## TINJAUAN SOSIO-POLITIK TERHADAP LARANGAN POLIGAMI  (Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia)
Ahmad Bahauddin AM Dosen UIN Raden Fatah Palembang Dosen STIT Makrifatul Ilmi Bengkulu Selatan Email : bahauddinahmad.am@gmail.com

## Abstract
The practice of polygamy which is carried out by some Tunisian society generally torments the wife. This is the basis for the prohibition of polygamy in Tunisia. The purpose of this research is to find out about the prohibition of polygamy in Tunisia which is contained in the Tunisian Family Law. This study uses literature research that focuses on the object of study on existing books and literature. While the method used in this research is descriptive-analysis method, which provides an overview and analyzes the Tunisian family law regarding the prohibition of polygamy. The results of this study indicate that the Tunisian State in implementing the law on the prohibition of polygamy cannot be separated from social politics. The factor is the number of husbands who torment their wives and children. This is one of the reasons that makes the law on the prohibition of polygamy come into effect. Because of the injustice committed by husbands to their wives. But in reality the regulations on the prohibition of polygamy are still not running optimally. This is because there is no common will between the government and the people.
Keywords: Polygamy, Tunisia, Family Law

## Abstrak
Praktek poligami yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Tunisia pada umumnya  menyengsarakan  pihak  isteri.  Inilah  yang  menjadi  dasar pelarangan  Poligami  di  Tunisia.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mencari  tau terhadap  pelarangan  poligami  di  Negara  Tunisia  yang  termuat  dalam Hukum  Keluarga  Tunisia.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian kepustakaan  yang  memfokuskan  pada  objek  kajian  pada  buku-buku  dan literature yang ada. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  deskriptif-analisis,  yaitu  memberikan  gambaran  dan menganalisis  Hukum  Keluarga  Tunisia  terkait  tentang  pelarangan poligami.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Negara  Tunisia dalam  penerapan  undang-undang  tentang  larangan  poligami  tidak  lepas dari  social  politik.  Faktornya  ialah  dengan  banyaknya  para  suami  yang menyengsarakan  pihak  isteri  dan  anak.  Inilah  salah satu penyebab  yang menjadikan  berlakunya  perundang-undangan  tentang  larangan  poligami.
Karena  ketidakadilan  yang  dilakukan  suami  terhadap  para  isterinya. Tetapi  pada  kenyataannya peraturan  larangan poligami  tersebut  berjalan masih  belum  maksimal.  Ini  disebabkan  karena  tidak  adanya  kesamaan kehendak antara pemerintah dan masyarakat.
Kata Kunci : Poligami, Tunisia, Hukum Keluarga

## A.  Pendahuluan
Tunisia  memperoleh  kemerdekaan  pada  tahun  1956,    merupakan suatu  negara  berbentuk  republika  yang  dipimpin  oleh  seorang  presiden dan  Islam  merupakan  agama  resmi  di    Negara  Tunisia.  Mayoritas masyarakatnya sekitar 98 % adalah muslim Sunni, negara yang terletak di Afrika  Utara,  sebelah  barat  berbatasan  dengan  Mediterania  dan  selatan Libya.  Tunisia  termasuk  kepulauan  Karkunna  untuk  daerah  timur, sementara  di  bagian  tenggara  termasuk  kepulauan  Djerba.  Negara  yang memiliki  luas  wilayah  163.610  km 2 dan  membawahi  23  Provinsi dengan presiden  pertama  Habib  Bourguiba.  Sebelumnya  Tunisia  merupakan wilayah  otonom  dari  pemerintahan  Turki  Usmani  dan  pada  tahun  1883 menjadi  negara  persemakmuran  Perancis  berdasarkan  perjanjian La Marsa . 1
Pada tahun 1956 Presiden Habib Bourgubia mengeluarkan aturan- aturan  kontroversial  yang  dinamakan  personal  status  code  untuk menggantikan hukum al-Quran dalam bidang perkawinan, perceraian dan hadanah .  Seiring  dengan  itu  pemerintah  legeslatif  memodifikasi  banyak hukum-hukum  sebelumnya  dan  menerapkan  hukum  baru  antara  perdata dan  pidana  atau  sipil  dan  kriminal.  Aturan-aturan  baru  ini  tidak  hanya menentang  beberapa  praktek  muslim  tradisional  bahkan  menyatakan konfrontasi  dengannya,  sesuatu  yang  tidak  pernah  dilakukan  bangsa Perancis.  Berdasarkan  konstitusi  Tunisia,  Islam  adalah  agama  resmi negara.  Sedangkan  mazhab  Maliki  mempunyai  pengaruh  yang  sangat dominan  di  negara  tersebut.  Latar  belakang  negara  Tunisia  memberi
1 John P. Entelis, “Tunisia” dalam John L. Esposito dkk. (ed) The Oxport Encyclopedia Of The Modern Word , (New York: Oxford University Press, 1995), IV Hlm. 236
gambaran  kepada  kita  setidaknya  di  Tunisia  pernah  pula  berlaku  hukum Islam (fiqh) berdasarkan mazhab Hanafi, sebagai pengaruh yang dibawa oleh pemerintah dinasti Usmani. 2

## B.  Sejarah Hukum Keluarga Tunisia
Sejarah  lahirnya  kodifikasi  dan  reformasi  hukum  keluarga  Tunisia tersebut  berawal  dari  adanya  pemikiran  dari  sejumlah  ahli  hukum terkemuka  Tunisia  yang  berfikir  bahwa  dengan  melakukan  fusi  terhadap mazhab  Hanafi  dan  mazhab  Maliki,  sebuah  ketentuan  hukum  baru mengenai  hukum  keluarga  dapat  dikembangkan  sesuai  dengan perkembangan  situasi  dan  kondisi  sosial  kemasyarakatan  Tunisia. Sejumlah  ahli  hukum  Tunisia  kemudian  mengajukan  catatan perbandingan antara dua system hukum Hanafi dan Maliki yang kemudian dipublikasikan  dengan  judul Laihat Majjalat al-Ahkam alsyar’iyyah (Draft Undang-undang  Hukum  Islam).  Pada  akhirnya  pemerintah  Tunisia membentuk  sebuah  komite  di  bawah  pengawasan  Syeikh  Islam Muhammad Ja’it untuk merancang undang-undang secara resmi. 3
Komite  tersebut kemudian merancang dan mengajukan rancangan Undang-undang  Hukum  Keluarga  kepada  pemerintah.  Rancangan tersebut  bersumber  dari Laihat Majjalat al-Ahkam alsyar’iyyah ,  selain  itu juga  bersumber  dari  Hukum  Keluarga  Mesir,  Jordania,  Syria  dan  Turki Utsmani.  Setelah  disetujui  pemerintah  rancangan  tersebut  akhirnya diundangkan  pada  tanggal  1  Januari  1957  dengan  nama Majjalah al Ahwal al Syakhsiyyah (Code of Personal Status) 1956 yang berisikan 170 pasal.  Undang-undang  ini  mengalami  beberapa  kali  perubahan  dan penambahan dengan ketentuan-ketentuan baru. 4
2 M.  Atho’  Muzdhar  dan  Khairuddin  Nasution, Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern ,  (Jakarta: Ciputat Press, 2003) Hlm. 84
3 Atho  Muzdhor  dan  Khaoiruddin  Nasution,  Hukum  Keluarga  …,h.  86.  Tahir  Mahmod,  Personal Law…,h.152
4 Perubahan  tersebut  adalah  UU  No.  70  tahun  1958  dengan  perubahan  pada  pasal  18  tentang poligami,  UU  No.  77  tahun  1969,  pasal  yang  dirubah  adalah  pasal  143  A  tentang  radd,  buku  IX  tentang kewarisan,  buku  XI  tentang  wasiat,  UU  No.  41  tahun  1961,  pasal  yang  dirubah  adalah  pasal  32  tentang perceraian, UU no. 17 tahun 1964 yang dirubah adalah buku XII tentang hibah, dan terakhir UU No. 49 tahun
Setelah diamandemen tahun 1966 The Tunisian Code of Personal Status  berisi  213  pasal  yang  meliputi  :  perkawinan  (pasal  10-28), perceraian (29-33), idda (34-36), nafkah (37-53A), pemeliharaan anak (54- 67),  perwalian  (68-76),  anak  terlantar  (77-80),  orang  hilang  (81-84), kewarisan (85-152), cakap hukum (153-170), wasiat (171-199), dan hibah (200-213). 5
Pada  tahun  1981  ditetapkan  sebuah  undang-undang  baru  yang merupakan modifikasi dari undang-undang keluarga tahun 1956. Undang- undang tahun 1981 ini berdasarkan rekomendasi dari komite yang terdiri dari  ahli  hukum,  yaitu  pengacara,  hakim,  dan  pengajar  hukum  yang diketuai  oleh  menteri  hukum.  Proposal  komite  ini  berdasarkan  pada interpretasi  bebas  terhadap  hukum  syari’ah  yang  berhubungan  dengan hak-hak keluarga.

## C.  Poligami dalam Undang-undang Keluarga Tunisia
1. Lahirnya Perundangan Poligami dalam kacamata Sosial Politik
Secara  global  sosial  politik  sangat  melatarbelakangi  lahirnya perundangan  terhadap  larangan  poligami.  Adanya  kontak  social  politik antara  Tunisia  dan  Perancis  (1885-1912),  tidak  kurang  dari  3000  warga Tunisia dikirim belajar ke Paris, sebaliknya orang-orang Paris melakukan kolonialisme di Tunisia. Dari sini maka muncul gerakan reformasi pemikir Muslim Tunisia yang dipengaruhi oleh pemikiran barat dengan melahirkan UU Keluarga Tunisia pada tahun 1956 termasuk di dalamnya disebutkan penjelasan tentang poligami. 6
Pada tahun 1906 tercatat 34.000 orang perancis tinggal di Tunisia. Mereka  memperkenalkan  pertanian  dan  pendidikan  modern  kepada masyarakat Tunisia. Sedangkan orang-orang Tunisia yang belajar ke paris dan  kembali  ke  Tunisia,  mereka  melakukan  pembaharuan  pendidikan melalui Zaituna dan Sadiqi College yang  kemudian  melahirkan
1966, adapun  pasal  yang  dirubah  adalah  pasal  57,  64,  dan  pasal  67  tentang  pemeliharaan  anak.  Lihat  Tahir Mahmod, Personal Law.., h.152-4
5 Ibid ., h.43-44 6 M. Atho Muzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi, cet. I (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 112.
Khalduniyyah College .  Organisasi  ini  dalam  perkembangan  sejarah pembaharuan di Tunisia menjadi pusat gerakan yang disebut “Yhe Young Tunisians.”
Sejak tahun 1883 sampai pertengahan abad  ke-20, Tunisia masih dipengaruhi  politik  Perancis.  Selama  periode  ini,  budaya  hukum  Tunisia mengalami  pembaratan  yang  semakin  meluas.  Hukum  sipil,  kriminal, komersial  dan  prosedural  yang  dibuat  di  Tunisia  sampai  tahun  1956 sebagian  besar  merefleksikan  prinsip-prinsip  perundangan  dan  hukum sipil  Perancis. Pada  tahun  1957  setahun  setelah  merdeka,  Tunisia melalui  konstitusinya  mengumumkan  bahwa  Tunisia  menjadi  negara Republik.  Kondisi  ini  merupakan  langkah  awal  akan  perumusan  undang- undang  nasional  yang  secara  umum  memodifikasi  beberapa  hukum- hukum sebelum kemerdekaan dan mengambil beberapa hukum baru, baik berupa sipil, kriminal maupun hukum keluarga. 7
Pada  tahun  1956  presiden  Habib  Bourguiba  menetapkan Code of Personal Status/ Majallat al-Ahwal asy-Syakhsiyah (Undang-undang Keluarga)  No.  66  Tahun  1956  sebagai  hukum  keluarga  nasional.  Isi undang-undang  ini  diantaranya  menyatakan  bahwa  poligami  dilarang secara  mutlak  dan  menghukum  orang  yang  melanggar  aturan  tersebut. Bahkan  pada  tahun  1964,  palaku  poligami  bukan  saja  dapat  dikenakan hukuman, tetapi juga dinyatakan bahwa perkawinannya tidak sah. 8
Pada  tanggal  10  Agustus  1956  Habib  Bourguiba  menjelaskan bahwa  larangan  poligami  adalah  satu  pembaharuan  yang  sudah  lama menjadi  tuntutan.  Poligami  merupakan  bentuk  perkawinan  yang  tidak mungkin  diizinkan  pada  abad  ke-20  dan  tidak  mungkin  dilakukan  oleh orang  yang  mempunyai  pikiran  benar.  Habib  Bourguiba  berpendapat bahwa  hukum  itu  sebenarnya  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  Islam
7 Tahir Mahmood, Statutes of Personal Law in Islamic Coutries: History, Texts and analysis, Edisi revisi II (New Delhi: ALR, 1995), hlm. 42-43.
8 Dawoud El-Alami dan Hinchliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World (London: The hague, Boston: Kluwer Law International, 1996), h. 173; Carolin Fluehr-Lobban, Islamic Siciety in Practice (Florida: University Press of Florida, 1994), h. 120.
manapun. Kebolehan poligami menurut al-Quran tidak dimaksudkan untuk dilakukan disemua tempat dan waktu. 9
Praktek poligami yang dilakukan oleh sebagian pelaku masyarakat Tunisia pada umumnya menyengsarakan pihak isteri. Inilah yang menjadi dasar pelarangan Poligami di Tunisia. Dengan demikian, praktek poligami yang ada tersebut tidak sejalan dengan syarat yang diharuskan al-Quran. Berdasarkan fakta inilah kemudian dirumuskan sebuah aturan formal yang bertujuan melarang praktek poligami di Tunisia. 10
Dalam  perkembangannya,  Undang-undang  Keluarga  Tunisia mengalami  beberapa kali  perubahan,  yakni  dari  UU  No.  70  Tahun 1958, Hukum  No.  77  Tahun  1959,  UU  No.  61  Tahun  1961,  UU  No.  1  dan  17 Tahun  1964,  UU  No.  49  Tahun  1966,  dan  UU  No.  7  Tahun  1981. Walaupun  beberapa  kali  mengalami  amandemen,  pasal  yang  mengatur tentang poligami secara substansi tidak berubah.
Aturan  poligami  dalam  Undang-undang  Hukum  Keluarga  Tunisia diatur dalam pasal 18, UU No. 7 Tahun 1981, menyatakan bahwa :
a. Poligami dilarang, siapa saja  yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya  benar-benar  berakhir,  lalu  menikah  lagi,  akan  dikenakan hukuman  penjara  selama  satu  tahun  atau  membayar  denda  sebesar 240.000 malims atau dengan keduanya.
b. Siapa  yang  telah  menikah,  melanggar  aturan  yang  terdapat  pada  UU No.  3  tahun  1957  tertanggal  4  Muharram  1377  (1  Agustus  1957) berkenaan  dengan  peraturan  tentang  status  sipil  dan  bagi  seseorang yang melakukan kontrak nikah kedua sementara ia masih dalam status nikah  dengan  isteri  pertama,  maka  akan  dikenakan  hukuman  yang sama.
c.  Siapa  yang  dengan  sengaja  menikahkan  seseorang  yang  dikenakan hukuman,  menurut  ketentuan  yang  resmi,  ia  bisa  juga  dikenakan hukuman yang sama.
9 Norman Anderson, Law Reform in the Muslim World (London: The Athlone Press, 1976), h. 63 10 Khoiruddin Nasution, Perdebatan Singkat Status Poligami: Ditinjau dari Persepekti Syariah Islam , dalam Musawa, Vol. I No. I, Maret 2002, h. 78.
d. Pasal 53 tentang hukum pidana tidak diterapkan dalam pasal ini. 11
Reformasi  hukum  yang  dilakukan  Tunisia  berupaya  melakukan kesetaraan  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Dalam  Undang-undang Keluarga  Tunisia,  status  wanita  sama  derajatnya  dengan  laki-laki. Meskipun  secara  eksplisit The Code of Personal Status tidak  merujuk pada  teks  suci  Islam,  tetapi  secara  implisit  menunjukkan  ajaran-ajaran Islam berperan besar terhadap pembentukannya.
2. Alasan larangan poligami di Tunisia
Berdasarkan  kondisi  sosio-politik  yang  melatari  lahirnya  Undang- undang  poligami  Tunisia,  maka  dapat  diketahui  alasan  mendasar mengapa  poligami  dilarang.  Hal  ini  disebabkan  oleh  faktor  kondisi  sosial dalam praktek masyarakat. Praktik poligami di Tunisia pada kenyataannya menyengsarakan  pihak  isteri  dan  anak.  Pelaku  poligami  tidak  dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. oleh karena itu, praktik poligami tidak sejalan dengan syarat yang diharuskan al-Quran.
Sementara  itu,  alasan  yang  digunakan  oleh  pemerintah  Tunisia dalam pelarangan poligami tersebut ada dua. Pertama , bahwa pada masa modern  sekarang  masyarakat  telah  menjadi  masyarakat  yang  selalu berpikir  mengedepankan  keadilan,  karena  itu,  institusi  perbudakan  dan poligami  dilarang,  sebab  kedua  institusi  ini  hanya  boleh  pada  masa perkembangan. Kedua, surat an-Nisa : 3, yang menetapkan bahwa syarat mutlak  seorang  suami  boleh  poligami  adalah  jika  dapat  berlaku  adil terhadap  isteri-isterinya  sedangkan  fakta  sejarah  membuktikan  hanya Nabi yang dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. 12
Jika  kita  melihat  alasan  pemerintah  Tunisia  dalam  penetapan larangan  poligami  di  atas,  sudah  sesuai  dengan  ajaran-ajaran  dalam Islam.  Dasar  pertimbangan  yang  diambil  oleh  pemerintah  Tunisia  dalam membuat UU bukan hanya dasar konsep  murni, tetapi sudah dipadukan dengan  fakta  yang  terjadi  di  lapangan.  Akhirnya  dirumuskanlah  sebuah
11 Mahmood, Statutes of Personal Law, h. 173.
12 Norman Andrerson, Law Reform, h. 110
aturan formal yang bertujuan melarang praktik poligami. Maka pada Tahun 1957,  ditetapkanlah Code of Personal Status No.  66  Tahun  1956  yang melarang poligami secara mutlak.
Tampak  jelas  bahwa  perumusan  dan  penetapan  UU  Keluarga khususnya  tentang  larangan  poligami  tidak  lepas  dari  sosok  presiden pertama  Tunisia  Habib  Bourguiba.  Melalui  kekuasaan  politiknya,  ia berusaha  melakukan  pembaharuan  yang  begitu  signifikan  terhadap pembentukan Code of Personal Status Tunisia  yang  mengarah  pada persamaan  hak  dan  kewajiban  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  depan Hukum.
Gagasan  larangan  poligami  yang  didengungkan  oleh  Habib Bourguiba  tersebut  tentunya  tidak  lepas  dari  ketertarikan  dan keberpihakan  dalam  meneruskan  ide-ide  tokoh  pembaharu  Muhammad Abduh  sebagai  tokoh  pembaharu  abad  20. 13 Salah  satu  pendapatnya yang  populer  adalah  bahwa  poligami  sebagai  suatu  tindakan  yang  tidak boleh  atau  haram,  jika  tujuannya  hanya  sekedar  bersenang-senang atau pemuas  nafsu.  Poligami  hanya  mungkin  bisa  dilakukan  seorang  suami dalam  hal-hal  tertentu,  misalnya  ketidakmampuan  seorang  isteri  untuk mengandung  atau  melahirkan.  Meskipun  poligami  dibolehkan,  tetapi dituntut  dengan  syarat  harus  bisa berlaku  adil,,  baik  dari  segi  adil  materi maupun adil dalam hal cinta dan kasih sayang. Dirasa syarat yang harus dilakukan  sangat berat maka pada intinya  tujuan dari perkawinan adalah monogami.  Pemikir  Muhammad  Abduh  inilah  banyak  mengilhami  Habib Bourguiba dalam melakukan reformasi hukum Islam,  terutama dalam  hal larangan poligami.
Berdasarkan pasal 18 Code of personal Status No. 66 Tahun 1956 yang  melarang  poligami  secara  mutlak,  maka  secara  formal  terdapat aturan yang dinilai dapat menekan adanya kesewenangan suami terhadap
13 Menurut  Esposito,  Habib  Bourguiba  berusaha  ingin  memproyeksikan  dirinya  sebagai  pembaharu Muslim  dalam  tradisi  Muhammad  Abduh.  Artinya,  melalui  ajaran-ajaran  Abduh,  Habib  Bourguiba  melakukan reformasi  terhadap  hukum  Islam  melalui  jalur  kekuasaan.  John  L.  Esposito, Ensiklopedi-Oxford Dunia Islam Modern, terj.  Eva  Y.N,  dkk  (Bandung:  Mizan,  2001),  IV:  58;  Khoiruddin  Nasution, Riba & Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, cet.  I  (Yogyakarta;  Pustaka  Pelajar  bekerjasama  dengan academia,1996), h. 106.
isteri. Hal ini dikarenakan dalam pasal tersebut terdapat sanksi tegas bagi pelanggarnya,  yaitu  penjara  satu  tahun  atau  denda  240.000  malims  dan bisa juga dikenakan kedua-duanya sekaligus.
Banyak  kalangan  berpendapat  bahwa  secara  umum  materi  UU Hukum  Keluarga  Tunisia  merupakan  aturan  hukum  yang  menempatkan wanita  sejajar  dengan  kaum  laki-laki.  Aturan-aturan  tersebut  dinilai emansipatoris dan tidak bias jender serta dianggap telah melangkah lebih jauh dari konsep fiqh klasik terutama sekali dalam masalah poligami. Hal inilah yang menjadi ciri negara Tunisia jika dibandingkan dengan negara- negara  muslim  lainnya  khususnya  tentang  larangan  poligami.  Negara muslim  lainnya  pada  satu  sisi  melarang  poligami  namun  pelarangannya hanya terbatas pada mempersulit izin poligami.
Berdasarkan  upaya  progresif  pemerintah  Tunisia  dalam  membela kaum  wanita  di  atas,  David  Pear  menilai  bahwa  negara  Tunisia  ingin modern  tetapi tetap melandaskan penetapan larangan poligami pada al- Quran,  intinya  tetap  berada  pada  koridor  agama.  Dengan  demikian, negara  Tunisia  adalah  negara  ketiga  yang  melarang  poligami  secara mutlak setelah negara Turki dan Lebanon.
Secara  filosofi,  tujuan  diberlakukannya  larangan  poligami  dalam perundang-undangan  Tunisia  memiliki  tujuan  yang  baik,  yaitu  demi terciptanya  keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dalam  masyarakat Tunisia.  Hal  ini  sebagai problem solving terhadap  banyaknya  praktik poligami  di  masyarakat  Tunisia  yang  menyengsarakan  pihak  isteri  dan anak-anak,  sehingga  tujuan  dari  perkawinan  tidak  terwujud.  Bahkan secara  yurudis,  memberlakukan  sanksi  terhadap  suami  yang  melakukan poligami.
Namun  jika  kita  melihat  lebih  dalam  lagi  terhadap  penerapan perundang-undangan  ini,  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak menerapkan  peraturan  tersebut,  dirasa  belum  maksimal.  Salah  satu penyebab tidak efektifnya pemberlakuan aturan tersebut adalah reformasi yang dilakukan oleh pemerintahan Tunisia lebih banyak menerapkan teori
top down , bukan dari  kesadaran seluruh masyarakat  yang menginginkan adanya  perubahan  dalam  pemberlakuan  hukum  Islam  menjadi  hukum positif.
Dengan demikian, pembuatan peraturan tidak hanya berangkat dari inisiatif  pemerintah  saja,  tapi  juga  harus  mendengarkan  pendapat  dari masyarakat pada umumnya. Tujuannya adalah agar dalam
pelaksanaannya murni berdasarkan kesadaran masyarakat, bukan karena keterpaksaan.

## D.  Penutup
Pada penjelasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa negara Tunisia dalam penerapan perundang-undangan tentang larangan poligami tidak  lepas  dari  unsur  sosial  budaya.  Faktor  di  lapangan,  dengan banyaknya para suami yang menyengsarakan pihak isteri dan anak. Inilah salah  satu  penyebab  yang  menjadikan  berlakunya  perundang-undangan tentang  larangan  poligami.  Karena  ketidakadilan  yang  dilakukan  suami terhadap  para  isterinya.  Tetapi  pada  kenyataannya  peraturan  larangan poligami tersebut berjalan masih belum maksimal. Ini disebabkan karena tidak adanya kesamaan kehendak antara pemerintah dan masyarakat.
Kedepannya  semoga  perundang-undangan  hukum  keluarga  bisa berjalan  dengan  maksimal  dan  benar-benar  menciptakan  keluarga  yang penuh dengan kasih sayang tanpa adanya poligami.

## Daftar Pustaka
Mahmood,Tahir . Statutes of Personal Law in Islamic Coutries: History, Texts and analysis, Edisi revisi II. 1995. New Delhi: ALR.
Muzdhar,  M.  Atho’  dan  Khairuddin  Nasution , Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern, 2003. Jakarta: Ciputat Press.
Muzhar,  M.  Atho . Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi, cet. I. 1998. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
Nasution,  Khoiruddin . Riba & Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, cet. I. 1996.  Yogyakarta;  Pustaka  Pelajar bekerjasama dengan academia.
P.  Entelis,  John.  “Tunisia”  dalam  John  L.  Esposito  dkk.  (ed) The Oxport Encyclopedia Of The Modern Word ,  1995.  New  York:  Oxford University Press.
El-Alami,  Dawoud  dan  Hinchliffe ,  Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World. 1996.  London:  The  hague,  Boston:  Kluwer  Law International.
Carolin Fluehr-Lobban , Islamic Siciety in Practice, 1994.Florida: University Press of Florida.
Anderson, Norman . Law Reform in the Muslim World. 1976. London: The Athlone Press.
Nasution,  Khoiruddin. Perdebatan Singkat Status Poligami: Ditinjau dari Persepekti Syariah Islam, dalam Musawa, 2002. Vol. I No. I, Maret .