## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023 : 25 – 32
http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA DOI: 10.33592/jiia.v13i1.3293 p-ISSN 2477-5088
e-ISSN 2716-2621

## E-Retribusi Pasar di Pasar Sanggam Adji Dilayas Kabupaten Berau
Kalimantan Timur
Market E-Retribution at Sanggam Adji Dilayas Market, Berau Regency, East Kalimantan
1 Lilis Tiani; 2 Bambang Irawan 1 Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.
2 Magister Administrasi Publik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia . Email: bambang.irawan@fisip.unmul.ac.id
(Diterima: 15-07-2023; Ditelaah: 17-07-2023; Disetujui: 20-07-2023)

## ABSTRAK (ABSTRACT)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  pelaksanaan  e-retribusi  di Pasar  Sanggam  Adji  Dilayas  Kabupaten  Berau.  Jenis  penelitian  yang  digunakan merupakan penelitian kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu pelaksanaan e-retribusi. Sumber  data  diperoleh  menggunakan  teknik  purposive  sampling  dan  snowball sampling.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  e-retribusi  pasar  tidak efektif dari aspek peningkatan PAD Kabupaten Berau, hal ini dikarenakan pada tahap sosialisasi  yang  dilakukan  kurang  maksimal.  Kemudian  tahap  pembuatan  e-retribusi ditemukan  kurangnya  koordinasi  dan  tidak  adanya  SOP.  Pada  tahap  penarikan  e- retribusi  menggunakan EDC hanya berjalan tiga bulan,  kemudian penggantian sistem ditahun  2022  e-retribusi  oleh  BPD  Kaltimtara  dengan  menggunakan  aplikasi  dan transaksi  jual  beli  dengan  menggunakan  QRIS,  namun  presentase  pengguna  masih rendah. Selanjutnya pada tingkat kesadaran pedagang dalam membayar retribusi baik secara non tunai maupun tunai masih rendah namun tingkat kesadaran tenaga penarik retribusi sudah baik, temuan lain penelitian ini adalah dalam pelaksanaanya e-retribusi tidak dapat mengakomodasi pembayaran tunggakan .
Kata kunci : E-Retribusi Pasar, Nontunai, Pasar Sanggam Adji Dilayas

## A. PENDAHULUAN
Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah  dalam  mengelola  daerah  dan  meningkatkan  pelayanan  kepada publik/masyarakat.  Sejalan  dengan  semangat  desentralisasi  melalui  otonomi  daerah, pemerintah mengeluarkan UU HKPD No. 1 Tahun 2022  untuk mempertajam kebijakan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan pajak daerah dan retribusi daerah. Namun beberapa fakta yang ditemukan saat ini Pemerintah Daerah belum optimal dapat
mengelola dengan baik potensi-potensi yang dimilikinya dapalam rangka meningkatkan kapasitas  fiskalnya.  Hal  ini  tentunya  mengakibatkan  masih  tingginya  tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah dari pembiayaan keungan yang berasal dari transfer dana dari Pemerintah Pusat. Menurut (Nugraha, 2019) “ rata-rata ketergantungan APBD terhadap  transfer  pusat  sebesar  80,1%  dan  kontribusi  PAD  hanya  sekitar  12,87%. Ketergantungan ini paling parah terjadi pada pemerintah Kabupaten/Kota, dimana pada tingkat Kabupaten/Kota merupakan titik sentral pelaksanaan otonomi daerah ”. Begitu juga dengan kondisi di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dimana kontribusi PAD nya hanya berkisar 11% (2016-2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya atas pembangunan  dan  pelayanan  publik  masih  menggantungkan  pada  dana  perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dalam menghadapi peluang dan sekaligus tantangan yang  dihadapi  oleh  Pemerintah  Daerah,  inovasi  dalam  berbagai  sektor  untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak maupun retribusi terus dilakukan. Dimana pemanfaatan kemajuan teknologi informasi saat ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan setiap tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.
Berdasarkan  Perpres  No.  3  Tahun  2003  mengenai  kebijakan  strategi  nasional pengembangan e-Government menjadi  pintu  pembuka  bagi  setiap  Pemerintah  Daerah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai tools dalam melakukan tata kelola  pemerintahannya,  selain  itu  melalui  Perpres  95  Tahun  2018  mengenai  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  semakin  menguatkan  model  pendekatan baru  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga pembangunan yang ada di daerah. Sebagai  upaya  dalam  rangka  memperbaiki  tata  kelola  dalam  sistem  pemungutan retribusi  di  daerah,  Dinas  Koperasi,  Perindustrian,  dan  Perdagangan  (Diskoperindag) Kabupaten  Berau  menjalankan  kebijakan  Perbub  No.  41/2018  mengenai  tata  cara pemungutan retribusi daerah yang mengatur bahwa pembayaran retribusi berdasarkan pada  Surat Ketetapan  Retribusi  Daerah  (SKRD) dilakukan  secara non-tunai/elektronik. Hal  ini  dilakukan  melalui  bekerjasama    dengan  PT  Bank  Negara  Indonesia  dengan memanfaatkan penggunaaan kartu ATM dan penarikan retribusinya dilakukan melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) serta dalam setiap melakukan pembayaran, pedagang dikenakan biaya Rp.3000/transaksi. Adanya kebijakan e-retribusi bertujuan memberikan kemudahan  bagi  pedagang  dalam  membayar  retribusi  dan  mencegah  kebocoran  PAD (Redaksi, 2019).
Harapan  besar  dalam  pendekatan  baru  pelayanan  dan  mengefektifkan  setiap penerimaan dari retribusi melalui sistem elektronik ini tidak semudah yang dibayangkan, dimana  dalam  praktiknya  masih  ditemukan  beberapa  permasalahan.  Berdasarkan informasi  yang  dikutip  dari  (Lensaku.id,  2020)  diketahui  bahwa  masih  minimnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi dan kebanyakan pedagang enggan untuk menggunakan  sistem  e-retribusi  selain  itu  keterbatasan  tenaga  teknis  di  UPTD  Pasar Sanggam  Adji  Dilayas  sehingga  membatasi  ruang  gerak  Diskoperindag  dalam mengoptimalkan  e-retribusi.  Selain  hal  tersebut,  berdasarkan  observasi  awal  peneliti yang membayar retribusi melalui e-retribusi hanya sebagian kecil dari pedagang yang ada,  hal  ini  menyebabkan  pembayaran  retribusi  tidak  lagi  menggunakan  mesin  EDC yang bekerjasama dengan Bank BNI tetapi pembayaran tetap dilakukan secara non-tunai melalui  BPD  Kaltimtara.  Penelitian  ini  menarik  untuk  dikaji  mengingat  pembayaran retribusi secara elektronik bertujuan memberikan kemudahan bagi pedagang saat proses pembayaran, namun ditemukan pedagang yang enggan untuk menggunakan sistem e- retribusi.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  penelitian  ini  akan  melihat  sejauhmana pelaksanaan e-retribusi pasar di pasar Sanggam Adji Dilayas Kabupaten Berau.

## Implementasi Kebijakan Program
Pada  dasarnya  implementasi  kebijakan  adalah  cara  mewujudkan  tujuan  dari sebuah kebijakan. Dalam pelaksanaannya sebuah kebijakan memerlukan kerjasama dan koordinasi  diantara  satuan  pelaksana.  Seperti  yang  dikatan  Dunn  dalam  Tjilen  (Tjilen 2019)  kebijakan  publik  merupakan  bentuk  pelaksanaan  sebuah  program  yang dimaksudkan  menyelesaikan  masalah  yang  begitu  kompleks  dimasyarakat  sehingga melibatkan  banyak  pihak  dalam  proses  pelaksanaannya.  Selanjutnya  (Tahir  2014) menjelaskan kebijakan baru bisa ditetapkan ketika tujuan dan sasaran telah terperinci, program selesai dirancang dan dana telah dialokasikan.
Menurut (Tjilen 2019) terdapat lima faktor dalam implementasi kebijakan antara lain  komunikasi,  sumber  daya,  sikap  pelaksana,  struktur  birokrasi,  dan  lingkungan kebijakan.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  program merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan setelah keputusan ditetapkan sehingga terdapat pedoman yang dapat mengarahkan para pelaksana dalam bertindak. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk program-program yang dampaknya dapat memberikan perubahan pada kelompok sasaran sehingga tujuan dari  kebijakan dapat terealisasi .

