## MEMBACA POLITIK ISLAM PASCA REFORMASI
Hermanu Joebagio 1

## Abstrak
Krisis  multidimensi  1997-1998  yang  ditandai  dengan  kenaikan  mata  uang dollar  antara  Rp.10.000  hingga  Rp.15.000/dollar  berakibat  hancurnya  fundamental ekonomi  Indonesia.  Kondisi  ini  menjadi  triggered  Muslim  Islam  untuk  membangun orientasi-orientasi  Islam  politik.Islam  politik  dan  politik  Islam  berbeda  dalam pemaknaannya.  Islam  politik  merupakan  perjuangan  kelompok  Muslim  garis  keras untuk  mendapatkan  dimensi  kekuasaan,  dan  ketika  dimensi  kekuasaan  telah  teraih, al-Qur’an, al-Hadits, dan Fiqh sebagai philosophische grondslag. Sementara itu politik Islam merupakan perjuangan meraih kekuasaan politik dengan menggunakan simbol Islam  sebagai  basis  recruitmentmassa.Ketika  kekuasaan  dapat  diraih,  mereka menggunakan Pancasila sebagai philosophische grondslag. Karena itu perkembangan Islam  politik  pada  awal  reformasi  sangatlah  kuat,  tetapi  selama  lima  belas  tahun pasca  reformasi  justru  orientasi  Islam  politik  menjadi  sangat  radikal,  dan  orientasi politik mereka mengikuti pola politik yang bersifat “teror”.
Melihat  kondisi  partai  politik  Islam  pasca  reformasi  yang  begitu  lebar variannya, dan ada kecenderungan elit politik partai politik Islam belum 100 persen menjadikan  Pancasila  sebagai  philosophische  grondslag  dapat  memicu  rendahnya partisipasi pemilih. Partai politik Islam yang banyak variannya itu ada gagasan untuk menyederhanakan.  Keberhasilan  Soeharto  menyederhanakan  partai  politik  dalam tiga  mainstream  sosial-demokrat  (Golkar),  nasionalis  (PDI),  dan  Islam  (PPP)  sangat baik. Bila tiga mainstream itu dihidupkan kembali dalam bentuk baru, dan diletakkan pada fase lima belas tahun reformasi, maka partisipasi pemilih terhadap partai politik Islam berbanding lurus dengan kekuatan pemilih mayoritas.
Kata kunci: Politik,  Islam, Reformasi

## Pendahuluan
Perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada  setiap  perubahan  politik  memacu timbulnya kegaduhan, dan menelan korban manusia. Perubahan dari orde lama menuju orde  baru,  maupun  orde  reformasi  selalu menelan  korban.  Pada  era  menuju reformasi  ditandai  dengan  penembakan terhadap  mahasiswa  demonstran  dan pembakaran  mall,  gudang  rokok  milik Gudang Garam, toko  kelontong, dan rumah menjadi sasaran target. Di Jakarta, Solo, dan kota lain, desain kerusuhan poltik itu sangat sempurna. Apabila membandingkan dengan peperangan semesta pada masa kolonialisme  disebut  ‘bumi  hangus’  untuk menunjukkan  masih  adanya  eksistensi kekuasaan politik. Persoalan  politik  dan  ekonomi sangat  kental  dalam  setiap  perubahan politik, di samping persoalan kepemimpinan  politik  yang  sudah  tidak selaras  lagi  dengan  idealisasi  rakyat Indonesia. Orde baru di bawah kepemimpinan  Soeharto  menganut  sistem, disebut patrimonialism-authoritarianism associated     with     industrialization    and
1 Hermanu Joebagio , Guru Besar Sejarah Politik Islam UNS Surakaarta. Tulisan ini pernah disampaikan dalam  “Stadium  General  pada  Civitas  Academika  Program  Studi  Pendidikan  Sejarah  FPIPS  IKIP  PGRI Madiun, Selasa 13 Oktober 2015 .
