Implementasi  Hukum  Adat  tentang  Perkawinan  Beda  Kasta  dalam Perspektif Hukum Positif
Rudianto 1 , Akram Ista 2 , Nurhikmah 3 1 Stikes Graha Edukasi Makassar, Indonesia.
2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Buana Makassar, Indonesia.
3 Stikes Graha Edukasi Makassar, Indonesia.

## rudiantomh16@gmail.com

## Abstract
Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum adat  tentang  perkawinan  beda  kasta  yang  tetap  dilestarikan  oleh  adat ammatoa  di  tinjau  dari  perspektif  hukum  positif.  Penulis  menggunakan penelitian hukum Normatif dengan menggunakan analisis data sekunder yang meliputi  bahan  hukum  Peraturan  Perundang-Undangan,  bahan  hukum sekunder,  Jurnal,  artikel  dan  sebagainya,  data  yang  diolah  dan  dianalisis secara  kualitatif  dengan  menggunakan  logika  deduktif.  Adapun  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  ialah  menggunakan metode observasi, wawancara (Ammatoa, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda). Hasil penelitian  iini  menunjukkan  bahwa  Ilustrasi  hukum  adat  ammatoa  tentang perkawinan  beda  kasta  pada  masyarakat  adat  yang  melarang  atau  tidak membenarkan  seorang  laki-laki  kasta  dari  budak  ( ata )  menikah  dengan perempuan dari kasta bangsawan ( puang ). dengan alasan adat-istiadat secara tidak  langsung  memberikan legal  standing untuk  melakukan  praktek diskriminasi yang ada pada masyarakat Ammatoa, dapat dibayangkan apabila seoorang  perempuan  (istri)  diperhadapkan  dengan  pilihan  yang  sangat mengecam  di  antara  dua  pilihan,  seoorang  istri  wajib  menggugat  cerai Suaminya  dengan  alasan  adat  atau  meninggalkan  tanah  kelahiran  dan keluarganya  demi  tegakknya  hukum    adat.  Namun  dalam  perspektif  hukum positif  perkawinan  beda  kasta  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Sebab  menurut  teori  hukum  positif  di  Indonesia apabila  perkawinan  tersebut  sesuai  undang-undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  dalam  pasal  2  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  juga  mempertegas mengenai  sahnya  perkawinan  yaitu: Kesatu, perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaanya, Kedua, Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan. Walaupun implementasi sanksi hukum adat pada pernikahan beda kasta yang berlaku di adat ammatoa tetap diperhadapkan pada pilihan yang mencekam dengan dua pilihan pertama perempuan (istri) diwajibkan untuk menggugat cerai suaminya, atau pilihan yang kedua bahwa perempuan (istri) dihilangkan-hak-hak  adat  istiadat  termasuk  nasabnya  dan  wajib  untuk meninggalkan kampung halaman.
Kata Kunci : Hukum Adat, Perkawinan Beda Kasta, Hukum Positif.
Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 2, December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/

## PENDAHULUAN
Hukum  adat  dalah  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  ditengah-tengah masyarakat, hukum adat merupakan hukum yang diakui keberadaanya di Negara Repoblik  Indonesia  selama  hukum  adat  tersebut  tidak  bertentangan  dengan hukum    yang  ada  di  atasnya.  Legalitas  hukum  adat  termaktub  dalam konstitusiNegara  Republik  Indonesia  UUD-1945 Pasal  18  B   mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, menurut  “ Ter  Har”  Hukum adat  adalah  keseluruhan  kebijakan  berasal  dari ketetapan para Fungsionaris hukum yang memiliki wibawa dan pengaruh (Yuliani, 2023).
Hukum adat merupakan keseluruhan kebijakan dari para fungsionaris yang memiliki  wibawa  dan  pengaruh  yang  dikemukakan  oleh  “ Ter  Haar ”  koheren dengan  muatan  pasal  18b  UUD  145,  hukum  adat  tidak  hanya  kebiasaan  yang kerapkali  dilakukan  oleh  masyarakat,  melainkan  hukum  adat  mempuyai  peran penting  dalam  tatanan  masyarakat  dan  negara  Indonesia  selama  tidak  bertolak belakang dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara.
Implementasi  hukum  adat  yang  hidup  dan  berkembag  di  tengah-tengah masyarakat  kontenporer,    kerapkali  tidak  selaras  dengan  hukum  Positif,  jika dibenturkan pada fakta kasus, hukum adat yang tidak selaras dengan hukum yang di  atasnya,  misanya  hukum  Perkawinan  yang  diatur  dalam  undang-undag  No.  1 Tahun  1974,  yang  tidak  selaras  dengan  undang-undang  No.  Tahun  1974  yang dimasud dalam tulisan ini adalah implementasi hukum masyarakat adat Ammatoa.
Implementasi perkawinan yang lakukan dari kasta berbeda, kasta berbeda dalam  masyarakat  adat  Ammatoa  yang  dimaksud  adalah  masyarakat  berkasta budak  ( Ata )  dengan  kasta  Bangsawan  ( Puang ),  dalam  hal  perkawinan  di masyarakat  adat Ammatoa  melarang  keras  perkawinan  tidak  sekufu  “mempelai laki-laki  berkasta  Budak  ( Ata )  menikah  dengan  perempuan  berkasta  Bangsawan ( Puang )”  Implementasi  pernikahan  seperti  inilah  merupakan  salah  satu problematika  hukum  di  Negara  Republik  Indonnesia,  merujuk  pada  Undang- Undang  Dasar  1945  pada  pasal  18b  bahwa  Hukum  adat  diakui  dan  dihormati keberadaanya  selama  hukum  adat  tersebut  masih  hidup  dan  berkembang  di tengah-tengah masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara, tetapi implementasi hukum adat tentang perkawinan beda kasta sangan tidak relevan dengan prinsip Negara republik Indonesia. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan maksud  mengkaji  dan  mengetahui  bagaimana  Problematika  hukum  perkawinan beda kasta dalam perspektif positive hukum.

## METODE
Penulis  menggunakan  penelitian  hukum  Normatif  dengan  menggunakan analisis  data  sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum  Peraturan  Perundang- Undangan, bahan hukum sekunder, Jurnal, artikel dan sebagainya, data yang diolah dan  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  logika  deduktif.  Dalam menyusun  artikel  ini,  penulis  terlebih  dahulu  melakukan  penelitian  untuk
medapatkan informasi atau data yang lengkap dengan maksud dan tujuan mencari kebenaran ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Implementasi Hukum Adat Ammatoa
Istilah  hukum  adat  menurut Snouck  Hurgronje yang  diperkenalkan  pada tahun 1983 dalam bukunya De Atjehenese dengan istilah Adatrecht (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia  asli) dan orang timur asing pada masa hindu belanda, setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang  berjudul adarecht .  Seiring  dengan  perkembagannya  maka  hukum  adat  ini dijadikan sebagai suatu disiplin ilmu positif yang kemudian dijadikan sebagai mata kuliah pada intitusi perguran tinggi (Syahbandir, 2010).
Teori hukum adat sebagaimana dikemukakan pada pakar hukum adat yakni Snouck  Hurgronje dengan C.  Van  Vollenhoven bahwa  hukum  adat  berlaku  pada bumi putra, secara aktual hukum  adat benar telah berlaku bagi bumi putra, sesuai dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  18b  ayat  (2)  bahwa  negara  mengakui dan  menghormati  kesatuan  masyarakat  dan  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuia  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  Prinsip  Negara Republik Indonesia.
Hukum adat yang ada pada masyarakat kita perlu diuji dengan pasal yang mengatur  tentang  hukum  adat  dalam    konstitusi,  karena  pada  impelemntasinya banyak  yang  bertentangan  dengan  konstitusi  itu  sendiri,  khususnya  hukum  adat masyarakat Ammatoa tentang perkawinan pada implementasi perkawinan.
Ilustrasi hukum adat tentang perkawinan beda kasta pada masyarakat adat yang melarang atau tidak membenarkan seoorang  laki-laki kasta dari budak ( ata ) menikah  dengan  perempuan  dari  kasta  bangsawan  ( puang ).  dengan  alasan  adat- istiadat  secara  tidak  langsung  memeberikan  legal  standing  untuk  melakukan praktek  diskriminasi  yang  ada  pada  masyarakat  Ammatoa,  dapat  dibayangkan apabila  seoorang  perempuan  (istri)  diperhadapkan  dengan  pilihan  yang  sangat mengecam di antara dua pilihan, seoorang istri wajib menggugat cerai Suaminya dengan  alasan  adat  atau  meninggalkan  tanah  kelahiran  dan  keluarganya  demi tegakknya hukum  adat.
Penerapan  sanksi  hukum  adat  tentang  implementasi  perkawinan  beda kasta  dari  kedua  golongan  sosial  pada  masyarakat  adat,  secara  tidak  langsung dideskripsikan bahwa  hukum adat tidak relevan dengan   hukum Positif yang ada di  atasnya,  sebagaimana  yang  maksud  pada  pasal  18  ayat  2  UUD  1945  maka, implementasi  hukum  adat  terhadap  masyarakat  Ammatoa  tidak  terdapat problematika  yang  serius,  dalam  perspektif  Undang-Undang  Perkawinan  No.  1 Tahun  1974  pada  pasal  1  bahwa  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara seoorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, tidak  melabelkan  hukum  adat  sebagai  alat  untuk  mengkebiri  hak  dasar  manusia ditandai dengan  adanya penerapan saksi hukum adat pada perkawinan beda kasta di masyarakat adat Ammatoa.
Koheren  dengan  Inpres  No.  1  Tahun  1991  bahwa  pernikahan  menurut hukum  Islam    yaitu  akad  yang  kuat( mistaqan  Ghaliza )  untuk  menaati  perintah
Allah  SWT,  yang  melaksanakanya  merupakan  ibadah  yang  bertujuan  untuk mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  zakinah  mawaddah  warahmah (Mukri, 2021).

## 2. Implementasi  Perkawinan  Hukum  Adat  Ammatoa  dalam  Perspektif Hukum Positif
Ilustrasi  impelemntasi  hukum  adat  ( adatrecht )  yang  telah  dideskripsikan pada  bahasan  poin  A  bahwa  hukum  adat  Amamtoa  tentang  perkawinan  masih perlu  dikaji  lebih  serius  agar  deskripsi  pembahasan  pada  poin  tersebut,  selaras dengan  hukum  positif,    mengingat  bahwa  beberapa  implementasi  hukum  adat masih  dalam  tandatanya,  misalnya  implementasi    perkawinan  beda  strata  di maysarakat  adat  Ammatoa,  secara  defackto  larangan  implementasi  pernikahan yang tidak dibenarkan oleh hukum adat adalah laki-laki dari golongan budak ( ata ) menikah  dengan  perempuan  dari  golongan  Bangsawan  ( puang ),  sesuai  dengan argumentasi yang dikemukakan oleh tokoh adat ( galla Puto ) dalam wawancaranya bahwa:
“ Perkawinan  yang  dilarang  keras  oleh  hukum  adat  adalah perkawinan  yang  dilangsungkan  oleh  seorang  laki-laki    yang  lahir  dari rahim  perempuan  yang  berkasta  budak  ( ata )  hendak  menikah  dengan perempuan dari golongan kasta bangsawan, menurut hukum adat Ammatoa tidak  dapat  dibenarkan  bahkan  perkawinan  tersebut  wajib  dijatuhkan sanksi  adat  berupa  nipahammbai  tuka  diusir  dari  kampung  halaman  atau dipasisa’la (dipisahkan)  dari  suaminya”  bagi  pelanggar  hukum  adat  wajib memilih di antara keduanya” (Galla Puto, 2023).
Kajian  hukum  adat  Ammatoa    menurut  teori  hukum  positif  di  Indonesia apabila  perkawinan  tersebut  sesuai  undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  dalam  pasal  2  ayat    (1)  dan  ayat  (2)  juga  mempertegas  mengenai sahnya  perkawinan  yaitu: Kesatu, perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaanya, Kedua, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.
Perkawinan yang sah menurut hukum posistif adalah apabila sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan  juga  membenarkan  adanya  perceraian,  tetapi  alasan perceraian  menurut  hukum  positif  harus  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan juga, alasan perceraian yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan adalah  seketika  dilakukan  dengan  dasar  kehendak  adat  istiadat  dimana  hukum adat  mewajibkan untuk mengajukan cerai talat atau cerai gugat kepada lembaga peradilan    dengan  alasan  penegakan  hukum  adat,    ketentuan  ini  diatur  dalam undang undang No. 1/1974 tentang syarat sahnya perkawinan.
Merujuk  pada  asas-asas/prinsip  untuk  menjamin  citsa-cita  luhur perkawinan dalam  undag-undang No. 1 Tahun 1974 yakni  (1) asas suka rela (2) asas  partisipasi  keluarga  (3)  dipersulitnya  proses  perceraian  (4)  pembatasan Poligami secara ketat (5) perbaikan derajat kaum wanita, asas-asas dalam undang- undang  perkawinan  No.1/1974  menurut  hemat  penulis,  implementasi  sanksi hukum  adat  pada  pernikahan  beda  kasta  yang  diperhadapkan  pada  pilihan  yang mencekam  dengan  dua  pilihan  pertama  perempuan  (istri)  diwajibkan  untuk menggugat  cerai  suaminya,  atau  pilihan  yang  kedua  bahwa    perempuan  (istri)
dihilangkan-hak-hak  adat  istiadat  termasuk  nasabnya  dan  wajib  untuk meninggalkan kampung halaman (Masithoh, 2022).
A. Implementasi  Perkawinan  Hukum  Adat  Ammatoa  Menurut  Undang- undang No. 1 Tahun 1974.
Hukum adat Ammatoa merupakan salah satu hukum yang dilestarikan dan masih    hidup  hingga  saat  ini,  keberadaan  hukum  adat  Ammatoa  sebagai  acuan utama  bagi  masyarakat  adat  Kajang  dalam  mengatur  segala  aspek  kehidupanya, baik  hubungan  antar  sesama  manusia,  alam  dan  Penciptanya,  tentunya  hukum adat mempunyai peranan penting di dalamnya.
Masyarakat  adat  tidak  terlepas  dari  hukum  positif,  mengingat  bahwa masyarakat adat Ammatoa adalah bagian dari pada masyarakat  Negara indoneisa yang  tentunya  wajib  terikat  oleh  produk  hukum  Indonesia  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.    Menurut  Ammatoa  Selaku Pimpinan Tertinggi Adat dalam wawancaranya bahwa:
“ Implementasi perkawinan wajib mengikuti hukum Negara (hukum Positif),  sahnya  perkawinan  secara  Hukum  Negara  ketika  perkawinan tersebut  di  daftarkan  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)”  selajutnya didaftarkan pada pencatatan cipil (Ammatoa, 2023).
Keterangan ammatoa dikuatkan oleh undang-undang perkawinan dalamm pasal 2 ayat 2 bahwa perkawinan perlu dicatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai  Pencatat  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama  dan  dianut  asas  monogami, sebagai  tindak  lanjut  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Arif, 2015).
Implementasinya perkawinan bagi masyarakat adat benar dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku termasuk mendaftarkan perkawinan dalam Pegawai  Pencatat  Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  tetapi  penulis  menemukan fakta  dilapangan    bahwa  pernikahan  dilakukan  sesuai  dengan  perundang- undangan  yang  berlaku  telah    terbantahkan  dengan  implementasi  hukum  adat, pemberlakuan hukum adat pada masyarakat adat Ammatoa dengan adanya sanksi terhadap  perkawinan  beda  kasta  dimana  implementasi  sanksi  hukum  adat  yang melangsungkan  pernikahan  antara  laki-laki  dan  perempuan  beda  kasta diperhadapkan  pada  sanksi  hukum  adat  dengan  dua  pilihan  yang  mencekam, pilihan  pertama  perempuan  (istri)  diwajibkan  untuk  menggugat  cerai  suaminya, atau  pilihan  yang  kedua  perempuan  (istri)  demi  hukum  adat  maka  hak-hak kewarisan perempuan diputus selanjutnya diusir dari kampung (Munawar, 2015).
Implementasi  perkawinan  beda  kasta  menurut  hukum  adat  dalam pandangan hukum positif mendiskrimanasi masyarakat dari kasta golongan budak ( ata ),  ontologis  hukum  adat  Ammatoa  tentang  perkawinan  tidak  sekufu  telah mengkebiri  hak  asasi  masyarakat  yang  hendak  ataupun  telah  melakukan perkawinan  beda  kasta,  sadar  atau  tidak,  ada  hak  dasar  yang  melekat  pada manusia yang dikebiri karena pernikahan tidak berlangsung atau  dapat berakhir karena  disebabkan  adanya  hukum  adat  yang  tidak  membolehkan  pernikahan  itu berlangsung,  ditinjau  dalam  hukum  positif  tentu  bertentangan  dengan    UU  No. 1/1974  pasal  7  ayat  (1)  bahwa  perkawinkan  diizinkan  apabila  pihak  pria mencapai 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 Tahun (Lembaga Negara RI,  1974).  Di  indonesia  sendiri  jauh  sebelumnya  diberlakukan  aturan  tentang
perkawinan terdapat banyak aturan mengenai pernikahan salah satunya tertuang dalam  UU  No  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.    Yang  kemudian  UU  tersebut direvisi   dengan   UU   No   16   Tahun   2019   yang   berlaku   sejak   15   oktober 2019      yang  menyebutkan  bahwa  usia  minimal  untuk  menikah  adalah  19  tahun baik  untuk  perempuan  maupun  laki-laki.    Aturan  tersebut  sudah  jelas  mengatur mengenai  ketetapan  umur  yang  diperbolehkan  menikah  (Sulastry  dan  Fattah, 2023).  Disamping  itu,  aturan  lain  juga  dijelaskan  bahwa  pernikahan  juga terkadang diatur dalam hukum adat atau kebiasaan yang dilestarikan dalam tiap- tiap  daerah,  misalnya  pernikahan  yang  dilarang  karena  tidak  sekufu  dengan pasangannya, seperti dalam penelitian ini.

## B. Implementasi  Perkawinan  Hukum  Adat  Ammatowa  Menurut  Kompilasi Hukum Islam
Membagun rumah tangga tidak semudah membagun rumah tinggal, rumah tinggal  jauh  lebih  estetik  ketika  dihuni  oleh  orang-orang  yang  telah  berumah tangga,  sebab bercengkrama dalam rumah tangga tidak sesingkat bercengkrama dirumah  sinngah  ataupun  di  res  area.  Oleh  karena  itu,  penulis  mengajak  kepada masyarakat  adat  memhami  implementasi  perkawinan  hukum  adat  Ammatoa dengan penuh cinta.
Perkawinan  adalah  penyatuan  yang  haram  menjadi  halal  karena  telah mendapatkan legitimasi penyatuan dua jenis kelamin yang berbeda dengan  ikatan kalimat Ijab qabul, kerapkali perkawinan disebut dengan pernikahan, perkawinan diatur  dalam  berbagai  regulasi  di  antaranya  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan,  selain  itu  pernikahan  juga  diatur  dalam  Kompilasi  hukum Islam dan juga dalam hukum adat khusnya pada hukum adat Ammatoa.
Menurut  kompilasi  hukum  Islam  bahwa  perkawinan  adalah  sebuah  akad atau perjanjian penyerahan yang kuat atau mitzaqon ghalidzan dari ayah seoorang perempuan  kepada  seoorang  laki-laki  dengan  tujuan  membagun  rumah  tangga dengan penuh cinta dan kasih sayang (Anam, 2019).
Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  maka  hukum  ikut  berkembang disebabkan  berkembangnya  tingkat  kebutuhan  masyarakat,  dari  masyarakat Indonesia  yang  majemuk  kiranya  cukup  kompleks  problematika  di  dalamya, Kompilasi Hukum Islam hadir tentu kehadiranya menjawab perkembagan zaman termasuk  kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perkawinan masyarakat yang beragama Islam, khusunya masyarakat adat yang beragama Islam.
Bahasan ini lebih berfokus pada masyarakat adat Ammatoa yang senantiasa mengawinkan hukum adat dan hulum  positif, sadar atau tidak Kompilasi Hukum merupakan bagian dari hukum positif yang wajib bersanding dengan hukum Adat dan  hukum  lainya  untuk  menata  aspek  kehidupan  masyarakat  adat  tentang perkawinan.
Perkawinan masyarakat adat Ammatoa kerapkali megawinkan hukum adat dan  hukum  positif,  selain  melangsungkan  perkawinan  dengan  berpedoman  pada dogma hukum adat tentunya masyarakat adat Ammatoa juga merujuk pada hukum positif  seperti  Kompilasi  Hukum  Islam,  mengingat  bahwa  pada  masyarakat Ammatoa  keselurahan  memeluk  agama  Islam,  implementasi  perkawinan  dalam hukum  adat  dan  hukum  positif  (Kompilasi  Hukum  Islam)  tidak  semuanya berbandin  lurus,  penulis  temukan  fakta  lapangan  yang  bertentangan  dengan
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Untuk  menguji  problematika  hukum  perkawinan menurut  hukum  adat  dengan  Kompilasi  hukum  Islam  terdapat  pada  syarat  sah perkawinan, alasan-alasan pencegahan perkawinan dan perceraian.
Syarat sah perkawinan dalam hukum adat Ammatoa menurut argumentasi Andi  Ahmad  malikul  Afdal,  selaku  tokoh  Pemuda  dan  sekaligus  Ketua  Prodi Administrasi  Publik  di  Universitas  Handayani  Makassar  dalam  keterangannya bahwa:
“P erkawinan  sah  apabila  memenuhi  syarat  dan  rukun  perkawinan sesuai  dengan  perundang-undangan  dan  sesuai  peraturan  adat  istiadat yang berlaku pada masyarakat hukum adat Ammatoa, tetapi ada beberapa hal yang dilarang dalam perkawinan misalnya perkawinan yang tidak bisa dilangsunkan  adalah  laki-laki  dari  golongan  kasta ata hendak  menikah dengan  perempuan  dari  golongan  kasta  puang  menurut  hukum  adat  itu tidak dibenarkan ” (Afdal, 2023) .
Perkawinan  beda  kasta  yang  hendak  atau  telah  dilangsungkan  pada masyarakat  adat  Ammatoa  tidak  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), namun  larangan  terhadap  beda  kasta  tersebut  bagi  masyarakat  ada  menjadikan suatu  syarat  wajib  dalam  pernikahan  karena  terdapat  konsekuensi-konsekuensi pada  pelakunya.  Misalnya,  pernikahan  tetap  dilangsungkan  mendapatkan  sanksi adat  dengan  dua  kemungkinan  yakni  (1)  pernikahan  dibatalkan,  (2)  tetap dilanjutkan  diluar  wilaya  adat  tapi  dengan  ketentuan  diasingkan  dari  tanah kelahiran dan hak nasabnya di putus.
Sementara,  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dilarang  melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita termaktub dalam pasal 39 ayat (1) karena pertalian nasab (2) karena pertalian kerabat semenda (3) karena pertalian sesusuan.
Pasal  dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  seoorang  pria  dengan seoorang  wanita  40  ayat  (1)  karena  wanita  yang  bersangkutan  masih  terikat perkawinan dengan wanita lain (2) seoorang wanita yang masih berada pada masa iddah dengan pria lain (3) seorang wanita yang tidak beraga Islam,  pasal 42 ayat seoorang  pria  dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan  wanita  apabila  pria tersebut  mempunyai  empat  orang  Isteri  yang  keempat-empatnya  masih  terikat perkawinan  atau  masih  dalam  talak  Raj’i  ataupun  seoorang  di  antara  mereka masih terikat dengan perkawinan sedang lainya masih dalam talak raj’i pasal 43, ayat  (1)  dilarang  melangsungkan  perkawinan  seoorang  pria  poin  (a)  dengan seorang  wanita  dengan  bekas  isterinya  yang  sudah  ditalak  tiga  kali,  (b).  Dengan seorang wanita bekas is trinya yang dali’an (Kementerian Agama, 2018).
Jika  implementasi  perkawinan  menurut  hukum  adat  dalam  perspektif hukum Islam dengan uraian pada pasal-pasal diterangkan di atas tentang larangan pernikahan sangat tidak dipersyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam, selebihnya pencegahan  pernikahan  dapat  dilakukan  apabila  diatur  dalam  pasal  60  ayat  (1) pencegahan  perkawinan  bertujuan  untuk  menghindari  suatu  perkawinan  yang dilarang  hukum  Islam  dan  peraturan  perundang-undangan.(2)  pencegahan perkawinan  dapat  dilakukan  apabila  calon  suami  atau  calon  istri  yang  akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan  menurut  hukum  Islam  dan  peraturan  perundang-undangan (Kementerian Agama, 2018).
Jelas  bahwa  tidak  sekufu  yang  dipersyaratkan  oleh  hukum  adat  Ammatoa dalam perkawinan tidak diatur dalam kompilasi Hukum Islam pasal 60, kemudian alasan  sekufu  yang  dimaksud  oleh  hukum  adat  yang  dapat  memabatalkan perkawinan  oleh  hukum  adat  ditinjau  dalam  pasal  61  tidak  sekufu  tidak  dapat dijadikan alasan pencegahan pernikahan kecuali tidak sekufu karrena perbedaan agamanya.  Dengan  adanya  beberapa  pasal  yang  mengatur  tentang  pernikahan dalam  kompilasi  hukum  Islam  sehingga  penulis  menarik  kesimpulan  bahwa pencegahan  pernikahan  dan  pembatalan  pernikahan  dalam  hukum  adat bertentangan dengan Kompilasi hukum Islam, sanksi bagi perempuan yang telah menikah  dengan  ketentuan  yang  dilarang  oleh  adat  istiadat  dengan  adanyab pilihan untuk mengugat cerai suaminya itu tidak sesuai lagi dengan hukum positif sebagaimana  termaktub  dalam  undang-undang  pernikahan  dukuatkan  oleh Undang-Undang Perkawinan  pasal 39 ayat (2) bahwa melakukan perceraian harus ada  alasan  yang  cukup  bahwa  suami  istri  tidak  dapat  rukun  sebagai  suami  istri., namun  jika  kembali  melihat  perkembagan  hukum  adat  Ammatoa  tentang pernikahan  beda  kasta  tadi  bahwa  perempuan  untuk  menggugat  cerai  Suaminya termasuk perbuatan yang terpaksa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan sanksi  hukum  adat  tentang  implementasi  perkawinan  beda  kasta  dari  kedua golongan  sosial  pada  masyarakat  adat,  secara  tidak  langsung  dideskripsikan bahwa    hukum  adat  tidak  relevan  dengan      hukum  Positif  yang  ada  di  atasnya, sebagaimana  yang  maksud  pada  pasal  18  ayat  2  UUD  1945  maka,  implementasi hukum  adat  terhadap  masyarakat  Ammatoa  tidak  terdapat  problematika  yang serius, dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seoorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan  kekal  berdasarkan ketuhanan  yang  maha  Esa,  tidak  melabelkan  hukum adat sebagai  alat  untuk  mengkebiri  hak  dasar  manusia  ditandai  dengan    adanya penerapan  saksi  hukum  adat  pada  perkawinan  beda  kasta  di  masyarakat  adat Ammatoa.
Namun dalam  Implementasi perkawinan beda kasta menurut hukum adat ditinjau dari  hukum positif tersebut telah mendiskrimanasi masyarakat dari kasta golongan budak ( ata ), ontologis hukum adat Ammatoa tentang perkawinan tidak sekufu  telah  mengkebiri  hak  asasi  masyarakat  yang  hendak  ataupun  telah melakukan perkawinan beda kasta, sadar atau tidak, ada hak dasar yang melekat pada manusia yang dikebiri karena pernikahan tidak berlangsung lama atau dapat berakhir  karena  disebabkan  adanya  hukum  adat  yang  tidak  membolehkan pernikahan  itu  berlangsung.  Tetapi  implementasi  sanksi  hukum  adat  pada pernikahan beda kasta jika terus dilanjutkan atau dipertahankan, menurut hemat penulis  mereka  akan  diperhadapkan  pada  pilihan  yang  mencekam  dengan  dua pilihan  pertama  perempuan  (istri)  diwajibkan  untuk  menggugat  cerai  suaminya, atau  pilihan  yang  kedua  bahwa  perempuan  (istri)  dihilangkan-hak-hak  adat istiadat termasuk nasabnya dan wajib untuk meninggalkan kampung halaman.

## REFERENSI
Anam,  K.  (2019).  Studi  Makna  Perkawinan  dalam  Perspektif  Hukum  Islam (Komparasi  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  Dengan  Kompilasi Hukum Islam). Yustitiabelen , 5 (1), 59-67.
https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.214
Arif,  A.  (2015).    Perkawinan  Tanpa  Akta  Nikah  Menurut  Undang-Undang Perkawinan  No.  1  Thun  1974  dan  Hukum  Islam. Jurisprudentie:  Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum , 2 (2), 31-40.
Kementrian Agama RI. (2018).  Kompilasi Hukum Islam. Jakarta. Lembaga  Negara  Republik  Indonesia.  (1974).    Undang-Undang  Perkawinan, Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan.  Jakarta.
Masithoh,  Iemas.  (2022). Hubungan  Fiqh    Munaqahat  dan  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  Serta  Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum , 21 (2), 1-9.
Mukri,  M.  (2021).  Pencegahan  dan  Pembatalan  Perkawinan. Jurnal Perspektif , 13 (2), 101 – 110. https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i2.29 Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Posisitf yang Berlaku di
Indonesia. Al- Adl”: Jurnal
Hukum , 7 (13), 21-31. http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208 Sulastry,  T  dan  Fattah,  H.  (2023).  Pernikahan  Dini  dan  Peningkatan  Penderita Stunting. Jurnal Tana Mana, 4 (2), 199-204.
https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.390
Syahbandir,  M.  (2010).  Kedudukan  Hukum  Adat  dalam  Sistem  Hukum.  Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 12 (1), 1-13.
Yuliyani, Allya Putri. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. Jurnal  Hukum  Dan  HAM  Wara  Sains , 2 (09),  860 – 865. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.648
Copyright Holder :
© Rudianto, Akram Ista, Nurhikmah  (2023)
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: