Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.  10 No. 1 (February, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## PERAN ASEAN DALAM STABILITAS INTERGRASI EKONOMI DI INDONESIA DI PANDANG DALAM SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL
Hartana, Muhammad Reza Saputra
Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : hartana_palm@yahoo.com, reza.putra@undiksha.ac.id

## Abstrak
Dalam penelitian ini mengkaji mengenai peranan ASEAN dalam stabilitas ekonomi di kawasan asia tenggara. Penelitian ini merujuk kepada negara sebagai suatu subjek hukum internasional. Arah  kebijakan  suatu  negara  pastinya  akan  berdampak  pada  hubungan  internasional  negara tersebut. Di Indonesia sendiri sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan di tuangkan dalam amanat  UU NO 37 tahun 1999 yang meyatakan bahwa Indonesia menerapkan politik  bebas  aktif.  Dalam  menjalankan  hubungan  internasional  perlu  dilandasi  oleh  suatu hukum  yang  mengikat  suatu  negara  dan  juga  sebagai  tujuan  dari  negara  yang  melakukan hubungan  internasional  tersebut,  maka  dari  itu  penelitian  ini  membahas  mengenai  peran organisasi intenasional, terbentuknnya hukum internasional, kedudukan INGO dan NON INGO serta peran ASEAN sebagai organisasi bangsa-bangsa di kawasan asia tenggara.
Kata Kunci : ASEAN dalam stabilitas Ekonomi

## Abstract
This study examines the role of ASEAN in economic stability in the Southeast Asian region. This  research refers to  the state as  a subject  of  international  law. The policy direction of  a country  will  certainly  have  an  impact  on  the  country's  international  relations.  In  Indonesia itself is in accordance with the mandate of the 1945 Constitution and is poured in the mandate of  Law  No.  37  of  1999  which  states  that  Indonesia  implements  an  active  free  politics.  In carrying out international relations, it needs to be based on a law that binds a country and also as the goal of the country that carries out international relations, therefore this research discusses  the  role  of  international  organizations,  the  formation  of  international  law,  the position of INGO and NON INGO and the role of ASEAN as an organization of nations in the Southeast Asian region.

## Keywords : ASEAN in Economic stability

## PENDAHULUAN
Negara  merupakan  suatu  organisasi  yang  mana  mencakup  berbagai  kepentingan masyarakat yang dilandasi oleh hukum yang mengatur suatu masyarakat tersebut. Suatu negara haruslah memiliki suatu  hubungan kerjasama antar negara lain agar terciptannya pengakuan diplomasi  dari  negara  lain  untuk  menciptakan  negara  yang  berdaulat,  tidak  hanya  sebagai pengakuan  saja  tetapi  hubungan  internasional  dibutuhkan  untuk  kepentingan  isu  seperti pendamaian, ekonomi serta sosial budaya dari negara tersebut. Dalam ketatanegaraan diatur
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.  10 No. 1 (February, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dikovensi Montevideo yang tertuang dalam pasal satu tahun 1993 yang membahas mengenai unsur  suatu  negara,  antara  lain,  wilayah  negara  yang  pasti,  penduduk  yang  menetap, pemerintah yang berdaulat dan kemampuan hubungan dengan negara lain.
Suatu  hubungan  ketatanegaraan  harus  memiliki  suatu  hukum  yang  mengikat  dari masing-masing  negara  yang  melakukan  hubungan  internasional  negara  tersebut.  Indonesia sendiri dalam melakukan kerjasama internasional memiliki suatu landasan hukum yng tertuang dalam UU NO 37 tahun 1999 yang menyatakan bahwa  Indonesia menerapkan politik bebas aktif  sebagai  suatu  landasan  politiknya,  arti  bebas  aktif  sendiri  bukan  serta-merta  Indonesia netral atau tunduk terhadap negara tertentu tetapi Indonesia mengabil jalan ketidakberpihakan dari  jalan  politiknya  hal  ini  mendakan  inodnesia  bebas  menentukan  sikap  apa  yang  ingin dicapai  dari  negara  dan  juga  kebijaksanaan  permasalahan  internasional  tidak  serta-merta mengikat Indonesia untuk menentukan kemana arah keputusan Indonesia.  Tujuan lumrah serta privat dibentuknya organisasi internasional, pada dasarnya dengan kemauan guna menjangkau tujuan bersama yang dicita-citakan. Tujuan organisasi internasional dibedakan sebagai tujuan lumrah serta tujuan privat, tujuan lumrah yaitu tujuan yang di idamkan yang dijamah oleh tiap- tiap organisasi, tujuan lumrah itu antara lain 1) tercapainnya serta terpeliharannya perdamaian serta  keamanan  internasional  dengan  bermacam  metode  yang  diseleksi  oleh  organisasi internasional  yang  terlibat.  2)  menyusun  serta  menambah  keselamatan  bumi  serta  negeri personel dengan cara yang diseleksi serta pantas dengan organisasi internasional yang relevan. sebaliknya  tujuan  eksklusif  yang  berharap  dijamah  oleh  tiap-tiap  organisasi  internasional selaku media ataupun instrumennya bersama anggota-anggotanya  yang adalah khas masing- masing anggotanya. 1
Indonesia  sendiri  mengikuti  berbagai  macam  kerjasama  internasional  baik  bilateral ataupun  multilateral,  bentuk  kerjasama  tersebut  antara  lain  Free  Trade  Area  (AFTA)  , Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB),  Internasional  Monetery  Fund  (IMF),  World  Trade Organization  (WTO),  Internasional  Labour  Organization  (ILO),  ASEAN,  Food  and Agricultural Organization (FAO), dan lain-lain. Salah satu dari bentuk kerjasama lokal area di kawasan asia tenggara adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang didirikan pada 1967 yang terdiri dari 10 negara yaitu Indonesia, Brunei Darussalam Kamboja, Myanmar, Malaysia Filipina, , Thailand, Vietnam, Laos dan Singapura. Tujuan dari ASEAN ini adalah tidak  hanya  menjaga  stabilitas  kawasan  asia  tenggara  saja,  melainkan  juga  lebih  dari itu menjalankan dan memperbaiki daya saing regional serta integrasi ekonomi, kebudayaan dan peyelesayan  konflik  di  kawasan  asia  tengara . Maka  penelitian  ini  memfokuskan  pandangan mengenai tujuan ASEAN dalam menjalakan integrasi ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  kajian  penelitian  artikel  jurnal  ini  adalah  metode  Deskritif  Norma. Metode  penelitian  Deskriptif  Norma  adalah  metode  yang  digunakan  dalam  mengkaji  suatu masalah  norma  atau  peraturan  yang  masih  berjalan,  metode  ini  juga  digunakan  dalam mendeskripsikan  suatu  norma  atau  peraturan  yang  dikaji.  Dalam  penelian  ini  penulis mendeskripsikan mengenai peranan ASEAN dalam stabilitas ekonomi dipandang dalam subjek hukum  internasional.  Penelitian  ini  berfokus  terhadap  peran  ASEAN  sebagai  organisasi internasional  yang  mana  suatu  hubungan  organisasi  internasional  memiliki  hukum  yang mengatur jalan-nya hubungan internasional tersebut. Dalam penelitian ini juga akan mengkaji peran  hukum  internasinal  dalam  hubungan  internasional,  lahirnya  hukum  dalam  hubungan internasional serta dampak ASEAN bagi Indonesia dalam bidang ekonomi.
1 Burhan Tsani, 1990, Hukum dan Hukum internasional, Liberrty, Yogyakarta hlm 99
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.  10 No. 1 (February, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Negara  adalah  suatu  oraganisasi  yang  mana  memiliki  rakyat,  wilayah,  pemerintahan yang sah dan pengakuan negara lain sesuai dengan konvensi Montevideo yang tertuang dalam pasal satu tahun 1993 yang membahas mengenai unsur suatu negara, antara lain wilayah negara yang pasti, penduduk yang tetap, kemampuan hubungan dengan negara lain dan pemerintahan yang berdaulat. Selayaknya hubungan antar induvidu negara juga harus melakukan hubungan antar negara lain karena sejatinya negara memerlukan bantuan dari negara-negara lain untuk membahas berbagai isu dari negaranya, selain itu dengan melakukan hubungan dengan negara lain maka negara juga mendapatkan pengakuan dari negara lain sebagai negara berdaulat.
Selayaknya  negara  yang  berdaulat  Indonesia  sendiri  juga  melakukan  berbagai kerjasama keorganisasian dengan negara lain seperti Free Trade Area (AFTA) , Perserikatan Bangsa-bangsa  (PBB),  Internasional  Monetery  Fund  (IMF),  World  Trade  Organization (WTO),  Internasional  Labour  Organization  (ILO),  ASEAN,  Food  and  Agricultural Organization  (FAO),  dan  lain-lain.  Bentuk  kerjasama  keorganisasian  dengan  negara  lain, Indonesia mengikuti ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang mana organisasi ini dibentuk pada tahun 1967  yang beranggotakan 10 negara  antara lain  Brunei  Darussalam Kamboja, Myanmar, Malaysia Filipina, , Thailand, Vietnam, Laos dan Singapura. Tujuan dari ASEAN ini adalah tidak hanya menjaga stabilitas kawasan asia tenggara saja, melainkan juga lebih  dari  itu  menjalankan  dan  memperbaiki  daya  saing  regional  serta  integrasi  ekonomi, kebudayaan  dan  peyelesayan  konflik  di  kawasan  asia  tengara.  Maka  penelitian  ini  akan membahas mengenai  ASEAN dalam menjalakan  intergrasi  ekonomi selain itu penelitian ini akan membahas peran hukum internasinal dalam hubungan internasional dan lahir nya hukum dalam hubungan internasional.

## PERANAN HUBUNGAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM KONTEMPORER
Di awal perkembangannya, hubungan internasional klasik dilakukan antar negara secara individual, melalui hubungan diplomatik. Makin meningkatnya persoalan yang dihadapi juga makin  banyaknya  jumlah  negara  yang  merdeka  dan  tertib  dalam  hubungan  internasional menjadikan  mekanisme  klasik  itu  tidak  cukup  memenuhi  kebutuhan  lagi.  Metode  konversi internasional  menjadi  solusi  alternatif  ketika  hubungan  internasional  tidak  bisa  dilakukan secara individual lagi. Salah satu negara bertindak sebagai tuan rumah dan mengundang banyak negara lain untuk membahas dan mencari penyelesaian atas suatu masalah. Namun demikian sistem konversi internasional ini memiliki banyak kelemahan sebagai berikut, yang pertama adalah non-permanen yang kedua adalah tidak adanya prinsip keanggotaan.
Konversi  sifatnya  non  permanen  hanya  diselenggarakan  untuk  suatu  masalah  saja. Apabila menemui masalah baru harus dilakukan konversi baru dengan kepanitiaan baru aturan main  baru  juga  beserta  peserta  baru  yang  jumlah  dan  komposisinya  berlainan  dari  suatu konversi  ke  konversi  yang  lain.  Tidak  ada  prinsip  keanggotaan  dalam  konferensi  sehingga ikatan yang terjalin antar negara peserta yang satu dengan yang lain tidak begitu kuat. Berbeda halnya dengan sistem organisasi internasional di mana anggotanya disatukan oleh visi dan misi yang sama yang ditentukan oleh organisasi titik kelemahan lain menurut Bennet adalah bahwa sistem konversi umumnya menerapkan sistem pengambilan suatu suara bulat (unimous vote). Ditambahkan  pula  bahwa  sistem  konversi  umumnya  bukan  merupakan  forum  debat.  Pada umumnya masing-masing suatu utusan hanya menyampaikan pandangan negaranya sehingga sering  tidak  ada  hasil  apapun  yang  diperoleh  dari  konferensi  tersebut  kecuali  pernyataan pandangan dari masing-masing utusan negara peserta.
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.  10 No. 1 (February, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Tidak  cukupnya  metode  konversi  internasional  memenuhi  kebutuhan  kerjasama masyarakat internasional maka dibentuklah organisasi internasional. Pada era di mana masalah yang  di  timbulkan  dalam  ikatan  organisasi  internasional  kian  kompleks  akibatnya ketergantungan  negara  makin  besar,  eksistensi  organisasi  internasional  sungguh  diperlukan peranan  internasional  dalam  hukum  hubungan  internasional  komplementer  adalah  sebagai berikut 1) sebagai institusi atau wadah yang menyediakan sarana untuk bekerja sama dengan berkomunikasi bagi para anggota 2) sebagai wadah meningkatkan kerjasama para anggotanya 3) sebagai wadah untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah antar para anggotanya satu sama lain atau antar anggota dengan subjek hukum internasional yang lain 4) sebagai wadah pembuatan  perjanjian  internasional  yang  dibutuhkan  oleh  para  anggotanya  juga  masyarakat internasional. 2
pendirian  organisasi  internasional  pada  biasanya  dilandasi  oleh  kemauan  guna menjangkau sebuah tujuan bersama yang dicita-citakan para personel nya. Tujuan organisasi internasional  bisa  dibedakan  sebagai  tujuan  lumrah  serta  tujuan  privat  tujuan  lumrah  ialah tujuan yang di idamkan dijangkau oleh tiap organisasi pada biasanya tujuan lumrah ini antara lain  ialah 3 1)  menciptakan  serta  mengayomi  perdamaian  serta  keamanan  global  dengan bermacam  ragam  metode  yang  diseleksi  oleh  organisasi  internasional  yang  terlibat;  2) penyelenggara  panitia  dan  menaikkan  ketenteraman  bumi  ataupun  negeri  anggota  lewat metode yang diseleksi serta serupa dengan organisasi internasional yang berkaitan. tentang hal tujuan  privat  ialah  tujuan  yang  sebagai  khusus  hendak  dijangkau  oleh  masing-masing organisasi internasional yang membuat organisasi selaku media forum maupun perlengkapan guna  menjangkau  tujuan  bersama  anggota-anggotanya  yang  yaitu  khas  masing-masing anggotanya.
Menimbang  jika  tujuan  yang  mau  dijangkau  masing-masing  organisasi  internasional menyangkut keperluan banyak negeri sampai-sampai boleh jadi menyangkut kehidupan rakyat global  dengan  cara  lapang  hingga  dibutuhkan  peraturan  global  supaya  keperluan  masing- masing  negeri  mampu  terjaga. 4 Pengaturan  global  itu  sekarang  diketahui  selaku  hukum organisasi  internasional.  Hukum  organisasi  internasional  adalah  cawangan  alias  bagian  dari hukum  internasional  yang  dipersatukan  oleh  PBB  serta  yang  semata-mata  menyangkut organisasi  internasional  masyarakat  dengan  cara  terdiri  dari  unit  norma-norma  hukum  yang berkorelasi dengan organisasi internasional itu tercantum badan -badan yang terletak di dasar pengayoman dan penguasa publik internasional. 5
Sering  meningkatnya  ketergantungan  antar  negara  dalam  hubungan  internasional kontemporer kerjasama internasional tidak hanya di bidang politik dan perdamaian keamanan saja. Tidak heran apabila organisasi internasional yang ada beraneka ragam bidang geraknya titik berbagai kerjasama yang dikembangkan oleh organisasi internasional dewasa ini antara lain  satu  kerjasama  perdagangan  internasional  dianggap  oleh  World  Trade  Organization  ( WTO),  kerjasama  penanganan  para  imigran  digarap  oleh  Internasional  Migration Organization,  kerjasama  bidang  cuaca  digarap  oleh  Internasional  Meteorologi  Organisasi WTO, peran organisasi internasional kerjasama bidang kesehatan digarap oleh World Health Organization atau WHO, kerjasama bidang ketenagakerjaan digarap oleh Internasional Lebor
2 Sefriani, Peran Hukum Internasional
3 Burhan Tsani, 1990, Hukum dan Hukum internasional, Liberrty, Yogyakarta hlm 99
4 Sumaryo Suryokusumo, 1990, Hukum Oraganisasi Internasional, UI Press, Jakarta halaman 1
5 Ibid, hal 5
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.  10 No. 1 (February, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Organization atau ILO, kerjasama bidang pangan digarap oleh Food Association Organization atau disingkat menjadi FAO.
Dewasa  ini  organisasi  internasional  sebagai  pembuat  hukum  tidaklah  diragukan  lagi peranan  ini  umumnya  telah  termuat  dalam  ketentuan-ketentuan  instrumen  pokok  di  dalam organisasi internasional seperti PBB, dalam tujuan yang tergantung di dalam pasal 1 (3) piagam memuat  ketentuan  sebagai  berikut “to  address  international  issues  of  an  economic,  social, cultural or humanitarian nature and to promote and encourage respect for human rights and fundamental  freedoms  by  all  people  without  distinction  as  to  race,  sex,  language  or geography” 6 mencerminkan  kemungkinan  pengorganisasian  kerjasama  internasional  untuk memecahkan masalah seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, sanitasi, kemanusiaan, dll. Peran legislatif badan PBB akan lebih jelas dinyatakan dalam Pasal 13 ayat 1 nomor a dan b piagam.  Pasal  ini  menegaskan  tentang  peranan  majelis  umum  PBB  memajukan  kerjasama internasional  di  bidang  politik  dan  mendorong  perkembangan  hukum  internasional  secara progresif  melalui  kodifikasi  peranan  pembuat  hukum  yang  lain  untuk  PBB  juga  terlihat  di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, khususnya Pasal 11 ayat 1 dan Pasal  26  ayat  1  Pasal  ini  memberikan  dasar  bagi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap asas-asas yang mengatur perlucutan senjata dan pengaturannya persenjataan bagi para anggotanya. Istilah fungsi legislasi dapat diartikan secara  sempit  dan  luas.  Fungsi  legislatif  dapat  mencakup  semua  bidang  kegiatan  organisasi internasional, termasuk masalah yang bersifat konstitusional atau struktural. terdiri dari fakta bahwa berbagai badan PBB melakukan pembuatan hukum mereka sendiri melalui perjanjian dan kebiasaan.

## ORGANISASI INTERNASIONAL MELAHIRKAN SUATU HUKUM INTERNASIONAL
Pasca  perang  dunia  ke-2  pertumbuhan  organisasi  internasional  sangatlah  pesat. Organisasi internasional yang bergerak di segala bidang tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan  organisasi  ada  berhubungan  suatu  sama  lain  ataupun  juga  melakukan  hubungan internasional  dengan  subjek-subjek  hukum  internasional  yang  lain.  Semakin  meningkatnya secara  kualitas  maupun  kuantitas  aktivitas  hubungan  organisasi  internasional  tersebut menjadikan  hukum  organisasi  internasional  sangatlah  dibutuhkan  titik  hukum  organisasi internasional  yang  terdiri  dari  norma-norma  hukum  yang  berhubungan  dengan  organisasi internasional  publik  secara  terdiri  dari  perangkat  norma-norma  hukum  yang  berhubungan dengan  organisasi  tersebut  termasuk  badan-badan  yang  berbeda  di  bawah  naungannya  dan pejabat  sipil  internasional. 7 hukum  organisasi  internasional  tumbuh  dan  berkembang  dari praktik maupun pembentukan berbagai instrumen hukum terkait organisasi internasional titik sumber hukum organisasi internasional tidak jauh berbeda dengan sumber hukum dan hukum internasional umumnya yaitu hukum kebiasaan internasional, perjanjian internasional prinsip- prinsip hukum umum dan yurisprudensi secara doktrin.
Beberapa  perjanjian  hubungan  internasional  yang  materinya  mengatur  tentang organisasi internasional antara lain convention of UN 1947. Convention on the freelance and immuneds on the species agensi 1947. Vena convention 1986 on the law of transisst between state and international organization or between international organization. Di samping ada juga draft  article  on  the  responsibility  of  international  organization  2011,  yang  meskipun  belum memiliki kekuatan mengikat secara yuridis karena statusnya masih sebagai draft namun cukup
6 Sefriani, Peranan Hukum Internasional
7 Sumaryo Suryokusumo, 1990, Hukum Oraganisasi Internasional, UI Press, Jakarta halaman 5
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.  10 No. 1 (February, 2022) Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
banyak  memberikan  pengaruh  pada  praktik  penyelesaian  masalah  terkait  organisasi internasional. Apabila apa yang diatur dalam draft ini tidak lebih dari praktik yang selama ini sudah berlaku, diterima dan dipraktikkan oleh mayoritas organisasi internasional dalam jangka waktu lama dan konsisten secara menimbulkan option yuridis necessitas maka apa yang diatur dalam draft tersebut  akan  mengikat  secara  yuridis  sebagai  suatu  hukum  kebiasaan internasional.  Instrumen-instrumen  ini  memberikan  penjelasan  bagaimana  organisasi internasional  membuat  perjanjian  internasional,  bagaimana immunity  and  privilege yang bahkan juga bagaimana pertanggungjawabannya terhadap pihak-pihak yang dirugikan Di  samping  instrumen  yang  sifatnya universal sebagaimana  disebut  kan  di  atas instrumen-instrumen  hukum  lain  seperti  resolusi, rule  of  product,  decision ,  dan  apapun namanya  produk  internal  dari  suatu  organisasi  internasional  memang  hanya  mengikat  pada anggotanya tapi apabila hal tersebut dipraktikkan secara luas dalam jangka waktu yang lama, konsisten,  dan  menimbulkan  opinion  juri  shift  necisitas  akan  melahirkan  suatu  hukum kebiasaan internasional bagi organisasi internasional. Melalui hukum organisasi internasional, organisasi internasional yang merupakan subjek hukum internasional ini dapat memahami hak dan  kewajiban  baik  terhadap  negara  anggota  maupun  non  anggota.  Organisasi  internasional dapat memahami makna tindakannya yang sesuai dengan hukum internasional dan mana yang tidak sesuai dengan hukum internasional.

## KEDUDUKAN INGO ( INTERNATIONAL GOVERNMENT ORGANIZATION) DAN NON INGO
Organisasi  internasional  yaitu  wadah  yang  dibentuk  berlandaskan  konvensi internasional oleh 2 negara ataupun lebih, yang memuat tugas , tujuan, wewenang utama dari rupa  wadah  .  Organisasi  internasional  diakui  selaku  subjek  hukum  internasional  yang berwenang  mempunyai  hak  serta  peranan  di  bawah  hukum  internasional  cuma  sesudah pemberitahuan  sungguh-sungguh  yang  dikeluarkan  oleh  mahkamah  internasional  dalam masalah reparasi tahun 1949. Masalah ini semenjak dari pembantaian Pangeran Bernadot dari Swiss  oleh  angkatan  Israel.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  selaku  penengah  PBB  di  Timur Tengah, bagi PBB, Israel kandas menghindari pembantaian serta pula dihukum lantaran kandas menghindari pembantaian. Pula buat menyakiti si pembunuh supaya PBB menuntut ganti rugi berlandaskan  hukum  internasional.  Bersumpah  serta  de  facto  lumayan  serupa  PBB  sesuatu organisasi  internasional  yang  mempunyai  sah  propersonality  dan  juga  sah  capacity  guna melakukan  tindakan  di  depan  hukum  mempunyai  kebutuhan  PBB  sendiri  serta  kebutuhan korbannya. 8 Sah personality serta sah capacity yaitu perihal yang amat berarti dipunyai sesuatu organisasi internasional supaya agar mereka mampu melaksanakan peranannya.
Sebuah organisasi internasional memiliki kepribadian internasional, organisasi tersebut adalah  badan  hukum  atau  orang  terpisah  yang  terpisah  dari  negara  anggotanya.  Hal  ini memungkinkan  munculnya  badan  hukum  yang  memiliki  fungsi,  hak  dan  kewajiban  yang berbeda  atau  terpisah  dengan  negara  anggotanya.  Ketika  organisasi  internasional  memiliki kewajiban maka pelaksanaan kewajiban itu memiliki tanggung jawab dari organisasi tersebut. Dalam reparation  case ,  mahkamah  internasional  atau  ICJ  menegaskan  bahwa  kecakapan organisasi internasional, dalam hal ini PBB untuk membawa kasus ke ICJ adalah dimilikinya international  personality yang  berasal  dari  elaborasi  fungsi,  hak  dan  kewajiban  PBB  yang termuat  dalam  piagam  PBB  dan  instrumen-instrumen  hukum  PBB  lainnya.  Dimilikinya international  personality menjadikan  PBB  dapat  mengajukan  tuntutan  kepada  negara  non- anggota yang melakukan pelanggaran hukum internasional secara halnya Israel dalam kasus reparation  chest namun  demikian  tidak  berarti  bahwa international  personality menjadikan negara non-anggota PBB memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan anggota PBB.
8 Akehurst, Micheal, op.cit hlm 69
International  personality  menjadikan  organisasi  internasional  dianalogikan  sama seperti  negara  dapat  melakukan  berbagai  tindakan  hukum  dan  menanggung  konsekuensi hukum  dari  tindakan  yang  dilakukan  titik  sebagai  contoh  organisasi  internasional  membuat perjanjian bilateral dengan negara tuan rumah tempat markas besarnya didirikan. Tidak semua organisasi internasional memiliki legal personality titik untuk memiliki legal personality yang kemudian  mendapat  pengakuan  sebagai  subjek  hukum  organisasi  internasional  setiap organisasi internasional harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut 1) dibentuk oleh perjanjian internasional  lebih  dari  dua  negara,  apapun  namanya  dan  tunduk  pada  sistem  hukum internasional,  2)  memiliki  konstitusi  atau  instrumen  dasar  yang  menetapkan  tujuan  struktur organisasi.  masalah  keanggotaan,  metode  pengambilan  keputusan,  yurisdiksi  atau  kapasitas hukum  asosiasi,  hak  dan  kewajiban  anggota  asosiasi,  kekebalan  dan  hak  istimewa  asosiasi, pengunduran diri,  sanksi, pembubaran badan penyelesaian sengketa, dll.  3) memiliki kantor tetap. Syarat pertama dan kedua sangat penting, dengan adanya perjanjian ini dapat diketahui Fungsi organisasi, tujuan, peran, kewenangan, sistem keanggotaan, sistem pemilihan, hak dan kewajiban  serta  lembaga  atau  landasan  .Contoh  nya  ASEAN  yang  tertuang  dalam  deklarasi Bangkok. 9 Keadaan konvensi yang dibentuk oleh negara menciptakan pola yang mempunyai posisi  dalam  hukum  internasional  cuma  selaku  wadah  antar  negara  maupun  wadah  antar negara, bukan wadah non-pemerintah. Tuntutan kedua serta amat berguna lantaran tata usaha kerap  selaku  markas  wadah,  dengan  terpenuhinya  syarat-syarat  itu  hendak  mempermudah wadah  guna  memperoleh  international  personality  sesuatu  organisasi  internasional  pada lazimnya memuat  sah statusnya cakap di depan  hukum  nasional negara  -negara anggotanya atau  di  depan  hukum  internasional  .  Pbb  misalnya  menandakan  jika  dirinya  menikmati kekebalan di depan majelis hukum negara-negara anggotanya. Dengan international personality yang kepunyaannya sehingga sesuatu organisasi internasional hendak mempunyai kecakapan- kecakapan hukum internasional maupun international sah capacity. International sah capacity yang  dipunyai  organisasi  internasional  antara  lain  yang  awal  bisa  memuat  konvensi internasional dengan sesama organisasi internasional negara maupun hukum yang lain mampu mempunyai  properti  berlandaskan  sebutan  sendiri,  bisa  melaksanakan  perbuatan- perbuatan hukum  serta  berdasarkan  sebutan  anggota-anggotanya  bisa  menuntut  serta  dituntut  di mahkamah internasional.
Apabila dibanding dengan negara selaku subjek hukum internasional sehingga tetaplah lebih  besar  negara  keahlian  organisasi  guna  melakukan  tindakan  dibatasi  oleh  piagam pembentukannya  dengan  demikian legal  personality seharusnya  merupakan  konsep  realistis bukan  absolut.  Sebagai  contoh  organisasi  X  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  suatu perjanjian  dengan  topik  a  tetapi  tidak  untuk  topik  B.  PBB  dapat  dilakukan  tindakan  militer tetapi  WHO tidak. Bagaimanapun organisasi  tidaklah sebebas negara sebab tiap putusannya perlu berlandaskan dasar persetujuan negara -negeri anggotanya lebih awal titik pada dasarnya organisasi  internasional  serta  subjek  -subjek  lain  non  negara  ialah  subjek  derivatif  subjek derivat  yang  keberadaannya  berlandaskan  tuntutan  negara.  Selain  organisasi  publik  dalam praktik dewasa ini semakin banyak lahirnya berbagai Non Govement Organization atau NGO yang  sekopnya  internasional.  Buat  sebagian  ahli  yang  menganut  haluan  besar  INGO  alias terdapat  pula  yang  menyebutnya  organisasi  khusus  internasional  ialah  bagian  dari  apa  yang diujarkan  organisasi  internasional.  Semenjak  tahun  1945  bergandengan  dengan  organisasi- organisasi regional jumlah serta kiprah INGO kian besar serta save the children ialah ilustrasi selaku kecil dari INGO-INGO itu. Organisasi-organisasi itu berkecimpung di bermacam sisi serupa  bermacam  layanan  hukum,  keluarga  berencana  pekerja  sosial,  proteksi  kawasan proteksi hewan langka serta lain-lain.
Bersamaan  dengan  melambungnya  kontribusi  sentral  itu  di  karena  hingga  ketentuan buat  mewujudkan  sentral  selaku  subjek  hukum  internasional  serupa  perihalnya  organisasi publik internasional kian besar. Internasional of red cross dan juga green page ialah 2 inggo yang memperoleh pengakuan layak besar dari publik internasional . Convention on the regional of the sah personality of in go 1986 ialah sampel instrumen hukum yang berusaha guna memilih status  hukum  indigo.  Kesepakatan  ini  dibentuk  serta  ditandatangani  oleh  negara-negara anggota-anggota the conjuntil of the eropa yang membenarkan serta mengetahui kian besarnya kontribusi  hamba  dalam  ikatan  internasional  guna  memperlancar  ikatan  satu  sama  lain eksklusifnya kegiatan indigo di eropa berukirannya dikasihkan pengakuan sah personality buat para indigo pasal 1 kesepakatan yang diresmikan di starbourg ini memilih apabila persyaratan untuk  indigo  itu  ialah  1)  ada  wadah  nirlaba  yang  berbadan  global;  2)  sudah  dibangun  oleh instrumen yang diatur oleh hukum domestik pihak; 3) menjalankan tindakan yang legal pada status  terakhir  serta  4)  ada  status  kantor  di  kawasan  pihak  serta  manajemen  pusat  dan pengendalian di kawasan pihak maupun pihak lain.

## PERAN ASEAN SEBAGAI WADAH EKONOMI
Semacam  deklarasi  pada tahun 1967,  ASEAN pada mulanya  yaitu serupa organisasi regional yang berupaya guna bergabung jadi semacam institusi yang berlandas pada kerjasama fungsional. ASEAN dengan begitu sebagai organisasi regional non-politik yang main di zona ekonomi,  teknis,  objektif,  sosial  serta  adat.  Ide  khususnya  ialah  macam  mana  menciptakan institusi  regional  tanpa  meneror  kemerdekaan  nasional  negara-negara  personelnya  tapi senantiasa memakai kerjasama di bagian politik. 10 Perihal itu tidak sanggup dilakoni pada masa itu lantaran keadaan pada masa itu di mana kebanyakan unit ASEAN ialah negara-negara yang anyar  saja  merdeka,  rivalitas  anyar  antara  Indonesia  serta  Malaysia.  Anyar  saja  rampung, rivalitas  di  Indonesia  serta  area  Asia  Tenggara  yang  lain  sebagai  perampasan  akibat  dari negara-negara besar singkatnya, wilayah Asia Tenggara amat sarat dengan politik serta daya akibatnya praduga antar masing-masing anggota tengah ada. 11 Tujuan yang mau digapai oleh ASEAN  seperti  mana  tertuang  dalam  keterangan  Bangkok  tahun  1997  ialah  menciptakan wilayah Asia Tenggara dalam situasi yang penuh perkawanan, perdamaian serta kenyamanan. Negara-negara  ASEAN  perlu  memberdayakan  kesuksesan  ekonomi  serta  pembangunan  di seluruh zona yang ada guna menambah pertahanan keamanan nasional serta wilayah dan juga melindungi kestabilan politik nasional serta wilayah..
Di  awal  pembentukan  bidang  ekonomi  dan  kebudayaan  dianggap  paling menguntungkan  bagi  ASEAN.  Faktor-faktor  pendukung  adalah  sebagai  berikut  1)  Negara anggota  ASEAN  saat  itu  memiliki  lebih  banyak  unsur  kesamaan  di  bidang  ekonomi  dan kebudayaan dibandingkan bidang politik dan militer 2) pengalaman kurang baik di masa lalu akibat  perbedaan  orientasi  politik  dan  pertahanan  keamanan  yang  dialami  anggota  ASEAN saat itu pada waktu membentuk maphilindo dan SEATO, dan 3) semua negara anggota ASEAN saat itu meyakini bahwa bahaya utama yang mereka hadapi bukan agresi terbuka dari negara lain  melainkan  lebih  pada  masalah  dalam  negeri  seperti  subversi  dan  infiltrasi  yang  dapat diatasi  dengan  stabilitas  dan  pembangunan  ekonomi  yang  keempat  semua  negara  anggota ASEAN saat itu meyakini bahwa aliansi militer atau realitas pertahanan dan keamanan hanya akan mengundang oposisi dan mengarah pada situasi dunia yang terbagi menjadi wilayah dan musuh  yang  cenderung  menimbulkan  ketegangan  dan  mengganggu  perdamaian  diri  serta keamanan regional dan internasional.
Dibandingkan kerjasama yang lain kerjasama ekonomi antar sesama anggota ASEAN ataupun antar anggota ASEAN dengan pihak-pihak di luar ASEAN merupakan kerjasama yang
10 Sefriana, Peran Hukum Internasional
11 Syahmin A.K 1988, Masalah-Maslah Aktual Hukum Organisasi Internasional, Bandung, hlm 210-211

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.  10 No. 1 (February, 2022)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.  10 No. 1 (February, 2022)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
paling  populer.  Tujuan  utama  dilakukan  kerjasama  ekonomi  dalam  kerangka  ASEAN merupakan  buat  kurangi  kesukaran  serta  mempersempit  keselamatan  ekonomi  serta pembangunan antara sesama unit ASEAN sebuah dengan yang lain 12 tujuan ini pula yang berlandaskan kesepakatannya sebagian perdagangan lepas oleh ASEAN semacam AFTA alias ASEAN free trade area serta ACFTA alias ASEAN China Free Trade Area . perihal ini terbongkar dalam piagam ASEAN  yang menetapkan jika tujuan ASEAN merupakan menciptakan  pasar  tunggal  serta  pokok  pembuatan  yang  sehat,  sungguh  bersaing,  serta integrasi  ekonomi  melewati  perdagangan  serta  penanaman  modal,  yang  didalamnya melingkupi  perdagangan  lepas  materi  pelayanan  penanaman  modal  tafsirnya  pemeran ikhtiar pekerja handal pekerja berbakat serta pegawai dan arus modal yang lebih leluasa

## PENUTUP Kesimpulan
Negara  adalah  suatu  organisasi  yang  mana  mencakup  berbagai  kepentingan masyarakat yang di landasi oleh hukum  yang mengatur suatu masyarakat tersebut.  Suatu negara haruslah memiliki suatu hububungan kerjasama antar ngara lain agar terciptannya pengakuan diplomasi dari negara Indonesia sendiri mengikuti berbagai macam kerjasama internasional baik bilateral ataupun multilateral, bentuk kerjasama tersebut antara lain Free Trade  Area  (AFTA)  ,  Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB),  Internasional  Monetery  Fund (IMF),  World  Trade  Organization  (WTO),  Internasional  Labour  Organization  (ILO), ASEAN, Food and Agricultural Organization (FAO), dan lain-lain. Salah satu dari bentuk kerjasama lokal  area di kawasan  asia  tenggara  adalah  Perhimpunan  Bangsa-Bangsa  Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang didirikan pada 1967 yang terdiri dari 10 negara yaitu Indonesia, Brunei Darussalam Kamboja, Myanmar, Malaysia Filipina, , Thailand, Vietnam, Laos dan Singapura.  Tujuan  dari  ASEAN  ini  adalah tidak  hanya  menjaga stabilitas  kawasan  asia tenggara  saja,  melainkan  juga  lebih  dari itu  menjalankan  dan  memperbaiki  daya  saing regional serta integrasi ekonomi, kebudayaan dan peyelesayan konflik di kawasan asia

## DAFTAR PUSTAKA
Acharya,  Amitav.2001.  Construcing  a  Security  Community  In  Southeast  Asia:  ASEAN
and The Problem Of regional order. London: Routletedge.
Burhan  Tsani,  1990,  Hukum  dan  Hukum  internasional,  Liberrty,
Yogyakarta. Cassese,  Antonio.  2001.  Internasional  Law. New York: Oxford University.
Chia,  Siow  Yue.  "The  ASEAN  economic  community:  Progress,  challenges,  and prospects." A World  Trade  Organization  for  the  21st  century (2014):  269- 315.

## Hartana,  H.  (2018).  EKSPANSI  PERUSAHAAN  GROUP  DALAM  BIDANG  BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG
Hartana,  H.  (2019).  SEJARAH  HUKUM  PERTAMBANGAN  DI  INDONESIA. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 5 (1), 145-154.
Hartana,  H.  (2021).  EKSISTENSI  DAN  PERKEMBANGAN  PERUSAHAAN  GROUP  DI SEKTOR
Hartana,  H.  (2022).  IMPLIKASI  EKSPANSI  PERUSAHAAN  GROUP  PADA  SEKTOR PERTAMBANGAN BATUBARA DI  INDONESIA. Jurnal  Pendidikan

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.  10 No. 1 (February, 2022)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.  10 No. 1 (February, 2022)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

## Hartana,  H.  (2022).  PENGEMBANGAN  UMKM  DI  MASA  PANDEMI  MELALUI OPTIMALISASI
Hill, Hal. "ASEAN economic development: An analytical survey—The state of the field." The Journal of Asian Studies 53.3 (1994): 832-866.
Kewarganegaraan Undiksha , 10 (1), 251-260. PENANAMAN MODAL. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 4 (1), 27-45.
PERTAMBANGAN. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (3), 669-681.
Sefriani.  2016.  Peranan  Hukum  Internasional  Dalam  Hubungan  Internasional
Kontenporer. PT Raja Granfido Persada.2015. Jakarta
Sharma, Subhash C., and Soo Y. Chua. "ASEAN: economic integration and intra-regional trade." Applied Economics Letters 7.3 (2000): 165-169.
Sumaryo Suryokusumo, 1990, Hukum Oraganisasi Internasional, UI Press, Jakarta Syahmin  A.K  1988,  Masalah-Maslah  Aktual  Hukum  Organisasi Internasional, Bandung.
TEKNOLOGI. Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat  Media  Ganesha  FHIS , 3 (2), 50-64.