## PERENCANAAN PARTISIPATIF DENGAN PENDEKATAN FENOMENOLOGI DI DISTRIK KOMBUT KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Arius Kambu 1

## ariusk16@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  describe  and  analyze  participatory  planning  processes  as  well as  describe  the  representation  of  all  stakeholders  in  participatory  planning  in  Kombut District  of  Boven  Digoel  Regency.  This  research  is  a  qualitative  research  with phenomenology  approach  and  data  collection  technique  done  by  field  observation, interview,  document  review  and  literature  review  and  empirical  study.  Informants  in  this study  are  village  officials  and  community  leaders.  Research  findings  related  to participatory  planning  revealed  that  the  implementation  of  village-level  development planning more done in formalities and not all stakeholder components are fully involved in the implementation of village level meetings  and still found the government dominance in setting  the  program.  While  other  findings  related  to  participatory  planning  in  community infrastructure  development  participate  because  there  is  income  or  wages  earned  to  look reasonable  but  also  at  the  same  time  apprehensive,  on  the  other  hand  the  government  is considered  failed  in  increasing  community  participation.  Here,  positive  findings  of participation can be said either that the community has been sensitive to the phenomenon and  the  reality  that  is  happening  around  them,  and  even  has  provided  input  to  the government for it.

## Keywords: Participatory Planning

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pelayanan  pubik  yang  dilakukan  pemerintah  daerah selama ini didasarkan pada pendekatan legalitas. Dalam menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan senantiasa didasarkan pada pendekatan prosedur dan keluaran (out put), serta dalam prosesnya berlindung pada peraturan perundang- undangan  atau  mendasarkan  pada  pendekatan  legalitas.  Penggunan  paradigma pendekatan  legalitas,  dewasa  ini  cenderung  mengedepankan  prosedur,  hak  dan kewenangan  atas  urusan  yang  dimiliki  (kepentingan  pemerintah  daerah),  dan kurang  memperhatikan  prosesnya.  Pengertiannya,  dalam  proses  merumuskan, menyusun  dan  menetapkan  kebijakan,  kurang  optimal  melibatkan stakeholders (pemangku kepentingan di lingkungan birokrasi, maupun   masyarakat).
Pelayanan publik menurut paradikma good governance , dalam proses tidak hanya dilakukan pemerintah daerah berdasarkan pendekatan legalitas, atau hanya untuk kepentingan pemerintah daerah, good governance mengedepankan proses dan  prosedur,  dimana  proses  persiapan,  perencanaan,  perumusan  dan
1 Staff Pengajar Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih Papua
penyusunan  suatu  kebijakan  senantiasa  mengedepankan  kebersamaan  dan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Pembangunan  merupakan  sebuah  proses  pengembangan  kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat.  Perencanaan  ini  berarti  harus mampu mencakup kapan,  dimana  dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan  ekonomi  secara  berkesinambungan.  Dengan  kata  lain,  pembuat rencana  pembangunan  haruslah  mampu  untuk  memprediksi  dampak  yang ditimbulkan  dari  pembangunan  yang  akan  dilakukan  baik  dalam  jangka  pendek maupun dalam jangka panjang.
Dikaitkan  dengan  Dana  Desa  (DD)  dan  otonomi  khusus  sebenarnya perencanaan  partisipatif  merupakan  peluang  baik  bagi  daerah  menunjukan kinerjanya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  wilayahnya, termasuk upaya menuju perwujudan good local governance .
Penyusunan  dokumen  perencanaan  pembangunan  di  Boven  Digoel dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  perspektif.  Pendekatan  perspektiff dilakukan  dengan  cara  pemerintah  daerah  menyusun  rencana  program/kegiatan pembangunan  yang  dianggap  sangat  dibutuhkan  masyarakat  untuk  meningatkan kesejahteraan  mereka.  Berikut,  Alexander  Abe  (2002)  menjelaskan  perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan.  Dari  pengertian  sederhana  tersebut  dapat  diurai  beberapa  kompenen penting,  yakni  tujuan  (apa  yang  hendak  dicapai),  kegiatan  (tindakan-tindakan untuk  merealisasi  tujuan),  dan  waktu  (kapan,  bilamana  kegiatan  tersebut  hendak dilakukan). Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan masa depan  (untuk  masa  depan)  Dengan  demikian  suatu  perencanaan  bisa  dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.
Pengamatan  dilakukan  pada  saat  proses  penyusunan  RPJMKampung  se Kabupaten  Boven  Digoel  ditemukan  beberapa  persoalan  mendasar    sebagai berikut  :  (1)  Proses  perencanaan  partisipasi  melalui  mekanisme  musrembang  di distrik masih menjadi retorika. Dikarenakan aktor yang paling penting dan dominan dalam  penyusunan  formulasi  perencanaan  pembangunan  di  distrik  adalah pemerintah  daerah  bukan  masyarakat  Kombut.  Proses  musrembang  di  Distrik Kombut hanya berisis kegiatan berupa paparan dari instansi teknis. Peserta hanya diberikan  kesempatan  untuk  bertanya  mengenai  seputar  kegiatan-kegiatan tersebut tidak ada diskusi antara pemerintah daerah dengan peserta tentang issu- issu  atau  permasalahan  serta  pemecahan  masalah;  (2)  Kualitas  dokumen perencanaan  yang  dihasilkan  pada  kegiatan  musrembang  rendah  dan  kurang
sistematis.  Hanya  berisi  rekapitulasi  dari  hasil  musrembang  yang  berisi  kegiatan dan  dana  yang  dibutuhkkan.  Dari  segi  tujuan,  cara  untuk  merealisasi  kegiatan- kegiatan dan waktu secara rinci tidak dijelaskan; (3) Stakeholder tidak terwakilkan secara menyeluruh dalam musrembang Distrik Kombut; (4) Partisipasi masyarakat dalam  proses  penyusunan  kebijakan  publik  telah  banyak  dilakukan  diantaranya oleh  Cooper  dan  Elliot,  2000;  Layzer,  2002;  Navaro,  2002;  Adams;  2004.  Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kehadiran mereka dalam berbagai temu publik. Temu publik dianggap kurang efektif sebagai alat persuasi rasional, namun demikian temu publik ini tetap berperan untuk memelihara sistem demokrasi lokal. Tujuan  penelitan mendeskripsikan  dan  menganalisis  proses  perencanaan partisipatif  dan  keterwakilan  stakeholder  di  Distrik  Kombut  Kabupaten Boven Digoel.
Perencanaan, Menurut  Conyers  dan  Hills  (1994),  Moekijat  (1980),  Koontz dan  Cyrill  O.  Donell  dalam  Sarmoto,  (1987:66),  Watterson  dalam  Tjokroamidjojo (1985:16)  dalam  teori  masing-masing  pada  intinya  menjelaskan  bahwa  dengan memahami pengertian perencanaan dan keterkaitannya dengan masalah-masalah pembangunan,  maka  antar  aspek  perencanaan  dan  pembangunan  selalu  terkait, dan  mempunyai  hubungan  internalisasi  serta  kasualitas,  yang  ditekankan  pada penentuan strategi, rencana dan kebijaksanaan pembangunan diimplementasikan ke  dalam  bentuk  program  dan  proyek  pembangunan  sehingga  tujuan pembangunan dapat dicapai secara efisien dan efektif.
Administrasi, Siagian  (2001:38),  Kerlinger  dalam  Pasolong  (2011:9), Pasolong  (2011:10),  A.  Dunsire  yang  dikutip  ulang  oleh  Keban  (2008:2), para pengarang  memberi  gambaran  secara  umum  administrasi  dalam  arti  sempit  ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti  luas  adalah  kegiatan  kerja  sama  yang  dilakukan  sekelompok  orang berdasarkan  pembagian  kerja  sebagaimana  ditentukan  dalam  struktur  dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Pengertian  administrasi  dalam  arti  luas  memiliki  unsur-unsur  sekelompok  orang, kerja  sama,  pembagian  tugas  secara  terstruktur,  kegiatan  yang  runtut  dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber.
Definisi Negara, Max Weber (1946), Robert MacIver (1926, Roger H. Soltau (dalam  Budiarjo,  2008:  48),  Frederickson,  Wayne  Parson  (2008)  dan  Parson (2008:  6)  para  penulis  mendefinisikan  negara  merupakan  sebuah  asosiasi  atau perkumpulan  pada  suatu  willayah  yang  bertanggung  jawab  melaksanakan
penertiban  masyarakat  yang  berasaskan  sistem  hukum  yang  telah  ditetapkan pemerintah yang sifatnya memaksa.
Partisipasi, John  M.  Echols  &  Hasan  Shadily,  2000:  419),  I  Nyoman Sumaryadi,  (2010:  46).  Fasli  Djalal  dan  Dedi  Supriadi,  (2001:  201-202), H.A.R.Tilaar,  (2009  :  287)  menjelaskan  teori  partisipasi  berarti  peran  aktif masyarakat  dalam  proses  pembangunan  baik  dalam  bentuk  materi  maupun  non materi  serta  memanfaatkan  atau  menikmati  hasil  pembangunan  yang  telah dicapai.