2 | JURNAL AGASTYA VOL 6 NO 1 JANUARI 2016
modernisation . 2 Sistem  ini  ditujukan  untuk melindungi  proses  pembangunan  ekonomi, dan  pembangunan  itu  dirancang  dan dikuasai  oleh tripartite ,  yang  meliputi bureaucratic-polity, military,
Chinese businessmen . 3 Tripartite
merupakan fiefdoms 4 ekonomi  yang  menimbulkan kemandulan  partisipasi  ekonomi  dan politik,  sekaligus  memicu  perpecahan komponen  kelompok  politik,  khususnya terhadap  masyarakat  Islam.  Perpecahan politik  akibat  kuatnya state-centered . 5 Sisi lain  yang  lebih  penting  adalah  implikasi dari  sistem  ekonomi  yang  dikuasai tripartite adalah  tidak  terbentuk  kelas menengah  ( the  leisure  class )  yang  kokoh yang  mendukung  perekonomian  nasional. Kendali tripartite itu,  berakibat  sulit  bagi pelaku  ekonomi  menengah-bawah  untuk mendapatkan pembagian kue nasional yang memadai.
Desain  pembangunan  ekonomi  di atas,  dan  desain  budaya  politik  orde  baru yang  mengutamakan  keseragaman,  justru menghancurkan  nilai-nilai  keberagaman. Dalam  pemikiran  Robert  A.  Dahl,  ketika nilai-nilai  keberagaman  dihancurkan  oleh desain pembangunan ekonomi, dan budaya politik,  dapat  dipastikan  tidak  bakal tumbuh  kehidupan  demokrasi. 6 Karena demokrasi  itu  dapat  tumbuh  bila  struktur kehidupan  masyarakat  dalam  posisi modern , dynamic , dan pluralist (MDP). 7
Fenomena  pembangunan  politik dan  ekonomi  sangat  disadari  oleh the founding  father bangsa  Indonesia.  Karena itu  desain  pembangunan  politik  pertama kali  adalah unity  in  diversity ( bhinneka tunggal  ika ).  Mengapa  demikian?  Mereka sadar  bahwa unity  in  diversity adalah  jalan menuju  posisi  MDP.  Relasi-relasi  etnisitas dan  religiusitas  untuk  yang  pertama  kali harus  dibangun,  sebagai  landasan  menuju tumbuhnya demokrasi.
Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam
unity  in  diversity adalah:  (1)  pengakuan terhadap nilai-nilai keberagaman kehidupan, baik etnisitas maupun religiusitas; (2) jiwa kegotongroyongan dan solidaritas organik yang melekat pada unity in  diversity itu  akan  bermutasi  menjadi kekuatan  bangunan  relasi  kesepadanan sosial  politik;  (3)    pengakuan  terhadap nilai-nilai  keberagaman  dan  tumbuhnya relasi kesepadanan politik, secara konstruktivistis  akan  membentuk  persepsi rasional  manusia  Indonesia  terhadap ideologi Pancasila. 8 Ketika  ruang  politik  dan  ekonomi dikendalikan tripartite ,  serta  dialog  ruang publik  direpresi,  maka  arus  perlawanan politik  terhadap  pemerintah  telah  dimulai. Untuk  itu  pemerintah  menerapkan  strategi beamtenstaat .  Strategi  itu  didefinisikan sebagai the  state  as  bureaucratie  machine . 9 Melalui beamtenstaat itu,     pemerintah
2 Harold  Croach, The  Regulation  of  Military  Bureaucratic  Regimes:  the  Indonesian  Case (Canberra:  ANU Departement of Political and Social Change Research School of Pasific Studies, 1986), hlm. 2-19.
3 Ibid ., hlm. 9-10.
4 Konsep  fiefdoms  adalah  konsep  politik  bersifat  arkhais  (kuno)  yang  dianut  oleh  kerajaan  tradisional. Kerajaan itu mempraktikan fiefdoms berbentuk pemberian tanah apanage (lungguh). Tanah diberikan raja  kepada  para  pangeran  untuk  menghidupi  keluarga  mereka.  Dan,  para  pangeran  menyewakan kepada petani melalui bagi-hasil. Zaman orde baru fiefdoms merupakan sistem pengaplingan ekonomi yang  mendorong  tindakan  monopolistik,  yang  tidak  memberi  ruang  kepada  khalayak  masyarakat berpartisipasi  dalam  kegiatan  ekonomi.  Masyarakat  khalayak  hanya  dapat  melakukan  kegiatan ekonomi yang sifatnya periferal, misalnya pengrajin rumahan berskala kecil. Aktivitas ekonomi dari hulu hingga hilir sudah dikuasai oleh para kartel-kartel tripartite . 5 Bahtiar Effendy, Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 18-20.
6 Robert A. Dahl, Demokrasi dan Para Pengkritiknya (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 1-35.
7 Ibid .
8 Robert  Cribb,  “The  Historical  Roots  of  Indinesia’s  New  Order:  Beyond  the  Colonial  Comparason”,  in  Edward Aspinall & Greg Fealy, Soeharto’s New Order and its Legacy , hlm. 67-79; lihat pula Susanto Zuhdi, Nasionalisme, Laut dan Sejarah (Jakarta: Komunitas Bambu, 2014), hlm. 13.
menempatkan aparat intelejen untuk mata- matai  warganegara.  Dengan  landasan  itu, orde  baru  secara  sempurna  menerapkan strategi  politik  Snouck  Hurgronje  terhadap Muslim.
Muslim dipandang sebagai kelompok  kiri  yang  berjuang  melawan represi  politik,  serta  memperjuangkan persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat  Indonesia,  baik  dalam  perspektif politik, ekonomi, dan budaya. 10

## Islam Politik atau Politik Islam
Krisis multidimensi 1997-1998 yang ditandai dengan kenaikan mata uang dollar antara  Rp.10.000  hingga  Rp.15.000/dollar berakibat hancurnya fundamental ekonomi Indonesia.  Kondisi  itu  menjadi triggered
Muslim Islam untuk membangun orientasi- orientasi  Islam  politik.  Islam  politik  dan politik
Islam berbeda dalam pemaknaannya.  Islam  politik  merupakan perjuangan  kelompok  Muslim  garis  keras untuk  mendapatkan  dimensi  kekuasaan, dan  ketika  dimensi  kekuasaan  telah  diraih, maka, al-Qur’an, al-Hadits, dan Fiqh sebagai philosophische  grondslag .  Sebaliknya  dalam politik  Islam,  perjuangan  untuk  meraih kekuasaan  politik  menggunakan  simbol- simbol  Islam  sebagai  basis recruitment massa.  Ketika  kekuasaan  sudah  diraih, mereka  menggunakan  Pancasila  sebagai philosophische grondslag . Perkembangan  Islam  politik  pada awal  reformasi  cukuplah  kuat,  bahkan terbersit  keinginan  membangun  Negara Islam    /    Negara    Kekhalifahan,     tetapi
selama  lima  belas  tahun  pasca  reformasi justru  orientasi-orientasi  Islam  politik menjadi  radikal.  Bahkan  orientasi  Islam politik  mengikuti  pola-pola  politik  yang bersifat  “terror”.  Model  orientasi  politik tersebut  justru  berseberangan  dengan gagasan  reformasi  yang  salah  satunya menjunjung  tinggi  demokrasi.  Model orientasi  politik  “terror”  justru  kekuatan politik  mereka  menjadi  mandul  ketika berhadapan dengan nilai-nilai keberagaman,  solidaritas  organik,  dan ideology  Pancasila  yang  sudah  lama melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Orientasi-orientasi  Islam  politik menjadikan  kelompok  politik  itu  sangat eksklusif  terhadap  agama  dan  orientasi politik lainnya. Mereka menuntut nilai-nilai dasar Islam dalam al-Qur’an, al-Hadits, dan Fiqh sebagai philosophische grondslag . Pada sisi  lain,  warisan  historis  menunjukkan masyarakat bangsa Indonesia adalah multi- etnisitas  dan  multi-religiusitas,  sehingga banyak  masyarakat  bangsa  menolak tindakan radikal dan anarkhis. 11
Masyarakat  bangsa,  terutama  berada  di pedesaan menyukai tipologi gotong royong dan  solidaritas/kesetiakawanan.  Tipologi Islam  politik  ingin  membangun  teokrasi dengan  pendekatan  dunya-akhirat,  dengan al-Quran,  al-Hadits,  dan  Fiqh  sebagai philosophische grondslag .
