## Implementasi Program Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Melalui Wadah Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Tampuna Kecamatan Bungi Kota Baubau

## Wa Ode Wati Nurbaena 1
1 BKKBN Propinsi Sulawesi Tenggara Email: watinurbaena74@gmail.com
Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskipsikan dan menganalisa bagaimana Implementasi  Program  Kesehjateraan  Masyarakat  Kelurahan  Melalui  Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Tampuna Kecamatan Bungi Kota Baubau. Penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian Deskriptif  Kualitatif .  Teknik  Analisis  Data menggunakan  metode deskriptif  kualitatif .  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa implementasi  program  kampung  KB,  dapat  dijelaskan  dalam  empat  indikator  yang dinilai  sudah  berjalan  dengan  optimal.  Hanya  saja  faktor  sumberdaya  manusia  dan sarana  prasarana  yang  masih  kurang  optimal,  selain  itu  budaya  masyarakat  secara umum juga menjadi tantangan tersendiri bagi program kampung KB dari sisi program kependudukan.
Kata Kunci : Implementasi, Kampung KB, Kesejahteraan Masyarakat
Abstract ,  This  study  aims  to  describe  and  analyze  how  the  implementation  of  the Village  Community  Health  Program  through  the  Family  Planning  Village  in  the Tampuna  Village,  Bungi  District,  Baubau  City.  The  research  used  is  descriptive qualitative  research.  The  data  analysis  technique  used  a  qualitative  descriptive method. The results of the study explain that the implementation of the village family planning  program  can  be  explained  in  four  indicators  which  are  considered  to  be running optimally. It's just that the human resource factor and infrastructure are still less  than  optimal,  besides  that  the  culture  of  the  community  in  general  is  also  a challenge for the KB village program in terms of the population program.
Keywords: Policy Implementation, KB Village, Community Welfare
1. Pendahuluan Program Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) adalah
merupakan Program Prioritas dan unggulan yang  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan taraf  hidup  masyarakat  menjadi  keluarga berkualitas.  Diatur  dalam  Undang-undang
Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan  Keluarga  sebagai  dasar pelaksanaan  Program  Kependudukan  dan
Keluarga
Berencana menekankan kewenangan  Badan  Kependudukan  dan Keluarga  Berencana  (BKKBN)  tidak  hanya terbatas  pada  masalah  Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja  namun    juga  menyangkut    masalah pengendalian  penduduk.
Sejalan    dengan    arah    kebijakan pembangunan  nasional  pemerintah  tahun 2015-2019,  BKKBN  diberi  mandat  untuk mensukseskan Agenda Pembangunan Nasional (Nawacita ),  khususnya  Agenda Prioritas  ke-3  “Membangun  Indonesia  dari Pinggiran  dengan  Memperkuat  Daerah- daerah  dan  Desa  dalam  rangka  Negara Kesatuan”,  Agenda  Prioritas  ke-5  “ Meningkatkan  Kualitas  Hidup  Manusia Indonesia”,  serta  Agenda  Prioritas  ke-8 “Revolusi
Karakter Bangsa” melalui Pembangunan Kependudukan dan
Keluarga  Berencana.  Amanat  Presiden  RI kepada BKKBN agar dapat menyusun suatu kegiatan  atau  program    yang    dapat memperkuat    upaya  pencapaian  sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  2015- 2019 (BKKBN, 2018 : 20).
Kampung  KB  merupakan  satu
diantara  kegiatan  prioritas  yang  sesuai dengan  instruksi  presiden  RI,  terutama sebagai  bentuk  investasi  Program KB yang manfaatnya dapat secara langsung diterima masyarakat.  Untuk  itu  segera  dilakukan langkah  koordinasi  lintas  sektor,  terutama dalam  integrasi  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  di Kampung  KB. Program KB tidak    lagi    hanya    fokus    pada    upaya pengendalian    jumlah    penduduk,  namun juga      bagaimana  melalui  Program  KKBPK (Kependudukan,  Keluarga    Berencana    dan Pembangunan Keluarga) dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat,  maka  dari  itu,  KB  dipandang masih  dibutuhkan  untuk  memenangkan persaingan global.
