## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.936

## Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn
Supeno 1 , Sylvia Rossanty Rossadi 2 , Fachruddin Razi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email: supeno@unbari.ac.id
Abstrak . Penelitian  ini  bertujan  untuk  mengetahui  dan  mengenalisis : (1) pelaksanaan  pendaftaran  jaminan  fidusia  pada  kantor hukum  dan  hak  asasi  manusia  melalui  kantor  Notaris  Nurhasanah,  SH,  M.Kn,  (2)  kendala  online  dalam  pendaftaran  jaminan fidusia pada kantor hukum dan hak asasi manusia melalui kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn dan (3) penyelesaian dan solusi dalam  mengatasi  kendala  pendaftaran  jaminan  fidusia  pada  kantor  hukum  dan  hak  asasi  manusia  melalui  kantor  Notaris Nurhasanah,  SH,  M.Kn.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  penelitian  empiris  dengan  menggunakan  pendekatan  Yuridis Sosiologis  yaitu  suatu  jenis  penelitian  yang  menekankan  pada  penelitian  lapangan (field  research) berdasarkan  data-data  yang diperoleh  dari  penelitian  lapangan  atau  tempat  tertentu.  Narasumber  dari  Penelitian  ini  adalah  Notaris  Nurhasana,  SH,  M.Kn. Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah  purposive  sampling.  Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  berpikir analisis  kualitatif  dan  penarikan  kesimpulannya  menggunakan  metode  berpikir  induktif.  Hasil  penelitian ini  menujukan  bahwa  pendaftaran  jaminan  fidusia  dengan  sistem  online  ini  memudahkan  notaris  dalam  melakukan  pendaftaran jaminan  fidusia serta tidak memakan waktu cukup  lama yang mana pendaftaran dapat diselesaikan dalam waktu beberapa  menit dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  ditandatanganinya  akta  jaminan  fidusia  guna  memperoleh  kekuatan  hukum  atas akta jaminan fidusia tersebut. Kendala penghambat dalam proses pendaftaran fidusia secara elektronik berupa data tidak lengkap yang  diberikan  oleh  pihak  bank,  serta  belum  siapnya  perangkat  Informasi  Teknologi  (IT)  untuk  mendukung  pelaksanaan pendaftaran  jaminan  fidusia elektronik secara  nasional, untuk mengatasi permasalahan tersebut solusinya adalah pihak Bank dan kreditur harus membuat akta jaminan fidusia baru dan segera mendaftarkan jaminan fidusia tersebut secara online melalui notaris.
Kata Kunci : Perlindungan hukum, Notaris, Fidusia
Abstract. This study aims to identify and identify: (1) the implementation of fiduciary guarantee registration at the law and human rights office through the Notary Nurhasanah, SH, M.Kn office, (2) online obstacles in registering fiduciary guarantees at the law and human rights office through Notary office of Nurhasanah, SH, M.Kn and (3) solutions and solutions in overcoming obstacles in registering fiduciary guarantees at the law and human rights office through the office of Notary Nurhasanah, SH, M.Kn. This research is an empirical research research using  a sociological juridical approach, which is a type of research that emphasizes field  research  based  on  data  obtained  from  field research  or  certain  places.  The  resource  persons  of  this  research  are  Notary Nurhasana,  SH,  M.Kn.  The  sampling  technique  used  is  purposive  sampling.  The  analytical  method  used  in  this  research  is qualitative  analytical  thinking  method  and  the  conclusion  is  drawn  using  inductive  thinking  method.  The  results  of  this  study indicate  that  the  registration  of  fiduciary  guarantees  with  this  online  system  makes  it  easier  for  notaries  to  register  fiduciary guarantees and does not take a long time where registration can be completed within a few minutes within a period of 30 (thirty) days from the signing of the fiduciary guarantee deed in order to obtain the legal force of the fiduciary guarantee deed. Obstacles in  the  electronic  fiduciary  registration  process  are  incomplete  data  provided  by  the  bank,  and  the  unprepared  Information Technology (IT) device to support the implementation of national electronic fiduciary registration.  new fiduciary guarantee and immediately register the fiduciary guarantee online through a notary.

## Keywords: Legal protection, Notary, Fiduciary

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  pembangunan  ekonomi  Indonesia,  bidang  hukum  meminta  perhatian  secara  serius  dalam pembinaan  hukumnya  di  antaranya  ialah  lembaga  jaminan.  Pembinaan  hukum  dalam  bidang  hukum  jaminan  adalah sebagai  konsekuensi  logis  yang  merupakan  perwujudan  tanggung  jawab  pembinaan  hukum  mengimbangi  lajunya kegiatan-kegiatan  dalam  bidang  perdagangan,  perindustrian,  perseroan,  pengangkutan  dan  kegiatan-  kegiatan  dalan proyek  pembangunan. 1 Disamping  itu,  jaminan  yang  berlaku  di  Indonesia  salah  satu  diantaranya  adalah  jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur di dalam Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia ini sendiri  merupakan  istilah  lama  yang  sudah  dikenal  dalam  bahasa  Indonesia.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  42 tahun 1999 Tentang Fidusia ini disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”.
Sebelum  dikenalnya  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  elektronik  (online)  yang  diterapkan  saat  ini, pendaftaran  fidusia  dilakukan  secara  manual  sesuai  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia  dan  peraturan  pelaksanaanya. 2 Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah
1 Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan , Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005, hal. 1.
2 Riky Rustam, Hukum Jaminan , UII Press, Yogyakarta, 2017, hal 1.
Supeno et al., Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn
Nomor 86  tahun  2000  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia. Dimana pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan secara manual oleh pemohon jaminan fidusia kuasa atau wakilnya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Semenjak adanya Peraturan Mentri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi  Perusahaan  Pembiayaan  yang  Melakukan  Pembiayaan  Konsumen  untuk  Kendaraan  Bermotor  dengan Pembebanan  Jaminan  Fidusia,  maka  permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  (KPF) mengalami  peningkatan  yang  luar  biasa.  Dimulai  Oktober  2012  sampai  dengan  Februari  2013,  permohonan pendaftaran  jaminan  fidusia  terus  meningkat  yang  menyebabkan  “crash”  atau  tumpukkan  berkas  pendaftaran  yang tidak bisa diselesaikan dengan  cepat dalam  sistem pendaftaran jaminan fidusia  secara manual di Kantor Pendaftaran Fidusia  (KPF).  Akibat  menumpuknya  permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia,  sertifikat  jaminan  fidusia  tersebut baru  akan  terbit  setelah  1,5  (satu  koma  lima)  bulan  sejak  tanggal  pendaftaran.  Hal  ini  tentunya,  menyulitkan  bagi perusahaan  pembiayaan  untuk  melaksanakan  pendaftaran  jaminan  fidusia  karena  sulit  mendapat  kepastian  hukum dalam  melakukan  penarikan  kendaraan  bermotor  dari  nasabahnya  yang  mulai  macet  dan  tidak  bisa  membayar cicilannya,  karena  berarti  perusahaan  pembiayaan  tersebut  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  bisa melakukan penarikan.
Seiring  dengan  harapan  dan  tuntuan  seluruh  warga  negara  tentang  peningkatan  pelayanan  publik,  dimana masyarakat menuntut untuk diterapkannya manajemen yang baik dan trasnparan. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus  meningkatkan  kinerja  dalam  fungsi  pelayanan  publik  agar  lebih  efektif,  efisien,  dan  trasnparan  demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ).
Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  sistem  tata pemerintahan  juga  melakukan  reformasi  birokrasi  secara  internal,  dimana  agenda  reformasi  birokrasi  Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  adalah  meningkatkan  pelayanan  publik  secara  aman,  nyaman,  cepat  dan  bersih sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan hukum dan kepastian hukum yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam pelayanan publik.
Pada  tanggal  5  Maret  2013  untuk  memberikan  solusi  berdasarkan  keluhan  masyarakat  mengenai  peningkatan pelayanan  publik  dan  tuntutan  reformasi  birokrasi  dalam  pelayanan  publik,  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013  tentang  Pemberlakuan  Sistem  Administrasi  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik  (online).  Melalui cara baru ini, pelayanan jasa hukum di bidang jaminan fidusia diharapkan lebih cepat, akurat, dan bebas pungli.
Dimana pasal tersebut belum dapat terlaksana secara sempurna pada sistem pendaftaran jaminan fidusia secara manual di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), hal ini disebabkan mengingat permohonan  yang masuk sangat banyak melampaui  kemampuan  sumber  daya  manusia  dan  sarana  prasarana  yang  ada  di  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  (KPF). Pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  manual  juga  membutuhkan  biaya  yang  cukup  mahal  apabila  calon  pendaftaran harus secara langsung datang ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).
Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online) ini bertujuan agar seluruh pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan terdata secara nasional dalam database. Pendaftaran jaminan fidusia dengan cara yang baru ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online). Dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online) ini meliputi pendaftaran permohonan jaminan fidusia, pendaftaran perubahan jaminan fidusia, dan penghapusan jaminan fidusia. 3 Dengan  berlakunya  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  2013  tentang  Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online) menjadi menarik untuk dilihat dan diteliti seperti apa implikasi yuridis dari peraturan baru tersebut terhadap proses pendaftaran jaminan fidusia serta permasalahan apa yang timbul dalam proses pendaftaran jaminan fidusia dengan kebijakan yang baru. 4
Setelah  sistem  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  elektronik  (online)  diterapkan,  berbagai  keuntungan  dan kemudahan  dirasakan  oleh  para  pemohon  pendaftaran  jaminan  fidusia.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  pengajuan permohonan  fidusia  menjadi  lebih  mudah  tanpa  perlu  datang  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  (KPF).  Setiap permohonan  pendaftaran  akan  selesai  dalam  waktu  7  (tujuh)  menit  dan  Notaris  dapat  langsung  mem-print  out sertifikat itu sendiri. 5 Dengan terbitnya sertifikat jaminan fidusia yang tepat waktu memberikan kepastian hukum bagi para  pihak,  dimana  pihak  pemberi  fidusia  (kreditur)  akan  merasa  aman  dan  yakin  apabila  akan  melakukan  eksekusi terhadap  jaminan  yang  dikuasi  oleh  penerima  fidusia  (debitur),  sedangkan  pihak  pemberi  fidusia  fidusia  (debitur) yakin dan aman apabila terjadi eksekusi harus dilakukan dengan cara-cara yang benar menurut hukum, karena fungsi jaminan  fidusia  untuk  menjamin  pelunasan  utang  tertentu,  debitur  yang  telah  diperjanjikan  dalam  perjanjian  pokok dan perjanjian lainnya.
3 Salim HS,  Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 82.
4 H. Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusuma, Hukum Jaminan di Indonesia, Penerbit Rajawali Pers, Depok, 2018, hal. 177.
5 Cipto Soenaryo,  Analisis  Yuridis  Atas   Pertanggung  Jawaban  Notaris  Terhadap Akta Fidusia Yang Dibuat Setelah Terbit Peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 201 Tentang Pendaftaran Fidusia Elektronik, Jurnal Hukum.
Supeno et al., Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn
Mengesampingkan  berbagai  keuntungan  dan  kemudahan  yang  timbul  karena  lahirnya  sistem  pendaftatan jaminan  fidusia  secara  elektronik  (online).  Sistem  baru  ini  masih  menyisahkan  berbagai  kekurangan  dan  masalah- masalah,  salah  satunya  tidak  adanya  uraian  mengenai  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dalam  sertifikat jaminan fidusia tersebut. 6 Hal ini disebabkan karena Notaris mendapatkan kemudahan dan “perlakuan terhormat” dari pemerintah,  dimana  seorang  Notaris  di  hadapannya  dapat  dibuat  sampai  ribuan  akta  fidusia  yang  akan  didaftarkan tanpa pengawasan khusus dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut menimbulkan permasalahan apakah  akta  yang  dibuat  dihadapan  Notaris  sudah  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  sesuai  dengan  ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Dengan  adaya  kelemahan  pada  Sistem  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik  ( online ),  maka  pada tahun 2014 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan pembaruan dan pengembangan aplikasi. Dalam sistem yang baru ini, pemohon fidusia sudah dapat melakukan input data uraian mengenai benda yang menjadi objek  jaminan  fidusia.  Dengan  pembaruan  tersebut  diharapkan  dapat  meminimalisir  terjadinya  resiko  penjaminan ganda  pada  objek  jaminan  fidusia  dan  mampu  memberikan  kepastian  hukum  kepada  semua  pihak,  khususnya  untuk penerima fidusia (krediur).
Sistem  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  Elektronik  ( online )  ini  selanjutnya  memberikan  tanggung  jawab yang  lebih  besar  kepada  notaris  karena  sudah  tidak  ada  koreksi  dari  Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia mengenai kesesuaian antara nilai objek, nilai penjaminan, nilai fasilitas kredit, dan nama krediturnya. Hal tersebut bisa menjadi permasalahan karena dalam praktiknya mungkin akan ditemukan ketidaksesuaian antara nilai yang tercantum dalam  sertifikat  dan  akta  notaris  dengan  nilai  yang  ada  pada  realitanya.  Ketidaksesuaian  tersebut  dapat  merugikan pihak  kreditur. Contohnya  nilai objek yang tertulis pada sertifikat dan akta  notaris lebih besar dari nilai jaminannya, namun  pada  saat  eksekusi  benda  yang  dijaminkan  nilai  objeknya  menjadi  lebih  kecil  dari  nilai  jaminan  dan  tidak sesuai dengan yang tertulis pada akta notaris dan sertifikat jaminan fidusia.
Peningkatan  pelayanan  publik  dengan  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  elektronik  (online)  ini  merupakan suatu  langkah besar bagi Kementrian Hukum Dan Hak  Asasi Manusia  yang dirasakan memberikan kemudahan bagi masyarakat sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Pembenahan  dan  pembaruan  sistem  terus  dilakukan  untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meminimalisis berbagai kendala dan permasalahan yang memungkinkan terjadi di  lapangan  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  fidusia  secara  elektronik  ( online )  baik  bagi  masyarakat  maupun  bagi Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Pada  tanggal  6  April  2015  diundangkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  sebagai  Peraturan  Pelaksana  terhadap Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  menggantikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ini memberikan terobosan baru dalam jaminan fidusia, akan tetapi pada Pasal 4 ini tidak adanya suatu  ketentuan  peralihan  apabila  jaminan  fidusia  belum  didaftarkan  setelah  jangka  akta  30  hari  sejak ditandatanganinya  jaminan  fidusia  dan  setelah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia ini berlaku.

## METODE
1. Jenis Penelitian
Ditinjau dari jenis datanya, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud dan bertujuan untuk memahami fenomena tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  secara  holistic  dan  komprehensif,  yaitu  dilakukan  dengan  cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks yang bersifat khusus, objektif dan alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang biasa digunakan dalam metode penelitian kualitatif.
Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif  eksploratif . Penelitian deskriptif eksploratif  yaitu penelitian  yang  berusaha  untuk  menggambarkan,  mengembangkan  serta  memberikan  rekomendasi  pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang diperoleh.
2. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  Kantor  Notaris  dan  PPAT  Nurhasanah,  S.H.,  M.Kn  dan  penelitian  dilaksanakan pada bulan Janauari s/d Februari 2022.
3. Objek Penelitian
6 D.Y.  Witanto,  Hukum  Jaminan  Fidusia  dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen,  Penerbit  Mandar  Maju,  Bandung, 2015, hal. 174.
Supeno et al., Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn
Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa sebenarnya yang terjadi di dalamnya. Pada objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas ( activity ) orang- orang ( actors ) yang ada pada tempat ( place ) tertentu. 4. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  adalah  “dengan  cara  apa  dan  bagaimana  data  yang  diperlukan  dapat  dikumpulkan sehingga  hasil  akhir  penelitian  mampu  menyajikan  informasi  yang valid dan reliable ”.  Untuk  memperoleh  data yang valid dan reliable dilakukan berbagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, dalam  penelitian  kualitatif  secara  umum  cara  yang  digunakan  adalah  metode  wawancara,  dan  studi  dokumen, observasi dan Focus Group Discusion (FGD). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah: a. Metode Wawancara
Wawancara adalah cara menghimpun dan menggali informasi yang akan diperoleh dari narasumber yang dinilai memiliki  kompetensi,  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  objek  yang  akan  diteliti  yaitu  dilakukan  dengan tanya  jawab  secara  lisan  dan  berhadapan  secara  langsung,  dengan  arah  serta  tujuan  yang  telah  ditetapkan. Beberapa  keunggulan  pengumpulan  data  melalui  wawancara  (interview),  diantaranya  pewawancara  dapat melakukan  kontak  langsung  dengan  peserta  yang  akan  dinilai,  data  diperoleh  secara  mendalam,  pertanyaan yang tidak jelas dapat diulang dan diarahkan dalam bentuk kalimat yang lebih sederhana dan bermakna. Untuk mendapat  data  yang  tepat  maka  perlu  ditentukan  informan  yang  memiliki  kompetensi  dan  sesuai  dengan kebutuhan data ( purposive ), informan tersebut adalah Notaris dan PPAT Nurhasanah, S.H., M.Kn. b. Metode Dokumen
Metode  dokumentasi  adalah  mencari  data  yang  bersumber  dari  catatan,  transkrip,  buku,  jurnal  ilmiah,  surat kabar,  majalah,  prasasti,  notulen  rapat,  legger,  agenda  dan  sebagainya.  Studi  dokumentasi  adalah  cara pengumpulan  data  melalui  peninggalan  tertulis  terutama  berupa  arsip-arsip  dan  termasuk  juga  buku  mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.
5. Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif,  dengan  lebih  banyak  bersifat  uraian  dari  hasil  wawancara  dan studi  dokumentasi.  Data  yang  telah  dipeoleh  akan  dianalisis  secara  kualitatif  serta  diuraikan  dalam  bentuk deskriptif.
Analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian  dasar”.  Definisi  tersebut  memberikan  gambaran  tentang  betapa  pentingnya  kedudukan  analisis  data  dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut : a. Reduksi Data ( Reduction )
Reduksi data, diartikan  sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data  kasar  yang  muncul  dari  catatan-catatan  tertulis  di  lapangan.  Reduksi  diakukan  sejak  pengumpulan  data dimulai  dengan  membuat  ringkasan,  mengkode,  menelusur  tema,  membuat  gugus-gugus,  menulis  memo  dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
b. Penyajian Data ( Display )
Display  data  adalah  pendeskripsian  sekumpulan  informasi  tersusun  yang  memberikan  kemungkinan  adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks  naratif penyajiannya juyga dapat bebentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Display Data.
c. Verifikasi Data ( Verification )
Verifikasi data menjadi bagian penting dalam menyusun laporan penelitian untuk memastikan kebenaran suatu informasi dengan menyediakan bukti yang objektif yang menunjukkan bahwa persyaratan dalm penelitian telah terpenuhi maka dilakukan pemeriksaan ulang dari data yang sudah diperoleh baik dari informasi, dokumentasi maupun masukan-masukan dalam penyajian data yang sudah dilakukan.
d. Kesimpulan ( Conclution Drawing )
Penegasan  kesimpulan  merupakan  kegiatan  akhir  dari  analisis  data.  Penarikan  kesimpulan  berupa  kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan dan kesimpulan dilakukan secara induktif.
Kegiatan  reduksi  data,  display  data,  verifikasi  data  dan  penarikan  kesimpulan  menjadi  gambaran keberhasilan  secara  berurutan  sebagai  rangkaian  kegiatan  analisis  yang  terkait.  Berdasarkan  keterangan  diatas, maka  setiap  tahap  dalam  proses  tersebut  pada  prinsipnya  dilakukan  untuk  mendapatkan  keabsahan  data  dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn
Supeno et al., Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn
Peran  notaris  dalam  pendaftaran  perseroan  terbatas  secara  online  adalah  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh para informan adalah memasukkan data perseroan terbatas, melakukan pengecekan  terhadap semua data  yang  sudah dimasukkan untuk menghindari kesalahan pemasukan data, kemudian baru ditandatangani. 7
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  dalam  Pasal  11  menentukan  bahwa  benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan  dan  memberikan  hak  yang  didahulukan  (preferen)  kepada  penerima  fidusia  terhadap  kreditor  yang lain.  Ini  disebabkan  jaminan  fidusia  memberikan  hak  kepada  penerima  fidusia  untuk  tetap  menguasai  benda  yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.
Pelaksanaan  pendaftaran  jaminan  fidusia  saat  ini  menggunakan  sistem  elektronik  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Pemberlakuan  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia secara  elektronik.  Proses  pendaftaran  fidusia  secara  elektronik  dilaksanakan  oleh  pejabat  Notaris  biasanya  ditunjuk oleh  bank  atau  lembaga  pembiayaan  terkait.  Maka  dikeluarkannya  Surat  Edaran  Direktor  Jendral  AHU  No. AHU.06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik dengan tujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  jasa  hukum  pendaftaran  jaminan  fidusia  kepada  masyarakat  dengan  mudah, cepat,  murah  dan  nyaman. 8 Pendaftaran  fidusia  online  dimana  notaris  sebagai  kuasa  dari  pihak  debitur  dapat melakukan  pendaftaran  langsung  menggunakan  username  dan  password  yang  sudah  diberikan  oleh  Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  oleh  karena  itu,  dengan  adanya  fidusia  online  ini  sangat  membantu  tugas  notaris, dimana  proses  pendaftaran  jadi  cepat,  berbeda  dengan  sistem  sebelumnya  yaitu  secara  manual. 9 Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online) sebagai berikut:
1. Tahap  Pertama  Penerima  Fidusia  (pemohon)  mendatangi  kantor  Notaris  sesuai  dengan  domisilinya,  dan memberikan  kuasa  serta  menyerahkan  data  perjanjian  kredit  antara  pemberi  fidusia  dengan  penerima  fidusia kepada notaris, yang selanjutnya akan diperiksa dan disimpan oleh notaris.
2. Tahap  kedua  Notaris  melakukan  wawancara  terhadap  penerima  fidusia  yang  akan  mendaftarkan  jaminan  fidusia tersebut,  tentang  perjanjian  kredit  yang  terjadi  antara  pemberi  dan  penerima  fidusia,  serta  identitas  para  pihak tersebut.
3. Tahap ketiga Sebelum dibuatkan akta jaminan fidusia, notaris harus mengenal terlebih dahulu terhadap para pihak yang  menghadap  yaitu  kreditor  dan  debitor.  Notaris  akan  melihat  dari  kartu  tanda  penduduk  para  pihak.  Untuk penerima fidusia (kreditur) atau pemohon, harus memperlihatkan  surat keputusan dari instansi tempat dimana dia bekerja, sedangkan pada pemberi fidusia (debitur) harus memperlihatkan:
a. KTP.
b. Surat Nikah.
c. Kartu Keluarga.
d. Persetujuan dari suami atau istri
4. Tahap Keempat Pembuatan akta jaminan fidsusia, setelah para pihak menghadap notaris, selanjutnya notaris akan membuatkan  akta  jaminan  fidusia.  Menurut  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia, akta jaminan fidusia ini memuat:
a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
b. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia.
c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
d. Nilai penjaminan dan
e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Menurut  informasi  Notaris  Nurhasanah  S.H,  format  dan  isi  perjanjian  pokok  akta  yang  dibuat  oleh  notaris sejauh ini memilki standarnya.
5. Tahap  Kelima  Pembacaan  Akta  Jaminan  Fidusia,  akta  yang  telah  dibuat  tadi  oleh  notaris  tadi,  sebelum ditandatangani  haruslah  dibacakan  terlebih  dahulu  secara  keseluruhan,  apabila  seseorang  atau  lebih  penghadap, atau  para  pihak  tidak  mengerti  bahasa  yang  digunakan  dalam  pembuatan  akta  tersebut,  maka  sudah  menjadi kewajiban  dari  notaris  untuk  menterjemahkan  isi  dari  akta  tersebut  dengan  mendatangkan  penterjemah,  atau pemohon juga dapat menghadirkan penterjemah dari luar.
6. Tahap  Keenam  Penandatanganan  Jaminan  Fidusia,  apabila  pembacaan  akta  telah  selesai  dan  disetujui  oleh penghadap,  maka  akta  tersebut  ditandatangani  oleh  penghadap  (dalam  hak  akta  jaminan  fidusia  adalah  pemberi fidusia, penerima fidusia, saksi-saksi, dan selanjutnya akan ditandangani oleh notaris).
7 Hasil wawancara dengan Notaris Nurhasanah, SH, Notaris, di Jambi, 08 Desember 2021.
8 Ni  Wayan  Erna  Sari,  Pendaftaran  Fidusia  Online  Pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  Ham  Provinsi  Bali, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2018, hal. 2.
9 Hasil wawancara dengan Notaris Nurhasanah, SH, Notaris, di Jambi, 08 Desember 2021.
Supeno et al., Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn
7. Tetapi terdapat persamaan dengan pendaftaran secara manual, namun hanya sampai batas tahap penandatanganan akta seperti yang telah diuraikan di atas, sedangkan pada tahap berikutnya, pelaksanaannya sangat berbeda. Untuk tahap selanjutnya pada pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah sebagai berikut:
a. Notaris (pemohon) entry data pendaftaran jaminan fidusia online, data pendaftaran tersebut diisi sesuai dengan yang telah dibuat oleh notaris sebelumnya dihadapan penghadap, dan telah disetujui oleh penghadap tersebut.
b. Setelah  data  dimasukkan  oleh  notaris,  database  tesimpan  dalam  server  di  Direktoral  Jenderal  administrasi Hukum Umum secara otomatis, yang selanjutnya menjadi berkas pendaftaran jaminan fidusia.
c. Notaris  (pemohon)  mencetak  bukti  pendaftaran  jaminan  fidusia,  setelah  notaris  memasukkan  data  dan  telah tersimpan dalam server.
d. Notaris (pemohon) melakukan pembayaran PNBP melalui Bank Persepsi
e. Pejabat  kantor  pendaftaran  fidusia  menandatangani  sertifikat  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  online,  jadi pemohon tidak perlu lagi mendatangi kantor pendaftaran fidusia
f. Notaris  (pemohon)  mencetak  sertifikat  jaminan  fidusia,  dalam  hal  ini  pejabat  kantor  pendaftaran  fidusia  tidak lagi  mencetak  sertifikat  jaminan  fidusia,  Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  hanya  melakukan penyimpanan  data,  berkas  ataupun  dokumen  pendaftaran  fidusia  secara  elektronik,  yang  tersimpan  dalam server.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  narasumber  yaitu  Ibu  Nurhanasah  S.H,  bahwa  benar  dalam pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  elektronik  ( online )  semua  pengisian  data  pendaftaran  fidusia  langsung  dilakukan oleh  notaris  dengan  meng-input  data.  Oleh  karena  itu,  kewenangan  pendaftaran  fidusia  secara  online  sudah sepenuhnya  dimiliki  oleh  notaris,  hal  ini  disebabkan  karena  tidak  adanya  pemeriksaan  oleh  Kementrian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia. 10
Permohonan pendaftaran  jaminan fidusia secara elektronik (online) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Bukti pendaftaran akan didapatkan setelah  persyaratan  permohonan  pendaftaran  diatas  telah  terpenuhi.  Bukti  pendaftaran  tersebut  digunakan  untuk melakukan pembayaran melalui bank persepsi. Pendaftaran jaminan fidusia akan dicatat dalam pangkalan data Kantor Pendaftaran  Fidusia  secara  elektronik  setelah  pemohon  melakukan  pembayaran  biaya  pendaftaran  jaminan  fidusia tersebut.
Jaminan  Fidusia  lahir  sejak  dicatatkan  dalam  pangkalan  data  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  pada  tanggal  yang sama  dengan  tanggal  dicatatnya  jaminan  fidusia  tersebut.  Kemudian  setelah  dilakukan  pencatatan  pemohon  akan mendapatkan  sertifikat  jaminan  fidusia  yang  dapat  dicetak  sendiri  oleh  penerima  fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia tersebut akan ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada kantor pendaftaran.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  narasumber  yaitu  Ibu  Nurhasanah  S.H,  bahwa  berkas  fisik (fotocopy)  dan  arsip  lainnya  tidak  perlu  di  kirimkan  secara  online  maupun  manual  ke  Kantor  Wilayah  Kementrian Hukum dan Hak  Asasi Manusia, “khusus fidusia data fisik tidak perlu lagi di kirim ke kanwil, dan tidak ada upload berkas  secara  online,  berbeda  dengan  proses  pembuatan  PT,  dsb.  yang  masih  memerlukan upload berkas  dan pengiriman data fisik ke kanwil.
Prosedur  pendaftaran  jaminan  fidusia  menurut  panduan  dalam  buku  tersebut  dapat  digambarkan  sebagai berikut: 11
 Pada halaman login, pengguna wajib mengisi username dan password sesuai dengan username dan password yang telah diberikan oleh Ditjen AHU, setelah itu klik tombol Submit.
 Pada Menu Pemohon terdapat 3 pilihan menu yang tersedia :
1. Menu Pendaftaran Digunakan untuk melakukan pengisian formulir pendaftaran jaminan fidusia.
2. Menu Perubahan Digunakan untuk melakukan perubahan terhadap sertifikat jaminan fidusia.
3. Menu Daftar Transaksi Digunakan untuk melihat daftar transaksi yang telah dilakukan 3 Proses Pendaftaran a. Klik menu pendaftaran, akan muncul formulir
b. Isikan informasi secara bertahap sebagai berikut :
1) Pemohon  mengisikan  identitas  pihak  pemberi  dan  penerima  fidusia.  Pihak  pemberi  maupun  penerima dapat berupa Perusahaan atau Perseorangan.
2) Pemohon mengisikan akta notaris jaminan fidusia berupa nomor akta Jaminan Fidusia, tanggal, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
3) Pemohon mengisikan data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Terdapat 3 Keterangan fasilitas yang tersedia :
10 Hasil wawancara dengan Notaris Nurhasanah, SH, Notaris, di Jambi, 08 Desember 2021.
11 Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum,  Buku  Petunjuk  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia Online ,  Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2013, e-book, hal 4-12.
Supeno et al., Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn
a) Pilihan untuk nilai hutang, apabila hanya menggunakan satu mata uang
b) Pilihan untuk nilai hutang, apabila menggunakan lebih dari satu mata uang
c) Pilihan untuk mengganti mata uang dari negara lain.
4) Pemohon mengisikan uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
5) uraian obyek jaminan fidusia
6) Pemohon mengisikan nilai
7) Nilai Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sudah tertuang dalam akta notaris jaminan fidusia.
a) Pemohon  melanjutkan  akses  dengan  menyetujui  ketentuan  peringatan  yang  terdapat  pada  formulir isian dengan cara menandai pernyataan.
b) Pemohon meng-klik Proses  untuk menyimpan ke dalam data base danmelanjutkan proses  berikutnya atau menekan tombol Ulangi untuk kembali ke proses sebelumnya.
8) Setelah melakukan Submit maka akan muncul konfirmasi bahwa Data Berhasil Diproses, lalu klik Ok.
9) Pemohon  mencetak  bukti  permohonan  pendaftaran  untuk  melakukan  pembayaran  ke  bank  persepsi. Apabila  tidak  melakukan  pembayaran  selama  3  hari  maka  data  permohonan  pendaftaran  akan dibatalkan/dihapus dari database.
10) Pemohon melakukan pembayaran pendaftaran jaminan fidusia di bank persepsi dan memperoleh bukti register pendaftaran jaminan fidusia dari bank persepsi.
11) Untuk  melihat  daftar  pendaftaran  jaminan  fidusia  yang  telah  dimasukkan  dapat  menekan  MENU DAFTAR TRANSAKSI menu:
a) Tanda tersebut untuk mencetak bukti pendaftaran fidusia
b) Klik Pernyataan untuk mencetak pernyataan pendaftaran fidusia.
c) Klik  Sertifikat  untuk  mencetak  sertifikat  jaminan  fidusia.  Tombol  sertifikat  akan  muncul  jika pemohon sudah melakukan pembayaran pendaftaran jaminan fidusia.
d) Proses Pencetakan Sertifikat
(1) Pemohon mengakses kembali situs fidusia online .
(2) Pemohon notaris memasukkan  username dan password sesuai dengan yang telah diberikan oleh Ditjen AHU, lalu klik Submit.
(3) Masuk ke Menu Pemohon, Daftar Transaksi, akan muncul daftar transaksi yang telah dilakukan. Klik Sertifikat untuk melihat tampilan cetak sertifikat, lalu untuk mencetak sertifikat
e) Tampilan Menu Verifikasi
(1) Perubahan data Baru (data yang didaftarkan secara online ),
(2) Isi data yang ingin di ubah Tampilan Halaman Formulir Perubahan,
(3) Isikan Perubahan apa saja yang dilakukan pada kolom,
(4) Sesuai dengan history sertifikat tersebut Isikan akta pada kolom. Apabila ada Akta Perubahannya Prosesnya:
(1) Pemohon  melanjutkan  akses  dengan  menyetujui  ketentuan  peringatan  yang  terdapat  pada formulir isian dengan cara menandai pernyataan.
(2) Pemohon  meng-klik  Proses  untuk  menyimpan  ke  dalam  basis  data  dan  melanjutkan  proses berikutnya atau menekan tombol Ulangi untuk kembali ke proses sebelumnya.
(3) Setelah  melakukan  Submit  maka  akan  muncul  konfirmasi  bahwa  Data  Berhasil  Diproses,  lalu klik Ok.
f) Tampilan kolom Kode Pengamanan dan peringatan Kemudian untuk tahap selanjutnya sama seperti Pendaftaran Jaminan Fidusia.
g) Tampilan  Menu  Pencarian  objek  Pemohon  dapat  memilih  jenis  pencarian  yang  terurai  berdasarkan Nomor Transaksi, Nama pemberi, Nama Penerima, lalu isi kolom sesuai jenis pencarian, kemudian klik Cari.
h) Tampilan Isian  pencarian  objek  Misal  pencarian  berdasarkan  Nomor  Transaksi  = 2013020731100002,  maka  hasilnya  adalah  sebagai  berikut:  Tampilan  Hasil  pencarian  Objek Pemohon  dapat  melihat  informasi  dari  transaksi  tersebut  dengan  menekan  tombol  View.  Tampilan View transaksi berdasar nomor transaksi Pemohon juga dapat melakukan pencetakan  sertifikat  jika terdapat tombol dalam tampilan halaman bea. 12
Menurut  analisis  penulis  pendaftaran  fidusia  yang  di  daftarkan  secara  online  oleh  notaris  Nurhasah,  SH. Permohonan  diajukan  secara  online  dengan  cara  menginput  data  melalui  website  Direktorat  Jenderal  Administrasi Hukum  Umum.  Tidak  perlu  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  (KPF)  yang  ada  di  wilayah  Jambi.  Sertifikat  Jaminan
12 Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,  Buku  Petunjuk Pendaftaran Jaminan Fidusia Online Versi 1,0., Pendaftaran Jaminan Fidusia Tanpa Pungli, Jakarta, 15 Januari 2013.
Supeno et al., Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn
Fidusia  dapat  dicetak  sendiri  setelah  membayar  PNBP  ke  Bank.  Selain  itu  pendaftarn  objek  jaminan  fidusia  diberi limit  maksimum,  sebaiknya  disertakan  dengan  adanya  sanksi  agar  menjamin  kepastian  hukum  dan  tidak  berpotensi menimbulkan  konflik.  Pendaftaran  fidusia  online  harus  benar-benar  diterima  oleh  notaris  secara  ekstra  hatihati, tanggung  jawab  notaris  lebih  besar,  ruangan  input  dan  penyimpanan  dokumen  pendukung  harus  secara  khusus diperhatikan,  dan  pelaksanaan  input  data  harus  benar-benar  diperhatikan  dengan  dokumen  yang  dikuasai.  Kejujuran notaris  dituntut  dalam  hal  ini,  jangan  sampai  terjadi  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  peraturan  dan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Notaris  harus  menjauhkan  diri  dari  hal-hal  yang  mengandung  kecurangan,  akal-akalan, penyembunyian kenyataan, pelanggaran kepercayaan, penyesatan, dan/ata pengelakan peraturan.
Tata Cara Pendaftaran Jaminan  Fidusia, Jaminan fidusia merupakan salah  satu pranata lembaga jaminan yang berada  di  Indonesia.  Jaminan  fidusia  diperuntukan  bagi  benda  bergerak  seperti  sepeda  motor  maupun  mobil.  Untuk mendapatkan  jaminan  fidusia,  benda  bergerak  itu  harus  didaftarkan  untuk  diberikan  surat  atau  akta  jaminan  fidusia. Permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  diajukan  oleh  penerima  fidusia,  kuasa  atau  wakilnya  kepada  Menteri. Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia  menegaskan  bahwa  benda  yang  dibebani  dengan jaminan  fidusia  wajib  didaftarkan.  Pendaftaran  jaminan  fidusia  tersebut  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada para pihak yang berkepentingan.
Tata cara pendafyaran jaminan fidusia telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 ientang Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  yang  telah  dirubah  oleh Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia memuat:
1. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia.
2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia.
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
5. Nilai penjaminan.
6. Nilai  benda  yang  menjadi  obyek  Jaminan  Fidusia.  (pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  tahun  2015  tentang Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia).  Permohonan  pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta  Jaminan  Fidusia.  Permohonan  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  yang  telah  memenuhi  ketentuan  atau  memenuhi syarat-syarat memperoleh bukti pendaftaran.
Bukti pendaftaran paling sedikit memuat: nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama kantor  pendaftaran  fidusia,  jenis  permohonan  dan  biaya  pendaftaran  jaminan  fidusia.  (pasal  5  Peraturan  Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia). Pemohon  melakukan  pembayaran  biaya  pendaftaran  jaminan  fidusia  melalui  bank  persepsi  berdasarkan  bukti pendaftaran.  Pendaftaran  jaminan  fidusia  dicatat  secara  elektronik  setelah  pemohon  melakukan  pembayaran  biaya pendaftaran jaminan fidusia.
Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada kantor pendaftaran fidusia. Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada  tanggal  yang  sama  dengan  tanggal  Jaminan  Fidusia  dicatat.  Dalam  hal  terjadi  kesalahan  pengisian  data  dalam permohonan  pendaftaran  jaminan  fidusia  yang  diketahui  setelah  sertifikat  jaminan  fidusia  dicetak,  penerima  fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia kepada Menteri. Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia paling sedikit memuat : Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki,  Data  perbaikan  dan  Keterangan  perbaikan.  (pasal  9  ayat  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  tahun  2015 ientang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia). Permohonan perbaikan sertifikat  jaminan  fidusia  melampirkan  :  .hukumonline.com  (1)  Salinan  sertifikat  Jaminan  Fidusia  yang  akan diperbaiki (2) Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia (3) Salinan akta Jaminan Fidusia .(pasal 9  ayat  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  tahun  2015  ientang  Tata  Cara  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia).  Permohonan  perbaikan  sertifikat  jaminan  fidusia  diajukan  dalam  jangka  waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia diterbitkan.
Dalam  sertifikat  jaminan  fidusia  dicantumkan  katakata  "  DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Apabila  debitor  cidera  janji,  penerima  fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  Pembuatan  akta  jaminan  fidusia  dikenakan  biaya  yang  besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Nilai  penjaminan  sampai  dengan  Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah),  biaya  pembuatan  akta  paling  banyak 2,5% (dua koma lima perseratus).
Supeno et al., Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn
2. Nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus).
3. Nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara  notaris  dengan  para  pihak,  tetapi  tidak  melebihi  1%  (satu  perseratus)  dari  objek  yang  dibuatkan aktanya.(pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 ientang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).
Kendala Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn Menurut Penjelasan dari Notaris Nurhasanah bahwa Kendala- kendala biasanya dalam praktek notaris, kendala- kendalanya  Adanya  gangguan  dalam  proses  elektronik  tidak  diterimanya  pada  sistem  elektronik  tersebut,  tidak diterimanya pada sistem ada beberapa sebab yaitu: 13 1. Karena  sistem  itu  dipergunakan  oleh  banyak  orang,  sehingga  terjadinya  gangguan  pada  sistem.  Gangguan- gangguan  itu  dapat  diselesaikan  dengan  cara,  apabila  gangguan  tersebut  berkelanjutan  selama  1  hari  atau  paling lama  2  hari  dapat  menghubungi  menelpon  langsung  atau  mengirimkan  email  kekementerian  hukum  dan  ham kebagian yang menangani adanya gangguan pada sistem elektronik pendaftaran fidusia.
2. Karena di syaratkan bahwa dalam maksimal waktu 30 hari dari akta notaris di nomerin wajib dipasangkan fidusia dari akta bukan dari perjanjian pokok.
Kendala-kendala  seperti  itu  yang  menyebabkan  terkadang  adanya  gangguan  pada  akses  pendaftaran  secara elektronik yang artinya jaringan internetnya terganggu sehingga tidak memungkinkan untuk mendaftarkan.
Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di kantor notaris yaitu: 14 1. Data yang tidak  lengkap baik data  subjek maupun objek jaminan, sehingga tidak memungkinkan pembuatan akta fidusia  dihadapan  notaris  dilakukan.  Sehingga  tanpa  adanya  akta  jaminan  fidusia  secara  otentik  yang  dibuat dihadapan  notaris  tidak  akan  memungkinkan  dilakukannnya  pendaftaran  secara  elektronik  ke  kantor  Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
2. Kendala pada server pada sistem elektronik sering terjadinya gangguan tidak dapat untuk  melakukan pendaftaran secara elektronik. Kendala pada server perangkat komputer secara elektrolik ada 2 (dua) yaitu :
a. Kendala pada sistem AHU itu sendiri
b. Kendala  pada  sistem  mobile  banking  atau  dari  pihak  bank  itu  sendiri  pada  proses  pembayaran  PNBP (Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak)  yang  mengakibatkan  tidak  dapat  melakukan  proses  pendaftaran  secara elektronik.
Dalam  pelaksanaan  pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  elektronik  yang  dilakukan  di  kantor  notaris  terdapat faktor-faktor  penghambat  yaitu  berupa  akibat  dilakukannya  fidusia  ulang  oleh  debitor  tanpa  dilakukan  roya  fidusia. Yang dimaksud dengan fidusia ulang adalah atas benda yang sama yang telah dibebankan fidusia, dibebankan fidusia sekali lagi. 15
Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak dimungkinkan dan tidak diperbolehkan karena hak kepemilikan hak  atas  benda  tersebut  telah  beralih  kepada  penerima  fidusia  sementara.  Sehingga  tidak  mungkin  diserahkan  lagi kepada  kreditor  lainnya  terlebih  mengingat  bukti  kepemilikan  atas  benda  objek  jaminan  fidusia  tersebut  juga  sudah berpindah  ke  tangan  penerima  fidusia.  Pasal  11  ayat  (1)  UUJF  menyatakan  :  Benda  yang  dibebani  dengan  jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dengan tujuan yaitu :
1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
2. Untuk memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. (jaminan fidusia  memberi  hak  kepemilikan  kepada  penerima  fidusia  atas  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia berdasarkan kepercayaan). 16
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam Pasal 17 terhadap larangan fidusia ulang menyatakan “Pemberi Fidusia di larang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar”.
Larangan fidusia  ulang menimbulkan  ketidakpastian hukum karena dilapangan banyak menimbulkan  sengketa hukum. Namun dalam sistem elektronik belum mampu memberikan kepastian hukum terkait dengan larangan fidusia ulang  sesuai  ketentuan  Pasal  17  UUJF  karena  disebabkan  oleh  belum  dilakukan  roya  secara  elektronik  ke  kantor Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan telah dilunasinya pinjaman oleh debitor. Pelunasan
13 Nurhasanah, Notaris dan PPAT, Wawancara tanggal 8 Desember 2021.
14 Nurhasanah, Notaris dan PPAT, Wawancara tanggal 8 Desember 2021.
15 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Cetakan Kedua Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.30
16 H. Salim. HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,  PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2014, hal. 82
Supeno et al., Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn
pinjaman  hutang  oleh  debitor  adalah  menjadi  kewajiban  bank  ataupun  lembaga  keuangan  untuk  mengeluarkan  surat keterangan lunas dan surat keterangan roya untuk menghapus hutang di bank tersebut dan dilakukan secara elektronik ke  kementrian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia.  Dengan  tidak  dilakukan  roya  (penghapusan)  hutang  oleh  debitor memungkinkan  debitor  akan  melakukan  pinjaman  baru  (fidusia  ulang)  kepada  bank  yang  mana  sebenarnya  objek jaminannya  masih  terdaftar  sebagai  jaminan  fidusia  di  Kementrian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  karena  belum dilakukannya  roya.  Dengan  demikian  hal  tersebut  dapat  merugikan  kreditor  karena  pinjaman  dengan  menggunakan objek  jaminan  yang  belum  di  roya  tidak  memungkinkan  dilakukan  pendaftaran  fidusia  secara  elektronik.  sehingga menyebakan tujuan dari pendaftaran fidusia untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan memberikan hak yang didahulukan (preferen) tidak dapat tercapai.
Menurut analisa penulis kendala pendaftaran fidusia di Notaris Nurhasanah, SH adalah membawa peningkatan PNBP  dan  penghematan  pengeluaran  anggaran  biaya  negara,  mempermudah  pelaku  bisnis  yang  membutuhkan keamanan  dalam  menjalankan  usahanya,  seperti  Koperasi,  Lembaga  Pembiayaan  dan  Bank,  petunjuk  penggunaan pendaftaran  jaminan  fidusia  secara  elektronik  selain  dapat  diunduh  melalui  situs  Ditjen  AHU,  www.youtube.com. serta dapat menghemat waktu dan tenaga SDM pada kantor notaris tersebut.

## Solusi  Dalam  Mengatasi  Kendala  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Secara  Online  Melalui  Kantor  Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn
Dalam  pembahasan  ini  mengulas  tentang  penyelesaian  dan  solusi  atas  pelaksanaan  Pasal  4  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yaitu yang menyebutkan “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  diajukan  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia”.
Namun disamping itu dengan berlakunya jangka waktu pendaftaran fidusia ini kemungkinan permasalahan yang timbul  yaitu  bagaimana  status  dari  jaminan  fidusia  apabila  terdapat  akta  jaminan  fidusia  yang  belum  didaftarkan setelah  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  tersebut  karena  berbagai  hal  dan  bagaimana  penyelesaian  dan  solusinya. Peraturan pemerintah tersebut juga tidak memberikan jalan keluar  yaitu berupa ketentuan peralihan jika akta fidusia belum didaftarkan setalah berlakunya peraturan baru tersebut, sementara para notaris harus dapat memberi kepastian hukum.
Status dari jaminan fidusia yang belum didaftarkan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 ini akta jaminan fidusia menjadi gugur dengan sendirinya sehingga tidak berlaku serta jaminan fidusia tersebut tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Oleh  karena  itu  apabila  terdapat  jaminan  fidusia  yang  belum  didaftarkan  setelah berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut dan pihak Bank dan kreditur ingin mendaftarkan fidusia maka penyelesaian dan solusinya, yaitu :
1. Bank mengirim surat kepada notaris untuk membuat akta fidusia dan mendaftarkan.
2. Notaris akan mebuat akta fidusia yang selanjutnya ditandatangani oleh para penghadap yaitu kreditur dan debitur.
3. Setelah akta ditantangani maka notaris akan mendaftarkan fidusia tersebut secara online .
4. Setelah selesai didaftarkan maka mendapatkan sertipikat fidusia.
5. Kemudian salinan akta fidusia, sertipikat fidusia diserahkan ke bank untuk disimpan.
Menurut  analisis  penulis  penyelesaian  dan  solusi  pada  Notaris  Nurhasanah,  SH  adalah  Pertama,  masih  ada penerima  Fidusia  yang  belum  mendaftarkan  Akta  Jaminan  Fidusia  Ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Sebagaimana diatur dalam UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan berbagai peraturan pelaksanaanya, penerima fidusia berkewajiban  untuk  mendaftarkan  Akta  Jaminan  Fidusia  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia  agar  bisa  mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki titel eksekutorial. Bahkan, mungkin masih ada yang membuat Akta Jaminan Fidusia  tidak  di  hadapan  notaris.  Hal  ini  kemungkinan  terjadi  dengan  alasan  untuk  menghindari  biaya  yang  timbul, yaitu  biaya  pembuatan  akta  yang  besarnya  2,5%  untuk  nilai  penjaminan  sampai  dengan  Rp100  juta  dan  biaya pendaftaran  ke  Kantor  Pendaftaran  Fidusia.  Ada  pula  yang  membuat  dan  mendaftarkan  Akta  Jaminan  Fidusia  itu ketika  konsumen  sudah  menunjukan  tanda-tanda  macet  pembayaran  angsuran.  Akibat  hukum  bagi  penerima  Fidusia yang  tidak  membuat  akta  jaminan  fidusia  dalam  bentuk  akta  notaris  ataupun  tidak  mendaftarkan  ke  Kantor Pendaftaran  Fidusia,  maka  ia  tidak  dapat  langsung  mengajukan  eksekusi,  tetapi  harus  terlebih  dahulu  mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga prosesnya panjang. Namun untuk nilai sengketa kurang dari Rp200 juta, saat ini  MA  menerbitkan  PERMA  No.  2  Tahun  2015  tentang  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana.  Dengan  tidak  adanya sertifikat Jaminan Fidusia maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No 42 Tahun 1999.
Kedua,  masih  ada  penerima  fidusia  yang  melakukan  eksekusi  penarikan  benda  jaminan.  Dia  menjelaskan seharusnya  jika penerima fidusia  akan menarik benda jaminan, maka persyaratannya  harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, fidusia itu telah didaftarkan, dan sudah dilakukan teguran sebelumnya
Supeno et al., Perlindungan Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Melalui Kantor Notaris Nurhasanah, SH, M.Kn
kemudian  mekanisme  penarikannya  dengan  meminta  bantuan  aparat  kepolisian.  Namun  pada  praktiknya  seringkali ketentuan tersebut tidak dipenuhi sehingga muncul permasalahan hukum yang baru.
Ketiga, ketentuan Pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 yang merupakan lex spesialis, namun sanksinya lebih ringan dari  Pasal  327  KUHP.  Menurut  Sudrajad,  hal  ini  juga  menjadi  salah  satu  alasan  Penerima  Fidusia  enggan mendaftarkan  ke Kantor Pendaftaran  Fidusia. Pasal 36 UU 42 Tahun 1999 mengatur ketentuan pidana bagi pemberi Fidusia yang menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia, yaitu ancaman pidanan penjara paling lama dua tahun  dan  dengan  paling  banyak  Rp50  juta.  Ketentuan  ini  adalah  lex  spesialis,  namun  sanksi  pidananya  justru  lebih ringan daripada ketentuan Pasal 372 KUHP. Ini juga mungkin yang menjadi salah satu alasan penerima fidusia enggan mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.
Keempat,  adanya  titik  singgung  antara  cara  penyelesaian  melalui  BPSK  dengan  pengajuan  gugatan  ke Pengadilan Negeri. Pada umumnya akta Jaminan Fidusia maupun perjanjian pokoknya masih dalam bentuk perjanjian standar yang kemungkinan besar juga mengandung klausula baku. Sehingga, membuka peluang pemberi fidusia untuk mengajukan permasalahan tersebut kepada BPSK.
Kelima,  masyarakat  masih  belum  mengetahui  cara  mengakses  ke  web  tentang  suatu  benda  yang  didaftarakan sebagai  jaminan  fidusia.  Akses  masyarakat  umum  untuk  mengetahui  apakah  suatu  barang  telah  terdaftar  sangat penting. Artinya, mengingat masih adanya praktik di masyarakat yang menggadaikan barang jaminan fidusia. Hal ini penting untuk mengurangi praktik ilegal tersebut, diharapkan jika masyarakat mengetahui suatu barang telah dibebani jaminan fidusia, maka ia tidak akan menerima gadai terhadap barang tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulisan Hukum di atas, dapat di tarik kesimpulan yaitu : 1. Pelaksanaan pendaftaran  jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang  Tata Cara  Pendaftaran.  Jaminan  Fidusia  Dan  Biaya  Pembuatan  Akta  Jaminan  Fidusia  ini  merupakan  penyempurna pengaturan  sistem-sistem  atau  sebagai  peraturan  pelaksana  pendaftaran  jaminan  fidusia  yang  dilakukan  dengan sistem  online  dari  sistem  pendaftaran  terdahulu  yaitu  sistem  manual,  dimana  pendaftaran  jaminan  fidusia  dengan sistem online ini memudahkan  notaris dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia serta tidak memakan  waktu cukup  lama  yang  mana  pendaftaran  dapat  diselesaikan  dalam  waktu  beberapa  menit.  Dalam  hal  ini  telah  diatur jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yaitu jaminan fidusia harus didaftarkan oleh notaris secara online dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya akta jaminan fidusia guna memperoleh kekuatan hukum atas akta jaminan fidusia tersebut.
2. Kendala  dalam  proses  pendaftaran  fidusia  secara  elektronik  berupa  data  tidak  lengkap  yang  diberikan  oleh  pihak bank, serta belum siapnya perangkat Informasi Teknologi (IT) untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia elektronik secara nasional.
3. Jaminan  fidusia  yang  tidak  didaftarkan  setelah  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2015  ini menjadi gugur dengan sendirinya sehingga tidak berlaku serta jaminan fidusia tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.  Oleh  karena  itu  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  solusinya  adalah  pihak  Bank  dan  kreditur  harus membuat akta jaminan fidusia baru dan segera mendaftarkan jaminan fidusia tersebut secara online melalui notaris.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Andi, 2000
D.Y.  Witanto,  Hukum  Jaminan  Fidusia  dalam  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen,  Penerbit  Mandar  Maju,  Bandung,
2015
Direktorat  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum,  Buku  Petunjuk  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia  Online,  Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta,2013, e-book