## Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif

## Bakhtiar
Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Email: tiar_dwi@yahoo.com

## Abstract
The aims of this paper is to describe the methods of Islamic law discovery and methods of finding positive laws and their similarities and differences. The type of research the author uses in  this  paper  is  the  study  of  normative  law  (normative  legal  research)  the  data  acquisition  of library materials or secondary data. The data analysis techniques (legal materials) used is to use qualitative analysis. So to draw the conclusions of each data, whether in the form of principles, conceptions, or in the form of rules and legal norms, will be described analytically descriptively. From the results of research conducted , it can be understood that both Islamic law and positive law recognize that there is no rule of law or law is complete and in line with the present reality, there will always be shortcomings Consequences of such things, law enforcement such as judges and  other  legal  officers  should  make  legal  discovery  based  on  their  respective  sources  of  law, because only from the sources can be explored legal norms. In Islamic law, the invention of the law includes the method of literal interpretation (linguistic), kausasi (ta'lili) and synchronization. Whereas in positive law, include methods of interpretation, argumentation and the discovery of free law. Substantively, the two methods of legal discovery have differences and equations that allow to be compromised. This effort was made to look for new methods of legal discovery that are more responsive by exploring the legal values that live in society.
Keywords: Rechtsvinding ; Islamic law; Positive Law

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  metode  penemuan  hukum  Islam  dan  metode penemuan hukum positif serta persamaan dan perbedaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) yang perolehan datanya dari bahan- bahan  pustaka  atau  data  sekunder.  Adapun  teknik  analisis  data  (bahan  hukum)  yang dipergunakan  adalah  dengan  menggunakan  analisis  secara  kualitatif.  Jadi  untuk  menarik kesimpulan  setiap  data,  baik  berbentuk  asas-asas,  konsepsi,  maupun  berbentuk  kaidah  serta norma hukum, akan diuraikan secara deskriptif analitis. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dipahami bahwa hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mengakui bahwa tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang paripurna dan sejalan dengan realitas kekinian, namu pasti akan selalu ada kekurangannya Konsekuensi dari hal demikian, para penegak hukum seperti hakim dan petugas hukum lainnya harus melakukan penemuan hukum yang bertumpu pada sumber hukumnya masing-masing, karena hanya dari sumber-sumbernya lah dapat digali norma-norma  hukum.  Dalam  hukum  Islam,  penemuan  hukum  tersebut  meliputi  metode interpretasi literal (linguistik), kausasi (ta’lili) dan sinkronisasi. Sedangkan dalam hukum positif,

## Volume 1 No. 2, Januari 2018
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index
meliputi metode interpretasi, argumentasi dan penemuan hukum bebas. Secara substantif, kedua metode penemuan hukum tersebut mempunyai Perbedaan dan persamaan yang memungkinkan untuk dikompromikan. Usaha ini dilakukan untuk mencari metode penemuan hukum baru yang lebih responsif dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
Kata Kunci: Rechtsvinding; Hukum Islam; Hukum Positif

## A. PENDAHULUAN
Teori Hukum merupakan suatu bidang studi yang bertumpu pada filsafat analitik modern, Ilmu Bahasa dan Ajaran Ilmu Umum. Dalam bidang kajian ini ditelaah  berbagai  soal  yang  dalam  keseluruhan  merupakan  refleksi  terhadap landasan berpijak hukum serta praktek hukum 1 .
Berbagai  kesukaran  timbul  dalam  memberikan  definisi  apa  yang sesungguhnya dimaksudkan dengan teori hukum. Hal ini terutama disebabkan muatan teori hukum dianggap sebagai hasil sampingan dari filsafat hukum. Hal ini  terjadi  baik  karena  filsafat  hukum  maupun  teori  hukum  bertujuan  untuk memperoleh  pengetahuan  tentang  pengertian-pengertian  yang  asasi  dari hukum.  Perbedaannya  adalah  bahwa  pada  filsafat  hukum  yang  dikaji  adalah pengertian-pengertian  asasi  dari  hukum  yang  bersifat  universal,  sedangkan pada  teori  hukum  yang  dikaji  adalah  pengertian-pengertian  asasi  yang terkandung di dalam hukum positif tertentu.
Dahulu teori-teori hukum dilandasi oleh teori filsafat dan politik umum. Teori -teori hukum modern dibahas dalam dalam bahasa dan sistem pemikiran para  ahli  hukum  sendiri.  Perbedaannya  terletak  dalam  metode  dan penekanannya. 2 Di  sisi  lain,  penemuan  hukum  ( rechtsvinding )  memiliki hubungan  dengan  teori  hukum  dan  filsafat  hukum  adalah  seperti  suatu hubungan  dari  disiplin  meta  (filsafat  hukum)  dengan  disiplin  objek  (teori
1 J.J.H.Bruggink.  (1996).  “Rechtsreflecties,  Grondbegrippen  uit  de  rechtstheorie”, Terjemahan  dalam  Bahasa  Indonesia Refleksi  Tentang  Hukum ,  oleh  B.Arief  Sidharta,  Bandung: Citra Aditya Bakti, , hlm. V
2 Uraian mengenai Teori Hukum pada satu sisi berkaitan dengan filsafat, dan pada sisi lain dengan teori politik berasal dari W. Friedmann. (1993). “Legal Theory”, diterjemahkan oleh Mohamad  Arifin: Teori  dan  Filsafat  Hukum.  Telaah  Kritis  Atas  Teori-Teori  Hukum  (Susunan  I ). Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 1-3
hukum) dimana filsafat hukum memperhatikan secara esensial pemikiran yang bersifat spekulatif, sedangkan teori hukum berusaha kearah pendekatan gejala hukum secara positif keilmuan.
Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Sudikno  Mertokusumo  bahwa penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim  atau  petugas-petugas  hukum  lainnya  yang  diberi  tugas  melaksanakan hukum  terhadap  peristiwa-peristiwa  hukum  yang  konkrit. 3 Lebih  lanjut penemuan hukum juga diartikan sebagai proses konkretisasi atau individualisasi peraturan  hukum  ( das  sollen )  yang  bersifat  umum  dengan  mengingat  akan peristiwa konkrit ( das sein ) tertentu, jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah  bagaimana  mencarikan  atau  menemukan  hukumnya  untuk  peristiwa konkrit. 4
Dalam konteks Indonesia, berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 14  Tahun  1970  (sekarang  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2004)  tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Hakim  senantiasa  harus  dapat memberikan penjelasan, penambahan, atau melengkapi peraturan perundang- undangan  yang  ada,  dikaitkan  dengan  perkembangan  yang  terjadi  didalam masyarakat.  Hal  ini  perlu  undang-undang  ( wetgever )  tertinggal  oleh perkembangan-perkembangan didalam masyarakat.
Kegiatan  penemuan  hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim  adalah merupakan kegiatan dalam melaksanakan Undang-undang bila terjadi peristiwa konkrit.  Ketentuan  Undang-undang  tidak  dapat  diterapkan  begitu  saja  secara langsung  pada  peristiwanya.  Untuk  dapat  menerapkan  ketentuan  undang- undang  yang  berlaku  umum  dan  abstrak  sifatnya,  maka  ketentuan  undang- undang  yang  berlaku  umum  dan  abstrak  sifatnya,  maka  ketentuan  undang-
3 Soedikno Mertokusumo. (2002). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, hlm. 162
4 Lihat Sudikno Mertokusumo. (2001). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, hlm. 37-38
undang  harus  diberi  arti,  dijelaskan  atau  ditafsirkan  dan  diarahkan  atau disesuaikan  dengan  peristiwanya,  kemudian  baru  diterapkan  pada peristiwanya.  Secara  sederhana  dapat  dipahami  bahwa  hukum  harus  sesuai dengan perkembangan atau dinamika sosial
Senada  dengan  uraian  sebelumnya,  secara  historis  hukum  Islam  juga mengalami  perkembangan  yang  cukup  dinamis  dan  kreatif  sesuai  dengan dinamika  sosial.  Menurut  Munawir  Haris,  Perkembangan  yang  dinamis  dan kreatif ini setidaknya didorong oleh tiga faktor utama: 5
Pertama ,  dorongan  keagamaan.  Islam  merupakan  sumber  norma  dan nilai normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan kaum muslimin, maka  kebutuhan  untuk  membumikan  norma,  dan  nilai  atau  pun mengintegrasikan  dalam  kehidupan  kaum  muslim,  selalu  muncul  ke permukaan. Demikian halnya dengan hukum Islam itu sendiri, dimana ia merupakan  kebutuhan  pokok  masyarakat  muslim. Kedua ,  dengan meluasnya domain politik Islam pada masa khalifah ‘Umar, maka terjadi pergeseran-pergeseran  sosial  yang  pada  gilirannya  menimbulkan sejumlah besar problem baru yang  berhubungan dengan hukum Islam.
Ketiga, independensi  para  pakar  hukum  Islam  dari  kekuasaan  politik. Kemandirian  ini  telah  menyebabkan  mereka  mampu  mengembangkan pemikiran  hukum,  tanpa  mendapat  rintangan,  selaras  dengan pemahaman mereka masing-masing.
Secara umum tujuan hukum Islam adalah untuk merealisasi kepentingan umat manusia yang dapat terjadi bila kepentingan primer ( dhoruriat ), sekunder ( hajiat ) dan tertiernya ( tahsiniat ) dapat dipenuhi. Bila kepentingan-kepentingan di  atas  tidak  diperdulikan,  tidak  bisa  diharap  umat  Islam  akan  merasakan gunanya  agama,  malah  sebaliknya  hanya  dirasakan  sebagai  beban  yang merupakan sebab keterbelakangan.
Kepentingan dharuriat adalah  kepentingan  yang  mutlak  harus diperhatikan, jika tidak, maka kehidupan akan kacau dan tidak terteram, seperti perlindungan  terhadap  akidah,  jiwa,  harta,  keturunan  dan  nama  baik.  Bila agama  tidak  memperhatikan  perlindungan  jiwa  penganutnya,  sudah  barang
5 Munawir  Hari.  (2012). “Metodologi  Penemuan  Hukum  Islam”, Ulumuna  Jurnal  Studi Keislaman, Vol. 16 No. 1, hlm. 6
tentu,  kehidupan  masyarakat  Islam  akan  kacau.  Demikian  seterusnya  untuk contoh yang lain.
Kepentingan hajiat adalah  kepentingan  yang  harus  diperhatikan,  jika tidak, maka warga muslim akan mengalami kesulitan, seperti legitimasi berbagai jenis  transaksi  yang  diperlukan  untuk  kesejahteraan  umat  atau  legitimasi rukhshoh dalam berbagai jenis ibadah. Kepetingan tahsiniat adalah kepentingan yang bila tidak diperhatikan, maka kondisi umat akan tidak enak dilihat atau dirasakan, seperti etiket, cara hidup, kebersihan dll.
Dalam  aplikasi  kekinian,  timbul  pertanyaan,  apakah  masih  harus mengadopsi  pendapat  ulama-ulama  Islam  klasik  dalam  menentukan  jenis kepentingan kita, bukankah kita lebih tahu kepentingan kita dari orang lain? Bila jawabnya  ya,  maka  kondisionalisasi  hukum  dan  penemuan  hukum  adalah merupakan  suatu  upaya  yang  cukup  relevan  dalam  implementasi  Islam kekinian.
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka yang akan dikembangkan dalam tulisan ini adalah terkait dengan metode penemuan hukum Islam dan metode penemuan hukum positif serta persamaan dan perbedaannya.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Metode Penemuan Hukum Islam
Kajian hukum Islam pada akhirnya membicarakan tujuan ditetapkannya hukum dalam  Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang Ushul Fiqh dan  Filsafat  Hukum  Islam.  Dalam  perkembangan berikutnya merupakan kajian utama  dalam  metode  penemuan  hukum  Islam.  Tujuan    penemuan    hukum haruslah  dipahami  oleh  mujtahid  dalam  rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer  yang  kasusnya  tidak  diatur  secara  eksplisit  oleh  al-Quran  dan Hadits.
Konsep penemuan hukum merupakan teori hukum terbuka yang pada pokoknya  bahwa  suatu    aturan  yang  telah  dimuat  dalam  ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam al-Quran dan Hadis serta hukum postif (baca; undang- undang,  qanun  dan  fiqh)  dapat  saja  dirubah  maknanya,  meskipun  tidak  ada diubah  kata-katanya  guna  direlevasikan  dengan  fakta  konkrit  yang  ada. Keterbukaan system hukum karena terjadi kekosongan hukum, baik  karena belum ada undang-undangnya maupun undang-undang tidak jelas.
Terkait  dengan  metode  penemuan  hukum  dalam  hukum  Islam sebenarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  metode  penemuan  hukum  positif. Demikian pula dengan metode yang diberlakukan dalam suatu negara menurut hukum Islam yang telah dikemukan oleh para Juris Islam ( fuqaha’ ) dan sangat mendasar  metode  yang  mereka  temukan,  seperti  pemahaman  hukum  yang terdapat  dalam  teks  hukum  dikaji  dengan  metode  seperti      dengan  metode hermeneutika maupun dari segi bahasanya yang disebut Ushul Fiqh .
Di  dalam  ilmu Ushul  Fiqh dirumuskan  metode  memahami  hukum Islam  dan  memahami dalil-dalil hukum yang mana dengan dalil-dalil tersebut dibangun hukum Islam yang ketentuan hukumnya sesuai dengan akal sehat ( a reasionable assumption ). Imam Syafi ’ i contohnya mempunyai jasa dan andil yang besar sebagai pendiri atau guru arsitek Ushul Fiqh dalam kitabnya “Ar Risalah” yang tidak hanya karya pertamanya membahasa Ushul Fiqh, tetapi juga sebagai model bagi ahli-ahli hukum dan para teorisasi yang muncul kemudian.
Metode pengembangan hukum Islam yang telah diletakan oleh Imam Mujtahid (Abu Hanifah 699-767 M, Malik bin Anas 714-795 M, Muhamad Idris Asy-Syafi ‟ i 767-819  M,  dan  Ahmad  bin  Hanbal 780-855  M)  dan  dijadikan dasar    pijakkan    untuk    menemukan  hukum  dan  penerapan  hukum,  maupun memberlakukan  hukum  dalam  suatu  negara.  Metode  yang  dijelaskan  secara rinci  dalam Ushul  Fiqh menurut  Tahir  Muhmood  merupakan  asas  hukum  di berbagai  negara  Islam  dan  di  dalam  pembaharuan  hukumnya,  yaitu motode musawati  mazhabib  al-fiqh ( equality  of  the  schools  of  Islamic  law ), istihsan ( juristic
equality ), mashalih al-mursalah / istislahi ( public interest ), siyasah syari ’ ah ( legislative equality ), istidlal ( juristic reasioning ), taudi ’ ( legislation ), tadwin ( codivication ) dan lain sebaginya. 6
Dalam  hukum  Islam,  para  juris  muslim  telah  mengembangkan  model penemuan  hukum  secara  seksama.  Menurut  Syamsul  Anwar,  sebagaimana dikutip  oleh  Riyanta,  bahwa  penemuan  hukum (istinbat) tersebut  meliputi penemuan hukum melalui metode interpretasi literal/linguistik, kausasi (ta’lili), dan sinkronisasi: 7

## a. Metode Interpretasi Literal/Linguistik
Metode  interpretasi  literal/linguistik  merupakan  metode  penemuan hukum yang  beroperasi dengan  melakukan  interpretasi terhadap teks-teks al- Qur’an  dan  hadis.  Dengan  demikian,  metode  linguistik  digunakan  terkait dengan  kasus-kasus  yang  sudah  ada  teks  hukumnya,  namun  teks  hukum tersebut masih kabur (tidak jelas), karena di dalamnya terdapat ayat-ayat hukum yang mutasyabih . Pola kajian yang digunakan dalam metode intepretasi linguistik menghasilkan empat taksonomi pernyataan hukum dari teks-teks hukum, yaitu: Pertama, dari segi tingkat kejelasannya. Kedua, dari segi pola-pola penunjukkan kepada hukum yang dimaksudkan. Ketiga, dari segi luasan maupun sempitnya cakupan pernyataan hukum. Keempat,  dari  segi bentuk-bentuk formula taklif dalam pernyataan. 8

## b. Metode Kuasasi ( Ta’lili )
Metode  kausasi  merupakan  metode  penemuan  hukum  yang  penting karena berupaya mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks  hukumnya.  Metode  kausasi  berupaya  untuk  menyelidiki  pondasi  yang menjadi  dasar  tegaknya  hukum  Islam.  Dalam  hal  ini,  metode  kausasi  ini kemudian  dikategorikan  menjadi  dua  model,  yaitu  yang  mendasari  adanya
6 Tahir Mahmood. (1987). Personal Law in Islamic Countries (History Teks and Comparative Analysis) . New Delhi For the Academi of law and Religion, hlm.13
7 Riyanta. (2008). “Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII No. 2, hlm. 411 8 Munawir Hari. Op.Cit., hlm. 7
hukum pada ‘ illat , dan yang mendasari adanya hukum pada maqasid al-syari’ah . Metode kausasi berusaha melakukan penggalian causa legis dari hukum kasus pararel untuk diterapkan kepada kasus serupa yang baru. Apa yang dilakukan hakim  atau  ahli  hukum  di  sini  adalah bina  al-hukm  ‘ala  al-‘illah (pendasaran hukum kepada causa legis ). Apabila tidak ada kasus paralel, maka pendasaran hukum  kepada causa  legis tidak  dapat  dilakukan.  Oleh  karena  itu,  penemuan hukum dapat dilakukan dengan pendasaran hukum kepada causa finalis hukum, yaitu maqasid al-syari’ah . Dengan kata lain, dilakukan ta’lil ahkam bil maqasid al- syari’ah . 9
Metode  kuasasi  ( ta’lili ) terbagi  menjadi  dua,  yaitu: Pertama, metode qiyasi,  metode  ini  dilakukan  karena  tidak  adanya  nas  yang  secara  langsung mengatur persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam rangka memperluas ketentuan syari'ah yang telah ada kepada kasus-kasus serupa, maka mujtahid harus  menentukan 'illat yang  sama  antara  kasus  asal  dan  kasus  baru.  Tanpa menentukan 'illat yang  sama  antara  kedua  kasus  itu,  maka  tidak  ada  analogi yang bisa dibangun. Dengan ditemukannya 'illat, hukum tersebut bisa diperluas sehingga mencakup persoalan lain yang secara lahiriyah tidak tercakup dalam teks  hukum  yang  ada.  Apa  yang  dilakukan  ahli  hukum  pada  metode  ini merupakan bina' al-ahkam 'ala al-'illah. Kedua, metode teleologis, Langkah kedua ini dilakukan jika tidak diketemukan kasus paralel yang bisa diketemukan ‘illat- nya. 10

## c. Metode Singkronisasi
Metode  sinkronisasi  yakni  metode  yang  berupaya  menyelaraskan berbagai  dalil  hukum  yang  mungkin  secara ahir bertentangan  satu  sama  lain. Untuk  itu,  dalam  metode  penyelarasan  kemudian  dikembangkan  teori nasakh dan tarjī ḥ . Secara sederhana, nasakh merupakan penghapusan atau penggantian suatu  ketentuan syari’ah oleh  ketentuan  yang  lain  dengan  syarat  bahwa  yang
9 Ibid., hlm.13
10 Riyanta. Op.Cit.
disebut terakhir muncul belakangan dan kedua ketentuan itu ditetapkan secara terpisah. 11
Harus  diakui,  meskipun  hanya  secara  lahiriyah,  seringkali  terjadi pertentangan (ta'arud) antara  kandungan  salah  satu  dalil  dengan  kandungan dalil lain yang  sama derajatnya.  Pertentangan itu dapat  terjadi antara ayat al- Qur'an dengan ayat al-Qur'an, hadits mutawwatir dengan hadits mutawwatir, antara  qiyas  dengan  qiyas  yang  lain  dan  sebagainya.  Dianggap  tidak  terjadi pertentangan (ta’arud) apabila antara dua dalil itu tidak sama derajatnya, misal, yang satu berupa ayat al-Qur'an yang lain berupa hadits. Demikian juga ta’arud tidak  akan  terjadi  kalau  tidak  berkumpul  dua  dalil  yang  berlawanan  pada tempat dan waktu yang sama.
Dalam  menghadapi  perlawanan  atas  dua  dalil  yang  demikian,  maka harus dilakukan sinkronisasi yang bertujuan mempertemukan berbagai konflik hukum dan menyelesaikan pertentangan dalil tersebut melalui jama’ , nasakh atau tarjih. Pertama , menjamakkan kedua nas yang lahirnya berlawanan, jika usaha ini  berhasil,  maka  pada  hakekatnya  tidak  terjadi ta’arud. Kedua, mentarjihkan salah satunya dengan dengan segala jalan tarjih, bila usaha menjamakkan tidak berhasil. Ketiga, meneliti sejarah datangnya kedua nas untuk ditetapkan yang datang kemudian sebagai nasikh terhadap yang datang lebih dulu. Keempat, jika ketiga  usaha  berturut-turut  tersebut  tidak  berhasil,  maka  dibekukan  untuk beristidlal  dengan  kedua  nas  tersebut  dan  berpindah  beristidlal  dengan  dalil lain. 12
Dari penjelasan di atas, ditemukan tiga model metode penemuan hukum Islam,  yaitu:  metode  intepretasi  linguistik,  kausasi , dan  penyelarasan.  Tiga model  ini  merupakan  metode  yang  selama  ini  digunakan  oleh  para  pemikir untuk  menemukan  konstruksi  hukum  terhadap  suatu  kasus  yang  ada.  Tiga model itu memberi petunjuk bahwa hukum dalam Islam hanya dapat dicari dan
11 Munawir Hari. Op.Cit., hlm. 14 12 Riyanta. Op.Cit., hlm. 413
diderivasi  dari  teks-teks,  yaitu  al-Qur’an  dan  al-Sunnah.  Jadi,  kecendrungan tekstualitasnya sangat kuat.
Metode  penemuan  hukum  yang  sangat  tekstual,  tidak  lahir  secara kebetulan  saja.  Sebaliknya,  hal  tersebut  muncul  sebagai  karakter  dari  satu epistemologi,  bahkan  pandangan  hidup  ( weltanschauung )  tertentu.  Dominasi nalar bayani sangat  tampak  dalam  spektrum  sejarah  pemikiran  hukum  Islam. Walaupun  beberapa  ulama  telah  mencoba  melakukan  terobosan  dengan merumuskan  paradigma  baru,  namun  sangat  jelas,  masih  adanya  nuansa tekstualitas yang sangat kental dan sulit ditinggalkan. 13

## 2. Metode Penemuan Hukum Positif
Metode penemuan hukum tidak hanya dikenal dalam konstelasi hukum Islam, tetapi dalam hukum Barat pun jauh lebih maju. Akan tetapi, para ahli hukum Barat lebih menyukai penggunaan istilah pembentukan hukum dari pada istilah penemuan hukum. Dalam hukum Barat, seorang hakim yang bertindak selaku pembentuk hukum dalam hal perundang-undangan tidak menyebutkan sesuatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu  perkara  yang  terjadi.  Hakim  memiliki  kekuatan  pembentuk  hukum,  namun kedudukan hakim bukanlah pemegang kekuasaan legislatif. Oleh sebab itu, keputusan hakim  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  berlaku  seperti  peraturan  umum lainnya. Dengan demikian, keputusan hakim hanya berlaku kepada pihak-pihak yang bersangkutan saja. 14
Para  ahli  hukum  telah  merumuskan  seperangkat  metode  penemuan hukum yang dapat dipedomani oleh hakim, ahli hukum maupun masyarakat. Secara  garis  metode  penemuan  hukum  dibagi  menj  adi  tiga,  yaitu  metode interpretasi, metode argumentasi dan metode penemuan hukum bebas. Metode interpretasi digunakan dalam hal peraturan perundang-undangannya ada tetapi tidak  atau  kurang  jelas,  metode  argumentasi  digunakan  dalam  hal  aturan perundang-undangannya tidak lengkap, sedangkan metode penemuan hukum
13 Munawir Hari. Op.Cit., hlm. 15-16 14 Ibid., hlm. 4
bebas  diperuntukkan  bagi  peristiwa-peristiwa  yang  tidak  dijumpai  aturan perundang-undangannya, yaitu membentuk pengertian-pengertian hukum. 15

## a. Metode Interpretasi
Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan teks perundang- undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap  peristiwa  konkret  tertentu.  Ajaran  interpretasi  dalam  penemuan hukum  ini  sudah  lama  dikenal  yang  disebut  dengan  hermeneutika  yuridis. 16 Metode interpretasi meliputi: 17

## 1) Interpretasi Gramatikal
Interpretasi  Gramatikal,  merupakan  penafsiran  kata-kata  dalam  teks hukum sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Dengan mencoba menangkap arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya dari hasil interprestasinya  bisa  lebih  mendalam  dari  teks  aslinya,  sebuah  kata  dapat mempunyai  berbagai  arti.
2) Interpretasi sosiologis
Interpretasi  sosiologis  merupakan  penafsiran  undang-undang  sesuai dengan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang sehingga tujuan lebih diperhatikan ketimbang bunyi kata-katanya. Interpretasi sosiologis (teleologis) terjadi  apabila  makna  undang-undang  itu  ditetapkan  berdasarkan  tujuan kemasyarakatan.  Peraluran  perundang-undangan  disesuaikan  dengan hubungan  dan  situasi  sosial  yang  berkembang.  Melalui  interpretasi  ini  hakim dan  petugas-petugas  hukum  lainnya  dapat  menyelesaikan  adanya  perbedaan dan  kesenjangan  antara  sifat  positif  dari  hukum  dengan  kenyataan  hukum, sehingga jenis interpretasi ini sangat penting.
3) Interpretasi sistematis
Interpretasi  sistematis,  merupakan  metode  menafsirkan  peraturan perundangan  dengan  menghubungkannya  dengan  peraturan  hukum  atau
15 Riyanta. Op.Cit., hlm. 415 16 Jazim Hamidi. (2005). Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: UII Press, hlm. 50 17 Riyanta. Op.Cit., hlm.  415-419  lebih  lanjut  Lihat,  Soedikno  Mertokusumo.  (2002). Mengenal Hukum... Op.Cit., hlm. 168-184
dengan  keseluruhan  sistem  peraturan.  Satu  peraturan  tidak  dilihat  sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang- undang  merupakan  bagian  dari  keseluruhan  sistem  perundang-undangan. Artinya  tidak  satupun  dari  peraturan  perundang-undangan  tersebut  dapat ditafsirkan  seakan-akan  ia  berdiri  sendiri,  tetapi  harus  dipahami  dalam kaitannya  dengan  jenis  peraturan  yang  lainnya.  Menafsirkan  undangundang tidak  boleh  menyimpang  atau  keluar  dari  sistem  perundang-undangan  suatu negara.

## 4) Interpretasi historis
Penafsiran  sejarah  dibagi  dua  macam: Pertama, penafsiran  menurut sejarah  hukumnya,  artinya  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  jelas  atas suatu  pasal  undang-undang,  hakim  melakukan  telaah  sejarah  yang melatarbelakangi terbentuknya undang-undang atau pasal tersebut. Dalam hal ini, yang dipelajari hakim adalah soal asas-asas yang berlaku, aliran atau mazhab yang mempengaruhinya, dan sebagainya. Kedua, menurut sejarah penetapannya, artinya  hakim  melakukan  kajian  historis  terhadap  latar  belakang  penetapan suatu  undang-undang  atau  pasal  tersebut.  Dalam  hal  ini  hakim  dapat mempelajari catatan atau berita acara kesepakatan pembentuk undang-undang tersebut,  memo,  surat-surat  serta  dokumen  penting  lainnya.  Setiap  proses penetapan hukum selalu tercatat dalam berita acara atau dokumen berisi hasil kesepakatan  atau  perdebatan  antar  anggota  pembentuk  undang-undang  atau hukum.
5) Interpretasi Komparatif
Interpretasi komparatif dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan  membandingkan  antara  berbagai  sistem  hukum.  Interpretasi  komparatif dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai suatu  ketentuan perundang- undangan yang satu dengan undang-undang lainnya dalam satu sistem hukum.
6) Interpretasi Antisipatif
Interpretasi antisipatif (futuristik) adalah penjelasan ketentuan undang- undang  dengan  berpedoman  pada  undang-undang  yang  belum  mempunyai
kekuatan hukum. Seperti suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses  pembahasan  di  DPR,  tetapi  hakim  yakin  bahwa  rancangan  undang- undang itu akan diundangkan (dugaan politis). Karenanya, penafsiran futuristik atau  antisipatif  adalah  penafsiran  dengan  menggunakan  sumber  hukum (peraturan perundang-undangan) yang belum resmi berlaku.

## 7) Interpretasi Restriktif
Interpretasi  restriktif  digunakan  untuk  menjelaskan  suatu  ketentuan undang-undang di mana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak  pada  artinya  menurut  bahasa.  Dengan  demikian  interpretsi  restriktif adalah interpretasi yang sifatnya membatasi.

## 8) Interpretasi Ekstensif
Interpretasi  ekstensif  adalah  metode  penafsiran  yang  membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi interpretasi ekstensif  digunakan  untuk  menjelaskan  suatu  ketentuan  undang-undang dengan  melampaui  batas  yang  diberikan  oleh  interpretasi  gramatikal.  Atau dengan  kata  lain,  penafsiran  hukum  oleh  hakim  dengan  tujuan  untuk mendapatkan pengertian yang lebih luas dari arti sebelumnya.
9) Interpretasi Subsumtif
Penerapan  suatu  teks  perundang-undangan  terhadap  kasus  konkret  dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi  sekedar  menerapkan  sillogisme.  Sillogisme  adalah  bentuk  berfikir  logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (premis mayor atau  peraturan  perundang-undangan)  dengan  hal-hal  yang  bersifat  khusus (premis minor atau peristiwanya).
10) Interpretasi Interdisipliner
Interpretasi ini dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai  disiplin  ilmu  hukum.  Di  sini  digunakan  logika  penafsiran  lebih  dari satu cabang ilmu hukum. Sebagai contoh, interpretasi terhadap kasus “korupsi”, hakim dapat  menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai  sudut pandang, yaitu hukum pidana, administrasi negara, dan perdata.
11) Interpretasi Multidisipliner
Interpretasi  multidisipliner  adalah  interpretasi  dimana  seorang  hakim dalam menafsirkan undang-undang atau aturan hukum mengharuskan merujuk kepada disiplin lain di luar disiplin hukum. Hal ini dilakukan hakim terutama terkait dengan peristiwa-peristiwa hukum di era global yang semakin kompleks. Bahkan  di  masa  yang  akan  datang,  peristiwa-peristiwa  hukum  diprediksi semakin rumit dan kompleks sehingga kebutuhan akan disiplin di luar hukum akan semakin menjadi keniscayaan. Misalnya, kejahatan terorisme, cyber crime, white color crime, dan sebagainya.

## b. Metode Argumentasi
Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum atau reasoning. Proses penemuan hukum dengan menggunakan metode argumentasi atau penalaran hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara:

## 1) Metode Argumentum a Fortiori
Metode  analogi  berarti  memperluas  peraturan  perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkupnya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang  serupa,  sejenis  atau  mirip  dengan  yang  diatur  dalam  undang-undang. Dengan metode analogi, maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Jadi metode analogi ini merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum  dari  sebuah  peristiwa  hukum  atau  perbuatan  hukum  baik  yang  telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.
Di  sini,  suatu  peraturan  khusus  dalam  undang-undang  dijadikan ketentuan  umum  yang  tidak  tertulis  dalam  undang-undang  (diperluas) kemudian  digali  asas-asas  yang  terdapat  di  dalamnya  dan  disimpulkan  dari ketentuan  yang  umum  itu  peristiwa  yang  khusus  yang  tidak  diatur  dalam undang-undang tetapi mirip atau sejenis. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam  undangundang  itu  diterapkan  terhadap  peristiwa  tertentu  yang  tidak diatur dalam undang-undang tersebut tetapi mirip atau sejenis dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

## 2) Metode Argumentum A Contrario
Metode A Contrario merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan  didasarkan  pada  pengertian  yang  sebaliknya  dari  peristiwa  konkret yang  dihadapi  dengan  peristiwa  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya.
3) Metode Penyempitan Hukum (Rechtsvervinjing)
Terkadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu.  Metode  ini  bertujuan  untuk  mengkonkretkan  atau  menyempitkan aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum supaya dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu.

## c. Metode Penemuan Hukum Bebas
Undang-undang memang harus dihormati, tetapi undang-undang selalu akan  ketinggalan  jaman,  sehingga  hakim  tidak  harus  secara  mutlak mematuhinya.  Hakim  dapat  melihat  undang-undang  sebagai  sarana  untuk membantu menemukan hukumnya. Dalam hal ini ia tidak megikuti atau berpijak pada  undang-undang,  tetapi  undang-undang  digunakan  sebagai  alat  untuk menemukan pemecahan suatu peristiwa konkret. Di sini hakim tidak berfungsi sebagai  petugas  yang  menjelaskan  atau  menafsirkan  undang-undang,  tetapi sebagai pencipta hukum. Penemuan hukum yang tidak terikat dengan undang undang inilah yang disebut sebagai penemuan hukum bebas.
Pada metode penemuan hukum ini, undang-undang tidak merupakan satusatunya sumber. Undang-undang merupakan alat bantu mencari solusi yang menurut hukum tepat dan tidak perlu sama dengan penyelesaian sesuai dengan undangundang. Penemu hukum bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang- undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga  peristiwaperistiwa  berikutnya  dapat  diselesaikan  menurut  kaedah yang telah diciptakan oleh hakim.

## 3. Persamaan  dan  Perbedaan  Metode  Penemuan  Hukum  Islam  dan Hukum Positif
Secara  garis  besar  baik  hukum  Islam  maupun  hukum  positif,  masing- masing  memiliki  metode  penemuan  hukum  tersendiri  yang  secara  substansif dan  redaksional  ada  persamaan  dan  perbedaan  antara  keduanya.  Di  antara persamaan dan perbedaan antara keduanya, antara lain: 18
a. Baik  dalam  hukum  Islam  maupun  hukum  positif,  dalam  penemuan hukum mengenal metode interpretasi. Metode tersebut merupakan satu metode penemuan hukum dengan menjadikan teks-teks hukum sebagai obyeknya.  Hanya  saja  dalam  penggunaan  istilah  dan  cakupannya berbeda.  Dalam  hukum  Islam  metode  interpretasi  literal  lebih menitikberatkan  pada  pemaknaan  teks-teks  hukum  sesuai  dengan kaidah-kaidah  bahasa  yang  digunakan  teks  hukum  itu,  yakni  bahasa Arab. Sedangkan dalam hukum positif, cakupan metode interpretasi tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemaknaan bahasa saja (interpretasi gramatikal),  tetapi  juga  mencakup  interpretasi  sosiologis  (teleologis), interpretasi  sistematis,  interpretasi  historis,  interpretasi  komparatif, interpretasi  antisipatif,  interpretasi  restriktif,  interpretasi  ekstensif, interpretasi  subsumtif,  interpretasi  interdisipliner  dan  interpretasi multidisipliner.
b. Dalam  hukum  Islam  tidak  dikenal  dua  metode  penemuan  hukum interdisipliner  dan  multidisipliner.  Meskipun  demikian,  dalam penemuan hukum positif keduanya termasuk metode interpretasi literal karena  obyeknya  teks  hukum  itu  sendiri  kemudian  dikaitkan  dengan disiplin ilmu lain, baik dalam lingkup ilmu hukum maupun di luar ilmu hukum.
c. Terkait  dengan  cakupan  metode  interpretasi  dalam  hukum  positif, terdapat  empat  model  interpretasi  yang  menitikberatkan  pada  aspek
kebahasaan sebagaimana metode interpretasi literal dalam hukum Islam, yakni interpretasi gramatikal, interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif dan interpretasi subsumtif.
d. Dalam  hukum  positif  dikenal  metode  argumentasi  yang  juga  berbasis teks.  Metode  ini  dipergunakan  apabila  aturannya  ada  tetapi  tidak lengkap.  Metode  ini  ditempuh  dengan  tiga  cara,  yakni  metode  analogi (argumentum  a  fortiori), metode a  contrario  (argumentum  a  contrario) dan metode  penyempitan  hukum (Rechtvervijning). Dalam  konteks  hukum Islam,  metode  analogi (argumentum  a  fortiori) ini  terjadi  perbedaan pendapat.  Menurut  Samsul  Anwar  ada  yang  memasukkannya  sebagai mafhum muwafaqah dan ada yang menganggapnya sama dengan metode qiyasi yakni  pembentukan  hukum  dengan  mendasarkan  pada  adanya kesamaan ‘illat karena  tidak  adanya  teks  hukum  yang  secara  langsung mengatur  persoalan  yang  dihadapi.  Adapun  metode a  contrario (argumentum  a  contrario) sama  dengan mafhum  mukhalafah yakni pengertian  tersirat  dari  apa  yang  tersurat.  Selanjutnya  metode penyempitan  hukum (Rechtvervijning), dalam  konteks  hukum  Islam metode  penyempitan  hukum  ini  termasuk  dalam  kategori  metode interpretasi literal, karena teks hukumnya ada tetapi tidak jelas.
e. Dalam  hukum  Islam  dalam  penemuan  hukum  dikenal  metode sinkronisasi yang juga menjadikan teks hukum sebagai obyeknya. Metode ini  dilakukan  ketika  terjadi  pertentangan  ( ta’arud) antar  dalil  yang sederajat.  Sementara  dalam  hukum  positif  tidak  dikenal  metode sinkronisasi.
f. Dalam  hukum  Islam,  ketika  tidak  dijumpai  teks  hukum  yang  terkait langsung  dengan  peristiwa  yang  dihadapi,  maka  dilakukan  penelitian terhadap  fondasi  yang  menjadi  dasar  tegaknya  hukum  dalam  konsepsi hukum Islam. Fondasi hukum itu merupakan alasan keberadaan hukum, baik  berupa  kausa  efisien (‘illat  al-hukm) maupun  kausa  finalis  yang berupa  tujuan-tujuan  hukum.    Sedangkan  dalam  hukum  positif,  ketika
tidak ada teks hukum yang terkait langsung dengan kasus yang dihadapi, maka  digunakan  metode  penemuan  hukum  bebas,  yakni  metode penemuan  hukum  oleh  hakim  pada  saat  dihadapkan  pada  situasi kekosongan undang-undang.

## C. PENUTUP
Secara  prinsip,  baik  hukum  Islam  maupun  hukum  positif  sama-sama mengakui bahwa tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang paripurna dan sejalan dengan realitas kekinian, namu pasti akan selalu ada kekurangannya Konsekuensi dari hal demikian, para penegak hukum seperti hakim dan petugas hukum  lainnya  harus  melakukan  penemuan  hukum  yang  bertumpu  pada sumber  hukumnya  masing-masing,  karena  hanya  dari  sumber-sumbernya  lah dapat  digali  norma-norma  hukum.  Dalam  hukum  Islam,  penemuan  hukum tersebut  meliputi  metode  interpretasi  literal  (linguistik),  kausasi (ta’lili) dan sinkronisasi.  Sedangkan  dalam  hukum  positif,  meliputi  metode  interpretasi, argumentasi  dan  penemuan  hukum  bebas.  Secara  substantif,  kedua  metode penemuan  hukum  tersebut  mempunyai  Perbedaan  dan  persamaan  yang memungkinkan  untuk  dikompromikan.  Usaha  ini  dilakukan  untuk  mencari metode penemuan hukum baru yang lebih responsif dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Jazim  Hamidi.  (2004). Hermeneutika  Hukum,  Teori  Penemuan  Hukum Baru Dengan Interprestasi Teks . Yogyakarta: UII Press.
J.J.H.Bruggink. (1996). “Rechtsreflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie”, Terjemahan dalam Bahasa Indonesia Refleksi Tentang Hukum , oleh B.Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Munawir Hari. (2012). “Metodologi Penemuan Hukum Islam”, Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Vol. 16 No. 1.
Riyanta. (2008). “Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII No. 2.
Sudikno Mertokusumo. (2001). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta:
Liberty
_______. (2002). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Tahir  Mahmood.  (1987). Personal  Law  in  Islamic  Countries  (History  Teks  and Comparative Analysis) . New Delhi For the Academi of law and Religion.
W.  Friedmann.  (1993).  “Legal  Theory”,  diterjemahkan  oleh  Mohamad  Arifin: Teori dan Filsafat Hukum. Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I ). Jakarta: RajaGrafindo Persada.