Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Jl. Babarsari 2 Yogyakarta 55281.
E-mail : yuseptia_angretnowati@upnyk.ac.id
POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik Vol.13, No. 2, 2022 doi: 10.14710/politika.13.2.2022.369-393
Negara,  Gerakan  Islam  Pasca-Fundamentalis  dan  Masa Depan Demokrasi di Indonesia: Kekuasaan Simbolik dan Upaya Konsolidasi
Yuseptia Angretnowati, 1 Meike Lusye Karolus, 2
1,2 Departemen  Ilmu  Komunikasi,  Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran” Yogyakarta, Indonesia
Recieved: (10 Januari 2022) Revised: (23 Oktober 2022) Published: (31 October 2022)
Kata Kunci:
konsolidasi  demokrasi;  legitimasi;  Islamisme  pasca-fundamentalis;  politik kewarganegaraan; kekuasaan simbolik

## Pendahuluan
rtikel ini melihat rezim pemerintahan Joko Widodo untuk menjaga stabilitas dan popularitas di tengah kualitas demokrasi yang menurun (Diamond, 2021). Secara khusus, penelitian ini mengkaji penurunan kualitas demokrasi dalam konteks hubungan negara dan organisasi masyarakat sipil ( civil society ). Lebih fokus
A

## Abstrak:
Artikel  ini  menjelaskan  politik  menjaga  pluralisme  agama  yang  selama  ini  digunakan pemerintahan  Joko  Widodo  untuk  memperoleh  legitimasi  atas  kebijakan  melarang organisasi  kemasyarakatan  yang  dianggap  berseberangan  dengan  Pancasila  sebagai ideologi  negara. Penelitian ini berfokus  pada  kasus  politik  pelarangan  yang  dialamatkan pada gerakan kewarganegaraan Islam pasca-fundementalis yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan tidak diperpanjangnya status legal Front Pembela Islam (FPI). Kedua kasus ini merupakan fragmen dari bekerjanya sistem politik yang tidak liberal. Upaya mendapatkan dan  mengukuhkan  legitimasi  ini  dapat  dibaca  dengan  dua  cara:  1)  upaya  rezim  dalam mengonsolidasikan  kekuasaan;  dan  2)  memerangi  gerakan  konservatif.  Efektivitas  kedua tujuan ini dapat ditakar melalui kemampuan dalam memainkan kekuasaan simbolik. Studi mengenai  legitimasi  dalam  merespons  gerakan  Islam  politik  di  Indonesia  ini  dilakukan dengan  menggunakan  perspektif  interpretif  dengan  menggunakan  2  pendekatan,  yakni melacak sumber-sumber kekuasaan simbolik dan menakar performatif kekuasaan simbolik tersebut  melalui  pemikiran  Bourdieu  mengenai  politik  publik.  Hasil  penelitian menunjukan  wacana  menjaga  pluralisme  menyimpan  ambiguitas  serta  alasan terbentuknya kohesivitas di atas kebijakan populis dan tidak liberal tersebut di antara elit politik dan mayoritas yang terbelah .
lagi,  tulisan  ini  membedah  fenomena  krisis  kewarganegaraan  yang  termanifestasi melalui  politik  pelarangan  terhadap  hak-hak  sipil  pada  kelompok  Islamis  pasca- fundamentalis. Penulis menggunakan kerangka pemikiran dari Anna Matveeva dan Pierre  Bourdieu  untuk  menganalisis  bagaimana  pemerintahan  Jokowi  menjaga “kualitas demokrasi-nya”. Dalam tulisan ini, penulis menunjukkan politik pelarangan kelompok  Islam  pasca-fundamentalis  yaitu  HTI  dan  FPI  yang  ternyata  tidak  dapat dilepaskan dari hasil kontestasi politik elektoral tahun 2014 dan 2019. Dua konsep yang digunakan  adalah  kerangka  pemikiran  dari  Matveeva  (2009)  yang  menjelaskan strategi  legitimasi  kekuasaan  yang  digunakan  penguasa  untuk  memapankan kekuasaannya.  Analisis  ini  kemudian  diperkuat  dengan  gagasan  Bourdieu  (1989) mengenai  model power  of  nomination yang  menjelaskan  cara  penguasa mengoperasionalisasikan  politik  simbol  untuk  mempertahankan  dukungan  rakyat dan membuat basis kepentingan politik mereka menjadi suci. Penelitian ini bertujuan mewaspadai praktik politik pelarangan untuk masa depan demokrasi Indonesia.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini mengambil pendekatan yang berbeda, yaitu mengeksplorasi fondasi kekuatan dan stabilitas rezim dan  menyelidiki kemampuan  rezim  dalam  membangun  legitimasi  melalui  proses  politik  simbol. Penelitian  ini  bersifat  interpretif  dalam  melihat  otoritas  kekuasaan  dalam membangun  dan  mempertahankan  legitimasi.  Dengan  menggunakan  kerangka sumber-sumber kekuasaan simbolik dari Matveeva (2009), penelitian ini akan melihat beroperasinya  simbol  kekuasaan  antara state dan society .  Selanjutnya,  melalui pemikiran Bourdieu mengenai “ public politics ” penelitian ini akan menakar penjagaan pluralisme menjadi strategi politik dalam politik agama dan kebijakan yang ditujukan untuk  merespon  gerakan  kewarganegaraan  dan  gerakan  populisme  Islam  yang dilakukan  kelompok  Islamis  pasca-fundamentalis,  yakni  HTI  dan  FPI.  Kajian  ini melengkapi  gap  dari  kajian-kajian  sebelumnya  yang  telah  banyak  mengulas  tren demokrasi iliberal dan ancaman terhadap pluralisme agama pada politik kontemporer Indonesia hari ini .
Islamisme  pasca-fundamentalis  adalah  tesis  yang  diberikan  oleh  Eric  Hiariej terhadap  gerakan  Islam  fundamental  yang  berupaya  mentransformasikan  dan memodifikasi  diri  menjadi  identitas  Islam  fundamental  yang  baru  melalui  strategi yang  tidak  lagi  menggunakan  kekerasan  atau  aksi  reaksioner,  melainkan  melalui pandangan  visioner  untuk  membangun  keterikatan  dengan  masyarakat  dan  juga negara melalui syariatisasi konstitusi negara (Hiariej et al., 2017 dan Aidulsyah, 2018). Dalam  bingkai  spektrum  hubungan  negara  dengan  masyarakat,  analisis  diarahkan untuk  melihat  penggunaan  “politisasi”  terhadap  isu  “kewarganegaraan”  yang dilakukan  oleh  kelompok  gerakan  Islamis  (Hiariej  &  Stokke,  2017)  dan  rezim  untuk meneguhkan wacana dominan.
Konteks hubungan gerakan sosial yang dimaksud adalah gerakan Islamis yang berupaya mengonstruksi identitas kewarganegaraan Indonesia. Gambaran dinamika gerakan  sosial  terekam  dengan  baik  dalam  kajian  yang  dilakukan  Hiariej  &  Stokke
(2017) yang menawarkan banyak pembaharuan dalam melihat gerakan ini. Pertama , perspektif yang ditawarkan untuk melihat gerakan sosial ke dalam spektrum politik kewarganegaraan. Kedua , pembabakan gerakan ke dalam periodisasi dan transformasi yang terjadi. Hasil telaahnya menunjukan bahwa gerakan Islam pada masa transisi politik Indonesia setelah pengunduran diri Soeharto pada tahun 1990-an, digambaran sebagai  kebangkitan  umat  Islam  yang  tidak  damai  dan  tidak  toleran  atau  gerakan Islam  yang  kemudian  diberikan  label  “fundamentalis”.  Namun,  seiring  bergantinya waktu yang terlewati dari dalam fragmen reformasi-demokrasi-desentralisasi, gerakan Islam tersebut bertransformasi menjadi gerakan Islam pasca-fundamentalis (Hiariej & Stokke, 2017).
Transformasi  gerakan  Islam  pasca-fundamentalis  melingkupi  dimensi rekognisi, partisipasi, representasi, dan distribusi kesejahteraan oleh kelompok yang diberi  label  Islam  fundamentalis  dalam  melakukan  praktek  bernegara  sehari-hari (Hasibuan,  2017).  Transformasi  itu  terlihat  dari  cara  mereka  mempraktikkan  ide mengenai negara Islam dan pengaktualan penegakan shariah Islam secara signifikan dengan  tidak  lagi  menggunakan  metode  kekerasan.  Kelompok  gerakan  Islamis tersebut  kemudian  memodifikasi  identitas  keislamannya  yang  berlangsung  dalam perspektif kewarganegaraan. Upaya memeriksa perspektif kewarganegaraan tersebut menghasilkan 3 dimensi kelompok pasca-fundamentalis dalam merekonstruksi status formal sebagai warga negara dan kemudian terlibat aktif dalam menggunakan hak- hak kewarganegaraan yang berdasarkan dari status tersebut (Stokke, 2017). Manifestasi 3  dimensi  kewarganegaaraan  tersebut  antara  lain  a)  nasionalisme  dan  politik rekognisi;  b)  perjuangan  untuk  keadilan  sosial;  dan  c)  demokrasi  dan  politik representasi (Hiariej et al., 2017 dalam Aidulsyah, 2018).
Aidulsyah  (2018)  dalam  telaahnya  terhadap  karya  Hiariej  &  Stokke  (2017) memberikan perhatian khusus pada gerakan Islam yang menjadi salah satu ekspresi dari  kelompok  yang  mengonstruksi  dan  meleburkan  identitasnya  dalam  identitas kewarganegaraan  Indonesia.  Aidulsyah  (2018)  menempatkan  gerakan  Islam  hari  ini sebagai reason focus karena menilai gerakan ini yang paling dominan, pro-aktif, dan dinamis dalam melakukan konstruksi identitas kewarganegaraan bangsa Indonesia. Penilaian  ini  tidak  berlebihan  karena  pasca  setahun  terbitnya  buku  itu,  peristiwa politik "Aksi Bela Islam" (ABI) muncul dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah  DKI Jakarta  (Pilkada  Jakarta)  pada  tahun  2017  dan  membuat  konstelasi  politik  nasional meningkat  (Hasibuan,  2017).  Kondisi  ini  seperti  mempertegas  bahwa  konstruksi kewarganegaraan  dan  Islamisme  di  Indonesia  telah  masuk  pada  babak  baru  yang memerlukan  analisis  dan  alternatif  cara  berpikir  bahwa  pasca-kebenaran menjadi instrumen  penting    yang    dimanfaatkan    oleh    model  pasca-klientelisme  dalam mengampanyekan  “Islamisasi  Kewarganegaraan”  di  era  Reformasi  seperti  saat  ini (Aidulsyah,  2018).  Munculnya  Gerakan  ABI  telah  membuktikan  kemampuan memobilisasi  massa  melalui  strategi  mediatisasi  dakwah  (propaganda  yang mengatasnamakan Islam) melalui kampanye media sosial. Fenomena ini menjelaskan
bagaimana representasi ke-Islam-an mampu dibangun dari dalam jaringan (daring) kemudian  menciptakan  gerakan  ke  dalam  komunitas  luar  jaringan  (luring) (Pamungkas  &  Octaviani,  2017)  dan  cara  pandang  yang  tidak  ditemukan  dalam kerangka perjuangan identitas kewarganegaraan yang konvensional (Aidulsyah, 2018). Namun,  temuan  dan  telaah  Hiariej  et  al.,  (2017)  mengenai  transformasi  gerakan kelompok Islam yang dianggap fundamentalis ini tetap memberikan sumbangsih yang kuat  bagi  literatur  politik  kewarganegaraan  di  Indonesia,  khsusunya  dalam  studi mengenai  gerakan  kelompok  Islamisme  yang  sebelumnya  lebih  menekankan  pada studi-studi mengenai jaringan, aktor, dan ideologi (Hasibuan, 2017).
Kolaborasi riset antara Universitas Gadjah Mada, University of Oslo, dan Power, Welfare,  and  Democracy  (PWD)  mengenai  politik  kewarganegaraan  di  Indonesia telah menelurkan satu bab yang membahas mengenai “Pasca-Fundamentalist Islamism and The Politics of Citizenship in Indonesia” yang ditulis Hiariej & Stokke (2017). Mereka mengategorikan  gerakan  Islamis  Indonesia  dalam  3  kelompok  yakni  kelompok antitesis, protesis, dan sintesis. Hiariej & Stokke (2017) kemudian berusaha memetakan pola  gerakan  atas  klaim  dan  interpretasi  yang  dilakukan  ketiga  kelompok  pasca- fundamentalis ini terhadap “hak sipil”-nya. Hasilnya adalah masing-masing kelompok menggunakan  praktek  dan  ekspresi  politik  yang  berbeda  untuk  mendapatkan rekognisi, redistribusi, dan representasi dari negara.
Uraian  yang  cukup  panjang  mengenai  periodisasi  terbentuknya  gerakan kelompok pasca fundamentalis di atas merupakan sebuah keharusan untuk memberi penjelasan  mengenai  konteks  sejarah  terbentuknya  diversifikasi  kelompok  pasca- fundamentalis.  Hal  itu  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  dan  perspektif tentang politik kewarganegaraan yang mereka perjuangkan. Pada satu sisi, memahami konteks perjuangan kelompok pasca fundamentalis dipahami sebagai proses dalam demokratisasi. Namun disisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa proses demokratisasi itu tidak  terlepas  dari  struktur  politik  yang  berjalan.  Adapun  variabel-variabel pembentuk struktur politik tersebut cukup kompleks. Hal itu menghasilkan kontestasi kekuasaan  antara  rezim,  oligarki,  non-oligarki,  serta  gerakan  sosial-politik  sebagai harapan  terakhir  yang  memiliki  kapasitas  untuk  mengatasi  masalah  demokratisasi saat  ini  yaitu  meningkatkan  kualitas  perwakilan  rakyat.  Dua  catatan  di  atas  untuk memahami  2  simpul  yang  Bersatu,  yakni  gerakan  kelompok  Islam  pasca fundamentalis  sebagai  obyek  kajian  dan  gerakan  radikal  Islam  dalam  konteks Indonesia  yang  dipengaruhi  populisme  dan  pasca-klientelisme  sebagai  determinan keberhasilan sebuah gerakan sosial.

## Melacak Pilar Kekuasaan Simbol sebagai Sumber Legitimasi Rezim
Kajian  ini  menelusuri  studi  mengenai  strategi  rezim  dalam  mempertahankan legitimasi.  Pertama,  studi  Matveeva  (2009)  tentang  pemerintah  di  negara-negara otoriter  di  Asia  Tengah  pecahan  Soviet  yang  sedang  mengalami  transisi  demokrasi
melakukan  politik  legitimasi.  Matveeva  membedah  makna  legitimasi  dari  para ilmuwan  mulai  dari  Weber,  Lipset,  Heatershaw,  Beetham,  dan  Edelman,  sehingga berhasil  mensintesiskan  fungsi  penting  dari  kehadiran  simbol  dalam  menggapai legitimasi. Konsolidasi kemerdekaan pada tahun 1991 relatif berhasil dan bertahan di tengah situasi yang bergejolak, terlepas dari ketegangan internal yang berkelanjutan. Membangun  legitimasi  dengan  simbol-simbol  yang  terkait  dengan  pembentukan negara dan semua ornamennya, serta pada kultus kepribadian, juga dengan kombinasi kinerja  pemerintah  dan  sikap  apatis  mayoritas  untuk  berhadapan  dengan  simbol- simbol  Uni  Soviet  dan  Islam  yang  mungkin  cukup  untuk  menarik  sebagai  pilihan alternatif. Dalam hal ini, Matveeva (2009) juga merujuk gagasan Carothers (2002) yang menyoroti fenomena rezim “ hybrid ”, yaitu mengenai perkawinan antara fitur otoriter dengan  wajah demokratis.  Carothers juga memberikan stimulasi untuk  mengakhiri cara  pandang  paradigma  lama  tentang  transisi  demokrasi,  meskipun  ia  tetap menekankan bahwa bukan berarti demokrasi itu utopis untuk digapai. Akan tetapi, ini memberikan  jalan  tengah  dalam  melihat  kondisi  politik  yang  paling  umum  antara demokrasi  penuh  dengan  kediktatoran  mutlak.  Tindakan  Negara  dalam menggunakan  kekuasaannya  kerap  menghasilkan  kekuasaan  yang  ambigu,  baik dalam memfungsikan kebijakan politik, penggunaan retorika, dan juga simbol-simbol (Wedeen, 2015). Untuk melihat letak ambiguitas tersebut, studi ini mengadopsi hasil penelitian yang dilakukan Matveeva dalam menemukan beberapa pilar penting yang menjadi  tumpuan  penting  dalam  membentuk  dan  membangun  legitimasi  yang membentuk  landasan  ideologi  Negara,  antara  lain:  a.) Appreciation  of  state-building success ; b.) Projection of fear ; c.) Representation of effectiveness ; d.) High-profile leadership ; dan e.) Dichotomy between international and internal legitimacy (Matveeva, 2009).
Kerangka  pikir  yang  dibangun  Matveeva  tersebut  relevan  untuk  melihat fenomena  politik  pembubaran  HTI  dan  FPI,  dua  organisasi  masyarakat  sipil  yang terus menguji ketahanan rezim melalui gerakan politik kewarganegaraan. Indonesia yang memiliki parlemen, lembaga hukum, dan pemilu yang diselenggarakan secara periodik, dinilai telah melakukan represitivitas melalui politik pelarangan terhadap HTI  dan  tidak  diakuinya  legalitas  FPI.  Tuntutan  demokrasi  ini  tidak  hanya  akan dibingkai  sebagai  oposisi  terhadap  kediktatoran,  tetapi  juga  untuk  melawan  dan menawarkan alternatif terhadap akumulasi modal yang bersifat koersif atau primitif ( Törnquist , 2013). Lebih lanjut, studi ini menyelidiki pola legitimasi yang dibangun dan dipertahankan melalui proses simbolisasi yang kompleks serta diskusi mengenai cara rezim mengkonsolidasikan kekuatan untuk menegakkan klaim tersebut.
Kebijakan  pemerintah  untuk  melarang  HTI  dan  memutuskan  untuk  tidak memperpanjang  legalitas  FPI  sebagai  organisasi  yang  berbadan  hukum membutuhkan legitimasi. Sesuai dengan konteks politik Indonesia mutakhir, penulis mengambil secara khusus dua pilar yang menjadi ajang proses simbolisasi yang diulas Matveeva (2009), yaitu appreciation of state-building success dan projection of fear . Kedua
konsep ini relevan dengan konteks dinamika perdebatan ideologi politik aliran seperti yang diulas oleh Fossati (2019). Aspek representasi efektivitas, kepemimpinan berprofil tinggi, dan dikotomi antara legitimasi internasional dan internal tidak termasuk dalam arena sumber kekuasaan simbolik. Hal ini disebabkan konteks politik pelarangan yang bekerja  dalam  kerangka  politik  agama  tidak  melibatkan  secara  langsung  urusan efektivitas  pemerintahan  dalam  memberikan  pelayanan  publik,  pertumbuhan ekonomi, dan tidak berkaitan dengan konteks hubungan internasional.
Selanjutnya, strategi mempertahankan legitimasi melalui 2 arena proses politik simbol yakni appreciation of state-building success dan projection of fear akan dielaborasi lebih dalam dengan perspektif Pierre Bourdieu (1989) mengenai power of nomination yaitu kekuatan yang hanya dimiliki negara untuk memberikan klasifikasi atau kode apakah  sebuah  entitas  itu  bernilai  positif  atau  negatif  (Swartz,  1997).  Tesis power  of nomination ini pernah digunakan oleh Levy (2018), mempertanyakan kelompok agama- non-tradisional- di Kazakhstan dan Kyrgyzstan (negara pecahan Uni-Soviet) marjinal dan  tidak  berbahaya  bagi  stabilitas  politik  justru  kegiatannya  dibatasi  oleh  rezim politik  iliberal.  Melalui  tesis  Bourdieu  mengenai  kekuasaan  simbolik,  ada  2  strategi dalam  mendistribusikan  modal  simbolik  kepada  masyarakat,  yakni  pluralisme  dan esensialisme.  Hasilnya  adalah  pembatasan  kegiatan  kelompok  agama  marginal merupakan penggunaan strategi esensialisme. Cara tersebut dipilih karena bermuatan kepentingan politik elektoral. Dibalik strategi esensialisme tersebut, rezim berupaya mendapatkan  dukungan  dari  kelompok  agama  dominan.  Melaui  cara  memberikan kekuasaan  nominasi  kepada  kelompok  agama  dominan,  maka  rezim  akan mendapatkan  umpan  balik  berupa  kemungkinan  terjadinya  gerakan  massa (class action) dan akumulasi kekuasaan simbolik yang diberikan kelompok agama tradisional yang  bermuara  pada  kepentingan  untuk  memperoleh  suara  kolektif  dalam  pemilu (bridging).
Selama  4  tahun  terakhir,  pemerintah  telah  meningkatkan  upaya  anti-Islam (“radikal”) secara signifikan. Banyak terdapat program deradikalisasi yang dilakukan oleh  suprastruktur  melalui  penegakkan  hukum.  Berbagai  kementerian  memiliki harmonisasi  nada  dalam  memperingatkan  bahaya  ekstremisme  dan  radikalisme. Melalui telaah literatur, penulis dalam posisi mendukung argumentasi bahwa tujuan politik  pelarangan  adalah  untuk  menjaga  kepentingan  rezim  dalam  membangun konsolidasi demokrasi. Penting untuk menjadi catatan bahwa konsolidasi demokrasi yang  dimaksud  berada  dalam  dimensi  "negatif".  Merujuk  Schedler  (2001) operasionalisasi  konsolidasi  demokrasi  dalam  konsepsi  negatif  didasarkan  pada demokrasi yang menghadapi tantangan "negatif" untuk menghambat erosi demokrasi liberal  atau  sebagai  upaya  minimal  untuk  menghindari  kehancuran  atas  bentuk apapun  dari  demokrasi  yang  dimiliki.  Lebih  lanjut,  konsolidasi  demokrasi  dalam konsepsi  negatif  memiliki  misi  untuk  menghindari  regresi  otoriter  daripada  untuk mencapai tingkat demokrasi yang lebih tinggi.

## Politik Pelarangan Kelompok Islam Pasca-Fundamentalis
Peristiwa politik Gerakan ABI pada akhir tahun 2016 telah memberikan nuansa baru  bagi  gerakan  pasca  fundamentalis  untuk  mendapatkan  klaim  dan  interpretasi atas  hak-hak  sipilnya  (rekognisi,  redistribusi,  dan  representasi)  dari  negara.  Pada tahun  2017,  HTI  dibubarkan  melalui  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 39/PUU-XV/2017  setelah  melalui  proses  hukum  yang  diduga  bermuatan  politis. Selanjutnya,  pelarangan  segala  atribut  dan  aktivitas  FPI  melalui  Surat  Keputusan Bersama 3 Menteri pada akhir Desember 2020. Keduanya merupakan peristiwa politik yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  gerakan  ABI.  Oleh  karena  itu,  adanya  politik pelarangan  merupakan  sinyal  bagi  terancamannya  proses  demokratisasi  dan perjuangan  untuk  memperoleh  hak-hak  sipil-kewarganegaraan.  Seperti  analisis Kusumo & Hurriyah (2019), gerakan ABI merupakan peristiwa dan fenomena politik Indonesia kontemporer yang transedental sehingga perlu mengkritisi konsepsi, dan argumentasi Vedi Hadiz mengenai bangkitnya populisme Islam dalam Gerakan ABI. Menurut  Kusumo  &  Hurriyah  (2019),  walaupun  dalam  Gerakan  ABI  menggunakan simbolisasi Islam untuk memobilisasi massa, seperti aliansi multikelas dan narasi satu ummah , namun Gerakan ABI hanya memenuhi sebagian unsur-unsur yang mengarah pada  terbentuknya  populisme  Islam  sehingga  gerakan  ini  lebih  cocok  disebut populisme Islam semu ( pseudo Islamic populism ).
Besarnya demonstrasi massa pada Gerakan ABI juga menimbulkan pertanyaan teoritis  mengenai  keberlanjutan  gerakan  Islam  konservatif  di  Indonesia.  Namun setidaknya, sudah ada penelitian sebelumnya yang membahas meningkatnya gerakan konservatisme  Islam  di  Indonesia  dibalik  Gerakan  ABI.  Penelitian  kualitatif  di beberapa  daerah  di  Indonesia  yang  dilakukan  Nubowo  (2020)  bahwa  Gerakan  ABI adalah peristiwa "political crossover" antara gerakan aktivisme Islam dan gerakan sosial baru.  Pandangan  Islam  yang  konservatif  tidak  sepenuhnya  menjadi  satu-satunya determinan  yang  mampu  memobilisasi  massa,  tetapi  juga  ketidakpuasan  dan perselisihan mereka atas kebijakan sosial dan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alasan dibalik gerakan.
Gerakan  ABI  yang  melibatkan  kelompok  pasca-fundamentalis  belum  masuk dalam  telaah  Hiariej  dan  Stokke,  karena  peristiwa  ini  terjadi  setelah  hasil  riset terpublikasi.  Namun,  Hiariej  dan  Stokke  telah  mengindikasikan  bagaimana  gejala pasca-klientelisme  yang  berkembang  seiring  dengan  demokrasi  formal  menjadi rintisan  atas  meunculnya  patronase  distribusi  kebijakan  dan  populisme,  termasuk kelindan  antara  gerakan  pasca-fundamentalisme  dengan  gerakan  Islam  populis (Hadiz,  2018)  atau  belakangan  disebut  oleh  Kusumo  &  Hurriyah  (2019)  sebagai populisme  Islam  semu.  Oleh  karena  itu,  penulis  melihat  masih  ada  agenda  riset penting selanjutnya untuk mengeksplorasi posisi politik, pandangan, dan keberadaan kelompok  yang  selama  ini  dicap  sebagai  fundamentalis  dalam  lanskap  politik Indonesia yang paling mutakhir (Hasibuan, 2017).
Pertanyaan riset berikutnya yang disampaikan Hasibuan (2017) adalah analisis yang  mengarah  pada  motif  sebenarnya  dibalik  politisasi  agama:  apakah  ideologis ataukah kepentingan politik? Meskipun artikel ini tidak bertujuan untuk melengkapi kekosongan analisis tersebut, politik pelarangan tentu akan membawa implikasi pada hubungan  negara  dan  masyarakat  ke  titik  kesetimbangan  yang  baru,  serta  kondisi ketahanan  rezim  yang  ada.  Dengan  mengambil  pijakan  politik  kewarganegaraan, langkah ini bisa menjadi cermin dalam melihat rezim membentuk kembali dominasi wacana tentang identitas dan kewarganegaraan yang ditantang oleh gerakan sosial- politik ini. Apabila rekognisi, redistribusi, dan representasi diibaratkan sebagai materi benda  yang  bergerak  melingkar,  maka  politik  pelarangan  memberikan  efek  gaya sentrifugal. Pola itu mendorong gerakan Islamis untuk semakin menjauh dari pusat rotasinya, yakni rekognisi, redistribusi, dan representasi yang selama ini didamba dari perjuangan hak-hak sipilnya. Rezim pun akan memperoleh reaksi yang datang dari berbagai  aktor  politik,  baik  kelompok  Islamis  pasca-fundamentalis  itu  sendiri, kelompok gerakan Islam lainnya, serta publik luas, baik yang terkait langsung maupun tidak terikat dengan politik identitas namun memanfaatkannya untuk memobilisasi suara yang disebut elite politik pasca-klientelisme (Hiariej & Stokke, 2017). Oleh sebab itu,  artikel  ini  lebih  berpijak  pada  konsolidasi  demokrasi  sebagai  tujuan  politik pelarangan, sehingga analisis berikutnya diarahkan untuk melihat sejauh mana upaya rezim  membentuk  dan  membangun  legitimasi  sebagai  penentu  arah  dan  nasib konsolidasi demokrasi yang diupayakan.
Dalam melihat konsolidasi demokrasi yang dimaksud, sangat perlu untuk masuk dan  mengamati  fenomena  politik  yang  terjadi  dan  perlu  juga  secara  seksama memahami sistem politik hari ini. Upaya melihat politik pelarangan terhadap kondisi demokrasi  telah  diulas  oleh  beberapa  sarjana,  seperti  Mietzner  yang  melihat pembubaran  HTI  sebagai  gejala  dari  penerapan  praktek  “ authoritarian innovations ” (Mietzner,  2019).  Berdasarkan  studi  Mietzner,  elite  politik  baik  autokrat  maupun demokrat menggunakan metode tidak liberal yang inovatif dalam memperkuat dan memperluas kekuasaan. Oleh karena itu, sulit itu mendeteksi apakah yang dilakukan elit memberikan wujud menguatkan demokrasi atau sebaliknya. Selanjutnya, Fealy menyebut  pembatasan  terhadap  gerakan  Islam  konservatif  ini  sebagai  “ repressive pluralism ”,  yakni  sebuah  rekayasa  sosial  berskala  besar  untuk  membendung  Islam konservatif,  baik  gaya  hidup  maupun  gerakan  politik  sehingga  kaum  Islamis  yang mempunyai  orientasi  tersebut  akan  meninggalkan  posisi  mereka,  melepaskan pandangan serta afiliasi mereka, bahkan karir yang telah terbangun (Fealy, 2020).
Memberi simbol sebagai organisasi yang menggunakan pendekatan kekerasan merupakan  problematisasi  yang  tidak  bisa  sepenuhnya  diterima,  dalam  studi  yang dilakukan Greg Fealy menunjukkan tidak ada bukti di ranah publik yang menunjukan bahwa HTI adalah organisasi kekerasan. Berbeda dengan profil HTI yang melakukan pendekatan  damai  sebagai  strategi  dalam  gerakannya,  profil  FPI  justru  banyak terekam dan diidentifkasi menggunakan strategi kekerasan bahkan melanggar hukum
(Fealy, 2020). Selepas Reformasi tahun 1998, kewenangan yang hanya dimiliki negara dalam  menjaga  keamanan  telah  "mengeropos",  muncul  organisasi  tertentu  yang mempunyai  kemampuan  untuk  menjadi  broker  politik  dan  moral  (Facal,  2019). Namun dibalik peran menjadi aktor utama dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa- Majelis  Ulama  Indonesia  (GNPF-MUI)  pada  tahun  2016,  tidak  mudah  menjelaskan sikap  dan  posisi  politik  FPI.  Walau  demikian  Mietzner  &  Muhtadi  (2018)  telah mumpuni  dalam  memetakan  tidak  hanya  terkait  dengan  sikap  politik  FPI  yang melatarbelakangi  gerakan,  tetapi  juga  konfigurasi  massa  yang  terbentuk  sehingga terbentuk  mobilisasi  gerakan  yang  cukup  hebat.  Sekali  lagi,  aksi  pada  tahun  2016 adalah  peristiwa  transedental  dalam  politik  kontemporer  di  Indonesia.  Menurut Mietzner & Muhtadi (2018), masih ada residu politik akomodasi yang diberikan Susilo Bambang  Yudhoyono  terhadap  FPI.  Tatkala  putranya  Agus  Harimurti  Yudhoyono (AHY) mencalonkan diri melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-patron politik dari Jokowi  pada  September  2016,  FPI  terkoneksi  dalam  dukungan  politik  untuk  AHY. Selain itu, Mietzner & Muhtadi (2018) juga memiliki tesis bahwa gelombang politik FPI yang tiba-tiba tidak berkorelasi dengan meningkatnya konservatisme Islam. Menurut mereka, ada beberapa faktor yang menjelaskan terbentuknya demonstrasi pada massa akhir  2016;  antara  lain:  a)  tidak  diakomodasinya  FPI  oleh  pemerintahan  Jokowi;  b) prospek  2  periode  masa  jabatan  Jokowi;  c)  kapasitas  mobilisasi  yang  dibangun  di bawah Yudhoyono, d) penetrasi kaum konservatif terhadap elit sosial ekonomi dalam dekade  terakhir;  dan  e)  keselarasan  dengan  kepentingan  khusus  Yudhoyono  dalam Pilkada Jakarta. Oleh karena itu, kemampuan menempatkan diri di ruang publik FPI dalam  perjuangan  politik  kewarganegaraannya  mempunyai  banyak  persinggungan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan agama. Sedangkan mengenai geliat gerakan populisme  Islam,  penulis  mendukung  tesis  Kusumo  &  Hurriyah  (2019)  mengenai populisme Islam semu dikarenakan aliansi yang terbentuk dalam aksi Bela Islam “114” dan “212” oleh GNPF-MUI tahun 2016 tidak bertahan lama serta tidak kuatnya ikatan aliansi  multikelas  yang  terbentuk.  Selain  itu,  tesis  dari  Aspinall  (2015)  mengenai populisme oligarki sebagai strategi politik oligarkis -Prabowo- membangun hubungan dengan  kelompok-kelompok  Islam  dan  membantu  mengipasi  sentimen  anti-Cina, memperkuat semunya populisme Islam pada politik kontemporer di Indonesia.
Berdasarkan  riset  survei  opini  publik  yang  dilakukan  Saiful  Munjani Research Institute (SMRC,  2021)  dalam  melihat  sikap  terhadap  pelarangan/  pembubaran  HTI dan  FPI  menurut  massa  pemilih  partai  menunjukan  bahwasanya  sekitar  79% menyatakan  setuju  dengan  pembubaran  HTI,  sedangkan  yang  tidak  setuju  13%. Selanjutnya, ketika dianalisis lebih lanjut siapa yang tidak mendukung pembubaran tersebut, mayoritas berasal dari masyarakat yang memilih PKS yakni sebanyak 47%. Sementara  itu,  apabila  dianalisis  dari  variabel  kepuasan  terhadap  kinerja  Presiden Joko Widodo, 86% yang puas menyatakan setuju dengan pembubaran HTI sedangkan 61%  yang  tidak  puas  dengan  kinerja  Presiden  hanya  27%  yang  tidak  setuju  dengan pembubaran HTI. Di sisi lain, gerakan aktivis sosial demokrat lantang menyuarakan
penolakan  terhadap  pembubaran  HTI  maupun  FPI.  Mereka  berargumen  bahwa politik  pembubaran  berbahaya  karena  menyimpan  potensi  penyingkiran  suara minoritas,  termasuk  suara  gerakan  kewarganegaraan  Islam  (Hamid,  2021  dan IndoProgress TV, 2021).
Dari  pandangan  Diamond  (2021),  Meitzner  dan  Fealy  (2020)  melihat  ada penurunan  terhadap  kualitas  demokrasi  dan  kecenderungan  mengarah  pada kembalinya  otoritarianisme.  Perspektif  lain  yang  datang  dari  catatan  Burhani menunjukkan  salah  satu  tujuan  pelarangan  HTI  adalah  upaya  pemerintah  untuk mengkonsolidasikan demokrasi (Burhani, 2017). Setidaknya dari beberapa perspektif ini, didapatkan 2 hipotesis dalam politik pelarangan. Hipotesa pertama adalah adanya realitas represi dan kekuatan koersif yang dimiliki penguasa terhadap yang diperintah. Hipotesa kedua adalah tingkat legitimasi yang berhasil dicapai oleh rezim dan yang terpenting  adalah  pada  fase  perkembangan  apa  konsolidasi  demokrasi  dilakukan. Dengan  demikian,  diperlukan  frame  perkembangan  politik  yang  sesuai  untuk memahami pengalaman demokrasi hari ini sebagai langkah awal untuk memahami pengalaman demokrasi Indonesia pada frame perkembangan politik Indonesia.

## Politik Pelarangan HTI dan FPI
Kembali pada politik pelarangan HTI dan tidak diakuinya aspek legalitas FPI, kebijakan  ini  menimbulkan  polemik.  Memperdebatkan  antara  isu  pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, dan berserikat dengan dihadapkan kepada pertimbangan aspek keamanan. Pada satu sisi,  sejumlah  pengamat  menilai  bahwa  UU  No.17  Tahun  2013  tentang  Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang menjadi landasan hukum bagi pelarangan HTI tidak jelas  secara  hukum.  Selain  itu,  banyak  pandangan  yang  menyatakan ketidaksetujuannya dengan personifikasi HTI sebagai gerakan radikal. Dalam catatan Burhani  (2017), khilafah adalah  hal  yang  paling  identik  dengan  HTI.  Pakar  seperti Mohamed  Nawab  Mohamed  Osman,  yang  mempelajari  gerakan  di  Asia  Tenggara, mendebat Zeyno Baran menganggap Hizbut Tahrir (HT) sebagai “sabuk pengangkut terorisme” (Burhani, 2017). Osman menyimpulkan bahwa HT adalah “sabuk konveyor terbalik  untuk  terorisme”  (Burhani,  2017).  Menurut  Burhani,  alih-alih  menciptakan teroris, HT telah menahan muslim yang marah menjadi teroris dan membuat mereka menunda  jihad  sampai  khalifah  datang  untuk  memimpin  komunitas  Muslim.  HT sendiri telah menyatakan bahwa mereka menggunakan prinsip non-kekerasan dalam menyebarkan pesan-pesannya, seperti yang diamati oleh Greg Fealy, “tidak ada bukti di ranah publik yang menunjukkan bahwa HTI adalah organisasi kekerasan”. Tafsir ini  kemudian  mengantarkan  pada  kesimpulan  pemerintah  telah  menyalahgunakan wewenangnya, cara untuk membungkam para pengkritik adalah melalui penggunaan kekuasaan.  Pola  ini  tidak  menutup  kemungkinan  akan  terjadi  pada  kelompok- kelompok lain yang berpotensi dianggap sebagai ancaman bagi rezim yang berkuasa. Keadaan  tersebut  lalu  diperkuat  dengan  telaah  yang  dilakukan  Ward  yang
menggambarkan posisi HTI dalam kekerasan yaitu, “ If a Scandinavian or other infidel cartoonist were to be murdered, HTI might well applaud the crime, but the murderer is unlikely to be an HTI member" (Ward, 2009). Burhani juga mengidentifikasi bahwa HTI bukan organisasi kekerasan sehingga menarik kesimpulan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2017  tentang  Ormas  yang  dijadikan  landasan  hukum  untuk  melarang  HTI  semata adalah  bentuk  pendisiplinan  dan  upaya  menundukkan  kaum  Islamis.  Selain  itu, Burhani  menyebutkan  ada  konsekuensi  yang  diperoleh  para  elit  kelompok  Islam moderat arus utama, yakni mereka diuntungkan dengan kondisi ini karena mampu memperkuat posisi mereka.
Walaupun  demikian,  terdapat  bukti  bahwa  konsistensi  pada  pertimbangan keamanan tidak dapat diabaikan bagi keamanan regional. Riset lapangan Raymond memperlihatkan HTI berupaya memperluas indoktrinasinya ke berbagai level. Tidak hanya lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas negeri seperti pada awal- awal  mereka  membentuk  rhizoma  gerakannya,  tetapi  juga  aparatur  negara  seperti pegawai negeri sipil, bahkan aparatus keamanan yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI)  dan  kalangan  politisi  (Arifianto,  2017).  Realitas  meningkatnya  intoleransi  di tengah  masyarakat  tidak  dapat  dielakkan,  dalam  laporan  Setara  Institute mengkonfirmasi  kondisi  ini  (Setara,  2019a).  Riset  dilakukan  pada  lingkup  institusi pendidikan,  pada  tahun  2015  memfokuskan  kajian  pada  tingkat  Sekolah  Menengah Atas (SMA) di Jakarta dan Bandung. Hasilnya menunjukan ada persoalan mengenai perilaku guru, terutama guru agama, dalam memberikan pemahaman tentang makna toleransi  atau  kebhinekaan.  Riset  yang  sama  kemudian  dilanjutkan  di  tingkat perguruan  tinggi  dengan  melakukan  survei  di  10  Perguruan  Tinggi  Negeri  (PTN). Hasilnya,  tidak  hanya  wacana  dan  gerakan  keagamaan  yang  cukup  kuat  dan berkembang  di  lingkungan  perguruan  tinggi,  akan  tetapi  bisa  berpotensi  menjadi manifes pada tindakan yang intoleran, radikal, dan bahkan teror. Realitas wacana dan gerakan  keagamaan  di  lingkungan  pendidikan  seperti  ini  bisa  mengancam  ideologi Pancasila (Setara, 2019b).
Berbeda dengan HTI, pelarangan FPI berada dalam situasi yang lebih kompleks bagi  penguasa  untuk  melakukan  politik  pelarangan  apabila  dilihat  dari  sisi  corak gerakan politik kewarganegaraan yang selama ini dilakukan FPI. Analisis Hiariej & Stokke  dengan  jelas  melihat  hubungan  FPI  dengan  negara,  pandangan  mereka terhadap Pancasila, dan sistem politik-pemerintahan (Hiariej & Stokke, 2017). Dalam kajian tersebut, FPI dikategorisasikan sebagai kelompok sintesis yakni gabungkan dari kelompok  yang  disituasikan  antitesis  dengan  politik  formal  dengan  kelompok  pro- tesis yang tetap mau terlibat dalam praktik bernegara. Dari konfigurasi dan situasi ini, maka pemosisian relasi FPI dengan negara menjadi problematik. Dari telaah kondisi ini, dapat dibedakan proses politik atas pelarangan yang terjadi antara HTI dan FPI. Dalam catatan Hamid, menyebutkan ada 4 corak FPI, antara lain: 1.) pertautan FPI ke dalam ranah masyarakat sipil melalui kegiatan keagamaan dan kemanusiaan di akar rumput; 2.) karakter “ uncivil ” yang diperlihatkan pemimpin FPI kepada publik, seperti
retorika yang merendahkan dan mengkafirkan pihak lain, ujaran kebencian, hasutan diskriminasi, dan kekerasan karena merasa memiliki legitimasi pada rezim saat itu; 3.) sebagai alat bagi kepentingan pro- status quo ; dan 4.) keterlibatan dalam gerakan Islam populis untuk kepentingan elektoral pada pemilu 2014 dan 2019 serta Pilkada Jakarta 2016-2017  (Hamid,  2021).  Dari  rangkuman  Hamid  (2021)  mengenai    gerakan  politik kewarganegaraan  FPI  dan  kepentingan  politik  elektoral  yang  saling  berpautan, mendukung  gagasan  Hiariej  &  Stokke  (2017)  mengenai  spektrum  gerakan  Islamis pasca-fundamentalis. Oleh karena itu, menakar politik pelarangan organisasi sosial- politik pada era reformasi mustahil untuk tidak sampai pada refleksi bahwa ini  murni mengenai politik demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi kaum minoritas, tetapi juga  menjadi  arena  pertarungan  kepentingan  elit  kekuasaan  dengan  membalutnya dengan ideologi (Hamid, 2021).

## Politik Aliran di Era Indonesia Kontemporer
Demokrasi melalui politik elektoral yang sah sesuai dengan konstitusi di tengah menguatnya  gerakan  populisme  Islam,  ternyata  juga  melahirkan  kebijakan  politik pelarangan yang menciptakan pertautan yang tidak cukup mudah untuk ditegaskan dan  dideskripsikan  dalam  sistem  politik  Indonesia.  Untuk  membaca  persoalan  itu, belakangan  ini  berkembang  konsep authoritarian  innovations dari  Curato  &  Fossati (2020)  yang  merupakan  hasil  dari  mempelajari  tren  perubahan  rezim  di  Asia Tenggara, secara khusus di Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang tengah banyak dirundung  erosi  demokrasi.  Urgensi  dari  temuan  mereka  adalah  adanya  berbagai aktor yang berkolusi dengan ototiter telah menyerang ruang kontestasi dan partisipasi demokrasi dengan sangat terampil. Konsep authoritarian innovations ini memberikan alternatif dan mendorong para sarjana untuk lepas dari kejumudan mengklasifikasi rezim  politik  dengan  berfokus  pada  keputusan  politik  membatasai  atau  membuka ruang bagi partisipasi politik massa (Pepinsky, 2020). Telaah mengenai authoritarian innovations ini  kemudian  digunakan  Mietzner  (2019)  untuk  melihat  strategi  iliberal digunakan  untuk  mengekslusi  daya  saing  elektoral,  penggunaan  politik  identitas untuk  mobilisasi  dukungan,  dan  upaya  membentuk  supremasi  eksekutif. Setiap tindakan  politik  pun  sulit  dideteksi,  karena  rezim  berhasil  mengemasnya  sebagai tindakan membela demokrasi dan keluar dari tuduhan pengikisan kualitas demokrasi (Curato  &  Fossati,  2020).  Oleh  karena  itu,  masih  diperlukan  studi  komparasi  untuk mendapatkan pola-pola authoritarian innovations yang setidaknya dapat memberikan gambaran  perkembangan  politik  rezim  pada  kondisi  yang  serupa  dan  efektivitas legitimasi yang diperjuangkan.
Relasi  negara  dengan  gerakan  sosial  politik  Islam  telah  melewati  proses  yang sangat  panjang.  Dinamika  proyek  Islamisasi  kewarganegaraan  dimulai  sejak pembentukan negara bangsa dalam penyusunan dasar negara Pancasila, lalu terhenti di  era  Orde  Baru  karena  menguatnya  sekularisasi,  dan  kembali  menguat  ketika momentum  Reformasi  (Lindsey,  2018  ;  Aidulsyah,  2018).  Karya  berikutnya  yang
komprehensif  melihat  relasi  ini  adalah  Hiariej  &  Stokke  menyusun  tipologi  baru dalam  melihat  gerakan  kewarganegaraan  Islam  ke  dalam  pasca-fundamentalis (Hiariej & Stokke, 2017). Konteks politik kontemporer atas pembubaran 2 organisasi kemasyarakatan HTI dan FPI hari ini tidak terlepas dari ketegangan politik agama di Indonesia yang telah berlangsung lama. Secara legal formal Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965  tentang  Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama  telah menjadi penanda politik hukum yang mengatur persoalan agama di Indonesia. Politik hukum  ini  membawa  implikasi  yang  sangat  kompleks  pada  periode-periode selanjutnya,  seperti  lahirnya  kebijakan-kebijakan  negara  yang  bias  sehingga menimbulkan pola relasi sosial dan politik yang rumit (Ahnaf, 2021). Kondisi ini juga disumbang  dengan  kekuasaan  pengetahuan  oleh  elit  dan  salah  satu  tonggak  yang paling penting adalah mengenai gagasan pluralisme yang sebenarnya bersumber dari diskursus ilmu politik atau gagasan intelektual akademik yang kemudian dibawa ke dalam diskursus ketatanegaraan. Hal ini terjadi ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa mengenai gagasan pluralisme beserta gagasan lainnya yaitu liberalisme dan sekularisme.
Politik elektoral tahun 2014 dan 2019 telah banyak mengubah dinamika politik Indonesia,  yakni  kebangkitan  ideologi  di  Indonesia  di  tengah  Islam  politik,  politik aliran,  dan  perilaku  politik  (Fossati,  2019).  Selanjutnya,  menurut  Aidulsyah  (2018) membersamai  kebangkitan  pasca-klientelisme  dan  wajah  baru  “islamisasi kewarganegaraan" (Hiariej & Stokke, 2017) dengan membawa signifikansi pada diskusi fenomena  pasca-kebenaran  sebagai  diskursus  penting  bagi  politik  kontemporer Indonesia.  Transformasi  gerakan  Islamisasi  kewarganegaraan  hari  ini  terletak  pada perubahan  strategi  perjuangan.  Dahulu,  gerakan  ini  mengedepankan  metode  aksi reaksioner  yang  berubah  menjadi  tindakan  yang  mengarah  pada  tindakan  yang visioner, yaitu berpartisipasi dalam syariatisasi konstitusi negara sebagai kemudi baru yang direpresentasikan sebagai gerakan Islam pasca-fundamentalis (Hiariej & Stokke, 2017 dan Aidulsyah, 2018). Politik kewarganegaraan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari  konteks  kependudukan  baik  pada  era  reformasi-demokrasi-desentralisasi maupun  sebelumnya.  Seperti  halnya  pemerintahan  di  negara-negara  Asia  tenggara yang  penduduknya  80%  Muslim  dari  populasi,  konfigurasi  kependudukan  juga memengaruhi pemilihan mekanisme administrasi-birokrasi dan sistem hukun negara untuk menegaskan kontrol atas interpretasi Islam yang signifikan. Menurut Lindsey (2018) berdasarkan pilihan ini sistem administrasi dan sistem hukum yang memiliki tradisi  Islam  memiliki  konsekuensi  bagi  politik.  Melalui  manajemen  yang  ketat administrasi  dari  pilihan  terbatas  tradisi  hukum  Islam,  pemerintah  dapat menafsirkan, dan sering mengubahnya agar sesuai dengan tujuan politik mereka. Efek dari  digunakannya  hukum  Islam  untuk  mengatur  masyarakat  yang  beragam  justru menciptakan distorsi bagi hukum Islam itu sendiri.
Esensi  dari  legitimasi  adalah  sumber  kekuasaan.  Menurut  Schaar  (1984), kekuasaan  tidak  bersumber  dari  pemegang  kekuasaan,  tetapi  berada  pada  pemberi
kekuasaan.  Oleh  karena  itu,  kekuasaan  tertanam  dalam  ranah  yang  berada  di  luar kehendak  pemegang  kekuasaan  itu  sendiri.  Seperti  yang  disebutkan  oleh  Mietzner, elite  politik  memainkan  berbagai  perannya  baik  dalam  bentuk  kolektif,  oposisi, maupun  eksekutif  yang  masing-masing  memproduksi  inisiatif  iliberal  yang menyebabkan kemerosotan kualitas demokrasi negara secara signifikan. Selain itu, 2 peristiwa  politik  penting  dari  berlanjutnya  politik  pembubaran  terhadap  organisasi masyarakat  sipil  dapat  dilihat  sebagai  penentang  ideologi  negara,  yakni  HTI  pada tahun 2018 dan selanjutnya FPI pada akhir tahun 2020.

## Appreciation of State-Building Success
Appreciation  of  state-building merupakan  langkah  pertama  untuk  membangun pilar  pembentukan  karakter  negara  yang  digunakan  pemerintahan  Jokowi  sebagai strategi  politik  yang  positif  untuk  mempertahankan  legitimasi.  Untuk  mendukung terciptanya appreciation of state-building diperlukan bumbu-bumbu yang menghasilkan legitimasi  kekuasaan,  antara  lain  pembentukan  karakter,  tatanan,  stabilitas, efektivitas, dan kesamaan tujuan antara pemerintah dengan yang diperintah.
Pada  bagian  ini,  penulis  meminjam  pemikiran  Migdal  (2004)  tentang pembangunan  negara,  terutama  mengenai  “ state  and  society ”  yang  mendudukkan masyarakat dan negara dengan setara. Konsep ini menjelaskan bahwa masyarakat dan negara satu sama lain dapat membentuk dan saling mentransformasikan. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya perubahan sosial politik yang digerakkan masyarakat sehingga tidak lagi bertolak pada bentuk dominasi yang stagnan.
Kasus  pelarangan  HTI  dan  FPI  menjadi  salah  satu  bukti  bahwa  pendekatan masyarakat-negara  yang  setara  belum  dapat  diimplementasikan  secara  efektif  di Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  karena  Indonesia  masih  dominan  menggunakan pendekatan  yang  berkiblat  pada  peran  negara.  Pada  model  ini,  negara  harus memikirkan  banyak  kepentingan  untuk  menghadapi  banyak  organisasi  sosial  – keluarga,  klan,  perusahaan  multinasional,  bisnis  domestik,  suku,  partai  politik,  dan pasangan  patron-klien  –  yang  mempertahankan  dan  bersaing  untuk  mendapat kekuasaan  dan  menetapkan  aturan  yang  membimbing  perilaku  orang.  Model pendekatan  negara  yang  digunakan  di  Indonesia  ini  memberikan  konsekuensi  di setiap rezim politik, termasuk politik pelarangan.
Politik  pelarangan  di  Indonesia  memiliki  rekam  historis  yang  cukup  panjang, dimulai  pada  era  pemerintahan  Soekarno  yang  membubarkan  beberapa  organisasi yang  dianggap  menjadi  penghalang  bagi  proyek  politik  “Demokrasi  Terpimpin” (Hamid, 2021). Politik pelarangan yang terjadi pada pemerintahan Jokowi ini ditandai dengan lahirnya kembali politik aliran (Fealy, 2020). Sinyal itu lebih kuat dibaca dari penelitian Fossati, (2019) bahwa idelogi memiliki peranan penting dalam Pilpres 2019. Hasil agregat subnasional tampaknya mencerminkan kembalinya momen pemilu di pertengahan 1950-an ketika politik Indonesia diorganisir di sekitar kelompok ideologis dan partisan yang dikenal sebagai aliran .
Pada masa pemerintahan Jokowi, negara disibukkan dengan wacana melawan Islam  garis  keras,  walaupun  menurut  undang-undang  hanya  ideologi  komunisme yang  dilarang  (Fealy,  2020).  Dampak  untuk  mempraktikkan  politik  pelarangan  itu, rezim  menggunakan  gagasan  mengenai  pluralisme  dan  Pancasila.  Pluralisme dijadikan  tameng  untuk  menghalau  kaum  Islamis  (radikal)  karena  akan membahayakan  agama  dan  kebebasan  berpolitik.  Selain  itu,  kelompok  yang membawa  diskursus  pluralisme  juga  dapat  membangkitkan  pertentangan    yang menciptakan  kontestasi  antara  kelompok  pluralis  dengan  agamis.  Keadaan  ini diperparah  dengan  perkembangan  teknokratik-administratif  sebagai  jalur  yang dipilih dalam pengelolaan ideologi negara. Hasilnya, eskalasi konflik sosial meningkat.
Kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan hasil politik rezim  untuk  menjadi  wadah  pengarusutamaan  dan  penguatan  identitas  negara. Menggemanya  kembali  peneguhan  ideologi  Pancasila  ditengah  persoalan  bangsa yang  kompleks  ini,  telah  membawa  diskusi  mengenai  ideologi  sebagai  pemecah persoalan  negara.  Padahal,  negara  juga  memiliki  tugas  untuk  membuat  kebijakan- kebijakan yang konkret. Upaya meneguhkan Pancasila memang memiliki urgensi dan berlangsung  sepanjang  negara  bangsa  berdiri.  Namun,  berlangsungnya  hegemoni sebagai  diskursus  ideologi,  dibalik  itu  ada  operasi  kuasa  yang  mampu menenggelamkan gagasan alternatif seperti demokrasi radikal dan analisis demokrasi berbasiskan  pada  pendekatan  struktural,  baik  di  kalangan  ilmu  politik  maupun  di ruang  publik  secara  dominan  (Pribadi,  2010).  Diskusi  ini  juga  sering  menjadi perdebatan akademik ketika disandingkan dengan realitas atas kehadiran kelompok konservatif  yang  sebenarnya  hidup  sebagai  bagian  dari  keanekaragaman  dalam demokrasi itu sendiri (Tania, 2019).
Persoalan radikalisme terus mencuat sebagai isu keamanan dalam negeri dan semakin mencuat ketika menghadapi momentum politik elektoral. Populisme Islam sebagai  gerakan  sosial  lama  di  Indonesia  telah  membentuk  polarisasi  baru  dalam mekanisme pemilihan umum (Pemilu) dan demokrasi saat ini (Adiwilaga et al., 2019). Secara  historis,  populisme  Islam  di  Indonesia  lahir  dalam  konteks  perjuangan  dari penjajah  dan  Indonesia  tidak  terpisahkan  dari  peran  mayoritas  Islam.  Melalui pendekatan  diskursif,  Adiwilaga  et  al.,  (2019)  melakukan  penelusuran  genealogis terhadap  transformasi  populisme  Islam  di  Indonesia.  Temuan  itu  menunjukkan bahwa  terdapat  transformasi  yang  membedakan  antara  populisme  lama  dengan populisme  baru.  Populisme  Islam  lama  adalah  imajinasi  tentang  bagaimana  "umat Muslim" ditindas oleh elit yang rakus sedangkan spektrum diskusi kelasnya mengenai kelas pekerja atau tani. Sebaliknya, populisme Islam baru membayangkan masyarakat yang  terampas  dari  keadilan  sosial,  ekonomi,  bahkan  budaya  oleh  kekuatan  besar yang diidentikan dengan karakter yang mengisolasi. Sementara itu, diskusi kelas pada populisme Islam baru berada dalam konteks neoliberalisme yakni aliansi multikelas yang  mendasarkan  gerakan  melalui  identitas  yang  dibangun  melalui  solidaritas. Namun demikian, menurut Adiwilaga et al., (2019) baik gerakan populisme Islam lama
maupun  populisme  Islam  baru  mempunyai  kesamaan  yakni  wacana  dogma  "Islam sedang diserang".
Pembentukan BPIP melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 merupakan program  sistematis  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  memerangi  gerakan radikalisme dan ekstrimisme. Melihat kondisi ini, Migdal menunjukkan bahwa upaya membentuk wacana dominan tidak hanya dimiliki oleh negara. Kembalinya proyek politik  penguatan  ideologi  secara  formal  administratif  memberikan  isyarat  penting bahwa  terciptanya  lingkungan  politik  baru  pasca  pemilu  mempunyai  andil  dalam merekonstruksi hubungan antara negara dan masyarakat.
Hubungan negara dan masyarakat dalam penguatan ideologi formal negara juga diulas  oleh  Murzakulova  &  Schoeberlein  (2009)  yang  menganalisis  perjuangan Kyrgyzstan merancang ideologi negara-bangsa yang efektif. Penelitian Murzakulova &  Schoeberlein  (2009)  menunjukan  bahwa  wacana  tentang  ideologi  muncul  tidak semata-mata didorong oleh kepentingan elit tetapi juga oleh kepentingan aktor sosial lainnya.  Artikel  ini  berkiblat  dengan  gagasan authoritarian  innovation yang menunjukkan keterlibatan aktor yang berkolusi dengan penguasa. Tentu saja, tidak semua  konfigurasi  aktor  ini  terlibat  langsung  dalam  mempraktikkan  kekuasaan simbolik  dalam  ranah state-building berbentuk  dominasi  wacana  pluralisme  dan penguatan  ideologi  Pancasila.  Namun,  terdapat  bauran  peran  yang  terjadi  selama transformasi  ketegangan  politik  selama  rangkaian  proses  pemilu  dan  proses pemerintahan terpilih.
Sumber  kekuasaan  simbolik  melalui state-building berasal  dari  aktor  elit eksekutif  serta  personifikasi  kapasitas  negara  dalam  memainkan,  membentuk, melembagakan, dan melakukan konsolidasi dengan aktor-aktor yang lain. Jalinan ini dapat dilihat dari agenda RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) termasuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Aspek yang menarik dari keberadaan RUU HIP  adalah  aktor  yang  mempunyai  inisiasi  bukan  dari  pemerintah  eksekutif, melainkan  anggota  legislatif.  Gambaran  ini  memberikan  makna  penting  bahwa simbolisasi  seperti  yang  disebutkan  Edelman  memberi  arti  penting  mengenai partisipasi  dalam  politik.  Argumennya  berkonsentrasi  pada  mekanisme  di  mana politik memengaruhi apa yang diinginkan orang, apa yang mereka takuti, apa yang mereka  anggap  mungkin,  dan  bahkan  siapa  mereka  (Edelman,  1964).  Keterlibatan parlemen dalam RUU HIP dinilai cukup intensif, selain sebagai pengusul. Walaupun berada  di  tengah  polemik  yang  tinggi,  mayoritas  fraksi  menyetujuinya  antara  lain Fraksi-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDI-P), Fraksi Partai Gerindra (F- PG),  Fraksi-Partai  Gerindra  (F-PG),  Fraksi  Partai  Nasional  Demokrat  (F-PNasdem), Fraksi-Partai  Kebangkitan  Bangsa  (F-PKB),  Fraksi-Partai  Amanat  Nasional  (F-PAN), dan Fraksi-Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP). Hanya ada 2 fraksi yang sumbang dengan  RUU  HIP,  yakni  Fraksi-Partai  Demokrat  (F-PD).  Sedangkan,  Fraksi-Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyetujui RUU HIP namun dengan sejumlah catatan. Catatan pertama adalah RUU HIP tidak boleh mempertentangkan prinsip ketuhanan
dengan prinsip kebangsaan (Septiasputri, 2020). RUU HIP ini berjalan mulus karena mendapatkan  dukungan  PDI-P  dan  mayoritas  parlemen  lainnya.  Hal  ini  tidak mengherankan karena PDI-P adalah pengusung pimpinan eksekutif-presiden terpilih hasil Pemilu 2019 serta menjadi fraksi pengusung dan ketua panitia kerja (Panja) RUU yang  menjadi  mayoritas  fraksi  di  DPR  yang  tergabung  dalam  koalisi  pemerintahan (Hidayat, 2020).

## Projection of Fear
Projection of fear adalah pilar kedua yang digunakan oleh pemerintahan Jokowi untuk mempertahankan legitimasi kekuasaannya. Konsep ini menitikberatkkan pada penjagaan  ideologi  negara,  yaitu  Pancasila.  Secara  gamblang,  bergantinya  ideologi negara akan mengubah negara itu sendiri. Hal ini disebabkan legitimasi kekuasaan membutuhkan politik simbol yang termanifestasi ke dalam penegakan hukum. Oleh karena  itu,  penegakan  hukum  menjadi  sarana  untuk  menguji  kekuatan  antara pemerintah dengan yang diperintah. Pada konteks ideologi Pancasila, kekhawatiran terhadap  politik  aliran  yang  dibawa  kelompok  Islam  pasca-fundamentalis  menjadi klaim rezim untuk mengamankan kembali ideologi Pancasila.
Narasi  menjaga  ideologi  Pancasila  yang  merupakan  simbol  nasional  menjadi strategi  politik  pemerintah  dan  berhasil  mengacaukan  perdebatan  publik  dan mendepolitisasi gerakan Islam pasca-fundamentalis dari diskursusf kewarganegaraan yang diperjuangkannya. Seperti yang dijelaskan oleh Matveeva (2009), bahwa politik simbol atas nasionalisme telah berhasil mengokupasi sebagaian besar ruang publik yang tersedia. Hal ini bisa dilihat dari publik yang sepakat dengan pelarangan HTI dan FPI (SMRC, 2021). Argumentasi ini juga diperkuat oleh Wedeen (2015), politik simbol nasional ini secara politik fundamental, walaupun tanpa adanya kepercayaan maupun loyalitas.
Selanjutnya, depolitisasi terhadap gerakan politik kewarganegaraan kelompok pasca-fundametalis  mendapatkan  momentum  dengan  peristiwa  9/11  yang menyebabkan  hegemoni  wacana  kontra  terorisme,  hampir  tidak  ada  satu  pun pemimpin negara yang tidak luput untuk disibukkan dengan program deradikalisasi. Hal ini memberikan dampak yang luar biasa bagi Indonesia yang memiliki identitas kewarganegaraan  dengan  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia.  Dalam  kondisi  ini, penting  untuk  melihat  secara  lebih  luas  bahwa  di  era  inter-koneksi  global  seperti sekarang, identitas kewarganegaraan menjadi urusan politik rekognisi sebagai realitas kebutuhan  yang  tidak  bisa  lagi  dimaknai  secara  meso,  sebagai  hubungan  antara masyarakat  dan  negara an  sich (Aidulsyah,  2018).  Ketika  negara  akan  berhadapan dengan gerakan Islamis, maka perlu bersiap untuk menghadapi dinamika dan gejolak yang  datang  bersumber  dari  eksternal.  Hal  ini  disebakan  perkembangan  politik rekognisi  kewarganegaraan  melampaui  skala  nasional  (Hiariej  &  Stokke,  2017), sedangkan pendekatan deradikalisasi adalah domain negara untuk melakukan politik hukum  yang  hanya  bisa  efektif  di  wilayah  internal.  Setidaknya,  ada  3  subjek  yang
menginstrumentalkan  deradikalisasi  menurut  Hikam  antara  lain,  1)  suprastruktur yang  diperankan  oleh  pemerintah  pusat  maupun  daerah  dengan  ditopang  oleh berbagai  peraturan  hukum;  2)  infrastruktur  merujuk  pada  lembaga  pelaksana deradikalisasi,  baik  dari  pemerintah  maupun  masyarakat;  dan  3)  substruktur  ialah individu-individu  yang  turut  terlibat  di  dalam  infrastruktur  deradikalisasi  (Hikam, 2016).
Faktor  dan  kondisi  ini  menjadi  stimulan  untuk  kebijakan  kontra  terorisme, termasuk kemudi baru yang mengarahkan program deradikalisasi pada pemerintahan berikutnya,  termasuk  periode  kedua  pemerintahan  Jokowi.  Susunan  kabinet pemerintahan  2019-2024  cukup  mendapatkan  sorotan  media  massa.  Misalnya,  dari framing  pemberitaan,  beberapa  media  menyebutkan  susunan  kabinet  “Indonesia Maju”  ditujukan  untuk  menyukseskan  program  deradikalisasi  berdasarkan  analisis latar belakang menteri yang dipilih (Reja, 2019). Selanjutnya, terdapat 4 posisi menteri yang mendapat perhatian antara lain, Menteri Agama, Menteri Politik, Hukum, dan Hak  Asasi  Manusia,  Menteri  Pertahanan,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri Pemberdayaan  Aparatur  Negara-Reformasi  Birokrasi.  Bentuk  kebijakan  baru  pada program deradikalisasi, salah satunya diarahkan untuk menangkal paham radikal di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama  11  Kementerian  dan  Lembaga  Negara  mengenai  Penanggulangan Radikalisme  dalam  Penguatan  Wawasan  Kebangsaan  pada  Aparatur  Sipil  Negara. Melalui  kesepakatan  tersebut,  paham  radikal  dan  ujaran  kebencian  menjadi  fokus dalam  pengawasan  pemerintah.  Adapun  2  metode  pengawasan  terhadap  aparatur negara,  antara  lain  pemantauan  terhadap  aktivitas  di  media  sosial  dan  membuka partisipasi publik untuk melaporkan aktivitas aparatur negara. Sebetulnya, menagih kesetiaan aparatur negara terhadap Pancasila, UUD 1945, ataupun pemerintah sudah diatur  dalam  berbagai  aturan  hukum  seperti  UU  No.8  Tahun  1974  tentang  Pokok- pokok Kepegawaian dan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, SKB yang dikeluarkan 12 November 2019 yang telah membidik ranah perspektif dunia maya para ASN melalui pengawasan akun media sosial yang dimiliki. Melalui jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 27-28 November 2019, sebanyak 59,3 persen  responden  menyatakan  kesetujuan  terhadap  upaya  pemerintah,  sedangkan 36,7 persen responden menyatakan sebaliknya.

## Kekuasaan di Era Inovatif Otoritarian: Legitimasi dan Politik Simbol
Menurut Matveeva (2009), penyediaan keamanan adalah aset penting bagi rezim dan ini menjadi letak sebagian besar legitimasi bersandar. Seperti yang diungkapkan Edelman  (1964),  adanya  polemik  adalah  keniscayaan,  bahwa  reaksi  masyarakat terhadap simbol-simbol politik adalah tahap keberlanjutan antara ancaman dengan kepastian.  Lebih  jauh,  Edelman  menjelaskan  ikhwal  politik  simbol  bahwa  simbol mampu secara umum mempengaruhi tindakan politik dan mempengaruhi harapan masyarakat  terhadap  pemerintah  melalui  pola  rutin  hubungan  antara  pemimpin
dengan  masyarakat  dan  otoritas.  Observasi  Edelman  (1964)  dilakukan  di  seputaran penegakkan  hukum,  perundingan  bersama,  serta  praktek-praktek  pemerintahan lainnya dalam menjalankan fungsi sebagai regulator.
Dalam  konteks illiberal  democracy dan authoritarian  innovations ,  legitimasi kekuasaan itu tetap eksis. Lipset (1981) meyakinkan bahwa di organisasi yang menindas sekalipun,  legitimasi  masih  ada  di  dalam  dirinya  sendiri.  Menurut  Herzog  (dalam Matveeva, 2009), walaupun kebijakan negara tidak menginspirasi maupun sempurna, seseorang  dapat  menyebutkan  bahwa  apa  yang  dilakukan  negara  adalah  sah.  Hal tersebut bisa ditelusuri dengan mengetahui apakah negara “cukup baik” dan berada di atas ambang batas. Jawaban tersebut hanya bisa didapatkan dari mengidentifikasi dan/atau  mengukur  ekspresi  dan  preferensi  politik  warga  negara  (Matveeva,  2009). Walaupun Indonesia berada di spektrum demokrasi yang tidak liberal, namun juga tidak  berada  di  rezim  yang  otoriter  mutlak  sehingga  baik  ekspresi  publik  maupun preferensi politik menjadi rentan untuk tidak mendapatkan batasan, disembunyikan, dimanipulasi, atau disamarkan. Keadaan ini makin kompleks dengan tantangan hari ini, yaitu fenomena pasca-truth society . Kelompok pasca-klientalis memproduksi narasi yang  bersifat  sensasional  untuk  membangkitkan  emosi  publik  sehingga  publik meyakini  tanpa  perlu  pertimbangan  yang  kuat  dan  kecukupan  fakta  (Haryatmoko dalam Aidulsyah, 2018).
Ketika  mendiskusikan  islamisasi  kewarganegaraan  dalam  konteks  Indonesia, maka  narasi  dominan  merujuk  pada  gerakan  Islam  konservatif  dan  garis  keras. Gerakan Islam dari kalangan moderat arus utama seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah  merupakan  organisasi-organisasi  yang  muncul  dari  tradisi populisme Islam yang lebih tua (Adiwilaga et al., 2019). Di masa lalu, mereka  menjadi perwakilan  utama  umat  Islam  dengan  pemerintah  kolonial  maupun  negara pascakolonial  awal  sehingga  mereka  tidak  masuk  dalam  diskursus  Islamisasi Kewarganegaraan atau menjadi kendaraan yang melakukan klaim demi kepentingan ummat  (Lindsey,  2018).  Lebih  lanjut,    Lindsey  (2018)  melihat  peninjauan  ulang  UU Penodaan  Agama  juga  melibatkan  NU  dan  Muhammadiyah.  Dalam  proses peninjauan  ulang  oleh  pengadilan  dan  keterlibatan  berbagai  elit  organisasi keagamaan,  kalangan  moderat  arus  utama  menegaskan  karakter  negara  Indonesia yang  non-sekuler  dan  non-liberal  selain  itu  isyarat  bahwa  nilai-nilai  agama merupakan inti dari pembuatan kebijakan negara (Lindsey, 2018). Hal ini menunjukan bahwa selain elit politik, elit agama pun mempunyai andil dalam memonopoli otoritas publik dengan mengklaim mandat untuk berbicara atas kehendak rakyat yang esensial dan sakral yang melampaui politik.
Di dalam pengorganisasian kekuasaan simbolik tersebut, status sosial-ekonomi mempunyai  pengaruh  dan  penting  bagi  pemerintahan  yang  populis  dan  otokratis. Sebaliknya,  Bourdieu  dengan  lugas  memasangkan  penggunaan  strategi  pluralisme dengan  karakter  rezim  yang  liberal.  Rezim  liberal  memiliki  fungsi  untuk mendistribusikan  kekuasaan  simbolik  melalui  sarana  yang  lebih  luas  kepada  strata
sosial  yang  tidak  terbatas.  Oleh  karena  itu,  mobilisasi  otonom  merupakan  sarana warga  negara  untuk  mengartikulasikan  maksud  politik  agar  dapat  berjalan  tanpa paksaan.  Dalam  keadaan  yang  pluralis,  aparatur  negara  tidak  perlu  berbicara mewakili kehendak kelompok tertentu.  Melalui parameter ini, maka terlihat bahwa dalam  upaya  membangun  legitimasi,  rezim  menggunakan  strategi  esensialisme dengan cara membangun wacana dominan mengenai identitas dan kewarganegaraan. Hasilnya,  wacana  pluralisme  menjadi  pisau  bermata  dua,  alih-alih  menjaga perdamaian dan kesatuan bangsa, tetapi di sisi lain menjadi senjata pamungkas untuk menyingkirkan wacana kewarganegaraan alternatif.
Politik pelarangan yang dibangun berdasarkan wacana dominan telah berhasil memukul  mundur  proyek  “islamisasi  kewarganegaraan”.  Hal  ini  berkat  legitimasi yang diberikan oleh gerakan sosial politik Islam yang memiliki pandangan mayoritas. Legitimasi  ini  dirunut  dari  gejala  politik  aliran  yang  muncul  kembali  seperti  yang dituliskan Fossati pada Pemilu 2019 yang telah meninggalkan perpecahan ideologis di Indonesia yang memunculkan ketegangan antara kaum Islamis dan pluralis (Fossati, 2019). Seperti dalam amatan Fealy, terjadi upaya untuk membatasi gerakan Islam yang tidak  hanya  dilakukan  pemerintah,  tetapi  juga  sejumlah  aktor  masyarakat  sipil (Mietzner & Muhtadi, 2020). Mereka bekerja dalam satu frame bahwa Islam garis keras yang dianggap sebagai ancaman eksistensial terhadap tradisi keragaman dan toleransi di  Indonesia.  Temuan  aktor  lain  selain  pemerintah  yang  terlibat  dalam  politik toleransi umat beragama di Indonesia adalah NU, sebagai organisasi Muslim terbesar di  Indonesia,  yang  memiliki  citra  sebagai  pembela  toleransi  dan  pluralisme  agama (Mietzner  &  Muhtadi,  2020).  Tidak  sedikit  akibat  dari  cara  NU  menggambarkan dirinya  dan  tindakannya—termasuk  selama  pemilihan  presiden  2019,  yang menjauhkan  kelompok-kelompok  Islam  lain  dari  kekuasaan  (Mietzner  &  Muhtadi, 2020).

## Penutup
Di  dalam  artikel  ini,  kami  memberikan  catatan  penting  dan  kewaspadaan terhadap politik pelarangan dalam demokrasi liberal. Pro dan kontra atas siapa yang setuju dan tidak setuju dengan politik pelarangan adalah kontigensi politik klaim atas politik  menjaga  pluralisme.  Saat  ini,  politik  rezim  di  Indonesia  tengah  menghadapi rival politik yang menggunakan dan memanfaatkan populisme Islam. Kondisi ini tak terelakkan telah menyeret gerakan politik kewarganegaraan pasca-fundamentalisme. Oleh  karena  itu,  strategi  logis  yang  digunakan  rezim  untuk  mempertahankan legitimasi  dan  upaya  untuk  tidak  membahayakan  konsolidasi  demokratik  adalah memberikan  kekuasan  nominasi  pada  simbol-simbol  politik  yang  ditujukan  untuk mendepolitisasi  gerakan  politik  kewarganegaran  Islam  pasca-fundamentalis. Selanjutnya, simbol-simbol politik ini tidak akan mampu berdiri sendiri, aktualisasi kekuasaannya  memerlukan  sarana  simbolis.  Di  sinilah  kerangka  pemikiran  untuk membangun legitimisasi melalui pendekatan simbolik yang disusun oleh Matveeva
dapat memberikan pewacanaan yang lebih eksplanatif mengenai cara mendefinisikan kembali persyaratan keanggotaan nasional dengan mendorong penegakan kepatuhan dan  memeriksa  hasil  atas  pengalaman  bersama  tentang  kepatuhan  tersebut. Efektivitas  tersebut  salah  satunya  diuji  dengan  kemampuan  dalam  mengonstruksi identitas  negara  dan  menjalin  kohesivitas  dengan  elit  lainnya  untuk  memelihara legitimasi internal.
Pertama,  politik  pelarangan  tidak  merekognisi  suara  masyarakat  dalam pembentukan state-building .  Kuasa  untuk  menggunakan power  of  nomination pada negara  masih  menjadi  penghalang  utama  bagi  lahirnya  ide  politik  di  luar  negara. Sepanjang sejarah Indonesia, terbukti bahwa budaya politik sekuler seperti gerakan kewarganegaraan  Islam  masih  menjadi  instrumen  untuk  memobilisasi  politik populisme. Kedua, projection of fear menjadi pilar untuk menguji legitimasi kekuasaan. Politik pelarangan pada organisasi sosial politik seperti HTI dan FPI dapat dikatakan sebagai sejarah yang berulang dari masa rezim Demokrasi Terpimpin ketika politik aliran  menguat.  Seperti  yang  diungkapkan  Fossati,  perbedaan  ideologis  antara sekularisme  dan  Islamisme  terkonsolidasi  dalam  benak  publik  Indonesia  hari  ini. Pasca  reformasi  pengaruh  kelompok  Islam  garis  keras  atau  gerakan  pasca fundamental  ini  semakin  berpangaruh  dalam  politik  Indonesia  dan  menjadi tantangan  bagi  konsolidasi  demokrasi  liberal  di  Indonesia.  Namun  kali  ini, pertarungan wacana anti-demokrasi yang dilekatkan pada HTI dan FPI adalah ingatan politik atas ketegangan yang berkelanjutan antara ancaman dan kepastian. Keduanya adalah  tema  sentral  yang  menjelaskan  reaksi  masyarakat  umum  terhadap  simbol- simbol  politik.  Pelarangan  HTI  dan  FPI  pada  era  pemerintahan  Presiden  Jokowi kontras  dengan  pemerintahan  sebelumnya  yang  memberikan  politik  akomodasi terhadap gerakan Islam pasca-fundamentalis.
Dalam  mengonstruksi  identitas  negara,  pemerintah  intensif  dalam menginstitusionalisasi  Pancasila  sebagai  ideologi  negara.  Upaya  tersebut  dilakukan dengan membentuk BPIP. Bentuk politik hukum ketatanegaraan tersebut kemudian juga disambut oleh elit lainnya yaitu parlemen yang menginisiasi RUU HIP ke dalam Prolegnas  2020.  Proses  pembahasannya  berhenti  setelah  kritik  dan  desakan  dari banyak  pihak  karena  RUU  HIP  dianggap  mengarahkan  pada  potensi  kembalinya dominasi praktek politik Orde Baru. Kohesivitas elit juga terjadi ketika rezim berusaha menanamkan  klaim  menjaga  keamanan  dan  stabilitas  sosial.  Hal  itu  kemudian terwujud dalam politik pelarangan melalui UU No.17 Tahun 2013 tentang Ormas yang telah  memberi  kewenangan  penuh  kepada  pemerintah  untuk  melarang  organisasi yang  dianggap  anti  Pancasila  dan  SKB  11  Menteri  yang  merupakan  kebijakan teknokratik yang ampuh bagi menundukkan birokrasi. Walaupun politik pelarangan mendapat  kecaman  banyak  pihak  karena  dinilai  tidak  liberal  dan  represif,  upaya simbolik yang mengkombinasikan upaya jalur birokrasi, tradisi, dan aturan pribadi cukup  mampu  memberi  legitimasi  upaya  ganda  pemerintah  dalam  memerangi gerakan  konservatisme  dan  upaya  konsolidasi  politik.  Meskipun  belum  dapat
diketahui  sebagai  konsolidasi  demokrasi  atau  konsolidasi  otoriter,  hal  itu  sangat tergantung dengan cara kita dalam melihat konsolidasi sebagai “ambang batas” atau “proses”.
Kajian  ini  menunjukkan  alarm  bagi  kita  untuk  berhati-hati  dengan  agenda pelarangan  yang  menggunakan  wacana  menjaga  pluralisme.  Alih-alih  merayakan kebhinekaan,  rezim  yang  berkuasa  dapat  menggunakan  “pluralisme”  untuk menyingkirkan  kelompok  tertentu  yang  dianggap  mengancam  bagi  kepentingan rezim. Kondisi ini menjadi cerminan demokrasi kita yang masih belum menegakkan kebebasan berkelompok dan berpendapat.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada Bapak Mohammad Iqbal Ahnaf dari Center for Religion and Cross- Cultural  Studies (CRCS),  Universitas  Gadjah  Mada  karena  telah  membantu  dalam proses diskusi intensif sebagai narasumber ahli.

## Pendanaan
Penulisan  artikel  ini  dilakukan  atas  pembiayaan  dari  dana  dari  LPPM  Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

## Daftar Pustaka
Adiwilaga, R., Mustofa, M. U., & Rahman, M. R. T. (2019). Quo Vadis Islamic Populism? An Electoral Strategy. Central European Journal of International and Security Studies, 13(4), 432–453.
Ahnaf, M. I. (2021). The Reintegration of Former Jihadist Detainees in Solo Region: Changing A Way of Life in A New Life. Analisa: Journal of Social Science and Religion, 6(02), 217-234.
Aidulsyah, F. (2018). Tinjauan Buku: Islamisme dan Politik Kewargaan di Indonesia.
Masyarakat Indonesia, 44(137–142).
Arifianto, A. R. (2017). Banning Hizbut Tahrir Indonesia : Freedom or Security ? 099, 1– 3. http://hdl.handle.net/10220/42457
Aspinall, E. (2015). Oligarchic Populism: Prabowo Subianto’s Challenge to Indonesian Democracy. Indonesia, 99(1), 1–28. https://doi.org/10.1353/ind.2015.0002
Bourdieu, P. (1989). Social Space and Symbolic Power. In Source: Sociological Theory (Vol. 7, Issue 1).
Burhani,  A.  N.  (2017).  The  Banning  of  Hizbut  Tahrir  and  the  Consolidation  of Democracy in Indonesia. ISEAS Perspective, 7(71), 1–10.
Carothers, T. (2002). The End of the Transition Paradigm. Journal of Democracy, 13(1),
5–21. https://doi.org/10.1353/jod.2002.0003 CNN Indonesia. (2019, February). Inayah Wahid: RUU PKS Bukan Berarti Pro Zina dan LGBT. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190206131735-12-366806/inayah- wahid-ruu-pks-bukan-berarti-pro-zina-dan-lgbt
Curato, N., & Fossati, D. (2020). Authoritarian Innovations. Democratization, 0(0), 1–15. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1777985
Diamond,  L.  (2021).  Democratic  Regression  in  Comparative  Perspective:  Scope, Methods, and Causes. Democratization, 28(1), 22–42. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1807517
Edelman,  M.  (1964).  The  Symbolic  Uses  of  Politics.  In  University  of  Illinois  Press,.
University of Illinois Press,. https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.2012.00687.x Facal, G. (2019). Islamic Defenders Front Militia (Front Pembela Islam) and its Impact on Growing Religious Intolerance in Indonesia. 1–22. https://doi.org/10.1017/trn.2018.15 Fealy, G. (2020). Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing  State.  Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies,  56(3),  301–323. https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1846482
Firdaus,  A.  (2018).  Menjahit  Kain  Perca:  Gusdurian  dan  Konsolidasi  Gerakan Pluralisme di Indonesia. Kontemplasi, 06(01), 119–131.
Fossati, D. (2019). The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political  Behaviour.  Journal  of  Current  Southeast  Asian  Affairs,  38(2),  119–148. https://doi.org/10.1177/1868103419868400
Hadiz,  V.  R.  (2018).  Imagine  All  the  People?  Mobilising  Islamic  Populism  for  Right- Wing  Politics  in  Indonesia.  Journal  of  Contemporary  Asia,  48(4),  566–583. https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1433225
Hamid,  U.  (2021,  January).  Hak  Asasi  dan  Politik  Pelarangan  FPI.  Koran  Tempo. https://koran.tempo.co/read/opini/461448/opini-hak-asasi-dan-politik- pelarangan-fpi-oleh-usman-hamid
Hasibuan,  D.  Z.  (2017).  Politik  Kewargaan  dan  Islamisme  Pasca  Fundamentalis. Department  of  Politics  and  Government  -  Universitas  Gadjah  Mada. https://www.youtube.com/watch?v=CbvHlkJSm3g
Hiariej, E., de Jalong, F., Hasibuan, D., & Rahmawati, A. D. (2017). Post-Fundamentalist Islamism and The Politics of Citizenship in Indonesia. In Politic of Citizenship in Indonesia  (pp.  305–338).  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia  in  cooperation  with PolGov Fisipol UGM and University of Oslo.
Hiariej, E., & Stokke, K. (2017). Politics of Citizenship in Indonesia. In Yayasan Pustaka Obor Indonesia in cooperation with PolGov Fisipol UGM and University of Oslo. Yayasan Pustaka Obor Indonesia in cooperation with PolGov Fisipol UGM and University of Oslo. https://doi.org/10.1080/18918131.2018.1510643
Hidayat, C. (2020, June). RUU HIP, Buah Kompromi Jangka Pendek Koalisi Penguasa. CNN  Indonesia.  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200615145609-32- 513463/ruu-hip-buah-kompromi-jangka-pendek-koalisi-penguasa
Hikam, A. S. (2016). Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme. Kompas. IndoProgress TV. (2021, January 7). Debat: Pembubaran FPI. https://Www.Youtube.Com/Watch?V=b2NzsuUV1_E.
Kusumo, R., & Hurriyah, H. (2019). Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela  Islam  oleh  GNPF-MUI  Tahun  2016-2017.  Jurnal  Politik,  4(1),  87. https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.172
Levy, D. (2018). The Impulse to Orthodoxy: Why Illiberal Democracies Treat Religious Pluralism  as  a  Threat.  Religion,  State  and  Society,  46(3),  243–265. https://doi.org/10.1080/09637494.2018.1492841
Lindsey,  T.  (2018).  Islamization,  Law,  and  the  Indonesian  Courts:  The  More  Things Change  In  R.  W.  Hefner  (Ed.),  Routledge  Handbook  of  Contemporarry Indonesia. Routledge.
http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Routledge+H andbook+of+Political+Management#0
Matveeva,  A.  (2009).  Legitimising  Central  Asian  Authoritarianism:  Political Manipulation  and  Symbolic  Power.  Europe  -  Asia  Studies,  61(7),  1095–1121. https://doi.org/10.1080/09668130903068624
Mietzner,  M.  (2019).  Authoritarian  Innovations  in  Indonesia:  Electoral  Narrowing,
Identity  Politics  and  Executive  Illiberalism.  Democratization,  27(6),  1021–1036. https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1704266
Mietzner,  M.,  &  Muhtadi,  B.  (2018).  Explaining  the  2016  Islamist  Mobilisation  in Indonesia:  Religious  Intolerance,  Militant  Groups  and  the  Politics  of Accommodation. Asian Studies Review, 42(3), 479–497. https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335
Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia. Contemporary Southeast Asia, 42(1), 58–84. https://doi.org/10.1355/cs42-1c
Murzakulova, A., & Schoeberlein, J. (2009). The Invention of Legitimacy: Struggles in Kyrgyzstan to Craft an Effective Nation-State Ideology. Europe - Asia Studies, 61(7), 1229–1248. https://doi.org/10.1080/09668130903068756
Nubowo,  A.  (2020).  In  Search  of  the  Imagined  Ummah:  Explaining  the  Political Crossover  of  Islamic  Conservatism  in  Indonesia’s  2019  Presidential  Election. Journal of Asian Social Science Research, 2(2), 109–134.
Pamungkas, A. S., & Octaviani, G. (2017). Aksi Bela Islam dan Ruang Publik Muslim: Dari Representasi Daring ke Komunitas Luring. Jurnal Pemikiran Sosiologi, 4(2),
65–87. Pepinsky, T. (2020). Authoritarian Innovations: Theoretical Foundations and Practical Implications. Democratization, 27(6), 1–10. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1775589 Pribadi, A. (2010). Hegemoni Neoliberalisme dan Diskursus Demokrasi di Indonesia. Studi Politik, 1(1), 23–35.
Reja,  H.  (2019,  October).  Kabinet  Baru  untuk  Melawan  Radikalisme  atau Membungkam Demokrasi. Tirto.Id. https://tirto.id/kabinet-baru-untuk- melawan-radikalisme-atau-membungkam-demokrasi-ekk1
Schaar, J. (1984). Legitimacy in the Modern State. In M. Edelman (Ed.), The Symbolic Uses of Politics. University of Illinois Press.
Schedler,  A.  (2001).  Measuring  Democratic  Consolidation".  Studies  in  Comparative International Development, 36(1), 66–92.
Septiasputri,  M.  D.  (2020,  June).  Ini  Tujuh  Fraksi  Pendukung  RUU  HIP.  Radio Republik  Indonesia.  https://rri.co.id/nasional/politik/853135/ini-tujuh-fraksi- pendukung-ruu-hip
Setara.  (2019a).  Tipologi  Keberagamaan  Mahasiswa:  Survei  di  10  Perguruan  Tinggi. https://setara-institute.org/tipologi-keberagamaan-mahasiswa-survei-di-10- perguruan-tinggi-negeri/
Setara.  (2019b).  Wacana  dan  Gerakan  Keagamaan  di  Kalangan  Mahasiswa. https://setara-institute.org/wacana-dan-gerakan-keagamaan-di-kalangan- mahasiswa-2/
SMRC.  (2021,  April  6).  Pendukung  PKS  Cenderung  Menolak  Pembubaran  HTI. Https://Saifulmujani.Com/Pendukung-Pks-Cenderung-Menolak-Pembubaran- Hti/.
Stokke, K. (2017). Politics of Citizenship: Towards an Analytical Framework. In Politics of  Citizenship  in  Indonesia.  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia  in  cooperation with PolGov Fisipol UGM and University of Oslo.
Swartz, D. (1997). Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu. The University of Chicago Press.
Tania, P. (2019). Perspektif Abdurrahman Wahid terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.
Tomsa, D. (2012). Moderating Islamism in Indonesia: Tracing Patterns of Party Change in  the  Prosperous  Justice  Party.  Political  Research  Quarterly,  65(3),  486–498. https://doi.org/10.1177/1065912911404566
Törnquist, O. (2013). Assessing Dynamics of Democratisation: Transformative Politics,
New Institutions, and the Case of Indonesia. Palgrave Macmillan UK.
Ward, K. (2009). Non-Violent Extremists? Hizbut Tahrir Indonesia. Australian Journal of International Affairs, 63(2), 149–164. https://doi.org/10.1080/10357710902895103 Wedeen, L. (2015). Ambiguities of Domination: Politics, Rhetoric, and Symbols of in Contemporary Syria. The University of Chicago Press.

## Tentang Penulis
Yuseptia Angretnowati adalah dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Pembangunan  Nasional  "Veteran"  Yogyakarta. Penulis  memiliki  area  riset  seputar  tema  studi demokrasi, politik komunikasi, dan political discourse analysis .
Meike Lusye Karolus adalah dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta. Penulis  memiliki  area  riset  seputar kajian media & budaya dan gender.