Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dengan Mekanisme Corporate Governance
Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)

## Sunarsih
Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia Email: sunarsih_yusro@yahoo.com
Abstract. This study examines the effect of earnings management on corporate social responsibility disclosure (CSR) with corporate governance mechanism as moderating variable. The size of the audit committee, the number of boards of commissioners, and the majority shareholding are the proxies of corporate governance. The tests used data obtained from all companies listed in the Jakarta Islamic Index (JII) during the period 2011-201.  Data  analysis  was  done  by  panel  data  analysis  technique.  The  results  showed  that  earnings management proved to have no effect on CSR disclosure. The size of the audit committee, the number of boards  of  commissioners,  and  the  majority  share  ownership  proved  unable  to  moderate  the  relationship between earnings management and CSR disclosure. The implication of this research found that companies listed in JII are worthy of consideration as a company that is in accordance with Islamic sharia due to the minimum practice of earnings management. The variables of earnings management, corporate governance, and interaction results can explain the extent of CSR disclosure in companies listed in JII during the period 2011-2015 amounting to 41.94%.

## Keywords: Profit management, corporate social responsibility, corporate governance, audit committee size, number of boards of commissioners, majority share ownership, Jakarta Islamic Index
Abstrak.  Penelitian  ini  menguji  pengaruh  manajemen  laba  terhadap  pengungkapan  corporate  social responsibility  (CSR)  dengan  mekanisme  corporate  governance  sebagai  pemoderasi.  Ukuran  komite  audit, jumlah  dewan  komisaris,  dan  kepemilikan  saham  mayoritas  adalah  proksi  dari  corporate  governance. Pengujian menggunakan data yang diperoleh dari seluruh perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index  (JII)  selama  periode  2011-2015.  Analisis  data  dilakukan  dengan  teknik  analisis  data  panel.  Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen laba terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Ukuran komite audit, jumlah dewan komisaris, dan kepemilikan saham mayoritas terbukti tidak mampu memoderasi  hubungan  manajemen  laba  terhadap  pengungkapan  CSR.  Implikasi  temuan  penelitian  ini adalah  perusahaan  yang  terdaftar  di  JII  layak  dipertimbangkan  sebagai  perusahaan  yang  sudah  sesuai dengan syariah islam karena minimalnya praktik manajemen laba. Variabel manajemen laba, corporate governance, serta hasil interaksi keduanya dapat menjelaskan luas pengungkapan CSR pada perusahaan yang terdaftar di JII selama periode 2011-2015 sebesar 41,94%.
Kata  kunci:  Manajemen  laba,  corporate  social  responsibility,  corporate  governance,  ukuran  komite audit, jumlah dewan komisaris, kepemilikan saham mayoritas, Jakarta Islamic Index

## A. Pendahuluan
Terdapat beberapa kasus yang telah mendunia terkait permainan manager atas pelaporan laporan keuangan  yang  merupakan  tanggung  jawab  manager  terhadap  pihak stakeholder. Dari  beberapa  kasus tersebut  ada  yang  sampai  menyebabkan  kebangkrutan  sebuah  perusahaan  besar.  Sebagai  contoh  kasus perusahaan Enron, Merck, WorldCom dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, Marcus, Saunders,  &  Tehranian,  2006).  Beberapa  kasus  juga  terjadi  di  Indonesia  namun  belum  sampai menyebabkan  kebangkrutan,  seperti  PT.  Lippo  Tbk  dan  PT.  Kimia  Farma  Tbk  yang  juga  melibatkan pelaporan keuangan ( financial reporting ) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005). Manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki sebuah tanggung jawab kepada pihak stakeholder atas  perusahaan  yang  dikelolanya.  Namun  dalam  praktiknya  pihak  manajer  terkadang  melakukan penyelewengan yang disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pihak stakeholder. Dalam hal ini, praktik permainan manajer ini sering dinamakan dengan manajemen laba.
Praktik manajemen laba timbul dari sebuah mekanisme yang berdasarkan perbedaan kepentingan antara pihak manajer dengan stakeholder . Pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan dapat bersifat efisien (meningkatkan  keinformatifan  laba  dalam  mengkomunikasikan  informasi  privat)  dan  dapat  bersifat oportunistis  (manajemen  melaporkan  laba  secara  oportunis  untuk  memaksimalkan  kepentingan pribadinya) (Siregar & Utama, 2005).
Manajemen  laba  merupakan  manipulasi  yang  paling  aman  karena  kegiatan  manajemen  laba merupakan hal yang legal dan terlihat aman, tetapi manajemen laba memiliki dampak yang merugikan bagi perusahaan bila perusahaan ketahuan melakukan kegiatan tersebut. Konsekuensi bila manajer melakukan manajemen laba adalah manajer dapat kehilangan reputasi, pekerjaan, dan karirnya. Konsekuensi jangka panjangnya  adalah  perusahaan  akan  kehilangan  dukungan  dari stakeholders yang  berujung  pada meningkatnya kewaspadaan dan kecurigaan dari shareholders dan stakeholders lainnya. Untuk meminimalkan kewaspadaan yang dilakukan oleh stakeholders terhadap praktik manajemen laba  yang  dapat  mengancam  keamanan  posisi  manajer  dan  merusak  reputasi  perusahaan,  manajer mempunyai  insentif  untuk  mengkompensasi stakeholders melalui  praktik corporate  social  responsibility (CSR). Praktik CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan berkaitan dengan pertanggungjawaban moral yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan, seperti perlindungan terhadap  lingkungan,  manajemen  sumber  daya  manusia,  kesehatan  dan  keamanan  saat  bekerja,  relasi dengan komunitas lokal, dan menjaga hubungan dengan pemasok dan pelanggan (Castello & Lima, 2006).
Elkington (1994) mengemukakan konsep CSR dalam fokus triple bottom line , yang mempersatukan kaidah ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu pemahaman yang terintegrasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan ( profit ), tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan ( planet ) dan kesejahteraan masyarakat ( people ). Triple bottom line dapat disimpulkan bahwa “ profit ” sebagai wujud aspek ekonomi, “ planet ” sebagai wujud aspek lingkungan dan “ people ” sebagai aspek sosial.
Perusahaan  dituntut  untuk  memberikan  informasi  mengenai  aktivitas  sosialnya.  Pengungkapan CSR  merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  perusahaan  untuk  dapat  memenuhi  kepentingan stakeholder dan  menjamin  keberlangsungan  perusahaan  jangka  panjang.  Pengungkapan  informasi perusahaan dapat dipandang sebagai cara untuk mempengaruhi persepsi prospek keuangan perusahaan di masa  depan  oleh  pihak  eksternal  terutama stakeholder ,  seperti  analis  saham,  pelaku  pasar  modal,  dan investor  institusional  (Brammer  &  Pavelin,  2006).  Pengungkapan  CSR  berkaitan  dengan  isu  etika  dan moral yang memusatkan pada pembuatan keputusan dan perilaku dalam perusahaan.
Pelaksanaan  CSR,  memposisikan  manajer  menghadapi conflict  of  interest untuk  memaksimalkan shareholders dan stakeholders lainnya  yang  mempunyai  kepentingan  berbeda  dan  juga  kepentingannya sendiri  terkait  kompensasi  manajemen  yang  didasarkan  pada  laba.  Kenyataannya,  informasi  mengenai sistem kompensasi manajemen sangat jarang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, sehingga menyulitkan stakeholder untuk  mengetahui  apakah  besarnya  kompensasi  manajemen  didasarkan  pada
kinerja  CSR.  Tidak  adanya  kriteria  sebagai  dasar  bagi  pengukuran  kinerja  menyebabkan  manajer  tidak dapat  dievaluasi,  sehingga  memungkinkan  manajer  untuk  menyelewengkan  sumber  daya  perusahaan untuk  kepentingannya  sendiri  dengan  mengorbankan  tuntutan  keuangan  dan  kepentingan  masyarakat luas.
Untuk mencapai tujuan pengungkapan CSR tanpa adanya campur tangan dari praktik manajemen laba, perlu adanya keterpaduan antara corporate governance dengan strategi pengungkapan CSR. Corporate governance biasanya mengacu  pada  sekumpulan  mekanisme  yang  mempengaruhi  keputusan  yang  akan diambil  oleh  manajer  ketika  ada  pemisahan  antara  kepemilikan  dan  pengendalian  (Wardhani,  2007). Corporate governance diperlukan untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga menguntungkan pemilik perusahaan, atau dengan kata lain untuk menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan. Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja  manajemen  dan  menjamin  akuntabilitas  manajemen  terhadap stakeholders dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.
Konsep corporate  governance diajukan  demi  terciptanya  pengelolaan  perusahaan  yang  lebih transparan  bagi  semua  pengguna  laporan  keuangan.  Bila  konsep  ini  diterapkan  dengan  baik  maka diharapkan  pertumbuhan  ekonomi  akan  terus  menanjak  seiring  dengan  transparansi  pengelolaan perusahaan  yang  makin  baik  dan  nantinya  menguntungkan  banyak  pihak.  Kesadaran  mengenai pengungkapan CSR dapat berdampak jangka panjang terhadap kinerja perusahaan dan akan mengarahkan kepentingan board of directors terhadap pengungkapan CSR. Corporate governance tidak akan efektif tanpa dorongan  pengungkapan  CSR  berkelanjutan,  karena  perusahaan  harus  dapat  memenuhi  kebutuhan berbagai stakeholders dan juga mampu menghasilkan laba untuk dapat menciptakan nilai bagi pemilik atau pemegang saham.
Ho dan Wong (2001) melakukan Penelitian yang menguji hubungan antara pengungkapan sukarela dan  komite  audit.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwaterdapat  hubungan  positif  antara  keberadaan komite  audit  dengan  pengungkapan  sukarela  yang  dilakukan  perusahaan.  Penelitian  Kurihama  (2007) menemukan  CSR, corporate  governance, dan  auditing  saling  berhubungan  secara  interaktif.  Untuk memenuhi  CSR  dan  menjamin  pertumbuhan  serta  perkembangan  berkelanjutan,  perusahaan  harus membangun dan menjalankan corporate governance .
Jamail  et  al.,  (2008)  dalam  penelitiannya  di  Lebanon  menemukan  bahwa  mayoritas  manajer memahami corporate  governance sebagai pilar penting bagi CSR berkelanjutan.  Perusahaan tanpa sudut pandang  jangka  panjang  yang  efisien  terhadap  kepemimpinan,  mekanisme  pengendalian  internal  yang efektif,  dan  tanggung  jawab  kuat  yang  saling  timbal  balik  dengan stakeholders internal,  tidak  dapat menjalankan CSR dalam arti yang sesungguhnya. Sebaliknya, corporate governance tidak akan efektif jika tanpa  dorongan  CSR  yang  berkelanjutan  karena perusahaan  merespon  kebutuhan stakeholders untuk menghasilkan laba dan menciptakan nilai perusahaan bagi pemilik dan stakeholders lainnya. Penelitian Ho (2005)  bahwa  komitmen  yang  tinggi  terhadap  CSR  berhubungan  positif  dan  kuat  dengan  tata  kelola perusahaan.
Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sun et al (2010), tetapi hal yang membedakan adalah: Penggunaan variabel Corporate Social Responsibility Disclosure sebagai pengganti dari Corporate Environmental disclosure , dan sampelnya adalah perusahaa -perusahaan yang sudah terdaftar di Jakarta Islamic Index .
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti a. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility ?
b. Apakah  manajemen  laba  berpengaruh  terhadap  pengungkapan corporate social  responsibility dengan dimoderasi oleh mekanisme corporate governance ?

## B. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis.
1. Menejemen Laba
Manajemen  laba  mencakup  usaha  manajemen  untuk  memaksimalkan,  atau  meminimalkan  laba, termasuk  perataan  laba  sesuai  dengan  keinginan  manajemen  (Copeland,  1968).  Manajemen  laba didefinisikan oleh Setiawati dan Na’im (2000) adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Definisi ini sesuai dengan yang dikemukakan  oleh  Healy  dan  Wahlen  (1999)  bahwa  manajemen  laba  terjadi  ketika  para  manajer menggunakan pertimbangan di dalam pelaporan keuangan dan di dalam transaksi yang terstruktur untuk mengubah  laporan  keuangan  dan  menyesatkan  beberapa stakeholders tentang  dasar  kinerja  ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil sesuai kontrak yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan salah satu faktor  yang  dapat  mengurangi  kredibilitas  laporan  keuangan.  Manajemen  laba  menambah  bias  dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa.
Scott  (2009)  membagi  cara  pemahaman  atas  manajemen  laba  menjadi  dua.  Pertama,  melihatnya sebagai  perilaku  oportunistis  manajer  untuk  memaksimalkan  utilitasnya  dalam  menghadapi  kontrak kompensasi, kontrak utang dan political costs . Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif efficient  contracting ( Efficient  Earnings  Management ), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga  untuk  keuntungan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  kontrak.  Dengan  demikian,  manajer  dapat mempengaruhi  nilai  pasar  saham  perusahaannya  melalui  manajemen  laba,  misalnya  dengan  membuat perataan laba ( income smoothing ) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.
Ada  tidaknya  manajemen  laba  dapat  dikoreksi  dengan  cara  pengukuran  atas  akrual.  Total  akrual adalah  selisih  antara  laba  dan  arus  kas  yang  berasal  dari  aktivitas  operasi.  Total  akrual  dapat  dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) normal accruals atau non discretionary accruals adalah bagian akrual yang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan, dan (2) abnormal accruals atau discretionary accruals adalah bagian akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan tindakan manajemen yang memanipulasi laporan keuangan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraannya secara personal maupun untuk meningkatkan nilai bagi perusahaan.

## 2. Corporate Social Responsibility
Perkembangan CSR di Indonesia saat ini juga telah mengalami peningkatan. Peningkatan kegiatan CSR  ini  berupa  peningkatan  kuantitatif  maupun  kualitatif.  Hal  ini  terlihat  dari  semakin  maraknya perusahaan yang melaporkan praktik CSR dalam laporan keuangan tahunan mereka. Pelaksanaan CSR di Indonesia  merupakan  suatu  bentuk  sukarela  bagi  perusahaan  untuk  mendorong  perekonomian  bangsa Indonesia (Suharto, 2009, hal. 10).
Pemerintah  Indonesia  juga  memberikan  respon  yang  baik  terhadap  pelaksanaan  CSR  dengan menganjurkan praktik CSR sebagaimana yang dimuat dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas Bab IV pasal 66 ayat 2b dan Bab V pasal 74. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa laporan tahunan perusahaan harus mencerminkan praktik CSR (Suharto, 2009, 31-32).
Tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal menjadi CSR merupakan suatu tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak dari aktivitasnya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. CSR pada umumnya  diwujudkan  dalam  bentuk  perilaku  transparan  dan  etis  yang  sejalan  dengan  pembangunan berkelanjutan  serta  kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu  pelaksanaan  CSR  juga  diharapkan  selalu memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan ( stakeholder ) di wilayah aktivitasnya.
Schermerhorn  memberi  definisi  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  sebagai  suatu  kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi
dan  kepentingan  publik  eksternal.  CSR  adalah  pendekatan  dimana  perusahaan  mengintregasikan kepedulian  sosial  dalam  operasi  bisnis  mereka  dan  dalam  interaksi  mereka  dengan  para  pemangku kepentingan ( stakeholder ) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan (Suharto, 2009, 102-103). Menurut  Suharto  (2009),  pendefinisian  CSR  yang  relatif  lebih  mudah  dipahami  dan  bisa dioperasionalkan  untuk  kegiatan  audit  adalah  dengan  mengembangkan  konsep triple  bottom  lines dan menambahkannya dengan satu line tambahan yakni procedure . Dengan demikian CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya ( profit ) bagi kepentingan pembangungan manusia ( people )  dan  lingkungan  ( planet )  secara  berkelanjutan  berdasarkan  prosedur  ( procedure )  yang  tepat  dan professional.
Dalam aplikasi konsep 4P ini bisa dipadukan dengan komponen dalam ISO 26000. Konsep planet jelas berkaitan dengan aspek the environment . Konsep people didalamnya bisa merujuk pada konsep social development dan humant  right yang  tidak  hanya  menyangkut kesejahteraan  ekonomi  masyarakat melainkan pula kesejahteraan sosial. Sedangkan konsep procedure bisa menyangkut konsep organizational governance, labor practice, fair operating practices dan consumer issues (Suharto, 2009, 102-103).
The  World  Business  Council  For  Sustainable  Development mendefinisikan  tanggung  jawab  sosial merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari perkembangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan beserta keluarganya dan sekaligus untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar perusahaan (Hadi N. , 2011, 47).
CSR juga dapat diartikan upaya pemenuhan kewajiban perusahaan untuk memperhatikan kondisi sosial  dan  lingkungan  disamping  memikirkan  pencapaian  profitabilitas  dengan  harapan  ikut  berperan dalam membangun perekonomian bangsa. Pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan ada tiga, yaitu : stakeholder , lingkungan alam serta kesejahteraan sosial umum (Muhammad & Fauroni, 2002, 173). Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai definisi corporate social responsibility . CSR dapat didefinisikan sebagai upaya perusahaan untuk memenuhi  tanggung  jawabnya  terhadap  para stakeholder yang  berada  di  wilayahnya  guna  mencapai kesejahteraan sosial  bersama  dalam  pelaksanaan  kegiatan  bisnis  perusahaan  agar  terciptanya  keselarasan antara perusahaan dengan para stakeholder maupun dengan lingkungannya.
Pelaksanaan CSR bagi sebuah perusahaan bukan hanya sekedar untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan  oleh  pemerintah.  Manfaat  diadakannya  CSR  bagi  sebuah  perusahaan  selain  untuk memberdayakan  masyarakat,  CSR  bermanfaat  bagi  operasional  perusahaan  agar  dapat  berjalan  dengan lancar. Manfaat yang dapat diperoleh oleh sebuah perusahaan yang melaksanakan program CSR antara lain sebagai berikut (Untung, 2007, 6-7):
a. Memperoleh lisensi untuk beroperasi secara sosial
b. Mereduksi risiko bisnis perusahaan
c. Melebarkan akses sumber daya bagi perusahaan
d. Membuka peluang pasar yang lebih luas
e. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak limbah
f. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder
g. Memperbaiki hubungan dengan regulator
h. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan
i. Memperoleh peluang untuk mendapatkan penghargaan
3. Corporate Governance
Good  Corporate  Governance (GCG)  secara  definitif  merupakan sistem  yang  mengatur  dan mengendalikan  perusahaan  yang  menciptakan  nilai  tambah  ( value  added )  untuk  semua stakeholder (Monks  &  Minow,  2003).  Ada  dua  hal  yang  ditekankan  dalam  konsep  ini:  pertama,  pentingnya  hak pemegang  saham  untuk  memperoleh  informasi  dengan  benar  dan  tepat  pada  waktunya  dan,  kedua,
kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan ( disclosure ) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder .
Dari  Kementerian  Badan  Usaha  Milik  Negara  melalui  Keputusan  Menteri  Badan  Usaha  Milik Negara  nomor  KEP-117/M-MBU/2002  juga  diperoleh  definisi  mengenai  corporate  governance.  Dalam surat keputusan tersebut, corporate governance didefiniskan sebagai beikut:
“suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha  dan  akuntabilitas  perusahaan  guna  mewujudkan  nilai  pemegang  saham  dalam  jangka  panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.”
Tujuan dari corporate  governance adalah untuk menciptakan  nilai tambah bagi semua pihak  yang berkepentingan  ( stakeholder ).  Ada  beberapa  unsur  penting  yang  harus  diperhatikan  dalam corporate governance , yaitu (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 1):
a. Fairness (Keadilan).
Menjamin  perlindungan  hak-hak  para  pemegang  saham,  termasuk  hak-hak  pemegang  saham minoritas  dan  para  pemegang  saham  asing,  serta  menjamin  terlaksananya  komitmen  dengan  para investor.
b. Transparency (Transparansi).
Mewajibkan  adanya  suatu  informasi  yang  terbuka,  tepat  waktu,  serta  jelas,  dan  dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan  kepemilikan perusahaan.
c. Accountability (Akuntabilitas).
Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan  pemegang  saham,  sebagaimana  yang  diawasi  oleh  Dewan Komisaris (dalam Two Tiers System).
d. Responsibility (Pertanggungjawaban).
Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai- nilai sosial. (OECD Business Sector Advisory Group on Corporate Governance, 1998)
Berkaitan  dengan corporate  governance ada  tiga  mekanisme  yang  sering  dipakai  dalam  berbagai penelitian mengenai corporate governance yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, diantaranya adalah:  Komite  Audit,  Tata  Kelola  Perusahaan  ( Corporate  Governance ),  Pengawasan  Perusahaan ( Corporate Control ), dan Pengawasan Perusahaan ( Corporate Control ).
4. Teori Keagenan ( Agency Theory )
Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontrak antara manajer ( agent ) dan investor ( principal ). Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari game theory , yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut agen t dan pihak lain disebut principal (Arifin, 2005, 47). Principal mendelegasikan pertanggung jawaban atas decision making kepada agent ,  dapat  dikatakan  pula  bahwa principal memberikan  suatu  amanah  kepada agent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.
Wewenang dan tanggung jawab agent maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.  Namun  dalam  prosesnya agent memiliki  informasi  yang  lebih  banyak  ( full  information ) dibandingkan  dengan principal yang  kemudian  menimbulkan  ketidak  seimbangan  informasi  ( asimetry information ) (Weston & Brigham, 1998, 17).
Situasi  ini  akan  memicu  munculnya  suatu  kondisi  yang  disebut  sebagai  asimetri  informasi,  yaitu suatu  kondisi  dimana  ada  ketidak  seimbangan  perolehan  informasi antara  manajemen  sebagai  penyedia informasi  ( prepaper ) dengan  pihak  pemegang  saham  dan stakeholder pada umumnya  sebagai  pengguna informasi. Kelebihan informasi  tersebut dapat memicu agent untuk melakukan  tindakan-tindakan yang
lebih menguntungkan pihaknya. Sedangkan pihak principal dapat mengalami kesulitan dalam mengontrol kebijakan perusahaan yang dikeluarkan oleh agent (Sartono, 1994,  24).
Keberadaan  asimetri  informasi  jika  dibiarkan  terjadi,  pada  akhirnya  dapat  menyebabkan adverse selection maupun moral hazard , dengan konsekuensi perusahaan tidak melaksanakan kegiatan CSR. Jika tidak ada pelaporan dan pengungkapan yang objektif, maka stakeholders tidak akan dapat membedakan perusahaan  yang  melakukan  CSR  maupun  tidak.  Akibatnya, stakeholders tidak  dapat  memberikan penghargaan ataupun sanksi-sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan CSR (Weston & Brigham, 1998, 17).
Dengan  tidak  berjalannya  mekanisme  penghargaan  maupun  sanksi,  maka  perusahaan  tidak  akan termotivasi untuk melakukan CSR, fenomena ini disebut adverse selection . Para stakeholders tidak dapat pula  mengobservasi  tindakan  perusahaan  dalam  melakukan  CSR  karena  tidak  melaksanakan  observasi, maka  perusahaan  akan  mengambil  tindakan  yang  menguntungkan  dirinya  tetapi  merugikan  para stakeholders , peristiwa ini disebut dengan moral hazard (Arifin, 2005, 15).
Adverse selection maupun moral hazard adalah dua jenis asimetri informasi. Adverse selection adalah jenis asimetri informasi yang menyatakan bahwa satu pihak atau lebih yang melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak lain. Sedangkan yang dimaksud moral hazard adalah jenis asimetri informasi yang menyatakan bahwa satu pihak atau lebih melangsungkan suatu  transaksi  usaha  atau  transaksi  usaha  potensial  dapat  mengamati  tindakan-tindakan  mereka  dalam penyelesaian transaksi, sedangkan pihak lainnya tidak. Moral hazard maupun Adverse selection umumnya terjadi pada perusahaan besar yang memisahkan kepemilikan dengan pengendalian (Arifin, 2005, 20).
5. Teori S takeholder
Pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan menjadi salah satu pertimbangan oleh investor  untuk  berinvestasi  ke  dalam  sebuah  perusahaan.  Pertimbangan  ini  didasarkan  bahwa  aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan memiliki dampak mengurangi konflik antara perusahaan dengan para stakeholder .  Dengan  berkurangnya  konflik  dengan  para stakeholder ,  maka  perusahaan  akan  dapat menjalankan kegiatan bisnisnya dengan lancar. Kelancaran suatu kegiatan bisnis akan memiliki dampak yang positif terhadap kinerja sebuah perusahaan.
Teori stakeholder menyatakan  bahwa  perusahaan  bukanlah  entitas  yang  hanya  beroperasi  untuk kepentingan  sendiri,  namun  juga  harus  memberikan  manfaat  bagi  para stakeholder (pemegang  saham, kreditur, konsumen, supplier , pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain yang berkepentingan) (Hadi, 2011,  48).  Yang  dimaksud dengan stakeholder adalah  semua  pihak  baik  internal  maupun  eksternal  yang memiliki hubungan baik yang bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan.
Hummels sebagaimana yang dikutip oleh Hadi  (2011, 94) memberikan definisi mengenai stakeholder sebagai berikut:
“…..(stakeholder  are)  individuals  and  group  who  have  legitimate  clame  on  the  organization  to participate  in  the  decision  making  process  simply  because  they  are  affectesd  by  theorganization’s practices, polices and action”
Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa stakeholder secara  langsung  maupun  tidak langsung akan mempengaruhi aktivitas, kebijakan maupun praktik usaha suatu perusahaan. Oleh karena itu,  dengan  praktik  CSR  yang  dilakukan  kepada  para stakeholder ,  perusahaan  akan  jauh  mendapat dukungan.  Dengan  adanya  dukungan  tersebut,  maka  kegiatan usaha  perusahaan  dapat  berjalan  dengan lancar.
Berdasarkan asumsi dan penjelasan mengenai teori stakeholder maka dapat ditarik sebuah pernyataan bahwa  perusahaan  tidak  akan  lepas  dari stakeholder serta  lingkungan  sosialnya.  Dengan  keterbatasan perusahaan untuk tidak mampu melepaskan diri inilah maka perlu dilakukan pembinaan hubungan yang
baik  antara  keduanya.  Salah  satu  wujud  penciptaan  hubungan  yang  harmonis  dapat  dilakukan  dengan praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

## 6. Pengaruh Manajemen Laba terhadap  Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Praktik  manajemen  laba  dapat  dijelaskan  oleh  teori  keagenan  dimana  investor  selaku principal menginginkan hasil investasinya kembali dan memberikan keuntungan sedangkan manajer sebagai agent menginginkan bonus dan kompensasi sebagai imbalan atas kinerja yang telah dilakukan. Oleh sebab itu terjadilah praktik manajemen laba untuk memperlihatkan bahwa manajer telah melakukan kinerja  yang baik, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan imbalan sesuai dengan kinerjanya.
Untuk  menutupi  praktik  manajemen  laba,  maka  pengungkapan  CSR  menjadi  alat  yang  dipakai sebagai pengalih perhatian. Dengan adanya CSR dan kualitas laba yang baik, maka akan membuat investor senang  dan  semakin  yakin  untuk  melanjutkan  investasi  pada  perusahaan.  CSR  ini  juga  dapat  menjadi strategi untuk menjaga hubungan dengan stakeholders karena kelangsungan hidup perusahaan tergantung dari stakeholders . Dalam teori legitimasi, disebutkan bahwa kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada  hubungannya  dengan  masyarakat.  Dengan  begitu  CSR  perlu  dilakukan,  semakin  banyak  CSR dilakukan maka masyarakat akan semakin percaya terhadap perusahaan dan hal ini dapat dilakukan untuk menutupi manajemen laba.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Choi  et  al.  (2011)  menunjukan  adanya  pengaruh  negatif  antara manajemen laba dan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan Paten dan Trompeter (2003) serta Prior et al. (2008) menunjukan hubungan yang positif.
Dari pemaparan di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:
H1:  Manajemen  laba  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  luas  pengungkapan Corporate  Social Responsibility .
7. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility yang Dimoderasi oleh Komite Audit
Komite  audit  merupakan  komite  penunjang  dewan  komisaris.  Komite  audit  membantu  dewan komisaris dalam mengawasi kinerja manajer. Komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan mekanisme  pengawasan,  sehingga  dapat  mengurangi  biaya  agensi  dan  meningkatkan  kualitas pengungkapan perusahaan (Forker, 1992).
Dengan  adanya  jumlah  komite  audit  yang  tinggi  maka  akan  meningkatkan  tingkat  pengawasan terhadap proses penyusunan  laporan  keuangan  sehingga kualitas laba menjadi tinggi. Dengan  demikian informasi  yang  terdapat  pada  laporan  keuangan  menjadi  sangat  akurat  untuk  digunakan  oleh  pihak stakeholders maupun investor.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nasution  dan  Setiawan  (2007),  menunjukan  bahwa  keberadaan komite  audit  berpengaruh  negatif  terhadap  diskresioner  laba.  Penelitian  yang  dilakukan  Said  (2009), menunjukan bahwa komite audit memiliki korelasi dengan CSR. Dengan adanya keterkaitan antara komite audit, manajemen laba dan CSR, maka diharapkan dengan semakin besarnya ukuran komite audit dapat menekan kemungkinan pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba.
Dari uraian yang dipapar di atas dapat diambil hipotesis sebagaiberikut:
H2:  Ukuran  komite  audit  memperlemah  pengaruh  manajemen  laba  terhadap  luas  pengungkapan Corporate Social Responsibility .
8. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility yang Dimoderasi oleh Dewan Komisaris
Dewan  Komisaris  merupakan  inti  dari corporate  governance yang  bertugas  mengawasi  kinerja manajemen  serta  menjamin  terlaksananya  strategi  perusahaan.  Dewan  komisaris  juga  mewajibkan terlaksananya akuntabilitas yang baik. Peranan dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas
laba  dengan  membatasi  tingkat  manajemen  laba  yang  mengarah  pada moral  hazard melalui  fungsi monitoring atas pelaporan keuangan.
Ukuran Dewan Komisaris ini dilihat dari jumlah dewan komisaris yang terdapat dalam perusahaan. Semakin  besar  jumlah  dewan  komisaris,  maka  semakin  mudah  dalam  mengendalikan  manajemen (Sembiring,  2005).  Dengan  proses  pengawasan  yang  baik,  maka  kemungkinan  bagi  manajer  untuk melakukan manajemen laba juga semakin kecil dan konflik seperti yang dijelaskan dalam teori keagenan juga dapat dikurangi.
Selain itu laba dan CSR juga harus diungkapkan dalam laporan tahunan. Dalam teori stakeholders, informasi mengenai perusahaan yang dilaporkan dalam laporan tahunan dapat mempengaruhi keputusan stakeholders. Untuk itulah diperlukan Dewan Komisaris sebagai pengawas kinerja manajemen. Penelitian yang  dilakukan  Beasley  (1996),  Sun  et  al  (2010)  dan  Wedari  (2004)  menunjukan  pengaruh  negatif  dari ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba.
Dari uraian yang dipaparkan di atas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:
H3:  Ukuran  Dewan  Komisaris  memperlemah  pengaruh  manajemen  laba  terhadap  luas  pengungkapan Corporate Social Responsibility .
9. Pengaruh Manajemen Laba terhadap  Pengungkapan Corporate Social  Responsibility yang dimoderasi oleh Kepemilikan Saham Mayoritas
Kepemilikan  saham    mayoritas    oleh    beberapa    investor    merupakan  mekanisme  yang  banyak dipakai  dalam  mengawasi  manajemen.  Jensen  dan  Meckling  mengasumsikan  bahwa  pemegang  saham terdiri dari investor-investor kecil. Oleh karena itu biaya monitoring terhadap manajemen menjadi besar, sehingga  mereka  cenderung  tidak  melakukan monitoring .  Dengan  kepemilikan  saham  mayorias  oleh beberapa  investor,  mereka  akan  cenderung  melakukan monitoring terhadap  manajer  karena  prosentase kepemilikan yang tinggi yang mengandung risiko tinggi pula.
Namun  karakteristik  perusahaan  di  Indonesia  sedikit  berbeda.  Secara  historis  dan  sosiologis peruperusahaan-perusahaan  di  Indonesia  dimiliki  atau  dikontrol  oleh  keluarga.  Meskipun  perusahaan tersebut  tumbuh  dan  menjadi  perusahaan  publik,  namun  kontrol  yang  dipegang  oleh  keluarga  masih begitu  signifikan.  Dengan  kepemilikan  perusahaan  di  Indonesia  yang  demikian,  pemegang  saham mayoritas umumnya merupakan pemegang saham awal (keluarga) yang kepemilikannya masih relatif lebih besar  daripada  saham  yang dimiliki oleh publik. Hal tersebut  sering memicu munculnya  konflik antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Manajer yang seharusnya diusulkan oleh pemegang saham minoritas justru pemilihannya dilakukan oleh pemegang saham mayoritas.
Sehingga  keputusan-keputusan  yang  dibuat  oleh  manajer  lebih  berpihak  pada  kepentingan- kepentingan pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas akan mengintervensi manajer dalam mengelola laba perusahaan agar berjalan sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu praktik manajemen laba  yang  dilakukan  manajemen  dalam  perusahaan  tidak  lepas  dari  kepentingan  pemegang  saham mayoritas.
Claessens et. al. (2000) membuktikan bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi khususnya pada satu pemilik akan menyebabkan praktik GCG dalam perusahaan menjadi buruk, sehingga akan meningkatkan praktik earnings management .
Dari uraian yang dipaparan di atas dapat diambil hipotesis sebagai berikut:
H4:  Kepemilikan Saham Mayoritas memperkuat pengaruh manajemen laba terhadap luas pengungkapan Corporate Social Responsibility .
Dari  paparan  di atas dapat diambil kerangka berfikir bahwa Corporate  Social  Responsibility dapat dijadikan  alat  untuk  menutupi kecurangan  yang  dilakukan  oleh  manajer  yaitu  dengan  melakukan manajemen  laba.  Dengan  adanya  CSR  ini,  maka  diharapkan  dapat  mengacaukan  perhatian  investor. Kemudian, corporate governance hadir sebagai alat yang berperan untuk mengawasi kinerja manajemen.
Dengan  ini,  maka  segala  macam  kegiatan  manajer  yang  dilakukan  demi  kepentingan  sendiri  dan  dapat merugikan  perusahaan  dapat  diminimalisasikan.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka  tersusunlah kerangka pemikiran dengan manajemen laba sebagai variable independen, CSR sebagai variable dependen dan corporate  governance sebagai  variable  moderasi.  Kerangka  pemikiran  ini  diperjelas  dengan  gambar diagram berikut:
Gambar 1. Kerangka berfikir.

## C. Pembahasan
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulan (Sugiyono,  2008, hal. 8).
Populasi dapat pula diartikan sebagai totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran,  kuantitatif  maupun  kualitatif  mengenai  karakteristik  dari  semua  anggota  kumpulan  yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari (Sudjana, 2002, 6).
Berdasarkan dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa populasi adalah seluruh data umum yang akan dijadikan objek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menjadi anggota Jakarta Islamic Index pada tahun 2011 sampai tahun 2015.
Sampel  adalah  bagian  atau  wakil  yang  memiliki  karakteristik  sama  dengan  populasinya,  diambil sebagai sumber data penelitian (Hadi S, 2006, 46). Metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah non  probability  sampling yaitu  teknik  pengumpulan  sampel  yang  tidak  memberikan  kesempatan  atau peluang  yang  sama  bagi  setiap  populasi  untuk  dipilih  menjadi  sampel.  Teknik  yang  digunakan  dalam pengambilan  sampel  penelitian  ini  adalah purposive sampling, yaitu  teknik  penentuan  sampel  dengan pertimbangan  tertentu (Sugiyono,  2008,  122).  Cara  pengambilan  sampel  ini  ditempuh  dengan mendasarkan  pada judgemental atau  pertimbangan  pribadi  peneliti  semata  (Sugiyono,  2008,  hal.  120). Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index dari tahun 2011 hingga 2015.
2. Perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index pada tahun 2011 hingga 2015 dan menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap dalam laporan keuangan tahunan terbitan dari 2011 hingga 2015.
3. Perusahaan anggota Jakarta  Islamic  Index yang menerbitkan laporan aktivitas tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya dari tahun 2011 hingga 2015.
Manajemen Laba Pengungkapan Social Responsibility
Mekanisme Corporate:
(-) Jumlah Komite Audit (-)Ukuran Dewan Komisaris. (+) Kepemilikan Saham Mayoritas Governance
(-) Jumlah Komite Audit
(-) Ukuran Dewan Komisaris
Kepemilikan Saham Mayoritas
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  berupa  data  kuantitatif.  Data  tersebut  berupa  data laporan  keuangan  dari  tahun  2011-2015  yang  diperoleh  dari  website  IDX  ( Indonesia  Stock  Exchange) www.idx.co.id. Disamping itu, data dalam penelitian ini juga berasal dari sumber referensi lain yang relevan. Seperti jurnal, website dan lainnya.
Alat analisis  yang digunakan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap CSR dengan mekanisme GCG sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di JII periode 2011-2015 yaitu dengan analisis data panel. Analisis data panel adalah kombinasi antar deret waktu ( time series data ) dan deret hitung ( cross section data ). Data panel merupakan data yang dibentuk dari gabungan data time series dan data cross section .
Model persamaan analisis data panel dengan Moderated Regression Analysis (MRA), dapat ditulis sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 +e
Z = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + b 5 X 1 X 2 + b 6 X 1 X 3 + b 7 X 1 X 4 + e
Dimana: Y :   CSRI A :   Konstanta
b 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 :  Koefisien regresi X1
:   Manajemen Laba X2 :   Ukuran Komite Audit X3 :   Ukuran Dewan Komisaris X4 :   Kepemilikan Saham Mayoritas E : Error Term
Setelah  melakukan  uji  pemilihan  model  dengan  menggunakan  Uji Chow ,  Uji Hausman dan  Uji Lagrange  Multiplier ,  maka model yang paling baik adalah model fixed  effect . Maka  untuk menganilisis penelitian dalam penelitian ini maka digunakan model fixed effect.
Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel Model Fixed Effect .
Variable Coefficient Prob. C 4.195037 0.0073 X1 -0.807427 0.2139 X2 -0.000799 0.9356 X3 0.000332 0.9612 X4 -0.056805 0.0247 X1X2 0.009869 0.2336 X1X3 -0.001267 0.6966 X1X4 0.014844 0.1684 R-Squared 0.584174 Adjusted R-Squared 0.419412 S.E Of Regression 0.025828 Sum Square Resid 0.035355 F-Statistic 3.545574 Prob F (Statistic) 0.000099 Mean Dependent Var 0.712787 S.D Dependent Var 0.033897 Durbin-Watson Stat 2.168903 Sumber : Lampiran 3 Output Eviews 8.
Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa nilai F-statistik sebesar 3.545574 dengan probabilitas F-statistik sebesar 0.000099. Hal ini yang berarti H 0 ditolak karena dengan melihat probabilitas F-statistik yang lebih kecil dari alfa 5% (0.000099 < 0,05).Sehingga dapat disimpulkan bahwa H 0 ditolak dan menerima H a yang berarti terdapat pengaruh secara simultan antara Manajemen Laba terhadap CSR, yang dimoderasi oleh UKAD, DKOM, dan Kepemilikan Saham Mayoritas.
Nilai Adjusted R-squared pada tabel di atas, diperoleh nilai sebesar 0.419412. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 41,94% dan sisanya dijelaskan oleh variabel diluar model.

## 1. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Berdasarkan hasil uji regresi menyimpulkan bahwa nilai uji t manajemen laba sebesar -1.258019 dengan tingkat probabilitas sebesar 0.2139 > 0.05 (tidak signifikan). Hasil ini menyimpulkan bahwa manajemen laba secara parsial tidak  berpengaruh terhadap  CSR. Sehingga hasil uji ini tidak  sesuai dengan  hipotesis pertama  yang  menyebutkan  bahwa  manajemen  laba  berpengaruh  positif  terhadap  luas  pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis pertama (H 1 ) ditolak.
Hasil analisis dari hubungan manajemen laba terhadap luas pengungkapan CSR ini sejalan dengan penelitian  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  oleh  Marhamah  (2013)  yang  menunjukkan  bahwa  variabel manajemen laba tidak mempengaruhi luas pengungkapan CSR. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semakin  tinggi  praktik  manajemen  laba  dalam  sebuah  perusahaan  belum  tentu  memberikan  luas pengungkapan CSR yang maksimal.
Dengan melaksanakan kegiatan CSR dan mengungkapkannya kedalam sebuah laporan, perusahaan telah  melaksanakan  kewajibannya  dengan  mengikuti  UU  No.40  Tahun  2007.  Disamping itu, corporate social responsibility dapat memberikan dampak yang positif bagi sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan terlaksananya kegiatan CSR pada sebuah perusahaan, maka akan meningkatkan citranya di mata stakeholders .  Dengan  meningkatnya  citra  perusahaan  ini  akan  memudahkan  pihak  manajemen  untuk mendapatkan  kepercayaan  dan  dukungan  dari  pihak stakeholders tanpa  perlu  melakukan  tindakan opportunis seperti praktik manajemen laba.
Selain itu, jika dilihat dari pandangan Islam manajemen laba adalah suatu hal yang dilarang. Dengan hal tersebut, diduga perusahaan-perusahaan yang terdaftar di JII sudah terbebas dari tindakan manajemen laba. Jakarta Islamic Index merupakan indeks saham yang sesuai dengan syariat Islam.
Saham-saham    yang  terdaftar  di  JII  adalah  saham    yang  operasionalnya  tidak  mengandung  unsur ribawi, dan permodalannya mayoritas bukan dari hutang. Jadi dapat  dikatakan  bahwa saham-saham  yang tergabung  di  JII  adalah saham yang pengelolaan dan manajemennya transparan, serta telah melalui filter agar sesuai dengan syariat Islam.
Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang tertera dalam ayat Al-Baqarah (2):177, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebaikan bukanlah hanya beribadah kepada  Allah SWT namun melainkan adalah memberikan apa yang disuksi kepada kerabat dekatnya. Dalam konteks CSR, memberikan kepada par  kerabat  dapat  pula  dimaknai  dengan stakeholder yang  ada  disekitar  perusahaan,  Ayat  ini  juga menyebutkan untuk memberikan harta yang disukai. Harta yang disukai bagi sebuah perusahaan sudah tentu  adalah  keuntungan  yang  mereka  peroleh  melalui  aktivitas  bisnisnya.  Ayat  ini  menganjurkan  agar seseorang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri melainkan kerabat dekat (orang terdekat dari kita).
Sebuah  perusahaan  yang  melaksanakan  aktivitas  bisnisnya  tidak  akan  pernah  lepas  dari  para stakeholder . Sehingga hendaknya sebuah perusahaan menjaga hubungan baiknya dengan para stakeholder . Hal inilah yang diajarkan dalam ayat Al-Quran di atas. Ayat di atas juga sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Stakeholder Theory yang menyebutkan perusahaan hendaknya menjaga hubungan baik dengan
orang  terdekat  dari  mereka  atau stakeholder .  Dalam Stakeholder  Theory juga  disebutkan  bahwa  secara langsung maupun tidak langsung stakeholder akan mempengaruhi sebuah aktivitas perusahaan.
2. Pengaruh Ukuran Komite Audit dalam Hal Memoderasi Hubungan antara Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  menunjukan pengaruh variabel ukuran  komite  audit  sebagai  variabel yang memoderasi hubungan antara manajemen laba terhadap CSR, menyimpulkan secara parsial variabel ukuran komite audit memiliki nilai uji t sebesar -0.081159 dengan tingkat probabilitas sebesar 0.9356 > 0.05 (tidak signifikan). Hasil ini menyimpulkan bahwa ukuran komite audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap CSR. Sedangkan variabel interaksi antara manajemen laba dengan ukuran komite audit juga tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  CSR.  Hal  ini  terlihat  dari  hasil  uji  regresi  menunjukan  bahwa variabel interaksi antara manajemen laba dengan ukuran komite audit memiliki nilai t sebesar 1.204862 dan tingkat probabilitas sebesar 0.2336 > 0.05 (tidak signifikan). Hasil ini dapat diartikan bahwa variabel ukuran komite  audit  merupakan  jenis  variabel homologiser  moderator yang  artinya  variabel  tersebut  potensial menjadi variabel moderasi karena probabilitas koefisien X 2 dan X 1 X 2 tidak signifikan. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel ukuran komite audit tidak mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap CSR dan menyebabkan hipotesis kedua (H 2 ) ditolak.
Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktafia (2013) yang menyebutkan bahwa ukuran komite audit terbukti dapat memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini mengindikasikan keberadaan ukuran komite audit sebagai salah satu mekanisme corporate  governance belum  dapat  mempengaruhi  pengungkapan  CSR.  Hasil  ini  dapat diartikan bahwa ukuran komite audit yang besar tidak berperan dalam mempengaruhi akuntabilitas dari strategi implementasi pengungkapan CSR.
Komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya  dalam  memberikan  pengawasan  secara  menyeluruh  dengan  memberikan  suatu  pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor. Alasan dari hasil yang tidak signifikan ini diduga karena komposisi dan struktur komite audit yang kurang proporsional  sesuai  dengan  kompetensi  yang  dibutuhkan  terkait  dengan  pembentukan  tata  kelola perusahaan  yang  baik.  Banyaknya  anggota  komite  audit  belum  tentu  menghasilkan  suatu  keputusan akuntansi yang dapat meminimalisasi praktik manajemen laba. Selain itu, diduga keberadaan komite audit hanya sebatas memenuhi ketentuan formal sehingga praktik manajemen laba masih dapat terjadi. Alasan lain dari hasil yang tidak signifikan ini dapat juga dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di  JII  sudah  melalui  filter  agar  sesuai  dengan  syariat  Islam  sehingga  informasi  terkait  laporan  keuangan bersifat transparan.
3. Pengaruh  Dewan  Komisaris  dalam  Hal  Memoderasi  Hubungan  antara  Manajemen  Laba  terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Berdasarkan hasil uji regresi menunjukan pengaruh variabel dewan komisaris sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara manajemen laba terhadap CSR, menyimpulkan secara parsial variabel dewan komisaris  memiliki  nilai  uji  t  sebesar  0.048914  dengan  tingkat  probabilitas  sebesar  0.9612  >  0.05  (tidak signifikan).  Hasil  ini  menyimpulkan  bahwa  dewan  komisaris  secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap CSR.  Sedangkan  variabel  interaksi  antara  manajemen  laba  dengan  dewan  komisaris  tidak  berpengaruh secara signifikan terhadap CSR. Hal ini terlihat dari hasil uji regresi menunjukan bahwa variabel interaksi antara manajemen laba dengan dewan komisaris memiliki nilai t sebesar -0.391975 dan tingkat probabilitas sebesar  0.6966  >  0.05  (tidak  signifikan).  Hasil  ini  dapat  diartikan  bahwa  variabel  dewan  komisaris merupakan jenis variabel homologiser moderator yang artinya variabel tersebut potensial menjadi variabel moderasi karena probabilitas koefisien X 3 dan X 1 X 3 tidak signifikan. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan
bahwa variabel dewan komisaris tidak mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap CSR dan menyebabkan hipotesis ketiga (H 3 ) ditolak.
Sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sun,  dkk  (2010)  yang  menunjukkan  bahwa variabel dewan komisaris tidak dapat memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap luas pengungkapan CSR. Artinya dewan komisaris terbukti tidak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh manajemen laba  terhadap  luas  pengungkapan  CSR.  Sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  keberadaan  dewan komisaris sebagai salah satu mekanisme corporate governance belum dapat mempengaruhi pengungakapan CSR. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan dewan komisaris yang besar tidak berperan serta dalam melakukan  mekanisme  monitoring.  Padahal  komposisi  dan  struktur  dewan  komisaris  merupakan  hal penting dalam mekanisme corporate governance .
Dalam  teori  agensi  dewan  komisaris  sebagai  puncak  dari  sistem  pengelolaan  internal  perusahaan, memiliki  peranan  terhadap  aktivitas  pengawasan.  Peranan  dewan  komisaris  diharapkan  dapat meningkatkan  kualitas  laba  dengan  membatasi  tingkat  manajemen  laba  melalui  fungsi  monitoring  atas pelaporan keuangan. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris (Siallagan & Machfoedz, 2006).
Namun pada kenyataan dilapangan, ukuran dewan komisaris tidak bepengaruh dalam memoderasi manajemen  laba  terhadap  pengungkapan  CSR.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  besar  kecilnya  dewan komisaris  bukanlah  menjadi  faktor  penentu  utama  dari  efektivitas  pengawasan  terhadap  manajemen perusahaan.  Akan  tetapi  efektivitas  mekanisme  pengendalian  tergantung  pada  nilai,  norma  dan kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi. Selain itu, efektivitas pengawasan juga tergantung pada bagaimana komunikasi, koordinasi, dan pembuatan keputusan.
Tidak berpengaruhnya ukuran dewan komisaris mungkin saja dikarenakan oleh faktor lain seperti: independensi,  komposisi,  kompetensi,  dan  motivasi  dewan  direksi.  Karena  banyak  anggota  dewan komisaris yang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga keberadaannya tidak dapat memonitoring manajemen perusahaan secara optimal. Alasan lainnya, dapat juga dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di JII sudah melalui filter agar sesuai dengan syariat Islam sehingga informasi terkait laporan keuangan bersifat transparan.
4. Pengaruh Kepemilikan Saham Mayoritas dalam Hal Memoderasi Hubungan antara Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Berdasarkan hasil uji regresi  menunjukan pengaruh variabel kepemilikan saham  mayoritas sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara manajemen laba terhadap CSR, menyimpulkan secara parsial variabel  kepemilikan  saham  mayoritas  memiliki  nilai  uji  t  sebesar  -2.312407  dengan  tingkat  probabilitas sebesar  0.0247  < 0.05 (signifikan).  Hasil ini  menyimpulkan  bahwa  kepemilikan  saham  mayoritas  secara parsial berpengaruh signifikan terhadap CSR. Sedangkan variabel interaksi antara manajemen laba dengan kepemilikan saham mayoritas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap CSR. Hal ini terlihat dari hasil uji  regresi  menunjukan  bahwa  variabel  interaksi  antara  manajemen  laba  dengan  kepemilikan  saham mayoritas memiliki nilai t sebesar 1.396339 dan tingkat probabilitas sebesar 0.1684 > 0.05 (tidak signifikan). Hasil ini dapat diartikan bahwa variabel kepemilikan saham mayoritas merupakan jenis variabel predictor moderator yang  artinya  variabel  tersebut  hanya  berperan  sebagai  variabel predictor (independen)  dalam model regresi tersebut karena probabilitas koefisien X 4 signifikan sedangkan X 1 X 4 tidak signifikan. Dari hasil ini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kepemilikan saham mayoritas tidak mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap CSR. Selain menunjukan bahwa kepemilikan saham mayoritas tidak mampu memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap CSR, hasil ini menyebabkan hipotesis keempat (H 4 ) ditolak.
Hasil ini sangat menarik, karena secara parsial kepemilikan saham mayoritas mempunyai pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR namun tidak pada saat terjadi interaksi dengan manajemen
laba. Dalam teori struktur kepemilikan, pemegang saham mayoritas mempunyai insentif yang lebih besar untuk  berperan  aktif  dalam  pengawasan  terhadap  keputusan  perusahaan  karena  mereka  merasakan manfaat yang besar dari pengawasan tersebut. Pemegang saham mayoritas cenderung kurang melaksanakan diversifikasi  sehingga  mereka  harus  bersedia  untuk  menanggung  risiko.  Perusahaan  dengan  struktur kepemilikan  yang  terkonsentrasi  memiliki  risiko  yang  lebih  rendah  karena  adanya  pemegang  saham mayoritas yang memantau manajemen secara ketat.
Namun hasil dari penelitian ini menunjukkan hal yang berbeda dengan teori di atas. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  pengaruh  pemegang  saham  mayoritas  tidak  berpengaruh  dalam  memoderasi manajemen  laba  terhadap  pengungkapan  CSR.  Penjelasan  yang dapat  diberikan  berdasarkan  pada  teori agensi, sangat mungkin terjadi conflict of interest antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham. Pemegang saham menghendaki pola pengelolaan perusahaan untuk dapat memberi kontribusi yang besar bagi dana yang diinvestasikannya ke dalam perusahaan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan diarahkan pada  investasi  yang  menghasilkan present  value yang  positif.  Sedangkan  manajemen  berusaha  untuk mengelola perusahaan sebaik mungkin untuk memperoleh bonus yang besar. Pengaruh dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas menjadi tidak berarti bagi manajemen yang berusaha untuk menampilkan kinerja yang akan menghasilkan bonus yang besar untuk kepentingannya sendiri. Sehingga seringkali  kebijakan  dari  pemegang  saham  mayoritas  tidak  dihiraukan  dalam  proses  pengelolaan  laba perusahan. Alasan lainnya, dapat juga dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di JII sudah melalui  filter  agar  sesuai  dengan  syariat  Islam  sehingga  informasi  terkait  laporan  keuangan  bersifat transparan.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  pengujian  statistik    tersebut  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  manajemen  laba terbukti  tidak  berpengaruh  terhadap  luas  pengungkapan  CSR.  Hal  ini  diduga  bahwa  perusahaan- perusahaan yang terdaftar di JII sudah terbebas dari tindakan manipulasi laba, dugaan ini diperkuat dengan bukti rendahnya rata-rata dari tingkat manajemen laba yaitu sebesar 0.02752. Dengan rendahnya tingkat manajemen  laba,  nilai  CSR  yang  diungkapkan  menjadi  lebih reliable sehingga  memudahkan  pihak manajemen untuk mendapatkan kepercayaan stakeholders sesuai dengan tujuan dari CSR itu sendiri. Ukuran  komite  audit  sebagai  variabel  moderasi  dalam  penelitian  ini  terbukti  tidak  mampu memoderasi hubungan antara manajemen laba terhadap luas pengungkapan CSR. Komite  audit sebagai salah  satu  bagian  dari corporate  governance hanya  melakukan  tugasnya  dalam  memberikan  pandangan tentang  masalah  akuntansi  dan  laporan  keuangan  namun  tidak  berperan  aktif  dalam  mempengaruhi akuntabilitas dari strategi implementasi pengungkapan CSR.
Dewan komisaris sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini terbukti tidak mampu memoderasi hubungan antara manajemen laba terhadap luas pengungkapan CSR. Efektivitas mekanisme pengendalian yang dimiliki oleh dewan komisaris bukanlah dari segi jumlah dewan komisaris itu sendiri. Melainkan dari nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi. Selain itu, efektivitas pengawasan juga tergantung pada bagaimana komunikasi, koordinasi, dan pembuatan keputusan.
Kepemilikan saham mayoritas sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini terbukti tidak mampu memoderasi  hubungan  antara  manajemen  laba  terhadap  luas  pengungkapan  CSR.  Kondisi  psikologis pemegang saham seringnya menghendaki pola pengelolaan perusahaan untuk dapat memberi kontribusi yang besar bagi dana yang diinvestasikannya ke dalam perusahaan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan diarahkan pada investasi yang menghasilkan present value yang positif.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Z. (2005). Teori Keuangan dan Pasar Modal. Yogyakarta: Ekonisia.
Boediono, G. S. (2005). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur. Simposium Nasional Akuntansi VIII , 172.
Brammer, S., & Pavelin, S. (2006). Voluntary Environmental Disclosure by Large UK Companies. Journal of Business Finance & Accounting , 1168-1188.
Castello, M., & Lima, L. (2006). Corporate Social Responsibility and Resource Based Perspective. Journal of Business Ethics , 111-132.
Claessens, S., Djankov, S., & Lang, L. H. (2000). The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations. Journal of Financial Economics, LVIII , 81-112.
Forum  for  Corporate  Governance  in  Indonesia.  (n.d.). Seri  Tata  Kelola Perusahaan  (Corporate Governance) Jilid II; Peranan Dewan Komisarism dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance
Hadi, N. (2011). Corporate Social Responsibility. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hadi,  S.  (2006). Metodologi  Penelitian  Kuantitatif  untuk  Akuntansi  dan  Keuangan. Yogyakarta: Ekonisia. 365-383.
Jamail,  D.,  Safieddine,  A.,  &  Rabbath,  M.  (2008).  Corporate  Governance  and  Corporate  Social Responsibility  Sinergesis  and  Interrelationship Corporate  Governance:  An  International  Review Volume 16 (5) , 443-459.
Muhammad, & Fauroni, R. L. (2002). Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis. Jakarta: Salemba Diniyah. Sartono, R. A. (1994). Manajemen Keuangan : Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE.
Sembiring,  E.  R.  (2005).  Karakteristik  Perusahaan  dan  Pengungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial:  Studi Empiris pada Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VIII , 379-395.
Siallagan,  H.,  &  Machfoedz,  M.  (2006).  Mekanisme  Corporate  Governance,  Kulaitas  Laba  dan  Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi IX , 1-23.
Siregar,  S.  V.,  &  Utama,  S.  (2005).  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan,  Ukuran  Perusahaan,  dan  Praktek Corporate  Governance  terhadap  Pengelolaan  Laba  (Earnings  Management). Simposium  Nasional Akuntansi VIII , 475.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Suharto, E. (2009). Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR Bandung: Alfabeta.
Sun, N.,  Salama,  A.,  Hussainey,  K.,  &  Habbash,  M.  (2010).  Corporate  Environmental  Disclosure,
Corporate Governance and Earnings Management Managerial Auditing Journal , 679-700.
Untung, H. B. (2007). Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika.
Wardhani,  R.  (2007).  Mekanisme  Corporate  Governance  dalam  Perusahaan  yang  Mengalami Permasalahan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 95-114.
Weston, J. F., & Brigham, E. F. (1998). Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Jakarta: Erlangga.