Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 125-138 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MARITAL RAPE DALAM

## KONSEP PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA

## Nurlaila Isima
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia Email: nurlaila.isima@iain-manado.co.id

## ABSTRAK
Peraturan  perundang-udangan  dipertanyakan  kemampuannya  menyelesaikan marital  rape di  Indonesia,  sehingga  dalam  tulisan  ini  membahas  tentang  proses kriminalisasi  perkosaan  dalam  perkawinan,  serta  Pengaturan  RUU  Kekerasan Seksual  tentang marital  rape sebagai  bentuk  pembaharuan  hukum  pidana  di Indonesia.  Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai  dari  penulisan  ini,  yaitu  untuk mengetahui  bagaimana  peraturan  di  Indonesia  mengatur  tentang marital  rape sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  sanksi  pidana  serta  bagaimana marital  rape dalam penal  reform .  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif,  dengan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan dan rancangan undang-undang tentang perkosaan dalam perkawinan di Indonesia. Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  dalam  KUHP  tidak  mengenal  perkosaan dalam  perkawinan,  namun  sejak  diundangkannya  UU  PKDRT,  perkosaan  dalam perkawinan digolongkan dalam kekerasan seksual. UU PKDRT memudahkan istri sebagai  korban  untuk  menjerat marital  rape dengan  tindak  pidana  kekerasan seksual.  Dalam  pembaharuan  hukum  pidana marital  rape di  Indonesia  bisa dianalisis dalam RUU PKS dan RUU KUHP, di mana dalam kedua RUU tersebut menggolongkan  perkosaan  lebih  luas  dibandingkan  dengan  KUHP  yang  berlaku saat  ini.  Perkosaan  tidak  lagi  dibatasi  unsur  “di  luar  perkawinan”,  akan  tetapi perkosaan dalam perkawinan digolongkan dalam tindak pidana perkosaan.
Kata kunci: Marital Rape ; Kekerasan Seksual; Perkosaan.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 125-138 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  kekerasan  terhadap  perempuan  sekiranya  merupakan  suatu topik  penting  yang  tidak  pernah  usai  untuk  dibahas,  hal  ini  dikarenakan perempuan  sering  menjadi  objek  dari  kekerasan  itu  sendiri,  dimana  dalam lingkungan sosial perempuan masih ditempatkan dan dianggap sebagai pihak yang lebih  lemah  daripada  laki-laki.  Kekerasan  yang  dialami  oleh  perempuan merupakan  salah  satu  bentuk  ketidakadilan  gender  yang  biasa  terjadi  di masyarakat.  Kekerasan  yang  dialami  oleh  perempuan  bisa  saja  terjadi  di  mana saja.  Dalam  ruang  lingkup  keluarga;    perempuan  sebagai  istri  maupun  anak, perempuan  di  tempat  kerja,  bahkan  di  tempat  umum  baik  itu  berupa  pelecehan seksual, perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, aborsi dan sebagainya.
Kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  tindakan  yang  merugikan perempuan  baik  secara  fisik  maupun  non  fisik.  Kebanyakan  orang  memahami kekerasan  hanya  sebagai  tindakan  fisik  yang  kasar  sehingga  bentuk  perilaku dalam  bentuk  kata-kata  menyakitkan  dan  perilaku  menekan  tidak  pernah diperhitungkan  sebagai  kekerasan.  Padahal  yang  disebut  kekerasan  mencakup keseluruhannya.  Salah  satu  contohnya  kekerasan  terhadap  perempuan  sebagai istri,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  definisi  tentang  tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam BAB I ketentuan Umum  pasal 1 Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  bahwa  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan terhadap  seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengasaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Dalam Catahu (Catatan Tahunan) 2019 Komnas Perempuan menggambarkan  beragam  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  terjadi sepanjang  tahun  2018.  Beberapa  kasus  yang  perlu  mendapat  perhatian  di  antara lain  1) marital  rape /  perkosaan  dalam  perkawinan,  2)  laporan  inses  (pelaku paling  banyak  adalah  ayah  dan  paman),  3)  kekerasan  dalam  pacaran  yang dilaporkan ke instansi negara, dan 4) meningkatnya laporan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan tentang kasus cyber crime berbasis gender.
Masih dalam Catahu Komnas Perempuan,  Catatan Tahunan 2021 jumlah laporan  terkait  perkosaan  terhadap  istri  adalah  100  kasus  untuk  2020.  Jika dibandingkan pada tahun 2019, data kasus mencapai 192 kasus  yang dilaporkan. Artinya  dari  data  ini  tergambarkan  grafik  menaiknya  kasus  perkosaan  terhadap istri ( marital rape ) di Indonesia.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 125-138 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Dalam  budaya  patriarki,  seorang  perempuan  memiliki  posisi  yang  lebih inferior dibandingkan laki-laki sehingga membatasi ruang gerak dan berpikir bagi seorang perempuan. Superioritas dari laki-laki tersebut semakin kuat dalam ranah rumah  tangga,  di  mana  anggota  keluarga  wajib  patuh  terhadap  laki-laki  yang bertindak  sebagai  kepala  keluarga  sebagimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tepatnya  BAB  IV  Pasal 31 Ayat (3). Karena adanya berbagai diskriminasi dan kekerasan yang timbul akibat nilai-nilai dari  budaya  patriaki  tersebut,  maka  timbulah  perlawanan  dari  pihak  yang  paling dirugikan,  yaitu  dari  para  perempuan  yang  gerakannya  disebut  sebagai  gerakan emansipasi ataupun feminisme.
Pemaksaan  untuk  berhubungan  seksual  yang  dilakukan  suami  dianggap bukan suatu bentuk tindak pidana perkosaan. Hal inilah menjadi penyebab internal mendukung pandangan bahwa perkosaan hanya ada dalam unsur pidana “di luar perkawinan” oleh pelaku dalam hal ini adalah suami dan juga istri sebagai korban. Suami  merasa  bahwa  perbuatan tersebut bukan  merupakan  suatu  perbuatan  yang salah menurut agama dan hukum, disamping itu korban juga beranggapan ada hal- hal  yang  membenarkan  perbuatan  pelaku.  Hal  ini  diperkuat  dengan  kurang kesadaran diri dari korban bahwa didalam perkawinan pun, seorang istri memiliki hak  asasi  penuh  atas  tubuhnya.  Ditambah  dengan  anggapan  masyarakat  pada umunya  bahwa  urusan  rumah  tangga  tidak  bisa  intervensi  dari  luar  karena merupakan urusan privat.
Berdasarkan  pandangan  yang  berbeda  tentang  perkosaan  dalam  rumah tangga  sehingga  perlu  dilakukan  pengkajian  mengenai  bagaimana  proses kriminalisasi  tindak  pidana  perkosaan  dalam  perkawinan  di  Indonesia.  Dalam sejarah  hukum  di  Indonesia,  Indonesia  adalah  negara  yang  mneganut  sistem hukum Civil Law System yang dimana undang-undang merupakan sumber hukum pertama.  Maka  dalam  tulisan  ini,  penulis  akan  melihat  perjalanan  panjang pengaturan marital  rape dalam  kebijakan  penal  di  Indonesia  serta marital  rape dalam RUU PKS dan RUU KUHP sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  bersifat  deskriptif  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif, dengan  menggunakan  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan  konseptual. Penelitian  ini  menggunakan  studi  kepustakaan  dengan  mengumpulkan  dan menganalisis  bahan  hukum  primer,  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  bahan hukum  sekunder,  yaitu  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  perkosaan,  kekerasan seksual dalam rumah tangga dan hukum pidana.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 125-138 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Perkosaan dalam Perkawinan
Menurut  seorang  kriminolog  Mulyana  W.  K.  sebagaimana  dikutip  oleh Wahid et al., (2001),  bahwa terdapat 6 (enam) jenis perkosaan, yaitu:
a. Sadistic  Rape .    Dalam Sadistic  Rape, pada  perkosaan  jenis  ini  pelaku mendapatkan  kepuasan  dengan  cara  melakukan  serangan  pada  korban. Serangan diarahkan pada alat kelamin dan tubuh korban lainnya.
b. Angea  Rape .  Dalam  jenis    perkosaan  ini,  penganiyaan  menjadikan  tubuh korban sebagai obyek pelampiasan amarah.
c. Dononation Rape . Dalam hal ini perkosaan yang dilakukan kepada korban, karena pelaku menganggap bahwa pelaku lebih superior dibanding korban. Dengan kata lain pelaku memliki motif untuk menganiaya korban dan juga ingin memperkosa korban.
d. Seduktive  Rape .  Dalam  perkosaan  ini,  terdapat  adanya  pemicu  atau rangsangan. Ransangan bisa dari pelaku ataupun juga korban. Contohnya, rayuan  dalam  bentuk  verbal.  Mengakibatkan  tanpa  disadar  pelaku memaksa  korban  untuk  bersenggama  tanpa  ada  penyesalan  dan  rasa bersalah.
e. Victim  Precipitatied  Rape .  Pada  jenis victim  precipitatied  rape lebih menekankan  perbuatan  perkosaan  terjadi  karena  ulah  korban  sendiri. Maksudya korban sendiri yang mengakibatkan perkosaan itu terjadi.
f. Exploitation  Rape. Pada  jenis  perkosaan  ini  pelaku  memanfaatkan  posisi yang  ada  padanya  sebagai  orang  yang  dibutuhkan  dari  segi  ekonomi maupun  status  sosial  yang  ada  pada  diri  pelaku.  Sehingga  pelaku  dapat memanfaatkan korban karena kondisi dibutuhkan korban tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  perkosaan  dalam  perkawinan  dapat dikelompokan  dalam  jenis exploination  rape. Kondisi  ini  dapat  disimpulkan karena  istri  secara  finansial  dan  sosial  bergantung  pada  suami  sebagai  kepala rumah  tangga  dalam  sebuah  perkawinan.  Suami  memikul  tugas  memberikan nafkah  kepada  kelaurga.  Sehingga  dengan  kondisi  ini  suami  bisa  memanfaatkan kekuasannya  sebagai  kepala  rumah  tangga  untuk  melakukan  tindakan  kejahatan kepada  istri  serperti  memaksa  istri  untuk  melakukan  hubungan  suami  istri  tanpa ada persetujuan dari korban.
Namun  disisi  lain  menurut  penulis  dalam  praktiknya  banyak  sekali  kasus perkosaan  dalam  perkawinan  bisa  digolongkan  dalam  jenis sadistic  rape .  Dalam hal  ini  adalah  suami  ketika  berhubungan  badan  memiliki  kesenangan  yang memberikan  serangan  pada  istrinya  misalnya  dengan  menyiksa,  memukul,
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 125-138 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
mencubit  bahkan  menyulut  dengan  rokok  sebelum  melakukan  hubungan  suami istri . Marital rape dapat diartikan sebagai salah satu jenis kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istrinya tanpa melihat keadaan atau kondisi istrinya.
Dilihat  dari  segi  terminologi, marital  rape adalah  istilah  Bahasa  Inggris, terdiri  dari  kata marital dan rape . Marital adalah  hal  yang  berkaitan  dengan perkawinan,  sedangkan rape artinya  adalah  perkosaan.  Jadi marital  rape dapat diartikan  sebagai  perkosaan  yang  dilakukan  oleh  suami  dengan  istri  dalam hubungan  perkawinan.  Perkosaan  dalam  perkawinan  ( marital  rape )  dapat diartikan  sebagai  salah  satu  jenis  kekerasan  dalam  bentuk  pemaksaan  hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa mempertimbangkan kondisi atau keadaan istri  (Ari  &  Jaya,  2019).  WHO  mengelompokan  perkosaan  dalam  perkawinan merupakan  bagian  dari  bentuk sexual  violence atau  dikenal  kekerasan  seksual. Marital  rape tidak  hanya  menyerang  pada  alat  reproduksi  korban  akan  tetapi mampu merusak keadaan fisik bahkan berdampak besar pada  psikis korban dalam hal ini adalah istri (Siburian, 2020).

## Perkosaan dalam Perkawinan menurut KUHP
Pengaturan marital  rape tidak  dapat  ditemukan  dalam  KUHP.  Perkosaan dalam KUHP hanya ada dalam 1 pasal yaitu Pasal 285 KUHP  berbunyi: “Barang siapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang  wanita bersetubuh  dengan  dia  di  luar  perkawinan,  diancam  karena  melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
Dari pasal 285 KUHP, dapat dirumuskan unsur delik dalam pasal tersebut yaitu  unsur  “kekerasan  atau  ancaman  kekerasan”,  unsur  “memaksa  bersetubuh” dan unsur “di luar perkawinan”. Perkosaan hanya dikategorikan jika memaksakan hubungan seksual dengan  Wanita yang bukan istrinya artinya pelaku dan korban tidak terikat pernikahan (Marlia, 2007).
Selama ini unsur di luar perkawinan yang tertuang dalam Pasal 285 KUHP sah-sah saja di Indonesia. Karena adanya pandangan bahwa tidak mungkin dalam sebuah  pernikahan  akan  terjadi  perkosaan.  Karena  pada  hakikanya  kewajiban seorang  istri  untuk  melayani  suaminya.  Di  samping  itu,  secara agama  dan  sosial istri memiliki kewajiban untuk tunduk dan taat pada suaminya. Hal ini merupakan sebuah  budaya  patriarki.  Di  mana  suami  dianggap  orang  kuat  dari  segi  fisik.  Di samping  itu,  seorang  istri ada  di  bawah  suami  dalam  rumah tangga  sehingga  hal inilah yang mebatasi seorang istri untuk bergerak.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 125-138 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Hal ini mengakibatkan di Indonesia, jika ada unsur paksaan suami dalam menuntut  pelayanan  berhubungan  dengan  urusan  hubungan  seksual  dari  seorang istri  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  perkosaan.  Kondisi  inilah bisa  dikatakan  menjadi  variabel  pendukung  bahwa  perkosaan  hanya  bisa dikategorikan  pada  perkosaan  dengan  unsur  “di    luar  perkawinan”.    Jadi  secara tidak  langsung  baik  korban  maupun  pelaku  beranggapan  bahwa  paksaan  yang dilakukan  dalam  hubungan  seksual  suami  kepada  istri  bukan  merupakan    tindak pidana  perkosaan.  Ditambah  kurang  pemahaman  istri  bahwa  meskipun  sudah berumahtangga  istri  masih  memiliki  hak  atas  dirinya  sendiri.  Memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengurus dan mandiri atas tubuhnya sendiri.
Dari  penjelasan  di  atas,  bahwa  Pasal  285  KUHP  tidak  mampu menanggulangi  tindak  pidana  perkosaan  dalam  perkawinan  dan  tidak  bisa dijadikan sebagai dasar untuk menghukum pelaku. Pada praktiknya, marital rape hanya dapat didasarkan pada pasal penganiayaan yaitu Pasal 351 dan 353 KUHP. Sedang  kita  tahu  bersama  bahwa  pasal  ini  masih  sangat  jauh  memberikan perlindungan  pada  korban  dan  untuk  menjerat  pelaku  karena  terlalu  umum  dan dari sanksi pidana yang masih  tergolong  ringan jika dibandingkan dengan akibat dan  dampak  yang  dirasakan  oleh  korban  akibat  perkosaan  dalam  perkawinan tersebut.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tindak  pidana  perkosaan  dalam KUHP mengatur terlalu sempit.
Perkosaan dalam Perkawinan ( Marital Rape ) menurut UU PKDRT
Selaras  dengan ground  norm Indonesia  yaitu  Pancasila  dan  juga  UUD Tahun 1945, bahwa setiap warga negara harus mendapatkan rasa aman dari segala bentuk  kekerasan.  Kekerasan  di  sini  juga  termasuk  kekerasan  dari  lingkup domestik  rumah  tangga.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  juga  merupakan  bentuk diskriminasi  dan  pelanggaran  terhadap  martabat  korban  sehingga  harus  bisa diselesaikan. Mengingat hal ini, maka disahkannya UU PKDRT pada tahun 2004. UU  PKDRT  menjadi  salah  satu  usaha  pemerintah  untuk menegakan  segala  jenis kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Indonesia.  Selain  itu  merupakan  upaya  dalam pemberantasan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dulu  dianggap  sesuatu  yang tabu  untuk  dibahas,  dicegah  dan  diberantas.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan sesuatu yang fakta terjadi di masyarakat, dalam hal ini juga perkosaan dalam rumah tangga.
Kehadiran  UU  PKDRT  membuka  jalan  bagi  terungkapnya  kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  upaya  perlindungan  hak−hak  korban.  Pada awalnya kekerasan dalam rumah tangga dianggap merupakan wilayah privat yang tidak seorangpun di luar lingkungan rumah tangga dapat memasuki ranah tersebut. Dalam  perjalanannya  UU  ini  masih  ada  beberapa  pasal  yang  tidak
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 125-138 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan. PP No. 4 Tahun 2006  tentang Pemulihan    merupakan    peraturan  pelaksana  dari  UU  sebagaimana  yang  tertera dalam  mandat  UU  ini  (Hadikusuma,  2020).  Menurut    Pasal  1  UU  PKDRT  yang berbunyi:
“Segala  bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan tujuan dari undang-undang ini yang ingin mencegah  segala  bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera”
Pasal  1  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  keberadaan  UU  PKDRT  adalah undang-undang  pertama  yang  mengkriminalisasi  perkosaan  dalam  perkawinan. Selanjutnya marital rape diatur secara tegas dalam pasal 5, 8 dan 46 UU PKDRT. Kemudian dalam Pasal 5 UU PKDRT mengatur bahwa:
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya,  dengan  cara:  kekerasan  fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga”.
Pasal 5 salah satu jenis kekerasan dalam rumah tangga diakomodir dalam UU PKDRT adalah kekerasan seksual. Selanjutnya kekerasan seksual diatur lebih rinci  dalam  pasal  8  UU  PKDRT.  Pasal  8  mengatur  kekerasan  seksual,  yaitu: Pertama,  pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;  dan Kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Jika merujuk pada penjelasan pasal 8, bahwa bentuk pemaksaan hubungan seksual,  pemaksaan  dengan  cara  tidak  wajar  dan/atau  tidak  disukai,  pemaksaan hubungan  seksual  dengan  orang  lain  untuk  bertujuan  komersial  dan/atau  tujuan tertentu  adalah  bagian  dak  kekerasan  seksual.  Sedangkan  untuk  sanksi  pidana yang  bisa  mengancam  pelaku  kekerasan  seksual  berupa  pemaksaan  hubungan seksual  adalah  jenis  sanksi  pokok  berupa  pidana  penjara  atau  pidana  denda.  Hal ini  ditemukan  dalam  pasal  46  UU  PKDRT  menegaskan  atas  perbuatan  tersebut diancam dengan  pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000.
Mengingat  bahwa  subyek  dalam  UU  PKDRT  bukan  hanya  suami  istri, sehingga  memang  tidak  secara  ekskusif  perkosaan  dalam  perkwaninan  sebagai kekerasan  seksual.  Karena  perlu  diingat  bahwa  keberadaan  UU  PKDRT  adalah
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 125-138 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
bentuk  upaya  untuk  menghapus  segala  kekerasan  yang  mungkin  terjadi  dalam rumah  tangga,,  sehingga  memberikan  jaminan  perlindungan  bagi  korban kekerasan.  Dengan  kata  lain  UU  ini  merupakan  bentuk  kekhusussam  bagi penegakan hukum terhadap kekerasan terutama perkosaan dalam perkawinan.
Menurut  penulis,  keberadaan  UU  PKDRT  sangat  membantu  korban KDRT  dalam  hal  ini  adalah  istri  tergolong  sulit  memperoleh  keadilan.  Hal  ini dikarena  sebelum  adanya  UU  PKDRT  Indonesia  belum  memiliki  peraturan tentang marital rape untuk menjamin keadilan korban dan kepastian hukum bagi penegak hukum untuk menghukum pelaku kekerasan seksual suami terhadap istri. Selain  itu,  keberadaan  UU  PKDRT  pula  mampu  perlahan menggeser  pandangan masyarakat, bahkwa kekerasan dalam rumahtangga bukan lagi masalah domestik dalam ranah privat, akan tetapi masyarakat juga harus menyadari bahwa perlunya intervensi  pihak  luar  dalam  memberikan  keadilan  bagi  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  pada  umunya  dan  perkosaan  dalam  perkawinan  pada  khususnya berkaitan dengan urusan suami istri (Soeroso, 2010).

## Perkosaan dalam Perkawinan menurut Hukum Islam
Larangan    melakukan   pemaksaan    hubungan    seksual   ini   berlaku   juga bagi  pasangan  suami  istri.  Suami  tidak  bisa  memaksakan  keinginannya  untuk berhubungan    seksual    dengan    istrinya,    apabila    istrinya    tersebut    melakukan penolakan,  begitupun  sebaliknya.  Termasuk  juga   dalam  kategori  kekerasan seksual  dalam  pengertian  pemaksaan  hubungan  seksual,  yaitu  pemaksaan cara atau  gaya  berhubungan  dengan  tidak  wajar  atau  tidak  disukai  oleh  salah  satu pihak, suami atau istri.
Pemaksaan    hubungan    seksual    pada    dasarnya    tidak    sejalan    dengan kebiasaan    masyarakat    yang    baik.    Perbuatan  ini    tidak    sesuai    dengan    hati nurani   manusia.   Telah   banyak    peraturan-peraturan    yang    dibuat   untuk menghapus  perilaku  buruk  terhadap  perempuan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT)    adalah salah  satu  bentuk  usaha  pemerintah  untuk  menghilangkan  kekerasan  dalam keluarga  yang  sebagian  besar  korbannya  adalah  wanita.
Dalam  Hukum  Islam  seorang  istri  tidak  boleh  menolak  apabila  suami menginginkan hubungan intim, sebagaimana bunyi hadis dari Abu Hurairah yang berbunyi:  “ Apabila  seorang  laki-laki  mengajak  istrinya  ke  ranjangnya,  lalu  istri tidak   mendatanginya,   hingga   dia   (suaminya)   bermalam   dalam keadaan marah    kepadanya,    maka    malaikat    melaknatnya    hingga  pagi  tiba.”  ( HR. Bukhari dan Muslim).
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 125-138 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Hadits di atas menunjukkan wajibnya seorang wanita memenuhi keinginan suami  dalam  masalah  jima’,  sekalipun  sang  istri  dalam  keadaan  sibuk  dengan urusan rumah yang penting, tidak boleh meninggalkan suami atau bersikap masa bodoh  terhadapnya.  Selama  ini  kekerasa  suami  terhadap  istri  dalam  pemaksaan hubungan  seksual  jarang  mendapat  perhatian  masyarakat.  Suami  yang memaksakan  hubungan  senggam  jarang    dimunculkan  oleh  istrinya.  Lemahnya kedudukan  istri  dalam  masyarakat  dan  keluarga  menjadi  salah  satu  penyebabnya serta bagi istri sendiri hal itu merupakan aib bagi keluarganya.
Lebih  lebih  peran  publik  yang  berasumsi  laki-laki  punya  hak otonom dalam  keluarganya  membuat  laki-laki    berhak  melakukan  apa    saja  terhadap perempuannya,  dan  kebanyakan  laki-laki  menganggap  bahwa  perkawinan merupakan  legimitasi  resmi  kekuasaan  terhadap  perempuan.
Perkosaan  dalam  Perkawinan  pada  Pembaharuan  Hukum  Pidana  ( Penal Reform )
Lain  halnya  dengan  KUHP  sebagaimana  dalam  Pasal  285  KUHP  yang mengandung  unsur  “di  luar  perkawinan”,  unsur  kekerasan  atau  ancaman kekerasan dalam tindak pidana menurut pasal tersebut yakni memaksa perempuan yang  bukan  istrinya  artinya  d(tidak  terikat  dalam  perkawinan)  dengan  pelaku untuk melakukan hubungan seksual maka  dari itu pemaksaan hubungan seksual yang  terjadi  dalam  hubungan  yang  terikat  dengan  perkawinan  tidak  dapat dikatakan sebagai tindak pidana.
Jika  menelaah  naskah  akademik  RUU  PKS  (Rancangan  Undang  Undang Penghapusan  Kekerasan  Seksual),  bahwa  perkosaan  juga  bisa  dalam  rumah tangga. Pihak yang paling rentan dalam marital rape adalah perempuan yaitu istri. Menurut sebagian orang dan masyarakat masih menganggap bahwa dalam praktik marital  rape terhadap  istri  itu  tidak  pernah  ada.  Namun  pada  faktanya  banyak sekali  laporan  yang  dilakukan  oleh  para  istri  kepada  pihak  kepolisian  dan  pihak yang  terkait  bahwa  korban  istri  sering  mengalami  pemakasaan  oleh  suami  yang bisa  mengakibatkan  kekerasan  fisik  dan  memungkinkan  menggangu  kesehatan reproduksi perempuan.
Pemberantasan  dan  pencegahan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  kini termuat  dalam  RUU  PKS  menerjemahkan  kekerasan  seksual  tidak  sesempit  UU PKDRT.  Kekerasan  seksual  dalam  RUU  PKS  lebih  luas  dan  lebih  banyak jenisnya. Sebagaimana tertuang dalam pasal 11 RUU PKS berbunyi :
1) Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual.
2) Kekerasan seksual terdiri dari:
a. pelecehan seksual;
b. eksploitasi seksual;
c. pemaksaan kontrasepsi;
d. pemaksaan aborsi;
e. perkosaan;
f. pemaksaan perkawinan;
g. pemaksaan pelacuran;
h. perbudakan seksual, dan/atau;
i. penyiksaan seksual.
3) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan  seksual  dalam  lingkup  relasi  personal,  rumah  tangga,  relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya.”
Selanjutnya  dalam  Pasal  16  menerangkan  bahwa  perkosaan  dalam  Pasal 11  ayat  2  yang  dilakukan  dengan  kekerasan,  ancaman  kekerasan,  tipu  muslihat, menggunakan  kondisi  seseorang  yang  tidak  mampu  memeberikan  peretujuan untuk melakukan hubungan seksual merupakan kekerasan seksual.
Isu marital rape dan kekerasan seksual secara umum, terdapat perbedaan pembahasan dalam UU PKDRT dan RUU PKS antara lain sebagai berikut:
1. Dalam  RUU  PKS  membahas  lebih  luas  mengenai  jenis  kekerasann seksual,  salah  satunya  keberadaan  tentang marital  rape .  Namun pembahasan  ini  belum  disahkan  oleh  negara  saat  ini.  Kedua,  mengenai subjek  yang  menjadi  korban  dalam  kekerasan  seksual.  RUU  PKS membahas secara luas bahwa relasi khusus pelaku dengan korban itu tidak hanya berpatokan dalam ranah hubungan suami istri saja.
2. Dalam  UU  PKDRT, marital  rape diancam  dengan  jenis  pidana  pokok berupa  pidana  penjara  paling  lama  15  tahun  atau  denda.  Dibandingkan dengan  RUU  PKS  kekerasan  seksual  dalam  pasal  11  diancam  dengan pidana  berbentuk  minimum  khusus  dengan  ancaman  maksimal  dan minimal  sesuai  diterangkan  dalam  pasal  108  –  115  RUU  PKS,  dengan pidana  penjara  dan  ganti  kerugian,  kerja  social  pembinaan  khusus  serta pencabutan  hak  asuh  sebagai  bentuk  pidana  tambahan  atas  tindak  pidana tersebut.
3. Perbedaan berikut pada delik berkualifikasi dalam hukum pidana terhadap perkosaan.  Dalam  kondisi  tertentu  terdapat  hal-hal  yang  dapat memberatkan  pelaku  terhadap  penjara  yang  dipidanakan.  Contohnya, terhadap  perbuatan  pelaku  dapat  menghilangkan  nyawa  seseorang maksimal  pidana  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku  adalah  20  tahun
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 125-138
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
pidana penjara. Hal ini tidak dikenal dalam UU PKDRT, dalam aturannya tidak  adanyanya  kualifikasi  khusus  untuk  kekerasan  seksual.  Hal  ini dikarenakan kualifikasi di lura tetang perbuatan pidana terdapat  mengenai kekerasan seksual.
4. RUU  PKS  tidak  hanya  menekankan  pada  upaya  reprensi  dalam pencantuman  hukum  pidana  namun  juga  menekankan  pada  u  paya preventive  juga.  RUU  PKS  menngatur  bahwa  upaya  represif  kekerasan seksual  harus  termuat  dalam  aturan  yang  dikeluarkan  oleh  negara, pemerintah,  hingga  di  level  daerah,  serta  keikutsertaan  masyarakat mengenai  penguatan  kapasitas  terkait  pemberantasan  dan  pencegahan kekerasan  seksual    melalui  lembaga  atau  kelompok  masyarakat, keagamaan,  kepercayaan  dan  adat.  Sedangkan  dalam  UU-PKDRT  tidak mencatumkan upaya pencegahan kekerasan seksual.
Dengan  demikian  lembaga  legislatif  yang  memiliki  kekuasaan  untuk membentuk  undang-undang,  maka  haru  dipastikan  bahwa  undang-undang  yang dibuat  sesuai  dengan  keinginan  dan  pemikiran  masyarakat.  Karena  kesalahan pembentukan  undang-undang  yang  dibuat  oleh  pemerintah  akan  berdampak langsung kepada masyarakat serta aturan-aturan yang berada dibawahnya.
Dibandingan  dengan  RUU  PKS,  di  dalam  RUU  KUHP marital  rape tergolong  dalam  tindak  pidana  kesusilaan  yang  kategorinya  terkait  persolaan seksualitas.  Hal  ini  terlihat  dalam  beberapa  pengaturan  dalam  Bab  Kesusilaan dalam  RUU  KUHP.  Dalam  RUU  KUHP  terdapat  delik  yang  berhubungan  hak wanita berkaitan dengan hak reproduksi dan masalah seksual. Misalahnya tindak pidana dimuka umum, pronografi, permufakatan jahat , zina dan perbuatan cabul, dan pengobatan yang menyebabkan terjadinya keguguran kandungan.
Pasal  tersebut  mengatur  tentang  delik  perkosaan,  perbuatan  cabul,  inses, serta perdagangan manusia khusus perempuan dan anak untuk eksploitasi seksual. Artinya  delik-delik  di  atas  merupakan  tindak  pidana  menyerang  tubuh  manusia yang hubungan dengan masalah seksual (Lumingkewas, 2016).
Menurut  RUU  KUHP, marital  rape dikatogerikan  mirip  dengan  kasus perkosaan. Hal ini dikarenakan marital rape dalam RUU KUHP dianggap bagian dari delik perkosaan yang terjadi dalam rumah tangga. Dapat dikatakan jika suatu Tindakan yanga mengandung unsur seksual dan didalamnya terdapat “pemaksaan atau melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan wanita” maka dikategorikan dalam  delik  pemerkosaan.  Dalam  hal  ini  yang  dapat  membedakan  hanya  pada pemaknaan delik perkosaan dengan unsur “diluar perkawinan” dengan unsur “di dalam perkawinan”.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 125-138 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Hal yang membedakan KUHP yang berlaku saat ini dengan konsep dalam Rancangan  KUHP.  Dalam  pembahasan  perkosaan,  di  mana  menambahkan pembahasan marital  rape yang  sebelumnya  dalam  KUHP  tidak  tergolong  dalam pasal  perkosaan  karena  terbatas  pada  unsur  “di  luar  perkawinan”.  Ini membuktikan  bahwa  adanya  perluasaan  bahasan  dan  fokus  kajian  dalam  hukum positif di Indonesia terkait perkosaan dalam perkawinan.
Dalam  Rancangan  KUHP  terdapat  pasal-pasal  yang  menitikberatkan  dan menjatuhkan  pemidanaan  bagi  pelaku  perkosaan  dalam  perkawinan.  Hal  ini tertuang  dalam  Rancangan  KUHP  yang  mengatur  tentang  aturan-aturan  hukum yang  membahas  tetang  perkosaan  dalam  perkawinan  sebagaimana  dituangkan dala pasal 480 ayat 1 dan 2 poin a Rancangan KUHP yang berbunyi.
“1)  Setiap  orang  yang  dengan  Kekerasan  atau  Ancaman  Kekerasan memaksa  sesorang  bersetubuh  dengannya  dipidana  karena  melakukan perkosaan,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun.  2) Termasuk  tindak  pidana  perkosaan  dan  dipidana  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: a) Persetubuhan dengan sesorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah (Irham et al., 2021).”
Berdasarkan  pasal  tersebut  jelas  menggambarkan  bahwa  suatu  Tindakan dapat  dikualifikasi  sebagai  perkosaan  dalam  perkawinan  jikalau  suatu  tindakan tersebut  berisi  unsur  “perkosaan”  terdapat  unsur  “pemaksaan”  atau  Tindakan mengikuti kemauan pelaku untuk berhubungan seksual suami istri. Pasal tersebut pula  RUU  KUHP,  menandakan  adanya  perluasan  dalam  menetukan  kategori perkosaan  dibandingkan  dalam  KUHP  yang  berlaku  saat  ini.  Meskipun  pasal ini dimaknai  secara  garis  besar,  akan  tetapi  apabila  dimaknai  secara  khusus,  dalam sebuah  hubungan  pernikahan  kaitannya  yang  melakukan  adalah  pelaku  dan istrinya maka dapat dikualifikasi dalam suatu delik “perkosaan”.
Walaupun pasal tersebut menafsirkan secara umum, namun jika ditafsirkan secara  khusus  dalam  suatu  ikatan  perkawinan  dalam  hal  ini  yang  melakukan  itu adalah  suami  terhadap  istrinya  maka  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  tindak pidana  perkosaan.  Dengan  pasal  tersebut,  jika  suami  melakukan  tindak pencabulan  kepada  istrinya  sesuai  dengan  pasal  480  ayat  (3)  RUU  KUHP  maka perbuatan suami dapat dikategorikan sebagai tindakan perkosaan.
Tindakan  cabul  dalam  pasal  480  ayat  (3)  RUU  KUHP  berbunyi: “Dianggap  juga  melakukan  tindak  pidana  perkosaan,  jika  dalam  keadaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dilakukan  perbuatan  cabul berupa:  a.  Memasukkan  alat  kelamin  ke  dalam  anus  atau  mulut  orang  lain;  b.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 125-138 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Memasukkan alat kelamin orang lain kedalam anus atau mulutnya sendiri; atau c. Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda kedalam alat kelamin atau anus orang lain.

## KESIMPULAN
Sebelum  diundangkannya  UU  PKDRT,  para  korban  KDRT  sulit  untuk mendapatkan  keadilan,  serta  pelindungan  hukum,  hal  ini  diakibatkan  karena belum  adanya  payung  hukum  yang  tegas,  serta  paradigma  bahwa  tidak  ada intervensi  pihak  dalam masalah  rumah  tangga,  karena  dianggap  sebagai  masalah privat  suami  istri.  Hal  ini  tercermin  dalam  pasal  285  KUHP  yang  mengandung unsur  “di  luar  perkawinan”.  Dapat  dikatakan  bahwa  UU  PKDRT  menjadi pembuka jalan bagi korban perkosaan dalam perkawinan untuk mencari keadilan. Dalam  pembaharuan  hukum  pidana,  baik  ditinjau  dalam  RUU  PKS  dan  RUU KUHP, marital  rape mendapatkan  porsi  khusus.  Hal  ini  bisa  tercermin  dalam kedua  RUU  tersebut  bahwa marital  rape ditentukan  sebagai  salah  satu  bentuk perkosaan.  Dalam  arti,  adanya  perluasan  makna  perkosaan  yang  sebelumnya adanya unsur “di luar perkawinan”, sehingga marital rape tidak tergolong dalam perkosaan.  Akan  tetapi,  dalam  kedua  RUU  tersebut  aturan  perkosaan  dalam perkawinan bisa dipidana.

## REFERENSI
Ari,  N.  M.  S.  A.,  &  Jaya,  I.  B.  S.  D.  (2019).  Perkosaan  Dalam  Perkawinan
(Marital  Rape)  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga. OJS Hukum UNUD , 8 (7), 1–14.
Hadikusuma,  H.  (2020). Hukum  Perkawinan  Indonesia:  Menurut  Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama . CV. Mandar maju.
Irham,  M.,  Thahir,  H.,  &  Istiqamah,  I.  (2021).  Tinjuan  Hukum  Islam  Tentang Marital  Rape  Dalam  Rumah  Tangga  Terkait  Rancangan  Undang-Undang Hukum Pidana. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , 3 (1), 131–145.
Lumingkewas,  F.  (2016).  Tindak  Pidana  Kesusilaan  Dalam  KUHP  dan  RUU KUHP  serta  Persoalan  Keberpihakan  Terhadap  Perempuan. Lex  Crimen ,
5 (1).
Marlia,  M.  (2007). Marital  Rape;  Kekerasan  Seksual  terhadap  Istri .  Pustaka
Pesantren.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 2 (2021): 125-138
Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid
Siburian,  R.  J.  (2020).  Marital  Rape  Sebagai  Tindak  Pidana  dalam  RUU-
Penghapusan Kekerasan Seksual. Jurnal Yuridis Vol , 7 (1), 149–169.
Soeroso,  M.  H.  (2010). Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dalam  Perspektif Yuridis-Viktimologis . Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (1974).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah Tangga, (2004).
Wahid,  A.,  Irfan,  M.,  &  Hasan,  M.  T.  (2001). Perlindungan  Terhadap  Korban
Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan . Refika Aditama.