9 Strategi politik beamtenstaat muncul ketika orgnisasi politik di Hindia Belanda semakin radikal. Sarekat  Islam  menjadi  sangat  radikal  ketika  terkontaminasi  pemikiran  revolusioner,  dan  pada  sisi  lain Perhimpunan Indonesia dan Indische Partij sudah mencanangkan merdeka dalam kiprah pergerakannya yang termaktub dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai tersebut. Gerakan kepartaian di Hindia Belanda semakin massif pada akhir Perang Dunia I, sebagai akibat Presiden Amerika Serikat, yakni Woodrow  Wilson  mencanangkan  prinsip  hak  menentukan  nasib  sendiri  terhadap  negara-negara  yang diinvasi  oleh  Jerman,  Italia,  dan  Turki.  Dalam  situasi  dilematis  justru  pemerintah  Belanda  menerapkan strategi politik beamtenstaat . Lihat Ruth McVey, “The Beamtenstaat in Indonesia”, in Benedict Anderson &  Audrey  Kahin, Interpreting  Indonesian  Politics:  Thirteen  Contributions  to  the  Debate ,  Interim  Reports Series No. 62. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project Cornell University, 1982, hlm. 84-91.
10 Kazuo Shimogaki, Kiri Islam: Antara Modernisme dan Post Modernisme, Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi (Yogyakarta: LKiS, 1993), hlm. 6-7.

## Bagan 1: Pergulatan Mewujudkan Islam Politik
Sejatinya pemikiran-pemikiran Islam  fundamentalisme/radikal  tidak  ada pada  ajaran  agama  Islam.  Apabila terminologi politik diletakkan pada perspektif jihad fi sabilillah . Terminologi itu pernah muncul ketika Muslim ditindas oleh kolonialisme Belanda. Dewasa ini terminologi  Islam  radikal  menjadi  tidak proporsional  ketika  bangsa  Indonesia merdeka. Pada sisi lain, praktik politik Nabi Muhammad menggunakan konsep ‘madani’
ketika  membangun  sistem  politik  di Madinah. Konsep madani adalah melindungi minoritas etnisitas dan religiusitas dari tindakan represif
mayoritas.  Karena  itu  rasionalitas  Islam radikal  bukan  dogma  Rasulullah,  tetapi hanya  ada  pada  tataran  sosial,  politik, ekonomi, dan sejarah.
Hal  ini  bisa  dimaklumi  bahwa pemikiran Islam radikal merupakan sintesis dari  kehendak  untuk  menghacurkan  sisa- sisa  nilai  kolonialisme-imperalisme  yang masih  melekat  dalam  kehidupan  sosial politik,  sosial  ekonomi,  dan  sosial  budaya, khususnya praktik kolonial dalam implementasi kebijakan politik dan ekonomi.  Kuatnya  pemikiran  Islam  radikal dalam konstelasi politik di Indonesia akibat: (1) keberhasilan revolusi Islam di Iran pada 1979,  (2)  kekuatan  ekonomi  kapitalisme Barat  yang  semakin  merangsek  dan memarjinalkan ekonomi masyarakat
Muslim,  dan  (3)  pemikiran  sebagian  besar Muslim  berpaham  radikal  bahwa  agama landasan  teologi  pembebasan,  sehingga  al- Quran,  al-Hadits,  dan  Fiqh  sebagai philosophische  grondslag ,  dasar  negara bangsa Indonesia. 12 Tidak mengherankan ketika Soeharto jatuh, muncul orde reformasi yang diikuti  dengan  berdirinya  20  partai  Islam, dengan masing-masing basis massanya. 13 Di antara  20  partai  Islam  itu  adalah:  PKU (Partai  Kebangkitan  Umat),  PNU  (Partai Nahdatul  Umat),  SUNNI,  PKB  (Partai Kebangkitan  Bangsa),  PAN  (Parai  Amanat Nasional),  PBR  (Partai  Bintang  Reformasi), PBB  (Partai  Bulan  Bintang),  PK  (Partai Keadilan),  PSII  (Partai  Syarikat  Islam Indonesia),  PUI  (Partai  Umat  Islam),  PMB (Partai  Masyumi  Baru),  dan  lain-lain.  Ada dua  hal  yang  dapat  disimak  mengapa partai-partai  Islam muncul  pada  awal  orde reformasi:
(1) Pada  awal  pemerintahan  orde  baru, Jenderal  Soeharto  sadar  terdapat  dua resistensi politik yang bakal dihadapi, yaitu komunisme  dan  Islam.  Untuk  menghadapi komunis  Soeharto  bersinergi  dengan kelompok  Islam.  Pada  sisi  lain,  setelah berhasil  membasmi  komunis  sampai  ke akar-akarnya,  Soeharto  mulai  mengawasi umat  Islam  yang  berseberangan  dengan kebijakan  politiknya.  Strategi  politik selanjutnya adalah menyederhanakan partai  politik  menjadi  tiga  partai,  Golkar, PDI,  dan  PPP.  Partai  politik  di  luar mainstream , baik PDI maupun PPP didesain agar  tidak  dapat  menang  dalam  pemilihan umum.  Desain  ini  mengingatkan  strategi politik  Belanda  yang  disebut beamtenstaat untuk  domestikasi  partai  politik,  dan menciptakan floating mass (masa mengambang)  sehingga  akan  mendapat keunggulan suara dalam pemilu. Apabila di suatu  daerah  salah  satu  partai  politik  (PDI dan  PPP)  itu  menang,  maka  pembangunan di daerah itu bakal dihambat.
Jatuhnya orde baru, kemudian
12 Ibid.
13 Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia: Pertautan Negara, Khilafah, Masya-rakat Madani, dan Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 181-190.
Membaca Politik Islam Pasca Reformasi | 5 menjadi triggered Muslim untuk
mendirikan  partai  politik  Islam.  Berdirinya partai  politik  Islam  yang  berjumlah  20 partai politik itu, pada satu sisi, wujud dari euphoria demokrasi,  tetapi  pada  sisi  lain, partai  politik  Islam  akan  sulit  sekali mendapatkan electoral  threshold 2,5%. 14
Akibatnya  banyak  partai  Islam  yang  layu sebelum berkembang. Dengan sistem multi- partai, serta banyaknya partai politik Islam justru  dapat  menghambat  konsolidasi. Bahkan  hingar-bingar  pemikiran  Islam politik  yang  akan  mendirikan  sistem pemerintahan  model  kekhalifahan  dan basis  syariat  Islam,  justru  semakin berkurang  basis  massa  mereka,  kecuali basis  massa  militan.  Realitas  politik tersebut menunjukkan bahwa Islam politik sulit  berkembang,  dan  realitas  politik  itu merupakan  konsekuaensi  dari  proses Islamisasi pada abad ke-14 yang lalu.

## Lima belas Tahun Reformasi Bagi Partai Islam
Problem  utama  pasca  reformasi dewasa ini, meminjam pendapat Nurcholish Madjid bahwa reformasi belum menghasilkan  peradaban civil  society yang menjadi  landasan  demokrasi. 15 Masyarakat berperadaban  baru  tidak  bakal  terwujud apabila hukum tidak ditegakkan secara adil. Rasa  keadilan  itu  harus  dimulai  dari ketulusan  komitmen  pribadi.  Karena  itu peradaban  baru  membutuhkan  pribadi- pribadi  yang  tulus  yang  mengikatkan jiwanya  kepada  wawasan  keadilan.  Untuk menggapai  ketulusan  keadilan  para  elit politik  harus  memiliki  visi  jauh  ke  depan, dan  tidak  menjadikan  diri  mereka  sebagai tawanan  dalam  situasi  ruang  dan  waktu. Elit  politik  adalah public  figure yang  sudah seharusnya memiliki pijakan etika dan
moral  politik,  bahkan  dalam  diri  mereka tersembul jiwa dan semangat keterbukaan. Ketiga aspek secara imperatif harus dimiliki oleh public  figure .  Ketiga  aspek  itu  akan bermutasi  menjadi  mata  air  keteladanan bagi  seluruh  komponen  masyarakat,  dan pada  akhirnya  ketiga  aspek  itu  menjadi landasan  untuk  membangun  peradaban baru, yakni demokrasi atau civil society . Dengan  demikian  demokrasi  atau civil society tidak mungkin terwujud apabila kaum  elit  politik  tidak  memiliki  ketulusan dalam  membangun  kehidupan  yang  lebih adil, dengan berpijak pada etika dan moral politik, serta keterbukaan terhadap kebijakan  publik  yang  ditempuh.  Dalam perspektif ini Mochtar Pabottingi menyebut empat  modal  yang  harus  dimiliki  oleh seorang  pemimpin  atau  elit  politik  dalam kepemimpinannya  atau  kenegarawannya, yakni:  (1)  memiliki  sifat  terpuji,  (2) berperilaku  bajik,  (3)  sikap  bertanggung jawab  terhadap  kebijakan  yang  sudah ditempuh, dan (4) ketercerahkan pemikiran kaum  elit  politik  berdasarkan  pada  tujuan hidup  luhur  atau  visi  ke  depan  demi kemaslahatan  masyarakat  bangsa  maupun negara. 17 Keempat  faktor  itu  menjadi  posisi sentral,  bahkan  sangat  imperatif,  bahkan posisi  empat  faktor  di  atas  memacu terwujudnya  demokrasi  atau civil  society . 18 Tiadanya empat aspek itu dalam kehidupan politik  masa  reformasi  justru  memacu bangkrutnya  kepemimpinan  partai  politik.
Ada  dua  segi  memacu  kebangkrutan kepemimpinan elit politik dewasa ini:
(2) Kebangkrutan personal akibat tindakan politik yang dilakukan terindikasi tidak  terpuji,  misalnya  tindakan  koruptif secara pribadi maupun berjamaah, menghamburkan dana APBN untuk mendapat pembagian prosentase dari dana
14 Ibid ., hlm. 186.
15 Nurcholish Madjid, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 163- 168.
17 Mochtar  Pabottingi,  “Kepemimpinan  dan  Demokrasi  Kita:  Akar-akar  Kebangkrutan Kepemimpinan di Era Reformasi, dan Jalan Menuju Kebangkitan”, Prisma , No. 4, Vol. 32 (Jakarta: LP3ES, 2013), hlm. 3-27.
(1) pembangunan,  serta  kegiatan  studi banding  yang  diselewengkan  menjadi kegiatan  jalan-jalan.  Seharusnya  kegiatan studi banding harus menghasilkan outcomes untuk perbaikan dan pengembangan  kelembagaan.  Namun,  hasil yang  diperoleh  sekadar  melancong  ke  luar negeri.
Kebangkrutan  dalam  partai  politik yang  menyebabkan  partai  itu  ditinggalkan oleh  basis  massa  mereka.  Banyak  faktor penyebab,  di  antaranya  adalah:  (a) Ketegangan  di  dalam  partai  politik,  yang menyebabkan anggota  partai menyeberang ke partai politik lain. Fenomena ini memacu perpindahan  basis  massa  ke  partai  politik lain.  (b)  Rendahnya  etika  dan  moral  elit partai  politik.  Banyak  di  antara  anggota partai  politik  melakukan  tindakan  yang tidak  terpuji,  misalnya  mem- bully lawan politik, tindak kekerasan, mendeskreditkan agama  lain,  perzinahan-perselingkuhan, dan lain-lain.
Empat  kali  pemilihan  umum, memilih anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden, sudah  diselenggarakan pasca  reformasi,  yakni  pada  tahun  1999, 2004,  2009,  dan  2014.  Dalam  empat  kali pemilu  itu,  partai  politik  Islam  mengalami pasang  surut,  dan  angka  perolehan  partai politik Islam dalam pemilihan umum relatif kecil,  yakni  di  bawah  10%.  Sementara  itu mayoritas  pemilih  beragama  Islam  adalah 88%  dari  populasi  penduduk  Indonesia yang berjumlah 240 juta jiwa. Fenomena ini bermakna bahwa suara partai politik Islam tidak  mencerminkan  kekuatan  pemilih mayoritas. 16 Problem  utama  adalah  tidak mencerminkan kekuatan pemilih mayoritas adalah  elit  politik  sangat  lemah  dalam mengelola civic  culture (tradisi  budaya politik demokrasi) dan political engagement (perasaan dan ketertarikan pemilih terhadap   partai   politik Islam)      terhadap
basis massa partai politik Islam. Rendahnya tingkat kelola dari elit politik terhadap dua aspek  di  atas  berdampak  pada  rendahnya political  interest massa  pemilih  partai politik Islam. 19 Faktor  psikologis  sangat  dominan terhadap  partisipasi  pemilih. Civic  culture dan political engagement yang melekat pada partai  politik  dapat  memicu  rasa  tertarik terhadap partai politik. Pemilih selanjutnya akan  mendiskusikan  perihal  partai  itu, termasuk  diskusi  politik  ‘siapa  saja  elit politik’  yang  dicalonkan  menjadi  anggota legislatif.  Diskusi  itu  memberi  informasi mengenai  keyakinan  individu  terhadap partai  politik  Islam  pilihan. 20 Seringkali hasil diskusi politik itu justru menimbulkan sisi  negatif,  yakni  individu  bermigrasi kepada  partai  politik  non  Islam.  Problem perpindahan  partisipasi  politik  terhadap partai  non  Islam,  tentu,  banyak  faktornya. Indikasi  perpindahan  di  samping  telah disebutkan  di  atas,  juga  karena  persoalan sifat toleransi partai politik terhadap agama masyarakat.  Isu-isu  globalisasi  menjadi problem bagi partai politik Islam.
Bagan 2: Tipologi Partai Politik Islam dan Non Islam
Sumber: Kamaruzzaman Bustaman- Ahmad, Wajah Baru Islam di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 177
16 Saiful Mujani,R. William Liddle & Kuskridho Ambardi, Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih  dalam  Pemilihan  Legislatif  dan  Presiden  Indonesia  Pasca-Orde  Baru (Jakarta:  Mizan  Publika, 2012), hlm. 371-467.
19 Ibid.
Ada  tiga  isu  dalam  globalisasi  yang berhubungan  dengan  partai  politik  Islam, yakni: (1) Isu borderless , dunia tanpa batas,
yakni berkembangnya relasi-relasi antarindividu  baik  dalam  konteks  lintas batas  negara,  bangsa,  suku,  ras,  maupun agama.  Dengan  adanya  sifat borderless itu berimplikasi  pada  tumbuhnya  teknologi informasi dan komunikasi. 21 (2)
Tumbuhnya  diaspora  sebagai  akibat borderless itu,  sehingga  perlu  melakukan dekonstruksi  untuk  memberi  pengakuan terhadap  identitas  budaya  masyarakat. Pengakuan  identitas  menjadi  sangat penting,  bahkan  dalam  konteks  ini  negara maupun  partai  politik  tidak  dapat menghegemoni  identitas.  Penafsiran  yang perlu  dikemukakan  dalam  konteks  partai politik  adalah  “stigma  politik”  negatif maupun  positif  dapat  meningkatkan ataupun  menurunkan  jumlah  perolehan suara  dari  kelompok  basis  massa  Islam. 22 (3)  Globalisasi  memacu  timbulnya  konflik akibat proses dekonstruksi yang terhambat. Perdebatan  mengenai  orthodoksi  dan sinkretik,  modern  dan  tradisional,  liberal dan  konservatif,  dan  radikal  dan  harmoni merupakan fenomena psikologis yang dapat mempengaruhi perolehan suara pemilih. 23

## Penutup
Melihat  kondisi  partai  politik  Islam pasca reformasi yang begitu lebar dan besar variannya,  dan  ada  kecenderungan  elit politik  partai  politik  Islam  belum  100 persen  menjadikan  ideologi  Pancasila sebagai philosophische  grondslag ,  tentu, dapat  memicu  rendahnya  partisipasi pemilih.  Partai  politik  Islam  yang  banyak variannya  itu,  perlu  ditumbuhkan  sebuah gagasan  untuk  menyederhanakan  jumlah partai  politik  Islam.  Keberhasilan  Soeharto menyederhanakan  partai  politik  menjadi tiga mainstream politik,   yakni  sosial-
demokrat  (Golkar),  nasionalis  (PDI),  dan Islam  (PPP)  merupakan  keberhasilan Soeharto  yang  harus  diacungi  jempol.  Bila tiga mainstream politik  itu  dihidupkan kembali dalam bentuk baru, dan diletakkan pada  fase  lima  belas  tahun  reformasi,  saya sangat  meyakini  bahwa  partisipasi  pemilih terhadap  partai  politik  Islam  akan berbanding lurus dengan kekuatan pemilih mayoritas beragama Islam.

## Daftar Pustaka
Croach,  Harold.  1986. The  Regulation  of Military  Bureaucratic  Regimes:  the Indonesian  Case. Canberra:  ANU Departement  of  Political  and  Social
Change  Research  School  of  Pasific Studies.
Dahl, Robert A. 1992. Demokrasi dan Para Pengkritiknya . Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia. Bahtiar  Effendy.  2001. Masyarakat  Agama dan Pluralisme Keagamaan . Yogyakarta: Galang Press. Kamaruzzaman  Bustaman-Ahmad.  2004.
Wajah  Baru  Islam  di  Indonesia .
Yogyakarta: UII Press. McVey,  Ruth.  1982.  “The  Beamtenstaat  in Indonesia”, in  Benedict  Anderson  & Audrey Kahin, Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the  Debate , Interim Reports  Series  No.  62.  Ithaca,  New York:  Cornell  Modern  Indonesia Project Cornell University. Mochtar  Pabottingi,  “Kepemimpinan  dan Demokrasi Kita: Akar-akar Kebangkrutan Kepemimpinan di Era Reformasi,  dan  Jalan  Menuju
Kebangkitan”, Prisma , No. 4, Vol. 32 (Jakarta: LP3ES, 2013.
21 Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, Wajah Baru Islam di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 178-179.
22 Ibid .; lebih lanjut lihat pula Suárez-Orozco, Marcelo M & Desirée Baolian Qin-Hilliard. (2004).
Globalization Culture and Education in the New Millenium (Los Angeles: University of California, 2004), hlm. 1.
23 Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad, Wajah Baru Islam di Indonesia , hlm. 179.
8 | JURNAL AGASTYA VOL 6 NO 1 JANUARI 2016
Nurcholish  Madjid.  1999. Cita-Cita  Politik Islam  Era  Reformasi .  Jakarta: Paramadina. Saiful  Mujani,  R.  William  Liddle  & Kuskridho  Ambardi.  2012. Kuasa Rakyat:  Analisis  tentang  Perilaku Memilih  dalam  Pemilihan  Legislatif dan  Presiden  Indonesia  Pasca-Orde Baru (Jakarta: Mizan Publika. Shimogaki,  Kazuo.  1993. Kiri  Islam:  Antara Modernisme  dan  Post  Modernisme, Telaah  Kritis  Pemikiran  Hassan Hanafi . Yogyakarta: LKiS Susanto  Zuhdi.  2014. Nasionalisme,  Laut dan  Sejarah .  Jakarta:  Komunitas
Bambu Syarifuddin  Jurdi.  2008. Pemikiran  Politik
Islam  Indonesia:  Pertautan  Negara, Khilafah,  Masya-rakat  Madani,  dan
Demokrasi .Yogyakarta: Pustaka Pelajar