## Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan: Mampukah Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi?
Tax Knowledge and Sanctions: Can I Affect Individual Tax Compliance?
Muhammad Fahrisal 1 , Dewi Anggraini 2 , Ani Siska MY 3 1,2,3 (Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia) anisiskamy961989@gmail.com DOI: 10.55963/jraa.v9i3.500
Abstrak :  Menurut  Direktorat  Dirjen  Pajak  (DJP)  kendala  dalam  memenuhi  target  penerimaan  pajak  dari tahun ke tahun adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak wajib pajak. Kepatuhan sebagai variabel dependen  di  PT.  Dipo  Internasional  Pahala  Otomotif.  Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh jasa timbal balik yang dapat langsung ditunjukkan dan  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  negara.  Metode  penelitian  ini  adalah  penelitian  survei menggunakan  regresi  multivariat  dan  alat  pengolahan  data  adalah  SPSS  versi  25.  Populasi  dalam penelitian  ini  adalah  seluruh  karyawan  PT.  Dipo  Internasional  Pahala  Otomotif  dengan  pengambilan sampel menggunakan saran Roescoe dengan sampel sebanyak 50 Responden. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  dan  sanksi  perpajakan  secara  parsial  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  pada  PT  Dipo  Internasional  Pahala  Otomotif. Secara  simultan  variabel  independen  yang  terdiri  dari  pengetahuan  perpajakan  dan  sanksi  perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT Dipo Internasional Pahala Otomotif.
Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak
Abstract :  According  to  the  Directorate  General  of  Taxes  the  obstacle  in  meeting  the  tax  revenue  target from  year  to  year  is  the  low  level  of  taxpayer  compliance.  Compliance  as  the  dependent  variable  at  PT. Dipo Internasional Pahala Automotive. Taxes are people's contributions to the state treasury based on law by  not  obtaining  reciprocal  services  that  can  be  directly  shown  and  used  to  pay  state  expenses.  This research  method  is  survey  research  using  multivariate  regression  and  the  data  processing  tool  is  SPSS version  25.  The  population  in  this  study  are  all  employees  of  PT.  Dipo  Internasional  Pahala  Automotive with  sampling  using  Roescoe's  suggestion  with  a  sample  of  50  respondents.  The  results  of  hypothesis testing show that tax knowledge and tax sanctions partially have a significant effect on individual taxpayer compliance  at  PT.  Dipo  Internasional  Pahala  Otomotif.  Simultaneously  the  independent  variables consisting  of  knowledge  of  taxation  and  tax  sanctions  have  a  significant  effect  on  individual  taxpayer compliance at PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif
Key words: Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Sanctions

## PENDAHULUAN
Kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  tepat  waktu  akan  mempengaruhi  tinggi rendahnya  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Permasalahan  yang  sering  terjadi  berkaitan dengan  pungutan  pajak  ini  yakni  masih  banyaknya  masyarakat  yang  tidak  mau  memenuhi kewajiban  pajaknya,  atau  dengan  kata  lain  masih  banyaknya  tunggakan  pajak.  Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup  rendah.  Sebelum  memahami  lebih  jauh  mengenai  ketidakpatuhan  pajak  di  Indonesia, ada baiknya terdapat suatu pemahaman awal mengenai situasi perpajakan di Indonesia.
Gambar 1. Tax Ratio Indonesia 2015-2019 Sumber: (https://www.kemenkeu.go.id)
Berdasarkan  gambar  1  dapat  dilihat  Indonesia  masih  berkutat  pada  permasalahan  rendahnya penerimaan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari target rencana strategis sekitar 12%-16% yang sebelumnya  sudah  di  tentukan  oleh  pemerintah  tetapi  realisasi  rasio  penerimaan  perpajakan ( tax ratio ) untuk tax ratio indonesia di tahun 2015-2019 hanya berada dalam kisaran 10%-12%. Sementara,  rata-rata  di  negara  maju  sekitar  34,8%  dan  negara  berkembang  lainnya  berkisar antara 16%-18%.
