## ANALISIS SEWA MENYEWA PARALEL PADA PERUSAHAAN RENT CAR CV. HARKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Samsuardi 1*
Muhammad Maulana 2
1,2 Jurusan Syariah Muamalah wal Iqtishad Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: * sam_suardi@yahoo.co.id
ABSTRAK  - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian sewa menyewa mobil secara paralel antara  Perusahaan  Rent  Car  CV.  Harkat  dengan  pemilik  mobil  dan  dengan  konsumennya  dalam perspektif  ekonomi  Islam.  Penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  menanganalisis  pertanggungan  resiko terhadap mobil yang dijadikan objek sewa menyewa tersebut sewa menyewa mobil di Perusahaan Rent Car CV. Data untuk penelitian ini bersumber dari wawancara, obesrvasi dan studi dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV. Harkat menyewakan mobil milik mitra kerjanya (pemilik mobil) kepada pelanggan yang membutuhkan sewa mobil untuk keperluannya. Pemilik usaha memberikan harga kongsi kepada pemilik mobil sesuai dengan  kesepakatan  bersama  dan  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Selanjutnya,  pemilik  mobil  harus menyisihkan  sebanyak  dua  puluh  persen  dari  penghasilan  mobil  miliknya  yang  dikongsikan  kepada pengusaha  rental  mobil.  Pengusaha  Rent  Car  CV.  Harkat  mengharuskan  pemilik  mobil  mengurus asuransi mobil dan menanggung biaya perawatan, peralatan dan suku cadang mobil. Jadi dalam konteks ekonomi  Islam,  praktik  sewa  menyewa  paralel  yang  dilakukan  oleh  CV.  Harkat  kurang  sesuai  dengan hukum Islam karena terjadi sewa di atas sewa dalam sistem perjanjian sewa menyewa antara pemilik mobil dengan CV. Harkat.
Kata Kunci : Ijarah , Pemilik Mobil, Penyewa, Objek Sewa, Fiqh Muamalah
ABSTRACT  - This  study  aims  at  determining  the  parallel  process  of  car  rental  agreement  between Harkat Rent Car Company and the owner of the car, and between the company and its customers in an Islamic economics perspective. This study also aims to analyze the risk coverage of the leased car. The data  for  this  study  was  gathered  through  interviews,  observation  and  documentation  studies.  The collected data was then analyzed using descriptive analysis method. Results showed that the process of car  leasing  begin  when  customer  rented  a  car  from  CV.  Harkat  which  was  owned  by  its  partner.  The company provided a shared price for car owners according to a mutual agreement and applied only for a certain  period.  Furthermore,  the partner  has  to  allocate  20  percent  of  the  income  for  the  company.  In addition, the company also required the partner to cover for maintenance costs, insurance, equipment, and spare parts. In the context of Islamic economics, the practice of leasing parallel conducted by the company was not fully Shariah compliance due to practice a lease above a lease and using two contracts in one transaction.
Keywords: Ijarah, Car Owner, Tenant, Object Rental, Fiqh Muamalah

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  manusia  sebagai  makhluk  sosial  selalu berhubungan  satu  sama  lain.  Hubungan  tersebut  tak  jarang  menimbulkan berbagai  masalah,  di  antaranya  masalah  muamalah  seperti  akad  dan  transaksi dalam  berbagai  bidang.  Masalah  muamalah  langsung  melibatkan  manusia dalam  masyarakat,  maka  pedoman  dan  tatanannya  harus  dipelajari  dan diketahui  dengan  baik,  sehingga  tidak  terjadi  penyimpangan  dan  pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi dan hubungan sesama manusia.
Konsep  dasar  kerja  sama  muamalah  dengan  berbagai  cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak dalam al-Qur’an. Khusus tentang  urusan  ekonomi,  al-Qur’an  telah  memberikan  aturan-aturan  dasar supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma/etika.
Salah satu bentuk transaksi ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah  sewa  menyewa,  yang  dalam  konsep  fiqh  disebut ijarah (Ghufron A.Mas`adi,  2002). Ijarah merupakan  akad  yang  berisi  pemilikan  manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Mengenai pengambilan manfaat suatu benda dari ijarah , dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa- menyewa  yang  berpindah  hanyalah  manfaat  dari  benda  yang  disewakan, sedangkan  kepemilikan  tetap  pada  pemilik  barang.  Sebagai  imbalan pengambilan  manfaat  dari  suatu  benda,  penyewa  berkewajiban  memberikan bayaran.
Di  antara  kegiatan ijarah yang  dipraktikkan  dalam  komunitas  sosial masyarakat,  adalah  seperti  sewa  menyewa  ( ijarah )  kendaraan  roda empat/mobil.  Dalam  realitas  sosial  masyarakat  Kota  Banda  Aceh,  kegiatan sewa menyewa ini biasanya dilakukan di perusahaan atau lembaga bisnis yang dikelola  secara  profesional  untuk  mendapatkan  keuntungan  finansial.  Salah satu  contoh  lembaga  yang  bergerak  di  bidang  bisnis  adalah  CV.  Harkat Jambo  Tape.  Rent  Car  CV.  Harkat  Jambo  Tape  adalah  sebuah  perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan mobil atau rental.  Zaini Arif selaku direktur    perusahaan  Rent  Car  CV.  Harkat  menjelaskan  bahwa  mekanisme kerja  sama  antara  perusahaan  Rent  Car  CV.  Harkat  dengan  pemilik  mobil adalah  pemilik  rental  menyewakan  mobil  milik  mitra  kerjanya  (pemilik mobil)  kepada  pelanggan  yang  membutuhkan  sewa  mobil  untuk keperluannya. Pemilik usaha memberikan harga kongsi kepada pemilik mobil sesuai  dengan kesepakatan bersama dan untuk  jangka  waktu  tertentu. Pemilik mobil  harus  menyisihkan  sebanyak  dua  puluh  persen  dari  penghasilan  mobil
miliknya  yang  dikongsikan  kepada  pengusaha  rental  mobil.  Jadi  keuntungan dibagi  berdua  sesuai  kesepakatan  pemilik  rental  dan  pemilik  mobil  dengan persenan masing-masing.
Dengan  demikian  terdapat  hubungan  langsung  dan  tidak  langsung  dalam  hal sewa  menyewa  mobil  antara  pengusaha  Rent  Car  CV.  Harkat,  pemilik  mobil dan  pihak  yang  menyewa  mobil.  Dalam  hukum  Islam,  hubungan  antara pengusaha  Rent  Car  CV.  Harkat  dengan  pemilik  mobil  dan  penyewa  mobil secara  umum  diistilahkan  dengan ijarah (sewa  menyewa).  Namun  sewa menyewa di sini dilakukan secara berantai. Pihak pemilik mobil menyewakan mobilnya kepada manajemen CV. Harkat, kemudian CV. Harkat menyewakan kembali  kepada  orang  yang  membutuhkan  mobil  untuk  disewa  atau  dipakai menurut  keperluannya.  Jadi,  pengelola  CV.  Harkat  telah  mengambil keuntungan  dari  harga  sewa  yang  diperoleh  dari  konsumennya  padahal  mobil itu bukan milik CV. Harkat. Sedangkan antara pemilik mobil juga mengetahui kondisi  ini namun  tidak dicantumkan langsung dalam klausul perjanjian sewa menyewa.
Dalam  hal  ini,  dapat  dinyatakan  bahwa  masalah  pertanggungan  resikonya masih  belum  jelas  antara  pemilik  mobil  dan  pengusaha  rental.  Dengan demikian,  untuk  mengetahui  lebih  mendalam  mengenai  sewa  menyewa  dan masalah  pertanggungan  resikonya  yang  diaplikasikan  oleh  CV.  Harkat  dan kesesuaiannya  dengan  konsep ijarah ,  dibutuhkan  penelitian  dengan  format permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan permasalahan penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode  yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S.  Komaruddin,  2000).  Kemudian  pengumpulan  data  menggunakan library research dan field  research.  Library  research yaitu  penelitian  dengan menelaah  dan  membaca  kitab-kitab  atau  buku-buku  yang  berkaitan  dengan topik  pembahasan. Kemudian  dikategorisasikan  sesuai  data  yang  terpakai untuk  menuntaskan  karya  ilmiah  ini  sehingga  mendapatkan  hasil  yang  valid. Sedangkan field research digunakan untuk mendapatkan data lapangan tentang sewa menyewa mobil pada perusahaan Rent Car CV. Harkat Banda Aceh yang berlokasi di Jalan T. Hasan Dek, Kawasan Jambo Tape Banda Aceh.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pertama, dokumentasi,  yaitu  suatu  teknik  yang  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  data-data  tertulis  yang  diambil  dari  perusahaan  Rent  Car  CV. Harkat Banda Aceh mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan data-data lain  yang  sekiranya  dibutuhkan  sebagai  pelengkap  dalam  penelitian. Kedua, Interview /wawancara,  dilakukan  dengan  cara  dialog  langsung  dengan  para informan yaitu  pimpinan  perusahaan  Rent  Car  CV.  Harkat  Banda  Aceh sebanyak  3  orang  pemilik  mobil  serta  4  orang  penyewa  mobil  sehubungan dengan topik pembahasan.
Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  alat  perekam  dan  alat tulis  untuk  mencatat  hasil  wawancara  dengan  para  informan  serta data/keterangan  yang  berkaitan  dengan  topik  pembahasan.  Kemudian Setelah  semua  data  penelitian  didapatkan,  maka  selanjutnya  diolah  menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

## LANDASAN TEORI
Ijarah menurut  bahasa  berasal  dari  kata  " al-ajru "  yang  berarti  " al-iwadhu " yaitu ganti. Sedang menurut pengertian syara' " al-ijarah " ialah suatu jenis aqad untuk  mengambil  manfaat  dengan  jalan  penggantian  (Sayyid  Sabiq,  1997). Lafal ijazah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan (Nasrun Haroen, 2000). Sedangkan menurut istilah syara', ijarah ialah suatu jenis aqad untuk  mengambil  manfaat  dengan  jalan  penggantian  (Sayyid  Sabiq,  1997). Dalam  arti  yang  luas, ijarah bermakna  suatu  aqad  yang  berisi  penukaran manfaat  dengan  jalan  memberikan  imbalan  dalam  jumlah  tertentu. Ijarah merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  muamalah  dalam  memenuhi  keperluan hidup  manusia,  seperti  sewa  menyewa,  kontrak  atau  menjual  jasa  perhotelan dan lain-lain (Nasrun Haroen, 2000).
Kelompok  Hanafiyah  mengartikan ijarah dengan  menggunakan  aqad  yang berisi  pemilikan  manfaat  tertentu  dari  suatu  benda  yang  diganti  dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati (Helmi Karim, 1997). Definisi lain menurut  ulama  Hanafiyah  yaitu  transaksi  terhadap  suatu  manfaat  dengan imbalan  (Al-Kasani,  tt).  Ulama  Syafi'iyah  mendefinisikan ijarah sebagai transaksi  terhadap  suatu  manfaat  yang  dituju,  tertentu,  bersifat  mubah  dan boleh  dimanfaatkan  dengan  imbalan  tertentu  (Ibnu  Qudamah,  Al-Mugni,  tt ) . Sedangkan  ulama  Malikiyah  dan  Hanabilah  mendefinisikannya  dengan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan (Ibnu Qudamah, Al-Mugni, tt ) .
Dari  pengertian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa ijarah adalah  pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan  lain,  dalam  praktek  sewa-menyewa  yang  berpindah  hanyalah manfaat  dari  benda  yang  disewakan,  sedangkan  kepemilikan  tetap  pada pemilik  barang.  Sebagai  imbalan  pengambilan  manfaat  dari  suatu  benda, penyewa  berkewajiban  memberikan  bayaran.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan, bahwa ijarah merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu  atau  beberapa  orang  yang  melaksanakan  kesepakatan  yang  tertentu  dan mengikat,  yaitu  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  untuk  dapat  menimbulkan  hak serta kewajiban antara keduanya.
Dalam  hukum  Islam,  orang  yang  menyewakan  diistilahkan  dengan  " muajjir ", sedangkan  penyewa  disebut  "musta'jir"  dan  benda  yang  disewakan  disebut " ma'jur ".  Imbalan  atas  pemakaian  manfaat  disebut  " ajran "  atau  " ujrah "
(Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi,  1994 ) .  Perjanjian  sewa-menyewa dilakukan  sebagaimana  perjanjian  konsensual  lainnya,  yaitu  setelah berlangsung  aqad,  maka  para  pihak  saling  serah  terima.  Pihak  yang menyewakan  (muajjir)  berkewajiban  menyerahkan  barang  (ma'jur)  kepada penyewa (musta'jir) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (ujrah).
