Analisis Kesiapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Menghadapi Era Industri 4.0
Hasan Ashari 1 , Trinandari  Prasetyo Nugrahanti 2
Program Studi  Akuntansi,  Fakultas Ekonomi  ABFI PERBANAS Institute, Jakarta, Indonesia
Abstract. This paper aims to find out which BPRs have readiness in facing the industrial era 4.0, especially among them is readiness to deal with the changing business environment. In facing the industrial era 4.0, the bank ing and financial sector needs  to adapt to  the challenges posed by  Fintech in this matter  including BPR  as one of  the players in the financial sector. This research is a quantitative study using descriptive methods. The main data source in this study was obtained through a  questionnaire . The population in this  study was 1596 rural bank s and 167 Islamic  rural banks throughout Indonesia with a sample of 97 rural bank s consisting of 85 rural bank s and 12 Islamic rural bank s. Based on this  research  it can  be  concluded that there  are  no BPRs  that have readiness  that meets  “good”  category, the maximum  achieved is “enough”. BPRs  that have sufficient readiness to face  the industrial era 4.0 are  BPR  Book 3 domiciled in urban Java, and BPR Book  3 domiciled in districts on the island of Java. The BPR with the lowest readiness to face the industrial era 4.0 is BPR Book  1 which is domiciled in regencies both outside of Java and in Java.
Keywords. Industrial Era 4.0; Rural Bank s; Readiness of Rural Bank s.
Abstrak .  Tulisan  ini  bertujuan untuk mengetahui  BPR  mana  yang memiliki  kesiapan dalam  menghadapi era  industri 4.0  terutama  di antaranya adalah kesiapan untuk menghadapi lingkungan bisnis yang berubah. Dalam  menghadapi era industri 4.0,  sektor perbankan dan keuangan perlu berad aptasi dengan adanya tantangan yang ditimbulkan  oleh Fintech dalam  hal  ini  termasuk  BPR  sebagai  salah  satu pemain  di  sektor  keuangan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui  kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 1596  BPR  dan 167  BPRS  di seluruh Indonesia dengan jumlah sampel 97 BPR  yang terdiri  dari  85  BPR  dan 12  BPRS.  Berdasarkan  penelitian ini   dapat disimpulkan  bahwa tidak ada BPR  yang memili ki kesiapan yang memenuhi  kategori “baik”,  maksimal  yang dicapai adalah “cukup”. BPR  yang memiliki  kesiapan yang cukup menghadapi era industri 4.0  adalah BPR  Buku 3 yang berdomisili  di perkotaan pulau Ja wa, dan BPR  Buku 3 yang berdomisili  di kabupaten di pulau Jawa. BPR  yang paling rendah kesiapannya menghadapi era industri 4.0  adalah BPR Buku 1 yang berdomisili  di kabupaten  baik di luar Jawa maupun di Jawa.
Kata  kunci . Era industri 4.0; Bank  Perk reditan Rak yat; Kesiapan Bank  Perk reditan Rak yat.
Corresponding author. Email:  ashar176@yahoo.com 1 , trinandari@perbanas.id 2
How  to  cite  this  article. Ashari,  H.,  Nugrahanti,  PN.  (2020).  Analisis  Kesiapan  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR) Menghadapi Era  Industri 4.0. Jurnal Riset Ak untansi Dan Keuangan , 8(2),  221–238 History of article. Received:  April 2020,  Revision: Juni 2020,  Published: Agustus 2020 Online  ISSN:  2541-061X.Print  ISSN:  2338-1507.  DOI:  10.17509/ jra k.v8i2.22209 Copyright©2020.  Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program  Studi Akuntansi. FPEB.  UPI

## PENDAHULUAN
Konsep  industri 4.0  diusulkan oleh Pemerintah  Jerman,  dengan  aspek  utamanya melakukan  otomasi  proses  dalam  industr i manufaktur yang  dikenal  dengan smart manufacturing ;  selain hal  tersebut  juga mempertimbangkan  adanya smart  mobility , smart grid, smart building dan smart product . Namun,  inti  dari  konsep  industri  4.0  adalah evolusi  sistem  manufaktur.  Istilah smart manufacturing,  smart  mobility,  smart  grid, smart  building dan smart  product telah
digunakan  sebagai  sinonim  dari  industri  4.0. (Kagermann  et al., 2013)
Dalam  sistem  perbankan,  otomasi  proses juga  bukan  merupakan  hal  yang  baru.  Selama ini bank  telah  mengandalkan teknologi informasi  (TI)  sehingga  dapat  mengura ngi biaya, mengoptimalkan proses dan mempercepat delivery produk  dan  layanan. Apalagi  bank  juga  merasakan  lebih  banyak tekanan  dengan  meningkatnya  ekspektasi klien terkait alternatif digital baru dibandingkan  industri  lainnya  sehingga  dalam
perspektif  revolusi  industri  4.0,  perbankan menghadapi  tantangan  baru yaitu  menghadap i adanya  pelaku  pasar  baru,  digitalisasi  bisnis proses,  termasuk  operasi back-office ,  dan penyesuaian  peraturan.  Untuk  mencapai  era revolusi  industri  perbankan  yang  mematuhi peraturan, sumber daya,  keahlian, dan penggunaan teknologi baru  memerluka n waktu  yang  lama.  (https://www.comt rade integration.com/en   diakses  3 Juli  2019)
Banyak penelitian terkait akuntans i manajemen telah menggaris bawahi perubahan signifikan lingkungan operasi perusahaan  (Burns  &  Vaivio,  2001)  untuk memperoleh keunggulan kompetitif di antaranya    melalui  investasi TI.  Selain penciptaan  keunggulan  kompetitif,  investas i TI  juga  harus  mampu mempertaha nka n keunggulan  kompetitif  yang  telah  berhasil diraih.  Hal  tersebut  relatif  lebih  sulit,   karena produk  TI  memiliki  siklus  hidup  yang  sangat pendek  dan  semakin  murah.  Sebagai  contoh ialah  keunggulan  kompetitif  investasi  TI  di industri  keuangan,  ritel,  dan  manufak t ur hanya  bertahan  selama  6  sampai  dengan  18 bulan  (Griffith  & Finlay,  2004). Strategi  bisnis untuk  Investasi  TI  seharusnya  tidak  hanya untuk  keharusan  semata  namun  menciptaka n dan  mempertahankan  keunggulan  kompetit if guna  meningkatkan  kinerja.  TI  hanyalah  alat bantu yang tidak dapat  menggant ika n kemampuan  manajerial.  TI  harus  mendukung strategi  bisnis  secara  keseluruhan  agar  dapat menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan  (Pearlson  & Carol, 2004).
Berdasarkan  penelitian    (Triandis,  1980) dan  (Thompson  et  al.,  1991)  terdapat  enam faktor  yang  mempengaruhi  pemanfaatan  TI yaitu; faktor sosial, dampak ( affect) , kompleksitas,  kesesuaian  tugas,  konsekuensi jangka panjang dan kondisi yang memfasilitasinya.  Dalam  rangka  pemanfaata n TI  tersebut,  perbankan online dan  pemasaran langsung  ( direct  marketing ) menjadi  semakin penting  bagi  penyedia  layanan  keuangan karena nasabah yang tidak memilik i "kesenjangan  TI"  memiliki  persepsi  yang lebih positif tentang hubungan dengan
penyedia  layanan  keuangannya  (Lang  & Colgate,  2003).
Selain  itu  persepsi  manfaat  dan infor mas i tentang  perbankan online di  situs Web adalah faktor  utama  yang  mempengaruhi  penerimaa n perbankan online (Pikkarainen  et  al.,  2004). Pentingnya  TI  dalam  meningkatkan  kualitas dan  kinerja  keuangan,  dalam  hal  ini internet banking dapat  meningkatkan  kualitas  bank dan  mempengaruhi  secara  langsung  kinerja ROA (Kagan  et al.,  2005), memberikan value lebih  tinggi  kepada  nasabah  (Bradley  & Stewart,  2003),  mengurangi  rata-rata  biaya operasional  atas  biaya  overhead    (DeYoung, 2001)  dan  memperkuat  hubungan  dengan nasabah  (Proença  &  Silva,  2007).    Selain  itu perubahan  biaya  dan  laba  sangat  berkorelasi dengan  akumulasi  modal  TI  dan  bank  yang mengadopsi  teknik  padat  modal  TI  juga  lebih efisien dalam  operasinya  (Casolaro  dan Gobbi,  2007).
Setelah Investasi TI dilakukan, pengetahuan  SDM  terhadap  TI  sangatlah penting.  Untuk  jangka  panjang  investasi  di bank ritel  perlu  mengalihkan  investasi  TI yang bersifat  modal  menjadi  investasi  atas  SDM yang  memahami  TI  (Prasad  dan  Harker, 1997).  Pemahaman  TI  pegawai  bank  harus sejalan  dengan  pemahaman  nasabah  yang dilayani  dengan internet  banking (Sulliva n, 2000),    mengingat  investasi  TI  memerluka n dana  yang  besar  dan  mempunyai  risiko kerugian  dalam  penerapannya  (Jackson  dan Leitch.,  1997)  serta  mengukur  keuntunga n potensial  dari  investasi  TI lebih  sulit  dari  aset berwujud  lainnya  karena  adanya  manfaat tertunda,  penggunaan yang  tidak  sesuai, perubahan  lingkungan  dan  munculnya  biaya yang  tidak  terduga  (Ross  dan Dale,  1996).
Disamping  hal-hal  di  atas, sosio  ekonomi dan sosio  politik  lokasi  bank merupakan  salah satu  faktor  yang  memberikan pengaruh signifikan  terhadap  keberlangsungan  bisnis bank.  Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini pemerintah provinsi dapat memberika n insentif  bagi  lembaga  keuangan  formal  dalam rangka  pengembangan  bisnisnya  sehingga dapat  memperbesar  kemampuan  bank  untuk
meningkatkan  laba  dan  mengurangi  biaya intermediasi  keuangan  dalam  suatu  provinsi, dalam  hal  ini khususnya kepada  BPR (Trinugroho  et al., 2018).
Berdasarkan  data  posisi  Desember  2018 terdapat  1596  BPR  dan  167  BPRS  dengan proporsi  61% BPR berlokasi  di Jawa dan 39% di  luar  Jawa  serta  62%  BPRS  berlokasi  di Jawa dan 38% di luar  Jawa. Aset BPR dengan aset  di  tahun  2018  sebesar  1,63%  dari  total aset  perbankan  atau  kurang  lebih  sebesar Rp135 triliun  (Otoritas  Jasa Keuangan,  2019). BPR merupakan salah satu bentuk commercialized  institutional  microfinance (usaha  pembiayaan  mikro  komersial  yang legal) yang utamanya ditujukan untuk memacu perkembangan ekonomi lokal dengan target pasar rumah tangga berpenghasilan  rendah  dan  usaha  mikro  dan kecil,  sehingga  diharapkan  dapat  melaya ni pangsa  pasar  khusus  yang  belum  dapat dijangkau  oleh  bank umum  (Hamada,  2010).
Sebagian  besar  literatur  dan  studi  terapan telah  menganalisis  secara  khusus  efektivitas dan  kesuksesan  dalam  hal  penguranga n kemiskinan  melalui  program  kredit  mikro (Pitt  & Khandker,  1998); (Madajewicz,  2003); (McKernan,  2002). Dalam  hal  ini  BPR adalah salah  satu  yang  berperan  di  dalamnya.  BPR berkompetisi dengan  bank  umum yang
memiliki  unit  layanan  mikro  bank,  koperasi simpan  pinjam  dan  Baitul  Mal  wat  Tamwil (BMT/ Islamic microfinance institution ), program  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  yang disalurkan  melalui  beberapa bank umum  serta dengan  rentenir  ( predatory lenders ).
Untuk  menghadapi  kompetisi  tersebut BPR harus memiliki kesiapan untuk melakukan  perbaikan  terus  menerus  dalam menghadapi  era  industri  4.0  dan  kondisi perbankan  saat  ini  yang  sedang  mengala m i transformasi  radikal,  yaitu  dengan  adanya produk  baru,  pemain  baru,  dan  saluran  baru yang  muncul  setiap  hari  dan  berlangsung  di semua  sektor  industri  perbankan.  Teknologi informasi  adalah  salah  satu  masalah  utama manajemen  bank,  didorong  oleh  besar  dan meningkatnya biaya  pada  saat  tekanan kompetisi  tidak  lebih  besar  dari  sebelumnya (Carrington  at.al.,  1997). Tekanan   kompetisi tersebut  jika  tidak  dikelola  dengan  baik dapat menyebabkan  memburuknya  kinerja  bank  di antaranya  akibat  adanya  kecurangan  ( fraud ) oleh  pengurus/pemilik  bank, yang  disebabkan di  antaranya  oleh  adanya  penyalahgunaa n aset; pelanggaran kontrak; pembukuan melanggar hukum; penipuan; kesalahan penyajian  laporan  keuangan,  konspirasi  jahat dan  alasan  lainnya.  (IADI,  2006);  (Ashari &Nugrahanti,  2017).
Gambar  1 Peta Persaingan  BPR  (Hamada,  2010)
Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui,  (a)  BPR  dengan  kategori  mana saja yang memiliki kesiapan dalam menghadapi  era  industri  4.0,  berdasarkan kategori,  aset,  lokasi  dan  domisili;  (b)  BPR dengan  kategori  mana  saja  yang  memilik i kondisi  daya  saing  sosio  ekonomi  di  lokasi atau  domisili  BPR  yang  baik  dan mendukung pengembangan  BPR  dalam  menghadapi  era industri  4.0;  (c)  hal-hal  apa  yang  perlu dibenahi  apabila  terdapat  BPR  yang  tidak siap/kurang siap  dalam  menghadapi era Industri  4.0; (d)  hasil  analisis  keuangan  yaitu dengan  menggunakan Loan  to Deposit  Ratio dan Loan to Asset Ratio .
Adapun  manfaat  penelitian  ini  diharapkan mampu  memberikan  sumbangan  pemikira n terhadap  perbankan  khususnya  meningka tka n kesiapan  BPR  dalam  menghadapi  era industr i 4.0, dan  sebagai  bahan  masukan  bagi  praktisi BPR  agar  selalu  meningkatkan  efisiens i, kecepatan,  dan  kemampuan  sehingga  dapat meningkatkan daya saing BPR dalam menghadapi  era industri  4.0. Pengertian Aset ( Asset ), dalam  International Financial
Reporting Standards  (IFRS)  adalah  sebagai  berikut: " An asset is  a  resource  controlled  by  the enterprise  as a result of past events and from which  future economic  benefits  are  expected to  flow  to  the  enterprise ."  ...   Aset  adalah sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan  sebagai  hasil  dari  peristiwa  masa lalu  dan  dari  mana  manfaat  ekonomi  masa depan diharapkan  mengalir  ke perusahaan.  "
Likuiditas  bank, menurut  (Kasmir,  2015) yaitu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya  adalah  menghimpun dana  dari masyarakat  dan  menyalurkan  kembali  dana tersebut  ke  masyarakat  serta  memberika n jasa-jasa  perbankan  lainnya.  Sebagai  badan usaha  yang  berfungsi  sebagai  intermedia s i, bank  memiliki  risiko.  Salah  satu  risiko  bank yaitu risiko likuiditas. Risiko likuid itas (liquidity  risk)  adalah  risiko  yang  timbul karena  bank tidak  dapat memenuhi  kewajiban jangka  pendek,  yang  disebabkan  oleh  karena bank  kekurangan  likuiditas.  (Kasmir,  2015),
suatu  bank  dapat  memenuhi kebutuhan likuiditasnya  atau  likuid,  yaitu  jika  bank yang bersangkutan  dapat membayar  semua  hutang- hutangnya  terutama  simpanan  dalam  bentuk tabungan,  giro  dan  deposito  pada saat  ditarik oleh  nasabah/jatuh  tempo  dan  dapat  pula memenuhi  semua  permohonan  kredit  yang diajukan  nasabah  yang  memang  layak  untuk dibiayai   tanpa terjadi  penundaan.  Dalam  rasio likuiditas,  rasio  yang  dapat diukur  antara  lain: loan to assets ratio (LoA),  dan loan to deposit ratio (LDR).
Pengertian  Rasio  Kredit  terhadap  Aset ( Loan  to  Asset  Ratio/LoA ),  Dendawijaya (2009)  adalah  rasio  yang  digunakan  untuk mengukur  tingkat  solvabilitas  bank  yang menunjukan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan  total  asset  yang  dimiliki  bank.
Semakin tinggi rasio ini, tingkat solvabilitasnnya  semakin  kecil  karena  jumlah asset  yang  diperlukan  untuk  membiaya i kreditnya  menjadi  semakin  besar.  Rasio  ini untuk  mengukur  kemampuan  bank  dalam memenuhi  permintaan  para  debitur  dengan aset  bank  yang  tersedia.  Semakin  tinggi rasionya semakin rendah tingkat likuiditasnya.
Rasio  Kredit terhadap  Simpanan  ( Loan to Deposit Ratio ) untuk  mengetahui  kemampuan bank  dalam  membayar  kembali  kewajiban kepada para nasabah  yang  telah  menanamka n dana dengan kredit-kredit yang telah diberikan  kepada  para  debiturnya.  Semakin tinggi rasionya semakin tinggi tingkat likuiditasnya. Loan to Deposit Ratio atau LDR merupakan  perbandingan  total  kredit  terhadap Dana Pihak Ketiga  (DPK) yang  dihimpun  oleh Bank.  Sedangkan  untuk   Bank  syariah  adalah Loan  to  Funding  Ratio (LFR)  sama  dengan LDR  hanya  pembandingnya  ditambah  dengan Surat  berharga  yang  diterbitkan    (Riyadi, 2006).  LDR  merupakan  rasio  perbandinga n antara  jumlah  dana  yang  disalurkan ke masyarakat  (kredit)  dengan  jumlah  dana masyarakat  dan modal  sendiri  yang  digunaka n (Kasmir,  2015), menggambarkan  kemampuan bank  membayar  kembali  penarikan  yang
dilakukan
nasabah deposan dengan mengandalkan  kredit  yang  diberikan  sebagai sumber  likuiditasnya.  Semakin  tinggi  rasio  ini semakin  rendah  pula  kemampuan  likuid itas bank (Nugrahanti,  2016).
Investasi  dalam  Teknologi  Informas i, Pengertian  investasi  menurut  (Sharpe  at  al., 2005)  yaitu  pemanfaatan  aset  yang  dimilik i sekarang  guna  mendapatkan  aset  pada  masa mendatang  dengan  jumlah  yang  lebih  besar. Sedangkan  definisi  lainnya  adalah  bahwa investasi  merupakan  komitmen  menanamka n sejumlah  dana pada satu atau lebih  aset selama beberapa  periode  pada  masa  mendatang (Jones,  2004).  Investasi  dilakukan  dalamra ngka memaksimalkan  nilai  perusahaan.  Untuk memaksimalkan  nilai  perusahaan,  manajer dihadapkan  pada  keputusan  keuangan  yang meliputi keputusan investasi, keputusan pendanaan  dan  keputusan  yang  menyangk ut pembagian  laba  (Van  Horne  et al.,  2000).
Pengetahuan  manajer/pegawai  tentang IT,  Pengetahuan/pemahaman  secara  lengkap dari  suatu  sistem  merupakan  kunci  dari efektivitas penggunaan sistem tersebut, sehingga kegagalan dari suatu sistem disebabkan  karena  kurangnya  pemahaman terhadap sistem tersebut oleh para pegawai/karyawan (Mortensen, 1988). Pengertian
pengetahuan yang lainnya dikemukanan pula  oleh  (Tiwana,  2010); (Gehl,  2014).  Selanjutnya  pengertian  dari pengetahuan  manajer  menurut  (Ismail,  2009) adalah “ That managers have better understanding  about  the  information  needs for  their  company,  and  with this  knowledge, they can determine the appropriate accounting  information  system  for  the company .”Dari  definisi  diatas  dapat diketahui, bahwa  manajer  perlu  memiliki  pemahaman yang  lebih  baik  tentang  kebutuhan  informa s i bagi perusahaan mereka, dan dengan pengetahuan  ini,  mereka  dapat  menentuka n sistem  informasi  yang  tepat bagi  perusahaan.
Pengertian  teknologi  informasi,  menurut (O’Brien  dan  Marakas,  2008)  adalah  sebagai berikut:  “ Information technology (IT) includes all  tools  that  capture,  store,  process,
exchange, and use information. The field of IT includes computer  hardware,  such  as mainframe  computers,  servers,  laptops,  and PDAs;  software,  such  as  operating  systems and  applications  for  performing  various functions;  networks  and  related  equipment, such  as  modems, routers,  and  switches;  and databases  for  storing  important  data ”. (Aksoy,  Pelin  dan DeNardis,  2008).
Pengertian pengetahuan teknologi informasi  (Jarvenpaa  and  Ives.,  1991) adalah: “ That managers who have relevant skills and knowledge  tend  to  be  more  productive, proactive  and  participative  to  information system and information technology,  and they also  have  positive  views  on  information system and information technology ”.  Manajer yang  memiliki  keterampilan  dan pengetahua n yang  relevan, berkeinginan untuk  lebih produktif,  proaktif  dan  partisipatif  dalam  hal sistem  informasi  dan  teknologi  informasi  dan juga  memiliki  pandangan  yang  positif  pada sistem  informasi  dan teknologi  informasi.
Pengertian daya  saing daerah,  yaitu menunjukan kemampuan suatu daerah menciptakan  nilai  tambah  dalam  rangka mencapai  kesejahteraan  yang  tinggi dan berkelanjutan  dengan  tetap  terbuka  pada persaingan domestik dan internasio na l. Perbandingan relatif tingkat daya  saing didasarkan  pada 3 (tiga)  variabel,  yaitu  tingkat perekonomian daerah, ketersediaan infrastruktur  dan  sumber  daya  alam,  serta ketersediaan dan  kualitas sumber daya manusia,  dilakukan  untuk  melihat  sejauh mana daerah-daerah tersebut memilik i keunggulan  guna  mengatasi  permasalaha n- permasalahan dalam pengembanga n wilayahnya  (Irawati  et al.,  2012).

## KERANGKA  KONSEPTUAL
Berdasarkan tulisan terkait, maka kerangka  konseptual  dalam  hal  ini  adalah:  a) Dalam  menghadapi  lingkungan  bisnis  yang terus  bergerak  dinamis  maka  BPR  perlu menyiapkan  hal-hal  antara  lain:  strategi  bisnis untuk  menghadapi  era  industri  4.0,  analis is pangsa  pasar, analisis  kompetisi,  dan  analis is
nasabah.  Strategi  dan  analisis dimaksud merupakan  dasar  apakah  pasar  BPR  telah kondusif  dan  siap  untuk  menghadapi  era digital.  b)  Setelah  melakukan  analisis  untuk memahami  lingkungan  bisnisnya,  BPR  perlu menyiapkan  anggaran  untuk  mengembangka n infrastruktur  TI,  alokasi  dana  dan  kas  yang cukup  yang  tidak  mengganggu  operasional BPR, sehingga  dapat memberikan  keuntunga n bagi  BPR.  Direksi,  manajemen  dan  pegawai BPR  wajib memiliki pengetahuan dan pelatihan  yang  memadai  agar  infrastruktur  TI hasil investasi yang dilakukan dapat
diimplementasikan  semaksimal  mungkin  dan dikembangkan  secara  berkelanjutan.  Dalam rangka pengembangan bisnisnya, BPR memerlukan  dukungan  yang  positif  dari regulator  dan/atau stakeholder .  Salah  satu stakeholder BPR  adalah  pemerintah  daerah dan masyarakat  di daerah domisili  BPR. Iklim ekonomi  yang  kondusif,  infrastruktur  dan sumber  daya  kota/kabupaten  domisili  BPR, situasi  keamanan  serta  regulasi  pemerinta h daerah  yang  baik  dapat  membantu  kesiapan BPR untuk  menghadapi  era industri  4.0.

## Gambar  2 Kerangka Pemikiran

## Sumber:  Penulis

## METODOLOGI  PENELITIAN
Berdasarkan  data,  jumlah  BPR  pada  31 Desember  2018 sebanyak  1596 BPR  dan  167 BPRS  atau  1753  BPR  di  seluruh  Indonesia. Pengambilan  sampel  yang  diperlukan  untuk melakukan penelitian ini menggunaka n metode  Slovin.  Setelah  dilakukan  perhitunga n dengan  rumus  metode  Slovin  maka  diperoleh jumlah  sampel  95  BPR  yang  terdiri  dari  85 BPR  dan  10  BPRS.  Metode  pengamb ila n sampel  dilakukan  secara  bertahap  dengan mengikuti  prosedur-prosedur  sebagai  berikut: a)    menentukan  kuota  sampel  untuk  masing- masing  kategori;  a)  menetukan  kategori  BPR berdasarkan  jumlah  aset,  lokasi  dan  domisili. Adapun level yang digunakan secara berurutan  adalah:  Model  operasi,  Lokasi (provinsi)
berdasarkan jumlah BPR, Berdasarkan kategori aset  sesuai  Buku masing- masing  BPR.  (Buku  I  <Rp15  miliar,
Buku  II  antara  Rp15  miliar  sampai  Rp50 miliar,  dan  Buku  III  >Rp50  miliar),  dan Daerah  domisili  BPR  kota  dan  kabupaten. Setelah  diperoleh  kuota  untuk  masing-ma s ing kategori, kemudian dilakukan pemiliha n sampel secara acak (random) untuk menentukan  BPR yang  dipilih  sebagai  sampel.
Langkah-langkah  penelitian  ini  dilakukan dengan  mengumpulkan  data;  memilih  data yang  relevan; mengkaji data;  membuat simpulan (Creswell, 2009). Tehnik pengumpulan
data dengan menyebar kuesioner  dalam  bentuk Google Formulir kepada BPR melalui  email  BPR yang  terdaftar di  OJK.  Selama  satu  (1)  bulan  jumlah kuesioner  yang  sudah  terkumpul  dan  terisi lengkapmtelah  mencapai  minimal  95 jawaban sebanyak  95  BPR  yang  terdiri  dari  85  BPR dan  10 BPRS  dan hasilnya  mendekati  kriteria jumlah  dalam  perencanaan  sampel.  Kemudian hasil  data  jawaban  kuesioner  telah  terisi
Kesiapan BPR
Lingkungan Operasi/Bisnis Pengetahuan Manajemen dan Pegawai tentang TI Daya Saing Wilayah
Pengembangan Infrastruktur  IT
(Trinugroho et al.,2018)
(Irawati et al., 2012)
(Jarvenpaa & Ives, 2011)
(Colgate & Lang, 2003)
(Jackson et al.,  1997) (Pearlson &
Saunders, 2004).
(Burns & Vaivio,  2001)
(Ross, Beath, dan Goodhue, 1996)

## JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN, 8 (2), 2020, 221-238
tersebut  dikaji  sebagai  bahan  analisis  dan dibuat  kesimpulan.

## Gambar  3: Pengambilan  Sampel
Pada Tabel 1. Rencana  data yang  diperlukan  untuk  penelitian  ini  adalah  95 data BPR dan BPRS yang   berlokasi  di 25 Provinsi  di Indonesia.
Tabel  1. Rencana   Data Penelitian No Propinsi BPR  BPRS  Total  Sampel  No Propinsi BPR  BPRS  Total  Sampel 5.4% 5.4% 1 Bali 135 1 136 7 18 Sulawesi Barat 1 1 2 0 2 Nusa T. Barat 29 3 32 2 19 Sulawesi Selatan 21 7 28 2 3 Nusa T. Timur 12 0 12 1 20 Sulawesi Tengah 8 0 8 0 4 Banten 58 8 66 4 21 Sulawesi Tenggara 16 0 16 1 5 D.I Yogyakarta 53 12 65 4 22 Sulawesi Utara 18 0 18 1 6 DKI Jakarta 23 1 24 1 23 Bengkulu 5 3 8 - 7 Jawa Barat 277 28 305 16 24 Jambi 19 0 19 1 8 Jawa Tengah 253 26 279 15 25 Kep. Bangka Belitung 4 1 5 0 9 Jawa Timur 304 28 332 18 26 Kep. Riau 43 2 45 3 10 Kalimantan Barat 21 0 21 1 27 Lampung 26 11 37 2 11 Kalimantan Selatan 26 1 27 2 28 NAD 5 10 15 1 12 Kalimantan Tengah 5 1 6 0 29 Riau 30 2 32 2 13 Kalimantan Timur 15 1 16 1 30 Sumatera Barat 89 7 96 6 14 Kalimantan Utara 0 0 0 0 31 Sumatera Selatan 24 1 25 1 15 Maluku 2 2 0 32 Sumatera Utara 54 8 62 3 16 Maluku Utara 3 3 6 0 33 Provinsi  Papua 8 1 9 0 17 Gorontalo 4 0 4 0 34 Papua Barat 5 0 5 0 Jumlah 1596 167 1763 95
Sumber: Data BPR diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan posisi 31 Desember 2018
BPR
(95 BPR/S)
BPRS (9 BPRS) BPR (86 BPR) JAWA
(7 BPR)
(Kota 1 Kab. 6) LUAR JAWA (2 BPR) (Kota 1 Kab. 1) JAWA (51 BPR) (Kota 17 K a b.34)
LUAR JAWA (35 BPR) (Kota 8 Kab. 27)
Penelitian ini merupakan penelit ia n kuantitatif,  digunakan  untuk  meneliti  pada populasi  atau  sampel  tertentu,  pengumpula n data  menggunakan  instrumen penelit ia n, analisis data  bersifat  kuantitatif/statist ik, dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang ditetapkan  (Sugiyono,  2015).
Metode  dalam  penelitian  ini  adalah metode  deskriptif,  untuk  menerangkan  dan menyelidiki  keadaan,  atau  hal  lain-lain  yang sudah  disebutkan,  hasilnya  dipaparkan  dalam bentuk  laporan  data  dikumpulkan  melalui angket  survei  (Sumanto,  2014).
Sumber data  utama/primer dalam penelitian  ini  diperoleh  melalui  kuesioner (Sugiyono.,  2013),  sesuai  dengan  variabel yang  diteliti  yang  diperoleh  dari  kuesioner yang  disampaikan  peneliti  kepada pimpina n BPR. Sumber  data sekunder  dalam  penelit ia n ini  diperoleh  dari  jurnal  ilmiah  baik  di Indonesia  maupun  negara  lain,  media  massa, dan  lainnya  yang  terkait  dengan  tema  yang dibahas  yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak langsung  atau  melalui  dokumen  (Sugiyo no., 2013).  Data  sekunder berupa  Laporan keuangan  BPR  dan  alamat  email  diperoleh dari  OJK dan data-data  lain  yang  diperluka n untuk  analisis  kualitatif.

## Dimensi dan  Indikator   Penyataan
Dimensi dan  indikator pernyataan penelitian ini meliputi
Lingkunga n Operasional/Bisnis, infrastruktur TI,
pemahaman  manajemen,  dan  daya  saing daerah. Lingkungan Operasional/Bis nis merupakan  lingkungan  bisnis  yang  terdiri dari  strategi  bisnis,  strategi  manajemen,  dan fokus  yang  dalam  terhadap  kualitas  dan layanan  terhadap  pelanggan  (Burns,  and Vaivio,  2001).  Dalam  era  informasi  ini strategi  bisnis  khususnya  terkait  penggunaa n TI diperlukan  untuk  menghasilkan  infor mas i
secara cepat, tepat,  cermat  dan lengkap,  baik itu  informasi  internal  maupun  eksternal dalam  rangka  keunggulan  bersaing.
Investasi  infrastruktur  TI  merupakan pengorbanan  aset  yang  dimiliki  sekarang oleh  BPR guna  mendapatkan  aset pada masa mendatang  dengan  jumlah  yang  lebih  besar (Sharpe  at al., 2005) melalui  suatu  keputusan manajemen  khususnya  terkait  investasi,  (Van Horne  et al., 2000), dimana  dampak investas i TI  di  sektor  keuangan  menunjukan  bahwa pergeseran  biaya  dan laba  sangat  berkorelasi dengan  akumulasi  modal  TI  dan  bank  yang berinvestasi  dalam  TI  lebih  efisien  dalam operasionalnya  (Casolaro  and Gobbi.,  2007).
Pemahaman manajemen  merupakan direksi/pegawai  yang  memiliki  keterampila n dan  pengetahuan  yang  relevan,  berkeingina n untuk lebih produktif, proaktif dan partisipatif  mengenai  sistem  informasi  dan  TI dan  juga  memiliki  pandangan  yang  positif pada sistem  informasi  dan TI (Jarvenpaa  and Ives.,  1991),  apalagi  menurut  (Prasad  & Harker,  1997),  investasi  di  bank  ritel  perlu mengalihkan  investasi  dari  TI  yang  bersifat modal  menjadi  SDM yang  memahami  TI.
Daya saing daerah merupakan kemampuan  suatu  wilayah  menciptakan  nila i tambah  untuk  mencapai  kesejahteraan  yang tinggi dan  berkelanjutan dengan tetap terbuka  pada persaingan.  Tingkat  daya  saing berdasarkan  3  (tiga)  variabel,  yaitu  tingkat perekonomian daerah, ketersediaan infrastruktur  dan  sumber  daya  alam,  serta ketersediaan  dan  kualitas sumber  daya manusia  (Irawati  et al.,  2012). Dalam  rangka pengembangan  bisnisnya,  BPR  memerluka n dukungan  yang  positif  dari regulator  dan/atau stakeholder .    Salah  satu stakeholder BPR adalah  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  di daerah  domisili  BPR.
Tabel 2. Dimensi   dan Indikator Pernyataan No Dimensi Indikator A Lingkungan 1. Strategi Bisnis  untuk menghadapi era industri  4.0 telah ada/disiapkan Operasi/Bisnis 2. Pangsa pasar BPR/BPRS telah memerlukan layanan terotomasi/digitalisasi 3. Kompetisi  di wilayah kerja BPR/BPRS memerlukan layanan terotomasi/digitalisasi
No Dimensi Indikator 4. Nasabah yang dilayani  dapat menggunakan sistem terotomasi/digitalisasi 5. Nasabah yang dilayani  memerlukan layanan sistem terotomasi/digitalisasi B Investasi Infrastruktur Teknologi Informasi 1. Telah ada Perencanaan Investasi Teknologi  Informasi (TI) di BPR/BPRS 2. Telah ada alokasi dana untuk Investasi TI di BPR/BPRS
3. Alokasi Kas  mencukupi untuk investasi TI
4. Investasi  TI tidak mengganggu operasional BPR/BPRS 5. Investasi TI akan menguntungkan  bagi BPR/BPRS C Pemahaman dan Pengetahuan Manajer dan Pegawai 1. Pengembangan Infrastruktur TI dilakukan  secara berkelanjutan 2. Adanya Direksi BPR/BPRS yang bertanggungjawab terhadap TI
3. Adanya pegawai BPR/BPRS yang khusus menangani TI
4. Adanya Pelatihan TI kepada pegawai BPR/BPRS
5. Implementasi  TI dalam operasional BPR/BPRS telah dilakukan D Daya Saing Daerah 1. Perekonomian daerah kondusif  untuk pengembangan bisnis  layanan kredit BPR/BPRS 2. Infrastruktur dan sumber daya kota/kabupaten memadai untuk pengembangan layanan BPR/BPRS 3. Layanan produk BPR/BPRS di dalam kota/kabupaten  domisili BPR/BPRS potensial untuk berkembang 4. Regulasi pemerintah kota/kabupaten kondusif  untuk pengembangan layanan produk  BPR/BPRS 5. Keamanan kota/kabupaten kondusif  untuk  pengembangan layanan produk BPR/BPRS

## Sumber:  Penulis
Dalam  survei  ini BPR diminta  menjawab 20 pertanyaan  dengan  memilih  angka  dari  0 s.d. 10, dengan  10 mewakili  tingkat  kesiapan tertinggi.  Pertanyaan  1 s.d. 15 terkait  dengan kesiapan  BPR, sedangkan  pertanyaan  nomor 16  s.d.  20  terkait  kondisi  daerah  dalam mendukung  kesiapan  BPR.  Rentang  nila i berdasarkan  skala  Likert  pada  Tabel  3 berikut.
Tabel  3. Skala Likert
0   -  1,99 Tidak Siap/ Tidak Ada Daya Dukung 2   -   3,99  Kesiapan Buruk/Daya Dukung Buruk 4   -   5,99  Kesiapan Kurang/Daya  Dukung Kurang 6   -  7,99  Kesiapan Cukup/Daya Dukung Cukup 8   -  10 Kesiapan Baik/Daya Dukung Baik
Untuk  pertanyaan  variabel  lingkunga n operasi/bisnis, investasi  infrastruktur IT, pengetahuan  pegawai  dan  danya  dukung dibagi  menjadi  4  (empat)  kategori  yaitu kesiapan  “baik”,  “kurang”,yaitu  kesiapan “baik”,  “kurang”,  “buruk”,  dan  “tidak siap/tidak  ada daya  dukung”.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Berdasar  hasil  survei  kepada  pimpina n BPR  maka  diperoleh  diskripsi  hasil  jawaban yaitu: (1)  berdasarkan  kategori Asset, mayoritas    BPR  dengan  kategori  Buku  2 (40%),  (2)  berdasarkan  kategori  Lokasi, mayoritas  BPR  di  Pulau  Jawa  (66%),  (3) berdasarkan kategori Domisili
BPR
berdomisili,  mayoritas  kabupaten  (63%)  dan berdasarkan  jenis  usahanya  adalah  BPR Konvensional  (88%).  Hasil  selengkapnya sebagaimana  Tabel  4 dibawah  ini.
(Sugiyono,  2013)
Tabel 4. Jawaban BPR Berdasarkan Kategori Aset, Lokasi dan Domisili Kriteria Frekuensi % Kriteria Frekuensi % Aset Buku 1 25 26% Domisili Kota 34 35% Buku 2 39 40% Kabupaten 63 65% Buku 3 33 34% Jumlah 97 100% Jumlah 97 100% Lokasi Luar Jawa 33 34% Jenis BPR 85 88% Jawa 64 66% BPRS 12 12% Jumlah 97 100% Jumlah 97 100%

## Sumber: Penulis
Pada Tabel  5 hasil  jawaban  survei  telah  merata  di semua  pulau  utama  yang  ada di Indonesia  sebanyak  97 BPR kecuali  Pulau  Maluku.
Tabel  5. Jawaban  BPR berdasarkan  Pulau  Utama No Pulau Sampel % Rencana Realisasi 1 Bali & N. Tenggara 10 9 90% 2 Jawa 58 63 109% 3 Kalimantan 4 6 150% 4 Maluku 0 0 N/A 5 Sulawesi 4 3 75% 6 Sumatra 19 15 79% 7 Papua 0 1 N/A Jumlah 95 97 102% Sumber:  Penulis Hasil  jawaban  survei  berdasarkan Provinsi  telah  tersebar  di  23 provinsi  dari  34 provinsi  yang  ada di Indonesia.    Pada Tabel
6 jumlah  BPR  berdasarkan  propinsi,  dapat mewakili  populasi  sesuai  metodologi pengambilan  sampel. Tabel 6. BPR   Berdasarkan Provinsi No Propinsi Sampel Realisasi No Propinsi Sampel Realisasi 5.4% 5.5% 5.4% 5.5% 1 Bali 7 7 18 Sulawesi  Barat 0 1 2 Nusa T. Barat 2 1 19 Sulawesi  Selatan 2 1 3 Nusa T. Timur 1 1 20 Sulawesi  Tengah 0 0 4 Banten 4 3 21 Sulawesi  Tenggara 1 0 5 D.I  Yogyakarta 4 3 22 Sulawesi  Utara 1 1 6 DKI  Jakarta 1 1 23 Bengkulu 0 1 7 Jawa Barat 16 12 24 Jambi 1 1 8 Jawa Tengah 15 22 25 Kep. Bangka Belitung 0 0 9 Jawa Timur 18 22 26 Kep. Riau 3 3 10 Kalimantan  Barat 1 1 27 Lampung 2 2 11 Kalimantan  Selatan 2 3 28 NAD 1 1 12 Kalimantan  Tengah 0 0 29 Riau 2 1 13 Kalimantan  Timur 1 2 30 Sumatera  Barat 6 6 14 Kalimantan  Utara 0 0 31 Sumatera  Selatan 1 0 15 Maluku 0 0 32 Sumatera  Utara 3 0 16 Maluku Utara 0 0 33 Provinsi Papua 0 0 17 Gorontalo 0 0 34 Papua Barat 0 1 Sumber:  Penulis Jumlah 95 97
Berdasarkan  deskripsi  hasil  jawaban   pernyataan  BPR sebagaimana  Tabel  7 di bawah  ini.
Tabel  7. Deskripsi  Hasil  Jawaban  Pernyataan  BPR
No Pernyataan Nilai  Hasil  Survei Mean  Keterangan 0-4 5 6-10 Lingkungan Operasi/Bisnis 1 Strategi Bisnis  untuk menghadapi era industri  4.0 telah ada/disiapkan 25%  21%  55%  5.8 Kurang 2 Pangsa pasar BPR/S telah memerlukan layanan terotomasi/digitalisasi 14%  20%  66%  6.4 Cukup 3 Kompetisi  di wilayah kerja BPR/S memerlukan layanan terotomatisasi/digitalisasi 14%  16%  69%  6.4 Cukup 4 Nasabah yang dilayani  dapat menggunakan sistem terotomasi/digitalisasi 27%  26%  47%  5.3 Kurang 5 Nasabah yang dilayani  memerlukan layanan sistem terotomasi/digitalisasi 15%  24%  61%  6.1 Cukup

## Pengembangan Infrastruktur TI
6 Telah ada Perencanaan Investasi Teknologi  Informasi (TI) di BPR/S 21%  10%  69%  6.2 Cukup 7 Telah ada alokasi dana untuk Investasi TI di BPR/S 25%  18%  58%  5.6 Kurang 8 Alokasi Kas  mencukupi untuk investasi TI 24%  18%  59%  5.8 Kurang 9 Investasi  TI tidak mengganggu operasional  BPR/S 14%  21%  65%  6.3 Cukup 10 Investasi TI akan menguntungkan  bagi BPR/S 8% 7% 85%  7.2 Cukup

## Pengetahuan TI Manajemen dan  Pegawai
11 Pengembangan Infrastruktur IT dilakukan  secara berkelanjutan 14% 8% 77% 6.8 Cukup 12 Adanya Direksi BPR/S yang concern/bertanggungjawab terhadap TI 22% 12%  66% 6.1 Cukup 13 Adanya pegawai BPR/S yang khusus menangani TI 18% 7% 75% 6.7 Cukup 14 Adanya Pelatihan TI kepada pegawai BPR/S 20% 16%  64% 6.2 Cukup 15 Implementasi  TI dalam operasional BPR/S telah dilakukan 15% 12%  72% 6.5 Cukup

## Daya Saing Daerah
16 Perekonomian wilayah  kondusif  untuk pengembangan bisnis  layanan kredit BPR/BPRS 6% 14%  79% 7.0 Cukup 17 Infrastruktur dan sumber daya kota/kabupaten memadai untuk  pengembangan layanan BPR/BPRS 4% 12%  84% 7.2 Cukup 18 Layanan produk BPR/S di dalam kota/kabupaten domisili  BPR/S potensial untuk berkembang 3% 12%  85% 7.2 Cukup 19 Regulasi pemerintah kota/kabupaten kondusif  untuk pengembangan layanan produk BPR/BPRS 9% 10%  80% 7.0 Cukup 20 Keamanan kota/kabupaten kondusif  untuk pengembangan layanan  produk  BPR/BPRS 3% 10%  87% 7.5 Cukup
(Likert scale 0 - 10: 0-1.99= tidak siap, 2-3.99= Buruk 4-5.99= Kurang, 6-7.99= Cukup,8-10=  Baik) Sumber: Penulis
Hasil survei jawaban  pernyataan BPR dirangkum  berdasarkan  kategori  aset,  lokasi,
domisili,  dan jenis   BPR maka diperoleh  hasil sebagaimana  Tabel  8 dibawah  ini.
Tabel  8. Hasil  Jawaban  Pertanyaan  Berdasarkan  Aset,  Lokasi,  Domisili  dan  Jenis  Usaha No  Pernyataan Buku 1 Buku 2 Buku 3 Jawa  Luar Jawa Kota  Kab.  BPR  BPRS 1 Lingkungan Operasi/Bisnis 5.71 5.84 6.42 6.04 5.92 6.61  5.68  5.96  6.28 2 Pengembangan Infrastruktur  TI 5.82 5.83 7.02 6.67 5.38 6.59  6.03  6.12  7.05 3 Pengetahuan  TI Manajemen  dan Pegawai 5.62 6.47 7.14 6.83 5.79 6.77  6.32  6.34  7.45 4 Daya  Saing  Daerah 6.58 7.11 7.67 7.38 6.74 7.61  6.92  7.12  7.43 Rata-rata 5.93 6.31 7.06 6.73 5.96 6.89  6.24  6.39  7.05 Sumber:  Penulis
Sesuai  Tabel  8 di atas dapat disimpulkan  hal- hal  sebagai  berikut:  a)  Tidak  terdapat  BPR dengan  kesiapan  masuk  kategori  “baik”. Maksimal  BPR  masuk  kategori  “cukup”.  b) Kesiapan  BPR  secara  berurutan  adalah  BPR Buku  3,  Buku  2,  dan  Buku  1.  Buku  3,  dan Buku 2 memenuhi kriteria “cukup”,
sedangkan  Buku  1 masuk  kriteria  “kurang”. c) Kesiapan  BPR yang  berlokasi  di luar  Jawa masuk  kiteria  “kurang”.d)  Kesiapan  BPR
yang berdomisili di  kota  lebih baik dibandingkan  BPR di kabupaten.  e) Kesiapan BPRS  lebih  baik  dari  BPR,  dalam  hal  ini karena BPRS banyak berdomisili di perkotaan.  Hasil  jawaban  survei  berdasarkan kategori Aset, Lokasi, dan Domisili menyimpulkan  bahwa  BPR  yang  memilik i kesiapan  paling  baik  terangkum  pada  Tabel 9 di bawah  ini.
Tabel 9. Hasil Survei Berdasarkan Aset, Lokasi, dan Domisili
No  Aset/Lokasi/Domisili Lingkungan Op./Bisnis P’bangan Infrastruktur TI P’tahuan TI Daya Dukung Daerah Rata- rata 1 Buku 3, Jawa, Kota 7.03 7.68 8.12 8.00 7.71 2 Buku 3, Jawa, Kabupaten 6.03 7.01 7.29 7.46 6.95 3 Buku 1, Jawa, Kota 6.45 6.95 6.25 7.85 6.88 4 Buku 2, Jawa, Kota 6.29 6.09 6.77 7.63 6.69 5 Buku 3, Luar Jawa, Kota  7.00 6.00 4.73 8.13 6.47 6 Buku 1, Luar Jawa, Kota  7.15 5.60 5.55 7.40 6.43 7 Buku 2, Jawa, Kabupaten 5.65 5.93 6.40 7.16 6.28 8 Buku 2, Luar Jawa, Kabupaten 5.88 5.88 6.18 6.92 6.22 9 Buku 3, Luar Jawa, Kabupaten 5.67 5.67 5.80 7.33 6.12 10  Buku 2, Luar Jawa, Kota  5.73 5.37 6.73 6.57 6.10 11  Buku 1, Jawa, Kabupaten 5.40 6.22 5.89 6.65 6.04 12  Buku 1, Luar Jawa, Kabupaten 4.83 4.47 4.77 5.03 4.78

## Sumber: Penulis
Sesuai  pada  Tabel  9  di  atas  ditemuka n bahwa  terdapat  2  (dua)  kategori  BPR  yang
memiliki  nilai  survei  terbesar  dalam  arti memiliki kesiapan yang cukup dalam
menghadapi  era industri  4.0, secara berurutan adalah  BPR Buku  3 yang  berdomisili  di kota pulau Jawa  dan  BPR  Buku  3  yang berdomisili  di kabupaten  di pulau  Jawa. Hasil jawaban  survei  dimaksud  selaras  dengan dengan  penelitian  (Sullivan,  2000)  yang menyatakan  bahwa  nasabah  yang  memilik i status  pendidikan  yang  baik  dalam  hal  ini  di perkotaan dan atau wilayah  yang  relatif  akses pendidikan  mudah  diperoleh  memerluka n layanan  TI  yang  lebih  tinggi  dibandingka n dengan  nasabah  di lokasi  lainnya.
Selanjutnya  dari  hasil  jawaban  survei, jika  diklasifikasikan  sesuai  kategori  aset, ditemukan  bahwa  BPR  Buku  3  hanya memiliki  satu  indikator  yang  bernilai  kurang dari  nilai  6  (enam)  yaitu  “nasabah  yang dilayani  belum  dapat  menggunakan  sistem terotomasi”  (Nilai  5,73),  sedangkan  Buku  2 dan  Buku  1  masih  terdapat  indikator- indikator yang  bernilai rendah  masing- masing  6 (enam)  dan  11 indikator.  Indikator dengan  3 (tiga)  nilai  terendah  yaitu  nasabah yang  dilayani  belum  dapat  menggunaka n sistem  terotomasi/digitalisasi  (Buku  1/Buku 2 masing- masing  5,28 dan  5,05), belum  ada alokasi  dana untuk  Investasi  TI di BPR (Buku 1 dan  Buku  2  nilai  masing-masing  5,16  dan 5,08), dan belum  adanya  Pelatihan  TI kepada pegawai  BPR  (Buku  1,  nilai  5,52) . Tiga indikator  yang  bernilai  rendah  tersebut  dalam penyelesaiannya perlu memperhat ika n
penelitian (Jackson  et  al,  1997)  yang menyatakan bahwa  investasi dalam  TI memerlukan  dana  yang  besar  dan  terdapat risiko  kerugian  dalam  mengimplementas i- kannya  oleh  karena  itu  pengembangan  TI perlu  memiliki pemahaman yang baik mengenai  faktor-faktor  yang  mempengar uhi pemanfaatan  TI dimaksud.
Sesuai  kategori lokasi, BPR  yang berlokasi  di  Jawa  terdapat  3  (tiga)  indikator yang  kurang  dari  nilai  6  (enam)  dengan indikator  terendah  yaitu  belum  terdapat kesiapan  nasabah  untuk  dapat menggunaka n sistem  terotomasi  (5,47). Sedangkan  BPR  di Luar  Jawa  terdapat  9  (sembilan)  indikator yang  bernilai  kurang  dari  6 (enam)  dengan  3 (tiga)  nilai  terendah  yaitu:  belum  terdapat kesiapan  nasabah  untuk  dapat menggunaka n
sistem  terotomasi  (5,09),  belum  ada  alokasi dana  untuk  investasi  (4,09),  dan  belum  ada alokasi  kas yang  mencukupi  untuk  investas i TI  (4,76).    Dalam  rangka  penyelesa ia n indikator  dengan  3  (tiga)  nilai  terendah tersebut, stakeholder agar  memperhat ika n penelitian   Pearlson  & Saunders  (2004) yang menyatakan bahwa  Investasi TI  harus mendukung  strategi  bisnis  perusahaan  secara menyeluruh  dan  menghasilkan  keunggula n kompetitif. Sedangkan sesuai domisili, berdasarkan hasil survei, BPR yang berdomisili  di  kabupaten  terdapat      3  (tiga) Indikator dengan nilai terendah  yaitu: Strategi  bisnis  untuk  menghadapi  era industr i 4.0 belum  ada, Nasabah yang  dilayani  belum dapat  menggunakan sistem terotomasi/ digitalisasi  dan belum  ada alokasi  dana untuk investasi  TI   di  BPR.  Terdapat  hal-hal  yang masih  perlu  mendapatkan  perhatian  dari stakeholder untuk  menyelesaikan  kesiapan yang  rendah  yang  dialami  oleh  BPR  yang berdomisili  di kabupaten  di luar  Jawa sejalan dengan  penelitian  Thompson  et  al.  (1991) yang  menyatakan  bahwa  terdapat  enam  (6) faktor  yang  mempengaruhi  pemanfaatan  TI. Penulis  berpendapat  bahwa  faktor  yang dominan  dalam  hal  ini  adalah   faktor  sosial, kompleksitas  dan kondisi  yang  memfasilitas i yang  tidak  mendukung  kesiapan  BPR Buku  1 yang  berdomisili  di kabupaten  luar  Jawa.
Berdasarkan  daya  saing  daerah,  sesuai hasil  survei  diperoleh  nilai  di  atas  6 (enam) yang  mengindikasikan  bahwa  BPR  memilik i keyakinan  adanya  dukungan  yang  positif  dari pemerintah daerah atas  pengembanga n bisnisnya.  Nilai  hasil  survei  terhadap  BPR Buku  3  yang  lebih  besar  untuk  seluruh indikator  menunjukan  bahwa  BPR  Buku  3 menerima  dukungan  sosio  ekonomi  dan politik  lebih  baik  dengan  nilai  rata-rata  7,67 dibandingkan  BPR  Buku  2  nilai  7,11    dan Buku  1 nilai  6,68.
Sementara  berdasarkan lokasi,  dari hasil  survei  secara  konsisten  ditemuka n bahwa  nilai  survei  BPR  yang  berlokasi  di Jawa  lebih  tinggi  (dengan  nilai  7,38)  dari nilai  BPR  di  luar  Jawa  (dengan  nilai  6,74). Hal  itu  menunjukan  bahwa  BPR berlokasi  di Jawa menerima  dukungan  sosio ekonomi  dan
politik  lebih  baik  dibandingkan  BPR  di  luar Jawa.  Sedangkan  BPR  yang  berdomisili  di perkotaan  memiliki  daya  saing  lebih  baik dibandingkan  di  kabupaten.  Berdasarkan hasil  survei,  nilai  BPR  hasil  survei  di perkotaan  (dengan  nilai  7,61)  lebih  tinggi dari  nilai  hasil  survei  BPR  yang  berdomisili di Kabupaten (nilai 6,92). Hal ini
menunjukan  bahwa  BPR yang  berdomisili  di perkotaan menerima dukungan sosio ekonomi dan  politik lebih baik  di bandingkan  di  kabupaten.  Hasil  jawaban survei  tersebut  di  atas  sejalan  dengan penelitian  (Trinugroho  et  al.,  2018)  yang menyatakan  bahwa tempat berlokasinya  BPR merupakan salah satu faktor yang memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap keberlangsungan  bisnis  BPR.
Selanjutnya untuk mengeta hui kesiapan  BPR,  Penulis  juga  menggunaka n analisis  indikator  keuangan.  Analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  LDR dan  LoA,  mengingat kedua  rasio ini mewakili  kemampuan  perusahaan  untuk menyisakan dana  yang diperoleh dari simpanan dan/atau modalnya untuk melakukan pengembangan bisnis BPR khususnya  dalam  investasi  infrastruktur  TI. Dari  97 sampel  BPR yang  diperoleh,  penulis menganalisis angka-angka pada  laporan keuangan  BPR  tahun  2018 khususnya  kredit ( Loan ),  simpanan ( Deposit )  dan  aset. Analisis yang  dilakukan pada  indikator keuangan serupa  dengan  analisis yang dilakukan  pada  hasil  survei,  yaitu  membagi LDR dan LoA sesuai  kategori  aset, lokasi  dan domisili.
Sesuai  hasil  survei  diperoleh  LDR  dan LoA  pada Tabel  10 di atas ditemukan  bahwa Rasio  LDR  dan  LoA  BPR  Buku  3  di perkotaan  Pulau  Jawa  lebih  rendah  sehingga kesiapan  untuk  mengalokasikan   dana  dalam Infrastruktur  TI  lebih  tinggi  dibandingka n BPR Buku  2 dan Buku  1.
Berdasarkan  analisis  tersebut  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  jawaban survei  melalui  kuesioner  sejalan  dengan
dengan  data-data  keuangan  yang  dimilik i oleh BPR. Namun demikian diperlu pendalaman lebih lanjut sejauh mana Investasi  TI  yang  dilakukan  BPR  Buku  3 yang  berdomisili  di  perkotaan  pulau  Jawa saat  ini apakah  sejalan dengan hasil penelitian  (Casolaro  and  Gobbi.,  2007) yang menyatakan  bahwa  bank  yang  padat  modal TI akan lebih  efisien  dalam  operasinya.

## SIMPULAN
Dalam  tulisan  ini  dapat  disimpulka n bahwa  tidak  ada  ada  BPR  yang  memilik i kesiapan  dengan  kategori  baik.  Maksimal kesiapan BPR  adalah masuk kategori “cukup”.  BPR yang  memiliki  cukup kesiapan
secara  berurutan  adalah:  BPR  Buku  3  yang berdomisili  di  perkotaan  di  pulau  Jawa,  dan BPR  Buku  3 yang  berdomisili  di  kabupaten pulau  Jawa.  Sedangkan  BPR  yang  paling rendah  kesiapannya  adalah  BPR Buku  1 yang berdomisili  di  kabupaten  di  luar  Jawa,  dan
No Kategori LDR LoA 1 Buku  3 111% 69% 2 Jawa 115% 68% 3 Buku  2 117% 69% 4 Kota 118% 67% 5 Kabupaten 121% 71% 6 Luar  Jawa 129% 72% 7 Buku  1 136% 71% Tabel  10. LDR  dan  LoA berdasarkan  Aset, Domisili,  Lokasi
Sumber:  Diolah  Penulis
BPR  Buku  1 yang  berdomisili  di  kabupaten di  pulau  Jawa.  Masih  terdapat  indikator- indikator  yang  bernilai  rendah  yang  perlu mendapatkan perhatian dari pemilik, manajemen  dan  regulator  khususnya  terkait dengan  BPR  Buku  1,  BPR  berlokasi  luar Jawa  dan  BPR  berdomisili  di  Kabupaten. Indikator  utama  yang  perlu  dibenahi  oleh stakeholder BPR  terkait  masih  rendahnya kesiapan  BPR dalam  menghadapi  era industr i 4.0  adalah:  (1)  mengatasi  adanya  nasabah yang  belum  dapat  menggunakan  sistem terotomasi/ digitalisasi, (2) mengatas i ketiadaan  alokasi  dana  untuk  Investasi  TI  di BPR,  dan (3)  melakukan  pelatihan  teknologi informasi  kepada  pegawai  BPR.  Selain  tiga hal  tersebut  masih  terdapat  hal-hal  lain  yang perlu dibenahi oleh pihak yang berkepentingan.  Persepsi  BPR  terhadap  daya dukung  dan  potensi  daerah  masuk  kategori cukup.  BPR memiliki  keyakinan  bahwa  telah ada  dukungan  yang  positif  dari  pemerinta h daerah  terhadap  pengembangan  bisnis nya. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa BPR  dengan  kategori  Buku  3,  lokasi  di perkotaan,  dan  di  pulau  Jawa  memilik i potensi  berkembang lebih  baik  dengan adanya  daya saing  daerah yang  cukup. Sesuai analisis  keuangan  diperoleh  hasil  yaitu  BPR Kategori  Buku  3  berdomisili  di  perkotaan pulau  Jawa memiliki  memiliki  rasio LDR dan
LoA  lebih  rendah  sehingga  kesiapan  untuk melakukan investasi TI lebih tinggi, sedangkan  BPR  kategori  Buku  1  yang berdomisili  di  kabupaten  di  luar  Jawa memiliki  rasio  LDR  dan  LoA  lebih  tinggi sehingga  kesiapannya  lebih  rendah  untuk melakukan  investasi  dalam  infrastruktur  TI. Hasil  penelitian  melalui  survei  telah  sejalan dengan  analisis  rasio  LoA  dan  LDR  sesuai data-data  keuangan  yang  dimiliki  oleh  BPR posisi  31  Desember  2018.  Penelitian  ini memiliki  keterbatasan  yang  diharapkan  dapat ditindaklanjuti oleh  peneliti selanjut nya, yaitu:  (a)  keterbatasan  terkait  sampel  yang diperoleh  sedikit  di  atas  sampel  minima l yang diperkenankan sesuai metodologi sampel,  dan relatif  belum  100% merata  pada seluruh  provinsi  yang  ada  di  Indonesia  (b) data yang  dianalisis  seluruhnya  terbatas  pada data  yang  tersedia  dari  jawaban  hasil kuesioner  yang  diterima  penulis  dari  BPR. Penulis  menyarankan  agar  dalam  penelit ia n berikutnya  agar  sampel  yang  diperoleh  jauh melebihi  sampel  minimal  dan  agar  tersebar lebih  merata  ke  seluruh provinsi, dan melengkapi  data  penelitian  selain  data  yang diperoleh dari  hasil kuesioner dengan melakukan  wawancara  dan/atau  observasi kepada stakeholder terkait.

## DAFTAR  PUSTAKA
Aksoy,  Pelin.,  and  DeNardis,  L.  (2008). Information  Technology  in  Theory. Thomson Course of Technology .
Ashari,  Hasan.,  and  Nugrahanti,  T.  P. (2017). Implication  of  Liquidation  Method  to
Recovery  Rate  and  Residual  Asset:  The Case  of  Rural  Banks  in  Indonesia.
Scientific Journal of PPI-UKM , 4 (1), 43–
54. https://doi.org/10.27512/sjpp i- ukm/ses/a15012018
Bradley,  L.,  &  Stewart,  K.  (2003).  A  Delphi study  of  Internet  banking. Marketing Intelligence  & Planning , 21 (5), 272–281.
https://doi.org/10.1108/02634500310490
229
Burns,  and  Vaivio,  J.  (2001).  Management
Accounting Change. Management
Accounting Research , 12 (4), 389–402. Carrington,  M.S.T.J.,  Langguth,  P.W.  and Steiner,  T.  D.  (1997).  The  banking revolution  – Salvation  or slaughter?  How technology  is  creating  winners  or  losers. Financial  Times  Pitman  Publishing. London.
Casolaro.,  Luca.  and  Gobbi.,  G.  (2007).
Information  Technology  and Productivit y Changes in the Banking Industri
Economic  Note. Economic  Notes , 36 (1). https://doi.org/10.1111/j.1468-
0300.2007.00178.x Creswell, J.  (2009). Research Design: Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed Methods  Approach (Ed,  3rd).  Sage Publication.
DeYoung.  (2001).  The  Financial  performance
of  pure  play  Internet  banks.  Federal Reserve  Bank  of  Chicago,. Economic Perspectives, Issue Q1, . Gehl,  R.  W.  (2014). Power from the C-Suite: The  Chief  Knowledge  Officer  and  Chief Learning Officer as Agents of Noopower,
Communication & Critical/Cultural
Studies .
https://doi.org/10.1080/14791420.2014.9
05694.
Griffith.,  Gareth  H,  and  Finlay.,  P. N. (2004). IS-enabled sustainable competitive advantage  in  financial  services,  retailing and  manufacturing. The  Journal  of Strategic Information Systems , 13 (1), 29–
59.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.js is.2004.03.002
Hamada,  M.  (2010).  Commercialization  of microfinance  in  indonesia:  The  shortage of  funds  and  the  linkage  program.
Developing  Economies , 48 (1),  156–176. https://doi.org/10.1111/j.1746- 1049.2010.00102.x
Irawati,  I.,  Urufi,  Z.,  Isaias  RR,  R.  E.,
Setiawan,  A.,  &  Aryanto,  A.  (2012). Pengukuran  Tingkat  Daya  Saing  Daerah
Berdasarkan Variabel Perekonomia n Daerah, Variabel Infrastruktur Dan Sumber  Daya  Alam,  Serta  Variabel Sumber  Daya  Manusia  Di  Wilaya h Provinsi Sulawesi Tenggara. J@Ti
Undip : Jurnal  Teknik Industri , 7 (1),  43– 50.  https://doi.org/10.12777/jati.7.1.43- 50
Ismail,  N. A.  (2009). Factors  Influencing  AIS Effectiveness Among Manufactur i ng SMEs:  Evidence  From  Malaysia. The Electronic Journal of Information Systems in  Developing  Countries , 38 (1),
1–19. https://doi.org/10.1002/j.1681-
4835.2009.tb00273.x Jackson.,  S.  L.  R.  (1997). Toward  an Understanding of the Behavioral
Intention  to Use  an  Information System. Decision  Sciences . Willey  Online  Libary. Jarvenpaa.,  Sirkka  L.  and Blake.  Ives.  (1991). Executive  Involvement  and  Participat io n in  the  Management of  Informat io n Technology. MIS Quarterly , 15 (2),  205–
227. https://doi.org/10.2307/249382 Jones,  C. P. (2004). Investments: Analysis  and Management (Sixth edition (ed.)). Willey. João  F.  Proença  Marta  M.  Silva.  2007. Banking Relationships And  Internet
Banking.  IADIS  International  Conference e-Society. Kagan,  A.,  Acharya,  R.  N.,  Rao,  L.S.,  & Kodepaka,  V.  (2005).  Does  Internet Banking Affect  the  Performance of Community Banks? American Agricultural Economics Association Annual  Meeting,  Providence,  Rhode Island , July 24 - 27 . https://doi.org/10.1017/CBO9781107415
324.004
Kagermann,  H.,  Wahlster,  W.,  Johannes,  H. (2013). Recommendations for
implementing  the  strategic  initiative Industrie  4.0.  Retrieved  October  5th . http://forschungsunion.de/pdf/industrie_
4_0_final_report.pdf
Kasmir. (2015). Manajemen  Perbankan . Jakarta:  PT RajaGrafindoPersada.  PERS.
Keri  E. Pearlson,  and Carol  S. Saunders,  D. F. G.-C.  (2004). Managing  and  Using
Information Systems: A Strategic
Approach (2  nd  ed.).  New  Jersey:  John Wiley  and Sons.
Lang,  B.,  & Colgate,  M. (2003).  Relations hip quality, on-line banking and the information
technology gap.
International Journal of Bank Marketing , 21 (1),
29–37. https://doi.org/10.1108/02652320310457 785
Madajewicz,  M.  (2003). Does  the  credit contract  matter?  The  impact  of  lending programs  on  poverty  in  Bangladesh. Working Paper.
Mortensen,  E.  (1988). Personal  Computers: Tools Par Excellence (The  office).
Nugrahanti,  T.  P.  (2016).  Risk  Assessment
And  Earning  Management  in  Banking  of Indonesia: Corporate
Governance
Mechanisms. Global Journal  of Business and  Social  Science  Review  Journal Homepage:  Www.Gjbssr.Org  GJBSSR , 04 (1), 0–0.
O’Brien, James.,  Marakas,  G.  (2008). Management Information Systems .
McGraw-Hill,  Inc. New York, NY, USA. Pikkarainen,  T.,  Pikkarainen,  K.,  Karjaluoto, H.,  &  Pahnila,  S.  (2004).  Consumer acceptance of  online banking: An extension  of  the  technology  acceptance model. Internet  Research , 14 (3),  224–
235.
https://doi.org/10.1108/10662240410542
652
Pitt,  M.  M.,  &  Khandker,  S.  R.  (1998).  The impact  of group-based credit  programs  on poor households  in  Bangladesh:  Does the gender  of  participants  matter? Journal of Political  Economy , 106 (5),  958–996. https://doi.org/10.1086/250037
Prasad, B., & Harker, P. (1997). Examining  the contribution  of  information  technolo gy toward  productivity  and  profitability  in US retail banking.
The Wharton Financial Institutions Center April .http://www.academia.edu/downloa d/31087468/10.1.1.22.3277.pdf Proença, J. F., & Silva,  M. M. (2007). Banking
Relationships and  Internet Banking. International  Journal  on  Www/Internet ,
5 (2),181–192.
https://www.researchgate.net/publication /242606809
Riyadi,  S. (2006). Banking Assets and Liability Management (Edisi Keti). Jakarta: Lembaga  Penerbit  FEUI.
Ross, Jeanne  M., Cynthia  M. Beath.,  and Dale
L.,  G.  (1996).  Develop  Long-Term Competitiveness through IT  Assets. Sloan Management Review. , 31–42. Sharpe,  William  F.,  Gordon  J.  Alexander,  & Jeff  ery V. Bailey.  (2005). Investasi (E. B.
Indonesia  (ed.);  Edisi  Keen).  PT.  Indeks Kelompok  Gramedia,  Jakarta.
Signe-Mary  McKernan. (2002). The Impact  Of
Microcredit Programs On Self- Employment Profits: Do  Noncredit Program  Aspects  Matter? The Review  of Economics and Statistics , 84 (1), 93–115.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian
Manajemen . Alfa  Beta.
Sullivan,  R. J. (2000).  How Has  the  Adoption of Internet Banking
Affected
Performance and  Risk  in  Banks ? Financial  Industry  Perspectives ,  1–16. https://www.kansascityfed.org/publicat/f ip/prs00-1sullivan.pdf Sumanto.  (2014). Teori  dan  Aplikasi  Metode Penelitian . CAPS.
Thompson, Ronald.,  Christoper A.,  and Howell, J. (1991). Personal Computing :Toward a Conceptual Model of Utilization. MIS Quarte .
https://www.researchgate.net/profile/Ron _Thompson6/publication/301345313_Th e_Partial_Last_Squares_PLS_approach_ to_causal_modelling_personal_computer _adoption_and_use_as_an_illustration/li nks/5ccc5e89a6fdccc9dd8b2c52/The-
Partial-Last-Squares-PLS-approach-t Tiwana,
A. (2010). The Knowledge Management Toolkit: practical techniques  for  building  a  knowledge management system . Triandis,  H.  .  (1980). Values,  Attitudes,  and Interpersonal Behavior, Nebraska Symposium on Motivation 27 .
https://psycnet.apa.org/record/1982-
21073-001
Trinugroho,  I., Ariefianto,  M. D., Nugroho,  L. I.,  Sawitri,  H.  S.  R.,  Prabowo,  M.  A., Harmadi,  &  Hakim,  L.  (2018).  What determine  the  viability  of  rural  banks? Evidence  from  Indonesia. International Journal  of Economics  and Management , 12 (2), 369–378.
Van  Horne,  J. C. & Wachowicz,  J. M. (2000). Fundamentals of Financial Manage-ment (11th  Ed.). Prentice  Hall  Inc.
Wahyuni,  S.  (2015). Qualitative  Research Methode-Theory  and  Practice (Second Edi).  Penerbit  Salemba  Empat.
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/dat a-dan-statistik/statistik-perbankan- indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-
Indonesia---Desember-2018.aspx di akses 3 Juli  2019. https://www. Comtrade integration.co m /en/banking-in-Industri-4-0.  di  akses  3
Juli  2019.