Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1322-1327 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2809

## Workshop Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Tingkat Non Litigasi Bagi Pengurus Serikat Pekerja/Buruh
1) Mangaraja Manurung * , 2) M. Islami Rambe, 3) Mhd. Haris, 4) Ari Suryawan
1,2,3,4) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Indonesia Email : mrajamanurung1970@gmail.com

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Penyelesaian
Perselisihan
Industrial Non Litigasi Pengurus Serikat Pekerja/Buruh
Sekalipun pengaturan prosedur penyelesaian Perselisihan hubungan industrial tersebut sudah diatur secara normative dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2004, namun dalam prakteknya masih banyak penyimpangan terutama yang dilakukan oleh pihak Perusahaan, dilain sisi pihak pekerja/buruh juga secara umum masih sangat banyak yang belum memahami prosedur itu, oleh  karena  itu  keberadaan  Serikat  Pekerja/Buruh  sebagai  Organisasi  yang  dibentuk  oleh Pekerja/Buruh berdasarkan Undang Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Seikat Pekerja/Buruh, tentu  sangat  diharapkan  fungsi  dan  peranannya  untuk  mendampingi  pekerja/buruh  yang menjadi anggotanya untuk  memberikan advokasi, sehingga permasalahan yang terjadi  dapat diselesaikan  dengan  baik  dengan  demikian  akan  terbangun  selalu  hubungan  Industrial (Industrial Relation) yang harmonis, dinamis dan berkeadilan antara pelaku proses produksi. Organisasi Pekerja/Buruh yang memiliki fungsi sebagai wadah perjuangan guna mewujudkan peningkatan  kesejahteraan  pekerja/buruh  berserta  keluarganya,  dituntut  supaya  mampu memperjuangkan  aspirasi  anggotanya,  Dengan  adanya  kegiatan  workshop  penyelesaian sengketa hubungan industrial ini yang dikhususkan bagi Pengurus Serikat Pekerja Pertanian dan  Perkebunan  Kabupaten  Asahan,  diharapkan  dapat  menjadi  sumbangsih  pengetahuan sehingga  para  Pengurus  yang  tergabung  dalam  Organisasi  SP.PP-  SPSI  dapat  memahami bagaimana  teknis  dalam  penyelesaian  sengketa  hubungan  industrial  yang  terjadi  kepada anggotanya khususnya ditingkat Non Litigasi.

## ABSTRACT
Keywords: Completion Dispute Industrial Non Litigation Manager Workers/Labor Unions
Although  the  procedural  arrangement  for  resolving  industrial  relations  disputes  has  been normatively  regulated  in  Law  No.  2  of  2004,  in  practice,  there  are  still  many  deviations, especially those committed by companies. On the other hand, workers, in general, still lack an  understanding  of  these  procedures.  Therefore,  the  presence  of  Workers'  Unions  as organizations formed by workers based on Law No. 21 of 2000 concerning Workers' Unions is expected to play a significant role in accompanying and advocating for its members. This role  is  crucial  in  ensuring  that  issues  are  resolved  effectively,  thus  fostering  harmonious, dynamic,  and  just  Industrial  Relations  among  the  participants  in  the  production  process. Workers' Unions, functioning as platforms for the struggle to improve the welfare of workers and  their  families,  are  required  to  be  capable  of  advocating  for  the  aspirations  of  their members.  The  existence  of  workshops  specifically  addressing  the  resolution  of  industrial relations  disputes,  tailored  for  the  Agricultural  and  Plantation  Workers'  Union  officials  in Asahan  District,  is  expected  to  contribute  to  knowledge  enhancement.  This,  in  turn,  will enable the officials affiliated with the SP. PP-SPSI organization to comprehend the technical aspects of resolving industrial relations disputes, especially at the Non-Litigation level.
This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

