## URGENSI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS LAUT DALAM MENGHADAPI OTONOMI DAERAH DAN GLOBALISASI

## Oleh: Nanin Trianawati Sugito*)

## Abstrak
Daerah  (propinsi,  kabupaten,  dan  kota)  mempunyai  wewenang  yang relatif  lebih  luas  dalam  hal  pengelolaan  sumberdaya  alam  dan pelestarian  lingkungan  yang  berada  di  wilayah  lautnya  setelah diberlakukan  Undang-Undang  No.  22/1999  tentang  Pemerintahan Daerah,.  Mengingat  tingginya  nilai  suatu  wilayah  bagi  suatu pemerintah daerah, maka nilai tata batas wilayahpun menjadi sangat penting dan krusial, tidak hanya bagi daerah yang bersangkutan tapi juga  bagi  daerah-daerah  yang  berbatasan. Untuk  mendukung kebijakan  ini,  para  pengambil  keputusan  daerah  harus  mengerti sistem penentuan dan penetapan batas daerah di laut. Penetapan dan penegasan  batas  dalam  konsep  otonomi  daerah  meliputi:  penetapan batas  dari  aspek  yuridis;  pengukuran  koordinat  batas  di  lapangan; dan pemetaan kawasan perbatasan di atas peta ataupun di atas basis data  digital.  Penulisan  artikel  ini  akan  membahas  beberapa  aspek teknis  dalam  penetapan  dan    penegasan    batas    daerah    di    laut, terutama  yang  terkait  dengan  peta  dasar  dan  garis  pantai  yang digunakan,  penentuan  koordinat  titik  acuan,  serta  pengukuran  batas dan pembuatan peta batas.
Kata kunci: Batas laut, otonomi daerah, globalisasi.
*) Nanin Trianawati Sugito, ST., MT., adalah dosen Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.

## 1. Pendahuluan
Dalam menghadapi otonomi daerah dan globalisasi, penegasan batas  wilayah  (batas  administrasi),  baik  antar  persil  tanah,  batas konsesi  HPH  atau  Hak  Pertambangan,  batas  antar  kabupaten/kota, batas kewenangan di laut maupun batas negara menjadi strategis, dan harus  dikerjakan  dengan  mutu.  Berkaitan  dengan  penentuan  batas daerah  ini,  pasal  3  Undang-Undang  No.  22  Th.  1999  tentang Pemerintahan  Daerah  menyatakan  bahwa  wilayah  daerah  propinsi, terdiri  atas  wilayah  darat  dan  wilayah  laut  sejauh  dua  belas  mil  laut yang  diukur  dari  garis  pantai  ke  arah  laut  lepas  dan/atau  ke  arah perairan kepulauan.
Pasal 10 Undang-Undang No. 22 Th. 1999 menyatakan bahwa daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional (sumberdaya alam, sumberdaya  buatan,  dan  sumberdaya  manusia)  yang  tersedia  di wilayah  daerah  dan  lautnya  tersebut  serta  bertanggung  jawab memelihara  kelestarian  lingkungannya.  Di  samping  itu  kewenangan daerah  di  wilayah  laut  akan  meliputi  eksplorasi,  eksploitasi, konservasi  dan  pengelolaan  kekayaan  laut  sebatas  wilayah  laut tersebut; pengaturan kepentingan administratif; pengaturan tata ruang; penegakan  hukum  terhadap  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; dan bantuan penegakan  keamanan  dan  kedaulatan  negara.  Dalam  hal  ini  daerah kabupaten dan kota juga diberikan wewenang di  wilayah  laut, sejauh sepertiga  dari  batas  laut  propinsi.  Mengingat  tingginya  nilai  suatu wilayah  bagi  suatu  pemerintah  daerah  (propinsi,  kabupaten,  maupun kota)  tersebut,  maka  nilai  tata  batas  wilayahpun  menjadi  sangat penting  dan  krusial,  tidak  hanya  bagi  daerah  yang  bersangkutan  tapi juga  bagi  daerah-daerah  yang  berbatasan.  Oleh  sebab  itu  penetapan dan  penegasan  batas  daerahpun  menjadi  suatu  aktivitas  yang  penting dan  bernilai  strategis.  Pekerjaan  penetapan  dan  penegasan  batas daerah di darat dan di  laut secara prinsipil tidak terlalu  jauh berbeda. Perbedaannya  lebih  disebabkan  oleh  perbedaan  karakteristik lingkungan daratan dan lautan yang menuntut strategi dan mekanisme penetapan dan penegasan batas yang sesuai.
Tujuan penetapan dan penegasan batas dalam konsep otonomi daerah  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  batas  spasial  suatu status  hukum,  mulai  dari  kepemilikan,  hak  guna,  batas  peruntukan dalam  tata  ruang,  tanggung  jawab  pemerintahan,  perpajakan,  hingga untuk  menentukan  luas  area  guna  menghitung  potensi  sumber  daya,
kepadatan  penduduk  hingga  dana  perimbangan  daerah.  Pekerjaan  ini mencakup :
1) Penetapan batas dari aspek yuridis;
2) Pengukuran koordinat batas di lapangan;
3) Pemetaan kawasan perbatasan di atas peta ataupun di atas basis data digital.
Fakta  saat  ini,  penegasan  batas  wilayah  masih  jauh  dari memadai.  Salah  satu  kendala  yang  dihadapi  adalah teknologi .  Pada makalah  ini  akan  dibahas  beberapa  jenis  teknologi  dalam  penegasan batas  wilayah,  baik  dari  segi  penetapan,  pengukuran  maupun pemetaan.

