Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol.  4,  No.  2 – Juli  2023,  Hal.  279-291  |  Tersedia  online  pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.279-291

## PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

## Rohman Hakim Universitas Sunan Giri Surabaya
indonesia@gmail.com

## Abstrak
Dengan  menggunakan  sudut  pandang  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009,  penelitian  ini  berupaya menganalisis  bagaimana  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh  anak  ditindak  secara  hukum. Penyalahgunaan  narkoba  merupakan  kejahatan  serius  yang  dapat  membahayakan  keamanan  dan  kedaulatan negara, serta pertumbuhan dan masa depan negara, menurut pendekatan yuridis normatif yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan dan kejadian sebelumnya. Penggunaan narkoba yang melanggar hukum dilarang, menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa,  meskipun  perlu tindakan hukum terhadap anak yang menggunakan narkoba, sistem peradilan pidana anak menggunakan strategi Keadilan Restoratif bersama dengan konsep pengalihan untuk melindungi anak-anak dari stigma. Namun, Rizky Arya Wisandi, seorang pemuda yang telah menyalahgunakan narkoba, mendapat hukuman penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Anak-anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori korban yang juga bertindak  sebagai  pelaku  (self-victimizing  victim),  menurut  viktimologi.  Pemerintah  sedang  melakukan  upaya yang  luas  dan  beragam  untuk  mencegah  dan  memberantas  penggunaan  dan  peredaran  narkoba  di  kalangan generasi  muda,  serta  menghilangkan  anggapan  bahwa  masalah  ini  hanya  masalah  pemerintah  dan  harus diselesaikan bersama.
Kata kunci: Anak, Penyalahgunaan Narkoba, Tindak Pidana

## Abstract
Using the viewpoint of Law Number 35 of 2009, this study seeks to analyse how narcotics offences committed by children  are  dealt  with  by  the  law.  Drug  addiction  is  a  serious  crime  that  can  jeopardise  the  security  and sovereignty  of  the  state,  as  well  as  the  growth  and  future  of  the  country,  according  to  a  normative  juridical approach  that  includes  an  analysis  of  legislation and  prior  instances.  The  use  of  drugs  that  violate  the  law  is prohibited, according to Law Number 35 of 2009. The study's findings demonstrate that, despite the need for legal action against  kids  who take drugs, the juvenile criminal justice system employs a Restorative Justice strategy together with the diversion concept to shield kids from stigma. However, Rizky Arya Wisandi, a youngster who had abused drugs, received a prison term of 1 (one) year and 6 (six) months. Children who experience drug abuse fall under the category of victims who also act as perpetrators (self-victimizing victims), according to victimology. The  government  is  conducting  extensive  and  multifaceted  efforts  to  prevent  and  eliminate  drug  usage  and trafficking  among the younger generation, as  well  as to  dispel  the idea that this issue is just  the government's problem and must be solved together.
Keywords: Children, Drug Abuse, Crime

## PENDAHULUAN
Narkoba dan pelanggaran hukum terkait merupakan kejahatan yang sangat serius yang memiliki dampak  negatif  pada  kehidupan  keluarga,  masyarakat,  dan  lingkungan  sekolah.  Tidak  hanya  itu, kejahatan  ini  juga  mengancam  pembangunan  dan  masa  depan  bangsa  dan  negara  secara  langsung maupun tidak langsung. Salah satu pasar utama jaringan perdagangan narkoba komersial global dalam beberapa  tahun  terakhir  adalah  Indonesia.  Bagi  organisasi  multinasional  yang  bekerja  di  negara berkembang, Indonesia dipandang sebagai pasar yang paling layak untuk jaringan perdagangan narkoba di Asia. Kecanduan narkoba bukan hanya masalah di Indonesia; ini adalah masalah dunia yang perlu ditangani dalam skala global (Alhammad et al., 2022).
Kejahatan  narkotika  melibatkan  tindakan  ilegal  yang  melintasi  batas  negara  dan  melibatkan kelompok jaringan yang beroperasi di beberapa negara. Dengan bantuan jaringan organisasi yang luas dan metode operasi yang canggih, kejahatan ini dilakukan. Dampaknya sangat merusak, terutama bagi
generasi muda, dan buruk bagi masyarakat, negara, dan negara.
Perdagangan bebas sudah tunduk pada batasan hukum di Indonesia. Standar dan prinsip hukum perdagangan  bebas  adalah  yang  diterapkan  oleh  negara-negara  pada  sektor  ekonomi,  khususnya perdagangan, untuk memenuhi tuntutan ekonomi mereka dalam batas-batas norma hukum internasional yang berlaku (Alfi & Aslami, 2022).
Di era perdagangan bebas, batas antara negara menjadi kurang jelas, tetapi yurisdiksi hukum tetap ada. Pelaku kejahatan tidak terikat oleh batas wilayah atau yurisdiksi dan dengan bebas beroperasi dari satu  negara  ke  negara  lain.  Mereka  sering  menggunakan  konsep  perdagangan  bebas  untuk menyembunyikan kegiatan ilegal mereka. Meskipun ada hukum yang ada di berbagai negara, terkadang terbatas dalam melindungi masyarakat dari kejahatan ini.
Kejahatan terorganisir internasional menimbulkan ancaman besar bagi negara dan komunitas di seluruh dunia karena membahayakan keamanan manusia dan tanggung jawab mendasar negara untuk menegakkan  ketertiban. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan internasional yang khususnya di negara kita memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi masa depan generasi muda.
Penggunaan  dan  penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia  telah  mencapai  tingkat  yang mengkhawatirkan,  yang  berisiko  terhadap  keamanan  dan  kedaulatan  bangsa.  Kasus-kasus  yang berhubungan  dengan  narkoba  menjadi  lebih  umum.  Bahkan  sebelumnya  bebas  dari  perdagangan narkoba  kini  perlahan  berubah  menjadi  pusat  utama  kejahatan  ini.  Selain  itu,  yang  lebih memprihatinkan adalah meningkatnya jumlah anak muda di bawah usia 21 tahun yang mengonsumsi narkoba padahal seharusnya mereka menghindarinya (Aisyah, 2019). Narkotika adalah zat atau obat, baik  yang  berasal  dari  tanaman  maupun  bukan  tanaman,  baik  sintetik  maupun  semisintetik,  yang mempunyai  efek  mengurangi  atau  mengubah  kesadaran,  mati  rasa,  menghilangkan  rasa  sakit,  dan berpotensi  membuat  ketagihan,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  )  Undang-Undang Pengendalian Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 (UU Narkotika). Kemudahan pembuatan narkotika saat ini menyulitkan pengguna untuk mengenalinya.
Secara yuridis, adalah ilegal untuk memiliki narkoba di dalam ruangan. Penggunaan narkoba di luar batas undang-undang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  Narkotika. Tetapi karena keadaan ini, kecanduan  narkoba telah menyebar luas  — bukan untuk  studi  terapi  atau akademis, melainkan sebagai bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan. Tindakan ini memiliki efek yang sangat negatif pada semua lapisan masyarakat, baik secara fisik maupun mental.
Jika aparat penegak hukum hanya menyasar pengguna narkoba, upaya pemberantasan narkoba akan gagal. Sementara penjual atau pembawa narkoba harus menjadi tujuan operasi polisi, pengguna dan  pecandu  harus  dilihat  sebagai  korban  atau  pasien  yang  memerlukan  rehabilitasi.  Sejalan  dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Pengguna Narkoba di Lembaga  Terapi  dan  Rehabilitasi,  secara  logis  kepolisian  dapat  membantu  dalam  mencari  dan menangkap pengedar dengan menangkap pengguna, dan kelompok pengguna tertentu dapat menjalani rehabilitasi. . Sementara itu, pengedar narkoba harus menghadapi hukuman hukum yang berat, termasuk hukuman mati dalam beberapa keadaan yang sesuai dengan kriteria.
Dapat dikatakan bahwa perang melawan narkoba dan prekursornya dilakukan dengan sikap yang kuat.  Namun,  ada  juga  keinginan  yang  kuat  untuk  membela  orang-orang  yang  menyalahgunakan narkoba, baik itu pecandu maupun korban ketergantungan narkoba.
Sebagaimana  dapat  dilihat  dari  kasus-kasus  yang  teridentifikasi  dan  orang-orang  yang  ditahan akibat  operasi  jaringan  yang  terkoordinir,  tindak  pidana  narkotika  merupakan  tindak  pidana  yang terorganisir dengan baik. Tindak pidana yang melibatkan narkoba dapat dipidana berdasarkan Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  yang  dapat  dibagi  menjadi  beberapa  kategori sebagai berikut:
1. Sebagai pengguna, mereka akan tunduk pada sanksi pidana sesuai dengan Pasal 116 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hukuman penjara mulai dari 5 tahun hingga maksimum 15 tahun.
2. Sebagai pengedar, mereka dapat dihukum pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  dengan  hukuman  maksimum  15  tahun  penjara dan/atau denda tambahan.
3. Sebagai produsen, mereka dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  dengan  hukuman  penjara  maksimum  15  tahun
dan/atau hukuman seumur hidup atau hukuman mati, ditambah denda.
Jenis-jenis  hukuman  yang  ditentukan  dalam  Pasal  10  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana adalah sebagai berikut:
a. Hukuman pokok, yang meliputi hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda.
b. Hukuman tambahan, yang mencakup pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
Hukuman mati, penjara, denda, dan kurungan adalah empat jenis hukuman yang dapat ditegakkan berdasarkan undang-undang narkotika negara, menurut Pasal 10 KUHP. Aturan umum adalah bahwa jika undang-undang narkoba tidak memuat ketentuan tertentu, hukuman akan ditentukan oleh hukum pidana yang terdapat dalam KUHP. Namun, jika undang-undang narkoba memuat persyaratan khusus, pedoman  hukuman  ketentuan  tersebut  akan  diikuti.  Mengingat  penggunaan  dan  penyalahgunaan narkoba  oleh  remaja  jelas  membahayakan  masa  depan  generasi  muda  bangsa  ini,  maka  kepedulian terhadap masalah tersebut sangat diperlukan. Akibatnya, diperlukan kesadaran sosial yang besar untuk memerangi  perdagangan  narkoba  dengan  memanfaatkan  semua  sumber  daya  yang  ada,  termasuk penegakan  hukum,  pemerintah,  masyarakat,  dan  koordinasi  yang  efisien.  Upaya  ini  untuk mengamankan masa depan generasi muda yang lebih baik dengan menghilangkan godaan bagi mereka untuk mengkonsumsi narkoba.
Pecandu narkoba membutuhkan rehabilitasi. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba pada Lembaga  Rehabilitasi  dan  Rehabilitasi  Sosial,  Pecandu  Narkoba  adalah  mereka  yang  menggunakan atau  menyalahgunakan  Narkoba  dalam  keadaan  ketergantungan  fisik  dan  psikis.  Pecandu  narkoba dipandang sebagai orang yang memerlukan pemulihan dan terapi dengan mengkategorikannya sebagai korban kejahatan narkoba. Tindak pidana yang sering disebut dengan kriminalitas merupakan perilaku menyimpang yang dapat terjadi di masyarakat manapun. Norma sosial yang mendukung kehidupan dan tatanan  sosial  terancam  oleh  perilaku  menyimpang  ini,  yang  juga  menimbulkan  risiko  nyata  atau potensial  terhadap  keberlanjutan  tatanan  sosial  dan  dapat  menimbulkan  masalah  antarpribadi  dan masyarakat. Oleh karena itu, memberikan hak kepada pengguna narkoba di Indonesia untuk menerima rehabilitasi  dipandang  sebagai  langkah  untuk  menyelesaikan  masalah  ini  (Sutarto,  2021). Mengingat bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak selalu berhasil menciptakan efek jera, pendekatan ini juga dapat  membantu  beberapa  remaja  pengguna  narkoba  untuk  menyadari  akibat  dari  perilaku  mereka. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menegakkan hukum. Menurut Muladi dalam (Ariyanti, 2019), tiga  faktor,  yaitu:  (1)  ketakutan  akan  kejahatan;  (2)  ketakutan  karena  kekuasaan  dibatasi  oleh  sifat hukum  sebagai  keharusan;  dan  (3)  takut  malu  jika  melakukan  kesalahan,  merupakan  sebab-sebab kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Maksud dan tujuan internal hadir dalam penegakan hukum non- pidana (Putra, 2020). UU Narkotika dibuat untuk menetapkan dan menegakkan hukum yang mengatur masalah narkoba. Kejahatan terkait narkoba belum berhenti. Penangkapan baru-baru ini dan hukuman yang berat bagi banyak pengedar dan pengedar narkoba tampaknya tidak menyurutkan para pelanggar lain untuk memperluas cakupan kegiatan mereka (Sembel, 2020).
Langkah-langkahnya  diatur  dengan  memperkuat  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  sebagai instansi  yang  membidangi  bidang  ini  guna  meningkatkan  efektivitas  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pada tahun 2021, akan ada sekitar 3.662.646 orang yang terdaftar sebagai penyalahguna narkoba dalam rentang usia 15 sampai 64 tahun, menurut BNN (Irianto, 2022).  Generasi  milenial  yang  berjumlah  824.095  jiwa  dan  merupakan  22,5%  dari  populasi  usia  15 hingga 24 tahun merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap penggunaan narkoba.
Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, prioritas utama harus diberikan pada rehabilitasi dan penegakan hukum. Pecandu, yang saat ini diperkirakan berjumlah sekitar 4,8 juta orang,  perlu  menjalani  program  rehabilitasi  yang  efektif  untuk  membantu  mereka  pulih  dari ketergantungan narkoba. Sementara itu, para pengedar dan bandar narkoba harus dihukum secara tegas sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Ada banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak, diantaranya:
1. Menurut penelitian Wardana & Chumbadrika, terbit tahun 2022 dengan judul Sanksi  hukum terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  mencoba  melakukan  tindak  pidana  atau  berkonspirasi
melakukan  kejahatan  narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2018  /PN  Jkt.Brt),  anak  memiliki  peran  penting  sebagai  pemimpin  masa depan  yang  dapat  mempengaruhi  kemajuan  atau  kemunduran  suatu  negara.  Dampak  negatif perkembangan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup, dan pergaulan yang berdampak negatif bagi perkembangan anak hanyalah sebagian kecil dari penyebab perilaku menyimpang atau hukum. pelanggaran  oleh  anak.  Salah  satu  contoh  kenakalan  yang  dilakukan  oleh  anak-anak  adalah penyalahgunaan  narkoba.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  mengenal  dua  jenis rehabilitasi,  yaitu  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial,  yang  bertujuan  untuk  membantu pecandu  narkoba  pulih  dari  ketergantungan  dan  mendapatkan  kembali  peran  sosialnya  di masyarakat. Hal ini disimpulkan melalui penggunaan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif.
2. Menurut penelitian Rusydi pada tahun 2022 berjudul “Memberikan Kebijaksanaan Rehabilitasi Medis  kepada  Anak  Penyalahguna  Narkoba,”  pemuda,  pelajar,  bahkan  anak-anak  Indonesia kini menggunakan dan menyalahgunakan opiat dan obat-obatan terlarang. Fakta bahwa situasi ini  akan  berdampak  negatif  jangka  panjang  bagi  generasi  penerus  bangsa  dan  bahwa perdagangan  narkoba  adalah  fenomena  sosial  dan  masalah  tertua  dalam  sejarah  manusia menimbulkan keprihatinan serius. Polisi diberikan keleluasaan untuk merawat pelaku narkoba muda secara medis dalam situasi ini. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009  dan  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian,  pihak kepolisian dapat memberikan rehabilitasi medis sesuai kebijakannya. Menurut mekanisme ini, pecandu  narkoba  yang  sedang  terlibat  dalam  sistem  peradilan  dapat  ditempatkan  di  fasilitas rehabilitasi medis atau  rehabilitasi sosial, tergantung pada tingkat pemeriksaan, rekomendasi Tim Dokter, dan kewenangan penyidik, penuntut umum. , atau hakim.
3. Menurut  penelitian  Zahra  &  Sularto  (2017)  tentang  penerapan  prinsip  ultimum  remedium dalam rangka perlindungan anak yang menjadi pecandu narkoba, putusan pengadilan anak yang sering  menjatuhkan  pidana  penjara  tidak  sesuai  dengan  filosofi  pemidanaan  hukum  anak. Meningkatnya jumlah anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba memaksa mereka harus melalui  proses  hukum  yang  berlarut-larut.  Pidana  hanya  boleh  digunakan  sebagai  upaya terakhir  (ultimum  remedium)  jika  semua  tindakan  lain  terbukti  tidak  efektif  untuk menyelesaikan masalah. Selain menjadi pelaku dan pelaku, anak-anak penyalahguna narkoba juga menjadi korban yang ikut bersalah atas perilakunya. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak-anak  pecandu  narkoba  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Upaya  pengawasan, pencegahan,  pengasuhan,  dan  rehabilitasi  yang  dilakukan  negara  dan  masyarakat  untuk melindungi anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.  Upaya  terakhir  untuk  memperbaiki  kondisi  anak  adalah  penerapan  prinsip  ultimum remedium.  Menurut  UU  No.  11  Tahun  2012,  yang  mengatur  sistem  peradilan  pidana  anak, diversi  harus  digunakan  sebagai  upaya  terakhir  sebelum  beralih  ke  sistem  hukum,  dan  anak tidak dapat dipenjara karena pelanggarannya.
4. Menurut penelitian (Sutono dkk. 2020) yang diterbitkan dengan judul “Penerapan sanksi pidana terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  menggunakan  narkotika  (Studi  di  Polres  Medan)”, penyalahgunaan  narkoba  tidak  lagi  dianggap  sebagai  kejahatan  tanpa  korban  melainkan melainkan  sebagai  salah  satu  yang  mengakibatkan  banyak  korban  dan  malapetaka  yang berkelanjutan. Penyalahgunaan narkoba sedang marak di Indonesia dan memprihatinkan karena banyak  orang  yang  diduga  dengan  sengaja  menggunakan  narkoba  tanpa  alasan  medis  yang jelas. Dengan menggunakan perspektif yuridis normatif, penelitian ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur pengaturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  narkoba.  Berbagai  peraturan  perundang-undangan mengatur  tentang  perlindungan  hukum  anak.  Kedua,  faktor  usia  anak,  sikap  buruk,  kurang iman,  keluarga,  keadaan  ekonomi,  dan  unsur  lingkungan  merupakan  faktor  risiko  terjadinya tindak  pidana  penyalahgunaan  narkoba.  Ketiga,  Polres  Medan  melakukan  penegakan  hukum terhadap remaja yang menggunakan narkoba dengan menggunakan taktik preventif dan punitif. Untuk lebih memahami kejadian penyalahgunaan narkoba pada anak, kepolisian di kota Medan bekerja sama. Baik cara pidana (hukum pidana) maupun non pidana digunakan oleh Polrestabes Medan untuk memberantas tindak pidana narkoba.

## METODE
Membaca dan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan mata kuliah yang dibahas dalam mata kuliah ini memungkinkan untuk menerapkan penelitian yuridis normatif. Deskripsi analitis adalah teknik  penelitian  yang  telah  digunakan;  ini  berusaha  untuk  memberikan  penjelasan  rinci  tentang keadaan  atau  fakta  yang  ada  sehingga  dapat  dieksplorasi  dan  informasi  tentang  fakta  hukum  dapat diberikan.  Metode  yang  digunakan,  dikenal  sebagai  pendekatan  undang-undang,  membantu  penulis dalam memeriksa kecukupan dan konsistensi undang-undang saat ini. Alternatif pendekatan legislatif adalah pendekatan kasus. Esai ini ditulis dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan jurnal. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik tersebut, seperti Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak,  merupakan  bagian  terbesar  dari  dokumentasi  hukum.  Teknik  pengolahan  data selanjutnya  digunakan  untuk  mengolah  data  yang  dikumpulkan,  termasuk  teknik  hukum,  khususnya teknik pelengkap yang mematuhi norma hukum atau undang-undang yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
Penyalahgunaan  narkoba  memiliki  konsekuensi  yang  tidak  boleh  diabaikan  karena,  seperti halnya korupsi, membahayakan pembangunan dan keamanan negara. Catatan hanya berisi kasus-kasus yang ditemukan atau didaftarkan, meskipun kasus narkoba masih meningkat dan sering terlibat dalam kejahatan atau pelanggaran lain. Banyak  kasus narkoba kadang-kadang diselesaikan dengan "damai" tanpa didokumentasikan secara formal.
Narkotika  didefinisikan  sebagai  zat  atau  obat,  baik  sintetik  maupun  semisintetik,  berasal  dari tumbuh-tumbuhan  atau  bukan,  yang  mempunyai  kemampuan  menimbulkan  adiksi,  mengubah kesadaran, menyebabkan kurang nafsu makan, dan mengurangi rasa sakit. Sebagian besar, opioid dapat berguna dalam bidang kedokteran, perawatan kesehatan, dan kemajuan ilmiah, tetapi penggunaannya harus diatur dengan hati-hati untuk menghindari kecanduan yang berbahaya.
Narkotika  dapat  diterima  dalam  pengaturan  hukum.  UU  Narkotika  semata-mata  melarang penggunaan  narkoba  yang  tidak  sesuai  dengan  aturannya.  Namun,  sebagai  akibat  dari  keadaan  ini, penggunaan  narkotika  tidak  lagi  hanya  untuk  tujuan  pengobatan  dan  ilmiah  dan  sekarang disalahgunakan dalam percobaan. Di sisi lain, penggunaan narkoba telah berkembang menjadi industri menguntungkan yang berkembang dengan cepat, dengan efek merugikan pada banyak aspek kesehatan fisik  dan  mental  masyarakat.  Penggunaan  narkoba  tidak  hanya  lazim  di  kalangan  remaja;  itu  juga mempengaruhi orang dewasa dan orang tua. Kota-kota kecil dan desa-desa kini juga terkena dampak peredaran narkoba (Irianto, 2022).
Seseorang  yang  mengalami  masalah  khusus  karena  narkoba  dianggap  sebagai  penyalah  guna. Manifestasi fisik, mental, emosional, dan spiritual dari masalah ini semuanya mungkin terjadi. Pelaku biasanya merasa sulit untuk berhenti secara total dan permanen.
Beberapa  alasan  yang  mungkin  mendorong  seseorang  untuk  melakukan  tindakan penyalahgunaan narkotika menurut Graham Blaine dalam Sasongko (2011) sebagai berikut:
1. Untuk  membuktikan  keberanian  dalam  menghadapi  tindakan-tindakan  yang  berbahaya  dan berisiko.
2. Untuk menantang otoritas, baik itu orang tua, guru, hukum, atau lembaga yang berwenang.
3. Untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas seksual dan memenuhi kebutuhan tersebut.
4. Untuk melarikan diri dari perasaan kesepian dan mencari pengalaman emosional baru.
5. Untuk mencari makna hidup yang dirasakan kurang terpenuhi.
6. Untuk mengisi kekosongan dan mengatasi kebosanan yang timbul karena kurangnya aktivitas atau kesibukan.
7. Untuk  mengurangi  rasa  frustrasi  dan  kegelisahan  yang  disebabkan  oleh  masalah  yang  sulit diatasi dan pikiran yang terjebak, terutama bagi mereka yang memiliki kepribadian yang tidak harmonis.
8. Untuk mengikuti keinginan teman-teman dan memperkuat solidaritas dengan mereka.
9. Karena didorong oleh rasa ingin tahu (curiosity) dan semata-mata karena iseng (just for kicks).
Sementara  itu,  Zazuli  et  al.,  (2019)  menyimpulkan  penyebab  penggunaan  narkoba  ilegal  oleh
remaja sebagai berikut:
1. Keinginan untuk mengalami (pencari pengalaman): Ini termasuk mereka yang ingin mencoba pengalaman baru dan sensasi yang ditawarkan oleh penggunaan narkoba.
2. Keinginan untuk menghindari atau melarikan diri dari realitas kehidupan (pencari kelupaan): Kategori  ini  mencakup  mereka  yang  melihat  penggunaan  narkoba  sebagai  pelarian  yang menarik dan nyaman dari masalah dan tekanan kehidupan sehari-hari.
3. Keinginan  untuk  mengubah  kepribadian  mereka  (perubahan  kepribadian):  Ini  melibatkan individu  yang  percaya  bahwa  menggunakan  narkoba  dapat  mengubah  atau  meningkatkan kepribadian mereka, seperti menjadi lebih fleksibel dalam hubungan sosial.
Upaya memberantas narkoba tidak akan berhasil jika penegak hukum hanya fokus pada pengguna narkoba. Pengguna dan pecandu seharusnya dianggap sebagai korban atau pasien yang membutuhkan rehabilitasi, sementara target utama penegakan hukum adalah para pengedar. Pendekatan ini didasarkan pada logika bahwa dengan menangkap pengguna, dapat membantu mengidentifikasi dan  menangkap para penjual narkoba, sehingga pengguna dengan tingkat ketergantungan tertentu dapat mendapatkan pengampunan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Pecandu Narkoba dalam Lembaga Terapi dan Rehabilitasi. Sementara itu, para pengedar narkoba dihadapkan pada hukuman pidana yang berat, bahkan dalam beberapa kasus dapat dihukum mati  jika  terbukti  bersalah.  Pendekatan  ini  mencerminkan  semangat  untuk  memberantas  peredaran narkoba  dan  prekursor  narkoba  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Narkotika,  tetapi  juga menunjukkan  semangat  untuk  melindungi  pecandu  narkoba  dan  korban  penyalahgunaan  narkoba. Dalam  Undang-Undang  Narkotika,  sanksi  pidana  dapat  dirumuskan  dalam  beberapa  bentuk  sebagai berikut:
1. Bentuk tunggal, yaitu hanya berupa pidana penjara atau denda.
2. Bentuk alternatif, yaitu pilihan antara pidana penjara atau denda.
3. Bentuk kumulatif, yaitu kombinasi antara pidana penjara dan denda.
4. Bentuk kombinasi, yaitu pidana penjara dan/atau denda.
Namun demikian, pelaku yang menggunakan narkotika secara ilegal dan melanggar hukum dapat dikategorikan  sebagai  pelaku  kejahatan.  Kejahatan  adalah  bentuk  “perilaku  menyimpang”  yang  ada dalam  setiap  masyarakat,  tidak  ada  masyarakat  yang  bebas  dari  kejahatan  dalam  arti  hukum,  yaitu tindakan yang dapat dihukum dengan hukum pidana. Penegak hukum, termasuk hakim, memiliki peran penting dalam mengadili terdakwa. Tugas utama hakim adalah memastikan keadilan dan menegakkan hukum yang dilanggar.
Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai kejahatan karena melibatkan penggunaan narkotika secara  ilegal  dan  dalam  konteks  yang  negatif,  yang  dapat  menyebabkan  ketergantungan.  Meskipun menyadari ancaman terhadap jiwa mereka, pengguna terus menginginkan narkotika demi kenikmatan pribadi.  Dalam  kasus  penyalahgunaan  narkotika,  hakim  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan sanksi  pidana  atau  tindakan  rehabilitasi  terhadap  pecandu.  Keputusan  ini  ditentukan  oleh  undang- undang  narkotika  dan  diambil  oleh  hakim.  Pentingnya  hakim  yang  independen  dan  tidak  memihak dalam sistem peradilan pidana adalah untuk mencapai tujuan keadilan. Hakim yang independen telah diakui secara universal dan menjadi ciri negara berdasarkan hukum.
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan berbagai jenis kejahatan, yaitu:
1. Hukuman pokok yang meliputi hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda.
2. Hukuman  tambahan  yang  mencakup  pencabutan  hak-hak  tertentu,  penyitaan  barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.
Dalam  konteks  Undang-Undang  Narkotika,  terdapat  empat  jenis  kejahatan  yang  diatur,  yaitu hukuman  mati,  penjara,  denda,  dan  eksekusi.  Sesuai  dengan  Pasal  10  KUHP,  jika  Undang-Undang Narkotika  tidak  mengatur  sebaliknya,  prinsip-prinsip  sanksi  mengacu  pada  ketentuan  pidana  dalam KUHP.  Namun,  jika  Undang-Undang  Narkotika  mengatur  secara  terpisah,  maka  ketentuan  sanksi dalam  undang-undang  tersebut  yang  berlaku.  Sebagai  contoh,  Pasal  18  dalam  Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa “jika pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak
dapat dilaksanakan dan pelaku tindak pidana narkotika atau tindak pidana prekursor narkotika, pelaku tersebut dapat dikenai pidana penjara dengan maksimal 2 (dua) tahun  sebagai pengganti denda yang tidak dapat dilaksanakan.” Ketentuan ini berbeda dari KUHP, di mana hukuman alternatif untuk pidana denda yang tidak dapat dibayar adalah penjara, bukan pidana penjara.(Sujono, 2011)
Dalam  hal  penjatuhan  hukuman  dalam  kasus  narkotika,  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Narkotika menjadi acuan utama, termasuk kemungkinan hukuman penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dilaksanakan.
Dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan:
1. Setiap  pelaku  penyalahgunaan:  a.  Narkotika  Kategori  I  untuk  diri  sendiri  dihukum  penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; b. Narkotika Kategori II untuk diri sendiri dihukum penjara paling  lama  12  (dua  belas)  tahun;  dan  c.  Narkotika  Kategori  III  untuk  diri  sendiri  dihukum penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
2. Dalam  memutus  perkara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  wajib  memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.
3. Apabila penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terbukti atau terbukti sebagai korban  penyalahgunaan  narkotika,  penyalahguna  tersebut  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis dan rehabilitasi sosial.
Menurut  Dermawan  &  Akmal  (2019),  pentingnya  menggunakan  fasilitas  pidana  dalam menangani kejahatan dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Sanksi pidana sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Kehidupan kita, baik saat ini maupun di masa depan, membutuhkan adanya hukuman sebagai alat untuk menangani kejahatan. Tanpa sanksi pidana, tidak akan ada konsekuensi yang mendorong manusia untuk bertindak dengan bertanggung jawab.
2. Sanksi pidana merupakan alat  atau  sarana terbaik  yang tersedia bagi kita dalam menghadapi kejahatan atau ancaman serius lainnya. Sanksi pidana membantu kita mengatasi bahaya besar yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal dan melindungi masyarakat dari kerugian yang lebih besar.
3. Sanksi pidana pada suatu waktu menjadi jaminan utama atau yang terbaik, tetapi pada waktu lain dapat menjadi ancaman utama bagi kebebasan individu. Penggunaan sanksi pidana yang bijaksana, hati-hati, dan manusiawi merupakan jaminan untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Namun,  jika  sanksi  pidana  digunakan  secara  sembarangan  dan  dengan  kekerasan,  dapat menjadi ancaman bagi hak-hak dan kebebasan manusia.
Penggunaan  hukum  pidana  sebagai  cara  untuk  mengatasi  penyalahgunaan  narkotika  akan menyebabkan  pertanyaan  tentang  bagaimana  hakim  membuat  keputusan.  Pertimbangan  dasar  yang digunakan  oleh  hakim  dalam  memberikan  hukuman  akan  sangat  mempengaruhi  apakah  keputusan tersebut dianggap adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam  proses  tumbuh  dan  berkembang,  setiap  anak  akan  melakukan  kesalahan  dan  dalam menghadapi  masalah  ini,  kadang-kadang  anak-anak  dapat  terlibat  dalam  perilaku  menyimpang  atau bahkan  melanggar  hukum.  Keterbatasan  pemahaman  anak-anak  dan  kurangnya  kemampuan  mereka untuk melindungi diri dari pengaruh negatif menjadi penyebab perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum. Anak-anak tidak memiliki kematangan mental yang sama dengan orang dewasa, oleh karena itu penanganan kasus yang melibatkan anak memerlukan perlakuan khusus.
Konsep  diversi  yang  berupaya  melindungi  pelaku,  korban,  dan  masyarakat  dengan menyelesaikan perkara di luar sistem peradilan pidana, diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menawarkan beberapa perlindungan hukum bagi  anak  di  Indonesia.  Misalnya,  Pasal  7  Undang-Undang  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menentukan bahwa pelaku anak yang menghadapi hukuman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan residivis  harus  diperiksa  di  semua  tingkatan  untuk  melihat  apakah  diversi  adalah  pilihan.  Selain  itu, hakim  wajib  menggunakan  diversi  bagi  anak  yang  didakwa  dengan  tindak  pidana  yang  ancaman hukumannya kurang dari 7 (tujuh) tahun, dan dalam hal pidananya 7 (tujuh) tahun atau lebih, hakim dapat  mempertimbangkan  subsider,  alternatif,  kumulatif,  atau  gabungan  hukuman,  menurut  Pasal  3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.
Sebaliknya, jika seseorang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dibuktikan sebagai
korban  penyalahgunaan,  maka  harus  melalui  rehabilitasi  medis  dan  sosial,  sesuai  Pasal  127  ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Korban  penyalahgunaan  narkoba  dalam konteks ini adalah orang yang secara tidak sengaja menggunakan narkoba akibat diintimidasi, ditekan, ditipu,  dimanipulasi,  atau  diperdaya.  Adalah  tugas  kita  untuk  membantu  orang  pulih  dari  kerusakan akibat penyalahgunaan narkoba dan mendapatkan kembali kesejahteraan tubuh dan sosial mereka. Oleh karena  itu,  Pasal  127  ayat  (3)  UU  Narkotika  menegaskan  pentingnya  memberikan  perhatian  dan rehabilitasi khusus kepada mereka yang secara tidak sengaja mengkonsumsi narkoba karena berbagai pengaruh atau tekanan teman sebaya.
Namun, hal tersebut nampaknya tidak sejalan dengan sejumlah putusan yang menyangkut tindak pidana  penyalahgunaan  narkoba  dengan  pelaku  di  bawah  umur,  seperti  putusan  nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mtr.  Dalam  putusan  ini  ditetapkan  Rizky  Arya  Wisandi,  seorang  pemuda yang bermasalah dengan hukum a) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika, melakukan  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  dan  psikotropika  golongan  I  jenis  sabu-sabu;  b) Menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa anak selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangi selama anak dalam tahanan; c) Menyatakan bahwa anak tetap ditahan; D
Tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut sebagai diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan  Pidana  Khusus  Anak,  yaitu  pengalihan  penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan pidana  ke  proses  di  luar  sistem  peradilan  pidana.  Hanya  kejahatan  yang:  1)  Diancam  dengan  pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara; dan 2) Apakah pelanggaran yang tidak berulang memenuhi syarat untuk pengalihan ini.
Karena  keselamatan  dan  kepentingan  terbaik  anak  tetap  diutamakan,  sebagaimana  semangat Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  maka  penjatuhan  pidana  terhadap  anak  tidak  boleh sama  dengan  penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap  orang  dewasa.  Putusan  terdakwa  anak  nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mtr  sudah  sesuai  dengan  aturan  dan  struktur  putusan  secara  umum  karena putusan hakim dimaksudkan untuk memberikan dampak jera bagi terdakwa dan membuat masyarakat taat  hukum  .  Dalam  hal  ini  dianggap  tepat  dan  pantas  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap terdakwa yang masih muda untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Perbuatan pidana dan penyalahgunaan  narkoba  yang  dilakukan  oleh  anak  memenuhi  syarat  Pasal  114  dan  132  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta sub-ayatnya masing-masing.
Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak. Ada faktor-faktor yang memberatkan, seperti penolakan terdakwa terhadap upaya pemerintah untuk mengakhiri perdagangan obat-obatan terlarang, keterlibatan terdakwa dalam  perdagangan  narkoba  yang  dapat  merugikan  generasi  penerus  bangsa,  dan  kecenderungan mengikutsertakan  anak  dalam  perdagangan  narkoba  karena  mengkriminalkan  anak  tidak  mengenal batas. untuk hukuman. Terdakwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya; terdakwa  anak  mengakui  perbuatannya  dengan  jujur  dan  berperilaku  sopan  di  pengadilan;  terdakwa anak  tidak  pernah  dipidana  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak pidana (pelaku tindak pidana pertama); terdakwa masih sangat muda dan memiliki masa  depan yang panjang; bukti dalam kasus aquo relatif tipis.
Mengingat  sifat  kumulatif  dari  tindak  pidana  yang  didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa diancam dengan pidana penjara dan denda. Namun karena terdakwa masih anak-anak, maka dendanya akan  diganti  dengan  pelatihan  kerja  yang  lamanya  akan  ditentukan  oleh  ketentuan  Pasal  71  ayat  (3) Undang-Undang  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Rizky  Arya  Wisandi,  terdakwa  remaja, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara di LPKA Batuliang dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja di LPKS Paramitha Mataram.
Menurut  dakwaan  alternatif  pertama  dari  Jaksa  Penuntut  Umum,  Rizky  Arya  Wisandi  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “permufakatan jahat atau melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana tanpa hak atau melawan hukum perantaraan jual beli barang narkotika golongan I”; 2. Menghukum terdakwa di bawah umur dengan pidana penjara satu tahun enam bulan di LPKA Batuliang dan magang kerja selama tiga bulan di LPKS Paramitha 6. Menetapkan Rizky Arya Wisandi (anak) tetap dipenjara; 5. menetapkan bahwa waktu penahanan terdakwa di bawah umur akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. menetapkan bukti.
Seperti  kita  ketahui  bersama,  sudah  menjadi  tugas  BNN,  Polri,  Kejaksaan  Agung,  hakim,  dan
aparat  penegak  hukum  lainnya  untuk  mencegah  dan  menanggulangi  penyalahgunaan  narkoba.  UU Narkotika mengatur hal ini sebagai syarat undang-undang.

## Perlindungan Anak dalam Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Aspek Victimologi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan usia minimum  bagi  anak  yang  terlibat  dalam  perilaku  pidana  atau  sengketa  hukum.  Anak  korban  tindak pidana yang disebut juga dengan Anak Korban adalah mereka yang belum mencapai  umur 18 tahun yang menderita  kerugian fisik, mental, dan/atau  ekonomi sebagai akibat dari  tindak pidana, menurut Pasal 1 Angka 4 UUPA. legislasi. Ketika digunakan dalam konteks ini, istilah "anak" mengacu pada seseorang yang berusia 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun atau belum menikah. Namun Mahkamah Konstitusi  (MK)  telah  mengubah  cara  pandang  hukum  Indonesia  sebagai  hasil  dari  proses  Judicial Review terhadap Pasal 1 Angka 4 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Definisi pasal tersebut diubah oleh Mahkamah Konstitusi menjadi, “Anak adalah seseorang dalam hal anak nakal yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.” Anak harus dilindungi dari  berbagai  jenis  kriminalitas  yang  dapat  membahayakan  pertumbuhan  fisik,  mental,  dan  spiritual mereka. Untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan mereka, undang-undang yang dapat melindungi anak-anak dari kriminalitas harus ada.
Jika dilihat dari perspektif hukum, terdapat beberapa masalah yang muncul dalam konteks tindak pidana dan pelanggaran, yang melibatkan pelaku, perbuatan, hukuman, dan korban. Dalam hal pelaku, fokus  hukum  pidana  cenderung  pada  sifat  kejahatan  pelaku,  apakah  pelaku  dapat  dimintai pertanggungjawaban  secara  pidana,  dan  apakah  ada  alasan  atau  motif  di  balik  tindakan  kriminal tersebut. Sementara itu, permasalahan perbuatan berkaitan dengan penentuan apakah tindakan tersebut melanggar hukum (merupakan tindakan pidana). Hukuman juga menjadi perhatian utama dalam sistem hukum  pidana.  Namun,  seringkali  masalah  korban  diabaikan  dalam  konteks  kasus  pidana,  meskipun korban  seharusnya  menjadi  pihak  yang  paling  berhak  dipertimbangkan.  Ketika  membahas  korban kejahatan, perspektif kita tidak bisa terlepas dari bidang studi victimologi. Melalui victimisasi, berbagai aspek yang terkait dengan korban dapat dipahami, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya untuk mengurangi jumlah korban kejahatan, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh korban kejahatan. (Arief, 2013).
Keburukan  atau  dampak  negatif  adalah  hasil  dari  interaksi  antara  keberadaan  fenomena  dan pengaruh  yang  berperan  dalam  membentuk  situasi  atau  kondisi  tertentu.  Dalam  konteks  hubungan antara korban dan pelaku, korban adalah individu yang mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain. Sementara itu, pelaku adalah individu yang mendapat keuntungan atau bertanggung jawab atas tindakan kejahatan tersebut. Dalam memahami dan mencegah kejahatan dengan efektif, penting bagi kita untuk tidak hanya fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan atau metode yang efektif untuk mengatasinya. Namun, kita juga  harus  memperhatikan  masalah  yang  terkait  dengan  korban  kejahatan  itu  sendiri,  karena  dalam beberapa  kasus,  korban  kejahatan  dapat  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan  atau  bahkan berperan  sebagai pelaku  kejahatan. Sebagai contoh, dalam konteks penggunaan narkotika  oleh anak- anak,  mereka  dapat  dianggap  sebagai  pelaku  kejahatan  narkotika  sesuai  dengan  Undang-Undang Narkotika, namun mereka juga merupakan korban dari kejahatan yang mereka lakukan sendiri.
Studi mengenai korban dipelajari melalui ilmu victimologi yang mencakup berbagai penelitian tentang peran korban dalam kejahatan, termasuk dalam konteks penyalahgunaan narkotika. Von Hentig dalam  Lasky  (2019)  menyampaikan  pandangannya  mengenai  peran  korban  dalam  menyebabkan terjadinya kejahatan, yang dapat dirangkum sebagai berikut:
1. Terdapat situasi di mana korban sebenarnya menginginkan terjadinya kejahatan.
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dapat dimanfaatkan oleh korban untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
3. Hasil  yang  merugikan  korban  mungkin  merupakan  hasil  dari  kerjasama  atau  keterlibatan korban dalam kejahatan itu sendiri.
4. Kerugian  akibat  kejahatan  sebenarnya  tidak  terjadi  jika  tidak  ada  provokasi  atau  reaksi  dari korban.
Dalam  pandangan  ini,  Von  Hentig  menyoroti  peran  korban  dalam  mempengaruhi  terjadinya kejahatan. Hal  ini menekankan adanya faktor-faktor yang terkait dengan korban dan  interaksi  antara
korban dan pelaku kejahatan. Penting untuk dicatat bahwa pandangan ini merupakan salah satu sudut pandang dalam memahami hubungan korban-pelaku dalam konteks kejahatan, dan pendekatan lainnya juga  perlu  dipertimbangkan  dalam  melihat  dinamika  kompleks  dari  peran  korban  dalam  kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkotika.
Menurut Frank R. Prassel, akademisi, pengadilan, dan penegak hukum seringkali mengabaikan korban  saat  mempelajari  kejahatan  dan  hanya  memperhatikan  pelakunya  (Prassel,  2014).  Namun, korban  telah  kehilangan  signifikansinya  dalam  konteks  kejahatan  narkoba,  kejahatan  kekerasan, perampokan,  pencurian,  dan  kejahatan  lainnya.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut,  sebagaimana  tertuang dalam  Pasal  59  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak,  pemerintah  memberikan  perlindungan  khusus kepada anak yang menjadi korban dalam situasi darurat.
Menurut Pasal 59A undang-undang tersebut, ada banyak cara untuk memberikan perlindungan lebih  lanjut  bagi  korban  anak.  Pertama,  intervensi  cepat,  yang  meliputi  perawatan  medis,  konseling psikiatris,  dan  pelayanan  sosial,  selain  pencegahan  penyakit  dan  masalah  kesehatan  lainnya.  Kedua, memberikan  dukungan  psikososial  terkait  pemulihan  selama  terapi.  Ketiga,  anak-anak  dari  keluarga kurang  mampu  diberi  bantuan  sosial.  Terakhir,  tawarkan  perlindungan  dan  dukungan  selama  setiap prosedur hukum.
Dengan  demikian,  meskipun  seorang  anak  yang  terlibat  dalam  penyalahgunaan  narkotika melakukan  kejahatan,  penting  untuk  tetap  memberikan  perlindungan  dan  rehabilitasi  kepada  anak tersebut oleh Badan Narkotika Nasional. Perlindungan khusus diberikan kepada anak sebagai korban penyalahgunaan  narkotika,  mengakui  bahwa  mereka  membutuhkan  pemulihan  fisik,  psikologis,  dan sosial  yang  tepat,  serta  perlindungan  dalam  proses  peradilan.  Perlindungan  anak  dalam  kasus penyalahgunaan  narkotika  memiliki  peran  penting  dalam  memastikan  keselamatan,  pemulihan,  dan kesejahteraan anak tersebut

## Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja
Mencegah dan mengatasi penyalahgunaan narkoba adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia,  tidak  hanya  pihak  kepolisian  atau  pemerintah.  Semua  sektor  masyarakat  diharapkan  aktif berperan dalam upaya ini, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai undang-undang negara, termasuk Undang-Undang no. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Dalam hal ini, beberapa pihak memiliki peran penting, di antaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). POLRI, sesuai dengan peran  hukumnya,  memiliki  kewenangan  untuk  menegakkan  hukum,  melindungi,  dan  melayani masyarakat  bersama  dengan  komponen  bangsa  lainnya.  POLRI  bertanggung  jawab  penuh  dalam mencegah dan mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia.
Dalam konteks pencegahan, terdapat dua langkah strategis yang perlu dilakukan:
1. Pre-emptive.  Tindakan  pencegahan  dilakukan  dalam  bentuk  kegiatan  pengajaran  dan pendidikan dengan tujuan untuk mempengaruhi faktor kesempatan dan motivasi, yang sering disebut  sebagai  faktor  “kriminologen  korelatif”  dari  kejahatan  narkoba,  guna  meningkatkan kesadaran,  meningkatkan  kewaspadaan,  meningkatkan  pengendalian  diri.  ,  dan  membentuk perilaku dan  norma-norma  kehidupan bebas.  obat keras. Untuk mendorong dan menciptakan gaya  hidup  sederhana  dan  kegiatan  yang  bermanfaat,  khususnya  bagi  kaum  muda  untuk melakukan  kegiatan  yang  produktif,  konstruktif,  dan  kreatif.  Melalui  strategi  komunikasi pendidikan  yang  mencakup  berbagai  jalur,  antara  lain  keluarga,  pendidikan,  lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat, dilakukan pendidikan pencegahan.
2. Pelindung.  Agar  risiko  yang  ditimbulkan  oleh  narkoba  tidak  menjadi  ancaman  yang  serius, maka dilakukan upaya pencegahan munculnya tindak pidana narkoba melalui penertiban dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung jalur lalu lintas ilegal.
Perlu disadari bahwa masalah narkoba merupakan salah satu  tantangan  negara yang kompleks dan  dapat  mengancam  keamanan  nasional  serta  mengganggu  proses  pembangunan.  Oleh  karena  itu, penanggulangan  ancaman  narkoba  membutuhkan  upaya  bersama  antara  pemerintah  dan  masyarakat, sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  57  Undang-Undang  Narkotika  dan  Pasal  54  Undang-Undang Psikotropika.
Untuk memberantas bahaya narkoba dan membantu pertumbuhan bangsa, orang tua memainkan peran  penting  dalam  masyarakat,  terutama  dalam  melindungi  generasi  muda.  Karena  itu,  tindakan
proaktif dapat dilakukan melalui tanggung jawab di tempat kerja, kehidupan sehari-hari, dan keluarga. Inisiatif ini menunjukkan pemahaman bersama tentang perlunya memerangi penggunaan narkoba demi keamanan dan keberlanjutan negara untuk masa depan yang lebih baik. Perilaku menyimpang seringkali dipengaruhi oleh aspek sosial dan lingkungan di lingkungan terdekat seseorang. Seringkali, penggunaan narkoba  disebabkan  oleh  anggota  keluarga  yang  juga  menggunakan  narkoba,  seperti  salah  satu  atau kedua  orang  tua  atau  bahkan  kenalan  dekat.  Pendidikan  terbaik  dalam  lingkungan  keluarga  dapat terhambat oleh kurangnya perhatian orang tua. Akibatnya, ada keterputusan besar antara harapan orang tua dan tindakan anak-anak mereka, yang mempersulit kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara efektif. Dalam konteks keluarga, pola asuh informal memiliki dampak yang signifikan terhadap lintasan dan  tingkat  pencapaian  anak.  Menetapkan  model  peran  mental  yang  solid  untuk  anak-anak membutuhkan keterlibatan orang tua yang konsisten.
Tingginya  angka  pengguna  narkoba  di  kalangan  generasi  muda  disebabkan  oleh  kurangnya pengetahuan mereka tentang narkoba, yang sering kali berasal dari kurangnya pendidikan dan informasi yang disampaikan oleh keluarga. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendidikan narkoba sebagai langkah  pencegahan  agar  generasi  muda  tidak  terpapar  penggunaan  narkoba.  Promosi  kesehatan, terutama di kalangan remaja, perlu didorong untuk mengurangi efek negatif dan risiko kematian akibat penyalahgunaan narkoba.
Pendidikan  narkoba  harus  mampu  mengubah  pengetahuan,  sikap,  dan  perilaku  generasi  muda sehingga mereka dapat menghindari penggunaan narkoba. Dalam melawan penyalahgunaan narkoba, peran berbagai pihak sangat penting, terutama dalam melibatkan generasi muda. Proses menginspirasi generasi  muda  agar  produktif  dan  menjauhkan  diri  dari  narkoba  tidaklah  mudah,  tetapi  upaya  yang berkelanjutan  akan  menciptakan  generasi  yang  kuat  dan  kreatif,  yang  berdampak  positif  pada pertumbuhan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Keikutsertaan  generasi  muda  dalam  melawan penggunaan  narkoba  menunjukkan  keseriusan  mereka  dalam  mengubah  citra  negatif  yang  ditujukan kepada  mereka  dan  berperan  sebagai  kelompok  yang  produktif  dengan  semangat  “Tolak  Narkoba”. Selain itu, ini juga mencerminkan keprihatinan generasi muda terhadap kondisi bangsa yang dihadapkan pada  masalah  penyalahgunaan  narkoba.  Keberhasilan  generasi  muda  dalam  melawan  narkoba  akan lebih memungkinkan jika diorganisir dengan  baik. Oleh karena itu, langkah awal yang perlu diambil adalah  membentuk  organisasi  dan  memanfaatkan  peran  organisasi  pemuda  lokal  dalam  program pencegahan  narkoba.  Keberadaan  organisasi  pemuda  yang  digagas  oleh  generasi  muda  akan memudahkan  penjangkauan  target  remaja  yang  berisiko  penyalahgunaan  narkoba,  dan  melalui kelompok-kelompok  ini,  dapat  terbentuk  calon  kader  yang  dapat  mendukung  upaya  pemuda  sebagai edukator sebaya yang masih aktif menghindari narkoba.
Organisasi  kepemudaan  memiliki  nilai  yang  signifikan  dan  khas  dalam  masyarakat.  Sangat penting  bahwa  generasi  muda  memiliki  pemahaman  yang  kuat  tentang  obat-obatan  untuk  mencapai tujuan ini. Oleh karena itu, pendidikan narkoba bagi kaum muda harus menjadi perhatian utama. Staf ahli Badan Narkotika Nasional (BNN) mengklaim strategi terpadu yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat  merupakan  kunci  efektifitas  program  pencegahan.  Dalam  rangka  pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  risiko  yang  berkaitan  dengan  Narkoba.  Strategi  ini  dapat diterapkan  pada  keluarga,  orang  tua,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  guru,  pemuda,  organisasi masyarakat, dan LSM.
Upaya pencegahan dini seperti pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier harus dilakukan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba (Jamal, 2020):
1. Pencegahan  primer  adalah  upaya  pencegahan  yang  ditujukan  kepada  orang,  kelompok,  atau komunitas  yang  belum  pernah  mengalami  penyalahgunaan  narkoba.  Dengan  memberikan informasi  dan  edukasi  serta  kegiatan  lain  yang  dapat  mendorong  mereka  untuk  tidak menyalahgunakan narkoba, pencegahan ini dilakukan. Pemahaman dan kapasitas mereka untuk menolak penggunaan narkoba akan diperkuat.
2. Pencegahan  sekunder  mengacu  pada  inisiatif  pencegahan  yang  ditargetkan  pada  orang, komunitas,  atau  organisasi  yang  berisiko  atau  sebelumnya  menunjukkan  indikator ketergantungan obat. Untuk menghentikan perilaku penyalahgunaan narkoba, pencegahan ini memerlukan  pelatihan,  konseling,  dan  pendidikan.  Selain  itu,  siswa  dihimbau  untuk memprioritaskan kesehatan mereka dan mengambil bagian dalam kegiatan yang konstruktif.
3. Pencegahan  tersier  mengacu  pada  inisiatif  untuk  menghentikan  penggunaan  atau
ketergantungan narkoba di antara orang-orang yang sudah mulai menggunakan narkoba. Untuk membantu pemulihan mereka dari kecanduan dan menghentikan kekambuhan perilaku kasar, perawatan medis dan rehabilitasi ditawarkan sebagai bagian dari upaya ini.
Akibatnya, masing-masing dari ketiga tindakan pencegahan ini memiliki tujuan, sasaran, target, dan strategi pelaksanaan  yang berbeda yang dapat dimodifikasi agar sesuai dengan keadaan tertentu. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya strategi tambahan yang lebih berhasil dari teori dan konsep  yang  ada  saat  ini  dalam  mencegah  penyalahgunaan  dan  peredaran  narkoba.  Selain  itu,  harus berdasarkan peraturan  yang berlaku dan mempertimbangkan sifat-sifat pengguna  lapangan, individu, dan  kelompok.  Tiga  faktor  yaitu  siswa  yang  juga  termasuk  unsur  pimpinan,  guru,  dan  staf  sekolah (seperti  petugas  tata  usaha,  satpam,  kebersihan,  pengelola  kantin,  dan  sebagainya),  serta  orang  tua, saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain untuk menciptakan obat. Lingkungan sekolah dan masyarakat  bebas.  Untuk  secara  agresif  menghentikan  kecanduan  dan  perdagangan  narkoba  di lingkungan sekolah, mereka harus berkolaborasi.

## KESIMPULAN
1. Penggunaan  obat  terlarang  atau  tidak  sah  disebut  sebagai  penyalahgunaan  obat.  Anak-anak yang  menyalahgunakan  narkoba  berperan  sebagai  korban  dan  pelaku.  Untuk  menegakkan keadilan  dan  mencegah  stigmatisasi  terhadap  anak,  proses  hukum  yang  dituangkan  dalam Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  harus  diikuti  ketika  anak  terlibat  dalam pelanggaran  terkait  penyalahgunaan  narkoba.  Dalam  pemeriksaan  ini,  kesalahan  Rizky  Arya Wisandi karena melakukan “permufakatan jahat atau melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum perantara jual beli narkotika golongan I” telah ditetapkan  secara  sah  dan  meyakinkan.  Hal  ini  sebagai  akibat  dari  beragamnya  penafsiran terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma Nomor 4 Tahun 2014, yang menimbulkan  pertanyaan  tentang  aturan  yang  harus  diikuti.  Selain  itu,  karena  setiap  hakim percaya  diri  dan  mandiri  dalam  mengambil  keputusan  dalam  perkara,  hakim  bebas melakukannya tanpa terkendala oleh preseden.
2. Anak  yang  menyalahgunakan  narkoba  dianggap  sebagai  korban  yang  menjadikan  dirinya sendiri  sebagai  korban,  atau  mereka  yang  menjadi  korban  dari  kejahatan  yang  dilakukannya sendiri,  dalam  viktimologi.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika, anak-anak di sini dapat dianggap sebagai pelanggar narkoba, tetapi juga dapat dilihat sebagai korban dari kejahatan yang mereka lakukan sendiri.
3. Tindakan untuk menghentikan dan mengakhiri penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di  kalangan  generasi  muda  harus  komprehensif  dan  mencakup  berbagai  isu.  Sangat  penting untuk  mengubah  persepsi  bahwa  pemerintah  saja  tidak  dapat  menyelesaikan  masalah penggunaan  narkoba  dan  perdagangan  obat-obatan  terlarang;  sebaliknya,  masalah  ini  harus ditangani  bersama.  Strategi  berbasis  masyarakat  digunakan  untuk  melakukan  inisiatif pencegahan  dan  pemberantasan,  yang  melibatkan  pendidikan  baik  di  dalam  maupun  di  luar lingkungan sekolah. Untuk tujuan menginformasikan komunitas yang lebih luas, penggunaan media  sosial—baik  online  maupun  cetak—serta  peningkatan  teknologi  internet  dan komunikasi, sangatlah penting.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah,  N.  (2019).  Penerapan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  Dalam Kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur. Jurnal Al-Dustur : Journal Of Politic And Islamic Law , 2 (1). Https://Doi.Org/10.30863/Jad.V2i1.358 Alfi, A. A. S., & Aslami, N. (2022). Peran Hukum Pada Transaksi Bisnis Internasional Di Era Perdagangan Bebas.
Journal Of Social Research , 1 (3). Https://Doi.Org/10.55324/Josr.V1i3.41
Alhammad, M., Aljedani, R., Alsaleh, M., Atyia, N., Alsmakh, M., Alfaraj, A., Alkhunaizi, A., Alwabari, J., & Alzaidi, M. (2022). Family, Individual, And Other Risk Factors Contributing To Risk Of Substance Abuse In Young Adults: A Narrative Review. Cureus . Https://Doi.Org/10.7759/Cureus.32316
Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis , 6 (2). Https://Doi.Org/10.35586/Jyur.V6i2.789
Dermawan, A., & Akmal. (2019). Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi. In Journal Of Science And Social Research (Issue 2).
Haryanti, R. D., Pranawa, B., & Mardiyanto, J. (2020). Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika  Dihubungkan  Dengan  Meningkatnya  Penyalahgunaan  Narkotika  Di  Wilayah  Hukum  Polres Boyolali. Jurnal Bedah Hukum , 4 (1). Https://Doi.Org/10.36596/Jbh.V4i1.338 Irianto, Drs. A. (2022). Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021. In Pusat Penelitian, Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional . Jamal, I. M. (2020). Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 4 (1).
Lasky,  N.  V.  (2019).  Victim  Precipitation  Theory.  In The  Encyclopedia  Of  Women  And  Crime . Https://Doi.Org/10.1002/9781118929803.Ewac0517
Putra, A. D. (2020). Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Sesuai Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Restorative Justice , 4 (1). Https://Doi.Org/10.35724/Jrj.V4i1.2711 Rusydi, Y. (2022). Pemberian Diskresi Rehabilitas Medik Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan , 4 (1). Https://Doi.Org/10.32502/Khdk.V4i1.4613 Sembel, N. S. G. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Lex Et Societatis , 8 (3). Https://Doi.Org/10.35796/Les.V8i3.29495 Sujono,  A.  R.  Dan  B.  D.  (2011).  Komentar  &  Pembahasan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika. In Jakarta : Sinar Grafika .
Sutarto,  S.  (2021).  Penerapan  Rehabilitasi  Medis  Dan  Rehabilitasi  Sosial  Terhadap  Korban  Penyalahgunaan Narkotika  Ditinjau  Dari  Teori  Pemidanaan  Relatif. Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia , 2 (1). Https://doi.org/10.51749/Jphi.V2i1.18
Sutono, D. A., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Dibawah Umur Pemakai Narkotika (Studi Pada Polrestabes Medan). Journal Sociaty Law (Jsl) , September .
Wardana,  S.,  &  Chumbadrika,  C.  (2022).  Sanksi  Hukum  Terhadap  Anak  Di  Bawah  Umur  Yang  Melakukan Tindak  Pidana  Percobaan  Atau  Pemufakatan  Jahat  Untuk  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Kasus  Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  Nomor  14/Pid.Sus-Anak/2018/Pn  Jkt.  Brt). Jurnal  Ilmiah  Publika , 10 (1). Https://Doi.Org/10.33603/Publika.V10i1.7188
Zahra, A., & Sularto, R. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Rangka Perlindungan Anak Pecandu Narkotika. Law Reform , 13 (1). Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V13i1.15948
Zazuli,  A.  I.,  Yuliasih,  L.  R.,  &  Winaryati,  E.  (2019).  Pengetahuan  Dan  Sikap  Remaja  Dalam  Menghadapi Persoalan Peredaran Narkoba. Seminar Nasional Edusainstek , 3 .