Published by: Ridwan Institute
Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dengan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

## Rio Wahyu Anggoro
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Email: riowahyuanggoro@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan ganda. Pertama, untuk mengeksplorasi tindak pidana tanpa hak tau melawan hukum dalam jual beli Narkotika Golongan 1, bukan tanaman, di Kabupaten Garut. Kedua, untuk memahami pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut, khususnya dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Grt. dan Putusan Nomor
51/Pid.Sus/2023/PN Grt. Pendekatan analisis kualitatif digunakan, dengan meneliti data verbal dan akurat secara deskriptif, menggambarkan keadaan objek dengan pendekatan yuridis  formal  dan  mengacu  pada  konsep  doktrinal  hukum.  Hasil  pembahasan menunjukkan  perlunya  pembinaan  mental  bagi  pelaku  jual  beli  Narkotika  Golongan  I. Sosialisasi bahaya dan dampak narkotika dari sekolah hingga lapisan masyarakat terkecil dianggap penting. Hambatan utama dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika adalah  kolusi  dan  nepotisme  oknum  penegak  hukum.  Pemidanaan  terhadap  pelaku bertujuan memberikan efek jera dan sanksi yang adil. Hakim mempertimbangkan faktor yuridis  (dakwaan  jaksa,  keterangan  terdakwa,  saksi,  pasal-pasal  undang-undang)  dan non-yuridis (latar belakang, akibat perbuatan, kondisi terdakwa) demi keadilan. Sebagai kesimpulan, pemidanaan narkotika bertujuan mencegah pengulangan kesalahan dengan memberikan  efek  jera  dan  sanksi  yang  adil,  melalui  pertimbangan  holistik  terhadap berbagai faktor yang memengaruhi keadilan.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Jual Beli Narkotika, Golongan I

## Abstract
This  research  serves  a  dual  purpose.  Firstly,  it  aims  to  explore  criminal  activities involving the unauthorized possession of knowledge in the illegal buying and selling of Schedule  I  Narcotics,  excluding  plants,  in  Garut  Regency.  Secondly,  it  seeks  to comprehend the considerations made by the judge in these cases, particularly in Decree Number  163/Pid.Sus/2019/PN  Grt.  and  Decree  Number  51/Pid.Sus/2023/PN  Grt.  A qualitative  analysis  approach  is  employed,  examining  verbal  and  accurate  data descriptively, depicting the object's conditions through a formal juridical approach and referencing the doctrinal concept of law. The results highlight the necessity for mental rehabilitation  for  those  involved  in  the  illicit  trade  of  Schedule  I  Narcotics.  The dissemination of information about the dangers and impact of narcotics, from schools to
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 02, February 2024
the smallest community layers, is considered crucial. The primary obstacles in handling cases of narcotics abuse are identified as collusion and nepotism among law enforcement officials. The penalization of offenders aims to instill a deterrent effect and fair sanctions. Judges  consider  both  juridical  factors  (prosecutor's  charges,  defendant's  statements, witnesses,  legal  articles)  and  non-juridical  factors  (background,  consequences  of actions, defendant's condition) for the sake of justice. In conclusion, the penalization of narcotics offenses aims to prevent repetition of mistakes by providing a deterrent effect and fair sanctions, considering a holistic approach to various factors influencing justice.

## Keywords: Crime, Buying And Selling Narcotics, Group I

## PENDAHULUAN
Dengan  adanya  kemajuan  zaman  yang  dialami  masyarakat  di  berbagai  bidang, bertambah  juga  peraturan  hukum  (Lubis,  2020)(Yudi  &  Berlian,  2023).  Penambahan peraturan  hukum  itu  tidak  dapat  dicegah  karena  masyarakat  berharap  dengan bertambahnya  peraturan  tersebut,  kehidupan  dan  keamanan  bertambah  baik  walaupun mungkin  jumlah  pelanggaran  terhadap  peraturan-peraturan  itu  bertambah  (Lubis, 2020)(Jannah & Hidayat, 2022)(Hidayat et al., 2024).
Peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dalam  menangani  kejahatan  narkotika adalah  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  undang  undang  ini merupakan  revisi  dari  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika (Nugroho  et  al., 2019).  Narkotika  adalah zat  atau  obat  yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan  (Suyatna,  2018)(Iriani,  2015)(Darwis  et  al., 2017)(Isnaini, 2017).
Narkotika  sangat  bermanfaat  dan  diperlukan  untuk  pengobatan  dan  pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar kesehatan akan  menjadi  bahaya  bagi  kesehatan.  Terlebih  jika  disertai  dengan  pengedaran  secara gelap akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa  yang  pada  akhirnya  dapat  melemahkan  ketahanan  nasional  (Salatun  &  Mina, 2019)(Badri, 2016)(Pradana et al., 2019).
Dalam  Pasal  111  ayat  (1)  dan  (2)  sampai  dengan  Pasal  147  Undang-  Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  memberikan  sanksi  yang  cukup  berat  bagi pelaku  tindak  pidana  Narkotika,  meskipun  telah  diberlakukan  undang-undang  tentang narkotika dan ancaman sanksi yang berat bagi yang melanggar, namun kejahatan ini tetap saja  mengalami  peningkatan  dari  tahun-ketahun.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  peredaran narkotika yang semakin meluas ke seluruh wilayah di Indonesia.
Dalam  penyalahgunaan  narkotika  sebagian  besar  terjadi  pada  anak-anak  usia sekolah  maupun  remaja,  mereka  masih  begitu  mudah  terpengaruh  dan  kondisi  jiwa mereka  belum  stabil.  Ini  jugalah  yang  banyak  terjadi  di  berbagai  kota  yang  sedang berkembang  dan  yang  sedang  giat-giatnya  membangun.  Upaya  penanggulangan
penyalahgunaan  narkotika  dibutuhkan  peran  dari  masyarakat,  kesadaran  masyarakat terhadap  penanggulangan  penyalahgunaan  narkotika  masih  kurang,  dampak  dari penyalahgunaan  narkotika  dapat  merusak  masa  depan  generasi  muda  sebagai  generasi penerus bangsa (Lukman et al., 2021).
Bangsa Indonesia perlu mengambil tindakan serius dalam pemberantasan tindak kejahatan  narkotika  yang  semakin  memprihatinkan,  dengan  beberapa  alasan  yang mendukung hal ini. Pertama, pemerintah belum mencapai optimalitas dalam menangani kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menuntut kita untuk lebih peduli dan memperhatikan masalah ini secara khusus. Kedua, secara yuridis, instrumen hukum yang mengaturnya, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun konvensi yang sudah diratifikasi,  sebenarnya sudah cukup memadai  sebagai  dasar pemberantasan dan penyalahgunaan  peredaran  gelap  narkoba.  Terakhir,  mengingat  merebaknya  peredaran gelap narkotika, upaya pemberantasan tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan aparat  penegak  hukum,  melainkan  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  bersama. Dengan upaya terpadu dari keluarga, sekolah, masyarakat, ulama, LSM, dan pemerintah, termasuk BNN, diharapkan dapat menanggulangi dan meminimalisir kasus tindak pidana narkoba secara efektif (Cahyaningtyas, 2019).
Kabupaten Garut adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan  banyaknya  tingkat  penyalahgunaan  Narkotika.  Hal  ini  dibuktikan  dengan penuturan sejumlah pengedar narkoba yang tertangkap mengaku mendapatkan pasokan Narkotika dari kota-kota lain di luar Kabupaten Garut.
Kabupaten  Garut  yang  tadinya  dijuluki  sebagai  lumbung  padi,  lambat-laun bergeser  menjadi  lumbung  Narkotika,  hal  ini  dikarenakan  semakin  banyaknya masyarakat Kabuten Garut yang mengonsumsi obat-obatan terlarang ini mulai dari usia remaja, dewasa sampai usia yang tergolong tua. Kejahatan ini tidak lagi memandang usia.
Untuk  kesekian  kalinya  peredaran  Narkotika  di  wilayah  hukum  Mapolres Kabupaten  Garut  terungkap.  Polisi  kembali  menangkap  sindikat  bandar  sabu-sabu jaringan internasional asal Malaysia. Hal ini bukan yang pertama kalinya terjadi disidrap, sindikat  bandar  sabu-sabu  jaringan  internasional  seringkali  tertangkap  di  Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
Meskipun penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam undang-undang dengan ancaman  sanksi  yang  cukup  berat,  namun  pelaku  penyalahguna  kasus  ini  masih  terus meningkat.  Dalam  tahun  2020-2022  di  Kabupaten  Garut  setidaknya  ada  527  kasus narkotika  yang  terdaftar.  Keadaan  inilah  yang  melatarbelakangi  betapa  pentingnya mengkaji dan meneliti penerapan sanksi pidana pelaku penyalahgunaan Narkotika.
Berdasarkaan  uraian  diatas,  maka  penulis  tertarik  mengadakan  penelitian  di Kabupaten  Garut  khususnya  dalam  lingkungan  wilayag  Pengadilan  Negeri  Garutuntuk mengetahui sanksi pidana atas kasus penyalahgunaan Narkotika di Sidrap serta faktor- faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.
Sehubungan  dengan  uraian  tersebut,  penulis  meneliti  mengenai  Putusan Pengadilan  Negeri  Garut  Nomor  163/Pid.Sus/2019/PN  Grt.  dengan  Terdakwa Febbryansyah  Als.  Terong  Bin  Apud  Mudrika,  yang  telah  terbukti  secara  sah  dan
meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “tanpa  hak  atau  melawan  hukum menyimpan,  menguasai,  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman  yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua. Hakim memutuskan  Terdakwa  Febbryansyah  Als.  Terong  Bin  Apud  Mudrika  dengan  pidana penjara  selama  14  tahun  dan  denda  sejumlah  Rp.1.000.000.000,-  (satu  miliar)  dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa  Febbryansyah  Als. Terong  Bin  Apud Mudrika telah melanggar Pasal  112  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan.
Sedangkan untuk pembandinya adalah Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Grt, dengan Terdakwa Ujang Ahmaddita Irwan Bin Iwan. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman,”  sebagaimana  dalam  dakwaan  Kesatu.  Hakim  menjatuhkan  hukuman  pada Terdakwa Ujang Ahmaddita Irwan Bin Iwan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda kepada terdakwa tersebut diatas sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan. Terdakwa Ujang Ahmaddita Irwan Bin Iwan telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk  lebih  mengetahui  dan  lebih  memahami  segala  segi  kehidupan,  sehingga  suatu penelitian  harus  dilakukan  secara  sistematis  dengan  metode-metode  dan  tehnik-tehnik yaitu  yang  ilmiah  (Asikin,  2018).  Menurut  Soerjono  Soekanto,  penelitian  merupakan suatu kegiatan karya ilmiah yang berkaitan dengan analisis konstruksi yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten (Hidayat et al., 2022). Metodologis berarti sesuai  dengan  metode  atau  cara  tertentu.  Sistematis  adalah  berdasarkan  suatu  alasan, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu karangan tertentu (Asikin, 2016). Pada prinsipnya metode penelitian memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa serta memahami permasalahan yang dihadapinya  (Hidayat  et  al.,  2021).  Penelitian  merupakan  suatu  sarana  pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran  secara  sistematis,  metodologis,  dan  konsisten.  Melalui  penelitian  tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Dengan Jual Beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman
Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki,  menyimpan, menguasai,  atau  menyediakan  Narkotika  Golongan  I  bukan  tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.
Merujuk pada ketentuan di atas, UU Narkotika tidak mengatur secara spesifik mengenai bagaimana  cara  seseorang  memiliki,  menyimpan,  atau  menguasai narkotika  ataupun  dari  mana  narkotika  tersebut  berasal.  Dalam  hal  ini,  ketika narkotika  ditemukan  berada  dalam  penguasaan  seseorang  meskipun  tanpa sepengetahuannya,  orang  tersebut  tetap  diduga  telah  memenuhi  unsur  “memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika” pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.
Sebagai kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, kini  narkotika  sudah  sangat  mengkhawatirkan  bangsa  kita  dan  seluruh  bangsa  di dunia  saat  ini.  Produksi  dan  peredaran  narkotika  begitu  masif  beredar  di  tengah- tengah  masyarakat  kita.  Peran  dari  para  mafia  narkotika  seakan  seperti  tdak  dapat terbendung lagi. Para mafia narkotika sudah meracuni para penegak hukum sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di bangsa Indonesia dan berbagai belahan dunia, walaupun  seluruh  bangsa  memerangi  kejahatan  ini.  Masyarakat  sering  mendengar pernyataan  tentang  membangun  komitmen  atau  memerangi  bersama  dalam memberantas narkotika di negara kita dan seluruh dunia.
Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia, namun  ternyata  tingkat  peredaran  gelap  narkotika  sermakin  tinggi  dan  merajalela. Beberapa  indikasi  memperlihatkan  bahwa  kejahatan  narkotika  merupakan extraordinary  crime .  Pengertiannya  adalah  sebagai  suatu  kejahatan  yang  sangat berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dasyatnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary  punishment sangat  diperlukan  untuk  jenis  kejahatan  yang  sangat luarbiasa  dewasa  ini  yang  sudah  terjadi  diseluruh  bangsa-bangsa  di  dunia  ini  ni sebagai transnational crime (Kadarmanta, 2022).
Hal lain yang cukup mengesankan dalam perkembangan masalah narkotika dunia adalah upaya untuk meningkatkan penanggulangan masalah narkotika bukan hanya  pada  sisi  ketersediaan (supply) ,  tetapi  juga  dari  sisi  permintaan (demand). Ditinjau dari aspek kepentingan nasional, konvensi ini dapat menjamin kepastian dan keadilan  hukum  dalam  upaya  penegakan  hukum  peredaran  gelap  narkotika  dan psikotropika yang melibatkan para pelaku kejahatan lintas batas teritorial Indonesia. Disamping  itu,  untuk  kepentingan  nasional  khususnya  kepentingan  dalam  negeri, akan diperoleh suatu kepastian dan kemanfaatan dalam rangka pengaturan peredaran narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.
Pada  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika yaitu:  “Narkotika hanya  dapat  digunakan untuk  kepentingan pelayanan Kesehatan
dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi.” Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia disalahgunakan pemakaiannnya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif. Beredarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah  sah  keberadaannya,  Undang-Undang  Narkotika  hanya  melarang  terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.
Sering  sekali  penggunaan  narkotika  bukan  untuk  kepentingan  pengobatan dan  ilmu  pengetahuan  bila  dilihat  dari  keadaan  yang  demikian  dalam  tataran empirisnya.  Masyarakat  sering  menggunakan  narkotika  dengan  dosis  yang  besar sehingga  dapat  memabukkan  dan  ketagihan.  Oleh  sebab  itu,  kejahatan  narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini  berimbas  pada  rusaknya  mental  baik  fisik  maupun  psikis  pemakai  narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah di lakukan oleh semua elemen  masyarakat.  Dari  pejabat  penegak  hukum,  pejabat  politik,  pejabat  swasta, mahasiswa, anak-anak (Sunarso, 2005).
Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum  seharusnya  diharapkan  mampu  menjadi  faktor  penangkal  terhadap meningkatnya  perdagangan  gelap  serta  peredaran  narkotika,  tapi  dalam kenyataannya  justru  semakin  intensif  dilakukan  penegakan  hukum,  semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.
Penerapan  hukum  terhadap  tindak  pidana  tanpa  hak  atau  melawan  hukum dengan jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman di wilayah Kabupaten Garut, yang  Pertama  dengan  Terdakwa  Febbryansyah  Als.  Terong  Bin  Apud  Mudrika, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan  tanaman  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram”;  sebagaimana  dalam  dakwaan alternatif ke dua, yang Kedua dengan Terdakwa Ujang Ahmaddita Irawan Bin Iwan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa Hak atau  Melawan  Hukum  Menjadi  Perantara  dalam  Jual  Beli  Narkotika  Golongan  I Dalam  Bentuk  Bukan  Tanaman”  sebagaimana  dalam  dakwaan  Kesatu.  Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling tidak mencocoki dan menurut penulis penerapan  hukum  materiil  dalam  kasus  ini  tersebut  sudah  sesuai  dengan  hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
B. Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Tindak  Pidana  Tanpa  Hak  Atau  Melawan Hukum  Dengan  Jual  Beli  Narkotika  Golongan  1  Bukan  Tanaman  Dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2019/PN Grt., dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Grt
Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan
fakta-fakta  hukum  tersebut  diatas  memilih  langsung  dakwaan  alternatif  pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Dalam  menjatuhkan  pidana,  hakim  harus  berdasarkan  pada  dua  alat  bukti yang  sah  kemudian  dua  alat  bukti  tersebut  hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa tindak  pidana  yang  didakwakan  benar-benar  terjadi  dan  terdakwalah  yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
Hakim memegang peranan yang sangat penting dalam lingkungan peradilan demi  terciptanya  suatu  proses  peradilan  yang  adil  dan  memenuhi  rasa  keadilan dilingkungan  masyarakat.  Peranan  Hakim  menjadi  sangat  penting  karena  hakim merupakan  tumpuan  terakhir  dan  suatu  proses  peradilan  bagi  masyarakat.  Hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  dengan  kata  lain  hakim  harus  selalu  menegakkan  hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri.
Dasar pertimbangan hakim ini merupakan langkah dan musyawarah  antara majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan. Di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan  Kehakiman  menyebutkan  bahwa:  “Segala  putusan  pengadilan  selain harus  memuat  alasan  dan  dasar  putusan  tersebut,  memuat  pula  pasal  tertentu  dan perundang-undangan  yang  bersangkutan  atau  sumber  hukum  tidak  tertulis  yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
Penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  di  Indonesia  yang  mana  pemerintah selaku  penyelenggara  kehidupan  bernegara  perlu  memberikan  perlindungan  dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (social  policy). Salah  satu  bagian  dari  kebijakan  sosial  ini  adalah  kebijakan penegakan  hukum (law  enforcement  policy), termasuk  di  dalamnya  kebijakan legislatif (legislative  policy). Sedangkan  kebijakan  penanggulangan  kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian darikebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) (Mulyadi & Pidana, 2011).
Pengkajian  mengenai  penegakan  hukum  pidana,  dapat  dilihat  dari  cara penegakan  hukum  pidana  yang  dikenal  dengan  sistem  penegakan  hukum  atau criminal law enforcement  yang mana bagiannya adalah kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy). Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).
Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau  instansi  seperti  antara  kepolisian  dengan  pihak  Badan  Narkotika  Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama,  lembaga-lembaga  pendidikan,  organisasi  kemasyarakatan  dan  lain-lain. Dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika perlu diintensifkan penyuluhan-
penyuluhan  tentang  bahaya  narkotika  melalui  media  massa  seperti  surat  kabar, majalah, internet, jejaring sosial (facebook, twitter) dan lain-lain, sehingga anggota masyarakat  menyadari  bahaya  besar  narkotika,  sehingga  setiap  keluarga  dapat membuat  upaya-upaya  pencegahan  secara  internal  keluarga.  Pertahanan  keluarga adalah  usaha  yang  terpenting  dalam  mencegah  terjadinya  peredaran  dan penyalahgunaan narkotika. Aparat penegak hukum sudah tidak melakukan kerjasama dengan para kartel narkotika dan menolak semua kompromi. Aparat penegak hukum juga harus mempunyai moral yang tinggi, agar tidak menjadi korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Sangat berbahaya dan mengkhawatirkan apabila aparat penegak hukum  yang  seyogyanya  menegakkan  hukum  tetapi  menggunakan  narkotika  itu sendiri. Aparat penegak hukum yang tanpa kompromi dan tegas akan menjadi salah satu kunci keberhasilan memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

## KESIMPULAN
Penerapan hukum terhadap tindak pidana jual beli Narkotika Golongan 1 bukan tanaman di Kabupaten Garut menunjukkan bahwa Terdakwa Febbryansyah Als. Terong Bin  Apud  Mudrika  dan  Terdakwa  Ujang  Ahmaddita  Irawan  Bin  Iwan  dinyatakan bersalah. Febbryansyah Als. Terong Bin Apud Mudrika dihukum 14 tahun penjara dan denda  Rp.  1  miliar,  sedangkan  Ujang  Ahmaddita  Irawan  Bin  Iwan  dihukum  8  tahun penjara  dan  denda  Rp.  1  miliar.  Hakim  mempertimbangkan  pasal-pasal  yang bersangkutan  dari  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan perundang-undangan  lainnya.  Saran  yang  dapat  diberikan  adalah  pertama,  Pemerintah perlu mengintensifkan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk meningkatkan peran serta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri, serta  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  upaya  penanggulangan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  di  Indonesia.  Kedua,  Pemerintah  juga harus  memaksimalkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemberantasan  bahaya  narkoba dengan  melakukan  penyuluhan  sampai  tingkat  RT/RW  tentang  risiko  Narkotika. Himbauan harus disampaikan kepada remaja, mahasiswa, dan masyarakat agar berperan aktif dalam mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, untuk menghindari kemunculan kasus penyalahgunaan narkotika.

## BIBLIOGRAFI
Asikin, Z. (2016). Pengantar metode penelitian hukum .
Asikin, Z. (2018). Amiruddin.(2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum .
Badri, M. (2016). Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Persfekti Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 16 (3), 12–18.
Cahyaningtyas,  I.  (2019).  Reformasi  Birokrasi  Badan  Narkotika  Nasional  Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Hukum Progresif , 7 (2), 153.
Darwis,  A.,  Dalimunthe,  G.  I.,  &  Riadi,  S.  (2017).  Narkoba,  Bahaya  dan  Cara Mengantisipasinya. Amaliah:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 1 (1),  36– 45.
Hidayat, A. R., Alifah, N., & Laksana, M. O. (2022). Financial Performance Analysis: Manufacturing  Companies  In  Indonesia  Before  And  Post  The  2008  Global Economic Crisis. Journal of Comprehensive Science (JCS) , 1 (5), 1267–1275.
Hidayat,  A. R.,  Alifah,  N., Rodiansjah, A.  A.,  & Asikin,  M.  Z. (2024). Sengketa  Laut Cina Selatan: Analisis Realis terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, dan Implikasi Geopolitik. Jurnal Syntax Admiration , 5 (2), 568–578.
Hidayat, A. R., Hanipah, H., Nurjanah, A., & Farizki, R. (2021). Upaya untuk Mencegah Penyakit  Diabetes  pada  Usia  Dini. Jurnal  Forum  Kesehatan:  Media  Publikasi Kesehatan Ilmiah , 11 (2), 63–69.
Iriani,  D.  (2015).  Kejahatan  Narkoba:  Penanggulangan,  Pencegahan  dan  Penerapan Hukuman Mati. Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial , 12 (2).
Isnaini, E. (2017). Penggunaan Ganja Dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Independent , 5 (2), 46–54.
Jannah, R., & Hidayat, A. R. (2022). Energy Access in the Village of Gunung Arba, Jango Village from the Perspective of Environmental Justice in Central Lombok District Community. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (9), 14848–14858.
Kadarmanta,  A.  (2022). Kejahatan  narkotika:  Extraordinary  crime  dan  extraordinary punishment .
Lubis,  M.  T.  S.  (2020).  Sistem  Pemidanaan  Bagi  Anak  Pengedar  Narkotika  Dengan Hukuman Pelatihan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial , 6 (1), 26– 35.
Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus narkoba di Indonesia  dan  upaya  pencegahannya  di  kalangan  remaja. Jurnal  Penelitian  Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) , 2 (3), 405–417.
Mulyadi, M., & Pidana, P. H. (2011). Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara .
Nugroho, B., Sumarso, S., Yustianti, S., & Roesli, M. (2019). Penerapan Pasal 112 Dan Pasal  127  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Jurnal Media Hukum Dan Peradilan , 5 (2), 305–313.
Pradana, D. A., Amelia, D., Shavera, F., & Purnamasari, O. (2019). Sosialisasi Jenis dan
Bahaya Narkoba bagi Kesehatan pada Ikatan Pemuda Waru Rw 05 Pamulang Barat, Tangerang  Selatan. Prosiding  Seminar  Nasional  Pengabdian  Masyarakat  LPPM UMJ .
Salatun, R., & Mina, R. (2019). Penyuluhan Narkoba Sebagai Upaya Preventif Peredaran Gelap  Narkoba  di  Masyarakat. MONSU’ANI  TANO  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , 2 (1).
Sunarso, S. (2005). Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum .
Suyatna,  U.  (2018).  Evaluasi  kebijakan  narkotika  pada  34  provinsi  di  Indonesia.
Sosiohumaniora , 20 (2), 168–176.
Yudi,  P.,  &  Berlian,  B.  (2023).  The  Development  of  International  Law  in  the  Age  of Globalization:  Challenges  and  Opportunities. International  Journal  of  Social Service and Research , 3 (8), 2004–2008.
Copyright Holder: Rio Wahyu Anggoro (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: