Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 6, No. 2, Februari 2021

## IMPLEMENTASI  PENDIDIKAN  DAN  PELATIHAN  DI  BALAI  PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
Galuh Rakasiwi, Retno Sunu Astuti dan Budi Puspo Priyadi Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Email: galuhrakasiwi47@gmail.com, retnosunu@gmail.com dan budipuspo@gmail.com

## Abstract
Micro,  Small  Medium  Enterprise  (MSMEs)  is  one  of of  the  motors  of  Indonesia's national  economy  that’s  become  one  of  the  government's  concerns.  Central  Java Province  has  a  fairly  high  number  of  MSMEs,  namely  4,174,210  units.  This requires more serious attention and efforts by the Central Java Province to manage MSMEs so that they can make a positive contribution to the national and regional economies,  and  to  improve  the  welfare  of  the  community. The  Central  Java Province  Cooperative  and  SME  Training  Center  (Balatkop  UKM)  provides improvement  in  job  skills  for  MSMEs  through  education  and  training. This research aims to describe the implementation of  education and training programs for  cooperatives  and  MSMEs  and  to  determine  the  driving  and  inhibiting  factors. This research is a descriptive study with a qualitative approach. The results of the research show that there are phenomena that are considered unfavorable such as the  accuracy  of  policies,  accuracy  of  implementation,  accuracy  of  targeting, accuracy  of  environment  and  accuracy  of  processes.  In  this  research,  it  was  also found  that  the  supporting  factors  for  program  implementation  were communication, disposition and bureaucratic structure, while the inhibiting factor was the resource factor.
Keyword : implementation;  education  and  training,  cooperative;  micro,  small  medium enterprises; resources

## Abstrak
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) merupakan  salah  satu  motor perekonomian nasional Indonesia menjadi salah satu perhatian pemerintah. Provinsi Jawa  Tengah  memiliki  jumlah  UMKM  cukup  tinggi  yaitu  4.174.210  unit.  Hal  ini tentunya  membutuhkan  perhatian  dan  upaya  yang  lebih  serius  oleh  Provinsi  Jawa Tengah  untuk  mengelola  UMKM  agar  dapat  memberikan  konstribusi  yang  positif bagi  perekonomian  nasional  dan  daerah,  serta  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Balai  Pelatihan  Koperasi  UKM  Provinsi  Jawa  Tengah  (Balatkop UKM)  memberikan  peningkatan  keterampilan  kerja  kepada  UMKM  melalui pendidikan  dan  pelatihan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan implementasi  program  pendidikan  dan  pelatihan  koperasi  dan  UMKM  serta  untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan terdapat  fenomena  yang  dianggap  kurang  baik  seperti  ketepatan  kebijakan,
ketepatan pelaksana, ketepatan sasaran, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Dalam  penelitian  ini  juga  ditemukan  bahwa  faktor  pendukung  implementasi program  adalah  komunikasi,  disposisi  dan  struktur  birokrasi,  sedangkan  faktor penghambat terdapat pada faktor sumberdaya.
Kata  Kunci :  implementasi;  pendidikan  dan  pelatihan;  koperasi;  usaha  mikro  kecil menengah; sumberdaya
Coresponden Author Email: galuhrakasiwi47@gmail.com
Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan  perekonomian  nasional,  pemerintah pusat menginisiasi melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  bertujuan  untuk  menumbuhkan  dan  mengembangkan usahanya  dalam  rangka  membangun  perekonomian  nasional  berdasarkan  demokrasi ekonomi  yang  berkeadilan.    UMKM  merupakan  salah  satu  motor  perekonomian nasional  Indonesia.  Peranan  UMKM  di  perekonomian  nasional  terhitung  cukup  besar. Jumlah  tersebut  mencapai  99,9  persen  bisnis  usaha  dan  penyerapan  tenaga  kerja mencapai 97 persen. Saat ini, UMKM menyumbang terhadap PDB hingga 60,34 persen (Putra, 2018). Sejalan dengan pendapat Putra, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla  menyatakan  UMKM  dapat  menjadi  salah  satu  upaya  untuk  mengurangi kemiskinan.  Dengan  berkurangnya  angka  kemiskinan,  maka  ketimpangan  yang  ada  di tengah masyarakat Indonesia pun diharapkan bisa semakin teratasi (Andreas, 2017). Hal tersebut diperkuat Wijanarko & Susila dalam (Yuwinanto, 2018) yang mengungkapkan bahwa  UMKM  menjadi  sektor  usaha  terbesar  kontribusinya  terhadap  pembangunan Negara serta mampu membuka lapangan kerja yang cukup luas bagi  para tenaga kerja sehingga mampu meminimalisir angka pengangguran di Indonesia.
Pembangunan  dan  pertumbuhan  UKM  dibanyak  negara  di  dunia  menjadi  salah satu  motor  penggerak  yang  krusial  bagi  pertumbuhan  di  suatu  negara.    Salah  satu karakteristik  dari  dinamika  dan  kinerja  ekonomi  yang  baik  dengan  laju  pertumbuhan yang  tinggi  di  negara  –  negara  Asia  Timur  dan  Tenggara  yang  dikenal  dengan Newly Industrializing  Countries (NICs)  adalah  kinerja  UKM  yang  efisien,  produktif  dan memiliki  daya  saing  yang  tinggi  (Tulus,  2002).  Untuk  mencapai  hal  tersebut  maka digunakan  salah  satu  paradigma  pembangunan  yaitu  melalui  strategi  pemberdayaan. Konsep empowerment sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, yang pada intinya memberikan  tekanan  pada  otonomi  pengambilan  keputusan  dari  suatu  kelompok masyarakat  yang  berlandas  pada  sumber  daya  pribadi,  langsung,  melalui  partisipasi, demokrasi,  dari  pembelajaran  sosial  melalui  pengalaman  langsung.  Salah  satu  bentuk pemberdayaan yang ada di Indonesia adalah pemberdayaan UKM yang secara langsung maupun  tidak  langsung  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  yang kemudian juga berpengaruh terhadap perekonomian secara nasional. UKM merupakan
salah  satu  bidang  yang  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia (Arini, Badarrudin, & Kariono, 2018).
Provinsi  Jawa  Tengah  sebagai  salah  satu  Provinsi  di  Indonesia  dengan  jumlah penduduk  kurang  lebih  33,75  juta  jiwa,  memiliki  jumlah  UMKM  cukup  tinggi  yaitu 4.174.210  unit.  Hal  ini  tentunya  membutuhkan  perhatian  dan  upaya  yang  lebih  serius oleh  Provinsi  Jawa  Tengah  untuk  mengelola  UMKM  agar  dapat  memberikan konstribusi  yang  positif  bagi  perekonomian  nasional  dan  daerah,  serta  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mengatur tentang ketentuan dan fasilitasi dalam memberdayakan UMKM di Jawa Tengah.
Berikut  jumlah  UMKM  yang  ada  di  Jawa  Tengah  berdasarkan  data  BPS  Tahun 2018:
Sumber: BPS, 2018

## Gambar 1 Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Berdasarkan gambar di  atas dapat  dideskripsikan bahwa jumlah UMKM di  Jawa Tengah  sebanyak  4.174.210unit  dengan  jumlah  paling  banyak  pada  usaha  mikro sebanyak  3.776.843  unit  (90,48%),  usaha  kecil  sebanyak  354.884  unit  (8,5%),  usaha menengah  39.125  unit  (0,94%)  dan  usaha  besar  3.358  unit  (0,08%).  Dari  jumlah tersebut,  UMKM  yang  menjadi  binaan  Dinas  Koperasi  UKM  Provinsi  Jawa  Tengah hingga  2020  sebanyak  167.458  unit.  Perkembangan  UMKM  Binaan  Dinas  Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik berikut:
0,08% 0,94% 8,5% 90,48%

## Grafik 1 Grafik UMKM Binaan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah 2011-2020
Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah, 2021
Berdasarkan  grafik  1  dapat  dideskripsikan  bahwa  jumlah  UMKM  di  Provinsi Jawa  Tengah  selalu  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Besarnya  minat masyarakat  Provinsi  Jawa  Tengah  untuk  mengembangkan  potensi  daerahnya  melalui UMKM juga didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari visi Jawa Tengah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari yang didukung salah satu misinya  yaitu Memperkuat  kapasitas  ekonomi  rakyat  dan  memperluas  lapangan  kerja untuk  mengurangi  kemiskinan  dan  pengangguran. Pewujudan  misi  ini  salah  satunya dengan memperkuat UMKM di Jawa Tengah (Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah Periode 2018 – 2023).
