Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Fiscal Stress terhadap Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan
Effects of Regional Original Revenue, General Allocation Funds, Profit Sharing Funds, and Fiscal Stress on The Level of Independence in The Province of South Kalimantan
Aryadhani Prasetyo*, Dr. Dewi Rahayu, SE, MP
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat aryadhaniprasetyo@gmail.com

## Abstract
This  research  was  conducted  to  (1)  analyze  the  effect  of  Regional  Original Revenue,  General  Allocation  Funds,  Profit  Sharing  Funds  and  Fiscal  Stress  that  affect the  level  of  independence  both  simultaneously  and  partially  in  the  Province  of  South Kalimantan;  (2)  to  analyze  what  are  the  most  dominant  variables  affecting  the  level  of independence in the province of South Kalimantan.
The  data  obtained  in  this  study  is  from  the  official  website  of  the  South Kalimantan  Provincial  Government,  namely  the  Central  Kalimantan  Statistics  Agency, which deals with the South Kalimantan Provincial Government Financial Report and the 2002-2016  Budget  Realization  Report,  which  is  available  in  BPS  publication  data entitled South Kalimantan in Figures.
The results of the study show that (1) Local Revenue, General Allocation Funds, Profit  Sharing  Funds,  and  Fiscal  Stress  have  an  effect  on  the  level  of  independence simultaneously; (2) Regional Original Income dan Profit Sharing Funds affect the Level of  Independence;  (3)  General  Allocation  Funds  and  Fiscal  Stress  have  no  significant effect  on  the  Level  of  Independence;  and  (4)  Regional  Original  Income  is  the  most dominant variable that affects the Level of Independence.
Keywords:  Regional  Original  Revenue,  General  Allocation  Funds,  Revenue  Sharing Funds, Fiscal Stress, Level of Independence.

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  (1)  menganalisis  pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana Alokasi  Umum,  Dana  Bagi  Hasil  dan Fiscal  Stress berpengaruh  terhadap Tingkat  Kemandirian  baik  secara  simultan  maupun  parsial  di  Provinsi  Kalimantan Selatan; (2) untuk menganalisi variabel apa yang paling dominan mempengaruhi Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan.
Data  yang  didapat  dalam  penelitian  ini  dari website resmi  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Selatan  yaitu  Badan  Pusat  Statistik  Kalimantan  Selatan  yang  berhubungan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Laporan
Realisasi  Anggaran  Tahun  2002-2016  yang  tersedia  dalam  data  publikasi  BPS  yang berjudul Kalimantan Selatan Dalam Angka.
Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa,  (1)  PAD,  DAU,  DBH,  dan Fiscal  Stress berpengaruh  terhadap  Tingkat  Kemandirian  secara  simultan;  (2)  PAD  dan  DBH berpengaruh  terhadap  Tingkat  Kemandirian;  (3)  DAU  dan Fiscal  Stress berpengaruh tidak  nyata  terhadap  terhadap  Tingkat  Kemandirian;  dan  (4)  Pendapatan  Asli  Daerah merupakan variabel paling dominan yang mempengaruhi Tingkat Kemandirian.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Fiscal Stress, Tingkat Kemandirian

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  adalah  kekuasaan  daerah  otonom  demi  merencanakan kebutuhan  masyarakat  di  sana  berdasarkan  gagasan  sendiri  dan  cita-cita  masyarakat sebanding  dengan  peraturan  perundang-undangan  (Suparmoko,  2002:61).  Sejak diberlakukannya otonomi daerah dan ditetapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang  mengatur  tentang  pemerintah  daerah  dan  Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya peraturan  perundang-undangan  tersebut  maka  menciptakan  kekuasaan  yang  seluas- luasnya untuk daerah.
Kinerja  keuangan  daerah  ialah  tingkat  pencapaian  sebuah  daerah  dalam mendapatkan  hingga  menggunakan  semua  sumber  keuangan  asli  daerahnya.  Terdapat beberapa  rasio  dalam  pengukuran  kinerja  keuangan  yaitu  rasio  kemandirian,  rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Tingkat kemandirian menjabarkan ketergantungan daerah atas sumber dana eksternal.
Selain  PAD  yang  berperan  sebagai  tulang  punggung  perkembangan  dan pembangunan suatu daerah, DAU dan DBH ialah komponen belanja pada APBN namun pada APBD diakui sebagai komponen pendapatan yang berperan untuk memaksimalkan perkembangan dan pembangunan suatu daerah. DAU  merupakan dana untuk memenuhi kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  yang  telah  dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar daerah yang berasal dari pendapatan APBN. Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berlandaskan angka persentase untuk memenuhi kepentingan  daerah  dalam  bentuk  pelaksanaan  desentralisasi  yang  telah  dialokasikan  ke daerah yang berasal dari pendapatan APBN.
Tingkat  kesiapan  masing-masing  daerah  tidak  memiliki  tingkat  kesiapan  yang sama  baik  dari  dari  segi  sumber  daya  daerah  maupun  kemampuan  daerahnya. Peningkatan  penekanan fiskal ( fiscal stress ) yang dihadapi daerah lebih  besar dibanding era sebelum otonomi. Dalam rangka untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah  pusat  daerah  dituntut  untuk  memaksimalkan  setiap  kemampuan  maupun kapasitas fiskalnya.
Berdasarkan penjabaran labar belakang tersebut maka dari itu rumusan masalah penelitian  yaitu:  (1) Apakah  PAD,  DAU,  DBH,  dan Fiscal  Stress berpengaruh  terhadap Tingkat  Kemandirian  baik  secara  simultan  maupun  parsial  di  Provinsi  Kalimantan Selatan?.  (2)  Faktor  apa  yang  paling  dominan  mempengaruhi  Tingkat  Kemandirian  di Provinsi Kalimantan Selatan?.
Penelitian ini  memiliki tujuan untuk memahami apakah PAD, DAU,  DBH, dan Fiscal  Stress berpengaruh  terhadap  Tingkat  Kemandirian  baik  secara  simultan  maupun
parsial  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dan  mengetahui  faktor  apa  yang  paling  dominan mempengaruhi Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan.

## KAJIAN PUSTAKA Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  adalah  kekuasaan  daerah  otonom  demi  merencanakan kebutuhan  masyarakat  di  sana  berdasarkan  prakarsa  sendiri  dan  aspirasi  masyarakat sebanding  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Berarti  otonomi  daerah  yaitu perwujudan  tentang  penerapan  kegiatan  pemerintah  menurut  asas  desentralisasi  ialah penyerahan kegiatan pemerintah kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri.
Adapun  tujuan  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  yaitu  mencegah  pemusatan kekuasaan,  terciptanya  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien,  masyarakat  dapat  lebih berpartisipasi  langsung  dalam  pembangunan  ekonomi  di  daerah  masing-masing,  adanya kesetaraan politik, setiap daerah dituntut untuk dapat bertanggung jawab pada daerahnya masing-masing (Sujarweni, 2015:21).
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
(Yani,  2002:51)  berpendapat  bahwa  “Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yaitu pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah yang bermaksud untuk memberikan kebebasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.
Apabila  pemerintah  daerah  memiliki  PAD  yang  besar  maka  akan  semakin membuat  tingkat  kemandirian  meningkat  karena  ketergantungan  daerah  terhadap  pusat semakin berkurang.
Dana Alokasi Umum (DAU)
(Halim,  2014:125)  menyatakan  “Dana Alokasi  Umum  (DAU)  yaitu  salah  satu dana pemberian pemerintah ke  pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan APBN, yang  dialokasikan  dengan  maksud  pemerataan  kinerja  keuangan  antar  daerah  dalam mendanai  kebutuhan  daerah  untuk  rangka  pelaksanaan  desentralisasi.  DAU  ditujukan daaerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pembagian DAU untuk daerah Provinsi dan untuk daerah  Kabupaten/Kota  dipastikan  menurut  dengan  imbangan  kewenangan  antara Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

## Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  merupakan  dana  yang  dialokasikan  kepada  daerah menurut  angka  yang  telah  ditentukan  guna  membiayai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan penyerahan kekuasaan ke daerah oleh pusat, dana ini berasal dari pendapatan APBN. Tujuan  DBH  yaitu  memperbaiki keseimbangan  vertikal  antara  pusat  dan  daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Bagi Hasil dilakukan bedasarkan sumbernya,  yang  berarti  penerimaan  bagian  daerah  dibagihasilkan  berdasar  atas  daerah penghasil.

## Fiscal Stress
Tekanan  yang  dialami  daerah  akibat  adanya  keterbatasan  penerimaan pendapatan  pada  anggaran  yang  telah  dibuat  yang  mana  akan  digunakan  untuk meningkatkan  kemandirian  daerah  serta  untuk  membiayai  kebutuhan  daerah,  kondisi tersebut dapat dikatakan ialah Fiscal Stress atau tekanan anggaran. Ketersediaan sumber-
sumber daya potensial dan kesiapan SDM yang baik di daerah merupakan faktor penting dalam  era  otonomi  daerah.  Tekanan  anggaran ditentukan  berdasarkan  realisasi penerimaan dibandingkan dengan nilai potensi PAD. Upaya pajak ( Tax Effort ) yang besar menggambarkan  tingkat Fiscal  Stress yang  lebih  besar,  namun  kondisi  tersebut merupakan gejala yang baik karena pengupayaan pajak sedang berlangsung.

## Kinerja Keuangan Daerah (Tingkat Kemandirian)
Semakin besar tingkat kemandirian daerah memiliki arti bahwa daerah tidak lagi bergantung  terhadap  bantuan  pemerintah  pusat  dan  begitu  juga  sebaliknya.  Tingkat kemandirian  mendeskripsikan  ketergantungan  terhadap  sumber  dana  dari  luar  atau eksternal.  Tingkat  kemandirian  pun  menjelaskan  tingkat  kontribusi  rakyat  pada pembangunan daerahnya. Meningkatnya tingkat kemandirian, meningkat pula kontribusi rakyat  dalam  membayar  kewajibannya  seperti  pajak  dan  retribusi  daerah  yang  menjadi bagian  utama  PAD.  Meningkatnya  jumlah  rakyat  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah maka tingkat kesejahteraan rakyatnya pun ikut meningkat.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  Monica  Verginia  (2017)  dengan  hasil penelitian yang menyatakan PAD memiliki pengaruh positif pada Tingkat Kemandirian, sedangkan variabel DAU tidak memiliki pengaruh pada Tingkat Kemandirian dan DAK memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian. Jumlah dan jenis variabel yang digunakan  merupakan  letak  perbedaan  penelitian  ini.  Pada  penelitian  ini  terdapat  4 variabel  independen  yaitu  PAD,  DAU,  DBH,  dan Fiscal  Stress ,  tidak  terdapat  variabel DAK.
Sementara M. Abduh (2018) menyatakan dengan hasil penelitiannya yaitu PAD memiliki pengaruh positif pada Tingkat Kemandirian. Variabel DAU dan DBH memiliki pengaruh  negatif  pada  Tingkat  Kemandirian,  sedangkan  variabel Fiscal  Stress tidak memiliki  pengaruh  pada  Tingkat  Kemandirian.  Tempat/lokasi  penelitian  yang  mana penelitian ini hanya mencakup Provinsi saja merupakan letak perbedaan dalam penelitian ini, sedangkan penelitian yang dilakukan M. Abduh mencakup Kabupaten/Kota.

## Hipotesis
Hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: (1) PAD,  DAU,  DBH,  dan Fiscal  Stress berpengaruh  terhadap  Tingkat  Kemandirian  baik secara  simultan  maupun  parsial  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan;  dan  (2)  PAD  adalah faktor  paling  dominan  mempengaruhi  Tingkat  Kemandirian  di  Provinsi  Kalimantan Selatan.

## METODE PENELITIAN Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dengan  data  yang didapat  dari website resmi  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  yaitu  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  Kalimantan  Selatan  yang  berhubungan  dengan  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2002-2016  yang  tersedia  dalam  data  publikasi  BPS  yang  berjudul  Kalimantan  Selatan Dalam Angka.

## Jenis Data
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  yang  berupa  deskriptif analisis ialah penelitian yang menjabarkan dan menjelaskan variabel-variabel independen guna menganalisis bagaimana pengaruhnya terhadap variabel dependen.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  akumulasi  data  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini adalah  studi  pustaka dan dokumentasi. Untuk mendapatakan seluruh data dan teori didapatkan  dari literature , artikel-artikel,  jurnal-jurnal    dan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  sesuai  serta  juga melalui internet .  Sumber  data  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  yaitu  data time series selama lima belas tahun yaitu dari tahun 2002-2016.
Teknik Analisis Data

## Analisis Regresi Berganda (Time Series)
Analisis regresi linier berganda yang dimaksudkan untuk memastikan hubungan linier antara sebagian variabel bebas dengan variabel terikat.
Model persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
Yt = Logβ 0 + β 1 LogX 1t + β 2 LogX 2t + β 3 LogX 3t + β 4 LogX 4t
Keterangan:
Y = Tingkat Kemandirian (Persen) X 1 = PAD (Milyar Rupiah) X 2 = DAU (Milyar Rupiah) X 3 = DBH (Milyar Rupiah)
X 4 = Fiscal Stress β 0 = Konstanta
βi = Parameter (i= 1, 2, 3, 4) t
= Tahun (2002-2016)
Uji Asumsi Klasik

## Uji Multikoliniearitas
Untuk memastikan apakah timbul hubungan yang kuat diantara variabel-variabel bebas yang dimasukkan dalam penyusunan model maka digunakan uji multikolinearitas. Menurut  Ghozali  (2006:91)  “Pengujian  multikoliniearitas  dalam  penelitian  ini  dengan meliat besarnya nilai toleransi dan Varince Inflation Factor (VIF), apabila nilai toleransi < 0,10 dan VIF > 10 maka terjadi multikoliniearitas”.

## Uji Heteroskedastisitas
Menurut  Ikhsan  (2014:188)  Uji  Heterokedastisitas  dibutuhkan  dalam  menguji apakah pada model regresi linier kesalahan pengganggu (e) memiliki variabel yang sama atau  tidak  dari  satu  penelitian  ke  penelitian  yang  lain.  Heteroskedastisitas  dideteksi dengan  uji  Gletsjer,  hasil  uji  Gletsjer  menunjukkan  bahwa  variabel  penelitian  ini  bebas heteroskedastisitas  dibuktikan  dengan  tidak  terdapatnya  variabel  bebas  yang  signifikan pada tingkat 5% atau apabila prob. F hitung < alpha 0,05.

## Uji Autokorelasi
Menurut Ikhsan (2014:186) “Uji Autokorelasi diperlukan dalam menguji apakah pada  suatu  model  regresi  linier  terjadi  hubungan  antara  kesalahan  pengganggu  pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya)”. Uji dapat digunakan dengan menggunakan metode Brusch-Godfrey atau LM (Lagrange Multiplier) Test. Apabila nilai Prob.  F  hitung  lebih  kecil  maka  dipastikan  terjadi  autokorelasi  sedangkan  apabila  nilai Prob. F hitung lebih besar maka tidak terjadi autokorelasi.

## Pengujian Hipotesis
Koefisiensi Determinasi (R 2 )
Menurut  Gujarati  (2010:94)  “Koefisien  determinasi  merupakan  ukuran  ringkas yang  menginformasikan  kepada  kita  seberapa  baik  sebuah  garis  regresi  sampel  sesuai dengan  datanya”.  Nilai  R 2 yang  sempurna  adalah  1  (satu).  Guna  mengetahui  seberapa besar  variasi  bebas  dapat  menjelaskan  dengan  baik  variabel  terikat  maka  dilakukan pengujian  hipotesis  koefisien  determinasi  (R 2 ).  Semakin  besar  nilai  R 2 maka  semakin besar pula variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat dengan baik.
Uji-F (Simultan)
Uji  F  adalah  pengujian  hubungan  regresi  secara  bersama-sama  yang  memiliki tujuan  untuk  mencari  tahu  apakah  semua  variabel  bebas  bersama-sama  memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Adapun hipotesis statistiknya sebagai berikut: H 0 : β 1 = β 2 = β 3 = β 4 = 0, yang berarti variabel X 1, X 2 , X 3 , X 4 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y.
H a :  β 1 ≠  β 2 ≠  β 3 ≠  β 4 ≠  0,  yang  berarti  variabel  X 1 ,  X 2 ,  X 3 ,  X 4 secara  bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y.
Kaidah keputusan: Fhitung < Ftabel atau Prob. F > 0,005 : H 0 diterima. Fhitung > Ftabel atau Prob. F < 0,05 : H 0 ditolak.

## Uji-t (Parsial)
Uji  yang  digunakan  secara  parsial  guna  menunjukkan  pengaruh  tiap  variabel independen  secara  terpisah  atau  individu  terhadap  variabel  dependen. Adapun  hipotesis statistiknya sebagai berikut:
H 0 : βi = 0, artinya variabel Xi tidak berpengaruh terhadap variabel Y.
H a : Βi ≠ 0, artinya variabel Xi berpengaruh terhadap variabel Y. Kaidah keputusan:
T hitung < t tabel atau Prob. t > 0,05 : H 0 diterima. T hitung > t tabe l atau Prob. t < 0,05 : H 0 ditolak.

## HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Hasil Analisis Data
Tabel 1 Hasil Output Regresi Linier Berganda (Time Series) Variable Coefficient Std. Error C 35,895630 16,112180 -6,146741 -9,940349 8,300804 14,707050 4,305398 5,496552 3,414845 5,038653
PAD (X 1 ) DAU (X 2 ) DBH (X 3 ) Fiscal Stress (X 4 ) R-squared = 0,775123                                                       Adjusted R-squared = 0,685172 Sumber: Hasil Output Eviews 9 (Data diolah)
Dari  hasil  output  analisis  regresi  linier  berganda  di  atas  didapat  persamaan regresi sebagai berikut:
Yt= 35,895630 + 16,112180X 1t – 6,146741X 2t – 9,940349X 3t + 8,300804X 4t Dilihat dari persamaan di atas maka dijelaskan sebagai berikut:
Konstanta  memiliki  koefisien  regresi  bertanda  positif  sebesar  35,895630 menunjukkan  bahwa  apabila  PAD,  DAU,  DBH,  dan Fiscal  Stress sama  dengan  0  (nol)
maka Tingkat Kemandirian adalah sebesar 35,895630%. PAD (X 1 ) mempunyai koefisien regresi bertanda positif sebesar 16,112180 yang berarti apabila terjadi perubahan variabel PAD  sebesar  1%  akan  menaikkan  Tingkat  Kemandirian  sebesar  16,112180%  dengan asumsi  variabel-variabel  lain  tetap.  DAU  (X 2 )  mempunyai  koefisien  regresi  bertanda negatif  sebesar  -6,146741  tetapi  pengaruhnya  tidak  signifikan.  DBH  (X 3 )  mempunyai koefisien  regresi  bertanda  negatif  sebesar  -9,940349  yang  berarti  apabila  terjadi perubahan  variabel  DBH  sebesar  1%  akan  menurunkan  Tingkat  Kemandirian  sebesar 9,940349%  dengan  asumsi  variabel-variabel  lain  tetap. Fiscal  Stress (X 4 )  mempunyai koefisien bertanda positif sebesar 8,300804 tetapi pengaruhnya tidak signifikan.
Hasil  pengujian  asumsi  klasik  dengan  uji  multikoliniearitas  menunjukkan  nilai VIF  untuk  PAD  sebesar  20,30,  nilai  DAU  sebesar  11,14,  nilai  DBH  sebesar  14,40  dan untuk  nilai Fiscal  Stress sebesar  1,55.  Berdasarkan  uji  multikoliniearitas  dapat disimpulkan  bahwa  semua  variabel  PAD,  DAU,  DBH  terjadi  multikoliniearitas sedangkan untuk variabel Fiscal Stress itu tidak terjadi multikoliniearitas.
Untuk  uji  heteroskedastisitas  menunjukkan  bahwa  nilai  Prob.  F  hitung  sebesar 0,9312 > 0,05 maka dari itu dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada uji autokorelasi  menunjukkan  bahwa  Prob.  F  hitung memiliki  angka  sebesar  0,8579  >  0,05 (5%) yang mana bisa disimpulkan autokorelasi tidak terjadi.
Pada Tabel 1 Hasil Analisis Regresi Berganda dapat dilihat bahwa nilai adjusted R 2 sebesar 0,685172. Hali ini mengindikasikan bahwa 0,685172 atau 68,5172% Tingkat Kemandirian  dipengaruhi  oleh  4  variabel  independen  PAD,  DAU,  DBH, Fiscal  Stress sedangkan 31,4828% sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya.

## Pembahasan
Tabel 2 Hasil Uji-F (Simultan) Variable F-Statistic Prob (F-Statistic) Keterangan Regression 8,617179 0,002804  Signifikan
Sumber: Hasil Output Eviews 9 (Data diolah)
Pada  Tabel  2  dapat  dilihat  secara  simultan  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  dan Fiscal  Stress berpengaruh  terhadap  Tingkat  Kemandirian  dengan  nilai  Prob.  F( Statistic )  sebesar 0,002804  <  0,05.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Monica Verginia (2017) dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05.
Tabel 3 Hasil Uji-t (Parsial) Variable t-Statistic Prob. Keterangan PAD (X 1 ) 3,742322 0,0038  Signifikan DAU (X 2 ) -1,118290 0,2896  Tidak Signifikan DBH (X 3 ) -2,910923 0,0155  Signifikan Fiscal Stress (X 4 ) 1,647425 0,1305  Tidak Signifkan
Sumber: Hasil Output Eviews 9 (Data diolah)
Uji  t  yang  dapat  dilihat  dari  hasil  analisis  regresi  berganda  pada  Tabel  3 menyatakan  Pendapatan  Asli  Daerah  memiliki  nilai  t hitung sebesar  3,742322  dan  nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,0038 < 0,05). Dimana pengujian ini telah membuktikan bahwa  variabel  PAD  memiliki  pengaruh  pada  Tingkat  Kemandirian.  Berbanding  lurus dengan pengujian oleh Rezka Marizka (2013) yang membuktikan bahwa PAD memiliki
pengaruh  signifikan  positif  pada  tingkat kemandirian  keuangan  daerah,  hasil  yang  sama terjadi pada penelitian yang telah saya kerjakan.
DAU tidak memiliki pengaruh pada Tingkat Kemandirian karena t hitung sebesar - 1,118290  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,2896  atau  lebih  besar  dari  0,05.  Hasil pengujian ini berbanding lurus dengan hasil pengujian oleh Monica Verginia (2017) yang mengatakan DAU tidak memiliki pengaruh pada kemandirian keuangan daerah.
Pada  Tabel  1  nilai  koefisien  dari  variabel  bertanda  negatif.  Hal  tersebut dikarenakan DAU ialah dana pemberian ke daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat yang bertujuan guna menutupi belanja daerah yang berlebihan. Akan terjadi defisit pada anggaran  saat  kondisi  di  mana  realisasi  belanja  daerah  justru  lebih  besar  daripada pendapatan daerah. Maka dari itu untuk menutupi kondisi di mana anggaran mengalami kondisi  defisit maka  daerah mendapatakan  dana  pinjaman  dari  pemerintah  pusat  seperti halnya  DAU.  Semakin  banyak  pemberian  DAU  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat maka  mempertegas  bahwa  sudah  seharusnya  daerah  mampu  guna  memenuhi  keperluan daerahnya yang justru akan membuat tingkat kemandirian menjadi menurun.
Pada dasarnya DAU yang diberikan pemerintah pusat guna mendanai kebutuhan daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  desentralisasi  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan keuangan  antara  daerah  dapat  meningkatkan  tingkat  kemandirian  daerah  apabila  benar dalam  pemanfaatannya,  namun  justru  pada  akhirnya  gagal  dimanfaatkan  daerah  dengan sebaik-baiknya  yang  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  tersebut menjadi  stagnan  sehingga  pelaksanaan  desentralisasi  yang  diimpikan  pemerintah  pusat untuk  pemerintah  daerah  tidak  terwujud. Akibat  dari  stagnannya  pertumbuhan  ekonomi di daerah tersebut menyebabkan tingkat kemandirian tidak meningkat bahkan cenderung akan terus menurun karena pemerintah daerah gagal dalam memanfaatkan DAU dan akan terus-menerus  bergantung  pada  DAU  yang  diterima  dari  pemerintah  pusat  untuk mendanai kebutuhan daerahnya.
DBH  memiliki  pengaruh  pada  Tingkat  Kemandirian  karena  t hitung sebesar  - 2,910923  dengan  nilai  signifikan  sebesar  0,0155  atau  lebih  kecil  dari  0,05.  Hasil pengujian  ini  memiliki  kesamaan  dengan  hasil  pengujian  oleh  M.  Abduh  (2018)  yang menyatakan DBH memiliki pengaruh pada tingkat kemandirian keuangan daerah.
Sama  halnya  DAU,  DBH  sebenarnya mampu  meningkatkan  kemandirian  suatu daerah apabila pemanfaatannya dilakukan secara baik dan benar. Pembagian jatah DBH itu sendiri yang menyatakan pemerintah daerah mendapatkan pembagian rata-rata sebesar 80% sedangkan pemerintah pusat 20% baik dari DBH yang bersumber dari pajak maupun DBH  yang  bersumber  dari  sumber  daya  alam,  namun  kenyataannya  apa  yang  terjadi  di lapangan tidak berlangsung demikian.
Dapat dilihat dari DBH yang berasal dari pajak yaitu salah satunya Pajak Bumi dan  Bangunan  (PBB).  Sebab  yang  terjadi  di  lapangan  masalah  objek  pajak  P2  dan  P3 ditafsirkan  beragam  sehingga  ada  beberapa  objek  pajak  PBB  yang  seharusnya  masuk sektor  P2  masih  dipungut  pada  sektor  P3  yang  artinya  dikelola  oleh  pemerintah  pusat. Dengan  kata  lain,  pemerintah  pusat  masih  memiliki  kendali  yang  kuat  untuk memanfaatkan  pembagian  pendapatan  dari  DBH.  Akibatnya  basis  pendapatan  daerah yang  memiliki  potensi  tinggi  dalam  hal  ini  yaitu  berupa  pajak  seperti  halnya  PBB  dan PPh  pasal  21  justru  berujung  tidak  dapat  dimaksimalkan  oleh  pemerintah  daerah.  Hal tersebutlah yang menjadikan DBH yang pada awalnya diharapkan mampu meningkatkan Tingkat Kemandirian justru menjadi menurunkan Tingkat Kemandirian daerah.
Fiscal Stress memiliki nilai t hitung 1,647425 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05  (0,1305  >  0,05).  Di  mana  pengujian  ini  telah  membuktikan  bahwa  variabel Fiscal Stress tidak  memiliki  pengaruh  pada  Tingkat  Kemandirian.  Hasil  pengujian  ini berbanding lurus dengan hasil pengujian milik M. Abduh (2018) dengan  hasil penelitian Fiscal Stress tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Tingkat Kemandirian).

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, pengujian dan pembahsan pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) PAD, DAU, DBH, dan Fiscal Stress berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan; (2) Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bepengaruh terhadap Tingkat  Kemandirian  sedangkan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan Fiscal  Stress tidak berpengaruh  terhadap  Tingkat  Kemandirian  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan;  (3) Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan.

## Keterbatasan
Terdapat  beberapa  keterbatasan  yang  ada  dalam  penelitian  ini  yaitu:  (1)  Objek penelitian  hanya  berfokus  kepada  Provinsi  Kalimantan  Selatan;  (2)  Variabel  yang digunakan  hanya  4  variabel  independen  yaitu  PAD,  DAU,  DBH,  dan Fiscal  Stress ;  (3) Waktu  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  selama  15  tahun  terhitung  dari  2002-2016 namun dikhawatirkan hasil penelitian ini masih kurang mampu menggambarkan keadaan kondisi sebenarnya.

## Implikasi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam upaya  peningkatkan  Kinerja  Keuangan  Daerah  terutama  untuk  Tingkat  Kemandirian  di Provinsi  Kalimantan  Selatan  dan  memberikan  keterangan  pada  para  pembaca  yang berhubungan  dengan  pengaruh  PAD,  DAU,  DBH,  dan Fiscal  Stress terhadap  Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan.
Dilihat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, daerah terutama pemerintah Kalimantan  Selatan  diharapkan  dapat  meningkatkan  PAD  karena  menjadi  faktor  yang sangat mempengaruhi Tingkat Kemandirian di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah pun diharapkan agar mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dalam hal ini  yaitu  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  yang  diterima  pemerintah  daerah  dinilai  sangat memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  Tingkat  Kemandirian  di  Provinsi Kalimantan Selatan.

## Daftar Pustaka
Abduh.  (2018). Pengaruh  PAD,  DAU,  DBH,  dan  Fiscal  Stress  Terhadap  Kinerja Keuangan  (Tingkat  Kemandirian)  Pada  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  di Wilayah Sumatera Bagian Utara. Skripsi. Universitas Sumatera Utara, Medan. Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. (2010). Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). Akuntansi Keuangan Daerah Edisi
4. Jakarta: Salemba Empat. Ikhsan,  Arfan.  (2014). Metode  Penelitian  Bisnis  untuk  Akuntansi  dan  Manajemen. Bandung: Citapustaka Media.
Indonesia.  (2004). Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Indonesia.  (2014). Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
Marizka,  Reza.  (2013). Pengaruh  PAD,  DBH,  DAU,  dan  DAK  Terhadap  Tingkat Kemandirian Keuangan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat  dari Tahun 2016-2011. Skripsi. Universitas Sumatera Barat, Padang. Sujarweni, V. Wiratna. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. Suparmoko.  (2002). Ekonomi  Publik  Untuk  Keuangan  &  Pembangunan  Daerah. Yogyakarta: ANDI.
Verginia,  Monica.  (2017). Pengaruh  PAD,  DAU,  dan  DAK  Terhadap  Kemandirian Keuangan  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat. Skripsi. Politeknik Negeri Padang.
Yani, Ahmad.  (Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  di  Indonesia). 2002. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.