AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KELOMPOK MINORITAS DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN EQUALITY BEFORE THE LAW

## Ika Fitriana
MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

## ikafitriana252@gmail.com
Abstract : After overthrowing the bloody New Order system which was marked by various human rights crimes for nearly 32 years, the reform  system  supported  the  rule  of  law  and  realized  democratization  in  all  areas  of  life  without  respecting  human  rights. discrimination. But what happened on the other hand actually led to acts of violence and discrimination against minority groups during the reformation period. The difference is, violence in this government is not only carried out by state authorities, but by a group  of  people  with  certain  identities  who  appear  to  present  the  oligarchic  power  in  the  power  of  the  legitimate  Republic. Therefore,  we need to  know  what legal protection has been given by the  state  to Indonesian minority  groups. This  search  uses secondary (special) data, prescriptive legal methods carried out through literature studies that have searched for laws, research results,  scientific  journals,  research  results,  and  other  references.  This  method  is  also  used  to  reveal  various  legal  documents related  to  legal  protection  arrangements  for  Indonesian  minority  groups.  This  can  be  seen  from  the  various  procedures  and procedures. But just relying on the rule of law is not enough, we need our policies. Belief as citizens who live in the midst of diversity to  promote  tolerance  and  avoid  discrimination.  The  government  needs  to  prioritize  a  rights-based  approach  in  the  process  of formulating programs and policies, in line with efforts to protect and enforce the rights of minority and marginalized groups based on the Pancasila philosophy. Keywords: Human Rights, minority groups, equality before the law
Keywords : Human Rights, minority groups, equality before the law
Abstrak: Setelah menumbangkan sistem berdarah Orde Baru yang diwarnai dengan berbagai kejahatan HAM selama hampir 32 tahun, sistem reformasi mendukung supremasi hukum dan mewujudkan demokratisasi di segala bidang kehidupan tanpa menghormati HAM.  diskriminasi.  Namun  yang  terjadi  di  sisi  lain  justru  berujung  pada  tindakan  kekerasan  dan  diskriminasi  terhadap kelompok  minoritas  pada  masa  reformasi.  Bedanya,  kekerasan  dalam  pemerintahan  ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh  otoritas negara,  tetapi  oleh  sekelompok  orang  dengan  identitas  tertentu  yang  muncul  untuk  menghadirkan  kekuatan  oligarki  dalam kekuasaan  Republik  yang  sah.  Oleh  karena  itu,  kita  perlu  mengetahui  perlindungan  hukum  apa  yang  telah  diberikan  negara kepada  kelompok  minoritas  Indonesia.  Penelusuran  ini  menggunakan  data sekunder (khusus),  metode hukum  preskriptif  yang dilakukan melalui studi pustaka yang telah mencari hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan referensi lainnya. Cara  ini  juga  digunakan  untuk  mengungkap  berbagai  dokumen  hukum  terkait  pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap kelompok  minoritas Indonesia.  Hal ini terlihat  dari berbagai tata cara  dan tata cara. Tetapi  hanya mengandalkan supremasi hukum saja tidak cukup, kami membutuhkan kebijakan kami. Keyakinan sebagai warga negara yang hidup di tengah keragaman untuk mengedepankan toleransi dan menghindari diskriminasi. Pemerintah perlu mengedepankan pendekatan berbasis hak dalam proses penyusunan program dan kebijakan, sejalan dengan upaya perlindungan dan penegakan hak-hak kelompok minoritas dan terpinggirkan berdasarkan falsafah Pancasila.
Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, kelompok minoritas, persamaan di depan hukum

## PENDAHULUAN
Setelah  32  tahun  tumbangnya  orde  baru  berdarah  yang  hampir  penuh  dengan  kejahatan  terhadap Hak  Asasi  manusia,  rezim  reformasi  bercita-cita  untuk  mendemokratisasi  semua  aspek  kehidupan, menegakkan supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, dan memperlakukan mereka secara setara. Namun  sebaliknya,  kebebasan  di  era  reformasi  justru  memicu  kekerasan  dan  diskriminasi  terhadap minoritas.  Bedanya,  kekerasan  dalam  rezim  ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh  penguasa  negara,  tetapi  juga dilakukan  oleh  kelompok-kelompok  dengan  identitas  tertentu,  yang  seolah-olah  menunjukkan  kekuatan
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
oligarki di republik hukum.
Berbagai tindakan diskriminasi terhadap minoritas melahirkan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu peristiwa paling menyakitkan di era reformasi belakangan ini seringkali  melibatkan  isu-isu  terkait  agama  yang  menyerang  kelompok  minoritas  agama  dan  seringkali memakan  banyak  korban.  Berbagai  tindakan  kekerasan  dan  diskriminasi  tersebut  dapat  melalui pembunuhan  yang  merajalela,  penyiksaan,  pemerkosaan,  penculikan,  dan  tindakan  anarkis  berupa perusakan lembaga pendidikan dan tempat ibadah, serta dari ketidakberdayaan. 1
Melihat situasi agama minoritas tentunya tidak sesuai dengan suara Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, maka Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum melalui UUD. Prinsip negara hukum adalah bahwa hak setiap warga negara harus dilindungi, tanpa kecuali. Semua orang sama di depan hukum. Bahkan Pasal 28D(1) mengatur bahwa setiap orang berhak untuk diakui, dijamin, dilindungi, kepastian hukum yang adil dan  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum. 2 UU  No.  39  tentang  Hak  Asasi  Manusia  tahun  1999  juga menegaskan  hal  ini,  yaitu  bahwa  minoritas  harus  diperlakukan  dan  dilindungi  secara  sama  di  depan hukumLebih  khusus  lagi,  “Perjanjian  Hak  Sipil  dan  Politik”  yang  disahkan  oleh  UU  No  1  mengharuskan Negara  Pihak  untuk  menghormati  hak-hak  kelompok  minoritas  berdasarkan  suku,  bahasa,  atau  agama. Komnas  HAM  mendorong  pemerintah  untuk  mendorong  perlindungan  hak-hak  kelompok  minoritas. Dengan cara ini, diharapkan kelompok minoritas yang mengamalkan keyakinannya dan mengekspresikan identitasnya akan terlindungi. 3
Penghormatan dan perlindungan hendaklah dilakukan agar dapat mewujudkan equality before the law  yang  memberikan  jaminan  keamanan  bagi  kelompok  minoritas.  yang  rentan  jadi  korban  pelanggaran HAM.  Dari  perspektif  hak  asasi  manusia,  minoritas  berada  pada  level  yang  sama  dengan  pemegang  hak lainnya.  Namun,  karena  kelompok  minoritas  sebenarnya  adalah  anggota  kelompok  bawahan,  mereka memerlukan hak khusus untuk meningkatkan martabat mereka. Hak khusus bukanlah hak istimewa, tetapi hak  ini  diberikan  untuk  memungkinkan  minoritas  mempertahankan  identitas,  karakteristik,  dan  tradisi unik mereka. Hak khusus ini penting untuk mencapai perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. 4
Oleh  karena  itu,  berawal  dari  paparan  diatas,  penulis  bertujuan  untuk  membahas  “Perlindungan terhadap Hak-Hak kelompok Minoritas di Indonesia Dalam Mewujudukan Equality Before the Law”.

## METODE PENELITIAN
1 Siti Zuliyah, “Penegakan Hak Asasi manusia Sebagai Sarana Mewujudkan Civil ociety” Jurnal Ilmu HUkum, Vol. 3, No. 1 (Februari, 2006), Hlm. 96.
2 Yogi Zul Fadhli, “Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Prespektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia” Jurnal Konstitusi, Vol. 11, No. 2 (Juni 2014), hlm. 126.
3 Danang Risdiarto, “Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum” Junal Retchvonding, Vol. 6, No. 1 (April 20017), hlm.126.
4 Ibid, hlm.127.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Penelitian  ini  menggunakan  (khusus)  data  sekunder,  yaitu  metode  hukum  preskriptif  yang dilakukan  melalui  penelusuran  kepustakaan  yang  telah  mencari  peraturan  perundang-undangan,  temuan, jurnal ilmiah, temuan, dan referensi lainnya. Metode ini juga digunakan untuk mengungkap berbagai upaya hukum  terkait  pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap  kelompok  minoritas  Indonesia.  Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji data peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persamaan di depan hukum kelompok minoritas Indonesia dan peraturan terkait lainnya.
Sedangkan  untuk  tekhnik  pengumpulan  data  bagi  kegiatan  ini  dilakukan  melalui  penelitian kepustakaan. 5 Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan  dasar  pemikiran  (filosofis,  hukum, ekonomi) dan berbagai informasi mengenai pelaksanaan perlindungan etnis minoritas di Indonesia. Buku- buku,  karya  ilmiah  dan  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan  akan  digunakan  sebagai bahan  hukum  sekunder.  Pengumpulan  data  juga  dilengkapi  dengan  artikel  hukum  atau  artikel  akademik lainnya  dari  internet  yang  dapat  mendukung  keutuhan  data  dalam  penelitian  ini.  Selanjutnya,  kami  akan menganalisis  secara  kualitatif  data  dari  hasil  survei  ini.  Artinya,  analisis  data  perpustakaan  secara  rinci, komprehensif,  dan  komprehensif.  Penggunaan  teknik  analisis  kualitatif  didasarkan  pada  pertimbangan bahwa data yang dianalisis beragam dan berbeda satu

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tipologi kelompok Minoritas di Indonesia
Komnas  HAM  memberikan  definisi  minoritas  dengan  kata  kunci  untuk  dipertimbangkan.  Namun demikian,  minoritas  juga  harus  dianggap  berpengaruh,  yaitu  tidak  dominan,  tidak  diuntungkan,  atau dirugikan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.. 6
Selain itu Komnas HAM juga menawarkan ruang lingkup kelompok minoritas untuk konteks Indonesia adalah: 7
a. Kelompok Minoritas Ras
Ada tiga kelompok ras minoritas yang mendapat perhatian khusus dari Komnas HAM: kelompok  Tionghoa,  kelompok  etnis  agama  seperti  kelompok  Sikhyahuditao,  dan  kelompok yang ditetapkan sebagai masyarakat adat Papua berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua
b. Kelompok Minoritas Etnis
Definisi etnisitas dipahami sebagai penggolongan orang berdasarkan kepercayaan, nilai,
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian HUkum Normatif. Suatu Tingkat Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004), Hlm.29.
6 Komnas Ham, “Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia”, Sebuah laporan Awal (Jakarta, 2016), hlm.4.
7 Ibid, hlm. 35.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
adat  istiadat,  adat  istiadat,  norma  geografis,  dan  ikatan  keluarga.  Memang,  jika  berbicara tentang  sejarah  klasifikasi  etnis,  aspek  kebahasaan  merupakan  faktor  penting  dalam membedakan satu kelompok etnis  dengan yang lain. Oleh karena itu, keragaman suku bangsa merupakan fakta dari tingginya keragaman masyarakat Indonesia.
c. Kelompok Minorotas Agama dan Keyakinan
Negara  melakukan  pengutamaan  pada  enam  agama  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1
Undang-Undang yang Menjamin Kebebasan, Kelembagaan, dan Perlindungan/PNSP/1965. TAP MPR  No.  IV/MPR/1978  tentang  Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  menegaskan  bahwa "ketuhanan  yang  maha  esa  bukanlah  agama".  Ini  jelas  merupakan  tindakan  diskriminatif terhadap kelompok masyarakat yang kepercayaannya tidak dianggap agama.
d. Kelompok Penyandang Disabilitas
Dalam hal ini, yang disebut "cacat" memiliki kemampuan fisik, mental, dan intelektual jangka panjang  yang  dapat  mencegah  mereka  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dalam  kehidupan sosial  secara  setara,  dengan  mempertimbangkan  berbagai  hambatan.  Termasuk  orang-orang dengan cacat fisik atau sensorik pembatasan.

## 2. Konsep Equality Before the Law
Equality before the law / Persamaan di depan hukum adalah asas persamaan di depan hukum, dan persamaan  di  depan  hukum  berlaku  bagi  semua  individu.  Asas  ini  terkandung  dalam  Pasal  5  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yaitu  “pengadilan  mengadili menurut undang-undang dengan tidak mendiskriminasi orang lain”.
Kedudukan hukum yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (1) UUD 1945, termasuk hukum privat  dan  hukum  publik.  Tujuan  utama  dari  persamaan  di  depan  hukum  adalah  untuk  mendukung keadilan,  dan  persamaan  di  depan  hukum  berarti  bahwa  hukum  sebagai  satu  kesatuan  tidak mendiskriminasi  mereka  yang  menuntut  keadilan.  Konsep  ini  merupakan  bukti  bahwa  sistem  hukum Anglo-Saxon  yang  berciri  negara  hukum  telah  dikukuhkan  di  bawah  Konstitusi.  Sehingga  prinsip  ini menghindari diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia.
Menurut  Ramly  Hutabarat,  makna  persamaan  di  depan  hukum  didefinisikan  hampir  di  setiap konstitusi negara. Jika hal ini tertulis dalam UUD, maka konsekuensi logisnya adalah penguasa dan aparat penegak  hukum  harus  melaksanakan  dan  mewujudkan  asas  ini  dalam  kehidupan  bernegara.  Teori Pemerataan Konstitusi 1945 merupakan penghubung antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi sesuai dengan  kedudukannya  masing-masing.  Persamaan  di  depan  hukum  berarti  bahwa  semua  warga  negara harus diperlakukan secara adil oleh penegak hukum dan pemerintah. 8
8 Ramly Hutabarat, Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 195), Hlm. 81.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Asas  persamaan  di  depan  hukum  berkaitan  erat  dengan  asas  indiskriminasi.  Ketentuan  ini  diatur dalam Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tujuannya adalah untuk mendukung penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia  dan  mempromosikan  kebebasan  dasar  orang  tanpa  memandang  ras,  jenis kelamin, bahasa atau agama. Bentuk perlindungan lain dari larangan diskriminasi dapat ditemukan dalam pasal  Konvensi  Eropa  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (ECHR).  Dinyatakan  bahwa  jika  negara memperlakukannya secara berbeda tanpa alasan yang obyektif dan dapat dibenarkan, itu melanggar prinsip indiskriminasi.
Selain  itu,  konsep  negara  hukum  ternyata  sangatlah  erat  kaitannya  antara  negara  hukum  dengan masalah HAM, sehingga dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah sebagai wadah, dan HAM sebagai isi. Pelaksanaan HAM di Indonesia memerlukan koordinasi antar berbagai unsur, menyadari bahwa Isu HAM di  Indonesia  masih  sangat  luas,  antara  lain  hak  sipil  dan  politik,  hak  ekonomi,  sosial  budaya,  hak  atas pembangunan, dan lain-lain, sehingga implementasi HAM di Indonesia merupakan salah satu faktor yang perlu dilakukan penyesuaian.. 9
Sebagai  negara  hukum,  negara  harus  menjamin  persamaan  di  depan  hukum  dan  melindungi  hak asasi  manusia.  Untuk  memperoleh  keadilan  melalui  peradilan,  setiap  orang  diperlakukan  sama  di  depan hukum,  tanpa  memandang  tempat  lahir  (ras,  agama,  tempat  lahir,  pendidikan,  tempat  lahir).  untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.
Persamaan  di  hadapan  hukum  harus  diartikan  secara  dinamis  dan  tidak  diartikan  secara  statis. Artinya,  kalau  ada  persamaan  di  hadapan  hukum  bagi  semua  orang  maka  harus  diimbangi  juga  dengan persamaan  (equal  treatment)  bagi  semua  orang.  Kesetaraan  di  bawah  hukum  yang  didefinisikan  secara dinamis  harus  memastikan  akses  ke  peradilan  untuk  semua,  terlepas  dari  asalnya.  Menurut  Aristoteles, keadilan  harus  didistribusikan  oleh  negara  kepada  semua,  dan  hukum  bertugas  melindungi  mereka  agar keadilan menjangkau semua tanpa kecuali.

## 3. Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia
Komentar  umum  nomor  23,  seperti  dikutip  Patra  M.  Zen,  setidaknya  dapat  mengenali  ukuran minoritas  yang  ada  di  negara  tersebut  (atau  yurisdiksi  dapat  didasarkan  pada  faktor-faktor  berikut:  1) Orang. 2) Agama atau kepercayaan dan; 3) Minoritas dalam bidang bahasa. Sejauh ini, Negara berkewajiban untuk  memastikan  bahwa  keberadaan  dan  pelaksanaan  hak  ini  dilindungi  dari  pengingkaran  atau pelanggaran.  Oleh  karena  itu,  perlu  diambil  tindakan  perlindungan  positif  tidak  hanya  untuk  tindakan negara  itu  sendiri  melalui  kekuasaan  legislatif,  yudikatif,  dan  administratif,  tetapi  juga  untuk  tindakan orang lain di wilayah negara. 10
9 Mei Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam HUkum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 50.
10 Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia Nomor 23
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Untuk melindungi ras Papua (Melanesia), pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang otonomi  khusus.  Peraturan  ini  secara  khusus  melindungi  orang  asli  Papua  (OAP).  Namun  dalam pelaksanaannya  masih  diskriminatif,  misalnya  di  bidang  ekonomi,  pemerintah  memberikan  sedikit  ruang bagi OAP untuk mengembangkan perekonomiannya. Bank juga kesulitan menawarkan pinjaman OAP.
Berbagai  jaminan  di  atas  menunjukkan  upaya  negara  untuk  memenuhi  kewajiban  hak  asasi manusianya.  Mengingat  masih  banyak  kelompok  minoritas  yang  masih  mengalami  diskriminasi,  upaya tersebut  belumlah  memadai.  Salah  satu  permasalahan  dalam  pelaksanaan  hak-hak  minoritas  di  Indonesia adalah  lemahnya  penegakan  hukum  dan  pembangunan  yang  berkeadilan.  Adanya  monopoli  sumberdaya menyebabkan  munculnya  konflik  horizontal  antar  kelompok  masyarakat  yang  berbeda.  Sikap  berbagai karakteristik rasisme, intoleransi dan kebencian semakin mapan akibat ketimpangan pembangunan. Oleh karena  itu,  hanya  mengandalkan  supremasi  hukum  saja  tidak  cukup,  dan  sebagai  warga  negara multidimensi yang harus mengutamakan toleransi dan solidaritas, kita harus mengutamakan

## KESIMPULAN
Berdasarkan  paparan  tersebut,  dapat  diambil  sebuah  kesimpulan  bahwa  Pemerintah  saat  ini  sudah melakukan upaya untuk melakukan pemenuhan, penegakan, dan perlindungan HAM kelompok minoritas. Itu bisa dilihat dari berbagai regulasi dan kebijakan yang diterbitkan. Namun, mengandalkan aturan hukum saja tidak cukup, kita perlu kesadaran diri sebagai warga negara yang hidup ditengah kemajemukan untuk mengedepankan 1 toleransi dan menghindari diskriminasi.
Pemerintah perlu mengedepankan pendekatan berbasis hak dalam proses penyusunan program dan kebijakan,  sejalan  dengan  upaya  melindungi  dan  menegakkan  hak-hak  minoritas  dan  kelompok  yang terpinggirkan berdasarkan falsafah Pancasila. Oleh karena itu, semua hukum yang berlaku harus membawa keadilan bagi perdamaian bagi semua lapisan masyarakat demi tercapainya persamaan di depan hukum.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## DAFTAR PUSTAKA
Fadhli,  Yogi  Zul. "Kedudukan  Kelompok  Minoritas  Dalam  Perspektif  HAM  dan  Perlindungan Hukumnya di Indonesia Jurnal Konstitusi, Vol. XI, No. 2, Juni, 2014. Hutabatat, Ramly. Persamaan di Hadapan Hukum (Equality before the law) di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia Nomor 23 . Komnas HAM. Upaya Negara Menjamin Hak- hak Kelompok Minoritas di Indonesia, Sebuah Laporan Awal, Jakarta: Tp, 2016
. Risdianto,  Danang. "Perlindungan  Terhadap  Kelompok  Minoritas  di  Indonesia  Dalam  Mewujudkan keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum” Jurnal Retchsvinding, Vol. VI, No. 1, April, 2017.
Rukmini,  Mein. Perlindungan  HAM  Melalui  Asas  Praduga  Tidak  Bersalah  dan  Asas  Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Bandung: Alumni, 2007.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004.
Zuliyah, Siti. "Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Sarana Mewujudkan Cifil Society" Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No.1, Februari, 2006