AL, Lq+hrnlJll
Vol. 4 No. 1, ,anuari - Juni 2010
Ketua Penyunting Sekretads  Penlrunting Anggota  Penl'unting
ISSN:197a-6670

## St,Y#.N,+lJIl
Jamal Abdul Aziz lin Solil<hin
H.M. Daelamy, SP Ansori A. Luthfi Hamidi fudrvan Suraji Endar,g Widud Editot Bahasa Supdyanto funa Heriyanti Tata Usaha/Sitkulasi Siti  Faizah  Hidayatr Dyah  Ratri  Fiyani

## Penetbit
Jurusan  Syariah STAIN Puru'ckeno
Frekuensi Terbit Dnkalseahun
Alamar  Redaksi
Jurusan  Syari'ah STAIN Purvrokertc Jl. Jend. Ahmad Yani 40A  Purwokerto 53126 \elp. (0281) 63 562a Fa-.r- (028 1 )636553 Email:  mal_duiaziz@yahoo.co.id
Al-Manaltlj addah jurnal ilmiah  Jurusan  Syariah STAIN PurwoLeno yang terbit dua kali  dalam seahun.  Jurnal ini memfokuskan pada kajian hukum Islam  dalam berbagai  sudut  pandang  keilmuan.  Reda.ksi  mengundang  para ahli dan  segenap civitas akademika unok menulis artikel sesuai dengan  tema  besar  jumal  ini. Artitel lang dimuat  tidak selalu mencerminkam  pandalgan rcdaksi  ataupun institusi Iain yang terkait dengan  penerbitan  juroal ini.
Vol. 4 No. 1, Januari - Juni 2010 ISSN:1978-6570 KONSEP NUSYUZ  D,\II'N,{  MAZI{AB SYAFI'I
PERSPEKTIF KEADII-A}J GE,I.JDER
Dui Meitayni 7

## GRASI DAI,AM PERSPEKTIF HUKUM ISI*A},{

## DAN  HUKUM  POSITIF INDONESIA
IndadanouJ 23

## GOOD GO\.ERNANCE DAI,\M PERSPEKTIF

## HUKUMISI.AM
Aief Ailia Bacbnan 41

## PELANGGARAN HAK  KETSYAAN INTELEKTUAL

## DAI.AM  PERSPEKTIF HUKU}I ISLAM
Inan Mtstofa 53

## PORNOGRAFI DAI.AM  PERSPEKTIF HUKUM ISI-fuM
DANHUKUMPOSITIF ' Viui Anjanti 7i

## MENYOAI  HUKUM MEROKOK

## DAIIM
PERSPEKTIF HUKUM

## iSIIM
M  .M*i
91

## MENUJU PENEGAKAN HUKUM

## YANG LEBIH BERKEADII-AN DAN RESPONSIF
Mrb. Bacbral Ulun 113

## Al', MS.N,+HIf

## GOOD GOVERNANCE  DALAM PERSPEKTIF

## HUKUM ISU.M
Arief  Aulia Racbman*

## Abstract
Guxnance yslen t{er b all gstens  in hnaacraE "*icb ilrrdt cts ia mb a order th eitryn- Th stl@ oJ gcunana  ir wt on! talk ahrt a lttb Pd oJ it, brt it ,{en to all inportunt cbnmfi  in a
state.
Kata kunci: Cownrann, Goaentement, btktn lslan.

## A. Pendahuluan
Tema yang sebenarnya menjadi dambaan  umat Islam saat ini berkaitan  dengan  munculnya  semangat  formalisasi hukum Islam, walaupun tidak secara langsung. Karena hukum  Islam dalam  hal ini hanya dijadikan sebagai "kaca mata"  untuk melihat suatu sistem birokrasi Jalam pemerintahan  kita saat ini. Tentunya, sistem birokasi yang  bagus dalam  persoalan ini adalah  suatu  sistem birokrasi yang mempunyai nilai-nilai  Islam  lebih  dominan melalui  standar nora- norma  yang bedaku dalam  hukum  Islam.
Sebagian  besar  masyarakat muslim memandang hubungan yang kuat antara Islam dan  demokrasi  adalah  pada kesesuaian dengan ayat al-Qur'in yang meflyatakan  bahwa  dalam  menyelesaikan suatu
' Penulis  adalah StafPcogajar STAIN Cirebon  dan Alumni Pascasarjana UGM Program Studi Lintas Agama  dan Bu&ya Sekzraog sedang menyelesaikan  Tesis Mester  di Pascasarjana UIN Suoan  Kaliiaga  Program Studi Hukum Islam.
41
Al-Manihii, Vol.4 No.l,Januari  -Juni 2010

## Arief Aulia Rachman
perkara  yang dihadapi  harus mengutamakan  sistem  musyawarah untuk mencapai  mufakat. Hal ini sejalan dengan  konsep  demokrasi yang memiliki  pengertian  "kekuasaan ada di tangan rakyat". Maksud- nya, kebijakan  dalam memutuskan suatu perkara itu ditentukan  oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan  seutuhnya. Mekanisme  yang digunakan melalui  musyawrrah antara berbagai pihak,  tetutama antara pihak yang berkuasa (pemerintah) dengan rakyat  (pihak yang "dikuasai'). Kesan  yang berkembang,  demokrasi seolah-olah hanya mengatur  bagaimanan  rakyat berinteraksi  dengan pemerintah atau sebaliknya.  Jelasnya lagi, hal itu identik dengan  kekuasaan  dan bagaimana tat^ c ra mengelola kekuasaan.r
Sampai saat ini rakyat Indonesia  masih mendambakan masa transisi ke arah demokrasi  yang lebrh geruirre dan otentik,  walaupun memedukan  proses yang  sangat  panjang di tengah kian membu- ruknya situasi politik dan ekonomi. Untuk mencapai  transisi Indonesia yang ideal,  setidaknya  harus terkait dengan  tiga  hal berikut; pertama, reformasi sistem  (constitltional  reforn),  yang  menyangkut perumusan kembali falsafah,  kerangka  dasar, dan perangkat  legal sistem politik; kedua, reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan  dan pemberdayaan (institstional nform and impowetmenl lembagalembaga politik; ketiga; pengembangan kulrur atau budaya pohak (politic cr/tnrr) yang lebih demokratis.2 Keberlangsungan  ketiga bidang tersebut harus berjalan secara simultan dan berkesinam- bungan satu  sama lain supaya tidak terjadi suatu ketimpangan  dalam pe4/1^n nny^.
Kondisi sosial-politik  yang  melatarbelakangi  sistem  birokrasi di negara kita  menjadi topik yang menarik untuk dikaji secara komprehensif.  Dengan mengambil simpul-simpul  pertemuan  antara hukum  Islam - sebenarnya pola relasi ini lebih merupakan  represen- tasi pertanggungjawaban  akademik - dan demokrasi, akan didapatkan
I A. M. F^6r\ Dc'rokturiTcisrb  Upay Mmryleai  Inrqn:i  Pobik dan Agana  di lafutxia flakana:  PT Gramedia Pustekl  Utama, 2001), hal. xi-xn. ' Arpmzrdi Azo, Rrytiri Haturyan  Agana  dan Nqaro; Mdij Ktfltunan artol U'"ot Bcragana {*anz: Buku  Kompas, 2002), hal. 5.
42 Al-Man;hii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010
suatu  pemahaman  yang  singkron  mengenai  sistem  demokrasi yang dicita-citakan oleh  rakyat secara umum. Inilah yang meniadi  keterta- rikan penulis  sendiri  untuk  mengurai secara detail teotang Cood
Gournance dakn PerspcleriJ Htkm
Islan.

## B. Pengertian  Good  Govetnance
Kata  governance  mempunyai  ma}na, "the  act, manner, findion, atat pouer of goaernrrerrl" yang kemudian diartikan  lebih luas menjadi "the exercise of a*hoil nyer a state, dislrid, orgaliqation, or institltion", 'gtsten of mlling or controlling".3 Yang perlu menjadi  catatan adalah ba,hwa gountance tidak  diartikan secara  khusus  pada suatu sistem pemerintahan  yang  eksklusif,  namun  pada penggunaan kekuasaan dalam suatu institusi atau organisasi di luar  pemerintah.  Oleh karena itu, attkrtlasi gorening tidak  terbatas  pada pemerintahan saja, tetapi juga  pada peran kekuasaan yang  berada di luar  pemerintahan.
Selalin itu,  istilah Good Governance sebenarnya tidak sebatas pada pemaknaan yang bersifat konotatif sa)a, namun juga mencakup seluruh pengelolaan baik pengelolaan pemerintah maupun pengelolaan instansi atau organisasi  swasta  khususnya  yang berkaitan dengan pelayanan umrrn. Istilah ini iuga digunakan untuk menyebut pengelolaan  organisasi  perusahaan bisnis yang berorientasi pada pencapaian profit yang  sering disebut detgan good  cor?ord/e gowrrarrec.
Oleh karena itu, istilah itu lebih  tepat diartikan sebagai tata kelola.a Dalam penggunaannya, istilah iru sudah  menjadi pemahaman yang umum  untuk dihubungkan  dengan  sistem  pemerintahan yang  baik sesuai kategori  tertenhl.
Dalam hal ini, Good Goaernancc sering dihubuogkan pada sekumpulan nilai atau prinsip yang diiadikan kdteria acuan untuk menilai  apakah suatu tata pemerintahan is baik a;at nfuk. Sebagn perbandingan,  menarik untuk  diperhatikan beberapa definisi lain
I David B. Guolnik & Victoria  Neufeldt  (ed.),ly.btt rl Nca' World Collcg, Di.rionary, Thrid Edition  (uSA: Macmitlan, 1995), hal. 584. a Syemsul Anwar, .t/d H*tn klaD Kont  r'rPorw (akrrta:  RM Book,2mA, hat ,1C41.
43
Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010
's Ijhat, Edi  Wibowo, dl*., Mcnahaai Cood Gownata dan Cnd Co4xratc Gounaac (Yogya*arta: \?API, 20Ot), hal. 9. 6 Mcnurut UNDP ada tiga pilar utarna  yang r er  bzngtn govcmanc. tersebut y.itu pol.itik, ckonomi dan adminisrasi.  Lihat, Sadu Wasistionq  "Desentrdisasi  Demokratisasi, dan Pembrntukan  Good  Govemace",  dalam  Syamsuddin Haris (ed.), Ducabalitati & P.rrb.rhla,, Otonorrri Da.rab: D.r.ntalilari, Ddrrokrotlai dzn Afuintabililat  Pctnclintaba, Danab (akirra:  LIPI Press,  20O5),  51-63.
? Satish Chendra  Mishra, "Pem€rint h dan Pcmerintahan: Mcmahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi, " dalam  Jurnal Reformasi Ekonomi, VoL 1, No.  2 (Oktober, Dcsember, 2000), hal. 42.
44 Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010
mengenai Cood Gownance seperti dari UNDP yang mengartikamya sebagi "tbe exerciJe of political, economic, and  admitistratiye altboriu to mdrrage  a ,tali,n dfair at all btell' ^tao penggunaan  keu/enangen politik, ekonomi, dan administratif  untuk mengelola urusan  suatu bangsa pada semua tingkatannya.5
Sementara itu, Bank Dunia mengartiktn Good Goternanee sebagi "/be  wa1  stak potter is und h managing  ecnnorric  and sotial ftsofftes sfor deuclopnent oJ socieA" ^t^n car^ bagaimana  kekuasaan negara digunakan  dalam rangka mengelola  sumberdaya ekonomi  dan sosial untuk kepentingan  masyarakat secara umum.6
Satis Chandra Mishra  memahaminya sebagai konsep tentang keadaan struktur pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk digunakan  sebagai sebuah model bagi  negara- negara yang sedang  berkembang. Namun ada beberapa ciri yang dapat menandakan hal itu sebagai sebuah kortsep goternance yang diterapkan dalam  suatu negara tertentu. Ciri-ciri itu memberikan  batasan  tata kelola pemerintahan  yang didasarkan pada norma-norma yang dianutnya,  kemudian  adanya  partisipasi publik, efisiensi, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas,  transparansi, respofl sivitas,  dan  visi.7 Faktor-faktor  tersebut  menjadi  kebutuhan yang harus dipenuhi  oleh suatu  negara  yang menginginkan  terbentuknya goud  gouernarrce. Di samping  itu, untuk menjalankannya  diperlukan peran berbagai pihak elemen yang ada dalam negara untuk bersatu membangun  sistem pemerintahan  yang  menjadi  cita-cita bersama.

## C. l-atar Belakang Kemunculan  Good Gotternance
Sebagaimana diketahui bahwa  dasar rcgxt edzl t pbilosopl atau filsafat yang sangat mempengatuhi  sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bemegara. Dasar negara adalah falsafah negara  yang harus dapat diterima oleh  seluruh  rakyat Indonesia yang mempunyai beragam  suku, agama, bahas4 ras, dan  budaya. Harus  dipahami  pula bahwa suatu  negara dianggap sah  apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mempunyai dmah, (2) mempunyai  penduduk, (3) mempunyai  pemerintah  yang sah, dan (4) adanya pengakuan satu dan dua negara  asing. Fokus permasalahan  selanjumya adalah  pada sistem pemerinahan yang dibuatnya  berupa beberapa pilihan seperti eenbeid, slaat, nabnbond, bondstaat, federasi, monarki, atau negara kesatuan. Kemudian  iulukan yang diberikan  kepada  pemimpinnya akan berupa  gelar ra)a, imam, atau  presiden.s Itu adalah sebuah pilihan untuk menentukan  identitas  suatu negafa,  yang harus  melibatkan semua peran  elemen  rakyat dalam  menentukan  identitas negaranya.
Dalam sejatah berdirinya Republik Indonesia,  terdapat  dua tokoh besar yaitu  Bung Karno dan Wedyodiningrat  yang berperan dalam setidaknya  dua  hal, pertama,  kemerdekaan yang dimiliki Indonesia  itu merupakan  "kemerdekaan" universal  yang mengandung nilai-nilai  humanisme  dan intemasionalisme @erdasarkan pidaa 29 Mei 1945).  Kemanusiaan  yang  didengungkan oleh Indonesia bukanlah kemanusiaan yang mempunyai l<has  made rr Indonesia, melainkan  kemanusiaan  universal  yang  mencakup seluruh manusia di bumi dan tanpa  adanya  mekanisme diskriminasi sosi . Ktdm, kemerdekaan  adalah  suatu proses  pemerdekaan  manusia  dan sama sekali bukan akhir periuangan  bangsa. Dalam konteks ini kemer- dekaan merupakan  iembatan  atau jalan menuju perwuiudan masyarakat adil  dan makmur berdasarkana Ketuhanan  Yang  Maha Esa, kemanusiaan,  persatuan,  dan demokrasi.e
e S. Silal.hi,  Deser-Dasar lndoocsie  Mcrdcka: Ve$i Pare Peodiri Ncgar. 0.k rte Gramedia  Pustala  Utame, 2001), hal 65i6. e William  Chang Kdibil-fvribl di Jahn Volrraoi (Catataa-rataran  dari Sd Ethi Sotial, Q*era: Buku  Kompes, 2m4, h^1. 68.
Al-Manahij, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010 45
Nilai dasar "kemanusiaan"  berperan sebagai "pendulum" pembangunan  bangsa dalam  bidang ekonomi, sosial dan  budaya, politilq dan keagamaan. Seluruh  kebijakan diputuskan  dalam rangka menjuniung nilai kemanusiaan  dan nilai-nilai kebenaran  ftebaikan, keiujuran,  tanggungiawab) yang berhubungan dengan hidup manusia. Nilai-nilai semacarn ini harus  terus  dikembangkan dan dipelihara oleh  seluruh varga negara Indonesia. Selain itu, nilai asasi itu harus dipahami  betul untuk menentukan arah pembangunan bangsa.ro Dalam  perkembangannya,  rakyat  semakin  kuat keinginannya untuk memi-liki  sistem pemerinahan yang benar-benar ideal,  hingga  hal ini turut mendorong bergul.irnya reformasi.rr  Konsep kesatuan tersebut adalah good gournance, y^ng mzna munculnya  konsep itu berawal dari kegelisahan-kegelisahan  rakyat terhadap sistem birokrasi atau pemerintahan  sebelumnya yang masih carut  marut.
D. Pandangan Hukum  Islam terhadap  Good Gooernance
Dalam  memahami good gooenanee dari sudut pandang syariah, terdapat  suatu konsep  khilafab Q<epernrrrrpinan) yang mengandung maksud  bahwa  seorang pempimpin pemerintahan harus bertanggungjawab dan  bertindak sesuai dengan tuiuan syara'yaitu mewujudkan kemaslahatan (<epentingan) dunia dan akhirat bagi tnar. Kbilifah ini merupakan pengganti  fungsi  pembuat hukum Islam, yaki Nabi sendiri,  dalam urusan  agama dan urusan politik keduniaan. Kepemimpinan di sini dimaksudkan sebagai kepemimpinan yang menyeluruh yang berkaitan dengan  urusan zgamz dan urusan dunia sebagai pengganti Rasulullih SA!(l'?
Seseorang yang menjalankan fmgsi khiliJah disebtt kha6fah, yang berarti orang  yang menggantikan  (<edudukan) orang sebelumya; orang yang  menggantikan kedudukan  orang lain; dan seorang  yang
n lbid, haJ. 68-69. rr Lihat,  Socdarmeyani, Good Goamtano  (Kt?ct  .rinloban )ang Baih)  dalan Rangka Otonoai  Doerub @rndrng. Penerbit  Mandar Maju, 200r,  hd. 4.
''? Abdul Aziz  Dahlan, dtJr,,'K\itetelf' , ddzm Edllo1cdi Hrlrn klzn,lnid 3 Q*anel. Ichtiar Baru van  Hoeve, '1996), hd. 918.
46
Al-Manlhii, Vol. 4 No.l, Januari Juni 2010
mengambil dih tempat  orang  lain sesudahnya dalam berbagai perso- alan. Ada dua  hal pokok  yang perlu diperhatikan  yaitu (1) prosedur pengangkatan mereka  sebagai pengganti Nabi Saw. dalam memimpin umat Islam (2) wewenang dan kekuasaan yang diatributkan kepada pata pengganti  Nabi Saw.r3Inrlah  konsep kepemimpinan dalam Islam yang menggambarkan sistem pemerintahan yang menerapkan sistem birokrasi  kekeluargaan atau berdasatkan dengan kedekatan terhadap
Nabi, meskipun  nilai-nilai  demokrasi sudah  muncul.
Disamping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan ^y^t-^yzt al-Qur'in dan Sunnah Nabi Saw. untuk menemukan nilai dasar yang  dapat diiadikan rujukan kriteria pengelolaan  sistem pemerintahan yang baik.  Salah satu nilai yang ditunlukkan  dalam al-Qur'in adalah tuntutan  untuk melakukan musyawarah  dalam  menyelesaikan  suatu urusan.to Nilai itu menjadi rumusan asas hukum yang dibedakukan  dalam masyarakat. Partisipasi  masyarakat  dalam hal ini memiliki peran penting yang sesuai dengan pinsip good gowt'trance. Keberadaan  masyarakat  juga memberikan peran penting untuk menentukan legitimasi hukum dengan kesepakatan  yang  telah dilakukannya. Kebijakan-kebiiakan yang dimunculkannya meniadi sebuah masukan  besar dalam mengarahkan  sistem birokrasi tersebut. Menutut Agus Dwiyanto, perun stakebolder dan aktor di luar pemerintah  dalam pengambilan keputusan  dalam  melayani  kebutuhan  masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan masih  sangat  diperlukan.ls  Pemerintah tidak dapat berbuat banyak  apabila tidak ada bantuan dari masyarakat  luas. Pemerinah bersama  masyarakat harus bekerjasama dalam menangani  kasus-kasus  sosial  seperti itu. Petan  keduanya
n b4 h,J..919. " Lihat, Q.S. Asy-Syfi (3): 159. " De rnelihat,  dalam  konteks  keindoncsiaar!  pcran  masyareket  masih sanget  tcrbatas larena  tingkat pemaharnao  dan  keterlibetznoya dtbm gcod gcvcnaact  mesih s.ogat  minim. Disamping itu, penyediaan  ruang  gerak  bagi  masyatakat pun masih sangat  terbatas. Hd itu metladrkarr gnd gounanrc m.sih  sulit  tcrwuiud.  Lih2t, Driyaoto, "Good Govcrnance di Iodonesia,"  makalah  scminar  mengeoai  Etike Politik "Good Govcmance  dan  Money  Politics, "Universitas Muhammadiyah Mageleng 15 Septcmber  2003, hal.22.
Al-Manihii, Vol. 4 No 1, Januari - Juni 2010 47
dibutuhkan lebih dari sekedar kesepakatan (mryawaralt nuJakal yua:
tindakan  nyata  dalam lingkungan masyarakat.
Nilai dasar selanjumya  berdasarkan hukum Islam adalah prinsip keadilan. Prinsip  itu tenera dalam al-Qur'an yang  menyatakan  bahwa:
rj 3ljii is-ei )r'Li.Iri aldJ dl:E t'rr ti-s rJj:i 3{$ '#i u Q'J*5 dl 3r {I r-fil, .rF! i:ti 'i rJ.ir r.Jir yi ,Ja " iJLii
Prinsip itu menekankan  kepada siapapun  yang  menduduki bitokrasi pemerintahan  dan  non-pemerinahan unruk mengedepan- kan sikap adil  tanpa memandang pilih kasih. Dari sikap adil itu akan memunculkan rasa  kebersamaan dan kedamaian dibawah suatu kebiiakan  yang adil. Kemudian dasar hukum  Islam  yang lain adalah ayat al-Qur'an yang menyatakan:
" -j !Ei; ) i'j i& 4i3 tllr trJA B ir1 ".):-lt J iiliti l::rj
Ayat di atas mengandung perintah untuk bertindak  adil, termasuk  dalam  memberikan  suatu keputusan. Dalam hal ini, pata birokrat tidak  diperbolehkan  memberikan  suatu  keputusan dengan hanya melihat kepentingan  salah  satu pihak dan merugikan  pihak yang lain. Prinsip ini tentunya  sangat relevan untuk diterapkan di setiap pemerintahan yang masih memandang  sebelah mata dan melakukan setengah hati nilai-nilai keadilan, seperti di Indonesia.
D tm good goternance, nrl*t keadilan menjadi pertimbangan utama yang kemudian  diturunkan  dalam bentuk praksis  berupa asas pedakuan  yang  sama (al-ninalab bi al-nilblS. Perlakuan  yang sama tenebut menladi dasar hubungan  antar manusia  termasuk  dalam pembe- rian layanan  social,'8  tanpa memandang hubungan  kekerabatan, kelas sosial,  pengaruh  dalam  masyarakat, den strukolr  ddam pemerin- tahan. Memang tidak mudah untuk menerapkan prinsip ini karena sifat manusia  yeng gampang  tergoda  dengan iming-iming semaa.
16 Q.s Al-I6'idzh (r: 8. r? Q.S  Al-Ir.G'lt h (r: 58. 'r AtrrZlhlel\ al-'Ihdr od-Darn abf  al-kld Q\f<:it D;r d-Filc  al-.]\rrbi, Lt) h2L  36. 48 Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010
Pemerinahan yang baik  adalah  suatu pemerinahan yang mampu menegakkan  keadilan di antara warganya. Bahkan kepada pihak-pihak yang tidak disukai  sekalipun, baik karena  perbedaan  kepentingan, agama, ataupun  partai. Penegasan keadilan di dalam sumber-sumber hukum Islam sangat banyak  sekali, di ^nt^r^nya, adalah:re
:is p.Jil )j li"tu ;l*i 1IIj,r.r", r'-S tri:.i 34$ qji q rA'jf;3..Ilr 3! 1!l lri:rr a'FIl:.jr , r+"1 rI!.i Yr & ;j " r &r.i
j' JFEJI 3i;'ir& 6l-r ri$i J ixr.l)r r;! 5 irlil; drrS ,, t)*j.r'-*^r.j,ltsill j! r'$!+l;rJrllt 3! JUf.il.iSX
)1 ;"',1Yt te s"r"j iJi'rl t',:*-t tt';S 3*il 3; .:L,
2 tls dlr j.:3r
Selanjutnya, berkaitan  dengan  akuntabilitas  dan kriteria lainnya yang  penting  dalam gaod goaentarce adalah  adanyan  transpa- ransi yang dikeluarkan oleh pemerintah  dan keberpihakan  pada rakyat ketika menentukan  kebijakan  publik.2r Kurangnya  tfanspafansi dalam  penentuan  kebijakan publik  dan tidak dijadikannya  kepen- tingan masyarakat luas sebagai acuannya menjadi sumber  maraknya praktek KKN dalam penyelenggaraan  pemerintahan  sekarang dan yang  menyebabkan keterpurukan  terjadi di berbagai aspek.
'e Syamsul Anwar,  "Membangun Good Govemence  dalam  Penyclcogaraeo Bitokmsi Pubtk  di lndonesie  Tinjauan  Petspcktif  Syai'ah dcngan Pendekeun  llrnu Ushul  Fikih", Pidato Pcngukuhan Guru Besar Ilmu Ushul Fikih peda  Fakultas  Syari'ah tzrrggi 25 Scptcmbcr, h 2rn^n  12-13. r Qs. Al-Mi'id (s): 8. 'z' QS. An-Nisi' (4): 58. 2 QS. An-Nisi' (4):  42. ! Sudirman  Said  den Nizar Suhendra, "Korupsi dan  Budeye Mesyaekat Indoocsia," ddam  Hemid Baasyib, dL*., Mttttai Uang Rz$at: 16 Kzjian Konpi y'i ldoaab  {zkanz Aksara Foundation, 2002), hd. ll0-lll.
Al-Man;hii, Vol. 4 No.l,Januari  'Juni 2010 49

## E. Penutup
Cood Gouernance yang diadkan sebagai penggunaan kekuasaan dalam suatu institusi atau  organisasi baik  dalam maupun di luar pemerintah  dengan baik dan profesional. Artikulasi gwentitg  ttdak terbatas  pada  pemerintahan saja, tetapi  iuga pada  peran kekuasaan yang  berada di luar pemerintahan. C ood Gowrtrarce seing  dihubungkan pada  sekumpulan nilai atau prinsip yang dijadikan  kriteria acuan untuk menilai apakah suatu taa pemerintahan  yang baik atau tidak.
Nilai-nilai yzng  zda dalam pemerintah  harus mengedepankan  nilai kemanusiaan dan keagamaan.
Dalam pandangan  syari'ah,  konsep ini harus berhubungan dengan asas-asas yang terkandung dalam al-Qur'in dan Sunnah. Karena keduanya td ah sumber  hukum  Islam  yang diiadikan landasan terhadap  semua  perbuatan  manusia. Berdasarkan kedua sember hukum  Islam tersebut  sistem pemerintahan yang baik adalah sesuai dengan nilai-nilai keduanya seperti  mengutamakan  musya- warah dalam menyelesaikan  suatu  masalah  dan memberikan suatu keputusan. Kemudian juga harus bersikap adil  terhadap siapa pun dalam memerintah  suatu  negara  atau institusi  non-pemerintahan.
50
Al-Manihii, Vol.4 No.1, Januari  Juni2010

## DAFIAR PUSTAKA
Anwar, Syamsul. "Membangun  Good Governance dalam  Penyeleng- garaan  Birokrasi Publik di Indonesia:  Tinjauan  Perspektif Syari'ah  dengan  Pendekatan Ilmu Ushul Fikih." Pidato Pengu.kuhan Guru Besar Ilmu  Ushul  Fikih pada  Fakultas
Syari'ah tanggal 25 September.
Anwar, Syamsul.  Studi H*tan Ishrz Ktnte@onlltkarta:  RM Books,
2007.
Aztt, Azytmr,di. Rtposi:i Htbtngan Agana dat Negara: Memjfi
I(cmkttatt antar  Umal Bcragama. Jakarta: Buku Kompas,
2002.
Chang  William. Koikil-Krikil di Jalat R{ornasi (Catatar-catatar dai Sdtt Etikz Soial). Jrkant: Buku Kompas, 2002.
Dalrlan, AMul Aziz,  dkk. Ensikhpedi H&tn klan,6 lilid. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
Dwiyanto. "Good Governance  di Indonesia," makalah seminar Etika
Politi\ Good  Governance,  dan Money Politics.  Universitas Muhammadiyah  Magelang, 15 September 2003.
Fatwa, A. M. Denokrasi Tcistis: Upala Merangkai krqrasi Politik dan Agana di ltdonesia. Jakarta: PT Gramedia  Pustaka  Utama,
2007.
Guralnik, David B. & Victoria Neufeldt (ed.).  lYebttell Nep lYorld College Diaionary.  USA: Macmillan, 1995.
Mishra, Satish Chan&a.  "Pemerintah dan Pemerintahan:  Memahami Ekonomi Politik Reformasi Institusi, " dalem Junal Refonzasi Elenoni, Vol. 1, No. 2, Oktober,  Desember, 2000.
Said, Sudirman  dan Nizar Suhendra. "Korupsi dan Budaya Masyarakat Indonesia." Dalam Hamid Basyaib, dkk., Mercai Uang Rzuat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia. Jakanz:
Aksara Foundation, 2002.
Al-Manihil, Vol. 4 No.l,Januari Juni 2010 51
Silalahi, S. Dasar-Dasar  Indotesia Merdrka: Versi  Para Pendii Negara.
Jakarta  Gramedia  Pustaka  Utama, 2001.
Soedarmayanti.  Good Gouernance  (K.epeneintaban 1ary Baik) dakn Rngka Otoruni Daerab. Bandung Penerbit  Mandar  Maju,
2003.
Wasistiono, Sadu. "Desentralisasi Demokratisasi, dan  Pembentukan Good Governace."  Dalam Syamsuddin Haris (ed.),
Desenlralisasi dz Penbenttkan Otonomi Daerab:  Dxenlralisasi'
Demokratisasi dan Abntabilitas Penerintaban  Dacrah. Ja,kxtal. LIPI Press,  2005.
Wibowo,  Edi,  dkk. Memabami Good Goveraanee dan Good  Corporate
Govmrame . Yogya,kartz: \?API, 2004.
Zahrah, Abrl. Al-'Ifrqit ad-Dnlfoab j al-Isbm. Mesir: Dir al-Fikr al-'Arab'i, t.t
52 Al-Manihii, Vol. 4 No.l,Januari  -Juni 2010