## METODE  PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  fenomenologi.  Melalui pendekatan  ini  penulis  ingin  mengukur  secara  kualitatif  perencanaan  partisipati dan  keterlibatan  stakeholder  dalam  proses  perencanan  pembangunan  tingkat distrik  kombut namun  tujuan utamanya  adalah  pemahaman mendalam mengenai partisipati  masyarakat  dengan  menggunakan  metode  pengumpulan  data  yang digunakan  pada  penelitian  kualitatif  seperti  wawancara  mendalam,  pengamatan lapangan,  serta  analisis  dokumen.  Berdasarkan  dimensi  waktu  penelitian  ini termasuk  dalam cross-sectional  research .  Dalam  penelitian  ini  data  primer  yang diguanakan  berasal  dari  informasi  yang  diperoleh  langsung  dari  masyarakat pemilik  hak  ulayat.  Data  sekunder  diperoleh  dari  buku,  jurnal  penelitian,  media internet dan catatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perencanaan Partisipatif  Dalam Penyusunan Program Pembangunan
Partisipasi  masyarakat  pada  penyusunan  program  pembangunan  di  Distrik Kombut berdasarkan hasil pemotretan lapangan ketika penyusunan RPJMK dapat dikategorikan  kurang  baik.  Hal  ini  dilihat  dari  belum  adanya  sosialisasi  yang dilakukan  pemerintahan  tingkat  Distrik  serta  belum  adanya  pedoman  di  Distrik sebagai  acuan  dalam  pelaksanaan  partisipatif,  kurangnya  pelibatan  masyarakat dalam  proses  perencanaan  pembangunan  partisipatif  yang  dilakukan  sejak adanya  pemekaran  empat  kampung  menjadi  satu  distrik  dipecahkan  dari  distrik induk  Mindiptana.  Masyarakat  Kombut  umumnya  telah  mengerti  dan  memahami perencanaan  partisipatif.  Musrembang  kampung  belum  menjadi  wadah  yang handal bagi masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan perluasan  akses  layanan  publik.  Selama  ini  musrembang  kampung  hanyalah sebagai  formalitas  saja,  keputusan-keputusan  tentang  program  atau  kegiatan
pembangunan  tetap  berasal  dari  pemerintah  Daerah  yang  jarang  sekali memperhatikan  hasil  musrembang  kampung  itu  sendiri.  Hasil  pengamatan lapangan  ini  sebagaimana  juga  digambarkan  dalam  penelitian  dari  FIKB Universitas  Indonesia  (2002:102)  yang  mengukur  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  daerah  dengan  “delapan  tangga  partisipasi  masyarakat ” ( eight rungs  on  the  leader  of  citizen  participation )  dari  Arstein,  menjelaskan  bahwa  di sebagian  besar  Daerah  partisipasi  masyarakat  baru  terjadi  sebatas  partisipasi semu.  Dari  kecenderungan  yang  ada,  partisipasi  masyarakat  di  daerah  lebih banyak di dominasi oleh elit daerah.  Pokok pikiran yang penting dari hasil kajian tersebut, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sampai dengan saat ini lebih banyak  sebagai  proses  mobilisasi  kepentingan  tertentu  saja.  Masyarakat  akan diikut  sertakan  sebatas  dalam  sebuah  tahapan  perencanaan.  Itupun  sekedar diminta  pendapatnya  dalam  sebuah  forum  yang  sudah  di  seting  sebelumnya. Masyarakat  dilibatkan  hanya  sebatas  dalam  musyawarah  di  tingkat  desa, kecamatan  serta  proses  penjaringan  aspirasi  masyarakat.  Setelah  itu,  terutama dalam  proses  penetapan  dan  pengambilan  keputusan,  masyarakat  tidak  memiliki akses  sedikitpun.  Termasuk  dalam  melakukan  koreksi  atas  penetapan  kebijakan tersebut.  Permasalahan  yang  terkait  bahwa  proses  musrenbang  desa  hanya “sekedar  formalitas” bukan  hanya  di  Jawa,  tetapi  di  Luar  Jawa  pun  demikian sebagaimana  yang  diungkap  oleh  hasil  penelitian  Razak  (2011)  dan  Ridwan (2012). Razak (2011) yang menyatakan bahwa masyarakat sebagai stakeholders merasa dan menilai dirinya hanya sebagai objek partisipasi, bukan sebagai subjek partisipasi.  Subjek  partisipasi  tetap  saja  didominasi  oleh  kelompok-kelompok  elit dari  pihak  eksekutif  dan  legislatif  maupun  kelompok  kepentingan  lainnya. Kebijakan partisipatif seperti musrenbang hanya dijadikan “ medan magnit ” sebagai simbol dari arti penting partisipasi. Simbol  ini sebagai bentuk pelibatan partisipasi masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  dan  penyusunan  anggaran  yang lebih  menekankan  pada  prosedur  administrasi  kehadiran.  Pelibatan  ini  lebih menggambarkan  formalitas  atau  kegiatan  seremonial  belaka,  karena  masyarakat yang terlibat banyak tidak mengetahui esensi dari mekanisme perencanaan dalam bentuk Musrenbang. Sementara, Ridwan (2012) yang menjelaskan bahwadijadikan “ medan magnit ” sebagai simbol dari arti penting partisipasi. Simbol ini  sebagai  bentuk  pelibatan  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran yang lebih menekankan pada prosedur administrasi  kehadiran.  Pelibatan  ini  lebih  menggambarkan  formalitas  atau kegiatan  seremonial  belaka,  karena  masyarakat  yang  terlibat  banyak  tidak mengetahui esensi dari mekanisme perencanaan dalam bentuk Musrenbang.
Hasil penelitian Cooper dan Elliot (2000) menjelaskan mekanisme partisipasi dan  evaluasi  efektifitas  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  dan pelaksanaan  pembangunan.  Menggunakan  metode  studi  kasus  di  tiga  program pembangunan,  ditemukan  hasil  bahwa  pemanfaatan  peluang  yang  ada  dalam partisipasi  masyarakat  bergantung  pada  kemampuan  mengevaluasi  efektivitas partisipasi  masyarakat.  Manfaat  positif  partisipasi  masyarakat  banyak  diperoleh dari  adanya  akseptabilitas  sosial.  Sedangkan  Layzer  (2002)  yang  menguji hipotesis  bahwa  pengambilan  keputusan  secara  partisipatif  menghasilkan  solusi yang  berkelanjutan  dibandingkan  dengan  proses  pembuatan  kebijakan  secara konvensional.  Berikutnya,  hasil  kajian  Lurian  (2004)  terfokus  pada  faktor  yang mendorong  partisipasi  masyarakat  bagi  pengambilan  keputusan  dalam pembangunan  pemerintah  daerah.  Penelitian  dengan  menggunakan  metode survey  dan  dianalisis  secara  deskriptif  menghasilkan  bahwa  ketidakhadiran anggota kelompok  dalam suatu  pertemuan  dibatasi  oleh  kurang sadarnya bahwa kegiatan  itu  sebagai  gerakan  bersama.  Motivasi  merupakan  faktor  kunci  yang mempengaruhi  seseorang  untuk  berpartisipasi.  Selanjutnya  Irvin  dan  Stansbury (2004)  menunjukkan  bahwa  efektivitas  partisipasi  masyarakat  sebagai  alat pembuatan kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 5 kondisi partisipasi masyarakat  sebagai  alat  pembuatan  kebijakan  yaitu  kondisi  berbiaya  rendah, kondisi sangat bermanfaat, kondisi tidak ideal, kondisi berbiaya tinggi dan kondisi kurang  bermanfaat.  Dijelaskan  juga  bahwa  terjadi  pemborosan  sumber  daya dalam proses pembuatan kebijakan jika dilakukan dalam kondisi masyarakat yang kurang  ideal.  Bryan  dan  White  (2006)  menyatakan  bahwa  partisipasi  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  program  dapat  mengembangkan  kemandirian. Selain  itu  di  usulkan  pula  perluasan  konsep  partisipasi  tidak  hanya  mencakup proses  perencanaan  dan  pelaksanaan,  tetapi  juga  partisipasi  dalam  penerimaan manfaat.  Aspek  penerimaan  manfaat  merupakan  pelengkap  dari  cakupan  pada proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  sehingga  membawa  manfaat  yang  lebih besar bagi masyarakat. Griesgraber dan Gunter (1996) menambahkan aspek yang lain  yaitu  evaluasi.  Dengan  demikian  konsep  partisipasi  menjadi  lebih  luas, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, sampai penerimaan manfaat. Hal ini  juga  sesuai  dengan  pendapat  yang  disampaikan  oleh  Fasli  Djalal  dan  Dedi Supriadi,  (2001:  201-202)  menjelaskan  partisipasi  dapat  juga  berarti  bahwa pembuat  keputusan  menyarankan  kelompok  atau  masyarakat  ikut  terlibat  dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.
Kesediaan masyarakat untuk mengambil bagian perencanaa suatu program pembangunan  adalah  merupakkan  indikasi  adanya  kemampuan  awal  dari masyarakat  untuk  berkembang  secara  mandiri.  Dalam  hubungannya  dengan partisipasi.  Tjokroamidjojo  (1995:207)  mengemukakan  bahwa  keterlibatan  aktif atau  partisipasi  masyarakat  tersebut  dapat  berarti  keterlibatan  dalam  proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Sebagaimana  diperkuat  juga  dengan  penjelasan  Soetoomo,  2008  :  8)  yang menyatakan bahwa :
Masyarakat  perlu  dilibatkan  secara  langsung  bukan  karena  mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran. Dalam proses pembangunan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai obyek, tetapi lebih sebagai subyek atau aktor atau pelaku.
Pentingnya  keterlibatan  masyatakat  di  dalam  penyusunan  perencanaan pembanggunan  juga  ditekankan  dalam  undang-undang  Nomor  25  tahun  2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Pasal  2  Ayat  (4)  point  (d) yang menyatakan bahwa :
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk
mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud  dengan  partisipasi  masyarakat  adalah  keikutsertaan  masyarakat untuk  mengakomdasikan  kepentingan  mereka  dalam  proses  penyusunan rencana pembangunan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat  dijelaskan  perencanaan pembangunan  kampung-kampug  di  Distrik  Kombut  Kabupaten  Boven  Digoel Provinsi  Papua  akan  tepat  mengenai  sasaran  dan  terlaksana  dengan  baik  dan bermanfaat  hasilnya  jika  dilaksanakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat sehingga  perlu  menempatkan  masyarakat  sebagai  subjek  pembangunan,  bukan hanya sebagai obyek pembangunan. Selain memerlukan keterlibatan masyarakat, pembangunan juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi  pembiayaan  dan  efektif  dari  segi  hasil.  Pemilihan  strategi  pembangunan  ini penting dilihat karena Distrik Kombut Masuk dalam daerah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga PNG yang tentunya memiliki sedikit perbedaan  dengan  kampung-kampung  lain  di  Boven  Digoel  dalam  hal pengembangan  wilayahnya.  Selain  itu  juga  pemelihan  strategi  pembangunan  ini penting  karena  akan  menentukan  dimana  peran  pemerintah  dan  dimana  peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan secara optimal dan sinergis.
Tumbuhnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  kampung  tidak terlepas  dari  adanya  pemberian  kesempatan  untuk  masyarakat  terlibat  dari adanya pemberian kesempatan untuk masyarakat terlibat secara langsung dalam
setiap  pengembilan  keputusan  menyangkut  program  kegiatan  dan  proyek pembangunan di kampung dan kemudian apabila dalam perjalanan pembangunan ada  kegiatan-kegiatan  yang  direfisi  perlu  adanya  pengambilan  keputusan  secara bersama-sama, maka masyarakat akan merasa bertanggung jawab dan akan ikut dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  Kampung.  Dengan  demikian masyarakat  akan  merasakan  bahwa  hasil  pembangunan  yang  dilaksanakan  juga merupakan milik mereka sendiri, sehingga bila dituntut agar masyarakat menjaga hasil tersebut, maka dengan senang hati masyarakat akan menjaganya.
Secara emosional rang akan dengan senang hati mau menjaga memelihara, sesuatu  yang  mereka  buat  sendiri.  Artinya  jika  mereka  dilibatkan  atau  terlibat dalam  perencanaan  sampai  pelaksanaan  maka  besar  kemungkinan  mereka  pun akan dengan sukarela memanfaatkan dan menjaganya. Hanya dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat sebagai subyek pembangunan maka keberlangsungan dari program atau kegiatan dan proyek pembangunan Kampung tersebut  dapat  terwujud  dengan  baik.  Keterlibatan  masyarakat  sejak  awal perencanaan  sampai  pada  pelaksanaan  kegiatan  secagai  bagian  yang  tidak terpisahkan dari peran serta masyarakat Kampung.
Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat untuk ikut bersama- sama dalam pembangunan kampung antara lain adalah : (1) terbatasnya fasilitas sarana  dan  prasarana  yang  ada;  (2)  tingkat  penghasilan  masyaakat;  (3)  timbul rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintah kampung; (4) perbedaan suku.
Selain  faktor-faktor  penghambat  di  atas,  ada  juga  faktor  pendukung  yang dapat  memberi  dorongan  masyarakat  untuk  ikut  andil  didalam  proses pembangunan  yakni  antara  lain  :  (1)  Peran  serta  pemerintah  kampung  dalam mengarahkan warga masyarakat; (2) kesadaran masyarakat; (3) nilai budaya juga turut mempengaruhi.
Keterlibatan  moral,,  fisik  maupun  materi,  adalah  kepecayaan  terhadap pemerintah dapat mengerjakan  suatu  sesuai  dengan  harapan masyarakat.  Harus diakui  secara  empiris  bahwa  tingkat  kepercayaan  masyarakat  masih  harus ditingkatkan.  Ketika  masyarakat  mempercayakan  kepada  pemerintah  untuk mengelola dana masyarakat ternyata hasilnya kadang masih tidak sesuai harapan. Konsekuensinya  kepercayaan  warga  masyarakat  terhadap  pemerintah  akan menurun.  Apabila  pemerintah  sudah  tidak  dpat  dipercaya,  maka  agak  sulit  bagi pemerintah  untuk  menggerakkan  masyarakat  agar  berpartisipasi  langsung  dalam berbagai  program  atau  kegiatan  pembangunan  kampung  yang  berasal  dari pemerintah.
Pembangunan sebagai  bagian  dari  kegiatan  pemerintah  adalah merupakan tanggung  jawab  antara  pemerintah  dan  yang  diperintah.  Masyarakat  sebagai kelompok  terbesar  suka  ataupun  tidak  suka  harus  tetap  bertanggung  jawab terhadap  seluruh  aktivitas  pembangunnan  yang  terjadi  wilayahnya.  Karena dampak dari semua itu tetap akan terpulang kepada masyarakat kempung sebagai penerima manfaat itu sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005  tentang  Desa  pada  Ketentuan  Umum  Pasal  1  Point  6,  Pemerintahan Kampung adalah :
Penyelenggaraan  urusan  pemerintah  oleh  Pemerintah  Desa/Kampung  dan Badan  Permusyawaratan  Desan/Kampung  (BPK)  dalam  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul  dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan  demikian  suatu  pemerintahan  kampung  memiliki  power  dalam mengatur  pemerintahannya  sendiri  sesuai  dengan  perencanaan  yang  disusun menurut kebutuhan pemerintah di kampung. Jika ada sebagian masyarakat hanya dapat berpartisipasi melalui kontribusi biaya maka yang lainnya dapat memberikan kontribusi  berupa  tenaga  atau  pemikiran.  Setiap  pihak  harus  memahami  akan kekurangan  dan  keterbatasan  masing-masing  sehingga  dapat  saling  melengkapi kekurangan masing-masing, baik itu pemerintah dengan masyarakatnaya ataupun antara masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat lainnya.

## 2. Terwakilan Stakeholder Dalam Perencanaan Partisipatif
Partisipasi  masyarakat  merupakan  modal  utama  dalam  upaya  mencapai sasaran  program  pemerintah  diseluruh  wilayah  Indonesia.  Keberhasilan  dalam perencanaan  sasaran  pelaksanaan  program  atau  kegiatan  pembangunan  bukan semata-mata  didasarkan  pada  kemampuan  aparatur  pemerintah,  tetapi  juga berkait dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  program  pembangunan.  Perlunya  keterlibatan masyarakat  ini  dianggap  sangat  penting,  kerena  pembangunan  yang  terlalu menekankan  peran  pemerintah  bercirikan top  down mendapat  kritikan  tajam, dimana kurang peka terhadap kebutuhan lokal. Konteks pelaksaan pembangunan kampung-kampung  di  Distrik  Kombut  Kabupaten  Boven  Digoel  Provinsi  Papua partisipasi  masyarakat  sangat  penting  diperlukan  dengan  dukungan  lembaga- lembaga  non  formal  (toga,  tomas,  lembaga  sosial  kemasyarakatan)  sangatla penting  guna  membantu  tercapainya  pelaksanaan  program  pembangunan, sehigga akan muncul satu program atau kegiatan dari prakarsa dan swadaya sera gotong royong dari masyarakat. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu
ditumbuhkan  dan  dtingkatkan  sehingga  nantinya  partisipasinya  akan  dirasakan masyarakat  bersumber  dari  kesadaran  masyarakat  itu  sendiri  secara  spontan. Ukuran-ukuran  yang  dibuat  dalam  memaknai  fenomena  partisipasi  masyarakat diambil  dari  beberapa  ukuran  antara  lain  :  kesediaan  membantu  secara  fisik sesuai kemampuan, membantu secara materi dan membantu secara moril dalam bentuk sumbangan pemikiran, informasi dan saran.
Hal ini juga sesuai dengan teori yang disampaikan  Basrowi yang dikutip Siti Irene  Astuti  D  (2011:  58),  menjelaskan  partisipasi  masyarakat  dilihat  dari bentuknya  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu:  (a)  Partisipasi  fisik  adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan,  seperti  mendirikan  dan  menyelenggarakan  usaha  sekolah;  (b) Partisipasi  non  fisik  adalah  partisipasi  keikutsertaan  masyarakat  dalam menentukan  arah  dan  pendidikan  nasional  dan  meratanya  animo  masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.
Berkait  dengan  hal  tersebut  menurut  teori  partisipasi  Fasli  Djalal  dan  Dedi Supriadi,  (2001:  201-202)  menjelaskan  partisipasi  dapat  juga  berarti  bahwa pembuat  keputusan  menyarankan  kelompok  atau  masyarakat  ikut  terlibat  dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji  pilihan  mereka,  membuat  keputusan,  dan  memecahkan  masalahnya. Menurut  I  Nyoman  Sumaryadi,  (2010:  46),  mengemukakan  bahwa  Partisipasi berarti  peran  serta  seseorang  atau  kelompok  masyarakat  dalam  proses pembangunan  baik  dalam  bentuk  pernyataan  maupun  dalam  bentuk  kegiatan dengan  memberi  masukan  pikiran,  tenaga,  waktu,  keahlian,  modal  dan  atau materi,  serta  ikut  memanfaatkan  dan menikmati  hasil  -hasil  pembangunan.  Salah satu ciri dari suatu daerah yang sudah maju dan mandiri adalah terciptanya peran serta dari semua pihak yang tinggi kesadaranya, serta semakin  tanggap dan kritis terhadap segala hal yang menyangkut kehidupannya. Teori partisipasi masyarakat menurut  Sudriamunawar (2006:54)   menyatakan :
Bahwa  keberhasilan  penyelenggaraan  pembangunan  nasional  menuntut adanya  partisipasi  masyarakat,  karena  partisipasi  masyarakat  akan menunjang dalam pengelolaan potensi daerah, sehingga proses pembangunan akan berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Pemikiran  secara  sederhana,  partisipasi  semua  pihak  adalah  peran  serta atau  keikutsertaan  semua  pihak  dalam  awal  proses  perencanaan  sampai  pada tahap  pelaksanaan  diperlukan  untuk  mendorong  masyarakat  mau  turut  serta
secara  bersama-sama  dalam  proses  penyusunan  program  atau  kegiatan pembangunan agar kebutuhan lokal dapat terakomodit dalam kegiatan yang akan dilaksanakan  di  kampung-kampung  di  Distrik  Kombut  Kabupaten  Boven  Digoel. Mendorong,  bukan  mengharuskan  masyarakat  dalam  berpartisipasi,  tidak  cukup dengan  dikatakan  bahwa  karena  pembangunan  itu  untuk  masyarakat,  maka masyarakat  akan  mengikuti,  tetapi  mendorong  semua  pihak  untuk  mampu menjelaskan  arti  pentingnya  pembangunan  dan  manfaatnya  buat  masyarakat. Pengelaman  pembangunan  membuktikan  bahwa  seringkali  pembangnan  yang diatasnamakan  masyarakat  dengan  pendekatan  perencanaan  perspektif  daerah ternyata  tidak  sesuai  dengan  harapan  rakyat.  Hal  ini  sebagaimana  terlihat  dari potret  pembangunan  pasar  distrik  kombut  yang  tidak  pernah  dipakai  masyarakat dalam menjual hasil pertanian dan buruan mereka.
Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan program atau kegiatan yang sudah disepakati bersama adalah merupakan indikasi adanya modal awal dari masyarakat untuk berkembang secara mandiri. Dalam hubungan dengan  teori  partisipasi  menurut  Tjokroamidjojo  (1993:207)  mengemukakan bahwa :
Keterlibatan  aktif  atau  partisipasi  masyarakat  tersebut  dapat  berarti keterlibatan  dalam  proses  penentuan  arah,  strateggi  dan  kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijelaskan bahwa masyarakat Distrik Kombut  telah  ikut  berpartisipasi  didalam  pembangunan.  Hal  ini  dapat  dikatakan demikian  karena  berdasarkan hasil  pengamatan  penulis  masyarakat dapat  diajak untuk  kerjasama  menyusun  program  atau  kegiatan-kegiatan  yang  dituangkan dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Kampung  (RPJMK)  yang dikerjakan  secara  bersama-sama  aparat  kampung  dengan  semua  tokoh masyarakat, pemuda dan agama secara bersama-sama menyusun program kerja masing-masing  kampung  selama  lima  tahunan.  Teori  yang  disampaikan Sudriamunawar  (2006:49)  menyebutkan  bahwa  partisipasi  dalam  prakteknya mengandung  beberapa  pengertian  yaitu  (1)  Keterlibatan  dalam  proses;  penetuan arah  strategi  dan  kebijakan  pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah;  (2) Keterlibatan  dalam  memikul  beban  dan  bertanggung  jawab  dalam  pelaksanaan kegiatan pembangunan; (3) Keterlibatan memetik hasil dan manfaat pembangunan secara adil dan merata.
Pelaksanaan  Program  strategis  pembangunan  kampung  didasarkan  pada IMPRES  Nomor  5  Tahun  2007,  tentang  Percepatan  Pembangunan  bagi  Provinsi Papua  dan  Papua  Barat,  tersebut  diatas  kemudian  ditindaklanuti  dengan
Keputusan  MENDAGRI  RI  Nomor  414  tahun  2012,  Penetapan  Pengurusan Anggaran/Barang  dan  Pejabat  Penerimaan  Negara.  Kegiatan  Urusan  Bersama Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat.  Namun  demikian  secara operasional di  lapangan belum adanya petunjuk teknis tentang Program strategis pembangunan  kampung  dalam  pemberdayaan  masyarakat,  sesuai  dengan amanat  undang-undang  tersebut  diatas,  maka  pelaksanaan  di  daerah  mengacu pada  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001,  tentang  Otonomi  Khusus  bagi Provinsi  Papua  serta  peraturan  Gubernur  Nomor  79  Tahun  2007,  tentang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung.

## KESIMPULAN
1. Dalam pengidentifikasian masalah dilapangan, terlihat Partisipasi masyarakat  dapat  dikatakan  baik  yakni  masyarakat  telah  peka  terhadap fenomena  serta  realita  yang  sedang  terjadi  disekitar  mereka,  bahkan  telah memberikan masukan kepada pihak pemerintah akan hal tersebut.
2. Pelaksanaan  perencanaan  pembangunan  tingkat  kampung  lebih  banyak dilakukan secara formatif dan tidak semua komponen stakeholder dilibatkan secara  utuh  dalam  pelaksanaan  musyawarah  tingkat  kampung.  Pihak pemerintah daerah terlihat sangat mendominasi dalam menetapkan program atau kegiatan di tingkat kampung. Hal ini disebabkan lebih pada terbatasnya sumber daya manusia di tingkat kampung.
3. Dalam  tahap  implementasi  pembangunan  infrastruktur,  masyarakat terkadang  berpartisipasi  hanya  karena  ada  pendapatan  atau  upah  yang didapat,  hal  ini  terlihat  wajar  namun  juga  sekaligus  memprihatinkan,  disisi lain pemerintah dianggap gagal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Tingkat  pengawasan  atau  evaluasi  masyarakat  terhadap  pemerintah  dalam pelaksanaan  pembangunan  masih  rendah,  masih  banyak  masyarakat  yang bermasa  bodoh  atau  tidak  ingin  mengetahui  laporan  dari  pemerintah, mereka hanya tahu adalah hasil dari pembangunan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Moleong,  Lexy  J.  2002. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Penerbit  PT  Remaja Rosdakarya. Bandung.
Millan  Friedman,1969. Peranan  Kebijaksanaan  Moneter .  American  Economic Review, Maret 1968. Reprinted in Chicago.
Khairuddin. 1992. Pembangunan Masyarakat. Tinjauan Aspek; Sosiologi,
Ekonomi, dan Perencanaan. Liberty. Yogyakarta.
Sa’id, G dan Intan, A.H. 2001. Manajemen Agribisnis . Ghalia Indonesia.
Bintoro,  TjokroAmidjojo. 1985; Perencanaan Pembangunan, Penerbit PT Gunung Agung – Jakarta
Siagian, S. P. (2008). Filsafat Administrasi (edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
Pasolong, Harbani. (2007). Teori Administrasi Publik. Makasar: Alfabeta
Keban, Y. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori Dan Isu. Cetakan Kedua. Yogyakarta : Gava Media.
Meriam  Budiarjo,  2008,  Dasar-Dasar  Ilmu  Politik,  Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta
Parson,W.  2008.  Public  Policy.  Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis  Kebijakan.
Wibowo  T  (penerjemah).  Judul  asli: Public  Policy:  An  Introduction  to  the Theory and Practice of Policy Analysis . Jakarta. Prenada Media Group.
John  M.  Echols  &  Hasan  Shadily,  2000,  Kamus  Inggris  Indnesia,  Jakarta Gramedia
I  Nyoman  Sumaryadi.  (2010).  Efektifitas  Implementasi  Otonomi  Daerah.  Jakarta: Citra Utama
Moleong  ,Lexy.  2000.  Metodelogi  Penelitian  Kualitatif,  bandung:  PT,  Remaja Rosdakarya.
Fasli  Jalal  dan  Dedi  Supriadi.  2001.  Reformasi  Pendidikan  Dalam  Konteks Otonomi  Daerah.  Yogyakarta  :  Adicita  Kurniawan.  2005.  Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta : Pembaruan
H.A.R.Tilaar,  2009,  Kekuasaan  dan  pendidikan  :  Kajian  Manajemen  Pendidikan Nasional dalam pusaran kekuasaan, Jakarta, Rinika Cipta
Siti  Irene  Astuti  D  2011,  Desentralisasi  dan  Partisipasi  dalam  pendidikan,
Yogyakarta, UNY
Michael  P.  Todaro,  1983,  Ekonomi  Pembangunan  di  Dunia  ketiga,  terjemahan Mursid, Penerbit Balai Aksara, Jakarta
Michael, Todaro, 2000, “Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga”, Erlangga, Jakarta Moh.  Farid  dan  Noora  Fithriana,  2016 , Implementasi  Kebijakan  Musyawarah Erencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sumenep, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 5, No. 2
Fathurrahman  Fadil,  20013,  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  Di  Kelurahan  Kotabaru  Tengah. Jurnal  Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013
Ita  Puspita  Sari,  2016,  Implementasi  Pembangunan  Partisipatif  (Studi  Kasus  Di Kelurahan  Andowia  Kabupaten  Konawe  Utara),  urnal  Ekonomi    (JE)    Vol .1(1),  April 2016 E-ISSN: 2503-1937
Sopanah  Widyagama  Malang  (tanpa  tahun) Ceremonial  Budgeting Dalam Perencanaan  Penganggaran  Daerah:    Sebuah Keindahan Yang  Menipu. Jurnal Online