Perjanjian sewa-menyewa sebagaimana perjanjian konsensual  lainnya, setelah berlangsung  aqad,  maka  para  pihak  saling  serah  terima.  Pihak  yang menyewakan  (muajjir)  berkewajiban  menyerahkan  barang  (ma'jur)  kepada penyewa (musta'jir) dan pihak penyewa berkewajiban memberikan uang sewa (ujrah).  Dalam  arti  yang  luas, ijarah bermakna  suatu  aqad  yang  berisi penukaran  manfaat  dengan  jalan  memberikan  imbalan  dalam  jumlah  tertentu. Kelompok  Hanafiah  mengartikan ijarah dengan  menggunakan  aqad  yang berisi  pemilikan  manfaat  tertentu  dari  suatu  benda  yang  diganti  dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati (Helmi Karim, 1997).
Dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan,  bahwa ijarah merupakan suatu  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  satu  atau  beberapa  orang  yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.
Adapun  dasar  hukum  dari ijarah terdapat  dalam  al-Qur'an  surat  az-Zukhruf ayat  32  yang  artinya  “ apakah  mereka  yang  membagi-bagi  rahmat  Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian
yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan ”. Ayat ini tidak secara langsung menyebutkan tentang masalah sewa, tetapi ayat ini  secara  umum  menunjukkan  bahwa,  di  antara  sebagian  orang  dalam hidupnya dapat dipastikan sangat membutuhkan kepada orang lain yang secara tidak langsung pula dapat diarahkan kepada sewa menyewa, di samping bentuk kerja sama yang lainnya.
Kemudian  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  233  juga  bisa  dijadikan  landasan hukum yang artinya “ dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang  patut.  Bertakwalah  kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha Melihat apa yang kamu kerjakan ”. Surat al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang  bisa  dijadikan  landasan  hukum  dalam  persoalan  sewa  menyewa.  Di  situ diterangkan  bahwa  memakai  jasa  juga  merupakan  suatu  bentuk  sewa menyewa,  oleh  karena  itu  harus  diberikan  upah  atau  pembayarannya  sebagai ganti dari sewa terhadap jasa tersebut.
Selain  landasan  hukum ijarah yang  terdapat  dalam  Al-Qur’an  juga  terdapat dalam  hadits  yaitu    hadis  dari  Aisyah  r.a,  beliau  mengabarkan:  Rasulullah SAW  dan  Abu  Bakar  menyewa  seorang  penunjuk  jalan  yang  ahli  dari  Bani Da'il, dan orang itu memeluk agama kafir Quraisy, kedua beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut  dan menjanjikannya di  Gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya (Imam Bukhari, 1993).
Pada  hadits  di  atas  dijelaskan  bahwa,  Rasul  SAW  sendiri  telah  melakukan praktek ijarah ,  yaitu  dengan  menyewa  seseorang  guna  dipakai  jasanya menunjukkan  jalan  ke  tempat  yang  dituju  dan  beliau  membayar  orang  yang disewanya  tersebut  dengan  memberikan  kendaraannya.  Dalam  hal  ini,  Rasul tidak  membeda-bedakan  dari  segi  agama  terhadap  orang  yang  disewa  atau dipakai jasanya.
Dari ayat dan hadits di atas, Allah menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang  telah  melaksanakan  kewajiban,  maka  mereka  berhak  atas  imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah  mereka  perjanjikan.  Allah  juga  menegaskan  bahwa  sewa-menyewa dibolehkan  dalam  ketentuan  Islam,  karena  antara  kedua  belah  pihak  yang melaksanakan  perjanjian  ( aqad )  mereka  sama-sama  mempunyai  hak  dan kewajiban yang harus mereka terima.
Sayyid  Sabiq  dalam  bukunya Fikih  Sunnah menambahkan  landasan  ijma' sebagai  dasar  hukum  berlakunya  sewa-menyewa  dalam  muamalah  Islam.
Menurutnya, dalam hal  disyari'atkan ijarah , semua umat bersepakat  dan tidak seorang  ulama  pun  yang  membantah  kesepakatan  ini  (Sayyid  Sabiq,  1997). Para  ulama  menyepakati  kebolehan  sewa-menyewa  karena  terdapat  manfaat dan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia.

## Rukun dan Syarat Ijarah
Para  ulama  telah  sepakat  bahwa  yang  menjadi  rukun ijarah adalah  a) Aqid (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang beraqad), b) Ma'qud 'alaihi (objek  perjanjian  atau  sewa/imbalan),  c)  Manfaat  dan  d) Sighat (Nasrun Haroen, 2000).
Di  samping  rukun  yang  telah  disebutkan  di  atas, ijarah juga  mempunyai syarat-syarat  tertentu,  yang  apabila  syarat-syarat  ini  tidak  terpenuhi,  maka ijarah menjadi  tidak  sah.  Syarat-syarat  tersebut  adalah pertama, adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa, kedua, segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus jelas dan transparan, ketiga, hendaklah  barang  yang  menjadi  objek  transaksi  ( aqad )  dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara', keempat, dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).

## Macam-macam Ijarah
Dilihat  dari  segi  objeknya,  para  ulama  fiqh  membagi  akad ijarah kepada  dua macam.  Pertama yaitu, yang bersifat manfaat ( ijarah bil manfaat) dan kedua, yang  bersifat  pekerjaan/jasa  ( ijarah bil  'amal). Ijarah yang  bersifat  manfaat contohnya  adalah  sewa  menyewa  rumah,  toko,  kendaraan,  pakaian  dan perhiasan.  Apabila  manfaat  itu  merupakan  manfaat  yang  dibolehkan  syara' dipergunakan,  maka  para  ulama  fiqh  sepakat  menyatakan  boleh  dijadikan objek  sewa  menyewa  (Wahbah  az-Zuhaili,  1984).  Sedangkan ijarah yang bersifat  pekerjaan/jasa  ialah  dengan  cara  mempekerjakan  seseorang  untuk melakukan  suatu  pekerjaan.  Menurut  para  ulama  fiqh, ijarah jenis  ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang  jahit,  buruh  pabrik  dan  tukang  sepatu. Ijarah seperti  ini  ada  yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga. Sedangkan yang  bersifat  serikat  yaitu,  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  menjual jasanya  untuk  kepentingan  orang  banyak,  seperti  tukang  sepatu,  buruh  pabrik dan  tukang  jahit.  Kedua  bentuk ijarah terhadap  pekerjaan  ini  (buruh,  tukang dan pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh (Wahbah az-Zuhaili, 1984).  Dalam  pembahasan  lain,  menurut  ketentuan  fiqh  muamalah, ijarah
dibagi  kepada  3  macam  yaitu  sewa  menyewa  tanah,  binatang  dan  rumah (Sayyid Sabiq, 1997).
