## KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) menerbitkan sebanyak 6 artikel pada bulan November tahun  2021  pada  Volume  9  Nomor  2  Tahun  2021.  Pada  artikel  pertama  membahas  tentang Optimalisasi Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus: Kota Batam, Kepulauan Riau) yang ditulis oleh Sri Rahayu dan Johan Jeques Junior. Selanjutnya tulisan yang berjudul Pengaruh Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan dan Etos Kerja terhadap Kinerja  Kerja  Pegawai  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Kepulauan  Riau,  dimana  hasil tulisan  tersebut  ditulis  Firman  dan  Chaereyranba  Sholeh.  Kemudian  ada  Aeroen  Safis Kharisman  dan  Muhammad  Eko  Atmojo  memuat  artikelnya  tentang  Responsivitas  Dinas Koperasi,  UKM  dan  Perindustrian  Kabupaten  Bantul  dalam  Menangani  UMKM  yang Terdampak  Pandemi  Covid-19.  Artikel  selanjutnya  dengan  judul  Tansformasi  Layanan Administrasi Kependudukan Oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi di Masa Pandemi Covid-19 oleh Anggi Nuraini. Artikel selanjutnya berjudul Penguatan Fungsi Organisasi Melalui Jabatan Fungsional Studi Kasus Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditulis oleh Raja Ariza. Pada artikel terakhir pada edisi ini ditulis oleh Artha Dini Akmal dan Pratiwi Nurhabibi yang  berjudul Participatory  Approaches  in  the  Formulation  of  Public  Policy  at  Nagari Governance Level .
Kami mengucapkan selamat dan Terima kasih atas partisipasi penulis yang telah berkontribusi pada memberikan gagasan serta ide dalam menjawab permasalahan dalam kehidupan sosial sehingga artikel tersebut dapat diterbitkan pada Volume 9 Nomor 2, November Tahun 2021. Kami menunggu tulisan terbaik bapak/ibu pada edisi berikutnya.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
KONTRIBUSI VOLUME 9 NOMOR 2 TAHUN 2021

## Penanggung Jawab
Imam Yudhi Prastya, S.IP., MPA

## Pimpinan Redaksi
H. Jamhur Poti, S.Sos., M.Si
Pengelola Editor Edison, S.AP., MPA.
Tim Editor Chaereyranba Sholeh, S.A.P., M.A.P Firman, S.T., M.A.P

## Mitra Bestari
Muhibudin Wijaya Laksana | UIN Sunan Gunung Djati Bandung Siti Alia | UIN Sunan Gunung Djati Bandung Muhammad Andi Septiadi | UIN Sunan Gunung Djati Bandung Adji Suradji Muhammad | Universitas Maritim Raja Ali Haji

## Diterbitkan oleh
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

## DAFTAR ISI
Optimalisasi  Kebijakan  dalam  Pengelolaan  Kawasan  Perbatasan (Studi Kasus: Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau)
Sri Rahayu, Johan Jeques Junior 64-78 Pengaruh Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan dan Etos Kerja terhadap  Kinerja  Kerja  Pegawai  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Provinsi Kepulauan Riau Firman, Chaereyranba Sholeh 79-96 Responsivitas  Dinas  Koperasi,  UKM  dan  Perindustrian  Kabupaten Bantul dalam Menangani UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19 Aeroen Safis Kharisman, Muhammad Eko Atmojo 97-110 Transformasi Layanan Administrasi Kependudukan Oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi di Masa Pandemi Covid-19 Anggi Nuraini 111-124 Penguatan Fungsi Organisasi Melalui Jabatan Fungsional Studi Kasus Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Raja Ariza 125-140 Participatory Approaches in the Formulation of Public Policy at Nagari Governance Level Artha Dini Akmal, Pratiwi Nurhabibi 141-149

## PETUJUK PENULISAN ARTIKEL
1. Penulis  menyerahkan  naskah  berdasarkan  makalah  aslinya.  Naskah  belum  pernah dipublikasikan  di  media  manapun  dan  saat  ini  tidak  sedang  dipertimbangkan  untuk dipublikasikan di tempat lain.
2. Penulis  adalah  peneliti,  profesional,  atau  sarjana  yang  menulis  karya  ilmiah  asli berdasarkan 6 topik Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (4000-6000 kata), diketik pada kertas A-4, dengan batas tepi normal.
4. Judul harus mewakili isi naskah. Ini terdiri dari tidak lebih dari 14 kata dan ditulis dengan judul kasus.
5. Identitas penulis terdiri dari nama, afiliasi, dan email. Jika naskah ditulis oleh lebih dari satu  penulis  dengan  afiliasi  yang  sama,  alamat  afiliasi  tidak  perlu  dicantumkan  secara terpisah.  Hanya  penulis  yang  sesuai  yang  dicantumkan  berdasarkan  alamat  pos  di  baris paling bawah artikel.
6. Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dengan panjang 150-250 kata. Kata kunci ditulis dengan gaya Italic dan isi 5 kata.
7. Sistematika  Penulisan  terdiri  dari  Pendahuluan  (  menguraikan  latar  belakang,  rumusan masalah,  tujuan  penelitian.  Dan  menggambarkan  pendekatan,  teori,  atau  konsep  yang relevan sebagai dasar analisis), Metode (Bagian ini berisi uraian tentang penelitian desain, subjek  atau  objek  penelitian,  teknik  pengumpulan  data,  dan  analisis  data,  yang  telah dilakukan oleh peneliti), Hasil dan Pembahasan (berisi deskripsi temuan dan pembahasan, Penulis menyajikan hasil temuan terbaru dengan temuan penelitian yang ada ), Kesimpulan (berisi informasi singkat dan jelas tentang esensi hasil penelitian dan rekomendasi), Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua orang atau pihak yang terlibat atau membantu dalam penyelesaian kegiatan penelitian (jika ada), Daftar Pustaka.
8. Naskah lebih menyukai kutipan tidak langsung (parafrase). Kutipan berasal dari sumber utama data yang diwawancarai mendalam, disebutkan dalam paragraf dan referensi.
9. Gaya  referensi  dan  kutipan  sesuai  dengan  American  Psychological  Association  (APA) Edisi ke-6.
10. Tabel,  gambar,  grafik,  dan  bagan  dalam  naskah  harus  disebutkan  dalam  pembahasan paragraf.
11. Penulis menulis paragraf secara sistematis. Ini menghindari penggunaan titik titik, agregasi, atau penomoran berurutan ke bawah tetapi ditulis sebagai bagian dari paragraf.
Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v9i2.3195

## Optimalisasi Kebijakan dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus: Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau)
Sri Rahayu 1 , Johan Jeques Junior 2
1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 2 Program Studi Teknik Elektro Email : sriirahayuu19@gmail.com 1 , johanjunior75@gmail.com 2
Dikirim : 12 April 2021 | Direvisi : 29 Mei 2021 | Diterima : 29 November 2021

## ABSTRAK
Wilayah  perbatasan  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  pada  saat  ini  masih  dalam kondisi  yang  memprihatinkan  di  berbagai  sendi  kehidupan,  jika  tidak  adanya  pengelolaan dengan  baik  dan  efektif  oleh  Pemerintah  tentunya  akan  mengancam  kedaulatan  negara. Melihat  berbagai  isu  yang  muncul  terkait  persoalan  nasionalisme  kependudukan  karena kurangnya  jaringan  internet  dalam  mengakses  informasi,  penyelundupan  barang,  adanya penggalian  tanah  yang  mengakibatkan  kehilangan  pulau  yang  berada  pada  wilayah perbatasan,  dan  lain-lainnya.  Sebagai  prioritas  pembangunan  sesuai  dengan  Nawa  Cita Presiden,  maka  perlu  adanya  penguatan  Pemerintahan  daerah  dalam  pengelolaan Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara berwawasan lingkungan sebagai beranda depan negara  yang  berdaya  saing  tinggi,  sehingga  Pemerintah  Indonesia  menerapkan  suatu paradigma baru dalam pengelolaan kawasan perbatasan barat dengan kombinasi pendekatan keamanan  dan  pendekatan  kesejahteraan.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  penerapan  kebijakan  di  daerah  kawasan  perbatasan  dalam  menanggapi permasalahan yang ada. penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data sekunder melalui artikel jurnal nasional, menggunakan sumber lain seperti media-media sosial Seperti (youtube, instagram, dan twitter). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa kebijakan yang telah ada dapat dioptimalkan lagi dan hal ini mampu  menyelesaikan  permasalahan  di  berbagai  sektor  seperti  ancaman  terhadap nasionalisme, koordinasi antar lembaga, keterikatan sektor perdagangan, dan lain-lain.
Kata Kunci: Optimalisasi, Kebijakan, Kawasan Perbatasan

## ABSTRACT
Border  areas  in  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia  are  currently  still  in  an alarming condition in various aspects of life, if there is no good and effective management by the  Government,  it  will  certainly  threaten  the  sovereignty  of  the  state.  Seeing  the  various issues that have arisen related to the issue of population nationalism due to the lack of internet networks in accessing information, smuggling of goods, excavation of land resulting in the loss of islands located in border areas, etc. As a development priority in accordance with the President's  Nawa  Cita,  it  is  necessary  to  strengthen  the  government  regions  in  the management of development in the State Border Areas that are environmentally sound as the front porch of a highly competitive country, so that the Government of Indonesia applies a new paradigm in the management of the western border region with a combination of security and security approaches. welfare approach. The purpose of this study is to find out how the implementation of policies in border areas in responding to existing problems. This research uses qualitative method with descriptive research type. Secondary data sources are through national  journal  articles,  using  other  sources  such  as  social  media  such  as  (youtube,
instagram, and twitter). The results of this study indicate that several existing policies can be re-optimized and able to solve problems in various sectors such as the threat of nationalism, coordination between institutions, involvement of the trade sector, and others.
Keywords: Optimization, Policy, Border Area

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  visi  yaitu  menjadikan  Negara  Maritim  merupakan  langkah strategis dalam mengedepankan kedaulatan negara yang kuat dan peningkatan perekonomian nasional.  Ekonomi  yang  baik  dan  keamanan  yang  kuat  sesuai  konsep  kemaritiman, diharapkan  menjadikan  masyarakat  Indonesia  yang  sejahtera  dan  berdaulat.  termasuk  di kawasan  3T  (Tertinggal,  Terdepan,  Terluar)  atau  wilayah  perbatasan  Indonesia.  Wilayah perbatasan di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan di berbagai sendi kehidupan, jika tidak adanya pengelolaan dengan baik dan efektif oleh Pemerintah tentunya akan mengancam kedaulatan Negara.
Berdirinya suatu negara memiliki 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi menurut pasal 1 Montevideo Convention On The Right and Duty Of The States tahun 1993, yaitu memiliki penduduk yang tetap, wilayah dengan batas-batas yang jelas, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain (A. Masyhur Effendi, 2011). Wilayah merupakan salah satu unsur utama  dalam  suatu  negara,  selain  rakyat  dan  pemerintah.  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah  kedaulatannya  dan  kewenangan  tertentu  lainnya  untuk  dikelola  dan  dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
Pada  hakikatnya  kawasan  perbatasan  Republik  Indonesia  adalah  batas  berakhirnya kedaulatan penuh dari Pemerintah Indonesia terhadap wilayahnya berikut segala isi di atas, permukaan  dan  di  bawahnya.  Ini  mengandung  arti  bahwa  secara  hukum  (nasional  dan internasional) kedaulatan penuh Pemerintah Indonesia hanya sampai pada kawasan-kawasan perbatasan  negara  kedaulatan  Indonesia  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Dalam menjalankan kedaulatan ini, pemerintah Indonesia berhak melakukan apa saja terhadap isi dan ruang kawasan perbatasannya sesuai dengan cita dan tujuan negara Indonesia serta arah pembangunan  negara  Indonesia  sebagaimana  telah  digariskan  dalam  rencana-rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang (Malik et al., 2019).
Pengelolaan perbatasan negara merupakan rangkaian akhir dari proses pembentukan perbatasan. Stephen B. Jhones, sebagai salah satu ahli di Bidang Kajian Perbatasan Negara
khususnya  perbatasan  darat  menegaskan,  bahwa  aspek  pengelolaan  perbatasan  negara merupakan pekerjaan yang bersifat kontinu. Sebab, di dalam kegiatan pengelolaan tersebut menyangkut  banyak  aspek  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  kedaulatan  negara  itu  sendiri, seperti  pemeliharaan  patok  batas  negara,  lalu  lintas  orang  dan  barang,  serta  persoalan pertahanan dan keamanan negara itu sendiri (Arifin, 2013).
Kota Batam tepatnya di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu daerah yang  memiliki  Pulau  Terluar  yang  berbatasan  dengan  negara  tetangga  (Utara)  yaitu Singapura. Luas Wilayah Kota Batam sebesar 426,563.28 Ha yang terdiri dari luas wilayah darat  sebesar  108,265  Ha  dan  luas  wilayah  perairan/Laut  sebesar  318,298.28  Ha.  Melihat beberapa Pulau yang menjadi perbatasan dengan Negara tetangga. Terdapat dua Kecamatan yang  memiliki  wilayah  dengan  Pulau  Terluar  yaitu  Kecamatan  Belakang  Padang  dan Kecamatan  Nongsa.  Pulau  yang  berada  di  Kecamatan  Belakang  Padang  meliputi:  Pulau Nipah, Pulau Pelampong, dan Pulau Beranti. Sedangkan Kecamatan yang memiliki wilayah Pulau Putri  (Pulau terluar) adalah Kecamatan Nongsa.
Permasalahan  yang  eksis  di  wilayah-wilayah  perbatasan  selain  terkait  dengan permasalahan  keamanan,  ketertiban,  dan  keutuhan  NKRI,  juga  terkait  erat  dengan kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  perbatasan  (Handrian  et  al.,  2020).  Secara  umum, permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan Kota Batam, seperti halnya pertama banyak pulau-pulau  yang  tidak  berpenghuni,  kedua  terjadinya  kegiatan  ilegal  dan  penyelundupan barang  di  tahun  2019  dengan  jumlah  barang  elektronik  sebanyak  628,  dan  kasus penyelundupan lainnya yang terjadi di Kota Batam. Beberapa bagian kawasan perbatasan RI (Republik Indonesia)-Malaysia menjadi tempat terjadinya kejahatan lintas negara, terutama penyelundupan orang, sumber daya alam maupun barang, dan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia di perbatasan yang relatif rendah. Itulah masalah-masalah yang terjadi di daerah perbatasan itu sendiri dan inilah yang menjadi ancaman nyata di kawasan perbatasan.
Hal ini merupakan masalah serius yang harus diberikan tindakan dengan melihat dari berbagai  aspek  yang  terkait  agar  kawasan  perbatasan  ini.  Dari  permasalahan  yang  telah dijelaskan maka rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu bagaimana penerapan kebijakan di  daerah  kawasan  perbatasan  dalam  menanggapi  permasalahan  yang  ada.  Dari  rumusan masalah yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan ini pada dasarnya untuk mengetahui tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan baik.
Pengertian optimalisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia, “Optimalisasi adalah proses, cara dan perbuatan untuk mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya)”.  Sedangkan  dalam  Kamus  Oxford  (Fitriyanti,  2016),  “ Optimization  is  the
process  of  finding  the  best  solution  to  some  problem  where  “best”  accords  to  prestated criteria ”.  Jadi,  optimalisasi  adalah  sebuah  proses,  cara  dan  perbuatan  (aktivitas)  untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, di mana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. Menurut Depdikbud, optimalisasi berasal dari kata optimal berarti terbaik, tertinggi, sedangkan  optimalisasi  berarti  suatu  proses  meninggikan  atau  meningkatkan  ketercapaian dari tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan.
Optimalisasi  merupakan  suatu  proses  untuk  mengoptimalkan  suatu  solusi  agar ditemukannya  solusi  terbaik  dari  sekumpulan  alternatif  solusi  yang  ada.  Optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan suatu fungsi objektif dengan tidak melanggar batasan yang ada.  Dengan  adanya  optimalisasi,  suatu  sistem  dapat  meningkatkan  efektifitasnya,  yaitu seperti meningkatkan keuntungan, meminimalisir waktu proses, dan sebagainya.
Menurut  beberapa  ahli  mengenai  pengertian  optimalisasi,  seperti  menurut  Winardi (Marwasta,  2016)  optimalisasi  adalah  ukuran  yang  menyebabkan  tercapainya  tujuan sedangkan  jika  dipandang  dari  sudut  usaha,  optimalisasi  adalah  usaha  memaksimalkan kegiatan  sehingga  mewujudkan  keuntungan  yang  diinginkan  atau  dikehendaki.  Menurut Singiresu S Rao, John Wiley dan Sons, optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk  mendapatkan  keadaan  yang  memberikan  nilai  maksimum  atau  minimum  dari  suatu fungsi.  Penjelasan  di  atas  diketahui  bahwa  optimalisasi  hanya  dapat  diwujudkan  apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.
Secara umum kebijakan atau policy digunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor  misalnya  seorang  pejabat,  suatu  kelompok,  maupun  lembaga  tertentu  untuk memecahkan  masalah  yang  sedang  dihadapi.  Pada  dasarnya  terdapat  banyak  penjelasan dengan  batasan-batasan  atau  pengertian  mengenai  kebijakan.  Menurut  Noeng  Muhadjir, kebijakan merupakan upaya memecahkan masalah sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni tingkat hidup masyarakat meningkat; terjadi keadilan : by the law , social justice , dan peluang prestasi dan kreasi individual, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat  (dalam  membahas  masalah,  perencanaan,  keputusan  dan  implementasi), terjaminnya pengembangan berkelanjutan.
Kemudian  Monahan  dan  Hengst  seperti  yang  dikutip  oleh  Syafaruddin  bahwa kebijakan  ( policy )  secara  etimologi  diturunkan  dalam  bahasa  Yunani,  yaitu  “ Polis ”  yang artinya  Kota.  Pendapat  ini  menjelaskan  kebijakan  mengacu  kepada  cara-cara  dari  semua
bagian  pemerintahan  mengarahkan  untuk  mengelola  kegiatan  mereka.  Dalam  hal  ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama  diterima  pemerintah  atau  lembaga  sehingga  dengan  hal  itu  mereka  berusaha mengejar tujuannya. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk  dan  batasan  secara  umum  yang  menjadi  arah  dari  tindakan  yang  dilakukan  dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat  dan  disepakati  bersama.  Dengan  demikian  kebijakan  menjadi  sarana  pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.
Perbatasan,  terutama  perbatasan  negara  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam geopolitik. Sejarah mencatat bahwa banyak terjadi perang antar negara dan atau antar bangsa disebabkan  oleh  permasalahan  perbatasan  (Marwasta,  2016).  Perbatasan  merupakan  salah satu  manifestasi  penting  dalam  suatu  negara  dan  bukan  hanya  suatu  garis imajiner di  atas permukaan bumi, melainkan suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. Wilayah dalam pengertian fungsional sering disebut sebagai kawasan, yakni suatu wilayah yang teritorial didasarkan pada pengertian, batasan dan perwatakan fungsional tertentu. UU No. 24/1992 mendefinisikannya sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap  unsur  terkait  padanya  yang  batas  dan  sistemnya  ditentukan  berdasarkan  aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu, spesifik, dan khusus.
Menurut  pendapat  ahli  geografi  politik,  pengertian  perbatasan  dapat  dibedakan menjadi dua, yaitu boundaries dan frontier . Kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan  wilayah  negara.  Perbatasan  disebut frontier karena  posisinya  yang  terletak  di depan ( front ) atau di belakang ( hinterland ) dari suatu negara. Oleh karena itu, frontier dapat juga disebut dengan istilah foreland , borderland atau pun march . Sedangkan istilah boundary digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi ( bound or limit ) suatu unit politik, dalam hal ini adalah negara. Semua yang terdapat di dalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintegrasi satu dengan yang lain. Boundary paling tepat dipakai  apabila  suatu  negara  dipandang  sebagai  unit  spasial  yang  berdaulat.  Maka pengembangan  wilayah  perbatasan  Indonesia  merupakan  prioritas  penting  terhadap pembangunan  nasional  untuk  menjamin  keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI).
Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Perbatasan tersebut berupa batas laut dan batas darat. Indonesia adalah negara kepulauan ( archipelagic state ) yang
memiliki batas laut dengan sepuluh negara tetangga, yakni Australia, Malaysia, Singapura, India,  Thailand,  Vietnam,  Filipina,  Palau,  Papua  New  Guinea  (PNG),  dan  Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Di samping itu, Indonesia juga berbatasan langsung dengan tiga  negara  berupa  batas  darat  dengan  tiga  negara  tetangga,  yakni  Malaysia,  Papua  New Guinea, dan Republik Demokratik Timor Leste. Indonesia memiliki batas darat, salah satu nya  berbatasan  dengan  Malaysia,  yang  berada  di  pulau  Kalimantan.  Batas  darat  antara Indonesia dan Malaysia membentang sepanjang 2.019 km dari Tanjung Batu di Kalimantan Barat Laut, yang melewati dataran tinggi pedalaman Kalimantan, hingga ke Teluk Sebati dan Laut Sulawesi di sebelah timur Kalimantan. Perbatasan ini memisahkan Provinsi Kalimantan Utara  dan  Kalimantan  Barat  di  Indonesia  dengan  negara  bagian  Sabah  dan  Sarawak  di Malaysia.  Hal  ini  termasuk  juga  pada  perbatasan  antara  Kota  Batam  dan  Singapura  yang memiliki jarak kurang lebih 25 Kilometer (Mediana, 2020).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif karena penelitian ini akan menggambarkan atau memaparkan fakta-fakta atau keadaan atau gejala yang  sesuai  dengan  Optimalisasi  Kebijakan  Dalam  Pengelolaan  Kawasan  Perbatasan. Menurut Syaodih Nana metode penelitian kualitatif adalah cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis  fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial,  sikap  kepercayaan,  persepsi,  dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok.
Menurut  Sugiyono  bahwa  penelitian  kualitatif  deskriptif  adalah  metode  penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Penelitian ini terkait dengan objek yang akan dikaji yaitu Optimalisasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan  Perbatasan.  Lokasi  dalam  penelitian  ini  berada  di  Kota  Batam,  sesuai  dengan permasalahan  dan  tujuan  dari  penelitian.  Fokus  penelitian  ini  adalah  pengelolaan  kawasan perbatasan.
Data  yang  telah  diperoleh  dari  pengumpulan  data,  selanjutnya  dilakukan  analisis dengan menggunakan metode Analisis deskriptif  kualitatif, yaitu penelitian  non-hipotesis. Teknik ini dilaksanakan dengan cara mengklarifikasi data lalu menganalisis sesuai dengan gejala objek yang diteliti tanpa menggunakan perhitungan angka. Data yang digunakan yaitu berupa laporan, jurnal penelitian, buku, artikel, dan sebagainya.
Fenomena  yang  terjadi  yaitu  munculnya  isu-isu  yang  sering  kali  dibicarakan  oleh masyarakat ramai diantaranya masih adanya penyelundupan barang atau pun TKI (Tenaga Kerja  Indonesia).  Hal  ini  perlu  menjadi  perhatian  khusus  bagi  pemerintah  pusat  ataupun pemerintah daerah agar teratasi isu-isu yang telah ada atau muncul di permukaan bumi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang berbasis Kepulauan yang memiliki luas wilayah lautan seluas 241.215 km 2 atau 96% dan daratan seluas 10.595 km 2 atau 4% dengan total wilayah seluas 251.810 km 2 dengan topografi yang terdiri dari gugusan pulau yang dipisahkan oleh lautan.
Biro Pemerintahan dan Perbatasan sebagai pengganti BPP Provinsi Kepulauan Riau. Ketika  BPP  Provinsi  Kepulauan  Riau  sedang  berusaha  terus  berjalan  dengan  kendala  dan hambatan  yang  ada,  terjadi  perubahan  pada  politik  hukum  pemerintah,  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang salah satu implikasinya bagi Provinsi Kepulauan Riau adalah beralihnya kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan dari BPPD kepada perangkat daerah baru yaitu Biro Pemerintahan dan Perbatasan (Razma & Sucipta, 2018).
Tabel 1. Daftar Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) di Kepulauan Riau Daftar Daerah Terdepan dan Terluar (Perbatasan) No Provinsi No Kabupaten/Kota Status 1 Kepulauan Riau 1 Kepulauan Anambas Perbatasan, Tertinggal 2 Karimun Perbatasan 3 Kota Batam Perbatasan 4 Natuna Perbatasan, Tertinggal 5 Kota Bintan Perbatasan
Sumber: (LPDP, n.d.)
Wilayah Kepulauan yang berada dalam kawasan Kota Batam letaknya sangat strategis dan  berbatasan  dengan  Negara  Singapura  sebagai  pusat  ekonomi  Asia.  Kota  Batam merupakan  daerah  yang  berada  dalam  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Secara  geografis Kota Batam mempunyai posisi yang strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional
dan hanya berjarak 12,5 Mil laut dengan Negara Singapura. Hal ini menempatkan wilayah Batam sebagai salah satu pintu gerbang di kawasan barat Indonesia.
Potensi pulau-pulau terluar di perbatasan laut cukup besar dan bernilai ekonomi dan lingkungan yang tinggi. Beberapa pulau di Kepulauan Riau misalnya, dapat dikembangkan sebagai kawasan konservasi penyu dan kawasan wisata bahari karena kondisi alamnya yang indah. Selain itu, cukup banyak pula pulau yang memiliki potensi perikanan sehingga dapat dikembangkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Namun  demikian, tidak seluruh pulau dapat dikembangkan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan. Dari keseluruhan pulau-pulau terluar yang ada, hanya 33 pulau yang dihuni oleh manusia. Pulau- pulau  yang  tidak  dapat  dihuni  pada  umumnya  berupa  Pulau  Berbatu  atau  Pulau  Karang dengan luasan yang kecil sehingga sulit untuk disinggahi oleh kapal.
Secara  geografis  Kota  Batam  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2004 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Batam  tahun  2004-2014,  Kota  Batam  terletak antara 0o 25’29”- 1o 15’00” LU dan 103o 34’35”- 104o 26’04” BT (Badan Pusat Statistik Kota Batam, 2021). Luas daerah ini secara keseluruhan adalah 3.900,00 km2, Terdiri dari Luas wilayah darat 1.040 km2 dan luas wilayah lautan 2.590 km. pulau-pulau yang termasuk dalam jajaran wilayah kota Batam cukup banyak, tidak kurang dari + 400 buah pulau, 373 Pulau diantaranya telah bernama, sisanya belum bernama. Pulau-pulau Terluar di Kota Batam antara  lain  Pulau  Nipah,  Pulau  Pelampong,  Pulau  Batu  Berhenti,  dan  Pulau  Nongsa (Rahyudin, 2018). Pulau terbesar dalam jajaran pulau-pulau daerah ini adalah Pulau Batam, nama Pulau ini pula lah yang kemudian dijadikan nama administrasi daerah ini yaitu Kota Batam. Beberapa buah Pulau dalam wilayah ini termasuk dalam kategori Pulau Terluar di perbatasan Negara seperti halnya terlihat dalam peta di bawah ini.
Gambar 1. Peta Wilayah Perbatasan Pulau Batam

## Sumber: Bappeko Batam
Setiap  negara  akan  berusaha  untuk  meningkatkan  pertahanan  dan  keamanan negaranya,  hal  ini  disebabkan  kondisi  pertahanan  dan  keamanan  yang  stabil  akan memengaruhi kemajuan dan perkembangan perekonomian di suatu negara. Pertahanan dan keamanan  perbatasan  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  bagi  Indonesia.  Perbatasan memiliki arti penting tidak saja dalam konteks wilayah suatu negara dan kedaulatan wilayah, juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah pentingnya dari aspek pertahanan dan keamanan. Wilayah perbatasan perlu dijaga eksistensinya bagi Indonesia, karena keindahan, kekayaan dan keuntungan menjadi batas negara, sehingga segala upaya untuk mewujudkan eksistensi suatu  negara  dalam  pemanfaatan  sumber  daya,  kekuatan  pertahanan  dan  keamanan  yang diperlukan,  serta  bagaimana  sumber  daya  dan  kekuatan  itu  di  kelola  untuk  keperluan pengelolaan  dan  pertahanan  wilayah  perbatasan  akan  berdampak  bagi  terlindungnya kedaulatan,  penduduk,  dan  wilayah  dari  berbagai  jenis  ancaman.  Bahkan  tidak  mungkin, dengan  tidak  terjaganya  eksistensi  wilayah  perbatasan  itu  justru  akan  menjadi  ancaman tersediri bagi negara Indonesia kita yang kaya akan sumber daya.
Terlebih  lagi  bagi  Kota  Batam  itu  sendiri  yang  merupakan  salah  satu  daerah  yang memiliki pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga (utara) yaitu Singapura dan Malaysia.  Luas  wilayah  daratan  Kota  Batam  mencapai  1.038,84  km 2 dan  luas  wilayah perairannya yaitu 2.791,09 km 2 . (Sumber: Statistik Sektoral Pemerintah Kota Batam)
Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang  batas  wilayah  negara  yang  berada  di  darat  maka  posisinya  ada  di  Kecamatan. Terdapat  dua  Kecamatan  yang  memiliki  wilayah  dengan  Pulau  Terluar  yaitu  Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Nongsa. Pulau yang berada di Kecamatan Belakang Padang meliputi:  Pulau  Nipah,  Pulau  Pelampong,  dan  Pulau  Beranti.  Sedangkan  Kecamatan  yang memiliki wilayah Pulau Putri (Pulau Terluar) adalah Kecamatan Nongsa.
Persoalan  dan  ancaman  sebuah  daerah  perbatasan  termasuk  Pulau-pulau  kecil (terluar),  ini  sangat  memprihatinkan.  Termasuk  Pulau-pulau  terluar  yang  berada  di  daerah Kota Batam itu sendiri. Beberapa persoalan dan ancaman yang terjadi di Pulau-pulau Terluar di Kota Batam diantaranya adalah kurangnya jaringan internet untuk mengakses informasi, konflik delimitasi perbatasan, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pulau- pulau Terluar, konflik sengketa, pulau-pulau terluar berpotensi hilang, pulau-pulau di jadikan sarang perampokan, dan Nilai etika dan estetika budaya melayu memudar.
Namun, persoalan perbatasan seperti memunculkan beberapa isu diantaranya adalah belum adanya kepastian dan ketegasan garis batas, baik garis batas laut maupun garis batas
darat, serta administrasi dan pemeliharaannya, akibatnya perencanaan pembangunan wilayah perbatasan  menjadi  terkendala.  Selain  itu  adanya  permasalahan  batas  negara  ini  banyak menimbulkan dampak negatif dan berbagai insiden di perbatasan dan pelanggaran wilayah kedaulatan.  Persoalan  ketiga  adalah  kondisi  masyarakat  di  kawasan  perbatasan  pada umumnya masih miskin, tertinggal, terbelakang, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, serta  secara  komunitas  terisolir  dan  lemahnya  penegakan  hukum,  menyebabkan  maraknya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Implementasi pos-pos perbatasan dan fasilitasi bea cukai, imigrasi, dan karantina ( Custom, Imigration, and Quarantina ) tidak optimal dan terkendala  banyak  hal,  sehingga  mengakibatkan  terjadinya  berbagai  kegiatan  ilegal  lintas batas dan juga adanya kegiatan penyelundupan barang dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia).
Dengan menyusun kerangka koneksitas antar wilayah dalam rangka pengembangan potensi  maritim  Kepulauan  Riau,  berikut  beberapa  bentuk  strategi  yang  dilakukan  oleh pemerintah yang pertama pada bidang pariwisata dengan meningkatkan sarana dan prasarana dan  jenis  ODTW  (Objek  Daerah  Tujuan  Wisata)  yang  ada  di  Kabupaten  atau  Kota  dan merekrut tenaga pariwisata yang profesional dan memiliki nilai kompetensi yang tinggi, serta mengadakan  pelatihan  dan  pendidikan.  Juga  perlu  terus  melakukan  promosi  objek  wisata Kepulauan Riau. Kedua adalah pada bidang sumber daya energi yaitu dengan potensi migas terus  diupayakan  peningkatan  penerimaan  dan  hasilnya  sehingga  kemampuan  keuangan daerah terus meningkat. Ketiga pada bidang perikanan dan kelautan, dengan dilakukannya upaya menjaga daerah penangkapan ikan bagi nelayan kecil dan lebih memperhatikan sektor perikanan  dan  kelautan  dengan  penyediaan  berbagai  fasilitas.  Pembangunan  fasilitas penunjang dan penyederhanaan peraturan atau perijinan juga perlu dilakukan untuk menjadi daya  tarik  bagi  investor.  Dan  yang  terakhir  pada  bidang  Kesehatan,  dengan  melakukan peningkatan status Rumah Sakit yang terdapat di wilayah perbatasan.
Beberapa  strategi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  permasalahan daerah perbatasan dengan negara tetangga, dengan program jangka pendek (2011-2012), yang pertama  pada  bidang  Kelautan  dan  Perikanan.  Mulai  terdatanya  potensi  kelautan  dan perikanan  dan  ini  dilakukan  sejalan  dengan  pendataan  dan  pembinaan  nelayan  tradisional (tangkap  dan  budidaya),  pembangunan  sarana  pendukung  perikanan,  dan  mulai mengoptimalkan  pelabuhan  perikanan  yang  terpadu,  serta  pemetaan  dan  pengembangan potensi  unggulan  daerah.  Kedua  adalah  pada  bidang  angkutan  antar  pulau  dengan  mulai dibangunnya dermaga penyeberangan, sekaligus menyediakan sarana kapal penyeberangan, dan  menyediakan  fasilitas embarkation dan debarkation penumpang  dan  barang  yang
representatif.  Bidang  keselamatan  pelayaran  perlu  menyediakan  Sarana  Bantu  Navigasi Pelayaran  (SBNP).  Bidang  transportasi  udara  perlu  mempertahankan  dan  meningkatkan status  Bandara  International  Hang  Nadim  Batam  sebagai  pusat  distribusi  dan  bandara penghubung  nasional.  Ketiga  yaitu  bidang  infrastruktur,  dengan  membangun  dan menyediakan  infrastruktur  dasar  dengan  cara  menyediakan  sarana  dan  prasarana pemerintahan  dan  aparat  untuk  memperlancar  pelayanan  publik  dan  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan.  Pada  bidang  pertanian  dan  perkebunan  yang  menjadi penyangga  pemenuhan  kebutuhan  pangan  dan  sumber  PDRB  (Produk  Domestik  Regional Bruto) perlu untuk dikembangkan ke arah produktif dan konservatif. Dengan dukungan dari pembangunan sarana dan prasarana seperti jaringan irigasi, kios sarana produksi pertanian serta lembaga kemasyarakatan dalam bidang pertanian – perkebunan.
Meningkatnya  kesejahteraan  masyarakat  Kepulauan  Riau  Ditandai  dengan terpenuhinya  kebutuhan  dasar  masyarakat  dan  menurunnya  angka  pengangguran.  Ditandai juga  dengan  berkurangnya  kesenjangan  antar  daerah  termasuk  meningkatnya  aksesibilitas antar  daerah;  meningkatnya  pengelolaan  Pulau  Terluar,  Pulau  kecil  dan  Pulau  perbatasan. Keterlibatan  perusahaan  migas  yang  berada  di  kawasan  perbatasan  antara  lain  melalui partisipasi  dalam  percepatan  peningkatan  kesejahteraan  melalui  divisi  pengembangan masyarakat yang sinergis dan yang terkahir adalah pada bidang pengembangan perbatasan.
Adapun  Rencana  Jangka  Panjang  (2013-2018)  meliputi  bidang  Pariwisata  dengan meningkatkan sarana dan prasarana dan jenis ODTW (Objek Daerah Tujuan Wisata) yang ada di kabupaten/kota dan merekrut tenaga pariwisata yang profesional dan memiliki nilai kompetensi  yang  tinggi,  serta  mengadakan  pelatihan  dan  pendidikan.  Juga  perlu  terus melakukan promosi objek wisata Kepulauan Riau. Kedua pada bidang sumber daya energi. Dengan  potensi  migas  terus  diupayakan  peningkatan  penerimaan  dan  hasilnya  sehingga kemampuan keuangan daerah terus meningkat. Ketiga yaitu bidang perikanan dan kelautan. Dengan dilakukannya upaya menjaga daerah penangkapan ikan bagi nelayan kecil dan lebih memperhatikan  sektor  perikanan  dan  kelautan  dengan  penyediaan  berbagai  fasilitas. Pembangunan  fasilitas  penunjang  dan  penyederhanaan  peraturan/perijinan  juga  perlu dilakukan  untuk  menjadi  daya  tarik  bagi  investor.  Keempat  bidang  Kesehatan  dengan melakukan peningkatan status Rumah Sakit yang terdapat di wilayah perbatasan. Selain itu ada, ada kebijakan yang sedang dijalankan atau yang sudah dijalankan oleh pemerintah untuk pengelolaan kawasan perbatasan yakni adanya perjanjian batasan Indonesia-Singapura.
Tiga pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui BNPP yang pertama adalah pendekatan keamanan, merupakan bentuk kerja sama militer Indonesia, dan Negara tetangga
untuk  menjaga  perbatasan,  di  mana  TNI  memiliki  bentuk  mengakomodisi  pertahanan keamanan dengan dua dimensi, yaitu pertahanan tradisional dan nontradisional atau Militer dalam bentuk pertahanan nasional. Contohnya: Membangun Pos lintas Batas, Pembangunan pos lintas batas sangat penting mendapatkan prioritas berhubung Indonesia dengan wilayah yang  sangat  luas  ini  berbatasan  langsung  dengan  beberapa  negara  baik  perbatasan  darat maupun  perbatasan  laut.  Pembangunan  pos  lintas  batas  di  area  strategis  bertujuan  untuk menjadikan kawasan perbatasan semakin maju dan tidak terasing, serta dapat memberikan manfaat  ekonomis  yang  semakin  besar.  Sehingga  pembangunan  dan  kesejahteraan masyarakat di perbatasan akan semakin meningkat. Kedua adalah pendekatan kesejahteraan. Peran  pemerintah  yang  berdasarkan  BNPP  dengan  cara  mempercepat  pengamanan  dan pengembangan sarana dan prasarana di pos pemeriksaan lalu lintas perbatasan, mempercepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan di kawasan perbatasan, mempercepat kualitas sumber daya manusia di kawasan perbatasan, mempercepat penguatan kapasitas kelembagaan pembangunan  kawasan  perbatasan.  Ketiga  adalah  pendekatan  Lingkungan  merupakan pendekatan yang baru di perkenalkan untuk mendampingi pendekatan sebelumnya, terutama pendekatan kesejahteraan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan  meminimasi  dampak  yang  akan  ditimbulkan  oleh  kegiatan  pembangunan  di  kawasan perbatasan yang menjadi pintu gerbang kegiatan ekonomi dan perdagangan dengan Negara tetangga.
Adapun kebijakan yang di buat oleh kementerian pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi  yang  di  anggap  gagal  yaitu  menempatkan  transmigran  di  pulau-pulau  terluar merupakan tindakan yang dianggap tepat untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Hal ini  mengingat  selama  ini  pulau-pulau  terluar  hanya  diposisikan  sebagai  bagian  “halaman belakang”  wilayah  NKRI  karena  dianggap  tidak  mempunyai  potensi  sumberdaya  alam. Padahal  Pulau-pulau  tersebut  berikut  masyarakatnya  merupakan  garda  terdepan  dalam menghadapi  setiap  ancaman  yang  datangnya  dari  luar.  Berhubung  kurang  mendapat perhatian, maka banyak di antara mereka yang hidupnya tergantung pada berbagai fasilitas dari negara-negara tetangga. Selain itu kebijakan yang dianggap gagal adalah membuat pos lalu lintas laut perbatasan, namun kenyataannya banyak kasus penyelundupan yang terjadi di Kota  Batam.  Seperti  tabel  di  bawah  ini  yang  menyajikan  salah  satu  kasus  penyelundupan barang elektronik untuk setiap tahunnya.
Tabel 2. Hasil Pengawasan Bea Cukai Batam tentang Penyelundupan Barang Elektronik Ilegal di
Pelabuhan Bebas Kota Batam Tahun 2016-2019 Tahun Pengawasan Jumlah Barang Jumlah Kasus 2016 1453 146 2017 2005 165 2018 759 72 2019 628 48
Sumber: Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Kota Batam, 2019.
Untuk  itu,  optimalisasi  yang  dapat  dilakukan  melihat  kebijakan  yang  sudah  dibuat yakni pemerintah memberikan perhatian lebih kepada wilayah perbatasan pulau-pulau terluar, mengembangkan  SDM  sebagai  modal  penggerakan  pembangunan  wilayah  perbatasan, menguatkan Sistem ketahanan Negara dan penegakan hukum, mengisi Pulau-pulau Terluar yang  masih  jarang  atau  tidak  berpenghuni,  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas  karena dengan adanya penduduk tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan di wilayah pulau-pulau Terluar, perlu diberikan insentif bagi masyarakat yang bersedia tinggal di  Pulau-pulau  Terluar  Indonesia  dan  mengembangkan  badan  pengelola  dengan  prinsip- prinsip good corporate governance (Pengusahaan & Perdagangan, 2020).

## PENUTUP
Indonesia sebagai negara Kepulauan terbesar, mempunyai posisi yang strategis dan memiliki  sumber  daya  alam  yang  melimpah,  sehingga  wilayah  perbatasan  menjadi  rawan terjadinya  berbagai  masalah.  Provinsi  Kepulauan  Riau  sebagai  Provinsi  yang  berbasis kepulauan yang memiliki luas wilayah lautan seluas 241.215 km 2 atau 96% dan daratan seluas 10.595 km 2 atau 4% dengan total wilayah seluas 251.810 km 2 dengan topografi yang terdiri dari gugusan Pulau yang dipisahkan oleh lautan. Kota Batam sendiri Merupakan salah satu daerah yang memiliki Pulau Terluar yang berbatasan dengan negara tetangga (Utara) yaitu Singapura. Luas Wilayah Kota Batam sebesar 426,563.28 Ha yang terdiri dari luas wilayah darat sebesar 108,265 Ha dan luas wilayah perairan atau laut sebesar 318,298.28 Ha.
Kebijakan  yang  telah  diterapkan  dalam  pengelolaan  kawasan  perbatasan  di  Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau masih perlu pembenahan agar dapat teroptimalisasi. Konflik delimitasi yang terjadi dalam perjanjian perbatasan Indonesia-Singapura menunjukkan hasil dari kurangnya pengelolaan kawasan perbatasan di Kota Batam sebagai salah satu pulau yang termasuk berbatasan dengan Negara Singapura. Pengelolaan yang perlu diperhatikan lebih
yaitu  pada  pulau-pulau  terluar  yang  menjadi  wilayah  perbatasan  antara  negara-negara  lain yang dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara Indonesia. Kondisi masyarakat di pulau- pulau  terluar  kini  masih  kurang  dalam  hal-hal  umum  seperti  akses  informasi,  sarana  dan prasarana, dan pengelolaan daerah sehingga potensi maritim yang ada di pulau-pulau tersebut tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah yang diakibatkan oleh kurangnya kebijakan dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Penulis  mengharapkan  usaha  lebih  dari  pemerintah  dalam  mengoptimalisasikan kebijakan  ini.  Perhatian  lebih  kepada  pulau-pulau  terluar  yang  menjadi  perbatasan  akan memiliki  timbal  balik  yang  baik  untuk  pemerintah  sehingga  pengelolaan  wilayah  dapat dieksekusi secara menyeluruh baik itu dari wilayah pusat yang sudah teroptimalkan hingga pulau-pulau terluar yang berkembang melalui optimalisasi wilayah perbatasannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam  perampungan  karya  tulis  ini,  terkhususnya  dosen  pengampu  penulis  yang  telah memberi  saran  dan  opini  yang  membangun  untuk  memperbaiki  tata  cara  penulisan  yang masih banyak sekali kesalahan dari penulis. Penulis juga berterima kasih kepada Magister Administrasi  Publik  Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji  (MAP-UMRAH)  selaku penyelenggara kegiatan yang penulis ikuti sehingga penulis dapat memiliki semangat untuk menuangkan ide dan gagasan penulis ke dalam hasil karya tulis ini.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Masyhur  Effendi,  A.  (2011).  Prinsip  Pengakuan  Dalam  Pembentukan  Negara  Baru Ditinjau  Dari  Hukum  Internasional. Ejurnal.Esaunggul.ac.id , 8  No.  3 (Hukum Internasional),214–224.
Arifin, S. (2013). Cross Border Approach Sebagai Alternatif Model Kebijakan Pembangunan Kawasan  Perbatasan. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 20 (1),  37–58. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art3
Badan  Pusat  Statistik  Kota  Batam.  (2021).  Kota  Batam  dalam  Angka  2021. Badan  Pusat Statistik Kota Batam , 164–165.
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.h andle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0 Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.20

## 14.12
Fitriyanti, R. (2016). Optimalisasi Penerapan Penilaian Autentik dalam Mengukur Sikap dan Keterampilan Siswa pada Sub Konsep Daur Ulang Limbah. Politika , 11–56.
Handrian,  E.,  Andry,  H.,  &  Azmi.  (2020).  Penguatan  Pemerintahan  Daerah  Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Kepualauan Meranti. Jurnal Kemunting , 1 (2), 183–203.
LPDP. (n.d.). Daftar Daerah 3T [Lembaga Pengelola Dana Pendidikan] .
Malik, F., Kotta, R. J., & Rada, A. M. (2019). Kebijakan Penataan Pulau-pulau Terluar di Provinsi  Maluku  Utara  Dalam  Rangka  Mempertahankan  Keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Ganesha Law Review , 1 (2), 106–175.
Marwasta, D. (2016). Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned  dari  KKN-PPM  UGM  di  Kawasan  Perbatasan. Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat  (Indonesian  Journal  of  Community  Engagement) , 1 (2),  204–216. https://doi.org/10.22146/jpkm.10607
Pengusahaan, B., & Perdagangan, K. (2020). Rencana strategis badan pengusahaan batam 2020-2024 .
Rahyudin. (2018). Kota Batam Dalam Angka (A. Sangaji (ed.)). Badan Pusat Statistik Kota Batam. https://doi.org/1102001.2171
Razma, O., & Sucipta, P. R. (2018). Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau). Jurnal Selat , 6 (1), 37–60. https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.810
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) ISSN  2354-5798 ( Print ), 2654-5020 ( Online ) Vol. 9 No. 2 November Tahun 2021 Available Online at https://ojs. umrah .ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v9i2.3803

## Pengaruh Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan dan Etos Kerja terhadap Kinerja Kerja Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau
Firman 1 , Chaereyranba Sholeh 2
1, 2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Email: firman@umrah.ac.id 1 , reyranba@umrah.ac.id 2
Dikirim : 1 Oktober 2021 | Direvisi : 25 Oktober 2021 | Diterima : 29 November 2021

## ABSTRAK
Tujuan  dari  studi  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh  sumber  daya manusia, gaya kepemimpinan dan etos kerja pegawai yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri berupaya meningkatkan kinerja kerja para pegawainya. Studi ini merupakan penelitian  penjelasan  ( explanatory  research )  yang  menjelaskan  hubungan  kuasalitas  antar variabel  melalui  pengujian  hipotesis.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  metode representative sampling. Sampling penelitian berjumlah 69 pegawai, sampel diambil daari kesuluruhan  populasi.  Instument  pengukuran  variasi  pertanyaan  menggunakan  skala  likert dengan  skor  1-5.  Teknik  analisis  data  menggunakan  SPSS  ( statistical  package  for  social sciences ).  Hasil  studi  menunjukkan  secara  parsial    sumber  daya  manusia    berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja, secara parsial gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja, secara parsial etos kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja,  dan  secara  simultan  sumber  daya  manusia,  gaya  kepemimpinan  dan  etos  kerja berpengaruh  secara  simultan  terhadap  kinerja  kerja.  Berdasarkan  hasil  studi  ini,  implikasi manajerial  yang  dapat  direkomendasikan  penilaian  kinerja  dikaitkan  dengan  etos  kerja sehingga  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  mengungkapkan  seberapa  baik  karyawan berkinerja sesuai dengan etos kerja, karena jika etos kerja yang kuat dalam satu organisasi akan berkaitan dengan kinerja kerja yang semakin tinggi. Selain itu memperkuat efektifitas penerapan gaya kepemimpinan melalui penetapan sikap yang tegas dan percaya diri dalam mengambil keputusan oleh pimpinan.
Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan, Etos kerja. Kinerja

## ABSTRACT
This research aims to find out and analyze the influence of human resources, leadership style, and work ethic of employees performance in Cooperatives and SME offices in Kepulauan Riau Province. This research is explanatory research that explains the relationship between the  variables  through  testing  hypotheses.  The  sampling  technique  uses  a  representative sampling method. A sampling of the research amounted to 69 employees, samples taken from the entire population. The instrument for measuring the variation of questions is using the Likert Scale with a score of 1-5. Data analysis techniques using SPSS (Statistical package for social  sciences).  The  results  of  the  research  show  that  partially  human  resources  and leadership  style  have  a  significant  effect  on  work  performance  except  work  ethic  have  no significant  effect  and  all  dependent  variables  simultaneously  influence  work  performance. Based on the results of this research, some recommendations for practical implementation
are  organizational  work  ethic  will  be  associated  with  higher  work  performance  and strengthen the effectiveness of leadership style through the determination of leader.
Keywords : Human Resources, Leadership Style, Work ethic, Performance

## PENDAHULUAN
Koperasi,  usaha  kecil  dan  menengah  (KUKM)  memiliki  peran  besar  dalam perekonomian  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Keberadaan  koperasi  dan  UKM  selama  ini mampu  menjadi  sumber  nafkah  masyarakat  dan  menyerap  banyak  tenaga  kerja,  meskipun memiliki konstribusi nilai tambah yang relative lebih kecil dari pada usaha berskala besar. Usaha kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang cukup dominan dan berkembang di  Provinsi  kepulauan  Riau,  meliputi  berbagai  pegelahan  hasil  laut  dan  pertanian  serta berbagai  usaha  lainnya.  Usaha  kecil  dan  menengah  merupakan  usaha  yang  mampu memeperluas  atau  membuka  lapangan  kerja,  memberikan  pelayanan  ekonomi  kepada masyarakat dan dapat berperan dalam pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selaras  dengan  itu,  kebijakan  yang  berpihak  terhadap  koperasi  dan  UKM,  telah menjadi  harapan  yang  berkembang  luas  ditengah  tumbuhnya  kesadaran  dan  perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi,  aspek  penting  yang  menjadi  agenda  besar  dalam  proses  pembangunan  ekonomi, adalah pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat. UKM memiliki peran yang strategis dalam menyerap tenaga kerja dan sumber pendapatan  daerah  maupun  masyarakat-lokal.  Keberadaan  Dinas  Koperasi  dan  UKM merupakan salah satu Dinas di Provinsi Kepulauan Riau yang menaungi Koperasi dan UKM yang  ada  di  Provinsi.  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Kepri,  berikut  identifikasi permasalahan terkaityang harus dibenahi baik internal maupun eksternal, dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Identifikasi Permasalahan, Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Kepri No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 1 Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi Rendahnya kinerja koperasi Kurangnya kompetensi pengurus koperasi 2 Rendahnya  KUKM  yang mendapat permodalan Minimnya akses permodalan bagi KUKM Karena  sebgaian  besar  pelaku KUKM belum bankabel
3 Rendahnya  daya  saing KUKM Masih  rendahnya  skala usaha UMKM Rendahnya KUKM dalam pemanfaatan teknologi tepat guna dan  informasi  serta  inovasi pengembangan kreasi dan produk
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri (2021)
Dari  tabel  1  dapat  dilihat  hambatan  dan  kendala  dalam  pengembangan  organisasi berdampak pada penurunan kinerja pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau. Dapat dilihat pada tabel 2 data jumlah koperasi aktif dan tidak aktif setiap tahunnya.

## Tabel 2. Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau Dari Tahun 2013 – 2016
No Data Koperasi Tahun 2013 2014 2015 2016 1 Koperasi Aktif 1427 Koperasi 1447 Koperasi 1467 Koperasi 1155 Koperasi 2 Koperasi Tidak Aktif 150 UKM 120 UKM 120 UKM 120 UKM 3 UKM Aktif 1600 orang 1600 orang 1600 orang 1200 orang 4 Anggota Koperasi Aktif 633 Koperasi 798 Koperasi 1183 Koperasi 1200 Koperasi
Sumber : Data Skunder Dinas Koperasi dan UKM Provinsi kepri (2021 (Han & Kim, 1998))
Dari  tabel  dan  grafik  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  terjadi  penurunan  kinerja  Dinas Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Jumlah  koperasi  aktif  dan  meningkatnya koperasi  yang  tidak  aktif  di  setiap  tahunnya  akan  tetapi  hal  ini  bertolak  belakang  dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) yang ada. Pada sisi lain kinerja pegawai akan berdampak pada keberlangsungan organsiasi terutama berkaitan dengan pengembangan produk. (Han & Kim, 1998) dalam (Rediyono & Ujiono, 2013) inovasi mengacu pada produk baru atau upaya untuk melakukan terobosan-terobosan baru.
Disamping itu kinerja dipengaruhi oleh pimpinan dan etos kerja yang dibangun. Hal ini dapat dilihat dari kinerja pegawai di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri  yaitu:
1. Masih  rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  koperasi  dan  pengelola  koperasi mengakibatkan koperasi sulit berkembang atau lebih banyak tergantung pada bantuan- bantuan.
2. Pegawai masih harus dikontrol setiap saat, ketika pimpinan tidak ada maka ada beberapa pegawai yang tidak memberikan konstribusi bagi organsasi tidak bekerja.
3. Terbatasnya tenaga pembinaan pada UMKM
4. Belum terpadunya pembinaan koperasi dan UKM di Provinsi Kepulauan Riau.
Seorang  pemimpin  seharusnya  memiliki  kemampuan  yang  lebih  dari  pegawai  lain seperti  memiliki  keahlian  membimbing  bawahan  maupun  keahlian  dalam  bidang pekerjaannya ( skill ). Kemampuan pemimpin dalam melihat, memberi perhatian serta evaluasi dalam berorganisasi merupakan faktor penentu kelangsungan hidup suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Selain itu kinerja pegawai juga tergantung pada tingkat pengetahuan  pegawainya  terhadap  memahami  cara  yang  tepat  untuk  melakukan  pekerjaan (Robbins, 2015). Salah satu faktor yang dapat mendorong keinginan belajar pegawai adalah etos  kerja,  melalui learning  organizational, Keterkaitan  antara  sumber  daya  manusia, kepemimpinan dan etos kerja adalah ketika etos kerja diperkenalkan pada organisasi yang memiliki  sumber  daya  manusia  yang  tinggi  yang  diikuti  dengan  kepemimpinan  yang  baik tentu  dapat  mencapai  tujuan  organisasi  yang  diinginkan.  Berdasarkan contigensy  theories , keefektifan dari seorang pemimpin dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional misalnya etos kerja. Etos kerja berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja karyawan. Edy Rahardjo dalam analisis  pengaruh  etos  kerja  dan  kompensasi  terhadap  kinerja  karyawan  dengan  motivasi sebagai  variabel intervening menyatakan  bahwa  etos  kerja  mempunyai  pengaruh  positif terhadap motivasi dan kinerja pegawai (Kurniawan, 2013).

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini variabel yang diuji ii adalah sumber daya manusia, kepemimpinan, dan etos kerja sebagai variabel bebas ( independen ) dan kinerja kerja sebagai variabel terikat ( dependen ).  Adapun  yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Pegawai  di  Dinas Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  berjumlah  69  orang.  Berikut  jumlah pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 3:

## Tabel 3. Jumlah Pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau
No Jabatan/Unit kerja Diskop Kepri Jumlah (orang) 1 Bidang Sekertariat 24 2 Bidang perizinan dan bidang kelembagaan 12 3 Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan 13 4 Bidang pemberdayaan Koperasi 11 5 Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil 9 Jumlah 69 Sumber Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau (2021)
Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  berjumlah  69  orang.  Metode  yang  digunakan  dalam pengambilan sampel dengan mengambil keseluruhan dari populasi yang ada, sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto apabila subyek lebih dari 100, maka sampel dapat diambil 10% - 15% atau 20% -25%, apabila populasi kurang dari 100 maka sampel diambil dari keseluruhan populasi, maka sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau yang berjumlah 69 orang (Arikunto, 2010).
Penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis s variabel,  yaitu  variabel  independen ( independent  variabel )  dan  variabel  dependen  ( dependent  variabel ).  Variabel  ini  diukur dengan 9 pertanyaan. Penilaian n menggunakan 5 poin skala likert (diantaranya 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju). Variabel independen n yang digunakan dalam  penelitian  ini,  yaitu  kualitas  sumber  daya  manusia,  kepemimpinan  dan  etos  kerja (Bolle, 2015).
Tabel 4. Dimensi Penelitian dan Skala Pengukuran Variabel Penelitian Indikator Skala Pengukuran Kiner Kerja (Y) Kinerja  adalah  hasil  kerja  secara kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai oleh  seseorang  pegawai  dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggungjawab
yang diberikan kepada para pegawai.
1. Kuantitas kerja 2. Kualitas Kerja 3. Kreatifitas Kerja Eoh dalam Bolle (2015) Skala Likert Sumber daya manusia (X1) proses yang dilakukan n untuk mengembangkan
pengetahuan, keahlian, dan kemampuan pekerja,
1. Kemampuan fisik
2. Kemampuan intelektual 3. Kemampuan fisikologis Sedarmayanti (2009) Skala Likert Kepemimpinan (X2) Kepemimpinan merupakan kemampuan  untuk  mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya suatu tujuan 1. Penetapan sasaran, 2. Pengambilan keputusan,
3. Komunikasi,interaksi,motivasi
4. Kontrol Eoh dalam Bolle (2015) Skala Likert Etos kerja (X3) Seperangkat  perilaku  positif  yang berakar pada keyakinan fundamental yang  disertai  komitmen  total  pada paradigma kerja yang integral 1. Kerja keras,
2. Disiplin,
3. Jujur,
4. Tanggungjawab,
5. Rajin 6. Tekun
Robbins, (2015) Skala Likert
Sumber: Data Primer (2021)
Uji validitas dilakukan dengan n membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk signifikansi 5 % dari degre of freedom (df) = n-2, dalam hal ini (n) adalah jumlah sampel. Jika r  hitung  >  r  tabel  maka  pertanyaan  atau  indikator r tersebut  dinyatakan  valid,  demikian
sebaliknya bila r hitung < r tabel maka pertanyaan atau indikator r tersebut dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2009). Dalam uji ini, pedoman yang digunakan n dalam pengambilan n keputusan adalah:
1. Jika nilai i signifikan > 0.05 maka distribusi normal
2. Jika nilai i signifikan < 0.05 maka distribusi tidak normal
Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:
Ho : Data residual berdistribusi i normal
Ha : Data residual tidak berdistribusi i normal

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini i menggunakan  kuesioner  sebagai  sarana  pengumpulan  data dengan n objek k penelitiannya adalah aparatur sipil negara yang bekerja di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau.  Proses s pengumpulan dan pemilihan sampel pada penelitian ini dapat dilihat t pada a Tabel 5
Tabel 5. Ringkasan Proses Pengumpulan dan Pemilihan Sampel Keterangan Jumlah Kuisioner yang disebar 69 Kuesioner Kuisioner yang kembali dari penyebaran 69 Kuesioner Kuisioner yang tidak lengkap 0 Kuesioner Kuisioner yang sesuai criteria 69 Kuesioner Jumlah data yang diobservasi dalam penelitian 69 Data
Sumber : Data Primer diolah (2021)
Kuisioner  yang  disebarkan  pada  penelitian  ini  berjumlah  69  kuesioner.  Kuesioner yang kembali dari penyebaran berjumlah 69 sehingga jumlah kuesioner yang sesuai kriteria berjumlah 69. Deskripsi karakteristik umum responden dapat dilihat Tabel 6

## Tabel 6. Karakteristik Umum Responden
Demografi Responden Frekuensi Persentase Usia 21 – 25 5 7.2 26 – 30 12 17.4 31 – 35 25 36.2 36 – 40 14 20.3 41 – 50 9 13.0 Ø 55 4 5.8 Status Pernikahan Belum Menikah 10 14.5 Menikah 59 85.5 Jangka Waktu Bekerja < 1 tahun 12 3.7 1   -  10  Tahun 24 13
11 – 20 Tahun 22 22.9 Ø 21  Tahun 11 4.3 Latar Belakang Pendidikan (SMU/SMK) Sekolah Menengah Atas 20 29.0 (D3) Ahli Madia 4 5.8 (S1)               Sarjana 41 59.4 Demografi Responden Frekuensi Persentase (S2)               Magister 4 5.8 Posisi Pekerjaan Manajerial 22 31.9 Non-manajerial 47 68.1 Jenis Kelamin Pria 40 58.0 Wanita 29 42.0 N = 69 Data Sumber: Data Primer r diolah - (2021)
Hasil karakteristik responden diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang  mengisi  kuisioner  adalah  yaitu  pegawai  yang  bekerja  di  Dinas  Koperasi  dan  UKM Provinsi Kepulauan Riau dengan masa kerja bervariasi dari 1 tahun sampai dengan diatas 20 tahun ke atas masa kerja. Rata –rata pegawai yang bekerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau sudah menikah dengan persentasi 85.5% atau sekitar 95 orang. Pegawai yang bekerja lebih didominasi jenis kelamin laki-laki sekitar 40 orang  atau 58,0% dengan dengan umur 35 tahun sekitar 32.6%., dan  pendidikan (S1) atau strata 1 yang paling banyak. Sekitar 41 oran atau sekitar 59.4.
Tabel 7. Hasil Uji Statistik Deskriptif f Variabel N Minim m Max Mean n Std. Dev Sumber Daya Manusia 69 4 11 7.38 2.243 Kepemimpinan 69 3 5 4.22 .539 Etos kerja 69 3 5 3.96 .527 Kinerja kerja 69 Sumber : Data Peimer r diolah (2021)
Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standart deviasi i untuk masing-masing varaibel l yang ditampilkan pada tabel 4.3 menggunakan pernyataan yang dinilai i dengan 5 point skala likert (1) sangat setuju, (2) setuju, (3) tidak pasti i atau netral, (4) tidak setuju, dan (5) sangat tidak k setuju (Indriantoro dan Supomo, 2011). Hasil  deskriptif f sumber  daya  manusia  menunjukkan  rata-rata  responden n belum memaksimalkan sumber daya manusia dalam m bekerja, pengembangan sumber daya manusia yang  dilakukan  untuk  mengembangkan  pengetahuan,  keahlian,  dan  kemampuan  pekerja,
untuk kepentingan peningkatan kinerja. Standar deviasi i menunjukkan 2.243 (lebih kecil dari 30%  dari  nilai  rata-rata),  sehingga  disumpulkan  bahwa  rata-rata  dari i responden  terhadap sumber  daya  manusia  tidak  menunjukkan n adanya  variasi  yang  besar.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Kurniawan  menunjukan  bahwa  pengembangan  sumber  daya  manusia berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  karyawan  (Kurniawan,  2013).  Pengembangan kompetensi  sumber  daya  manusia  melalui  integritas,  pengembangan  diri,  orientasi berprestasi,  komitmen  organisasi  dan  kreatif    dengan  Setiap  pegawai  Kemenag  diberi kesempatan yang sama dalam mengembangkan karir, kesempatan untuk melanjutkan studi dan diberi hak yang sama untuk mengikuti kegiatan pelatihan mampu mempengaruhi setiap pegawai kemenag menjalankan kebijakan dengan rasa tanggung jawab dan menerima hasil penilaian  kinerja  yang  dilakukan  oleh  Kepemimpinan  menunjukkan n rata-rata  responden masih kurang. Kepemimpinan dapat dilihat t dengan mencerminkan pegawai dapat menerima arahan dan instuksi dari pimpinan. Deviasi i menunjukkan 0,539 (lebih kecil dari 30% dari nilai rata-rata),  sehingga a disumpulkan  bahwa  rata-rata  dari  kepemimpinan  tidak k menunjukkan adanya variasi i yang besar.
Etos  kerja  merupakan  gambaran,  cara  bertindak  ataupun  gagasan  yang  paling komprehensif mengenai tatanan. Dengan kata lain etos adalah aspek evaluatif sebagai sikap mendasar terhadap diri dan dunia mereka yang direfleksikan dalam kehidupannya khususnya didunia kerja. Deviasi menunjukkan 0,527 (lebih kecil dari 30% dari nilai rata-rata), sehingga disumpulkan  bahwa  rata-rata  dari  pengembangan  karir  tidak  menunjukkan  adanya  variasi yang besar.
Hasil  deskriptif f kinerja  kerja  menunjukkan  rata-rata  responden  belum memaksimalkan  kinerja  kerjanya a dalam  bekerja,  dapat  dilihat  bahwa  masih  kurang hasil kerja secara  kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh  seseorang  pegawai  dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Standar deviasi i menunjukkan  0,557  (lebih  kecil  dari  30%  dari  nilai i rata-rata),  dapat  disumpulkan bahwa rata-rata dari responden terhadap kinerja kerja tidak menunjukkan n adanya variasi yang besar. Dalam uji validitas, dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r - tabel untuk signifikansi 5 % dari degre of fredom (df) = n-2, dalam hal ini adalah jumlah sampel.
Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, demikian sebaliknya bila r - hitung < r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut t dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2007).
Dari hasil analisis didapat nilai korelasi antara skor e item dengan skor total. Nilai ini kemudian kita bandingkan dengan nilai r - tabel, dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi i dan jumlah data (n) = 69 dengan rumus perhitungan mencari r - tabel (df = N-2) (df = (69- 2=67), maka didapat r - tabel sebesar 0.2369. Berdasarkan hasil analisis di dapat sedangkan pada item lainnya nilainya lebih dari 0.2369 dan dapat disimpulkan bahwa butir r instrument tersebut valid. Dalam uji Reliabilitas, digunakan sebagai alat t untuk mengukur r suatu kuisiner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dinyatakan dikatakan reliabel atau handal jika a jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari  waktu  ke  waktu.  SPSS  memberikan  fasilitas  untuk  mengukur r realiabilitas  dengan  uji statistik Cronbach  Alpha ( a). Suatu  konstruk s atau  variabel  dikatakan  realiabel jika a memberikan nilai cronbach Alpha > 0.60 (Ghozali, 2009).
Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach’s Alpha Kesimpulan Sumber daya manusia 0.698 Reliabel s Kepemimpinan 0.886 Reliabel s Etos kerja 0.835 Reliabel s Kinerja a kerja 0.745 Reliabel s Sumber : Data primer diolah (2021)
Nilai cronbach’s alpha diatas 0,60, dapat disimpulkan seluruh variabel l tersebut adalah reliable dan dapat digunakan dalam - penelitian selanjutnya. Dalam uji asumsi klasik, terdapat uji  normalitas,  uji  heteroskedastisitas,  dan  uji  multikolonieritas.  Uji  normalitas  bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  suatu  model l regresi  linier  variabel  penganggu  atau residual l memiliki i distribusi normal.
Dalam penelitian ini, untuk k mendeteksi i normalitas s dilakukan dengan melihat grafik histogram  dan  grafik  P-P  Plot  dan  nilai  dari  signifikansi  dari one-sample - kolmogorov- smirnov .
Gambar 1. Hasil Pengujian Normalitas Histogram
Sumber : Data primer diolah (2021)
Garis  melengkung  pada  gambar  1  membentuk  pola  seperti  lonceng g dan  tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, maka disimpulkan data pada penelitian ini normal. Selain grafik k histogram,  penelitian n ini  menggunakan  grafik - P-P  Plot  untuk  menguji i normalitas data.
Gambar 2. Uji - Normalitas s PP P-lot

## Sumber: Data primer diolah (2021)
Terlihat  titik-titik  menyebar  disekitar r garis s diagonal,  dapat  diartikan  data berdistribusi  normal.  Untuk  memastikan  data a benar-benar  berdistribusi i normal,  maka dilakukan  uji - statistik k kolmogorov  smirnov dengan  melihat  nilai i signifikansinya,  jika  nilai signfikansinya i lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi i normal.
Tabel. 10 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 69 Normal Parameters a,b 0E-7 0E-7 3.51152838 2.32130303 Most Extreme Differences .096 .098 .056 .076 -.096 -.098 Kolmogorov-Smirnov Z .802 Asymp. Sig. (2-tailed) .542 Sumber : Data primer diolah (2021)
Hasil l analisis s metode e one-sample - kolmogorov-smirnov pada  tabel  10 terlihat t menunjukkan nilai kolmogorov-smirnov - 0.802 dan nilai signifikansinya sebesar 0.542 karena p-value  =  0.542>  0.05,  berarti  data  residual  terdistribusi  secara  normal.  Dalam  Uji heteroskedastisitas  bertujuan  menguji i apakah  dalam  model  regresi  terdapat  ketidaksamaan variance dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain.  Pada  penelitian  ini  uji - heteroskedatisitas menggunakan n analisis s grafik scateerplot dan glejser .
Gambar 3. Hasil - Uji - Heteroskedasitas Sumber : Data - primer diolah (2021)
Titk-titik  menyebar  secara  acak  dan  tidak  membentuk  sebuah  pola  tertentu  dan tersebar  diatas  dan  dibawah  angka  0  (nol)  pada  sumbu - Y,  disimpulkan n tidak  terjadi heteroskedastisitas.  Uji  heteroskedastisitas s dapat  juga  digunakan  uji - glejser ,  jika  nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedatusitas.
Tabel. - 11 Hasil Uji - Heteroskedastisitas Model Sig ( Constant ) 0.459 Sumber Daya Manusia  (X1) 0.823 Kepemimpinan (X2) 0.833 Etos kerja (X3) 0.877 Sumber : Data primer diolah (2021)
Berdasarkan tabel 11 terlihat nilai signifikansi untuk Sumber Daya Manusia 0.823 > 0,50, variabel kepemimpinan 0.833 > 0,50, variable etos kerja 0.877 > 0,50  maka model l ini tidak adanya masalah heteroskedatisitas.
Uji Multikolinearitas terjadi jika , nilai tolerance dibawah 0.10 dan nilai - VIF di atas 10 (Ghozali,  2007).Hasil  pengujian  multikolinearitas s pada  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada tabel e 12 berikut:
Tabel. - 12. Multikolonieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF ( Constant ) Sumber daya manusia (X1) 0.676 1.479 Kepemimpinan (X2) 0.984 1.016 Etos kerja (X3) 0.685 1.459 Sumber : Data primer diolah (2021)
Tabel 12 nilai VIF dan tolerance dari variabel sumber daya manusia  (X1) dengan nilai tolerance - 0.676> 0,1 dengan VIF 1.479 < 10. Variabel kepemimpinan (X2) mempunyai nilai tolerance - 0.984  >  0,1  dengan  VIF - 1.016  <  10  serta  variabel l budya  organisasi mempunyai nilai tolerance 0.685 > 0,1 dengan VIF - 1.459 < 10. Dapat disimpulkan model l ini tidak ditemukan n multikolonieritas. Dalam pengujian Hipotesis s Secara Uji i Parsial (Uji-t), Uji ini  dilakukan  dengan n membandingkan  nilai n t-hitung  dengan  nilai  t-tabel  dengan ketentuan n sebagai i berikut:
- jika t-hitung < t tabel, atau –t hitung > -t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak k untuk α = 5%.
- jika t-hitung > t tabel, atau –t hitung < -t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak k untuk α = 5%.
Tabel 13. Uji Parsial ( Uji t )
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 10.16 0 7.121 1.427 .158 Sumber daya manusia .471 .193 .303 2.442 .017 Kepemimpinan .375 .071 .541 5.268 .000 Etos kerja -.186 .128 -.178 - 1.446 .153

## Sumber : Data primer diolah (2021)
Dengan nilai n: 69, α: 5% : 2 = 2,5% k= 2, dengan degree of freedom (df) (n-k-1) atau (69-3-1= 65). Dengan pengujian 2 sisi hasil untuk nilai t-tabel = 1.99714. Analisis tabel 4.9 sebagai berikut :
a. Variabel sumber daya manusia mempunyai nilai signifikan 0.017, nilai ini lebih kecil dari 0.05,  sedangkan  nilai  t  hitung  2.442>1.99714  (t-tabel  α  =  0.05,  df  =  69-3-1=  65. Berdasarkan kedua nilai tersebut maka disumpulkan bahwa secara parsial sumber r daya manusia a berpengaruh signifikan n terhadap kinerja a kerja.
b. Variabel kepemimpinan mempunyai nilai signifikan 0.000, nilai ini lebih kecil dari 0.05, sedangkan nilai t-hitung 5.268>1.99714 t-tabel α = 0.05, df = 69-3-1= 65. Berdasarkan kedua nilai tersebut maka disumpulkan bahwa secara parsial kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja.
c. Variabel  etos  kerja  mempunyai  nilai  signifikan  0.153,  nilai  ini  lebih  besar  dari  0.05, sedangkan nilai t-hitung -1.446 <1.99714 t-tabel α = 0.05, df = 69-3-1= 65. Berdasarkan kedua nilai tersebut maka disumpulkan bahwa secara parsial etos kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja.
Sedangkan  dalam  Pengujian - Hipotesis - Secara - Simultan  (Uji  F),  Uji  ini  untuk menguku r sumber  daya  manusia  ,kepemimpinan,  terhadap  kinerja  kerja  yaitu  dengan membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel, dengan level of confidence 95% (α = 0.05) dan degree  of  freedom (n-k),  (k-1)  dengan  membandingkan  nilai  F-hitung  dengan  F-tabel dengan ketentuan:
- Jika F-hitung < F- tabel, maka Ho , diterima dan Ha ditolak - untuk α = 5%,
- Jika F-hitung > F- tabel, maka Ha , diterima dan Ho ditolak - untuk α.= 5%.
Tabel - 14. Hasil Uji F ANOVA a Model Sum - of Squares df Mean - Square F Sig. 1 Regression 402.663 3 134.221  10.405  .000 b Residual 838.497 65 12.900 Total 1241.159 68 Sumber : Data primer diolah (2021)
Berdasarkan tabel 14 nilai i F-hitung sebesar 10.405 dengan tingkat signifikansi 0.000 Nilai F-hitung akan dibandingkan dengan nilai F-tabel. Nilai F- tabel pada tingkat kesalahan 5%, df = (69-3), (3-1) sehingga F tabel pada kinerja kerja 95% (α = 5%) adalah 3.14. Jadi F hitung > F-tabel (10.405 > 3.14) dan tingkat signifikansi i sebesar 0.000 maka Ha - diterima dan Ho - ditolak artinya sumber daya manusia, kepemimpinan dan etos kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja kerja.
Hubungan  antar  variabel  dan  untuk  mengetahui  positif  atau  negatifnya  variabel sumber daya a manusia variabel kepemimpinan, varibel kinerja kerja dimana dari sampel l yang diperoleh, digunakan analisis s regresi linier berganda dengan n menggunakan rumus s sebagai i berikut:
Tabel 15. Hasil Analisis regresi berganda Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 ( Constant ) 10.160 7.121 Sumber daya manusia 0.471 0.193 Kepemimpinan 0.375 0.071 Etos kerja -0,186 0.128 Sumber : Data primer diolah (2021)
Dari tabel diatas dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 10.160 + 0.471 X1 + 0,375 X2 - 0,168 X3 +e Y = Kinerja kerja b1 = Koefisien regresi variabel X1 (Sumber daya manusia) b2 = Koefisien regresi variabel X2 (Kepemimpinan) b3 = Koefisien regresi variabel X3 (Etos kerja) X1       = Sumber daya manusia X2 = Kepemimpinan X3 = Etos kerja e
= Error / variabel pengganggu
Persamaan regresi diatas dapat t dijelaskan sebagai berikut - :
a. Konstanta a (a)
Nilai  konstanta  (a)  sebesar  10.160  menunjukkan  bahwa  apabila  nilai  variabel  Sumber Daya Manusia ,kepemimpinan dan etos kerja konstan, maka nilai variabel kinerja kerja sebesar  10.160
b. Koefisien n b1 untuk variabel l sumber daya manusia .
Besarnya  nilai  koefisien  regresi  (b1)  sebesar  0.471  nilai  b1  yang  positif  menunjukkan adanya  hubungan  yang  searah  antara  variabel  sumber  daya  manusia  dengan  variabel kinerja kerja yang artinya jika nilai variabel sumber daya manusia a naik 1 satuan maka nilai  kinerja a kerja  akan  naik  sebesar  47.1%.  Dengan n asumsi variabel  bebas  lainnya konstan.
c. Koefisien b2 untuk k variabel kepemimpinan
Besarnya  nilai i koefisien  regresi  (b2) s ebesar  0.375  nilai b2  yang  positif menunjukkan n adanya  hubungan  yang  searah  antara  variabel  kepemimpinan  dengan - variabel kinerja kerja yang artinya jika nilai i variabel kepemimpinan naik 1 satuan maka nilai i kinerja  kerja  akan  naik k sebesar  37.5%.  Dengan  asumsi  variabel  bebas lainnya a konstan.
d. Koefisien b3 untuk variabl etos kerja
Besarnya nilai koefisien regresi (b3) sebesar -0,186 nilai b3 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel etos kerja dengan variabel kinerja kerja yang artinya jika nilai variabel kepemimpinan turun 1 satuan maka nilai kinerja kerja akan turun sebesar 1.86%. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
Dalam  Koefisien  diterminasi  (R²)  bertujuan  untuk  melihat  seberapa  besar  variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.
Tabel. 16. Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .570 a .324 .293 3.592 Sumber : Data primer diolah (2021)
Besarnya  nilai Adjusted  R  Square pada tabel  4.12 , sebesar  0.293.  besarnya pengaruh h yang diberikan oleh variable l sumber daya manusia, kepemimpinan dan etos kerja terhadap kinerja kerja berpengaruh sebesar 29.3%, sedangkan sisanya sebesar 70.7 % adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti i dalam penelitian ini yang tidak k disebutkan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  sumber  daya  manusia,  kepemimpinan dan  etos  kerjadan  disiplin  kerja  terhadap  kinerja  pegawai  pada  Dinas  Koperasi  dan  UKM

## Provinsi Kepulauan Riau

## Sumber daya manusia
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa variabel Pengembangan Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Pegawai pada Dinas Koerasi dan UKM  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Sasaran  individu  yang  berkenaan  dengan  apa  yang  harus dilakukan  dan  dipelajari  seseorag  untuk  meningkatkan  kinerjanya  dengan  meningkatkan pengetahuan dan keahlian. Dengan demikian tujuan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada akhirnya adalah untuk menciptakan pegawai yang memiliki kinerja yang baik dengan cara meningkatkan kemampuan mereka untuk dapat berkinerja lebih baik. Kemampuan kerja pegawai dan akhirnya dapat berdampak positi terhadap kinerja kerja.

## Kepemimpinan
Selain  itu  dalam  mempengaruhi  tersebut  seoarang  pimpinan  menerapkan kepemimpinan  yang  berbeda-beda  (Feriyanto  &  Shyta,  2015).  Dalam  penelitian  ini membuktikan  kepemimpinan  berpengaruh  secara  signifikan  positif  terhadap  kinerja  kerja pegawai,  artinya  aktifitas  manajerial  kepemimpinan  sering  melibatkan  bawahan menyebabkan  pegawai  dapat  meningkatkan  kinerjanya  dengan  baik  dan  juga  membawa pengaruh positif dalam pembetukan kepribadian bawahan guna pencapaian tujuan organisasi.

## Etos Kerja
Kemampuan pegawai dalam memahami pentingnya etos kerja yang tinggi seyogyanya harus dimiliki oleh setiap pegewai karena setiap organisasi sangat membutuhkan kerja keras
dan  komitmen  yang  tinggi  setiap  pegawai.  Setiap  organisasi  yang  selalu  ingin  maju,  akan melibatkan anggota untuk kinerjanya, diantaranya setiap organisasi harus memiliki etos kerja. Etos  kerja  yang  dimiliki  oleh  seseorang  atau  kelompok  masyarakat,  akan  menjadi  sumber motivasi bagi perbuatannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai.
Dalam  penelitian  ini  etos  kerja  tidak  berpegaruh  terhadap  kinerja,  hasil  ini  sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusnan, 2004), bahwa etos kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi.Keberhasilan dalam persaingan kerja tidak hanya membutuhkan keahlian  dan  kemampuan  usaha  tetapi  juga  diperlukan  adannya  dedikasi,  kerja  keras,  dan kejujuran dalam bekerja. Seseorang yang berhasil harus memiliki pandangan dan sikap yang menghargai kerja sebagai sesuatu yang luhur untuk eksistensi manusia (Anoraga, 2001). Ini juga  dapat  dilihat  dari  kualitas  etos  kerja  ditentukan  oleh  sistem  orientasi  nilai  budaya masyarakat  yang  bersangkutan.  Masyarakat  yang  memiliki  sistem  nilai  budaya  maju  akan memiliki etos kerja yang tinggi. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki sistem nilai budaya yang  konservatif  akan  memiliki  etos  kerja  yang  rendah,  bahkan  bisa  sama  sekali  tidak memiliki etos kerja (Luthans, 2006).

## PENUTUP
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dari  analisa  statistik  diketahui  sumber  daya manusia,  dan  kepemimpinan  memiliki  hubungan  signifikan  positif  terhadap  kinerja  kerja. Sedangkan  etos  kerja  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  kerja.  Sumber  daya  manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  kinerja  sehingga  perlu  meningkatkan  gaya  kepemimpinan  untuk meningkatkan  kepuasan  kerja  yang  tinggi  dan  kinerja  yang  baik  dari  pegawai  dengan mempertahankan  gaya  pimpinan  yang  bersikap  tidak  ambivalensi  dalam  penilaian  kinerja bawahannya,  serta  berpartisipasi  terhadap  kinerja  bawahan  dengan  memberikan  arahan kepada  bawahan  dan  memperhatikan  secara  pribadi  dalam  mempromosikan  bawahan  bagi yang bekerja keras.
Berdasarkan dari hasil yang diperoleh oleh penulis tentang gaya kepemimpinan pada Dinas  Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Kepulauan  Riau,  maka  pimpinan  harus  lebih memperhatikan kebijakan yang sesuai dengan prosedur, meningkatkan kontrol ke arah yang lebih  baik  terhadap  karyawan,  dan  memberikan  kewenangan  kepada  bawahannya  untuk mengambil  keputusan  secara  bersama.  Dilihat  dari  hasil  penelitian  ini  etos  kerja  tidak berpengaruh terhadap kinerja, sehingga diperlukan pengawasan yang serius oleh pimpinan untuk  dapat  merubahya.  Etos  kerja  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja.  Artinya  semakin
bagus  etos  kerja  maka  akan  semakin  tinggi  pula  kinerja  pegawai  pada  Dinas  Koerasi  dan UKM Prov Kepri, begitu pula sebaliknya apabila etos kerja rendah, maka kinerja pegawai pada Dinas Koerasi dan UKM Prov Kepri juga akan rendah. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, secara teoritis penelitian ini etos kerja tidak berhubungan terhadap kinerja  kerja  dan  menunjukkan  bahwa  hanya  variabel  sumber  daya  manusia  dan kepemimpinan yang berpengaruh terhadap kinerja kerja.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan,  diantaranya  sampel  yang  dikumpulkan  hanya terbatas  pada  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Provinsi  Kepulauan  Riau  sehingga  kurang  dapat mencerminkan kondisi nasional Indonesia dan sebaiknya sampel yang diambil adalah seluruh SKP yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, karena penilaian kinerja bagi PNS dilihat dari Sasaran  Kerja  Pegawai  (SKP)  yang  diatur  dalam  PP - Nomor  46  Tahun - 2011  Tentang Penilaian Prestasi kerja ASN dan secara efektif. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut:
1. Penelitian serupa yang akan datang sebaiknya mencoba menambahkan berbagai variabel independen  karena  hasil  koefiesien  determinasi  dalam  penelitian  ini  masih  rendah. Beberapa variabel yang dapat dipertimbangkan seperti komitment organisasi, dukungan organnisasi, lingkungan keja, self efficacy .
2. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  mengembangkan  hasil  penelitian  ini  dengan menambah beberapa konstruk (variabel) atau obyek penelitian yang memiliki perbedaan dalam  hal  karakteristik  organisasi,  karekteristik  pekerjaan  maupun  karakteristik individu.

## DAFTAR PUSTAKA
Anoraga, p. (2001). Manajemen Bisnis. Jakarta: Rineka Cipta. Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Bolle. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan dan Kerja Tim terhadap Kinerja Karyawan (Studi kasus di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang).
Feriyanto, A., & Shyta, E. (2015). Pengantar Manajemen (3 in 1). Kebumen: Mediatera. Ghozali, I. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: UNDIP. Han,  J.  K.,  &  Kim,  N.  (1998).  Market  Orientation  and  Organizational  Performance:  Is Innovation a Missing Link? Journal of Marketing , 30-45. Kurniawan, F. (2013). Manajemen Perawatan Industri : Teknik dan Aplikasi Implementasi Total  Productive  Maintenance  (TPM),  Preventive  Maintenance  dan  Reability Centered Maintenance (RCM). Yogyakarta: Graha Ilmu.
Kusnan, A. (2004). Analisis Sikap Iklim Organisasi, Etos Kerja Dan Disiplin Kerja Dalam Menentukan  Efektivitas  Kinerja  Organisasi  Di  Garnisun  Tetap  Iii  Surabaya . Retrieved from http://lib.unair.ac.id/
Luthans, F. (2006). Perilaku Organisasi. Yogyakarta: Andi.
Rediyono, & Ujiono. (2013). Pengaruh Inovasi, Budaya Organisasi dan Teamwork terhadap Kinerja  Manajerial  serta  Implikasinya  pada  Kinerja  Bank  Perkreditan  Rakyat  di Propinsi Kalimantan Timur. Jurnal Ekonomi dan Manajemen , 103-119.
Robbins, S. (2015). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v9i2.3673

## Responsivitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam Menangani UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19
Aeroen Safis Kharisman 1 , Muhammad Eko Atmojo 2 1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: aeroen.safis.2014@fisipol.umy.ac.id 1 , muhammadekoatmojo05@gmail.com 2
Dikirim : 15 Agustus 2021 | Direvisi : 31 Agustus 2021 | Diterima : 29 November 2021

## ABSTRAK
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat dampak pandemic terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Bantul. Mengingat pandemi Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia, dan menjadi ancaman bagi semua negara termasuk Indonesia. DIY menjadi salah satu daerah yang menerima  dampak  dari  adanya  pandemi  Covid-19  terutama  pada  sektor  perekonomian, mengingat DIY merupakan objek pariwisata sekaligus sebagai kota pelajar. Penurunan jumlah UMKM ini disebabkan permintaan pasar akan barang jasa akibat pandemi Covid-19. Hal ini tentu akan berpengaruh pada pendapatan serta jumlah omset pada pemilik usaha. Pemerintah daerah yang menjalankan dan mengatur pemerintahan di daerah memegang peran yang juga penting  dalam  menangani  dan  mengurangi  dampak  akibat  pandemi  Covid-19.  Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Dinas KUKMP Kabupaten Bantul  cukup  responsif  dalam  menangani  UMKM  yang  terdampak  pandemi  Covid-19, terutama pada aspek sikap dan pembuatan kebijakan yang mengacu pada permasalahan serta keluhan UMKM di Kabupaten Bantul. Namun ada satu aspek yang harus ditingkatkan yaitu terkait penempatan dan keikutsertaan UMKM pada sistem pelayanan dalam hal ini kebijakan dan kegiatan atau program yang dijalankan.
Kata Kunci: Responsivitas, UMKM, Pandemi Covid-19

## ABSTRACT
This study aims to see the impact of the pandemic on MSMEs in Bantul Regency. Considering the  Covid-19  pandemic  has  spread  throughout  the  world  and  is  a  threat  to  all  countries including Indonesia. DIY is one of the areas that has received the impact of the Covid-19 pandemic, especially in the economic sector, considering that DIY is a tourism object as well as a student city. The decline in the number of MSMEs was due to market demand for goods and services due to the Covid-19 pandemic. This will certainly affect the income and turnover of the business owner. The regional government that runs and regulates regional government plays an important role in handling and reducing the impact of the Covid-19 pandemic. The research  was  conducted  using  qualitative  research  methods,  with  data  obtained  from interviews and documentation. The results show that the Bantul Regency KUKMP Office is quite responsive in handling MSMEs affected by the Covid-19 pandemic, especially in terms of attitude and policy making that refers to the problems and complaints of MSMEs in Bantul Regency.  However,  there  is  one  aspect  that  must  be  improved,  namely  the  placement  and participation  of  MSMEs  in  the  service  system,  in  this  case  the  policies  and  activities  or programs that are carried out.
Keywords : Responsiveness, UMKM, Covid-19 Pandemic

## PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 telah menyebar ke seluruh dunia, dan menjadi ancaman bagi semua negara  termasuk  Indonesia  (Ginanjar,  2020).  Meski  kesembuhan  pasien  Covid-19  terus mengalami peningkatan, dan sudah dijalankannya program vaksinasi dari pemerintah, namun ketidakpastian perekonomian menjadi dampak yang masih terus dirasakan, tidak hanya dunia tapi juga Indonesia. Menurut Laporan Kementerian Keuangan, dampak perekonomian akibat pandemi Covid-19 membuat Internasional Monetary Fund (IMF) memproyeksikan ekonomi global  tumbuh  minus  3%  (kemenkeu.go.id,  2020).  Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada 2020  semula  diperkirakan  sebesar  5,3%,  Namun  angka  ini  terkoreksi  sebagai  dampak pandemi  Corona,  dan  sebagian  kalangan  memprediksikan  pertumbuhan  di  bawah  2% (Hadiwardoyo,  2020).  Koreksi  ekonomi  di  Indonesia  ini  dipengaruhi  oleh  menurunnya berbagai komponen ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 (BPS, 2021). Berbagai sektor khususnya dalam dunia usaha menghadapi masalah keuangan yang beraneka ragam dengan  tingkat  kerugian  tertentu.  Laporan  Badan  Pusat  Statistik  pada  September  2020 mengungkapkan  bahwa  seluruh  sektor  bisnis  mengalami  penurunan  pendapatan,  dimana untuk  Usaha  Menengah  Besar  (UMB)  sekitar  82,29%  dan  untuk  sektor  Usaha  Menengah Kecil  (UMK)  sebesar  84,20%.  Kondisi  ini  tentu  saja  menyulitkan  beberapa  UMKM  yang terdampak Covid-19, karena tidak ada permintaan baik produk atau jasa, yang akhirnya tidak dapat  membiayai  operasionalnya,  bahkan  yang  memiliki  kredit  pada  Bank  tidak  dapat membayar kreditnya (Prasetyo et al., 2020).
Penurunan pendapatan pada UMKM akibat pandemi Covid-19 dikarenakan adanya dampak berantai. Menurut (Rosita, 2020) dampak berantai terjadi karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta kampanye stay at home , sehingga terjadi penurunan pada permintaan, gangguan rantai pasok, pembatalan pesanan, kekurangan bahan baku, gangguan transportasi, dan lainnya. Sedikitnya 39,9% UMKM memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB), serta 16,1% UMKM memilih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup (BPS, 2020). Himbauan dari Pemerintah mengenai social distancing yang dicanangkan mulai tanggal 15 Maret 2020 juga diprediksi memberi dampak serius terhadap penyerapan produk UMKM. Maka dari itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah kepada sektor UMKM sebagai penggerak utama perekonomian bangsa (Masruroh et al., 2021) . Penanganan pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat membantu
menangani permasalahan Covid-19 dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah (Milzam et al., 2020) . Merujuk pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah  terdapat  kewajiban  daerah,  jika  dikaitkan  dengan  penanganan  Covid-19  yaitu  pada pasal  12  yang  mengatur  urusan  wajib  pemerintah  daerah  seperti  kesehatan,  ketenteraman, ketertiban  umum  dan  perlindungan  masyarakat,  pangan,  serta  pemberdayaan  masyarakat. Beberapa  kewajiban  itu  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  tanggung  jawab untuk menangani dan membantu pemulihan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid- 19.
Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  menjadi  salah  satu  daerah  yang merasakan dampak pandemi Covid-19 terutama pada sektor ekonomi. Sebagai kota pariwisata dan pelajar, pandemi Covid-19 membuat berkurangnya wisatawan yang berkunjung akibat adanya aturan PSBB, para pelajar dan mahasiswa juga memilih untuk pulang ke kampung halaman  karena  aktivitas  pendidikan  yang  dihentikan  sementara.  Kondisi  tersebut mengakibatkan  UMKM  di  DIY  mengalami  penurunan  pendapatan  yang  cukup  signifikan bahkan  menyebabkan  kebangkrutan.  Menurut  data  tahun  2019,  UMKM  yang  ada  di  DIY mencapai 250 ribu, dimana 26% atau sekitar 62 ribu tersebar di Kabupaten Bantul.
UMKM  di  Bantul  banyak  bergerak  pada  sektor  perdagangan  besar  dan  eceran, reparasi  mobil  dan  sepeda  motor,  serta  penyediaan  akomodasi  makanan  dan  minuman. Sektor-sektor tersebut merasakan dampak yang cukup besar karena berkurangnya permintaan dari  konsumen.  Berdasarkan  pernyataan  dari  (Joewono,  2020)  dalam  (Suharsono,  2020) bahwa  selama  pandemic  ada  sekitar  72,6%  UMKM  yang  mengalami  penurunan  omzet, kinerja  dan  permodalan.  Dampak  yang  terjadi  karena  pandemi  Covid-19  harus  mendapat respon  yang  cepat  dan  tepat,  mengingat  pentingnya  peran  UMKM  dalam  perekonomian daerah.  Oleh  karena  itu,  sangat  diperlukan  responsivitas  dari  Dinas  Koperasi,  UKM  dan Perindustrian  Kabupaten  Bantul  sebagai  instansi  yang  menangani  UMKM.  Responsivitas yang dimaksud yaitu bagaimana Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul memberikan  tanggapan  secara  cepat  dan  nyata  untuk  menangani  dampak  ekonomi  yang dialami  UMKM  karena  pandemi  Covid-19.  Sedangkan  menurut  (Joewono,  2020)  dalam (Suharsono,  2020)  perlu  adanya  transformasi  SDM  dan  transformasi  digital  bagi  pelaku UMKM. Berdasarkan latar belakang di tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul “Responsivitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam Menangani UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terdahulu,  masing-masing  memberikan  paparan
mengenai  pandemi  Covid-19  yang  berdampak  pada  berbagai  sektor  kehidupan,  termasuk sektor ekonomi, khususnya UMKM. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Mufida et al., 2020) yang membahas mengenai Strategi Pemerintah dalam Menangani Pandemi Covid-19 dari Perspektif Ekonomi. Penelitian lain membahas secara khusus terkait dampak ekonomi pada UMKM di Indonesia, seperti penelitian oleh (Thaha, 2020) dan (Rwigema, 2020) yang membahas Dampak dan Pengaruh Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia, penelitian oleh (Pratiwi,  2020) dan  (Bahtiar  &  Saragih,  2020) tentang  Dampak  Covid-19  Terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM, serta penelitian yang dilakukan oleh (Ondang et al., 2020) tentang  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pemberdayaan  UMKM  di  Kabupaten Minahasa.
Dari beberapa penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya terletak pada fokus penelitian, dimana sama-sama membahas mengenai peran pemerintah dalam menangani UMKM yang terdampak Covid-19, mengingat pandemi yang terjadi tidak hanya mempengaruhi bidang kesehatan, tetapi merambat kepada perekonomian  yang  mengakibatkan  pelaku  UMKM  mengalami  penurunan  permintaan, penjualan dan profit. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian terdahulu banyak membahas dampak dan pengaruh pandemi Covid-19 pada tingkat nasional, sedangkan penelitian  yang  dilakukan  berfokus  pada  pemerintah  daerah,  hal  ini  dikarenakan  sistem pemerintahan desentralisasi membuat setiap daerah memiliki sumber daya berbeda dan kasus yang berbeda-beda. Hal ini tentu menarik untuk melihat peranan pemerintah daerah dalam menangani  UMKM  yang  terdampak  pandemi  Covid-19.  Penelitian  dilakukan  dengan menggunakan tiga indikator utama dari Rasyid (1998), yaitu:
1. Sikap  Aparat  Dinas  Koperasi  dalam  Menangani  UMKM  yang  Terdampak  Pandemi Covid-19
2. Penggunaan  Aspirasi  UMKM  di  Kabupaten  Bantul  sebagai  Referensi  Membuat Kebijakan
3. Penempatan UMKM dalam Sistem Pelayanan yang Berlaku

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  sebagai  dasar  metode penelitiannya.  Jenis  penelitian  kualitatif  merupakan  prosedur  pada  penelitian  yang memberikan data dalam bentuk deskriptif, atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2017). Data-data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber diantaranya Kepala
Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul, Staf Bidang UKM, dan UMKM di  Kabupaten  Bantul.  Wawancara  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  diperoleh melalui percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai untuk memberikan jawaban dari pertanyaan (Sugiyono, 2016). Sedangkan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk gambar, foto, sketsa, dokumen terkait dan lain-lain (Yusuf, 2014). Dokumentasi yang digunakan berupa foto dan laporan-laporan yang mendukung penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Responsivitas  adalah  kemampuan  suatu  birokrasi  atau  organisasi  untuk  lebih memahami dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang kemudian nantinya disusun sebagai agenda kegiatan dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai prioritas utama dalam  melaksanakan  program  atau  kegiatan  sesuai  kebutuhan  dan  keinginan  masyarakat (Sedarmayanti, 2004) . Responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Tangkilisan, 2005) . Responsivitas juga menjadi  salah  satu  dimensi  untuk  menentukan  kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat. Responsivitas dalam konteks penelitian ini yaitu berkaitan dengan daya tanggap dan tangkap Dinas Koperasi, UMK, dan Perindustrian (KUKMP) Kabupaten Bantul dalam memahami dan menanggapi  keinginan  serta  kebutuhan  masyarakat,  terutama  yang  berkaitan  dengan penyelesaian dan penanganan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Berikut ini  penjelasan  terkait  respon  Dinas  KUKMP  dalam  menangani  UMKM  yang  terdampak Covid-19:

## Sikap  Aparat  Dinas  Koperasi  dalam  Menangani  UMKM  yang  Terdampak  Pandemi Covid-19
Responsivitas salah satunya dapat diukur menggunakan sikap, hal ini sejalan dengan yang dikemukakan (Hardiyansyah, 2011) bahwa sikap dan komunikasi merupakan indikator dari responsivitas . Sikap menjadi titik sentra dimana hal ini terkait dengan peran pemerintah Kabupaten Bantul untuk menangani permasalahan dan membantu UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Oleh Karen itu, terkait dengan  bagaimana  sikap  Pemerintah  Kabupaten  Bantul  dalam  menangani  UMKM  yang terdapak  pandemi  Covid-19,  telah  dilakukan  wawancara  dengan  Kepala  Dinas  KUKMP Kabupaten Bantul (Drs. Agus Sulistiyo, MM, 5 April 2021, Pukul 13:00 WIB), yaitu sebagai berikut:
“Kalau terkait responsivitas, kami tentu pertama harus melakukan pendataan terlebih dahulu, melihat kebutuhan UMKM, Koperasi dan industri yang tentu selanjutnya kita lihat perintah dari pemda, pemprov, atau pusat seperti apa, kita sebagai regulator membantu  bupati  dan  membantu  mengkoordinasikan  kebijakan,  jadi  Covid-19  ini cakupannya luas, sehingga suatu kebijakan yang diambil tidak hanya program dari kita saja, melainkan dari pemprov, pusat, bupati.”
Hasil  wawancara  menjelaskan  bahwa  respon  yang  dilakukan  oleh  Dinas  KUKMP ketika  terjadi  pandemi  Covid-19  yaitu  yang  pertama  melakukan  pendataan.  Pendataan dilakukan untuk melihat seberapa banyak dampak yang ditimbulkan, berapa jumlah UMKM yang  juga  terdampak,  dan  dampak  apa  saja  yang  ditimbulkan.  Proses  pendataan  ini  juga sebagai upaya Dinas KUKMP Kabupaten Bantul untuk melihat aspirasi dan tuntutan UMKM, yang  selanjutnya  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  baik  bagi  Dinas  KUKMP  atau  untuk diteruskan ke pemerintah kabupaten dan provinsi, mengingat permasalahan tentang dampak Covid-19 menjadi pertimbangan banyak pihak. Tetapi, Dinas KUKMP sebagai yang terkait erat dengan UMKM adalah garda terdepan yang melakukan pendataan. Data terbaru yang dikeluarkan menunjukkan status UMKM yang ada di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

## Tabel 1. Data Status UMKM di Kabupaten Bantul Tahun 2021
No. Jenis UMKM Jumlah 1. Usaha Mikro 46.626 2. Usaha Kecil 1.428 3. Usaha Menengah 60 4. Status Kosong 1.784 Total UMKM yang Terdaftar 49.898
Sumber: Data Seksi UMK Dinas KUKMP Kab. Bantul 2021
Berdasarkan  data  tersebut  diketahui  bahwa  terdapat  1.784  UMKM  yang  masuk kategori status kosong. Ini menunjukkan bahwa terdapat UMKM yang pada masa pandemi Covid-19 berhenti beroperasi dan bahkan gulung tikar akibat tidak mendapat pemasukan serta menurunnya penjualan. Data-data dan aspirasi seperti inilah yang kemudian digunakan oleh Dinas KUMKP dan OPD terkait, untuk membuat kebijakan dan mencari solusi terbaik bagi penanganan dampak ekonomi pada UMKM karena pandemi Covid-19.
Selain itu, sikap pemerintah daerah dalam merespon situasi UMKM yang terdampak pandemi  Covid-19  haruslah  berlandaskan  norma  hukum.  Dengan  kata  lain,  meskipun pemerintah  daerah  memiliki  hak  untuk  mengatur  daerah  mereka  sendiri,  tetapi penyelenggaraan  pemerintah  di  level  daerah  tetap  harus  bersandar  pada  regulasi  yang
dibentuk pusat. Upaya penanganan penyebaran pandemi Covid-19 di Kabupaten Bantul juga merujuk pada payung regulasi yang digunakan dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti beberapa peraturan berikut:
a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
d. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2002 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan pandemi Covid-19
e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19
f. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19
Hal ini sesuai keterangan yang disampaikan oleh Staf Bidang Usaha Mikro, Fasilitator Pengembangan UMKM Dinas KUKMP Kabupaten Bantul (Sugeng Riyanto, S.Sos, 5 April 2021, Pukul 13:00 WIB) yang mengatakan bahwa:
“Respon di tingkat dinas itu yang kami lakukan adalah pendataan, kami juga ada program  pelatihan  untuk  UMKM  yang  tujuannya  untuk  pengembangan kewirausahaan, ini fokusnya lebih ke yang mikro, tapi ada juga yang fokus ke usaha kecil dan menengah. Responsivitas di tingkat Dinas yang berkaitan langsung dengan UMKM yang terdampak itu memang ikut aturan dari atasnya lagi mas, ada Perpres, Pergub, dan lain-lain. Kita sendiri tidak dapat menjalankan apa pun yang ada di luar program  kita,  nanti  kita  menyalahi  aturan,  tapi  memang  untuk  isinya  kita  bisa sesuaikan,  seperti  pelatihan  untuk  usaha  mikro,  kita  buat  pelatihan  supaya  dapat jualan online.”
Hasil wawancara mempertegas pula pernyataan yang dilontarkan oleh Kepala Dinas KUKMP Kabupaten Bantul, dimana pendataan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengetahui aspirasi, tuntutan, kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. Disebutkan pula bahwa respon yang dilakukan harus tetap memenuhi aturan dan rencana program yang sudah ditetapkan, dengan program dan kegiatan yang disesuaikan untuk membantu UMKM keluar dari situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu membuat pelatihan  bisnis online untuk  UMKM,  sehingga  mereka  dapat  tetap  menjalankan  usaha mereka dengan memanfaatkan media baru, sekaligus tetap menjalankan himbauan pemerintah untuk menerapkan upaya-upaya pencegahan penyebaran virus.
Dinas KUKMP dapat mengidentifikasi dengan baik persoalan yang ada, meski tidak dapat  ditangani  secara  langsung  setiap  permasalahannya,  karena  dampak  yang  terjadi
memiliki  cakupan  yang  cukup  luas.  Meski  demikian,  peran  dari  Dinas  KUKMP  ini memberikan kontribusi yang baik bagi UMKM yang ada di Kabupaten Bantul, dimana peran Dinas  KUKMP  sebagai  regulator  dan  pihak  yang  terkait  secara  langsung  dengan  UMKM yang ada di Bantul sudah tepat.

## Penggunaan  Aspirasi  UMKM  di  Kabupaten  Bantul  sebagai  Referensi  Membuat Kebijakan
Indikator selanjutnya mengenai responsivitas yaitu penggunaan keluhan (dalam hal ini aspirasi) sebagai referensi dalam membuat program atau kebijakan. Pembuatan program atau  kegiatan  merupakan  salah  satu  bentuk  respons  dari  organisasi  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut (Dwiyanto, 2008) terdapat 2 strategi yang dapat digunakan, yaitu  menerapkan  strategi  KYC  ( Know  Your  Costumers )  dan  menerapkan  Model Citizen Charter .  Prinsip  KYC  digunakan  oleh  birokrasi  publik  untuk  mengenali  kebutuhan masyarakat  sebelum  memutuskan  jenis  pelayanan  apa  yang  akan  diberikan.  Untuk mengetahui  keinginan,  kebutuhan  dan  kepentingan  pengguna,  pelanggan  atau  masyarakat, birokrasi  pelayanan  harus  mendekatkan  diri  dengan  masyarakat,  salah  satunya  dengan melakukan  pendataan  status  UMKM  yang  ada  di  Kabupaten  Bantul.  Selain  menggunakan data  yang  diperoleh  pada  pendataan  awal,  Dinas  KUKMP  Kabupaten  Bantul  juga mengumpulkan  aspirasi  dan  informasi  dari  masyarakat  menggunakan  beberapa  metode, seperti survei, wawancara dan observasi secara langsung. Seperti yang disampaikan oleh Staf Bidang Usaha Mikro, Fasilitator Pengembangan UMKM Dinas KUKMP Kabupaten Bantul (Sugeng Riyanto, S.Sos, 5 April 2021, Pukul 13:00 WIB) mengatakan bahwa:
“kami  sudah  siapkan  survei,  tentu  surveinya  juga  terbatas  kalau  sedang  pandemi seperti ini, istilahnya kita kasih link nanti UMKM dapat mengisinya. Linknya itu ada di  website  resmi  pemkab  Bantul.  Survei  itu  penting,  kita  untuk  buat  program  atau kebijakan apalagi yang urgent kaya gini, perlu mas survei.”
Berdasarkan  wawancara  menjelaskan  bahwa  proses  identifikasi  untuk  membuat program atau kebijakan dilakukan melalui serangkaian cara, yang salah satunya menggunakan survei. Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas KUKMP mengadakan survei yang tertera pada  https://diskukmp.bantulkab.go.id/.  Survei  ini  ditujukan  untuk  memberikan  gambaran mengenai  kondisi  UMKM  yang  ada  setelah  terjadinya  pandemi  Covid-19.  Survei  ini dilakukan  kepada  UMKM  yang  sudah  terdaftar  dan  masuk  dalam  sistem  SiBakul  Jogja. Sistem  informasi  membuat  informasi  UMKM  yang  ada  di  Bantul  dapat  terintegrasi  dan mudah melakukan pembinaan dan tata kelola. Berikut merupakan gambaran mengenai situs
website yang digunakan sebagai survei secara online kepada UMKM yang sudah terdaftar:
Gambar 1. Halaman Website Untuk Melalukan Survei UMKM
Sumber: diskukmp.bantulkab.go.id
Selain melalui survei, dilakukan pula diskusi atau wawancara dengan UMKM. Staf Bidang Usaha Mikro, Fasilitator Pengembangan UMKM Dinas KUKMP Kabupaten Bantul (Sugeng Riyanto, S.Sos, 5 April 2021, Pukul 13:00 WIB) mengatakan bahwa:
“kami mengadakan program pelatihan yang mengundang beberapa UMKM yang ada di  Bantul,  jumlahnya  banyak  sekitar  150an  UMKM,  di  situ  selain  ada  program pelatihan  kami  juga  sering  menampung  aspirasi  dari  UMKM  mas,  konsepnya  itu karna pandemi online. Pelatihan itu masuk program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM, di situ ada beberapa pelatihan, UMKM banyak diundang  dan  di  situ  ada  wawancara  dan  diskusi  juga  terkait  kendala  pada  saat pandemi ini.”
Hasil  wawancara  menjelaskan  bahwa  aspirasi  masyarakat  sebagai  pelaku  UMKM diperoleh ketika acara pelatihan. Pelatihan merupakan program rutin yang dilakukan Dinas KUKMP  Kabupaten  Bantul  untuk  mengembangkan  UMKM,  sekaligus  untuk  menjaring aspirasi masyarakat sehingga dapat mengidentifikasi keluhan dan kebutuhan, khususnya di masa  pandemi  Covid-19.  Beberapa  aspirasi  dan  keluhan  yang  dihasilkan  dari  survey, wawancara dan observasi yang dilakukan yaitu:
a. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan untuk menjalankan usaha secara online
b. Tidak bisa melunasi pinjaman bank penurunan omset
c. Kesulitan keuangan dan membutuhkan dana untuk operasional
d. Kesulitan memasarkan produk
Setelah terkumpul informasi, aspirasi, dan keluhan dari UMKM, langkah selanjutnya yaitu  merancang  program  atau  kegiatan  yang  tepat  agar  dapat  membantu  mengatasi permasalahan UMKM sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas KUKMP Kabupaten Bantul. Rancangan  program  yang  dilakukan  tentu  harus  berdasar  pada  kebutuhan  dan  keinginan
masyarakat.  Menurut  (Dwiyanto,  2008) konsep Citizen  Charter adalah  suatu  pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Dalam hal ini, kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan (masyarakat) harus  menjadi  pertimbangan  utama  dalam  keseluruhan  proses  penyelenggaraan  layanan. Citizen charter juga mendorong penyedia dan pengguna layanan serta stakeholders lainnya secara bersama-sama menyepakati jenis, prosedur, waktu, serta biaya pelayanan. Kesepakatan ini  harus  mempertimbangkan  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  antara  penyedia  dan pengguna  layanan.  Pada  kasus  UMKM  di  Kabupaten  Bantul,  Dinas  KUKMP  membuat program atau kebijakan dengan menyesuaikan aspirasi dan keluhan UMKM, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2. Keluhan dan Upaya Penanganan Permasalahan UMKM Akibat Covid-19
No. Aspirasi dan Keluhan Program atau Kebijakan 1. UMKM  mayoritas  terhenti  karena  kurangnya pengalaman  dan  pengetahuan  sehingga  tidak dapat mengembangkan bisnisnya Pelatihan, yang terdiri dari: - Pelatihan dalam inovasi bisnis - Pelatihan bisnis online
- Pelatihan pemasaran secara digital 2. UMKM  kesulitan  untuk  membayar  pinjaman setelah terjadi pandemi Restrukturisasi pinjaman 3. Kesulitan  keuangan  karena  operasi  bisnis berkurang atau bahkan terhenti dan membutuhkan modal Bantuan dana dan akses modal 4. Kesulitan memasarkan produk

## Bantuan Pemasaran/Promosi
Sumber: Data Seksi UMK Dinas KUKMP Kab. Bantul 2021
Kesesuaian antara aspirasi dan keluhan UMKM dengan respon dalam bentuk program atau kebijakan yang diberikan oleh Dinas KUKMP dapat dikatakan tepat. Peneliti menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas KUKMP merupakan rancangan yang didasarkan atas aspirasi  UMKM.  Upaya  ini  tentu  saja  tidak  secara  menyeluruh  dapat  membantu  semua UMKM  yang  ada  di  Kabupaten  Bantul,  tetapi  pemerintah  daerah  melalui  Dinas  KUKMP berupaya memberikan penanganan untuk beberapa UMKM sesuai dengan kemampuan dari dinas dan melihat dari potensi serta dampak kerugian apabila tidak ditangani.

## Penempatan UMKM dalam Sistem Pelayanan yang Berlaku
Indikator  selanjutnya  terkait  dengan  responsivitas  adalah  penempatan  UMKM  dalam sistem  pelayanan  yang  berlaku.  Maksud  dari  indikator  ini  adalah  mengukur  sejauh  mana UMKM ditempatkan dalam sistem pelayanan di Dinas KUKMP sehingga dapat terkendali. Terkendali yaitu agar terdeteksi perkembangan atau penurunannya sehingga nantinya sebagai
dasar  dalam  pembuatan  program  atau  kebijakan.  Staf  Bidang  Usaha  Mikro,  Fasilitator Pengembangan UMKM Dinas KUMKP Kabupaten Bantul (Sugeng Riyanto, S.Sos, 5 April 2021, Pukul 13:00 WIB) mengatakan bahwa:
“penempatan UMKM dalam sistem pelayanan tentu kami usahakan, jadi setiap ada program  kami  mengupayakan  keterlibatan  UMKM  untuk  mencari  aspirasinya. Adanya  pandemi  Covid-19  ini  juga  menjadi  hal  yang  baik  buat  kami  karena  kita semakin  mengetahui  kondisi  di  lapangan,  adanya  pendataan  membuat  kita  tahu kondisi sesungguhnya seperti apa.”
Berdasarkan hasil wawancara, Dinas KUMKP Kabupaten Bantul selalu mengupayakan agar  UMKM  ikutserta  dalam  setiap  kegiatan  atau  program.  Dinas  KUKMP  juga  selalu berupaya untuk menempatkan UMKM dalam pertimbangan mengambil kebijakan, mengingat UMKM menjadi salah satu unit usaha yang merasakan dampak negatif dari adanya pandemi Covid-19.  Upaya  ini  diharapkan  dapat  membuat  setiap  program  dan  kebijakan  yang  telah dibentuk memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi UMKM di Bantul terutama yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh beberapa UMKM di Kabupaten Bantul, yaitu:
“hubungan kita dengan dinas jarang ada kaitannya, cuma ketika ada program seperti kemarin  pameran  dan  bantuan  dana,  baru  kami  ikut  program  tersebut.” Pengusaha minuman kekinian (Fitriani, 8 April 2021, Pukul 10:00 WIB)
“sama sekali belum pernah ikut program yang berkaitan dengan dinas, kami hanya ke dinas kalau harus mengurus surat-menyurat seperti perijinan.” UMKM yang bergerak di bidang fashion (Puji Rahayu, 9 April 2021, Pukul 18:00 WIB)
“kami pernah mengurus beberapa program untuk bantuan langsung tunai ke dinas, tapi itu juga lewat online. Usaha kami juga belum lama jadi gak begitu tahu harus apa yang dilakukan untuk mengurus kedepannya, mungkin kalau skalanya lebih besar nanti kami membutuhkan  perizinana  itu  baru  kami  mengurus.” UMKM  yang  bergerak  di  bidang penjualan aksesoris (Chrismawati, 11 April 2021, Pukul 14:00 WIB)
“oh iya tentu saya pernah, saya ikut beberapa pelatihan yang memang rutin diadakan oleh dinas, saya juga pernah ikut pertemuan dengan dinas pariwisata, dan terakhir ikut menerima  bantuan  2,4  juta  dari  dinas.” UMKM  yang  memproduksi  makanan  kering (Neni Nurlikah, 11 April 2021, Pukul 17:00 WIB)
“terkait dengan dinas, Kami pernah mengajukan program, kemudian harus memenuhi beberapa syarat, setekah itu harus menunggu dan alhamdulillah program itu di ACC.” Pemilik usaha kedai kopi (Zainal Arifi, 17 April 2021, Pukul 16:00 WIB)
Dari  beberapa  hasil  wawancara  dengan  UMKM  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa belum semua UMKM ditempatkan dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan atau program yang diadakan oleh Dinas KUKMP Kabupaten Bantul, karena keterbatasan Dinas KUKMP untuk
menjangkau  semua  UMKM  di  Kabupaten  Bantul.  Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi tantangan dan perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Dinas KUKMP untuk melibatkan  UMKM  secara  aktif  dan  menyelurus  dalam  merencanakan,  menjalankan  dan mengevaluasi program atau kegiatan, terutama pada kondisi pandemi Covid-19, agar program dan  kegiatan  yang  dibentuk  tepat  sasaran  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  serta  mampu mengurangi permasalahan UMKM yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Bantul.

## PENUTUP
Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis data diatas terkait dengan responsivitas Dinas KUKMP Kabupaten Bantul dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid 19  dapat  dikatakan  cukup  responsif,  karena  dari  tiga  aspek  yang  menjadi  penilaian,  dua diantaranya  sudah  dijalankan  dengan  baik  dan  kebijakan,  program  serta  kegiatan  yang dijalankan  sesuai  dengan  permasalahan  yang  dialami  UMKM  yang  terdampak  pandemi Covid-19. Aspek-aspek tersebut diantaranya:
1. Sikap Dinas KUMKP dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 Sikap Dinas KUKMP Kabupaten Bantul dalam merespon situasi UMKM yang terdampak pandemi  Covid-19  yang  pertama  yaitu  melakukan  pendataan  untuk  melihat  jumlah UMKM  yang  terdampak,  apa  saja  dampak  yang  dirasakan,  berapa  kerugian  yang ditimbulkan dan lain sebagainya, data-data ini kemudian akan digunakan sebagai dasar dalam  membuat  kebijakan  atau  program  penanganan  atau  akan  diserahkan  kepada pemkab/pemprov mengingat permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggungjawan satu instansi  saja.  Sikap  yang  diambil  Dinas  KUKMP  juga  didasarkan  pada  norma  hukum, dimana  dalam  membuat  dan  mengambil  keputusan  tetap  mengacu  pada  peraturan  dan keputusan dari pemerintah pusat dan daerah (pemkab dan pemprov).
2. Penggunaan aspirasi UMKM sebagai referensi membuat kebijakan
Penggunaan aspirasi UMKM dalam membuat kebijakan dapat dikatakan berhasil, dimana setelah  diperoleh  data  awal  melalui  pendataan,  Dinas  KUKMP  juga  mengumpulkan informasi dan keluhan masyarakat menggunakan beberapa cara seperti survei, wawancara dan  observasi.  Informasi  dan  keluhan  tersebut  kemudian  digunakan  sebagai  landasan untuk  membuat  kebijakan  atau  program  penangan  dampak  Covid-29  bagi  UMKM. Sebagai  contoh,  UMKM  mengeluhkan  kurangnya  pengalaman  dan  pengetahuan  untuk menjalankan usaha secara online, kemudian Dinas KUKMP mengambil kebijakan dengan mengadakan  pelatihan  bisnis  secara online ,  selain  itu  dibantu  untuk  restrukturisasi pinjaman karena banyak UMKM yang kesulitan membayar pinjaman akibat menurunya
omset,  memberikan  bantuan  dana  dan  akses  modal  agar  usaha  UMKM  dapat  tetap dijalankan, selain itu, dinas juga memberikan bantuan untuk melakukan promosi produk secara lebih luas.
3. Penempatan UMKM dalam sistem pelayanan yang berlaku
Informasi,  aspirasi  dan  keluhan  dari  UMKM  menjadi  aspek  yang  diperhatikan  dan ditempatkan menjadi dasar dalam membuat dan mengambil keputusan/kebijakan terkait penanganan UMKM yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Bantul. Meskipun demikian, UMKM  di  Kabupaten  Bantul  belum  secara  aktif  dan  menyeluruh  dilibatkan  dalam program dan kebijakan yang dibuat, mengingan kurangnya cakupan untuk menjangkau UMKM di Kabupaten Bantul.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM. Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik Info Singkat, 7(6), 19–24.
BPS, (Badan Pusat Statistik). (2021). Dwiyanto, A. (2008). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ginanjar, D. (2020). Peran Pemerintah Daerah pada Penanganan Covid-19. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 13(1), 52–68.
Hadiwardoyo,  W.  (2020).  Kerugian  Ekonomi  Nasional  Akibat  Pandemi  Covid-19.
BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship, 2(2), 10.
Hardiyansyah.  (2011). Kualitas  Pelayanan  Publik,  Konsep,  Dimensi,  Indikator,  dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
Masruroh,  I.,  Andrean,  R.,  &  Arifah,  F.  (2021).  Peran  Pemerintah  Dalam  Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM di Indondesia. Journal of Innovation and Knowledge, 1(1).
Milzam, M., Mahardika, A., & Amalia, R. (2020). Corona Virus Pandemic Impact on Sales Revenue of Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Pekalongan City, Indonesia. Journal of Vocational Studies on Applied Research, 2(1), 7–10.
Moleong,  L.  J.  (2017). Metode  Penelitian  Kualitatif  (36th  ed.). Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia dalam Menangani Wabah Covid dari Perspektif Ekonomi. Jurnal Politik Indonesia Dan Global, 1(2), 112–130.
Prasetyo, E. T., Yuliana, Muniroh, L., Halin, H., & Winarso, W. (2020). The Activities of SMEs and The Role Indonesian Government During Covid-19 Pandemic. Solid State Technology, 63(2), 4010–4027.
Pratiwi, M. I. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perlambatan Ekonomi Sektor UMKM.
Jurnal Ners, 4(2), 30–39.
Rosita,  R.  (2020).  Pengaruh  Pandemi  Covid-19  terhadap  UMKM  di  Indonesia. Jurnal Lentera Bisnis, 9(2), 109–120.
Rwigema, P. C. (2020). Effect of Covid-19 on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Rwanda. The Strategic Journal of Business & Change Management,
7(4), 1630–1655.
Sedarmayanti. (2004). Good Governance . Bandung: Mandar Maju. Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D (23rd  ed.). Bandung: Alfabeta.
Suharsono, A. (2020). Strategi UMKM Bantul Merespon Pandemi (Studi Kasus Bidang Kriya/Kerajinan). Jurnal Riset Daerah, XX(3).
Tangkilisan, H. N. S. (2005). Manajemen Publik . Jakarta: PT Grasindo.
Thaha,  A.  F.  (2020).  Dampak  Covid-19  terhadap  UMKM  di  Indonesia. Jurnal  Brand, 2(1), 147–153.
Ondang,  C.,  Singkoh,  F.,  &  Kumayas,  N.  (2020).  Peranan  Pemerintah  Daerah  dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Minahasa. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3), 1–10.
Yusuf, M. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan
(1st ed) . Jakarta: Kencana.
Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v9i2.3761

## Transformasi Layanan Administrasi Kependudukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi di Masa Pandemi Covid-19

## Anggi Nuraini
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbagsa Karawang Email: 1710631180033@student,unsika.ac.id
Dikirim: 3 September 2021 | Direvisi : 14 Oktober 2021 | Diterima : 29 November 2021

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat kualitas pelayanan dalam proses transformasi layanan administrasi dari sistem offline ke online yang disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi di  masa  pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  dianalisis  berdasarkan  Teori  Penerapan  E- Governmnet hasil kajian dan riset dari Harvand JFK School of Government yang memiliki dimensi Support, Cappacity dan Value. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-Kualitatif.  Karya  tulis  ini  berhasil  menemukan  bahwa  Disdukcapil  Kabupaten Bekasi  telah  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  di  tengah  pandemi  Covid-19  yang membatasi  aktifitas  langsung  masyarakat  termasuk  pengurusan  dokumen  administrasi dengan menyediakan pelayanan online. Namun, dalam proses transformasi sistem pelayanan online tersebut masih memiliki beberapa kekurangan dari segi fasilitas yang disediakan.
Kata Kunci: Transformasi Pelayanan, Covid-19, E-Government.

## ABSTRACT
This study aims to look at the quality of service in the process of transforming administrative services from an offline system to an online system provided by the Department of Population and  Civil  Registration  of  Bekasi  Regency  during  the  Covid-19  pandemic.  This  study  was analyzed  based  on  the  Theory  of  Application  of  E-Government  as  a  result  of  studies  and research from the Harvard JFK School of Government which has the dimensions of Support, Cappacity and Value. The method used in this research is descriptive-qualitative. This paper has succeeded in finding that the Department of Population and Civil Registration of Bekasi Regency  has  been  able  to  improve  the  quality  of  services  in  the  midst  of  the  Covid-19 pandemic  which  limits  the  activities  of  the  community,  including  the  processing  of administrative  documents  by  providing  online  services.  However,  in  the  process  of transforming the online service system, it still has some shortcomings in terms of the facilities provided.
Keywords : Transformation Service, Covid-19, E-Government.

## PENDAHULUAN
Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan mewabahnya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)  yang  memberikan  dampak  signifikan  bagi  setiap  aspek  dalam  kehidupan manusia.  Sehingga pada 11 Maret  2020  World  Health  Organization  (WHO)  mengumukan bahwa  Covid-19  merupakan  sebuah  pandemi,  istilah  pandemi  ini  digunakan  untuk
menunjukan  tingkat  keparahan  sutu  penyebaran  penyakit.  Kemudian  dilanjutkan  dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 ini di berbagai negara  seperti  Kebijakan  pemberlakuan  Karantina  Wilayah  ( Lockdown )  dan  Pembatasan Sosial ( Social Distancing ).
Kebijakan  pemberlakuan lockdown (Karantina  Wilayah)  dan social  distancing (Pembatasan  Sosial)  ini  juga  diberlakukan  di  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang memiliki  kasus  Covid-19  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 31 Maret 2020, kemudian pada tanggal 13 April 2020 presiden kembali mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang  Penetapan Bencana non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Dengan Keputusan Presiden ini, gubernur, bupati, dan walikota dalam menetapkan kebijakan  di  daerah  masing-masing  harus  memperhatikan  kebijakan  pemerintah  pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan PSBB untuk mengurangi resiko penularan Covid-19 di daerahnya dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.
Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (PANRB) mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  19  Tahun  2020  tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instasi Pemerintah. Surat Edaran ini memberlakukan adanya bekerja dari rumah (work from home) yang merupakan ketentuan untuk melakukan tugas kontor dari rumah tanpa harus berangkat ke tempat kerja ataupun bekerja secara bergantian bagi para pegawai di Lingkungan Instansi Pemerintah.  Hal  ini  tentu,  mempengaruhi  aksesibiltas  pelayanan  publik.  Pelayanan  secara konvensional  yakni  dengan  pelayanan  secara  langsung  mulai  dibatasi  jumlahnya  dan selebihnya dibantu oleh sistem secara online (Doramia Lumbanraja, 2020)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sendiri di era New Normal ini  telah  melakukan  perubahan  dari  sistem  pelayanan Offline ke  sistem Online dengan memaksimalkan  pemanfaatan  pelayanan  melalui  situs Website dan WhatsApp .  Hal  ini dilakukan  agar  masyarakat  tetap  bisa  menerima  pelayanan  publik  di  masa  pandemi  ini. Terhitung mulai 1 Juli 2020 pelayanan online yang dapat diakses langsung melalui Website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan terhitung mulai 18 Maret 2020 pelayanan yang bersifat urgent dapat menghubungi nomor WhatsApp yang disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi. (Dilansir dari: www.bekasikab.go.id , 17 Maret 2020).
Transformasi pelayanan adminstrasi dengan penerapan E-government mengharuskan adanya tujuan dan manfaat yang akan dicapai dalam penerapan sistem online tersebut. Tujuan dari  penerapan E-government dimasa  pandemi  salah  satunya  adalah  untuk  mengurangi aktivitas kontak fisik dalam memberikan pelayanan, namun hal ini juga harus melihat apakah penerapan E-government benar-benar dapat efisien dam memiliki manfaat bagi masyarakat.
Database  yang  menyebutkan  bahwa  berkas  permohonan  pelayanan  selama  tahun 2020-2021 adalah (Bidang PIAK, 2021) sedangkan total berkas permohonan pelayanan untuk KK saja perkecamatan dapat melebihi 50.000 berkas, ini berarti masih ada kekurangan dalam sistem pelayanan online itu sendiri, meskipun adanya peningkatan jumlah KK tercertak pada tahun  2020,  nyatanya  berkas  yang  melakukan  permohonan  melalui  sistem  online  tidak mencapai setengah dari itu. Sehingga timbul pertanyaan apakah dengan adanya perubahan transformasi layanan mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan karena penerapan sistem online  yang  seolah  “dipaksakan”  oleh  keadaaan  untuk  menyesuaikan  kebijakan-kebijakan terkait pengurangan penyebaran Virus Covid-19.
Dari  sisi  ketersediaan  SDM  sebagaimana  diwartakan  oleh  Muhammad  Azzam (Dilansir  dari:  https://wartakota.tribunnews.com.  19  Januari  2021)  bahwa  terdapat  33  staff Disdukcapil Kabupaten Bekasi yang terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini menjadi salah satu faktor kurangnya ketersediaan SDM dalam memberikan pelayanan langsung terlebih lagi dengan  diberlakukannya Work  From  Home ,  sehingga  hanya  25%  staff  yang  dapat menjalankan  pelayanan  langsung  di  Kantor  Disdukcapil.  Selain  itu,  dari  sisi  fasilitas Disdukcapil Kabupaten Bekasi masih memiliki kendala dalam pelayanan online yaitu proses dalam mengakses sistem masih terkendala gangguan sistem website error yang menghambat proses  pelayanan  administrasi  serta  pengamanan  IT  yang  masih  kurang,  sehingga dikhawatirkan adanya kebocoran informasi data diri penduduk yang merupakan privasi.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, karya tulis ini dimaksudkan untuk melihat kualitas  pelayanan  dalam  proses  transformasi  layanan  dari  sistem  offline  ke  sistem  online yang disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten Bekasi selama masa pandemi Covid-19 yang selanjutnya  dituangkan  ke  dalam  jurnal  yang  berjudul  Tranformasi  Layanan  Administrasi Kependudukan  Oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi  di  Masa Pandemi Covid-19.

## METODE PENELITIAN
Karya tulis ini menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif karena masalah penelitian yang dibawa masih bersifat tentatif dan masih dapat berkembang setelah melakukan observasi lapangan, masalah penelitian ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, adanya kemungkinan mengubah teori yang digunakan sesuai dengan fakta dan data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2013). Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menelusuri, mencatat, dan membaca berbagai temuan terkait pembahasan kualitas pelayanan dan  kebijakan  di  masa  Pandemi Covid-19 secara  umum  pada  setiap  pembahasan  hasil penelitian, artikel, jurnal maupun berita yang didapatkan dalam literatur-literatur, dan sumber website  lembaga  resmi  pemerintah,  maupun  lembaga  internasional,  serta  sumber-sumber lainnya  yang  relevan  dengan  studi  ini.  Setelah  itu  memadukan  segala  temuan,  baik  teori, model maupun konsep kualitas pelayanan publik dan Langkah terakhir menganalisis setiap temuan  dari  berbagai  bacaan,  baik  dari  sisi  kelebihan,  kekurangan,  maupun  keterkaitan tentang tulisan yang dibahas. Tahapan terakhir adalah memberikan ulasan kritis dan saran dengan menyimpulkan model maupun pendekatan dari temuan penelitian.
Pemilihan  informan  ditentukan  secara purposive  sampling yang  merupakan  teknik pengambilan sumber data dengan mempertimbangkan tujuan penelitian. Hal ini dimaksudkan agar sumber data yang diperoleh berasal dari sumber informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang menjadi harapan dan tujuan penelitan sehingga akan memudahkan peneliti untuk  memperdalam  objek  yang  akan  diteliti.  (Sugiyono,  2013).  Daftar  informan  dalam penelitian ini tertuang dalam tabel 1, berikut ini:
Tabel 1. Informan Penelitian
No Partisipan Jumlah (Orang) Informasi yang dibutukan peneliti 1 Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 1 Ø Inovasi. Ø Sosialisasi Ø Kerjasama Ø SDM 2 Kepala  Seksi  Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan 1 Ø Pengolahan data Ø Pengamanan IT Ø Sistem Pelayanan Online 3 Staff Pelaksana 2 Ø Proses pelayanan Ø WFH Ø Pelaksanan sistem online 4 Masyarakat penerima layanan 6 Ø Antusias masyarakat dalam mengakses sistem online ..
Ø Fasilitas yang dirasakan. Ø Informasi yang diterima. Ø Kesulitan selama.mengakses sistem online . Jumlah

## Sumber : Olahan Penulis, 2021

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut hasil kajian dan riset dari Harvand JFK School of Government (Gunawan, 2015)  untuk  menerapkan  konsep-konsep  digitalisasi  pada  sektor  publik,  ada  tiga  elemen sukses  yang  harus  dimiliki  dan  diperhatikan  antara  lain support,  capacity dan value .  Pada elemen support , penerapan program E-government  yang efektif harus mendapat dukungan (Political Will), dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi hingga pemerintahan level bawah, masyarakat dan pihak-pihak Stakeholder terkait, adanya keberlanjutan  dan  pertanggunjawaban  terkait  program-program  E-government  yang  telah dijalankan, dan adanya sosialisasi terkait inovasi atau konsep pengembangan E-government, serta  adanya  produk  hukum  yang  berkaitan  dengan  diterapkannya  program-program  E- government  tersebut.  Elemen  kedua  adalah capacity yaitu  adanya  unsur  kemampuan  atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” E-government menjadi kenyataan.
Setidaknya ada 2 hal yang harus dimiliki oleh pemerintah berdasarkan pada elemen ini, yaitu ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inovasi-inovasi E-government,  terutama  yang  berkaitan  dengan  sumber  daya  finansial  dan  ketersediaan infrastruktur  teknologi  informasi  yang  memadai  karena  fasilitas  ini  merupakan  50%  dari kunci keberhasilan penerapan konsep E-government. Elemen ketiga adalah value . Berbagai inovasi E-government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan  adanya  implementasi  konsep  tersebut,  dan  dalam  hal  ini  yang  menentukan  besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan E-government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan. Oleh sebab itu produk-produk  inovasi  E-government  harus  memiliki  manfaat  yang  dapat  memberbaiki kualitas pelayanan publik.
Dimensi Support merupakan bentuk dukungan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administras. Dimensi Support ini dapat dilihat dari, yang Pertama, terkait dukungan kerjasama yang dilakukan antara Disdukcapil dengan Stakeholder salah satunya dengan Diskominfosantik dan Pos Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh  Drs,  Robert  Suwandi,  MM,  selaku  Kepala  Bidang  Pemanfaatan  Data  dan  Inovasi Pelayanan mengatakan bahwa:
“ Selain  bekerja  sama  dengan  sesama  dinas  (Dinas  Komunikasi  dan Informasi),  kami  juga  bekerja  sama  dengan  pihak  operator  penyedia platfrom pelayanan online yang kami gunakan seperti whatsapp dan juga Kantor  Pos  Indonesia  yang  bertugas  mengirimkan  dokumen-dokumen langsung ke masyarakat .” (Kantor Disdukcapil, Rabu 16 Juni 2021 Pukul 11.30 WIB)
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  sudah  adanya  hubungan kerja.  Namun,  terkait  hubungan  kerjsama  yang  dilakukan  antara  Disdukcapil  dan Diskominfosantik  untuk  menambahkan  pengamanan  IT  dan  memperbaiki  sistem  jaringan yang  error  dan  pemasangan  Firewall  masih  belum  berjalan  secara  maksimal  seperti  yang terlihat pada Gambar 1 yang mana masih terjadi error sistem website.
Gambar 1 Sistem Website Error

## Sumber : Official Website Disdukcapil Kabupaten Bekasi, 2021
Dalam  Gambar  1  diatas  terlihat  bahwa  masih  terjadi  error  sistem.  Hal  ini  juga  di konfirmasi kebenarannya oleh Arvid Krisniner Sitinjak, SE selaku Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data yang mengatakan bahwa :
“Kami sudah berusaha bekerjasama dengan Diskominfosantik kami sudah  mengirim  surat  untuk  membantu  pengamanan  IT  namun masih  belum  ada  perkembangan  karena  terhalang  PPKM  ini.” (Telepon WhattsApp, Jumat 9 Juli Pukul 16.00 WIB).
Sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama antara Disdukcapil dan Diskominfosantik masih  belum  berjalan  karena  terhalang  oleh  adanya  pemberlakukan  PPKM,  hal  ini  sangat disayangkan  karena  justru  di  situasi  PPKM  ini  masyarakat  lebih  banyak  beralih  dan mengakses  pelayanan  online  sehingga  terjadinya  sistem.  Meskipun  dengan  sistem  website
yang error Disdukcapil tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan mengalihkan  seluruh  jenis  pelayanan  administrasi  kependudukan  ke  platform  WhatsApp sebagai  salah  satu  bentuk  aternatif  pelayanan  seperti  informasi  yang  ada  dalam  Gambar  2 berikut ini.

## Gambar 2 Kontak Pelayanan WhatsApp
Sumber : Official Instagram Disdukcapil, 2021
Dalam Gambar 2 terlihat bahwa Disdukcapil menyediakan beberapa kontak pelayanan WhatsApp untuk mempermudah masyarakat menghubungi kontak sesuai dengan pelayanan yang  dibutuhkan.  Kedua,  terkait  sosialisasi  yang  dilakukan  Disdukcapil  selama  proses transformasi  pelayanan  dimasa  pandemi  ini  dapat  dikatakan  sudah  cukup  baik  dimana Disdukcapil  memanfaatkan  sosial  media  salah  satunya  Instagram  dalam  akun @disdukcapilkabbekasi3216  untuk  tetap  memberikan  sosialisasi  dan  informasi  terkait perubahan-perubahan  prosedur  pelayanan  selama  masa  pandemi  ini.  Pemanfaatan  media sosial ini dapat mempermudah masyarakat untuk menerima atau mengakses informasi dengan akurat,  selanjutnya  terkait  prosedur  pelayanan  WhatsApps  itu  sendiri  dapat  dilihat  pada Gambar 3 berikut ini.

## Gambar 3 Sosialisasi Prosedur Pelayanan Online

## Sumber : Official Instagram Disdukcapil, 2021
Dalam  Gambar  3 pada  dasarnya,  prosedur  pelayanan  administrasi  online  baik pelayanan datang pindah, pembuatan KK, AKTE, KIA dan lain sebagainya memiliki prosedur yang sama hanya saja yang membedakannya adalah Nomor Layanan Adminduk yang harus dihubungi. Berikut prosedur yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapakan dokumen kependudukan melaui sistem online, antara lain:
1. Menghubungi atau mengirim pesan ke Nomor WhatsApp Layanan Adminduk sesuai dengan  jenis  pelayanan  yang  dibutuhkan.  Setelah  menghubungi  Nomor  Layanan Adminduk,  petugas  akan  mengirimkan  persyaratan  dan  dokumen  apa  saja  yang dibutuhkan.
2. Mengirimkan  scan/foto  formulir  dan  dukumen-dokumen  pendukung  persyaratan lainnya yang telah diisi dan dilengkapi.
3. Menunggu permohonan untuk di verifikasi dan diproses oleh petugas.
4. Dokumen akan dikirim langsung ke Nomer WhattsApp atau E-mail pemohon dalam bentuk PDF.
5. Pemohon dapat langsung mencetak sendiri dokumen yang telah selesai, tanpa datang langsung ke Kantor Disdukcapil.
Ketiga, terkait inovasi yang mana sifatnya dapat meningkatkan kualitas pelanyanan karena didalam teori ini hadirnya inovasi merupakan salah satu bentuk dukungan dan usaha dari peleyenggara untuk mensukseskan program yang membuktikan adanya perkembangan dari  program  yang  dijalankan.  Dalam  hal  ini  sebagai  bentuk  inovasi  Disdukcapil mengeluarkan  Mesin  ADM  untuk  memberikan  pengalaman  pelayanan  online  kepada masyarakat yang berbeda,  sebagaimana yang dapat dilihat melalui Gambar 4 berikut ini.
Gambar 4 Mesin ADM Di Mall Pelayanan Publik Lotte Mart Cikarang

## Sumber : Olahan Peneliti, 2021
Dalam Gambar  4  mesin  ADM  ini  secara  tidak  langsung  dapat  membagi  aktifitas masyarakat dan mengurangi kerumunan masyarakat yang melakukan pelayanan langsung di lingkungan  kantor  pemerintahan  Disdukcapil.  Dari  beberapa  elemen  sukses  yang  dapat menjadi pertimbangan untuk menarik kesimpulan dalam menentukan nilai Dimensi Support, dapat disimpulkan bahwa Dimensi Support dalam penerapan pelayanan online di Disdukcapil Kabupaten Bekasi sudah cukup baik dilihat dari  hadirnya inovasi Mesin ADM dan proses sosialisasi melalui sosial media.
Dimensi  kedua  adalah Cappacity.  Cappacity adalah  kemampuan  dan  keberdayaan pemerintah dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan elemen- elemen  sukses  yang  digunakan  untuk  menilai  dimensi Cappacity dapat  dilihat  bahwa;
Pertama,  Dari  sisi  ketersediaan  SDM  sebagaimana  diwartakan  oleh  Muhammad  Azzam (Dilansir  dari:  https://wartakota.tribunnews.com  19  Januari  2021)  bahwa  terdapat  33  staff Disdukcapil Kabupaten Bekasi yang terkonfirmasi positif Covid-19. Hal ini menjadi salah satu faktor SDM yang berkurang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dimasa pandemi ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Arvid Krisniner Sitinjak, SE.
“ Ya dengan adanya WFH, tentu sedikit banyaknya mempengaruhi proses pelayanan  apalagi  ditambah  dengan  adanya  PPKM  juga ”  (Telepon WhattsApp, Jumat 9 Juli Pukul 16.00 WIB).
Berdasarkan  pernyataan  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  dengan  adanya  kebijakan WFH yang meberlakukan hanya 25% staff untuk melakukan pelayanan langsung secara tidak langsung mempengaruhi kualitas pelayanan yang disediakan, sebagaimana yang diungkapkan oleh  Arvid  Krisniner  Sitinjak,  SE  dalam  wawancara  dengan  peneliti  Jumat,  9  Juli  2021. Kedua, terkait penyediaan fasilitas sarana dan pasarana penunjang proses pelayanan selama masa  pandemi  ini  salah  satunya  fasilitas  protokol  kesehatan  masih  kurang  terawat,  seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.
Gambar 5 Fasilitas Protokol Kesehatan

## Sumber : Olahan Peneiti, 2021
Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa bilik sterilisasi saat ini bahkan sudah tidak berfungsi. Sayangnya fasilitas protokol kesehatan  tersebut kurang terawat terlebih lagi karena berkurangnya  masyarakat  yang  datang  langsung  ke  kantor  Disdukcapil  sehingga  fasilitas tersebut  tidak  digunakan.  Berdasarkan  elemen  SDM  dan  fasilitas  yang  disediakan  dapat disimpulkan  bahwa Capacity atau  keberdayaan  Disdukcapil  dalam  melaksanakan  dan mengupayakan hadirnya pelayanan online dimasa pandemi masih kurang karena SDM yang minim dan fasilitas proktokol kesehatan yang kurang terawat.
Dimensi Value menekankan  pada  tujuan  dan  mafaat  dari  diterapkannya  pelayanan online dan apakah pelayanan online tersebut tepat sasaran. Tujuan hadirnya pelayanan online di Disdukcapil Kabupaten Beaksi selama masa pandemi pada dasarnya adalah untuk tetap menyediakan  pelayanan  kepada  masayarakat  dimasa  pandemi  dan  pelayanan  online  juga dilakukan  untuk  tetap  mematuhi  kebijakan  terkait  Covid-19  salah  satunya  mengurangi aktivitas dan kegiatan berkerumun dilingkungan pemerintahan untuk mengurangi penyebaran Virus  Corona,  maka  dari  itu  Disdukcapil  menyediakan  dan  memaksimalakan  pelayanan online. Terkait dengan manfaat atau dampak positif yang diterima masyarakat dengan adanya pelayanan online dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor Disdukcapil untuk melakukan pelayanan langsung.
2. Mempersingkat waktu dalam proses pelayanan karenasemua persyaratan,dukomen dan prosedur telah tersistem.
3. Dapat  melakukan  pelayanan  dari  rumah  dengan  mengakses  sistem  pelayanan online .
4. Masyarakat  hanya  perlu  menunggu  dirumah,  karenadokumenyang  dibutuhkan dapat diantar langsung melalui Pos Indonesia.
5. Mengurangi tenaga dan materi yang harus dikeluarkan kerena semua file dokumen berbentuk softcopy/scan ,  sehingga  menghemat  pengeluaran  baik  masyarakat maupun Disdukcapil itu sendiri.
Manfaat-manfaat  tersebut  harus  dapat  dirasakan  dan  dikonfirmasi  langsung  oleh masyarakat untuk dapat membuktikan apakah pelayanan online ini telah tepat sasaran.
“ Ya dengan adanya pelayanan online ini lebih mempermudah dari segi jarak, biaya dan waktu yang harus dikeluarkan.”
(Dika, Kantor Disdukcapil, Senin 5 Juli 2021 Pukul 12.07 WIB).
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa manfaat hadirnya pelayanan online  dimasa  pandemi  ini  telah  dapat  dirasakan  langsung  oleh  masyarakat,  sehingga  ini berarti pelayanan online yang dilaksanakan telah tepat sasaran. Namun hal ini belum dapat memyimpulkan  secara  keseluruhan  kualitas  pelayanan  online  di  Disdukcapil,  karena  ada beberapa aspek atau elemen yang harus dipertimbangkan untuk dapat menarik kesimpulan. Maka dari itu, penting juga untuk melihat dampak negatif yang muncul dari adanya sistem pelayanan online ini, sebagaimanayang diungkapkan oleh Samsul, bahwa :
“ Bagi masyarakat awam, tentu memiliki kesulitas untuk mengakses sistem  pelayanan  online  dan  untuk  terus  update  terkait  setiap perubahan  prosesdur  pelayanan  dimasa  pandemi  ini” (Samsul, Kantor Disdukcapil, Senin 5 Juli 2021 Pukul 12.15 WIB).
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa hadirnya pelayanan online secara  tidak  langsung  “memaksakan”  masyarakat  untuk  dapat  mengakses  dan  melakukan pelayanan  online,  meskipun  tidak  semua  dapat  mengerti  dan  paham  terhadap  perubahan sistem dan prosedur pelayanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dimensi Value ini sudah cukup  baik  karena  pelayanan  telah  tepat  sasaran    dengan  dibuktikan  oleh  pernyataan masyarakat  yang  dapat  merasakan  langsung  manfaat  hadirnya  pelayanan  online  dimasa pandemi, tujuan dan Misi Disdukcapil Kabupaten Bekasi dalam Mewujudkan Peningkatan Kualitas  Pelayanan  Publik  dalam  Bidang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  dapat dikatakan terpenuhi, melihat bagaimana manfaat-manfaat yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat  selama  melakukan  pelayanan  dimasa  pandemi.  Sehingga  dapat  disimpulkan bahwa Dimensi Value dalam pelayanan online dimasa pandemi oleh Disdukcapil  cukup baik.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dengan  indikator  pengukur  Teori  dari  Konsep  E-
Government berdasarkan hasil riset Harvand JFK School of Government memiliki dimensi Support, Cappacity , dan Value (Gunawan, 2015). Maka dapat disimpulkan yaitu berdasarkan dimensi Support dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan  online  di  Disdukcapil  Kabupaten Bekasi selama masa pandemi ini masih terkendala terkait kerjasama yang dilakukan dengan seperti  Diskominfo  sehingga  menghambat  proses  peningkatan  kualitas  pelayanan  selama masa pandemi. Namun proses sosialisasi yang dilakukan dapat dikatakan sudah cukup baik dengan  memaksimalkan  proses  sosialisasi  melalui  sosial  media.  Inovasi  yang  dihadirkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan dimasa Pandemi dalam hal ini ADM juga sudah  ada  Sehingga  disimpulkan  bahwa  Dimensi  Support  sudah  cukup  baik.  Berdasarkan elemen Cappacity , kemampuan dan keberdayaan Disdukcapil dalam menyediakan pelayanan online selama masa pandemi yang dapat diukur melalui dimensi Capacity dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM dan Fasilitas pendukung protokol kesehatan tidak terawat sehingga dapat disimpulkan bahwa Dimensi Capacity masih kurang baik.
Elemen terakhir yaitu Value. Berdasarkan banyaknya dampak positif dan minimnya dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dapat dikatakan bahwa hadirnya pelayanan online telah tepat sasaran dan telah mewujudkan tujuan serta Visi dan Misi dari Disdukcapil itu sendiri. Sehingga Dimensi Value dapat simpulkan cukup baik. Berdasarkan indikator  tersebut  dapat  disimpulkan  secara  keseluruhan  bahwa  Kualitas  Pelayanan Administrasi Kependudukan yang  dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten bekasi sudah bertransformasi ke sistem online akan tetapi dalam pelaksanaanya masih ditemukan beberapa kekurangan  terkait  fasilitas  yang  disediakan  selama  melaksanakan  pelayanan  dimasa pandemi, bila dinilai dengan teori yang digunakan peneliti untuk melihat Kualitas Pelayanan Administrasi  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Bekasi  di  Masa Pandemi maka dapat dikatakan pelayanan yang disediakan selama masa pandemi sudah cukup baik. Hal ini juga dikarenakan tujuan daripada Disdukcapil untuk Mewujudkan Peningkatan Kualitas  Pelayanan  Publik  dalam  Bidang  Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  melalui penyediaan pelayaan online dimasa pandemi dan menghadirkan inovasi sebagai bentuk usaha mewujudkan tujuan tersebut, telah terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA
Angguna, Yordan Putra, and A. Yuli Andi Gani. n.d. “Upaya Pengembangan E-Government Dalam  Pelayanan  Publik  Pada  Dinas  Koperasi  Dan  UMKM  Kota  Malang.”  Jurnal Administrasi Publik (JAP) 3(1):80–88.
Batu  bara,  Eka  Rolania  dan  Helmy,  Herlina.  (2019).  “ Analisis  Pengembangan  Electronic Government  Melalui  Penyelenggaraan  Website  Di  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Padang Pariaman .” 1(4):1666–86. Doramia Lumbanraja, Anggita. (2020). “ Urgensi Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-
Government Pada New Normal Dan Reformasi Regulasi Birokrasi. ” Administrative Law and Governance Journal 3(2):220–31. doi: 10.14710/alj.v3i2.220-231.
Dwiyanto,  Agus.  (2005).  " Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik ." Yogyakarta: UGM Press.
Fang, Zhiyuan, and D. Ph. (2002). “ E-Government in Digital Era : Concept , Practice , and Development .” 10(2):1–22. Gunawan, C. I. (2015). Sistem Informasi Manajemen dan E-Government . CV.IRDH. Gunawan,  Cakti  Indra.  (2015). Sistem  Informasi  Manajemen  Dan  E-Government . Purwokerto: CV.IRDH.
Indrajit, R. E. (2005). Government In Action . Yogyakarta: Andi Offset.
Indrajit, R. E. (2016). Electronic Government . Yogyakarta: Preinexus.tm.
Instruksi  Bupati  Nomor  :  14  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakukan  Pembatasan  Kegiatan Masayarakat (PPKM) Darurat Untuk Mengendalikan Angka Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bekasi.
Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang    Penetapan  Bencana  non-Alam Penyebaran  Covid-19  Sebagai  Bencana  Nasional.  Sebagaimana  telah  diubah  dengan Keputusan Presiden No 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 . Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik . 21st ed. Yogyakarta: STIM YKPN. Moenir, H. A. .(2002). Manajemen Pelayanan Umum Di Indoensia . Jakarta: Bumi Aksara.
Muhammad,  Azzam.  (2021).  “Ada  Temuan  Kasus  Covid-19,  Layanan  Di  Kantor  Dinas Dukcapil  Kabupaten  Bekasi  Dibatasi  -  Wartakotalive.Com.”  Retrieved  September  11, 2021 (https://wartakota.tribunnews.com/2021/01/19/ada-temuan-kasus-covid-19- layanan-di-kantor-dinas-dukcapil-kabupaten-bekasi-dibatasi).
NEWSROOM DISKOMINFOSANTIK. (2020). “Antisipasi Penyebaran Corona Disdukcapil Kabupaten Bekasi Hanya Terima Layanan Urgent Lewat WA”. Retrieved September 11, 2021 (http://bekasikab.go.id/berita/2370/antisipasi-penyebaran-corona-disdukcapil- kabupaten-bekasi-hanya-terima-layanan-urgent-lewat-wa)
NEWSROOM DISKOMINFOSANTIK. (2020). “Mulai 1 Juli 2020 Disdukcapil Kabupaten Bekasi  Siapkan  Layanan  Online  Melalui  Website”.  Retrieved  September  11,  2021 (http://bekasikab.go.id/berita/2706/mulai-1-juli-2020-disdukcapil-kabupaten-bekasi- siapkan-layanan-online-melalui-website)
Peraturan Bupati Bekasi No 37 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Bersekala Besar (PSBB)  Dalam  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  di  Kabupaten Bekasi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91.

## Profil  Administrasi  Kependudukan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Bekasi Tahun 2020.
Rianto, Budi. (2012). Manajemen Kualitas Pelayanan : Teori Kebijakan Dan Implementasi . Jakarta: STIA LAN Press.
Riko. (2020). “Pemkab Bekasi Kembali Terapkan WFH bagi ASN”. Retrieved September 11, 2021 (https://bekasi.pojoksatu.id/baca/pemkab-bekasi-kembali-terapkan-wfh-bagi-asn) Samodra, Wibawa. (2009). Administrasi Negara : Isu-Isu Kontemporer . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Silcock, Rachel. 2001. “ What Is E-Government? ” Parliamentary Affairs Vol 54(1):88–101. Sugiyono. (2013). Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Refika Aditama.
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instasi Pemerintah
Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI:  https://doi.org/10.31629/juan.v9i2.3884

## Penguatan Fungsi Organisasi Melalui Jabatan Fungsional Studi Kasus Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

## Raja Ariza
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau Email : rajaariza1960@gmail.com
Dikirim : 2 November 2021 | Direvisi : 23 November 2021 | Diterima : 29 November 2021

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana strategi penguatan organisasi melalui pengangkatan jabatan fungsional di lingkungan sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagian besar jabatan administrator dan seluruh jabatan Pengawas di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan diangkat dalam jabatan Fungsional. Sedangkan Jumlah jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator yang ada saat ini lebih banyak dibanding formasi jabatan fungsional yang tersedia ditambah perbedaan tuntutan kompetensi jabatan. penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis Leavitt’s Diamond . Dalam Leavitt’s  Diamond ,  sebuah  organisasi  adalah  bagian  yang  terhubung,  dan  mengubah  satu komponen dapat memengaruhi komponen lainnya. Ada 4 komponen analisis yang dilakukan yaitu komponen tugas ( task ), orang ( people ), teknologi ( technology ), tugas ( task ). Temuan dalam  penelitian  ini  adalah,  50%  responden  ragu  bahwa  penyetaraan  jabatan  dapat memperkuat organisasi, 68,4% responden menganggap bahwa kebijakan penyetaraan jabatan sebagai  tantangan  baru,  64,8%  responden  menjawab  akan  mampu  memenuhi  kompetensi jabatan fungsional. hal ini dipertegas oleh 67,6% responden yang sangat berharap organisasi memiliki rencana penggembangan kompetensi dan berharap diikutsertakan dalam kegiatan pengembangan  kompetensi  tersebut.  Berdasarkan  realita  diatas  mendorong  pemerintah provinsi  Kepulauan  Riau,  melakukan  upaya  pengembangan  sumber  daya  manusia  melalui peningkatan kompetensi manajerial (kepemimpinan dan komunikasi), peningkatan anggaran, pengembangan  kompetensi  jabatan  fungsional  secara  proporsional,  penyusunan  peta  kerja yang  adaptif  dan  dinamis,  penyusunan  dokumen  Analisis  Kebutuhan  Pengembangan Kompetensi  (AKPK)  dan  melakukan  seleksi  internal  penyetaraan  jabatan  fungsional  dan evaluasi  kegiatan  penyetaraan  jabatan  tersebut.  kedepannya  diharapkan  ada  penelitian lanjutan terkait evaluasi gap kompetensi jabatan setelah diberlakukannya penyetaraan jabatan.
Kata  Kunci: Penyetaraan,  jabatan,  Fungsional,  Administrator,  Penguatan,  Organisasi, Leavitt’s Diamond

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  how  the  strategy  to  strengthen  the  organization  through functional  tasks  in  the  regional  secretariat  of  the  Riau  Islands  Province.  Most  of  the administrator positions and all supervisory positions within the Regional Secretariat of the Riau Islands Province will be appointed to functional positions. The number of Supervisory and Position Administrator positions currently available is more than the available functional positions plus the job competency requirements. This research is a quantitative research that uses Leavitt's Diamond analysis. In Leavitt's Diamond, an organization is a connected piece, and  changing  one  component  can  affect  another.  There  are  4  components  of  the  analysis carried  out,  namely  the  components  of  the  task  (task),  people  (people),  technology
(technology),  tasks  (task).  The  findings  in  this  study  are,  50%  of  respondents  doubt  that equalization  can  strengthen  the  organization,  68.4%  of  respondents  consider  that equalization policy is a new challenge, 64.8% of respondents will be able to fulfill functional position competencies. this is confirmed by 67.6% of respondents who really hope to have a competency  development  plan  and  hope  to  be  included  in  these  competency  development activities. Based on the above reality, it encourages the Riau Islands provincial government to  make  efforts  to  develop  human  resources  through  increasing  managerial  competence, increasing  competence,  proportionally  developing  functional  position  competencies, compiling  adaptive  and  dynamic  work  maps,  compiling  Competency  Development  Needs Analysis (AKPK) documents and conducting selections. internal equalization of functional positions and evaluation of the equalization of positions. In the future, it is hoped that there will  be  further  research  on  evaluating  the  competency  gap  of  positions  after  the implementation of the equalization of positions.
Keywords: Positions Equalization, Functional, Administrator, Strengthening Organizational, Leavitt’s Diamond

## PENDAHULUAN
Menurut  UU  No.  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN), mengemukakan bahhwa terdapat tiga jabatan ASN, yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Jabatan-jabatan tersebut mempunyai kedudukan yang sama dalam hal menyelenggarakan tugas kenegaraan. Perbedaan diantara ketiga jabatan ASN ini adalah pada fungsinya. Fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi diarahkan pada upaya organisasi melalui  penyusunan  langkah  dan  strategi  untuk  mencapai  visi.  Sedangkan,  Jabatan Administrasi  bertujuan  guna  memberikan support bagi  upaya  pencapaian  visi  tersebut. Jabatan  fungsional  sendiri  diarahkan  pada  upaya  membentuk  keahlian  teknis  sesuai kebutuhan  negara.    Ketiga  jabatan  ini  memiliki  tiga  fungsi  yang  sama.  Pertama,  adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Fungsi kedua, sebagai pelayan publik dan fungsi ketiga adalah sebagai perekat persatuan bangsa.
Jabatan Fungsional, memiliki peran dalam menjalankan dan mengemban tugas dan tanggung  jawab  yang  bersifat  teknis.  Dengan  kata  lain,  pejabat  fungsional  ini  adalah kumpulan para ahli seperti ahli irigasi, ahli penataan ruang, ahli perencanaan, ahli hidrologi, ahli pengadaan barang dan jasa, ahli air tanah, dan banyak lagi jenis bidang keahlian yang terus  berkembang  sesuai  tuntutan  zaman  dan  organisasi.  Penyederhanaan  Reformasi Birokrasi  melalui  inisiasi  pemerintah  berupa  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  dalam Jabatan Fungsional merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan  atas  PP  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (Permen PAN
dan RB) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Salah satu kebihan jabatan fungsional, salah satunya bhwa  komitmen  jabatan  fungsonal  yang  tinggi  akan  sangat  berpengaruh  pada  pencapaian tujuan organisasi (Rohida, 2011).
Dalam Permen PAN dan RB Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi  Ke  Dalam  Jabatan  Fungsional.  Pasal  6  (enam)  Permen  diatas  menyebutkan penyetaraan  jabatan  dilasanakan  sebagai  berikut:  a.  Pejabat  administrator  (Kepala Bidang/Kepala Bagian) disetarakan kedalam jabatan fungsional ahli Madya; b. sedangkan pejabat  pengawas  (Kepala  Sub  Bagian/Bidang/  seksi)  disetarakan  ke  dalam  jabatan fungsional ahli muda; dan c. pelaksana (eselon V) disetarakan dengan jabatan fungsional ahli pertama.
Pada hakekatnya penyetaraan melalui penghapusan eselon IV dan bahkan eselon III adalah  sebuah  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  memangkas  alur  birokrasi.  Karena  melalui jabatan fungsional diharapkan ASN akan menjadi professional yang ahli pada satu bidang. Misal  jafung  pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  mendapatkan  jabatan  fungsional  dia  harus melewati  proses  seleksi  yang  cukup  ketat  sehingga  pada  saat  dia  dinyatakan  lulus  seleksi tersebut  dia  dapat  diangkat  sebagai  jafung  yang  dipandang  sebagai  spesialisasi  di  bidang pengadaan  barang  dan  jasa.  Dan  dia  pun  ditempatkan  sesuai  bidang  jafungnya,  tidak menyentuh pekerjaan diluar bidang jafungnya, sehingga spesialisasi ahli itu akan terwujud. Namun  yang  menjadi  pertanyaan  sejauh  apa  kesiapan  daerah  dan  ASN  itu  sendiri  dalam menyikapi  wacana  ini.  Kebijakan  dapat  diartikan,  sebagai  sebuah  implementasi  kebijakan yang  menghubungkan  antara  tujuan  kebijakan,  realisasi  kegiatan  dan  hasil  kegatan pemerintah  (Grindle,  2017).  Kenapa  demikian,  karena  keahlian  seseorang  tentunya  harus mendapat penghargaan melalui pembayaran tunjangan yang pantas. Untuk itu sudah siapkah daerah  dalam  memenuhi  tuntutan  tersebut  ini  tentu  menjadi  PR  kita  bersama.  Kemudian ASN,  sejauh  apa  kesiapan  ASN  dalam  mempersiapkan  dirinya  menjadi  fungsional  yang handal dan mumpuni. Bagaimana strategi penguatan organisasi melalui pengangkatan jabatan fungsional di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Kepulauan Riau?. Hal ini dapat dilihat, karena strategi dapat diartikan sebagai sebuah rencana tindakan pada waktu akan datang yang dilakukan oleh pimpinan tingkat tinggi (Ritson, 2017).
Dari  total  pegawai  ASN  sebesar  2.835  orang,  ASN  yang  bertugas  di  lingkungan sekretariat  daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  berjumlah  332  orang,  dengan  jenjang  jabatan pelaksana, Pengawas, Administrator, Jabatan Fungsional, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) hingga JPT madya, dengan rincian sebagai berikut:
Gambar. 1 Profil Jabatan ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

## Sumber: Sistem Informasi Layanan Aparatur Terpadu (SILAT) Tahun 2021
Dari  jumlah  tersebut,  hanya  25  orang  ASN  yang  sudah  dilantik  menjadi  pejabat fungsional,  sedangkan  jumlah  Jabatan  administrator  di  Sekretariat  daerah  berjumlah  103 orang,  jumlah  pejabat  administrator  sesuai  amanat  Permen  PAN  dan  RB  Nomor  28  Tahun 2019  tentang  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  dalam  Jabatan  Fungsional  dan  Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 3130/1970/OTDA terkait Penyederhanaan Birokrasi  pada  Jabatan  Administrasi  pada  lingkup  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan surat diatas, maka diperlukan strategi dan analisis penguatan organisasi terkait pengangkatan 103 orang pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional dilingkungan Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
1 13 25 23 80 190 JPT Madya JPT Pertama Fungsional Jabatan Administrator Jabatan Pengawas Jabatan Pelaksana Proﬁl Jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021

## Gambar 2. Perbandingan Peta Jabatan antara formasi dan Eksisting

## Sumber : Sistem Informasi Layanan Aparatur Terpadu (SILAT) Tahun 2021
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  dengan  menghasilkan  metode deskriptif.  Penelitian  kuantitatif  diartikan  sebagai  sebuah  penelitian  yang  akan  digunakan memaknai  fenomena  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  yang  sedang  dikaji,  beberapa  hal tersebut seperti  perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang dikemas suatu konteks spesifik dan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2021).
Penelitian terdahulu memiliki  arti penting yang kemudian dijadikan penulis sebagai pondasi dalam rangka pembentukan kerangka berpikir dalam penelitian ini. Sehingga dapat digunakan  dalam  menganalisis  hasil  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti-peneliti  relevan sebelumnya. Penelitian terkait dengan upaya penguatan organisasi melalui jabatan fungsional, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Penelitian  sebelumnya  terkait  dengan  peran  peran  jabatan  fungsional  terhadap peningkatan kinerja organisasi, diantaranya dilakukan Pardosi (2018) tentang Peran Peran Jabatan  Fungsional  Auditor  Terhadap  Peningkatan  Kinerja  Birokrat  Di  Lingkungan Inspektorat  Provinsi  Jawa  Tengah  menunjukkan  peran  jabatan  fungsional  Auditor, terhadap    peningkatan    kinerja    Birokrat    di    lingkungan    Inspektorat    Provinsi    Jawa Tengah,  adalah  tumbuhnya peningkatan  sistem  pengawasan  internal  dan  pengendalian pelaksanaan  kebijakan yang dilakukan kepala  daerah (Gubernur/Walikota/Bupati),  serta tumbuhnya  peningkatan    kualitas    dan    profesionalisme    sumber    daya    aparatur pengawasan.
2. Miftahur  (2016) Strategi  Penguatan  Organisasi  pada  Bagian  Organisasi  Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung. Hasil dari penelitian ini antara lain: (1) Strategi yang
0 0 2 4 3 1 41 6 17 0 0 1 0 2 0 10 3 9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Biro Administrasi Perekonomian Biro Kesejahteraan Rakyat Biro Umum Biro Hukum Biro Pemerintahan dan Perbatasan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Layanan Pengadaan Biro Organisasi dan Korpi Biro Humas, Protokol dan Penghubung Perbandingan Peta Jabatan Formasi dan Eksisting Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Peta Jabatan Fungsional Formasi Peta Jabatan Fungsional Eksisting
digunakan  dalam  memperkuat  organisasi  oleh  Bagian  Organisasi  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Tulungagung,  dapat  ditinjau  dalam  beberapa  sudut  pandang  penguatan organisasi (Grindle, 2017). Pertama, pemanfaatan personil (SDM), pola kepemimpinan, budaya yang menjadi nilai organisasi, teknik/gaya komunikasi, dan struktur manajerial yang telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil diterapkan; (2) Hasil dari penguatan organisasi yang dilakukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung yang dilihat dari tercapainya tujuan organisasi antara lain terbentuknya kelembagaan yang efektif dan efisien, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem ketatalaksanaan yang professional dan responsif, serta upaya optimalisasi kualitas dan kapasitas organisasi yang  telah  terwujud  dalam  Bagian  Organisasi  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Tulungagung.
3. Ramadani & Sofyaningrum (2020), Strategi Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya  Mineral  dalam  Penyetaraan  Jabatan  Administrasi  ke  Jabatan  Fungsional, mengungkapkan  bahwa  strategi  komunikasi  yang  diterapkan  melalui  komunikator (Pimpinan  Tinggi  Madya  Eselon  I  yang  sebelumnya  mendapat  arahan  dari  Menteri ESDM, Eselon II, Eselon III, Pimpinan Unit dan Kepegawaian di unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM.) yang menyampaikan kepada semua Pejabat Eselon III dan  Eselon  IV  di  Kementerian  ESDM.  Pesan  dari  komunikasikan  yang  disampaikan mengacu informasi dari Kemen PAN dan RB bahwa diharapkan tidak ada pegawai yang dirugikan, akibat penerapan kebijakan ini.
4. Kurniawan  &  Simandjorang  (2020),  Utilisasi  Jabatan  Fungsional  Dalam  Implementasi making Indonesia 4.0,  penelitian ini menjelaskan  bahwa perlunya memperkuat Jabatan Fungsional Ahli sebagai tulang punggung pelaksanaan birokrasi di Indonesia. Beberapa upaya  dapat  dilakukan  dalam  utilisasi  tersebut  diantaranya,  Pertama,  Upaya  penguatan jabatan  fungsional  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  perhatian  dalam  menentukan tunjangan bagi jabatan fungsional khususnya di lingkungan pemerintah daerah. Kedua, upaya  selanjutnya  dilakukan  dengan  peningkatan  anggaran  di  bidang  pengembangan Kompetensi ASN. Ketiga, mewujudkan birokrasi yang lincah ( agile bureaucracy ) melalui pemangkasan struktur (Jabatan Adminitrator dan Pengawas) ke dalam jabatan fungsional. keempat, adanya link and match pengembangan kompetensi (sertifikasi profesi)  melalui optimalisasi  kerjasama  perguruan  tinggi  dan  asosiasi  profesi  masing-masing  jabatan fungsional.
5. Wati  (2017),  Pemberdayaan  Pejabat  Fungsional  Tertentu  dalam  studi  kasus  Jabatan Fungsonal  Ahli  Peneliti  dan  Jabatan  Fungsional  Ahli  Perencana  di  Lingkungan  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Bengkulu.  Penelitian  membahas  tentang berhasil  atau  tidaknya  pemberdayaan  bagi  pejabat  fungsional  sangat  dipengaruhi  oleh komitmen dan konsistensi pimpinan dan pejabat struktural lainnya, dalam memberikan ruang/kesempatan bagi pelaksanaan tupoksi jabatan fungsional yang diteliti, yakni Peneliti dan Perencana.
Hal yang membedakan dalam kegiatan penelitian ini, terletak pada perbedaan metode penelitiaan,  lokus  dan  tujuan  penelitian.  Pada  penelitian  kali  ini,  penulis  berupaya  untuk mengetahui  strategi  penguatan  organisasi  melalui  penyetaraan  jabatan  fungsional  yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan lokus Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan  Riau.  Dalam  menganalisis  penguatan  oragnisasi,  penulis  menggunakan  metode Leavitt’s Diamond .

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif.  Menurut Indriantoro  &  Supomo  (2002)    peneliti  mendapatkan  kumpulan  data  atau  informasi  secara langsung  melalui  penggunaan  instrumentasi-instrumentasi  yang  ditetapkan  sebelumnya. Survei pada kegiatan ini dilakukan melalui pengisian kuesioner terhadap pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Sugiyono (2013)  pengertian  metode  survei  adalah  kegiatan  penelitian  yang  dilaksanakan  dengan memanfaatkan dokumen angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari ialah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel, yang bersifat sosiologis maupun psikologis.
Informan yang penulis jadikan objek pada penelitian ini adalah sampling data yang terdiri dari Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian (Pejabat Administrasi) pada Biro-biro di Lingkungan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Jumlah  responden  berjumlah  39 orang,  terdiri  dari  16  orang  Pejabat  Administrator  (Kepala  Bagian)  dan  23  orang  pejabat Pengawas (Sub Bagian). Observasi yang dilakukan pada kegiatan ini penulis lakukan secara langsung  maupun  tdak  langsung.  Menurut  Wasilah  (2011),  Observasi  penelitian  diartikan sebagai sebuah pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana serta ditujukan
untuk  perolehan  data  yang  dapat  dikendalikan  validitas  atau  reliabilitasnya.  Metode  yang digunakan  pada  penelitian  kali  ini  adalah  metode  analisis Leavitt's  Diamond. Penggunaan metode  ini  memungkinkan  organisasi  melakukan  analisis  dengan  lebih  baik.  dampak  dari Perubahan yang diusulkan dan menggunakan hasilnya dalam strategi implementasinya. Secara ringkas, Leavitt & Zarkasi (1992) membahas 4 komponen Strategi Perubahan yang semuanya saling bergantung, yakni :
Gambar 3. Komponen Levitt’s Diamond Gambar 3. Komponen Levitt’s Diamond

## Sumber : Leavitt & Zarkasi (1992)
Menurut Leavitt, keempat faktor dalam Leavitt's Diamond memiliki interaksi satu sama lainnya,  saling  koheren,  dan  saling  mempengaruhi.  Ini  berguna  untuk  membangun  Strategi Perubahan yang terintegrasi. Pertimbangan inilah yang menuntun penulis untuk menggunakan metode  analisis  ini  dalam  mengetahui  bagaimana  strategi  penguatan  organisasi  melalui penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Komponen Tugas ( Task )
Komponen ini menganalisis beberapa aspek diantaranya tentang tujuan dan harapan administrator  dalam  bekerja,  bagaimana  seorang  pegawai  menggunakan  metode  dan  cara Pejabat  Administrasi  menyelesaikan  pekerjaan  dan  mengapa  unit  kerja  dibutuhkan  oleh organisasi. Temuan pada penelitian ini adalah secara umum kebijakan yang akan dilakukan pemerintah  melalui  kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi tidak terlalu mempengaruhi penghasilan ASN, hal ini disebabkan ASN akan diangkat menjadi pejabat  fungsional  yang  memiliki  kelas  jabatan  yang  sama  dengan  jabatan  administrasi sebelumnya. Kelas jabatan mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pedoman Kelas Jabatan Permen PAN RB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, dimana setiap
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Administrator diberikan penghasilan sesuai  kelas  jabatan.  berdasarkan  survei  yang  dilakukan  penulis  terhadap  39  pejabat administrator dan pengawas, terkait harapan pejabat tersebut terhadap organisasi, didapat data sebagai berikut:

## Gambar 4. Diagram harapan ASN terhadap organisasi

## Sumber: Data survei (diolah oleh penulis)
Harapan ASN terhadap organisasi secara umum terdistribusi rata dengan pilihan yang disediakan.  Mayoritas  pilihan  Pejabat  Administrasi  mengharapkan  atasan  yang  bisa  diajak bertukar pikiran, apresiasi dan feedback yang rutin, wadah untuk berkembang, Relasi yang hangat antar ASN, Arahan yang cukup serta kebebasan eksplorasi, Perasaan aman dan nyaman hadir di dalam organisasi.
Dalam menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Administrator mayoritas menyatakan bahwa saat bekerja mengacu kepada rencana kerja yang telah ditetapkan sebesar 63,2% responden, diikuti  mengerjakan  sesuai  SOP  sebesar  21,1%  responden  dan  mengurutkan  berdasarkan prioritas sebesar 15,8% responden.  Apa yang dilakukan pejabat Administrasi sudah sesuai dengan  dengan  mekanisme  Alur  kerja,  dimana  penetapan  rencana  kerja  melalui lembar/dokumen  yang  berisikan  penugasan  dari  pimpinan/atasan  kepada  pimpinan  jenjang dibawahnya untuk melaksanakan beberapa program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk  Teknis  Perjanjian  Kinerja.  ASN  di  lingkungan  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kepulauan  Riau  mengacu  pada  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  ditetapkan  oleh Sekretariat  Daerah.  Penulisan  SOP  yang  disusun  oleh  Perangkat  Daerah  mengacu  pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 Tahun 2012  tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Administrasi Pemerintah, standar kualitas pekerjaan baik output dan waktu juga telah ditetapkan dalam SOP tersebut.
57,9%  responden  memahami  urgensi  dibentuknya  organisasi,  39,5%  responden
menjawab  sangat  memahami  dan  hanya  2,6%  responden  yang  menjawab  kadang-kadang. Artinya,  sebagian  besar  Pejabat  Administrasi  mengetahui  tujuan  dari  masing-masing organisasi.  Hadirnya  perangkat  Sekretariat  Daerah  Provinsi  menjalankan  tugas  membantu Gubernur  dalam  penyusunan  kebijakan  dan  pengkoordinasian  administratif  terhadap pelaksanaan  tugas  Perangkat  Daerah  serta  pelayanan  administratif.  Pertimbangan pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada faktor luas  wilayah,  jumlah  penduduk,  keuangan  daerah  serta  besaran  beban  tugas  sesuai  dengan urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh  setiap  daerah  melalui  Perangkat  daerah.  berdasarkan  faktor  tersebut  sesuai  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  perangkat  daerah,  Sekretariat  Daerah  Provinsi Kepulauan  Riau  dipertimbangkan  menjadi  Tipe  A,  yang  terdiri  dari  3  asisten  dan  masing- masing membawahi 3 biro. selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Provinsi  Kepulauan Riau Nomor  07  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Sekretariat  Daerah Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 3 asisten dan 9 biro.

## Komponen Orang ( People )
Analisis  ini  mengukur  beberapa  aspek  diantaranya  perubahan  keyakinan,  sikap  dan perilaku pejabat administrator terhadap pekerjaan ketika nantinya diangkat menjadi pejabat fungsional,  tanggapan  mereka  terhadap  perubahan  yang  akan  terjadi,  pemahaman  terkait tingkat  keahlian  pejabat  administrasi  saat  ini,  bagaimana  orientasi  pengembangan diri/kompetensi  yang  mereka  ikuti  selama  ini.  Temuan  pada  komponen  ini  adalah  sebesar 31,6%  responden  ragu-ragu,  15,8%  tidak  yakin  dan  2,6%  sangat  tidak  yakin  bahwa penyetaraan  jabatan  fungsional  akan  mampu  memperkuat  organisasi,  namun  terdapat  7,9% responden sangat yakin, 42,1% responden  menyatakan yakin bahwa penyetaraan jabatan ke fungsional mampu memperkuat organisasi. Perubahan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional secara langsung akan mempengaruhi pola kerja pegawai, menjadi lebih jelas dan terukur.  Jelas,  hal  ini  disebabkan  oleh  masing-masing  jabatan  fungsional  memiliki  butir kegiatan/uraian  pekerjaan  serta  ukuran  output  setiap  hasil  pekerjaan  yang  mengacu  kepada Petunjuk Teknis (Juknis) instansi pembina Jabatan Fungsional. Terukur, orientasi pekerjaan jabatan  fungsional  adalah  memenuhi  target  angka  kredit  sesuai  jenjang  jabatan  pejabat fungsional yang bersangkutan.
Sebesar  68.4%  responden  menganggap  bahwa  kebijakan  penyetaraan  jabatan administrasi  ke  jabatan  fungsional  sebagai  tantangan  baru,  10.5%  responden  menjawab optimis akan berhasil, 28.9% responden menjawab kebijakan ini membingungkan dan 5,3%
persen  saja  responden  yang  menganggap  bahwa  kebijakan  ini  tidak  pasti.  Hal  ini, menggambarkan  bahwa  kegiatan  sosialisasi  tentang  penyederhanaan  birokrasi  melalui perpindahan  jabatan  administrator  ke  jabatan  struktural,  telah  dilakukan  dengan  baik  oleh Badan  Kepegawaian  Daerah  dan  Biro  Organisasi  dan  Tata  Laksana  Sekretariat  Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Terkait  dengan  penilaian  mandiri  terkait  kompetensi  jabatan  fungsional  yang  akan diduduki,  sebesar  7,9%  responden  sangat  yakin  dan  57.9%  responden  menjawab  yakin. Sisanya  sebesar  21,1%  menjawab  biasa  saja  dan  13,2%  responden  tidak  yakin  kompetensi mereka memenuhi kompetensi jabatan fungsional yang dibutuhkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesiapan dan pemahaman pejabat Administrasi terkait kebutuhan kompetensi jabatan fungsional ayang akan diduduki. Tuntutan jabatan fungsional menuntut beberapa kualifikasi, diantaranya: Pendidikan, Pelatihan, Uji Kompetensi dan beberapa persyaratan lainnya sesuai kompetensi jabatan yang dibutuhkan instansi pembina. Ditinjau dari kompetensi jabatan, maka berpotensi  menimbulkan  gap  kompetensi  antara  jabatan  fungsional  yang  akan  di  emban dengan jabatan administrasi sebelumnya. hal ini, disebabkan karena irisan jabatan struktural (Jabatan  administrasi)  dan  jabatan  fungsional  yang  akan  diduduki  tidak  terlalu  signifikan. semakin  kecil  signifikansi  irisan  tersebut  menuntut  organisasi  untuk  mendorong  pejabat administrator  memenuhi  kompetensinya  dalam  batas  waktu  yang  telah  di  tetapkan.  hal  ini sebagaimana Paparan "Perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah" yang disampaikan Drs. Akmal Malik, M.Si selaku Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 12 April 2021, bahwa untuk perpindahan jabatan  ini  (Pejabat  administrasi  ke  pejabat  fungsional)  "Untuk  saat  ini  pengalihan  jabatan fungsional dilakukan tanpa seleksi".
Selanjutnya, sebesar 10,8% responden menjawab sangat setuju, dan 56.8% responden menjawab setuju terkait penilaian responden bahwa organisasi sudah memiliki perencanaan pengembangan kompetensi (pelatihan/Pendidikan) sesuai kebutuhan jabatan yang saya duduki saat  ini.  Seluruh  pejabat  adminitrasi  di  lingkungan  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kepulauan Riau,  seyogyanya  selalu  diikutsertakan  dalam  pelatihan  pengembangan  kompetensi,  yang bertujuan  memenuhi  kompetensi  sesuai  syarat  jabatan.  sejauh  ini,  keterbatasan  anggaran pengembangan kompetensi ASN, disiasati pejabat administrator untuk menempuh beberapa upaya,  diantaranya  tetap  mengupayakan  mengikuti  pelatihan  yang  menggunakan  anggaran, belajar sendiri dan berkonsultasi dengan stakeholder/ teman sejawat yang berpengalaman ( data sharing ).  Dalam  penelitian  ini  juga,  diketahui  bahwa  55.3%  responden  telah  mengetahui
jabatan fungsional yang akan diduki saat penyetaraan jabatan diberlakukan. Sisanya, 18,4% menjawab mungkin mengetahui dan 26,3% responden tidak mengetahui jabatan apa yang akan diduduki. Hal ini menjadi tantangan terkait perlunya sosialisasi penyetaraan jabatan kepada semua  jabatan  administrasi  di  lingkungan  sekretariat  daerah,  dan  mendorong  kepedulian pejabat administrasi untu berpartisipasi aktif.

## Komponen Struktur ( Structure )
Komponen  Struktur  melakukan  analisis  terhadap  bentuk  struktur/hirarki  organisasi; pola sentralisasi atau desentralisasi pola kerja dan penugasan; pola kendali setiap level jabatan; dasar pembentukan sub unit kerja; pengaruh kondisi geografis terhadap struktur; bagaiamana pembagian tugas, alur kerja dan aliran komunikasi. temuan hasil analisis pada komponen ini, adalah walaupun struktur organisasi mengacu pada peraturan perundang-undangan, mayoritas 78.9%  responden  sangat  setuju  terhadap  bentuk  struktur  organisasi  dan  15.8%  responden menilai  bentuk  struktur  organisasi  biasa-biasa  saja  serta  hanya  5,3%  responden  yang  tidak setuju. Hirarki kerja pejabat administrator saat ini, menyesuaikan dengan hirarki atau jabatan berjenjang sesuai struktur jabatan yang tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.  hasil pekerjaan pelaksana dilaporkan, kepada Pejabat Pengawas, output pekerjaan pejabat  pengawas  disampaikan  kepada  Pejabat  Administrator,  selanjutnya  Pejabat Administrator menyampaikan Kepada Pejabat pimpinan tinggi secara hirarki, mulai Kepala Biro, Asisten terkait hingga ke Sekretaris Daerah.
Sebagian  besar  responden  sebesar  47,4%  menjawab  bahwa  pola  kerja,  pembagian tugas  dan  alur  perintah  di  unit  organisasi  memiliki  pola  gabungan  tersentralisasi (menyesuaikan keinginan pimpinan) dan Terdesentralisasi (menyesuaikan dengan tugas dan fungsi  jabatan).  Artinya  masih  ada  perintah  pimpinan  yang  diberikan  kepada  bawahan dipengaruhi unsur suka dan tidak suka atau kepercayaan penyelesaian tugas terhadap individu. Unit kerja sekretariat daerah berbeda dengan organisasi perangkat daerah lain, pekerjaaan yang bersifat koordinatif dan administratif, sedangakan OPD bersifat teknis. Dilhat dari prosesnya, perangkat kerja sekretariat daerah berbentuk sentralisasi.
Sebanyak  2,6%  responden  sangat  setuju  dan  63,2%  responden  setuju  bahwa  pola kendali  setiap  level  jabatan  di  lingkungan  Sekretariat  Daerah  sudah  berjalan  dengan  baik. Pengendalian  setiap  level  jabatan  saat  ini  dilakukan  secara  bertingkat,  kontrol  pejabat pelaksana  dilakukan  oleh  pejabat  pengawas,  sedangkan  pejabat  pengawas  dilakukan  oleh pejabat Administrator. Selanjutnya, pengawasan jabatan Administrator dilakukan oleh pejabat
Pimpinan Tinggi dalam hal ini oleh Kepala Biro. pengendalian dilakukan secara teknis melalui Penetapan sasaran Kerja Pegawai yang berbentuk Top Down dan Penetapan Kinerja Pegawai.
Pola Kerja seperti ini, akan berbeda dengan pola kerja Jabatan Fungsional yang diharapkan lebih cepat dan tepat melalui pendekatan kolaborasi kerja. Tipologi maupun Jumlah unit kerja dalam Perangkat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan sesuai pembebanan yang  telah  mengacu  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  diverifikasi  oleh kementerian Dalam Negeri, serta dituangkan Dalam Peraturan Daerah.
Sebesar 42,1% responden sama sekali tidak mengalami kendala kerja terhadap kondisi geografis, namun sebanyak 5,3% responden menjawab setuju, 26,3% menjawab setuju dan 23,7%  menjawab  biasa  saja.  Kondisi  Geografis  yang  berbentuk  kepulauan  mempengaruhi beban  kerja  organisasi,  namun  secara  struktur  tidak  terlalu  mempengaruhi  kinerja.  Karena semua unit organisasi di lingkungan sekretariat daerah Kepulauan Riau, terintegrasi dalam satu komplek pemerintahan yang berlokasi di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang.
Mayoritas  responden  sebesar  84,2%,  setuju  bahwa  dalam  menjalankan  dan menyelesaikan pekerjaan selalu mengacu pada SOP (Standar Operasional Prosedur), sisanya 10,3% responden menyatakan sangat setuju.  Arahan pimpinan kepada bawahan secara umum disampaikan melalui Tulisan dan Lisan, hal ini ditunjukkan oleh hasil survei sebesar 53,8% responden.  Sedangkan  30,08%  responden  mendapat  arahan  dari  melalui  lisan  dan  tulisan. Komunikasi  antara  pejabat  Pengawas  dan  administrator,  umumnya  dilakukan  secara  lisan maupun  tulisan  dalam  bentuk  non  formal,  baik  melalui  komunikasi  langsung  tatap  muka, komunikasi suara (percakapan telpon) dan pemanfaatan sosial media WhatsApp (100%), Short Messagge  Service (SMS)  dan  integrasi  apalikasi  pemanfatan  teknologi  lainnya.  82% responden menjawab telah mendapatkan Ketersediaan jaringan internet dan 48,8% responden juga  memanfaat  surel  (email).  Peralatan  pendukung  teknologi  yang  dimiliki  responden didominasi oleh laptop sebesar 75% dan Personal Computer (PC) sebesar 52,5% serta printer sebesar  62,5%.  Alur  kerja  dan  aliran  komunikasi  ini,  tidak  terlalu  mengalami  perubahan dengan pengalihan jabatan, bahkan cenderung intensitas dan pemanfaatannya semakain dalam dan massif.

## Komponen Teknologi ( Technology )
Komponen ini menganalisis beberapa aspek diantaranya, Peralatan dan proses utama yang mengaktifkan dan mendukung fungsi bisnis Anda, termasuk sistem komputer, perangkat lunak  penting;  Perangkat  apa  pun  yang  memungkinkan  komunikasi  dan  alur  kerja.  temuan
hasil  analisis  adalah  pemanfaatan  teknologi  yang  digunakan  jabatan  administrasi  saat  ini dilakukan secara bervariasi dan adaptasi yang cepat.  Dominasi usia jabatan Administrator dan pengawas di lingkungan sekretariat daerah tersebar secara merata, 5% responden berada di rentang umur 30 - 35 tahun, 25% responden berusia 36 – 40 tahun, 22,5% responden berusia 41-45  tahun,  27,5%  responden  berusia  46-50  tahun  dan  20%  responden  berumur  diatas  50 tahun.
Kemampuan  pemanfaatan  teknologi  memudahkan  organisasi  melakukan  adaptasi perubahan.  masing-masing  pejabat  pengawas  dan  pejabat  administrator  saat  ini  ditunjang dengan  ketersediaan  perangkat  keras  teknologi  informasi,  diantaranya  100%  responden, memanfaatkan  Whatsapp  sebagai  media  komunikasi  yang  digunakan  dalam  berkomunikasi dengan atasan, sejawat dan bawahan, sedangkan 80%, juga memanfaatkan panggilan telpon dalam melakukan komunikasi, serta 47,4% juga memanfaatkan electronic mail (email), dan masih  ada  responden  yang  memanfaatkan Short  Message  Service (SMS)  dan  sosial  media lainnya  seperti  facebook,  Instagram  atau  lainnya.  Pejabat  pengawas  memiliki  dan menggunakan  Komputer/Laptop  dan Gadget  Device ( smartphone). Dalam  penelitian  ini ditemukan 76,9% responden sudah memanfaatkan Laptop dan 3,5% Personal Computer (PC).
Pengaruh  ketergantungan  penyelesaian  pekerjaan  terjhadap  ketersediaan  jaringan  internet menunjukkan  kebutuhan  yang  tinggi.  Sebesar  69,2%  responden  membutuhkan  jaringan internet dalam menunjang tugas dan fungsi responden.
Melalui  pengalihan  jabatan  fungsional,  diperkirakan  pemanfaatan  dan  kepemilikan Komputer/laptop  akan  semakin  meningkat.  hal  ini  dipengaruhi  oleh  pola  kerja  jabatan fungsional yang menuntut keahlian dan mengedepankan kolaborasi serta kecepatan pelayanan. Hal ini ditunjang dengan hasil survei yang menunjukkan 50% responden sangat dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi dalam membantu penyelesaian pekerjaan, serta 35% responden menyatakan teknologi berpengaruh dalam penyelesaiaan pekerjaan.
Mengacu  pada  analisis  Dalam Leavitt’s  Diamond organ  dalam  sebuah  organisasi merupakan  bagian  terhubung,  dan  mengubah  satu  bagian  dapat  mempengaruhi  organ  lain. Oleh karena itu, Perubahan akan dapat berhasil jika semua bagian yang saling berhubungan turut  dipertimbangkan.  Secara  umum  responden  dalam  penelitian  ini  melihat  penyetaraan jabatan  sebagai  sebuah  tantangan  yang  harus  dihadapi  sebagai  dampak  hadirnya  kebijakan pemerintah. Terkait dengan penguatan organisasi, kebijakan penyetaraan jabatan administrasi kedalam  jabatan  fungsional,  penulis  mendapatkan  temuan  penelitian  dilihat  dari  komponen tugas  ( task ),  responden  secara  umum  siap  untuk  bekerja  dalam  posisi  struktural  maupun fungsional,  hal  ini  terlihat  dari  jawaban  responden  yang  mayoritas  menjawab  bahwa
penyetaraan jabatan merupakan sebuah tantangan. responden membutuhkan adanya rencana kerja (63,2% responden), sebagai dasar bertindak (melaksanakan tugas dan fungsi). Kejelasan rencana kerja saat ini sudah baik ditunjang dengan komponen struktur organisasi ( structure ) yang sesuai dengan harapan responden dan aturan perundang-undangan. Namun perlu adanya penekanan  dengan  pembagian  tugas  yang  lebih  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  dibanding menyesuaikan dengan keinginan pimpinan.
Kemudian  dilihat  dari  komponen  orang  ( people ),  responden  menganggap  bahwa kompetensi yang mereka miliki saat ini tidak jauh berbeda dengan tuntutan kompetensi (65% responden)  yang  akan  disetarakan  dalam  jabatan  fungsional.  hasil  penelitian  ini  juga memperlihatkan  masih  adanya  responden  yang  memiliki  gap  kompetensi  terhadap  jabatan fungsional yang kan mereka duduki nantinya. Penilaian kompetensi ini bersifat mandiri dan perlu  dilakukan  evaluasi  lebih  lanjut.  Pada  komponen  teknologi  ( technology ),  infrastruktur teknologi  menjadi  bagian  yang  sangat  berkaitan  erat  pada  komponen  task  dan  komponen people.  Survei  menunjukkan  sekitar  85%  responden  sangat  bergantung  pada  teknologi informasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Artinya, semakin meningkatnya beban pekerjaan responden  maka  kualitas  infrastruktur  teknologi  informasi  harus  semakin  baik.  76,9% responden bergantung pada perangkat laptop dan 69,2% responden bergantung pada jaringan internet.  Jabatan  fungsional  yang  menekankan  pada  pola  kerja  kolaboratif,  cenderung  akan meningkatkan arus komunikasi, saat ini 100% responden memanfatkan sosial media whatsapp sebagai  komunikasi  ke  atas,  antar  teman  sejawat  dan  komunikasi  ke  bawah,  disusul pemanfaatan telpon seluler (80%) dan pemanfaatan surel/email sebesar 47,5%.

## PENUTUP
Dalam penelitian ini terdapat 50% responden ragu bahwa penyetaraan jabatan dapat memperkuat organisasi, 68,4% responden menganggap bahwa kebijakan penyetaraan jabatan sebagai  tantangan  baru,  64,8%  responden  menjawab  akan  mampu  memenuhi  kompetensi jabatan fungsional. hal ini dipertegas oleh 67,6% responden yang sangat berharap organisasi memiliki rencana penggembangan kompetensi dan berharap diikutsertakan dalam kegiatan pengembangan kompetensi tersebut. Dilihat dari struktur mayoritas 78,9% responden puas dengan  struktur  organisasi  saat  ini  dan  ditinjau  dari  pola  kendali  setiap  level  jabatan  di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebesar 65,8% responden menjawab sudah  berjalan  dengan  baik.    Berdasarkan  realita  di  atas  mendorong  pemerintah  provinsi Kepulauan Riau  melakukan upaya pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi  manajerial  (kepemimpinan  dan  komunikasi),  peningkatan  anggaran,
pengembangan  kompetensi  jabatan  fungsional  secara  proporsional,  penyusunan  peta  kerja yang  adaptif  dan  dinamis,  penyusunan  dokumen  Analisis  Kebutuhan  Pengembangan Kompetensi  (AKPK)  dan  melakukan  seleksi  internal  penyetaraan  jabatan  fungsional  dan evaluasi  kegiatan  penyetaraan  jabatan  tersebut.  Kedepannya  diharapkan  ada  penelitian lanjutan terkait evaluasi gap kompetensi jabatan setelah diberlakukannya penyetaraan jabatan. Saran/rekomendasi  dalam  penelitian  ini  diharapkan  Kepala  Daerah  dapat  membentuk  dan memimpin sebuah Tim Khusus/ Satuan Tugas terkait percepatan dan manajemen penyetaraan jabatan  fungsional  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Tim  berisikan stakeholder lintas perangkat daerah, dimana Sekretaris Daerah dan BKPSDM menjadi leading sector .

## DAFTAR PUSTAKA
Grindle,  M.  S.  (2017). Politics  and  policy  implementation  in  the  Third  World .  Princeton University Press.
Indriantoro,  N.,  &  Supomo,  B.  (2002). Metodologi  penelitian  bisnis  untuk  akuntansi  dan manajemen . Kurniawan, A., & Simandjorang, B. M. T. V. (n.d.). UTILISASI JABATAN FUNGSIONAL DALAM IMPLEMENTASI MAKING INDONESIA 4.0 . Leavitt, H. J., & Zarkasi, M. (1992). Psikologi manajemen: sebuah pengantar bagi individu, dan kelompok di dalam organisasi . Penerbit Erlangga. Miftahur,  L.  (2016). Strategi  Penguatan  Organisasi  pada  Bagian  Organisasi  Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung . Universitas Brawijaya. Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Pardosi,  D.  A.  (2018).  Peran  Jabatan  Fungsional  Auditor  Terhadap  Peningkatan  Kinerja Birokrat  Di  Lingkungan  Inspektorat  Provinsi  Jawa  Tengah. Soumatera  Law  Review ,
1 (2), 251–266.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Ramadani, T., & Sofyaningrum, E. D. (2020). Strategi Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional Communication Strategy of the Ministry of Energy and Mineral Resources in Equalizing Administrative Position to Functional Position. Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis- Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik , 23 (2), 239–258. Ritson, N. (2017). Strategic management .
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D . Penerbit Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Wasilah, A. (2011). Pokoknya Kualitatif . Pustaka Jaya.
Wati, R. (2017). PEMBERDAYAAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU. Civil Service Journal , 11 (2 November).
Available Online at https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan DOI: https://doi.org/10.31629/juan.v9i2.3917

## Participatory Approaches in the Formulation of Public Policy at Nagari Governance Level
Artha Dini Akmal 1 , Pratiwi Nurhabibi 2 1,2 Universitas Negeri Padang Email: arthadiniakmal@fis.unp.ac.id 1 , pratiwi@fis.unp.ac.id 2
Dikirim : 23 November 2021 | Direvisi : 28 November 2021 | Diterima : 29 November 2021

## ABSTRAK
Unit  penyelenggaran  pemerintahan  terkecil  di  Sumatera  Barat  tidak  dikenal  sebagai pemerintahan Desa tapi Pemerintahan Nagari. Sumatera barat memakai nama Pemerintahan Nagari  sebagai  respon  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  memberikan  kebebasan pemerintahan daerah untuk mengelola pemerintahannya sesuai kearifan lokal masing-masing. Penyelenggaraan  Pemerintahan  Nagari  yang  menyertakan  unsur  adat  dalam penyelengaraannya merupakan pembeda antara Pemerintahan Nagari dan Pemerintahan Desa, namun secara administratif kedua lembaga ini mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sama. Dalam hal pembuatan kebijakan publik (formulasi kebijakan), masih ada unsur adat dalam proses formulasi kebijakan tersebut. Dalam pembuatan peraturan nagari ini sumatera barat melibatkan  beberapa  aktor,  antara  lain:  Walinagari  dan  perangkatnya,  BPRN  (badan perwakilan rakyat nagari) dan KAN (kerapatan Adat nagari). Hal yang sering terjadi adalah banyak sekali pemerintahan nagari yang mengeluarkan peraturan nagari berdasarkan kegiatan rutin,  sedangkan  peraturan  yang  sifatnya  berasal  dari  aspirasi  masyarakat  bisa  dikatakan belum  ada  dalam  kurun  waktu  2017-2019.  Seperti  yang  terjadi  di  6  nagari  di  kecamatan salimpaung,  bahwa  belum  ada  peraturan  nagari  yang  dibuat  berdasarkan  kebutuhan masyarakat,  selama  ini  peraturan  nagari  dibuat  untuk  memenuhi  kebutuhan  aktifitas  rutin seperti  penyusunan  anggaran  nagari  dan  rencana  pembangunan.  Fenomena  ini  menjadi perhatian  peneliti  karena  pemerintahan  nagari  juga  mempunyai  tanggung  jawab  untuk membuat  aturan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat.  Peneliti  juga  ingin  mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses formulasi peraturan Nagari, bisakah peraturan Nagari ini sesuai dengan pilihan masyarakat.
Kata Kunci: Pendekatan Partisipatif, Formulasi Kebijakan, Pemerintahan Nagari

## ABSTRACT
The smallest administrative unit in West Sumatra is not known as the village government but the Nagari government. West Sumatra uses the name Nagari Government to respond to the implementation of regional autonomy, which gives local governments the freedom to manage their government according to their respective local wisdom. It has the same main tasks and functions. In terms of public policymaking (policy formulation), there is still an element of adat in the policy formulation process. West Sumatra involved several actors in making this Nagari  regulation,  including  Walinagari  and  its  apparatus,  BPRN  (Nagari  People's Representative  Body),  and  KAN  (Nagari  Customary  Density).  What  often  happens  is  that many Nagari governments issue Nagari regulations based on routine activities. In contrast, regulations that are derived from people's aspirations can be said to have not existed in the 2017-2019 period. As happened in 6 Nagari in the salimpaung sub-district, there is no Nagari regulation made based on the community's needs. So far, the Nagari regulations are made to meet  the  needs  of  routine  activities  such  as  the  preparation  of  the  Nagari  budget  and
development plans. This phenomenon has attracted the attention of researchers because the Nagari government also has the responsibility to make rules according to the needs of the community. The researcher also wants to know how the community participates in the process of formulating Nagari regulations, can these Nagari regulations be by the people's choices.
Keywords :  Participatory  Approaches,  Formulation  of  Public  Policy,  Nagari  Governance Level.

## INTRODUCTION
Article of 18 UUD 1945 and its explanations contain the journey of regional autonomy in Indonesia. Regional autonomy in Indonesia is an interesting phenomenon to be studied. Regional autonomy has existed since the country founders formulate the country arrangement. Kaloh (J 2007) says that since independence till today, the distribution of power or authority from the central government to local governments is always moving at a different balance point. The enforcement of local government from the beginning until now undergoes many changes. Each local government enforcement is also divided based on the order of the central Indonesian governance itself. Local government enforcement does not decrease in the new order because the governance prefers to apply the guided democracy. Due to the legalization of  the  guided  democracy,  the  local  government  experienced  some  decline  because  of  the concept of nationalization proposed.
In  the  Indonesian  government  system,  the  governmental  organizers  are  shared between the central government and local government. The local government will also be divided into local government levels 1 and 2 (Wahab 2008). The first-level local government is  the  organizer  of  the  provincial  government,  while  the  local  government  level  2  is  the organizer  of  regional  governance.  Meanwhile,  the  smallest  governmental  organizer  in Indonesia is called villagey governance. Based on regional government law and village law, each village has the authority to replace the word 'Desa' (village) according to the needs in each region. West Sumatra has a local government system that is different from other regions. With the presence of regional autonomy, the local government of west Sumatrareplaces the designation 'Desa government' into ' Nagari government' (both means' village,' only different terms). The governmental enforcement of both governments is the same. The difference is the Nagari government also adopted the principles of the customs and culture in its governmental enforcement.
Nagari (village) the governance is administratively under the district that is part of the regional organizers. Meanwhile, Nagari is not part of the regional organizers if it is in the structure of the city government. In contrast to the subdistrict, Nagari has the right to control
its won region more widely. Nagari is a form of mini-republic Abdul Kadir (Usman 2011).
Nagari governance  is  the  enforcement  of  government  affairs  to  regulate  and  manage  the interests and provide services to the local society. In a Nagari , there is Kerapatan Adat Nagari ( Nagari customary density, henceforth KAN), the institution whose members are Tungku Tigo Sajarangan . Tungku Tigo Sajarangan is the representative of villagey people consisting of alim ulama (clerics), Cerdik Pandai (intellectuals), and Niniak Mamak (tribal leaders in the Nagari .
For legislation, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (People's Consultative Board of Nagari ,  henceforth  BPRN)  is  formed,  another  name  of Badan  Permusyawaratan  Desa (Village Consultative Body, henceforth BPD). In the enforcement of its duties, BPRN with BPD  does  not  have  a  different  role.  The  difference  is  the  selection  of  BPRN  members considering various conditions, including customary and cultural conditions. Therefore BRPN elements  consist  of Alimulama (clerics), CerdikPandai (intellectuals)  and Niniak  Mamak (tribal  leaders  in  the Nagari ),  youth,  and  women.  In  performing  its  duties  as  a  legislative institution at the village level, BPRN also collaborates with KAN, an institution established on  the  enforcement  needs  of  custom-based  governance.  The  institution  is  taking  care  of matters related to customary issues.
Authority  between  the  Desa  government  and  the Nagari government  makes  no difference. Therefore, the rules governing Desa governance a lso apply to the enforcement of Nagari governance. Under Law No. 6 of 2014 concerning the village, many authorities of the head of the Desa/ Nagari are used to make regulations. Among the powers of the head are: To submit a draft of the regulatory plan, to set regulations that have been approved by BPD, to arrange and propose a draft regulation concerning APBD to be discussed and set together with BPD. Based on the regulation, the Nagari government also must make Desa regulations, while in  the Nagari government,  it  is  often  called Nagari regulations  (Kusumanegara  2010). However, the thing has not been so visible in the enforcement process of regional governance in  West  Sumatra  because  many Nagari in  West  Sumatra  can  make  regulations  by  the aspirations of their society.
This  is  evidenced  by  some  of Nagari (villages),  which  are  located  in  Tanah  Datar Regency. Many Nagari in Tanah Datar Regency during the last three years had never made regulations based on aspirations of the society. The regulations that the Nagari had generated are simply based on the routine activities of the government. Meanwhile, the regulation is a powerful  tool  to  improve  the  welfare  of  its  society.  For  example,  in  Salimpaung Nagari ,
Salimpaung sub-district, Tanah Datar Regency, no regulation had been set in the span of the last three years based on social needs. This raises various questions, whether the government executes its duties properly or not, or even the government does not understand how to make the regulations.
Nagari regulation is a product of public policy, so the process and the order of the regulation-making will also be similar to the process and the order of public policymaking. Nagari regulation is a legitimate policy made by the smallest government in Indonesia. Public policy is a product of the regulations issued and made by the government, and it is a regulation that binds the whole society. According to Thomas R. Dye in Riant Nugroho (Riant 2006), public  policy  is  "whatever  government  chose  to  do  or  not  to  do."  Harold  Lasswell  and Abraham Kaplan "a projected program of goals, values and, practices". David Easton "the impact of government activity". Furthermore, summarized by Riant Nugroho: (Riant 2008)1. Public policy is a policy made by the administrator of the state or public administrator. Thus, public policy is everything done and not done by the government. 2. Public policy is a policy that regulates the common life or public life, not the life of a person or group. Public policy controls everything in the domain of public governance institutions. Public policy organizes joint problems or personal problems or groups that have been the problems for all.
James A. Anderson (Anderson 1970) defines public policy as "a purposive course of action Followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern" (James E. Anderson, 3), and Chandler & Plano: "Public policy is the utilization of resources that exist to solve the problems of public and government ", as well as Peterson:" the policy of the public, in general, can be seen as the government's actions in dealing with the problem by directing attention to "who gets what, when and how". Therefore, public policy has the goal as "a form of continuum intervention from the government for the interests of those who are  powerless  in  society  so  that  they  can  live  and  participate  in  government"  (in  Keban, 2008.60). William n Dunn (Dunn 2003) describes the process of public policy as follows:
Figure 1. The Process of Public Policy
public issues Evaluation  of public policy Formulation of public policy Public policy implementation
From the chart above, it is known that there are three primary stages in the making of public policy, namely the formulation, implementation, and evaluation. Policy formulation is an  initial  stage  in  the  process  of  public  policymaking,  where  the  formulation  process desperately needs special attention because whether a policy is good or not is determined at the  policy  formulation  process  (King  1985).  In  this  article,  the researchers will  focus  on policy formulation using a participatory approach in Nagari governance in West Sumatra.
The regulations, in this case, could be an alternative to improve the welfare of society. In this way, the researchers wanted to know how the policy formulation process runs at the Nagari level,  whether  society's  aspirations  become  one  of  the  considerations  in  the policymaking, and whether any society is involved in the process of the formulation of these regulations (Kusumanegara 2010). For these reasons, it is important to see the application in the  scope  of  governance.  If  the  regulations  are  rarely  issued,  so  how  the  government  can accommodate  the  aspirations  of  the  society  itself,  and  whether  the  society's  interests  also becomes the government's concern in preparing its future vision and mission. The researchers will  emphasize  applying  a  participatory  approach  in  regulation-making  in  the  Salimpaung Nagari Tanah Datar Regency.

## RESEARCH METHOD
The research is qualitative. According to Sugiono (Sugiyono 2013), the qualitative research method is a research method that is based on the philosophy of post-positivism, used to examine the condition of natural objects. Qualitative research can be used to uncover and understand something behind the phenomenon Strauss and Corbin, (Strauss and Corbin 1997). Holistically and descriptively in the form of words and language, a special natural context, and using various natural methods Moleong (Moleong 2019). This method is used to generate the data collected, and its analysis is more qualitative in the forms of written and spoken words from the parties concerned.

## RESULT AND DISCUSSION
Salimpaung district is a district located in Tanah Datar Regency, West Sumatra. Tanah Datar Regency until now is dubbed as Luhak Nan Tuo , which means that it is the oldest area in West Sumatra. With the attachment of the Regency as the oldest area, so its government system is closely associated with Minangkabau customary elements.
It  also  greatly  affects  governance  in  Salimpaung  District.  As  a  district  that  tightly upholds its customs, a lot of problems are solved with the customs. KAN Objections in the
government  are  very  influential  in  accommodating  the  aspirations  of  the  society  who  will contribute actively in the regulation-making. In Salimpaung District, there are 6 Nagari . They are TabatPatahNagari as the capital of Salimpaung District, Salimpaung Nagari, Situmbuk Nagari, Sumanik Nagari, Lawang Mandahiling Nagari, dan Supayang Nagari . Each Nagari has its own offices and work areas, respectively. Each Nagari is led by a Nagari Trustee who is directly elected in the simultaneous election in Tanah Datar Regency in 2017.
Nagari trustees who recently occupied an office in Salimpaung District villages are fresh Nagari trustees who have occupied an office for about one year. However, some old Nagari trustees were elected again in the simultaneous election. In the formulation process of public policy, Nagari regulations involving Nagari trustees as BPRN and KAN. These three agencies  will  collaborate  to  arrange  the  regulations.  The  arrangement  of  the  regulations basically involves all aspects of the government elements, but it is the three agencies that will discuss the regulatory plans. Salimpaung Nagari is one of the Nagari located in Salimpaung District, which implemented the simultaneous elections last year. Salimpaung Nagari is one of the Nagari that has a new Nagari trustee who occupies the office.
Salimpaung  governance  consists  of  11  governmental  members,  9  BPRN  members. These actors later will play roles in the formulation process of public policy in the Salimpaung Nagari . From interview results and our observations in the formulation of Salimpaung Nagari regulations, the following facts were found. In Salimpaung Nagari, during Marjohan's role as a Nagari trustee,  he  has  never  formulated  a Nagari regulation  besides  routine  work regulations. The government has made no regulation during the past year. This phenomenon is a thing that is not good for the performance of a government. One of the main tasks of the government is to make the regulations that society needs. With the presence of governmental regulations, it means that it can accommodate the aspirations of the society and appreciate it in the form of regulations that will be useful also for the welfare of society.
Considering the governance, which is still young, there is no regulation made during the one-year tenure. The government has accommodated society's aspirations. However, it did not reach the stage of regulation-making. The government usually carries out the society aspirations filtering with the Musrenbang platform, in which all elements of the organizers of government and society representatives attend the meeting. In this Musrenbang agenda, many things related to the needs of society are discussed and find the solutions, even though there have been no solutions that are in the form of Nagari regulations. The order of voicing up society's aspirations in Salimpaung Nagari:

## Figure 2. The Order of Voicing Up Society's Aspirations in Salimpaung Nagari
From  the  order  above,  we  can  know  that  the  Nagari  trustee  has  followed  up  the aspirations of the society. Still, the follow-up is only direct action by the Nagari trustee, not the regulation. The use of the participatory approach in accommodating society's aspirations, in this case, is already visible. Based on the field observation, it was found that the level of social participation toward governmental enforcement has been good. This is evidenced by the society's enthusiasm to participate in various activities undertaken by the government; the input of the society has been accommodated in various forum meetings. Public participation should be a priority in governing Nagari that is basically the government that is closest to the society. Nagari government is the smallest and the closest government to society. This allows a more intensive interaction between the governmental organizers and society. The interaction will  eventually  become  a  platform  for  accommodating  the  aspirations  and  participation  of society.
In  the  formulation  of  public  policy,  a  participatory  approach  is  an  approach  that examines how the aspirations of society become the input in the formulation of public policy. In  the  formulation  of  Nagari,  regulations  are  also  like  that.  Society's  participation  and aspirations  should  be  accommodated  and  used  as  input  in  regulation-making.  With  the participation of the society in making regulatory plans, at least the regulations are made in accordance with the needs of the society. Finally, the impacts of the implemented regulations are positively felt by society. The following should be the society's aspiration order up to the formulation of regulations:
aspirations of the society Musrembang BPRN / KAN
Nagari trustee Follow-up
The formulation legalized by Nagari trustee

## Figure 3. Aspiration order up to the formulation of regulations
From the chart above, we can conclude that the regulation-making should come from society's aspiration/participation, which is voiced up in the official forum such as Musrenbang and monthly meeting, which subsequently accommodated by BPRN and discussed together with Nagari trustee and KAN so that the formulation of the regulation is finally approved by the Nagari trustee  to  become  a  regulation.  With  the  passage  of  such  schemes  above,  it  is expected that Nagari regulation will emerge because of the desire of the society and will later be helpful to improve the welfare of the society as well.

## CONCLUSION
From the results of the research and the field observations, it can be concluded that the aspirations and participation in Nagari Salimpaung are already executed, and many of them have been followed up by the Nagari trustee. But the aspirations are not yet transformed into regulation. This happens because of many factors, such as the government's tenure, which is still young and lacks insight into the government in drafting the regulations. The level of society's participation in governmental enforcement can already be considered good because society  has  shown  a  lot  of  concern  and  participation  in  the  activities  organized  by  the government. The next duty of the government is on how to transform society's aspiration into
Society’s aspirations/participation
Musrembang / monthly forum
BPRN Nagari trustee Regulatory Formulation KAN Regulation
a regulation.

## REFERENCES
Anderson, James E. 1970. “Public Policy Making.” Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua . J, Kaloh. 2007. “Mencari Bentuk Otonomi Daerah.” PT Rineka Cipta .
King, Anthony. 1985. "John W. Kingdon, Agendas, Alternatives, and Public Policies, Boston: Little, Brown,  1984,  Xi  +  240  Pp.,  $9.95." Journal  of  Public  Policy .  DOI: 10.1017/s0143814x00003068.
Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik . Vol. 3.
Moleong,  Lexy  J.  2019.  “Moleong,  ”  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi”.  Bandung :
Remaja Rosdakarya.” PT. Remaja Rosda Karya . Riant,  Nugroho.  2006. Kebijakan  Publik  Untuk  Negara-Negara  Berkembang  Model-Model Perumusan, Implementasi, Dan Evaluasi . Riant, Nugroho. 2008. Public Policy .
Strauss,  A.,  and  J.  Corbin.  1997.  “Dasar-Dasar  Penelitian  Kualitatif,  Prosedur,  Teknik  Dan  Teori Grounded.” Surabaya: PT Bina Ilmu .
Sugiyono.  2013.  “Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitaif,  Kualitatif,  Dan R&DSugiyono.  2013.  ‘Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitaif,  Kualitatif,  Dan R&D.’  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitaif,  Kualitatif,  Dan  R&D. Https://Doi.Org/10.1.” Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitaif,  Kualitatif,  Dan R&D .
Usman,  Abdul  Kadir  Bin.  2011.  “Sistem  Pemerintahan  Kenagarian  Di  Sumatera  Barat.” (Pemerintahan Nagari).
Wahab,  Solichin  Abdul.  2008. Analisis  Kebijaksanaan :  Dari  Formulasi  Ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara .