## OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA DESA MELALUI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN PRINGSEWU LAMPUNG
Mohammad Nasir 1, M. Bahri Ghazali 2 , Fitri Yanti 3 1. Tenaga ahli P3MD Kabupaten Pesawaran, Lampung 2.3. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

## Abstract
This study aims to describe the management of activities in Pekon that utilize the potential of Natural Resources and Human Resources through the  Village  Fund  Allocation  (DDS)  as  outlined  in  the  Pekon  Revenue and  Expenditure  Budget  (APBPekon) 2015  to  2020,  which  is  managed independently by the community. Taking the background in Gadingrejo District, Pringsewu Regency, the subject in this study is the community in Gadingrejo District which consists of 23 Pekon with a population of 38,222  people  using  Purposive  Sampling  so  that  there  are  criteria  in determining  the  sample.  In  this  study, the  author  collects  data  through observation,  interviews,  and  documentation.  Actual  data  was  collected using the descriptive analysis method. According to the study's findings, the village fund had a positive impact  on the community,  as evidenced by  the  collaboration  between  the  government  and  the  community  in improving the development of village facilities and infrastructure such as the construction of roads, bridges, culverts, repairing village facilities by involving the community at all stages from planning to implementation to  maintenance,  and  empowerment  activities  aimed  at  improving  the econometric situation.
Key words: Community Empowerment, Village Fund, and Community Welfare

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  pengelolaan  kegiatan yang  memanfaatkan  potensi  Sumber  Daya  Alam  dan  Sumber  Daya Manusia  yang  ada  di  Pekon  melalui  Alokasi  Dana  Desa  (DDS)  yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) tahun  2015  s.d  2020  yang  dikelola  secara  swakelola  oleh  masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
p-ISSN: 1979-052X
E-ISSN: 2614-6215 Desember 2022
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 15 (2) (2022), 191-212 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif,  dengan mengambil latar di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, subyek dalam  penelitian  ini  adalah  Masyarakat  di  Kecamatan  Gadingrejo  yang terdiri  dari  23  Pekon  dengan  jumlah  penduduk  38.222  jiwa  dengan menggunakan  teknik Purposive  Sampling sehingga  terdapat  kriteria  dalam menentukan  sampel.  Metode  pengumpulan  data  yang  penulis  gunakan dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  interview  dan  dokumentasi. Metode  deskriptif  analisis  digunakan  untuk  menghimpun  data  aktual. Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  setelah  adanya  dana  desa  masyarakat mulai  merasakan  adanya  dampak  yang  positif  terlihat  dari  adanya kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong- gorong perbaikan fasilitas desa dengan melibatkan masyarakat secara luas dalam  setiap  tahapannya  mulai  dari  perencanaan  pelaksanaan  sampai dengan  pemeliharaan  dan  kegiatan  pemberdayaan  yang  bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Kecamatan Gadingrejo.
Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat
A. Pendahuluan Secara  konseptual  pemberdayaan  ( emperworment )  berasal  dari  kata power (kekuasaan  atau  keberdayaan) 1 .  Pemberdayaan  menunjuk  pada kemampuan  orang.  Khususnya  kelompok  rentan  dan  lemah  sehingga mereka  memiliki  kekuatan  atau  kemampuan  dalam:  (a)  memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan ( freedom ), dalam arti  bukan  saja  bebas  mengemukakan  pendapat,  melainkan  bebas  dari kelaparan,  bebas  dari  kebodohan,  bebas  dari  kesakitan;  (b)  menjangkau sumber-sumber  produktif  yang  memungkinkan  mereka  dapat meningkatkan  pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa- jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. 2
1 Edi Suharto, “ Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakayat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial ” , (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1, h. 57
2 Ibid , h. 58
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Salah satu tujuan pengembangan masyarakat. 3 adalah membangun sebuah  struktur  masyarakat  yang  didalamnya  memfasilitasi  tumbuhnya partisipasi  secara  demokratis  ketika  terjadi  pengambilan  keputusan. Upaya  ini  menuntut  pembentukan  proses  yang  memungkinkan  sebuah masyarakat  mempunyai  akses  pada  sumber  daya,  mampu  mengontrol sumber daya dan struktur kekuasaan di masyarakat. 4
P3MD  adalah  program  untuk  mempercepat  penanggulangan kemiskinan  secara  terpadu  dan  berkelanjutan  demi  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Dengan  adanya  kebijakan  pendampingan Program  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (P3MD) diharapkan  pengelolaan  keuangan  desa  terlaksana  dengan  baik  dan akuntabel.
