## PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM PERSEPSI KONSTITUSI (STUDI KASUS PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID)
Arie Sulistyoko
Dosen Tetap Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin E-mail: sulistyoko1@gmail.com
Abstract: The affirmation of  state idea that based upon the law proves that the law is put in an important position in the life of  the state as the embodiment of  the sovereignty of  law. Therefore, every attitude, policy, action or behavior of  tools and citizens in the life of  the nation obey the applicable rules or laws. It is applied equally to every citizens, no exception to the President as head of  state and government. Before the changes to the 1945 Constitution, the President and/or Vice- President can be dismissed for reasons that are political, not judicial. It is happened to President Abdurrahman Wahid that was dismissed from office by the Assembly by not using the constitution of  the Republic of  Indonesia of  1945 as the legal basis but using TAP MPR number III year 1978.
Abstrak: Penegasan gagasan Negara berdasar atas hukum ini membuktikan bahwa hukum diletakkan pada posisi penting dalam kehidupan negara sebagai perwujudan dari paham kedaulatan hukum. Oleh karena itu, setiap sikap, kebijakan, tindakan atau prilaku alat negara dan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara taat pada aturan atau hukum yang berlaku, hal itu berlaku sama bagi setiap warga negara, tidak terkecuali terhadap Presiden sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Sebelum terjadinya perubahan terhadap UUD 1945, Presiden dan/ atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat politik, bukan yuridis. Hal ini yang terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid yang diberhentikan dari jabatannya oleh MPR dengan tidak menggunakan UUD 1945 sebagai dasar hukum melainkan TAP MPR No. III Tahun 1978.
Kata Kunci: Konstitusi, Hubungan Antar Lembaga Negara.

## Latar Belakang Masalah
Ubi societas ibi ius ,  di  mana  ada  masyarakat, di situ ada hukum. 1 Setiap Negara di dunia memiliki  peraturan  atau  hukum  masing-masing, adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat dan ditaati oleh masyarakat juga. Sebelum perubahan  Undang  undang  Dasar  (UUD)  1945 pengaturan tentang Indonesia merupakan Negara Hukum dimuat dalam penjelasan yang berbunyi “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat),  tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan belaka (machtsstaat)”. Dari pengaturan tersebut dapat dipahami bahwa negara termasuk didalamnya pemerintah  dan  lembaga-lembaga  negara  yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun baik itu tanggung jawab atau kewajiban, maupun hak
1 Muhammad  Erwin,  2013, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia , Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan Ketiga, Hlm 149.
atau kewenangannya, harus mengacu pada aturan hukum yang berlaku atau dalam kata lain harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Negara Indonesia sebagai negara hukum sudah jelas dan terlihat pada Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Jadi segala sikap yang dilakukan atau diputuskan oleh alat Negara dan masyarakat haruslah berdasarkan kepada hukum. Negara diktator yang paling absolut sekalipun akan mengakui sebagai negara hukum. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, negara hukum adalah negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. 2 Untuk memahami penegasan negara hukum dalam Undang-Undang Dasar  1945  dapat  dilihat  pada  Pembukaan 2 Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  1966, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan Kedelapan, hlm 685.
Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat “… Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan sosial…” Menurut Ismail Sunny, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur beberapa persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh negara berdasar atas hukum, yaitu: 3
1. Adanya kedaulatan rakyat (Pembukaan dan Pasal 2 ayat (2) UUD 1945);
2.    Adanya jaminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945);
3. Kewajiban Presiden untuk memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan UU (Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 9 UUD 1945);
4. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (Pasal 24 dan 25 UUD 1945);
5. Persamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945);
6.   Terjaminnya  hak-hak  warganegara (Pembukaan, Pasal 1 ayat (2), Pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33 UUD 1945).
Penegasan  gagasan  Negara  berdasar  atas hukum ini membuktikan bahwa hukum diletakkan pada posisi penting dalam kehidupan negara sebagai  perwujudan  dari  paham  kedaulatan hukum. Oleh karena itu, setiap sikap, kebijakan, tindakan atau prilaku alat negara dan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara taat pada  aturan  atau  hukum  yang  berlaku,  hal  itu berlaku  sama  bagi  setiap  warga  negara,  tidak terkecuali terhadap Presiden sebagai kepala negara maupun  sebagai  kepala  pemerintahan.  Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan  tentu  memiliki  tanggung  jawab dan  kewenangan  atas  kedua  jabatan  tersebut. UUD  1945  sebelum  perubahan  memberikan kekuasaan sangat besar kepada Presiden Republik Indonesia. Besarnya kekuasaan tersebut dalam prakteknya disalahgunakan sehingga sering terjadi
3 Ismail  Sunny, Konstitusionalisme Indonesia – Prinsip-Prinsip Dasar dan Perdebatan Kontemporer , Makalah disampaikan pada seminar Tiga Dasa Warsa Kembali ke UUD 1945, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 3 Juli 1989, hlm 1.

## penyimpangan dari tujuan dibentuknya suatu
Negara Hukum dan Negara demokrasi, terjadinya pemerintahan yang otoriter, sentralistis, tertutup dan penuh KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Sebelum terjadinya perubahan terhadap UUD 1945,  Presiden  dan/  atau  Wakil  Presiden  dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat politik, bukan yuridis. Hal ini tidak lazim diterapkan di negara dengan sistem pemerintahan presidensial.
Presiden  keempat  Indonesia,  yaitu Abdurrahman  Wahid  “Gus  Dur”  yang  secara demokratis dipilih oleh MPR dan dipilih dengan suara  terbanyak,  namun  dimakzulkan  juga  oleh MPR.  Menurut  teori  pemakzulan  presiden  di Indonesia  itu  harus  memenuhi  syarat:  korupsi, berbuat maksiat, melanggar hukum, dan sejenisnya. Hal ini terjadi pada “Gus Dur” tanpa dipanggil terlebih dahulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya  dengan  tiba-tiba  MPR  langsung memakzulkannya. Contoh “masa lalu” pemakzulan “Gus Dur” adalah contoh yang jelas-jelas terlihat oleh  semua  pihak  bahwa  bagaimana  lidah  para politisi  dan  negarawan  saat  itu  memiliki  “lidah tak  bertulang”.  Menurut  UUD  1945  untuk memakzulkan presiden tidak mudah dan tidak sederhana dan harus menempuh perjalanan hukum yang panjang. Namun “Gus Dur” didepak begitu saja dari singgasana kepresidenan dengan suara hingar bingar wakil rakyat di Gedung DPR/MPR saat itu. Indonesia cenderung tidak menunjukkan karakternya sebagai negara hukum secara sempurna, yaitu  tidak terdapat penguatan terhadap supremasi hukum, seperti keputusan hukum MK yang bersifat final dan mengikat (finally binding) dilaksanakan oleh kesepakatan politik di MPR.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas, dapat ditarik suatu permasalahan, yaitu: “Bagaimanakah mekanisme pemakzulan Presiden  Abdurrahman  Wahid  menurut  UUD 1945?”

## Konsepsi Konstitusi

## 1)  Pengertian Konstitusi
Kontitusi itu berasal dari bahasa Perancis yakni constituir yang berarti membentuk, menyusun, dan menyatakan. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi berasal  dari  gabungan  dua  kata  yaitu  “Cume” berarti bersama dengan dan “Statuere” berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare berarti berdiri. Jadi statuere artinya “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/ menetapkan
sesuatu”. Dengan demikian bentuk tunggal ( constitutio . berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak (constitusiones) ) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan. 4 Sedangkan  istilah  Undang-Undang  Dasar merupakan tejemahan istilah yang dalam bahasa Belandanya Gronwet . Perkataan Wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan grond berarti tanah/dasar. 5 UUD Negara adalah peraturan perundang- undangan yang tertinggi dalam Negara dan merupakan hukum dasar Negara tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Hukum dasar negara meliputi keseluruhan system ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya. UUD merupakan dasar tertulis. Oleh karena itu UUD menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan karangan dan tugas-tugas pokok cara kerja badan tersebut. 6 Dalam istilah bahasa Inggris (constitution) konstitusi memiliki makna yang lebih luas dan undang-undang  dasar.  Yakni  konstitusi  adalah keseluruhan  dari  peraturan-peraturan  baik  yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara  mengikat  cara-cara  bagaimana  sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Berangkat dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian konstitusi di atas, dapatlah ditarik  kesimpulan  bahwa  pengertian  konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. 7
Undang-Undang  Dasar  merupakan  konstitusi yang  tertulis.  Adapun  batasan-batasannya  dapat dirumuskan ke dalam pengertian sebagai berikut: a.  Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan  kekuasaan  kepada para penguasa.
b.  Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.
c. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga Negara
d. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak- hak asasi manusia
4 Koerniatmanto Soetoprawiro, 1987, Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya , Pro Justitia, No. 2 Bulan Mei, Hal.
28-29.
5 Dahlan Thaib, dkk., 2005, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan Kelima, Hlm 7.
6 Kaelan,  2010, Pendidikan Pancasila ,  Edisi  Kesembilan, Yogyakarta: Paradigma, Hlm178.
7 Dahlan Thaib, dkk, Op.Cit, Hal. 14.

## 2)  Materi Muatan Konstitusi
Menurut  Mr.  J.G.  Steenbeek,  sebagaimana dikutip Sri Soemantri dalam disertasinya menguraikan secara lebih jelas apa yang seharusnya menjadi isi dari konstitusi. Pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu: 8
Pertama : Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya.
Kedua  : Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
Ketiga  : Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.
Dengan demikian apa yang diatur dalam setiap konstitusi merupakan penjabaran dari ketiga masalah pokok tersebut. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai: 9
a)  Organisasi  negara,  misalnya  pembagian kekuasaan  antara  badan  legislative,  eksekutif, dan  yudikatif;  pembagian  kekuasaan  antara pemerintah  federal  dan  pemerintah  negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh satu badan pemerintah dan sebagainya.
b)  Hak-hak asasi manusia.
c)  Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar.
d)  Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.
Ruang lingkup undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis sebagaimana dikemukakan oleh A.A.HY Struycken memuat tentang: 10
Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu lampau.
1)  Tingkat-tingkat  ting gi  pembangunan ketatanegaraan bangsa.
2)  Pandangan  tokoh  bangsa  yang  hendak diwujudkan, baik sekarang maupun masa yang akan datang.
3) Suatu keinginan yang mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin
3) Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Konstitusi
Konstitusi  berkedudukan  pada  awalnya
8 Sri  Soemantri,  1987, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi , Disertasi, Bandung: Alumni, hlm 51. 9 Miriam Budiardjo, 1991, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia, hlm. 101.
10 Sri Soemantri, Op.Cit., Hlm. 2
sebagai penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi.  Fungsi  konstitusi,  yaitu  membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang- wenang. 11 Dengan demikian hak-hak warga negara akan  lebih  terlindungi.  Pembatasan  terhadap lembaga-lembaga tersebut, meliputi dua hal yaitu: 12
a)  Pembatasan  kekuasaan  yang  meliputi  isi kekuasaannya.
Bahwa  dalam  konstitusi  ditentukan  tugas serta wewenang lembaga-lembaga negara. Bahkan terhadap lembaga negara yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam usaha pencapaian tujuan negara, dalam hal ini pemerintah, masih  mendapat  pengawasan  dari  lembaga/ permusyawaratan rakyat.
b)  Pembatasan kekuasaan yang berkenaan dengan waktu dijalankannya kekuasaan tersebut.
Hal ini berkenaan dengan masa jabatan masing-masing  lembaga  negara  atau  pejabatnya dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan demikian dalam waktu-waktu yang telah ditentukan harus dilakukan penggantian atau pembaharuan si pejabat.
Secara garis besar konstitusi bertujuan untuk memberikan  batasan  dan  pengawasan  terhadap kekuasaan politik serta membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa dan menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. 13 4)  Klasifikasi Kontitusi
Konstitusi  dapat  diklasifikasikan  sebagai berikut: 14
a)  Konstitusi tertulis dan tidak tertulis
1)  Konstitusi tertulis merupakan suatu instrument atau dokumen yang dapat dijumpai pada sejumlah hukum dasar yang diadopsi atau dirancang oleh para
11 Dahlan Thaib, Op. Cit, Hlm. 19.
12 Padmo Wahjono, 1984, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini , Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 10.
13 Koerniatmanto Soetoprawiro, Op. Cit, Hlm. 31.
14 K.C. Wheare, 1975, Modern Constitutions , London: Oxford University Press, H. 2-31.
penyusun konstitusi dengan tujuan untuk memberikan ruang lingkup seluas mungkin bagi  proses  undang-undang  biasa  untuk mengembangkan konstitusi itu sendiri dalam aturan-aturang yang sudah disiapkan.
2)  Konstitusi tidak tertulis dalam perumusannya tidak membutuhkan proses yang panjang misalnya  dalam  penentuan  Qourum, Amandemen, Referendum dan konvensi.
b)  Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Kaku
1) Ciri-ciri konstitusi fleksibel yaitu
a.  Elastic
b.  Diumumkan dan diubah dengan cara yang sama.
2) Ciri-ciri konstitusi yang kaku
a.  Mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dan peraturan undang-undang yang lain.
b.  Hanya dapat diubah dengan cara yang khusus, istimewa dan persyaratan yang berat.
c)  Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi
1)  Konstitusi derajat tinggi ialah konstitusi yang mempunyai derajat kedudukan yang paling tinggi dalam Negara dan berada diatas peraturan perundang-undang yang lain.
2)  Konstitusi tidak derajat tinggi ialah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat.
d)  Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan
1)  Jika bentuk Negara itu serikat maka akan didapatkan system pembagian kekuasaan antara pemerintah Negara serikat dengan pemerintah Negara bagian.
2)  Dalam  Negara  kesatuan,  pembagian kekuasaan tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya terpusat pada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam konstitusi.
e)  Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer.
Konstitusi  yang  mengatur  beberapa  ciri- ciri system pemerintrahan presidensial dapat diklasifikasikan  kedalam  konstitusi  system pemerintah presidensial begitu pula sebaliknya.

## 5) Sejarah Perkembangan Konstitusi di Indonesia
Latar  belakang  terbentuknya  UUD  1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tinggalah janji, setelah Jepang berhasil memukul mundur tentara Belanda, malah mereka sendiri yang menindas kembali bangsa Indonesia, bahkan lebih sadis dari sebelumnya.
Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada  tanggal  29  April  1945,  adalah  Badan  yang menyusun rancangan UUD 1945. Ada tambahan 6 anggota pada sidang BPUPKI kedua ini. Selain itu Ir Soekarno juga melaporkan hasil pertemuan panitia Sembilan yang telah mencapai suatu hasil yang baik yaitu suatu modus atau persetujuan antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan. Peretujuan tersebut tertuang dalam suatu rancangan Pembukaan  hukum  dasar,  rancangan  preambul Hukum dasar yang dipermaklumkan oleh panitia kecil Badan Penyelidik dalam rapat BPUPKI kedua tanggal 10 juli 1945.
Panitia  kecil  badan  penyelidik  menyetujui sebulat-bulatnya  rancangan  preambule  yang disusun oleh panitia Sembilan tersebut. Dalam sidang ini istilah hukum dasar diganti dengan istilah Undang-Undang Dasar. Keputusan penting dalam rapat ini anara lain: tanggal 10 juli diambil keputusan tentang bentuk Negara. Dari 64 suara yang pro republik 55 orang yang meminta bentuk kerajaan 6 orang adapun bentuk lain dan blanko 1  orang.  Tanggal  11  juli  keputusan  tentang  luas wilayah Negara. Sebanyak 39 suara memilih daerah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (borneo Inggris), Irian timur, Timor Portugis dan Pulau-pulau sekitanya. Keputusan-kepuusan lain yaitu membentuk panitia perancangan Undang- Undang  Dasar  yang  diketuai  oleh  Ir.  Soekarno, membentuk panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta, dan juga membentuk panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Abikusno Tjokrosoejoso.  Dan  pada  tanggal  14  Juli  Badan Penyelidik bersidang lagi dan Panitia Perancanga Undang-Undang dasar yang diusulkan terdiri atas 3 bagian, yaitu: 1. Pernyataan Indonesia merdeka, yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda 2. Pembukaan yang didalamnya terkandung dasar Negara Pancasila dan 3. Pasal-pasal UUD.
Setelah  BPUPKI  melaksanakan  tugasnya, maka badan ini dibubarkan dan diganti oleh PPKI (Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia/ Dokuritsu Zyunbi Iinkai) . PPKI dibentuk tanggal 12 Agustus 1945 oleh Marsekal Hisaici Terauci (Kepala Pemerintahan  Balatentara  Jepang  untuk  seluruh Asia Tenggara). PPKI diketuai oleh Ir. Sukarno dan sebagai wakil merangkap anggota Muhammad Hatta, jumlah anggota 27 orang. PPKI mengadakan sidang 4 kali, yaitu:
a) Sidang PPKI pertama (18 Agustus 1945)
Sebelum sidang resmi dimulai dilakukan pertemuan untuk membahas beberapa perubahan yang berkaitan dengan rancangan naskah pembukan UUD  1945  yang  pada  saat  itu  disebut  piagam Jakarta, terutama yang menyangkut sila pertama pancasila.Dan sidang yang dihadiri 27 orang ini menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut: 1)  Mengesahkan  UUD  1945  yang  meliputi  :  1.
Setelah melakukan beberapa perubahan pada piagam Jakarta sehingga dihasilkan pembukaan Undang-undang  Dasar  1945  2.  Menetapkan rancangan Hukum Dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalami beberapa perubahan karena berkaitan  dengan  perubahan  piagam  Jakarta, kemudian menjadi Undang-Undang Dasar 1945
2)  Memilih  Presiden  (Ir.  Soekarno)  dan  wakil presiden (Drs. Moh. Hatta)
3) Menetapkan berdirinya Komite Nasional
Indonesia Pusat sebagai musyawarah darurat Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama maupun subtansi materi yang dikandungnya, yaitu :
1)   UUD 1945 yang masa berlakunya sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.
2)   Konstitusi republic Indonesia serikat yang lazim dikenal dengan sebutan konstitusi RIS (17 Desember 1949 – 17 Agustus 1950).
3)  UUD 1950 (17 Agustus 1950 – 05 Juli 1959).
4)  UUD 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak dekrit presiden 05 Juli 1959 – Sekarang
6)  Perubahan Konstitusi
Betapapun sempurnanya sebuah konst itusi, pada suatu saat  konstitusi itu bisa ketinggalan jaman atau tidak sesuai lagi dengan  dinamika dan perkembangan masyarakat. Karena itulah perubahan atau amandemen konstitusi merupakan sesuatu  hal yang wajar  dan tidak perlu dianggap sebagai  sesuatu  yang  istimewa.  Yang  penting bahwa perubahan itu didasarkan pada kepentingan negara dan bangsa dalam arti yang sebenarnya, dan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat dari golongan atau kelompok tertentu.
Secara  teoritik  perubahan  undang-undang dasar dapat terjadi melalui berbagai cara. CF. Strong menyebutkan 4 (empat)  macam cara  perubahan terhadap undang-undang dasar, yaitu: 15
1)  oleh  kekuasaan  legislatif   tetapi  dengan pembatasan-pembatasan tertentu,
2)  oleh rakyat melalui referendum,
3)  oleh sejumlah negara bagian-khususnya untuk negara serikat,
4)  dengan  kebiasaan  ketatanegaraan,  atau  oleh suatu lembaga negara  yang khusus dibentuk untuk keperluan perubahan.
Tentang  perubahan  terhadap  UUD  1945, sesuai pasal 37 ketentuan tentang perubahan itu adalah sebagai berikut:
1)  Usul  perubahan  pasal-pasal  dalam  Undang- Undang Dasar dapat  diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan  oleh  sekurang-kurangnya  1/3  dari jumlah  anggota Majelis  Permusyawaratan Rakyat.
2)  Setiap  usul  perubahan  pasal-pasal  Undang- Undang Dasar diajukan  secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
3)  Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya  2/3  dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4)  Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang- Undang   Dasar dilakukan   dengan persetujuan sekurang-kurangnya limapuluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
15 C.F. Strong, 1966, Modern Political Constitutions , London: Sidgwick & Jackson Limited, H. 146-148.

## 5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan

## Republik Indonesia  tidak dapat dilakukan perubahan

## Hubungan Antar Lembaga Negara Menurut
UUD 1945

## 1.  Fungsi dan Tugas Lembaga Negara
Terdapat tiga fungsi kekuasaan yang dikenal secara klasik dalam teori hukum maupun politik yang kemudian disebut dengan Trias Politica Baron de Montesquieu (1689-1785) mengidealkan ketiga fungsi  kelembagaan  negara  itu  dilembagakan masing-masing  dalan  tiga  organ  Negara,  yaitu Legislatif, Eksekutif, Yudikatif. Setelah perubahan UUD paham yang dianut oleh Indonesia bukan lagi pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan ( distribution of  power ) dengan memperhatikan sistem check and balances .  Oleh karena  itu  lembaga-lembaga  Negara  pun  ikut mengalami  perubahan-perubahan  yang  cukup signifikan dengan adanya perubahan (amandemen) UUD.

## 1)  Lembaga Legislatif
a)  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan  Indonesia. Sebelum Reformasi, MPR  merupakan lembaga tertinggi negara. MPR  bersidang  sedikitnya  sekali  dalam  lima tahun di ibukota negara .  MPR  adalah  majelis yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Karena merupakan sebuah majelis, maka kekuasaan MPR, kewenangan-kewenangan MPR baru  muncul  ketika  semua  anggota-anggotanya berkumpul dan bersidang (dalam majelis). Menurut UUD 1945 hasil amandemen, anggota MPR terdiri seluruh anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan  DPD  (Dewan  Perwakilan  Daerah)  yang dipilih rakyat melalui Pemilu. Ketentuan tentang keanggotaan  MPR  ini  diatur  dalam  UU  No.  23 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD. Keanggotaan MPR dulu terdiri dari :
1)  Seluruh anggota DPR
2)  Utusan  golongan,  berasal  dari  organisasi

## kemasyarakatan
3)  Utusan  daerah,  berasal  dari  tokoh-tokoh daerah yang dipilih oleh DPRD Provinsi dan di rekomendasikan oleh Gubernur

## 4)  TNI/POLRI
Sedangkan keanggotaan MPR sekarang terdiri dari : MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD  yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR  adalah  5  tahun,  dan  berakhir  bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
MPR memiliki fungsi dan wewenang sebagai berikut :

## 1)  Mengubah dan menetapkan UUD
2)  Melantik presiden dan wakil presiden
3)  Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
4)   Memilih wakil presiden ketika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden
5)  Memilih presiden dan wakil presiden dari dua partai  yang  memiliki  suara  terbanyak,  maka kedua partai tersebut berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang baru Hak dan kewajiban anggota MPR
1.  Hak anggota MPR
a)  Mengajukan usul pengubahan pasal Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
b) Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.
c)  Memilih dan dipilih.
d)  Membela diri.
e) Imunitas.
f)  Protokoler.
g)  Keuangan dan administratif.
2.  Kewajiban anggota MPR
a)  Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
b)  Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.
c)  Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
e)  Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

## Sidang MPR
MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Sidang MPR sah apabila dihadiri:
a)  Sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota
MPR  untuk  memutus  usul  DPR  untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
b)  Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD
c)  Sekurang-kurangnya  50%+1  dari  jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya.
Putusan MPR sah apabila disetujui:
a)  Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
b)  Sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.
Sebelum mengambil putusan dengan suara yang  terbanyak,  terlebih  dahulu  diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai hasil yang mufakat.

## b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Lembaga  ini  disebut  perlemen  karena  kata “parle”  berarti  bicara,  artinya  mereka  harus menyuarakan  hati  nurani  rakyat,  artinya  setelah mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan rakyat, mereka harus membicarakan dalam sidang parlemen kepada pemerintah yang  berkuasa.  Oleh  karena  itu  DPR  dibentuk di  pusat  untuk  mengkritisi  pemerintah  pusat, dibentuk di daerah untuk mengkritisi pemerintah daerah  baik  provinsi  maupun  kabupaten  sesuai dengan  tingkatannya.  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  atau  sering  disebut  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR-RI  atau  DPR)  adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
(a) DPR memiliki fungsi sebagai berikut :

## 1)  Fungsi legislasi
Yaitu untuk membentuk undang-undang yang di bahas presiden untuk mendapat persetujuan
bersama. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan  DPR  selaku  pemegang  kekuasaan membentuk undang-undang.
2)  Fungsi anggaran
Yaitu untuk menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
3)  Fungsi pengawasan
Yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  UUD  1945,  UU,  dan  peraturan pelaksanaannya. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui  pengawasan  atas  pelaksanaan  undang- undang dan APBN.
(b) DPR memiliki hak sebagai berikut :
1)  Hak interpelasi
Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah  yang  penting  dan  strategis  serta berdampak  luas  pada  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2)  Hak angket
Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang- undang  dan/atau  kebijakan  Pemerintah  yang berkaitan  dengan  hal  penting,  strategis,  dan berdampak  luas  pada  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3)  Hak  menyatakan  pendapat  adalah  hak  DPR untuk menyatakan pendapat atas:
a)  Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional
b)  Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
c)  Dugaan  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan  tercela,  dan/atau  Presiden  dan/ atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
d)  Hak untuk menetapkan APBN (hak budget)

## e)  Hak untuk mengadakan perubahan peraturan
(hak amandemen)

## A. Hak dan kewajiban anggota DPR
1)  Hak anggota DPR
a.  Mengajukan usul rancangan undang-undang
b.  Mengajukan pertanyaan
c.  Menyampaikan usul dan pendapat
d.  Memilih dan dipilih
e.  Membela diri
f.  Hak imunitas
g.  Hak protokoler
Hak keuangan serta administrasi
2)  Kewajiban anggota DPR
a.  Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
b.  Melaksanakan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan
c.  Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. Mendahulukan kepentingan negara di atas  kepentingan  pribadi,  kelompok,  dan golongan
e.  Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
f.  Menaati  prinsip  demokrasi  dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara
g.  Menaati tata tertib dan kode etik
h.  Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
i.  Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
j.  Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
k.  Memberikan  pertanggungjawaban  secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya

## B. Alat kelengkapan DPR
1. Pimpinan DPR, bersifat kolektif dan kolegial terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua
2. Fraksi-fraksi
3. Komisi-komisi
4.  Badan Musyawarah
5. Badan Urusan Rumah Tangga
6.  Badan Kerjasama antar Parlemen
7. Badan Legislasi
8. Badan Anggaran
9. Badan Kehormatan
10. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
11. Panitia Khusus (Pansus) Pimpinan DPR terdiri dari Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang dipilih anggota DPR RI itu sendiri dengan cara pemilihan yang diatur dalam peraturan tata tertib DPR yang dibuat oleh DPR itu sendiri. Setiap anggota DPR harus tergabung kedalam salah satu fraksi yang dibentuk oleh DPR, fraksi dibentuk untuk bertugas meningkatkan kemampuan yang tercermin  dalam  setiap  kegiatan  DPR.  Fraksi adalah pengelompokan anggota DPR yang terdiri dari kekuatan sosial politik dan mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat, tugas fraksi adalah menentukan dan mengatur sepenuhnya segala sesuatu yang menyangkut urusan masing-
masing  fraksi,  serta  meningkatkan  kemampuan efektivitas, dan efisiensi kerja para anggota dalam melaksanakan tugasnya, jadi setiap anggota dalam satu fraksi pasti satu partai atau apabila berbeda partai yang bersatu karena adanya koalisi tetapi satu ideologi dan satu paham.
Komisi adalah pengelompokan anggota DPR yang terdiri dari satu bidang keahlian dan tugas yang ditetapkan sendiri oleh DPR dengan surat keputusan. Tugas komisi meliputi bidang perundang-undangan, anggaran,  pengawasan.  Untuk  melaksankan tugasnya komisi dapat melakukan  dengar pendapat, rapat kerja, mengajukan pertanyaan dan kunjungan kerja atau bila perlu memanggil aparat pemerintah atau masyarakat umum, baik atas permintaan komisi ataupun pihak lain. Badan Musyawarah bertugas menetapkan  acara-acara  DPR  dalam  satu  tahun atau masa presidangan, membreikan pertimbangan kepada  pimpinan,  menetapkan  pokok-pokok kebijaksanaan DPR dan tugas lain yang diserahkan. Pimpinan  DPR  bertugas  memimpin  rapat untuk menyimpulkan persoalan yang dibicarakan, menentukan  kebijakan  anggaran  belanja,  serta menyusun  rencana  kerja  DPR  yaitu  dengan membagikan pekerjaan antara ketua dan wakil ketua dengan mengumumkan secara terbuka dalam rapat paripurna.
Adapun keberadaan komisi yang ada di DPR adalah sebagai berikut :
No Komisi Membidangi Masalah 1 I Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi 2 II Pemerintahan dalam negeri, Otonomi daerah, Agraria dan Aparatur Negara 3 III Hukum, HAM, Keamanan 4 IV Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, dan Pangan 5 V Perhubungan, Telekomunikasi, Pekerjaan Umum, Perumahan rakyat, Pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal 6 VI Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Standarisasi nasional, Koperasi UKM, dan BUMN 7 VII Ristek, Energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup 8 VIII Agama, Pemberdayaan perempuan dan social 9 IX Kependudukan kesehatan, Tenaga kerja dan Transmigrasi 10 X Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata, Kesenian, dan Kebudayaan 11 XI Keuangan,  Perencanaan  pembangunan  nasional,  Perbankan,  dan Lembaga keuangan bukan bank
3 Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD) adalah  lembaga  tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum.
(a) Alat kelengkapan DPD
1)  Pimpinan
2) Komite
3)  Badan kehormatan
4)  Panitia-panitia yang diperlukan
(b) DPD memiliki fungsi sebagai berikut :
1)  Mengajukan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu
2)  Pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu (c) DPD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
1)  Mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan  Otonomi  Daerah,  hubungan  pusat dan  daera  pembentukan  dan  pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan SDA, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah
2)  DPD mengusulkan RUU kepada DPR, DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR
3)  Pembahasan  RUU  dilakukan  sebelum  DPR membahas RUU dengan pemerintah
(d) DPD memiliki hak sebagai berikut :

## 1)  Mengajukan RUU kepada DPR

## 2)  Ikut membahas RUU
Selain itu, terdapat hak anggota DPD yaitu : a.  Menyampaikan usul dan pendapat b.  Memilih dan dipilih c.  Membela diri d. Imunitas
e.  Protokoler f.  Keuangan dan administrasi

## 2.  Lembaga  Eksekutif
Lembaga eksekutif  merupakan lembaga yang berkuasa menjalankan UU. Kekuasaan eksekutif di pegang oleh Presiden yang di bantu oleh Wakil Presiden.  Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala
negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai  kepala  negara,  Presiden  adalah  simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan,  Presiden  dibantu  olehwakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet , memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil  Presiden)  menjabat  selama  5  tahun,  dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.
a) Wewenang, Kewajiban dan Hak Presiden antara lain :
1.   Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
2.   Memegang kekuasaan yang terting gi atas Angkatan Darat , Angkatan  Laut ,  dan Angkatan Udara
3. M e n g a j u k a n   R a n c a n g a n U n d a n g - Undang kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
5.   Menetapkan Peraturan Pemerintah
6. Mengangkat dan memberhentikan menteri- menteri
7. Menyatakan  perang,  membuat  perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
8. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
9. Menyatakan keadaan bahaya.
10. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat  duta,  Presiden  memperhatikan pertimbangan DPR
11.   Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
12. Memberi  g rasi,  rehabilitasi  deng an memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
13.  Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
14.  Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
15.  Meresmikan  anggota Badan  Pemeriksa Keuangan yang  dipilih  oleh  DPR  dengan

## d). Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden
Usul pemberhentian Presiden/Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR . Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat  sebagai  Presiden/Wakil  Presiden  (dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR), DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi ,  jika  mendapat  dukungan  sekurang- kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  yang  hadir dalam  sidang  paripurna  yang  dihadiri  sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
Jika terbukti menurut UUD 1945 pasal 7A maka DPR dapat mengajukan tuntutan tersebut kepada  Mahkamah  Konstitusi  RI  kemudian setelah menjalankan persidangan dalam putusan Mahkamah  Konstitusi  RI  dapat  menyatakan membenarkan  pendapat  DPR  atau  menyatakan menolak pendapat DPR dan MPR-RI kemudian akan bersidang untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut.
3. LEMBAGA YUDIKATIF

## a) MAHKAMAH AGUNG (MA)
Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mer upakan pemeg ang kekuasaan kehakiman bersama-sama  dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.
(1) Susunan Mahkamah Agung
Mahkamah  Agung  terdiri  dari  pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.
(2) Hakim  Agung
Pada  Mahkamah  Agung  terdapat hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim agung dapat berasal dari sistem karier atau sistem non karier. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat , untuk kemudian mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden .Tugas Hakim Agung adalah Mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi.
memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Daerah
16. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR
17.  Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan  Presiden,  DPR,  dan  Mahkamah Agung
18. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.
b). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 6A,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan  Umum Presiden  dan  Wakil Presiden (Pilpres). Sebelumnya, Presiden (dan Wakil Presiden)  dipilih  oleh Majelis  Permusyawaratan Rakyat .  Dengan  adanya  Perubahan  UUD  1945, Presiden  tidak  lagi  bertanggung  jawab  kepada MPR, dan kedudukan antara Presiden dan MPR adalah setara. Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelumnya. Pilpres pertama kali di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004 . Jika dalam Pilpres didapat suara >50% jumlah suara  dalam  pemilu  dengan  sedikitnya  20%  di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi Indonesia, maka dinyatakan sebagai Presiden  dan  Wakil  Presiden  terpilih.  Jika  tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka pasangan yang memperoleh suara terbanyak  pertama  dan  kedua  dalam  Pilpres mengikuti Pilpres Putaran Kedua. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pilpres Putaran Kedua  dinyatakan  sebagai  Presiden  dan  Wakil Presiden Terpilih.
c). Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut  agama  atau  berjanji  dengan  sungguh- sungguh  di  hadapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Jika MPR atau  DPR  tidak  bisa  mengadakan  sidang,  maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut  agama  atau  berjanji  dengan  sungguh- sungguh  di  hadapan  pimpinan  MPR  dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.
(3) Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Agung
Menurut  Undang-Undang  Dasar  1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:
1)  Berwenang  mengadili  pada  tingkat  kasasi, menguji peraturan  perundang-undangan di bawah Undang-Undang ,  dan  mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-
Undang
2)  Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi
3)  Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi
b) MAHKAMAH KONSTITUSI
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mer upakan pemeg ang kekuasaan kehakiman  bersama-sama  dengan  Mahkamah Agung.
(1) Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan ketentuan dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang  menjadi  kewenangannya  berdasarkan ketentuan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf  a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah : 1)  Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2)  Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3)  Memutus pembubaran partai politik; dan
4)  Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan  (5)  dan  Pasal  24C  ayat  (2)  UUD  1945 yang  ditegaskan  lagi  oleh  Pasal  10  ayat  (2)  UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
(2) Ketua Mahkamah Konstitusi
Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini sedikit aneh, karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun, sehingga berarti untuk masa jabatan kedua Ketua MK dalam satu masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir sebelum waktunya (hanya 2 tahun).
(1) Hakim  Konstitusi
Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden . Hakim Konstitusi  diajukan  masing-masing  3  orang oleh  Mahkamah Agung ,  3  orang  oleh  Dewan Perwakilan  Rakyat,  dan  3  orang  oleh  Presiden. Masa jabatan  Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
(c) KOMISI YUDISIAL
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk  berdasarkan  UU  no.  22  tahun  2004 yang  berfungsi  mengawasi  perilaku  hakim  dan mengusulkan nama calon hakim agung.
(1) Tujuan Komisi Yudisial
a.  Agar dapat melakukan monitoring secara intensif  terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman  dengan  melibatkan  unsur-unsur masyarakat.
b.  Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekruitmen hakim agung maupun monitoring perilaku hakim.
c.  Menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga  peradilan,  karena  senantiasa  diawasi secara intensif  oleh lembaga yang benar-benar independen.
d. Menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.
(2) Wewenang Komisi Yudisial
Komisi  Yudisial  berwenang  mengusulkan pengangkatan  hakim  agung  dan  wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  perilaku hakim.
(3) Tugas Komisi Yudisial
1.  Mengusulkan  Pengangkatan  Hakim  Agung
Komisi Yudisial mempunyai tugas:
a)  Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;
b) Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;
c)  Menetapkan calon Hakim Agung; dan
d)  Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
2.  Menjaga  dan  Menegakkan  Kehormatan, Keluhuran  Mar tabat  Ser ta  Perilaku Hakim Komisi Yudisial mempunyai tugas:
a)  Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim,
b) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran  perilaku hakim, dan
c) Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
(4) Anggota Komisi Yudisial
Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim , praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat Negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota). Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## 4.  LEMBAGA EKSAMINATIF BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang  memiliki  wewenang  memeriksa pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara. Menurut UUD  1945,  BPK  merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah ,  dan  diresmikan  oleh  Presiden . Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada  DPR,  DPD,  dan  DPRD (sesuai dengan kewenangannya).
(1) Nilai-nilai Dasar BPK
a. INDEPENDENSI ,  yaitu  BPK  RI  adalah lembaga negara yang independen di bidang organisasi, legislasi, dan anggaran serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya.
b. INTEGRITAS ,  yaitu  BPK  RI  menjunjung tinggi  integritas  dengan  mewajibkan  setiap pemeriksa  dalam  melaksanakan  tugasnya, menjunjung tinggi Kode Etik Pemeriksa dan Standar Perilaku Profesional.
c. PROFESIONALISME ,  yaitu  BPK  RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme pemeriksaan keuangan negara, kode etik, dan nilai-nilai kelembagaan organisasi.
(2) Tujuan  BPK
a.  Mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan professional;
b.  Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan;
c.  Mewujudkan BPK sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
d.  Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
(3) Tugas  BPK
BPK  bertugas  memeriksa  pengelolaan  dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah.
(4) Wewenang  BPK
a. Menentukan menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan  waktu  dan  metode  pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
c.  Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang  dan  barang  milik  negara,  di  tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan,  surat-surat,  bukti- bukti,  rekening  koran,  pertanggungjawaban,
dan  daftar  lainnya  yang  berkaitan  dengan pengelolaan keuangan negara;
d. Menetapkan  jenis  dokumen,  data,  serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
e.  Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara  setelah  konsultasi  dengan  Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
g. Menggunakan  tenaga  ahli  dan/  atau  tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
h. Membina jabatan fungsional Pemeriksa;
i.  Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
j.  Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian  intern  Pemerintah  Pusat/ Pemerintah  Daerah  sebelum  ditetapkan  oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
(5) Anggota  BPK
Keanggotaan BPK terdiri dari 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden dengan susunan terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil  Ketua  merangkap  anggota,  dan  7  (tujuh) orang anggota untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

## 2.  Hubungan Antar Lembaga Negara
Perubahan  UUD  1945  yang  bersifat mendasar tentu mengakibatkan pada perubahan kelembagaan negara. Hal ini tidak saja karena adanya perubahan terhadap butir-butir ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan negara, tetapi juga karena perubahan paradigma hukum dan ketatanegaraan. Beberapa prinsip-prinsip mendasar yang menentukan hubungan antar lembaga negara diantaranya adalah Supremasi Konstitusi, Sistem Presidentil, serta Pemisahan Kekuasaan dan Check and Balances .
1) Supremasi Konstitusi
Salah satu perubahan mendasar dalam UUD 1945  adalah  perubahan  Pasal  1  ayat  (2)  yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang Dasar.” Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh  MPR,  tetapi  dilakukan  menurut  ketentuan Undang-Undang Dasar. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara di atas lembaga-lembaga tinggi negara.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut, UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini berarti kedaulatan rakyat dilakukan oleh seluruh organ  konstitusional  dengan  masing-masing fungsi  dan  kewenangannya  berdasarkan  UUD 1945.  Jika  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat (2)  UUD  1945  sebelum  perubahan  kedaulatan dilakukan  sepenuhnya  oleh  MPR  dan  kemudian didistribusikan  kepada  lembaga-lembaga  tinggi negara, maka berdasarkan hasil perubahan Pasal 1  ayat  (2)  UUD  1945  kedaulatan  tetap  berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya langsung didistribusikan  secara  fungsional (distributed functionally) kepada organ-organ konstitusional. Konsekuensinya,  setelah  Perubahan  UUD 1945 tidak dikenal lagi konsepsi lembaga tertinggi dan  lembaga  tinggi  negara.  Lembaga-Iembaga negara yang merupakan organ konstitusional kedudukannya tidak lagi seluruhnya hierarkis di bawah MPR, tetapi sejajar dan saling berhubungan berdasarkan  kewenangan  masing-masing berdasarkan UUD 1945.
2) Sistem Presidentil
Sebelum  adanya  Perubahan  UUD  1945, sistem pemerintahan yang dianut tidak sepenuhnya sistem presidentil. Jika dilihat hubungan antara DPR  sebagai  parlemen  dengan  Presiden  yang sejajar (neben), serta adanya masa jabatan Presiden yang ditentukan (fix term) memang menunjukkan ciri sistem presidentil. Namun jika dilihat dari keberadaan  MPR  yang  memilih,  memberikan mandat, dan dapat memberhentikan Presiden, maka sistem tersebut memiliki ciri-ciri sistem parlementer. Presiden  adalah  mandataris  MPR  dan  sebagai konsekuensinya Presiden bertanggungjawab kepada MPR dan MPR dapat memberhentikan Presiden. Salah satu kesepakatan dalam Sidang Tahunan MPR  Tahun  1999  terkait  Perubahan  UUD 1945 adalah “sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil (dalam pengertian sekaligus menyempumakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensiil).” Penyempurnaan  dilakukan  dengan
perubahan-perubahan  ketentuan  UUD  1945 terkait sistem kelembagaan. Perubahan mendasar pertama  adalah  perubahan  kedudukan  MPR yang  mengakibatkan  kedudukan  MPR  tidak  lagi merupakan lembaga tertinggi negara, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Perubahan selanjutnya untuk menyempurnakan sistem presidentil adalah menyeimbangkan legitimasi dan kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif, dalam hal ini  terutama  antara  DPR  dan  Presiden.  Hal  ini dilakukan dengan pengaturan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 6A, 7, 7A, dan 8 UUD 1945. Karena Presiden dan  Wakil  Presiden  dipilih  secara  langsung  oleh rakyat,  maka  memiliki  legitimasi  kuat  dan  tidak dapat dengan mudah diberhentikan kecuali karena melakukan tindakan pelanggaran hukum.
Proses  usulan  pemberhentian  Presiden dan  atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi  sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme politik, tetapi dengan mengingat dasar usulan pemberhentiannya adalah masalah pelanggaran hukum, maka proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi harus dilalui. Di sisi yang lain, kekuasaan Presiden membuat Undang- Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD  1945  sebelum  Perubahan,  diganti  dengan hak  mengusulkan  rancangan  undang-undang dan diserahkan kepada DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Selain itu juga ditegaskan  Presiden  tidak  dapat  membubarkan DPR  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7C  UUD 1945.

## 3) Pemisahan Kekuasaan dan Check and
Balances
Sebelum  perubahan  UUD  1945,  sistem kelembagaan yang dianut bukan pemisahan kekuasaan (separation of  power) tetapi sering disebut dengan istilah pembagian kekuasaan (distribution of power). Presiden tidak hanya memegang kekuasaan pemerintahan  tertinggi  (eksekutif)  tetapi  juga memegang  kekuasaan  membentuk  undang- undang  atau  kekuasaan  legislatif   bersama-sama dengan DPR sebagai co-legislator- nya . Sedangkan, masalah  kekuasaan  kehakiman  (yudikatif)  dalam UUD  1945  sebelum  perubahan  dilakukan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  lain-lain  badan kehakiman  menurut  undang-undang.  Dengan adanya perubahan kekuasaan pembentukan
undang-undang yang semula dimiliki oleh Presiden menjadi  dimiliki  oleh  DPR  berdasarkan  hasil Perubahan UUD 1945, terutama Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), maka yang disebut sebagai lembaga legislatif  (utama) adalah DPR, sedangkan lembaga  eksekutif   adalah  Presiden.  Walaupun dalam  proses  pembuatan  suatu  undang-undang dibutuhkan  persetujuan  Presiden,  namun  fungsi Presiden dalam hal ini adalah sebagai co-legislator , bukan sebagai legislator utama. Sedangkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (dan badan-badan peradilan di bawahnya) dan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.
Hubungan antara kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh Presiden, kekuasaan legislatif  oleh DPR dan kekuasaan yudikatif  yang dilakukan oleh MA dan MK merupakan perwujudan sistem checks and balances. Sistem checks and balances dimaksudkan untuk mengimbangi pembangian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam hubungan antarlembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu kekuasaan selalu ada peran lembaga lain. Dalam pelaksanaan kekuasaan pembuatan undang- undang misalnya, walaupun ditentukan kekuasaan membuat  undang-undang  dimiliki  oleh  DPR, namun dalam pelaksanaannya membutuhkan kerja sama dengan co-legislator ,  yaitu  Presiden. Bahkan  suatu  ketentuan  undang-undang  yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden serta telah disahkan dan diundangkan pun dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK jika dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
Khusus  mengenai  DPD,  meskipun  terkait dengan kekuasaan legislatif, khususnya berkenaan dengan rancangan undang-undang tertentu, tetapi fungsinya  tidak  disebut  sebagai  fungsi  legislatif. DPD  hanya  berfungsi  terbatas  memberi  saran, pertimbangan atau pendapat serta melakukan pengawasan yang sifatnya tidak mengikat. Karena itu  DPD  bukan  sepenuhnya  sebagai  lembaga legislatif. Keberadaannya hanya bersifat penunjang terhadap fungsi DPR.
Di  sisi  lain,  Presiden  dalam  menjalankan kekuasaan pemerintahannya mendapatkan pengawasan  dari  DPR.  Pengawasan  tidak  hanya dilakukan setelah suatu kegiatan dilaksanakan, tetapi juga pada saat dibuat perencanaan pembangunan
dan alokasi anggarannya. Bahkan kedudukan DPR dalam hal ini cukup kuat karena memiliki fungsi anggaran secara khusus selain fungsi legislasi dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur pada Pasal 20A  UUD  1945.  Namun  demikian  kekuasaan DPR juga terbatas, DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden dan atau Wakil Presiden kecuali karena alasan pelanggaran hukum. Usulan DPR tersebut harus melalui forum hukum di MK sebelum dapat diajukan ke MPR.
Hubungaan  Antar  Lembaga  Negara  Pasca Amandemen UUD 1945
a. Hubungan yang bersifat Fungsional
b. Hubungan yang bersifat Pengawasan
c. Hubungan yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa
d. Hubungan  yang  bersifat  Pelaporan  atau Pertanggungjawaban
Hubungan yang Bersifat Fungsional
1)  Hubungan antara DPR/DPD dengan Presiden dalam  membuat  UU  dan  APBN,  juga  untuk menyampaikan usul, pendapat, serta imunitas
2)  Hubungan  antara  DPR  dengan  DPD  dalam membuat peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan otonomi daerah
3)  Hubungan  antara  KY,  DPR,  dan  Presiden dalam pengangkatan hakim (dalam konteks memberikan rekomendasi)
4)  BPK  dengan  lembaga  negara  lain  (terutama Presiden  dan  Menteri-menteri)  dalam penyelenggaraan  keuangan  lembaga-lembaga tersebut
5)  KPU dengan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu
6)  Komisi  Hukum  Nasional  (KHN)  dengan Presiden untuk memberikan pendapat tentang kebijakan hukum dan masalah-masalah hukum serta  membantu  Presiden  sebagai  penitia pengarah dalam mendesain pembaruan hukum
7)  KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam melakukan penyelidikan atas adanya dugaan korupsi Hubungan yang Bersifat Pengawasan
1)  Hubungan antara Presiden dengan DPR dalam melaksanakan pemerintahan
2)  Hubungan  antara  DPD  dengan  Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah
3)  MA dengan Presiden, untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang
4)  MK  dengan  DPR/DPD  dan  Presiden (sebagai  pembentuk  UU),  untuk  menguji konstitusionalitas UU
5)  KPK dengan Pemerintah
6)  Komisi  Ombudsman  Nasional  dengan Pemerintah dan Aparatur Pemerintah, Aparat Lembaga Negara serta lembaga penegak hukum dan  peradilan,  dalam  pelaksanaan  pelayanan umum  agar  sesuai  dengan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik (good governance)
Hubungan yang Berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa
1)  MK dengan lembaga-lembaga negara lain, untuk menyelesaiakn  sengketa  kewenangan  antar lembaga Negara
2) MK dengan penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu Hubungan  yang  Bersifat  Pelaporan  atau
Pertanggungjawaban
1)  DPR/DPD  dalam  lembaga  MPR  dengan Presiden
2)  DPR  dengan  komisi-komisi  negara  seperti Komnas HAM, Komisi Ombudsman Nasional, KPK,  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi, Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan
3)  Presiden dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Perlindungan Anak Indonesia

## Hubungan Presiden dengan MK
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam : •   UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi,
“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
•   UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”
•   UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Mahkamah
Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi, penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
•   UU  no  48  tahun  2009  pasal  34  ayat 1  yang  berbunyi,  “Hakim  konstitusi diajukan  masing-masing  3  (tiga)  orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat,  dan  3  (tiga) orang oleh Presiden.”
•   Berdasarkan  ketentuan  Pasal  24C UUD  1945  dan  UU  No.24  Tahun  2003 tentang  Mahkamah  Konstitusi  (MK), MK  mempunyai  lima  kewenangan. Yakni,  menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang  Dasar  1945,  memutus sengketa  kewenangan  lembaga  negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus  pembubaran  partai  politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas  pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
Dari  lima  kewenangan  MK  itu,  hampir semuanya berpotensi bersinggungan dengan Presiden. Pertama, pengujian UU terhadap UUD. Lembaga  negara  yang  mempunyai  kewenangan membuat  UU  adalah  Presiden  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat,  sehingga  produk  Presiden –bersama  dengan  DPR-  lah  yang  diuji  ke  MK. Kedua,  sengketa  kewenangan  antar  lembaga negara  (SKLN).  Sebagai  lembaga  negara  yang kewenangannya  diberikan  oleh  UUD,  Presiden berpeluang menjadi subjek perkara SKLN di MK.
Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Pasal 68 UU No.23/2004 tentang MK disebutkan bahwa  pemohon  pembubaran  partai  politik adalah  pemerintah.  Jadi,  hanya  pemerintah (Presiden)  yang  berhak  memohon  agar  MK membubarkan sebuah partai politik yang dianggap “berbahaya”.  Sedangkan,  kewenangan  dalam memutus sengketa hasil pemilu atau pemilukada tidak terlalu berhubungan dengan presiden.
Pasalnya, pemilu atau pemilukada diselenggarakan oleh lembaga yang independen –Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota- dari presiden. Terakhir,  kewenangan  memutus  perkara impeachment  atau  pemakzulan  Presiden  dan/ atau  Wakil  Presiden  adalah  kewenangan  khusus yang  diberikan  UUD.  Bila  DPR  menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  berupa  pengkhinatan terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka perkara itu akan dibawa ke MK. Setelah MK memutus, maka akan diserahkan lagi ke Majelis Permusyawaratan Rakyat  (MPR)  untuk  melakukan  eksekusi.  MPR dimungkinkan untuk melakukan eksekusi yang berbeda dengan putusan MK.
Hubungan Presiden dengan MA Hubungan antar Presiden dengan MA di atur di dalam : •   UUD 1945 pasal 24A ayat 3 yang berbunyi,
“Calon  hakim  agung  diusulkan  Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”
•   Mahkamah  Agung  memberikan  nasihat- nasihat  atau  pertimbangan-pertimbangan dalam  bidang  hukum  kepada  Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah  Agung  No.14  Tahun  1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada  Presiden  selaku  Kepala  Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung  No.14  Tahun  1985).  Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden  selaku  Kepala  Negara  selain grasi  juga  rehabilitasi.  Namun  demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur pelaksanaannya.
•   Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di
semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan- pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal  4  dan  Pasal  10  Undang-undang Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Nomor  14 Tahun 1970) termasuk Presiden.
Hubungan DPR dengan Presiden Hubungan antar DPR dan Presiden di atur di dalam :
•   UUD 1945 pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, “Presiden  berhak  mengajukan  rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”
•   UUD  1945  pasal  7A  yang  berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan  Perwakilan  Rakyat,  baik  apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
•   UUD  1945  pasal  7B  tentang  tata  cara pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden oleh DPR
•   UUD  1945  pasal  7C  yang  berbunyi, “Presiden tidak dapat membekukan dan/ atau  membubarkan  Dewan  Perwakilan Rakyat.”
•   UUD 1945 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, “Presiden  dengan  persetujuan  Dewan Perwakilan  Rakyat  menyatakan  perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
•   UUD 1945 pasal 13 ayat 2 yang berbunyi, “Dalam  hal  mengangkat  duta,  Presiden memperhatikan  pertimbangan  Dewan Perwakilan Rakyat.”
•   UUD 1945 pasal 13 ayat 3 yang berbunyi, “Presiden  menerima  penempatan  duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
•   UUD 1945 pasal 14 ayat 2 yang berbunyi,
“Presiden  memberi  amnesti  dan  abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
•   UUD 1945 pasal 20 ayat 2 yang berbunyi, “Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.”
•   UUD 1945 pasal 20A mengenai hak-hak DPR
•   UUD  1945  pasal  22  mengenai  tata  cara pembentukan Undang-Undang
•   UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan  undang-undang  anggaran pendapatan dan belanja negara diajuka oleh Presiden  untuk  dibahas  bersama  Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
•   UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, “Anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
•   UUD 1945 pasal 24A ayat 3 yang berbunyi, “Calon  hakim  agung  diusulkan  Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.”
•   UUD 1945 pasal 24B ayat 3 yang berbunyi, “Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan  oleh  Presiden  dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”
•   UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”
•   UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.”
•   UU no 27 tahun 2009 pasal 74 ayat 2 yang berbunyi, “Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden.”
•   Hubungan  antara  DPR  dam  Presiden terletak pada hubungan kerja. Hubungan kerja tersebut antara lain adalah mengenai proses pembuatan undang-undang antara presiden dan DPR yang diatur dalam pasal 20 ayat 2, 3, 4, dan 5. Yaitu setiap rancangan undang-undang harus dibahas oleh presiden dan  DPR  untuk  mendapat  persetujuan bersama (ayat 2). Jika rancangan undang- undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,  maka  maka  rancangan  undang- undang itu tidak dapat diajukan lagi pada masa  persidangan  itu  (ayat  3).  Presiden mengesahkan  rancangan  undang-undang yang telah disetujui bersama, (ayat 4) dan apabila  presiden  dalam  waktu  30  hari setelah  rancangan  undang-undang  itu disetujui  bersama,  undang-undang  itu sah  menjadi  undang-undang  dan  wajib diundangkan (ayat 5). Untuk terbentuknya undang-undang,  maka  harus  disetujui bersama  antara  presiden  dengan  DPR. Walaupun  seluruh  anggota  DPR  setuju tapi presiden tidak, atau sebaliknya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diundangkan.
•   Selanjutnya  mengenai  fungsi  pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Yaiyu mengawasi presiden  dan  wakil  presiden  dalam pelaksanaan  kekuasaan  eksekutif.  Dan DPR  dapat  mengusulkan  pemberhentian Presisiden sebagai tindak lanjut pengawasan (pasal 7A). Dalam bidang keuangan, RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama  DPR  dengan  memperhatikan pertimbangan  DPD  (pasal  23  ayat  2). Apabila  DPR  tidak  menyetujui  RAPBN yang  diusulkan  presiden,  pemerintah menjalankan  APBN  tahun  lalu  (pasal  23 ayat 3).
•   Hubungan kerja lain antara DPR dengan Presiden  antara  lain:  melantik  presiden dan  atau  wakil  presiden  dalam  hal  MPR tidak dapat melaksanakan sidang itu (pasal  9),  memberikan  pertimbangan atas pengangkatan duta dan dalam hal menerima  duta  negara  lain  (pasal  13), memberikan pertimbangan kepada presiden atas pemberian Amnesti dan Abolisi (pasal 14  ayat  2),  memberikan  persetujuan  atas
pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (pasal 11), memberikan persetujuan atas pengangkatan komisi  yudisial  (pasal  24B  ayat  3), memberikan persetujuan atas pengangkatan hakim agung (pasal 24A ayat 3).

## Hubungan BPK dengan DPR
Hubungan  antar  DPR  dan  BPK  di  atur  di dalam :
•   UUD 1945 pasal 23E ayat 2 yang berbunyi, “Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.”
•   UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, “Anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
•   UU  no  15  tahun  2006  pasal  7  ayat  1 yang  berbunyi,  “BPK  menyerahkan  hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.”
•   UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 4 yang berbunyi,  “Tata  cara  penyerahan  hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.”
•   UU no 15 tahun 2006 pasal 11 mengenai kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan
•   UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, “Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.”
•   UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 3 yang berbunyi, “Calon anggota BPK diumumkan oleh DPR kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.” UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 4 yang berbunyi, “DPR memulai  proses  pemilihan  anggota  BPK terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan  dari  BPK  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan harus menyelesaikan  pemilihan  anggota  BPK yang  baru,  paling  lama  1  (satu)  bulan
sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama.”
•   UU no 15 tahun 2006 pasal 21 ayat 2 yang berbunyi,  “Pemberhentian  Ketua,  Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan dengan Keputusan  Presiden  atas  usul  BPK  atau DPR.”
•   UU no 15 tahun 2006 pasal 35 ayat 2 yang berbunyi, “Anggaran sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  diajukan  oleh  BPK  kepada DPR  untuk  dibahas  dalam  pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.”
Seperti  yang  telah  kita  ketahui  bersama, konstitusi  negara  kita,  Undang-Undang  Dasar 1945, membentuk BPK hanya untuk melaksanakan satu  tugas,  menegakkan transparansi fiskal guna membantu  lembaga  perwakilan  rakyat  dalam melaksanakan hak bujetnya. BPK melaksanakan tugas itu melalui pemeriksaan atau audit pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, yang disusun oleh the founding fathers kita menugaskan BPK sebagai satu-satunya auditor yang melakukan pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan negara. Berbeda dengan di banyak negara lain, Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan BPK  sejajar  dengan  lembaga-lembaga  negara yang ada dalam struktur negara kita. Di berbagai negara yang lain lembaga auditor ekstemal seperti BPK  ditempatkan  langsung  di  bawah  lembaga legislatif  sebagai pemegang hak bujet. Lembaga legislatif  itulah yang menugaskan auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan  pertanggungjawaban  keuangan  negara. Selain tetap mempertahankan pemberian hak eksklusif   pemeriksaan  keuangan  negara  kepada BPK,  perubahan  ketiga  dari  UUD  1945  justru telah memperkuat posisinya dengan memberikan kedudukan yang “bebas dan mandiri” kepada BPK. Baik  naskah  asli  maupun  perubahan, UUD  1945  menjunjung  tinggi  transparansi  dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. ltulah sebabnya mengapa diberikan  kedudukan  tinggi,  kebebasan  dan kemandirian kepada BPK. Maksudnya adalah agar BPK dapat melaksanakan tugasnya secara objektif. BPK dapat memeriksa dan melaporkan keuangan negara sebagaimana adanya, bebas dari pengaruh maupun  tekanan  politik.  Termasuk  dari  ketiga
cabang  pemerintahan,  baik  eksekutif,  legislatif maupun judikatif.
Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada rakyat banyak, utamanya pembayar pajak, melalui wakil-wakilnya  di  DPR  serta  DPRD  sebagai pemegang hak bujet. Seperti halnya DPR, DPD juga menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Pusat. Sementara itu, DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerahnya  masing-masing.  Semuanya  itu  diatur dalam  UU  No.  22  tentang  Susduk  MPR,  DPR, DPD dan DPRD (Pasa147) dan UU No. 15 tentang Pemeriksaan  dan  Pengelolaan  Tanggung  Jawab Keuangan Negara (Pasal 17, ayat 1).
Walaupun  DPD  tidak  memiliki  hak  bujet, posisinya sangat penting. Karena DPD memiliki fungsi  memberikan  pertimbangan  kepada DPR  dalam  hal  penyusunan  Rancangan  APBN Pemerintah  Pusat  maupun  dalam  mengawasi pelaksanaannya setelah menjadi APBN.
Dengan  menggunakan  hak  legislasinya, DPR  dan  DPRD  memiliki  hak  dan  wewenang masing-masing  untuk  menindak  lanjuti  temuan- temuan  BPK.  Undang-Undang  No.  15  Tahun 2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara  menyebut bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi  hasil  pemeriksaannya  itu.  BPK pun dapat memproses secara pidana auditee yang tidak serius melakukan koreksi terhadap temuannya.  Temuan-temuan  yang  mengandung unsur pidana seperti ini wajib diserahkan oleh BPK kepada  penegak  hukum.  Temuan  pemeriksaan BPK tersebut merupakan bukti awal yang dapat diperdalam dan ditindaklanjuti oleh penegak hukum.
Memenuhi  amanat  konstitusi,  BPK  juga menerima penugasan dari lembaga pemegang hak  bujet  (DPR  dan  DPRD)  untuk  melakukan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus itu juga dapat dilakukan berdasarkan inisiatif  sendiri, baik atas  dasar  permintaan  pemerintah,  pengaduan masyarakat maupun pendalaman pemeriksaan kami sendiri. Atas penugasan dari DPR, kini BPK tengah melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan tentang subsidi BBM.
Melalui  pemulihan  kewenangan  serta kebebasan  maupun  kemandiriannya  BPK diharapkan akan dapat menegakkan transparansi fiskal. Pada gilirannya ini akan memulihkan kembali
penggunaan hak bujet milik rakyat melalui wakil- wakilnya di DPR dan DPRD yang telah mengalami erosi dalam era otoriter Orde Baru. Pemulihan hak bujet rakyat itu diharapkan akan dapat memperbaiki pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara yang selama ini ”morat-marit” sehingga kita dilanda oleh krisis perekonomian sejak tujuh tahun terakhir. Transparansi fiskal sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun kepercayaan mereka memegang Surat Utang Negara (SUN). Transparansi fiskal tersebut juga menambah kepercayaan kreditur internasional dalam memberikan hibah maupun pinjaman kepada Pemerintah Indonesia.
Hubungan antara MPR dengan DPR Hubungan antar MPR dan DPR di atur di dalam :
•   UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi,
“Majelis  permusyawaratan  Rakyat  terdiri atas  anggota-anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat,  ditambah  dengan  utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.”
•   UUD  1945  pasal  7A  yang  berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan  Perwakilan  Rakyat,  baik  apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”
•   UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, “Usul  pemberhentian  Presiden  dan/ atau  Wakil  Presiden  dapat  diajukan  oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan  Rakyat  hanya  dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
•   UUD 1945 pasal 7B ayat 6 yang berbunyi, “Majelis  Per musyawaratan  Rakyat wajib  menyelenggarakan  sidang  untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.”

## Hubungan antara MPR dengan Presiden
Hubungan antar MPR dan Presiden di atur di dalam :
•   UUD 1945 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, ”Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden”
•   UUD 1945 pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, “Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil  Presiden  dalam  masa  jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.”
•   UUD  1945  pasal  7A  yang  berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan  Perwakilan  Rakyat,  baik  apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.“
•   UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, “Usul  pemberhentian  Presiden  dan/ atau  Wakil  Presiden  dapat  diajukan  oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan  Rakyat  hanya  dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
•   UUD 1945 pasal 7B ayat 7 yang berbunyi, “Keputusan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat  yang  dihadiri  oleh  sekurang- kurangnya  3/4  dari  jumlah  anggota  dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.
•   UUD 1945 pasal 8 ayat 2 yang berbunyi, “Dalam  hal  terjadi  kekosongan  Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat  menyelenggarakan  sidang  untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
•   UUD 1945 pasal 8 ayat 3 yang berbunyi, “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat melakukan  kewajibannya  dalam  masa jabatannya  secara  bersamaan,  pelaksana tugas  kepresidenan  adalah  Menteri  Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat- lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan siding untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan  Wakil  Presiden  yang  diusulkan  oleh partai politik atau gabungan partai politik yang  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presidennya  meraih  suara  terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, samapi berakhir masa jabatannya.
•   UUD 1945 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, “Sebelum  memangku  jabatannya, Presiden  dan  Wakil  Presiden  bersumpah menurut  agama,  atau  berjanji  dengan sungguh-sungguh  di  hadapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  atau  Dewan Perwakilan Rakyat”.
•   UU no 27 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi, “Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.

## Hubungan MPR dengan DPD
Hubungan  antara  MPR  dan  DPD  dia  atur didalam UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Majelis  permusyawaratan  Rakyat  terdiri  atas anggota-anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan  golongan-golongan,  menurut  aturan  yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

## Hubungan DPR dengan DPD
Hubungan antar DPR dan DPD di atur di dalam : •   UUD 1945 pasal 22D ayat 1 yang berbunyi,
“Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat mengajukan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat  rancangan  undang-undang  yang berkaitan  dengan  otonomi  daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”
•   UUD 1945 pasal 22D ayat 2 yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,  serta  perimbangan  keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat  atas  rancangan  undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.”
•   UUD 1945 pasal 22D ayat 3 yang berbunyi, “Dewan  Perwakilan  Daerah  dapat melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan undang-undang  mengenai  :  otonomi daerah,  pembentukan,  pemekaran  dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak,  pendidikan,  dan  agama  serta menyampaikan  hasil  pengawasannya  itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.”
•   UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi,
“Rancangan  undang-undang  anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden  untuk  dibahas  bersama  Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”
•   UUD 1945 pasal 23E ayat 2 yang berbunyi, “Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.”
•   UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, “Anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”

## Hubungan DPR dengan MA
Hubungan  antar  DPR  dan  MA  di  atur  di dalam :
•   UUD  1945  pasal  24A  tentang  Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung.
•   UU  no  27  tahun  2009  pasal  83  ayat  5 yang  berbunyi,  “Pimpinan  DPR  sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji  yang  teksnya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.”
Hubungan DPD dengan Presiden Hubungan  antar  DPR  dan  MA  di  atur  di dalam : •   UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi,
“Rancangan  undang-undang  anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden  untuk  dibahas  bersama  Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”
•   UUD 1945 pasal 23 ayat 3 yang berbunyi, “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh
Presiden,  Pemerintah  menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”
•   UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi,
“Anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
•   UU no 27 tahun 2009 pasal 227 ayat 3 yang berbunyi, “Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden.”
•   UU  no  27  tahun  2009  pasal  240  ayat  2 yang berbunyi, “Tugas panitia kerja dalam pembahasan  rancangan  undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden adalah melakukan pembahasan serta menyusun pandangan dan pendapat DPD.”

## Hubungan DPD dengan BPK
Hubungan antar DPD dan BPK di atur di dalam : •   UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi,
“Rancangan  undang-undang  anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden  untuk  dibahas  bersama  Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”
•   UU  No  15  tahun  2006  pasal  7  ayat  1 yang  berbunyi,  “BPK  menyerahkan  hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.”
•   UU No 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 3 yang berbunyi, “Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.”
•   UU No 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 4 yang berbunyi,  “Tata  cara  penyerahan  hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.”
•   UU No 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, “Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

## Hubungan antar BPK dan MA
di atur di dalam :
•   UU  No  15  tahun  2006  pasal  16  ayat  1 yang  berbunyi,  “Anggota  BPK  sebelum
memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
•   UU No 15 tahun 2006 pasal 16 ayat 2 yang berbunyi,  “Ketua  dan  Wakil  Ketua  BPK terpilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.”
•   UU No 15 tahun 2006 pasal 16 ayat 3 yang berbunyi, “Apabila Ketua Mahkamah Agung berhalangan, sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung.”

## Hubungan DPD dengan BPK
Hubungan antar DPD dan BPK di atur di dalam :
•   UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi,
“Rancangan  undang-undang  anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden  untuk  dibahas  bersama  Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”
•   UU  no  15  tahun  2006  pasal  7  ayat  1 yang  berbunyi,  “BPK  menyerahkan  hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.”
•   UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 3 yang berbunyi, “Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.”
•   UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 4 yang berbunyi,  “Tata  cara  penyerahan  hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.”
•   UU no 15 tahun 2006 pasal 14 ayat 1 yang berbunyi, “Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.”
Hubungan DPD dengan Presiden di atur di dalam :
•   UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi,
“Rancangan  undang-undang  anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden  untuk  dibahas  bersama  Dewan
Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.”
•   UUD 1945 pasal 23 ayat 3 yang berbunyi, “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden,  Pemerintah  menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.”
•   UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, “Anggota  Badan  Pemeriksa  Keuangan dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
•   UU No 27 tahun 2009 pasal 227 ayat 3 yang berbunyi, “Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden.”
•   UU  No  27  tahun  2009  pasal  240  ayat  2 yang berbunyi, “Tugas panitia kerja dalam pembahasan  rancangan  undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden adalah melakukan pembahasan serta menyusun pandangan dan pendapat DPD.

## Mekanisme Pemakzulan Presiden Abdurrahman
Wahid Menurut UUD 1945
1.  Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum Perubahan UUD 1945
Sebelum  adanya  Perubahan  UUD  1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak diatur di dalam batang tubuh. Ketentuan pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan hanya mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden  oleh  MPR  dengan  suara  terbanyak Pasal 6 ayat (2) dan tentang penggantian jabatan Presiden oleh Wakil Presiden dalam hal Presiden mangkat,  berhenti,  atau  tidak  dapat  melakukan kewajibannya  dalam  masa  jabatannya  (Pasal  8). Ketentuan tentang pemberhentian terdapat dalam Penjelasan UUD 1945 tetapi hanya terkait dengan Presiden, sedangkan untuk Wakil Presiden tidak ada ketentuan dalam Penjelasan UUD 1945.
Penjelasan  angka  VII  paragraf   ke-3 UUD  1945  sebelum  perubahan  menyatakan: Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan  ini  tidak  bisa  dibubarkan  oleh  Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali anggota-anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat
semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan  Rakyat  dapat  senantiasa  mengawasi tindakan-tindakan  Presiden  dan  jika  Dewan menganggap  bahwa  Presiden  telah  melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,  maka  Majelis  itu  dapat  diundang  untuk persidangan  istimewa  agar  bisa  memininta pertanggungjawaban  dari  Presiden.  Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  persidangan  istimewa diatur  dengan  Ketetapan  MPR  Nomor  III/ MPR/1978 yang menyatakan bahwa Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya dengan alasan “Presiden sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”

## 2.  Mekanisme Pemakzulan Presiden Sesudah
Perubahan UUD 1945
Ketentuan tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya merupakan hasil Perubahan Keempat UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 7A, Pasal 7B serta Pasal 24C ayat (2). Pemberhentian diatur secara khusus untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan istilah “dapat diberhentikan dalam masa jabatannya”. Pengaturan tentang pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam Perubahan UUD 1945 merupakan  salah  satu  instrumen  mewujudkan pemerintahan presidensiil.
Berdasarkan  UUD  1945,  masa  jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah ditentukan, yaitu 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali pada jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan lagi. Pada prinsipnya, dalam masa jabatan 5 tahun itu kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat, kecuali dengan alasan yang oleh UUD 1945 ditentukan dapat menjadi dasar pemberhentian.
Oleh  karena  itu  pemberhentian  Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan mekanisme khusus yang tentu diharapkan hanya terjadi pada kasus  yang  luar  biasa,  atau  bahkan  diharapkan tidak pernah terjadi. Seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tokoh sentral negara yang tentu saja diharapkan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Namun jika pelanggaran itu terjadi,  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tetap harus  bertanggung  jawab  secara  hukum  sebagai
wujud  prinsip  equality  before  the  law.  Karena kedudukan  yang  dimiliki,  pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan melalui mekanisme hukum biasa, melainkan melalui mekanisme khusus yang di dalamnya terdapat proses impeachment. Pasal  7A  dan  Pasal  7B  UUD  1945  yang mengenai pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden menentukan sebagai berikut:

## Pasal 7A
Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  atas  usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila  terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

## Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan  Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  telah  melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil  Presiden  tidak  lagi  memenuhi  syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
(2) Pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  bahwa Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Pengajuan  permintaan  Dewan  Perwakilan Rakyat  kepada  Mahkamah  Konstitusi  hanya dapat  dilakukan  dengan  dukungan  sekurang- kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  yang  hadir  dalam  sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya
2/3  dari  jumlah  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat.
(4) Mahkamah  Konstitusi  wajib  memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.
(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi, penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau perbuatan  tercela;  dan/atau  terbukti  bahwa Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  tidak  lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan  usul  pemberhentian  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  kepada  Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(6) Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat  tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan  Rakyat  menerima  usul tersebut.
(7) Keputusan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat atas  usul  pemberhentian  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  harus  diambil  dalam  rapat paripurna  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah  anggota  dan  disetujui  oleh  sekurang- kurangnya  2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat  paripurna  Majelis  Permusyawaratan Rakyat.
Berdasarkan  Pasal  7A  diatas,  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapatnya. Pendapat DPR ini adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan yang dimilikinya. Apabila DPR dalam pelaksanaan  fungsi  pengawasan  yang  dimiliki berpendapat  bahwa  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  telah  melakukan  pelanggaran  hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau perbuatan tercela maupun apabila  terbukti tidak lagi  memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka DPR dapat mengajukan usul pemberhentian.  Pendapat  tentang  pelanggaran hukum  atau  kondisi  Presiden  dan/atau  Wakil Presiden  tidak  lagi  memenuhi  syarat  tersebut harus diputus dalam sidang paripurna yang dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  2/3  anggota DPR  dan  disetujui  2/3  dari  anggota  DPR  yang hadir. Namun demikian persyaratan kuorum dan persetujuan yang diperlukan untuk pernyataan pendapat DPR dimaksud diatur lebih ketat dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 184 ayat (4) UU tersebut menyatakan  bahwa  hak  menyatakan  pendapat tentang pelanggaran hukum oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang- kurangnya 3/4 anggota DPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPR yang hadir.
Menurut  Mahfud  MD,  cara  penjatuhan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam UUD 1945 menggunakan sistem campuran antara sistem impeachment dan sistem forum  previligiatum. Impeachment menunjuk pada  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden dijatuhkan oleh lembaga politik yang  mencerminkan  wakil  seluruh  rakyat  (yaitu MPR, di AS adalah Kongres) melalui penilaian dan keputusan politik dengan syarat dan mekanisme yang  ketat.  Sedangkan  forum  previligiatum adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui pengadilan khusus ketatanegaraan yang dasarnya adalah pelanggaran hukum berat yang ditentukan di dalam konstitusi dengan putusan hukum pula. Ketentuan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa penjatuhan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden dimulai dari penilaian dan keputusan politik DPR (impeachment) yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan putusan hukum oleh MK (forum previligiatum), lalu dikembalikan lagi ke prosedur impeachment (DPR meneruskan ke MPR) untuk diputuskan secara politik.
3. M e k a n i s m e   P e m a k z u l a n   P r e s i d e n Abdurrahman Wahid Menurut UUD 1945
Pelengseran  Presiden  ketiga  Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, sampai kini masih menjadi
kontroversi.  Banyak  yang  beranggapan  Gus Dur tumbang akibat kasus korupsi dan kontroversi selama pemerintahannya. Ketika terjadi krisis konstituisional  saat  itu,  ada  dua  opsi  yang ditawarkan: pertama , pelimpahan tugas konstitusional dan kedua ,  menggunakan  Tap  MPR  Nomor  III tahun 1978. Opsi pertama ditawarkan oleh Gus Dur melalui Tim Tujuh dari Pemerintah, kepada Megawati sebagai Wakil Presiden. Opsi ini juga atas saran Akbar Tanjung sebagai ketua DPR, sebagai solusi jalan tengah yang sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945. Dengan terlebih dahulu, Gus mengundurkan diri  dan  selanjutnya  pelimpahan  kewenangan diserahkan kepada Megawati. Kompromi ini ditolak oleh para politik yang ada di senayan saat itu. Meskipun, Gus Dur sudah bersedia mundur dan melimpahkannya kepada Megawati. Agar proses pergantian tersebut dibenarkan dan diabsahkan oleh  konstitusi.  Politisi  senayan  lebih  memilih opsi menggunakan Tap MPR No III tahun 1978 sebagai dasar pemakzulan. Disinilah pelanggaran- pelanggaran norma hukum terjadi.
Pelanggaran pertama ,  pemakzulan  dengan menggunakan  Pasal  7  Tap  MPR  No.  III  tahun 1978, bersifat ekstra konstitusi. Keputusan hukum yang ditempatkan di atas konstitusi. Padahal dalam tata urutan perundang, Tap MPR berada dibawah konstitusi (Tap MPRS XX/MPRS/1966). Praktek ini  menunjukan  MPR  telah  menabrak  produk hukum yang telah dibuatnya sendiri.
Solusi saat itu sudah diberikan. Dengan merujuk pasal 37 UUD 1945, MPR terlebih dahulu melakukan amandemen pasal 8 UUD 1945 dengan memasukan pasal 7 Tap MPR III/1978. Sehingga pemakzulan memiliki kekuatan hukum secara konstitusional. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh MPR.  Amandemen  ketiga  tentang  pemakzulan baru  dilaksanakan  pada  bulan  November  2001. Setelah pemakzulan atas Gus Dur terjadi pada 23 Juli 2001. Amandemen UUD 1945 ketiga dengan menambahkan pasal 7A dan 7B, yang tidak lain dari norma yang terkandung dalam pasal 7 Tap MPR III/ 1978. Dengan kata lain, pemakzulan atas Gus Dur (Juli 2001), MPR tidak menggunakan konstitusi tetapi Tap MPR III/1978.
Pelanggaran kedua , penggunaan pasal 7 Tap MPR  III/  1978  bukan  saja  menyandang  status ekstra konstitusi namun juga bertentangan dengan konstitusi. Apa yang disebut body of  constitution , dengan adanya dua katagori kuasa dan relasi competence dari MPR, Presiden dan DPR. Menurut
pasal 3, pasal 6 ayat 2 dan pasal 37 UUD 1945, MPR tidak mempunyai kompetensi menentukan jalannya pemerintahan. Karena relasi pemerintahan ada pada kuasa legislatif  [ pouvoir legislatif ] yang dipegang oleh DPR dan Presiden secara seimbang. Berikut prinsip pemerintahan dalam konstitusi menganut sistem Presidensiil. Sedangkan pasal 7 MPR III/ 1978, menganut prinsip parlementer. Bilapun demikian sistem parlementer memberi kuasa kepada DPR bukan kepada MPR.
Hal  yang  patut  dicermati,  lahirnya  Tap MPR  III/  1978,  dibawah  kekuasaan  rezim Suharto. Produk hukum yang sengaja dibuat untuk melindungi kekuasaan (baca: Presiden) yang tidak bisa dijatuhkan menggunakan dasar konstitusi. Karena Presiden tidak bisa dijatuhkan melalui Tap MPR  tetapi  harus  berlandaskan  konstitusi.  Tap MPR ini dibentuk oleh MPR dengan komposisi keanggotaan 1:2 dengan DPR. Penunjukan langsung utusan daerah dan golongan makin memperkuat posisi MPR dibanding DPR saat itu. Sehingga upaya pemakzulan atas diri Suharto sangat tidak mungkin dilaksanakan karena bukan saja tidak berdasarkan konstitusi tetapi komposisi MPR dan DPR makin mengunci  posisi  DPR  sebagai  pemegang  kuasa atas nama perwakilan rakyat. Pelanggaran ketiga , isi dari memorandum I dan II sudah melampaui batas kewenangan DPR sebagaimana tertera dalam pasal 7 ayat 2 Tap MPR III/1978. Kutipan ayat 2 sebagai berikut: “ Apabila DPR menganggap Presiden sungguh-sunggung melanggar Haluan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden ”. Sedangkan materi memorandum I dan II, berbunyi: “ patut diduga bahwa presiden Abdurahman Wahid berperan dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera  Bulog” . Bentuk pelanggarannya: Kata “patut diduga” bersifat sementara, sedangkan Tap MPR  mensyaratkan  adanya  “sunguh-sunguh”, yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahfud MD dan Akil Mochtar, bahwa Gus Dur tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atas kasus dana Yanatera Bulog dan dana bantuan Sultan Brunai. Alasan ini berdasarkan pemeriksaan Jaksa Agung secara projustisia yang mengumumkan secara resmi Presiden bersih dari soal hukum dalam kasus tersebut. Pada kaitan ini DPR sudah melampaui kewenangan dengan menjadi Yudikatif. Pelanggaran oleh Presiden sebagaimana Tap MPR  di  atas,  adalah  pelanggaran  atas  “haluan negara”,  yang  bersifat  manajerial  pemerintahan
selama masa jabatan yang diemban. Sedangkan isi memorandum berupa pelanggaran tindak pidana.  Jikapun  demikian,  tindak  pidana  yang disangkakan dengan frasa “patut diduga”, harus berlandaskan pada keputusan pengadilan. Hal ini dikaitkan dengan dictum dari memorandum bahwa Presiden sudah melanggar TAP MPR Nomor XI/ MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sedangkan pelanggaran yang dimaksud tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Presiden bersalah.
Pelanggaran keempat , Keluarnya memorandum II mengabaikan pasal 7 ayat 3 Tap MPR III/ 1978. Kutipannya: “ Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua ”. Memorandum pertama dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2001. Setelah itu, Presiden Gus Dur memberi jawaban atas memorandum I tersebut, satu bulan setelahnya. Namun, jawaban Presiden ini ditolak oleh mayoritas anggota DPR dengan kata “tidak memuaskan” dan mendorong dikeluarkannya Memorandum  II.  Padahal  pasal  7  ayat  2,  tidak mensyaratkan apapun dari frasa “memperhatikan”, apakah memuaskan atau tidak. Jawaban Presiden Gus Dur atas memorandum I, sudah menunjukan bahwa “Presiden memperhatikan” memorandum I yang dilayangkan oleh DPR sebelumya. Pelanggaran kelima ,  Sidang  Istimewa  MPR sebagaimana Tap MPR III/ 1978 untuk meminta pertanggungjawaban  Presiden,  tidak  sah.  Syarat yang  harus  terpenuhi  dalam  Sidang  Istimewa tersebut,  harus  dihadiri  oleh  seluruh  Fraksi. Faktanya  SI  MPR  pada  tanggal  23  Juli  2001, tidak  dihadiri  oleh  Fraksi  PDKS  dan  Fraksi PKB. Sesungguhnya, pemakzulan atas Gus Dur pada  Juli  2001  dianggap  inkonstitusional  cukup menggunakan alasan pelanggaran pertama di atas. Karena  Sidang  Istimewa  MPR  menggunakan Tap MPR III/ 1978, bukan menggunakan UUD 1945. Bahwa Gus Dur kalah dalam pertarungan itu tentu harus diterima sebagai fakta politik yang tak terelakkan. Sebab, produk pertarungan politik itu  adalah  menang,  kalah,  atau  kompromi;  beda dengan hukum yang mendasarkan pada benar dan salah. Artinya, peristiwa ini absah secara politik, karena bisa diterima oleh semua pihak. Maka suatu yang lumrah, ketika memorandum I dan II dianggap inkonstitusional, Gus Dur membalasnya dengan  mengeluarkan  dekrit  Presiden  yang inkonstitusional  juga.  Tindakan  inkonstitusional
dibalas dengan tindakan serupa. Inilah pertarungan politik. Siapa yang kuat dan mendapat dukungan penuh atau mampu mempertahankannya, dialah yang akan menang. Jadi bukan soal konstitusional atau  inkonstitusional.  Dalam  peristiwa  politik kenegaraan,  ketika  terjadi  krisis  konstitusional, maka keabsahan politik yang menjadi pegangan utama.  Bisa  kita  bandingkan:  Dekrit  Presiden adalah  tindak  inkonstitusional.  Tetapi  mengapa Dekrit  Presiden  Sukarno  1959  lebih  diterima sebagai satu keabsahan sedangkan Dekrit Presiden Gus  Dur  2001  ditolak.  Lagi-lagi  keabsahan politik yang menjadi penentunya. Sukarno berani mengeluarkan Dekrit setelah melakukan kalkulasi politik  sebelumnya.  Dimana  TNI  (dalam  hal ini  AH  Nasution)  mendukungnya,  setelah  ada pengumuman negara dalam status SOB. Kendali negara dalam keadaan darurat dipegang oleh TNI saat itu. Ditambah dukungan dari DPR dan badan Konstituante  yang  menyetujui  (52%  anggota parlemen) atas rencana Dekrit Presiden tersebut. Dengan mengunakan dalil hukum negara dalam keadaan darurat ( staatsnoodrechts ), Presiden bisa mengeluarkan dekrit di luar konstitusi. Oleh Yusril Ihza Mahendra disebut “revolusi hukum”, saat konstitusi tidak dapat menjangkaunya. Presiden memegang kendali kekuasaan dan bisa berbuat apa saja. Hak darurat negara merupakan hak penguasa untuk menyimpang dari aturan hukum, jika negara dan rakyat dalam keadaan darurat. Dengan syarat, prakondisi kekuatan politik lain ikut mendukungnya. Jika tidak, maka nasibnya seperti Dekrit yang dikeluarkan oleh Gus Dur.

## Kesimpulan
Pemakzulan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) lewat SI MPR di luar hukum dan  konstitusi.  Hal  ini  disebabkan,  MPR  hanya menggunakan  TAP  MPR  No.  III  Tahun  1978 bukan menggunakan UUD 1945. Jadi jelas, alasan politik yang dikedepankan bukan konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Inter pretasi Undang-Undang (Legisprudence) .  Jakarta:  Prenada  Media Group Asshiddiqie, Jimly. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi . Jakarta: Konstitusi
Press
————————-.  2004. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK
————————-.  2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional . Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan
MK
Azhary, Muhammad Tahir. 2007. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode  Negara  Madinah  dan  Masa  Kini . Jakarta: Kencana
Ekatjahjana, Widodo. 2008. Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia . Jakarta: Pustaka Sutra ——————————. 2008. Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia . Jakarta: Pustaka Sutra Fadjar, Abdul Mukthie. 2006. Hukum Konstitusi dan Mahkamah  Konstitusi . Jakarta: Konstitusi Press dan Citra Media
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  ( Wetboek van Strafrecht )
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1954  tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  123, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5043)
Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat Mengenai  Dugaan  Pelanggaran  oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden