## KEPASTIAN HUKUM PENGHAPUSAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
Oleh : Diva Alfitra Magang Pada Kantor Notaris Zul Fadli, S.H., M.Kn Email : divaparis07@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan pendaftaran fidusia secara onlline adalah untuk memberikan  hak mendahului ( preferen )  kepada  kreditur  terhadap  pihak  lain.  Setiap  pendaftaran  jaminan fidusia  harus  diakhiri  dengan  penghapusan  jaminan  fidusia.Penghapusan sertifikat  sangat  penting  untuk  mengembalikan  hak  debitur  sepenuhnya terhadap objek jaminan dan bisa mengajukanfidusia  ulang objek jaminannya. Penghapusan  sertifikat  jika  tidak  diajukan  oleh  penerima  fidusia,  maka menimbulkan persoalan dan tidak memberikan kepastian hukum buat pemberi fiduasia.  Akibat  hukum  tidak  dihapusnya  sertifikat  atas  objek  jaminan  dari daftar  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan Akta  Jaminan  Fidusia,  jaminan  fidusia  yang  bersangkutan  tidak  dapat didaftarkan  kembali,  ini  kerugian  buat  pemberi  fiduasia.UUJF  dan  peraturan pelaksana  lainya  tidak  menjelaskan  sanksi  kepada  penerima fidusia, kuasa atau wakilnya jika tidak memenuhi kewajiban memberitahu penghapusan jaminan fidusia tersebut.  Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  dengan  jenis penelitian  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  untuk  menganalisa permasalahan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-  undang ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).
Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Fidusia Elektronik, Penghapusan Fidusia.

## ABSTRACT
Fiduciary guarantees are regulated in Act Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.  In  this  regulation  objects  subject  to  fiduciary  collateral  must  be registered with the fiduciary registration office, based on the AHU Circular Letter No.  AHU-06.OT.03.01  of  2013  concerning  the  Application  of  the  Fiduciary Guarantee  Administration  System  Online  (OnlineSystem)  fiduciary  registration must  be  electronically,  the  purpose  of  registration  to  grant  creditor  the  right  to another party. Every fiduciary guarantee registration must end with the abolition of  the  fiduciary  guarantee.  The  deletion  of  the  certificate  is  very  important  to restore  the  debtor's  full  rights  to  the  collateral  object  and  can  re-  submit  the collateral  object.  Deletion  of  the  certificate  if  it  is  not  submitted  by  the  fiduciary
recipient,  then  it  creates  a  problem  and  does  not  provide  legal  certainty  for  the fiduciary giver. law does not remove the certificate of the collateral object from the fiduciary list based on Article 17 paragraph (2) Government Regulation Number 21 of 2015 concerning  Procedures  for Registration  of Fiduciary Guarantees and The cost of making a Fiduciary Guarantee Deed, the relevant fiduciary guarantee cannot be  registered  again,  this  is  a  loss  for  the  fiduciary  giver.  The  UUJF  and  other implementing regulations do not explain sanctions to the fiduciary recipient, their power of attorney or representative if they do not fulfill the obligation to notify the abolition  of  the  fiduciary  guarantee.  The  research  methodology  used  is  legal research with normative research. The approach used to analyze the problems in this study includes the statute approach and the conceptual approach.
Keywords: Fiduciary Security, Electronic Fiduciary, Fiduciary Elimination.

## Pendahuluan
Hukum  berfungsi  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  dan pengayom masyarakat, sehingga hukum dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras  dan  pada  gilirannya  kehidupan  hukum  mencerminkan  keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian  hukum.
Salah  satu  cara    untuk  mendapatkan  asupan  dana  adalah  melalui pemberian  kredit.  “Pemberian  kredit  dapat  diberikan  kepada  siapa  saja  yang memiliki  kemampuan, melalui  perjanjian  utang-piutang antar  pemberi  utang (kreditur)  dan  penerima  pinjaman  (debitur).  Hubungan  antara  kedua  belah pihak  sangat  erat  sekali,  satu  sisi  pemberi  utang  memiliki  kewajiban  untuk menyerahkan  uangnya  yang  diperjanjikan  kepada  debitur,  dengan  hak  untuk menerima  kembali  uang  dari  debitur  pada  waktunya,  dan  disatu  sisi  debitur mempunyai  hak  untuk  menerima  uang  pinjaman  dari  kreditur,  dengan kewajiban mengembalikan uang yang dipinjam dari kreditur pada waktunya”. 1
Dalam  hal  keadaan  berjalan  tidak  menghadapi  maslah,  dalam  artian  kedua belah  pihak  melaksanakan  hak  dan  kewajibanya  masing-masing,  maka persoalan tidak akan muncul. Persoalan akan muncul bila salah satu pihak lalai dalam  memenuhi  kewajibanya,  dalam  hal  seperti  ini  diperlukan  jaminan sebagai  pelindungan  dalam  pemberian  kredit.  Menciptakan  iklim  usaha  yang
1 Gunawan Widjaya, et.all, Jaminan Fidusia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 2.
kondusif merupakan  salah  satu  peranan  hukum  jaminan.  terdapat  beberapa jaminan  kebendaan dalam hukum jaminan di Indonesia, jaminan dalam bentuk gadai,  hipotek,  hak  tanggungan, dan  jaminan  fidusia. Jaminan  fidusia dewasa ini menjadi pilihan yang menguntungkan  bagi sebagian pengusaha.
“Jaminan  merupakan  terjemahan  dari zekerheid atau causie ,  yaitu kemampuan  debitur  untuk  memenuhi  atau  melunasi  hutangnya  kepada penerima  fidusia  yang  dilakukan  dengan  cara  menahan  benda  tertentu  yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur  selanjutnya  disebut  pemberi  fidusia  terhadap  kreditur  selanjutnya disebut  penerima  fidusia”. 2 “Fidusia  menurut  asal  katanya  berasal  dari  kata fides ,  yang  berarti  kepercayaan.  Sesuai  dengan  arti  kata  ini,  maka  hubungan debitur  dan penerima  fidusia  merupakan  hubungan  hukum  yang  didasarkan kepercayaan”. 3 Dalam  perjanjian  jaminan  fidusia  penyebutan  subjek  fidusia menggunakan istilah pemberi fidusiadan penerima fidusia.
Berdasarkan  dengan  pengertian  Fidusia,  Frieda  Husni  Hasbullah berpendapat  bahwa, Fidusia adalah suatu perjanjian tambahan ( accesoir) dari perjanjian  pokokantara  debitur  dan  kreditur  yang  isinya  pernyataan penyerahan  hak  milik  secara    kepercayaan  atas  benda-benda  bergerak  milik debitur  kepada  kreditur  namun  benda-benda  tersebut  masih  tetap  dikuasai oleh debitur  sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman.
“Jaminan fidusia  diminati oleh para debitur di karenakan debitur masih dapat  menguasai  fisik  dan  menggunakan  barangnya  tersebut  (dikenal dengan penyerahan hak milik secara constitutumpossesorium)”. 4
Hal yang terjadi karena pemilik benda tersebut membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan  hutang tersebut si pemberi fidusia
2 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan , Sinar  Grafika, Jakarta, 2008, hlm
66.
3 Novia Asmita, et. all, Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Kebendaan , Jurnal FIS, Universitas Negeri Makasar, Sulawesi Selatan, 2016. hlm 16.
4 Frieda  Husni  Hasibullah  (2005), Hukum  Kebendaan  Perdata, Indhill  Co,  Jakarta, hlm 7.
menyerahkan secara kepercayaan  hak kepemilikan atas suatu benda bergerak.
Jaminan  fidusia    diatur  dalam  Undang-Undang  (UU)  Nomor  42  Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  selanjutnya  ditulis  UUJF,  yang  telah  di undangkan  pada  tanggal  30  September  1999.  Dengan  berlakunya  UUJF, pengikatan  jaminan  hutang  yang  dilakukan  melalui  jaminan  fidusia  wajib mematuhi ketentuan undang-undangnya.
