  dan  pengungkapan  informasi  kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi agency cost . Dalam konsepsi pemberian  informasi  melalui  internet  kepada publik  dapat  dijadikan  alat  untuk  mengurangi konflik keagenan (Rora dan Martani, 2010).
Menurut PP No 71 Tahun 2010, pengertian akuntabilitas  adalah  memberikan  pertanggung jawaban  atas  pengelolaan  sumber  daya  beserta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan
kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pengertian akuntabilitas juga diungkapkan oleh (Mardiasmo, 2017;20) yang memaparkan bahwa akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pihak pemegang  amanah  ( agent) untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan, dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban  tersebut.  Hal  ini  sesuai dengan pengertian teori agensi yang menjelaskan  bahwa agent bertanggung  jawab kepada principal atas segala hal yang dilakukan (Wulandari dan Sulardi, 2018).

## Signalling Theory
Teori signalling mengemukakan  tentang bagaimana  seharusnya  sebuah  perusahaan memberikan  sinyal  kepada  pengguna  laporan keuangan.  Brigham  dan  Houston  (2014), menyatakan bahwa sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan  petunjuk  bagi  investor  tentang bagaimana  manajemen  memandang  prospek perusahaan.  Meminjam  dari  teori signalling menjelaskan  bahwa  pemerintah  sebagai  pihak yang diberikan amanah dari rakyat berkeinginan menunjukkan signal kepada masyarakat. Pemerintah  akan memberikan  signal  ke masyarakat  dengan  cara  memberikan  laporan keuangan  yang  berkualitas,  peningkatan  sistem internal  kontrol,  pengungkapan  yang  lebih lengkap,  penjelasan  lebih  detail  dalam  website. Pemda dapat juga mengemas informasi prestasi dan  kinerja  keuangan  dengan  lebih  lengkap untuk  menunjukkan  bahwa  Pemda  telah menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat. Pengungkapan  atau disclosure dalam  literatur akuntansi dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan yang bersifat wajib dan sukarela. Fokus dalam penelitian pengungkapan di sektor privat  seringkali  pada  pengungkapan  sukarela, karena  pengungkapan  tersebut  mencerminkan inisiatif untuk lebih transparan dalam pengelolaan  organisasinya  (Rora  dan  Martani, 2010).

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan  keuangan  merupakan  salah  satu wujud  pertanggungjawaban  pemerintah  atas penggunaan  keuangan  daerah  dalam  kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut  menjadi  tolak  ukur  kinerja  pemerintah untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun  anggaran  sebagaimana  ditetapkan  dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  Pasal  55  ayat  (2)  dan  ayat  (3),  serta Pasal  56  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara (Supriyadi, Suwanda, dan Manghayu, 2017;41).
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  menyebutkan bahwa  laporan  keuangan  merupakan  laporan terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan transaksi-transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu entitas  pelaporan.  Entitas  pelaporan  dalam pemerintah  adalah  unit  pemerintahan  yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut  ketentuan  perundang-undangan  wajib menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban berupa  laporan  keuangan,  yang  terdiri  atas berikut ini (Supriyadi, Suwanda, dan Manghayu, 2017;41) :
(1) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(3) Laporan  keuangan  satuan  organisasi  di lingkungan pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi  dimaksud  wajib  menyajikan  laporan keuangan.

## Pengungkapan Sukarela
Suwardjono (2008) memaparkan bahwa tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang  harus disajikan untuk  mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk memenuhi kepentingan pihak yang berbeda-beda (Suwardjono, 2008). Pengungkapan merupakan langkah  terakhir  dalam  proses  akuntansi  dalam menyajikan  informasi  yang  berupa  statement keuangan.  Pengungkapan  sukarela  adalah pengungkapan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan di  luar  hal-hal  yang  diwajibkan  oleh  standar
akuntansi  yang  telah  ditetapkan  (Suwardjono, 2008).
Pelaporan  keuangan  di  internet  secara  sukarela merupakan  suatu  bentuk  mengkomunikasikan informasi  keuangan  yang  mengandung  nilai akuntabilitas serta merupakan wujud transparansi  atas  pengelolaan  keuangan  daerah oleh  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah dapat  menyediakan  informasi  keuangan  yang memang  ingin  disampaikan  oleh  karena pemerintah  daerah  sendiri  menganggap  bahwa informasi  tersebut  bermanfaat  bagi  pihak  luar dan  berkehendak  untuk  mengungkapkannya secara sukarela (voluntary) , bukan karena untuk memenuhi  tuntutan  undang-undang,  peraturan pemerintah,  atau  ketentuan  lainnya  (Liqoanna, 2016). Beberapa peraturan di Indonesia telah menyebutkan secara implisit mengenai memanfaatkan media elektronik untuk mengungkapkan  informasi  kepada  masyarakat. Peraturan tersebut diantaranya adalah PP No. 6 Tahun  2008,  PP  No.  3  Tahun  2007,  dan Permendagri  No.  7A  Tahun  2007.  Media elektronik pada ketiga peraturan yang dimaksud dapat merujuk kepada website milik Pemda yang dapat dimanfaatkan Pemda untuk mengungkapkan  informasi  kepada  masyarakat. Informasi  yang  harus  diungkapkan  Pemda melalui  media  elektronik  adalah:  informasi laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah (PP No. 3 Tahun 2007 dan Permendagri No. 7A Tahun 2007) dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan  daerah  (PP  No.  6  Tahun  2008). Merujuk pada tiga peraturan tersebut, pengungkapan informasi selain informasi laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digolongkan sebagai pengungkapan yang bersifat sukarela (Rora dan Martani, 2010).

## Intergovernmental Revenue
Menurut PP No 5 Tahun 2005 tentang dana perimbangan,  Dana  Perimbangan  adalah  dana yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan Desentralisasi. Intergovernmental Revenue (IR) atau  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah kepada  pemerintah  pusat.  IR  atau  dana
perimbangan  adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada daerah untuk pelaksanaan desentralisasi (Setyaningrum  dan  Syafitri,  2012).  Dana perimbangan  berasal  dari  Dana  Bagi  Hasil (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi  Khusus,  dan  dana  perimbangan  dari provinsi  (Liqoana,  2016).  IR  menunjukkan tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah kepada  pemerintah  pusat  atau  provinsi  untuk membiayai  kebutuhan  daerah.  IR  dapat  diukur dengan membandingkan total dana perimbangan dengan  total  pendapatan  (Sandhani,  2014). Peneliti  memilih  pengukuran  ini  karena  dana perimbangan merupakan bagian dari pendapatan daerah.

## Indeks Pembangunan Manusia
Menurut Badan Pusat Statistik (2018) IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Menurut United  Nations  Development Programmer  (UNDP) dalam  BPS  (2016)  IPM adalah  suatu  indeks  untuk  mengukur  capaian pembangunan manusia yang berdasarkan beberapa  komponen  dasar  kualitas  hidup. Komponen  dalam  IPM  yaitu  usia  hidup, pengetahuan,  dan  standar  hidup  yang  layak. Pada penelitian ini IPM diukur dengan data yang diperoleh dari BPS. IPM dikategorikan menjadi empat  yaitu;  IPM  <  60  termasuk  kategori rendah, 60 ≤ IPM ≤ 70 kategori sedang, 70≤ IPM ≤  80  kategori  tinggi,  dan  IPM  ≥  80  kategori sangat tinggi (Badan Pusat Statistik, 2018).

## Kekayaan Daerah
Kekayaan  adalah  kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Mustikarini dan Fitriasari (2012) menyatakan salah satu sumber daya  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  berupa Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  PAD  yang tinggi  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  akan memudahkan kinerja atas transaksi pengeluaran atau  belanja  daerah  sebagai  kebutuhan  Pemda. Berdasarkan  pasal  1  UU  No.  33  tahun  2004, Pendapatan  Asli  Daerah,  selanjutnya  disebut PAD  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah
sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan  taraf  kesejahteraan  rakyat  serta menjaga  dan  memelihara  ketentraman  dan ketertiban  masyarakat  (Setyaningrum,  2012). Sumber dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri  dari;  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah, Hasil  Perusahaan  Milik  Daerah  dan  Hasil Pengelolaan  Kekayaan  Milik  Daerah  yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah.

## Opini Audit
Untuk  menilai  tingkat  kewajaran  LKPD diperlukan  proses  audit  yang  dilakukan  oleh Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Hasil  dari proses  audit  BPK  dapat  berupa  opini, kesimpulan, atau rekomendasi. Dalam melakukan  proses  audit,  BPK  menemukan sebuah  temuan  audit  yang  berupa  kasus-kasus pelanggaran terhadap laporan keuangan. Kasus- kasus  ini  berupa  pelanggaran  yang  telah dilakukan oleh suatu daerah terhadap ketentuan perundang-undangan maupun terhadap ketentuan pengendalian intern (Mustikarini dan Fitriasari,  2012).  Undang-undang  Nomor  15 Tahun  2004  Pasal  1  menjelaskan  bahwa  opini adalah  pernyataan  profesional  sebagai  sebuah kesimpulan  BPK  atas  pemeriksaan  mengenai tingkat  kewajaran  informasi  yang  disajikan dalam  laporan  keuangan  (Wulandari  dan Sulardi, 2018).
Opini  BPK  menjadi  suatu  ukuran  untuk menilai  tingkat  akuntabilitas  pemerintah.  Jika laporan  pemerintah  daerah  mendapat  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka laporan keuangan pemerintah tersebut telah diungkapkan  kepada  pihak-pihak  pengguna laporan  keuangan  sesuai  dengan  standar akuntansi  yang  berlaku.  Secara  berurutan  opini BPK terdiri dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian  dengan  Paragraf  Penjelas  (WTP-
DPP),  Wajar  Dengan  Pengecualian  (WDP),
Tidak Wajar (TW),  Tidak Memberikan Pendapat  (TMP).  Pemberian score maksimal untuk  LKPD  yang  mendapat  opini  WTP memperoleh score 5  sedangkan  untuk  LKPD yang  memperoleh  opini  TMP  maka  mendapat score 1  (Marfiana  dan  Kurniasih,  2013). Merujuk  pada Dummy maka  kabupaten/kota
yang  mendapatkan  opini  WTP  akan  diberikan nilai 1, dan selain itu diberikan nilai 0.

## Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Pengaruh Intergovernmental Revenue

## terhadap pengungkapan sukarela
Pemerintah  pusat  melakukan  pengawasan atas  penggunaan  dan  hasil  capaian  kinerja  atas dana transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah.  Semakin  tinggi  tingkat  ketergantungan pemerintah  daerah  kepada  pemerintah  pusat maka semakin tinggi tingkat pengungkapannya.
Menurut  beberapa  hasil  penelitian  yang dilakukan Sandhani (2014) dan Liqoana (2016) membuktikan  bahwa  IR  mempunyai  pengaruh negatif  terhadap  pengungkapan  sukarela  pada website Pemda.  Sementara  penelitian  Puspita dan  Martani  (2012)  membuktikan  bahwa  IR memengaruhi  pengungkapan  sukarela  secara positif  dan  signifikan.  Hasil  berbeda  juga ditunjukkan  oleh  penelitian  Lesmana  (2010); Hilmi  dan  Martani  (2012);  Setyowati  (2016) yang  menunjukkan  IR  tidak  memengaruhi pengungkapan LKPD.
H 1 : Intergovernmental  Revenue  berpengaruh negatif terhadap pengunkapan sukarela

## Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia terhadap pengungkapan sukarela
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (2016) Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah suatu  konsep  pembangunan  manusia  yang diukur dengan dimensi-dimensi yang terangkum dalam suatu indeks komposit. Salah satu indeks IPM  adalah  indeks  pendidikan.  Kapasitas sumber  daya  manusia  dibutuhkan  dalam pengelolaan laporan keuangan. Pemerintah yang memiliki  latar  belakang  pendidikan  tinggi  dan keahlian  dalam  bidangnya  akan  lebih  mudah dalam pengelolaan keuangan.
Penelitian Sandhani (2014) membuktikkan bahwa IPM memengaruhi tingkat pengungkapan secara  sukarela  dalam website Pemda,  hal  ini sejalan dengan penelitian Setyowati (2016) yang membuktikan bahwa IPM memengaruhi pengungkapan  LKPD  secara  positif  dan signifikan.  Hal  berbeda  ditunjukkan  oleh
Liqoana  (2016)  yaitu  IPM  tidak  memengaruhi pengungkapan sukarela dalam website Pemda.
H 2 : Indeks Pembangunan Manusia
berpengaruh  positif  terhadap  pengunkapan sukarela Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap pengungkapan sukarela
Kekayaan  adalah  kemampuan dalam mencukupi  kebutuhan.  Kekayaan  suatu  negara dapat  diukur  dengan  berbagai  macam  ukuran yang  tidak  selalu  sama  karena  setiap  orang memiliki  pandangan  hidup  yang  berbeda sehingga tolok ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda. Penelitian  Hilmi  dan  Martani  (2012) menunjukan bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah provinsi.
H 3 : Kekayaan  Daerah  berpengaruh  positif terhadap pengunkapan sukarela
Pengaruh Opini Audit terhadap pengungkapan sukarela
Opini  audit  merupakan  salah  satu  hasil pemeriksaan  audit  oleh  BPK  atas  kewajaran informasi  keuangan  yang  diungkapkan  dalam laporan  keuangan  pemerintah  daerah.Penelitian Hidayati  (2016)  menggunakan  opini  audit sebagai faktor yang memengaruhi pengungkapan  laporan  keuangan,  hasilnya menunjukkan  bahwa  opini  audit  memengaruhi secara  positif  terhadap  tingkat  pengungkapan LKPD.  Hal  berbeda  ditunjukkan  oleh  Ardini (2015)  yang  membuktikkan  bahwa  opini  audit memengaruhi secara negatif terhadap transparansi laporan keuangan yang diungkapakan dalam website pemerintah daerah.
H 4 : Opini  Audit  berpengaruh  positif  terhadap pengunkapan sukarela

## Metode Penelitian

## Objek Penelitian
Studi ini menggunakan jenis data sekunder.
Data yang digunakan berupa Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) provinsi,
kabupaten,  dan  kota  di  Indonesia  dan  Ikhtisar Hasil  Pemeriksaan  (IHPS)  I  tahun  2018. Populasi  dalam  studi  ini  adalah  pemerintah daerah di Pulau Sumatera yang memiliki laporan keuangan  dan  telah  diperiksa  oleh  BPK  pada tahun  2018.  Teknik  pengambilan  sampel  yang dilakukan  dalam  studi  ini  dengan  metode purposive sampling.
Teknik  pengumpulan  data  yang  penulis gunakan  adalah  teknik  observasi  terhadap  data sekunder dengan  melakukan studi kepustakaan, adapun  data  sekunder  tersebut  adalah  sebagai berikut  data  mengenai  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  pada  tahun  2018  yang berada  di  Website  Pemda,  Data  mengenai  IPM dapat diakses melalui www.bps.go.id .
Teknik pengambilan sampel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah non probabilistic  sampling ,  yaitu  dengan  metode purposive  sampling di  mana  metode  ini mengambil sampel menggunakan kriteria tertentu  (Cooper  dan  Schindler,  2014:  359) dengan  tujuan  untuk  memperoleh  sampel  yang representatif  sesuai  dengan  kriteria  yang ditetapkan

## Tenik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  uji  statistik,  uji  asumsi klasik,  deskriptif,  uji  signifikansi  simultan  (Uji F),  uji  signifikansi  parsial  (Uji  t),  dan  uji koefisien  determinasi  dengan  menggunakan SPSS  20.0.  Sumber  data-data  perusahaan diperoleh dari www.bps.go.id .

## Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi ganda merupakan merupakan  analisis  regresi  yang  dilakukan antara  satu  variabel  dependen  dengan  beberapa variabel independen. Regresi ganda ini dilakukan dengan bantuan SPSS 20. Model yang digunakan  dalam  regresi  berganda  adalah sebagai berikut:
IPS  =  α  +  β 1 IR  +  β 2 IPM    +  β 3 OA  + β 4 Ln(WEALTH) + ɛ
Dimana: IPS =   Indeks Pengungkapan Sukarela IR = Intergovernmental Revenue
IPM =   Indeks Pembangunan Manusia OA   =   Opini Audit ln(WEALTH) = Kekayaan Daerah 𝛽 =   koefisien regresi ε i =  variabel pengganggu perusahaan ( error) Tabel 1 Operasionalisasi Variabel Nama Variabel Indikator IPS Indeks Pengungkapan Sukarela IR Total Dana Perimbangan Total Pendapatan IPM Indeks Pembangunan Manusia WEALTH Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan OA WTP = 1, Selain itu = 0 Sumber : Hasil Olahan

## Hasil Dan Pembahasan
Analisis Desktiptif Tabel 2 Hasil Uji Deskriptif Ket N Min Max Mean Std. Dev IPS 134 0,32 0,81 0,567 0,107 IR 134 0,37 0,87 0,728 0,079 IPM 134 60,28 84,37 70,235 4,580 WEALTH 134 0,02 0,50 0,113 0,076
Sumber : Output SPSS 20.0.
Analisis  statistik  deskriptif  dari  variabel- variabel yang diuji dalam penelitian ini disajikan dalam  tabel  2  yang  menunjukkan  bahwa  rata- rata  Indeks  Pengungkapan  Sukarela  (IPS) sebesar  0,567  dengan  angka  terendah  sebesar 0,32  yang  diperoleh  kabupaten  Batu  Bara  dan tertinggi sebesar 0,81 yang diperoleh kabupaten Dhamasraya  dan  kabupaten  Pelalawan,  standar deviasi IPS sebesar 0,107, rata-rata Intergovernmental  Revenue  (IR)  adalah  0,728 dengan  nilai  terendah  sebesar  0,37  yang diperoleh Kota Batam sedangkan nilai tertinggi sebesar  0,87  yang  diperoleh  kota  Pagar  Alam, standar deviasi IR sebesar 0,079, rata-rata untuk Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah
70,235 dengan nilai terendah adalah 60,28 yang diperoleh  kabupaten  Kepulauan  Mentawai  dan tertinggi 84,37 yang diperoleh kabupaten Banda Aceh,  standar  deviasi  IPM  sebesar  4,580,  rata- rata  untuk  Kekayaan  Daerah  (Wealth)  adalah 0,113  dengan  nilai  terendah  sebesar  0,02  yang diperoleh Kabupaten Nias Selatan dan tertinggi 0,50 yang diperoleh Kota Batam, standar deviasi kekayaan daerah sebesar 0,076.
Tabel 3 Statistik Deskriptif Opini Audit Keterangan 0 1 Total % WTP 105 134 78% Tidak WTP 29 22%
Sumber : Output SPSS 20.0.
Dari tabel 3  dapat diketahui bahwa daerah yang  mendapat WTP sebanyak 105 daerah dari total daerah sebanyak 134, maka dapat diketahui bahwa  daerah  yang  mendapat  WTP  sebesar 78%.  Sedangkan  daerah  yang  tidak  WTP sebanyak  29  daerah  dari  total  daerah  sebanyak 134 daerah, maka dapat diketahui bahwa daerah yang tidak WTP sebesar 22%.

## Analisis Deskriptif
Tabel 4 Hasil Uji Asumsi Klasik Variabel Jenis Pengujian Normalitas Multi kolinieritas Auto korelasi Hetero kedas tisitas Tol VIF sig. IR Asymp. Sig (2-tailed)= 0,200  > 0,05 0,433 2,311 Durbin Watson 1,796 > 0,05 0,786 IPM 0,458 2,185 0,449 WEALTH 0,255 3,920 0,408 OA 0,963 1,039 0,766
Sumber : Output SPSS 20.0.

## Uji Asumsi Klasik

## a. Uji Normalitas
Dari  hasil  pengujian  yang  dapat  dilihat  pada tabel 4, dengan menggunakan uji nonparametik
Kolmogorov-Sminorv (K-S) dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 (20%) lebih  besar  dari  tingkat  signifikansi  penelitian 5%    sehingga  nilai  residual  sudah  terdistribusi normal  dan  dapat  digunakkan  untuk  pengujian regresi berganda.
b.

## Uji Multikolinieritas
Menurut Gozali (2017) nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya
multikolonieritas  adalah  nilai Tolerance ≤ 0.10 atau  sama  dengan  nilai  VIF  ≥  10.0.  Dari  hasil pengujian pada tabel 4 dapat dilihat bahwa tidak terjadi  masalah  pada  uji  ini  dikarenakan  pada adanya nilai Tol < 0,1 dan VIF < 10 yang berarti bahwa tidak timbul gejala multikoliniearitas atas semua variabel dalam penelitian ini.

## c. Uji Autokorelasi
Pada pengujian autokorelasi menyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada variabel independen  IR,  IPM,  Wealth,  LnPOP  dan  OA terhadap variabel dependen
Indeks
Pengungkapan Sukarela (IPS) karena, hasil dari pengolahan  data  menunjukan  angka Durbin Watson lebih dari 0,05 yaitu sebesar 1,796.
d. Uji Heterokedastisitas
Dari hasil pengujian
Heterokedasitas  pada  tabel  4  menggunakan  uji Glejser dapat  dilihat  bahwa  semua  variabel independen  memiliki  tingkat  diatas  α  =  0,05 terhadap  variabel  dependen  yaitu  absolut residual.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa model  regresi  tidak  mengandung  adanya  unsur heterokedastisitas.

## Uji Signifikansi Simultan (F)
Tabel 5 Hasil Uji Signifikansi Simultan (F) Model Sig 1 0,007 b
Sumber : Output SPSS 20.0.
Dari  hasil  pengujian  untuk  signifikansi simultan (uji F) yang dapat dilihat pada tabel  2 dapat  dilihat  bahwa  nilai  sig.  sebesar  0,007 b dimana lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa  variabel  independen  IR,  IPM,  Wealth,
dan OA berpengaruh terhadap variabel dependen Indeks Pengungkapan Sukarela (IPS).
Uji Koefisiensi Regresi Secara Parsial (t)
Tabel 6 Hasil Uji Signifikansi Parsial (t) Variabel B Sig (constant) 0,364 0,034 IR -0,349 0,022 IPM 0,007 0,010 WEALTH -0,424 0,035 OA 0,042 0,030 Sumber : Output SPSS 20.0.
Berdasarkan  hasil  pengujian  koefisien regresi (Uji t) pada tabel 3 dapat kita lihat bahwa Intergovernmental Revenue dalam penelitian ini yang  diwakili  oleh  IR  memiliki  tingkat signifikansi  sebesar  0,022  <  0,05  dan  beta sebesar  -0,364,  maka  tolak  H 0 dimana Intergovernmental Revenue berpengaruh signifikan  secara  negatif  terhadap  Indeks Pengungkapan  Sukarela.  Kemudian  untuk Indeks  Pembangunan  Manusia  tahun  yang diwakili  oleh  IPM  pada penelitian  ini  memiliki tingkat  signifikansi  0,010  <  0,05  dan  beta sebesar  0,007,  maka  tolak  H 0 dimana  Indeks Pembangunan  Manusia  berpengaruh  signifikan secara  positif  terhadap  Indeks  Pengungkapan Sukarela. Untuk variabel Kekayaan Daerah yang diwakili  oleh WEALTH memiliki  tingkat signifikan  0,035 < 0,05  dengan  beta     sebesar -0,424, Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan  secara  negatif  terhadap  Indeks Pengungkapan Sukarela.  Untuk variabel Opini Audit yang diwakili oleh OA pada penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,030 < 0,05 dengan  beta  sebesar  0,042,  maka  tolak  H 0 di mana Opini Audit berpengaruh signifikan secara positif terhadap Indeks Pengungkapan Sukarela. Berdasarkan  hasil  perhitungan  maka  dapat dirumuskan persamaan regresi berganda sebagai berikut :
IPS  =  0,364 -  0,349IR  +  0,007IPM  - 424WEALTH + 0,042 OA

## Uji Koefisien Determinasi
Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi Model R 2 1 0,102
Sumber : Output SPSS 20.0.
Dari hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4 di atas besarnya nilai adjusted R 2 adalah 0,195, nilai  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  10,2% variasi  IPS  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  IR, IPM,  WEALTH,  dan  OA.  Sedangkan  sisanya 89,8%  dijelaskan  oleh  variabel  lainnya  di  luar penelitian.

## Pembahasan
Pengaruh Intergovernmental
Revenue

## Terhadap Pengungkapan Sukarela
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  pada tabel  3  dapat  dilihat  bahwa Intergovernmental Revenue memiliki  tingkat  signifikansi  0,022  < 0,05  dan  beta  sebesar  -0,349,  hal  ini menunjukkan bahwa Intergovernmental Revenue memiliki  pengaruh  yang  signifikan secara  negatif  terhadap  Indeks  Pengungkapan Sukarela.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil  penelitian  Wulandari  dan  Sulardi  (2018) yang dapat membuktikan bahwa IR mempengaruhi  pengungkapan  sukarela  dalam website  pemda  secara  negatif  dan  signifikan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah kepada  pemerintah  pusat  ( Intergovernmental Revenue) maka  pengungkapan  sukarela  yang dilakukan  semakin  rendah  karena  pemerintah pusat  lebih  menekankan  pada  pengungkapan wajib  LKPD  pemerintah  daerah.  Hal  ini dikarenakan pemerintah daerah wajib melaporkan  ke  pemerintah  pusat  tentang  dana perimbangan  yang  diperoleh  dari  pemerintah pusat.
Teori signaling dapat menjelaskan pengaruh Intergovernmental  Revenue terhadap pengungkapan  sukarela.  Hal  ini  dijelaskan dengan  memberikan  sinyal  informasi  laporan keuangan kepada pengguna. Di mana
pemerintah  daerah  memberikan  informasi kepada pemerintah pusat mengenai alokasi dana yang  telah  diberikan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah (dana perimbangan).

## Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia terhadap Pengungkapan Sukarela
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang dapat  dilihat  pada  tabel  3  dapat  disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia  memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan  sukarela.  Hal  tersebut  dapat dilihat  dari  nilai  beta  sebesar  0,008  dan  tingkat signifikansi sebesar 0,010 <  0,05. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Niken Ayu Wulandari, Sulardi (2018) yang dapat membuktikan bahwa Indeks  Pembangunan  Manusia  memengaruhi pengungkapan  sukarela  dalam website Pemda secara  positif  dan  signifikan.  Artinya,  semakin tinggi  IPM  suatu  daerah  maka  semakin  tinggi tingkat  pengungkapan  sukarela  yang  dilakukan dalam website Pemda.  Semakin  baik  latar belakang pendidikan pejabat pengelola keuangan  daerah  maka  semakin  baik  pula pengungkapan laporan keuangan yang disajikan. Hal ini juga merupakan tuntutan masyarakat atas keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan laporan keuangan daerah, sehingga semakin  tinggi  Indeks  Pembangunan  Manusia suatu daerah  maka semakin beragam  keinginan masyarakat, di antaranya tuntutan akan pemberian  informasi  pengelolaan  keuangan secara lebih rinci dan lebih mudah.
Teori signaling dapat menjelaskan pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap  pengungkapan  sukarela , hal  ini dikarenakan pemerintah berusaha untuk memberikan  sinyal  yang  baik  kepada  rakyat. Tujuannya  agar  rakyat  dapat  terus  mendukung pemerintah  yang  saat  ini  berjalan  sehingga pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  baik. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan  kepada  rakyat  sebagai  bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap
Pengungkapan Sukarela
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui bahwa  kekayaan  daerah  memiliki  nilai  beta
sebesar  -0,424  dan  tingkat  signifikansinya sebesar  0,035  <  0,05.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kekayaan  daerah    memiliki  pengaruh yang  signifikan  secara  negatif  terhadap  Indeks Pengungkapan  Sukarela.  Hasil  penelitian  ini tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Hilmi  dan Martani  (2012)  yang  menunjukan  bahwa kekayaan  daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pengungkapan  laporan keuangan.
Dari  134  provinsi,  kota,  dan  kabupaten  di Pulau  Sumatera,  terdapat  89  daerah  yang memiliki  kekayaan  daerah di  bawah  rata-rata, yang  berarti  sebanyak  66%  daerah  memiliki kekayaan  daerah  di  bawah  rata-rata.  Kekayaan daerah  yang  masih  rendah  disebabkan  masih rendahnya  tingkat  kepedulian  masyarakat  atas pajak dan retribusi yang dibayarkan. Masyarakat cenderung hanya melaksanakan kewajiban tanpa menuntut  hak.  Peran  antara  pemerintah  daerah dengan  masyarakat  kurang  dapat  terlaksana dengan  baik,  akibatnya  peran  kekayaan  daerah kurang  bisa  memotivasi  dan  menyadarkan pemerintah  dalam  melakukan  pengungkapan sesuai SAP dengan lebih baik. Selain itu, tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah  atas  dana transfer  masih  tinggi,  sehingga  menyebabkan pengungkapan  kekayaan  daerah  tidak  menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Pengaruh
Opini Audit
terhadap

## Pengungkapan Sukarela
Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.5, dilihat  dari  nilai  beta  sebesar  0,042  dan  tingkat signifikansinya  sebesar  0,030  <  0,05  dapat disimpulkan  bahwa  Opini  Audit  yang  diwakili oleh  OA  berpengaruh  signifikan  terhadap pengungkapan  sukarela.  Penelitian  ini  sejalan dengan  Niken  Ayu  Wulandari,  Sulardi  (2018) yang menyatakan bahwa Opini Audit mempengaruhi  Pengungkapan  Sukarela  secara positif  dan  signifikan.  Hal  ini  menunjukkan bawah pemberian opini audit oleh BPK sebagai auditor  pemerintah  lebih  menekankan  pada kewajaran laporan keuangan berdasarkan sistem pengendalian  internal,  pemeriksaan  akun-akun, dan catatan akuntansi akan mendorong pemenrntah daerah untuk semakin
mengungkapkan secara sukarela. Tujuan pemeriksaan tersebut berguna untuk mendeteksi
ada  tidaknya kecurangan (fraud) dalam pencatatan apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

## Kesimpulan Dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan pembahasan  di  atas  maka  kesimpulan  dari penelitian ini adalah terdapat cukup bukti bahwa Indeks Pembangunan Manusia dan Opini Audit berpengaruh  positif  terhadap  Pengungkapan Sukarela. Sedangkan Intergovernmental Revenue dan  Kekayaan  Daerah  berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela.

## Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang  ingin  penulis  sampaikan  sebagai  berikut bagi  penelitian  selanjutnya  saran  yang  dapat diberikan  oleh  penulis  adalah  untuk  penelitian selanjutnya  agar  menggunakan  data  terbaru. Misalnya laporan keuangan pemerintah daerah/ pusat tahun sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan agar  relevansi  data  yang  digunakan  dengan praktik  pengungkapan  sukarela  di website Pemerintah  Daerah  lebih  mencerminkan  hasil yang lebih representatif. Juga alangkah baiknya penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  atau menambahkan variabel lain untuk mendapatkan model  regresi  yang  lebih  baik  dari  penelitian sebelumnya.  Selain  itu,  alangkah  baiknya penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  uji beda,  seperti  melakukan  perbandingan  antar pulau yang ada di Indonesia dan uji waktu yang berbeda.

## Daftar Pustaka
Ardini,  Maya  Larasati.  (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi yang Dipublikasikan
Pada Website Resmi Pemerintah Provinsi . Universitas Negeri Sebelas Maret.
Baeti,
Nur. Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa Tengah. Universitas Negeri Semarang.
Brigham, Eugene F. dan Joul F Houston. (2014).
Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
Cooper,  Donald  R.  dan  Pamela  S.  Schindler (2017), Business Research Methods , New
York: McGraw-Hil
Erlina,  Rambe  S.  et  al  (2017), Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual, Edisi ke-3, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Fauziah  (2018), SAP  Standar  Akuntansi Pemerintah, Edisi Ke-1, Jakarta: Penerbit ilmu
Firdaus,  Dahlia,  Djoko  Sigit  Sayogo,  dan  Sri Wahjuni Latifah. (2015). Evaluasi Penerapan  PP  No  71/201  Tentang  SAP Berbasis  Akrual  :  Studi  Kasus  di  Pemda Nganjuk ,  Jurnal  Akuntansi  dan  Investasi Volume 16 No.1, Januari 2015, Universitas Muhammadiyah, Malang.
Ghozali,  Imam.  (2017). Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program  SPSS . Edisi  Ke-9.  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Hilmi,  A.  Z  dan  Dwi  Martani.  (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Simposium  Nasional  Akuntansi  (SNA)
XV.
Jensen,  M.C.  and  W.H.  Meckling.  (1976). “Theory  of  the  firm:  Managerial Behavior,  Agency  Costs  and  Ownership structure.” Journal of Financial
Economics 3, 305-360. Kusumawardani, Media. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Indonesia:  Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang.
Lesmana,  Sigit  Indra.  (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Wajib di Indonesia . Universitas Negeri Sebelas Maret.
Liqoana, M. Adim. (2016). Pengaruh karakteristik daerah terhadap pengungkapan  sukarela  dalam  website pemda  di  Indonesia  (Studi  Empiris  pada Kabupaten/Kota di Indonesia) . Universitas Negeri Sebelas Maret.
Mardiasmo.  (2017). Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Marfiana,  Nandhya  dan  Lulus  Kurniansih.
(2013). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota :  Journal  and  Proceeding FEB UNSOED
Martani, D., dan Liestiani, A. (2012). Disclosure in Local Government Financial
Statements: the Case of Indonesia. Global Review of Accounting and Finance . Vol.3. No.1 March,67-84.
Masdiantini,  Putu  Riesty  dan  Ni  Made  Adi Erawati. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Rebenue, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan: Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana
Mustikarini, Widya Astuti dan Debby Fitriasari.
(2012). Pengaruh Karakteristik Pemerintah  Daerah  dan  Temuan  Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  di  Indonesia Tahun Anggaran 2007 . Forum: Simposium  Nasional  Akuntansi  15. Diambil dari http//www.sna.akuntansi.unikal.ac.id
Naopal,  Fikrinah,  Sri  Rahayu,  dan  Siska Priyandani  Yudowati.  (2017). Pengaruh Karakteristik  Daerah,  Jumlah  Penduduk, Temuan Audit, dan Opini Audit Terhadap Pengungkapan
Laporan Keuangan
Pemerintah  Daerah, Universitas  Telkom Bandung
Nugroho,  Adi.  (2017). Indeks  Pembangunan Manusia  2017 .  Jakarta:  Badan  Pusat Statistik.
Putra,  Rediyanto.  et  al  (2018), Evaluasi Perkembangan dan Transparansi Laporan Keuangan E-Government Pemerintah Daerah di Indonesia. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan
Komunikasi  2018,  Yogyakarta,  23-24
Maret 2018.
Rahim,  Wanda  Mustika  dan  Dwi  Martani.
(2015). Analisis  Pengaruh  Tingkat  Akses Internet,  Kompetisi  Politik,  Opini  Audit, Karakteristik  Pemda,  dan  Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan
Informasi  Keuangan  dan  Non-Keuangan Website  Pemerintah  Daerah. Skripsi. Universitas Indonesia. Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No  105
Tahun  2000  Tentang  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia . Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Republik  Indonesia.  2001. Instruksi  Presiden
Republik  Indonesia  No  6  Tahun  2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia .
Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Republik  Indonesia.  2003. Instruksi  Presiden Republik  Indonesia  No  3  Tahun  2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan  e-Government .  Jakarta:
Pemerintah Indonesia.
Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No 17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan Negara . Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Republik  Indonesia.  2004. Undang-Undang Republik  Indonesia  No  32  Tahun  2004
Tentang  Pemerintah  Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Republik  Indonesia.  2004. Undang-Undang Republik  Indonesia  No  33  Tahun  2008 Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  No  56 Tahun  2005  Tentang  Sistem  Informasi Keuangan  Daerah. Jakarta:  Pemerintah Indonesia. Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No  8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Pemerintah Indonesia. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No  3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah
Kepada  Masyarakat. Jakarta:  Pemerintah Indonesia. Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  No  38
Tahun  2007  Tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  dan Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota.
Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Republik  Indonesia.  2008. Undang-Undang Republik  Indonesia  No  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik.
Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Republik  Indonesia.  2012. Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  No  35  Tahun  2012 Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Presiden  No  10  Tahun  2008  tentang Penggunaan  Sistem  Elektronik  Dalam Kerangka  Indonesia  National  Singel Window. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
Puspita, Rora dan Dwi Martani. (2012). Analisis Pengaruh  Kinerja  dan  Karakteristik Pemda  terhadap  Tingkat  Pengungkapan dan  Kualitas  Informasi  dalam  Website Pemda :  Simposium  Nasional  Akuntansi (SNA) 2012.
Sandhani,  N.  Ana.  (2014 ).  Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Pengungkapan Informasi secara Sukarela dalam  Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  di  Indonesia .  Skripsi. Universitas Negeri Sebelas Maret.
Sofia, Alfira dan Bagus Husen. (2013). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Pengungkapan  Informasi  Pada  Website: Jurnal Manajemen Indonesia
Sari,  Adelia  Pramita,  Dwi  Martani,  dan  Dyah Setyaningrum. (2015). Pengaruh Temuan Audit,  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan dan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia terhadap  Opini  Audit  melalui  Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga : Simposium Nasional  Akuntansi  XVIII.  Universitas
Sumatera Utara. Medan.
Setiawan,  Mohammad  Bhakti  dan  Abdul Hakim.  (2013). Indeks  Pembangunan Manusia  Indonesia, Universitas  Islam Indonesia.
Setyaningrum,  Dyah  dan  Febriyani  Syafitri.
(2012 ).  Analisis  Pengaruh  Karakteristik
Pemerintah  Daerah  terhadap  Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan: Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Indonesia
Setyowati,  Lilis.  (2016). Determinan  Yang mempengaruhi  Pengungkapan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah :  Jurnal Bisnis dan Manajemen
Suhardjanto, Djoko dan Rena Rukmita Yulianingtyas. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan
Pemerintah  Daerah :  Jurnal  Akuntansi  & Auditing
Supriyadi,  Suwanda  D.  et  al  (2017), Kebijakan Akuntansi  Akrual  Pemerintah  Daerah, Edisi  Ke-1,  Bogor:  Penerbit  Ghalia Indonesia.
Suwardjono. (2008). Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan . Yogyakarta: BPFE.
Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan  Keuangan .  Skripsi  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Wulandari,  Niken  Ayu  dan  Sulardi.  (2018).
Pengaruh  Karakteristik  Daerah,  Temuan Audit, dan Opini Audit  Terhadap
Pengungkapan Sukarela: Akuntansi Dewanta.