## K EJAHATAN L INGKUNGAN :

## S UATU T INJAUAN K RIMINOLOGIS
Mohammad Kemal Dermawan 1

## Abstract
At their best, corporations can be a force for good in society, developing new technologies, promoting education and training and providing quality jobs. However, too often businesses have made their profits at the expense of the poorest people around the world, and at a huge cost to the environment. There must be some increasing attention on corporate social responsibility – the integration of social, environmental and governance concerns into business operations.
Kata Kunci: Korporasi, Kejahatan Lingkungan, White Collar Crime , Reaksi Sosial dan Kontrol Sosial.

## 1. Pengantar
Dengan diundangkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982, No. 12), maka dimulailah pengaturan hukum yang mempunyai cakupan atas azas prinsip-prinsip pokok tentang pengelolaan, perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup di Indonesia beserta sanksi-sanksinya, memberikan dasar bagi semua perundang-undangan lainnya yang dibuat secara sektoral.
Karena berlakunya undang-undang tersebut dipandang belum memenuhi kebutuhan terhadap pengaturan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah, kemudian memperbaharuinya dengan Undang- undang Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997 yang berlaku hingga sekarang. Penerapan perundang-undangan ini dimaksudkan mencakup semua aspek dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Lingkungan
1 Mohammad Kemal Dermawan adalah Dosen pada Departemen Kriminologi, FISIP-UI dan pada saat ini juga menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Kriminologi FISIP-UI.
hidup, dalam Undang-Undang ini diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya (Pasal 1 butir 1 UU No. 23/1997).
Dalam Bab IX Undang-undang No. 23 Tahun 1997, dimuat berbagai ketentuan dan ancaman pidana terhadap pelaku perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup. Aspek penting dalam ketentuan pidana ini adalah tindakan dan perilaku yang dianggap melanggar perlindungan lingkungan hidup. Ketentuan- ketentuan pidana pada undang-undang lingkungan memuat perilaku- perilaku dan tindakan yang digolongkan merusak atau mencemari lingkungan beserta sanksi pidana atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, segala perbuatan yang mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, apabila dilakukan dengan sengaja dapat dianggap sebagai Kejahatan, khususnya Kejahatan Lingkungan. Lalu perbuatan apakah yang dapat dikategorikan sebagai “pencemaran dan perusakan lingkungan hidup” itu ?
Berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya .
Sementara itu, yang dimaksud dengan perusakan lingkungan, berdasarkan pasal 1 butir 14 UU No. 23 Tahun 1997, adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
Merujuk pada banyaknya kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, atau dapat pula disebut sebagai Kejahatan Lingkungan, yang terjadi di masyarakat kita ini, maka tampaklah bahwa lingkungan hidup yang seyogyanya dilestarikan justru diabaikan oleh sebagian anggota masyarakat kita. Pengabaian lingkungan hidup ini pada umumnya selalu dikaitkan dengan berputarnya roda pembangunan ekonomi yang seringkali mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. Jika kondisi ini berlarut-larut maka dapatlah dibayangkan lingkungan di
mana kita seyogyanya dapat hidup secara sejahtera, sehat dan manusiawi sudah tidak akan kita temui lagi. Menyadari bahaya akan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut maka seyogyanyalah masyarakat harus lebih terketuk hati nuraninya untuk bersikap tanggap dan responsif dengan masalah ini.
Tulisan ini diupayakan untuk membahas Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Lingkungan sebagai suatu pemahaman awal bagi dilakukannya strategi pencegahan kejahatan lingkungan itu sendiri. Adalah suatu bahasan yang tidak mudah untuk memperoleh suatu pemikiran yang menyeluruh tentang Strategi Pencegahan Kejahatan Lingkungan yang tepat-guna dalam waktu yang relatif singkat. Namun demikian, semoga tulisan ini dapat melahirkan butir-butir pemikiran awal yang siap didiskusikan dan disempurnakan lebih lanjut.

## 2. Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan Lingkungan
Merujuk kembali pengertian Kejahatan Lingkungan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, dalam hal ini mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, maka pelaku kejahatan lingkungan adalah siapa saja, baik individu maupun badan hukum seperti industri (korporasi). Namun dalam tulisan ini bahasan pelaku kejahatan lingkungan hanya diprioritaskan dan dibatasi pada pelaku industri sebagai sebuah bentuk korporasi.
Mengingat bahwa strategi pencegahan kejahatan apapun yang akan dipilih tidak akan efektif tanpa kita mengetahui atau memahami karakteristik dari kejahatan yang akan dicegah, dan mengingat pula bahwa pelaku kejahatan lingkungan adalah industri atau korporasi maka bahasan tentang korporasi dan kejahatan korporasi itu sendiri sangatlah mutlak diperlukan.
Banyak definisi yang dapat kita jumpai di berbagai referensi tentang korporasi. Namun demikian, dari berbagai referensi tentang korporasi tersebut, kiranya dapat ditarik beberapa karakteristik yang relevan dalam tulisan ini. Pertama , suatu korporasi adalah suatu organisasi besar yang diatur secara birokratis. Karakteristik  struktural ini adalah satu dari tiga karakteristik yang dapat membantu kita mencirikan sebuah korporasi modern. Kedua , korporasi dikendalikan dari puncak melalui manajernya. Namun demikian, karakteristik ini kemudian diperdebatkan oleh beberapa pakar karena adanya pendapat
yang menganggap bahwa korporasi secara efektif dikendalikan dari pemegang saham ke para manajer profesional dan para eksekutif (Zeitlin, 1974). Untuk pendapat yang terakhir ini maka kebijakan dan pengambilan keputusan operasional dalam korporasi ada di tangan para ”kapitalis” dan para manajer. Ketiga , tujuan utama dari korporasi adalah profitabilitas dan perkembangan korporasi yang bersangkutan. Milton Friedman (Friedman, 1962), terkait dengan karakteristik ketiga tersebut, mengatakan bahwa kebanyakan para eksekutif dan pemilik korporasi akan bersandar ke arah posisi ekonomis yakni upaya-upaya korporasi untuk menghasilkan laba adalah upaya yang paling diprioritaskan.
Terkait dengan tiga karakteristik korporasi tersebut, lalu mengapa beberapa korporasi kemudian cenderung melakukan penyimpangan? Untuk menjelaskan mengapa beberapa korporasi cenderung menyimpang dari hukum dibanding dengan korporasi yang lain, beberapa pakar telah mengidentifikasi sikap-sikap atau motif-motif yang ditekankan oleh organisasi yang menyumbang ke arah tingkah laku ilegal. Stone (1975:237) menekankan nafsu untuk mendapatkan keuntungan, ketakutan untuk gagal, ekspansi dan kekuasaan sebagai sikap atau motivasi yang mendorong perusahaan atau korporasi melakukan tingkah laku ilegal.
Karena kita akan mempelajari kejahatan korporasi maka adalah penting untuk mengerti bagaimana sebuah korporasi itu diatur dan diperlakukan oleh hukum. Kehadiran korporasi, awalnya, ditentukan pada waktu mereka memperoleh perijinan dari Pemerintah. Perijinan tersebut menentukan tujuan dari korporasi yang bersangkutan dan memberikan batas-batas operasional (menjalankan seluruh aktivitasnya). Perijinan yang dikeluarkan tidaklah sekedar mengatur teknis administratif yang dinilai bagi sebuah korporasi namun juga mempertimbangkan konsekuensi aktivitas operasional korporasi yang bersangkutan dalam kaitannya dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Pasal 18 Undang-undang Lingkungan Hidup, misalnya, menetapkan bahwa setiap rencana kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting teradap lingkungan wajib dilengkapi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Pelaksanaan ketentuan pasal ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Pada umumnya korporasi atau industri-industri yang dianggap melakukan kejahatan lingkungan adalah industri-industri yang segala aktivitasnya membawa konsekuensi pencemaran dan perusakan lingkungan, misalnya menggelontorkan limbah dalam sungai, dan sebagainya. Dalam hal suatu korporasi atau industri melakukan kejahatan lingkungan pada hakekatnya korporasi atau industri yang bersangkutan telah melanggar atau mengabaikan perijinan operasional, seperti AMDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), serta Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Masalah yang kemudian muncul adalah: mengapa pelanggaran dan/atau, pengabaian perijinan sebagai perwujudan aturan hukum yang ada dapat terjadi? Mungkinkah telah terjadi “kolusi” antara pihak korporasi atau industri yang bersangkutan dengan Lembaga yang berwenang untuk memberikan ijin dan yang memantau perkembangan kepatuhannya? Kalaupun benar terdapat “kolusi” di antara pihak-pihak yang terkait 2 maka hal ini dapat dijadikan bahan pemahaman bahwa betapa sukar dan peliknya masalah penegakan hukum yang didambakan. Kemungkinan adanya “kolusi” tersebut juga dapat dijadikan bahan pemahaman tentang karakteristik korporasi sebagai pelaku kejahatan yang akan kita sentuh dengan berbagai strategi pencegahan kejahatan.
Karena dunia usaha, dalam hal ini korporasi, terorganisasi dengan erat dan terkait erat dengan pemerintah, maka tingkah laku berbahaya yang dilakukan oleh korporasi akan sulit untuk “ditarik” sebagai kejahatan. Akibat yang mengikuti kondisi hubungan ini adalah bahwa korporasi cenderung mengabaikan penegakkan hukum.
Jika kita simak maka banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi yang berwujud kejahatan
2 Sutherland, dalam bukunya White Collar Crime (Craig B. Little, 1989), menjelaskan beberapa alasan yang menunjuk kondisi hubungan sosial antara pengusaha - pemilik, manajer tingkat tinggi sebuah korporasi (penulis) - dengan para pejabat pemerintahan untuk lebih menggambarkan kesulitan menentukan aksi korporasi yang berbahaya sebagai tingkah laku kriminal dan gagalnya penegakkan hukum terhadapnya. Beberapa kondisi hubungan sosial tersebut, antara lain: (1) Terdapat persamaan kondisi sosial ekonomi dan kultural antara pejabat dengan pengusaha (persons in business), (2) Banyak pejabat adalah anggota keluarga, sanak saudara, kerabat dari pengusaha, (3) Banyak Pengusaha adalah teman karib para pejabat, (4) Banyak pejabat berhubungan erat dengan korporasi tertentu karena terlibat dalam aktivitas internal sebagai komisaris, penasehat, pelindung, pengacara, dan sebagainya.
lingkungan. Pada tahun 2004, misalnya, terdapat kasus terkontaminasinya Teluk Buyat oleh logam berat arsen (As) dan merkuri yang terletak sekitar 110 kilometer arah barat daya Kota Manado yang merupakan tempat permukiman warga sekaligus tempat pembuangan tailing, limbah penambangan emas PT Newmont Minahasa Raya (NMR). Kasus itu secara singkat dapat dilihat dalam kutipan berikut ini :
”Diperkirakan lebih dari 100 warga Buyat, Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, menderita penyakit minamata setelah diduga terkontaminasi oleh logam berat arsen (As) dan merkuri yang mencemari Teluk Buyat. Teluk Buyat terletak sekitar 110 kilometer arah barat daya Kota Manado yang merupakan tempat permukiman warga sekaligus tempat pembuangan tailing, limbah penambangan emas PT Newmont Minahasa Raya (NMR). Direktur Yayasan Kelola Sulawesi Utara Rignolda Djamaludin dan anggota stafnya, Lita Mamontoh, di Manado, Senin (19/7), mengungkapkan, gejala penyakit minamata ditemukan berdasarkan hasil penelitian sejumlah dokter kesehatan masyarakat dari Universitas Sam Ratulangi pada bulan Juni lalu. Gejala penyakit itu, seperti diungkapkan peneliti dr. Jein Pangemanan, diawali gatal-gatal dan kejang pada tubuh penderita, kemudian muncul benjolan. Benjolan muncul dalam banyak varian pada sejumlah penderita, yakni di tangan, kaki, tengkuk, pantat, kepala, atau payudara. Rata- rata penderita mengalami gejala tersebut. Pencemaran logam berat itu diduga telah berakibat pada kematian Andini Lenzun, bayi berusia lima bulan, pada awal Juli lalu setelah ia menderita gatal, kejang, dan muncul benjolan di tubuhnya (KOMPAS - Selasa, 20 Jul 2004)”.
Sementara kasus Teluk Buyat belum terselesaikan dengan jelas, pencemaran lingkungan oleh korporasi, akhir-akhir ini, terulang lagi. Semburan lumpur panas di Porong pada tanggal 29 Mei 2006 mengagetkan masyarakat Indonesia. PT Lapindo Brantas adalah pihak yang disebut-sebut bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan ini. Berikut uraian singkat dari kasus lumpur panas di Porong ini :
Gas dan lumpur panas dari perut bumi menyembur di kawasan permukiman warga Dusun Balongkenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (2/6). Karena itu, sekitar 300 warga terpaksa diungsikan. Peristiwa ini merupakan puncak dari semburan gas yang sudah berlangsung
sepekan terakhir. Sehari sebelumnya, Kamis sekitar pukul 19.00, warga dikejutkan semburan gas dan lumpur yang muncul di areal persawahan Desa Renokenongo. Senin lalu pun, dari tengah rawa Desa Siring, Kecamatan Porong, terjadi hal serupa. Hingga Jumat pukul 17.00 lumpur pekat berwarna abu-abu terus mengalir keluar berikut gas. Akibatnya, sekitar 10 rumah warga kemasukan lumpur, sekitar satu hektar sawah diterjang lumpur, dan kamar mandi serta dapur milik Soleh rusak juga akibat lumpur ( KOMPAS - Sabtu, 03 Jun 2006).

## 2.1. Kerugian Akibat Kejahatan Korporasi
Secara khusus kerugian yang ditimbulkan oleh Kejahatan Koorporasi, dalam hal ini adalah pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh industri, selain kerugian ekonomis maka terdapat dua kategori lain, yakni (1) Kerugian Fisik dan (2) Kerugian Moral Sosial.
Merujuk pada ukuran keseriusan dari aktivitas ilegal yang ditimbulkan oleh korporasi maka akibatnya adalah perusakan phisik. Menimpali hal ini, beberapa pimpinan korporasi  telah menangkal bahwa banyak tuduhan terhadap mereka adalah salah. Menurut mereka, tuduhan terhadap mereka mungkin adalah sekedar wujud dari “teknik bisnis yang cerdik dan curang” walaupun mungkin “ilegal” namun bukanlah “kriminal”. Sangkalan seperti itu tentunya tidaklah benar karena kebanyakan kejahatan korporasi kemudian berwujud sebagai “kekerasan yang dilakukan oleh korporasi”.
Ada suatu anggapan umum bahwa White Collar Crime 3 hanya bersifat ekonomis. Namun jika kita kaji lebih seksama, terlebih jika kita fokuskan perhatian pada konsekuensi yang ditimbulkannya, maka terdapat aspek kekerasan yang terkandung di dalam perbuatan yang kita sebut sebagai White Collar Crime tersebut. Perbuatan gangguan
3 Kejahatan Korporasi adalah termasuk dalam kategori White Collar Crime dalam pengertian bahwa para pelaku Kejahatan Korporasi adalah para pimpinan - pemilik, manajer tingkat atas - yang melakukan kejahatan atau tindak ilegal demi kepentingan atau keuntungan korporasinya. Miller (1991) mengkategorikan Kejahatan Korporasi dalam hubungannya dengan istilah White Collar Crime sebagai Organizational Occupational Crime.
kesehatan bahkan kematian seringkali kita temui akibat adanya pencemeran lingkungan hidup (polusi udara, air dan tanah).
Kerugian ekonomi dan perusakan fisik sangatlah serius, namun beberapa pengamat telah menemui kerusakan yang justru lebih berbahaya di dalam konteks “hubungan sosial”. Kejahatan korporasi bisa menjadi hal yang sangat mengancam - bukan hanya karena karena kerugian yang dikeluarkan sangat mahal ( Economic and Physical Cost ) - tetapi karena kejahatan korporasi tersebut dapat menyebabkan terkikisnya standar moral. Kejahatan bisnis sangat meletakkan rasionalisasi dalam memberikan jastifikasi tingkah laku kriminal yang dilakukan oleh pelaku bisnis.
Rasionalisasi dan pembenaran dari perilaku korporasi ini kemudian dapat menjelma menjadi suatu ”pengingkaran” kesalahan mereka sebagai wujud pengabaian tanggung jawab jika ada musibah atau dampak negatif dari perilaku korporasinya. Hal ini tampak pada pendapat General manager PT Lapindo Brantas dalam konteks semburan lumpur panas di Porong :
Secara terpisah, General Manager PT Lapindo Brantas Imam Agustino menyatakan, peristiwa tersebut tidak ada kaitannya dengan sumur hasil pengeboran perusahaan penambang gas hidrokarbon itu. "Tidak ada yang salah dengan sumur pengeboran kami," ujarnya. Meski demikian, pihaknya siap membantu penanganan persoalan itu (KOMPAS - Sabtu, 03 Jun 2006).
Sementara itu, berbeda dengan pendapat General PT Lapindo Brantas tersebut, beberapa analisis, seperti yang dikatakan oleh Rudi Rubiandini, berpendapat bahwa :
"Hipotesa penyebab keluarnya lumpur dari dalam sumur ke permukaan bumi yang tidak terkendali adalah akibat pengeboran. Penanganan kejadian kehilangan lumpur dan keluarnya lumpur di dalam sumur memang sudah sesuai dengan prosedur. Tetapi, ketika lumpur susulan keluar, rig sudah keburu dipindahkan dari lokasi. Dipindahkannya rig inilah yang dalam kesimpulan tim investigasi adalah satu- satunya penyebab semburan lumpur menjadi sedahsyat sekarang," kata Rudi Rubiandini.Sejak kejadian semburan lumpur di Banjar Panji 1 pada 29 Mei lalu, belum ada pernyataan resmi yang menyatakan pengeboran Lapindo sebagai penyebab semburan lumpur. Pihak Lapindo bahkan
menyampaikan bahwa semburan disebabkan oleh peristiwa gempa di DI Yogyakarta(KOMPAS-Jumat, 04 Agustus 2006).

## 2.2. Masyarakat Luas Sebagai Korban
Berbeda dengan kejahatan korporasi yang lain, dimana akibat kejahatan tersebut terdapat korbannya: konsumen, tenaga kerja, dan sebagainya; maka kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan/korporasi (industri), memunculkan masyarakat yang lebih luas sebagai korbannya.
Kadangkala bahaya dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi bersifat tidak langsung dan berlangsung lambat. Karena sifat yang demikianlah kadangkala korporasi menganggap reaksi hukum terhadap aktivitasnya adalah tidak adil. Demikian juga pelanggaran terhadap hukum lingkungan (UU Polusi) mungkin saja mempunyai akibat yang lambat dan kumulatif terhadap kesehatan dan kematian. Namun demikian, terhadap kasus-kasus tertentu, akibat pelanggaran UU Polusi adalah cepat dan sangat menghancurkan. Mari kini kita renungkan berbagai kerugian yang ditanggung oleh masyarakat atas perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam menjalankan usahanya. Untuk mempermudah perenungan kita akan dampak kerugian yang ditanggung masyarakat kita ambil contoh kasus semburan lumpur panas di Porong.
Saat ini lumpur panas yang terus keluar sejak akhir Mei lalu menjalar, merendam, hingga mengusir semakin banyak penduduk dari rumah-rumah mereka. Namun, dalam beberapa tahun ke depan daerah itu bahkan akan jadi kenangan. Tanah mereka akan berubah menjadi rawa, kemudian danau, atau terendam air laut. Mengapa hal itu bisa terjadi? (KOMPAS - Senin, 19 Juni 2006)
D ari kutipan di atas jelaslah bahwa penduduk di daerah yang terkena musibah mengalami kerugian yang tak terhingga. Rumah dan tanah mereka, tanpa mereka bayangkan sebelumnya, tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur. Tidak sedikit penduduk yang terkena musibah, menanggung derita dan kerugian akibat perilaku korporasi yang tidak bertanggung jawab. Tercatat ada 8.000 jiwa yang harus mengungsi dari rumah dan tanah mereka.
Tim investigasi yang dibentuk pertengahan Juni 2006 itu dilakukan untuk memastikan kelalaian operator migas yang mengelola sumur dan mendapatkan penyelesaian yang adil atas kelalaian tersebut. Tim yang terdiri atas para ahli geologi, geofisika, dan perminyakan diberi waktu dua minggu untuk melakukan penyelidikan atas insiden yang mengakibatkan empat desa di Kecamatan Porong terendam lumpur dan sekitar 8.000 jiwa harus mengungsi (KOMPAS - Jumat, 4 Agustus 2006) .
Tidak hanya rumah tetapi juga tempat usaha, seperti hotel, tempat wisata, restoran, transportasi, dan sekolah juga terkena dampak dari semburan lumpur panas.
Semburan lumpur di Porong menyebabkan hotel-hotel dan tempat wisata di Kabupaten Pasuruan, Malang, dan Kota Batu sepi. Rinawati dari Humas Taman Safari Indonesia II Prigen, Pasuruan, mengatakan, jumlah pengunjung musim liburan Juni lalu merosot hingga 30 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Dampak serupa juga dirasakan pengelola Taman Rekreasi Sengkaling di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tingkat hunian hotel di Kota Batu tinggal sekitar 10 persen. "Kami tak tahu lagi harus bagaimana untuk menjaring tamu," kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batu Heru Suprapto. Di Kecamatan Porong, kegiatan belajar-mengajar di SD Negeri 1 dan 2 Siring dipindahkan ke SD Negeri 1 dan 2 Gedang karena gedung sekolah mereka terendam lumpur (KOMPAS - Senin, 14 Aug 2006).
Dampak lainnya menyentuh arus transportasi darat di mana banyak sekali pengalihan jalan-jalan transportasi. Atas pengalihan jalur tersebut, sejumlah sopir truk menyatakan menanggung kerugian. Pasalnya, pembengkakan biaya solar ditanggung mereka. Beberapa kutipan yang menggambarkan keluhan para sopir antara lain :
Heri (30), sopir truk pengangkut karton, mengatakan, perlu tambahan solar sekitar 15 liter akibat macet. "Ongkos tambahan ini harus saya tanggung sendiri. Jadi kalau dihitung- hitung, impas," katanya. Musrifan (45), sopir bus Pahala Kencana, bahkan tak cukup punya waktu istirahat. Karena adanya kemacetan di jalur alternatif, ia terpaksa berangkat lebih awal untuk menepati jadwal pemberangkatan (time table) di Terminal Bungur Asih. Biasanya, menurut Musrifan, pukul 13.00 ia baru berangkat dari kandang bus bertrayek Malang-Surabaya-Merak di Malang. Akan tetapi karena
terjadi kemacetan, ia terpaksa berangkat pukul 11.00. Penutupan Jalan Raya Porong pun berimbas pada terganggunya ekonomi warga yang menggantungkan kehidupannya di sepanjang jalan itu. Ini misalnya dialami Udin (25), penjahit yang berkios di sisi Jalan Raya Porong. "Sejak jalan macet bahkan ditutup seperti sekarang, konsumen berkurang," katanya ( KOMPAS - Jumat, 11 Agustus 2006).

## 3. Reaksi Sosial dan Kontrol Sosial: Pencapan dan Penjeraan
Braithwaite dan Geis (1982) berpendapat walaupun hipotesis labeling menekankan tidak-bijaknya penggunaan publisitas sebagai alat menghukum ”anak nakal”, tetapi hal tersebut justru efektif untuk menakut-nakuti korporasi yang melakukan pelanggaran. Korporasi dan pegawainya pada dasarnya sangatlah takut pada publisitas yang menjelek-jelekkan korporasinya akibat aktivitas ilegal yang dilakukannya. Respon dari publisitas yang buruk terhadapnya, biasanya, berbentuk usaha penyangkalan, tidak seperti yang kita gambarkan sebagai: “kalau anda berpikir bahwa saya adalah jahat maka saya akan memperlihatkan pada anda bahwa saya sebenarnya memang jahat”, seperti sikap yang biasanya kita anggap akan dilakukan oleh anak nakal yang dikenai “cap”.
Chambliss (1983), sementara itu, berpendapat bahwa White Collar Criminal adalah pelanggar hukum yang bertipe ”mudah ditakut- takuti” karena mereka pada dasarnya (1) mereka tidak mempunyai komitmen terhadap kejahatan sebagai “ way of life ” dan (2) pelanggaran mereka adalah “instrumental” bukanlah “ekspresif”. Kejahatan Korporasi bukanlah kejahatan karena nafsu; tidak juga merupakan kejahatan spontan atau emosional, tetapi kejahatan yang memperhitungkan resiko yang dipertimbangkan secara rasional. Oleh sebab itu mereka lebih efektif atau “dapat disentuh” oleh kontrol melalui kebijakan yang berdasarkan asumsi kemanfaatan dari “penjeraan” dan “rasa malu”.
Braithwaite dan Geis (1982), lebih lanjut, mengatakan bahwa pelaku kejahatan korporasi takut dihukum karena dengan dibuktikan kesalahannya maka mereka akan kehilangan status sosial, reputasi, penghargaan, uang, pekerjaan dan kehidupan yang tenang.
Kembali pada kasus semburan lumpur panas di Porong, pihak yang berwajib telah melakukan langkah-langkah penegakkan hukum. Ada enam tersangka, pada bulan Juli 2006, yang telah ditetapkan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jabatan cukup tinggi di korporasinya. Merujuk kembali pendapat Braithwaite dan Geis (1982), maka karena kedudukannya dalam korporasi cukup tinggi maka tentunya dengan di lakukan proses hukum terhadap mereka maka mereka akan terancam kehilangan status sosial, reputasi, penghargaan, uang, pekerjaan dan kehidupan yang tenang. Sebenarnya, ancaman kehilangan status sosial, reputasi, dan penghargaan tidak saja mengarah pada individu pelanggar hukum tetapi juga mengenai korporasi di mana individu yang bersangkutan menjadi representatif terhadap korporasinya. PT. Lapindo Brantas dan PT Medichi Citra Nusa, misalnya, juga terkena dampak atas pelanggaran yang dilakukan oleh para karyawannya.
Saat ini sudah ada enam tersangka di tingkat pelaksana, yaitu Manajer Pengeboran Willem Hunila dan Edi Sutriono dari Lapindo Brantas Inc, pengawas pengeboran Slamet BK, Subie, Ir Rahenod, serta Manajer Proyek Pengeboran Slamet Riyanto-semua dari PT Medichi Citra Nusa. Semburan lumpur ini berlangsung sejak 29 Mei 2006 (KOMPAS-Minggu, 16 Juli 2006)
Kondisi tersebut juga dipertegas dengan niat penegak hukum untuk memproses kasus pelanggaran hukum ini dengan serius. Brigjen (Pol) Sunaryono, Wakil Kepala Polda Jatim, menyatakan keyakinannya bahwa penyidik akan mampu membuktikan adanya unsur pidana dalam kasus semburan lumpur panas di Porong, yakni unsur Pasal 187 dan 188 KUHP tentang perbuatan yang menyebabkan banjir, kebakaran atau letusan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Penyidik juga menyiapkan dakwaan berlapis dengan menggunakan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kompas – Rabu, 16 Agustus 2006).

## 4. Strategi Pencegahan Kejahatan Lingkungan
Sungguh suatu usaha yang cukup pelik harus dihadapi oleh para penegak hukum dalam upaya mereka untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan jenis white collar crime . Ada beberapa faktor
kondisional yang menyebabkan sulitnya white collar crime tersebut ditanggulangi, antara lain:
Pertama, kejahatan tersebut sulit diketahui. Berbeda halnya dengan kejahatan konvensional, di mana korban cepat menyadari bahwa ia telah menjadi korban dari suatu tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, perkosaan, dan lain-lain. Tidak demikian dengan korban dari white collar crime, mereka tidak mudah sadar, bahkan mungkin saja tidak tahu, bahwa ia telah menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.
Ke dua, terdapat suatu kesulitan dalam usaha penyidikan dan penututan. Hal ini terutama disebabkan karena pelaku kejahatan adalah golongan orang-orang terhormat dan merupakan orang-orang yang cerdik/pandai. Mereka sering disebut sebagai " the skillful criminals ". Karena kepandaiannya, mereka cenderung mempunyai kemampuan untuk menghindari penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian, kegiatan penyidikan dan penuntutan terhadap kejahatan jenis ini akan membutuhkan waktu dan biaya penyidikan dan penuntutan yang tinggi. Terkait juga dengan masalah tersebut, maka pengumpulan alat bukti yang diperlukan akan sulit.
Kesulitan pencegahan dan penanggulangan kejahatan jenis ini ( white collar crime ) ditambah lagi dengan perdebatan tentang masalah apakah white collar crime ini adalah kejahatan atau bukan, atau adalah sekedar konsekuensi bisnis, khususnya dalam merujuk white collar crime sebagai kejahatan korporasi. Sering kali mereka yang dipandang oleh satu pihak sebagai white collar criminals tidak merasa bahwa dirinya adalah seorang penjahat atau telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai kejahatan (James F. Short Jr., 1973: 149).
Tidak dapat dielakkan bahwa ada sementara motto yang berkembang di kalangan bisnis bahwa dalam mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya haruslah dapat mempergunakan pengeluaran yang sekecil-kecilnya. Hal ini membawa dampak bagi timbulnya usaha para pengusaha untuk dapat menerobos peluang-peluang atau lubang-lubang dari hukum atau aturan-aturan yang ada. Dengan demikian para pengusaha akan cenderung mengembangkan sifat yang menghiraukan apakah perbuatannya akan merugikan orang lain atau tidak. Bagi mereka setiap usaha haruslah dititikberatkan pada bagaimana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Malangnya, andaikata sebagian masyarakat juga telah dirasuki persepsi  bisnis semacam ini, yang pada gilirannya akan dapat lebih menyetujui perbuatan macam ini berkembang.
Untuk menjawab hal ini, Edwin H. Sutherland (George B. Vold. 1979: 367) mengemukakan dalilnya bahwa pelanggaran jenis ini ( white collar crime ) tetap dapat dianggap sebagai kejahatan, karena :
1. Pelanggaran tersebut diakui oleh hukum sebagai merugikan masyarakat;
2. Memiliki sanksi yang sah yang memerintahkan pemberian hukuman untuk pelanggaran itu;
3. Tingkah laku yang termasuk di dalamnya pada umumnya dilakukan dengan sengaja dalam arti bukan secara kebetulan dan terjadi secara sadar oleh si pelanggar.
Merujuk pendapat Edwin H. Sutherland di atas, maka mengesampingkan perdebatan yang tak kunjung selesai dan justru cenderung memberi alsan pembenaran  terhadap kejahatan lingkungan, yang merupakan kejahatan korporasi tersebut, maka upaya-upaya pencegahan kejahatan jenis ini tetaplah harus digalakkan.
Pendekatan tentang pencegahan kejahatan korporasi, dalam hal ini adalah kejahatan lingkungan dapat didasarkan dalam tiga kategori, yakni :
a. Perbaikan di bidang hukum, penghukuman dan tindak pengaturan
b. Aksi Masyarakat
c. Perubahan dalam sikap dan struktur korporasi

## 4.1.  Perbaikan di Bidang Hukum, Penghukuman dan Tindak Pengawasan
Pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan memerlukan dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum itu dilandasi oleh asas hukum lingkungan hidup dan penaatan setiap orang akan norma hukum lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) merupakan awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia.
Perangkat hukum lingkungan ini adalah bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.
Sementara itu, permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan makin mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia. Oleh karena itu penyempurnaan atau bahkan perubahan undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup mutlak diperlukan.
Pemberlakuan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1982 merupakan respon terhadap perkembangan masalah lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, industri, permukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lain. Selain itu perkembangan masalah hukum lingkungan juga memerlukan pemberdayaan berbagai ketentuan hukum lainnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Misalnya hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana.
Aspek penting dalam pengelolaan lingkungan adalah kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang lingkungan hidup. Dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan lingkungan tidak akan berarti tanpa adanya kepatuhan terhadap hukumnya sendiri. Dalam konteks ini adalah penting diperhatikan upaya penegakan hukum lingkungan yang efektif.  Penegakan hukum yang dimaksud adalah membongkar pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh koorporasi. Langkah awal dalam hal memprakarsai pembaruan setiap aksi legal terhadap Kejahatan adalah membongkar bukti-bukti bahwa kejahatan telah terjadi.
Kejahatan korporasi seringkali melibatkan banyak korban. Sebagian besar korban kejahatan tidak merasa bahwa dirinya telah menjadi korban suatu kejahatan. Ketidak tahuan bahwa seseorang atau sekelompok orang telah menjadi korban kemudian ikut mendorong kondisi pelaporan kejahatan yang rendah. Merujuk kondisi pelaporan yang rendah tersebut maka apabila orientasi Polisi tertuju pada fungsi
yang “ reactive ” akan semakin mendukung tersembunyinya kejahatan korporasi di tengah masyarakat.
Untuk mendukung upaya memprakarsai aksi legal yang dapat membuka kedok kejahatan korporasi tersebut maka orientasi Polisi haruslah mengarah pada fungsi “ proactive ” ( proactive enforcement ). Dalam rangka mewujudkan upaya “ proactive ” Polisi - di mana bertujuan untuk membongkar dan mencari kejahatan atau pelanggaran hukum yang terjadi - maka diperlukan beberapa strategi khusus, yakni :
Harus diperlukan upaya khusus untuk melindungi “informan/ sukarelawan” yang dapat melaporkan atau memberikan informasi yang dicari Polisi tentang telah terjadi suatu kasus kejahatan atau pelanggaran hukum (misalnya adanya ketidak beresan perijinan atau hasil AMDAL yang merestui operasionalisasi aktivitas industri tertentu, dan sebagainya). Para “informan” tersebut dapat saja berasal dari berbagai pihak, antara lain wartawan, pegawai industri yang bersangkutan, pegawai Lembaga Pemberi Ijin atau Penilai, atau warga masyarakat yang sadar hukum. Kepada mereka haruslah dijamin keselamatannya dari berbagai tindak responsif pihak korporasi dan pihak terkait (Lembaga Pemberi Ijin dan Penilai), seperti mencopot jabatan/ pekerjaannya, hingga keselamatan badan dan jiwa.
Menyiapkan aparat penegak hukum yang lebih banyak dan efektif, yang khusus diperuntukkan dalam tugas-tugas “ proactive ” tersebut. Dalam kaitannya dengan tugas pencarian dan/atau pemantauan, petugas Polisi yang bersangkutan perlu dilengkapi alat pengukur pencemaran yang ringkas serta pengetahuan memadai.

## 4.2. Aksi Masyarakat
Terdapat suatu pandangan yang kuat, menyebutkan bahwa tanpa adanya peran serta dan kerjasama dari masyarakat, Polisi akan sangat mustahil dapat melaksanakan strategi penanggulangan kejahatan secara efektif. Berkenaan dengan ini Goldstein (1977) mengatakan :
“Apapun yang Polisi lakukan  dalam usahanya mengendalikan kejahatan, mereka harus mengakui bahwa usaha mereka akan sangat bergantung ada adanya kerjasama dan peranserta masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa Polisi tidak akan mungkin membuahkan suatu kemampuan yang menyamai kemampuan kolektif yang dimiliki masyarakat dalam
penjeraan kejahatan, dalam melaporkan adanya pelanggaran, dalam mengidentifikasi pelaku dan dalam membantu proses penuntutan”.
Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan tentunya sangat bergantung pada kondisi partisipasi masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi tidaklah tumbuh dengan sendirinya. Pada umumnya, partisipasi masyarakat menggambarkan suatu proses kerjasama antara dua orang atau lebih. Bentuk kerjasama tersebut dapat dilakukan antar kelompok, antara kelompok dengan lembaga-lembaga resmi, dalam hal ini adalah penegak hukum.
Fuller dan Myers (Rubington dan Martin, 1981 : 101), mengatakan bahwa suatu masalah sosial adalah sesuatu yang memang dianggap sebagai suatu masalah oleh orang-orang, dan jika kondisi- kondisi tertentu tidak dianggap sebagai suatu masalah sosial oleh orang- orang yang terlibat di dalamnya, maka kondisi-kondisi tersebut tidaklah merupakan masalah bagi orang-orang yang bersangkutan, walaupun mungkin saja oleh orang lain kondisi yang sama dianggap sebagai suatu masalah sosial.
Pendapat Fuller dan Myers tersebut sangat besar artinya dalam membantu pemahaman tentang pentingnya persepsi anggota masyarakat terhadap kejahatan sebagai suatu masalah sosial yang kehadirannya dirasakan sebagai ancaman bagi mereka. Apakah masyarakat memandang kejahatan lingkungan sebagai suatu masalah sosial dengan derajat keseriusan tinggi? Apakah masalah kejahatan lingkungan merupakan masalah bersama? Jika masyarakat yang bersangkutan memang menganggap bahwa bahaya atau ancaman kejahatan lingkungan (pencemaran air, udara dan tanah) mempunyai derajat keseriusan tinggi dan merupakan pula masalah bersama, maka dapat diasumsikan bahwa di dalam masyarakat yang bersangkutan, usaha- usaha antisipatif terhadap kemungkinan bahaya atau ancaman kejahatan lingkungan juga tinggi. Dengan demikian dapat diduga bahwa kegiatan kolektif yang berhubungan dengan usaha pencegahan kejahatan lingkungan akan terselenggara dengan baik.
Dalam hal masyarakat tertentu tidak menganggap bahwa kejahatan lingkungan sebagai kejahatan yang mempunyai derajat keseriusan tinggi sehingga bukan pula merupakan masalah sosial bagi mereka haruslah dimengerti sebagai ketidak tahuan atau ketidak sadaran
masyarakat yang bersangkutan bahwa mereka adalah korban dari kejahatan lingkungan yang sedang ataupun akan berlangsung.
Kejahatan lingkungan atau juga merupakan kejahatan korporasi adalah sangat kompleks. Pemahaman masyarakat terhadapnya haruslah ditingkatkan melalui saluran-saluran informal, seperti investigasi jurnalistik serta peningkatan penyebaran informasi melalui penyuluhan- penyuluhan hukum.

## 4.3. Perubahan dalam Sikap dan Struktur Korporasi
Kontrol sosial yang paling efektif bagi individu adalah sosialisasi yang efektif untuk mengekalkan norma-norma dalam masyarakat. Dalam hal mendekati korporasi, maka obyek sosialisasi haruslah dimengerti sebagai individu. Hal ini mengingat bahwa jiwa korporasi dalam hal melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum sangatlah ditentukan oleh “ top executive ” dan para manajer tertinggi.
Clinard (1983) mengatakan bahwa ada dua faktor penting yang mendorong kejahatan korporasi, yakni : Peran dari “ top executives ” dalam memantapkan etika bagi bisnis korporasi, dan Penekanan dari “ middle manager ” untuk mencapai tujuan korporasi. Pendapat Clinard yang menekankan peran “ top executives ” dan “ middle manager ” yang bertanggung jawab dalam bidang operasional korporasi tersebut memang sesuai dengan karakteristik korporasi, yakni:
1. Organisasi yang relatif luas dan diselenggarakan secara birokratis.
2. Korporasi dilaksanakan dan dikontrol dari tingkat atas secara manajerial sehingga kebijakan korporasi dan pengambilan keputusan operasionalnya ditangan pemilik dan atau manajernya.
3. Tujuan utama dari korporasi adalah pengembangan (ekspansi) dan perolehan keuntungan.
Menyadari karakteristik korporasi yang meletakkan peranan “ top executive ” dan para manajernya, maka kekuatan dari etika bisnis sebuah korporasi ditentukan oleh dewan direktur dan manajer dari korporasi tersebut. Manajer tertinggi dari korporasi biasanya akan menentukan aturan-aturan tingkah laku korporasinya dan meneruskannya kepada para pekerjanya. Mereka secara otomatis
mengumumkan bahwa tingkah laku yang melanggar atau tidak sesuai dengan aturan yang digariskan tidak akan diterima.
Bagian pokok dari strategi untuk mengkontrol korporasi, dengan demikian, adalah meletakkan perangkat prinsip etika bisnis yang membimbing tingkah laku bisnis. Pemerintah melalui asosiasi terkait seyogyanya membuat standar etika bisnis dan menuntut korporasi untuk menjalankan fungsi “ social responsibility ”. Sekolah bisnis seharusnya juga ikut memperhatikan etika dan “ social responsibility ” sebagai bagian dari kurikulum calon manajer.
Dalam khasanah Kriminologi, strategi pencegahan kejahatan yang diterapkan di atas dapat dikatakan sebagai “ social crime prevention ”. Social Crime Prevention adalah suatu strategi yang memerangi sebab dilakukannya kejahatan, khususnya ketidakhadiran dari sesuatu hal yang mendorong bagi individu untuk menjadi orang yang patuh terhadap hukum - termasuk hambatan bagi kemampuan individu untuk berlaku konformis. Social Crime Prevention , dengan demikian, lebih memusatkan perhatiannya pada penyelenggaraan sosialisasi bagi pelaku kejahatan yang potensial.

## 5. Penutup
Merujuk pada bahasan yang telah diuraikan pada bagian terdahulu dari makalah ini maka kita menyadari bahwa menciptakan strategi pencegahan terhadap kejahatan lingkungan adalah suatu hal yang tidak mudah. Hal ini berpulang pada beberapa karakteristik kejahatan lingkungan itu sendiri yang memang mengkondisikan kesulitan-kesulitan bagi pencegahan terhadapnya. Beberapa karakteristik kejahatan lingkungan yang daat dijadikan bahan pertimbangan pemilihan strategi pencegahan terhadapnya, antara lain adalah :
1. Adanya dugaan yang kuat tentang terdapatnya hubungan sosial antara “pengusaha” dengan “oknum pejabat” yang membuat korporasi atau industri pelaku kejahatan lingkungan “sukar” disentuh oleh aktivitas penegakkan hukum dan aktivitas prevensi.
2. Adanya nilai-nilai bisnis yang berkembang di dalam korporasi, yang cenderung mengkikis moral dan nilai-nilai sosial-legal.
3. Sifat organisatoris dan birokratis dari korporasi yang mengharuskan para pekerjanya mentaati nilai-nilai yang digariskan oleh para manajernya sehingga, secara langsung atau tidak langsung, seluruh pihak yang terkait dengan aktivitas korporasi cenderung permisif terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasinya.
4. Sifat kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas industri (pencemaran dan perusakan lingkungan) adalah relatif lebih sulit dideteksi dan hal ini mengkondisikan pula tingkat kesadaran pihak yang menjadi korban kejahatan (masyarakat luas) menjadi rendah
Melihat beberapa karakteristik kejahatan lingkungan tersebut maka strategi pencegahan kejahatan yang dapat dipersiapkan untuk disempurnakan lebih lanjut adalah :
1. Dengan meletakkan permasalahan pada kemungkinan adanya “kolusi” di antara pengusaha dan pejabat pemerintahan, maka dengan memupuk rasa optimistis para penegak hukum haruslah memakai slogan “war on crime” dengan mewujudkan aktivitasnya lebih “proactive”. Dengan tindakan “proactive” ini diharapkan pelaku kejahatan lingkungan akan mengurangi aktivitas pelanggarannya karena merasa diawasi.
2. Masih dengan meletakkan permasalahan pada kemungkinan adanya “kolusi” serta adanya pengembangan nilai-nilai bisnis-eklusif yang berorientasi “mencari keuntungan dengan mengorbankan kepentingan bersama” maka arah strategi pencegahan kejahatan yang harus diciptakan adalah “menekankan aspek sosialisasi” serta “penciptaan budaya malu di kalangan pelanggar karena mereka telah melakukan tindakan yang salah”. Dengan menyadari bahwa tindakan represif yang efektif mungkin justru dapat menurunkan iklim ketaatan, maka perlu diciptakan suatu metoda penghargaan bagi korporasi yang dianggap “baik, jujur dan tidak melanggar aturan hukum”. Mengadopsi Konsep “Adipura” misalnya, pemerintah dapat saja membuat bobot penilaian tertentu dengan sistem scoring (berjenjang) yang dapat memberikan klasfikasi
korporasi tertentu berada pada jenjang ”apa” dan korporasi yang lain berjenjang “apa yang lain” 4 .
3. Stategi pencegahan kejahatan lingkungan yang efektif juga harus didukung oleh partisipasi masyarakat secara luas. Penyuluhan hukum dan pemberian informasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kejahatan lingkungan serta bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan lingkungan tersebut haruslah menjadi langkah awal. Setelah masyarakat sadar bahwa mereka dapat saja menjadi korban kejahatan lingkungan yang sedanga dan/ atau akan berlangsung, maka partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan akan menjadi efektif.

## Daftar Pustaka
Buku:
Adam, Virginia et. al . 1987. Kejahatan, Jakarta : Tira Pustaka.
Braithwaite, J., and Geis, G ., 1982, “On Theory and Action for Corporate Crime Control”, Crime and Delinquency, 28 : 292- 314.
Chambliss, W.J., “Vice, Corruption, Bureaucracy and Power ”, in Jack
D. Douglas and John M. Johnson (eds), 1977. Official Deviance, Philadelphia : J.B. Lippincolt,  pp. 306-309.
Clinard, M.B . ,1983. Corporate Ethics and Crime : The Role of Middle Management , Baverly Hills, Calif : Sage,
Clinard, Marshal B. and Quinney, Richard, 1973. Criminal Behavior System, Holt, Rinehart and Winston, Inc., New York,.
4 Dalam suatu kesempatan Seminar :Polri dan Lingkungan Hidup, 20 Januari 1994 di Jakarta, Ir. Sarwono Kusumaatmaja juga telah mengungkapkan hal ini dan menurut pengakuan beliau di kawasan industri di Tangerang sudah dicoba terapkan dengan memberikan kategori warna tertentu sebagai hasil scoring yang diberikan. Sarwono, pada saat itu juga mengatakan bahwa hasil scoring tersebut untuk menjadi mekanisme efektif yang dapat “merubah nilai keserakahan menjadi nilai yang menjunjung reputasi yang baik dalam mentaati hukum”, maka hasil tersebut haruslah dipublikasikan.
Clinard, Marshall B. and Abbott, Daniel J. 1973. Crime in Developing Countries, John Wiley & Sons, New York.
Conklin, John E. 1989. Criminology, Macmillan Publishing Company, New York.
Dermawan, Moh. Kemal., 1994. Strategi Pencegahan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Freidman, M, 1862. Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press
Geis, Gilbert (ed.), 1968. White Collar Criminal, Atherton Press, New York.
Goldstein, H., 1977. Policing a free Society, Cambridge: Ballinger
Publishing, CO,.
Little, B. Craig., 1989. Deviance and Control: Theory, Research, and Social Policy, Peacock Publishers, Inc.
Rubington and Weinberg., 1981. The Study of Social Problems, Five
Perspectives, New York : Oxford University Press, 65-72,
Short Jr., James F. (ed.), 1973. Modern Criminals, Second edition,
Transaction Inc., New Jersey.
Stone, C.D., 1975. Where the Law Ends : The Social Control of Corporate Behavior, New York : Harper and Row.
Sutherland, Edwin H. and Cressey, Donald R. 1962. Principles of Criminology, Sixth edition, J.B. Lippincott Company, New York.
Vold, George B. 1979. Theoritical Criminology, Oxford University
Press, New York.
Zeitlin, M. 1974. “Corporate  Ownership and Control : The Large Corporation and the Capitalist Class” , American Journal of Sociology 79 : 1073-1119.

## Koran:
Kompas, Sabtu, 3 Juni 2006   Halaman: 24)  Sudah Sepekan Gas Ganggu Warga Pemerintah Janji Akan Tangani Segera
Kompas, Senin, 19 Juni 2006.  Halaman: 43   Lumpur Bakal Terus Rendam Porong
Kompas, Minggu, 16 Juli 2006. Semburan Lumpur Masih Berlanjut Bor Masih Terjepit Di Dalam Sumur
Kompas - Selasa, 20 Juli 2004   Lebih Dari 100 Warga Buyat Menderita Penyakit Minamata * Seorang Bayi Meninggal
Kompas, Jumat, 4 Agustus 2006,  Kasus Lapindo Pengeboran Penyebab Semburan
Kompas, Senin, 14 Agustus 2006 Halaman: 15 Pipa Lumpur Disiapkan Tempat Wisata Di Pasuruan, Malang, Dan Kota Batu Sepi
Kompas - Minggu, 16 Agustus 2006 Polisi Akan Sita Ring Lapindo