Kesadaran  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajibannya  masih  rendah,  baik  untuk  melaporkan surat  pemberitahuan  maupun  membayar  pajak.  Kondisi  ini  pun  membuat  penerimaan  negara menjadi  tidak  maksimal.  Penerimaan  negara  sendiri,  85,65%  berasal  dari  pajak.  Jika penerimaan  bisa  melebihi  porsi  itu,  pembangunan  di  Indonesia  bisa  lebih  optimal  dan  tercipta keadilan bagi semua lapisan masyarakat (https://www.kemenkeu.go.id).
Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan  baik  itu  soal  tarif  pajak  berdasarkan  undang-  undang  yang  akan  mereka  bayar maupun  manfaat  pajak  yang  akan  berguna  bagi  kehidupan  mereka  (Utomo,  2011). Penguasaan  terhadap  peraturan  perpajakan  bagi  wajib  pajak  akan  meningkatkan  kepatuhan kewajiban perpajakan.
Bagi wajib pajak yang sudah mengetahui dan memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan dapat  langsung  mengunjungi webite  e-fillin g  untuk  melapor.  Akan  tetapi,  masih  banyak masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai karyawan swasta maupun negeri, khususnya wajib pajak orang pribadi, belum mengetahui tentang pelaporan pajak. Potensi Perpajakan Indonesia sangatlah besar, namun belum tergarap optimal. Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Tahun 2019
Keterangan Wajib Pajak Orang Pribadi Jumlah WP OP Karyawan Non Karyawan Penduduk di Indonesia yang bekerja 131 juta WP OP yang terdaftar wajib menyampaikan SPT PPh 13,81 juta 3,04 juta 16,85 juta WP  OP  yang  sudah  menyampaikan SPT PPh 10,11 juta 2,29 juta 12,40 juta Rasio tingkat kepatuhan 72,49% 66,74% Wajib pajak orang pribadi Bayar 510 ribu 510 ribu
Sumber: https://www.pajak.go.id
Berdasarkan  tabel  1  hingga  tahun  2019,  penduduk  Indonesia  yang  bekerja  yaitu  131  juta sedangkan  data  DJP  menunjukkan  rasio  kepatuhan  penyampaian  surat  pemberitahuan  (SPT) tahunan  pajak  penghasilan  (PPh)  per  akhir  2019  mencapai  73%  .  Hal  ini  lebih  baik dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  di  mana  rasio  kepatuhan  tercatat  mencapai  71%. Meski demikian, capaian  tahun  ini masih lebih rendah dibandingkan dengan target awal  tahun yang mencapai 80%.  Berdasarkan data tersebut, ditemukan bahwa  wajib pajak (WP) terdaftar
wajib  SPT  mencapai  18,33  juta  WP,  meningkat  dibandingkan  dengan  2018  yang  mencapai 17,65 juta WP.
Usaha  memaksimalkan  penerimaan  pajak  tidak  dapat  hanya  mengandalkan  peran  dari  ditjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Dalam hal ini PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif yang terdaftar sebagai wajib pajak badan di  KPP  Tanah  Abang  Dua  mempunyai  kewajiban  selain  sebagai  wajib  pajak  juga  wajib  untuk menyetorkan  pajak  yang  dipungut  atau  di  potong  dari  penghasilan  karyawannya.  PT.  Dipo Internasional Pahala Otomotif sendiri setiap tahun menerima surat pemeriksaan dari KPP untuk menguji  apakah  PT.  Dipo  Internasional  Pahala  Otomotif  sudah  melaksanakan  kewajiban perpajakan  berdasarkan  undang-undang  perpajakan  yang  berlaku  khususnya  dalam  hal  ini dalam  pemungutan  PPh  21  atas  penghasailan  karyawan.  Pengetahuan  perpajakan,  sanksi perpajakan  dan  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  faktor  penting  untuk  meningkatkan penerimaan pajak. Perlu untuk mempelajari faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara intensif, khususnya wajib pajak orang pribadi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  tujuan  dari  penelitian  adalah  untuk  menganalisis  pengetahuan perpajakan,  sanksi  perpajakan,  dan  kepatuhan  wajiab  pajak  yang  dibatasi  hanya  pada  wajib pajak pribadi di PT. Dipo International Pahala Otomotif.

## TINJAUAN LITERATUR
Mardiasmo  (2016)  mendefinisikan “pajak  adalah  iuran  rakyat  ke  kas  negara  berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluar an  umum”. Definisi  pajak  menurut  undang-undang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan  (KUP) adalah  “kontribusi  wajib  kepada  Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.
Pengetahuan  adalah  hasil  tahu  manusia  terhadap  sesuatu,  atau  segala  perbuatan  manusia untuk  memahami  suatu  obyek  tertentu  yang  dapat  berwujud  barang-barang  baik  lewat  akal, dapat  pula  obyek  yang  dipahami  manusia  berbentuk  ideal,  atau  yang  bersangkutan  dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah  iuran rakyat kepada  kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Mardiasmo (2016). Jadi  kesimpulannya,  pengetahuan  perpajakan  adalah  kemampuan  seorang  wajib  pajak  dalam mengetahui  peraturan  perpajakan  baik  itu  soal  tarif  pajak  berdasarkan  undang-undang  yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.
Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  ditaati/dipatuhi.  Atau  bisa  dengan  kata  lain  sanksi perpajakan  merupakan  alat  pencegah  ( preventif )  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan.  Dalam  undang-undang  perpajakan  dikenal  dua  macam  sanksi,  yaitu  sanksi administrasi  dan  sanksi  pidana.  Ancaman  terhadap  pelanggaran  suatu  norma  perpajakan  ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan  sebagai  tunduk,  taat  dan  patuhnya  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  hak  dan kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  undang-undang  perpajakan  yang  berlaku  (Rahayu, 2010).  Hasil  penelitian  sebelumnya  Nanik  Ermawati  (2018)  yang  berjudul  pengaruh pengetahuan  perpajakan,  ketegasan  sanksi  pajak  dan tax  amnesty terhadap  kepatuhan  wajib pajak  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  pengetahuan  perpajakan,  ketegasan  sanksi  pajak dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kanwil DJP Daerah Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  &  Elfin  Siamena,  Harijanto  &  Jessy  D.L  Warogan  (2017)  yang
berjudul pengaruh sanksi perpajakandan kesadaran wajib pajak terjadap kepatuhan wajib pajak orang  pribadi  di  Manado  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kerangka Pemikiran

## Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah
H1:  Diduga  pengetahuan  perpajakan  dan  sanksi  perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi;  H2:  Diduga  sanksi  perpajakan  berpenagruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi;  H3:  Diduga  pengetahuan  perpajakan berpenagruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## METODE PENELITIAN
Objek  penelitian  yang  menjadi  fokus  penulis  dalam  melakukan  penelitian  ini  yaitu  karyawan yang  bekerja  dan  telah  mempunya  NPWP  pada  perusahan  PT.  Dipo  Internasional  Pahala Otomotif Cabang Gatot Subroto Jakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan yang  bekerja  di  perusahaan  PT.  Dipo  Internasional  Pahala  Otomotif.  Jumlah  karyawan  yang bekerja di PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif adalah 329 populasi. Tidak semua karyawan ini  menjadi  obyek  pajak  dalam  penelitian  ini  karena  keterbatasan  waktu  dan  biaya.  Metode pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  secara probability  sampling yaitu simple random sampling .
Penelitian  ini  terdiri  dari  dua  variabel  bebas  dan  satu  variabel  terikat.  Variabel  bebas  atau independen  dalam  penelitian  ini  adalah  pengetahuan  perpajakan  dan  sanksi  perpajakan. Pengetahuan  perpajakan  merupakan  kemampuan  seorang  wajib  pajak  dalam  mengetahui peraturan  perpajakan  baik  itu  soal  tarif  pajak  berdasarkan  undang-undang  yang  akan  mereka bayar  maupun  manfaat  pajak  yang  akan  berguna  bagi  kehidupan  mereka  (Utomo,  2011). Diukur  dengan  menggunakan  skala liker t  lima  poin.  Sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan bahwa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  ditaati atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah ( preventif ) agar  wajib pajak  tidak  melanggar  norma  perpajakan.  Varibel  bebas  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan menggunakan skala likert lima poin.
Variabel  terikat  atau  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  kepatuhan  wajib  pajak  yang  diukur dengan  menggunakan  empat  poin  skala likert .  Kepatuhan  wajib  pajak  adalah  persepsi  dari wajib  pajak  terhadap  Pengetahuan  perpajakan  dan  sanksi  perpajakan  pada  PT.  Dipo Internasional Pahala Otomotif.
Teknik analisis instrumen menggunakan : (1) Uji validatis, penetuan validitas tes menggunakan korelasi  point  biserial.  (2)  Uji  reliabiltas,  menggunakan  uji cronbach’s  alpha untuk  menguji apakah  sampel  penelitian  dari  populasi  berdistribusi  normal  atau  tidak  (3)  Uji  asumsi  klasik, dalam  penelitian  ini  uji  asumsi  klasik  digunakan  adalah  uni  normalitas.  (4)  Regresi  linear berganda,  teknik  analisis  regresi  berganda  digunakan  untuk  menyimpulkan  secara  langsung mengenai  pengaruh  masing-masing  variabel  bebas  yang  digunakan  secara  parsial  ataupun
Pengetahuan
Perpajakan
(X1) Sanksi Perpajakan (X2) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) H1 H3
secara bersama-sama. Sedangkan pengujian hipotesis yang digunakan adalah (5) uji simultan (F-test),  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel-  variabel  bebas  secara  keseluruhan terhadap  variabel  terikat.  (6)  Uji  parsial  (t-test),  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel independen (X) secara Individu berpengaruh seignifikan terhadap variabel dependen (Y). Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian
Variabel Indikator Skala Ukur Pengetahuan Perpajakan (X1) (Silfiani, 2016) 1.  Fungsi pajak terhadap wajib pajak. 2.  Peraturan pajak. 3.  Pendaftaran  sebagai wajib pajak. 4.  Tata cara pembayaran pajak. 5.  Tarif pajak. Ordinal Sanksi Perpajkan (X2) Rahayu (2017) 1.  Pemahaman wajib pajak  terhadap  sanksi perpajakan. 2.  Kepatuhan wajib pajak  terhadap  sanksi perpajakan. Ordinal Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Peraturan  Menteri  Keuangan No. 74/PMK.03/2012) Roy (2015) 1.  Tepat waktu. 2.  Tidak memiliki tunggakan pajak. 3.  Laporan keuangan.
4.  Menyelenggarakan pembukuan dua tahun
terakhir.
5.  Tidak  pernah  dijatuhi
hukuman perpajakan Ordinai
Sumber: Data diolah

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengetahuan  perpajakan  dibagi  menjadi  enam  pernyataan.  Hasil  kuisioner  yang  disebarkan kepada  50  responden  mendapatkan  hasil  jumlah  skor  548  menjawab  sangat  setuju,  384 menjawab  setuju,  64  menjawab  tidak  setuju  dan  3  menjawab  sangat  tidak  setuju.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab setuju jika pengetahuan wajib pajak merupakan  salah  satu  variabel  dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  di  PT  Dipo Internasional  Pahala  Otomotif.  Sanksi  perpajakan  dibagi  juga  dalam  enam  pernyataan  Hasil penelitian  menunjukkan  jumlah  skor  464  menjawab  sangat  setuju,  375  menjawab  setuju,  106 menjawab tidak setuju dan 6 menjawab sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab sangat setuju jika sanksi pajak merupakan salah satu variabel dalam meningkat kepatuhan  wajib pajak  di PT Dipo Internasional  Pahala Otomotif. Kepatuhan wajib  pajak  juga  dibagi  menjadi  enam  pernyataan.  Hasil  penelitian  menunjukkan    jumlah  skor 636 menjawab sangat setuju, 330 menjawab setuju, 56 menjawab tidak setuju dan 3 menjawab sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab sangat setuju.
Tabel 3 menunjukkan hasil uji normalitas,  dari hasil uji dapat diketahui bahwa  nilai signifikansi ( asymp.sig  2-  tailed )  sebesar  0,200.  Karena  signifikansi  lebih  dari  0,05  (0,200  >  0,05),  maka nilai residual tersebut telah normal.
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual N 50 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 1,92480319 Most Extreme Differences Absolute ,078 Positive ,070 Negative -,078 Test Statistic ,078 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d
Sumber: Hasil oleh peneliti (2021), SPSS versi 25
Teknik  analisis  regresi  berganda  dipilih  untuk  digunakan  pada  penelitian  ini  karena  teknik regresi  linear  berganda  dapat  menyimpulkan  secara  langsung  mengenai  pengaruh  masing- masing variabel bebas yang digunakan secara bersama-sama yang ditunjukkan pada tabel 4. Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji-t)
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Beta t Sig. B Std. Error 1  (Constant) 3,962 2,686 1,475 ,147 Pengetahuan Perpajakan ,453 ,123 ,439 3,694 ,001 Sanksi Perpajakan ,394 ,131 ,356 2,997 ,004
Sumber: Hasil oleh peneliti (2021), SPSS versi 25
Berdasarkan tabel 4 dan perhitungan secara manual di atas dapat dilihat bahwa t-hitung untuk variabel  pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  menunjukkan  t-hitung sebesar  5,036  dengan  derajat  kebebasan  sebesar  47  di  dapat  dari  (N-k)  atau  (50-3),  dengan pengujian  pihak  dua  arah  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  5%  atau  0,05  (0,025)  maka  di dapat  t-tabel  sebesar  2,012.  hal  ini  berarti  thitung  5,036  >  t-tabel  2,012.  Sanksi  perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  menunjukkan  t-hitung  sebesar  4,441  dengan  derajat kebebasan sebesar 47 di dapat dari (N-k) atau (50-3), dengan pengujian dua arah dari tingkat signifikansi  sebesar  5%  atau  0,05  (0,025)  maka  di  dapat  t-tabel  sebesar  2,012.  Hal  ini  berarti thitung 4,441 > t-tabel 2,012.
Dari  hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Pernyataan  ini  juga  mendukung  penelitian  terdahulu  oleh  Febrianti (2014)  pada  penelitiannya  mengenai  pengaruh  pengetahuan  perpajakan  dan  kesadaran  wajib pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  (studi  pada  wajib  pajak  orang  pribadi  di KPP  Bandung  Karees)  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  dan  kesadaran berpengaruh  secara  simultan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Bandung Karees.
Sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Pernyataan  ini  juga mendukung  penelitian  terdahulu  oleh  Etivitawati  et  al  (2016)  pada  penelitiannya  mengenai pengaruh  pemahaman,  pengetahuan  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  membayar pajak  orang  pribadi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  pemahaman, pengetahuan dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar kewajiban pajaknya.
Tabel  5  menunjukkan  nilai  F-hitung  sebesar  19,283.  Jika  dibandingkan  dengan  F-tabel  pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 3,19 maka nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel (19,283 > 3,19).  Nilai  signifikansi  sebesar  0,000  pada  tabel  5  tersebut  menunjukkan  bahwa  pengaruh variabel  pengetahuan  perpajakan  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak signifikan. Hal ini disebabkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05.
Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji-F) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 148,962 2 74,481 19,283 ,000 b Residual 181,538 47 3,863 Total 330,500 49 Sumber: Hasil oleh peneliti (2021), SPSS versi 25 Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model R R-Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,671 a ,451 ,427 1,965
Sumber: Hasil oleh peneliti (2021), SPSS versi 25
Tabel  6  menunjukkan koefisien  determinasi  menunjukan  bahwa  koefisien  determinasi  sebesar 0.6712  atau  Kd  =  0,451  yang  berarti  bahwa  sebesar  67,12%  penelitian  ini  dipengaruhi  oleh variabel lain.
Pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan  ini  juga  mendukung  penelitian  terdahulu  oleh    Rahayu  (2017)  pada  penelitiannya mengenai  pengaruh  pengetahuan  perpajakan,  ketegasan  sanksi  pajak  dan  sanksi  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi pada Kanwil DJP Daerah Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  apakah  pengetahuan  perpajakan  dan  sanksi perpajakan  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  di  PT.  Dipo  International  Pahala  Otomotif. Sampel  dalam  penelitian  adalah  50  karyawan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengetahuan  dan  perpajakan  mempengaruhi  kepatruhan  wajib  pajak.  Hal  ini  serupa  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahayu  (2017)  pada  Kanwil  DJP  Daerah  Istimewa  Yogyakarta (DIY) dan Ervitawati et al. (2016). Ervitawati et al. (2016)  menunjukkan bahwa secara simultan pemahaman,  pengetahuan  dan  sanksi  perpajakan  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar kewajiban pajaknya.

## Saran
Kepada  peneliti  lain  diharapkan  untuk  melakukan  penelitian  lebih  jauh  mengenai  pengaruh pengetahuan  perpajakan  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  baik  orang pribadi  maupun  badan  dengan  populasi  yang  lebih  luas  lagi  dan  menambahkan  variabel- variabel lain seperti sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan, tarif  pajak,  kesadaran  perpajakan,  dan  sistem  perpajakan  untuk  dapat  meningkatkan  tingkat kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.

## REFERENSI
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) 2019. (2020, Agustus 18). https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29467/t/Paripurna+DPR+Terima+RUU+P2+APBN+ 2019#:~:text=Sementara%20itu%2C%20realisasi%20belanja%20negara,)%20Rp%208 12%2C9%20triliun. , hal. 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia . (2021). Diambil kembali dari https://www.kemenkeu.go.id/home Evitawati, Nurlaela, S., & Titisari, K. H. (2017). Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi. Prosiding Industrial Engineering National Conference (IENACO). https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/8599/IENACO%20119.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y , hal. 743 - 749. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Kundalini, P., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak. PROFITA Kajian Ilmu Akuntansi, 4 (3), https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/8599/IENACO%20119.pdf?seq uence=1&isAllowed=y.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi, Cetakan Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI. Mardiasmo. (Cetakan Terbaru 2016). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
Ngadiman, & Huslin, D. (2016). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Jurnal Akuntansi, XIX (2), 225 - 241, https://www.neliti.com/id/publications/75638/pengaruh-sunset-policy-tax-amnesty-dan- sanksi-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-paj.
Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). Diponegoro Journal of Accounting, 4 (4), 1 - 11, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9589/9312. Puspareni, K. D., Purnamawati, I. G., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty,
Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 di Kantor PelayananPajak Pratama Singaraja. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 7 (1), https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/9469. Rahayu, N. (2017, April). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara, 1 (1), 15 - 30,
https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/21/170. Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rahman, A. (2010). Panduan Pelkasanaan Administrasi Perpajakn untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung: Nuansa Cendekia. Silfiani, F. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Soreang. Bandung: Politeknik Pos Indonesia. Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan,
dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sukoharjo. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 17 (02), 61 - 72, https://www.jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/jap/article/view/210/161. Sugiyono. (2016). Metode penelitian kombinasi, Cetakan 8. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2016). Statistika untuk penelitian, Cetakan 27. Bandung: Alfabeta. Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: ANDI.
Utomo, D., Setiawan, Y., & Yulianto, A. (2011). Perpajakan: Aplikasi dan Terapan. . UDINUS: Andi Publisher.
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia Edisi 10, Buku 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.