## Jurnal KomunikA Vol. 18, No. 2, 2022

## ANALISIS DISKURSUS PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2020-2022
Fredick Broven Ekayanta Universitas Sumatera Utara frbrov@usu.ac.id

## ABSTRAK
Penggunaan perspektif analisis diskursus sebagai alat analisis untuk mengkaji politik Indonesia masih  relatif  jarang  dan  terbatas  dilakukan.  Padahal  perspektif  ini  memiliki  kelebihan  dalam membaca dan menginterpretasikan karakter politik dan kontestasi kuasa yang terjadi. Tulisan ini akan  berupaya  untuk  menganalisis  apa  saja  makna  yang  diproduksi  pada  pidato  kenegaraan presiden  tahun  2020-2022,  dan  mengapa  makna  tersebut,  bukan  yang  lain,  yang  ditampilkan, dalam mengkaji politik Indonesia kontemporer. Dengan menggunakan pidato kenegaraan presiden pada  tahun  2020,  2021,  dan  2022,  dan  data  sekunder  mengenai  kajian  politik  Indonesia,  serta menggunakan  analisis  diskursus  sebagai  teknik  analisis,  tulisan  ini  berargumen  bahwa  kondisi struktural kekuasaan yang belum terdistribusi dengan baik menjadikan diskursus-diskursus atau isu-isu politik yang diproduksi negara, masih tidak menyinggung persoalan riil rakyat yang lebih penting, dan terkadang justru mengandung kontradiksi.

## Kata Kunci: pidato, diskursus, politik, Indonesia

## PENDAHULUAN
Penggunaan  perspektif  analisis  diskursus  (wacana)  sebagai  alat  analisis  untuk  mengkaji politik  Indonesia  masih  relatif  jarang  dan  terbatas  dilakukan.  Padahal  perspektif  ini  memiliki kelebihan  dalam  membaca  dan  menginterpretasikan  karakter  politik  dan  kontestasi  kuasa  yang terjadi. Sebab, sebagaimana dijelaskan oleh Tapiheru & Santoso (2021), bahwa perspektif analisis diskursus didasarkan pada asumsi dasar bahwa semua normalitas tidak pernah terberi, tetapi selalu dikonstruksi melalui wacana sehingga bersifat politis.
Tulisan ini akan berupaya untuk menganalisis apa saja makna yang diproduksi pada pidato kenegaraan  presiden  tahun  2020-2022,  dan  mengapa  makna  tersebut,  bukan  yang  lain,  yang ditampilkan.  Dengan  perspektif  analisis  diskursus,  jawaban  atas  pertanyaan  tersebut  akan menuntun kita untuk mengetahui bagaimana kekuasaan pemerintah dalam membentuk praktik dan rezim yang menjadi bagian dari kehidupan politik di Indonesia sehari-hari.
Pilihan konteks waktu di atas berdasarkan periode kedua masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024), yang sudah berlangsung separuh jalan. Sementara pilihan analisis terhadap pidato  kenegaraan  adalah  mengingat  ini  adalah  momen  tahunan  yang  disampaikan  di  depan

## Jurnal KomunikA Vol. 18, No. 2, 2022
lembaga legislatif yang menjadi representasi dari rakyat, sehingga memiliki atensi dan exposure yang luas. Pidato kenegaraan ini sudah menjadi tradisi untuk menyambut hari kemerdekaan sejak tahun 1967. Pidato presiden sebagai pemimpin negara adalah sesuatu yang penting, dikarenakan negara  adalah  institusi  yang  mengatur  hampir  seluruh  dimensi  dari  kehidupan  rakyatnya. Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Surahmat  (2020)  bahwa:  “Pidato  kenegaraan  memiliki  posisi khusus karena digunakan sebagai laporan kepala negara kepada lembaga tertinggi negara yang merepresentasikan  rakyat  (lembaga  legislatif).  Pidato  kenegaraan  menggambarkan  pencapaian yang  telah  diraih  dan  ambisi  yang  ingin  diwujudkan  pada  masa  yang  akan  datang.  Sementara menurut  Adam  (2011),  pidato  kenegaraan  adalah  medium  penting  bagi  presiden  untuk menjelaskan kepada rakyat apa yang sesungguhnya terjadi dan ke mana Indonesia hendak dibawa.

## KAJIAN LITERATUR
Pendekatan  analisis  diskursus  menyediakan  kerangka  teoritis  dan  analisis  untuk mengungkapkan  bagaimana  beroperasinya  kekuasaan  secara  lebih  mendalam,  melampaui  apa yang tampak dan justru ketika segala sesuatu tampak “normal”. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa  normalitas  bukan  sesuatu  yang  alamiah  atau  terberi,  tetapi  hasil  dari  beroperasinya kekuasaan (Santoso dan Tapiheru 2021).
Ada  dua  prinsip  dalam  analisis  diskursus.  Pertama,  gejala  sosial  dipahami  sebagai  hasil konstruksi sosial yang dinamis sehingga tidak akan pernah selesai dan tidak dapat dipahami secara tuntas keseluruhannya. Maka, pemahaman atas gejala sosial yang diamati selalu bersifat parsial dan temporer. Kedua, makna dapat selalu berubah dan akibat dari dinamika ini selalu ada ruang bagi sejumlah perlawanan sosial dalam proses produksi makna atau definisi. Maka, makna harus dipahami sebagai hasil dari kontestasi kekuasaan dan kepentingan. Tugas analisis diskursus adalah memetakan berbagai kekuasaan dan kepentingan yang berada di balik proses pemaknaan terhadap suatu gejala sosial (Raffiudin 2014).
Dalam  khazanah  teori-teori  diskursus,  dunia  diasumsikan  memiliki  berbagai  bentuk diskursus.  Diskursus-diskursus  tersebut  tidak  statis,  dimana  antara  yang  satu  dengan  yang  lain berlangsung pertarungan untuk menjadi dominan. Pertarungan ini disebut pertarungan diskursif. Tujuan  dari  pertarungan  tersebut  adalah  untuk  merebut  hegemoni.  Laclau  dan  Mouffe menyebutkan  bahwa  diskursus  merebut  hegemoni  terhajadi  pada  fenomena  yang  melekat  pada praktik  politik  apapun.  Dalam  proses  membangun  diskursus,  ada  praktik  yang  disebut  sebagai artikulasi. Artikulasi dapat dipahami sebagai kegiatan/praktik apa pun yang membangun relasi di antara  elemen,  termasuk  identitas,  yang  merupakan  hasil  dari  modifikasi  kegiatan berwacana/berartikulasi (Savirani 2017).

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jurnal KomunikA Vol. 18, No. 2, 2022
Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis diskursus yang dibentuk oleh negara sebagai pemilik kekuaasan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan hegemoni terhadap berbagai diskursus dalam kehidupan politik masyarakat. Tempus (cakupan) dari penelitian ini adalah antara tahun 2020 hingga 2022, sehingga sumber data yang digunakan dalam membangun argumentasi tulisan ini adalah pidato kenegaraan presiden pada tahun 2020, 2021, dan 2022, yang diunduh dari situs Sekretariat Negara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data-data sekunder berupa hasil penelitian yang terkait dengan karakter politik dan kontestasi kuasa yang terjadi di Indonesia dalam rentang waktu yang sama.
Analisis  diskursus  merupakan  praktik  menganalisis  bahan  mentah  dan  informasi  empirik sebagai bentuk diskursif. Diskursif disini dipahami sebagai cakrawala teoritis di mana keberadaan benda/objek dibentuk (Howarth, Norval, dan Stavrakakis 2000). Oleh karena itu teknik analisis data  dalam  tulisan  ini  menggunakan  dua  tahap  “membaca”  dalam  analisis  diskursus.  Pertama, dengan  membaca  data  secara  sederhana  dan  literer  atau  apa  yang  tersaji  secara  kasat  mata. Sehingga,  pada  tahap  ini  peneliti  masih  mengikuti  interpretasi  dominan  terhadap  “teks”  yang diamati.  Dari  hasil  pembacaan  tersebut,  peneliti  melakukan  pengelompokan  data  sebelum menganalisis dan memvalidasi data. Setelah itu, peneliti melakukan pembacaan tahap kedua, yaitu menemukan apa yang tidak disampaikan/dipinggirkan/diabaikan atau yang tidak muncul secara kasat mata dalam “teks” yang diamati. Temuan itu akan menjadi acuan dalam menganalisis relasi kekuasaan  antara  yang  dominan  dan  korban  penindasan  dari  pemilik  kuasa  yang  dominan (Raffiudin 2014).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Artikulasi pada Pidato Kenegaraan Tahun 2020, 2021, dan 2022
Pada  bagian  ini,  peneliti  menjabarkan  isu-isu  apa  yang  diartikulasikan  dalam  teks  pidato kenegaraan tahun 2020, 2021, dan 2022. Tulisan ini berargumen bahwa isu dalam pidato-pidato tersebut adalah isu yang hendak dijadikan menjadi hegemoni dalam diskursus politik Indonesia. Isu tersebut juga menjadi kepentingan yang diprioritaskan oleh pemerintah.
Pada pidato tahun 2020, isu pandemi yang menimbulkan krisis menjadi pembuka teks pidato presiden. Situasi pandemi dijadikan momentum untuk melakukan reformasi fundamental dalam cara bekerja, terutama di sektor kesehatan, pangan, energi, dan industri. Upaya pemerintah dalam melakukan reformasi ini adalah melalui penataan regulasi agar tidak tumpang tindih, merumitkan, dan  menjebak  semua  pihak  dalam  risiko.  Reformasi  fundamental  ini  bertujuan  untuk menumbuhkan ekosistem nasional yang produktif dan inovatif. Seiring dengan itu, presiden juga mengajak  untuk  menumbuhkan  ekosistem  hukum,  politik,  kebudayaan,  dan  pendidikan  yang kondusif. Pada bagian berikutnya, presiden mengungkapkan bahwa tujuan di atas hanya tercapai melalui  kerja  sama  seluruh  komponen  bangsa.  Demokrasi  diakui  menjamin  kebebasan  tetapi kebebasan  yang  menghargai  hak  orang  lain.  Presiden  juga  mengapresiasi  dukungan  legislatif

## Jurnal KomunikA Vol. 18, No. 2, 2022
kepada  pemerintah  dalam  menangani  pandemi,  seperti  menyetujui  dan  mengesahkan  Perppu Nomor 1 Tahun 2020, serta agenda legislasi yang lain seperti RUU Mineral dan Batu Bara. Di bagian akhir pidato, presiden menyinggung kinerja Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung.
Pidato tahun 2021 juga diawali dengan tantangan yang dihadapi Indonesia seperti pandemi, krisis, dan resesi. Untuk mengatasinya, presiden menyebut perlunya bermigrasi ke cara-cara baru di  era  Revolusi  Industri  4.0  agar  bisa  bekerja  lebih  efektif,  efisien,  dan  produktif.  Di  bagian berikutnya, pidato berisi pelibatan masyarakat,TNI, Polri, dan birokrasi dalam mengatasi krisis kesehatan  dan  perekonomian,  terutama  pemerintah  yang  bekerja  keras  mengamankan  pasokan kebutuhan  vaksin  nasional.  Setelah  itu,  presiden  menekankan  kembali  agenda  besar  menuju Indonesia  Maju  dengan  pengembangan  SDM  berkualitas  sebagai  prioritas.  Di  samping  itu, pembangunan  ekonomi  tetap  menjadi  agenda  utama.  Pembangunan  ekonomi,  melalui pembangunan  infrastruktur,  adalah  cara  yang  dipilih  pemerintah  rezim  Presiden  Jokowi  dalam melakukan  reformasi  struktural  perekonomian  Indonesia.  Pandemi  memaksa  pemerintah memberikan  bantuan  sosial  melalui  berbagai  program,  serta  dijadikan  momentum  untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja agar menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru. Oleh karena itu, di bagian berikutnya presiden menceritakan perkembangan investasi. Di bagian akhir,  pidato  berisi  apresiasi  terhadap  kinerja  berbagai  lembaga  negara  serta  ajakan  untuk berpegang teguh pada nilai-nilai toleransi, Bhinnek Tunggal Ika, Gotong Royong, dan Pancasila.
Pidato tahun 2022 diawali dengan pengalaman Indonesia yang dianggap mampu menghadapi krisis global karena berhasil mengendalikan pandemi Covid-19. Kemampuan mengelola pandemi dinilai  menjadi  modal  untuk  mengelola  sumber  daya  alam  yang  melimpah,  dengan  penekanan harus dihilirisasikan dan diindustrikan di dalam negeri agar nilai tambahnya bisa maksimal untuk kepentingan  nasional.  Selain  itu  Indonesia  memiliki  kekuatan  pada  bonus  demografi  dan kepercayaan internasional, yang dapat dikapitalisasi menjadi peluang untuk mencapai kepentingan nasional. Ada lima agenda besar dalam membangun Indonesia yang ditekankan pada pidato kali ini, yaitu hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi  hijau,  perlindungan  hukum,  sosial,  politik,  dan  ekonomi  untuk  rakyat  (seperti pemberantasan korupsi, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, dan reforma agrarian), dukungan kepada UMKM, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Lima agenda besar tersebut ditopang  oleh  manusia  Indonesia  yang  unggul,  yang  dicapai  dengan  peningkatan  layanan kesehatan  dan  pendidikan.  Di  bagian  selanjutnya,  pemilu  diharapkan  tidak  diwarnai  politik identitas, politisasi agama, dan polarisasi sosial lagi. Di bagian akhir, isu geopolitik dunia yang mengancam keamanan kawasan disebutkan.
Tabel. Kata Kunci Utama Pidato Kenegaraan 2020-2022 No Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

## Jurnal KomunikA Vol. 18, No. 2, 2022
Kata Frekuensi Kata Frekuensi Kata Frekuensi 1  Kerja 21 Pandemi 31 Dunia 16 2  Krisis 14 Ekonomi 20 Ekonomi 14 3  Ekonomi 14 Kesehatan 19 Krisis 11 4  Kesehatan 12 Kerja 18 Agenda 8 5  Pembangunan 10 Covid-19 9 Global 7 Sumber: Harian Kompas, 18 Agustus 2022, hal 3
Dari tiga tahun pidato kenegaraan tahun 2020-2022, ada perbedaan kata kunci yang paling sering  diartikulasikan  presiden.  Jika  kata  “kerja”  dan  “pandemi”  menjadi  kata  kunci  tersering diucapkan  pada  pidato  kenegaraan  tahun  2020  dan  2021,  pada  tahun  2022  kata  kunci  yang menonjol adalah “dunia”. Pidato kenegaraan tahun 2020 dan 2021 merupakan pidato kenegaraan yang disampaikan di dua tahun pertama saat pandemi Covid-19 terjadi, sehingga isu-isu mengenai strategi penanganan pandemi dan pemilihan dari krisis menjadi dominan. Hal ini berbeda dengan pidato-pidato  kenegaraan  yang  disampaikan  Presiden  Jokowi  pada  periode  pertamanya  (2014- 2019),  yang  menunjukkan  dominannya  kata-kata  seperti  ekonomi,  pembangunan,  dan infrastruktur.  Ini  tidak  terlepas  dari  strategi  dan  kepentingan  pemerintah  yang  mengejar pembangunan infrastruktur fisik (Ekayanta 2019). Sementara pada tahun 2022, kata-kata kunci yang  dominan  tidak  terlepas  dari  kiprah  Indonesia  di  dunia  internasional  seperti  status  sebagai Ketua Kelompok G20 dan Ketua ASEAN di tahun 2023.

## Isu-isu yang Dipinggirkan pada Pidato Kenegaraan Tahun 2020, 2021, dan 2022
Setelah menjabarkan isu-isu yang ditampilkan di pidato kenegaraan pada bagian sebelumnya, bagian ini menjabarkan isu-isu politik penting yang tidak ditampilkan atau disingkirkan dari teks pidato  tersebut.  Isu-isu  inilah  yang  kemudian  dianggap  bukan  kepentingan  pemerintah,  atau memang disengaja untuk tidak ditampilkan.
Terkait  dengan  penanganan  pandemi,  Fealy  (2020)  berargumen  bahwa  pemerintah  lebih memprioritaskan  aktivitas  ekonomi  ketimbang  kesehatan  masyarakat.  Ini  tercermin  dalam komposisi  Tim  Pemulihan  Ekonomi  dan  Satuan  Tugas  Covid-19  yang  dibentuk  yang  lebih didominasi  oleh  para  ekonom  dan  pebisnis  ketimbang  ahli  kesehatan.  Pemerintah  pun  lebih mengutamakan  pendekatan  keamanan  dalam  penanganan  pandemi,  dengan  melibatkan  militer maupun intelijen. Isu penting lain yang disebutkan Fealy pada politik Indonesia tahun 2020 adalah meningkatnya  tendensi  dinasti  politik  yang  berkompetisi  pada  pemilihan  kepala  daerah  tahun 2020,  termasuk  dari  presiden  itu  sendiri.  Secara  keseluruhan,  Fealy  menyatakan  bahwa  krisis pandemi justru mengakselerasi tendensi otokrasi yang telah berlangsung di Indonesia.
Sementara itu, pada refleksi politik tahun 2021, Setijadi (2021) berpendapat pandemi memberi kesempatan kepada presiden dalam mengkosolidasi kekuasaannya. Padahal, Indonesia yang telah

## Jurnal KomunikA Vol. 18, No. 2, 2022
menghadapi pandemi gelombang kedua membuka masalah akses yang tidak setara di masyarakat terhadap layanan kesehatan. Setijadi juga berpendapat bahwa pemerintah memandang pandemi sebagai  ancaman  terhadap  stabilitas  ekonomi.  Kebijakan  ekonomi  paling  utama  pada  masa pandemi ini adalah pengesahan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatukan lebih dari 70 regulasi di bidang investasi, ketenagakerjaan, perpajakan, dan isu lingkungan. Padahal UU tersebut  mendapat  protes  dari  banyak  kalangan  masyarakat  sipil,  terutama  serikat  buruh  dan organisasi non pemerintah di bidang lingkungan. Penanganan pandemi yang melibatkan polisi, militer,  dan  intelijen  juga  berlanjut  di  tahun  2021,  sehingga  kebijakan  ini  dinilai  membuat demokrasi justru terdekonsolidasi. Pada akhirnya, Setijadi berkesimpulan bahwa Presiden Jokowi berhasil mengkonsolidasi kekuasaannya yang ditandai dengan tingginya popularitasnya, besarnya dukungan koalisi di parlemen, dan tidak memiliki oposisi yang efektif.
Dalam  analisis  Maqoma  (2021)  terhadap  pidato  kenegaraan  tahun  2015-2021,  presiden menyinggung  masalah  ekonomi,  industri,  dan  infrastruktur  sebagai  isu  yang  dominan  dan disebutkan hingga 66 kali, sementara isu lingkungan hanya disebut tiga kali dalam rentang waktu tersebut. Demikian pula respon dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melalui siaran persnya yang mengungkapkan bahwa tidak ada satu katapun terkait perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup dalam pidato kenegaraannya. Terkait dengan pandemi, pemerintah disebut tidak menyinggung  dan  tidak  mengakui  kegagalannya  dalam  pandemi  (gagal  mengendalikan  harga masker,  oksigen,  tes,  hingga  korupsi  bantuan  sosial)  (walhi.or.id  2021).  Sebuah  analisis  juga berpendapat  bahwa  pidato  kenegaraan  di  tahun  2021  tidak  berisikan  hal-hal  yang  penting  dan memiliki banyak kontradiksi. Beberapa isu penting yang tidak disampaikan adalah kekerasan dan masalah  hak  asasi  manusia  kepada  para  jurnalis,  pemberantasan  korupsi,  krisis  iklim,  aktivitas perekonomian di bidang ekstraktif dan eksploitasi yang merusak sumber daya dan lingkungan, kecenderungan  sentralisasi  kewenangan  yang  menyebabkan  berkurangnya  keterlibatan pemerintah daerah, serta kelonggaran peraturan lingkungann (Wicaksono 2021).
Isu terpenting yang menjadi perhatian banyak ilmuwan sosial politik, tetapi diabaikan dalam pidato kenegaraan, pada beberapa tahun terakhir adalah buruknya situasi demokrasi di Indonesia yang  tengah  mengalami  kemunduran  yang  sangat  serius  (Wijayanto,  Budiatri,  dan  Wiratman 2021). Beberapa tahun terakhir, banyak kajian yang menyoroti menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia,  seperti  kumpulan  tulisan  yang  disunting  oleh  Power  dan  Warburton  (2021)  yang berjudul Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi? dan karya Davidson (2022) berjudul Demokrasi  Indonesia  Pasca-Orba:  Antara  Inovasi,  Stagnasi,  dan  Polarisasi. Kajian-kajian mengenai penurunan kualitas demokrasi yang menggunakan perspektif liberal-pluralis memiliki asumsi  bahwa  demokrasi  di  Indonesia  memiliki  trajektori  dari  transisi,  ke  konsolidasi,  dan pendalaman.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  demokrasi  Indonesia  tidak  bergerak  ke  arah pendalaman  demokrasi,  tetapi  justru  mengarah  pada  dekonsolidasi.  Kondisi  inilah  yang  juga menjelaskan mengapa isu-isu penting dan prinsipil dalam demokrasi seperti perpanjangan masa

## Jurnal KomunikA Vol. 18, No. 2, 2022
jabatan presiden ataupun penundaan pemilihan umum yang sempat ramai pada awal 2022 tidak disinggung sama sekali dalam pidato kenegaraan.
Sementara itu kajian-kajian yang menggunakan pendekatan ekonomi politik struktural, sejak awal sudah memprediksi bahwa demokratisasi di Indonesia memang bermasalah (Hadiz 2010), dan belum ada tanda-tanda baik bahwa transformasi ke arah perubahan struktur kekuasaan yang lebih merata akan terjadi. Pendekatan ekonomi politik struktural akan memberikan jawaban yang lebih jelas terkait mengapa kemudian isu-isu demokrasi terpinggirkan oleh isu-isu dominan dalam pidato  kenegaraan  presiden.  Sebagaimana  yang  disimpulkan  oleh  Anugrah  (2014)  bahwa persoalan  utama  politik  Indonesia  adalah  secara  struktural,  tidak  banyak  yang  berubah  dari konstelasi politik yang masih didominasi oleh sejumlah elite yang (secara langsung maupun tidak langsung) melanggengkan teknorasi kapital di dalam ranah demokrasi elektoral.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  artikel  ini  menyimpulkan  bahwa  kondisi  struktural kekuasaan  yang  belum  terdistribusi  dengan  baik  menjadikan  diskursus-diskursus  atau  isu-isu politik yang diproduksi negara, melalui pidato kenegaraan, masih tidak menyinggung persoalan riil rakyat yang lebih penting, dan terkadang justru mengandung kontradiksi. Makna dominan yang diartikulasikan melalui pidato kenegaraan tahun 2020 hingga 2022 masih didominasi oleh istilah perekonomian, sementara kata “krisis” dan “pandemi” muncul berkaitan dengan konteks pandemi Covid-19  yang  sedang  terjadi.  Akan  tetapi,  makna  yang  ditampilkan  adalah  peran  dan  klaim keberhasilan negara dalam menangani pandemi. Padahal jika “dibaca” lebih lanjut, pandemi justru dimanfaatkan untuk mengkonsolidasi kekuasaan yang kemudian menghasilkan penurunan kualitas demokrasi.

## DAFTAR REFERENSI
- Adam, Asvi Warman. 2011. “Salah Kaprah Pidato Kenegaraan”. Koran Tempo. 18 Agustus.
- Anugrah, Iqra. 2014. “Menyambut 2014”, https://iqraanugrah.com/2014/01/22/menyambut-2014/.
- Davidson, Jamie. 2022. Demokrasi Indonesia Pasca-Orba: Antara Inovasi, Stagnasi, dan Polarisasi. Yogyakarta: INSISTPress.
- Ekayanta,  Fredick  Broven.  2019.  “Ideology  and  Pragmatism:  Discourse  Factors  in Infrastructure Development in Indonesia’s Jokowi-JK Era”. Jurnal Politik, Vol 4, No 2, 297-
- Fealy, Greg. 2020. “Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism, and the Overbearing State”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol 56, No 3, 301-323.
- Hadiz, Vedi. 2010. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective. Stanford: Stanford University Press.

## Jurnal KomunikA Vol. 18, No. 2, 2022
- Howarth, David, Aletta Norval, dan Yannis Stavrakakis (ed). 2000. Discourse Theory and Political Analysis: Identites, Hegemonies, and Social Change. Manchester dan New York: Manchester University Press.
- Maqoma, Robby Irfany. 2021. “Di tengah ancaman pemanasan global, pidato kenegaraan Jokowi hanya sekali menyinggung isu iklim – ekonomi disebut 66 kali”. The Conversation. https://theconversation.com/di-tengah-ancaman-pemanasan-global-pidato-kenegaraan- jokowi-hanya-sekali-menyinggung-isu-iklim-ekonomi-disebut-66-kali-166215.
- Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI  dalam  rangka  HUT  Ke-75  Proklamasi  Kemerdekaan  RI.  2020.  Diunduh  dari https://www.setneg.go.id/baca/index/pidato_presiden_ri_pada_sidang_tahunan_mpr_ri_d an_sidang_bersama_dpr_ri_dan_dpd_ri_dalam_rangka_hut_ke_75_proklamasi_kemerde kaan_republik_indonesia.
- Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI  dalam  rangka  HUT  Ke-76  Proklamasi  Kemerdekaan  RI.  2021.  Diunduh  dari https://www.setneg.go.id/baca/index/pidato_presiden_ri_pada_sidang_tahunan_mpr_ri_d an_sidang_bersama_dpd_ri_dan_dpr_ri_dalam_rangka_hut_ke_76_proklamasi_kemerde kaan_ri.
- Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI  dalam  rangka  HUT  Ke-77  Proklamasi  Kemerdekaan  RI.  2022.  Diunduh  dari https://www.setneg.go.id/baca/index/pidato_presiden_ri_pada_sidang_tahunan_mpr_ri_d an_sidang_bersama_dpr_ri_dan_dpd_ri_dalam_rangka_hut_ke_77_proklamasi_kemerde kaan_ri.
- Power, Thomas dan Eve Warburton (ed). 2021. Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?, Jakarta: KPG, Public Virtue, dan Kurawal Foundation.
- Raffiudin, Riaty (ed). 2014. Panduan Praktis Metode Penelitian Sosial. Depok: Puskapol UI.
- Santoso,  Purwo  dan  Joash  Tapiheru.  2021.  “Memahami  Politik  Pemerintahan  Melalui Makna: Hegemoni, Subjektifikasi, dan Afeksi”, dalam Mas,udi, Wawan & Abdul Gaffar Karim (editor). Tentang Kuasa: Lingkup Kajian, Metodologi, dan Pengajaran Ilmu Politik & Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Savirani,  Amalinda.  2017.  “Pertempuran  Makna  “Publik”  dalam  Wacana  Proyek Reklamasi Teluk Jakarta”. Prisma, Vol 36, No 1, 112-126.
- Setijadi, Charlotte. 2021. “The Pandemic as Political Opportunity: Jokowi’s Indonesia in the Time of Covid-19”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol 57, No 3, 297-320.
- Surahmat.  2020.  “Analisis  pidato  kenegaraan  Jokowi  ungkap  keterbatasan  pemerintah dalam  hadapi  pandemi”. The  Conversation. https://theconversation.com/analisis-pidato- kenegaraan-jokowi-ungkap-keterbatasan-pemerintah-dalam-hadapi-pandemi-145340.

## Jurnal KomunikA Vol. 18, No. 2, 2022
- Tapiheru, Joash dan Purwo Santoso. 2021. “Wacana sebagai Objek Kajian: Ulasan Kajian dengan  Analisis  Wacana  di  DPP  UGM  dan  Arah  Pengembangan  ke  Depan”,  dalam Mas,udi,  Wawan  &  Abdul  Gaffar  Karim  (editor). Tentang  Kuasa:  Lingkup  Kajian, Metodologi,  dan  Pengajaran  Ilmu  Politik  &  Pemerintahan. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
- Walhi.or.id. “Merespon  Pidato  Kenegaraan  Jokowi  di  Sidang  Tahunan  MPR  2021”. https://www.walhi.or.id/merespon-pidato-kenegaraan-jokowi-di-sidang-tahunan-mpr- 2021.
- Wicaksono, Raden Ariyo. “Ramai-Ramai Kritik Pidato Kenegaraan Presiden”, betahita.id, https://betahita.id/news/lipsus/6458/ramai-ramai-kritik-pidato-kenegaraan- presiden.html?v=1633040420