## EFEKTIFITAS PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA
RESIDIVIS NARKOTIKA (STUDI KASUS DI RUTAN KELAS II B KOTA SIGLI)

## Oleh: Hanin Furqan, SH/Muhammad Sidiq,MH Email: haninfurqan@gmail.com

## ABSTRAK
Merujuk  sistem  pemidanaan  di  Indonesia  tidak  lepas  dari  tujuan  pemidanaan, cenderung  mengadakan  kombinasi  tujuan  pemidanaan  yang  dianggap  cocok  dengan pendekatan-pendekatan  Sosiologis,  Ideologis  dan  Juridis  Filosofis  tersebut.Di  landasi  oleh asumsi  dasar,  bahwa  tindak  pidana  merupakan  gangguan  terhadap  keseimbangan, keselarasan  dan  keserasian  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  mengakibatkan  kerusakan individu  ataupun  masyarakat. 80 Dengan  demikian  maka  tujuan  pemidanaan  adalah  untuk memperbaiki  kerusakan  individual  dan  sosial  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana.Hal  ini terdiri  dari  seperangkat  tujuan  pemidanaan  yang  harus  dipenuhi,  dengan  catatan  bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.Perangkat tujuan pemidanaan yang  dimaksudkan  di  atas  adalah:  (1)  pencegahan  (umum  dan  khusus),  (2)  perlindungan masyarakat,  (3)  memeli-hara  solidaritas  masyarakat,  (4)  pengimbalan/pengimbangan. Dalam  sistem  hukum  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  sistem  hukum  pidana  yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 jo UU No.  73  tahun  1958,  beserta  perubahan-perubahannya  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP(selanjutnya disebut UU Prp ), UU No. 16 Prp  tahun  1960  tentang  beberapa  perubahan  dalam  KUHP,  UU  No.  18  Prp  Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Pidana Denda Dalam KUHP.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Pengertian Pidana
Terdapat  beberapa  istilah  yang  digunakan  para  ahli  hukum  dalam  mendefinisikan istilah  tindak  pidana.  Menurut  Jan  Remmelink,  tindak  pidana  adalah  perilaku  yang  pada waktu  tertentu  dalam  konteks  suatu  budaya  dianggap  tidak  dapat  ditolerir  dan  harus diperbaiki dengan menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. 81
80 Ibid..., hlm 95
81 Jan Remmelink, “Hukum Pidana”, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia ,  (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003), hlm. 61.
Oleh  karena  itu  “Pidana”  merupakan  istilah  yang  lebih  khusus,  maka  perlu  ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat- sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas

## 2.Sistem Pemidanaan Di Indonesia
Pedoman pemidanaan ( straftoemeting-leiddraad), tidak dapat dilepaskan dengan aliran- aliran  hukum  pidana  yang  dianut  di  suatu  negara.  Sebab  bagaimana  pun  juga  rumusan pedoman  pemidanaan  baik  yang  dirumuskan  secara  tegas  maupun  tidak,  selalu  dipengaruhi oleh  aliran-aliran  hukum  pidana  yang  dianut.  Di  dalam  dunia  hukum  pidana  terdapat  tiga aliran, yaitu 82 :
a. Aliran Klasik;
b. Aliran Modern;
c. Aliran Neoklasik.
Aliran-aliran  ini  berusaha  untuk  memperoleh  sistem  hukum  pidana  yang  praktis  dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan presepsi manusia tentang hak-hak asasi manusia.
a. Aliran  Klasik,  aliran  ini  menitikberatkan  kepada  perbuatan  dan  tidak  kepada  orang yang  melakukan  tindak  pidana.  Hukum  pidana  yang  demikian  ialah  hukum  pidana perbuatan ( daadstrafrecht). 83
b.  Aliran  Modern  atau  aliran  positif,  aliran  ini  tumbuh  pada  abad  ke-19.  Pusat  perhatian aliran  ini  adalah  si  pembuat.  Aliran  ini  disebut  aliran  positif  karena  dalam  mencari sebab  kejahatan  menggunakan  metode  ilmu  alam  dan  bermaksud  untuk  langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki.
Sehingga aliran ini berorientasi kepada pembuat atau daderstrafrecht . 84
82 Bambang  Poernomo, Pelaksanaan  Pidana  Dengan  Sistem  Pemasyaraktan ,  (Yogyakarta:  Liberty, 2002). hlm 87
83 Ibid ..., hlm 88
84 Ibid ..., hlm 90
Menurut  aliran  ini  perbuatan  seseorang  tidak  dapat  dilihat  secara  abstrak  dari  sudut yuridis  semata-mata  terlepas  dari  orang  yang  melakukannya,  tetapi  harus  dilihat  secara konkrit  bahwa  dalam  kenyataannya  perbuatan  seseorang  itu  dipengaruhi  oleh  watak pribadinya,  faktor-faktor  biologis  atau  lingkungan  kemasyarakatan.Jadi  aliran  ini  bertitik tolak pada pandangan determinisme untuk menggantikan “doktrin kebebasan kehendak” 85 .
c.  Aliran Neoklasik ,  aliran  ini  mulai  mempertimbangkan  kebutuhan  adanya  pembinaan individual  dari  pelaku  tindak  pidana.  Para  penganut  aliran  ini  kebanyakan  sarjana Inggris  menyatakan  bahwa  konsep  keadilan  sosial  berdasarkan  hukum  tidak  realistis, dan bahkan tidak adil. Aliran ini berorientasi kepada perbuatan dan orang atau hukum pidana yang berorientasi kepada daad-daderstrafrecht. 86
Tentang  pedoman  pemidanaan  secara  tegas  rumusannya  tidak  kita  jumpai  di  dalam KUHP  kita,  tetapi  hanya  dapat  kita  simpulkan  dari  beberapa  rumusan  KUHP  kita sendiri.Berdasarkan  praktek  peradilan  pidana  di  Indonesia  untuk  dapat  terselenggaranya Sistem  Peradilan  Pidana  ( Criminal  Justice  system) yang  baik,  maka  perlu  suatu  pedoman pemidanaan  yang  lengkap  dan  jelas.Pedoman  ini  sangat  berguna  bagi  Hakim  dalam memutuskan suatu perkara dan mempunyai dasar pertimbangan yang cukup rasional. 87 Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam Konsep Rancangan KUHP 2004 dalam Pasal 52, terdapat pedoman pemidanaan yang bunyinya sebagai berikut:
Dalam Pemidanaan wajib mempertimbangkan:
a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
d. Apakah tindak pidana dilakukan secara berencana;
85 Ibid ..., hlm 91
86 Ibid ..., hlm 92
87 Ibid..., hlm 93
e. Cara melakukan tindak pidana;
f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
g. Riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi pembuat tindak pidana;
h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Tim  perancangan  Konsep  Rancangan  KUHP  2004  telah  sepakat  bahwa  tujuan pemidanaan adalah:
1.  Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi pengayoman masyarakat.
2.  Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3.  Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (Pasal 51 Konsep KUHP 2004).
Untuk itu sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU  No.  1  tahun  1960  tentang  perubahan  KUHP(selanjutnya  disebut  UU  Prp  ),  UU  No.  16 Prp  tahun  1960  tentang  beberapa  perubahan  dalam  KUHP,  UU  No.  18  Prp  Tentang Perubahan  Jumlah  Maksimum  Pidana  Denda  Dalam  KUHP.  Meskipun Wetboek  van Strarecht peninggalan zaman penjajahan Belanda sudah tidak dipakai lagi di negara kita, tapi sistem  pemidanaannya  masih  tetap  digunakan  sampai  sekarang,  meskipun  dalam  praktek
pelaksanaannya  sudah  sedikit  berbeda.  Dalam  masalah  pemidanaan  dikenal  dua  sistem  atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S Belanda sampai dengan sekarang  yakni dalam KUHP

## 3.Teori Pemidanaan
Dalam  hukum  pidana,  yang  berkaitan  dengan  tujuan  pemidanaan  terdapat  beberapa teori, yaitu sebagai berikut :
a. Teori Absolute atau teori pembalasan ( vergeldings theorien ).
Dasar  pijakan teori  ini adalah  pembalasan.Negara  berhak  menjatuhkan  pidana,  karena penjahat  tersebut  telah  melakukan  penyerangan  pada  hak  dan  kepentingan  hukum  (pribadi, masyarakat atau negara) Yang telah dilindungi. 88
Menurut Andi Hamzah:
“tujuan pembalasan ( revenge) disebut juga sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.”
Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :
1) Ditunjukkan pada penjahatnya;
2) Ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut subyektif dari pembalasan).
Oleh  sebab  itu  dapat  dikatakan  bahwa  teori  pembalasan  ini  sebenarnya  mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Sementara menurut  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  mengenai  teori  absolut  ini,  bahwa  “pidana dijatuhkan  semata-mata  karena  orang  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  atau  kejahatan”. Lanjut  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief  mengemukakan  bahwa    teori  absolut  ini,  setiap
88 Djoko  Prakoso  Dan  Agus  Imunarso, Hak  Asasi  Tersangka  dan  Peranan  Psikologis  dan  KUHAP .  ( Jakarta: Bina Aksara, 1987). hlm 137
kejahatan  harus  diikuti  dengan  pidana,  tidak  boleh  tidak,  tanpa  tawar-menawar,  seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.
b. Teori Relative atau tujuan ( doel theorien ).
Teori  ini  berpokok  pangkal  pada  dasarnya  bahwa  pidana  adalah  alat  untuk menegakkan  tata  tertib  (hukum)  dalam  masyarakat.  Tujuan  pidana  adalah  tata  tertib masyarakat  dan  untuk  menegakkan  tata  tertib  itulah  maka  penerapan  hukum  pidana  sangat penting.  Untuk  mencapai  ketertiban  masyarakat  tadi,  maka  pidana  itu  mempunyai  3  (tiga) sifat, yaitu :
1) Bersifat manakut-nakuti ( afsschrikking );
2) Bersifat memperbaiki ( verbetering/reclas ering );
3) Bersifat membinasakan ( onschadelijk maken ).
Sedangkan pencegahannya dari teori ini, ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :
1) Pencegahan umum ( general preventie )
Khalayak  ramai  dapat  menjadi  takut  untuk  melakukan  kejahatan,  maka  perlu  dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dan dilakukan di muka umum agar setiap orang mengetahuinya.  Adanya ketentuan tentang  ancaman pidana yang diketahui oleh umum itu membuat setiap orang menjadi takut melakukan kejahatan. 89

## 2) Pencegahan khusus ( special preventie )
Menurut  pandangan  ini  tujuan  pidana  adalah  mencegah  pelaku  kejahatan  yang  telah dipidana  agar  tidak  mengulangi  kejahatan,  dan  mencegah  orang-orang  yang  telah  berniat buruk  untuk  tidak  mewujudkan  niatnya  itu  ke  dalam  wujud  yang  nyata.  Tujuan  itu  dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana.
89 Prasetyo Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Press, 2010,  hlm. 7

## Pembebasan Bersyarat
Pembebasan  bersyarat  adalah  proses  pembinaan  narapidana  dan  anak  pidana  di  luar lembaga  permasyarakatan  setelah  menjalani  sekurang-kurangnya  2/3  (dua  pertiga)  masa pidananya  minimal  9  (sembilan)  bulan  .(Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007) pasal 1 ayat 2. 90
Pembebasan bersyarat itu ada dua macam, yaitu:
a. Pembebasan  bersyarat  dari  kewajiban  untuk  menjalankan  pidana  penjara  di  dalam suatu lembaga permasyarakatan seperti yang diatur di dalam pasal 15 samapi dengan pasal 17 KUHP dan yang pengaturannya.
b. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan di dalam suatu lembaga  pendidikan  negara  seperti  yang  dimaksud  di  dalam  pasal  68  ayat  (2)  dan pasal 69 ayat (1).
Di atas telah dikatakan bahwa pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam lembaga permasyarakatan itu telah di atur di dalam pasal 15 sampai dengan  pasal  17  KUHP.  Oleh  karena  itu  dalam  praktek  orang  dapat  menjumpai  berbagai penerjemahan  yang  berbeda-beda  dari  bunyinya  rumusan-rumusan  pasal-pasal  KUHP  yang telah  disebutkan  di  atas,  maka  agar  para  pembaca  dapat  memperoleh  kepastian  tentang  apa yang  sebenarnya  telah  dimaksudkan  oleh  pembentuk  undang-undang  dalam  pasal-pasal tersebut,  berikut  ini  penulis  akan  menyajikan  bunyinya  beberapa  pasal  atau  ayat-ayat  yang terdapat di dalam KUHP. 91
Pasal 15 KUHP berbunyi :
(1) Jika  terpidana  telah  menjalani  dua  pertiga  dari  lamanya  pidana  penjara  yang dijatuhkan  kepadanya,  sekurang-kurangnya  harus  sembilan  bulan,  maka  ia  dapat
90 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Tahun 2017
91 Pasal 15-17 Pasal 15 - 29 Bab 2 KUHP Tentang Pidana
di  kenakan  pelepasan  bersyarat.  Jika  terpidana  harus  menjalani  beberapa  pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
(2) Ketika  memberikan  pelepasan  bersyarat,  ditentukan  pula  suatu  masa  percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
(3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani,  ditambah  satu  tahun.  Jika  terpidana  ada  dalam  tahanan  yang  sah,  maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

## 5.Penjatuhan Pidana Dengan Bersyarat
Pidana  dengan  bersyarat  yang  dalam  praktik  hukum  sering  juga  disebut  dengan pidana  percobaan  adalah  suatu  sistem/model  penjatuhan  pidana  oleh  hakim  yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya selama syarat-syarat yang ditentukan  oleh  hakim  terhadap  terpidana  tidak  dilanggar  maka  penjatuhan  pidana  tersebut tidak  perlu  dijatuhkan,  dan  baru  dapat  dilaksanakan  pidana  apabila  syarat-syarat  yang ditetapkan itu tidak di indahkan atau dilanggar. 92
Penjatuhan  pidana  bersyarat  bermanfaat  untuk  memperbaiki  penjahat  tanpa  harus dilaksanakannya kurungan, artinya tanpa membuat efek derita bagi penjahat dan keluarganya, karena  mengingat  pergaulan  atau  nuansa  dalam  penjara  dalam  sejarah  bahkan  sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi narapidana yang melakukan suatu tindakan karena dorongan faktor tertentu yang ia  tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai  dirinya,  dalam  arti  bukanlah  penjahat  yang  sesungguhnya  contohnya  karena seseorang lapar maka dia terpaksa mencuri sebungkus roti.
Pidana  bersyarat  mengambil  2  macam  sistem  pidana  bersyarat  namun  antara keduanya mempunyai perbedaan yang siknifikat. Antara lain sistem Inggris-Amerika Serikat
92 Adami Chazawi, Hukum Pidana Bagian I , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), hlm. 54
yang tumbuh pada abad pertengahan di AS sejak tahun 1868. Selanjutnya  yang kedua yaitu sistem  yang  tumbuh  pada  akhir  abad  ke-19  di  Belgia  dan  Perancis.  Dalam  sistem  Amerika apabila  dalam  pemeriksaan  pengadilan  terbukti  bahwa  terdakwa  bersalah,  ia  tidak  perlu  di vonis  dengan  suatu  pemidanaan  melainkan  cukup  dinyatakan  bahwasanya  ia  telah  terbukti bersalah,  kemudian  ditetapkan  masa  percobaan. 93 Dalam  masa  percobaan  pelaku  dikenakan beberapa syarat yang telah ditentukan, antara lain ia tidak boleh melakukan suatu kejahatan, dalam arti ia diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki diri tanpa harus dijatuhkan pidana. Apabila dalam fase pertama ia melanggar syarat yang telah ditetapkan hakim maka barulah ia dijatuhi pidana yang harus dijalankan olehnya.
Yang  dimaksud  oleh  sistem  ini  adalah  untuk  memperbaiki  si  penjahat  untuk memperbaiki diri tanpa harus menjatuhkan pidana dan membimbing terpidana serta diawasi oleh pegawai reklasering, sistim ini disebut dengan probation. Sistem probation ini disatu sisi berdampak baik karena jika kejahatan dilakukan tanpa tidak sengaja atau overmarcht karena tindakan tersebut bukanlah kejahatan yang sesungguhnya.
Pembebasan  Dengan  Bersyarat  Lembaga  pembebasan  bersyarat  ( voorwaardelijke invrijheidstelling ) telah ada sejak diberlakukan KUHP kita pada tahun 1918. Namun lembaga pidana  bersyarat  baru  dimasukkan  dalam  KUHP  pada  tahun  1927.  Penetapan  pembebasan bersyarat  diberikan  apabila  terpidana  telah  menjalani  pidana  sepertiganya  atau  sekurang- kurangnya 9 bulan (15 ayat 1). Lamanya menjalani pidanayang dimaksud ini tidak termasuk lamanya masa penahanan sementara(jika sebelum divonis bersalah ia ditahan sementara). 94
Pihak  lembaga  permasyarakatan  yang  mengusul  pada  Menteri  Kehakiman(Menkeh) bagi  seseorang  selain  karena  dinilai  telah  berkelakuan  baik  selama  masa  pembinaan,  dan
93 Ibid. ., hlm.55 .
94 Ibid..., hlm.62.
telah  memenuhi  syarat  sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  pasal  15  ayat  1  Menkeh, pemberian  pembebasan  bersyarat  harus  didasarkan  atas  beberapa  pertimbangan  anatar  lain yaitu :
1) Sifat tindak pidana yang dilakukan;
2) Pribadi dan riwayat hidup narapidana;
3) Kelakuan narapidana selama pemidanaan;
4) Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan setelah ia dibebaskan;
5) Penerimaan masyarakat dimana ia akan bertempat tinggal.
Syarat umum adalah memuat keharusan bagi narapidana selama masa percobaann tidak boleh  melakukan  tindakan  pidana  dan  perbuatan-perbuatan  tercela  lainnya  (15  ayat  1).
Sedangkan  syarat  khusus  adalah  segala  macam  ketentuan  perihal  kelakuannya,  asal  saja syarat  itu  tidak  membatasi  hak-hak  berpolitik  dan  menjalankan  ibadah  sesuai  dengan kepercayaan  (15  ayat  2).  Syarat  umum  bersifat  imperatif,  sedangkan  syarat  khusus  bersifat fakultatif.
Narapidana  yang  diberikan  pelepasan  bersyarat,  diberikan  suatu  surat  lepas  dimana didalamnya  dimuat  syarat-syarat  yang  harus  ditaati  selama  masa  percobaan.  Bila  ternyata kemudian  dalam  masa  percobaan  narapidana  melanggar  syarat  tersebut,  maka  pelepasan bersyarat  itu  dapat  dicabut.  Pencabutan  dari  pelepasan  bersyarat  dibuat  oleh  Menteri Kehakiman(Menkeh)  setelah  memperoleh  keterangan  dari  jaksa  tempat  asal  terpidana  dan setelah mendapatkan keterangan dari Dewan Reklasering (BISPA) pusat (15 ayat 2).

## PEMBAHASAN

## Residivis
1.Pengulangan Tindak Pidana
Residivis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut  telah  dijatuhi  hukuman  oleh  hakim. 95 Pidana  tersebut  telah  dijalankan  akan  tetapi setelah  menjalani  pidana  dan  dikembalikan  kepada  keluarga,  dalam  jangka  waktu  tertentu setelah pembebasan ia kembali melakukan perbuatan pidana.
Dalam  sosial  masyarakat  ada  dua  macam  pengulangan,  satu  pengulangan  menurut masyarakat  dan  dua  pengulangan  dalam  arti  hukum  pidana.  Menurut  sosial  masyarakat menganggap  bahwa  setiap  orang  yang  telah  menjalani  pidana  kemudian  melakukan  delik pidana kembali, maka disinilah yang dimaksud dengan pengulangan tanpa mempertimbangkan  syarat-syarat  lainnya. 96 Namun  pengulangan  dalam  arti  hukum  pidana, yang  dimaksud  dengan  dasar  pemberat  pidana  ini  tidak  hanya  melihat  berulangnya  delik pidana akan tetapi  dilakukan  pada  syarat-syarat  tertentu  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang- undang.  Dalam  Kamus  Hukum  residivis  diartikan  kejahatan.  Bahwa  seorang  yang  pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan mengulangi suatu kejahatan lagi.
Residivis  menurut  sistematika  KUHP  merupakan  alasan  yang  memberatkan  pidana. Kalau kita membandingkan dengan Samenloop maka perbedaannya yaitu 97 :
-Samenloop : perbuatan pidana yang dilakukan itu belum ada putusan hakim.
-Recidive  : Perbuatan yang dilakukan sudah dijatuhi pidana melalui putusan hakim.
-Samenloop : Perbuatan pidana diadili sekaligus.
-Residive : Perbuatan pidana tidak diadili sekaligus.
95 I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), hlm.299.
96 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.82.
97 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.420.
Menurut  Zainal,  residivis  atau  pengulangan  tindak  pidana  terjadi  apabila  oleh  orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantara oleh putusan Pengadilan Negeri yang memidanakan perbuatan delik. 98
Menurut  Mahrus,  residivis  adalah  seorang  yang  mengulangi  perbuatan  sesudah dijatuhi  hukuman  dengan  putusan  hakim  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  karena perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukan  lebih  dahulu.  Seseorang  yang  sering  melakukan perbuatan pidana dan karena perbuatan pidana itu telah dijatuhi hukuman bahkan telah sering dijatuhi hukuman. 99
Pemberatan  hukuman  yang  diberikan  kepada  seorang  pengulang  jadi  alasan  bagi seseorang  yang  mengulangi  lagi  tindak  pidana,  hal  ini  supaya  membuktikan  bahwa narapidana tersebut memiliki tabiat buruk . jahat karena dianggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam KUHP ketentuan mengenai Residivis tidak diatur dalam aturan umum buku I, namun  diatur  secara  khusus  untuk  kelompok  tindak  pidana  tertentu  baik  berupa  kejahatan dalam buku II maupun pelanggaran dalam buku III. Disamping itu KUHP juga memberikan syarat  tenggang  waktu  pengulangan  yang  tertentu.  Jadi,  dengan  demikian  KUHP  termasuk dalam sistem residivis khusus artinya, pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis  tindak  pidana  tertentu  saja(kejahatan/pelanggaran)  dan  dalam  tenggang  waktu tertentu.
Mengenai pengulangan ini KUHP kita mengatur sebagai berikut:
1. Pertama,  menyebutkan  pengelompokan  tindak-tindak  pidana  tertentu  dengan  syarat- syarat tertentu yang disebutkan dalam pasal 486,487,488 KUHP; dan
98 Ibid ,,,. hlm.427.
99 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm.139.
2. Di  luar  kelompok  kejahatan  dalam  pasal  386,387  dan  388  KUHP  juga  menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan,misalnya pasal 216 ayat (3), 489(2), 495(2), 501(2), 512(3).
Pada tindak pidana lain yang tidak termasuk pada yang diterangkan dalam butir 1 dan 2 di atas tidak dapat terjadi pengulangan. 100
Syarat pengulangan tindak pidana dikenakan pemberatan pidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga)  dari  ancaman  maksimum  tindak  pidana  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam pasal 486, pasal 487 dan pasal 488 yaitu sebagai berikut :
1. Orang  itu  telah  menjalani  seluruh  atau  sebagian  pidana  yang  telah  dijatuhkan  hakim atau  ia  dibebaskan  dari  menjalani  pidana  atau  ketika  ia  melakukan  kejahatan  kedua kalinya, hak negara untuk menjalankan pidana belum kadaluarsa.
2. Melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu tidak lebih 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan oleh hakim.
Pada syarat yang pertama, disitu disebutkan empat kemungkinan yaitu :
1).Telah menjalani seutuh pidana yang dijatuhkan;
2).Telah menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan;
3).Ditiadakan dari menjalani pidana; dan
4).Hak negara untuk menjalankan pidana terhadapnya belum lampau waktu.
Untuk  narkotika  tidak  berlaku  pengaturan  sebagaimana  dalam  pasal  486-488  KUHP karena terdapat aturan khusus yang mengaturnya, yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang  narkotika.  Berdasarkan  azas  lex  specialis  derogate  legi  generate  yaitu  hukum  yang bersifat  khusus  mengesampingkan  hukum  yang  bersifat  umum.  Pengaturan  residivis  dalam undang-undang narkotika diatur dalam pasal 144 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut:
100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
“setiap orang  yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127(1), pasal 128(1), dan pasal 129 pidana maksimum tambah 1/3 (sepertiga)”. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan bahwa “ancaman dengan  tambahan  1/3  (sepertiga)  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  berlaku  bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun”. 101
Berdasarkan ketentuan diatas seseorang baru dapat dikatakan residivis tindak pidana narkotika jika melakukan pengulangan perbuatan melanggar ketentuan tindak pidana tersebut dalam  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun  sejak  dilakukan  penuntutan  oleh  penegak  hukum  (jaksa) dengan  pidana  maksimum  dari  pasal  tersebut,  yang  ditambah  dengan  1/3  (sepertiga), sedangkan bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana  penjara  20  (dua  puluh)  tahun  tidak  berlaku  ancaman  pidana  dengan  tambahan  1/3 (sepertiga).

## 2.4.2.Alasan-alasan Residivis Dijatuhi Pidana Lebih Berat
Apabila  orang  yang  telah  dijatuhi  pidana  itu  kemudian  melakukan  lagi  perbuatan pidana,  maka  orang  itu  telah  membuktikan  tabiatnya  yang  kurang  baik.  Meskipun  ia  telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka residivis perlu dijatuhi pidana yang lebih berat lagi  meskipun  ia  telah  dididik  dalam  lembaga  permasyarakatan  agar  mereka  kemudian setelah  kembali  ke  dalam  masyarakat  dapat  hidup  normal  sebagai  warga  masyarakat lainnya.Namun,  bilamana  dia  melakukan  perbuatan  pidana  lagi  maka  terhadapnya  dapat dikenakan pasal mengenai residivis dengan ancaman pidana yang lebih berat. 102

## 2.4.3.Sistem Residivis
Mengenai residivis ini, kita mengenal beberapa sistem:
101 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Pasal  144  Undang-Undang  N0.3  Tahun  2009  Tentang Narkotika.
102 I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana ..., hlm.300.

## 1. Residivis Umum
Residivis  umum  terjadi  apabila  seseorang  yang  telah  melakukan  delik  kemudian terhadap  perbuatan  pidana  tersebut  telah  dijatuhi  pidana  oleh  hakim  serta  menjalani pidananya di dalam lembaga permasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas, dan kembali dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana, perbuatan pidana mana tidak perlu sejenis. 103

## 2. Residivis Khusus
Bentuk  residivis  ini  apabila  seseorang  melakukan  tindakan  pidana  telah  dijatuhi hukuman  terhadap  perbuatan  tersebut.  Setelah  dijatuhi  pidana  dan  pidana  itu  telah dijalaninya,  kemudian  kembali  ke  masyarakat  akan  tetapi  dalam  jangka  waktu  tertentu melakukan perbuatan pidana yang sama seperti pidana yang terdahulu.

## 3. Thussen Stelsel
Yaitu  apabila  seseorang  melakukan  perbuatan  pidana  terhadap  perbuatan  pidana  itu telah  dijatuhi  pidana  oleh  hakim.  Tetapi  setelah  ia  menjalani  pidana  dan  kemudian dibebaskan  melakukan  perbuatan  pidana  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh undang-undang dan merupakan golongan yang ditetapkan oleh undang-undang pula.
2.4.4.Faktor-Faktor Penyebab Residivis
Faktor  pengulangan  tindak  pidana  yang  sama(Residivisme)  disebabkan  pola pembinaan yang dijalani selama berada dilembaga permasyarakatan tersebut tidak membawa kesan yang positif bagi pelaku kejahatan tersebut.
Adapun faktor residivis yaitu :
1. Adanya  sikap  apatisme  anggota  keluarga  dari  narapidana,  dikarenakan  adanya pemikiran  yang  menganggap  tindakan  narapidana  tersebut  sebagai  orang  buangan atau sampah masyarakat.
2. Sangat  diharapkan  adanya  peran  aktif  dari  masyarakat  untuk  menerima  kembali mantan narapidana dalam lingkungan sosial masyarakat.
3. Perlu  adanya  peningkatan  kerjasama  dengan  instansi  tertentu  yang  terkait  secara langsung,  dikarenakan  masih  ada  diantara  instansi-instansi  pemerintah  atau  swasta yang  masih  kurang  bersedia  menerima  mantan  narapidana  tersebut  untuk  bekerja dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga.

## KESIMPULAN
A. Pelaksanaan pembebasan bersyarat di lapas kelas II-B Kota Sigli harus melalui proses dan  melengkapi  persyaratan  administrasi.  Adapun  persyaratan  administratif  yang harus  dipenuhi  ditentukan  dalam  Pasal  7  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.2.PK.04-10  Tahun  2007  tentang  Syarat  dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan adalah: (1) kutipan putusan  hakim  (ekstrak  vonis);  (2)  laporan  penelitian  kemasyarakatan  yang  dibuat oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  atau  laporan  perkembangan  pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh  Wali Pemasyarakatan; (3)  surat  pemberitahuan  ke  Kejaksaan  Negeri  tentang  rencana  pemberian  Asimilasi, Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; (4) salinan register F (daftar  yang  memuat  tentang  pelanggaran  tata  tertib  yang  dilakukan  Narapidana  dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; (5) salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi,  remisi,  dan  lain-lain  dari  Kepala  LAPAS  atau  Kepala  RUTAN;  (6)  surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan,  seperti  pihak  keluarga,  sekolah,  instansi  Pemerintah  atau  swasta dengan  diketahui  oleh  Pemerintah  Daerah  setempat  serendah-rendahnya  Lurah  atau Kepala  Desa;  (7)  bagi  Narapidana  atau  Anak  Pidana  warga  negara  asing  diperlukan syarat  tambahan  :  surat  jaminan  dari  Kedutaan  Besar/  Konsulat  negara  orang  asing yang  bersangkutan  bahwa  Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  tidak melarikan  diri  atau  mentaati  syarat-syarat  selama  menjalani  Pembebasan  Bersyarat;
dan  surat  keterangan  dari  Kepala  Kantor  Imigrasi  setempat  mengenai  status keimigrasian yang bersangkutan
B. Pembebasan bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika Di Lapas Kelas II-B Kota  Sigli  jika  melihat  dari  sudut  pembinaan  serta  rehabilitasi  yang  telah  dilakukan selama  masa  tahanan  maka  dapat  kita  simpulkan  bahwa  penerapan  pembebasan bersyarat  sudah  pada  taraf  yang  memuaskan.  Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam pasal  1  angka  8  dan  angka  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Permasyarakatan  (Peraturan  Pemerintah Nomor  99  Tahun  2012)  dalam  pasal  1  angka  8  dan  angka  9  Peraturan  Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.  Penulis menilai segala upaya rehabiltas serta pembinaan yang dilaksanakan sangat memadai mulai dari bidang agama sampai dengan keterampilan diri  narapidana  sehingga  nantinya  dapat  diterima  kembali  dalam  lingkungan masyarakat tanpa dipandang sebelah mata.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## 1. Buku
Abdulkadir Muhammad , Hukum dan Penelitian hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika,2011.
Arif Barda Nawawi , Teori-Teori Kebijakan Pidana , Bandung: Alumni, 2005.
Aruan Sakidjo , Hukum Pidana, Dasar Hukum Pidana Kodifikasi , Jakarta: Ghalian, 1999.
Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2017 , Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017.
Chazawi Adami, Hukum Pidana Bagian I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana 2 , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
D  Soedjono, Segi  Hukum  Tentang  Narkotika  di  Indonesia ,  Bandung:  Karya  Nusantara, 1976.
Hamzah Andi , Kamus Hukum , Jakarta Timur: Ghalia Indonesia,1998.
Hamzah Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia ,Jakarta:Pradnya Paramita,1993.
Hamzah Andi, Terminologi Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Hari  Sasangka, Narkotika  dan  Psikotropika  dalam  Hukum  Pidana ,  Bandung:  Bandar Maju,2009.
Harsono C.I, Sistem Baru Pembinaan Narapidana . Jakarta: Djambatan, 1995.
Mahmud Marzuki Peter, Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media Grup,2005.
Makaro Taufik Moh, Tindak Pidana Narkotika , Jakarta: GHlmia Indonesia, 2005.
Mamang Etta , Metodologi Penelitian , Yogyakarta: CV.Andi Offset 2010.
P.A.F. Lamintang P.A.F, Hukum Penitensier Indonesia , Bandung: Armico,1984.
Poernomo  Bambang, Pelaksanaan  Pidana  Dengan  Sistem  Pemasyaraktan ,  Yogyakarta:
Liberty, 2002.
Prakoso Djoko, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologis dan KUHAP , Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Priyatno Dwidja,2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia ,
Bandung:Refika Aditamma, 2009.
Rama K Tri, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia , Jakarta: Agung Media Mulia, 1998.
Remmelink  Jan, Hukum  Pidana “ Komentar  atas  Pasal-Pasal  Terpenting  dari  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia ”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
S.Soemadipraja Achmad, Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia , Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1979.
Soekanto  Soerjono, Efektivitas  Hukum  dan  Peranan  Sanksi ,  Bandung:  Remaja  Karya,
1958.
Soerodibroto Soenarto.R, KUHP dan KUHAP , Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
Sudarsono, Kamus Hukum , Jakarta: Rineka Cipta,2007.
Suharsimi Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Widnyana I Made , Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010.
Zainal Abidin Farid Zainal Abadin, Hukum Pidana 1 , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## 2. Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2.PK.04-10
Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No.32 Tahun 1999,
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan , PP No.99 Tahun 2012.
Undang-Undang No.12 tahun 1995 Tentang Permasyarakatan.
3. Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_permasyarakatan.