Al-Irfan, Volume 1, September 2018
Peran Ojk Dalam Proses Pengembalian Dana Nasabah Bank Yang Hilang Dan Keseuaiannya Dalam Perspektif Islam
Rizky Maharani Prastita e-mail: kikyprasthita@gmail.com

## Abstrak
Perlindungan  bagi  nasabah  bank  merupakan  hal  yang sangat  penting  demi  menjaga  kepercayaan  nasabah  dan kelancaran  kegiatan  usaha  bank.  kepercayaan  ini  harus terus  dijaga  mengingat  modal  utama  bank  berasal  dari dana  simpanan  masyarakat.  Saat  ini  banyak  sekali  kasus hilangnya  dana  simpanan  akibat  kecurangan  yang dilakukan  oleh  pihak  bank.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  menjelaskan  peran  Otoritas  Jasa  Keuangan dalam proses pengembalian dana simpanan nasabah yang hilang.  Pemerintah  Indonesia  telah  membentuk  lembaga independen yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan  terhadap  bank  yang  dianggap  merugikan nasabah.  Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  proses pengembalian dana simpanan nasabah yang hilang adalah dengan  menyiapkan  perangkat  yang  memadai  untuk menyelenggarakan pelayanan pengaduan nasabah, membuat mekanisme pengaduan nasabah, serta memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan  nasabah  yang dirugikan. Otoritas Jasa Keuangan juga dapat
memerintahkan  atau  melakukan  tindakan  tertentu  kepada bank    agar  menyelesaikan  pengaduan  nasabah  yang dirugikan oleh bank dimaksud, mengajukan gugatan untuk memperoleh  kembali  dana  yang  disimpan  nasabah  dari
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
pihak bank, baik yang berada di bawah penguasaan pihak bank  maupun  pihak  lain  dengan  itikad  tidak  baik,  atau memperoleh  ganti  kerugian  dari  pihak  bank. Keseluruhan kegiatan OJK tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam.

## Abstract
Protection for bank customers is essential to keep customer trust and  the  continuity  of  the  bank's  business  activities.  This  trust must be maintained since the main capital of the bank comes from the  public  savings  funds.  In  these  days,  many  cases  of  loss  of funds deposits due to fraud committed by the bank. The purpose of  this  study  is  to  explain  the  role  of  the  Financial  Services Authority  in  the  process  of  refunding  customer  deposits  lost. Indonesian  Government  has  established  an  independent institution  which  has  the  authority  to  do  the  regulations, supervision, inspection, and investigation of banks deemed to be detrimental to their customers. The role of the Financial Services Authority in the process of refunding customer deposits lost is by providing facilities that enable banks and customer to solve their problem by providing the tools  to conduct customer complaints, make  mecanism  of  customer  complaints,  and  also  facilitate customer complaints. The Financial Services Authority may also instruct or perform certain actions to the bank in order to resolve customer  complaints,  to  file  a  lawsuit  to  recover  funds  that deposited by customers from the bank, whether under the control of  the  bank  or  other  parties  in  good  intention,  or  obtaining compensation from the bank. The overall activities of the OJK are in accordance with Islam.

## Pendahuluan
Bank merupakan lembaga intermediasi ( intermediate institution ),  yaitu  sebagai  wadah  menyimpan  dana  bagi masyarakat  yang  kelebihan  dana  dan  menyalurkan  dana
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
bagi  masyarakat  yang  kekurangan  dana.  Peran  penting bank  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  aliran  darah  bagi perkembangan  perekonomian  dan  peningkatan  standar taraf hidup. 1 Lembaga perbankan yang memegang peranan penting  dan  strategis  merupakan  salah  satu  bukti  bahwa lembaga  perbankan  menjadi  salah  satu  pilar  utama  bagi pembangunan  ekonomi  dalam  menunjang  pelaksanaan pembangunan nasional. 2 Produk bank sangat bervariasi mengikuti
kebutuhan masyarakat. Hal ini  bertujuan agar masyarakat menggunakan jasa bank sehingga bank dapat menjalankan kegiatan  usahanya  berupa  pengelolaan  dana  nasabah tersebut. Keuntungan bank berasal dari dana nasabah yang diputar  melalui  berbagai  instrumen  yang  dapat menguntungkan bank,  salah  satunya  produk  bank  berupa simpanan  atau  tabungan.  Nasabah  mempercayakan dananya  untuk  disimpan  di  bank  berdasarkan  suatu hubungan  kepercayaan.  Kepercayaan  tersebut  kemudian diwujudkan  dalam  perjanjian  kontraktual  yang  dilakukan antara bank dengan nasabah pada saat nasabah melakukan pembukaan rekening.
Perjanjian kontraktual antara bank dengan nasabah disebut  perjanjian  baku.  Perjanjian  baku  adalah  perjanjian yang  isinya  dibakukan  dan  dituangkan  dalam  bentuk
1 William  F.  Jung,  “Banking  Mergers  and  „Line  of Commerce”  After  the  Monetary  Control  Act:  A  Submarket Approach, The  University  of  Illinois  Law  Review, Vol.  731,  1982, hlm. 302.
2 Zulfi  Diane  Zaini, Independensi  Bank  Indonesia  Dan Penyelesaian  Bank  Bermasalah, CV  Keni  Media,  Bandung,  2012, hlm. 40-41.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
tertulis. 3 Atas  dasar  perjanjian  tersebut,  nasabah mempercayakan  dananya  untuk  disimpan  agar  dapat ditarik kembali sesuai dengan yang telah disebutkan dalam perjanjian.  Atas  dasar  itu,  nasabah  berhak  mendapatkan perlindungan atas dananya serta jaminan rasa aman bahwa dananya  benar-benar  dapat  ditarik  kembali  oleh  nasabah. Perlindungan  yang  didapatkan  oleh  nasabah  atas  dana simpanannya  bersifat  mutlak  dan  tidak  dapat  di  ganggu gugat.  Sehingga  bank  wajib  bertanggung  jawab  atas  dana yang disimpan oleh nasabah.
Saat  ini  banyak  sekali  kecurangan  yang  dilakukan oleh  pegawai  bank  demi  mendapatkan  keuntungan, termasuk  menghilangkan  dana  nasabah  sehingga  nasabah mengalami kerugian. Nasabah yang kehilangan dananya di bank  seharusnya  tetap  mendapat  perlindungan  hukum oleh bank atas dana simpanannya jika kontrak yang dibuat untuk  melahirkan  hak  antara  bank  dan  nasabah  sah menurut  hukum.  Namun,  seringkali  nasabah  gagal  dalam mempertahankan  haknya  dikarenakan  kedudukan  bank dan nasabah yang tidak seimbang.
Fungsi bank yang sangat krusial bagi perekonomian suatu  negara  menjadikan  keberadaan  aset  bank  dalam bentuk  kepercayaan  masyarakat  sangat  penting  untuk dijaga. 4 Tanpa  adanya  kepercayaan,  fungsi  bank  sebagai
3 Mariam  Darul  Badruszaman, Perjanjian  Baku  Dan Perkembanganya Di Indonesia ,Alumni, Bandung,1998, hal. 96. 4 E.  Gerald  Corrigan,  “Central  Banks  and  The  Financial System”,  Paper  presented  on  a  Symposium  of  Central  Banking Issues  in  Emerging  Market-Oriented  Economies,  Sponsored  by The  Federal  Reserve  Bank  of  Kansas  City,  Jackson  Hole, Wyoming, USA, (August 23-25, 1990), hlm. 25.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
lembaga jasa keuangan tidak akan berjalan. 5 Kepercayaan masyarakat  dapat  diperoleh  dengan  adanya  kepastian hukum  dalam  pengaturan  dan  pengawasan  bank  serta penjaminan  simpanan  nasabah  bank  untuk  meningkatkan kelangsungan  usaha  bank  secara  sehat. 6 Oleh  karena  itu, perlindungan  hukum  bagi  nasabah  perbankan  dianggap sangat  penting  untuk  menjaga  kepercayaan  nasabah  atas dana yang disimpan di dalam bank. Perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri. Maka sudah sepantasnya  seluruh  aktivitas  bank  diawasi  secara  ketat oleh lembaga yang ditunjuk agar masyarakat tetap percaya bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang aman dan dapat dipercaya. 7
Berdasarkan  alasan  tersebut  pemerintah  telah membentuk lembaga independen yang memiliki wewenang  dalam  pengaturan  dan  pengawasan  bank melalui  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas Jasa Keuangan. 8 Alasan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan  juga  berdasarkan  argumentasi  bahwa  harus dipisahkannya pengawasan perbankan dari Bank Indonesia untuk menghindari konflik kepentingan. 9 Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan
5 E. Gerald. Corrigan, “Central Banks ...” Op.Cit, hlm. 24. 6 Zulfi Diane Zaini, Independensi ... Op.Cit, hlm. 166.
7 Johannes  Ibrahim, Pengimpasan  Pinjaman  (Kompensasi)  dan Asas  Kebebasan  Berkontrak  dalam  Perjanjian  Kredit  Bank), CV Utomo, Bandung, 2003, hlm. 129.
8 Uswatun  Hasanah, Hukum  Perbankan, Setara  Press, Surabaya, 2017, hlm. 111.
9 Andika  Hendra  Mustaqim,  “Otoritas  Jasa  Keuangan Sebagai  Solusi  Sistem  Ekonomi  Nasional,” Jurnal  Hukum Perspektif , Vol. VIII, No. 1, 2010.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
merupakan  implementasi  dari  Pasal  34  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  tentang  Bank Indonesia yang menyatakan bahwa tugas mengawasi bank akan  dilakukan  oleh  lembaga  pengawasan  sektor  jasa keuangan  yang  independen  dan  dibentuk  oleh  undang- undang.
OJK  dibentuk  yaitu  untuk  mewujudkan  lembaga yang  memiliki  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  pengaturan dan  pengawasan  terhadap  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan  secara  terpadu,  independen,  akuntabel,  mampu mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara berkelanjutan  dan  stabil,  dan  mampu  mewujudkan kepentingan  konsumen  dan  masyarakat, 10 serta  dapat menjalankan  tugas  pengawasan  di  sektor  perbankan Indonesia  yang  dahulu  merupakan  tugas  dari  Bank Indonesia  sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  yang diundangkan  tanggal  22  November  2011.  Artinya, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan sektor jasa keuangan  saat  ini  berada  pada  satu  lembaga  yang independen,  bukan  seperti  sebelumnya  yang  berada  pada beberapa  lembaga  yang  berbeda,  seperti  kementrian keuangan,  badan  pengawas  pasar  modal,  dan  lembaga lainnya. 11
OJK  memiliki  peran  penting  dalam  proses penyelesaian  sengketa  antara  bank  dengan  nasabahnya, termasuk  pengembalian  dana  nasabah  yang  hilang  akibat
10 Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 217. 11 Muhammad  Djumhana ,  Hukum  Perbankan  di  Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 39.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  pihak  bank. Sebagai  contoh  adalah  kasus  PT.  Elnusa  dengan  Bank Mega. Selaku nasabah Bank Mega, PT. Elnusa memiliki hak untuk mendapatkan kembali dananya namun sampai pada putusan  Kasasi  dijatuhkan,  Bank  Mega  tetap  tidak melaksanakan putusan yang menghukum dirinya tersebut. Putusan tersebut menghukum Bank Mega mengembalikan dana  PT.  Elnusa  sebanyak  RP  111.000.000.000  (seratus sebelas miliar rupiah).
Islam  adalah  agama  yang  sangat  banyak pemeluknya  di  dunia.  Menurut  religionpopulation,  Islam adalah agama terbesar pada tahun 2014, mencapai kurang lebih  22  %  dari  sekitar  7  Miliar  penduduk  dunia.  Di Indonesia sendiri Islam adalah agama yang paling banyak pemeluknya,  dengan  angka  yang  sangat  sangat  dominan yaitu sebesar 88 % dari sekitar 204 juta jiwa penduduknya. Indonesia juga menjadi Negara yang paling banyak jumlah penduduk  dunia  diantara  negara  islam  lainnya. 12 Begitu banyak  manfaat  Islam  yang  akan  kita  dapatkan. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  penulis  mengangap peran OJK dalam proses pengembalian dana nasabah yang hilang  dan  keseuaiannya  dengan  perspektif    Islam  perlu untuk diteliti agar tercapai suatu kepastian akan peran OJK dalam  proses  pengembalian  dana  sebagai  wujud perlindungan  hukum  bagi  nasabah  dan  mengetahui apakah  peran  OJK  telah  sesuai  dengan  perspektif  agama Islam  sehingga  kita  bisa  mendapatkan  manfaat  Islam sepenuhnya.
12 https://manfaat.co.id/17-manfaat-memeluk-agama-islam- dan-esensi-ajarannya-yang-benar. Diakses pada tanggal 25 Maret 2018, pukul 11.37 WIB.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018

## Rumusan Masalah
Bagaimana  peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam proses pengembalian dana simpanan nasabah yang hilang dan kesesuainnya dalam perspektif Islam?

## Tujuan Penelitian
Menjelaskan  peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam proses pengembalian dana simpanan nasabah yang hilang dan kesesuaiannya dalam perspektif Islam.

## Pembahasan
1. Dasar Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
Pasal  1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  menyatakan  OJK adalah  lembaga  yang  independen  dan  bebas  dari campur  tangan  pihak  lain,  yang  mempunyai  fungsi, tugas,  dan  wewenang  pengaturan,  pengawasan, pemeriksaan,  dan  penyidikan  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  ini.  Tujuan  pembentukan  OJK terdapat  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan,  yaitu  OJK dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  di dalam sektor jasa keuangan dapat:
a. terselenggara  secara  teratur,  adil,  transparan,  dan akuntabel;
b. mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
c. mampu  melindungi  kepentingan  Konsumen  dan masyarakat.
Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  menyatakan  bahwa  OJK
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
129
melaksanakan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan terhadap:
a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perasuransian, Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  menyatakan  untuk melaksanakan  tugas  pengaturan  dan  pengawasan  di sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang:
a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan  sumber  daya  manusia,  merger, konsolidasi  dan  akuisisi  bank,  serta pencabutan izin usaha bank; dan
2) kegiatan  usaha  bank,  antara  lain  sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas  aset,  rasio  kecukupan  modal minimum,  batas  maksimum  pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 2) laporan  bank  yang  terkait  dengan kesehatan dan kinerja bank;
3) sistem informasi debitur;
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
4) pengujian kredit (credit testing); dan
5) standar akuntansi bank.
2. Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Proses
Pengembalian  Dana  Simpanan  Nasabah  yang  Hilang Dan Kesesuaiannya Dalam Perspektif Islam Kewajiban lembaga perbankan dalam
melaksanakan  tanggung  jawab  perdata  berupa pengembalian  dana  simpanan  milik  nasabah  yang hilang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  maupun dalam peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  menyatakan  bahwa untuk  perlindungan  Konsumen  dan  masyarakat,  OJK berwenang  melakukan  tindakan  pencegahan  kerugian Konsumen dan masyarakat yang meliputi:
a. memberikan  informasi  dan  edukasi  kepada masyarakat  atas  karakteristik  sektor  jasa keuangan, layanan, dan produknya;
b. meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk menghentikan  kegiatannya  apabila  kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
c. tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan di sektor jasa keuangan.
Artinya,  selain  memiliki  kewenangan  untuk memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  mengenai lembaga  perbankan,  OJK  juga  berhak  melakukan permintaan  atau  hal  lain  yang  dianggap  perlu  kepada bank  untuk  menghentikan  kegiatan  perbankan  apabila
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
131
hal  itu  dianggap  merugikan.  OJK  juga  memberikan peringatan  kepada  perusahaan  yang  dianggap menyimpang  agar  segera  memperbaikinya.  Kemudian memberikan  informasi  kepada  masyarakat  tentang aktivitas perusahaan
yang dapat merugikan
masyarakat. 13
Kewenangan  yang  dimiliki  OJK  ini  sangat penting  bagi  masyarakat  luas  khususnya  nasabah  bank agar  nasabah  benar-benar  mengerti  mengenai  produk- produk  bank  dengan  segala  konsekuensinya  sehingga dapat  meminimalisasi  terjadinya  kerugian  yang diakibatkan  oleh  ketidaktahuan  nasabah  akan  produk perbankan.  Hal  ini  sesuai  dengan  ajaran  Islam  yaitu dalam  hadits  HR.  Tirmidzi  dari  „Amr  bin  „Auf  yang artinya,  “Kaum  muslimin  terikat  dengan  syarat-syarat yang  mereka  buat  kecuali  syarat  yang  mengharamkan yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram.” Maksudnya,  apa  yang  dilakukan  oleh  manusia  selalu terdapat konsekuensi dibaliknya, sehingga harus benar- benar  dipikirkan  secara  matang  mengenai  suatu keputusan agar tidak salah dalam memilih.
Pencegahan kerugian konsumen yang dilakukan OJK  dalam  pasal  ini  juga  seiring  dengan  ajaran  Islam yang  terdapat  dalam  Q.S  Ali-Imran  ayat  159  yang artinya  “Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Karena  itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan  bermusyawaratlah  dengan  mereka  dalam  urusan
13 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi 2014), Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 273.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
132
itu.  Kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan  tekad, maka  bertawakkallah  kepada  Allah.  Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada- Nya.” Ayat ini mengajak agar seseorang berlaku lemah lembut  kepada  orang  lain,  atau  dapat  juga  dikatakan tidak berlaku dzalim.
Dalam  proses  pengembalian  dana  simpanan nasabah  yang  hilang,  Otoritas  Jasa  Keuangan  telah membuat  pelayanan  pengaduan  nasabah  yang dirugikan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  29  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan, meliputi:
a. menyiapkan  perangkat  yang  memadai  untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan  oleh  pelaku  di  Lembaga  Jasa Keuangan;
b. membuat  mekanisme  pengaduan  Konsumen yang  dirugikan  oleh  pelaku  di  Lembaga  Jasa Keuangan; dan
c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di Lembaga  Jasa  Keuangan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa keuangan.
OJK  memfasilitasi  pelayanan  pengaduan  nasabah sebagai  wujud  dari  wewenangnya.  Hal  tersebut  seiring dengan  ajaran  Islam  yaitu  yang  tercantum  dalam  Q.S. An-Nisa  ayat  135  yang  artinya  “Wahai  orang-orang yang beriman. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi  karena  Allah  walaupun  terhadap  dirimu  sendiri atau terhadap ibu-bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau pun miskin, maka Allah lebih
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
133
tahu  kemaslahatan  (kebaikannya).  Maka  janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata- kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti  terhadap  segala  apa  yang  kamu  kerjakan.” Peran OJK dalam menyiapkan perangkat yang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan pengaduan nasabah,  membuat  mekanisme  pengaduan  nasabah, serta  memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan  nasabah telah  mencerminkan  penegakan  keadilan  demi perlindungan nasabah bank.
Untuk  perlindungan  Konsumen  dan  masyarakat, Pasal 30 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berwenang  melakukan  pembelaan  hukum,  yang meliputi:
a. memerintahkan  atau  melakukan  tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan  pengaduan  Konsumen  yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
b. mengajukan gugatan: 1) untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak  yang  menyebabkan  kerugian,  baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang  menyebabkan  kerugian  dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
2) untuk  memperoleh  ganti  kerugian  dari pihak  yang  menyebabkan  kerugian  pada Konsumen  dan/atau  Lembaga  Jasa Keuangan sebagai akibat dari
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
pelanggaran  atas  peraturan  perundang- undangan di sektor jasa keuangan. Penjelasan Umum Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan menyatakan  pengajuan  gugatan  dilakukan  berdasarkan penilaian OJK bahwa  pelanggaran yang dilakukan oleh bank terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa  keuangan  mengakibatkan  kerugian  materi  bagi nasabahnya,  masyarakat,  atau  sektor  jasa  keuangan. Sedangkan  ganti  kerugian  yang  di  maksud  hanya digunakan  untuk  pembayaran  ganti  kerugian  kepada pihak yang dirugikan.
Pembelaan  hukum  yang  dilakukan  OJK  seiring dengan  ajaran  Islam  yakni  Q.S.  An-Nisa  ayat  29  yang artinya  “Hai  orang  yang  beriman.  Janganlah  kalian saling  memakan  (mengambil)  harta  sesamamu  dengan jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku  dengan  sukarela  di  antaramu.”  OJK  dapat memaksa  bank  dengan  melakukan  tindakan  tertentu agar bank mau melakukan kewajibannya
mengembalikan  simpanan  nasabah  sebagaimana  yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak.
Pasal 31 UU Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  menyatakan  ketentuan lebih  lanjut  mengenai  perlindungan  Konsumen  dan masyarakat  diatur  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  yaitu  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan
Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.  Pasal  1-12  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menentukan  bahwa  informasi  dan  edukasi  mengenai
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
perbankan  diberikan  oleh  OJK  kepada  masyarakat memuat  karakteristik,  layanan,  dan  produk  institusi keuangan.  Melalui  upaya  ini,  informasi  mengenai  hak- hak  nasabah  dapat  diperoleh  sehingga  nasabah  dapat mengetahui  apa  saja  yang  menjadi  hak-haknya. 14
Dengan  demikian,  keputusan  yang  di  ambil  nasabah menjadi tepat dan sesuai dengan tingkat
kebutuhannya. 15
Dalam  hal  terdapat  nasabah  perbankan  yang kehilangan  dana  simpanannya  di  bank,  POJK menyebutkan  tentang  kewajiban  Pelaku  Usaha  Jasa
Keuangan  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan
Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan,  yaitu  pada  Pasal  25 POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  menyatakan  “Pelaku Usaha  Jasa  Keuangan  wajib  menjaga  keamanan simpanan,  dana,  atau  aset  Konsumen  yang  berada dalam  tanggung  jawab  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan”; dan  Pasal  29  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  Tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan menyatakan  “Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  wajib bertanggung  jawab  atas  kerugian  Konsumen  yang timbul  akibat  kesalahan  dan/atau  kelalaian,  pengurus, pegawai  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  dan/atau  pihak ketiga  yang  bekerja  untuk  kepentingan  Pelaku  Usaha Jasa Keuangan.”
14 Irwansyah  Putra,  Peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam Melakukan  Pengaturan  dan  Pengawasan  Terhadap  Bank, Jurnal Hukum Ekonomi, 2013, Vol. II, No. 1, hlm 5. 15 Uswatun  Hasanah, Perlindungan  Hukum  Nasabah,  Filosofi, Teori, dan Konstruksi, Interpena, Yogyakarta, 2012, hlm. 193.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018 136
Pasal-pasal dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan di atas seiring dengan ajaran Islam yang terdapat dalam QS. Al-Hasyr ayat 59 yang  artinya:  “Hai  orang  yang  beriman.  Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa  yang  telah  dibuat  untuk  hari  esok  (masa  depan). Dan  bertaqwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu  kerjakan.”  Bank sebagai  lembaga  keuangan  yang  dipercaya  nasabah untuk  menyimpan  dananya,  wajib  menjaga  keamanan simpanan  tersebut  yang  berada  dalam  tanggung jawabnya.  Bank  juga  bertanggung  jawab  atas  kerugian nasabah  yang  timbul  akibat  kesalahan  dan/atau kelalaian,  pengurus,  pegawai  bank,  dan/atau  pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan bank tersebut.
Kesimpulannya,  Peran  OJK  dalam  melakukan proses pengembalian dana diawali dengan menyiapkan perangkat  yang  memadai  untuk  pelayanan  pengaduan konsumen,  membuat  mekanisme,  serta  memfasilitasi penyelesaian  pengaduannya.  Apabila  dalam  hal  pihak bank  masih  tidak  memiliki  iktikad  baik  untuk melakukan  pengembalian  dana  nasabah,  maka  OJK sebagai  lembaga  yang  memiliki  wewenang  melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dapat  melakukan  tindakan-tindakan  yang  di  anggap perlu demi memaksa bank melaksanakan kewajibannya. Hal  ini  sejalan  dengan  Hadits  HR.  Muslim  dari  Abu Hurairah  yang  artinya  “Barang  siapa  melepaskan  dari seorang  muslim  suatu  kesulitan  di  dunia,  Allah  akan melepaskan  kesulitan  darinya  pada  hari  kiamat;  dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka)
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
137
menolong  saudaranya.”  Dan  Hadits  HR.  Muslim  dari Nu‟man  bin  Basyir  yang  artinya  “Perumpamaan  orang beriman  dalam  kasih  sayang,  saling  mengasihi  dan mencintai  bagaikan  tubuh  (yang  satu);  jikalau  satu bagian  menderita  sakit  maka  bagian  lain  akan  turut menderita.” Sehingga, peran yang dijalankan OJK  telah sesuai  dengan  ajaran  Islam  yang  terdapat  dalam  Al- quran dan Hadist.

## Penutup
1. Kesimpulan
Peran  OJK  dalam  proses  pengembalian  dana simpanan  nasabah  yang  hilang  adalah  dengan menyiapkan  perangkat  yang  memadai  untuk menyelenggarakan  pelayanan  pengaduan  nasabah, membuat  mekanisme  pengaduan  nasabah,  serta memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan  nasabah  yang dirugikan.  Apabila  pihak  bank  masih  tidak  berkenan untuk  mengembalikan  dana  simpanan  nasabah, Otoritas  Jasa  Keuangan  dapat  memerintahkan  atau melakukan  tindakan  tertentu  kepada  bank    agar menyelesaikan  pengaduan  nasabah  yang  dirugikan oleh  bank  dimaksud,  mengajukan  gugatan  untuk memperoleh  kembali  dana  yang  disimpan  nasabah dari  pihak  bank,  baik  yang  berada  di  bawah penguasaan  pihak  bank  maupun  pihak  lain  dengan itikad tidak baik, atau memperoleh ganti kerugian dari pihak  bank.  Peran  yang  dijalankan  OJK  telah  sesuai dengan  ajaran  Islam  yang  terdapat  dalam  Al-quran dan Hadist.
2. Saran
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
Otoritas  Jasa  Keuangan  agar  mempertegas perannya  dalam  hal  pemberian  sanksi  kepada  bank sehingga  bank  mau  melaksanakan  kewajiban pengembalian  dana  nasabah  yang  hilang  akibat kesalahan  pihak  bank,  sehingga  perannya  ditengah- tengah  masyarakat  benar-benar  dapat  mencapai kemanfaatan sesuai dengan perspektif Islam.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018

## DAFTAR PUSTAKA
Andika  Hendra  Mustaqim,  “Otoritas  Jasa  Keuangan Sebagai  Solusi  Sistem  Ekonomi  Nasional ,”  Jurnal Hukum Perspektif , Vol. VIII, No. 1, 2010.
E.  Gerald  Corrigan,  “Central  Banks  and  The  Financial System”, Paper presented on  a Symposium of Central Banking  Issues  in  Emerging  Market-Oriented Economies, Sponsored by The Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, USA, August 23- 25, 1990.
Gillian  G.  Garcia,  “Protecting  Bank  Deposits,”  IMF,
Economic Issues , No. 9, 1997.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana, Jakarta, 2005.
Irwansyah  Putra,  Peranan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam Melakukan  Pengaturan  dan  Pengawasan  Terhadap
Bank, Jurnal Hukum Ekonomi , 2013, Vol. II, No. 1. Johannes  Ibrahim, Pengimpasan  Pinjaman  (Kompensasi)  dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank), CV Utomo, Bandung, 2003. Johannes  Ibrahim, Pengimpasan  Pinjaman  (Kompensasi)  dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank) , CV Utomo, Bandung, 2003. Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi 2014), Rajawali Press, Jakarta, 2014. Mariam  Darul  Badruszaman, Perjanjian  Baku  Dan Perkembanganya Di Indonesia , Alumni, Bandung, 1998.
Muhammad Djumhana , Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. Uswatun  Hasanah, Hukum  Perbankan ,  Setara  Press, Surabaya, 2017.
Al-Irfan, Volume 1, September 2018
Uswatun  Hasanah, Perlindungan  Hukum  Nasabah,  Filosofi, Teori, dan Konstruksi , Interpena, Yogyakarta, 2012. William  F.  Jung,  “Banking  Mergers  and  „Line  of Commerce”  After  the  Monetary  Control  Act:  A Submarket  Approach, The  University  of  Illinois  Law
Review , Vol. 731, 1982.
Wisnu  Indaryanto,  “Pembentukan  Dan  Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Establishment And Authority Of  The  Financial  Services  Authority)”, Jurnal  Legislasi
Indonesia, Vol. 9 No. 3, Oktober 2012. www.manfaat.co.id. Zulfi  Diane  Zaini, Independensi  Bank  Indonesia  Dan Penyelesaian Bank Bermasalah, CV Keni Media, Bandung, 2012.