NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 - 1702

## PERLINDUNGAN HUKUM PENYEROBOTAN TANAH HAK MILIK DALAM ASPEK PIDANA (STUDI KASUS NOMOR:24/G/2013/PTUN-BL)

## Della Rahmaswary, Ngadino
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email: Dellarahmas@yahoo.co.id

## Abstract
Land registration is clearly an intended activity to provide proof of land rights in the form of land rights  certificates  to  provide  guarantees  of  legal  certainty,  but  even  though  there  is  already  a certificate of ownership there are still people who do not materially control the land. This study examines the legal Protection of holders of land rights in the criminal aspect. The purpose of this study is to determine the legal protection for holders of land rights. A form of land grabbing. The approach  method  used  is  normative  juridical.  The  results  showed  that  the  act  of  illegal  land grabbing  was  an  unlawful  act,  which  could  be  classified  as  a  criminal  act,  contained  in  article 385, article 167, article 389 of the criminal code, as well as the PRP Law No. 51 of 1969 clearly there was a  prohibition on using land without authorized permission.

## Keywords: Protection; Land Grabbing; Criminal Act

## Abstrak
Pendaftaran tanah  jelas merupakan kegiatan yang bermaksut untuk memberikan tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat hak atas tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum,  namun sekalipun  telah  ada  sertifikat  kepemilikan  masih  saja  muncul  orang-orang  yang  tidak  secara material  akhirnya  menguasai  tanah  tersebut.  Penelitian  ini  mengkaji  tentang  Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah dalam aspek pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah. bentuk penyerobotan hak milik  atas  tanah.  Metode  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Tindakan  penyerobotan tanah  secara  tidak  sah  merupakan  perbuatan  yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana, terdapat dalam Pasal 385, Pasal 167, Pasal 389 KUHP, serta PRP UU No 51 Tahun 1960 jelas ada nya larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak.

## Kata Kunci: Perlindungan; Penyerobotan Tanah; Tindak Pidana

## A. Pendahuluan
Dalam  ruang  lingkup  agraria,  tanah  merupakan  bagian  dari  bumi,  yang  disebut permukaan  bumi.  Tanah  yang  dimaksudkan  disini  bukan  mengatur  tanah  dalam  satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi  disebutkan  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UUPA,  yaitu  “Atas  dasar  hak  menguasai  dari Negara  sebagai  yang  dimaksut  dalam  Pasal  2  ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702 permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang- orang,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang  lain  serta  badan-badan hukum”.(Santoso, 2010)
Kegiatan pendaftaran tanah  yang akan  menghasilkan tanda  bukti  hak atas tanah  yang disebut  sertifikat,  merupakan  realisasi  salah  satu  tujuan  UUPA  (Undang-Undang  Pokok Agraria).  Kewajiban  untuk  melakukan  pendaftaran  ini  pada  prinsipnya  dibebankan  kepada pemerintah  dan  pelaksanaanya  dilakukan  secara  bertahap,  daerah  demi  daerah  berdasarkan pertimbangan ketersediaan peta dasar pendaftaran.
Tujuan  pendaftaran  tanah  telah  dimuat  dalam  Pasal  3  dan  Pasal  4  Peraturan Pemerintah Nomor  24 tahun 1997 tentang , yaitu : Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai pemegang  hak  yang  bersangkutan.  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah, 1997) Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum merupakan tujuan utama  dalam  pendaftaran  tanah    sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh  pasal  19  Undang- Undang  Pokok  Agraria.  Maka  memperoleh  sertifikat,  bukan  sekedar  fasilitas  melainkan merupakan  hak  pemegang  hak  atas  tanah  yang  dijamin  oleh  undang-undang.  Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi: (Ngadino, 2019)
1. Kepastian  status  hak  yang  didaftar.  Artinya,  dengan  pendaftaran  akan  dapat  diketahui dengan  pasti  status  hak  yang  didaftar,  misalnya  hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna bangunan,  hak  pakai,  hak  pengelolaan,  hak  tanggunga,  hak  milik  atas  satuan  rumah susun atau tanah wakaf
2. Kepastian  subjek  hak.  Artinya  dengan  pendaftaran  tanah  akan  dapat  diketahui  dengan pasti pemegang haknya, apakah perseorangan warga Negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukann di Indonesia, sekoelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum (badan hukum privat atau public).
3. Kepastian  objek  hak.  Artinya  dengan  pendaftaran  tanah  akan  dapat  diketahui  dengan pasti letak tanah, batas tanah, dan ukuran (luas) tanah. Letak tanah berada di Jalan, dan Kelurahan/  Desa,  Kecamatan,  Kabupaten/  Kota  dan  Provinsi  mana.  Batas-batas  tanah meliputi  sebelah  utara,  selatan,  timur,  dan  barat  berbatasan  dengan  tanah  siapa  atau tanah  appa.  Ukuran  (luas)  tanah  dalam  bentuk  meter  persegi.  Untuk  memberikan
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
jaminan  kepastian    hukum  dan  perlindungan  hukum  dalam  pendaftaran  tanah,  kepada pemegang yang bersangkutan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.
dengan begitu Pendaftaran Tanah dilakukan dengan harapan pemegang hak atas tanah bisa  dengan  mudah  membuktikan  haknya  atas  tanah  yang  dikuasainya  mendapat  kepastian hukum  mengenai  hak  atas  tanah.  Namun  pada  kenyataannya,  pendaftaran  tanah  pun  tidak menjamin suatu tanah bersertifikat dapat bebas sengketa atau bebas dari upaya penyerobotan dari pihak lain. Dalam kehidupan sehari-sehari tentu banyak berbagai peristiwa yang terjadi.
Penyerobotan  baik  di  sengaja  maupun  tidak  di  sengaja  di  Indonesia  pada  umumnya dan khususnya di wilayah Bandar Lampung terdapat penguasaan Tanah Hak Milik, hak atas tanah  milik  IRMI  DARMAWATI  yang  telah  didaftarkan  dan  telah  mendapatkan  sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bandar Lampung, tanah miliknya di  gugat  oleh  MARSIDAH  yang  menurut  keterangannya  bahwa  pada  tahun  1990 MARSIDAH  (Penggugat)  mendapatkan  penyerahan  sebidang  tanah  dari  orang  tua  nya MITRO SOEMARNO berdasarkan surat No.AG.209/527/SKT/1990 tanah seluas 10.000 m², termaksud  tanah  hak  milik  sertifikat  10087/ST  tanggal  27  Maret  1991  Surat  ukur  Nomor 1381/1991  tanggal  19  Maret  1997  dengan  luas  ±  600  m Atas  nama  IRMI  DARWATI tersebut  telah  digarap  dan  dikuasai  secara  terus  menerus  sejak  tahun  1967  sampai  dengan saat  ini  tanpa  adanya  pihak  –  pihak  yang  merasa  keberatan,  yang  kemudian  MARSIDAH (penggugat) membangun dengan bangunan-bangunan rumah tempat usaha di atas tanah hak milik  IRMI  DARWATI.  Dengan  begitu  IRMI  DARWATI  tidak  dapat  menguasai  secara penuh terhadap tanah miliknya.
Pendaftaran tanah  jelas merupakan kegiatan yang bermaksut untuk memberikan tanda bukti  hak  atas  tanah  berupa  sertifikat  hak  atas  tanah  untuk  memberikan  jaminan  kepastian hukum  .  Indonesia  sebagai  negara  hukum  terdapat  aturan  dalam  memberikan  jaminan  dan perlindungan  hukum  atas  hak-hak  warga  negaranya.  Sebagaimana  diketahui  tujuan  hukum ialah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi  pemegang  hak  atas  tanah.  Dalam  kehidupan  manusia,  keberadaan  tanah  tidak  akan terlepas  dari  segala  perbuatan  manusia  itu  sendiri,  sebab  tanah  merupakan  tempat  manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.(Sutedi, 2007)
Penyerobotan  tanah  merupakan  salah  satu  jenis  tindak  pidana  yang  terjadi  dalam kehidupan  masyarakat.  Penyerobotan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  pun  sekelompok
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau  mengambil  alih  tanah  milik  orang  lain  secara  melawan  hukum,  melawan  hak,  atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. (Putri, 2018)
Berkenaan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  perlu  diketahui  upaya  perlindungan bagi  pemegang  hak  atas  tanah  hak  milik  dalam  sudut  pandang  pidana,  guna  menegakkan keadilan  untuk  mencapai  kesejahteraan  bagi  masyarakat,  khusus  nya  pihak-pihak  yang dirugikan.  Hal  ini  dilakukan  guna  mencari  solusi  bagi  pihak  lain  yang  juga  mengalami permasalahan  yang  sama  yaitu  penyerobotan  mau  pun  penguasaan  oleh  pihak  yang  tidak memperoleh hak.
Fokus  pembahasan  masalah  dibatasi  terhadap  permasalahan  penyerobotan  atau  pun penguasaan pihak  yang tidak  memperoleh  hak  yang ada di  dalam  Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor:24/G/2013/PTUN-BL. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  hak  atas  tanah  hak  milik  yang  terjadi  pada  kasus yang ada di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor:24/G/2013/PTUN-BL?
Penulis  dalam  melakukan  penelitian  ini,  membandingkan  dengan  3  (tiga)  karya penelitian jurnal yang sebelumnya telah dikaji terlebih dahulu yakni jurnal atas nama Robert Weku,  lex privatum  yang berjudul  Kajian Terhadap kasus penyerobotan tanah ditinjau dari aspek  hukum  pidana  dan  hukum  perdata,  jurnal  atas  nama  Ervina  Eka  Putri,  Eddy  Rifai, Damanhuri  WN,  Universitas  Lampung  yang  berjudul  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Penyerobotan  Dan  Pengrusakan  Tanah  Di  Wilayah  Bandar  Lampung,  dan jurnal  atas  nama  Reinhard  Berman  Parasian  Limbong,  Jurnal  online  mahasiswa  Fakultas Hukum  Universitas  Riau  yang  berjudul  Pelaksanaan  Penyidikan  Tindak  Pidana Penyerobotan Tanah Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru.
Karya penelitian jurnal yang dilakukan oleh penulis dengan judul perlindungan hukum Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Hak Milik (Studi Kasus Putusan Nomor:24/G/2013/PTUN-BL) memiliki  perbedaan  dengan  karya  penelitian  jurnal  yang sudah ada sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari fokus studi yang dibahas dalam pokok  permasalahan  dalam  penelitian  jurnal.  Pokok  permasalahan  penulis  membahas mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  hak  atas  tanah  hak  milik  yang  terjadi
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 pada kasus yang ada di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor:24/G/2013/PTUN-BL ditinjau dalam aspek hukum pidana.
Penelitian jurnal sebelumnya atas nama  Robert Weku, yang berjudul Kajian Terhadap kasus  penyerobotan  tanah  ditinjau  dari  aspek  hukum  pidana  dan  hukum  perdata  memiliki fokus  studi  permasalahan  mengenai  Mekanisme  dalam  proses  penyelesaian  kasus Penyerobotan  Tanah  melalui  Hukum  Acara  Pidana  dan  Mekanisme  proses  penyelesaian terhadap kasus Penyerobotan Tanah melalui Hukum Acara Perdata.(Weku, 2013) sedangkan dalam  penelitian  jurnal  atas  nama  Ervina  Eka  Putri,  Eddy  Rifai,  Damanhuri  WN,  yang berjudul  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyerobotan  Dan Pengrusakan  Tanah  Di  Wilayah  Bandar  Lampung memiliki  fokus  studi  permasalahan mengenai Penegakan  Hukum  Dalam  Suatu  Pelaku  Pihak  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana Penyerobotan  Dan  Faktor  Penghambat  Dalam  Menjalankan  Penegakan  Hukum  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan.(Putri, 2018)
Selanjutnya  dalam  penelitian  jurnal  atas  nama  Reinhard  Berman  Parasian  Limbong, Jurnal  online  mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau  yang  berjudul  Pelaksanaan Penyidikan  Tindak  Pidana  Penyerobotan  Tanah  Di  Wilayah  Hukum  Polisi  Resor  Kota Pekanbaru.  Memiliki  Fokus  Studi  Permasalahan  Mengenai Pelaksanaan  Dalam  Penyidikan Tindak  Pidana  Penyerobotan  Tanah,  Serta  Hambatan  Dalam  Melaksanakan  Penyidikan Tindak  Pidana  Penyerobotan  Tanah,  Dan  Mengatasi  Hambatan  Dalam  Penyidikan  Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Wilayah Hukum  Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.(Berman Parasian Limbong, 2016)

## B. Metode Penelitian
Metode  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif . Pendekatan yuridis  adalah  suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  sedangkan  pendekatan  normatif  adalah  penelitian  terhadap  data sekunder bidang hukum. (Dkk, 2004) Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier,  sehingga  dalam  mengolah  dan  menganalisis bahan  hukum  tersebut  tidak  bisa  melepaskan  diri  dari  berbagai  penafsiran  yang  dikenal dalam  ilmu  hukum.  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis  (Ashofa,  2001)  yaitu  riset  yang  menggambarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  masalah  hukum,  sistem  hukum  dan  dianalisis
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702 sesuai  dengan  yang  berhubungan  dengan  materi  pembahasan  yang  digunakan  untuk mendukung pembahasan ini.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kasus  Penyerobotan  Tanah  Hak  Milik  (Studi  Kasus  Putusan Nomor:24/G/2013/PTUN-BL)
Hak  Milik  merupakan  hak  yang  paling  kuat,  dengan  sendirinya  memberikan kewenangan  kepada  pemiliknya  untuk  memberikan  kembali  hak  lain  di  atas  tanah  hak milik tersebut. Hak milik dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA yaitu : “Hak Milik adalah hak turun-temurun  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah,  dengan  mengingat ketentuan  dalam  Pasal  6”.  (Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960)
Kata-kata  “terkuat  dan  terpenuh  “  itu  bermaksud  untuk  membedakannya  dengan hak-hak  lainnya  untuk  menunjukan  bahwa  diantara  hak-hak  atas  tanah  yang  dapat dipunyai  orang  hak  miliklah  yang  “ter”  (paling)  kuat  dan  terpenuh.(Kansil  &  Kansil, 2007)  Sering  dipermasalahkan  upaya  mencapai  tujuan  kepastian  hukum  dari dilakukannya  pendaftaran  tanah  tersebut,  karena  sekalipun  telah  ada  sertifikat kepemilikan  masih  saja  muncul  orang-orang  yang  tidak  secara  material  akhirnya menguasai  tanah  tersebut.  Sebaliknya,  sering  terjadi  orang  yang  memang  benar memiliki tanah secara material karena bukti hak dimiliki akhirnya harus rela digugat di pengadilan  karena  tidak  dilakukanya  administrasi  pertanahannya  dengan  baik  (formal tidak dilakukan). Sebab salah satu tujuan dilakukannya pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh  kepastian  hukum.  Namun  setelah  ada  sertifikat  malah  si  pemilik  masing sering di gugat di pengadilan atas kepemilikan tersebut.(Sutedi, 2012)
Hukum  hanya  memberikan  jaminan  atas  bukti  hak  kepemilikan  tersebut  kepada seseorang.  Hukum  bukan  memberikan  hak  kepemilikan,  sehingga  sering  dianggap masih  kurang  melindungi  pemiliknya.  Seakan  bukti  hak  itu  hanya  mengokohkan seseorang  dengan  milik  (tanahnya)  saja.  Tetapi  seharusnya  di  samping  pendaftaran tanah itu memberikan hak kepada seseorang, pemilik tanah juga harus mengokohkannya hak  kepada  seseorang,  pemilik  tanah  juga  harus  mengokohkan  sebagai  pemegang  hak yang ada.(Menggala, 2005)
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
Penyerobotan  tanah  bukanlah  suatu  hal  yang  baru  dan  terjadi  di  Indonesia.  Kata penyerobotan  sendiri  dapat  diartikan  dengan  perbuatan  mengambil  hak  atau  harta dengan  sewenang-wenang  atau  dengan  tidak  mengindahkan  hukum  dan  aturan,  seperti menempati  tanah  atau  rumah  orang  lain,  yang  bukan  merupakan  haknya.  Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. (Weku, 2013)
Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 ayat (1) Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP):  “Barang  siapa  dengan  maksud menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  menjual, menukarkan  atau  membebani  dengan  crediet  verband  sesuatu  hak  tanah  Indonesia, sesuatu  gedung,  bangunan,  penanaman  atau  pembenihan  di  atas  tanah  dengan  hak Indonesia, padahal diketahui  bahwa  yang  mempunyai atau turut  mempunyai  atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain. Dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 385 ayat (1) KUHP”.(Moeljatno, 2009)
Dan  dalam  Pasal  385  ayat  (4)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP): “Barang  siapa  dengan  maksud  yang  sama,  menggadaikan  atau  menyewakan  tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui  bahwa orang  lain  yang  mempunyai atau turut mempunyai  hak  atas  tanah  itu  sesuatu  hak  tanah  yang  telah  bersertifikat,  sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan  diatas tanah  yang  belum  bersertifikat, padahal  diketahu  bahwa  yang  mempunyai  atau  turut  mempunyaihak  di  atasnya  adalah orang  lain.  Dengan  ancaman  sanksi  pidana  paling  lama  empat  tahun  sesuai  dengan ketentuan Pasal 385 ayat (4) KUHP”.(Moeljatno, 2009)
Kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya seperti : 1. Pasal 363,  Pasal  365  KUHP;  “Penipuan  dan  penggelapan  yang  berkaitan  dengan  proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan; 2. Pasal 167, Pasal 389 KUHP; “Memasuki dan  menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang  lain. 3. Pasal 170, Pasal  406  dan  Pasal  412;  “Perusakan  barang,  pagar,  bedeng,  plang,  bangunan  dll”.  4. Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP; “Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah”. 5. Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP; “Menempati tanah orang lain tanpa hak”.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 - 1702 2. Kasus Posisi
Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:
24/G/2013/PTUN-BL  bahwa  pemengang  sertifikat  di  gugat  sebagai  tergugat  II Intervensi  oleh  pihak  yang  tidak  memperoleh  hak  atas  tanah  dengan  kata  lain  tidak memiliki  sertifikat  hak  milik  atas  tanah.  Obyek  gugatan  dalam  perkara  ini  adalah Sertipikat  Hak  Milik  (SHM)  Nomor  :  11/  Korpri  Jaya  dengan  Surat  Ukur    Nomor    : 13/2013  Tanggal 06 September 2013 dengan  luas ± 600 M2 di  Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan  Sukarame  Kota  Bandar  Lampung,  An.  Ny.  IRMI  DARWATI.  (dahulu Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  :  10087/S.I  tanggal  27  Maret  1991  dengan  Surat  Ukur Nomor  :  1381/1991  Tanggal  19  Maret  1991  Kelurahan  Sukarame  I  Kecamatan Sukarame  Bandar  Lampung)  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota Bandar Lampung.
Penggugat mengajukan gugatan atas dasar, Bahwa pada tahun 1990 MARSIDAH /  Penggugat  mendapatkan  penyerahan  sebidang  tanah  dari  orang  tuanya  MITRO SOEMARMO berdasarkan surat No. AG. 209/527/SKT/1990 tanah seluas ± 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kota Bandar Lampung.
Tanah perladangan seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) tersebut berasal dari tanah Negara Ex/bekas Perkebunan terlantar HGU PT.  Way  Halim  yang  memberi izin/diketahui  oleh  SUTARDJO  bekas  mandor  PT.  Way  Halim  dan  telah  digarap  / diusahakan sejak tahun 1967 oleh orang tua Penggugat MITRO SOEMARMO dengan ditanami  kelapa  dan  palawijo,  kemudian  dikarenakan  usia  sebagaimana  surat Pernyataan  Garapan Tanggal September 1967, maka orang tua Penggugat menyerahkan kepada Penggugat untuk menggarap tanah garapan tersebut.
Kemudian sebelum pemekaran wilayah kota Bandar Lampung MARSIDAH/Penggugat mendapat pengukuhan berupa Surat Keterangan Pemakaian/Penggarapan  Tanah  Negara  dari  Kepala  Desa  Sukarame  I  Kecamatan Sukarame  Kota  Bandar  Lampung  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Desa  Sukarame  I Kecamatan  Sukarame  Bandar  Lampung  dan  terdaftar  dengan  Register  Nomor  : AG.210/527/SKT/1990  Tanggal  24  September  1990  serta  diketahui  /  dikuatkan  oleh
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Camat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Tanggal 12 Juli 2006 dan sekarang setelah  pemekaran  wilayah  berubah  menjadi  Kelurahan  Korpri  Jaya    Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
Dalam  gugatannya  bahwa  tanah  perladangan  seluas  ±  10.000  M2  (sepuluh  ribu meter persegi) milik Penggugat tersebut telah digarap dan dikuasai secara terus menerus sejak  tahun  1967  sampai  dengan  sekarang  tanpa  adanya  pihak-pihak  yang  merasa keberatan. Penggugat atas Nama Marsidah  menggugat  Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar  Lampung  ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  dalam  gugatan  nya  bahwa penerbitan  Sertifikat  Objek  Sengketa  oleh  Tergugat  selaku  Kepala  Kantor  Pertanahan Kota  Bandar  lampung  adalah  Cacat  Hukum  yang  bertentangan  dengan  Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengajukan permohonan agar Sertipikat Objek Sengketa tersebut dibatalkan/ dicabut dan atau batal demi hukum karena Tergugat telah meletakkan  lokasi  penerbitan  sertifikat  tersebut  berada  di  atas  tanah  milik  penggugat. Adanya gugatan tersebut pemegang sertifikat dalam putusan tersebut sebagai Tergugat II  Intervensi  merasa  di  rugikan  hak  nya  sebagai  pemegang  hak  atas  tanah  tidak  dapat menguasai sepenuh nya atas tanah tersebut, sebab telah di kuasai oleh penggugat.

## 3. Analisis Kasus
Penguasaan  tanah  hak  milik  oleh  pihak  yang  tidak  memperoleh  hak  terjadi  pada kasus yang ada di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor:24/G/2013/PTUN-BL, penggugat yang telah diusahakan secara terus menerus dengan tanaman kelapa, palawija dan kemudian dibangun beberapa bangunan rumah kayu oleh pihak-pihak tertentu yang tidak  memiliki  hak  atas  tanah  hak  milik  merupakan  pemakaian  tanah  tanpa  izin    yang berhak  atau  kuasanya  yang  sah  adalah  perbuatan  dilarang  dan  diancam  pula  dengan hukuman pidana pada Pasal 2 jo Pasal 6 ayat (1) huruf a PRP 51 tahun 1960 (Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  1960  Tentang  Larangan Pemakaian  Tanah  Tanpa  Izin  yang  Berhak  atau  kuasanya,  n.d.),  menyebutkan  : “dilarang  memakai  tanah  tanpa  izin  yang  berhak  atau  kuasanya  yang  sah”  “dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak banyak  nya  Rp.5.000,-“  dan  pada  Pasal  6  ayat  1  huruf  a,b,  dan  c  pula  menyebutkan barang  siapa  mengganggu  yang  berhak,  menyuruh,  mengajak,  membujuk,  serta
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702 memberi  bantuan  untuk  melalukan  perbuatan  tersebut  dengan  cara  apa  pun  dapat dikenakan sanksi pidana .
Mengingat  akan  sifat  perbuatannya  maka  yang  dapat  dipidana  itu  tidak  saja terbatas pada pemakaian-pemakaian tanah yang dimulai sesudah berlakunya PERU ini, tetapi juga pemakaian yang terjadi (dimulai) sebelum dan kini masih tetap berlangsung. Penjelasan  atas  (Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau kuasanya, n.d.)
Setiap  orang  yang  mengalami,  melihat,  menyaksikan  dan/atau  menjadi  korban peristiwa  yang  merupakan  tindak  pidana  berhak  untuk  mengajukan  laporan  atau pengaduan  kepada  penyidik  dan/atau  penyidik  baik  lisan  maupun  tertulis  dan  setiap orang  yang  mengetahu  permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  terhadap ketentraman  dan  keamanan  umum  atau  terhadap  jiwa  atau  terhadap  hak  milik  wajib seketika  itu  juga  melaporkan  hal  tersebut  kepada  penyelidik  atau  penyidik,  dalam melaksanakan  penyelidikan,  penyidik  berwenang  :  menerima  laporan  atau  pengaduan dari seseorang atau sekelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti. (Harun, 2013)
Banyaknya  peraturan  perundangundangan  yang  mengatur  tentang  penyerobotan tanah  yang  ada  di  negara  ini,  ternyata  belum  bisa  membuat  kasus  penyerobotan  tanah bisa  dengan  mudah  di  selesaikan  ditingkat  peradilan.  Hal  tersebut  bisa  terlihat  ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan  untuk  mengeksekusi  lahan  yang  disengketakan  atau  yang  diserobot,  karena keputusan  pidana  yaitu  menghukum  atas  orang  yang  melakukan  penyerobotan  tanah, sehingga  hak  penguasaan  atas  tanah  tersebut  pada  umumnya  masih  harus  diselesaikan melalui gugatan secara perdata.
Jika  seseorang  diduga  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana,  ada  kemungkinan juga (meskipun tidak selamanya) unsur-unsur tersebut merupakan juga unsur perbuatan melawan  hukum  (unsur  perdata).  Apabila  terhadap  1  tindakan  tersebut  memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maupun unsur-unsur tindak pidana, maka kedua macam  sanksi  dapat  dijatuhkan  secara  bersamaan.  Artinya,  pihak  korban  dapat menerima  ganti  rugi  perdata  (dengan  dasar  gugatan  perdata),  tetapi  juga  pada  waktu
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702
yang  bersamaan  (dengan  proses  pidana)  pelaku  dijatuhkan  sanski  pidana sekaligus.(Fuadi, 2010) Pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : “Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain, mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya  untuk menggantikan kerugian tersebut” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)

## D. Simpulan
Putusan  Nomor  24/G/2013/PTUN-BL  pemakaian  tanah  oleh  penggugat  yang  telah diusahakan  secara  terus  menerus  dengan  tanaman  dan  kemudian  dibangun  beberapa bangunan  rumah  kayu  yang  tidak  memiliki  izin  yang  berhak  atau  kuasanya  sah  yaitu pemegang  sertifikat  merupakan  Tindakan  penyerobotan  tanah  secara  tidak  sah,  merupakan perbuatan  yang  melawan  hukum,  yang  dapat  digolongkan  sebagai  suatu  tindak  pidana. terdapat  pada  Pasal  167,  Pasal  389  KUHP  tentang  larangan  Memasuki  dan  menduduki pekarangan,  bangunan  dan  tanah  orang  lain,  Menempati  tanah  orang  lain  tanpa  hak.  Dan terdapat PRP UU No 51 Tahun 1960 jelas ada nya larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak.  Serta  dengan  waktu  yang  bersamaan  dapat  menuntut  mengganti  kerugian  atas penyerobotan  tanah  tersebut.  Aturan-aturan  tersebut  dapat  melindungi  bagi  pemegang  hak atas tanah hak milik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashofa, B. (2001). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.
Berman  Parasian  Limbong,  R.  (2016). Pelaksanaan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Penyerobotan Tanah Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru .
Dkk, A. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadahal. Fuadi, M. (2010). Perbuatan Melawan Hukum . Jakarta: citra aditya bakti.
Harun, B. (2013). Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan . Yogyakarta: pustaka yustisia.
Kansil & Kansil, C. S. . (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Agraria . Jakarta: Sinar Grafika. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Menggala, H. B. N. & S. (2005). Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah . Yogyakarta: Tuju Jogya Pustaka.
Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . , (2009).
Ngadino. (2019). Ketentuan Umum Tata Cara Perbuatan Dan Pengisian Akta PPAT . semarang:
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2 (2019)                                                                         ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 - 1702 wahyu prestasi.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah . , 21 § (1997).
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  1960  Tentang  Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau kuasanya .
Putri,  E.  E.  (2018). Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyerobotan  Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung .
Santoso, U. (2010). Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah . Jakarta: Kencana.
Sutedi, A. (2007). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya . Jakarta: Sinar Grafika. Sutedi, A. (2012). Sertifikat Hak Atas Tanah (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria . , (1960). Weku,  R.  L.  (2013).  Kajian  Terhadap  Kasus  Penyerobotan  Tanah  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Lex Privatum , Vol.I/No.2 , 166.