Dinas  Koperasi  UKM  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  memiliki  salah  satu  tugas pokok dan fungsi dalam pemberdayaan UMKM di Jawa Tengah, melalui perpanjangan tangan  UPT  Balai  Pelatihan  Koperasi  UKM  Provinsi  Jawa  Tengah  (Balatkop  UKM) memberikan  peningkatan  keterampilan  kerja  kepada  UMKM  melalui  pelatihan. Keberadaan  Balatkop  UKM  merupakan  wahana  bagi  masyarakat  koperasi  dan  pelaku usaha  untuk  mengembangkan  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  diharapkan mampu  menyerap  pengetahuan,  ketrampilan  dan  etos  kerja  produktif  serta  dapat menumbuhkan  jiwa  kewirausahaan  yang  merupakan  modal  dasar  dalam  menjalankan usaha.
Balatkop  UKM  Provinsi  Jawa  Tengah  menyelenggarakan  pendidikan  dan pelatihan bagi masyarakat Koperasi dan UKM setiap tahunnya. Adapun jenis pelatihan yang diselenggarakan antara lain: vokasional, manajerial dan kompetensi.

## Grafik 2
Grafik Peserta Pelatihan UPT Balai Pelatihan Koperasi UKM Provinsi Jawa

## Tengah
Sumber: UPT Balai Pelatihan Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan  grafik  2  dapat  dideskripsikan  bahwa  jumlah  pelatihan  yang diselenggarakan  Balatkop  UKM  Provinsi  Jawa  Tengah  fluktuatif.  Pada  tahun  2011 sampai  tahun  2013  mengalami  peningkatan  jumlah  pelatihan  yaitu  secara  beruturut- turut  261,11%  dan  306,38%  tetapi  pada  tahun  2014  dan  2015  mengalami  penurunan sebanyak  92,36%  dan  72,43%.  Pada  tahun  2016  mengalami  kenaikan  207,61%, kemudian  tahun  2017  mengalami  penurunan  lagi  sebanyak  60,5%.  Pada  tahun  2018 mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya  sebesar  185,95%,  2019  dan  2020 mengalami penurun yaitu 171,53% dan 83,95%. Dari grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa  pelatihan  yang  paling  banyak  diselenggarakan  adalah  pelatihan  vokasional seperti pelatihan batik, pelatihan boga, pelatihan jahit, pelatihan desain fashion dan lain- lain. Sedangkan pelatihan manajerial dan pelatihan kompetensi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan  pelatihan  vokasional.  Output  kegiatan  ini  berupa  peningkatan keterampilan pelaku usaha, kemampuan manajerial dan kompetensi bagi Koperasi.
Banyaknya  pelatihan  yang  diberikan  Balatkop  UKM  belum  mampu  memenuhi kebutuhan  UMKM  di  Jawa  Tengah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya  permintaan pelatihan  baik  dari  Dinas  Koperasi  UKM  Kab/Kota  dan  pengajuan  proposal  dari masyarakat  ke  Balatkop  UKM  yang  belum  terpenuhi.  Data  tersebut  menjadi  dasar penulis untuk merumuskan pertanyaan “Mengapa pelatihan di Balatkop UKM Provinsi Jawa Tengah belum mampu memenuhi kebutuhan pelatihan UMKM”.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  program pendidikan  dan  pelatihan  di  Balatkop  UKM  Provinsi  Jawa  Tengah.  Penekanan  pada implementasi program pendidikan dan pelatihan ini memberikan ragam berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jika (Andreas, 2017) dan (Arini et al., 2018) melihat bagaimana UMKM bisa mengurangi angka kemiskinan dan bagaimana UKM harus memanfaatkan perkembangan  digital.    Demikian  (Sartika,  Munjin,  &  Salbiah,  2019)  mengungkapkan bahwa pelaksanaan pelatihan KUMKM di PLUT Kabupaten Cianjur berpengaruh dalam
sikap dan kualitas yang perlu ditingkatkan dalam upaya pendampingan pengembangan KUMKM  di  Kabupaten  Cianjur.  Senada  dengan  hal  tersebut  (Irawati,  2018)  juga menyimpulkan  bahwa  ada  pengaruh  secata  stimultan  dan  parsial  antara  pelatihan  dan pembinaan  terhadap  pengembangan  usaha  kecil.  Hal  ini  berbeda  dengan  tujuan penelitian  ini  dimana  dalam  penelitian  ini  akan  dikaji  lebih  lanjut  faktor  yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan di Balatkop UKM Provinsi Jawa Tengah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  (Fathonah,  Kholilatusyahidah, &  Anggraini,  2019)  disebutkan  sebagai  salah  satu  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Hasil dari pendekatan kualitatif akan diuraikan secara deskriptif. (Nazir, 2003) diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa sekarang.
Lingkup  penelitian  melupti  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  Balatkop  UKM Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Program Pendidikan dan Pelatihan serta faktor-faktor yang menghambat serta mendorong implementasi program  tersebut. Data  primer  dan  sekunder  dilaksanakan  melalui  observasi  pada  obyek  yang  ditelisi dengan eksplorasi, wawancara dan observasi di lapangan serta memanfaatkan dokumen, arsip, literatur dan kajian ilmiah.
Fenomena penelitian meliputi  tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan  dan  tepat  proses.  Penelitian  akan  melihat  faktor-faktor  pendukung  dan penghambat  implementasi  kebijakan  dari  sisi  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur  birokrasi.  Teknik  analisa  data  menggunakan  tahapan  pengumpulan  data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan (Anggito & Setiawan, 2018).

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hasil Penelitian
Menurut  Ripley  dan  Franklin  (Winarno,  2014)  menyatakan  bahwa implementasi  adalah  apa  yang  terjadi  setelah  undang-undang  ditetapkan  yang memberikan  otoritas  program,  kebijakan,  keuntungan  ( benefit ),  atau  suatu  jenis keluaran  yang  nyata  ( tangible  output ).  Implementasi  mencakup  tindakan-tindakan oleh  sebagai  aktor,  khususnya  para  birokrat  yang  dimaksudkan  untuk  membuat program berjalan. (Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Kurniawan, Alexandri, &  Nurasa,  2018)  mengemukakan  implementasi  adalah  tindakan-tindakan  yang dilakukan  baik  oleh  individu-individu  atau  pejabat-pejabat  atau  kelompok- kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustino, 2006).
Menurut  Gow  dan  Mors  (Keban,  2014)  implementasi  kebijakan  terdapat berbagai  hambatan antara lain (1) hambatan politik,  ekonomi, dan lingkungan, (2)
kelemahan institusi, (3) ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan administrative, (4) kekurangan dalam bantuan teknis, (5) kurangnya desentralisasi dan partisipasi, (6) pengaturan waktu, (7) sistim informasi yang kurang mendukung, (8) perbedaan agenda  tujuan  antara  actor,  (9)  dukungan  yang  berkesinambungan  (Turner  dan Hulme,  1997:66-67).  Semua  hambatan  ini  dapat  dengan  mudah  dibedakan  atas hambatan dari dalam dan luar. Hambatan dari dalam dapat dilihat dari ketersediaan dan  kualitas  input  yang  digunakan  seperti  SDM,  dana,  struktur  organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan, sistim dan prosedur yang harus  digunakan.  Dan  hambatan  dari  luar  dapat  dibedakan  atas  semua  kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi itu sendiri,  seperti  peraturan  atau  kebijakan  pemerintah,  kelompok  sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dsb.
Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan publik perlu diketahui  variabel  atau  faktor-faktor  penentunya.  Untuk  menggambarkan  secara jelas  variabel  atau  faktor-faktor  yang  berpengaruh  penting  terhadap  implementasi kebijakan  publik  serta  guna  penyederhanaan  pemahaman,  maka  akan  digunakan model-model  implementasi  kebijakan,  seperti  dalam  Pandangan  Edwards  III (Subarsono, 2005), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi,  sumberdaya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Keempat  variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.
Hasil  penelitian  implementasi  pendidikan  dan  pelatihan  di  Balatkop  UKM Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan adalah faktor penentu implementasi kebijakan tersebut disebabkan oleh 4 (empat) variabel, yaitu komunikasi yang telah disampaikan kepada masyarakat pelaku Koperasi dan Usaha  Kecil  Menengah  namun  tidak  seluruh  masyarakat  menerima  informasi. Ketersediaan  sumber  daya  yang  terbatas  baik  dari  ketersediaan  sumber  daya manusia  dan  sumber  daya  anggaran.  Kesesuaian  disposisi  dan  struktur  birokrasi yang  sudah  baik  dapat  dikategorikan  sebagai  faktor  pendukung.  Peneliti menggunakan  prinsip-prinsip  pokok  dalam  implementasi  kebijakan  yang  efeketif menurut  Riant  Nugroho.  (Nugroho,  2014)  mengungkapkan  bahwa  pada  dasarnya terdapat  “lima  tepat”  yang  perlu  dipenuhi  dalam  keefektifan  implementasi,  yaitu ketepatan  kebijakan,  ketepatan  pelaksana,  ketepatan  target,  ketepatan  lingkungan dan ketepatan proses.

## B. Pembahasan
1. Implementasi Pendidikan dan Pelatihan di Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa TengahProvinsi Jawa TengahProvinsi Jawa Tengah
a) Ketepatan Kebijakan
Ketepatan  kebijakan  dinilai  dari  seberapa  jauh  program  dapat memecahkan  masalah  tentang  pendidikan  dan  pelatihan.  Hasil  penelitian, tujuan dari program tercapai. Hal ini dapat dilihat dari target yang terealisasi
pada  tahun  2020  yaitu  98,79%  atau  bisa  dikategorikan  Baik.  Program tersebut telah menjelaskan secara rinci apa saja kegiatan dalam pendidikan dan  pelatihan.  Namun  fakanya  tidak  seluruh  masyarakat  memahami  isi program.
b) Ketepatan Pelaksana
Ketepatan pelaksana dinilai dari peran ketiga pilah Good Governance yaitu  peran  pemerintah  dalam  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  Koperasi  dan UKM.  Hasil  penelitian  diketahui  bahwa  Balatkop  UKM  Provinsi  Jawa Tengah  sebagai  Instansi  pelaksana  teknis  dari  program  pendidikan  dan pelatihan  mempunyai  peran  penting  dalam  pelaksanaan  program  tersebut diantaranya  yaitu  pelaksanaan,  pendampingan,  monitoring  dan  evaluasi. Dalam  pelaksanaan  program  ini  belum  terlihat  adanya  kolaborasi  dengan pihak swasta. Sedangkan masyarakat khususnya pelaku Koperasi dan Usaha Kecil  Menengah  sebagai  obyek  menjadi  bagian  dari  pelaksana  yaitu menjadi peserta pelatihan dan pendidkan.
c) Ketepatan Target
Ketepatan  target  dapat  dinilai  respon  masyarakat  terhadap  program pendidikan  dan  pelatihan  bagi  Koperasi  dan  UKM  (KUKM).  Hasil penelitian dapat  dideskripsikan bahwa respon masyarakat  pelaku Koperasi, Usaha Kecil Menengah terhadap program pendidikan dan pelatihan positif. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya  permintaan  pelatihan  baik  dari  Dinas Koperasi UKM Kabupaten/Kota maupun pelaku KUKM.
d) Ketepatan Lingkungan
Ketepatan  lingkungan  dapat  dinilai  dari  lingkungan  internal  dan lingkungan  eksternal.  Hasil  penelitian  diketahui  bahwa  interaksi  antara Balatkop  UKM  Provinsi  Jawa  Tengah  sudah  terjalin  cukup  baik  namun masih terdapat hambatan di dalam pelaksanaannya.
e) Ketepatan Proses
Ketepatan  proses  dapat  dinilai  dari  penerimaan  masyarakat  terhadap program  pendidikan  dan  pelatihan  KUKM  serta  kesiapan  masyarakat sebagai  bagian  dari  target  program.  Hasil  penelitian  diketahui  bahwa penerimaan mayarakat pelaku Koperasi dan UKM di Provinsi Jawa Tengah sebagai  target  dari  sasaran  Program  Pendidikan  dan  Pelatihan  meneriman program  tersebut.  Kesiapan  pelaku KUKM  sudah siap menjadi  bagian dari pelaksana program pendidikan dan pelatihan.
2. Faktor  Penghambat  Implementasi  Pendidikan  dan  Pelatihan  di  Balai Pelatihan  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Provinsi  Jawa TengahProvinsi Jawa TengahProvinsi Jawa Tengah
a) Komunikasi
Komunikasi  dapat  dilihat  dari  metode  yang  digunakan  oleh  Balatkop UKM Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah dalam
mengkomunikasikan  program  pendidikan  dan  pelatihan  KUKM.  Kejelasan informasi yang disampaikan dan konsistensi dalam mengkomunikasikannya.  Hasil  penelitian  diketahui  bahwa  upaya  dalam mengkomunikasikan  program  pendidikan  dan  pelatihan  salah  satunya dengan  menuangkan  rencana  kegiatan  dalam  penetapan  kegiatan.  Program dan  kegiatan  disusun  setiap  tahun  anggaran,  sebagai  dasar  dalam penyusunan  Dokumen  Pelaksana  Anggaran  (DPA)  SKPD  dalam  rangka penyediaan anggaran.
Sebagai  dokumen  perencanaan,  kegiatan  telah  didesain  untuk memudahkan  pembagian  tugas  yang  jelas  kepada  masing-masing  Kepala Seksi  di  Balatkop  UKM  Provinsi  Jawa  Tengah.  Kejelasan  ini  memberikan kemudahan kepada Kepala Seksi dalam mengalokasikan sumberdaya untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan.
b) Sumberdaya
Sumberdaya dinilai dari (1) sumber daya manusia yang dimiliki untuk pelaksanaan  program  pendidikan  dan  pelatihan  KUKM  ;  (2)  dukungan anggaran dan fasilitas penunjang. Hasil penelitian diketahui jumlah sumber daya  manusia  yang  dimiliki  Balatkop  UKM  Provinsi  Jawa  Tengah  masih terbatas.  Hal  ini  dapat  dinilai  dari  jumlah  pegawai  yang  tidak  seimbang dengan  jumlah  kegiatan  yang  dilaksanakan.  Balatkop  UKM  Provinsi  Jawa Tengah  didukung  total  pegawai  30  orang,  namun  program  dan  pendidikan setiap  tahunnya  mencapi  kurang  lebih  100-125  kegiatan.  Jumlah  tersebut dirasa belum mencukupi karena tugas Balatkop UKM Provinsi Jawa Tengah selain memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat Koperasi  dan  UKM  juga  melakukan  tugas  dalam  pengkajian  dan pengembangan  untuk  mendukung  kegiatan  program  pendidikan  dan pelatihan.
Beberapa  sumber  dana  untuk  pelatihan  dan  pendidikan  di  Balatkop UKM  Provinsi  Jawa  Tengah  antara  lain:  (1)  APBD  (2)  Dana  Bagi  Hasil Cukai  Hasil  Tembakau  (DBHCHT)  dan  (3)  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) Kementerian  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia. Berikut disajikan grafik sumber dana pendidikan dan pelatihan di  Balatkop UKM Provinsi Jawa Tengah:
Grafik 3
Grafik Postur Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Balatkop UKM

## Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Balai Pelatihan Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan  grafik  dapat  dilihat  bahwa  postur  anggaran  yang bersumber  dari  APBD,  DBHCHT  dan  DAK  fluktuatif.  Dari  grafik  di  atas apabila dijabarkan dalam bentuk tabel untuk ketiga dana tersebut yaitu:

## Tabel 1

## Postur Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Balatkop UKM Provinsi Jawa Tengah
Sumber: Balai Pelatihan Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah, 2021.
Berdasarkan  tabel  1  dapat  dideskripsikan  bahwa  postur  sumber  dana terbesar  untuk  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  koperasi,  usaha  kecil  dan menengah di Jawa Tengah adalah DBHCHT (49,74%), DAK (27,95%) dan APBD  (22,31%).  Dimana  sumber  dana  tersebut  memiliki  fungsi  masing- masing  yaitu:  (1)  DBHCHT  hanya  untuk  buruh  tani  tembakau  dan  buruh pabrik  rokok  sesuai  Permenkeu  Nomor  205/PMK.07/2020  tahun  2020;  (2) DAK  untuk  pelatihan  manajerial,  kompetensi  perkoperasian  dan pendamping  pasca  pelatihan  sesuai  Permenkopukm  Nomor  1  tahun  2020 dan (3) APBD untuk  memberikan pendidikan dan pelatihan  KUKM sesuai Pergub Jawa Tengah Nomor 102 tahun 2016.
Dari  postur  anggaran  tersebut  dan  melihat  fungsi  penggunaannya maka  Koperasi  dan  UKM  yang  dapat  difasilitasi  pendidikan  dan  pelatihan hanya  di  beberapa  Kabupaten/Kota  tertentu,  sehingga  masih  banyak
SUMBER DANA 2016 2017 2018 2019 2020 JUMLAH % APBD 4.571.656.000 2.529.000.000 3.904.250.000 4.737.000.000 2.400.068.000 13.666.974.000 22,31 DBHCHT 1.750.000.000 1.650.000.000 7.650.000.000 7.875.000.000 7.650.000.000 30.475.000.000 49,74 DAK 5.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 5.446.780.000 2.350.000.000 17.121.780.000 27,95 JUMLAH 11.321.656.000 6.679.000.000 14.554.250.000 18.058.780.000 12.400.068.000 61.263.754.000 100,00
Kabupaten/Kota  lain  yang  belum  teralokasikan  anggaran  pendidikan  dan pelatihan  mengingat  anggaran  murni  APBD  hanya  untuk  membiayai  rutin operasional  perkantoran  yang  sangat  minimalis.  Sehingga  perlu  disusun perencanaan  dan  penganggaran  pendidikan  pelatihan  yang  proporsional untuk dapat menjangkau masyarakat Koperasi dan UKM di seluruh wilayah Jawa  Tengah  tanpa  terkecuali,  khususnya  dalam  perencanaan  APBD. Dimana  APBD  merupakan  anggaran  yang  kondisional  sehingga  dapat mendukung kegiatan pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi KUKM.
Hasil  penelitian  diketeahui  bahwa  sarana  dan  prasarana  pelatihan belum  dapat  memenuhi  standar  pelatihan,  terutama  untuk  pelatihan vokasional  yang  dominan  membutuhkan  keterampilan  praktik  (+/-  70% praktik)  tetapi  laboratorium  untuk  mendukung  kegiatan  tersebut  belum tersedia.
c) Disposisi
Disposisi  dinilai dari sikap demokratis  Balatkop UKM  Provinsi  Jawa Tengah,  fungsi  pelayanan  dan  standarisasi  pelayanan.  Hasil  penelitian diketahui bahwa responsifitas Balatkop UKM Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan dinilai baik. Hal ini dapat dilihat  dari  capaian  kinerja  tahun  2020  98,79%  dimana  jika  dinilai berdasarkan rentang pengukuran capai kinerja dikategorikan baik.
d) Struktur Birokrasi
SOP  pelaksanaan  program  pendidikan  dan  pelatihan  KUKM.  Hasil penelitian diketahui bahwa responsifitas pelayanan yang diberikan Balatkop UKM  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  pelaksanaan  program  pendidikan  dan pelatihan sudah sesuai dengan SOP.

## Kesimpulan
Secara  garis  besar  dapat  disimpulkan  bahwa  saat  ini  tujuan  yang  diharapkan pemerintah  dalam  memberikan  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  masyarakat  koperasi dan UKM belum tercapai. Hal ini dikarenakan program tersebut masih terdapat kendala dalam  implementasinya.  Meskipun  demikian,  program  ini  telah  diusahakan  untuk dilaksanakan  dengan  baik  oleh  Balatkop  UKM  Provinsi  Jawa  Tengah  sebagai pelaksana.  Balatkop  UKM  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  menggunakan  pendekatan pendidikan  dan  pelatihan  yang  mana  diharapkan  dengan  program  tersebut  dapat mencapai  target  Koperasi  dan  UKM  yang  terampil.  Namun  program  tersebut keberhasilannya tergantung pada faktor-faktor yang telah ditetntukan.
Faktor pendorong program pendidikan dan pelatihan KUKM yaitu (1) komunikasi yang meliputi kejelasan dan konsistensi; (2) sikap demokratis Balatkop UKM Provinsi Jawa  Tengah,  fungsi  pelayanan  dan  standarisasi  pelayanan  yang  dinilai  baik  dan  (3) responsifitas  pelayanan  yang  diberikan  Balatkop  UKM  Provinsi  Jawa  Tengah  dalam pelaksanaan  program  pendidikan  dan  pelatihan  sudah  sesuai  dengan  SOP.  Faktor
penghambat  program  pendidikan  dan  pelatihan  KUKM  adalah  sumberdaya,  baik  dari sumber daya manusia dan sumber daya anggaran serta fasilitas pendukung pelaksanaan kegiatan.
Saran  untuk  mengatasi  hambatan  dalam  implementasi  program  pendidikan  dan pelatihan  KUKM  di  Balatkop  UKM  Provinsi  Jawa  Tengah  yaitu:  (1)  penambahan sumber  daya  manusia  untuk  mendukung  kegiatan;  (2)  penambahan  alokasi  anggaran APBD  untuk  memfasilitasi  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  KUKM  di  35 Kabupaten/Kota di  Provinsi  Jawa Tengah supaya tidak menyusun program  pendidikan dan  pelatihan  berdasarkan  ketersediaan  anggaran  namun  menyusun  berdasarkan kebutuhan masyarakat KUKM Jawa Tengah; (3) penambahan saran dan prasarana guna mendukung pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan utamanya fasilitas kelas dan outdoor.

## BIBLIOGRAFI
Agustino, Leo. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Andreas, D. (2017). Jusuf Kalla Nilai UMKM Bisa Kurangi Kemiskinan diakses 22 Juli 2020, 19.46 WIB dari .
Anggito,  Albi,  &  Setiawan,  Johan.  (2018). Metodologi  penelitian  kualitatif .  CV  Jejak (Jejak Publisher).
Arini,  Hadiyanti,  Badarrudin,  Badarrudin,  &  Kariono,  Kariono.  (2018).  Efektivitas inkubator  bisnis  dalam  pelaksanaan  pembinaan  usaha  masyarakat  kecil  menegah. Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal , 8 (1), 1–17.
Fathonah, Nur Waliya Habibatul, Kholilatusyahidah, Nur, & Anggraini, Juwita. (2019). Dampak  Perubahan  Kondisi  Geografis  Terhadap  Kehidupan  Sosial  Ekonomi Masyarakat Desa Sawah Baru. PKM-P , 3 (2).
Irawati, Rina. (2018). Pengaruh pelatihan dan pembinaan terhadap pengembangan usaha kecil. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia , 12 (1), 74–84.
Keban,  Yeremias  T.  (2014). Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik:  Konsep, Teori dan Isu Edisi 3. Yogyakarta: Gavamedia.
Kurniawan, Riki, Alexandri, M.  Benny, & Nurasa, Heru. (2018).  IMSTeP:  Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van  Horn  Di  Indonesia. Responsive:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik , 1 (1), 34–38.
Nazir, Moh. (2003). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nugroho,  Riant.  (2014).  Public  Policy:  Teori,  Manajemen,  Analisis,  Konvergensi,  dan Kimia Kebijakan (edisi kelima). PT Elex Media Komputindo. Indonesia .
Putra,  Dwi  Aditya.  (2018).  UMKM  Sumbang  60  Persen  ke  Pertumbuhan  Ekonomi Nasional. Dipetik Oktober , 5 , 2019.
Sartika, Utami Dewi, Munjin, R. Akhmad, & Salbiah, Euis. (2019). Pengaruh Pelatihan Di  Pusat  Layanan  Usaha  Terpadu  Koperasi  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah Kabupaten Cianjur. Jurnal GOVERNANSI , 5 (2), 157–162.
Subarsono, A. G. (2005). Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi . Pustaka Pelajar.
Tulus,  Tambunan.  (2002).  Usaha  Kecil  dan  Menengah  di  Indonesia:  beberapa  isu penting. Jakarta: Salemba .
Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus). Yogyakarta: Caps.
Yuwinanto, Helmy Prasetyo. (2018). Pelatihan keterampilan dan upaya pengembangan UMKM di Jawa Timur. Dialektika , 13 (1), 79–87.