## TINJAUAN HUKUM TENTANG PENJUALAN APLIKASI BERBAYAR DENGAN CARA PINJAM AKUN PRIBADI (APPLE ID)

## Ika Ramadhani, Winner Sitorus, dan Zulkifli Aspan
Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin ika_ramadhani93@yahoo.co.id, winsit66@yahoo.com, zulkifliaspan@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui keabsahan  jual  beli  aplikasi  berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (Apple ID) berdasarkan  lisensi  perangkat  lunak  dan akibat  hukum  jual  beli  aplikasi  berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (Apple ID). Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif.  Pendekatan  yang  digunakan adalah pendekatan pendekatan perundang- undangan  dan  pendekatan  konseptual. Sumber  bahan  hukum  berupa  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan bahan  hukum  yaitu  menggunakan  studi pustaka  yang  dilengkapi  dengan  hasil wawancara.  Bahan  hukum  yang  didapat akan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif. Dapat  disimpulkan  bahwa  jual  beli  aplikasi berbayar  dengan cara pinjam  akun pribadi (Apple  ID)  berdasarkan  lisensi  perangkat lunak merupakan tindakan ilegal karena tidak ada  pengalihan  hak  antara  Apple  sebagai penyedia aplikasi yang tersedia di App Store dengan pemilik Apple ID sebagai pengguna aplikasi. Akibat hukum dari jual beli aplikasi berbayar  dengan cara pinjam  akun pribadi (Apple  ID)  merupakan  wanprestasi,  yang dapat  dipertanggungjawabkan  dilihat  ber- dasarkan  Pasal  32  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tran- saksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta.  Dan juga  dapat  dilihat  berdasarkan  Syarat  dan Ketentuan yang telah dibuat oleh Apple Inc.
Kata Kunci: Aplikasi berbayar, akun pribadi, Apple ID.

## Abstract
The research was aimed at knowing the validity of the sales of paid apps  by  lending  personal  account  (Apple  ID)  based  on  software lisence and the legal impact of selling paid apps by lending personal account (Apple ID).The research was a normative legal research. The approach  used  were  statutory  and  conceptual  approaches.  Legal source used were primary, secondary, tertiary legal resources. Legal sources were collected by using literature study supplemented with interview.  The  collected  legal  sources  were  analyzed  qualitatively. The research results indicate that the sales of paid apps by lending personal  account  (Apple  ID)  based  on  software  lisence  constitutes an illegal act because there is no right use transfer between Apple as the provider of apps that are available in App Store to the owner of Apple ID as the user of the application. The legal impact of the sales of paid apps by lending personal account constitutes branch of a contract which can be asked for liability based on Article 32 Law No 11 of 2008 concerning Information Electronic Transactions, Law No 28 of 2014 corcerning Copyright. And Terms and Condition provided by Apple Inc.
Keywords: Paid apps, personal account, Apple ID.

## PENDAHULUAN
P engaruh  teknologi  dalam  kehidupan  manusia  sangatlah penting. Dapat dikatakan bahwa manusia tidak lepas dari teknologi.  Teknologi  ada  dimana-mana  dan  memengaruhi hidup manusia dalam hampir semua bidang. Manusia bekerja dan bermain dengannya, serta memproduksi dan membelinya. Dunia  manusia  merupakan  dunia  yang  dikonstruksikan terutama  oleh  teknologi. Saat  ini  lingkungan  telah  dikuasai oleh berbagai macam interface , yaitu relasi yang dihubungkan oleh mesin elektronik digital, dan hubungan simbiosis antara manusia  dengan  mesin. Interface di  dalam  lingkungan, dengan aneka peralatan yang mendukungnya, mengakibatkan
Lim Francis, Filsafat Teknologi. Kanisius, Yogyakarta, 2008, hal. .
terbentuknya gaya hidup digital di dalam masyarakat mutakhir.  Salah  satu  media  teknologi  yang  memiliki perkembangan yang pesat adalah gadget, beberapa brand  gadget yang  ada  di  dunia  terus  melakukan terobosan-terobosan  agar  dapat  menguasai  pasar. Ketertarikan  masyarakat  terhadap  produk AppleInc. tidak terlepas dari fitur atau aplikasi yang ditawarkan yang  dapat  menunjang  kebutuhan  penggunanya. Dalam produk AppleInc. terdapat App Store . App Store adalah  layanan  yang  disediakan  untuk  mengunduh aplikasi 2 langsung  ke  perangkat  yang  kita  miliki  baik secara  gratis  atau  dengan  harga  yang  ditetapkan . Dalam melakukan pembelian aplikasi yang berbayar di App Store atau mengunduh secara gratis aplikasiharus memiliki Apple ID.Apple ID adalah:
An  Apple ID  is  the  personal  account  you  use to  access  Apple  services  like  the  App Store, iTunes Store, iCloud, iMessage, the Apple Online Store, FaceTime and more. It includes the email address and password you use to sign in, as well as all the contact, payment and security details that you will use across Apple services. 4
(Terjemahan Bebas: Apple ID adalah akun pribadi yang  Anda  gunakan  untuk  mengakses  layanan Apple  seperti  App Store,  iTunes Store,  iCloud, iMessage, the Apple Online Store, FaceTime dan lain-lainnya . Ini juga termasuk alamat email dan kata  sandi  yang  Anda  gunakan  untuk  masuk, serta semua kontak, pembayaran, dan perincian keamanan yang anda gunakan di seluruh layanan Apple. )
2 Aplikasi dan sofware adalah dua hal yang berbeda, sofware adalah  kumpulan  program  yang  menyediakan  instruksi  untuk komputer.  Software  pada  dasarnya  adalah  sistem  operasi dan  semua  program  yang  terkait.  Aplikasi  adalah  perangkat lunak  komputer  yang  dirancang  untuk  membantu  pengguna melakukan berbagai tugas pada komputer, http://www.sridianti. com/perbedaan-antara-software-dan-aplikasi.htm l diakses  pada tanggal 9 Januari 207
App licenses are provided to you by Apple or a third party developer (“App Provider”). An App licensed by Apple is an “Apple App;” an App licensed by an App Provider is a “Third Party App.” Apple acts as an agent for App Providers in providing the App Store and is not a party to the sales contract or user agreement between you and the App Provider. https://www.apple.com/legal/internet- services/itunes/id/terms-en.htm l diakses pada tanggal 20 Januari 207
Dikutip dalam Frequently Asked Questions di website resmi Apple  Inc  https://appleid.apple.com/fa  q/#!&page=faq diakses pada tanggal 20 Januari 2017
Pemilik Apple ID dapat menguduh ulang konten yag  diperoleh  sebelumnya  ke  peragkat  dengan menggunakan Apple  ID yag  sama.  Pemilik Apple  ID dapat  masuk  menggunakan Apple  ID dalam  satu waktu untuk 10 perangkat namun maksimum hanya 5 komputer, yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan Apple sebagai berikut:
“You  may  be  able  to  redownload  previously acquired  Content  (“Redownload”)  to  your devices that are signed in with the same Apple ID (“Associated Devices”)........
....  Associated  Devices  Rules:  You  can  have  10 devices  (but  only  a  maximum  of  5  computers) signed in with your Apple ID at one time.”
Hal  ini  yang  kemudian  disalahgunakan oleh  beberapa  orang  yang  kurang  baik  untuk “meminjamkan”  akun  mereka  kepada  orang  lain dan mengunduh ulang aplikasi atau konten berbayar lain. Apple Inc. telah menyatakan penggunaan Apple ID hanya  diperuntukkan  untuk  penggunaan  secara pribadi saja, tidak ditujukan untuk mengkomersialkan dan  mencari  keuntungan.  Namun  masih  banyak pihak-pihak  yang  memanfaatkan  dan  mengambil keuntungan dengan cara meminjam akun (Apple ID) . Pelaku  dengan  sengaja  dan  dengan  maksud  untuk mendapatkan keuntungan membeli aplikasi berbayar dan kemudian menjual kembali dengan harga murah dengan  cara  meminjamkan  akun (Apple  ID) .  Hal  ini bertentangan  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan oleh Apple Inc . sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan resmi Apple yaitu:
“ ....You may use the Services and Content only for personal, noncommercial purposes (except as set forth in the App Store Content section below).”
Dalam Frequently  Asked  Questions disebutkan bahwa:
“Can I share an Apple ID with someone else? Your Apple ID should not be shared with anyone else.  It  provides  access  to  personal  information including  contacts,  photos,  device  backups  and https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/id/ terms-en.html diakses pada tanggal 17 Agustus 2017 https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/id/ terms-en.html diakses pada tanggal 30 Januari 2017
Ika Ramadhani, dkk . Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Aplikasi Berbayar ...
more. Sharing your Apple ID with someone else means you are giving them access to all of your personal content and may lead to confusion over who actually owns the account. To share iTunes & App Store purchases, photos, a calendar and more with  someone  else,  try Family  Sharing, iCloud Photo  Sharing or  other  easy-to-use  sharing features” 7
Dalam  penggunaannya Apple  ID tidak  boleh digunakan  bersama  orang  lain  karena  Apple  ID mencakup  informasi  pribadi  si  pemilik Apple  ID itu sendiri.  Yang  akan  menimbulkan  kebingungan  siapa pemilik  akun Apple  ID. Berdasarkan  penjelasan tersebut  maka  dapat  dikatakan  bahwa  hal  ini merupakan isu hukum yang akan diteliti lebih lanjut mengenai  keabsahan  dan  akibat  hukum  yang  dapat ditimbulkan  dari  adanya  jual  beli  aplikasi  berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (Apple ID) .

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas,  berikut  ini  dirumusankan  rumusan  masalah sebagai berikut:
1.  Bagaimanakah  keabsahan  jual  beli  aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (Apple ID) berdasarkan lisensi perangkat lunak?
2.  Apakah akibat hukum jual beli aplikasi berbayar dengan  cara  pinjam  akun  pribadi (Apple  ID) berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

## A.   Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu  suatu  proses  untuk  menemukan  suatu  aturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin- doktrin  hukum  untuk  menjawab  permasalahan hukum.  Penelitian  hukum  normatif  dilakukan  untuk menghasilkan  argumentasi,  teori  atau  konsep  baru sebagai  preskripsi  dalam  menyelesaikan  masalah yang dihadapi.
7 https://appleid.apple.com/faq/#!&page=faq  diakses  pada tanggal 0 Januari 207

## B.   Jenis Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian hukum  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach), diperlukan  guna  mengkaji  lebih lanjut  mengenai  landasan  hukum  dengan  menelaah undang-undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani. 8 serta pendekatan  konseptual (conceptual  approach) yaitu beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin- doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum. Peneliti  akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan  asas-asas  hukum  yang  relevan  dengan  isu  yang dihadapi. 9

## C.   Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Bahan-bahan  penelitian  berupa  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang  mempunyai  kekuatan  mengikat.  Bahan  hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang- undangan  yang  relevan  yang  memiliki  hubungan dengan  penelitian  ini.  Yang  dimaksud  yaitu  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang Nomor  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  20 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20 tentang Hak Cipta.
Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang  hukum  meliputi  buku-buku  teks,  kamus- kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  komentar- komentar atas putusan pengadilan. 0
Bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
8 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Edisi  Revisi Cetakan ke-9,Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hal. . 9 Ibid, hal. .
0 Ibid, hal.8.
Ika Ramadhani, dkk . Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Aplikasi Berbayar ...

## D.   Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (Ilibrary  research) terhadap  bahan-bahan hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  maupun  bahan  hukum  tersier.  Untuk melengkapi bahan-bahan hukum yang dikumpulkan, maka  dilakukan  wawancara  dengan  para  informan yang dipilih berdasarkan otoritas yang dijalankan oleh para informan terkait pada penelitian ini.

## E.   Analisis Bahan Hukum
Analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  penulis adalah  deskriptif  kualitatif,  yaitubahan  hukum  baik hukum  primer  maupun  sekunder  akan  diidentifikasi untuk  selanjutnya  digunakan  dalam  menganalisis permasalahan  yang  berhubungan  dengan  penelitian ini.  Rangkaian  tahapan  pengolahan  dimulai  dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya  melakukan  sistematisasi  keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori- teori,  konsep-konsep,  doktrin,  serta  bahan  rujukan lainnya.  Rangkaian  tahapan  tersebut  dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Transaksi  dan  pengaturan  hukum  yang  berlaku di  pasar  hampir  sama  dengan  yang  terdapat  di dalam pasar maya e-commerce . Sepanjang mengenai pengaturan  transaksi e-commerce antara  pihak pembeli  dan  penjual,  ada  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan.  Hal  ini  meliputi  masalah  isi (content), nama  pemilik (domain  name) ,  masalah  privasi  dan lain sebagainya. Adanya perlindungan data, tanggung jawab, kontrak, dan lain lain. Aplikasi yang terdapat dalam gadget pada dasarnya adalah program komputer.
Weny  Almoravid  Dungga,  2009, Eksistensi  Hukum  dalam Pemanfaatan  Teknologi  Transaksi  E-Commerce ,  Jurnal  Aplikasi Managemen, Volume 7, Nomor 2, http://download.portalgaruda. org/article.php?article=253881&val=6848&title=Eksistensi%20 Hukum%20Dalam%20Pemanfaatan%20Teknologi%20%20Trans aksi%20E-Commerc e ,  dipublikasikan  pada  tanggal  9  Mei  2012, diakses pada tanggal 17 Agustus 2017.
Yang dikategorikan sebagai special-purpose packages karena  diciptakan  untuk  tujuan  tertentu  seperti games, aplikasi pendidikan dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan  bahwa  aplikasi  yang  tersedia  di  dalam App  Store merupakan  termasuk  kategori  program komputer.  Program  komputer  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta merupakan  salah  satu  karya  cipta  yang  dilindungi. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan  dalam  bentuk  bahasa,  kode,  skema, atau  dalam  bentuk  apapun  yang  ditujukan  agar komputer  bekerja  melakukan  fungsi  tertentu  atau untuk  mencapai  hasil  tertentu.  Di  dalam App  Store, aplikasi  dikelompokkan  dalam  aplikasi  yang  dapat diunduh  secara  gratis  yaitu WhatsApp  Messenger, Instagram, Youtube, TikTok, Shopee, Facebook, Grab, MyTelkomsel, GO-JEK, Messenger, LINE, JOOX Music 2 dan  aplikasi  yang  berbayar  yaitu Glitché (Rp  3.000) , WatchChat for WhatsApp (Rp 29.000) , kirakira+ (Rp. .000) ,  Feica  Cam (Rp.  15.000) ,  Analog  Paris (Rp.
.000) ,  eZy  Watermark (Rp.  59.000) ,  SHAREit  Pro (Rp. 15.000), FiLMiC Pro (Rp 219.000) , iScanner – PDF Scanner  App (Rp.  75.000) ,  Awesome  Voice  Recorder PRO AVR (Rp. 75.000) , Filterloop Pro Photo Editor (Rp. 89.000) , Pixomatic photo editor (Rp. 75.000) .
Terkait  program  komputer  terdapat  sebuah perjanjian lisensi EULA ( End User Licence Agreement ) produsen  dan  pengguna  akhir  program  komputer. Lisensi  dapat  diartikan  sebagai  suatu  bentuk perjanjian  (kontrak  tertulis)  dari  pemberi  lisensi dengan  penerima  lisensi.  Perjanjian  ini  sekaligus berfungsi sebagai bukti pemberian izin dari pemberi lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten, atau hak milik lainnya. Seseorang telah membeli sebuah program  komputer  dalam  hal  ini  aplikasi  berbayar maka  ia  hanya  memiliki  hak  sebatas  penggunaan untuk kepentingan pribadi.
2 Aplikasi yang masuk dalam kategori Top Free di App Store , diakses pada tanggal 1 Maret 2018 Aplikasi yang masuk dalam kategori Top Paid di App Store, diakses pada tanggal 1 Maret 2018 Gunawan  Widjaja.  2003, Seri  Hukum  Bisnis  Lisensi ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 9.
Windarto.  20. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Program Komputer  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6, Nomor 2. hal.
