INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8784-8792 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Prenuptial Agreement dalam Presepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis)
Siti Mutmainah 1 ✉ , Ai Fatimah Nur Fuad 2
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Email: sitimutmainah6505@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perjanjian  pranikah  yang  akan  dilakukan  mempunyai  tujuan  untuk  berjalannya  keluarga  sakinah mawadah warahmah, di ciamis sebagian besar masyarakat menikah tanpa membuat akad nikah yang mengakibatkan angka perceraian di kabupaten ciamis sangat tinggi. Masyarakat di sini punya argumen tersendiri untuk tidak melaksanakan perjanjian pranikah. Hal ini bisa dijadikan patokan bagi masyarakat yang  tidak  melaksanakan  perjanjian  pranikah.  Masyarakat  disana  menganggap  perjanjian  pranikah adalah perjanjian untuk mempersiapkan perceraian, ditinjau dari hukum Islam dan manfaat perjanjian pranikah adalah terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warrahmah. Dari sudut pandang hukum Islam, keseluruhan perjanjian adalah sesuatu yang tidak menyimpang dari hukum Islam. Sehingga para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian pranikah tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun  1947  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam.  Metode  pendekatan  yang  digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Kata Kunci: Perjanjian Pranikah, Pernikahan, Hukum Islam, Hukum Pernikahan

## Abstract
The prenuptial agreement that will be carried out has the aim of running a sakinah mawadah warahmah family, in Ciamis most people get married without making a prenuptial agreement which results in very high divorce rates in Ciamis district. The people here have their own arguments for not carrying out a prenuptial agreement. This can be used as a benchmark for people who do not carry out prenuptial agreements. People there consider prenuptial agreements to be agreements to prepare for divorce, from the perspective of Islamic law and the benefits of prenuptial agreements are to create a family that is sakinah mawadah warrahmah. From the perspective of Islamic law, the entire agreement is something that does not deviate from Islamic law. So that the parties concerned in the pranuptial agreement are in accordance with Law Number 1 of 1947 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The approach method used is descriptive qualitative research.
Keywords: Prenuptial Agreement, Marriage, Islamic Law, Marriage Law

## PENDAHULUAN
Pernikahan  adalah  ikatan  antara  pria  dan  wanita  dalam  satu  rumah  tangga. Berdasarkan hadist rasulullah bahwa menikah itu tidak hanya mampu memberikan nafkan batin  saja  akan  tetapi  harus  mampu  memberikan  nafkah  secara  lahir  (finansial).  Dan seseorang pasti menginginkan pernikahan hanya satu kali seumur hidup. Akan tetapi tidak seorangpun  mengetahui  apa  yang  akan  terjadi  di  kemudian  hari  (Mamonto,  2022). Meskipun  seseorang  telah  merencanakan  dan  menyusun  dengan  sempurna,  namun terkadang permsaalahan akan muncul di kemudian hari. Dasar hukum dari Perjanjian Pra- Nikah  memang  tidak  di  sebutkan  dalam  Al-Quran  atau  Al-Hadist  yang  memerintahkan calon  pasangan  suami  dan  istri  untuk  membuat  perjanjian  pra  nikah  namun  tidak  ada larangan terkait  perjanjian perjanjian pra-nikah  (Zulhadi & Mohsi, 2019). Oleh karena itu munculah peraturan mengenai perjanjian prenuptial agreement dalam pasal 29 undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “pada waktu atau sebelum pernikahan di langsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatatan pernikahan, setelah itu isinya berlaku juga  pada pihak ke tiga sepanjang pihak ketiga terkait” (Demang, 2021).
