## SUNDERMANN
Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan pISSN: 1979-3588  |  eISSN: 2715-8969 https://jurnal.sttsundermann.ac.id

## Sila Pertama Pancasila:

## Sebuah Refleksi Atas Masa Pemerintahan Presiden S. B. Yudhoyono (2004-2014)
The First Precepts of Pancasila:
A Reflection on the Government of President S. B. Yudhoyono (2004-2014)

## Arthur Aritonang
Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, Jawa Barat arthur.sttcipanas@yahoo.co.id

## ARTICLE INFO

## A B S T R A C T
Submitted: October 31, 2020 Review: November 10, 2020 Accepted: November 30, 2020 Published: December 1, 2020
This  article  intends  to  trace  the  history  of  the  sharp  debate over the sound of Pancasila's first principle among nationalists and  political  Islam.  It  seems  that  this  problem  has  not  been resolved;  some  Indonesians  seem  unable  to  accept  the  first precepts'  sound.  This  effort  is  still  being  fought  for,  either through  political  channels  or  through  the  birth  of  religious- based community/mass organizations. In general, this effort is intended to present the face of superiority in Indonesia, which changes  the  way  religion  in  Indonesia  from  previously tolerant to becoming intolerant of diversity. It indicates that as a group that always acts on behalf of religion, it seems that it has  begun  to  ignore  the  first  Pancasila  precepts'  meaning. Therefore, this paper aims to emphasize a general  portrait of how  the  relationship  between  religions  during  the  reign  of President  S.  B.  Yudhoyono  (2004-2014);  what  was the  way  of being religious in Indonesia during the reign of President S.B. Yudhoyono shows the value of the first principle of Pancasila or  is  it  the  opposite?  Through  the  literature  approach,  the authors  conclude  that  the  application  of  Pancasila's  first principle values has been degraded since 2004 until the end of the  administration  of  President  S.  B.  Yudhoyono  in  2014.  To overcome  the  problem  of  religious  dissonance  in  Indonesia,
Indonesian people need to live up to the values of Pancasila's first principle.
KEYWORDS Islam, politics, religious harmony, Susilo Bambang Yudhoyono, the first Pancasila precepts
CORRESPONDENCE
Phone:
E-mail: arthur.sttcipanas@yahoo.co.id

## A B S T R A K
Paper ini hendak menelusuri sejarah perdebatan yang cukup tajam atas bunyi sila pertama Pancasila di antara  kalangan  nasionalis  dan  Islam  politik.  Persoalan  ini  tampaknya  belum  juga  tuntas  untuk diselesaikan;  sebagian  masyarakat  indonesia  belum  dapat  berdamai  dengan  bunyi  dari  sila  pertama tersebut.  Upaya  ini  masih  terus  diperjuangkan  baik  melalui  jalur  politik  ataupun  melalui  lahirnya organisasi  masyarakat  yang  berbasis  agama.  Usaha  tersebut  sebenarnya  secara  garis  besar  hendak menampilkan  wajah  superioritas  dalam  beragama  di  Indonesia  yang  pada  akhirnya  mengubah  cara beragama di Indonesia dari sebelumnya sangat toleran menjadi intoleran terhadap keberagaman. Hal ini mengindikasikan  bahwa  sebagai  kelompok  yang  selalu  mengatasnamakan  agama  sudah  mulai mengabaikan  makna  sila  pertama  Pancasila.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menekankan gambaran  umum  bagaimana  relasi  antar  agama  pada  masa  pemerintahan  Presiden  S.  B.  Yudhoyono (2004-2014);  apakah  cara  beragama  di  Indonesia  dimasa  pemerintahan  Presiden  S.B.  Yudhoyono memperlihatkan  nilai  dari  sila  pertama  pancasila  ataukah  malah  sebaliknya?  Melalui  kajian  literatur, penulis  menyimpulkan  bahwa  penerapan  nilai  sila  pertama  Pancasila  mengalami  degradasi  sejak  2004
sampai masa berakhirnya pemerintahan Presiden S. B. Yudhoyono pada 2014. Untuk mengatasi masalah ketidakrukunan  umat  beragama  di  Indonesia,  masyarakat  Indonesia  perlu  menghidupi  nilai  dari  sila pertama Pancasila.
Kata  kunci :  Islam,  kerukunan  umat  beragama,  Pancasila  sila  pertama,  politik,  Susilo  Bambang Yudhoyono

## PENDAHULUAN
ndonesia  adalah  bangsa  yang  dikenal  oleh masyarakat  dunia  sebagai  bangsa  yang beranekaragam  agama,  budaya,  maupun  adat- istiadat.  Keragaman  ini  kemudian  menjadi identitas  sekaligus  menjadi  keunikan  tersendiri dari  bangsa  Indonesia  bila  dibandingkan dengan negara lainnya di dunia.
Dalam hal keragaman agama di Indonesia nenek  moyang  bangsa  Indonesia  sejak  dahulu sudah  mewarisikan  semangat  saling  hormati- menghormati  antar  pemeluk  agama  yang  lain sebelum mengenal Pancasila. Sehingga dikemudian  hari  nilai-nilai  luhur  tersebut diadopsi  oleh  Presiden  Soekarno  dalam merumuskan  Pancasila  secara  khusus  pada makna Pancasila sila pertama yang mana negara hadir  untuk  merangkul  dan  memperlakukan semua  agama  sama  derajatnya  dan  sekaligus masyarakat  diajak  untuk  saling  menghormati antar  pemeluk  agama  lain  di  Indonesia.  Hal tersebut menandakan Presiden Soekarno dalam merumuskan  konsep  Pancasila  merenungkan nilai-nilai  positif  dari  budaya  Indonesia  untuk kemudian  dijadikan  dasar  bagi  pedoman kehidupan masyarakat beragama di Indonesia.
Namun  keragaman  agama  di  Indonesia mulai terganggu dengan kehadiran kaum Islam politis maupun ormas agama yang mempraktikan  budaya  anti-toleransi  yang berlawanan  dengan  nilai  budaya  bangsa Indonesia;  yang  kemudian  menyebabkan menipisnya  rasa  saling  menghormati  antar pemeluk agama di Indonesia.
Bertolak  dari  uraian  di  atas,  pertanyaan yang  hendak  diselidiki  dalam  penulisan  artikel ini  adalah  bagaimana  potret  umat  beragama pada  tahun  2004-2014  dimasa  pemerintahan presiden  S.  B.  Yudhoyono?  Bagaimana implementasi  nilai  dari  Pancasila  sila  bagi kerukunan umat beragama di Indonesia?

## METODE
Dalam  artikel  ini  penulis  menggunakan pendekatan kajian literatur yang terbatas hanya dari  sejumlah  buku  yang  merupakan  sumber non-primer.  Analisis  dititkberatkan  pada  topik yang  berhubungan  dengan  judul  dan  rumusan masalah yang dibahas.  Sumber-sumber tersebut menolong  penulis  dalam  menjawab  rumusan masalah dalam artikel ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengamalan Pancasila Sila-1 dan Awal Perkembanganya
Sila  pertama  Pancasila  dan  Piagam  Jakarta memiliki sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah  awal dalam  perumusan  Pancasila.  Pada tanggal  1  Maret  1945,  pembentukan  BPUPKI oleh  pemerintahan  Jepang.  Jika  diteliti,  bahwa Soekarno  yang  menempatkan  sila  ke-Tuhanan (tanpa  yang  Maha  Esa)  pada  bagian  akhir,  dan kita  juga  mengenal  Mohammad  Hatta menambahkan (yang Maha Esa). 1
Pada  31  Mei  1945  Mohammad  Hatta mengamati timbulnya pertentangan yang tajam antara kelompok pertama oleh anggota-anggota ahli  agama  mengusulkan  supaya  Indonesia didirikan  sebagai  negara  Islam  dan  kelompok kedua  memisahkan  urusan  negara  dan  urusan Islam,  dengan  perkataan  lain  bukan  negara Islam. Hatta menjelaskan:
― Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, yaitu golongan Islam  maka  tentu  akan  timbul  rasa  minder soal  golongan  agama  minoritas.  Meskipun negara  Islam  akan  menjamin  dengan  sebaik- baiknya  kepentingan  golongan-golongan  lain itu  akan  tetapi  golongan  agama-agama  kecil
1 Deliar  Noer, Islam,  Pancasila  Dan  Asas Tunggal (Jakarta:  Yayasan  Perkhidmatan,  1983), 108.
I
tidak  bisa  mempersatukan  dirinya  dengan negara Indonesia .‖ 2
Akan  tetapi  pada  tanggal  1  Juni  1945, Soekarno  menyampaikan  pidato  yang  terkenal di dalam ruang sidang BPUPKI yang kemudian ditandai  dengan  lahirnya  Pancasila.  Soekarno mengatakan  bahwa  pada  hakikatnya  sila  ‗ke- Tuhanan‘ mengajak semua beragama baik Islam maupun  Kristen  untuk  mengamalkan  ajaran agma  mereka  secara  bebas.  Para  pemimpin Islam  menanggapi  bahwa  pidato  tersebut  tidak menuju  arah  yang  mereka  inginkan.  Para pemimpin Islam mengharapkan negara Indonesia terbentuk dari asas-asas Islam. 3
Berikutnya  dalam  sidang  lanjutan  yang diselenggarakan 18 Juni 1945 terpilihlah 9 orang yang  ditugaskan  untuk  merumuskan  dasar negara  yang  termuat  dalam  pembukaan  UUD. Dalam rapat ―Panitia Sembilan‖ yang berlangsung 22 Juni 1945, tercapailah suatu jalan tengah  ―kelompok  Islam‖  dan  ―kelompok Nasionalis,‖  yakni  dengan  bunyi  ―ke-Tuhanan dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam bagi  pemeluk-pemeluknya,‖  yang  kemudian dokumen  itu  dinamai  oleh  M.  Yamin  menjadi Piagam Jakarta. 4
Menyangkut  dasar  negara  yang  akan dicantumkan  pada  Preambule  UUD,  J. Latuharhary  (ketika  itu  beliau  sebagai  anggota BPUPKI yang
mewakili
Maluku)
menyampaikan  keberatan  atas  nama  umat Kristen,  khususnya  menyangkut  anak  kalimat ―dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam bagi  pemeluknya‖.  Menurut  Latuharhary kalimat  tersebut  hanya  akan  mendatangkan kesukaran  besar  sekali  terhadap  agama-agama lain. 5 Di  samping  protes  yang  dilakukan  oleh wakil  dari  masyarakat  Maluku    ternyata di kalangan  umat  Islam  pun,  merasa  keberatan
2 Adnan  Buyung  Nasution, Aspirasi Pemerintah  Konstitusional  di  Indonesia  Studi  Sosio- legal  atas  Konsituante  1956-1959 (Jakarta:  Grafiti, 2009), 59.
3 Adnan  Buyung  Nasution, Aspirasi Pemerintah  Konstitusional  Di  Indonesia  Studi  Sosio- Legal  Atas  Konsituante  1956-1959 (Jakarta:  Grafiti, 2009), 61.
4 Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen Dan  Islam  Di  Indonesia (Jakarta:  BPK  Gunung Mulia, 2006), 241–242.
5 B.  J.  Boland, Pergumulan  Islam  Di  Indonesia 1946-1972 (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), 31.
tentang  anak  kalimat  di  dalam  sila  pertama yang  dipersoalkan  oleh  Wongsonegoro  dan Hoesein  Djajadiningrat  seolah-olah  memaksa menjalankan syariat bagi orang-orang Islam. 6
Dalam  lanjutan  sidang  pleno  kedua BPUPKI  14-16  Juli  1945  muncul  berbagai tanggapan terhadap rancangan UUD salah satu di antara kedua belas masalah itu ialah tentang kata-kata  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam bagi  pemeluknya. 7 Sidang  tersebut  mengalami ketegangan,  Kahar  Moezakir  dengan  emosi mengatakan  segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  Allah  atau  Islam  dicoret  saja.  Di  saat perundingan  tersebut  Soekarno  kemudian memohon  kepada  golongan  kebangsaan  untuk berkorban dengan berakata:
― Marilah kita sekarang menjalankan pengorbanan itu, dan pengorbanan yang saya minta  kepada  saudara-saudara  yang  tidak sepaham dengan golongan Islam ialah supaya saudara-sudara  mufakati  apa  yang  saya usulkan ini .‖ 8
Ketika  itu  Harun  Nasution  angkat  bicara, bahwa
mempertahankan kemerdekaan Indonesia  harus  didahulukan. 9 Hari  itu  juga,
Mohammad  Hatta  dihubungi  oleh  kalangan Kristen dari Indonesia bagian Timur menyangkut rumusan konsep Pembukaan UUD yang  mengistimewakan  golongan  Islam.  Hatta menanggapi secara serius soal itu, lalu keesokan paginya, sebelum sidang PPKI, Hatta berunding dengan  beberapa  tokoh  Islam  demi  mencegah perpecahan  nasional.  Akhirnya  disepakati mengganti ―tujuh kata‖ itu menjadi ―Ketuhanan Yang Maha Esa.‖ 10 Dampak dari ketegangan itu akhirnya  pada  18  Agustus  1945  PPKI memutuskan  bahwa  tujuh  perkataan  dengan kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya  itu dicoret.
6 Endang  Saifuddin  Anshari, Piagam  Jakarta 22  Juni  1945  Sebuah  Konsesus  Nasional  Tata  Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 32.
7 Aritonang, Sejarah  Perjumpaan  Kristen  Dan Islam Di Indonesia , 246–249.
8 Ibid., 249–251.
9 Ibid., 251.
10 Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsesus  Nasional  Tata  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945-1949 , 66.

## Pancasila Sila-1 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Walaupun  dasar  Negara  Pancasila  telah disahkan 18 Agustus 1945 tetapi golongan Islam politik  masih  mengharapkan  atau  berupaya untuk  mencantumkan  bunyi  Piagam  Jakarta dalam sila pertama Pancasila. Beberapa hal, kita masih  melihat  berbagai  harapan  enam  bulan setelah  proklamasi  akan  diadakan  pemilihan umum.  Ajang  dari  pemilihan  umum  ini membahas  mengenai  dasar  negara,  ketika  itu partai  Islam  masih  terus  berjuang  menegakkan dasar  negara  Islam  di  Indonesia  dengan  dasar ideologi Islam. 11 Pada pemilu 1955 partai politik Islam  gagal  (45,2%).  Semua  itu  belum  cukup untuk  menenangkan  partai  politik  Islam. Perdebatan  di  dalam  internal  pemerintahan antara  kekuatan  politik  Islam  dan  nasionalis- sekuler pun dimulai kembali. Presiden Soekarno sendiri  menujukkan  keperpihakannya  pada pihak  nasional-sekuler. 12 Perdebatan  tersebut berlanjut  sampai  25-29  Mei  1959  yang  ditandai semakin  panasnya  kedua  kubu.  Kubu  Islam sepakat menyatukan kekuatan untuk memperjuangkan  dimasukannya  tujuh  kata, yang  ada  dalam  Piagam  Jakarta  ke  dalam pembukaan  dan  pasal  29  hasil  amandemen  itu ditolak.  Singkat  peristiwa  pada  18  Juni  1959 Suwiryo  Ketua  Umum  PNI  (Partai  Nasional Indonesia)  mengirim  sebuah  telegram  kepada Soekarno  yang  sedang  berobat  di  Jepang.  Isi telegram  itu  pada  intinya  mendesak  Soekarno untuk  segera  mengeluarkan  dekrit  yang menyatakan  kembali  ke  UUD  1945.  Pada  5  Juli 1959  Presiden  Soekarno  mengeluarkan  dekrit yang  untuk  mengakhiri  polemik  politik  yang terjadi selama ini. 13
11 Arthur  Aritonang,  ―KEKRISTENAN  DAN NASIONALISME DI INDONESIA,‖ Jurnal Amanat Agung 15,  no.  1  (June  1,  2019):  111–141, https://ojs.sttaa.ac.id/index.php/JAA/article/vie w/344.
12 Aniek  Nurfitriani,  ―Asas  Tunggal Pancasila: Representasi Paranoia Rezim Orde Baru Terhadap  Pergerakan  Islam  (1970-1990),‖  last modified  2011,  accessed  May  19,  2020, https://sangpenyihirkata. wordpress.com/2011/01/01/asas-tunggal- pancasila-representasi-paranoia-rezim-orde-baru- terhadap-pergerakan-islam-1970-1990/.
13 Boland, Pergumulan Islam Di Indonesia 1946- 1972 , 104.
Setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 keadaan tata  negara  Indonesia  sudah  mulai  berangsur- angsur  stabil.  Tetapi  PKI  (Partai  Komunis Indonesia), mencoba ingin mengantikan ideologi  Pancasila  menjadi  ideologi  komunis Marxis.  Akhirnya  terjadi  suatu  letusan pemberontakan  G  30  S  PKI  30  September  1965. Bangsa Indonesia tidak goyah  akan  pandangan ideologi komunis tersebut. Atas dasar peristiwa tersebut maka 1 Oktober 1965 bangsa Indonesia memeringati sebagai ‗Hari Kesaktian Pancasila.‘ 14

## Pancasila Sila-1 dan Era Pemerintahan  Orde Baru
Meletusnya  pemberontakan  G  30  S  PKI dalam  sejarah  Indonesia  disebut  masa  ―Orde Lama‖ (Soekarno) sedangkan sesudah peristiwa tersebut  masa  ―Orde  Baru‖  (Soeharto). 15 Memasuki  masa  orde  baru  tahun  1968 kelompok  Islam  di  Indonesia  berupaya menghidupkan kembali Piagam Jakarta melalui berbagai produk perundang-undangan sehingga  bertepatan  pada  29  Juni  1968 diperingati  sebagai  hari  peringatan  Piagam Jakarta  yang  diselenggarakan  oleh  K.H.  M. Dahlan (tokoh NU dan sebagai Menteri Agama). Dalam pidatonya ia berkata:
― Bahwa  di  atas  segala-galanya  memang syariat  Islam  di  Indonesia  telah  berabad-abad dilaksankan  secara  konsekuen  oleh  rakyat Indonesia,  sehingga  ia  bukan  hanya  sumber hukum,  malahan  ia  telah  menjadi  kenyataan, di  dalam  kehidupan  rakyat  Indonesia  sehari- hari  yang  telah  menjadi  adat  yang  mendarah daging .‖ 16
Acara  tersebut  kemudian  mendapat  kritik dari  tiga  organisasi  pemuda  Katolik  yang menyatakan  sikap  menolak  Piagam  Jakarta. Sementara  itu  pada  Sidang  Umum  MPRS  1968 maupun di forum DPR kelompok Kristen, Partai Sosialis  Indonesia,  dan  Angkatan  Bersenjata bersatu menolak pemberlakuan Piagam Jakarta, sehingga  menimbulkan  kekecewaan  mendalam bagi para tokoh Islam. 17
14 Ibid., 54.
15 Kaelan, Pendidikan  Pancasila (Yogyakarta: Paradigma, 2011), 54.
16 Aritonang, Sejarah  Perjumpaan  Kristen  Dan Islam Di Indonesia , 371.
Pada  akhir  tahun  1969  ada  sebuah persetujuan  tentang  peraturan  pemilu  menurut informasi  lisan,  salah  satunya  adalah:  pertama, tidak  mendiskusikan  dasar  negara,  termasuk mencantumkan  dasar  negara  tertentu  dalam program  atau  kampanye  pemilu  (dengan  kata lain,  diskusi  tentang  ―Negara  Pancasila‖  atau ―Negara Islam‖ harus dihindari). 18
Bagi penulis kegeraman kaum Islam politis semakin  menjadi-jadi  karena  berkali-kali dihadang  oleh  berbagai  pihak  yang  terus berupaya membatalkan aspirasi politik mereka. Apakah dalam hal ini motivasi dan kepentingan kaum politik Islam memiliki agenda nasionalisme  atau  hanya  untuk  melindungi kepentingan kelompok umat Islam di Indonesia?

## Agama Misioner Memicu Perselisihan
Di  zaman  orde  baru  juga  muncul  suatu ketegangan  antara  umat  Islam  dan  Kristen, adanya  semangat  kristenisasi  yang  ditandai dengan  bertambahnya  jumlah  umat  Kristen secara  signifikan.  Ketegangan  merebak  setelah sejumlah  tokoh  Islam  menuduh  gereja  dan lembaga  misi  telah  melakukan  penginjilan dengan cara-cara tidak sehat yang meregangkan hubungan  di  antara  mereka.  Dampak  dari  itu 1967 pembangunan gereja di tengah masyarakat Aceh  (mayoritas  Islam)  dihentikan.  Kemudian di  lain  tempat  sejumlah  pemuda  Islam  di Makassar  merusak  sejumlah  gedung  gereja, sekolah,  biara,  dan  kantor  sejumlah  organisasi Kristen dan juga melukai pemuda Kristen. 19
Di  tengah  ketegangan  yang  dialami  oleh umat  Kristen  dan  Islam  akhirnya  pada  11  Mei 1968  dikeluarkan  surat  resmi  dari  Kementerian Agama  yang  berjudul:  ―Penjelasan  sekitar Politik  dan  Ideologi  Pemerintah  mengenai  soal Agama dan Keagamaan di Indonesia‖ Presiden Soeharto mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada  agama  mayoritas  dan  minoritas.  Menurut Kementerian  Agama  hal  ini  berarti  bahwa golongan  agama  yang  besar  tidak  boleh menekan  golongan  agama  yang  lebih  kecil dan demikian  pula  sebaliknya.  Semua  organisasi Dakwah  atau  Misi  yang  telah  mendapatkan
18 Boland, Pergumulan Islam Di Indonesia 1946- 1972 , 161.
19 Aritonang, Sejarah  Perjumpaan  Kristen  Dan Islam Di Indonesia , 382–385.
pengakuan  resmi  diperbolehkan  untuk  tetap berdiri melakukan kegiatan tetapi sesuai dengan peraturan yang dibuat pemerintahan. 20 SKB No. 1  tahun  1969  sama  seperti  SK  Menteri  Agama No.  70  tahun  1978  yang  mengatur  tentang Pedoman  Penyiaran  Agama.  Yang  isinya penyarian agama tidak dibenarkan untuk orang- orang yang telah memeluk agama lain. 21

## Masalah Pembangunan Rumah Ibadah
Isu  penutupan  Gereja  dan  tindakan kekerasan  yang  dilakukan  oleh  berbagai kelompok  agama  telah  mengundang  perhatian serius  dari  semua  pihak. 22 Hal  ini  disebabkan pada  1965  adanya  kebutuhan  akan  gedung gereja  baru.  Tetapi  di  sisi  lain  hal  ini  membuat sebagian  umat  Islam  terganggu,  bahkan terancam.  Apalagi  pertambahan  jumlah  umat dan  gedung  gereja  itu  berlangsung  di  daerah- daerah  yang  selama  ini  dikenal  sebagai  daerah Islam. Untuk mencegah jangan sampai terulang lagi  insiden  yang  tidak  diharapkan,  sekaligus untuk  memantau  penyebaran  agama  dan pertambahan penganutnya serta mengendalikan pembangunan  dan  pertambahan  rumah-rumah ibadat,  pemerintah  mengeluarkan  peraturan yang antara lain mempersayaratkan persetujuan mayoritas  setempat  (SKB.  No.  1/1969). Gubernur  DKI  Jakarta  Ali  Sadikin  misalnya pada  bulan  April  1969  berkomentar:  ―Jikalau sebuah  gereja  yang  akan  didirikan  harus mendapat  persetujuan  mutlak  mayoritas,  maka ada  kemungkinan  di  Indonesia  ini  tidak  akan ada  gereja  yang  akan  berdiri  karena  mayoritas masyarakat  kita  adalah  beragama  Islam. 23 Semenjak  itu  umat  Kristen  meminta  agar  SKB itu ditinjau kembali. Orang-orang Islam di DPR, Kementerian  Agama,  maupun  Ormas-ormas Islam  yang  ketika  itu  mereka  pada  dasarnya kuatir bahwa kehadiran ibadah umat Kristen itu
20 Bambang Ruseno Utomo, Hidup Bersama Di Bumi  Pancasila (Malang:  Pusat  Studi  Agama  dan Kebudayaan, 1993), 208.
21 Ibid., 279.
22 Richard M. Daulay, Kekristenan Dan Politik (Jakarta: Waskita, 2011), 63.
23 Mochamad Soef, ―Kritik Terhadap SKB No.
1  Tahun  1979,‖  last  modified  2009,  accessed  May
19, 2020,
https://soef47.wordpress.com/2009/10/14/
kritik-terhadap-skb-no-1-tahun-1979/.
dinilai  sudah  menganggu  dan  mengancam keberadaan umat Islam.

## Diskriminasi dan Perusakan Gereja
Peristiwa  perusakan  dan  pembakaran tempat-tempat  ibadah  dan  institusi  Kristen lainnya  di  Indonesia  sekitar  1977-1999 menunjukkan  adanya  kepentingan  politik  (di zaman  Soeharto),  oknum-oknum  tertentu beserta  pemerintah  berusaha  menggunakan  isu agama yang membawa akibat berupa perpecahan dan
kehancuran. Padahal, masyarakat  Indonesia  sarat  akan  kebhinekaan termasuk kemajemukan agama. 24
Ringkasnya,  penerapan  Pancasila  secara murni  dan  konsekuen  di  era  kepemimpinan Soeharto  tidak  membuat  patah  semangat  bagi partai  Islam  untuk  mencoba  mengembalikan Piagam  Jakarta,  namun  usaha  mereka  kembali gagal.  Muculnya  peraturan-peraturan  yang mencoba  menekan  perkembangan  agama  dan aksi  anarkis  berupa  perusakan  tempat-tempat ibadah.  Fenomena  tersebut  lebih  menguatirkan umat beragama kalau Indonesia berubah sistem Pancasila dengan sistem berdasarkan agama itu sama  saja  mendiskriminasikan  kelompok agama-agama lain.

## Masa awal Reformasi Upaya Mengembalikan Piagam Jakarta
Indonesia  mengalami  perubahan  iklim politik yang klimaksnya adalah berakhirnya era orde baru. Setelah memerintah selama 32 tahun dengan sistem otoriter tanggal 21 Mei 1998 atas desakan  mahasiswa  dan  hampir  dari  semua elemen  masyarakat  yang  sejak  beberapa  bulan sebelumnya  telah  melakukan  demonstrasi besar-besaran menuntut pengunduran diri sang Presiden, akhirnya Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali meletakkan jabatan. Pada hari yang sama  B.J.  Habibie  (wakil  Presiden  Soeharto) dilantik menjadi Presiden ketiga RI. Pihak Islam politik  melihat  sosok  Habibie  sebagai  tokoh yang dekat dengan Islam. 25
24 Paulus  Kurnia  and  Leonard  Hale, Gereja Kristus  Ketapang:  Asal-Usul  Dan  Derap-Langkahnya Menuju  Milenium  Ke-3 (Cipanas:  STT  Cipanas bekerjasama GKK, 1999), 74.
25 Daulay, Kekristenan Dan Politik , 102.
Era reformasi dan demokratis yang sedang bergulir  itu  memberikan  peluang  bagi  seluruh elemen masyarakat untuk mengekspresikan dan memperjuangkan  agenda  politiknya. Salah  satu komponen  bangsa  yang  merasa  sangat diuntungkan  adalah  kelompok  Islam  politik yang  sejak  awal  kemerdekaan  Indonesia menghendaki  agar  Indonesia  dijadikan  negara Islam. 26 Buktinya  di  tengah  perjalanan  bangsa dan  negara  Indonesia  masih  saja  ada sekelompok  partai  dan  tokoh  politik  yang hendak  mencoba  mengembalikan  Piagam Jakarta. Pada tahun 1999 ada kampanye Pemilu dan  rapat  parlemen,  beberapa  partai  Islam seperti PPP, PBB, PKS secara aktif mengkampanyekan keharusan mengimplementasikan syariah
termasuk menuntut  memasukan  kembali  Piagam  Jakarta. Dalam  kenyataannya  agenda  politik  semacam itu  tidak  mampu  mendapatkan  dukungan  dari rakyat.  Secara  total,  seluruh  partai  Islam  hanya meraih  17,8%  suara  dalam  pemilu  1999.  Ketika itu, sikap politik Syafii Maarif (PP
Muhammadiyah) maupun Gus Dur (PKB) tidak setuju dengan dengan perda bernuasa Syariah. 27

## Ketidakrukunan Antar Umat Beragama
Pada  pemerintahan  presiden  Habibie ternyata  tidak  mengalami  perubahan  mengenai kerukunan umat beragama. Pada  22  November 1998 terjadi kerusuhan Ketapang di Jakarta yang sebenarnya merupakan perkelahian antarwarga. Namun  imbasnya  mengakibatkan  beberapa gedung  gereja  dibakar.  Seakan-akan  seperti pembalasan  dendam,  pada  30  November  1998 meledaklah  aksi  massa  di  Kupang  membakar mesjid-mesjid  dan  kios-kios  milik  orang  Bugis serta  Makasar  yang  beragama  Islam,  akan tetapi, sebelum permasalahan Kupang diselesaikan secara tuntas, meledaklah peristiwa Ambon yang jauh lebih dahsyat, di mana orang- orang  Islam  berhadap-hadapan  dengan  orang- orang  Kristen  dalam  sejumlah  ―pertempuran‖
26 Ibid., 103.
27 M.  Syaf’i  Anwar,  “Memetakan  Teologi  Politik Dan  Anatomi  Gerakan  Salafi  Militan  Di  Indonesia,”  in Genealogi  Islam  Radikal  Di  Indonesia:  Gerakan Pemikiran  Dan  Prospek  Demokrasi (Jakarta:  Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), xiv.
yang  memakan  korban  yang  tidak  sedikit. 28 Sementara  itu  pada  2  November  1999  terjadi tragedi pembakaran gereja GPIB Depok. 29

## Ketidakrukunan Antar Umat Beragama di Era Pemerintahan Presiden S.B. Yudhoyono (2004-
2014)
Kendati  empat  presiden  paska  Soeharto (B.J.  Habibie,  Abdurrahman  Wahid,  Megawati Soekarnoputri,  dan  S.B.  Yudhoyono)  membuat kemajuan dalam transformasi Indonesia menuju demokrasi  yang  menghormati  hak  asasi manusia,  namun  mereka  juga  menghadapi tantangan  serius  dari  Islamis  militan  (Front Pembela  Islam  yang  dibentuk  tiga  bulan  Pasca Soeharto  lengser).  Namun  dari  beberapa Presiden  sebelumnya,  kekerasan  dan  budaya intoleransi  mengalami  penikatan  sejak  S.B. Yudhoyono  menjadi  Presiden  RI  pada Desember 2004. 30
Sebagai contoh, dalam kubu internal Islam sendiri  pernah  mengalami  tindakan  kekerasan dari  umat  Islam  kepada  jemaat  Ahmadiyah yang  terjadi  pada  18  Desember  2007  (dibawah pemerintahan  Presiden  S.  B.  Yudhoyono). Ajaran  jemaat  ini  dianggap  menyimpang  dari ajaran  Islam  yang  sesungguhnya  (Ahmadiyah mengakui adanya
Nabi
setelah
Nabi
Muhammad  SAW).  Kemudian  GKI  Yasmin, HKBP  Ciketing  Bekasi  mengalami  penutupan gereja  secara  sepihak, 31 Islam  syiah  maupun agama minoritas lainnya.
32
Kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dari tahun 2006-2011, di  mana  pemerintah  tidak  tuntas  menangani sejumlah kasus pelanggaran yang berlarut-larut, berulang sehingga terus memproduksi
28 Andreas  A.  Yewangoe, Agama  Dan Kerukunan (Jakarta:  BPK  Gunung  Mulia,  2001), 100–101.
29 Kurnia  and  Hale, Gereja  Kristus  Ketapang: Asal-Usul  Dan  Derap-Langkahnya  Menuju  Milenium Ke-3 , 74. 30 ―Pelanggaran  Terhadap  Minoritas  Agama Di  Indonesia  |  HRW,‖  accessed  November  21, 2020, https://www.hrw.org/id/report/2013/02/28/25 6410.
31 Laporan  Investigasi (Jakarta:  Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2008), 33–34.
32 ―Pelanggaran  Terhadap  Minoritas  Agama Di Indonesia | HRW.‖
kecemasan  publik.  Dalam  tulisan  Favor  Banci dalam  artikelnya  yang  berjudul  ―Merefleksikan Kembali  Kebebasan  Beragama  dan  Kehidupan Beragama‖  mencatat  pada  tahun  2011  terjadi 244 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan  yang  mengundang  299  bentuk tindakan  kekerasan.  Sedangkan  di  tahun  2012 terjadi  kasus  pelanggaran  kebebasan  beragama sebanyak  264  kasus  dan  371  bentuk  tindakan kekerasan kepada umat beragama. 33
Secara  khusus  data  dari  Persekutuan Gereja-gereja  di  Indonesia  sejak  terhitung  sejak 2004 sampai 2011 lebih dari 430 gereja diserang. Berbagai  peristiwa  yang  terjadi  terlihat  bahwa Presiden S.B. Yudhyono ditundukan oleh kaum Islam Militan. 34
Hal yang tidak terduga berkenaan dengan kebebasan  beragama  pada  penghujung  bulan Mei 2013 Presiden SBY mendapatkan penghargaan  dari  Appeal  of  Concience Foundation  (ACF)  yang  telah  berhasil menciptakan  perdamaian,  toleransi  beragama dan  demokrasi.  Jika  dihadapkan  ke  dalam kenyataan dalam negeri, penghargaan itu dinilai sebagai  ironi  besar.  Bahkan  penghargaan tersebut mendapatkan kritikan tajam dari Franz Magniz Suseno dengan mengatakan:
― Presiden  S.B.  Yudhoyono  tidak  memiliki keberanian  sedikitpun  untuk  menunaikan tanggung  jawabnya  melindungi  kaum minoritas  ditambah  dengan  kesulitan  umat minoritas  untuk  berkembang  dan  mendapat izin membuka tempat ibadah, lalu meningkatnya  jumlah  penutupan  paksa terhadap  rumah-rumah  ibadah  minoritas  dan ini yang membuat agama minoritas lebih sulit beribadah kepada Tuhan .‖ 35
Politik  pencitraan  yang  ditampilkan  oleh kalangan  elit  politik  yang  sedang  menjabat  di kursi pemerintahan kerap kali digunakan untuk mempertahankan  popularitasnya  di  hadapan
33 Arthur  Aritonang,  ―Signifikansi  Sila-1 Pancasila  Bagi  Umat  Beragama‖  (STT  Cipanas, 2014), 3.
34 ―Pelanggaran  Terhadap  Minoritas  Agama Di Indonesia | HRW.‖
35 Paul  Maku  Goru,  ―Ironi  Penghargaan Toleransi Untuk Presiden SBY,‖ Reformata , 2013, 3, https://issuu.com/reformata/docs/164_tabloid_r eformata_juni_2013.
kaum  mayoritas.  Para  pemimpin  elite  politik seolah-olah diam seribu bahasa dan tidak tegas terhadap kasus diskriminasi terhadap kelompok agama  tertentu.  Sikap  tersebut  sesungguhnya telah  merendahkan  nilai-nilai  keberagaman  di Indonesia.  Sehingga  di  Indonesia  selalu dipenuhi dengan budaya intoleransi yang terus menjalar  dan  tidak  pernah  tuntas  untuk diselesaikan. Padahal budaya intoleransi adalah budaya yang bertentangan dengan konstitusi.
Sejak  era  reformasi,  tercatat  rangkaian peristiwa perusakan dan penutupan gereja yang seakan  tidak pernah  berhenti. Pelaku tindakan- tindakan  kekerasan  ini  ialah  kelompok  Islamis yang sudah bebas bergerak paska orde baru. Di lain  pihak,  penegakan  hukum  juga  menjadi masalah  dalam  kaitan  kebebasan  beragama. Aparat  hukum,  terutama  polisi,  seyogiannya dapat  melindungi  setiap  warga  negara  dalam menjalankan  ibadahnya,  ternyata  sangat  lemah dalam  berbagai  kasus  pendirian  rumah  ibadah (Kristen) yang sering mengalami gangguan. 36
Terkait  dengan  ketidakrukunan  antar agama  yang  hampir  merajalela  di  hampir daerah-daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya 4 provinsi dan 6 kabupaten atau kota  yang  menerapkan  aturan  bersyariat  Islam melalui  kebijakan  otonomi  daerah,  yakni provinsi  Aceh,  Riau,  Gorontalo,  Provinsi Sumatra  Barat,  Provinsi  Banten,  Kota  Makasar, Kota  Ternate,  Kabupaten  Palembang,  Kab. Garut, Kab. Sukabumi, dan Kab. Cianjur.
Dalam  Undang-undang  RI  No.  22  Tahun 1999  tentang  pemerintahan  daerah  yang  diatur dalam  Bab  IV  Kewenangan  Daerah  Pasal  7 Nomor 1 yang berbunyi demikian: kewenangan daerah  mencakup  kewenangan  dalam  seluruh pemerintahan,  kecuali  kewenangan  bidang politik  luar  negeri,  pertahanan  keamanan, peradilan,  moneter,  fisikal,  agama  serta kewenangan bidang lain. 37
Dalam  undang-undang  tersebut  sangat jelas  diuraikan  bahwa  pemerintah  tidak  boleh mengatur  apalagi  ikut  mencampuri  hal  yang menyangkut tentang kehidupan umat beragama.  Fakta  di  lapangan  hal  ini  dilanggar
36 Daulay, Kekristenan Dan Politik , 108. 37 Aries  Hanggono  and  Erwin  S.  Q. Haripramono, Kumpulan
Peraturan
Tentang Otonomi  Daerah (Jakarta:  Pradnya  Paramita,  2000), 8.
dan  menjadikan  terciptanya  hukum  yang tumpang tindih yang berdampak sulitnya umat beragama  di  daerah-daerah  tertentu,  untuk menjalankan kehidupan keagamaan.
Kebijakan  dalam  era  B.  J.  Habibie  malah membuka  kesempatan  yang  selebar  mungkin bagi politisi daerah untuk merealisasikan nuasa produk  hukum  yang  berdasarkan  agama  dan bukan  Pancasila.  Hal  ini  tentu  menjadi persoalan  yang  serius  bagi  umat  minoritas karena  dapat  mendiskriminasi  agama-agama lain,  dan  hal  itu  juga  terasa  bagi  kalangan agama  minoritas  tidak  sesuai  dengan  dasar negara Pancasila.
Di  masa  pemerintahan  Presiden  S.  B. Yudhoyono sejumlah lembaga swadaya masyarakat  (LSM)  yang  tergabung  dalam Solidaritas  Bhineka  Tunggal  Ika  menilai toleransi  beragama  makin  buruk  di  bawah kepemimpinan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono.  Sedangkan,  Direktur  Moderate Muslim  Society,  Zuhairi  Misrawi  mengatakan kekerasan  atas  nama  agama  terus  naik jumlahnya  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini dikarenakan  kurang  tegasnya  kepemimpinan beliau  dalam  menyelesaikan  konflik  antar agama yang terjadi di Indonesia. Selain itu sikap diskriminatif  Menteri  Agama  Suryadharma  Ali terhadap  aliran  agama  atau  kepercayaan tertentu  juga  telah  memperburuk  toleransi kehidupan beragama di Indonesia saat ini. 38
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, perkembangbiakan  intoleransi  di  Tanah  Air terjadi  sejak  2004  Presiden  S.  B.  Yudhoyono memimpin sampai 2014, membiarkan kelompok intoleran  itu  selama  10  tahun  merajalela mencabik-cabik  kebhinekaan  bangsa  Indonesia sampai masa kepemimpinannya berakhir. 39
38 Fathiyah  Wardah,  ―LSM  Nilai  Toleransi Beragama  Di  Bawah  Kepemimpinan  SBY Memburuk,‖  accessed  November  21,  2020, https://www.voaindonesia.com/a/toleransi- beragama-dibawah-kepemimpinan-sby-buruk- 130774003/98768.html.
39 Yustinus Paat, ―Setara: Intoleransi Subur Di Era  SBY,  Jokowi  Ikut  Tidak  Serius,‖ Berita  Satu (Jakarta,  2018),  accessed  November  21,  2020, https://www.beritasatu.com/yuliantino- situmorang/nasional/506860/setara-intoleransi- subur-di-era-sby-jokowi-ikut-tidak-serius.

## Membangun Asa Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Bingkai Sila Pertama Pancasila

## a. Sanksi Terhadap Ormas Agama Pro-Kekerasan
Peningkatan  intoleransi  terjadi  karena pemerintah  lebih  sibuk  dengan  politik pencitraan  dan  mencari  aman  ketimbang berkomitmen  terhadap  hukum. 40 Pemerintah dalam  hal  ini  perlu  memberikan  sanksi  tegas terhadap  kelompok  agama  yang  menghalalkan kekerasan  terhadap  agama  lain.  Oleh  karena kekerasan  yang  mengatasnamakan  agama sebenarnya  sudah  melecehkan  nilai-nilai  yang terkadung  dalam  agama  itu  sendiri.  Padahal agama  itu  mengatur  bagaimana  manusia bersikap dengan sesamanya.
Masyarakat  atau  ormas  agama  tertentu tidak  mempunyai  hak  untuk  main  hakim sendiri, apalagi mencederai umat beragama lain yang  sedang  beribadah.  Indonesia  mempunyai seperangkat  hukum  normatif  dan  itu  perlu diimplementasikan  agar  memberikan  efek  jera bagi setiap pelaku kekerasan dan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membubarkan  ormas  agama  yang  meresehkan masyarakat sekitar.

## b. Tumpang Tindihnya Hukum Normatif dan Hukum Agama
Perda  syariah  sampai  berakhirnya  masa pemerintahan  SBY  belum  ditanggapi  secara tegas.  Padahal  sebenarnya  perda  bersyariat Islam  telah  melanggar  ―asas  kebangsaan.‖ 41 Seharusnya  negara  berperan  secara  maksimal sebagai  sebuah  institusi  yang  mempunyai legitimasi  hukum  dan  politik  untuk  mampu bertindak  secara  adil  dan  netral  untuk melindungi  hak  setiap  warga  negara  tanpa membedakan suku, agama, dan ras. 42
40 Zakaria  J.  Ngelow,  ―Religion  for  Peace Sebuah  Agenda  Bersama,‖ Berita  Oikoumene Memperluas  Wawasan  Keesaan  dan  Kebangsaan , February 2012, 11.
41 Richard  M.  Daulay, Kristenisasi  Dan Islamisasi:  Umat  Kristen  Dan  Kebangkitan  Islam Politik Pada Era Reformasi Di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 348.
42 Anwar,  “Memetakan  Teologi  Politik  Dan Anatomi Gerakan Salafi Militan Di Indonesia,”  xxxiv– xxxv.
Sederhannya,  Indonesia  sebagai  negara Pancasila dipandang sebagai ―rumah bersama,‖ yang  di  dalamnya  kita  semua,  apa  pun  agama dan sukunya tinggal bersama-sama. 43 Itu artinya semua  agama  dipandang  netral  tidak  ada  yang lebih  tinggi  dan  rendah  dan  tidak  ada  hukum yang universal (merangkul semua agama) selain dari  pada  Pancasila.  Untuk  itu  dengan  tegas dikatakan  hukum  bernuasa  agama  harus dihapuskan  supaya  hukum  di  Indonesia  dari pusat  sampai  pemeritahan  daerah  seirama  dan tidak terjadi hukum yang tumpah tindih.

## c. Memberikan Jaminan atas Kebebasan Beragama
Kebebasan  beragama  adalah  salah  satu dari hak-hak setiap manusia dalam menentukan keyakinannya dan hal itu tidak dapat diganggu- gugat  dalam  keadaan  apa  pun.  Menekan kebebasan  ini  atau  pun  membelenggunya berarti  menghina  Tuhan  dan  manusia  itu sendiri. 44 Pemerintah  dalam  hal  ini  tidak mempunyai  wewenang  untuk  membatasi  umat dalam menentukan keyakinannya.
Komitmen tentang kebebasan beragama di Indonesia  tertuang  di  dalam  pasal  28  dan  29 UUD  1945.  Bahkan  kebebasan  beragama  sudah dideklarasikan secara internasional dan Indonesia ikut  menyepakati deklarasi  hak  asasi manusia  ( Universal  Declaration  of  Human  Right ) atau  DUHAM.  Deklarasi  ini  dibentuk  oleh wadah  PBB  (Perserikatan  Bangsa-Bangsa)  pada 10 Desember 1948. 45
Yang  menjadi  persoalan  ialah  pemerintah justru membuat larangan/batasan umat beragama  lain  untuk  menjalankan  keyakinan agama  masing-masing.  Sebagai  contoh  kasus: ormas  agama  mendesak  pemerintah  untuk mengeluarkan  SKB  3  Menteri  tentang  agama Ahmadiyah yang dituding sesat dan menyimpang  dari  ajaran  agama  Islam  pada umumnya.  Dalam  hal  ini  lembaga  pemerintah
43 Andreas  A.  Yewangoe, Tidak  Ada  Negara Agama:  Satu  Nusa,  Satu  Bangsa (Jakarta: Persekutuan Gereja Indonesia, 2009), 46.
44 Christian W. Troll, Muslim Bertanya Kristen Menjawab (Jakarta: Gramedia, 2013), 117.
45 Adnan  Buyung  Nasution,  ―Jaminan Kebebasan  Beragama  Dalam  Negara  Hukum  Di Indonesia,‖  in Kebebasan  Beragama,  HAM  Dan Komitmen  Kebangsaan ,  ed.  Erick  J.  Barus  (Jakarta: Biro Marturia PGI, 2009), 33.
tidak  mempunyai  hak  untuk  melarang  umat beragama  lain  dalam  menjalankan  ibadahnya karena  itu  melawan  jiwa  dari  sila  pertama Pancasila.

## d. Kebebasan Dalam Mendirikan Rumah Ibadah
Pada  23  Agustus  2005  Majelis  Pekerja Harian  (MPH-PGI)  bertemu  dengan  Presiden SBY  untuk  kembali  mendesak  agar  SKB/1969 dicabut dikarenakan mendiskriminasikan ibadah  agama  minoritas.  Mengapa  justru mengalami  penutupan  sehingga  tidak  bisa menjalankan  ibadah,  sedangkan  rumah-rumah ibadah  Islam  tidak  menjadi  sasaran  perhatian. Lagi pula kelompok-kelompok tertentu mengambil  alih  tugas  pemerintah  untuk menutup  tempat  ibadah  Kristen.  Dalam pertemuan diskusi dengan Presiden SBY beserta MPH-PGI  ditetapkan  prinsip-prinsip  yang berkaitan tentang pendirian rumah ibadah:
a. Perber  yang  dihasilkan  nanti  mestilah  tidak bertentangan  dengan  Pancasila  dan  UUD 1945.
b. Perber  itu  tidak  boleh  bertentangan  dengan HAM.
c. Perber  itu  mesti  mempermudah  orang beribadah, bukan menghalang-halangi sebab jiwanya  adalah  bahwa  setiap  orang Indonesia mempunyai hak untuk beribadah.
d. Perber  itu  mesti  mendorong  terciptanya kerukunan autentik di negeri ini. 46
Pertemuan tersebut akhirnya direspon dan membuahkan  hasil  dengan  lahirnya  SKB  no.  9 dan  no.  8  tahun  2006.  Walaupun  SKB  baru  itu muncul  nyatanya  SKB/1969  dan  SKB  tahun 2006  isinya  sama-sama  memberikan  kesulitan dalam  mendirikan  rumah  ibadah.  Dengan alasan setiap aturan yang berisikan persyaratan yang  memberatkan,  dan  menyulitkan  itu  tak ubahnya  tidak  memberikan  jaminan  kebebasan bagi  umat  beragama  dalam  mendirikan  rumah ibadah.
Hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari Prof.  Dr. Siti Musdah  Mulia  tentang  SKB No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dengan mengatakan:
46 Andreas  A.  Yewangoe, Tidak  Ada Penumpang  Gelap:  Warga  Gereja,  Warga  Bangsa ,  ed. Adri Supriyati (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 82.
― Bahwa klausul peraturan yang menyebutkan “dukungan  masyarakat  setempat  paling sedikit  60  orang”  untuk  mendirikan  rumah ibadah  diskriminatif  bagi  penganut  agama minoritas  di  suatu  wilayah.  Tidak  mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan  izin  pendirian  rumah  ibadah, apalagi jika yang diminta tanda tangan adalah warga  yang  agamanya  berbeda  dengan  pihak yang  akan  mendirikan  rumah  ibadah.  Karena aturan semacam ini melanggar HAM .‖ 47
Berkenaan  dengan  ini  sudah  menjadi kewajiban bagi
pemerintah untuk mempermudah  izin  mendirikan  rumah  ibadah. Yewangoe  menawarkan  bahwa  sebaiknya  SKB tahun  2006  perlu  ditinjau  kembali  dan Yewangoe tidak tidak setuju untuk dihapuskan karena  akan  terjadi  kekosongan  hukum  bagi keberadaan  bangunan  gereja  dan  dampaknya sangat berbahaya sekali. 48
e. Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama
Kerukunan  antar  umat  beragama  adalah satu-satunya  pilihan,  maka  umat  beragama beserta seluruh warganya harus bertekad untuk mengusahakan memelihara dan mengembangkan kerukunan antar umat beragama di negara Indonesia. Kerukunan yang dicita-citakan,  kerukunan  yang  benar-benar keluar  dari  hati  yang  tulus  dan  murni,  yang didorong  oleh  keyakinan  iman  dan  wujud aktualisasi  dari  setiap  ajaran  masing-masing agama.
Dengan  ini  kerukunan  yang  tidak mengurangi  atau  membatasi,  melainkan  malah justru mengembangkan kebebasan beragama di tanah  air  kita.  Artinya  harus  dalam keseimbangan  yang  dinamis,  yaitu  kebebasan tidak  merusak  kerukunan  dan  sebaliknya kerukunan tidak mematikan kebebasan. Kerukunan ini harus diletakan di dalam konteks
47 Deytri  Robekka  Aritonang,  ―Jokowi  Akan Hapus  Peraturan  Dua  Menteri  Soal  Pendirian Rumah  Ibadah,‖ Kompas (Jakarta,  2014),  accessed May 19, 2020, https://nasional.kompas.com/read/
2014/06/18/1811413/Jokowi.Akan.Hapus.Peratur an.Dua.Menteri.soal.Pendirian.Rumah.Ibadah.
48 Arthur Aritonang, ―Andreas A. Yewangoe Dan Oikumene: Kontribusi Pemikiran Andreas A. Yewangoe  Bagi  Kekristenan  Dan  Kemajemukan Agama Di Indonesia‖ (STT Cipanas, 2020), 101.
kesatuan  dan  persatuan  bangsa  di  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 49

## f. Peran Pemuka Agama
Peran  pemuka  agama  selaku  pemimpin umat  mendapat  posisi  terpenting  dalam menetukan  tumbuh  tidaknya  kehidupan spiritualitas  dan  moralitas  kehidupan  umat. Selaku  pemimpin,  diharapkan  untuk  berhati- hati  dalam  mengajarkan  pesan-pesan  yang terkandung  dalam  kitab  suci.  Para  pemuka agama  perlu  melakukan  otokritik,  bahwa jangan-jangan  pengajarannya  khotbahnya  dan teladan hidupnya mendorong orang melakukan kekerasan  menghadapi  konflik,  bukan  menjadi pembawa  damai. 50 Tidak  jarang  ceramah  yang disampaikan  dijadikan  sebagai  ajang  untuk menjelek-jelekan  agama  lain.  Dengan  ini pemuka  agama  mempunyai  tanggungjawab besar  bukan  hanya  menjadi  teladan  bagi masyarakat  tetapi  juga  menyuarakan  kepada umat  untuk  selalu  mengusahakan  perdamaian di  tengah  masyarakat  Indonesia  melalui  setiap ceramahnya.

## g. Pola Penyiaran Agama
Penyiaran  agama  yang  terdapat  dalam pengajaran agama Islam dan Kristen merupakan tugas  dan  panggilan  yang  mulia.  Dalam menjalankan  mandat  ilahi  tersebut,  tidak  bisa dibuat  aturan  yang  berisikan  suatu  larangan untuk  meniadakan  penyiaran  agama,  karena jika  itu  terajadi  itu  sama  dengan  mengebiri panggilan mulia dari agama misi itu sendiri.
K.H.  M.  Dachlan  pernah  mengemukakan pandangannya  mengenai  agama  dakwah,  yang berbunyi demikian:
― Pemerintah  wajib  merasa  prihatin,  apabila penyebaran agama itu semata-mata ditunjukan  untuk  memperbanyak  pengikut, terlebih  apabila  cara-cara  penyebarannya menimbulkan  kesan  tidak  baik  bagi  pemeluk agama  lain  oleh  karena  itu  di  dalam penyebarannya  perlu  adanya  kebijaksanaan
49 Weinata  Sairin,  ―Agama-Agama  Di Indonesia  Memasuki  Era  Baru:  Percik-Percik
Pemikiran Seorang Warga Gereja,‖
in Fundamentalisme,  Agama-Agama  Dan  Teknologi (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992), 60.
50 Ngelow,  ―Religion  for  Peace  Sebuah Agenda Bersama,‖ 9.
dari  tiap  pemuka  agama  agar  benar-benar melaksanakan  jiwa  dan  semangat  toleransi yang diajarkan agama dan Pancasila .‖ 51
Dengan  demikian  praktik  dakwah  atau penginjilan  itu  perlu  dilakukan  dengan  penuh kebijaksanaan  yang  didasarkan  pada  semangat toleransi.

## h. Dialog Antar Umat Beragama
Dialog agama merupakan seni percakapan antara pihak pertama dengan orang kedua atau percakapan  antar  kelompok  yang  berbeda keyakinan.  Dengan  dilakukan  dialog  agama yang  melibatkan  antar  dua  kelompok  agama yang  beseteru  dan  pemeritah  terkait  sebagai mediator sekaligus fasilitator untuk menyelesaikan  konflik  antar  umat  beragama. 52 Dengan  terlaksananya  dialog  secara  terbuka, dapat  memperkuat  keyakinan  masyarakat bahwa di luar agamanya sama-sama mengajarkan  nilai-nilai  kehidupan  yang  baik dan wajib untuk diaplikasikan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  penulis menyimpulkan  bahwa  potret  relasi  antar  umat beragama  di  bawah  era  pemerintahan  S.  B. Yudhoyono  nyata-nyatanya  masih  sangat  jauh dari  nilai-nilai  sila  pertama  Pancasila  yang diharapkan.  Di  masa  beliau  memimpin mengalami peningkatan budaya intoleransi dan perilaku  kekerasan  agama  di  Indonesia dibandingkan  dengan  Presiden  sebelum- sebelumnya.  Di  tengah  maraknya  budaya intoleransi  yang  terjadi  di  berbagai  daerah  di Indonesia  dan  sekaligus  hilangnya  rasa ketertraman publik – Presiden  S. B. Yudhoyono malah  justru  menerima  penghargaan  dari lembaga internasional. Hal ini sontak mendapatkan  reaksi  negatif  dari  kalangan cendekiwan  agama  yang menilai  Presiden  S.  B. Yudhoyono  kurang  berani  menindak  tegas kaum intoleran di Indonesia hanya karena ingin mempertahankan  citra  popularitas  di  mata mayoritas  umat  Islam.  Bahkan  hal  ini dibuktikan  dari  penelitian  berbagai  lembaga
51 Aritonang, Sejarah  Perjumpaan  Kristen  Dan Islam Di Indonesia , 389–390.
52 Abd  A‘la, Melampaui  Dialog  Agama ,  ed. Qamaruddin S. F. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), 29.
survey  di  Indonesia  menyatakan  sikap  yang sama  selama  pemerintahan  Presiden  S.  B. Yudhoyono  sejak  2004  sampai  berakhirnya pemerintahanya  2014  beliau  membiarkan masalah intoleransi merajalela. Perilaku intoleransi  bukan  hanya  dialami  oleh  gereja, namun  juga  dalam  dialami  oleh  jemaat Ahmmadiyah dan agama minoritas lainnya.
Melihat  akan  hilangnya  ketentraman  di ruang publik akibat perilaku intoleransi selama 10  tahun  dimasa  pemerintahan  Presiden  S.  B. Yudhoyono  maka  pengamalan  dari  nilai-nilai sila  pertama  Pancasila  harus  dihidupi  dengan cara  (1)  pemerintah  harus  memberikan  sanksi hukum  terhadap  kaum  yang  dengan  pro- kekerasan  (2)  Pemerintah  harus  menghapus produk  hukum  agama  yang  dipaksakan  di ruang  publik  (3)  pemerintah  memberikan jaminan  bagi  setiap  warga  negara  Indonesia untuk  memeluk  agama  yang  ia  pilih  (4) pemerintah  harus  membantu  umat  beragama dalam  mendirikan  rumah  ibadah  (5)  umat beragama  di  Indonesia  harus  memiliki kesadaran menciptakan budaya saling menghormati  dan  toleransi  beragama  (6)  peran pemuka  agama  harus  menjadi  teladan  bagi masyarakat  sekaligus  ikut  menyuarakan  pesan- pesan  perdamaian  dan  juga  memperkuat kesatuan  dan  persatuan  bangsa  dalam  setiap ceramahnya  (7)  pola  penyiaran  agama  harus dilakukan  dengan  penuh  sikap  kebijaksanaan bukan paksaan (8) pentingnya kesadaran setiap pemuka  agama  untuk  selalu  melakukan dialog/komunikasi  lintasagama  agar  dapat menyelesaikan  berbagai  kasus  konflik  antar umat  beragama.  Jika  hal  tersebut  dilakukan dengan didorong semangat persaudaraan maka pastinya Indonesia akan rukun dan damai.

## REFERENSI
A‘la,  Abd. Melampaui  Dialog  Agama .  Edited  by Qamaruddin  S.  F.  Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas, 2002.
Anshari,  Endang  Saifuddin. Piagam  Jakarta  22  Juni 1945  Sebuah  Konsesus  Nasional  Tata  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945-1949 .  Jakarta:
Gema Insani Press, 1997.
Anwar, M. Syaf‘i. ―Memetakan Teologi Politik Dan
Anatomi Gerakan Salafi Militan Di Indonesia.‖  In Genealogi  Islam  Radikal  Di
Indonesia:  Gerakan  Pemikiran  Dan  Prospek
Demokrasi . Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007.
Aritonang,  Arthur.  ―Andreas  A.  Yewangoe  Dan
Oikumene: Kontribusi Pemikiran Andreas A. Yewangoe Bagi Kekristenan Dan Kemajemukan  Agama  Di  Indonesia.‖  STT Cipanas, 2020.
———.  ―KEKRISTENAN  DAN  NASIONALISME DI  INDONESIA.‖ Jurnal  Amanat  Agung 15,
no. 1 (June 1, 2019): 111–141.
https://ojs.sttaa.ac.id/index.php/JAA/articl e/view/344.
———.  ―Signifikansi  Sila-1  Pancasila  Bagi  Umat Beragama.‖ STT Cipanas, 2014.
Aritonang,  Deytri  Robekka.  ―Jokowi  Akan  Hapus Peraturan  Dua  Menteri  Soal  Pendirian Rumah  Ibadah.‖ Kompas .  Jakarta,  2014. Accessed May 19, 2020. https://nasional.kompas.com/read/2014/06
/18/1811413/Jokowi.Akan.Hapus.Peraturan. Dua.Menteri.soal.Pendirian.Rumah.Ibadah. Aritonang,  Jan  S. Sejarah  Perjumpaan  Kristen  Dan Islam  Di  Indonesia .  Jakarta:  BPK  Gunung Mulia, 2006.
Boland,  B.  J. Pergumulan  Islam  Di  Indonesia  1946- 1972 . Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
Daulay, Richard M. Kekristenan Dan Politik . Jakarta: Waskita, 2011.
———. Kristenisasi Dan Islamisasi: Umat Kristen Dan Kebangkitan Islam Politik Pada Era Reformasi Di Indonesia . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014. Goru,  Paul  Maku.  ―Ironi  Penghargaan  Toleransi Untuk  Presiden  SBY.‖ Reformata ,  2013. https://issuu.com/reformata/docs/164_tabl oid_reformata_juni_2013.
Hanggono,  Aries,  and  Erwin  S.  Q.  Haripramono. Kumpulan  Peraturan  Tentang  Otonomi  Daerah . Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
Kaelan. Pendidikan Pancasila . Yogyakarta: Paradigma, 2011.
Kurnia,  Paulus,  and  Leonard  Hale. Gereja  Kristus
Ketapang:  Asal-Usul  Dan  Derap-Langkahnya Menuju Milenium Ke-3 . Cipanas: STT Cipanas bekerjasama GKK, 1999.
Nasution,  Adnan  Buyung. Aspirasi  Pemerintah Konstitusional  Di  Indonesia  Studi  Sosio-Legal Atas  Konsituante  1956-1959 .  Jakarta:  Grafiti, 2009.
———.  ―Jaminan  Kebebasan  Beragama  Dalam Negara  Hukum  Di  Indonesia.‖  In Kebebasan Beragama,  HAM  Dan  Komitmen  Kebangsaan , edited  by  Erick  J.  Barus.  Jakarta:  Biro Marturia PGI, 2009.
Ngelow,  Zakaria  J.  ―Religion  for  Peace  Sebuah
Agenda Bersama.‖ Berita Oikoumene Memperluas Wawasan Keesaan dan Kebangsaan ,
February 2012. Noer,  Deliar. Islam,  Pancasila  Dan  Asas  Tunggal . Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983. Nurfitriani,  Aniek.  ―Asas  Tunggal  Pancasila: Representasi  Paranoia  Rezim  Orde  Baru Terhadap  Pergerakan  Islam  (1970-1990).‖ Last  modified  2011.  Accessed  May  19,  2020. https://sangpenyihirkata.wordpress.com/20 11/01/01/asas-tunggal-pancasila- representasi-paranoia-rezim-orde-baru- terhadap-pergerakan-islam-1970-1990/. Paat,  Yustinus.  ―Setara:  Intoleransi  Subur  Di  Era SBY,  Jokowi  Ikut  Tidak  Serius.‖ Berita  Satu . Jakarta,  2018.  Accessed  November  21,  2020. https://www.beritasatu.com/yuliantino- situmorang/nasional/506860/setara- intoleransi-subur-di-era-sby-jokowi-ikut- tidak-serius. Sairin,  Weinata.  ―Agama-Agama  Di  Indonesia Memasuki Era Baru: Percik-Percik Pemikiran Seorang  Warga  Gereja.‖  In Fundamentalisme, Agama-Agama  Dan  Teknologi .  Jakarta:  BPK Gunung Mulia, 1992. Soef,  Mochamad.  ―Kritik  Terhadap  SKB  No.  1
Tahun  1979.‖  Last  modified  2009.  Accessed May 19, 2020.
https://soef47.wordpress.com/2009/10/14/
kritik-terhadap-skb-no-1-tahun-1979/.
Troll,  Christian  W. Muslim  Bertanya  Kristen Menjawab . Jakarta: Gramedia, 2013. Utomo,  Bambang  Ruseno. Hidup  Bersama  Di  Bumi Pancasila .  Malang:  Pusat  Studi  Agama  dan
Kebudayaan, 1993.
Wardah, Fathiyah. ―LSM Nilai Toleransi Beragama Di  Bawah  Kepemimpinan  SBY  Memburuk.‖
Accessed November 21, 2020. https://www.voaindonesia.com/a/toleransi
-beragama-dibawah-kepemimpinan-sby- buruk-130774003/98768.html. Yewangoe,  Andreas  A. Agama  Dan  Kerukunan . Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.
———. Tidak  Ada  Negara  Agama:  Satu  Nusa,  Satu Bangsa . Jakarta: Persekutuan Gereja
Indonesia, 2009.
———. Tidak  Ada  Penumpang  Gelap:  Warga  Gereja, Warga  Bangsa .  Edited  by  Adri  Supriyati.
Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009. Laporan  Investigasi .  Jakarta:  Lembaga  Bantuan
Hukum Jakarta, 2008.
―Pelanggaran  Terhadap  Minoritas  Agama  Di Indonesia  |  HRW.‖  Accessed  November  21,
2020.
https://www.hrw.org/id/report/2013/02/2
8/256410.