e-ISSN 2622-9714

## KONSOLIDASI TANAH UNTUK OPTIMALISASI TANAH PERTANIAN BERSKALA KECIL (STUDI KASUS DI KOTA SALATIGA)

## Hadi Arnowo
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/ BPN, Jl. Akses Tol Cimanggis, Cikeas Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor 16966
Koresponden e mail: h_arnowo@yahoo.com
Naskah diterima: 30 Agustus 2021; revisi: 17 September 2021; disetujui: 10 Januari 2022
Abstract : The implementation of land consolidation in the city of Salatiga in the 2018 fiscal year is located in the Kauman Kidul Village. The purpose of this research is to examine the benefits of soil for  optimizing  small  consolidated  agricultural  land.  The  research  method  used  is  the  descriptive qualitative method, namely explaining what is obtained and analyzing it with regulations regarding land consolidation. The type of data used is primary data sourced from interviews and observations and secondary data in the form of textual data and spatial data from the Land Office of Salatiga City. The agreement from the participants of the land consolidation program that the main contribution of land for development is in the form of widening and construction of environmental roads as well as technical improvement of irrigation networks. While the remaining donations are in the form of land  used  for  agro-tourism  development  such  as  culinary  centers  and  rest  areas,  security  posts, shared  cattle  pens,  parking  areas,  gazebos,  and  reservoirs.  The  implementation  of  the  land consolidation design in the field did not experience obstacles because  it was by the wishes of the community. The positive impact of implementing land consolidation is that farming communities are offered to build agricultural fields and at the same time agro-tourism that involves community participation.
Keywords : Agrotourism, Infrastructure, Sustainable Development
Abstrak :  Pelaksanaan  konsolidasi  tanah  di  Kota  Salatiga    pada  tahun  anggaran  2018  terletak  di Kelurahan  Kauman  Kidul.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengkaji  manfaat  konsolidasi  tanah untuk  optimalisasi  tanah  pertanian  berskala  kecil.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan  hasil yang diperoleh dan menganalisisnya dengan peraturan  mengenai  konsolidasi  tanah.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang bersumber dari wawancara dan observasi dan data sekunder berupa data tekstual dan data spasial dari Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Kesepakatan dari peserta program konsolidasi tanah bahwa sumbangan  tanah  untuk  pembangunan  yang  utama  berupa  pelebaran  dan  pembangunan  jalan lingkungan  serta  peningkatan  teknis  jaringan  irigasi.  Sedangkan  hasil  sumbangan  yang  masih tersisa  berupa  persil  tanah  digunakan  untuk  pembangunan  penunjang  agrowisata  seperti  pusat kuliner dan tempat istirahat, pos pengamanan, kandang ternak bersama, area parkir, gazebo dan embung.  Implementasi  desain  konsolidasi  tanah  di  lapangan  tidak  mengalami  hambatan  karena sudah sesuai dengan kehendak masyarakat. Dampak positif dari terlaksananya konsolidasi tanah adalah  masyarakat  petani  termotivasi  untuk  tetap  mengusahakan  lahan  pertanian  dan  sekaligus membangun agrowisata yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Kata Kunci : Agrowisata, Infrastruktur, Pembangunan Berkelanjutan

## 2 Hadi Arnowo

## A. Pendahuluan
Konsolidasi tanah menurut fungsi dan peruntukan kawasan terdiri dari konsolidasi tanah pertanian dan konsolidasi tanah non pertanian. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN No. 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah pengertian konsolidasi tanah pertanian adalah konsolidasi tanah yang dilakukan pada tanah-tanah pertanian yang berada  di  kawasan  perdesaan.  Sedangkan  konsolidasi  tanah  non-pertanian  adalah konsolidasi tanah yang dilakukan pada tanah non-pertanian, termasuk penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan dan semi perkotaan.
Konsolidasi tanah adalah salah satu instrumen pengelolaan pertanahan yang menata penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas tanah, pemanfaatan ruang serta kualitas lingkungan hidup (Prabowo, 2017). Secara umum konsolidasi tanah di wilayah perkotaan adalah didominasi untuk penataan wilayah pemukiman padat (Wijaya et al., 2016). Meskipun wilayah perkotaan didominasi oleh  daerah  terbangun,  tetapi  tanah  pertanian  tanaman  pangan  masih  tetap  diperlukan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan  (Chandra & Diehl, 2019) dan pendukung untuk  mewujudkan  ketahanan  pangan  sekaligus  pengentasan  kemiskinan  di  perkotaan (Fauzi et al., 2016). Tanah pertanian tanaman pangan khususnya sawah menunjukkan tren ke  arah  kepemilikan  yang  semakin  sempit  yang  berimplikasi  pada  kesejahteraan masyarakat  petani  yang  semakin  menurun  (Winarso,  2012).  Kondisi  penguasaan  tanah sawah yang semakin terfragmentasi dan pentingnya mempertahankan penggunaan tanah sawah menjadi dasar dari pelaksanaan konsolidasi tanah pertanian di wilayah perkotaan yang dapat dikombinasikan dengan tanah pemukiman.
Rencana konsolidasi tanah di Kota Salatiga adalah berdasarkan pertimbangan dari kegiatan Potensi Objek Konsolidasi Tanah tahun 2016 yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi  Jawa  Tengah.  Arahan  potensi  konsolidasi  tanah  di  Kota  Salatiga  meliputi pengembangan  wilayah,  peremajaan  kota,  optimalisasi  dan  areal  pengembang  lainnya. Salah satu lokasi arahan yang dapat dilaksanakan konsolidasi tanah adalah di kelurahan Kauman  Kidul,  Kecamatan  Sidorejo.  Arahan  yang  dijadikan  landasan  pelaksanaan konsolidasi  tanah  adalah  peremajaan  kota  untuk  pertanian  dan  non  pertanian.  dengan pertimbangan terdapat pemukiman padat penduduk dan kerapatan bangunan yang tinggi serta cenderung menjadi kawasan kumuh (Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, 2016)
Pertimbangan  lain  untuk  pelaksanaan  konsolidasi  tanah  di  lokasi  tersebut  di  atas adalah kondisi penggunaan tanah pertanian yang luas sehingga perlu dioptimalkan untuk mencegah  alih  fungsi  lahan  (Kanwil  BPN  Provinsi  Jawa  Tengah,  2017)  dan  untuk menerapkan konsep agrowisata (Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, 2018).
Perencanaan konsolidasi tanah menyangkut letak lokasi harus memenuhi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011. Tanah-tanah dengan penggunaan tanah sawah tetap  dipertahankan  keberadaannya  yaitu  untuk  tujuan  pertanian  tanaman  pangan. Dengan demikian lokasi yang diarahkan untuk konsolidasi tanah pada tanah-tanah sawah secara  fungsional  tergolong  konsolidasi  tanah  pertanian.  Pelaksanaan  konsolidasi  tanah pertanian  di  wilayah  kota  tidak  menjadi  masalah  sepanjang  sesuai  dengan  rencana  tata ruang wilayah. Hasil yang diperoleh dari konsolidasi tanah perkotaan adalah terciptanya penggunaan  tanah  yang  sesuai  dengan  prinsip  aman,  tertib,  lancar,  dan  sehat  (ATLAS) serta lingkungan yang tertata (Ariyani & Parsa, 2019).
Masalah  yang  diidentifikasi  terkait  dengan  penyelenggaraan  konsolidasi  tanah adalah bagaimana  praktik  penyelenggaraan  kegiatan  konsolidasi  tanah? dan  bagaimana konsep desain konsolidasi tanah untuk optimalisasi tanah pertanian berskala kecil milik masyarakat?
Konsolidasi tanah memberikan manfaat kepada petani menurut Ekowati et al. (2020), Bawono (2018), dan Du et al (2018) yaitu melalui terwujudnya corporate farming (usaha tani korporasi) yang efisien dan berdampak pada peningkatan produktivitas hasil usaha tani. Li et al. (2018) menambahkan adanya peningkatan hubungan antara manusia dan tanah melalui peningkatan skala usaha. Menurut Pasaribu & Istriningsih (2020), para petani akan semakin  banyak  yang  menerima  konsolidasi  tanah  melalui  sosialisasi  dari  pemerintah.. Studi  konsolidasi  tanah  dengan  aspek  yang  berbeda  dikemukakan  oleh  Pratama  (2020) yaitu konsolidasi di wilayah perkotaan dapat dilaksanakan secara optimal dengan sistem sukarela  dan  sistem  wajib.  Secara  prinsip  konsolidasi  tanah  akan  mewujudkan  kondisi wilayah yang tertata dengan memperhatikan kondisi lingkungan serta aspirasi masyarakat (Wijaya et al., 2016).

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yaitu  penulis  menggunakan  data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi lapang. Wawancara dilakukan kepada petugas kelurahan dan ketua kelompok tani yang berperan secara langsung dalam kegiatan konsolidasi tanah. Bentuk wawancara berupa pertanyaan terbuka  terkait  dengan  penyelenggaraan  konsolidasi  tanah.  Sedangkan  observasi  yang dilakukan penulis berupa pengamatan terhadap hasil konsolidasi tanah secara langsung. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini berupa laporan kegiatan  yang terdiri dari Potensi Objek Konsolidasi Tanah Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, Laporan Konsolidasi Tanah Kota Salatiga Tahun 2017 dan Laporan Konsolidasi Tanah Kota Salatiga

## 4 Hadi Arnowo
Tahun 2018. Lokasi kegiatan konsolidasi tanah dapat dilihat pada Gambar 1. di bawah ini. Data  primer  dan  sekunder  tersebut  di  atas  kemudian  diklasifikasikan  dalam  tahapan kegiatan  konsolidasi  tanah.  Selanjutnya  hasil  kegiatan  tersebut  dideskripsikan  dan dianalisis untuk dikaitkan dengan tujuan penelitian ini.
Gambar 1. Peta Situasi Lokasi Konsolidasi Tanah
Sumber: Laporan Kegiatan Konsolidasi Tanah Tahun 2018

## C. Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah
1. Pemilihan Lokasi
Kelurahan Kauman Kidul yang berada di Kecamatan Sidorejo, memiliki luas wilayah kurang  lebih  195.849  ha.  Jumlah  penduduk  berkisar  3.639  jiwa  dengan  kepala  keluarga sebanyak 987 KK. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Kauman Kidul sebagian besar mengandalkan  pada  pertanian.  Berdasarkan  data  dari  Daftar  Subjek  Dan  Objek Konsolidasi Tanah, rata-rata bidang tanah pertanian di bawah 1.000 m2 yang umumnya berupa  sawah  dan  sisanya  adalah  lahan  kering.  Meskipun  ukuran  bidang  tanah  sawah relatif kecil tetapi intensitas pertanaman padi adalah 2 x setahun.
Letak  lokasi  konsolidasi  tanah  di  Desa  Kauman  Kidul,  Kecamatan  Sidorejo,  Kota Salatiga. Pelaksanaan konsolidasi tanah terbagi atas 2 tahap. Tahap I tahun 2017 sebanyak 115 bidang untuk 115 orang dengan total luas areal 152.948 m2. Sedangkan tahap II tahun 2018 sebanyak 157 bidang untuk 128 orang dengan total luas areal  146.591 m2. Pemilihan lokasi  konsolidasi  tanah  tersebut  adalah  berdasarkan  kajian  Potensi  Objek  Konsolidasi Tanah  yang  dilakukan  pada  tahun  2016  yaitu  1  tahun  sebelum  pelaksanaan  konsolidasi tanah.
Pemilihan  lokasi  berdasarkan  Potensi  Objek  Konsolidasi  Tanah  (POKT)  adalah dengan membuat peta indikasi potensi obyek konsolidasi tanah melalui teknik tumpang susun (overlay) antara peta administrasi, peta penggunaan tanah dan peta rencana pola ruang untuk menghasilkan Peta Kesesuaian Potensi. Hasil dari overlay peta-peta tersebut adalah  titik-titik  terindikasi  potensi  obyek  konsolidasi  tanah  pertanian  maupun  non pertanian.  Selanjutnya  dilakukan  survei lapang  untuk  menentukan  lokasi  terpilih  untuk kegiatan konsolidasi tanah. Berdasarkan kajian yang meliputi karakteristik fisik wilayah dan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat,  Kota  Salatiga  memiliki  potensi  kegiatan konsolidasi tanah.

## 2. Persiapan Kegiatan
Kegiatan  Konsolidasi  Tanah  di  Kota  Salatiga  pada  tahun  2017  dan  2018  mengacu Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah yang terdiri dari Pemilihan Lokasi, Pengorganisasian dan Bimbingan Masyarakat, Penjajakan Kesepakatan, Pengukuran  dan  Pemetaan  Keliling,  Penetapan  Lokasi,  Identifikasi  Subyek  dan  Obyek, Pengukuran dan Pemetaan Rincikan, Pengukuran dan Pemetaan Topografi dan Pemetaan Penggunaan  Tanah,      Penyusunan  Rencana  Blok  Plan,  Penyusunan  Desain  Konsolidasi Tanah,  Musyawarah  Rencana  Penataan  Kaveling  Baru,  Pelepasan  Hak  Atas  Tanah  dan Penegasan  Tanah  Obyek  Konsolidasi  Tanah,  Pemindahan  Desain  Konsolidasi  Tanah  ke Lapang (Stacking Out), Penerbitan SK Pemberian Hak/Pengesahan Data Fisik dan Yuridis dan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat. Di dalam pelaksanaan konsolidasi tanah pada  tahun  2018  masih  menggunakan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah.
Setelah  penetapan  lokasi  konsolidasi  tanah  melalui  POKT  dilakukan  pemantapan pilihan  lokasi  melalui  tinjauan  lapang  dan  penjajakan  kesediaan  masyarakat  untuk mengikuti konsolidasi tanah. Kondisi wilayah Kelurahan Kauman Kidul yang umumnya tanah  pertanian  dan  pemukiman  petani  yang  mengelompok  dapat  diterapkan  konsep konsolidasi  tanah.  Atas  dasar  pertimbangan  tersebut  dilakukan  langkah-langkah persiapan.

## 6 Hadi Arnowo
Langkah-langkah  persiapan  yang  dilakukan  oleh  Kantor Pertanahan  Kota  Salatiga meliputi:  1)  pemilihan  lokasi;  2)  pengorganisasian  dan  bimbingan  masyarakat;  3) penjajakan kesepakatan; 4) pengukuran dan pemetaan keliling; 5) penetapan lokasi. Lokasi konsolidasi tanah pada tahun 2017 berada pada wilayah Kelurahan Kauman Kidul. Target objek  konsolidasi  tanah  sebanyak  115  bidang  yang  merupakan  tanah  hak  milik  ada  71 bidang,  tanah  yasan  42  bidang  dan  Tanah  negara  sebanyak  2  bidang  dengan  total  luas keseluruhan 152.948 m². Tanah negara yang ada masih dalam penguasaan Pemerintah Kota Salatiga cq. Kelurahan Kauman Kidul. Pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Tanah melibatkan masyarakat  dengan  tingkat  Partisipasi  100%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setuju  dan antusias  untuk  dilakukan  penataan  melalui  Konsolidasi  tanah.  Masyarakat  menyadari bahwa  pentingnya  jaminan  kepastian  hukum  akan  tanah  yang  dimilikinya  dengan diperoleh  sertifikat.  Selain  itu  dapat  merasakan  manfaat  lain  seperti  dapat  menikmati fasilitas lain yang dibangun seperti jalan, saluran air, dan sebagainya.
Beberapa  sub  kegiatan  sebagai  bentuk  persiapan  pelaksanaan  konsolidasi  tanah berikut ini:
1.  Membentuk SK Tim Penyelenggara Konsolidasi tanah. Tim  Koordinasi dibentuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Walikota Kota Salatiga. Adapun SK Tim penyelenggara  yang  telah  ditetapkan  Nomor  590/05/344/2017  tanggal  20  April 2017.
2.  Menerbitkan  SK  Lokasi  Pelaksanaan  Konsolidasi  Tanah.  Adapun  SK  Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah ditetapkan Walikota Salatiga Nomor 591/588/2017  tanggal  6 November 2017.
3. Pembuatan Rencana Desain
Untuk  mendukung  awal  koordinasi  dengan  pemerintah  daerah  dan  penjajakan dengan masyarakat, perlu disusun Skets Blok Plan. Skets Blok Plan harus mengacu pada rencana  Tata  Ruang  Wilayah  yang  sudah  ditetapkan  menjadi  peraturan  daerah. Sebenarnya  secara  keseluruhan  terdapat  ±  278  bidang  tanah  siap  untuk  dilaksanakan konsolidasi  tanah.  Mengingat  terbatasnya  anggaran  untuk  pembiayaan  kegiatan,  maka untuk  tahap  awal  hanya  untuk  115  bidang.  Sedangkan  sisa  bidang  dilaksanakan  pada tahun  anggaran  2018.  Tahap  pengumpulan  data  meliputi  Pengumpulan  data  fisik (Pengukuran  rincikan)  dan  Pengumpulan  data  yuridis.  Pengumpulan  data  yuridis menggunakan  formulir  KT-4313  dan  hasil  pengumpulan  data  identifikasi  subyek  dan obyek peserta konsolidasi tanah dituangkan dalam Form KT-4315.
Gambar 2. Desain Konsolidasi Tanah
Sumber: Laporan Kegiatan Konsolidasi Tanah Tahun 2017
Bentuk desain bidang tanah berdasarkan gambar di atas sudah menunjukkan pola teratur  dengan  luas  bidang  tanah  yang  beragam.  Secara  umum  pembuatan  desain konsolidasi  tanah  menata  tanah  menjadi  teratur  baik  bentuk  maupun  tata  letaknya dilakukan  melalui  cara  penggeseran  letak,  penggabungan,  pemecahan,  penukaran, penataan,  penghapusan  dan  pengubahan.  Selain  itu  terdapat  penggeseran  batas  bidang tanah yang dibuat jalan lingkungan atau pelebaran jalan desa. Selain itu penataan letak dan bentuk disertai dengan penerapan
Pengaturan  bentuk  bidang  tersebut  diatas  dilengkapi  prasarana  dan  fasilitas  yang diperlukan seperti jalan, jalur hijau dan sebagainya sehingga menghasilkan pemanfaatan tanah  yang  optimal  dan  memenuhi  berbagai  persyaratan.  Desain  yang  dibuat  tidak merubah  lokasi  bidang  tanah,  hanya  mengambil  sebagian  dari  bidang  tanah  yang  akan dilalui Pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk Peta Desain Konsolidasi Tanah. Peta yang  telah  disahkan  akan  dilanjutkan  dengan  kegiatan staking-out dan  pekerjaan konstruksi. Pembuatan desain yang memiliki konsep yang sama adalah konsolidasi tanah melalui revitalisasi kawasan kumuh di Desa Kurau, Kabupaten Bangka Tengah. Menurut (Yurmansah  &  Mussadun,  2016)  pembuatan  desainnya  adalah  dengan  pengurangan
bagian  persil  tanah  untuk  infrastruktur  dengan  mempertimbangkan  luas  kepemilikan rumah. bangunan.
Dasar  pembuatan  desain  konsolidasi  tanah  adalah  dari  hasil  pengukuran  dan pemetaan  bidang  tanah  eksisting  kemudian  dibuatkan  desain  posisi  bidang  tanah, infrastruktur  dan  sumbangan  tanah  untuk  keperluan  masyarakat.  Mengingat  cukup padatnya pemukiman dan tanah pertanian berukuran kecil tetapi menjadi tumpuan mata pencaharian,  maka  tanah  yang  dikonsolidasikan  tidak  merubah  posisi.  Perubahan  yang terjadi  karena  adanya  rencana  pembuatan  jalan  lingkungan  dan  pelebaran  jalan  desa. Disini  para  pemilik  tanah  yang  terkena  rencana  pembangunan  tersebut  merelakan pelepasan sebagian luas tanah untuk rencana pembangunan tersebut.
Penyusunan desain konsolidasi tanah berdasar pada hasil kesepakatan antara peserta dan  pelaksana  konsolidasi  tanah.  Desain  Konsolidasi  Tanah  di  desa  Kauman  Kidul kecamatan Sidorejo sangat jauh berbeda dengan kondisi awalnya. Desain  ini disesuaikan dengan  konsep  agrowisata  yang  akan  dibangun.  Musyawarah  antara  peserta  dan pelaksana  konsolidasi  tanah  telah  dilaksanakan  pada  tanggal  11  Desember  2017  dan dihasilkan kesepakatan yang dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan hasil desain yang ditandatangani oleh tim pelaksana.

## 4. Musyawarah Penerapan Desain
Pelaksanaan  musyawarah  dengan  peserta  konsolidasi  tanah  membahas  hal-hal sebagai berikut:
a) Prinsipnya pelaksanaan konsolidasi tanah dibiayai oleh pemilik tanah, dengan demikian maka konsolidasi tanah sekaligus merupakan wahana partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan
b) Dalam  hal  musyawarah  untuk  penetapan  lokasi  Konsolidasi  tanah  dapat dilaksanakan  apabila  sekurang-kurangnya  85%  dari  luas  seluruh  areal  tanah yang  akan  dikonsolidasikan,  menyatakan  persetujuannya  (berdasarkan Peraturan Ka BPN No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah)
c) Dalam  hal  musyawarah  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  sumbangan, antara  lain  untuk  menjelaskan  bahwa  Sumbangan  tanah  untuk  pembangunan adalah  bagian  dari  obyek  Konsolidasi  tanah  yang  disediakan  untuk pembangunan  prasarana  jalan  dan  fasilitas  umum  lainnya,  serta  untuk  tanah biaya  pengganti  biaya  pelaksanaan.  dengan  harapan  dapat  menghasilkan kesepakatan Sumbangan Wajib Untuk Tanah Pembangunan (SWTP).
d) Sistem  yang  lazim  digunakan  dalam  penetapan  besarnya  SWTP  adalah berdasarkan perhitungan luas; berdasarkan perhitungan Nilai/harga tanah dan berdasarkan perhitungan campuran antar luas tanah dengan harga tanah.
Keberhasilan  musyawarah  tersebut  di  atas  sangat  ditentukan  oleh  efektivitas sosialisasi mengenai konsolidasi tanah oleh tim penyuluh. Hal ini senada dengan pendapat dari  (Siregar,  2013)  yang  menyebutkan  bahwa  kesediaan  masyarakat  di  wilayah  kota dipengaruhi  oleh  adanya  jaminan  dari  pemerintah  tidak  menggusur  dan  mendapat kepastian tempat tinggal serta memperoleh sertipikat hak atas tanah.
Meskipun kegiatan konsolidasi telah diatur menurut petunjuk teknis, tetapi potensi kegagalan  pelaksanaan  konsolidasi  tanah  tetap  ada.  Penyebab  terbesar  kegagalan konsolidasi tanah menurut (Ishak et al., 2011) menyebutkan bahwa kegagalan konsolidasi tanah  karena  ketiadaan dokumen  legal  menyangkut  status  tanah,  kurangnya  partisipasi penduduk,  dan  lemahnya  peran  pemerintah.  Sebaliknya  apabila  instansi  penyelenggara konsolidasi tanah dapat mengajak partisipasi masyarakat dengan baik, maka konsolidasi tanah  akan  berjalan  sesuai  dengan  tujuan.  Bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam konsolidasi  tanah  berupa  kesepakatan  untuk  mengikuti  konsolidasi  tanah,  kesediaan untuk menyisihkan bagian dari tanahnya sebagai Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP)  yang  dibangun  fasilitas  umum  dan  sosial  serta  untuk  pembiayaan  pelaksanaan konsolidasi tanah (Candrakirana et al., 2014).
Penetapan  SWTP  adalah  berdasarkan: Pertama, perhitungan  luas  dalam  bentuk tanah.  Dalam  rangka  pelaksanaan  penataan  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  obyek konsolidasi tanah, para peserta menyerahkan sebagian tanahnya sebagai sumbangan tanah untuk pembangunan yang akan dipergunakan untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas  umum  lainnya  dan  pembiayaan  pelaksanaan  konsolidasi  tanah.  Besarnya sumbangan  tanah  untuk  pembangunan,  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan  bersama peserta konsolidasi tanah dengan mengacu kepada rencana tata ruang.
Kedua, perhitungan nilai/harga tanah dalam bentuk uang antara lain apabila peserta konsolidasi  hanya  mempunyai  tanah  dalam  luasan  yang  terlalu  kecil,  sehingga  tidak mungkin  menyerahkan  sebagian  tanahnya  sebagai  sumbangan  tanah  untuk pembangunan.  Maka  dapat  mengganti  sumbangan  tersebut  dengan  uang  atau  bentuk lainnya  yang  disetujui  bersama  oleh  para  peserta  konsolidasi. Ketiga, berdasarkan perhitungan campuran antar luas tanah dengan harga tanah. Dihitung biaya pematangan tanah  secara  gotong  royong,  dibandingkan  harga  tanah  per  meter  persegi,  sehingga masing-masing bidang tanah dibebankan biaya pematangan tanah sesuai luas.

## 10 Hadi Arnowo
Berdasarkan wawancara dengan ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Agus Thohirin, mengenai jalannya musyawarah berjalan dengan lancar. Hal ini karena sebelum pelaksanaan konsolidasi tanah, masyarakat telah mendapatkan sosialisasi sehingga mereka memahami  dan  antusias  untuk  melaksanakan  kegiatan  konsolidasi  tanah.  Selain  itu  di dalam desain konsolidasi tanah tidak merubah banyak mengenai posisi dan luasan bidang tanah masyarakat.
Penerapan  desain  konsolidasi  tanah  adalah  berdasarkan  peta  desain  konsolidasi tanah yang telah disepakati. Petugas melakukan pekerjaan staking out atau penerapan titik- titik  batas  bidang  tanah  di  lapangan.  Menurut  penjelasan  dari  petugas  lapangan  dari Kantor Pertanahan Kota Salatiga, bahwa penerapan titik-titik di lapangan tersebut disertai dengan  pemasangan  patok  batas.  Pemasangan  patok  dari  pekerjaan staking  out tersebut disaksikan oleh pemilik tanah dan tetangga yang berbatasan beserta aparat desa.
5. Pelepasan Hak Atas Tanah
Pelepasan  Hak  atas  tanah  dalam  rangka  konsolidasi  tanah  di  desa  kauman  Kidul telah  termuat  dalam  Surat  pernyataan  pelepasan  hak  atas  tanah  yang  ditanda  tangani tanggal  7  November  2017  dengan  tanah  yang  dilepaskan  haknya  seluas  152.948  m². Selanjutnya  untuk  penerimaan  pelepasan  haknya  tercantum  dalam  surat  pernyataan penerimaan  pelepasan  hak  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kota Salatiga tertanggal 9 November 2017.
Proses  penegasan  hak  atas  tanah  adalah  berdasarkan  pendataan  awal  mengenai riwayat  kepemilikan  tanah  dan  data  yuridis  lainnya.  Hasil  pendataan  yuridis  dan pemberian  hak  atas  tanah  hasil  konsolidasi  adalah  sebagai  berikut:  1)  Tanah  milik masyarakat  yang  dikonsolidasikan  ditegaskan  menjadi hak  milik;  2)  Tanah negara  yang dikuasai  masyarakat  setelah  konsolidasi  tanah  diberikan  hak  milik  kepada  pihak  yang telah menguasai tanah; 3) Tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kota diberikan Hak Pakai dengan tetap mempertahankan luasnya karena sudah tercatat sebagai aset negara.
Pelepasan  hak  dilakukan  oleh  semua  peserta  konsolidasi  di  depan  Kepala  Kantor Pertanahan Kota Salatiga disaksikan oleh para saksi. Pelepasan hak langsung diterima oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Pelaksanaan pelepasan hak di Kota Bukittinggi sekaligus dikaitkan dengan pelepasan penguasaan fisik dalam bentuk pernyataan tertulis. Penyampaian pernyataan tersebut dapat dilakukan secara kolektif dan kemudian masing- masing pemegang hak membubuhkan tanda tangannya (Ramadhona, 2017).
Setelah pelepasan hak selesai kemudian dibuat pengajuan permohonan penegasan tanah sebagai obyek konsolidasi tanah ke kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Penegasan yang  dimohon  tersebut  ditetapkan  dengan  Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan
Pertanahan  Nasional  Provinsi  Jawa  Tengah.  Penegasan  tanah  ini  menjadi  dasar pelaksanaan pemindahan desain ke lapang yang sekaligus dilakukan pemasangan patok batas.
Tanah obyek konsolidasi tanah ditegaskan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi  Jawa Tengah  Nomor  352/KEP-33.11/XII/2017  tanggal  8  Desember  2017 tentang  Penegasan  Tanah  Obyek  Konsolidasi  Tanah  seluas  152.948  m²  di  Kota  Salatiga, Provinsi Jawa Tengah.  Obyek Konsolidasi Tanah yang ditegaskan terdiri dari 115 bidang yang terdiri dari 2 Tanah Negara, 71 Tanah hak milik dan 42 tanah yasan. Konsolidasi tanah merupakan  tindakan  penataan  penguasaan  dan  pemilikan  tanah.  Pemilikan  tanah  tidak lahir dari penataan karena masyarakat telah memiliki tanah sebelumnya. Setelah adanya konsolidasi  tanah  terdapat  perubahan  bentuk  dan  luas  bahkan  perubahan  lokasi.  Hal tersebut  memiliki  konsekuensi  terjadinya  perubahan  batas-batas  pemilikan  tanah.  Atas dasar  itu  pemberian  hak  pada  tanah-tanah  hasil  konsolidasi  tidak  melalui  proses pemberian hak tetapi dengan penegasan hak hasil konsolidasi tanah.
Pelaksanaan pemindahan desain konsolidasi tanah ke lapangan dilaksanakan setelah Surat  Keputusan  Penegasan  Tanah  obyek  Konsolidasi  Tanah  diterbitkan.  Adapun Pemindahan/Pengembalian  Batas  ini  disesuaikan  dengan  desain  yang  telah  disepakati. Pemindahan  desain  telah  dilaksanakan  tanggal 1-7  Desember  2017  sesuai  yang  tertuang dalam Berita acara pemindahan desain konsolidasi tanah ( staking out ) ke Lapangan.
Tindak lanjut dari SK Penegasan Tanah Obyek Konsolidasi Tanah yang diterbitkan oleh  Kantor  Wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah  adalah  penerbitan  Surat  Keputusan  Kepala Kantor Pertanahan Kota  Salatiga  Nomor  17.113/HM/BPN.33.73/  2017  tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jamal dkk  (119 Orang) atas 113 bidang tanah, seluas 139.087 m² dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga Nomor 89/HP/ BPN.33.73/2017 tentang  Pemberian  Hak  Atas  Tanah  Obyek  Konsolidasi  Tanah  Di  Kelurahan  Kauman Kidul,  Kecamatan  Sidorejo,  Kota  Salatiga  Atas  Nama  Pemerintah  Kota  Salatiga Berkedudukan di Salatiga Atas dua bidang tanah seluas 828 m². Sedangkan Sertifikat Hak atas Tanah telah dibagikan kepada Peserta Konsolidasi tanah tanggal 30 Desember 2017.
Meskipun tidak ada perubahan letak bidang tanah sawah, tetapi terdapat sumbangan tanah untuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur hasil dari konsolidasi tanah berupa jalan  lingkungan  dan  perbaikan  saluran  irigasi.  Keberadaan  jalan  lingkungan  sangat penting untuk angkutan sarana produksi padi dan hasil panen. Dengan demikian usaha tani  tanaman  pangan  akan  lebih  efisien  dan  menambah  gairah  petani  dalam  berusaha. Bawono  (2018)  mengusulkan  konsolidasi  lahan  dikelola  sebagai corporate  farming oleh
lembaga pengelola yang profesional tetapi dapat memberikan akses kepada petani untuk melatih diri dan menjadi mandiri dalam berusaha tani.
Kegiatan  konsolidasi  tanah  pada  tahun  anggaran  2018  di  Kota  Salatiga  berhasil direalisasikan  dari  target  seluruhnya.  Pembangunan  infrastruktur  hasil  dari  konsolidasi tanah berhasil diwujudkan sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Gambar 3. Pembangunan Hasil Konsolidasi Tanah di Kota Salatiga
Sumber: Koleksi Penulis, 2019
Setelah  kegiatan  konsolidasi  tanah  selesai  diselenggarakan  dan  masyarakat  telah memperoleh  sertifikat  tanah,  selanjutnya  Pemerintah  Kota  Salatiga  segera  membangun sarana  yang  telah  disepakati  untuk  dibangun  dan  sekaligus  pembangunan  kawasan Agrowisata. Tindak lanjut dan pemberian akses terhadap kegiatan konsolidasi tanah ini adalah melalui: Pertama, melalui program pemerintah ditindaklanjuti kegiatan konsolidasi tanah  dengan  konsep  kawasan  agrowisata  di  Kelurahan  Kauman  Kidul.  Program pembangunan  yang  diimplementasikan  diantaranya  berupa:  a)  Perkerasan  jalan  utama (cor)  sumbangan  dari  DPRD  Kota  Salatiga;  b)  Peningkatan  irigasi  semi  teknis  menjadi irigasi teknis oleh dinas pertanian Kota Salatiga; c) Bantuan bibit (tanaman dan ikan) dari Dinas  Pertanian;  d)  Pencanangan  kawasan  sebagai  kawasan  agrowisata  dan  perintah pengalokasian penganggaran untuk kawasan agrowisata kepada OPD terkait; e) Fasilitasi dari dinas Pariwisata Kota Salatiga.
Kedua, Kerjasama  oleh  swasta  dan  masyarakat  peserta  konsolidasi  tanah  secara swadaya.  Pihak  swasta  sudah  banyak  yang  mengajukan  untuk  turut  dalam menindaklanjuti  kawasan  sebagai  kawasan  agrowisata.  Mereka  langsung  melakukan survei  dan  wawancara  dengan  pihak  pengelola  (Gapoktan).  Tetapi  dengan  berbagai pertimbangan pihak pengelola belum bersedia melakukan kesepakatan. Salah satu pihak swasta yang secara nyata telah memberikan bantuan adalah Club Mobil di Salatiga yang memberikan bantuan berupa ban bekas sebagai sarana olah raga dan wisata air di Kawasan
Agrowisata di Kelurahan Kauman Kidul. Peserta konsolidasi tanah secara swadaya juga terus  melakukan  tindakan  guna  mengembangkan  kawasan.  Mereka  secara  bergotong royong  setiap  hari  Sabtu  atau  Minggu  melakukan  kerja  bakti  membenahi  kawasan  agar lebih bagus dan berkembang.
Manfaat  dari  terlaksananya  konsolidasi  tanah  di  Kota  Salatiga  ini,  adalah:  1) Terpeliharanya tanah-tanah pertanian yang masih diusahakan oleh petani karena semakin baiknya infrastruktur penunjang usaha tani; 2) Tertatanya bidang-bidang tanah pertanian; 3) Terciptanya lingkungan hidup yang asri dan harmonis sehingga memunculkan kegiatan agrowisata;  4)  Terwujudnya  infrastruktur  yang  mendukung  agrowisata.  Terwujudnya manfaat  dari  konsolidasi  tanah  tersebut  di  atas  sejalan  dengan  hasil  konsolidasi  yang dikemukakan oleh (Kapoh, 2017) yaitu tertatanya pemilikan dan penggunaan tanah yang mendukung  program  landreform,  terwujudnya  keserasian  dengan  lingkungan  hidup sekitar dan terkendalinya harga tanah.

## D. Kesimpulan
Penyelenggaraan  konsolidasi  tanah  di  Kota  Salatiga  berada  pada  tanah  pertanian yang didominasi oleh tanah sawah dan sebagian kecil tanah pemukiman. Pemilihan lokasi konsolidasi  tanah  yaitu  di    Desa Kauman Kidul,  Kecamatan  Sidorejo  berasal  dari  kajian Potensi Objek Konsolidasi Tanah (POKT). Program konsolidasi tanah dilaksanakan dengan jumlah  115  bidang  dan  luas  152.948  m2.  Penyelenggaraan  konsolidasi  tanah  di  lokasi tersebut adalah dengan menata tanah-tanah pertanian milik masyarakat dan penyediaan tanah untuk pembangunan jalan penghubung sehingga mudah diakses untuk mobilisasi sarana  produksi  pertanian  dan  angkutan  panen.  Selain  itu  masyarakat  memperoleh manfaat  berupa  legalisasi  aset  tanah  dan  ditindaklanjuti  dengan  usaha-usaha pemberdayaan masyarakat terkait dengan agrowisata.
Dasar  pembuatan  desain  adalah  peta  rincikan  dengan  kondisi  eksisting  yang kemudian didesain dengan memasukkan rencana pembangunan infrastruktur berupa jalan dan  jaringan  irigasi.  Pembuatan  desain  konsolidasi  tanah  berdasarkan  kesepakatan masyarakat  termasuk  alokasi  tanah  untuk  pembangunan  sarana  agrowisata.  Desain konsolidasi  tanah  tidak  merubah  letak  bidang  tanah,  tetapi  hanya  mengambil  sebagian kecil  bidang  tanah  untuk  pembangunan  infrastruktur  dan  pelebaran  jalan.  Dampak konsolidasi  tanah  terhadap  ketahanan  pangan  adalah  terlindunginya  tanah-tanah pertanian  yang  subur  dari  konversi  penggunaan  tanah  karena  masyarakat  termotivasi untuk tetap melakukan usaha tani.

## 14 Hadi Arnowo

## Rekomendasi
Beberapa saran yang dapat disampaikan terkait dengan kegiatan konsolidasi tanah di Kota Salatiga ini antara lain:
1. Kegiatan  konsolidasi  tanah  harus  segera  ditindak  lanjuti  dengan  pembangunan- pembangunan  fisik,  sehingga  tanah-tanah  yang  telah  diperuntukkan  untuk pembangunan infrastruktur tidak diambil kembali oleh pemilik lama
2. Sumbangan tanah untuk pembangunan(STUP) yang berwujud sarana dan prasarana untuk  segera  diserahkan  kepada  Pemerintah  Kota  Salatiga,  sehingga    dapat ditindaklanjuti pembangunan dan pemeliharaannya
3. Pemerintah Kota dan masyarakat harus bersifat terbuka dan teliti terhadap investor dan  pihak-pihak  lain  (NGO)  yang  menawarkan  bantuan/pembangunan  di  kawasan lokasi konsolidasi tanah demi kepentingan masyarakat

## Daftar Pustaka
Ariyani, N. D., & Parsa, I. (2019). Konsolidasi Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Pemanfaatan Tanah Perkotaan Secara Optimal. E-Jurnal Universitas
Udayana , 1-15. Dipetik Agustus 29, 2021, dari
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/50238/29893.
Bawono,  A.  T.  (2018).  Peningkatan  Efisiensi  Usaha  Tani  melalui  Model  Konsolidasi Corporate Farming. Jurnal Perencanaan, 5 (1), 13-24.
Candrakirana, I., Sitorus, O., & Puri, W. H. (2014). Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Jurnal Bhumi, 40 (13), 649- 662.
Chandra, A.  J.,  &  Diehl,  J.  A.  (2019). Urban  agriculture,  food  security,  and  development policies in Jakarta: A case study of farming communities at Kalideres – Cengkareng district, West Jakarta. Land Use Policy, 89 , 104211.
doi:https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104211
Du,  X.,  Zhang,  X.,  &  Jin,  X.  (2018).  Assessing  the  effectiveness  of  land  consolidation  for improving  agricultural  productivity  in  China. Land  Use  Policy,  70 ,  360-367. doi:https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.10.051
Ekowati,  T.,  Prasetyo,  E.,  &  Eddy,  B.  T.  (2020).  Konsolidasi  Lahan  Pertanian  Untuk Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Pendapatan
Petani.
AGRISOCIONOMICS Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 4 (1), 192-205.
Ekowati,  T.,  Prasetyo,  E.,  &  Eddy,  T.  B.  (2020).  Konsolidasi  Lahan  Pertanian  Untuk Meningkatkan  Produksi,  Produktivitas  dan  Pendapatan  Petani. Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 4 (1), 192-205.
Fauzi,  R.  A.,  Ichniarsyah,  A.  N.,  &  Agustin,  H.  (2016).  Pertanian  Perkotaan:  Urgensi, Peranan dan Praktik Terbaik. Jurnal Agroteknologi, 10 (01), 49-62.
Ishak, M., Nurlinda, I., & Pujiwati, Y. (2011). Konsolidasi Tanah: Studi Kasus Kecamatan Gedebage,. Jurnal Mimbar, 27 (1), 87-96.
Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. (2016). Potensi Objek Konsolidasi Tanah Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah , 1-47.
Kanwil  BPN  Provinsi  Jawa  Tengah.  (2017).  Laporan  Konsolidasi  Tanah  Kota  Salatiga.
Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah , 1-25.
Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. (2018). Laporan Akhir Konsolidasi Tanah Kota Salatiga. Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah , 1-26.
Kapoh,  S.  J.  (2017).  Pengaturan  Konsolidasi  Tanah  Untuk  Pembangunan  Perumahan Menurut  UU  No.  1  Tahun  2011  Tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman. Jurnal Lex et Societatis, 5 (1), 113-120.
Li,  Y.,  Wu,  W.,  &  Liu,  Y.  (2018).  Land  consolidation  for  rural  sustainability  in  China: Practical  reflections  and  policy  implications. Land  Use  Policy,  74 ,  137-141. doi:https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.07.003
Pasaribu,  M.,  &  Istriningsih.  (2020).  Pengaruh  Status  Kepemilikan  Lahan  Terhadap Pendapatan  Petani  Berlahan  Sempit  di  Kabupaten  Indramayu  dan  Purwakarta. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 23 (2), 187-198.
Prabowo, H. L. (2017). Region Based Development of Land Consolidation through Land Consolidation  Village. Dipresentasikan  pada  International  Conference  on  Land Consolidation as An Instrument to Support Sustainable Spatial Planning, National Land College, 2017 , 83-95.
Pratama,  P.  I.  (2020).  Pemanfaatan  Tanah  Perkotaan  Melalui  Konsolidasi  Tanah. Jurnal Kertha Negara, 8 (3), 1-11.
Ramadhona,  A.  (2017).  Pelaksanaan  Konsolidasi  Tanah  Perkotaan  Untuk  Pembangunan Jalan By Pass di Kota Bukittinggi. Jurnal Cendekia Hukum, 3 (1), 73-84.
Siregar,  A.  M.  (2013).  Analisis  Kesediaan  Masyarakat  Menerima  Program  Konsolidasi Tanah  Perkotaan  Pada  Kawasan  Permukiman  Kumuh  Berat. Jurnal  Aspirasi,  4 (2), 101-117.

## 16 Hadi Arnowo
Wijaya, G. P., Silviana, A., & Triyono. (2016). Praktik Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Alternatif  Model  Pembangunan  Wilayah  Perkotaan  Tanpa  Pembebasan  Tanah. Diponegoro Law Review, 5 (2), 1-18.
Winarso,  B.  (2012).  Dinamika  Pola  Penguasaan  Lahan  Sawah  di  Wilayah  Pedesaan  di Indonesia. Jurnal Penelitian Pertanian Terapan, 12 (3), 137-149.
Yurmansah,  &  Mussadun.  (2016).  Evaluasi  Proses  Konsolidasi  Tanah  Kawasan Permukiman  Kumuh  Bantaran  Sungai  Kurau  Klaster  1  Desa  Kurau  Berdasarkan Persepsi Masyarakat. Jurnal Pengembangan Wilayah dan Kota, 12 (1), 98-11.