## PENYELESAIAN  SENGKETA  PERBATASAN  DARAT  DI  SEGMEN BIDJAEL SUNAN OBEN ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE

## Nadia Sabrilla, Dewa Gede Sudika Mangku
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail: dewamangku.undiksha@gmail.com

## Info Artikel
Abstract This study aims to look into how land border disputes between  Indonesia  and  Timor  Leste  along  the  Sunan- Oben  Bidjael  Segment  have  been  settled  using international law. An official editor is employed in this normative study. The study’s findings demonstrate that a  Joint  Border  Committee  between  Timor  Leste  and Indonesia has been established to serve as a forum for settling  land  border  disputes.  Later,  This  team  then changed  its  name  to  The  Treaty  of  1904  and  the Permanent  Court  of  Arbitration  of  1914  (PCA  1914) have  been  chosen  by the  Technical  Sub-Committee  on Boundary  Demarcation  and  Regulation  (TSC-BDR)  as the  border  demarcation  legal  framework.  Article  8  of the  2005  Provisional  Agreement  states  that  local communities,  in  this  case  indigenous  peoples  and traditional  leaders  at  the  borders,  are  given  the opportunity  to  participate  in  the  dispute  resolution procedure that takes place on the border between the two  countries  by  promoting  nonviolent  and  peaceful means. (b). It is evident that the systems of customary law  that  apply  to  the  residents  of  East  Timor  (Timor Leste) and West Timor (Indonesia) are the same given that  these  two  communities  share  a  shared sociocultural  background.  Land  conflicts,  the boundaries of a community’s territory, and the ability of community  leaders  to  engage  in  direct  discussions  to resolve  these  issues  can  all  be  governed  by  the  basic principles of customary law.

## GANESHA LAW REVIEW
Volume 4 Issue 1, May 2022 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Masuk: 1 Januari 2022 Diterima: 3 Maret 2022 Terbit: 1 May 2022
Keywords: Land borders, International law.

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  hukum  internasional  digunakan  untuk menyelesaikan pemutusan hubungan antara Indonesia dan  Timor  Leste  di  Ruas  Sunan – Oben  Bidjael .Penelitian  ini  bersifat  normatif  dan  menggunakan editor  undang  -undang  .Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Komite  Perbatasan  Bersama antara Indonesia dan Timor Leste telah dibentuk untuk bertindak sebagai tempat penyelesaian sengketa batas tanah .Kemudian, kelompok ini menjadi Technical Sub – Committee  on  Border  Demarcation  and  Regulation (TSC-BDR)  ,  yang  memutuskan  untuk  mengadopsi Treaty of 1904 dan Permanent Court of Arbitration of 1914  (  PCA  1914  )  sebagai  kerangka  hukum  untuk demarkasi perbatasan .Masyarakat lokal , dalam hal ini masyarakat adat / pemimpin adat di perbatasan , diberi kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  prosedur penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  di  perbatasan antara  kedua  negara  sesuai  dengan  Perjanjian Sementara  Pasal  8  2005  dengan  mengedepankan perdamaian dan metode tanpa kekerasan (b). Terlihat jelas  bahwa  sistem  hukum  adat  yang  berlaku  bagi penduduk  Timor  Timur  (  Timor  Leste  )  dan  Timor Barat  (  Indonesia  )  adalah  sama  mengingat  kedua masyarakat  ini  memiliki  latar  belakang  sosial  budaya yang  sama  .Konflik  tanah  ,  batas – batas  wilayah masyarakat , dan kemampuan tokoh masyarakat untuk terlibat  dalam  diskusi  langsung  untuk  menyelesaikan masalah  ini  semuanya  dapat  diatur  oleh  prinsip – prinsip dasar hukum adat
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Prinsip integritas dan kedaulatan teritorial , yang banyak ditemukan dalam instrumen  hukum  internasional  ,  menimbulkan  kesadaran  betapa  pentingnya  status wilayah  suatu  negara  di  bawah  hukum  internasional  larangan  menangani  urusan  di negeri suatu merupakan salah satu tanda diakuinya kepemilikan negara dan keutuhan wilayah  negara  tersebut.Kedaulatan  suatu  negara  atas  wilayahnya  dipengaruhi  oleh perubahan  status  teritorialnya  ,  terutama  yang  berkaitan  dengan  implikasi  hukum kepemilikan negara , yang mensyaratkan kewarganegaraan penduduk setempat dalam hal  ini  seolah-  olah  olah  ketegasan  dan  batas  batas  negara  berfungsi  sebagai  pilar hukum  tersendiri  untuk  menyikapi  keutuhan  dan  kedaulatan  bangsa  (Hadiwijoyo, 2011). Penyelenggaraan negara Indonesia dan rakyatnya dalam kegiatan dan hubungan dengan negara lain memerlukan dan mengetahui tentang batas – batas suatu jaminan jaminan  perlindungan  dan  hukum  negara  mengenai  batas – batas  tersebut ketidaksepakatan  dapat  dengan  mudah  berkembang  sebagai  akibat  dari  kerjasama subyek hukum internasional . konflik, dan faktor lainnya hanyalah beberapa dari sekian
Kata Kunci : Perbatasan darat, Hukum internasional
Coresponding Author : Nadia Sabrilla
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
banyak  potensi  sumber  sengketa  yang  signifikan  .Literatur  internasional  secara signifikan berkontribusi pada solusi masalah ini ketika itu terjadi (Adolf, 2006 ) .Karena fakta bahwa perang memiliki sejarah panjang sebagai alat diplomatik yang kuat , negara – negara  secara  rutin  menggunakannya  untuk  menyelesaikan  konflik  sejak  awal. Namun , masyarakat internasional menjadi lebih sadar bahwa bahaya hanya melibatkan penderitaan. Pengelolaan dan saat ini erat dengan gagasan fundamental negara sebagai organisasi yang berdaulat, berpenduduk, dan wilayah serta interpretasi atau persepsi tentang  ancaman  yang  dihadapinya,  permasalahan  dan  permasalahan  pada  batas wilayah,  khususnya  pada  batas  darat  ,  seperti  perbatasan  negara,  pergeseran perbatasan  perbatasan  ,  kegiatan  ekonomi  ,  penyelundup  ilegal  dan  legal  ,  serta pencurian  yang  masih  menimbulkan  permasalahan  ,  masih  mendominasi  batasan kawasan kawasan. wacana ancaman di daerah perbatasan . Masalah perbatasan yang sangat  rumit  dan  melibatkan  banyak  variabel  penting  ,  seperti  kepemilikan  dan kepemilikan negara , politik, lingkungan sosial dan politik , dan kondisi ekonomi , serta pertahanan  dan  keamanan  .Sengketa  perbatasan  merupakan  masalah  yang  belum sepenuhnya  ditangani  Indonesia,  yang  memiliki  garis  pantai  yang  berbahaya  dengan banyak negara lain ( Madu , et al . , 2010 ) . Karena perbatasan antara Indonesia dan Timor  Leste  terbagi  menjadi  dua  kantong  yang  terpisah  ,  maka  masalah  perbatasan antara kedua negara dapat digolongkan sebagai masalah yang sangat serius ( Djalal , 2002 ) . Awalnya, ada enklave di daerah sekitarnya ( Cambridge Advanced Learner ‘s Dictionary) .
Oecussi  adalah  daerah  enklave  menurut  laporan  Deeley  2001  ,  itu  adalah bagian  dari  wilayah  Republik  Demokrasi  Nasional  Indonesia  dan  terletak  di  Timor Barat.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Indonesia  (NKRI)  (Wain,  2012).  Timor  Leste  dan Timor  Barat  di  utara  dihubungkan  dengan  Pulau  Timor  melalui  jembatan  sepanjang 149,9 km .  di selatan telah menimbulkan tantangan bagi pembangunan ekonomi , sosial ,  dan  politik  kedua  negara  pada  saat  tulisan  ini  dibuat  .  Menurut  Badan  Nasional Pengelola  Perbatasan  (  BNPP  ),  Indonesia  dan  Timor  Leste  saat  ini  menyumbang  4 persen dari kebutuhan perbatasan dunia yang tidak terpenuhi .Kedua negara saat ini sedang berupaya meningkatkan akses ke Oecussi Kantong yang mencakup 489 bidang tanah  dengan  keliling  2,6  km  (  142,7  ha  )  .Wilayah  tersebut  di  atas  adalah  pertama kalinya  saya  mempelajari  dan  membahas  perbatasan  perbatasan  dalam  beberapa segmen  tersebut  di  atas  ;  ada  banyak  ikatan  antara  kedua  negara  yang  sangat  kuat. Ketidakjelasan  demarkasi  merupakan  faktor  yang  berpotensi  berbahaya  yang  bisa mengakibatkan konflik antara kedua negara yang saat ini memperebutkan

## METODE PENELITIAN
Jenis analisis yang digunakan adalah analisis normatif yang menitikberatkan pada  pemeriksaan  terhadap  sejumlah  undang – undang  yang  ada  (  Ibrahim  ,  2005) .Peraturan  Perundangundangan  dan  Perjanjian – Perjanjian  Internasional  terkait Penyelesaian  Sengketa  Perbatasan  Darat  yang  saat  ini  berlangsung  antara  Indonesia dan Timor Leste merupakan sumber hukum utama yang digunakan . UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; di antara sumber hukum lainnya Sebuah Konvensi untuk Mengatur Kondisi yang Paling Menguntungkan  untuk  Pengembangan  Peradaban  dan  Perdagangan  di  Dominions Kepulauan  Solor  dan  Timor  dan  Deklarasi  Terkait  ,  Ditandatangani  di  Lisbon  pada tanggal 10 Juni dan 1 Juli 1893 ; Perjanjian dengan Pertukaran Nota Diplomatik , tanggal 9 Februari 18; dan Perjanjian Demarkasi dan Pertukaran Beberapa Dominion Portugis dan Belanda di Kepulauan Solor dan Timor , antara Portugal dan Belanda , pada 20 April 18  Konvensi  Demarkasi  Kekuasaan  Portugis  dan  Belanda  di  Pulau  Timor  ;  nota diplomatik dari pemerintah Portugis .disahkan pada tanggal 29 Agustus 1908, setelah
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 1904 di Den Haag (Traktat 1904). Studi saat ini pada  dasarnya  adalah  studi  deskriptif  yang  difokuskan  pada  penyediaan  informasi terkini , mungkin pada perbatasan. Menurut kerangkanya esai ini dibagi menjadi dua kategori  :  baik  evaluasi  maupun  penyusunan.Evaluatif  karena  akan  memberikan analisis  menyeluruh  tentang  bagaimana perbatasan  Indonesia  dan  Timor  Leste  akan dilintasi . Dalam penelitian ini digunakan metode “ pendekatan peraturan perundang – undangan “.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Hubungan Diplomasi antar negara merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa semua warga negara dari semua negara hidup sehat dan sejahtera. Upaya yang dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  yang  berbeda  untuk  setiap  penduduk  internal  , seperti perbedaan dasar bangsa , tujuan nasional yang berbeda , dan tujuan nasional yang berbeda .Oleh karena itu, sebagai satu kebutuhan bersama , bangsa dan bangsa telah bekerja sama di bidang ekonomi , geografi , bahasa , agama , dan politik untuk meningkatkan nilai timbal balik .
Hal  ini  dapat  dijelaskan  dengan  menggunakan  pengetahuan  khusus,  seperti lukisan , bangunan, dan patung, baik yang ditemukan di museum atau tempat lain di seluruh  dunia  .Menurut  Sumaryo  Suryokusumo  ,  diplomasi  terjadi  antara  beberapa lembaga pemerintah melalui negosiasi dengan orang – orang yang bermasalah di bidang kerjanya.  Praktik  ijazah  yang  sudah  ada  sejak  lama  telah  diakui  sebagai  hukum internasional. Pengertian hukum adat yang digunakan untuk menegakkan hukum dan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu bangsa yang waras. Bertentangan dengan yang terjadi  saat  ini  ,  hubungan  diplomatik  bilateral  dan  hubungan  konsuler  dengan organisasi internasional keduanya semakin tegang.
Ada  hubungan  yang  unik  dan  kuat  antara  Indonesia  dan  Timor  Leste  .Timor- Leste, sebelumnya dikenal sebagai provinsi pertama di Indonesia , telah menjadi negara merdeka sejak 30 Agustus 1999, ketika mengadopsi sistem pemungutan suara ( Deeley , 2001).Akibat peran Indonesia sebagai penyumbang utama perekonomian atau daya manusia di Timor Leste , hubungan kedua negara semakin tegang selama perjalanan . Akibat peran Indonesia sebagai penyumbang utama perekonomian atau daya manusia di Timor Leste , hubungan kedua negara semakin tegang selama perjalanan .Pada tahun 2002 , sebuah dokumen berjudul “ Komunike Bersama Tentang Hubungan Diplomatik Antara  Republik  Indonesia  dan  Republik  Demokratik  Timor  Leste “ menjabarkan hubungan diplomatik antara kedua negara .Tentu ada rintangan dan hambatan dalam hubungan  antara  tetangga  tersebut  ,  misalnya  masalah  yang  berkaitan  dengan perluasan  wilayah  negara  .  Tanpa  adanya  informasi  tentang  batas  wilayah  ,  klaim sepihak pada  hari-hari  yang  berdekatan  ,  dan  sewaktu – waktu  dapat  memunculkan persoalan dan persoalan lainnya Relasi antara Timor – Leste dan Republik Indonesia memerlukan komitmen yang akan menguntungkan kedua penduduk kedua negara secara setara . Hubungan positif ini terkait dengan pemahaman yang sudah terjalin lama antara Indonesia dan Timor Leste  (Gumilar,  2017).  Partisipasi  Indonesia  pada  tanggal  20  Mei  2002  ,  hari kemerdekaan  Timor  Leste  ,  dan  hubungan  diplomatik  yang  dihasilkan  darinya termasuk  kedekatan  kedua  negara  satu  sama  lain  ,  serta  berbagai  proyek  bersama menjadi pengingat serius akan pentingnya lebih awalkoneksi.Setiap kesepakatan kerja bersama  yang  sudah  ditandatangani  oleh  pemerintah  Indonesia  dan  Timor  Leste meliputi kesepakatan , komunike bersama , nota kesepahaman , pernyataan bersama , dan deklarasi bersama . Berdasarkan informasi di atas , ada beberapa kesepakatan yang telah  dibuat  antara  pemerintah  Indonesia  dan  Timor  Leste  yang  didasarkan  pada prinsip – prinsip  itikad  baik  bilateral  ,  termasuk  kesepakatan  tentang  pembentukan
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
komite  perbatasan  bersama  antara  pemerintah  kedua  negara.  Pada  tanggal  14 September  200  di  Denpasar  diumumkan  bahwa  kedua  negara  akan  menggunakan Traktat  1904  dan  PCA  1914  sebagai  sumber  utama  hukum  internasional  masing – masing  .Pada  tanggal  11  Juni  2003  ,  kesepakatan  dibuat  tentang  penyeberangan perbatasan  tradisional  dan  pasar  yang  diatur  antara  pemerintah  Republik  Indonesia dan Republik Demokratik Timor - Leste
Hubungan antara Timor - Leste dan Republik Indonesia memerlukan komitmen untuk membangun prinsip - prinsip yang akan menguntungkan kedua penduduk kedua negara  secara  setara  .  _Hubungan  positif  ini  terkait  dengan  pemahaman  yang  sudah terjalin lama antara Indonesia dan Timor Leste (Gumilar, 2017). Partisipasi Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002 , hari kemerdekaan Timor Leste , dan hubungan diplomatik yang  dihasilkan  darinya  termasuk  kedekatan  kedua  negara  satu  sama  lain  ,  serta berbagai  proyek  bersama  menjadi  pengingat  serius  akan  pentingnya  lebih awalkoneksi.Setiap  kesepakatan  kerja  bersama  yang  telah  ditandatangani  oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste meliputi kesepakatan , komunike bersama , nota kesepahaman , pernyataan bersama , dan deklarasi bersama . Berdasarkan informasi di atas , ada beberapa kesepakatan yang telah dibuat antara pemerintah Indonesia dan Timor  Leste  yang  didasarkan  pada  prinsip  -  prinsip  itikad  baik  bilateral  ,  termasuk kesepakatan  tentang  pembentukan  komite  perbatasan  bersama  antara  pemerintah kedua negara . Pada tanggal 14 September 200 di Denpasar diumumkan bahwa kedua negara akan menggunakan Traktat 1904 dan PCA 1914 sebagai sumber utama hukum internasional masing - masing .Pada tanggal 11 Juni 2003 , kesepakatan dibuat tentang penyeberangan  perbatasan  tradisional  dan  pasar  yang  diatur  antara  pemerintah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor – Leste Dalam hal pengaturan lalu lintas barang dan orang , telah tercapai kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Timor - Leste tentang tari batas tradisional dan peraturan pasar . Perjanjian Sementara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Demokrat Timor Leste tentang perbatasan darat mengenai perbatasan , yang ditandatangani di Dili pada tanggal 8 April 2005 , oleh Menteri Negara Republik Indonesia Hasan Wirayuda  dan Menteri Negara Demokrasi Timor  Leste  Ramos  Horta  (  Setiawan  ,  2020  )  .  Sejak  tahun  2010  hingga  saat  ini  , hubungan diplomatik antara Indonesia dan Timor Leste semakin erat .Perdana Menteri Xanana Gusmao mengunjungi Indonesia tiga kali pada September 2010: sekali pada 18 Agustus di Atambua, sekali pada 27 Oktober di Lamongan, dan sekali pada Desember 2010  ketika  ia  menghadiri  Bali  Democracy  Forum  (BDF  )  ketiga  sebelum  berangkat pada  11  dan  12  Desember  untukSurabaya  (Raharjo,  2018).  Pas  Lintas  Batas; Pemberlakuan  Visa  di  Joint  Ministerial  Conference  ( JMC  ) akan  menjadi  mekanisme utama untuk membina komunikasi bilateral antara kedua negara dan akan berlangsung setiap sebelas bulan pada tahun Menteri . pada 22 September di UNGA Session 65 di New  York  dan  2  Desember  di  BDF  Fourth  di  Bali  .Berbagai  isu  mengemuka  segera setelah rekomendasi KKP diimplementasikan , yang semakin mengikis hubungan

## Oben Bagi Indonesia dan Timor Leste: Penyelesaian Sengketa Di Segmen Bidjael Sunan
Segmen  yang  tidak  terselesaikan  dan  segmen  yang  tidak  disurvei  adalah  dua subkategori  perselisihan  yang  terus  -  menerus  antara  Indonesia  dan  Timor- Leste.Segmen yang tidak disurvey , di sisi lain , adalah segmen yang sudah didelineasi tetapi masyarakat ragu untuk melakukannya karena mereka yakin mereka tidak akan dapat  mencapai  undang  -  undang  pertanian  .  Inilah  yang  terjadi  pada  segmen  yang belum terselesaikan antara Indonesia dan TimorLeste. Ada 489 bidangs yang terlihat dari semua sisi yang terbentang 2,6 kilometer atau 142,7 meter . _Indonesia harus terus menerapkan sepenuhnya undang – undang yang diperlukan untuk masyarakat umum di wilayah yang sedang dipertimbangkan daerah (Dewa, 2017 ) . Sebaliknya , terdapat
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
delapan  wilayah  sengketa  yang  telah  disadap  dan  dievakuasi  namun  belum  disurvei secara menyeluruh dalam kategori segmen yang belum disurvey . Pertama, di wilayah Subina  ,  di  Desa  Inbate  dan  Kecamatan  Bikomi  ,  dengan  luas  total  393,5  hektar .Kemudian  di  Kecamatan  Bikomi  Nilulat,  Desa  Sunkaen,  dan  Pistana.Karena  wilayah tersebut  belum  disurvei  ,  maka  terdapat  sengketa  daerah  di  Co.  4890-5590  dan  Co. 4924-5378 serta luas kepemilikan tanah di pendataan . Desa Haumeniana, Kecamatan Bikomi , dan Ketiga di wilayah Nego Numfo .Daerah sengketa terletak di Co. 4880-5290 sampai dengan Co. 4802-5143 dengan total luas 290 hektar . Desa Nilulat, Tubu Banat, dan  Kecamatan  Bikomi  Nilulat  saat  ini  sedang  mengalami  krisis.Akibatnya  ,  wilayah penduduk  di  tanah  menjadi  mandul  .  Akibatnya  ,  permasalahan  tapal  batas  kedua negara  dan  situasi  ini  berpotensi  menimbulkan  konflik  antara  kedua  negara  karena perbedaan nilai fundamental . Akibatnya , dapat disimpulkan bahwa dengan kurangnya kejelasan  seputar  krisis  batas  tapal  ,  kedua  negara  akan  memberikan  kesempatan kepada  seseorang  untuk  terlibat  dalam  Karena  kemampuan  mereka  dalam memanfaatkan  kelonggaran  penjagaan  keamanan  yang  bersangkutan  ,  maka perdagangan ilegal yang akan terjadi akan sangat menguntungkan mereka . Segmen ini merupakan  segmen  yang  tidak  dapat  dibuka  oleh  pejabat  dari  dua  negara  karena keadaan  wilayah  secara  keseluruhan  merupakan  salah  satu  daerah  steril  atau terkepung yang tidak dapat dibuka . Masyarakat setempat kini menebang 489 bidang tanah dengan jarak 2,6 kilometer ( 142,7 hektar ) . LePenduduk Timor Barat pertama kali  mengetahui  wilayah  ini  pada  tahun  1893  ;  meskipun  demikian,  orang – orang Portugis tetap dengan tegas menentang perluasannya dari tahun itu hingga 1966 .Pada tahun  1966  ,  seekor  seekor  seekor  dari  Sungai  Noel  Miomafo  pindah  ke  utara  , menjelajahi daerah terpencil yang membentang dari titik Bidjael Sunan ke ujung barat Oben dan berbatasan dengan pilar Ampu Panalak . _Indonesia dan Timor Leste telah mengambil langkah - langkah untuk menormalkan kembali hubungan mereka setelah konflik , tetapi sampai artikel ini ditulis , keahlian profesional mereka belum mencapai tingkat batas konflik . Akibatnya , kedua negara belum berhasil menjembatani beberapa kesenjangan  antara  wilayah  Indonesia  dan  Timor  Leste  ,  yang  dapat  mengakibatkan konflik  skala  kecil  dengan  potensi  konflik  skala  besar  .Langkah-langkah  untuk memperbaiki  perbatasan  akan  mandek  tanpa  kesepakatan  akhir  tentang  garis perbatasan  .Akan  sulit  untuk  melaksanakan  tugas  menyiapkan  tambahan  bahasa – bahasa  yang  dapat  melindungi  wilayah  enclave  dari  keterisolasian  .Karena  putusnya hubungan  antara  kedua  negara  yang  sedang  berlangsung  ,  mereka  menjadikannya prioritas  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  .  Membuktikan  masalah  ini  tak terselesaikan  akan  memunculkan  tindak  kriminalitas  ,  pelintas  batas  ilegal  , penyelundupan dan kemungkinan konflik yang meningkatkan kehidupan masyarakat dan mengurangi konflik di kedua siJaBahasa yang harus segera diterjemahkan adalah sebagai berikut : _menempatkan penjagaan perbatasan yang belum selesai di atas daftar prioritas;  memformalisasi  pengaturan  untuk  menciptakan  kemungkinan  untuk menurunkan  insiden  di  masa  depan  ,  agar  terjadi  komunikasi  yang  efektif  dari pemerintah dan pasukan keamanan di kedua belah pihak.

## KESIMPULAN
Bidjael Sunan – Oben adalah satu – satunya rute yang menghubungkan Timor Leste dan Indonesia yang belum dipilih untuk buku ini . Pemerintah Indonesia-Timor Leste  berhasil  mengakhiri  konflik  antara  kedua  negara  pada  tahun  2013  tentang Segmen  Dilumil  dan  Memo,  tetapi  tindakan  ini  tidak  dilakukan  pada  Segmen  Bidjael Sunan dan Oben.Kedua negara membentuk Panitia Perbatasan Bersama sebagai sarana untuk  menetapkan  sengketa  batas  darat  ,  dan  kemudian  mereka  membentuk  Sub Panitia Teknis Tata Batas dan Peraturan Perbatasan ( TSC – BDR ) , yang telah disetujui
Ganesha Law Review, Volume 4 Issue 1 May 2022
untuk menggunakan Konvensi Traktat 1904 dan pengadilan Tetap . Arbitrase 1914 ( PCA 1914 ) sebagai hukum yang akan digunakan dalam penetapan dan pemeliharaan batas wilayah . Pemerintah Indonesia – Timor Leste berhasil mengakhiri konflik kedua negara pada tahun 2013 pada Segmen Dilumil – Memo , Namun , Segmen Bidjael Sunan – Oben bukanlah lokasi aksi di sini . Menurut Perjanjian Sementara tahun 2005 Pasal 6 butir  (b  )  penduduk  setempat  dalam  hal  ini  diberikan  ruang  untuk  ikut  serta  dalam proses sengketa yang terjadi di perbatasan kedua  negara sementara tetap mengikuti adil dan mengingat baik Timor Bagian Barat atau Timor Bagian Timur (Timor Leste) yang berbahasa Indonesia, memiliki norma – norma sosial yang serupa, dapat mengatur bahwa tatanan hukum adat yang sudah ditetapkan di kedua penduduk tersebut juga kuat.  Potensi  Paradoxical  Tokoh  Adat  untuk  berhasil  dalam  negosiasi  untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi .Masalah pertanahan dan batas – batas wilayah adat  dapat  dipelajari  dari  substansi  tawanan  yang  bersangkutan  .  Namun,  hal  ini menjadi  masalah  ketika  suatu  negara  menggunakan  mata  uangnya  sendiri  tanpa menggunakan Tokoh Adat , yang berpotensi secara signifikan meningkatkan kapasitas negara tersebut untuk mempertahankan diri dari agresi eksternal .

## SARAN
Satu- satunya jalur antara Timor Leste dan Indonesia yang belum dipilih hingga tulisan  ini  dibuat  adalah  Bidjael  Sunan-ObenKedua  negara  membentuk  Panitia Perbatasan  Bersama  sebagai  sarana  untuk  mencegah  penyebaran  batas  darat  ,  dan mereka kemudian membentuk Sub Panitia Teknis Tata Batas dan Peraturan Perbatasan ( TSC – BDR ) , yang telah disetujui untuk digunakan dengan Konvensi Traktat 1904 dan Pengadilan  .Pemerintah  Indonesia – Timor  Leste  telah  berhasil  menyelesaikan penyeberangan perbatasan dua negara di Segmen Dilumil – Memo , tetapi tindakan ini tidak dilakukan di Segmen Bidjael Sunan – Oben karena PCA 1914 digunakan sebagai titik acuan untuk pembentukan dan pemeliharaan batas wilayah pada tahun 2013 di sana.Menurut  Perjanjian  Sementara  2005  Pasal  6  butir  (  b  )  ,  penduduk  setempat diberikan  ruang  untuk  berkumpul  dan  berpartisipasi  dalam  proses  sengketa  yang dilakukan di kedua negara dengan tetap mengikuti proses melalui Pasal 8 HUT tahun 2005 . Pertimbangan baik Timor Bagian Barat atau Timor Bagian Timur (Timor Leste) yang berbahasa Indonesia, memiliki kesamaan keyakinan sosial dan agama, maka dapat disini  tatanan  hukum  adat  yang  sudah  dilaksanakan  di  kedua  wilayah  tersebut selanjutnya  Namun  ,  hal  ini  menjadi  masalah  ketika  negara  memperoleh  mata  uang utamanya  tanpa  menggunakan  Tokoh  Adat  ,  yang  berpotensi  meningkatkan  secara signifikan kemampuan negara untuk mempertahankan diri dari agresi luar.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, H. (2006), Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafka, Jakarta. Barry,  W. Latent  Danger  :  Boundary  Dispute  and  Border  Issues  in  Southeast  Asia, Southeast Asian A ﬀ airs, utheast Asian A ﬀ airs 2012, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
Cambridge  Advanced  Learner’s  Dictionary,  Cambridge  University  Press,  U nited Kingdom.
Convention  for  the  Demarcation  of  Portuguese  and  Dutch  Dominions  on  the  Island  of Timor 1904 (Traktat 1904)
Deeley, N. (2001). The international boundaries of East Timor . Ibru Deeley,  N.  (2001),  Internasional  Boundaries  Research  Unit,  Boundary&Territory Briefng Volume 3 Number 5
Dewa,  G.  S.  M.  (2017).  Peran  Badan  Nasional  Pengelolaan  Perbatasan  (BNPP)  Dalam Pengelolaan  Perbatasan  Darat  Antara  Indonesia  Dan  Papua  Nugini .  Prosiding:

## Sinergitas Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court
Djalal, H. (2002), “Indonesian -Australia-East Timor Maritime Boundaries and Border Issue : Indonesian Perspective”, The Indonesian Quarterly, Vol. XXX, No. 4, 4th Quarter
E ﬀ endi, M. (1992), Hukum Diplomatik Internasional, Usaha Nasional, Surabaya Gumilar,  N.  (2017).  Dukungan  kampanye  militer  terhadap  diplomasi  Indonesia  di perbatasan darat Indonesia – Timor Leste. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 7(2), 217-226.
Hadiwijoyo, S.S. (2011), Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional , Graha Ilmu, Yogyakarta.
Ibrahim,  J.  (2005).  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang: Bayumedia
Joint Communique Concerning Diplomatic Relations Between The Republic of Indonesia and The Democratic Republic of East Timor July 2002. Madu,  L,  et  al.,  2010, Mengelola  Perbatasan  Indonesia  Di  Dunia  Tanpa  Batas  :  Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan, Graha Ilmu, Yogyakarta. Mangku,  D.  G.  S.  (2018).  Implementasi  Joint  Border  Committee  (JBC)  Untuk Penyelesaian  Sengketa  Perbatasan  Darat  Antara  Indonesia-timor  Leste. Jurnal Yuridis , 5(1), 43-66
Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. Jurnal Advokasi, 8(2), 150-164.
Raharjo,  S.  N.  I.  (2018).  Analisis  dan  upaya  penyelesaian  konﬂik antara  warga perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan warga distrik oecussi, Timor Leste pada 2012-2013. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 4 (1)
Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian  Umum  tentang  Penyelesaian  Sengketa  Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3).
Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law , 13 (4), 18-24.
Mangku,  D.  G.  S.  (2018).  Kepemilikan  Wilayah  Enclave  Oecussi  Berdasarkan  Prinsip  Uti Possidetis Juris. Jurnal Advokasi , 8 (2), 150-164.
Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan , 8 (3), 405-419.
Mangku,  D.  G. S.  (2020). Penyelesaian Sengketa  Perbatasan Darat  di Segmen  Bidjael Sunan – Oben  antara  Indonesia  dan  Timor  Leste. Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan , 5 (2), 252-260.
Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia  Dan  Timor  Leste  Di  Wilayah  Enclave  Oecussi (Doctoral  dissertation, Universitas Gadjah Mada).