KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI FACEBOOK DAN TWITTER: STUDI KASUS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Tika Ardillaning Pratiwi 1
H.M. Burhan Bungin 2
Bagoes Soenarjanto 3

## ABSTACT
Freedom of speech is a right of every individual to the community to express their opinions either in criticism,  suggestion/comment,  or  opinion  through  various  ways  whether  oral  or  in  writing,  directly  or indirectly  by  utilizing  social  media,  such  as  facebook,  twitter,  etc.  However,  sometimes  peoples  out  of control using their freedom of rights, so there are others who feel offended and aggrieved. Such events are already common, and should end up in prison. Based from this incident, researchers wanted to know whether  freedom  of  speech  through  facebook  and  twitter  being  limited  to  the  existence  of  the  law  of information  and  electronic  transaction  (UU  ITE).  This  research  uses  narrative  qualitative  research design, which this research aimed to describe and analyze phenomena, events, social activities, attitudes, perceptions, and thought of someone about freedom of speech through facebook and twitter being limited by  the  existence  of  the  law  of  the  information  and  electronic  transactions  (UU  ITE)  are  presented  in narrative  form.  From  the  results  of  this  research  revealed  that  a  person’s  freedom  of  speech  through social media (facebook and twitter) is not to be limit, thus they feel comfortable because of their privacy rights  are  protected.  In  this  law  provides  legal  protection  to  every  user  virtual  world  of  criminals  who exploit information technology, computer, and internet networks.
Keywords: freedom of speech, social media, facebook, twitter, UU ITE

## ABSTRAK
Kebebasan  mengeluarkan  pendapat  adalah  hak  setiap  individu  masyarakat  dalam  mengutarakan pendapat  mengenai  kritik,  saran,  dan  opini  melalui  berbagai  cara  baik  secara  lisan  maupun  tulisan, langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media sosial yang ada, seperti Facebook , Twitter , dan  sebagainya.  Namun,  terkadang  individu-individu  ini  terlewat  batas  dalam  menggunakan  kebebasan tersebut, sehingga ada pihak lain yang merasa tersinggung dan dirugikan. Peristiwa seperti itu telah sering terjadi,  bahkan  ada  yang  berakhir  hingga  dibalik  jeruji  besi.  Dari  fenomena  tersebut  peniliti  ingin mengetahui  apakah  kebebasan  dalam  menyampaikan  pendapat  melalui facebook dan twitter menjadi terbatas dengan adanya UU ITE ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian narasi kualitatif, dimana penelitian  ini  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisa  fenomena,  peristiwa,  aktivitas  sosial, sikap,  persepsi  dan  pemikiran  seseorang  mengenai  kebebasan  dalam  menyampaikan  pendapat  melalui facebook dan twitter menjadi  terbatas  dengan  adanya    UU  ITE.  Dari  hasil  penelitian  ini  ternyata kebebasan berpendapat seseorang melalui facebook dan twitter tidaklah merasa terbatasi dengan adanya Undang  Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  justru  mereka  merasa  aman  karena  ada  yang melindungi hak privasi mereka. Karena dalam undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi setiap  pengguna  dunia  maya  dari  para  pelaku  tindak  kejahatan  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi yang terkait dengan komputer dan jaringan internet.
Kata kunci: kebebasan berpendapat, media sosial, facebook, twitter, UU ITE
1 Tika Ardilaning Pratiwi, mahasiswa Prodi S-1 Ilmu Komunikasi, FISIP, Untag Surabaya
2 Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin, Ph.D., pengajar pada Prodi S-1 Ilmu Komunikasi, Ketua Prodi S-3 Ilmu Administrasi, FISIP, Untag Surabaya
3 Drs.  Bagoes  Soenarjanto,  M.Si.,  pengajar  pada  Prodi  S-1  Ilmu  Komunikasi,  S-1  Administrasi  Publik,  S-1 Administrasi Bisnis, FISIP, Untag Surabaya

## PENDAHULUAN
Setiap  orang  memiliki  hak  untuk  bebas mengeluarkan pendapatnya masing-masing seperti yang  tertulis  dalam  Undang  Undang  Dasar  1945 pasal  28E  ayat  3  yang  berbunyi  “ setiap  orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan  pendapat .”  dan  pasal  28F  yang berbunyi “ setiap orang berhak untuk berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia .” serta  tercantum  dalam  Deklarasi  Universal  Hak Asasi  Manusia  pasal  19  yang  menyatakan  bahwa “ Everyone has the right to freedom of opinion and expression;  this  right  includes  freedom  to  hold opinions without interference and to seek, receive and  impart  information  and  ideas  through  any media  and  regardless  of  frontiers ”  (Setiap  orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan  pendapat;  hak  ini  menyancakup kebebasan  untuk  berpegang  teguh  pada  suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran  melalui  media  apa  saja  dan  tanpa memandang  batas-batas  wilayah).  Setiap  orang memiliki kepentingan untuk mengeluarkan pendapat  secara  bebas  tanpa  adanya  tekanan  dari pihak  lain,  sebab  dengan  adanya  tekanan  atau batasan  akan  mengakibatkan  seseorang  takut untuk  mengeluarkan  suara  dan  itu  merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam  era  globalisasi  saat  ini  dan  pesatnya perkembangan  teknologi  komunikasi  zaman sekarang,  masyarakat  dapat  dengan  mudah mengeluarkan  pendapatnya  melalui  perantara media  massa  terutama  melalui  media  sosial. Banyak  media  sosial  yang  sering  dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dapat langsung menyuarakan  pendapatnya,  seperti  melalui  status di Facebook dan  kicauan  di Twitter .  Dengan adanya  media  tersebut  setiap  individu  dapat langsung  mengakses  melalui  internet  maupun gadget yang  dimiliki  dan  dengan  cepat  dapat tersebar  luas  ke  seluruh  jaringan.  Namun, terkadang  individu-individu  ini  terlewat  batas dalam  menyuarakan  pendapatnya,  mereka  tidak membatasi isi pesannya sendiri, yang mungkin isi pesan  tersebut  dapat  menyinggung  individu  lain atau  instansi  tertentu.  Kasus  yang  terjadi  dalam media  online  maupun  media  sosial  ini  sudah diatur  dalam  UU  Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Electronik  (UU  ITE).
Dengan  adanya  undang-undang  ini,  maka  pihak yang  merasa  dirugikan  dapat  menuntut  atau memperkarakan ke jalur hukum. Di Indonesia ini, sudah  banyak  contoh  kasus-kasus  yang  bermula dari  status  ataupun  kicauan  seseorang  di  jejaring sosial yang akhirnya harus berakhir di meja hijau.
Contohnya,  kasus  yang  dialami  Florence, dimana  kasus  ini  bermula  dari  status  yang dibuatnya di akun Path yang secara otomatis juga terhubung  dengan  akun Twitter -nya yang  isinya tentang  ketidak  puasannya  atas  pelayanan  salah satu  tempat  pengisian  bensin  di  Yogyakarta  dan kemudian  status  tersebut  tersebar  luas  di  media sosial dan akhirnya harus berurusan dengan pihak yang  berwajib  atas  tuduhan  yang  dianggap menghina  warga  Yogyakarta.  Kemudian,  kasus Muhammad  Arsyad  Assegaf  atau  yang  dikenal sebagai  “MA”  dimana  pada  kasus  ini  MA melakukan  “ bullying ”  pada  Joko  Widodo (Jokowi)  melalui  akun Facebook -nya  dengan mengunggah  sebuah  gambar  porno.  Kemudian diketahui  oleh  ketua  tim  kuasa  hukum  Joko Widodo  dan  melaporkan  tindakan  MA  ke  pihak kepolisian.
Berdasarkan  dari  uraian  diatas,  penelitian  ini secara  khusus  akan  membahas  permasalahan apakah  kebebasan  berpendapat  melalui facebook dan twitter menjadi  terbatas  dengan  adanya  UU ITE  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  apakah kebebasan  berpendapat  melalui Facebook dan Twitter menjadi terbatas dengan adanya UU ITE.

## Cybermedia
Ketika penemuan teknologi informasi berkembang  dalam  skala  massal,  maka  teknologi itu  telah  mengubah  bentuk  masyarakat  manusia, dari  masyarakat  dunia  lokal  menjadi  masyarakat dunia  global.  Dimana  sebuah  dunia  masyarakat yang  sangat  trasnparan  terhadap  perkembangan informasi, transportasi serta teknologi yang begitu cepat  dan  begitu  besar  memengaruhi  peradaban umat manusia. Perkembangan teknologi informasi juga tidak hanya mampu menciptakan masyarakat dunia  global,  namun  secara  materi  mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat,  sehingga  tanpa  disadari  komunitas manusia  telah  hidup  dalam  dua  kehidupan,  yaitu kehidupan  masyarakat  nyata  dan  kehidupan masyarakat maya atau disebut sebagai cybercommunity (Bungin,  2013:  164).  Didalam lingkungan media baru ini ada sebuah ruang yang biasa  disebut  dengan cyberspace (dunia  maya) dimana  dalam  lingkungan  ini  telah  membawa pemikiran  baru  terhadap  riset  media  yang  tidak hanya terfokus pada pesan saja, tetapi melibatkan teknologi  komunikasi  itu  sendiri  secara  langsung
maupun  tidak  langsung  dan  memberikan  fakta bahwa  perangkat  komunikasi  berteknologi  itu merupakan salah satu bentuk tipe dari lingkungan sosial. Cyberspace sendiri  dianggap  sebagai jejaring  internet  yang  telah  berkonsoldasi  ke dalam jaringan bagi berbagai jaringan.
Cybermedia (media siber) memiliki karakteristik  yang  bersifat network (jejaring/ jaringan)  yang  tidak  hanya  menghubungkan antarkomputer  dan  perangkat  keras  lainnya  tetapi juga  menghubungkan  antar  individu  yang  dapat melibatkan  banyak  individu-individu  lainya  dan tidak  dibatasi.  Karakteristik  yang  lainnya  adalah interaksi ( interactivity ), merupakan sebuah konsep yang sering digunakan untuk  membedakan antara media  baru  yang  digital  dan  media  tradisional. Dengan  kehadiran  teknologi  komunikasi  ini mampu memberikan kemudahan untuk melakukan interaksi  dengan  siapapun  dan  saling  terhubung dalam  waktu  yang  sama,  dimana  teknologi  inilah yang  telah  mewakili  keterlibatan  fisik  dalam berkomunikasi.
Cyberlaw dan Cybercrime
Dalam kehidupan masyarakat cyber ( cybercommunity )  selain  merupakan  pandangan kehidupan  masa  depan  masyarakat  nyata,  juga merupakan  imitasi  kehidupan  nyata  itu  sendiri, sehingga  memungkinkan  berbagai cybercrime (kriminal cyber ) dalam masyarakat cyber merupakan  imitasi  terhadap  kejahatan  yang selama  ini  ada  di  masyarakat,  hanya  saja kejahatan  itu  dilakukan  menggunakan  prosedur teknologi  telematika  yang  sulit  dilihat  dengan mata  sesaat,  bahkan  susah  dibuktikan.  Namun, kejahatan  umum  yang  terjadi  dalam  masyarakat dunia  maya  ini  berkisar  pada  kejahatan  terhadap sesame  anggota  masyarakat  dunia  maya  yang berhubungan  erat  dengan  hukum-hukum  positif dan  kejahatan  terhadap  moral  masyarakat  secara umum.  Salah  satu  karakter  umum cybercrime yang  dapat  diidentifikasi  adalah  kejahatan  ini dapat  dilakukan  dari  mana  saja  dan  dimana  saja dalam cybercommunity , tanpa harus berada dalam satu  negara  atau  senegara  dengan  tempat  dimana server itu berada.
Etika Berinternet ( Netiquette ) Netiquette berasal  dari  kata  “ net ”  untuk menjelaskan  jaringan  ( network )  atau  bisa  juga internet,  dan  “ etiquette ”  yang  berarti  etika  atau tata  nilai  yang  diterapkan  dalam  komunikasi  di dunia cyber . Artinya, walau komunikasi terjadi di dunia  virtual  dan  medium  komunikasi  diwakili oleh  teks,  diperlukan  standar  aturan  berdasarkan aturan  komunikasi  dan/atau  hubungan  antar-
individu  sebagaimana  halnya  terjadi  di  dunia nyata.  Dengan  demikian, etiquette bisa  diartikan sebagai tiket yang harus dimiliki seseorang untuk masuk ke dalam suatu komunitas yang merupakan standar aturan yang harus dimiliki untuk masuk ke dalam  suatu  jaringan  atau  masyarakat  di  dunia virtual.  Intinya, netiquette merupakan  etika berinternet sekaligus  perilaku  sosial  yang  berlaku di media online .
Alasan  mengapa  diperlukan  etika  berinternet, antara lain:
1. Pengguna  media cyber tidaklah  setara  dan berasal  dari  lingkungan  yang  sama  tidaklah setara dan berasal dari lingkungan yang sama (keragaman  cultural),  dimana  menyebabkan tebukanya  peluang  konflik,  perseteruan,  atau permusuhan,  dan  tidak  adanya  batas-batas geografis  sehingga  diperlukan  suatu  aturan yang  bisa  diakui  serta  dilaksanakan  untuk semua pengakses. Serta media cyber merupakan ruang publik ( public space ). 2. Komunikasi yang terjadi cenderung mengandalkan pada teks tedapat
kemungkinan  penafsiran  terhadap  teks  antara pengguna  yang  memproduksi  teks  dan pengguna  yang  menerima  teks  yang  terkait dengan  kultur  diperlukan  adanya  kesamaan dalam  memahami  teks  yang  diunggah  di media cyber .
3. Di  media cyber konten  tidak  hanya  langsung tertuju  ( direct )  kepada  pengguna  yang diinginkan,  tetapi  bisa  terjadi  secara  tidak langsung  ( undirect ). Komunikasi  yang  terjadi tentu  tidak  terbatas  pada  komunikasi  yang melibatkan dua orang semata tetapi juga pada tataran  komunikasi  yang  jauh  lebih  luas, dimana  apa  yang  ditampilkan  di  media cyber bisa  diakses  langsung  oleh  pengguna  lain, baik  melalui  akses  keakun,  akses  ke  situs, aksen melalui mesin pencari, maupun melalui perantara perangkat.
4. Media cyber tidak  serta-merta  dianggap sebagai  media  yang  berbeda  dan  lepas  dari dunia  nyata.  Hubungan  antar-pengguna  di media cyber pada  kenyataannya  merupakan transformasi  dari  hubungan  dunia  nyata, namun  dengan  perantara  teknologi.  meski komunikasi itu terjadi di dunia virtual, melalui teks,  dan  antar-pengguna  diwakili  oleh perangkat,  tetap  saja  yang  terjadi  itu komunikasi  yang  memerlukan  tata  krama sehingga  tetap  diperlukan    aturan  tak  tertulis untuk saling menghormati.
5. Etika  berinternet  diperlukan  agar  setiap pengguna  ketika  berada  di  dunia  virtual
memahami  hak  dan  kewajibannya  sebagai “warga negara” dunia virtual.
Aspek Hukum di Cybermedia Masalah  terbesar  yang  dihadapi  masyarakat dunia  maya  adalah cybercrime .  Kejahatan  di dunia cyber atau cybercrime merupakan  bentuk kejahatan  baru  berbasis  teknologi  informasi dengan  memanfaatkan  perangkat  keras  maupun perangkat lunak komputer. Cybercrime merupakan  perbuatan  melawan  yang  dilakukan dengan  memakai  komputer  sebagai  sarana/alat atau  komputer  sebagai  objek,  baik  untuk memperoleh  keuntungan  atau  tidak,  dengan merugikan pihak lain. Kejahatan cyber merupakan tindakan  kriminal  atau  melawan  hukum  yang menggunakan  komputer  dan  jaringan  internet. Dengan  adanya  masalah  ini,  maka  kebutuhan terhadap cyberlaw menjadi sangat mendasak. Prinsip-prinsip utama dalam cyberlaw adalah:
a. Memberi  rasa  aman  terhadap  setiap  warga masyarakat,  baik  masyarakat  dunia  maya maupun masyarakat dalam realitas nyata.
b. Harus  dapat  memberi  rasa  keadilan  untuk beraktivitas dalam masyarakat maya, melindungi  kepentingan  sesama  anggota cybercommunity terhadap  berbagai  kegiatan saling  “membunuh”  satu  sama  lainnya  di antara anggota cyber . c. Dapat melindungi hak-hak intelektual maupun  hak-hak  materiil  lainnya  dari  setiap warga cyber . d. Dapat  memberi  rasa  jera  terhadap  pelaku- pelaku cybercrime dengan  sanksi-sanksi hukuman yang dibenarkan dalam cybercommunity ,  maupun  pemberian  sanksi- sanksi  hukum  positif  terhadap  pelaku kriminal dalam masyarakat maya.
e. Dapat  dilaksanakan  oleh  masyarakat,  baik dalam masyarakat dunia maya maupun dalam masyarakat nyata.
Kejahatan  di  dunia cyber ini  pada  dasarnya merupakan  tindakan  kriminal  dan  ilegal  yang dalam  banyak  kasus  dapat  merugikan  pihak  lain. Terkait  dengan  hal  tersebut,  munculnya  Undang- Undang  RI  No.11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  merupakan langkah  yang  diambil  oleh  pemerintah  dan lembaga  hukum  untuk  menjerat  para  pelaku tindak  kejahatan  yang  terkait  dengan  komputer dan  jaringan  internet.  Munculnya  UU  ITE  ini dimaksudkan  sebagai  pelengkap  dari  payung hukum  lainnya,  dan  sebagai  upaya  perlindungan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  semua warga  negara  Indonesia  sebagaimana  dijelaskan
dalam  Pasal  40  ayat  2,  bahwa“  Pemerintah melindungi  kepentingan  umum  dari  segala  jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang menggangu  ketertiban  umum,  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-perundangan.” Cybercrime dalam UU ITE ini, selain dikategorikan  dalam  beberapa  bentuk  juga terdapat  ketentuan  hukuman  kepada  pelakunya. Misalnya,  ditemukan  tindakan  yang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi yang  ditunjukkan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas suku,  agama,  ras,  dan  antar-golongan  (SARA). Dalam  media cyber ,  khalayak  tidak  hanya  bisa mengakses  sumber  berita  dari  media  asal,  namun dengan  perkembangan  perangkat  atau platform saat  ini,  khalayak  bisa  mengakses  berita  dari media  sosial  seperti Facebook dan Twitter atau bisa juga berlangganan melalui e-mail .

## Opini Publik
Opini  atau  pendapat  dapat  didefinisikan sebagai sesuatu pernyataan yang bersifat aktif atau pasif.  Pengungkapannya  dapat  berupa  verbal, bahasa tubuh,  simbol,  raut muka,  ekspresi,  warna pakaian  yang  digunakan,  serta  tanda-tanda  lain yang  tidak  terbilang  jumlahnya  melalui  referensi, nilai-nilai,  pandangan,  sikap,  dan  kesetiaan terhadap sesuatu. Oleh karena itu suatu opini bisa berbentuk  sebuah  dukungan  terhadap  sesuatu, pertentangan  terhadap  sesuatu,  bahkan  bersifat netral  semata.  Opini  merupakan expressed statement yang  bisa  diucapkan  dengan  kata-kata dan juga bisa dinyatakan dengan isyarat atau cara- cara  lain  yang  mengandung  arti  dan  segera  dapat dipahami  maksudnya.  Opini  timbul  sebagai  hasil pembicaraan  tentang  masalah  yang  bersifat kontroversial  yang  menimbulkan  pendapat  yang berbeda-beda  dan  sebagai  suatu  jawaban  terbuka terhadap  suatu  persoalan  atau  isu.  Subjek  dari suatu  opini  biasanya  adalah  masalah  baru.  Opini berupa  reaksi  pertama  dimana  orang  yang mempunyai  perasaan  ragu-ragu  dengan  sesuatu yang  lain  dari  kebiasaan,  ketidakcocokan  dan adanya  perubahan  penilaian.  Unsur-unsur  ini mendorong  orang  untuk  saling  memperten- tangkannya.

## Proses Pembentukan Opini Publik
Dalam  suatu  publik  yang  menghadapi  isu dapat  timbul  perbedaan  opini  karena:  (1) perbedaan pandangan terhadap fakta; (2) perbedaan  perkiraan  tentang  cara-cara  terbaik
untuk mencapai tujuan; (3) perbedaan motif yang serupa guna mencapai tujuan.
Hal-hal yang diutarakan itu merupakan sebab timbulnya  kontroversi  terhadap  isu  isu  tertentu. Opini  dapat  dinyatakan  melalui  perilaku,  sikap tindak,  mimic  muka  atau  bahasa  tubuh  ( body language )  atau  berbentuk  simbol-simbol  tertulis berupa  pakaian  yang  dikenakan,  makna  sebuah warna.  Untuk  memahami  opini  seseorang  dan publik  tersebut  bukanlah  perkara  yang  mudah karena  berkaitan  dengan  unsur-unsur  tertentu. Unsur-unsur pembentuk opini, yaitu:
1. Kepercayaan mengenai sesuatu ( believe )
2. Apa  yang  sebenarnya  disarankan  untuk menjadi sikapnya ( attitude )
3. Persepsi  ( perception ),  yaitu  sebuah  proses memberikan  makna  yang  berakar  dari beberapa faktor, yaitu (Cutlip, 2006: 242): (a) Latar  belakang  budaya,  kebiasaan  dan  adat istiadat yang dianut seseorang atau masyarakat;  (b)  Pengalaman  masa  lalu seseorang  atau  kelompok  tertentu  menjadi landasan  atau  pendapat  atau  pandangan;  (c) Nilai-nilai  yang  dianut  (moral,  etika,  dan keagamaan  yang  dianut  atau  nilai-nilai  yang berlaku di masyarakat).
4. Berita-berita  dan  pendapat  yang  berkembang yang kemudian mempunyai pengaruh
terhadap pandangan seseorang.
Karakter  Opini  Publik  dan  Kekuatan  Opini Publik
Opini  publik  merupakan  suatu  pengumpulan citra yang diciptakan proses komunikasi.
Gambaran  tentang  sesuatu,  apakah  berbentuk abstrak  atau  konkret  selalu  bermuka  banyak  atau berdimensi  jamak,  karena  berbagai  perbedaan penafsiran (persepsi) yang terjadi diantara peserta komunikasi.  Itu  sebabnya  dalam  opini  publik terjadi  pergeseran-pergeseran,  dikarena  berbagai perbedaan  penafsiran  (persepsi)  yang  terjadi diantara  peserta  komunikasi.  Perubahan  dalam opini  publik  adalah  dinamika  komunikasi, sedangkan  substansi  opini  publik  tida  berubah, karena  ketika  proses  pembentukan  opini  publik berlangsung, pengalaman dari peserta komunikasi itu telah terjadi.
Beberapa faktor yang menyebabkan pergesaran dalam opini publik, antara lain:
1. Faktor  Psikologis.  Tidak  ada  kesamaan  atara individu  yang  satu  dengan  lainnya,  hanya kemiripan  yang  memiliki  banyak  perbedaan meliputi kepentingan, pengalaman, selera, dan kerangka  berpikir.  Atas  perbedaan  inilah sehingga  setiap  individu  berbeda  dalam
bentuk  dan  cara  merespon  terhadap  stimulus atau rangsangan yang menghampirinya.
2. Faktor  Sosiologi  Politik.  Ada  anggapan bahwa  opini  publik  terlibat  dalam  interaksi sosial, diantaranya yaitu:
a. Saat  mewakili  citra  superioritas,  barang siapa  menguasai  opini  publik  akan mengendalikan  orang  lain.  Sebab,  opini publik itu dinamis, maka keberpihakannya bersifat  relative,  dan  cenderung  berpihak pada kelompok atau individuyang memiliki keterdekatan hubungan.
b. Opini  publik  mewakili  suatu  kejadian, sehingga  individu  merasa  keberadaannya dalam  opini  publik  serta  keterlibatan sebagai bagian anggota mayarakat.
c. Opini  publik  berhubungan  dengan  citra, rencana, operasi ( action ) yang merupakan matriks  dari  tahap-tahap  kegiatan  dalam situasi yang selalu berubah. Namun, pada saat  opini  publik  cenderung  negatif disarankan untuk tidak melakukan; respon yang terjadi adalah kecurigaan.
d. Opini publik disesuaikan dengan kemauan banyak  orang,  sehingga  banyak  orang yang  memanfaatkan  opini  publik  sebagai argumentasi  atas  alasan  memutuskan sesuatu..  keputusan  yang  berdasarkan dominasi opini publik belum tentu selaras dengan norma dan etika sosial.
e. Opini  publik  identik  dengan  hagemoni ideologi.  Kelompok  atau  pemerintahan ingin  tetap  terus  berkuasa.  Mereka  harus mampu  menjadikan  ideologi  kekuasaan menjadi dominan dalam opini publik.
3. Faktor  Budaya.  Nilai-nilai  yang  terhimpun dalam  sistem  budaya,  oleh  individu  menjadi identitas  sosialnya,  menjadi  ciri-ciri  dari anggota komunitas budaya tertentu.
4. Faktor  Media  Massa.  Oleh  masyarakat ( audiens ), isi media diubah menjadi gugusan- gugusan  makna,  apakah  yang  dihasilkan  dari proses penyandian pesan itu sangat ditentukan oleh  norma-norma  yang  berlaku  dalam masyarakat, pengalaman yang lalu, kepribadian dan selektivitas dalam penafsiran.

## Kebebasan Mengeluarkan Opini
Sebagian  besar  individu  memiliki  kebebasan mengeluarkan pendapat (opini), sedangkan  media massa memiliki kebebasan menyebarkan opini. Di negara  totaliter,  pelarangan  mengeluarkan  opini terjadi,  sedangkan  di  negara  demokrasi,  kebe- basan  diusahakan  dijamin.  Dalam  komunikasi, pembatasan mengeluarkan opini dihadapkan pada beberapa  teori  antara  lain authoritarian  theory,
libertarian  theory,  responsibility  theory, dan communist  theory .  Sisa-sisa  paham  liberalisme masih  ada  bahkan  dipertahankan,  sehingga umumnya  setiap undang-undang  negara  manapun mempunyai  pasal  tentang  kebebasan  menge- luarkan  opini.  Indonesia  mempunyai  pasal  28 UUD  1945,  sedangkan  dalam Declaration of human rights (1948), kebebasan tercantum dalam pasal 19. Kebebasan mengeluarkan opini dipertahankan  demi  kebenaran.  Namun,  ke- benaran ditentukan oleh norma-norma yang dianut masyarakat  sesuai  tempat,  zaman,  dan  waktunya. Umumnya  orang  menginginkan  kebebasan,  dan menganggap  bila  sesuatu  tidak  dicantumkan dalam hukum, maka tindakan menyerang kebebasan orang lain tidak dapat dituntut.
Kebebasan  menurut  hukum    dibagi  menjadi dua,  yaitu  setiap  individu  menikmati  kebebasan yang sama besarnya dengan kebutuhan kebebasan orang lain, dan kemungkinan menikmati kebebasan  yang  utuh  dalam  hal-hal  khusus.  Jadi, kebebasan adalah salah satu terwujudnya keadilan.  Tugas  negara  bukan  saja  mengadakan keseimbangan  antara  hak  hidup  sebagai  anggota masyarakat,  hak  ikut  menentukan  corak  dan pemerintahan,  serta  kebebasan  mencari  dan memperoleh  pekerjaan  yang  sesuai  keinginan, melainkan  menyatukan  bentuk  kebebasan  yang satu  sama  lain.  Menurut  Barker,  dasar  berpikir rule of law adalah keseimbangan antara satu pihak kebebasan  untuk  menjalankan  sesuatu  dan  pada pihak  lain  pemikiran  hak  ini  juga  dimiliki  orang lain sehingga tercapai prinsip hak yang sama.

## METODE PENELITIAN

## Jenis penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian naratif  kualitatif.  Desain  naratif  atau narrative research  design yaitu  berkaitan  dengan  meng- ekplorasi cerita-cerita individu untuk menggambarkan  kehidupan  orang-orang  (Bungin, 2012: 75). Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi  tentang  kebebasan  publik  dalam menyampaikan  pendapat  secara  naratif  melalui facebook dan twitter yang kini menjadi terbatas.

## Narasumber/Informan Penelitian
Lokasi  dan  informan  penelitian  ini  adalah  di kawasan  kampus  Universitas  17  Agustus  1945 Surabaya.  Pemilihan  informan  dalam  penelitian
ini  menggunakan accidental sampling ,  dimana data  diambil  dari  sampel  yang  memenuhi  kriteria di lokasi yang kebetulan ditemui, atau yang ada di suatu tempat.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini,  data  diambil  belum  ditentukan  dahulu  oleh peneliti  (acak).  Dengan  cara  observasi  dan wawancara,  metode  ini  merupakan  metode dimana  peneliti  mengumpulkan  keterangan- keterangan  seluas-luasnya  mengenai  kelompok tertentu  yang  ingin  di  selidiki.  Penelitian  ini diadakan  dengan  menggunakan  wawancara  dan observasi,  sebagai  alat  untuk  mengumpulkan keterangan-keterangan maupun data.

## Sumber Data
Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti  secara  langsung  dari  sumber  informasi atau responden, yang dimana dalam penelitian ini sumber  informasi  atau  respondennya  adalah mahasiswa  dan  dosen  Jurusan  Ilmu  Komunikasi FISIP  Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya. Sedangkan data sekunder adalah yang didapatkan oleh  peneliti  tidak  secara  langsung  dari  sumber informasi  atau  responden.  Peneliti  mendapatkan data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode. Pengumpulan  data  sekunder  ini  salah  satunya dengan dokumentasi yang dimana dapat diartikan dalam bentuk surat, catatan, arsip foto, hasil rapat, cenderamata,  jurnal  kegiatan,  blog,  website, internet,  buku-buku  pustaka,  karya  ilmiah  dan sebagainya.  Data  berupa  dokumen  seperti  ini berfungsi  untuk  dipakai  menggali  informasi  yang terjadi  di  masa  silam  atau  sebagai  referensi peneliti  dalam  mencari  penyelesaian  masalah. Data  sekunder  ini  adalah  beberapa  contoh  kasus yang ada di media cetak maupun media online.

## Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang dipakai  adalah  teknik  analisis  taksonomik ( taxonomic  analysis ),  dimana  teknik  ini  terfokus pada  domain-domain  tertentu  kemudian  me- milahnya  menjadi  sub-domain  yang  lebih  khusus dan  terperinci.  Sehingga  menghasilkan  hasil analisis  yang  terbatas  pada  domain  tertentu  dan hanya  berlaku  pada  satu  domain  (Bungin,  2012: 214).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti kemudian membuat Tabel Analisis Domain dan Bagan Analisis Taksonomi, sebagai berikut:
Tabel Analisa Domain: Kebebasan Berpendapat Melalui Facebook dan Twitter (Media Sosial) Terkait Penerapan UU ITE
No Rincian Domain Hubungan Semantik Domain 1 - Facebook
- Twitter
- Path
- Instagram
- Blackberry Messenger Jenis Media sosial 2 Membuat tulisan atau pernyataan (status) Digunakan Bentuk aspirasi atau pendapat pengguna media sosial 3 - Melalui tulisan - Melalui gambar Cara Model  atau  bentuk  pengungkapan  pendapat atau komentar 4 Terjadi pelecahan, penghinaan ataupun pencemaran nama baik Sebab-akibat Ungkapan  perasaan  (berkeluh  kesah  atau amarah)  seseorang  terhadap  suatu  hal  yang dialami 5 Menjadi sebuah kasus pidana maupun perdata Alasan Adanya UU ITE yang membatasi dan mengatur tentang  penggunaan  internet,  pemanfaatan teknologi informasi, serta jaringannya 6 Menyinggung  atau  merugikan  pihak lain, baik perorangan maupun lembaga Karakteristik/ cirri-ciri Seseorang dapat dijerat dalam kasus pidana maupun perdata Sumber: Data Primer
Tabel Analisa Taksonomi
Kebebasan Berpendapat Melalui Facebook dan Twitter (Media Sosial) Terkait Penerapan UU ITE
Sumber: Data Primer Suku Agama Menyinggung pihak lain Ras Antar- golongan Menjadi sebuah kasus pidana maupun perdata
Penghinaan
Merugikan pihak lain Pelecehan
Pencemaran nama baik
Dari hasil penelitian yang dilakukan, dari 14 informan  dua  diantaranya  mengatakan  bahwa mereka merasa terbatasi dengna adanya UU ITE, namun  mayoritas  informan  mengatakan  tidak merasa  terbatasi  dengan  adanya  UU  ITE. Mereka juga beranggapan bahwa nilai kebebasan  dalam  UU  ITE  memang  terbatas, tetapi  terbatas  dalam  segi  positif,  karena batasan-batasan  yang  diberikan  di  dalamnya merupakan bentuk per-lindungan bagi masyarakat  dunia  maya  agar  hak-hak  mereka tidak terganggu. Kebebasan ber-pendapat melalui media sosial secara garis besar memang terlihat  sangat  bebas,  banyak  juga  pengguna Facebook dan Twitter ataupun jenis media sosial lainnya yang membuat status dengan seleluasanya sendiri, tidak hanya melalui tulisan saja  tetapi  mereka  juga  menyampaikan  dalam bentuk gambaran yang istilahnya disebut dengan “meme”.  Dalam  penggunaan  dan  pemilihan media  sosial  semua  tergantung  dari  pribadi masing-masing  individu,  ada  juga  orang memiliki semua jenis media sosial, adapula yang hanya  memiliki satu atau dua media sosial saja. Sistem  media  sosial  sekarang  ini  adalah  antara media  sosial  yang  satu  dengan  yang  lainnya terdapat  koneksi  yang  bisa  dihubungkan  secara langsung. Sehingga pada saat pengguna menggunakan  salah  satu  akun  media  sosialnya dan  memposting  sesuatu  atau  mengunggah gambar  maka  secara  langsung  postingan  atau unggahan  itu  juga  terpapar  di  media  sosial lainnya. Contohnya, kasus yang dialami Florence  sebenarnya  berawal  dari  status  yang dibuat di akun Path- nya yang sudah ter-koneksi dengan akun di Twitter- nya, sehingga penyebaran status yang dituliskan oleh Florence dengan  cepat  tersebar  luas  di  media  sosial. Kemudian kasus tersebut menjadi trending topic di Twitter dan  Florence  mendapat  banyak mention dan di- bully oleh orang lain.
Peran status sosial ekonomi, status pendikan , dan intelektualitas seseorang memiliki pengaruh dalam menyampaikan sebuah pendapat  atau  hanya  sekedar  memberikan komentar atau sebuah informasi. Dipandang dari status sosial kelas atas dan tingkat pendidikannya yang cukup tinggi serta berintelek, pendapat, informasi, maupun komentar yang diberikan pasti akan terlihat lebih berkelas  dan  menyampaikannya  dengan  cara
yang bijak dan berdasarkan fakta dan data yang rasional, serta diungkapkan secara santun. Tetapi hal  ini  akan  berbeda  jika  seseorang  itu “mengaku” sebagai seorang yang berpendidikan dan  merupakan  orang  dari  kalangan  kelas  atas dan  bahkan  tingkat  intelektualitasnya  rendah, pasti  cara  penyampaiannya  berbeda  sekali. Berbebeda  pula  dengan  orang  yang  merupakan golongan  kelas  menengah  dan  memahai  aturan- aturan  dan  beretika  tentu  akan  tidak  akan menimbulkan suatu permasalahan karena penyampaiannya  disam-paikan  dengan  santun. Dari  semuanya  itu,  tentu  saja  tidak  lepas  dari kepribadian  orang  masing-masing,  orang  yang status  sosialnya  kelas  atas,  belum  tentu  dia adalah  orang  yang  paham  dengan  etika  dan norma-norma yang ada, begitu juga sebaliknya.
Dalam hasil wawancara mengenai bagaimana  caranya  untuk  membatasi  diri  agar tetap  dapat  berpendapat  secara  bebas,  rata-rata informan  memiliki  pendapat  yang  sama,  yaitu harus  sadar  akan  etika  dan  norma-norma. Memahami  sebuah  etika  dalam  berperilaku maupun  dalam  ber-komunikasi  merupakan  hal yang sangat penting, karena dengan adanya etika tersebut, kita dapat membedakan dan mengetahui batasan-batasan apa saja yang harus dilakukan dan mana yang tidak baik. Begitu juga dengan  norma,  norma  meru-pakan  suatu  aturan yang  tidak  tertulis  dan  selalu  diterapkan.  Selain itu,  dalam  membuat  suatu  pernyataan  maupun komentar  di Facebook dan Twitter atau  jenis media sosial lainnya sebaiknya jangan menuliskan  atau  mengunggah  gambar  ataupun video  yang  menyinggung  tentang  suku,  agama, ras, dan antar golongan (SARA) karena unsur ini adalah unsur yang sangat sensitif jika disinggung.  Kemudian  jika  ingin  berkomentar terhadap suatu isu atau berita jangan memberikan  komentar  yang  sifatnya  anarki ataupun  rasis  dan  sebaiknya  memahami  akar permasalahannya  agar  apa  yang  disampaikan tidak  hanya  sekedar  ikut-ikutan  orang  lain  saja dan  memperkeruh  masalah.  Pada  dasarnya, ungkapan  yang  dikeluarkan  oleh  masyarakat memang merupakan hak kebebasan berpendapat, namun  banyak  orang  yang  me-nyalah-artikan kebebeasan  berpendapat  dengan  semaunya sendiri.  Yang  paling  sederhana  adalah  dalam menyampaikan  atau  mengungkapkan  pendapat
atau  komentar  itu  sebaiknya  seperlunya  dan sewajarnya saja.

## KESIMPULAN
Dari keseluruhannya dapat simpulkan bahwa hak  kebebasan  seseorang  dalam  berpendapat melalui Facebook dan Twitter maupun  media sosial  lainnya  tidaklah  merasa  terbatasi  dengan adanya Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  ini,  justru  mereka  merasa  aman karena  dalam  undang-undang  ini  memberikan perlin-dungan  hukum  bagi  setiap  pengguna dunia  maya  dari  para  pelaku  tindak  kejahatan yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  yang terkait  dengan  komputer  dan  jaringan  interenet. Sebe-narnya,  batasan  yang  diatur  di  dalam  UU ITE  ini  merupakan  batasan  yang  positif,  itu sebabnya  mengapa  masyarakat  tidak  merasa terbatasi  dan  masih  tetap  bisa  berpendapat secara  bebas  dengan  mengikuti  ketentuan- ketentuan  yang  sudah  di-tetapkan  sebelumnya, agar  terhindar  dari  kasus  yang  menimbulkan pelecehan,  penghinaan  atau  pencemaran  nama baik dan jeratan hukum pidana ataupun perdata.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  Burhan.  (2012). Penelitian  kualitatif . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Bungin,  Burhan.  (2013). Sosiologi  komunikasi: Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Chakrabarti,  Dishari  &  Pati,  Puja  P.  (2014).
Social  media  and  its  efficacy. International journal of research and analysis vol. 2 issue 2 (pp. 76-84). https://independent.academia.edu/ %20Dishari Chakrabarti. http://independent.academia.edu/ DishariChakrabarti . Akses: 8-1-2015. Creswell, John W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating  quantitative  and  qualitative . Boston: Pearson Education, Inc.
Holmes,  David.  (2012). Teori  komunikasi: Media,  teknologi,  dan  masyarakat .  (T.  W. Utomo, penerj.). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
http://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/down load/id/140
http://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/down load/id/140 . Akses: 31 Januari 2015. http://batampos.co.id/24-03-2014/kebebasan- berpendapat-yang-masih-terkekang/" http://batampos.co.id/ Akses: 24-10-2014. http://news.detik.com/read/2014/09/09/183529/2 685711/10/merasa-dihina-ridwan-kamil- resmi-laporkan--kemalsept-dan-2-akun- lain?nd% 20771104bcj. Akses: 21-1-2015. http://www.fimela.com/news-entertainment/ kasus-florence-kontroversi-uu-ite-vs- kebebasan-berpendapat-di-media-sosial- 140901u.html . Akses: 24-10-2014.
http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU110
8.pdf . Akses: 12-11-2015.
Jawa  Pos .  2014.      Etika-dan-Kebebasan-
Berekspresi, UU ITE: Mencari Keseimbangan  Antara  Etika  dan Kebebasan Berekspresi .
www.jawapos.com/baca/artikel/6764/UU-
ITE- . Akses: 24-10-2014.
Jawa  Pos (Surabaya),  7  September  2014,  h.1, k.1. Nasrullah,  Rulli.  (2014). Teori  dan  riset  media siber (Cybermedia) . Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
Nurudin.  (2013).  Media  sosial  baru  dan munculnya  revolusi  proses  komunikasi.
Jurnal  komunikator UMY  5(2) (pp.127- 142).
www.academia.edu/5651271/Nurudin_Medi a_Sosial. Akses: 24-10-2014.
Olii,  Helena.  (2007). Opini  publik .  Jakarta:  PT Indeks
Ruslan,  Rosady.  (2012). Manajemen  public relations  &  media  komunikasi .  Jakarta:  PT. Rajagrafindo  Persada.
Sidik,  Suyanto.  (2013).  Dampak  UU  informasi dan  transaksi  elektronik  (UU  ITE)  terhadap perubahan hukum dan sosial dalam masyarakat. Jakarta: Universitas
Bhayangkara  Jakarta  Raya. http://e- journal.jurwidyakop3.
com/index.php/jurnal-ilmiah/article/view/99
. Akses: 15-12-2014.
Susanto,  Eko  Hari,  (2011).  Media  baru, kebebasan  informasi  dan  demokrasi  di kalangan generasi muda. Jakarta: Universitas Tarumanagara. http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/
kidFik/article/view/1246 .  Akses:  15-12- 2014. Tiwari,  Shishir  &  Ghosh,  Gitanjali.  (2013). Social  media  and  freedom  of  speech  and expression:  challenges  before  the  Indian law.  India:  North-Eastern  Hill  University. https://www. academia.edu/4117408/ . Akses: 8-1-2015. Wibowo, Ari. (2012). Kebijakan delik pencemaran  nama  baik  di  Indonesia.
Pandecta vol.7,  no.  7.  Yogyakarta:  UII. http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pand ecta/article/view/2358 . Akses: 15-12-2014. Yonatha,  Nadya  S.  (2012).  Kebijakan  kriminal dalam penanggulagan tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di media jejaring sosial. Palembang: Universitas IBA. http://repository.iba.ac.id/index.php?p=show _detail&id=555 . Akses: 15-12-2014.
Undang  Undang  RI  No.11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang  Undang  RI  No.40  Tahun  1999  tentang Pers. www.fimela.com/news-entertainment/  tentang- uu-ite-dan-kebebasan-berpendapat-di-mata- ahli-hukum . Akses: 24-10-2014.