Muhammadiyah Law Review  4 (2), Juli 2020, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law
*Coresponding author. E-mail address: retiyasdewij123@gmail.com Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PERSPEKTIF KEADILAN: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TERJADINYA NURSING ERROR TERHADAP

## PASIEN RUMAH SAKIT DI INDONESIA

## Retias Dewi Jayanti
Staf Bagian Hukum Rumah Sakit Abdoel Moeluk, Lampung

## ABSTRACT
Law Number 36 of 2009 concerning Health Article 4 states that everyone has the right to health. Therefore every individual, family and community has the right to obtain protection for their health, and the state is responsible for regulating the fulfillment of the right to a healthy life for its population. In the context of meeting the basic human needs for health, health efforts are organized in the form of individual health efforts and public health efforts. The number of cases occur such as errors in the assessment of problems faced by patients, errors in planning nursing actions, errors in the provision of nursing actions, errors in documenting and errors in administering drugs. Errors in drug administration can be fatal and very detrimental to patients both physically and materially. The problem to be discussed in this research is the form of legal liability for the occurrence of Nursing Error in the perspective of justice  towards  patients.  The  method  used  in  this  research  is  Normative  Jurisdiction  analysis  through  literature review  and  related  documents.  Based  on  the  results  of  research  that  in  the  form  of  accountability  Nurses' responsibility will depend on the form of authority possessed. In the case of violation of the authority of attribution which is the independent function of the nurse, if there is an error in the nursing care, the nurse will assume the burden of his own responsibility. Legal protection for nurses is still minimal. The relationship between doctors and nurses in providing health care to patients is a more binding partnership where there should be harmonization of duties, roles and responsibilities and an open system. Legal responsibility in health services performed by health workers, there are 3 (three) legal forms, namely civil, criminal and administrative law.
Keywords : Nursing Error, Justice, Patients and Responsibility

## 1. PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia, sehingga dalam hukum nasional  maupun  internasional  dijadikan  hak  asasi  setiap orang  yang  harus dilindungi, dijamin dan  dipenuhi.  Dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  dasar  manusia  terhadap  kesehatan,  maka diselenggarakan  upaya  kesehatan  dalam  bentuk  upaya  kesehatan  perorangan  dan  upaya kesehatan  masyarakat.  Keberhasilan  upaya  kesehatan  sangat  bergantung  pada  ketersediaan sumber daya kesehatan, salah satunya adalah tenaga kesehatan. 1
Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28H  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  setiap  orang berhak hidup  sejahtera  lahir  dan batin,  bertempat  tinggal, dan  mendapatkan  lingkungan   hidup yang  baik  dan sehat  serta berhak memperoleh pelayanan  kesehatan.  Kemudian  Undang-Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  Pasal  4  menyatakan  bahwa  setiap  orang berhak  atas  kesehatan.  Karena  itu  setiap  individu,  keluarga  dan  masyarakat  berhak  memperoleh
1 Deden Darmawan, Pengantar Keperawatan Profesional, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 56.
perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya.
Pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat   dilakukan  oleh  tenaga   kesehata. Dalam Pasal 1 angka  6  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  dinyatakan  bahwa  tenaga  kesehatan  adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan  melalui pendidikan  di bidang kesehatan   yang   untuk   jenis   tertentu   memerlukan kewenangan    untuk    melakukan  upaya  kesehatan.  Perawat  termasuk  dalam  pengertian  tenaga kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  6  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009.  Budaya  keselamatan  pasien  di  pelayanan  kesehatan  perlu  dibangun  karena  setiap  upaya medik  umumnya  mengandung  resiko,  sebagian  diantaranya  berisiko  ringan  ataupun  hampir tidak  bearti  secara  klinik.  Namun  tidak  sedikit  yang  memberi  konsekuensi  medik  yang  cukup berat. Dokter, perawat dan apoteker mempunyai peran yang berbeda dalam pengobatan. 2
Kesalahan  dalam  pemberian  obat  dapat  dilakukan  oleh  setiap  individu  dalam  proses pengobatan. Banyaknya terjadi kasus seperti kesalahan dalam pengkajian masalah yang dihadapi pasien,  kesalahan  perencanaan  tindakan  keperawatan,  kesalahan  pemberian  tindakan keperawatan,  kesalahan  pendokumentasian  serta  kesalahan  pemberian  obat-obatan.  Kesalahan dalam pemberian obat dapat berakibat fatal dan sangat merugikan pasien baik fisik dan materi. Secara  tidak  langsung  juga  merugikan  perwat,  dokter,  serta  petugas  medis  lainnya  karena  bisa mendapatkan tuntutan hukum. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan konsumen kepada pihak rumah sakit karena mencerminkan buruknya mutu pelayanan rumah sakityang diberikan.
Berkenaan dengan hal tersebut juga dalam pertanggungjawaban hukum terhadap Nursing Error juga  harus  memperhatikan  prinsip-prinsip  keadilan  yang  juga  merupakan  hak  dan kewajiban dari kedua belah pihak. Pihak dari tenaga kesehatan menjalanka kewajiban yang yang berlandasakan keadilan dan pihak pasien mendapatkan hak untuk keselamatan dan perlidungan hukum.  Salah  satu  bentuk  keadilan  menurut  aristoteles  adala  keadilan  komulatif  yang merupakan keadilan yang diberikan kepada setiap orang  yang merupakan hak bagi dirinya dan merupakan bagian dari setiap orang tersebut.
Sebagai seorang perawat yang melakukan tugasnya di rumah sakit memiliki batasan dalam bertindak atau memberikan pertolongan, hal ini dikarenakan perawat dalam melakukan tindakan harus  atas  dasar  perintah  dari  seorang  dokter.  Namun  dalam  kenyataanya  pasien  terkadang menyalahkan perawat dalam hal memberikan pertolongan, pemberian obat dan lain sebagainya. Oleh  karena  itu  keadilan  yang  menjadi  dasar  agar  perawat  dan  pasien  dapat  bersinergi  tanpa harus menyalahkan tenaga medis dalam hal ini perawat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam  tulisan  ini  akan  dilakukan  penelitian  mengenai  pertanggungjawaban  hukum  atas terjadinya Nursing  Error dalam  persepktif  keadilan  terhadap  pasien.  Permasalahan  yang  akan
2 Ettik Indarti dkk, Kejadian Nursing Error Pada Pemberian Obat Di Ruang Rawat Inap Salah Satu Rumah Sakit Di Sulawesi Tenga, Jurnal Ilmu Kesehatan, Volume, 04, Nomor. 03, Edisi September 2009, hlm. 166-168.

## PERSPEKTIF KEADILAN: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TERJADINYA NURSING ERROR TERHADAP PASIEN RUMAH SAKIT DI INDONESIA Retias Dewi Jayanti
dibahas  dalam  makalah  ini  adalah:  Bagaimanakah  bentuk  pertangung  jawaban  hukum  atas terjadinya Nursing Error dalam perespektif keadilan terhadap pasien.

## 2. METODE
Penelitian  hukum  yang  dilakukan  berdasarkan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai  unsur  empiris. 3 Metode  penelitian  normatif  empiris  mengangkat  mengenai implementasi  ketentuan  hukum  normatif  melalui  peraturan  perundang-undangan  dalam  hukum positif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. 4
Sehubungan  dengan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  menggunakan  pendekatan  berupa Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  Pendekatan  konsep  ( conceptual approach )dan  menggunakan  pendekatan non  judicial  case  study melalui  studi  tanpa konflik dengan    melakukan    observasi  terhadap  implementasi  hukum  positif  dengan  tujuan  kedepan untuk  menambah  dan  memperbaiki  subtansi  dan  struktur  dari  peraturan  perundang-undangan khususnya  Undang  Undang  Keperawatan.  Bahan  hukum  dikaji  secara  kritis  dan  dinamis  oleh peneliti  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  untuk  mencari,  mengolah, menganalisis  hasil  penelitian  secara  diskriptif  yaitu  peneliti  memberi  gambaran  secara  cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a) Konsep Keadilan dalam Ilmu Kesehatan
Keadilan  merupakan  kebenaran  ideal  secara  moral  mengenai  suatu  hal,  baik  yang menyangkut  benda  atau  orang.  keadilan  dapat  juga  diartikan  sbagai  suatu  hal  yang  berkaitan dengan  sikap  dan  tindakan  dalahubungan  anatar  manusia  yang  berisi  sebuah  tuntutan  agar manusia dapat diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajiban. Dengana adanya keadilan tersbeut kehidupan  masyarakat  berbangsa  dan  bernegara  dapat  lebi  abik  lagi  sesuai  dengan  prilaku kehidupan  manusia.  Setiap  manusia  dalam  hal  ini  pasien  dalam  memperoleh  hak  dalam  ilmu kesehatan  arus  memperhatikan  konsep  keadilan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  dalam bertindak di duinia kesehatan.
Dalam mewujudkan upaya kesehatan, tenaga   kesehatan   dalam   hal   ini adalah perawat memiliki  peran  yang  penting  di  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan yang  maksimal  kepada  masyarakat.  Perawat  dalam  melaksanakan  praktik    keperawatan    di masyarakat  didasarkan  atas  kewenangan  yang  merujuk  pada  peraturan  perundang-undangan. Sesuai  amanat  dalam  Undang-undang  Keperawatan  bahwa    dalam    hubungannya    dengan
3 Ashofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 5.
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm. 7.
melakukan  tindakan  medis,  perawat  mendasarkan  kepada  asuhan  keperawatan  dalam    bentuk tindakan  keperawatan. Sehingga perawat secara otomatis mengerti batasan tindakan medis yang boleh atau tidak untuk diterapkan kepada klien atau pasien. 5
Tenaga  kesehatan  terutama  dalam  hal  Pertanggungjawaban  hukum  dalam  hal  ini  terkait dengan      kesalahan      dan      kelalaian  perawat  atau  dengan  sebutan Nursing  Error dan Nursing Negligence adalah  ditempuh  melalui  pertanggungjawaban  secara  pidana.  Pertanggungjawaban pidana adalah berdasarkan pihak yang nyata-nyata melakukan kesalahan atau kelalaian terhadap klien  atau  pasien,  bisa  tunggal  dilakukan  oleh  perawat      itu      sendiri,      maupun      kolaborasi dengan  tenaga  kesehatan  lainnya  dalam  melakukan  tindakan  medis.  Jenis  pidana  yang  bisa dituntutkan      kepada  perawat      adalah  pidana  kelalaian  yang  mengakibatkan  luka  (pasal  360 KUHP), atau luka berat atau mati (pasal 359 KUHP). 6
Apabila  dikualifikasikan  dengan  pemberatan  ancaman  pidananya  bila  dilakukan  dalam rangka  melakukan  pekerjaannya  (pasal  361  KUHP).  Disebutkan  pula      dalam      ketentuan pidana    Pasal    84 Undang  Undang  Tenaga  Kesehatan  Nomor 36 Tahun 2014 ayat (1) bahwa ”setiap  tenaga  kesehatan  yang  melakukan  kelalaian  berat  yang  mengakibatkan  penerima pelayanan kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun”. Dan jika  kelalaian  berat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Pasal  84  tersebut  mengakibatkan kematian, maka setiap tenaga kesehatan dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama 5 (lima) tahun.  Dalam  kaitannya  dengan  tindakan  medis  yang  dilakukan  oleh  perawat  yang      pada kenyataannya      membawa      pada  kondisi  tumpang  tindih  kewenangan  antara  perawat    dengan dokter,   maka   diatur   suatu ketentuan   dalam   Pasal   73   Undang-Undang Nomor   29   Tahun 2004   tentang Praktik Kedokteran.

## b). Pertanggungjawabn hukum atas terjadinya Nursing Error
Pertanggungjawaban  hukum  perawat  dapat  ditinjau  dari  pembidangan  hukum  itu sendiri. Bila  ditinjau   berdasarkan   Hukum Administrasii  Negara  maka pertanggung jawaban hukum itu akan bersumber pada masalah kewenangan yang dimilikinya. 7 Bila pertanggungjawaban  hukum  itu  berdasarkan  hukum  perdata  maka  unsur  terkait  adalah  ada tidaknya      suatu      perbuatan      melawan      hukum  atau  wan  prestasi  dan  bila  bersumber  pada hukum  pidana  maka  unsurnya  adalah  ada  tidaknya  suatu  kesalahan  terhadap  perbuatan  yang harus/tidak  seharusnya  dilakukan  berdasarkan  hukum  tertulis  maupun  tidak  tertulis. Berdasarkan  kondisi  itu  penulis  akan  menguraikannya  satu  persatu.  Pertanggungjawaban perawat  akan  bergantung  pada  bentuk  kewenangan  yangd  dimiliki.    Pada  pelanggaran
5 Suci  Hawa,  Muhammad  Fakih,  Yulia  KW, Tanggungjawab  Dokter  dan  Tenaga  Kesehatan  Dalam Pelayanan  Pasien  Hemodialis  (Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  No. 812/MENKES/PER/VII/2010), Pactum Law Jurnal, Volume, 1, Nomor. 04, Tahun 2018, hlm. 421-422.
6 Aineka  Gunawan, Tanggungjawab  Perawat  Terhadap  Pasien  Dalam  Pelimpaan  Kewenangan  Dokter Kepada Perawat, Jurnal Ilmu HUkum, Fakultas HUkum, Volume, 2, Nomor 1, tahun 2015, hlm. 67.
7 Setyo  Trisnadi, Perlindungan  Hukum  Profesi  Dokter  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Medis,  Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV, Nomor 1, Januari-April 2017, hlm. 24-30.

## PERSPEKTIF KEADILAN: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TERJADINYA NURSING ERROR TERHADAP PASIEN RUMAH SAKIT DI INDONESIA Retias Dewi Jayanti
kewenangan  atribusi      yang  merupakan  fungsi  independennya  perawat  maka  bila  terjadi kesalahan  dalam asuhan  keperawatan  tersebut  perawat  yang     bersangkutan     akan    memikul beban  pertanggungjawabannya   sendiri.
Perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  perawat  masih  terbilang  minim.  Dalam  beberapa kasus  di  bidang  pelayanan  kesehatan  pernah  terjadi  di  RSSA  Pontianak,  seperti    kasus kesalahan   perawat   dalam   memberi   obat   kepada   pasien,   kasus pemberian infus yang sudah kadaluarsa,  dan  kasus  salah  pemberian  transfuse  (golongan  darah  berbeda.  Dengan  berbagai kasus  yang  ada,  tidak  sedikit  perawat yang  akhirnya  harus  berurusan  dengan  hukum  akibat ketidaktahuan  mereka  soal  batas-batas  mana  perawat  boleh  memberikan  pelayanan  medis kepada  pasien. 8 Tidak  hanya  itu,  posisi  perawat  selama  ini  masih  dianggap  tidak  lebih  sebagai pembantu  dokter.  Dampaknya,  tidak  sedikit  pekerjaan  yang  harusnya  dilakukan  oleh  dokter, justru  malah  diserahkan  kepada  perawat,  seperti  ganti  verband,  pasang  catether,  pasang  infus, menjahit/merawat  luka,  mengeluarkan  nanah  dari  luka,  mencabut  tampon  hidup  setelah  pasien operasi hidung, menyuntik, dan lain sebagainya. 9
Perawat  dimungkinkan  untuk  melakukan  tindakan  medis  di  rumah  sakit  yang  didasarkan pada kompetensi perawat, latar  belakang pendidikan, kursus, pelatihan, dan asistensi dari dokter yang  bersangkutan  (yang  menangani  pasien)  karena  perawat  adalah  partner  dokter.  Dalam Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 hal ini tidak secara tegas diatur,  namun dalam berbagai peraturan  tingkat  Menteri  hal  ini  ditegaskan,  seperti  yang  terdapat  dalam  Pasal  15  ayat  (4) Keputusan  Menteri  kesehatan  nomor  1239/menkes/sk/xi/2001  tentang  registrasi  dan  praktik perawat  yang  menyatakan  bahwa  pelayanan  tindakan  medis  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan permintaan tertulis dari dokter. 10
Dalam  prakteknya  terkadang  terjadi  kesalahan/kelalaian  tindakan  yang  dilakukan  oleh perawat  terhadap  pasien,  namun  terkadang  sulit  membedakan  apakah  kelalaian  biasa  atau malpraktik. The  New  York  Supreme  Court pernah  mendiskusikan  perbedaan  antara  kelalaian biasa  dan  malpraktik  yang  melibatkan  profesional  perawatan  kesehatan  dalam  kasus  Borrillov. Beekman  Downtown  Hospital  (1989).  Perbedaan  bergantung  pada  tindakan  atau  pengabaian yang  terlibat  pada  masalah  tentang    “ilmu    atau    seni  kedokteran  yang    memerlukan keterampilan  khusus  yang  tidak    dimiliki  orang  biasa,”  atau  bahkan  dapat    dpahami berdasarkan  pengalaman  individu  setiap  hari  pada  juri.  Jika  diperlukan  opini  profesional  dari
8 Rahmat, Jalaluddin, Rekayasa Sosial, Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000, hlm. 12.
9 Bambang  Purnomo, Hukum  Kesehatan,Program  Pendidikan  Pascasarjana  Fakultas  Kedokteran, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: Aditya Media, 2010, hlm. 44.
10 Garry  Chandra  Setiawan, Jurnal  tentang  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Atas  Tindakan Malpraktik  yang  Dilakukan  Oleh  Dokter  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktik Kedokteran JO. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Jurnal Ilmu Hukum, Bandung, Volume, 2, Nomor 3, Edisi September 2011, hlm. 28-30.
seorang  ahli  dengan  keterampilan  dan  pengetahuan  khusus,  teori  tentang  malpraktik  lebih berlaku daripada kelalaian biasa. 11
Hubungan  dokter  dan  perawat  dalam  pemberian  asuhan  kesehatan  kepada  pasien merupakan  hubungan  kemitraan  ( partnership )  yang  lebih  mengikat  di  mana  seharusnya  terjadi harmonisasi  tugas,  peran  dan  tanggung  jawab  dan  sistem  yang  terbuka.  Terdapat  dua  jenis hubungan  dokter-perawat  yaitu  hubungan  delegasi  dan  hubungan  rujukan.    Dalam  hubungan rujukan,  perawat    dapat    melakukan  tindakan  sesuai  dengan  keputusannya  sendiri,  sementara pada hubungan delegasi tenaga keperawatan tidak dapat  mengambil kebijaksanaan sendiri tetapi melakukan tindakan sesuai dengan delegasi yang diberikan oleh dokter. Tanggung jawab hukum dalam  pelayanan  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan,  terdapat  3  (tiga)  bentuk hukum  yaitu  hukum  perdata,  pidana  dan  administrasi  di  mana  hukum  tersebut  memiliki ketentuan masing-masing sesuai dengan jenis tindakan yang harus di pertanggung jawabkan oleh seorang tenaga medis.

## 4. PENUTUP

## a) Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  makalah  akan  membuat  suatu  kesimpulan  bahwa: Tenaga  kesehatan  memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang  maksimal  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  mampu  meningkatkan  kesadaran, kemampuan  hidup  sehat  sehingga  akan  terwujud  derajat  kesehatan  yang  setinggi-tingginya sebagai  investasi  bagi  pembangunan  sumber  daya  manusia  yang  produktif  secara  sosial  dan ekonomi  serta  sebagai  salah  satu  unsur  kesejahteraan  umum  sebagaimana  dimaksud  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga Kesehatan dikelompokkan  ke  dalam  :  tenaga  medis;  tenaga  psikologi  klinis;  tenaga  keperawatan;  tenaga kebidanan;  tenaga  kefarmasian;  tenaga  kesehatan  masyarakat;  tenaga  kesehatan  lingkungan; tenaga gizi; tenaga keterapian fisik; tenaga keteknisian medis;  tenaga teknik biomedika;  tenaga kesehatan  tradisional;  dan  tenaga  kesehatan  lain.  Pertanggungjawaban  hukum  dalam  hal  ini terkait  dengan      kesalahan      dan      kelalaian  perawat  atau  dengan  sebutan Nursing  Error dan Nursing  Negligence adalah  ditempuh  melalui  pertanggungjawaban  secara  pidana. Pertanggungjawaban  pidana  adalah  berdasarkan  pihak  yang  nyata-nyata  melakukan  kesalahan atau  kelalaian  terhadap  klien  atau  pasien,  bisa  tunggal  dilakukan  oleh  perawat      itu      sendiri, maupun   kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan tindakan medis.
11 Nurhadi, Perlindungan  Hukum  Bagi  Perawat  Dalam  Pelaksanann  Pelayanan  Kesehatan  Yang Profesional  dan  Mandiri, Tesis  Universitas  Islam  Indonesia,  pada  Program  Megister  Hukum,  Yogyakarta,  2007, hlm. 56.

## PERSPEKTIF KEADILAN: PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TERJADINYA NURSING ERROR TERHADAP PASIEN RUMAH SAKIT DI INDONESIA Retias Dewi Jayanti

## b) Saran
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  dalam  hal  ini  penulis  memberikan  saran  agar  dalam melakkukan  tindak  medis  baik  itu  perawat,  dokter  harus  bisa  lebih  hati-hati.  Dalam pemereriksaan  dan  penangan  medis  perawat  dan  dokter  harus  bekerja  sama  dan  komunikasi yang  baik,  agar  tidak  menimbulkan  kesalahan  dan Nursing  Error yang  akan  berujung  pada tindak pidana baik kepada perawat ataupun doketer yang dilakukan oleh korban yang dalam hal ini adalah pasien.

## DAFTAR PUSATAKA
Buku:
Aineka  Gunawan, Tanggungjawab  Perawat  Terhadap  Pasien  Dalam  Pelimpaan  Kewenangan Dokter  Kepada  Perawat, Jurnal  Ilmu  HUkum,  Fakultas  HUkum,  Volume,  2,  Nomor  1, tahun 2015, hlm. 67.
Burhan. Ashofa. 2013. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.
Darmawan.  Deden.  2013. Pengantar  Keperawatan  Profesional, Gosyen  Publishing, Yogyakarta.
Ettik  Indarti dkk, Kejadian Nursing Error  Pada Pemberian  Obat Di Ruang Rawat Inap Salah Satu  Rumah Sakit Di Sulawesi  Tenga, Jurnal  Ilmu Kesehatan,  Volume, 04, Nomor. 03, Edisi September 2009, hlm. 166-168.
Garry Chandra Setiawan, Jurnal tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Tindakan Malpraktik yang Dilakukan Oleh Dokter Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran JO. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan, Jurnal  Ilmu  Hukum,  Bandung,  Volume,  2,  Nomor  3,  Edisi September 2011, hlm. 28-30.
Jalaluddin. Rahmat. 2000. Rekayasa Sosial, Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

## Jurnal:
Nurhadi, Perlindungan  Hukum  Bagi  Perawat  Dalam  Pelaksanann  Pelayanan  Kesehatan  Yang Profesional  dan  Mandiri, Tesis  Universitas  Islam  Indonesia,  pada  Program  Megister Hukum, Yogyakarta, 2007, hlm. 56.
Purnomo.  Bambang.  2010. Hukum  Kesehatan,Program  Pendidikan  Pascasarjana  Fakultas Kedokteran, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta: Aditya Media.
Setyo  Trisnadi, Perlindungan  Hukum  Profesi  Dokter  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Medis, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV, Nomor 1, Januari-April 2017, hlm. 24-30.
Soekanto. Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
Suci  Hawa,  Muhammad  Fakih,  Yulia  KW, Tanggungjawab  Dokter  dan  Tenaga  Kesehatan Dalam Pelayanan Pasien Hemodialis (Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  No.  812/MENKES/PER/VII/2010), Pactum  Law  Jurnal,  Volume,  1,  Nomor. 04, Tahun 2018, hlm. 421-422.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor   29   Tahun   2004   tentang Praktik Kedokteran.
Keputusan  Menteri  kesehatan  nomor  1239/menkes/sk/xi/2001  tentang  registrasi  dan  praktik perawat.