JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  20-25  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6741.20-25

## SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (Studi Putusan
No.4/Pid.Sus/2022/PN. Amp)
I Ketut Yoga Pasupati 1 , Anak Agung Sagung Laksmi Dewi 2 , Ni Made Sukaryati Karma 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Indonesia yogapasupati666@gmail.com , laksmiidewi98@gmail.com , madesukaryatikarma@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  zaman  figur  transportasi  di  berbagai  situasi  dijalankan  di  darat,  udara,  bahari.  Hal  ini diberi  pengaruh  serta  sebagian  elemen  dan  juga  dengan  adanya  pertambahan  penduduk  dalam  hal  ini disertai  peningkatan  perekonomian,  maka  taraf  gerak  orang  ataupun  barang  serta  akan  meningkat  juga. Pengendalian kecelakaan lalu lintas juga angkutan jalan dikendalikan oleh Undang-Undang No.22 tahun 2009.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  bagaimanakah  pembatasan  eksekusi  pidana  bagi  pelaku  kecelakaan kemudian  lintas  yang  menyebabkan  luka  berat  dan  bagaimanakah  eksekusi  pidana  pada  pelaku kecelakaan kemudian  lintas  yang ditimbulkan kelalaian  sampai  mengakibatkan  luka  berat. Penelitian  ini menggunakan  tipe  penelitian  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  pemberian  hukuman  pidana  kepada pelaku  kecelakaan  semestinya  dari  pertanggungjawaban  atas  perbuatannya.  kemudian  pada  hal  korban mengalami luka berat semestinya diperhatikan apakah ada kesesuaian dan telah terpenuhi elemen- elemen dari pasal 310 ayat tiga Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 perihal kemudian Lintas serta Angkutan Jalan,  maka  akan  diputuskan  eksekusi  pidana  lewat  semua  pertimbangan  hakim  yang  nantinya  pantas dijatuhkan kepada terdakwa.
Kata Kunci: Sanksi Pidana, Kecelakaan, Luka Berat

## Abstract
With the development of  the era, transportation figures in  various situations began to be carried out  on land, air, and sea. This is influenced by several elements and also with an increase in population, in this case  accompanied  by  an  increase  in  the  economy,  the  level  of  movement  of  people  or  goods  will  also increase as well. The control of traffic accidents as well as road transport is controlled by Law No. 22 of 2009.  Therefore,  this  research  draws  a  dilemma  regarding  how  to  limit  criminal  execution  for perpetrators of traffic accidents that cause serious injuries? and How is the criminal execution of traffic accident  perpetrators  caused  by  negligence  resulting  in  serious  injuries?  This  study  uses  a  normative research type. Giving criminal penalties to the perpetrators of accidents should be from responsibility for their actions. then in the event that the victim is seriously injured it should be considered whether there is conformity and the elements of Article 310 paragraph three of the Republic of Indonesia Law No. 22 of 2009 concerning  Traffic and Road Transportation  have been fulfilled, then a criminal execution will  be decided through all the judge's considerations which will later be appropriate imposed on the accused.
Keywords: Criminal Sanctions, Accidents, Serious Injuries

## I. PENDAHULUAN
Manusia  yaitu  makhluk  sosial  atau  makhluk  bermasyarakat,  selain  dikasih  logika  pikiran  dan berkembang  serta  mampu  dioptimalkan  dan  juga  dituntut  supaya  bisa  beradaptasi  oleh berkembangnya suatu zaman (Junadi, 2017) . Dalam era globalisasi di saat ini dimana perubahan yaitu  hal  yang  absolut  terjadi,  warga  membutuhkan  sesuatu  yang  diciptakan  indera  agar  bisa memegang akibat yang berakar dari perubahan hal seperti demikian. Gambaran karakter khusus
dalam hal ini harus dimiliki etika hukum yaitu sifatnya didasarkan memegang tanggung jawab sanksi  yang  terdapat  didalamnya  agar  membentuk  ekuilibrium.  Pelanggaran  ketetapan  hukum mengenai  arti  merugikan,  mengesampingkan,  atau  mengganggu  ekuilibrium  kepentingan  biasa mengakibatkan  suatu  tanggapan  terhadap  berbagai  orang.  Ini  menyebabkan  terjadinya  suatu kaitan dengan tidak terpisahkan antara hukum dan juga manusia dalam hal ini member dari pada rakyat itu sendiri.
Transportasi saat ini sangat memiliki peranan didalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena  transportasi  sangat  dibutuhkan  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam  kegiatan  sehari- hari. Hal tersebut dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan daripada jasa angkutan terhadap mobilitas orang serta barang khususnya di Indonesia (Putra, 2021) . Teknologi transportasi yakni suatu upaya agar dapat dimanfaatkan orang agar mengaplikasikannya dan memenuhi kebutuhan hidup serta sistem melaksanakan perpindahan daerah jangkauan memakai sistem ini  agar lebih praktis (Arif Budiarto, 2007) . Perkembangan  teknologi transportasi ini diberi yang diakibatkan karena suatu atau beberapa faktor yakni pengakses serta adanya pertambahan penduduk dalam hal  ini  disertai  peningkatan  perekonomian,  dikarenakan  hirarki  pergerakan  orang  maupun barang  akan  selalu  naik  serta  pula  kondisi  ini  mesti  diimbangin  dalam  hal  penyediaan  alat begitu pula  sarana prasarana transportasi  yang memadai. Era berkembang  saat ini  atau kini ini acapkali  menjadikan  kita  menjumpai  problem  regulasi  yang  dihubungkan  dalam mengaplikasikan  pelanggaran  dalam  hal  pelanggaran  lalu  lintas  mulai  asal  pelanggaran  ringan sampai  pada  pelanggaran  berat.  Penindakan  dalam  hal  ini  pelanggaran  regulasi  mesti dikerjakan,  pihak  kepolisian  dalam  hal  ini  diinginkan  agar  selalu  bersikap  tegas  serta  bisa professional.
Tiap-tiap masyarakat yang menjalankan serta melakukan hal yang bertentangan dengan hukum atau disebut telah melanggar aturan norma yang ada patut diproses pihak yang berwajib di  bidang  hukum  yakni  merupakan  kepolisian  yang  selalu  bisa  menjunjung  profesionalisme serta  selalu  memperhatikan  hak-hak  warga  negara  agar  tak  dilanggar.  Aksi  kepolisian  amat menetapkan pelaksanaan agar selalu menegakkan norma dan peraturan yang diatur oleh negara, sebab  hukum  yang  baik  pasti  akan  ada  kalanya  tidak  baik  akibatnya  penciptaan  norma  hukum jika  mutu  ditegakkannya  norma  pengaturan  tata  tertibnya  belum  bagus  karenanya  bisa memberikan hambatan pada saat melaksanakannya dalam hal menegakkan norma hukum.
Kecelakaan yang melibatkan  kendaraan bermotor seakan menjadi fenomena  yang  sulit diputus,  sampai  saat  ini  masih  banyak  terjadi  kasus-kasus  kecelakaan  yang  disebabkan  oleh factor  yang  berbeda-beda,  salah  satu  kejadiannya  bertempat  di  tempat  Culik,  Karangasem. Kronologi kejadiannya, terdakwa pada Rabu tanggal 20 bulan oktober tahun 2021 sekira pukul 19.00  WITA  atau  setidak-tidaknya  pada  waktu-waktu  lain  dalam  bulan  Oktober  tahun  2021 bertempat  di  Jalan  Umum  jurusan  Abang  menuju  Culik,  KM  10,  tepatnya  di  Banjar  Dinas Kebon, Desa Kerta Mandala, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem, atau setidak-tidaknya pada  tempat-tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam  tempat  aturan  Pengadilan  Negeri Amlapura  yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  Tiap-tiap  orang  yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas  dengan  korban  luka  berat.  Sehingga  dalam  menulis  karya  ilmiah  bertujuan  agar  dapat atau  tau  dimana  pengaturan  hukuman  pidana  terhadap  pelaku  kecelakaan  lalu  lintas  yang mengakibatkan luka berat serta untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian sehingga mengakibatkan luka berat.c

## II. METODE PENELITIAN
Mengenai  proses  dalam  melakukan  penelaahan  terhadap  dilema  penelitian  ini,  penulis mengaplikasikan  penelitian  undang-undang  normative  diartikan  suatu  prosedur  penelitian ilmiah  buat  menemukan  kebenaran  sejalan  dengan  akal  keilmuan  berasal  sisi  normatifnya (Soerjono Soekanto, 2009) .
Penyusunan  penelitian  ini  digunakan  suatu  bahan  undang-undang  yang  terbagi  atas bahan-bahan  peraturan  primer  serta  juga  bahan  peraturan  sekunder.  Bahan  Tertib  primer
dijelaskan  yaitu  bahan  undang-undang  paling  utama  dalam  hal  ini  berfungsi  sebagai  dasar sebagai alat menganalisis dilema yang diangkat oleh penelitian ini.
Bahan  tertib  sekunder  diartikan  bahwa  bahan  undang-undang  penunjang  yang menolong bahan undang-undang primer, tujuannya menerangkan pemahaman-pemahaman, arti dan  pengertian,  serta  teori-teori  undang-undang  dalam  hal  ini  bisa  diaplikasikan  guna menganalisis  dilema-problem  yang  akan  diteliti  di  dalam  penelitian  ini.  Bahan  Tertib  Tersier merupakan  bahan  undang-undang  yang  menyampaikan  tanda  serta  interpretasi  tambahan  bagi bahan undang-undang tingkat pertama serta kedua.
Teknik yang penulis pakai pada pengumpulan bahan undang-undang merupakan Teknik studi  kepustakaan,  menggunakan  melakukan  inventarisasi  atau  penelusuran  bahan  undang- undang  yang  bersangkutan  lalu  menggolongkan,  mencatat,  mengutip,  meringkas  sesuai kebutuhan  menggunakan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Sehabis  bahan  undang-undang terkumpul, maka akan diolah dan dianalisis memakai Teknik interpretasi undang-undang sesuai akal deduktif serta induktif asal penulis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat
Tindak  pidana  diberi  atau  dijelaskan  bahwa  kata  yuridis  asal  sebuah  hal  yang  melanggar  etika yang menggunakan hal yang disengaja sudah menggunakan tak disengaja sudah dijalankan sang seseorang  melanggar,  di  mana  penetapan  bagi  pelanggaran  ini  artinya  sangat  diperlukan  agar adanya  ketertiban  umum  dengan  adanya  aturan  serta  adanya  jaminan  terhadap  suatu kepentingan norma hokum (Effendi, 2014) . Unsur-elemen tindak pidana mampu dibagi kepada dua ragam merupakan elemen subjektif yang memuat tentang kekeliruan atau yang terkait pada tubuh  atau  pikiran  yang  melanggar  serta  juga  kedalamnya  artinya  semua  hal  yang  termasuk pada  pada  pikirannya  dan  elemen  objektif  yang  memuat  tentang  tindakan  melawan  hukum, tindakan yang dilarang, dan dampak berasal tindakan tersebut. Unsur subjektif asal suatu tindak pidana  artinya  unsur  yang  ada  atau  menempel  di  dalam  seseorang  melanggar,  atau  yang  ada kaitannya  menggunakan  diri  si  pelaku  serta  menyangkut  semua  hal-hal  yang  termasuk  pada pikirannya.  Perbuatan  melawan  aturan  yang  dimaksud  juga  termasuk  dalam  hal  berkendara. Pengemudi  kendaraan  bermotor  sudah  selayaknya  mengutamakan  keselamatannya  pula keselamatan para pengguna jalan yang lain mirip pejalan kaki serta pesepeda yang jua memiliki hak  yang  sama.  Ihwal ini telah dipegang  secara relatif jelas pada Pasal 106 Ayat dua Undang- Undang  angka  22  Tahun  2009  mengenai  aturan  dalam  berlalu  lintas  dan  Angkutan  jalan  raya, dalam  hal  Setiap  PP  Nomor.  44  Thn  1993  perihal  kendaraan  beserta  pengemudi,  diceritakan bahwa  terhadap  seseorang  yang  mengendarai  mesin  bermotor  pada  jalan  raya  patut memperhatikan selamatnya orang yang berjalan di jalan serta yang menggunakan kendaraannya.
Pertanggungjawaban  pidana  ialah  pertanggungjawaban  sang  orang  pada  tindakan pidana  yang  sudah  dijalankannya.  “pada  hakikatnya  pertanggungjawaban  pidana  artinya  suatu prosedur yang dibangun sang undang-undang pidana buat bereaksi atas konvensi menolak suatu tindakan  tertentu.”  konvensi  menolak  tadi  mampu  berupa  undang-undang  tertulis  maupun undang-undang  tak  tertulis  yang  lahir  serta  berkembang  pada  warga  .  Problem pertanggungjawaban  pidana  berkaitan  erat  menggunakan  dengan  unsur  kekeliruan (Maulani, 2013).
Pertanggungjawaban  pidana  diistilahkan  Pound  ialah  menjadi  suatu  keharusan  buat membayar  pembalasan  yang  akan  diterima  pelaku  asal  seseorang  yang  sudah  dirugikan, menurutnya  pula  bahwa  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  tadi  tak  cuma  menyangkut perseteruan undang-undang semata tapi menyangkut juga perseteruan nilai-nilai rapikan krama ataupun kesusilaan yang terdapat pada suatu rakyat sehingga menimbulkan pertanggungjawaban yang tidak sinkron tergantung asal terpenuhinya unsur-unsur dari pasal yang disangkakan. Pada hal pertanggungjawaban pelaku kecelakaan juga diukur asal seberapa besar akibat yang dikasih atau  seberapa  parah  situasi  korban,  semakin  parah  dampak  yang  dimunculkan  atau  semakin parah situasi korban tentunya akan membikin eksekusi yang dikenakan akan semakin akbar.

## 2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Disebabkan Kelalaian Sampai Mengakibatkan Luka Berat
Eksekusi pidana yakni suatu eksekusi karena imbas, karena yakni kasusnya serta dampak yakni aturannya,  orang  yang  terkena  imbas  akan  memperoleh  eksekusi  bagus  untuk  dijebloskan  ke jeruji besi serta bisa dikenakan eksekusi lainnya asal di pihak pelapor mempunyai kewenangan. Eksekusi  pidana  yakni  beberapa  pembagian  eksekusi  yang  berartikan  nestapa  yang  bisa dikenakan  serta  dijerat  pada  tindakan  atauu  pelanggar  tindakan  pempindanaan  yang  bisa merusak  atau  bisa  berbahaya  terhadap  rapikan  tertib.  Eksekusi  pidana  intinya  yakni  hal  yang menjamin  buat  memperbaiki  sikap  asal  pelanggar  kriminalitas  hal  yang  demikian,  akan  tetapi tak  sporadis  bahwa  eksekusi  pidana  didesain  menjadi  suatu  ancaman  berasal  kebebasan  insan itu  sendiri.  Tindakan  melawan  rapikan  tertib  yang  dilakukan  menggunakan  sengaja  ataupun menggunakan  tak  sengaja  wajib  memberikan  pertanggungannya  akibat  pelanggaran  yang dilakukan  si  pelanggar  dari  norma  pengaturan  yang  ada  serta  diungkapkan  menjadi  tindakan yang  bisa  dieksekusi  kurungan  atau  denda (Kardiyasa  I  Made,  Sagung  Laksmi  Dewi  Anak Agung, 2020) .
Intinya  hukuman  pidana  yakni  suatu  pengenaan  suatu  derita  pada  seorang  yang diungkapkan  bersalah  menjalankan  suatu  kriminalitas  (tindakan  pidana)  via  suatu  rangkaian aplikasi peradilan oleh kekuasaan (rapikan tertib) yang secara spesifik diberi buat hal itu, yang menggunakan  pengenaan  eksekusi  pidana  hal  yang  demikian  dibutuhkan  agar  orang  tidak menjalankan tindak pidana lagi (Ali, 2011) .
Hukuman  pidana  mampu  dibagi  sebagai  dua  artinya,  pidana  utama  serta  pidana penambahan.  Pidana  utama  dibelah  yaitu  pasal  pidana  mangkat,  jeruji  besi,  serta  kurungan. Pidana hukuman, ialah satusatunya yang mampu dipikul sang pelaku lainnya. Padahal hukuman ganti rugi pada yang melakukan yang bersifat eksklusif,  tak terdapat embargo jikalau hal  yang dilakukan dengan cara sukarela dibayarkan sang yang melanggar (Hamzah, 2004) . Pidana  tutupan,  dikenakan  terhadap  seseorang  yang  memiliki  jabatan  kepemimpinan politik  yang  menjalankan  perbuatan  yang  buruk  serta  melanggar.  Tetapi,  pada  saat  peradilan sekarang  ini  jarang  dipergunakan.  Selain  pidana  utama,  pada  hukuman  pidana  pula  ada hukuman tambahan, diantaranya pencabutan hak eksklusif. Hukuman yang ditambahkan adalah dicabutnya  hak  bagi  si  pelanggar  eksklusif  bukan  memiliki  arti  bahwa  seluruh  hak  pelanggar mampu  dicabut.  Hak  yang  mampu  dicopot  diantaranya  hak  mengendalikan  jabatan,  hak menentukan  serta  dipilih,  hak  menjalankan  mata  pencaharian  eksklusif,  serta  lain  sebagainya. Kecelakaan  lalu  lintas  pula  berpotensi  buat  memperoleh  sanksi  berupa  hukuman  pidana  selain hukuman administratif. Kecelakaan bisa didefinisikan menjadi suatu momen yang sporadis serta belum  bisa  dipastikan  serta  berarti  memiliki  elemen  yang  senantiasa  diutamakannya  terhadap situasi  dalam  hal  ini  pengguna  alat  bermotor  di  jalan  sudah  tidak  berhasil  mengendalikan lingkungan sekitar (Arif Budiarto, 2007) . Kecelakaan bermotor mirip halnya semua kecelakaan lainnya, artinya insiden lantas tanpa dibutuhkan serta umumnya ini terjadi menggunakan sahih- sahih  pesat.  Selain  itu,  kecelakaan  ialah  puncak  rangkaian  insiden  yang  apes.  Jikalau menggunakan  majemuk  sistem  berantai  peristiwa  yang  dibahas  dapat  diputus,  kemungkinan bisa dicegahnya suatu peristiwa yang merugikan. Kecelakaan bisa diklasifikasikan berdasarkan sebagian elemen.
Kecelakaan  lalu  lintas  sesuai  per-UU  RI  pada  Pasal  ke  1  Nomor.  22  tahun  2009  ialah sebuah  insiden  pada  jalan  raya  tak  terduga  serta  tak  sengaja  dilibatkan  tunggangan menggunakan  yang  menyebabkan  kerugian  terhadap  seseorang  insan.  Proteksi  undang-undang adalah  melindungi  tiap  insan  yang  merasa  dirugikan  sang  tindakan  seorang  yang  tak bertanggung  jawab  pada  mengerjakan  tindakan  serta  aparat  penegak  undang-undang  pula mengupayakan  agar  menyampaikan  kenyaman  baik  secara  jasmaniah  ataupun  pikiran  serta berasal  aneka  macam  ancaman  yang  berada  diluar.  Didalam  suatu  peristiwa  kecelakaan  selalu mengandung unsur-unsur tak sengaja serta tak dikira mengakibatkan trauma terhadap seseorang yang terkena peristiwa tadi. Jika suatu peristiwa ada menggunakan hal yang sengaja serta sudah direncanakan,  karena  itu  hal  tersebut  artinya  peristiwa  lalu  lintas,  tetapi  dibedakan  menjadi
sebuah  hal  yang  mengandung  kezaliman  yang  bisa  menghilangkan  nyawa  orang  lain  yang berencana.
Pertanggungjawaban  pidana  ialah  pertanggungjawaban  sang  orang  pada  tindakan pidana  yang  sudah  dijalankannya.  “pada  hakikatnya  pertanggungjawaban  pidana  artinya  suatu prosedur yang dibangun sang undang-undang pidana buat bereaksi atas konvensi menolak suatu tindakan  tertentu.”  konvensi  menolak  tadi  mampu  berupa  undang-undang  tertulis  maupun undang-undang  tak  tertulis  yang  lahir  serta  berkembang  pada  warga (Putri,  2017) .  Problem pertanggungjawaban  pidana  berkaitan  erat  menggunakan  dengan  unsur  kekeliruan. Pertanggungjawaban  pidana  diistilahkan  Pound  ialah  menjadi  suatu  keharusan  buat  membayar pembalasan  yang  akan  diterima  pelaku  asal  seseorang  yang  sudah  dirugikan,  menurutnya  pula bahwa pertanggungjawaban yang dilaksanakan tadi tak cuma menyangkut perseteruan undang- undang  semata  tapi  menyangkut  juga  perseteruan  nilai-nilai  rapikan  krama  ataupun  kesusilaan yang terdapat pada suatu rakyat sehingga menimbulkan pertanggungjawaban yang tidak sinkron tergantung asal terpenuhinya unsur-unsur dari pasal yang disangkakan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Restriksi terhadap kecelakaan bermotor yang menyebabkan korban mengalami luka berat dipegang  dalam  Pasal  106  Ayat  dua  Undang-Undang  angka  22  Tahun  2009  perihal  kemudian lintas  serta  Angkutan  Jalan,  dimana  Pengemudi  tunggangan  bermotor  telah  selayaknya mengutamakan  keselamatannya  pula  keselamatan  para  pengguna  jalan  yang  lain  mirip  pejalan kaki  serta  pesepeda  yang  pula  mempunyai  hak  yang  sama.  pada  hal  kecelakaan  lalu  lintas mengakibatkan korban mengalami luka berat sudah diceritakan pada Pasal 229 ayat 4 Undang- Undang angka 22 Tahun 2009 perihal kemudian lintas serta Angkutan Jalan, syarat asal korban benar -benar krusial sebab benar -betul memberi efek besaran hukuman yang akan diterima sang pelaku.
Penjatuhan  sanksi  bertujuan  agar  terdakwa  bertanggungjawab  menggunakan  perbuatan yang  telah  terdakwa  lakukan.  Tujuan  pemidanaan  bukanlah  semata-mata  pembalasan  terhadap perbuatannya, melainkan pula bertujuan mempertahankan ketertiban serta rasa adil pada rakyat serta  mendidik  supaya  perbuatan  yang  galat  hal  yang  demikian  tak  terulang  lagi  baik  sang Terdakwa  ataupun  orang  lain.  pemberian  hukuman  terhadap  pelaku  kecelakaan  bermotor  yang menyebabkan  korban  mengalami  luka  berat  tentunya  patut  ditinjau  kesesuaian  serta  apakah telah terpenuhi unsur-unsur asal Pasal 284 Undang-undang RI angka 22 Tahun 2009 perihal lalu Lintas  serta  Angkutan  Jalan,  jikalau  unsurnya  telah  terpenuhi  karena  itu  akan  memunculkan sanksi  berupa  pidana  menggunakan  pidana  kurungan  paling  lama  2  (dua)  bulan  atau  denda paling poly Rp. 500.000,00 (5 ratus ribu rupiah)., bila korban mengalami luka berat serta unsur- unsur  lain  asal  Pasal  310  ayat  3  Undang-undang  RI  angka  22  Tahun  2009  perihal  lalu  Lintas serta  Angkutan  Jalan  terpenuhi  karena  itu  sanksi  yang  diterima  berupa  pidana  menggunakan pidana  penjara  paling  usang  5  (5)  tahun  serta/atau  denda  paling  poly  Rp.  10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## 2. Saran
Menurut  rangkuman  dilema  serta  rangkuman  yang  dipaparkan  sebelumnya,  maka  penulis menyampaikan  anjuran  diantaranya:  Terhadap  rakyat  diinginkan  menjadi  pengguna  jalan,  baik pengendara  tunggangan  bermotor  juga  pejalan  kaki  hendaknya  selalu  berpusat  agar  tak memunculkan  terjadinya  kecelakaan.  Kecuali  selalu  menjaga  fokus,  para  pengguna  jalan  baik pengendara  tunggangan  bermotor  serta  pejalan  kaki  pula  sepatutnya  mematuhi  rambu-rambu lalu lintas yang terdapat menyebabkan kecelakaan tak jarang ditimbulkan sebab para pengguna jalan tak mematuhi rambu-rambu yang terdapat di jalan. Mengingat tingginya angka kecelakaan lalu  lintas  maka  diharapkan  sinergitas  serta  kiprah  asal  tiap-tiap  pengguna  jalan  buat  menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terdapat di jalan serta aturannya.
Terhadap  aparatur  penegak  regulasi  pada  menyampaikan  putusan  mengenai  perkara kecelakaan  lalu  lintas  yang  menyebabkan  korban  mengalami  luka  berat,  majelis  hakim hendaknya  benar-sahih  tahu  asas  kepentingan  terbaik  bagi  pelaku  sebagai  akibatnya pemidanaan  terhadap  pelaku  tak  hanya  sebatas  berbobot  regulasi  namun  pula  sepatutnya menyampaikan  perhatian  spesifik  terhadap  perkara  ini  mengingat  tingginya  angka  masalah kecelakaan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. (2011). Dasar-dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika. Arif Budiarto, M. (2007). Rekayasa Lalu Lintas . Semarang: UNS Press. Effendi, E. (2014). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar . Bandung: PT. Refika Aditama. Hamzah, A. (2004). Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi . Jakarta: PT. Rineka Cipta. Junadi,  M.  (2017).  Manusia  dalam  berbagai  Perspektif. Jurnal  Studi  Keagamaan,  Pendidikan, Humaniora , 4 (1).
Kardiyasa I Made, Sagung Laksmi Dewi Anak Agung,  dan S. K. N. M. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech). Jurnal Analogi Hukum , 2 (1).
Maulani,  D.  G.  (2013).  Analisis  Pertanggung  jawaban  Pidana  dan  Dasar  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum , 7 (1). Putra,  I.  W.  W.  S.  dan  I.  M.  A.  M.  (2021).  Tanggungjawab  Perusahaan  Angkutan  Terhadap  Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan. Jurnal Kertha Wicaksana, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar . Putri,  N.  S. (2017).  Risensi  Buku:  Sistem  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Perkembangan  Dan  Penerapan. Jurnal Bina Mulia Hukum , 2 (1). Soerjono Soekanto, S. M. (2009). Penelitian hukum normatif : Suatu tinjauan singkat . Jakarta: Rajawali Pers.