Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam

## MELUMPUHKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM
Ismail Marzuki 1
Email: ismail.mz2805@gmail.com

## Abstrak
Fenomena  kejahatan  pencucian  uang  (money  laundering)  akhir-akhir  ini  semakin banyak terjadi. Karena melalui saluran pencucian uang inilah, para pelaku kejahatan semakin eksis menjalankan berbagai aksi kejahatan. Hal ini dikarenakan materi atau harta hasil kejahatan mereka sebagai ruh yang menghidupi aksi perilaku jahat mereka dapat  disembunyikan  dengan  rapi,  serta  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik  karena tampak berasal dari sumber yang sah. Kondisi demikian jika dibiarkan, tentu banyak menimbulkan  kerugian  terhadap  masyarakat.  Apalagi  jika  kejahatan  money laundering  tersebut  ditinjau  secara  filosofis  dalam  hukum  islam  (maqashid  asy- syari’ah). Mudharat yang ditimbulkan jelas lebih besar dari pada maslahahnya. Oleh karena  itu,  diperlukan  strategi  luar  biasa  untuk  melumpuhkan  atau  memberantas perilaku tindak pidana pencucian uang tersebut.
Kata Kunci: Pencucian Uang, Hukum Islam, Strategi Pemberantasan

## Abstract
The  phenomenon  of  money  laundering  crime  (money  laundering)  lately  more andmore  the  case.  Because  through  the  channel  of  money  laundering,  the perpetrators increasingly exist run many actions a crime. This is due to the material or  their  proceeds  of  crime  property  as  the  spirit  of  the  live  action  wicked  behavior they  can  be  hidden  with  a  neat,  and  can  be  put  to  good  use  because  it  looked legitimate sourced. These conditions if left, certainly much cause any harm to society. Moreover, if such money laundering crimes reviewed philosophically in Islamic law (Sharia ash-trends). Regard posed obvious greater than maslahahnya. Therefore, the outstanding  strategies  needed  to  cripple  or  eradicate  the  behaviour  a  criminal offence of money laundering.
Keywords: Money Laundering, Islamic Law, Eradication Strategies

## PENDAHULUAN
Pencucian uang ( money laundering ) merupakan salah satu upaya dari seseorang untuk  menyembunyikan  asal-usul  hasil  kejahatan  yang  telah  dilakukannya.  Jika dilihat  dari  asal  katanya,  pencucian  uang  berasal  dari  dua  suku  kata,  yaitu  cuci  dan uang.  Cuci  bermakna  membersihkan  sesuatu  yang  kotor  atau  upaya  untuk menghilangkan  kotoran  yang  melekat  pada  sesuatu,  dan  uang  adalah  alat  yang digunakan  untuk  menukar  sesuatu  dan  diterima  secara  umum.  Berdasarkan  makna tersebut, muncul pertanyaan sederhana, mengapa uang perlu dicuci?
Untuk menjawab persoalan dimaksud, bukan berarti uang tersebut kotor secara fisik,  yang  perlu  dicuci  dengan  air.  Karena  uang  dalam  hukum  Islam  tidak  dapat
1 Dosen Tetap di Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo.
Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam
dihukumi dengan halal atau haram, yang dapat dihukumi demikian adalah perbuatan orangnya  atau  proses  seseorang  dalam  memperoleh  uang  tersebut.  Sehingga,  frase pencucian  uang  lebih  berorientasi  pada  makna  bahwa  uang  yang  diperoleh  oleh seseorang  itu  merupakan  hasil  dari  suatu  kejahatan.  Dalam  kacamata jinayah , uang/harta itu diperoleh dari jalan yang batil/haram, misalnya didapat dari perbuatan mengambil/merampas  harta  yang  bukan  hak  miliknya,  narkotika,  terorisme  dan sebagainya. Atas dasar itulah, untuk menghilangkan jejak kejahatannya, seseorang itu kemudian  mencuci  “uang/harta  haram”  tersebut  dengan  berbagai  cara  di  antaranya membuat usaha sendiri, berinvestasi, dan sebagainya, sehingga seolah-olah apa yang dihasilkan dari usaha atau investasinya itu merupakan hasil yang halal. Padahal Allah SWT telah berfirman:
اهيأي نيذلا اونمأ لا اولكأت مكلاومأ
مكنيب
لطابلاب
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman!,  janganlah  kamu  saling  memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)” . 2
Kalimat “ laa ta’kuluu ” dalam ayat di atas menurut pakar tafsir Indonesia Prof. Quraish Shihab tidak hanya bermakna “memakan” dengan arti memasukkan sesuatu ke mulut dan menelannya. Akan tetapi, maknanya juga berarti “cara memperoleh atau melakukan  aktivitas”.  Dengan  demikian,  ayat  di  atas  juga  mengandung  arti  segala aktivitas  atau  kegiatan  (termasuk  pencucian  uang)  yang  dilakukan  oleh  seseorang untuk mendapatkan harta secara batil, dihukumi haram.
Terlepas  dari  uraian  di  atas,  akhir-akhir  ini,  strategi  pencucian  uang  menjadi primadona  para  pelaku  kejahatan,  utamanya  kejahatan  dengan  jenis white  collar- crime .  Hal  ini  tidak  lepas  karena  dalam  banyak  hal,  pembuktian  kejahatan  tindak pidana  pencucian  uang  (TPPU)  cukup  pelik  dan  sulit.  Ada  banyak  faktor  penyebab peliknya  pembuktian  TPPU  tersebut,  di  antaranya  karena  pelaku  kejahatan  selalu melibatkan banyak pihak, penyalahgunaan kecanggihan teknologi hingga penegakan hukum yang masih lemah.
Kendati  aturan  perundang-undangan  mengenai  TPPU  telah  ada  dan diberlakukan di Indonesia, mulai dari UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian  Uang,  jo.  UU  No.  25  Tahun  2003  Tentang  Perubahan  atas  UU  No.  15 Tahun 2002, hinggaUU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, akan tetapi TPPU masih marak terjadi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  membahas  lebih  jauh mengenai  TPPU  dari  sisi  tinjauan  hukum  yang  berbeda,  bukan  hukum  positif, melainkan  tinjauan  hukum  Islam,  utamanya  mengenai  strategi  hukum  Islam  dalam mengantisipasi dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

## PEMBAHASAN

## Hukum Islam dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Sebelum  menguraikan  masalah  pencucian  uang  dalam  hukum  pidana  Islam, perlu  diketahui  bahwa  pencucian  uang  ( money  laundering )  sebagaimana  dituangkan dalam  Pasal  1  UU  No.  25  Tahun  2003  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  adalah  perbuatan
2 QS. An-Nisa’ Ayat 29.
Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam
menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya  atas  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduga  merupakan  hasil tindak  pidana  dengan  maksud  untuk  menyembunyikannya,  atau  menyamarkan  asal- usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
Ulasan  singkat  mengenai  definisi money laundering menurut  hukum  positif  di atas  setidaknya  dapat  dijadikan  acuan  untuk  membaca  lebih  jauh  tentang  tindak pidana pencucian uang dalam perspektif hukum pidana Islam. Berdasarkan paparan di atas  juga,  secara  sederhana  dapat  dipahami  bahwa money  laundering adalah  suatu perbuatan  atau  proses  penyembunyian  harta  yang  diperoleh  dari  hasil  kejahatan, dengan  tujuan  menyamarkan  asal-usul  harta  tersebut,  sehingga  seolah-olah  menjadi harta yang sah.
