## PERLINDUNGAN HAKI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA DI ERA PASAR BEBAS: PENDEKATAN KEPUSTAKAAN
Enni Sopia Siregar 1)* , Lilys Sinurat 2)
1) Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email: ennisopia@gmail.com
2) Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email: lilyssinuratt@gmail.com

## Abstract
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mengenai  perlindungaan  hukum  Indonesia  terhadap  HaKI  di era pasar bebas. Iklim persaingan usaha yang sehat dan didukung oleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam dunia usaha akan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang ke depannya. Semakin banyak HaKI dalam negeri yang dimiliki oleh Indonesia maka akan sangat  mendukung  potensi  peningkatan  dunia  usaha  yang  lebih  baik  dalam  persaingannya  di  era  pasar bebas.  Berdasarkan  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  penelitian  ini,  maka  penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis,  yang  mana  penulisan  hukum  ini  merupakan  atau  menggambarkan  mengeni perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang  erat  hubungannya  dengan  bahan-bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu  menganalisis  dan memahami bahan hukum primer. Semua data yang terkumpul dalam penelitian ini bersifat sekunder akan dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis  kualitatif  merupakan  analisis  data  yang  menggunakan  penjelasan berupa kumpulan kata / uraian dengan prosedur teoritis serta perkiraan yang logis.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, HaKI, Pasar Bebas.

## PENDAHULUAN
Dunia  usaha  dalam  perkembangannya tidak  terlepas  dari  hukum  HaKi.  Dunia  usaha membutuhkan perlindungan akan produknya dan apa  saja  yang  berkaitan  dengan  produknya, misalnya  merek  dari  sebuah  produk,  desain sebuah  produk,  dan  lain  sebagainya,  yang  perlu dilindungi  agar  tidak  dimanfaatkan  oleh  orang lain demi keuntungannya sendiri dan merugikan pemilik hak tersebut.
Kemajuan  ekonomi  suatu  negara  juga dapat dilihat dari banyaknya perlindungan HaKI yang  dimilikinya.  Implementasi  perlindungan HaKI  di  Indonesia  banyak  menemui  kendala yang  disebabkan  oleh  berbedanya  karakter budaya  masyarakat  Indonesia  yang  bersifat komunal dengan karakter dari rezim HaKI  yang bersifat  individual.  Untuk  itu  perlu  adanya perlindungan  dan  perbaikan  dalam  rezim  HaKI yang  ada  di  Indonesia  agara  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  lokal.  Sehingga,  apabila rezim HaKI yang diterapkan di Indonesia sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  lokal,  maka  akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan.
Dari uraian di atas terdapat beberapa hal yang  perlu  dikaji  yaitu  bagaimana  peran  hukum HaKI  kaitannya  dengan  hukum  persaingan usaha?.  Apa  yang  menjadi  hambatan  dalam penerapan HaKI di Indonesia ?. Bagaimana cara mengatasi  hambatan  tersebut  agar  perlindungan HaKI  dapat  menjadi  jalan  untuk  peningkatan pembangunan  ekonomi  Indonesia  di  era  pasar bebas.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian HaKI
Istilah  HaKI  atau  Hak  atas  Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual  Property  Right  (IPR),  sebagaimana diatur  dalam  undang-undang  No.  7  Tahun  1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing  The  World  Trade  Organization). Pengertian  Intellectual  Property  Right  sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang  timbul  dari  kemampuan  intelektual manusia,  yang  mempunyai  hubungan  dengan hak  seseorang  secara  pribadi  yaitu  hak  asasi manusia (human right).
HaKI atau Hak atas Kekayaan
Intelektual  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan suatu  hukum  atau  peraturan  kepada  seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara
ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek  yang  diatur  dalam  HaKI  adalah  karya- karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
Setiap  hak  yang  digolongkan  ke  dalam HaKI  harus  mendapat  kekuatan  hukum  atas karya  atau  ciptannya.  Untuk  itu  diperlukan tujuan  penerapan  HaKI.  Tujuan  dari  penerapan HaKI  yang  Pertama,  antisipasi  kemungkinan melanggar  HaKI  milik  pihak  lain,  Kedua meningkatkan  daya  kompetisi  dan  pangsa  pasar dalam  komersialisasi  kekayaan  intelektual, Ketiga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia.
Menurut  Nia  Kurniati  dkk,  Teori  yang mendasari perlunya perlindungan hukum terhadap HKI adalah sebagai berikut:
1. Teori  Reward  memilik  makna  mendalam berupa  pengakuan  terhadap  karya  intelektual yang  dihasilkan  oleh  seseorang  sehingga kepada  penemu/pencipta/pendesain  harus diberikan  penghargaan  sebagai  imbalan  atas upaya-upaya  kreatif  nya  dalam  menemukan atau  menciptakan  karya-karya  intelektual tersebut;
2. Recovery theory, menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan  waktu,  biaya,  serta  tenaga dalam  menghasilakan  karya  intelektual  nya harus  memperoleh  kembali  apa  yang  ditelah dikeluarkannya tersebut;
3. Incenve  theory,  mengaitkan  pengembangan kreatifitas  dengan  memberikan  insef  pada penemu/pencipta/pendesain tersebut;
4. Risk theory, mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko yang dapat memungkinkan  orang  lain  yang  terlebih dahulu  menemukan  cara  tersebut  atau memperbaikinya  sehingga  dengan  demikian adalah  wajar  untuk  memberikan  suatu perlindungan  hukum  terhadap  upaya  atau kegiatan  yang  mengandung  risiko  tersebut; dan
5. Economic  Growth  Smulus  Theory,  yang mengakui  bahwa  perlindungan  atas  HKI merupakan  suatu  alat  dari  pembangunan ekonomi.
