## PELAKSANAAN AKAD QARDH WA AL-IJARAH PADA PRODUK DANA TALANGAN PENDIDIKAN DI KOPERASI MITRA DHUAFA CABANG KADUGORA
1 Selly Sri Wulandari, 2 Neni Nuraeni, 3 Mila Badriyah 1,2,3 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung E-mail: sellysri05@gmail.com, nuraeniabdul@gmail.com, mina_bila@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The education bailout product (DTP) is a solution for members who have difficulty paying fees to complete their children's education. This study aims to determine how the implementation of the qardh wa al-ijarah contract on the DTP product and to know the review of Sharia Economic Law on the implementation of DTP. The method used is descriptive that is to explain how the implementation of the qardh wa al-ijarah contract on the DTP product. Based on the results of the  study  it  was  concluded  that  the  implementation  of  the  qardh  wa  al-ijarah  contract  on  the DTP product used the qardh wa al-ijarah agreement, where the qardh contract was a KOMIDA &  members'  debt  and  agreement  agreement,  while  the  ijarah  contract  was  a  KOMIDA agreement and members where members were willing to pay for educational services. According to the review of Sharia Economic Law in DSN MUI Fatwa No.29 of 2002 as a reference for the implementation  procedure  of  DTP  products  and  the  muqalah  fiqh  principle  is  contradictory because the benefits of the Ujrah given are based on the bailout funds provided, so that the law is riba and does not meet Islamic economic values as basic principles muamalah.
Keyword : Contract qardh, Contract ijarah, The Education Bailout

## ABSTRAK
Produk  dana  talangan  pendidikan  (DTP)  merupakan  solusi  bagi  anggota  yang mengalami  kesulitan  pembayaran  biaya  untuk  menyelesaikan  pendidikan  anaknya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  akad qardh  wa  al- ijarah pada  produk  DTP  dan  untuk  mengetahui  tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah terhadap  pelaksanaan  DTP.  Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif  yaitu  untuk menjelaskan  bagaimana  pelaksanaan  akad qardh  wa  al-ijarah pada  produk  DTP. Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  akad qardh  wa  al-ijarah pada  produk  DTP  menggunakan  akad qardh  wa  al-ijarah ,  dimana  akad qardh merupakan  perjanjian  utang  piutang  KOMIDA  &  anggota,  sedangkan  akad ijarah merupakan perjanjian KOMIDA dan anggota dimana anggota bersedia membayar jasa pengurusan pendidikan. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Fatwa DSN MUI No.29 Tahun 2002 sebagai acuan prosedur pelaksanaan produk DTP dan prinsip fiqh  muamalah itu  bertentangan  karena  keuntungan ujrah yang  diberikan  didasarkan atas  dana  talangan  yang  diberikan,  sehingga  hukumnya  riba  dan  belum  memenuhi nilai-nilai ekonomi syariah sebagai dasar prinsip muamalah.
Kata Kunci: Akad Qardh, Akad Ijarah, Dana Talangan Pendidikan

## PENDAHULUAN
Perkembangan  zaman  yang  semakin maju,  produk-produk  yang  inovatif  pun  ber- munculan  secara  beragam  sehingga  beberapa produk  pembiayaan  pun  semakin  banyak seperti  praktik  pembiayaan  dana  talangan pendidikan yang menjadi solusi bagi anggota yang  mengalami  kesulitan  pembayaran  biaya untuk  anak-anaknya  dalam  melanjutkan  atau menyelesaikan pendidikannya.
Pendidikan merupakan salah satu faktor penting  untuk  meningkatkan  sumber  daya manusia  (SDM)  yang  berkualitas.  Dalam Undang-undang  Dasar  1945  Pasal  31  berisi bahwa: ‚Tiap-tiap warga negara  berhak men- dapat pengajaran‛. Hal ini membuktikan ada- nya  langkah  pemerataan  pendidikan  bagi seluruh  warga  negara  Indonesia.  Kenyataan tidak  semua  orang  dapat  memperoleh  pendi- dikan  yang  layak.  Hal  ini  dikarenakan  ber- bagai faktor, termasuk mahalnya biaya pendi- dikan yang harus dikeluarkan. 1
Dana  talangan  pendidikan  merupakan dana  yang  diberikan  oleh  lembaga  keuangan kepada nasabah yang membutuhkan dana un- tuk  keperluan  dalam  hal  yang  bersangkutan dengan  pendidikan  misalnya  dalam  pemba- yaran  uang  gedung  sekolah,  SPP  yang  nung- gak dan sebagainya.
