## PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
Oleh : Iman Hidayat 

## ABSTRAK
Secara  yuridis  konstitusional,  tidak  ada  hambatan sedikitpun  untuk  menjadikan  hukum  adat  sebagai  sumber pembentukan  KUHP  Nasional,  bahkan  dalam  konstitusi Republik  Indonesia  yaitu  UUD  1945  yang  sudah diamandemenpun  mendukung  untuk  itu,  apalagi  dilihat  dari sudut  sosiologis  dari  teori  pengakuan  dan  teori  kekuasaan relevansi  hukum  adat  sebagai  sumber  pembentukan  KUHP Nasional sudah merupakan kehendak rakyat dan pemerintah. Begitupun  secara  filosofis  hukum  adat  sangat  kuat  untuk dijadikan sumber bagi  pembaharuan hukum  pidana Nasional mengingat  penetapan  hukum  pidana  di  masa  mendatang harus  disesuaikan  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  di dalam Pancasila (Cita Hukum Pancasila – Recht Idee).
Kata Kunci :   Pelanggaran  Adat,  Pembaharuan  Hukum Pidana

## A. Latar Belakang
Adat  merupakan  pencerminan  kepribadian  dan merupakan  salah  satu  penjelmaan  jiwa  bangsa  dari  abad  ke abad.  Setiap  bangsa  di  dunia  ini  memiliki  adat  kebiasaan sendiri-sendiri  yang  satu  dengan  yang  lainnya  tidak  sama tergantung  pada  tempat  dan  waktu.  Ketidaksamaan  inilah
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari Jambi.
merupakan  unsur  yang  terpenting  sebagai  identitas  suatu bangsa.
Tingkatan  peradaban,  maupun  cara  hidup  yang modern ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang  hidup  dalam  masyarakat  adat.  Setidak-tidaknya  yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adat menyesuaikan diri sesuai dengan kemajuan masyarakatnya.
Pada  tahun  1993  yang  lalu  PBB  telah  menetapkan tahun  tersebut  sebagai  tahun  masyarakat  adat  ( Indigenous Peoples  Year ).  PBB  juga  menetapkan  dasawarsa  dari  tahun 1995 sampai 2005 sebagai dasawarsa masyarakat adat dunia.
Hal  di  atas  dilaksanakan  mengingat  hukum  adat  itu adalah  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  di  dalam masyarakat,  betapa  sederhana  dan  kecilnya  pun  masyarakat itu tetap menjadi cerminnya.
Hukum  merupakan  cermin  dari  pada  masyarakat.  Ini berarti  bahwa  hukum  pidana  Indonesia  harus  dapat mencerminkan  perilaku  bangsa  Indonesia  dan  mampu mengidentifikasikan  perilaku  tersebut.  Hukum  tersebut haruslah  dibangun  berdasarkan  realita  dan  konsep  yang dihadapi dalam masyarakat Indonesia.
Lazimnya di dalam masyarakat maka pada masyarakat  hukum  adatpun  sering  timbul  ketegangan- ketegangan  sosial  karena  terjadi  pelanggaran-pelanggaran adat oleh seseorang atau sekelompok warga masyarakat yang
bersangkutan.  Keadaan  seperti  itu  akan  pulih  kembali bilamana  reaksi  masyarakat  yang  berupa  pemberian  sanksi adat telah dilakukan atau dipenuhi oleh si pelanggar adat.
Apabila  dikatakan  perbuatan  yang  bertentangan dengan  hukum  adat  maka  ia  harus  diartikan  lebih  luas  dari istilah ”On Recht Matigedaad” sebagaimana yang dinyatakan  dalam  Pasal  1365  Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata yang menyatakan setiap perbuatan melanggar hukum yang  merugikan  itu  harus  mengganti  kerugian.  Perbuatan melanggar  hukum  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  ini lebih sempit artinya dari pengertian perbuatan melanggar atau yang bertentangan dengan hukum adat.
Dengan  demikian  dapatlah  dikatakan  bahwa  hukum adat  adalah  hukum  yang  menunjukkan  peristiwa  dan perbuatan  yang  harus  diselesaikan  (dihukum)  dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.  Jadi  berbeda  dengan  hukum  pidana  barat  yang menakankan  peristiwa  apa  yang  dapat  diancam  dengan hukuman serta macam apa hukumnya, dikarenakan peristiwa itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pelanggaran-pelanggaran  adat  itu  umumnya  terjadi karena  benturan-benturan  dengan  telah  apa  yang  disepakati bersama,  pelanggaran-pelanggaran  ini  ada  yang  bersifat pidana  dan  adapula  yang  tidak  bersifat  pidana.  Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana maupun bukan
pidana  penyelesaiannya  dalam  usaha  mengembalikan keseimbangan  kosmis  yang  terganggu  tidak  melalui  proses peradilan  sehingga  bukan  pidana  yang  dikenakan  melainkan diserahkan kepada lembaga adat.
Penjatuhan  sanksi  adat  oleh  lembaga  adat  selaku hakim perdamaian adat kepada si pelaku pada mulanya tidak menutup  kemungkinan  untuk  menuntut  si  pelaku  melalui proses  peradilan  namun  kini  telah  terjadi  pergeseran pandangan  terhadap  hal  tersebut  oleh  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia.  Sehubungan  dengan  ini  Mahkamah Agung  melalui  putusannya  Nomor  :  1644K/Pid/1988 tertanggal 15 Mei 1991 tidak dapat menerima tuntutan Jaksa Penuntut  Umum  atas  diri  terdakwa  yang  melakukan  delik adat,  karena  terdakwa  sebelumnya  telah  dijatuhi  sanksi  adat oleh lembaga adat dan sanksi adat tersebut telah dilaksanakan oleh terdakwa.
Dari  putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia tersebut di atas terlihat bahwa Mahkamah Agung sampai saat ini masih menghormati putusan/penetapan lembaga adat yang memberikan  sanksi  adat  terhadap  para  pelanggar  norma hukum  adat.  Badan  peradilan  umum  tidak  dapat  dibenarkan mengadili  untuk  kedua  kalinya  si  pelaku  yang  melanggar hukum  adat  tersebut,  dengan  cara  memberikan  hukum penjara.
Hal  di  atas  dimaksudkan  untuk  menghindari  adanya penjatuhan sanksi berganda terhadap si pelaku. Jadi terhadap pelaku  yang  melanggar  hukum  adat  dan  telah  dijatuhi  atau dikenakan  sanksi  adat  oleh  lembaga  adat  serta  telah dilaksanakan oleh si pelaku, maka tidak dimungkinkan untuk diadakan  penuntutan  kembali  di  muka  pengadilan.  Tapi apabila lembaga adat tidak pernah menyelesaikan pelanggaran  adat  yang  terjadi,  terlebih  lagi  tidak  pernah menjatuhkan  sanksi  adat  kepada  si  pelaku,  maka  hakim pengadilan berwenang penuh mengadilinya.
Hal  di  atas  kita  rasakan  perlu  mengingat  hukum pidana  kita  dengan  sanksinya  berupa  pidana  dipandang sebagai Ultimatum  Remedium (obat  yang  terakhir)  maka penerapan  sanksi  adat  sebagai  sanksi  alternatif  harus dirasakan sebagai suatu kebutuhan di dalam kerangka sistem peradilan pidana.
Masalah  tersebut  di  atas  telah  disadari  oleh  Tim Pengkajian  Rancangan  Undang-undang  Hukum  Pidana dengan memasukkan konsep KUHP Buku I, satu jenis pidana tambahan yaitu berupa pemenuhan kewajiban adat. Bila jenis sanksi pemenuhan kewajiban adat ini nantinya dapat dipenuhi hendaknya  diusahakan  untuk  tambahan  sebagai  instrumen reformasi dengan pendekatan manusiawi, namun sifat aslinya sebagai instrumen atau sarana tradisional untuk mengembalikan  keseimbangan  kosmis  yang  terganggu  tetap
dipertahankan,  dengan  demikian  sifat  sanksi  ini  tidaklah bersifat  pembalasan  atas  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  si pelaku.
Salah  satu  bidang  hukum  yang  kini  serius  ditangani untuk  diperbaharui  adalah  hukum  pidana,  hal  ini  sesuai dengan  apa  yang  ditegaskan  oleh  UUD  1945  yang  sudah diamandemen  terutama  pada  Pasal  1  Aturan  Peralihan  yang berbunyi  :  Segala  peraturan  perundang-undangan  yang  ada masih  tetap  berlaku  selama  belum  diadakan  yang  baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
Selanjutnya  lagi  bila  kita  kaji  Pasal  1  KUHP mengenai  asal  legalitas  maka  latar  belakang  asas  tersebut adalah untuk mencegah tindakan para hakim di masa sebelum melakukan  delik  arbitrair,  dimana  hakim  dapat  menjatuhi hukuman  berdasarkan  perasaan  dan  pandangannya  sendiri, sehingga  seseorang  tidak  terlindungi  dari  perbautan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak lain.
Tetapi  dengan  adanya  asas  tersebut  maka  keinginan hakim  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  tidak  sepenuhnya  dapat dilaksanakan,  misalnya  untuk  dapat  mengadakan  dan mengambil keputusan berdasarkan hukum adat.
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili  sesuatu  perkara  yang  diajukan  dengan  alasan bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk
memeriksa  dan  mengadilinya.  Hal  ini  dikarenakan  hakim sebagai organ pengadilan  yang dianggap memahami hukum. Pencari  keadilan  datang  padanya  untuk  mohon  keadilan. Andaikata  ia  tidak  menemukan  hukum  tertulis,  ia  wajib menggali  hukum  tidak  tertulis  untuk  memutus  berdasarkan hukum  sebagai  seorang  yang  bijaksana  dan  bertanggung jawab  penuh  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  diri  sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.
Dalam  konsep  KUHP  Nasional  keberadaan  hukum adat  inipun  diakui, hal ini  terbukti dalam bunyi  Pasal 1 ayat (3) yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa  hukum  adat  setempat  seseorang  patut  dipidana walaupun  perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.
Kemudian  merupakan  masalah  Nasional  yang dihadapi  pemerintah  ialah  keluhan  masyarakat  disana-sini yang menghendaki agar hukum pidana yang sekarang berlaku dapat direvisi atau diganti yang baru oleh karena sifat hukum pidana  sekarang  ini  warisan  kolonial  dan  seharusnya  kita sudah  memiliki  hukum  pidana  nasional  yang  sesuai  dengan kepribadian Indonesia.
Kalau  kita  lihat  maka  kesalahannya  adalah  karena tidak  berangka  dair  landasan  konstitusional  UUD  1945  dan landasan  idiil  Pancasila.  Hukum  yang  baik  salah  satunya
harus  berurat  berakar  dari  budaya  yang  ada  di  dalam masyarakat  kita  yang  majemuk.  Jika  ini  dipahami  tidak terjadi pertentangan hukum.
Berdasarkan hal-hal tersebut di ataslah penulis tertarik untuk  mengangkatnya  ke  dalam  tulisan  yang  berjudul ”Penyelesaian  Pelanggaran  Adat  dan  Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana” .

## B. Permasalahan
Berdasarkan  pemikiran-pemikiran  di  atas,  maka permasalahan  yang  penulis  angkat  ke  permukaan  adalah  : ”Bagaimanakah  relevansi  masuknya  konsep  penyelesaian pelanggaran adat di dalam pembaharuan hukum pidana”.

## C. Pembahasan
Pembaharuan  hukum  pidana  (KUHP)  merupakan keharusan  bagi  bangsa  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan hukum-hukum  yang  ada  di  Indonesia  ini  kalau  kita  lihat sudah  banyak  yang  ketinggalan  zaman  dan  tidak  sesuai  lagi dengan kondisi saat ini.
Oleh  karena  itu  hukum  pidana  kita  harus  diganti,  di samping  ia  sudah  ketinggalan  zaman,  juga  tidak  banyak mengatur kejahatan-kejahatan yang ada pada dewasa ini serta penyelesaiannya terlampau lama dan memakan waktu.
Dari  sudut  kepentingan  ideologi  pembuatnya  lebih dominan  atau  dalam  perkataan  lain  KUHP  yang  diciptakan sendiri  bisa  dipandang  sebagai  lambang  (simbol)  dan merupakan  suatu  kebanggaan  dari  suatu  negara  yang  telah merdeka  dan  melepaskan  diri  dari  lingkungan  penjajah politik.  KUHP  dari  suatu  negara  yang  dipaksakan  untuk diperlakukan  di  suatu  negara  lain,  bisa  dipandang  sebagai simbol dari penjajah oleh negara pembuat KUHP tersebut.
Dari  sudut  sisologis  jelas  bahwa  KUHP  Nasional harus  mencerminkan  ideologi  dan  pandangan  hidup  bangsa Indonesia  mengenai  falsafah  dan  tujuan  hukum  pidana nasional. Hal tersebut berarti bahwa nilai-nilai sosial ataupun kultural  bangsa  seyogyanya  tercermin  dalam  pengaturan hukum pidana.
Nilai-nilai  dan  pandangan  kolektif  dalam  masyarakat Indonesia  mengenai  apa  yang  dianggap  baik  dan  tidak  baik bisa dijadikan tolok ukur (parameter) untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan.
Dari sudut praktis terasa janggal jika kita menerapkan suatu  peraturan  kepada  seseorang  yang  melakukan  suatu perbuatan  tertentu  berdasarkan  teks  yang  tidak  asli  atau peraturan-peraturan  yang  merupakan  terjemahan  dari  pihak- pihak  secara  pribadi  dan  bukan  terjemahan  resmi  dari  pihak pemerintah, akibatnya terjemahan itu banyak membingungkan generasi muda.
Sedangkan dari sudut adaptif dengan merujuk kepada perkembangan  dunia  yang  semakin  global  sifatnya. Perundang-undangan  pidana  nasional  yang  baru  diharapkan mampu  mengantisipasi  perkembangan-perkembangan  pada tingkat global mengenai kejahatan dan ikhtiar pencegahannya.
Ternyata pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak saja  didasarkan  pada  alasan  politik,  alasan  sosiologis,  alasan praktis serta alasan adaptif tetapi juga didasarkan pada alasan pembangunan nasional.
Kongres-kongres  PBB  sering  menyatakan  dan mensinyalir bahwa sistim hukum pidana yang ada selama ini di beberapa negara, yang sering berasal (diimpor) dari hukum asing semasa zaman kolonial, pada umumnya telah usang dan tidak  adil  serta  sudah  ketinggalan  zaman  dan  tidak  sesuai dengan  kenyataan  karena  tidak  berakar  pada  nilai-nilai budaya  dan  bahkan  ada  diskrepansi  dengan  aspirasi masyarakat  serta  tidak  responsif  terhadap  kebutuhan  sosial masa kini, kondisi mana dapat menjadi faktor kriminogen.
Sejak  Indonesia  merdeka  sampai  sekarang  memang sudah  banyak  yang  telah  diperbaharui  di  bidang  hukum pidana, dengan direncanakannya pembaharuan hukum pidana material yaitu dengan telah disiapkannya konsep KUHP baru.
Pada  dasarnya  pembaharuan  hukum  pidana  diartikan sebagai  suatu  usaha  atau  cara  untuk  menggantikan  hukum
pidana yang ada dengan hukum pidana yang lebih baik, yang sesuai dengan keadilan dan perkembangan. Ini berarti bahwa pembaharuan  hukum  pidana  tidak  dapat  dilepaskan  dari politik  hukum  pidana  sebagai  bagian  dari  politik  hukum, yang  mengandung  arti  bagaimana  mengusahakan  atau membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik.
Dilihat  dari  tujuannya,  pembaharuan  hukum  pidana adalah bagian dari politik kriminal (dalam arti penal).
Usaha  penanggulangan  kejahatan  dengan  hukum pidana  pada  hakekatnya  juga  merupakan  bagian  dari  usaha penegakan  hukum  (khususnya  penegakan  hukum  pidana). Oleh  karena  itu  sering  pula  dikatakan,  bahwa  politik  atau kebijakan  hukum  pidana  merupakan  bagian  pula  dari kebijakan penegakan hukum ( Law Enforcement Policy ).
Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  pembaharuan hukum  pidana  pada  hakekatnya  harus  ditempuh  dengan pendekatan  yang  berorientasi  pada  kebijakan  ( Policy Oriented  Approach )  dan  sekaligus  pendekatan  yang berorientasi pada nilai ( Value Oriented Approach ).
Pembaharuan  hukum  pidana  harus  dilakukan  dengan pendekatan  kebijakan,  karena  memang  pada  hakekatnya  ia hanya  merupakan  dari  satu  langkah  kebijakan  atau  policy (yaitu bagian dari politik hukum / penegakan hukum, politik hukum  pidana, politik  kriminal dan politik  sosial). Di dalam
setiap kebijakan ( policy ) terkandung pula pertimbangan nilai, oleh  karena  itu  pembaharuan  hukum  pidana  harus  pula berorientasi pada pendekatan nilai.
Dengan demikian dalam rangka pembaharuan hukum pidana,  maka  untuk  berlakunya  hukum  tersebut  setidak- tidaknya  dapat  dilihat  dari  tiga  aspek  yang  berkaitan  satu sama lain (relevansi) yaitu :

## 1. Relevansi Yuridis
Suatu  peraturan  hukum  yang  akan  ditetapkan  di masyarakat  itu  haruslah  merupakan  peraturan  yang  telah ditetapkan  oleh  lembaga  yang  berwenang  (legislatif)  dan kalau bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Suatu  kaidah  hukum  dikatakan  mempunyai  relevansi yuridis  apabila  didasarkan  pada  hirarki  norma  hukum  yang tingkatannya lebih tinggi atau apabila kaidah hukum tersebut dibentuk menurut cara yang telah ditetapkan.
Kemungkinan  untuk  memberlakukan  hukum  adat sebagai bahan pembentukan hukum Nasional. Sesungguhnya didukung  oleh  landasan  yuridis  yang  cukup  kuat  terutama berdasarkan Pasal 32 (1) dan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 yang telah diamandemen.
Pasal  32  (1)  UUD  1945  tersebut  berbunyi  :  Negara memajukan  kebudayaan  Nasional  Indonesia  di  tengah peradaban  dunia  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat
dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Selanjutnya  Pasal  1  Aturan  Peralihan  berbunyi  : Segala  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  masih  tetap berlaku selama belum diadakan  yang baru menurut  Undang- Undang Dasar ini.
Selain  peraturan  di  atas  pengakuan  terhadap  hukum adat  sebagai  dasar  pembentukan  hukum  pidana  nasional dapat  juga  kita  temui  di  dalam  Pasal  2  Rancangan  KUHP 1997/1998.
Dalam  penjelasannya  mengenai  Pasal  80  rancangan, pembuat  rancangan  menyatakan  pidana  tambahan  ini  hanya dapat  dijatuhkan  apabila  secara  nyata  keadaan  setempat menghendaki  hal  yang  demikian  itu  (pemenuhan  kewajiban adat)  dan  apabila  ini  tidak  dilakukan  akan  timbul kegoncangan yang serius pada masyarakat setempat.

## 2. Relevansi Sosiologis
Relevansi sosiologis ini dibutuhkan untuk melihat dan menilai  sejauh  mana  tanggapan  masyarakat  tentang  rencana akan diberlakukannya hukum pidana nasional yang baru.
Oleh karena itu hukum yang akan diperlakukan harus sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat,  apalagi  itu  hukum  adat yang  juga  disebut  hukum  asli,  ia  lahir  dari  bawah  atau  dari masyarakat adatnya yang sesuai dengan kepentingannya pula.
Berkenaan  dengan  hukum  adat  yang  telah  mendapat tempat secara legal formal dalam hukum positif Indonesia, di kalangan  masyarakat  diakui  sebagai  hukum  yang  hidup  dan berlaku.

## 3. Relevansi Filosofis
Seperti  dimaklumi,  tolok  ukur  praktis  mengenai berlakunya  suatu  hukum  di  Indonesia  tidak  lain  adalah Pancasila.  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  menyatakan bahwa  kelima  sila  yang  ada  merupakan  prinsip  dasar  serta pedoman bagi bangsa Indonesia.
Kelima sila Pancasila meliputi sila ke-Tuhanan  Yang Maha  Esa,  sila  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  sila persatuan  Indonesia,  sila  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmah  kebijaksanaan  dalam  pemusyawaratan  /perwakilan dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  pada  bab sebelumnya,  maka  dapatlah  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
Kemungkinan  masuknya  konsep  hukum  adat  dalam rancangan  KUHP  sesungguhnya  sangat  relevan  dalam  usaha
pembaharuan  hukum  pidana  baik  ditinjau  dari  perspektif yuridis, sosiologis maupun filosofis.
Secara  yuridis  konstitusional,  tidak  ada  hambatan sedikitpun  untuk  menjadikan  hukum  adat  sebagai  sumber pembentukan  KUHP  Nasional,  bahkan  dalam  konstitusi Republik  Indonesia  yaitu  UUD  1945  yang  sudah diamandemenpun  mendukung  untuk  itu,  apalagi  dilihat  dari sudut  sosiologis  dari  teori  pengakuan  dan  teori  kekuasaan relevansi  hukum  adat  sebagai  sumber  pembentukan  KUHP Nasional sudah merupakan kehendak rakyat dan pemerintah. Begitupun  secara  filosofis  hukum  adat  sangat  kuat  untuk dijadikan sumber bagi  pembaharuan hukum  pidana Nasional mengingat  penetapan  hukum  pidana  di  masa  mendatang harus  disesuaikan  dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  di dalam Pancasila (Cita Hukum Pancasila – Recht Idee).

## 2. Saran
Sebagai  implikasi  konsepsional  maupun  praktis  hasil penelitian di atas, dapatlah disarankan atau direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :
Hendaknya  perdamaian  adat  ini  dapat  dijadikan pedoman  bagi  pembaharuan  hukum  pidana  di  masa mendatang mengingat dengan perdamaian adat suatu perkara dapat  diselesaikan  secara  rukun  dan  damai,  berbeda  halnya dengan  perdamaian  adat  dalam  hukum  pidana  yang  bahkan
menimbulkan  tindak  pidana  baru.  Hendaknya  di  tengah segala keterbatasan yang ada perlu kembali dihidupkan nilai- nilai luhur adat budaya Indonesia mengingat masyarakat yang sehat  hanya  dapat  diciptakan  oleh  manusia-manusia  yang berjiwa  sehat  dan  manusia  yang  tidak  kehilangan  nilai-nilai moralitas, tidak melupakan sejarah dan akar budayanya.

## E. Daftar Pustaka
Abdurrachman,  1979, Aneka  Masalah  Hukum  Dalam Pembangunan di Indonesia , Alumni, Bandung. Barda  Nawawi  Arief,  1990, Kebijakan  Legislatif  Dalam Penanggulangan  Kejahatan  Dengan  Pidana  Penjara , Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
________,  1994, Beberapa  Aspek  Pengembangan  Ilmu Hukum  Pidana  (Menyongsong  Generasi  Baru  Hukum Pidana  Indonesia) ,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru
Besar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
________,  1994, Permasalahan  Hukum  Adat  Dalam Pembangunan  Hukum  di  Indonesia, Makalah  Forum Komunikasi  Penelitian  Bidang  Hukum  UNDIP, Semarang.
________,  1996, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana , Citra Aditya, Bandung.
________, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , Citra Aditya, Bandung.
Benny  K.,  Harman,  2000, Pembaharuan  Hukum  Pidana
Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia ,  Yayasan  LBH Indonesia, Jakarta.
Boediono Kusuma Hamijoyo, 2000, Kebhinekaan Masyarakat  di  Indonesia ,  Gramedia  Widya  Sarana Indonesia, Jakarta.
BPHN,  1996, Simposium  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional , Bina Cipta, Bandung.
Bushar  Muhammad,  1983, Pokok-pokok  Hukum  Adat ,
Pradnya Paramita, Jakarta.
Frans  Magnis  Suseno,  1994, Etika  Politik  Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , Gramedia, Jakarta.