Sebagaimana  diketahui  bersama  mengenai  makna  dan  definisi ijarah (sewa- menyewa) adalah transaksi pertukaran antara 'ayn (benda) berbentuk jasa atau manfaat  dengan dayn (utang).  Dalam  istilah  lain, ijarah dapat  juga didefinisikan sebagai aqad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri (Sunarto Zulkifli, 2003).
Dari  pengertian  di  atas  terlihat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  sewa-menyewa ( ijarah )  itu  adalah  pengambilan  manfaat  sesuatu  benda,  jadi  dalam  hal  ini benda  tidak  berkurang  sama  sekali,  dengan  perkataan  lain  dengan  terjadinya peristiwa  sewa-menyewa,  yang  berpindah  hanyalah  manfaat  dari  benda  yang disewakan  tersebut,  dalam  hal  ini  dapat  berupa  manfaat  barang  seperti kendaraan,  rumah  dan  manfaat  karya  seperti  pemusik,  bahkan  dapat  juga berupa karya pribadi seperti pekerja.
Objek dari ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset serta sewa atas manfaat tersebut. Oleh karena itu dapat diambil suatu pendapat tentang manfaat ijarah tersebut  yakni,  bahwa  penggunaan  sebuah  aset  yang  spesifikasinya  diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. Contohnya, "Saya sewakan kepada anda sebuah  rumah,  spesifikasinya  begini  dan  begitu".  Manfaat  harus  diuraikan secara  spesifik  dengan  menyatakan  keadaan  rinci  objek  tersebut  serta  atau jangka waktunya.
Berdasarkan  uraian  tentang  manfaat  tersebut, ijarah di  bagi  menjadi  dua kategori:
1. Ijarah aset  yang  manfaatnya  dipenuhi  dengan  aset  tertentu.  Dalam ijarah ini, jika aset rusak maka ijarah menjadi batal. Contohnya penyewaan rumah untuk tempat tinggal. Bila rumah tersebut ternyata tak bisa ditempati, ijarah pun batal.
2. Ijarah yang  spesifikasinya  diterima  berdasarkan  penjelasan  pemberi  sewa. Dalam ijarah ,  perumusan  manfaat  didasarkan  pada  penjelasan  pemberi sewa.  Bila  dalam  waktu  tertentu  manfaat  tersebut  tidak  dapat  terpenuhi, misalnya  karena  kerusakan  aset,  pemberi  sewa  harus  menyediakan penggantian (Muhammad Syafi'i Antonio, 2010).
Orang  yang  menyewakan  ( al-mu'aijr )  mendapatkan  keuntungan  berupa ujrah (uang  sewa  dari  hasil  penyewaan)  barang  atau  jasa  kepada  pihak  penyewa
( musta'jir ) yang telah mengambil manfaat atas barang/jasa yang telah diberikan kepada  pihak  yang  menyewakan  ( al-mu'ajir ).  Kedua  objek  manfaat ijarah tersebut merupakan landasan spesifikasi dalam pengaplikasian sistem ijarah di tengah-tengah  masyarakat  muslim  dewasa  ini,  menemui  permasalahan  yang lebih  kompleks  (luas).  Sehingga  timbul  pendewasaan  pemikiran  kaum cendekiawan  muslim  demi  terciptanya  tatanan  sosial  yang  Islami  tidak terkecuali dalam bidang ekonomi dan perbankan.

## Penyelesaian Sengketa Ijarah
Mengenai  pola  penyelesaian  sengketa  dalam  suatu  kerja  sama  seperti ijarah , sebelum dibawa ke pengadilan sebagai jalur terakhir, maka sebelumnya dapat ditempuh  melalui  jalur  perdamaian.  Perdamaian  disebut  dengan shulhu atau tahkim.  Dalam  pengertian  bahasa shulhu adalah  memutus  pertengkaran  atau perselisihan.  Sedangkan  dalam  pengertian  syari’at  adalah  suatu  jenis aqad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2000).
Dalam  perspektif  Islam,  lembaga  pendamai  atau shulhu (arbitrase)  dapat disepadankan  atau  disamakan  dengan  istilah tahkim.  Tahkim berasal  dari  kata kerja hakama . Secara etimologi, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah  suatu  sengketa  (Rahmat  Rosyadi,  2002).  Menurut  Abu  Al-‘Ainain Abdul  Fatah  Muhammad,  sebagaimana  dikutip  oleh  Rahmat  Rosyadi, tahkim adalah:  Bersandarnya dua orang  yang  bertikai  kepada seseorang  yang mereka ridai  keputusannya untuk  menyelesaikan pertikaian mereka (Rahmat  Rosyadi, 2002).  Sedangkan  menurut  Abdul  Karim  Zaidan,  sebagaimana  dikutip  oleh Satria Effendi, seorang pakar hukum Islam berkebangsaan Irak, tahkim adalah pengangkatan  atau  penunjukan  secara  suka  rela  dari  dua  orang  yang bersengketa  akan  seseorang  yang  mereka  percaya  untuk  menyelesaikan sengketa antara mereka (Satria Effendi M. Zein, 1004).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah juga ada dinyatakan mengenai penyelesaian sengketa yang diatur pada Pasal 55 yaitu:
1). Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
2). Dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian  sengketa  selain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  penyelesaian  sengketa  dilakukan sesuai dengan isi akad;
160 Samsuardi & Maulana | Analisis Sewa Menyewa Mobil_
3). Penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa,  apabila  terjadi  permasalahan  dalam aqad ijarah yang  berujung  pada  persengketaan,  maka  dapat  diselesaikan melalui  jalur  perdamaian  terlebih  dahulu.  Jika  melalui  jalur  perdamaian  juga tidak didapatkan penyelesaian masalah, barulah diajukan ke pengadilan untuk memperoleh keputusan hukumnya.

## Sewa Menyewa dalam Hukum Perdata
Menurut  Pasal  1313  KUH  Perdata,  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikat  diri  terhadap  seorang  atau  lebih. Selanjutnya,  sewa  menyewa  diatur  dalam  Buku  Ketiga  Perikatan  Bab  VII KUHPerdata  tentang  Sewa  Menyewa  yaitu:  Sewa  menyewa  adalah  suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan  suatu  barang  kepada  pihak  yang  lain  selama  waktu  tertentu, dengan  pembayaran  suatu  harga  yang  disanggupi  oleh  pihak  tersebut  terakhir itu.  Orang  dapat  menyewakan  pelbagai  jenis  barang,  baik  yang  tetap  maupun yang bergerak.
Pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, wajib untuk; 1. menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa; 2. memelihara  barang  itu  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  dipakai  untuk keperluan  yang  dimaksud;  3.  memberikan  hak  kepada  penyewa  untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa.
Dalam  perkembangan  hukum  perdata  dengan  tegas  ditentukan  bahwa  agar suatu  perjanjian  itu  sah  maka  haruslah  memenuhi  syarat-syarat  sahnya perjanjian  sebagaimana  yang  ditentukan  di  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata. Demikian juga perjanjian pada umumnya, maka untuk sahnya perjanjian sewa menyewa  mobil  pun  harus  mengacu  pada  4  syarat  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata, yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Adapun yang dimaksud dengan sepakat adalah kata setuju yang tercapai antara pengirim dan pengangkut yang mengadakaan perjanjian itu dan harus manjadi suatu  consensus,  artinya  apa  yang  dikehendaki  oleh  pihak  yang  satu  sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak lain. Kedua kehendak mereka bertemu di
dalam  sepakat  tersebut.  Apabila  antara  para  pihak  telah  sepakat  terhadap  hal pokok-pokok  yang  mereka  kehendaki  bersama,  berarti  pihak  yang  satu  telah menyanggupi  untuk  memenuhi  permintaan  pihak  lain  yaitu  pengirim  dalam pengangkutan barang atau penumpang dalam pengangkutan orang. Persetujuan yang  diberikan  karena  salah  pengertian  (dwaling),  paksaan  (dwang),  dan penipuan  (bedrog),  berarti  dalam  persetujuan  yang  diberikan  jelas  merupakan tujuan kehendak yang cacat.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
Subjek  yang  dianggap  memiliki  kecakapan  memberikan  persetujuan  ialah orang  yang  mampu  melakukan  tindakan  hukum.  Orang  yang  membuat perjanjian,  baik  perjanjian  pengangkutan  maupun  perjanjian  lain  harus  cakap menurut hukum. Apabila dilihat dari sudut keadilan, perlu kiranya orang yang membuat  perjanjian  dan  akan  terikat  dengan  isi  perjanjian  mempunyai  cukup kemampuan untuk  menginsafi benar-benar akan tanggung jawab  yang dipikul dengan perbuatannya.
Sementara apabila dilihat dari segi ketertiban hukum, seseorang yang membuat perjanjian  haruslah  seorang  yang  sungguh  berhak  bebas  berbuat  dengan  harta kekayaannya.
Dalam  KUH  Perdata  dikatakan  cakap  dalam  membuat  suatu  perjanjian  itu dikaitkan  dengan  kedewasaan  seseorang.  Menurut  Pasal  1330  KUH  Perdata, orang yang tidak cakap untuk perjanjian adalah Orang yang belum dewasa dan Mereka yang berada dibawah pengampuan.

## 3. Suatu Hal Tertentu
Syarat  ketiga  ini  adalah  mengenai  pokok  perjanjian  yang  merupakan  prestasi yang harus dipenuhi  dalam  perjanjian  yaitu objek perjanjian. Suatu  perjanjian mengenai hal tertentu artinya para piak dalam membuat perjanjian harus tegas menyebutkan apa yang diperjanjikan, dan apa yang menjadi objek atau paling kurang  dalam  perjanjian  tersebut  harus  ditentukan  jenis  barangnya.  Hal  ini sesuai  dengan  ketentuan  pasal  1333  KUH  Perdata  yaitu,  “  suatu  persetujuan haruslah  mempunyai  sebagai  pokok  suatu  barang  yang  paling  sedikit ditentukan  jenisnya.  Tidaklah  menjadi  halangan  bahwa  jumlah  barang  tidak ditentukan, asal saja jumlah itu terkemudian ditentukan atau dihitung”.

## 4. Suatu Sebab yang Diperbolehkan
Yang  dimaksud  dengan  sebab  yang  diperbolehkan  dalam  pasal  1320  KUH Perdata  adalah  bukan  sebab  dalam  arti  yang  menyebabkan  atau  mendorong orang  membuat  perjanjian,  melainkan  dalam  arti  isi  perjanjian  itu  sendiri menggambarkan  suatu  tujuan  yang  akan  dicapai  oleh  para  pihak.  Sedangkan suatu  yang  diperbolehkan  itu  mengandung  pengertian  bahwa  isi  perjanjian yang  menggambarkan  tujuan  yang  akan  dicapai  oleh  para  pihak  tidak bertentangan  dengan  undang-undang,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan.  Jadi dalam pelaksanaan perjanjiantersebut harus dengan itikad baik, dimana dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.
Menurut  pasal  1337  KUH  Perdata,  suatu  sebab  adalah  terlarang  apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban.  Dengan  demikian  apabila  suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para pihak tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang maka perjanjian tersebut batal demi hukum, tanpa perlu dilakukan pembatalan oleh para pihak.
Berdasarkan  syarat  sah  perjanjian  yang  disebutkan  diatas,  maka  suatu perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pihak  harus  memenuhi  syarat  subjektif  dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu sepakat mereka yang mengkatkan dirinya dan  cakap  bertindak  dalam  membuat  perjanjian.  Dikatakan  syarat  subjektif karena  ditujukan  kepada  subjek  yang  mengadakan  perjanjian.  Apabila  tidak terpenuhi  syarat  subjektif  ini,  maka  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan. Sementara  syarat  objektif  yaitu  suatu  hal  tertentu  dan  suatu  sebab  yang dibolehkan. Kedua syarat ini dikatakan syarat objektif karena ditujukan kepada barang  atau  objek  perjanjian.  Jika  salah  satu  syarat  ini  tidak  terpenuhi  dalam perjanjian  maka  perjanjiannya  itu  dianggap  tidak  pernah  ada.  Maka konsekuensinya  adalah  semua  akibat  yang  lahir    dari  perjanjian  itu  dianggap tidak pernah ada.
Perbedaan  batal  demi  hukum  dengan  dapat  dibatalkan  ada  pada  pengakuan perjanjian  tersebut.  Dalam  hal  perjanjiannya  dapat  dibatalkan,  berarti perjanjian  itu  sah/  berlaku  sampai  saat  dibatalkan  oleh  pihak  yang berkepentingan. Oleh karenanya sepanjang tidak diminta pembatalan/keberatan pihak yang berkepentingan maka perjanjian itu dapat dilaksanakan. Pembatalan itu  dapat  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara  yaitu:  secara  aktif  yaitu  pihak  yang berkepentingan  mengajukan  pembatalan  sebelum  peranjian  itu  dilaksanakan, dan secara pasif  yaitu pihak  yang berkepentingan baru  mengajukan keberatan atau memintakan pembatalan pada saat perjanjian itu ingin dilaksanakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penjanjian Sewa Menyewa antara Perusahaan dan Pemilik Mobil
Proses awal sewa menyewa antara perusahaan rental mobil CV Harkat dengan pemilik mobil dimulai dengan hubungan pertemanan, dimana salah satu pihak mempunyai lebih dari satu mobil. Karena hubungan pertemanan tersebut kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam sebuah usaha, hingga akhirnya si  pemilik  mobil  sepakat  untuk  menyewakan  mobilnya  kepada  teman  yang memiliki  perusahaan  rental  mobil  dan  pada  saat  si  pengusaha  sedang membutuhkan banyak mobil untuk kelengkapan armada perusahaan rentalnya. Pada akhirnya terbentuklah perjanjian kerja sama antara pengusaha CV Harkat dengan pemilik mobil dalam sewa menyewa mobil.
Selain  hubungan  pertemanan  diatas,  pihak  CV  Harkat  juga  membuat  iklan  di media  massa  bagi  siapa  yang  ingin  menyewakan  mobilnya  untuk  direntalkan oleh  perusahaan  yang  dipimpinnya.  Apabila  ada  yang  berminat  bekerjasama dan  telah  terdapat  kesepakatan,  maka  dibuat  lagi  perjanjian  sewa  menyewa mobil dengan setiap pemilik mobil yang sepakat menyewakan mobilnya untuk direntalkan kembali oleh CV Harkat.
Dalam  perjanjian  sewa  menyewa  mobil  antara  Perusahaan  Rent  Car  CV. Harkat  dengan  pemilik  mobil,  sistemnya  adalah  pemilik  mobil  menyerahkan mobilnya  untuk  disewa  oleh  CV.  Harkat  dengan  perjanjian  yang  disepakati bersama.  Perjanjian  tersebut  bersifat  resmi  karena  dituangkan  dalam  bentuk tertulis  yang  isi  perjanjiannya  disepakati  bersama,  kemudian  ditandatangani oleh kedua belah pihak  serta dibubuhi materai.  Dengan demikian, perusahaan CV.  Harkat  sebagai  pihak  pertama  dan  pemilik  mobil  sebagai  pihak  kedua dalam perjanjian sewa menyewa mobil tersebut.

## Perjanjian Sewa Menyewa antara Perusahaan dan Penyewa
Proses sewa menyewa antara perusahaan dengan penyewa terjadi ketika kedua belah  pihak  telah  sepakat  mengadakan  perjanjian  sewa/kontrak.  Dengan kesepakatan  kedua  belah  pihak  bahwa  sewa/kontrak  ini  dapat  diperpanjang kembali  setelah  masa  sewa  di  atas  selesai,  dengan  menandatangani  kembali surat  perjanjian  yang  baru  di  atas  kertas  bermaterai.  Pihak  Perusahaan mengizinkan  Pihak  Penyewa  untuk  melakukan  pengecekan  kendaraan  setiap bulannya secara rutin.
Mengenai  harga  sewa/kontrak  kendaraan  telah  disepakati  oleh  kedua  belah pihak dan pembayaran sewa/kontrak dibayar secara tunai pada awal pemakaian setiap  bulan  serta  belum  termasuk  sewa  sopir.  Kemudian  bilamana  terjadi pembatalan/pemutusan  sewa/kontrak  yang  dilakukan  oleh  pihak  penyewa, sedangkan  perjanjian  ini  telah  disepakati  bersama  dan  pembayaran  telah dilakukan,  maka  uang  sewa/kontrak  yang  telah  dibayar  tidak  dapat  ditarik kembali.
Mengenai  biaya  perawatan  (penggantian  oli,  biaya  cuci/steam)  selama  masa perjanjian/kontrak  masih  berlaku  menjadi  tanggung  jawab  pihak  penyewa. Pihak  perusahaan  menjamin  kendaraan  yang  di  sewa  kepada  pihak  penyewa dalam  keadaan  baik  dan  tidak  ada  tuntutan/gugatan  dari  pihak  lain  (klaim) yang  tidak  diinginkan  yang  dapat  menyebabkan  ditariknya  kendaraan  yang sedang  disewa  oleh  pihak  penyewa,  bila  sampai  terjadi  hal  tersebut  di  atas pihak perusahaan bertanggung jawab dan segera menggantikan kendaraan yang setara dengan kondisi kendaraan yang sedang dikontrak.
Aabila  terjadi  kecelakaan/kehilangan  kendaraan,  pihak  penyewa  harus  segera melaporkan  kejadian  tersebut  kepada  pihak  perusahaan  dan  penyewa  kedua belah  pihak  melaporkan  kejadian  tersebut  kepada  pihak  berwajib/kepolisian. Apabila  terjadi  kecelakaan  pihak  penyewa  wajib  melaporkan  kepada  pihak perusahaan  dan  pihak  penyewa    dikenakan  biaya  sebesar  Rp.  200.000,-  (Dua Ratus  Ribu  Rupiah)  untuk  setiap  klaim  asuransi  yang  diajukan  terhadap kendaraan  yang  disewa/kontrak  karena  pihak  pemilik  mobil  telah mengasuransikan secara all risk kendaraan yang disewakan.
Hal-hal yang tidak/belum dimasukkan dalam Surat Perjanjian Sewa Kendaraan ini  dapat  diperbaharui  kembali  sesuai  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak. Hal-hal yang mungkin terjadi berkenaan dengan tidak ditepatinya bunyi pasal- pasal  surat  perjanjian  ini,  maka  dicapai  kata  sepakat  untuk  menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan.

## Kontrak Transaksi Sewa Menyewa Mobil di CV. Harkat menurut Perspektif Aqad Ijarah
Dari  perjanjian  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  kedua  belah  pihak  telah menyebutkan  masing-masing  identitas  dan  keterangan  tentang  siapa  yang menyewa  mobil  dan  pemilik  mobil.  Selain  itu,  terdapat  beberapa  ketentuan yang harus disepakati antara penyewa dan pemilik mobil sehubungan dengan perjanjian sewa menyewa mobil dan mobil yang disewakan.
Dalam  ketentuan  di  atas  dinyatakan  bahwa  pihak  pertama  yaitu  pemilik perusahaan  CV.  Harkat  menyewa  mobil  tersebut  untuk  digunakan  sebagai armada  dalam  usaha  jasa  rental  mobilnya.  Mobil  yang  disewa  tidak diperbolehkan  oleh  pemiliknya  digunakan  untuk  hal-hal  yang  melanggar ketentuan  hukum  seperti  untuk  kegiatan  kriminal  (mencuri,  merampok  dan sebagainya).
Sedangkan  biaya  servis,  pergantian  tapak  rem  dan  ban  adalah  urusan  pemilik mobil.  Untuk  mencegah  dan  sebagai  antisipasi  bila  terjadi  kehilangan, kecurian, kecelakaan dan lain sebagainya, pemilik mobil harus mengasuransikan terlebih dahulu mobil yang akan disewakan.
Surat  perjanjian  sewa  kendaraan  tersebut  dibuat  secara  legal  atau  resmi  dan ditandatangani di atas materai secukupnya. Surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di Banda Aceh pada  tanggal, bulan dan tahun  tersebut  di  atas  oleh  pihak  pertama  dan  pihak  kedua.  Surat  perjanjian sewa/kontrak  kendaraan  ini  dibuat  rangkap  2  (dua)  dan  ditandatangani  oleh kedua  belah  pihak  di  atas  kertas  bermaterai  dan  mempunyai  kekuatan  hukum tetap. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh oleh kedua belah pihak serta disaksikan oleh dua orang saksi.
Dari  surat  perjanjian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa,  sistem  perjanjian  sewa menyewa mobil antara perusahaan Rent Car CV. Harkat dengan konsumennya adalah  pemilik  rental  menyewakan  mobil  milik  mitra  kerjanya  (pemilik mobil)  kepada  pelanggan  yang  membutuhkan  sewa  mobil  untuk keperluannya. Pemilik usaha memberikan harga kongsi kepada pemilik mobil sesuai  dengan  kesepakatan  bersama  dan  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Zaini Arif  selaku  direktur  jg  menegaskan  bahwa  pemilik  mobil  harus  menyisihkan sebanyak dua puluh persen dari penghasilan mobil miliknya yang dikongsikan kepada  pengusaha  rental  mobil.  Jadi  keuntungan  dibagi  berdua  sesuai kesepakatan pemilik rental dan pemilik mobil dengan persenan masing-masing.
Dengan  demikian  terdapat  hubungan  langsung  dan  tidak  langsung  dalam hal sewa menyewa mobil antara pengusaha  Rent Car CV. Harkat, pemilik mobil  dan  pihak  yang  menyewa  mobil.  Namun  sewa  menyewa  di  sini dilakukan  secara  berantai.  Pihak  pemilik  mobil  menyewakan  mobilnya kepada  manajemen  CV.  Harkat,  kemudian  CV.  Harkat  menyewakan kembali  kepada  orang  yang  membutuhkan  mobil  untuk  disewa  atau dipakai  menurut  keperluannya.  Jadi,  pengelola  CV.  Harkat  telah mengambil keuntungan dari harga sewa yang diperoleh dari konsumennya padahal  mobil  itu  bukan  milik  CV.  Harkat.  Sedangkan  antara  pemilik
mobil  juga  mengetahui  kondisi  ini  namun  tidak  dicantumkan  langsung dalam klausul perjanjian sewa menyewa.
Dengan demikian dapat dipahami, bahwa bila dilihat isi kontrak transaksi sewa menyewa mobil di CV. Harkat di atas, maka dapat dinyatakan sesuai menurut perspektif  aqad ijarah .  Karena  di  dalamnya  terdiri  dari  orang  yang menyewakan,  penyewa,  barang  yang  disewakan  dan  akad  yang  dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Selain itu, masalah pertanggungan resiko dan hal-hal  lain  yang  dapat  terjadi  sewaktu-waktu  tanpa  di  duga  selama  mobil dipakai oleh penyewa juga telah di atur dalam pasal-pasal perjanjian.
Selanjutnya,  dalam  hukum  Islam,  hubungan  antara  pengusaha  Rent  Car CV.  Harkat  dengan  pemilik  mobil  dan  penyewa  mobil  secara  umum diistilahkan dengan ijarah (sewa menyewa). Namun sewa menyewa di sini dilakukan  secara  berantai.  Pihak  pemilik  mobil  menyewakan  mobilnya kepada  manajemen  CV.  Harkat,  kemudian  CV.  Harkat  menyewakan kembali  kepada  orang  yang  membutuhkan  mobil  untuk  disewa  atau dipakai  menurut  keperluannya.  Jadi,  pengelola  CV.  Harkat  telah mengambil keuntungan dari harga sewa yang diperoleh dari konsumennya padahal  mobil  itu  bukan  milik  CV.  Harkat.  Sedangkan  antara  pemilik mobil  juga  mengetahui  kondisi  ini  namun  tidak  dicantumkan  langsung dalam klausul perjanjian sewa menyewa.
Sistem  sewa  menyewa  antara  pemilik  mobil,  pengusaha  dan  orang  yang menyewa  mobil,  maka  dapat  dikatakan  terjadi  sewa  di  atas  sewa  atau menyewakan  kembali  barang  sewaan.  Pada  dasarnya,  dalam  ketentuan hukum  Islam  seorang  penyewa  dapat  menyewakan  kembali  suatu  barang yang  disewanya  kepada  pihak  ketiga  (pihak  lain)  (Suhrawardi  K.  Lubis, 2004). Pihak  penyewa  dapat  mengulangsewakan  kembali  dengan ketentuan bahwa  penggunaan  barang  yang  disewa  tersebut  harus  sesuai  dengan penggunaan  yang  disewa  pihak  pertama,  sehingga  tidak  menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan (Hendi Suhendi, 2005). Apabila penggunaan  barang  tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  pada  pemilik barang, maka perbuatan mengulangsewakan tidak diperbolehkan hukumnya karena  telah  melanggar  perjanjian.  Dalam  hal  ini,  pemilik  barang  dapat meminta  pembatalan  atas  perjanjian  yang  telah  diadakan  (Nasrun  Haroen, 2000).
Pertanggungan  Resiko  terhadap  Mobil  yang  Dijadikan  Objek  Sewa Menyewa di CV. Harkat
Pada dasarnya setiap pengusaha tidak menginginkan terjadinya resiko terhadap usahanya,  akan  tetapi  hal  ini  tidak  dapat  dihindari  jika  seseorang  terjun  ke dunia  bisnis.  Maka  dari  itu,  setiap  pengusaha  akan  mencari  cara  untuk meminimalkan  resiko-resiko  tersebut.  Hal  ini  juga  berlaku  pada  usaha  rental mobil  di  CV  Harkat  dimana  pihak  perusahaan  mencari  cara  untuk meminimalkan resiko yang mungkin terjadi.
Dalam  usaha  rental  mobil,  resiko-resiko  yang  mungkin  terjadi  adalah terjadinya kerusakan atau kecelakaan di jalan ketikak mobil masih disewa oleh penyewa  yang  menyebabkan  kondisi  mobil  rusak  parah  dan  membutuhkan banyak biaya untuk perbaikan kembali. Kemudian resiko terjadinya kehilangan atau  mobil  yang  sedang  dicuri  secara  diam-diam  ketika  sedang  diparkir sebentar.  Kemungkinan  terjadinya  perampokan  terhadap  mobil  rental  juga seringa terjadi. Kasus  yang kini banyak terjadi adalah mobil rental dijual atau dikreditkan  kembali  oleh  si  penyewa  kepada  orang  lain  tanpa  sepengetahuan pemilik  rental  mobil.  Demikianlah  beberapa  hal  yang  mungkin  terjadi sehubungan dengan resiko dalam usaha rental mobil.
Hasil wawancara dengan direktur CV. Harkat mengenai pertanggungan resiko terhadap mobil yang dijadikan objek sewa menyewa di CV. Harkat, pengusaha tidak mau mengambil resiko dalam usahanya, oleh karena itu setiap mobil yang dititipkan  dalam  kongsi  ini  harus  diasuransikan  terlebih  dahulu.  Begitu  pula dengan  biaya  servis,  peralatan  dan  suku  cadang  mobil  menjadi  tanggungan pemilik  mobil.  Sebagai  contoh,  bila  harga  sewa  dari  semua  mobil  adalah sebanyak  Rp.  6.000.000,-,  maka  untuk  perusahaan  harus  diberikan  bagian sebanyak  Rp.  2.000.000,-  dan  selebihnya  yaitu  Rp.  4.000.000,-  menjadi  hak pemilik mobil. Hal ini diperlukan karena bila terjadi kehilangan atau kerusakan mobil akibat kecelakaan, maka pihak perusahaan tidak mau menanggung ganti rugi.

## KESIMPULAN
CV.  Harkat  menyewakan  mobil  milik  mitra  kerjanya  (pemilik  mobil)  kepada pelanggan yang membutuhkan sewa mobil untuk keperluannya. Pemilik usaha memberikan  harga  kongsi  kepada  pemilik  mobil  sesuai  dengan  kesepakatan bersama  dan  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Pemilik  mobil  harus  menyisihkan sebanyak  20  %  dari  penghasilan  mobil  miliknya  yang  dikongsikan  kepada pengusaha  rental  mobil.  Jadi  keuntungan  dibagi  berdua  sesuai  kesepakatan
pemilik rental dan pemilik mobil dengan persenan masing-masing. Pengusaha Rent  Car  CV.  Harkat  tidak  mau  mengambil  resiko  dalam  usahanya,  maka setiap  mobil  yang  dititipkan  dalam  kongsi  ini  harus  diasuransikan  terlebih dahulu.  Begitu  pula  dengan  biaya  servis,  peralatan  dan  suku  cadang  mobil menjadi  tanggungan  pemilik  mobil.  Hal  ini  diperlukan  karena  bila  terjadi kehilangan  atau  kerusakan  mobil  akibat  kecelakaan,  maka  pihak  perusahaan tidak mau menanggung ganti rugi.
Pada  dasarnya,  dalam  ketentuan  hukum  Islam  seorang  penyewa  dapat menyewakan kembali suatu barang yang disewanya kepada pihak ketiga (pihak lain).  Pihak  penyewa  dapat  mengulangsewakan  kembali  dengan  ketentuan bahwa  penggunaan  barang  yang  disewa  tersebut  harus  sesuai  dengan penggunaan  yang  disewa  pihak  pertama,  sehingga  tidak  menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan.

## REFERENSI
Al-Kasani, (TT). Al-Bada'i'u ash-Shana'i'u . Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr.
Asy-Syarbaini  al-Khathib,  (1978). Mugni  al-Muhtaj .  Jilid  II.  Beirut:  Dar  al- Fikr.
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, (1994). Hukum Perjanjian Islam. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika.
Ghufron  A.Mas`adi,  (2002). Fiqh  Mu`amalah  Konstekstua. Cet.  I.  Jakarta:
Raja Grafindo Persada. Helmi Karim, (1997). Fiqh Mu'amalah. Bandung: Al-Ma'arif.
Hendi Suhendi, (2005). Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Ibnu Qudamah, (TT). Al-Mugni , Jilid V, Mesir: Riyadh al-Haditsah.
Imam  Bukhari,  (1993).  Shahih  Bukhari,  (Terj.  Ahmad  Sunarto,  dkk).
Semarang: Asy-Syifa.
Komaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, (2000). Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah. Bumi Aksara: Jakarta.
Muhammad  Syafi'i  Antonio,  (2000). Bank  Syari'ah  Wacana  Ulama  dan Cendekiawan . Jakarta: Tazkia Institut.
Nasrun Haroen, (2000). Fiqh Muamalah . Jakarta: Gaya Media Pratama.
Rahmat  Rosyadi,  (2002). Arbitrase  Dalam  Perspektif  Islam  Dan  Hukum Positif . Bandung, Citra Aditya Bhakti.
Satria  Effendi  M.  Zein,  (1994). Arbitrase  dalam  Syariat  Islam,  dalam  Abdul Rahman  Saleh:  Arbitrase  lslam  di  Indonesia ,  Jakarata:  Badan  Arbitrase Muamalat Indonesia.
Sayyid  Sabiq,  (1997). Fikih  Sunnah , (Terj.  Kamaluddin  A.  Marzuki). Jilid  13. Bandung: Al-Ma’arif.
Suhrawardi K. Lubis, (2004). Hukum Ekonomi Islam . Jakarta: Sinar Grafika.
Sunarto  Zulkifli,  (2003). Panduan  Transaksi  Perbankan  Syari'ah .  Jakarta:
Zikrul Hakim.
Wahbah az-Zuhaili,  (1984). Al-Fiqh al-Islami  wa Adillatuhu .  Jilid  IV.  Beirut: Da al-Fikr.