Ika Ramadhani, dkk . Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Aplikasi Berbayar
Pasal  9  Ayat  (2)  Undang  Undang  28  Tahun 2014  Hak  Cipta  menyebutkan  ketetuan  mengenai setiap  orang  yang  melaksanakan  hak  ekonomi  yag disebutkan pada Pasal 9 Ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pemilik Apple ID yang meminjamkan Apple ID nya dalam hal ini tidak medapatkan lisensi resmi utuk mendapat keuntungan dari aplikasi berbayar. Diatur pula dalam pasal 9 Ayat (3)  bahwa  setiap  orang  yag  tanpa  izin  pecipta  atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggadaan dan/atau melakukan penggunaan secara komersial.
Dalam  syarat  dan  ketentuan Apple dijelaskan bahwa aplikasi yang tersedia dalam App Store adalah aplikasi  berlisensi,  tidak  dijual  kepada  pengguna meskipun  si  pengguna  telah  membeli  aplikasi tersebut:
“Licensor grants to you a nontransferable license to  use  the  Licensed  Application  on  any  Apple- branded products that you own or control and as permitted by the Usage Rules........
Except as provided in the Usage Rules, you may not distribute or make the Licensed Application available over a network where it could be used by multiple devices at the same time”
Dari  aturan  di  atas  dapat  dilihat, Apple  Inc. telah  menyatakan  penggunaan Apple  ID hanya diperuntukkan untuk penggunaan secara pribadi saja, tidak ditujukan untuk mengkomersialkan dan mencari keuntungan. Terlebih lagi dalam aturan penggunaan layanan  dan  konten App  Store ,  hak  cipta  aplikasi tersebut  masih  dimiliki  oleh  pemilik  hak  cipta  pada App Store tersebut.
Selain itu dalam dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor    Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  diatur  cara-cara  yang  berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sehubungan dengan informasi  elektronik  atau  dokumen  elektronik  yang dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, yakni :
1.  Secara  tanpa  hak  atau  melawan  hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi,  melakukan  transmisi,  merusak, menghilangkan,  memindahkan,  ataupun menyembunyikan  suatu  informasi  elektronik
Elyta  Ras  Ginting.  2012 Hukum  Hak  Cipta  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung.  hal. 201
atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
2.  Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada  sistem elektronik  orang  lain  yang  tidak berhak.
Maka dari uraian pada poin 2, yang menyatakan secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa  pun  memindahkan  atau  mentransfer  informasi elektronik  atau  dokumen  elektronik  pada  sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, maka dalam pelaksanaan  jual  beli  aplikasi  berbayar  dengan  cara pinjam  akun  pribadi (Apple  ID) sesungguhnya  telah secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa  pun  memindahkan  atau  mentransfer  informasi elektronik  atau  dokumen  elektronik  pada  sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.
Ketika  seorang  menggunakan  suatu  layanan tertentu  maka  dianggap  telah  menyetujui terms and  condition yang  ada  pada  layanan  tersebutmaka sesungguhnya  telah  terjadi  kesepakatan  sehingga perjanjian patut untuk dipatuhi. Perjanjian-perjanjian harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik.  Berdasarkan pada Pasal 1338 yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka yg membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik  kembali  selain  dengan  sepakat  kedua  belah pihak. Atau karena alasan-alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu peranjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
Dalam  hal  ini  pengguna Apple  ID dianggap tidak  memiliki  itikad  baik  karena  bermaksud mengkomersialkan  akun  pribadinya  dengan  cara meminjamkan  kepada  orang  lain.  Dalam  syarat dan  ketentuan Apple dijelaskan  bahwa  jika Apple mengakhiri  akses Apple  ID seseorang  jika Apple menganggap  pengguna  tidak  mematuhi  perjanjian uyang telah disepakati seperti yang diatur:
“If  you  fail,  or Apple suspects  that  you  have failed, to comply with any of the provisions of this Agreement, Apple may, without notice to you: (i) terminate this Agreement and/or your Apple ID , and  you  will  remain  liable  for  all  amounts  due under your Apple ID up to and including the date of termination; and/or (ii) terminate your license
Ika Ramadhani, dkk . Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Aplikasi Berbayar ...
to the software; and/or (iii) preclude your access to the Services.”
Dalam  perjanjian  konsensuil  seperti  disebut  di atas  keabsahannya  ditentukan  oleh  terpenuhi  atau tidaknya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang- undang  yang  dalam  hal  ini  Pasal  20  KUHPerdata. Jika  suatu  perjanjian  yang  dibuat  tersebut  tidak memenuhi  salah  satu  atau  lebih  persyaratan  yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian itu  menjadi  tidak  sah  yang  berarti  perjanjian  itu terancam  batal.  Hal  ini  mengakibatkan  nulitas  atau kebatalan  menjadi  perlu  untuk  diketahui  oleh  tiap pihak  yang  mengadakan  perjanjian  karena  masing- masing  perjanjian  memilih  karakteristik  dan  cirinya sendiri-sendiri  dengan  demikian,  sampai  seberapa jauh suatu nulitas atau kebatalan dapat dianggap ada pada  suatu  perjanjian  hanya  dapat  ditentukan  oleh sifat dari perjanjian itu sendiri.
Dalam  Pasal  95  Ayat  (4)  Undang-Undang  Hak Cipta, diatur bahwa:
“Selain  pelanggaran  Hak  Cipta  dan/atau  Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau  berada  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  harus  menempuh  terlebih dahulu  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”
Undang-Undang  Hak  Cipta  mengatur  bahwa apabila  terjadi  sengketa  sebelum  melakukan gugatan terlebih dahulu menggunakan jalur mediasi. Selanjutnya jika jalur tersebut sudah dilakukan namun beum mendapatkan penyelesaian sengketa pencipta dapat  menuntut  dan  mengajukan  ganti  rugi  serta gugatan atas pelanggaran atas hak ekonominya. Untuk ganti rugi mengenai pelanggaran hak ekonomi pada Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta diatur bahwa:
(1) Pencipta,  pemegang  Hak  Cipta  dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami  kerugian  hak  ekonomi  berhak memperoleh Ganti Rugi.
(2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar  putusan  pengadilan  tentang  perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
(3) Pembayaran  Ganti  Rugi  kepada  Pencipta, Pemegang  Hak  Cipta  dan/atau  pemilik  Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Dalam  hal,  gugatan  atas  pelanggaran  hak ekonomi  pada  Pasal  99  Undang-Undang  Hak  Cipta diatur bahwa:
(1) Pencipta,  Pemegang  Hak  Cipta,  atau  pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
(2) Gugatan  ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dapat  berupa  permintaan untuk  menyerahkan  seluruh  atau  sebagian penghasilan  yang  diperoleh  dari  penye- lenggaraan  ceramah,  pertemuan  ilmiah, pertunjukan  atau  pameran  karya  yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
(3) Selain  gugatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi  atau  putusan  sela  kepada  Pengadilan Niaga untuk:
a.  meminta  penyitaan  Ciptaan  yang  dilakukan Pengumuman  atau  Penggandaan,  dan/atau alat  Penggandaan  yang  digunakan  untuk menghasilkan  Ciptaan  hasil  pelanggaran  Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
b.  menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendis- tribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan  yang  merupakan  hasil  pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.
Penjual aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (Apple  ID) tidak  memperoleh  lisensi  secara komersil  untuk  menjual  kepada  pihak  lain.  Dalam Pasal    angka  20  Undang-undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  didefinisikan,  bahwa  lisensi adalah  “izin  tertulis  yang  diberikan  oleh  pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk  melaksanakan  hak  ekonomi  atas  Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”
Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh  imbalan  dalam  bentuk  royalti  yang dibayarkan  oleh  penerima  lisensi,  yang  besarnya
Ika Ramadhani, dkk . Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Aplikasi Berbayar
bergantung  pada  negosiasi  para  pihak. 7 Royalti  itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau  pemegang  hak  cipta  atas  penggunaan  karya ciptanya.  Pengertian  Royalti  menurut  kamus  bahasa Inggris  Oxford  adalah  “ a  sum  of  money  that  is  paid who  has  written  a  book,  piece  of  music,  etc. ”,  yang berarti  pembayaran  kepada  penulis  buku,  pencipta musik,  dll. 8 Sedangkan  pengertian  Royalti  menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  “ uang  jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap  buku  yang  diterbitkan,  atau  uang  jasa  yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dsb) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut .” 9 Dalam hal ini Apple mendapat keuntungan sebesar 30% dari setiap penjualan aplikasi dan kemudian dikembalikan kepada pihak pengembang aplikasi. 20
Dalam  Pasal  120  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  Indonesia  juga menempatkan  tindak  pidana  hak  cipta  itu  sebagai delik  aduan  yang  dimaksudkan  untuk  menjamin perlindungan. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek  pemilikan  atau  hak  milik  dan  oleh  karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik  mengenai  cara  penggunaannya  maupun  cara pengalihan  haknya.  Dapat  pula  dipahami,  bahwa perlindungan  yang  diberikan  oleh  undang-undang terhadap  hak  cipta  adalah  untuk  memicu  aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya  ciptaan  baru  atau  ciptaan  yang  sudah  ada
