## ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JATIM UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JATIM TAHUN ANGGARAN 2018-2022
Hilda Salma Jundia 1) , Aris Eddy Sarwono 2)
1,2) Program Studi Akuntansi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
1) raku8621@gmail.com

## ABSTRACT
Analysis of financial statements, namely breaking down the records in the financial statements which are part of the basic information and examining important or related relationships using quantitative and non-quantitative data for the purpose of obtaining financial data that is considered important in decision making. The purpose of this study is to be able to evaluate the financial performance of the East Java Provincial Government using an analysis of the regional budget reports for 2018-2022. This type of research is descriptive qualitative with a case study  approach.  The  information  processed  is  a  report  on  the  implementation  of  the  East  Java  Provincial Government's budget for the 2018-2022 fiscal year obtained from an online publication published on the official website https://djpk.kemenkeu.go.id/. This 53.807% is based on the East Java Provincial Government's LRA data processing  for the 2018-2022 fiscal  year. The analysis used in  the analysis of regional economic indicators is financial ratio analysis which calculates the Degree of Independence, the Degree of Fiscal Decentralization, the Efficiency  Ratio,  the  Ratio  of  Effectiveness  and  the  Regional  Financial  Capability.  While  the  analysis  used  to analyze  regional  financial  capacity  is  the  calculation  of  the  share  and  growth  rate  as  well  as  a  map  of  the capacity of the regional economy. Based on the calculations and analysis of regional economic indicators, it can be  concluded  that  the  relationship  model  for  the  degree  of  regional  autonomy  in  Manado  City  is  a  better criterion.  The  level  of  decentralization  of  financial  activities  is  still  ongoing,  but  the  efficiency  ratio  is  very effective and the efficiency ratio is also very effective. Regional financial capabilities can be concluded that the economic situation of East Java Province is still not ideal. Based on market share and growth calculations, the position  of  East  Java  Province  is  in  the  second  quadrant  and  the  profitability  of  the  East  Java  province's economy is relatively high.

## ABSTRAK
Analisis  laporan  keuangan  yakni  memecah  catatan-catatan  dalam  laporan  keuangan  yang  menjadi  bagian informasi  dasar dan  memeriksa  keterkaitan  yang  penting atau  berkaitan  menggunakan  data kuantitatif dan  non kuantitatif untuk tujuan dapat memperoleh data keuangan  yang dianggap penting dalam pengambilan keputusan. Tujuan  penelitian  ini  adalah  dapat  mengevaluasi  kinerja  keuangan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  dengan menggunakan  analisis  laporan  APBD  daerah  pada  tahun  2018-2022.  Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Informasi  yang  diolah  adalah  laporan  pelaksanaan  anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018-2022 yang diperoleh dari publikasi online yang dimuat di website  resmi  https://djpk.kemenkeu.go.id/  .  Sebesar  53,807%  ini  berdasarkan  pengolahan  data  LRA  Pemprov Jatim tahun anggaran 2018-2022. Analisis yang digunakan dalam analisis indikator perekonomian daerah adalah analisis  rasio  keuangan  yang  menghitung  Derajat  Kemandirian,  Derajat  Desentralisasi  Fiskal,  Rasio  Efisiensi, Rasio  Efektivitas  dan  Kemampuan  Keuanga  Daerah.  Sedangkan  analisis  yang  digunakan  untuk  menganalisis kemampuan  keuangan  daerah  adalah  perhitungan  pangsa  dan  laju  pertumbuhan  serta  peta  kapasitas perekonomian daerah. Berdasarkan perhitungan dan analisis  indikator perekonomian daerah dapat disimpulkan bahwa  model  hubungan  derajat  otonomi  daerah  Kota  Manado  merupakan  kriteria  yang  lebih  baik.  Tingkat desentralisasi  kegiatan keuangan  masih  berjalan,  namun rasio efisiensinya sangat efektif dan rasio  efisiensinya juga  sangat  efektif.  Kemampuan  keuangan  daerah  dapat  disimpulkan  bahwa  keadaan  perekonomian  Provinsi Jawa Timur masih belum ideal. Berdasarkan  perhitungan pangsa pasar dan pertumbuhan, posisi  Provinsi Jawa Timur berada pada urutan kuadran II dan profitabilitas perekonomian provinsi Jawa Timur relatif tinggi.
Kata Kunci: Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah, Rasio Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah
1. PENDAHULUAN
“Akuntansi  diartikan  sebagai  seni,  ilmu pengetahuan  atau  teknologi,  namun  dapat  juga diartikan  sebagai  suatu  proses  berdasarkan  ukuran dan  bentuk organisasi  yang  menggunakan  informasi akuntansi,  bidang  akuntansi  dapat  digolongkan
menjadi  dua  bidang  utama,  yaitu:  akuntansi  sektor swasta dan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor swasta  adalah  proses  akuntansi  untuk  mencatat aktivitas  keuangan  organisasi  nirlaba/organisasi profit, atau dengan kata lain perusahaan swasta/pemilik  swasta”.  Pada  saat  yang  sama,
akuntansi sektor publik diperuntukkan bagi organisasi  nirlaba  seperti  yayasan,  LSM,  dan pemerintah.(Pramono, 2014)
Realisasi  belanja  APBD  Provinsi  Jawa  Timur tahun  2023  hanya  mencapai  13,43  persen.  Rekor Kementerian  Dalam  Negeri  Jawa  Timur  meraih beberapa  penghargaan  kategori  pendapatan  APBD tertinggi  dalam  kompetisi  APBD  Award  2022-2023 dan  menempati  peringkat  kelima  di  antara  provinsi lainnya.  Dengan  besaran  realisasi  APBD  dapat dioptimalkan  untuk  beberapa  faktor  antara  lain peredaran  uang  di  masyarakat,  peningkatan  daya beli/belanja masyarakat, dan peningkatan perekonomian masyarakat. (kemendagri.go.id, 2023) Realisasi  belanja  APBD  Provinsi  Jawa  Timur tahun  2023  hanya  mencapai  13,43  persen.  Rekor Kementerian  Dalam  Negeri  Jawa  Timur  meraih beberapa  penghargaan  kategori  pendapatan  APBD tertinggi  dalam  kompetisi  APBD  Award  2022-2023 dan  menempati  peringkat  kelima  di  antara  provinsi lainnya.  Dengan  besaran  realisasi  APBD  dapat dioptimalkan  untuk  beberapa  faktor  antara  lain peredaran  uang  di  masyarakat,  peningkatan  daya beli/belanja masyarakat, dan peningkatan perekonomian masyarakat. (Nasrum, 2018)
Otonomi  daerah  dapat  mempengaruhi  hasil ekonomi  seluruh daerah, kegiatan ekonomi provinsi harus disajikan secara jelas dan efektif, dan ekonomi daerah harus didukung secara finansial. Pengelolaan perekonomian  daerah  harus  dipersiapkan  secara matang oleh daerah pada setiap dinas perekonomian daerah  dengan  kegiatan  yang  meliputi  antara  lain: Pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengendalian  dan  pelaporan  perekonomian  daerah. Pengelolaan  ekonomi  daerah  dapat  dimasukkan dalam  laporan  APBD. (Drastiana  &  Himmati, 2021)
APBD adalah laporan keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk periode tertentu.  Ini  memberikan  ikhtisar  tentang  kapasitas pengambilan  keputusan  Dewan.  APBD  merupakan program kota terpenting yang mendukung pengembangan kapasitas kotamadya.  Kota memiliki kewajiban untuk secara transparan
menginformasikan  tentang  kewajiban  pelaporan penggunaan  uang  publik.  Salah  satu  bentuk transparansi daerah kepada publik adalah penyediaan  laporan  pertanggungjawaban  keuangan daerah secara faktual  (Oci et al., 2023).
Pelaporan  ekonomi  daerah  digunakan  untuk meningkatkan  transparansi  dan  sebagai  ukuran keputusan  ekonomi,  sosial  bahkan  politik,  sebagai tanda tanggung  jawab pengelolaan ekonomi daerah, dan sebagai bahan evaluasi efisiensi daerah. Laporan pertanggungjawaban  keuangan  merupakan  bagian terpenting  dalam  membangun  sistem  manajemen yang  baik  di  dewan.  Salah  satu  teknik  analisis pelaporan  keuangan  yang  paling  umum  digunakan adalah  analisis  rasio.  Analisis  rasio  keuangan merupakan suatu metrik yang dapat digunakan untuk
mengidentifikasi karakteristik keuangan berdasarkan laporan  keuangan  yang  ada.  Hubungan  ekonomi dengan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah (APBD)  dianalisis  dengan  menghitung  indikator ekonomi  daerah  dan  kemampuan  keuangan  daerah. Ada  beberapa  cara  menghitung  output  ekonomi daerah,  antara  lain  derajat  kemandirian,  derajat desentralisasi  keuangan  publik,  rasio  efisiensi,  rasio efisiensi,  dan  rasio  biaya  harmonisasi  pendapatan dan belanja APBD. Sedangkan perhitungan kapasitas  perekonomian  daerah  dilakukan  dengan menghitung  proporsi  dan  pertumbuhan  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah,  peta  kemampuan ekonomi  daerah  dan  indeks  kemampuan  ekonomi. Setiap  penghitungan  kemudian  dievaluasi  dengan membandingkan  hasil regional suatu  musim dengan periode  sebelumnya  untuk  menentukan  tren.  Dalam mengevaluasi kinerja keuangan provinsi yang paling terlibat  dalam  pekerjaan  pembangunan  daerah, diharapkan  diperoleh  analisis  ukuran  keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Dari  penjelasan  sebelumnya,  penulis  mengkaji sejauh  mana  efektivitas  pemerintah  daerah  dalam mengelola  perekonomian  daerah.  Hasil  analisis hubungan ekonomi daerah dapat dijadikan pedoman pengembangan  manajemen  lintas  periode  kerja ekonomi  daerah.  Oleh  karena  itu  penulis  tertarik dengan penelitian tersebut “Analisis  Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Provinsi  Jatim  untuk  Menilai  Kinerja Keuangan  Pemerintah Provinsi Jatim  Tahun Anggaran 2018-2022”.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana kinerja perekonomian daerah Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  berdasarkan hasil perhitungan indeks kemandirian, desentralisasi  perpajakan,  efisiensi,  efektivitas dan  harmonisasi  belanja  APBD.  Di  Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018-2022?
2. Bagaimana kemampuan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur diukur dengan Porsi  dan  Pertumbuhan  APBD,  Peta  Kapasitas Keuangan  Daerah  dan  Indeks Kapasitas Keuangan (CFI) tahun anggaran 2018-2022?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Kinerja  keuangan  merupakan  hasil  realisasi pendapatan  dan  beban  yang  disusun  dan  diukur berdasarkan accrual  basic .  Kesimpulannya  adalah sebagai  tolak  ukur  keberhasilan  perusahaan  atau instansi dalam perkembangan manajemen ekonominya.  Analisis  laporan  keuangan  adalah interpretasi  laporan  keuangan  untuk  mengevaluasi kinerja  keungan,  yang  hasilnya  digunakan  untuk mengambil  keputusan  ekonomi,  sosial  atau  politik. (Harahap, 2020)
Sehubungan  dengan  pelaksanaan  kewenangan pengurus  daerah,  Undang-undang  No.  Menurut Pasal 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
uang  mengikuti  asas  penugasan  juga  mencakup pengalihan  sumber  keuangan  yang  sebelumnya dikuasai  negara,  sehingga  menimbulkan  hak  dan kewajiban  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang.  . Oleh  karena  itu,  hal  tersebut  harus  dibenahi  dalam sistem pengelolaan perekonomian daerah. Perekonomian  daerah harus  dikelola  dengan akuntansi  yang  jelas  dan  benar,  dan  pengelolaan keuangan  daerah,  termasuk  sistem  administrasinya, harus  dikelola  dengan  baik.  Dengan  demikian, diharapkan daerah dapat menyusun dan menetapkan APBD sendiri. (Khikmah, 2014)
Laporan keuangan administrasi daerah merupakan  laporan  keuangan  yang  disusun  dari laporan  keuangan  SKPD-SKPD  dan laporan keuangan  PPKD  yang  juga  berfungsi  sebagai  alat agregasi. Proses  penyusunan  laporan  keuangan provinsi  pada  hakikatnya  sama  dengan  proses penyusunan  laporan keuangan  yang telah dijelaskan pada  prosedur  sebelumnya.  Perbedaan  utamanya adalah  adanya  jurnal  eliminasi  untuk  menghapus rekening  reksa  (rekening  RK  PPKD  di  laporan rekening  SKPD  dan  rekening  RK  SKPD  di  laporan keuangan PPKD) (bpk.go.id, n.d.)
Berdasarkan  peraturan  pemerintah  No.  71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan  keuangan  pemerintah  meliputi  laporan anggaran,  laporan  keuangan  dan  Catatan  atas Laporan  Keuangan  (CaLK).  Laporan  kinerja anggaran  mencakup  Laporan  Kinerja  Anggaran (LRA)  dan  laporan  perubahan  saldo  anggaran (SAL).  Laporan  keuangan  meliputi  neraca,  Laporan Operasi  (LO),  Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE), dan  laporan  arus  kas.  CaLK  adalah  laporan  yang merinci  atau  menjelaskan  lebih  lanjut  tentang laporan  kepatuhan  anggaran,  laporan  keuangan  dan merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari laporan kepatuhan anggaran dan laporan keuangan. (Pilat & Morasa, 2017)
Anggaran  adalah  rencana  tindakan  berupa rencana  pemasukan  dan  pengeluaran.  Dalam bentuknya  yang  paling  sederhana,  anggaran  adalah dokumen  yang  menggambarkan  posisi  keuangan suatu  organisasi  dan  berisi  informasi  tentang pendapatan,  pengeluaran,  dan  aktivitas.  Setiap anggaran  memberikan  informasi  tentang  apa  yang akan dilakukan pada fase berikutnya. Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  merupakan kewenangan  daerah  yang  dibiayai  dari  anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Diatur oleh pemerintah  daerah,  PDBD  pada  dasarnya  adalah rencana  keuangan  tahunan  daerah    berdasarkan peraturan  daerah    yang  dinyatakan  dalam  rupee GDPD.  Struktur  APBD  merupakan  satu  kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah,  belanja daerah, dan pembiayaan. Pengertian  APBD  menurut hukum angka.  32/2003  adalah  rencana  keuangan  tahunan pemerintah  provinsi  yang  dibahas  dan  disepakati oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD,  dan  ditetapkan
dalam  peraturan  daerah  (perda). (Pilat  &  Morasa,

## 2017)
Salah  satu  tata  cara/teknik  dalam  melakukan analisis  laporan  keuangan  yaitu  dengan  melakukan perhitungan  rasio  keuangan.  Penggunaan  analisis rasio  difokuskan  pada  anggaran  pendapatan  dan belanja daerah (APBD), khususnya dengan membandingkan  hasil  yang  diperoleh  dari  periode ini  dengan  periode  sebelumnya,  untuk  mengetahui kecenderungannya.  Atau,  pengukuran  juga  dapat dilakukan  dengan  membandingkan  rasio  keuangan yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  tertentu dengan  daerah  lain  yang  potensi  rasio  keuangan daerahnya  relatif  sama,  bagaimana  perbandingan pemerintah  daerah  tersebut  dengan  pemerintah daerah  lainnya. Penelitian  ini  hanya  dibatasi  pada perhitungan  rasio  keuangan  terhadap  laporan realisasi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah tahun  anggaran 2018-2022.  Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah dan  kemampuan  keuangan  daerah.  Analisis  kinerja keuangan  adalah  usaha  mengidentifikasi  ciri-ciri keuangan  berdasarkan  laporan  keuangan  yang tersedia.  Dalam  organisasi  pemerintah  untuk mengukur  kinerja  keuangan  ada  beberapa  ukuran kinerja, yaitu (Pilat & Morasa, 2017) :
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah
X 100% Bantuan pemerintah Pusat dan bantuan 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Pendapatan Asli Daerah X 100% Total Pendapatan Daerah

## 3. Rasio Efektivitas
Pendapatan Asli Daerah X 100% Total Pendapatan Daerah

## 4. Rasio Efisiensi
Biaya yang dikeluarkan untuk PAD
X 100%
Realisasi penerimaan PAD

## 5. Rasio Keserasian Belanja
Total Belanja Tidak Langsung X 100% Total Belanja Daerah 6. Rasio Belanja Langsung Terhadap Total Belanja
Total Belanja Langsung X 100% Total Belanja Daerah
Analisis  kemampuan  keuangan  daerah  dilakukan dengan cara :
1. Perhitungan dan Analisis Share Dan Growth Share = PAD X 100% Total Belanja Growth = PAD X 100% PAD i-1
2. Peta Kemampuan Keuangan

## 3. METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah metode  deskriptif  kuantitatif.  Penelitian  yang dilakukan  dengan  metode  ini  menggambarkan berbagai kondisi, situasi atau fenomena yang terjadi di  masyarakat,  yang  menjadi  objek  penelitian  dan yang tujuannya untuk menunjukkan realitas tersebut sebagai  ciri,  watak,  watak,  model,  tanda  atau  untuk menggambarkan  keadaan,  situasi  atau  keadaan tertentu. fenomena. fenomena. Studi kasus digunakan,  yaitu.  studi  mendalam  tentang  orang (baik kelompok, organisasi atau individu), peristiwa, konteks,  dan  tujuan  dari  studi  ini  adalah  untuk mendapatkan  gambaran  yang  komprehensif  tentang studi kasus. Informasi dikumpulkan dari wawancara, observasi  dan  dokumen.  Studi  kasus  merupakan salah satu strategi dan metode analisis data kualitatif yang  menekankan  pada  kasus-kasus  tertentu  dari objek  analisisnya.  Dalam  hal  analisis  kasus  (seperti dalam  analisis  kualitatif  pada  umumnya),  peneliti memiliki kebebasan untuk menyusun teks berdasarkan  bidang  yang  diteliti  dan  keinginan peneliti dalam kaitannya dengan bidang yang diteliti.
Pekerjaan penelitian biasanya tidak terfokus pada tempat yang menjadi tujuan penelitian, karena bahan yang  tersedia  hanyalah  informasi  halaman  yang diperoleh  dari  halaman https://djpk.kemenkeu.go.id/ .  Selain  itu  diperoleh  dari  kajian  bibliografi  dan penelitian  sejenis  yang  dimuat  dalam  jurnal  ilmiah untuk mencari sumber teori dan penerapannya.
Kajian  ini  menggunakan data historis khususnya data sekunder  berupa  laporan pelaksanaan anggaran Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur    2018-2022  yang dipublikasikan di website https://djpk.kemenkeu.go.id/ .  Selain  itu,  sumber penelitian    teori  dan  aplikasinya  diperoleh  dari penelusuran  literatur  dan  penelitian  sejenis  yang dipublikasikan di jurnal ilmiah.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data tidak mungkin diperoleh data yang memenuhi standar data yang  telah  ditetapkan.  Teknik  pengumpulan  data
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  studi literatur,  pencarian  data  literatur  kelembagaan  yang relevan  dengan  topik,  dan  penelitian  literatur  untuk mendukung  data  penelitian  yang  belum  terkumpul melalui  observasi  dan  wawancara.  Data  yang dibutuhkan  untuk  penelitian  ini  berupa;  ikhtisar Laporan  Pelaksanaan  Anggaran  (LRA)  Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2018-2022 dan data  lain  yang  diperlukan  terkait  metode  analisis yang digunakan. Penelitian  ini  menggunakan  analisis  rasio keuangan  APBD  Provinsi  Jawa  Timur  tahun anggaran 2018-2022. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis data ini antara lain:
1 Menghitung  rasio  keuangan  dari  data  yang diperoleh dengan tabulasi.
2 Gambarkan  grafik  hasil  perhitungan  rasio keuangan untuk setiap periode.
3 Deskripsi  data  dari  menghitung  rasio  keuangan atau dengan melihat grafik.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Rasio Kemandirian Tahun anggara n Realisasi PAD Bantuan pemerinta h dan pinjaman Rasio kemandiria n Pola Hubunga n 2018 37.086,3 2 M 74.474,76 M 49,798% Rendah 2019 39.344,6 7 M 77.754,52 M 50,601% Sedang 2020 37.042,8 9 M 73.317,23 M 50,524% Sedang 2021 40.942,4 1 M 78.032,21 M 52,469% Sedang 2022 42.769,1 9 M 73.330,59 M 58,324% Sedang Keterangan : Rendah sekali : 0%-25% Rendah : 25-50% Sedang : 50-75% Tinggi : 75-100% Tabel 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Tahun anggar an Realisa si PAD Total pendapat an daerah Rasio derajat desentralis asi fiskal Kriteria desentralis asi fiskal 2018 37.086, 32 M 115.182, 34 M 32,198% Cukup 2019 39.344, 67 M 125.352, 39 M 31,387% Cukup 2020 37.042, 89 M 128.587, 74 M 28,807% Sedang 2021 40.942, 41 M 122.027, 62 M 33,552% Cukup 2022 42.769, 19 M 120.414, 54 M 35,518% Cukup Keterangan : Sangat kurang : 0,00%-10% Kurang : 10,1%-20%
Sedang : 20,1%-30% Cukup : 30,1%-40% Baik : 40,1%-50% Sangat baik : >50% Tabel 3. Rasio Efektivitas Tahun anggara n Realisasi PAD Target penerimaa n PAD berdasarka n potensi Riil Daerah Rasio efektivit as Kriteria rasio efektivit as 2018 37.086,3 2 M 32.815,36 M 113,015 % Sangat Efektif 2019 39.344,6 7 M 35.465,94 M 110,936 % Sangat Efektif 2020 37.042,8 9 M 39.782,73 M 93,113% Tidak Efektif 2021 40.942,4 1 M 37.044,34 M 110,523 % Sangat Efektif 2022 42.769,1 9 M 39.320,25 M 108,771 % Sangat Efektif Keterangan : Tidak efektif : <100% Efektif : 100% Sangat efektif : > 100% Tabel 4. Rasio Efisiensi Tahun Anggara n Biaya Yang Dikeluarka n Untuk Memungut Pad Realisasi PAD Rasio Efektivit as Kriteria Rasio Efisien si 2018 10.028,74 M 37.086,3 2 M 0,270% Sangat Efisien 2019 10.028,74 M 39.344,6 7 M 0,255% Sangat Efisien 2020 11.066,46 M 37.042,8 9 M 0,299% Sangat Efisien 2021 10.640,87 M 40.942,4 1 M 0,260% Sangat Efisien 2022 10.916,84 M 42.769,1 9 M 0,255% Sangat Efisien Keterangan : Tidak Efisien : >100% Efisien : 100% Sangat efisien : < 100%
Tabel 5. Rasio Keserasian Belanja Tahun anggaran Total belanja tidak langsung Total belanja daerah Rasio belanja tidak langsung 2018 29.255,28 M 121.364,47 M 24,105% 2019 30.600,28 M 131.977,25 M 23,186% 2020 33.709,54 M 141.094,98 M 23,891% 2021 34.658,71 M 134.415,38 M 25,785% 2022 31.947,21 M 132.921,12 M 24,035% Tahun anggaran Total belanja langsung Total belanja daerah Rasio belanja langsung 2018 92.109,19 M 121.364,47 M 75,895% 2019 101.376,97 M 131.977,25 M 76,814% 2020 107.385,44 M 141.094,98 M 76,109% 2021 99.756,67 M 134.415,38 M 74,215% 2022 100.973,91 M 132.921,12 M 75,966% Tabel 6. Share and Growth Tahun Anggaran Realisasi PAD Total Belanja Daerah Nilai 2018 37.086,32 M 121.364,47 M 30,558% 2019 39.344,67 M 131.977,25 M 29,812% 2020 37.042,89 M 141.094,98 M 26,254% 2021 40.942,41 M 134.415,38 M 30,460% 2022 42.769,19 M 132.921,12 M 32,177% Rata-Rata Share 29,852% Tahun Anggaran Realisasi PAD Growth 2018 37.086,32 M - 2019 39.344,67 M 106,089% 2020 37.042,89 M -105,850% 2021 40.942,41 M 110,527% 2022 42.769,19 M 104,462% Rata-Rata Growth 53,807% Dari hasil perhitungan rata-rata share dan growth terhadap    LRA  pemerintah  provinsi  Jawa  Timur untuk  tahun  anggaran  2018-2022,  maka  di peroleh rata-rata yakni share sebesar 29,852% dan rata-rata  growth  sebesar  53,807%.  Kemudian  dengan pemetaan  yang  dilakukan  untuk  menilai  kemampuan keuangan daerah berdasarkan kuadran I, II, III dan IV posisi provinsi Jawa timur berada di kuadran nomor II
dengan  penjelasan  bahwasannya  Share  dan  Growth tinggi.  Akan  tetapi  kondisi  ini  dianggap  belum  ideal akan  tetapi  di  sisi  lain  pengembangan  potensi  lokal, sehingan  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  total belanja daerah  masih tergolong rendah  namun growth PAD  dianggap  tinggi.  Ini  berarti  menjadi  catatan tersedniri  untuk  pemerintah  provinsi  jatim  agar  lebih bisa  menggali  potensi  daerah  agar  lebih  maksimal, sehingga PAD dapat berperan besar dalam penyusunan APBD daerah provinsi.

## 5. PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Dari  hasil  perhitungan    dan  analisis  normatif laporan  keuangan  daerah,  dapat  disimpulkan bahwa  model  hubungan  tingkat  kemandirian daerah masih dalam kriteria instruktif. Kemandirian  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur terletak  pada  kemampuan  keuangannya  yang masih sangat rendah untuk memenuhi kebutuhan keuangan untuk tugas, pembangunan dan pelayanan sosial negara. Hal ini terlihat dari rata-rata  tingkat  kemandirian  Provinsi  Jawa Timur  tahun  anggaran  2018-2022  berdasarkan pengolahan  data    LRA  Pemerintah  Provinsi Jawa  Timur  tahun  anggaran  2018-2022  yaitu sebesar  53,807%.  Hal  ini  dapat  menunjukkan bahwasannya  peranan  pemerintah  pusat  sangat dominan dalam penyelenggaraan perekonomian provinsi Jawa  Timur.  Berdasarkan data, menunjukkan  peranan  pemerintah  dianggap masih  mendominasi,  maka  wajar  jika  tingkat desentralisasi  perpajakan  pada  pemerintahan daerah  Provinsi  Jawa  Timur  masih  kurang.  Hal ini tercermin dari rata-rata tingkat desentralisasi keuangan  publik  dalam  lima  tahun    sebesar 32.292  persen.  Dengan  kata  lain,  pemerintah pusat hanya  memberikan sedikit kekuasaan dan tanggung  jawab    kepada  pemerintah  daerah Provinsi  Jawa  Timur.  Namun  efektivitas  dan efisiensi  pengelolaan  keuangan  daerah  di provinsi  Jawa  Timur  sudah  efektif  dan  sangat efektif.  Hal  ini  tercermin  dari    rata-rata  rasio efisiensi yang tinggi sebesar 107,272 dibandingkan  dengan  rata-rata  rasio  efisiensi rata-rata  sebesar  0,268%  selama  lima  periode perekonomian.  Rasio  pencocokan  pengeluaran menunjukkan bahwa pengeluaran tidak langsung  dan    langsung  tidak  seimbang. Perhitungan rasio biaya tidak langsung terhadap biaya  langsung  menunjukkan  bahwa  provinsi lebih  banyak  mengeluarkan  dana  untuk  biaya yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan  dibandingkan  dengan  biaya  yang terkait  langsung  dengan  kegiatan.  Biaya langsung  harus  lebih  besar  dari  biaya  tidak langsung.
2. Mengingat perhitungan norma Tingkat
Kepatuhan  Pengeluaran,  keseimbangan  antar
pengeluaran tidak membawa
kata keseimbangan.  Pemerintah  daerah  hendaknya lebih  bersedia  menggunakan  dana  untuk kegiatan belanja langsung yang meliputi belanja pegawai,  belanja  barang  dan  jasa  serta  belanja modal  untuk  meningkatkan  kualitas  hasil,  agar fungsi  anggaran  sebagai  alat  distribusi,  alokasi, dan stabilisasi dimungkinkan. Pemerintah daerah  provinsi  Jawa  Timur  harus  mengurangi ketergantungannya  pada  dana  bantuan  dari pemerintah  pusat,  guna  mencapai  tingkat kemampuan  keuangan  yang  ideal.  Hal  tersebut dilakukan  dengan  memaksimalkan  potensi daerah yang ada untuk meningkatkan pendapatan  asli  daerah  yang  dapat  digunakan untuk  mengurangi  jumlah  dana  bantuan  yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah.

## 5.2 Saran
Bagi  pemerintah  daerah  provinsi  Jawa Timur  harus  lebih  meningkatkan  SDA  dan menggali  potensi  yang  ada  diwilayahnya sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  pemasukan daerah  guna  menambah  jumlah  PAD  untuk periode  kedepan.  Disamping  itu,    belanja pemerintah  untuk  administrasi  dan  akomodasi untuk tokoh publik/pelaku di bidang pemerintahan harap diminimalisir
penegeluarannya agar dana yang terjun langsung ke  masyarakat  bisa  cukup  untuk  semua kebutuhan di periode tersebut.
Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat menambahkan  data  -data  resmi  yang  lebih banyak  agar  penelitian  dapat  dianggap  akurat. Akan  tetapi  peneliti  juga  harus  tetap  terfokus pada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.  Dalam  hal  ini  data  yang  didapat harus  relevan  dengan  penelitian.  Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengolah data sekunder  menjadi  data  yang  bisa  di  uji menggunakan  statistik  agar  pembahasan  dapat lebih  rinci  dan juga jelas  serta  dapat menambahkan kuesioner apabila diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA
bpk.go.id. (n.d.). LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH . Retrieved August 23, 2023, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/8 0329/Lamp3.Pergub_39.pdf
Drastiana, T., & Himmati, R. (2021). Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2019-2020. Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam (SOSEBI) ,
1 (1), 51–65.
Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (1), 34–38. kemendagri.go.id. (2023, May 31). Dorong Percepatan Realisasi APBD dan Penanganan Inflasi 2023, Kemendagri Turun Langsung ke Jawa Timu . Khikmah, A. (2014). Pengukuran kinerja pemerintah daerah Kabupaten lamongan berdasarkan konsep value for money. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya , 3 (1). Nasrum, M. (2018). Otonomi dan Pembangunan Keuangan Daerah, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya. Oci, Y., Wahyudi, H., & Al-Ra’zie, Z. H. (2023). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARANGPATRI, KECAMATAN PEBAYURAN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT. Jurnal Adhikari , 2 (4), 443–456. Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. Accountability , 6 (1), 45–56. Pramono, J. (2014). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti , 7 (1).