A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 06 N O . 01 (2020) 19-36
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Implementasi Program Indonesia Pintar bagi Siswa Tingkat Sekolah Dasar
(Implementation of the Smart Indonesia Program for Elementary School Level Students)
Bobby Rahman & Romi Asmara*
Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 24353, Aceh

## A RTICLE I NFORMATION

## A B S T R A C T
Received: December 12, 2019 Revised: January 23, 2020 Accepted: February 19, 2020 Available online: April 04, 2020
This study aims to observe closely the implementation of the Smart  Indonesia  Program  at  an  elementary  school  in Lhokseumawe  city  and  the  obstacles  encountered  in  its implementation.  A  qualitative  descriptive  was  employed  to obtain data through interviews, observation, and documentation.  The  results  revealed  that  the  assistance provided to students is very useful, even though only in the amount  of  Rp.  450,000,  but  it  can  ease  the  strain  on  parents, which  is  used  to  meet  student  needs.  The  Smart  Indonesia Program  is  expected  to  be  sustained  so  that  students  can continue their studies to higher levels of education. However, the  obstacle  faced  is  that  the  supervision  from  the  local government  (stakeholder)  has  not  been  effective.  Some students cannot afford to have not been registered as recipients of the Smart Indonesia Card even though the school operator has submitted it through the Dapodik application. As a result, some parents of students complained to the school regarding this case.

## K EYWORDS
Smart Indonesia Program, Elementary School, Indonesian Education Program, Smart Education Program, Education
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ): Rahman,  B.,  &  Asmara,  R.  (2020). Implementasi  Program  Indonesia  Pintar bagi  Siswa  Tingkat  Sekolah  Dasar. Asia- Pacific Journal of Public Policy , 6 (1), 19-36.

## PENDAHULUAN
Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  melalui  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  merupakan  salah  satu program prioritas Presiden Jokowi untuk membantu anak keluarga tidak mampu agar tidak putus sekolah (Ningsih, Damanik, Gunawan, & Saputra, 2017). Melalui program ini pemerintah berharap angka putus sekolah di Indonesia bisa menurun secara drastis. Pasalnya Kartu Indonesia Pintar bisa dibilang  kartu  sakti  yang  dapat  membantu  masyarakat  kurang  mampu  untuk  menyekolahkan anaknya secara gratis dari usia 6-21 tahun (Yusup, Ismanto, & Wasitohadi, 2019). Menurut Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Program Simpan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia  Pintar  dan  Program  Indonesia  Sehat  untuk  membangun  keluarga  produktif.  Poin  ke  7
(tujuh)  adalah  menyediakan  Kartu  Indonesia  Pintar  sejumlah  Penerima  Program  Indonesia  Pintar untuk  siswa  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama  dan  Sekolah  Menengah  Atas/Sekolah Menengah  Kejuruan;  melaksanakan sosialisasi  secara  intensif  kepada  penerima  Program  Indonesia Pintar (Rohaeni & Saryono, 2018).
Menurut  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Program Indonesia Pintar (PIP) Pasal 2 Tujuan Program Indonesia Pintar adalah untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun,  untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah  Universal/Rintisan  Wajib  Belajar  12  (dua  belas)  Tahun,  mencegah  peserta  didik  dari kemungkinan putus sekolah ( drop out ) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau menarik siswa putus sekolah ( drop out ) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat lembaga kursus  dan    pelatihan  satuan  pendidikan  nonformal  lainnya  dan  balai  latihan  kerja  (Retnaningsih, 2019).
Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  merupakan  kerja  sama  tiga  kementerian  yaitu  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud),  Kementerian  Sosial  (Kemensos),  dan  Kementerian Agama  (Kemenag).  PIP  dirancang  untuk  membantu  anak-anak  usia  sekolah  dari  keluarga miskin/rentan  miskin/prioritas  tetap  mendapatkan  layanan  pendidikan  sampai  tamat  pendidikan menengah,  baik  melalui  jalur  pendidikan  formal  (mulai  SD/MI hingga  anak  Lulus  SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar). Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat  menarik  siswa  putus  sekolah  agar  kembali  melanjutkan  pendidikannya. Program  Indonesia Pintar (PIP) juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Dana Program Indonesia Pintar dapat digunakan untuk membantu biaya  pribadi  peserta  didik,  seperti  membeli  perlengkapan  sekolah/kursus,  uang  saku  dan  biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi (Saraswati, 2017).
Prioritas Penerima Kartu Indonesia Pintar (PIP) adalah  1) Peserta didik dari keluarga pemegang KIP, KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KPS (Kartu Perlindungan Sosial), 2) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), 3) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan, 4) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam, 5) Peserta didik yang pernah drop out , 6) Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah  atau  peserta  didik  dengan  pertimbangan  khusus  lainnya,  seperti:  Kelainan  fisik,  Korban musibah, Orangtua terkena PHK, Orangtua berada di LAPAS, memiliki lebih dari tiga saudara dalam satu  rumah,  Peserta  didik  yang  menempuh  studi  keahlian  kelompok  bidang  seperti  pertanian, perikanan,  peternakan,  kehutanan  dan  lainnya,  Peserta  yang  berada  dalam  lembaga  khusus  atau satuan pendidikan nonformal lainnya (Setyawati, 2018).
Tabel 1. Jumlah Dana per tahun yang diperoleh siswa
menurut Jenjang Pendidikan No Jenjang Jumlah Dana Per siswa 1. Peserta Didik  SD/MI/Paket A Rp. 450.000,-/tahun 2. Peserta Didik  SMP/MTs/Paket B Rp. 750.000,-/tahun 3. Peserta Didik SMA/SMK/MA/Paket C Rp. 1.000.000,-/tahun
Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2018
Sepanjang  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2018,  bantuan  pendidikan  Program  Indonesia Pintar  telah  memperluas  akses  pada  pendidikan  dan  membantu  anak-anak  terus  mendapatkan pendidikan,  baik  formal  maupun  nonformal.  Adapun  angka  jumlah  penerima  Beasiswa  Program Indonesia Pintar (PIP) di tingkat Sekolah Dasar Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:
Tabel 2 . Angka Jumlah Penerima Beasiswa Program Indonesia Pintar
Tingkat SD Kecamatan Muara Dua No Tahun Jumlah Siswa Penerima PIP Ket 1 2016 1. 871 Siswa 2 2017 1. 956 Siswa 3 2018 2. 038 Siswa
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe,Tahun 2019
Tabel 3. Jumlah Penerima Beasiswa Program Indonesia Pntar SD Negeri 1Muara Dua Kota Lhokseumawe No Tahun Jumlah Siswa Penerima PIP Ket 1 2015 38  Siswa 2 2016 125 Siswa 3 2017 157 Siswa 4 2018 177 Siswa Total 497 Siswa

## Sumber: SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe,Tahun 2019
Fenomena yang terjadi salah satunya adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga tidak  mampu  tidak  terdaftar  sebagai  penerima beasiswa  program  Indonesia  Pintar  dan  kurangnya sosialisasi  dan  pengawasan  dari  pemerintah  terhadap  penggunaan  beasiswa  Program  Indonesia Pintar,  kurangnya  pengawasan  orang  tua  siswa  dalam  menggunakan  dana  beasiswa,  kurangnya minat belajar siswa yang mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar. Dengan adanya program Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  diharapkan  angka  putus  sekolah  di  Indonesia  bisa  menurun  drastis. Dengan  adanya  bantuan  tersebut,  kebutuhan  peserta  didik  dapat  terpenuhi  dan  juga  dapat
meningkatkan motivasi belajar. Namun selama ini ada juga peserta didik yang mengalami penurunan minat  belajar  setelah  menerima  beasiswa  tersebut.  ( Sumber:  SD  Negeri  1  Muara  Dua,  Tahun  2019 ) Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar bagi Siswa SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam Implementasi Program Indonesia Pintar bagi Siswa SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe?

## KEBIJAKAN PUBLIK
Proses analisa kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan  penilaian  kebijakan.  Sedangkan  aktivitas  perumusan  masalah,  forecasting,  rekomendasi kebijakan,  monitoring,  dan  evaluasi  kebijakan  adalah  aktivitas  yang  lebih  bersifat  intelektual (Strehlenert, Richter-Sundberg, Nyström, & Hasson, 2015). Menurut Halász dan Michel (2011) proses kebijakan public dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Formulasi masalah ( problem formulation ): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi  masalah  kebijakan?  Bagaimana  masalah  tersebut  dapat  masuk  dalam  agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan ( formulation ): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif- alternatif  untuk  memecahkan  masalah  tersebut?  Siapa  saja  yang  berpartisipasi  dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan  kebijakan  ( adoption): Bagaimana  alternatif  ditetapkan?  Persyaratan  atau  kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi ( implementation ): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi ( evaluation) : bagaimana  tingkat  keberhasilan  atau  dampak  kebijakan  diukur?  Siapa yang  mengevaluasi  kebijakan?  Apa  konsekuensi  dari  adanya  evaluasi  kebijakan?  Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

## Jenis-Jenis Kebijakan
Kategori tentang kebijakan menurut Agussalim (2018) yaitu sebagai berikut:
1. Kebijakan  substantif  vs  kebijakan  prosedural.  Kebijakan  substantif  adalah  kebijakan  yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
2. Kebijakan  distributif  vs  kebijakan  regulatori  vs  kebijakan  re-distributif.  Kebijakan  distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemamfaatan pada masyarakat atau segmen masyarakat tertentu  atau  individu.  Kebijakan  regulatori  adalah  kebijakan  yang  berupa  pembatasan  atau pelarangan  terhadap  perilaku  individu  atau  kelompok  masyarakat.  Sedangkan  kebijakan  re-
distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak- hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
3. Kebijkan material vs simbolis. Kbijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber  daya  konkrit  pada  kelompok  sasaran.  Sedangkan  kebijakan  simbolis  adalah  kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum ( public goods ) dan barang privat ( privat goods ). Kebijakan public  goods adalah  kebijakan  yang  bertujuan  mengatur  pemberian  barang  atau pelayanan  publik.  Sedangkan privat  goods adalah  kebijakan  yang  mengatur  penyediaan  barang pelayanan untuk pasar bebas.

## Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan
Pada  prinsipnya  ada  “empat  tempat  atau  unsur’  yang  perlu  dipenuhi  dalam  hal  keefekti fan implementasi kebijakan (Antasari & Hadi, 2017).
1. “Pertama,  adalah  apakah  kebijakannya  sendiri  sudah  tepat.  Ketepatan  kebijakan  ini  dinilai  dari sejauh  mana  kebijakan  yang  ada  telah  bermuatan  hal-hal  memang  memecahkan  masalah  yang hendak dipecahkan.
2. Kedua, adalah tepat pelaksanaannya. Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu  pemerintah, kerjasama antara pemerintah- masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan diswastakan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli  sebaiknya  diselenggarakan  oleh  pemerintah.  Kebijakan-kebijakan  yang  bersifat memberdayakan masyarakat, sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama dengan msyarakat. Kebijakan  yang  bertujuan  mengarahkan  kegiatan  masyarakat,  sebaiknya  diserahkan  kepada masyarakat.
3. Ketiga adalah tepat target. Ketepatan ini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi  sesuai  dengan  yang  direncanakan,  apakah  tidak  ada  tumpang  tindih  dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk disintervensi ataukah tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga  apakah  kondisi  target  ada  dalam  konflik  atau harmoni,  dan apakah  kondisi target dalam  kondisi  mendukung  atau  menolak.  Ketiga,  apakah  intervensi  implementasi  kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan lama dengan hasil yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan sebelumnya.
4. Keempat  adalah  tepat  lingkungan.  Ada  dua  lingkungan  yang  paling  menentukan,  yaitu lingkungan  kebijakan,  adalah  interaksi  diantara  lembaga  perumus  kebijakan  dan  pelaksana kebijakan  dengan  lembaga  lain  yang  terkait.  Lingkungan  kedua  adalah  lingkungan  eksternal kebijakan yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan”.

## Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan
Adapun  syarat-syarat  untuk  dapat  mengimplementasikan  kebijakan  negara  secara  sempurna menurut Teori Implementasi Hogwood (1984) yaitu:
a. “Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan  atau  kendala  yang  serius.  Hambatanhambatan  tersebut  mungkin  sifatnya  fisik, politis dan sebagainya
b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnnya
f. Hubungan saling ketergantungan kecil
g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan
k. mendapatkan kepatuhan yang sempurna”.
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

## Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan
Untuk menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat terdapatnya  berbagai  kendalam  seperti  yang  dikatakan  oleh  Caiden  (2014)  menyebutkan  adanya beberapa faktor, yaitu:
1. “Sulitnya  memperoleh  informasi  yang  cukup,  kesulitan  memperoleh  informasi  yang  benar tentang persoalan yang dihadapi membuat pimpinan sulit untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi.
2. Bukti yang sulit disimpulkan, persoalan yang kompleks dihadapi menimbulkan kesulitan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan sikap terhadap masalah.
3. Adanya  berbagai  macam  kepentingan  yang  berbeda  pula,  kepentingan  yang  beragam membuat pimpinan sulit mengambil keputusan yang bisa membuat semua terwakilkan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
4. Dampak  kebijakan  sulit dikenali,  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  tidak  semuanya  memberi dampak  seperti  yang  diharapkan,  perubahan  lingkungan  sangat  memberi  imbas  atas keberhasilan pada implementasi kebijakan.
5. Umpan balik keputusan bersifat sporadis dan proses perumusan kebijakan tidak dimengerti dengan benar”.
Kebijakan menjadi hal yang sulit ditentukan oleh seorang pimpinan, sehingga keahlian dalam melihat  situasi  dan  kondisi  perlu  dimiliki  seorang  pimpinan,  yang  membuat  pimpinan  bisa mengambil kebijakan yang bisa memberi kemajuan bagi organisasi, walau kebijakan yang ditempuh memiliki dampak negatif dalam implementasinya.

## Peran dan Fungsi Sekolah
Peran dan fungsi sekolah/Lembaga Pendidikan adalah sebagai berikut:
a. Mensosialisasikan dan mengkoordinasikan Program Indonesia Pintar ke seluruh warga sekolah;
b. Sekolah wajib menerima pendaftaran anak usia sekolah (6 sampai dengan 21 tahun) pemilik Kartu Indonesia Pintar yang tidak bersekolah sebagai calon peserta didik/warga belajar pada saat rentang pelaksanaan  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  dan  harus  diusulkan  sebagai  calon  penerima dana/manfaat Program Indonesia Pintar.
c. Mengidentifikasi  peserta  didik  yang  memiliki  Kartu  Indonesia  Pintar  dan  memutakhirkan ( updating ) data peserta didik calon penerima ke dalam aplikasi Dapodik secara lengkap dan benar;
1). Mengidentifikasi, menseleksi, mengusulkan dan menetapkan peserta didik yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar sesuai dengan sasaran prioritas dan memutakhirkan ( updating ) data peserta didik  sebagai  calon  penerima  dana Program  Indonesia  Pintar  ke  dalam  aplikasi  Dapodik  secara lengkap dan benar; 2). Menyampaikan data usulan calon penerima dana Program Indonesia Pintar baik peserta didik pemilik Kartu Indonesia Pintar dan atau tidak ber Kartu Indonesia Pintar kepada dinas kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi sesuai kewenangannya;
d. Menyampaikan informasi kepada peserta didik penerima apabila dana Program Indonesia Pintar telah siap diambil;
e. Bertanggungjawab  penuh  terhadap  kebenaran  data  peserta  didik  yang  diusulkan  sebagai  calon penerima dana Program Indonesia Pintar.
f. Membuat Surat Keterangan Kepala Sekolah sebagai persyaratan pencairan dana oleh peserta didik di  bank/lembaga  penyalur  dan/atau  menyiapkan  dokumen  lainnya  yang  diperlukan  sesuai ketentuan;
g. Melaksanakan pencairan dana Program Indonesia Program yang dilakukan secara kolektif sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
h. Memberikan pengarahan kepada peserta didik penerima dana Program Indonesia Pintar perihal ketentuan pemanfaatan dana;
i. Memantau proses pencairan dana Program Indonesia Pintar di bank/lembaga penyalur;
j. Mendata/melaporkan  peserta  didik  yang  sudah  mencairkan  dana  Program  Indonesia  Pintar  ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi sesuai kewenangannya.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis  yang  didasarkan  pada  proses  berfikir  kualitatif  atau rasionalitas yang berasal  dari  lapangan  atau  dasar  pengamatan  lapangan  (Lambert  &  Lambert,  2012).  Untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari objek penelitian yang disusun secara sistematis sesuai dengan teori-teori  yang  dipakai  dan  menarik  kesimpulan  yang  bersifat  umum  atas  fenomena  yang  terjadi. Adapun  maksud  penggunaan  pendekatan  kualitatif  adalah  untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih
lengkap dan mendalam tentang Implementasi Program Indonesia Pintar bagi siswa SD Negeri 1 Muara Dua  Kota  Lhokseumawe  dan  kendala  dalam  Implementasi  Program  Indonesia  Pintar  bagi  siswa  SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe. Alasan pemilihan pendekatan ini, karena melalui pendekatan kualitatif  tersebut  dapat  melakukan  pemecahan  masalah  yang  diteliti  secara  mendalam  dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.
Informan adalah pihak yang akan diwawancarai dan merupakan unsur dalam penelitian, karena melalui  informan  akan  di  peroleh  data  primer  sebagai  bahan  penting  dalam  penelitian  ini.  Adapun informan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  10  informan  di  ambil  yang  dianggap  mampu  mewakili  dari populasi yang dipilih atas dasar kemampuan yang mewakilinya.
Adapun  informan  ditentukan  berdasarkan  purposif  dan accidental ,  purposif  yaitu  ditentukan berdasarkan  kriteria  yang  dimiliki  oleh  informan  itu  sendiri,  seperti  statusnya,  jabatannya,  tingkat pendidikannya dan kompetensinya. Accidental yaitu pengambilan sampel secara aksidental ( accidental ) dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks  penelitian.  Informan  yang  diambil,  yaitu  Kepala  Sekolah,  Guru,  Operator  Sekolah,  Komite Sekolah, Staf Dikdas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe dan Orang Tua Peserta Didik dari  kelas  III  (Tiga),  IV  (Empat),  V  (Lima)  dan    kelas  VI  (Enam)  SD  Negeri  1  Muara  Dua  Kota Lhokseumawe.
Data atau informasi yang peneliti butuhkan untuk pemecahan permasalahan tentang Implementasi Program Indonesia Pintar Bagi Siswa Tingkat Sekolah Dasar dan kendala dalam Implementasi Program Indonesia  Pintar  Bagi  Siswa  tingkat  Sekolah  Dasar  adalah  dengan  menggunakan  teknik observasi deskriptif ,  namun  untuk  sampel,  penulis  menggunakan  dua  sampel,  yaitu: stratified sampel  (sampel acak)  dan purposive sampel,  sedangkan  untuk  metode  wawancara  penulis  menggunakan  metode wawancara semi terstruktur ( semi structure interview ). Peneliti juga menggunakan teknik pengkajian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen atau buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dengan tujuan hasil penelitian ini sempurna.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Program Indonesia Pintar bagi Siswa SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe
Program  Indonesia Pintar  disingkat PIP  adalah salah  satu Program  Nasional yang  tercantum dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  tahun  2015-2019.  Program Indonesia Pintar melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama (Kemenag). Anggaran Pelaksanaan Program Indonesia  Pintar  bersumber  dari  APBN.  Kartu  Indonesia  Pintar  untuk  siswa  miskin  yang  sudah terdaftar di program Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebelumnya.
Program  Indonesia  Pintar  diselenggarakan  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia  Pintar,  dan  Program  Indonesia  Sehat  Untuk  Membangun  Keluarga  Produktif.  Program Indonesia  Pintar,  yang  selanjutnya  disebut  Program  Indonesia  Pintar  adalah  bantuan  berupa  uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak kurang mampu membiayai  pendidikannya,  sebagai  kelanjutan  dan  perluasan  sasaran  dari  program  Bantuan  Siswa Miskin (BSM).
Program Indonesia Pintar ada di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe sejak tahun 2014 sampai  dengan  tahun  2018.  Sasaran  penerima  Program  Indonesia  Pintar  pada  tahun  2017  adalah sebanyak 16.487.872 peserta didik dengan jumlah siswa SD/Paket A sebanyak 9.528.732 peserta didik. Besaran dana Program Indonesia Pintar untuk SD adalah Rp. 450.000, - per tahun bagi siswa kelas 2 (dua)  sampai  dengan  kelas  5  (lima)  sementara  untuk  kelas  1(satu)  dan  kelas  6  (enam)  adalah  Rp. 225.000, - per tahun. Sejak ada Program Indonesia Pintar tersebut sangat membantu pendidikan siswa yang  tidak  mampu  selama  ini  walaupun  hanya  setahun  sekali.  Sehubungan  dengan  Implementasi Program  Indonesia  Pintar  Bagi  Siswa  Tingkat  Sekolah  Dasar  SD  Neger  1  Muara  Dua  Kota Lhokseumawe. Telah penulis wawancarai Bapak Fakhrurrazi, S.Pd., M. Pd Kepala Sekolah SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe ketika diwawancarai menyatakan bahwa:
Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe adalah berupa bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan alat kelengkapan dalam proses pembelajaran. Yang diterima  siswa  setiap  setahun  sekali.  Program  Indonesia  Pintar  bertujuan  untuk  mendapatkan  layanan pendidikan sampai ke pendidikan menengah (wawancara,11 April 2019).
Hasil  wawancara  penulis  dengan  Komite  Sekolah  SD  Negeri  1  Dua  Kota  Lhokseumawe mengenai Implementasi Program Indonesia Pintar bagi Siswa tingkat sekolah dasar:
Saya sangat senang dengan adanya Program Indonesia Pintar di Sekolah khususnya di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe. Karena adanya Beasiswa Program Indonesia Pintar tersebut dapat membantu orang tua  siswa  dalam  hal  pendidikan  baik  dalam  membeli  kebutuhan  siswa  seperti  buku,  tas,  sepatu,  ataupun perlengkapan lainnya. Harapan saya agar beasiswa tersebut selalu ada setiap tahunnya (wawancara, 11 April 2019).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  mengenai  Implementasi  Program  Indonesia Pintar  bagi  siswa  tingkat  Sekolah  Dasar  di  SD  Negeri  1  Muara  Dua  Kota  Lhokseumawe  bahwa Program Indonesia Pintar sudah ada sejak tahun 2014 yang berupa bantuan beasiswa bagi keluarga tidak  mampu.  Adapun  jumlah  siswa  yang  tidak  mampu  di  SD  Negeri  1  Muara  Dua  Kota Lhokseumawe ada sebanyak 132 orang siswa yang terdiri dari siswa kelas I (satu) sebanyak 25 orang, kelas  II  (dua)  sebanyak  29  orang,  siswa  kelas  III  (tiga)  sebanyak  19  orang,  siswa  kelas  IV(Empat) sebanyak 22 orang, siswa kelas V (Lima) sebanyak 21 orang dan siswa kelas VI (Enam) sebanyak 16 orang siswa.
Adapun angka jumlah penerima beasiswa Program Indonesia Pintar Tingkat Sekolah Dasar (SD) Kota  Lhokseumawe  adalah  sebagai  berikut:  tahun  2016  ada  sebanyak  8.266  siswa,  tahun  2017  ada sebanyak 8.324 siswa dan pada tahun 2018 ada sebanyak 8.596 siswa. Jadi setiap tahun siswa yang mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar semakin meningkat. Sedangkan jumlah siswa yang menerima beasiswa Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe ada 497 yaitu pada tahun 2015 ada 38 siswa, tahun 2016 ada 125 siswa, tahun 2017 ada 157 siswa dan tahun 2018 ada sebanyak 177 siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat ibu Nurul selaku operator sekolah SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe:
Pendataan  awal  peserta  didik  dari  keluarga  tidak  mampu  yang  sudah  ada  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP) melalui guru kelas sehingga lebih mudah dalam proses pengajuan melalui aplikasi dapodik sekolah, sedangkan yang tidak ada kartu kita usulkan juga walaupun tidak keluar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar, Tim pelaksana Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe selalu sama dari tahun 2014  sampai  2018  sehingga  lebih  paham  dan  berpengalaman  dan  pelaksanaannya  (Wawancara,  16  April 2019).
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Kartu Indonesia Pintar, yang selanjutnya disebut Kartu Indonesia Pintar adalah kartu yang diberikan kepada anak dari keluarga  pemegang  Kartu  Perlindungan  Sosial  (KPS)/Kartu  Keluarga  Sejahtera  (KKS)  sebagai penanda/identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Dan Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang mempunyai komitmen dan kepentingan terhadap kemajuan pendidikan baik formal maupun non  formal.  Kewajiban  Peserta  Didik  Penerima  Program  Indonesia  Pintar  Peserta  didik  penerima Program  Indonesia  Pintar  mempunyai  kewajiban  sebagai  berikut:  Menggunakan  dana  Program Indonesia Pintar sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana; Terus bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin dan tekun; Disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah; Menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Hasil wawancara dengan Ibu Anidar guru di SD Negeri  1  Muara  Dua  Kota  Lhokseumawe  mengenai  pemahaman  atau  pengetahuan  Program Indonesia Pintar:
Dewan guru di SD Negeri 1 Muara Dua khususnya guru kelas sangat memahami apa itu Program Indonesia Pintar, pada saat staf/tenaga administrasi datang ke setiap ruang kelas untuk memberitahukan kepada guru kemudian  menyampaikan  kepada  siswa  syarat-syarat  dalam  pengambilan  beasiswa  tersebut.  Sebelum pelaksanaan pengambilan beasiswa tersebut kepala sekolah membuat pertemuan dengan wali murid/orang tua siswa. (wawancara, 20 April 2019).
Sehubungan dengan wawancara dengan Ibu Anidar bahwa sebenarnya selama ini siswa belum sepenuhnya  memahami  Progam  Indonesia  Pintar  yang  mereka  tahu  Program  Indonesia  Pintar  itu adalah beasiswa yang berupa uang dan untuk mendukung pendapat dari pada guru tersebut maka penulis akan mewawancarai Ibu Faridah Hanum guru di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe mengenai pemahaman atau pengetahuan siswa mengenai Program Indonesia Pintar:
Siswa kelas rendah masih belum memahami tujuan dari Program Indonesia Pintar tetapi siswa kelas tinggi sudah sebagian memahami namun belum sepenuhnya yang mereka tahu hanyalah bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar yang besar dananya adalah 450.000 dan 225.000 (wawancara, 20 April 2019).
Hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  dewan  guru  dan  staf  tata  usaha  sudah memahami  tujuan  dari Program  Indonesia  Pintar.  Di  SD  Negeri  1  Muara  Dua  Kota  Lhokseumawe masih ada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu belum terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar. Yang dilibatkan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe adalah Kepala Sekolah, Guru kelas I sampai dengan VI, Operator Sekolah dan Staf Tata Usaha. Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe antara lain: Mengawasi pelaksanaan
Program  Indonesia  Pintar,  Memberitahukan  kepada  operator  sekolah  untuk  mengusulkan  siswa miskin  sebagai  penerima  beasiswa  Program  Indonesia  Pintar.  Adapun  koordinasi  dan  komunikasi kepala sekolah dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar yaitu dengan cara menetapkan/menugaskan  staf  atau  tenaga  administrasi  untuk  melaksanakan  Program  Indonesia Pintar dan mengkoordinasi seluruh yang terkait dengan Program Indonesia Pintar.
Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  ditujukan  untuk  membantu  biaya  pribadi  peserta  didik  agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan  langsung  kepada  peserta  didik  disekolah  atau  satuan  pendidikan  nonformal  lainnya, dengan  tujuan  Program  Indonesia  Pintar  adalah  untuk  membantu  biaya  personal  pendidikan  bagi peserta didik miskin atau rentan miskin. Biaya personal meliputi:
a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah
b. Pembelian pakaian seragam sekolah dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas dan lain-lain)
c. Untuk membiaya transportasi siswa ke sekolah
d. Uang saku peserta didik ke sekolah
e. Biaya kursus/les tambahan bagi siswa
f. Untuk biaya praktik tambahan/UJK,biaya magang
Penerima  Program  Indonesia  Pintar  tidak  diperkenankan  menggunakan  dana  beasiswa Program  Indonesia  Pintar  untuk  tujuan  yang  tidak  berhubungan  dengan  kegiatan  pendidikan. Pemanfaatan  dana  Program  Indonesia  Pintar  tersebut  di  atas  termasuk  untuk  penerima  uji  coba pelaksanaan  Kartu  Indonesia  Pintar  Plus  di  beberapa  daerah  tertentu.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang disebutkan oleh Ibu Badriah orang tua siswa penerima Program Indonesia Pintar:
Ibu Badriah mengetahui Program Indonesia Pintar yaitu untuk membantu peralatan sekolah keluarga Ibu Badriah memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Orang tua siswa selalu berkomunikasi dengan anak terkait kebutuhan anak seperti membeli buku, tas, sepatu dan buku (wawancara 02 Mei 2019).
Berdasarkan wawancara dengan ibu Badriah yang menyatakan tujuan dari Program Indonesia Pintar  dan  untuk  menguatkan  pendapat  tentang  tujuan  Program  Indonesia  Pintar  oleh  karena  itu, penulis  akan  mewawancarai  satu  orang  lagi  yaitu  Ibu  Marliah  orang  tua  siswa  penerima  program Indonesia pintar:
Ibu  Marliah  tidak  mengetahui  Program  Indonesia  Pintar  yang  diketahui  hanyalah  bantuan  beasiswa.  Ibu Marliah  menyebutkan  tujuan  Program  Indonesia  Pintar  adalah  untuk  membeli  alat-alat  sekolah.  Setelah mendapat beasiswa tersebut anak saya menjadi lebih semangat belajar, rajin walaupun hasil belajar belum bagus (wawancara 02 Mei 2019).
Hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  orang  tua  siswa  sudah  mengetahui  tujuan  dari Program  Indonesia  Pintar,  dengan  adanya  Program  Indonesia  Pintar  kebutuhan  sekolah  sudah terpenuhi.  Waktu  pencairan  beasiswa  baiknya  di  awal  untuk  kebutuhan  siswa  yaitu  kebutuhan pembelian  apa  saja  seperti  tas,  baju  seragam  sekolah,  buku,  sepatu  dan  lain-lain.  Orang  tua  siswa selalu berkomunikasi dengan anaknya terkait kebutuhan anaknya. Kurangnya minat belajar tetapi ada juga  yang  menjadi  siswa  yang  menerima  beasiswa  tersebut  menjadi  termotivasi  dalam  belajar
walaupun  hasil  belajarnya  belum  bagus  dan  bantuan  beasiswa  Program  Indonesia  Pintar  di cantumkan ke rencana APBN setiap tahunnya.
Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Lhokseumawe  memiliki  peran  dan  fungsi  dalam pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar  yaitu  mensosialisasikan  dan  mengkoordinasikan  Program Indonesia  Pintar  kepada  seluruh  satuan  pendidikan  formal,  satuan  pendidikan  nonformal  dan masyarakat  diwilayahnya,  memantau  dan  mendorong  satuan  pendidikan  formal  dan  satuan pendidikan non formal unuk proaktif mengidentifikasi peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar  dan  memutakhirkan  datanya  ke  dalam  apikasi  Dapodik  sebagai  calon  penerima  Program Indonesia  Pintar,  mendorong  kepala  sekolah  SKB/PKBM  atau  satuan  pendidikan  nonformal  untuk mengidentifikasi  dan  melaporkan  anak  usia  sekolah  (6  sampai  dengan  18  tahun)  sesuai  prioritas sebagai calon penerima Program Indonesia Pintar, menetapkan petugas/tim data/manajemen Program Indonesia Pintar tingkat Kota (jenjang SD, SMP, Pendidikan Paket A/B/C dan Kursus dan Pelatihan), menyetujui usulan siswa calon penerima dari sekolah dan satuan pendidikan nonformal setelah data terverifikasi, menyampaikan/meneruskan usulan siswa calon penerima dari sekolah melalui aplikasi pengusulan Program Indonesia Pintar (SD dan SMP) dan usulan dari satuan pendidikan nonformal ke  direktorat  teknis  terkait,  mengesahkan  usulan  dari  pimpinan  setelah  data  terverifikasi, menginformasikan/menyampaikan Surat Keputusan (SK) dan Daftar Peserta Didik Penerima Program Indonesia  Pintar  kepada  siswa  penerima  melalui  sekolah/lembaga,  mengkoordinasikan  dengan bank/lembaga penyalur untuk penjadwalan pencairan/pengambilan dana Program Indonesia Pintar oleh  peserta  didik  penerima,  monitoring  dan  evaluasi  implementasi  Program  Indonesia  Pintar, menangani pengaduan masyarakat terkait dengan Program Indonesia Pintar, dan mensosialisasikan Program Indonesia Pintar pada lembaga satuan pendidikan nonformal.
Prinsip dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di antaranya adalah:
a. efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
b. efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
c. transparan,  yaitu  menjamin  adanya  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP;
d. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
e. kepatutan,  yaitu  penjabaran  program/kegiatan  harus  dilaksanakan  secara  realistis  dan proporsional; dan
f. manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.
Hal ini sudah sesuai dengan yang disebutkan oleh Ibu Syahidah orang tua dari peserta didik yang menyatakan bahwa:
Ibu Syahidah berasal dari keluarga kurang mampu yang memiliki Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Harapan.  Uang  yang  diberikan  saya  gunakan  untuk  kebutuhan  anak  saya  di  sekolah  seperti  membeli  tas, sepatu, buku dan lain-lain. Alhamdulillah anak saya selalu menjadi juara kelas di sekolah. (wawancara 02 Mei 2019).
Untuk mendukung pendapat dari Ibu Syahidah maka penulis akan mewawancarai Ibu Nurul operator SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe yang menyatakan bahwa:
Dalam prosedur pencairan atau pengambilan Beasiswa Program Indonesia Pintar  siswa harus melengkapi syarat-syarat yaitu: membawa Foto copy Biodata Rapor yang dilegalisir, foto copy KTP Orang Tua, foto copy KK  dan  Surat  Keterangan  Aktif  dari  Sekolah.  Dan  setelah  pengambilan  beasiswa  tersebut  orang  tua menandatangi  buku  yang  sudah  disediakan  di  sekolah  sebagai  bukti  bahwa  benar  siswa  tersebut  telah mengambil beasiswa. (Wawancara, 16 April 2019).
Berdasarkan  pendapat  informan  di  atas  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dalam pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar  sudah  dijalankan  secara  efektif,  efisien  dan  sudah dimanfaatkan  dana  sesuai  dengan  tujuan  Program  Indonesia  Pintar  yaitu  untuk  membantu  biaya personal  pendidikan  bagi  peserta  didik  miskin  atau  rentan  miskin.  Dan  setiap  pengambilan  dana beasiswa Program Indonesia Pintar yaitu per tahap setiap tahunnya di buktikan dengan tanda tangan orang tua siswa di buku yang disediakan di sekolah yaitu buku pengambilan beasiswa.

## Kendala Dalam Implementasi Program Indonesia Pintar Bagi Siswa SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe
SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang sudah berjalan lebih kurang 4 tahun terdapat kendala yang terjadi dilapangan adalah pihak sekolah sudah mengusulkan siswa yang berhak menerima Program Indonesia Pintar khususnya yang tidak mampu untuk mendapatkan beasiswa tersebut tetapi yang diusulkan tidak terdaftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar. Bahkan yang tidak diusulkan di sekolah tercatat sebagai penerima Program Indonesia Pintar. Sehubungan dengan Implementasi Program Indonesia Pintar Bagi Siswa SD Neger 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe telah penulis wawancarai Bapak Fakhrurrazi, S.Pd., M.Pd Kepala Sekolah SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe ketika diwawancarai menyatakan bahwa :
Dana Beasiswa Program Indonesia Pintar di tahun 2018 ditansfer langsung ke rekening siswa. Tetapi tahun sebelumnya yaitu di tahun 2014 sampai dengan 2017 beasiswa masuk ke buku rekening siswa sehingga pihak sekolah mengalami kesulitan untuk mengawasinya (wawancara,11 April 2019)
Dari  hasil  wawancara  dengan  kepala  sekolah  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  dalam Implementasi  Program  Indonesia  Pintar  pihak  sekolah  masih  mengalami  kesulitan  terkait  dalam pengawasan beasiswa tersebut yang disebabkan karena dana yang langsung ditransfer  ke rekening siswa.  Sedangkan  kendala  dalam  Implementasi  Program  Indonesia  Pintar  yang  telah  penulis wawancarai Staf Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe:
Kendala kami dalam Implementasi Program Indonesia Pintar setiap tahunnya terdapat  pada jumlah kouta penerima Program Indonesia Pintar (PIP) baik tingkat SD, SMP dan SMA, yang diberikan sangat terbatas sehingga masih juga terdapat siswa yang tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar (wawancara 02 Mei 2019).
Hasil  wawancara  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  Implementasi  Program  Indonesia  Pintar, Kepala Sekolah selalu membuat pertemuan dengan orang tua siswa yang mendapatkan dana Program
Indonesia  Pintar  dalam  setiap  pencairan  guna  memberitahukan  kepada  wali  murid  agar  membeli semua perlengkapan sekolah seperti baju seragam, tas, sepatu dan lain sebagainya. Dengan adanya program Indonesia Pintar kebutuhan sekolah bagi siswa miskin sudah terpenuhi. Pihak sekolah dapat mengetahui  tanggapan  orang  tua  siswa  terkait  program  Indonesia  Pintar  yaitu  orang  tua  siswa mendatangi sekolah ketika pencairan dana di bank, dan menjumpai pihak sekolah untuk mengambil surat  keterangan  aktif  dan  tanggapan  mereka  sangat  baik  atas  program  Indonesia  Pintar  tersebut. Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar adanya kendala yang dihadapi pihak Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan  Kota  Lhokseumawe  yaitu  dalam  hal  kouta  penerima  dana  beasiswa  Program Indonesia Pintar yang terbatas maksudnya kouta yang diberikan terkadang tidak banyak atau kurang dari yang dibutuhkan. Jadi pihak dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus membagi ke setiap sekolah baik  tingkat  SD,  SMP  maupun  tingkat  SMA.  Hasil wawancara  dengan  Ibu  Nurul  operator  sekolah kendala yang dihadapi pihak sekolah dalam Implementasi Program Indonesia Pintar yaitu:
Ada siswa yang tidak menyerahkan syarat untuk proses pencairan/pengambilan dana beasiswa ke bank tepat pada  waktunya  sehingga  pihak  sekolah  harus  berulang-ulang  meminta  ke  setiap  kelas  dan  harus  banyak bersabar karena siswa SD tidak sama dengan Siswa tingkat SMP dan SMA. Oleh karena itu proses pencairan dana beasiswa di bank jadi terhambat. (Wawancara, 16 April 2019).
Dari  temuan  ini  dapat  didiskusikan  bahwa  ada  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan adalah:

## 1.    Komunikasi
Komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan  mempunyai  peran  penting  tidak  hanya  bagi implementor, tapi juga bagi policy maker (Van Rensburg, Davis, & Venter, 2014). Prospektif implementasi kebijakan  yang  efektif  sangat  di  tentukan  oleh  kejelasan  standar  dan  tujuan  kebijakan  dan  di komunikasikan kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Dalam hal komunikasi dengan siswa yang mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe masih mengalami kesulitan karena siswa tingkat SD tidak sama tingkat SMP dan SMA. Khususnya siswa Sekolah Dasar kelas I (satu), II (dua) dan III (tiga) yang belum memahami dengan benar bahasa yang kita sampaikan seperti waktu meminta persyaratan untuk pencairan beasiswa guru harus memberi tahu kepada orang tuanya dengan membuat catatan di buku siswa tersebut. Berbeda dengan siswa kelas IV – V mereka sudah bisa memahami dan mengerti dengan kita beritahu saja tetapi ada juga siswa yang tidak mengerti.

## 2.    Sumber Daya
Cech (2009)  mengemukakan  Sumber  Daya  kebijakan (policy  resources) tidak  kalah  pentingnya dengan standar dan tujuan. Sumberdaya ini harus tersedia dalam rangka memperlancar administrasi implementasi  suatu  kebijakan.Sumber-sumber  penting  dalam  implementasi  kebijakan  yang  di maksud adalah Sumber Daya, dana, informasi, kewenangan, dan fasilitas. Dalam konteks ini setiap orang harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pemimpin). Di samping itu ia harus ada ketetapan dan kelayakan antara jumlah staf yang di butuhkan dan keahlian yang di miliki sesuai dengan tujuan pekerjaan yang di tanganinya. Sumber
daya khususnya yang mengelola Program Indonesia Pintar masih sangat rendah dikarenakan tenaga yang  ditunjukkan  untuk  mengelola  Beasiswa  Program  Indonesia  Pintar  masih  berstatus  Tenaga Harian Lepas yang hanya menerima upah/gaji per bulan sebesar Rp. 300.000, -. karena di SD Negeri 1 Muara Dua tidak ada tenaga administrasi PNS khusus yang ditempatkan di sekolah tersebut untuk mengelola/melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Informasi merupakan data yang telah di susun sedemikian  rupa  sehingga  bermakna  dan  bermanfaat  karena  dapat  di  komunikasikan  kepada seseorang yang akan menggunakannya untuk membuat keputusan. Dalam hal Implementasi Program Indonesia Pintar tidak tepat waktu, fasilitas yang telah disediakan di sekolah SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe sudah sangat memadai.

## 3. Disposisi
Cech  (2009)  mengemukakan  Disposisi  dalam  implementasi  kebijakan  publik  diartikan  sebagai kecendrungan,  keinginan  atau  kesepakatan  para  pelaksana (implementers) untuk  melaksanakan kebijakan. Implementasi kebijakan jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus di lakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan  itu,  tetapi  mereka  juga  harus  mempunyai  kemauan  untuk  melaksanakan  kebijakan tersebut”. Disposisi dalam hal implementasi kebijakan di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe selama ini tidak ada kebijakan khusus yang tetapkan di sekolah terkait dengan Program Indonesia Pintar. Dalam hal pengusulan siswa yang tidak mampu tetap diusulkan ke aplikasi dapodik setiap tahun pelajaran.

## 4.  Struktur Birokrasi
Implementasi  belum  efektif  apabila  masih  terdapat  ketidakefesienan  sturuktur  birokrasi. Menurut  Van Rensburg et al. (2014) bahwa  struktur birokrasi mencakup aspek-aspek sebagai berikut: 1)  Struktur organisasi; 2) Pembagian kewenangan; 3)  Hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan; dan 4) Hubungan organisasi dengan organisasi luar.
Implementasi dalam Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe sudah ada tugas dan fungsi bagi setiap guru dan tenaga administrasi di Sekolah yang tertera di dalam Surat Keputusan Pembagian Tugas dan Struktur Organisasi yang ada di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe.  Untuk  menunjang  keberhasilan  dan  kegagalan  dalam  pelaksanaan  Implementasi Program  Indonesia  Pintar  Bagi  Siswa  tingkat  Sekolah  Dasar  saling  berkaitan  antara  komunikasi, sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi.  Komunikasi  yang  disampaikan  berupa  Informasi penting  yang  berkaitan  dengan  Program  Indonesia  Pintar  kepada  peserta  didik,  kemudian  tanpa sumber daya yang mendukung dalam implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Terkait disposisi  yang  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  sesuai  ketentuan/juknis  yang  ada.  Struktur Birokrasi akan mendukung dalam melaksanakan Implementasi kebjakan tersebut. Hasil wawancara dengan Ibu Badriah orang tua siswa penerima Program Indonesia Pintar:
Menurut saya dalam pencairan beasiswa Program Indonesia Pintar sebaiknya dilakukan setahun 2 kali dan dana  yang  diberikan  kalau  bisa  ditambah  jangan  hanya  450.000,  -  saja  karena  saya  memang  sangat membutuhkan (wawancara 02 Mei 2019).
Berdasarkan  wawancara  dengan  orang  tua  siswa,  Ibu  Badriah  mengatakan  bahwa  beasiswa Program Indonesia Pintar diberikan 2 tahun sekali dan dana yang diberikan lebih banyak lagi dari sebelumnya. Untuk itu saya akan mewawancarai Ibu Ermiati orang tua siswa:
Anak saya tidak pernah mendapatkan beasiswa Program Indonesia Pintar padahal saya sudah melaporkan ke sekolah bahwa saya merupakan keluarga tidak mampu yang pekerjaan suami saya tidak tetap. Padahal pihak sekolah sudah mengusulkan melalui aplikasi dapodik sebagai calon Penerima Program Indonesia Pintar tetapi anak saya sudah kelas IV (Empat) belum juga mendapatkan beasiswa tersebut (wawancara 02 Mei 2019).
Dari  hasil  wawancara  dengan  kedua  orang  tua  siswa  terkait  dalam  pelaksanaan  Program Indonesia  Pintar  dapat  penulis  ambil  kesimpulan  bahwa  bantuan  yang  diberikan  ke  siswa  sangat bermanfaat walaupun hanya dengan jumlah 450.000, - tetapi sudah bisa meringankan beban orang tua yaitu  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  siswa.  Dan  semoga  ke  depannya  bantuan  Program Indonesia Pintar selalu ada agar siswa bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

## KESIMPULAN DAN PENUTUP
Pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum berjalan maksimal. Tujuan program Indonesia Pintar agar pendidikan siswa yang tidak mampu dapat terpenuhi dan siswa yang terancam putus sekolah untuk bisa melanjutkan pendidikan kembali. Mekanisme dalam Implementasi Program Indonesia  Pintar  di  SD  Negeri  1  Muara  Dua  Kota  Lhokseumawe  adalah  mekanisme  pengusulan, mekanisme  untuk  mendapatkan  Kartu  Indonesia  Pintar  dan  Prosedur  dalam  Pendataan  Kartu Indonesia Pintar. Apabila orang tua peserta didik belum memiliki KKS/PKH, agar melaporkan kepada Dinas  Sosial  Kabupaten/Kota  setempat  dengan  membawa  Identitas  diri  (KTP/KK/SIM)  untuk mendapat KKS.
Program Indonesia Pintar identik dengan dana beasiswa yang ditransfer langsung ke rekening siswa  penerima  program  Indonesia  Pintar  akan  tetapi  dalam  proses  pencairan  dana  di  bank membutuhkan persyaratan seperti surat aktif yang dikeluarkan di sekolah, Foto Copy KTP orang tua, Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Biodata Rapor Siswa yang telah dilegalisir. Tugas dan tanggung jawab  Kepala  Sekolah  SD  Negeri  1  Muara  Dua  Kota  Lhokseumawe  dalam  pelaksanaan  Program Indonesia  Pintar  antara  lain:  Mengawasi  pelaksanaan  Program  Indonesia  Pintar,  Memberitahukan kepada  operator  sekolah  untuk  mengusulkan  siswa  miskin  sebagai  penerima  beasiswa  Program Indonesia Pintar.
Untuk  menunjang  keberhasilan  dan  kegagalan  dalam  pelaksanaan  Implementasi  Program Indonesia Pintar Bagi Siswa tingkat Sekolah Dasar saling berkaitan antara komunikasi, sumber daya, disposisi  dan  struktur  birokrasi.  Komunikasi  yang  disampaikan  berupa  Informasi  penting  yang berkaitan dengan Program Indonesia Pintar kepada peserta didik, kemudian tanpa sumber daya yang mendukung  dalam  implementasi  kebijakan  tersebut  tidak  akan  berhasil.  Terkait  disposisi  yang dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  sesuai  ketentuan/juknis  yang  ada.  Struktur  Birokrasi  akan mendukung dalam melaksanakan Implementasi kebjakan tersebut.
Hasil  Penelitian  dan  pembahasan  serta  pendapat  para  Informan  pada  saat  wawancara  yang menyatakan bahwa kendala dalam Implementasi Program Indonesia Pintar di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe adalah terdapat siswa yang tidak mampu belum terdaftar sebagai penerima Kartu
Indonesia Pintar walaupun operator sekolah sudah mengajukan melalui aplikasi Dapodik tetapi ada orang tua/wali siswa yang mengeluh ke sekolah. Kurangnya pemahaman siswa dalam hal komunikasi yang disampaikan guru terkait informasi yang diberikan di sekolah terutama siswa kelas I, II dan III. Sumber  daya  khususnya  yang  mengelola  Program  Indonesia  Pintar  masih  sangat  rendah  karena petugas tersebut masih berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) bukan Tenaga PNS yang tempatkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe khususnya di SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe. Informasi dalam hal Implementasi Program Indonesia Pintar tidak tepat waktu dalam segi pencairan beasiswa Program Indonesia Pintar. Fasilitas yang telah disediakan di sekolah SD Negeri 1 Muara Dua Kota Lhokseumawe sudah sangat memadai. Dan di SD Negeri 1 Muara Dua selama ini tidak ada kebijakan khusus yang ditetapkan di sekolah terkait dengan Program Indonesia Pintar.
Kurangnya sosialisasi dan pengawasan secara langsung dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe. Kuota calon penerima Program Indonesia Pintar yang diberikan terbatas untuk sehingga  pihak  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota  Lhokseumawe  harus  bisa  memilih  dan membagi ke setiap sekolah. Dana Beasiswa Program Indonesia Pintar langsung ditransfer ke rekening masing-masing siswa sehingga pihak sekolah sulit untuk mengawasinya. Pencairan Dana Beasiswa tidak  menentu  kadang  di  awal,  ditengah  bahkan  di  akhir  tahun.  Siswa  yang  mendapatkan  dana Beasiswa  Program  Indonesia  Pintar  selalu  sama  dikarenakan  siswa  tersebut  mempunyai  Kartu Indonesia  Pintar.  Kurangnya  minat  belajar  siswa  yang  mendapatkan  beasiswa  Program  Indonesia Pintar.  Tetapi  ada  juga  siswa  yang  lebih  semangat  dalam  pembelajaran  walaupun  hasil  belajarnya belum bagus.

## REFERENSI
Agussalim, A. (2018). Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Ulubalang ecamatan Salomekko Kabupaten Bone (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
Antasari,  R.  R.,  &  Hadi,  A.  (2017).  Implementasi  Kebijakan  Perencanaan  dan  Penganggaran  yang Responsif Gender di Pemerintah Kota Palembang. AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan , 10 (1), 132-161.
Caiden, G. E. (2014). Administrative reform comes of age (Vol. 28). Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
Cech, T. V. (2009). Principles of water resources: history, development, management, and policy . John Wiley & Sons.
Halász, G., & Michel, A. (2011). Key Competences in Europe: interpretation, policy formulation and implementation. European Journal of Education , 46 (3), 289-306.
Hogwood,  B.  W.  Lewis.  A.  Gun.  (1984). Policy  Analysis  for  The  Real  Word.  London:  Oxford  University Press .
Lambert, V. A., & Lambert, C. E. (2012). Qualitative descriptive research: An acceptable design. Pacific Rim International Journal of Nursing Research , 16 (4), 255-256.
Ningsih,  S.  R.,  Damanik,  I.  S.,  Gunawan,  I.,  &  Saputra,  W.  (2017).  Sistem  Pendukung  Keputusan Dengan  Menggunakan  Metode  Electre  Dalam  Menentukan  Penerima  Program  Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)(Studi Kasus: Sd Swasta Al – Washliyah Moho Kabupaten Simalungun). KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer) , 1 (1).
Retnaningsih,  H.  (2019).  Program  Indonesia  Pintar:  Implementasi  Kebijakan  Jaminan  Sosial  Bidang Pendidikan. Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial , 8 (2), 161-177.
Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  dalam  Upaya  Pemerataan  Pendidikan. Indonesian  Journal  of Education Management & Administration Review , 2 (1), 193-204.
Saraswati, L. N. (2017). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. EJournal Administrasi Negara , 5 (4), 6737- 6750.
Setyawati, S. (2018). Efektivitas program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten  Cilacap  (Studi  Permendikbud  No.  12  Tahun  2015  tentang  Program  Indonesia Pintar) (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
Strehlenert, H., Richter-Sundberg, L., Nyström, M. E., & Hasson, H. (2015). Evidence-informed policy
formulation  and  implementation:  a  comparative  case  study  of  two  national  policies  for improving health and social care in Sweden. Implementation Science , 10 (1), 1-10.
Van  Rensburg,  M.  J.,  Davis,  A.,  &  Venter,  P.  (2014).  Making  strategy  work:  The  role  of  the  middle manager. Journal of Management & Organization , 20 (2), 165-186.
Yusup,  W.  B.,  Ismanto,  B.,  &  Wasitohadi,  W.  (2019).  Evaluasi  Program  Indonesia  Pintar  dalam peningkatan  akses  pendidikan  di  sekolah  menengah  pertama. Kelola:  Jurnal  Manajemen Pendidikan , 6 (1), 44-53.