## Article

## Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi
Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society, 2023, Vol. 5 (2), 82-94 © The Journal, 2023 DOI : 10.36256/ijrs.v5i2.352
www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

## Journal
Article History Received  : July 15 th , 2023 Revised   : December 20 th , , 2023 Accepted  : December 24 th , 2023

## Ikhsan Yosarie
Magister Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia/ SETARA Institute for Democracy and Peace Ikhsanyosarie@gmail.com

## Meidi Kosandi
Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia, Indonesia mkosandi@yahoo.com

## ABSTRACT
The  collapse  of  the  New  Order  in  1998  was  a  turning  point  in  efforts  to  reorganize  the institutions  and  roles  of  the  Indonesian  military.  Placement  of  the  military  in  civilian positions  became  an  important  issue  in  this  arrangement  because  the  New  Order's precedents showed that this condition not only disrupted the professionalism of the military but  also  consolidated  democracy  because  the  military  became  a  tool  to  support  the  New Order's  power.  This  research  is  a  type  of  qualitative  research  with  a  case  study  approach carried  out  by  collecting  data  through  in-depth  interviews  with  purposively  selected informants  and  analysis  of  related  documents.  This  research  shows  that  there  are fundamental differences in the phenomenon of military placement in civilian positions. Both have  the  same  impact,  namely  democratic  regression  through  a  form  of  subjective  civilian control.  This  condition  also  shows  the  obstacles  in  efforts  to  organize  TNI  reform  that occurred after the reform.
Keywords: New Order; Civil Service; TNI Reform; Consolidation of Democracy

## ABSTRAK
Runtuhnya  Orde  Baru  pada  tahun  1998  menjadi  titik  balik  upaya  penataan  institusi  dan peran militer Indonesia. Penempatan militer pada jabatan  sipil  menjadi isu  penting dalam penataan  ini,  sebab  preseden  Orde  Baru  memperlihatkan  kondisi  demikian  tidak  hanya mengganggu  profesionalitas  militer,  tetapi  juga  konsolidasi  demokrasi  karena  militer menjadi  alat  penopang  kekuasaan  Orde  Baru.  Penelitian  ini  merupakan  tipe  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  yang  dilakukan  dengan  proses  pengumpulan data  melalui  wawancara  mendalam  dengan  informan  yang  dipilih  secara  purposif  dan analisis  dokumen  terkait.  Penelitian  ini  menunjukkan  adanya  perbedaan  fundamental dalam fenomena penempatan militer pada jabatan sipil. Jika masa Orde Baru penempatan tersebut  merupakan  aktualisasi  doktrin  dan  regulasi,  maka  pascareformasi  penempatan tersebut merupakan perluasan posisi militer pada jabatan sipil. Keduanya memiliki dampak yang sama, yakni regresi demokrasi melalui bentuk kontrol sipil subjektif ( subjective civilian control ).  Kondisi  demikian  juga  memperlihatkan  kendala  dalam  upaya  penataan  reformasi TNI yang terjadi pascareformasi.
Kata Kunci: Orde Baru; Jabatan Sipil; Reformasi TNI; Konsolidasi Demokrasi

## 1. Pendahuluan
Dalam  konteks  demokrasi,  lengsernya  Presiden  Soeharto  menjadi  nafas  segar  dalam  upaya demokratisasi  di  Indonesia.  Kondisi  tersebut  menandai  peralihat  kekuasaan  dari  Presiden Soeharto  kepada  B.J.  Habibie  yang  merupakan  wakilnya  pada  21  Mei  1998.  Peralihan  ini dimaknai  sebagai  penyerahan  pemerintahan  yang  didominasi  militer  yang  disimbolkan dengan  Soeharto  kepada  pemerintahan  baru  dengan  prinsip  supremasi  sipil  yang dilambangkan oleh B.J. Habibie (Marijan, 2010).
Pascaruntuhnya  Orde  Baru  tersebut,  reformasi  TNI  menjadi  agenda  utama  yang diamanahkan kepada TNI. Nomenklatur Reformasi TNI awalnya muncul pada masa reformasi 1998 sehubungan dengan tuntutan dilakukannya reformasi internal ABRI. Munculnya istilah tersebut sebagai jawaban atas desakan publik dari kalangan TNI untuk menghapuskan peran politik  dan  ekonomi  TNI  serta  tanggung  jawabnya  atas  pelanggaran  HAM  yang  dilakukan sebelum tahun 1998. Tuntutan tersebut berujung pada jatuhnya pemerintahan Rezim Orde Baru (Pramodhawardani & Makaarim, 2009).
Dengan  pelbagai  tuntutan  dan  desakan  publik  tersebut,  pemerintah  dan  elite  militer melakukan  reformasi  militer  secara  bertahap  (Asrinaldi,  2014).  Mulai  dari  penghapusan doktrin Dwifungsi  ABRI, ditariknya fraksi  ABRI dari  Parlemen,  TAP  MPR No.  6  Tahun  2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, TAP MPR No. 7 Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Bahkan  keberadaan  UU  No.  34  Tahun  2004  tentang  TNI  mencabut  keberadaan  UU  No.  2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI yang notabene menjadi alat legitimasi peran sosial-politik ABRI pada masa Orde Baru (lihat juga Basuki, 2014).
Pembatasan  terhadap  penempatan  TNI  pada  jabatan  sipil  menjadi  salah  satu  persoalan dalam  upaya  reformasi  TNI  pascareformasi.  Di  tengah  upaya  penguatan  reformasi  TNI, penempatan militer di ranah sipil justru justru masih terjadi pascareformasi. Termasuk pada masa  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  sejak  periode  pertama  tahun  2014.  Kondisi  ini kontradiktif  dengan  upaya  agenda  reformasi  TNI  yang  memastikan  wilayah  kerja  TNI  pada aspek pertahanan. Penempatan tersebut antara lain:
Tabel 1. Sejumlah Penempatan TNI pada Jabatan Sipil Waktu Perwira TNI Matra Jabatan 2019 Letjen TNI Doni Monardo TNI AD Kepala  Badan  Nasional  Penanggulang  Bencana (BNPB) 31 Juli 2019 Jenderal Andika Perkasa TNI AD Masuk  dalam  susunan  Dewan  Komisaris  PT. Pindad 30 Juli 2019 Mayjen TNI Endang Sodik TNI AD Masuk  dalam  susunan  Dewan  Komisaris  PT. Pindad September 2019 Kolonel  (Pas)  Roy  Rassy  Fay  M. Bait TNI AU Kepala  Bagian  Umum  dan  Hukum  Badang Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (PSDM) ESDM 2020 Brigjen TNI Ario Prawiseso TNI AD Stafsus  Menteri  Bidang  Pengamanan  Destinasi Wisata dan Isu-Isu Strategis Kemenpraekraf Juni 2020 Marsekal Madya Andi Pahril Pawi   TNI AU Komisaris PT Bukit Asam (Persero) Tbk Juni 2020 Laksamana  Madya  TNI  Achmad Djamaluddin TNI AL Komisaris Utama PT Pelindo 1

