## Wajah Hukum

## Telaah Yuridis terhadap Pengaturan Restorative Justice di Kepolisian

## Rena Yulia dan Aliyth Prakarsa
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Palka Sindangsari, Serang, Banten. Email: renayulia@untirta.ac.id, prakarsa@untirta.ac.id
Abstrak. Institusi  Kepolisian  merupakan  gerbang  pertama  dan  utama  dalam  upaya  penegakan  hukum.  Pertama,  institusi kepolisian  yang  bertugas  melakukan  setiap  penegakan  kasus  pidana,  kemudian  akan  ditentukan  tahap  selanjutnya  oleh  pihak kepolisian.  Praktek  penegakan  hukum  selama  ini  cenderung  bersifat  retributive  justice,  sehingga  sedikit  kasus  yang  dapat diselesaikan  dalam  proses  penyidikan  polisi.  Keadilan  restoratif  muncul  dengan  menawarkan  berbagai  keuntungan,  antara  lain proses  penyelesaian  menjadi  sederhana,  dengan  melibatkan  kedua  belah  pihak,  baik  pelaku  maupun  korban,  dan  adanya  peran pihak ketiga  untuk  mendamaikan,  sehingga perkara  dapat  diselesaikan sesuai kesepakatan.  Kepolisian, sebagai  institusi pertama dalam proses penegakan  hukum  telah  membuat  surat edaran  terkait  penerapan  restorative  justice,  sebagai  wujud perubahan  dari penegakan  hukum  bersifat  retributif.  Penelitian  ini  bertujuan  menelaah  secara  yuridis  pengaturan  restorative  justice  di  tingkat kepolisian  seiring  dengan  pemberlakuan  Surat  Edaran  Kapolri  Nomor:  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif (Restorative  Justice)  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  dan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  RI  Nomor  6  Tahun  2019  tentang Penyidikan  Tindak  Pidana.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  hukum  normatif melalui pendekatan perundang-undangan
Kata kunci : korban, pelaku, kepolisian, restorative
Abstract.  Police  institutions  are  the  first  and  main  gate  in  law  enforcement  efforts.  First,  the  police  institution  in  charge  of carrying  out  each  criminal  case’s  enforcement,  then  the  next  stage  will  be  determined  by  the  police.  The  practice  of  law enforcement  so  far  tends  to  be  retributive  justice,  so  that  only  a  few  cases  can  be  resolved  in  the  police  investigation  process. Restorative  justice  appears  by  offering  various  advantages,  including  a  simple  settlement  process,  involving  both  parties,  both perpetrators and victims, and the role of a third party to mediate, so that cases can be resolved according to the agreement. The police,  as  the  first  institution  in  the  law  enforcement  process,  had  already  issued  regulations  regarding  the  application  of restorative  justice,  as  a  form  of  law  enforcement  efforts  to  change  retributive  law  enforcement.  The  purpose  of  this  research judicially  examined  the  regulation  of  restorative  justice  at  the  police  investigation  phase  in  line  with  the  enactment  of  the regulation  of  the  Chief  of  Police  Number:  SE/8/VII/2018  concerning  the Application  of  Restorative  Justice  in  the  Settlement of Criminal  Cases and  the  Regulation  of  the  Chief  of the Indonesian  Police Number  6  of 2019  concerning Criminal Investigation. This research used a qualitative research method with the type of normative legal research through a statutory approach
Keywords: victim, offender, police, restorative

## PENDAHULUAN
Sebagaiman  diketahui,  kepolisian  merupakan  gerbang  pertama  dan  utama  dalam  proses  penegakan  hukum. Setiap perkara yang dilaporkan  ke  kepolisian, akan melalui tahapan-tahapan penyelesaian  perkara sesuai mekanisme yang  sudah  baku.  Yaitu  sebagaimana  yang  diatur  di  dalam  hukum  acara  pidana  UU  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  selanjutnya  disebut  KUHAP.  Setiap  tahapan  dalam  penegakan  hukum akan  melibatkan  sub  sistem  peradilan  pidana.  Seiring  berjalannya  waktu,  proses  penegakan  hukum  dalam  rangka penyelesaian  perkara  pidana  tersebut  menyisakan  berbagai  permasalahan.  Antara  lain,  tumpukan  perkara  di  hampir sub sistem peradilan dan proses penyelesaian perkara yang dianggap tidak memberikan keadilan kepada korban tindak pidana.
Dalam  perkara  pidana,  penetapan  seseorang  menjadi  tersangka,  kemudian  menjadi  terdakwa  dan  dijatuhkan hukuman  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  melalui  proses  yang  secara  garis  besar  melibatkan  lembaga kepolisian,  kejaksaan  dan  kehakiman.  Secara  umum  penyidikan  dilakukan  di  kepolisian  dan  penuntutan  dilakukan oleh kejaksaan. 1
Banyaknya  perkara  yang  dilaporkan  ke  kepolisian  membuat  tumpukan  perkara  dalam  tahapan  penyelidikan ataupun  penyidikan.  Apabila  semua  perkara  yang  masuk  ke  kepolisian  harus  dilimpahkan  ke  kejaksaan  maka  tentu tumpukan  perkara  tersebut  akan  berpindah  ke  kejaksaan,  demikian  juga  seterusnya.  Penyelesaian  perkara  dalam tahapan penyelidikan ataupun penyidikan masih dianggap bukan bagian dari proses penegakan hukum. Perkara yang dilimpahkan  ke  Kejaksaan  lah  yang  kemudian  dianggap  selesai  di  Kepolisian.  Namun,  dalam  perkembangannya,
1 Nella Octaviany Siregar, “Plea Bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara”, Jurnal Wajah Hukum, 3
(1) (2019: hlm 1-9.
proses penegakan hukum dengan mekanisme tersebut dianggap belum memberikan keadilan bagi para pihak, terutama korban tindak pidana.
Fenomena tersebut tentu saja telah menyebabkan arus perkara yang mengalir melalui pengadilan (baik itu dalam tingkat  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi  maupun  pada  tingkat  Mahkamah  Agung)  melaju  dengan  sangat  cepat sehingga terjadi penumpukan perkara. 2 Hal itu disebabkan arus masuk perkara ke kepolisian yang hampir semua harus dilimpahkan ke tahapan selanjutnya. Mekanisme ini yang kemudian dikenal dengan sebutan retributive justice . Hadirnya restorative  justice dianggap dapat  menggantikan retributive justice yang selama ini  terlalu  kaku dan formalistik.  Dalam  perkara  pidana, restorative  justice akan  lebih  efektif  sebagai  alat  untuk  penyelesaian  konflik. Dalam  penegakan  hukum  pidana,  keadilan  itu  harus  diperoleh  melalui  tahapan  sistem  peradilan  pidana  sehingga  itu tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan keadilan restoratif dalam semua tahapan sistem peradilan pidana. 3 Dalam  pengaturan  hukum  positif,  tentang restorative  justice baru  diatur  di  dalam  UU  No  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Pengaturan  tersebut  masih  bersifat  parsial,  hanya  berlaku  untuk  anak  pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum.
Undang  Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ini  telah  mengedepankan  pendekatan restorative  justice dan proses  diversi  sebagai  upaya  penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  sehingga  penerapan restorative justice akan  menawarkan  jawaban  atas  isu-isu  penting  dalam  penyelesaian  perkara  pidana.  Yaitu,  pertama  kritik terhadap  sistem  peradilan  pidana  yang  tidak  memberi  kesempatan  khususnya  bagi  korban.  Kedua,  menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat. Ketiga, bahwa fakta dan perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan. 4
Pengaturan restorative  justice saat  ini  tidak  hanya  terdapat  di  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, melainkan telah juga diatur di peraturan-peraturan yang lain. Semisal kepolisian, kejaksaan, dan lingkungan peradilan.
Kepolisian  yang  merupakan  sub  sistem  peradilan  pidana  tingkat  pertama  merespon  adanya issue keadilan restoratif  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  dengan  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor:  SE/8/VII/2018  tentang Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice )  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  dan  Peraturan  Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidan, keduanya a merupakan pengaturan terkait dengan restorative justice di kepolisian.
Pengaturan restorative  justice di  tingkat  kepolisian  ini  menarik  untuk  dikaji  mengingat  jika  berhasil  dalam penanganan  perkara  akan  berdampak  kembalinya  keseimbangan  di  masyarakat  dengan  cepat  akibat  kejahatan  tanpa harus bertele-tele melalui mekanisme sistem peradilan pidana yang panjang, memakan waktu dan biaya.
Tulisan  ini  akan  mengkaji restorative  justice di  Kepolisian  dengan  menelaah  Surat  Edaran  Nomor: SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice )  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

## METODE
Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian hukum normative. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Rancangan kegiatannya akan menelaah secara yuridis pengaturan restorative justice , baik itu berupa syarat formill atau materil di tahap kepolisian. Ruang lingkup atau objek penelitiannya adalah restorative  justice dalam  Surat  Edaran  Nomor:  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative Justice )  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  dan  Peraturan  Kepolisian  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan Tindak  Pidana.  Teknik  pengambilan  data  menggunakan  studi  pustaka  lalu  akan  dianalisis  menggunakan  deskriptif analitis.
Definisi operasional dari variable penelitian yaitu: 1. Kepolisian  adalah  sub  sistem  peradilan  pidana  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan suatu tindak pidana
2. Restorative  justice adalah  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  melibatkan  korban,  pelaku  dan  masyarakat  agar terwujud keadilan yang diinginkan
3. Telaah yuridis adalah kegiatan menelaah peraturan perundang-undangan
2 Kristian& Christine Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, Jurnal  Mimbar Justitia , Vol. I No. 02 (Edisi  Juli-Desember2015):  Hlm 593.
3 Rena  Yulia,  “Penerapan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Putusan  Hakim:Upaya  Penyelesaian  Konflik  Melalui  Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Yudisial , Vol. 5 No. 2 (Agustus 2012): 224 -240, Hlm 234.
4 Ryan  Aditama  dan  Novia  Yolanda,  “Penerapan  Restorative  Justice  pada  Peradilan  Pidana  Anak  Terkait  Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Wajah Hukum, Volume 4 (2), (Oktober 2020): Hlm 491

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kajian  Restorative  Justice  di  Kepolisian  (Telaah  terhadap  Surat  Edaran  Nomor:  SE/8/VII/2018  tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana)
Lembaga  Kepolisian  memiliki  tiga  fungsi  utama,  yaitu  fungsi  pengayoman  (perlindungan),  fungsi  pelayanan dan  fungsi  penegakan  hukum.  Dalam  hal  pelaksanaan  fungsi  penegakan  hukum  lembaga  ini  sangat  terikat  dengan prosedural  yang  telah  ditetapkan,  baik  dalam  perundang-undangan  organiknya,  maupun  dalam  hukum  acara  pidana yang  berlaku  umum  serta  keterikatan  yang  kuat  pula  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pimpinan institusi (keputusan atu pedoman atau surat perintah kapolri). 5
Dalam  fungsi  penegakan  hukum  yang  dilihat  adalah  penegakan  peraturan  perundang-undangan.  Oleh karenanya,  seringkali  melupakan  dari  tujuan  hukum  itu  sendiri,  yaitu  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan. Proses  penegakan  hukum  yang retributive lebih  melihat  pada  kejahatan  yang  merupakan  pelanggaran  terhadap Negara, bukan pelanggaran terhadap individu. Focus pada penghukuman pelaku, lupa pada pemulihan korban akibat tindak  pidana.  Hal  inilah  yang  kemudian  menimbulkan  kondisi  keterabaian  korban  dalam  proses  penegakan  hukum selama ini.
Konsep restorative  justice merupakan  bagian  dari  suatu  pendekatan  yang  menitikberatkan  terhadap  keadaan menciptakan keadilan dan keseimbangan baik terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana dan juga bagi hak- hak korban. Prosedur maupun tatacara serta peradilan pidana yang berdasarkan asas pemidanaan diubah kearah proses penyelesaian  secara  kekeluargaan  serta  mediasi  hingga  tercapai  kesepakatan.  Penyelesaian  perkara  pidana  tersebut memberikan keadilan yang seimbang bagi pihak korban maupun terhadap pelaku tindak pidana. 6
Sebagai  sub  sistem  peradilan  pidana,  kepolisian  menanggapi restorative  justice sebagai  sebuah  upaya penyelesaian  konflik  di  tahap  pertama.  Dengan  harapan  tidak  akan  banyak  perkara  yang  dilimpahkan  ke  kejaksaan karena  dapat  diselesaikan  secara  kekeluargaan  di  tingkat  kepolisian  antara  pelaku  dan  korban  serta  masyarakat. Pengaturan  restorative  justice  ini  diatur  di  dalam  Surat  Edaran  Nomor:  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan Restoratif  ( Restorative  Justice )  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  dan  Peraturan  Kepolisian  Nomor  6  Tahun  2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Surat  Edaran  menyatakan  bahwa  prinsip restorative  justice merefleksikan  keadilan  sebagai  bentuk keseimbangan  manusia,  sehingga  perilaku  menyimpang  dari  pelaku  kejahatan  dinilai  sebagai  perilaku  yang menghilangkan  keseimbangan.  Surat  Edaran  juga  menganggap  bahwa restorative  justice adalah  upaya mengembalikan  keseimbangan  tersebut  dengan  membebani  kewajiban  terhadap  pelaku  kejahatan  dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.
Melihat  prinsip restorative  justice yang  dianut  oleh  Surat  Edaran  tersebut,  maka  dapat  diketahui  bahwa  Surat Edaran  menginginkan restorative  justice sebagai  salah  satu  model  penyelesaian  perkara  yang  dapat  dilakukan  oleh pihak kepolisian. Yaitu dengan cara memulihkan keseimbangan yang sebelumnya telah dirusak oleh perilaku pelaku. Pengembalian kerusakan bisa berupa ganti rugi yang diberikan kepada korban.
Model restorative  justice ini  diterapkan  sebagai  bagian  dari  upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  dalam kerangka  menangani  timbulnya  berbagai  permasalahan  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana  di  Indonesia.  Seperti Lembaga  Pemasyarakatan  yang over  capacity ,  tunggakan  perkara,  jumlah  penegakan  hukum  yang  tidak  seimbang, biaya  perkara  yang  tidak  mendukung  yang  kesemuanya  berdampak  pada  pandangan  masyarakat  terhadap  penegak hukum itu sendiri.
Namun,  dalam  Surat  Edaran  juga  disebutkan  bahwa  penerapan  prinsip restorative justice dalam  konsep penyidikan  dan  penyelidikan  tindak  pidana  dilakuan  untuk  kepentingan  umum  dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Akan tetapi  tidak  bisa  dimaknai  sebagai  metode  penghentian  perkara  secara  damai,  melainkan  lebih  luas  pada  pemenuhan rasa  keadilan  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  perkara  pidana.  Hal  itu  dilakukan  dengan  upaya  melibatkan  korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik atau penyidik sebagai mediator.
Mengenai penyelesaian perkara dapat dibuat dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari  korban.  Yaitu  dengan  dimintakan  penetapan  hakim  melalui  jaksa  penuntut  umum  untuk  menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum.
Prinsip restorative justice yang dianut oleh Surat Edaran telah sesuai dengan pengertian restorative justice yang dikemukakan  oleh  banyak  ahli.  Yaitu  untuk  memulihkan  keseimbangan,  dengan  cara  melibatkan  korban,  pelaku, masyarakat  dan  mediator.  Akan  tetapi  hal  itu  tidaklah  secara  serta  merta  dapat  mencegah  penumpukan  perkara  dan over  capacity. Karena  sesungguhnya  tujuan  dari restorative  justice itu  adalah  memperbaiki  hubungan  bukan mencegah penghukuman.
5 S. Sahabudin, “Karakteristik Hukum Otonom dan Implikasinya di Indonesia (Model Penegakan Hukum Prosedural Pada Sistem Peradilan Pidana)”, Wajah Hukum , Volume 1 Nomor 1, (Oktober 2017): Hlm 116.
6 Ryan Aditama dan Novia Yolanda, opcit : Hlm 484.
Sesungguhnya  sudah  tepat  Surat  Edaran  mengatakan  bahwan restorative  justice tidak  boleh  dimaknai  sebagai penghentian  perkara  secara  damai,  akan  tetapi  ketika  salah  satu  cara  yang  dianjurkan  adalah  perjanjian  perdamaian, maka hal tersebut dalam implementasinya menjadi bermakna ganda. Apalagi perdamaian itu harus dimintakan kepada hakim  melalui  jaksa  penuntut  umum  untuk  menggugurkan  hak  menuntut  dari  korban.  Akan  menjadi  ironi  dan ambiguitas dalam penegakan hukum.
Hal  lain  adalah,  terkait  dengan  Polisi  penyidik/penyelidik  memiliki  fungsi  sebagai  mediator  dalam  penerapan keadilan restoratif. Cara kerjanya sesuai dengan model-model restoratif justice yang dikenal selama ini, seperti Victim Offender  Mediation atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan  VOM.  Bentuk  ini  merupakan  bentuk  pendekatan restorative justice dimana  dibuat  suatu  forum  yang  mendorong  adanya  pertemuan  antara  pelaku  dan  korban  yang  dibantu  oleh mediator  sebagai coordinator dan fasilitator dalam  pertemuan  tersebut.  Bentuk  ini  dirancang  untuk  mencari kebutuhan yang menjadi prioritas korban khususnya kebutuhan untuk didengar keinginan-keinginan mengenai bentuk tanggungjawab  pelaku,  kebutuhan  akan  pengobatan  atau  pendampingan  bagi  korban,  keinginan  korban  untuk didengarkan oleh pelaku terhadap dampak tindak pidana bagi kedua pihak dan berdiskusi tentang penanganan, usaha perbaikan dari dampak yang diderita oleh keduanya. 7
Dalam  pertemuan  tersebut  korban  diminta  menggambarkan  pengalamannya  berkaitan  dengan  tindak  pidana yang  dialaminya  dan  efek  yang  ditimbulkannya.  Sementara  pelaku  menjelaskan  tindak  pidana  apa  yang  telah dilakukannya dan mengapa tindak pidana itu dilakukan, serta menjelaskan segala pertanyaan korban berkaitan dengan hal  tersebut.  Sementara  dialog  antara  korban  dan  pelaku,  mediator  memberikan  berbagai  masukan  bagi  tercapainya penyelesaian terbaik yang mungkin dilakukan.
Dalam  praktek,  polisi  sebagai  mediator  sangat  dimungkinkan,  akan  tetapi  terdapat  karakteristik  kasus  yang dapat  dimediasi  oleh  polisi.  Yaitu  mediasi  dilakukan  pada  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  kasus yang melibatkan Anak, maka disitu polisi sebagai mediator. Pelaksanaannya harus ada pernyataan dari korban tentang bersedia  untuk  dimediasi,  harus  ada  pengakuan  bersalah  dari  anak  pelaku,  kemudian  duduk  bersama  antara  pihak pelaku  dan  pihak  korban.  Di  luar  kasus  yang  melibatkan  Anak,  mediasi  dapat  dilakukan  untuk  memfasilitasi kepentingan umum.
Selain itu, fungsi penyidik sebagai mediator juga harus dilakukan oleh penyidik yang memang telah mengikuti dan  lulus  menjadi  mediator.  Dalah  hal  perkara  diselesaikan  melalui  mediasi  penal  misalnya,  bahwa  dalam  mediasi penal ini diadakan rekonsiliasi dan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Mediasi ini jika mencapai kesepakatan maka  hasilnya  dapat  digunakan  sebagai  alasan  untuk  menghapuskan  menjalankan  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana. Mediator  pada  tahap  ini  bisa  dilakukan  oleh  hakim  ataupun  mediator  dari  luar  pengadilan  yang  telah  mendapatkan sertifikasi dan pelatihan. 8
Hal  yang  mendasar  dari Restorative  Justice adalah  sukarela,  oleh  karenanya  sukarela  menjadi  syarat  utama untuk  tercapainya  perdamaian.  Salah  satunya  bersedia  untuk  membayar.  Kata  sanggup  untuk  membayar  juga disebutkan  dalam  form  surat  penghentian  penyidikan  berdasarkan restorative  justice. Meskipun  di  sisi  lain,  kata sanggup  membayar  dapat  diartikan  sebetulnya  perkara  belum  selesai,  karena  baru  sanggup  membayar,  bukan  telah membayar.  Oleh  karenanya  pasti  akan  ada  penilaian  penyidik  yang  sifatnya  subjektif  terhadap  suatu  kasus  yang sedang ditangani. Dari penilaian yang dilakukan penyidik, dapat ditentukan apakah kasus tersebut dapat diselesaikan dengan damai atau diteruskan secara due process of law.
Surat Edaran mengatur mengenai syarat diterapkannya restorative justice dalam sebuah perkara. Yaitu adanya syarat materil dan syarat formil.
Syarat  materil  mengatur  bahwa  perbuatan  tersebut  tidak  menimbulkan  keresahan  masyarakat  dan  tidak  ada penolakan  masyarakat  dan  tidak  berdampak  konflik  sosial.  Hal  ini  masih  multi  tafsir,  mengingat  menimbulkan kersahan  dan  konflik  sosial  tidak  ada  standar  baku.  Ada  perbuatan  yang  menimbulkan  keresahan  tetapi  masih  bisa diselesaikan diluar pengadilan, misalnya tawuran antar kampung.
Ada 9 prioritas yang menurut Muladi dapat diterapkan restorative justice. Skala prioritas pelaku tindak pidana  dan  jenis  tindak  pidana  yang  dapat  dimasukkan  dalam  skema  proses  keadilan  restoratif  adalah  pelaku pemula (first-time offender) bukan recidivis dalam tindak pidana sebagai berikut: 1. Tindak pidana anak;
2. Juvenile offenders;
3. Tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana pelanggaran;
5. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah lima tahun;
6. Tindak pidana ringan;
7 Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan , (Bandung: Lubuk Agung, 2011),  hlm 90-92.
8 Andri  Winjaya  Laksana,  “Keadilan  Restoratif  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak”, Jurnal  Pembaharuan  Hukum, Volume  IV  No.  1 (Januari  –  April):  2017,  Hlm  62.  Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.26532/Jph.V4i1.1644
Dengan  demikian  perlu  ditegaskan  dalam  Surat  Edaran  terkait  jenis  tindak  pidana  apa  saja  yang  dapat diselesaikan  dengan restorative  justice .  Hal  itu  agar  dalam  penerapannya  tidak  membingungkan  penyidik  sebagai pelaksana  dalam  proses  penegakan  hukum.  Istilah  ataupun  penyebutan  jenis  tindak  pidana  sebaiknya  disesuaikan dengan  istilah  di  dalam  peraturan  perundang-undanganan.  KUHP  ataupun  RUU  KUHP  dan  UU  lain  yang  mengatur secara khusus.
Syarat  selanjutnya  adalah  adanya  pernyataan  dari  semua  pihak  yang  terlibat  untuk  tidak  keberatan,  dan melepaskan  hak  menuntutnya  di  hadapan  hukum.  Syarat  materiil  tersebut  di  atas  dipahami/dimaknai  bukan  sebagai syarat  materiil,  melainkan  seyogianya  sebagai  syarat  formil  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  penerapan keadilan  restoratif;  Frasa  “semua  pihak”  terlalu  luas  dan  bersifat  multitafsir,  seyogianya  Surat  Edaran  menyebutkan dengan tegas dan limitatif mengenai siapa-siapa yang dikategorikan sebagai pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.
Selain dari jenis tindak pidana, juga terdapat persyaratan dari pelaku tindak pidananya, yaitu pada pelaku: 1. tingkat  kesalahan  pelaku  relatif  tidak  berat,  yakni  kesalahan  (schuld  atau  mensrea  dalam  bentuk  kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk);
2. pelaku bukan residivis
Prinsip pembatas pada pelaku ini sedikit membingungkan, disisi lain disebutkan kesalahan pelaku relative tidak berat akan tetapi dijelaskan bahwa  hal  itu  terkait dengan  kesengajaan dengan maksud atau tujuan. Padahal diketahui bahwa  kesengajaan  dengan  maksud  merupakan  kesalahan  yang  dianggap  berat.  Oleh  karenanya,  kesalahan  yang seperti apa yang dapat diupayakan dengan menggunakan restorative justice di kepolisian. Tentu ini akan memperjelas bentuk kesengajaan mana yang menjadi kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan restorative justice.
Prinsip pembatas yang kedua adalah pelaku bukan residivis. Jika melihat definisi dalam hukum pidana, residivis adalah  orang  yang  melakukan  kejahatan  secara  berulang,  sudah  divonis  oleh  hakim  bersalah,  menjalani  hukuman, bebas,  kemudian  melakukan  kejahatan  yang  sama.  dalam  praktek Restorative  Justice ,  diperlukan  pemahaman  yang berbeda  mengenai  residivis.  Tidak  menutup  kemungkinan,  orang  yang  sudah  pernah  dilaporkan,  kemudian diselesaikan  dengan  cara restorative  justice ,  dalam  arti  tidak due  process  of  law ,  suatu  ketika  dilaporkan  lagi,  baik dengan  kejahatan  yang  sama  atau  pun  kejahatan  yang  berbeda,  maka  apakah  dapat  disebut  residivis  dalam  konteks penyelesaian restorative justice. Oleh karena itu, mungkin akan lebih tepat kalau menggunakan istilah repeat offender yaitu  pengulangan  tindak  pidana  oleh  pelaku.  Sehingga repeat  offender tidak  dapat  lagi  menempuh  penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif. Karena di lapangan, seringkali terjadi pelaku yang sudah melakukan kejahatan berulang  tetapi  tidak  sampai  ke  pengadilan.  Dengan  kata  lain  perlu  penjelasan  residivis  dalam Restorative  Justice dengan  penjelasan  definisi  residivis  dalam  hukum  pidana.  Sehingga  dapat  melindungi  penyidik  yang  berhadapan langsung dengan masyarakat.
Selanjutnya  terkait  waktu  pelaksanaan restorative  justice .  Diatur  bahwa  dapat  dilaksanakan  pada  tahap penyelidikan;  dan  penyidikan  sebelum  SPDP  dikirim  ke  Penuntut  Umum.  Pengaturan  ini  memberikan  waktu  yang sempit  dalam  pelaksanaan Restorative  Justice .  Waktu  7  hari  tidak  cukup  untuk  melakukan  penyelesaian  perkara pidana  di  luar  pengadilan.  Dalam  waktu  7  hari  belum  tentu  ada  kesepakatan  antara  pelapor  dan  terlapor,  masih diperlukan pemeriksaan saksi-saksi dan hal-hal lain yang harus dilakukan terkait proses penyidikan. Padahal biasanya pelaksanaaan  perdamaian  muncul  kalau  sudah  dilakukan  pemeriksaan  saksi-saksi.  Oleh  karenanya  waktu  ini  terlalu sempit untuk menerapkan Restorative Justice .
Sebaiknya  waktu dibatasi sampai tahap dua,  yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Sehingga memiliki cukup  waktu  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana  dengan  menggunakan Restorative  Justice. Oleh  karenanya  akan lebih longgar waktunya jika setelah penetapan tersangka.
Dengan  demikian,  tidak  perlu  dibatasi  pada  tahap  penyidikan  sebelum  SPDP  dikirim  ke  Penuntut  Umum, melainkan  sampai  pada  tahap  2.  Jikalau  dibatasi  sampai  tahap  penyidikan,  maka  tidak  akan  cukup  waktu  untuk melakukan perdamaian dengan restorative justice . Seharusnya dioptimalkan saja pada tahap penyelidikan. Pada tahap penyidikan,  untuk  menghentikan  perkara  ada  cara  SP3,  tidak  perlu restorative  justice .  Pengaturan  ini  malah menunjukkan keragu-raguan atas mekanisme restorative justice yang akan diterapkan.
Namun demikian, untuk mensiasati waktu pengiriman SPDP yang singkat, maka dapat digunakan dengan cara tidak diterbitkan dulu sprindik nya agar perkara dapat selesai dalam masa penyelidikan dan leluasa dalam menerapkan proses restorative justice .
Mengenai syarat formil, Surat Edaran mengatur sebagai berikut: 1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
2. Surat  pernyataan  perdamaian  (akte  dading)  dan  penyelesaian  perselisihan  para  pihak  yang  berperkara  (pelapor, dan/atau  keluarga  pelapor,  terlapor  dan/atau  keluarga  terlapor  dan  perwakilan  dari  tokoh  masyarakat)  diketahui oleh atasan Penyidik;
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.
Mengkaji  syarat formil di atas, ada  hal yang  menarik,  yaitu adanya permohonan perdamaian dari  kedua belah pihak lalu dibuatkan surat pernyataan perdamaian yang diketahui oleh atasan penyidik. Tetapi harus dibuatkan berita acara  bahwa  perkara  tersebut  telah  selesai  melalui restorative  justice. Hal  ini  menyiratkan  bahwa restorative  justice dianggap  sebagai  model  penyelesaian  perkara.  Sedangkan  perdamaian  sebagai  salah  satu  syarat  dapat  dilakukannya restorative  justice. Disebutkan  pula  terkait  dengan  adanya  kesukarelaan  dan  tanggung  jawab  pelaku  dalam memberikan ganti rugi. Namun tidak secara spesifik harus dimuat dalam berita acara ataupun pernyataan perdamaian.
Terkait  dengan  mekanisme  dan  alasan  penghentian  kasus  dengan restorative  justice diatur  pula  dalam  Surat Edaran. Sebagai berikut:
1. setelah  menerima  permohonan  perdamaian  kedua  belah  pihak  (pelapor  dan  terlapor)  yang  ditandatangani  di  atas materai, lakukan penelitian administratif syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif ( Restorative Justice );
2. permohonan  perdamaian  setelah  persyaratan  formil  terpenuhi  diajukan  kepada  atasan  penyidik  untuk  mendapat persetujuan;
3. setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/ Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatangan pernyataan perdamaian;
4. pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
5. membuat  nota  dinas  kepada  pengawas  penyidik  atau  Kasatker  perihal  permohonan  dilaksanakan  gelar  perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
6. melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor  dan  perwakilan  dari  tokoh  masyarakat  yang  ditunjuk  oleh  penyidik,  penyidik  yang  menandatangani  dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan;
7. menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
8. menerbitkan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyelidikan/Penyidikan  dan  Surat  Ketetapan  Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan Restorative Justice .
9. untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyelidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
c. Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek.
10. untuk  perkara  pada  tahap  penyidikan,  penyidik  menerbitkan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyedikan  dan  Surat Ketetapan Penghentian Penyedikan yang ditandatangani oleh:
a. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
b. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
c. Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek.
11. mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif ( restorative justice ) dihitung sebagai penyelesaian perkara.
Dalam  form  yang  menjadi  lampiran  Surat  Edaran,  alasan  dihentikannya  penyidikan  dikarenakan  diselesaikan perkara  tersebut  dengan  keadilan  restoratif.  Kata  penghentian  penyidikan  ini  menjadi  bertentangan  dengan  KUHAP. Alasan  penghentian  penyidikan  dengan  diselesaikan restorative  justice ,  tidak  sesuai  dengan  alasan  penghentian penyidikan  yang  diatur  dalam  pasal  109  KUHAP.  Oleh  karena  itu,  sebaiknya  tidak  perlu  disebutkan  alasan penghentian penyidikan adalah restorative  justice dalam format penghentian penyidikan.  Karena format penghentian tersebut  kontradiktif  dengan  pasal  7  ayat  (1)  huruf  e  tentang  diskresi  kepolisian.  Memang  Diskresi  merupakan semangat  dari  penyelesaian  r estorative  justice ,  akan  tetapi  tidak  perlu  dituangkan  dalam  format  penghentian penyidikan, agar tidak bertentangan dengan pasal 109 KUHAP. Kemudian dapat masuk dalam buku register perkara B-19 sebagai perkara yang sudah selesai.
Dengan  selesainya  perkara  di  tingkat  kepolisian  melalui restorative  justice ,  maka  akan  tercapai  tujuan  awal yaitu mengurangi tumpukan perkara, mencegah over capacity dan menekan biaya penegakan hukum. Meski demikian perlu  diingat  bahwa  prinsip restorative  justice adalah  memulihkan  keseimbangan,  memperbaiki  hubungan  dan mewujudkan rasa keadilan masyarakat.
Melihat hasil telaahan terhadap surat edaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan restorative justice di tingkat kepolisian telah ada dan mengatur mengenai pengertian restorative justice sebagai penyelesaian perkara tanpa
harus  dimaknai  sebagai  penghentian  kasus  secara  damai.  Telah  diatur  mengenai  syarat  fomil  dan  materil  dari  jenis tindak pidana yang dapat dilakukan restorative justice juga dari aspek pelaku, yaitu terkait dengan residivis misalnya. Namun, pelaksanaan restorative justice di tingkat kepolisian ini dibatasi 7 hari sebelum diterbitkannya SPDP sehingga kemungkinan penyidik kesulitan untuk menerapkannya.
Restorative Justice dalam Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Dalam  melaksanakan  tugas  penegakan  hukum,  penyidik  kepolisian  memiliki  tugas,  fungsi  dan  wewenang  di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan  dan  akuntabel  terhadap  setiap  perkara  pidana  guna  terwujudnya  supremasi  hukum  yang  mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan.
Peraturan  Kepolisian  ini  merupakan  petunjuk  teknis  bagi  para  polisi  dalam  menjalankan  penyidikan  tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Peraturan  kepolisian  ini  mengatur  hal  yang  baru  dalam  proses  penegakan  hukum.  Yaitu  memuat  peraturan tentang restorative  justice .  Penyebutannya  merujuk  pada  bahasa  Indonesia,  yaitu  Keadilan  Restoratif.  Pasal  1  angka 27 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.
Peraturan  Kepolisian  ini  menegaskan  bahwa restorative  justice merupakan  penyelesaian  kasus  pidana.  Hal  ini mengandung  makna  bahwa restorative  justice merupakan  salah  satu  cara  yang  ditawarkan  dalam  menyelesaikan perkara pidana di tingkat kepolisian. Penyelesaian perkara ini melibatkan pelaku, korban serta pihak terkait. Adapun tujuannya adalah tercapai keadilan untuk semua pihak tersebut.
Bila  melihat  pengertian restorative  justice dari  para  ahli,  sebut  saja  Howard  Zehr.  Ada  beberapa  hal  penting yang membedakan antara retributive justice dan restorative justice, antara lain: 9
Dalam Retributive Justice :
1. Kejahatan adalah pelanggaran sistem;
2. Fokus pada menjatuhkan hukuman;
3. Menimbulkan rasa bersalah;
4. Korban diabaikan;
5. Pelaku pasif;
6. Pertanggungjawaban pelaku adalah hukuman;
7. Respons terpaku pada perilaku masa lalu pelaku;
8. Stigma tidak terhapuskan;
9. Tidak didukung untuk menyesal dan dimaafkan;
10. Proses bergantung pada aparat;
11. Proses sangat rasional.
Dalam restorative justice :
1. Kejahatan adalah perlukaan terhadap individu dan/atau masyarakat;
2. Fokus pada pemecahan masalah;
3. Memperbaiki kerugian;
4. Hak dan kebutuhan korban diperhatikan;
5. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
6. Pertanggungjawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian;
7. Respons terpaku pada perilaku menyakitkan akibat perilaku pelaku;
8. Stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat,
9. Didukung agar pelaku menyesal dan maaf dimungkinkan untuk diberikan oleh korban;
10. Proses bergantung pada keterlibatan orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian;
11. Dimungkinkan proses menjadi emosional.
Dari  karakteristik restorative  justice yang  menurut  Howard  Zehr  di  atas,  maka  sebetulnya  dapat  dijadikan patokan  dalam  implementasi restorative  justice di  kepolisian.  Misalnya  dalam restorative  justice harus  fokus  pada pemecahan  masalah  lalu  memperbaiki  kerugian.  Sehingga  hak  dan  kebutuhan  korban  itu  harus  diperhatikan,  dan mendorong  pelaku  untuk  bertanggungjawab.  Bentuk  pertanggungjawaban  pelaku  dapat  berupa  menunjukkan  empati untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban.
9 Rena  Yulia, Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan ,  Edisi  2,  (Yogyakarta:  Graha  Ilmu,  2021), hlm 187.
Tidak hanya korban, pelaku juga diperhatikan dengan berupaya menghilangkan stigma terhadap pelaku, pelaku dimungkinkan  untuk  meminta  maaf  dan  menyatakan  menyesal  atas  perbuatannya.  Hal  ini  menjadi  bagian  penting kedua setelah bersedia memperbaiki kerugian korban. Meskipun dalam proses yang seperti ini dimungkinkan adanya proses  yang  emosional.  Misalnya  korban  yang  masih  belum  terima  dengan  kondisi  akibat  perbuatan  pelaku,  bisa melakukan hal-hal yang emosional, tidak hanya korban, keluarga korban juga bisa melakukan hal-hal yang emosional, termasuk pelaku atau keluarga juga dapat melakukan perbuatan yang emosional, misalnya tidak menerima kesalahan atau tidak mau minta maaf.
Disitulah  peran  kepolisian  diperlukan  dalam  menyelesaikan  persoalan  yang  terjadi  antara  pelaku  dan  korban dengan fokus pada pemecahan masalah. Peran penyidik dapat menjadi mediator yang dapat menjadi penengah untuk mencari solusi keadilan apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak.
Mediasi bukanlah hal baru bagi Polri. Meskipun tidak semua perkara/permasalahan diselesaikan secara mediasi. Faktanya, Polri dalam bertindak menangani permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat melakukan mediasi baik dalam ruang lingkup tugas serse maupun lantas. 10 Mediasi diyakini mendatangkan manfaat bagi petugas kepolisian,  seperti  terbangunnya  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  bagaimana  berinteraksi  dan  berkomunikasi dengan pihak berkepentingan hukum maupun warga masyarakat. 11
Pemaknaan keadilan restoratif sebagai penyelesaian kasus pidana menjadi rentan untuk diartikan sebagai proses perdamaian.  Meskipun  perdamaian  menjadi  salah  satu  syarat  dalam  surat  edaran  tetapi  banyak  yang  salah  paham dengan kata perdamaian dalam proses penegakan hukum. Bahkan kata selesai dengan damai pun seolah berbeda. Oleh karenanya  sebetulnya  tidak  bisa  diartikan  secara  langsung  bahwa restorative  justice adalah  perdamaian.  Melainkan restorative justice adalah cara untuk melakukan perdamaian antara pelaku dan korban.
Terkait  pilihan  untuk  menerapkan  pendekatan  keadilan  restoratif  yang  harus  dilakukan  secara  sukarela, perdamaian  sesungguhnya  menjadi  pintu  masuk  untuk  dapat  diterapkannya  pendekatan  ini.  Selalu  terdapat kemungkinan  bahwa  para  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  konflik  atau  sengketa  dalam  hal  terjadinya  tindak  pidana memilih untuk melakukan perdamaian dan tidak melanjutkan proses hukum atas perkara tersebut. Perdamaian dapat dilakukan  para  pihak  dengan  melibatkan  baik  subsistem  yang  terdapat  didalam  maupun  diluar  sistem  peradilan pidana. 12
Selanjutnya Pasal 12 menyebutkan bahwa keadilan restoratif dapat dilakukan dalam proses penyidikan apabila memenuhi syarat materil dan syarat formil yang diatur di dalam perkap ini.
Secara rinci pengaturan tersebut sebagai berikut: Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat: Materiel, meliputi:
1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya  pernyataan  dari  semua  pihak  yang  terlibat  untuk  tidak  keberatan,  dan  melepaskan  hak  menuntutnya  di hadapan hukum;
4. Prinsip pembatas:
a. Pada pelaku:
1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
2) pelaku bukan residivis;
b. Pada tindak pidana dalam proses:
1) penyelidikan; dan
2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum; Formil, meliputi:
1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. Surat  pernyataan  perdamaian  (akte  dading)  dan  penyelesaian  perselisihan  para  pihak  yang  berperkara  (pelapor, dan/atau  keluarga  pelapor,  terlapor  dan/atau  keluarga  terlapor  dan  perwakilan  dari  tokoh  masyarakat)  diketahui oleh atasan penyidik.
Adapun syarat materil dan syarat formil yang diatur dalam Peraturan Kapolri ini sama dengan syarat formil dan materil  yang  diatur  di  dalam  Surat  Edaran.  Artinya  dalam  penerapan restorative  justice masih  menyulitkan  bagi penyidik.  Terutama permasalahan waktu  yang diberikan dalam melakukan penyelesaian  kasus dengan menggunakan restorative  justice .  Dalam  prinsip  pembatas,  mensyaratkan restorative  justice hanya  dapat  dicapai  jika  dilakukan
10 Andrea H Poeloengan dkk, Mediasi dalam Fungsi Pengawasan Polri, ( Jakarta: Kompolnas, 2017), Hlm 10.
11 Ibid , hlm 11 12 Nefa  Claudia  Meliala, “ Pendekatan  Keadilan  Restoratif:  Upaya  Melibatkan  Partisipasi  Korban  Dan  Pelaku  Secara Langsung  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana”, Veritas  Et  Justitia , Volume  1  Nomor  1 ,  (2015):  Hlm  120.  Doi Https://Doi.Org/10.25123/Vej.1419
sebelum  SPDP  dikirimkan  kepada  penuntut  umum.  SPDP  harus  disampaikan  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari  setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Dengan demikian proses restorative justice harus selesai dalam waktu 7 (tujuh) hari juga, hal itu tentu sangat menyulitkan dalam implementasinya. Permasalahan kemudian adalah waktu 7 hari yang diberikan tidak akan cukup untuk menyelesaikan perkara pidana melalui restorative justice .
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  130/PUU-XIII/  2015  menyatakan  bahwa  waktu  paling  lambat  7  hari dipandang  cukup bagi penyidik  untuk mempersiapkan atau menyelesaikan  hal tersebut. Pertimbangan ini didasarkan pada  tertundanya  penyampaian  SPDP  oleh  penyidik  kepada  jaksa  penuntut  umum  bukan  saja  menimbulkan  ketidak pastian  hukum  akan  tetapi  juga  merugikan  hak  konstitusional  terlapor  dan  korban/pelapor.  Alasan  mahkamah didasarkan  pertimbangan  bahwa  terlapor  yang  telah  mendapatkan  SPDP  maka  yang  bersangkuan  dapat mempersiapkan  bahan-bahan  pembelaan  dan  juga  dapat  menunjuk  penasehat  hukum  yang  akan  mendampinginya, sedangkan  bagi  korban/pelapor  dapat  dijadikan  momentum  untuk  mempersiapkan  keterangan  atau  bukti  yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. 13
Pertimbangan  mahkamah  yang  demikian  dapat  terlihat  bahwa  penyelesaian  perkara  hanya  berorientasi  pada mekanisme peradilan pidana  selama ini  yang bersifat retributive justice , belum mengarah  pada penyelesaian perkara pidana  dengan  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Hal  ini  dapat  dipahami  karena  KUHAP  masih  berorientasi  pelaku dalam penegakan hukumnya.
Pada  akhirnya,  solusinya  adalah  keadilan  restoratif  dilakukan  pada  saat  sebelum  dilakukan  penyidikan,  yaitu pada tahap penyelidikan. Agar tidak terkena limit waktu 7 (tujuh) hari tersebut. Reformulasi substansi terkait batasan waktu  ini  perlu  dilakukan,  mengingat  mekanisme restorative  justice merupakan  mekanisme  yang  khusus,  sehingga tidak menjadi persoalan  jika memiliki hukum acara  yang  khusus  juga, asalkan diatur di dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Reformulasi  tersebut  dilakukan  untuk  mewujudkan  tujuan  utama  dari restorative  justice yaitu  perbaikan  luka yang diakibatkan perbuatannya, dan konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat. 14 Hal  yang  menjadi  penting  dalam  melihat  Surat  Edaran  dan  Peraturan  Kapolri  adalah  adanya  pergeseran pemaknaan restorative  justice itu  sendiri.  Pemulihan  yang  dimaksud  dalam restorative  justice adalah  pemulihan korban dan pelaku. Atau disebut keseimbangan. Sehingga seharusnya ada penekanan pemulihan relasi korban dengan pelaku. Bukan  hanya  sekedar perdamaian dengan pemulihan  korban melalui ganti rugi, melainkan  adanya perbaikan hubungan antara korban dan pelaku. Pernyataan bersalah dan permintaan maaf menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan  keseimbangan.  Karena  sesungguhnya restorative  justice bukan  sekedar  penghentian  perkara  secara damai, melainkan pemenuhan rasa keadilan bagi semua pihak. Baik itu korban, pelaku maupun masyarakat.
Apabila melihat pergeseran konsep dari retributive justice ke arah restorative justice , tentu tidak hanya semata- mata  dibatasi  oleh  mekanisme  waktu  yang  begitu  sempit  (sebelum  SPDP)  melainkan  memang  orientasi  dari  sistem peradilan pidana juga harus bergeser. Bukan saja kepada pelaku tindak pidana, melainkan harus memberikan perhatian juga pada korban tindak pidana dan masyarakat.
Peraturan  Kapolri  No  6  Tahun  2019  ini  merupakan  aturan  mengenai  penyidikan  tindak  pidana,  tentu  saja didalamnya  akan  lebih  banyak  mengatur  tentang  pelaku,  karena  penyidikan  dilakukan  untuk  menemukan  tersangka, pelaku  tindak  pidana.  Akan  tetapi  ketika  ada  pengaturan restorative  justice di  dalamnya,  tentu  tujuannya  sudah bertambah,  tidak  saja  menemukan  tersangka  lalu  melakukan  proses  penegakan  hukum  melainkan  ada  hal  baru  yang dapat  dilakukan  dalam  proses  penegakan  hukum  yaitu  melibatkan  korban  sebagai  pihak  yang  dapat  menentukan keadilan mana yang ingin diperoleh, bukan hanya sebagai saksi.
Perlu diingat, bahwa keadilan restoratif berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan  pelanggar  sendiri.  Oleh  sebab  itu,  dalam  proses  penegakan  hukum    yang  bersendikan  pada  perspektif  keadilan restoratif, kepolisian menjadi alat Negara untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan melibatkan pelaku,  korban dan juga masyarakat.
Selama  ini,  kepolisian  menjalankan  penegakan  hukum  dengan  menggunakan  falsafah retributif (pembalasan), fokus pada pelaku tanpa merasa perlu melibatkan korban. Perspektif r etributive justice melanjutkan falsafah yang dianut oleh  hukum  pidana  dan  penyelenggaraan  peradilan  pidana  sebelumnya.  Lalu  dengan  adanya restorative  justice tentu harus ada pergeseran, bahwa semula kejahatan adalah konflik antara pelanggar dengan korban yang diwakili oleh negara kemudian  berkembang  ke  arah  perspektif restorative  justice yang  menganggap  kejahatan  merupakan  pelanggaran terhadap individu yang diakui sebagai konflik.
Dasar  pijak  perspektif restorative  justice adalah  bahwa  konsep  kejahatan  adalah  perbuatan  yang  melanggar pertama  dan  terutama  adalah  hak  perseorangan  (yaitu  korban  kejahatan);  di  samping  melanggar  masyarakat,  negara dan  kepentingan  pelanggar  itu  sendirri.  Oleh  karenanya,  pihak  yang  merasa  telanggar  haruslah  dilibatkan  dalam
13 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, hlm 147.
14 Nur  Rochaeti,  “Implementasi  Keadilan  Restoratif  Dan  Pluralisme  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di Indonesia”, Masalah-Masalah Hukum , Volume 44 Nomor 2, (2015): Hlm 153. Doi: 10.14710/Mmh.44.2.2015.150-160
penyelesaian perkara di tingkat kepolisian tersebut. Orang yang terlanggar haknya (korban kejahatan) adalah sebagai pertama  yang  berkepentingan.  Dalam  konteks  ini,  sub  sistem  peradilan  pidana,  yaitu  kepolisian  harus  menempatkan kepentingan korban kejahatan sebagai kepentingan yang utama.
Sasaran  dari  proses  peradilan  pidana  menurut  perspektif Restorative  justice adalah  menuntut  pertanggung- jawaban  pelanggar  terhadap  perbuatan  dan  akibat-akibatnya,  yakni  bagaimana  merestorasi  penderitaan  orang  yang terlanggar  haknya  (korban  kejahatan)  seperti  pada  posisi  sebelum  pelanggaran  dilakukan  atau  kerugian  terjadi,  baik aspek materiil maupun aspek immateriil.
Penyelesaian  konflik  yang  terjadi  yang  ditonjolkan  bukan  menegaskan  kesalahan  pelanggar  kemudian menjatuhkan  sanksi  pidana,  tetapi  peran  aktif  pihak  yang  berkonflik  melalui  mediasi  atau  kompensasi  terhadap kerugian  materiil  dan  immateriil  dalam  bentuk  restitusi  atau  kompensasi  dan  pemulihan  keharmonisan  hubungan kemanusiaan  antar  pihak-pihak  (humanisasi). Orientasi  peradilan  pidana  adalah  untuk  kehidupan  di  masa  yang  akan datang.  Oleh  sebab  itu,  penyelesaian  di  luar  proses  pengadilan  dengan  cara  rekonsiliasi  dan  negosiasi  dianjurkan menurut perspektif restorative justice dan tidak tertutup kemungkinan adanya lembaga permaafan dari korban kepada pelanggar.
Perdebatan tentang keadilan dalam pemidanaan yang tepat menggambarkan perbedaan antara perspektif keadilan retributif dan perspektif keadilan restoratif, baik keadilan prosedural maupun keadilan substantif.
Dengan  adanya  pengaturan restorative  justice dalam  peraturan  di  kepolisian,  ini  menjadikan  polisi  harus memperhatikan  kondisi  korban  atau  melibatkan  korban  dalam  proses  penegakan  hukum.  Tidak  bisa  lagi  offender oriented  melainkan  harus  juga  victim  oriented.  Institusi  kepolisian  sebagai  sub  sistem  pertama  dalam  proses penegakan hukum memiliki peran untuk melibatkan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keterlibatan korban kejahatan dalam proses peradilan pidana merupakan hal yang penting, sesuai dengan semanagat restorative justice itu sendiri.
Polisi  dalam  memandang restorative  justice bukanlah  semata-mata  untuk  menyelesaikan  perkara  secara damai  demi  kepentingan  pelaku  yang  tidak  mau  diberikan  sanksi  atau  menghindar  dari  pemidanaan,  melainkan bertujuan  membangun  suatu  sistem  nilai  tanggung  jawab  sosial.  Mendorong  pelaku  untuk  mengakui  kesalahan  dan menumbuhkan permaafan dari korban juga memulihkan kerugian korban.
Pergeseran konsep kejahatan dan orientasi hukum pidana yang telah diuraikan diatas, telah membawa harapan cerah  untuk  perlindungan  hukum  terhadap  korban.  Pergeseran  dari retributive  justice ke  arah restorative  justice memberikan dampak positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
Dari telaah yuridis surat edaran dan peraturan kepolisian, lebih banyak mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaku. Merupakan hal yang wajar mengingat peraturan ini memang dalam rangka penyidikan tindak pidana. Namun  demikian,  adanya  pengaturan restorative  justice dalam  peraturan  kepolisian  haruslah  diterjemahkan  sebagai upaya  penyelesaian  konflik  pidana  yang  terjadi  antara  pelaku  dengan  korban.  Penyelesaian  dimediasi  oleh  polisi dengan melibatkan berbagai pihak,  yaitu pelanggar,  korban, masyarakat. Penyelesaian dilakukan bukan  semata-mata bertujuan untuk menjauhkan tersangka dari sanksi pidana atau menghindarkan pemidanaan bagi tersangka, melainkan yang utama adalah memulihkan kerugian korban, merekonsiliasi hubungan antar personal dan menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat.

## SIMPULAN
Telaahan terhadap pengaturan restorative justice di Kepolisian dilakukan dengan melakukan telaahan terhadap Surat  Edaran  Kapolri  Nomor:  SE/8/VII/2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice )  dalam Penyelesaian  Perkara  Pidana  dan  Peraturan  Kepala  Kepolisian  RI  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak Pidana.  Hasil  telaahan  diketahui  terdapat  pergeseran  prinsip restorative  justice dari  penyelesaian  perkara  menjadi penghentian  perkara.  Proses  penyelesaian  masih  berorientasi  pada  rangkaian  tahapan  yang  harus  dilakukan  dan berakibat hukum bagi pelaku, bukan melibatkan kedua pihak (pelaku dan korban dalam menuju penyelesaian perkara dengan  damai.  Reformulasi  prinsip  pembatas  ini  harus  fokus  pada  penyelesaian  perkara  pidana  sebelum  SPDP disampaikan kepada jaksa penuntut umum, bukan menghentikan perkara saja. Mekanisme proses penyelesaian perkara secara restorative justice harus diperbaiki secara prosedural agar tidak menghilangkan substansi dari tujuan restorative justice itu  sendiri.  Perbaikan  secara  prosedural  yang  mendasar  terletak  pada  harus  menambahkan  tahapan  dengar pendapat  dari  korban  agar  dapat  mengetahui  keinginan  korban  dan  juga  kesediaan  pelaku  dalam  memulihkan kerugian. Perlu diingat, bahwa memulihkan keseimbangan, memperbaiki kerusakan, meminta maaf dan membangunn tanggungjawab sosial adalah lebih utama daripada sekedar menjauhkan pelaku dari hukuman dan pemidanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditama,  Ryan  dan  Yolanda,  Novia,  “Penerapan  Restorative  Justice  pada  Peradilan  Pidana  Anak  Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Wajah Hukum Volume 4 (2) , (Oktober 2020): Hlm 491 Kristian&  Christine  Tanuwijaya,  “Penyelesaian  Perkara  Pidana  Dengan  Konsep  Keadilan  Restoratif  ( Restorative Justice )  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Di  Indonesia”, Jurnal  Mimbar  Justitia Vol.  I  No.  02 (Edisi Juli-Desember2015): Hlm 593.
Laksana, Andri Winjaya, “Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara  Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV No. 1 (Januari - April 2017): Hlm 62. Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.26532/Jph.V4i1.1644 Meliala,  Nefa  Claudia, “ Pendekatan  Keadilan  Restoratif:  Upaya  Melibatkan  Partisipasi  Korban  Dan  Pelaku  Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”, Veritas Et Justitia , Volume 1 Nomor 1 , (2015): Hlm 120. Doi Https://Doi.Org/10.25123/Vej.1419 Poeloengan, Andrea H, dkk, Mediasi dalam Fungsi Pengawasan Polri, Jakarta: Kompolnas, 2017.
Rochaeti,  Nur,  “Implementasi  Keadilan  Restoratif  Dan  Pluralisme  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di Indonesia”, Masalah-Masalah Hukum Volume 44 Nomor 2, (2015): Hlm 153. Doi:
10.14710/Mmh.44.2.2015.150-160
S.  Sahabudin,  “Karakteristik  Hukum  Otonom  dan  Implikasinya  di  Indonesia  (Model  Penegakan  Hukum  Prosedural Pada Sistem Peradilan Pidana)”, Wajah Hukum , Volume 1 Nomor 1, (Oktober 2017): Hlm 116. Siregar,  Nella  Octaviany,  “Plea  Bargaining  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Beberapa  Negara”, Jurnal  Wajah Hukum, 3 (1 ) (2019): hlm 1-9.
Yulia,  Rena,  “Penerapan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Putusan  Hakim:Upaya  Penyelesaian  Konflik  Melalui  Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2 (Agustus 2012) : Hlm 234. Yulia, Rena, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan , Edisi 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021. Zulfa, Eva Achjani, Pergeseran Paradigma Pemidanaan , Bandung: Lubuk Agung, 2011.