7 Gunawan  Widjaja,  2003, Seri  Hukum  Bisnis  Lisensi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 20.
8 https://en.oxforddictionaries.com/definition/royalt y diakses pada tanggal 29 November 2017
9 https://kbbi.web.id/royalti  diakses  pada  tanggal  29 November 2017.
20 Like Google , Apple allows  developers  to  set  the  price of  their  paid  app  in  their  sole  discretion  (with  bundle  and subscription  pricing  options  being  available).   And  like  Google, Apple  takes  a  30%  commission  on  each  sale. Unlike Google , however, Apple collects and remits sales and use taxes relating to any sale directly to the relevant government authority (though the  ultimate  responsibility  for  these  taxes  remains  at  all  times with  the  developer).   Payments  are  made  to  developers,  net of these amounts, within  days of the end of each month in which  a  sale  occurs. https://www.lawofthelevel.com/2015/02/ articles/licensing/bargaining-with-apple-understanding-the-ios- developer-program-license-agreement/  diakses  pada  tanggal  29 November 2017
sebelumnya  harus  didukung  dan  dilindungi  oleh hukum.  Wujud  perlindungan  itu  dikukuhkan  dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum. 2
Adapun  ketentuan  pidana  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  20  tentang Hak  Cipta,  setidaknya  ada  sekitar  8  (Delapan)  Pasal yang  mengatur  tentang  Ketentuan  Pidana  Penjara dan  denda  dari  Pasal  112  s/d  Pasal  119.  Adapun pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun, sedangkan  untuk  Pidana  Denda  paling  banyak  Rp 4.000.000.000,00(empat miliar rupiah).
Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada pencipta  atau  pemegang  hak  cipta  dan  pemilik  hak terkait  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah lebih baik dari undang- undang  hak  cipta  sebelumnya,  yang  mana  di  dalam undang-undang hak cipta yang baru lebih menjelaskan secara  rinci  dan  detail  memberikan  perlindungan hukum baik secara pidana dan perdata. Di samping itu juga dibukanya ruang dalam menyelesaikan sengketa dengan  jalur  penyelesaian  sengketa  secara  efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan.
Oleh  karenanya,  terhadap  jual  beli  aplikasi berbayar dengan cara pinjam akun pribadi (Apple ID) menimbulkan  akibat  hukum,  yaitu  secara  Perdata. Perdata,  yaitu  bahwa  telah  terjadi  perbuatan wanprestasi. Hal ini karena dengan mendaftar Apple ID , maka pendaftar telah menyetujui untuk memenuhi prestasi,  yaitu  melarang  setiap  pengguna  untuk melakukan penjualan aplikasi untuk diperjualbelikan. Hal ini sesuai dengan menurut Bapak Judhariksawan 22 yang  menyatakan  bahwa  Perjanjian  tersebut  sesuai dengan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata.  Hal  ini  menurut  beliau  sesuai  dengan Pasal 8 ayat () UU ITE, yang menyatakan Transaksi Elektronik  yang  dituangkan  ke  dalam  Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
2 OK.  Saidin.  20 .  Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual (Intellectual Property Rights), Cetakan ke-9. Rajawali Pers, Jakarta. hal. 2.
22 Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, wawancara dilakukan  pada  tanggal  4  Desember  2017  pukul  09.56  WITA melalui e-mail dan WhatsApp Messenger.
Ika Ramadhani, dkk . Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Aplikasi Berbayar ...
Selain  secara  perdata,  maka  juga  menimbulkan akibat  hukum  secara  Pidana.  Pidana  yang  dimaksud adalah  melanggar  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008.  Adapun  sanksi  pidananya  menurut Pasal  8  Undang-Undang  Nomor    Tahun  2008, yaitu  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama 9  (sembilan)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

## KESIMPULAN
1.  Jual  beli  aplikasi  berbayar  dengan  cara  pinjam akun pribadi (Apple ID) adalah tidak sah karena melanggar  perjanjian  lisensi  perangkat  lunak. Dalam perjanjian lisensi perangkat lunak tidak ada peralihan  hak  antara Apple sebagai  distributor melalui App Store dan penyedia aplikasi berbayar sebagai  penyedia  aplikasi  dengan  pemilik Apple ID yang membeli aplikasi berbayar. Pemilik Apple ID hanya diberi izin untuk menggunakan aplikasi untuk kepentingan non komersial.
2.  Akibat  hukum  jual  beli  aplikasi  berbayar dengan  cara  pinjam  akun  pribadi (Apple  ID) termasuk  wanprestasi  karena  melanggar perjanjian  lisensi  perangkat  lunak  yang  dapat dipertanggungjawabkan  dengan  ganti  rugi dan  juga  perbuatan  melanggar  hukum  yang dapat  dipertanggungjawabkan  secara  pidana berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia  karena  melanggar Pasal 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  serta  akibat  hukum  pelanggaran terhadap Hak Cipta. Mengingat bahwa ini adalah perjanjian  antara Apple dan  pemilik Apple  ID maka yang perlu diperhatikan dapat dilihat dari Syarat dan Ketentuan yang dibuat oleh Apple Inc.

## SARAN
1.  Pengguna disarankan membaca dengan teliti dan menaati  segala  ketentuan  yang  tercatat  dalam End  User  Lisence  Agreement (EULA)  dan Term of  Sevice (ToS)  sebelum  menggunakan  suatu layanan.
2.  Pihak Apple sebaiknya bekerjasama dengan pro- vider yang ada di Indonesia untuk menyediakan metode pembayaran dengan penagihan melalui
ponsel (pulsa) agar lebih memudahkan pengguna yang ada di Indonesia dalam pembelian aplikasi berbayar yang tersedia di App Store.

## DAFTAR PUSTAKA
Elyta Ras Ginting. (2012). Hukum Hak Cipta Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung.
Gunawan Widjaja, (2003). Seri Hukum Bisnis Lisensi, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Lim  Francis.  (2008). Filsafat  Teknologi. Kanisius, Yogyakarta.
OK.  Saidin.  (20) Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  (Intellectual  Property  Rights), Cetakan ke-9. Rajawali Pers, Jakarta.
Peter  Mahmud  Marzuki,  (2014). Penelitian  Hukum, Edisi  Revisi  Cetakan  ke-9.Kencana  Pranada Media Group. Jakarta.
Weny  Almoravid  Dungga.  (2009) Eksistensi  Hukum dalam  Pemanfaatan  Teknologi  Transaksi  E- Commerce , Jurnal Aplikasi Managemen, Volume 7,  Nomor  2, http://download.portalgaruda. org/article.php?article=253881&val=6848&ti tle=Eksistensi%20Hukum%20Dalam%20Pema nfaatan%20Teknologi%20%20Transaksi%20E- Commerc e
Windarto.  (20). Perlindungan  Hukum  Terhadap Program  Komputer  Ditinjau  Dari  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak Cipta. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 6, Nomor 2. https://en.oxforddictionaries.com/definition/royalt y https://kbbi.web.id/royalti
https://www.lawofthelevel.com/2015/02/ articles/licensing/bargaining-with-apple- understanding-the-ios-developer-program- license-agreement /
http://www.sridianti.com/perbedaan-antara- software-dan-aplikasi.htm l
https://www.apple.com/legal/internet-services/ itunes/id/terms-en.htm l
https://appleid.apple.com/fa q/#!&page=faq
Ika Ramadhani, dkk . Tinjauan Hukum Tentang Penjualan Aplikasi Berbayar