## I.   PENDAHULUAN
Era industrialisasi terutama era industri 4.0 saat ini, perselisihan hubungan industrial ( industrial relation ) menjadi  semakin  rumit  dan  kompleks.  Bahkan,  banyak  yang  khwatir  globalisasi  khususnya  akan  merusak sistem  hubungan  industi  nasional,  mengikis  perlindungan  yang  dimenangkan  pekerja/buruh,  meningkatkan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1322-1327 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2809
konflik dan ketidakstabilan serta mendorong perlilaku menyimpang perusahaan (trubek, monsher, Rothstein, 2000).  Untuk  itu,  dalam  penyelesaian  sengketa  hubungan  industrial  diperlukan  institusi  yang  mendukung mekanisme penyelesaian secara cepat, tepat, dan adil (Sutedi, 2011).
Dalam  kaitan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  hubungan  kerja,  Persoalan  perbedaan pendapat  antara  Pekerja/Buruh  dengan  pihak  Pengusaha    adalah  hal  yang  lazim  terjadi  di  Perusahaan, terjadinya perselisihan tersebut tidak terlepas dari pemahaman masing masing pihak dalam  implementasi atau pelaksanaan syarat syarat kerja yang termuat dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan, perjanjian kerja bersama ataupun  yang telah diatur dalam perundang undangan dibidang ketenagakerjaan. Ada 4 (empat) jenis perselisihan  hubungan  industrial  yang  diatur  dalam  Undang  undang  no.  2  tahun  2004  yakni  meliputi  :  a. perselisihan hak; b. perselisihan kepentingan; c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan d. perselisihan antara  serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Adapun proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika terjadi antara pihak pekerja/buruh dengan pihak pengusaha dapat dilakukan dengan 2 (dua)  cara  yaitu  pertama  melalui  Non  Litigasi  yakni  penyelesaian  perselisihan  yang  dilakukan  diluar pengadilan  dan  yang  kedua  dengan  cara  Litigasi,  proses  Litigasi  dilakukan  melalui  Lembaga  formal  di Pengadilan Hubungan Industrial.
Langkah pertama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara pekerja/buruh dengan pengusaha  harus  dilakukan  secara  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  oleh  para  pihak  yang  berselisih, proses musyawarah ini dikenal dengan istilah perundingan Bipartit sebagimana diatur dalam pasal 3 sampai dengan  pasal  7  Undang  Undang  No.  2  Tahun  2004.  Dari  ketentuan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa sesungguhnya perundingan Bipartit tersebut bersifat wajib yang harus dilakukan para pihak baik pekerja/buruh maupun  pengusaha,  terutama  kepada  pihak  pengusaha  sebelum  melakukan  tindakan  terhadap pekerja/buruhnya.  Dan  apabila  proses  perundingan  bipartite  yang  dilaksanakan  antara  pekerja/buruh  atau Organisasi  pekerja/buruh  belum  memperoleh  kesepakatan  atau  titik  temu  penyelesaiannya,  maka  tahapan berikutnya adalah cara non litigasi lainnya adalah perundingan Tripartit melalui Mediasi yang ditengahi oleh seorang Mediator yang terdaftar di Kantor Dinas Tenaga Kerja.
Organisasi Pekerja adalah suatu organisasi yang didirikan secara sukarela dan demokratis dari, oleh dan untuk  kepentingan  pekerja/buruh  sendiri,  serta  berbentuk  serikat  pekerja/buruh,  gabungan  serikat pekerja/buruh,  Federasi,  atau  gabungan  dari  Federasi  berbentuk  Konfederasi.    Kehadiran  serikat  pekerja  di perusahaan sangat penting dan strategis dalam pengembangan dan pelaksanaan hubungan industrial. Namun dalam kaitan perwujudan fungsi dan perannya tersebut masih banyak menghadapi kendala terutama dari sisi kemampuan pengurus serikat pekerja/buruh baik secara formil maupun teknis penyelesaian sengketa hubungan industrial.

## II.  MASALAH
Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  para  pengurus  Serikat Pekerja/Buruh    khususnya  dijajaran  Federasi  Serikat  Pekerja  Pertanian  dan  Perkebunan  Serikat  Pekerja Seluruh  Indonesia  (SPSI)  di  Kabupaten  Asahan  dapat  memahami  bagaimana  proses  penyelesaian  sengketa perselisihan hubungan industrial yang terjadi dilokasi kerjanya masing masing, sehingga apabila dikemudian hari  terjadi  perselisihan  hubungan  industrial  (industrial  relation)  dengan  pengusaha,  para  pekerja/buruh tersebut  tidak kesulitan  lagi  dalam  hal  memahami  bagaimana  tekhnis  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi. Pengabdian  ini  dimaksudkan  untuk  membantu  para  pengurus  Serikat  Pekerja/Buruh  memahami  bagaimana ketentuan  hukum  dalam  menyelesaikan  perselisihan  hubungan  industrial  ditingkat  Non  Litigasi  khususnya melalui perundingan Bipartit dan Perundingan Tripartit dengan di Mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial yang ada di Kantor Dinas Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2004.

## II.  METODE
Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPC Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan  Perkebunan  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (SPSI)  Kabupaten  Asahan, dengan  pesertanya  pengurus pengurus  Unit  Kerja  SP.PP  –  SPSI   yang berjumlah  lebih kurang  25 orang dan  sebagai  narasumber  adalah Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Asahan.  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan menambah wawasan keilmuan bagi Pengurus Serikat Pekerja/Buruh dari Unit Kerja di Perusahaan yang ada di  Kabupaten  Asahan  terkait  dengan  tata  cara  penyelesaian  sengketa  perselisihan  hubungan  industrial. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan beberapa langkah sebagai berikut ;
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1322-1327 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2809
1.   Kunjungan ke Lokasi Mitra PKM untuk identifikasi permasalahan permasalahan Mitra.
2.   Pengumpulan Bahan Bacaan dan Persiapan tempat kegiatan PKM.
3.   Mencari literatur ilmiah, laporan riset, berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sumber-sumber  ini  akan  digunakan  untuk  memperoleh  pemahaman  secara  komprehensif  tentang pemaparan materi dan tekhnis yang digunakan.
4.   Memilih bahan bacaan yang relevan dan terbaru untuk memastikan bahwa penelitian ini mencerminkan perkembangan terkini
5.   Menyusun  daftar  pemateri,  pembawa  acara,  moderator  yang  mampu  memberikan  penjelasasan  dan pemahaman mengenai materi dan topik dan akan di tampilkan.
6.   Kordinasi  dengan  mitra  PKM  untuk  membuat  undangan  peserta  yang  akan  dihadirkan  pada  kegiatan pengabdian tersebut.
7.   Analisis Teks:
a.  Menganalisis  bahan  bacaan  yang  terkumpul  secara  sistematis  untuk  mengidentifikasi  argumen- argumen yang digunakan.
b.  Mengklasifikasikan argumen-argumen ini berdasarkan tema atau isu utama yang akan dibahas, seperti persoalan Serikat Pekerja/Buruh, Advokasi, dan  jenis jenis perselisihan.
8.   Pengolahan Data:
a.  Mengorganisir  dan  menyusun  argumen-argumen  yang  teridentifikasi  dalam  kerangka  analisis  yang jelas dan terstruktur.
9.   Interpretasi dan Analisis:
a.  Menganalisis  argumen  yang  teridentifikasi  dengan  mempertimbangkan  faktor-faktor  hukum, kebiasaan dan  aspek sosial yang terkait penyelesaian perselisihan perburuhan.
b. Mengidentifikasi pola-pola atau tren tertentu dalam pesoalan hukum mengenai perburuhan/ketenagakerjaan.
10.  Kesimpulan dan Temuan:
a.  Menyusun  kesimpulan  yang  menyimpulkan  temuan-temuan  utama  dari  analisis  argumen-argumen mengenai Serikat Pekerja/Buruh dan Sengketa hubungan industrial.
b.  Memberikan  gambaran  yang  komprehensif  tentang  teknis  penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial  tersebut,  serta  memberikan  pemahaman  tahap  akhir  dari  kegiatan  pengabdian  ini  kepada seluruh peserta mitra PKM.

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  ini  telah  dilaksanakan  pada  hari  Kamis,  tanggal  23  Nopember  2023,  mulai  dari pukul  14.00  hingga  17.00,  bertempat  di  Kantor  Sekretariat  DPC  Federasi  Serikat  Pekerja  Pertanian  dan Perkebunan  SPSI  Kabupaten  Asahan.  Tema  yang  dipilih  sebagai  topik  permasalahan  diambil  setelah pertimbangan  dari  beberapa  pilihan  topik dan  materi  yang  disediakan oleh  panitia,  Dosen  dan  Mitra  PKM. Dengan  pertimbangan  ini,  maka  topik  penyelesaian  sengketa  hubungan  industrial  dianggap  sangat  menarik untuk dibahas dalam konteks workshop hukum, sekaligus memberikan pemahaman mendalam tentang tekhnis penyelesaian sengketa dibidang perburuhaan / ketenagakerjaan.
Keputusan  ini  dipengaruhi    oleh  persoalan  perselisihan  hubungan  kerja  antara  pekerja/buruh  pasca ditetapkannya Undang Undang cipta kerja  semakin meningkat, misalnya pemutusan hubungan kerja sepihak yang  dilakukan  oleh  pengusaha  kepada  pekerja/buruhnya  dan  selain  itu  masih  banyaknya  pengurus  serikat pekerja/serikat  buruh  yang  tidak  mampu  memberikan  bantuan  kepada  para  anggotanya  yang  menghadapi perselisihan dengan pihak Perusahaan, padahal semestinya menurut hukum positif di Indonesia bahwa setiap pengusaha yang akan melakukanTindakan PHK kepada pekerja/buruh, harus terlebih dahulu menempuh upaya persuasip oleh kedua belah pihak,
Persepsi dari sudut pandang pekerja/buruh terhadap Serikat Pekerja/Buruh saat ini juga ternyata masih banyak yang  negative, hal  ini  juga  tercermin  dalam  penurunan  tingkat  kepercayaan  pekerja/buruh  terhadap organisasi  Serikat  Pekerja/Buruh  khususnya  di  Kabupaten  Asahan  hal  ini  sesuai  dengan  keterangan  mitra PKM.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Mitra  PKM, bahwa  baru  sekitar  25  (dua  puluh  lima)    dari  lebih kurang  60  Perusahaan    Swasta  Asing  Nasional  yang  besar  dan  kecil  khususnya  di  sektor  Perkebunan  dan pertanian di Kabupaten Asahan yang telah  terbentuk Unit Kerja Serikat Pekerja/Buruh  dan tergabung dalam
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1322-1327 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2809
Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan  – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( F.SP.PP – SPSI ), artinya  bahwa  belum  mencapai  50  persen    para  pekerja  /  buruh  di  Perusahaan  tersebut  bergabung  dengan Organisasi Serikat Pekerja/Buruh. Keberadaan serikat pekerja/buruh sangat diperlukan sebagai penyeimbang atas kebijakan dari Perusahaan yang sangat dominan, karena itu sudah seharusnya para pekerja/buruh sadar akan  pentingnya  berserikat  yang  berfungsi  sebagaai  wadah  perjuangan,  melindungi,  membela  dan menyalurkan  aspirasi  yang  diharapkan  dapat  memiliki  posisi  tawar  yang  tinggi.  Berdasarkan  alasan  dan pertimbangan  inilah  maka  tema  ini  dianggap  sangat  relevan  dan  menarik  untuk  dibahas  dalam  kegiatan pengabdian ini, dengan harapan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang persoalan advokasi hukum kepada para pekerja/buruh.

## Gambar 1. Pembawa Acara pada Kegiatan Pengabdian yang di Laksanakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  masyarakat  dalam  bentuk  workshop  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan Industrial Di Tingkat Non Litigasi Bagi Pengurus Serikat Pekerja/Buruh di Kantor Serikat Pekerja Seluruh  Indonesia  (SPSI)  Kabupaten  Asahan  disambut  baik  oleh  Ketua  Federasi  SP.PP  -  SPSI  dengan memberikan  kata  sambutan  tentang  pentingnya  mengutamakan  penyelesaian  di  tingkat  non  litigasi  bagi pengurus  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh.    Dilanjutkan  dengan  sambutan  yang  disampaikan  oleh  wakil  tim dosen dari Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan mengenai pentingnya peningkatan pemahaman  dalam  penyelesaian  perselisihan  bagi  serikat  pekerja/serikat  buruh.  Selanjutnya,  dalam pembobotan pemahaman dan penyampaian materi kemudian disampaikan oleh narasumber berkenaan dengan tata  cara  dalam  penyelesaian  perselisihan  serikat  pekerja/serikat  buruh  untuk  mencapai  mufakat  melalui perundingan damai.
Gambar 2. Pemateri Memberikan Penjelasan dan Arahan Mengenai Materi dan Topik.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1322-1327 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2809
Gambar 3. Peserta Kegiatan Workshop Penyelesaian Hubungan Industrial di Tingkat non litigasi bagi serikat pekerja/serikat buruh
Tampak antusias peserta dari kalangan serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten Asahan terkait dengan penyampaian  materi  yang  dipaparkan  oleh  narasumber  dengan  merespon  mengenai  permasalahan- permasalahan  yang  sering  terjadi  di  lapangan.  Sesi  penyampain  materi  kemudian  diakhiri  dengan  diskusi melalui  tanya  jawab  dengan  mengedepankan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  dalam  penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

## Gambar 4. Photo Bersama dengan Panitia dan Pemateri kegiatan serta Mitra PKM
Hasil luaran dari kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk Workshop Penyelesaian Sengketa Perselisihan  Hubungan  Industrial  bagi  pengurus  Serikat  Pekerja/Buruh  di Kantor  Sekretariat  DPC  Federasi SP.PP SPSI Asahan, yaitu tercapainya pemahaman dan implementasi keilmuan di bidang hukum Perburuhan atau  Ketenagakerjaan,  dan  sebagai  salah  satu  kegiatan  LPPM  Universitas  Asahan  dibidang  kemahasiswaan untuk mempertahankan dan melengkapi syarat akreditasi program studi dan fakultas dan membuka wawasan pemikiran bagi mahasiswa serta dapat beperan aktif ditengah Tengah Masyarakat dibidang hukum Perburuhan atau Ketenagakerjaan khususnya mengenai perselisihan hubungan industrial. Hasil dari kegiatan ini workshop ini akan di publikasi kan di media sosial fakultas dan universitas, serta hasil dari kegiatan ini di publikasikan di  jurnal  pengabdian  masyarakat  yang  bereputasi  pada  tahun  2024.  Refleksi  Capaian  Program  Aktivitas pengabdian ini telah diselesaikan dengan baik dan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh panitia dan  dosen  serta  mahasiswa  pada  umumnya,  demikian  halnya  dengan  Mitra  diharapkan  dapat  menjadi tambahan  referensi  bagi  pengurus  serikat  pekerja  di  Perusahaan  dalam  meng  advokasi  anggota  nya  Ketika terjadi perselisihan hubungan industrial. Diharapkan kegiatan keilmuan seperti ini dapat kembali di laksanakan dengan tema dan topik yang berbeda sesuai dengan pekembangan hukum pada umumnya yang menjadi topik hangat. Luaran dari kegiatan pengabdian ini sudah di ajukan ke jurnal pengabdian masyarakat dan hal ini juga menjadi tanggungjawab dosen khususnya di fakultas hukum program ilmu hukum dalam menjalankan Beban Kerja Dosen (BKD) di setiap semester dengan melaksanakan kegiatan pengabdian yang melibatkan mahasiswa
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 1, 2024 |pp: 1322-1327 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i1.2809
dalam  menjalankan  kegiatan  pengabdian  tersebut.  Penutup  Dari  hasil  kegiatan  pengabdian  yang  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  uraian  di  atas,    maka  sebagai  kesimpulan  workshop  penyelesaian  sengketa perselisihan hubungan industrial ditingkat Non Litigasi bagi pengurus Serikat Pekerja/Buruh di Kantor mitra DPC  FSP.PP-SPSI  Asahan  adalah  Dampak  positifnya  para  peserta  Pengurus  Serikat  Pekerja/Buruh memperoleh  ilmu  pengetahuan  dan  wawasan  bagaimna  Langkah  Langkah  menyelesaikan  perselisihan hubungan industrial yang terjadi dengan pihak pengusaha ditempat kerjanya khususnya ditingkat non litigasi

## V.  KESIMPULAN
Workshop  sebagai  sarana  untuk  meningkatkan  kemampuan  pengurus  serikat  pekerja/buruh  dalam menyelesaikan  perselisihan  hubungan  industrial  tanpa  melibatkan  litigasi.  Pendekatan  non-litigasi  dalam penyelesaian  konflik, yang dapat  mengurangi  biaya  dan  waktu  serta  menjaga  hubungan  yang  antara  pihak- pihak terlibat. Workshop tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang proses mediasi, negosiasi,  dan  konsiliasi  kepada  pengurus  serikat  pekerja/buruh,  sehingga  mereka  dapat  mengelola perselisihan  secara  efektif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  workshop  menjadi  sarana  efektif  dalam meningkatkan  keterampilan  dan  pemahaman  para  pengurus  serikat  pekerja/buruh  dalam  menangani perselisihan  secara  damai.  Dengan  demikian,  artikel  ini  memberikan  kontribusi  penting  dalam  konteks peningkatan  penyelesaian  konflik  di  tingkat  industri,  yang  pada  gilirannya  dapat  menghasilkan  lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA
Luis Marnisah. 2019. Hubungan Industrial dan Kompensasi Teori dan Praktik. Yogyakarta, Deepublish Mashudi. Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial. Surabaya, CV. Jakad Publishing M. Thalib, Ramon Nofrial. 2019. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yogyakarta, Deepublish Sumanto. 2022. Hubungan Industrial. Yogyakarta, Andi Rai  Mantili.  2021.  Konsep  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Antara  Serikat  Pekerja  Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase). Junal Bina Mulia
Manurung Mangaraja (2018) Menyelesaikan perselisihan hubungan Industrial melalui perundingan bipartite.

## Jurnal Pionir
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Peraturan  Menaker  Nomor  PER.31/MEN/XII/2008  Tentang  Pedoman  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit