## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## Analisis  Hukum  Keterkaitan  Perjanjian  Dan  Perlindungan  Hak Cipta Karya Fotografi di Indonesia

## Vera Ayu Riandini
1 , Lisa Gusrianti 2
Fakultas Hukum, Universitas International Batam, Indonesia Email : 1751047.lisa@uib.edu
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021
Keywords: Legal agreement,
Copyright Infringement,
Photographic Copyrights The existence of the internet today can’t be separated from  human  life,  especially  in  Indonesia,  the dissemination  of  information  in  various  forms  and fields can be done quickly and easily. Likewise with one of the creative works, namely Photography. The ease  of  disseminating  information  in  the  form  of photographs can often lead to various kinds of legal problems.  Photographic  works  that  have  been uploaded  to  the  internet  will  be  easily  used commercially by other parties who are not bound by an  agreement  with  the  Creator.  Without  an agreement between the Creator and the user of the copyrighted work, especially the photographic work, it  will  cause  various  kinds  of  losses  for  the  Creator, both  morally  and  economically.  This  research  is  a type  of  qualitative  research  based  on  a  normative juridical legal research approach, which is based on library  research  using  secondary  data  in  the  legal field. The characteristic of this research is analytical descriptive, because through this research it is hoped that  a  systematic  and  factual  description  of  the existing legal data will be obtained. Juridically, it is explained in Article 9 paragraph (2) of Law Number 28  of  2014  Copyright  that  every  person  who implement  the  economic  rights  of  the  Creator  must obtain the permission of the Creator or the Copyright Holder.  The  use  of  copyrighted  work  without  the permission  of  the  Creator  or  Copyright  Holder  is  a violation of one of the legal terms of the agreement as
stated in Article 1320 of the Civil Code, that is about the  deal,  so  that  it  will  cause  various  losses  to  the Creator or Copyright Holder.
Abstrak Kata kunci:
Hukum Perjanjian, Pelanggaran Hak Cipta,
Karya Cipta Fotografi Corresponding Author: Vera Ayu Riandini Keberadaan  internet  dewasa  ini  tidak  dapat dipisahkan  dengan  kehidupan  masyarakat  di Indonesia,  penyebaran  informasi  dalam  berbagai bentuk  dan  bidang  dapat  dilakukan  secara  cepat dan  mudah.  Begitu  pula  dengan  salah  satu  karya cipta yaitu Fotografi. Kemudahan dalam penyebaran  informasi  berupa  foto  tersebut seringkali  dapat  menimbulkan  berbagai  macam permasalahan  hukum.  Karya  cipta  fotografi  yang telah  diunggah  ke  internet  akan  dapat  dengan mudah  digunakan  secara  komersial  oleh  pihak- pihak  lain  yang  tidak  terikat  perjanjian  dengan  si Pencipta.  Dengan  tanpa  adanya  perjanjian  antara Pencipta  dan  pengguna  karya  cipta  khususnya karya  cipta  fotografi,  akan  menimbulkan  berbagai macam  kerugian  bagi  Pencipta  baik  secara  moral maupun  ekonomi.  Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  Kualitatif  didasarkan  pada  pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan mempergunakan  data  sekunder  dalam  bidang hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena  melalui  tulisan  ini  diharapkan  akan diperoleh  gambaran  secara  sistematis  dan  faktual terkait  data  hukum  yang  ada.  Secara  yuridis, dijelaskan  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  Hak  Cipta  bahwa  setiap orang  yang  melaksanakan  hak  ekonomi  Pencipta wajib  mendapatkan  izin  Pencipta  atau  Pemegang Hak  Cipta.  Penggunaan  karya  cipta  tanpa  adanya izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta adalah melanggar  salah  satu  syarat  sah  perjanjian sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata yakni tentang kesepakatan, sehingga akan menimbulkan  berbagai  macam  kerugian  bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
@Copyright 2021.

## A. LATAR BELAKANG
Manusia  dalam  kehidupannya  selaku  makhluk  sosial  selalu  berhubungan dan  berinteraksi  antar  manusia  lainnya  dengan  meliputi  beberapa  aspek, diantaranya aspek sosial, budaya dan hukum, termasuk perdata. Dalam makalah ini, pembahasan  lebih  diarahkan  pada  aspek  hukum  perdata,  khususnya  hukum perjanjian. Berbicara mengenai hukum perjanjian, berbagai macam aspek interaksi antar manusia dapat selalu berhubungan dengan hukum perjanjian. Tidak berbeda dengan hubungan antara Pencipta dan pengguna karya Cipta.  Sebelumnya perlu dipahami  terlebih  dahulu  pengertian  perjanjian,  Pasal  1313  Bab  II  Buku  III KUHPerdata memberikan pengertian tentang perjanjian: “Suatu perbuatan dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau lebih”. Para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan dan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang di perjanjikan dengan sesuatu hal yang  harus  dilaksanakan  dinamakan  ‘prestasi’,  dapat  berupa  menyerahkan  suatu barang, melakukan suatu  perbuatan dan tidak melakukan suatu perbuatan. Adapun perjanjian  tersebut  merupakan  suatu  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya,  dalam  artian  para  pihak  telah  terikat  sehingga  harus  tunduk  serta wajib bertindak dan bersikap sesuai dengan perjanjian tersebut.
Manusia pada hakikatnya memiliki banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. 1 Hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia disebut sebagai Kekayaan Intelektual. 2 Kelahiran Kekayaan Intelektual diawali dari sebuah ide atau gagasan. 3 Gagasan muncul dari kreativitas olah pikir, dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Dua kecerdasan tersebut melahirkan karya berupa ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. 4
Kekayaan  Intelektual  adalah  hak  eksklusif  yang  ada  dan  melekat  pada pemilik atau pemegang hak, 5 sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan  hak  tersebut  untuk  menciptakan  atau  memproduksi  benda Ciptaannya  wajib  memperoleh  lisensi  (izin)  dari  pemilik  atau  pemegang  hak. 6
1 Balqis, W. G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. Journal of Judicial Review , 23 (1), 41-56., hlm. 43.
2 Muhammad Firmansyah, 2008, Tata Cara Mengurus HaKI , Jakarta: Visi Media, hlm. 7
3 Agustianto,  A.,  &  Sartika,  Y.  (2019).  Analisis  Yuridis  terhadap  Penerapan  Hak  Cipta  sebagai  Objek Jaminan  Fidusia  dalam  Pemberian  Fasilitas  Kredit  pada  Perbankan  di  Kota  Batam. Journal  of  Judicial Review , 21 (2), 129-144., hlm 135.
4 Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan  Desain  Grafis  Milik  Orang  Lain  Secara  Gratis  Di  Indonesia. Nusantara:  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (3), 207-218., hlm. 209.
5 Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Perspektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum , 13 (1), 1-9., hlm. 7.
6 Abdul  Kadir  Muhammad,  2001, Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, hlm. 1
Sehubungan  dengan  pemanfaatan  karya-karya  inovatif  masyarakat  secara  luas, hukum Kekayaan Intelektual merupakan hukum yang mengatur perlindungan bagi para Pencipta dan penemu karya-karya inovatif. 7 Kekayaan Intelektual terdiri dari Hak  Cipta  dan  Hak  Milik  Industri  seperti  Paten,  Merek,  Rahasia  Dagang,  Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Perkembangan Hak Cipta dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  (UU  Hak  Cipta)  memberikan  perlindungan  hukum  bagi Pencipta, termasuk pada karya cipta fotografi. Karya cipta fotografi menjadi salah satu Ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 huruf k UU Hak Cipta. Fotografi berkembang dari kesadaran manusia sebagai makhluk yang berbudi/berakal yang memiliki  kemampuan  lebih  untuk  dapat  merekayasa  alam  lingkungan kehidupannya.  Dalam  konteks  fotografi  hal  ini  terlihat  bagaimana  manusia menyikapi  setiap  fenomena  alam  ( natural  phenomenon), dengan  menemukan “sesuatu”  dan  mengungkapkannya  dalam  berbagai  bentuk  konsep,  teori,  dan wacana.  Keberadaan  karya  fotografi  berkembang  lebih  jauh  sebagai  medium pengabdian fenomena alam karena nilai reproduksi-representasinya yang dianggap sebagai  revolusi  dengan  kualitas  kemiripan  yang  terpercaya.  Kehadirannya memerlukan waktu kurang lebih empat abad dalam konteks fenomena penciptaan karya seninya dengan melibatkan beragam eksperimentasi dan inovasi di bidang teknologi,  kimia,  fisika,  dan  implementasi  kreatif  estetisnya. 8 Dewasa  ini, Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat tidak selalu membawa dampak positif, permasalahan terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan  teknologi  dan  informasi  serta  sejalan  juga  dengan  perkembangan fotografi  itu  sendiri.  Fotografi  konvensional  yang  menggunakan  film  sebagai  alat untuk merekam gambar, seiring dengan kemajuan teknologi kemudian berkembang menjadi  era  fotografi digital . File  digital tersebut  memudahkan  siapa  saja  untuk meng- copy ,  mencetak  bahkan  mengambil  untuk  dimanfaatkan  pihak  lain  untuk kepentingan komersil yang menguntungkan pihak lain tersebut tetapi merugikan Pencipta,  dan  dapat  dimanfaatkan  dalam  berbagai  kepentingan  lain  tanpa sepengetahuan dan izin si Penciptanya.
Kekayaan  Intelektual  adalah  hak  eksklusif  yang  ada  dan  melekat  pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan  hak  tersebut  untuk  menciptakan  atau  memproduksi  benda ciptaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak. 9 Dalam Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta disebutkan bahwa Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan  oleh  Pemegang  Hak  Cipta  atau  Pemilik  Hak  Terkait  kepada  pihak  lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta disebutkan bahwa Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta  wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak Ekonomi sebagaimana tersebut adalah hak  untuk  melakukan  penerbitan  ciptaan;  penggandaan  ciptaan  dalam  segala
7 Disemadi,  H.  S.,  &  Kang,  C.  (2021).  Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 54-71., hlm. 56.
8 Soeprapto Soedjono, 2007, Pot Pourri Fotografi , Jakarta: Universitas Trisakti, hlm. 8
9 Abdul  Kadir  Muhammad,  2001, Kajian  Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti, hlm. 1
bentuknya;  penerjemahan  Ciptaan,  pengadaptasian,  pengaransemenan,  atau pentransformasian Ciptaan;  pendistribusian Ciptaan atau salinannya; pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan. Jika ketentuan Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta tersebut kita cermati, maka disini izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta merupakan aspek penting dalam pemanfaatan karya cipta. Izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berarti dapat kita kaitkan dengan adanya kesepakatan antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan orang yang hendak melakukan pemanfaatan suatu karya cipta dalam hal ini adalah karya cipta fotografi. Dilihat dari penjelasan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa  setiap  orang  yang  hendak  melaksanakan  hak  ekonomi  Pencipta  atau Pemegang Hak Cipta harus ada kesepakatan antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan orang yang hendak menggunakan Ciptaan sehingga tidak akan muncul suatu pelanggaran Hak Cipta yang mana akan memberikan banyak kerugian bagi Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta.  Oleh  karena  itu  dapat  kita  simpulkan  bahwa pelanggaran  Hak  cipta  khususnya  karya  cipta  fotografi  ini  pada  dasarnya disebabkan karena tidak ada kesepakatan antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan pihak yang menggunakan karya cipta tersebut.
Kesepakatan  disini  sangat  erat  kaitannya  dengan  perjanjian,  karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Kesepakatan merupakan salah satu syarat keabsahan suatu perjanjian. Oleh karenanya,  pemanfaatan  kakrya  cipta  khususnya  karya  cipta  fotografi  atau dilaksanakannya hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sangat berkaitan erat  dengan  Perjanjian  itu  sendiri.  Jika  dilakukan  pemanfaatan  karya  cipta  atau dilaksanakannya  hak  ekonomi  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  tanpa  adanya kesepakatan atau perjanjian oleh si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, maka disini hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh Pencipta atau Pemegang hak cipta tidak didapatkan dengan baik, atau dengan kata lain hak-hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta ini telah dilanggar yang mana akibatnya tentu akan sangat merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
Pencipta  dalam  prosesnya  menciptakan  suatu  karya  cipta,  telah mencurahkan dan mengorbankan banyak hal, baik waktu, tenaga, sampai dengan biaya. 10 Oleh  sebab  itu  sudah  semestinya  kita  memberikan  oenghargaan  kepada Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta.  Penghargaan  serta  perlindungan  terhadap Pencipta  atas  Ciptaan  nya    dilakukan  dengan  cara  tidak  mengingkari  hak-hak Pencipta, baik hak moral maupun hak ekonomi. Dalam penjelasan umum UU Hak Cipta,  telah  disebutkan  bahwa  teringkarinya  hak  moral  dan  hak  ekonomi  dapat mengikis  motivasi  para  Pencipta  untuk  berkreasi.  Hilangnya  motivasi  ini  akan berdampak luas pada kreativitas makro bangsa Indonesia, negara akan mengalami kerugian karena tidak adanya pemasukan negara dalam bentuk pajak. Berkaca pada negara-negara maju di dunia, tampak bahwa perlindungan dan penghargaan yang memadai terhadap hak eksklusif Pencipta telah berhasil membawa pertumbuhan di
10 Guswandi,  C.  P.,  Romadona,  H.  G.,  Ariani,  M.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021,  March). Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia. In CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences Vol. 1, No. 1, pp. 277-283., hlm. 279.
bidang  ekonomi  kreatif  secara  signifikan  dan  memberikan  kontribusi  nyata  bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 11
Selain  itu,  teringkarinya  hak  moral  dan  hak  ekonomi  Pencipta  akan menimbulkan  kerugian  bagi  Pencipta,  baik  secara  materiil  maupun  imateriil, menjadikan masyarakat semakin tidak peduli untuk menghargai karya cipta orang lain.  Hal tersebut juga akan membawa dampak buruk terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.  Hal-hal tersebut berlaku pula bagi karya cipta fotografi, teringkarinya hak moral dan hak ekonomi Pencipta karya fotografi juga  dapat  mengakibatkan  kerugian,  baik  kerugian  moral  maupun  kerugian ekonomi bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Maka, berdasarkan problematika terhadap pelanggaran hak cipta di bidang Fotografi yang disebabkan tidak adanya suatu  perjanjian  antara  Pemegang  Hak  Cipta  oleh  pihak  yang  pihak  yang menggunakan karya cipta ini menarik perhatian peneliti untuk mengkaji kembali keterkaitan  antara  Hukum  Perjanjian  dengan  Pelanggaran  Hak  Cipta  khususnya untuk  karya  cipta  fotografi.  Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  dirumuskan beberapa  permasalahan  yakni  diantaranya  adalah  bagaimana  keterkaitan  antara hukum  perjanjian  dengan  pelanggaran  hak  cipta  karya  cipta  fotografi  ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta, serta bagaimana perlindungan hukum bagi Pencipta atau Pemegang  Hak  Cipta  manakala  karya  ciptanya  digunakan  oleh  pihak  lain  tanpa adanya suatu perjanjian.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan mempergunakan data sekunder dalam bidang hukum.  Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  karena  melalui  tulisan inidiharapkan akan diperoleh gambaran secara sistematis dan faktual terkait data hukum yang ada. Penelitian hukum normatif adalah kajian yang dilakukan dengan mengeksplorasi bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan konseptual yakni memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma, sedangkan pendekatan yuridis  merupakan  penelitian  terhadap  produk-produk  hukum. 12 Jenis  data  yang digunakan  yakni  data  sekunder  yang  bersumber  dari  penelitian  kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dipakai yakni metode penelitian pustaka (library research), dimana  kajian  pustaka  dilakukan  untuk  mengolah,  mengakumulasi, menyatukan  berbagai  data  yang  diperoleh  melingkupi  bahan  pustaka  yang bersumber  dari  dokumen  resmi,  buku  ilmiah  serta  peraturan-peraturan  yang berkaitan dengan kajian ini. Hasil data yang telah dikumpulkan kemudian dipilah, dijabarkan  secara  kualitatif  dan  dirangkum  secara  deskriptif  dengan  cara menerangkan,  mengelaborasikan  dan  menggambarkan  sesuai  dengan permasalahan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
11 Roselvia, R. S., Hidayat, M. R., & Disemadi, H. S. (2021). Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang- Undang Hak Cipta. Indonesia Law Reform Journal , 1 (1), 111-121., hlm. 118.
12 Bahder Johan Nasution. 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum . Bandung: Mandar Maju, hlm. 92

## 1. Keterkaitan antara Hukum Perjanjian dengan Pelanggaran Karya Cipta Fotografi
Hak Cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Pengertian Hak Cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. 13 Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU  Hak Cipta  adalah  hak  eksklusif  Pencipta  yang  timbul  secara  otomatis  berdasarkan prinsip  deklaratif  setelah  suatu  Ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata  tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan diatas maka Hak Cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli  untuk  memperbanyak  atau  mengumumkan  Ciptaan  yang  dimiliki  oleh Pencipta  atau  pemegang  Ciptaan  lainnya  yang  dalam  implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fotografi  sebagai  salah  satu  karya  cipta  yang  dilindungi  berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf k UU Hak Cipta tak luput dari dampak negatif kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Penggandaan, pendistribusian, pengalihwujudan,  pengumuman,  dan  seterusnya,  merupakan  beberapa  bentuk tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  hendak  mengambil keuntungan. Pelanggaran Hak Cipta diatur dalam UU Hak Cipta merupakan hal yang memperkuat kedudukan tentang Hak Cipta. Seperti yang kita ketahui, pelanggaran Hak  Cipta  dapat  berupa  perbuatan  mengambil,  mengutip,  merekam, memperbanyak,  atau  mengumumkan  sebagian  atau  seluruh  Ciptaan  orang  lain, tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, atau yang dilarang Undang-Undang, atau melanggar perjanjian. Dilarang Undang-Undang artinya Undang-Undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena merugikan Pencipta/Pemegang Hak Cipta, merugikan kepentingan negara, bertentangan dengan ketertiban umum. Pada  dasarnya,  pelanggaran  Hak  Cipta  dapat  dikategorikan  dalam  tiga  kategori, yakni sebagai berikut: 14
1) Pelanggaran Langsung ( Direct Infringement )
Pelanggaran  langsung  ( direct  infringement )  dapat  berupa  tindakan memproduksi dengan meniru karya asli.
2) Pelanggaran atas Dasar Kewenangan ( Authorization of Infringement ) Dalam pelanggaran atas dasar kewenangan ( authorization of infringement ) ini  tidak  dipermasalahkan  sisi  pelanggaran  ( an  sich )  itu  sendiri,  tetapi penekananannya  pada  “siapa  yang  akan  bertanggung  gugat?”  Pada hakikatnya, hal ini untuk meyakinkan bahwa si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan mendapat kompensasi yang layak.
3) Pelanggaran Tidak Langsung ( Indirect Infringement ) Tolak  ukur  yang  dipakai  pada  pelanggaran  tidak  langsung  ( indirect infringement )  adalah  bahwa  “si  pelanggar  tahu”  atau  “selayaknya
13 Muhamad  Djumhana  dan  R  Djubaedillah,  2003, Hak  Kekayaan  Intelektual  Sejarah,  Teori  dan Prakteknya di Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 47
14 Rahmi Jened, 2014, Hukum Hak Cipta (Copyright Law), Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 215
mengetahui” 15 bahwa  barang-barang  yang  terkait  dengan  mereka  adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran.
Tindakan  pelanggaran  terhadap  Hak  Cipta  karya  fotografi  tersebut  dapat berupa  penggandaan  karya  fotografi,  pengalihwujudan  karya  fotografi, pengumuman  karya  fotografi,  pendistribusian  karya  fotografi,  dan  seterusnya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Selain itu, dalam  Pasal  9  ayat  (2)  UU  Hak    Cipta  disebutkan  bahwa  setiap  orang  yang melaksanakan  hak  ekonomi  Pencipta  wajib  mendapatkan  izin  Pencipta  atau Pemegang Hak Cipta.
Agar  didapatkannya  izin  dari  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta sebagaimana  tersebut  di  atas,  dapat  diartikan  yakni  ketika  seseorang  hendak menggunakan  suatu  karya  cipta  (dalam  hal  ini  karya  cipta  fotografi)  maka  harus terjadi kesepakatan antara pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan pihak yang  akan  menggunakan  karya  cipta  tersebut.  Jika  pengguanaan  karya  cipta tersebut tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka dapat dikatakan bahwa penggunaan karya cipta tersebut merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta. Jika  kita  telaah  lebih  dalam  lagi,  kesepakatan  ini  erat  kaitannya  dengan  Hukum Perjanjian, berbicara mengenai “sepakat” maka berbicara pula mengenai perjanjian karena  sepakat  merupakan  salah  satu  unsur  perjanjian  sebagaimana  tertuang dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Perjanjian  yang  sah artinya  adalah  persetujuan  yang  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan oleh  undang-undang,  sehingga  ia  diakui  oleh  hukum 16 .  Pasal  1320  KUHPerdata menentukan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni yang pertama,  adanya  kata  sepakat  bagi  mereka  yang  mengikatkan  diri;  kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; ketiga, harus ada suatu hal tertentu; dan yang keemoat, harus ada sebab ( causa ) yang halal.
Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian.  Persyaratan  yang  pertama  dan  kedua  berkenan  dengan  subjek perjanjian  atau  syarat  subjektif.  Persyaratan  yang  ketiga  dan  keempat  berkenan dengan  objek  perjanjian  atau  syarat  objektif.  Apabila  syarat  objektif  dalam perjanjian  tidak  terpenuhi  maka  Perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum  atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak  pernah  ada.  Sedangkan  apabila  syarat  subjektif  tidak  terpenuhi  maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak  dibatalkan  pengadilan,  maka  perjanjian  yang  bersangkutan  masih  terus berlaku.
Kata sepakat di dalam suatu perjanjian pada dasarnya adalah persesuaian atau  pertemuan  kehendak  antara  para  pihak  di  dalam  perjanjian.  Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya ( toestemming ) jika ia memang  menghendaki  apa  yang  disepakati 17 .  Mariam  Darus  Badrulzaman menggambarkan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui antar  para  pihak.  Pernyataan  pihak  yang  menawarkan  dinamakan  tawaran.
15 Ibid. , hlm. 220
16 Abdul Kadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan , Bandung: Alumni, hlm. 88
17 J. Satrio, 1995, Hukum Perikatan, Perikatan yang Timbul dari Perjanjian, Buku 1 , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 164
Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi 18 . Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan  hukum.  Apabila  pihak  yang  lain  tersebut  telah  menyatakan  menerima atau menyetujuinya, maka membuahkan kata sepakat.
KUHPerdata menjelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1321 KUHPerdata bahwa “Tiada  sepakat  yang  sah  apabila  sepakat  itu  diberikan  karena  kekhilafan,  atau diperoleh  dengan paksaan atau penipuan”. Jadi unsur “sepakat” yang sah adalah sepakat  tanpa  adanya  paksaan  ( dwang ),  kesesatan,  dan  penipuan.  Sepakat  yang diberikan  atas  dasar  paksaan,  kesesatan,  dan  penipuan  adalah  sepakat  yang mengandung cacat dalam kehendak. Dari sini dapat kita lihat, bahwa “sepakat” ini memiliki  kaitan  erat  dengan  dengan  permasalahan  “kehendak”  dan  “pernyataan kehendak”.  J.Satrio  menyebutkan  bahwa  terdadat  beberapa  cara  untuk mengemukakan kehendak tersebut, yakni dengan mengemukakan kehendak secara tegas,  baik  dengan  akte  otentik  atau  dengan  akte  di  bawah  tangan,  serta mengemukakan kehendak secara diam-diam.
Sekalipun  dalam  undang-undang  tidak  secara  terang  menjelaskan  terkait kehendak, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata, dapat disimpulkan bahwa pada asasnya, kecuali ditentukan lain, Undang-Undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak. “Kehendak” berada  di  dalam  hati  atau  benak  seseorang,  yang  orang  lain  tidak  dapat mengetahuinya  dan  hukum  pada  asasnya  tidak  mengatur  apa  ada  dalam  hati seseorang.  Hukum  baru  mengatur  memberikan  akibat  hukum  pada  kehendak seseorang, jika kehendak itu diwujudkan. Karena perjanjian dibuat oleh dua pihak yang  saling  berhadap-hadapan,  maka  kita  bisa  menyimpulkan,  bahwa  sepakat merupakan  pertemuan  dua  kehendak  yang  diwujudkan,  atau  dengan  perkataan lain pertemuan dua pernyataan kehendak.
Adanya  sebuah  perjanjian  dalam  penggunaan  Hak  Cipta  khususnya  pada karya cipta fotografi, akan memberikan rasa aman secara hukum pada kedua belah pihak. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak akan dirugikan, sedangkan pihak yang menggunakan karya cipta dapat dengan nyaman memanfaatkan karya cipta tersebut sesuai perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Pentingnya sebuah perjanjian disini adalah dalam rangka meminimalisi konflik dan manajemen risiko, sebagai  landasan  alat  bukti,  sebagai  media  kolaborasi  dan  kerjasama,  agar  dapat mendapatkan keuntungan secara ekonomi, dan menjamin kepastian hukum. Dalam membuat  suatu  karya  cipta  Pencipta  mencurahkan  banyak  waktu,  biaya,  tenaga, pikiran  dan  lain-lain  sehingga  dapat  terwujudnya  suatu  karya  cipta  yang  indah membuat  seorang  Pencipta  harus  diberikan  penghargaan.  Memberikan penghargaan  bagi  Pencipta  dapat  kita  wujudkan  dengan  membuat  sebuah perjanjian  terkait  pemanfaatan  karya  cipta  seorang  Pencipta  tersebut  sehingga Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  dapat  menikmati  hak-hak  yang  seharusnya benar  ia  dapatkan.  Sehingga,  sangat  penting  untuk  merancang  suatu  perjanjian antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan pihak yang hendak menggunakan karya cipta. Selain untuk melindungi para pihak yang terkait, sudah sepatutnya kita memberikan penghargaan kepada para Pencipta dengan tidak melanggar hak-hak
18 Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis , Bandung: Alumni, hlm. 24
Pencipta, salah satu caranya dengan melakukan perjanjian sebagaimana tersebut diatas.
Perjanjian  pada  penggunaan  karya  cipta  seni  fotografi  dapat  dilakukan dengan  perjanjian  tertulis  sebab  perjanjian  tertulis  akan  menjadi  bukti  dengan kekuatan  yang  kuat  dalam  persidangan  apabila  terjadi  suatu  permasalahan nantinya.  Perjanjian  tertulis  lebih  tepat  digunakan  karena  didalamnya  telah ditentukan siapa yang berhak dinyatakan sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta suatu  karya  seni  fotografi  serta.  Undang-Undang  secara  jelas  telah  mengatur mengenai  siapa  yang  dapat  dianggap  sebagai  Pencipta.  Namun,    Undang-Undang memberikan pengecualian apabila ada perjanjian tertentu yang mengatur mengenai Pencipta atas Ciptaan dalam suatu hubungan kerja.
Perjanjian  yang  dimaksud  didalam  hak  kekayaan  intelektual  karya  cipta fotografi ini yaitu   lisensi, lisensi juga merupakan peristiwa hukum dengan segala hak dan kewajiban yang  disepakati  keduanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lisensi merupakan suatu perjanjian maka terhadapnya berlaku pula ketentuan dari hukum perjanjian. Dengan demikian, sebagai  suatu  bentuk  perjanjian,  para  pihak dalam  perjanjian  lisensi,  antara pemberi  lisensi  dan  penerima  lisensi  secara bebas  dapat  mengaturnya,  selama  dan  sepanjang  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian sebagaimana diatur pada KUH Perdata Buku III dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa pada UU Hak Cipta.
Dalam  hal  suatu  klausul  pada  perjanjian  lisensi  hak  cipta  atas  karya  cipta fotografi  dengan  demikian  untuk  menguji  keabsahkan  hukum  atas  sahnya perjanjian tersebut selain berdasarkan pada 4 (empat) syarat pada Pasal 1320 KUH Perdata, perlu juga berpedoman kepada pengaturan lisensi hak cipta yang termuat pada  Pasal  80-83  Undang-Undang  Hak  Cipta  Tahun  2014.  Berdasarkan    Pasal    9 tentang  Hak  Ekonomi   Pencipta   atau   Pemegang   Hak  Cipta, Pasal 16 tentang Pengalihan  Hak  Ekonomi  dan  Pasal 80 ayat (1) tentang Lisensi,  mengenai lisensi yang  diberikan  oleh  pemberi  lisensi  ke  pengguna  lisensi  dalam  hal  ini  untuk memposting, menggunakan, mendistribusikan, menjalankan, menyalin, menayangkan secara publik, karya cipta fotografi milik pengguna  tersebut,   maka dapat dilakukan oleh penerima lisesnsi secara sah menurut hukum sesuai dengan prinsip  kepastian  hukum,    Dalam  hal  mengenai  hak  moral  yang  merupakan    hak yang  melekat  secara    abadi    pada    diri    pencipta    sehingga   tidak   dapat   beralih atau   dialihkan  sebagaimana  layaknya  hak  ekonomi    dalam    bentuk    perjanjian lisensi, maka perjanjian lisensi  akan  bertentangan  dengan  norma   dan   prinsip hak   cipta   yang   terkandung   dalam   Undang-Undang   Hak   Cipta   Tahun   2014, khususnya   berkenaan  dengan  Pasal  82  ayat  (3)  yang  secara  jelas  dinyatakan bahwa  perjanjian   lisensi   dilarang   menjadi   sarana    untuk    menghilangkan atau    mengambil  alih  seluruh  hak  pencipta  atas  ciptaannya.  Oleh  sebab  itu, demi  kepastian     hukum,     kaidah aturan yang diberikan kepada penerima lisensi harus memenuhi ketentuan untuk tidak menghilangkan hak moral dari pecipta dan hal tersebut akan sesuai berdasarkan syarat  4  (empat)  Pasal  1320  KUH  Perdata dan  pengaturan  lisensi  hak  cipta  yang  termuat  dalam  Pasal  80  sampai  dengan Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.

## 2. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Tanpa Adanya Perjanjian di Indonesia
Di Indonesia, yang menganut tradisi civil law , Hak Cipta dirumuskan sebagai hak  khusus  bagi  Pencipta  atau  penerima  hak  untuk  mengumumkan  atau memperbanyak Ciptaannya maupun memberi izin untuk itu. Dalam Pasal 1 butir 1 UU  Hak  Cipta  menyatakan  bahwa  Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  Pencipta  yang timbul  secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  Ciptaan diwujudkan  dalam  bentuk  yang  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berkaitan  dengan  hak  eksklusif  sebagaimana  tersebut  diatas,  penjelasan lebih  lanjut  ditemukan  dalam  penjelasan  Pasal  4  UU  Hak  Cipta.  Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan  hak  tersebut  tanpa  izin  pencipta.  Kata  “tidak  ada  pihak  lain” mempunyai arti yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya Pencipta saja  yang  mendapatkan  hak  semacam  itu.  Keberadaan  hak  eksklusif  ini  melekat pada pemilik atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas Ciptaan yang  bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  tidak  ada  pihak  lain  yang  boleh memanfaatkannya  kecuali  atas  izin  Pencipta.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh pemikiran,  bahwa  untuk  menciptakan  suatu  Ciptaan  merupakan  pekerjaan  yang tidak mudah untuk dilakukan. 19
Terkait  dengan  pelanggaran  Hak  Cipta,  dapat  terjadi  pada  karya  cipta fotografi. Dalam bidang fotografi, pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta yang lazim di temui adalah penggunaan Ciptaan fotografi opeh pihak lain tanpa izin Pencipta atau Pemegang  Hak,  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  kerugian  pada  pihak  Pencipta dalam hal ini adalah seorang fotografer. Secara sederhana, pelanggaran Hak Cipta karya cipta fotografi timbul manakala ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi  hak  eksklusif  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  secara  tanpa  izin,  atau menggunakan Ciptaan yang dalam hal ini adalah karya cipta fotografi secara tanpa izin  guna  kepentingan  yang  komersial  serta  melampaui  penggunaan  wajar  ( fair dealing ). 20
Tidak  adanya  izin  dapat  diartikan  bahwa  tidak  ada  kesepakatan  antara Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  dengan  pengguna  karya  cipta.  Tidak  adanya perjanjian  (dalam  hal  ini  tidak  adanya  kesepakatan)  antara  pihak  Pencipta  atau Pemegang Hak dengan pengguna karya cipta dapat menimbulkan berbagai macam kerugian  bagi  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  itu  sendiri  baik  dari  segi  ekonomi maupun segi moral. Pelanggaran Hak Cipta tersebut berarti telah melanggar Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
Hak moral dalam terminologi Bern Convention , menggunakan istilah moral rights , yakni hak yang dilekatkan pada diri Pencipta. Dilekatkan, bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan walaupun Hak Cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikannya.  Hak  moral  dibedakan  dengan  hak  ekonomi,  jika  hak  ekonomi mengandung  nilai  ekonomis,  maka  hak  moral  sama  sekali  tidak  memiliki  nilai ekonomis. Kata “moral” menunjukkan hak yang tersembunyi dibalik nilai ekonomis
19 Gatot Supramono, 2010 . Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 44
20 Rahmi Jened, Op., Cit , hlm. 251
itu.  Akan  tetapi,  ada  kalanya  nilai  dari  hak  moral  itu  justru  mempengaruhi  nilai ekonomis. 21 Hak  moral  merupakan  pengakuan  bahwa  suatu  Ciptaan  merupakan suatu  pengembangan  kepribadian  si  Pencipta  dan  bahwa  keterkaitan  antara Pencipta dan Ciptaannya harus dihargai. 22
Pasal 5 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri Pencipta, yaitu hak untuk tetap mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  namanya  pada  salinan  sehubungan dengan  pemakaian  Ciptaannya  untuk  umum,  menggunakan  nama  aliasnya  atau samarannya,mengubah  Ciptaannya  sesuai  dengan  kepatutan  dalam  masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Oleh karena itu, hak moral tidak dapat dialihkan  selama  Pencipta  masih  hidup,  tetapi  pelaksanaan  hak  tersebut  dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain dengan ketentuan peraturan perundang- perundangan setelah Pencipta meninggal dunia.