Penyembunyian harta dengan menyamarkan asal-usul harta yang diperoleh dari hasil  kejahatan  tersebut  dilakukan  untuk  menghindari law  enforcement dari  aparat penegak hukum. Oleh karenanya, pencucian uang masih sangat menjadi bisnis  yang menarik di kalangan para pelaku white collar crime . Kendati demikian, money laundering adalah perbuatan yang sangat merugikan masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Salah  seorang  guru  besar  Universitas  Diponegoro, Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan  masyarakat,  juga  dapat  merusak  stabilitas  perekonomian  nasional  atau keuangan  Negara  dengan  meningkatnya  berbagai  macam  kejahatan. 3 Satu  hal  yang perlu dikhawatirkan dari TPPU jika dibiarkan atau ada pembiaran, adalah munculnya berbagai  macam  bentuk  kejahatan.  Untuk  itu  peran  penegak  hukum  dan  masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengungkap adanya TPPU dan menegakkan hukum kepada pelakunya, baik yang bersifat individu maupun institusi, seperti korporasi. Rasulullah SAW bersabda:
لا ررض لاو رارض
Artinya: “ janganlah melakukan perbuatan yang membahayakan dirimu sendiri dan orang lain .” 4
Selanjutnya,  secara  ekplisit,  hukum  pidana  Islam  ( jinayah )  tidak  menyebut dengan tegas istilah pencucian uang. Ia hanya menyebut istilah-istilah yang memiliki kesamaan  unsure  dalam  perbuatannya  dengan  istilah  pencucian  uang,  di  antaranya pencurian,  penggelapan,  penipuan,  dan  pengkhianatan.  Secara  umum,  hukum  Islam melarang  segala  bentuk  perbuatan  untuk  memperoleh  pendapatan  atau  harta  (rizki) secara batil atau upaya untuk memiliki harta kekayaan secara tidak sah.
Pencucian  uang  diibaratkan  dengan  pencurian  ( sariqah )  dalam  hukum  Islam, karena  pelaku  TPPU  menyembunyikan  harta  yang  diambilnya  itu  tanpa  ada pemberian  amanat  atasnya. 5 Pencucian  uang  diidentikkan  dengan  penggelapan
3 Nyoman Serikat Putra Jaya, Sistem Peradilan Pidana ( Criminal Justice System ), Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal. 114.
4 Imam  Yahya  ibn  Syarf  Ad-Din  An-Nawawi, Matan  Al-Arba’in  An-Nawawiyah ,  (Maktabah: Syaikh Salim Ibn Sa’ad Nabhani, t.t), hal. 37.
5 Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah,  Tim  Kerja  Gerakan  Nasional  Pemberantasan Korupsi PBNU, dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Koruptor itu Kafir; Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan NU , (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010), hal. 27.
Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam
( ghulul )  dalam  hukum  Islam,  karena  pelaku  TPPU  mengambil  harta  yang  bukan haknya dan menyembunyikannya dalam hartanya. 6 Pencucian uang disebut penipuan, karena  di  dalamnya  mengandung  unsur  menipu  aparat  penegak  hukum  dengan menyembunyikan  harta  hasil  kejahatannya,  seolah-olah  harta  tersebut  hasil  dari aktivitas  yang  sah.  Pun  demikian  dikatakan  sebagai  bentuk  penghianatan,  karena TPPU  umumnya  merupakan  bentuk  pengkhianatan  atas  amanah  publik  yang seharusnya dijalankan dengan baik.
Amanah  yang  telah  diberikan  masyarakat  atau  rakyat  secara  keseluruhan, seyogyanya  tidak  boleh  disia-siakan,  melainkan  wajib  ditunaikan  dan  diberikan kepada  orang  yang  berhak  menerimanya.  Sehingga  tidak  boleh  orang  yang dibebankan  amanah,  mengingkari,  menyembunyikan  atau  bahkan  membelanjakan titipannya  itu  tanpa  seizin  pemilik  hak  yang  sesuai  dengan  syari’at.  Allah  SWT berfirman:
نإ الله مكرمأي نأ اودؤت تاناملاا
ىلإ اهلهأ
Artinya: “ sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya ”. 7
Oleh  karena  hukum  pidana  Islam  tidak  secara  eksplisit  menyebut money laundering dalam  nash,  baik  al-Qur’an  maupun  hadits,  maka  TPPU  dapat dikategorikan  sebagai jarimah  ta’zir ,  yaitu  suatu  perbuatan  pidana  yang  sanksi hukumannya  ditentukan  oleh  Negara  (pemerintahan  yang  sah).  Al-Mawardi mendefinisikan ta’zir sebagai berikut:
ريزعتلاو
بيدأت ىلع بونذ مل عرشت
اهيف دودحلا
Artinya: Ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ . 8
Berdasarkan definisi di atas, ta’zir merupakan istilah untuk hukuman (pidana), akan tetapi di kalangan ahli fiqih, makna ta’zir diperluas, tidak hanya mengacu pada hukuman, tetapi juga perbuatan pidananya. Sehingga jika dikatakan jarimah ta’zir itu berarti perbuatan pidana yang istilah dan hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Dengan  kata  lain,  istilah ta’zir dalam  hukum  pidana  Islam,  dapat  digunakan  untuk istilah  hukuman  dan  dapat  pula  untuk jarimah (tindak  pidana).  Di  antara  contoh jarimah  ta’zir  yang  berkaitan  dengan  harta  adalah  memanipulasi  harta  anak  yatim, menggelapkan  harta  waqaf,  termasuk  juga  menggelapkan  titipan  ke  dalam  hartanya atau harta orang lain dengan tujuan untuk mengembangkannya, memperkaya diri, dan atau memilikinya.
Oleh  karena money  laundering belum  ada  ketetapan  hukumnya  dalam  nash (diklasifikasikan  sebagai jarimah  ta’zir ),  maka  landasan  dan  penentuan  hukumnya didasarkan  pada ijma’ (konsensus/kesepakatan),  dalam  konteks  Negara  Indonesia berarti konsensus pemerintah untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua
6 Ibid ., hal. 18-19.
7 QS: An-Nisaa’ ayat 58.
8 Abu  Al-Hasan  Ali  Al-Mawardi, Al-Ahkam  As-Sulthaniyah ,  (Beirut:  Dar  Al-Fikr,  1966),  hal. 236.
Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam
perbuatan yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat indonesia secara keseluruhan. 9
Lebih jauh, dalam ajaran Islam ada beberapa kisah yang dapat dijadikan sebagai teladan  bagi  semua  umat manusia,  khususnya  bagi  umat  Islam.  Kisah  pertama  ialah tentang  seorang  laki-laki  yang  dalam  sebuah  perjalanan  panjang,  sehingga  terlihat kusut  dan  kotor  sekali  rambutnya.  Tiba-tiba  ia  menengadahkan  tangannya  ke  langit seraya berkata “ya Rabb… ya Rabb…” padahal dibalik itu, ia senang makan makanan haram,  minum  dengan  sesuatu  yang  haram,  pakaiannya  pun  dari  barang  haram,  dan kenyang dengan barang haram. Maka sabda Nabi SAW mengenai peristiwa tersebut, “bagaimana  permohonannya  dapat  dikabulkan  sementara  ia  senang  dengan  hal-hal yang haram?”. 10
Peristiwa di atas mengajarkan kepada umat manusia bahwa benda haram yang menempel pada tubuh manusia dapat menjadi salah satu penghambat permohonannya dikabulkan. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW:
نإ الله ىلاعت بيط لا لبقي لاإ
ابيط 11
Artinya: “ sesungguhnya Allah SWT maha baik, dan Dia tidak menerima kecuali sesuatu yang baik ”.
Pun  demikian,  perbuatan  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh  seseorang, bagaimanapun  baiknya  ibadah  sosial  yang  ia  lakukan,  baik  dengan  bersedekah  atau berinfaq  dengan  menggelontorkan  sebagian  uang/harta  hasil  kejahatannya  kepada orang-orang  yang  membutuhkannya,  nilai  pahala  dari  perbuatan  tersebut  dihadapan Allah SWT nol besar atau tidak ada sama sekali. Bahkan, sekalipun yang ia sedekah atau infaqkan itu merupakan sesuatu yang paling ia cintai. Rasulullah SAW bersabda:
اذإ تقدصت قدصتف نسحأب
ام كدنع نإف ةقدص ةمقل نم للاحلا بحا ىلإ الله نم ةئام لاقثم نم مارح 12
Artinya:  “ apabila  engkau  hendak  bersedekah,  maka  bersedekahlah  dengan sesuatu  yang  paling  baik,  yang  engkau  miliki.  Sesungguhnya  sedekah  sesuap makanan yang halal lebih disukai Allah dari pada seratus mistqol makanan haram ”. Teladan selanjutnya datang dari pasangan suami istri yang berkuasa pada masa kejayaan  khalifah  bani  Umayyah,  yaitu  khalifah  Umar  ibn  Abdul  Aziz  dan  istrinya bernama Fathimah binti Abdul Malik, yang memiliki hadiah berupa perhiasan mewah dari sang ayah. Berikut percakapan di antara keduanya:
Pilihlah! Antara kau serahkan perhiasan itu ke baitul maal atau kau izinkan aku menceraikanmu.  Karena  sesungguhnya  aku  sangat  benci  jika  aku,  kamu  dan perhiasan  itu  ada  dalam  satu  rumah.  Sang  istri  menjawab:  “tidak,  bahkan  aku  lebih memilihmu  dari  pada  perhiasan  itu  sekalipun  dilipatgandakan”.  Lalu  beliau memerintahkan istrinya menyerahkan perhiasan tersebut ke baitul maal . Ketika Umar ibn  Abdul  Aziz  wafat,  Yazid  penggantinya  berkata  pada  Fathimah  (istri  Umar  ibn Abdul Aziz); “jika kau mau, aku bisa kembalikan perhiasan itu kepadamu”. Fathimah menjawab:  “tidak,  demi  Allah!,  ketika  suamiku  masih  hidup,  hatiku  tidak  tertarik
9 Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana Islam ; Penegakan Syari’at  dalam Wacana dan Agenda , (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 23.
10 Imam Yahya ibn Syarf Ad-Din An-Nawawi, Matan Al-Arba’in ,. hal. 17.
11 Ibid. , hal. 17.
12 Tim  Penerbit, Matan  Washiyat  Al-Musthafa  lil  Imam  Ali  Karramallahu  Wajhahu ,  (Dar  Ar- Rahmah Al-Islamiyyah, tt), hal. 12.
Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam
pada  perhiasan  itu,  bagaimana  mungkin  sekarang  aku  menginginkannya  setelah suamiku wafat”. 13
Seorang  pejabat  tinggi  Negara  dengan  status  sebagai  khalifah  dan  memiliki kekuasaan  yang  sangat  besar,  tentu  jika  menghendaki  kekayaan  yang  melimpah, cukup  hanya  dengan  satu  tarikan  nafas  saja.  Namun  hal  itu  tidak  dilakukan  oleh khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Jangankan mengambil kekayaan dari sumber-sumber Negara,  hadiah  dari  orang  tuanya  yang  begitu  mewah  pun  beliau  berikan  ke baitul maal untuk  kesejahteraan  rakyat.  Prinsip  hidup  sederhana  dan  lebih  mementingkan kepentingan umum seyogyanya menghiasai setiap tindak-tanduk pejabat di Republik Indonesia  ini.  Hedonisme,  konsumerisme  dan  fanatisme  terhadap  kelompok  atau golongan  yang  dipelihara  oleh  sebagian  besar  pejabat  di  negeri  ini  hanya  akan melahirkan  trik-trik  untuk  memulai  kejahatan-kejahatan  baru,  seperti money laundering .
Kisah  atau  teladan  lainnya  sebenarnya  masih  banyak,  tetapi  dari  kedua peristiwa yang telah dideskripsikan di atas setidaknya kita sebagai rakyat  Indonesia, lebih  khusus  lagi  pejabat  yang  bergelut  dengan  berbagai  macam  persoalan  bangsa, mulai  dari  masalah  kejahatan  ringan  hingga  kejahatan  berat,  baik  yang  bersifat nasional,  transnasional  maupun  internasional,  seperti  korupsi,  narkotika  hingga money  laundering ,  mampu  bekerja  dengan  baik,  dengan  menempatkan  kepentingan rakyat di atas kepentingan individu atau kelompoknya.

## Maqashid Asy-Syari’ah dan Tindak Pidana Pencucian Uang
Istilah pencucian uang di Indonesia dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan baru. Perbuatan tersebut dikriminalisasikan dengan dikeluarkannya UU No. 15 Tahun 2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  setahun  kemudian  dirubah  dengan terbitnya UU No. 25 Tahun 2003, hingga selanjutnya diganti dengan lahirnya UU No. 8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Indonesia  semakin  menyadari  betapa  bahayanya perbuatan  pencucian  uang  ( money  laundering )  bagi  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Diberlakukannya  aturan  hukum  di  atas  tentu  diharapkan  dapat  memberantas kejahatan money  laundering ,  paling  tidak  mampu  meminimalisirnya.  Karena hakikatnya kejahatan tersebut sangat berpotensi mengancam stabilitas perekonomian suatu  bangsa.  Dengan  lain  perkataan,  karena  tindak  pidana  pencucian  uang  lebih banyak mafsadat (unsur  kerugiannya)  dari  pada maslahah nya  (unsur  manfaatnya) bagi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  maka  perlu  ada  aturan hukum  yang  dapat  mengatasi  persoalan-persoalan  hukum tentang money  laundering tersebut.
Untuk  mengetahui  sejauhmana mafsadat yang  diakibatkan  dari  kejahatan money  laundering dalam  hukum  Islam,  perlu  dikaji  dengan  pisau  analisa maqashid asy-syari’ah . Sebagaimana diketahui bahwa maqashid asy-syari’ah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syari’ah. Maqashid, adalah bentuk
13 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi  PBNU,  dan  Kemitraan  bagi  Pembaruan  Tata  Pemerintahan, Koruptor .,  hal.  149.  Lihat  juga dalam Al-Suyuti, Tarikh Al-Khulafa’ , hal. 232.
Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam
jamak  dari maqsủd, yang  berarti  “kesengajaan  atau  tujuan”,  sedangkan syari’ah, secara bahasa berarti “jalan menuju air/sumber kehidupan. 14
Menurut  Abdul  Wahab  Khallaf  maksud  umum  disyari’atkannya  hukum  Islam ( maqashid  as-syari’ah )  adalah  untuk  merealisir  kemaslahatan  umat  dalam  rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat dharuriyat (primer), (yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, pen.), hajjiyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier). 15
Kelima  kepentingan  hukum  yang  wajib  dilindungi  di  atas,  yang  disebut  Al- Ghazali  dengan  istilah Kulliyat  al-Khams ,  akan  rusak  jika  seseorang  melakukan kejahatan money  laundering .  Menjaga  agama  ( hifd  ad-din )  sebagai  prinsip  pertama dalam  teori maqashid  asy-syari’ah dalam  konteks  sekarang  tidak  hanya  mengacu pada  persoalan  keyakinan  orang  secara  individual  saja.  Dengan  kata  lain,  demi menjaga  agama,  maka  setiap  orang  yang  murtad  (keluar  dari  agama  Islam),  halal darahnya. Tafsir teks dalam nash yang menyatakan bahwa kemurtadan menyebabkan halalnya  darah  seseorang  perlu  dikaji  kembali,  mengingat  ajaran  Islam,  sesuai namanya adalah ajaran yang menyelamatkan seseorang dari kebinasaan. Di samping itu,  nash-nash  dalam  hukum  Islam  yang  menjunjung  tinggi  penghormatan  terhadap hak-hak kemanusian sangat banyak dan lebih relevan untuk diterapkan di masa kini dan masa-masa mendatang.
Rusaknya  agama  (Islam)  bukan  karena  banyaknya  orang  Islam  yang  memilih pindah kepada ajaran atau kepercayaan lain selain Islam, tetapi lebih kepada perilaku (akhlak) dari seorang muslim itu sendiri. Seorang muslim yang suka menutup-nutupi atau  menyamarkan  hasil  kejahatannya,  dan  terbukti  di  sidang  pengadilan  sebagai pelaku kejahatan, akan menjauhkan rasa empati dan simpati orang lain terhadapnya. Perilaku  seorang  muslim  yang  terus-menerus  mendhalimi  orang  lain,  pada  akhirnya akan mencoreng citra agama Islam itu sendiri, yang hakikatnya memiliki prinsip laa dharara wa laa dhirar (larangan untuk mendhalimi diri sendiri maupun orang lain). Selanjutnya,  menjaga  jiwa  ( hifd  an-nafs )  sebagai  prinsip  kedua  dalam  teori maqashid  asy-syari’ah menghendaki  bahwa  ajaran  Islam  sangat  menghormati  hak hidup seseorang. Makanya ada larangan untuk membunuh, melukai, dan menganiaya seseorang  secara  batil.  Perbuatan  pencucian  uang  sangat  menganggu  jiwa  ( an-nafs ) seseorang  yang  seharusnya  dijaga  dan  dihormati.  Apalagi  jika  dilihat  dari predicate crime dari  kejahatan money  laundering ,  seperti  korupsi  dan  terorisme.  Hasil kejahatan  yang  diperoleh  dari  kejahatan  korupsi,  kemudian  ia  samarkan  dengan tujuan  untuk  menambah  dan  menumpuk  harta  kekayaan  sebanyak-banyaknya  demi memenuhi  keinginan  nafsunya,  misalnya  sebagian  ia  investasikan  dalam  bentuk property  dan  sebagian  lainnya  ia  salurkan  kepada  orang  lain  untuk  membuat  teror, maka tidak akan terhitung  berapa  banyak  jumlah  korban/jiwa  yang  dirugikan  akibat tipu muslihat dari pelaku pencucian uang tersebut.
Demikian  pula,  akal  ( al-‘aql )  sebagai  salah  satu  bagian  terpenting  yang  wajib dipelihara berdasarkan tujuan disyari’atkannya hukum dalam ajaran Islam. Posisi akal bagi  kehidupan  manusia  sangat  fundamental,  karena  tanpa  akal,  manusia  hanyalah makhluk  yang  bersifat  hewani.  Dalam  prinsip  kehidupan  kelompok  hewani,  siapa yang kuat, maka ia yang berkuasa. Hal ini tentu berbeda dengan kehidupan manusia,
14 Ibn Manzur, Lisan al-‘arab , Juz VIII, (Bairut: Dar al-Sadr, t.th), hal. 175.
15 Abd Wahab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh , (Kairo: Dar al-Qalam, 1990), hal. 198.
Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam
yang  penuh  dengan  kreativitas,  keterampilan,  dilingkupi  berbagai  bidang  sosial, budaya,  agama,  pendidikan  dan  sebagainya.  Di  mana  kesemuanya  itu  dijalankan semata-mata  untuk  mencapai  kemaslahatan  bagi  kehidupan  manusia,  baik  di  dunia maupun  di  akhirat  kelak.  Proses  untuk  mencapai  kemaslahatan  tersebut  tidak mungkin dapat dicapai tanpa salah satunya melibatkan peran akal di dalamnya.
Oleh karena itu, akal perlu dijaga dan dijamin keselamatannya dari kebinasaan. Salah  satunya  dengan  cara  menghentikan  peredaran  narkotika  di  negeri  ini.  Di samping itu, aparat penegak hukum wajib menelusuri, menumpas dan merampas hasil kejahatan  dari  pelaku  kejahatan  narkotika  tersebut,  agar  terputus  peredarannya. Karena dikhawatirkan harta hasil kejahatan narkotika itu disamarkan keberadaannya melalui financial  system atau  yang  lainnya,  dan  digunakan  kembali  untuk menjalankan kegiatan haram tersebut.
Selanjutnya,  amanah  ketiga  dari maqashid  asy-syari’ah adalah  menjaga keturunan  ( hifd  an-nasl ).  Keturunan  dalam  ajaran  Islam  merupakan  perihal  yang diimpikan  banyak  pasangan  suami-istri.  Oleh  karenanya,  untuk  mewujudkan maslahah  yang  berkaitan  dengan  keturunan,  Islam  mensyariatkan  perkawinan  dan untuk  melestarikannya  Islam  melarang  perzinahan,  menuduh  zina  ( qadzaf ),  abortus dan  segala  macam  bentuk  pencegahan  kehamilan  kecuali  karena dharurat/hajat . 16 Dari  sini,  kemudian  muncul  pertanyaan  sederhana,  mengapa  zina,  menuduh  zina, abortus dan semacamnya itu dilarang dalam hukum Islam?. Hal ini tidak lepas karena adanya  pengaruh  yang  sangat  besar  antara  seorang  perempuan  dengan  janin  yang dikandungnya,  bahkan  pengaruh  tersebut  dapat  terbawa  hingga  saat  melahirkan. Rasulullah SAW bersabda:
يقشلا نم ىقش يف نطب همأ ديعسلاو نم دعس يف
نطب همأ
Artinya:  “ Yang  sengsara  adalah  yang  sengsara  dalam  perut  ibunya  dan  yang berbahagia adalah yang berbahagia di dalam perut ibunya ”. 17
Salah  satu  contoh  yang  dapat  dikemukakan  ialah  apa  yang  disampaikan  oleh Prof.  Mansur  Rajab  dalam  bukunya Ta’ammulat  fi  Falsafati  al-Akhlaq .  Beliau menceritakan  kisah  seorang  wanita  yang  berhubungan  seks  tidak  sah  (berzina,  pen) dengan  dokter  keluarga.  Suatu  ketika  saat  berhubungan  itu  sedang  berlangsung, suami  wanita  tersebut  datang,  sehingga  ia  (wanita  itu)  diliputi  oleh  rasa  takut  yang mengakibatkan  ia  gemetar.  Akhirnya  ia  melahirkan  seorang  anak  yang  cacat,  serta gemetar seluruh tubuhnya. 18
Oleh  karena  itu,  para  psikolog  berkesimpulan  bahwa  apapun  yang  dirasakan oleh  seorang  wanita  terhadap  kehamilannya,  apakah  diliputi  rasa  takut  atau optimisme,  baik  yang  menyangkut  janin  atau  dirinya,  semua  berpengaruh  pada  ibu dan  janin  saat  kehamilan  dan  melahirkan. 19 Dalam  konteks  globalisasi,  persoalan perzinahan  sangat  erat  kaitannya  dengan  pelaku  pencucian  uang.  Karena  salah  satu kejahatan  asal  ( predicate  crime )  dari  kejahatan money  laundering tersebut
16 Malthuf  Siroj, Paradigma  Ushul  Fiqh;  Negosiasi  Konflik  antara  Mashlahah  dan  Nash , (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hal. 32.
17 M.  Quraish  Shihab, Pengantin  Al-Qur’an;  8  Nasihat  Perkawinan  Untuk  Anak-Anakku , (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hal. 196.
18 Ibid. , hal. 194.
19 Ibid ., hal. 195.
Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam
sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  2  ayat  1  huruf  u  adalah  porstitusi.  Dengan demikian  dapat  dipahami,  bahwa  harta  kekayaan  dari  hasil  tindak  pidana  porstitusi dapat  pula  dicuci  dalam  aktivitas-aktivitas  yang  terlihat  halal,  sehingga  seolah-olah pelaku porstitusi mendapatkan harta kekayaan tersebut dari sumber yang sah. Untuk itu,  diperlukan  upaya-upaya  yang  mengarah  pada  pemberantasan  tindak  pidana pencucian uang ( money laundering ) tersebut, agar prinsip hifd an-nasl dapat terjamin keselamatannya.
Terakhir,  hal  yang  juga  sangat  fundamental  dalam maqashid  asy-syari’ah adalah menjaga harta ( hifd al-maal ). Persoalan harta dalam kehidupan manusia dapat dikatakan  sebagai  persoalan  yang  pelik.  Oleh  karena  di  satu  sisi,  harta  terkadang dapat  membuat  seseorang  melakukan  perbuatan-perbuatan  tercela,  seperti membunuh,  korupsi,  menjual  narkotika, dan  lain  sebagainya.  Sementara  di  sisi  lain, harta dapat membuat seseorang untuk berbuat amal yang terpuji, seperti bersedekah, infaq, dan segala macam bentuk ibadah sosial lainnya.
Oleh  karena  itu,  untuk  menjaga  kemaslahatan  harta,  Islam  mensyari’atkan untuk  melakukan  berbagai  macam  transaksi  ( mu’amalah )  yang  halal  dan  berusaha mencari sumber penghidupan dengan cara yang baik. Islam sangat melarang bentuk- bentuk  perampasan  terhadap  hak  milik  orang  lain  secara  batil,  seperti  pencurian, perampokan, korupsi dan sebagainya, termasuk juga perbuatan pencucian uang. Dengan  demikian,  menjadi  jelas  bahwa  pelaku  kejahatan money  laundering telah melanggar kelima hal yang sangat prinsipil dalam hukum Islam. Maka terhadap pelaku  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan  besar-kecilnya  kerugian ( mudharat ) yang diakibatkan dari kejahatan yang ia lakukan.

## Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Money Laundering
Kejahatan money  laundering dapat  dikatakan  sebagai  kejahatan  kedua,  ketiga dan seterusnya (kejahatan lanjutan) dari kejahatan atau tindak pidana asal ( predicate crime ).  Sebagaimana  dirumuskan  secara  terperinci  dalam  Pasal  2  UU  No.  8  Tahun 2010,  bahwa  tindak  pidana  asal  dari  perbuatan  pencucian  uang  dapat  berupa  tindak pidana  korupsi,  penyuapan,  narkotika,  psikotropika,  penyelundupan  tenaga  kerja, penyelundupan  migran,  di  bidang  perbankan,  di  bidang  pasar  modal,  di  bidang perasuransian,  kepabeanan,  cukai,  perdagangan  orang,  perdagangan  senjata  gelap, terorisme,  penculikan,  pencurian,  penggelapan,  penipuan,  dan  sebagainya.  Tindak pidana  tersebut  baik  dilakukan  di  wilayah  NKRI  atau  di  luar  wilayah  NKRI  dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
Berdasarkan uraian di atas, bahwa tindak pidana asal dari perbuatan pencucian uang  tidak  selalu  berasal  dari  hasil  kejahatan  korupsi, tetapi  dapat  berasal  dari  hasil kejahatan-kejahatan lain seperti yang telah disebutkan di muka. Hal ini tentu semakin mempersulit proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan money laundering . Maka  perlu  ada  upaya  untuk  menguak  sedini  mungkin  faktor-faktor  penyebab seseorang  melakukan  perbuatan  pencucian  uang,  khususnya  menurut  hukum  pidana Islam.
Adapun faktor-faktor dimaksud, antara lain:
1. Globalisasi sistem keuangan.
Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam
2. Adanya ketentuan bank di suatu Negara yang memperbolehkan penggunaan nama samaran atau nama yang tidak sebenarnya bagi nasabah.
3. Lemahnya pengawasan, baik di instansi pemerintahan maupun di dunia perbankan.
4. Banyaknya  pilihan  transaksi  bagi  nasabah  di  dunia  perbankan,  sehingga memudahkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. 20 5. Penegakan hukum yang lemah.
6. Gaya hidup konsumerisme.
Selain  beberapa  faktor  di  atas,  tentu  masih  banyak  lagi  faktor  yang  lain  yang sulit  diungkap,  mengingat  tindak  pidana  pencucian  uang  merupakan  salah  satu  dari bentuk kejahatan yang cepat sekali perkembangan dan perubahannya.

## Strategi  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Menurut Hukum Pidana Islam
Dalam  pandangan  masyarakat  modern,  sanksi  hukuman  dalam  hukum  pidana islam  masih  dipandang  sebagai  suatu  sanksi  yang  kejam  dan  sadis,  utamanya  yang berkaitan  dengan  kejahatan-kejahatan  dalam  kateogri had dan qishas .  Dalam  kasus pencurian  misalnya  yang  secara  dogmatis  dalam al-Qur’an  dikenakan  sanksi  potong tangan.  Padahal  dalam  pelaksanaan  hukum  potong  tangan  tersebut,  harus  dipenuhi terlebih dahulu berbagai macam persyaratannya.
Demikian  pula  dalam  perkara  perzinahan,  di  mana  pelakunya  dapat  dijatuhi hukuman  had  yang  berat  berupa  hukum  cambuk  di  hadapan  publik.  Mayortias masyarakat  memandang  bahwa  hukuman  tersebut  sangat  berat  atau  bahkan  keras, padahal orientasi agama lebih kepada upaya untuk menjaga standar nilai-nilai moral. Tetapi  orientasi  agama  yang  demikian  cenderung  dianggap  sebagai  hal  tabu  di kalangan masyarakat modern, yang memandang perzinahan atau hubungan seksual di luar perkawinan tidak bertentangan dengan moral. 21
Mengingat  dua  tindak  pidana  di  atas  adalah  salah  satu  dari  sekian  banyak kejahatan  asal  ( predicate crime )  dari tindak  pidana  pencucian  uang,  maka  perlu  ada upaya-upaya  atau  strategi  penanggulangannya,  baik  yang  bersifat  pencegahan (preventif)  atau  pemberantasannya  (represif).  Adapun  beberapa  strategi  yang  dapat dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  pencucian  uang  ( money laundering ) ialah sebagai berikut:
1. Instrumen Pendidikan
Dunia  pendidikan  sedikit  banyak  tercoreng  reputasinya  akibat  perilaku pelaku  kejahatan,  khususnya  pelaku  pencucian  uang,  karena  mayoritas  yang melakukan  kejahatan  tersebut  adalah  mereka  yang  terdidik  di  dunia  pendidikan. Masihkah  ada  harapan  pada  dunia  pendidikan  untuk  menanamkan  nilai-nilai  anti pencucian  uang?  Apalagi  di  tengah-tengah  masyarakat  beredar  sindiran  “jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti kerjanya korupsi”.
Betapapun,  bahwa  peran  pendidikan  untuk  mencegah  terjadinya  berbagai bentuk  kejahatan  sangat  penting,  termasuk  kejahatan money  laundering .  Karena
20 Sam  J.R.  Saroinsong,  Konsep  Strategis  Perbankan  dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, Vol.II/No.2//Januari-Maret/2014 Edisi Khusus, Jurnal Hukum UNSRAT, ISSN 1410-2358, hal. 53.
21 Topo Santoso, Membumikan., hal. 73-74.
pendidikan seringkali disebut sebagai ruang terbaik untuk menyemaikan nilai-nilai moral dan pengetahuan sejak dini kepada penerus generasi bangsa.
Pendidikan  seyogyanya  tidak  hanya  diisi  tentang  bagaimana  upaya melahirkan generasi yang memiliki keshalehan individual yang tinggi, tetapi lebih dari itu, pendidikan juga harus menuju pada upaya pencapaian membentuk peserta didik  untuk  memiliki  jiwa  keshalehan  sosial  yang  besar.  Karena  setiap  perilaku amoral,  termasuk  perbuatan  pencucian  uang  terjadi  akibat  minimnya  semangat keshalehan sosial yang dimiliki oleh jiwa seseorang.
Di  samping  itu,  perlunya  ada  pengajaran  atau  pembelajaran  tentang  materi anti  pencucian  uang.  Selama  ini  yang  seringkali  terdengar,  baik  dalam  pelatihan, seminar,  ataupun  forum  ilmiah  lainnya,  hanya  persoalan-persoalan  anti  korupsi, anti  narkotika,  dan  anti  terorisme.  Pengenalan  terhadap  ketiga  tindak  kejahatan tersebut  baik,  mengingat  sebagian  besar  harta  kekayaan  yang  disamarkan  asal- usulnya berasal dari berbagai jenis kejahatan yang tergolong kejahatan terorganisir ataupun white-collar  crime seperti  ketiga  bentuk  kejahatan  di  atas.  Tetapi  lebih baik  lagi,  jika  di  waktu  yang  sama,  materi  anti  pencucian  uang  juga  disemaikan dan  ditanamkan  kepada  peserta  didik.  Tujuannya  agar  mereka  juga  mengetahui bahaya dari perbuatan pencucian uang yang sangat merugikan bangsa dan Negara.
2. Instrumen Keagamaan
Agama bagi sebagian besar orang diyakini sebagai petunjuk arah yang akan membawanya  pada  jalan  keselamatan.  Oleh  karenanya,  tidak  ada  agama  apapun yang  merestui  perilaku-perilaku  yang  dapat  mencederai  kepentingan  seseorang, baik  secara  individu  maupun  komunal/umum.  Tetapi  terjadi  ironi  dalam praktiknya,  karena  banyak  para  penganut  agama  justru  melawan  arus  yang  telah ditentukan  dalam  agama.  Sehingga  tidak  sedikit  di  antara  mereka  dijatuhi hukuman atau sanksi akibat ulah perbuatannya itu.
Spirit agama secara normatif tetap dan tidak berubah, bahwa segala macam bentuk  kedzaliman  akan  berakhir  pada  kehancuran.  Perbuatan  pencucian  uang dapat  dikatakan  sebagai  sebuah  bentuk  kedzaliman.  Karena  harta  kekayaan  yang dimiliki  pelaku  kejahatan  pencucian  uang  diperoleh  secara  dzalim  dan  sebagian besar digunakan kembali untuk mendzalimi orang lain.
Lebih  jauh,  pesan-pesan  agama  tentang  haramnya  mengambil  dan menggunakan  hak  milik  orang  lain  secara  tidak  sah  (ilegal)  perlu  terus-menerus digaungkan di berbagai kegiatan majelis keagamaan, baik di forum formal maupun non-formal.  Harapannya  melalui  lembaga-lembaga  keagamaan,  praktik  kejahatan pencucian uang dapat diminimalisir atau bahkan teratasi. Oleh karena itu, beberapa hal yang dapat dilakukan melalui jalur keagamaan ini antara lain adalah:
a. Mengoptimalkan  potensi  institusi-institusi  ibadah,  seperti  masjid,  sebagai tempat pembinaan umat.
b. Para  tokoh  agama  (kiai,  ulama’,  muballigh,  dan  sebagainya)  hendaknya membekali  dirinya  dengan  pengetahuan  akan  bahaya  dari  kejahatan extra- odrinary  crime ,  khususnya  tindak  pidana  pencucian  uang.  Sehingga  ketika menyampaikan  ceramahnya  di  instansi-instansi  pemerintahan  atau  di  berbagai korporasi, tidak selalu diisi dengan ceramah agama semata, melainkan mampu
mengkorelasikan  sudut  pandang  agama  tentang  bahaya  berbagai  kejahatan extra-ordinary crime di atas, termasuk kejahatan money laundering .
c. Hal  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  masyarakat  wajib  mendorong dikeluarkannya  fatwa  diharamkannya  tindak  pidana  pencucian  uang  oleh  para tokoh agama.
d. Tugas  masyarakat  dan  para  tokoh  agama  selanjutnya  untuk  mencegah  tindak pidana  pencucian  uang  adalah  membersihkan  lembaga-lembaga  keagamaan, seperti  masjid,  madrasah,  LAZIZ  dan  sebagainya,  dari  berbagai  praktik pencucian  uang.  Dengan  cara,  selalu  berhati-hati  tatkala  ada  dana  besar  yang berkedok sedekah atau hibah dari donator.
3. Instrumen Hukum dan Politik
Hukum  dan  politik  merupakan  salah  satu  instrumen  yang  oleh  sebagian kalangan  dianggap  sebagai  cara  yang  cukup  ampuh  untuk  mengamputasi  tindak pidana  pencucian  uang.  Namun  ternyata  dalam  praktiknya,  hukum  dan  politik seringkali  digunakan  untuk  menggapai  tujuan  politik  tertentu,  baik  yang  bersifat individu maupun kelompok kepentingan tertentu. Sehingga tidak jarang ditemui di beberapa media massa sajian-sajian tentang tertangkapnya oknum penegak hukum, birokrat bahkan politisi, hingga putusan final terhadap mereka yang dilakukan oleh pihak yang berwenang di Negara ini.
Namun  demikian,  tanpa  adanya  sistem  hukum  dan  politik  yang  terus- menerus  dibangun  menuju  ke  arah  yang  lebih  baik,  maka  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  akan  lebih  sulit  untuk  bangkit  dari  keterpurukan. Terlebih  jika  sistem  hukum  dan  politik  dihadapkan  dengan  kejahatan  yang memiliki karakter delik yang cepat berubah seperti tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana pencucian uang, yaitu:
a. Membersihkan  para  penegak  hukum,  baik  polisi,  jaksa  terlebih  hakim,  dari perilaku  KKN.  Hal  ini  dilakukan  mulai  dari  proses  seleksi  yang  harus transparan  dan  akuntabel.  Para  kandidat calon  penegak  hukum  harus  diseleksi dan  dipilih  secara  benar,  bukan  didasarkan  pada  sikap  nepotism,  apalagi  pada materi. Jika para calon penegak hukum dipilih dari generasi bangsa terbaik dan memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk  menegakkan  hukum tanpa  pandang  bulu, maka  tiap  kejahatan,  termasuk  pelaku  kejahatan  pencucian  uang,  akan menerima sanksi yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.
b. Mendorong  pemerintah  untuk  membuat  aturan  perundang-undangan  tindak pidana  pencucian  uang  yang  responsif  terhadap  perkembangan  kejahatan pencucian  uang.  Di  samping  itu,  pemerintah  harus  berupaya  untuk  memberi ruang pemahaman kepada rakyat akan bahaya kejahatan pencucian uang.
c. Mendorong  masyarakat,  baik  LSM  atau  organisasi  kemasyarakatan  lainnya, untuk  berani  dalam  membantu  aparat  penegak  hukum  dalam  mengungkap terjadinya  kejahatan  money  laundering.  Di  samping  itu,  berani  pula  dalam melakukan tekanan kepada pemerintah atau aparat penegak hukum untuk berani bertanggungjawab dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencucian uang.
d. Jajaran pimpinan, baik dalam lingkup partai politik maupun instansi pemerintah atau  swasta,  harus  bersikap  tegas  dan  tidak  memihak  jika  ada  kadernya  yang
Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam
terlibat kasus money laundering . Bersikap tegas tersebut juga berlaku terhadap dirinya sebagai pemimpin.
Beberapa  instrumen  di  atas  tentu  masih  sebagian  hal  yang  dapat  dilakukan untuk  mencegah  dan  memberantas  kejahatan money  laundering .  Jika  mengacu pada  pendapatnya  G.  Peter  Hoefnagels,  ketiga  instrumen  yang  telah  disebutkan dapat  dikatakan  sebagai  upaya  penanggulangan  kejahatan  melalui  jalur  non- penal. 22 Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak cukup hanya dengan mengandalkan jalur non-penal, karena sesempurna apapun  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat  dan  para tokohnya, jika tidak dibarengi dengan penerapan hukum pidana (jalur penal), akan sangat  sulit  memberantasnya.  Untuk  itu  ajaran  islam  dalam  menyikapi  pelaku kejahatan money  laundering membolehkan  pemerintah  untuk  menerapkan  sanksi hukum  yang  bersifat  penderitaan.  Hal  ini  didasarkan  pada  pertimbangan  hukum bahwa  perbuatan  pencucian  uang  sebagaimana  uraian  pada  bagian  sebelumnya dikategorikan  sebagai  jarimah  ta’zir,  karena  telah  memenuhi  syarat-syarat perbuatan yang disebut sebagar jarimah ta’zir, yaitu:
a. Perbuatan tersebut tercela menurut ukuran moralitas agama, karena terkandung unsur merusak, merugikan dan membahayakan kehidupan manusia.
b. Perbuatan  tersebut  mencegah  terwujudnya  kemaslahatan  bagi  kehidupan manusia.
c. Adanya unsur merugikan kepentingan umum.
d. Perbuatan tersebut mengganggu kepentingan umum dan ketertiban umum.
e. Perbuatan tersebut merupakan bentuk maksiat yang dilarang.
f. Perbuatan  tersebut  mengganggu  kehidupan  dan  harta  orang  lain,  serta kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. 23
Untuk itu, ada beberapa sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang menurut hukum islam, antara lain:
a. Pengasingan;  artinya  pemerintah  menyiapkan  lokasi  terpencil  yang  khusus dihuni  oleh  para  pelaku  kejahatan  luar  biasa  ( extra-ordinary  crime ),  seperti korupsi dan money laundering dengan pengawasan ( controlling ) yang ketat. Di samping  itu,  dalam  maknanya  yang  lebih  luas,  pengasingan  harus  melibatkan masyarakat.  Dengan  kata  lain,  masyarakat  juga  harus  memberi  sanksi  moral kepada  pelaku  kejahatan money  laundering ,  misalnya  dengan  tidak  memberi posisi  atau  kedudukan  penting  di  tengah-tengah  masyarakat.  Hukuman pengasingan  ini  pernah  dicontohkan  Nabi  Muhammad  SAW  terhadap  tiga sahabatnya,  yaitu  Ka’ab  bin  Malik,  Murarah  bin  Rabi’ah  Al-Amiri  dan  Hilal bin  Umayyah  Al-Waqifi,  sebab  enggan  untuk  ikut  serta  dalam  sebuah
22 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  Politik  Kriminal,  Bahan  Kuliah  Magister  Ilmu  Hukum Universitas Diponegoro. hal. 3.
23 Yusriana, Money Laundering dalam Pandangan Hukum Islam, hal. 9., digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel.../Isi_Artikel_113711974184.pdf.,  diunduh  tanggal 03 September 2017.
peperangan,  dengan  mendiamkan  mereka,  baik  dalam  pergaulan  bahkan  di pasar selama lima puluh hari. 24
b. Penjara;  merupakan  sanksi  atau  jenis  hukuman  yang  menekankan  pada perampasan  terhadap  kemerdekaan  seseorang,  baik  untuk  sementara  waktu maupun  seumur  hidup.  Nabi  Muhammad  SAW  pernah  bersabda:  “ orang  kaya yang  mengulur  waktu  membayar  hutang tanpa  ada  uzur  adalah  dzalim,  maka halal  harga  dirinya  dan  hukumannya  adalah  penjara ”. 25 Hadits  tersebut mengizinkan  pemerintah  melalui  aparat  penegak  hukumnya  untuk  memberi tindakan tegas kepada pelaku kejahatan, termasuk pelaku perbuatan pencucian uang  berupa  pidana  penjara,  terlebih  jika  ia  tidak  mau  mengganti  kerugian materil akibat dari perbuatannya.
c. Pemecatan; pelaku kejahatan money laundering umumnya adalah mereka yang memiliki  kekuasaan  dan  jabatan  tertentu.  Sebagaimana  diketahui,  bahwa jabatan dalam ajaran islam bukan hak, melainkan sebuah amanat. Maka sudah sepatutnya  amanah  (jabatan)  tersebut  diberikan  kepada  orang  yang  dapat dipercaya,  bukan  kepada  penghianat.  Untuk  itu,  jika  orang  yang  menduduki amanah  tersebut  berkhianat,  maka  harus  diganti  dengan  orang-orang  yang memiliki  integritas  dan  kemampuan  yang  baik  dalam  jabatan  dimaksud. Terlebih  akan  lebih  baik,  jika  penghianat  tersebut  mengundurkan  diri  secara sukarela dari posisi jabatannya.
d. Hukuman  mati;  betapapun,  hukuman  atau  pidana  mati  sangat  diperlukan, kendati  banyak  para  ahli  hukum  masih  memperdebatkannya,  terlebih  jika dibenturkan pada persoalan HAM.  Hukum islam pun sangat menghormati dan menjunjung tinggi HAM. Oleh karena itu, pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku  kejahatan  harus  berhati-hati  dan  diterapkan  manakala  kemashalatan menghendakinya,  seperti  kondisi  pelaku  yang  tidak  pernah  jera  dengan hukuman  sebelumnya  dan  mengulangi  kejahatannya,  kejahatan  tersebut marak terjadi  di  Negara  yang  bersangkutan.  Untuk  itu,  jika  kejahatan money laundering marak  terjadi  di  negeri  ini,  maka  tidak  salah  jika  pemerintah mempertimbangkan pemberlakukan pidana mati.
Selain  sanksi-sanksi  yang  telah  penulis  sebutkan  di  atas,  jenis  hukuman lainnya  yang  dapat  diterapkan  kepada  pelaku  kejahatan  pencucian  uang  adalah denda  dan  penyitaan  harta  hasil  dari  kejahatannya.  Dengan  diketahuinya  jenis sanksi ta’zir di atas, diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas dan adil terhadap pelaku kejahatan pencucian uang, mengingat dampak yang diwujudkannya sangat merugikan kepentingan dan ketertiban masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  pembahasan  di  atas,  tindak  pidana  pencucian  uang ( money laundering ) merupakan jenis kejahatan yang tergolong extra-ordinary crime (kejahatan  luar  biasa)  yang  butuh  penanganan  yang  luar  biasa  pula.  Apapun  modus
24 Abi Zakariya Yahya bin Syarif An-Nawawi, Riyadlus Shalihin , (Surabaya: Nurul Huda, t.t), hal. 17-26.
25 Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Koruptor, hal. 38.
Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam
operandi yang dijalankan oleh pelaku kejahatan ini bertentangan dengan lima prinsip pokok dalam hukum islam yang wajib dipelihara dan dilindungi keberadaannya, yaitu menjaga  agama, jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta.  Oleh  karena  itu,  penjatuhan  sanksi yang  berat  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  merupakan  suatu keniscayaan.
Di samping itu, peran pemerintah, para tokoh, baik tokoh masyarakat maupun pemuka  agama,  dan  masyarakat  sangat  penting  dalam  mengungkap  praktik-praktik kejahatan money laundering .  Lebih  dari  itu,  peran  mereka  sangat  dibutuhkan  dalam upaya  memberi  pemahaman  dan  penyadaran  akan  bahaya  dari  tindak  pidana pencucian  uang  yang  sangat  mengganggu  upaya  tercapainya  kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Kitab Suci Al-Qur’an. Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  Sistem  Peradilan  Pidana  ( Criminal  Justice  System ), Bahan  Kuliah  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Diponegoro Semarang.
Imam  Yahya  ibn  Syarf  Ad-Din  An-Nawawi, Matan  Al-Arba’in  An-Nawawiyah , Maktabah: Syaikh Salim Ibn Sa’ad Nabhani, t.t.
Majelis  Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah,  Tim  Kerja  Gerakan  Nasional Pemberantasan  Korupsi  PBNU,  dan  Kemitraan  bagi  Pembaruan  Tata Pemerintahan, Koruptor  itu  Kafir;  Telaah  Fiqih  Korupsi  Muhammadiyah  dan NU , Jakarta: PT. Mizan Publika, 2010. Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyah , Beirut: Dar Al-Fikr, 1966. Topo  Santoso, Membumikan  Hukum  Pidana Islam ;  Penegakan  Syari’at  dalam Wacana dan Agenda , Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Tim Penerbit, Matan Washiyat Al-Musthafa lil Imam Ali Karramallahu Wajhahu , Dar Ar-Rahmah Al-Islamiyyah, tt.
Ibn Manzur, Lisan al-‘arab , Juz VIII, Bairut: Dar al-Sadr, t.t.
Abd Wahab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh , Kairo: Dar al-Qalam, 1990.
Malthuf  Siroj, Paradigma  Ushul  Fiqh;  Negosiasi  Konflik  antara  Mashlahah  dan Nash , Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
M.  Quraish  Shihab, Pengantin  Al-Qur’an;  8  Nasihat  Perkawinan  Untuk  Anak- Anakku , Tangerang: Lentera Hati, 2015.
Sam  J.R.  Saroinsong,  Konsep  Strategis  Perbankan  dalam  Tindak  Pidana  Pencucian Uang, Vol.II/No.2//Januari-Maret/2014 Edisi Khusus, Jurnal Hukum UNSRAT, ISSN 1410-2358.
Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  Politik  Kriminal,  Bahan  Kuliah  Magister  Ilmu  Hukum Universitas Diponegoro.
Yusriana, Money Laundering dalam Pandangan Hukum Islam,
digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel.../Isi_Artikel_113711974184. pdf., diunduh tanggal 03 September 2017.
Abi  Zakariya  Yahya  bin  Syarif  An-Nawawi, Riyadlus  Shalihin ,  Surabaya:  Nurul Huda, t.t.