## 2. Penetapan Dan Penegasan Batas Di Laut
Berdasarkan  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Batas Daerah  [ Dept.  Dalam    Negeri    dan  Otonomi    Daerah ,  2001], pekerjaan  penetapan  dan  penegasan  batas  daerah  di  laut  akan mencakup dua kegiatan utama yaitu :
1) Penetapan  batas  daerah  secara  kartometrik di peta, dan
2) Penegasan batas melalui survey di  lapangan.
Masing-masing  kegiatan  tersebut  terdiri  atas  beberapa  tahapan  yang secara umum ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1: Kegiatan dan tahapan penetapan dan penegasan batas daerah di laut
Kegiatan Tahapan Penetapan batas daerah secara kartometrik di peta 1. Penentuan peta dasar yang akan digunakan. 2. Penyiapan data dan dokumen pendukung. 3. Penentuan titik awal dan garis dasar. 4. Penarikan garis batas daerah di atas peta.
Penegasan batas melalui survei di lapangan
1. Penyiapan dokumen.
2. Pelacakan batas. 3. Pemasangan pilar di titik acuan. 4. Penentuan garis pantai, titik awal dan garis dasar. 5. Pengukuran batas. 6. Pembuatan peta batas.
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  dalam  proses  penetapan  dan penegasan  batas  daerah  melibatkan  beberapa  aspek  teknis, diantaranya:
1) Peta dasar dan garis pantai yang digunakan,
2) Penentuan koordinat titik acuan, serta
3) Pengukuran batas dan pembuatan peta batas.

## 3. Penentuan Peta Dasar
Berdasarkan  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Batas Daerah,  peta  dasar  yang  harus  digunakan  dalam  penetapan  batas daerah di laut secara kartometrik adalah sebagai berikut :
a. Peta  Laut  dan  peta  Lingkungan  Laut  Nasional  untuk  batas propinsi, dan
b. Peta  Laut  dan  peta  Lingkungan  Pantai  Indonesia  untuk  batas daerah kabupaten dan kota.
Dalam  hal  ini  peta  dasar  yang  digunakan  untuk  memplot  titik-titik batas  wilayah  daerah  laut  secara  kartometrik  sebaiknya  mempunyai sistem  yang sama untuk seluruh wilayah Indonesia. Penggunaan peta dasar  yang  sistemnya  berbeda-beda  oleh  setiap  daerah  akan  sangat memungkinkan  timbulnya  konflik  batas  antara  daerah-daerah  yang berbatasan. Dalam hal ini harus ada standarisasi secara nasional untuk datum  geodetik , ellipsoid  referensi , sistem  proyeksi ,  dan skala  bagi peta dasar yang akan digunakan untuk penetapan batas daerah.
Standarisasi  nasional  disusun  oleh  Dinas  Hidro-Oseanografi TNI-AL  yang  selama  ini  banyak  berkecimpung  dalam  pemetaan  laut di  Indonesia,  bekerjasama  dengan  Badan  Koordinasi  Survei  dan Pemetaan  Nasional  (BAKOSURTANAL)  yang  selama  ini  banyak berperan  dalam  pendefinisian  datum  geodetik  untuk  wilayah Indonesia.  Disamping  itu  untuk  menjaga  keterpaduan  sistem pengelolaan  wilayah  daerah  di  darat  dan  laut,  sistem  dan  parameter
peta  dasar  yang  digunakan  untuk  pendefinisian  batas  daerah  di  darat dan di laut juga sebaiknya sama dan konsisten satu dengan lainnya.

## 4. Penentuan Garis Pantai
Secara  umum  garis  pantai  adalah  garis  potong  antara  muka laut  dengan  daratan.  Karena  muka  laut  adalah  suatu  bidang  yang bervariasi  secara  temporal  maka  dikenal  berbagai  bidang  muka  laut, yaitu seperti [ Pugh , 1987 dalam Abidin , 2001] : HAT ( Highest  Astronomical Tide ), MHWS ( Mean  High  Water  Springs ), MHHW ( Mean Higher High Water ), MHWN ( Mean High Water  Neaps ), MSL ( Mean Sea Level ), MLLW ( Mean  Lower  Low  Water ), MLWN ( Mean  Low  Water  Neaps ), MLWS ( Mean  Low  Water  Springs ), dan LAT ( Lowest  Astronomical  Tide ).
Pada Gambar 1 menyajikan hubungan antara muka-muka laut tersebut di dua stasion pasut, Karumba dan Newlyn.
Gambar 1: Contoh beberapa kedudukan bidang-bidang muka laut relatif terhadap bidang muka surutan (Chart Datum)nya [Pugh, 1987 dalam Abidin, 2001].
Dalam  konteks  penentuan  batas  daerah,  Undang-Undang  No.  22  Th. 1999  menyatakan  bahwa  batas  kewenangan  suatu  propinsi  di  laut adalah  sejauh  dua  belas  mil  laut  yang  diukur  dari  garis  pantai,  dan kewenangan  daerah  kabupaten  dan  daerah  kota  (kotamadya)  adalah sejauh sepertiga dari batas laut propinsi dari garis pantai. Perlu dicatat di  sini  bahwa  dalam  Undang-Undang  ini  tidak  dijelaskan  tentang spesifikasi  garis  pantai  yang  harus  digunakan.  Dalam  RPP  Batas Daerah, garis pantai ini mulai didefinisikan secara lebih spesifik, yaitu sebagai  garis  yang  dibentuk  oleh  perpotongan garis    air    rendah dengan daratan. Meskipun begitu pengertian air rendah sendiri secara oseanografis tidak secara otomatis mengacu ke suatu muka air rendah tertentu.  Dari  Gambar  1  terlihat  bahwa  muka  air  rendah,  disamping muka surutan ( chart datum ), dapat berupa MLLW ( Mean  Lower  Low Water ),  MLWN  ( Mean    Low    Water    Neaps ),  MLWS  ( Mean    Low Water    Springs ),  maupun  LAT  ( Lowest  Astronomical  Tide ).  Gambar tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  tergantung  pada  tipe  pasut  di perairan  yang  bersangkutan,  seperti  diurnal  atau  semidiurnal,  maka kedudukan  dan  jarak  relatif  antara  muka-muka  air  rendah  ini  juga akan bervariasi.
Untuk kasus Indonesia, dalam rangka  implementasi kebijakan otonomi  daerah,  nampaknya  perlu  ada  penelitian  tersendiri  untuk penentuan  muka  air  rendah  yang  paling  optimal  digunakan  bagi penentuan batas daerah di laut. Dalam konteks penentuan garis pantai, hal  ini  mencakup  standarisasi  dan  spesifikasi  teknis  untuk  survei bathymetri  dan  pengamatan  pasut  yang  perlu  dilakukan.  Untuk kepraktisan  dan  juga  untuk  meminimalkan  biaya  pelaksanaan penetapan  dan  penegasan  batas  daerah,  maka  bagi  wilayah  laut  yang sudah dipetakan dan sudah mempunyai peta laut (bathymetri), kontur nol  yang  merupakan  bidang  muka  surutan  peta  laut  dapat  digunakan sebagai  muka  air  rendah  untuk  penentuan  garis  pantai  yang  nantinya akan digunakan untuk penetapan titik awal dan garis dasar, serta untuk penetapan dan pengukuran titiktitik batas.
Untuk  kasus  daerah  yang  wilayah  lautnya  belum  mempunyai peta bathymetri, maka menurut RPP Batas Daerah perlu dilaksanakan survei  bathymetri  dan  pengamatan  pasut  untuk  menentukan  garis pantai. Dalam hal ini perlu juga dikaji metode-metode alternatif untuk penentuan  garis  pantai  untuk  keperluan  penentuan  batas  daerah  ini. Dalam  hal  ini  penggunaan  citra  satelit  serta  foto  udara  maupun pengukuran garis pantai secara terestris, yang dikombinasikan dengan
pengamatan  pasut,  dapat  dikembangkan  untuk  menjadi  beberapa metode alternatif.

## 5. Penentuan Koordinat Titik Acuan
Proses penetapan dan penegasan batas di laut, hanya titik-titik acuan  ( reference    points )  yang  direpresentasikan  di  daerah  pantai dengan  suatu pilar atau tugu. Titik-titik  lainnya  seperti titik awal dan titik  batas,  adalah  titik-titik  yang  digambarkan  pada  peta  batas  dan koordinatnya  dibaca  secara  kartometrik  dan  dicantumkan  pada  peta batas.  Karena  tidak  memungkinkan,  di  lapangan  titik-titik  ini  tidak ditandai  dengan  pilar  atau  tugu,  dan  oleh  sebab  itu  dinamakan  titik- titik koordinat. Dalam RPP Batas Daerah disebutkan bahwa penentuan koordinat  titik  acuan  dilakukan  menggunakan  sistem  satelit  navigasi GPS  ( Global    Positioning    System )  [ Abidin ,  2000],  relatif  terhadap jaring  titik  geodesi  nasional.  Rancangan  peraturan  pemerintah  ini tidak menspesifikasikan secara khusus metode dan strategi penentuan posisi dengan GPS yang harus diterapkan dalam penentuan koordinat pilar  acuan  beserta  ketiga  pilar  bantunya.  Ketelitian  koordinat  titik acuan yang harus dicapai pun tidak dispesifikasikan.
Metode  penentuan  posisi  yang  perlu  diterapkan  dalam penentuan koordinat titik acuan adalah metode survei GPS [ Abidin  et al., 1995], yaitu metode statik diferensial menggunakan data fase yang pengolahan  datanya  dilakukan  secara post-processing ,  seperti  yang ditunjukkan pada Gambar 2 berikut ini.
Gambar 2. Metode dan sistem penentuan posisi dengan GPS [Langley, 1998].
Untuk  mencapai  tingkat  ketelitian  koordinat  dalam  level beberapa  cm  relatif  terhadap  suatu  titik  kerangka  geodesi  nasional, maka  metode  survei  GPS  harus  dilakukan  dengan  menggunakan receiver GPS tipe geodetik (satu frekuensi atau dua frekuensi) dengan lama pengamatan tipikal sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.  Perlu  dicatat  di  sini  bahwa  koordinat  titik  acuan  sebaiknya diikatkan ke titik kerangka geodetik  nasional orde-0 atau orde-1, dan kalau tidak memungkinkan dapat diikatkan ke titik orde-2 atau orde-3. Untuk pengolahan datanya, secara umum perhitungan koordinat titik- titik  acuan  secara  radial  dari  suatu  titik  kerangka  geodesi  nasional dengan  menggunakan  perangkat  lunak  komersial  sudah  cukup memadai, meskipun untuk baseline yang relatif panjang (200-500 km) penggunaan  perangkat  lunak  ilmiah  akan  menghasilkan  ketelitian yang relatif lebih baik.
Tabel 2: Lama pengamatan titik acuan untuk mencapai ketelitian relatif beberapa cm (jumlah tipikal satelit yang diamati 6 atau lebih)
Panjang Baseline
(jarak titik acuan dengan titik ikat)
Lama Pengamatan Tipikal Satu frekuensi Dua frekuensi 0 . 20 km 2 jam 1 jam 20 . 100 km 4 jam 2 jam 100 . 200 km 6 jam 3 jam 200 . 500 km 12 jam 6 jam
Kalau  karena  sesuatu  hal,  pengikatan  titik  acuan  ke  suatu  titik kerangka  geodesi  nasional  yang  terdekat  tidak  memungkinkan  untuk dilaksanakan,  maka  titik  ikat  sementara  pada  prinsipnya  dapat didirikan,  baik  itu  di  ibukota  kabupaten  atau  daerah  kota  yang bersangkutan  maupun  di  sekitar  lokasi  titiktitik  acuan.  Dalam  hal  ini penentuan koordinat titik  ikat sementara sebaiknya dilakukan dengan metode  penentuan  posisi  absolut  menggunakan  data  pengamatan satelit GPS selama minimal 24 jam yang diamati dengan receiver GPS tipe geodetik dua frekuensi.

## 6. Pengukuran Batas
Proses  penetapan  dan  penegasan  batas  di  laut,  tahap pengukuran batas adalah tahap penentuan titik-titik batas di atas peta, berdasarkan  titik-titik  awal  dan  garis-garis  dasar  yang  telah  dipilih, serta pembacaan koordinat titik-titik batas tersebut secara kartometrik.
Dalam hal ini RPP Batas Daerah telah menjelaskan secara cukup rinci tata  cara  penetapan  titik  batas  dan  penarikan  garis  batas  untuk beberapa kondisi berbeda yang mungkin ditemui di lapangan.
Terkait dengan penentuan koordinat titik-titik  batas sebaiknya koordinat  definitif  dari  titik-titik  batas  tidak  dibaca  dari  peta  secara kartometrik.  Penentuan  koordinat  titik-titik  awal  dapat  dilakukan secara  kartometrik.  Sedangkan  koordinat  titik-titik  batas  sebaiknya dihitung  dengan  prinsip-prinsip  perhitungan  geodetik  berdasarkan koordinat  titik-titik  awal  serta  tata  cara  penetapan  batas  yang  telah ditetapkan  seperti prinsip  sama  jarak ( equidistance )  dan prinsip garis  tengah ( median  line )  [ Djunarsjah ,  2001].  Untuk  itu  sebaiknya disiapkan suatu perangkat lunak perhitungan titik batas dan penetapan
garis  batas  yang  berbasiskan  pada windows    programming ,  sehingga dapat digunakan secara mudah oleh para operator di tingkat kabupaten dan kota di daerah-daerah.
Dalam hal ini koordinat titik-titik batas daerah di laut (maupun di  darat)  sebaiknya  diberikan  dalam  bentuk  koordinat  geodetic (lintang,  bujur)  dan  juga  koordinat  UTM  ( Easting,  Northing )  yang mengacu pada datum geodetik  yang digunakan  secara nasional,  yaitu Datum  Geodetik  Nasional  1995  (DGN  1995)  yang  menggunakan ellipsoid referensi WGS ( World  Geodetic System ) 1984.

## 7. Pembuatan Peta Batas
Salah  satu  produk  akhir  dari  proses  penetapan  dan  penegasan batas  daerah  di  laut  adalah  suatu  peta  batas  daerah  laut  yang  telah dilegalisir  oleh  pihak-pihak  yang  berwenang,  dan  secara  teknis memuat  informasi  kartografis  yang  diperlukan  serta  menggambarkan titik-titik awal, garis-garis dasar, titik-titik batas dan garis-garis batas, serta mencantumkan koordinat dari titik-titik batas tersebut. Berkaitan dengan  pembuatan  peta  batas  ini,  RPP  Batas  Daerah  telah menspesifikasikan  beberapa  hal  tentang  pentang  batas  daerah,  yaitu yang terkait dengan:
1) Ellipsoid referensi, sistem proyeksi, dan skala peta,
2) Ukuran dan format peta,
3) Macam simbol dan tata letakinformasi tepi,
4) Penyajian informasi peta, serta
5) Proses pembuatan peta.
Berkaitan dengan ellipsoid referensi dan sistem proyeksi, RPP Batas  Daerah  menspesifikasikan  bahwa  WGS-84  dan  UTM  adalah ellipsoid referensi dan sistem proyeksi yang harus digunakan oleh peta batas.  Datum  geodetik  harus  lebih  dispesifikkan  ketimbang  ellipsoid referensinya, karena pendefinisian datum geodetic secara inklusif akan juga mendefinisikan bentuk dan ukuran ellipsoid referensi, serta letak dan orientasinya terhadap tubuh Bumi [ Abidin , 2001].
Karena  peta  batas  daerah  harus  menggambarkan  batas  daerah yang bersangkutan di darat maupun di laut, dan juga karena peta batas daerah  juga  sebaiknya  terintegrasi  dalam  sistem  pemetaan  nasional, maka  datum  geodetik  yang  dispesifikasikan  untuk  peta  batas  daerah sebaiknya adalah Datum Geodesi Nasional (DGN) 1995; yaitu datum geodetik  nasional  yang  telah  ditetapkan  oleh  BAKOSURTNAL sebagai  datum  geodetik  untuk  Indonesia.  Akhirnya  perlu  juga
ditekankan  di  sini  bahwa  pekerjaan  penetapan  dan  penegasan  batas daerah  di  laut  (dan  juga  tentunya  di  darat)  harus  didokumentasikan dalam  suatu  buku  laporan  pekerjaan,  yang  format  dan  isinya sebaiknya  mempunyai  standarisasi  dan  spesifikasi  yang  baku  secara nasional.

## 8. Penutup
Secara  prinsipil  RPP  Batas  Daerah  telah  memberikan standarisasi serta spesifikasi teknis yang cukup baik dalam penetapan dan  penegasan  batas  daerah  di  laut.  Pekerjaan  penetapan  dan penegasan  batas daerah di  laut  mencakup penetapan  batas dari aspek yuridis,  pengukuran  koordinat  batas  di  lapangan,  dan  pemetaan kawasan  perbatasan  di  atas  peta  ataupun  di  atas  basis  data  digital. Kenyataan telah membuktikan bahwa penegasan batas wilayah masih jauh  dari  memadai.  Salah  satu  kendala  yang  dihadapi  adalah teknologi . Untuk itu sangat diperlukan campur tangan dari pihak yang berkompeten di bidangnya.

## Daftar Pustaka
Abidin,  H.Z.  2001. GEO-INFORMATIKA  Vol.  8  No.  2-3, Beberapa Pemikiran Tentang Penetapan dan Penegasan Batas di Laut, Amhar, Fahmi, dkk. 2001. GEO-INFORMATIKA Vol. 8 No. 1 , Aspek- aspek Pemetaan Batas Wilayah Sebuah Tinjauan Komprehensif. Djunarsjah,  E.  2001. Catatan  Kuliah: Aspek  Teknik  Hukum  Laut. Bandung: ITB.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah.