## KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI KOTA BENGKULU TAHUN 2015 – 2019
Barika , email; barikaramli11@gmail.com Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universita Bengkulu
Yusnida , email; yusnida@unib.ac.id Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universita Bengkulu

## ABSTRACT
This study aims to analyze The Poverty Characteristic in Bengkulu City. We use  descriptive qualitative  method  according  mixing  data  from  Central  Bureau  of  Statistics  (BPS)  and  The National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K). This study found that the percentage of poor people in the city of Bengkulu during 2015-2019 decreased, as well as the poverty  depth  index  (P1)  and  the  poverty  severity  index  (P2).  The  poverty  line  shows  an increasing trend and in 2019 it will be IDR 660,442 per capita per month. The Selebar sub- district has the largest distribution of the number of poor people in the city of Bengkulu is in. The largest number of children attending school in the poor population group in a wide district, and the number of children attending school is greater than those who do not. The number of people over 15 years of age who do not work is more than those who work. The largest housing ownership status is self-owned with the main source of lighting from PLN electricity.
Key words: Poverty, Poverty Gap Index, Poverty Severity Index, Poverty line, Poverty Characteristic.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  target The  Millenium  Development  Goals (MDG’s)  adalah mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 50% pada tahun 2015. Dengan berakhirnya  era  MDGs  yang  berhasil  mengurangi  penduduk  miskin  dunia hampir  setengahnya.  Selanjutnya  saat  ini  memasuki  era  SDGs  ( sustainable development goals ), yang dimulai dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal  25-27  September  2015  di  markas  besar  PBB  (Perserikatan  Bangsa- Bangsa),  New  York,  Amerika  Serikat.  Acara  tersebut  merupakan  kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs ( Sustainable Development Goals ) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara.
BPS,  2018  merilis  bahwa  selama  periode  September  2017–Maret  2018, jumlah  penduduk  miskin  di  daerah  perkotaan  turun  sebanyak  128,2  ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada  Maret  2018).  Persentase  penduduk  miskin  di  daerah  perkotaan  pada September 2017 sebesar 7,26 persen, turun menjadi 7,02 persen pada Maret 2018.
Provinsi  Bengkulu  merupakan  propinsi  yang  memiliki  prosentase  jumlah penduduk  miskin  sebesar  (15,41)  persen  pada  tahun  2018.  Prosentase  ini lebih tinggi di bandingkan angka prosentase jumlah penduduk miskin secara nasional yakni (9,66) persen. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita  per  bulan  dibawah  Garis  Kemiskinan  dikategorikan  sebagai penduduk miskin. Tahun 2016 persentase jumlah penduduk miskin di kota Bengkulu  sebesar  20,72  persen  danwilayah  yang  memiliki  persentase penduduk  miskin  tertinggi  adalah  kabupaten  Kaur  (22,36)persen.  Secara umum di wilayah propinsi Bengkulu terjadi penurunan persentase penduduk miskin  di  mana  pada  tahun  2018  di  kota  Bengkulu  persentase  jumlah penduduk miskin turun menjadi (18,82) persen.
Di  kota  Bengkulu  terjadi  penurunan  tingkat  kemiskinan  namun  masih memiliki tingkat ketimpangan pengeluaran yang tinggi. Berdasarkan data dan fenomena  diatas  menarik  minat  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  untuk menggali  bagaimana  karakteristik  kemiskinan  di  kota  Bengkulu.  Adapun Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Karakteristik  Kemiskinan  di kota Bengkulu.

## TINJAUAN PUSTAKA
Ellis (1983) dalam Darwin (2002), menyebutkan bahwa dimensi kemiskinan dapat diidentifikasi menurut ekonomi, sosial, dan politik. Kemiskinan ekonomi adalah kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan  sekelompok  orang.  Kemiskinan  ekonomi  ini  terbagi  menjadi dua  bagian  yaitu  kemiskinan  absolut  dan  kemiskinan  relatif.  Kemiskinan absolut adalah seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum. Sedangkan  kemiskinan  relatif  adalah  seseorang  tidak  mampu  memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan masyarakat saat itu.
Supriatna (1997) mengutarakan terdapat lima karakteristik penduduk miskin yakni
a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri.
b. Peluang untuk memiliki asset produski secara mandiri tidak ada.
c. Memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
d. Rata-rata atau kebanyakan tidak mempunyai fasilitas.
e. Relatif  berusia    muda  dan  tidak  mempunyai  keterampilan  atau pendidikan yang memadai.
Todaro  &  Smith  (2003)  menyatakan  bahwa  keberhasilan  pembangunan ekonomi  suatu  negara  ditunjukkan  oleh  tiga  nilai  pokok  yaitu  (1) berkembangnya  kemampuan  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan pokoknya  (sustenance),  (2)  meningkatnya  rasa  harga  diri  ( selfesteem ) masyarakat  sebagai  manusia,  dan  (3)  meningkatnya  kemampuan masyarakat untuk memilih ( freedom from servitude ) yang merupakan salah satu  dari  hak  asasi  manusia.  Nilai-nilai  pokok  tersebut  sesuai  dengan  apa yang dikemukakan oleh Amartya Sen (1999: 3) – pemenang Nobel Ekonomi 1998 - bahwa ‘ development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedoms that people enjoy’ .
Yang  dimaksud  lingkaran  kemiskinan  adalah  suatu  rangkaian  yang salingmempengaruhi  satu  sama  lain  secara  sedemikian  rupa,  sehingga menimbulkan  suatu  keadaan  dimana  suatu  negara  akan  tetap  miskin  dan akan  banyak  mengalami  kesukaran  untuk  mencapai  tingkat  pembangunan yang  lebih  baik.  Adanya  keterbelakangan,  ketidak  sempurnaan  pasar,  dan kurangnya  modal  menyebabkan  rendahnya  produktifitas.  Rendahnya produktifitas  mengakibatkan  rendahnya  pendapatan  yang  mereka  terima. Rendahnya  pendapatan  akan  berimplikasi  pada  rendahnya  tabungan  dan investasi,  baik  investasi  manusia  maupun  investasi  kapital.  Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse 1953 yang menyatakan “ a poor country is a poor because it is poor” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).
BPS  mendefinisikan  kemiskinan  menggunakan  konsep  kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan  dipandang  sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata- rata  pengeluaran  perkapita  perbulan  dibawah  garis  kemiskinan.  Garis Kemiskinan  (GK)  merupakan  penjumlahan  dari  Garis  Kemiskinan  Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata  pengeluaran  perkapita  per  bulan  dibawah  Garis  Kemiskinan dikategorikan  sebagai  penduduk  miskin.  Garis  Kemiskinan  Makanan  (GKM) merupakan  nilai  pengeluaran  kebutuhan  minimum  makanan  yang disetarakan  dengan  2100  kilokalori  perkapita  perhari.  Paket  komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi- umbian,  ikan,  daging,  telur  dan  susu,  sayuran,  kacang-kacangan,  buah- buahan,  minyak  dan  lemak,  dll).  Garis  Kemiskinan  Non  Makanan  (GKNM) adalah  kebutuhan  minimum  untuk  perumahan,  sandang,  pendidikan  dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar  non makanan  diwakili  oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Hasil  penelitian  Damrul  Ahmad  (2018)  menunjukkan  bahwa kemiskinan mempengaruhi  ketimpangan  pendapatan  dan  ketimpangan  pendapatan mempengaruhi kemiskinan, sehingga dapat di artikan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan memiliki hubungan kausalitas. Kedua, kemiskinan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
mempengaruhi  tingkat  pendidikan  dan  tingkat  pendidikan  tidak mempengaruhi kemiskinan, sehingga dapat diartikan antara kemiskinan dan tingkat pendidikan hanya memiliki hubungan satu arah. Ketiga, ketimpangan pendapatan tidak mempengaruhi tingkat pendidikan, dan tingkat pendidikan tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan, sehingga dapat disimpulkan antara  ketimpangan  pendapatan  dan  tingkat  pendidikan  tidak  memiliki hubungan satu arah maupun dua arah.
Rini  dan  Sugiharti  (2016),  menyatakan  bahwa  pada  tahun  2012  melalui aanalisis pemetaan kemiskinan maaka terdapat empat kuadran kemiskinan. pada  kuadran  satu  terdiri  dari  Provinsi  Bengkulu,  Lampung,  Jawa  Tengah, Jawa  Timur,  Sulawesi  Selatan,  Sulawesi  Tenggara,  Gorontalo,  Sulawesi Barat,  Maluku,  dan  Papua  Barat.  Kuadran  dua  terdiri  dari  Provinsi  Aceh, Sumatera  Selatan,  DI  Yogyakarta,  NTB,  dan  NTT.kuadran  tiga  terdiri  dari Provinsi  Sumatera  Utara,  Riau,  Kepulauan  Bangka  Belitung,  Banten, Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Selatan,  dan  Kalimantan  Timur.  Kuadran empat yakni provinsi Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.
Nurwanti  (2008)  meneliti  Kemiskinan  melalui  Model  Pengukuran, Permasalahan  dan  Alternatif  Kebijakan  menemukan  hasil  bahwa  Tingkat kemiskinan  di  Indonesia  selama  kurun  waktu  1999-2006  cenderung  terus mengalami  peningkatan,pada  tahun  2006  tingkat  kemiskinan  masih  jauh lebih tinggi dari apa yang ditargetkan dalam MDGs. Bentuk-bentuk kebijakan dan program yang ada masih dirasakan kurang efektif mengatasi kemiskinan. Untuk itu diperlukan kebijakan yang dirumuskan melalui berbagai persiapan dan  pentahapan.  Ada  lima  faktor  yang  diketahui  berkorelasi  dengan kemiskinan  di  Indonesia,  yaitu  pendidikan,  jenis  pekerjaan,  gender,  akses terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur serta lokasi geografis. Perhatian pada  faktor-faktor  tersebut  saat  melakukan  perumusan  kebijakan  akan berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan di setiap wilayah.
Spaho (2014) dalam penelittiannya yang berjudul Determinants of poverty in Albania mengemukakan  bahwa  variabel  yang  mempengaruhi  status kemiskinan rumah tangga adalah ukuran dan tempat tinggal rumah tangga. Dikarenakan  jumlah  penduduk  miskin  meningkat  di  daerah  perkotaan  dan pedesaan  maka  diperlukan  upaya  pengentasan  kemiskinan  yang  harus dilakukan.  Hal  ini    untuk  meningkatkan  karakteristik  sosial  dan  demografi rumah tangga. Untuk mengurangi kemiskinan, maka haruys memperhatika peningkatan kepada sektor manufaktur, pertanian dan pariwisata.
Banks  (2017)  melakukan  tinjauan  sistematis  tentang  kemiskinan  dan ketidakmampuan  Negara  berpendapatan  rendah  hinggsa  Sedang.  Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa ada hubungan positif antara disabilitas dan kemiskinan. Hubungan antara ketidakmampuan dan kemiskinan ini tetap ada berdasarkan jenis kelamin, ukuran  tipe kemiskinan yang digunakan dan penurunan  nilai.  Hubungan  positif  akan  meningkat  dengan  meningkatnya
tingkat  pendapatan,  dengan  59%  dari  pendapatan  rendah,  67%  dari pendapatan menengah ke bawah dan 72% dari pendapatan menengah ke atas.
Islam (2017) dalam penelitian yang berjudul Impact on poverty and income inequality in Malaysia’s economic growth menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara signifikan berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan  pendapatan.  Namun,  Pertumbuhan  ekonomi  saja  mampu menjelaskan perubahan kemiskinan. Pola pertumbuhan merupakan hal yang penting  dalam  menentukan  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  dalam mengurangi  kemiskinan  dan  ketimpangan  pendapatan.  Sector  manufaktur merupakan  sumber  utama  pertumbuhan  ekonomi,  telah  memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi insiden kemiskinan di Malaysia.
Ogwumike  (2013)  meneliti Determinants  of  Poverty  among  Farming Households  in  Nigeria. Hasil  penelitiannya  menunjukkan  Faktor  penentu kemiskinan antara lain karakteristik sosial ekonomi rumah tangga, aset fisik dan  lokasi  tempat  tinggal/zona  geopolitik.  Temuan  utama  dari  studi  ini meliputi: pendapatan petani berbanding  terbalik dengan status kemiskinan rumah tangga; dimana jika terjadi peningkatan pendapatan satu persen dari kegiatan  pertanian  akan  mengurangi  probabilitas  rumah  tangga  petani menjadi  miskin  sebesar  16  persen.  Langkah  -  langkah  untuk  mengurangi kemiskinan  di  antara  rumah  tangga  pertanian  di  Nigeria  harus  ditujukan untuk  meningkatkan  kesuburan  tanah  dan  hasil  produksi.  Penyediaan infrastruktur  dasar  di  daerah  pedesaan  khususnya  merupakan  persyaratan yang diperlukan untuk mengentasan kemiskinan. Akses fasilitas kredit oleh petani dapat ditingkatkan melalui koperasi daerah pedesaan.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian adalah  deskriptif  kuantitatif.  Nazir  (2005) bahwa  metode deskriptif    adalah    suatu    metode    dalam    meneliti    status    sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran,  ataupun suatu  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang  .  Menurut    Sugiyono  (2011) menyatakan  bahwa  metode  penelitian  kuantitatif  dapat  diartikan  sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada  filsafat  positivisme,  digunakan untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel  tertentu, Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif/statistik,  dengan  tujuan  untuk  menguji  hipotesis  yang telah ditetapkan.
Data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu data yang tidak dihimpun secara langsung, tetapi diperoleh dari pihak kedua (Riduan,  2004).  Data  yang  akan  dikumpulkan  meliputi  data  tingkat kemiskinan,  data  garis  kemiskinan,  data  kedalaman  kemiskinan,  data keparahan  kemisninan,  data  jumlah  penduduk  miskin  dan  data-data  yag terkait  dengan  tujuan  penelitian.  Sumber  data  diperoleh  dari  Biro  Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Kemiskinan(TNP2K). Data yang digunakan adalah data yang mengacu pada hasil kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kuantitatif.  Sudjana (2001) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang berusaha mendeskripsikan  suatu  gejala,  peristiwa,  kejadian  yang  terjadi  pada  saat sekarang”.  Kasiram  (2008)  menyatakan  penelitian  kuantitatif  merupakan suatu  proses  menemukan  pengetahuan  yang  menggunakan  data  berupa angka  sebagai  alat  menganalisis  keterangan  mengenai  apa  yang  ingin diketahui.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Perhitungan dan Interpretasi Data

## Persentase jumlah penduduk Miskin
Persentase  jumlah  penduduk  miskin  di  Kota  Bengkulu  selama  lima  tahun terakhir masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional. Jumlah penduduk miskin  di  Indonesia  pada  tahun  2015  sebanyak  11,13  persen  dan  turun menjadi 9,22 persen pada tahun 2019. Tingkat kemiskinan di Kota Bengkulu masih  di  atas  tingkat  kemiskinan  provinsi  Bengkulu.  Provinsi  Bengkulu merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi ke tujuh di Indonesia. Sedangkan  di  sumatera  merupakan  provinsi  dengan  persentse  jumlah penduduk miskin tertinggi kedua setelah provinsi Aceh.

## Sumber data: bps.go.id
Gambar 1. Persentase penduduk miskin di kota Bengkulu, provinsi Bengkulu dan Indonesia tahun 2015-2019.
Persentase jumlah penduduk miskin di kota Bengkulu di atas persentase jumlah  penduduk  miskin  provinsi  dan  Nasional.  Persentase  jumlah penduduk  miskin  Kota  Bengkulu  berada  pada  urutan  ke-empat  setelah kabupaten  Seluma,  Kaur  dan  Bengkulu  Selatan.  Pada  tahun  2014 persentase  jumlah  penduduk  miskin  di  kota  Bengkulu  sebesar  21,14 persen  dan  menurun  hingga  tahun  2019  menjadi  18,09  persen. Penurunan  tingkat  kemiskinan  di  Kota  Bengkulu  sejalan  dengan
21.14 20.72 19.18 18.82 18.09 17.88 17.32 16.45 15.43 15.23 11.13 10.7 10.12 9.66 9.22 2015 2016 2017 2018 2019 Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Indonesia
penurunan  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia.  Secara  rata-rata  jumlah penduduk miskin di provinsi Bengkulu sebanyak 17,88 persen menurun menjadi 15,23 persen pada tahun 2019.

## Garis Kemiskinan
Garis Kemiskinan diartikan sebagi suatu kemampuan yang dapat diacapai oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Kebutuhan hidup dasar terdiri dari kebutuhan untuk melakukan konsumsi makanan dan bukan makanan.
Sumber : Badan Pusat Statistik 2020.
Gambar 2. Angka garis kemiskinan Indonesia, provinsi Bengkulu dan kota Bengkulu tahun 2015-2019.
Angka garis kemiskinan Indonesia, provinsi Bengkulu dan kota Bengkulu tahun  2015-2019.  Secara  nasional  pada  tahun  2015  garis  kemiskinan sebesar  Rp.330.760,-  perkapita  perbulan  dan  mengalami  peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 menjadi Rp.425.250,0 perkapita perbulan. Di provinsi Bengkulu pada tahun 2015 garis kemiskinan sebesar Rp.380.029,029  perkapita  perbulan  dan  di  kota  Bengkulu  sebesar Rp.494.825,-  perkapita  perbulan.  Adapun  pada  tahun  2019  meningkat menjadi Rp.499.660,- di provinsi Bengkulu dan Rp.660.442,-. Penduduk yang memiliki pendapatan perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

## Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Sumber : Badan Pusat Statistik 2020.
Gambar 3. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.
380029 416427 450648 481425 499660 494825 535893 584265 642314 660442 330760 361267 381243 401220 425250 2015 2016 2017 2018 2019 BENGKULU Kota Bengkulu Indonesia 1.22 1.55 1.38 1.22 0.64 0.71 0.51 0.45 0.44 0.41 0.46 0.36 2016 2017 2018 2019
Indeks Keparahan Kemiskinan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Mengetahui  indeks  kedalaman  kemiskinan  bertujuan  untuk  melihat sejauh  mana  kesenjangan  pengeluaran  penduduk  miskin  jika dibandingkan  dengan  garis  kemiskinan.  Angka  indeks  yang  semakin meningkat  mengindikasikan  semakin  jauh  rata-rata  pengeluaran penduduk  dari  garis  kemiskinan.  Di  kota  Bengkulu  tahun  2017  indeks kedalaman kemiskinan nilainya semakin meningkat dibandingkan tahun 2016 yakni dari 4,11 menjadi 4,69. Pada tahun 2018 indeks kedalaman kemiskinan  menjadi  turun  hingga  tahun  2019.    Penurunan  indeks kedalaman kemiskinan tidak hanya terjadi di kota Bengkulu. Di provinsi Bengkulu  dan  nasional  juga  terjadi  penurunan  indeks  kedalaman kemiskinan  yang  mengindikasikan  bahwa  rata-rata  pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan semakin dekat.
Adapun  indeks  keparahan  kemiskinan  menunjukkan  ukuran  seberapa timpang  pengeluaran  diantara  penduduk  miskin.  Indeks  yang  semakin tinggi  berarti  ketimpangannya  semakin  tinggi  pula.  Dari  gambar  5.5 diketahui  bahwa  ketimpangan  pengeluaran  diantara  penduduk  miskin kota  Bengkulu  lebih  tinggi  dari  ketimpangan  pengeluaran  penduduk provinsi  Bengkulu.  Tahun  2017  ketimpangan  pengeluaran  diantara penduduk  miskin  adalah  yang  tertinggi  dan  semakin  menurun  hingga tahun  2019.  Hal  ini  berarti  bahwa  ketimpangan  pengeluaran  antara penduduk miskin semakin rendah.

## Karakteristik masyarakat miskin di kota Bengkulu
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulan  Kemiskinan  (TNP2K)  membagi kelompok  rumah  tangga/individu  miskin  dalam  4  kelompok  status kesejahteraan  rendah.  Desil  1  merupakan  kelompok  Rumah Tangga/Individu  dengan  kondisi  kesejahteraan  sampai  dengan  10% terendah  di  Indonesia.  Desil  2  merupakan  kelompok  Rumah Tangga/Individu  dengan  kondisi  kesejahteraan  di  atas  10%-20% terendah  di  Indonesia.  Desil  3  merupakan  kelompok  Rumah Tangga/Individu  dengan  kondisi  kesejahteraan  di  atas  20%-30% terendah  di  Indonesia  dan  desil  4  merupakan  kelompok  Rumah Tangga/Individu  dengan  kondisi  kesejahteraan  di  atas  30%-40% terendah di Indonesia. Data yang digunakan mengacu pada hasil kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015.

## Sebaran rumah tangga miskin di kota Bengkulu
Kota  Bengkulu  secara  administrative  terdiri  dari  9  kecamatan.  Jumlah rumah  tangga  miskin  di  kota  Bengkulu  tersebar  di  9  kecamatan  yakni kecamatan  Selebar,  kecamatan  Kampung  Melayu,  Kecamatan  Gading Cempaka, kecamatan Ratu Agung, kecamatan Ratu Samban, kecamatan Singaran  Pati,  kecamatan  Teluk  Segara,  kecamatan  Sungai  Serut  dan Kecamatan Muara Bangkahulu. Jumlah rumah tangga miskin tersebar di kota Bengkulu  di 9 kecamatan.
Sumber: Pengolahan data sekunder tahun 2020.
Gambar 4. Persentase Sebaran Rumah Tangga miskin di kota Bengkulu dengan status tingkat kesejahteraan 40 persen terendah di Indonesia.
Kecamatan  yang  memiliki  persentase  jumlah  rumah  tangga  miskin terbanyak  adalah  kecamatan  Selebar.  Di  kecamatan  selebar  sebaran jumlah rumah tangga miskin terdiri dari 19,95% pada desil 1*, sebanyak 23,20% pada desil 2*, sebesar 23,11 persen pada desil 3* dan 24,86% Pada  desil  4*.  Di  kecamatan  Kampung  Melayu  sebaran  jumlah  rumah tangga miskin sebesar 16 persen, di kecamatan Ratu Agung 14 persen, kecamatan  Singaran  Pati  11  persen,  di  kecamatan  Teluk  Segara  dan Muara Bangkahulu masing-masing 9 persen dan terendah di kecamatan Gading Cempaka sebesar 5 persen.

## Sebaran Individu miskin berdasarkan kelompok usia
Berdasarkan  kelompok  usia,  sebaran  individu  miskin  di  kota  Bengkulu terbagi dalam 5 kelompok utama. Penduduk kelompok usia kurang dari 6 tahun,  persentase  tertinggi  adalah  kecamatan  Selebar  (23,88%)  dan terendah di kecamatan Gading Cempaka (4,03%). Pada kelompok usia 6- 14  tahun  selain  kecamatan  Selebar,  di  kecamatan  Kampung  Melayu sebaran  penduduk  miskin  tergolong  tinggi  yakni  17,64%.  Penduduk miskin  pada  kelompok  usia  14-44  tahun  persentase  terbesar  ada  di kecamatan Selebar sebesar 21,20 % dan terendah di kecamatan Gading Cempaka sebesar 5,08%. Di atas usia 45 tahun sebaran Penduduk miskin terbesar  ada  di  kecamatan  Selebar,  kecamatan  Kampung  Melayu  dan kecamatan Ratu Agung.
Selebar 21% Kampung Melayu 16% Gading Cempaka 5% Ratu Agung 14% Ratu Samban 7% Singaran Pati 11% Teluk Segara 9% Sungai Serut 8% Muara Bangkahulu 9%
Sumber : Pengolahan data sekunder tahun 2020.
Gambar 5. Persentase penduduk miskin berdasarkan kecamatan dan kelompok usia.
Jumlah penduduk miskin di kota Bengkulu di atas 50 persen pada rentang usia 14-44 tahun. Kecamatan kampong Melayu dan kecamatan Singaran Pati  memiliki  persentase  terbesar  pada  kelompok  usia  ini.  Persentase penduduk usia kurang dari 6 tahun dan lebih dari 60 tahun terbanyak ada di kecamatan teluk Segara dan terendah di kecamatan Singaran Pati

## Persentase  anak  yang  bersekolah  dan  tidak  bersekolah    pada keluarga miskin  di kota Bengkulu.
Dari sisi pendisikan anak pada penduduk miskin di kota Bengkulu, Anak usia  sekolah  yakni  berusia  7-18  tahun.  Meskipun  berada  pada  status kesejahteraan rendah/miskin, kesadaran orang tua akan pendidikan bagi anak cukup tinggi, yakni sebanyak 85 persen anak bersekolah dan sisanya 15 persen tidak bersekolah.

## Sumber : Pengolahan data sekunder 2020.
Gambar 6. Persentase anak yang bersekolah dan tidak bersekolah pada kelompok penduduk miskin di kota Bengkulu.
Selebar Kampung Melayu Gading Cempaka Ratu Agung Ratu Samban Singaran Pati Teluk Segara Sungai Serut Muara Bangkahulu 53.06 52.67 53.16 52.23 51.49 53.64 50.53 51.94 53.24 Usia >60 tahun usia 45-59 tahun usia 14-44 tahun usia 6 -14 tahun Usia < 6 tahun
Selebar Kampung Melayu Gading Cempaka Ratu Agung Ratu Samban Singaran Pati Teluk Segara Sungai Serut Muara Bangkahulu 21.25 16.26 13.24 21.52 18.83 12.25 % Anak yang Tidak Bersekolah
% Anak yang Bersekolah
Total jumlah anak yang bersekolah pada kelompok penduduk miskin di kota  Bengkulu  sejumlah  12.999  anak,  yang  terbagi  dalam  3  kelompok sekolah.  Kecamatan  Selebar  sebagai  wilayah  yang  memiliki  jumlah penduduk miskin terbanyak memberikan sebaran terbesar  pada  jumlah anak  yang  bersekolah  dan  tidak  bersekolah.  Meskipun  secara  rata-rata persentase  anak  bersekolah  lebih  tinggi  dari  persentase  anak  tidak bersekolah,  di  kota  Bengkulu  terdapat  enam  kecamatan  yang  sebaran anak tidak bersekolah lebih besar dibandingkan sebaran anak bersekolah. Hanya di kecamatan Ratu Agung, kecamatan Sungai Serut dan kecamatan Muara  Bangkahulu  yang  memiliki  jumlah  anak  bersekolah  lebih  besar dibandingkan yang tidak bersekolah.

## Tabel 1.
Persentase pendidikan anak bersekolah pada keluarga miskin per kecamatan di Kota
Bengkulu. Usia 7-12 tahun (SD) Usia 13-15 tahun (SMP) Usia 16-18 tahun (SMA) Selebar 19.08 38.56 42.36 Kampung Melayu 19.16 39.69 41.15 Gading Cempaka 18.34 38.83 42.37 Ratu Agung 21.09 37.48 41.43 Ratu Samban 15.43 43.85 40.72 Singaran Pati 17.90 40.18 41.92 Teluk Segara 17.37 39.53 43.10 Sungai Serut 19.53 41.51 38.96 Muara Bangkahulu 20.11 36.37 43.52
Sumber: Pengolahan data sekunder tahun 2020
Persentase  individu  yang  bekerja  dan  tidak  bekerja  pada kelompok penduduk miskin di Kota Bengkulu.
Pekerjaan atau status bekerja merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan  secara  absolut.  Dengan  adanya  pekerjaan  maka  akan menghasilkan pendapatan bagi individu untuk memenuhi pengeluarannya.
Tabel 2. Persentase Individu yang bekerja dan tidak bekerja menurut kelompok umur dan kecamatan di kota Bengkulu. Kecamatan % Jumlah Individu Usia 5 - 14 tahun % Jumlah Individu Usia 15 - 59 tahun % Jumlah Individu Usia 60 tahun keatas Bekerja Tidak Bekerja Bekerja Tidak Bekerja Bekerja Tidak Bekerja Selebar 26.53 21.02 20.05 22.19 18.98 17.84 Kampung Melayu 12.24 17.06 16.31 15.56 14.97 13.74
Kecamatan % Jumlah Individu Usia 5 - 14 tahun % Jumlah Individu Usia 15 - 59 tahun % Jumlah Individu Usia 60 tahun keatas Bekerja Tidak Bekerja Bekerja Tidak Bekerja Bekerja Tidak Bekerja Gading Cempaka 2.04 5.08 4.70 5.41 5.21 5.71 Ratu Agung 4.08 12.86 13.29 13.62 14.43 16.27 Ratu Samban 12.24 6.58 7.52 6.14 7.55 8.00 Singaran Pati 14.29 11.42 10.69 11.02 10.09 8.12 Teluk Segara 8.16 8.04 9.56 8.10 12.45 11.57 Sungai Serut 8.16 8.14 7.96 8.15 8.06 9.93 Muara Bangkahulu 12.24 9.80 9.92 9.81 8.26 9.91
Sumber: Pengolahan data sekunder 2020.
Di Kota Bengkulu, untuk penduduk miskin yang berusia 5-14 tahun rata- rata  tidak  bekerja.  Kecamatan  Selebar  merupakan  kecamatan  dengan jumlah  rumah  tangga  dan  individu  miskin  terbanyak.  Di  kecamatan Selebar  sebaran  penduduk  yang  berusia  5-14  tahun  yang  bekerja (26,53%)    lebih  besar  dibandingkan  sebaran  yang  tidak  bekerja (21,02%). Setelah kecamatan Selebar, kecamatan yang memiliki sebaran jumlah penduduk usia 5-14 tahun yang bekerja kedua adalah kecamatan Singaran  Pati  (14,29%)  dan  kecamatan  Gading  Cempaka  memiliki sebaran terendah yakni 2,04%.
Adapun  untuk  kelompok  usia  produktif  (15-59)  tahun  didapatkan  hasil bahwa  proporsi  individu  yang  tidak  bekerja  masih  lebih  tinggi dibandingkan yang bekerja. Secara rata-rata di kota Bengkulu persentase penduduk miskin yang tidak bekerja pada usia 15-59 tahun sebesar 55,88 persen dan sisanya 44,12 persen yang bekerja. Sebaran penduduk miskin yang tidak bekerja antara lain terbesar di kecamatan Selebar (22,19%) lebih besar dibandingkan yang bekerja yakni 20,06%.  Terdapat empat kecamatan  yang  persentase  sebaran  penduduk  miskinnya  lebih  besar dibandingkan  yang  tidak  bekerja.  Ketiga  kecamatan  tersebut  adalah kecamatan Kampung Melayu, kecamatan Ratu Samban, kecamatan Teluk Segara dan kecamatan Muara Bangkahulu.
Ditinjau dari sisi lapangan pekerjaan yang ditekuni oleh kepala keluarga terbagi dalam 19 sektor lapangan usaha. Sector bangunan dan kontruksi merupakan penyerapan lapangan pekerjaan terbesar yakni 27,90 persen. Selanjutnya adalah sector Jasa Pendidikan, Kesehatan, Kemasyaraaktan, Pemerintahan & Perorangan sebesar 19,41 persen, sector perdagangan sebesar  17,03  persen.  Sector  yang  memiliki  sebaran  terendah  adalah sector  peternakan  (0,13%),  sector  informasi  dan  komunikasi  (0,18%) bahkan tidak ada yang bekerja di sector keuangan dan asuransi.
Sumber : Pengolahan data sekunder 2020.
Gambar 8. Persentase kepala rumah tangga miskin yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di kota Bengkulu.

## Persentase  status  penguasaan  bangunan  tempat  tinggal  yang ditempati penduduk miskin  di kota Bengkulu.
Rumah atau bangunan tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok  manusia.  Bangunan  tempat  tinggal  yang  ditempati  oleh  rumah tangga miskin di kota Bengkulu dilihat dari status kepemilikan terbagi atas milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa dan lainnya.
Tabel 3.
Persentase rumah tangga berdasarkan status kepemilikan bangunan tempat tinggal di
kota Bengkulu . Kecamatan Jumlah rumah tangga Milik sendiri Kontrak/Sewa Bebas sewa Lainnya Selebar 24.17 13.71 14.87 5.00 Kampung Melayu 17.62 11.12 15.15 1.00 Gading Cempaka 4.51 6.07 5.66 11.00 Ratu Agung 12.73 15.04 16.97 7.00 Ratu Samban 4.55 13.37 8.97 11.00 Singaran Pati 8.77 18.74 8.87 18.00 Teluk Segara 7.34 10.55 15.12 15.00 Sungai Serut 8.51 7.93 8.28 29.00 Muara Bangkahulu 11.80 3.47 6.11 3.00
Sumber: Pengolahan data sekunder 2020.
Total  rumah  tangga  miskin  di  kota  Bengkulu  yang  tinggal  di  bangunan tempat  tinggal  milik  sendiri  adalah  13.397  atau  67,30  persen.  Rumah tangga miskin yang menempati rumah sewa/kontrak sebanyak 3.544 atau 17,80 persen, menempati rumah bebas sewa sebanyak2.864 atau 14,39
2.60 0.97 6.61 6.01 0.19 0.13 0.34 1.03 3.29 0.38 27.90 17.03 1.98 7.25 0.18 0.00 19.41 2.17 2.56 Pertanian tanaman padi & palawija Perkebunan Perikanan budidaya Kehutanan/ pertanian lainnya Industri pengolahan Bangunan/ konstruksi Hotel dan rumah makan Informasi & komunikasi Jasa Pendidikan, Kesehatan, Kemasyaraaktan,… Lainnya
persen  dan  sisanya  sebanyak  0,50  persen  menempati  rumah  dengan status kepemilikan lainnya.
Pada  tabel  3  diketahui  bahwa  rumah  tangga  miskin  yang  tinggal menempati  rumah  milik  sendiri  terbanyak  adalah  di  kecamatan  selebar yakni sebesar 24,11 persen sedangkan paling sedikit adalah di kecamatan Ratu Samban sebanyak 4,55 persen. Rumah tangga miskin yang tinggal di  rumah  yang  dikontrak/  menyewa  terbanyak  berada  di  kecamatan Singaran  Pati  sebesar  18,74  persen  dan  paling  sedikit  tersebar  di kecamatan Muara Bangkahulu 3,47 persen. Adapun rumah tangga miskin yang menempati rumah dengan status kepemilikan bebas sewa terbanyak di kecamatan Ratu Agung (16,97%) dan terendah di kecamatan Gading Cempaka  (5,66%)  sedangkan  rumah  tangga  miskin  yang  menempati rumah dengan status kepemilikan lainnya terbanyak di kecamatan Sungai Serut  (29%).

## Sumber: Pengolahan data sekunder 2020.
Gambar 9. Persentase kepemilikan rumah per kecamatan di kota Bengkulu.

## Persentase  rumah  tangga  menurut  sumber  penerangan  utama penduduk miskin di kota Bengkulu.
Sarana  penerangan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  utama  dalam kehidupan.  Pemenuhan  kebutuhan  akan  penerangan  diatur  oleh pemerintah melalui monopoli PLN. Meskipun begitu pada kenyataannya di  kota  Bengkulu  masih  terdapat  beberapa  rumah  tangga  yang  belum menggunakan  sarana  penerangan  dari  pemerintah  terutama  rumah tangga/penduduk miskin.
Penggunaan  sarana  penerangan  terbagi  atas  penggunaan  Listrik  PLN, penggunaan  listrik  non  PLN  dan  tidak  menggunakan  listrik.    Secara keseluruhanmasyarakat  miskin  di  kota  Bengkulu  yang  menggunakan
84.01 35.06
23.99
Milik sendiri Kontrak/Sewa Bebas sewa
Lainnya
Listrik  PLN  sebanyak  71.42  persen,  menggunakan  listrik  non  PLN sebanyak  20,76  persen  dan  sisanya  sebanyak  7,82  persen  belum menggunakan listrik.
Sumber : Pengolahan data sekunder 2020.
Gambar 10. Sebaran penggunaan sarana penerangan rumah tangga miskin di kota Bengkulu.
Sebaran penggunaan listrik PLN terbanyak yang dilakukan oleh rumah tangga miskin  di  kota  Bengkulu  adalah  di  kecamatan  Selebar  (21,03%)  dan  yang paling  sedikit  menggunkan  listrik  PLn  adalah  kecamatan  Gading  Cempaka (4,96%). Rumah tangga miskin yang menggunakan listrik non PLN terbanyak di kecamatan Ratu Agung (19,24%) dan paling sedikit di kecamatan Gading Cempaka  (3,25%).    Persentase  total  rumah  tangga  miskin  yang  tidak  ada listrik  tergolong  sedikit  (7,82%)  tersebar  di  seluruh  kecamatan  di  kota Bengkulu. Kecamatan Teluk segara merupakan wilayah yang rumah tangga miskinnya paling banyak tidak ada listrik (18,76%)  dan selanjutnya adalah kecamatan Sungai Serut (16,44%).

## Pembahasan
Persentase  jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia  sejak  tahun  2015-2019 menunjukkan adanya trend penurunan meskipun karena adanya pandemic covid-19 diprediksi aka nada kenaikan persentase kemiskinan di tahun 2020. Dilihat  dari  persentase  jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia,  pemerintah sukses  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  yang  semula  berjumlah 28.513.570  jiwa  pada  September  2015  menjadi  24.785.870  jiwa  pada September 2019. Angka kemiskinan di perkotaan sebesar 39,77 persen dan kemiskinan  di  perdesaan  sebesar  60,23  persen.  Tingkat  kemiskinan  di provinsi  Bengkulu  tahun  2019  merupakan  peringkat  ke  7  setelah  provinsi Aceh  dan  merupakan  provinsi  dengan  tingkat  kemiskinan  terbesar  kedua setelah provinsi Aceh. Tingkat kemiskinan di provinsi Bengkulu tersebar di 9
21.03 19.24 18.76 Selebar Kampung Melayu Gading Cempaka Ratu Agung Ratu Samban Singaran Pati Teluk Segara Sungai Serut Muara Bangkahulu Selebar Kampun g
Melayu Gading Cempak a Ratu Agung Ratu Samban Singaran Pati Teluk Segara Sungai Serut Muara Bangkah ulu Tidak ada listrik 15.05 11.86 2.69 15.70 5.05 6.44 18.76 16.44 8.01 Listrik non-PLN 8.94 13.67 3.25 19.24 11.31 7.23 10.79 14.40 11.17 Listrik PLN 21.03 15.83 4.96 13.75 6.85 10.60 9.14 8.50 9.34
kabupaten dan 1 kota. Pada tahun 2019 wilayah di provinsi Bengkulu yang memiliki  tingkat  kemiskinan  di  atas  rata-rata  kemiskinan  provinsi  adalah kabupaten Seluma, kabupaten Kaur, kabupaten Bengkulu Selatan dan Kota Bengkulu. Tingkat kemiskinan di kota Bengkulu merupakan empat besar di wilayah provinsi Bengkulu. Tingkat kemiskinan dari tahun 2015 hingga tahun 2019  mengalami  penurunan,  hal  ini  sesuai  dengan  program  pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Garis  kemiskinan  atau  batas  kemiskinan  penduduk  Indonesia  meningkat selama  lima  tahun  terakhir,  secara  nasional  garis  kemiskinan  tahun  2019 adalah  sebesar  Rp.425.250,-  perkapita  perbulan.  Adapun  garis  kemiskinan provinsi  Bengkulu  adalah  Rp.499.660,-  perkapita  perbulan  dan  di  kota Bengkulu sebesar Rp.660.442,-perkapita perbulan. Dengan jumlah anggota keluarga  rata-rata  sebanyak  4  orang  maka  pendapatan  rumah  tangga perbulan adalah Rp.2.641.770,- perbulan, nominal pendapatan ini masih di atas  UMP  yakni  Rp.2.040.000,-.    Penduduk  kota  Bengkulu  yang  memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan terkategori sebagai penduduk miskin. Pendapatan  perkapita  perbulan  akan  digunakan  untuk  pemenuhan kebutuhan  dasar  yang  terdiri  dari  kebutuhan  akan  makanan  dan  non makanan.
BPS menyatakan bahwa pengeluaran akan komoditas makanan merupakan porsi  terbesar  73,89    persen    bila  dibandingkan  dengan  komoditas  no makanan.  Komoditas  non  makanan  (26,11%)  terdiri  atas  pengeluaran perumahan,  sandang,  pendidikan  dan  kesehatan.  Kedalaman  kemiskinan mencerminkan kesenjangan pengeluaran dengan garis kemiskinan. semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh kesenjangan pengeluaran dengan garis kemiskinan dan semakin indeks kedalam kemiskinan mendekati nol (0) maka semakin tidak senjang tingkat pengeluaran dengan garis kemiskinan. Indeks kedalaman  kemiskinan  (P1)  di  kota  Bengkulu  pada  lima  tahun  terakhir tertinggi  di  tahun  2017  dan  terendah  adalah  tahun  2019.  Selain  itu  pada tahun  2017  indeks  keparahan  kemiskinan  juga  yang  etrtinggi  selama  lima tahun.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  tahun  2017  adalah  kondisi  dimana ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin sebesar 1,55.
Penduduk  miskin  di  kota  Bengkulu  tersebar  di  Sembilan  kecamatan. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui Basis Data terpadu,  penduduk miskin dinyatakan sebagai penduduk  dengan  tigkat  kesejahteraan  40  persen  terendah  di  Indonesia. Adapun  sebaran  penduduk  miskin  di  kota  Bengkulu  terbanyak  adalah  di kecamatan  Selebar.  Kecamatan  Selebar  merupakan  kecamatan  yang berbatasan  langsung  dengan  kabupaten  Bengkulu  Tengah  dan  Kabupaten Seluma dan merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar (30,56%) dari  total  luas  kota  Bengkulu.  Keoadatan  penduduk  di  kecamatan  Selebar adalah  yang  terendah  di  kota  Bengkulu.  Sebagaian  besar  penduduk kecamatan  Selebar  bermata  pencarian  petani  sesuai  dengan  geografis wilayahnya yang bukan merupakan wilayah pesisir.
Sebaran  penduduk  miskin  terbesar  kedua  adalah  di  kecamatan  Kampung Melayu,  kecamatan  Kampung  Melayu  merupakan  wilayah  pemekaran  dari kecamatan Selebar. Kecamatan Kampung melayu merupakan wilayah pesisir yang mana mata pencaharian utama penduduknya adalah nelayan dan buruh bangunan serta sector informal lainnya. Kecamatan yang memiliki sebaran penduduk miskin terbanyak ketiga adalah kecamatan Ratu Agung yang pusat kecamatannya berada di kelurahan Nusa indah. Sebgaian wilayah kecamatan Ratu Agung merupakan wilayah pesisir yakni kelurahan Lempuing, kelurahan Nusa Indah dan kelurahan Tanah patah. Kecamatan yang memiliki sebaran jumlah  penduduk  miskin  terendah  adalah  kecamatan  Gading  Cempaka. Sebagai kecamatan yang terletak di tengah pusat kota Bengkulu ketersediaan sarana dan prasarana social dan ekonomi yang lengkap menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat/sebaran penduduk miskin di wilayah ini. Sejalan dengan sebaran persentase jumlah penduduk miskin, jumlah rumah tangga miskin  terbanyak  berada  di  kecamatan  Selebar,  Kampung  Melayu,  Ratu Agung dan Singaran pati.
Ditinjau  dari  sisi  kelompok  usia,  jumlah  individu  miskin  di  kota  Bengkulu sebaran terbesar adalah di kecamatan Selebar, kecamatan kampong Melayu dan  kecamatan  Ratu  Agung.  Kelompok  usia  dibagi  dalam  5  kategori  yakni berusia <6 tahun, usia 6-14 tahun,  usia 14-44 tahun, usia 45-59 tahun dan usia lebih dari 60 tahun. Bila dilihat dari angka dependency ratio diketahui bahwa proporsi dari penduduk miskin berusia produktif lebih besar dari usia tanggungan. Persentase usia 14-59 tahun sebesar 71,80 persen, sedangkan persentase anak di bawah usia 14 tahun sebesar 18,15 persen.
Peningkatan  pendidikan  merupakan  salah  satu  karakteristik  dan    upaya pengentasan  kemiskinan.  di  kota  Bengkulu  jumlah  anak  yang  bersekolah sejumlah  12.999  anak  yang  menempuh  pendidikan  dasar.  Sebaran  anak bersekolah terbagi dalam pendidikan Sekolah Dasar (SD), pendidikan Sekolah Menengah  Pertama  (SMP)  dan  pendidikan  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA). Kesadaran  orang  tua  akan  pendidikan  anak  cukup  tinggi  yakni  85  persen. Pemerintah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) nerupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka anak bersekolah pada kelompok masyarakat miskin. selain itu ketersediaan sarana pendidikan seperti sekolah dan  madrasah  menyebabkan  persentase  anak  bersekolah  pada  kelompok penduduk  miskin.  di  kecamatan  Selebar  terdapat  14  SD  dan  5  madrasah ibtidaiah, terdapat 5 SMP dan 1 madrasah Tsanawiah serta terdapat 2 SMA dan 1 MA yang menunjang kesempatan anak bersekolah.
Karakteristik  kemiskinan  selanjutnya  adalah  status  bekerja  atau  tidak bekerjanya  penduduk/individu.  Keadaaan  dalam  kondisi  yang  miskin menyebabkan  masih  ada  anak-anak  yang  terpaksa  harus  bekerja  untuk menambah penghasilan keluarga. Penduduk yang berusia 5-14 tahun yang bekerja  adalah  sebanyak  49  orang  yang  sebaran  paling  tinggi  berada  di kecamatan Selebar. Meskipun demikian proporsi anak tidak bekerja di usia
ini cukup tinggi yang mengindikasikan bahwa penggunaan tenaga kerja anak rendah.
Adapun pada rentang usia 15-59 tahun proporsi penduduk yang tidak bekerja lebih besar dibandingkan yang bekerja. Keadaan ini dapat memicu semakin tingginya  angka  kemiskinan  dikarenakan  tidak  adanya  pendapatan  dari bekerja.    Pada  kelompok  usia  di  atas  60  tahun  di  kecamatan  Gading Cempaka,  kecamatan  Ratu  samban,  kecamatan  ratu  Agung,  kecamatan sungai serut dan kecamatan muara bangkahulu persentase penduduk miskin yang tidak bekerja lebih besar dibandingkan penduduk miskin yang bekerja. Di  kecamatan  Selebar  pekerjaan  sebagai  buruh  bangunan  dan  kontruksi, perkebunan, perdagangan, jasa pendidikan kesehatan kemasyarakatan dan pemerintahan memberikan kontribusi sebesar 78 persen pada
sector/lapangan  usaha  penduduk  miskin.  sedangkan  pada  kecamatan kampong  melayu,  lapangan  pekerjaan  yang  paling  banyak  dilakono  oleh penduduk  miskin  adalah  perikanan  tangkap,  bangunan  dan  kontruksi, perdagangan, jasa pendidikan kesehatan kemasyarakatan dan pemerintahan.
Perumahan atau rumah yang layak merupakan salah satu indicator kategori hidup  layak.  Menurut  BPS    kriteria  rumah  tangga  miskin  dari  sudut perumahan  antara  lain  adalah  luas  lantai  bangunan  kurang  dari  8m2  per individu, lantai rumah  masih terbuat dari tanahatau bambu dan atau kayu berkualitas  rendah  dengan  fasilitas  yang  minimal.  Dari  status  kepemilikan bangunan  tempat  tinggal  rumah  tangga  miskin  di  kota  Bengkulu  terbagi dalam  empat  keompok.  Kelompok  pertama  adalah  rumah  milik  sendiri (60,70%).  Sebaran  kepemilikan  rumah  milik  sendiri  di  kecamatan  selebar adalah yang tertinggi dan terendah di kecamatan gading cempaka. Secara persentase  per  kecamatan,  kecamatan  ratu  Samban  memiliki  persentase kepemilikan rumah milik sendiri paling rendah dan kepemilikan rumah milik sendiri tertinggi di kecamatan Muara Bangkahulu. Kecamatan ratu Samban merupakan  wilayah  yang  dekat  dengan  pusat  perbelanjaan  dan  memiliki jumlah prasarana ekonomi yang mampu menampung tenaga kerja dari luar mengakibatkan persentase penduduk miskin yang hidup dengan bangunan rumah  dengan  status  kontrak/sewa  adalah  paling  tinggi  di  kota  Bengkulu. Pada keompok kepemilikan rumah bebas sewa tertinggi adalah di kecamatan Teluk Segara.
Sarana  penerangan  yang  digunakan  oleh  rumah  tangga  di  kota  Bengkulu antara  lain  penggunaan  Listrik  PLN,  penggunaan  listrik  non  PLN  dan  tidak ada listrik. Pelanggan listrik PLN terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019,  semakin  bertambahnya  pemukiman  maka  kebutuhan  akan  listrik semakin  bertambah.  Penduduk  miskin  di  kota  Bengkulu  yang  belum menggunakan  listrik  terbanyak  berada  di  kecamatan  Teluk  Segara,  jika dikaitkan  dengan  sebaran  kepemilikan  rumah,,  di  kecamatan  teluk  segara kepemilikan rumah dengan status bebas sewa adalah sebaran tertinggi dari penduduk miskin. bangunan yang bersifat bebas sewa termasuk di dalamnya
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
adalah menumpang. Rumah yang bukan milik sendiri merupakan salah satu penyebab  tingginya  persentase  tidak  menggunakan  listrik.  Adapun kecamatan yang menggunakan listrik non PLN yang terbesar di kecamatan adalah kecamatan Ratu Agung. Listrik non PLN berasal dari penggunaan aki, generator dan pembangkit listrik tenaga surya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Persentase  penduduk  miskin  di  kota  Bengkulu  selama  tahun  2015-2019 mengalami penurunan, demikian juga dengan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Garis kemiskinan menunjukkan trend yang meningkat dan pada tahun 2019 menjadi Rp.660.442,- perkapita perbulan.  Kecamatan  yang  memiliki  sebaran  jumlah  penduduk  miskin terbesar  di  kota  Bengkulu  adalah  di  kecamatan  Selebar  dan  kecamatan dengan  sebaran  penduduk  miskin  terendah  adalah  kecamatan  Gading Cempaka. Jumlah anak bersekolah pada kelompok penduduk miskin terbesar di  kecamatan  selebar  dan  terendah  di  kecamatan  Gading  Cempaka,  dan jumlah anak bersekolah lebih banyak dibandingkan yang  tidak bersekolah. Jumlah  individu  berusia  di  atas  15  tahun  yang  tidak  bekerja  lebih  banyak dibandingkan yang bekerja. Status kepemilikan perumahan terbesar adalah milik sendiri dengan sumber penerangan utama dari listrik PLN

## KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
Tingkat  kemiskinan  di  kota  Bengkulu  di  atas  persentase  penduduk  miskin nasional dan  provinsi sehingga perlu dilakukan upaya-upaya atau  program yang  dapat  mengentaskan  kemiskinan.  Wilayah  yang  memiliki  sebaran penduduk  miskin  tinggi  yakni  kecamatan  selebar  yang  merupakan  wilayah pada  perbatasan  dengan  kabupaten,  disarankan  pemerintah  mampu meningkatkan  sarana  dan  prasarana  ekonomi,  social  dan  kesehatan  di wilayah  tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan menggunakan data sekunder, penelitian lanjutan dengan menggunakan data primer dapat dilaksanakan untuk menganalisa kemiskinan di kota Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2020. Provinsi Bengkulu Dalam Angka .
Badan Pusat Statistik. 2020. Kota Bengkulu Dalam Angka.
Badan Pusat Statustik. 2020. Statistik Kesejahteraan Rakyat.
Banks. Lena Morgon. Hannah Kuper. and Sarah Polack. 2017. “ Poverty and Disability  in  Low-And  Middleincome  Countries:  A  Systematic  Review .” PLoS ONE 12(12):1–19.
Damrul  Ahmad.  Mike  Triani.  2018.  “Analisis  Kausalitas  Antara  Kemiskinan. Ketimpangan Pendapatan Dan Tingkat Pendidikan Di Provinsi Sumatera Barat.” Jurnal EcoGen 1(3).
Islam. Rabiul. Ahmad Bashawir Abdul Ghani. Irwanshah Zainal Abidin. and Jeya Malar Rayaiappan. 2017. “Impact on Poverty and Income Inequality
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
in  Malaysia’s  Economic  Growth.” Problems  and  Perspectives  in Management 15(1):55–62.
Kasiram. Mohammad. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif. Malang . Malang: UIN Malang Press.
Kuncoro.  Mudrajad.  2004. Otonomi  &  Pembangunan  Daerah.  Reformasi. Perencanaan. Dtrategi. Dan Peluang . Jakarta: Erlangga.
Nazir. Moh. 2005. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia.
Nurwati.  N.  2008.  “Kemiskinan :  Model  Pengukuran.  Permasalahan  Dan Alternatif Kebijakan.” Jurnal Kependudukan Padjadjaran 10(1):245387.
Ogwumike.  F.  O.  and  M.  K.  Akinnibosun.  2013.  “Determinants  of  Poverty among Farming Households in Nigeria.” Mediterranean Journal of Social Sciences 4(2):365–73.
Riduwan. 2004. Metode Riset . Jakarta: Rineka Cipta.
Rini. Ayu Setyo and Lilik Sugiharti. 2017. “Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di  Indonesia:  Analisis  Rumah  Tangga.” Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Terapan 1(2):17–33.
Purta Nugraha Dian. 2020. K3miskinan di Kota Bengkulu, Apa Penyebabnya?.
JIEP-Vol. 20, No 1, Maret 2020 ISSN (P) 1412-2200 E-ISSN 2548-1851
Sirojuzilam.  2008. Disparitas  Ekonomi  Dan  Perencanaan  Regional. Ketimpangan  Ekonomi  Wilayah  Barat  Dan  Wilayah  Timur  Provinsi SumateraUtara . Pustaka Bangsa Press.
Spaho.  Alma.  2014.  “Determinants  of  Poverty  in  Albania.” Journal  of Educational and Social Research (April 2014).
Sudjana. 2001. Metode & Teknik Pembelajaran Partisipatif . Bandung: Falah Production.
Supriatna.  Tjahya.  1997. Birokrasi  Pemberdayaan  Dan  Pengentasan Kemiskinan . Bandung: Humaniora Utama Press (HUP).
Todaro.  Michael  P.  &  Smith.  Stephen  C.  2003. Pembangunan  Ekonomi  Di Dunia Ketiga . Jakarta: Erlangga.
Todaro. Michael P. 2006. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga . edited by Amminudin dan Drs. Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.
TNP2K.2020. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.