Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli  Beras Antara Petani dengan Perum Dolog di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nur Fauzia 1
Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi (0741) 65351 nurfauziaroni63@gmail.com

## Abstrak
Guna  terlaksananya  program  pemerintah  dan  terangkatnya  taraf  hidup  petani, maka  Perum  Dolog  melakukan  pembelian  beras  petani  dengan  harga  yang memadai  dan  tidak  merugikan  petani  itu  sendiri.  Secara  yuridis,  jual  beli  beras merupakan  suatu  kesatuan  perbuatan,  yang  dapat  disebut  perbuatan  hukum. Dikatakan demikian, karena dengan adanya jual beli beras tersebut menimbulkan hubungan  hukum  (perikatan)  antara  penjual  (petani)  dengan  pembeli  (Perum Dolog).  Diantara  perjanjian  jual  beli  beras  antara  petani  dengan  Perum  Dolog, juga  terjadi  di  kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  dimana  para  petani  melakukan penjualan berasnya kepada Perum Dolog kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam prakteknya perjanjian jual beli beras antara petani dengan Perum Dolog, Tanjung Jabung  Barat  ada  terjadi  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  penjual,  dimana pihak  penjual  terlambat  melakukan  pengiriman  beras  kepada  pihak  pembeli, padahal  jatuh  tempo  pengiriman  beras  sesuai  dengan  isi  perjanjian  telah  lewat waktu  dan  ada  pula  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  pembeli,  dimana pembeli terlambat dalam pembayarannya.  Adanya  wanprestasi  yang terjadi tidak tertutup  kemungkinan  dengan  adanya  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan perjanjian jual beli beras itu sendiri.
Kata kunci : Perjanjian, jual beli beras, Perum Dolog

## Abstract
To the implementation of the Government program and the terangkatnya farmers ' livelihood,  then  Perum  Dolog  rice  farmers  making  a  purchase  price  that  is adequate and not detrimental to the farmers themselves. Legally, buy sell rice is a unity of works which can be called the deeds of the law. It is said so, because with the  buy  sell  the  rice  poses  a  legal  relationship  (the  Alliance)  between  the  seller (the farmer) and buyer (Perum Dolog). Among the sale and purchase agreement between  rice  farmers  with  Perum  Dolog,  also  occur  in  the  West,  where  the Jabung Cape farmers selling berasnya to Tanjung Jabung Regency Dolog Perum West.  In  practice,  the  purchase  agreement  between  rice  farmers  with  Perum Dolog, Tanjung Jabung Barat there happens a tort committed by the seller, which the  seller's  late  delivery  of  rice  to  the  buyer,  even  though  the  maturity  Rice deliveries in accordance with the contents of the agreement has been passing time and  there  is  also  a  tort  committed  by  the  purchaser,  where  the  buyer  is  late  in payment.  The  existence  of  the  tort  that  occurs  is  not  a  possibility  with  the constraints  faced  in  the  implementation  of  the  agreement  and  selling  the  rice itself.
Keywords: agreements, buying and selling rice, Perum Dolog
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

## PENDAHULUAN
Perjanjian  penyaluran  beras  tidak  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  namun  perjanjian  itu  dapat  dibenarkan  sesuai  dengan  asas kebebasan berkontrak dan beritikad baik sebagaimana tertuang dalam Pasal  1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :
Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Suatu  perjanjian  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  sepakat  kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perum  Dolog  selain  bertugas  melakukan  penyaluran  beras,  juga  berperan dalam  pembelian  beras.  Dalam  hal  penyaluran  dan  pembelian  beras  tersebut diadakan suatu perjanjian jual beli.
Salah satu pasar pembelian beras oleh Perum Dolog adalah dari para petani di wilayah maupun di luar wilayah kerjanya. Dikarenakan pembelian beras  yang dilakukan  oleh  Perum  Dolog  itu  rutin  sifatnya,  maka  untuk  adanya  suatu  ikatan dan kepastian hukum, diadakanlah suatu perjanjian jual beli.
Meskipun Perum Dolog berhak dalam pengadaan perjanjian jual beli beras, tetapi  tetap  harus  mendasarkan  ketentuan  syarat  sahnya  suatu  perjanjian sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1320  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata yang menentukan:
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Adanya  ketentuan  syarat  sahnya  perjanjian  tersebut,  karena  tidak  semua orang  cakap  berbuat  hokum  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1330  Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan:
Yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah:
1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan  yang  telah  kawin  dalam  hal-hal  yang  ditentukan  undang-undang, dan  pada  umumnya  semua  orang  yang  oleh  undang-undang  dilarang  untuk membuat perjanjian tertentu.
Adapun  perjanjian  jual  beli  itu  menurut  ketentuan  Pasal  1457  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  adalah  “suatu  perjanjian,  dengan  mana  pihak yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.
Sedangkan  menurut  R.  Subekti  perjanjian  jual  beli  itu  adalah  “suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji  untuk  membayar  harga  yang  terdiri  atas  sejumlah  uang  sebagai  imbalan dari perolehan hak milik tersebut”. 2
Dalam  hal  perjanjian  jual  beli  beras  ini,  ada  kalanya  beras  yang  menjadi objek perjanjian belum tentu jumlahnya maupun belum ada wujudnya tetapi telah
2 R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal.1.
diperjanjikan  untuk  dijual  dan  dibeli.  Hal  ini  dapat  dibenarkan  sebagaimana digariskan  dalam  ketentuan  Pasal  1333  dan  Pasal  1334  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata,  yang  lebih  jelasnya  dapat  disimak  dari  penjelasan  R.  Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut :
Pasal  1333  BW  menyebutkan  suatu  syarat  lagi  bagi  benda  agar  dapat menjadi object suatu perjanjian, yaitu benda itu harus tertentu, paling sedikit tentang  jenisnya.  Jumlah  benda  itu  tidak perlu  ditentukan  dahulu, asal  saja kemudian  dapat  ditentukan.  Misalnya  seorang  pedagang  mempunyai  beras dalam  gudangnya  dan  berjanji  menjual  semua  atau  sebagian  dari  beras  itu kepada orang lain dengan harga sekian rupiah sekilogramnya. Perjanjian ini diperbolehkan,  oleh  karena  kemudian  secara  menimbang  dapat  ditentukan beberapa kilogram beras yang sebetulnya dijual.
Menurut  Pasal  1334  ayat  1  BW  barang-barang  yang  seketika  belum  ada ( teekomstige  zaken )  dapat  menjadi  object  suatu  perjanjian.  Istilah  “belum  ada” dapat  berarti  mutlak  ( absolut )  seperti  halnya  orang  menjual  padinya  yang  baru akan  ditanam  dalam  tahun  depan.  Juga  dapat  berarti  tak mutlak  ( relatief )  seperti halnya orang menjual sejumlah beras, yang sudah berwujud beras, tetapi waktu itu masih menjadi milik orang lain dan akan jatuh di tangan si penjual. 3
Sebagai  pembeli,  sangat  dimungkinkan  Perum  Dolog  mengharapkan  untuk mendapat harga yang semurah-murahnya guna dapat dijual kembali dengan harga yang  setinggi-tingginya,  tetapi  dikarenakan  Perum  Dolog  adalah  instansi pemerintah,  dia  berkewajiban  mengemban  tugas  mensejahterakan  masyarakat Indonesia, dengan cara memberi perlindungan dan peningkatan taraf hidup petani dari  pembelian  berasnya  dan  juga  memberikan  kenyamanan  dan  bantuan  kepada warga masyarakat golongan menengah ke bawah dari penjualan berasnya.
Selama  ini  banyak  petani  yang  dirugikan,  karena  beras  yang  dijualnya sangatlah  murah  dibandingkan  dengan  biaya  dan  tenaga  yang  harus dikeluarkannya  mulai  dari  penggarapan  sawah  hingga  pemanenan  hasil, sedangkan  diketahui  bahwa  beras  itu  merupakan  bahan  makanan  pokok masyarakat  Indonesia.  Kerugian  petani  ini  dalam  kenyataan  terlihat  dengan mahalnya  harga  jual  beras  di  tengah-tengah  masyarakat,  yang  tidak  sebanding dengan harga jual yang dilakukan oleh petani itu sendiri kepada Perum Dolog.
Guna  terlaksananya  program  pemerintah  dan  terangkatnya  taraf  hidup petani, maka Perum Dolog melakukan pembelian beras petani dengan harga yang memadai dan tidak merugikan petani itu sendiri.
Secara  yuridis,  jual  beli  beras  merupakan  suatu  kesatuan  perbuatan,  yang dapat  disebut  perbuatan  hukum.  Dikatakan  demikian,  karena  dengan adanya  jual beli  beras  tersebut  menimbulkan  hubungan  hukum  (perikatan)  antara  penjual (petani) dengan pembeli (Perum Dolog).
Dengan  terjadinya  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak,  maka  timbul  hak dan  kewajiban  antara  petani  dengan  Perum  Dolog,  dimana  pihak  pembeli berkewajiban  untuk  membayar  harga  beras  sesuai  dengan  jumlah  dan  jenis berasnya  kepada  penjual,  sedangkan  pihak  penjual  berkewajiban  untuk menyediakan beras tersebut sesuai dengan yang disepakati.
3 R.  Wirjono  Prodjodikoro, Azas-azas  Hukum  Perjanjian, CV.  Mandar  Maju,  Bandung, 2000, hal.21.
Diantara perjanjian jual beli beras antara petani dengan Perum Dolog, juga terjadi  di  kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  dimana  para  petani  melakukan penjualan berasnya kepada Perum Dolog kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dengan  ditentukan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dalam  isi perjanjian  jual  beli  beras  tersebut,  menyebabkan  para  pihak  dibebankan  untuk memenuhi  masing-masing  prestasinya  sesuai  dengan  isi  perjanjian  yang  telah mereka sepakati bersama.
Tetapi dalam prakteknya ada terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual,  dimana  pihak  penjual  terlambat  melakukan  pengiriman  beras  kepada pihak pembeli, padahal jatuh tempo pengiriman beras sesuai dengan isi perjanjian telah  lewat  waktu  dan  ada  pula  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  pembeli, dimana pembeli terlambat dalam pembayarannya. Jika terjadi hal yang demikian, lantas  bagaimana  jalan  keluar  yang  ditempuh  oleh  kedua  belah  pihak  untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Adanya wanprestasi yang terjadi tidak tertutup kemungkinan dengan adanya kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  jual  beli  beras  itu sendiri.  Apabila  kendala-kendala  ini  tidak  segera  diatasi,  maka  bukan  tidak mungkin  para  pihak  selain  melanggar  ketentuan  perjanjian  yang  telah  mereka sepakati  bersama  juga  secara  tidak  langsung  melanggar  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku berkenaan dengan suatu perjanjian.

## Perumusan Masalah
1. Bagaimana  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  jual beli  beras  antara  petani  dengan  Perum  Dolog  di  kabupaten  Tanjung  Jabung Barat?
2. Faktor-faktor  apakah  yang  menyebabkan  terjadinya  wanprestasi  dalam pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  pada  perjanjian  jual  beli  beras  antara  petani dengan Perum Dolog di kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut?

## METODE PENELITIAN
Menurut  Sugiyono  metode  penelitian  adalah  cara  ilmiah  yang  digunakan peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah penelitian  yang  menggunakan  latar  alamiah  dengan  maksud  untuk  memahami fenomena tentang apa  yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh), dengan  mendeskripsikan  data  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  dan  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.  Hasil  analisis  data  tersebut  berupa pemaparan  yang  berkenaan  dengan  situasi  yang  sedang  diteliti  dan  disajikan dalam bentuk uraian narasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Hak  Dan  Kewajiban  Para  Pihak  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli Beras  Antara  Petani  Dengan  Perum  Dolog  Di  Kabupaten  Tanjung    Jabung Barat
Dikarenakan petani sangat banyak, sehingga sulit untuk membuat perjanjian masing-masingnya,  maka  guna  dapat  mempermudah  menjadikan  perjanjian  itu tidak  terlalu  banyak,  dihimpunlah  para  petani  dalam  suatu  badan  hukum.  Pada perjanjian  jual  beli  beras  yang  diadakan  oleh  Perum  Dolog  kabupaten  Tanjung
4 Sugiyono, Metodologi Penelitian Administratif , Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 1
Jabung  Barat  dilakukan  dengan  para  petani  yang  terhimpun  dalam  usaha penggilingan padi dengan nama Usaha Baru.
Telah terikatnya dalam suatu perjanjian jual beli beras sebagaimana tertuang dalam  Surat  Perjanjian  Jual  Beli  Beras  Nomor  PJB-001/PJB/03/2009,  maka masing-masing  pihak  tidak  hanya  menuntut  haknya  tetapi  juga  melaksanakan kewajibannya.  Adapun  kewajiban  masing-masing  pihak  ini  yaitu  hak  Perum Dolog  adalah  menerima  beras  sesuai  dengan  jumlah  dan  kualitas  yang  diminta, sedangkan  kewajibannya  adalah  membayar  sejumlah  uang  sesuai  dengan  yang telah  ditentukan  dalam  perjanjian  kepada  pihak  petani  melalui  perhimpunannya, Usaha Baru. Sedangkan hak petani adalah menerima pembayaran atas beras yang dijualnya.  Kemudian  kewajibannya  adalah  menyediakan  dan  menyerahkan sejumlah beras yang diminta oleh Perum Dolog kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Mengenai  pelaksanaan  perjanjian  jual  beli  beras  yang  diadakan,  dapatlah disimak penjelasan sebagai berikut.
a. Mulainya Perjanjian
Perjanjian  jual  beli  beras  yang  diadakan  antara  petani  dengan  Perum
Dolog  Tanjung  Jabung  Barat  dimulai  pada  saat  terjadinya  kesepakatan  yang diwujudkan  dengan  penanda  tanganan  surat  perjanjian  (Perjanjian  Jual  Beli Beras Nomor PJB-001/PJB/03/2009), pihak petani menyerahkan jaminan bank kepada  pihak  Perum  Dolog  seharga  1%  (satu)  persen  dari  harga  kontrak (Rp.230.000.000),  yaitu  Rp.2.300.000,-  (dua  juta  tiga  ratus  ribu  rupiah)  serta menyediakan  karung  dan  pihak  Perum  Dolog  Tanjung  Jabung  Barat  akan membayar  sejumlah  beras  yang  diterima  dari  pihak  petani,  atau  tepatnya terhitung tanggal 12 Maret 2009 hingga paling lambat 30 Juni 2009.
b. Penyiapan Bahan Bahan  yang  dimaksud  adalah  karung  untuk  pengisian  beras  yang disediakan oleh pihak Petani, dimana kriteria karungnya adalah :
1) Karung plastik baru dengan benang kuralon;
2) Ukuran karung 20 Kg.
c. Penyerahan Beras Beras  yang  merupakan  kewajiban  petani  diserahkan  selama  tahun pengadaan  2009  terhitung  sejak  penanda  tanganan  secara  bertahap  paling lambat  30  Juni  2009.  Penyerahan  beras  dilakukan  oleh  pihak  petani  langsung ke gudang Perum Dolog Tanjung Jabung Barat.
d. Pembayaran Dari  penyerahan  beras  yang  dilakukan  oleh  pihak  petani  dan  diterima
oleh  pihak  Perum  Dolog  Tanjung  Jabung  Barat,  dengan  ketentuan  kualitas beras :
1) Kadar air maksimum 14% 2) Butir patah/broken maksimum 20% 3) Derajat sosoh maksimum 95% 4) Butir menir maksimum 2% Pihak  Perum  Dolog  Tanjung  Jabung  Barat  membayar  harga  beras tersebut  dengan  harga  Rp.4.600,-  (empat  ribu  enam  ratus  rupiah)  per kilogramnya,  yang  keseluruhanya  sebanyak  50.000  Kg  dengan  harga Rp.230.000.000,-  (dua  ratus  tiga  puluh  juta  rupiah).  Apabila  pihak  petani terlambat  dalam  pemenuhan  jumlah  beras  yang  diminta,  maka  terhadapnya dikenakan  denda  1/1000  (satu  per  mil)  dari  sisa  harga  beras  yang  belum diserahkan  per  hari,  tetapi  apabila  pihak  petani  tidak  juga  memenuhi
kewajibannya,  maka  pihak  Perum  Dolog  Tanjung  Jabung  Barat  dapat mencairkan  jaminan  bank  pihak  petani  dan/atau  menuntut  ganti  kerugian kepada pihak petani.
Di  samping  itu  dalam  penyerahan  beras,  pihak  petani  harus mengeluarkan  biaya  untuk  pengangkutan  dan  bongkar  muat  beras  di  gudang Perum  Dolog  Tanjung  Jabung  Barat.  Dalam  kenyataan,  pihak  petani  sering melakukan  keterlambatan  dalam  pemenuhan  beras  yang  diminta  oleh  pihak Perum Dolog, sehingga selain bertentangan dengan ketentuan perjanjian, pihak petani mengalami kerugian dalam pembayaran.
e. Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perelisihan sebagaimana 2 (dua) kali kejadian pada Perum
Dolog Tanjung Jabung Barat, maka langkah yang ditempuh adalah melakukan musyawarah  untuk  mendapatkan  kesepakatan,  tetapi  apabila  musyawarah  ini tidak berhasil, maka langkah terakhir yang ditempuh adalah mengajukannya ke sidang Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
Dalam  kenyataannya  perselisihan  diselesaikan  hanya  sampai  tahap musyawarah antar pihak.
f. Berakhirnya Perjanjian
Perjanjian jual beli beras ini dilakukan para pihak dalam masa tiga bulan,
tetapi penyerahan beras dan pembayaran pertiap satu bulan. Perjanjian jual beli beras  ini  dapat  diperpanjang  lagi  untuk  tiga  bulan  selanjutnya  sesuai  dengan kesepakatan para pihak.
Didasarkan  hal  tersebut  di  atas,  diketahui  bahwa  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  jual  beli  beras  antara  petani  dengan Perum Dolog Tanjung Jabung Barat telah sesuai dengan isi perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka, walaupun ada sedikit ketidak sesuaian dalam hal terjadinya  wanprestasi  oleh  pihak  petani  dalam  penyerahan  berasnya,  maka akibat hukum yang timbul adalah petani dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) dari harga beras yang terlambat diserahkan.

## Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  jual  beli  beras  antara  petani  dengan  Perum Dolog Tanjung Jabung Barat memang ditemui adanya suatu wanprestasi terutama dari  pihak  petani  berupa  terlambat  dalam  penyerahan  beras  atau  tidak terpenuhinya permintaan beras yang telah diperjanjikan. Adanya wanprestasi yang terjadi tersebut disebabkan oleh beberapa factor, yaitu berupa :
a. Faktor Alam
Hal ini tidaklah dapat diduga kejadianya ataupun kalau terjadi sulit untuk ditanggulangi. Kejadian dari faktor alam ini adalah berupa :
1) Banjir
Dengan terjadinya banjir yang merendam tanaman padi, walaupun satu hari akan  mematikan  tanaman  padi  tersebut  sehingga  padi  yang  direncanakan akan  menghasilkan,  tidak  jadi  dipanen  atau  kalaupun  dapat  dipanen, hasilnya sangatlah rendah, baik kualitas maupun kuantitasnya, yang apabila dijual  harganya  sangat  rendah,  yang  tidak  menutup  biaya  operasional dikeluarkan.
2) Kemarau
Pada musim kemarau tanah menjadi gersang dan kering, sehingga tanaman padi menjadi kering dan mati. Akibat kering dan matinya batang padi, maka
panen  gagal,  sehingga  tidak  dapat  menyerahkan  padi  yang  diminta  oleh pihak Perum Dolog kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3) Hama Hama  disini  adalah  berupa  serangga  atau  binatang,  yang  tiba-tiba menyerang padi, hingga hasil padi berkuang dan mengarah pada kurangnya penyerahan  padi/beras  yang  ditentukan  Perum  Dolok  kabupaten  Tanjung Jabung Barat kepada petani.
b. Faktor Manusia
Hal  ini  adalah  suatu  perbuatan  manusia  yang  mengakibatkan  rusaknya ekosistem yang ada. Faktor manusia ini dapat berupa :
1) Keinginan untuk mendapatkan keuntungan Sebagaimana  diketahui  bahwa  dalam  perjanjian  yang  diadakan,  telah ditentukan  harga  dari  beras  tersebut  sesuai  dengan  harga  ketentuan pemerintah,  apabila  dijual  kepada  masyarakat  umum  harganya  akan  lebih tinggi, maka dari pada menjual ke Perum Dolog lebih baik menjual kepada masyarakat  umum.  Dengan  keadaan  ini,  pihak  petani  kurang  dalam penyerahan berasnya kepada Perum Dolog.
2) Kekurangan Dana Operasional Sebagaimana  bahwa  pihak  petani  selain  menyerahkan  beras,  juga  harus mengeluarkan  biaya  operasional,  yang  diantaranya  adalah  biaya pengangkutan  dan  bongkar  muat  beras  ke  gudang  Perum  Dolog. Dikarenakan  hasil  panen  sedikit  sedangkan  biaya  operasional  sama  saja, maka  pihak  petani  menunggu  jumlah  beras  sudah  cukup  banyak  baru diserahkan dan kadangkala menjelang banyak, beras tersebut dijual kepada masyarakat umum.

## SIMPULAN
1. Pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  jual  beli  beras yang  diadakan  antara  petani  dengan  Perum  Dolog  kabupaten  Tanjung  Jabung Barat  pada  dasarnya  telah  sesuai  dengan  isi  perjanjian  yang  mereka  adakan, kecuali  wanprestasi  penyerahan  beras  yang  dilakukan  oleh  pihak  petani dengan akibat hukum si petani dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per mil) dari harga beras yang terlambat diserahkan.
2. Faktor  penyebab  terjadinya  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  petani  dalam pelaksanaan  perjanjian  jual  beli  beras  dengan  Perum  Dolog  di  kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah berupa :
a. Faktor alam, seperti :
1) Banjir
2) Kemarau panjang; dan
3) Hama.
b. Faktor manusia, seperti :
1) Keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar;
2) Kekurangan dana operasional.

## DAFTAR PUSTAKA
H.S.  Salim. Hukum  Kontrak  Teori  &  Teknik  Penyusunan  Kontrak, Sinar Grafika,Jakarta, 2006.
Muljadi,  Kartini  &  Widjaja,  Gunawan. Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian,
PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Prodjodikoro,  R.  Wirjono. Azas-azas  Hukum  Perjanjian, CV.  Mandar  Maju, Bandung, 2000.
Subekti, R. Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2000.
________. Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Subekti,  R.  Dan  Tjitrosudibio,  R. Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
Syahrani,  H.  Ridwan. Seluk  Beluk  Dan  Asas-asas  Hukum  Perdata, Alumni, Bandung, 2004.