Dalam  hal  ini  beberapa  alternatif  yang dapat  dijadikan  pedoman  dalam  perlindungan HKI  yaitu  perlindungan  hukum  merek  baik secara  konvensional  atau  perlindungan  hukum
merek  secara  kolektif,  dan  juga  perlindungan hukum berdasarkan indikasi geografis.

## B. Macam-Macam HaKI

## 1.  Hak Cipta
Hak  Cipta  adalah  hak  khusus  bagi pencipta untuk mengumumkan atau
memperbanyak  ciptaannya.  Termasuk  ciptaan yang  dilindungi  adalah  ciptaan  dalam  bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.
Hak  cipta  diberikan  terhadap  ciptaan  dalam ruang  lingkup  bidang  ilmu  pengetahuan, kesenian,  dan  kesusasteraan.  Hak  cipta  hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama- sama  yang  atas  inspirasinya  lahir  suatu  ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan  atau  keahlian  yang  dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dasar Perlindungan Hak Cipta
Undang  Undang  (UU)  yang  mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU  hak  cipta  yang  terbaru  yaitu  UU  Nomor  28 Tahun 2014. Pada prinsipnya khusunya mengenai  definisi  dan  aturan  dasar  terkait  hak cipta  masih  sama  namun  ada  beberapa  poin perubahan  yang  mengakomodir  aspek  aspek sebelumnya yang belum tercakup dalam undang undang yang lama. Poin poin tersebut adalah: 1. Perlindungan  hak  cipta  dilakukan  dengan waktu lebih panjang;
2. Penyelesaian  sengketa  secara  efektif  melalui proses  mediasi,  arbitrase,  atau  pengadilan, serta  penerapan  delik  aduan  untuk  tuntutan pidana;
3. Pengelola  tempat  perdagangan  bertanggung jawab  atas  tempat  penjualan  dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
4. Hak  cipta  sebagai  benda  bergerak  tidak berwujud  dapat  dijadikan  objek  jaminan fidusia;
5. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan  yang  sudah  dicatatkan,  apabila ciptaan  tersebut  melanggar  norma  agama, norma  susila,  ketertiban  umum,  pertahanan dan  keamanan  negara,  serta  ketentuan peraturan perundang-undangan
Karakteristik dan Syarat Hak Cipta
1. Perlindungan  diberikan  bukan  terhadap ide melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut.
2. Perlindungan  diberikan  pada  saat  karya itu lahir atau dipublikasikan
3. Tidak memerlukan pendaftaran

## Syarat Hak Cipta
1. Fiksasi  diwujudkan  dalam  format  yang nyata.
2. Orisinil karya asli Pencipta tanpa adopsi karya orang lain.
3. Kreativitas minimal tidak hanya mewujudkan namun kemampuan intelektual  harus  tertuang  di  dalam ciptaan itu

## 2. Hak Kekayaan Industri yang Meliputi
Paten
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2001  Pasal  1  Ayat  1,  Paten  adalah  hak eksklusif  yang  diberikan  oleh  Negara  kepada Inventor  atas  hasil  invensinya  di  bidang teknologi,  yang  untuk  selama  waktu  tertentu melaksanakan  sendiri  invensinya  tersebut  atau memberikan  persetujuannya  kepada  pihak  lain untuk melaksanakannya.
Paten  hanya  diberikan  negara  kepada  penemu yang  telah  menemukan  suatu  penemuan  (baru) di  bidang  teknologi.  Yang  dimaksud  dengan penemuan  adalah  kegiatan  pemecahan  masalah tertentu  di  bidang  teknologi  yang  berupa  : Proses,  hasil  produksi,  penyempurnaan  dan pengembangan  proses,  penyempurnaan  dan pengembangan hasil produksi. Peraturan Perundang-undangan  tentang  Paten  UU  No  14 Tahun  2001  yang  kemudian  diamandemen  dan disempurnakan dengan kondisi kemajuan teknologi  dan  diharapkan  mampu  melindungi kepentingan  nasional.  ada  beberapa  poin perubahan  dalam  UU  paten  No  13  Tahun  2016 ini yaitu:
1. Penggunaan  baru  untuk  produk  yang  sudah ada dana tau dikenal.
2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada di mana bentuk baru tersebut tidak menghasilkan  peningkatan  khasiat  bermaksa dan terdapat perbedaan struktur kimia trekait yang sudah diketahui dari senyawa.
3. Objek perlindungan paten sederhana diperluas  menjadi  setiap  invensi  baru  atau pengembangan  dari  produk  atau  prosesdan dapat diterapkan dalam industri.
4. PNS/ASN  bisa  sebagai  pemegang  paten  (co- pemohon).
5. Dimungkinkan  untuk  pemeriksa  di  luar pemeriksa  karir  (pemeriksa  ad  hoc)  dalam membantu pemeriksaan substantif.
6. Mekanisme pemeriksaan post grant.
7. Percepatan pemeriksaan substantif.
Jenis  Paten
a. Paten Sederhana
1. Produk  atau  proses  atau  penggunaan yang  memenuhi  syarat  baru  dan industrial applicable
2. Satu klaim mandiri untuk satu Invensi
3. 10 tahun
b. Paten Biasa
1. Paten  dari  satu  atau  beberapa  invensi namun  masih  menjadi  satu  kesatuan
invensi (Produk, Proses/metode, penggunaan)  serta  harus  memenuhi ketiga syarat paten. 2. 20 Tahun
Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 Merek adalah tanda yang  berupa  gambar,  nama,  kata,  huruf-huruf, angka-angka,  susunan  warna,  atau  kombinasi dari  unsur-unsur  tersebut  yang  memiliki  daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan  barang  atau  jasa.  Jadi  merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan  produk  (barang  dan  atau  jasa) tertentu  dengan  yang  lainnya  dalam  rangka memperlancar  perdagangan,  menjaga  kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Terdapat  beberapa  istilah  merek  yang  biasa digunakan,  yang  pertama  merek  dagang  adalah merek  yang  digunakan  pada  barang  yang diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum untuk  membedakan  dengan  barang-barang sejenis  lainnya.  Merek  jasa  yaitu  merek  yang digunakan  pada  jasa  yang  diperdagangkan  oleh seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama- sama  atau  badan  hukum  untuk  membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah  merek  yang  digunakan  pada  barang  atau jasa  dengan  karakteristik  yang  sama  yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.
Hak  atas  merek  adalah  hak  khusus  yang diberikan  negara  kepada  pemilik  merek  yang terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Merek  untuk jangka  waktu  tertentu,  menggunakan  sendiri merek  tersebut  atau  memberi  izin  kepada seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama- sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Karakteristik Merek
1. Perlindungan  diberikan  berdasarkan kelas barang.
2. Tidak  menggunakan  nama  barang yang akan dimintakan perlindungan.
3. Tidak melanggar kesusilaan .
4. Tidak menggunakan kata yang
generic.
5. Perlindungan  10  tahun  dan  dapat diperpanjang

## Fungsi Merek
1. Sebagai  daya  pembeda  dengan  produk lain.
2. Sebagai jaminan mutu produk 3. Saran promosi untuk dikenal masyarakat
4. Menunjukkan asal-usul barang

## Desain Industri
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2000  Pasal  1  Ayat  1  Tentang  Desain Industri,  bahwa  desain  industri  adalah  suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi  garis  atau  warna,  atau  garis  dan warna,  atau  gabungan  daripadanya  yang berbentuk  tiga  dimensi  atau  dua  dimensi  yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam  pola  tiga  dimensi  atau  dua  dimensi  serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang,  komoditas  industri,  atau  kerajinan tangan.
Karakteristik Desain Industri
1. Perlindungan  selama  10  tahun,  tidak dapat diperpanjang.
2. Dapat mempengaruhi psikologis pembeli
3. Meningkatkan nilai jual
4. Sarana kompetis
Syarat Desain Industri
1. Memiliki unsur kebaruan.
2. Memiliki nilai estetika.
3. Kreasi  suatu  desain  dapat  dilihat  baik dengan kasat mata maupun menggunakan alat bantu.
4. Dapat  diproduksi  secara  masal  baik dengan mesin maupun tangan sepanjang jika  diproduksi  akan  memberikan  hasil yang konsisten.
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desain Tata Letak  Sirkuit  Terpadu  bahwa,  Sirkuit  Terpadu adalah  suatu  produk  dalam  bentuk  jadi  atau setengah  jadi,  yang  di  dalamnya  terdapat berbagai  elemen  dan  sekurang-kurangnya  satu dari  elemen  tersebut  adalah  elemen  aktif,  yang sebagian  atau  seluruhnya  saling  berkaitan  serta dibentuk  secara  terpadu  di  dalam  sebuah  bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
Rahasia Dagang Menurut  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2000  Tentang  Rahasia  Dagang  bahwa, Rahasia  Dagang  adalah  informasi  yang  tidak diketahui  oleh  umum  di  bidang  teknologi dan/atau  bisnis,  mempunyai  nilai  ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
Perlindungan Rahasia Dagang
Perlindungan  rahasia  dagang  adalah selama  rahasia  terjaga.  Jadi,  jangka  waktunya tidak  bisa  dipastikan  lama  atau  cepat.  Rahasia Dagang mendapat perlindunganapabila informasi  tersebut  bersifat  rahasia,  mempunyai nilaiekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
Hak Pemilik (pemegang) Rahasia Dagang Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:
1. Menggunakan  sendiri  Rahasia  Dagang yang dimilikinya;
2. memberikan Lisensi kepada atau
melarang pihak lain untuk menggunakan
3. Rahasia  Dagang  atau  mengungkapkan
Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat
komersial.
Indikasi Geografis Berdasarkan  Undang-Undang  No.  15 Tahun  2001  Pasal  56  Ayat  1  Tentang  Merek bahwa,  Indikasi-geografis  dilindungi  sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang  yang  karena faktor lingkungan  geografis termasuk  faktor  alam,  faktor  manusia,  atau
kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan  ciri  dan  kualitas  tertentu  pada barang yang dihasilkan.

## C. Prinsip-Prinsip HaKI
Prinsip-prinsip  Hak  atas  Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut : 1. Prinsip Ekonomi
Dalam  prinsip  ekonomi,  hak  intelektual berasal  dari  kegiatan  kreatif  dari  daya  pikir manusia  yang  memiliki  manfaat  serta  nilai ekonomi  yang  akan  member  keuntungan kepada pemilik hak cipta.
