Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## BIMBINGAN SOSIAL BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Hendrik Antonius Tinambunan
Bimbingan Kemasyarakatan,Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, hendrik.antonius0409@gmail.com

## ABSTRACT
ARTICLE INFO
Children  are  vulnerable  to  a  period  of  biological,  social  and  psychological change,  which  links  children  to  the  changing  thoughts  and  feelings  about themselves and community relations. Children's self-change is a positive change to make children more directed and to obey the norms and values  that are in the  community.  In  the  number  of  children  involved  when  behaving  which  is disturbing for all groups, not only the family but the environment and even the country.There  are  various  factors  that  cause  children  to  commit  a  crime. Children  who  behave  badly,  cannot  be  blamed completely  for  their  mistakes.
This behavior  must  be  understood  what  makes children  able  to  do  that.  The tendency of children to commit crime will fail to behave socially normal. The last resort in a child criminal process is detention. Children will be educated by correctional officers given guidance. Approach to children who are dealing with the  law  with  efforts  to  become  individuals  who  have  positive  character.  The effort taken is to make a good approach to children. The approach of not using verbal violence does not force children to be more open about what happens to children. This is done by giving help to children to overcome problems, motivate children to be better.
Keywords : Children; sexual crimes, punishment; guidance
Cite this paper : Tinambunan, H. A. (2021). Bimbingan Sosial Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Widya Yuridika: Jurnal Hukum . Scope Article Law And Society

## PENDAHULUAN
Indonesia  dengan  jumlah  penduduk  tertinggi  nomor  4  di  dunia,  dengan  mayoritas penduduk  pada  kelompok  usia  produktif  (15-64  tahun),  yang  dimana  saat  ini  Indonesia memasuki era bonus demografi, yakni tercatat jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan  non-produktif    (BPS,  2019).  Kelompok  usia  produktif  di  Indonesia bermayoritas anak remaja. Tinggi nya populasi anak di Indonesia memunculkan sejumlah persoalan.  Sepanjang  tahun  2011  hingga  2017  diketahui  sebanyak  9.266  kasus    anak  di Indonesia bersatus ABH (Anak Berhadapan Hukum). Berdasarkan jumlah kasus tersebut, terdapat  kasus  anak  sebagai  pelaku  dan  sebagai  korban.  Pada  tahun  2017  sebanyak  116 kasus anak sebagai pelaku kekrasan dan pelecehan seksual. Sedangkan anak sebagai korban kekerasan dan pelecehan seksual, ditemukan sebanyak 134 kasus (KPAI, 2017).
Berdasarkan  data  pada  situs  resmi  Ditjen  permasyarakatan,  ditemukan  bahwa  dari total seluruh kantor wilayah (Kanwil) diketahui pada Desember 2012 sebanyak 3.657 anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  Desember  2013  terdapat  3.466  anak  yang  berhadapan dengan hukum, pada Desember 2014 terdapat 2.643 anak yang berhadapan dengan hukum,
dan  pada  Desember  2015  terdapat  1.824  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum (Tampubolon, 2017). Bersumber pada informasi KPAI, semenjak tahun 2013 sudah terjadi lebih dari 3. 200 permasalahan kekerasan pada anak di Indonesia, sedangkan 50% di antara lain ialah permasalahan kekerasan intim kepada anak. Mayoritas kekerasan berlangsung di kawasan terdekat anak, semacam di rumah serta sekolah  (KPAI, 2014). Berdasarkan data ABH  tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2015,  Kasus  anak  berhadapan  hukum  yaitu  anak sebagai  pelaku  dalam  tindak  kekerasan  seksual  (pemerkosaan,  pencabulan, sodomi/pedofilia, dsb) mencapai 1.498 kasus (KPAI, 2016).
Faktor  yang  mempengaruhi  Perilaku  seksual  yang  menyimpang  pada  pelaku kekerasan seksual anak diantaranya merupakan faktor internal individu, yang berhubungan dengan pelaku itu sendiri, pelaku akan menghadapi kesusahan membiasakan diri ataupun aktif dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan masa serta aturan area eksternal kepada kekerasan  intim  bisa  berasal  dari  tidak  terdapatnya  peluang  untuk  orang  buat  menjaga batas-  batas  lingkup  personalnya  serta  tidak  terpenuhinya  keinginan  hendak  privacy individu. Multifaktor pemicu terbentuknya kekerasan intim pada anak diamati bersumber pada posisi anak selaku pihak yang tidak berdaya, dimana kebajikan masyarakat terutama pada  pelakon  kekerasan  intim  yang  kecil,  minimnya  pengawasan  serta  pemahaman orangtua  dalam  mengestimasi  perbuatan  sesuatu  kesalahan  pada  anak,  minimnya pemberian  bimbingan  dari  pihak  penguasa  yang  bisa  diakses  oleh  golongan  warga  (Sari, Ningsih and Hennyati, 2018).
Mengarah pada masa depan anak yang melanggar hukum itu maka pemerintah butuh melaksanakan  pembinaan,  membagikan  edukasi,  pembelajaran  dan  atensi  spesial  buat mereka.  Ada  pula  pembinaan  yang  dicoba  kepada  anak  diserahkan  pada  penguasa  yang direalisasikan  dalam  sistem  permasyarakatan  (Candra,  2020).  Kekerasan  intim  telah menjadi  jenis  kejahatan  yang  bersifat  universal.  Kasus  kejahatan  ini  dapat  ditemukan  di seluruh belahan dunia, pada tiap lapisan masyarakat, tidak hanya berdasarkan kelompok usia  maupun  jenis  kelamin.  Besarnya  kasus  yang  dilaporkan  di  setiap  Negara  memiliki persentase beragam. Berdasarkan penelitian di Amerika Serikat pada tahun 2006 (National Violence  against  Women  Survey/NVAWS)  dilaporkan  terdapat    sebanyak  17,6%  dari audiens  berjenis  kelamin  wanita  dan  3%  dari  audiens  berjenis  kelamin  pria  pernah mengalami kekerasan ataupun pelecehan seksual (Ratna Dewi P, 2019).
Diketahui  selama  beberapa  tahun,  kenaikan  permasalahan  pidana  anak  terbilang tinggi,    sampai  saat  ini  pemerintah  belum  mempunyai  rumah  pembinaan  spesial  untuk kanak-  kanak  yang  bermasalah.  Sepanjang  ini,  penguasa  cuma  memasukkan  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  ke  dalam  sel-  sel  Rumah  Narapidana(  Rutan)  ataupun  Badan Sosialisasi( LP). Dalam perihal ini, Rutan apalagi LP Anak sekalipun tidak sanggup penuhi hak- hak anak, spesialnya hak dalam independensi serta hak dalam tumbuh- kembang anak. Perihal ini juga sedang wajib ditambah dengan perkara kalau beberapa besar anak- anak yang ditahan wajib bercampur dengan para narapidana berusia dewasa (Erwandi, 2020).
Hak-hak  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  diatur  dalam  Pasal  40  KHA  yang berbunyi “Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh, atau diakui  telah  melanggar  undang-undang  hukum  pidana  diperlakukan  dengan  cara  yang sesuai dengan peningkatan martabat dan harga dirianak, memperkuat penghargaan anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dengan mempertimbangkan usia  anak  dan  hasrat  negara  untuk  meningkatkan  reintegrasi  anak  dan  peningkatan perannya yang konstruktif dalam masyarakat” (Samima, 2018).
Sedangkan Pasal 37 ayat b KHA yang berbunyi “Tidak seorang anak pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau penghukuman seorang anak harus sesuai dengan hukum, akan diterapkan sebagai upaya terakhir (last resort), dan untuk jangka waktu yang paling pendek”. Dalam Pasal 37 ayat c
KHA  dinyatakan  “Setiap  anak  yang  dirampas  kemerdekaannya  akan  diperlakukan  secara manusiawi, dihormati martabat kemanusiaannya, dan dengan memperhatikan kebutuhan- kebutuhan anak seusianya” (Rochaeti, Hnienkswsatie and Sularto, 2015).
Di  Indonesia,  hak-  hak  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  telah  diatur  di  dalam Undang-  Undang  No.3  tahun  1997  mengenai  Majelis  hukum  Anak.  Undang-  undang mengatur perihal pemeriksaan pada anak yang sifatnya wajib dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan.  Tiap  anak  berwenang  didampingi  oleh  advokat  hukum.  Tempat  para narapidana anak juga wajib terpisah dari narapidana orang dewasa (BPKP, 1997). Dalam Undang-undang juga disebutkan bahwa dalam  penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan  hukum  dilakukan  setelah  benar-benar  telah  di    pertimbangkan  berdasarkan kepentingan anak. Pidana yang diberikan pada anak sebenarnya tidak harus di letakkan di pada sel tahanan melainkan mengambil tindakan dengan mengembalikan anak dan hak anak ke orangtua atau wali anak tersebut. Maka, terdapat upaya yang seharusnya dilakukan pada anak-anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  adalah  upaya  diversi  dan  keadilan  restoratif ( Restorative Justice ) (Siregar, 2015).
Diversi merupakan pengalihan metode penindakan kasus- kasus anak yang diprediksi sudah  melaksanakan  perbuatan  kejahatan  dari  prosedur  formal  dengan  ataupun  tanpa ketentuan pada sesuatu cara informal. Tetapi, hingga dikala ini belum terdapat dasar hukum yang spesial buat diversi alhasil sampai dikala ini polisi masih memakai ketentuan hukum diskresi buat melakukan diversi. Kesamarataan restoratif merupakan cara yang mengaitkan semua  pihak  dalam  membongkar  permasalahan  dengan  cara  bersama-  sama  serta menanggulangi dampak dari sesuatu perbuatan kejahatan di masa depan. Perihal ini butuh dicermati  dalam  menanggulangi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  agar  tujuan  dari kesamarataan  restoratif  bisa  berhasil.  Upaya  kesamarataan  restoratif  bermaksud menghindari  sang  anak  dari  hukuman  penahanan  dan  pelabelan  anak  sebagai  pelaku kejahatan ataupun penjahat, dan menghindarkan terulangnya pelanggaran tindak pidana, serta anak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya (Erwandi, 2020).
Berbeda  dengan  kenyataan  di  Indonesia,  Biarpun  sudah  diberlakukan  Hukum  No.3 Tahun 1997 mengenai Majelis hukum  Anak,  tetapi  nyatanya system peradilan anak yang terjadi di Indonesia masih sangat tidak terarah. Betapapun dalam pertimbangan hukum itu diakui kalau anak merupakan bagian dari generasi belia selaku salah satu pangkal energi manusia  yang merupakan  kemampuan serta penerus keinginan perjuangan bangsa,  yang memiliki  andil  penting  serta  memiliki  karakteristik  serta  watak  spesial,  membutuhkan pembinaan  serta  proteksi  dalam  rangka  menjamin  perkembangan  serta  kemajuan  raga, psikologis serta sosial dengan cara utuh, serasi, selaras, serta seimbang, tetapi tampaknya banyak  kanak-  kanak  di  Indonesia  yang  mengalami  kezaliman  secara  hukum.  Labelling sebagai pelaku tindak pidana melekat kuat pada anak, hal itu berdampak terjadinya perilaku yang  tidak  seharusnya  dialami  oleh  anak  pelaku  khususnya  pelaku  kekerasan  seksual. Intimidasi,  cemooh, labelling, bahkan  perbuatan kasar sering dialami oleh anak baik dari lingkungan  sekitar  bahkan  dari  lingkungan  keluarga  anak  sendiri.  Hal  itu  akan mempengaruhi psikologi anak, ia akan mengangap dirinya sebagai penjahat dan tidak ada orang yang mau menerimanya. Hal semacam itu akan mengakibatkan anak menjadi semakin bertindak buruk dan bahkan lebih buruk dari tindakan yang dilakukan sebelumnya karena ia berpikir bahwa sudah tidak ada gunanya ia melakukan tindakan yang baik karena orang disekitarnya  sudah  tidak  menginginkannya  lagi  dan  secara  otomatis  anak  akan  mencari kehidupan  baru  yang  disenanginya  tanpa  memikirkan  apa  danpak  yang  dilakukannya tersebut, jika hal itu terjadi kepada anak-anak pelaku tindak kejahatan maka bisa dipastikan bahwa  generasi  oenerus  bangsa  adalah  mereka  anak-anak  yang  melakukan  tindak kriminaliotas  dan  tanpa  adanya  kepedulian  Negara  untuk  membantu  anak  dalam menyelesaikan kesulitan hidupnya karena dari tahun ke tahun kasus tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak mengalami kenaikan terlebih di kota-kota besar yang  didorong oleh kecilnya  angka  kesejahteraan  keluarga  akibat  sedikitnya  lapangan  pekerjaan  untuk  para
orangtua mendapatkan rejeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kekhawatiran itulah yang menyebabkan banyaknya pihak-pihak yang mengabdikan diri untuk membantu anak- anak  pelaku  tindak  criminal  terutama  kekerasan  seksual  dalam  membantu  menghadapi situasi  yang  sangat  berat  oleh  anak  agar  nantinya  anak  tetap  merasa  di  pedulikan  dan diperhatikan sehingga ia mendapatkan dorongan untuk tetap kuat dan berpikir positif. Maka dari  itu  di  perlukannya  penangan  khusus  dalam  menghadapi  anak  pelaku  kejahatan khususnya pelaku tindak kekerasan seksual agar nantinya anak tersebut dapat memahami dan menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah tindakan yang melanggar hukum dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut
Setiap kegiatan atau proses yang kita laksanakan tidak terlepas dari permasalahan dan tantangan  yang  sering  kita  sebut  kendala.  Dalam  menjalankan  program  pola  bimbingan kepribadian pesertadidik yang berhadapan dengan hukum di LPKA menghadapi beberapa kendala antara lain:
Latar belakang peserta didik merupakan hal yang penting dalam menentukan bentuk dan cara memberikan bimbingan kepribadian bahwasanya terdapat perbedaan umur pada semua peserta didik yang ada di LPKA, karna hal tersebut dapat mengakibatka  perbedaan kemampuan  dalam  mencerna  makna  serta  bertingkah  laku  dalam  kehidupan  sehari  hari sehingga  sulit  untuk  diarahkan.  Perbedaan  minat  dan  bakat  yang  dimiliki  kadang  juga menjadi  kendala,  peserta  didik  yang  memıliki  minat  yang  berbeda  dengan  bakat  yang dimiliki namun terkadang memaksa untuk masuk kejurusan yang diminati. Hal ini kemudian menjadi  kendala  bagi  LPKA  yang  selanjutnya  akan  tetap  mengikuti  pilihan  peserta  didik tersebut untuk masuk kejurusan yang dipilih.
Keterbatasan dana atau alokasi di LPKA menjadi masalah serius karna disana masih membutuhkan  sarana  dan  prasana  seperti  kitab  suci,  Bola,  dan  lain  sebagainya. Keterbatasan alokasi anggaran yang diberikan kepada pihak LPKA Medan selama inilah yang sering  membuat  inisiatif  dan  kreativitas  dalam  pembangunan  program  pelayanan  tidak berkembang  secara  maksimal.  Ketenagakerjaan  juga  menjadi  kendala  dari  pihak  LPKA, LPKA mnelakukan rehabilitasi dan pelayanan bagi peserta didik yang berhadapan dengan hukum membutuhkan bimbingan serta pengarahan yang berbeda-beda dan tentunya Juga membutuhkan tenaga-tenaga pelaksana yang mempunyai basic latar belakang pendidikan dan keahlian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, akan tetapi karena latar belakang pendidikan serta pemahaman tentang proses pelayanan professional yang kurang,  dan  har  tersebut  menjadi  factor  yang  seringkali  menjadi  penghambat  proses pelayanan rehabilitasi untuk dilakukan.

## METODE
Pada  penelitian  ini,  penulis  melakukan  studi  literatur  bersifat  deskriptif.  Penelitian deskriptif  menurut  Suharsimi  A.  merupakan  penelitian  yang  dimaksud  sebagai pengumpulan  informasi  mengenai  status  suatu  gejala  menurut  apa  adanya  pada  saat penelitian berlangsung (Arikunto, 2005). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan dari berbagai sumber yang ada yaitu Artikel bersifat ilmiah, jurnal, buku, laman internet,  yang  dilakukan  dengan  data  yang  telah  ada  atau  data  sekunder  yang  berkaitan dengan bimbingan sosial bagi anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kekerasan seksual pada anak memperoleh atensi dari banyak warga sebab kekerasan seksual  pada  anak  kini  telah  menjadi  tingkat  kekerasan  paling  besar  dibanding  dengan kekerasan fisik serta intelektual. Diperkuat dengan informasi dari Komisi Nasional Proteksi Anak yang melaporkan kalau kekerasan seksual pada anak ialah tingkatan kekerasan yang sangat  besar  dibanding  dengan  kekerasan  fisik  serta  psikologis.  Kekerasan  pada  anak  di
Indonesia  hingga  dengan  September  2006  sudah  terjadi  861  kasus,  60%  antara  lain merupakan permasalahan kekerasan seksual pada anak. Indonesia disorot sebagai negara yang mempunyai proteksi yang amat lemah kepada anak (Sari, Nulhaqim and Irfan, 2015).
Kekerasan  seksual  menjadi  salah  satu  kekerasan  berbentuk  fisik  yang  termasuk kedalam  tindakan krimal. Pelaku perbuatan kekerasan intim melakukan tindakan tersebut semata-mata  demi    memuaskan  hasrat  seksualnya  dengan  cara  memaksa  korban.  Aksi kekerasan  seksual  tidak  cuma  berbentuk  aksi  ikatan  seksual  dengan  cara  paksa,  tetapi kegiatan  lain  semacam  menyentuh,  apalagi  bila  cuma  melihat,  perihal  ini  sejalan  dengan pendapat  Orange  dan  Brodwin  dalam  Harian  Ilmu  jiwa Early  Prevention  Toward  Sexual Abuse  on  Children yang  menarangkan  kalau  kekerasan  keterperdayaan  seseorang  anak dalam aktifitas seksual. Kegiatan seksual itu mencakup memandang, menyentuh, penetrasi( tekanan), prostitusi serta pemerkosaan. Akibat kekerasan seksual pada anak bisa berbentuk wujud, psikologis, ataupun sosial. Akibat dengan cara wujud bisa berbentuk cedera ataupun sobek pada selaput dara. Dampak psikologi mencakup tekanan mental kejiwaan, kecemasan, malu, keresahan apalagi kemauan ataupun eksperimen bunuh diri. Dampak sosial misalnya perlakuan sinis dari warga di sekelilingnya, kekhawatiran ikut serta dalam pergaulan serta serupanya (Sari, Nulhaqim and Irfan, 2015).
Bimbingan sosial mempunyai maksud dan tujuan yaitu pemberi bantuan pada remaja supaya    memiliki,  menerima  serta  memusatkan  kemampuan  dirinya  untuk  menghadapi hingga  mengatasi  kesulitan  didalam  lingkungan  baik  kawasan  LPKA,  sekolah,  keluarga, petugas  serta  warga  dalam  memerankan  kehidupan  kelompok,  dalam  menjalakan pertemanan yang cocok, memperoleh suatu kelompok, memperoleh suatu golongan sosial untuk yang berperan memecahkan permasalahan khusus dan mendapatkan adaptasi dalam kehidupan  keluarga,  warga  dan  meningkatkan  pengetahuan  terkait  pada  perkara  yang berkaitan dengan lingkungan sosial (Fadilah, 2018).
Dalam proses litigasi atau Peradilan Anak secara khusus telah diatur dalam Undang –Undang  No.12  Tahun  2011  yang  membahas  mengenai  sistem diversi .  Dalam  proses tersebut,  tidak  diperbolehkan  mengkurangi  sedikitpun  hak-hak  anak  untuk  tumbuh  dan berkembang  serta  mendapatkan  fasilitas  pendidikan.  Maka  jika  anak  sekalipun  berstatus anak sebagai pelaku atau tersangka, tetap tidak di perbolehkan mengurangi hak-hak anak tersebut.  sistem  peradilan  tidak  boleh  memberikan  efek  buruk  terhadap  kejiwaan  atau psikologis dari pada si anak, hak anak harus dihormati termasuk hak untuk bermain serta tumbuh dan berkembang dan hak untuk belajar (Pangalila, 2018).
Dalam  memberikan  bimbingan  kepada  anak  pelaku  tindak  pidana  sebagai  upaya untuk membantu individu tersebut dalam mengembangkan fikiran dan kemampuan anak itu  sendiri  dan  membantunya  berpikir  kritis  dalam  melewati  kehidupan  sehari-hari  dan dimasa  yang  akan  datang  maka  adanya  bimbingan  akan  dapat  membantu  memecahkan permasalahan  yang  dihadapi.  Ada  pun  hal  yang  harus  diperhatikan,  Abin  S.  (2003) mengemukakan tentang aspek – aspek dalam kepribadian individu, yang mencakup pada:
1) Karakter.  Mengenai  perlakuannya  dalam  mematuhi  suatu  etika  perilaku,  tingkat konsistensi  dalam berpegang pada pendirian atau pendapat.
2) Temperamen.  Disposisi  reaktif  pada  individu,  digambarkan  sebagai  cepat  lambatnya reaksi individu terhadap rangsangan yang muncul dari lingkungan.
3) Sikap. Adanya perlakuan pada objek yang bersifat positive, negative atau ambivalen.
4) Stabilitas  emosi.  merupakan  suatu  kestabilan  reaksi  emosional  terhadap  suatu rangsangan dari lingkungan sekitar individu sebagai contoh: mudah tersinggung, malas atau sedih.
5) Responsibilitas  (tanggung  jawab).  suatu  sikap  kesiapan  dalam  menerima  resiko  dari perlakuan atau perbuatan yang telah dilakukan.
6) Sosiabilitas.Disposisi  pribadi  yang  berkaitan  dengan  hubungan  interpersonal.  sifat pribadi yang terbuka atau tertutup serta kemampuan dalam berkomunikasi sosial (Abin Syamsuddin Makmum, 2003).
Menurut Sujanto, dkk (2004), menyatakan bahwa karakter merupakan suatu bentuk totalitas psikofisis dari individu, alhasil terlihat dalam tingkah laku yang khas (Sujanto, Lubis and  Hadi,  1984).  Sedangkan  personality  menurut  Kartini  Kartono  dan  Kali  Gulo  dalam Sjarkawin  (2006)  merupakan  watak  serta  sikap  yang  istimewa  pada  seorang  yang membuatnya berbeda dengan orang lain yakni intergrasi karakter dari bentuk pola tingkah laku,  minat,  pendirian,  kemampuan  serta  potensi  yang  dipunyai  seorang  dengan  seluruh suatu hal diri seorang begitu juga tang dikenal orang lain (Sjarkawi, 2006).
Bersumber pada penafsiran di atas karakter hingga karakter mempunyai sebagian faktor selaku selanjutnya:
1) Karakter ialah organisasi yang dinamis. Dengan tutur lain, ia tidak statis, namun tetap berganti tiap saat.
2) Organisasi  tersebut  terdapat  dalam  diri  seorang,  jadi  tidak  mencakup  perihal  yang terletak di luar orang.
3) Organisasi  itu  berdiri  dari  keseluruhan  watak,  sikap,  dan  sistem  raga  dalam menyesuaikan diri terpaut dengan individu dan lingkungan.
Personality disebut sebagai susunan sistem psikofisik yang bersifat dinamis dalam diri seseorang  dan  menentukan  penyesuian  dirinya  terhadap  suatu  lingkungan.  Psikofisik meliputi kebiasaan, perilaku, sikap, namun mempunyai dasar fisik dalam saraf, kelenjar, dan keadaan fisik anak secara umum (Heriyanto, 2020). Bimbingan individu ini dilakukan satu kali  dalam  seminggu  akan  tetapi  bisa  juga  2  ataupun  3  kali  seminggu  ketika  ada  anak meminta dan Siap untuk dikonseling untuk meringankan beban, rasa khawatir yang ia miliki saat berada di dalam LPKA Materi yang diberikan dalam bimbingan individu ialah seperti pemahaman  mengenai  latar  belakang  masalah  yang  dihadapi  klien  dan  pengembangan sikap,  kebiasaan,  bakat  minat  Tempat  konseling  individu  biasanya  dilakukan  di  ruangan yang khusus (ruang konseling).

## PENUTUP
Latar belakang peserta didik merupakan hal yang penting dalam menentukan bentuk dan cara memberikan bimbingan kepribadian bahwasanya terdapat perbedaan umur pada semua peserta didik yang ada di LPKA, karna hal tersebut dapat mengakibatka  perbedaan kemampuan  dalam  mencerna  makna  serta  bertingkah  laku  dalam  kehidupan  sehari  hari sehingga sulit untuk diarahkan. Dalam proses pertumbuhan anak, tidak semua akan berjalan dengan baik-baik saja, tidak semua  dapat berhasil melakukan proses tersebut sebagaimana yang  seharusnya  dijalankan,  anak  memiliki  hak-hak  yang  tidak  bisa  di  ganggu-gugat. Bimbingan sosial sangat penting dalam menyelamatkan masa depan anak agar tidak selalu berhadapan dengan jejak kriminalnya. Tindak pidana yang dilakukan anak sebagai pelaku pelecehan  seksual  menjadi  suatu  masalah  yang  marak  terjadi.  Perilaku  menyimpang tersebut tdiak seharusnya di hadapi dengan kekerasan, melainkan dengan bimbingan yang intens.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran diantaranya 1) Kepada  pegawal  petugas  LPKA  agar  dapat  lebih  meningkatkan  dan  memberikan perhatian  dan  motivasi-motivasi  kepada  klien  Meskipun  sudah  terlihat  maksimal, alangkah  buiknya  untuk  ditungkatkan  lagi  kinerjanya  dan  di  pertahankan  agar  tidak menurun
2) Manfaatkan waktu untuk mengisi kekosongan waktu untuk memberikan bimbingan yang sifatnya islam
. Menambah kegintan yang mengacu pada bimbingan yang lebih bersifat positif Bagi pemerintah  dharapkan  untuk  lebih  bias  memberikan  dukungan  moril  maupun  materl dengan  membernkan  dana  stimulus  kepada  lembaga  sehingga  bias  lebih  mudah merahbilitasi korban

## DAFTAR PUSTAKA
Abin  Syamsuddin  Makmum  (2003)  ‘Karakteristik  Perilaku  Dan  Kepribadian  Pada  Masa Remaja’.
Arikunto, S. (2005) Manajemen Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta.
Bpkp  (1997) Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang Pengadilan Anak , Synthesis . Available At: Www.Bpkp.Go.Id.
Bps  (2019) Statistik  Indonesia  Dalam  Infografis  2019 .  Available  At:  Www.Bps.Go.Id (Accessed: 20 December 2020).
Candra, E. (2020) ‘Implementasi Kewajiban Pembinaan Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Pekanbaru  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’, Widya Yuridika , 3(2), P. 343. Doi: 10.31328/Wy.V3i2.1642.
Erwandi (2020) ‘Pk Bapas Dalam Penyelesaian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Sesuai Amanat Uu Sppa Erwandi’, 2(2), Pp. 24–34.
Fadilah, H. (2018) ‘Aktivitas Bimbingan Sosial Dalam Menumbuhkan Kepribadian Anak Pada Usia Remaja’, Pp. 1–97.
Heriyanto, M. (2020) Who Are You . Moeh Media Digital.
Kpai  (2014) Indonesia  Darurat  Kejahatan  Seksual  Anaktitle .  Available  At: Https://Www.Kpai.Go.Id/Berita/Indonesia-Darurat-Kejahatan-Seksual-Anak (Accessed: 21 December 2020).
Kpai  (2016) Rincian  Data  Abh  Per  Bulan , Bank  Data  Perlindungan  Anak .  Available  At: Https://Bankdata.Kpai.Go.Id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Per-Bulan/Rincian-Data- Abh-Per-Bulan-2015 (Accessed: 17 March 2021).
Kpai (2017) Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus . Available  At:  Https://Www.Kpai.Go.Id/Berita/Kpai-Enam-Tahun-Terakhir-Anak- Berhadapan-Hukum-Mencapai-Angka-9-266-Kasus (Accessed: 20 December 2020).
Pangalila, A. E. (2018) ‘Sistem Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem  Peradilan  Dikaitkan  Dengan  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia’, Lex  Et Societatis , Vi(4), Pp. 94–100.
Mufidatul  Ma’sumah,  M.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Anak  Bawaan  Narapidana Perempuan  Yang  Dipisahkan  Dengan  Ibunya  Di  Lembaga  Pemasyarakatan. Conference On Innovation And Application Of Science And Technology (Ciastech) .
Ratna Dewi P (2019) Pemeriksaan Fisik Dan Aspek Medikolegal Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Remaja , Journal Of Chemical Information And Modeling .
Rochaeti, N., Hnienkswsatie, A. D. And Sularto, R. B. (2015) ‘Implementasi Diversi Sebagai Sarana Non Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Bapas Surakarta’, Pp. 1– 27.
Samima,  I.  (2018)  ‘Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum’.
Available At: Retrieved From Osf.Io/Vmqc.
Sari, E., Ningsih, B. And Hennyati, S. (2018) ‘Kekerasan Seksual Pada  Anak Di Kabupaten Karawang’, 4(02), Pp. 56–65.
Sari, R., Nulhaqim, S. A. And Irfan, M. (2015) ‘Pelecehan Seksual Terhadap Anak’, Prosiding Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat ,  2(1),  Pp.  14–18.  Doi: 10.24198/Jppm.V2i1.13230.
Siregar,  L.  (2015)  ‘Penerapan  Restorative  Justice  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak Pidana Asusila’, (4).
Sjarkawi (2006) Pembentukan Kepribadian Anak . Jakarta: Bumi Aksara.
Sujanto, A., Lubis, H. And Hadi, T. (1984) Psikologi Kepribadian . Jakarta: Aksara Baru.
Tampubolon,  E.  (2017)  ‘Efektivitas  Pembinaan  Narapidana  Anak  Di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Pekanbaru Oleh ’:, Fisip , 4(1), Pp. 1–14.
Alfaris, M. R. (2019). Tindakan Dan Perubahan Sosial Para Pekerja Tani Atas Diversifikasi Pekerjaan Dari Sektor Pertanian Ke Sektor Pariwisata. Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) .