Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SAWAH TANPA BATAS WAKTU DI DESA BARUMBUNG KECAMATAN MATAKALI
Anwar Hindi & Sitti Rahmah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
anwarhindi@gmail.com. sittirahmah@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian ini membahas  : 1) Praktek gadai  sawah tanpa  batas  waktu  yang terjadi di  desa Barumbung  Kecamatan  Matakali,  2)  Status  hukum  gadai  sawah  tanpa  batas  waktu  yang terjadi  di  desa  Barumbung  Kecamatan  Matakali.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah murtahin, rahin, dan tokoh  agama  yang  ada  di  desa  Barumbung  Kecamatan  Matakali  Kabupaten  Polewali Mandar.  Selanjutnya  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  praktek gadai  sawah  tanpa  batas  waktu  di  Desa  Barumbung  sebagian  dalam  perjanjian  yang dilakukan kedua belah pihak tidak  secara tertulis dan  waktu  pengembalian  uang pinjaman terserah  yang  meminjam  kapan  dia  mampu  membayarnya.  Dalam  pelaksanaan  Praktek gadai sawah tanpa batas waktu di Desa Barumbung dilihat dari akadnya tidak sah dengan ketentuan  hukum  Islam  karena  tidak  menentukan  batas  waktu  pengembalian  pinjaman  dan tidak  tertulis.  Implikasi  pada  penelitian  ini  adalah  1)  Agar  Masyarakat  Desa  Barumbung yang melakukan praktek gadai  sawah  tanpa  batas  waktu  yang tidak  sesuai  dengan hukum Islam dapat meninggalkan Praktek Gadai Sawah Tanpa batas waktu yang dapat merugikan salah  satu  pihak  dan  itu  tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam  dan  Memulai  Praktek  Gadai Sawah    sesuai  Islam  dan  mempelajari  serta  menerapkan  gadai  sawah  yang  sesuai  dengan syariat  islam  seperti  harus  jelas  akadnya  yaitu  waktu  pengembalian  pinjaman  atas  gadai tersebut agar didalamnya diperoleh berkah dari Allah swt. 2) Kepada pembaca dan penulis agar lebih  memahami praktek gadai sawah  tanpa batas waktu.

## I. PENDAHULUAN
Islam  adalah  agama  yang  sempurna,  kompleks  dan  dinamis  yang  mengatur  aspek kehidupan manusia baik akidah, akhlak maupun muamalah. Di dalamnya mencakup seluruh sisi kehidupan  individu dan  masyarakat, baik perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik negara, serta lainnya.
Ajaran  Islam  memerintahkan  secara  eksplisit  kepada  umat  manusia  untuk memegang  nilai-nilai  ajaran  Islam  secara Kaffah (total),  menyeluruh,  dan  utuh.  Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah swt, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya. 1
Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  manusia  yang  sangat  beragam,  terkadang  secara pribadi  ia  tidak  mampu  untuk  memenuhinya,  dan  harus  berhubungan  dengan  orang  lain. Hubungan antara satu  manusia dengan  manusia  lainnya dalam  memenuhi kehidupan, harus terdapat  suatu  aturan  yang  menjelaskan  hak  dan  kewajiban  keduanya  berdasarkan
1 Jusmaliani dkk, Bisnis Berbasis Syariah, ( Jakarta : Bumi Aksara,2008), h. 21
Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
kesepakatan.  Proses  untuk  membuat  kesepakatan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad. 2
Dalam melakukan akad, dalam hal ini muamalah tentunya haruslah secara baik dan benar sesuai dengan hukum Islam hal ini dilakukan  dengan tujuan mencegah kerusakan pada manusia  dan  mendatangkan  kemaslahatan  bagi  mereka,  mengarahkan  mereka  kepada kebenaran,  keadilan,  dan  kebijakan,  serta  menerangkan  jalan  yang  harus  dilalui  oleh manusia. 3
Di  antara  perintah  Islam  dalam  muamalah  adalah  anjuran  kepada  umatnya  supaya hidup  saling  tolong  menolong  antara  manusia  satu  dengan  yang  lain,  seperti  halnya  yang kaya harus menolong yang tidak mampu serta bantu-membantu dalam  hidup bermasyarakat, sebagaimana ditegaskan Firman Allah dalam QS. Al-Maidah/5:2 sebagai berikut :
.. و ُ ق َ تا َوۖ ِنا َو ْد ُعْلاَو  ِمْث ِاْلا ىَلَع اْوُنَوا َعَت اَلَو ۖىٰوْقَ تلاَو  ِ رِب ْ لا ى َ ل َع اْوُن َوا َعَت َو ِبا َ ق ِع ْ لا  ُدْي ِد َش َه ٰ للا َ ن ِاۗ َه ٰ للا ا
Terjemahnya:
Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. 4
Banyak    cara  dan  bentuk  manusia  untuk  tolong  menolong  antar  sesamanya Diantaranya  jual-beli  dan  utang  piutang.  Dalam  masalah  utang-piutang,  hukum  Islam  juga telah  mengatur  sedemikian  rupa,  seperti  menjaga  kepentingan  kreditur  dan  debitur,  agar jangan  sampai  diantara  keduanya  mendapatkan  kerugian,  ataupun  saling  merugikan  satu sama lainnya. Oleh sebab itu, dalam utang piutang, hukum Islam memperbolehkkan kreditur meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya, hal ini dilakukan agar menjaga ketenangan  hati  kreditur.  Sehingga  apabila  debitur  itu  tidak  mampu  melunasi  hutangnya maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai.
Gadai  adalah  perjanjian  pinjam  meminjam  dengan  menyerahkan  barang  sebagai tanggungan  utang.  Hukum  asal  gadai  adalah  mubah/boleh.  Allah  SWT  berfirman  QS.  Al Baqarah/2:283 sebagai berikut :
ِ د َؤُيْلَف ا ًض ْعَب ْمُك ُض ْعَب  َنِمَا  ْنِاَفۗ ٌة َضْوُبْقَ م  ٌن ٰه ِرَف اًبِتا َ ك ا ْو ُد ِج َ ت  ْم َ ل َ و  ٍر َ ف َس ى ٰ ل َع  ْمُت ْ ن ُ ك ْ ن ِا َو ۞ ى ِِ َ َّا ٌمِث ٰ ا  ٗٓٗه
َ نِاَف اَهْمُتْكَ ي  ْنَمَو َۗةَداَه َ شلا اوُمُتْكَت اَلَو ۗ ٗهَ ب َر  َه ٰ للا  ِق َ تَيْلَو  ٗهَتَناَمَا  َن ِمُتْؤا اَمِب  ُه ٰ للا َو  ۗ ٗهُب ْ ل َ ق ٌم ْيِلَع َ ن ْو ُ ل َم ْعَت ࣖ
Terjemahnya :
2 Dimayudin  Djuawaini, Pengantar  Fiqh  Muamalah (  Yogyakarta  :  Pustaka Belajar,2010), h. 47
3 Amrullah  Ahmad, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,(Jakarta : Gema Insani Press)1996),h. 104
4 Deparetemen Negara RI, Al Qur’an dan Terjemahan Al-jumanatul Ali , ( Bandung:
CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), h.106
Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka  hendaklah  ada  barang  jaminan  yang  dipegang.  Tetapi,  jika  sebagian  kamu mempercayai  sebagian  yang  lain,  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 5
Dari al-Qur’an diatas dapat di pahami bahwa gadai hukumnya diperbolehkan. Baik bagi  yang  sedang dalam  perjalanan  maupun orang  yang tinggal di rumah, dibenarkan  juga melaksanakan  transaksi  dengan  non-muslim  selama  tidak  berkenaan  dengan  hal-hal  yang diharamkan Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.
Namun  demikian  pelaksanaan  gadai  tanah  tanpa  batas  waktu  di  Desa  Barumbung, Kecamatan  Matakali,  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Proses  gadai  sawah  Desa  tersebut dilakukan dengan cara yang sederhana yaitu si A yang menggadaikan sawahnya kepada si B yang  akan  memberikan  pinjaman  uang.  Masyarakat  Desa  Barumbung  Biasanya menggadaikan  tanah  sawahnya  kepada  kerabat  atau  tetangganya  sendiri.  Dengan  waktu pengembalian  utang  pinjaman  tidak  ditentukan  bahkan  ada  yang  beberapa  tahun  sebagai barang jaminan  adalah lahan atau sawah yang dia punyai. Selama berada ditangan pemberi hutang,  hak  penggarapan  dan  penanaman  sawah  berada  ditangan  pemberi  hutang.  Hasil panen  yang  melimpah  pun  menjadi  hak  pemberi  hutang.  Terkadang  apabila  hutang  belum terlunasi  mencapai  bertahun-tahun  sehingga  hasil  keuntungan  menggarap  sawah  itu  sudah lebih  besar  dari  nilai  hutang  yang  dipinjamkan,  dan  pada  saat  transaksi  gadai  itu dilaksanakan  antara penggadai dan penerima gadai tidak  mendatangkan saksi karena  sudah saling percaya.
Pada  saat  penggadai (rahin) melakukan  transaksi  gadai  sebenarnya  ada  unsur keterpaksaan  karena  mau  tidak  mau  ia  harus  rela  barang  yang  digadaikan (marhun) pemanfaatannya dan hasilnya dimiliki oleh penerima gadai (murtahin) serta batas waktunya tidak  ditentukan.  Sedangkan  bermuamalah  sendiri  Islam  mengajarkan  untuk  dilakukan  atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang lebih penting adalah memelihara nilai-nilai  keadilan  jangan  sampai  mengambil  kesempatan  dalam  kesempitan  serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian  tentang  “ Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktek  Gadai  Sawah  Tanpa Batas  Waktu  (Studi  Kasus  Desa  Barumbung  Kecamatan  Matakali),  dimana  pokok permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  Praktek  Gadai  Sawah  Tanpa  Batas Waktu  di  Desa  Barumbung  Kecamatan  Matakali  ?,  Bagaimana  Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap  Praktek  Gadai  Sawah  Tanpa  Batas  Waktu    di  Desa  Barumbung,  kecamatan Matakali ?.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  Untuk  mendeskripsikan  praktek  gadai  sawah tanpa  batas  waktu  yang  terjadi  di  Desa  Barumbung  Kecamatan  Matakali  dan  Untuk menjelaskan status hukum gadai  sawah tanpa  batas waktu  yang terjadi di Desa Barumbung Kecamatan Matakali
Penelitian  ini diharapkan Dengan  melakukan penelitian tentang gadai  sawah tanpa batas  waktu  di  Desa  Barumbung  Kecamatan  Matakali,  maka  penulis  akan  mengetahui
5 Departemen Negara RI, Al Qur’an dan Terjemahan Al-jumanatul Ali , h. 49
Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
praktek  gadai  sawah  tanpa  batas  waktu  yang  terjadi  di  desa  tersebut  secara  komprehensif. Dan penelitian  ini diharapkan dapat  memberikan  konstribusi pemikiran  bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktek dan bisa dijadikan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian Selanjutnya.
II. Tinjauan Teoritis
A. Definisi Gadai
Transaksi Jual beli ataupun utang piutang begitu beragam, walaupun begitu ada satu hal yang sangat penting yaitu masalah akad. Dalam muamalah akad  adalah  sebagai  salah satu  cara  untuk  memperoleh  harta  dalam  syariat  Islam,  ada  beberapa  akad  di  dalam bermuamalah diantaranya akad mudharabah , musyarakah, murabahah, rhan dan lainnya. Dalam  bermuamalah,  tentunya  seseorang  tidak  selamanya  mampu  melaksanakan secara  tunai  dan  lancar  sesuai  dengan    syari’at  yang  ditentukan.  Ada  kalanya  kita  dalam bermuamalah  terkendala  masalah  dana    maka  hutanglah  yang  tidak  dapat  dihindarkan,  tapi saat ini kurangnya kepercayaan  sesama  manusia  sehingga orang tersebut meminta  jaminan benda atau barang berharga. Dalam hukum Islam jaminan benda atau barang berharga dalam hutang piutang disebut gadai.
Transaksi  gadai  dalam  fikih  Islam  disebut Rahn .  Menurut  bahasa al-tsubut  wa  al- dawam yaitu tetap dan kekal. Adapula yang menjelaskan bahwa rahn adalah terkurung atau terjerat 6 . Sebagian Ulama memberi arti ar-rahn dengan al-habs yang artinya bertahan. 7
Ar-rahn terdapat dalam Q.S Al-Muddatsir/ 74 : 38, sebagai berikut :
     
Terjemahnya: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, 8
Ayat  diatas  menegaskan  bahwa  setiap  pribadi  tergadai  disisi  Allah.  Ia  harus menebus  dirinya  dengan  amal-amal  perbuatan  baik.  Setiap  pribadi  seakan-akan  berhutang kepada  Allah  Swt.  Dan  ia  harus  membayar  kembali  utangnya  kepada  Allah  Swt  untuk membebaskan dirinya.
Adapun  penggadaian  dalam  syariat,  para  ulama  mendefinisikannya  dengan penetapan  sebuah  barang  yang  memiliki  nilai financial dalam  pandangan  syariat  Islam sebagai  jaminan    bagi  utang  dimana  utang  tersebut  atau  sebagian  darinya  dapat  dibayar dengannya. 9
6 Hendi  Suhendi, Fiqh  Muamalalah ,  (Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2008),h.105
7 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1971), h. 153 8 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan Darussalam , (Jakarta, 2002),
h.852
9 Sayyid  Sabiq,  Fiqhus  Sunnah,  diterjemahkan,  Mujahidin  Muhayan,  LC. Fiqih Sunnah Jilid 5 (Cet. III; Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 125.
Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Menurut Muhammad Syafi’I Antonio bahwa gadai adalah  menahan salah satu harta milik  nasabah (rahin) sebagai  barang  jaminan (marhun) atas  utang/pinjaman (marhun  bih) yang diterimanya. 10 Nasrun Haroen menegaskan ar-rahn atau gadai adalah menjadikan suatu (barang)  sebagai  jaminan  terhadap  hak  (piutang)    yang  mungkin  dijadikan  sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagainya. 11
Dapat  disimpulkan  bahwa  gadai  adalah  menjadikan  suatu  barang  sebagai  jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayaran maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan.
B. Dasar Hukum Gadai
Dasar  hukum  yang  menjadi  landasan  diperbolehkannya  hutang  piutang  dengan barang  jaminan  (gadai),  terdapat  dalam  Al-Qur’an,  Hadist,  Pendapat  Ulama  (Ijma),  serta Fatwa DSN-MUI yang dijelaskan sebagai berikut :
1. Dalil Al-Qur’an
Allah Berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 2/283 yang berbunyi :
ِ د َؤُيْلَف ا ًض ْعَب ْمُك ُض ْعَب  َنِمَا  ْنِاَفۗ ٌة َضْوُبْقَ م  ٌن ٰه ِرَف اًبِتا َ ك ا ْو ُد ِج َ ت  ْم َ ل َ و  ٍر َ ف َس ى ٰ ل َع  ْمُت ْ ن ُ ك ْ ن ِا َو ۞ ى ِِ َ َّا ٌمِث ٰ ا  ٗٓٗه
َ نِاَف اَهْمُتْكَ ي  ْنَمَو َۗةَداَه َ شلا اوُمُتْكَت اَلَو ۗ ٗهَ ب َر  َه ٰ للا  ِق َ تَيْلَو  ٗهَتَناَمَا  َن ِمُتْؤا اَمِب  ُه ٰ للا َو  ۗ ٗهُب ْ ل َ ق ٌم ْيِلَع َ ن ْو ُ ل َم ْعَت ࣖ
Terjemahnya :
Dan  jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak  mendapatkan seorang penulis, maka  hendaklah  ada  barang  jaminan  yang  dipegang.  Tetapi,  jika  sebagian  kamu mempercayai  sebagian  yang  lain,  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan amanatnya  (utangnya)  dan  hendaklah  dia  bertakwa  kepada  Allah,  Tuhannya.  Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya,  sungguh,  hatinya  kotor  (berdosa).  Allah  Maha  Mengetahui apa yang kamu kerjakan.. 12
Ayat di atas menegaskan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian  dan  tidak  mendapatkan  juru  tulis,  maka  untuk  memudahkan  jalannya bermuamalah  ini  disertai  dengan  adanya  jaminan  kepercayaan,  dalam  hal  ini  Islam memberikan  keringanan  dalam  melakukan  transaksi  lisan  dan  juga  harus  menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dijaga oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan, maka keduanya harus menunaikan amanat masing-masing.
2. Hadist
10 Muhammad  Syafi’I  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktek, (  Jakarta: Gema Insani Press,2001), h.128
11 Nasrun  Haroen, Fiqh  Muamalah ,  (Jakarta:  Gaya  Media  Graha  Pratama,2000), h.252
12 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan Darussalam , (Jakarta,2002).
h.852
Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## Berkenaan dengan akad gadai dijelaskan dalam hadist
ِد َح  ْن ِم اًع ْر ِد ُهَن َه َرَو ٍل َج َ أ ى َ لِإ   ٍيِدو ُهَي  ْن ِم اًما َع َط ىَرَت ْشا َم َ ل َس َو ِهْي َ لَع ُه َ للا ى َ ل َص   َي ِب َنلا   َن َ أ ٍدي
Artinya : “ Sesungguhnya,  Nabi  shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  membeli  bahan  makanan  dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju  besinya .” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603). 13
ﻋ ٍة َ َّا َهِإ َو  ٍري ِع َش  ِزْبُخ ِب َم َ ل َس َو ِه ْي َ لَع ُه َ للا ى َ ل َص    ِي ِب َنلا ىَلِإ ى َشَم ُه َن َ أ ُهْن َﻋ ُه َ للا  َي ِض َر  ٍس َ ن َ أ ْ ن ْد َ ق َ ل َو ٍة َ خِن َس ْن ِﻋ ُه َ َّ اًع ْر ِد ن َه َر ِهِل ْهَأِل اًري ِع َش ُهْنِم  َذ َخ َ أ َو ِةَني ِد َم ْ لاِب   ٍيِدو ُهَي  َد

## Artinya :
“ Anas Ibn Malik suatu  saat  mendatangi Rasulullah dengan  membawa roti gandum dan sungguh Rasulullah SAW telah menangguhkan baju besi kepada orang Yahudi di  Madinah  ketika  beliau   mengambil  (meminjam)  gandum  dari  orang  Yahudi tersebut untuk keluarga Nabi.” 14 ﺍ ل ﺭ ه ﹸﻥ ي ﺭ ك ﹸﺏ هتقفنب ﺍﹶﺫﺇﹺ اك ﹶﻥ م ﺭ ه ﻭ ان ﻭﹰ بل ﺍﹸﻥ ل ﺩ ﱠ ﱢﺭ شي ﹸﺏﺭ هتقفنب ﺍﺫﺇﹺ اك ﹶﻥ م ﺭ ه ﻭ ان ﻭﹰ ﻰاﻋ ﺍ ل ﻱﺫ ي ﺭ ك ﻭﹸﺏ شي ﺍﹸﺏﺭ ل ةقفن
ﹸ
Artinya:
“ Binatang  tunggangan  boleh  ditunggangi  sebagai  imbalan  atas  nafkahnya (makanannya)  bila  sedang  digadaikan,  dan  susu  binatang  yang  diperah  boleh diminum  sebagai  imbalan  atas  makanannya  bila  sedang  digadaikan.  Orang  yang menunggangi  dan  meminum  susu  berkewajiban  untuk  memberi  makanan.”(Hr. Bukhori, no.2512). 15
Sedangkat  hadits  ketiga,  Rasulullah  SAW  telah  menegaskan  akan  hak  dan kewajiban  bagi  pihak-  pihak  yang  melakukan  akad    gadai. Murtahin dapat  memanfaatkan kendaraan  yang  digadaikan  kepadanya,  selama  ia  mau  merawatnya.  Hal-  hal  tersebut merupakan landasan hadits yang cukup kuat bahwa gadai adalah sesuatu yang dianggap sah.
Tiga    hadits  di  atas  secara  jelas  menggambarkan  fakta  sejarah  bahwa  pada  zaman Rasulullah  SAW  gadai  telah  dipraktekkan  secara  luas.  Hadits  pertama  dan  kedua menegaskan Rasulullah SAW pernah melakukan hutang piutang dengan orang Yahudi untuk sebuah  makanan.  Kemudian  beliau  menggadaikan  (menjaminkan)  baju  besinya  sebagai penguat kepercayaan transaksi tersebut.
13 Ilyas  Ruchiyat, Ringkasan  Shahih  Al-Bukhari ,  (Bandung  :  PT  Mizan Pustaka,2009), h.291
14 Zaki  Al-Din  Abd  Al-azhim, Ringkasan  Sahih  Muslim ,  (  Bandung  :  PT  Mizan Pustaka,2008), h.78
15 http://zahratunnihayah.blogspot.com/2015/03/pembahasan-hadits-ar-rahn- gadai.html di akses tanggal 8 Agustus 2018
Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Dari  riwayat  hadist  tersebut  diketahui  bahwa  Nabi  Saw.  Membeli  makanan  dari seorang  Yahudi,  sedang  pembayarannya  ditangguhkan  akan  dibayar  kemudian  dan  sebagai jaminan  Nabi  menyerahkan  baju  besinya.  Gadai  hukumnya  boleh  dan  agama  Islam    tidak membeda-bedakan  antara  orang  muslim  dan  non  muslim  dalam  bidang  muamalah,  maka seorang muslim tetap wajib membaayar utangnya sekalipun pada non muslim.
Dari  Hadist  dapat  dipahami  bahwa  gadai  hukumnya  diperbolehkan,  bagi  yang sedang  dalam  perjalanan  maupun  orang  yang  tinggal  dirumah,  dibenarkan  juga  melakukan transaksi  dengan    non-muslim  selama  tidak  berkenaan  dengan  hal-hal  yang  diharamkan Islam dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi pinjaman.
3. Pendapat Ulama (Ijma)
Para  ulama  sepakat  bahwa  gadai  itu  boleh.  Hal  itu  karena  berdasarkan  kisah  Nabi Saw.  yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi di Madinah. 16 Disyariatkan  pada  waktu  tidak  bepergian  dan  bepergian,  adapun  dalam  masa perjalanan    seperti  dikaitkan  dengan  Qur’an  surat  Al-Baqarah  ayat  283  dengan  melihat kebiasaannya,  dimana  pada  umumnya Rahn dilakukan  pada  waktu  bepergian. 17 Dalam  hal ini,  ketika  saat  bepergian  bahwasanya  tidak  semua  barang  dapat  dipegang/dikuasai  secara langsung,  maka  paling  tidak  ada  semacam  pegangan  yang  dapat  menjamin  bahwa  barang dalam status agunan hutang.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama’ Indonesia (DSN-MUI)
Rujukan  akad  gadai  adalah  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  atau  sering  disebut  DSN-MUI  yaitu  fatwa  Nomor  :25/DSN- MUI/III/2002 tentang Rahn yang ditetapakan di Jakarta pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H atau Juni 2002 Masehi.
Dewan Syariah Nasional menetapkan : fatwa tentang Rahn Pertama : Hukum
Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan berikut.
Kedua : Ketentuan Umum
a. Murtahin (penerima  barang)  mempunyai  hak  untuk  menahan marhun (barang)  sampai
semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
b. Marhun dan  maanfaatnya  tetap  jadi  milik rahin pada  prinsipnya, marhun tidak  boleh dimanfaatkan  kecuali  seizin rahin dengan  tidak  mengurangi  nilai marhun dan pemanfaatannya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin , namun dapat  dilakukan  juga  oleh  murtahin,  sedangkan  biaya  dan  pemeliharaan  penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin .
d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e. Penjualan marhun
16 Wahbah As Zuhaili, Fiqh Islam . ( Damsik: dara al-fikr.2000), h. 4209
17 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, h.154
Budaya Islam
_____________________________________________________________________________________________
1) Apabila Jatuh tempo,  murtahin   harus  memperingatkan rahin untuk segera  melunasi hutangnya.
2) Apabila rahin tetap  tidak  dapat  melunasi  hutangnya,  maka marhun dijual  paksa/ dieksekusi melalui lelang syariah.
3) Hasil  penjualan marhun digunakan  untuk  melunasi  hutang,  biaya  pemeliharaan  dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
4) Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik rahin dan  kekurangannnya  menjadi kewajiban rahin Ketiga : Ketentuan penutup a. Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi  perselisihan diantara  para  pihak,  maka  penyelesainnya  dilakukan  melalui  badan arbitrase syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
b. Fatwa  ini  Berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan  dengan  ketentuan  jika  dikemudian  hari ternyata terdapat kekeliruan  menjadi  milik rahin dan kekurangannya  menjadi  kewajiban rahin. 18
Berdasarkan pada keterangan diatas dapat disimpulkan  bahwa,  hukum akad  gadai adalah boleh, dapat dilaksanakan dalam keadaan bermukim  maupun sedang perjalanan, dan juga akad gadai boleh dilaksanakan dengan orang muslim  dan juga orang non muslim. Akad gadai  baru  dianggap  sempurna  apabila  barang  yang  digadaikan  itu  secara  hukum  sudah berada  ditangan  murtahin    (penerima  gadai,  dan  uang  yang  dibutuhkan  telah  diterima (penggadai).
C. Rukun Dan Syarat Gadai
Pada  umumnya  aspek  hukum  Fiqh  Muamalah  dalam  hal  ini  transaksi  baik  dalam bentuk  jual  beli,  sewa-menyewa, gadai  maupun  yang  semacamnya  mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Rukun gadai ada 3, yaitu :
1. Rukun Gadai
a. Aqid (orang yang berakad)
Orang  berakad  dalam  hal  ini  adalah  pihak  yang  melaksanakan  akad  gadai  yaitu rahin , adalah orang yang menggadai barang dan murtahin adalah orang yang menerima barang gadai.
b. Ma’qud alaih (obyek yang diakadkan)
Barang  yang  diakadkan/  digadaikan,  yaitu  meliputi marhun adalah  barang  yang digadaikan  untuk  menjamin  hutang, marhun  bih adalah  hutang  yang  karenya  diadakan gadai.
c. Sighat (akad gadai)
Pernyataan  kalimat  akad  yang  lazimnya  dilaksanakan  melalui  pernyataan  ijab  dan qabul. 19
2. Syarat Gadai
18 Ahmad Ifhmam sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah ,( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2010),h. 194-196 19 Wahbah As Zuhaili, Fiqh Islam . ( Damsik: dara al-fikr.2000), h.105
Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Gadai memiliki syarat-syarat terbentuknya akad diantaranya :
a. Aqid
Pihak-pihak  yang  berakad  yang  dalam  hal  ini rahin dan murtahin menurut  hukum ditandai dengan :
1) Baligh  adalah  seorang  yang  melakukan  perbuatan  hukum  dalam  melakukan  gadai haruslah seseorang  yang sudah  baligh dewasa. Yang dimaksud dewasa  adalah  lelaki yang sudah bermimpi dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan haid.
2) Berakal  yang  dimaksud  adalah  seseorang  yang  bisa  membedakan  mana  yang  baik mana  yang  buruk  untuk  dirinya.  Apabila  salah  satu  dari  keduanya  tidak  berakal  , maka transaksi tersebut tidak sah. Seperti dalam Q.S An-nisa ayat 4/5, berbunyi :
ُ ق َو ْم ُه ْو ُس ْ كا َو ا َهْي ِف ْم ُهْوُقُز ْراَ و اًمٰيِق ْمُك َ ل  ُه ٰ للا َ ل َع َج  ْي ِت َ لا ُم ُ ك َ لا َو ْم َ ا  َءۤا َه َ ف ُ سلا اوُت ْؤُت ا َ ل َو ا ً ف ْو ُر ْع َ م ا ً ل ْو َ ق ْم ُه َ ل ا ْو ُ ل ْو
Terjemahnya:
Dan  janganlah  kamu  serahkan  kepada  orang  yang  belum  sempurna  akalnya,  harta (mereka  yang  ada  dalam  kekuasaan)  kamu  yang  dijadikan  Allah  sebagai  pokok kehidupan. Berilah  mereka belanja dan pakaian (dari hasil  harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 20
Pada  ayat  tersebut  dijelaskan  bahwa  harta  tidak  boleh  diserahkan  kepada orang bodoh. Larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap mengendalikan harta,orang  gila,  dan  anak  kecil  juga  tidak  cakap  dalam  mengelola  harta  sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.
3) Mampu  melakukan  akad (al-Ahliyyah )  adalah  kelayakan,  kepantasan,  kompetensi melakukan akad jual beli. Setiap orang yang sah dan boleh melakukan transaksi jual beli,  maka  sah  dan  boleh  untuk  melakukan  akad  gadai,  Karena  gadai  adalah  sebuah tindakan  yang  berkaitan  dengan  harta  seperti  jual  beli.  Oleh  karena  itu,  kedua  belah pihak  yang  melakukan  akad  gadai  harus  memenuhi  syarat-syarat  orang  yang  sah melakukan transaksi jual beli. 21
b. Ma’qud alaih (barang yang diakadkan)
1) Marhun adalah  harta  yang  dipegang  oleh murtahin (penerima  gadai)  atau  wakilnya, sebagai  jaminan  hutang.  Para  ulama  menyepakati  bahwa  syarat  yang  berlaku  pada barang  gadai  adalah  syarat  yang  berlaku  pada  barang  yang  dapat  diperjualbelikan yang ketentuannya adalah :
a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam
b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
c) Agunan itu harus jelas dan tertentu ( harus dapat ditentukan secara spesifik)
d) Agunan itu milik sah debitur
20 Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan Darussalam , (Jakarta,2002),
h.100 21 Wahbah az Zuhaili, Fiqh Islam , h. 4212
Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
e) Agunan  itu  tidak  terikat  dengan  hak  orang  lain  (bukan  milik  orang  lain  ,  baik  sebagian maupun seluruhnya )
f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat
g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.
2) Marhun  Bih adalah  ketentuan  yang  berkaitan  dengannya  bahwasanya  harus  barang yang  dapat  dimanfaatkan,  jika  tidak  bermanfaat  maka  tidak  sah,  serta marhun  bih haruslah barang yang dapat dihitung jumlahnya.
c. Sighat
Berupa  perkataan  ijab  dan  qabul  yang  dilakukan rahin dan murtahin berupa  kata- kata atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan isyarat atau lainnya
Sighat gadai  tidak  boleh  digantungkan  dengan  syarat  dan  tidak  disandarkan  pada masa  yang  akan  datang.  Hal  ini  dikarenakan  akad  gadai  menyerupai  akad  jual  beli,  dilihat dari  aspek  pelunasan  hutang.  Apabila  akad  digantungkan  kepada  syarat  atau  disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi fasid seperti halnya jual-beli. Tidak  sah  suatu  akad  tanpa  adanya  unsur-unsur  yang  menjadi  rukun  serta  syarat sahnya, gadai sebagai sebuah akad perjanjian hutang piutang yang mana rukun dan syaratnya sudah  diatur  dengan    jelas  yang  meliputi sighat,aqid, dan ma’qud  alaih apabila  salah  satu diantara  tersebut  cacat  ketiga  rukun  tersebut  cacat  maka  tidak  sah  pula  perjanjian  gadai tersebut. 22

## D. Hak Dan Kewajiban Penggadai
Adapun  hak  dan  kewajiban  penggadai  dan  pemerima  gadai  di  simpulkan  sebagai berikut :
1. Hak dan Kewajiban Penggadai
a. Penggadai  berhak  menerima  uang  dari  penerima  gadai  sebagai  hutang  dengan  jumlah yang telah disepakati bersama
b. Penggadai  berhak  menebus  kembali  barang  yang  telah  digadaikan  sebesar  uang  yang telah disepakati bersama.
c. Penggadai  berkewajiban  menyerahkan  barangnya  yang  dijadikan  jaminan  hutang kepada pemegang gadai.
2. Hak dan Kewajiban penerima gadai
a. Penerima  Gadai  berkewajiban  memberikan  sejumlah  uang  sebagai  piutang  kepada penggadai
b. Penerima  gadai  berhak  menerima  barang  jaminan  yang  sudah  disepakati  oleh penggadai.
c. Penerima  gadai  berkewajiban  mengembalikan  barang  jaminan  yang  sudah  digadaikan apabila penggadai sudah melunasi hutangnya, tetapi jika penggadai membayar sebagian utangnya. Maka tidak ada bagianpun yang terlepas dari benda yang digadaikan hingga membayar penuh semua utangnya. 23

## E. Penguasaan Barang Gadai
22 Wahbah As Zuhaili, Fiqh Islam .h.105 23 Saleh al Fauzan, Fiqh Sehari-hari. .h. 414
Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Seperti telah dijelaskan dalam fiqh Islam, barang gadaian dipandang sebagai amanat pada tangan murtahin , sama dengan amanat lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika karena tindakannya. 24
Penerima  gadai  hanya  bertanggung  jawab  untuk  menjaga,  memelihara,  dan berusaha semaksimal mungkin agar barang itu tidak rusak. Barang jaminan yang rusak diluar kemampuan murtahin tidak  harus  diganti.  Telah  dijelaskan  diatas  bahwa  barang  jaminan adalah  sebagai  amanat  yang  tidak  boleh  diganggu  oleh  murtahin.  Sedang  biaya pemeliharaannya boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan. F. Batas Waktu Dalam Gadai
Dalam  Hukum  Islam  tidak  ada  ketentuan    khusus  kapan  jangka  waktu  gadai  itu berakhir,  namun  imam  Malik  mengatakan  bahwa  manfaat  yang  telah  disyaratkan  ini waktunya  harus  ditentukan,  apabila  tidak  ditentukan  dan  tidak  diketahui  batas  waktunya, maka menjadi tidak sah. 25
Sedangkan  gadai  sawah  menurut  hukum  adat  tidak  mengenal  batas  waktu  kapan berakhirnya gadai sawah teresebut kecuali apabila antara kedua belah pihak telah  membuat perjanjian mengenai batas waktu gadai tersebut berakhir.

## G. Hikmah Disyariatkan Gadai
Hikmah  disyariatkan  gadai  seperti  yang  telah  dijelaskan  oleh  Ahmad  Wardi Muslich  bahwa  gadai  adalah  suatu  keadaan  setiap  orang  yang  berbeda,  ada  yang  kaya  dan ada  yang  miskin,  padahal  harta  sangat  dicintai  setiap  jiwa.  Lalu  terkadang  disuatu  waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan  itu, diapun tidak  mendapatkan  orang  yang  bersedekah kepadanya atau  yang meminjamkan  uang  kepadanya,  juga  tidak  ada  penjamin  yang  menjaminnya.  Hingga  ia mendatangi  orang  lain  untuk  membeli  barang  yang  dibutuhkannya  dengan  cara  berutang, sebagaimana disepakati kedua belapihak. Bisa jadi pula dia meminjam dengan ketentuan dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya. 26
Dari penjelasan disyariatkan hikmah disyariatkannya gadai disamping memberikan pemanfaatan atas barang yang digadaikan disisi lain dapat memberikan keamanan bagi rahin dan murtahin ,  bahwa  dananya  tidak  akan  hilang  jika  dari  pihak rahin ingkar  janji  untuk membayar  utangnya  karena  ada  suatu  asset  yang  dipegang  oleh  pihak murtahin .  Dari  sisi peminjam  dapat  memanfaatkan  dana  pinjaman  untuk  usaha  secara  maksimal  sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik.

## III. METODE PENELITIAN
24 Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqh Islam, (Yogyakarta : PT Rosda Karya cet 2,1990), h. 376
25 Chuzaimah  T.  Yanggo  dan  Hafiz  Anshary  (eds), Probelematika  Hukum  Islam Kontemporer, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2004), h.46
26 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat , (Jakarta : Amzah,2010), h..314
Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Penulis  melakukan penelitian di Desa Barumbung Kecamatan Matakali  Kabupaten Polewali mandar dan penelitian ini dilakukan 2 bulan sejak surat izin penelitian dikeluarkan. Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan  jenis  penelitian  Kualitatif  Jenis  dari  penelitian  ini adalah penelitian deskriptif ( description research ). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan/memecahkan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta- fakta dan sifat-sifat  populasi atau daerah.
Dalam melaksanakan pengumpulan data dengan dilakukan 2 tahap, yaitu :
a. Metode Kepustakaan
Dalam mengumpulkan data dengan metode kepustakaan diperoleh dari buku-buku, internet, dan karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan materi yang dibalas.
b. Metode Penelitian Lapangan
Penulis berupaya mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan  dengan jalan meneliti  langsung  kelapangan  sebagai  objek  penelitian  penulis,  dalam  hal  ini menggunakan beberapa cara, yaitu :
1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

## IV. HASIL PENELITIAN
1. Praktek  Gadai  Sawah  Tanpa  Batas  Waktu  di  Desa  Barumbung  Kecamatan

## Matakali
Dari wawancara oleh  beberapa Narasumber dapat disimpulkan bahwa gadai tanpa batas waktu  merupakan gadai sawah yang didalam akadnya tidak menentukan batas waktu pengembalian uang pinjaman dalam pelaksanaan gadai.
Praktek  yang  dilakukan  oleh  sebagian  masyarakat  desa  Barumbung  adalah rahin mendatangi murtahin untuk menggadai sawahnya dan ada akad yang digunakan masih  hukum  adat  atau  cara  tradisonal  yaitu  tidak  ada  pencatatan  yang  sah  seperti surat  perjanjian  atau  bukti  tertulis  dan    juga  tidak  adanya  batasan  waktu  yang  jelas pada akad yang mereka yang lakukan
Alasan  penerima  gadai  melaksanakan  praktek  gadai  sawah,  terdapat  dua alasan  yang  pertama  alasan  sosial.  Hal  ini  dimaksud  saling  membantu  penggadai ( rahin )  disini  penerima  gadai  ( murtahin )  tidak  melihat  luas  dan  letak  sawah  yang digadaikan.
Alasan  kedua,  gadai  sawah  sebagai  alasan  komersil.  Penerima  gadai menerima  gadai  tersebut  semata-mata  ingin  mengambil  manfaat  atas  sawah  yang digadaikan  dengan  melihat  letak  dan  luas  tanah  penggadai,  hal  ini  menjadi  bahan pertimbangan  penerima  gadai  dalam    menentukan  jumlah  besaran  pinjaman  uang kepada penggadai.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek  Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung, Kecamatan Matakali
Dari  wawancara  oleh    beberapa  Narasumber  dapat  disimpulkan  bahwa  gadai tanpa  batas  waktu    merupakan  gadai  sawah  yang  didalam  akadnya  tidak menentukan batas waktu pengembalian uang pinjaman dalam pelaksanaan gadai.
Praktek  yang  dilakukan  oleh  sebagian  masyarakat  desa  Barumbung  adalah rahin mendatangi murtahin untuk  menggadai  sawahnya  dan  ada  akad  yang
Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
digunakan  masih  hukum  adat  atau  cara tradisonal  yaitu  tidak  ada  pencatatan  yang sah seperti surat perjanjian atau bukti tertulis dan  juga tidak adanya batasan waktu yang jelas pada akad yang mereka yang lakukan
Alasan penerima gadai melaksanakan praktek gadai sawah, terdapat dua alasan yang  pertama  alasan  sosial.  Hal  ini  dimaksud  saling  membantu  penggadai  ( rahin ) disini  penerima  gadai  ( murtahin )  tidak  melihat  luas  dan  letak  sawah  yang digadaikan.
Alasan kedua, gadai sawah sebagai alasan komersil. Penerima gadai menerima gadai  tersebut  semata-mata  ingin  mengambil  manfaat  atas  sawah  yang  digadaikan dengan melihat letak dan luas tanah penggadai, hal ini menjadi bahan pertimbangan penerima  gadai  dalam    menentukan  jumlah  besaran  pinjaman  uang  kepada penggadai.
V. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Setelah  penulis  menguraikan  pembahasan  dalam  skripsi  “Tinjauan  Hukum  Islam Terhadap    Praktek  Gadai  Sawah  Tanpa  Batas  Waktu    di  Desa  Barumbung  Kecamatan Matakali” maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan gadai tanah sawah yang ada di Desa Barumbung Kecamatan Matakali pada  prakteknya  penggadai  ( rahin )  mendatangi  penerima  gadai  ( murtahin )  untuk meminjam  sejumlah uang guna  memenuhi kebutuhan dengan  menyerahkan  barang gadaian berupa sawah sebagai barang jaminan, hak penguasaan/ pemanfaatan sawah tersebut  berada  ditangan  penerima  gadai  (murtahin)  sampai  pelunasan  hutang gadaian.  Pembayaran  hutang  oleh  penggadai  ( rahin )  kepada  penerima  gadai ( murtahin )  pada  umumnya  tidak  mengenal  batasan  waktu  sampai  kapan  waktu gadai  berlangsung.  Berakhirnya  akad  gadai  ketika  penggadai  (rahin)  menyerahkan uang kepada penerima gadai (murtahin) sesuai jumlah uang yang dipinjam.
2. Praktek  Gadai  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  Barumbung  kecamatan Matakali  ada  yang  sesuai  dengan  hukum  Islam    dan  ada  yang  tidak  sesuai  hukum
Islam.  Sebagian  kecil  masyarakat  di  desa  barumbunng  yang    tidak  sesuai  dengan hukum  Islam  karena  dilihat  dari  rukun  dan  syarat  sahnya  akad  tersebut  tidak  sah. Ketidaksahan  akad  terjadi  pada  sighat  akad,  ketika  ijab-qabul  diucapkan  tidak  ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad  itu berlangsung, bahwa akad gadai tidak sah ketika pihak penerima gadai (murtahin) mensyaratkan pemanfaatan barang gadai  tanpa  dibatasi  dengan  waktu  tertentu.  karena  apa  yang  disyaratkan    tersebut mengandung  unsur  jahaalah  (tidak  diketahui,  tidak  jelas).  Jangka  waktu pengambilan manfaat harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas  waktunya,  maka  menjadi  tidak  sah.  Pemanfaatan  yang  berlarut-larut  oleh penerima  gadai  (murtahin)  mengakibatkan  salah  satu  pihak  dirugikan.  Setelah terjadi akad gadai, maka penguasaan/pemanfaatan barang gadai di tangan penerima gadai  (murtahin),  hal  ini  bertentangan  dengan  hukum  Islam  yang    mengaharuskan penguasaan/  pemanfaatan  berada  ditangan  penggadai  (rahin).  Bahwa  yang  berhak menguasai/  memanfaatkan barang gadaian adalah penggadai (rahin). Kenyataan ini menunjukkan  bahwa  praktek  gadai  yang  ada  di  masyarakat  Desa  Jetaksari
Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
bertentangan  dengan  syari’at  Islam,  karena  rukun  dan  syarat  sahnya  akad  tidak terpenuhi

## B. Saran
Setelah  penulis  melakukan  penelitian  terhadap  tin  jauan  hukum  Islam  terhadap praktek  gadai  sawah  tanpa  batas  waktu  di  Desa  Barumbung  Kecamatan  Matakali  maka penulis menyarankan :
1.Agar  Masyarakat  Desa  Barumbung    yang  melakukan  praktek  gadai  sawah    tanpa batas  waktu  yang  tidak  sesuai  dengan  hukum  Islam  dapat  meninggalkan  Praktek Gadai  Sawah  Tanpa  batas  waktu  yang  dapat  merugikan  salah  satu  pihak  dan  itu tidak sesuai dengan syariat Islam dan Memulai Praktek Gadai Sawah  sesuai Islam dan mempelajari serta menerapkan gadai sawah yang sesuai dengan syariat islam seperti harus jelas akadnya yaitu waktu pengembalian pinjaman atas gadai tersebut agar didalamnya diperoleh berkah dari Allah swt.
Bagi pembaca dan penulis  agar  mengkaji  lebih dalam pemahaman tentang praktek gadai  sawah  tanpa  batas waktu ini dan  memperbanyak referensi terkait hal tersebut karena praktek  ini  masih  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat,  semoga  hal  kecil  ini  tidak  lepas  dari perhatian kita agar tetap ridho dari Allah swt.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen Agama RI. Al Qur’an dan Terjemahan Darussalam . Jakarta,2002.
Departemen  Negara  RI. Al  Qur’an  dan  Terjemahan Al-jumanatul  Ali .  Bandung:  CV Penerbit Jumanatul Ali-Art.2004.
Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Bungin, Burhan. Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi  Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya,
Denim, Sudarwan . Menjadi peneliti Kualitatif. Pustaka setia,2002,H.  61
Departemen  Pendidikan  Nasional  RI Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia `(Cet.  III  Jakarta  : Balai Pustaka,1995.
Hadi,Sutrisno. Metodologi Research, Jilid I; Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
Haroen,Nasrun. Fiqh Muamalah. . Jakarta: Gaya Media Graha Pratam,2000.
Mahmud, Metode penelitian Pendidikan, . ; Cet. 1 Bandung  : CV Pustaka Setia, 2011 Mufidin,Ahmad  ” Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pemanfaatan  Gadai  Sawah” .Skripsi. Purwokerto : IAIN Purwokerto
Moleong,Lexy  J. Metode  Penelitian  Kualitatif, Cet.20;  Bandung:    PT  Remaja  Rosakarya, 2004.
Prasetyo,  Bambang. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Teori  dan  Aplikasi .  Jakarta:
Grafindo,2005.
Puspowarsito. Metode Penelitian Organisasi. Bandung: Humaniora,2008.
Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Rianse,Usman. Metode  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi  Teori  dan  Aplikasi. Bandung: Alfabeta, 2012.
Sabiq,  Sayyid.  Fiqhus  Sunnah.  Terj.Mujahidin  Muhayan,. Fiqh  Sunnah Jilid  5 Cet.  III;
Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara,2011.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Pendekatan  Kuantitaif,  Kualitatif  ,  dan  R  &  D, Bandung:
Alfabeta, 2008.
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan . Bandung : Alfabeta,2010.
Syafi’i Antonio,Muhammad, Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Safarudin,  “ Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktek  Gadai  Sawah  “ .  Skripsi.  Polewali  : Fak. Agama Islam Unasman,2017.
Tanzeh,Ahmad. Pengantar Metodologi Penelitian,
Wardi Musich,Ahmad. Fiqh Muamalat . Jakarta: Amzah,2010 http://armandrachmandd.blogspot.com/2015/06/hadits-gadai.html  diakses  tanggal  8  Agustus
2018.
http://zahratunnihayah.blogspot.com/2015/03/pembahasan-hadits-ar-rahn-gadai. html di akses tanggal 8 Agustus 2018