## UPAYA HUKUM SATGAS WASPADA INVESTASI DALAM PENANGGULANGAN INVESTASI FIKTIF
Oleh:
Muhammad Rizqi Ulil Abshor Universitas Indonesia
E-mail:
muhammad.rizqi05@ui.ac.id

## ABSTRACT
Not  a  few  residents  have  become  victims  of  criminal  acts  of  collecting  customer  funds  that were carried out illegally masked as investment, the reasons behind which are (1) economic side  where  a  resident  wants  a  lot  of  profit  without  thinking  regarding  what  is  to  come,  (2) environmental  side  in  which  a  resident  only  pays  attention  to  other  customers  who  are around their environment, namely those who have higher education or occupational strata so that other residents believe in fictitious/illegal fundraising actions, and (3) the application of law to suspects who until now not optimal and not a deterrent for other suspects who think that if they commit these actions they will only be given a prison sentence of  after serving a few  years  in  prison,  they  can  reap  the  benefits  of  their  criminal  activities.  Actions  of Investment Alert Task Force when managing company behavior in the unlawful fundraising sector  were adjusted to  the course of  the investigation of  Article 49 paragraph 3 where the success or failure of the law being enforced depends on the framework of law, legal essence, and legal norms.
Keywords: countermeasures, fictitious investment, investment alert task force

## 1. PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia rupanya  turut  menjadikan  jumlah  kelas menengah  juga  berkembang.  Hal  tersebut terlihat dari terjadinya peningkatan kejahatan di sektor investasi yang menjadi masalah serius dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi merupakan  hal  yang  penting  untuk membantu  proses  pembangunan  suatu negara. Tujuan dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan menanamkan uang atau modal dalam suatu
aset  dalam  jangka  waktu  tertentu  di  masa depan.  Faktor-faktor  seperti  kurangnya kesadaran  masyarakat  terhadap  sektor keuangan,  terutama  investasi  yang  legal, serta  dorongan  untuk  mencari  keuntungan tinggi seringkali memicu penipuan investasi  di  Indonesia.  Korban  dari investasi  fiktif  ini  tidak  hanya  dari kalangan  masyarakat  menengah  kebawah, tetapi  juga  dari  kalangan  terpelajar  atau kelas atas yang seharusnya lebih berpendidikan dan lebih berhati-hati dalam melakukan investasi
Dari  studi  tentang  investasi  ilegal  atau fiktif  yang  disajikan  pada  tabel  1,  secara singkat  ada  persamaan  ada  kajian-kajian tersebut  yakni  penawaran  investasi  ilegal masih  marak  dan  korban  terus  berjatuhan. Oleh  sebab  itu  penelitian  kali  ini,  penulis ingin  “memotret”  kehadiran  pemerintah lewat  Satgas  Waspada  Investasi,  terutama langkah-langkahnya dalam menanggulangi serta  mencegah  terhadap  berbagai  macam investasi ilegal.
Menurut  Amalia  (2022),  ada  dua  tipe orang  yang  jadi  sasaran  perusahaan investasi  ilegal.  Yang  pertama  adalah mereka  yang  tak  tahu  kalau  perusahaan atau  produk  yang  diusulkan  tidak  punya izin  resmi  (alias  ilegal).  Yang  kedua adalah  mereka  yang  tahu  kalau  izinnya tidak  jelas,  tapi  masih  berharap  untung besar.  Investasi  ilegal  terus  memicu kekhawatiran  publik  dengan  metode penawaran  yang  kerap  menjanjikan untung  besar  dan  pengembalian  yang tidak  masuk  akal,  serta  informasi  yang disebarkan  melalui  media  online  tanpa jelasnya  kantor  pusat  perusahaan.  Ada banyak  jenis  investasi  yang  ditawarkan, seperti  investasi  emas,  investasi  haji  dan umroh,  investasi  properti,  koperasi, saham,  dan  sebagainya.  Otoritas  Jasa Keuangan  adalah  organisasi  independen yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengawasan, dan perlindungan  kepentingan  konsumen  dan
masyarakat,  demi  terciptanya  sektor keuangan  yang  sehat  dan  kuat.  Sebagai langkah penting dalam melindungi investor,  dibutuhkan  instrumen  hukum yang jelas dan kuat untuk mengaturnya.
Indonesia  telah  mempunyai  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  yang bertujuan untuk melindungi para investor,  termasuk  POJK  No.  21  Tahun 2011 yang berkaitan dengan perlindungan  konsumen  jasa  keuangan. Banyak  instansi  seperti  Otoritas  Jasa Keuangan,  Kementerian  Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika,  Kementerian  Koperasi  dan Usaha  Kecil  Menengah,  Kejaksaan  RI, Polri,  dan  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal  (BKPM)  bekerja  sama  dalam Satuan  Tugas  Waspada  Investasi  untuk mencegah dan menangani aktivitas investasi ilegal yang semakin meluas.
Satgas  Waspada  Investasi  dibentuk sebagai wadah koordinasi antara regulator,  instansi  pengawas,  instansi penegak  hukum,  dan  pihak-pihak  terkait dalam  penanganan  penghimpunan  dana masyarakat  dan  pengelolaan  investasi yang  melanggar  hukum.  Pembentukan Satgas  Waspada  Investasi  bertujuan untuk  memantau  dan  mengidentifikasi lebih  awal  tindakan  melawan  hukum  di bidang penggalangan dana dan pengelolaan  investasi  ilegal.  Selain  itu, perlu  dipertimbangkan  peran  Otoritas
Jasa Keuangan dalam melindungi masyarakat  dari  investasi  ilegal,  karena adanya kelemahan dalam sistem pengawasan  lembaga  keuangan  yang disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti kelemahan  arsitektur  sistem  pengawasan keuangan,  kurangnya  komunikasi  antar pengawas  keuangan,  dan  keegoisan  di antara pengawas lembaga keuangan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pengontrolan a. Definisi Pengontrolan
Istilah pengawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "awas", yang  berarti  memiliki  penglihatan  tajam. Definisi  pengawasan  menurut  beberapa ahli  antara  lain  sebagai  berikut:  (1)  segala upaya  untuk  mengetahui  dan  menilai kenyataan di lapangan mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, (2) proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi  untuk  menjamin  agar  semua pekerjaan  berjalan  sesuai  rencana,  (3) terdiri  dari  pengawasan  preventif  dan represif  yang  masing-masing  mencegah kesalahan  dan  menyikapi  kesalahan  yang telah  terjadi,  dan  (4)  seluruh  proses penilaian terhadap objek pengawasan dana atau  kegiatan  tertentu  untuk  memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi sudah sesuai dengan yang ditetapkan.
b. Alasan Pengontrolan
Kegiatan  pengontrolan  dalam  bahasa Arab memiliki kesamaan arti dengan kata "ar-riqobah".  Istilah  ini  terdapat  dalam beberapa ayat yang secara umum menggambarkan pentingnya pengawasan, khususnya pengawasan dari Allah SWT.

## c. Macam-macam Pengontrolan
Ada  beberapa  jenis  pengawasan  yang bertujuan  untuk  memastikan  bahwa seluruh  aspek  kehidupan  berjalan  lancar dan  tidak  ada  pelanggaran  terhadap tindakan  atau  ketentuan  yang  telah ditetapkan.
d. Cakupan Pengontrolan dalam aktivitas niaga
Pengawasan dalam kegiatan perdagangan  meliputi  beberapa  ruang lingkup,  yaitu  perizinan  berusaha  di bidang perdagangan, pengawasan perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur, distribusi barang,  perdagangan  jasa,  penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia,  pendaftaran  barang  produk dalam  negeri  dan  nasional  impor  terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan,  dan  lingkungan  hidup,  barang yang diberlakukan standar nasional Indonesia  (SNI)  dan  persyaratan  teknis secara  wajib  yang  diperdagangkan,  jasa yang  diberlakukan  SNI,  persyaratan teknis,  dan  kualifikasi  secara  wajib,
perizinan berusaha terkait gudang, penyimpanan  barang  kebutuhan  pokok dan/atau barang penting, dan perdagangan melalui  sistem  elektronik.  Lembaga penilaian  kesesuaian  bertugas  melakukan sertifikasi  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan  sesuai  dengan  standar nasional  Indonesia,  persyaratan  teknis, dan  kualifikasi  yang  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Investasi
a. Definisi Berinvestasi Investasi memiliki definisi yang berbeda-beda menurut para ahli. Menurut Fitzgerald, investasi adalah kegiatan yang terkait  dengan  usaha  untuk  menarik sumber  dana  guna  mengadakan  barang modal  di  masa  kini  yang  kemudian  akan menghasilkan  produk  baru  di  masa mendatang. Sementara itu, kamus ekonomi mendefinisikan investasi sebagai  saham  pertukaran  uang  dengan bentuk-bentuk  kekayaan  lainnya  seperti saham  atau  harta  tidak  bergerak  yang tujuannya  dapat  ditahan  selama  dalam waktu tertentu supaya mengasilkan pendapatan yang lebih.
b. Tujuan serta macam-macam

## investasi
Investasi  dilakukan  dengan  berbagai alasan,  antara  lain  untuk  mendapatkan
kehidupan yang lebih baik di masa depan, mengurangi tekanan inflasi, dan menghemat  pajak.  Namun,  sayangnya masih banyak orang yang belum memikirkan kebutuhan pada masa depannya. Jenis investasi dapat digolongkan  menjadi  beberapa  kategori, yaitu  investasi  berdasarkan  asset  (real asset  dan  financial  asset),  investasi berdasarkan pengaruhnya (investasi berdiri sendiri dan investasi mempengaruhi),  investasi  berdasarkan sumber  pembiayaannya  (investasi  dalam negeri  dan  investasi  asing),  dan  investasi berdasarkan  bentuk  (investasi  langsung dan tidak langsung).
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

## a. Pengertian  Lembaga  Otoritas  jasa Keuangan (OJK)
Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat sebagai  OJK  adalah  suatu  Lembaga negara yang dibentuk pemerintah berdasarkan  UU  nomor  21  tahun  2011 yang  memiliki  fungsi  utama  yaitu  untuk meyelenggarakan  system  pengaturan  dan pengawasan  yang  terintegrasi  secara keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan. Lembaga Otoritas jasa Keuangan  (OJK)  merupakan  otoritas kewenangan  tunggal  di  sector  jasa keuangan  di  Indonesia  yang  dengan adanya  OJK  ini  menjadi  Lembaga pengawas  sector  keuangan  di  Indonesia
yang  perlu  di  perhatikan  dan  harus dipersiapkandengan  segala  hal  untuk mendukung keberadaan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut.
Lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan sendiri  didirikan  untuk  menggantikan Lembaga Bapepam-LK. Lembaga Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  adalah Lembaga  independent  yang  bebas  dari campur tangan pihak lain,  yang memiliki fungsi,  tugasm,  dan  wewenang  dalam pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan dan penyidikan.

## b. Tujuan Lembaga OJK
Lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  didirikan  dengan  tujuan  untuk memastikan  bahwa  seluruh  aktivitas dalam  sektor  jasa  keuangan  dilakukan secara  teratur,  adil,  transparan,  dan akuntabel.  OJK  juga  bertujuan  untuk menciptakan sistem keuangan  yang stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
c. Fungsi dan Tugas OJK
Fungsi dan tugas OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan  terpadu  terhadap  semua kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan. OJK  juga  bertanggung  jawab  atas  tugas pengaturan  dan  pengawasan  terhadap kegiatan tersebut.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  Penelitian  ini  mengunakan metode  pendekatan  yuridis  normatif berdasarkan  studi  dokumen.  Metode penelitian  hukum  normatif  dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen sebagai  sumber  data  sekunder,  yang terdiri  dari  berbagai  aturan,  undang- undang,  putusan  pengadilan,  teori-teori hukum,  dan  opini  para  pakar  hukum, kemudian  diaplikasikan  pada  sebuah problematika  suatu  hukum.  Berikutnya, spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan  bentuk  deskriptif  analitis, yakni berguna dalam memberikan sebuah gambaran atau pendeskripsian pada objek penelitian,  bisa  juga  dikatakan  suatu pengambilan  masalah  atau  pemusatan perhatian  atas  beberapa  problematika sebagaimana yang ada pada saat penelitian  tersebut  dilakukan.  Bahan yang  dipakai  pada  penelitian  adalah bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui  teknik  pencatatan  yakni  mulai melakukan pembacaan, pencatatan, pengutipan,  peringkasan,  serta  mengulas kembali  informasi  data  yang  bersumber dari  Undang-Undang  ataupun  literasi- literasi  yang  pastinya  terkait  pada problematika.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penanganan  Satuan  Tugas  Waspada
Investasi dalam
melakukan
penyidikan  terhadap  tindak  pidana investasi fiktif atau ilegal
Satgas Waspada Investasi yang dimaksud  yaitu  OJK  yang  merupakan instansi  bentukan  dari  pemerintah  dengan tugas  perlindungan  hukum  atas  investasi fiktif  atau  ilegal.  Dengan  kata  lain,  OJK berkewajiban  mengambil  peran  terkait penyidikan  investasi  ilegal.  Dikarenakan hal  ini  masih  terkait  kegiatan  lingkup  jasa keuangan.  Sebuah  perusahaan  investasi yang tidak sah bukanlah hasil dari institusi perbankan  maupun  non-perbankan  yang telah  diawasi  oleh  OJK,  tetapi  OJK memiliki  kepentingan  dalam  melindungi konsumen  sebagaimana  yang  termaktub pada  Pasal  4  huruf  c  UU  No.  21  Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Menanggapi  masalah  perilaku  melawan hukum  pemerintahan,  maka  sangat  perlu mengetahui  bahwasanya  OJK  berperan penting  pada  bagian microprudential sebagai peran pengganti BI (Bank Indonesia) yang lebih cenderung ke bidang macroprudential . Melihat UU No. 21 pasal 5  Tahun  2011,  memberikan  arti  walaupun perusahaan  mempunyai  SIUP  (Surat  Izin Usaha Perdagangan), Keputusan Kementerian  Hukum,  serta  HAM  (Hak Asasi  Manusia)  dalam  mengoperasikan kegiatannya,  perusahaan  diwajibkan  lapor
kepada Otoritas Lembaga Keuangan.
OJK  memiliki  tugas  untuk  mengatur dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan, termasuk dana pensiun, asuransi, pembiayaan, dan lain-lain. Selain perbankan,  OJK  juga  berwenang  di  sektor non-perbankan seperti menangani pelanggaran  hukum  oleh  perusahaan  PT. Ini  berdasarkan  Pasal  6  huruf  (c)  UU  No.
21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Lembaga  Keuangan.  Selanjutnya,  dalam mengaplikasikan Pasal  6  yang ada di atas, OJK  berwenang  khusus  seperti  yang  ada pada  Pasal  9  huruf  (c)  yang  bunyinya; melaksanakan tindakan mengawasi, memeriksa, menyidik, melindungi konsumen,  serta  aktivitas  lain  kepada sebuah  lembaga  keuangan,  oknum,  dan penunjang aktivitas lembaga-lembaga keuangan.
Saat  melaksanakan  bunyi  Pasal  9  di atas,  landasan  fundamental  yang  OJK wajib laksanakan mengenai pokok problematika  penulis  terkait  tindakan Satgas Waspada Investasi ketika menyidik perilaku menentang hukum yang dilakukan perusahaan pada sektor pengumpulan dana, mengacu pada UU No 21  pasal  49  ayat  1  Tahun  2011  mengenai OJK  dengan  tegas  menyatakan  jika  selain oknum  penyidik  dari  lembaga  Kepolisian Republik  Indonesia,  yakni  oknum  PNS (Pegawai  Negeri  Sipil)  pada  lingkup  OJK mempunyai wewenang khusus atas
penyidikan  pada  bidang  lembaga-lembaga keuangan.  Ketentuan-ketentuan  mengenai penyidik  khusus  sudah  ditetapkan  dalam KUHAP  pasal  1,  bahwasanya;  “Penyidik merupakan  oknum  kepolisian  negara republik  Indonesia  atau  oknum  PNS tertentu  yang  mendapatkan  wewenang secara khusus dari UU dalam melaksanakan penyidikan. 2. Efektifitas  Hukum  Pidana  dalam Penanganan  Kasus  Investasi  Fiktif atau Ilegal Berdasarkan pendapat
Lawrence
Friedman  bahwa  sukses  atau  tidaknya hukum yang ditegakkan tergantung struktur  hukum,  substansi  hukum,  serta budaya hukum.  Secara lebih jelasnya, kita dapat mengambil contoh proses penegakan hukum  terkait  kasus  investasi  fiktif/ilegal di  Kejaksaan  Tinggi  Maluku  Utara,  Polda Maluku  Utara,  serta  Pengadilan  Negeri Ternate sebagaimana berikut ini:
a. Struktur  hukum  mengenai  penanganan perilaku  pidana  dari  penghimpunan dana  yang  ilegal  memiliki  bentuk modus  investasi  pada  pertumbuhannya. Usaha  penanganan  di  Polda  Maluku Utara dilaksanakan karena semata-mata berlandaskan laporan masyarakat.
Aparatnya sendiri belum terlihat melakukan  inisiasi  penyelidikan  awal mengenai aktivitas bisnis yang mengindikasikan penipuan dengan
modus  bank  gelap.  Padahal  dari  aparat kepolisian  awalnya  sudah  menyadari terjadinya  praktik  ilegal  penghimpunan dana.  Tapi  belum  ada  usaha  dari kepolisian  untuk  mencegah.  Ketika sudah bergejolak di lingkungan masyarakat,  kepolisian  baru  melakukan penegakan hukum. Aksi penghimpunan dana  oleh  para  pelaku  telah  diketahui kepolisian,  bahkan  tidak  sedikit  aparat kepolisian  yang  ikut  terdaftar  menjadi nasabah, selain itu juga terdapat korban dari  pihak  aparat  kepolisian.  Hal  ini menjadikan  bertambahnya  kesulitan dalam mencegah aksi ilegal ini disebabkan  aparat  kepolisian  juga  ikut terlibat  menjadi  nasabah.  Dengan  hal ini,  secara  tidak  langsung  memberi ruang pelaku serta dapat mengakibatkan nasabah/masyarakat yakin untuk menginvestasikan dananya kepada pelaku  yang  telah  melakukan  perilaku tindak pidana menghimpun dana nasabah  dengan  sistem  melanggar hukum  dengan  modus  penginvestasian. Susunan hukum lainnya memiliki peran yaitu Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang  mengaplikasikan  Undang-Undang Perbankan pada putusan ataupun tuntutan pidananya. Kenyataannya,
Hakim  dan  Jaksa  Penuntut  Umum belum  bekerja  secara  maksimal  saat pengaplikasian hukum  seperti  yang ada
pada  putusan  dan  tuntutannya  yang terlihat  kesan  kurang  setimpal  saat menjatuhi pidana pelaku penghimpunan dana  nasabah  bermoduskan  investasi yang bersistem ilegal, ketika dilihat dari perbandingan  kerugian  yang  dialami korban.
b. Hukum  tersangka  kejahatan  tindak pidana dalam menghimpun dana nasabah  pada  prinsipnya  bermoduskan investasi  ilegal  mendapat  jeratan  UU Nomor  7  Tahun  1992  mengenai perbankan.  Tetapi  hukuman  yang  ada pada Undang-Undang perbankan belum bisa memberi rasa jera kepada tersangka  tindak  perbankan.  Maka  dari itu, sangat diperlukan peninjauan kembali  mengenai  ancaman  pidana pada Undang-Undang perbankan sehingga  menjadikan  pelajaran  untuk oknum-oknum yang berencana melakukan  penghimpunan  dana  di masyarakat. Di samping itu, dibutuhkan tambahan norma atau ketentuan hukum yang  memberikan  aturan  bahwasanya harta  tersangka  dilakukan  penyitaan yang  berguna  untuk  pembayaran  ganti rugi  yang  dialami  korban.  Tidak terdapatnya  aturan  disitanya  harta tersangka  menjadikan  tersangka  tidak memiliki  rasa  jera  melakukan  lagi  aksi penghimpunan  dana  nasabah  dengan ilegal.
c. Budaya  yang  ada  pada  penduduk
Maluku Utara atau Ternate yang secara umum  menginginkan  kaya  dengan cepat  tanpa  memerlukan  kerja  keras seperti inilah menjadikan sebuah peluang  untuk  para  tersangka  dalam melakukan pengjimpunan dana
nasabah/masyarakat dengan sistem ilegal berdasarkan iming-iming mendapat untung banyak tanpa melakukan  pikir  panjang  terkait  hal  di kemudian  hari  yang  akan  terjadi, sehingga mudah untuk diperdaya melalui bujukan tersangka yang menjadikan  tidak  memperdulikan  lagi apakah  instansi  yang  dipakai  tersangka mempunyai  surat  perizinan  atau  tidak. Bentuk  pola  pikir  penduduk  seperti inilah  yang  harus  segera  diubah,  yakni penduduk  jangan  cepat  mempercayai bujukan  tersangka  lewat  iming-iming mendapat keuntungan banyak.
Teori  yang  bersumber  dari  Friedman tadi  bisa  digunakan  landasan  pengukuran proses dari penegakan hukum-hukum yang ada  di  Indonesia.  Kepolisian  merupakan bagian dari suatu struktur bersamaan organ hakim  dan  jaksa.  Interaksi  yang  terjadi antara pengabdi hukum membentuk struktur hukum  tertentu.  Meskipun begitu, tegaknya  suatu  hukum  bukan  hanya berdasarkan  kokohnya  suatu  struktur,  tapi juga  tergantung  faktor  budaya  hukum penduduk  setempat.  Sampai  saat  ini,  tiga unsur seperti yang dikemukakan Friedman
belum bisa diaplikasikan secara maksimal, baik  itu  susunan  hukum,  prinsipal  hukum, dan  kultur  hukum  berkaitan  banyaknya tindak pidana penghimpunan dana berkedok investasi.

## 5. SIMPULAN
Penelitian  ini  memberikan  kesimpulan bahwasanya  penanganan  Satgas  yang mewaspadai  investasi  fiktif  berdasarkan Pasal  49  ayat  3  yang  meliputi;  (1) mendapat laporan atau aduan dari masyarakat,  (2)  meneliti  benarnya  suatu laporan  atau  sebuah  keterangan  berkaitan pada  aktivitas  yang  melawan  hukum  pada lingkup  lembaga  keuangan,  (3)  meneliti tiap  oknum  yang  dicurigai  melakukan tindakan  atau  ikut  terlibat  dalam  melawan hukum  pada  lingkup  lembaga  keuangan, (4)  melakukan  pemanggilan,  pemeriksaan, permintaan  keterangan  informasi  serta barang-barang  bukti  dari  oknum  yang diduga telah melakukan atau menjadi saksi atas  perlawanan  hukum  yang  terjadi  pada lingkup lembaga keuangan, (5) memeriksa catatan, dokumen pembukuan, serta berkas lainnya  mengenai  aktivitas  perlawanan hukum  pada  lingkup  lembaga  keuangan, (6)  menggeledah  tempat-tempat  tertentu yang  disangka  ada  barang-barang  bukti berupa  pencatatan,  pembukuan,  serta berkas  lainnya,  dan  menyita  barang  yang bisa  menjadi  barang  bukti  atas  aktivitas
perlawanan  hukum  pada  lingkup  lembaga keuangan,  (7)  melakukan  permintaan berkas  dokumen,  data,  ataupun  alat-alat bukti  lainnya,  baik  yang  berbentuk  cetak ataupun elektronik pada lembaga telekomunikasi,  (8)  oknum  berwenang diminta  untuk  mencegah  seseorang  yang sudah  bertindak  melawan  hukum  pada lingkup  lembaga  keuangan  berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, (9) Melakukan  permintaan  bantuan  kepada aparat  hukum  lainnya, (10)  Meminta bank untuk  memberikan  keterangan  terkait kondisi  keuangan  dari  oknum  yang disangka  telah  melakukan  atau  yang  ikut terlibat  melanggar  aturan  undang-undang pada lingkup lembaga keuangan,

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Amanda,  S.,  Noval,  S.  M.  R.,  &Herlina,
E.  “Penegakan  Hukum  terhadap Praktik Money Game dengan Skema Ponzi  dalam  Investasi  Ilegal  pada Aplikasi Tiktok E-Cas di Indonesia.” Res  Nullius  Law  Journal 4,  no.  1 (2022).
Friedman,  Lawrence. American  Law . London:  W.W.  Norton  &  Company, 1984.
Haymans,  Adler. Otoritas  Lembaga Keuangan: Pelindung Investor .
Jakarta: Manurung Press, 2013.
Jamal,  Tamara  Fransisca,  dan  Puti

## Priyana.  “Perlindungan  Konsumen
Pengguna  Investasi  Ilegal  Vtube
Berdasarkan Undang-Undang
Nomor  21  Tahun  2011  tentang
Otoritas  Jasa  Keuangan.” Wajah
Hukum . Universitas Batanghari Jambi, 2021. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.38 9.
Julia,  I  Gusti  Ayu  Firga,  Ni  Luh  Made
Mahendrawati,  dan  Ida  Ayu  Putu
Widiati.  “Perlindungan  Hukum  bagi
Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan  (OJK)  terhadap  Kegiatan Investasi  Ilegal  yang  dilakukan  oleh Investor.” Jurnal  Konstruksi  Hukum
2, no. 3 (2021): 491. https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.362 2.489-494. Kristianti, Dewi Sukma. “Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat.” PAMALI:  Pattimura
Magister  Law  Review .  Fakultas
Hukum Universitas Pattimura, 2021. https://doi.org/10.47268/pamali.v1i2
.619.
Kurniawan, Cicelly Chiesa, Sanny
Nuyessy  Putri,  Zahra  Alsabilah,  dan
Abdul  Gani  Aabdullah.  “Tanggung
Jawab Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)
Terhadap  Pemberantasan  Pinjaman Online Ilegal.” Prosiding Senapenmas . Universitas Tarumanagara, 2021.
https://doi.org/10.24912/psenapenma
s.v0i0.15179. Mahadiansar,  Mahadiansar,  Ramadhani Setiawan,  Eki  Darmawan,  dan  Fitri Kurnianingsih. “Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019.” Matra  Pembaruan .  Ministry  of Home Affairs, 2021. https://doi.org/10.21787/mp.5.1.202 1.65-75. Miru, Ahmadi. Prinsip-Prinsip Pelindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia. . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
Natalia  Lorien,  Tantimin.  “HUKUM PIDANA  Natalia  Lorien  ,  Tantimin e-Journal Komunikasi
Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
imbalan  kepada  pengelola  sesuai masyarakat lebih banyak
melakukan.”
Ejournal.Undiksha.Ac.Id 5,  no.  8 (2022).
Pramita,  Kadek  Desy,  dan  Kadek  Diva Hendrayana. “Perlindungan
Hukum  Terhadap  Investor  Sebagai Konsumen  dalam  Investasi  Online.” Jurnal Pacta Sunt Servanda 2, no. 1 (2021): 3.
Rachmaningsih,  D.  “Penegakan  Hukum terhadap  Penipuan  Bisnis  Berkedok yang Menerapkan Skema Piramida.” Universitas Islam Indonesia., 2016. Rhizaldy,  V.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Investor  Pada  Bisnis
Skema Ponzi Di Indonesia.” Universitas Brawijaya., 2018.
Samosir,  Joshua  H.P.  “Peranan  Otoritas Jasa  Keuangan  dalam  Memberikan
Perlindungan Hukum terhadap
Korban Investasi Ilegal.” Privat Law
6, no. 2 (2018): 238.
Soejono,  dan  Abdurrahman. Metode
Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Rineka Cipta, 2003. Nomor 01/KDK.01/2016. “Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas  Jasa  Keuangan.”  Nomor 01/KDK.01/2016, 1 Januari 2016.
Syafari,  Tri,  dan  Basto  Daeng  Robo.
“Efektivitas
Penegakan Hukum Tindak  Pidana  Penghimpunan  Dana Masyarakat  secara  Ilegal  dengan Modus  Investasi  di  Kota  Ternate.” Jurnal  Penelitian  Humano 10,  no.  1 (2019): 405.
Syauket,  Amalia  and  Adawiah,  Rabiah
Al and Ferdiananto. Hukum Perlindungan Investor Analisis
Investasi Ilegal Binomo. JAKARTA: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022. Takalamingan, Fallahudin Tsauki. “Peran Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam
Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di
Tinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor 21  Tahun  2011.” Lex  et  societatis . Universitas  Sam  Ratulangi,  2021. https://doi.org/10.35796/les.v9i1.320 52.