Persoalan mendasar yang sering dialami oleh masyarakat adalah dengan terhambatnya biaya  dalam  melanjutkan  pendidikan  bagi anak-anaknya.  Dengan  kondisi  tersebut  ma- syarakat memandang dengan adanya pembia- yaan  dana  talangan  pendidikan  dapat menjadi  solusi  yang  cukup  menarik.  Melihat hal  tersebut,  KOMIDA  menawarkan  pro- duknya  untuk  membantu  mewujudkan  cita- cita  atau  keinginan  anak  anggota  dalam
1 Ferdi  W.  P  ‚ Pembiayaan  Pendidikan:  Suatu  Kajian Teoritis .‛Jurnal  Pendidikan  dan  Kebudayaan Edisi  4 Vol.19 (2013): hlm. 568
melanjutkan  pendidikannya.  Maka  di  sini adanya  produk  dana  talangan  pendidikan  di Koperasi Mitra Dhuafa.
Akad  yang  digunakan  dalam  produk dana  talangan  pendidikan  di  Koperasi  Mitra Dhuafa  adalah qardh  wa  al-ijarah .  Pembiayaan yng  ditujukan  kepada  anggota  yang  ingin melanjutkan pendidikan anaknya. Akad qardh wa al-ijarah sendiri biasanya digunakan dalam pembiayaan pengurusan dana talangan haji di Lembaga  Keuangan  Syariah.  Dimana  akad tersebut  merujuk  pada  fatwa  DSN  MUI  No. 29/DSN-MUI/VI/2002  tentang  Pembiayaan Pengurusan  Haji  lembaga  Keuangan  Syariah yang  memutuskan  ketentuan  umum  sebagai berikut:
1. Dalam  pengurusan  haji  bagi  nasabah, LKS  dapat  memperoleh  imbalan  jasa (ujrah) dengan  prinsip al-ijarah sesuai Fatwa  DSN  MUI  No.  9/DSN-MUI/IV/ 2001.
2. Jasa  pengurusan  haji  yang  dilakukan oleh  LKS  tidak  boleh  dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
3. Besar  imbalan  jasa al-ijarah tidak  boleh didasarkan  pada  jumlah  talangan al- qardh yang  diberikan  LKS  kepada nasabah. 2
Secara terminologi, qardh berarti menye- rahkan  harta  kepada  orang  yang  mengguna- kannya  untuk  dikembalikan  gantinya  pada suatu  saat. 3 Kata qardh berasal  dari  bahasa Arab yang berarti memotong dan berasal dari kata qirad. 4 Qardh adalah  pemberian  harta kepada  orang  lain  yang  dapat  ditagih  atau
2 Dewan  Syariah  Nasional,  ‚Fatwa  Dewan  Syariah Nasional No 29/DSN-MUI/IV/2002‛ tentang `Syariah
3 Rizal  Yaya,  Aji  Erlangga  Martawireja,  dan  Ahim Abdurahim, Akuntansi  Perbankan  Syariah:  Teori  dan Praktik  Kontemporer, Cet.  ke-1  (Jakarta:  Selemba  Empat, 2009), hlm.326
4 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 342
diminta  kembali  atau  dengan  kata  lain  me- minjamkan tanpa mengharapkan imbalan. 5
Wahbah  al-Zuhaili,  dalam  kitab al-Mua- malat  al-Maliyah  al-Mu’sirah ,  menjelaskan  arti qardh secara  bahasa, al-qardh berarti  sebagian ( al-qath’ )  karena  harta  yang  dipinjamkan  me- rupakan  bagian  dari  harta  milik  pihak  yang memberi  pinjaman. 6 Hakikat al-qardh adalah suatu pertolongan dan rasa kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan tempat untuk men- cari  suatu  keuntungan  bagi  orang  yang  me- minjamkan,  dimana  di  dalamnya  terdapat penambahan  dalam  pengembalian  harta  itu. Tetapi  esensi  dari qardh itu  adalah  memiliki rasa kemanusiaan dan nilai sosial yang penuh kasih  sayang  untuk  membantu  dalam keperluan peminjam. Dimana Allah berfirman dalam QS. Al-Miadah ayat 2 yaitu:

## ًَلَع ۟اىُنَواَعَت  َلََو ۖ  ٰيَىْقَّتلٱَو ِّرِبْلٱ ًَلَع ۟اىُنَواَعَتو ۖ َ َّللَّٱ ۟اىُقَّتٱَو ۚ ِن َٰوْدُعْلٱَو ِمْثِ ْلْٱ َّنِإ باَقِعْلٱ ُديِدَش َ َّللَّٱ
‚Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan  tolong-menolong  dalam  berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu  kepada  Allah,  sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.‛ 7
Bagi  yang  meminjamkan  harta  kemu- dian dia melakukan pengambilan keuntungan maka  perjanjian al-qardh batal.  Hai  ini  sesuai dengan  kaidah  yang  mengatakan  setiap piutang  yang  mendatangkan  manfaat  bagi yang  berpiutang  adalah  riba  atau  haram hukumnya  bagi  orang  yang  meminjamkan lalu  ia  mengambil  keuntungan  dalam  harta
5 Muhammad  Syafi’i  Antoni, Bank  Syariah,  dari  Teori  ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131
6 Jaih Mubarok dan Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyah Akad  Tabarru’, Cet.  Ke-3  (Bandung:  Simbiosa  Rekatama Media, 2019), hlm.75
7 Lajnah  Pentashih  Mushaf  Al-Qur’an, Al-Qur’an  dan Terjemahnya , cet ke-1, (Bandung: CV Penerbit Dipenegoro, 2005) hlm. 31
yang dipinjamkan. 8
