JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 12(2) (2020): 445-454 DOI: https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i2.18135

## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis

## Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Jambi: Suatu Telaah Normatif

## Implementation of Disclosure of Public Information at Universitas Jambi: a Normative Review

## Akbar Kurnia Putra, & Sulhi Muhammad Daud Abdul Kadir
Fakultas Hukum Universitas Jambi , Indonesia
Diterima: 22 Mei 2020; Disetujui: 18 Juli 2020; Diterbitkan: Desember 2020

## Abstrak
Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar kebebasan berekspresi serta pilar demokrasi, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ketentuan tersebut mengatur norma sosial untuk memperoleh akses data serta penjaminan setiap individu memenuhi hak dasarnya. Tulisan ini mengulas implikasi peraturan tersebut di Universitas Jambi. Sebagai badan publik, Universitas Jambi wajib menerapkan seluruh ketentuan yang telah diatur. Selain sebagai sistem pengontrol, kebijakan ini haruslah disikapi sebagai bagian dari reformasi birokrasi khususnya mengenai perubahan pengelolaan birokratisasi sehingga perubahan mendasar yang terjadi berbanding lurus dengan area perubahan yang diinginkan. Adapun metodologi penulisan artikel ini menggunakan tipe yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah pustaka hukum melalui studi dokumen dengan sifat deskripsi analitik sehingga menghasilkan sistematika runut yang berdasar secara faktual.
Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik, Universitas Jambi

## Abstract
Openness of public information is one of the pillars of freedom of expression and the pillars of democracy, transparency and good governance. To encourage public participation, Law Number 14 of 2008 concerning Openness of Public Information was born. The provision regulates social norms to obtain data access and guarantees that each individual fulfills his basic rights. This research is focused on the implications of these regulations at the University of Jambi. As a public body, the University of Jambi is required to apply all the provisions that have been set. Aside from being a controlling system, this policy must be addressed as part of bureaucratic reform, especially regarding good governance so that the fundamental changes that occur are directly proportional to the area of change desired. The research methodology uses the normative type of jurisprudence, namely by examining the legal literature through the study of documents with the nature of analytic description so as to produce systematic factual basis.
Keywords :Public Information Openness, Public Body, Universitas Jambi
How to Cite : Putra, A.K. & Kadir, S.M.D.A (2020). Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Jambi: Suatu Telaah Normatif ,JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 12(2):445-454.
* Corresponding author: E-mail: akbarkurnia@unja.ac.id ISSN 2549-1660 (Print) ISSN 2550-1305 (Online)

## PENDAHULUAN
Akses terhadap domain informasi adalah suatu keniscayaan yang harus diwujudkan dalam alam demokrasi khususnya dalam menjunjung hak dasar individu memperoleh arus informasi. Hal ini selaras dengan Pasal 28 F Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan
Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (Kristiyanto, 2016)
Peter Davies menyebut bahwa dalam diri setiap individu manusia, ada hak-hak asasi tertentu yang tidak dapat dihilangkan. Hak-hak asasi manusia karena sifat pelaksanaannya yang universal, mewajibkan semua individu dan lembaga masyarakat untuk menghormati hak-hak orang lain. Kuntjoro Purbopranoto mengartikan bahwa hak asasi manusia sebagai hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu bersifat suci. (Wibawa, 2019)
Tujuannya tidak lain adalah untuk mengontrol pemegang kekuasaan agar dapat diawasi melalui sebuah mekanisme pengawasan sehingga output kebijakan tersebut dapat benar-benar menjadi pijakan bersama lahirnya sebuah keseimbangan. Untuk itu, pembentukan Komisi Informasi dianggap tepat untuk memuluskan
demokratisasi serta kebebasan berekspresi yang merupakan ujung tombak untuk memperoleh keterbukaan sehingga tatakelola memiliki tolok ukur yang harus dipenuhi oleh
pengambil kebijakan. Pengaturan yang mudah untuk dipahami serta mudah untuk dijalankan oleh setiap pemegang hak dan kewajiban adalah jaminan pemenuhan standar hak individu yang harus terpenuhi keberadaannya.
Menurut Ahmad Santoso, Direktur ICEL ( Indonesian Center for Environment Law ), kultur penyelenggaraan Negara di Indonesia menganggap bahwa informasi tentang kejelasan mengenai pelayanan dan pengelolaan badan badan publik sebagai hak ekslusif yang tidak perlu dibagikan kepada masyarakat. Padahal dalam perubahan masyarakat yang semakin kritis dan demokratis, kesadaran masyarakat tentang apa yang menjadi hak informasi semakin tinggi. Karenanya tingkat kesadaran ini pada gilirannya akan mengubah paradigma dan orientasi pengelolaan pelayanan publik itu sendiri. (Jebarus, 2014)
UU KIP (Freedom of Information Act) yang dikembangkan oleh berbagai negara, juga Indonesia, memberlakukan prinsip- prinsip yang memiliki standar internasional yang berlaku dan dikembangkan UNESCO dan LSM internasional, seperti yang tertera dalam Article 19. Agar bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat dalam kerangka menuju goodgovernment, paling tidak, UU itu harus memiliki sembilan unsur yang perlu ada di dalamnya, yaitu: Pertama , UU KIP harus berfungsi sebagai payung atau penyelaras. Kedua , UU KIP memuat secara komprehensif empat jenis hak atas informasi: (a) hak untuk mengetahui, (b) hak untuk mendapatkan informasi (perolehan fisik), (c) hak untuk diinformasikan, serta (d) hak untuk mendayagunakan dan menyebarluaskan informasi. Ketiga , hak atas informasi
merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Keempat , UU ini mengakui prinsip maximum accesslimited exemption. Prinsip ini mensyaratkan dua hal: yaitu pengecualian informasi yang bersifat rahasia bersifat ketat dan terbatas serta bersifat tidak permanen. Kelima , akses informasi mempertimbangkan prinsip murah, cepat, akurat, dan tepat waktu. Keenam , kewajiban badan publik sebagai
subyek
UU KIP memiliki sistem pengelolaan informasi dan pelayanan publik yang memadai. Ketujuh , penyelesaian sengketa yang murah, cepat, kompeten, independen, dan komprehensif. Kedelapan , ruang lingkup pemberlakuan badan publik sebagai penyedia akses informasi tidak terbatas pada institusi Negara, tapi juga institusi diluar Negara yang mendapatkan serta menggunakan anggaran Negara (termasuk badan usaha milik Negara/Daerah). Kesembilan , ancaman hukuman ditujukan tidak hanya kepada pelaku penyalahgunaan ketentuan pengecualian (kerahasiaan), tapi juga kepada individu dan badan hukum yang menghambat akses publik. (Syam, 2015) Tujuan undang-undang ini, sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 2 UU KIP adalah: (a). menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (b). mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (c). meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (d). mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan; (e). mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
(f). mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (g). meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. (Nurdiansyah, 2016)
Secara umum, regulasi ini memiliki banyak kelemahan, diantaranya adalah adanya kriminalisasi terhadap publik sebagai pengguna informasi. Oleh karena itu, kita perlu menelaah beberapa aspek yaitu diantaranya aspek hukum dan kelembagaannya yang harus dipenuhi pada sebuah badan publik. Hadirnya reforma struktural di badan publik merupakan konsekuensi logis terhadap sebuah tata aturan yang mengikat secara hukum. Salah satu konsekuensi tersebut ialah pembentukan struktur jabatan yang bertugas mengelola informasi dan serta dokumentasi sebagai alas kerja dalam mewujudkan reformasi kelembagaan melalui penyediaan pelayanan prima terhadap seluruh stakeholder. Secara substantif, standar layanan prosedural haruslah berbasiskan pengembangan teknologi dan informatika sehingga kemudahan dalam mengakses, serta kewajaran data yang ditampilkan sepenuhnya menjadi seimbang khususnya dalam penyediaan kebutuhan primer pemohon. Hal lain yang patut dicatat adalah sisi pemenuhan sarana dan prasarana yang unggul dengan berbekal anggaran yang kuat.
Universitas Jambi sebagai suatu badan publik yang kedudukannya berada dibawah Kemenristek Dikti, saat ini kembali berada di bawah Kemdikbud tentu
harus tunduk terhadap aturan perundang- undangan yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu menerapkan regulasi tersebut dalam suatu mekanisme kerja birokrasi. Sebagai sebuah badan publik,
Universitas Jambi tentu memiliki standar pelayanan minimum untuk menyelenggarakan kegiatan penyajian evidensi kepada seluruh keluarga besar kampus ataupun komunitas terpelajar lainnya melalui retensi atau jangka waktu pengecualian serta azas kehati-hatian melalui metode uji konsekuensi serta pemberlakuan status kerahasiaan.
Problematika yang selama ini terjadi dibanyak kampus adalah contoh nyata tuntutan transparansi yang wajib dipenuhi agar tidak menimbulkan upaya hukum. Minimnya pengawasan membuka peluang terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, Perbaikan tatakelola merupakan syarat mutlak sebuah perguruan tinggi untuk menciptakan iklim yang sehat dengan memprioritaskan proses pengawasan bertingkat baik internal maupun eksternal. Dengan langkah antisipatif tersebut, publik dapat menilai perubahan positif yang dikerjakan oleh pengambil kebijakan sehingga termotivasi untuk bertanggungjawab sesuai dengan prinsip- prinsip tatakelola pemerintahan yang baik.
Alasan lain yang membuat aturan tersebut perlu diteliti di Universitas Jambi yaitu penilaian kepatuhan kewajibannya sehingga pemohon informasi mendapatkan pelayanan dengan profesionalisme di Universitas Jambi yang diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu. Sikap proaktif dan responsif merupakan amanat yang harus dijunjung dalam memenuhi permohonan informasi. Dengan adanya hak untuk mengakses informasi, penulis mencoba untuk melihat sejauh
mana implikasi Undang-undang tersebut dapat diterapkan kedalam birokrasi Universitas Jambi khususnya dalam bidang keterbukaan informasi publik baik dari segi layanan maupun partisipasi publik selama ini.

## METODE PENELITIAN
Metodologi yang digunakan adalah mengenali konsep hukum yang dipilih berikut konsekuensi metode mana yang tepat untuk memecahkan problem yang diajukan. Pertanyaan yang sering muncul sampai saat ini, khususnya dikalangan sarjana hukum adalah, seperti apakah penelitian hukum yang sesungguhnya. Dalam pertanyaan itu tersirat maksud yang hendak mengatakan bahwa penelitian hukum bukanlah yang selalu ini sudah dicemari oleh penelitian ilmu sosial. Kemudian berkembanglah hasrat terpendam untuk mencari bentuk dari penelitian hukum yang dirasa paling tepat, sangat spesifik, mempunyai ciri khas sendiri, dan berbeda dengan penelitian ilmu sosial. (Irianto, 2017)
Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini ialah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum kepustakaan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan bahan-bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur hukum dan karya- karya ilmiah hukum serta bahan-bahan hukum tersier yang terdiri dari; kamus- kamus hukum. (Publik, 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kebijakan Reformasi Birokrasi
Popularitas konsep birokrasi mulai berkembang setelah muncul pemikiran Max Weber tentang Teori Organisasi Sosial dan Ekonomi, yang antara lain menguraikan tiga tipe dasar tentang legitimasi kewenangan, yaitu karismatis, tradisional, dan legal-birokratis. Dari konsep legal-birokratis inilah kemudian dikenal tipe ideal birokrasi. Untuk mengukur tipe ideal birokrasi seperti yang dikemukakan Weber cukup banyak dimensinya, tetapi ciri utamanya adalah bureaucratic
administration means fundamentally the exercise of control on the basis of knowledge. Bureaucracy is superior in knowledge, including both technical knowledge and knowledge of the concrete fact within its own sphere of interest. Jika memperhatikan konsep Weber maka tipe ideal birokrasi dalam pemerintahan adalah lembaga pemerintahan yang dalam kegiatannya didasarkan pada kemampuan pengetahuan, artinya kesesuaian antara posisi-posisi birokrasi dengan orang-orang yang menempatinya. Dari pemikiran itu, maka berkembang konsep profesionalisme yang sebenarnya dipengaruhi oleh konsep industri modern di mana terjadi pembagian pekerjaan yang menuntut keahlian
tersendiri
dari orang yang melaksanakannya. Setiap jabatan hanya diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan yang tepat, baik kemampuan akademik maupun kemampuan teknis. (Mariana, 2006)
Menurut hemat penulis, teori itu berbanding lurus dengan kebijakan pemerintah Indonesia khususnya pada
Kemenristekdikti yang saat ini kembali menjadi Kemendikbud bagi domain pendidikan tinggi. Sementara bidang riset
dan teknologi bergabung menjadi Kementerian Riset, Teknologi / BRIN. Aturan ini kemudian diturunkan dengan Perpres 81/2010 mengenai cetak biru ketatalaksanaan Tahun 2010-2025 dimana mewajibkan setiap eselonisasi hingga daerah dapat menerapkan hirarki jenjang jabatan yang mengikuti kontur asal institusi. Selain itu, muncul pula Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2018
khususnya dalam Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi semua sumber daya manusia Kemristekdikti memiliki keharusan dalam pelaksanaan RB ASN dengan memperhatikan aturan terkait. Sementara itu, Pasal 10 Ayat (2) mengatakan bahwa pelaksanaan agenda reformasi dimonev secara berkala oleh Menristekdikti dan Tim RB Nasional, baik masing-masing maupun bersama.
Atas dasar tersebut, Menristek/BRIN memberikan amanat untuk melakukan reformasi birokrasi di Perguruan Tinggi dan Kopertis yang saat ini berubah menjadi LLDikti. Amanat yang dimaksud adalah pertama, penyediaan peta sesuai dengan 8 area perubahan dan perkembangan capaiannya. Kedua, membangun (ZI) dan (WBBK) dan (WBBM) disatuan kerja. Ketiga, membentuk unit layanan terpadu di seluruh satuan kerja. Adapun delapan area perubahan reformasi birokrasi yang dimaksud terdiri dari manajemen perubahan yang bertujuan mereduksi pola lama menjadi budaya baru melalui monitoring serta evaluasi ketat berdasarkan penilaian objektif ditiap satua- satuan kerja. Area kedua adalah penataan peraturan perundang-undangan yang bertujuan tidak tumpang tindih antar instansi pemerintah. Area ketiga yaitu reformulasi konfigurasi badan yang bertujuan meningkatkan efektifivitas
organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan. Area keempat yaitu penataan tatalaksana dimana tujuannya ialah meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas. Sedangkan area kelima adalah pembenahan perangkat aparatur yang bertujuan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pada masing-masing unit. Untuk area keenam yaitu penguatan pengawasan yang bertujuan menaikkan standar pengelolaan administrator bebas KKN. Area ketujuh yaitu konsolidasi responsibilitas performa instansi pemerintah. Dan terkahir, pada area kedelapan yaitu peningkatan kualitas pelayanan public yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas pelayanan public. (Darwina, 2019)
Salah satu elemen penting dari reformasi Perguruan Tinggi adalah University Governance (UG), sering disebut Good University Governance (GUG). GUG dianggap sebagai elemen penting PT untuk dapat mengantisipasi, mendesain, melaksanakan, memantau, dan menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan. Tujuan GUG adalah untuk mengakomodasi internasionalisasi Perguruan Tinggi,
meningkatkan daya saing, kualitas proses pembelajaran, kualitas manajemen internal, dan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain yang telah dikemukakan di awal, hingga kini masalah yang sering muncul dalam UG, terutama di PTN, antara lain birokrasi yang kaku, unit strategis yang kurang visioner, PNBP yang bermasalah, sentralisasi yang berlebihan,
ketergantungan pada dana pemerintah,
tata kelola keuangan yang kaku dan layanan yang kurang memuaskan. (Muktiyanto, 2016)
Konsep good governance dapat didekati dari berbagai bidang ilmiah, salah satunya adalah bidang hukum administrasi. Melalui pendekatan hukum administrasi, good governance dilihat sebagai fakta dan sebagai norma, tergantung pada perspektif dari mana perbedaan ini didekati. Berdasar pada perspektif internal administrasi/pemerintahan, perbedaan ini tidak akan dibuat, karena keduanya adalah produk budaya yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini berarti bahwa instrumen hukum dan norma hukum sangat terkait. Keterkaitan tersebut menunjukkan pula bahwa kebijakan pemerintahan (fakta) dan hukum (norma) adalah saling berdekatan satu sama lain. (Nur & Susanto, 2019)
Implikasi Reformasi
Birokrasi Di Universitas Jambi
Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang biasa dikenal dengan good governance merupakan suatu penyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Subir Kumar Roy mengatakan: “ governance refers to activities backed by comprehensive shared targets, achieved or caused to be achieved through interactions among formal and informal institutions and actors within society ”. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara
bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah ( state ), warga negara ( citizen atau society ), dan sektor swasta ( corporate ) bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. (Wibawa, 2019)
Corporate governance adalah sistem manajemen yang berprinsip pada kejelasan tanggung jawab dan tugas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Semua entitas yang perlu pengelolaan dan dimana stakeholder nya menyangkut masyarakat luas, memerlukan good corporate governance . Oleh karena itu, sudah sejak lama perguruan tinggi di Negara-negara maju sadar akan hal itu dan melaksanakan corporate governance di universitas masing-masing.
Misalnya Canadian
Association of University Teachers (CAUT) pada tahun 1993 menerbitkan tata kelola dan akuntabilitas: laporan kelompok studi independen tentang tata kelola universitas yang merupakan rekomendasi acuan untuk universitas-universitas di Kanada. Di Inggris, Committee of University Chairman (CUC) mengeluarkan model pernyataan mengenai corporate governance yang perlu dimasukkan pada setiap laporan tahunan universitas dan Guide for Members of Governing Bodies of Universities and Colleges in England, Wales and Northern Ireland . (Nurhikmahyanti, 2005) Setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan Perguruan Tinggi untuk menciptakan pengelolaan informasi yang ideal dan mencerminkan kampus anti- korupsi, yaitu PPID harus bekerja maksimal dalam menjalankan tanggung jawab mengelola informasi di Perguruan Tinggi. PPID harus mampu menciptakan situasi dimana informasi yang menjadi hak publik dapat diakses dengan mudah. Tanggung
jawab PPID bukan hanya sebatas memberi jaminan agar publik dapat mengakses informasi, namun juga memastikan informasi yang diterima masyarakat itu terjamin kualitasnya. PPID juga harus bertanggungjawab memperbaiki setiap kesalahan informasi yang disajikan, sehingga tidak terjadi kebingungan atas kesalahan penyajian informasi tersebut, selanjutnya Menyampaikan Informasi dengan baik di media. Informasi yang disajikan di media website harus jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman/kekeliruan publik saat mengakses informasi, itu yang petama. Kedua, informasi yang disajikan di dalam media website harus terperinci, seperti: memuat daftar informasi yang tersedia, meletakkan informasi sejenis dalam satu kelompok, dan menjelaskan secara rinci informasi yang ada. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, informasi yang disajikan di media website harus lengkap, dengan artian sebuah informasi yang dipublikasi tidak terpotong-potong, melainkan dijelaskan sekaligus mulai dari awal hingga akhir. Hal ini bertujuan agar publik dengan mudah mengakses informasi tanpa perlu mengutak-atik beberapa halaman di media website dan memberikan jaminan kualitas informasi yang didapatkan publik. Dengan demikian, publik dapat mengawasi setiap kegiatan dan menganalisis laporan Perguruan Tinggi. Jika terjadi kesalahan informasi yang disajikan, publik dapat meminta pertanggungjawaban Perguruan Tinggi untuk memperbaiki, dan bila hasil perbaikan masih bermasalah dan terindikasi adanya korupsi, maka publik dapat melakukan tuntutan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, serta memberikan
perlindungan terhadap partisipasi Mahasiswa . Maksudnya adalah Perguruan Tinggi wajib memberikan jaminan bahwa tidak akan ada intimidasi terhadap mahasiswa yang berpartisipasi, mengkritisi pengelolaan informasi dan membantu mengungkap korupsi di Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi harus memberikan jaminan kepada mahasiswa bahwa keikutsertaannya dalam mengkritisi dan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi tidak akan berimbas kepada perkuliahannya. Sebab selama ini kendala utama yang menyebabkan mahasiswa tidak mampu mengkritisi pengelolaan informasi di Perguruan Tinggi dan melaporkan dugaan korupsi adalah intimidasi dan rasa takut akan menimbulkan masalah dengan perkuliahannya. (Putra, 2017)
Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang mengharuskan Penyelenggara negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2009 tentang keterbukaan informasi diatur mengenai hak dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan Penyelenggara negara secara berimbang.
Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang penyelenggara
negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (Setiaman et al., 2013)
Sebagai badan publik, Universitas Jambi tentu memahami betul konsekuensi logis aturan yang telah dibahas sebelumnya. Universitas Jambi sebagai badan publik tentu sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hanya pertanyaannya adalah, bagaimana implikasi dan implementasi terhadap aturan yang dimaksud diatas. Untuk itu, penulis mencoba membahasnya dalam artikel ini.
Pertama, Universitas Jambi telah membuat tim melalui Keputusan Rektor Nomor 474/UN21/OT/2017 Tentang Tim RB UNJA. Keputusan
Rektor ini memperhatikan surat dari Sekjen Kemristek Dikti Nomor 3907/A.A4/KP/2016 tertanggal 03
Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi. Dasar lainnya adalah surat dari Sesdirjen Kemristek Nomor: 286/A.A4/KP/2017 tertanggal 11 Januari 2017 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan surat dari kepala Biro Hukum dan Organisasi No: 585/A4.4/TU/2017 tertanggal 7 Februari 2017perihal konfirmasi permintaan narasumber.
Keputusan ini merupakan respon atas dinamika yang terjadi pada level Kementerian yang diimplementasikan di Universitas. Adapun tujuan dikeluarkannya keputusan ini adalah melakukan monev permasalahan pada masing-masing program serta membuat renstraRB melalui penyusunan road map periode 2017-2019 yang kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan program tersebut. Tim yang dibentuk dalam surat keputusan tersebut bertanggungjawab langsung kepada Rektor Universitas jambi dalam pengumpulan data serta informasi dan membantu
menyiapkan pelaksanaan lokakarya/workshop, sosialsasi maupun monitoring pelaksanaan program.
Dasar hukum lainnya yaitu diterbitkannya Kep. Rektor Unja No:974/UN21/OT/2018 Tentang Reformasi Birokrasi Universitas Jambi
Tahun 2018. Keputusan Rektor ini dikeluarkan sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia dan dalam rangka evaluasi reformasi telah ditetapkan Permen PANRB No: 4 Tahun 2014 mengenai monev. Tim yang dibentuk oleh Universitas
Jambi
bertugas melaksanakan arahan pengarah dalam pelaksanaan birokrasi di Universitas Jambi. Selain itu, tim ini juga merupakan penanggungjawab seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen tersebut. Tim juga menganalisis permasalahan masing-masing program serta dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggungjawab
kepada
Rektor Universitas Jambi. Selain membentuk tim reformasi birokrasi,
Universitas Jambi juga melaksanakan amanat kementerian dengan membuat kemajuan pada delapan area perubahan sebagaimana yang telah disampaikan diatas yang kesemuanya merupakan wujud dari implementasi ketentuan mengenai keterbukaan di kampus. Implikasi lainnya adalah pembentukan PPID melalui Keputusan Rektor
Nomor 272/UN21/KP/2017. Keputusan ini dikeluarkan merujuk kepada regulasi induk yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi pada Universitas Jambi, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/0/2004 Tentang Statuta Unja, Perki 1 Tahun 2010 khususnya pada Pasal 4 tentang kewajiban badan public dalam pelayanan informasi yang menyatakan bahwa badan publik harus menunjuk dan mengangkat PPID serta
Surat Sesdirjen Dikti
No:
796/A.A5/MI/2017 Implikasi lainnya dari lahirnya UU KIP di Universitas Jambi adalah terbentuknya narahubung layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR!) yang bertugas menindaklanjuti laporan pengaduan terkait dengan pelayanan Universitas Jambi yang disampaikan masyarakat secara online. Narahubung aplikasi ini bertanggungjawab langsung kepada Rektor sebagaimana dibunyikan dalam Salinan Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 328/UN21/KPT/2019 tentang Narahubung Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) Universitas Jambi Tahun 2019. Dalam strukturnya, LAPOR! Dikelola oleh Koordinator Pusat Informasi, Dokumentasi, keluhan dan Hubungan Masyarakat dengan didampingi Sekretaris Satuan Pengawas Internal dan Sekretaris Lembaga
Pengembangan Teknologi dan Informasi dan Komunikasi.

## SIMPULAN
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Instrumen hukum mampu mendorong adanya partisipasi masyarakat
dalam mendapatkan
hak dan kewajibannya. Sebagai badan publik, Universitas Jambi tunduk dan patuh terhadap seluruh ketentuan khususnya mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik sehingga good governance yang baik dapat diimplementasikan secara massif dan terbuka. Oleh karena itu, dengan banyaknya penambahan struktur pada unit pelaksana teknis dalam menjalankan tata kelola yang telah ditetapkan membuktikan bahwa reformasi birokrasi di Universitas Jambi berjalan sebagaimana koridor yang telah ditentukan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Alhamdulillah, riset ini dapat terselesaikan sebagai suatu kewajiban penulis dalam memenuhi aspek tridarma.
Sebagai penghormatan, Artikel ini dipersembahkan kepada Universitas Jambi serta Fakultas Hukum Universitas Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA
Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan , 32 (2), 155. https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.133 9
Jebarus, F. (2014). Pemaknaan Tentang Kebebasan
Informasi Publik Menuju Pemerintahan Indonesia Yang Bersih. Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK , 12 (2), 102042. Kristiyanto, E. N. (2016). Urgensi Keterbukaan
Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Informationin The Implementation of Public Service). Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (2),
231.
https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16. 231-244 Mariana, D. (2006). Reformasi Birokrasi Pemerintah Pasca Oorde Baru. Sosiohumaniora , 8 (3), 240–254. Muktiyanto, A. (2016). Good University Governance Dan Kinerja Perguruan Tinggi. Institusi Pendidikan Tinggi Di Era Digital: Pemikiran, Permodelan Dan Praktek Baik , 45–66.
http://repository.ut.ac.id/7059/1/UTFEKO N2016-03.pdf
Nur, S., & Susanto, H. (2019). Good Governance
Dalam Konteks Hukum Administrasi. Adminitrative Law & Governance Journal ,
2 (2), 206–217. Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. Bhineka Tunggal Ika , 3 (2), 147–151. Nurhikmahyanti, D. (2005). Mewujudkan Good Governance Pada Perguruan Tinggi . 39 . Publik, K. I. (2017). Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lex Privatum , 5 (4), 59–66. Putra, A. (2017). Menguatkan Tata Kelola Transparansi Informasi Publik di Perguruan Tinggi. Integritas , 3 (1), 173–189. https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset- publik/menguatkan-tata-kelola- transparansi-informasi-publik-di- perguruan-tinggi Setiaman, A., Sugiana, D., & Mahameruaji, J. N.
(2013). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. Jurnal Kajian Komunikasi , 1 (2), 196–205. https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.9
Syam, F. (2015). Hak Atas Informasi dan Legal
Standing Para Pihak dalam Sengketa Informasi di Komisi Informasi. Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 41–71.
Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi Keterbukaan
Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Administrative Law & Governance Journal , 2 (2), 218–234. https://doi.org/10.14710/ALJ.V2I2.218- 234