*corresponding author © Ilmu Kelautan, Universitas Bangka Belitung https://journal.ubb.ac.id/index.php/jtms

## IDENTIFIKASI PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN AGROFORESTRI DI PULAU PAHAWANG

## IDENTIFICATION OF LAND USE CHANGE AGROFORESTRY IN PAHAWANG ISLAND
Fatimah Azzahra Nurul Afifah 1* , Indra Gumay Febryano 1,2 , Trio Santoso 1 , Arief Darmawan 1
1 Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
2 Program Studi Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Program Pascasarjana, Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung Indonesia Email: fatimah.azzahra1035@students.unila.ac.id

## ABSTRAK
Agroforestri berperan penting dalam menunjang aspek ekologi, ekonomi dan sosial di pulau kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan agroforestri di Pulau Pahawang. Metode yang digunakan yaitu teknik interpretasi citra digital dengan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) terhadap perubahan penggunaan lahan agroforestri pada tahun 2006, 2014 dan 2019. Prosedur penelitian dengan melakukan klasifikasi citra pada hutan, agroforestri, mangrove, tambak, dan pemukiman. Data klasifikasi lahan  kemudian  verifikasi  dengan ground  check untuk  mengetahui  akurasi  data.  Uji  validitas  data menggunakan matriks konduksi serta dilakukan wawancara mendalam untuk mengetahui fenomena yang terjadi pada periode 2006 – 2014. Hasil yang diperoleh dengan tingkat akurasi citra pada tahun 2019 sebesar 92,53%.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terjadi  peningkatan  dan  penurunan  luas  agroforestri. Peningkatan luas terjadi pada periode 2006-2014 sebesar 9,53 ha dan penurunan mencapai 6,5 ha pada periode  2014-2019.  Penurunan  luas  tersebut  akibat  adanya  praktek  jual  beli  lahan.  Pemerintah  perlu berpihak pada masyarakat lokal agar membuat suatu kebijakan yang mendorong masyarakat untuk tidak menjual lahannya ke investor pariwisata. Skema kemitraan dan pengembangan wisata berbasis masyarakat dapat  dilakukan  dengan  tetap  mempertahankan  kondisi  eksisting  agroforestri  untuk  menunjang keberlanjutan Pulau Pahawang.
Kata kunci: agroforestri, penggunaan lahan, pulau kecil, Pulau Pahawang

## ABSTRACT
Agroforestry plays an important role in supporting ecological, economic, and social aspects of small islands. This study aims to determine the dynamics of agroforestry land use in Pahawang Island. The method used the digital image  interpretation  technique  with  Geographical  Information  System  (GIS)  analysis  on  agroforestry  land-use dynamics in 2006, 2014, and 2019. The research procedure is to classify images of forests, agroforestry, mangroves, fish pond, and settlements. Then, the land classification data being verified by ground checks to determine the accuracy of the data. Validity test used a confusion matrix, and a depth interview was conducted to determine the phenomena in the 2006 – 2014 period — the results obtained with an image accuracy rate in 2019 of 92.53%. The results show that there is an increasing and decreasing in the agroforestry land. The decreasing is due to the practice of  buying  and  selling  land  by  tourism  investor.  Partnership  schemes  and  community-based  tourism development  can  be  carried  out  while  maintaining  the  existing  agroforestry  conditions  to  support  the sustainability of Pahawang Island.
Keywords: agroforestry, land-use, Pahawang Island, small island

## PENDAHULUAN
Pulau  kecil  memiliki  karakter  yang spesifik, seperti luas wilayahnya yang terbatas dan dikelilingi oleh air laut. Karakter ini yang menyebabkan  pulau  kecil  sangat  rentan
terhadap gangguan dan perubahan. Selain itu pulau kecil memiliki ketergantungan terhadap pengaruh  dari  luar,  baik  secara  alami (bencana  alam)  maupun  akibat  kegiatan manusia yaitu kegiatan yang berorientasi pada ekonomi  atau  mata  pencaharian  (Sun et  al. ,
2019).  Ketergantungan  ini  akan  berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menghuni  pulau  kecil.  Akibatnya  timbul berbagai aktivitas konversi lahan. Aktivitas ini akan berpengaruh terhadap stabilitas ekosistem  yang  merupakan  kunci  dari keberlangsungan  pulau  kecil  (Harbor et  al ., 2014).
Keberlangsungan stabilitas ekosistem di pulau  kecil  juga  dipengaruhi  oleh  aktivitas pembangunan. Di sisi lain, pembangunan akan berdampak  pada  kualitas  lingkungan  pulau kecil.  Tekanan  aktivitas  manusia  terhadap sumberdaya  alam  di  pulau  kecil  akan berdampak pada keberlanjutan ekologi (Koroy et  al .,  2017).  Terdapat  empat  kendala pembangunan  di  pulau  kecil  yang  harus dipertimbangkan  dalam  penilaian  ekonomi sumberdaya pulau kecil, yaitu ukurannya yang kecil, isolasi, ketergantungan dan kerentanannya (Zulrizkan et al ., 2018). Namun demikian pulau kecil jika dikelola secara baik dapat menjadi pulau kecil yang berkelanjutan. Salah  satu  sumber  daya  yang  harus  dikelola secara baik di pulau kecil ialah agroforestri.
Agroforestri ialah suatu
jenis
penggunaan  lahan  dengan  mencampurkan tanaman berkayu (kehutanan) dengan perkebunan,  pertanian  ataupun  peternakan. Agroforestri berperan dalam menjaga keberlangsungan sumber daya alam di pulau kecil memiliki manfaat untuk aspek ekologis, ekonomis  dan  aspek  sosial.  Sesuai  dengan pernyataan Tamrin et al . (2017) bahwa peran agroforestri  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  menjamin  kesediaan  pangan, penyedia  fungsi  ekologis  dan  penstabil  ekonomi masyarakat.  Sistem  agrofororestri  merupakan kontribusi utama terhadap kehidupan masyarakat dalam  pendapatan  langsung  namun  dengan modal  yang  kecil  (Rajagukguk et  al. ,  2018; Wanderi et  al .,  2019).  Hal  ini  sejalan  dengan pernyataan  Bukhari  &  Febryano,  (2010)  bahwa sistem  ini  mampu  memberikan  hasil  yang bermanfaat  bagi  warga  dan  di  sisi  lain konservasi  tanah  tetap  terjaga.  Oleh  karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi  perubahan  penggunaan  lahan agroforestri di Pulau Pahawang. Penelitian ini memiliki  manfaat  memberikan  kontribusi terhadap  pengembangan  penataan  ruang pulau  kecil  serta  memberikan  informasi kepada pemangku kepentingan dalam pengambilan  kebijakan  terkait  pengelolaan pulau kecil.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan Februari  sampai  Maret  2020  di  Pulau
Pahawang,  Kabupaten  Pesawaran.  Objek penelitian  ini  adalah  lahan  agroforestri  yang berada  di  Pulau  Pahawang.  Alat  yang digunakan adalah GPS ( Geographic
Possitioning  System ) Garmin  64s ,  kamera, dan laptop yang  dilengkapi  dengan  aplikasi program software  ArcGis 10.3, Google  Earth dan Microsoft  Office. Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data spasial  dan  data  atribut. Data  spasial  terdiri dari citra satelit CNES/Airbus Pulau Pahawang perekaman  tahun  2006,  2014  dan  2019 dengan  kualitas  4800x2722  pixel  yang  di unduh melalui platform Google Earth Pro dan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI). Data atribut merupakan  data  yang  berbentuk  tulisan maupun  angka-angka  (Sinaga  &  Darmawan, 2014).  Data  tersebut  di  antara  data kependudukan, data analisis perubahan lahan dan data penunjang.
Metode  pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara:  (1)  observasi/pengamatan langsung  di  lapangan,  (2)  wawancara.  (3) pengamatan  dengan  menggunakan software ArcMap  10.3. Tahap  pengelolaan  data  citra meliputi  perbaikan  citra  ( image  restoration ), koreksi  geometri,  klasifikasi  citra  ( Image classification ), pemeriksaan lapangan ( ground truth ),  dan  pengukuran  akurasi  ( accuracy assessment ).  Analisis  perubahan  penutupan lahan  dianalisa  dengan  melakukan  overlay pada  tiap-tiap  citra  sehingga  akan  terlihat perubahan  penutupan  selama  kurun  waktu tertentu.
Perhitungan accuracy
assessment dilakukan  menggunakan software  Microsoft
Excel
2013
dengan membandingkan interpretasi  citra  pada  komputer  dan pengecekan lapangan ( ground truth). Ground truth ) dilakukan untuk mendapatkan kebenaran  adanya  perubahan  lahan  tahun 2006, 2014 dan 2019 dengan metode overlay ( tumpang susun data). Kuadran hasil overlay tutupan  lahan  disajikan  dalam  bentuk layout peta  perubahan  tutupan  lahan  dan  tabulasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pulau Pahawang merupakan bagian dari gugusan  pulau  kecil  yang  berada  di  wilayah perairan Kabupaten
Pesawaran. Pulau
Pahawang  berdekatan  dengan  Teluk  Punduh Pedada  yang  secara  spesifik  terletak  di 5 ⁰ 41 ’ 53 ” -5 ⁰ 39 ’ 02 ” LS dan 105 ⁰ 11 ’ 44 ” - 105 ⁰ 14 ’ 59 ” BT  (Hakim et  al .,  2018).  Pulau Pahawang juga merupakan satu dari berbagai macam pulau besar yang dihuni penduduk dan memiliki  wisata  bahari.  Pulau  Pahawang
menggunakan  konsep  pariwisata  berkelanjutan untuk wisata berbasis konservasi terutama pada terumbu  karang  dan  hutan  mangrove  yang dibantu  oleh  Mitra  Bentala  dan  LSM  berbasis lingkungan (Murlianto et al ., 2017).
Pulau Pahawang terbagi menjadi beberapa  dusun,  diantaranya:  Dusun  Suak Buah,  Dusun  Jelarangan,  Dusun  Kalangan, Dusun  Cukuh  Nyai,  dan  Dusun  Pahawang dengan  jumlah  penduduk  total  1679  jiwa (Mardani et al ., 2017). Pulau Pahawang juga memiliki  sumber  daya  alam  yang  dimiliki, seperti  hutan  mangrove  dengan  total  luasan menurut  mencapai  141,94  ha,  ekosistem perairan  dangkal  mencapai  total  luasan  3,3 km 2 yang mengelilingi Pulau Pahawang, serta total luasan vegetasi daratan mencapai ± 880 ha (Febryano, 2014). Menurut Wahyuni et al . (2020)  karakteristik  tutupan  lahan  di  Pulau Pahawang  meliputi  pemukiman,  agroforestri, hutan mangrove, hutan marga dan tambak.
Desa  Pulau  Pahawang  di  tahun  2017 didominasi  oleh  lahan  perkebunan  rakyat seluas 529.5 ha atau sebesar 56.56% dengan luas hutan mangrove 15.163%,  luas pemukiman  8,01%,  dan  tanah  rawa  7.51% (Utami  dan  Mardiana, 2017).  Kawasan  Pulau Pahawang  memiliki  keragaman  budaya  yang berasal  dari  suku  Lampung  asli,  suku  Sunda dan  sebagian  kecil  lainnya  berasal  dari Lampung Pesisir, Bugis, Padang dan Jawa dan masyarakat  pendatang  lainnya  (Jainah  dan Marpaung,  2017).  Pulau  Pahawang  mulai menjadi  destinasi  wisata  yang  banyak dikunjungi  untuk  melakukan  kegiatan  wisata pantai,  wisata  mangrove  maupun  wisata snorkeling , meskipun Pulau Pahawang termasuk  endemik  malaria  (Yulianti et  al ., 2013).

## Perubahan Penggunaan Lahan Agroforestri
Penafsiran  citra  dilakukan  secara  visual pada  layar  komputer  ( on  screen digitalizing ) dengan  menggunakan  aplikasi  berbasis Geography  Information  System (GIS).  Hasil akhir  penafsiran  tutupan  lahan  dihitung akurasinya  dengan  melakukan  pengecekan lapangan.  Luas Pulau Pahawang berdasarkan hasil  analisis  sebesar  729,925  ha  yang mencakup  klasifikasi  lahan  dengan  tingkat akurasi menggunakan matriks konfusi mencapai 92,53%.
Secara  umum  di  lokasi  penelitian diklasifikasikan  ke  dalam  enam  tipe  tutupan lahan  yaitu  agroforestri,  hutan  primer, pemukiman, tambak, dan mangrove. Tabel 1 menginformasikan  jenis,  luas  dan  masing- masing  perubahan  tutupan  lahan  di  Pulau
Pahawang tahun 2006, 2014  dan 2019.  Peta perubahan  tutupan  lahan  di  Pulau  Pahawang tahun 2006, 2014 dan 2019 pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa perubahan tutupan lahan pada umumnya terjadi di lahan hutan primer, agroforestri dan pemukiman.
Tabel 1 .  Luas  penggunaan  lahan  di  Pulau Pahawang Penggunaan Lahan 2006 2014 2019 Luas (ha) Luas (ha) Luas (ha) Agroforestri 509,02 518,55 512,03 Hutan Primer 91,47 82,39 82,39 Pemukiman 4,10 8,53 9,81 Tambak 27,09 40,34 40,91 Mangrove 98,29 78,83 83,46
Tutupan  lahan  di  Pulau  Pahawang didominasi  tutupan  agroforestri  dan  hutan primer.  Santoso et  al ,  (2017)  menjelaskan bahwa  adanya  identifikasi  tutup  lahan menunjukkan  terjadinya  beberapa  tren perubahan.  Selama  periode  2006-2019, perubahan  tutupan  lahan  di  Pulau  Pahawang yang  memiliki  luasan  terbesar  adalah perubahan lahan hutan primer dan mangrove, dilanjutkan dengan perubahan lahan agroforestri yang mengalami peningkatan dan pengurangan  luasan.  Lahan  terbangun  yang terdiri dari pemukiman, dan tambak mengalami  kenaikan  luasan  yang  signifikan. Kenaikan  lahan  terbangun  ini  tentu  akan berdampak pada lahan agroforestri dan hutan primer di Pulau Pahawang Perubahan  tutupan  lahan  selama  tahun 2006  hingga  2019,  di  antaranya  penurunan lahan hutan primer diikuti dengan meningkatnya  lahan  terbangun.  Hutan  di Pulau Pahawang didominasi oleh agroforestri, hutan  primer  dan  mangrove.  Luas  hutan keseluruhan di tahun 2019 sebesar 677,89 ha, dengan luas lahan agroforestri sebesar 512,05 ha,  82,39  ha  luas  lahan  hutan  primer  dan 83,46  ha  luas  lahan  mangrove.  Lahan agroforestri tersebar merata di seluruh pulau yang berdekatan dengan pemukiman, sedangkan lahan hutan primer didominasi oleh hutan  lebat  yang  berada  di  daratan  tinggi pulau.
Sesuai  hasil  klafikasi  tutupan  lahan  di Pulau  Pahawang,  hutan  termasuk  kedalam kategori  hutan  primer,  sedangkan  menurut masyarakat termasuk ke dalam Hutan Marga. Hal  ini  dikarenakan  kesepakatan  penduduk Pulau  Pahawang  untuk  menjaga  hutan tersebut  dari  eksploitasi.  Selain  eksploitasi,
hutan  primer  di  Pulau  Pahawang  berfungsi sebagai pencegah longsor dan penyedia air.
Hutan  primer  di  Pulau  Pahawang difungsikan sebagai pasokan sumber air bersih utama,  dan  pada  tahun  2013  dilancarkan rencana PAMSIMAS (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Program ini ialah salah satu program yang dilaksanakan pemerintah  Indonesia  untuk  mengakses pelayanan  air  minum  dan  sanitasi  dalam capaian penerapan perilaku hidup bersih sehat di  wilayah  pedesaan  hingga  pinggiran  kota (Fitriyani dan Rahdriawan, 2015). Akan tetapi program  ini  terkendala  birokrasi  dari pemerintah daerah. Saat ini, upaya masyarakat  dalam  mengakses  sumber  air bersih hanya sumur bor sederhana yang digali dalam  dengan  diameter  yang  besar  dan dialirkan  ke  rumah-rumah  warga.  Tidak  ada jaminan  bahwa  hutan  primer  akan  konstan luasannya.
Terjadi  penurunan  luasan  hutan  primer di  tahun  2006  sampai  2019  seluas  9,08  ha. Penurunan  luasan  di  hutan  primer  ini disebabkan konversi hutan untuk agroforestri dan  berakibat  peningkatan  luas  agroforestri sebesar  9,53  ha  di  periode  2006-2014. Perubahan luasan lahan agroforestri mengalami naik-turun, di periode 2006 – 2014 lahan  agroforestri  mengalami  kenaikan sebesar 9,53 ha, dan terjadi penurunan luas di periode 2014-2019 seluas 6,51 ha.
Kenaikan  luas  lahan  agroforestri  dimulai pada tahun 2004. Hal ini terjadi dikarenakan
adanya  pelaksanaan  proyek  operasi  nasional agraria  (PRONA)  di  Kabupaten  Pesawaran. Prona  adalah  kegiatan  yang  diselenggarakan oleh  pemerintah  yang  berupa  pendataan tanah (sertifikat) dilaksanakan secara massal dan  penyelesaian  sengketa  tanah  yang bersifat  strategis  (Herry,  2012).  Program  ini diatur  dalam  KEPMENDAGRI  No.  189  Tahun 1981  tentang  Program  Operasi  Nasional Agraria  yang  pelaksanaannya  dilakukan secara  terpadu  dan  ditujukan  bagi  golongan ekonomi  lemah  (Pasamai  dan  Syarifuddin, 2020).
Implementasi
Prona di Kabupaten Pesawaran  khususnya  di  Pulau  Pahawang mempengaruhi luasan tanah dan kepemilikan tanah.  Masyarakat  melakukan  pendaftaran tanah  untuk  pertama  kali  dengan  tujuan jaminan  akan  kepastian  hukum  di  bidang pertanahan. Salah satu tahapan pelaksanaan Prona  yaitu  pengumpulan  data  fisik  atau pengukuran.  Pengukuran bidang tanah dilakukan pada tahun 2010 dengan melibatkan  pemilik  tanah  dan  petugas pengukur  tanah.  Setelah  program  Prona dilanjutkan dengan program PTSL.
Program  pendaftaran  tanah  sistematis lengkap (PTSL) dilaksanakan terpusat di satu desa  Pahawang  pada  tahun  2017.  Pada program  Prona,  pendataan  tanah  sebagai dilakukan secara merata di seluruh desa dan kelurahan dalam satu kabupaten.  Sementara program PTSL, pendataan dilakukan terpusat di satu desa untuk tahun tertentu. Program ini
menghasilkan  102  sertifikat  tanah  yang dimiliki oleh penduduk dalam maupun di luar Pulau  Pahawang.  Kendala  dari  program  ini ialah  kurang  mampunya  masyarakat  dalam membayar biaya administrasi pendaftaran dan pajak.  Peserta  PTSL  hanya  membayar  biaya administrasi lainnya di luar proses sertifikasi di Kantor  Pertanahan  (Ayu  dan  Heriawanto, 2019).  Ketidakmampuan  membayar  pajak disertai  dengan  kurangnya  pengetahuan  dan pengarahan  terkait  pertanahan  juga  memicu tingginya  jual  beli  tanah  dengan  investor, sehingga  lahan  warga  semakin  terbatas. Menurut Sutaryono, (2016) isu-isu mengenai penjualan  pulau  kecil  terhadap  swasta  atau pihak asing merupakan persoalan serius yang perlu  segera  diantisipasi  Adanya  proses sertifikasi  tanah  menyebabkan  jaminan hukum atas tanah kepemilikan (Trifina et al. , 2019),  sehingga  investor  semakin  tertarik untuk  membeli  lahan  meskipun  harga  yang ditawarkan meningkat drastis per tahunnya.
Tingginya  harga  yang  ditawarkan investor  untuk  tanah  kawasan  pesisir, membuat  masyarakat  tidak  ada  pilihan  lain. Tekanan  ekonomi  yang  terus  terjadi  sangat berdampak  pada  keputusan  masyarakat. Adanya sertifikat tanah yang sudah dipegang masyarakat sejak tahun 2018 membuat harga tanah per-hektar semakin tinggi per tahunnya. Perubahan harga tanah per-hektar bervariasi dari tahun ke tahun. Di tahun 2014 harga  tanah  untuk  1m 3 mencapai  di  atas  Rp 5.000.000. Tahun 2015 harga untuk 1 hektar tanah seharga berkisar Rp 100.000.000  - Rp 400.000.000,  tahun  2016-2017  berkisar antara Rp 500.000.000 juta, tahun 2018-2019 berkisar  antara  Rp  1.000.000.000,  dan  di tahun  2020-2021  untuk  harga  1  hektar mencapai  Rp  3.000.000.000.000.  Menurut Febryano et  al .  (2014)  bahwa booming pariwisata  terjadi  di  Pulau  Pahawang  dimulai dari tahun 2014, ini yang menyebabkan harga tanah per-tahun selalu mengalami kenaikan.
Lahan  di  Pulau  Pahawang  tidak seluruhnya dimiliki oleh investor, yang dimiliki oleh investor adalah lahan pesisir sedangkan lahan  di  kawasan  agroforestri  dimiliki  oleh masyarakat  Pahawang.  Harga  tanah  yang berada  di  kawasan  agroforestri  sangat  jauh dengan  harga  tanah  di  pesisir.  Investor berpendapat  bahwa  tanah  yang  berada  di dalam  kawasan  agroforestri  tidak  strategis untuk  pembangunan  wisata.  Pembangunan wisata  yang  berada  di  pesisir  pulau  dapat memicu  kenaikan  luas  lahan  terbangun.  Hal tersebut  yang  membuat  lahan  agroforestri menurun pada periode 2014-2019 seluas 6,51
ha,  diikuti  dengan  kenaikan  luas  lahan terbangun hingga 5,7 ha.
Lahan  terbangun  meliputi  pemukiman baik padat maupun jarang, kawasan perkantoran  serta  sarana  prasarana  sosial ekonomi  lainnya  (Wahyudi et  al .,  2019). Lahan  terbangun  di  Pulau  Pahawang  pada tahun  2019  seluas  9,81  ha  dari  luas keseluruhan pulau. Lahan terbangun dominan berada di bagian utara dan barat pulau serta tersebar acak di setip wilayah dengan luasan yang  beragam. Kenaikan luasan ini  disebabkan pembangunan  yang  dilakukan  terus  menerus oleh  masyarakat  ataupun  investor.  Pulau Pahawang  memiliki  6  dusun  yang  tersebar  di seluruh  pulau.  Dusun  Penggetahan,  Pahawang dan  Jelarangan  merupakan  lahan  terbangun yang mendominasi dari total keseluruhan lahan terbangun.    Infrastruktur  di  Pulau  Pahawang memiliki kantor pemerintahan desa, puskesmas,  posyandu  di  setiap  dusun,  area pendidikan  (PAUD,  SD,  SMP,  SMA),  dan memiliki  dermaga  di  setiap  dusun  serta  di lokasi vila (wisata).
Pulau ini merupakan salah satu destinasi wisata unggul di Provinsi Lampung. Banyaknya  wisatawan  yang  berkunjung  ke pulau  ini  mengakibatkan  lahan  terbangun mengalami  kenaikan  luasan  dari  periode 2006 – 2019 dengan membangun vila, cottage ataupun homestay . Vila Andreas dan cottage Nurhadi  bertempat  di  Dusun  Pahawang, sedangkan di Dusun Penggetahan memiliki 10 unit homestay dengan  4  pengelola.  Dusun Jelarangan  memiliki  7  unit  vila  dengan  5 pengelola  dan  35  unit homestay .  Sementara itu,  dusun  Cukuh  Nyai  memiliki  12  unit  vila. Homestay yang disewakan merupakan rumah biasa (rumah warga) yang sebagian kamarnya disewakan  kepada  tamu  dengan  harga  yang lebih  murah.  Vila  dan cottage Andreas,  La Nadya  dan  Vila  Turi  menjadi  tempat  favorit untuk disewakan pengunjung.
Vila  populer  tersebut  telah  melakukan konversi  lahan  dengan  membuka  lahan agroforestri  dan  lahan  mangrove  Lokasi  vila yang  strategis  dan  indah,  menyebabkan investor  melakukan  pembangunan  secara terus menerus. Vila Andreas yang dibuka pada tahun  2018  ini  memulai  membuka  lahan mangrove  untuk  pembangunan  vila  di  atas laut,  didukung  dengan  kunjungan  wisatawan secara  terus  menerus  membuat  investor kembali  melakukan  pembangunan  dengan membuka  lahan  agroforestri  (Gambar  2). Selain  membangun  vila,  para  investor  juga membangun dermaga dengan membuka lahan mangrove, sedangkan Vila La Nadya dan Vila Turi,  vila  yang  dibuka  pada  tahun  2018  ini
tidak  membuka  lahan  mangrove,  tetapi membuka  lahan  agroforestri.  Vila  ini  populer di  kalangan  pengunjung,  karena  memiliki pemandangan  pantai  dan  laut  lepas.  Pemilik vila ini bukan penduduk Pahawang, pemilik ini membeli  lahan  dari  warga  lalu  melakukan pembangunan (Gambar 3).
Pembangunan drastis di Pulau Pahawang ialah tanah milik seorang eksekutif di Provinsi Lampung. Lahan milik eksekutif ini mencapai ±10%  dari  seluruh  total  luas  lahan  di  Pulau Pahawang. Lahan ini mencakup tambak, vila, mangrove serta agroforestri. Terjadi perubahan pola tanam yang dilakukan di lahan milik  eksekutif  ini  dengan  mengubah agroforestri  menjadi  kebun  ( Hylocereus polyhizus.) sejak  tahun  2008. Selain  lahan milik  eksekutif  yang  membuka  lahan  untuk kebun naga, sebagian warga juga melakukan pergantian  pola  tanam  agroforestri  dengan kebun  pisang  (Gambar  4).  Sesuai  dengan Pratama et al , (2015) pola tanam monokultur identik  dengan  adanya  aktivitas  pembukaan lahan.  Pergantian  pola  tanam  ini  akan berdampak pada aspek ekologis yang dimiliki agroforestri di Pulau Pahawang.
Gambar 2. Perubahan penggunaan lahan dari agroforestri  menjadi  vila  (Vila Andreas).
Gambar 3. Perubahan penggunaan lahan dari agroforestri  menjadi  vila  (Vila  La Nadya).
Gambar 4. Pembukaan  lahan  agroforestri untuk kebun pisang (Musa sp.).
Tekanan akan kebutuhan lahan agroforestri yang tinggi membuat masyarakat mengambil keputusan untuk membuka lahan hutan primer yang berbatas dengan agroforetri untuk mengganti pola tanam atau menanam tanaman semusim. Komposisi jenis tanaman  yang  ditemukan  dalam  agroforestri terdiri atas 11 jenis pohon dan 13 jenis bukan pohon,  jenis-jenis  tanaman  tersebut  terdiri dari  sayur-sayuran,  buah-buahan,  umbi- umbian,  biji-bijian  dan  tanaman  berkayu. Tanaman  pohon  yang  sering  dijumpai  pada lahan  agroforestri  di  Pulau  Pahawang  adalah jenis bayur ( Pterospermum javanicum), waru gunung ( Hibiscus similis), jengkol
( Pithecellobium  lobatum), dan  petai (Parkia speciosa). Jenis tanaman bukan pohon yang sering dijumpai pada lahan agroforestri antara lain gadung ( Dioscorea hispida), pisang (Musa sp), kelapa  ( Cocos  nucifera) dan  cengkeh ( Eugenia  aromatic). Keunikan  yang  dimiliki lahan agroforestri di Pulau Pahawang menurut Puspasari et  al .  (2018)  harus  dapat dioptimalkan  produktivitas  lahan  dengan seberapa  banyak  variasi  komposisi  jenis dalam satu lahan dan sistem pengelolaan.
Tren pergantian pola tanam  ini disebabkan  karena  tingginya  kebutuhan masyarakat  dari  segi  ekonomi.  Kurangnya lahan  garapan  yang  disebabkan  masyarakat menjual  tanahnya  ke  investor  membuat masyarakat  memaksakan  membuka  lahan hutan primer sedikit demi sedikit.
Ketergantungan  masyarakat  terhadap  lahan hutan  semakin  tinggi,  sehingga  lahan  kelola baru  semakin  banyak  dibuka  dari  tahun  ke tahun  (Mulyana et  al .,  2018).  Luas  pulau Pahawang  yang  tergolong  konstan,  akan berdampak  tinggi  pada  kerentanan  pulau tersebut dari segi ekologis hingga penghidupan masyarakat.
Tingginya minat investor untuk membeli lahan  masih  menjadi  topik  masalah  utama dalam penggunaan lahan di Pulau Pahawang. Sesuai dengan Duka et al . (2020) pencepatan
perubahan lahan diindikasikan dengan peningkatan  jumlah  penduduk,  aktivitas  dan proses  pembangunan.  Tetapi  pembangunan wisata  yang  terjadi  di  Pulau  Pahawang berdampak positif dari segi ekonomi. Adanya pembangunan  wisata  memberikan  potensi besar dari segi ekonomi (Koroy et al ., 2017) dan menjadi salah satu instrumen dalam pembangunan  ekonomi  (Ketjulan et al., 2019). Salampessy et al. (2015) menyampaikan bahwa peran  masyarakat  pesisir  sangat  penting  bagi upaya keberlanjutan hutan di wilayah pesisir, dengan  dilakukannya  rancangan  pengelolan yang baik untuk menghindari alih fungsi lahan. Febryano et al. (2015) menyampaikan bahwa ketegasan pemerintah dalam mengimplemen- tasikan  kebijakan  dapat  didorong  dan memberikan tekanan pada semua pihak yang terkait pengelolaan pesisir dan pulau kecil.

## KESIMPULAN
Penggunaan  lahan  agroforestri  di  Pulau Pahawang  tahun  2006,  2014,  dan  2019 menunjukkan    peningkatan  dan  penurunan luas. Peningkatan terjadi pada periode 2006- 2014  sebesar  9,53  ha  dan  penurunannya terjadi  pada  periode  2014-2019  yang mencapai 6,51 ha. Penurunan tersebut akibat adanya  praktek  jual  beli  lahan.  Pemerintah perlu membuat kebijakan yang  berpihak pada masyarakat  lokal  agar  mereka  tidak  menjual lahannya  ke  investor  pariwisata.  Skema kemitraan  dan  pengembangan  pariwisata berbasis masyarakat dapat menjadi salah satu alternatif solusi dengan tetap mempertahankan kondisi  eksisting  agroforestri  agar  tetap menunjang keberlanjutan Pulau Pahawang.

## REFERENSI
Ayu, I.K. & Heriawanto, B.K. 2019. Perbandingan pelaksanaan  program  nasional  agraria dan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Batu. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan , 3(2):277.  DOI: 10.33474/ hukeno.v3i2.3375
Bukhari,  &  Febryano,  I.G.,  2010.  Desain agroforestry  pada  lahan  kritis  (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh  Besar). Jurnal  Parennial ,  6(1):53 – 59.
Duka,  M.,  Lihawa,  F.  &  Rahim,  S.  2020.
Perubahan tutupan lahan dan pengaruhnya  terhadap  pola  persebaran suhu  di  Kota  Gorontalo. Jambura Geoscience  Review , 2 (1):16 – 29.  DOI:
10.34312/jgeosrev.v2i1.2682
Febryano,  I.G.,  Suharjito,  D.,  Darusman,  D.,
Kusmana,  C.  &  Hidayat,  A.  2015.  Aktor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan mangrove  di  Kabupaten  Pesawaran, Provinsi  Lampung,  Indonesia. Jurnal Analisis  Kebijakan  Kehutanan ,  12(2):
123 – 138. Febryano,  I.G,  Suharjito,  D.,  Darusman,  D., Kusmana,  C.  &  Hidayat,  A.  2014.  The roles and sustainability of local institutions of mangrove management in Pahawang  Island. Journal  of  Tropical Forest  Management ,  20(2):69 – 76.  DOI:
10.7226/jtfm.20.2.69
Febryano, I.G. 2014. Politik ekologi  pengelolaan mangrove  di  Kabupaten  Pesawaran Provinsi  Lampung. Disertasi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 131 hlm.
Fitriyani, N. & Rahdriawan, M. 2015. Evaluasi pemanfaatan
air bersih program pamsimas  di  Kecamatan  Tembalang. Jurnal  Pengembangan  Kota ,  3(2):80.
DOI: 10.14710/jpk.3.2.80-89
Hakim, L., Lazuardi, W., Astuty,  I.,  Hadi, A., Hermayani, R., Noviandial, D. & Dewi, A. C.  2018.  Assessing  worldview-2  satellite imagery accuracy for bathymetry mapping  in  Pahawang  Island,  Lampung, Indonesia A. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science , 165:120 – 127.
Harbor, J., Rey, H., Sciences, P. & Lafayette, W, 2014. Impacts of urban development on  precipitation  in  the  tropical  maritime climate of Puerto Rico. Climate , 2:47 – 77.
DOI: 10.3390/cli2020047
Herry, M. 2012. Implementasi program prona.
De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum , 4(2): 187 – 200. Jainah,  Z.O.  &  Marpaung,  L.A.  2017.
Pelaksanaan  kearifan  lokal  di  kawasan wisata  Pulau  Pahawang,  Kabupaten Pesawaran,  Propinsi  Lampung. Jurnal Keadilan Progresif , 8(2):40 – 44. Ketjulan,  R.,  Boer,  M.,  Zulhamsyah,  I.  & Siregar,  V.  2019.  Daya  dukung  lahan untuk pemukiman penduduk dan implikasinya terhadap kualitas perairan di pulau-pulau  kecil  (Kasus  Pulau-Pulau Kecil  Selat  Tiworo  Kabupaten  Muna Barat). Jurnal  Ilmu  Dan  Teknologi Kelautan Tropis , 11(3):569 – 582.
Koroy,  K.,  Yulianda,  F.  &  Butet,  N.  A.  2017. Pengembangan  ekowisata  bahari  berbasis sumberdaya  pulau-  tengah  marine resource  based  ecotourism  development of small islands in Sayafi And Liwo Island, Central  Halmahera. Jurnal  Teknologi Perikanan Dan Kelautan , 8(1):1 – 17. Mardani, A., Purwanti, F. & Rudiyanti, S. 2017. Strategi pengembangan ekowisata berbasis
masyarakat  di  Pulau  Pahawang  Propinsi Lampung. Journal of Maquares , 6(1):1 – 9. Mulyana,  L.,  Febryano,  I. G.,  Safe’ i,  R.  &
Banuwa, I.S. 2018. Performa pengelolaan agroforestri di Wilayah Kesatuan
Pengelolaan  Hutan  Lindung  Rajabasa. Jurnal Hutan Tropis , 5(2):127.
Pasamai, S. & Syarifuddin. 2020. Efectiveness of registration of land for the land using the legal satisfaction of land (Study of the land  office  of  Mamuju  Regency) . Meraja journal, 3(2):89 – 101.
Pratama,  A.R.,  Yuwono,  S.B.  &  Hilmanto,  R. 2015.  Pengelolaan  hutan  rakyat  oleh kelompok  pemilik  hutan  rakyat  di  Desa Bandar  Dalam  Kecamatan  Sidomulyo Kabupaten  Lampung  Selatan. Jurnal Sylva Lestari , 3(2):99 – 112.
Puspasari, E., Wulandari, C., Darmawan, A. & Banuwa, I. S. 2018. Aspek sosial ekonomi pada  sistem  agroforestri  di  areal  kerja hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Jurnal Sylva Lestari , 5 (3):95-103. DOI: 10.239 60/jsl3595-103
Rajagukguk, C.P., Febryano, I.G. & Herwanti, S.  2018.  Perubahan  komposisi  jenis tanaman dan pola tanam pada pengelolaan  agroforestri  damar. Jurnal Sylva  Lestari , 6 (3):18-27.  DOI:  10.239 60/jsl3618-27
Salampessy, M.L., Febryano, I.G., Martin, E., Siahaya,  M.E.  &  Papilaya,  R.  2015. Cultural capital of the communities in the mangrove  conservation  in  the  coastal areas  of  Ambon  Dalam  Bay,  Moluccas,
Indonesia. Procedia Environmental Sciences , 23: 222 – 229. DOI: 10.1016/j. proenv.2015.01.034
Sinaga, R. & Darmawan, A. 2014. Perubahan tutupan lahan di Resort Pugung Tampak Taman  Nasional  Bukit  Barisan  Selatan (TNBBS). Jurnal  Sylva  Lestari , 2 (1):77- 86. DOI: 10.23960/jsl1277-86
Sun, B., Ma, X., Jong, M. De. & Bao, X. 2019.
Assessment on island ecological vulnerability  to  urbaniza tion :  A  Tale  of Chongming  Island,  China. Sustainability 2019, 11:3 – 23.
Sutaryono,  2016.  Penataan  penguasaan  dan pemilikan  tanah  pulau-pulau  kecil.
Seminar  Nasional  Peran  Geospasial Dalam Membingkai NKRI , 119 – 126. DOI:
0.24895/SNG.2016.0-0.77
Tamrin, M., Sundawati, L. & Wijayanto, N. W. 2017.  Strategi  pengelolaan  agroforestri berbasis aren di Pulau Bacan Kabupaten Halmahera  Selatan. Risalah  Kebijakan Pertanian  Dan  Lingkungan, 2(3):243- 253. DOI: 10.20957/jkebijakan.v2i3.125
77 Trifina, B.W., Endang, S., Wulan, R. & Astuti,
S.A.  2019.  Pemahaman  pentingnya kesadaran hukum akan manfaat sertifikasi
tanah di masyarakat
Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser  Utara. Jurnal  Abdi  Hukum Masyarakat , 1(1):11 – 18.
Santoso,  T.,  Riniarti,  M.  &  Febryano,  I.G.
2017. Identifikasi perubahan tutupan dan penggunaan
lahan sebagai dasar penentuan  strategi  pengelolaan  KPHP Way  Terusan. Jurnal  Enviroscienteae , 13(3):208 – 217.
Utami,  P.R.  &  Mardiana,  R.  2017.  Hubungan partisipasi masyarakat dengan keberlanjutan ekologi,  sosial-budaya  dan  ekonomi dalam ekowisata bahari. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 102 hlm.
Wahyudi,  M.E.,  Munibah,  K.,  &  Widiatmaka, 2019. Perubahan penggunaan lahan dan kebutuhan  lahan  permukiman  di  Kota Bontang,  Kalimantan  Timur. Jurnal  Tata Loka , 21(2):267 – 284.
Wanderi, W., Qurniati, R. & Kaskoyo, H. 2019.
Kontribusi tanaman agroforestri terhadap pendapatan  dan  kesejahteraan  petani.
Jurnal Sylva Lestari , 7(1):118 – 127.
Yulianti,  Amirus,  K.  &  Ellya,  R.  2013. Hubungan  perilaku  masyarakat  dengan kejadian malaria di Desa Pulau Pahawang Kecamatan  Punduh  Pedada  Kabupaten Pesawaran  tahun  2013. Jurnal  Dunia Kesmas , 2(3):186 – 191.
Zulrizkan,  A.P.,  Hasibuan,  H.S.  &  Koestoer, R.H.  2018.  Peran  informasi  geospasial dalam  mendukung  penataan  ruang wilayah  pulau-pulau  kecil  berbasis adaptasi  Kajian  di  Pulau  Harapan  dan Pulau  Kelapa,  Kabupaten  Kepulauan Seribu. Seminar  Nasional  Geomatika ,
3:841 – 850.