http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## DEMOKRASI, KEADILAN, DAN UTILITARIANISME DALAM UPAYA LEGITIMASI KEKUASAAN BIROKRASI
Heldi 1) , Abdil Raulaelika Fauzan 2) , Akshal Heldiansyah Ripdia 3) , Asyifa Zahra 4) .
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1,2,3,4)
Email : heldi@uinsgd.ac.id 1) , bdilrfauzan@gmail.com 2) , asyifazahra555@gmail.com 3) , aksalrifdiawan071@gmail.com 4) .

## Abstrak
Demokrasi dan keadilan di Indonesia merupakan keniscayaan yang telah di Undang Undangkan. Maka, pelaksanaan dari demokrasi dan keadilan di Indonesia harus memberikan kebermanfaatan  yang  besar.  Dalam  kebermanfaatan  tersebut  akan  membawa  dampak  yang baik terhadap legitimasi dari penguasa atau pemerintahan dalam hal birokrasi. Permasalahan yang terjadi yaitu pemerintah dalam hal  kekuasaan birokrasi  haruslah memanfaatkan  aspek demokrasi  dan  keadilan  untuk  memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  dengan memperhatikan  rasionalitas  sehingga  legitimasinya  terjaga.  Demokrasi  dan  keadilan merupakan aspek yang dekat dengan rakyat sehingga hasil yang diharapkan dari demokrasi haruslah sesuai dengan hati nurani rakyat. Namun, sebaliknya dengan yang diharapkan, bahwa legitimasi yang seharusnya dijaga oleh pemerintah tidak dimanfaatkan dengan baik,  karena aspek  demokrasi  dan  keadilan  yang  justru  dekat  dengan  rakyat  seperti  tidak  menunjukkan eksistensinya.  Oleh  karena  itu,  dalam  artikel  ini  akan  mencoba  mengulas  terkait  hubungan ketiganya  yaitu  antara  demokrasi,  keadilan,  serta  paham  utilitarianisme  dengan  fakta-fakta yang didukung informasi dari media yang tersedia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan  teknik  deskriptif  dan  pengambilan  data  melalui  literatur  kepustakaan  dan informasi  atau  berita  dari  media  yang  tersedia  sehingga  analisis  dari  peneliti  dapat memberikan gambaran mengenai hubungan ketiganya.
Kata kunci : Demokrasi, Keadilan, Utilitarianisme, legitimasi.

## Abstract
Democracy  and  justice  in  Indonesia  is  a  necessity  that  has  been  enacted.  Thus,  the implementation  of  democracy  and  justice  in  Indonesia  must  provide  great  benefits.  In  this usefulness, it will have a good impact on the legitimacy of the authorities or government in terms of bureaucracy. The problem that occurs is that the government in terms of bureaucratic power  must  take  advantage  of  aspects  of  democracy  and  justice  to  provide  the  maximum benefit  by  paying  attention  to  rationality  so  that  legitimacy  is  maintained.  Democracy  and justice are aspects that are close to the people so that the expected results of democracy must be in accordance with the conscience of the people. However, contrary to what is expected, the legitimacy that should be maintained by the government is not used properly, because the aspects  of  democracy  and  justice  which  are  close  to  the  people  do  not  seem  to  show  their existence. Therefore, in this article, we will try to review the relationship between the three, namely  between  democracy,  justice,  and  utilitarianism  with  facts  that  are  supported  by information from the available media. This study uses a qualitative approach with descriptive techniques  and  data  collection  through  literature  and  information  or  news  from  available media  so  that  the  analysis  of  the  researchers  can  provide  an  overview  of  the  relationship between the three.
Keywords : Democracy, Justice, Utilitarianism, legitimacy .
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736

## A. PENDAHULUAN
Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang  sama  dalam  pengambilan  keputusan  yang  dapat  mengubah  hidup  mereka  (wijayanti, 2016). Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya.
Berbicara demokrasi tentunya perlu ditegakan sebuah keadilan pula, karena demokrasi tanpa keadilan merupakan suatu hal yang sia-sia. Keadilan mempunyai peranan penting dalam demokrasi  dan  pemerintahan.  Dalam  meletakkan  mandatnya  kepada  pemerintah,  rakyat memiliki  keinginan  untuk  hidup  secara  bebas  yang  diwujudkan  dalam  demokrasi  serta kecukupan  kebutuhan  yang  diwujudkan  dalam  keadilan  di  bidang  manapun.  Kedua  hal tersebut mempunyai suatu keterkaitan yang kuat, karenanya demokrasi dan keadilan menjadi suatu harapan setiap orang, sehingga legitimasi akan berjalan secara baik.
Legitimasi  adalah  sebuah  kualitas  hukum  yang  berbasis  pada  penerimaan  putusan dalam peradilan. Dapat juga diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan serta kebijakan yang diambil seorang pemimpin. Legitimasi diberikan sebelum  kekuasaan  itu  dimiliki  oleh  pemerintah  karena  tidak  mungkin  melakukan  suatu perintah tanpa memiliki sebuah kewenangan untuk memerintah itu sendiri.
Dalam hal lain, pendekatan yang dilakukan untuk mengupayakan legitimasi melalui demokrasi  dan  keadilan  harus  diiringi  dengan  prinsip  kebermanfaatan  yang  besar  atau utilitarianisme. Paham ini menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang harus berlandaskan kepada utility atau kegunaan setelah kegiatan tersebut dilakukan.  Pemerintah  selaku  penanggung  jawab  negara  harus  berorientasi  kepada  rakyat karena pemberian legitimasi dilakukan oleh rakyat, sehingga segala aktivitas pemerintah baik itu  kebijakannya,  pelayanannya,  maupun  pengelolaan  yang  lain  harus  ditunjukkan  semata- mata demi memberikan manfaat kepada rakyatnya itu sendiri. Oleh karena itu, yang menjadi pokok  permasalahan  dan  sekaligus  untuk  penguraian  tujuan  dari  artikel  ini  yaitu  apakah demokrasi serta keadilan sudah digunakan dengan menerapkan prinsip kebermanfaatan  oleh pemerintah baik itu birokrat maupun aktor politik untuk menjalankan legitimasinya sebagai aspek yang mempunyai kekuasaan di dalam negara khususnya di Indonesia?

## B. KAJIAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali literatur-literatur yang relevan atau terkait dengan  penelitian  yang  sedang  dilakukan.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  penelitian sebelumnya    telah  dilakukan  oleh  Sujatmiko  dalam  Jurnal  UIN  Jakarta  yang  berjudul Demokrasi  dan  Keadilan  Sebagai  Legitimasi  Suara  Rakyat.  Penelitian  yang  dilakukannya mencoba  untuk  memperhatikan  aspek  demokrasi  serta  keadilan  sosial  sebagai  dasar  utama dalam  memperoleh  suara  rakyat  dengan  pandangan  dan  solusi  secara  umum  tanpa menyertakan sebuah kasus atau fakta khusus yang diangkat sebagai dasar dalam mengambil kesimpulan secara umumnya. Perbedaan antara artikel yang dibuat oleh kami dan Sujatmiko yang berjudul Demokrasi dan Keadilan Sebagai Legitimasi Suara Rakyat adalah terletak pada paham  yang  melandasi  pelaksanaan  demokrasi  dan  keadilan,  kami  menggunakan  paham utilitarianisme  sebagai  paham  yang  menyebutkan  bahwa  demokrasi  dan  keadilan  harus menimbulkan  aspek  kebermanfaatan  dengan  mengangkat  kasus  atau  fakta  yang  relevan dengan tema yang dibawakan. Sementara persamaannya yaitu mengangkat isu demokrasi dan
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
keadilan  sebagai  aspek  mendasar  dalam  upaya  legitimasi  pemerintahan  untuk  menjalankan tugasnya.

## Demokrasi
Demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) semula dalam pemikiran yunani berarti bentuk politik  dimana  rakyat  sendiri  memiliki  dan  menjalankan  seluruh  kekuasaan  politik.  Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini (habibi, 2018).  Menurut pakar hukum tata negara Mahfud MD ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama hampir semua Negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas  yang  fundamental,  kedua  demokrasi  sebagai  asas  kenegaraan  secara  esensial  telah memberikan  arah  bagi  peranan  masyarakat  untuk  menyelenggarakan  Negara  sebagai organisasi tertingginya.
Secara  etimologis  demokrasi  terdiri  dari  dua  kata  yunani  demos  yang  berarti  rakyat atau penduduk suatu tempat, dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Gabungan  dua  kata  demos  certain  demos  cratos  (demokrasi)  memiliki  arti  suatu  keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat,kekuasaan tertinggi  berada  dalam  keputusan  bersama  rakyat  rakyat  berkuasa  pemerintahan  rakyat  dan kekuasaan oleh rakyat. Sedangkan pengertian demokrasi menurut istilah atau terminologi dapat dinyatakan oleh Joseph A. schemer yang mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional  untuk  mencapai  keputusan  politik  dimana  individu-individu  memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.  Dari pandangan dan pengertian tersebut maka demokrasi bisa diartikan dengan suatu keadaan Negara dimana dalam  sistem  pemerinthannya  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat,  rakyat  berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.
Sebuah  Negara  sendiri  dikatakan  telah  menerapkan  sistem  demokrasi,  jika  telah memenuhi ciri-ciri berikut ini ; (i) Memiliki perwakilan rakyat. (ii) Keputusan berlandaskan aspirasi  dan  kepentingan  Warga  Negara.  (iii)  Menerapkan  ciri  konstitusional.  (iv) Menyelenggarakan pemilihan umum. (v) Terdapat sistem kepartaian. Dalam keberlangsungan suatu demokrasi tentunya memiliki sebuah tujuan yang secara umum, tujuan demokrasi adalah menciptakan  kehidupan  masyarakat  yang  sejahtera,  adil  dan  makmur  dengan  konsep mengedepankan  keadilan,  kejujuran  dan  keterbukaan.  Pada  konsepnya,  tujuan  demokrasi dalam  kehidupan  bernegara  juga  meliputi  kebebasan  berpendapat  dan  kedaulatan  rakyat. Untuk  lebih  jelasnya,  berikut  beberapa  tujuan  demokrasi  secara  umum  ;  (i)  Kebebasan berpendapat.  (ii)  Menciptakan  keamanan  dan  ketertiban.  (iii)  Mendorong  masyarakat  aktif dalam  pemerintahan.  (iv)  Membatasi  kekuasaan  pemerintah.  (v)  Mencegah  perselisihan (ahmad, 2021). Demokrasi juga mempunyai prinsip-prinsip, diantara prinsip Demokrasi ialah; 1.) Negara berdasarkan konstitusi. Konstitusi berfungsi membatasi wewenang penguasa atau pemerintah  serta  menjamin  hak  rakyat.  Dengan  demikian,  penguasa  atau  pemerintah kemudian  tidak  akan  bertindak  sewenang-wenang  kepada  rakyatnya  dan  rakyat  tidak  akan bertindak  anarki  dalam  menggunakan  hak  dan  pemenuhan  kewajibannya.  2).  Jaminan perlindungan  HAM.  Perlindungan  HAM  merupakan  salah  satu  prinsip  negara  demokrasi karena perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. 3). Kebebasan berpendapat dan berserikat.
Setiap orang boleh berkumpul dan membentuk  identitas dengan organisasi  yang ia dirikan. Melalui  organisasi  tersebut  setiap  orang  dapat  memperjuangkan  hak  sekaligus  memenuhi kewajibannya.  4).  Pergantian  kekuasaan  berkala.  Pergantian  kekuasaan  secara  berkala bertujuan  membatasi  kekuasaan  atau  kewenangan  penguasa.  Pergantian  kekuasaan  secara
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.  Pergantian  seorang  kepala  negara  atau  kepala  daerah  dapat  dilakukan  dengan mekanisme  pemilihan  umum  yang  jujur  dan  adil.  5).  Peradilan  bebas  dan  memihak.  Posisi netral  sangat  dibutuhkan  untuk  melihat  masalah  secara  jernih  dan  tepat.  Kejernihan pemahaman tersebut  akan membantu  hakim menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya Selanjutnya,  hakim  dapat  mempertimbangkan  keadaan  yang  ada  dan  menerapkan  hukum dengan  adil  bagi  pihak  berperkara.  6).  Penegakan  hukum  dan  persamaan  kedudukan. Persamaan  kedudukan  warga  negara  di  depan  hukum  akan  memunculkan  wibawa  hukum. Setiap  Warga  Negara  di  Depan  Hukum  Hukum  merupakan  instrumen  untuk  menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. 7). Jaminan kebebasan Pers. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting  dalam  prinsip-prinsip  demokrasi.  Pers  yang  bebas  dapat  menjadi  media  bagi masyarakat  untuk  menyalurkan  aspirasi  serta  memberikan  kritikan  dan  masukan  kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik (Ahmad, 2021).
Dari berbagai macam jenis demokrasi yang ada, Demokrasi Pancasila yang terpilih di terapkan di tanah air ini. Karena Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang bersumber pada  nilai-nilai  sosial  budaya  bangsa  serta  berasaskan  musyawarah  mufakat  dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga Negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Selain itu, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila juga karena asas-asas Pancasila sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia (Bilyam, 2021). Yang mana menjunjung tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Hal tersebut diyakini bisa menjadi suatu fondasi untuk mencapai kemakmuran suatu negara.

## Keadilan
Penelusuran   terhadap asal usul katanya, keadilan berasal dari kata “adil” dari bahasa  Arab  al-‘adl,  yang  berarti  lurus  dalam  jiwa,  tidak  dikalahkan  oleh  hawa  nafsu, berhukum  dengan  kebenaran,  tidak  zalim,  seimbang,  setara  dan  sebagainya.  Dalam  bahasa Indonesia,  keadilan  adalah  sifat  tidak  berat  sebelah,  tidak  memihak,  berpihak  kepada  yang benar,  berpegang  kepada  kebenaran,  sepatutnya  dan  tidak  sewenang-wenang.  Secara etimologis, keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Konsep keadilan sosial (social justice) berbeda dari ide keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, keadilan individual dan sebagainya. Tetapi konsep keadilan  sosial  tentu  juga  tidak  hanya  menyangkut  persoalan  moralitas  dalam  kehidupan bermasyarakat  yang  berbeda-beda  dari  satu  kebudayaan  ke  kebudayaan  lain.  Namun, keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh dan berujung pada ide keadilan  sosial.  Keadilan  sosial  berarti  keadilan  yang  berlaku  dalam  masyarakat  di  segala bidang  kehidupan,  baik  material  maupun  spiritual.  Adapun  syarat  yang  harus  dipenuhi terlaksananya  keadilan  sosial  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Semua  warga  wajib  bertindak, bersikap secara adil, karena keadilan sosial dapat tercapai apabila setiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama; (2) Semua manusia berhak untuk hidup sesuai dengan  nilai-nilai  manusiawi,  maka  berhak  pula  untuk  menuntut  dan  mendapatkan  segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan hidupnya.
Indonesia sendiri menganut sistem hukum yang kompleks sehingga penerjemahan dari tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  mempunyai  pondasi  yang  tertulis  maupun  yang diyakini  dan  telah  disepakati  oleh  sebagian  kelompok  sosial  tertentu  sehingga  penempatan etika harus selalu ditinggikan. Dalam rangka keadilan sosial, penempatan kata tersebut telah tertuang  jelas  dalam  dasar  negara  Indonesia  yaitu  Pancasila  pada  sila  ke-5  yang  berbunyi
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
“Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”  dan  sekaligus  merepresentasikan  bahwa negara  dan  republik  Indonesia  siap  mengusahakan  kesejahteraan  sosial  warganya.  Dasar negara tersebut  juga harus  mampu meresapi  seluruh peraturan  atau hukum  yang berlaku di Indonesia, dimulai dari konstitusi yang paling tertinggi sampai ke tingkat selanjutnya. Yang paling  pertama,  bahwa  Pancasila  dan  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, dalam UUD 1945 dijelaskan lagi lebih rinci pada pasal-pasal selanjutnya seperti pada pasal 27 ayat 2 (mendapat penghidupan yang layak), pasal  28  A-J  (Hak  asasi  manusia),  pasal  29  ayat  2  (kebebasan  untuk  memeluk  agamanya masing-masing),  pasal  31  ayat  1-5  (kewajiban  pemerintah  untuk  menanggung  pendidikan), pasal 33 ayat 3 (penggunaan sumber daya yang ada untuk kemakmuran rakyat), dan pasal 34 ayat  1-3  (penyediaan  fasilitas  negara  untuk  jaminan  sosial,  fakir  miskin  dan  anak-anak terlantar,  serta  pelayanan  kesehatan  dan  umum).  Selanjutnya,  penerjemahan  pasal-pasal tersebut dilakukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial dimana  disini  kesejahteraan  sosial  didefinisikan  sebagai  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan material,  spiritual,  dan  sosial  warga  negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

## Utilitarianisme
Utilitarianisme  dikenal  sebagai  sebuah  paham  yang  menentang  sebuah  proses  yang berlangsung  benar  tanpa  memperhatikan  sebuah  hasil  yang  dicapai.  Pada  paham  ini, kemanfaatan  sebagai  tujuan  utama  dari  proses  hukum  maupun  penyelenggaraan  keadilan lainnya.  Aliran  utilitarianisme  pertama  muncul  di  Inggris  pada  akhir  abad  kedelapan  belas. Aliran ini menolak rasionalisme dengan memberikan argumentasinya bahwa sesuatu itu etis (baik) atau tidak etis (atsu buruk), sangat tergantung bukan pada alasan yang digunakan tetapi kemampuan menghasilkan suatu kenikmatan, atau mengurangi kesengsaraan seseorang dalam proses  hidup  dan  kehidupan  manusia.  Jeremy  Bentham  dalam  tulisannya  berjudul  the Principles of morals and Legislation, berpendapat bahwa prinsip etis atau tidak etisnya suatu kegiatan  tergantung  kepada  kecenderungan  menghasilkan  kebahagiaan,  atau  mengurangi kebahagiaan. Dengan kata lain, etika benar-benar peduli terhadap kebahagiaan setiap orang dalam proses hidup dan kehidupan.
Mengikuti Jeremy Bentham, Jhon Stuart Mill (1863) dalam tulisan utilitarianism setuju bahwa suatu kegiatan dianggap baik secara etis tergantung kepada utility atau kegunaannya yaitu  apakah  kegiatan  itu  akan  meningkatkan  kebahagiaan  atau  kesenangan,  dan  dianggap buruk secara etis bila tidak mendatangkan kesenangan, akan tetapi ia akan lebih menekankan bahwa  tidak  hanya  sekedar  meningkatkan  kebahagiaan  atau  mengurangi  kesengsaraan  bagi yang berkepentingan, tetapi lebih penting lagi menghasilkan kebahagiaan paling tinggi bagi setiap  orang  di  muka  bumi  ini.  Jadi  dalam  pandangan  Mill,  suatu  kegiatan  itu  etis  bila menghasilkan  kebahagiaan  yang  lebih  besar  dan  lebih  luas  lagi  cakupannya.  Untuk menghasilkan  yang  lebih  besar  ini  diperlukan  peningkatan  efisiensi  dengan  kata  lain,  bila efisiensi  telah  memaksimalisasikan  dalam  suatu  birokrasi  maka  menurut  pandangan utilitarian, birokrasi tersebut telah bertindak etis.

## Legitimasi Kekuasaan
Kekuasaan  merupakan  kewenangan  yang  didapatkan  oleh  seseorang  yang  atau kelompok  untuk  menjalankan  kewenangan  tersebut  sesuai  dengan  kewenangan  yang
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
diberikan.  Kewenangan  tidak  boleh  dijalankan  melebihi  kewenangan  yang  diperoleh  atau kemampuan seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Kekuasaan yaitu kemampuan untuk mengubah atau memberi pengaruh kepada pihak lain agar dapat berperilaku dan berpikir sesuai kehendak pihak yang mempunyai kekuasaan. Oleh sebab itu,  kekuasaan negara itu disebut “otoritas” atau “wewenang”.
Legitimasi  secara  istilah  yang  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu  “Lex”  yang  artinya  adalah hukum. Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas legal dan legitim dengan  demikian  secara  sederhana  legitimasi  adalah  kesesuaian  suatu  tindakan  perbuatan hukum  formal  etis  adat  istiadat  maupun  hukum  kemasyarakatan  yang  telah  lama  tercipta secara sah legitimasi ini dianggap penting bagi pemimpin pemerintahan karena para pemimpin pemerintahan dari setiap sistem politik berusaha untuk mendapatkan atau mempertahankannya.
Menurut Andrain dalam Ramlan Subakti (1992), berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, legitimasi dikelompokkan menjadi lima tipe, yaitu ; 1.) Legitimasi tradisional, adalah masyarakat memberi dukungan kepada pemimpin dan juga pemimpin  tersebut  memiliki  pengakuan  dari  rakyat  karena  memiliki  keturunan  pemimpin “Berdarah biru”. Pemimpin yang keturunan darah biru, lebih dipercaya untuk harus memimpin masyarakat . 2). Legitimasi  ideologi,  yaitu  masyarakat  memberikan  dukungan  kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi.  3).  Legitimasi  kualitas  pribadi,  yaitu  masyarakat  memberikan  pengakuan  dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi yang berupa karismatik. 4). Legitimasi prosedural, yaitu masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada  pemerintah  karena  pemimpin  tersebut  mendapatkan  kewenangan  menurut  prosedur yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan . 5). Legitimasi  instrumental,  yaitu masyarakat  memberikan  pengakuan  dan  dukungan  pemerintah  karena  pemimpin  tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan material masyarakat.
Para  pemegang  kekuasaan  mencari  cara  untuk  memperoleh  pengakuan  dari masyarakat. Menurut Ramlan Subakti, (1992) Legitimasi dapat didapatkan atau diperoleh dari beberapa cara yang dikelompokan menjadi 3, yaitu: Secara simbolis, Prosedural, dan Material. Adapun cara memperoleh legitimasi, menurut Max Weber 1995 terdapat 3 sumber yang dapat memperoleh legitimasi, yaitu; Tradisional, Karisma, dan Legal atau rasional.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi si dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif  adalah  pendekatan  yang  digunakan  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  gejala sentral.  Gejala sentral  didapatkan melalui proses  wawancara dengan hasil informasi berupa kata atau teks. (Creswell dalam Raco (2010). Teknik yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu  teknik  analisis  dengan  pengambilan  data  secara  studi  pustaka  dan  analisis  mengenai berita  atau  informasi  yang  ada  di  media  sosial.  Dalam  pengambilan  kesimpulan  digunakan teknik deduktif dengan mengambil kesimpulan bersifat umum dari fenomena-fenomena yang telah dikaitkan secara khusus.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam beberapa tahun ke belakang isu-isu mengambang ke permukaan dengan topik- topik yang diketahui bahwa hal tersebut merupakan dasar-dasar yang seharusnya sudah tidak
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
perlu  lagi  diperdebatkan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  dengan  kedaulatan  tertinggi berada di tangan rakyatnya atau bisa disebut sebagai demokrasi yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2. Sedangkan di hal lain, isu keadilan yang merupakan standar pokok yang harus ditegakkan oleh konstitusi maupun dalam pelaksanaannya dalam bernegara masih dirasa kurang menyentuh kepada pihak pihak tertentu yang tentu imbasnya mencederai kepercayaan publik.  Keadilan  yang  tertuang  di  dalam  Pancasila  merupakan  keadilan  sosial  yang  harus dirasakan  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia,  dan  hal  ini  merupakan  tugas  yang  tidak  akan  ada habisnya. Selain itu, keadilan tersebut harus tampak di segala bidang baik itu hukum, sosial, politik, dan sebagainya. Tugas-tugas tersebut merupakan sesuatu yang berat bagi pemerintah selaku penanggung jawab dalam negara bagi rakyatnya, serta pencapaian tugasnya pun bersifat never  ending  goals.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  harus  dapat  mengkondisikan  dengan  cara- cara  yang  lazim  agar  semua  pihak  dapat  merasakan  arti  dari  demokrasi  yang  terjadi  dan keadilan yang ditegakkan.

## Demokrasi   yang   Mengurangi Kepercayaan Pemerintah
Paham  demokrasi  awalnya  dipakai  oleh  bangsa-bangsa  Barat  yang  umumnya menganut  asas  liberalisme  dalam  alur  ekonominya.  Hal  ini  berbeda  pandangan  dengan Indonesia, yang menyebutkan bahwa dalam liberalisme hanya akan membawa perekonomian lebih mengerucut atau memihak kepada yang mempunyai modal. Kritik tersebut datang dari Hatta  (2010),  yang  menyebutkan  bahwa  demokrasi  yang  lahir  dari  revolusi  Perancis  hanya akan  membawa  kepada  kapitalisme  dan  tidak  mengarah  pada  kedaulatan  rakyat  yang sebenarnya dan ini tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Sebaliknya, demokrasi modern yang berbasis pada nasionalisme religius adalah bentuk demokrasi yang dicita-citakan bangsa Indonesia yang Kemudian merupakan cikal bakal lahirnya Demokrasi Pancasila
Dalam  Rancangan  TAP  MPR  RI  tentang  Demokrasi  Pancasila  disebutkan  bahwa Demokrasi  Pancasila  adalah  norma  yang  mengatur  penyelenggaraan  kedaulatan  rakyat  dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan  keamanan,  bagi  setiap  warga  negara  Republik  Indonesia,  organisasi  kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga lembaga negara baik di pusat maupun di daerah (agustam, 2011). Dengan begitu, Indonesia menganut demokrasi yang berlandaskan Pancasila yang mengandung intisari beradab, bersatu, sera gotong royong.
Bila  tentang  demokrasi  Pancasila  diterapkan  benar-benar  maka  masalah  tentang perbedaan, kebebasan, serta kekuasaan pemerintah tidak akan dapat diperdebatkan lagi karena sudah final bahwa orientasi segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sebanyak- banyaknya  ditunjukkan  kepada  rakyat.  Namun,  yang  sekarang  ini  merebak  mengenai  isu demokrasi yaitu tentang absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan, buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam  pemilu,  kabar  bohong  dan  berita  palsu,  rendahnya  keadaban  politik  warga,  masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang belum tuntas hingga kini, kebebasan media dan  kebebasan  berkumpul,  dan  berserikat,  serta  masalah  masalah  intoleransi  terhadap kelompok minoritas (wijayanto, 2019).
Stigma-stigma  yang  ditimbulkan  dari  suara-suara  yang  muncul  dari  mahasiswa, kampus,  media,  LSM,  dan  lain-lain  cenderung  diartikan  sebagai  keberpihakan  pada  pihak- pihak tertentu. Sebaliknya, wakil-wakil rakyat yang merupakan cerminan kalangan-kalangan yang bersuara tersebut terkesan tidak mengambil tindakan yang signifikan. Hal ini tentunya mengurangi  kualitas  demokrasi  yang  didalamnya  terdapat  check  and  balances  antara kekuasaan  kekuasaan  yang  ada  dalam  pemerintah.  Mekanisme  check  and  balance  akan
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
mencerminkan  sikap  saling  mengontrol  diantara  kekuasaan-kekuasaan  pemerintah.  Namun, secara filosofis dapat diartikan bahwa demokrasi menghendaki rakyat juga untuk mengiringi lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga keterlibatan masyarakat  sebagai  objek  dari  pemerintah  dapat  tercapai  sehingga  tujuan  yang  diinginkan masyarakat juga dapat terakomodir.
Kita dapat menarik sebuah fakta yang terjadi beberapa waktu tepatnya tanggal 26 Juni 2021 terkait kritik yang disampaikan salah satu organisasi intra universitas kepada Presiden Republik  Indonesia.  Terkait  kronologinya  yaitu  dalam  unggahan  akun  salah  media  sosial organisasi  intra universitas  tersebut  yang mengunggah postingan yang mencoba mengkritik terkait  jalannya  pemerintahan  saat  ini  yang  dikepalai  Presiden.  Di  dalam  isi  kritikannya, organisasi  intra  universitas  tersebut  menggunakan  sebuah  gambar  yang  mengilustrasikan kinerja  Presiden  dengan  janji  politiknya  pada  saat  kampanyenya.  Informasi  tersebut  cepat menyebar  karena  platform  yang  digunakan  merupakan  media  sosial  yang  dapat  diakses siapapun.  Kejadian  tersebut  mendapat  respon  dari  universitas  tempat  bernaung  organisasi tersebut  untuk  memberikan  klarifikasi  dan  diberikan  pembinaan.  Pemanggilan  dari  pihak universitas  tersebut  dianggap  kurang  mencerminkan  sikap  kebebasan  untuk  menyampaikan pendapat. Dan peristiwa ini menimbulkan efek domino yang malah membuat gelombang kritik lebih terbuka lagi, sehingga lebih membuka semua kesadaran-kesadaran di masyarakat betapa pentingnya demokrasi terhadap legitimasi kekuasaan pemerintah.
Peristiwa diatas mendapat tanggapan dari berbagai pihak dan para ahli. Namun, yang menjadi  intinya  bahwa  kebebasan  berpendapat  sangat  dianjurkan  dan  dikehendaki  oleh Undang-Undang. Selain itu, dilihat dari perspektif sejarah justru mahasiswa di Indonesia turut mengiringi berbagai peristiwa penting dalam era pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ujaran ujaran kritik jangan disamakan dengan ujaran kebencian, karena kritik didalamnya terdapat sebuah fakta yang berusaha mempengaruhi objeknya untuk justru mengevaluasi fakta-fakta yang dipaparkan.
Dalam  demokrasi  Pancasila  kebebasan  individu  tidak  bersifat  mutlak,  tetapi  harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial (Agustam, 2011) . Tanggung jawab sosial tersebut merupakan  dampak  yang  ditimbulkan  dari  adanya  demokrasi  tersebut  atau  dapat  dikatakan jika  sebuah  kegiatan  yang  mencerminkan  demokrasi  dilakukan,  impact  atau  pengaruhnya harus  positif  dan  tidak  menimbulkan  dampak  yang  negatif.  Kita  dapat  mengambil  sebuah pernyataan bahwa peristiwa yang diurai tadi berdampak pada kehidupan umum masyarakat seperti  gelombang  kritik  selanjutnya  yang  sangat  gencar  di  media  sosial,  persepsi  terhadap pemerintahan  dan  berpengaruh  terhadap  kepercayaan  kepada  pemerintah.  Oleh  karena  itu, terkait dengan legitimasi yang diberikan oleh rakyat kepada penguasa pemerintahan dalam hal ini,  harus  dapat  diakomodir  kembali  karena  kepercayaan  publik  merupakan  modal  bagi pembuat maupun pelaksana kebijakan atau birokrasi dapat menjalankan tugasnya dan juga hal ini dapat berpengaruh terhadap stabilitas negara.
Dalam sudut pandang terkait nilai indeks demokrasi di Indonesia justru sekarang menurun menurut beberapa laporan. Secara lebih spesifik, laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) dan
Indeks  Demokrasi  Indonesia  menggarisbawahi  menurunnya  kebebasan  berekspresi  dan berpendapat sebagai pangkal utama menurunnya kualitas demokrasi Indonesia. Laporan EIU menempatkan Indonesia pada urutan 64 dari 167 negara, sedangkan laporan Indeks Demokrasi Indonesia memperlihatkan turunnya skor indeks kebebasan berpendapat yang semula 66,17 di tahun  2018  menjadi  64,29  di  tahun  2019.  Adapun  laporan  2021  Democracy  Report menempatkan  Indonesia  pada  urutan  73  dari  179  negara  dalam  hal  kebebasan  dalam demokrasi.  Hal  yang  dipaparkan  tersebut  menunjukkan  bahwa  kebebasan  berpendapat  di
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
muka  umum  khususnya  harus  diperhatikan  lagi  terkait  regulasi  serta  pelaksanaannya. Mengenai laporan laporan dari berbagai lembaga tersebut juga sekaligus mencederai prinsip kebebasan berpendapat dalam demokrasi yang disebutkan pada landasan teori.
Dalam  pengakuan  terhadap  kekuasaan  pemerintah  oleh  rakyat  tentunya  harus dibarengi dengan bentuk-bentuk perbuatan atau perlakuan yang selaras dengan hal-hal yang diinginkan oleh rakyat  itu sendiri.  Dalam  aspek  demokrasi,  rakyat  harus  dapat  menentukan sendiri nasibnya yang harus ditanggung oleh negara sehingga dibutuhkan kegiatan demokrasi yang sehat agar legitimasi publik terhadap pemerintah dapat terjaga.

## Keadilan sebagai Perekat Dalam Kepercayaan Publik
Pandangan  keadilan  dalam  hukum  nasional  bersumber  pada  dasar  negara.  Pancasila sebagai  dasar  negara  atau  falsafah  negara (fiolosofische  grondslag) sampai  sekarang  tetap dipertahankan  dan  masih  tetap  dianggap  penting  bagi  negara  Indonesia.  Secara  aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai nilai Pancasila (subscriber of values Pancasila). Bangsa  Indonesia  yang  berketuhanan,  yang  berkemanusiaan,  yang  berpersatuan,  yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial (Ana, 2018).
Sebagai  pendukung  nilai,  bangsa  Indonesialah  yang  menghargai,  mengakui,  serta menerima  Pancasila  sebagai  suatu  bernilai.  Pengakuan,  penghargaan,  dan  penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal  ini  sekaligus  adalah  pengembannya  dalam  sikap,  tingkah  laku,  dan  perbuatan  manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.
Dalam pandangan keadilan yang dirasakan sekarang, tentu harus diperhatikan kembali apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum. Dalam kasus atau fakta yang terjadi dan merebak  sekarang  ini  yaitu  dalam  bidang  hukum  dan  sosial.  Mengenai  kasus  korupsi  yang dilakukan  oleh  petinggi  kabinet  yang  disebut  Menteri  yang  lebih  tepatnya  di  Kementerian Sosial. Dalam kronologinya, oknum tersebut memotong dana Bansos untuk setiap paket yang akan diserahkan kepada pihak yang menerima. Hal ini tentunya sangat mencederai rakyat yang berjuang bangkit dari ekonomi yang terdampak akibat pandemi yang terjadi.
Selain peristiwa tersebut, ada juga keadilan yang kurang diekspos yaitu terhadap KKB di  Papua.  Pemerintah  memutuskan  KKB  OPM  sebagai  teroris,  termasuk  yang  mendukung gerakan tersebut. Pendekatan yang dilakukan pun terkesan untuk pertahanan dan keamanan bukan  untuk  humanis.  Kami  berpendapat  menggunakan  pendekatan  keamanan  justru  akan memperburuk situasi kemanusiaan yang ada di Papua mengingat penggunaan kekerasan hanya akan memicu eskalasi kekerasan yang lebih besar dan dapat mengakibatkan pada pelanggaran yang  serius  terhadap  hak  asasi  manusia  (maulidiyanti,  2017).  Pendekatan  keamanan  yang selama ini selalu digunakan pemerintah, sesungguhnya tidak menjawab akar persoalan. Hal itu terbukti dari rentetan konflik kekerasan yang selalu saja terjadi. Padahal secara ilmiah, tim kajian LIPI tentang Papua sudah menunjukan terdapat 4 (empat) akar masalah yang menjadi pemicu  terjadinya  konflik  kekerasan  di  kawasan  Papua  yakni  marjinalisasi  terhadap masyarakat Papua, kegagalan pembangunan, persoalan status politik Papua dan pelanggaran hak asasi manusia.
Dalam kaitannya dengan kepercayaan publik, kasus di Papua dapat menyebabkan efek domino  terhadap  keadilan-keadilan  pada  bidang  lainnya  sehingga  publik  cenderung menspekulasi kepada penanganan masalah keadilan pada bidang yang lain. Dalam penanganan kasus  korupsi  dana  Bansos  pun,  dirasa  hukum  kurang  menunjukkan  eksistensinya  untuk
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
menegakkan keadilan dan kepastian yang sebenar-benarnya hingga muncul perspektif hukum itu tumpul ke atas dan tajam runcing kebawah.
Dalam kaitannya dengan teori keadilan John Rawls (1971), menyebutkan bahwa salah satu  prinsipnya yaitu keadilan harus menunjang atau mengatur kesenjangan sosial  ekonomi yang terjadi sehingga dapat terjadinya suatu timbal balik, maka kasus atau fakta yang diurai diatas belum menunjukkan bahwa keadilan belum ditegakkan karena masih banyak persepsi yang bersifat negatif terhadap pemerintah mengenai keadilan. Hal tersebut tidak menimbulkan efek timbal balik yang positif seperti yang dikemukakan oleh John Rawls maka dapat dilihat bahwa  kesenjangan  di  Indonesia  masih  terjadi  baik  dalam  bidang  sosial,  ekonomi,  politik, hukum, dan lain-lain.

## Utilitarianisme  sebagai  Pendekatan  dalam  Etika  Administrasi  untuk  Legitimasi Kekuasaan
Pada abad ke-18, Eropa dan Amerika menyaksikan suatu gerakan umum yang terarah pada pengakuan yang lebih  besar pada hak-hak  asasi  manusia dan kesetaraan sosial  (social equality), nilai individual, batas kemampuan manusia dan hak dan kebutuhan pada pendidikan. Salah satu pelopor gerakan utilitarianisme adalah Jeremy Bentham, James Mill dan, anaknya, John Stuart Mill.
Utilitarianisme  berasal  dari  kata  Latin utilis ,  yang  berarti  berguna,  bermanfaat, berfaedah,  atau  menguntungkan.  Istilah  ini  juga  sering  disebut  sebagai  teori  kebahagiaan terbesar  ( the  greatest  happiness  theory ).  Menurut  kaum  utilitarianisme,  tujuan  perbuatan sekurang-kurangnya menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan, baik bagi  diri  sendiri ataupun orang lain. Perbuatan harus diusahakan agar mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada  kerugian,  bagi  sebagian  besar  orang.  Dengan  demikian,  perbuatan  manusia  baik secara etis dan membawa dampak sebaikbaiknya bagi diri sendiri dan orang lain.
Prinsip  yang   menjadi pokok utilitarianisme menurut Jeremy Bentham, dan yang lainnya yaitu terbagi menjadi tiga. Pertama, semua tindakan mesti dinilai benar/baik atau salah/jelek semata-mata berdasarkan konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Kedua, dalam menilai konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan tersebut, satu satunya hal yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkannya. Jadi, tindakan-tindakan yang benar adalah yang menghasilkan surplus kebahagiaan terbesar ketimbang penderitaan. Ketiga, dalam mengkalkulasi kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan, tidak boleh kebahagiaan seseorang dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain.
Dalam kaitannya dengan legitimasi kekuasaan, prinsip-prinsip yang dipaparkan di atas merupakan salah satu tolok ukur yang harus dipegang oleh para penguasa bahwa mereka diberi mandat  atau  legitimasi  dari  rakyat  sehingga  kebahagiaan  yang  harus  ditimbulkan  dari tindakan-tindakan  mereka  mulai  dari  pelayanan  publiknya,  kebijakan  publiknya,  serta manajemen keuangan, serta pengelolaan pemerintahan harus ditunjukkan untuk rakyat. Dalam sektor demokrasi dan keadilan pun yang menjadi dasar negara Indonesia, harus memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada rakyat bukan untuk kelompok tertentu saja.
Menurut Harbani Pasolong  (2019),  pengertian  birokrasi  adalah  lembaga pemerintah  yang  menjalankan  tugas  pelayanan  pemerintahan  baik  di  tingkat  pusat  maupun ditingkat daerah. Bila merunut pengertian tersebut, tugas pelayanan publik dapat saja dilakukan oleh  siapapun  yang  bertanggung  jawab  untuk  publik  sehingga  konsep  pemberian  manfaat kepada  publik  yang  diusung  utilitarianisme  harus  diselenggarakan  dengan  baik  dan  juga didukung oleh kebijakan publik yang mendukung proses kebermanfaatan tersebut.
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
Memang utilitarianisme merupakan salah satu pendekatan dalam etika, namun dapat dilihat  sekarang  bahwa  yang  menjadi  krusial  dan  penting  bagi  birokrasi  yaitu  mengenai etikanya untuk memberikan pelayanan publik. Menurut Harbani Pasolong, tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan salah satu tindakan yang tidak beretika dan dalam penanganannya  sangat  sulit  untuk  dihapuskan  karena  ada  beberapa  hal  penting  yang tergantung  kepada  karakter  dari  masing-masing  pelaku.  Dengan  kata  lain,  diperlukan kesadaran melalui keimanan dan ketakwaan atau paling tidak, niat untuk tidak melakukannya dan menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak baik, tercela dan tidak terpuji serta konsekuensi dari  perbuatan  yang  dilakukannya  tersebut.  Menurut  Widodo  (2006),  tindakan  KKN  pada dasarnya  terjadi  karena  hasil  pertemuan  antara  “niat”  dengan  “kesempatan”  yang  terbuka, sehingga menurutnya untuk menghindarkan antara “niat” dan “kesempatan” tersebut diperlukan mekanisme akuntabilitas publik, menjunjung tinggi dan menegakkan etika administrasi publik pada jajaran birokrasi publik (pasolong, 2019).
Pernyataan  Widodo  (2006)  dalam  Harbani  Pasolong  (2019)  tersebut,  menerangkan bahwa akuntabilitas publik harus dijunjung tinggi oleh para birokrat karena hal ini berimbas kepada  legitimasi  mereka  sebagai  aktor  birokrasi.  Legitimasi  tersebut  dapat  berupa kepercayaan dan  keyakinan kepada birokrat  untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam  memberikan  pelayanan  publik,  sehingga  jika  legitimasi  tersebut  tidak  dijaga  akan muncul sikap skeptis terhadap para birokrat dan lebih luasnya lagi pemerintahan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, konsep kebermanfaatan atau utilitarianisme birokrasi publik yang terfilosofi dari pendekatan etika administrasi tersebut harus diperhatikan agar legitimasi yang sudah diberikan dapat terjaga sehingga menciptakan stabilitas pemerintahan dan negara.

## E. SIMPULAN
Legitimasi  atas  suatu  negara  memegang  peranan  penting.  Sehingga,  agar  dapat melaksanakan  fungsinya  secara  efektif,  pemerintahan  negara  dan  alat-alat  perlengkapannya sebagai  instrumen  penataan  masyarakat  yang  memegang  kekuasaan  politik  utama  harus memiliki pembenaran atau pendasaran yang sah (legitimasi) atas kekuasaan yang dijalankan (Maggalatung,  2013).  Untuk  mencapai  suatu  pembenaran  yang  rasional  dibutuhkan  dua komponen yang merupakan suara sejati rakyat. Dua hal itu tidak lain adalah demokrasi dan keadilan. Keduanya merupakan dua kata yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan, karena memiliki  keterkaitan  yang  begitu  ketatnya.  Ketika  demokrasi  dan  keadilan  menjadi  suatu harapan dan keinginan setiap orang, maka demokrasi dan keadilan harus sesuai dengan hati nurani rakyat. Sebab, rakyatlah pemilik “demokrasi” dan “keadilan” yang sesungguhnya.
Di Indonesia demokrasi dan keadilan masih menjadi objek permasalahan. Dan masalah tersebut  tentunya  bukanlah  masalah  yang  mudah,  yang  dimana  peranan  dan  ketegasan pemerintah  tentunya  menjadi  peranan  penting.  Jika  tidak  ada  peranan  dan  ketegasan  dari pemerintah  malah  akan  membuat  masalah  tersebut  menjadi  rumit  dan  tentunya  tingkat kepercayaan pada kinerja dan efektivitas pemerintah akan semakin berkurang. Dengan begitu pada  akhirnya  pemerintah  tidak  akan  memiliki  legitimasi.  Jadi,  tanpa  ada  legitimasi  yang rasional,  maka  suatu  negara  tidak  mungkin  akan  berjalan  secara  efektif.  Dalam  menjawab permasalahan yang telah ditentukan pada artikel  ini, maka demokrasi, keadilan, dan paham kebermanfaatan  atau  utilitarianisme  sebagai  lingkup  yang  mewadahinya  belum  mampu diimplementasikan  dengan  baik  karena  disebabkan  masih  adanya  persepsi  persepsi  yang menyebutkan  bahwa  kebebasan  berpendapat  masih  belum  keluarkan  sepenuhnya  serta kesenjangan  pada  bidang  sosial,  ekonomi,  hukum,  dan  bidang  lainnya  yang  dirasa  belum memberikan aspek keadilan penuh kepada rakyat. Oleh karena itu, legitimasi yang dibutuhkan
http://jurnaldialektika.com
Penerbit: Pengurus Pusat Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia issn: 1412 – 9736
pemerintah  sedikitnya  berkurang  dan  hal  ini  jangan  dibiarkan  begitu  saja  karena  kekuatan pemerintah sejatinya dari rakyatnya, jika sudah kehilangan rasa kepercayaan dari rakyatnya dapat saja gejolak terjadi yang menyebabkan terganggunya stabilitas negara.

## REFERENSI
Agustam. 2011. “Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di  Indoensia.” Jurnal TAPIs Vol.7:83
Ahmad.  “Pengertian Demokrasi:  Sejarah, Ciri, Tujuan,  Macam dan  Prinsip” .https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/#Ciri-Ciri_Demokrasi
Engkus, E. 2017.  “Administrasi  Publik dalam Perspektif Ekologi. JISPO  Jurnal  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.” 7(1), 91-101.
Engkus, E. 2012. “Menuju Birokrasi yang Populis dan Reseptivitis di Era Otonomi Daerah”, “Towards Populism and Receptivitism Bureaucracy in The Autonomy Era”. (10),
1-15.
Fatia, Maulidiyanti. 2021. “ Makin Suramnya Situasi Keadilan di Indonesia” . Dari
https://kontras.org/2021/07/16/makinsuramnya-situasi-keadilan-diindonesia/
Habibi,  Habibi.  2018.  “Implikasi  calon  tunggal  kepala  daerah  Kabupaten  Tasikmalaya terhadap ketatanegaraan.”
Jati,  Wasisto  Raharjo.  2021.  “Fenomena  Kemunduran  Demokrasi  Indonesia  2021”.  THC Insight (www.habibiecenter.or.id) No. 27 hal 1.
Pasolong, Harbani. 2019. “Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta” Suheri,  Ana.  2018.  “Wujud  Keadilan  Dalam  Masyarakat  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum Nasiona”. JURNAL MORALITY Vol 4:1 hal 64
Sujatmiko. 2018. “Demokrasi dan Keadilan Sebagai Legitimasi Suara
Rakyat”. ‘Adalah (UIN Jakarta) Vol 2 (6b) hal 53-54. (Study Atas Uu No 10 Tahun 2016  Dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No  100/Puu/100/Xiii/2015.  Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Tezar,  Bilyam.  2016.  “Kenapa  Indonesia  Menganut  Sistem  Demokrasi  Pancasila.” https://www.kom pasiana.com/tezar_bilyam123/57e4de 0fe9afbd5514180222 Undang-Undang Dasar Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Wijayanti, Laily. 2016. “ Analisis Dan Pembuatan E-Voting Menggunakan Group Blind   Digital
Signature Dengan Metode Algoritma Rsa.” Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
Wijayanto dan Fajar Nursahid. 2019. “Masalah-Masalah Demokrasi Kita Hari Ini. “ https://news.detik.com/kolom/d4650749/masalah-masalah-demokrasi-kita- hari-ini