## Problem Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) (Kajian kritis)

## Saiful Anwar
Universitas  Darussalam  Gontor tadib.isid@yahoo.com

## Abstrak
Keluarga  merupakan  lingkungan  pendidikan  yang  sangat  ber- pengaruh pada akhlak. Sebab, untuk menanamkan akhlak pada anak tentu memerlukan pembiasan sejak dini. Hanya saja, dalam perkembangannya, saat ini pendidikan keluarga menghadapi tantangan. Di antara tantangan tersebut  datang  dari  pemikiran  feminisme.  Menurut  pegiat  feminis, penerapan paham kesetaraan gender di Indonesia adalah suatu keniscaya- an. Mereka menganggap paham ini solusi untuk mengatasi kekerasan dan diskriminasi atas perempuan dalam lingkungan pendidikan.
Pemikiran tersebut mendapat angin segar dari pemerintah. Dengan dikeluarkannya Inpres No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan  Nasional  maka  pegiat  feminisme  bisa  bebas  menyebarkan pemikirannya.  Sebab,  kebijakan  ini  meletakkan  kesetaraan  gender  dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), program yang responsif gender pun  termuat  dalam  beberapa  sektor  pembangunan,  diantaranya  sektor pendidikan
Lebih  dari  itu,  pemikiran  kesetaraan  gender  dalam  pendidikan keluarga yang diusung oleh feminis tersebut diperkuat dengan adanya buku “Petunjuk  Teknis  Penyelenggaraan  Program  Pendidikan  Keluarga Berwawasan  Gender  (PKBG)  Dan  Tata  Cara  Memperoleh  Dana  Bantuan Dari  Direktorat  Pembinaan  Pendidikan  Masyarakat”  oleh  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Buku  tersebut  merupakan  sebagai  acuan norma,  standar, prosedur dan kriteria  bagi para  pembina, pengelola  atau penyelenggara program dan kegiatan PKBG dalam melaksanakan program ini.
Fakta ini tentu  sangat bertentangan  dengan  nilai-nilai Islam. Sebab dalam Islam, pendidikan keluarga tidak terbatas dengan kesetaraan gender. Konsep  keadilan  dalam  Islam  bukan  berarti  menyamakan  hak  dan
kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, pendidikan keluarga hendaknya  tetap  berpegang  pada  syariah  Islam  yang  telah  ditetapkan dalam al-Qur’an dan al-Hadits dan bukan paham dari Barat.
Keywords: Pendidikan Keluarga, Kesetaraan Gender, Feminisme, PKBG

## A. Pendahuluan
B agi  Para  feminis,  penerapan  paham  kesetaraan  gender  di Indonesia  adalah  suatu  keniscayaan.  Mereka  menganggap paham  ini  solusi  untuk  mengatasi  kekerasan  dan  dis- kriminasi atas perempuan. 1 Mansour Fakih dalam bukunya Analisis Gender  &  Transformasi  Sosial  menyatakan,  “persoalan  penindasan terhadap perempuan bukanlah persoalan kaum laki-laki, melainkan persoalan  sistem  dan  struktur  ketidakadilan  masyarakat  dan ketidakadilan gender  adalah  salah satunya”. Untuk  mengatasi hal itu,  perlu  adanya  dekonstruksi  ideologi  yaitu,  mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan di mana saja,  bahkan  sampai  kasus  pembagian  peran  gender  di  rumah tangga. 2 Sehingga para feminis memandang pemberdayaan gender merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dengan  pem- berdayaan keluarga. Mereka pun berharap akan adanya “Engendering Families”  yaitu  memberikan  wawasan  gender  pada  kehidupan keluarga sehari-hari. 3
Harapan  itu  mendapat  angin  segar  dengan  dikeluarkannya Inpres  No.  9/2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan ini meletakkan kesetaraan gender dalam  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN),  program  yang responsif gender pun termuat dalam beberapa sektor pembangunan, diantaranya  sektor  pendidikan. 4 Departemen  Pendidikan  Nasional
1 Diantaranya Siti Musdah Mulia, Sulistyowati irianto, Elfi Muawanah. lihat Siti Musdah Mulia. Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi. (Bandung: Marja, 2011),  p.114.  lihat  juga  Sulistyowati  Irianto.  Perempuan  &Hukum  Menuju  Hukum  yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. (Jakarta. Yayasan Obor. 2008), p. 520 lihat juga Elfi Muawanah. Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia. (Yogyakarta: Teras, 2009) p. 60.
2 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yoyakarta: Pustaka Pelajar,
2007), cetak XI, p. 151-152.
3 Herien Puspitawati, Modul Penerapan Konsep Gender Dalam Kehidupan Keluarga,
(Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009), p. 12.
4 Riant Nugroho, Gender Dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), p. 212.
menyambut  kebijakan  itu  dengan  mengadakan  program  yang berperspektif  gender  baik  dalam  pendidikan  formal  maupun  non formal diantaranya Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG).
Padahal paham Kesetaraan gender sendiri merupakan paham yang kurang ramah terhadap institusi keluarga. Munculnya paham ini tidak lepas dari pergerakan perempuan Barat pada dekade 1560- 1648 M yang memprotes segala penindasan yang mereka alami serta menuntut kebebasan dan kesetaraan denga kaum laki-laki. 5 Protes ini  kemudian  terkonsep  dalam  sebuah  gerakan  yang  disebut Feminism. 6 Permasalahan pun muncul ketika konsep ini melahirkan berbagai  macam  aliran  dan  tuntutan.  Feminis  liberal  menuntut kebebasan perempuan untuk bekerja di luar rumah. Sedang feminis marxis sosialis, memprotes institusi keluarga yang dianggap sebagai formalisasi  penindasan  suami  atas  istri.  Bahkan,  feminis  radikal dengan tanpa malu mengkampanyekan gaya hidup tanpa laki-laki atau Lesbianisme. Oleh sebab itu di Barat paham ini sering dituduh sebagai gerakan penghancur institusi keluarga.
Maka,  adanya  Program  Pendidikan  Berwawasan  Gender  ini menimbulkan  pertanyaan.  Apakah  program  ini  akan  membawa keluarga menjadi lebih baik, padahal konsep kesetaraan gender di Barat  sendiri  tidak  ramah  terhadap  keluarga?  Dalam  menyikapi persoalan ini, sangat perlu untuk menelaah lebih dalam lagi tentang paham  kesetaraan  gender  serta  dampaknya  terhadap  institusi keluarga. Meskipun sudah ada upaya pengkajian terhadap Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) sebelum menjadi sebuah kebijakan pemerintah, namun tulisan ini merupakan kajian kritis atas paham atau ideologi dari budaya asing di dalamnya.

## B. Wacana Kesetaran Gender
Memahami istilah gender bukanlah hal yang sederhana. Kata gender sendiri termasuk kosa kata baru sehingga pengertiannya tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. 7 Istilah gender yang
5 Dinar Dewi Kania. “Isu Gender: Sejarah dan Perkembangannya.” ISLAMIA Jurnal Pemikiran Dan Peradaban Islam Volume III (Tahun 2010 No. 5), p. 28.
6 Feminisme berasal dari bahasa latin femina, perempuan. Dari kata fides dan minus menjadi fe-minus yang artinya kurang iman. Lihat. Hamid Fahmi Zarkasyi, “Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam”. ISLAMIA Volume III …, p. 3.
7 Nasaruddin  Umar,  Argumen  Kesetaraan  Gender  Perspektif  Al-Qur’an,  (Jakarta: Paramadina, 2001), Cetakan II,  p. 33.
pertama  kali  dipahami  sebagai  perbedaan  kelamin  berasal  dari bahasa latin genus yang berarti ‘kelahiran, keluarga, bangsa. 8 Sedang kata  gender  dalam  istilah  bahasa  Indonesia  berasal  dari  bahasa Inggris, yaitu gender. Dalam kamus Inggris Indonesia yang ditulis John M. Echols dan Hassan Shadily tertulis gender berarti “jenis kelamin”. 9 Namun  pengertian  secara  bahasa  ini  mendapat  penolakan  dari kalangan feminis.
Bagi para feminis kata gender harus dipisahkan dari kata sex (jenis kelamin) yang mensifati manusia secara biologis. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert J. Stoller untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial  budaya  dengan  pendefinisian  dari  ciri-ciri  biologis.  Dalam bukunya  Sex  and  Gender  (1964)  ia  menyatakan,
Gender is a term that has psychological or cultural rather than biological connotations. If the proper terms for sex are “male” and “female”, the corresponding terms for gender are “masculine” and “feminine”;  these  letter  may  be  quite  independent  of  (biological) sex. Gender is the amount of masculinity or femininity found in a person,  and  obviously,  while  there  are  mixtures  aboth  in  many humans, the normal female a preponderance of femininity. 10
Gagasan ini merupakan bagian dari rangkaian gagasan Simone de Beauvoir pada tahun 1949, dalam bukunya Le Deuxieme sexe, ia mengemukakan  bahwa,  dalam  masyarakat,  perempuan  sama dengan warga Negara kelas dua dalam masyarakat, seperti seorang Yahudi atau Negro. 11 Namun, wacana gender ini mulai ramai di awal tahun  1977,  yaitu ketika  sekelompok  feminis di  London  tidak lagi memakai  isu-isu  lama  seperti  patriarchal  atau  sexist,  tetapi menggantinya dengan wacana gender atau gender discourse. 12
Ann  Oakley  termasuk  orang  yang  berjasa  dalam  me- ngembangkan  istilah  dan  pengertian  gender  dalam  ilmu  sosial. Dalam buku Sex, Gender and Society ia mengartikan gender sebagai perbedaan  yang  bukan  biologis  dan  bukan  kodrat  Tuhan  tetapi
8 Little, William, The Shorter Oxford English Dictionery, (Oxford University Press,
1980).
9 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia,
1983), p. 265.
10 Robert J. Stoller. Sex And Gender, (London: Karnac, 1984), p. 9.
11 Riant Nugroho, Gender Dan Administrasi Publik…, p. 31.
12 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an,…  p. 36.
konstruksi sosial  atau atribut yang  dikenakan  pada  manusia yang dibangun  oleh  kebudayaan  manusia. 13 Sedang  H.T  Wilson  dalam bukunya  Sex  and  Gender  mengartikan  gender  sebagai  suatu  dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada  kebudayaan  dan  kehidupan  kolektif  yang  sebagai  akibatnya mereka  menjadi  laki-laki  dan  perempuan. 14
Tidak mau ketinggalan, Beberapa tokoh gender Indonesia pun memberikan  definisi  tentang  gender.  Mansour  Fakih,  dalam bukunya Analisis Gender & Transformasi Sosial. mengartikan gender sebagai  suatu  sifat  yang  melekat  pada  kaum  laki-laki  maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. 15 Lebih sederhana,  dalam  buku  Argumen  Kesetaraan  Jender  Perspektif  Al- Qur’an  Nasaruddin  Umar  mendefinisikan  gender  sebagai  suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. 16 Dari berbagai definisi yang  ada  setidaknya  mereka  sepakat  bahwa  gender  adalah  sifat manusia yang bisa dibentuk dan berubah-ubah sesuai tempat dan waktu. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa, paham kesetaraan gender  memandang  peran  dan  perilaku  laki-laki  dan  perempuan bersifat relatif.
Pendefinisian  ini  meniscayakan  adanya  upaya  pergeseran paradigma berpikir masyarakat terhadap sifat  dan fungsi  laki-laki dan  perempuan.  Berdasarkan  paradigma  ini  muncul  penolakan konsep pembagian peran sosial yang dikaitkan dengan perbedaan biologis. Misalnya, karena  perempuan secara biologis  mempunyai Rahim  dan  payudara,  maka  fungsinya  menjadi  seorang  ibu  dan mengasuh anak di rumah. Sedangkan laki-laki secara biologis tidak bisa  menyusui,  tetapi  memiliki  otot  dan  badan  yang  lebih  kuat sehingga ia cocok sebagai pencari nafkah diluar rumah. Bagi para feminis, pembagian peran berdasarkan biologis ini dianggap tidak adil dan melanggengkan dominasi laki-laki. Atas dasar inilah, wacana gender  kemudian  mengadakan  usaha-usaha  untuk  menelusuri geneologi  pembentukan  tradisi  yang  dianggap  patriakal  dan merubahnya menjadi tradisi yang berkesetaraan gender. Gender pun
13 Riant Nugroho, Gender Dan Administrasi Publik,… p. 32.
14 H.T. Wilson, Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization, (Netherlands:
E.J. Brill, 1989),  p. 2.
15 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial,… p. 8.
16 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an,…  p. 35.
berubah  menjadi  sebuah  pergerakan. 17
Oleh sebab itu, dalam menelaah wacana gender sangat perlu untuk mengetahui beberapa kerangka yang telah membangun serta mewarnai  wacana  ini.  pertama,  gender  sebagai  gerakan,  yaitu gerakan-gerakan  keperempuanan  (feminisme)  yang  berkembang sesuai ideologi yang dianut. Seperti, feminis liberal, feminis radikal, feminis sosialis marxis, dan lain-lain. Tahap inilah yang oleh kaum feminis disebut dengan gelombang pertama feminisme.
Kedua,  gender  sebagai  diskursus  kefilsafatan.  Sasaran  kajian filsafat adalah pola pikir manusia, sehingga objek kajian gender kali ini  adalah  pola  pikir  manusia  tentang  perempuan,  bukan  para perempuan  itu  sendiri.  Diskursus  kefilsafatan  ini  tidak  bisa  lepas dari  semangat  pemikiran  postmodern  yang  membawa  tema  besar semangat relativitas, dekonstruksi, rekonstruksi, dan pluralitas. Bagi para feminis masuknya persoalan gender kedalam dikursus filsafat, menjadi tanda gerakan feminisme gelombang kedua.
Ketiga, gender dari isu sosial ke isu agama. Awalnya tuntutan kesetaraan  gender  yang  disuarakan  para  feminis  dibangun  atas keprihatinan  terhadap  masalah  sosial  namun,  belakangan  para feminis  khususnya  feminis  liberal  menuntut  pembebasan  kaum perempuan dari agama dan moralitasnya yang mereka anggap buah dari agama patriaki atau agama kaum laki-laki. Sehingga tradisi dan khazanah  keagamaan  pun  dipertanyakan  ulang.  Gender  pun memasuki  babak  baru,  yang  para  feminis  menyebutnya  dengan gelombang  ketiga  feminisme.
Keempat,  gender  sebagai  pendekatan  dalam  studi  agama. Masuknya  isu  gender  dalam  persoalan  global,  membuat  para pengkaji  agama  membuktikan  seberapa  besar  perhatian  agama terhadap persoalan gender serta solusi atas problem tersebut. Namun secara lebih jauh, isu gender ini merupakan upaya untuk memper- temukan  agama-agama. 18
Dari  keterangan  di  atas  secara  sederhana  bisa  disimpulkan bahwa, kata gender bukanlah sekedar istilah tetapi sebuah konsep dengan  kepentingan  tertentu.  Gender  bukan  hanya  usaha  untuk membedakan  manusia  secara  biologis  dan  non  biologis,  tetapi  ia merupakan upaya untuk menggeser paradigma berpikir masyarakat
17 Mohammad Muslih. Bangunan Wacana Gender. (Ponorogo: CIOS. 2007). p. 4.
18 Ibid, p. 5-17.
terhadap  sifat  dan  fungsi  laki-laki  dan  perempuan,  serta  menolak pembagian peran berdasarkan biologis. Gender bukanlah kata tanpa makna, tetapi ia adalah sebuah gerakan lokal yang menjadi isu global dan  dikaji  menjadi  suatu  wacana  kefilsafatan  bahkan  wacana keagamaan.  Sehingga  mengkritisi  dalam  setiap  pemakaian  istilah atau  kata  gender  sangatlah  diperlukan,  terlebih  lagi  dalam  meng- adopsi pemahamannya. Gender bukanlah kata kosong, karena setiap kata berisi makna dan setiap makna mengandung konsep dan setiap konsep dihasilkan oleh worldview atau ideology. 19

## C. Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG)
Keikutsertaan negara Indonesia pada konferensi PBB IV tentang perempuan  di  Beijing  tahun  1995  dan  dikeluarkannya  Instruksi Presiden  nomor  9  tahun  2000  tentang  pengarusutamaan  gender dalam  seluruh  bidang  pembangunan,  berpengaruh  besar  dalam kebijakan  pelaksanaan  paham  kesetaraan  gender  di  Indonesia, diantaranya  dilaksanakannya  Program  Pendidikan  Keluarga berwawasan  gender  (PKBG).  Sejak  tahun  2005  Direktorat  Pem- binaan  Pendidikan  Masyarakat  memberikan  fasilitas  kepada lembaga/organisasi mitra dalam  melaksanakan dan mengembang- kan  kegiatan  PKBG.  Diantara  dasar  hukum  yang  melandasinya adalah  Instruksi  Presiden  nomor  9  tahun  2000  tentang  pengarus- utamaan gender dalam seluruh bidang pembangunan dan Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  nomor  84  tahun  2008  tentang Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menerangkan bahwa, PKBG adalah upaya  penyadaran  pemahaman hak dan ke- wajiban peran laki-laki dan perempuan yang diintegrasikan melalui pendidikan  kecakapan  hidup  untuk  mewujudkan  keadilan  dan kesetaraan gender dalam keluarga. Sedang tujuan penyelenggaraan PKBG adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, kesadaran  dan  kecakapan  hidup,  dan  komitmen  keluarga (khususnya para orang tua) dalam berbagai hal, antara lain:
1. Perilaku adil dan setara gender terhadap laki-laki dan perempu- an dalam keluarga.
19 Hamid Fahmy Zarkasyi, Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam, (Jakarta: INSIST-MIUMI, 2012), p. xxvii.
2. Saling  menghormati  perbedaaan  dalam  keberagaman  dan menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga melalui dialog.
3. Kesadaran terhadap hal-hak dasar anak (perempuan dan laki- laki) khususnya di bidang pendidikan.
4. Melindungi  kesehatan  ibu  dan  anak,  mencegah  kematian  ibu melahirkan  dan  bayi,  mencegah  penelantaran  dan  kekerasan terhadap  anak  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  anak (marginal, terlantar, dan bermasalah dengan hukum)
5. Mencari alternatif pemecahan masalah pelanggaran HAM.
6. Penguatan kesejahteraan keluarga melalui pengelolaan ekonomi keluarga. 20
Dalam  pelaksanaannya  Direktorat  Pembinaan  Pendidikan Masyarakat  memberikan  wewenang  kepada  beberapa  lembaga untuk  penyelenggaraan  PKBG.  Seperti  PKBM,  LKP,  yayasan  atau organisasi masyarakat, UPTD SKB, PSW/G, organisasi perempuan, serta  satuan  pendidikan  nonformal  sejenisnya  dengan  ketentuan telah  berpengalaman  dalam  menyelenggarakan  pendidikan  non- formal, dapat menyediakan tutor atau nara sumber yang memahami substansi pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan serta memiliki sasaran paling sedidkit 15 keluarga. 21 Diterbitkannya buku “Petunjuk  Teknis  Penyelenggaraan  Program  Pendidikan  Keluarga Berwawasan  Gender  (PKBG)  Dan  Tatacara  Memperoleh  Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat” oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan sebagai acuan norma, standar, prosedur dan kriteria bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program dan kegiatan PKBG dalam melaksana kan  program  ini. 22
Lahirnya program PKBG ini didasari oleh pandangan bahwa, kecenderungan  partisipasi  perempuan  dalam  berbagai  aspek pembangunan relatif tertinggal dibandingkan laki-laki. Kondisi ini disebabkan stereotipi (pelabelan negatif) yang didasarkan atas jenis kelamin, yang menganggap ruang gerak perempuan lebih terbatas
20 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG)  Dan  Tatacara  Memperoleh  Dana  Bantuan  Dari  Direktorat  Pembinaan  Pendidikan Masyarakat. (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.
2014), p. 3.
21 Ibid, p. 4-5.
22 Ibid, p. vi.
dibandingkan  laki-laki.  Kondisi  inilah  yang  disebut  sebagai  bias gender. Hal ini diawali dengan perilaku ketimpangan dalam keluarga seperti pengambilan keputusan, pembagian peran, prioritas dalam memperoleh pendidikan, akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan teknologi serta pada berbagai interaksi lainnya. 23 Bisa dikatakan, lahirnya program ini merupakan semangat untuk memperjuangkan nasib  perempuan.
Namun,  niat  suci  ini  terkotori  dengan  masuknya  paham kesetaraan gender di dalamnya. kesetaran gender yang tidak lepas dari  gerakan  feminisme  ini  membawa  nilai-nilai  budaya  asing sehingga  tidak  sedikit  yang  menolak  kehadirannya  di  Indonesia. Diantaranya, Hamid Fahmy Zarkasyi yang menyatakan
Feminisme  adalah  gerakan  nafsu  amarah.  Pemicunya  adalah penindasan  dan  ketidakadilan.  Obyeknya  adalah  laki-laki,  konstruksi sosial,  politik  dan  ekonomi.  Ketika  diimpor  ke  negeri  ini,  ia  berwajah gerakan  pemberdayaan  wanita.  Bagus.  Tapi  nilai,  prinsip,  ide  dan konsep  gerakannya  masih  orisinal  Barat.  Buktinya  nafsu  amarah lesbianisme  ikut diimpor  dan  dijual bagai keniscayaan,  dibela  dengan penuh  kepercayaan  dan  dijustifikasi  dengan  ayat-ayat  keagamaan, bangunan  konseptualnya  berwajah  liberal,  radikal,  marxis  dan terkadang  postmo. 24
Pernyataan ini menunjukkan dengan jelas bahwa, masuknya paham kesetaraan gender membawa nilai-nilai feminisme yang sarat akan worldview Barat. Sehingga, program PKBG yang mengandung paham kesetaraan gender ini pun tidak lepas dari beberapa problem.

## D. Problem  Pendidikan  Keluarga  Berwawasan  Gender (PKBG)
Jika  diteliti  lebih  lanjut,  dengan  menelaah  faham  kesetaran gender  lebih  dalam,  akan  didapati  beberapa  problem  dari Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) ini. Di antaranya adalah sebagai berikut:
23 Ibid, p. 3.
24 Hamid Fahmy Zarkasyi, Misykat: Refleksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam,… p. 240.

## 1. Pemakaian Kata Gender dalam PKBG
Masuknya  kata  gender  pada  program  PKBG,  mendasari permasalahan yang ada pada program ini. Pengarusutamaan gender bidang pendidikan mendefinisikan gender sebagai Pembedaan sifat, peran, fungsi, hak, perilaku, dan tanggung jawab antara perempuan dan  laki-laki  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  dan  oleh  karenanya bersifat relative, dapat berubah dari waktu ke waktu, berbeda dari satu  tempat  ke  tempat  yang  lain  serta  dapat  dipertukarkan. 25 Pendefinisian seperti ini merupakan pendefinisian para feminis barat seperti robert stoler, ann Oakley dan beberapa tokoh feminis lainnya yang telah terpaparkan keterangannya di depan. Maka sebenarnya kata  gender  dan  pendefinisiannya  ini  merupakan  copy  paste  dari pemikiran  feminis  barat.
Pendefinisian gender ini bermasalah. Selain bersumber pada ideologi feminis yang tidak lepas dari worldview barat. Definisi ini terlalu memisahkan aspek biologis dan sosial, padahal konstruk sosial dipengaruhi  oleh  aspek-aspek  biologis,  definisi  ini  pun  memper- bolehkan  perempuan mengambil seluruh peran laki-laki  dan laki- laki  bisa  mengambil  seluruh  peran  perempuan.  Hal  ini  sangat bertentangan  dengan  realitas sosial  dan ajaran-ajaran  agama serta budaya yang ada. Definisi seperti ini merupakan definisi baru yang di  sesuaikan  dengan  kepentingan  para  feminis  karena  sebelum pendefinisian seperti ini muncul gender bukanlah suatu yang ber- beda  dengan  sex  atau  jenis  kelamin,  sehingga  definisi  ini meniscayakan  adanya  upaya  menggeser  paradigma  dan  cara pandang masyarakat terhadap hak dan kewajiban serta peran laki- laki dan perempuan dalam masyarakat. Dengan demikian nampak jelas  bahwa  kata  gender  bukan  sekedar  istilah  sederhana  tetapi sebuah doktrin yang diusung oleh para feminis.
Masuknya  doktrin  feminis  dalam  program  pendidikan keluarga, bukanlah tanpa resiko. Diawali dengan memisahkan sex (jenis kelamin)  dengan gender, kemudian  mempertanyakan peran laki-laki  dan  perempuan  di  masyarakat.  akan  berlanjut  pada keyakinan bahwa menjadi laki-laki dengan sifat-sifatnya serta men- jadi perempuan dengan sifat-sifatnya adalah konstruk dari sebuah
25 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Panduan Strategi Pengembangan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) Responsif Gender (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat-Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013), p. viii.
budaya.  sehingga  muncul  anggapan  bahwa,  perempuan  menjadi ibu  rumah  tangga  adalah  marginalisasi  dan  subordinasi,  laki-laki sebagai  pencari  nafkah  adalah  stereotipe  dan  violence  dan  jika perempuan yang bekerja maka itu adalah burden atau beban ganda. 26
Doktrin feminis ini memandang segala perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan hanyalah konstruk sosial. Sehingga sifat  perempuan yang  lemah lembut  dan sifat  laki-laki  yang  tegas adalah konstruk sosial. Bahkan bagaimana laki-laki dan perempuan berpakaian hanyalah konstruk sosial. Hal ini bukan sekedar omong kosong. 15 mei 2012 koran Merdeka. Memberitakan bahwa, feminis radikal  Ukraina  memperjuangkan  hak  perempuan  sambil bertelanjang dada. 27 Tidak berhenti sampai di situ, doktrin feminis ternyata berdampak pada anggapan bahwa ketetapan hukum agama yang  menentukan  cara  berpakaian  adalah  sebuah  penindasan. Republika 30 juni 2013 memberitakan Tiga aktivis feminis radikal, melakukan demonstrasi telanjang dada di dalam masjid Stockholm, Swedia,  pada  Sabtu  29  juni  2013.  Mereka  berteriak  “Bebaskan Wanita”, “Tidak Ada Syariah”, dan “Tidak Ada Penindasan”. 28 Meski aliran  feminis  radikal  ini  mendapat  kecaman  dari  aliran  feminis lainnya  namun  hal  ini  menunjukkan  bahwa  doktrin  feminis  ini mampu  menggeser  paradigma  seseorang  bahkan  memandang hukum  agama sebagai bentuk penindasan.
Maka ada benarnya apa yang dikatakan Mohammad Muslih dalam  bukunya  Bangunan  Wacana  Gender  .  Dengan  tegas  ia menyatakan:
Gender  memang  bukan  hanya  sekedar  kata  atau  istilah,  tetapi merupakan  konsep  yang  mengandung  misi,  filosofi,  dan  ideologi. Gender  ternyata  bukan  merupakan  bahasa  awam  yang  sederhana, tetapi  merupakan  ‘eksperimen’  pemikiran  karena  posisinya  sebagai diskursus  kefilsafatan.  Gender  bukan  hanya  suatu  pemikiran  yang menjadi  konsumsi  para  akadems,  tetapi  ia  juga  merupakan  gerakan. Gender  bukan  sekedar  isu  sosial,  tetapi  ia  sudah  mengambil  wilayah keagamaan  secara  signifikan. 29
26 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, (Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), cetak XI, p. 72-75.
27 http://www.merdeka.com/dunia/feminis-radikal-ukraina-perjuangkan-hak-sambil- buka-aurat.html diambil 21 januari 2015 jam 12.02
28 http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/06/30/mp6nwj-aktivis- feminis-telanjang-dada-protes-masjid-stockholm diambil 21 januari 2015 jam 12:00
29 Mohammad Muslih. Bangunan Wacana Gender. …, p. 28.
Beberapa keterangan di atas menjelaskan bahwa, gender yang tidak lepas dari ideologi feminism barat ini, akan berdampak negatif jika dimasukkan dalam institusi  keluarga. Doktrin ini  akan meng- anggap peran-peran anggota keluarga hanyalah konstruk sosiala saja. Misalnya  kewajiban  ayah  menafkahi  keluarga,  kewajiban  ibu mengasuh anak, seorang laki-laki boleh poligami dan diwajibkannya wali bagi perempuan dalam pernikahan dianggap hanyalah sebuah konstruk social yang dapat diubah bahkan dipertukarkan. Bahkan yang lebih berbahaya jika menganggap hubungan heteroseksusl atau hubungan  dua  jenis  kelamin  dalam  keluarga  hanyalah  konstruk sosial sehingga menganggap keluarga lesbian adalah hal yang sah dan biasa. Maka tidak seharusnya kata gender dimasukkan ke dalam pendidikan  keluarga.  Karena  gender  bukan  sekedar  istilah  tetapi sebuah doktrin pergerakan yang membahayakan keluarga.

## 2. Kesetaraan Gender sebagai Tujuan PKBG
Kesetaraan  gender  yang  menjadi  tujuan  Program  PKBG  ini merupakan kelanjutan dari problem gender. Gender dan kesetaraan gender  merupakan  satu  kesatuan  paham  atau  ide  yang  tidak  bisa dipisahkan, pemisahan gender dengan sex (jenis kelamin) sebagai sesuatu yang relatif meniscayakan adanya usaha terhadap kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender bidang pendidikan mengartikan kesetaraan  gender  sebagai  Kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki  dan perempuan  untuk  memperoleh  kesempatan  dan  hak-haknya sebagai  manusia,  agar  mampu  berperan  dan  berpartisipasi  dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional  dan  kesamaan  dalam  menikmati  hasil  pembangunan. Sekilas pendefinisian ini terlihat bagus dan tanpa masalah.
Namun,  jika  ditelusuri  kesetaraan  gender  ini  merupakan  ide feminis  yang  bersumber  pada  pandangan  hidup  barat,  yaitu  ide “gender  equality”.  Ratna  megawangi  dalam  bukunya  membiarkan berbeda menerangkan  bahwa ide kesetaraan gender  (gender equality) merupakan  ide  yang  bersumber  pada  ideology  marxis  yang menempatkan wanita sebagai kelas tertindas dan laki-laki sebagai kelas penindas. Paradigma marxis melihat institusi keluarga sebagai musuh yang pertama-tama harus dihilangkan atau diperkecil perannya apabila masyarakat tanpa kelas ditegakkan, yaitu masyarakat yang tidak ada kaya-miskin,  dan  tidak  ada  perbedaan  peran  antar  laki-laki  dan perempuan.  Ini dikarenakan  keluarga  dianggap  sebagai  cikal-bakal
segala ketimpangan sosial yang ada, terutama berawal dari hubungan yang timpang antara suami dan istri. Sehingga bahasa yang dipakai dalam gerakan ide ini adalah bahasa baku yang mirip dengan gerakan kekiri-kirian  lainnya,  seperti  bagaiman  mewujudkan  kesetaraan gender  melalui  proses  penyadaran  bagi  kaum  tertindas, pemberdayaan  kaum  tertindas,  perubahan  struktural  atau  revolusi dan penyebaran anti kaum patriak atau kaum borjuis. 30
Kesetaraan gender merupakan agenda feminis meinstream. ia bertujuan  mewujudkan  kesetaran  gender  secara  kuantitatif,  yaitu pria dan wanita harus sama-sama (fifty-fifty) berperan, baik di luar maupun  di  dalam  rumah.  Meski  beberapa  penemuan  ilmiah  dan pendapat  terbaru  yang  menguatkan  teori  bahwa  pria  dan  wanita memang secara alamiah, biologis dan genetis berbeda namun para feminis masih percaya bahwa perbedaan peran berdasarkan gender adalaha  karena  produk  budaya,  bukan  karena  adanya  perbedaan biologis atau perbedaan nature. Atau genetis bahkan mereka begitu yakin dapat mewujudkannya melalui perubahan budaya termasuk praktik-praktik pengasuhan anak. 31 Sehingga nampak jelas bahwa, kesetaraan  gender  merupakan  paham  yang  mengesampingkan perbedaan  manusia  secara  biologis.  Hal  ini  berbenturan  dengan pemahaman  agama  yang  dalam  menetapkan  peran  laki-laki  dan perempuan  tidak mengenyampingkan  unsur biologis.
Oleh sebab itu definisi kesetaraan gender ini mendapat kritikan dari beberapa tokoh-tokoh agama. Diantaranya apa yang dikatakan Henri  Shalahuddin  dalam  bukunya  Indahnya  Keserasian  Gender dalam  Islam  dalam  menanggapi  definisi  kesetaraan  gender  yaitu, “kondisi dan posisi laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh aspek biologis tidak dapat disetarakan”. “kesetaraaan berbeda dengan kesamaan.  Kesetaraan  50-50  tidak  bisa  dicapai  oleh  negara manapun”.”semua agama membeda-bedakan posisi perempuan dan laki-laki, baik dari aspek biologis, maupun sosial”. 32 Tokoh lainnya adalah  Adian  Husaini  dalam  Kesetaraan  Gender:  Konsep  dan Dampaknya Terhadap Islam ia menerangkan bahwa paham kesetara-
30 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender,
(Bandung: Mizan, 1999), p. 11.
31 Ibid … p. 9-10.
32 Henri  Shalahuddin.  Indahnya  Keserasian  Gender  dalam  Islam  (  Jakarta: KMKI.
2012), p. 9.
33 Adian Husaini. “Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampaknya Terhadap Islam.” ISLAMIA Jurnal Pemikiran Dan Peradaban Islam Volume III (Tahun 2010 No. 5), p. 13.
an gender adalah paham yang bernuansa kecurigaan dan kebenci- an. 33 hal  ini  senada  dengan  apa  yang  dikatakan  Ratna  bahwa, kesetaraan gender adalah istilah “suci” yang dalam tataran praksis hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang di alami oleh para wanita. 34
Hal ini disebabkan karena, cara pandang gender equality tidak lepas dari latar belakang sejarah peradaban Barat dimasa lalu yang sangat  kejam  terhadap  wanita.  Philip  J. Adler,  dari  East  Carolina University,  dalam  bukunya  World  Civilizations  menggambarkan bagaimana kekejaman Barat dalam memandang dan memerlakukan wanita.  Bahkan  sampai  pada  abad  ke  17,  di  Eropa,  wanita  masih dianggap sebagai jelmaan setan atau alat bagi setan untuk menggoda manusia. 35 Masyarakat barat memperlakukan mereka dengan sangat kejam dan sadis. Dalam buku Inquisition Robert Held memberikan gambaran yang sangat mengerikan tentang kejahatan Inquisisi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh gereja ketika itu. Dan sekitar 85 persen korban  penyiksaan  dan  pembunuhan  adalah  perempuan. 36 Meletusnya  revolusi  prancis  pada  tahun  1789  merupakan  simbol bagi  perlawanan  berbagai  golongan  dalam  masyarakat  yang menghendaki perubahan dengan semboyan liberte, egalite, fraternite (kebebasan, persamaan hak dan persaudaraan). 37 Namun sebaliknya, jika dulu Barat menindas wanita sehebat-hebatnya, maka kemudian Barat  memberikan  kebebasan  sebebas-bebasnya  kepada  kaum wanita  bahkan  pada  taraf  penghujatan  atas  agama  dan  kitab  suci mereka.
Namun  anehnya,  paham  kesetaraan  gender  ini  kemudian dibawa oleh beberapa cendekiawan muslim dan dijadikan alat untuk membongkar ajaran-ajaran agama Islam. Hasilnya pada hari jum’at, 18  maret  2005,  umat  Islam  di  pertontonkan  tontonan  yang  ganjil, ktika Amina Wadud, seorang feminis liberal memimpin shalat Jum’at disebuah  gereja  katedral  di  Sundram  Tagore  Gallery  137Greene Street,  New  York.  Profesor  Islamic  Studies  di  virginia  Common- wealth University ini menjadi imam sekaligus khatib dalam sholat
34 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda? …, p. 19.
35 Philip J. Adler, World Civilization, (Belmont: Wasworth, 2000), p. 289.
36 Adian Husaini. “Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampaknya Terhadap Islam.”
ISLAMIA Volume III …, p. 15.
37 Riant Nugroho, Gender Dan Administrasi Publik …, p. 83.
38 Adian Husaini. “Kesetaraan Gender: Konsep dan Dampaknya Terhadap Islam.”
ISLAMIA Volume III …, p. 12.
jum’at  yang  diikuti  sekitar  100  jamaah,  dengan  shaf  laki-laki  dan perempuan  bercampur. 38 hal  ini  menampakkan  lebih  jelas  bahwa paham kesetaraan gender (gender equality) benar-benar tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.
Hal  ini  akan  berdampak  negatif  juga  jika  kemudian  paham kesetaraan gender ini dipaksakan ke dalam institusi keluarga. Ia akan menuntut persamaan secara total bahkan mencoba menghapuskan ataran-aturan  keluarga  yang  disandarkan  kepada  ajaran  agama. seperti  apa  yang  pernah  dituntut  oleh  beberapa  kalangan  feminis dalam  Counter  Legal  Draft  Kompilasi  Hukum  Islam.  Diantaranya mengharamkan  poligami, menghalalkan  perkwainan beda  agama, pernikahan dapat dilakukan tanpa wali, talak tidak dijatuhkan oleh pihak laki-laiki tetapi boleh dilakukan oleh suami atau istri di depan sidang pengadilan. Masa  iddah bukan  hanya  dimiliki oleh  wanita tetapi  juga  untuk  laki-laki  selama  130  hari.  Hal  ini  tentu  sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. 39 Padahal ketentuan agama ini sangat adil dan melihat  permasalahan secara menyeluruh baik secara biologis, psikologis, maupun sosiologis.
Paham  kesetaraan  gender  merupakan  konsep  yang  ber- masalah. Ia bukan saja konsep yang berangkat dari ideologi Marxis yang tidak menerima  perbedaaan  fithri  dan jasadi  antara  laki-laki dan  perempuan  tetapi,  ia  merupakan  agenda  feminis  yang  ingin merubah  wajah  dunia,  budaya  bahkan  agama.  Dengan  demikian menjadikan kesetaraan gender sebagai tujuan dari PKBG merupakan usaha mewujudkan suatu khayalan dan kemustahilan.

## 3. Menolak Kepengasuhan Anak Sebagai Sifat Kodrati
Program  PKBG  ini  mengajarkan  pembedaan  antara  kodrati dan bukan kodrati. Sebenarnya problem ini merupakan kelanjutan dari problem paham gender yang membedakan antara jenis kelamin dengan  gender.  Dari  Evaluasi  dan  uji  pemahaman  tertulis  bahwa yang  termasuk  kodrati  hanyalah  mengandung,  melahirkan,  dan membuahi.  Sedang  yang  lainnya  adalah  bukan  kodrati  termasuk diantaranya  mengasuh  anak,  dan  memandikan  anak. 40 Hal  ini
39 Counter legal Draft Kompilasi Hukum Islam, disusun olehtim pimp. Dr. Musdah Mulia, Litbang Departement Agama. Usulan ini emudian dibatalkan oleh Menteri Agama Maftuh Basuni.
40 Herien Puspitawati, Modul Penerapan Konsep Gender Dalam Kehidupan Keluarga, … p. 14.
mengisyaratkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kepengasuhan anak bukanlah suatu yang melekat pada diri perempuan melainkan suatu tradisi yang dibentuk oleh budaya.
Konsep  yang  membedakan  kodrati  dan  bukan  kodrati sebenarnya  bukanlah  konsep  baru  bagi  kalangan  feminis,  bahkan konsep  ini  lebih  dulu  dibahas  para  feminis  dibandingkan  konsep gender. Konsep kodrati dan bukan kodrati merupakan suatu tiruan dari konsep nature dan nurture yang di debatkan oleh banyak kalangan perempuan  barat.  Simone  de  Beauvoir  dalam  bukunya  The  Second Sex mengatakan “one is not born, but rather become, a women”. 41 Ia berpendapat bahwa eksistensi diri manusia bukanlah bawaan sejak lahir melainkan merupakan pilihan, karena itu hak setiap individulah untuk menetapkan identitas dirinya. Dari pernyataan ini nampak jelas bahwa  Beauvoir  menolak  konsep  nature  (kodrati)  dan  menerima konsep nurture  (bukan  kodrati)  hal  ini  lah  yang  kemudian  menjadi dasar  pemikiran  aktivis  feminisme  yang  percaya  bahwa  identitas gender harus dikonstrusi oleh individu yang bersangkutan.
Lebih lanjut Beauvoir menjelaskan bahwa, perempuan selalu diidentikkan dengan nature. Identifikasi atau penyatuan perempuan dengan  alam  adalah  merugikan  perempuan,  karena  dapat  meng- hambat  kemerdekaan  perempuan  untuk  menentukan  eksistensi dirinya. Maka sifat-sifat seperti pengasuh, penerima, dan pemelihara bukanlah sifat alami perempuan, melainkan akibat proses kulturisasi agar perempuan dapat berperan sebagai ibu dan berperan di dalam rumah. Simone de beauvoir pun mengajak para perempuan untuk memperkuat rasionalnya agar mencapai subjek yang berkuasa.yaitu dengan  melakukan  tekanan  terhadap  aspek  fitrah  yang  dianggap melekat  pada  perempuan  melalui  proses  nurture  (sosialisasi)  agar mencapai aspek fitrah yang seperti halnya pada laki-laki. 42 Pernyataan ini  mengartikan  bahwa  penolakan  para  feminis  terhadap  konsep nature  merupakan  sebuah  upaya  untuk  menyetarakan  peran perempuan atas laki-laki dengan menolak serta mengikis sifat-sifat fitrah  kewanitaannya,  sehingga  meniscayakan  perempuan  untuk berperan diluar rumah.
Pendapat  ini  sebenarnya,  sama  dengan  salah  satu  pemikir teoritis awal. Yaitu John Stuart Mill, dalam bukunya The Subjection of  Women  (1896).  Mill  mengkritik  pekerjaan  perempuan  disektor
41 Simone de Beauvoir, The Second Sex, (New York: Vintage Press, 1973), p. 301.
42 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda? …, p. 114.
domestik, sebagai pekerjaan irrasional, emosional dan tiranis. Melalui doktrin utilitarianismenya “the greatest good for the greatest number”. Mill juga menyuruh perempuan untuk menekan dan menghilang- kan  aspek  yang  ada  kaitannya  dengan  pekerjaan  domestik  agar kebahagiaan tertinggi dapat dicapai. 43
Pendapat  yang  sama,  juga  diungkapkan  Julia  Cleves  Mosse seorang feminis dari Inggris dalam bukunya Half The World, Half a Chance  An  Introduction  to  Gender and  Development.  (1993)Tertulis  di dalamnya,  “mengatakan  bahwa  “wajar”  bagi  perempuan  menjadi seorang  ibu  berarti  gagal  melihat  kompleksitas  ketika  kita  mem- bangun peran sosial kita”. Ia pun berpendapat bahwa menjadi ibu dan  ibu  rumah  tangga  bukanlah  hal  yang  alami  tetapi  ditentukan secara sosial, dan bagian dari peran gendernya. 44
Namun,  penolakan  terhadap  konsep  nature  ini  mendapat bantahan dari kalangan feminis sendiri. Alice Rossi, yang pada tahun 1960-an  sangat  menentang  adanya  perbedaan  peran  gender  antar jenis kelamin, ternyata ia telah merubah pandangannya. Sebelumnya ia berpendapat bahwa peran stereotip gender wanita bukan karena nature, melainkan karena adanya sosialisasi. Tetapi pada tahun 1978 ia  menyatakan  “perbedaaan  peran  gender  bukan  karena  faktor sosialisasi,  melainkan  bersumber  dari  keragaman  antar  seks,  yang mempunyai tujuan fundamental untuk kelangsungan hidup spesies manusia.”  menurutnya  adanya  peran  feminin  timbul  karena pengalaman dari proses kehamilan yang memunculkan sifat insting keibuan. Dengan tegas ia pun berpendapat “tidak ada satu masyarakat pun  yang  dapat  menggantikan  figur  ibu  sebagai  figur  pengasuh, kecuali  dalam  kasus-kasus  yang  jarang  terjadi  di  mana  ada  wanita tertentu yang terdeviasi dari kecenderungan sifat normalnya”. 45 Dari pendapat ini nampak bahwa, sikap penolakan para feminis atas peran seorang ibu sebagai konsep nature merupakan sebuah sikap yang tidak alami, direkayasa bahkan dipaksa-paksakan. Karena secara fitrah dan alaminya seorang perempuan adalah seorang ibu.
Dalam hal ini Ratna Megawangi seorang pengajar pada jurusan Gizi Masyarakat dan sumber daya keluarga di IPB juga memberikan pernyataan:
43 Ibid, p. 119.
44 Julia Cleves Mosse. Gender & Pembangunan. Terjemahan oleh Hartiani Silawati.
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996), p. 38-43.
45 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda? …, p. 98.
Penghapusan  nature  wanita  agar  kesetaraan  gender  tercipta,  memang cocok  kalau  dimasukkan  dalam  paradigma  sosial-konflik.  Berhubung orientasinya  adalah  materialistis,  sifat-sifat  feminin  yang  identik dengan  pengorbanan  dan  berbuat  sesuatu  dengan  orang  lain,  adalah tidak  cocok  untuk  “merebut”  materi  atau  power  yang  selama  ini lebih  banyak  didominasi oleh  kaum  pria.  Sifat  afektif  dan  pengorban- an  memang  tidak  dapat  diukur  secara  materi,  karena  memang konsepnya  berbeda. 46
Ratna juga memandang bahwa paradigma sosial konflik adalah anti keluarga, karena institusi keluarga sarat dengan nilai-nilai norma baik agama maupun budaya yang selalu menempatkan pria sebagai kepala  keluarga. 47
Dari pernyataan ini, menjadi semakin jelas bahwa, pembedaan konsep nature dan nurture atau kodrati dan bukan kondrati sebagai penolakan atas sifat-sifat nature atau kodrati yang digagas oleh para feminis  pada  hakikatnya  adalah  keinginan  perempuan  untuk  bisa bekerja diluar rumah dan mencapai kesuksesan yang setara dengan laki-laki  dalam  hal  materi.  Sehingga  bisa  dikatakan,  hanya  untuk masalah materi para perempuan di dorong agar menghilangkan sifat- sifat kewanitaannya bahkan sifat-sifat keibuannya sekalipun.
Peran seorang ibu dalam Islam merupakan peran yang sangat mulia. Beberapa hadits mengungkapkan tentang kemuliaan seorang ibu. Antara lain hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad menerang- kan  bahwa  surga  itu  dibawah  telapak  kaki  ibu.  Hadits  lainnya diriwayatkan  oleh  Bukhori  dan  Muslim  bahwa  kebaktian  seorang anak kepada ibu adalah tiga kali lipat besarnya dibandingkan kepada ayahnya, 48 Meskipun peran ayah sebagai kepala keluarga. Tiga kali kebaktian  ini sebanding  dengan tiga kali kepayahan yang dialami seorang  ibu  yaitu,  kepayahan  saat  hamil,  kemudian  melahirkan, menyusui dan menyapihnya selama dua tahu. Seperti yang tertera dalam  AL-Qur’an  surat  Luqman  ayat  14  dan  Al-Ahqaaf  ayat  15.
46 Ibid, p. 108.
47 Ibid, p. 108.
48
(HR. Bukhari no. 5971 dan Muslim no. 2548)
Disinilah letaknya sebuah keadilan peran, hak dan kewajiban laki- laki dan perempuan dalam Islam.
Keadilan  dalam  Islam  tidaklah  selalu  diartikan  dengan kesetaraan atau penyamarataan. Bersikap adil adalah memberikan hak yang sepatutnya kepada yang layak. 49 Atau meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan mempertimbangkan kesesuaian, kelayakan, kesediaan  dan fitrah  dalam  menempatkan  seseorang yang  terbaik untuk  tugas  tertentu. 50 Atas  dasar  inilah  Islam  memberikan  tugas tertentu  bagi  laki-laki  dan  perempuan.  Seperti  mencari  nafkah, berjihad atau berperang dan memimpin keluarga adalah peran laki- laki,  sedangkan  mengandung,  melahirkan,  menyusui  anak  dan menyapihnya  setelah  dua  tahun  adalah  peran  perempuan.  Ini dikarenakan  kualitas  dan  sifat  yang  ada  pada  wanita  seperti penyayang dan penyabar sangat penting dalam membesarkan anak, yang  berpengaruh  baik  kepada  psikologi  anak.  Dalam  Islam pembedaan peran ini bukanlah suatu diskriminasi. tetapi hal ini akan nampak  diskriminasi  jika,  dilihat  dari  worldview  Barat  yang membawa paham kesetaraan gender.
Keterangan  di  atas  menggambarkan  bagaimana  sikap  seorang feminis terhadap peran seorang ibu. Mereka tidak lagi bangga dengan perannya  sebagai  seorang  ibu.  Dalam  mengurusi  anak,  tidak  lagi didasarkan kepada kecintaan dan kesyukuran atas karunia Allah, tetapi cenderung kepada tuntutan kesetaraan gender dengan membagi peran yang kodrati dan yang bukan kodrati. Bahkan dengan dalih kesetaraan gender para feminis menolak kewajiban seorang ibu untuk menyusui dan  mengasuh  anaknya  selama  dua  tahun. 51 Bisa  dikatakan  bahwa, penolakan atas  kepengasuhan anak sebagai  sesuatu yang  kodrati ini hanyalah  sebuah tiruan  dari paham  dan ideologi  Barat,  yang  belum tentu sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Bahkan, pernyataan ini  sebenarnya  menjatuhkan  martabat  dan  kehormatan  seorang perempuan,  karena  secara  logika  hanya  perempuan  lah  yang  bisa menjadi seorang ibu. Maka tidak seharusnya konsep ini dimasukkan dalam program PKBG karena ia menyalahi sifat kewanitaan secara fitrah bahkan ia juga bertentangan dengan ajaran agama.
49 Lihat Al-Qur’an surah Al-Nisa’ ayat 58
50 Yusuf al-Qaradawi, Min Fiqh al-Dawlah fi al-Islam. (Kaherah: Dar al-Shuruq, 1997), p.  162.
51 Kewajiban seorang ibu menyusui anaknya selama dua tahun atau tigapuluh bulan ditambah dengan masa kehamilan yang didasarkan pada ayat Al-Qur’an (Qs. Luqman: 14). Dan (Qs. Al-Ahqaaf: 15).

## 4. Ketimpangan Materi Pembelajaran PKBG
Problem  Pendidikan  Keluarga  Berwawasan  Gender  (PKBG) juga terlihat dari materi pembelajarannya. Materi ini terlampir dalam buku petunjuk teknis penyelenggaraan program PKBG yang disusun oleh  Direktorat  Pembinaan  Pendidikan  Masyarakat.  Sebagai berikut: 52
52 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG)  Dan  Tatacara  Memperoleh  Dana  Bantuan  Dari  Direktorat  Pembinaan  Pendidikan Masyarakat.…p. 6.
Pada kolom konsep dasar terdapat ketimpangan dalam porsi materinya. kesetaraan dan keadilan gender mendapatkan porsi yang lebih  besar  yaitu  50%  dibandingkan  dengan  konsep  dasar demokarasi dan hak asasi yang hanya  20% dan kecakapan  hidup/ lifeskills  yang  sebanyak  30%.  Ini  menunjukkan  bahwa  separuh perjalanan dari program pendidikan ini digunakan untuk memahami paham  kesetaraan  dan  keadilan  gender  yang  materinya  meliputi konsep gender, bias gender, serta keadilan dan kesetaraan gender, sedang konsep dasar demokrasi dan hak asasi serta kecakapan hidup/ lifeskills, yang memeliki materi utama dan topik yang lebih banyak mendapatkan porsi yang lebih sedikit. Sehingga pembagian materi pembelajaran PKBG ini megandung unsur ketidakadilan. Lebih dari itu, dengan porsi materi paham keadilan dan kesetaraan gender yang lebih  dominan.  Ini  berarti  ada  upaya  dalam  memasukkan  paham gender dalam lingkungan keluarga.
Yang lebih aneh lagi, dari seluruh materi pembelajaran PKBG ini, tidak satupun tercantum pembahasan tentang keluarga menurut agama,  sedangkan  pembentukan  dan  aturan-aturan  keluarga  di Indonesia tidak lepas dari ajaran agama. Bagi masyarakat Indonesia meniadakan  unsur  agama  dari  keluarga  adalah  tidak  mungkin karena  mayoritas  warganya  adalah  warga  yang  beragama.  Dalam urusan  dan  peran  anggota  keluarga  pun  didasarkan  pada  aturan agama, misalnya aturan sebagai kepala keluarga adalah seorang laki- laki  dan  ibu  sebagai  ibu  rumah  tangga,  seorang  laki-laki  boleh berpoligami atau beristri lebih dari satu sedangkan perempuan tidak boleh, seorang laki-laki berkewajiban mencari nafkah dan menafkahi keluarga  sedang  perempuan  berhak  untuk  mendapatkan  nafkah dan lain sebagainya. Berdasarkan hal ini maka, program pendidikan keluaraga yang tidak ada didalamnya unsur agama tidak sesuai atau kurang cocok bagi masyarakat Indonesia.
Oleh  sebab  itu,  bisa  dipertimbangkan  bahwa,  pendidikan keluarga adalah pendidikan yang berwawasan Agama dan Lifeskills. Materinya pun sesuai dengan agamanya masing-masing. Misalnya dalam  agama  Islam,  materinya  menjadi  komunikasi  dalam  Islam (muamalah),  hak  dan  kewajiban  anggota  keluarga  dalam  Islam, Pendidikan anak dalam Islam dan seterusnya. Dengan menghapus “demokrasi dan hak asasi” serta “kesetaraan dan keadilan gender” dari  kolom  konsep  dasar.  Dengan  demikian  bisa  diharapkan terwujudnya  tujuan  keluarga  yang  bahagia  berlandaskan  agama,
sebagaimana dalam Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan  pasal  1,  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dari  beberapa  keterangan  diatas  terlihat  bahwa,  problem Program Pendidikan Berwawasan Gender (PKBG) bukanlah problem yang  sederhana.  Masuknya  paham  gender  dan  kesetaraan  gender sebagai tujuannya serta dominannya materi kesetaraan gender tanpa adanya materi agama dalam program ini, menjadikan  PKBG sarat dengan kepentingan Barat dan budayanya yang tidak sesuai dengan kondisi  masyarakat  Indonesia.  Bahkan  pemahaman  peran  suami- istri  yang  disandarkan  pada  paham  kesetaraan  gender  sering berbenturan dengan ajaran-ajaran agama. Tidak sedikit para pejuang kesetaraan  gender  ini  mendekonstruksi  ajaran  agama  demi kepentingan kesetaran gender. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, Program PKBG ini bukan maslahah bagi keluarga, melainkan menjadi  masalah  bagi  keluarga.  Bahkan,  bisa  jadi  masalah  bagi negara.
Dalam  pandangan  Islam,  keluarga  bukan  sekedar  tempat berkumpulnya  orang  yang  terikat  karena  pernikahan  maupun keturunan, tetapi ia mendapat perhatian yang istimewa. Al-Qur’an menerangkan  bahwa,  membentuk  sebuah  keluarga  atau  menikah adalah  fitrah  manusia.  Rosulullah  Saw  pun  menyatakan  bahwa menikah adalah bagian dari sunahnya. ia merupakan institusi yang pertama kali dirasakan manusia ketika mereka hidup di dunia. Oleh sebab itu banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan ajaran- ajaran serta aturan-aturan didalamnya. 53 Hal ini untuk menghindari sentuhan-sentuhan  pengaruh  manusia  terhadapnya,  dengan mengembalikan semua urusan keluarga kepada hukum Allah, bukan kepada hukum hawa nafsu atau keinginan individu. 54
Keistimewaan keluarga tidak lepas dari fungsinya yang besar dalam  kehidupan  manusia.  Diantaranya,  Fungsi  afektif  dan reproduksi,  keluarga  memberikan  kasih  sayang  dan  melahirkan keturunan. 55 Fungsi religious, keluarga memberikan pengalaman dan
53 Diantaranya Surat At-Tahrim ayat 6, Ar-Ruum ayat 21, Adz-Dzariyaat ayat 49, Al- Hujraat ayat 13, dan An-Nisa ayat 1, 19, 34.
54 Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an… p. 649.
55 Lihat Al-Qur’an surat al-Furqan ayat 74
pendidikan keagaman kepada anggota-anggotanya. Fungsi rekreatif, keluarga merupakan pusat rekreasi bagi anggotanya. Fungsi protektif, keluarga melindungi anggota-anggotanya dari rasa takut, khawatir, ancaman  fisik,  ekonomi  dan  psikosional.  Artinya  keluarga merupakan  tempat  pemecahan  masalah-masalah  tersebut.  Fungsi edukatif,  keluarga  memberikan  nilai-nilai  pendidikan  kepada anggotanya, terutama anak-anak. Fungsi sosial, keluarga merupakan tempat  latihan  proses  sosialisasi  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam masyarakat kepada anggotanya. 56
Dalam  hal  ini,  Sayyid  Qutb  juga  memberikan  gambaran tentang fungsi keluarga. Yaitu, ia sebagai tempat tinggal seseorang, yang  memberikan  ketenangan  pada  jiwa,  menjadi  tempat  ber- istirahatnya badan yang menyegarkan sekaligus memeliharanya, ia juga  tempat  tumbuhnya  keturunan  serta  melestarikan  kehidupan manusia dan memajukan generasi selanjutnya dengan pengasuhan yang hangat, tenang, aman dan terjaga. 57

## E. Kesimpulan
Meski  sebuah  kebijakan  pemerintah,  ternyata  Program Pendidikan  Keluarga  Berwawasan  Gender  (PKBG)  ini  tidak  luput dari  beberapa  permasalahan.  Secara  garis  besar,  permasalahan  ini muncul  karena  masuknya  paham  kesetaraan  gender,  bahkan, menempati porsi yang dominan dalam program ini. Gender bukan sekedar istilah, tetapi sebuah konsep yang membawa misi, filosofi dan ideologi feminisme Barat yang sarat dengan nilai-nilai kebebasan (liberty),  persamaan  (equality),  relatifisme,  dan  kebencian  terhadap budaya patriaki. Ia bukan sekedar paham yang membedakan peran laki-laki  dan  perempuan  secara  biologis  maupun  non  biologis, melainkan sebuah upaya memarjinalkan nilai-nilai agama, dengan memisahkan  aspek  biologis  dan  peran  sosial.  Gender  bukanlah gerakan  yang  memperjuangkan  nasib  perempuan,  sebaliknya,  ia merupakan  gerakan  yang  menghapus  naluri  keibuan  dari perempuan dengan memisahkan peran yang kodrati dan yang bukan kodrati.
56 Didin Hafidhuddin, “Keunggulan Keluarga Islami”, AL-INSAN: Jurnal Kajian Islam,
Vol.2, (Tahun 2006 No.3), p. 46.
57 Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Qur’an… p. 648.
Memasukkan  paham  kesetaraan  gender  dalam  pendidikan keluarga  berarti  memaksakan  tradisi  dan  budaya  asing  ke  dalam tradisi  dan  budaya  Indonesia.  Meskipun  Indonesia  merupakan negara yang kaya dengan beragam suku, ras, dan budaya, namun agama tetap melandasi setiap urusan keluarga. Tatanan sosial yang diatur oleh ajaran agama, melahirkan lingkungan masyarakat yang adil, aman dan sejahtera. Kondisi seperti ini telah berjalan berabad- abad lamanya. Kalimat “Bapak membajak di sawah. Ibu memasak di rumah” pada pelajaran sekolah dasar dulu, bukanlah gambaran penindasan dan ketidakadilan. tetapi, keharmonisan dan keserasian. Namun, dengan paham kesetaraan gender, hal ini berubah. Semua yang  tidak  sama  dan  tidak  setara  dianggap  ketidakadilan  dan penindasan. Bahkan paham ini pun akan selalu menuntut kesamaan dan  kesetaraan,  tanpa  memahami  bahwa,  untuk  menjadi  adil tidaklah selalu setara dan untuk menjadi serasi tidaklah selalu sama.
Sehingga, gender bukan sekedar istilah tetapi sebuah doktrin feminis  yang  menghapuskan  fitrah  manusia.  Kesetaran  gender adalah ungkapan manis yang penuh harapan dan impian namun ia hanyalah  kedzaliman  dan  kemustahilan  PKBG  sebagai  sarana penerapan gender dalam keluarga “Engendering Families” bukanlah langkah  pemberdayaan  keluarga  tetapi  sebagai  “Endangering Families” yang membahayakan institusi  keluarga.

## Daftar  Pustaka
Adler,  Philip  J.,  World  Civilization,  (Belmont:  Wasworth,  2000). al-Qaradawi,  Yusuf,  Min  Fiqh  al-Dawlah  fi  al-Islam,  (Kaherah:  Dar al-Shuruq,  1997).
Beauvoir,  Simone  de.,  The  Second  Sex,  (New  York:  Vintage  Press,
1973).
Cleves  Mosse,  Julia,  Gender  &  Pembangunan,  Terjemahan  oleh Hartiani Silawati, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
Dewi  Kania,  Dinar,  “Isu  Gender:  Sejarah  dan  Perkembangannya.”
ISLAMIA  Jurnal  Pemikiran  Dan  Peradaban  Islam  Volume  III
(Tahun  2010  No.  5).
Direktorat  Pembinaan  Pendidikan  Masyarakat,  (Norma,  Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan  Keluarga  Berwawasan  Gender  (PKBG)  Dan  Tatacara
Memperoleh  Dana  Bantuan  Dari  Direktorat  Pembinaan Pendidikan Masyarakat, (Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, 2014).
Direktorat  Pembinaan  Pendidikan  Masyarakat,  Panduan  Strategi Pengembangan  Pusat  Kegiatan  Masyarakat  (PKBM)  Responsif Gender  (Jakarta:  Direktorat  Pembinaan  Pendidikan  Masya- rakat-Ditjen  Pendidikan  Anak  Usia  Dini,  Nonformal,  dan Informal-Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  2013).
Echols, John M, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1983).
Fakih,  Mansour,  Analisis  Gender  &  Transformasi  Sosial,  (Yoyakarta: Pustaka  Pelajar,  2007).
Hafidhuddin,  Didin,  “Keunggulan  Keluarga  Islami”,  AL-INSAN: Jurnal  Kajian  Islam,  Vol.2,  (Tahun  2006  No.3).
Husaini,  Adian,  “Kesetaraan  Gender:  Konsep  dan  Dampaknya
Terhadap  Islam”,  ISLAMIA  Jurnal  Pemikiran  Dan  Peradaban Islam  Volume  III,  (Tahun  2010  No.5).

## Irianto,  Sulistyowati,  Perempuan  &  Hukum  Menuju  Hukum  yang
Berperspektif  Kesetaraan  dan  Keadilan,  (Jakarta:  Yayasan  Obor,
2008).
Megawangi,  Ratna,  Membiarkan  Berbeda?  Sudut  Pandang  Baru Tentang  Relasi  Gender,  (Bandung:  Mizan,  1999).
Muawanah,  Elfi,  Pendidikan  Gender  dan  Hak  Asasi  Manusia,
(Yogyakarta:  Teras,  2009).
Mulia,  Siti  Musdah,  Muslimah  Sejati  Menempuh  Jalan  Islami  Merih
Ridha  Ilahi,  (Bandung:  Marja,  2011).
Muslih,  Mohammad,  Bangunan  Wacana  Gender,  (Ponorogo:  CIOS,
2007).
Nugroho,  Riant,  Gender  Dan  Administrasi  Publik:  Studi  Tentang Kualitas  Kesetaraan  Gender  dalam  Administrasi  Publik  Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

## Puspitawati,  Herien,  Modul  Penerapan  Konsep  Gender  Dalam
Kehidupan  Keluarga,  (Bogor:  Institut  Pertanian  Bogor,  2009).
Qutb,  Sayyid,  Fi  Zilal  al-Qur’an,  (Kaherah:  Dar  al-Shuruq,  1997).
Shalahuddin,  Henri,  Indahnya  Keserasian  Gender  dalam  Islam,
(Jakarta:  KMKI.  2012)
Stoller,  Robert  J,  Sex  And  Gender,  (London:  Karnac,  1984).
Umar, Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an,
(Jakarta:  PARAMADINA,  2001).
William,  Little,  The  Shorter  Oxford  English  Dictionery,  (Oxford University Press,  1980).
Wilson,  H.T.,  Sex  and  Gender,  Making  Cultural  Sense  of  Civilization,
(Netherlands: E.J. Brill, 1989).
Zarkasyi, Hamid Fahmi, “Problem Kesetaraan Gender dalam Studi Islam”, ISLAMIA Jurnal Pemikiran Dan Peradaban Islam Volume
III,  (Tahun 2010  No.  5).
_____,  Misykat:  Refleksi  tentang  Westernisasi,  Liberalisasi,  dan  Islam,
(Jakarta:  INSIST-MIUMI,  2012).