## MekanisMe Qur’ani Pengelolaan keuangan Publik

## rosidin
Universitas Islam Lamongan Jalan Veteran 53A, Lamongan, 62213, Jawa Timur E-mail: mohammed_rosidin@yahoo.co.id
Received: 02/08/2017 Revised: 25/11/2017 Approved: 04/12/2017
Mekanisme Qur’ani Pengelolaan Keuangan Publik is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## abstrak
Pengelolaan  keuangan  publik  merupakan  amanah  yang  harus diemban  dengan  penuh  tanggung  jawab.  Problematika  menyangkut pengelolaan keuangan publik harus segera dituntaskan dengan menerapkan aneka alternatif solusi, baik didasarkan pada studi teoretis, empiris maupun normatif. Tulisan ini bermaksud menyingkap kandungan al-Qur’an terkait mekanisme pengelolaan keuangan publik melalui operasionalisasi metode tafsir tarbawi yang melibatkan tiga tahap teknik analisis, yaitu kebahasaan ( lughawi ), isi ( tahlili ) dan kependidikan ( tarbawi ). Signifikansi studi normatif ini adalah memberikan nuansa aksiologis, sehingga pengelolaan keuangan publik didasarkan pada pertimbangan halal-haram, adil-zhalim, baik-buruk, maslahat-mafsadat, dan sistem nilai Islami lainnya. Nuansa aksiologis inilah yang  menjadi distinction antara  pengelolaan  keuangan  publik  yang  Islami dengan yang non-Islami. Mekanisme Qur’ani pengelolaan keuangan publik yang ditawarkan dalam tulisan ini memuat tiga hal pokok. Pertama , pentingnya relasi korelatif yang harmonis antara pihak pengelola ( imam ) dengan publik ( umat ) dalam implementasi kebijakan yang baik, dengan didasarkan pada prinsip good  governance ,  melalui  program-program  dinamis-kontekstual berbasis kerjasama Islami ( ta’awun dan musyarakah ) yang melibatkan pihak
pengelola dengan publik. Kedua , implementasi sikap moderat melalui tiga model  aktivitas  ekonomi,  yaitu  pengelola  menyeimbangkan  aspek  sosial- insaniyah  dan  spiritual-ilahiah  dalam  pengelolaan  keuangan  publik; pengelola terlibat aktif dalam realisasi fungsi sosial keuangan bagi publik; serta  pengelola  menjadi  teladan  ( role  model )  bagi  publik  dalam  hal  gaya hidup hemat. Ketiga , pengelola meneladani empat kompetensi utama Nabi Yusuf  AS  yang  terbukti  berhasil  menjalankan  amanah  sebagai  pengelola keuangan publik, yaitu kompetensi Makin (berwenang), Amin (terpercaya),
Hafizh (hemat) dan ‘Alim (cermat). kata kunci: Pengelolaan, Keuangan, Publik, dan Qur’ani

## Abstract
Public  finance  management  is  a  duty  that  must  be  carried  on  with  full responsibility. Problematics concerning public finance management must be resolved by applying a variety of alternative solutions, based on theoretical, empirical and normative studies. This paper aims to examine the verses of the Holy Qur’an that related to public finance management. This paper based on Tafsir Tarbawi method that involves language analysis (lughawi), content analysis (tahlili) and Islam education analysis  (tarbawi).  The  significance  of  this  research  is  to  provide  an  axiological shades, so that the public finance management always consider halal-haram, fair- unfair,  good-bad,  advantage-disadvantage,  and  other  Islamic  value  system.  This axiological shades is the distinction between Islamic and non-Islamic public finance management. This paper proposes three main points of Qur’anic mechanism of public finance  management.  First,  the  importance  of  harmonious  relationship  between government (imam) and public (ummah). Therefore, government have to manage public finance based on the principle of good governance, through implementation of  Islamic  cooperation  programs  (ta’awun  and  musyarakah)  between  government and  public.  Second,  implementation  of  moderate  life  style  on  economic  activities through three models: government have to balance social and spiritual aspects in public finance management; government actively attempt to realize social functions of public finance; and government become a role model for public in terms of frugal lifestyle. Third, goverment emulate the four core competencies of Prophet Joseph. He is a role model of successful figure in terms of public finance management, because of his competencies, those are Makin (competent authorities), Amin (trustworthy), Hafiz (protector) and ‘Alim (knowledgeable).
Keywords : Management, Finance, Public, and Quranic

## Pendahuluan a.
Keuangan  publik  meliputi  setiap  sumber  keuangan  yang dikelola  untuk  kepentingan  masyarakat,  baik  yang  dikelola  secara individual,  kolektif  ataupun  oleh  pemerintah.  Adapun  kebijakan pengelolaan keuangan publik disebut dengan kebijakan fiskal, yaitu kebijakan-kebijakan  pemerintah  dalam  penerimaan,  pengeluaran dan  utang. 1
Pada praktiknya,  pengelolaan  keuangan  publik  sarat dengan  problematika.  Hal  ini  setidaknya  merujuk  pada  hasil Kajian  Pengeluaran  Publik  Indonesia  2007  yang  mengungkapkan problematika  mendasar  pada  tiga  sektor,  yaitu:  penyusunan  dan pelaksanaan  anggaran,  pengadaan  barang  dan  jasa,  serta  audit. Contoh  problematika  pada  sektor  pelaksanaan  anggaran,  terutama untuk proyek-proyek pembangunan, adalah pada umumnya berjalan lamban  dan  sering  baru  bisa  direalisasikan  menjelang  akhir  tahun anggaran.  Lambatnya  pencairan  anggaran  ini  mengindikasikan adanya gejala hambatan struktural dalam siklus anggaran, termasuk ketentuan dokumentasi yang terlalu rinci, prosedur revisi anggaran yang sangat panjang dan rumit, revisi anggaran besar-besaran pada pertengahan  tahun,  dan  proses  pengadaan  barang  dan  jasa  yang lamban. 2 Ironisnya,  problematika  seperti  itu  masih  juga  dirasakan hingga saat ini.
Problematika  pengelolaan  keuangan  publik  sebagaimana di  atas  membutuhkan  aneka  alternatif  solusi.  Pada  umumnya, alternatif solusi didasarkan studi empiris yang bersifat realistis dan studi teoretis yang bersifat idealis. Akan tetapi, studi normatif jarang disentuh,  bahkan  cenderung  diabaikan.  Padahal  studi  normatif berpotensi menyodorkan gagasan, sudut pandang hingga paradigma baru  guna  menerobos  lilitan-lilitan  problem  pengelolaan  keuangan publik yang belum mampu diselesaikan melalui implementasi hasil studi empiris dan teoretis.
1 Haniyah  Indayani, Pengelolaan  Keuangan  Publik  di  Indonesia  Ditinjau  dari Perspektif Ekonomi Islam , Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010, dalam repository.uinjkt.ac.id , diunduh pada 14 Maret 2016, 21.
2 Manajemen  Keuangan  Publik-World  Bank,  dalam siteresources.worldbank. org , diunduh pada 14 Maret 2016, 104.
Kitab suci merupakan panduan normatif yang memuat nilai- nilai  universal  dalam  nuansa  teo-antroposentris.  Apalagi  bangsa Indonesia  telah  memilih  “Ketuhanan  Yang  Mahaesa”  menjadi  sila pertama  Pancasila.  Implikasinya,  kitab  suci  seharusnya  diposisikan sebagai  bagian  alternatif  solusi  atas  berbagai  problematika  yang mendera bangsa Indonesia, termasuk pengelolaan keuangan publik. Mengingat  posisi  mayoritas  umat  muslim,  baik  sebagai  subyek maupun  obyek  pengelolaan  keuangan  publik  di  Indonesia,  maka tulisan  ini  bermaksud  menyingkap  kandungan  al-Qur’an  terkait mekanisme  pengelolaan  keuangan  publik  melalui  operasionalisasi metode tafsir tarbawi.
Metode  tafsir  tarbawi  yang  diaplikasikan  pada  tulisan  ini memuat  tiga  langkah  pokok. Pertama ,  menentukan  topik  bahasan. Kedua ,  identifikasi  ayat-ayat  yang  relevan  dengan  topik  bahasan.
Ketiga ,  analisis  data  yang  melibatkan  tiga  teknik  analisis,  yaitu kebahasaan  ( lughawi ),  isi  ( tahlili )  dan  kependidikan  ( tarbawi ). Analisis  kebahasaan  bertujuan  memahami  makna  linguistik  dari suatu  term  dan  derivasinya  secara  utuh,  berdasarkan  penggunaan term  tersebut  dalam  seluruh  isi  al-Qur’an.  Analisis  isi  bertujuan memahami  makna  suatu  ayat  berdasarkan  tafsir  yang  relevan. Analisis  kependidikan  bertujuan  memahami  nilai-nilai  pendidikan yang terkandung dalam suatu ayat dengan melibatkan sumber data primer maupun  sekunder. 3
Signifikansi model penelitian ini adalah memberikan nuansa aksiologis  pada  mekanisme  pengelolaan  keuangan  publik.  Dengan demikian,  pengelolaan  keuangan  publik  mempertimbangkan  aspek halal-haram, adil-zhalim, baik-buruk, maslahat-mafsadat, dan sistem nilai Islami lainnya. Nuansa aksiologis inilah yang menjadi distinction antara pengelolaan keuangan publik yang bernuansa Islami dengan non-Islami.

## Pembahasan b.
Penulis membagi tiga kategori ayat-ayat yang relevan dengan topik pengelolaan keuangan publik. Pertama , ayat-ayat yang memuat terma imam (pemimpin) dan umat (rakyat) beserta derivasinya yang
3 Rosidin, Metodologi Tafsir Tarbawi , (Jakarta: Amzah. 2015), 27-28.
merepresentasikan subyek dan objek pengelolaan keuangan publik. Imam sebagai pengelola, umat sebagai publik. Kedua , ayat-ayat yang memuat  terma mal-amwal (harta)  dan iqtishadiyah (ekonomi)  yang merepresentasikan  “keuangan”. Ketiga ,  ayat-ayat  yang  memuat kisah Qur’ani yang merepresentasikan role model ( uswah ) yang dapat diteladani dalam konteks pengelolaan keuangan publik.
Imam 1. dan Umat sebagai representasi Pengelola dan Publik
Kata imam dan derivasinya disebutkan 12 kali, 7 kali berbentuk tunggal ( imam ) dan 5 kali berbentuk jamak ( aimmah ). Kata umat dan derivasinya disebutkan 62 kali, 51 kali berbentuk tunggal ( umat ), 11 kali berbentuk jamak ( umam ). 4
Secara definitif, imam adalah yang diikuti, baik dalam bentuk manusia yang diikuti perkataan atau perbuatannya; maupun dalam bentuk  lain  –seperti  kitab  suci–;  entah  tergolong  benar  atau  salah. Adapun  definisi umat adalah  komunitas  yang  diikat  oleh  suatu hal  yang  sama,  seperti  agama,  tempat  atau  waktu;  baik  terpaksa maupun  sukarela. 5
Kata imam dan umat juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu amma-yaummu yang berarti menuju, menumpu dan meneladani.
6 Pengertian ini relevan disematkan pada umat , sedangkan posisi imam adalah sebagai tumpuan dan teladan bagi umatnya.
Ali  Syari’ati  menyingkap  keistimewaan  kata umat dibandingkan  kata qabilah ( nation ).  Dalam  konteks  sosiologis, umat berarti himpunan manusia yang seluruh anggotanya bersama-sama menuju  satu  arah,  bahu-membahu  dan  bergerak  secara  dinamis  di bawah kepemimpinan bersama. 7
Relasi korelatif antara imam dan umat tampak dalam tiga ayat berikut: (Ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. 8
4 Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur’an al-Karim, (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), 98-99.
5 Samih  ‘Athif  al-Zain, Mu’jam  Tafsir  Mufradat  Alfazh  al-Qur’an  al-Karim, (Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 2001), 71-72.
6 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 2014), 429. 7 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an… , 433.
8 Surat al-Isra’ [17] ayat 71.
Kami  telah  menjadikan  mereka  itu  sebagai  pemimpin-pemimpin  yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka (agar) mengerjakan amal-amal kebajikan. 9
Dan  Kami  jadikan  mereka  pemimpin-pemimpin  yang  menyeru  (manusia) ke  neraka. 10
Ayat  pertama  merefleksikan  hubungan  erat  antara imam dengan umat ;  ayat  kedua  terkait imam yang  baik,  sedangkan  ayat ketiga terkait imam yang buruk. Atas dasar itu, kebijakan pemimpin ( imam )  menentukan  masa  depan  rakyatnya  ( umat ).  Kebijakan  yang baik dapat mengantarkan rakyat pada masa depan cerah, sebaliknya kebijakan  yang  buruk  dapat  menjerumuskan  rakyat  pada  masa depan  suram.
Dalam  konteks  pengelolaan  keuangan  publik,  ada  tiga konsep kunci yang dapat dipetik dari data di atas. Pertama , kebijakan yang  baik  dari  pihak  pengelola. Kedua ,  kerjasama  yang  solid antara  pihak  pengelola  dengan  publik. Ketiga ,  program  kerja  yang dinamis- kontekstual.
Di  antara  mekanisme  Qur’ani  agar  tercipta  kebijakan  yang baik  dari  pihak  pengelola  adalah  publik  harus  mengoptimalkan tiga  peran  utama,  yaitu  mengajak  pada  kebaikan  universal  ( al- khair ),  memerintahkan  kemakrufan  dan  melarang  kemungkaran, sebagaimana  firman  Allah ‘Azza  wa  Jalla berikut: Dan  hendaklah ada  di  antara  kamu  segolongan  umat  yang  menyeru  kepada  kebajikan, memerintahkan  kepada  yang  makruf  dan  mencegah  dari  yang  mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung. 11
Ketiga  peran  tersebut  signifikan,  mengingat  pengetahuan dan  keterampilan  seseorang  akan  berkurang,  bahkan  terlupakan dan hilang, jika tidak ada yang mengingatkan atau tidak dia lakukan secara berulang-ulang. 12 Di antara contoh kebijakan yang baik dari pihak  pemerintah  terkait  pengelolaan  keuangan  publik,  terutama menyangkut  ketenagakerjaan  adalah:  Mengembangkan  kualitas tenaga kerja –semisal memperbanyak pendirian Balai Latihan Kerja di
9 Surat al-Anbiya’ [21] ayat 73.
10 Surat al-Qashash [28] ayat 41.
11 Surat Ali ‘Imran [3] ayat 104.
12 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 2/h. 208.
daerah-daerah–, memperluas kesempatan kerja –semisal mendorong usaha  mikro  yang  ternyata  mampu  menyerap  89,3%  tenaga  kerja Indonesia–,  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja –semisal  melindungi  tenaga  kerja  di  bawah  umur  dan  mencegah praktik penjualan manusia ( human trafficking )–. 13
Mekanisme  Qur’ani  kerjasama  antara  pihak  pengelola dengan  publik  diarahkan  pada  hal-hal  yang  positif  secara  sosial- insaniyah ( al-birr ) maupun spiritual-Ilahiyah ( al-taqwa ), seperti yang dikumandangkan firman Allah ‘Azza wa Jalla : Dan tolong-menolonglah kamu  dalam  (mengerjakan)  kebajikan  dan  takwa,  dan  jangan  tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pertikaian. 14
Kerjasama  tersebut  bertujuan  untuk  mempermudah pekerjaan, mendatangkan kemaslahatan dan menampilkan persatuan dan  kesatuan. 15 Wujud  konkretnya  adalah  pengelolaan  keuangan publik  harus  bertumpu  pada  prinsip good  governance .  Pengelolaan keuangan  publik  dalam  bingkai good  financial  governance modern secara yuridis harus dituangkan dalam perangkat ketentuan hukum yang  mengandung  asas  keterbukaan  ( transparency )  dan  peran  serta masyarakat  ( public  particiption )  (Adam  Tomkins,  2005).  Adapun realisasi penerapan asas good governance adalah pengelolaan keuangan negara diikuti dengan pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia harus selaras dengan prinsip-prinsip efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan  bertanggungjawab  dengan  memperhatikan  pada  rasa  keadilan dan kepatutan. 16
Mekanisme Qur’ani program kerja yang dinamis-kontekstual didasarkan pada falsafah hidup ( syariat ) dan gaya hidup ( minhaj ) yang dianut  oleh  publik,  dengan  menekankan  pada  realisasi  kompetisi
13 Muchlis M. Hanafi [et al], Tafsir al-Qur’an Tematik: Kerja dan Ketenagakerjaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2010), 2/ 403-430.
14 Surat al-Ma’idah [5] ayat 2.
15 Muhammad  al-Thahir  Ibn  ‘Asyur, al-Tahrir  wa  al-Tanwir, (Tunisia:  Dar Suhnun, ttt.), 4/ 87-88.
16 Indrawati,  Prinsip  Good  Financial  Governance  dalam  Pengelolaan Keuangan Negara dalam Rangka Mewujudkan Clean Governance dalam Perspektif , Volume XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September, 203-204, dalam www.jurnal-perspektif. org , diunduh pada 14 Maret 2016.
yang positif ( istibaq al-khairat ) di kalangan publik, sebagaimana yang diserukan ayat berikut:
Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.  Sekiranya  Allah  menghendaki,  niscaya  kamu  dijadikan-Nya  satu umat  (saja),  tetapi  Allah  hendak  menguji  kamu  terhadap  pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. 17
Program kerja dinamis-kontekstual dapat dilakukan melalui implementasi skema kerjasama dalam aktivitas ekonomi. Setidaknya ada  dua  terma  yang  merepresentasikan  kerjasama  dalam  ekonomi Syariah. Pertama , ta’awun .  Dari  akar  kata ‘aunun yang  berarti “pertolongan”; padanannya adalah i’anah yang berarti “pertolongan Allah”. Kedua , syirkah atau musyarakah yang  berarti  percampuran antara  dua  hak  kepemilikan  atau  lebih,  baik  kepemilikan  konkret maupun abstrak–.
implementasi
a. Ta’awun dalam aktivitas ekonomi
Pertama ,  kerjasama  dalam  konteks ta’awun pada  dasarnya dimaksudkan  untuk  mengundang  datangnya ma’unah atau i’anah Allah SWT. Oleh sebab itu, kerjasama tidak boleh bertentangan dengan syariat Allah SWT. Itulah mengapa, kerjasama hanya terbatas pada hal-hal yang bernuansa kebaikan dan ketakwaan, bukan kemaksiatan dan pertikaian (Q.S. al-Ma’idah [5]: 2).
Dari  sini  jelas,  bahwa  konspirasi  dalam  memperoleh  harta benda  seperti  dalam  kasus  KKN  (Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme) adalah bentuk kerjasama berbalut kemaksiatan dan jauh dari ma’unah Allah SWT. Sebaliknya, kerjasama antara pihak pemerintah dengan publik,  melalui  pemberian  modal  kerja  untuk  Usaha  Kecil  dan Menengah (UKM) merupakan contoh ta’awun yang Islami.
Kedua , kerjasama dalam konteks ta’awun biasanya terdiri dari dua pihak yang berada pada posisi tidak seimbang, yaitu antara pihak pemberi (“tangan atas” atau al-yad al-‘ulya ) dengan pihak penerima (“tangan bawah”, al-yad al-sufla ). Oleh sebab itu, wujud kerjasamanya lebih  bernuansa  pemberian  bantuan  dari  pihak  pemberi  kepada pihak penerima. Misalnya: Pemerintahan Jokowi yang meluncurkan tiga  kartu  untuk  warga  tidak  mampu  yaitu  Kartu  Indonesia  Pintar (KIP),  Kartu  Indonesia  Sehat  (KIS)  dan  Kartu  Keluarga  Sejahtera
17 Surat al-Ma’idah [5] ayat 2.
(KKS)  beserta simcard Kartu  Simpanan  Keluarga  Sejahtera  (KSKS). Melalui tiga kartu ini, diharapkan masyarakat dapat semakin mudah memperoleh fasilitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga daya beli masyarakat. 18
implementasi b. Musyarakah dalam aktivitas ekonomi
Pertama , Musyarakah dalam bidang pertanian dan perkebunan.
Kerjasama ini dilakukan melalui skema Muzara’ah , Mukhabarah dan Musaqah . Melalui skema ini, pemerintah menggalakkan masyarakat agar  meningkatkan  produksi  di  bidang  agraria  menuju  terciptanya swasembada  pangan.  Untuk  merealisasikan  target  swasembada pangan  secara  penuh  pada  tahun  2017,  Kementerian  Pertanian telah melakukan akselerasi dengan cara perbaikan irigasi, distribusi bibit  dan  pupuk,  juga  bantuan  pengadaan  alsinta  (alat  dan  sistem pertanian). Seperti yang termaktub dalam peraturan menteri pertanian No.  3  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Upaya  Khusus  Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai (Upsus Pajale). 19
Kedua, Musyarakah dalam  bidang  perdagangan  barang  dan jasa. Kerjasama ini banyak bentuknya, mulai dari Musyarakah ‘Inan , Mufawadhah , A’mal , Wujuh hingga Mudharabah .  Melalui  skema  ini, pemerintah  dapat  berperan  sebagai  pemodal,  sedangkan  publik berperan sebagai pengelola usaha. Di antara contoh program bantuan modal  usaha  yang  diberikan  oleh  pemerintah  adalah: Pertama , Bantuan modal usaha hibah secara kelompok. Bantuan ini diberikan kepada satu kelompok usaha, misalnya kelompok usaha pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Kedua ,   Bantuan modal usaha untuk wanita  rawan  sosial.  Bantuan  ini  diperuntukkan  bagi  para  janda maupun  ibu  rumahtangga  yang  masih  berada  di  garis  kemiskinan. Ketiga , Bantuan Modal Usaha untuk wiraswasta muda. Bantuan ini khusus  diberikan  kepada  pemula  dalam  usaha  dengan  usia  yang masih muda. 20
18 Presiden  Jokowi  Luncurkan  3  Kartu  untuk  Rakyat  Miskin  Indonesia , www. voaindonesia.com pada 3 November 2014, diakses pada 14 Maret 2016.
19 Target  Swasembada  Pangan  2017 , news.liputan6.com pada  31  Mar  2015, diakses pada 14 Maret 2016.
20 Jenis Modal Usaha Dari Pemerintah , www.matapencaharian.com pada 6 Desember 2014, diakses pada 14 Maret 2016.
Mal-Amwal
2.
dan Iqtishadiyyah sebagai representasi keuangan
Kata mal disebutkan 25 kali, sedangkan kata amwal disebutkan 61 kali. 21 Hassan Hanafi mengamati bahwa kata mal dan amwal dalam al-Qur’an  memiliki  dua  bentuk. Pertama ,  tidak  dinisbahkan  kepada “pemilik”.  Ini  adalah  logis,  karena  memang  ada  harta  yang  tidak menjadi objek kegiatan manusia, tetapi berpotensi untuk itu. Kedua , dinisbahkan kepada sesuatu, seperti “harta mereka”, “harta kamu”, dan lain-lain. Ini adalah harta yang menjadi objek kegiatan. Bentuk kedua inilah yang paling banyak digunakan, yaitu sebanyak 54 kali. Hal ini memberi kesan bahwa seharusnya harta atau uang menjadi objek kegiatan manusia. Kegiatan tersebut adalah aktivitas ekonomi. 22
Dalam bahasa Arab, ekonomi disebut iqtishadiyyah . Berasal dari akar kata qashada yang berarti: “jalan yang istiqamah atau konsisten”. Lalu  berubah  menjadi iqtishad yang  memiliki  dua  makna: Pertama , sikap moderat antara dua kutub ekstrim. Misalnya: Dermawan adalah sikap moderat ( iqtishad ) antara berlebihan ( israf ) dengan bakhil. Kedua , cukup  atau  sedang. 23 Misalnya:  Kalangan  menengah  berada  pada posisi sedang atau cukup, antara konglomerat dengan melarat.
Adapun implementasi sikap moderat ( iqtishad ) dalam aktivitas ekonomi dapat direalisasikan melalui tiga model.
Pertama , aktivitas ekonomi tidak sampai mengganggu aktivitas ibadah mahdhah seperti shalat, puasa, zakat (Q.S. al-Nur [24]: 27, al- Jumu’ah [62]: 9).
Orang-orang  yang  tidak  dilalaikan  oleh  perniagaan  dan  tidak  (pula)  oleh jual beli dari mengingat Allah (zikir), (dari) mendirikan shalat, dan (dari) menunaikan zakat. 24
Contoh  kebijakan  pemerintah  yang  relevan  dengan  poin ini  adalah  zakat  bisa  mengurangi  pembayaran  pajak  penghasilan, sebagaiamana  diatur  sejak  adanya  UU  No.  38  Tahun  1999  tentang Pengelolaan  Zakat  (“UU  38/1999”),  lalu  dipertegas  lagi  oleh  UU
21 Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras… , 778-779.
22 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an… , 535.
23 Samih ‘Athif al-Zain, Mu’jam Tafsir… , 724-725.
24 Surat al-Nur [24] ayat 27.
Zakat yang terbaru yang menggantikan UU 38/1999 yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“UU 23/2011”). 25
Kedua ,  aktivitas  ekonomi  tidak  hanya  untuk  kepentingan diri  sendiri  (egois),  melainkan  berdimensi  sosial  (altruis),  melalui mekanisme  zakat,  infak,  shadaqah,  wakaf,  hibah,  hadiah,  dan sebagainya. Dengan demikian, akan tercipta stabilitas sosial, karena tidak  terjadi  kecemburuan  sosial  yang  umumnya  diawali  oleh kesenjangan  ekonomi  yang  menganga  antara  si  kaya  dengan  si miskin; sedangkan si kaya acuh-tak-acuh terhadap hak-hak si miskin, sehingga si miskin pun terpaksa harus menuntut hak-haknya dengan beragam cara. (Q.S. al-Hasyr [59]: 7, al-Dzariyat [51]: 19)
…. supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diajarkan Rasulullah kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. 26
Adanya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan contoh nyata peran pemerintah dalam pengelolaan keuangan publik. Apalagi BAZNAS memiliki tugas pokok yang relevan dengan fungsi sosial  harta  benda,  seperti:  Mengarahkan  masyarakat  mencapai kesejahteraan fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat; meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat; serta menjangkau muzakki dan mustahik seluas-luasnya. 27
Ketiga , ketika membelanjakan harta benda untuk diri sendiri maupun  orang  lain,  sikap  moderat  harus  tetap  dikedepankan. Al-Qur’an  dengan  tegas  melarang  sikap  berlebihan,  baik  secara kuantitatif ( israf ) –semisal membeli barang melebihi kebutuhan wajar– maupun secara kualitatif ( mubadzir ) –semisal membeli barang yang tidak  dibutuhkan–.  Dalam  konteks  berbagi  harta,  sikap  dermawan harus dikedepankan, mengingat posisinya berada di tengah-tengah (moderat)  antara  sikap  pelit  ( bakhil )  dan  royal  ( basth ).  (Q.S.  al-Isra’
[17]: 29, al-Taghabun [64]: 16)
25 Dasar  Hukum  dan  Mekanisme  Zakat  Sebagai  Pengurang  Pajak , www. hukumonline.com pada 23 Agustus 2012, diakses pada 14 Maret 2016.
26 Surat al-Hasyr [59] ayat 7.
27 Tugas  Pokok  BAZNAS , pusat.baznas.go.id pada  27  Oktober  2011,  diakses pada 14 Maret 2016.
Dan  janganlah  kamu  jadikan  tanganmu  terbelenggu  pada  lehermu  dan janganlah  kamu  terlalu  mengulurkannya  karena  itu  kamu  menjadi  tercela dan menyesal. 28
Dalam konteks ini, peran pemerintah adalah menjadi teladan terkait gaya hidup hemat. Misalnya Gerakan Nasional Penghematan Energi  yang  digagas  Mantan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono (SBY)  yang  meliputi  lima  hal  utama. Pertama ,  pengendalian  sistem distribusi  di  setiap  SPB. Kedua ,  pelarangan  BBM  bersubsidi  untuk kendaraan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta BUMN dan BUMN. Ketiga ,  pelarangan  BBM  bersubsidi  untuk  perkebunan  dan pertambangan. Keempat ,  konversi  BBM  ke  BBG  untuk  transportasi. Kelima , penghematan penggunaan listrik dan air di kantor pemerintah, pemda, BUMN, BUMD, dan penerangan jalan. 29
Selain  itu,  peran  pemerintah  sebagai  pengelola  dalam merealisasikan sikap moderat publik dalam aktivitas ekonomi adalah memberikan  dukungan.  Dukungan  tersebut  setidaknya  meliputi empat  hal,  yaitu  apresiasi,  fasilitasi-akomodasi,  partisipasi  dan supervisi. Apresiasi bisa berupa pemberian pujian, dukungan moril, promosi  hingga  penghargaan.  Fasilitasi  dan  akomodasi  dilakukan melalui  mekanisme  pemberian  bantuan  dana  operasional  seperti modal usaha, beasiswa, hibah, dan sejenisnya. Partisipasi pengelola dapat  berwujud  keterlibatan  aktif  dalam  aktivitas  ekonomi  publik, misalnya membeli hasil pertanian, perikanan, hingga pertambangan publik. Supervisi pengelola ditujukan pada bimbingan, penyuluhan, hingga  pelatihan  yang  berfungsi  meningkatkan  kualitas  aktivitas ekonomi publik.
kisah nabi Yusuf as sebagai 3.

## Role Model Pengelolaan keuangan Publik
Bahasan  ini  langsung  difokuskan  pada  empat  kompetensi yang dimiliki oleh Nabi Yusuf AS ketika dipercaya menjadi “menteri ekonomi” (pengelola keuangan publik) yang harus menyelamatkan bangsa Mesir dari bahaya kelaparan. Dan raja berkata: “Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku”. Maka
28 Surat al-Isra’ [17] ayat 29.
29 SBY Keluarkan 5 Kebijakan Hemat Energi Nasional , www.republika.co.id pada 29 Mei 2012, diakses pada 14 Maret 2016.
tatkala  raja  telah  bercakap-cakap  dengannya,  dia  berkata:  “Sesungguhnya kamu  (mulai)  hari  ini  menjadi  seorang  yang  berkedudukan  tinggi  lagi dipercayai pada sisi kami”. Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. 30
kompetensi a. Makin-Amin dalam  Pengelolaan  keuangan
Publik
Menurut  Abu  Zahrah,  Surat  Yusuf  ayat  54  menunjukkan bahwa  raja-raja  Mesir  hingga  masa  Fir’aun,  selalu  memilih  orang yang tepat untuk menempati posisi tertentu. Sedangkan Nabi Yusuf AS  mengetahui  –berdasarkan  apa  yang  telah  diajarkan  oleh  Allah SWT  melalui  ta’bir  mimpi–  ,  tentang  posisi  yang  membuatnya mampu untuk memperbaiki kondisi (perekonomian) yang dihadapi bangsa  Mesir. 31
Kata makin berasal dari akar kata makan yang berarti ‘tempat’.
Definisi makin adalah orang yang memiliki posisi dan wewenang. 32 Kompetensi Amin berkenaan dengan kemampuan seseorang dalam menjalankan  amanah  dengan  sebaik-baiknya.  Dengan  demikian, kompetensi Amin berkelindan  dengan  kompetensi Makin .  Artinya, amanah yang diemban seseorang sesuai dengan posisi dan wewenang yang  dimiliki.  Dalam  bahasa  kontemporer,  perpaduan  antara Makin-Amin ini  selaras  dengan  kompetensi  profesional.  Sedangkan kompetensi  profesional  menuntut  seperangkat  pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.
kompetensi b. Hafizh-‘Alim dalam  Pengelolaan  keuangan
Publik
Hafizh lebih  didahulukan  dibandingkan ‘Alim karena pemeliharaan  amanah  lebih  penting  daripada  pengetahuan.  Orang yang memelihara amanah dan tidak berpengetahuan, akan terdorong untuk meraih pengetahuan yang belum dimiliki. Sebaliknya, orang
30 Surat Yusuf [12] ayat 54-55.
31 Muhammad Abu Zahrah, Zahrah al-Tafasir, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Araby, ttt.), VII/h. 3834-3835.
32 Al-Raghib al-Ashfahani, al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an, (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, ttt.), 474.
yang berpengetahuan tetapi tidak amanah, bisa jadi dia menggunakan pengetahuannya untuk mengkhianati amanah. 33
Wujud  dari  kompetensi Hafizh-‘Alim menurut  penafsiran Abu Zahrah adalah kemampuan untuk menjaga dari keterpurukan (krisis ekonomi); menjamin tidak ada pihak yang mencuri (korupsi); melaksanakan  amanah  dengan  seoptimal  mungkin;  pembelanjaan anggaran  disesuaikan  sasaran;  tidak  mubadzir  dan  tidak  kikir; mengetahui  mana  maslahat  dan  mana  yang  mudarat;    mampu membedakan  antara  kebutuhan  ( hajat )  dengan  kemewahan ( israf );  penerimaan,  pengumpulan  dan  distribusi  anggaran  harus sesuai  haknya. 34
Jadi,  kombinasi  kompetensi Hafizh-‘Alim menghadirkan kemampuan untuk menjaga, melestarikan, bahkan mengembangkan keuangan  publik,  dengan  didasarkan  pada  prinsip  hemat dan  cermat.
Empat  kompetensi  Nabi  Yusuf  AS  di  atas  seharusnya diteladani  oleh  pengelola  keuangan  publik.  Dengan  demikian, tidak  akan  terjadi  penyelewengan  kekuasaan  atau  wewenang  yang merugikan publik. Pengelola melaksanakan amanah dengan sebaik- baiknya,  sehingga  menimbulkan  kepercayaan  ( trust )  publik.  Lebih dari itu, kebijakan-kebijakan pengelola selalu didasarkan pada prinsip hemat dan cermat, sehingga keuangan publik dapat dikelola secara efektif dan efisien, bahkan produktif-kreatif.

## simpulan C.
Pengelolaan keuangan publik merupakan amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Problematika menyangkut pengelolaan  keuangan  publik  harus  segera  dituntaskan  dengan menerapkan  aneka  alternatif  solusi,  baik  didasarkan  pada  studi teoretis, empiris maupun normatif.
Mekanisme  Qur’ani  pengelolaan  keuangan  publik  yang ditawarkan  dalam  tulisan  ini  memuat  tiga  hal  pokok. Pertama , pentingnya  relasi  korelatif  yang  harmonis  antara  pihak  pengelola ( imam ) dengan publik ( umat ) dalam implementasi kebijakan yang baik,
33 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah …, 6/h. 127.
34 Muhammad Abu Zahrah, Zahrah al-Tafasir, VII/h. 3835.
dengan  didasarkan  pada  prinsip good  governance ,  melalui  program- program yang dinamis-kontekstual berbasis kerjasama Islami ( ta’awun dan musyarakah )  yang  melibatkan  pihak  pengelola  dengan  publik. Kedua ,  implementasi  sikap  moderat  melalui  tiga  model  aktivitas ekonomi,  yaitu  pengelola  menyeimbangkan  aspek  sosial-insaniyah dan spiritual-ilahiah dalam pengelolaan keuangan publik; pengelola terlibat aktif dalam realisasi fungsi sosial keuangan bagi publik; serta pengelola  menjadi  teladan  ( role  model )  bagi  publik  dalam  hal  gaya hidup hemat. Ketiga , pengelola meneladani empat kompetensi utama yang dimiliki oleh Nabi Yusuf AS yang terbukti berhasil menjalankan amanah sebagai pengelola keuangan publik, yaitu kompetensi Makin (berwenang), Amin (terpercaya), Hafizh (hemat) dan ‘Alim (cermat)[.]

## reFerensi
Ashfahani,  Al-Raghib  al-, al-Mufradat  fi  Gharib  al-Qur’an, Kairo:  al-
Maktabah al-Tawfiqiyyah, ttt.
‘Asyur, Muhammad al-Thahir Ibn, al-Tahrir wa al-Tanwir, Tunisia: Dar
Suhnun, ttt.
Baqi, Muhammad Fu’ad ‘Abd al-, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al- Qur’an al-Karim, Kairo: Dar al-Hadits, 2007.
Hanafi,  Muchlis  M.  [et  al], Tafsir  al-Qur’an  Tematik:  Kerja  dan Ketenagakerjaan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an,
2010.
Rosidin, Metodologi Tafsir Tarbawi , Jakarta: Amzah, 2015.
Shihab,  M.  Quraish, Wawasan  al-Qur’an:  Tafsir  Tematik  atas  Pelbagai Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 2014. Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur’an, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
Zahrah,  Muhammad  Abu, Zahrah  al-Tafasir, Kairo:  Dar  al-Fikr  al- ‘Araby. ttt.
Zain,  Samih  ‘Athif  al-, Mu’jam  Tafsir  Mufradat  Alfazh  al-Qur’an  al- Karim, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnani, 2001. Sumber dari Internet
Indayani, Haniyah. Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia Ditinjau dari  Perspektif  Ekonomi  Islam ,  Skripsi  Fakultas  Syariah  dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2010, dalam repository.uinjkt.ac.id , diunduh pada 14 Maret 2016.
Indrawati, Prinsip Good Financial Governance dalam Pengelolaan Keuangan Negara  dalam  Rangka  Mewujudkan  Clean  Governance dalam Perspektif ,  Volume  XVII  No.  3  Tahun  2012  Edisi  September,
h. 203-204, dalam www.jurnal-perspektif.org , diunduh pada 14 Maret 2016.
Dasar  Hukum  dan  Mekanisme  Zakat  Sebagai  Pengurang  Pajak , www. hukumonline.com pada 23 Agustus 2012, diakses pada 14 Maret 2016.
Jenis  Modal  Usaha  Dari  Pemerintah , www.matapencaharian.com pada  6 Desember 2014, diakses pada 14 Maret 2016.
Manajemen Keuangan Publik-World Bank , dalam siteresources.worldbank. org , diunduh pada 14 Maret 2016.
Presiden Jokowi Luncurkan 3 Kartu untuk Rakyat Miskin Indonesia , www. voaindonesia.com pada 3 November 2014, diakses pada 14 Maret 2016.
SBY Keluarkan 5 Kebijakan Hemat Energi Nasional , www.republika.co.id pada 29 Mei 2012, diakses pada 14 Maret 2016.
Target Swasembada Pangan 2017 , news.liputan6.com pada 31 Mar 2015, diakses pada 14 Maret 2016.
Tugas Pokok BAZNAS , pusat.baznas.go.id pada 27 Oktober 2011, diakses pada 14 Maret 2016.