Sedangkan  secara  bahasa,  arti ijarah sebagaimana dijelaskan dalam Kitab al-Qamus al-Muhith karya Fairuz Abadi, adalah jual beli manfaat.  Oleh  karena  itu ijarah secara  etimo- logis  adalah  imbalan  atas  perbutan. 9 Berda- sarkan  terminologi, ijarah adalah  memindah- kan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Pe- nyewaan  dalam  sudut  pandang  Islam  meli- puti  dua  hal,  yaitu  penyewaan  terhadap potensi  atau  sumber  daya  manusia,  dan  pe- nyewaan  terhadap  suatu  fasilitas.  Secara substansial, akad ijarah merupakan pemberian kepemilikan  ( tamlik )  atas  jasa  atau  manfaat barang sewaan. 10
Menurut Muhammad syafi’i Antonio al- ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang  atau  jasa,  melalui  pembayaran  upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepe- milikkan  atas  barang  ini  sendiri. 11 Menurut Sabiq,  sewa  adalah  suatu  jenis  akad  untuk mengambil  manfaat  dengan  jalan  peng- gantian. 12
Transaksi ijarah dilandasi  adanya  per- pindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, tapi per- bedaanya  terletak  pada  objek  transaksinya. Bila  pada  akad  jual  beli  objeknya  adalah barang,  sedangkan  pada  akad ijarah objek transaksinya adalah jasa. 13
Dari  jasa  pengurusan  dana  talangan
8 Atang  Abd.  Hakim, Fiqh    Perbankan  Syariah : Transformasi  Fiqih  Muamalah  ke  dalam  Peraturan Perundang-undangan, Cet.  ke-1  (Bandung:  PT  Refika Aditama, 2011), hlm.266
9 Jaih  Mubarok  dan  Hasanudin, Akad  Ijarah  dan  Ju’alah, Cet.  ke-1  (Bandung:  Simbiosa  Rekatama  Media,  2017) hm.2
10 Tim  Laskar  pelangi, Metedeologi  Fiqh  Muamalah, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm.278
11 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah, Cet.  Ke-3  (Jakarta: Prenadamedia, 2012), hlm.245
12 Ismail Nawawi, Fikih MuamalahKlasik dan Kontemporer, Cet. Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hln.185
13 Agus Arwani, Akuntansi Perbankan Syariah: dari Teori ke Praktik (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 89
pendidikan,  pihak  KOMIDA  berhak  men- dapatkan ujrah . Ujrah merupakan  salah  satu rukun ijarah. Ujrah merupakan  ‘ iwadh (imba- lan/pembanding)  terhadap  manfaat  yang diterima  oleh  penerima  sewa. Ujrah tersebut telah ditentukan oleh pihak KOMIDA sebesar 12%/tahun  atau  sekitar  1%/bulan.  Jadi ujrah atau  upah  dalam  dana  talangan  pendidikan ini  sebagai  biaya  jasa  kepengurusan  oleh pihak  koperasi,  yang  dibebankan  atas  dana talangan  pendidikan.  Sedangkan  dalam  akad qardh suatu  pinjaman  yang  diberikan  tidak boleh ada tambahan dalam pengembaliannya.
Oleh karena itu pelaksanaan akad qardh wa  al-ijarah pada  produk  dana  talangan  pen- didikan harus sesuai dengan ketentuan fatwa yang  digunakan  dan  niai-nilai  ekonomi  sya- riahnya sebagai dasar prinsip fiqh muamalah.
Dalam penelitian ini metode yang digu- nakan  oleh  penulis  yaitu  deskriftif  karena untuk  menggambarkan  dan  menjelaskan  pe- laksanaan akad qardh wa al-ijarah pada produk dana  talangan  pendidikan,  selain  itu  untuk menganalisis  pelaksanaan  akad qardh  wa  al- ijarah pada produk dana talangan pendidikan dari  sudut  pandang  Hukum  Ekonomi Syariah. Maka atas dasar aturan hukum Islam penulis  akan  mengkaji  dengan  mengambil judul  penelitian  ‚Pelaksanaan  Akad qardh  wa al-Ijarah pada  Produk  Dana  Talangan  Pendi- dikan  di  Koperasi  Mitra  Dhuafa  Cabang Kadungora‛

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Akad Qardh  wa  al-ijarah pada Produk Dana Talangan Pendidikan
Produk  dana  talangan  pendidikan  ini merupakan  produk  yang  memudahkan  bagi anggota dimana produk ini menjadi solusi ba- gi  anggota  yang  mengalami  kesulitan  pem- bayaran  biaya  untuk  anak-anaknya  dalam melanjutkan  sekolah  atau  menyelesaikan
sekolahnya.  Produk  dana  talangan  pendidi- kan ini juga  di Koperasi Mitra Dhuafa meng- gunakan  margin  sebesar  12%  pertahun dimana  margin  dalam  produk  dana  talangan pendidikan  merupakan  margin  yang  paling kecil  dari  margin  pembiayaan  lainnya.    Dana talangan  pendidikan  ini  pembayarannya  bisa diangsur  atau  secara  tunai  dan  jangka  waktu dari dana talangan pendidikan ini bisa selama 50  minggu,  75  minggu,  100  minggu,  125 minggu  dan  150  minggu.  Berikut  prosedur dana talangan pendidikan:
1. Prosedur  pembiayaan  dana  talangan pendidikan di Koperasi Mitra Dhuafa.
Adapun  prosedur  dalam  pembiayaan dana  talangan  pendidikan  ini  adalah sebagai berikut:
a. Calon  anggota  harus  menjadi  ang- gota resmi KOMIDA terlebih dahulu.
b. Apabila  anggota  sudah  resmi  men- jadi anggota KOMIDA maka anggota harus  mengikuti  kumpulan  setiap minggunya.
c. Setelah  itu  anggota  mengajukan akan  melakukan  pengajuan  pembia- yaan  dana  talangan  pendidikan,  ma- ka  di  sini  petugas  melakukan  survei dan uji kelayakan usaha anggota  dan membuat realisasi pembiayaan sesuai yang dibutuhkan oleh anggota.
d. Setelah melakukan survei dan masuk pada minggu ketiga, di tempat kum- pulan  anggota,  anggota  melakukan pengajuan  di  depan  anggota  lainnya dan  menjelaskan  akan  melakukan pembiayaan yang akan dilaksanakan. Kemudian  petugas  lapang  membe- rikan  arahan  kepada  anggota  untuk melakukan  persyaratan  seperti  me- ngisi  formulir  permohonan  pembia- yaan,  surat  keterangan  dari  sekolah
terkait biaya sekolah, dan syarat foto pelajar yang harus difoto.
e. Apabila  persyaratan  sudah  dipenuhi maka, persyaratan tersebut diberikan kepada  petugas  lapang  dan  akan dianalisa  oleh  petugas  lapang  dan manager cabang.
f. Setelah  dianalisa  atas  kelengkapan persyaratan  dari  anggota  terselsai- kan.  Apabila  sudah  masuk  minggu keempat pembiayaan anggota dicair- kan dan pihak KOMIDA mengantar- kan  anggota  ke  sekolah  untuk  mela- kukan pembayaran pembiayaan pen- didikan  kepada  pihak  sekolah/per- guruan tinggi/kursus siswa.
g. Setelah  diputuskan  melakukan  pen- cairan  maka  di  sinilah    proses  akad qardh  wa  al-ijarah dilaksanakan  dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak yaitu antara petugas KOMIDA dan anggota.
h. Kemudian  petugas  lapang  meminta bukti  pembayaran  resmi  kepada  pi- hak  sekolah/perguruan  tinggi/lemba- ga kursus.
i. Setelah semua pengurusan terselesai- kan, dan anggota paham akan keten- tuan  yang  diberikan  oleh  pihak
KOMIDA,  anggota  wajib  menyetor- kan angsuran disetiap minggunya. 14
2. Pelaksanaan akad qardh wa al-ijarah pada produk dana talangan pendidikan Dalam  produk  dana  talangan  pendidi- kan  akad  yang  digunakan  adalah  akad qardh wa al-ijarah dimana akad tersebut telah disepa- kati oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak Koperasi Mitra Dhuafa dan anggota. Pelaksa- naan  akad qardh dalam  dana  talangan  pendi-
14 Wawancara dengan Ibu Anita A. selaku staf lapang di KOMIDA,  pada  hari  Jumat,  20  Maret  2020,  pukul  10.30 WIB
dikan  merupakan  perjanjian  utang-piutang antara  KOMIDA  dan  anggota  yang  akan digunakan dalam pembayaran biaya pendidikan anak anggota. Talangan pendidikan  yang  disediakan  adalah  mulai dari Rp.1000.000-5.000.000,- selebihnya apabila  ada  kekurangan  biaya  tersebut ditanggung sendiri oleh anggota.
Dana  talangan  tersebut  diangsur  de- ngan beberapa jangka waktu selama 50,75,100, dan  150  minggu.  Dalam  produk  dana  tala- ngan  pendidikan  ini  menggunakan  margin sebesar 12% pertahun atau selama 50 minggu, dan  apabila  lebih  dari  satu  tahun  atau  50 minggu margin tersebut bertambah mengikuti lamanya  jangka  waktu  yang  digunakan. Contohnya  adalah  misalnya  kita  meminjam pembiayaan pendidikan sebesar Rp.5000.000,- dengan jangka waktu 50 minggu :
Rp. Biaya talangan x margin = biaya margin Rp. 5000.0000 x 12% = Rp. 600.000 Rp. 5000.000 + Rp. 600.000 = Rp. 5.600.000,- Rp. 5.600.000: 50 = Rp. 112.000,-
Jadi  yang  harus  dibayarkan  oleh anggota  dengan  jangka  waktu  selama  50 minggu  adalah  sebesar  Rp.  112.000,-  per minggu.
