## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5(1), Maret 2021, 84-93
Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi
Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122
Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v5i1.312

## Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman
Randy Primahadi, Rahmat Kurniawan *
Faculty of Economics, University of Andalas, Padang, Indonesia
* Correspondence email: 2iwan.rahmat13@gmail.com
Abstrak .  Penelitian  ini  bertujuan untuk meneliti  efektifitas, konstribusi, retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) serta  tingkat  kemandirian  Kota  Pariaman.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis deskriptif  kuantitatif.  Metode  ini  merupakan  metode  analisis  dengan  menggunakan  perhitungan  terhadap  data  keuangan  yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Rata-rata tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman selama 2014-2018 adalah sebesar 6,09% dengan pola hubungan instruktif. Dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman sangat rendah, hanya berkisar kurang  lebih 6% selama 2014 sampai 2018 dengan pola hubungan  instruktif. Ini  berarti bahwa  kota  pariaman  sangat  bergantung  pada  bantuan  pusat  secara  financial.  peranan  pemerintah  pusat  lebih  dominan  daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
Kata kunci: Efektivitas; Konstribusi; Retribusi; PAD; Kemandirian Daerah
Abstract.  This  study  aims  to  examine  the  effectiveness,  contribution,  local  retribution  on  local  revenue  and  the  level  of independence of Kota Pariaman. The data analysis method used in this research is quantitative descriptive analysis method. This method is a method of analysis by using the calculation of the financial data obtained to solve problems in accordance with the research objectives. The average level of regional independence in Kota Pariaman during 2014-2018 is 6.09% with a pattern of instructive relationships. It  can be seen that the level  of regional  independence of Kota  Pariaman  is very low, only around 6% during  2014  to  2018  with  a  pattern  of  instructive  relationships.  This  means  that  the  city  of  Pariaman  is  very  dependent  on financial assistance from the center. the role of the central government is more dominant than the independence of the regional government.

## Keywords: effectiveness; Contribution; Retribution; PAD; Regional Independence

## PENDAHULUAN
Pembangunan secara terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk kesejahteraan  rakyat. Hal ini  membutuhkan  anggaran  yang  tidak  sedikit.  Untuk  mewujudkan  pembangunan  tersebut  perlu  adanya  penggalian sumber  dana  yang  berasal  dari  dalam  negeri,  yaitu  pajak.  Pajak  digunakan  untuk  membiayai  pembangunan  yang berguna  bagi  kepentingan  bersama.  Otonomi  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk  mengatur  diri  sendiri baik  dalam  menentukan  kebijakan  maupun  menentukan  peraturan  lainnya.  Peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah daerah  dimaksudkan  untuk  menjamin  lancarnya  pelaksanaan  kebijakan  ekonomi  nasional.  Dari  kewenangan  yang diberikan  oleh  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  dapat  menjadikannya  sebagai  peluang  untuk  mengembangkan potensi  ekonomi  di  daerahnya  (Mentayani  dkk,  2014).  Sebagai  daerah  otonomi,  daerah  dituntut  untuk  dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang ada. Dari penggalian danoptimalisasi potensi yang ada  pada daerah  tersebut  dapat  diperoleh  sebuah  pemasukan  bagi  daerah  itu  sendiri  dan  dapat  dikategorikan  sebagai Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Beberapa  komponen  PAD  adalah  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Kusuma dan Wirawati, 2013).
PAD  merupakan  salah  satu  sumber  keuanganyang  dimiliki  oleh  daerah..PAD  diharapkan  dapat  menjadi  salah satu sumber keuangan yang dapatdihandalkan dalam penyelengaraan otonomi daerah. Dalam penyelengaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga,  dalam  pelaksanaanya  tidak  mengalami  permasalahan  yakni  dalam  hal  pembiayaan.  Atas  hasil  penerimaan ini,daerah  memiliki  kekuasaan  penuh  dalam  penggunaanya  untuk  menyelenggarakan  pemerintah  dan  pembangunan daerah.  PAD  berasal  daribeberapa  hasil  penerimaan  daerah  yaitu  pajak  daerah,  retribusi  daerah  dan  labaperusahaan daerah  termasuk  di  dalamnya  pendapatan  lain  diluar  pajak  daerah  danretribusi  daerah  (Handoko,  2012).  Menurut Kuncoro (1995),d alam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak  mampumem  biayai  kebutuhan  daerahnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  sebagian  besar  kondisi  keuangan  daerah, porsi  antara  PAD  dengan  dana  perimbangan  pusat  sangat  mencolok  perbandingannya.  Lebih  dariseparuh  jumlah
Randy Primahadi dan Rahmat Kurniawan, Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman
kabupaten/kota  diIndonesia  memiliki  PAD  yang  sangat  minim,  yaitu  di  bawah  15%  dari  total  anggaran  secara keseluruhan.
Kota Pariaman diresmikan sebagai kota otonom oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno pada tanggal 2 Juli 2002,  berdasarkan  UU  Nomor  12  Tahun  2002  tentang  pembentukan  Kota  Pariaman  di  Provinsi  Sumatra  Barat. Sebelumnya kota ini berstatus kota administratif dan menjadi bagian dari kabupaten Padang Pariaman. Kota Pariaman adalah  kota  kecil  yang  sedang  berkembang,  yang  saat  ini  sedang  gencar  melakukan  pembangunan  infrakstrutur, Seperti infrastruktur wisata, revitalisasi pasar,dan lain-lain. Dengan adanya pembangunan ini, potensi PAD khususnya pajak  dan  retribusi  daerah  Kota  Pariaman  juga  akan  meningkat  dan  berperan  positif  dalam  pembangunan  Kota Pariaman selain dari dana perimbangan dari pusat.
Melalui UUNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,  setiap  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  mengelola  keuangan  yang  berasal  dariPAD.  Untuk  memperkuat hal  tersebut  maka  lahirlahUU  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerahyang  bertujuan memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar  kepadadaerah,  meningkatkan  akuntabilitas  daerah  dan  memberikan kepastian  kepada  dunia  usaha.  Dengan  dilimpahkannya  sebagian  besar  kewenangan  keuangan  kepada  daerah,  maka setiap  daerahdapat  mendorong  peningkatan  pendapatannya  melalui  kebijakan  danstrategi  yang  dikembangkan.  PAD merupakan  salah  satumodal  keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  daerah.  Hal  ini  karena  PAD menentukan  kapasitas  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan  fungsi-fungsi  pemerintahan,  yaitu  melaksanakan pelayanan  publik  ( public  service  function ),  dan  melaksanakan  pembangunan  ( development  function ).Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan  potensi  tersebut  sebagai  pemasukan  daerah.  Dalam  mencapai  tujuan  tersebut,  pemerintah  daerah melalui  UU  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah daerah antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,  diskresi  dalam  menetapkan  tarif  yang  sesuai  dengan  kemampuannya  dansumber  lain  yang  sah.  Namun, dalam  pelaksanaannya,  pemerintah  daerah  harus  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan  dan  keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, akuntabilitas dan memperhatikan potensi daerah
Seperti halnya pajak pada umumya, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dapat digunakan  untuk  membiayai  sebagian  belanja  daerah.  Pajak  daerah  merupakan  kontribusi  wajib  kepada  pemerintah daerah  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang  yang  telah  ditetapkan.  Ketentuan  tentang  pajak  daerah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 yang telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 (Sunanto, 2015). Selain bersumber  dari  pajak  daerah,  PAD  juga  dapat  bersumber  dari  retribusi  daerah.  Retribusi  merupakan  pungutan  yang dikenakan  sehubungan  dengan  suatu  jasa  atau  fasilitas  yang  diberikan  oleh  pemerintah  secara  langsung  dan  nyata kepada  pembayar  (Resmi,  2014).  Dengan  demikian,  retribusi  daerah  juga  mempunyai  peran  penting  dalam meningkatkan  PAD  serta  membiayai  pengeluaran  pemerintah  daerah.  Efektivitas  pajak  daerah  sendiri  merupakan penilaian  kinerja  pemungutan  pajak  daerah  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  selama  satu  tahun anggaran,  apakah  sudah  efektif  ataupun  belum,  yang  dapat  dilihat  dari  prosentase  penerimaan  pajak  daerah  yang direalisasikan  dibandingkan  dengan  target  yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan  kontribusi  pajak  daerah  sendiri merupakan  tingkat  sumbangan  pajak  daerah  terhadap  PAD  yang  dapat  diketahui  dari  membandingkan  penerimaan pajak dengan keseluruhan PAD dalam satu tahun anggaran. Efektivitas pemungutan pajak  dan retribusi daerah dapat melihat  kebocoran-kebocoran  yang  mungkin  terjadi  saat  pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah.  Semakin  rendah efektivitasnya,  semakin  mungkin  terjadi  kebocoran  dalam  pemungutan  pajak  dan  retribusi  daerah.  beberapa  faktor yang menyebabkan kebocoran pajak yang terjadi, yaitu antara lain data pajak yang tidak valid, tingkat kejujuran wajib pajak, Sumber Daya Manusia (SDM). Akibatnya, dari tahun ketahun Pemerintah Daerah selalu menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat, bukan mengeksplorasi pajak local secara lebih optimal. Apabila kondisi ini terus berlanjut menyebabkan  ketergantungan  Pemerintah  Daerah  yang  lebih  tinggi  terhadap  alokasi  dana  perimbangan  dari Pemerintah  Pusat  untuk  membiayai  belanja  daerah.  Ketika  Pemerintah  Daerah  merespon  belanja  daerahnya  lebih banyak berasal dari dana perimbangan dari pada PAD menyebabkan terjadinya fenomena fly paper effect . Fly paper effect atau lebih dikenal dengan efek kertas laying adalah suatu kondisi yang terjadi saat Pemerintah Daerah merespon belanja  lebih  banyak  dengan  menggunakan  dana  transfer  berupa  DAU  dari  pada  menggunakan  sumber  dana kemampuan sendiri (Syukriy dan Halim 2004).
Pembangunan  nasional  bertujuan  untuk  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata,  material  dan spiritual  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  wadah Negara Kesatuan Republik  Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa  yang  aman,  tertib,  dan  dinamis  dalam  lingkungan  yang  merdeka,  bersahabat,  dan  damai.  Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat  menjadi  pelaku  utama  pembangunan,  dan  pemerintah  berkewajiban  mengarahkan,  membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

## Randy Primahadi dan Rahmat Kurniawan, Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  (1)  seberapa  besar  tingkat  efektivitas  pajak  daerah  Kota Pariaman  selama  tahun  2014-2018;  seberapa  besar  tingkat  efektivitas  retribusi  daerah  Kota  Pariaman  selama  tahun 2014-2018? seberapa besarkah kontribusi pajak daerah pada PAD Kota Pariaman selama tahun 2014-2018? seberapa besarkah  kontribusi retribusi daerah pada PAD Kota Pariaman  selama tahun 2014-2018? dan Seberapa besar tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman selama tahun 2014-2018 ?

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah pasal  1  angka  28  mengatur  “PAD  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah  sesuai  dengan  perundang-undangan”.  PAD  bersumber  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  PAD  ini  mencerminkan  tingkat  kemandirian  suatu daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah (Putri dan Rahayu, 2015). Tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat disuatu daerah merupakan cerminan dari PAD. Untuk itu perlu adanya kiat-kiat  bagi  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  potensi  masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber-sumber pendapatan  masyarakat.  Meningkatnya  pendapatan  masyarakat  jelas  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan  sekaligus  menambah  PAD,  peningkatan  PAD  tentunya  tidak  terlepas  dari  kemampuan  pemerintah dalam  membina  masyarakat  dan  unsure  swasta  dalam  mewujudkan  berbagai  bidang  usaha  untuk  selanjutnya  dapat memberikan masukan terhadap daerah (Fitriana, 2014). PAD sangat penting sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi  sektor-sektor  yang  dinilai  potensial  sebagai  pendorong  pembangunan  daerah,  terutama  dalam memaksimalkan  PAD  (Sunanto,  2015).  Suriadinata  (2003)  menyatakan  bahwa  untuk  memperoleh  target  PAD  yang lebih  dipertanggung  jawabkan,  penyusunannya  perlu  memperhitungkan  berbagai  faktor-faktor,  antara  lain:  (1) Realisasi  penerimaan  pendapatan  dari  tahun  anggaran  yang  lalu  dengan  memperhatikan  faktor  pendukung  yang menyebabkan  tercapainya  realisasi  tersebut  serta  faktor-faktor  penghambatnya;  (2)  Kemungkinan  pencarian tunggakan  tahun-tahun  sebelumnya  yang  diperkirakan  dapat  ditagih;  (3)  Data  potensi  objek  dan  estimasi perkembangan perkiraan; (4) Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan; (5) Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku  wajib pajak; dan Kebijakan dibidang  ekonomi dan moneter.

## Pajak Daerah
Sumber  pertama  dari  PAD  adalah  pajak  daerah.  Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 Pajak  Daerah,  adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Retribusi Daerah
Sumber  kedua  untuk  PAD  berasal  dari  retribusi  daerah.  Retribusi  daerah,  adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan  (Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009).  Terdapat  beberapa kelompok retribusi yang bisa dimanfaatkan pemerintah agar bisa dimasukkan ke dalam kas daerah

## Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan
Selanjutnya, sebagai salah satusumber PAD ada pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan  adalah  komponen  kekayaan  negara  yang  pengelolaannya  diserahkan  kepada  Badan  Usaha  Milik  Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara  yang  khusus  ada  pada  negara-negara  non-publik.Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan merupakan  bagian  dari  PAD  daerah  tersebut,  yang  antara  lain  bersumber  dari  bagian  laba  dari  perusahaan  daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada pihak swasta

## Lain-lain PAD yang Sah
Terakhir  ada  lain-lain  PAD  yang  sah.  Sumber  ini  dapat  digunakan  untuk  membiayai  belanja  daerah  dengan cara-cara  yang  wajar.  Adapun  menurut  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi: (1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang  tidak  dipisahkan;  (2)  Jasa  giro;  (3)  Pendapatan  bunga;  (4)  Keuntungan  selisih  nilai  tukar  rupiah  terhadap  mata uang  asing,  dan  Komisi,  potongan,  ataupun  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari  penjualan  dan/atau  pengadaan  barang dan/atau jasa oleh daerah.
Randy Primahadi dan Rahmat Kurniawan, Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman

## Pengertian Efektivitas
Efektivitas pemungutan pajak mengambarkan bagaimana kinerja suatu pemerintahan. Dimana kinerja menurut Indra Bastian (2006:274) adalah prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Menurut Richard Steers  (Abdul  Halim,  2004:166),  efektivitas  harus  dinilai  atas  tujuan  yang  bisa  dilaksanakan  dan  bukan  atas  konsep tujuan  yang  maksimum.  Apabila  konsep  efektivitas  dikaitkan  dengan  pemungutan  pajak,  maka  efektivitas  tersebut yangdimaksudkan  adalah  seberapa  besar  realisasi  penerimaan.  Berhasil  mencapai  potensi  yang  seharusnya  dicapai pada suatu periode tertentu (Abdul Halim, 2004). Pengertian efektivitas bila dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak maksudnya  adalah  seberapa  besar  realisasi  pajak  yang  berhasil  dicapai  berdasarkan  target  atau  sasaran  yang sebenarnya  harus  dicapai  pada  periode  tertentu.  Efektivitas  digunakan  untuk  mengukur  hubungan  antara  hasil pungutan  suatu  pajak  dengan  tujuan  atau  target  yang  telah  ditetapkan  (Mardiasmo,  2011).  Perhitungan  efektivitas (hasil  guna)  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan  dalam  mencapai  sasaran  yang  telah  ditetapkan. Menurut Jones dan Pendlebury dalam (Halim,2004), efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi  dalam  mencapai  suatu  tujuan.Indikator  Efektivitas  pemungutan  Pajak  daerah  adalah  rasio  antara  hasil pemungutan  pajak  dengan  target  pajak  dengan  anggapan  semua  wajib  pajak  membayar  semua  pajak  terutang. Efektivitas  digunakan  untuk  mengukur  hubungan  antara  hasil  pungutan  suatu  pajak  dengan  tujuan  atau  target  yang telah  ditetapkan..Indikator  efektivitas  adalah  rasio  antara  hasil  pemungutan  suatu  pajak  dengan  potensi  hasil  pajak, Dalam  perhitunga  efektivitas  menurut  halim  (2004),  kemampuan  daerah  dalam  menjalankan  tugas  dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 100%.Maka semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik pula kemampuan daerah. Untuk mengatur nilai efektivitas, secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan Kinerja keuangan yang disusun tabel berikut:

## Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Menurut  Mulyanto  (2002)  kontribusi  merupakan  besarnya  sumbangan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah terhadap PAD. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dalam  Halim (2004), maka rumus kontribusi sebagai berikut:
Konstribusi pajak daerah = realisasi pajak daerah/realisasi PAD x 100%

## Kemandirian Keuangan Daerah
Menurut  Mamesah  dalam  Halim  (2007),  keuangan  daerah  dapat  diartikan  sebagai  “semua  hak  dan  kewajiban yang  dapat  yang  dinilai  dengan  uang,  demikian  pula  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  barang  yang  dapat dijadikan  kekayaan  daerah  sepanjang  belum  dimiliki/dikuasai  oleh  negara  atau  daerah  yang  lebih  tinggi  serta  pihak- pihak  lain  sesuai  ketentuan/peraturan  perundangan  yang  berlaku”. Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004, kemandirian  keuangan  daerah  berarti  pemerintah  dapat  melakukan  pembiayaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan sendiri,  melaksanakan  sendiri  dalam  rangka  asas  desentralisasi. Kemandirian  keuangan  daerah  menunjukkan kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  membiayai  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah (Halim, 2007). Menurut Halim  (2007)  ruang  lingkup  keuangan  daerah  terdiri  dari  “keuangan  daerah  yang  dikelola  langsung  dan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan.  Keuangan  daerah  yang  dikelola  langsung  adalah  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  dan  barang-barang  inventaris  milik  daerah.  Keuangan  daerah  yang  dipisahkan  meliputi  Badan  Usaha  Milik Daerah (BUMD)”. Tangkilisan (2007) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain: (1) Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi  daerah  adalah  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB);  dan  (2)  Kemampuan  Dinas  Pendapatan  Daerah, artinya  kemandirian  keuangan  daerah  dapat  ditingkatkan  secara  terencana  melalui  kemampuan  atau  kinerja  institusi atau lembaga yang inovotif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untk meningkatkan penerimaan daerah.

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD  merupakan  unsur  utama  dalam  mengukur  kemandirian  keuangan  daerah.  Menurut  Halim  (2007)  “PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. PAD bersumber dari hasil pajak daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  pendapatan  lain  asli  daerah yang  sah.  Sehubungan  dengan  hal  di  atas  setiap  daerah  di  harapkan  mampu  meningkatkan  PAD  untuk  mencapai daerah yang mandiri. Menurut Halim (2007) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut : Rasio kemandirian = PAD/ bantuan pusat dan pinjaman x 100%
Randy Primahadi dan Rahmat Kurniawan, Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman
Tabel 1 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan RendahSekali 0%-25% Instruktif Rendah 25%-50% Konsultatif Sedang 50%-75% Partisipatif Tinggi 75%-100% Delegatif
Sumber: Halim (2004)
Menurut  Hersey  dan  Blanchard  (dalam  Halim,  2007)  dikemukakan  hubungan  tentang  pemerintahan  pusat dengan  daerah  dalam  melaksanakan  kebijakan  otonomi  daerah,  yang  paling  utama  yaitu  mengenai  hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan atara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah  yaitu: (1)  Pola  hubungan  Instruktif,  merupakan  peranan  pemerintah  pusat  lebih  dominan  daripada  kemandirian  pemerintah daerah  (daerah  tidak  mampu  melaksanakan  otonomi  daerah  secara  finansial);  (2)  Pola  hubungan  konsultatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat  yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan  konsultasi, hal  ini  dikarenakan  daerah  dianggap  sedikit  lebih  dapat  untuk  melaksanakan  otonomi  daerah;  (3)  Pola  hubungan partisipatif,  merupakan  pola  dimana  peranan  pemerintah  pusat  semakin  berkurang  mengingat  tingkat  kemandirian daerah  otonom  bersangkutan  telah  mendekati  mampu  dalam  melaksanakan  urusan  ekonomi.  Peran  pemberian konsultasi  akan  beralih  ke  peran  partisipasi  pemerintah  pusat.  Pola  hubungan  delegatif,  merupakan  campur  tangan pemerintah  pusat  yang  sudah  tidak  ada  lagi  karena  daerah  telah  mampu  dan  mandiri  dalam  melaksanakan  urusan otonomi  daerah.  Pemerintah  pusat  akan  selalu  siap  dengan  keyakinan  penuh  mendelegasikan  otonomi  keuangan kepada pemerintah daerah.

## METODE
Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran ilmiah. Sedangkan  penelitian  diartikan  sebagai  pekerjaan  ilmiah  yang  harus  dilakukan  secara  sistematis,  teratur  dan  tertib, baik  mengenai  prosedurnya  maupun  dalam  proses  berpikir  tentang  materinya.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis deskripstif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran yang lengkap mengenai hubungan-hubungan yang  terdapat  dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan  analisis deskriptif karena  penelitian  ini  merupakan  penelitian  non  hipotesis  sehingga  dalam  langkah  penelitiannya  tidak  perlu merumuskan  hipotesis  (Arikunto,2006).  Penelitian  ini  akan  menguji  efektivitas  serta  kontribusi  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Pariaman dan juga tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman
Data  adalah  sesuatu  yang  belum  mempunyai  arti  penerimaannya  dan  masih  memerlukan  adanya  suatu pengolahan.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  dikumpulkan  oleh lembaga  pengumpul  data  yang  dipublikasikan  kepada  masyarakat  pengguna  data.  Menurut  Sugiyono  (2005),  data sekunder  adalah  data  yang  tidak  langsung  memberikan  data  kepada  penelitian,  misalnya  penelitian  harus  melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder yang akan digunakan adalah:
1. Data APBD dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2014-2018. Bersumber dari website DJPK.  APBD  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  yang  disetujui  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD adalah target anggaran.
2. Datarealisasi PAD 2014-2018. Bersumber dari website DJPK. PAD adalahpendapatan yang diperolehdaerah yang dipungutberdasarkanperaturandaerahsesuaidenganperundang-undangan
3. Data dana perimbangan, bantuan provinsi, dan pinjaman daerah Kota Pariaman 2014-2018 Bersumber dari website DJPK.  Dana  Perimbangan adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah (otonom)  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  Desentralisasi.  Bantuan  provinsi  adalah bantuan  keuangan  yang  diterima  Kota/kabupaten  dari  provinsi.  Pinjaman  adalah  Pinjaman  Keuangan  yang diberikan swasta maupun Pemda lain ke Kota Pariaman.
Data yang dibutuhan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:
1. Penelitian Pustaka ( Library Research )
Penelitian  memperoleh  data  yang  berkaitan  dengan  amasalah  yang  sedang  diteliti  melalui  buku,  jurnal-jurnal ilmiah,  peraturan  daerah,  internet  dan  perangkat  lain  yang  relevan  dengan  ide  penelitian.  Metodeini  digunakan untuk mempelajari dan memahami pokok bahasan yang terkaitdengan PAD
2. Dokumentasi
Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berupa catatan, transkip, buku, majalah, surat, notulen rapat, lengger , agenda dan sebagainya (Arikunto, 2011:274). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data berupa laporan target dan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi dan PAD Kota Pariaman yang datanya bersumber dari website DJPK.
Randy Primahadi dan Rahmat Kurniawan, Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman

## Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Efektivitas  Pajak  Daerah  digunakan  untuk  mengukur  hubungan  anatara  hasil  pemungutan  suatu  pajak  dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka  semakin  efektif  dalam  pemungutan  pajak  tersebut,  begitu  pula  sebaliknya.  Efektivitas  dapat  diukur  dengan menggunakan rumus:
Efektifitas pajak daerah = realisasi penerimaan pajak daerah/target penerimaan pajak x100%
Analisis  Efektivitas  Retribusi  Daerah  adalah  suatu  alat  analisis  yang  menggambarkan  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  merealisasikan  target  retribusi  daerah.  Besarnya  efektivitas  retribusi  dapat  dihitung  dengan  rumus sebagai berikut:
Efektifitas retribusi daerah = realisasi penerimaan retribusi daerah/target penerimaan retribusi x 100%

## Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah
Suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan  pajak  daerah  terhadap  penerimaan  PAD  di  Kota  Pariaman.  Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:
Konstribusi pajak daerah = realisasi pajak daerah/realisasi PAD x 100%
Analisis  Kontribusi  Retribusi  Daerah  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  kontribusi  yang  dapat disumbangkan  dari  penerimaan  retribusi  daerah  terhadap  PAD  Kota  Pariaman.  Kontribusi  Daerah  dapat  dihitung dengan rumus sebagai berikut :

## Konstribusi retribusi daerah = realisasi retribusi daerah/realisasi PAD x 100

## Analisis Tingkat Kemandirian Daerah
Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Sehubungan dengan hal di atas setiap daerah di harapkan mampu meningkatkan PAD  untuk mencapai  daerah  yang  mandiri.  Menurut  Halim(2007)  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  dapat  dirumuskan sebagai berikut :
Rasio kemandirian = PAD/bantuan pusat, provinsi, pinjaman x 100%

## METODE
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode ini  merupakan  metode  analisis  dengan  menggunakan  perhitungan  terhadap  data  keuangan  yang  diperoleh  untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota Pariaman adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota ini berjarak sekitar 56  km  dari  kota  Padang  atau  25  km  dari  Bandara  Internasional  Minangkabau.  Menurut  laporan Tomé  Pires dalam Suma  Oriental  yang  ditulis  antara  tahun  1513  and  1515,  Kota  Pariaman  ini  merupakan  bagian  dari  kawasan  rantau Minangkabau.  Dan  kawasan  ini  telah  menjadi  salah  satu  kota  pelabuhan  penting  di  pantai  barat  Sumatra.  Pedagang- pedagang  India  dan  Eropa  datang  dan  berdagang  emas,  lada  dan  berbagai  hasil  perkebunan  dari  pedalaman Minangkabau  lainnya.  Namun  pada  awal  abad  ke-17,  kawasan  ini  telah  berada  dalam  kedaulatan  kesultanan  Aceh. Seiring dengan kedatangan Vereenig de Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1663 yang kemudian mendirikan kantor  dagang  di  kota  Padang,  yang  kemudian  pada  tahun  1668  berhasil  mengusir  pengaruh  kesultanan  Aceh  di sepanjang  pesisir  pantai  barat  Sumatra,  mulai  dari  Barus  sampai  ke  Kota  wan.  Dan  kemudian  pemerintah  Hindia Belanda  memusatkan  aktivitasnya  di  kota  Padang,  dan  membangun  jalur  rel  kereta  api  antara  kota  Padang  dengan Kota Pariaman, sehingga lambat laun pelabuhan Pariaman pun mulai kehilangan pamornya.
Randy Primahadi dan Rahmat Kurniawan, Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman

## Tabel 2

## EfektivitasPajak Daerah Kota PariamanTahun 2014-2018

## Sumber : website DJPK (Data Diolah)
Berdasarkan data diatas, dapat dilihat pada tahun 2014 tingkat efektivitas pajak daerah Kota Pariaman sebesar 114,34%  dengan  criteria  sangat  efektif.  Pada  tahun  2015  tingkat  efektivitas  pajak  daerah  Kota  Pariaman  sebesar 118,48% dengan criteria sangat efektif, naik sebesar 4,14% dari tahun lalu. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak daerah  Kota  Pariaman  sebesar  100,62%  dengan  criteria  sangat  efektif,  turun  sebanyak  17,86% dari  tahun  lalu.  Pada tahun  2017  tingkat  efektivitas  pajak  daerah  Kota  Pariaman  sebesar  109,36%  dengan  criteria  sangat  efektif,  naik sebesar  8,74%  dari  tahun  lalu.  Pada  tahun  2018  tingkat  efektivitas  pajak  daerah  Kota  Pariaman  sebesar  113,10% dengan  criteria  sangat  efektif,  naik  sebesar  3.74%  dari  tahun  lalu.    Efektivitas  terbesar  ada  pada  tahun  2015  yaitu sebesar  118,48%  dan  yang  terendah  pada  tahun  2016  yaitu  sebesar  100,62%  dengan  rata-rata  sebesar  111%  dengan criteria sangat efektif. Dapat dilihat walaupun kenaikan dan penurunan efektivitas pajak bersifat fluktuatif, efektivitas pemungutan  pajak  daerah  Kota  Pariaman  adalah  dengan  criteria  sangat  efektif,  karena  efektivitas  pajak  daerah  dari tahun 2014 sampai 2018 berada diatas 100% semua. Itu artinya pemungutan pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan dan semua potensi keuangan daerah dari pajak daerah telah dapat dicapai bahkan melampaui target.

## Tabel 3

## Efektivitas Retribusi Daerah Kota Pariaman Tahun 2014-2018

## Sumber : website DJPK (data diolah)
Berdasarkan  data  diatas,  pada  tahun  2014  tingkat  efektivitas  retribusi  daerah  Kota  Pariaman  sebesar  64,12% dengan  criteria  kurang  efektif.  Pada  tahun  2015  tingkat  efektivitas  retribusi  daerah  Kota  Pariaman  sebesar  61,77% dengan criteria kurang efektif, turun 2,35% dari tahun lalu. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Pariaman  sebesar  72,15%  dengan  criteria  kurang  efektif,  naik  10,38%  dari  tahun  lalu.  Pada  tahun  2017  tingkat efektivitas retribusi daerah Kota Pariaman sebesar 65,72% dengan criteria kurang efektif, turun 6.43% dari tahun lalu. Pada  tahun  2018  tingkat  efektivitas  retribusi  daerah  Kota  Pariaman  sebesar  60,30%  dengan  kriteria  kurang  efektif, turun  5,42%  dari  tahun  lalu.  Rata-rata  tingkat  efektivitas  retribusi  daerah  Kota  Pariaman  sebesar  64,81%  dengan criteria kurang efektif. Dapat dilihat bahwa efektivitas pemungutan retribusi daerah Kota Pariaman selama 2014-2018 dengan  kriteria  Kurang  Efektif  karena  tingkat  efektivitasnya  hanya  berada  pada  60%-80%  secara  fluktuatif,  dimana yang  paling  tinggi  pada  tahun  2016  sebesar  72,15%  dan  paling  rendah  pada  tahun  2018  sebesar  60,30%.  Artinya masih banyak potensi retribusi daerah yang belum dapat digali dan dipungut.

## Tabel 4
Kontribusi Pajak Daerah Kota Pariaman Tahun 2014-2018

## Randy Primahadi dan Rahmat Kurniawan, Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman
Berdasarkan data diatas dapat dilihat pada tahun 2014 tingkat Kontribusi Pajak Daerah Kota Pariaman sebesar 18,14%  dengan  criteria  kurang.  Pada  tahun  2015  tingkat  Kontribusi  Pajak  Daerah  Kota  Pariaman  sebesar  19,94% dengan  criteria  kurang,  naik  sebesar  1,8%  dari  tahun  lalu.  Pada  tahun  2016  tingkat  Kontribusi  Pajak  Daerah  Kota Pariaman  sebesar  22,39%  dengan  criteria  sedang,  naik  sebesar  2,45%  dari  tahun  lalu.  Pada  tahun  2017  tingkat Kontribusi  Pajak  Daerah  Kota  Pariaman  sebesar  26,89%  dengan  criteria  sedang,  naik  sebesar  4,5%  dari  tahun  lalu. Pada  tahun  2018  tingkat  Kontribusi  Pajak  Daerah  Kota  Pariaman  sebesar  30,99%  dengan  criteria  cukup  baik,  naik sebesar 4,1% dari tahun lalu. Rata-rata tingkat Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Pariaman adalah sebesar 23,67%  dengan  criteria  sedang  Walaupun  setiap  tahun  terjadi  peningkatan,  dapat  dilihat  bahwa  pajak  daerah  tidak memberikan kontribusi besar pada PAD. Kontribusi paling rendah adalah tahun 2014 sebesar 18,14% dengan criteria kurang  dan  paling  tinggi  adalah  pada  tahun  2018  yaitu  sebesar  30,99%  dengan  kategori  cukup  baik.  Dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  setiap  tahunnya  pemerintah  Kota  Pariaman  terus  memaksimalkan  pendapatan  pajaknya  dan  terus menambah kontribusi pajak daerahnya terhadap PAD.

## Tabel 5

## Kontribusi Retribusi Daerah Kota PariamanTahun 2014-2018

## Sumber: website DJPK (data diolah)
Dapat  dilihat  pada  tabel  diatas,  pada  tahun  2014  kontribusi  retribusi  daerah  terhadap  PAD  Kota  Pariaman sebesar  9,11%  dengan  kategori  sangat  kurang.  Pada  tahun  2015  kontribusi  retribusi  daerah  terhadap  PAD  Kota Pariaman  sebesar  9,02%  dengan  kategori  sangat  kurang,  turun  0,09%  dari  tahun  lalu.  Pada  tahun  2016  kontribusi retribusi  daerah  terhadap  PAD  Kota  Pariaman  sebesar  11.36%  dengan  kategori  kurang,  naik  2.34%  dari  tahun  lalu. Pada  tahun  2017  kontribusi  retribusidaerah  terhadap  PAD  Kota  Pariaman  sebesar  10.91%  dengan  kategori  kurang, turun  0,45%  dari  tahun  lalu.  Pada  tahun  2018  kontribusi  retribusi  daerah  terhadap  PAD  Kota  Pariaman  sebesar 12.99% dengan kategori kurang, naik 2,08% dari tahun lalu. Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kota Pariaman selama 2014-2018 sebesar 10,68% dengan kriteria kurang. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sangat rendah.  Tingkat  kontribusinya  bersifat  fluktuatif  dengan  yang  terendah  pada  tahun  2014  dan  tertinggi  pada  tahun 2018. Dapat ditarik kesimpulan retribusi daerah Kota Pariaman hanya sedikit menambah total PAD Kota Pariaman.
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian  mengandung  arti  bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pihak  ekstern  (terutama pemerintah  pusat  dan  propinsi)  semakin  rendah,  dan  demikian  pula  sebaliknya.  Rasio  kemandirian  juga menggambarkan  tingkat  pertisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  merupakan komponen  utama  PAD.  Semakin  tinggi  masyarakat  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  akan  menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2004:284). Berdasarkan data yang didapat dari website DJPK, Kota Pariaman tidak menerima bantuan dari Provinsi kecuali pada tahun 2007 dan Tidak Melakukan Pinjaman (data terlampir) sehingga yang ada hanya bantuan pusat (dana perimbangan).

## Tabel 6

## Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman Tahun 2014-2018
Sumber : website DJPK (data diolah)
Dapat  dilihat  dari  data  di  atas,  pada  tahun  2014  tingkat  kemandirian  daerah  Kota  Pariaman  sebesar  6,05% dengan pola hubungan instruktif. Pada tahun 2015 tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman sebesar 6,59% dengan pola  hubungan  instruktif,  naik  0,54%  dari  tahun  lalu.  Pada  tahun  2016  tingkat  kemandirian  daerah  Kota  Pariaman

## Randy Primahadi dan Rahmat Kurniawan, Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman
sebesar  5,56%  dengan  pola  hubungan  instruktif,  turun  1,03%  dari  tahun  lalu.  Pada  tahun  2017  tingkat  kemandirian daerah Kota Pariaman sebesar 5,93% dengan pola hubungan instruktif, naik 0,37% dari tahun lalu, juga dapat dilihat tahun  2017  adalah  satu-satunya  tahun  selama  2014-2018  dimana  Kota  Pariaman  mendapat  bantuan  provinsi.  Pada tahun  2018  tingkat  kemandirian  daerah  Kota  Pariaman  sebesar  6,32%  dengan  pola  hubungan  instruktif,  naik  0,39 % dari tahun lalu. Rata-rata tingkat kemandirian daerah Kota Pariaman selama 2014-2018 adalah sebesar 6,09% dengan pola  hubungan  instruktif.  Dapat  dilihat  bahwa  tingkat  kemandirian  daerah  Kota  Pariaman  sangat  rendah,  hanya berkisar kurang lebih 6% selama 2014 sampai 2018 dengan pola hubungan instruktif. Ini berarti bahwa kota pariaman sangat bergantung pada bantuan pusat secara financial. peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).

## SIMPULAN
Efektivitas pajak daerah Kota Pariaman terbesar ada pada tahun 2015 yaitu sebesar 118,48% dan yang terendah pada  tahun  2016  yaitu  sebesar  100,62%  dengan  rata-rata  sebesar  111%  dengan  criteria  sangat  efektif.  Dapat  dilihat walaupun  kenaikan  dan  penurunan  efektivitas  pajak  bersifat  fluktuatif,  efektivitas  pemungutan  pajak  daerah  Kota Pariaman  adalah  dengan  criteria  sangat  efektif,  karena  efektivitas  pajak  daerah  dari  tahun  2014  sampai  2018 berada diatas 100% semua. Itu artinya pemungutan  pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan dan semua potensi keuangan daerah dari pajak daerah telah dapat dicapai bahkan melampaui target.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum  (DAU)dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah:Studi  Kasus  pada  Kabupaten/Kota  di  Jawa-Bali.  Jurnal  Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI, Surabaya 16-17 Oktober 2003.
Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Jakarta: Erlangga. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Histori APBD. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412.(1 maret 2020) Effendi,  Dicki  Andika.  2018.  Analisis  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Dan  Laba  Badan  Usaha  Milik Daerah (Bumd) Terhadap Pendapatan Asli Daerah  Di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2015-2016.  Skripsi. Surakarta. Institut Agama Islam Negeri (Iain)  Surakarta
Fitriana.  (2014).  Pengaruh  pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Bontang.  E-Jurnal  Ilmu  Pemerintahan.  ISSN  2338-3651.Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik.  Universitas Mulawarman. Samarinda.
Halim,  Abdul.  (2004).  Akuntansi  Sektor  Publik  dan  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Edisi  Revisi.  Yogyakarta:  UPP
AMP YKPN.
___________. (2004). Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Yogyakarta:  UPP AMP YKPN. ___________. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Cetakan Ketiga. Salemba Empat:Salemba Empat Handoko,  Tri  Asep.  (2012).  Analisis  Perkembangan  Retribusi  Pasar  Daerah  Sebagai  SumberPembiayaan  Otonomi Daerah di Kabupaten Pemalang  2007-2011. Jurnal UNNES (Nomor 1)
Hastuti,  Dwi  Putri  Kusuma.  (2014).  Efektivitas  Pajak  Daerah  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  Tahun  2010-2012  (Di Kabupaten Kulon Progo). Skripsi. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta
Kuncoro, Mudrajad (1995), Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan,EdisiKetiga,  Penerbit  UPP  AMP YKPN, Yogyakarta
Kusuma dan Wirawati. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan  Retribusi Daerah
Terhadap
Peningkatan  PAD  seKabupaten/Kota  di  Provinsi  Bali.  E-jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana  5.3  574-585. ISSN: 2302-8556
Mabe,  J.  B.,  &  Kuusana,  E.  D.  (2015).  Property  Taxation  and  It's  Revenue  Utilisation  for  Urban  Infrastructure  and Services in Ghana. Property Management Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Andi. Yogyakata
Mentayani, Ida., dkk (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi  Daerahterhadap  Pendapatan  Asli Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan   Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.07, No. 01 Mulyanto.2002.”Potensi  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Dikawasan  Subosuka.  Wonosraten  Propinsi  Jawa  Tengah”.
Jurnal Akuntansi Sektor Publik
Octovido, Sudjana, Dan Azizah. 2014. Analisis Efektivitas Dan  Kontribusi PajakDaerah  Sebagai  Sumber  Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). JurnalAdministrasi Bisnis (Jab)|Vol. 15 No.1 Oktober 2014. Malang. Universitas Brawijaya
Prakosa Kesit, Bambang, 2005, Pajak dan Retribusi Daerah, Yogyakarta, UII. Press Prawoto, Agus. 2011. Penilaian Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta. BPFE
Randy Primahadi dan Rahmat Kurniawan, Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman
Putri, Meilda Ellysa dan Sri Rahayu. 2015. Pengaruh Pajak DaerahDanretribusi   Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  Anggaran  2010-2014).ISSN:  2355- 9357 e-Proceeding of Management : Vol.2, No.1 April 2015
Ramadhani,  Febby  Randria.  2016.  Analisis  Kemandirian  Dan  Efektivitas  Keuangan  Daerah  DiKota  Tarakan  Tahun 2010-2015.  Jurnal  Ekonomi  Pembangunan  Vol.14,  No.01  Juni  2016.  Malang.  Universitas  Muhammadiya Malang
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RITahun 2004, No.126. Sekretariat Negara. Jakarta ___________. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah DanRetribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No.130. Sekretariat Negara. Jakarta Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat  Roziana, Elia. 2017. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah  Terhadap  PendapatanAsli  Daerah  Eks-Karesidenan  Surakarta. Skripsi. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta Samudra, Azhari Aziz. 2015. Perpajakan di Indonesia Ed,1 Cet 1 jakartaPers, Jakarta. Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. aja. Grafindo Persada Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta Sunanto,  2015.  “Analisis  Pengaruh  Pajak  Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  DiKabupaten  Musi Banyuasin”. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu,Vol. II No.1  (Januari-Juni 2015)
Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan. Daerah. Andi. Yogyakarta Suriadinata.  2003.  Kajian  Tentang  Keuangan  Daerah.  PT.  Gramedia  Jakarta  Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S,  2007,
Manajemen Publik, Jakarta: Grasindo Wikipedia. Wikipedia kota Pariaman. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pariaman (3 maret2020)