Hukum mengenai prenuptial agreement ini bersumber pada KUHP perdata, Undang- undang  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  kompilasi  Hukum  Islam.    Melihat banyaknya kasus perceraian di Indonesia yang relatif tinggi, serta terjadi peningkatan secara terus menerus pada setiap tahunnya, seperti yang dilansir dari data Kemenag pada bulan Januari hingga Juni 2023 kasus perceraian di kabupaten ciamis mencapai angka 3.050 kasus, sedangkan  di  banjar  anyar  sendiri  kasus  perceraian  mencapai  angka  250.  Faktor  yang menyebabkan terjadinya perceraian diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan rendah,
pernikahan dini, ketidak cocokan antar pasangan, terjadinya perselingkuhan (Hidayat, 2016). Pada  dasarnya  prenuptial  agreement  bertujuan  untuk  menjamin  kesejahteraan  finansial bagi kedua belah pihak . Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang berujung dengan  perceraian,  selain  surat  perjanjian  pra-nikah  juga  untuk  melindungi  aset  dan properti  jika  dalam  pernikahan  terjadi  kebangkrutan  atau  hal-hal  yang  tidak  di  inginkan lainnya.  Pada  zaman  sekarang  banyak  pernikahan  yang  tidak  mengedepankan  nilai-nilai spiritual, norma maupun etika yang berlaku di masyarakat. Dimana rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak lagi menjadi landasan yang utama dalam suatu pernikahan (Syafi’i & Chaosa, 2021). Namun berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat di daerah Banjaranyar kabupaten ciamis, mereka menikah dengan mengedepankan cinta dan kasih sayang tanpa mereka pikirkan lebih jauh lagi bagaimana cara untuk mempertahankannya, sebagaimana diketahui  bahwa  kehidupan  setelah  menikah  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  salah satunya  finansial  yang  tidak  mereka  pikirkan  secara  matang.  Sehingga  keberlanjutan pernikahan  atas  dangkalnya  pemikiran  tersebut  menjadi  salah  satu  penyebab  angka perceraian di kabupaten ciamis semakin tinggi. Adapun faktor lainnya adalah pernikahan pada  usia  dibawah  delapan  belas  tahun  masih  sangat  tinggi  di  kecamatan  Banjaranyar, sekitar  1  dari  5  anak  perempuan  menikah  sebelum  berusia  18  tahun,  perempuan  yang menikah pada usia yang masih anak beresiko kematian lebih tinggi, dan emosional belum stabil lebih beresiko untuk bercerai, pentingnya pendewasaan usia perkawinan sejak remaja di harapkan dapat membuka cara pandang remaja masa kini dapat mengurangi pernikahan dini,  dan  pentingnya  prenuptial  agreement  untuk  menjaga  pernikahan  yang  akan berlangsung pada saat calon pasangan suami istri yang berusia sudah cukup untuk menikah (Eva Wulandari & Ariyani, 2022).
Perjanjian pra-nikah dapat di fungsikan sebagai persiapan untuk memasuki bahtera rumah tangga, karena tidak selamanya pernikahan berjalan seperti apa yang di harapkan yaitu  terwujudnya  kehidupan  keluarga  yang  damai  dan  kekal  dalam  arti  keluarga  yang sakinah mawaddah dan warahmah (Abubakar & Maulana, 2018). Banyak pro dan kontra mengenai perjanjian tersebut banyak pendapat bahwa pernikahan yang di dasari oleh rasa cinta dan kasih sayang di dalamnya tidak lagi mengenal pembagian harta dan harta tersebut telah menjadi milik bersama, pendapat lain juga mengatakan bahwa perjanjian pra-nikah di buat untuk menyiapkan perceraian. Terlepas dari kepercayaan masing masing perjanjian pra-nikah  lebih  di  tekankan  untuk  melindungi  setiap  pasangan  dari  tuntutan  yang  akan timbul ketika terjadi perceraian antara suami dan istri atau salah satunya meninggal dunia (Mibtadin & Zainal Habib, 2022).
Di Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis perjanjian pra-nikah sendiri masih sangat asing bahkan masih sangat jarang yang melaksanakannya. Sebagai contoh pasangan yang menikah  pada  tahun  2022  mereka  sepakat  untuk  melakukan  perjanjian  pra-nikah  atau prenuptial agreement yang isinya dengan hak dan kewajiban suami isteri setelah menikah serta  finansial.  Dalam  buku  fikih  klasik  tidak  di  temukan  bahasa  khusus  dengan  dengan nama perjanjian pra-nikah. Yang ada dalam bahasa fiqh di teruskan dalam sebagian buku fiqh dengan maksud yang sama yaitu “persyaratan dalam perkawinan” (Haramain, 2021). Idealnya perjanjian pra-nikah di daftarkan ke notaris atau pegawai pencatat nikah agar di akui  oleh  hukum.  Dan  menghadirkan  pihak  keluarga  masing-masing.  Dimulai  dari permasalahan  tersebut  peneliti  akan  mengkaji  bagaimana  status  hukum  prenuptial agreement dalam presepektif hukum islam dengan study kasus di kecamatan Banjaranyar kabupaten ciamis jawa barat, Kecamatan banjaranyar merupakan suatu wilayah yang berada di bagian barat wilayah kecamatan banjarsari. Sebelum menjadi wilayah kecamatan, sekitar tahun 1986 sampai dengan tahun 1990 adalah merupakan kawasan kamantren yang di beri nama  kamatren  cigayam  kemudian  sekitar  tahun  1990  sampai  dengan  tahun  2015 merupakan  wilayah  ex  kamatren  cigayam  dan  masih  bagian  dari  wilayah  kecamatan banjarsari (Woodward, 2019). Adapun batasan kecamatan banjaranyar yaitu sebelah utara kecamatan  pamarican,  sebelah  timur  kecamatan  banjarsari,  sebelah  selatan  kecamatan banjarsari dan kecamatan cugugur kabupaten pangandaran dan sebelah barat kecamatan langkaplancar kabupaten pangandaran.
Mengenai  perjanjian  perkawinan  dalam  sistem  per  undang-undangan  di  indonesia (Studi Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 45-52 Hukum Islam) yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang di buat oleh calon suami dan istri  pada  waktu  sebelum  pernikhan  dilangsungkan  yang  di  sahkan  oleh  pencatat  nikah. Dalam  kompilasi  hukum  islam  pasal  45  dan  pasal  46,  menegaskan  bahwa  perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk “talkik talak” dan bisa dalam bentuk perjanjian yang lain yang tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah memenuhi prinsip-prinsip umum  dalam  pelaksanaan  akad  dalam  hukum  islam,  yaitu  prinsip  kebolehan,  prinsip kebebasan, prinsip kemaslahatan, prinsip janji itu mengikat, dan prinsip kepercayaan (Zafi et al., 2021).
Kemudian mengetahui penelitian yang di teliti secara rinci telah di lakukan oleh peneliti sebelumnya  yaitu  penelitian  yang  di  lakukan  oleh  Dahlan  dan  Albar  (Vika  et  al., 2022)menyatakan bahwa perjanjian  pra nikah perempuan merupakan solusi bagi wanita karena melalui perjanjian pra nikah, perempuan dapat mengajukan syarat-syarat tertentu
untuk memberi kejelasan hak dan kewajiban suami-istri dalam berkeluarga agar tercipta harmonis, sakinah mawaddah warahmah (Banjarnahor, 2023).
Di  indonesia  terdapat  tiga  peraturan  yang  mengatur  tentang  perjanjian  prenuptial agreement atau perjanjian pra nikah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,    buku  undng-undang  hukum  perdata,  sejak berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), maka indonesia telah unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat di gunakan (pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

## METODE PENELITIAN
Metode peneliitian yang di dasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa kejadian hukum tertentu dengan cara menganalisanya. Metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder dari hasil wawancara dan data seunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Effendi, 2023). Metode pengumpulan data  menggunakan  studi  kepustakaan  (liblary  research),  pengamatan,  observasi  dan wawancara, kemudian menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif (Wati & Tanjung, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut as- Sayyid Sâbiq bahwa penghormatan terhadap suatu perjanjian hukumnya wajib,  jika  perjanjian  tersebut  pengaruhnya  positif  dan  peranannya  sangat  besar  dalam memelihara perdamaian, dan sangat urgen dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan, dan menciptakan kerukunan . Dalam bentuk apapun, pelanggaran terhadap janji  dianggap  sebagai  dosa  besar  yang  perlu  diberikan  sanksi  dan  kemurkaan  karena menempati janji merupakan salah satu pertanda kesempurnaan kepribadian dan harga diri, serta suatu lambang keadilan (Yunus et al., 2020).
Perjanjian  pra-nikah  merupakan  kesepakatan  yang  dibuat  oleh  pasangan  calon sebelum atau saat pernikahan dilangsungkan, dengan tujuan untuk mengatur konsekuensi pernikahan  terkait  harta  benda  mereka  serta  hal-hal  lainnya,  asalkan  perjanjian  tersebut tetap sesuai dengan norma hukum agama dan nilai-nilai kesusilaan..
Perjanjian pra nikah atau bisa juga di sebut prenuptial agreement dalam presepektif hukum  islam  dan  hukum  positif  di  indonesia  (studi  kasus  KUA  Banjaranyar  Kabupaten Ciamis) baru ada satu pasangan yang melakukan prenuptial agreement, perjanjian tersebut
berupa salinan akta yang di buat oleh notaris dan sudah di sahkan oleh pegawai pencatat nikah.  Isi  dari  perjanjia  tersebut  mengatur  tentang  pembagian  harta  ketika  terjadi perceraian,  pemeliharaan anak,  mendirikan usaha, poligami  dan  KDRT (kekerasan  dalam rumah tangga), pembagian harta warisan.