Melalui Program Pembangunan Pemberdayaan 5 Masyarakat Desa (P3MD)  ini  dalam  pelaksanaannya  pemerintah  mengalokasikan  Dana Desa  (DD)  yang  dialokasikan  ke  desa  setiap  tahunnya,  Dana  Desa  ini dalam  pengelolaannya  sesuai  dengan  Permendesa  PDTT  No  13  tahun 2020  tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa,  secara  umum Penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat  Desa.  Prioritas  penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana dimaksud  harus  memberikan  manfaat  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat Desa  berupa:  a.  peningkatan  kualitas  hidup;  b.  peningkatan kesejahteraan;  c.  penanggulangan  kemiskinan;  dan  d.  peningkatan pelayanan publik. 6
Pertama,  kemiskinan  merupakan  akibat  kultural  seperti  sifat malas,  kurangnya  kemampuan  intelektual,  kelemahan  fisik,  kurangnya keterampilan  dan  rendahnya  kemampuan  dalam  menanggapi  persoalan
3 Aziz  Muslim, “ Metodologi  Pengembangan  Masyarakat ” ,  (Yogyakarta:  Teras, 2009), h.  5
4 Sumaryo Gitosaputro, Kordiyana K. Rangga, “ Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah ” , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 3 5 Rosmedi Dan Riza Risyanti, “ Pemberdayaan Masyarakat ” , (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), h. 1
6 Permendesa No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 5 pasal Hal. 8
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
hidup  di  sekitarnya.    Kedua  melihat  kemiskinan  bersumber  dari ketimpangan  struktural  seperti  kebijakan  pemerintah  yang  kurang berpihak pada orang miskin, struktur masyarakat yang diskriminatif dan lain  sebagainya.  Dua  masalah  ini  selalu  menjadi  sumber  yang  paling utama. Salah satu faktor penting solusi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia  adalah  dengan  melakukan  pemberdayaan  yang  bertolak  dari bawah ke atas. 7
Pengembangan 8 masyarakat  Islam  (Islamic  Community Development) 9 merupakan  sebuah  bentuk  dakwah  dengan  sasaran semakin  terberdayakan  potensi-potensi  yang  ada  di  masyarakat.  Secara implementatif  untuk  mencapai  sasaran  tersebut  memerlukan  dukungan teoritik yang mapan, sebuah perangkat konseptual dan operasional yang dapat diaplikasikan. Pertama sasaran pengembangan perlu diperjelas, apa saja  faktor-faktor  yang  ada  di  masyarakat  dan  dipandang  mampu mengangkat  kualitas  kehidupan  dan  kesejahteraan,  setelah  itu  apa stretaginya,  pelakunya  harus  siapa,  bagaimana  pencapaiannya  serta  apa saja yang dibutuhkan untuk memperlancar pencapaian itu.
Undang-Undang  Desa  telah  menempatkan  desa  sebagai  ujung tombak  pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan. 10 Masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola  potensi  yang  dimilikinya  guna  meningkatkan  ekonomi  dan kesejahtaraan  masyarakat.  Setiap  tahun  Pemerintah  Pusat  telah menganggarkan  Dana  Desa  yang  cukup  besar  untuk  diberikan  kepada Desa.
Selain  itu,  desa  juga  punya  kesempatan  untuk  mengembangkan ekonomi  masyarakat,  melalui  pelatihan  dan  pemasaran  kerajinan masyarakat,  pengembangan  usaha  peternakan  dan  perikanan,  dan
7 Soetomo, Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 234
8 Sugiyono , “ Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D ”, (Yogyakarta: Alfabeta, 2009), h.  244
9 Jim Ife dan Frank Tesoriero, “ Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat  di  Era  Globalisasi  Edisi  Bahasa  Indonesia ” ,  (Yogyakarta,  Pustaka  Pelajar, Cetakan Pertama, 2008), h. 206
10 Departemen Pendidikan Nasional, “ Kamus Besar Bahasa Indonesia ” , (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet. 3, 1051
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
pengembangan  kawasan  wisata  melalui  BUMDes  (badan  usaha  milik desa). 11 Kunci  sukses  untuk  mensejahterakan  masyarakat  dalam membangun  desa  adalah  kuatnya  sentuhan  inisiasi,  inovasi,  kreasi  dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang  menjadi  cita-cita  bersama.  Pembangunan  desa  tidak  mungkin  bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat. 12
Salah satu kegiatan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Lampung  adalah  pengembangan  masyarakat  Islam. 13 melalui  Program Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  di  Kecamatan  Gadingrejo  Pringsewu. Kecamatan  Gadingrejo  merupakan  Kecamatan  yang  berada  di  wilayah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang terdiri dari 9 Kecamatan, dalam  Kecamatan  Gadingerjo  sendiri  terdapat  23  Pekon/Desa  dengan Jumlah  penduduk  74.482  Jiwa  dengan  jumlah  penerima  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2020 sebanyak  3,659 KK yang  merupakan  rumah  tangga  dengan  kategori  rumah  tangga  miskin. Angka  tersebut  diluar  penerima  bantuan  sosial  lainnya. 14 Sejak  tahun 2015  s.d  2020  di  Kecamatan  Gadingrejo  telah  dialokasikan  Dana  Desa dengan total Alokasi Dana Desa Rp 97.580.228.296,-. 15
Dalam  rangka  mewujudkan  pemberdayaan  masyarakat  yang benar-benar  melibatkan  masyarakat  melalui  pengelolaan  dana  desa  di kecamatan Gadingrejo mengalokasikan kegiatan pembangunan desa baik sarana prasarana maupun non sarana.

## B. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif  dengan  strategi  penelitian  studi  kasus  ( case  study ),  studi  kasus
11 Undang-undang no 6 tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 6 hal.2
12 Moenandar Soelaeman, “ Ilmu Sosial Dasar ” , (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 122
13 Abu Suhu, dkk., “ Islam Dakwah dan Kesejahteraan Sosial ” , (Fakultas Dakwah UIN Sunan kalijaga, Yogyakarta: 2005), h. 27
14 Hasil  Wawancara  dengan  Ibu  YD  Wulandari  Tenaga  Ahli  Kabupaten Pringsewu pada tanggal 24 Agustus 2020
15 Laporan bulanan Tenaga ahli Pembangunan Partisipatif bulan Januari 2021
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
merupakan  strategi  yang  lebih  cocok  bila  pokok  pertanyaan  suatu penelitian  berkenaan  dengan  “ how ”  atau  “ why ”,  bila  peneliti  hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki,  dan  bilamana  fokus  penelitiannya  terletak  pada  fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. 16 Data yang bersumber  dari  data  primer  dan  data  sekunder,  dengan  tehnik pengumpulan  data  interview,observasi,  dan  dokumentasi,  dianalisis dengan  mengumpulkan  data,  redukasi  data,  penyajian  data,  dan kesimpulan.

## C. Pembahasan
Dalam  Undang  -  undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Dana Desa  yang  bersumber  dari  APBN,  Pasal  1,  ayat  2  Dana  Desa  adalah Dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara yang  diperuntukkan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Program  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (P3MD)  merupakan  program  lanjutan  dari  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Pedesaan  (PNPM  MPd)  yang bertujuan  untuk  mempercepat  penanggulangan  kemiskinan  secara terpadu dan berkelanjutan, yang sebelumnya dinilai berhasil.
1. P3MD  (Program  Pembangunan  dan  Pemberdayaan
Masyarakat) Pelaksanaan  PNPM-MPd  merupakan  program  dari  kementerian dalam  negeri  yang  berada  di  bawah  binaan  Direktorat  Jenderal Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (PMD).  Pelaksanaannya  Program Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (P3MD) memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan.  Program  ini  menyediakan  fasilitas  pemberdayaan masyarakat/kelembagaan  lokal,  pendampingan,  pelatihan,  serta  dana Bantuan  Langsung  dari  untuk  Masyarakat  (BLM)  kepada  masyarakat
16 Robert  K.  Yin, “ Studi  Kasus ” ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada,  2005), Edisi Terjemahan M. Djauzi Mudzakir, h. 1
secara langsung yang membedakan kedua program ini diantaranya adalah dengan  adanya  penyediaan  alokasi  Dana  (BLM)  di  Program  PNPM  di alokasi  perkecamatan  dengan  besar  alokasi  Rp  1.000.000.000,-  s.d 3.000.000.000,-  sedangkan  di  P3MD  dialokasikan  Dana  Desa  (DDS) setiap desa dengan besar  alokasi disesuaikan dengan jumlah masyarakat miskin dan kategori indeks desa membangun dengan rata-rata alokasi Rp 750.000.000,- s.d 1.500.000.000,- per desa.
Program  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (P3MD) yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  desa  dan  ditegaskan  kembali  pada  Peraturan  Menteri  Nomor  3 Tahun 2015 tentang program pendamping desa, Program Pembangunan dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (P3MD)  telah  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Nomor  13  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 yang di dalamnya tidak membatasi prakarsa lokal  dalam  merancang  program/kegiatan  pembangunan  prioritas  yang dituangkan  ke  dalam  dokumen  RKPDesa  dan  APBDesa 17 ,  melainkan memberikan  pandangan  prioritas  penggunaan  dana  desa,  sehingga  desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan sesuai dengan  kewenangannya,  analisa  kebutuhan  prioritas  dan  sumber  daya yang dimiliki.
Tujuan  Umum  P3MD  adalah  untuk  menciptakan  kemandirian desa dalam partisipasi pembangunan, serta meningkatnya kesejahteraan 18 dan kesempatan kerja masyarakat 19 miskin di perdesaan, dalam mencapai tujuan tersebut sudah barang tentu ada pihak-pihak yang bertugas untuk memfasilitasi  dan  memastikan  tujuan  dapat  tercapai  sesuai  dengan  apa yang  sudah  direncanakan  dalam  Program  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa salah satu pihak yang diharapkan dapat melaksanakan tugas ini adalah Pendamping Desa. 20
17 Permendagri no 20 Tahun 2018tentang pengelolaam keuagan Desa hal 3 18 Isbandi Rukminto Adi, “ Kesejahteraan Sosial ” , (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2020), h. 23
19 Sri Raharju Djatimurti Rita Hanafie, “ Ilmu Sosial Budaya Dasar ”, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), h. 83-84
20 Peraturan  menteri  Desa  PDTT  no  3  Tahun  2015  Tentang  Pendampingan desa, h. 2
Dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  pendampingan  para pendamping di setiap jenjang mendapatkan peningkatan kapasitas secara berkala  dalam  bentuk  OJT  dan  IST  hal  ini  dimaksudkan  selain  sebagai bentuk  penguatan  kapasitas  juga  merupakan  wadah  koordinasi  yang bermanfaat untuk menyampaikan dan  menerima informasi terbaru  baik dari  sisi  regulasi  maupun  progress  capaian  dari  hasil  pendampingan dalam bentuk umpan Balik.
2. Upaya-Upaya  Yang  Dilakukan  Oleh  Pemerintah  Pekon  di Kecamatan  Gadingrejo  dalam  Meningkatkan  Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui P3MD
Ketentuan  umum  perencanaan  pemberdayaan  masyarakat  desa melalui program dana desa yaitu:
a) Pemerintah  desa 21 menyusun  perencanaan  pembangunan desa  sesuai  dengan  kewenangannya  dengan  mengacu  pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
b) Pembangunan  desa  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  dengan melibatkan  seluruh  masyarakat  desa  dengan  semangat  gotong royong dan kebersamaan.
c) Masyarakat  desa  berhak  melakukan  pemantauan  terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
d) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa pemerintah desa didampingi oleh pemda kabupaten/kota yang secara  teknis  dilaksanakan  oleh  satker  perangkat  daerah kabupaten/kota.
e) Dalam rangka koordinasi pembangunan desa kepala desa dapat didampingi  oleh  tenaga  pendamping  profesional,  kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.
f) Camat melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya yang secara tekhnis dilaksanakan oleh pendamping desa.
Dalam UU Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu  adanya komitmen  negara  dalam  melindungi  dan  memberdayakan  desa  agar menjadi  kuat,  maju,  mandiri  dan  demokratis  sehingga  dapat menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan
21 Peraturan  menteri  Desa  PDTT  no  13  Tahun  2015  Tentang  Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan local bersekala desa, h. 2
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur  dan sejahtera.
a) Perencanaan Pembangunan Desa
1) RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa
a) Penyusunan RPJM Desa Pembentukan Tim Penyusun Tim Penyusun RPJM Desa yaitu:
1) Kepala Desa selaku Pembina
2) Sekretaris Desa selaku Ketua
3) Ketua  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  selaku sekretaris.
4) Anggota  (berasal  dari  perangkat  desa,  lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya)
b) Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kab/Kota
c) Tujuan  Penyelarasan  Arah  Kebijakan  Pembangunan Kab/Kota  adalah  mengintegrasikan  program  dan  kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan pembangunan desa. Isi  arah  Informasi  arah  kebijakan  pembangunan kabupaten/kota yaitu:
1) Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Kabupaten/Kota;
2) Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
3) Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
4) Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota;
5) Rencana pembangunan kawasan perdesaan.
d) Pengkajian keadaan desa Tujuan pengkajian keadaan desa adalah mempertimbangkan kondisi objektif keadaan desa dengan langkah kerja:
1) Penyelarasan data desa.
2) Penggalian gagasan masyarakat
3) Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa
e) Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Desa  Melalui Musyawarah Desa
Badan Permusyawaratan
Desa menyelenggarakan musyawarah  desa  berdasarkan  laporan  hasil  pengkajian
keadaan desa. Musyawarah desa dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala desa. Hal yang dibahas dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa yaitu :
1) Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
2) Rumusan  arah  kebijakan  pembangunan  desa  yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa;
3) Rencana prioritas
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan  desa,  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat desa.
Hasil  kesepakatan  dalam  musyawarah  desa  dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.
f) Penyusunan Rancangan RPJM Desa
1) Tim  penyusun  RPJM  Desa  menyusun  rancangan  RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan desa dan dituangkan  dalam  format  rancangan  RPJM  Desa  dan dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
2) Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala desa.
3) Kepala desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa, jika ada  perbaikan  rancangan  RPJM  Desa  dikembalikan kepada tim penyusun RPJM Desa. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
g) Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Desa  Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kepala  desa  menyelenggarakan  musyawarah  perencanaan pembangunan  desa  yang  diadakan  untuk  membahas  dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
Musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  diikuti  oleh pemerintah  desa,  badan  permusyawaratan  desa,  dan  unsur masyarakat  (tokoh  adat,  agama  masyarakat,  pendidikan,
perwakilan  kelompok  tani,  nelayan,  pengrajin,  perempuan dan lain-lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat).
h) Penetapan RPJM Desa
1) Kepala  desa  mengarahkan  tim  penyusun  RPJM  Desa melakukan  perbaikan  dokumen  rancangan  RPJM  Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
2) Rancangan  RPJM  Desa  menjadi  lampiran  rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa.
3) Kepala  desa  menyusun  rancangan  peraturan  desa tentang  RPJM  Desa  dibahas  dan  disepakati  bersama oleh  kepala  desa  dan  badan  permusyawaratan  desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
2) RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa
a) Penyusunan  Perencanaan  Pembangunan  Desa  Melalui Musyawarah Desa Musyawarah desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1) Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
2) Menyepakati  hasil  pencermatan  ulang  dokumen  RPJM Desa;
3) Membentuk  tim  verifikasi  sesuai  dengan  jenis  kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
1) Tim  verifikasi  dapat  berasal  dari  warga  masyarakat desa  dan/atau  satuan  kerja  perangkat  daerah kabupaten/kota. Hasil Kepala Desa selaku pembina;
2) Sekretaris Desa selaku ketua;
3) Ketua  lembaga  pemberdayaan  masyarakat  sebagai sekretaris; dan
Anggota  kesepakatan  dituangkan  dalam  berita  acara,  yang menjadi  menjadi  pedoman  kepala  desa  dalam  menyusun RKP Desa.
b) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tim  Penyusun  RKP  Desa,  terdiri  dari  perangkat  desa, lembaga pemberdayaan dan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Tugas Tim penyusun RKP Desa:
1) Pencermatan  pagu  indikatif  desa  dan  penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
2) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3) Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4) Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
c) Pencermatan Pagu Indikatif Pada  tahap  ini  Kepala  Desa  mendapatkan  data  dan informasi dari kabupaten/kota tentang:
1) Pagu indikatif desa;
2) Rencana program/kegiatan pemerintah, pemda provinsi/kabupaten/kota yang masuk ke desa
Tim  penyusun  RKP  Desa  melakukan  pencermatan  pagu indikatif Desa meliputi:
1) Rencana dana desa yang bersumber dari APBN;
2) Rencana  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  merupakan bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diterima kabupaten/kota;
3) Rencana  bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi daerah kabupaten/kota; dan
4) Rencana  bantuan  keuangan  dari  APBD  provinsi  dan APBD kabupaten/kota.
d) Pencermatan Ulang RPJM Desa 1) Tim  penyusunan  RKP  Desa  mencermati  skala  prioritas usulan  rencana    kegiatan  pembangunan  desa  untuk  1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi  tim  penyusun  RKP  Desa  dalam  menyusun rancangan RKP Desa
e) Penyusunan Rancangan RKP Desa Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
2) Prioritas  program,  kegiatan,  dan  anggaran  desa  yang dikelola oleh desa;
3) Prioritas  program,  kegiatan,  dan  anggaran  desa  yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga;
4) Rencana  program,  kegiatan,  dan  anggaran  desa  yang dikelola  oleh  desa  sebagai  kewenangan  penugasan  dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
5) Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa Lampiran Rancangan RKP Desa:
1) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
2) Rencana  kegiatan  dan  Rencana  Anggaran  Biaya  untuk kerjasama antar desa disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang melakukan kerja sama antar desa.
3) Rencana  kegiatan  dan  Rencana  Anggaran  Biaya sebagaimana dimaksud diverifikasi oleh tim verifikasi.
f) Penyusunan  RKP  Desa  Melalui  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Desa
1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan  pembangunan  desa  yang  diadakan  untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
2) Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Pemerintah  Desa,  Badan  Permusyawaratan  Desa,  dan unsur  masyarakat.  Unsur  masyarakat  terdiri  atas:  tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat; tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan dan lain-lain.
g) Penetapan RKP Desa 1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara.
2) Kepala  Desa  mengarahkan  tim  penyusun  RKP  Desa melakukan  perbaikan  dokumen  rancangan  RKP  Desa berdasarkan  hasil  kesepakatan  musyawarah  perencanaan pembangunan desa.
3) Rancangan  RKP  Desa  menjadi  lampiran  rancangan peraturan desa tentang RKP Desa.
4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP  Desa  yang  akan  dibahas  dan  disepakati  bersama
oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa.
3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB DESA)
1) Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan  dalam  RKP  Desa  dijadikan  pedoman  dalam proses penganggarannya.
2) Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APB  Desa) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja pemerintah desa yang akan dilaksanakan dalam periode 1 tahun anggaran.
3) Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APB  Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.
4) Kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  harus  sudah  masuk  ke APBDES.
5) Dilaksanakan oleh masyarakat secara swakelola.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 Dana Desa adalah dana yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Tujuan  dari  dana  desa pada dasarnya  adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih memeratakan pendapatan.
Alokasi  Dana  Desa  dimaksudkan  untuk  membiayai  program pemerinah  desa  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjagan.
2) Meningkatkan  perencanaan  dan  penganggaran  pembangunan  di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
4) Meningkatkan  pengamanan  nilai-nilai  keagamaan,  sosial,  budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
6) Mendorong  peningkatan  keswadayaan  dan  gotong  royong masyarakat.
7) Meningkatakan  pendapatan  desa  dan  masyarakat  desa  melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dalam  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  yaitu  adanya komitmen  negara  dalam  melindungi  dan  memberdayakan  desa  agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri dimana:
1) Desa  bukan  hanya  sekedar  sebagai  obyek  penerima  manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat.
2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat.
3) Desa  mempunyai  kemampuan  menghasilkan  dan  mencukupi kebutuhan  serta  kepentingan  masyarakat  setempat  seperti  pangan, energi, dan layanan dasar.
4) Sebagai  cita-cita  jangka  panjang,  desa  mampu  menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.
Prioritas  penggunaan  dana  desa  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Nomor  13  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk  pembangunan  desa,  dialokasikan  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  desa  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
a) Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  dalam Permendes PDTT No 13 tahun  2020  Pasal 3 ayat (3)  huruf a diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa.
b) Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  sebagaimana  dimaksud  diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa
melalui  pemulihan  ekonomi  nasional  sesuai  kewenangan  desa. Penggunaan  Dana  Desa  untuk  pemulihan  ekonomi  nasional  sesuai kewenangan  desa  sebagaimana  dimaksud  diprioritaskan  untuk pencapaian SDGs Desa, yaitu:
1) Pembentukan,  pengembangan,  dan  revitalisasi  badan  usaha  milik desa/badan  usaha  milik  desa  bersama  untuk  pertumbuhan ekonomi desa merata;
2) Penyediaan  listrik  desa  untuk  mewujudkan  desa  berenergi  bersih dan terbarukan; dan
3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan  usaha  milik  desa/badan  usaha  milik  desa  bersama  untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa
1) Pendataan  desa,  pemetaan  potensi  dan  sumber  daya,  dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
2) Pengembangan  desa  wisata  untuk  pertumbuhan  ekonomi  desa merata;
3) Penguatan  ketahanan  pangan  dan  pencegahan  stunting  di  desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan; dan
4) Desa  inklusif  untuk  meningkatkan  keterlibatan  perempuan  desa, desa  damai  berkeadilan,  serta  mewujudkan  kelembagaan  desa dinamis dan budaya desa adaptif.
Penggunaan  Dana  Desa  untuk  adaptasi  kebiasaan  baru  desa sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa
1) Mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID- 19; dan
2) Mewujudkan  desa  tanpa  kemiskinan  melalui  Bantuan  Langsung Tunai Dana Desa.
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat  (3)  huruf  b  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Penggunaan  Dana  Desa  untuk  pembangunan  sarana  dan prasarana desa didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
pencapaian  target  RPJMDes  dan  RKPDes  setiap  tahunnya,  yang diantaranya dapat meliputi:
1) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
3) Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
4) Pembangunan energi baru dan terbarukan;
5) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
6) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
7) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
8) Pembangunan  dan  pemeliharaan  serta  pengelolaan  saluran  untuk budidaya perikanan; dan
9) Pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
3. Partisipasi  dan  Respon  Masyarakat  Pekon  di  Kecamatan Gadingrejo  dalam  Pelaksanaan  Program  Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Partisipasi
masyarakat dalam pemberdayaan ataupun pembangunan sangatlah penting, partisipasi masyarakat menjadi penting dalam  proses  pembangunan,  yakni  pertama  partisipasi  masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, dan kebutuhan  masyarakat.  Kedua,  masyarakat  akan  lebih  mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam proses persiapan  dan  perencanaan.  Ketiga,  akan  timbulnya  anggapan pemenuhan  hak  demokrasi  ketika  mereka  ikut  terlibat  dalam pembangunan  disisi  lain  dengan  dengan  melibatkan  partisipasi masyarakat  dalam  setiap  proses  akan  menimbulkan  rasa  memiliki  yang tinggi  terhadap  hasil  kegiatan  yang  melibatkan  masyarakat  dalam  setiap proses dan pemanfaatannya.
Hal  ini  dimaksudkan  agar  dalam  pelaksanaannya,  masyarakat dapat mengemukakan segala aspirasi dan keinginan dari warganya, serta yang  paling  penting  adalah  segala  aktifitas  dari  program-program  yang dilaksanakan  oleh  pihak  pemerintah  pekon  di  Kecamatan  Gadingrejo dapat  benar-benar  dirasakan  oleh  segenap  masyarakat,  termasuk  di dalamnya mensosialiasikan pendapatan dana desa tersebut.
Pemberdayaan  masyarakat  memang  seharusnya  tidak  hanya semata-mata  dengan  membangun  sarana  atau  infrastruktur  saja, melainkan pemerintah desa dengan pendampingan dari pendamping desa
harus dapat membuat suatu wadah yang mampu menjadi instrumen bagi masyarakat  untuk  berkembang  atau  mengembangkan  dirinya.  Misalkan pemerintah  memperkuat  kembali  lembaga-lembaga  kemasyarakatan, seperti  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM),  karang  taruna, kelompok  keagamaan  masyarakat  dan  lembaga  perekonomian  yang  ada di  pekon  seperti  halnya  BUMDes  dan  Pelaku  usaha  UMKM,  karena dalam  pemberdayaan  masyarakat  perlu  memperhatikan  dan  melibatkan segenap  potensi  dalam  masyarakat  termasuk  lembaga-lembaga kemasyarakatan.
Selain  itu,  yang  perlu  menjadi  perhatian  adalah  adanya  prinsip partisipatif yang harus tetap dijaga oleh Pemerintah Pekon di Kecamatan Gadingrejo  dalam  pemberdayaan  masyarakat  terhadap  pemanfaatan Dana Desa (DD). Artinya, masyarakat secara langsung ikut terlibat dalam proses  perencanaan,  dan  pelaksanaan,  dan  hal-hal  lainnya  tanpa membeda-bedakan status kelompok atau golongan dengan kata lain desa menjadi  inklusif  sehingga  tidak  ada  lagi  kelompok-kelompok  yang termarjinalkan  baik  secara  status  ekonomi  maupun  status  social  dalam masyarakat.
4. Peranan Pendamping Desa Sebagai Pendamping Pengelolaan Dana Desa dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan  Dana  Desa  Melalui  Program  Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)
Proses  pemberdayaan  masyarakat  tidak  terlepas  dari  pihak-pihak terkait  yang  berasal  dari  unsur  luar  agar  dalam  pelaksanannya  menjadi objektif  dan  proses  berjalan  tanpa  adanya  intervensi  secara  negatif sehingga hasil yang diperoleh akan menjadi lebih maksimal.
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  pendamping  desa  berperan  sebagai fasilitator  yang  memiliki  fungsi  pendampingan,  motivator , dinamisator dan  memiliki  fungsi  advokasi,  pendamping  desa  sebagaimana diamanahkan  dalam  tugasnya  sesuai  dengan  kontrak  kerja  yang  telah  di sepakati  antara  Pendamping  Desa  dengan  Kementerian  Desa  melalui BPSDM  Kementerian  Desa  PDTT  memiliki  peran  besar  dalam mengawal  pelaksanaan  pemberdayaan  mulai  dari  proses  perencanaan pendamping desa telah memberikan pendampingan melalui regulasi yang telah di tetapkan.
Dalam  proses  membangun  partisipasi  masyarakat  sebagai  salah satu  prinsip  pemberdayaan  pendamping  desa  memiliki  peran  penting dalam  memberikan  pemahaman  kepada  pemerintahan  desa  agar  selalu melibatkan  masyarakat  dalam  setiap  proses  kegiatan,  sedangkan  kepada masyarakat,  pendamping  telah  mampu  membangun  kesadaran masyarakat bahwa partisipasi sangatlah penting untuk memastikan setiap kegiatan  yang  telah  direncanakan  adalah  hak  seluruh  masyarakat  untuk ikut  serta  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan,  dalam proses  pemberdayaan  tidak  terhindar  dari  timbulnya  masalah  sebagai akibat  dari  sebuah  proses  namun  disinilah  peranan  pendamping  desa melakukan  advokasi  dalam  penyelesaian  masalah  dengan  melibatkan semua  pihak-pihak  terkait  baik  dalam  memetakan  penyebab  masalah sampai  dengan  proses  penanganan  dan  penyelesaian  masalah,  proses inilah  yang  akan  mendidik  masyarakat  akan  mampu  mengenali  masalah dan menemukan solusi pemecahan masalah yang terjadi pada masyarakat.

## D. Kesimpulan
Pemberdayaan  masyarakat  di  Kecamatan  Gadingrejo  sebelum adanya  dana  desa  memang  belum  maksimal  dirasakan  oleh  masyarakat secara  keseluruhan  dikarenakan  dalam  pemanfaatan  Dana  Desa  melalui Program  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa kecenderungan  pengalokasian  kegiatannya  untuk  pembangunan infrastruktur dan bangunan fisik lainnya. Selain itu, keadaan infrastruktur sebagai  salah  satu  penunjang  akan  kegiatan  pertumbuhan  masyarakat dalam  berbagai  bidang,  keadaanya  belum  begitu  baik  dikarenakan keterbatasan anggaran, Hal ini dapat dilihat dari keadaan beberapa jalan penghubung  antar  desa  di  beberapa  wilayah  yang  masih  rusak,  begitu juga  jembatan,  serta  belum  ada  pembangunan-pembangunan  yang ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
Setelah  adanya  dana  desa  masyarakat  mulai  merasakan  adanya dampak  yang  positif  terlihat  dari  adanya  kerjasama  pemerintah  dan masyarakat dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana desa seperti pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong perbaikan fasilitas desa dengan melibatkan masyarakat secara luas dalam setiap tahapannya mulai  dari  perencanaan  pelaksanaan  sampai  dengan  pemeliharaan  dan kegiatan  pemberdayaan  yang  bertujuan  meningkatkan  perekonomian masyarakat  Kecamatan  Gadingrejo  hal  ini  terlihat  dari  struktur
APBPekon  yang  mengalokasikan  dana  untuk  menunjang  kegiatan pemberdayaan  melalui  kegiatan  pelatihan  peningkatan  kapasitas, pemberian insentif bagi guru ngaji dan petugas keagamaan, insentif guru PAUD  dan  di  bidang  pemulihan  ekonomi  dialokasikan  kegiatan penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Upaya  yang  dilakukan  masyarakat  di  Kecamatan  Gadingrejo dalam  meningkatakan  pemberdayaan  masyarakat  setelah  adanya  dana desa  perlu  diapresiasi,  perubahan-perubahan  serta  perbaikan  coba dilakukan. Sejauh ini, yang menjadi fokus utama dalam program-program pemberdayaan  masyarakat  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat  di Kecamatan  Gadingrejo  yaitu  dengan  berpartisipasi  dalam  Perencanaan Pembangunan  Desa  dalam  penyusunan  RPJM  (Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah)  Desa  dan  RKP  (Rencana  Kerja  Pemerintah)  Desa yang dituangkan ke dalam APBPekon (Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon) dan pelaksanaan kegiatan.
Peran  pendamping  desa  yang  menjadi  fasilitator  dalam pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  menjadi  penting  sebagai  bagian proses  pemberdayaan  masyarakat  mengingat  dalam  sebuah  program pemerintah  selalu  ada  regulasi  aturan  yang  harus  diikuti  dan  dalam pelaksanaan  pendampingan  perlu  mengakomodir  kearifan  lokal  tanpa mengesampingkan  aturan  dan  regulasi  yang  berlaku  pada  program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

## Daftar Pustaka
Abu  Suhu,  dkk ., 2005 “ Islam  Dakwah  dan  Kesejahteraan  Sosial ” , Fakultas Dakwah UIN Sunan kalijaga, Yogyakarta Aziz  Muslim , 2009 “ Metodologi  Pengembangan  Masyarakat ” , Yogyakarta: Teras Departemen  Pendidikan  Nasional , 2007 “ Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ” , Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3 Edi  Suharto,  2005 “ Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat  Kajian Strategis  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  Dan  Pekerja  Sosial ” , Bandung: PT Ravika Adimatama Isbandi Rukminto Adi, 2020 “ Kesejahteraan Sosial ” , Jakarta: Raja Grafindo Persada Jim  Ife  dan  Frank  Tesoriero, 2008 “ Community  Development:  Alternatif Pengembangan  Masyarakat  di  Era  Globalisasi  Edisi  Bahasa  Indonesia ” , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama 2009 “ Konsep,  Teori  dan  Aplikasinya  di  Era  Otonomi  Daerah ,  Yogyakarta: Graha Ilmu
Laporan  bulanan  Tenaga  ahli  Pembangunan  Partisipatif  bulan  Januari 2021 Moenandar  Soelaeman, 2011 “ Ilmu  Sosial  Dasar ” , Bandung:  PT  Refika Aditama
Permendagri no 20 Tahun 2018tentang pengelolaam keuagan Desa Permendesa  No  11  Tahun  2019  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa
Peraturan  menteri  Desa  PDTT  no  13  Tahun  2015  Tentang  Pedoman Kewenangan  berdasarkan  hak  asal  usul  dan  Kewenangan  local bersekala desa
Peraturan  menteri  Desa  PDTT  no  3  Tahun  2015  Tentang Pendampingan desa
Robert K. Yin, 2005 “ Studi Kasus ” , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Rosmedi Dan Riza Risyanti, 2006 “ Pemberdayaan Masyarakat ” , Sumedang: Alqaprit Jatinegoro
Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Sri  Raharju  Djatimurti  Rita  Hanafie, 2016 “ Ilmu  Sosial  Budaya  Dasar ”, Yogyakarta: CV Andi Offset Sugiyono, 2009 “ Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D ”, Yogyakarta: Alfabeta Soetomo,  2013 “ Masalah  Sosial  dan  Upaya  Pemecahannya ”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sumaryo  Gitosaputro,  Kordiyana  K.  Rangga, “ Pengembangan  dan Pemberdayaan Masyarakat ” Undang-undang no 6 tahun 2014 Tentang Desa