2. Prinsip Keadilan
Prinsip keadilan merupakan suatu
perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari    kemampuan  intelektual,  sehingga memiliki  kekuasaan  dalam  penggunaan  hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.
3. Prinsip Kebudayaan
Prinsip
kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna  meningkatkan taraf kehidupan serta  akan  memberikan  keuntungan  bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
4. Prinsip Sosial Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai  warga  Negara,  sehingga  hak  yang telah  diberikan  oleh  hukum  atas  suatu  karya merupakan  satu  kesatuan  yang  diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara  kepentingan  individu  dan  masyarakat/ lingkungan.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi  dalam  penelitian  ini,  maka  penelitian ini  bersifat  deskriptif  analitis,  yang  mana penulisan hukum ini merupakan atau menggambarkan  mengeni  perlindungan  hukum terhadap  hak  atas  kekayaan  intelektual  di Indonesia.
Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui bahan  kepustakaan  yang  erat  hubungannya dengan  bahan-bahan  hukum  primer  dan  dapat membantu  menganalisis  dan  memahami  bahan hukum primer. Contohnya adalah seperti laporan hasil penelitian, disertasi,  jurnal, artikel, mengenai hak atas kekayaan intelektual.
Dalam  penelitian  ini,  semua  data  yang terkumpul dalam penelitian ini bersifat sekunder
akan  dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis kualitatif merupakan analisis data yang menggunakan  penjelasan  berupa  kumpulan  kata /  uraian  dengan  prosedur teoritis serta  perkiraan yang logis. Menurut Umar (2000:38) menyebutkan “tujuan penelitian kualitatif adalah memaparkan  atau  mendeskripsikan  hal  –  hal yang berhubungan dengan objek penelitian”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Hukum  HaKI  kaitannya  dengan Hukum Persaingan Usaha
Hukum dalam bidang kekayaan intelektual  ini  meliputi  hak  komunal  dan  hak personal.  Perlindungan  yang  dilakukan  pada kedua  hak  tersebut  masih  banyak  mengalami kendala.  Hal  tersebut  perlu  adanya  perhatian yang  serius  dari  pemerintah  beserta  para pemangku  kepentingan  dan  harus  ada  solusi nyata  yang  harus  dilakukan.  Perlu  adanya terobosan  dalam  bidang  hukum  untuk  dapat memproteksi  perekonomian  Indonesia  yang salah  satunya  melalui  perlindungan  kekayaan intelektual  dan  persaingan  usaha  yang  sehat. Hukum  dalam  bidang  kekayaan  intelektual dengan  hukum  persaingan  usaha  ini  merupakan komplementer,  melengkapi  atau  saling  mengisi Perkembangan pasar bebas tanpa disadari secara langsung  telah  memberikan  peluang  dan kesempatan  bagi  seluruh  anggota  masyarakat  di dalam maupun di luar negeri. Peluang itu adalah peluang untuk berlomba-lomba memperdagangkan barang  dan  jasa  yang dihasilkan,  melampaui  batas  wilayah  suatu negara  secara  lebih  cepat,  lebih  mudah,  dan dengan  harga  yang  sangat  murah.  Sehingga dapat menghasilkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat secara signifikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya produk luar negeri yang  membanjiri  pasar  dalam  negeri.  HaKI merupakan  fundamental  perekonomian  suatu bangsa.
Kemajuan  ekonomi  suatu  bangsa  dapat dilihat  dari  seberapa  banyak  HKI  yang  dimiliki oleh  bangsa  tersebut.  Semakin  banyak  HaKI yang  dimiliki,  semakin  cepat  pertumbuhan ekonomi  yang  akan  dicapai  Negara  tersebut. HaKI  yang  dimiliki  dapat  dijadikan  tolok  ukur dalam  melihat  kemajuan  dan  perkembangan perekonomian suatu bangsa.
Sehingga dengan semakin banyaknya HKI yang dimiliki  suatu  bangsa  dapat  dijadikan  sebagai pemacu perkembangan ekonomi dan
meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan dari dalam negeri tersebut.
Menurut  Shahid  Ali  khan,  penerapan sistem  HaKI  merupakan  batu  loncatan  dari sistem  ekonomi  modern  di  tingkat  nasional  dan sekaligus  merupakan  katalisator  pembangunan. Selain  itu,    HaKI  merupakan  asset  untuk pertumbuhan  ekonomi  yang  berbasis  ilmu pengetahuan  di  era  pasar  bebas.  Peran  Hak Kekayaan  Intelektual  (HaKI)  dalam  persaingan usaha  di  Indonesia  tidak  dapat  dikesampingkan begitu  saja  keberadaannya.  Keberadaan  rezim hukum  HaKI  dan  Hukum  Persaingan  Usaha hendaknya  dipandang  sebagai  ketentuan  hukum yang  bersifat  komplementer  atau  saling  mengisi untuk  keharmonisan  sistem  hukum  nasional Indonesia.  Kesamaan  yang  dimiliki  oleh  kedua rezim  hukum  tersebut  diantaranya  ialah  pada tujuannya  yaitu  untuk  memajukan  sistem perekonomian  nasional  di  era  perdagangan bebas  dan  globalisasi,  mendorong  inovasi  dan kreatifitas serta untuk meningkatkan kesejahteraan  rakyat.  HaKI  pada  umumnya berhubungan  dengan  perlindungan  penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Secara  faktual,  HaKI  merupakan  satu  sistem pemberian  perlindungan  hukum  bagi  karya- karya  intelektual  yang  mencakup  jangkauan yang  luas,  dari  pengetahuan  tradisional  sampai program  komputer  dan  Internet  di  era  bisnis digital  saat  ini.  HaKI  merupakan  hak  untuk menikmati  hasil  kreativitas  intelektual  manusia secara ekonomis, karena adanya potensi keuntungan ekonomis.
Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  telah menjadi  bagian  terpenting  suatu  negara  untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya.  Diakui  bahwa  pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat bergantung kepada sektor  perdagangannya,  yang  pada  akhirnya ditentukan  pula  oleh  keunggulan  komparatif yang dimilikinya. Keunggulan komparatif sangat bergantung  kepada  kemampuan  teknologinya, salah satu unsurnya adalah pada bidang cakupan kekayaan  intelektual.  Jadi,  kekayaan  intelaktual menjadi  salah  satu  bagian  yang  sangat  penting dalam  pergaulan  internasional.  HaKI  menjadi sangat  penting  untuk  menggairahkan  laju perekonomian  dunia  yang  pada  akhirnya membawa  kesejahteraan  umat  manusia.  Perlu adanya  revitalisasi  HaKI  di  Indonesia  yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan  kebijakan  dan  terobosan  hukum yang dapat membangkitkan kesadaran
masyarakat  akan  HaKI  dan  mengeluarkan kebijakan  agar  masyarakat  yang  kurang  mampu untuk  melakukan  perlindungan  hasil  dari kekayaan intelektualnya dapat terlindungi dengan  baik  dan  penegakan  Hukum  HaKI menjadi  lebih  efektif.  Semakin  banyaknya kekayaan intelektual masyarakat Indonesia yang terlindungi,  maka  akan  dapat  mendorong  laju perekonomian  Indonesia  di  era  pasar  bebas. Selain itu, perlu dorongan dari iklim persaingan usaha  yang  sehat  yang  diciptakan  oleh penegakan  hukum  persaingan  usaha  yang optimal dan berkeadilan, sehingga perekonomian Indonesia semakin kuat.

## 1. Hambatan Penerapan HKI di Indonesia
Bangsa Indonesia sebagai negara berkembang  tidak  mudah  dalam  menerapkan rezim  HKI.  Sebab,  Indonesia  mempunyai kekhasan  dalam  karakteristik  masyarakatnya. Masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat komunal yang menempatkan kepentingan bersama  lebih  tinggi  dari  kepentingan  individu, meskipun  itu  tidak  berarti  pula  bahwa  individu kehilangan  hak  -  haknya.  Seperti  halnya kebiasaan  tolong  menolong  merupakan  salah satu ciri yang menonjol dalam masyarakat lokal seperti  di  Indonesia.    Bila  dikaitkan  dengan penerapan  HaKI  di  Indonesia.  Ciri  dari masyarakat Indonesia sangat berbeda dengan isu tentang  perlindungan  atas  kepentingan  ekonomi individu  pemilik  hak  dalam  sistem  HaKI. Masyarakat  lokal  banyak  yang  tidak  peduli terhadap  upaya  perlindungan  HaKI.  HaKI bersifat individualistik dan masyarakat Indonesia adalah  masyarakat  komunal  yang  sangat menghargai  kebersamaan.  Keduanya  saling bertentangan,  sehingga  penerapan  HaKI  di Indonesia banyak mendapatkan kendala. Konsep HaKI  yang  dibawa  di  Indonesia  kurang  pas terhadap  budaya  yang  ada  di  Indonesia.  Hal tersebut  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi pemerintah untuk membentuk perundang- undangan  yang  sesuai  dengan  budaya  komunal yang ada di Indonesia.
Hambatan yang dihadapi dalam penerapan  HaKI  di  Indonesia  cukup  bervariasi, tergantung  pada  jenis  perlindungannya.  Rezim HKI  tidak  dapat  melindungi  pengetahuan tradisional. Seperti yang diungkapkan oleh Agus Sardjono,  bahwa  HaKI  adalah  sebuah  rezim yang  sama  sekali  berbeda  dengan  karakteristik dari pengetahuan tradisional. HaKI adalah rezim individualistik  untuk  memonopoli  teknologi
guna  melindungi  investasi  (modal).  HaKI  tidak dapat  dilepaskan  dari  kepentingan  pemilik modal.  Seperti  misalnya  teknologi  obat-obatan. Karakter  HaKI  yang  demikian  jelas  tidak memungkinkan  untuk  diaplikasikan  pada sistem perlindungan  teknologi  obat-obatan  tradisional (traditional medicinal knowledge) yang mempunyai  karakter  yang  sangat  berbeda  dari teknologi  farmasi  modern  yang  dikembangkan kaum  kapitalis  farmasi  dunia.  Indonesia  sendiri sudah  memiliki  rezim  perlindungan  bagi pengetahuan tradisional yang berbentuk folklore, seperti  yang  tertuang  dalam  Pasal  10  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2002  tentang  Hak Cipta.  Akan  tetapi,  ketentuan  pasal  tersebut masih sulit untuk diimplementasikan. Salah satu alasannya adalah bahwa pasal tersebut memerlukan peraturan pelaksanaan yang sampai saat  ini  belum  diterbitkan.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala penerapan  HaKI  di  Indonesia  adalah  pada peraturan  perundang-undangan  yang  belum lengkap.
Dalam mendapatkan perlindungan HaKI terkadang prosedurnya terlampau rumit. Sebagai contoh  prosedur  paten.  Masyarakat  lokal  pada umumnya  masih  banyak  yang  tidak  memahami bagaimana  prosedur  atau  tahapan  yang  harus dilalui untuk memperoleh hak paten. Pada Pasal 24  Undang  -Undang  Nomor  14  Tahun  2001 tentang  Paten  menjelaskan  bahwa  permohonan paten  diajukan  secara  tertulis  dalam  bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Permohonan  harus  memuat:    (a)  tanggal,  bulan, dan  tahun  permohonan,  (b)  alamat  lengkap  dan alamat  jelas  pemohon,  (c)  nama  lengkap  dan kewarganegaraan Inventor, (d) nama dan alamat lengkap  Kuasa  apabila  Pemohon  diajukan melalui Kuasa, (e) surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan oleh Kuasa, (f) pernyataan permohonan  untuk  dapat  diberi  Paten,  (g)  judul Invensi,  (h)  klaim  yang  terkandung  dalam Invensi,  (i)  deskripsi  tentang  Invensi,  yang Secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan Invensi, (j) gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan, (k) untuk  memperjelas  Invensi,  dan  (l)  abstrak Invensi.  Syarat  yang  tertuang  dalam  Pasal  24 Undang-Undang  Paten  tersebut  tidak  mudah dipenuhi  oleh  masyarakat  lokal  yang  akan melakukan klaim perlindungan bagi pengetahuan obat-obatan tradisional.
Hambatan  lain  yang  berhubungan  dengan inventor,  seperti  misalnya  pada  paten.  Dalam
perlindungan paten menuntut tindakan aktif dari inventor  untuk  mendapatkan  perlindungan. Rezim  paten  menuntut  masyarakat  berlaku  aktif mengajukan permintaan perlindungan.
Masyarakat lokal yang ingin meminta perlindungan  paten  harus  melakukan  berbagai langkah  administratif  dan  sebelumnya  mereka harus menyusun dokumen yang berisi spesifikasi paten serta klaim yang dikehendaki. Masyarakat lokal  juga  kesulitan  dalam  pembuatan  drafting paten  sebagai  salah  satu  sarat  formal  pengajuan perlindungan  paten  yang  sesuai  dengan  yang diinginkan  oleh  Kantor  Paten.  Hal  tersebut menjadi kendala paling nyata dalam mendapatkan perlindungan paten. Tradisi masyarakat  lokal  pada  umumnya  yang  tidak terbiasa  dengan  budaya  tulisan.  Pola-pola perilaku  anggota  masyarakat  tradisional  di Indonesia ditentukan oleh norma-norma tradisional yang diakui dan dipatuhi yang secara umum dikenal sebagai adat. Lemahnya dukungan  budaya  hukum  mengakibatkan  tidak terpercayainya  suatu  efektivitas  hukum.  Hal  ini juga  menjadi  hambatan  dalam  penerapan  HaKI di Indonesia.
Dalam rangka memperkuat
perekonomian  domestic  dengan  orientasi  dan berdaya saing global, dilakukan upaya produktivitas nasional melalui inovasi, penguasaan  penelitian,  pengembangan  dan penerapan  iptek  menuju  ekonomi  berbasis pengetahuan  serta  kemandirian  dan  ketahanan bangsa secara berkelanjutan, mengelola kelembagaan  ekonomi  yang  melaksanakan praktik  terbaik  dan  kepemerintahan  yang  baik secara  berkelanjutan,  dan  mengelola  sumber daya  alam  secara  berkelanjutan.  Potensi  untuk mengembangkan  HaKI  bertumpu  pada  sumber daya  manusia  (SDM)  yang  memiliki  bakat  dan keahlian  untuk  berinovasi.  Jika  pelaku  ekonomi di Indonesia kurang peduli terhadap perlindungan HaKI, maka akan sangat mempengaruhi  penerapan  HKI  untuk  bisa berjalan  dengan  baik.  Seperti  contoh  yang penulis  kutip  dari  bukunya  Ansori  Sinungan, hasil dari penelitin yang dilakukan sejak oktober 2006  sampai  Februari  2008  bahwa  fakta dilapangan  menunjukkan  bahwa  UKM  di Indonesia  belum  memanfaatkan  UU  Desain Industri. UKM belum sepenuhnya
memanfaatkan  perlindungan  HaKi.  Hal  tersebut dapat  menjadi  salah  satu  bukti  bahwa  budaya hukum  masyarakat  masih  kurang  dalam  bidang HaKI.
Faktor  penghambat  di  atas  merupakan sebagian  dari  banyaknya  hambatan  dalam penerapan  HKI  di  Indonesia.  Perlu  adanya kebijakan  dan  terobosan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dan  perlu  adanya  dorongan  dari berbagai  pihak  (pemangku  kepentingan)untuk dapat bersama-sama meningkatkan peran HaKI  dalam  membangun  perekonomian  bangsa Indonesia.  Strategi  dan  Terobosan  Kebijakan dalam  HaKI  Perlindungan  dalam  bidang kekayaan  intelektual  memang  sangat  penting dan dibutuhkan dalam mem-back up perekonomian  Indonesia  dalam  perdagangan bebas saat ini. Perlu diingat bahwa perlindungan dalam  bidang  kekayaan  intelektual  di  Indonesia harus  meliputi  dua  hak  yaitu  hak  komunal  dan hak  personal.  Dalam  perkembangannya  hak personal  ini  dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.
Penting  mengenal  karakteristik  yang dimiliki  masing-masing  hak  tersebut  yaitu  hak komunal  dan  hak  personal.  Dengan  mengenal karakteristik  dua  hak  tersebut  maka  dapat ditentukan bentuk perlindungan yang cocok bagi masing-masing  hak  tersebut.  Perlindungan terhadap  kekayaan  intelektual  harus  dilakukan sebagai upaya membangun perekonomian Indonesia.  Menurut  penulis,  ada  beberapa  hal yang  dapat  dilakukan  untuk  dapat  melindungi kekayaan  intelektual  di  Indonesia.  Pertama, perlu dibentuk perundang-undangan yang sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  lokal.  Kedua, Harus  dilaksanakan  pendokumentasian  terhadap kekayaan  intelektual  Indonesia.  Ketiga,  peran aktif  dan  komitmen  dari  para  pemangku kepentingan untuk melindungi kekayaan intelektual Indonesia. Keempat, perbaikan dalam kelembagaan.  Kelima,  membangun  budaya hukum  bagi  masyarakat.  Perundang-undangan sebagai  salah  satu  perangkat  yang  dapat digunakan  dalam  melindungi  hak-hak  warga masyarakat.  Gagasan  pembentukan  perundang  - undangan  yang  mengatur  mengenai  kekayaan intelektual  harus  dibuat  sesuai  dengan  kondisi dan  kebutuhan  masyarakat  lokal.  Mengingat bahwa  budaya  masyarakat  Indonesia  berbeda dengan  budaya  luar.  Perlu  adanya  perundang- undangan  yang  dapat  mengakomodir  berbagai kepentingan masyarakat lokal. Bila perlu adanya amandemen  guna  menyesuaikan  rezim  HaKI dengan  tuntutan  global  dan  sekaligus  aspirasi dan  pandangan  warga  masyarakat  Indonesia. Seperti  yang  telah  diungkapkan  oleh  Agus Sardjono, bahwa pemerintah dapat
mempertimbangkan  penyusunan  perundang  - undangan sui generis yang didalamnya mengatur mengenai  masalah  akses  orang  asing  terhadap sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional yang  terkait,  serta  pembagian  manfaat  yang terjadi  karena  akses  tersebut.  Aspek  budaya yang masuk dalam  hak  kekayaan  komunal milik masyarakat tradisional perlu juga
diakomodir dalam perundang-undangan. Pendokumentasian terhadap kekayaan intelektual  Indonesia  harus  segera  dilakukan. Tujuannya  adalah  untuk  mengklaim  jenis-jenis hak  komunal  disetiap  daerah,  menangkal pendaftaran  hak  komunal  yang  dilakukan  oleh orang  asing,  dan  menyebarluaskan  kemanfaatan hak  komunal  kepada  masyarakat  Indonesia. Dalam pelaksanaan pendokumentasian ini bukan berarti  tidak  mengalami  kendala.  Akan  tetapi kendala  tersebut  perlu  ada  solusi  yang  nyata yaitu  dengan  mengajak  para  stakeholders  atau pemangku  kepentingan  untuk  berkomitmen penuh, melakukan digitalisasi data dan membuat akses  internet  lewat  Internet,  pemberdayaan dan/atau  optimalisasi  keberadaan  Sentra  HaKI. Dalam  menyelesaikan  permasalahan  HaKI  ini perlu  adanya  peran  aktif  dari  para  pemangku kepentingan.
Komitmen  bersama  para  pemangku kepentingan  menjadi  modal  dasar  dalam perubahan  rezim  HaKI  yang  sesuai  dengan kondisi  di  Indonesia.  Dalam  buku  yang  ditulis oleh Sudarmanto, beliau membagi para pemangku  kepentingan  menjadi  4  (empat)  yaitu pelaku,  pelatih,  promotor  dan  wasit.  Keempat kelompok pemangku kepentingan tersebut harus bersinergi  dengan  baik  intelektual  yang  ada  di Indonesia. Yang dimaksud dengan pelaku adalah pendesain,  penemu,  pencipta,  pemohon  HaKI, pengrajin, masyarakat industri, pelaksana HaKI, dan  lain  -lain.  Pelatih  adalah  kementerian,  non kementerian,  dinas,  pemda  terkait,  perguruan tinggi dan Lembaga Penelitian, konsultan HaKI, dan  lain  sebagainya.  Promotor  terdiri  dari asosiasi  (kerajinan,  industri  dan  perdagangan), kadin,  pengusaha/inventor,  LSM,  dan  lain sebagainya.  Sedangkan  wasitnya  adalah  kantor HaKI, pengadilan, mahkamah agung, polisi, dan jaksa.
Perbaikan kebijakan pemerintah untuk
mengatasi  permasalahan  atau  hambatan  dalam implementasi  perlindungan  HaKI  di  Indonesia, ialah  dengan  melakukan  kajian  terhadap  semua unsur  dari  kelembagaan,  seperti  legislatif,
eksekutif,  dan  yudikatif.  Berhubungan  dengan kajian  terhadap  semua  unsur  dari  kelembagaan, dapat  dilakukan  revitalisasi  sumber  daya manusia,  penguatan  kelembagaan,  dan  tertib administrasi untuk peningkatan pelayanan. Salah satu komponen suksesnya implementasi perlindungan  HaKI  tidak  terlepas  dari  peran sumber  daya  manusia  yang  akan  melaksanakan proses pengadministrasian permohonan pendaftaran HKI pada Ditjen HKI. Perlu adanya peningkatan etos kerja agar dapat lebih produktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip
good governance.
Dibutuhkan  sumber  daya  manusia  yang mempunyai  pengetahuan  luas  terhadap  HKI. Selain  itu,  juga  perlu  adanya  penguatan kelembagaan.  Penguatan  kelembagaan  yang menangani  masalah  perlindungan  HKI  dalam arti luas. Dalam rangka memperkuat kelembagaan  Ditjen  HKI,  upaya-upaya  yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah penguatan  kelembagaan  melalui  dana  anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), maupun bantuan-bantuan internasional.
Dalam  arti  bahwa  perlindungan  HKI mencakup  kekayan  komunal  dan  personal. Untuk mendukung itu semua perlu adanya sikap dan  perilaku  siap  melayani  mulai  dari  pejabat Negara  dari  tingkat  yang  paling  bawah  sampai pada  tingkat  yang  paling  tinggi  yaitu  tingkat pengambil  kebijakan  (decision  maker)  dalam jajaran  pemerintahan48  demi  terciptanya  suatu pelayanan publik yang baik dalam suatu Negara. Membangun  budaya  hukum  bagi  masyarakat merupakan  salah  satu  cara  untuk  dapat memberikan  kesadaran  bagi  masyarakat  akan pentingnya HaKI di era pasar bebas mendatang. Friedman  mengatakan  bahwa  budaya  hukum (legal  culture)  adalah  unsur  yang  utama dapatnya  suatu  sistem  hukum  berjalan.  Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah persepsi masyarakat  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum, pandangan,  nilai,  idea  dan  pengharapan- pengharapan  mereka  terhadap  hukum.  Perlu adanya  sosialisasi  dalam  bidang  HaKI  yang dilakukan secara menyeluruh diberbagai kalangan  agar  terdapat  pemahaman  akan  HaKI dan tidak terjadi kesenjangan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Hukum HaKI dengan Hukum
Persaingan  Usaha  saling  berkaitan,  saling melengkapi  satu  sama  lain.  Iklim  persaingan usaha yang sehat dan didukung oleh perlindungan  Hak  atas  Kekayaan  Intelektual dalam  dunia  usaha  akan  dapat  meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang  ke  depannya.  Semakin  banyak HaKI dalam negeri yang dimiliki oleh Indonesia maka akan sangat mendukung potensi peningkatan  dunia  usaha  yang  lebih  baik  dalam persaingannya di era pasar bebas. Produk dalam negeri  akan  dapat  bersaing  dengan  produk  luar, sehingga  akan  tercipta  kesejahteraan  bagi masyarakat lokal.
Dalam  penerapan  HaKI  di  Indonesia tentunya  tidak  berjalan  mulus.  Hal  tersebut disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik  rezim  HaKI  dengan  karakteristik budaya  masyarakat  lokal.  Karakteristik  rezim HaKI bersifat individualistik sedangkan karakteristik  masyarakat lokal bersifat komunal. Hal tersebut membuat HKI mengalami kendalam dalam penerapannya di Indonesia.

## Saran
Ada  beberapa  solusi  sebagai  penengah atau  perbaikan  dalam  bidang  HaKI  untuk  dapat menjembatani permasalahan tersebut. Perbaikan- perbaikan  pada  konsep  perlindungan  HKI  yang ada sekarang perlu dilakukan. Perbaikan tersebut meliputi  pembenahan  dalam  perundang  - undangan dan terobosan kebijakan yang  dapat  mengakomodir  kepentingan  lokal, pendokumentasian terhadap kekayaan intelektual  Indonesia,  peran  aktif  dan  saling bersinerginya  antara  pemerintah  dan  para pemangku  kepentingan  dalam  bidang  HKI, perbaikan  dalam  kelembagaan,  membangun budaya  hukum  bagi  masyarakat.  Perbaikan tersebut perlu dilakukan dengan komitmen yang kuat  untuk  memperbaiki  segala  kelemahan perlindungan HaKI yang ada saat ini.

## REFERENSI
Nia Kurnian, dkk. (2017). Perlindungan
Kekayaan  Intelektual  terhadap  Produk Teri  Biru  Seira  dan  Kerupuk  Ikan Tanimbar sebagai Industri Kreatif
Masyarakat  di  Kota  Saumlaki.  PJIH
Volume  4  Nomor  3  ISSN  2460-1543  e- ISSN 2442-9325
Mastur.  2012.  Perlindungan  Hukum  Hak
Kekayaan Intelektual di Bidang Paten.vol.6  nomor  1.  Jurnal  ilmiah  ilmu hukum QISTI.
Nugroho,  Sigit.  2015.  Perlindungan  Hak
Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan  Pembangunan  Ekonomi  Di Era  Pasar  Bebas  Asean.  ISSN:  1693- 766X,  Vol.  24,  No.  2.  Jurnal  penelitian hukum, supremasi hukum.
Sofyarto,  Karlina.  2018.  Perlindungan  Hukum
Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional Terhadap
Perolehan  Manfaat  Ekonomi.  Vol  20.
No.1. Kanun jurnal ilmu hukum.