Kampung  KB  merupakan  salah  satu bentuk  atau  model  miniatur  pelaksanaan total  Program  KKBPK  secara  utuh  yang melibatkan  seluruh  bidang  di  lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian atau  Lembaga,  mitra  kerja,  stakeholders instansi  terkait  sesuai  dengan    kebutuhan dan  kondisi  wilayah,  serta  dilaksanakan  di tingkatan  pemerintahan  terendah  (sesuai prasyarat  penentuan  lokasi  kampung  KB) di  seluruh  kabupaten  dan  kota.  Kampung KB  dikelola  dan  diselenggarakan  oleh masyarakat  dalam  memberdayakan  dan memberikan
kemudahan kepada masyarakat  untuk  memperoleh  pelayanan total program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Setelah  Kampung  KB  diluncurkan oleh  BKKBN  pada  tahun  2016  sebagai miniatur pelaksanaan total program Kependudukan,  Keluarga  Berencana  dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di tingkat
pedukuhan  yang  melibatkan  lintas  sektor dan  segenap  komponen  masyarakat,  maka di tahun 2017, BKKBN kembali
meluncurkan  Rumah  Data  kependudukan yang  berfungsi  sebagai  basis  data  dan informasi serta pusat intervensi
pembangunan  di  tingkat  mikro  wilayah Kampung KB. Rumah Data Kependudukan yang
kemudian dikenalkan pada masyarakat  luas  sebagai  “Rumah  Dataku” tersebut  dipastikan  memiliki  urgensi  dan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di  lokasi  Kampung  KB  yang  dibentuk  di setiap  Kabupaten  pada  tahun  2016  dan setiap Kecamatan pada tahun 2017
Kesejahteraan  menurut  Badan  Pusat Statistik (2017) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah  tangga  tersebut  dapat  dipenuhi sesuai  dengan  tingkat  hidup.  Status kesejahteraan  dapat  diukur  berdasarkan proporsi  pengeluaran  rumah  tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera  apabila  proporsi  pengeluaran untuk  kebutuhan  pokok  sebanding  atau lebih  rendah  dari  proporsi  pengeluaran untuk  kebutuhan  bukan  pokok.  Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk  kebutuhan  pokok  lebih  besar dibandingkan  dengan  pengeluaran  untuk kebutuhan  bukan  pokok  dan  dapat dikategorikan  sebagai  rumah  tangga dengan  status  kesejahteraan  yang  masih rendah.
Dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  52  tahun  2009,  Keluarga Sejahtera  adalah  keluarga  yang  dibentuk berdasarkan  atas  perkawinan  yang  sah, mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup spiritual  dan  materiil  yang  layak,  bertaqwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  memiliki
hubungan    yang    serasi,    selaras    dan seimbang    antar    anggota    dan    antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan  (Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).
Kampung  KB  sebenarnya  dirancang sebagai  upaya  membumikan,  mengangkat kembali,  merevitalisasi  program  KKBPK guna mendekatkan akses pelayanan kepada keluarga  dan  masyarakat  dalam  upaya mengaktualisasikan  dan  mengaplikasikan  8 (delapan)  fungsi  keluarga  secara  utuh dalam  masyarakat.  Dengan  demikian kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak  hanya  identik  dengan  penggunaan dan  pemasangan  kontrasepsi,  akan  tetapi merupakan  sebuah  program  pembangunan terpadu  dan  terintegrasi  dengan  berbagai program pembangunan lainnya.
Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan  keluarga  dapat  ditelusur melalui  berbagi  indikator  yang  merupakan pencerminan  dari  pelaksanaan  delapan fungsi  keluarga.  Hal  tersebut  tercantum dalam  Peraturan  Pemerintah  No.87  Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan  Pembangunan  Keluarga,  Keluarga Berencana  dan  Sistem  Informasi  Keluarga. Dalam  PP  disebutkan  delapan  fungsi keluarga meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi  social budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4)  fungsi  perlindungan,  (5)  fungsi reproduksi,  (6)  fungsi  sosialisasi  dan pendidikan,  (7)  fungsi  ekonomi  dan  (8) fungsi pembinaan lingkungan.
Kampung  KB  ini  dapat  kita  jadikan sebagai  wahana  pemberdayaan  masyarakat melalui  berbagai  macam  program  yang mengarah  pada  upaya  merubah  sikap, prilaku  dan  cara  berfikir  (mindset) masyarakat  kearah  yang  lebih  baik,
sehingga  kampung  yang  tadinya  tertinggal dan  terbelakang  dapat  sejajar  dengan kampung-kampung  lainnya,  masyarakat yang tadinya tidak memiliki kegiatan dapat bergabung dengan poktan-poktan yang ada, keluarga yang tadinya tidak memiliki usaha dapat  bergabung  menjadi  anggota  UPPKS yang ada.
Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat  RW,  dusun  atau  setara,  yang memiliki  kriteria  tertentu.  Di  dalamnya terdapat keterpaduan
program kependudukan,
Keluarga
Berencana, pembangunan  keluarga  dan  pembangunan sektor  lainnya  yang  dilaksanakan  secara terpadu. Kampung KB umumnya terbentuk di  daerah  yang  ketimpangan  sosialnya tinggi, seperti padat penduduk, keikutsertaan  dalam  program  KB  rendah, miskin,  kumuh,  dan  ada  balita  stunting Namun  sejauh  ini  integrasi  program  lintas sektor  kementerian/lembaga  terkait  masih minim. Program-program yang dilaksanakan  di  Kampung  KB  masih didominasi  oleh  BKKBN,  dan  sebagiannya juga  beririsan  dengan  penanggulangan masalah  gizi  kronis,  yaitu stunting atau balita pendek
Kelurahan Tampuna Kecamatan Bungi ini  adalah  wilayah  yang  menjadi  lokasi penelitian  penulis  karena  wilayah  ini terletak  di  Kota  Baubau  yang  merupakan kota  tempat  tinggal  penulis  sehingga memudahkan  akses  penelitian  di  desa tersebut, selain itu juga Kelurahan Tampuna adalah  Kelurahan  yang  baru  dicanangkan dan masih dalam tahap proses pengimplentasian Program Kampung KB.
Penelitian  in  bertjuan  untuk  mengkaji sejumlah  indikator  dalam  Implementasi Program Kesehjateraan Masyarakat
Kelurahan  Melalui  Wadah  Kampung Keluarga Berencana Di
Kelurahan Tampuna  Kecamatan  Bungi  Kota  Baubau , guna mengetahui  apresiasi  masyarakat  di Kelurahan Tampuna Kecamatan Bungi Kota Baubau  terkait  Program  Kampung  KB.

## 2. Metode Penelitian
Dalam penelitian Implementasi Program Kesehjateraan Masyarakat Kelurahan  Melalui  Wadah  Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan
Tampuna  Kecamatan  Bungi  Kota  Baubau, jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah Penelitian Deskriptif  Kualitatif ,  hal  ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara terhadap informan yang ditentukan oleh penulis. Dari proses  itu,  data  yang  diperoleh  dianalisis dengan  kaidah Kualitatif (Sugiyono,  2009  : 39).
Selanjutnya pada analisis data tersebut berlangsung  mengikuti  kaidah  penelitian kualitatif  yakni  secara  interaktif,  dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri.  Meskipun  tahap  penelitian dilakukan  sesuai  dengan  kegiatan  yang direncanakan, akan tetapi kegiatan ini tetap harus  dilakukan  secara  berulang  antara kegiatan  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian  data  serta  verifikasi  atau penarikan suatu kesimpulan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Penelitian  ini  menjelaskan  perihal implementasi  Program  Kampung  Keluarga Berencana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah
pelaksanaan  program-program  keluarga berencana  yang  diamanahkan  kepada BKKBN
secara terencana,
berkesinambungan,  dan  komprehensip untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari program Keluarga Berencana. Program Kampung  KB  yang  diteliti  adalah  program yang diimplementasi di Kelurahan Tampuna  Kecamatan  Bungi  Kota  Baubau, hal  ini  didasari  oleh  sejumlah  keberhasilan program kampung KB yang diperolehnya.
Dalam  teori  implementasi  kebijakan, maka  program  kampung  KB  dalam penelitian ini dapat diamati sebagai berikut:

## a. Sumber Daya
Dalam memahami program kampong  KB  di  Kelurahan  Tampuna Kecamatan
Bungi, didasari oleh ketersediaan  Sumber  daya,  yang  dalam kajian  ini  dilihat  pada  tiga  sub  indikator dalamnya yang digunakan dalam mendukung keberhasilan
pelaksanan program  Kampung  KB,  diantaranya  yaitu: Sumber  daya  manusia,  sumber  daya anggaran, dan juga sumber daya fasilitas.
Sumberdaya  manusia  atau  bisa  juga disebut  sebagai  implementator  dalam implementasi  program  Kampung  KB Kelurahan  Tampuan  dinilai  masih  kurang dan tidak adanya pendekatan persuasif dari petugas  Penyuluh  Lapangan  Keluarga Berencana (PLKB) ke masyarakat pada saat penyampaian  materi  dalam  kegiatan sosialisasi.  Selain  itu,  faktor  budaya  juga menjadi  faktor  yang  turut  memengaruhi kondisi  sumber  daya  manusia,  meskipun penyuluh berasal dari daerah tersebut tidak berarti  mampu  memberikan  penyampaian materi dengan lebih efektif.
Sedangkan terkait
dengan ketersedian  sumberdaya  finansial  yaitu
tidak  mencukupinya  anggaran  yang  telah disediakan,  selain  itu  fasilitas  dalam mendukung implementasi program
Kampung  KB  Kelurahan  Tampuna  seperti sekretariat yang dapat digunakan masyarakat tidak tersedia sehingga masyarakat kesulitan jika ingin mengadakan pertemuan. Meskipun
demikian,  dari  hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  dampak  program terhadap  kesejahteraan  masyarakat  cukup optimal.
Pada beberapa observasi dan wawancara  yang  dilakukan,  sejumlah masyarakat merasa bahwa program kampung KB mampu menstimulus kesejahteraan masyarakat kelurahan tampuna. Hal ini terlihat dari berkembangnya usaha-usaha
kecil masyarakat  yang  seiring  dengan  program kampung  KB  misalnya  saja  program pembangunan  keluarga  yang  didalamnya terdapat pemberdayaan masyarakat kelurahan.

## b. Komunikasi
Pada  aspek  komunikasi  sebagai bagian dari implementasi program ditujukan pada proses untuk mengkoordinasi  seluruh  pihak  terkait perkait  kebijakan  yang  akan  di  terapkan. Selain  itu.  Komunikasi  juga  bermakna proses  pelaksanaan  setiap  program  yang dijalakan  sebagai  bagian  dari  program kampung  KB,  yang  dalam  penelitian  ini diantaranya adalah program kependudukan, program KB, Pembangunan Keluarga, Program KKBPK.
Aspke  ini  diukur,  apabila  tujuan serta  sasaran  dari  suatu  kebijakan  tersebut tidak  ada  kejelasan  maka  kemungkinan
akan  adanya  kesalahan  dalam  berbagai  hal sehingga  implementasi  kebijakan  tersebut pun  tidak  akan  terlaksana  dengan  baik. Dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa untuk  komunikasi  mengenai  Program Kampung  Keluarga  Berencana  Kelurahan Tampuna dalam meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  Kelurahan Tampuna  Kecamatan  Bungi  terkait  kondisi sosialisasinya  bahwa  pelaksanaan  kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar dan telah sesuai dengan aturan dari Pemerintah Kota.
Hal  ini  juga  didukung  oleh pernyataan masyarakat yang diwawancarai pada  penelitian  ini  bahwa  hingga  saat  ini program  kampung  KB  yang  dilaksanakan memberikan  efek  pada  kesejahteraan masyarakat  pada  umumnya.  Namun, partisipasi  dan  kesadaran  masyarakat masih  kurang  serta  cenderung  kurang semangat  dalam  mengikuti  kegiatan sosialisasi  tersebut.  Adanya  permasalahan internal  juga  menambah  indikator  dari sedikitnya masyarakat yang hadir, sehingga ketidak  kompakan  terbentuk  dari  dalam masyarakat.  Selain  itu,  komunikasi  antar para  pelaksana  atau  implementator  dalam program Kampung KB Kelurahan Tampuan Kecamatan  Bungi  masih  belum  berjalan dengan baik.

## c. Disposisi
Dalam memahami proses
implementasi  selanjutnya  adalah  Disposisi. Memahami  hal  ini,  bahwa  disposisi terbentuk  dari  dua  sub  indikator  yaitu  sub indikator  sikap  dan  juga  sub  indikator insentif yang di berikan oleh petugas dalam hal  ini  penyuluh  lapangan  dan  kader.  Sub indikator  sikap  yang  bersifat  positif  maka akan  terjadinya  kegiatan  yang  memiliki
koordinasi  serta  kesinambungan  antara para implementor dengan masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa  sikap  yang  diberikan oleh  para  penyuluh  yaitu  PLKB  dan  juga Kader didalam kegiatan program kampung KB  di  Kelurahan  Tampuna  Kecamatan Bungi  Kota  Baubau  dari  hasil  wawancara yang  dilakukan  diperoleh  data  bahwa  dari dengan  adanya  kampung  KB  ini  nantinya akan mensejahterakan masyarakat Kelurahan Tampuna, dan diakui bahwa jika program  tersebut  berhasil  maka  hal  itu menjadi  suatu  kebanggan  bagi  masyarakat dan kota baubau pada umumnya.
Disposisi  PLKB  dan  Kader  terkait komitmen  dalam  implementasi  program Kampung
KB Kelurahan Tampuna menunjukkan  komitmen  yang  positif  dan akan terus berkomitmen dengan memfasilitasi  kebutuhan-kebutuhan  yang berkaitan  program  Kampung  KB  tersebut. Selain  itu,  konsistensi  dalam  memajukan Kampung KB Kelurahan Tampuna menjadi program  kerja  berasama  masyarakat  yang dilakukan dengan meningkatkan pembinaan  sumberdaya  manusianya,  tata lingkungannya  dan  kebersihannya  agar masyarakat merasakan tujuan terbentuknya dari  Kampung  KB,  khususnya  untuk mencapai  keluarga  yang  berkualitas  serta sejahtera  sesuai  dengan  8  fungsi  keluarga yaitu,  fungsi  agama,  fungsi  sosial  budaya, fungsi  cinta  dan  kasih  sayang,  fungsi perlindungan,  fungsi  reproduksi,  fungsi pendidikan,  fungsi  ekonomi  dan  fungsi pelestarian lingkungan.
Selain  itu,  dalam  hal  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dari  adanya Kampung
KB Kelurahan Tampuna dirasakan dapat mendukung proses
pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dimana  dengan  adanya  program  ini, kelompok  masyarakat  kelurahan  tampuna menjadi  mitra  kerja  pemerintah  dapat meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat secara  umum.  Hasil  ini  dapat  dibuktikan dengan  masyarakat  kelurahan  tampuna yang lebih produktif dalam menjalani suatu usaha, yang sebelumnya diberikan
penguatan melalui penyuluhan dan pelatihan.

## d. Struktur Birokrasi
Indikator  implementasi  selanjutnya adalah struktur birokrasi. Dalam memahami ini dapat dilihat dari pelaksanaan Standart Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tugas yang dilakukan oleh PLKB dan Kader.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan, dapat dijelasakana bahwa pelaksanaan SOP sendiri  digunakan  sebagai  pedoman  dalam pelaksanaan suatu program. SOP digunakan  sebagai  acuan  langkah-langkah atau  tahapan  dari  tindakan  yang  akan diambil  selama  proses  pelaksanaan  dari suatu  kegiatan.  Berdasarkan  hasil  dari penelitian  yang  telah  dilakukan,  SOP  dari Kampung  KB  di  Dusun  Waung  Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk  sudah  cukup  baik,  SOP  yang digunakan  yaitu  berupa  buku  petunjuk teknis  pelaksanaan  Kampung  KB,  mulai dari awal kegiatan hingga tahap akhir yaitu laporan  dan  juga  evaluasi  program  semua mengikuti  buku  petunjuk  teknis  tersebut. Hanya  saja  perlu  diakui  bahwa  terdapat kelompok  masyarakat  yang  kurang  aktif dalam menjalankan program.
Sedangkan  dalam  pembagian  tugas, secara  umum  dapat  digambarkan  bahwa
dalam  hal  ini  telah  berjalan  dengan  baik, meskipun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksananya  di  lapangan.  Hal  ini disebabkan oleh berbagai hal salah satunya adalah  standar  prosedur  yang  ditetapkan ternyata berbeda dengan kondisi dilapangan.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya dalam  penelitian  ini,  bahwa  hampir  semua indikator dari sudah berjalan dengan sangat baik terkait pelaksanaan program Kampung KB  di  Keluran  Tampuna  Kecamatan  Bungi Kota  Baubau  khususnya  pada  Program Kependudukan,
Program Kelurga Berencana, Pembangunan Keluarga,
Program  KKBPK  dan  Sektor  lainnya berjalan dengan baik.
Sedangkan  dalam  memahami  hal tersebut  sebagai  implementasi  program kampung  KB,  dapat  dijelaskan  dalam empat indikator yang dinilai sudah berjalan dengan  optimal.  Hanya  saja  faktor sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang  masih  kurang  optimal,  selain  itu budaya  masyarakat  secara  umum  juga menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  program kampung KB dari sisi program kependudukan.

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta.
Anisa,  S.O.  2016. Efektifitas  Kebijakan Kampung  KB  Terhadap  Penerimaan Konsep Keluarga . Cilacap : Kertakarsa. BKKBN. 2018. Integrasi Kampung KB Bersama Mitra  Kerja .  Jakarta  :  Direktorat  Bina Lini Lapangan
BKKBN.  2016. Pembentukan  pengembangan Kampung  Keluarga  Berencana .  Kota

## Baubau
Istiadi,  A.  (2017).  Implementasi  program kampung  keluarga  berencana  (studi pada  kelompok  sasaran  keluarga dengan  remaja  di  dusun  waung  desa sonoageng kecamatan prambon kabupaten nganjuk). Publika , 5 (4). Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008
Nurjannah,  S.  N.,  &  Susanti,  E.  (2018).
Implementasi
Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) di Kabupaten Kuningan Tahun 2018 (Studi
Kuantitatif  Dan  Kualitatif). Jurnal  Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal , 9 (2), 27-33. Nurhafifah,  Z.  2017. Implementasi  Program Kampung KB Dalam Upaya Penanggulangan  Kemiskinan .  Bandar Lampung. Nosa,B.A  &  Sri,W . 2017. Implementasi Program  Kampung  Keluarga  Berencana di    Dusun    Ambeng-ambeng    Desa Ngingas    Kecamatan  Waru  Kabupaten Sidoarjo. Jawa Timur. Mardiyono.  2017. Pemberdayaan  Keluarga Melalui  Kampung  KB  Dalam Upaya Peningkatan  Program  KKBPK .  Jawa
Timur.
Moleong,  Lexy  J.  2013. Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Bandung:    PT  Remaja
Rosdakarya.
Pasolong,  Harbani.  2011. Teori  Administrasi
Publik . Bandung: Alfabeta.
Sari,  K.  K.,  Irawan,  B.,  &  Apriani,  F. Implementasi Program Kampung Keluarga  Berencana  Gerbang  Seribu Dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan Masyarakat  Di  Kelurahan  Sungai Dama Kota Samarinda.
Setiawati  Elsa.  2017.Persepsi  Masyarakat Terhadap  Program  Kampung  Keluarga Berencana  di  Kelurahan  Pantolan  Boya Kecamatan  Taweli. E–  Journal  Geo- Tadulako UNTAD. Sugiyono.    2015. Metode    Penelitian
Kuantitatif,    Kualitatif    dan    R    &    D . Bandung: Alfabeta.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2012. Analisis Kebijakan:  dari  Formulasi  Penyusunan Model-Model    Implementasi  Kebijakan Publik .  Jakarta : PT Bumi Aksara.