Hak  moral  merupakan  pengakuan  bahwa  suatu  Ciptaan  merupakan  suatu pengembangan kepribadian si Pencipta dan bahwa keterkaitan antara Pencipta dan Ciptaannya  harus  dihargai. 23 Selanjutnya,  terhadap  pelanggaran  hak  moral, sekalipun Hak Cipta itu telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain hal itu tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. Perihal mengenai pencantuman nama Pencipta meskipun haknya sudah  diserahkan  atau  dialihkan  kepada  pihak  lain  atau  telah  berakhir  masa berlakunya hak tersebut, namun nama Pencipta tetap harus dicantumkan di dalam karyanya. 24 Inilah yang membedakan Hak Cipta dengan hak-hak kebendaan lainnya. Melihat  hal  tersebut,  jika  terjadi  pelanggaran  tentunya  akan  merugikan  Pencipta atau  Pemegang  Hak  Cipta  karena  hal  ini  berkaitan  dengan  nama  baik  dan kehormatan diri Pencipta atau Pemegang Hak Cipta itu sendiri.
Hak  moral  dalam  konfigurasi  hukum,  mencakup  dua  hal  besar,  yaitu  hak paterniti atau right of paternity yang esensinya mewajibkan nama Pencipta disebut atau dicantumkan dalam Ciptaan. Hak ini pula berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk  tidak  dicantumkan  namanya  atau  dipertahankan  penggunaan  nama samarannya. Hak lainnya, dikenal dengan right of integrity , yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat Pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah,  mengurangi  atau  merusak  Ciptaan  yang  dapat  menghancurkan integritasnya. 25
Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat atas Ciptaan, pengertian hak ekonomi  tersebut  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  8  UU  Hak  Cipta  yakni  yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak
21 OK. Saidin, Op., Cit, hlm. 250
22 Rahmi Jened, 2014, Hukum Hak Cipta (Copyright Law), Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 135
23 Rahmi Jened, 2014, Hukum Hak Cipta (Copyright Law), Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 135
24 OK.  Saidin, 2015.  Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights).  Depok: Rajagrafindo Persada, hlm. 252
25 Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 16
Cipta  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi  atas  Ciptaan.  Dalam  Pasal  9  UU  Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan,  pengadaptasian,  pengaransemenan,  atau  pentransformasian  Ciptaan, pendistribusian  Ciptaan  dan  salinannya,  pertunjukan  Ciptaan,  pengumuman Ciptaan, komunikasi Ciptaan; dan penyewaan Ciptaan.
Setiap  orang  yang  melaksanakan  hak  ekonomi  tersebut  wajib  mendapatkan  izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Oleh karenanya, setiap orang yang tanpa izin Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta  dilarang  melakukan  penggandaan  dan/atau penggunaan Ciptaan secara komersial. Hak ekonomi sebagimana disebutkan diatas, dapat beralih atau dialihkan. Hal tersebut sebagai konsekuensi bahwa hak ekonomi yang  merupakan  bagian  dari  Hak  Cipta  merupakan  hak  kebendaan,  yaitu  benda bergerak tidak berwujud.
Hak  ekonomi  tersebut  erat  kaitannya  dengan  Royalti.  Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 21 UU Hak Cipta menyatakan bahwa Royalti adalah imbalan  atas  pemanfaatan  Hak  Ekonomi  suatu  Ciptaan  atau  Produk  Hak  Terkait yang  diterima  oleh  pencipta  atau  pemilik  hak  terkait.  Selanjutnya  dalam  Pasal  1 angka  20  UU  Hak  Cipta  menyatakan  bahwa  Pencipta/pemegang  hak  cipta  atau pemilik  hak  terkait  berhak  memberikan  lisensi  melalui  perjanjian  tertulis  untuk melaksanakan  pemanfaatan  suatu  ciptaan  secara  komersial  selama  jangka  waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Selain itu, Sesuai dengan  Pasal  80  ayat  (1)  UU  Hak  Cipta,  kecuali  diperjanjikan  lain,  pelaksanaan perjanjian  lisensi  juga  disertai  kewajiban  penerima  lisensi  untuk  memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi.  Penentuan  besaran  royalti  dan  tata  cara  pemberian  royalti  dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dan penerima lisensi. Dalam UU Hak Cipta tersebut pun dinyatakan bahwa sangat penting  peran  perjanjian  dalam  hal  pemanfaatan  hak  ekonomi  Pencipta  atau Pemegang Hak Cipta. Dari segi ekonomi, jika pemanfaatan tersebut melanggar hak ekonomi Pencipta atau pemegang Hak Cipta, maka disini yang akan sangat dirugikan adalah si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta itu sendiri.
Berkaitan  dengan  hak  ekonomi  sebagaimana  tersebut  di  atas,  jika  terjadi pelanggaran Hak Cipta, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak dapat menikmati manfaat  ekonomi  yang  seharusnya  ia  dapatkan  atas  segala  usaha,  waktu,  biaya, pikiran  dan  lain-lain  dalam  prosesnya  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta menciptakan  sebuah  karya  cipta.  Hal  tersebut  juga  akan  berpengaruh  pada semangat kreatifitas dan penurunan motivasi Pencipta, khususnya Pencipta karya fotografi (fotografer).
Hak-hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus sejatinya harus diberikan perlindungan  hukum,  Menurut  Satjipto  Rahardjo,  perlindungan  hukum  adalah memberikan  pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 26 Menurut  Soedjono  Dirdjosisworo  bahwa pengertian hukum dapat dilihat  dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti
26 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54
sistem kaidah,  hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti  ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.
Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum, yaitu konsep dimana fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan  dan kedamaian.  Mengutip  dari  salah  satu  pernyataan  Ahli,  yakni  Satjipto  Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan   hukum   adalah adanya upaya melindungi kepentingan  seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  suatu  Hak  Asasi      Manusia kekuasaan  kepadanya   untuk  bertindak  dalam  rangka  kepentingannya tersebut. 27 Berkaitan  perlindungan  hukum  bagi  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta, dapat  kita  simpulkan  bahwa  adanya  sebuah  perjanjian  di  dalam  hak  kekayaan intelektual    khususnya  Hak  Cipta  karya  cipta  fotografi,  yang  dalam  hal  ini sebagaimana disebutkan diatas yaitu lisensi, merupakan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum khususnya bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sehingga dapat  diwujudkan  tujuan-tujuan  hukum  yakni  memberikan  suatu  keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Pengguanaan suatu karya cipta tanpa adanya kesepakatan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta pada khususnya akan merugikan si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta itu sendiri. Akan ada hak-hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dilanggar,  baik  pelanggaran  hak  moral  maupun  pelanggaran  hak  ekonomi  yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam rangka melindungi kedua belah pihak, baik pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan pihak yang hendak menggunakan  karya  cipta,  sebaiknya  dibuat  suatu  perjanjian  agar  kedua  belah pihak tidak ada yang dirugikan.

## D. PENUTUP
Pelanggaran Hak Cipta karya cipta fotografi akan terjadi jika melanggar Pasal 9  ayat  (2)  UU  Hak  Cipta  setiap  orang  yang  melaksanakan  hak  ekonomi  Pencipta wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal tersebut berkaitan erat  dengan  sebuah  kesepakatan  yang  merupakan  salah  satu  syarat  sahnya perjanjian sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian yang  dimaksud  didalam  hak  kekayaan  intelektual  karya  cipta  fotografi  ini  yaitu lisensi,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  20  UU  Hak  Cipta.  Jika pengguanaan karya cipta tersebut tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka dapat dikatakan bahwa pengguanaan karya cipta tersebut merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta.
Berkaitan  perlindungan  hukum  bagi  Pencipta  atau  Pemegang  Hak  Cipta, dapat  kita  simpulkan  bahwa  adanya  sebuah  perjanjian  di  dalam  hak  kekayaan intelektual    khususnya  Hak  Cipta  karya  cipta  fotografi,  yang  dalam  hal  ini sebagaimana disebutkan diatas yaitu lisensi, merupakan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum khususnya bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sehingga dapat  diwujudkan  tujuan-tujuan  hukum  yakni  memberikan  suatu  keadilan, ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan  dan  kedamaian.  Dengan  adanya  sebuah perjanjian dalam penggunaan Hak Cipta khususnya pada karya cipta fotografi, akan memberikan  rasa  aman  secara  hukum  pada  kedua  belah  pihak.  Pencipta  atau
27 Ibid., hlm. 53
Pemegang  Hak  Cipta  tidak  akan  dirugikan,  sedangkan  pihak  yang  menggunakan karya  cipta  dapat  dengan  nyaman  memanfaatkan  karya  cipta  tersebut  sesuai perjanjian  yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak.  Pentingnya  perjanjian  dalam pemanfaatan  karya  cipta  atau  dalam  pelaksanaan  hak  ekonomi  Pencipta  atau Pemegang  Hak Cipta adalah sebagai upya memberikan perlindungan Hukum bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta khususnya untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta karya cipta fotografi sehingga dapat diwujudkan tujuan-tujuan hukum yakni memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian

## DAFTAR PUSTAKA
Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  dalam  Pemberian  Fasilitas  Kredit  pada Perbankan di Kota Batam. Journal of Judicial Review , 21 (2), 129-144. Badrulzaman, Mariam Darus. 1994, Aneka Hukum Bisnis , Bandung: Alumni. Balqis, W. G. (2021). Perlindungan Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di Kota Semarang, Indonesia. Journal of Judicial Review , 23 (1), 41-56. Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Self-Plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari  Perspektif  Pengaturan  Hak  Cipta  di  Indonesia. Legalitas:  Jurnal Hukum , 13 (1), 1-9.
Disemadi,  H.  S.,  &  Kang,  C.  (2021).  Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  dalam  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  di  Era  Revolusi  Industri 4.0. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 54-71.
Djumhana, Muhamad, dan Djubaedillah R. 2003. Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Firmansyah, Muhammad. 2008. Tata cara Mengurus HaKi. Jakarta: Visi Media.
Guswandi,  C.  P.,  Romadona,  H.  G.,  Ariani,  M.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021,  March). Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia.  In CoMBInES-Conference  on  Management,  Business,  Innovation,
Education and Social Sciences (Vol. 1, No. 1, pp. 277-283). Jened, Rahmi. 2014. Hukum Hak Cipta (Copyright Law). Bandung: Citra Aditya Bakti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Muhammad, Abdul Kadir. 1982. Hukum Perikatan . Bandung: Citra Aditya Bakti. Muhammad, Abdul Kadir. 2001. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nasution, Bahder Johan. 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum . Bandung: Mandar Maju.
Rahardjo. Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Roselvia,  R.  S.,  Hidayat,  M.  R.,  &  Disemadi,  H.  S.  (2021).  Pelanggaran  Hak  Cipta Sinematografi  Di  Indonesia:  Kajian  Hukum  Perspektif  Bern  Convention  Dan Undang-Undang Hak Cipta. Indonesia Law Reform Journal , 1 (1), 111-121. Saidin,  OK.  2015. Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property Rights). Depok: Rajagrafindo Persada. Satrio,  J.  1995, Hukum  Perikatan,  Perikatan  yang  Timbul  dari  Perjanjian,  Buku  1 , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soedjono, Soeprapto. 2007. Pot Pourri Fotografi . Jakarta: Universitas Trisakti. Soelistyo, Henry. 2011. Hak Cipta Tanpa Hak Moral , Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (3), 207-218. Supramono,  Gatot.  2010. Hak  Cipta  dan  Aspek-Aspek  Hukumnya. Jakarta:  Rineka Cipta