## Sumber: Disusun dari pelbagai sumber
Selain  tabel  di  atas,  penempatan  pada  jabatan  sipil  juga  terbuka  melalui  upaya menyelesaikan  masalah  ratusan  perwira  tinggi  (Pati)  dan  perwira  menengah  (Pamen)  tanpa jabatan  struktural  melalui  revisi  UU  TNI,  terutama  Pasal  47  ayat  (2)  UU  TNI  (Tempo.co, 7/2/2019).  Terdapat  6  (enam)  Kementerian/Lembaga  tambahan  yang  dapat  diduduki  oleh prajurit  TNI,  yakni:  Kemenko  Kemaritiman,  Staf  Presiden,  BNPT,  BNPB,  Badan  Nasional Pengelola Perbatasan, Bakamla (Siaran Pers Koalisi RSK, 1/8/2019). Bahkan di dalam Pasal tersebut,  terdapat  ketentuan  huruf  q  yang  memiliki  potensi  perluasan  tafsir  dan implementasi dalam penempatan TNI jabatan-jabatan sipil secara lebih luas.
Dalam  konteks  relasi  sipil-militer,  pelbagai  penempatan  TNI  pada  jabatan  sipil, sebagaimana  tabel  di  atas,  merupakan  bentuk  kontrol  sipil  subjektif  ( subjective  civilian control )  sebagaimana  dijelaskan  Huntington  (2003).  Model  relasi  ini  tidak  konstruktif  dalam upaya reformasi TNI, mengingat kontrol atas militer dapat dilakukan menyesuaikan dengan kepentingan  kekuasaan  sebagaimana  Orde  Baru.  Penempatan  tersebut  memperlihatkan justru  pemerintah  membuka  kembali  ruang  sosial-politik  untuk  keterlibatan  TNI.  Pada praktiknya,  kondisi  tersebut  berkontribusi  dan  menjadi  akar  persoalan  yang  menghambat
perkembangan  sendi-sendi  demokrasi  sebagaimana  disebutkan  dalam  Konsiderans  huruf  d TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.
Masih berlangsungnya penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil memperlihatkan residu masa  lalu,  sebab  kehadiran  militer  dalam  jabatan-jabatan  maupun  peran  sipil  telah berlangsung lama, bahkan sejak pada masa sekitar kemerdekaan. Situasi dan kondisi ketika Orde  Lama  kemudian  berperan  sebagai  tonggak  dalam  keterlibatan  militer  pada  urusan  di luar  pertahanan  negara,  seperti  persoalan  Agresi  Belanda  II  dan  sejumlah  pemberontakan yang  terjadi  di  daerah.  Kondisi  demikian  memberi  ruang  bagi  tentara  untuk  berpartisipasi secara sosial-politik sebagai stabilisator  (A’raf dkk, 2020)
Kondisi  ini  memperlihatkan  komitmen  penguatan  reformasi  TNI  yang  belum  kokoh  dari pemerintah,  termasuk  TNI,  dalam  implementasi  Peraturan  Perundang-Undangan  yang menjadi bagian dari reformasi TNI, terutama UU TNI. Kondisi tersebut terlihat melalui narasi- narasi  yang  diberikan,  sebagaimana  juga  disampaikan  staf  khusus  Menteri  BUMN,  yang menyatakan  bahwa  anggota  dari  unsur  Polri  atau  TNI  yang  tergabung  dalam  jajaran komisaris  di  perusahaan  BUMN  tidak  melanggar  aturan  selama  prajurit  TNI  itu  memiliki kapasitas  dan  kompetensi  untuk  menjadi  komisaris  di  perusahaan  BUMN  tersebut (Kompas.com, 2020).
Penjelasan  di  atas  memperlihatkan  bahwa  penempatan  militer  pada  jabatan  sipil merupakan  persoalan  yang  belum  tuntas  seutuhnya  dalam  rangka  reformasi  TNI  dan demokratisasi.  Padahal  konsiderans  huruf  d,  TAP  MPR  No.  VI/  MPR/2000  Tahun  2000 tentang  Pemisahan  TNI  dan  Polri,  mengatakan  bahwa  peran  sosial  politik  dalam  dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi  TNI  dan  Polri  yang  berakibat  tidak  berkembangnya  sendi-sendi  demokrasi  dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
Era  pascareformasi  yang  seharusnya  menjadi  era  penataan  militer  dalam  kerangka demokrasi, ternyata  belum seutuhnya  menghasilkan  kondisi  yang diharapkan sebagaimana tuntutan reformasi pascaruntuhnya Orde Baru, yakni penghapusan Dwifungsi ABRI. Kondisi tersebut  yang  mendorong  peneliti  untuk  memahami  kondisi  pada  masa  Orde  Baru  dan pascareformasi  yang  menyebabkan  terjadinya  penempatan  militer  pada  jabatan  sipil  dalam kerangka relasi sipil-militer..

## 2. Kerangka Teori
2.1. Teori Kontrol Sipil ( Civilian Control )
Untuk  menjelaskan  fenomena  dalam  persoalan  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan teori civilian control (kontrol sipil) dari Samuel Huntington (1985) untuk mengenali fenomena dalam  persoalan  ini.  Dalam  definisinya, civilian  control menyaratkan  diminimalkannya kekuasaan  militer  dan  memaksimalkan  kekuasaan  sipil  pada  saat  yang  sama. Huntington dalam teori tersebut menjelaskan terdapat 2 (dua) tipologi civilian control . Pertama adalah objective civilian control (kontrol sipil objektif). Bentuk pengendalian sipil objektif  ini  didefinisikan  sebagai  pengendalian  sipil  terhadap  militer  dengan  cara memperbesar  profesionalisme  militer,  namun  kekuasaannya  diminimalkan.  Meminimalkan kekuasaan  ini  bukan  berarti  menghapuskan  kekuasaan  militer,  melainkan  menyediakan kekuasaan  terbatas  dan  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  sesuai profesinya.
Kedua  adalah subjective  civilian  control (kontrol  sipil  subjektif).  Penelitian  ini mengidentifikasi bahwa fenomena dalam permasalahan penelitian ini berada dalam kerangka tipologi  relasi  sipil-militer  ini.  Pengendalian  sipil  subjektif  didefinisikan  sebagai  bentuk pengendalian/kontrol  sipil  terhadap  militer  dengan  cara  meminimalkan  kekuasaan  militer dan  pada  saat  yang  sama  memaksimalkan  kekuasaan  sipil  dalam  hubungannya  dengan militer.  Jumlah  kelompok  sipil  yang  besar,  karakter  yang  beragam,  dan  kepentingan  yang saling  bertentangan  berimplikasi  terhadap  ketidakmungkinan  untuk  memaksimalkan kekuatan sipil secara keseluruhan, Kondisi ini menimbulkan pemaksimalan kekuasaan sipil dalam artian kekuasaan beberapa kelompok atau kelompok sipil tertentu terhadap militer.
Dalam  kerangka  reformasi  TNI,  relasi  sipil-militer  perlu  diperhatikan  agar  tidak  saling melewati  batas,  seperti  intervensi.  Kondisi-kondisi  melewati  batas  ini  kerapkan  dipandang menjadi  bagian  dari  kolaborasi.  Penelitian  Setiawan  dkk,  (2013)  berkesimpulan  bahwa penataan  dalam  hubungan  sipil-militer  yang  demokratis  harus  juga  melibatkan  sipil  dalam prosesnya, baik perumusan hingga menentukan kebijakan di bidang pertahanan.
Sementara,  permasalahan  dalam  penelitian  ini  justru  menjadi  konteks  permasalahan yang  kontradiktif  dengan  kondisi  ideal  sebagaimana  pembahasan  Setiawan  dkk.  Sebab,
bukan militer yang melakukan intervensi untuk masuk ke posisi sipil di luar ketentuan UU TNI,  tetapi  justru  pejabat  sipil  yang  membuka  ruang-ruang  dengan  pelbagai  macam  dalih. Begitupun  penelitian    Giri  Satrio  dkk,  (2018)  Satrio  dkk  (2018)  dan  (Alexander Mujiburrohman  (2021).  Pada  penelitiannya,  kerjasama  sipil-militer  yang  dimaksud  justru menjadi justifikasi perluasan posisi militer di ranah sipil, dalam hal ini aspek pangan. Selain itu, keterlibatan tersebut juga cenderung tidak sesuai dengan ketentuan UU TNI.

## 2.2. Teori Struktural
Untuk melengkapi teori civilian control (kontrol sipil) dalam mengenali fenomena yang terjadi, penelitian  ini  kemudian  juga  menggunakan teori  struktural tentang  hubungan  sipil-militer dari  Michael  C.  Desch  (2002).  Teori  ini  untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang memengaruhi  relasi  sipil-militer  tersebut  terjadi,  sehingga  memungkinkan  terjadinya penempatan  militer  pada  jabatan  sipil.  Dalam  teorinya,  Desch  (2002)  menjelaskan  bahwa kontrol sipil atas militer dibentuk dan dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yakni kepemimpinan, ancaman, organisasi militer, struktur negara, dan masyarakat.
Faktor  kepemimpinan  berkaitan  dengan  Presiden  maupun  Kementerian/  Lembaga sebagai  aktor  yang  secara  signifikan  memengaruhi  fenomena  massif  atau  tidaknya penempatan  militer  pada  jabatan  sipil.  Faktor  ancaman  yang  berkaitan  dengan  dinamika ancaman  dari luar  maupun  dalam negeri,  seperti negara  asing  dan/atau  bentuk  organisasi dan  kelompok  bersenjata  lainnya.  Berikutnya  organisasi  militer  yang  berkaitan  langsung dengan internal militer, lalu struktur negara yang berkaitan dengan produksi kebijakan oleh Kementerian/Lembaga  terkait,  serta  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  anggapan  atau persepsi masyarakat terhadap fenomena tersebut.
Riset  dengan  topik  terkait  pernah  dilakukan  oleh  Syahrul  &  Goncing  (2020)  mengenai keterlibatan militer dalam jabatan sipil tahun 2019. Dalam kesimpulannya, dijelaskan bahwa wacana  menghadirkan  dwifungsi  militer  tersebut  masih  ada  dan  menciderai  amanat reformasi.  Selain  itu,  penelitian  tersebut  juga  menyatakan  bahwa    persoalan  demikian ditengarai  tidak  pernah  selesai.  Argumentasi  tersebut  didasari  sejarah  keterlibatan  militer dalam  perjuangan  merebut  dan  mempertahankan  kemerdekaan,  sehingga  militer  diberikan dan/atau menempati jabatan-jabatan sipil di pemerintahan.
Akan  tetapi,  melalui  penelitian  ini,  peneliti  menilai  bahwa  argumentasi  demikian  belum menjawab mengapa  militer  ditempatkan  pada jabatan  sipil. Upaya  menghadirkan  dwifungsi ABRI  tidak  lagi  bisa  dijadikan  landasan,  karena  doktrin  tersebut  dihapus  sejak  runtuhnya Orde  Baru.  Dwifungsi  militer  justru  menjadi  dampak  atas  kebijakan  penempatan  TNI  pada jabatan-jabatan  sipil.  Begitu  pun  argumentasi  keterkaitan  dengan  sejarah  yang  tentu  juga lemah.  Sebab,  pascareformasi  dan  pasca-penghapusan  doktrin  dwifungsi,  UU  TNI  telah menjadi landasan kebijakan demikian.
Untuk itu, penelitian ini kemudian menganalisis faktor yang menyebabkan dilakukannya penempatan  militer  ke  jabatan  sipil.  Dengan  identifikasi  bahwa  fenomena  dalam permasalahan  penelitian  ini  masuk  dalam  tipologi  kontrol  sipil  subjektif,  maka  melalui penggunaan  teori  struktural  tersebut,  penelitian  ini  menganalisis  5  (lima)  faktor  tersebut, yakni  kepemimpinan,  ancaman,  organisasi  militer,  struktur  negara,  dan  masyarakat  dalam kaitannya  dengan  penyebab  terjadinya  persoalan  penelitian  ini,  yakni  penempatan  militer pada jabatan sipil, baik pada masa Orde Baru maupun pascareformasi.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  dan/atau  tipe  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi kasus  ( case  study ).  Teknik  pemilihan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan purposive/based on criteria (pemilihan berdasarkan kriteria tertentu). Penggunaan teknik ini disebabkan  peneliti  melakukan  kategorisasi  terhadap  informan  penelitian  berdasarkan kriteria yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini berlokasi di ibukota negara, yakni DKI Jakarta. Adapun unit analisis dalam  penelitian  ini  adalah  institusi TNI.
Sumber data dalam penelitian ini di bagi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh informasi yang akurat. Data primer dalam penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil  lapangan,  yakni  proses  wawancara  mendalam  ( indepth interview )  dengan  informan.  Adapun  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  akademisi  dan NGO/lembaga  riset  terkait  yang  memiliki  fokus  dalam  isu  reformasi  TNI,  serta Kementerian/Lembaga  terkait.  Periode  wawancara  dalam  penelitian  ini  Agustus-November 2022.  Sementara  data  sekunder  dapat  berupa  pelbagai  dokumen  resmi  dari
Kementerian/Lembaga terkait, hasil  penelitian  atau laporan  dari lembaga  penelitian,  artikel jurnal, pemberitaan media online/cetak, dan video dari youtube.
Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan wawancara  mendalam  yang  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu  (1) face  to  face  interview bersama narasumber jika memungkinkan, tetapi juga bisa online interview . Selain itu, dalam menguji keabsahan data peneliti akan menggunakan teknik triangulasi berdasarkan sumber data  dan  teori.  Triangulasi  sumber  data  artinya  membanding-kan  derajat  kepercayaan informasi yang didapatkan dari wawancara dengan dokumen yang ada sedangkan tringulasi teori atrinya memanfaatkan dua atau lebih teori untuk memahami kasus dalam penelitian ini (Creswell, 2014)

## 4. Temuan dan Pembahasan
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  penempatan  militer  pada  jabatan  sipil  yang  terjadi  pada masa  Orde  Baru  dan  pascareformasi  merupakan  fenomena  yang  memiliki  konteks  yang berbeda. Jika pada Orde Baru penempatan militer pada jabatan sipil merupakan aktualisasi dari  doktrin  dan  regulasi  terkait,  maka  pada  pascareformasi  penempatan  tersebut  justru menjadi bentuk perluasan militer pada jabatan sipil. Keduanya memiliki dampak yang sama, yakni regresi demokrasi melalui bentuk kontrol sipil subjektif ( subjective civilian control ). Kontrol  sipil  subjektif  ( Subjective  Civilian  Control )  menjadi  implikasi  langsung  dari penempatan militer pada jabatan sipil sebagai bentuk aktualisasi doktrin dan regulasi. Sebab desain  ekosistem  pemerintahan  kontraproduktif  terhadap  reformasi  militer.  Sementara bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan  menjadi  bentuk  regresi  demokrasi utama  pascareformasi.  Kontrol  sipil  subjektif merupakan  kontribusi model    kepemimpinan yang  tidak  meletakkan  UU  TNI  sebagai  acuan  utama  dalam  tata  kelola  penempatan  militer pada jabatan sipil.

## 4.1. Penempatan TNI pada Jabatan Sipil: Analisis Orde Baru dan Pascareformasi
Orde  Baru  memiliki  segala  instrumen  yang  memberikan  justifikasi  terhadap  keterlibatan militer dalam peran sosial-politik, termasuk di antaranya terhadap penempatan militer pada jabatan  sipil.  Instrumen  yang  dimaksud  dalam  bentuk  doktrin,  peran,  dan  regulasi  yang kemudian  didukung  kondisi  politik  dan  keamanan  ketika  itu.  Kondisi-kondisi  tersebut menjadi gambaran penempatan militer pada jabatan sipil pada Orde Baru merupakan bentuk aktualisasi, baik dari doktrin, peran, hingga regulasi terkait ABRI.
Dalam  konteks  doktrin,  terdapat  Dwifungsi  ABRI  yang  mendasari  keterlibatan  militer pada  peran  sosial  politik,  selain  bidang  pertahanan.  Melalui  doktrin  tersebut,  militer  selain menjalankan fungsinya untuk perang, tetapi juga memastikan keamanan dalam negeri untuk memastikan  kehidupan  masyarakat  yang  aman.  Jenderal  Nasution  yang  merupakan pencetusnya  juga  menjelaskan  bahwa  ketika  ABRI  menjalankan  fungsi  dan  peran konvensionalnya,  ABRI  juga  bertanggungjawab  dalam  pembinaan  wilayah  atau  masyarakat yang  juga  dilakukan  dalam  rangka  ketahanan  dan/atau  pertahanan  negara,  serta pembangunan  nasional  (Mahfud,  2003).  Tetapi  pada  pemerintahan  Soeharto,  doktrin Dwifungsi justru menjadi alat legitimasi peran keamanan dan sosial politik militer  (Firdaus, 2016).
Tabel 2. Prajurit ABRI di Posisi-Posisi Strategis (Kekaryaan) No Jabatan Jumlah TNI Menjabat Jabatan Tersedia 1 Duta Besar 26 63 jabatan 2 Konsul Jenderal 4 16 jabatan 3 Gubernur 18 27 jabatan 4 Bupati 130 241 jabatan 5 Sekretaris Jenderal Departemen 14 19 jabatan 6 Direktur Jenderal 18 61 jabatan 7 Inspektur Jenderal 15 19 jabatan 8 Kepala Lembaga 8 18 jabatan 9 Asisten Menteri dan Sekretaris Menteri 21 25 jabatan

## Sumber: Salim Said, 2002
Salah  satu  perwujudan  dari  Dwifungsi  ABRI  sebagai  kekuatan  sosial  politik  adalah penugasan prajurit ABRI dalam lembaga/instansi di luar institusi ABRI. Seiring berjalannya Orde  Baru.  Perlahan  banyak  prajurit  yang  mengambil  peran-peran  di  luar  dinas
kemiliterannya  (Soebijono  dkk,  1992).  Pada  tahun  1981,  dalam  laporannya  kepada  Rapat Pimpinan (Rapim) ABRI di Ambon, Kepala Staf Kekaryaan Pertahanan dan Keamanan Letjen TNI Mohammad Kharis Suhud, menyebutkan angka 8.025 sebagai jumlah anggota ABRI yang ditugaskaryakan pada  posisi-posisi strategis (Said, 2002). Adapun jabatan-jabatan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.
Sementara dalam konteks regulasi dan peran, ABRI pada masa Orde Baru diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1998 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Legitimasi peran sosial-politik ABRI secara eksplisit disebutkan pada Pasal 6 UU a quo yang mengatur  bahwa  Prajurit  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia  mengemban  Dwifungsi Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia,  yaitu  sebagai  kekuatan  pertahanan  keamanan negara  dan  kekuatan  sosial  politik.  Pada  bagian  penjelasan  UU a  quo, ketentuan  Pasal  6 tersebut  dijelaskan  bahwa  dalam  bidang  sosial  politik,  bertindak  selaku  dinamisator  dan stabilisator.
Selain  itu,  kondisi  politik  ketika  Orde  Baru  juga  berkontribusi  terhadap  penempatan militer pada jabatan sipil. Sebab penempatan tersebut merupakan kepemimpinan pemerintah di Orde Baru. Tujuannya memastikan terjaganya stabilitas nasional dan sistem politik yang tengah  dijalankan  pemerintahan  Orde  Baru  (Asrinaldi,  2014).  Selain  itu  juga  dilakukan pengisian  sejumlah  posisi  strategis  di  pemerintahan  dengan  orang-orang  dekat  dan kepercayaan Soeharto. Sementara mereka yang tidak sejalan dengan Soeharto posisinya akan digantikan dengan para loyalisnya (Said, 2006).
Kondisi berbeda secara signifikan terjadi pascaruntuhnya Orde Baru. Reformasi TNI yang dimulai  pasca-Orde  Baru  menjadi  kesatuan  dalam  agenda  demokratisasi  di  Indonesia (Gunawan, A., 2017). Reformasi TNI menjadi agenda utama yang diamanahkan kepada TNI. Nomenklatur Reformasi TNI awalnya muncul pada masa reformasi 1998 sehubungan dengan tuntutan dilakukannya reformasi internal ABRI. Munculnya istilah tersebut sebagai jawaban atas desakan publik dari kalangan TNI untuk menghapuskan peran politik dan ekonomi TNI serta  tanggung  jawabnya  atas  pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  sebelum  tahun  1998. Tuntutan  tersebut  berujung  pada  jatuhnya  pemerintahan  Rezim  Orde  Baru (Pramodhawardani & Makaarim, 2009).
Dengan  pelbagai  tuntutan  dan  desakan  publik,  pemerintah  dan  elite  militer  melakukan reformasi militer secara bertahap (Asrinaldi, 2014). Mulai dari penghapusan Dwifungsi ABRI, ditariknya ABRI dari MPR/DPR (fraksi), diundangkannya dari TAP MPR No 6 & 7 Tahun 2000 ,  serta  UU  Pertahanan  Negara  pada  tahun  2002.  Titik  puncaknya  adalah  diundangkannya UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang secara langsung mencabut keberlakuan UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI.
Dalam  UU  No.  34  Tahun  2004  tentang  TNI,  secara  eksplisit  aspek  reformasi dimanifestasikan  ke  dalam  kewajiban  dan  larangan  bagi  prajurit  TNI  selama  masa  aktif maupun  dalam  rangka  menjalankan  peran,  fungsi,  dan  tugasnya  sebagai  prajurit  TNI. Kewajiban  dan  larangan  ini  menjadi rule atau  pedoman  bagi  setiap  prajurit.  Berikut kewajiban dan larangan bagi prajurit TNI:
Tabel 3. Kewajiban dan Larangan Prajurit TNI No Kewajiban Larangan 1. Prajurit  berkewajiban  menjunjung  tinggi  kepercayaan  yang  di  berikan oleh  bangsa  dan  negara  untuk  melakukan  usaha  pembelaan  negara sebagaimana termuat dalam sumpah prajurit. Kegiatan menjadi anggota partai politik
2. Untuk  keamanan  negara,  setiap  prajurit  yang  telah  berakhir  menjalani dinas keprajuritan atau prajurit siswa yang karena suatu hal tidak dapat dilantik  menjadi  prajurit,  wajib  memegang  teguh  rahasia  tentara walaupun  yang  bersangkutan  diberhentikan  dengan  hormat  atau  tidak hormat. Kegiatan politik praktis 3. Prajurit  dalam  menjalankan  tugas  dan kewajibannya,  berpedoman  pada kode etik prajurit dan kode etik perwira. Kegiatan bisnis 4. Ketentuan  tentang  kode  etik,  di  atur  lebih  lanjut  dengan  keputusan Panglima Kegiatan  untuk  dipilih  menjadi anggota legislatif dalam pemilihan  umum  dan  jabatan politis lainnya.
Sumber: diolah dari Pasal 37 ayat (1) sampai (2), Pasal 38 ayat (1) sampai (2), dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
UU  No.  34  Tahun  2004  tentang  TNI  secara  tegas  telah  mengatur  mengenai  jabatan- jabatan  sipil  yang  diperbolehkan  bagi  prajurit  TNI  untuk  menempatinya  tanpa  melalui mekanisme  pensiun  dini,  serta  tata  cara  menempatinya.  Ketentuan  yang  dimaksud disebutkan pada Pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang mengatur bahwa:
(1) Prajurit  hanya  dapat  menduduki  jabatan  sipil  setelah  mengundurkan  diri  atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
(2) Prajurit  aktif  dapat  menduduki  jabatan  pada  kantor  yang  membidangi  koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen  Negara,  Sandi  Negara,  Lembaga  Ketahanan  Nasional,  Dewan  Pertahanan Nasional, Search  and  Rescue (SAR)  Nasional,  Narkotika  Nasional,  dan  Mahkamah Agung.
(3) Prajurit  yang  menduduki  jabatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud.
Ketentuan pada Pasal a quo telah memberikan prasyarat yang jelas bahwa pengunduran diri  dan/atau  pensiun  dini  adalah  prasyarat  utama  jika  ingin  menduduki  jabatan  sipil. Begitu  pun  juga  disebutkan  secara  eksplisit  jabatan-jabatan  tertentu  yang  dikecualikan disebutkan  secara  terang  dan  eksplisit,  serta  tidak  membuka  ruang  untuk  jabatan-jabatan selainnya.
Akan tetapi, terang dan jelasnya pengaturan dalam UU TNI itu ternyata tidak serta merta membuat  implementasinya  menjadi  tertib.  Penempatan  di  luar  ketentuan  UU  TNI  terlihat melalui hasil pemantauan organisasi masyarakat sipil. Berdasarkan data pemantauan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), setidaknya terdapat 10 perwira menengah  dan  tinggi TNI  yang  menduduki  jabatan  sipil  terhitung  sejak  2018  sampai September 2021, yakni:
Tabel 4. Perwira yang menduduki Jabatan Sipil No Nama Asal Matra Jabatan Sipil 1. Mayor Jenderal Eddy Kristianto TNI AD Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) 2. Jenderal Andika Perkasa TNI AD Komisaris Utama PT Pindad 3. Marsekal Madya Andi Pahril Pawi TNI AU Komisaris PT Bukit Asam (Persero) 4. Laksamana Madya Achmad Djamaluddin TNI AL Komisaris Utama PT Pelindo 5. Marsekal Madya Donny Ernawan Taufanto TNI AU Komisaris Utama PT Dahana 6. Marsekal Fadjar Prasetyo TNI AU Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia 7. Letnan Jenderal Herindra TNI AD Komisaris Utama PT LEN Industri 8. Kolonel  (Pas)  Roy  Rassy  Fay  M. Bait TNI AU Kepala  Bagian  Umum  dan  Hukum  Pengembangan SDM Kementerian ESDM 9. Brigjen Aria Prawiseso TNI AD Staf  Khusus  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif bidang  pengamanan  destinasi  wisata  dan  isu-isu strategis 10. Laksamana Muda Adin Nurwaluddin TNI AL Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)

## Sumber: Data KontraS
KontraS juga memberikan catatan khusus bahwa ada potensi masih ada beberapa nama yang  berpotensi  luput  dan/atau  belum  terpantau  dalam  menduduki  posisi  lainnya.  Selain itu,  di  antara  10  perwira  yang  disebut,  terdapat  4  (empat)  nama  yang  kini  telah purnawirawan  (lihat  no  1-4).  Selain  itu,  mengacu  pada  ketentuan  UU  TNI,  jabatan-jabatan sipil  pada  tabel  4  secara  eksplisit  tidak  termasuk  ke  dalam  jabatan  sipil  yang  dikecualikan untuk prajurit TNI mendudukinya sebagaimana disebutkan pada Pasal 47 ayat (2) UU TNI. Fenomena  masih  adanya  penempatan  prajurit  TNI  pada  jabatan  sipil,  terlebih  di  luar ketentuan  UU  TNI,  sementara  pengaturan  yang  ada  telah  mengatur  dengan  tegas, memperlihatkan  tengah  terjadinya  perluasan  peran  militer  pada  ranah  sipil.  Perluasan  ini terjadi  pada  konteks  jabatan  sipil,  sebagaimana  pada  masa  Orde  Baru  pernah  terjadi. Padahal, jika mengacu pada ketentuan UU TNI, maka penempatan prajurit TNI pada jabatan sipil sebagaimana tabel  4, seharusnya mengikuti ketentuan  Pasal  47 ayat (1) yang  berlaku, yakni  prajurit  mengundurkan  diri  atau  pensiun  dari  dinas  aktif  keprajuritan.  Sebagaimana dalam advokasi isu reformasi TNI, Gufron Mabruri, Direktur Imparsial menjelaskan bahwa:
Profesionalitas  TNI  tak  boleh  diabaikan  dengan  menempatkan  prajurit  TNI  pada  otoritas  politik sipil, seperti jabatan-jabatan tertentu. UU TNI sebagai regulasi sektoral (untuk TNI) telah mengatur sejumlah jabatan perwira TNI aktif yang kebanyakan berada di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, serta Kementerian Pertahanan. Di luar (jabatan) itu, mekanismenya jelas harus  pensiun,  tidak  boleh  TNI  aktif  menjadi  jabatan-jabatan  seperti  Komisaris,  Plt/Pjs  Kepala Daerah,  karena  bertentangan  dengan  UU  TNI.  Meskipun  prasyarat  normatif  lainnya  harus
dibarengi,  seperti  kompetensi  dan  integritas  (Wawancara  bersama  Gufron  Mabruri,  Direktur Imparsial, pada 08 Agustus 2022 di Kantor Imparsial).
Pengamat  militer  sekaligus  pegiat  Reformasi  Sektor  Keamanan  (RSK)  lainnya  juga menyuarakan hal serupa. Di antaranya Al A’raf, peneliti senior Imparsial dan Direktur Centra Initiative, menjelaskan bahwa:
Penempatan TNI pada jabatan-jabatan sipil itu justru dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang  pada  masa  Orde  Baru  berpijak  pada  doktrin  Dwifungsi  ABRI  (fungsi  sosial-politik). Sementara doktrin tersebut sudah dihapus sejak reformasi, sehingga penempatan tersebut tentu tidak  sejalan  dengan  agenda  reformasi  TNI  dan  dapat  mengganggu  tata  sistem  pemerintahan yang  demokratis  (Wawancara  bersama  Dr.  Al  A’raf,  S.H.,  MT.  Direktur  Centra  Initiative  dan Peneliti Senior Imparsial pada 23 Agustus 2022 di Sadjoe Cafe).
Penempatan  prajurit  TNI  pada  jabatan  sipil  di  luar  ketentuan  UU  TNI  tersebut bertentangan dengan agenda reformasi sektor keamanan dan semangat penolakan Dwifungsi militer,  sebagaimana  dijelaskan  Andi  Muhammad  Rezaldy,  Kepala  Divisi  Hukum  KontraS Andi, bahwa:
Pengangkatan tersebut jelas bertentangan dengan agenda reformasi TNI, serta UU TNI. TNI yang dikembalikan  ke  barak  justru  ditarik  lagi  ke  ranah  sipil.  Penempatan  perwira  aktif  juga menandakan bahwa pemerintah gagal dalam membenahi institusi TNI dalam rangka membangun pondasi  berdasarkan  prinsip  profesionalisme  (Wawancara  bersama  Andi  Muhammad  Rezaldy (Kepala Divisi Hukum KontraS) pada 02 Agustus 2022 di Kantor KontraS).
Pelbagai penjelasan pengamat dan elemen masyarakat sipil berkaitan dengan penempatan TNI pada jabatan sipil tersebut semakin menegaskan fenomena perluasan peran militer pada ranah  sipil  yang  terjadi  melalui  penempatan  TNI  pada  jabatan  sipil  pada  masa pascareformasi. Bukan hanya regresi demokrasi, tetapi kondisi demikian kontradiktif dengan upaya reformasi TNI.

## 4.2. Penempatan TNI pada Jabatan Sipil: Analisis Relasi Sipil-Militer
Sebagaimana  dibahas  sebelumnya,  penempatan  militer  pada  jabatan  sipil  pada  masa Orde  Baru  dan  pascareformasi  memiliki  perbedaan  signifikan  pada  dimensi  doktrin,  peran, dan regulasi terkait pada masing-masing masa. Namun demikian, pada dasarnya persoalan tersebut  memperlihatkan  fenomena  yang  sama  dalam  konteks  relasi  sipil  militer,  yakni terbentuknya  relasi  kontrol  sipil  subjektif  ( subjective  civilian  control ).  Bentuk  kontrol  ini membuat militer semakin terlibat dalam peran sosial-politik atau peran-peran di luar bidang pertahanan, serta berpotensi berdampak demiliterisasi, karena berkelindannya antara peran sosial politik dan pertahanan oleh militer.
Akan  tetapi,  tipologi  kontrol  sipil  subjektif  tersebut  memiliki  faktor  penyebab  yang berbeda antara Orde Baru dan pascareformasi, sebagaimana mengacu kepada Desch (2002), yakni yang berkaitan dengan struktural, seperti: ancaman, kepemimpinan, organisasi militer, struktur  negara,  dan  masyarakat.  Situasi  dan  kondisi  pada  masing-masing  masa mempengaruhi faktor-faktor yang sebelumnya telah dijabarkan.
Penelitian ini mengidentifikasi paripurnanya faktor yang mempengaruhi terjadinya kontrol sipil  subjektif  pada  masa  Orde  Baru.  Sebagaimana  dibahas  sebelumnya  bahwa  pola kepemimpinan  pemerintah  Orde  Baru  memasukkan  militer  ke  dalam  pemerintahan. Pengisian  sejumlah  posisi  strategis  di  pemerintahan  dengan  orang-orang  dekat  dan kepercayaan Soeharto. Sementara mereka yang tidak sejalan dengan Soeharto posisinya akan digantikan dengan para loyalisnya. Kondisi ini menjadi potret faktor kepemimpinan.
Faktor  struktur  negara  terlihat  melalui  keberadaan  regulasi  yang  menguatkan implementasi  doktrin  Dwifungsi,  di  antaranya  Undang-Undang  No.  2  Tahun  1998  tentang Prajurit  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia.  Begitupun  faktor  organisasi  militer  yang terlihat melalui keberadaan dan implementasi doktrin Dwifungsi ABRI. Sementara dinamika politik  dan  keamanan  pada  masa  Orde  Baru,  termasuk  di  antaranya  berkaitan  dengan G30S/PKI  serta  residu  pelbagai  pemberontakan  di  daerah  menjadi  bagian  yang memperlihatkan  faktor  ancaman  dan  faktor  masyarakat,  lantaran  terbuka  peluang masyarakat mendukung militer untuk memastikan aspek keamanan dan pertahanan ketika itu.
Dalam konteks pascareformasi, perbedaan situasi dan kondisi memiliki dampak terhadap faktor tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi tidak  semua faktor yang  membentuk  kontrol sipil subjektif itu terjadi pada pascareformasi. Terdapat 3 (tiga) faktor, yakni: kepemimpinan,
organisasi  militer,  dan  struktur  negara.  Ketiganya  kontributif  sebagai  faktor  yang menyebabkan terbangunnya relasi sipil-militer dengan tipologi kontrol sipil subjektif.
Faktor  kepemimpinan  termanifestasi  dalam  persoalan  minimnya  keinginan  politik ( political  will )  pemerintah  dalam  upaya  reformasi  TNI,  terutama  konteks  pembatasan penempatan militer pada jabatan sipil. Ketimbang mengikuti ketentuan UU TNI, pemerintah justru  tetap  melakukan  penempatan  TNI  di  luar  ketentuan  UU  TNI  tersebut.  Bahkan landasan penempatan tersebut juga tidak berbasis UU TNI, di antaranya berbasis kapasitas dan  kompetensi  prajurit  TNI.  Justifikasi  demikian  terlihat  dalam  penjelasan  salah  seorang Staf  Khusus  Menteri  BUMN  saat  menghadiri  forum  Satu  Meja  di  Kompas  TV  pada  24  Juni 2020, yakni:
Penunjukan jenderal TNI-Polri tidak menyalahi aturan selama mereka memiliki kompetensi untuk menjadi  komisaris  di  sebuah  BUMN.  Selain  itu,  penempatan  TNI  (dan  Polri)  pada  jabatan Komisaris  BUMN  sudah  lazim  dan  bukanlah  hal  baru,  sebab  juga  terjadi  pada  masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada  penempatan  salah  satu  Brigjen  TNI  menjadi  Staf  Khusus  di  Kemenparekraf, justifikasi demikian juga dapat kita temui. Dijelaskan bahwa penunjukkan tersebut sebagai staff  khusus  dilakukan  dengan  menjalankan   tata  kelola  yang  baik.  Proses  yang  berkaitan dengan transparan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan disebut telah dipenuhi dalam prosesnya (Republika.co.id, 2021).
Akan  tetapi,  landasan  penempatan  pada  jabatan  sipil  berdasarkan  kompetensi  prajurit TNI  demikian  justru  tidak  relevan  menurut  TB  Hasanuddin,  anggota  Komisi  I  DPR  RI. Menurutnya  poin  penting dalam penempatan tersebut  adalah tetap  mengacu pada UU  TNI, sebagaimana dijelaskannya bahwa:
Justifikasi  demikian  justru  tidak  relevan.  Kalaupun  penempatan  TNI  pada  jabatan  tersebut berdasarkan kapasitas, tetap harus mengacu kepada UU TNI, sesuai definisi Tentara Profesional di bidang pertahanan, dan sesuai matranya masing-masing. Penempatan TNI pada jabatan sipil di  luar  Pasal  47  ayat  (2)  UU  TNI,  maka  penempatan  tersebut  menyalahi  peraturan  perundang- undangan,  kecuali  sudah  dilakukan  revisi  terhadap  UU  TNI  tersebut.  Namun  tetapi  revisi  yang berkaitan  dengan  masalah  pertahanan  dan  sesuai  dengan  UUD  1945  (Wawancara  informan, 14/11/2022 di Gedung Nusantara 1, Lt.8 Ruang 802).
Kemudian faktor struktur negara termanifestasi dalam persoalan inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Sebab penelitian ini mengidentifikasi 6 (enam) peraturan perundang- undangan yang kontributif terhadap perluasan penempatan militer pada jabatan sipil di luar ketentuan  UU  TNI.  Peraturan  Perundang-Undangan  tersebut  terdiri  dari  1  (satu)  peraturan se-tingkat UU TNI dan 5 (lima) peraturan yang secara hierarki di bawah UU TNI.  Peraturan dimaksud dapat dilihat pada tabel 5.
Terdapat  2  (dua)  bentuk  perluasan  sebagai  implikasi  dari  ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan dalam tabel 9, yakni:
1. Perluasan  jabatan  sipil  yang  dapat  diduduki  prajurit  TNI  dari  yang  semula  terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI.
2. Perluasan  tata  cara  penempatan  prajurit  TNI  pada  jabatan  sipil.  Ketentuan  UU  TNI hanya menyebutkan penempatan tersebut dilakukan atas permintaan K/L terkait (K/L yang  termasuk  dalam  Pasal  47  ayat  (2)  UU  TNI).  Akan  tetapi,  ketentuan  dalam Perundang-Undangan  pada  tabel  9  menambahkan  bentuk-bentuk  lainnya,  yakni:  (a) Penugasan  dan  penunjukkan  oleh  Presiden,  Panglima  TNI,  dan/atau  Kapolri;  (b) Peraturan  Perundang-Undangan  dari  Kementerian/  Lembaga  terkait,  dan  (c)  Melalui Nota Kesepahaman Bersama ( MoU ).
Persoalan lain dalam faktor ini adalah keberadaan Kementerian/Lembaga yang terbentuk pasca-lahirnya UU TNI pada tahun 2004, misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dibentuk tahun 2008, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2010,  Badan  Keamanan  Laut  (Bakamla)  tahun  2014,  dan  K/L  lainnya.  Meskipun  tidak termasuk ke dalam UU TNI, tetapi terdapat sejumlah K/L tertentu yang lahir pasca-UU TNI dianggap  memiliki  relevensi  dengan  tugas  dan  fungsi  militer  dalam  konteks  pertahanan, sehingga perlu ditempatkan prajurit TNI pada jabatan-jabatan di dalamnya.
Faktor  ketiga,  atau  terakhir,  adalah  faktor  organisasi  militer.  Persoalan  tidak  hanya terlihat dari realitas adanya prajurit TNI pada jabatan sipil di luar ketentuan UU TNI tanpa melakukan mekanisme pensiun dini, tetapi juga terdapat peraturan perundang-undangan di internal TNI yang memfasilitasi itu, yakni Peraturan Panglima TNI No. 61 Tahun 2018 tentang
Tabel 5. Peraturan Perundang-Undangan yang Memperluas Penempatan TNI pada Jabatan Sipil
No  Produk Hukum Pasal Potensi Perluasan Jabatan Sipil Muatan Pasal Keterangan 1. PP  No.  39 Tahun  2010 Tentang Administrasi Prajurit TNI P.32 (1)
Jabatan di luar struktur TNI pada instansi sipil yang dapat diduduki oleh Prajurit aktif adalah jabatan  pada  kantor  yang  membidangi Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum  dan Keamanan,  Pertahanan  Negara,  Sekretariat Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara,
Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional,  Narkotika  Nasional,  dan  Mahkamah Agung,  serta  instansi  lain  yang  ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Diksi  ”...  serta  instansi  lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan” memperluas jabatan-jabatan sipil yang dapat  diisi  oleh  TNI  aktif sebagaimana Pasal 47 ayat (2) UU TNI. 2. Peraturan Menteri Pertahanan No. 85 Tahun  2014 tentang Tenaga Profesi Prajurit  TNI yang Bertugas  di Luar Institusi
Kementerian Pertahanan dan TNI
P. 2
Prajurit  TNI  yang  mempunyai  kemampuan  di bidang keahlian atau kompetensi khusus yang akan melaksanakan  penugasan  atau  praktik  di  luar institusi  Kemhan  dan  TNI  berdasarkan  kebutuhan dan permintaan dari:
a. Instansi Pemerintah;
b. Instansi non Pemerintah; dan/atau
c. Mandiri. Ketentuan Pasal a quo memperluas  jabatan-jabatan sipil  yang  dapat  diisi  oleh  TNI aktif  sebagaimana  Pasal  47 ayat (2) UU TNI P. 3
(1) Prajurit  TNI  yang  mempunyai  kemampuan  di bidang keahlian atau kompetensi khusus yang akan  melaksanakan  penugasan  atau  praktik sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  terdiri atas:
a. tenaga profesi penerbangan;
b. tenaga profesi pelayaran;
c. tenaga profesi pendidik;
d. tenaga profesi medis;
e. tenaga profesi para medis;
f. tenaga profesi kefarmasian; dan
g. tenaga profesi psikolog.
(2) Tenaga  profesi  penerbangan  sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pilot; b. mekanik pesawat udara;
c. pramugari/pramugara;
d. pengatur lalu lintas udara; dan e. parkir pesawat. (3) Tenaga profesi pelayaran sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. nakhoda;
b. mekanik mesin;
c. navigator;
d. telekomunikasi pelayaran; dan e. nautika.
(4) Tenaga  profesi  lainnya  yang  memiliki  sumpah profesi dan kode etik atas izin pembina profesi dan atau atas ijin pejabat yang berwenang.
Ketentuan Pasal a quo memperluas  jabatan-jabatan sipil  yang  dapat  diisi  oleh  TNI aktif  sebagaimana  Pasal  47
ayat (2) UU TNI
3. UU  No  5 tahun  2014 tentang ASN P. 109 (1) - (2) Jabatan  Pimpinan  Tinggi  dapat  diisi  oleh prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia  dan anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia setelah  mengundurkan  diri  dari  dinas  aktif apabila  dibutuhkan  dan  sesuai  dengan kompetensi  yang  ditetapkan  melalui  proses secara terbuka dan kompetitif.
(3) Jabatan  Pimpinan  Tinggi  di  lingkungan Instansi  Pemerintah  tertentu  dapat  diisi  oleh prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia  dan anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan  Pasal  109  Ayat  (3)  yang  dimaksud dengan  “Instansi  Pemerintah  tertentu”  adalah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Perundang-Undangan  yang  mengatur  mengenai Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia.  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  pada Instansi  Pemerintah  tersebut  di  atas  diisi  melalui penugasan  dan  penunjukan  Presiden,  Panglima
 Diksi ”...apabila dibutuhkan” dalam ketentuan  mengundurkan diri pada ayat (2) berpotensi menjadi ketentuan  ”karet”  karena dapat  ditafsir-kan  sebagai sesuatu yang tidak wajib.  Ketentuan  pada  ayat  (3) sebagaimana  bunyi  bagian penjelasannya,  yakni  ”diisi melalui  penugasan  dan penunjukkan”  memperluas ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU TNI yang berupa
”didasarkan atas permintaan pimpinan departemen  dan  lembaga pemerintah
nondepartemen”.  Hal  ini berpotensi
membuka peluang  penempatan  TNI pada  jabatan  sipil  secara
Tentara Nasional Indonesia, atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. lebih luas dan massif. 4. Peraturan Menteri Pertahanan No. 38 Tahun  2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Prajurit  TNI Menduduki Jabatan ASN P. 8 Jabatan  ASN  tertentu  pada  Instansi  Pemerintah yang dapat diisi oleh Prajurit TNI aktif berdasarkan Peraturan Presiden, antara lain:
b. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
c. Badan Nasional Penanggulangan Teroris; dan
d. Badan Keamanan Laut.
 Ketentuan  Pasal  a  quo memperluas jabatan- jabatan  sipil  yang  dapat diisi oleh TNI aktif sebagaimana Pasal 47 ayat (2) UU TNI.
P. 9 Selain  Instansi  Pemerintah  sebagai-mana  yang dimaksud  dalam  Pasal  7  dan  Pasal  8,  Prajurit  TNI dapat  menduduki  jabatan  ASN  tertentu  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Ketentuan  Pasal  a  quo memperluas jabatan- jabatan  sipil  yang  dapat diisi oleh TNI aktif sebagaimana Pasal 47 ayat (2) UU TNI. 5. Peraturan Panglima TNI  No.  61 Tahun  2018 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit dalam Jabatan  di
Luar Struktur TNI P. 2 (2)  Kementerian/Lembaga/Instansi  Pusat  Tertentu di  luar  Peraturan  Perundang-undangan  yang mengatur  TNI,  dalam  hal  membutuhkan penugasan  prajurit  diatur  lebih  lanjut  dalam Peraturan
Perundang-undangan
Kementerian/Lembaga terkait dan/atau melalui Nota Kesepahaman Bersama.  Diksi  ”...diatur  lebih  lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan Kementerian/ Lembaga terkait  dan/atau  melalui Nota Kesepahaman Bersama” memperluas ketentuan Pasal 47 ayat (3) UU TNI yang berupa ”didasarkan atas permintaan pimpinan departemen  dan  lembaga pemerintah nondepartemen”.  Hal  ini berpotensi membuka peluang  penempatan  TNI pada  jabatan  sipil  secara lebih luas dan massif. 6. Peraturan Presiden No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI P.1,3. Rumpun Jabatan Fungsional TNI adalah himpunan jabatan  fungsional  keahlian  dan/atau  jabatan fungsional  keterampilan  yang  mempunyai  tugas dan  fungsi  yang  berkaitan  erat  satu  sama  lain dalam  melaksanakan  salah  satu  tugas  dan  fungsi organisasi Tentara Nasional Indonesia.
 Diksi “…dalam melaksanakan  salah  satu tugas dan fungsi organisasi Tentara
Nasional Indonesia...”  pada  Pasal  a quo  membuka  peluang perluasan  peran  militer  di ranah  sipil,  baik  dalam konteks jabatan sipil maupun peran OMSP. P. 2 Kriteria Jabatan Fungsional TNI meliputi: a. mempunyai  metodologi,  teknik  analisis,  dan prosedur  kerja  yang  didasarkan  atas  disiplin ilmu  pengetahuan  dan/atau  keterampilan strategis,  taktis,  dan  teknis  tertentu  dengan sertifikasi;
b. mensyaratkan  keahlian  atau  keterampilan tertentu  yang  dibuktikan  dengan  sertifikasi dan/atau penilaian tertentu;  Ketentuan  pada  Pasal  a quo menegaskan keberadaan justifikasi kompetensi  prajurit  TNI sebagai landasan penempatan  mereka  pada jabatan sipil di luar ketentuan UU TNI. P. 4 (1) Rumpun  Jabatan  Fungsional  TNI  disusun dengan  menggunakan  perpaduan  pendekatan antara  jabatan  dan  bidang  ilmu  pengeta-huan dan/atau keterampilan yang digunakan sebagai  dasar  untuk  melaksanakan  tugas  dan fungsi  jabatan  dalam  rangka  pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi TNI.
(2) Rumpun Jabatan Fungsional TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rumpun jabatan operasional; dan b. b. rumpun jabatan pembinaan. (3) (-)
(4) Rumpun jabatan pembinaan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (21  huruf  b  merupakan himpunan  jenis  Jabatan  Fungsional  yang melaksanakan  tugas  dan  fungsi  pembantu pimpinan, pelayanan, pendukung, dan pengawasan.  Ketentuan  pada  Pasal  a quo menegaskan keberadaan justifikasi kompetensi  prajurit  TNI sebagai landasan penempatan  mereka  pada jabatan sipil di luar ketentuan UU TNI.

## Sumber: diolah dari Peraturan Perundang-Undangan
Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit dalam Jabatan di Luar Struktur TNI (lihat tabel 5). Kondisi seperti ini tentu berimplikasi langsung terhadap terganggunya upaya reformasi TNI, sebab tindakan kontraproduktif terhadap reformasi TNI juga berasal dari internal TNI.
Sementara  kondisi  pascareformasi  yang  tidak  lagi  seperti  pada  masa  Orde  Lama, membuat  faktor  ancaman  tidak  teridentifikasi.  Puncak  tertinggi  gelar  operasi  militer  terjadi pada  tahun  1960  –  1964.  Operasi  ini  dilakukan  untuk  mengalahkan  berbagai  ancaman militer mulai dari ancaman internal pemberontakan DI-TII hingga ancaman eksternal konflik dengan  Belanda  di  Irian  Barat  dan  neokolonialisme  Inggris  di  Malaysia  (Widjajanto  dalam PRISMA,  2010).  Indonesia  juga  tidak  berada  dalam  keadaan  bahaya  sebagaimana diidentifikasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 23 Tahun 1959  tentang  Penetapan  Keadaan  Bahaya.  Dalam  Perppu  yang  dimaksud,  keadaan  bahaya diidentifikasi ke dalam 3 tingkatan, yakni keadaan darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang.
Begitupun  dalam  konteks  faktor  masyarakat  yang  juga  tidak  faktor  pendorong penempatan  TNI  pada  jabatan  sipil  di  luar  UU  TNI.  Sebab,  penolakan  penempatan  militer pada  jabatan-jabatan  Komisaris  di  perusahaan  BUMN  justru  juga  dilakukan  elemen masyarakat,  di  antaranya  Koalisi  Masyarakat  Sipil  Untuk  Reformasi  Sektor  Keamanan. Koalisi ini menyatakan bahwa pengangkatan perwira TNI dalam jajaran BUMN bertentangan dengan UU  TNI  dan tidak  sesuai dengan  semangat reformasi (Rilis Koalisi Masyarakat Sipil 21/6/2020).

## 5. Orde Baru ke Pascareformasi: Sebuah Timeline Reformasi TNI
Persoalan  ini  bukan  hanya  menarik,  tetapi  juga  penting.  Dalam  penelitian  ini,  telah digambarkan  kondisi  Orde  Baru  dan  pascareformasi  sebagai  pedoman  arah  gerak  desain reformasi TNI. Dengan penjabaran tersebut, dapat dipahami bahwa apa yang terjadi memang merupakan  suatu  persoalan  yang  perlu  direspons  dan  diperhatikan  secara  serius  oleh pemerintah maupun elemen masyarakat sipil.
Jika pembaca mengikuti pelbagai diskursus reformasi TNI, maka narasi bahwa reformasi TNI  telah  selesai  seharusnya  sudah  tidak  asing.  Terlebih  pelbagai  instrumen  yang mengokohkan  keterlibatan  militer  dalam  politik  pada  masa  Orde  Baru,  seperti  doktrin Dwifungsi  ABRI  dan  regulasi  terkait  telah  dicabut  pascareformasi.  Akan  tetapi,  melalui penelitian  ini  terlihat  bahwa  upaya  dan  agenda  reformasi  TNI  masih  memiliki  pekerjaan rumah  yang  belum  tuntas,  meskipun  umurnya  lebih  dari  2  dekade  pascaruntuhnya  Orde Baru.
Penempatan  TNI  pada  jabatan  sipil  tentu  hanya  salah  satu  pekerjaan  rumah  yang dimaksud. Implikasinya bukan hanya stagnasi, atau bahkan regresi reformasi TNI pada isu terkait.  Persoalan  tersebut  juga  memperlihatkan  terbentuknya  relasi  sipil-militer  dengan tipologi kontrol sipil subjektif yang notabene tidak kondusif terhadap reformasi TNI. Bahkan jika  ditelusuri  faktor  penyebab  terbentuknya  tipologi  tersebut,  persoalan-persoalan  lainnya semakin tampak. Artinya, pekerjaan rumah untuk akselerasi reformasi TNI semakin banyak. Penelitian-penelitian  berikutnya  dapat  menelusuri  secara  mendalam  persoalan-persoalan tersebut.

## 6. Ucapan Terima Kasih
Sebagian  besar  informasi  dari  penelitian  ini  merupakan  naskah  yang  menjadi  bagian  dari tesis pada Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Untuk  itu  saya  ucapkan  terima  kasih  tidak  terhingga  kepada  bapak  Meidi  Kosandi,  S.IP., M.A.,  Ph.D,  selaku  dosen  pembimbing  atas  dukungan  dan  saran  yang  diberikan  kepada peneliti.

## 7. Pendanaan
Penelitian ini tidak  menerima pendanaan dari pihak manapun.

## 8. Konflik Kepentingan
Peneliti dalam penelitian ini tidak memiliki konflik kepentingan apapun.

## Daftar Pustaka
A’raf,  A.  dkk.  (2020). Peran  Internal  Militer:  Problem  Tugas  Perbantuan  TNI .  Jakarta: IMPARSIAL the Indonesian Human Rights Monitor.
Asrinaldi. (2014). Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia . Yogyakarta: Tiara Wacana. Basuki,  A.  Y.  (2014).  Reformasi  TNI:  Pola,  Profesionalitas,  dan  Refungsionalisasi  Militer dalam Masyarakat. Sosiologi MASYARAKAT , 19 (2), 135.
Creswell,  J.  W.  (2014). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative  &  Mixed  Methods
Approaches, 4th ed . Sage Publication, London. Desch,  M.,  D.  (2002). Politisi  vs  Jenderal:  Kontrol  Sipil  atas  Militer  ditengah  Arus  yang Bergeser . Depok: Raja Grafindo Persada. Firdaus, D. W. (2016). Kebijakan Dwifungsi ABRI dalam perluasan Peran Militer di Bidang Sosial Politik Tahun 1966-1998. Jurnal UPI: Bandung , 1–13.
Gunawan,  A.,  B.  (2017).  Kontrol  Sipil  atas  Militer  dan  Kebijakan  Pertahanan  di  Indonesia Pasca Orde Baru. Jurnal Politik , 2 (2). Huntington, S., P. (1985). The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil Military Relations . London: The Belknap Press of Harvard University Press. Huntington,  S.,  P.  (2003). Prajurit  dan  Negara:  Teori  dan  Politik  Hubungan  Sipil-Militer . Jakarta: PT Grasindo.
Kompas.com.  (2020).  Era  Erick  Thohir,  22  Anggota  TNI/Polri  Masuk  Jajaran  Komisaris BUMN. Marijan,  K.  (2010). Sistem  Politik  Indonesia:  Konsolidasi  Demokrasi  Pasca-Orde  Baru . Jakarta: Kencana.
Mujiburrohman,  M. A. (2021). Civil Society–Militer Dalam Mencapai Ketahanan  Pangan Di Jawa Timur. KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 12 (2), 81–93. Pramodhawardani,  M.,  &  Makaarim,  M.  (2009). Reformasi  Tentara  Nasional  Indonesia: Panduan  Pelatihan  Tata  Kelola  Sektor  Keamanan  Untuk  Organisasi  Masyarakat  Sipil, Sebuah  Toolkit. Jakarta:  Perumusan,  Penerjemahan,  dan  Publikasi  buku  ini  bagian dari Program Kerjasama DCAF di Indonesia. ISDPS, DCAF.
PRISMA. (2010). Meninjau Kembali Pertahanan Indonesia . Jakarta: LP3ES. Republika.co.id. (2021). Kala Brigjen TNI Jadi Stafsus Menparekraf. Said, S. (2002). Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000 . Bekasi: Aksara Karunia. Said, S. (2006). Militer Indonesia dan Politik . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Satrio,  G.,  Midhio,  I.  W.,  &  Deni  D.,  A.,  R.  (2018).  Strategi  Kerjasama  Sipil  dan  Militer Bidang  Pembangunan  Infrastruktur  Daerah  dalam  Rangka  Memperkuat  Pertahanan Negara (Studi di Provinsi Jawa Barat). Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta , 4 (2). Setiawan,  D.  (2013).  Perkembangan  Hubungan  Militer  Dengan  Sipil  di  Indonesia. Jurnal Global & Policy , 1 (1).
Soebijono,  D.  (1992). Dwifungsi  ABRI:  Perkembangan  dan  Peranannya  dalam  Kehidupan Politik di Indonesia . Yogyakarta: Gadjah Mada university Press.
Syahrul,  F.,  &  Goncing,  M.,  A.  (2020).  Analisis  Keterlibatan  Militer  dalam  Jabatan  Sipil Tahun  2019  di  Indonesia. SOSIOHUMANIORA:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora , 6 (2).