## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Sistem Pembagian Waris Patrilinealpada Masyarakat Adat Lampung dalam Perspektif Maslahah

## Amar Ma’ruf
Program Pascasarjana Universitas islam Negeri Raden Intan Lampung amarmrf22@gmail.com

## ABSTRACT
This  article  is  the  result  of  research  on  the  various  customs  of  the  Lampung  people, where  Indonesia  is  a  pluralistic  society  that  adheres  to  various  ethnic  groups,  religions  and beliefs, and comes from diverse indigenous peoples. These differences are shown in human daily activities  in  their  social  interactions  in  society.  ,  from  the  human  being  is  born  until  he  dies. Customary  law  is  born  from  a  behavior  that  is  continuously  carried  out  in  which  there  is  a certain pattern that its existence is maintained so that it becomes a habit and is recognized by the  community  groups  in  it  as  a  tradition  called  adat.  Likewise,  the  Lampung  Community, which is also one of the indigenous peoples in Indonesia, which is plural in nature with a variety of language dialects, customs, and diverse lifestyles. This diversity then gave birth to a diverse culture  as  well.  More  specifically,  this  article  discusses  how  the  distribution  of  patrilineal inheritance  in  the  Lampung  Indigenous  community  when  viewed  from  the  perspective  of Maslahah. If the distribution of traditional inheritance in Lampung is applied standardly, then the inheritance rights completely fall to the eldest son by overriding the rights of the daughter to  get  her  inheritance  rights.  Meanwhile,  Islam  highly  upholds  women's  rights,  including  in terms of inheritance distribution. To answer the problems that arise related to this, this study uses  a  qualitative  descriptive  method.  then  this  is  not  in  accordance  with  the  principle  of benefit, so that it does not reflect a balanced sense of justice as the Word of Allah SWT which is explained in the Qur'an about several provisions of inheritance law for the benefit of mankind, both men and women.
Keywords : Waris, Patrilineal, Lampun

## ABSTRAK
Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  tentang  ragam  adat  istiadat  masyarakat Lampung,  dimana  Indonesia  merupakan  masyarakat  yang  majemuk  menganut  berbagai macam  suku,  agama  dan  kepercayaan,  serta  berasal  dari  masyarakat  adat  yang  beraneka ragam, Perbedaan tersebut ditunjukkan dalam aktifitas sehari-hari manusia dalam interaksi sosialnya ditengah masyarakat, dari manusia itu dilahirkan sampai dengan meninggal dunia. Hukum  adat  lahir  dari  suatu  perilaku  yang  secara  terus-menerus  dilakukan  yang  terdapat pola  tertentu  yang  dipertahankan  eksistensinya  sehingga  menjadi  suatu  kebiasaan  dan diakui  oleh  kelompok  masyarakat  di  dalamnya  sebagai  suatu  tradisi  yang  disebut  adat- istiadat.  Begitupula  dengan  Masyarakat  Lampung  yang  juga  merupakan  salah  satu masyarakat adat yang ada di Indonesia yang bersifat majemuk dengan ragam dialek bahasa, adat-istiadat, serta gaya hidup yang  beranekaragam. Keanekaaragaman tersebut kemudian melahirkan  budaya  yang  beranekaragam  pula.  lebih  spesifik  artikel  ini  membahas  tentang bagaimana  pembagian  waris  patrilineal  pada  masyarakat  Adat  Lampung  jika  dilihat  dari perspektif Maslahah. jika pembagian waris  adat Lampung diterapkankan secara baku maka hak  waris  sepenuhnya  jatuh  kepada  anak  laki-laki  tertua  dengan  mengesampingkan  hak anak  perempuan  untuk  mendapatkan  hak  warisnya.  Sedangkan  islam  sangat  menjunjung

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1784 - 1797  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6644
tinggi  hak-hak  perempuan  termasuk  dalam  hal  pembagian  waris.  Untuk  menjawab problematika  yang  muncul  terkait  hal  tersebut,  penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif kualitatif. maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan, sehingga hal tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang seimbang sebagaimana Firman Allah SWT  yang  dijelaskan  dalam  Al-Quran  tentang  beberapa  ketentuan  hukum  waris  untuk kemaslahatan umat manusia baik laki-laki ataupun perempuan.
Kata Kunci : Waris, Patrilineal, Lampung

## PENDAHULUAN
Indonesia terdiri dari masyarakat yang majemuk menganut berbagai macam agama dan kepercayaan, serta berasal dari masyarakat adat yang beraneka ragam, Perbedaan tersebut ditunjukkan dalam aktifitas sehari-hari manusia dalam interaksi sosialnya  ditengah  masyarakat,  dari  manusia  itu  dilahirkan  sampai  dengan meninggal  dunia.  Manusia  membawa  karakter  dan  sifat  masing-masing    sebagai karunia yang kuasa dan diberikan akal untuk berpikir. Manusia cenderung meniru segala hal yang ada  disekeliling  lingkungannya,  yang  kemudian akan menjadi satu kesatuan dengan dirinya yang dipelajari dari lingkungannya kemudian pola perilaku manusia  tersebut  akan  tersistematis  kedalam  sebuah  sistem  hukum  yang  disebut dengan  hukum  adat.  Hukum  adat  lahir  dari  suatu  perilaku  yang  secara  terus- menerus  dilakukan  yang  terdapat  pola  tertentu  yang  dipertahankan  eksistensinya sehingga  menjadi  suatu  kebiasaan  dan  diakui  oleh  kelompok  masyarakat  di dalamnya  sebagai  suatu  tradisi  yang  disebut  adat-istiadat  (Hilman  Hadikusuma, 2003).
Masyarakat  Lampung  merupakan  salah  satu  masyarakat  adat  yang  ada  di Indonesia  yang  bersifat  multikultural  dengan  ragam  dialek  bahasa,  adat-istiadat, serta  gaya  hidup  yang  beranekaragam.  Keanekaaragaman  tersebut  kemudian melahirkan  budaya  yang  beranekaragam  pula.  Masyarakat  multikultural  adalah masyarakat  dari  banyak  budaya,  dan  di  antara  budaya  ini  mereka  saling menghormati  budaya  lain.  Multikulturalisme  juga  dapat  diartikan  sebagai sekelompok  orang  yang  hidup  dan  bertempat  tinggal  di  tempat-tempat  yang memiliki  keunikan  budaya  dan  ciri  khas  yang  membedakan  masyarakat.  Budaya masyarakat  terdiri  dari  beberapa  unsur,  seperti  suku,  ras,  kelas,  kehidupan kelompok,  dan  pemukiman  di  daerah  tertentu.  Dalam  hal  ini,  seperti  masyarakat multikultural Lampung juga memiliki adat istiadat tersendiri yang berbeda dengan budaya  msyarakat  lainnya  (Agus  Hermanto,  2017).  Masyarakat  Lampung  secara teritorial  terbagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  Masyarakat  Lampung  Pepadun  dan Masyarakat  Lampung  Saibatin.  Masyarakat  Lampung  Pepadun  merupakan masyarakat  yang  mendiami  daerah  di  pedalaman  daerah  lampung,  sedangkan Masyarakat  Lampung  Saibatin  merupakan  masyarakat  yang  menempati  daerah pesisir, dikarenakan menempati daerah sepanjang pantai timur, selatan, dan barat lampung. Masyarakat Lampung tumbuh dengan ragam budaya dalam eksistensinya sebagai masyarakat adat. Di Indonesia  terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang kewarisan, hal ini dikarenakan belum adanya unifikasi hukum nasional yang khusus mengatur tentang hukum waris. Hukum yang membahas tentang kewarisan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1784 - 1797  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6644
yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris perdata, hukum waris adat dan hukum waris  islam.  Khusus  hukum  waris  adat  sampai  saat  ini  belum  ada  penetapan perundang-undangan  yang  dilahirkan.  Oleh  karenanya  hukum  waris  yang  berlaku adalah  hukum  waris  yang  berasal  dari  masyarakat  hukum  adat  masing-masing, begitu pula dengan masyarakat hukum adat di provinsi Lampung. Hukum waris adat mempunyai  kaitan  dengan  hukum  kekerabatan  dan  hukum  perkawinan. Pembentukan  hukum  waris  adat  dalam  suatu  masyarakat  tidak  terlepas  dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya. Hukum kekerabatan dan sistem  perkawinan  yang  berbeda-beda  antara  masyarakat  adat  yang  satu  dengan lainnya berakibat pula pada sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini  sudah  berlaku  sejak  dahulu  sebelum  masuknya  ajaran  hindu  budha  maupun islam.  Secara  teori  sistem  keturunan  itu  dapat  dipetakan  dalam  beberapa  corak, yaitu:  (Hilman  Hadikusuma,  2003). Pertama, Sistem  Patrilineal,  yaitu  sistem keturunan  yang  ditarik  melalui  garis  bapak,  yaitu  kedudukan  pria  lebih  tinggi pengaruhnya  dari  kedudukan  wanita  dalam  pewarisan. Kedua, Sistem  Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis ibu, yaitu kedudukan wanita lebih tinggi pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan. Ketiga, Sistem Parental atau  Bilateral,  yaitu  sistem  keturunan  yang  ditarik  melalui  garis  orang  tua,  atau menurut  garis  dua  sisi  (bapak-ibu),  dimana  kedudukan  pria  dan  wanita  tidak dibedakan dalam pewarisan.
Sistem  pewarisan  mayoritas  pada  masyarakat  Lampung  sering disalahartikan  dalam  prakteknya  di  masyarakat.  Jika  mengacu  kepada  sistem pewarisan mayoritas yang seyogyanya, seharusnya harta peninggalan pewaris tidak diturunkan  untuk  dimiliki  secara  mutlak  oleh  anak  laki-laki  tertua.  Anak  laki-laki tertua  tersebut  secara  hukum  adat  kedudukannya  adalah  menjadi  pengganti  ayah (penyimbang) yang telah meninggal dunia untuk menerima pengalihan penguasaan terhadap harta kekayaan ayahnya. Anak laki-laki tertua itu bukanlah sebagai pemilik perseorangan harta peninggalan tersebut, melainkan hanya sebagai seseorang yang menguasai  dan  bertugas  memegang  mandat  orangtuanya  yang  dibatasi  oleh musyawarah  keluarga.  Anak  penyimbang  tersebut  berkewajiban  untuk  mengurus anggota  keluarga  lain  yang  ditinggalkan  pewaris,  selain  itu  anak  penyimbang tersebut  tidak  boleh  berpandangan  hanya  semata-mata  menjalankan  kewajiban berdasarkan  harta  peninggalan  yang  dibebankan  kepadanya.  Untuk  mengurus keluarga  lain  yang  ditinggalkan  pewaris  harus  berdasarkan  pula  dengan  rasa kebersamaan  serta  tolong  menolong.  Permasalahan  sebagaimana  tersebut  di  atas adalah  fakta menarik  yang  terjadi  di  masyarakat adat  lampung.  Secara  manusiawi tidak  ada  orangtua  yang  menginginkan  keluarganya  menderita  setelah  mereka meninggal  dunia,  khususnya  anak  keturunannya.  Kelemahan  pada  pewarisan mayorat  ini  secara  perlahan-lahan  mulai  nampak  dalam  pelaksanaannya,  tidak sedikit  anak  penyimbang  yang  menerima  pengalihan  penguasaan  harta  benda peninggalan  orangtuanya  justru  menyalahgunakan  hanya  untuk  kepentingan pribadinya  sendiri  tanpa  menghiraukan  kewajibannya  untuk  memanfaatkannya guna  kepentingan  bersama  sanak  keluarga  yang  lain.  Apabila  terjadi  hal  tersebut, yang  menjadi  kekhawatiran  masyarakat  yang  melihat  fakta  tersebut  berkembang

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1784 - 1797  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6644
saat  ini  dilingkungan  masyarakat  adalah  mengenai  nasib  anak  perempuannya. Memang secara hukum adat lampung, anak perempuan tidak mempunyai terhadap kepemilikan harta warisan, akan tetapi anak perempuan memiliki hak untuk diurus dan dipenuhi kebutuhannya sebagai anak sah kedua orangtuanya hingga ia menikah dan  menjadi  tanggung  jawab  suaminya  (R.  Wirjono  Prodjodikoro,  ,  1980).  lalu Bagaimana  tinjauan  maslahah  terhadap  pelaksanaan  waris  patrilineal  masyarakat adat lampung ?
Telah terdapat beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu : Meilan Fordana, Pembagian  Waris  Menurut  Hukum  Adat  Lampung  Saibatin  Ditinjau  Dari Hukum  Islam  Di  Kecamatan  Pagelaran  Kabupaten  Peringsewu  Provinsi  Lampung.
Bahwa  proses  pembagian  harta  waris  menurut  hukum  adat  Lampung  Saibatin  Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Peringsewu  Provinsi Lampung, dapat dilihat dari struktur masyarakat adat Lampung Pesisir adalah Patrilinial yaitu masyarakat yang lebih  mengutamakan  garis  laki-laki  dengan  bentuk  perkawinan  masyarakat patrilinial Alternerend (Meilan Fordana, 2013).
Mirza Yanwar, pembagian harta waris pada masyarakat islam adat lampung pepadun  abung  siwo  migo  menurut  perspektif  hukum  islam  (kecamatan  kotabumi, kabupaten lampung utara ). Dalam sistem kewarisan Adat Lampung Pepadun anak tertua  sebagai  pengganti  orang  tua  yang  telah  meninggal  bukanlah  pemilik  harta peninggalan  secara  perseorangan,  ia  hanya  berkedudukan  sebagai  penguasa, sebagai  pemegang  mandat  orang  tua  yang  dibatasi  oleh  musyawarah  keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarganya.
Penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  jenis  (liberary  reseach)  yaitu  suatu kajian  yang  digunakan  dengan  pendekatan  sosio-filosofis  terhadap  nilai  adat masyarakat Lampung, adapun suamberdata primer adalah informasi dan beberapa data aktual lainnya, sedangkan data skundernya dalah isu-isu yang mendukung data primer  sersebut.  Artinya  penelitian  ini  akan  menggali  makna  yang  tersirat  pada penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, Setelah data tersebut diolah, kemudian  dapat  dianalisis  dengan  menggunakan  cara  berfikir  induktif,  yaitu berangkat  dari  fakta-fakta  atau  peristiwa-peristiwa  yang  kongkrit  dan  tarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  yaitu  metode  untuk menggambarkan  suatu  penelitian,  sesuai  dengan  namanya  penelitian  ini  memiliki tujuan  untuk  memberikan  deskripsi,  penjelasan  dan  juga  validasi  mengenai fenomena yang sedang diteliti.  kemudian data yang terkumpul kemudian dianalisis dan  diinterpretasi  sehingga  metode  ini  sering  disebut  metode  penelitian  analitik. Ciri  mendasar  dari  metode  ini  adalah  bahwa  lebih  memusatkan  diri  pada pemecahan  masalah-masalah  aktual.  Analisis  yang  digunakan  adalah  analisis kualitatif  jenis  penelitian  kualititatif  memiliki  sifat  deskritif  yaitu  yaitu  berbentuk penjabaran,  uraian,  penjelasan  yang  kemudian  dapat  dianalisis,  yaitu  dengan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024)   1784 - 1797  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6644
menganalisi  bahan-bahan  hukum  yang  penulis  dapatkan.  dengan  kajian kepustakaan  dan  dikaitkan  dengan  bagaimana  sistem  pembagian  waris  patrilineal Pada masyarakat adat lampung Dalam perspektif maslahah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Masyarakat Adat Lampung
Berdasarkan  sejarah  Suku  Lampung  pada  awalnya  dari  daerah  Sekala Brak  Pagaruyung  yang  terletak  di  daerah  Belalau  di  kaki  Gunung  Pesagi  di sebelah  selatan  Danau  Ranau  Krui.  Bersumber  dari  beberapa  kebuayan  yang kemudian  menyebar  merantau  ke  berbagai  daerah  yang  sekarang  disebut dengan  daerah  lampung.  Dalam  penyebarannya  kelompok  masyarakat  ini membangun  masyarakat  dengan  dipimpin  oleh  seorang  kepala  suku  yang digelari  Ratu  yang  struktur  sosialnya  masih  sangat  sederhana  yaitu  hanya berdasarkan keturunan semata. Kemudian setelah mengalami perpecahan dari dalam  masyarakat  itu  sendiri,  pihak-pihak  yang  memiliki  pemikiran  berbeda kembali menyebar dan membangun wilayah-wilayah baru yang dipimpin oleh para Umpu yang selanjutnya digelari Menak. Hal tersebut terjadi setelah Banten masuk  dan  mempengaruhi  struktur  sosial  Masyarakat  (Soerjono  Soekanto, 2012).
Bagi  masyarakat  daerah  atau  suku  lampung,  umumnya  menganggap suatu  peristiwa  yang  sangat  besar  pengaruhnya  dalam  segala  ruang  lingkup hukum  adat  adalah  perkawinan.  (Slamet  Abidin  dan  Aminuddin  ,  1999). Perkawinan  bukan  saja mempengaruhi  daerah atau suku  lampung  saja,  tetapi juga  masalah  yang  fundamentil  sifatnya,  di  dalam  menarik  garis  keturunan batasan/hak, kewajiban terhadap orang tua, istri, anak-anaknya sebagai akibat dari suatu perkawinan. Ditambah lagi masalah kekerabatan/kekeluargaan yang tidak bisa diabaikan termasuk  juga dalam hal ini mengenai pewarisan, karena menyangkut martabat dan harga diri masyarakat hukum adat dilingkungannya. Adat  perkawinan  dalam  lingkungan  masyarakat  adat  lampung,  secara garis  besar  dibagi  menjadi  tiga  macam  bentuk  perkawinan  dengan  berbagai jenis, variasi yang dipakai di wilayah masing-masing (Sabaruddin, 2014).
Pertama ,  Perkawinan  Jujur,  Pada  masyarakat  lampung  dengan  sistem kekerabatan patrilineal mengutamakan garis laki-laki berlaku adat perkawinan jujur,  di  mana  setelah  perkawinan  istri  melepaskan  kewargaan  adat  dari kerabat bapaknya dan memasuki kewargaan adat suaminya. Dalam hal ini hak dan  kedudukan  suami  lebih  tinggi  dari  hak  dan  kedudukan  istri.  Dengan diterimanya  uang  jujur  oleh  pihak  perempuan,  berarti  setelah  perkawinan  si perempuan akan berpindah kedudukannya dari anggota kekerabatannya untuk masuk kekerabatan laki-laki, selama si perempuan mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu. Baik pribadi maupun harta benda yang di bawa, akan tunduk pada  hukum  adat  pihak  suami,  termasuk  mengenai  barang  yang  disebut binatok,  yaitu  barang  bawaan  istri.  Jadi  dengan  pembayaran  uang  jujur, maksudnya  tidak  berarti  hubungan  biologis  antara  pihak  perempuan  dengan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
orang  tua  serta  kerabatnya  putus  sama  sekali,  hanya  saja  si  perempuan mengutamakan kepentingan kekerabatan pihak suami.
Kedua, Perkawinan  Semanda,  Perkawinan  Semanda,  adalah  bentuk perkawinan tanpa pembayaran uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah  perkawinan  si  pria  harus  menetap  dipihak  kekerabatan  istri  atau bertanggung  jawab  meneruskan  keturunan  wanita  dipihak  istri.  Adakalanya walaupun tidak adanya pembayaran jujur, namun pihak pria harus memenuhi permintaan  uang  atau  barang  dari  pihak  wanita.  Perkawinan  semanda  dalam arti  sebenarnya,  adalah  perkawinan  di  mana  suami  setelah  perkawinan menetap  dan  berkedudukan  dipihak  istri  dan  melepaskan  hak  kedudukannya dipihak  kerabatnya  sendiri  (Hilman  Hadikusuma,  1990).  Jadi  di  dalam melakukan perbuatan hukum antara suami dan istri dalam sistem perkawinan semanda tidak berimbang. Walaupun yang nampak keluar adalah suami, namun dikarenakan pengaruh istri lebih besar daripada suami, maka kedudukan suami lebih rendah dari istri, hal mana akan nampak dalam kekerabatan adat dipihak istri, di mana suami hanya bertindak sebagai pembantu pelaksana, sedangkan kekuasaan adat berada ditangan kerabat istri.
Ketiga, Perkawinan  Bebas  (tanpa  keharusan  pindah  klan),  Bentuk perkawinan  ini  tidak  sama  dengan  perkawinan  jujur  dan  semanda  yang memakai  uang  pengilui  (permintaan),  karena  perkawinan  ini  benar-benar bersifat  khasan  sanak  (inisiatif  anak),  artinya  ikatan  perkawinan  mereka  atas kehendak bujang gadis itu sendiri, yang menginginkan pihak bujang dan gadis bebas menentukan pilihan dan kedudukannya kelak setelah perkawinan.

## B. Hukum Waris Adat Lampung
Hukum waris adat lampung secara umum dapat dimaknai sebagai hukum adat  yang memuat  garis-garis  ketentuan  tentang sistem  dan  azas-azas  hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta proses peralihan harta waris  kepada  ahli  waris.  Dengan  kata  lain  hukum  waris  adat  adalah  hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Makna di atas sesuai dengan beberapa pengertian hukum waris adat menurut para ahli, yaitu antara lain:
Menurut Ter Haar : “Hukum waris adat merupakan aturan-aturan hukum yang memuat cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta  kekayaan  yang  berwujud  dan  tidak  berwujud  dari  generasi  pada generasi” (Hilman Hadikusuma, 2003).
Menurut Soepomo : “Hukum adat waris berisi peraturan-peraturan yang mengatur  proses  meneruskan  serta mengoperkan barang-barang  harta  benda dan  barang-barang  yang  tidak  berwujud  benda  dari  suatu  angkatan  manusia kepada  turunannya,  oleh  karena  itu  hukum  waris  itu  memuat  ketentuan- ketentuan  yang  mengatur  cara  penerusan  dan  peralihan  harta  kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya". Menurut  Wirjono:  “Pengertian  warisan  ialah,  bahwa  warisan  itu  adalah soal  apakah  dan  bagaimanakah  berbagai  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
tentang  kekayaan  seseorang  pada  waktu  ia  meninggal  dunia  akan  beralih kepada  orang  lain  yang  masih  hidup”,  Jadi  warisan  menurut  Wirjono  adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak  kesulitan  sebagai  akibat  dari  wafatnya  seorang  manusia,  di  mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta."
Hukum waris adat lampung merupakan salah satu hukum yang bercorak komunal  dan  secara  umum  Tidak  mengenal “Legitieme  portie ”,  hal  ini  sesuai dengan  teori  hukum  waris  adat  sebagai  salah  satu  hukum  yang  menetapkan dasar persamaan hak. yang dimaksud dengan hak dalam hal ini yaitu hak untuk diperlakukan  sama  oleh  kedua  orangtuanya  dalam  proses  mewariskan  harta benda  keluarga.  Dalam  pembagian  harta  waris  perlu  meletakkan  dasar-dasar kerukunan pada proses pelaksanaan peralihan harta warisan kepada ahli waris, agar  proses  tersebut  berjalan  secara  rukun  dan  damai  dengan  tetap menginduksikan  kondisi-kondisi  khusus  dari  setiap  waris.  Pembagian  harta warisan pada dasarnya harus dihindarkan dari unsur paksaan kepada para ahli waris. Harta warisan menurut hukum waris adat lampung sama halnya dengan harta  warisan  menurut  hukum  adat  pada  umumnya  yaitu  tidak  merupakan kesatuan  yang  dapat  dinilai  harganya,  tetapi  merupakan  satu-kesatuan  yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya.  Harta  yang  tidak  terbagi  adalah  milik  bersama  para  waris,  harta tersebut  tidak  bisa  dimiliki  secara  perseorangan  oleh  para  waris.  Akan  tetapi harta tersebut dapat dipakai dan dinikmati hasilnya berdasarkan musyawarah bersama.  Harta  warisan  adat  yang  tidak  terbagi  ini  dapat  digadaikan  apabila keadaan  sangat  mendesak,  hal  tersebut  harus  melalui  persetujuan  para  tetua adat dan para anggota kerabat yang bersangkutan. Proses meminta persetujuan tersebut  berlaku  pula  bagi  harta  yang  terbagi  apabila  ingin  dialihkan  kepada pihak  lain  dengan  cara  apapun.  Hukum  waris  adat  lampung  tidak  pula  luput dari  berlakunya  asas-asas  hukum  yang  merupakan  nilai-nilai  yang  ditarik berdasarkan  falsafah  pancasila  sebagai  pandangan  hidup  bangsa  indonesia.
Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :  ( Dewi Wulansari , 2010). Azas  ketuhanan  dan  pengandalian  diri,  Azas  kesamaan  hak  dan  kebersamaan hak , Azas kerukunan dan kekeluargaan, Azas musyawarah dan mufakat , Azas keadilan.
Sebagaimana  dalam  teorinya  bahwa  hukum  waris  adat  sangat dipengaruhi  oleh  hubungan  kekerabatan  pada  sistemnya,  maka  dalam  hukum waris  adat  lampung  juga  sangat dipengaruhi  oleh  hubungan  kekerabatan dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat itu sendiri sejak dahulu secara turun-temurun.
Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu: (Muhammad Ali Ash-Shabuni , 2013 ). Pertama, Sistem Patrilineal, yaitu  sistem  keturunan  ditarik  menurut  garis  bapak,  dimana  kedudukan  pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan. Sistem inilah  yang berkembang didalam lingkungan masyarakat adat lampung secara umum  dan  secara  hukum  adatnya. Kedua, Sistem  matrilineal,  yaitu  sistem

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
keturunan  yang  ditarik  menurut  garis  ibu,  dimana  kedudukan  wanita  lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan. Ketiga, Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan ditarik menurut garis orang tua, atau  menurut  garis  dua  sisi  (bapak-ibu),  dimana  kedudukan  pria  dan  wanita tidak dibedakan didalam pewarisan.

## C. Pelaksanaan Waris Masyarakat Adat Lampung Saibatin
Sistem Kekerabatan yang dipakai oleh masyarakat adat lampung saibatin yaitu  sistem  kekerabatan  Patrilineal  yang  mengikuti  pihak  kekerabatan  laki- laki/ayah. keturunan yang ditarik melalui garis keturunan laki-laki dan diambil yang  tertua  sebagai  penerus  ayah  dalam  keadatan.  Hukum  waris  tersebut dikenal dengan sistem Jenjang Menurun dari pihak kerabat bapak ke anak laki- laki, sedangkan  anak  perempuan  tidak  berhak  mewaris.  Pelaksanaan  waris  di masyarakat  adat  lampung  saibatin  pada  dasarnya  secara  hukum  tidak  jauh berbeda  dengan masyarakat adat lampung pepadun. Pelaksanaan waris dapat terjadi  saat  pewaris  masih  hidup  dan  berusia  lanjut  dengan  penerusan  atau pengalihan  hak  dan  kewajiban.  Serta  dengan  cara  penunjukan  atau  cungan, dimana  hak-hak  dan  harta  tertentu,  berpindahnya  penguasaan  dan pemilikannya  baru  berlaku  dengan  sepenuhnya  kepada  ahli  waris  setelah pewaris wafat.
Pelaksanaan  waris  pada  masyarakat  adat  lampung  saibatin  sangat dipengaruhi oleh sifat anak penyimbang, apabila anak ini merupakan anak yang dapat  bertanggung  jawab  serta  memegang  amanah  yang  ditinggalkan  orang tuanya,  baik  sebelum  orang  tuanya  wafat  maupun  setelah  wafat,  maka  anak penyimbang  tersebut  dapat  mempertahankan  keutuhan  dan  kerukunan keluarga  sampai  semua  adik-adiknya  selesai  dinikahkan  dan  berumah  tangga serta  dapat  berdiri  sendiri.  Begitu  pula  dengan  orang  tua  yang  ditinggalkan apabila salah satunya masih hidup dapat terpelihara dengan baik masa tuanya dan diurus dengan penuh tanggung jawab sama halnya dengan masyarakat adat lampung pepadun.
Berbeda  dengan  masyarakat  adat  lampung  pepadun,  walaupun  anak penyimbang  tersebut  berkelakuan  tidak  baik  tetap  kedudukannya  dia sebagai anak  penyimbang.  Keburukan  perilakunya  dapat  ditutupi  dengan  membayar denda adat sebagaimana ditentukan oleh para pemuka adat setempat. dengan masyarakat  adat  lampung  pepadun  tidak  ditentukan  kapan  waktu  harta warisan itu akan dialihkan atau diteruskan. Begitupula dengan siapa pihak yang berhak  memimpin  dalam  proses  penerusan  harta  warisan,  selama  pengalihan warisan dapat berjalan dengan baik, rukun, dan damai diantara para ahli waris, serta  masing-masing  telah  sepakat  dengan  pilihan  untuk  meneruskan  atau mengalihkan  dengan  cara  yang  telah  disepakati,  maka  tidak  perlu  adanya campur tangan dari pihak ketiga. Selain itu hukum waris adat masyarakat adat lampung  saibatin  pun  tidak  juga  melakukan  pembagian  harta-harta  terbagi dengan  cara  hitungan  matematika,  melainkan  hanya  didasarkan  atas pertimbangan  berdasarkan  wujud  benda  dan  kebutuhan  masing-masing  ahli

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
waris  bersangkutan  pada  keluarganya.  Selanjutnya  tidak  lupa  pula  kewajiban dalam  melunasi  hutanghutang  atau  pembayaran-pembayaran  yang  belum terbayar  oleh  pewaris  sebelum  warisan  dialihkan  atau  diteruskan  menjadi prioritas yang utama.

## Pembahasan
Pembagian  Warisan  secara  adat  di  dalam  lingkungan  masyarakat  adat lampung Apabila benar-benar mengacu kepada peraturan hukum warais adat, maka anak-anak perempuan tidak akan mendapatkan bagian kecuali hibah yang diberikan pewaris semasa hidupnya. Begitu pula dengan janda yang ditinggalkan maka tidak akan  mendapatkan  hak  waris.  Pembagian  warisan  di  masyarakat  adat  lampung. hanya mewaris dari satu arah yaitu harta peninggalan ayah atau orangtua laki-laki saja.  Sehingga  apabila  ibu  meninggal  dunia  maka  belum  terbuka  waris  bagi  ahli waris dikeluarga itu dan seorang istri pula tidak ada hak waris sedangkan di dalam hukum waris Islam harta waris akan terbuka dari dua arah baik itu dari ibu ataupun ayah  ahli  waris  apabila  telah  meninggal  dunia  dan  seorang  istri  pula  berhak  atas harta waris (Muhammad Ali Ash-Shabuni,, 2013).
Pelaksanaan  pembagian  warisan  masyarakat  adat  lampung  pepadun  dan saibatan pada masing-masing daerah di atas masih belum sesuai dengan ketentuan hukum  waris  Islam.  Pembagian  waris  yang  dilaksanakan  sebagian  besar  masih hanya  memberikan  hak  waris  kepada  garis  keturunan  laki-laki  sedangkan  garis keturunan  perempuan  dikesampingkan,  walaupun  diberikan  hanya  sebatas pemberian saja dari anak laki-laki. Memang sebagian sudah ada yang membagikan pula  kepada  anak  perempuan  berupa  harta  terbagi  dengan  ketentuan  separuh bagian adik laki-laki ahli waris tertua akan tetapi belum dihitung dari keseluruhan harta  waris  melainkan  berdasarkan  kesepakatan  keluarga  yang  diputuskan  oleh anak tertua laki-laki. Sebagian ada pula yang masih belum membagi harta warisan atas dasar masih menghormati salah  satu  orangtua mereka yang masih hidup dan menyepakati  untuk  pembagiannya  dikemudian  hari  akan  menggunakan  sistem hukum  waris  Islam.  Adapun  seharusnya  dalam  hukum  waris  Islam  harta  warisan dibagikan berdasarkan firman Allah SWT yang diajarkan di dalam Al Quran, antara lain QS An-nisa ayat 7  yang a rtinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.
Ayat  diatas  memberikan  pesan  bahwa  Allah  SWT  adalah  Dzat  Yang  Maha Adil dan Bijaksana yang tidak pernah melalaikan dan mengabaikan sedikitpun hak dari hamba-hamba-Nya. Dalam hal ini Allah SWT menerangkan aturan yang sangat jelas dan sempurna mengenai pembagian setiap ahli waris dengan adil serta penuh dengan kebijaksanaan. Keadilan Allah SWT adalah nilai keadilan yang mutlak, hal ini diterapkan  dengan  tujuan  untuk  meniadakan  kedzaliman  di  kalangan  manusia. Surat  An-Nisa  ayat  7  di  atas  menjelaskan  betapa  Allah  SWT  dengan  tegas menghilangkan  bentuk  kedzaliman  yang  biasa  menimpa  dua  jenis  manusia  lemah yaitu wanita dan anak-anak. Allah SWT menyantuni keduanya dengan rahmat  dan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
kearifan-Nya  serta  dengan  penuh  keadilan.  Lalu  mengapa  Allah  SWT  menetapkan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut : Pertama, Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapapun di dunia ini. Sebaliknya kaum laki-lakilah yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang  diwajibkan  atasnya  untuk  memberi  nafkah  dari  kerabatnya. Kedua, Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh  lebih  besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian,  kebutuhan  kaum  laki-laki  untuk  mendapatkan  dan  memiliki  harta  jauh lebih  besar  dan  banyak  dibandingkan  kaum  wanita. Ketiga, Kaum  laki-laki diwajibkan  untuk  membayar  mahar  kepada  istrinya,  menyediakan  tempat  tinggal baginya,  memberinya  makan,  minum,  dan  sandang.  Dan  ketika  telah  dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, papan. Keempat, Kaum Laki-Laki  diwajibkan  atas  biaya  Pendidikan  anak,  pengobatan  jika  anak  sakit (termasuk istri) dan lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum laki- laki.  Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  sudah  cukup  jelas  betapa  Allah memuliakan  wanita  dan  anak-anak  dengan  memberikan  mereka  haknya sebagaimana  porsinya.  Bila  diperhatikan  pada  ketentuan  hukum  waris  adat lampung  sebagaimana  diuraikan  di  atas  sangat  jelas  terlihat  tidak  sesuai  dengan ketentuan Allah SWT yaitu syariat islam.
Jika ditinjau dengan teori maslahah, Maslahat atau sering disebut maslahat mursalah ,  atau  kerap  juga  disebut istislāh, yaitu  suatu  kemaslahatan  yang  tidak disinggung  oleh  syara'  dan  tidak  pula  terdapat  dalil-dalil  yang  menyuruh  untuk mengerjakan  atau  meninggalkannya,  sedang  jika  dikerjakan  akan  mendatangkan kebaikan  yang  besar  atau  kemaslahatan. Mashlahat disebut  juga  mashlahat  yang mutlak.  Karena  tidak  ada  dalil  yang  mengakui  keabsahan  atau  kebatalannya.  Jadi pembentuk  hukum  dengan  cara  mashlahat  semata-mata  untuk  mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak ke- mudharat-an dan kerusakan bagi manusia (Agus Hermanto, 2019).
Imam  Malik  sebagaimana  dinukilkan  oleh  Imam  Syatibi  dalam  kitab  al I’tisham  mendefinisikan  maslahah  mursalah  dengan  suatu  maslahah  yang  sesuai dengan  tujuan,  prinsip  dan  dalil-dalil  syara’  yang  berfungsi  untuk  menghilangkan kesempitan,  baik  yang  bersifat  dharuriyah  (primer)  maupun  hajjiyah  (sekunder). Dalam  berargumen  dengan  maslahah  mursalah  beliau  memberikan  tiga  syarat, yaitu: (Abd Al-Malik Ibn Yusuf Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini, 1400 H)
Pertama, Ada keselarasan antar maslahah mursalah yang dijadikan sebagai dasarnya dengan maqosid syariah, dan tidak menegasikan dasar tersebut serta tidak bertentangan dengan dalil qhat’i. Istilah Maqashid al-syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid al- syari'ah  tersebut,  para  ahli  teori  hukum  menjadikan  maqashid  al-syari'ah  sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Dalam teori ini prinssip  pembagian  harta  waris  menurut  suku  lampung  yang  mengedepankan prinsip patrilineal kurang tepat karna bertentangan dengan dalil qath’I yaitu pada surat  an-nisa  dijelaskan  tentang  pembagian  waris  yang  memberikan  hak  waris terhadap perempuan walaupun pembagiannya lebih banyak untuk pihak anak laki-

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
laki.  Namun  islam  sangat  memperhatikan  hak  perempuan  dalam  hal  pembagian waris.
Kedua, Adapun  inti  dari  teori maqashid  al-syari'ah adalah  untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut  adalah maslahat ,  karena  penetapan  hukum  dalam  Islam  harus  bermuara kepada m aslahat .. Maka menjadi kebutuhan yang sangat urgent agar para pembaru Islam saat ini merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang  kokoh  jika  ingin  menghasilkan  hukum  yang  komprehensif  dan  berkembang secara konsisten. Salah satu ulama yaitu Imam Asy-Syatibi merumuskan maqashid syariah  ke  dalam  5  hal  inti,  yaitu:  (Al-Syaukani,  1990).  Menjaga  Agama,  Menjaga Jiwa, Menjaga Akal, Menjaga Keturunan, Menjaga Harta.
Berdasarkan  teori  yang  dikemukakan  diatas,  penulis  berpendapat  bahwa jika waris suku adat lampung diterapkankan secara baku dengan cara memberikan hak waris sepenuhnya kepada pihak anak laki-laki tertua dengan mengesampingkan hak  anak  perempuan  untuk  mendapatkan  hak  katas  warisnya  maka  penulis berpendapat hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Karena di era modern  hari  ini  dimana  prinsip-prinsip  kesetaraan  gender  mulai  digaungkan dengan mempersamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, pada hari ini banyak perempuan bisa lebih mandiri dari pada laki-laki, bisa lebih mampu untuk menejemen asset dan keuangan.
Ketiga, Dapat diterima akal, terjadi sifat-sifat yang selaras dan rasional, serta dapat  diterima  oleh  kelompok  yang  rasional.  Sepanjang  segala  sesuatu  itu diputuskan  secara  musyawarah  dan  kekeluargaan  dan  diterima  dengan  rasional oleh  semua  pihak  maka  hal  tersebut  sudah  mengedepankan  prinsip-prinsip maslahah.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  tentang  hasil  penelitian  serta  pembahasan  mengenai system  pembagian  waris  patrilineal  pada  masyarakat  adat  lampung  dalam perspektif maslahah penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
Pembagian  Warisan  secara  adat  di  dalam  lingkungan  masyarakat  adat lampung Apabila benar-benar mengacu kepada peraturan hukum waris adat, maka anak-anak perempuan tidak akan mendapatkan bagian kecuali hibah yang diberikan pewaris semasa hidupnya. Berdasarkan teori maslahah, jika pembagian waris  adat Lampung  diterapkankan  secara  baku  dengan  cara  memberikan  hak  waris sepenuhnya kepada pihak anak laki-laki tertua dengan mengesampingkan hak anak perempuan untuk mendapatkan hak atas warisnya maka hal tersebut tidak sesuai dengan  prinsip  kemaslahatan.  Karena  di  era  modern  hari  ini  banyak  perempuan bisa lebih mandiri dari pada laki-laki, bisa lebih mampu untuk menejemen asset dan keuangan. Jika harta waris diberikan sepenuhnya kepada laki-laki ada potensi untuk abuse  of  power  jika  anak  laki-laki  yang  menerima  waris  tersebut  mempunyai attitude yang kurang baik. sehingga hal tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang  seimbang  sebagaimana  Firman  Allah  SWT  yang  dijelaskan  dalam  Al-Quran

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
tentang beberapa ketentuan hukum waris untuk kemaslahatan umat manusia baik laki-laki ataupun perempuan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abd Al-Malik Ibn Yusuf Abu Al-Ma’ali Al-Juwaini, Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh 1 , Kairo, Dar Al-Anshar, 1400 H.
Al Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, Edisi Terbaru Revisi Tahun 2004, CV. Al Waah, Semarang,
Al-Syaukani, Irsyad Al Fuhul Illa Tahqiq Al-Eal Min ‘Ilm Al Ushul, Beirut Libanon, Dar Al-Fikr,
Dewi  Wulansari, Hukum  Adat  Indonesia  Suatu  Pengantar ,  PT.  Refika  Aditama, Bandung, 2010.
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat , P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung,
Hilman  Hadikusuma, Masyarakat  dan  Adat  Budaya  Lampung ,  Mandar  Maju, Bandung, 1989,
Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 2003,
Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 2003,
M.  Adnan  Bahsan,  Zulchilal  Bahsan  dan  Badri  Bahsan, Pelestarian  Nilai-Nilai  Adat dan Upacara Perkawinan Adat Lampung Pesisir . 1982. Meilan Fordana, Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Lampung Saibatin Ditinjau Dari  Hukum  Islam  Di  Kecamatan  Pagelaran  Kabupaten  Peringsewu  Provinsi Lampung. Bengkulu, 2013 Muhammad  Ali  Ash-Shabuni, Hukum  Waris  Dalam  Islam,  Jawa  Barat ,  PT.  Fathan Prima Media, 2013,
Muhammad  Ali  Ash-Shabuni, Hukum  Waris  Dalam  Islam,  Jawa  Barat ,  PT.  Fathan Prima Media, 2013,
R.  Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Warisan  di  Indonesia ,  Sumur  Bandung,  Jakarta, 1980,
Sabaruddin SA, Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir, Pemerintahan, Adat Istiadat, Sastra,  Bahasa,  Untuk  Perguruan  Tinggi  dan  Umum ,  Buletin  Way  Lima Manjau, Jakarta,
Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 1999) Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia ,PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Suku  Lampung,  Diakses  pada  http://id.wikipedia.org,  pada  tanggal  13  September 2022, pukul 03:53 WIB.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## Jurnal
Agung Tri Nugroho, Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung , Sabda Volume 14, Nomor 1, juni 2019
Agus  Hermanto  dkk, Prinsip  Piil  Pasenggiri  Dan  Moderasi  Dai  Kamtibmas  Wilayah Lampung , JAWI, ISSN:2622-5522 (p); 2622-5530 (e), Agus  Hermanto ,  Eksistensi  Konsep  Maslahat  Terhadap  Paradigma  Fikih  Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri, NIZHAM, Vol. 7, No. 02 Juli- Desember 2019
Ahmad Isnaeni & Kiki Muhammad Hakiki, Simbol Islam dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun ,Kalam, volume 10, Nomor 1, Juni 2016
Ali  Imron, Perubahan  Pola-Pola  Perkawinan  Pada  Masyarakat  Lampung  Saibatin,
Ja ntro, Vol. 22 No. 01, Juni 2020
Atiansya  Febra  dkk, Sistem  Pewarisan  Masyarakat  Adat  Saibatin  Dalam  Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki ,Ojs/PKP
Bunyana Shalihin dkk, The Basic Values Of Pi’il Pusenggighi in the Kuntara Rajaniti Jugul Muda Law , Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam. Claudia  Amanda  dkk, Sebambangan  dan  Eksistensinya  Bagi  Masyarakat  Muslim,
Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8 (5) (2021): 923-930
Farida Ariyani dkk, Ngejuk-Ngakuk Dalam Bingkai Adat Perkawinan Lampung-Jawa , Kejawen, Jurnal Kebudayaan Jawa. Volume 1, Nomor 2, 2021
Zuhraini, Perempuan dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Saibatin , Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)