## PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
DENGAN  PERTUMBUHAN  EKONOMI  SEBAGAI  VARIABEL MODERASI DI KOTA LANGSA 1
THE  EFFECT  OF  GENERAL  ALLOCATION  FUNDS  AND  SPESCIAL ALLOCATION FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURE WITH ECONOMIC GROWTH AS MODERATING VARIABLE IN LANGSA CITY.
Tuti Meutia 2 , Afrah Junita 3 ,  Imelda Husna 4 Email: tuti_meutia@unsam.ac.id

## ABSTRACT
This research was conducted to know the effect of the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund on Capital Expenditures with Economic Growth as a Moderating variable. The results of this study indicate that: (1) General Allocation Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditures (2) Special Allocation Funds have a positive and significant effect on  Capital  Expenditures  (3)  General  Allocation  Funds  have  no  significant  effect  on  Capital Expenditures with Economic Growth as a Moderating variable (4) Special Allocation Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditures with Economic Growth as a Moderating variable (5) General Allocation Funds and Special Allocation Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditures (6) General Allocation Funds and the Special Allocation Fund has a positive and significant effect on Capital Expenditure with Economic Growth as a Moderating variable.
Keywords: Capital Expenditure, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Economic Growth

## ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Belanja  Modal  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi sebagai  variabel  Moderasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  (1)  Dana  Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal (2) Dana Alokasi Khusus berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  Belanja  Modal  (3)  Dana  Alokasi  Umum berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  Belanja  Modal  dengan  variabel  Moderasi Pertumbuhan Ekonomi (4) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja  Modal  dengan  variabel  Moderasi    Pertumbuhan  Ekonomi  (5)  Dana  Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal (6) Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Moda dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Moderasi.
1 Diterima 07 September, Direvisi 22 September 2022
2 Universitas Samudra, Langsa, Indonesia, 24416
3 Universitas Samudra, Langsa, Indonesia, 24416
4 Universitas Samudra, Langsa, Indonesia, 24416
Kata Kunci :  Belanja  Modal,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus,  Pertumbuhan Ekonomi

## A. PENDAHULUAN
UU  No.  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa  “ pemerintah  pusat  memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah  daerah  untuk  mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat,  karena  pemerintah  daerah mempunyai  hak  dan  kewenangan  yang luas  untuk  menggunakan  sumber- sumber  keuangan  yang  dimilikinya sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah ” . Undang-undang tersebut menegaskan  bahwa “ daerah  memiliki kewenangan  untuk  menentukan  alokasi sumberdaya  kedalam  belanja  modal ” . Menurut Darwanto dan Yustikasri (2007) “ belanja modal ditujukan untuk peningkatan  investasi  modal  dalam bentuk  aset  tetap  yakni  peralatan, bangunan,  infrastruktur  dan  harta  tetap lainnya.  Diharapkan  investasi  modal mampu  meningkatkan  kualitas  layanan publik,  dikarenakan  aset  tetap  yang dimiliki  merupakan  akibat  adanya belanja modal. ”
Setiap  dana  alokasi  umum  yang diterima  oleh  daerah  akan  ditujukan untuk  belanja  pemerintah  daerah,  maka dari  itu  tidak  jarang  jika  pemerintah daerah  menetapkan  rencana  daerah secara pesimis dan rencana belanja yang cenderung  optimis  agar  transfer  dana alokasi umum yang diterima daerah bisa lebih  besar.  Abdullah  dan  Halim  (2006) menemukan bahwa “ pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan salah  satu  komponen  dana  ini  yang memberikan  kontribusi  yang  terbesar adalah  dana  alokasi  umum ” . “ Dalam beberapa  tahun  berjalan,  proporsi  dana
alokasi  umum  terhadap  penerimaan daerah  masih  yang  tertinggi  dibanding dengan  penerimaan  daerah  yang  lain, termasuk pendapatan asli daerah ” (Adi, 2006).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004, “ Dana  Alokasi Khusus  (DAK)  merupakan  dana  yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada  daerah  tertentu  dengan  tujuan untuk  membantu  mendanai  kegiatan khusus  yang  merupakan  urusan  daerah dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional. Dalam pemanfaatan dana alokasi khusus pemerintah mengarahkan pada kegiatan pembangunan,  pengadaan,  peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik yang  tentunya  demi  meningkatkan  dan menunjang pelayanan publik yang lebih baik  lagi.  Adanya  penyerahan  sejumlah kewenangan  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah  daerah  yang  bersangkutan merupakan  tanda  adanya  pelaksanaan otonomi  daerah  yang  menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ” .
Otonomi  daerah  selain  terjadi karena  adanya  penyerahan  tugas  dari pemerintahan
pusat
kepada pemerintahan  daerah  juga  disertai dengan  pelimpahan  wewenang  agar dapat mengelola pemerintahannya sendiri.  Dengan  berlakunya  otonomi daerah, diharpkan memberi kesempatan kepada  pemerintah  daerah  untuk  lebih mengembangkan potensi daerah tersebut,  sehingga  pemerintah  daerah dapat  meningkatkan  anggaran  belanja modal.
“ Belanja  modal  memiliki  peran sangat  penting  di  dalam  pemerintah daerah  karena  dapat  meningkatkan pelayanan  masyarakat  dan  untuk
kesejahteraan  masyarakat  di  daerahnya. Salah  satu  upaya  pemerintah  daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah  melalui  pengoptimalan  potensi pendapatan  daerah  dengan  memberi proporsi alokasi belanja modal yang lebih tinggi kepada sektor-sektor  yang dianggap produktif (Mulyani, 2017). ” Kota Langsa merupakan salah satu kota  otonomi  dalam  wilayah  Provinsi Aceh  dibentuk  berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3 tahun  2001  tanggal  21  juni  2001  dan peresmiannya  dilaksanakan  di  Jakarta pada  tanggal  17  Oktober  2001  oleh Menteri  Dalam  Negeri  atas  nama Presiden  Republik  Indonesia.  Kota Langsa  merupakan  wilayah  pemekaran dari  Kabupaten  Aceh  Timur  yang terletak paling ujung dari Provinsi Aceh dan  merupakan  kota  sebagai  pintu gerbang  keluar  masuknya  barang  dari Provinsi  Aceh  ke  Provinsi  Sumatera Utara.
Tabel 1.
Data Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Kota Langsa
(Dalam Rupiah ) Tahun Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Belanja Modal 2013 381.240.982.000 29.920.830.000 63.891.887.609 2014 419.767.005.000 32.355.330.000 149.334.377.367 2015 425.446.753.000 60.351.491.000 174.548.981.891 2016 451.951.928.000  145.033.111.052  294.379.982.765 2017 444.012.586.000  162.357.964.616  333.296.714.479
Berdasarkan  Tabel  1  dapat  dilihat bahwa  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dana  Alokasi  Umum  diberikan  oleh Pemerintah  Daerah  kepada  Pemerintah
Pusat agar mampu mengatasi ketimpangan  antar  daerah  dan  untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.  Selain  itu,  Dana  Alokasi Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) Kota Langsa juga terus meningkat setiap tahunnya.
Dana Alokasi Khusus diberikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus suatu daerah yang  merupakan  urusan  daerah  dan sesuai dengan prioritas nasional. Peningkatan  Dana  Alokasi  Umum  dan Dana  Alokasi  Khusus  tidak  secara langsung  meningkatkan  Belanja  Modal secara signifikan, tetapi Belanja Modal di Kota  Langsa  terus  meningkat  setiap tahunnya.
Produk  Domestik  Regional  Bruto merupakan salah satu indikator penting untuk  mengetahui  kondisi  ekonomi  di suatu  daerah  dalam  suatu  priode tertentu,  baik  atas  dasar  harga  berlaku maupun  atas  dasar  harga  konstan. Produk Domestik Regional Bruto di Kota Langsa  memiliki  jumlah  berbeda-beda, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan  pengelolaan  potensi  daerah yang belum maksimal, selain itu jumlah penduduk  yang  bervariasi  serta  luas wilayah  masing-masing  yang  berbeda- beda  pula.  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  ini  digunakan  untuk mengetahui  kemampuan  sumberdaya ekonomi, pergeseran dan ekonomi suatu daerah.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul “Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  dan Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Belanja Modal  dengan Pertumbuhan  Ekonomi sebagai Variabel Moderasi”.
STUDI PUSTAKA Belanja Modal
“ Belanja
Modal
merupakan pengeluaran  anggaran  yang  dilakukan untuk  menambah  aset  tetap  serta  aset
lainnya yang memberikan manfaat lebih dari  satu  periode  akuntansi ” (Halim, 2007:101). “ Kategori  belanja  modal menurut  Halim  (2007:105)  sebagai berikut:  (1)  Pengeluaran  mengakibatkan adanya  perolehan  aset  tetap  atau  aset lainnya yang dengan demikian menambah  aset  pemerintah  daerah;  (2) Pengeluaran  tersebut  melebihi  batasan minimal  kapitalisasi  aset  tetap  atau  aset lainnya  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  daerah;  (3)  Perolehan  aset tetap  tersebut  diniatkan  bukan  untuk dijual .”
Dana Alokasi Umum Menurut  Undang-Undang  Nomor 34  Tahun  2004, “ Dana  alokasi  umum adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang
dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah untuk  mendanai  kebutuhan  daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ” . Jumlah keseluruhan dana alokasi  umum  ditetapkan  sekurang- kurangnya  26%  dari  pendapatan  dalam negeri  neto  yang  ditetapkan  dalam Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN)  (penerimaan  dari  minyak  dan gas, penerimaan pajak serta penerimaan dari  non  migas  dan  non  pajak)  di alokasikan  ke  Dana  Alokasi  Umum (DAU).
Undang-Undang  Nomor  25  Thn 1999 menyebutkan bahwa “ Dana Alokasi Umum  (DAU)  dialokasikan  kepada daerah berdasarkan potensi ekonomi dan kebutuhan  belanja  daerah  masing- masing.  Jadi,  daerah  yang  potensinya besar  namun  kebutuhannya  relatif  kecil akan memeperoleh alokasi yang sedikit ” . Sebaiknya, daerah yang memiliki potensi kecil,  tapi  kebutuhannya  besar  akan mendapatkan  alokasi  Dana  Alokasi Umum besar dan seterusnya.
Menurut  Mardiasmo  (2002:142) “ beberapa  tujuan  pemerintah  pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU  kepada  pemerintah  daerah  yaitu: (1)  untuk  mendorong  terciptanya keadilan  antar  wilayah,  (2)  untuk meningkatkan  akuntabilitas,  (3)  untuk meningkatkan sistem pajak yang progresif,  dan  (4)  untuk  meningkatkan pajak daerah ” .

## Dana Alokasi Khusus
Darise (2007:102) menyatakan
bahwa “ Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN)  yang  dialokasikan  kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu  mendanai  kegiatan  khusus yang  merupakan  urusan  daerah  dan sesuai  dengan  prioritasnasional  dan fungsi  yang  telah  ditetapkan  dalam Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (APBN) ” . Menurut  Deddi,  et.al  (2007:58) “ daerah  tertentu  adalah  daerah  yang dapat memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus  (DAK)  berdasarkan  kriteria umum  yang  dirumuskan  berdasarkan kemampuan  keuangan  daerah  yang dicerminkan  dari  penerimaan  umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah, kriteria khusus yang dirumuskan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur penyelenggaraan  otonomi  khusus  dan karakteristik  daerah,  dan  kriteria  teknis yang  disusun  berdasarkan  indikator- indikator  kegiatan  khusus  yang  akan didanai  dari  DAK  yang  dirumuskan melalui indeks teknis ” . Dana Alokasi Khusus yang diberikan  kepada  pemerintah  daerah dari
pemerintah pusat sebagai pendanaan  pemerintah  pusat  untuk mendanai kegiatan khusus yang
dialokasikan  kepada  daerah-daerah tertentu  yang  mendapatkan  pendanaan dari pemerintah daerah untuk mengalokasikanya dalam
bentuk program-program pemerintah atas kegiatan khusus
yang menjadi wewenang  dari  pemerintah  sebagai prioritas  nasional. “ Penggunaan  Dana Alokasi  Khusus  lebih  diarahkan  pada kegiatan  dalam  bidang  pendidikan, kesehatan,  perawatan  insfrastruktur jalan,  serta  meningkatkan  sarana  dan prasarana
untuk meningkatkan pelayanan  publik  disuatu  daerah  yang menjadi  prioritas  nasional ” (Rasyid,
2006). Halim (2001:58) menyatakan “ bahwa  tujuan  dari  penggunaan  Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat  diarahkan pada  upaya  untuk  meningkatkan  IPM yang merupakan salah satu isu nasional yang  perlu  dituntaskan.  Hal  ini dikarenakan besarnya tingkat kemiskinan yang ada di daerah ” .

## Pertumbuhan Ekonomi
Menurut
Sukirno (2010), “ pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang
menyebabkan barang  dan  jasa  yang  diproduksikan dalam  masyarakat  bertambah  dan kemakmuran  masyarakat  meningkat. Masalah  pertumbuhan  ekonomi  dapat dipandang  sebagai  masalah  makro ekonomi  dalam  jangka  panjang ” . Perkembangan akan kemampuan
memproduksi  barang  dan  jasa  sebagai akibat
pertambahan faktor-faktor produksi  pada  umumnya  tidak  selalu diikuti  oleh  pertambahan  produksi barang dan jasa yang sama besarnya.
Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan melalui peningkatan secara fisik
terhadap  produksi  barang/jasa  yang berlaku  di  suatu  negara.  Peningkatan tersebut  terlihat  dari  penambahan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah,  produksi  barang  modal  dan sektor jasa.
Setiap  negara  berusaha  untuk mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang optimal  demi  membawa  bangsanya kepada  kehidupan  yang  lebih  baik.
Setiap pemerintah mengukur keberhasilan  perekonomian  negaranya dengan  berbagai  metode  atau  indikator yang  paling  representatif  terhadap perubahan perekonomiannya. Hal tersebut  tentu  untuk  mengetahui  unjuk kerja  elemen  pemerintah  dan  semua pihak yang berkepentingan.
“ Pertumbuhan  ekonomi  sering diukur  melalui  pertumbuhan  Produk Domestik  Bruto  (PDB/PDRB),  akan tetapi indikator ini dianggap tidak selalu tepat di karenakan tidak mencerminkan makna  pertumbuhan  yang  sebenarnya. Indikator  lain  yaitu  pendapatan  per kapita  sering  digunakan  mengukur pertumbuhan ekonomi ini ” (Gasperz dan Feonay, 2003).

## KERANGKA KONSEPTUAL
Dari tinjauan penelitian sebelumnya dapat digambarkan
kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1 seperti berikut.
Gambar 1.

## Kerangka Konseptual
Dana Alokasi
Umum (X 1 )
Belanja Modal (Y)

## HIPOTESIS
Hipotesis  dalam  penelitian  ini yaitu:
H ₁ : Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh dan  signifikan  terhadap  Belanja Modal
H ₂ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh dan  signifikan  terhadap  Belanja Modal
H ₃ : Pertumbuhan
Ekonomi dapat memoderasi hubungan Dana
Alokasi  Umum  terhadap  Belanja Modal
H ₄ : Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi  Dana  Alokasi  Khusus terhadap Belanja Modal
H ₅ : Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana Alokasi Khusus
berpengaruh terhadap Belanja Modal
H ₆ : Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi  Dana  Alokasi  Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Data yang digunakan pada penelitian  ini  yaitu  data  kuantitatif berupa Laporan Realisasi APBD di Kota Langsa Tahun 2003-2017
dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB atas dasar harga konstan).

## Sumber Data
Sumber  data  pada  penelitian  ini merupakan data sekunder yang
diperoleh  dari  Badan  Pengelolaan Keuangan  Daerah  (BPKD)  dan  situs resmi  Dirjen  Perimbangan  Keuangan periode tahun 2003-2017.

## Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kuantitatif  yang  berupa angka atau bilangan yang diolah dengan mengguanakan program SPSS ( Statistical Package for the Social Science ) versi 23.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Uji  regresi  berganda  digunakan untuk menguji pengaruh hubungan antar variabel  tersebut  dapat  digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:
Y = α + β ₁ X ₁ + β ₂ X ₂ + β ₃ X ₃ .M + β ₄ X ₄ .M + е
Pengujian Hipotesis 1. Uji t (Parsial)
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui apakah  variabel-variabel  independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
2. Uji F (Simultan)
Uji  F  digunakan  untuk  mengetahui apakah  variabel-variabel  independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
3. Uji Koefisien Determinasi (R²)
Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan
variasi variabel dependen.
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel
Dana Alokasi Khusus (X 2 )
Pertumbuhan Ekonomi (M)
Variabel Definisi Indikator Skala Dana Alokasi Umum (X ₁ ) Darwanto, et.al (2007) menyatakan bahwa “ Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan  dana  yang  berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja  Negara  (APBN)  yang dialokasikan  dengan  tujuan pemerataan  keuangan  antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran didalam rangka pelaksanaan desentralisasi ” .
DAU = Alokasi Dasar (AD) + Celah Fiskal (CF) Keterangan:
AD: Gaji PNS Daerah CF: Kebutuhan Fiskal –
Kapasitas Fiskal Rasio Dana Alokasi Khusus (X ₂ )
Darise  (2007:102)  menyatakan bahwa “ Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  adalah  dana  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara (APBN) yang dialokasikan kepada  daerah  tertentu  dengan tujuan  membantu  mendanai kegiatan khusus yang merupakan  urusan  daerah  dan sesuai dengan prioritas nasional dan fungsi yang telah ditetapkan dalam  Anggaran  Pendapatan Belanja Negara (APBN) ” .
Kemampuan Keuangan
Daerah ₌
Penerimaan Umum
APBD – Belanja Pegawai Daerah Dimana: Penerimaan Umum ₌ PAD + DAU + (DBH – DBHDR)
Belanja Pegawai Daerah ₌ Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Rasio
Belanja Modal (Y) Syaiful (2008) menyatakan bahwa “ belanja  modal  adalah pengeluaran  yang  dilakukan dalam  rangka  pembentukan modal yang sifatnya menambah aset  tetap  atau  inventaris  yang memberikan  manfaat  lebih  dari satu periode akuntansi termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk  biaya  yang  sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat,
meningkatkan  kapasitas  dan kualitas asset” . Belanja modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja
Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja AsetTetap Lainnya Rasio
Pertumbuhan Ekonomi (M) Menurut Sukirno (2010), “ pertumbuhan  ekonomi  adalah perkembangan  kegiatan  dalam perekonomian yang menyebabkan  barang  dan  jasa yang diproduksikan dalam masyarakat  bertambah  dan kemakmuran masyarakat meningkat ” .
Gt ₌ (PDBt – PDBt-1) PDB-t  × 100% Keterangan: Gt = Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulan atau tahunan
PDB (t) = Produk Domestik Bruto periode t (berdasarkan harga konstan) PDB (t-1) = Produk Domestik Bruto periode sebelumnya.
Rasio HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Hasil analisis regresi linear
berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 3. Hasil Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) - 8.069 3.337 -2.418  .032 DAU .604 .220 .372  2.742  .018 DAK .712 .153 .633  4.668  .001 Tabel 4.

## Hasil Regresi Moderasi
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 13.557 2.151 6.303  .000 DAU_PE -.009 .020 -.211  -.455  .657 DAK_PE .043 .018 1.107  2.393  .034
Sumber: Data diolah, 2020.
Persamaan  regresi  yang  diperoleh dari perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:
Y  =  -8,069  +  0,604DAU  +  0,712DAK  - 0,009DAU_PE + 0,043DAK_PE + e
Berdasarkan  persamaan  tersebut dapat dijelaskan:
1. Nilai  konstanta  -8,069  memiliki  arti apabila  DAU  dan  DAK  tetap,  maka Belanja Modal akan menurun sebesar -8,069.
2. Nilai  koefisien  regresi  DAU  sebesar 0,604 memiliki arti apabila DAU naik sebesar  satu  satuan,  maka  Belanja Modal  naik  sebesar  0,604  satuan dengan  asumsi  variabel  lainnya konstan.
3. Nilai  koefisien  regresi  DAK  sebesar 0,712 memiliki arti apabila DAK naik sebesar  satu  satuan,  maka  Belanja Modal  naik  sebesar  0,712  satuan dengan  asumsi  variabel  lainnya konstan.
4. Nilai  koefisisen  regresi  DAU_PE sebesar -0,009 mengindikasikan
bahwa efek moderasi yang diberikan adalah  negatif,  artinya  semakin tinggi moderasi Pertumbuhan Ekonomi,  maka  pengaruh  DAU terhadap Belanja Modal menurun.
5. Nilai  koefisisen  regresi  DAK_PE sebesar 0,043 mengindikasikan
bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif, artinya semakin tinggi moderasi  Pertumbuhan  Ekonomi, maka  pengaruh  DAK  terhadap Belanja Modal meningkat.

## Hasil Uji t (Parsial)
1. Dana Alokasi Umum memiliki nilai t hitung sebesar 2,742 > t tabel sebesar 2,179  dengan  tingkat  signifikan sebesar 0,018 yang berada lebih kecil dari α=0,05. Sehingga dapat dikatakan  bahwa  Dana  Alokasi Umum  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  alokasi  Belanja Modal dan hipotesis pada penelitian ini dapat diterima.
2. Dana Alokasi Khusus memiliki nilai t hitung sebesar 4,668 > t tabel sebesar 2,179  dengan  tingkat  signifikan sebesar 0,001 yang berada lebih kecil dari α=0,05. Sehingga dapat dikatakan  bahwa  Dana  Alokasi Khusus  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  alokasi  Belanja Modal dan hipotesis pada penelitian ini dapat diterima.
3. Variabel  moderasi  pertama  antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Dana Alokasi  Umum  memiliki  nilai  t hitung sebesar -0,455 < t tabel sebesar 2,179  dengan  tingkat  signifikan sebesar 0,657 yang berada lebih besar dari α=0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi  tidak  berpengaruh  dan tidak  dapat  memoderasi  hubungan Dana  Alokasi  Umum  terhadap
alokasi  Belanja  Modal  dan  hipotesis pada penelitian ini di tolak.
4. Variabel  moderasi  pertama  antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Dana Alokasi  Khusus  memiliki  nilai  t hitung sebesar 2,393 > t tabel sebesar
2,179  dengan  tingkat  signifikan sebesar 0,034 yang berada lebih kecil dari α=0,05. Sehingga dapat
dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi  berpengaruh  dan  dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Khusus  terhadap  alokasi  Belanja Modal dan hipotesis pada penelitian ini di terima.
Hasil Uji F (Simultan) Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares  Df Mean Square F Sig. 1 Regression 12.823 2 6.412 86.549 .00 0 b Residual .889 12 .074 Total 13.712 14 a. Dependent Variable: BM b. Predictors: (Constant),DAK, DAU

## Tabel 6. Hasil Uji Simultan Moderasi
(Uji F) ANOVA a Model Sum of Squares  Df Mean Square F Sig. 1 Regression 11.255 2 5.627 27.474  .000 b Residual 2.458 12 .205 Total 13.712 14 a. Dependent Variable: BM
b. Predictors: (Constant),DAK_PE, DAU_PE Sumber: Data diolah, 2020.
1. Analisis uji simultan memiliki nilai F hitung  sebesar  86.549  dengan  nilai signifikan 0,000. Karena nilai signifikan < 𝛼 (0,05) sehingga variabel dalam  penelitian  ini  mempunyai pengaruh simultan terhadap Belanja Modal.
2. Analisis uji simultan dalam penelitian ini memiliki niai F hitung sebesar 27.474 dengan nilai signifikan 0,000.  Karena  nilai  signifikan  < 𝛼
(0,05)  sehingga  variabel  dalam penelitian  ini  mempunyai  pengaruh simultan  terhadap  Belanja  Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi.
Hasil Uji Koefisien Determinansi (R 2 ) Uji koefisien determinana (R 2 ) yang bertujuan  untuk  menguji  sejauh  mana tingkat keterkaitan variabel Dana Alokasi Umum (X ₁ )dan Dana Alokasi Khusus (X ₂ ) terhadap  Belanja  Modal  (Y)  dengan
Pertumbuhan Ekonomi sebagai
Pemoderasi  di  Kota  Langsa  yang  dapat dilihat  dari  nilai  koefisien  determinan
(adjusted R-square ) berikut:
Tabel 7. Uji Koefisien Determinansi (R 2 ) Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .967 a .935 .924 .27218
a. Predictors: (Constant), DAK, DAU
Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi Moderasi (R 2 )
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .906 a .821 .791
.45257 b. Predictors: (Constant), DAK_PE, DAU_PE Sumber: Data diolah, 2020.
Nilai  R  Square  pada  persamaan regresi  pertama  sebesar  0,935  sehingga dapat  dikatakan  bahwa  variabel  dalam penelitian  ini  berpengaruh  terhadap Belanja Modal sebesar 93,5%. Sedangkan pada  regresi  kedua  dengan  variabel moderasi  sebesar  0,821  atau  82,15% sedangkan  dipengaruhi  oleh  variabel- variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  terhadap Belanja Modal
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh  bahwa  Dana  Alokasi  Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, yang berarti H ₁ diterima. Hasil ini menjelaskan bahwa kabupaten/kota yang mendapatkan  DAU  yangbesar  akan cenderung memiliki belanja modal yang rendah.  Hal  ini  terjadikarena  DAU digunakan  untuk  membiayai  belanja yang lain seperti belanjapegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh  Mulyani  (2017)  yang mengatakan “ bahwa  Dana  Alokasi Umum  berpengaruh  terhadap  belanja modal  karena  diharapkan  dengan adanya dana bantuan tersebut pemerintah  daerah  semakin  banyak mengalokasiannya  belanja  modal  demi menyediakan  pelayanan  publik  yang memadai ” . Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiarthi dan Supadmi (2014) yaitu “ Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang mengatakan bahwa semakin  tinggi  Dana  Alokasi  Umum maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat ” .
Pengaruh  Dana Alokasi  Khusus terhadap Belanja Modal
Berdasarkan hasil
penelitian diperoleh  bahwa  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  memiliki  pengaruh  yang  positif dan  signifikan  terhadap  belanja  modal, yang  berarti H ₂ diterima.  Mulyani (2017) menjelaskan  bahwa  “ kabupaten/kota yang  mendapatkan  DAK  yang  besar akan cenderung memiliki belanja modal yang  besar  pula.  Selain  itu  juga berindikasi  bahwa  belanja  modal  akan sangat dipengaruhi oleh sumber penerimaan  DAK.  Pemanfaatan  DAK dapat  dilakukan  melalui  kegiatan investasi  pembangunan,  pengadaan, peningkatan,  dan  perbaikan  sarana  dan
prasarana  fisik  dengan  umur  ekonomis yang
panjang,
termasuk pengadaansarana fisik penunjang. Pengalokasian  DAK  diharapkan  dapat mempengaruhi  pengalokasian  anggaran belanja  modal,  karena  DAK  cenderung menambah  aset  tetap  yang  dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik” .  Hasilini  konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sianipar (2011) menunjukkan  hasil  bahwa “ DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal ” .  Namun  hasil  penelitian  ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Merina  dan  Sari  (2015), yaitu “ DAK tidak berpengaruh signifikan  terhadap  belanja  modal.  Hal ini  dapat  dikarenakan  penggunaan sampel  dan  periode  waktu  yang berbeda ” . Hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap  Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai

## Pemoderasi
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi  hubungan  Dana  Alokasi Umum pada alokasi belanja modal, yang berarti  H ₃ ditolak.  Hasil  penelitian  ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunantara (2014) yang mengatakan “ bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  tidak dapat  memoderasi  hubungan  Dana Alokasi  Umum  pada  Belanja  modal karena  pemerintah  daerah  kurang maksimal  pada  saat  melakukan  studi kelayakan  atas  proyek  fasilitas  publik dan melakukan analisis investasi publik, hal  tersebut  dilakukan  agar  pengerjaan proyek  tersebut  memang  benar-benar tepat  guna  sehingga  tidak  mubasir  dan mangkrak  dikemudian  hari  selain  itu juga  pengelolaan  fasilitas  publik  yang dibangun  tidak  dimanfaatkan  secara
maksimal.  Pemerintah  daerah  harus memperhatikan  permasalahan  sumber daya  manusia  yang  ditugaskan  untuk mengelola operasional dari fasilitas yang dibangun,  hal  ini  perlu  dilakukan  agar tujuan  dibangunnya  fasilittas  publik tersebut dapat tercapai. ”
Hubungan antara Dana Alokasi Khusus terhadap  Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa
pertumbuhan ekonomi berpengaruh  dan  dapat  memoderasi hubungan  Dana  Alokasi  Khusus  pada belanja modal, yang berarti H ₄ diterima. Mulyani  (2017)  menyatakan  bahwa “b elanja  modal  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  untuk  pengadaan sarana prasarana, fasilitas
serta infrastruktur bertujuan
untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi daerah  karena  pertumbuhan  ekonomi merupakan  salah  satu  indikator  yang dapat  dijadikan  ukuran  untuk  menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah.  Jika  suatu  daerah  telah mengalami  peningkatan  pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah akan mengurangi pengalokasian belanja modalnya  dan  menggunakan  DAK tersebut  untuk  kegiatan  khusus  yang merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai dengan  prioritas  nasional  lainnya  selain belanja  modal.  Hal  ini  karena  tujuan pemerintah  daerah  melakukan  belanja modal yaitu untuk peningkatan pertumbuhan  ekonomi  sudah  tercapai ” . Hal  ini  berarti  bahwa  pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruhyang signifikan tetapi memperlemah
pengaruh  antara  DAK  pada  belanja modal. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan  ekonomi  maka  pengaruh DAK  pada  belanja  modal  semakin meningkat.

## Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  secara  simultan  dana  alokasi umum  dan  dana  alokasi  khusus berpengaruh  terhadap  belanja  modal yang  berarti  H ₅ diterima.  Sugiarti  dan Supadmi  (2014)  menjelaskan  bahwa “p emanfaatan belanja modal hendaknya dialokasikan  untuk  hal-hal  produktif, misalnya  untuk  melakukan  aktivitas pembangunan  seperti  pembuatan  jalan, gedung dan jembatan. Dengan demikian, pemerintah  daerah  harus  mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan  baik,  karena  belanja  modal merupakan  salah  satu  langkah  bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan  pelayanan  publik  dalam rangka menghadapi desentralisasi fiscal” .  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Hermawan  (2013)  menunjukkan  bahwa “ Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  belanja modal ” . Berdasarkan beberapa penelitian ini  maka  mengindikasikan  bahwa terdapat  hubungan  antara  pemberian dana  transfer  dari  pemerintah  pusat dengan  alokasi  anggaran  pengeluaran daerah melalui belanja modal.
Hubungan  Dana  Alokasi  Umum  dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi sebagai Pemoderasi
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  secara  simultan  Pertumbuhan Ekonomi  dapat  memperkuat  hubungan dana  alokasi  umum  dan  dana  alokasi khusus  dan  berpengaruh  terhadap belanja  modal  yang  berarti  H ₆ diterima. Menurut Mulyani (2017) “ semakin tinggi tingkat  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah, pemerintah daerah akan memperbaiki dan melengkapi
infrastruktur dan sarana prasarana untuk
mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang lebih  baik  dengan  cara  meningkatkan belanja  modal.  Sehingga  pemerintah daerah membutuhkan sumber dana yang lebih  baik  untuk  meningkatkan  alokasi belanja  modal  tersebut ” . “ Salah  satu sumber  dana  tersebut  adalah  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  adalah  dana  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang
dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan kemampuan  keuangan  antar  daerah untuk  mendanai  kebutuhan  daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi ” (Undang-Undang Nomor 33  Tahun  2004).  Penelitian  yang dilakukan Sugiarthi dan Supadmi (2014) menunjukkan  bahwa “ pertumbuhan ekonomi  berpengaruh  signifikan  dan mampu  memoderasi  pengaruh  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  pada  belanja modal.  Dengan  demikian,  pemerintah daerah  dapat  menggunakan  Dana
Alokasi Umum (DAU) untuk
memberikan  pelayanan  kepada  publik yang  direalisasikan  melalui  belanja modal. Semakin
tinggi tingkat pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah seharusnya dapat meningkatkan sumber dana  dan  belanja  modal.  Karena pemerintah  akan  memperbaiki  dan melengkapi  infrastruktur  dan  sarana prasarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ”.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini yaitu:
1. Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  Belanja Modal di Kota Langsa. Hal ini berarti Dana Alokasi Umum mempengaruhi alokasi  Belanja  Modal  di  Kota Langsa.
2. Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  Belanja Modal di Kota Langsa. Hal ini berarti Dana Alokasi Khusus mempengaruhi alokasi Belanja Modal di Kota Langsa.
3. Pertumbuhan  Ekonomi  tidak  dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Umum  terhadap  Belanja  Modal  di Kota  Langsa.  Hal  ini  berarti Pertumbuhan Ekonomi tidak mempengaruhi Dana Alokasi Umum terhadap  Belanja  Modal  di  Kota Langsa.
4. Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi hubungan Dana Alokasi Khusus  terhadap  Belanja  Modal  di Kota  Langsa.  Hal  ini  berarti Pertumbuhan  di  Kota  Langsa mempengaruhi Dana Alokasi Khusus  terhadap  Belanja  Modal  di Kota Langsa.
5. Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana Alokasi  Khusus  secara  simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. Hal ini berarti Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana Alokasi  Khusus  mempengaruhi Belanja Modal di Kota Langsa.
6. Pertumbuhan Ekonomi secara simultan dapat memoderasi
hubungan Dana Alokasi Umum dan Dana  Alokasi  Khusus  terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. Hal ini berarti Pertumbuhan Ekonomi dapat mempengaruhi Dana Alokasi Umum dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap Belanja Modal di Kota Langsa.

## Saran
Saran dari penelitian ini yaitu:
1. Pemerintah daerah diharapkan untuk  terus  dapat  meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerahnya.
2. Pemerintah daerah diharapkan untuk  terus  dapat  meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan  dana  yang  diperoleh guna  membangun  infrastruktur publik  seperti  jembatan  dan  jalan yang  memang  dibutuhkan  oleh masyarakat.
4. Pemerintah daerah diharapkan
untuk  terus  dapat  memanfaatkan Dana Alokasi Khusus yang diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan,  perbaikan  sarana  dan prasarana.
5. Adanya  pengaruh  dana  alokasi umum dan dana alokasi khusus pada belanja  modal  di  Kota  Langsa disebabkan  jumlah  belanja  modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat.
6. Adanya  pengaruh  dana  alokasi umum dan dana alokasi khusus pada belanja modal melalui pertumbuhan ekonomi  di  Kota  Langsa  karena ketergantungan  pemerintah  daerah terhadap  transfer  pemerintah  pusat menjadi  semakin  tinggi.  Hal  ini memberikan  adanya  indikasi  kuat bahwa  perilaku  belanja  daerah khususnya  belanja  modal  akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

## REFERENSI
Abdullah,  Syukriy  dan  Halim,  Abdul,
2006, Studi atas Belanja Modal pada
Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja  Pemerintahan  dan  Sumber Pendapatan, Jurnal  Akuntansi Pemerintah , Vol. 2 No. 2.
Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan Antara Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah .
Simposium  Nasional  Akuntansi, Agustus 2006.
Darwanto  dan  Yustikasari,  Yulia.  2007.
Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi, Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian  Anggaran  Belanja
Modal , Jurnal SNA X, Makassar . Darise,  Nurlan.  2007, Pengelolaan Keuangan Daerah , PT INDEKS. Gaspersz,  Vincent  dan  Esthon  Feonay, 2003, Kinerja Pendapatan Ekonomi Rakyat  dan  Produktivitas  Tenaga Kerja  Di  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur, Jurnal Ekonomi Rakyat, Th. II – No. 8 – Nopember 2003.
Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  Abdul.  2007. Akuntansi  Sektor
Publik: Akuntansi Keuangan Daerah . Jakarta: Salemba Empat. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan
Manajemen  Keuangan  Daerah . Andi. Yogyakarta. Mulyani, Sri, 2017, Pengaruh
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) Terhadap  Pengalokasian  Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi ,  Skripsi,  Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sukirno, Sadono, 2010. Ekonomi Pembangunan:  Proses,  Masalah dan  Dasar  Kebijakan .  Jakarta: Kencana.
Sugiarti  dan  Supadmi,  2014.  Pengaruh PAD, DAU dan SILPA Pada Belanja
Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi  Sebagai  Pemoderasi. E- Jurnal Akuntansi Universitas
Udayana  7(2):  477-495,  ISSN:  2302- 8556. Syaiful, 2006. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi  Belanja  Barang  dan Belanja  Modal  dalam  Kaidah Akuntansi Pemerintahan .
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 25 Tahun 1999. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  33  Tahun  2004 tentang Dana Alokasi Umum . Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  34  Tahun  2004 tentang Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah .