JGISE  Vol. 5 No. 1 (2022), pp. 27 - 35     |     https://doi.org/10.22146/jgise.69996

## JGISE
Journal of Geospatial Information Science and Engineering
ISSN: 2623-1182    |    https://jurnal.ugm.ac.id/jgise
Model Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan di Kabupaten Sleman ( Land Supply Model for Real Estate Development in Sleman Regency)
Djurdjani 1 , Ranisa Amalia Sholikhah 2 , Prijono Nugroho Djojomartono 1
1 Staf Pengajar Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
2 Mahasiswa Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
Penulis Korespondensi: Djurdjani | Email: djurdjani@ugm.ac.id
Diterima ( Received ): 26/Oct/2021     Direvisi ( Revised ): 14/May/2022    Diterima untuk Publikasi ( Accepted ): 21/May/2022

## ABSTRAK
Bertambahnya  jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Sleman  mengakibatkan  naiknya  kebutuhan  akan  ruang  untuk  tempat  tinggal (rumah). Penyediaan rumah dapat dilakukan oleh pengembang perumahan ( developer ). Namun, ketersediaan tanah yang terbatas menyebabkan  diperlukannya  pengendalian  pertanahan  untuk  meminimalisir  konflik.  Oleh  karena  itu,  agar  pengendalian  dapat dilakukan perlu diketahui cara pengadaan tanah yang dilakukan oleh pengembang untuk pembangunan perumahan. Penelitian ini mengkaji tiga faktor yang berpengaruh terhadap pengadaan tanah yaitu faktor fisik, institusi, dan ekonomi. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dari kuesioner yang ditujukan untuk pengembang perumahan dan data sekunder berupa data spasial serta peraturan terkait. Data primer diolah menggunakan SPSS ( Statitical Package for Social science ) 16 sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi pada tiap butir faktor. Data sekunder digunakan untuk perolehan data primer dan diolah untuk disajikan dalam bentuk peta persebaran kawasan perumahan menggunakan ArcMap. Hasil pengolahan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dan disintesis secara naratif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembang mengadakan tanah melalui kegiatan jual beli dari tanah individu dengan hak milik yang sebagian besar tanahnya berstatus sawah. Dalam proses pengadaan tanah untuk perumahan kendala utamanya adalah adanya persyaratan zonasi dan koefisien dasar pembangunan (KDB) dan proses memperoleh izin prinsip yang rumit. Dari ketiga faktor yang berpengaruh terhadap pengadaan tanah, aspek ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam memilih lokasi dan melaksanakan pembangunan perumahan.
Kata Kunci : Perumahan, Pengembang perumahan, Pengadaan tanah

## ABSTRACT
The increasing number of population in Sleman Regency will increas e the need for space for residential purpose. Developers can provide houses by developing residential area. However, the limited availability of land for housing development causes the need of land control to minimize conflicts. In order to implement land use controls, identification of the way developer acquired the lands for residential construction is very important. This research was conducted to determine the pattern of land acquisition for housing development in Sleman Regency. This study examines three factors affecting land supply for development namely physical, institutional, and economisc factors. The collected data includes primary data gathered using questionnaires to housing developers and secondary data in the form of spatial data of developed housing areas and related atributes. Primary data were processed using SPSS ( Statitical Package for Social science ) 16 to obtain a frequency distribution table for each aspect point. Secondary data was the main source to be presented in the form  of  a  map  of  the  distribution  of  housing  areas  using  ArcMap.  The  results were further analyzed  descriptively,  qualitatively  and synthesized narratively. The results showed that developer got lands for housing development through land transatabeltabelction from individual  owners  that  commonly  the  former  status  of  the  lands  is  rice  fields  land  status.  Among  three  land  development  factors, economical factor is the primary consideration in selecting the location of the land for housing development.
© Author(s) 2022.  This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License ( CC BY-SA 4.0) .

## 1.   Pendahuluan
Salah  satu  hak  dasar  setiap  Warga  Negara  Indonesia (WNI)  sebagaimana  yang  tertulis  dalam  Undang-Undang
Dasar  1945  Pasal  28  adalah  setiap  WNI  berhak  untuk bertempat  tinggal  dan  mendapat  lingkungan  hidup  yang baik dan sehat. Sebagai kebutuhan dasar manusia, rumah merupakan  tempat  untuk  melakukan  segala  aktivitas
kehidupan.  Penyediaan  rumah  sebagai  tempat  tinggal untuk pemenuhan hak warga negara dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta, ataupun pembangunan secara mandiri oleh  masyarakat.  Pembangunan  perumahan  oleh  pihak swasta  selama  ini  dapat  dilakukan  oleh  perusahaan pengembang  perumahan  ( developer ).  Pengembang perumahan  menyediakan  rumah  bagi  masyarakat berdasarkan karakteristik pembangunan yang sesuai.
Pada  tahun  2018,  BPS  (Badan  Pusat  Statistik)  Daerah Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  mencatat  bahwa  jumlah penduduk DIY mencapai 3,8 juta jiwa. Hampir sepertiganya (1,2 juta jiwa) dari jumlah tersebut merupakan penduduk Sleman.  Kabupaten  Sleman  menjadi  daerah  dengan proporsi jumlah penduduk terbesar di DIY dan merupakan wilayah  yang  rata-rata  laju  pertumbuhan  penduduk sebesar  8.15%  pertahunnya  (Badan  Pusat  Statistik  DIY, 2018).  Meningkatnya  jumlah  penduduk  di  Kabupaten Sleman  telah  meningkatkan  kebutuhan  akan  ruang khususnya  permintaan  lahan  untuk  hunian,  sehingga banyak pengembang perumahan berlomba-lomba membangun  perumahan  di  Kabupaten  Sleman  (Handoyo, 2014). Namun, pembangunan perumahan dan permukiman selalu menghadapi permasalahan pertanahan dikarenakan ketersediaan tanah yang semakin terbatas.
Untuk  meminimalisir  permasalahan  pertanahan  yang terjadi  dalam  melakukan  pembangunan  perumahan  dan permukiman  ini,  maka  diperlukan  pengendalian  masalah pertanahan dalam suatu wilayah administrasi. Pengadaan perumahan  bagi  penduduk  perkotaan  di  Indonesia, khususnya  Kota  Yogyakarta  menghadapi  kendala  lahan dikarenakan  ketersediaan  tanah  yang  semakin  terbatas. Besarnya jumlah kekurangan penyediaan perumahan bagi penduduk  perkotaan,  tidak  lepas  dari  masalah keterbatasan  luas  dan  harga  lahan  di  perkotaan.  Kendala tersebut mendorong pelaksanaan pembangunan perumahan di perdesaan sekitar kota, sehingga berdampak pada  konversi  lahan  pertanian  ke  lahan  non  pertanian untuk perumahan semakin meningkat (World Bank, 1994 dalam Ritohardoyo, 2016; Aditya dkk, 2021).
Didukung  dengan  perlambatan  bisnis  properti khususnya  untuk  tempat  tinggal  di  Kota  Yogyakarta, mengalami  titik  jenuh  pada  tahun  2016  seperti  yang diberitakan  pada  situs https://jogja.tribunnews.com yang menyebabkan  banyak  pengembang  mencari  pasar  baru dengan  melakukan  pengembangan  perumahan  yang mengarah  pada  daerah  perdesaan  di  sekitar  kabupaten Sleman,  Bantul,  Kulonprogo,  dan  Gunungkidul.  Hal  ini berdampak bahwa pembangunan tidak hanya pada wilayah perkotaan  saja,  pembangunan  perumahan  ini  juga merambah  ke  wilayah  perdesaan  khususnya  di  wilayah Sleman.  Untuk  melakukan  pengendalian  pembangunan untuk pembangunan perumahan, pengembang diharuskan mendapatkan  izin  yang  berlaku  dari  pemerintahan setempat. Pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Sleman telah  mengeluarkan  sebanyak  33  izin  pemanfaatan  tanah untuk  perumahan,  sebanyak  25  buah  merupakan  lokasi perumahan baru (Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
Sleman,  2012)  yang  didasarkan  pada  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sleman  Nomor  19  Tahun  2001  Tentang  Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
Studi  terkait  analisis  perolehan  tanah  dapat  mencakup karakteristik tanah seperti faktor fisik, faktor institusi, dan faktor  ekonomi  karena  tanah  terdiri  dari  sekumpulan atribut yang beragam (Klaus & Vazquez, 2002; Astrisele & Santosa,  2019).  Ketiga  faktor  perolehan  tanah  ini digunakan untuk mengevaluasi penyediaan dan pengadaan tanah  untuk  pembangunan  perumahan  (Agusdian,  2015; Rizqi,  2015).  Perolehan  hak  atas  tanah  terkait pembangunan  perumahan  juga  dilakukan  oleh  (Natasya, 2016; Arsyantuti, 2006).
Terkait ketersediaan tanah  untuk pembangunan  tanah, di  Kota  Yogyakarta,  seluas  3,25  ha  lahan  paling  banyak diperuntukkan  untuk  perumahan  (Handayani,  2015). Sementara itu, semakin berkembangnya daerah di sekitar Kota Yogyakarta khususnya Sleman, menyebabkan naiknya permintaan  akan  lahan  yang  ditandai  dengan  terjadinya lonjakan transaksi  jual beli  lahan  (Kanwil BPN DIY,  2010 dalam  Sudirman  dkk,  2010).  Hal  ini  didukung  dengan terjadinya konversi lahan pertanian yang cukup signifikan di Kabupaten Sleman yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan  perumahan  dan  permukiman  sebagian  besar dilakukan  di  kecamatan  yang  berbatasan  dengan  Kota Yogyakarta  seperti  Ngaglik,  Depok,  dan  Mlati  (Fajrianto, 2011).
Penelitian perolehan tanah untuk pembangunan rumah juga  pernah  dilakukan  oleh  Slamet  Basuki  dan  Djurdjani (2011)  di  Kecamatan  Depok  Kabupaten  Sleman  dengan responden individu dan pengembang. Hasil yang diperoleh dari responden pengembang adalah sebagian besar tanah yang dibangun diperoleh dari proses pembelian, sedangkan responden individu menyatakan bahwa 61% diperoleh dari pembelian,  26%  dari  waris  dan  12%  dari  cara  perolehan yang  lain.  Ketika  ditanya  tentang  tahapan  proses menyediakan  tanah  untuk  pembangunan  rumah, responden  pengembang  menyatakan  bahwa  memperoleh izin prinsip merupakan persoalan terberat diikuti dengan memperoleh IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan proses memperoleh tanah. Karena itu pengembang menginginkan adanya penyederhanaan pengurusn IMB, penyederhanaan birokrasi dan proses konversi guna tanah.
Permasalahan  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan perumahan  menjadi  isu  yang  penting  mengingat pertumbuhan penduduk yang meningkat yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan akan perumahan sementara  tanah  untuk  pembangunan  semakin  terbatas. Oleh karena itu, agar pengendalian dapat dilakukan perlu diketahui  cara  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan perumahan.  Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui permasalahan  dan  strategi  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  perumahan  yang  dilakukan  pengembang sekaligus  memetakan  persebaran  kawasan  perumahan  di Kabupaten Sleman. Penelitian ini akan mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengadaan tanah untuk
pembangunan  perumahan  dari  aspek  fisik,  institusi,  dan aspek ekonomi.

## 2.   Metodologi
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain terdiri  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer berupa  hasil  pengisian  kuesioner  yang  ditujukan  pada pengembang  perumahan  di  Kabupaten  Sleman  yang mencakup  informasi  terkait  identitas  responden,  aspek pengadaan  tanah  berupa  aspek  fisik,  aspek  institusi,  dan aspek ekonomi. Kuesioner juga mencakup catatan penting bagi  responden  terkait  pengalaman  dalam  proses perolehan tanah untuk pembangunan perumahan. Jumlah responden  adalah  17  orang  yang  berasal  dari  8 pengembang  yang  membangun  perumahan  pada  rentang waktu  2009-2019  dan  satu  perumahan  dibangun  tahun 2003.  Data  sekunder  yang  digunakan  yaitu  daftar perumahan dan lokasinya yang ada di Kabupaten Sleman, alamat  pengembang  perumahan  dan  keterangan  terkait lainnya yang ada di Kabupaten Sleman diperoleh dari Dinas Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Kabupaten Sleman,  peta  administrasi  wilayah  sleman  yang  diunduh dari  gis-jogjaprov.go,id,  dan  peta  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Sleman  Tahun  2011-2031  yang diperoleh  dari  DPTR  (Dinas  Pertanahan  dan  Tata  Ruang) DIY serta informasi terkait tata ruang yang diperoleh dari Websites Pemerintah Kabupaten Sleman.
Gambar 1 Diagram alir pelaksanaan penelitian
Hasil  pengolahan  data  berupa  peta  persebaran perumahan di Kabupaten Sleman serta klasifikasi tata cara perolehan  tanah  untuk  pembangunan  perumahan  oleh respoden/pengembang  berdasarkan  aspek  fisik,  ekonomi dan institusi. Analisis dilakukan dengan menggunakan cara deskriptif  analitis  berdasar  data  primer  maupun  data sekunder. Detail tahap pelaksanaan ditunjukkan di Gambar 1.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Karakteristik Pemanfaatan Ruang Kabupaten Sleman Dalam  penataan  wilayah  Kabupaten  Sleman  terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu wilayah utara, barat, selatan, dan timur  (Ganang,  2012)  sebagaimana  ditunjukkan  oleh Gambar 2.

## Gambar 2 Peta kawasan pemanfataan ruang Sleman
(Sumber: Visualisasi dari Ganang, 2012) Keempat wilayah tersebut adalah:
a. Wilayah utara merupakan wilayah sumber daya air dan ekowisata  yang  berorientasi  pada  aktivitas  Gunung Merapi  dan  ekosistemnya.  Apabila  dilihat  dari  faktor tanah, curah hujan serta kelerengann lahan wilayah ini cocok untuk kawasan resapan air. Hutan yang berada di  sekitar  Gunung  Merapi  penting  keberadaannya untuk memenuhi kondisi hutan nasional.
b. Wilayah  timur  yang  meliputi  Kecamatan  Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan, dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya, daerah lahan kering, serta sumber bahan batu putih.
c. Wilayah  selatan  merupakan  Aglomerasi  Perkotaan Yogyakarta  (APY)  yang  meliputi  Kecamatan  Mlati, Sleman,  Ngaglik,  Ngemplak,  Depok,  dan  Gamping. Kawasan  pengembangan  selatan  adalah  area  yang sebagian  besar  perkotaan  dengan  aktivitas  ekonomi yang  dominan  pada  sektor  tersier  yang  menjadi penyumbang terbesar untuk PDRB (Produk Domestrik Regional Bruto) Kabupaten Sleman secara keseluruhan. d. Wilayah  barat  yang  meliputi  Kecamatan  Godean, Minggir,  Seyegan,  dan  Moyudan,  merupakan  daerah pertanian  lahan  basah  yang  tersedia  cukup  air  dan sumber  bahan  baku  kegiatan  industri  kerajinan. Kawasan  pengembangan  barat  merupakan  kawasan yang  basis  pengembangan  ekonomi,  pertanian  serta industri pengolahan material.
Sleman  merupakan  wilayah  yang  memiliki  sarana  dan prasarana  fasilitas  umum  yang  lengkap  pada  berbagai sektor,  sehingga  menyebabkan  adanya  dorongan konsumen  akan  perumahan  sebagai  tempat  tinggal.  Bagi para  pengembang  perumahan.  Kabupaten  Sleman merupakan salah satu lokasi yang tepat untuk melakukan pengembangan  perumahan  sebagai  investasi  properti melihat pasar yang ada. Gambar 3 menunjukkan distribusi perumahan di Kabupatenn Sleman Yogyakarta.
Gambar 3 Peta sebaran perumahan di Kabupaten Sleman (Sumber: Visualisasi hasil Survei )
Peta persebaran perumahan di Kabupaten Sleman pada Gambar  3,  titik-titik  merah  menandakan  kawasan perumahan  yang  telah  terbangun  dan  titik-titik  hijau merupakan perumahan yang menjadi responden penelitian. Berdasarkan  peta  tersebut,  dapat  ditunjukkan  bahwa sebagian  besar  perumahan  dibangun  berdekatan  dengan jalan  lingkar,  khususnya  jalan  lingkar  utara  yang  saat  ini menjadi daerah yang potensial untuk berkembang.
Pembangunan  di  lokasi  ini  juga  berkaitan  dengan kecenderungan  perkembangan  Kota  Yogyakarta  yang mengarah  ke  utara,  dikarenakan  keberadaan  perguruan tinggi  dan  kawasan  perdagangan  yang  ada  di  wilayah Sleman  yang  akan  mendorong  nilai  properti  perumahan- perumahan  ini.  Kecenderungan  pasar  perumahan, pengembang  lebih  memprioritaskan  pada  lokasi  yang aksesibilitas  tinggi  khususnya  untuk  daerah  Palagan, Ngaglik.  Pengembangan  di  daerah  ini  dilakukan  karena tanah  untuk  pembangunan  yang  masih  tersedia  dengan harga  tanah  yang  masih  relatif  dapat  dijangkau  oleh pengembang  dan  letaknya  yang  strategis.  Pembangunan perumahan  di  daerah  tersebut  juga  berdasarkan kecenderungan  pembangunan  yang  mengarah  ke  daerah utara  ringroad  dikarenakan  wilayah  selatan  Sleman  yang sudah penuh sesak. Selain daerah Ngaglik, wilayah Godean juga  menjadi  sasaran  pengembang  karena  kecamatan  ini digunakan  sebagai  kawasan  dengan  basis  pengembangan ekonomi seperti adanya kawasan industri
3.3  Analisis  Perolehan  Tanah  untuk  Pembangunan Perumahan Berdasarkan Aspek Fisik Tanah
3.3.1 Luas Tanah Luas kawasan perumahan yang dibangun dalam rentang tahun  2003-2019  memiliki  lahan  seluas  kurang  dari  1 hektar  sebanyak  70,6%  kawasan  perumahan,  kawasan perumahan dengan luas 1 sampai 2 hektar sebanyak 17,6%, dan kawasan perumahan dengan luas lebih  dari 4 hektar sebanyak  11,8%  seperti  ditunjukkan  pada  Tabel  1.  Luas kawasan  perumahan  yang  paling  banyak  dikembangkan oleh pengembang di Kabupaten Sleman adalah perumahan dengan luas kurang 1 hektar.
Tabel 1 Luas Kawasan Perumahan (Sumber: Pengolahan
hasil survei) Anonim  (2020),  salah  seorang  staff  pengembang perumahan  PT  Pastika  Pogung,  menyatakan  bahwa pengembang memiliki kecenderungan melakukan pengembangan  kawasan  perumahan  secara  bertahap untuk  menaikkan  nilai  ekonomi  property  yang  dimiliki. Contohnya,  untuk  Perumahan  Pastika  Pogung  dilakukan pembangunan  perumahan  tahap  1  (Perumahan  Pastika Pogung  1)  terlebih  dahulu  pada  kawasan  yang  semula adalah  area  persawahan  yang  sepi.  Setelah  lingkungan perumahan  tersebut  sudah  terbangun  dan  lingkungan sekitar  menjadi  ramai  karena  munculnya  aktivitas  warga yang  disertai  adanya  pertumbuhan  fasilitas  umum  baru terdekat.  Selanjutnya,  akan  dilakukan  pembangunan kawasan perumahan tahap II (Perumahan Pastika Pogung
Luas Frekuensi Persen Persen kumulatif Kurang dari 1 ha 12 70,6 70,6 1 sampai 2 ha 3 17,6 88,2 Lebih dari 4 ha 2 11,8 100,0 Total 17 100,0
II) yang berlokasi bersebelahan dengan perumahan tahap I dan  seterusnya.  Perumahan  kawasan  tahap  selanjutnya akan  memiliki  nilai  jual  yang  lebih  tinggi  karena  telah memiliki lingkungan yang sudah jadi dan lebih ramai. Tidak hanya  pengembangan  kawasan  perumahan  dengan  luas kurang  dari  1  hektar,  tetapi  terdapat  pula  beberapa pengembang  yang  langsung  membangun  kawasan perumahan yang lebih besar dengan luas 1 sampai 2 hektar dan  lebih  dari  4  hektar.  Hal  ini  dikarenakan  prinsip pembangunan  antar  pengembang  yang  bervariasi termasuk  mencakup  dalam  luas  rumah  dan  tipe  rumah yang akan dibangun.
3.3.2 Status Peruntukan Ditinjau dari status peruntukan tanah sebelum dibangun kawasan  perumahan,  tanah  yang  digunakan  untuk kawasan perumahan dengan status peruntukannya berasal dari tanah sawah sebesar 70,6%, tanah pekarangan sebesar 17,6%,  dan  campuran  (tanah  pekarangan  dan  tanah pekarangan)  sebanyak  16,7%  seperti  yang  ditunjukkan pada Tabel 2.
Tabel 2 Status peruntukan tanah (Sumber: Hasil survei)
Dari  Tabel  2  dapat  lihat  bahwa  sebagian  besar peruntukan tanah yang dijadikan perumahan adalah tanah sawah.  Bahkan  sekitar  47  %  tanah  sawah  yang  berubah penggunaannya  adalah  tanah  sawah  basah,  yang  berarti tanah sawah yang masih ditopang sistem irigasi yang baik. Ini  sesui  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Fajriyanto  (2011)  bahwa  terjadi  banyak  perubahan penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Sleman dan juga Taufiq  (2016)  yang menyatakan  tanah  sawah dipergunakan  sebagai  substitusi  kelangkaan  tersedianya tanah  untuk  pembangunan  perumahan  terutama  di kawasan  aglomerasi  Kota  Yogyakarta.  Kondisi  ini  sedikit berbeda  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Slamet Basuki  dan  Djurdjani  (2011)  bahwa  sebelum  tahun  2010 sebagian    besar  pengembang  membangun  tanah  yang status asalnya adalah pekarangan. Kelangkaan tersedianya tanah pekarangan menyebabkan pengembang mengarahkan ke tanah yang berstatus sawah.
Konversi lahan sawah tentunya akan membawa dampak berkurangnya tanah pertanian sebagai salah satu sumber makanan  pokok.  Disamping  itu  berkurangnya  lahan terbuka yang akan berpengaruh terhadap area resapan air, temperatur  daerah  dan  juga  paru  paru  kota.  Untuk  itu
peraturan  Bupati  No  :  21  tahun  2017  yang  membatasi pemanfaatan tanah untuk penanaman modal non pertanian dibatasi maksimum 1 ha sangatlah tepat.
3.3.3 Keadaan Topografi Dari hasil kuesioner terkait kondisi topografi perumahan yang  dibangun,  seluruh  responden  menyatakan  bahwa perumahan  dibangun  di  daerah  yang  datar.  Ini  bisa difahami  karena  Kabupaten  Sleman  terutama  yang  dekat aglomerasi  kota  merupakan  daerah  yang  datar. Pengembang  cenderung  memilih  lokasi  dengan  topografi datar  untuk  pembangunan  perumahan  karena  secara ekonomi  akan  mempercepat  dan  mengurangi  tambahan beaya  dalam  tahap  penyiapan  lahan.  Selain  itu,  jaringan jalan  atau  kesesuaian  akses  juga  ditentukan  oleh  kondisi topografi  yang  mengharuskan  akses  yang  baik  oleh kendaraan maupun pejalan kaki.

## 3.3.4 Kriteria Pemilihan Lokasi
Ketika  responden  ditanya  tentang  kriteria  pemilihan lokasi, maka 68% responden menyatakan bahwa  kriteria pertama  adalah  kemudahan  akses.  Kemudahan  akses dicirikan dengan lokasi yang dekat dengan jalan utama atau jalan  yang  dapat  dilewati  kendaraan  roda  4.  Faktor  yang menjadi prioritas kedua adalah kesesuaian dengan rencana pengelolaan  kota.  Pembangunan  perumahan  yang  sesuai dengan rencana tata ruang perkotaan dapat meminimalisir dampak  negatif  terhadap  lingkungan  sekitar.  Kesesuaian ini berkaitan dengan pembangunan terarah yang dilakukan pemerintah  daerah.  Hasil  ini  menunjukan  bahwa  pada dasarnya  pengembang  mematuhi  zonasi  tataguna  lahan yang dibuat oleh pemerintah. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Slamet Basuki dan Djurdjani (2011) bahwa hanya  sebagian  kecil  responden  yang  membangun  tidak sesuai dengan RTRW.
Prioritas  ketiga  dalam  pemilihan  lokasi  untuk pengembangan  adalah  tingkat  keamanan  dari  bencana alam  seperti  banjir,  tanah  longsor,  gunung  meletus,  dan sebagainya.  Hal  ini  berkaitan  dengan  keamanan  dan kenyamanan  pada  saat  pembangunan  maupun  saat perumahan  sudah  berpenghuni.  Dapat  dilihat  dari  pola pembangunan  perumahan  di  Kabupaten  Sleman  hampir keseluruhan berada pada dataran rendah dengan topografi yang  datar.  Pengembang  menyasar  daerah  sekitar  Kota Yogyakarta  (aglomerasi)  seperti  Kecamatan  Mlati  dan Godean  serta  wilayah  yang  beradius  cukup  jauh  dari Gunung Merapi.
Prioritas  keempat  adalah  daya  dukung  tanah  yang merupakan  kekuatan  tanah  untuk  menahan  suatu  beban yang  bekerja  padanya  yang  biasanya  disalurkan  melalui pondasi.  Kapasitas/dayadukung  tanah  adalah  tekanan maksimum  yang  dapat  diterima  oleh  tanah  akibat  beban yang bekerja tanpa menimbulkan kelongsoran geser pada tanah  pendukung  tepat  di  bawah  dan  sekeliling  pondasi. Daya dukung tanah bukan menjadi prioritas utama karena sebagian besar perumahan dibangun maksimum 2 tingkat. Barangkali  akan  berbeda  seandainya  perumahaan  yang dibangun merupakan bangunan bertingkat tinggi.
Status peruntukan Frekuensi Persen Persen Kumulatif Tanah sawah 12 70,6 70,6 Tanah pekarangan 3 17,6 88,2 Sebagian sawah/ pekarangan 2 11,8 100,0 Total 17 100,0
Ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum terdekat merupakan kriteria yang memiliki besaran hampir merata disetiap  urutan  kriteria  meskipun  tidak  menjadi  yang tertinggi. Ini bisa difahami karena manusia adalah makhluk sosial  dan  membutuhkan    rasa  aman  daan  nyaman. Ketersedian  fasilitas  soial  dan  fasilitas  umum  seperti lembaga pendidikan, pertokoan, rumah sakit, dan mall akan membentuk  rasa  aman  dan  nyaman  bagi  penghuni perumahan tersebut.
3.4  Identifikasi  Perolehan  Tanah  untuk  Pembangunan Perumahan Berdasarkan Aspek Institusi
3.4.1 Asal dan hak atas Tanah
Terkait dengan kepemilikan awal tanah  yang dijadikan perumahan, mayoritas pengembang melakukan pengembangan  perumahan  dari  tanah  yang  berasal  dari hak  milik  perorangan  dengan  persentase  sebesar  94,1  % sebagaimana  ditunjukkan  oleh  Tabel  3.  Disisi  lain pengembangan  perumahan  dari  tanah  milik  pihak  ketiga (perusahaan) sebesar 5,9%.

## Tabel 3 Asal Tanah
Tanah  yang  berasal  dari  milik  perseorangan  (pribadi) lebih banyak diminati oleh pengembang untuk membangun perumahan  dikarenakan  proses  pengurusan  dan peralihannya akan lebih mudah karena hanya melibatkan kedua  belah  pihak  (orang  ke  orang)  antara  penjual  dan pembeli tanpa memerlukan perizinan peralihan hak seperti pada perusahaan atau suatu badan usaha.
Berdasarkan  hak  yang  melekat  pada  tanah  tanah tersebut,  pada  umumnya  merupakan  tanah  dengan  hak milik (94,1 % responden) yang sudah bersertifikat. Hanya 5,9 % responden yang menyatakan bahwa masih ada bukti kepemilikan  dalam  bentuk  Letter  C.  Untuk  yang  terakhir tentunya memerlukan waktu pemrosesan yang lebih lama karena  harus  disertifikatan  dan  didaftarkan  sebelum transaksi bisa dilakukan.
3.4.2 Status Hak Yang Diperoleh Pembeli Sebagian  besar  hak  atas  tanah  yang  diberikan pengembang kepada pembeli perumahan adalah hak guna bangunan (HGB),  yang mencapai  82,4%.  Disisi  lain untuk hak  atas  tanah  berupa  hak  milik  persentasenya  sebesar 17,6%.  Hak  Guna  Bangunan  memiliki  frekuensi  paling banyak  karena  perumahan  dibangun  oleh  perusahaan pengembang  perumahan  yang  merupakan  suatu  badan hukum  yaitu Perseroan Terbatas (PT).  HGB ini kemudian
dapat ditingkatkan haknya menjadi hak milik dalam kurun waktu  tertentu  dengan  kewenangan  pada  kantor pertanahan.
3.4.3 Cara Perolehan Tanah Berdasarkan hasil kuesioner yang didapat, keseluruhan pengembang (100%) memperoleh tanah dengan cara jual beli. Cara pembelian (jual-beli) dinilai paling mudah untuk dilakukan  dan  cepat  dalam  prosesnya,  khususnya  untuk peralihannya.  Oleh  sebab  itu,  setiap  pengembang memerlukan  waktu  yang  bervariasi  untuk  melakukan proses transaksi balik nama dari pemilik sebelumnya. Rata- rata waktu yang diperlukan untuk proses balik nama yang dilakukan adalah lebih dari 6 bulan.
3.4.4 Izin lokasi dan Kesesuaian Lokasi dengan RTRW Prosedur  pembangunan  perumahan  yang  legal dilakukan  dengan  memenuhi  persyaratan  perizinan perumahan diantaranya izin lokasi yang berkaitan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten  Sleman.  Dari  kuesioner  yang  diedarkan, sebagian  besar  pengembang  (94,1)  telah  mematuhi peraturan  zonasi  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  RTRW. Besarnya presentase ini menunjukkan bahwa pengembang telah  mematuhi  persyaratan  yang  ada,  hanya  ada  1 perumahan yang tidak sesuai dengan RTRW,
Gambar 4 Overlay kesesuaian lokasi perumahan dengan RTRW
Dalam hal izin lokasi hampir semua pengembang telah memperoleh izin lokasi. Hanya ada satu perumahan yang masih  dalam  proses  pengurusan.  Izin  Lokasi  adalah  izin yang  berikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  kepada Perusahaan  untuk  memperoleh  tanah  yang  diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin  pemindahan  hak,  dan  untuk  menggunakan  tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
3.4.5 Kendala dalam pembangunan tanah Diantara tahapan pembangunan perumahan, tahap yang dianggap  paling  rumit  adalah  untuk  memperoleh  izin
Asal tanah Frekuensi Persen Persen Kumulatif Tanah  milik perorangan 16 94,1 94,1 Tanah  milik perusahaan 1 5,9 100,0 Total 17 100,0
prinsip  pembangunan  di  suatu  lokasi  dan  proses memperoleh  IMB.  Proses  perizinan  perlu  dilakukan  agar perumahan yang dibangun legal oleh aturan yang berlaku. Menurut  pengembang,  tahapan  terkait  perizinan  ini menjadi  tahapan  yang  sulit  untuk  dilalui  karena persyaratan  dan  prosedur  yang  harus  dipenuhi  oleh pengembang  serta  memerlukan  waktu  yang  panjang. Karena  itu  58,8  %  responden  menyatakan  bahwa pemerintah masih kurang membantu dalam hal pengadaan tanah  untuk  pembangunan  perumahan.  Pengembang mengusulka adanya penyederhanaan tahapan dalam upaya memperoleh izin prinsip dan membutuhkan penyederhanaan  peraturan  terkait  proses  konversi  guna tanah,  penyederhanaan terkait proses penggabungan dan pemecahan  atau  secara  umum  penyederhanaan  birokrasi dalam perolehan tanah
3.4.6 Kendala dalam pengadaan tanah Dalam melakukan perolehan tanah untuk pembangunan perumahan,  sebanyak  82,4%  pengembang  merasa kesulitan  dalam  memperoleh  tanah.  Sedangkan  17,6% pengembang  merasa  biasa  saja  dalam  melakukan  proses perolehan.  Salah  satu  pengembang  yang  merasa  tingkat kesulitan perolehan tinggi beranggapan bahwa konsep tata ruang  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  tidak memproyeksikan  adanya  perkembangan  kawasan  hunian baru  yang  dalam  hal  ini  merupakan  proyek-proyek perumahan  baru  dikembangkan  kecuali  hunian  eksistis. Karena hal ini, perolehan tanah terhambat karena adanya ketentuan  yang  mengatur  zona  kawasan  permukiman (perumahan). Selain itu, pengembang beralasan berkurangnya  sumber  daya  tanah  dan  kenaikan  harga tanah  secara  terus-menerus  mengakibatkan  sulitnya memperoleh  tanah  dengan  harga  yang  terjangkau  untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Sleman.
Pengembang  kesulitan  mencari  tanah  untuk  dibangun dikarenakan adanya aturan zona tata ruang dan koefisien dasar bangunan (KDB). Dalam pengembangan perumahan, KDB  berpengaruh  dalam  penghitungan  kaveling  minimal pengembangan  perumahan.  Selain  itu,  aturan-aturan  ini berkaitan  izin  pemanfaatan  tanah  untuk  keperluan pembangunan.
Salah satu responden pengembang yang bekerja kurang dari  5  tahun  di  perusahan  pengembang  berpendapat bahwa  saat  ini  proses  pengurusan  izin  relatif  sederhana dan  mudah  untuk  dilaksanakan.  Namun,  responden  yang lain  dengan  pengalaman  kerja  lebih  dari  15  tahun berpendapat  bahwa  untuk  proses  birokrasi  yang  harus dilakukan  terlalu  berbelit,  khususnya  untuk  perizinan sehingga perlu disederhanakan. Selain itu, dalam prosesnya diperlukan  transparansi  antara  instansi  daerah  atau pemerintah dengan pengembang sendiri. Proses perizinan yang  dilalui  berjalan  secara  linier  dan  lambat,  sehingga diperlukan efisiensi waktu dalam proses pengurusannya.
3.5  Identifikasi  Perolehan  Tanah  untuk  Pembangunan Perumahan Berdasarkan Aspek Ekonomi
3.5.1 Pertimbangan lokasi berdasarkan aspek ekonomi Pemilihan lokasi tanah untuk pembangunan perumahan berdasarkan aspek ekonomi didasari atas beberapa kriteria. Kriteria  pertama  adalah  harga  tanah  yang  murah.  Tanah yang  murah  menjadi  tujuan  dasar  pengembang dikarenakan  biaya  yang  dikeluarkan  lebih  terjangkau sehingga  harga  akhir  yang  ditawarkan  pada  pembeli setelah dibangun terjangkau masyarakat luas. Berdasarkan pada  analisis  permintaan,  maka  semakin  murah  harga rumah yang ditawarkan maka kuantitas permintaan akan meningkat, begitu pula sebaliknya.
Krieria  kedua  adalah  daya  beli  masyarakat.  Daya  beli masyarakat  berpengaruh  terhadap  kuantitas  permintaan. Untuk  itu  pemilihan  lokasi  akan  selalu  dikaitkan  dengan pangsa pasar yang akan disasar. Hal ini dikarenakan setiap kelompok daya beli dalam masyarakat memiliki kuantitas permintaan akan rumah sebagai barang yang dibeli untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
Selanjutnya,  prioritas  ketiga  yang  menjadi  alasan pemilihan lokasi menurut aspek ekonomi adalah prospek keuangan  yang  maksimal.  Sebagai  penyedia  perumahan, pengembang perumahan memiliki pertimbangan keuntungan  dalam  mensuplai  kebutuhan  perumahan. Keuntungan  yang  didapat  didasarkan  pada  harga  yang ditawarkan  pada  pasar  dengan  pengembang  bertindak sebagai  penentu  harga  ( price  makers ).  Semakin  besar keuntungan  yang  didapatkan  maka  semakin  besar keinginan  pengembang  untuk  melakukan  pendirian perumahan
Sebagai  prioritas  terakhir  dalam  pendirian  perumahan adalah adanya insentif pemerintah melalui pinjaman bank. Permintaan  pasar  properti  perumahan  dipengaruhi  juga oleh kebijakan pemerintah dan institusi keuangan seperti perbankan. Karakteristik pasar properti yang membutuhkan  dana  besar,  menyebabkan  konsumen bergantung  pada  kemudahan  pendanaan.  Kemudahan pendanaan  ini  dapat  berupa  fasilitas  kredit  pinjaman, penurunan tingkat suku bunga pinjaman, dan jangka waktu pelunasan  pinjaman.  Apabila  kemudahan  tersebut  dapat diperoleh  konsumen,  maka  permintaan  akan  rumah  oleh konsumen  akan  bertambah.  Sebaliknya  jika  syarat mendapatkan  pinjaman  sangat  ketat,  atau  suku  bunga pinjaman yang tinggi akan menurunkan permintaan rumah oleh masyarakat.

## 3.5.2 Harga tanah saat pembelian
Harga  tanah  yang  digunakan  untuk  pembangunan perumahan  sangat  bervariasi.  Harga  ini  dipengaruhi  oleh lokasi  serta  segala  aspek  keruangan  seperti  luas  lahan, jarak  tanah  terhadap  pusat  kota,  bentuk  lahan,  topografi, dan  lain-lain.  Semakin  strategis  lokasi  tanah  maka  harga jualnya  akan  semakin  tinggi.  Pada  Tabel  4  menunjukkan bahwa  sebanyak  41,2%  pengembang  melakukan pengembangan  pada  tanah  dengan  rentang  harga  Rp 1.000.000 sampai Rp 1.500.000.
Dalam perolehan harga tanah, pengembang mengeluhkan adanya perkembangan harga tanah yang tak
terkendali.  Semakin  tingginya  harga  tanah  salah  satu penyebabnya  adalah  semakin  meningkatnya  pasar permintaan  akan  tanah  baik  yang  berasal  dari  individu maupun  berasal  dari  perusahaan.  Yogyakarta  merupakan salah  satu  tujuan  bagi  masyarakat  pendatang  untuk menikmati  masa  pensiun.  Harga  tanah  akan  cenderung tinggi dan pemanfaatan tanah akan cenderung intensif bila tanah  dekat  dengan  pusat  kota  dan  harga  tanah  serta pemanfaatan  tanah  akan  cenderung  menurun  cepat  bila menjauhi kota.
Tabel 4 Harga tanah per meter saat pembelian
Terdapat satu pengembang perumahan yang memperoleh tanah perumahan pada rentang harga kurang dari  Rp  500.000  dengan  letak  yang  strategis.  Namun, perumahan  ini  didirikan  pada  tahun  2003  dengan perolehan  tanah  dilakukan  pada  tahun  2000.  Untuk perumahan  yang  lainnya  dikembangkan  pada  rentang harga tanah lebih dari Rp 1000.0000 rata-rata dibeli pada tahun 2014.
Dalam melaksanakan pembelian, terdapat pengembang yang  melakukan  pembelian  tanah  secara  bertahap  yang kemudian  setelah  luas  tanah  yang  dimiliki  sudah  sesuai selanjutnya  akan  dibangunkan  perumahan.  Konsep pembelian  tanah  secara  bertahap  atau  dengan  sistem tabungan  dilakukan  sesuai  keinginan  dan  kriteria  dari pengembang.  Harga  tanah  yang  tinggi  mengharuskan pengembang memiliki modal yang cukup untuk melakukan pembangunan. Selain itu, juga pengembang menginvestasi material-material  pembangungan  yang  akan  digunakan untuk  pembangunan  perumahan  agar  didapatkan keuntungan yang maksimal.
3.6  Prioritas  Pembangunan  Berdasarkan  Aspek  Fisik, Institusi, dan Ekonomi.
Dalam perlakuan terhadap tanah, ketiga aspek perolehan dan  pengadaan  tanah  yaitu  aspek  fisik,  institusi,  dan ekonomi properti muncul secara unik. Untuk pembangunan  perumahan  di  Kabupaten  Sleman  urutan aspek  berdasarkam  prioritas  pengembang  perumahan adalah  aspek  ekonomi,  aspek  institusi,  dan  yang  terakhir dipertimbangkan  adalah  aspek  fisik.  Aspek  ekonomi menjadi  hal  yang  sangat  dasar  dalam  merepresentasikan penggunaan  tanah  berdasarkan  faktor  suplai  dan permintaan.  Hal  ini  akan  mendorong  terciptanya  pasar
yang  dimanfaatkan  pengembang  untuk  memperoleh keuntungan yang menjadi tujuan utama pengembang.
Selanjutnya aspek institusi yang merupakan faktor yang membentuk  batasan  dan  kebiasaan  manusia  dalam interaksinya terhadap tanah. Faktor ini merupakan wujud interaksi  pengembang  dalam  menentukan  proyek perumahan yang dikembangkan dengan memenuhi aturan pemerintah  yang  berlaku.  Hal  ini  dilakukan  pemerintah untuk  menjaga  pembangunan  wilayah  supaya  terarah menurut  pola  ruang  yang  telah  ditetapkan.  Pengembang diharuskan memenuhi beberapa izin pembangunan dalam persyaratan pemanfaatan tanahnya untuk menjaga kualitas lingkungan wilayah setempat.
Aspek  fisik  tanah  menjadi  hal  yang  dipertimbangkan setelah  aspek  yang  lain  dikarekanakan  karakteristiknya yang sudah mutlak. Aspek ini mendefinisikan batas suatu sumber daya tanah dipergunakan yang terkait wujud fisik berupa  kuantitas  tanah  dan  kualitasnya,  seperti  faktor biologis tanah, keadaan topografi, luas yang berpengaruh terhadap penggunaan tanahnya.

## 4.   Kesimpulan
Pengembang  memperoleh  tanah  untuk  pembangunan perumahan  melalui  kegiatan  jual  beli  dari  tanah  individu dengan  status  hak  milik  yang  sebagian  besar  tanahnya berstatus sawah. Pada umumnya pembangunan perumahan terjadi di sekitar jalan lingkar utara Yogyakarta. Dalam proses pengadaan tanah untuk perumahan kendala utamanya adalah adanya persyaratan zonasi dan koefisien dasar  pembangunan  (KDB)  dan  proses  memperoleh  izin prinsip yang  rumit.  Di sisi lain harga tanah  di  Kabupaten Sleman  selalu  meningkat  sangat  tajam  karena  tingkat permintaan  yang  tinggi  sehingga  ketika  rumah  jadi  akan mempersempit pasar yang dapat dijangkau.  Dari tiga aspek pembangunan tanah, aspek ekonomi menjadi pertimbangan  utama  dalam  memilih  lokasi  dan melaksanakan pembangunan perumahan.

## 5.   Pernyataan Konflik Kepentingan
Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini ( The authors declare no conflict of interest ).

## 6.   Daftar Pustaka
Aditya,  T.,  Santosa,  P.  B.,  Yulaikhah,  Y.,  Widjajanti,  N., Atunggal, D. & Sulistyawati, M. (2021). Title Validation and  collaborative  mapping  to  accelerate  quality assurance of land registration. Land Use Policy, vol 109 . https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105689 Agusdian,  E.  (2015). Evaluasi  Penyediaan  Tanah  untuk Pembangunan Perumahan di Kota Palembang . Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Arsyantuti, W. (2006). Perolehan Tanah Oleh PT. Sembilan Sembilan  Tuban  Perdana  (Studi  Kasus:  “Perumahan Tuban  Akbar”) .  Skripsi . Surabaya:  Universitas Airlangga
Harga Frekuensi  Persen Persen kumulatif < Rp 500.000 1 5,9 5,9 Rp 500.000-Rp 1.000.000 4 23,5 29,4 Rp 1.000.000-Rp 1.500.000 7 41,2 70,6 Rp 1.500.000-Rp 2.000.000 3 17,6 88,2 > Rp 2.000.000 2 11,8 100,0 Total 17 100,0
Astrisele, A. & Santosa, P. B. (2019). Estimating Land Value Change Post Land Consolidation of Gadingsari Village, Bantul  Regency,  Special  Region  of  Yogyakarta, Indonesia. Journal  of  Geospatial  Information  Science and
Engineering, vol 2 no 2 . https://doi.org/10.22146/jgise.51309
Anonim. (2020). Hasil wawancara yang dilaksanakan pada bulan Februari 2020, salah seorang responden dari PT Pastika Pogung.
BPS  DIY.  (2018).  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Dalam Angka 2018. BPS Provinsi DIY. Yogyakarta Dinas  Pengendalian  Pertanahan  Daerah.  (2012).  Forum Asistensi  Permasalahan  Perumahan.  Diakses  dari http://www.slemankab.go.id/3671/dppd-membuka- forum-asistensi-permasalahan-perumahan.slm Diakses pada 11 Juni 2020 Fajrianto.  (2011).  Konversi  Lahan  Pertanian  Dan  Trend Pembangunan  Perumahan  Di  Kabupaten  Sleman. Manajemen Kota Dan Praktik Arsitektur II(465) Ganang. (2012 ). “ Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman”.  Teras. Vol.1.  Edisi  06  November  2012. Diakses  dari  http://www.rumahjogjaindonesia.com/ isi-majalah/ Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.html Handayani,  S.  (2015). Landasan  Konseptual  Perencanaan Dan  Perancangan  Panti  Wredha  Di  Kota  Yogyakarta, DIY . Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Handoyo, A. (2014). Munculnya Masalah  Publik Baru  dan Implikasinya  terhadap  Konflik  Sosial  dalam  kasus Perumahan Modern di Kabupaten Sleman. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Klaus, H., & Vazquez, J. (2002). The Economics of Land Use Change.  The  Economics  of  Land  Use  Change  Interim Report IR-02-015, March.
Kristiawan,  Y.  (2017).  Bisnis  Properti  di  DIY  Mengalami
Titik Jenuh. Diakses dari https://jogja.tribunnews.com/2017/07/26/bisnis- propreti-di-diy-mengalami-titik-jenuh, diakses pada 3 Desember 2019 Natasya,  D.  (2016). Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Oleh Penyelenggara  Pembangunan  Perumahan  Melalui Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Skripsi. Bandar
Lampung: Universitas Lampung. Nuswantari, Ilma Amallia (2015) Prosedur  Perolehan  Hak Atas Tanah Oleh PT. Bumi Wisa Surya Dalam Rangka Membangun  Perumahan  Di  Kabupaten  Batang  Dan Akibat Hukumnya . Skripsi. Fakultas Hukum Unissula. Ritohardoyo,  S.  (2001).  Perkembangan  perumahan  dan konversi  lahan  di  sekitar  kota  yogyakarta.  Forum Geografi, Vol.15(1), 74 – 89.
Ritohardoyo,  S.  (2016).  Housing  Development  and  Land Conversion at the Surrounding Area of Yogyakarta City. In Forum Geografi (Vol. 15, No. 1, pp. 74-89).
Rizqi,  M.  (2015). Analisis  Pola  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan Perumahan Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten  Bantul .  Skripsi.  Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada.
Slamet  Basuki  dan  Djurdjani  (2011).  Perubahan
Penggunaan Tanah: Analisis karakteristik menggunakan citra resolusi tinggi dan  teori institusi ekonomi  baru, Prosiding  seminar  nasional  FT-UGM , Februari 16-17, 2011, Yogyakarta,
Sudirman, S.,  Irham, Slamet H., Azwar M.  (2010). Analisis
Faktor Penyebab Dan Dampak Perubahan Penggunaan  Lahan  Pertanian  Pinggiran  Kota Yogyakarta. J-Sep Vol. 4 No. 1 Maret 2010
Taufiq,  M.  (2016).  Kontestasi  Pemanfaatan  Ruang, Kegagalan  Pasar  Dalam  Komoditi  Perumahan,  Dan Peran Pemerintah.