Fungsi Penerapan Informed Consent sebagai Persetujuan pada Perjanjian Terapeutik
Anggun Rezki Pebrina, anggun.koto@yahoo.com
Johni Najwan, johni.najwan@yahoo.co.id
Evalina Alissa evalinadasril@yahoo.co.id

## Fakultas Hukum, Universitas Jambi

## Abstract
This  study  aims  to:  Determine  the  function  and  role  of  informed  consent  in  a  therapeutic agreement in terms of contract law. As for the formulation of the problem, namely: How is the function and role of informed consent in therapeutic agreements in terms of contract law. Using  normative  juridical  research  methods  with  research  approaches  used  are  statutory approaches  and  conceptual  approaches.  The  results  showed  that:  For  doctors,  informed consent  has  a  function  to  provide  a  sense  of  security  in  carrying  out  medical  actions  on patients,  it  can  also  be  used  as  a  means  of  self-defense  against  the  possibility  of  claims  or lawsuits  from  patients  or  their  families  if  the  results  of  medical  actions  lead  to  unwanted consequences. Meanwhile, for the patient, informed consent is an embodiment of the patient's right  to  receive  information  about  the  disease  he  or  she  is  suffering  from,  what  medical action  will  be  taken,  the  worst  possible  outcome  of  the  medical  action  taken,  other alternative treatments, and the prognosis. Informed consent also gives patients the freedom to act and make medical decisions for themselves.
Keywords : Therapeutic Agreement, Informed Consent, and Covenant Law

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  Mengetahui  fungsi  dan  peran informed  consent pada perjanjian  terapeutik  ditinjau  dari  hukum  perjanjian.  Adapun  yang  menjadi  rumusan masalah yaitu: Bagaimana fungsi dan peranan informed consent pada perjanjian terapeutik ditinjau dari hukum perjanjian.Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan  perundang-undangan (statute approach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual  approach) .  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa:  Bagi  dokter informed  consent memiliki  fungsi  untuk memberikan rasa  aman  dalam  menjalankan  tindakan  medis  pada  pasien,  juga  bisa  dijadikan  sebagai alat pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau
Volume 3 Nomor 3 Oktober 2022     Halaman 468 – 486
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas
Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
keluarganya  bila  hasil  dari  tindakan  medis  menimbulkan  akibat  yang  tidak  diinginkan. Sementara  itu,  bagi  pihak  pasien, informed  consent merupakan  perwujudan  dari  hak pasien  untuk  menerima  informasi  penyakit  yang  dideritanya,  tindakan  medis  apa  yang akan dilakukan, kemungkinan terburuk akibat  tindakan medis yang dilakukan,  alternatif pengobatan  lainnya,serta  prognosisinya. Informed consent juga  memberi  kebebasan  bagi pasien untuk bertindak dan 2 mengambil keputusan 2 medis untuk dirinya 2 sendiri.
Kata kunci : Perjanjian Terapeutik, Informed Consent, dan Hukum Perjanjian

## A. Pendahuluan
Hubungan antara dokter dan pasien yang merupakan hubungan kepercayaan telah ada sejak dahulu. 1 Hubungan ini timbul dikarenakan adanya kebutuhan dari pasien untuk mencari  solusi  atas  masalah  kesehatannya.  Dalam  hal  ini,  dokter  atau  rumah  sakit  yang dapat  memberi  solusi  dari  masalah  kesehatan  pasien.  Hubungan  ini  menjadikan kedudukan  dokter  lebih  tinggi  dikarenakan  dokter  dianggap  mengetahui  tentang  segala penyakit  pasien  dan  selalu  dapat  menyembuhkan  penyakit  pasien.  Sedangkan  pasien berada  di  posisi  lebih lemah karena tidak tahu  apapun mengenai  penyakitnya  dan ingin agar  penyakitnya  disembuhkan  oleh  dokter. 2 Namun  dengan  berkembangnya  pola  pikir masyarakat,  sudut  pandang  tersebut  bergeser  bahwa  dokter  tidak  lagi  berada  di  posisi yang  lebih  tinggi  namun  setara  dengan  pasiennya,  pasien  dapat  menentukan s sendiri haknya dan metode a apa yang akan d digunakan untuk pengobatan p penyakitnya.
Hubungan  hukum  antara  pasien  dan  dokter  ini  didalam  pelayanan  kesehatan selanjutnya disebut “perjanjian terapeutik”. 3 Perjanjian terapeutik  merupakan perjanjian antara  dokter  dengan  pasien  yang  memberikan  kewenangan  kepada  dokter  untuk memberikan  pelayanan  kesehatan  dan  tindakan  medis  kepada  pasien  berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut
Dalam  hukum  perikatan  dikenal  adanya  dua  macam  perjanjian,  yaitu: Inspanningverbintenis ,  yaitu  perjanjian  upaya,  artinya  kedua  belah  pihak  berjanji  atau sepakat untuk berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan. Resultaatverbintenis, yaitu  suatu  perjanjian  yang  akan  memberikan  resultaat  atau  hasil nyata  sesuai  dengan  apa  yang  diperjanjikan. 4 Perjanjian  terapeutik  atau  transaksi terapeutik  termasuk  dalam inspanningverbintenis atau  perjanjian  upaya,  karena  dokter
1 Endang  Kusuma Astuti, Transaksi  Terapeutik dalam  Upaya Pelayanan  Medis di  Rumah Sakit , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009,  Hal.97
2 Ibid. hal. 99 3 M.  Jusuf  Hanafiah  dan  Amri  Amir, j Etika  Kedokteran  &  Hukum j Kesehatan, j Buku Kedokteran j EGC, Jakarta, 2008, Hal.42 4 Konsil Kedokteran Indonesia, Kemitraan  dalam  Hubungan  Dokter-Pasien, KKI,  Jakarta, 2006, Hal.19
tidak  mungkin  menjanjikan  kesembuhan  kepada  pasien,  yang  dilakukan  dokter  adalah melakukan  pelayanan  kesehatan  sebagai  upaya  untuk  menyembuhkan  pasien.  Dalam melakukan  upaya  ini,  dokter  harus  melakukan  dengan  penuh  kesungguhan  dengan mengerahkan  seluruh  kemampuan  dan  keterampilan  yang  dimilikinya  dengan berpedoman  kepada  standar  profesi.  Dalam  perjanjian  terapeutik  tidak  seperti  halnya perjanjian  biasa,  terdapat  hal-hal  khusus.  Disini  pasien  merupakan  pihak  yang  meminta pertolongan  sehingga  relatif  lemah  kedudukannya  dibanding  dokter.  Untuk  mengurangi kelemahan tersebut telah bertambah prinsip yang dikenal dengan informed consent , yaitu suatu hak pasien untuk mengizinkan dilakukannya suatu tindakan medis. 5
Dapat  diartikan, informed  consent adalah  persetujuan  tindakan  kedokteran  yang berarti  persetujuan  diberikan  pihak  pasien  atas  rencana  tindakan  medis  yang  akan dilakukan kepadanya setelah pihak pasien menerima informasi mengenai tindakan medis yang  akan  diterimanya.  Definisi  ini  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia No. 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Medis. Juga di dalam Pasal 45  UU  Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  mengatur  bahwa  setiap tindakan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang  akan  dilakukan  oleh  dokter  atau  dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
Kewajiban  dalam  memberikan  penjelasan  atau  informasi  kepada  pasien  adalah termasuk  tanggung  jawab  dari  seorang  dokter  terhadap  pasien.  Seperti  yang  tercantum pada  Pasal  10  Ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran yaitu “Penjelasan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  diberikan  oleh  dokter  atau  dokter  gigi  yang merawat pasien atau salah satu dokter atau dokter gigi dari tim dokter yang merawatnya”. Namun  jika  dalam hal  keadaan  berhalangan, maka  pemberian  penjelasan  atau informasi kepada  pasien  dapat  diberikan  oleh  dokter  lain  atau  tenaga  kesehatan  lain,  dengan sepengetahuan  dan  tanggung  jawab  dari  dokter  yang  bersangkutan;  dibedakan  antara tindakan  operasi  dan  bukan  operasi,  untuk  tindakan  operasi  harus  dokter  yang memberikan  informasi,  untuk  bukan  tindakan  operasi  sebaiknya  dokter  yang bersangkutan,  tetapi  dapat  juga oleh  perawat. 6 Namun  dokter  harus  yakin  benar  bahwa perawat  yang  diberi  tugas  benar-benar  menguasai  masalah  dan  mampu  memberikan
5 Sunarto  Adiwibowo, Hukum  Kontrak  Terapeutik  di  Indonesia ,    Pustaka  Bangsa  Press, Medan, 2009,  Hal. 19
6 Cecep Triwibowo, Etka dan Hukum Kesehatan , Nuha Medisa, Yogyakarta, 2014, Hal. 76
penjelasan  yang  mampu  dipahami  oleh  pasien.  Oleh  karena  itu,  dari  sudut  hukum tanggung jawab mengenai “informed consent” tetap ada pada dokter. 7
Untuk  menghindari  terjadinya  malpraktik  yang  diakibatkan  wanprestasi  atau perbuatan  melawan  hukumnya i dokter.  Maka  sebelum  melakukan  tindakan  medis diperlukan  adanya  kesepakatan  antara  dokter  dengan  pasiennya  ( informed  consent ). Pengaturan  tentang informed  consent ini  diantaranya  terdapat  pada  Pasal  39  UU  No.  29 Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  yang  menyatakan  bahwa,  “Praktik  kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit  dan  pemulihan  kesehatan”.  Segala  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  dokter harus  mendapat  persetujuan  pasien.  Pengaturan  tentang  persetujuan  tindak  kedokteran secara  lebih  khusus  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Menurut  Loebby  Loqman, informed  consent belum  dapat  menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam praktik kedokteran. Meskipun dalam pelaksanaan selalu dilaksanakan  pemberian  informasi  kepada  pasien  dan  juga  dimintaikan  persetujuan, namun  tetap  terjadi  perselisihan  pendapat  apabila  terjadi  suatu  peristiwa  tidak diharapkan dari hasil tindakan medis. 8
Masalah terkait informed j consent ini merupakan suatu hal yang harus diperhatikan baik dari pihak dokter dan tenaga kesehatan maupun pasien, karena informed consent ini hakikatnya ada demi kepentingan dan perlindungan hukum seluruh pihak dalam aktifitas pelayanan medis. Akan tetapi tidak ada peraturan yang menjelaskan bagaimana fungsi dan peranan informed  consent sehingga  kerap  terjadi  kekeliruan  terkait  fungsi  dan  peranan informed consent ini. Oleh sebab itu perlu dikaji bagaimana fungsi peranan dari informed consent bagi  pihak  dokter  dan  pihak  pasien  dalam  pelayanan  medis.  Karena  masih  ada ditemui pasien yang kurang memahami terkait tindakan upaya medis yang akan dilakukan disebabkan  karena  kesenjangan  pengetahuan  antara  dokter  dan  pasien  terhadap  dunia medis  dimana  perjanjian  terapeutik  ini  adalah  bukan  perikatan  yang  objeknya  jelas ( resultaatverbintenis) ,  melainkan  suatu  perikatan  yang  objeknnya  adalah  upaya/  hasil maksimal (inspanningverbintenis) karena  tingkat  kesembuhan  pasien  tidak  hanya dipengaruhi  oleh  kemampuan  dokter  tetapi  juga  faktor-faktor  lain  di  luar  itu.  sehingga
7 Achmad  Busro, “Aspek  Hukum  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Inform  Consent)  dalam Pelayanan Kesehatan” , Law and Justice Journal, Vol.1 No.1, 2018, hal. 3
8 Adriana Pakende, Informed Consent Dalam Pelayanan Kesehatan , Al-Ihkam Jurnal, No.5, Vo.10, 2010, hal. 310
dokter  tidak bisa  menjanjikan  kesembuhan  pasien.  Kesalahpahaman semacam ini  sering kali berujung dengan gugatan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum, maupun  doktrin-doktrin  hukum  yang  dihadapi. 9 Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian  hukum  doktriner,  juga  disebut  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi dokumen. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan :
(a) Pendekatan  perundang-undangan (statue  spproach) dilakukan  dengan menelaah  semua  undang-undang  dilakukan  dan  regulasi  yang  tersangkut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 10
(b) Pendekatan  konseptual (conceptual  approach) dilakukan  dengan  menelaah konsep-konsep  hukum  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang di dalam ilmu hukum. 11

## C. PEMBAHASAN
Informed  consent merupakan  hal  mutlak  sebelum  dilakukannya  tindakan  medis oleh  dokter  kepada  pasien  sebagaimana  diatur  pada  Pasal  8  UU  No.  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan  dan  Pasal  45  UU  No.  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran. Dokter atau tenaga medis harus membuat informed consent karena dalam suatu tindakan medis diperlukan persetujuan, terutama dalam tindakan medis yang mengandung risiko. Informed  consent tertulis  yang  telah  ditandatangani j oleh j pasien  sebelum  dilakukannya tindakan  medis  diperlukan  sebagai  pendokumentasian  dalam  catatan  rekam  medis (medical record) . Jika tidak terpenuhi persyaratan informed consent maka rumah sakit atau klinik  turut  bertanggungjawab  dan  dokter j yang j bersangkutan j dapat j dikenakan j sanksi. Sesuai  pernyataan  dalam  Pasal  19  Permenkes  No.  290  Tahun  2008  yang  menyatakan terhadap  dokter  yang  melakukan  tindakan  medis  tanpa  adanya informed  consent dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan Surat Ijin Praktek.
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal. 35 10 Ibid , Hal. 93
11 Soerjono Soekanto Dan Sri Marmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Cetakan ke-17, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018, Hal.7
Dalam 2 Undang-Undang  No.  29 2 Tahun  2004  tentang 2 Praktik  Kedokteran menyatakan 23 bahwa  “setiap  tindakan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang  akan dilakukan  dokter  atau  dokter  gigi  terhadap  pasien  harus  mendapat  persetujuan”. Pengaturan terkait pedoman p pelaksanaan informed consent diatur dalam Permenkes No.
290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Pada  dasarnya informed  consent adalah  suatu  bentuk  pernyataan  bahwa keputusan pemberian pengobatan kepada pasien harus didasarkan atas kerja sama antara dokter dan pasien melalui proses komunikasi yang terjadi antara dokter dan pasien. Maka dapat  disimpulkan  bahwa informed  consent merupakan  pemenuhan  atas  asas konsesualisme  dari  hukum  perjanjian 2 seperti 2 yang  disebutkan  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata bahwa setelah tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak maka suatu perjanjian itu telah sah mengikat kedua belah 2 pihak.
Informed  consent ialah  proses  untuk  mendapatkan  izin  sebelum  melakukan intervensi  kesehatan  pada  seseorang,  atau  untuk  mengungkapkan  informasi  kesehatan pribadi. 12 Maka  dapat  dipahami informed  conset merupakan  syarat  terjadinya  suatu perjanjian  terapeutik  dan  bukan  merupakan  syarat 2 sahnya.  Sebab  sahnya suatu 2 perjanjian sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata diperlukan ketiga syarat lainnya.
Sudikno  Mertokusumo  menggunakan  istilah  “berlakunya  perjanjian”,  yang diartikan  secara  operasional  dan  bukan  berarti  bahwa  perjanjian  itu  sah.  Hal  ini dikarenakan  ada  perbedaan  antara  syarat  sahnya  perjanjian  dan  syarat  terjadinya perjanjian. Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat perjanjian,  maka  dengan  sendirinya  sudah  berlaku  walaupun  belum  tentu  sah,  kecuali apabila  tiga  syarat  lainnya  juga  dipenuhi.  Sehingga  apabila  ketiga  syarat  lainnya  tidak dipenuhi,  maka  perjanjian  itu  dapat  dibatalkan.  Namun,  yang  terpenting  di  dalam perjanjian terapeutik adalah syarat terjadinya. Ini berarti bahwa perjanjian terapeutik itu merupakan perjanjian yang bersifat konsensuil. 13
Informed  consent sebagai 2 syarat  terjadinya 2 perjanjian  terapeutik  dikarenakan perjanjian terapeutik ini dilandasi oleh dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hak atas informasi.
Ada dua unsur esensial dalam suatu informed consent , yaitu: 14
12 Aris  Priyadi, Kontrak  Terapeutik/Perjanjian  Antara  Dokter  Dengan  Pasien, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, Nomor 1 April 2020
13 Veronica Komalawati, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter , Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1989, hal. 87
14 Endang Kusuma Astuti, Op.Cit., hal.136
1. Adanya informasi i yang i diberikan i dokter i kepada i pasien.
2. Adanya persetujuan dari pasien sebelum dilakukan tindakan kedokteran.
Perjanjian  dikatakan  sah,  apabila  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  yaitu:  Adanya  kesepakatan  antara  para  pihak  yang mengikatkan dirinya. Adanya kecakapan dari para pihak yang membuat perikatan. Adanya suatu  hal tertentu. Dan suatu sebab yang halal. Meskipun  para pihak yang bersangkutan mengakui  perjanjian  tersebut,  tetapi  jika  suatu  perjanjian  tidak  memenuhi  syarat  maka perjanjian itu tidak akan diakui oleh hukum,
Berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata  tersebut  maka  syarat  yang  pertama  yang harus terpenuhi dalam perjanjian terapeutik adalah 2 adanya kesepakatan dari dokter dan pasien yang merupakan pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian terapeutik. Seperti  yang  telah  dijelaskan  bahwa informed  consent adalah  kesepakatan  atau persetujuan  yang 5 diberikan  oleh  pasien  atau  keluarga 5 terdekat  atas  upaya  medis  yang akan 6 dilakukan  setelah  mendapat  penjelasan  secara j lengkap j mengenai j tindakan kedokteran  atau  kedokteran  gigi  yang  akan  dilakukan  terhadap  pasien.  Maka dapat i dipahami i bahwa j syarat  yang  pertama i yang  harus 2 dipenuhi  dalam  perjanjian terapeutik ialah informed consent .
Dalam  konteks  kesepakatan  terdapat  sedikit  perbedaan  antara informed  consent dengan  bentuk  kesepakatan  lainnya  yang  ada  dalam  hubungan  kontraktual 2 pada umumnya.  Umumnya,  kesepakatan  dalam  hubungan  kontraktual  terjadi  apabila  para pihak  menyetujui  hal-hal 2 pokok  yang  dibuat  di  dalam 2 perjanjian  tersebut  sehingga  apa yang dikehendaki oleh pihak 2 yang satu juga dikehendaki oleh 2 pihak lainnya. Maka dapat dikatakan  pada  hubungan  kontraktual 2 umumnya  kesepakatan  ditekankan kepada kedua 2 belah pihak.
Sementara itu, di dalam perjanjian terapeutik, kesepakatan yang terwujud 2 dalam informed 2 consent ini  dititikberatkan  hanya  kepada  kehendak  pasien  bukannya berdasarkan  kehendak  kedua  pihak,  yaitu  dokter i dan  pasien.  Ini  dikarenakan  dalam perjanjian  terapeutik  tidak  terjadi  negosiasi k klausul-klausul  perjanjian k sebelum terjadinya  kesepakatan  karena  peran  dokter  hanya  memberikan  informasi 2 mengenai upaya pengobatan 2 terbaik yang dapat dilakukan kepada pasien untuk menyembuhkan i penyakitnya. Kemudian, pasien berhak menyetujui atau menolak 2 rekomendasi yang telah diberikan 2 oleh dokter setelah pasien memahami i informasi dan i rekomendasi tersebut. Hal ini i didasarkan kepada
pertimbangan 2 secara 2 sosiologis  bahwa 2 dokter  memiliki 2 pengetahuan  terkait  ilmu kedokteran  lebih  banyak  daripada  pasien  yang  kebanyakan  masih  awam  dengan  dunia
kedokteran sehingga 2 secara  hukum pasien dipandang i sebagai  pihak  yang rentan 2 diabaikan  hak-haknya.  Karena  itu  pemenuhan  syarat  pertama  dalam 2 perjanjian terapeutik ini 2 sebenarnya berada sepenuhnya i di tangan i pasien. Maka dikatakan informed consent merupakan  suatu  kehendak  sepihak,  yaitu  kehendak  yang  hanya  diberikan  dari pihak pasien.
Dalam  hukum  perjanjian  berlaku  suatu  asas  yang  disebut  asas  konsensualisme yang berasal i dari bahasa latin i consensus k yang i berarti sepakat. j Asas konsensualisme ialah pada  dasarnya  perjanjian  dan  perikatan  yang  timbul  sejak  tercapainya 2 kesepakatan. 15
Yang dimaksud sepakat mereka yang mengikatkan i dirinya adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian itu harus 2 bersepakat. Artinya i dalam perjanjian itu kedua belah pihak menyepakati  isi  pokok  perjanjian  tersebut.  Dengan  begitu  apa  yang  dikehendaki  oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Persetujuan yang diberikan kedua belah  pihak  yang  merupakan  kesepakatan  itu  harus  diberikan i secara  bebas.  Syarat- syarat i kebebasan  dalam  menyatakan i kehendak, i yaitu i tidak  adanya i paksaan,  kekhilafan, dan  penipuan. 16 Jika  syarat-syarat  kebebasan  dalam    menyatakan  kehendak  tidak terpenuhi  saat  mencapai  kesepakatan  maka  kesepakatan i tersebut  tidak 5 sah.  Hal 7 ini sesuai 7 dengan  ketentuan  Pasal 5 1321 5 KUHPerdata 6 yang  menyatakan n bahwa  “Tiada sepakat  yang  sah  apabila  sepakat  itu  diberikan  karena 2 kekhilafan,  atau  diperolehnya dengan paksaan atau i penipuan”.
Informed n consent sebagai i pernyataan persetujuan oleh pasien  dalam
perjanjian l terapeutik  ini 5 dianggap  sah  jika  pasien k menyatakan  kehendaknya secara i bebas.  Maka  saat  pasien  menyatakan  persetujuannya  dalam  wujud informed consent, pasien  harus  menyatakan  kehendaknya  itu  tanpa  ada  paksaan,  kekhilafan,  atau penipuan.
Bentuk  dari  paksaan  ada i dua, j yaitu i paksaan j fisik  (badan)  dan  paksaan j psikis (jiwa). 17 Dikatakan  tidak k ada  paksaan n apabila  orang  yang  memberikan  persetujuan  itu tidak  berada  dibawah  ancaman,  baik  dengan  kekerasan  jasmani  maupun  dengan  upaya menakut-nakuti  yang  mengganggukketentraman  jiwa/rohani.  Dengan  demikian i yang dimaksud dengan 2 paksaan ialah kekerasan jasmani atau k ancaman mempengaruhi k kejiwaan yang menimbulkan j ketakutan pada j orang j lain j sehingga j dengan i sangat j terpaksa j menyetujui j suatu j perjanjian. 18
15 Subekti, Hukum Perjanjian , Cetakan Ke-26, Intermassa, Jakarta, 2013, Hal.15
16 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Perdata  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bhakti,  Bandung, 2019, hal. 299
17 Subekti, Op.Cit., hal 23 18 Achmad Busro, Op.Cit., hal. 86
Dalam  hal  kekhliafan,  terjadi  jika j salah j satu j pihak  khilaf f tentang  hal-hal  pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang g yang menjadi objek p perjanjian,  ataupun j mengenai  orang  dengan  siapa  diadakan  perjanjian  itu. 19 Menurut ketentuan Pasal 1322 KUHPerdata, bahwa i kekhilafan tidak i mengakibatkan suatu perjanjian  batal,  kecuali  jika  kekhilafan i itu  terjadi i mengenai i hal-hal  pokok  yang diperjanjikan. Kekhilafan ini menjadi sebab batalnya perjanjian, jika kekhilafanmitu hanya terjadi i mengenai orang g dengan i siapa seseorang bermaksud d membuat s suatu p perjanjian.
Hubungan  antara a dokter  dan  pasien d dilandasi  oleh  dua  macam  hak  asasi, yaitu k hak  untuk  menentukan m nasibnya  sendiri (the r right  to i self  determination) , b dan hak i atas i informasi (the right for information) . i Dengan begitu, dalam prosedur pelaksanaan informed i consent , i pemberian  informasi  dari  dokter  merupakan o unsur o penting  yang harus 2 didapatkan  oleh h pasien  sebelum  ia  menentukan  apa  yang g terbaik  bagi i dirinya. Unsur  informasi  ini o pun  tidak o hanya  sebatas s pemberian  informasi i yang  cukup dari d dokter tetapi juga harus disertai i pemahaman informasi o oleh pasien.
Penyampaian informasi oleh dokter harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasien. Karena terdapat kesenjangan pengetahuan terkait ilmu kedokteran antara dokter atau tenaga i kesehatan dan  pasien.  Kebanyakan i pasien awam dengan bahasa kedokteran dan tidak semua istilah-istilah kedokteran i dapat diterjemahkan dengan mudah ke i dalam bahasa  orang 4 awam.  Selain 4 itu,  tidak  semua  dokter 4 dapat  menyampaikan 5 informasi dengan 5 bahasa  sederhana 5 yang  mudah  dipahami  oleh j pasien.  Penyampaian i informasi yang  kurang  tersampaikan  dengan  baik  kepada  pasien  dapat  menilnbulkan  masalah. Contoh kasus salahnya penerimaan informasi yang terjadi dalam kasus operasi mata Opa Tuhi di Sukabumi pada tahun 1984 dimana ia menandatangani formulir informed consent dengan  pemahaman  bahwa  matanya  akan  diobati  lewat  operasi.  Namun  pada  saat pelaksanaannya  biji  mata  Opa  Tuhi  diambil  pada  saat  operasi  karena  adanya  infeksi mata. 20 Kesalahpahaman ini disebabkan kurang pahamnya pasien tentang informasi yang diberikan  pasien  karena  mungkin  saja  dokter  sudah  memberikan  penjelasan    informasi yang  cukup  kepada  pasien,  namun  dikarenakan  pasien  kurang  memahami  bahasa  yang digunakan  oleh  dokter    maka  dipermasalahkan  tentang informed -nya.  Oleh  sebab  itu, penting  bagi  dokter  untuk  memberikan  informasi  yang 2 sesuai  dengan  ketentuan n yang diatur d dalam  Undang-Undang  Praktik  Kedokeran  dan  Permenkes  No.  290  Tahun  2008
serta harus memastikan bahwa a pasien memahami informasi i yang telah
19 Subekti, Loc.Cit.
20 Endang Kusuma Astuti, Op.Cit. hal. 152
diberikan i sebelumnya.  Jika  tidak  ada  pemberian informasi  atau  pasien  tidak  memahami informasi yang i diberikan maka i itu sama halnya a dengan o pasien memberikan p persetujuan dengan n kekhilafan.
Sementara  itu,  cacat o kehendak o berupa  penipuan o menurut  Pasal  1328 KUHPerdata  terjadi  jika  salah  satu  pihak  dengan  sengaja  memberikan  informasi  yang tidak  benar  atau  menyesatkan  disertai d dengan  tipu o muslihat  untuk  meyakinkan  pihak lainnya  memberikan  persetujuan.  Pihak  yang  menipu  itu  bertindak  secara  aktif  untuk menjerumuskan pihak lawannya. 21
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan prosedur informed consent cacat kehendak paksaan i dan  penipuan i ini  dapat s saja  terjadi  dalam  kondisi  yang b bersamaan. Adapun k bentuk paksaan y yang mungkin untuk k terjadi adalah paksaan y yang mengarah k kepada  psikologis  pasien  yang  kemudian  kekhawatiran n dan  ketakutan 2 pada diri o pasien. 2 Paksaan semacam i ini bisa saja dilakukan i dengan dokter
memberikan i informasi  atau  keterangan  yang  menyesatkan s (salah)  lalu  akan m membuat pasien m menjadi  khawatir d dan  takut  akan i kondisi  kesehatannya.  dikarenakan kekhawatiran i dan  ketakutan  yang  ditimbulkan  oleh 2 informasi  yang  menyesatkan tersebut 2 maka  pasien m merasa  tidak  mempunyai 23 pilihan 3 lain o kecuali 2 menyetujui rekomendasi d dokter tersebut.
Pernyataan kehendak sebagai wujud kesepakatan dalam konteks i informed consent ini  termasuk k ke  dalam  unsur o otorisasi  dalam  prosedur o pelaksanaan informed c consent. Bentuk i otorisasi pasien dalam prosedur i pelaksanaan i informed consent ini dapat dilakukan secara lisan  dan  tertulis yang  ditandatangani  oleh  pihak yang  berhak  (kompeten) untuk memberikan persetujuan. Otorisasi pasien ini juga dapat dilakukan dalam bentuk i gerakan tubuh,  seperti  anggukan  kepala  atau  sikap  pasien  membuka  mulutnya  sebagai  tanda pasien bersedia untuk diperiksa keadaan gigi dan rongga mulutnya.
Terkait  pemberian  otorisasi informed  consent secara  tertulis  pada  umumnya formulir informed  consent ditandatangani  oleh  dua  pihak,  yaitu  dokter/dokter  gigi  dan pasien. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa informed consent sebagai kesepakatan  dalam  persetujuan  terapeutik  ini  berbeda  dengan  kesepakatan  dalam hubungan  kontraktual  pada  umumnya,  yaitu  kesepakatannya  hanya  dititikberatkan kepada  kehendak  pasien.  Dengan  demikian,  pernyataan  kehedak  pasien  di  dalam pelaksanaan  prosedur informed  consent tersebut  seharusnya  dianggap  sah  apabila
21 Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit., hal. 301
pernyataan  otorisasi  hanya  dilakukan  oleh  pasien  saja,  dalam  hai  ini  hanya  pasien  yang menandatangani formulir informed consent.
Ketika  pernyataan  kesepakatan  dalam  wujud informed  consent telah  memenuhi syarat kehendak bebas maka bukan berarti perjanjian terapeutik telah memenuhi syarat sah  perjanjian  dan  dokter/dokter  gigi  dapat  memenuhi  prestasinya.  Hal  ini  didasarkan kepada  pernyataan  Komalawati  yang  menyatakan  bahwa  “ informed  consent merupakan syarat terjadinya suatu perjanjian terapeutik dan bukan syarat sahnya”. 22 Suatu perjanjian yang  sudah  memenuhi  syarat  terjadinya  maka  dengan  sendiri  sudah  berlaku  walaupun belum tentu sah. Sebab sahnya suatu perjanjian diperlukan tiga syarat lainnya yang diatur di  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perjanjian  terapeutik bersifat konsensual. 23
Dengan  demikian,  berdasarkan i pembahasan  penulis  di  atas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  ketika  pernyataan k kesepakatan  yang  berwujud informed o consent telah memenuhi i syarat kehendak bebas maka bukan berarti syarat sah perjanjian dalam perjanjian  terapeutik t telah  terpenuhi    dan  dokter/dokter  gigi  bisa  langsung  memenuhi prestasinya.  Dan  agar  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  maka  perjanjian terapeutik  harus  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  yang  terdapat  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata.
Dari  sisi  etika  biomedis, informed  consent adalah  suatu  prosedur  yang  sesuai dengan  prinsip autonomy ,  dimana  seseorang  memiliki 2 hak  dan  kebebasan  untuk bertindak  dan 2 mengambil  keputusan 2 medis  untuk  dirinya 2 sendiri. 24 Dasar  etika informed  consent adalah  keharusan  dokter  untuk  menghormati  kemandirian  (otonom) pasien.  Namun,  agar  seseorang  dapat  dikatakan  memiliki  otonomi  individu,  ia  harus kompeten dalam memilih 2 tindakan dan mengambil 2 keputusan terhadap 2 dirinya sendiri. Pada Pasal 5 2 Kode Etik Kedokteran Indonesia disebutkan bahwa, “tiap perbuatan atau  nasihat  dokter  yang  mungkin  melemahkan  daya  tahan  psikis  maupun  fisik  hanya diberikan  untuk  kepentingan  dan  kebaikan  pasien,  setelah  memperoleh  persetujuan pasien.”  Oleh  sebab  itu,  diwajibkan  bagi  dokter  untuk  memberi  informasi 2 yang  lengkap dan  benar  mengenai 2 rencana 2 pengobatan    dan  tindakan  medis  yang  akan  dilakukan pada  pasien,  serta  menginformasikan  mengenai  segala  risiko  juga  efek  samping  yang
22 Veronica Komalawati, Loc.Cit.
23 Ibid.
24 https://www.alomedika.com/informed-consent-bukanlah-sekedar-lembar- persetujuan-medis , diakses pada tanggal 14 Oktober 2021.
mungkin 2 terjadi.  Selain  itu,  dokter  juga  wajib  menghormati  keputusan  pasien  jika menolak melakukan pengobatan setelah memberikan informasi.
Informed  consent dibuat  sebagai  bukti  bahwa  pasien  telah  menyetujui  upaya tindakan  medis  yang  akan  dilakukan  oleh  dokter  dan  menerima  segala  risiko  yang mungkin timbul. Hal ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan tenteram bagi  seorang  dokter  terutama  terhadap  kemungkinan  dilakukannya  gugatan/tuntutan hukum oleh pasiennya di kemudian hari.
Fungsi dari informed consent menurut J. Guwandi adalah: 25
1. Promosi dari hak otonomi perorangan;
2. Proteksi dari pasien dan subyek;
3. Mencegah terjadinya penipuan dan paksaan;
4. Menimbulkan  rangsangan  kepada  profesi  medis  untuk  mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri;
5. Promosi dari keputusan-keputusan rasional;
6. Keterlibatan  masyarakat  (dalam  memajukan  prinsip  otonomi  sebagai  suatu nilai sosial dan mengadakan pengawasan dalam penyelidikan biomedik).
Menurut  Ratna  Suprapti  Samil  ada  3  jenis  tujuan informed  consent dari  segi kegunaan, yaitu: 26
1. Yang  bertujuan  untuk  penelitian  (pasien  diminta  untuk  menjadi  subjek penelitian). Pada penelitian yang melibatkan individu informed consent harus diperoleh  sebagai  bentuk  persetujuan  partisipan  terlibat  secara  volunteer dalam penelitian.
2. Yang  bertujuan  untuk  mencari  diagnosis. Informed  consent juga  diperlukan saat  dokter  akan  melakukan  prosedur  yang  bertujuan  untuk  menegakkan diagnosis,  seperti  tindakan biopsy ,  dan coronary  computed  tomography angiography (CCTA) yaitu prosedur scan jantung.
3. Yang bertujuan untuk terapi. Pada pemberian terapi khusus seperti sedasi dan analgesic  jenis  narkotika, informed  consent perlu  diperoleh  dari  pasien  atau keluarga setelah penjelasan mengenai efek samping, komplikasi, dan alternatif lain.
25 J.  Guwandi, Informed  Consent  dan  Informed  Refusal, Penerbit  Fakultas  Kedokteran  UI. 2003, hal. 2
26 Achmad Busro, Op.Cit. , hal. 13
Tujuan dari diadakannya mekanisme informed consent adalah untuk memastikan bahwa  pasien  telah  mengerti  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  membuat keputusan atas tindakan medis yang akan dilakukan.
Sementara  itu,  fungsi  dari  informasi  yang  diberikan  oleh  dokter  adalah  untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan hak pasien untuk menentukan tindakan apa yang boleh  dilakukan  terhadap  tubuhnya,  karena  informasi  yang  diberikan  oleh  dokter  itu adalah sebagai landasan bagi pasien untuk memberikan persetujuan (consent) . Selain itu, informasi  yang  disampaikan  dokter  itu  harus  diberikan  berdasarkan  itikad i baik  dari dokter yang 2 bersangkutan.
Karena informasi yang dokter berikan merupakan hasil dari diagnosis dokter yang juga didasarkan atas informasi yang pasien berikan, maka sesuai Pasal 53 huruf a Undang- Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, pasien juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar mengenai masalah kesehatannya dengan lengkap dan jujur  kepada  dokter.  Misalnya,  informasi  terkait  keluhan-keluhan  yang  diderita  pasien, termasuk juga tindakan-tindakan yang 2 telah dilakukan dalam 2 mengatasi keluhan itu. Ini juga berarti bahwa dokter berhak atas informasi dari pasiennya itu.
Adam Chazawi menyebutkan bahwa informed consent berfungsi ganda. Bagi dokter informed consent memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis pada pasien, juga  bisa  dijadikan  sebagai  alat  pembelaan  diri  terhadap  kemungkinan  adanya  tuntutan atau  gugatan  dari  pasien  atau  keluarganya  bila  hasil  dari  tindakan  medis  menimbulkan akibat  yang  tidak  diinginkan.  Namun,  di  sisi  pasien, informed  consent merupakan perwujudan  dari  hak  pasien  untuk  menerima  informasi  penyakit  yang  dideritanya, tindakan  medis  apa  yang  akan  dilakukan,  kemungkinan  terburuk  akibat  tindakan  medis yang dilakukan, alternatif pengobatan lainnya,serta prognosisinya. 27 Bagi pasien informed consent juga  dapat  digunakan  sebagai  alasan  gugatan  terhadap  dokter  apabila  terjadi penyimpangan praktik dokter.
Masalah yang sering terjadi dalam aktifitas s pelayanan kesehatan adalah m mengenai  malpraktik.  Permasalahannya,  masyarakat  yang  tidak  banyak mengetahui  terkait  dunia  medis  cenderung  lebih  melihat  hasil  dari  perawatan  yang diberikan oleh tenaga medis. Padahal, seperti yang diketahui bahwa hasil dari perawatan tidak dapat diprediksi secara pasti, seorang dokter dalam praktiknya hanya memberikan jaminan  proses  upaya  pengobatan  sebaik  mungkin (inspanningverbintenis) ,  serta  sama
27 Endang Kusuma Astuti, Op.Cit ,  hal. 88
sekali  tidak  menjanjikan  hasil (resultaatverbintenis) .  Kesalahpaham  semacam  ini  sering kali berujung pada tuntutan hukum.
Gugatan o malpraktik  yang  terjadi  sebagian  besar  terjadi  karena  kurangnya pengetahuan  pasien  terhadap  dunia  medis.  Maka disini  terdapat  ketidakadilan  terhadap profesi  dokter  karena  pada  dasarnya  perjanjian  terapeutik  itu  merupakan  perjanjian inspanningverbintenis yang  menjanjikan  upaya  maksimal  untuk  kesembuhan  pasien, bukannya hasil yang pasti karena dokter tidak mungkin dapat menjanjikan kesembuhan.
Dalam tindakan medis yang dilakukan dokter terdapat risiko medis karena tingkat kesembuhan  pasien  tidak  selalu  dipengaruhi  oleh  kinerja  dokter,  tetapi  juga  faktor  lain seperti 5 keadaan fisik 5 pasien, stadium penyakit 5 pasien pada waktu j datang j ke j dokter, o dan  juga  kehendak  Tuhan.  Selama  dokter  besungguh-sungguh dan  melakukan  tindakan  medis  sesuai  dengan  yang  seharusnya  dilakukan  dalam menjalankan tindakan medis, namun hasil dari tindakan medis tidak sesuai dengan yang diharapkan,  maka  dokter  tersebut  tidak  bisa  dianggap  melakukan  pelanggaran  atau kejahatan  yang  bisa  dipidana.  Setiap  tindakan  medis  secara  hukum  dapat  dibenarkan apabila:
1. Dilakukan karena ada hubungan hukum antara dokter dan pasien.
2. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan kompetensinya.
3. Dilakukan sesuai dengan indikasi medis.
4. Dilakukan  sesuai  dengan  Standar  Pelayanan  dan  Standar  Operasional Prosedur.
5. Dilakukan  setelah  ada  persetujuan  dari  pasien/keluarga  yang  berdasarkan informed consent . 28
Karena  itu,  guna  mencegah  tuntutan  malpraktik  karena  minimnya  pengetahuan pasien  sebagai  pihak  yang  awam  terhadap  dunia  medis  diperlukan  pelaksanaan mekanisme informed consent .
Namun, meskipun ada informed j consent sebagai persetujuan dari pasien/keluarganya,  tetapi  jika  terjadi  kesalahan  atau  kelalaian  yang  dilakukan  oleh dokter  maka  kesalahan  tersebut  tetap  harus  dipertanggungjawabkan  menurut  hukum pidana atau dapat digugat secara perdata, juga dokter bisa mendapat sanksi pendisiplinan oleh  MKDKI  berupa  teguran  sampai  dengan  pencabutan  Surat  Izin  Praktik.  Meskipun tindakan 3 medis yang dilakukan oleh dokter telah disetujui pasien/keluarganya.
28 Muh.  Amin  Dali  dan  Warsito  Kasim,  Aspek  Hukum  Perjanjian Informed  Consent dan Perjanjian Terapeutik, Akademika Jurnal UMGo, Vol. 8, No. 2, 2019, hal. 104
Dalam  bidang  kesehatan  pasien  memiliki  tiga  hak  yang  harus  diperhatikan yaitu h hak untuk mendapatkan pelayanan k kesehatan (the right to health care) , 2 hak untuk mendapatkan 2 informasi (the right to information) , hak untuk m menentukan (the right  to determination) . Maka informed  consent ini  sebagai  perwujudan  dari  hak  untuk menentukan  nasib  sendiri (the  right  to  self  determination) karena  keputusan  akhir mengenai penentuan nasib sendiri itu dapat diberikan jika untuk pengambilan keputusan tersebut memperoleh informasi yang lengkap tentang segala untung dan ruginya apabila sesuatu  keputusan  telah  diambil.  Berdasarkan  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  ini juga,  pasien  dibenarkan  untuk  menolak  memberikan  persetujuan (informed  refusal) setelah diberikan informasi melalui informed consent.
Sesuai  dengan  teori  perjanjian  yang  sebelumnya  telah  penulis  bahas  perjanjian
terapeutik dalam hal ini termasuk dalam perikatan usaha (inspanningverbintenis) , i karena i tingkat i kesembuhan  pasien  tidak i hanya  dipengaruhi oleh i kemampuan i dokter i tetapi i jugaifaktor-faktor i lain  di  luar  itu. 5 Sehubungan  dengan bentuk  perikatan  antara dokter  dan  pasien adalah i perikatan  upaya,  maka prestasi 6 yang diperjanjikan 5 dalam 5 perjanjian 7 terapeutik juga merupakan upaya maksimal i yang i dilakukan i dokter.  Yang  mana  dalam informed  consent yang  dilandasi  2 hak 6 pasien 6 yaitu hak 5 untuk 5 mendapatkan informasi 5 dan 5 hak
menentukan nasib i sendiri
Menurut teori kepastian hukum, dalam hasil analisis penulis jika penyelengaraan persetujuan  tindakan  kedokteran  telah  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berkaitan dengan informed consent  maka  persetujuan  tindakan  hukum  atau informed  consent tersebut  dapat  memberikan  kepastian  hukum.  Dan  apabila informed  consent dalam tindakan medis tidak terpenuhi maka akan ada sanksi yang diterapkan. Seperti jika pihak dokter  tidak  melakukan prosedur  informed  consent  dengan  benar  maka  dapat  dipidana jika memenuhi unsur-unsur pidana, dan juga secara perdata.
Menurut  teori  mengikatnya  perjanjian,  dalam  hasil  analisis  penulis  dalam perjanjian  terapeutik  ini    pasien  dapat  secara  bebas  mengambil  keputusan  untuk memberikan  persetujuannya  dengan  berbagai  pertimbangan  dari  informasi  yang  telah dokter berikan. Selain i itu i pasien dalam mengambil keputusan persetujuannya i terlepas i dari i unsur i paksaan, penipuan, i dan i kekhilafan
Perjanjian terapeutik memiliki sifat khusus yang juga merupakan kelemahan dari perjanjian  ini    dan objeknya  berupa pelayanan kesehatan.  Yang  membedakan  perjanjian terapeutik dengan perjanjian pada umumnya, yaitu:
1. Kedudukan  antara  para pihak (dokter dengan pasien) tidak seimbang karena dokter  dipandang  memiliki  pengetahuan  dan  kemampuan  untuk  melakukan upaya  kesehatan,  sedangkan  pasien  tidak  mengetahui  tentang  kondisi kesehatannya.
2. Dalam tindakan medis tertentu ada informed consent sebagai hak pasien untuk menyetujuinya  secara  sepihak.  Hal  tersebut  dapat  dibatalkan  setiap  saat sebelum dilakukannya tindakan medis yang telah disepakati.
3. Hasil perjanjian yang belum pasti dalam pelayanan medis. 29
Dalam  perjanjian j terapeutik  penulis  berpendapat  bahwa  pasien  selalu  berada dalam posisi yang lemah dibandingkan dengan dokter. Dalam penerapannya, pasien kerap dituntut  untuk  menerima  apa  saja  yang  tindakan  yang  akan  dilakukan  oleh  dokter terhadap diri pasien, dikarenakan awamnya pengetahuan pasien tentang dunia kesehatan dan kedokteran. Dimana dalam proses penandatanganan informed consent, isi persetujuan tersebut  telah  dibuat  oleh  dokter  dan  pasien  tinggal  menandatangani  apa  yg  telah disodorkan  oleh  pihak  dokter.  Dalam  pelaksanaan  pelayanan  kesehatan  juga  kadanng muncul  masalah  dikarenakan  kurang  tersampaikan  dengan  baik  informasi  dari  dokter kepada pasien.

## D. KESIMPULAN
Perjanjian  terapeutik  merupakan  perjanjian inspanningverbintenis yang menjanjikan upaya maksimal untuk kesembuhan pasien, bukannya hasil yang pasti karena dokter tidak mungkin dapat menjanjikan kesembuhan. Oleh sebab itu,  dalam perjanjian terapeutik yang sebagai objek perjanjian adalah upaya maksimal terhadap penyembuhan penyakit pasien. Bagi dokter informed consent memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan  medis  pada  pasien,  juga  bisa  dijadikan  sebagai  alat  pembelaan  diri  terhadap kemungkinan adanya  tuntutan atau gugatan  dari pasien atau  keluarganya bila  hasil dari tindakan  medis  menimbulkan  akibat  yang  tidak  diinginkan.  Namun,  di  sisi  pasien, informed  consent merupakan  perwujudan  dari  hak  pasien  untuk  menerima  informasi penyakit  yang  dideritanya,  tindakan  medis  apa  yang  akan  dilakukan,  kemungkinan terburuk  akibat  tindakan  medis  yang  dilakukan,  alternatif  pengobatan  lainnya,serta prognosisinya. Informed  consent juga  memberi  kebebasan  bagi  pasien  untuk  bertindak dan 2 mengambil  keputusan 2 medis  untuk  dirinya 2 sendiri,  karena  pasien  juga  berhak untuk  menolak  tindakan  medis  apapun.  Guna  mencegah  tuntutan  malpraktik  karena
29 Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran (Tinjauan dari Berbagai Peraturan Perundangan dan UU Praktik Kedokteran), Cetakan ke-2, Bayu Media Malang, 2008, hal.12
minimnya  pengetahuan  pasien  sebagai  pihak  yang  awam  terhadap  dunia  medis  maka diperlukan  pelaksanaan  mekanisme informed  consent. Jika  tidak  terpenuhi  persyaratan informed  consent maka  rumah 2 sakit  atau 2 klinik  turut 5 bertanggungjawab  dan dokter 6 yang 7 bersangkutan dapat i dikenakan i sanksi.

## E. SARAN
1. Dalam i penyampaian  informasi  kepada  pasien,  harus  ada  kesamaan  bahasa  atau setidaknya ada pendekatan dalam pengertian dari orang yg menerima informasi. Jika terdapat  kesenjangan  yang  besar  antara  bahasa  pemberi  informasi  dan  bahasa penerima,  bisa  dapat  mengarah  pada  salah  pengertian  oleh  pasien/keluarga  pasien. Pemberian  informasi  dengan  menggunakan  bahasa  kedokteran  malah  akan membingungkan  pasien.  Seorang  dokter  diharapkan  bisa  memberikan  informasi sejelas-jelasnya  kepada  pihak  pasien  dan  melakukan  komunikasi  yang  baik  dengan pasien atau keluarga pasien  dalam hal menjelaskan diagnosis  penyakit dan  tindakan medis yang akan dilakukannya.
2. Perlunya  pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  fungsi  dan  peran informed  consent baik dalam  hal  penggunaanya  dalam  memberikan  tindakan  medis,  terapi  medis,  dan penelitian.
3. Informed  consent sangat  penting  dalam  aktifitas  pelayanan  kesehatan  sehingga  para dokter harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan Undang-Undang Praktik Kedokteran dan standar profesi kedokteran agar tuntutan hukum dari pihak pasien  dapat  dihindari.  Pihak  pasien  juga  harus  mengetahui  bahwa  dalam  proses tindakan  medis  penyembuhan  penyakit,  dokter  hanya  dapat  berusaha  untuk menyembuhkan pasien dengan tindakan medis yang dianggap perlu tanpa pernah bisa memberikan hasil yang pasti terhadap usaha penyembuhan tersebut.
4. Diperlukan  adanya  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur secara spesifik terkait kesalahan dalam tindakan medis sehingga mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum serta menjamin hak-hak pasien maupun dokter.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Adiwibowo,  Sunarto, Hukum  Kontrak  Terapeutik  di  Indonesia ,  Pustaka  Bangsa  Press, Medan, 2009
Astuti, Endang Kusuma, Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
Hanafiah,  M.  Jusuf  dan  Amri  Amir, Etika  Kedokteran  &  Hukum  Kesehatan ,  Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2008
Indonesia, Konsil Kedokteran, Kemitraan dalam Hubungan Dokter-Pasien, KKI, Jakarta, 2006
Komalawati, Veronica, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1989
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia , Citra Aditya, Bandung, 2019
Ohoiwutun,  Triana, Bunga  Rampai  Hukum  Kedokteran  (Tinjauan  dari  Berbagai Peraturan  Perundangan  dan  UU  Praktik  Kedokteran) ,  Cetakan  ke-2,  Bayu  Media, Malang, 2008
Soekanto,  Soerjono  Dan  Sri  Marmudji, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat , Cetakan ke-17, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2018
Subekti, Hukum Perjanjian , Cetakan ke-26, Intermassa, Jakarta, 2013
Triwibowo, Cecep, Etika dan Hukum Kesehatan , Nuha Medisa, Yogyakarta, 2014

## Jurnal
Busro,  Achmad, Aspek  Hukum  Persetujuan  Tindakan  Medis  (Informed  Consent)  Dalam Pelayanan Kesehatan , Law & Justice Journal, Vol. 1, No. 1, 2018
Dali,  Muh.  Amin  dan  Warsito  Kasim, Aspek  Hukum  Informed  Consent  dan  Perjanjian Terapeutik, Akademika Jurnal UMGo, Vol. 8, No. 2, 2019
Pakendek, Adriana, Informed Consent dalam Pelayanan Kesehatan, Al-Ihkam Jurnal, Vol. 5, No. 2, 2010
Priyadi,  Aris, Kontrak  Terapeutik/Perjanjian  Antara  Dokter  Dengan  Pasien, Jurnal  Media Komunikasi  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  Vol.  2,  Nomor  1  April 2020

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Republik  Indonesia, Undang-Undang  tentang  Praktik  Kedokteran ,  UU  No.  29  Tahun 2004  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  116  Tahun  2004,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 4431).
Republik  Indonesia, Undang-Undang  tentang  Kesehatan ,  UU  No.  36  Tahun  2009 (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  144  Tahun  2009,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 5063).
Republik  Indonesia, Undang-Undang  tentang  Rumah  Sakit ,  UU  No.  44  Tahun  2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2009).
Republik  Indonesia, Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran , Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tahun 2008. Kode Etik Kedokteran Indonesia
Website
https://www.alomedika.com/informed-consent-bukanlah-sekedar-lembar-persetujuan- medis , diakses pada tanggal 14 Oktober 2021