Open Access : https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/index Penerbit : Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan Terhadap Leasing Syariah dan Konvensional pada PT. Adira Finance
Ika Meliyana Wahyuni, Muhammad Iqbal Fasa dan Suharto
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email : ikameliana14@gmail.com
Abstrak
Sewa  guna usaha adalah  perjanjian  yang dilakukan antara lessor (lessor company) dan lessee  (customer). Berdasarkan  perjanjian  ini, lessor memberikan  hak lessee untuk menggunakan  barang  sebagai  imbalan  pembayaran leasing dalam  jangka  waktu  yang telah  disepakati.  Ada  perbandingan  antara  pembiayaan  leasing  konvensional  dan syariah. Pada  Adira  konvensional  menggunakan  akad  sewa  guna  usaha  dengan  sistem suku bunga sebagai keunggulannya, sedangkan pada Adira syariah menggunakan akad murabahah (jual beli), dan keuntungannya berasal dari margin keuntungan.  Dalam Adira konvensional,  jika  pelanggan  tidak  bisa  terus  membayar  cicilan,  pihak  Adira  akan menarik  barang,  dan  konsumen  harus  membayar  bunga,  Adira  kan  menjual  kembali barang,  dan  hasil  penjualan  menjadi  pendapatan  perusahaan.  Di  Adira  syariah,  jika nasabah  tidak  mampu  membayar,  barang  akan  ditarik  dan  di  jual  kembali.  Dari  hasil penjualan  barang  tersebut,  jika  terdapat  selisih  hasil  penjualan  dengan  hutang  maka selisih  tersebut  akan  dikembalikan  kepada  konsumen.  Tujuan  penulisan  laporan  ini adalah  untuk  mengetahui  perbedaan  antara  sewa  syariah  dan  konvensional  PT  Adira Finance .  Jenis  data  yang  penulis  gunakan  merupakan  jenis  data  sekunder  atau  data eksternal. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.
Kata kunci : Akad; Denda; Pengawasan; Leasing; Syariah; Konvensional.

## Abstract
A  lease  is  an  agreement  entered  into  between  a  lessor  (lessor  company)  and  a  lessee (customer).  Based  on  this  agreement,  the  lessor  gives  the  lessee  the  right  to  use  the goods  in  exchange  for  lease  payments  within  the  agreed period.  There  is  a  comparison between conventional and sharia leasing financing.  In conventional Adira it uses a lease agreement  with  an  interest  rate  system  as  its  advantage.,  while  in  Adira  syariah  uses  a murabahah (sale and purchase) contract, and the profits come from the profit margin. In conventional Adira, if the customer cannot continue to pay the installment, the Adira party will  withdraw  the  goods,  and  the  cunsumer  must  pay  interest,  Adira  will  sell  the  goods, and  the  proceeds  from  the  sale  will  be  the  company’s  income.  In  Adira  syariah,  if  the customer is unable to pay, the goods will be withdraw and resold. From the sale of these goods,  if  there  is  a  difference  between  the  sales  proceeds  and  the  debt,  the  difference will  be  returned  to  the  customer.  The  purpose  of  writing  this  report  is  to  find  out  the difference between sharia and conventional leases of PT Adira Finance. The type of data that  the  writer  uses  is  secondary  data  or  external  data.  This  study  uses  a  qualitative descriptive approach.
Keywords : Lease  Agreement;  Lease  Fine;  Lease  Supervision;  Leasing;  Sharia; Conventional.
Ika Meliyana Wahyuni | Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan...

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  berkembang dengan  aktivitas    ekonomi  yang  menjanjikan  dunia.  Hal  ini  terlihat dari  perkembangan  perbankan  dan  lembaga  keuangan  non  bank. Salah satu lembaga keuangan non bank tersebut adalah leasing di Indonesia. Perusahaan leasing Indonesia disebut leasing . Kegiatan utama  perusahaan leasing adalah  membiayai  barang  modal  yang dibutuhkan  oleh  klien.  Pembiayaan  di  sini  berarti  jika  seorang pelanggan  membeli  barang  modal  seperti  peralatan  kantor  atau mobil  melalui  sewa  atau  kredit,  dapat  diperoleh  dari  perusahaan leasing .  Penyewa  juga  menyediakan  dana  untuk  keinginan  klien sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara kedua pihak(Susanti 2010).
Sebagai  lembaga  pembiayaan,  PT.  Adira  Dinamika  Multi Finance Tbk  atau  Adira Finance menyediakan  berbagai  layanan pembiayaan di sini, seperti pembiayaan mobil dan motor, termasuk pembiayaan  baru  dan  bekas,  pembiayaan  multiguna  untuk  barang multiguna  untuk  barang  elektronik  dan  pembiayaan  properti. Dengan hadirnya Adira Finance , penyediaan pembiayaan alternatif konvensional  dan  syariah  menunjukkan  bahwa  perusahaan  Adira memiliki  komitmen  yang  tinggi  untuk  memperkuat  perekonomian nasional.  Tentunya  dalam  proses  ini  terdapat  perbedaan  antara sistem konvensional dalam mekanisme pembiayaan dengan sistem syariah  dan  hal-hal  terkait.  Oleh  karena  itu,  permasalahan  yang akan penulis bahas adalah membandingkan pembiayaan syariah di Adira  Finance  dengan  pembiayaan  konvensional  di  Adira Finance (Fadhillah 2019).
1. Pengertian Sewa Guna Usaha ( Leasing )
Secara  umum  sewa  guna  usaha  dapat  didefinisikan sebagai  perjanjian  yang  dilakukan  antara  perusahaan leasing
Ika Meliyana Wahyuni | Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan...
sebagai  penyedia  barang  dengan  nasabah  dengan  dengan  hak penggunaan  oleh  nasabah  dengan  imbalan  pembayaran  sewa dalam  waktu  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan  No.1169/KMK.01/1991  adalah  “ kegiatan  pembiayaan dalam  bentuk  barang  modal,  baik  secara  sewa  guna  usaha dengan  hak  opsi  (finance  lease)  maupun  sewa  guna  usaha tanpa  hak  opsi  (operating  lease)  untuk  digunakan  oleh  lesse selama  jangka  waktu  tertentu  berdasarkan  pembayaran  secara berkala. Sedangkan  pengertian finance  lease merupakan kegiatan sewa guna usaha di mana nassabah pada waktu akhir perjanjian  memiliki  hak  pilihan  untuk  memilih  objek  sewa  guna usaha  yang  didasarkan  pada  perjanjian  yang  disepakati. Sedangkan  pada operasting  lease tidak  memiliki  hak  pilih untukmemilih  objek  sewa  guna  usaha.  Untuk  pengertian lessor sendiri  adalah  perusahaan leasing yang  melakukan  kegiatan usaha  sewa  dengan  cara  menyediakan  bermacam  barang modal, sedangkan lesse merupakan nasabah yang menginginkan barang modal tersebut(Effendy 2015).
2. Pihak-Pihak Yang Terlibat di Dalam Sewa Guna Usaha
Terdapat  pihak  yang  terlibat  dalam  penyediaan  fasilitas yang  disewakan,  dan  masing-masing  pihak  memiliki  hak  dan kewajibannya sendiri. Para pihak selalu menjaga kerjasama saat melakukan kegiatan dan saling berkomunikasi melalui kesepakatan yang disepakati bersama. Berikut pihak-pihak yang terlibat  dalam  proses penyediaan fasilitas  persewaan(Mudzakkir and Graha 2015) :
Ika Meliyana Wahyuni | Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan...

## 1) Lessor
Adalah perusahaan sewa yang memberikan pembiayaan  kepada  nasabah  untuk  memperoleh  fasilitas modal.

## 2) Lesse
Adalah nasabah yang mengajukan permohonann sewa kepada perusahaan leasing untuk memperoleh fasilitas modal yang diinginkan.

## 3) Supplier
Yaitu  pedagang yang  menyediakan fasilitas yang akan di  sewa  kan  sesuai  perjanjian  yang  dilakukan  antara perusahaan  dengan  nasabah  dan  dalam  hal  ini  supplier  juga dapat bertindak sebagai perusahaan sewa.

## 4) Asuransi
Merupakan  perusahaan  yang  akan  menanggung  risiko terhadap  perjanjian  antara  perusahaan  dengan  nasabah. Sehingga  nasabah  dapat  dikenakan  biaya  asuransi  dan apabila  terjadi  sesuatu,  maka perusahaan  akan  mananggung risiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang disewakan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  metode pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah perbandingan  dalam  penentuan  akad,  denda  dan  pengawasan terhadap  sewa  guna  usaha  (leasing)  konvensional  dan  syariah pada  kendaraan  bermotor  pada  PT  Adira  Finance.  Jenis  data dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  dokumenter,  yaitu
Ika Meliyana Wahyuni | Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan...
membaca  dan  menelaah  dokumetasi  seperti  laporan-laporan penulisan sebelumnya serta artikel yang diakses dari internet, buku, maupun  jurnal  yang  sesuai  dengan  pernasalahan.  Kemudian dengan  menggunakan  teknik  Studi  literatur,  yaitu  serangkaian kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data pustaka,  membaca,  dan  mencatat  serta  mengolah  bahan penelitian.

## PEMBAHASAN
1. Jenis-Jenis Perusahaan Sewa Guna Usaha
Berikut beberapa jenis perusahaan sewa yang kegiatannya tebagi ke dalam tiga kelompok, diantaranya:
1) Independent leasing
Ialah perusahaan sewa guna usaha yang dapat berdiri sendiri bahkan bisa sebagai supplier atau pembeli fasilitias modal dari supplier yang lain untuk di sewakan.
2) Captive lessor
Pada  jenis  perusahaan  sewa  guna  usaha  ini,  produsen  atau supplier  membangun  perusahaan  sewa  dan  yang  disewakan adalah  fasilitass  milik  perusahaan  sewa  itu  sendiri.  Tujuan utamadi  bangunnya  perusahaan  sewa  ini  ialah  untuk meningkatkan  penjualan  sehingga  tidak  ada  barang  yang menumpuk di gudang.
3) Lease broker
Pada perusahaan jenis ini kegiatannya hanyalah mengabulkan keinginan nasabah untuk mendapatkan fasilitas modal kepada pihak perusahaan sewa yang akan di sewakan. Sehingga  pada  hal  ini lease  broker bertindak  sebagai peranara antara pihak perusahaan sewa dengan nasabah.
Ika Meliyana Wahyuni | Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan...
2. Perjanjian Sewa Guna Usaha ( Leasing )
Kerjasama  yang  dilakukan  antara  perusahaan  sewa dengan  nasabah  disebut  “ lease  agreement ”,  isi  perjanjian  yang dibuat  berisi  kontrak  kerja  dengan  syarat  yang  telah  disetujui kedua  belah  pihak  yaitu  perusahaan  sewa  dengan  nasabah.  Isi perjanjian dibuat secara umum yang berisi(Wati 2019);
1) Nama dan alamat lessee
2) Jenis barang modal diinginkan
3) Jumlah atau nilai barang yang dileasingkan
4) Syarat-syarat pembayaran
5) Syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya
6) Biaya-biaya yang dikenakan
7) Sangsi-sangsi apabila lease ingkar janji, dan lain-lainnya.
Apabila  semua  persyaratan  telah  disepakati,  maka  pihak perusahaan  sewa  akan  menghubungi  supplier  agar  negosiasi baraang  dan  menghubungi  pihak  asuransi  agar  dapat menanggung  risiko  kemacetan  dalam  pembayaran  yang dilakukan  oleh  nasabah.  Akan  tetapi,  pada  saat  praktiknya  bisa juga  sebelum  nasabah  melakukan  pengajuan  permohonan  ke perusahaan  sewa,  pihak  nasabah  harus  melakukan  negosiasi dengan  suppliernya,  setelah  itu  barulah  perusahaan  sewa  yang akan menjadi lessor nya(Nurhadi 2018).
3. Mekanisme Akad Leasing Adira Konvensional dan Syariah 1) Akad Adira Konvensional
Dalam  mekanisme penyelenggaraan  pembiayaan motor konvensional di Adira Finance terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu, perusahaan pembiayaan konsumen,
supplier/pemasok,  dan  nasabah.  Perusahaan  pembiayaan konsumen  menyediakan  jasa  pembiayaan,  supplier/pemasok menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, dan nasabah sebagai
Ika Meliyana Wahyuni | Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan...
pembeli  fasilitas  serta  pengguna  jasa  pembiayaan  tersebut. Selain  ketiga  pihak  tersebut,  bank  juga  menjalin  kerjasama dengan perusahaan sewa karena bank dan perusahaan sewa melakukan  pembiayaan  bersama,  dalam  hal  ini  bank memberikan  pembiayaan  untuk  kebutuhan  perusahaan  sewa guna  memenuhi  kebutuhan  konsumen.  Dengan  demikian, bank  yang  digunakan  perusahaan  sewa  untuk  mendanai pembelian  motor,  atau  dapat  dikatakan  perusahaan  sewa motor  menjadi  agen  bank  dalam  pendistribusian  barang konsumsi milik bank(Purnomo 2020).
2) Akad Adira Syariah
Dalam  mekanisme  operasional  Adira  Finance  syariah, ada  tiga  pihak  yang  terlibat  yaitu  perusahaan  sewa,  supplier dan  nasabah.  Selain  ketiga  aspek  tersebut,  bank  juga berperan  penting  dalam  mekanisme  operasional  Adira Syariah.  Bank  mempunyai  fungsi  memberikan  pembiayaan untuk  kebutuhan  perusahaan  keuangan  guna  memenuhi kebutuhan  konsumen.  Dalam  pembiayaan  syariah,  hubungan antara  bank  dan  Adira  syariah  menggunakan  akad  wakalah yaitu  Adira  mewakili  bank  dalam  pembinaan  pembiayaan konsumsi  yang  harus  dilakukan  oleh  bank.  Adira  Finance Syariah  mendefinisikan  pembiayaan  murabahah  sebagai perjanjian jual beli komoditas tertentu dengan harga perolehan dan  margin  untuk  memenuhi  permintaan  konsumen(Wauran 2015).
Dalam  melaksanakan  pembiayaan  murabahah,  Adira Finance Syariah memberikan syarat uang muka minimal 10% dari total biaya Adira Finance Syariah keluarkan. Dalam akad murabahah  yang  dilaksanakan  oleh  Adira  Finance  Syariah terdapat  surat  kuasa  yang  dapat  memperoleh  jaminan  yang harus  di  tanda  tangani  oleh  nasabah.  Jaminan  yang
Ika Meliyana Wahyuni | Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan...
digunakan adalah BPKB motor. Jika seluruh biaya pembinaan telah  dilunasi  oleh  nasabah,  maka  BPKB  akan  diserahkan kepada nasabah(Aprilianti 2015).
Penetapan  prinsip  berbasis  syariah  adalah  penerapan ketentuan  hukum  Islam  yang  menjadi  pedoman  dalam kegiatan  operasional  perusahaan  dan  transaksi  antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain.  Penerapan  prinsip  syariah  pada  kegiatan  sewa  guna usaha (Leasing) diatur oleh peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Nomor:  PER- 03/BL/2007 tentang Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  Peraturan  Ketua  Badan Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan  Nomor: PER-04/BL/2007  tentang  akad-Akad  yang  Digunakan  dalam Kegiatan  Perusahaan  Pembiayaan  Berdasarkan  Prinsip Syariah. Dalam peraturan Ketua Bapepam tersebut, penerapan  prinsip  syariah  dalam  kegiatan  sewa  guna  usaha dilakukan  dengan  menggunakan Akad  Ijarah  dan Akad  Ijarah Muntahiyah Bittamlik(Fadhillah 2019).
a. Akad Ijarah dalam sewa Guna Usaha (Leasing)
Ijarah  dalam  pembiayaan  sewa  guna  usaha  adalah akad  penyaluran  dana  untuk  pemindahan  hak  guna (manfaat)  atas  suatu  barang  dalam  waktu  tertentu  dengan pembayaran  sewa  ( ujrah ),  antara  perusahaan  pembiayaan sebagai  pemberi  sewa  ( mu'ajjir )  dengan  penyewa ( musta'jir )  tanpa  diikuti  pengalihan  kepemilikan  barang  itu sendiri.  Berdasarkan  pengertian  ini,  karakteristik  ijarah dalam  perusahaan  sewa  guna  usaha  mirip  dengan  jenis Operating  Lease,  dimana  setelah  masa  leasing  berakhir maka pihak lessee tidak diberikan opsi untuk memiliki objek leasing.(Susanti 2010)
Ika Meliyana Wahyuni | Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan...
Berikut  adalah  beberapa  hal  yang  berkaitan  dengan Akad Ijarah, yaitu;
a) Hak  Perusahaan  Pembiayaan  sebagai  pemberi  sewa
( muajjir ) antara lain meliputi:
 Memperoleh  pembayaran  sewa  dan  atau  biaya lainnya dari penyewa ( musta'jir ),
 Mengakhiri  akad  ijarah  dan  menarik  objek  ijarah apabila  penyewa  ( musta'jir )  tidak  mampu  membayar sewa sebagaimana diperjanjikan.
b) Kewajiban  perusahaan  pembiayaan  sebagai  pemberi sewa ( muajjir ) antara lain sebagai berikut:
 Menyediakan objek ijarah yang disewakan.
 Menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah.
 Menjamin  objek  ijarah  yang  disewakan  tidak  terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.
c) Hak penyewa ( musta'jir ) antara lain meliputi:
 Menerima  objek  ijarah  dalam  keadaan  baik  dan  siap dioperasikan.
 Menggunakan  objek  ijarah  yang  disewakan  sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan.
d) Kewajiban penyewa ( musta'jir ) antara lain meliputi:
 Membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan.
 Mengembalikan  objek  ijarah  apabila  tidak  mampu membayar sewa.
 Menjaga  dan  menggunakan  objek  ijarah  sesuai  yang diperjanjikan.
 Tidak menyewakan kembali dan atau
memindahtangankan objek ijarah kepada pihak lain.
Ika Meliyana Wahyuni | Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan...
Yang  dimaksud  objek  ijarah  adalah  berupa  barang modal yang memenuhi ketentuan berikut:
a) Objek  ijarah  merupakan  milik  dan  atau  dalam penguasaan  perusahaan  pembiayaan  sebagai  pemberi sewa ( muajjir ).
b) Manfaat objek ijarah harus dapat dinilai.
c) Manfaat  objek  ijarah  harus  dapat  diserahkan  penyewa ( musta'jir ).
d) Pemanfaatan  objek  ijarah  harus  bersifat  tidak  dlarang secara syariah (tidak haram).
e) Manfaat  objek  ijarah  harus  dapat  ditentukan  dengan jelas.
f)  Spesifikasi  objek  ijarah  harus  dinyatakan  dengan  jelas, antara  lain  melalui  indentifikasi  fisik,  kelayakan,  dan janka waktu pemanfaatannya.
b. Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik dalam Sewa Guna Usaha (Leasing)
Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) dalam
pembiayaan  sewa  guna  usaha  adalah  penyaluran  dana untuk  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atau  suatu  barang dalam  waktu  tertentu  dengan  pembayaran  sewa  ( ujrah ), antara  perusahaan  pembiayaan  sebagai  pemberi  sewa ( mu'ajjir )  dengan  penyewa  ( musta'jir ) disertai  opsi pemindahan  hak  milik  atas  barang  tersebut  kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Karakteristik IMBT ini mirip dengan Financial Lease, yaitu perjanjian leasing yang di  dalam  memuat  hak  opsi  bagi  lessee  untuk  memiliki barang  yang  bersangkutan  di  akhir  masa  sewa  dengan melunasi nilai residu harga perolehannya. Dalam
pelaksanaan  ijarah  Muntahiyah  Bit  Tamlik,  perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa wajib membuat wa‟ad,
Ika Meliyana Wahyuni | Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan...
yaitu janji pemindahan kepemilikan objek ijarah Muntahiyah Bit  Tamlik  pada  akhir  masa  sewa.  Wa‟ad  ini  bersifat  tidak mengikat  bagi  penyewa  dan  apabila  wa‟ad  dilaksanakan, maka pada akhir masa sewa wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan(Wati 2019).
Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), yaitu;
a) Hak  perusahaan  pembiayaan  sebagai  pemberi  sewa ( mu'ajjir ) antara lain adalah:
 Memperoleh pembayaran sewa dari penyewa.
 Menarik  objek  Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik  apabila penyewa tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan.
 Pada  akhir  masa  sewa,  mengalihkan  objek  Ijarah Muntahiyah  Bittamlik  kepada  penyewa  sama  sekali tidak  mampu  untuk  memindahkan  kepemilikan  objek Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik  atau  memperpanjang masa sewa atau mencari calon penggantinya.
b) Kewajiban  perusahaan  pembiayaan  sebagai  pemberi sewa ( mu'ajjir ) antara lain adalah:
 Menyediakan  objek  Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik  yang disewakan.
 Menanggung biaya pemeliharaan objek Ijarah Mintahiyah Bittamlik kecuali diperjanjikan lain.
 Menjamin  objek  Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik  tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.
c) Hak penyewa ( musta'jir ) antara lain adalah:
 Menggunakan  objek  Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang
diperjanjikan.
Ika Meliyana Wahyuni | Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan...
 Menerima  objek  Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik  dalam keadaan baik dan siap dioperasikan.
 Pada  akhir  masa  sewa,  memindahkan  kepemilikan objek Ijarah Muntahiyah Bittamlik, atau memperpanjang  masa  sewa,  atau  mencari  calon penggantinya dalam hal tidak mampu untuk memindahkan  hak  kepemilikan  atas  objek  Ijarah Muntahiyah  Bittamlik  atau  memperpanjang  masa sewa.
 Membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan.
d) Kewajiban penyewa ( musta'jir ) antara lain adalah:
 Membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan.
 Menjaga  dan  menggunakan  objek  Ijarah  Muntahiyah Bittamlik sesuai dengan yan diperjanjikan.
 Tidak  menyewakan  kembali  objek  Ijarah  Muntahiyah Bittamlik kepada pihak lain.
 Melakukan pemeliharaan kecil (tidak material) terhadap objek Ijarah Muntahiah Bittamlik.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  objek  Ijarah Muntahiyah  Bittamlik  adalah  berupa  barang  modal  yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) Objek  Ijarah  Muntahiyah  Bittamlik  merupakan  milik perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa.
b) Manfaatnya harus dapat dinilai dengan uang.
c) Manfaatnya dapat disewakan kepada penyewa.
d) Manfaatnya tidak diharamkan oleh syariah islam.
e) Manfaatnya harus ditentukan dengan jelas.
f)  Spesifikasinya  harus  dinyatakan  dengan  jelas,  antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya.
g)
Ika Meliyana Wahyuni | Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan...
4. Denda Sewa Guna Usaha ( Leasing ) Adira
1) Denda Sewa Guna Usaha ( Leasing ) Adira Konvensional Hal  terkait  pengurusan  terhadap  masalah  kredit  macet di  Adira  Finance,  jika  pada  saat  nasabah  tidak  dapat/lalai dalam  melakukan  kewajiban  pembayaran  yaitu  pembayaran angsuran,  maka  akan  diberikan  sanksi.  Dalam  sistem konvensional  jika  hal  tersebut  terjadi  maka  nasabah  akan diberikan  bunga  sesuai  ketentuan  dari  pihak  perusahaan sewa. Nasabah akan dikenakan bunga dari perusahaan sewa karena  terlambat  membayar  angsuran,  dan  nasabah  akan diberikan surat peringatan (SP) sebanya tiga kali. Pihak Adira Finance akan melakukan penagihan kapan saja jika dianggap perlu. Jika nasabah terlambat membayar >30 hari maka Adira Finance akan melakukan mediasi dengan nasabah. Jika tidak ada  solusi  maka  Adira  Finance  akan  menggunakan  pihak ketiga  untuk  eksekusi  barang  atau  motor  dan  jika  barang sudah  di  eksekusi  maka  nasabah  dapat  mengambil  barang nya  kembali  setelah  kesepakatan  7  hari  dari  pengambilan barang  dengan  cara  kredit  lancer  yaitu  dengan  membayar angsuran  yang  tertunggak  ditambah  dengan  deposit  3  bulan dan  membayar  semua  denda  serta  membayar  success  fee sesuai  kesepakatan.  Apabila  nasabah  sudah  tidak  dapat membayar  lagi,  maka  pihak  Adira  Finance  berhak  menarik atau  mengambil  barang  tersebut  sehingga  barang  tersebut dapat  dijual  oleh  pihak  Adira  untuk  menutupi  kredit  macet tersebut(Wulandari and Hj. Iranita 2016).
2) Denda Leasing Adira Syariah
Nasabah akan diberikan sanksi berupa denda RP.5000 per hari atas keterlambatan dalam pembayaran angsuran, dan nasabah  akan  diberikan  surat  peringatan  (SP).  Pihak  Adira Finance  Syariah  akan  melakukan  kunjungan  untuk  menagih
Ika Meliyana Wahyuni | Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan...
angsuran  kapanpun  jika  itu  dianggap  perlu.  Apabila  nasabah terlambat  membayar  angsuran  selama  >30  hari  maka  Adira Finance  Syariah  berhak  menerima  penyerahan  kembali barang  pembiayaan(Loyalitas,  Terhadap,  and  Karyawan 2020).
Dalam  Adira  Finance  Syaiah,  jika  nasabah  tidak melakukan  pembayaran  angsuran  pada  waktu  yang  telah ditentukan,  maka  dalam  beberapa  bulan  angsuran  akan dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  bagi  nasabah  yang  mampu membayarnamun  tidak  melakukan  pembayaran  angsuran, dan  nasabah  nasabah  yang  mau  membayar  angsuran  tetapi dia  tidak  mampu  untuk  melakukan  pembayaran.  Sebenarnya jika hal tersebut terjadi maka barang akan tetap ditarik/diambil kembali oleh pihak Adira Finance Syariah untuk dijual kembali sebagai  penutup  dari  kredit  macet  yang  dilakukan  oleh nasabah. Akan tetapi, untuk nasbah yang termasuk ke dalam kriteria  yang  kedua,  akan  diberikan  sedikit  keringanan  atas dasar i’tikad bank yang diberikan kepada nasabah(Devina and Rokhyadi 2019).
Untuk  nasabah  yang  tidak  mampu  melakukan pembayaran angsuran akan diberikan:
a. Objek  dan  jaminan  lainnya  ditarik  atau  diambil  dan  di  jual dengan harga pasar yang di sepakati.
b. Nasabah melunasi sisa utangnya dari hasil penjualan objek jaminan tersebut.
c.  Apabila  hasil  penjualan  tersebut  lebih  maka  sisanya  akan dikembalikan kepada nasabah.
d. Apabila  kurang,  maka  tetap  menjadi  utang  nasabah  yang harus dilunasi.
Ika Meliyana Wahyuni | Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan...
e. Apabila  benar-benar  tidak  mampu  membayar  sisa utangnya, maka Adira Finance Syariah dapat membebaskannya.
5. Pengawasan Sewa Guna Usaha ( Leasing ) Adira
Adira  Finance  Syariah  memiliki  struktur  organisai  seperti Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  atas  usulan  MUI  untuk mengawasi  dan  memberikan  masuka  untuk  perusahaan  sewa dalam hal produk yang nantinya akan diluncurkan sehingga pada saat  membuat  produk  baru  tidak  menyimpang  dari  syariah. Sedangkan  untuk  struktur  organisasi  dari  Adira  Finance konvensional  tidak  ada  DPS  karena  untuk  memilih  produk  yang akan  diluncurkan  tidah  perlu  memikirkan  harus  sesuai  dengan prinsip syariah.(Effendy 2015)

## KESIMPULAN
Sewa guna usaha ( leasing ) adalah perjanjian yang dilakukan antara  perusahaan  sewa  dengan  nasabah  dimana  perusahaan sewa  menyediakan  fasilitas  modal  dengan  hak  penggunaan nasabah  dengan  imbalan  pembayaran  sewa  sesuai  dengan  waktu yang telah disepakati.(Purnomo 2020)
Ada  perbandingan  antara  sewa  guna  usaha  syariah  dan konvensional.  Dimana  pada  Adira  konvensional  menggunakan akad  leasing  dengan  sistem  bunga  sebagai  keuntungannya sedangan pada Adira syariah menggunakan akad murabahah (jual beli)  dengan  keuntungan  berasal  dari  margin  laba.  Pada  Adira konvensional,  jika  pelanggan  tidak dapat  melanjutkan pembayaran angsuran  maka  pihak  Adira  akan  menarik  barang  dan  nasabah harus  membayar  bunga,  dan  pihak  Adira  akan  menjual  kembali barang  tersebut  dan  hasil  penjualan  menjadi  pendapatan perusahaan  sewa.  Sedangkan  pada  Adira  Syariah,  apabila pelanggan  tidak  mampu  membayar  angsuran  maka  barang  akan
Ika Meliyana Wahyuni | Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan...
ditarik dan di jual kembali. Dari hasil penjualan barang tersebut jika terdapat  selisih  antara  hasil  penjualan  dan  hutang  maka  selisih tersebut dikembalikan kepada nasabah.(Wauran 2015)
Mengenai  pengawasan,  pada  Adira  Syariah  terdapat  DPS (Dewan  Pengawas  Syariah)  dan  Bapepam  LK  (Badan  Pengawas Pasar  Modal  dan  Lembaga  Keuangan)  sedangkan  pada  Adira konvensional hanya Bapepam LK(Wati 2019).

## DAFTAR PUSTAKA
Aprilianti,  Aprilianti.  2015.  “PERJANJIAN  SEWA  GUNA  USAHA ANTARA  LESSEE  DAN  LESSOR.” FIAT  JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum .
Devina,  Benedhita,  and  Asep  Rokhyadi. 2019.  “Pengaruh  Promosi Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Keputusan  Menggunakan Jasa Leasing Yang Dimediasi Oleh Kepuasan Konsumen The Influence of Promotion and Service Quality on the Decision to Use  Leasing  Services  Mediated  by  Customer  Satisfaction.” 11(1): 56 –64.
Effendy, T. 2015. “MEKANISME PEMANFAATAN LEASING DALAM PRAKTIKNYA.” Al-Adl .
Fadhillah,  Nur.  2019.  “Mekanisme  Leasing  Menurut  Hukum  Islam Serta Perbandingannya.” 5(2): 135–49.
Loyalitas, D A N, Karyawan Terhadap, and Kinerja Karyawan. 2020. “Analisis  Pengaruh  Lingkungan  Kerja,  Kepuasan  Kerja  Dan Loyalitas  Karyawan  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Di  Pt  Adira Finance Salatiga.”
Mudzakkir,  Muhammad  Fakhruddin,  and  Andi  Nu  Graha.  2015. “TINJAUAN  SYARIAH  TENTANG  PENERAPAN  AKAD IJARAH  AL  MUNTAHIYAH  BI  AL-TAMLIK  DI  PERUSAHAAN LEASING SYARIAH.” An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah .
Nurhadi, Nurhadi. 2018. “PEMBIAYAAN DAN KREDIT DI LEMBAGA KEUANGAN.” Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance .
Purnomo, Suseno Hadi. 2020. “ANALISIS PERPUTARAN PIUTANG PADA  PT.  ADIRA DINAMIKA  MULTI  FINANCE.” PAY  Jurnal Keuangan dan Perbankan .
Ika Meliyana Wahyuni | Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan...
Susanti,  Novi  E  K  A.  2010.  “KONSEP  PERJANJIAN  LEASING DALAM  HUKUM  ISLAM  JURUSAN  MUAMALAH  (  HUKUM PERDATA  ISLAM  )  FAKULTAS  SYARI  ’  AH  DAN  ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI.”
Wati, Sukma.  2019.  “PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING DAN
PERMASALAHANNYA  PADA  PT  SWADHARMA  INDOTAMA
FINANCE SEMARANG.” Law and Justice . Wauran, Caesar Fortunus. 2015. “PERBANDINGAN KARAKTERISTIK  SEWA  MENYEWA  KONVENSIONAL  DAN
SEWA  MENYEWA  JARINGAN  TELEKOMUNIKASI.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum .
Wulandari,  Sugiarti,  and  H.  Achmad  Uzaimi  Hj.  Iranita.  2016. “ANALISIS  PEMBIAYAAN  MELALUI  FINANCE  LEASE  DAN
APLIKASI PERLAKUAN AKUNTANSI LEASING
BERDASARKAN  PSAK  NO.30  TAHUN  2012  PADA  PT. ADIRA  DINAMIKA  MULTI  FINANCE  TANJUNGPINANG.”
IOSR Journal of Economics and Finance .
Aprilianti,  Aprilianti.  2015.  “PERJANJIAN  SEWA  GUNA  USAHA ANTARA  LESSEE  DAN  LESSOR.” FIAT  JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum .
Devina,  Benedhita,  and  Asep  Rokhyadi.  2019.  “Pengaruh  Promosi Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Keputusan  Menggunakan Jasa Leasing Yang Dimediasi Oleh Kepuasan Konsumen The Influence of Promotion and Service Quality on the Decision to Use  Leasing  Services  Mediated  by  Customer  Satisfaction.” 11(1): 56 –64.
Effend y, T. 2015. “MEKANISME PEMANFAATAN LEASING DALAM PRAKTIKNYA.” Al-Adl .
Fadhillah,  Nur.  2019.  “Mekanisme  Leasing  Menurut  Hukum  Islam
Serta Perbandingannya.” 5(2): 135–49.
Loyalitas, D A N, Karyawan Terhadap, and Kinerja Karyawan. 2020. “Analisis  Pengaruh  Lingkungan  Kerja,  Kepuasan  Kerja  Dan Loyalitas  Karyawan  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Di  Pt  Adira Finance Salatiga.”
Mudzakkir,  Muhammad  Fakhruddin,  and  Andi  Nu  Graha.  2015. “TINJAUAN  SYARIAH  TENTANG  PENERAPAN  AKAD IJARAH  AL  MUNTAHIYAH  BI  AL-TAMLIK  DI  PERUSAHAAN LEASING SYARIAH.” An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah .
Nurhadi, Nurhadi. 2018. “PEMBIAYAAN DAN KREDIT DI LEMBAGA
KEUANGAN.” Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance .

## Purnomo, Suseno Hadi. 2020. “ANALISIS PERPUTARAN PIUTANG
PADA  PT.  ADIRA  DINAMIKA  MULTI  FINANCE.” PAY  Jurnal Keuangan dan Perbankan .
Susanti,  Novi  E  K  A.  2010.  “KONSEP  PERJANJIAN  LEASING DALAM  HUKUM  ISLAM  JURUSAN  MUAMALAH  (  HUKUM PERDATA  ISLAM  )  FAKULTAS  SY ARI  ’  AH  DAN  ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI.”
Wati, Sukma.  2019.  “PELAKSANAAN PERJANJIAN LEASING DAN PERMASALAHANNYA  PADA  PT  SWADHARMA  INDOTAMA FINANCE SEMARANG.” Law and Justice . Wauran, Caesar Fortunus. 2015. “PERBANDINGAN

## KARAKTERISTIK  SEWA  MENYEWA  KONVENSIONAL  DAN
SEWA  MENYEWA  JARINGAN  TELEKOMUNIKASI.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum .
Wulandari,  Sugiarti,  and  H.  Achmad  Uzaimi  Hj.  Iranita.  2016.
“ANALISIS  PEMBIAYAAN  MELALUI  FINANCE  LEASE  DAN
APLIKASI PERLAKUAN AKUNTANSI LEASING BERDASARKAN  PSAK  NO.30  TAHUN  2012  PADA  PT.
Ika Meliyana Wahyuni | Perbandingan Penerapan Akad, Denda dan Pengawasan...

## ADIRA  DINAMIKA  MULTI  FINANCE  TANJUNGPINANG.”
IOSR Journal of Economics and Finance .