## E-Retribusi Pasar
Penggunaan teknologi dalam sektor pemerintahan tentunya tidak dapat dihindari pada  era  digitalisasi  saat  ini,  dimana  pesatnya  perkembangan  teknologi  memainkan peranan  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  sehingga  pemerintah  dituntut  lebih responsif terhadap perkembangan tersebut. Konsep pemerintahan berbasis teknologi ini biasa dikenal dengan sebutan e-Government yang menurut Anwar (Nurmandi and dkk 2020) memiliki tujuan adanya keterhubungan antara pemerintah dan masyarakat secara elektronik, melalui aksesebilitas berbagai informasi dan pelayanan selian itu akan dapat semakin  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dan  menunjang terwujudnya good governance .
Salah  satu  produk e-Government yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  daerah Kabupaten  Berau  yaitu  pembayaran  retribusi  pasar  secara  elektronik  dalam  rangka mengoptimalkan  pendapatan  asali  daerah.  Melalui  e-retribusi  dapat  memberikan kemudahan kepada pedagang dalam proses pembayaran dan memastikan akuntabilitas penerimaan retribusi pelayanan pasar. Sejatinya Pemerintah bukan menjua ljasa, namun pada tahap penyedian barang/jasa untuk masyarakat/publik Pemerintah membutuhkan dana/pembiayaan atas penyediaanya (Anggoro, 2017). Salah satu mekanisme tersebut yaitu melalui penyediaan jasa oleh pemerintah kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah retribusi yang dimana dalam penetapan tarifnya ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan Bupati Berau 31/2015 menetapkan “ Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Bab III Pasal 3(1) Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar adalah retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisonal/atau sederhana yang berupa Pelataran, Ruko, Los, Kios, Warung, Pasar Subuh, Tempat Makan, Retail, Daerah Terbuka, Tempat Bermain, Tempat Parkir Kendaraan, Kamar Mandi/WC, dan
Tempat  Penyimpanan  Barang,  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah,  dan  khusus disediakan untuk pedagang ” .
Kemudian dalam proses pembayaran retribusi atas jasa yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara non-tunai yang diatur melalui Peraturan Bupati Berau No. 41/2018. Oleh sebab itu retribusi pasar adalah salah satu retribusi yang pembayarannya dilakukan secara non-tunai.

## B. METODE ( METHOD )
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  ditujukan  untuk mendeskripsikan secara mendalam terkait pelaksanaan e-retribusi di pasar Sanggam Adji Dilayas. Sumber data berasal dari data primer yang didapatkan secara langsung melalui wawancara.  Kemudian  dalam  pemilihan  informan  dilakukan  dengan  menggunakan teknik purposive  sampling dan snowball  sampling .  Informan  dalam  penelitian  ini  yaitu Kepala UPTD Pasar Sanggam Adji dilayas sebagai key informan dan informan lain yaitu Kepala  Bidang  Sarana  Perdagangan,  Kepala  Seksi  Pembangunan  dan  Pemeliharaan Sarana  Perdagangan,  Tenaga  Administrasi  dan  Juru  Pungut,  serta  Pedagang  Pasar Sanggam  Adji  Dilayas,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  buku,  dokumen  atau sumber lainnya yang berkaitan dengan e-retribusi pasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan  yaitu  penelitian  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan  yang  terdiri  dari oberservasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Kemudian  analisis  data  menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman.

## C. C. HASIL DAN DISKUSI ( RESULT AND DISCUSSION )
1. Sosialisasi E-retribusi
Suatu  kebijakan  harus  dikomunikasikan  oleh  pembuat  keputusan  kepada pelaksana  maupun  masyarakat  sebagai  kelompok  sasaran.  Komunikasi  inilah  yang menjadi  sarana  menyebarkan  informasi  mengenai  isi  dari  suatu  kebijakan.  Menurut Edward III (Syahruddin 2018) untuk kelompok sasaran diperlukan sosialisasi kebijakan sehingga semakin paham kelompok sasaran terhadap program yang dilaksanakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan terhadap program tersebut. Begitu pula komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan  Kabupaten  Berau,  UPTD  Pasar  Sanggam  Adji  Dilayas  dan  Bank  Negara Indonesia  (BNI)  sebagai  implementor  dalam  kebijakan  e-retribusi  dengan  pedagang sebagai  kelompok  sasarannya.  Sosialisasi  yang  dilakukan  sebelumnya  kepada  ketua- ketua kelompok pedagang, kemudian mendatangi pedagang secara langsung pada saat waktu  berdagang,  dan  pengenalan  sekaligus  simulasi  pada  saat launching e-retribusi untuk  beberapa  pedagang.  Namun  dalam  pelaksanaannya  kegiatan  sosialisasi  yang dilakukan belum maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, pedagang hanya mendapatkan satu kali sosialisasi pada saat launching e-retribusi yang dilaksanakan di pasar Sanggam Adji Dilayas.
Kegiatan sosialisasi e-retribusi dapat terlaksana, hanya saja tidak secara intensif dan kontinyu. Sosialisasi berkelanjutan perlu dilakukan dengan penyampaian informasi yang jelas dan mudah dimengerti, terlebih lagi e-retribusi merupakan sistem pembayaran dengan metode baru yang belum familiar di lingkungan pedagang pasar.
2. Tahap Pembuatan E-Retribusi
Pada  awalnya  pihak  BNI  melakukan  pendataan  sendiri  dengan  mendatangi pedagang secara langsung dan ditambah lagi dengan database yang dimiliki oleh UPTD pasar. Adapun untuk proses pembuatan e-retribusi diberikan kemudahan bagi pedagang dengan  dibuatkan  tempat  khusus  seperti  konter  untuk  membuka  rekening  dan  tidak dipungut biaya. Pembukaan rekening juga dapat dilakukan di kantor cabang BNI yang ada  didalam  lingkungan  pasar  Sanggam  Adji  Dilayas  sehingga  mudah  diakses  oleh pedagang. Kemudian persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi oleh pedagang tidak rumit  antara  lain  identitas  diri,  perjanjian  kontrak,  dan  keterangan  sebagai  pedagang pasar Sanggam Adji Dilayas. Setelah itu pedagang akan diberikan kartu ATM BNI sebagai alat pembayaran retribusi elektronik, tidak ada kartu khusus e-retribusi.

## Gambar 1. Alur Pembuatan Kartu Sumber : Diolah, 2023
Namun masalah muncul ketika proses pembukaan rekening bagi pedagang yang menyewa kios lebih dari satu, dimana mereka diminta untuk membuka rekening sesuai dengan  jumlah  kios  yang  disewa.  Hal  ini  berbeda  dengan  penuturan  pedagang  yang menyewa beberapa kios mengatakan bahwa apabila telah terdaftar sebagai nasabah BNI maka hanya menggunakan satu kartu saja. Berdasarkan hasil penelitian, kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana dalam pembuatan kartu e-retribusi dirasa kurang dimana mekanisme pembuatan kartu e-retribusi yang dilakukan langsung oleh pihak  BNI  kepada  pedagang  tidak  diketahui  apakah  berjalan  atau  tidak,  hal  ini disebabkan tidak adanya laporan dari  pihak BNI. Di sisi lain ditemukan tidak adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan e-retribusi.

## 3. Penarikan E-Retribusi oleh Tenaga Penarik Retribusi
Penarikan  atau  pembayaran  e-retribusi  dengan  sistem  jemput  bola  yang dilakukan setiap hari diatas jam 9 oleh juru pungut UPTD Pasar Sanggam Adji Dilayas dengan  membawa  mesin Electronic  Data  Capture (EDC).  Awalnya  juru  pungut  akan memasukkan nomor virtual account kemudian kartu e-retribusi yang dimiliki pedagang digesekkan pada mesin EDC. Setelah itu akan keluar struk bukti pembayaran yang akan diberikan kepada pedagang dan dipegang pula oleh juru pungut. Untuk setiap transaksi yang dilakukan terdapat biaya admin atau biaya layanan perbankan yang ditanggung
oleh pedagang dengan besaran Rp.3000.
Pedagang  merasa  diberikan  kemudahan  dengan  adanya  sistem  pembayaran secara  elektronik,  hanya  saja  menimbulkan  keluhan  bagi  pedagang  yang  menyewa beberapa  kios  atau  petak  lantaran  sistem  e-retribusi  tidak  dapat  melakukan  satu  kali pembayaran  untuk  beberapa  petak  sehingga  ada  akumulasi  biaya,  seperti  misalnya pedagang  yang  menyewa  10  kios  maka  besar  biaya  layanan  perbankan  yang  dibayar sebesar Rp.30.000. Setelah mesin EDC ditarik kembali oleh pihak BNI, sistem e-retribusi hanya berjalan tiga bulan. Oleh sebab itu sistem pembayaran dialihkan kembali seperti sebelumnya  melalui  kantor  UPTD  pasar  dengan  dibuatkan  kwitansi  pembayaran  lalu membayar ke BPD Kaltimtara dan bukti pembayaran kemudian diserahkan kembali ke kantor UPTD Pasar. Pada 3 Februari 2022 pembayaran retribusi secara non-tunai kembali diterapkan melalui aplikasi dan transaksi antara pedagang dengan pembeli juga dapat dilakukan  secara  online  melalui  sistem  pembayaran  ( Quick  Response  Code  Indonesian Standard (QRIS).
Gambar 2. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sumber: https://kaltim.tribunnews.com, diakses 05 Agustus 2022
Akan  tetapi  penggunanya  masih  rendah  dengan  persentase  15%  atau  236 pedagang dari 1600 pedagang yang ada di pasar Sangam Adji Dilayas. Realisasi retribusi pasar baik sebelum maupun setelah penggunaan e-retribusi tidak menunjukkan kenaikan secara  siginifikan.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  e-retribusi  belum mampu membantu dalam pencapaian target retribusi  sehingga tidak berdampak pada peningkatan PAD Kabupaten Berau.

## 4. Tingkat Kesadaran Pedagang dan Tenaga Penarik Retribusi
Masih  minimnya  tingkat  kesadaran  pedagang  untuk  melakukan  pembayaran retribusi  pasar  secara  non-tunai  dibuktikan  dengan  kurangnya  minat  mereka menggunakan  e-retribusi  dan  justeru  lebih  memilih  metode  pembayaran  lama  yang apabila dilihat prosesnya justeru lebih panjang. Kebiasaan pedagang yang menganggap remeh pembayaran retribusi juga berakibat pada peningkatan tunggakan retribusi pasar setiap tahunnya, meskipun tarif retribusi telah turun 50% namun tidak mempengaruhi
sikap pedagang untuk membayar retribusi tepat waktu. Tarif retribusi sebesar 50% telah diterapkan  sejak  2016  tetapi  realisasi  retribusi  dominan  tidak  mencapai  target.  Dari penelitian yang dilakukan penulis,  kesadaran pedagang juga dipengaruhi  oleh tingkat pengetahuan mereka mengenai retribusi, dimana pedagang masih minim pengetahuan tentang retribusi bahkan istilah retribusi saja mereka tidak tahu. Maka dari itu perlunya edukasi kepada pedagang mulai dari dasarnya terlebih dahulu mengenai retribusi, lalu kemudian dilanjutkan dengan retribusi secara elektronik.
Sedangkan tingkat kesadaran tenaga penarik retribusi sudah baik jika dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan seperti dengan cara menagih secara langsung, akan tetapi kekurangannya  dari  sistem  e-retribusi  hanya  melakukan  pembayaran  bulan  berjalan, tidak  untuk  pembayaran  tunggakan-tunggakan  sebelumnya.  Untuk  pedagang  yang memiliki  tunggakan  akan  ditindaklanjuti  berdasarkan  aturan  yang  berlaku  dengan memberikan peringatan pertama sampai ketiga, apabila tidak dipedulikan makan akan diberikan surat pernyataan yang ditempelkan pada kios mereka hingga pada tindakan akhir yaitu penyegelan. Lebih lanjut pembentukan tim penertiban juga dilakukan guna menagih pedagang yang menunggak.

## D. KESIMPULAN ( CONCLUSION )
Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  e-retribusi  memberikan kemudahan dalam hal pelayanan kepada pedagang serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi pelayanan pasar namun belum berjalan secara efektif dalam meningkatkan PAD Kabupaten Berau melalui retribusi pasar. Hal ini dilihat dari berbagai aspek baik dari sosialisasi yang dilakukan tidak maksimal, tidak adanya Standard  Operating  Procedure (SOP),  adanya  akumulasi  biaya  layanan  perbankan  yang memberatkan  pedagang  sehingga  penarikan  e-retribusi  menggunakan  EDC  hanya berjalan  tiga  bulan,  lalu  ditahun  2022  e-retribusi  dilaksanakan  kembali  oleh  BPD Kaltimtara  menggunakan  aplikasi  dan  transaksi  jual  beli  telah  menggunakan  QRIS, namun  presentase  pengguna  masih  rendah.  Selanjutnya  pada  tingkat  kesadaran pedagang dalam membayar retribusi baik secara nontunai maupun tunai masih minim serta  tingkat  kesadaran  tenaga  penarik  retribusi  sudah  baik,  namun  e-retribusi  tidak dapat mengakomodasi pembayaran tunggakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . UB Press.
Lensaku.id. (2020). Penerapan e-Retribusi Belum Maksimal . Lensaku.Id. http://lensaku.id/2020/06/19/penerapan-e-retribusi-belum-maksimal/
Nugraha, Y. N. (2019). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia . Www.Kemenkeu.Go.Id. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-fiskal- daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/
Nurmandi, A., & dkk. (2020). Teknologi Informasi Pemerintahan . UMY Press.
Redaksi. (2019). Penerapan e-Retribusi Cegah Kebocoran PAD . Beritakaltim.Co. https://beritakaltim.co/penerapan-e-retribusi-cegah-kebocoran-pad/
Syahruddin. (2018). Implementasi Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Studi Kasus . Nusa Media.
Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Alfabeta.
Tjilen, A. P. (2019). Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung) . Nusa Media.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah .
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak- daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf .
Instruksi Presiden Republik Indonesia. 2003. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government .
Peraturan Bupati Berau Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar , (2015).
Peraturan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah , (2018).