Sedangkan  dengan  jangka  waktu  selama 75 minggu :
Rp. 5000.000 x 18% = Rp. 900.000 Rp.  5000.000  +  Rp.  900.000  =  Rp. 5.900.000,-
Rp. 5.900.000 : 75 = Rp. 78.600 Begitu pun seterusnya semakin lamanya jangka  waktu  dan  besarnya  margin  semakin kecil pembayaran angsurannya. 15 Sistem mar- gin  yang  digunakan  dalam  pembiayaan  pro- duk  dana  talangan  pendidikan  ini  adalah sistem  margin  menurun  atau  dikenal  dengan
15 Andriani, Mekanisme  Perhitungan  Margin  Keuntungan Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang, (Semarang:  Universitas  Islam  Negeri  Walisongo,  2015), hlm. 32
sistem sliding  margin. Jadi sliding  margin ini memiliki  ciri  khas  seperti  piramida  terbalik dimana  jumlah  pokok  angsuran  ditambah bunga  memiliki  jumlah menurun  terus  setiap bulannya.
Akad ijarah dalam dana talangan pendi- dikan  merupakan  perjanjian  antara KOMIDA dengan anggota untuk memberikan biaya jasa pengurusan  pendidikan  yang  dilakukan  oleh pihak KOMIDA. Dimana KOMIDA ini mewa- kilkan pendaftaran pendidikan atas keperluan anggota  dengan  anggota  bersedia  membayar jasa kepengurusan pendidikan kepada KOMIDA.
Jadi  di  sini  jasa  pengurusan  dana  tala- ngan  pendidikan  yang  dilakukan  KOMIDA adalah  membayar  secara  langsung  ditem- pat/sekolah  dengan  dihadiri  oleh  anggota  itu sendiri.  Jadi  tidak  ada  perjanjian  lain  yang dilakukan KOMIDA dengan pihak lain hanya antara  pihak  anggota  dan  pihak  KOMIDA apabila mengikuti pembiayaan dana talangan pendidikan maka anggota pun harus bersedia membayar  jasa  kepengurusannya.  Secara teknis penulis menilai bahwa jasa pengurusan pendidikan  yang  dilakukan  oleh  KOMIDA dipersyaratkan atas pemberian dana talangan pendidikan.
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan  Akad Qardh  wa  al-Ijarah pada produk  Dana  Talangan  Pendidikan  di Koperasi Mitra Dhuafa
Produk  dana  talangan  pendidikan  ini ditujukan  untuk  membantu  para  anak  ang- gota  yang  mengalami  kesulitan  dalam pembayaran  biaya  pendidikan.  Karena  pada hakikatnya  akad qardh adalah  suatu  pertolo- ngan  dan  kasih  sayang bagi  yang  meminjam. Ia  bukan  tempat  untuk  mencari  keuntungan bagi  orang  yang  meminjamkan,  dimana  di dalamnya terdapat penambahan dalam
pengembalian itu. Tetapi esensi dari qardh itu adalah  memiliki  rasa  kemanusiaan  dan  nilai sosial  yang  penuh  kasih  sayang  untuk membantu dalam keperluan peminjam.
Bagi  yang  meminjamkan  harta  kemu- dian dia melakukan pengambilan keuntungan maka  perjanjian  akad qardh adalah  batal.  Hal ini  sesuai  dengan  kaidah  yang  mengatakan setiap  piutang  yang  mendatangkan  manfaat bagi yang berpiutang adalah riba atau haram hukumnya  bagi  orang  yang  meminjamkan lalu  ia  mengambil  keuntungan  dalam  harta yang dipinjamkan. 16
Objek dari pinjaman qardh biasanya alat tukarnya  adalah  uang  atau  lainnya  dimana pinjaman  tersebut  merupakan  transaksi  pin- jaman  murni  tanpa  ada  adanya  bunga  yang diberikan  kepada  peminjam  ketika  menda- patkan  uang  tunai  dari  pemilik  dana  dan hanya  wajib  mengembalikan  uang  pokonya saja di waktu yang telah ditentukan. 17
Sesuai  dengan  Kaidah  Fikih  terkait  Riba yaitu:
ك َىُهَف ًةَعَفْنَم َّرَج ٍضْرَق ُّل ُُ

## اًبِر
‚Setiap  piutang  yang  mendatangkan kemanfaatan  (keuntungan),  maka itu adalah riba‛ 18
Arti  riba  secara  etimologis  bertambah ( al-ziyadah ).  Di  samping  itu, al-riba secara  ba- hasa  juga  berarti  tumbuh  ( al-numu ),  me- ningkat/  menjadi  tinggi  ( al-‘uluw ),  menjulang ( al-rif’ah ).  Menurut  Ibn  Qudamah  al-Maqdisi, dalam  kitab al-mughni ,  menjelaskan  bahwa riba  secara  istilah  adalah  pertambahan  atas (pertukaran)  harta  khusus,  yakni  harta  yang diukur  dengan  timbangan  dan  takaran,  baik
16 Atang  Abd.  Hakim, Fiqh  Perbankan  Syariah: Transformasi Fiqih Mamalah ke dalam Peraturan Perundang- undangan ,...hlm. 266 17 Ascarya, akad  dan  Produk  Bank  Syariah, Cet  ke-4 (Jakarta: PT: Raja Garfindo Persada, 2102), hlm. 16
18 https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh- riba-dalam-hutang-piutang.html  (online,  diakses  pada tanggal 12 Mei 2020, pukul 11.00 WIB)
tambahan  tersebut  terjadi  terhadap  sesama harta  yang  ditakar  maupun  yang  ditimbang atau  karena  penangguhan  pembayaran  atas pertukaran harta yang sejenis. 19
Ketentuan  umum al-qardh berdasarkan Fatwa  DSN  MUI  No.  19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu:
1. Al-Qardh adalah  pinjaman  yang  diberi- kan  kepada  nasabah  ( muqtaridh )  yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah  pokok  yang  diterima  pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya  adminsitrasi  dibebankan  kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada na- sabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat  memberikan tambahan  (sumbangan)  dengan  suka- rela  kepada  LKS  selama  tidak  diper- janjikan dalam akad.
6. Jika  nasabah  tidak  dapat  mengembali- kan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat:
a. Memperpanjang  jangka  waktu  pe- ngembalian, atau
b. Menghapus  ( write  off )  sebagian  atau seluruh kewajibannya. 20
Maka  di  tarik  kesimpulan  dari  keten- tuan  Fatwa  tentang al-qardh ini  adalah  pada dasarnya qardh merupakan pinjaman yang di- berikan  LKS  kepada  nasabah  dengan  me- ngembalikan  lagi  pinjaman  sesuai  jumlah yang  dipinjamkan  tanpa  adanya  tambahan atau  imbalan.  Dalam  produk  dana  talangan pendidikan akad qardh adalah pinjaman yang
19 Jaih Mubarok dan Hasnudin, Fikih Muamalah Maliyah : Prinsip-Prinsip  Perjanjian, cet  ke-1  (Bndung:  Simbiosa Rekatama Media, 2017) hlm. 60
20 Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No.19/DSN- MUI/IV/2001, tentang Qardh
diberikan KOMIDA kepada anggota yang di- gunakan untuk membayar biaya pendidikan.
Ijarah dimaknai  sebagai  proses  perjan- jian  para  pihak,  salah  satu  pihak  berkedudu- kan sebagai penyedia barang/jasa ( mu’jir ) dan pihak  lain  berkedudukan  sebagai  pengguna/ penerima manfaat barang/jasa ( musta’jir ). Arti ijatah secara  bahasa,  sebagaimana  dijelaskan dalam  kitab al-Qamus  al-Muhith karya  al- Fairuz  Abadi,  adalah  jual-beli  manfaat. Ijarah merupakan kata dasar ( mashdar ) yang semak- na  dengan  kata al-ajr yang  berarti  perbuatan ( al-fil ).  Oleh  karena  itu,  arti ijarah secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan.
Akad ijarah dalam  produk  dana  talangan pendidikan adalah akad yang digunakan oleh KOMIDA  bentuk  kompensasi  atas  kepengu- rusan yang dilakukan KOMIDA dalam mem- bayar  biaya  pendidikan.  Maka  dari  itu anggota  harus  bersedia  membayar  upah  atas jasa kepengurusan pendidikan oleh KOMIDA.
Landasan  operasional  dalam  produk dana talangan pendidikan di KOMIDA meru- juk  pada  Fatwa  DSN  MUI  No.  29/DSN-MUI/ IV/2002  tentang  Pembiayaan  Pengurusan Lembaga  Keuangan  Syariah.  Ketentuan  yang termaktub dalam Fatwa  tersebut adalah:
1. Dalam  pengurusan  haji  bagi  nasabah, LKS  dapat  memperoleh  imbalan  jasa ( ujrah ) dengan menggunakan prinsip al- ijarah sesuai  Fatwa  DSN  MUI  No. 09/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila  diperlukan,  LKS  dapat  mem- bantu  menalangi  pembayaran  BPIH nasabah  dengan  menggunakan  prinsip al-qardh sesuai  Fatwa  DSN  MUI  No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa  pengurusan  haji  yang  dilakukan oleh  LKS  tidak  boleh  dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar  imbalan  jasa al-ijarah tidak  boleh di  dasarkan  pada  jumlah  talangan al-
Qardh yang  diberikan  LKS  kepada nasabah. 21
Pada  point  ketiga  pada  fatwa  tersebut menyebutkan  bahwa,  jasa  pengurusan  haji yang  dilakukan  oleh  LKS  tidak  boleh  diper- syaratkan  dengan  pemberian  talangan  haji. Dengan  begitu  akad qardh dan  akad ijrah merupakan akad yang terpisah, sehingga dari akad  itu  berbeda  tujuan,  dimana  akad qardh bertujuan  untuk  saling  tolong  menolong,  se- dangkan  akad ijarah bertujuan  untuk  mem- berikan  jasa  dan  mendapat  keuntungan  dari manfaat  yang  diberikan.  Sedangkan  di KOMIDA,  pihak  KOMIDA  setuju  memberi- kan jasa pengurusan dengan selanjutnya ang- gota  bersedia  memberikan  upah  atas  jasa  ke- pengurusan  yang  dilakukan  oleh  Koperasi Mitra  Dhuafa.  Jasa  pengurusan  disini  adalah pemberian  dana  talangan  pendidikan  yang dibayarkan  kepada  pihak  sekolah.  Berdasar- kan  hal  tersebut,  jasa  atas    pengurusan  pen- didikan yang dilakukan oleh KOMIDA diper- syaratkan  dengan  pemberian  dana  talangan pendidikan. Maka  keuntungan ujrah yang  di- berikan  kepada  pihak  KOMIDA  itu  berda- sarkan dana talangan yang diberikan.
Pengetahuan prinsip-prinsip fiqh muamalah ini penting terutama untuk melaku- kan  kajian  terhadap  transaksi  ekonomi  mo- dern saat ini. Berikut beberapa prinsip-prinsip fiqh muamalah yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa  segala  bentuk muamalah itu  ada- lah  boleh,  sesuai  dengan  kaidah fiqh muamalah yaitu  ‚ al-ashlu  fil  mua’amalati al-ibahah ‛  bahwa  segala  bentuk  dari muamalah itu adalah boleh/ mubah.
2. Harus  berdasarkan  sukarela  atau  saling ridha,  tanpa  mengandung  unsur  pak- saan.
21 Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No.29/DSN- MUI/IV/2002, tentang  Pembiayaan  Pengurusan  Haji Lembaga Keuangan Syariah
3. Mendatangkan  manfaat  dan  menghin- dari bahaya ( mudarat ).
4. Memelihara keadilan.
5. Atta’awun (saling tolong menolong)
Disini jika produk dana talangan pendi- dikan  ditinjau  juga  dari  prinsip  syariah tersebut,  maka  hampir  sesuai  dengan  prinsip fiqh  muamalah ,  namun  belum  sempurna sesuai,  karena  pada  poin  ketiga  dikatakan bahwa    harus  mendatangkan  manfaat  dan menghindari mudarat ,  sedangkan  melihat dalam pelaksanan akad qardh wa al-ijarah betul mendatangkan  manfaat  bagi  anggota  sehing- ga bisa melanjutkan pendidikan anaknya, na- mun  ada mudharat -nya  juga  yaitu  dari keuntungan ujrah -nya  yang  didasarkan  atas dana  talangan  yang  diberikan,  maka  hal  itu hukumnya riba.
Maka  dari  itu  ditinjau  dari  Hukum Ekonomi  Syariah  terhadap  pelaksanaan  akad qardh  wa  al-ijarah di  Koperasi  Mitra  Dhuafa Cabang  Kadungora  itu  belum  sesuai  dengan Fatwa  DSN  MUI  No.  29  tahun  2002  tentang Pengurusan  Pembiayaan  Haji  Lembaga  Ke- uangan  Syariah  dimana  sebagai  acuan  pro- sedur  pelaksanaan  akad qardh  wa  al  -ijarah pada  produk  dana  talangan  pendidikan, karena  dalam  keuntungan ujrah yang  dibe- rikan  itu  berdasarkan  dana  talangan  yang diberikan.  Begitupun  dengan  prinsip fiqh muamalah ,  itu  belum  sesuai  karena  dalam  pe- laksanaan  akad qardh  wal  al-ijarah dalam produk  dana  talangan  pendidikan  masih mendatangkan mudharat yaitu  adanya  riba dalam pelaksanaan produk tersebut sebagaimana  disebutkan  dalam  kaidah fiqh muamalah yaitu

## اًبِر َىُهَف ًةَعَفْنَم َّرَج ٍضْرَق ُّلُك
‚Setiap  piutang  yang  mendatangkan  ke- manfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba‛  maka  disni  belum  memenuhi  nilai-
nilai  yang  harus  ada  dalam  ekonomi syariah.

## SIMPULAN
Setelah melakukan penelitian serta pem- bahasan dengan melihat langsung antara teori dan praktik, maka dapat ditarik kesimpulkan: Dana  talangan  pendidikan  di  Koperasi  Mitra Dhuafa  dalam  pelaksanaanya  menggunakan akad qardh  wa  al-ijarah. Dimana  akad qardh dalam  dana  talangan  pendidikan  merupakan perjanjian  utang-piutang  antara  KOMIDA dengan  anggota  yang  akan  digunakan  untuk membayar biaya pendidikan. Sedangkan akad ijarah pelaksanaannya  dalam  dana  talangan pendidikan  merupakan  perjanjian  antara KOMIDA dengan anggota untuk memberikan biaya  jasa  pengurusan  pendidikan  kepada KOMIDA  atas  dana  talangan  pendidikan yang  diberikan.  Menurut  tinjauan  Hukum Ekonomi  Syariah  pada  dana  talangan  pen- didikan di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) belum  sesuai  dengan  Fatwa  DSN  MUI  No. 29/DSN-MUI/IV/2002  tentang  Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, pada point ketiga bahwa jasa pengurusan haji yang  dilakukan  LKS  tidak  boleh  dipersyarat- kan dengan pemberian talangan haji, sedang- kan  di  KOMIDA  dimana  keuntungan ujrah - nya  diberikan  berdasarkan  dana  talangan yang  diberikan  kepada  anggota.  Kemudian berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalahi itu belum  sesuai  juga  karena  dalam  pelaksanaan akad qardh  wa  al-ijarah pad  produk  dana talangan  pendidikan  masih  mendatangkan mudharat yaitu  adanya  riba,  yang  mana  tidak memenuhi nilai-nilai ekonomi syariah sebagai dasar prindip-prindip fiqh muamalah

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani, Mekanisme  Perhitungan  Margin Keuntungan  Pembiayaan  Murabahah  di
KJKS BMT Walisongo Semarang, (Semarang:  Universitas  Islam  Negeri
Walisongo, 2015)
Antoni, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah, dari Teori  ke  Praktik (Jakarta:  Gema  Insani Press, 2001)
Ascarya, akad dan Produk Bank Syariah, Cet ke-
4  (Jakarta:  PT:  Raja  Garfindo  Persada, 2010)
Arwani,  Agus, Akuntansi  Perbankan  Syariah: dari  Teori  ke  Praktik (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
Dewan  Syariah  Nasional,  ‚Fatwa  Dewan
Syariah Nasional No 29/DSN- MUI/IV/2002‛ tentang Pembiayaan Pengurusan  Haji  Lembaga  Keuangan
Syariah
Dewan  Syariah  Nasional, Fatwa  DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001, tentang Qardh
Hakim,  Atang  Abd., Fiqh  Perbankan  Syariah: Transformasi  Fiqih  Mamalah  ke  dalam
Peraturan Perundang-undangan ,...hlm. 266
Lajnah  Pentashih  Mushaf  Al-Qur’an, Al- Qur’an  dan  Terjemahnya ,  cet  ke-1,
(Bandung:  CV  Penerbit  Dipenegoro, 2005)
Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah, Cet.  Ke-3 (Jakarta: Prenadamedia, 2012)
Mubarok, Jaih dan Hasnudin, Fikih Muamalah Maliyah  :  Prinsip-Prinsip  Perjanjian, cet ke-1  (Bandung:  Simbiosa  Rekatama Media, 2017)
Mubarok, Jaih dan Hasnudin, Fikih Muamalah Maliyah  :Akad  Ijarah  dan  Ju’alah, cet  ke-1 (Bandung:  Simbiosa  Rekatama  Media, 2017)
Mubarok, Jaih dan Hasnudin, Fikih Muamalah Maliyah  :  Akad  tabarru’, cet  ke-3 (Bandung:  Simbiosa  Rekatama  Media,
2017)
Nawawi,Ismail, Fikih  MuamalahKlasik  dan Kontemporer, Cet.  Ke-1  (Bogor:  Ghalia
Indonesia, 2012)
Sjahdeini,Sutan  Remy, Perbankan  Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Cet.  Ke-1  (Jakarta:  Kencana,
2014) Tim Laskar pelangi, Metedeologi Fiqh
Muamalah, (Kediri: Lirboyo Press, 2013)
Yaya,  Rizal,  dkk Akuntansi  Perbankan  Syariah: Teori  dan  Praktik  Kontemporer, Cet.  ke-1 (Jakarta: Selemba Empat, 2009)
W.  P,  Ferdi  ‚ Pembiayaan  Pendidikan:  Suatu Kajian  Teoritis .‛Jurnal  Pendidikan  dan Kebudayaan Edisi  4  Vol.19  (2013):  hlm.
568
Wawancara  dengan  Ibu  Anita  A.  selaku  staf lapang di KOMIDA, pada hari Jumat, 20 Maret 2020, pukul 10.30 WIB
https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al- qardh-riba-dalam-hutang-piutang.html (online,  diakses  pada  tanggal  12  Mei 2020, pukul 11.00 WIB)