Benda yang menjadi objek jaminan fidusia ada dua macam, yaitu benda bergerak  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. 5 Benda yang jadi  objek  jaminan  dalam  lembaga    fidusia  paling  banyak  digunakan  adalah kendaraan bermotor dan mobil. 6 Debitur tetap menguasai objek jaminan atau menggunakan kendaraannya, yang dibebani jaminan hanya hak kepemilikannya berupa buku pemilik kendaraan  bermotor selanjutnya disebut BPKB. Jaminan berfungsi  untuk  pembayaran  utang  pemberi  fidusia  bila  terjadi  wanprestasi dengan  cara penerima fidusia menjual jaminan tersebut dengan cara lelang.
Bagi pihak pemberi fidusia bentuk jaminan yang baik merupakan bentuk jaminan  yang  tidak  akan  menghambat  kegiatan  usahanya  sehari-hari, sedangkan bagi penerima fidusia, jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan jaminan yang memiliki nilai  ekonomis.  Pemberi fiduasia  percaya  penerima  fidusia  mau  mengembalikan  hak  kepemilikan  atas jaminan  setelah  dilunasi  hutangnya,  begitu  juga  sebaliknya  penerima  fidusia percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan.
Jaminan  fidusia  adalah  perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian  pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini  di pertegas  dalam ketentuan  Pasal 4 Undang-undang  Jaminan  Fidusia  menyatakan  “Jaminan  fidusia  merupakan perjanjian  ikutan  dari  suatu  perjanjian  pokok  yang  menimbulkan  kewajiban
5 Salim  HS, Perkembangan  Hukum  Jaminan  di  Indonesia ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2008, hlm 64.
6 Frieda Husni Hasibullah , Op .cit, hlm 15.
bagi  para  pihak  untuk  memenuhi  suatu  prestasi”.  “ Sebagai  suatu  perjanjian assesoir (tambahan), perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat  sebagai berikut:
1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, yang  hanya  dapat  dilaksanakan  jika ketentuan yang  diisyaratkan  dalam perjanjian  pokok  telah  atau tidak dipenuhi”. 7
Bentuk  jaminan  fidusia  banyak  dimanfaatkan  karena  prosesnya sederhana, mudah, dan cepat. Dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF bahwa benda yang dibebani  dengan    jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan.  Setiap  bentuk  jaminan fidusia  wajib  di  daftarkan,  “kewajiban  ini  bahkan  tetap  berlaku    meskipun kebendaan  yang  dibebani  dengan    jaminan  fidusia  berada  diluar  wilayah Indonesia”. 8 “ Kewajiban  pendaftaran  jaminan  fidusia  jugauntuk  memberikan kepastian hukum pada pemberi fidusia bahwa status dari objek jaminan fidusia yang  dijaminkan  kepadanya  adalah  benda  yang  sedang  atau  tidak  sedang digunakan  sebagai    jaminan  dalam  perjanjian    lain”. 9 Pendaftaran  fidusia diajukan permohonan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan memuat:
a. identitas pihak pemberi  dan penerima fidusia
b. tanggal,  nomor  akta  jaminan  fidusia,  nama,  dan  tempat  kedudukan notaris yang membuat  akta  jaminan fidusia
c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
d. nilai penjamin
e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
Sebelum  dilakukan  pendaftaran  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia, pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta otentik. Sehingga prosesnya terjadi jaminan fidusia dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
7 Gunawan   Widjaja,   et.all, Op.cit hlm 146.
8 Gunawan   Widjaja,   et.all Op . cit , hlm 131.
9 Ahmad Sanusi, Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Akibat  Hukumnya ,  Jurnal  Ilmiah kebijakan  hukum  Vol  7  (1),  Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Kebijakan  Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, hlm 63.
1. Pembebanan  jaminan  fidusia  Melalui  notaris,  dengan  dibuatkan  akta jaminan fidusia.
2. Pendaftaran jaminan fidusia Dilakukan
pendaftaran  di kantor pendaftaran fidusia dan dibuat sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti telah terdaftarnya objek jaminan fidusia tersebut.
“Permohonan yang  diterima oleh KPF  dan sertifikat  jaminan fidusia dikeluarkan    pada  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal  pendaftaran  jaminan fidusia,dengan tujuan pendaftaran:
1. Memberikan kepastian  hukum  kepada  para  pihak  yang berkepentingan,  terutama  terhadap  kreditor  lain  mengenai  benda yangtelah dibebani  dengan jaminan fidusia.
2. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi penerima fidusia.
3. Memberikan  hak  yang  didahulukan  ( preference )  kepada  penerima fidusia  terhadap  kreditor  lain,  berhubung  pemberi  fidusia  tetap menguasai  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  berdasarkan kepercayaan”. 10
Ketentuan  tentang  pendaftaran  objek  jaminan  tidak  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86  Tahun  2000 tentang Tata Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Fidusia. Berdasarkan  perkembangan  hukum  dan  kebutuhan  masyarakat  peraturan tersebut diganti  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan Fidusia  selanjutnya  disebut  Peraturan  Pemerintah  No.  21  tahun  2015. Peraturan Pemerintah No. 21  tahun 2015 juga bertujuan untuk melaksanakaan ketentuan Pasal   5 ayat 2, Pasal 13 ayat 4 tentang UUJF. Peraturan Pemerintah No.  21    tahun  2015  dalam  perkembangan  hukum  untuk  penggantian  sistem manual  menjadi  sistem  elektronik  oleh  Direktorat  Jenderal  Administrasi Hukum Umum (Ditjen  AHU)  pada  tanggal  5  Maret  2013  berdasarkan  “Surat Edaran  Ditjen  AHU  Nomor  AHU-06.OT.03.01  Tahun  2013  tentang
Pemberlakuan Sistem Administrasi  Pendaftaran  Jaminan Fidusia
10 Oey Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 5.
Secara  Elektronik  ( Online  System )”. 11 Berdasarkan  ketentuan  yang berhubungan  dengan jaminan fidusia yakni permohonan pendaftaran jaminan fidusia,  permohonan  perbaikan  sertifikat  jaminan  fidusia,  permohonan perubahan  sertifikat  jaminan  fidusia,  dan  pemberitahuan  penghapusan sertifikat  jaminan  fidusia  diajukan  secara  elektronik  dengan  mengakses www.fidusia.ahu.go.id .
Beberapa alasan yang menyebabkan  hapusnya jaminan fidusia diatur dalam  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Fidusia menentukan bahwa hapusnya jaminan fidusia disebabkan oleh hal- hal sebagai berikut:
a. hapusnya utang yang dijaminkan dengan fidusia
b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau
c. musnahnya benda yang menjadi  objek  jaminan fidusia
Penghapusan  jaminan  fidusia  berdasarkan  UUJF  dan  Pemerintah Fidusia  No.  21  tahun  2015  memiliki  beberapa  perbedaan,  salah  satunya yakni subjek hukumnya.subjek dalam UUJF yakni penerima fidusia, tidak ada pihak lain sesuai Pasal 25 ayat (3), Sedangkan  dalam Pemerintah Fidusia No. 21  tahun  2015,  Pasal  16  ayat  (2)  menyebutkan  subjek  penghapusan  tidak hanya  penerima  fidusia  namun  juga  bisa  kuasa  atau  wakilnya.  Penerima fidusia, kuasa  atau  wakilnya  wajib  memberitahu  penghapusan dalam  jangka waktu  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  tanggal  hapusnya  jaminan fidusia,  dengan  melampirkan  pernyataan  mengenai  hapusnya  hutang, pelepasan hak atau  musnahnya  benda  yang menjadi objek jaminan fidusia. 12
Setelah  adanya  pemberitahuan  penghapusan  oleh  penerima  fidusia maka  KPF  menghapus  jaminan  dari  daftar  jaminan  fidusia  dan  diterbikan surat  keterangan  penghapusan  yang  menyatakan  sertifikat  jaminan  fidusia
11 Tari Kharisma Handayani, Sanusi, Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga   Pembiayaan, Jurnal  hukum  Vol. 8 (2), Magister Hukum Udayana, 2019, hlm 222.
12 Laksana  Arum  Nugraheni, Tanggung  Jawab  Hukum  Notaris  dalam  Pendaftaran Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik ,  Jurnal  Hukum,  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta,  2017, hlm 5.
yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
Penghapusan  jaminan  fidusia  memiliki  penting  dengan  proses pendaftaran fidusia. Tujuan dilakukannya penghapusan jaminan fidusia adalah demi tercapainya tertib administrasi terkait status dari  benda objek jaminan fidusia  yang  sebelumnya  dilakukan  pendaftaran  dan  memberikan  kepastian hukum terhadap debitur  bahwa  sertifikat jaminan sudah dihapus  dari  daftar fidusia.  Bila  tidak  ada  penghapusan  sertifikat  jaminan  fidusia,  maka  objek jaminanyang  bersangkutan  masih  terdaftar  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia dan objek jaminan  fidusia tidak bisa didaftarkan  lagi  atau fidusia ulang tidak dibolehkan secara undang-undang.
Fidusia  ulang  menurut  Sutarno,  “tidak  dapat  dilakukan  karena  benda yang  telah  dibebani  fidusia  bukan  milik  debitur  tetapi  hak kepemilikannya  telah  beralih  kepada  penerima  fidusia.  Pentingnya penghapusan fidusia untuk memberikan kepastian hukum terhadap objek jaminan atau objek tersebut sudah terbebas dari jaminan fidusiadan dapat dijaminkan kembali sebagai jaminan fidusia yang baru”. 13
Apabila hutang dari pemberi  fidusia sudah dilunasi  kepada penerima fidusia.  Menjadi  kewajiban  penerima  fidusia  untuk  memberitahukan  kepada Menteri  di  bidang  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  mengenai  berakhirnya jaminan fidusia yang disebabkan hapusnya hutang pokok. Kantor pendaftaran fidusia  menghapus  sertifikat  jaminandari  daftar  jaminan  dan  diterbitkan keterangan  berupa  surat  keterangan  penghapusan  jaminan  fidusia    yang menyatakan bahwa jaminan yang bersangkutan  sudah tidak berlaku lagi. Hal ini  penting  untuk  menghindari  adanya  sertifikat  rangkap  terhadap  objek jaminan  tersebut  dan  juga  untuk  melindungi  penerima  fidusia  yang  baru. Penerima  fidusia  sebagai  pihak  yang  dibebani  kewajiban  untuk  menghapus sertifikat jaminan yang telah lunas hanya  mengembalikan bukti kepemilikan objek  jaminan  yang  disertai  dengan  surat  keterangan  lunas,  tidak  disertai surat  keterangan  penghapusan  sertifikat  jaminan  fidusia.  Dalam  hal  ini pemberi fidusia menjadi pihak yang dirugikan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat
13 Sutarno, Aspek-Aspek  Hukum  Perkreditan  Pada  Bank ,  Alfabeta,  Bandung,  2005, hlm 218.
(2) PP tentang Fidusia No. 21 tahun 2015, menentukan bahwa Jika penerima fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  tidak  memberitahukan  penghapusan  jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemberi fidusia tidak bisa lagi melakukan  fidusia  ulang  atau  objek  jaminan  tidak  dapat  didaftarkan kembali sebagai jaminan fidusia baru.
Hal  yang  perlu  diperhatikan  pentingnya  kepastian  hukum  apabila penerima  fidusia  mengabaikan persoalan penghapusan  sertifikat fidusia, hal tersebut  akan  merugikan  pemberi  fidusia.  UUJF  dan  peraturan  pelaksana lainya tidak mengatur secara jelas akibat hukum bagi penerima fidusia yang tidak bertanggungjawab memenuhi kewajibanya.
Adapun  masalah  dalam  tulisan  ini  adalah  sbb: Pertama, Bagaimana kepastian  hukum  terhadap  penghapusan  objek  jaminan  fidusia  secara elektronik? Kedua, Bagaimana  tanggung  jawab  hukum  tidak  adanya penghapusan objek jaminan fidusia secara elektronik?

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian  yuridis  normatif, penelitian  yuridis  normatif.  Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  ialah, pendekatan  undang-undang ( statute  approach) pendekatan  Konseptual ( conceptualapproach ).
Pengumpulan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tersier. Analisa bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:
a. Teknik Inventarisir berupa pengumpulan bahan hukum mencangkup peraturan perundang-undangan  sesuai  masalah  yang  dibahas  yaitu  penghapusan  obyek jaminan fidusia berdasarkan UUJF dan peraturan pelaksana lainya.
b. Teknik  Sistematisasi  yang  merupakan  upaya  mencari  hubungan  suatu  norma aturan  hukum  aturan  perundang-  undangan  bahan-bahan  hukum  yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
c. Teknik Interprestasi diterapkan terhadap rumusan norma-norma hukum yang jelas, sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan di  aplikasikan  untuk  memecahkan  permasalahan  yang  dihadapi  dalam
penelitian ini.
Setelah data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif artinya menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya  umum  sehingga  dari  hasil  penelitian  yang  telah  diperoleh  diharapkan dapat  memberikan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif.

## Pembahasan
1. Penghapusan Objek Jaminan Fidusia
Pembebanan  jaminan  fidusia  dilakukan  dengan  akta  jaminan  fidusia  yang dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  yang  berwenang  dalam  hal  ini  Notaris. Pentingnya sebuah akta dalam hal pembuktian, membuat notaris yang mempunyai kewenangan untuk itu harus lebih hati-hati dalam membuatnya. Hal ini mengingat akan kemungkinan kecurangan yang terjadi seperti objek yang belum dilakukannya penghapusan  fidusia  yang  sering  diberikan  sebutan  belum  di  fidusianya  belum  di roya  tetapi  kembali  tetap  dilakukan  penjaminan  barang  yang  sama.  Bahasa  Roya lebih  tepat  diletakkan  pada  jaminan  Hak  Tanggungan,  namun  sering  sekali  dalam bahasa  sehari-hari  fidusiapun  ketika  bank  mau  melakukan  penghapusan  jaminan fidusia sering juga istilah roya.
Pendaftaran  pada  jaminan  fidusia  dimulai  dari  proses  pembebanan. Pendaftaran  jaminan  fidusia  sebagaimana  diamanatkan  oleh  UUJF  adalah  dalam rangka  kepastian  hukum.  Pendaftaran  memberikan  hak  yang  didahulukan ( preferen )  kepada  penerima  fidusia  terhadap  kreditor  yang  lain.  Dikeluarkannya Peraturan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013  tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik maka terjadi perubahan cara pendaftaran jaminan fidusia dari  manual  menjadi online .  Pada  prinsipnya  tidak  ada  yang  berubah  dari  sistem pendaftaran ini, namun  jika sebelumnya pendaftaran dilakukan langsung menemui kantor  pendaftaran  fidusia  dengan  melampirkan  berkas-berkas  yang  sebagaimana ditetapkan, kini pemohon hanya perlu mengakses website www.fidusia.ahu.go.id.
Ada  hal-hal  yang  penting  dalam  Fidusia  on-line  untuk  segera  diakomodasi yaitu masalah penghapusan jaminan fidusia dan perubahan-perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia. Ini harus segera di atasi karena untuk mencegah fidusia
ulang. Dibalik kemudahan tersimpan berbagai peluang pelanggaran dan diantaranya peluang  pelanggaran  Penghapusan  jaminan  fidusia.Penghapusan  jaminan  fidusia adalah  tidak berlakunya lagi jaminan  fidusia  yang terdaftar di  Kantor Pendaftaran Fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, yaitu :
1) Hapusnya hutang yang dijaminkan dengan fidusia.
2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Terhadap  hapusnya  jaminan  fidusia  maka  menjadi  kewajiban  penerima fidusia  untuk  melakukan  penghapusan  jaminan    fidusia  paling  lambat  7  hari setelah  hapusnya  jaminan  fidusia  yang  bersangkutan  dengan  dilampiri  dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia.
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  akibat  hukum  bagi  objek  jaminan fidusia  yang  tidak  dilakukan  pencoretan  pendaftaran  jaminan  fidusia  dari  buku daftar fidusia, apabila dikaji lebih lanjut tidak akan terlepas dari penerapan Pasal 25  ayat  (3)  UUJF  yaitu  kewajiban  penerima  fidusia  memberitahukan  tentang hapusnya  jaminan  fidusia  telah  didaftarkan  dengan  melampirkan  pernyataan mengenai  hapusnya  hutang,  pelepasan  hak,  atau  musnahnya  benda-benda  yang menjadi  objek jaminan  fidusia.    Ketentuan  tersebut  sebagai    kewajiban  perlunya pencoretan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Dari  ketentuan  tersebut  tersirat  adanya  inisiatif  untuk  melakukan penhapusan  seperti yang terjadi dalam praktek hipotek dan hak tanggungan. Pada waktu  debitor  melunasi  hutangnya,  untuk  mana  diberikan  jaminan  fidusia,  maka kreditor memberikan surat yang ditujukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, yang menyatakan  bahwa  hutang  yang  bersangkutan  sudah  dilunasi.  Menurut  J.  Satrio “pada  hakekatnya  pencoretan  pencatatan  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  hanya merupakan tindakan administratif saja, demikian pula kalau ada pelepasan hak atau peristiwa musnahnya benda jaminan fidusia yang telah didaftarkan”. 14
Permasalahan  tersebut    timbul    berdasarkan  Pasal  25  ayat  (3)  UUJF,  yang ditunjuk  untuk  memberitahukan  adalah  penerima  fidusia,  kuasa,  atau  wakilnya padahal setelah tagihannya dilunasi atau objek jaminan   telah musnah atau  hilang, penerima  fidusia  sudah  tidak  punya  kepentingan  lagi  dengan  benda  fidusia, sebaliknya  yang  semestinya  berkepentingan  justru  pemberi  fidusia  karena
menyangkut benda jaminan yang merupakan miliknya.
Kewajiban  tersebut  juga  tertuang  dalam  Pasal  16  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015, berbunyi:
“Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penerima  Fidusia,  kuasa  atau  wakilnya,  wajib  memberitahukan  kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia”.
Dasar hukum penghapusan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia pada Kantor  Pendaftaran  Fidusia  adalah  Pasal  26  UUJF  dan  Pasal  17  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015;
“Pasal 26 UUJF mengatur:
(1) Dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia  mencoret  pencatatan  jaminan  fidusia  dari buku daftar fidusia
(2) Kantor  Pendaftaran  Fidusia  menerbitkan  surat  keterangan  yang menyatakan Sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku”
“Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015 berbunyi:
(1) Berdasarkan  pemberitahuan  penghapusan  sebagaimana  dimaksud  alam Pasal  16,  Jaminan  Fidusia  dihapus  dari  daftar  Jaminan  Fidusia  dan diterbitkan  keterangan  penghapusan  yang  menyatakan  sertifikat  Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
(2) Jika  Penerima  Fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  tidak  memberitahukan penghapusan  Jaminan  Fidusia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.
Akibat yang akan diterima apabila tidak dilakukannya penghapusan jaminan fidusia  adalah secara administrasi sertifikat jaminan fiduisa tersebut masih terdaftar atau tercatat sebagai jaminan yang sedang dijaminkan. Belum jadi sebagai jaminan sampai  dengan  adanya  permohonan  penghapusan  jaminan  fidusia  ke  kantor pendaftaran  fidusia.  Dengan  masih  tercatatnya  sertifikat  Jaminan  Fidusia  maka secara  hukum  jaminan  yang  sedang  dijaminkan  tetap  tercatat  atau  terdaftar  pada Buku  Daftar  Fidusia,    sehingga  tidak  bisa  dijaminkan  kembali  sebelum  dilakukan pencoretan  dalam  Buku  Daftar  Jaminan  Fidusia.  Sertipikat  jaminan  fidusia  masih berlaku  sebagi  tanda  bukti  jaminan  fidusia  pada  objek  yang  didaftarkan  selama belum ada laporan dari penerima fidusia, kuasa atau wakilnya terhadap berakhirnya jaminan fidusia seperti pada Pasal 25 UUJF.
Penghapusan  merupakan  salah  satu  instrument  penting  dalam  sistem penjaminan  secara  fidusia  selain  pembebanan  dan  pendaftaran  jaminan  fidusia,
namun  instrument  ini  sangat  diabaikan  oleh  penerima  fidusia  atau  pihak  yang berkepentingan. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama para penerima fidusia, kuasa atau wakilnya seperti yang diamanatkan oleh Pasal 16 Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor  21  Tahun  2015  untuk  melakukan  permohonan  pencoretan  terhadap objek  jaminan  fidusia  yang  telah  berakhir  di  Kantor  Fidusia,  untuk  selanjutnya dihapus  dalam  Buku  Daftar  Fidusia  dapat  berdampak  pada  administrasi pendaftaran    objek  jaminan  tersebut,  apabila  dikemudian  hari  objek  jaminan tersebut  akan  di  jaminankan  secara  fidusia  lagi.  Untuk  menghindari  adanya sertifikat  rangkap  terhadap  objek  jaminan  tersebut  dan  juga  untuk  melindungi kepentingan si kreditor baru.
Dalam  pergaulan  bisnis,  yang  perlu  diperhatikan,  adalah  adanya  kepastian hukum,  dan  bagi  pihak-pihak yang memerlukan informasi  yang  diperlukan, adalah kepastian terhadap asas publisitas. Apabila pihak kreditor dan debitor mengabaikan masalah-masalah  pencoretan  fidusia,  maka  akan  berimbas  pada  tidak  adanya perlindungan  hukum  bagi  kedua  belah  pihak.  Fidusia  ulang  tidak  dapat  dilakukan karena  benda  yang  telah  dibebani  fidusia  bukan  milik  pemberi  fidusia  tetapi  hak kepemilikannya  telah  beralih  kepada  penerima  fidusia.  Pemberi  fidusia  baru  bisa mengfidusiakan  kembali  bendanya  setelah  benda  tersebut  dihapuskan  dari  daftar fidusia.  Dilakukannya  penghapusan  fidusia  menandakan  objek  tersebut  sudah terbebas dari jaminan fidusia dan dapat dijaminkan kembali sebagai objek jaminan fidusia.  Jika  objek  jaminan  tersebut  tetap  didaftarkan  padahal  belum  dilakukan penghapusan, maka dalam hal ini pemberi fidusia telah  melakukan fidusia ulang.
Tujuan  dilahirkannya  UUJF  adalah  untuk  menjamin  kepastian  hukum.  Hal yang lebih penting menurut J. Satrio, “adalah dengan pengaturan secara lebih pasti melalui undang- undang mengenai hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian jaminan fidusia, diharapkan akan sangat menambah kepastian hukum mengenai hal itu”. 15 Mengkaji  norma  hukum  berarti  mengkaji  substansi  hukumnya.  Menurut Lawrence M. Friedman “substansi hukum adalah berkorelasi dengan produk hukum yang telah dihasilkan oleh para penyusunnya yaitu peraturan perundang-undangan, apakah materinya telah sesuai dengan isu- isu hukum yang ada di masyarakat”. 16
Norma memiliki sanksi yang tegas dan dijatuhkan apabila dilanggar.  Sanksi
15 15 J. Satrio, Op.cit . hlm. 310.
16 16 Ibid .
adalah  hukuman  yang  dijatuhkan  kepada  seseorang  akibat  dari  perbuatan  atau pelanggaran  hukum  yang  telah  dilakukan.  Dilihat  dari  segi  sifatnya  sanksi  ini dijatuhkan untuk mendidik kepada seseorang atau untuk mengobati. Produk hukum berupa  aturan-  aturan  harus  mempunyai  ketegasan  sehingga  menjamin  kepastian dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu dikaji seberapa tegas pengaturan mengenai penghapusan  jaminan  fidusia  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dalam pelaksanaannya. Berikut ini akan dibahas peraturan terkait jaminan fidusia ditinjau dari kepastian hukumnya.
1. Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melihat ketentuan  Pasal  25    ayat  (3)  ini,  belum  memberikan  ketegasan  dalam pelaksanaannya. Pasal ini hanya bersifat anjuran dan bukan suatu kewajiban bagi penerima fidusia untuk melakukan  penghapusan jaminan fidusia.
Penerima  fidusia  hanya  dianjurkan  untuk  memberitahukan  kepada  Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia. Ditambah lagi UUJF tidak mencantumkan aturan mengenai sanksi bagi penerima fidusia yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia. Tentunya  pasal ini masih jauh dari kata tegas dan pada akhirnya akan diragukan dalam kepastian pelaksanaanya.
2. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  fidusia Peraturan pemerintah ini  sebenarnya sudah cukup tegas  mengatur mengenai penghapusan  jaminan  fidusia.  Kewajiban  bagi  Penerima  Fidusia,  kuasa,  atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya Jaminan Fidusia.  Ditambah  lagi  dengan  masa  tenggang  yang  sudah  ditentukan  yaitu paling  lambat  14  hari  setelah  hapusnya  Jaminan  Fidusia  yang bersangkutan.Namun  belum  cukup  untuk  menjamin  kepastian  hukum pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia. Seandainya penerima fidusia tidak mau melakukan penghapusan jaminan fidusia,  aturan ini hanya sebatas huruf- huruf  mati  yang  tidak  bisa  ditindak  lanjuti  terhadap  pelanggarannya  karena aturan  ini  tidak  menyediakan  adanya  sanksi  yang  tegas  terhadap pelanggarannya demi terciptanya kepastian hukum.
3. Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor: 130/PMK.010/Tahun 2012 tentang  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Bagi  Perusahaan  Pembiayaan  yang melakukan  Pembiayaan  Konsumen  untuk  Kendaraan  Bermotor  dengan
Pembebanan  Jaminan  Fidusia.  Peraturan  menteri  keuangan  ini  hanya  sebatas mengatur  tentang  ketegasan  kewajiban  pendaftaran  saja  yang  disertai  sanksi bagi  pelanggarnya.  Namun,  tidak  ditemukan  satu  pengaturan  apapun  yang meyebutkan tentang penghapusan jaminan fidusia.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara  elektronik.  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Permenkumham)  Republik  Indonesia  ini  kurang  lebih  sama  dengan pengaturan  yang  ada  didalam  UUJF  terkait  dengan  penghapusan  Jaminan fidusia ini belum memberikan ketegasan dalam pelaksanaannya. Peraturan ini juga    masih  bersifat  anjuran  bukan  suatu  kewajiban  untuk  melakukan penghapusan jaminan fidusia dan peraturan ini tidak ditemukan adanya suatu sanksi  yang  diberikan  terhadap  penerima  fidusia  yang  tidak  mau  melakukan penghapusan jaminan fidusia. Tentunya peraturan ini juga masih jauh dari kata tegas untuk menciptakan kepastian hukum.
Wujud  dari  ketegasan  aturan  yaitu  adanya  sanksi,  untuk  mewujudkan kepastian  hukum.  Hukum  tanpa  sanksi  sangat  sulit  melakukan  penegakannya Tujuan  penghapusan  jaminan  fidusia  adalah  untuk  membebaskan  benda  yang menjadi  objek  jaminan  fidusia,  bebas  dari  jaminan  fidusia.  Terhadap  objek jaminan  yang  belum  dihapus  jaminan  fidusia    tidak  bisa  dijadikan  sebagai  objek jaminan fidusia.
Ada beberapa akibat hukum yang timbul jika pemberi fidusia melakukan fidusia ulang, yaitu :
1. Kreditor Kedua Kehilangan Hak Preferentnya apabila terjadi suatu benda yang sama  dibebani  lebih  dari  satu  perjanjian  jaminan  fidusia  maka  hak  yang didahulukan  (hak  preferent)  diberikan  kepada  kreditor  yang  lebih  dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran  fidusia sebagaimana diatur  dalam Pasal  27  UUJF.  Artinya  jika  kreditor  pertama  sudah  mendaftarkan  objek jaminan  fidusia,  maka  meskipun  kreditor  kedua  juga  mendaftarkan,  ia  akan tetap kehilangan hak preferentnya.
2. Pemberian  sanksi  pidana  kepada  pemberi  fidusia  akibat  dari  perbuatan pemberi fidusia yang melakukan secara sadar fidusia ulang, UUJF memberikan
sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam  Pasal 35 kepada debitor yang nakal karena  memberikan  keterangan  yang  menyesatkan  sehingga  terjadi  fidusia yang  dilarang  ini,  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda palingsedikit Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Pemberian sanksi pidana kepada pemberi fidusia yang melakukan fidusia ulang  ini  dinilai wajar,  sebab  pemberi  fidusia  secara  sadar  telah  beritikad  buruk menyesatkan  kreditor.  Persoalannya  akan  berbeda  jika  Fidusia  ulang  tersebut dilakukan  pada  objek  yang  belum  diroya  fidusia.  Fidusia  ulang  yang  dilakukan pemberi  fidusia  atas  objek  yang  belum  diroya  oleh  penerima  fidusia,  memang termasuk kedalam unsur fidusia ulang yang disebutkan dalam Pasal 17 UUJF dan terhadap  pelanggaran  pasal  ini  berakibat  diberikan  sanksi  berupa  penjatuhan pidana kepada pemberi fidusia sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Pasal  25  ayat  (3)  UUJF,  menjelaskan  bahwa  yang  berkewajiban  untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia  adalah penerima fidusia, bukan pemberi fidusia. Jadi, jika dikemudian hari pemberi fidusia dituduh melakukan fidusia ulang karena menjaminkan kembali objek tersebut, itu bukan merupakan kesalahan dari pemberi fidusia, melainkan kesalahan dari penerima fidusia yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia sehingga terjadi fidusia ulang.
Pemberi  fidusia  sebenarnya  sudah  berhak  atas  jaminan  tersebut  karena sudah  melakukan  pelunasan  hutang.  Hapusnya  jaminan  fidusia  berarti  pemberi fidusia secara hukum sudah berhak kembali atas jaminan tersebut. Jadi tidak ada yang  menghalangi  pemberi  fidusia  untuk  menjaminkan  kembali  objek  jaminan fidusia    tersebut.  Pernyataan  yang  tidak  tepat  jika  pemberi  fidusia  dituduh melakukan fidusia ulang,  dikarenakan  objek  jaminan  fidusia  belum  dihapus  oleh penerima fidusia, meskipun secara unsur menurut Pasal 17 UUJF sudah terpenuhi. Penerima  Fidusia  dalam  hal  ini  tidak    pantas  menerima  akibat  hukum  berupa penjatuhan pidana kepadanya.
Seharusnya  akibat  hukum  yang  timbul  dari  perbuatan  fidusia  ulang  ini dijatuhkan kepada penerima fidusia. Hal ini relevan Penerima fidusia dalam hal ini mengembalikan  objek  jaminan  dalam  status  masih  terdaftar,  sehingga  jika pemberi fidusia kembali menjaminkan objek tersebut akan terjadi fidusia ulang.

## 2. Tanggung  Jawab  Hukum  Penghapusan  Jaminan  Fidusia  Oleh  Penerima Fidusia
Pada  umumnya  dalam  praktik  pemberian  fidusia  benda  yang  dipakai sebagai jaminan fidusia yang diserahkan hak miliknya kepada kreditur disebutkan secara rinci. Penyebutannya tidak hanya tertuju kepada banyaknya atau satuannya dan jenisnya saja, tetapi biasanya dirinci lebih lanjut seperti merknya, ukurannya kualitasnya,  keadaannya  dan  lain  sebagainya.  Semua  itu  untuk  menghindarkan sengketa yang berkepanjangan dikemudian hari.
Tujuan  jaminan  fidusia  untuk  memberi  kepastian  hukum  kepada  para pihak  yang  berkepentingan,  dan  juga  memberi  perlindungan  secara  hukum terhadap  benda  jaminan  kepada  pemberi  fidusia.  Setelah  pemberi  fidusia memenuhi  kewajibanya  dalam  pembayaran  hutang  piutang  kepada  penerima fidusia  dengan  itu  penerima  fidusia  segera  mengajukan  penghapusan  jaminan fidusia  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  Dilihat  dari  aspek  lingkup  bidang  hukum, secara  umum  konsep  tanggung  jawab  hukum  ( liability )  akan  merujuk  pada tanggung  jawab  hukum  dalam  ranah  hukum  publik  dan  tanggung  jawab  hukum dalam  ranah  hukum  privat. 17 karena  penerima  fidusia    lah    yang  meyebabkan pemberi  fidusia  melakukan  fidusia  ulang.  “Tanggung  jawab  hukum  dalam ranah hukum publik misalkan tanggung jawab administrasi Negara dan tanggung jawab hukum  pidana.  Sedangkan  tanggung  jawab  dalam  ranah  hukum  privat,  yaitu tanggung  jawab  hukum  dalam  hukum  perdata  dapat  berupa  tanggungjawab berdasarkan  wanprestasi  dan  tanggungjawab  berdasarkan  perbuatan  melawan hukum”. 18
Tanggung  jawab  penerima  fidusia  terhadap  penghapusan  objek  jaminan fidusia yang tidak dilakukan  adalah  sebuah  konsekuensi  dari  peristiwa  yang terjadi.  Tanggung  jawab  penerima  fidusia  bukan  saja  mengembalikan  hak kepemilikan  benda  jaminan  milik  pemberi  fidusai  akan  tetapi  juga  berupa tanggung jawab penghapusan sertifikat dari pendaftaran fidusia.
Mengenai  penghapusan  hak  kepemilikan  atas  benda  yang  didaftarkan  ke Kantor Pendaftaran Fidusia harus mengacu kepada sistem hukum jaminan fidusia
17 17 Van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  cet.28,  Pradnya  Paramita,  Jakarta, 2000, hlm 174.
18 Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm 13.
yang  berlaku  yaitu  Penerima  fidusia,  kuasa  atau  wakilnya    wajib  memberitahu penghapusan  dalam  jangka  waktu  14  (empat  belas)  hari  terhitung  sejak  tanggal hapusnya  jaminan  fidusia,  dengan  melampirkan  pernyataan  mengenai  hapusnya hutang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek  jaminan fidusia. 19
Konsekuensi hukum  jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kengajaan atau  kelalaian)  dari  penerima  fidusia  sehubung  tidak  adanya  penghapusan  maka penerima  fidusia  bertanggungjawab  secara  hukum  dengan  kerugian  yang  didapat oleh pemberi fidusia.
“Perbuatan  “Melawan  Hukum”  dalam  konteks  Hukum  Pidana  dengan dalam  konteks  Hukum  Perdata  adalah  lebih  dititikberatkan  pada  perbedaan  sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat. Hanya saja  yang  membedakan  antara  perbuatan  melawan  hukum  pidana  dengan perbuatan melawan hukum (Perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnyasebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum atau juga kepentingan  individu  yang  dilanggar,  sedangkan  dengan  perbuatan  melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja”. 20
Penghapusan  jaminan  fidusia  yang  tidak  dilakukan  oleh  penerima  fidusi dalamhal ini pihak pemberi fidusia telah membayar lunas kewajibanya pada tepat waktu  yang  diperjanjikan  atau  sebelum  waktu  diperjanjikan.  Pada  saat  itu  juga benda objek jaminan fidusia telah kembali sepenuhnya milik pemberi fidusia, dan bukan  lagi  benda  yang dijaminkan  berdiri  hak  dari  penerima  fidusia.  Sudah  jelas hal  ini  penting  dilakukan  penghapusan  disebabkan  untuk memenuhi adiminitrasi dalam proses  untuk jaminan  yang  sama  dengan  kreditur  lain,  objek jaminan  bisa didaftarkan kembali.
Tidak adanya penghapusan objek jaminan fidusia terhadap pemberi fidusia yang  telah  melunasi  hutangnya  atas  perjanjian  kredit  dapat  dikenakan  sanksi administratif  terhadap  penerima  fidusia.  Penerima  fidusia  sudah  diwajibkan memberi  tahu  penghapusan  objek  jaminan  berdasarkan  UUJF.  Tidak  ada penghapusan jaminan fidusia oleh penerima fidusia, perbuatan tersebut dapat kita kenakan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang  Perbuatan  melawan  hukum  ( onrechtmatigedaad )  yang  bunyinya  sebagai
19 Laksana Arum Nugraheni, Jurnal, Op . cit . hlm 14.
20 Munir  Fuady, Perbuatan  Melawan  Hukum  (Pendekatan  Kontemporer), PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 22.
berikut:
“Setiap  perbuatan    melawan  hukum  yang  mengakibatkan  kerugian  pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
“Abdulkadir  Muhammad  menyebutkan  bahwa  unsur-unsur  perbuatan melawan hukum yaitu: 21
1. Perbuatan itu harus melawan hukum
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal.
“Berdasarkan  pada  hal  ini,  dapat  dipahami  bahwa  suatu  perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut:
1. Perbuatan itu harus melawan hukum ( onrecthmatigedaad ).
Kata  “Perbuatan”  meliputi perbuatan  positif  dan   perbuatan negative. Perbuatan positif adalah perbuatan yang benar-benar dikerjakan diatur dalam Pasal  1365  KUHPerdata.  Oleh  karena  itu,  perbuatan  positif  dikerjakan  oleh orang-orang  yang  benar-  benar  berbuat,  sedangkan  perbuatan  negatif  tidak dikerjakan sama sekali oleh  orang yang bersangkutan. Pelanggaran perbuatan dalam  dua  pasal  tersebut  mempunyai  akibat  hukum  sama,  yaitu  mengganti kerugian.
Konsep perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan negatif  dalam  Pasal  1366  KUHPerdata  hanya  digunakan  sebelum  ada  Putusan Hoge  Raad  Nederlands    31  Januari  1919  karena  pada  waktu  itu  pengertian “Melawan  Hukum”  hanya  bagi  perbuatan  positif,  dalam    arti    sempit.  Setelah keluar  Putusan  Hoge  Raad  31  Januari  1919,  pengertian  “melawan  hukum” diperluas,  mencakup  juga  perbuatan  negatif,  tidak  berbuat.  Dengan  demikian, pengertian  “perbuatan  melawan  hukum”  Pasal  1365  KUHPerdata  diperluas mencakup juga perbuatan negatif, yang artinya berbuat atau tidak berbuat. Jadi, perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah berbuat atau tidak berbuat yang merugikan orang lain. Sejak tahun 1890 para penulis hukum telah  menganut  paham  yang  luas  tentang  pengertian  melawan  hukum, sedangkan  dunia  peradilan  (Mahkamah  Agung)  masih  menganut  paham  yang
21 R.  Wirjono  Prodjodikoro, Perbuatan  Melanggar  Hukum ,  Sumur,  Bandung,  2003, hlm 72.
sempit.  Hal  itu  dapat  diketahui  dari  Putusan  Hoge  Raad  Nederlands  sebelum tahun 1919, yang merumuskan:
“Perbuatan  melawan  hukum  adalah  suatu  perbuatan  yang  melanggar  hak orang  lain  atau  jika  berbuat  bertentangan  dengan  kewajiban  hukumnya sendiri.”
Dalam  rumusan  ini,  yang  perlu  dipertimbangkan  hanya  hak  dan kewajiban hukum berdasar pada undang-undang (UU). Jadi, perbuatan itu harus melanggar  hak  orang  lain  atau  bertentangan  dengan  kewajiban  hukumnya sendiri yang diberikan undang- undang. Maka, melanggar hukum ( onrechtmatig ) sama  dengan  melanggar  undang-undang  (UU).  Disini  penerima  fidusia  tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015  Pasal  16  ayat  (2)  yaitu  Dalam  hal  Jaminan  Fidusia  hapus  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  maka  Penerima  Fidusia,  kuasa  atau  wakilnya,  wajib memberitahukan  kepada  Menteri  dalam  jangka  waktu  paling  lama  14  (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.
Dengan tidak melakukan sesuatu perbuatan maka unsur pertama untuk adanya perbuatan melawan hukum terpenuhi.
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
Kerugian  yang  dimaksud  dalam  pengertian  ini  dapat  berupa  kerugian materiel atau kerugian imateriel. Menurut yurisprudensi, Pasal 1246-1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenal ganti kerugian dalam hal  terjadi wanprestasi tidak dapat diterapkan secara langsung pada perbuatan melawan hukum (PMH).
Pengertian  perbuatan  melawan  hukum  sejak  Tahun  1919,  tidak  lagi diartikan hanya bertentangan  dengan  kewajiban  yang  diatur  dalam  undang- undang tetapi sudah diartikan luas yaitu meliputi:
a) “Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.” 22
“Perbuatan  melawan  hukum  diartikan  sebagai  perbuatan  yang bertentangan  dengan  hak  orang  lain,  yang  dimaksud  hak  orang  lain  disini adalah hak subjektif orang lain, yang diatur oleh undang-undang (UU), dengan
22 Fuady, Op.cit , hlm 6.
demikian yang dimaksud hak subjektif disini adalah terbatas pada sejumlah hak yang disebutkan  dalam undang-undang saja”. 23 “Dalam  pengertian  yang kedua yaitu perbuatan yang melanggar kewajiban hukumnya sendiri, atau disebut juga melanggar kewajiban hukum si pelaku, tidak hanya berhadapan dengan norma yang  bersifat  “melarang”  tetapi  juga  yang  bersifat  (memerintah  mewajibkan, mengharus-kan)”. 24 Untuk  pengertian  yang  kedua  ini,  penerima  fidusia  yang tidak  menghapus  objek  jaminan  fidusia  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Tidak adanya  penghapusan  fidusia  dapat  dikatakan  perbuatan  melawan  hukum, menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  21  Tahun  2015  Pasal  16  ayat  (2), penerima  fidusia  tetap  mempunyai  kewajiban  untuk  penghapusan  objek jaminan fidusia. Untuk pengertian perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan,  jelas  tidak  sebab  penerima fidusia  yang    tidak  mengajukan  penghapusan  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia tidak melanggar kesusilaan.
Pengertian  yang  keempat  yaitu  bahwa  perbuatan  melawan  hukum berarti  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kehati-  hatian  atau  keharusan dalam  pergaulan  masyarakat  yang  baik,juga  tidak,  karena  kewajiban  penerima fidusia  untuk  menghapus  jaminan  fidusia  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  tidak terkait dengan pergaulan penerima fidusia dalam masyarakat.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
Pengertian  kesalahan  di  sini  adalah  pengertian  dalam  hukum  perdata, bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdata melingkupi semua gradasi,dari kesalahan  dalam  arti kesengajaan” sampai pada kesalahan  dalam  arti  “kelalaian”.  Menurut  konsep  hukum  perdata,  seseorang dikatakan bersalah jika kepadanya dapat disesalkan bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya dikira-kirakan.
“Suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum, maka  harus  ada  unsur  kesalahan.  Suatu  tindakan  dianggap  oleh  hukum mengandung  unsur  kesalahan  sehingga  dapat  dimintai  pertanggungjawaban
23 J. Satrio, Op.cit , hlm 168.
24 J. Satrio , Op.cit , hlm 182.
secara hukum jika dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 25
a. Ada unsur kesengajaan
b. Ada unsur kelalaian ( negligence, culpa ), dan
c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti overmacht”.
Perbuatan  penerima  fidusia  yang  tidak  menghapus  objek  jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, merupakan unsur perbuatan yang salah, karena  penerima  fidusia  itu  baik  sengaja  tidak  menghapus  atau  lalai  untuk menghapus merupakan perbuatan yang melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  21  Tahun  2015  Pasal  16  ayat  (2),  yang  mewajibkan untuk  dilakukan penghapusan objek jaminan fidusia.
Perbuatan  penerima  fidusia  yang  tidak  menghapus  jaminan  fidusia tidak  termasuk  perbuatan  yang  ada  alasan  pembenaranya,  sebab  yang termasuk alasan pembenaran adalah:
a. Perbuatan  itu  dilakukan  karena  keadaan  darurat,  perbuatan  kreditur penerima  jaminan  fidusia  tidak  mendaftarkan  jaminan  fidusia  bukan keadaan darurat.
b. Perbuatan itu dilakukankarena pembelaan terpaksa.  Perbuatan  penerima fidusia  tidak  menghapus  jamina  fidusia  bukan  pembelaan  terpaksa,  karena tidak ada serangan mendadak yang melawan hukum yang merupakan syarat untuk dikatakan ada pembelaan terpaksa.
c. Perbuatan  itu  dilakukan  karena  ketentuan  undang-  undang.  Perbuatan penerima  jaminan  fidusia  tidak  menghapus  jaminan  fidusia  ke  kantor pendaftaran fidusia tidak termasuk perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan  perundang-  undangan,  justru  perbuatan  tersebut  tidak  sesuai dengan undang-undang atau tidak melaksanakan ketentuan undang-undang, karena  undang-undang  memerintahkan  untuk  melakukan  penghapusan objek jaminan fidusia setelah hutang pokok lunas sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2015 Pasal  16 ayat (2).
d. Perintah  Jabatan.  Perbuatan  penerima  jaminan  fidusia  yang  tidak menghapus  objek  jaminan  bukan  merupakan  perbuatan  yang  dilakukan karena  adanya  perintah  pejabat.  Perbuatan  penerima  fidusia  tidak
25 Fuady, Op.cit . hlm 12.
menghapus  objek  jaminan  fidusia  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia,  tidak termasuk  perbuatan  yang  ada  alasan  pemaaf  karena  disini  tidak  ada keadaan memaksa ( overmacht ) yang timbul yang menyebabkan penerima fidusia melakukan perbuatan itu.
Jadi  untuk  unsur  ke tiga ini  yaitu  adanya  kesalahan  dalan  arti  adanya kesengajaan  atau  karena  sebuah  kelalaian  di  mana  perbuatan  yang  telah dilakukan  tersebut,  tidak  ada  alasan  pembenar  atau  alasan  pemaaf,  maka perbuatan  penerima  jaminan  fiducia  yang  tidak  menghapus  objek  jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran, karena tidak ada unsur pembenar dan pemaaf maka tidak dapat dikatakan memenuhi unsur yang ketiga
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul bagi korban
Adanya  kerugian  ( shade )  bagi  korban  juga  merupakan  syarat  untuk adanya  gugatan  berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata.  Dalam  hal  penerima jaminan fidusia tidak menghapus objek jaminan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kerugian  yang  ditimbulkan  bagi  korban,    dengan  tidak  adanya  penghapusan objek  jaminan  fidusia  setelah  penyelesaian  perjanjian  pokok  atau  perjanjian hutang  piutang  adalah  objek  fidusia  sebagai  benda  jaminan  tidak  bias  lagi didaftarkan  sebagai  jaminan  fidusia  baru.  Teori adequate  veroorzaking yang dikemukakan oleh von kries. Menurut teori ini, yang di anggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini akibatnya adalah kerugian. Jadi, antara  perbuatan  dan  kerugian  yang  timbul  harus  ada  hubungan  langsung (hubungan sebab akibat).
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
Kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan pelaku, haruslah kerugian yang timbul oleh perbuatan itu bukan karena sebab yang lain, atau dengan kata lain ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku.
Untuk  hubungan  sebab  akibat  ada  2  (dua)  macam  teori,  yaitu  (a)  teori hubungan  faktual  dan  (b)  teori  penyebab  kira-kira.  Hubungan  sebab  akibat secara  faktual  ( causation  in  fact )  hanyalah  merupakan  masalah  fakta,  atau  apa yang secara faktual telah terjadi, setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual. Kerugian tidak akan pernah
ada  tanpa  penyebabnya.  Dalam  hukum  tentang  perbuatan  melawan  hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “ but for ” atau “ sine qua non ”.
Penerima  fidusia  yang  tidak  menghapus  objek  jaminan  fidusia  ke Kantor  Jaminan  Fidusia  akan  menimbulkan  kerugian  yakni  pemberi  fidusia, sebab  dengan  tidak  adaknya  penghapusan  objek  jaminan  fidusia  dari  daftar fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia belum dianggap selesai persoalan antara pemberi  fidusia  dengan  penerima  fidusia  sehingga  kedudukan  dari  objek jaminan  fidusia  masih  berlaku dan  tidak  bias didaftar  kembali.  Jika  penerima fidusia tidak memenuhi kewajiban dalam penghapusan objek jaminan fidusia, kerugian bukan  untuk  penerima  fidusia akan  tetapi  kerugian  pemberi  fidusia atas benda objek jaminan fidusia yang masih terdaftar. Sehingga ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.
Analisis  di  atas menunjukan  bahwa  penerima  fidusia  telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan dapat  digugat ganti kerugian atas perbuatanya  terhadap  pemberi  fidusia.  Tujuan  hukum  adalah  memberikan kepastian,  kemanfaatan  dan  keadilan.  Adanya  penghapusan  sertifikat  jaminan fidusia tujuanya yakni memberikan maanfaat kepada pemberi fidusia. Apabila penghapusan jamina fidusia tidak dilakukan, maka maanfaat dari hukum tidak didapatkan  oleh  penerima  fidusia,  akibatnya  malah  menimbulkan  kerugian, dimana  objek  jaminan  fidusia  atau  benda  jaminannya  belum  kembali sepenuhnya dalam artian hak kepemilikan masih milik penerima fidusia.
Kerugian  yang  diterima  oleh  penerima  fidusia  terhadap  perbuatan hukum  pemberi  fidusia  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  penghapusan  yakni tidak menjadikan objek  jaminan fidusia sebagai jaminan fidusia baru atau fidusia ulang  dengan  kreditor  lainya.  Maksud  dari  kata  fidusia  ulang  bisa  diartikan dengan:
1. Fidusia ulang dalam hal itikad baik
Maksudnya penerima fidusia bebas melakukan fidusia ulang setelah adanya pelunasan hutang atau terpenuhnya prestasi dalam perjanjian kredit.
Asas  itikad  baik  disini  memiliki  arti  subjektif  sebagai  kejujuran  bukan objektif  sebgai  kepatutan  seperti  dalam  perjanjian.  dengan  asas  ini diharapkan  juga  untuk  penerima  fidusia  wajib  menghapus  jaminan  fidusia
tanpa persetujuan pemberi fidusia.
2. Fidusia ulang dengan itikat tidak baik
Maksudnya penerima fidusia mempunyai itikat tidak baik untuk melakukan fidusia ulang dengan kreditor  lainya, dimana dengan penerima fidusia yang lama masih ada perjanjian yang belum terpenuhi.
Pihak pemberi fidusia dilarang untuk melakukan fidusia ulang terhadap objek  yang  masih  menjadi  jaminan  yang  masih  terdaftar.  Kantor  pendaftaran fidusia  sebelum  adanya  penghapusan  sertifikat  jaminan  atas  objek  jaminan fidusia  yang  lama  tidak  menerima  pengajuan  fidusia  ulang  kecuali  sudah dilakukan  pengahapusan.  Menurut  Irma  Devita,  penghapusan  jaminan  fidusia “Bila jaminan fidusia  dihapus karena dihapusnya  yang disetujui   dengan fidusia,  pelepasan  hak  atas  jaminan  fidusia  oleh  penerima  fidusia;  atau musnahnya  benda  yang menjadi objek jaminan fidusia, maka penerima  fidusia, wajib atau wakilnya,
diwajibkan  kepada  menteri  dalam  jangka  waktu
paling lama 14  (empat belas) hari  sejak  tanggal  dihapusnya  jaminan fidusia”. 26 Kewenangan  dalam  penghapusan  sertifikat  jaminan  fidusia  yakni penerima  fidusia,  kuasa  atau  wakinya.  Apabila  kewajiban  ini  tidak  dilakukan maka akibatnya  secara  hukum sudah jelas akan merugikan penerima fidusia.
Penghapusan  jaminan  fidusia  dikeluarkan  dari  daftar  jaminan  fidusia dan  diterbitkan  pernyataan  penghapusan  yang  diumumkan  sertifikat  jaminan fidusia yang dikeluarkan tidak berlaku lagi. Jika  penerima fidusia, otoritas atau wakilnya tidak dapat membatalkan(penghapusan) jaminan fidusia maka jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan kembali. 27
Kerugian ini disebabkan adanya  peristiwa  hukum yang tidak  terpenuhi. Sebagai  langkah  preventif,  dalam  perjanjian  fidusia  antar  penerima  fidusia dengan  pemberi  fidusia,  maka  harus  ada  klausul  untuk  penghapusan  setelah penyelesaian  hutang  pokok  dan  pihak  mana  yang  mana  untuk  memenuhi kewajiban  dalam  penghapusan  objek  jaminan  fidusia  ke  kantor  pendaftaran fidusia.
Secara analogi, perbuatan hukum tanpa sepengetahuan pemberi fidusia
26 Irma  Devita,  http//irmadevita-  com,  pembahasan-pp-no-21-tahun-2015- tentang tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-
dan-biaya-pembuatan-ajf-serta- danpaknya- bagi-notaris. diakses pada tanggal 10 maret 2020, pukul 21:53 WIB.
27 Ibib .
tidak mengahapus objek jaminan kekantor pendaftaran fidusia tidak dapat diakui perbuatan hukum yang baik. Pemberi fidusia bisa saja melakukan upaya hukum untuk  memenuhi  haknya  dikarenakan  penerima  tidak  melakukan  pemenuhi taggung  jawab  tersebut.  Adapun  dasar  gugatan  tersebut  pada  Pasal  1365 KUHPerdata.  Secara  tegas  Pasal  1365  KUHPerdata  memberikan  ruang  kepada pemberi fidusia untuk melakukan gugatan atas pemenuhan haknya yang belum kembali  dengan  dasar  kelalaian  atau  kesengajaan  penerima  fidusia  tidak menghapus jaminan fidusia.
Bagi  penerima  fidusia  yang  mendaftarakan  objek  jaminan  fidusia serta  memiliki  sertifikat  jaminan  fidusia  yang  dikeluarkan  kantor pendaftaran  fidusia.  Sertifikat  ini  yang  jadi  bukti  kepemilikan  oleh penerima  fidusia  bahwa  benda  jaminan  belum  sepenuhnya  kembali kepada  pemberi  fidusia  yang  telah  melunasi  hutang  piutang.  Pemberi fidusia tidak ikut bertanggung jawab atas penghapusan objek jaminan ke Kantor Pendaftaran Fidusia,  hal ini dipertegas dalam Pasal 17 PP NO 21 Tahun 2015.

## PENUTUP

## A. KESIMPULAN
1. Konsekuensi  apabila  tidak  dilakukannya  penghapusan  adalah  secara administrasi  sertifikat  jaminan  fidusia  tersebut  masih  terdaftar  atau tercatat sebagai jaminan yang  sedang  dijaminkan. Belum sebagai jaminan yang sudah dilakukan penghapusan sampai dengan adanya  permohonan penghapusan.  Dengan  masih  tercatatnya  sertifikat  Jaminan  Fidusia  maka secara  hukum  jaminan  yang  sedang  dijaminkan  tetap  tercatat  atau terdaftar pada Buku Daftar Fidusia, sehingga tidak bisa dijaminkan kembali sebelum dilakukan pencoretan dalam Buku Daftar Jaminan Fidusia.
2. Jaminan  Fidusia  merupakan  perjanjian  tambahan  ( accesoir )  yang keberadaannya mengikuti perjanjian pokoknya. Dengan adanya pelunasan hutang  yang  menjadi  perjanjian  pokok  maka  mengakibatkan  Jaminan Fidusia menjadi hapus.

## Daftar Pustaka
Frieda Husni Hasibullah, 2005, Hukum Kebendaan Perdata, Indhill Co, Jakarta.
Gunawan Widjaya, et.all, 2007, Jaminan Fidusia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
J.  Satrio,  1996, Hukum  Jaminan,  Hak-Hak  Jaminan  Pribadi ,  Citra  Aditia  Bakti, Bandung.
Moegni Djojodirdjo, 1979, Perbuatan Melawan Hukum , Pradnya Paramita, Jakarta.
Munir Fuady, 2005, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Rachmadi Usman, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan , Sinar Grafika, Jakarta.
R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, Perbuatan Melanggar Hukum , Sumur, Bandung.
Salim HS, 2008, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sutarno, 2005, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank , Alfabeta, Bandung.
Oey  Hoey  Tiong,  1984, Fidusia  Sebagai  Jaminan  Unsur-  Unsur  Perikatan ,  Ghalia Indonesia, Jakarta.
Van Apeldoorn, 2000, Pengantar Ilmu Hukum , cet.28, Pradnya Paramita, Jakarta.

## Jurnal
Novia Asmita, et. all, Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Kebendaan , Jurnal FIS, Universitas Negeri Makasar, Sulawesi Selatan, 2016.
Ahmad  Sanusi,  2013, Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Akibat  Hukumnya ,  Jurnal Ilmiah  kebijakan  hukum  Vol  7  (1),  Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI.
Tari Kharisma Handayani, et.all, 2019, Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik  Pada  Lembaga  Pembiayaan, Jurnal hukum Vol. 8 (2), Magister Hukum Udayana.
Laksana  Arum  Nugraheni,  2017, Tanggung  Jawab  Hukum  Notaris  dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik , Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## Internet
Irma  Devita,  http//irmadevita-com,  pembahasan-pp-no-21-tahun-  2015-tentang tata-cara-  pendaftaran-jaminan-fidusia-  dan-biaya-pembuatan-ajf-  serta- danpaknya-bagi-notaris. diakses pada tanggal 10 maret 2020.