Dalam  presepektif  hukum  islam  keseluruhan  perjanjian  pranikah  atau  prenuptial agreement  tidak  menyimpang  dari  hukum  islam  (Musyafah,  2020).  Sehingga  para  pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut hukumnya wajib memenuhi persyaratan, sedangkan dari sisi hukum perkawinan di inoneisa, perjanjian tersebut sudah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, perjanjian tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang sah yang tercatat oleh notaris. Berikut adalah analisis prenuptial agreement dari hasil penelitian KUA kecamatan Banjaranyar kabupaten Ciamis dalam hukum islam perkawinan di indonesia (Suryantoro & Rofiq, 2021).
Mengenai bidang apasaja secara konkret bisa di perjanjikan, sebab menurut undang- undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur kelanjutan dari ketentuan perjanjian ini kecuali menjelaskan bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk tal’lik talak. Perjanjian mulai berlaku antara pasangan pada saat pernikahan di tutup di depan pegawai sipil dan mulai berlaku terhadap orang-orang ketiga sejak hari pendaftaran di pengadilan negeri setempatdimana pernikahan telah di laksanakan. Yang di maksud orang ketiga dalam perjanjian ini adalah orang yang sebelum terjadi perniakhan telah memberikan hadiah kepada calon suami atau calon istri dan tidak ingin apa yang yang di berikan itu tercampur dalam harta bersama kedua  calon  mempelai.  Contohnya  oarng  tua  membelikan  sebuah  rumah  kepada  pihak suami atau istri jauh sebelum terjadi perkawinan.
Selain dari manfaatnya, perjanjian pra-nikah juga memiliki konsekuensi negatif yang signifikan terhadap kelangsungan pernikahan (Mintarsih, 2020). Salah satu aspek negatifnya adalah  potensi  bumerang, di mana  perjanjian tersebut dapat mengungkapkan sisi egois baik dari suami maupun istri, memungkinkan salah satu pasangan memiliki kekuasaan yang lebih  besar  karena  harta  yang  lebih  melimpah.  Tambahan  lagi,  kurangnya  pengawasan terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dapat membuka peluang untuk perilaku tidak  setia  atau  pemborosan.  Selanjutnya,  perjanjian  ini  bisa  memicu  kekhawatiran berlebihan, mendorong keduanya untuk menjadi lebih waspada terhadap harta masing- masing. Idealnya, pernikahan seharusnya menjadi kesempatan bagi suami dan istri untuk saling memahami dan peduli terhadap harta bersama. Memiliki ketakutan berlebihan terkait perjanjian pra-nikah bisa mencerminkan rasa takut yang berlebihan baik dari pihak Anda maupun pasangan, yang mungkin dapat menghalangi pembentukan hubungan yang sehat. Penting untuk diingat bahwa ketika kita memutuskan untuk menikah, kita telah bersedia
menerima pasangan kita sepenuhnya dan telah mengenal karakternya (Khusairi & Mandala, 2022).
Selain aspek-aspek yang telah disebutkan sebelumnya, perjanjian pra-nikah memiliki sejumlah manfaat yang signifikan, antara lain:
Perlindungan  Kekayaan  Pribadi:  Perjanjian  ini  dapat  berfungsi  sebagai  alat  untuk melindungi  kekayaan  masing-masing  pasangan.  Ini  penting  terutama  jika  salah  satu pasangan memiliki aset  yang signifikan sebelum pernikahan  (Khusairi & Mandala, 2023). Perlindungan  Kepentingan:  Perjanjian  pra-nikah  dapat  digunakan  untuk  melindungi kepentingan pihak lain, memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pasangan diakui dan dihormati. Pengaturan Poligami: Jika ada poligami, perjanjian pra-nikah dapat memberikan kerangka kerja untuk mengatur kehidupan dan hak harta masing-masing istri. Hal ini dapat membantu mencegah konflik dan memastikan kesejahteraan finansial setiap pihak. Jaminan Kondisi Finansial: Dengan merinci pengaturan keuangan selama pernikahan dan potensi pembagian aset ketika pernikahan berakhir, perjanjian ini dapat memberikan jaminan  terhadap  kondisi  finansial  setelah  pernikahan  selesai  (Kamarusdiana  &  Sofia, 2020b). Manfaat untuk Pihak yang Tidak Bekerja: Perjanjian pra-nikah dapat memberikan manfaat  khusus  kepada  pihak  perempuan  yang  tidak  memiliki  pekerjaan  atau  sumber penghasilan sendiri. Ini dapat memberikan kepastian finansial dan perlindungan terhadap potensi ketidaksetaraan ekonomi dalam pernikahan (Kamarusdiana & Sofia, 2020a).
Perlu  diingat  bahwa  perjanjian  pra-nikah  sebaiknya  disusun  dengan  cermat  dan transparan  agar  dapat  memberikan  manfaat  yang  adil  dan  seimbang  bagi  kedua  belah pihak.  Konsultasi  dengan  profesional  hukum  atau  ahli  keuangan  dapat  membantu memastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pasangan.
Perjanjian hukum positif hadap  prenuptial agreement,  perjanjian  pranikah menurut Pasal 29 Bab V Undang- Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  bahwa: “pada waktu sebelum  perjanjian  berlangsung,  kedua  belah  pihak  menyetujui  untuk  mengadakan perjanjian tertul is yang di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan”. Berdasarkan pasal di atas, tidak jelas maksud dari perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian dalam pasal 29 ini jauh  lebih  sempit  oleh  karena  hanya  meliputi  Verbintenissen  yang  bersumber  pada persetujuan  saja  Overenkomsten  dan  pada  perbuatan  yang  tidak  melawan  hukum.  Jadi tidak  meliputi  perikatan  yang  bersumber  dari  Undang-undang.  Dikatakan  lebih  sempit dikarenakan perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya ta’liq talak seba gaimana yang termuat dalam surat nikah. Berdasarkan pasal 11 peraturan mentri  agama nomor  2  tahun 1975  bahwa calon suami istri dapat  melakukan perjanjian selama  tidak  bertentangan  dengan  hukum  islam,  perjanjian  yang  berupa  ta’lik  talak
dianggap sah kalau perjanjian itu di ucapkan dan tandatangani oleh suami setelah akad nikah di langsungkan (Afrizal, 2019).
Perjanjian  pranikah  atau  prenuptial  agreement  belum  banyak  di  lakukan  oleh masyarakat  di  daerah  banjaranyar,  namun  berdasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan Indonesia dam hukum fiqh memperbolehkan untuk itu. Sangat sah bagi wanita untuk  membuat  syarat-syarat  dalam  lembaran  perjanjian  pranikah  atau  prenuptial agreement  kepada  calon  suaminya,  selama  tidak  melanggar  syariat  Islam.  Apalagi prenuptial  agreement  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  kejelasan  hak  dan  kewajiban suami-istri dalam berkeluarga agar membentuk keluarga yang harmonis, sakinah mawadah warahmah (Kafi, 2020).

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pembelajaran  dengan  menggunakan  Model  pembelajaran  Picture And Picture terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V pada subtema 2 Jenis Usaha Ekonomi yang  Dikelola  Sendiri  di  SD  Negeri  097805  Rambung  Merah  Jalan  Rajamin  Purba memperoleh  nilai  rata-rata  postest  84,13.  Berdasarkan  hasil  analisis  data  terdapat pengaruh  Model  Picture  And  Picture  terhadap  hasil  belajar  IPS  siswa  kelas  V  pada subtema 2 Jenis Usaha Ekonomi yang Dikelola Sendiri di SD Negeri 097805 Rambung, sehingga  Model  Picture  And  Picture  sangat  cocok  digunakan  pada  pembelajaran.  Hal tersebut  dibuktikan  dari  uji  hasil  hipotesis  yang  telah  dilakukan  thitung>ttabel (15,319>2,079) sehingga hipotesis  dalam  penelitian  ini  diterima dan berhasil. Diketahui dari uji t paired sampel test, nilai thitung sebesar = 15,319 dengan tingkat signifikasi 0,001. Karena probabilitas signifikan jauh lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 dan thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Model Picture And Picture terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V pada pembelajaran subtema 2 Jenis Usaha Ekonomi yang Dikelola Sendiri V di SD Negeri 097805 Rambung Merah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, A. Y., & Maulana, I. (2018). Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana  Zina. Legitimasi:  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Politik  Hukum,  7(2),  173. Https://Doi.Org/10.22373/Legitimasi.V7i2.3970
Banjarnahor, R. B. S. (2023). Aspek-Aspek Dan Penerapan Hukum Prenuptial Agreement Di Indonesia.
Journal Sains Student Research, 1(1), 970 – 979.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.61722/Jssr.V1i1.423
Demang, K. I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Eksogami Pada Suku Banglae Desa Bampalola Kecamatan Abal Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Effendi, A. M. (2023). Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah. Jurnal Ilmu Hukum Prima, 6(2), 324 – 331.
Eva Wulandari, & Ariyani, E. (2022). Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah,
Hukum Dan Filantropi, 4(1), 15 – 28. Https://Doi.Org/10.22515/Alhakim.V4i1.5074
Haramain, M. (2021). Peaceful Da’wah And Religious Conflicts In Contemporary Indonesia.
Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan, 14(2), 208 – 223.
Hidayat,  F.  T.  (2016).  Pelaksanaan  Eksogami  Dalam  Adat  Minangkabau  Menurut
Pandangan Islam. Justicia Islamica, 13(2), 243.
Https://Doi.Org/10.21154/Justicia.V13i2.609
Kafi,  A.  (2020).  Mahar  Pernikahan  Dalam  Pandangan  Hukum  Dan  Pendidikan  Islam.
Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(1), 55 – 62.
Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020a). Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(1), 49 – 64.
Kamarusdiana, K.,  & Sofia, I. (2020b). Dispensasi Nikah Dalam Persfektif  Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(1), 49 – 64. Https://Doi.Org/10.15408/Sjsbs.V7i1.14534
Khusairi,  H.,  &  Mandala,  I.  (2022).  Perkawinan  Adat:  Analisis  Hukum  Dan  Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam. Istinbath, 21(2), 227 – 242.
Khusairi,  H.,  &  Mandala,  I.  (2023).  Perkawinan  Adat:  Analisis  Hukum  Dan  Sistem Perkawinan  Di  Kerinci  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Istinbath,  21(2),  227 – 242. Https://Doi.Org/10.20414/Ijhi.V21i2.565
Mamonto, F. F. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi “Bontowon Kon Bui’an”
Pada  Perkawinan  Endogami  Adat  Bolaang  Mongondow  Sulawesi  Utara.
Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/38664
Mibtadin, L. P., & Zainal Habib, R. (2022). Women, Urban Sufism, And Religious Expression The  Narrative  Of  The  Identity  Of  The  Taklimassemblyaz-Zahra  Sukoharjo  Central Java Indonesia. Journal Of Positive School Psychology, 6(8), 1357 – 1376.
Mintarsih, M. (2020). Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia  Dan  Hukum  Islam. Muttaqien;  Indonesian  Journal  Of  Multidiciplinary
Islamic Studies, 1(1), 74 – 84.
Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. Crepido, 2(2),
111 – 122. Http://Creativecommons.Org/Licenses/By-Nc-Sa/4.0
Suryantoro,  D.  D.,  &  Rofiq,  A.  (2021).  Nikah  Dalam  Pandangan  Hukum  Islam. Ahsana Media, 7(02), 38 – 45. Https://Doi.Org/10.31102/Ahsanamedia.7.02.2021.38-45
Syafi’i, I., & Chaosa, F. I. (2021). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 94 – 114.
Vika, W. N., Noh, M. H., Mujib, A., & Sarjuni, S. (2022). Pengaruh Perilaku Keberagamaan Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Pai Dan Ketaatan Beribadah. Ta’dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 5(2), 99 – 109.
Wati, A. N., & Tanjung, D. (2023). Aspect Of The Agreement In Marriage. De’rechtsstaat , 9(1). Https://Doi.Org/10.30997/Jhd.V9i1.7240
Woodward, M. (2019). Islamicate Civilization And National Islams: Islam Nusantara, West Java  And  Sundanese  Culture. Heritage  Of  Nusantara:  International  Journal  Of
Religious Literature And Heritage, 8(1), 148 – 187. Https://Doi.Org/10.31291/Hn.V8i1.542
Yunus, H., Rusli, R., & Abidin, A. (2020). The Concept Of A Marriage Agreement In The Compilation Of Islamic Law. International Journal Of Contemporary Islamic Law And Society, 2(2), 33 – 45. Https://Doi.Org/10.24239/Ijcils.Vol2.Iss2.20
Zafi,  A.  A.,  Maroh,  M.  T.,  Siswanto,  S.,  &  Fathurrochman,  I.  (2021).  Islamic  Religious Education Teacher Of Learning Strategy In Implementing Religious Values Through Whatsapp. Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam, 4(3),
700 – 711.
Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31538/Nzh.V4i3.1423
Zulhadi,  H.,  &  Mohsi,  M.  (2019).  Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Adat  Perkawinan Endogami  Masyarakat  Sade. Ulumuna:  Jurnal  Studi  Keislaman,  5(1),  78 – 92. Https://Doi.Org/10.36420/Ju.V5i1.3637.