## Jurnal Manajemen Dakwah
Volume 10, Nomor 2, 2022, 272-300
Prodi Manajmen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd ISSN: 2338-3992 (Print) ISSN: 1612938462 (Online)
ANALISIS SWOT PADA STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH UNTUK AKAD MURABAHAH DI BPRS AL SALAAM
Fadil Arrahman 1 , Neneng Masturoh 2 Ahmad Munawaruzaman 3
12 Alumni Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

## ABSTRAK
Setiap  lembaga  keuangan  yang  menawarkan  produk  pembiayaan/credit  pasti memiliki  kasus  pembiayaan  bermasalah,  termasuk  BPRS  Al  Salaam. Pembiayaan  bermasalah  perlu  dilakukan  penindakan  yang  tepat  agar  tidak menimbulkan  kergunian  bagi  instansi  nantinya.  Skripsi  ini  mengangkat permasalahan strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam dan  melakukan  analisis  tentang  strategi  tersebut,  dengan  tujuan  mengetahui strategi apa saja yang dilakukan BPRS Al Salaam untuk menangani pembiayaan bermaslah ini serta rumusan strategi yang perlu dilakukan dengan melakukan analisis  SWOT  atas  strategi  penanganan  pembiayaan  bermasalah  tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data secara langsung di lapangan sesuai dengan teknik pengumpulan data yang diambil oleh peneliti  yaitu  studi  lapangan  dan  studi  kepustakaan.  Teknik  yang  digunakan untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  strategi  penanganan  pembiayaan bermasalah  pada  BPRS  Al  Salaam  adalah  dengan  menggunakan  pendekatan Analisis  SWOT.  Hasil  penelitian  ini  penanganan  pembiayan  bermasalah  di BPRS  Al  Salaam  adalah  dengan  melakukan  penagihan  intensif,  megambil kebijakan  penyelamatan  pembiayaan,  penyelesaian  secara  kompromi,  dan sampai dengan melakukan eksekusi jaminan pembiayaan. Strategi yang perlu dilakukan  untuk  penanganan  pembiayaan  bermasalah  berdasarkan  analisis SWOT  adalah  melakukan  peningkatan  SDM,  Pemanfaatan  teknologi, meningkatkan pengawasan, dan memperluas wilayah kerja BPRS Al Salaam.
Kata Kunci : Pembiayaan bermasalah, murabahah, SWOT, BPRS Al Salaam

## Jurnal Manajemen Dakwah
Volume 10, Nomor 2, 2022, 272-300 Prodi Manajmen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd ISSN: 2338-3992 (Print) ISSN: 1612938462 (Online)

## ABSTRACT
Every  financial  institution  that  offers  financing/credit  products  must  have  a problematic financing case, including BPRS Al Salaam. Problem financing needs to be taken with appropriate action so as not to cause harm to the agency later. This thesis  raises  the  problem  of  problem  financing  strategies  at  BPRS  Al  Salaam  and analyzes these strategies, with the aim of knowing what strategies are carried out by BPRS Al Salaam to deal with problematic financing and the formulation of strategies that need to be carried out by conducting a SWOT analysis on strategies for handling problematic  financing.  the.  This  research  is  a  qualitative  research,  with  data collection directly in the field in accordance with data collection techniques taken by researchers, namely field studies and library studies. The technique used to analyze and describe the strategy for handling problematic financing at BPRS Al Salaam is to use  a  SWOT  analysis  approach.  The  results  of  this  study  are  the  handling  of problematic  financing  at  BPRS  Al  Salaam  is  to  carry  out  intensive  billing,  take  a financing  rescue  policy,  compromise  settlement,  and  carry  out  the  execution  of financing guarantees. The strategy that needs to be done for handling non-performing financing based on a SWOT analysis is to increase human resources, use technology, improve supervision, and expand the work area of BPRS Al Salaam.

## Keywords: Problem financing, murabahah, SWOT, BPRS Al Salaam

## PENDAHULUAN
Bank berasal Kata bangue (bahasa Prancis) dan dari kata banco (bahasa Italia) yang berarti peti, lemari, atau bangku. Arti tersebut menjelaskan fungsi bank  secara  komersial,  yaitu  menyediakan  tempat  duduk  untuk  menitipkan uang dengan aman, dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan  jasa.(M.Noor  Matdawam,  1986:  19)  Sedangkan  menurut  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang
Sejarah  bank  di  Indonesia  pertama  kali  didirikan  yaitu  pada  masa pemerintahan  Hindia  Belanda  pada  tahun  1828  dengan  nama  De  Javasche Bank yang menjadi bank central pada saat itu. Hingga pada tahun 1951 timbul desakan  untuk  mewujudkan  bank  sentral  sebagai  wujud  kedaulatan perekonomian  di  Indonesia,  sehingga  pada  tahun  1953  Pemerintah  RI  pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan UU No.11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yang menggantikan De Javasche Bank dan Sejak 1 Juli 1953 Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.
Pada  tahun  1992,  diterbitkan  UU  No.  7/1992  tentang  perbankan (sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 10 tahun 1998) dimana
secara  resmi  di  Indonesia  terdapat  dua  jenis  lembaga  keuangan  setara  bank yang diakui yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR), sehingga membuat  beberapa  lembaga  keuangan  yang  berperan  sebagai  bank  desa, lumbung  desa,  bank  pasar,  bank  pegawai,  LPN,  LPD,  BKD,  BKK,  KURK, LPK, BKPD, dan lembaga lainnya dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan dan aturan yang ditetapkan untuk menjadi BPR dengan jangka waktu hingga 31 Oktober 1997. Pada tahun 1992,  Indonesia  juga  memperkenalkan  dual  banking  system,  yang  dimana bank  konvensional  dan  bank  syariah  diizinkan  beroperasi  berdampingan. Walaupun begitu, kebijakan dual banking system baru benar-benar diterapkan pada tahun 1998 setelah dikeluarkannya UU No. 10/1998 tentang perubahan undang-undang  perbankan,  dimana  UU  ini  memberikan  kesempatan  yang besar investor untuk mendirikan bank syariah, maupun bagi bank konvensional untuk membuat unit usaha syariah.(Ascarya dan Diana Yumanita ; 5)
Bank Syariah sendiri merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip islam, dan mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan hadist.( Edy  Wibowo  dkk,  2005  ;  33).  Berbeda  dengan  bank  konvensional,  Bank syariah  tidak  menerapkan  konsep  bunga  dalam  melakukan  kegiatan  usaha, melainkan menggunakan sistem bagi hasil, ditambah dengan prinsip jual beli dan sewa. namun secara fungsi, bank syariah dan bank konvensional memiliki kesamaan secara umum yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat.
Terdapat  dua  jenis  bank  syariah  di  Indonesia,  yakni  Bank  Umum syariah,  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS).  Perbedaan  umum syariah  dengan  bank  pembiayaan  rakyat  syariah  adalah  bank  umum  syariah memiliki  kegiatan  usaha  lebih  kompleks  dan  memiliki  cakupan  luas  untuk berbagai  segmentasi  masyarakat.  Sementara  untuk  BPRS,  juga  memiliki kegiatan usaha utama layaknya bank umum syariah adalah menghimpun dan menyalurkan  dana  kepada  masyarakat,  namun  dalam  segmentasi  yang  lebih kecil,  dimana  biasanya  adalah  masyarakat  dengan  ekonomi  menengah kebawah.
Menurut  UU  No.  8  tahun  2008,  kegiatan  usaha  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi (7) :
1.  Menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk:  a.  Simpanan  berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah;  dan  b.  Investasi berupa  Deposito  atau  Tabungan  atau  bentuk  lainnya  yang  dipersamakan dengan  itu  berdasarkan  Akad  mudharabah  atau  Akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2.  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  dalam  bentuk:  a.  Pembiayaan  bagi hasil  berdasarkan  Akad  mudharabah  atau  musyarakah;  b.  Pembiayaan
berdasarkan  Akad  murabahah,  salam,  atau  istishna’;  c.  Pembiayaan berdasarkan  Akad  qardh;  d.  Pembiayaan  penyewaan  barang  bergerak  atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan e. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
Kehadiran  BPRS  dinilai  sangat  berpengaruh  terhadap  perkembangan perekonomian mikro di Indonesia, mengingat bahwa kebanyakan masyarakat dengan  ekonomi  lemah  menemukan  beberapa  kesulitan  dalam  mengajukan pembiayaan pada Bank Umum dan Bank Umum syariah terkait regulasi yang terkesan menyulitkan bagi mereka dengan ekonomi menengah kebawah
Dapat  dikatakan  produk  pembiayaan  menjadi  kegiatan  usaha  paling digandrungi oleh masyarakat, karena banyak masyarakat yang memilih untuk meningkatkan kualitas ekonomi dengan cara meminjam modal dari bank untuk kegiatan usaha seperti berniaga, maupun untuk mengembangkan usaha yang sudah  ada  untuk  dapat  lebih  besar  lagi.  Selain  itu,  pembiayaan  juga  banyak diminati masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, alat berat, bahkan pembelian rumah tinggal.
Pada Oktober 2021, tercatat ada 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi.(8) Salah satu BPRS terbesar di Indonesia saat ini adalah BPRS Al Salaam yang berkantor pusat di Jl. Limo Raya RT 002 RW 004 Depok, awalnya berdiri pada tanggal 9 Oktober 1991. Pendiriannya diprakarsai oleh para alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang  aktif  di  Masjid  Salman  pada  saat  itu  dengan  nama  BPR  Al  Salaam. Walaupun beroperasi dengan prinsip BPR Konvensional, dari awal pendirian BPR  Al  Salaam  sudah  memberikan  corak  khusus  dengan  memberikan pelayanan perbankan dengan prinsip keislaman. Hingga secara resmi menjalan kegiatan usaha sesuai dengan kegiatan operasi perbankan syariah pada 3 Juli 2006.
BPRS  Al  Salaam  memiliki  beberapa  produk,  diantaranya  adalah pembiayaan,  tabungan,  deposito,  refinancing,  pick  up  service  dan  beberapa layanan digital seperti virtual account dan SMS notifikasi. Dari semua produk tersebut, produk pembiayaan menjadi salah satu produk andalan di BPRS Al Salaam  yang  juga  terbagi  menjadi  beberapa  pelayanan,  seperti  pembiayaan kendaraan (motor & mobil), pembiayaan modal kerja, pembiayaan umum, dan pembiayaan mikro.
Pembiayaan sendiri secara umum berarti penyediaan uang atau tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002 ; 92). Terdapat berbagai
jenis  akad  yang  digunakan  dalam  produk  pembiayaan,  seperti  musyarakah, mudharabah, ijarah, murabahah, dan akad lainnya sesuai dengan peruntukan dan jenis transaksinya.
Pada Bank Syariah, Akad yang paling banyak digunakan adalah akad murabahah, yakni akad yang berlandaskan pada prinsip jual beli. Dalam islam sendiri, praktik jual beli ternyata sudah diatur dalam Al-Qur’an, terdapat dalam Q.S Al Baqarah ayat 275 dan Q.S An Nisa Ayat 29 ;
ا بز ٰ نٱ ع و ح وز ٍ ۡ ب ح م ٱ لل  ۡ  ۡ نٱ أو
Artinya  :  "....dan  Allah  telah  menghalalkan  jual-beli  dan
mengharamkan riba." (Q.S Al Baqarah: 275)11 ۡ ل ْ اى  ۡ ي ذ ٍۡ اء اه نٱ ۡ ۡ ٰ ـ ٰ أ ٰ ل أ ب ٰ ـ ط م إ نٲ ۡ  ۡ ٍۡ ىڪ ب نٳى ىك ب ي أْ ٰ اى هڪ أ ت ي ى  ك از ٍ ض ٍع ت ۡ ى  ك ة ز ۚ ۡ  ۡ ت ىك ۡ ت ـ ٰج أ ْ  ٰ اى ه  ۡ ل  ۡ  و ۡ  ت ۚ ك ى ا  ۡ ۡ ب ۡ ٱ لل  ۡ  ۡ إ ا ) ر ٩ ِ ) ٍح ٍۡ  ۡ  ۡ
Artinya  :  "Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan  yang  bathil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka  sama  suka  di  antara  kamu".  (Q.S  An Nisa : 29)
Pengertian  murabahah  adalah  akad  jual  beli  suatu  barang  dimana penjual  menyebutkan  harga  jual  yang  terdiri  atas  harga  pokok  dan  tingkat keuntungan  tertentu  atas  barang  dimana  harga  jual  tersebut  disetujui  oleh pembeli. Selain itu, Akad murabahah dapat dilakukan hanya apabila memenuhi rukun  jual  beli,  seperti  ada  penjual  dan  pembeli,  ada  barang  yang  diperjual belikan,  dan  terdapat  ijab  qabul.  Jual  beli  dalam  islam  haruslah  dilakukan secara  suka  sama  suka,  tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak  manapun,  sesuai dengan  Hadist  Riwayat  al-Baihaqi  dan  Ibnu  Majah,  dan  dinilai  shahih  oleh
Ibnu Hibban
;
ر ْدخ ْ ْ ۡ س ٍْۡع د نا ب ع ى ْ ٍۡ أ ۡ ر ىْس ل لله هص ْ ي ضر لله ع أ از ض ، ) اور ۡ هٍبنا ٍۡ ْۡ  ب ع ع ْ ٍۡ ت ْ ا  ۡ نا ۡ  ۡ ا ق ل : إ ى و هس ن آو ٍ ْۡ لله هع ٍباو جاي ححصو ٍبا ابح
Artinya : Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). Dalam akad murabahah, penjual  (dalam  hal  ini  adalah  bank)  harus  memberi  tahu  harga  produk  yang dibeli  dan  menentukan  tingkat  keuntungan  sebagai  tambahannya.  Saat  ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah  dalam  implementasinya  dibandingkan  dengan  produk  pembiayaan lainnya (M. Nur Rianto, 2012; 149.)
Oleh karena itu, setiap nasabah yang menerima pembiayaan dari bank syariah  apapun  jenisnya,  wajib  untuk  mengembalikan  uang  tersebut  dengan jangka waktu tertentu beserta dengan keuntungan atau margin sesuai dengan yang sudah ditetapkan, untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.
Pembiayaan  bermasalah  merupakan  situasi  dimana  nasabah  yang melakukan transaksi produk pembiayaan pada suatu lembaga keuangan gagal dalam menunaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian awal pada saat akad dilakukan, baik dalam kondisi kurang lancar, bahkan pembayaran macet.
Dalam  praktik  perbankan,  kualitas  pembiayaan  dibagi  menjadi beberapa golongan, diantaranya; Penggolongan Pembiayaan pada Perbankan Syariah  Golongan  I  pembiayaan  lancar  Golongan  II  pembiayaan  dalam perhatian  khusus  Golongan  III  pembiayaan  kurang  lancar  Golongan  IV pembiayaan diragukan Golongan V pembiayaan macet (Faturrahman Djamil, , 2012 ; 67)
Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank merupakan kegiatan yang  beresiko  sehingga  dalam  pelaksanaannya  bank  harus  memperhatikan asas-asas  ekonomi  yang  sehat.  Namun  tidak  jarang  ditemukan  adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada lembaga perbankan, seperti halnya Uang  kewajiban  pokok  tidak  dibayar,  margin  tidak  dibayar,  Pembengkakan biaya yang dikeluarkan, dan turunnya kesehatan pembiayaan.
Pembiayaan bermasalah biasanya terjadi dikarenakan dua faktor, yaitu faktor internal, dan faktor eksternal. Faktor Internal merupakan faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri, yang biasanya disebabkan oleh kelalaian dalam melakukan manajerial, seperti lemahnya kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan pembiayaan, dan seleksi pembiayaan yang tidak sehat. Sedangkan  faktor  eksternal  merupakan  pembiayaan  bermasalah  yang disebabkan diluar kuasa bank itu sendiri seperti bencana alam, dan yang paling umum  adalah  menurunnya  kualitas  perekonomian  nasabah  pada  periode tertentu.17
Dalam  menentukan  langkah  yang  perlu  dilakukan  untuk  mengatasi pembiayaan  bermasalah,  perlu  dilakukan  analisis  lebih  lanjut  jika permasalahan  tersebut  berasal  dari  internal  perusahaan.  Namun  jika pembiayaan  bermasalah  disebabkan  oleh  faktor  eksternal,  tidak  perlu dilakukan analisis lebih lanjut, melainkan mencari jalan keluar bagi nasabah untuk  dapat  menyelesaikan  pembiayaan  dengan  beberapa  cara  yang  perlu disepakati.
Setiap  lembaga  keuangan  mempunyai  kategori  berbeda  dalam menggolongkan  pembiayaan  bermasalah  dan  langkah  yang  perlu  dilakukan, namun  yang  pasti  adalah  jika  plafon  pembiayaan  sudah  memasuki  kategori macet,  maka  dapat  dipastikan  pembiayaan  tersebut  sudah  masuk  dalam pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah sendiri memiliki jenis yang berbeda dalam setiap kasusnya dan tentu saja memerlukan penanganan yang berbeda  pula.  Ada  pembiayaan  pembiayaan  bermasalah  yang  terjadi  karena
nasabah kehilangan kemampuan dalam melakukan pengembalian pembiayaan, ada pembiayaan bermasalah karena memang nasabah merupakan oknum tidak bertanggung jawab sehingga terjadi penggelapan dana atau jaminan, dan masih banyak  jenis  pembiayaan  bermasalah  lainnya  yang  dihadapi  lembaga keuangan  dalam  melakukan  kegiatan  usaha  pembiayaan.  Untuk  itu,  penulis melakukan penelitian tentang strategi penangan pembiayaan bermasalah pada suatu  Lembaga  Keuangan  Syariah,  yakni  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS) Al Salaam yang berkantor pusat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Fokus  penelitian  penulis  akan  lebih  tertuju  kepada  akad  pembiayaan murabahah,  yang  menjadi  akad  paling  banyak  digunakan  pada  BPRS  Al Salaam,  seperti  yang  dapat  kita  lihat  pada  tabel  pendapatan  atas  penyaluran dana dari pembiayaan yang diberikan BPRS Al Salaam sebagai berikut;
Pendapatan  terbesar  BPRS  Al  Salaam  dari  kegiatan  pembiayaan terletak pada pembiayaan dengan akad murabahah. Bahkan pendapatan BPRS Al Salaam dari seluruh penyaluran dana yang dilakukan hampir 80% berasal dari  pembiayaan  dengan  akad  murabahah.  Hal  ini  memberikan  gambaran secara  jelas  bahwasanya  akad  murabahah  menjadi  akad  paling  banyak digunakan dalam produk pembiayaan di BPRS Al Salaam.
Untuk  memaksimalkan  hasil  penelitian  ini,  penulis  menggunakan pendekatan  analisis SWOT dalam melakukan  analisis data yang didapatkan. Pengaplikasian  analisis  SWOT  dalam  menangani  pembiayaan  bermasalah akan  memaksimalkan  tindakan  dengan  memperhitungkan  kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman dalam merumuskan suatu strategi yang akan atau telah digunakan.
Oleh karena itu, Penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah. Dimana penelitian akan dilakukan di BPRS Al Salaam yang merupakan  salah  satu  BPRS  terbesar  di  Indonesia,  dengan  khusus  mengkaji pembiayaan  bermasalah  pada  akad  murabahah  dengan  menggunakan pendekatan analisis SWOT dalam skripsi yang berjudul “Analisis SWOT pada Strategi  Penanganan  Pembiayaan  Bermasalah  untuk  Akad  Murabahah  di BPRS Al Salaam”.
Identifikasi  Masalah  Dari  latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut :
1. Pembiayaan  dengan  akad  murabahah  merupakan  salah  satu  produk utama perbankan syariah yang banyak digunakan masyarakat sehingga menimbulkan  resiko  cukup  besar  untuk  terjadinya  pembiayaan bermasalah
2. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik faktor  internal  maupun  faktor  eksternal  sehingga  membutuhkan strategi penanganan berbeda-beda untuk setiap kasusnya
3. Kurangnya  pemanfaatan  kekuatan  dan  peluang  diduga  menjadi  salah satu  penyebab  terjadinya  permbiayaan  bermasalah  pada  perbankan syariah.
Pembatasan  Masalah  penelitian  ini  dilakukan  supaya  lebih  terarah, fokus, dan terarah, dirasa perlu untuk membatasi variabel dalam penelitian ini, sehingga  penulis  membatasi  dengan  hanya  mengkaji  strategi  penanganan pembiayaan  bermasalah  khusus  untuk  akad  murabahah  (jual  beli)  yang menjadi  produk  paling  banyak  digunakan  di  BPRS  Al  Salaam  dengan pendekatan analisis SWOT.
Rumusan  Masalah  penelitian  ini,  ada  beberapa  pokok  permasalahan yang dapat menjadi pembahasan mendalam dalam penelitian ini, maka dapat ditarik  rumusan  masalah  sebagai  berikut;  a.  Bagaimana  strategi  penanganan pembiayaan  bermasalah  di  BPRS  Al  Salaam?  b.  Seperti  apa  analisa  SWOT dari strategi penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam?
Tujuan Penelitian yaitu a. Untuk mengetahui bagaimana strategi BPRS Al  Salaam  dalam  melakukan  penanganan  pembiayaan  bermasalah  b.  Untuk mengetahui analisa SWOT dari strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan BPRS Al Salaam. Adapun manfaat Penelitian adalah sebagai berikut ;
a. Manfaat  Akademis  yaitu  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi penyempurna  bagi  penelitian-penelitian  sejenis  yang  sebelumnya pernah  dilakukan,  serta  dapat  menjadi  acuan  dan  referensi  untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini  juga  akan  bermanfaat  untuk  menambah  wawasan  dan  ilmu pengetahuan bagi Jurusan Manajemen Dakwah khususnya Konsentrasi Manajemen  Lembaga  Keuangan  Syariah.  Penelitian  ini  juga  secara teoritis  diharapkan  dapat  berguna  untuk  mengkaji  lebih  dalam  dan menerapkan teori-teori relevan yang berkaitan dengan judul penelitian, hingga  untuk  menemukan  teori-teori  baru  sebagai  media  pemecah masalah selanjutnya
b. Manfaat  Praktis  yaitu  Penelitian  ini  dibuat  agar  dapat  dimanfaatkan menjadi  acuan  bagi  pembaca,  khususnya  bagi  seorang  bankir  dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan langkah dan tindak yang efektif dan efisien dengan melakukan studi perbandingan antara pengalaman dan penelitian ini, khususnya bagi BPRS Al Salaam dan perbankan syariah pada umumnya.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, metode penelitian merupakan bagaimana cara untuk dapat memperoleh data tertentu untuk  keperluan  tertentu  dengan  langkah  sistematis.  Penelitian  kualitatif merupakan pengumpulan data yang dipadu oleh  fakta-fakta yang ditemukan
pada saat penelitian dilapangan. (Sugiyono,2010; 3 ). Untuk itu, penelitian ini tergolong  kepada  field  research  (penelitian  lapangan),  yaitu  penelitian langsung yang dilakukan di lapangan dengan langsung mendatangi responden (Eko  Sugiarto,  2005;  8).  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  deskriptif  kualitatif,  merupakan  pendekatan  dalam  melakukan penelitian terkait status kelompok manusia, suatu objek, dan kondisi tertentu dalam  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa sekarang.(Moh.  Nazir,  1988  ;  63).  Penelitian  deskriptif  bertujuan  untuk menyajikan  gambaran  lengkap  mengenai  situasi  sosial  yang  sedang  terjadi dengan apa adanya. Sumber Data yang digunakan adalah ;
a. Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  langsung  didapatkan  dari  responden penelitian dengan pengukuran khusus sebagai sumber informasi yang dicari.(Syaifuddin  Azwar,  2004  ;  91).  Dalam  penelitian  ini,  sumber data  primer  diambil  langsung  dengan  melakukan  wawancara  dengan pihak BPRS Al Salaam.
b. Data Sekunder
Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak  lain,  tidak  langsung  diperoleh  dari  subyek  penelitiannya.  Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Dimana data sekunder penelitian ini adalah berasal dari sumber yang terkait, seperti buku, jurnal, website, dan pihak lain yang pernah mengalami permasalahan sejenis terkait judul penelitian. Teknik  Pengumpulan  Data  Karena  jenis  penelitiannya  menggunakan field research, maka metode pengumpulan data kali ini peneliti menggunakan tiga metode, yaitu :
a) Wawancara
Wawancara  merupakan  pertemuan  dua  orang  atau  lebih  untuk  untuk bertukar  informasi  dan  ide  melalui  tanya  jawab,  sehingga  dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan bagian pembiayaan pada instansi  BPRS  Al  Salaam  dengan  menggunakan  dua  metode wawancara,  yaitu  wawancara  terstruktur  dan  wawancara  tidak terstruktur.
b) Observasi  Observasi  adalah  metode  pengumpul  data  yang  dilakukan dengan  cara  mengamati  dan  mencatat  secara  sistematik  gejala-gejala yang diselidiki (Supardi, 2006 ; 136-137). Observasi diartikan sebagai pengamatan  dan  pencatatan  secara  sistematik  terhadap  gejala  yang tampak pada objek penelitian. Karena penelitian yang peneliti lakukan adalah  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif,  maka  observasi  yang peneliti  lakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi  terus  terang.
Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada  sumber  data,  bahwa  peneliti  sedang  melakukan  penelitian.  ( Imam Gunawan, 2013 ; 18) Teknik Analisis Data Dalam peneltian ini adalah dengan menggunakan teknik  analisis  SWOT  dalam  merumuskan  strategi  penanganan  pembiayaan bermasalah  untuk  akad  murabahah  pada  BPRS  Al  Salaam.  Analisis  SWOT digunakan  dengan  merumuskan  secara  lebih  detail  tentang  berbabagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk memperoleh strategi yang tepat  dalam  melakukan  penanganan  pembiayaan  bermasalah  pada  BPRS  Al Salaam.  Analisis  SWOT  merupakan  singaktan  dari  Strengths  (kekuatan), Weaknesses  (kelemahan),  Opportunities  (peluang),  dan  Threats  (ancaman). Analisis  SWOT  adalah  Analisis  SWOT  merupakan  salah  satu  instrumen analisis  lingkungan  internal  dan  eksternal  perusahaan  yang  dikenal  luas. Analisis  ini  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  suatu  strategi  yang  efektif  akan meminimalkan  kelemahan  dan  ancaman.  Apabila  diterapkan  secara  akurat, asumsi  sederhana  ini  mempunyai  dampak  yang  besar  atas  rancangan  suatu strategi yang berhasil.

## LANDASAN TEORI
A. Strengths, Opportunites, Weaknesses, and Treath (SWOT)
Menurut Philip Kotler, pengertian analisis SWOT merupakan evaluasi terhadap  keseluruhan  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman.(1) Sedangkan menurut Freddy Rangkuti, pengertian analisis SWOT merupakan, “analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memakisimalkan kekuatan dan  peluang,  namun  secara  bersamaan  dapat  meminimalkan  ancaman  dan kelemahan”.(2)  Analisis  SWOT  merupakan  metode  analisis  yang menggunakan  pendekatan  analisis  internal  (kekuatan  dan  kelemehan)  serta analisis  eksternal  (peluang  dan  ancaman)  secara  bersamaan.  Jika  metode analisis ini dapat digunakan secara akurat, maka akan meningkatkan kekuatan dan  peluang  bagi  suatu  organisasi  dalam  mengambil  tindakan,  serta mengurangi kelemahan dan ancaman yang ada.
Jadi  dapat  disimpulan,  pengertian  dari  analisis  SWOT  merupakan, sebuah  metode  analisis  yang  digunakan  untuk  memperhitungkan  kekuatan, peluang, ancaman, dan kelemahan untuk  memaksimalkan tindakan. Analisis SWOT  biasanya  digunakan  untuk  melakukan  evaluasi  tindakan  perusahaan, guna memaksimalkan tindakan berikutnya.
1. Kekuatan (strength)
Kekuatan  (strength)  merupakan  keterampilan  atau  keunggulan  yang dimiliki  perusahaan  terhadap  kebutuhan  pasar  atau  penindakan  atas  suatu kasus  pelayanan  perusahaan.  Bagis  satu  perusahaan,  kekuatan  dapat  berasal dari sumber daya keuangan, citra kepemimpinan, relasi yang baik, dan faktor- faktor  lainnya  yang  berasal  dari  internal  perusahaan.  faktorfaktor  kekuatan pada  perusahaan  tidak  lain  berasal  dari  kompetensi  khusus  pada  suatu perusahaan atau organisasi yang berakibat pada unggulnya perusahaan tersebut dibandingkan dengan pesain-pesaingnya di pasaran. Contohnya seperti sumber keterampilan yang baik, memiliki produk andalan, dan sebagainya selama hal itu dipandang dapat menjadi kekuatan bagi perusahaan.3

## 2. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan  (weakness)  merupakan  keterbatasan sumberdaya, keterampilan,  atau  instrumen  lain  pada  perusahaan  yang  mengakibatkan terhambatnya  penanganan  atau  penindakan  atas  suatu  yang  dikehendaki perusahaan.  kelemahan  dapat  berupa  terbatasnya  sumber  daya  manusia, kurangnya  fasilistas  pendukung  kerja,  kurangnya  keterampilan  pekerja,  atau bahkan  kurangnya  sokongan  dana  dalam  bekerja  yang  mengakibatkan perusahaan sulit untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

## 3. Peluang (opportunity)
Peluang (opportunity) merupakan situasi penting yang memungkinkan memberi keuntungan
bagi perusahaan atau
organisasi.
Kecenderungankecenderungan  atau  prubahan  situasi  menjadi  faktor  penting munculnya  peluang,  seperti  :  a)  Kecenderungan  penting  yang  terjadi  pada pengguna produk b) Mendapat segmentasi pasar baru yang sebelumnya belum terjangkau  c)  Perubahan  peraturan  perundang-undangan  yang  berpeluang menguntungkan  perusahaan  d)  Perkembangan  teknologi  informasi  e)  Relasi yang semakin baik antara pelanggan atau pemasok

## 4. Ancaman (threath)
Ancaman (threath) merupakan situasi penting yang dapat menghambat atau  tidak  menguntungkan  bagi  suatu  perusahaan  atau  organisasi.  Ancaman merupakan kebalikan dari peluang, yang berarti ancaman dapat timbul karena perubahan kecenderungan-kecenderungan atau situasi pada saat itu, seperti : a)
Adanya  pesain  baru  b)  Lambatnya  pertumbuhan  pasar  c)  Perubahan perundang-undangan  yang  berpotensi  merugikan  perusahaan  d)  Perubahan teknologi yang berpotensi mengganggu aktifitas perusahaan e) Retaknya relasi dengan pelanggan atau pemasok.

## 5. Proses Analisis SWOT
Analisis kasus adalah kegiatan intelektual untuk memformulasikan dan membuat  rekomendasi,  sehingga  dapat  diambil  tindakan  manajemen  yang tepat sesuai dengan kondisi atau informasi yang diperoleh dalam pemecahan kasus  tersebut.  Analisis  kasus  ini  penting  bagi  setiap  pengambil  keputusan. Dalam analisis kasus yang bersifat strategis, tidak ada jawaban yang benar atau salah,  ini  disebabkan  karena  setiap  kasus  yang  berhasil  diselesaikan  diikuti oleh  pendekatan  baru  dan  pencarian  masalah  baru  yang  muncul  dari permasalahan sebelumnya
Tahap  akhir  analisis  kasus  adalah  memformulasikan  keputusan  yang akan diambil. Keputusan yang berbobot hanya dapat dibuktikan oleh waktu, artinya  keputusan  yang  diambil  akan  benar-benar  terbukti  setelah  periode waktu  tertentu.  Kegiatan  yang  paling  penting  dalam  proses  analisis  adalah memahami  seluruh  informasi  yang  terdapat  pada  suatu  kasus,  menganalisis situasi  untukmengetahui  isu  apa  yang  sedang  terjadi,  dan  memutuskan tindakan apa yang harussegera dilakukan untuk memecahkan masalah.
Dalam  proses  pembuatan  analisis  SWOT,  penulis  mengambil kesimpulan  bahwa  penelitian  ini  menunjukkan  kinerja  perusahaan  dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus  dipertimbangkan  dalam  kasus  analisis  SWOT.  Dimana  dalam  hal  ini Freddy Rangkuti menjelaskan bahwa Analisis SWOT membandingkan antara faktor  internal  kekuatan  dan  kelemahan  dengan  eksternal  peluang  dan ancaman. 4
Berdasarkan  matriks  analisis  SWOT  pada  tabel  2.1,  perlu  dilakukan kajian  terhadap  internal  perusahaan  tentang  kekuatan  dan  kelemahan,  yang nantinya  akan  disandingkan  dengan  kondisi  eksternal  perusahaan  tentang ancaman dan peluang yang ada, hingga nantinya dapat dirumuskan formulasi strategi sebagai berikut : a) Menarik keuntungan dari peluang yang tersedia b)
Memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar c) Memaksimalkan kekuatan untuk memperkecil ancaman d) Memaksimalkan kekuatan untuk memperkecil ancaman

## B. Konsep Dasar Perbankan Syariah
Lembaga  perbankan  pada  saat  ini  bisa  dibilang  menjadi  salah  satu aspek  penting  dalam  berjalannya  sistem  perekonomian  bagi  hampir  seluruh negara  di  dunia.  Pada  zaman  ini,  sepertinya  bisa  dibilang  kebanyakan masyarakat  menggunakan  produk  perbankan  dalam  mengelola  atau  hanya sebatas menyimpan harta kekayaan mereka pada lembaga perbankan. Hanya saja,  terdapat  beberapa  sistem  di  lembaga  perbankan  yang  sulit  diterima masyarakat karena ada yang bertentangan dengan prinsip syariah, terutama di Indonesia.
Oleh karena itu, dibuatlah lembaga perbankan dengan prinsip syariah untuk menjawab keraguan banyak masyarakat yang ingin menikmati produk perbankan,  namun  dihadapkan  dengan  ajran  agama  yang  sangat mengharamkan terdapatnya unsur-unsur riba yaitu lembaga perbankan syariah.
Di  Indonesia  sendiri,  gagasan  tentang  pendirian  perbankan  syariah sebenarnya sudah cukup lama dibicarakan, yakni semenjak seminar nasional Hubungan  Indonesia-Timur  Tengah  pada  1974  dan  pada  tahun  1976  dalam seminar  internasional  yang  diselenggarakan  oleh  Lembaga  Studi  Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.5 Namun gagasan tersebut tidak kunjung terealisasikan karena pada saat itu pandangan tentang perbankan syariah erat kaitannya dengan negara islam sehingga pada saat itu pemerintah belum mengkehendaki pendirian bank syariah.
Hingga pada tahun 1988, gagasan tentang perbankan syariah kembali muncul dengan adanya Paket Kebijakan Oktober (Pakto) tentang liberalisasi industri  perbankan.  Pada  saat  itu  timbul  keinginan  dari  para  ulama  untuk mendirikan perbankan dengan bunga 0%, hingga pada tahun 1990,  tepatnya tanggal  19-22  Agustus  dibahas  secara  lebih  mendalam  pada  Musyawarah Nasional  (Munas)  IV  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  di  Jakarta,  sehingga dibentuknya  kelompok  kerja  untuk  mendirikan  bank  syariah  di  Indonesia. Sehingga pada November 1991 ditandatangani pendirian bank syariah pertama di Indonesia, yakini Bank Muamalat Indonesia dan mulai beroperasi pada Mei
1992.  Keberadaan  BMI  kemudian  diperkuat  secara  konstitusi  dengan dikerluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi.
Dengan didirikannnya Bank Muamalat Indonesia, juga diikuti dengan pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Namun kedua lembaga keuangan tersebut tidak dapat menjangkau kebutuhan masyarkat kelas bawah pada saat itu, sehingga didirikanlam Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang disebut dengan Baitul Maal Wattamwil (BMT).
Perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  pada  saat  itu  tidak  terlalu memperlihatkan  perkembangan  yang  besar,  hingga  pada  tahun  1998  dapat dibilang  sebagai  titik  balik  melejitnya  perkembangan  lembaga  perbankan syariah dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya SK Direksi BI  atau  Peraturan  Bank  Indonesia  yang  memberikan  akses  lebih  luas  untuk pengembangan bank syariah di Indonesia. Contohnya seperti diperbolehkannya  pembukaan  kantor  cabang  syariah  (KCS)  bagi  bank konvensional, sehingga dapat dibilang bannk konvensional dapat menjalan dua kegaiatan usaha baik secara konvensional maupun syariah.
Hingga apda tahun 2008 dikeluarkan kebijakan UU No. 21 tahun 2008 yang  khusus  mengatur  tentang  perbankan  syariah,  dan  sampai  saat  ini perkembangan  perbankan  syariah  bisa  dibilang  sudah  semakin  baik  dapat ditandai  dengan  banyaknya  jenis  lembaga  keuangan  syariah  yang  ada  dan sudah  tersebar  di  seluruh  pelosok  Indonesia  seperti  Bank  Syariah,  BPR Syariah,  BMT,  dan  lembaga  keuangan  lainnya  yang  memiliki  prinsip operasional syariah

## C. Produk-produk Perbankan Syariah
Bank syariah memiliki beberapa fungsi operasional  sebagai  landasan aktivitas  usahnya,  seperti  sebagai  penerima  amanah  dana  investasi  yang dipercayakan  deposan  dengan  prinsip  bagi  hasil,  sebagai  pengelola  dana investasi yang sesuai dengan prinsip agama, sebagai penyedia jasa lalu lintas pembyaran  dan  jasa-jasa  lainnya  selama  tidak  bertentangan  dengan  prinsip agama, dan sebagai pengelola fungsi sosial. Beberapa fungsi dasar perbankan
syariah  tersebutlah  yang  pada  akhirnya  terimplementasikan  dalam  berbagai produk pada bank bank syariah seperti produk pendanaan, pembiayaan, jasa perbankan, dan fungsi sosial.

## 1. Produk Pendanaan
Produk-produk pendanaan yang terdapat pada bank syariah ditujukan untuk  memobilisasi  dan  investasi  tabungan  untuk  kepentingan  umat  dengan cara  yang  adil  dan  prinsip  saling  menguntungkan  dan  menanggung  resiko. Tujuan  mobilisasi  dana  sendiri  dilakukan  karena  dalam  islam  tidak diperkenankan menimbun dana atau tabungan dan tidak digunakan untuk hal- hal yang produktif. Dalam hal ini bank syariah melakukan fungsinya sebagai pengelola  dana,  tabungan,  atau  investasi  tidak  dengan  menggunakan  sistem bunga,  melainkan  dengan  prinsip  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam  seperti wadi’ah  (titipan),  qardh  (pinjaman),  mudharabah  (bagi  hasil),  dan  ijarah (sewa).

## 2. Produk Pembiayaan
Pembiayaan  pada  bank  syariah  dapat  dibagi  menjadi  3,  yaitu  return bearing financing, return free financing, dan charity financing. Return bearing financing adalah bentuk pembiayaan yang menguntungkan secara komersial. Selanjutnya  return  free  financing  merupakan  bentuk  pembiayaan  yang  tidak untuk mencari keuntungan yang lebih tepatnya ditujukan kepada orang yang lebih  membutuhkan,  dan  terakhir  adalah  charity  financing  yang  merupakan pembiayaan  khusus  yang  diberikan  kepada  orang  miskin  dan  membutuhkan sehingga tidak ada claim terhadap pokok dan keuntungan 14

## 3. Produk Jasa Perbankan
Jenis  produk  ini  biasanya  tidak  ditujukan  sebagai  sarana  mencari keuntungan bagi bank syariah, melainkan untuk memberikan pelayanan prima kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan akad  tabarru’,  seperti  mesin  ATM,  mobile  banking,  SMS  banking,  layanan antar jemput dana tabungan, dan lainnya. Namun dalam prakteknya, terdapat beberapa  produk  jasa  perbankan  yang  dikenakan  biaya  administrasi  bagi nasabah, dan menjadikan transaksi ini bukan lagi menggunakan akad tabarru’, melainkan akad sharf yang merupakan pertukaran uang dengan ujr yang adalah
bagian dari ijarah (sewa) dimaksudkan untuk mendapatkan upah (ujroh) atau fee

## D. Pembiayaan Bermasalah
Pembiyaan  merupakan  salah  satu  tugas  pokok  lembaga  perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana perorangan atau lembaga lainnya yang harus dikembalikan  dalam  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  perjanjian  yang sudah disepakati. Untuk perbankan syariah sendiri, tujuan pembiayaan adalah untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  atau  lembaga  dalam  melakukan pembelian  barang  atau  pembayaran  upah  atas  jasa  tertentu  dan  tidak  boleh bertentangan dengan ajaran Syariat Islam.

## Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan  bermasalah  tentu  saja  tidak  terjadi  dengan  sendirinya, melainkan  adanya  faktor-faktor  penyebab  sehingga  pembiayaan  tersebut mengalami  masalah,  dan  faktor-faktor  terjadinya  pembiayaan  bermasalah dapat  dikategorikan  menjadi  dua  bagian  yaitu  faktor  internal  dan  faktor eksternal.  Faktor  internal  dalam  pembiayaan  bermasalaah  dapat  diartikan sebagai  pembiayaan  bermasalah  yang  disebabkan  dari  lingkungan perusahaan/perbankan itu sendiri,16

## Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Ada  beberapa  cara  atau  tindakan  yang  dapat  dilakukan  dalam menyelesaikan  kasus  pembiayaan  bermasalah,  baik  dilakukan  oleh  bank  itu sendiri,  maupun  melalui  lembaga  peradilan  dimana  lembaga  bank  syariah berada di lingkup pengadilan agama.

## 1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh bank
Penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  oleh  bank  sendiri  biasanya menggunakan  langkah-langkah  yang  bertahap  dan  persuasif,  seperti melakukan penagihan hutang dengan jangka waktu tertentu, meminta debitur untuk  melunasi  hutang  dengan  bantuan  pihak  ketiga,  melakukan  pengelihan
hutang,  debitur  dipersilahkan  menjual  barang  agunan  secara  sukarela  untuk membayar hutang, dan restrukturisasi pembiayaan.
Restrukturisasi  pembiayaan  merupakan  langkah  yang  diambil  oleh lembaga  perbankan  untuk  membantu  nasabah  dalam  menyelesaikan kewajibannya,  melalui  Penjadwalan  kembali  (rescheduling),  Persyaratan kembali (Reconditioning), Penataan Kembali (Restructuring)24

## 2. Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  di  Lingkungan  Peradilan
Agama
Apabila  memang  upaya  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  oleh lembaga perbankan tidak dapat menemukan titik terang. Maka dapat dilakukan upaya  penyelesaian  melalui  jalur  hukum  dimana  pada  perbankan  syariah berada  dibawah  naungan  hukum  Pengadilan  Agama.  Jika  perkara  sudah dimasukkan ke pengadilan, hakim akan melakukan dua langkah dalam upaya penyelesaian,  yakni  uapaya  perdamaian,  dan  terakhir  penyelesaian  melalui proses persidangan.
a) Penyelesaian Melalui Perdamaian
Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa hakim sebelum memasuki persidangan harus melakukan upaya mendamaikan pihak  berperkara.  Sesuai  dengan  Pasal  154.  R.Bg/130  HIR  dan PERMA  No.  01  Tahun  2008  yang  menjadi  landasan  yuridis  tentang upaya perdamaian di pengadilan tingkat pertama termasuk pengadilan agama yang harus dipahami dan diterapkan sebagaimana mestinya.26 Dalam upaya perdamaian ini, hakim diminta untuk mendororang kedua belah  pihak  yang  bersengketa  untuk  menyelesaikan  permasalah tersebut  secara  damai  tanpa  ada  campur  tangan  pengadilan.  Jika langkah  ini  dapat  diambil,  maka  akan  dibuat  surat  (akta)  perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak, yang apabila suatu saat salah satu  pihak melanggar perjanjian, maka akta perjanjian tersebut  dapat menjadi objek putusan pengadilan.
Jika  Jalur  perdamaian  yang  dilakukan  oleh  hakim  tidak berhasil,  maka  dapat  dilakukan  upaya  perdamaian  dengan  upaya mediasi.
b) Penyelesaian Melalui Proses Persidangan (Litigasi)
Apabila penyelesaian perkara tidak berhasil dilakukan dengan jalur  perdamian,  maka  hakim  harus  melanjutkan  perkara  sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, dimana perkara akan diselesaikan melalui persidangan (litgasi) sebagaimana mestinya.
Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jalur pengadilan merupakan  jalur  akhir  yang  biasanya  ditempuh  oleh  lembaga perbankan  dan  debitur  yang  bermasala.  Apapun  hasil  persidangan merupakan keputusan mutlak yang dikeluarkan oleh hakim, dan kedua belah pihak harus menerima konsekuensi dari hasil putusan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah untuk Akad

## Murabahah pada BPRS Al Salaam
Perbankan  merupakan  lembaga  keuangan  yang  dalam  kegiatan usahanya  melakukan  kegiatan  penghimpunan  dana  dan  penyaluran  dana kepada masyarakat. Salah satu produk utama perbankan, khsusnya perbankan syariah  adalah  produk  pembiayaan  yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat untuk  berbagai  macam  kebutuhan  seperti  pembelian  kendaraan,  pemenuhan modal  usaha,  pembelian  barang  rumah  tangga,  dan  berabagai  kebutuhan lainnya.  Perbankan  memberikan  pembiayaan  kepada  masyarakat  yang melakukan  pengajuan  dana  kepada  lembaga  perbankan,  yang  kemudian permohonan tersebut akan di proses dengan melalui beberapa tahapan, hingga nantinya akan dapat ditentukan pembiayaan tersebut dapat disetujui atau bisa ditolak  karena  alasan  tertentu.  Apabila  pembiayaan  tersebut  disetujui  untuk dikelurkan, maka bank dan nasabah akan melakukan perjanjian jual beli untuk akad murabahah, dengan harga yang sudah ditentukan, dan nantinya nasabah akan membayar kepada bank secara bertahap dalam kurun waktu tertentu.
Hanya  saja  dalam  prakteknya,  pembiayaan  memiliki  resiko  apabila tidak  dilakukan  dengan  hati-hati,  seperti  terjadinya  pembiayaan  bermasalah. Pembiayaan  bermasalah  merupakan  situasi  dimana  nasabah  yang  telah mendapatkan  pembiayaan  dari  bank,  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pembiayaan yang telah diterima, sehingga terjadi wanprestasi. Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti;
Faktor Internal
1. Kecerobohan  atau  kelalaian  saat  proses  analisis  pembiayaan  yang dilakukan  oleh  bank.  Kegiatan  analisis  pembiayaan  merupakan kegiatan  pengumpulan  data  nasabah  yang  nantinya  akan  dijadikan
sebagai  bahan  pertimbangan  apakah  pembiayaan  pantas  dilanjutkan atau  ditolak.  Beberapa  hal  yang  perlu  dijadikan  pertimbangan  saat melakukan  analisis  pembiayaan  adalah  karakter  nasabah  yang  dapat dilihat dari riwayat piutang nasabah dari BI Cheking, atau mengetahui watak  nasabah  dari  lingkungan  sekitar,  kemudian  yang  perlu dipertimbangkan  adalah  posisi  finansial  nasabah  seperti  pekerjaan, penghasilan, pengeluaran, dan tanggung jawab lainnya yang nanti akan di  kalkulasikan  apakah  nasabah  akan  sanggup  memenuhi  tanggung jawab  pembayaran  apabila  pembiayaan  disetujui.  Dalam  prakteknya, bisa saja bank ceroboh dalam melakukan pengumpulan data nasabah, sehingga proses analisis tidak dapat dilakukan dengan baik yang pada akhirnya menyebabkan pembiayaan bermasalah.
2. Selanjutnya yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah kurangnya  pengawasan  secara  berkala  terhadap  usaha  yang  dijalani nasabah.  Bank  memiliki  keharusan  untuk  melakukan  peninjauan apakah dana pembiayaan yang dikeluarkan dapat dipergunakan dengan baik oleh nasabah. Apabila bank tidak melakukan pengawasan, maka bisa  saja  nasabah  akan  lalai  dalam  melakukan  usaha  yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Terlebih lagi, pada saat pandemi covid-19, kegiatan pengawasan sedikit terhambat karena adanya regulasi pembatasan sosial, maka pihak perbankan tidak dapat melakukan  peninjauan  usaha  nasabah  secara  langsung,  melainkan hanya dapat melalui media sosial seperti WA dan email.
3. Faktor  lain  yang  dapat  menyebabkan  pembiayaan  bermasalah  adalah bank  terlalu  kompromi  kepada  nasabah  yang  lalai  dalam  melakukan pembayaran piutang.

## Faktor Eksternal
1. Selanjutnya  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  terjadinya pembiayaan  bermasalah  adalah  terjadinya  penyalahgunaan  dana  oleh nasabah. Pembiayaan pada bank syariah sifatnya adalah jelas, bahwa pembiayaan diperuntukkan untuk keperluan tertentu sesuai perjanjian.
Namun  dalam  beberpa  kasus,  nasabah  justru  menyalahgunakan  dana pembiayaan  yang  diberikan  sehingga  menyebabkan  pembiayaan bermasalah
2. Nasabah memiliki karakter yang buruk sehingga dengan sengaja lalai dalam melakukan pembayaran piutangnya.
3. Kondisi umum yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah adalah nasabah  mengalami  kesulitan  ekonomi  dikarenakan  beberapa  hal, seperti kegiatan usaha menurun, kerabat meninggal dunia, dan bencana alam. Sebagai contohnya adalah kondisi seperti pada saat sekarang ini,
wabah  pandemi  covid  menjadi  penyebab  paling  banyak  terjadinya pembiayaan bermasalah karena perekonomian masyarakat yang tidak stabil.
Untuk  itu,  Bank  harus  mengambil  tindakan  yang  terukur  serta menyusun strategi dalam melakukan penindakan pembiayaan bermasalah yang terjadi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu1 . Setiap Kasus pembiayaan bermasalah memiliki pola yang berbeda, sehingga dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah, bank  perlu  memperhitungkan  setiap  tindakan  yang  dilakukan,  bahkan mulai  dari  langkah  pencegahan  pembiayaan  bermasalah  dengan  melihat status pembiayaan nasabah.
Status  pembiayaan  adalah  status  kolektibilitas  penanda  kelancaran pelunasan  hutang  yang  dibagi  menjadi  lima  golongan,  yaitu  Lancar  (L), Dalam  Pantauan  Khsus  (DPK),  Kurang  Lancar  (KL),  Diragukan,  dan Macet (M). Berikut adalah data status pembiayaan BPRS Al Salaam untuk akad murabahah dalam laporan triwulan dari Maret 2021 sampai  dengan Maret 2022
Sebelumnya  terjadi  pembiayaan  bermasalah,  perlu  diambil  tindakan pencegahan secepat mungkin. Dalam hal ini, strategi yang diambil BPRS Al Salaam mengacu pada status pembiayaan nasabah. Apabila pembiayaan nasabah sudah termasuk kepada kategori DPK (dalam Perhatian Khusus), dimana  telah  terjadi  gagal  bayar  sampai  dengan  3  bulan  oleh  nasabah, maka  BPRS  Al  Salaam  akan  melakukan  pendekatan  intensif  seperti mengingatkan  melalui  panggilan  telepon,  melakukan  konsultasi  dengan nasabah  tentang  penyebab  terjadinya  gagal  bayar,  dan  melakukan penagihan berkala.
Namun apabila status pembiayaan nasabah sudah memasuki klasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet dimana sudah terjadi gagal bayar lebih dari  3  bulan,  maka  pembiayaan  tersebut  sudah  tergolong  kepada pembiayaan bermasalah yang diperlukan penindakan lebih lanjut. Berikut adalah  penindakan  yang  dilakukan  BPRS  Al  Salaam  untuk  pembiayaan yang sudah termasuk pembiayaan bermasalah;
1. Penyelamatan Pembiayaan (Finance Rescue).
Penyelamatan pembiayaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh bank dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan.
Restrukturisasi  pembiayaan  hanya  dapat  dilakukan  apabila  nasabah masih memiliki iktikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang diterima dan usaha nasabah masih berjalan, serta memiliki  potensi  untuk  tetap  berkembang  sehingga  nasabah  dapat
melakukan pembayaran  piutang. Pelaksanaan restrukturisasi  meliputi penjadwalan  ulang  dan  atau  penyesuaian  jumlah  angsuran  dengan memperhatikan  kondisi  setiap  nasabah  karena  masing-  masing  dari nasabah  terdampak  mempunyai  masalah  yang  berbeda.  penyesuaian jumlah  angsuran  bersifat  sementara  selama  periode  terdampak  dan akan  disesuikan  kembali  ke  angsuran  awal  jika  kondisi  normal, Penambahan tenor dalam penjadwalan ulang selama- lamanya adalah 12 (dua belas) bulan ditambah jumlah bulan tertunggak dan angsuran bulan berjalan pada saat restrukturisasi2
Terdapat  dua  cara  restrukturisasi  pembiayaan  di  BPRS  Al Salaam,  pertama  adalah  dengan  Tidak  ada  perubahan  jatuh  tempo (selisih  penyesuaian  angsuran  ditambahkan  pada  angsuran  setelah periode  penyesuaian/  jika  memungkinkan  penyesuaian  angsuran ditambahkan  pada  angsuran  setelah  periode  penyesuaian  sehingga tidak  merubah  jatuh  tempo,  dan  dengan  cara  perubahan  jatuh  tempo (penambahan tenor). Proses restruktur pembiayaan di BPRS Al Salaam melalui beberapa tahapan, seperti berikut;3
2. Penagihan Secara Intensif
Selanjutnya,  Penanganan  pembiayaan  bermasalah  yang dilakukan  BPRS  Al  Salaam  adalah  dengan  melakukan  penagihan secara  intensif.  Hal  ini  dilakukan  apabila  setelah  berulang  kali diberikan  surat  teguran  (somasi)  tapi  nasabah  tetap  tidak  memenuhi kewajibannya, maka secara intensif nasabah tersebut harus dikunjungi sekurang-kurangnya  1(satu)  kali  dalam  seminggu  dan  setiap  janji nasabah  harus  didokumentasikan  untuk  menjadi  dasar  bagi pembicaraan  selanjutnya.  Khusus  untuk  nasabah  yang  berlokasi  jauh dari kantor minimum  kunjungan akan ditentukan oleh Direksi  BPRS Al Salaam.
3. Penyelesaian Secara Kompromi
Sebagai lembaga keuangan syariah yang mengedepankan azas kekeluargaan dan humanis, tentu saja dalam penanganan pembiayaan bermasalah BPRS Al Salaam  sangat  mengupayakan jalur kompromi. Jika  nasabah  masih  kooperatif  namun  usahanya  sudah  terhenti sehingga  tidak  ada  lagi  sumber  pembayaran  kembali  pembiayaan kecuali  dari  hasil  penjualan  jaminan,  maka  penyelesaiannya  dapat dilakukan  secara  kompromi  dengan  menjual  jaminan  tersebut  baik kepada pihak ketiga maupun untuk  sementara dapat  dibeli  oleh bank bila tidak terdapat calon pembelinya. Pembelian jaminan tersebut oleh bank  hanya  khusus  untuk  jaminan  yang  berupa  tanah  dan  bangunan atau kendaraan bermotor yang masih mudah terjual
4. Penjualan/eksekusi Jaminan
Penjualan  jaminan  dapat  dilakukan  dengan  cara  “dibawah tangan”  seperti  pada  penyelesaian  secara  kompromi.  Tapi,  apabila nasabah tidak kooperatif dan posisi legal bank Al Salaam cukup kuat serta  jaminan  cukup  marketable,  maka  penjualan  jaminan  dapat dilakukan dengan cara lelang.
Sebelum  melakukan  eksekusi  jaminan,  BPRS  Al  Salaam terlebih  dahulu  mengirimkan  Surat  Peringatan  (SP)  kepada  nasabah agar  segera  melakukan  pembayaran  hutang  tertunggak.  Surat peringatan dilayangkan sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu  satu minggu  mulai  dari  surat  peringatan  pertama  sampai  dengan  surat peringatan ketiga.
Apabila  setelah  surat  peringatan  ketiga  dilayangkan,  dan nasabah tetap tidak melakukan pembayaran atau tidak memiliki iktikad baik maka BPRS Al Salaam dapat melakukan penarikan jaminan yang menjadi objek akad murabahah. Apabila jaminan yang menjadi objek pembiayaan adalah berupa kendaraan bermotor, maka pihak perbankan dapat  langsung  melakukan  pejualan  atau  pelelangan  tanpa  melalui proses peradilan selama telah ada kesepakatan terkait cidera janji dan kesepakatan penyerahan jaminan fidusia atau kendaraannya.
Prosedur  penarikan  kendaraan  bermotor  yang  kreditnya bermasalah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia.  UU  tersebut  menerangkan  bahwa  fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang  hak  kepemilikannya  dialihkan tersebut  tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda.  Selanjutnya  dalam Pasal  15  disebutkan  bahwa  dalam  Sertifikat  Jaminan  Fidusia dicantumkan  kata-kata  DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA,  Sertifikat  Jaminan  Fidusia mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia  atas  kekuasaannya sendiri.4
Namun  apabila  yang  menjadi  objek  perjanjian  pembiayaan adalah  berupa  properti  tanah  dan  bangunan,  maka  proses  eksekusi jaminan  akan  melalui  proses  peradilan.  Biasanya  saat  dilakukan eksekusi  jaminan  berupa  properti  tanah  dan  bangunan,  akan  ada perlawanan  dari  pihak  debitor  sehingga  akan  menempuh  jalur persidangan  untuk  dilakukan  pengosongan.  Selain  itu,  untuk melakukan  pelelangan  terdapat  prosedur  hukum  untuk  melakukan
eksekusi pengosongan yang mewajibkan harus adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh Pengadilan.
5. Penghapusan Pembiayaan
Tindaakan  penghapusan  pembiayaan  dilakukan  jika  sama sekali  tidak  terdapat  sumber  pembayaran  kembali  pembiayaan,  baik dari hasil usaha maupun penjualan asset milik nasabah. Pemilihan cara penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  sangat  tergantung  dari permasalahan  dan  kondisi  nasabah,  serta  kelengkapan  dokumentasi pembiayaan.  Setiap  pemilihan  cara  penyelesaian  pembiayaan bermasalah  harus  mendapat  persetujuan  direksi  atau  sesuai  batas wewenang pembiayaan.
6. Melakukan Pengawasan Pembiayaan Bermasalah Satuan Pengawas Intern (SPI) harus melaksanakan pemeriksaan  terhadap  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  dan administrasinya  minimal  2  (dua)  kali  dalam  setahun  sehingga  setiap penyimpanganpenyimpangan  dapat  segera  diketahui.  Hasil  laporan pemeriksaan  tersebut  dikirim  kepada  Direksi  dan  Dewan  Komisaris. Tindakan pengawasan dilakukan sekaligus untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja penanganan pembiayaan bermsalah BPRS Al Salaam. klasifikasi pembiayaan yang terdapat pada BPRS Al Salaam mulai dari pembiayaan lancar, sampai dengan pembiayaan macet. Pada tabel yang terlihat  diatas  dapat  kita  lihat  bahwa  pembiayaan  macet  untuk  akad murabahah  menurun  dari  maret  2021  sebesar  Rp.  2,526,840,000 menurun  37%  menjadi  Rp.  1,615,830.000.  penurunan  kasus pembiayaan  macet  dari  Maret  2021  hingga  Maret  2022  memberikan gambaran  bahwa  strategi  penanganan  pembiayaan  bermasalah  yang dilakukan BPRS Al Makmur berhasil.

## B. Analisis  SWOT  Strategi  Penanganan  Pembiayaan  Bermasalah BPRS Al Salaam
Analisis  SWOT  merupakan  singkatan  dari  analisis  Strengths, Opportunites,  Weaknesses,  and  Treath.  Menurut  Philip  Kotler, pengertian  analisis  SWOT  merupakan  evaluasi  terhadap  keseluruhan kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman.6  Sedangkan  menurut Freddy Rangkuti, pengertian analisis SWOT merupakan, “ analisa yang didasarkan  pada  logika  yang  dapat  memakisimalkan  kekuatan  dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan ancaman dan kelemahan”.7
Analisis SWOT merupakan metode analisis yang menggunakan pendekatan  analisis  internal  (kekuatan  dan  kelemehan)  terhadap analisis  eksternal  (peluang  dan  ancaman)  secara  bersamaan.  Jika
metode  analisis  ini  dapat  digunakan  secara  akurat,  maka  akan meningkatkan  kekuatan  dan  peluang  bagi  suatu  organisasi  dalam mengambil tindakan, serta mengurangi kelemahan dan ancaman yang ada.
Manfaat  analisis  SWOT  adalah  memberikan  rekomendasi untuk meningkatkan kekuatan, memperbaiki kelemahan, mempertahankan  dan  memanfaatkan  peluang,  serta  menghindari potensi ancaman. Analisis ini juga berguna untuk menetapkan prioritas apa  saja  yang  harus  didahulukan  oleh  BPRS  Al  Salaam  dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah.
konsep  analisis  SWOT  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini adalah  untuk  memaksimalkan  kekutan  dan  peluang,  serta meminimalisir kelemahan dan ancaman dalam melakukan penanganan pembiayaan  bermasalah  yang  dilakukan  oleh  BPRS  Al  Salaam Sebelum melakukan analisis SWOT terlebih dahulu perlu dirumuskan masing-masing aspek yang diperlukan untuk keperluan analisis, seperti kekuatan, kelemahan BPRS Al Salaam dalam melakukan penanganan pembiayaan  bermasalah,  serta  peluang  dan  ancaman  yang  mungkin terajadi  dalam  melakukan  penanganan  pembiayaan  bermasalah. Aspek-aspek  yang  diperlukan  tersebut  dirumuskan  berdasarkan  fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagai berikut;
1. Kekuatan  (strength)  atau  kelebihan  BPRS  Al  Slaam  dalam melakukan  penanganan  pembiayaan  bermasalah  adalah,  (a) Memiliki lokasi yang strategis, (b) Memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai lembaga keuangan baik secara UU maupun Fatwa, (c) Memiliki  persedian  dana  yang  cukup,  (d)  Tim  Manajemen  yang Profesional,  (e)  memiliki  cukup  banyak  relasi,  dan  (f)  memiliki SDM yang terlatih. 2. Kelemahan  (Weakness)  BPRS  Al  Salaam  dalam  melakukan penanganan  pembiayaan  bermasalah  dalah,  (a)  kelalaian  dalam melakukan analisis pembiayaan, (b) Kecerobohan tenaga kerja (c) kurangnya sistem pencatatan (d) Kurangnya tekhnologi pendukung seperti tekhnologi informasi dan digital, dan (e) kekurangan SDM
untuk wilayah tertentu
3. Peluang  (Opportunity)  BPRS  Al  Salaam  dalam  melakukan penanganan  pembiayaan  bermasalah  adalah,  (a)  pertumbuhan perekonomian  masyarakat  semakin  baik,  (b)  Pengetahuan masyarakat tentang
perbankan  syariah  semakin  berkembang,  (c)  Persaingan  bisnis  yang postitif,  (d)  prospek  kemajuan  tekhnologi  keuangan  yang  semakin besar, (e) Perkembangan ilmu pengetahuan dan tenaga ahli profesional.
4. Ancaman (Threat) yang mungkin ada dalam penanganan pembiayaan bermasalah  oleh  BPRS  Al  Salaam  seperti,  (a)  Penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah, (b) Nasabah memiliki karakter yang buruk,
(c)  Situasi  perekonomian  nasabah  menurun,  (d)  Manipulasi  data pembiayaan  oleh  nasabah,  (e)  dan  adanya  regulasi  pemerintah  yang merugikan perbankan.
Untuk  mencapai  tujuan,  setelah  mengetahui  aspek  kekuatan, kelemahan, anaman, serta peluang BPRS Al Salaam dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah, dapat digunakan metode analisis SWOT  yang  dikemukakan  oleh  Kearns  dalam  J.Salusu  (2006:356) dapat ditarik hasil analisis yang dapat memaksimalkan kekuatan serta peluang, dan meminimalkan kelemahan dan ancaman BPRS Al Salaam dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode analisis strategi (S – O), (W – O), (S – T), dan (W – T).
Rumusan Strategi S – O bertujuan untuk memperkuat kekuatan BPRS  Al  Salaam  dalam  melakukan  penanganan  pembiayaan bermasalah dengan memanfaatkan peluang yang ada, dan memperoleh hasil sebagai berikut;
1. Memperluas  jangkauan  kerja  BPRS  Al  Salaam  agar  dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dapat menjangkau nasabah-nasabah  diluar  wilayah  kerja  yang  disebabkan  pindah domisili. Perluasan jangkauan wilayah kerja sekaligus memberikan prospek  pasar  lebih  besar  bagi  BPRS  Al  Salaam  untuk meningkatkan jumlah nasabah
2. BPRS  Al  Salaam  dapat  memanfaatkan  berbagai  platform  dalam memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  terkait  dunia  perbankan syariah.  Pada  zaman  ini  masyarakat  lebih  tertarik  mencari informasi  melalui  media  sosial,  untuk  itu  edukasi  melalui  media sosial  diharapkan  dapat  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat tentang  dunia  perbankan  syariah,  sehingga  dengan  semakin teredukasinya masyarakat, kemungkinan akan terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin kecil karena masarakat yang semakin bijak.
3. Seiring dengan besarnya prospek perkembangan teknologi, BPRS Al  Salaam  juga  perlu  melakukan  penyetaraan  kemampuan karyawan terhadap perkembangan tekhnologi. Hal ini dikarenakan jika adanya pergantian sistem kerja yang mengikuti perkembangan
tekhnologi,  karyawan  dapat  dengan  mudah  beradaptasi  sehingga akan memberikan hasil yang maksimal.
4. BPRS  Al  Salaam  harus  lebih  maksimal  melibatkan  tenaga  ahli dalam  melakukan  penanganan  pembiayaan  bermasalah  dalam berbabagai  aspek,  seperti  melakukan  riset  psikologi  nasabah pembiayaan  bermasalah,  melibatkan  ahli  hukum,  dan  lain sebagainya sehingga setiap tindakan yang diambil dapat dilakukan dengan terukur dan hatihati. Selanjutnya adalah analisis strategi W – O, yang memungkinkan memperbaiki kelemahan yang terdapat di BPRS Al Salaam dengan memanfaatkan peluang yang ada, dan memperoleh hasil analisis sebagai berikut;
1. Meningkatkan  kemampuan  SDM  dengan  mengadakan pelatihan  khusus  pada  bidang  masingmasing  sehingga  dapat mengurangi  kecerobohan  dan  kelalaian  dalam  melakukan analisis pembiayaan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  secara  berkala  untuk mengetahui perkembangan kinerja pembiayaan, serta meminimalisir  terjadinya  penyimpangan  prosedur  yang menyebabkan pembiayaan bermasalah
3. Semaksimal  mungkin  dapat  memanfaatkan  perkembangan tekhnologi informasi dan digital dalam melakukan pencatatan, pengarsipan,  serta  penindakan  penanganan  pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam
Selanjutnya  adalah  analisis  strategi  S  –  T,  yang  digunakan untuk memaksimalkan keunggulan dan kekuatan BPRS Al Salaam dalam mengatasi dan mengindari ancaman yang mungkin terjadi, hingga memperoleh hasil analisis sebagai berikut;
1. Memperketat proses analisis pembiayaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan calon nasabah pembiayaan,  untuk  menghindari  terjadinya  penyimpangan seperti  penyalahgunaan  pembiayaan,  manupalasi  data nasabah, dan penyimpangan lainnya yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah 2. Memanfaatkan kemampuan SDM yang ada untuk melakukan pengawasan  dan  evaluasi  berkala  terhadap  kegiatan  usaha nasabah. Hal ini dilakukan untuk memonitor perkembangan usaha  nasabah  sehingga  apabila  terjadi  penurunan  kualitas usaha,  dapat  segera  diketahui  dan  dicarikan  solusinya
sehingga  kemunginan  terjadinya  pembiayaan  bermasalah akan semakin kecil.
3. Apabila terdapat nasabah yang tidak kooperatif, maka BPRS
Al  Salaam  akan  memanfaatkan  jalur  hukum  dalam melakukan  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  dimana besar  kemungkinan  akan  memenangkan  perkara  karena perjanjian  pembiayaan  memiliki  pencatatan  serta  memiliki dokumen pendukung yang kuat di mata hukum 4. Untuk  menghindari  terjadinya  kesalahan  saat  melakukan penanganan pembiayaan bermasalah, BPRS Al Salaam perlu melibatkan  tenaga  ahli  dalam  bidang  hukum  untuk melakukan  riset  atas  penindakan  pembiayaan  pembiayaan bermasalah.  Hal  ini  dilakukan  agar  tidak  terjadinya pengambilanpengambilan  keputusan  dan  penindakan  yang salah di mata hukum sehingga merugikan BPRS Al Salaam.
Terakhir  adalah  analisis  strategi  W  –  T,  yang  bertujuan  untuk memperkecil kelemahan untuk menekan ancaman yang bisa terjadi. Sehingga  untuk  meminimalkan  pembiayaan  bermasalah  di  BPRS Al Salaam, memperoleh hasil analisis sebagai berikut;
1. Mengingat wilayah kerja yang terbatas, BPRS Al Salaam perlu menghindari  menerima  nasabah  pembiayaan  yang  berada cukup  jauh  dari  wilayah  kerja  BPRS  Al  Salaam.  Hal  ini dilakukan  karena  apabila  nasabah  berada  cukup  jauh  dari wilayah  kerja,  maka  proses  penagihan  dan  monitoring  akan sulit  dilakukan.  Selain  itu  apabila  terjadi  pembiayaan bermasalah,  akan  sulit  untuk  diselesaikan  sesegera  mungkin mengingat  jarak  yang  cukup  jauh  dan  akan  menghabiskan cukup banyak dana.
2. BPRS  Al  Salaam  perlu  menghindari  perpanjangan  kerjasama atau  menambah  plafon  pembiayaan  khusus  nasabah  yang memiliki  riwayat  pembiayaan  tidak  lancar.  hal  ini  dilakukan untuk  menghindari  resiko  lebih  besar  mengingat  karakter nasabah  dalam  melakukan  pembiayaan  tidak  cukup  baik.  3. BPRS  Al  Salaam  secara  berkala  perlu  melakukan  monitoring situasi  perekonomian  masyarakat.  Hal  ini  dilakukan  untuk meminimalisir  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  dan menendalikan  perputaran  pembiayaan  apabila  terdapat ancaman terjadi krisis akibat bencana alam dan situasi politik yang kurang baik.

## PENUTUP
1. Penanganan  pembiayaan  bermasalah  di  BPRS  Al  Salaam  dilakukan dengan beberapa cara dan tahapan sesuai status pembiayaan nasabah. Apabila  pembiayaan  sudah  memasuki  klasifikasi  pembiayaan  dalam perhatian  khusus  (DPK),  maka  akan  dilakukan  pendekatan  dan himbauan  kepada  nasabah  agar  tidak  sampai  kepada  klasifikasi pembiayaan bermasalah
2. Apabila pembiayaan sudah memasuki klasifikasi  pembiayaan kurang lancar  (KL),  pembiayaan  diragukan  (D),  bahkan  pembiayaan  macet (M)  maka  akan  dilakukan  penindakan  khusus  mulai  dari  penagihan secara  intensif  atau  melakukan  penyelamatan  pembiayaan  dengan melakukan  restrukturisasi  pembiayaan  jika  nasabah  masih  memiliki iktikad baik untuk melakukan pembayaran
3. atas pembiayaan yang sudah diterima, atau diselesaikan dengan jalur kompromi  namun  apabila  nasabah  tidak  lagi  memiliki  iktikad  baik untuk  melakukan  pembayaran  atau  sudah  tidak  lagi  terdapat  sumber pembayaran,  maka  akan  dilakukan  eksekusi  jaminan  oleh  BPRS  Al
Salaam, dan apabila nasabah tidak kooperatif maka bisa diselesaikan dengan jalur hukum melalui pengadilan agama.

## Daftar Pustaka
Ascarya,  Akad  &  Produk  Bank  Syariah.  (Jakarta  :  RagaGrafindo  Persada,
2015)
Ascarya, dan Diana Yumanita. “Bank Syariah: Gambaran Umum”. (Jakarta : Pusat  Pendidikan  dan  Studi  Kebanksentralan  (PPSK)  Bank  Indonesia, 2005). ISBN 979-3363-16-9
Azwar,  Syaifuddin.  Metode  Penelitian.  (Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta,  2004).
Tim  Pengembangan  Perbankan  Syari’ah  Institut  Bankir  Indonesia. Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah (Jakarta:
Djambatan, 2003)
Arifin,  Zainul.  Dasar-Dasar  Manajemen  Bank  Syariah.  (Jakarta  :  Azkia Publish er, 2009).
Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tanggal 8 Februari  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia  No.
10/18/PBI/2008  Tentang  Restrukturisasin  Pembiayaan  Bagi  Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah,”.
Basir,  Cik.  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  di  Pengadilan  Agama dan  Mahkamah  Syariah.  (Jakarka  :  Kencana  Prenada  Media  Group, 2009).
Departemen  Agama  RI,  Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya  (Bogor  :  Syaamil Qur‟an, 2007)
Dewan  Syariah  Nasional.  “Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah”. 2000
Haroen,  Nasrun.  Fiqh  Mu’amalah,  (Jakarta:  Gaya  Media  Pratama,  2000). Nofinawati.  Perkembangan  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia,  dalam JURIS  Volume  14  No.  2.  (Padangsidimpuan  :  Fakultas  Ekonomi  dan
Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, 2015)
Judisseno,  Rimsky  K.  Sistem  Moneter  dan  Perbankan  di  Indonesia. (Jarkarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005).
Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, (Jakarta:Indeks, 2009).
Maftuha,  dkk.  Tradisi  Dan  Praktik  Ekonomi  Pada  Masa  Rasulullah  SAW.
Jurnal Studi Keislaman Volume 2 No 2. 2021.
Prastowo, Andi. Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. (DIVA Press, Yogyakarta, 2010). ISBN 9786029556360
Robinson,  Pearce.  Manajemen  Strategik  Formulasi,  Implementasi,  dan Pengendalian, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997), hal. 229-230
Siagian,  Sondang  P.  Manajemen  Strategi,  (Jakarta:Bumi  Aksara,  1995). Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. (Alfabeta, Bandung, 2005). ISBN 979843337
Supardi.  Metodologi  Penelitian.  (Yayasan  Cerdas  Press:  Mataram,  2006). ISBN 979-25-4033-4
Soemitra,  Andri.  Bank  &  Lembaga  Keuangan  Syariah.  (Jakarta  :  Kencana Prenadamedia Group, 2017)
Wibowo,  Edy,  dkk.  Mengapa  Memilih  Bank  Syariah?.  (Bogor:  Ghalia Indonesia cet.I, 2005). ISBN 979-450- 507-2