## Pengaruh Stratifikasi Hukum Dalam Kenyataan Hukum                           Basyirah Mustarin

## Pengaruh Startifikasi Dalam Kenyataan Hukum

## Basyirah Mustarin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Email: basyirahbabas@gmail.com

## Abstract
So  far,  there  have  been  many  rather  surprising  events  related  to  law enforcement (sanctions) imposed on classes of society who occupy positions with people who do not occupy positions at all, in fact there is an opinion circulating in  the  community  that  "the  law  is  blunt  up  but  sharp  down".  This  argument  is representative  of  the  community's  argument  against  the  ineffective  legal assessment of the community against the current law. In its embodiment, the law can  increase  or  decrease.  A  complaint  made  to  the  police  is  a  legal  event  when compared to a police station where there are no complaints made by the public at all.  Quantitatively,  there  will  be  more  legal  proceedings  if  the  frequency  of lawsuits in a district court becomes high or there is an increase. An official who is temporarily carrying out his duties is not subject to a temporary examination until his term of office ends. The problem of law enforcement that is oriented to social status  is  what  often becomes  a problem like this  which in  the application of  law often  causes  the  cause  of  not  achieving  legal  goals,  namely  justice,  especially justice in a substantive manner.
Keywords: Stratification, Reality, Law

## Abstrak
Selama  ini  terjadi  banyak  peristiwa  yang  agak  mengherankan  terkait penegakan  hukum  (sanksi)  yang  dikenakan  kepada  kelas  masyarakat  yang menduduki jabatan dengan masyarakat yang tidak sama sekali menduduki jabatan, malahan muncul opini yang beredar dalam masyarakat bahwa “hukum itu tumpul keatas  namun  tajam  ke  bawah”.  Argument  tersebut  merupakan  perwakilan  dari argument  masyarakat  terhadap  penilaian  hukum  yang  kurang  efektif  dari masyarakat  terhadap  hukum  yang  ada  sekarang  ini.    Dalam  perwujudannya hukum  itu  dapat  bertambah  dan  juga  dapat  berkurang.    Suatu  pengaduan  yang dilakukan  kepada  polisi  merupakan  peristiwa  hukum  apabila  dibandingkan dengan suatu kantor polisi yang sama sekali tidak ada pengaduan yang dilakukan masyarakat  sama  sekali.  Secara  kuantitatif  terjadi  lebih  banyak  proses  hukum apabila  frekuensi  gugatan  pada  suatu  pengadilan  negeri  menjadi  tinggi  atau  ada peningkatan.  Seorang  pejabat  yang  sementara  menjalankan  tugasnya  tidak dilakukan  pemeriksaan  sementara  sampai  masa  jabatannya  itu  berakhir.  Masalah
El-Iqtishady | Volume 3 Nomor 1 Juni 2021

## Pengaruh Stratifikasi Hukum Dalam Kenyataan Hukum                           Basyirah Mustarin
penegakan  hukum  yang  berorientasi  kepada  status  social  inilah  yang  kerap menjadi  permasalahan  yang  seperti  inilah  yang  dalam  penerapan  hokum  kerap menimbulkan  penyebab  dari  tidak  tercapainyaa  tujuan  hokum  yakni  keadilan khususnya keadilan secara subtantif.

## Kata Kunci : Stratifikasi, Kenyataan, Hukum

## PENDAHULUAN
Stratifikasi  sosial  merupakan  pembedaan  penduduk  secara  bertingkat-tingkat berdasarkan hierarkinya. Masyarakat Bali mempunyai beberapa kasta. Kasta-kasta dimaksud,  antara  satu  dengan  yang  lain  tidak  akan  pernah  sederajat.  Pemakaian jenis-jenis kasta yang ada di Bali juga mengikuti kasta yang ada di negara India, jadi ada kesamaan penamaan jenis kasta yang ada di India dan dengan kasta yang ada di Bali.  Penamaan kasta yang sama disebabkan karena daerah Bali dan India sama-sama menganut agama hindu. Pengelompokan dari adanya stratifikasi sosial biasanya  didasarkan  oleh  kekayaan,  kekuasaan,  kehormatan  dan  juga pengetahuan.  Pada  keadaan  masyarakat  yang  memiliki  banyak  lapisan  social, kadang  dijumpai  pula  stratifikasi  social  yang  banyak  lapisannya.  Ada  keadaan yang menyebutkan bahwa semakin rendah kasta seseorang maka semakin banyak aturan  yang  harus  ia  patuhi  atau  semakin  banyak  perangkat  hukum  yang mengaturnya.  Oleh  karena  itu,  semakin  banyak  kekuasaan,  kekayaan  dan kehormatan,  maka  semakin  sedikit  perangkat  hukum  yang  mampu  mengaturnya atau bahkan seseorang tersebut  mampu membentuk  hukum.  Keadaan seperti ini sangat bertentangan dengan tujuan hukum yakni menciptakan keadilan yang tidak membedakan semua dengan golongan, status , kasta dan sebagainya.
Praktik hukum merupakan sebuah refleksi dari adanya penindakan pelanggaran hukum  yang dilakukan oleh seorang pejabat  tinggi  yang terlibat  dalam pungutan liar  pada  saat  masa  jabatannya  berjalan.    Seorang  pejabat  yang  sementara menjalankan  tugasnya  tidak  dilakukan  pemeriksaan  sementara  sampai  masa jabatannya  itu  berakhir.  Masalah  penegakan  hukum  yang  berorientasi  kepada status  social  juga  dikomentari  oleh  pakar  hukum  yang  salah  satunya mengemukakan bahwa saat  ini peraturan perundang-undangan yang menyangkut penanggulangan  kejahatan  politik  bertitik  tolah  pada  instansi  sehingga menimbulkan fragmentasi.
Selama ini memang terjadi  banyak peristiwa yang agak mengherankan terkait penegakan  hukum  yang  dikenakan  kepada  kelas  masyarakat  yang  menduduki jabatan, malahan muncul opini yang beredar dalam masyarakat bahwa hukum itu tumpul keatas namun tajam ke bawah. Argument tersebut merupakan perwakilan dari  argument  masyarakat  terhadap  penilaian  hukum  yang  kurang  efektif  dari

## Pengaruh Stratifikasi Hukum Dalam Kenyataan Hukum                           Basyirah Mustarin
masyarakat  terhadap  hukum  yang  ada  sekarang  ini.    Dalam  perwujudannya hukum  itu  dapat  bertambah  dan  juga  dapat  berkurang.    Suatu  pengaduan  yang dilakukan  kepada  polisi  merupakan  peristiwa  hukum  apabila  dibandingkan dengan suatu kantor polisi yang sama sekali tidak ada pengaduan yang dilakukan masyarakat  sama  sekali.  Secara  kuantitatif  terjadi  lebih  banyak  proses  hukum apabila frekuaensi  gugatan pada suatu  pengadilan negeri menjadi  tinggi atau ada peningkatan.
Dalam  setiap  masyarakat  terdapat  kekuatan-kekuatan  social  yang  dapat berfungsi  sebagai  alat  untuk  mencapat  suatu  tujuan.  Tujuan  dimaksud  dapat bersifat  baik  dan  tidak  baik  bagi  masyarakat.  Bagi  hukum,  yang  penting  untuk memperhatikan  adalah  penggunaan  kekuatan  social  yang  merugikan  Negara  dan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  studi  pustaka  dengan  berbagai  referensi jurnal  dan  buku  serta  beberapa  artikel  terbaik  dan  terupdate.  Penelitian  Pustaka ( library research ) yaitu  Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan  teoritis  dengan  mempelajari  buku,  karya  ilmiah,  hasil  penelitian terdahulu,  jurnal-jurnal  terkait,  artikel-artikel  yang  terkait  serta  sumber-sumber yang  terkait  dengan  penelitian  sesuai  dengan  penelitian  yang  diteliti.  Setelah semua  data  telah  diperoleh  berhasil  dikumpulkan  selama  proses  penelitian  baik data  primer  dan  data  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian  disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarakan permasalahan  yang  berkaitan  dengan  pengaruh  stratifikasi  dalam  kenyataan hukum.

## PEMBAHASAN

## A. Pengaruh Budaya Luar terhadap Hukum yang Berlaku
Kata budaya dalam bahasa Inggris disebut " culture " yang berarti kebudayaan. Kata  " kebudayaan "  berasal  dan  kata  Sanskerta  yang  asal  katanya  " buddh ayah" yang  merupakan  bentuk  jamak  clan  kata  "  buddhi"  yang  berarti  budi  atau  akal. Secara  harfiah  kebudayaan  diartikan  sebagai  hal-hal  yang  bersangkutan  dengan budi  dan  akal  atau  hasil  karya,  rasa  dan  cipta  manusia.  Menurut  Hasan  Shadilly kebudayaan adalah kesehulthan dari hasil karya manusia dalam hidup  bermasya- rakat  yang  berisi  aksi-aksi  manusia  yang  berupa  kepandaian,  kepercayaan, kesenian,  moral  hukum,  adat  istiadat  dan  lainlain  kemampuan  serta  kebiasaan- kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

## Pengaruh Stratifikasi Hukum Dalam Kenyataan Hukum                           Basyirah Mustarin
Kebudayaan  sebagai  hasil  dari  cipta  karsa  dan  rasa  manusia  mempunyai tingkatan  yang  berbeda-beda  antara  kebudayaan  di  tempat  tertentu  dengan kebudayaan di  tempat  lain, di  tempat  tertentu kemungkinan terdapat  kebudayaan yang  lebih  sempurna  dibandingkan  dengan  kebudayaan  di  tempat  lain.  Hal  ini tergantung  dari  bagaimana  reaksi  kebudayaan  setempat  dalam  menerima pengaruh-pengaruh  dari  luar  yang  dapat  mengubah  sistem  dan  pandangan kebudayaannya.  Kebudayaan  yang  sudah  maju  sering  juga  disebut  dengan " peradaban "  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut  " civilization "  yakni  istilah  yang sering  dipakai  untuk  menyebut  kebudayaan  yang  mnempunyai  sistem  teknologi, ilmu  pengetahuan,  seni  bangunan,  seni  rupa  dan  sistem  kenegaraan,  masyarakat kota yang maju dan kompleks. Istilah peradaban juga sering dipergunakan untuk menyebutkan bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus, indah, cantik  dan  maju  seperti  kesenian,  ilmu  pengetahuan,  adat  dan  sopan  santun, kepandaian  menulis,  susunan  organisasi  pemerintahan  yang  baik,  sistem kehidupan yang mapan dan sebagainya.
Unsur-unsur  kebudayaan  dalam  masyarakat  terdiri  dari  unsur  yang  besar  dan unsur  yang  kecil.  Unsur-unsur  ini  merupakan  bagian  dari  kesatuan  yang  bulat yang  bersifat  utuh.  Dalam  hal  ini  Koentjaraningrat  menyebutkan  tujuh  macam unsur  kebudayaan  yang  dapat  ditemukan  pada  semua  bangsa  di  dunia,  yaitu bahasa,  sistem  pengetahuan,  organisasi  sosial,  sistem  peralatan  hidup  dan teknologi,  sistem  mata  pencaharian  untuk  kehidupan,  sistem  religi  dan  kesenian. Sedangkan Bronislaw Malirowskis menyebutkan empat macam unsurunsur pokok dari  kebudayaan  yaitu pertama :  sistem  norma-norma  yang  memungkinkan  kerja sama antara para anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya, kedua : terdapatnya organisasi ekonomi yang baik, ketiga: mempunyai alat-alat, lembaga- lembaga  dan  petugas-petugas  untuk  penyelenggaraan  pendidikan,  termasuk  juga lembaga  pendidikan  yang  utama  yaitu  keluarga, keempat :  organisasi  kekuatan dalam masyarakat.
Setiap  masyarakat  mempunyai  kebudayaan  yang  masing-masing  berbeda  satu dengan  yang  lainnya,  nanum  setiap  kebudayaan  mempunyai  sifat  dan  hakikat yang  berlaku  umum  bagi  sesaia  kebudayaan  yang  ada  di  dunia  ini.  Adapun  sifat dan  hakikat  yang  berlaku  umum  tersebut  antara  lain pertama :  kebudayaan  itu terwujud clan tersalurkan dari perilaku manusia, kedua : kebudayaan itu telah ada terlebih  dahulu  daripada  lahirnya  suatu  generasi  tertentu,  dan  tidak  akan  mati dengan habisnya usia generasi tertentu, dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan, ketiga : kebudayaan itu diperlukan oleh manusia dan diwujudkan  dalam  tingkah  lakunya, keempat :  kebudayaan  itu  mencakup  aturan-
Pengaruh Stratifikasi Hukum Dalam Kenyataan Hukum                           Basyirah Mustarin
aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  sifat  dan hakikat  dari  kebudayaan  itu  adalah  sikap  dan  tingkah  laku  manusia  yang  selalu dinamis, bergerak (dan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara  melakukan  hubungan-hubungan  dengan  manusia  lainnya,  atau  dengan  cara terjadinya  hubungan  anta  rkelompok  dalam  masyarakat.  Hal  inilah  yang menyebabkan mengapa setiap produk hukum yang dibuat dalam rangka memberi ketertiban  dan  kenyamanan  dalam  kehidupan  masyarakat  harus  melihat  dan mengikuti kebudayaan masyarakat dimana hukum tersebut akan diterapkan. Agar hukum itu harus melihat kepada budaya dan hukun-hukum yang telah ada dalam masyarakat tersebut. Hukuun tidak akan berlaku secara efektif apabila dipaksakan berlaku kepada masyarakat, padahal hukum tersebut bertentangan dengan budaya yang hidup dalam masyarakat tersebut.
Dalam  kaitannya  dengan  kehidupan  suatu  masyarakat  dimana  hidup  sebagai warga negara, maka tidak dapat dilelatakkan bahwa kehidupannya akan tersentuh dengan  kehidupan  bangsa  lain,  baik  secara  langsung  maupun  secara  tidak langsung.  Dengan  demikian  budaya  suatu  masyarakat  akan  bersentuhan  dengan budaya  masyarakat  luar  di  luar  wilayah  negaranya.  Apabila  hubungan  tersebut berlangsung lama dan terus-menerus, maka bukan suatu hal yang mustahil budaya bangsa luar itu lambat laun diserap dalam budaya masyarakat yang bersangkutan dengan tanpa dan atau dapat menyebabkan hilangnya kepribadian dari masyarakat itu  sendiri.  Adanya  kontak  budaya  suatu  masyarakat  dengan  budaya  di  luar masyarakat  itu  menimbulkan  beberapa  masalah  antara  lain  unsur-unsur kebudayaan  asing  manakah  yang  mudah  diterima  dan  sulit  diterima,  individu- individu  yang  dapat  menerima  unsur-unsur  yang  baru  dan  masalah  ketegangan  - ketegangan sebagai akibat kontak budaya tersebut.
Pada umumnya masuknya teknologi asing sebagai unsur dari kebudayaan luar merupakan  hal  yang  paling  dapat  diterima  oleli  masyarakat,  sedangkan  unsur- unsur yang menyangkut  sistem kepercayaan seperti ideologi,  falsafah hidup  atau nilai-nilai  luhur  merupakan  hal  yang  sangat  sulit  bisa  diterinia  oleh  suatu masyarakat.  Kalau  terpaksa  harus  diterima  karena  ada  tekanan  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung,  maka  cara  yang  dipergunakan  adalah  dengan menerima  kebudayaan  itu  dan  mengolahnya  sedemikian  rupanya  dan mengadaptasikan ke dalam produk-produk hukum yang dibuat oleh suatu negara, meskipun  ada  ketidak  puasan  terhadap  produk-produk  hukum  tersebut.  Hal  ini dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  di  mana  dalam  penyelesaian  sengketa  perburuhan  dapat
Pengaruh Stratifikasi Hukum Dalam Kenyataan Hukum                           Basyirah Mustarin
dilaksanakan  dengan  cara  protes  ( demonstrasi )  sebagai  akibat  dari  hak  adanya serikat buruh, yang tidak lain adalah salah satu prasyarat yang diajukan oleh suatu politik asing kepada Indonesia. Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25  Tahun  1997  tentang  Ketenagakerjaan  perselisihan  perburuhan  dilaksanakan melalui  musyawarah  dan  mufakat  sebagai  dari  realisasi  nilai-nilai  luhur  bangsa Indonesia.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  adanya  kontak budaya  suatu  kelompok  sosial  ( masyarakat )  dalam  suatu  negara,  maka  akan memengaruhi  terjadinya  suatu  pembentukan  dan  perubahan  produk  hukum  di negara  tersebut.  Agar  gerak  dan  kontak  budaya  tersebut  dapat  berjalan  sesuai dengan  yang  diharapkan  dan  dapat  menghasilkan  integrasi  antara  unsur-unsur kebudayaan  asing  dengan  kebudayaan  sendiri  dari  masyarakat  penerima,  maka masyarakat penerima harus menyesuaikan pengaruh asing yang datang itu dengan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.

## B. Kejenuhan Terhadap Sistem yang Mapan
Pada  dasarnya  masyarakat  memiliki  kecendeungan  untuk  memberikan penilaian  terhadap  hukum  yang  berlaku  dan  kepada  norma-norma  yang  hidup dalam  masyarakat.  Norma  hukum  selalu  dijadikan  pedoman  dan  ukuran  dalam pergaulan  hidup  masyarakat  untuk  mencapai  kestabilan  dan  ketenteraman, sehingga  kepentingan  individu  yang  beraneka  ragam  macamnya  dapat diselaraskan  satu  sama  lain.  Tetapi  adakalanya  di  dalam  penilaian  anggota masyarakat tersebut dijumpai ketidakpuasan terhadap nilai-nilai dan hukum yang sudah  mapan.  Hal  ini  menyebabkan  keinginan  untuk  mengadakan  perubahan-- perubahan dan hal ini merupakan suatu hal yang wajar sebab kehidupan manusia dalam  suatu  kelompok  sosial  selalu  cenderung  dinamis,  berkembang  sesuai dengan kondisi zaman.
Wujud  kejenuhan  masyarakat  biasa  terjelma  dalam  bidang  " kekuasaan  dan wewenang " yang ada dalam masyarakat. Halini merupakan hal yang wajar sebab kekuasaan  dan  wewenang  itu  mempunyai  peranan  yang  dapat  menentukan  nasib berjuta-juta  umat  manusia.  Kekuasaan  adalah  suatu  kemampuan  untuk memengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan." Kekuasaan terdapat di segala bidang kehidupan, terutama dalam hubungan sosial dan  organisasi  social.  Akan  tetapi  pada  umumnya  kekuasaan  tertinggi  sering memaksakan  kehendaknya,  kalau  perlu  dengan  cara  otoriter.  Negara  juga  yang membagi-bagikan  kekuasaan  yang  lebih  rendah  derajatnya  yang  dalam  bahasa politik  disebut  dengan  " kedaualatan ".  Kedaulatan  ini  biasanya  dijalankan  oleh segolongan  kecil  dan  masyarakat  yang  menamakan  dirinya  " the  ruling  class ". Adanya  rasa  tidak  puas  dari  kalangan  masyarakat  yang  menjadi  pihak  yang

## Pengaruh Stratifikasi Hukum Dalam Kenyataan Hukum                           Basyirah Mustarin
diperintah  (rakyat  ban  yak)  mempunyai  pengaruh  terhadap  berbagai  kebijakan yang dijalankan oleh the ruling class , termasuk  dalam pemrosesan pembentukan suatu hukum.
Kewenangan  dapat  efektif  apabila  didukung  dengan  kekuasaan  yang  nyata, namun sering kali terjadi antara kekuasaan dan wewenang tidak berada dalam satu tangan, sehingga antara keduanya tidak berjalan secara seimbang dalam mencapai tujan  organisasi.  Dalam  kelompok  masyarakat  yang  kecil  dan  susunannya sederhana,  pada  umumnya  kekuasaan  dipegang  oleh  seseorang  atau  sekelompok orang  yang  menguasai  berbagai  macam  bidang  keahlian,  sehingga  apabila kekuasaan  tersebut  dipegang  oleh  seseorang  terlalu  lama,  maka  ada  anggapan pemegang kekuasaan itu adalah " penguasa ".  Dalam  kelompok sosial  masyarakat yang  lebih  besar  dengan  susunannya  lebih  kompleks,  di  mana  tampak  adanya berbagai golongan yang sifat dan tujuan hidupnya berbeda-beda dan kepentingan tidak  selalu  sesuai  satu  sama  lainnya,  maka  kekuasaan  biasanya  terbagi  kepada beberapa  golongan,  sehingga  terdapat  perbedaan  dan  pemisahan  yang  nyata  dari kekuasaan  politik,  militer,  ekonomi,  agama  dan  sebagainya.  Adanya  kekuasaan yang terbagi itu tampak jelas dalam masyarakat yang menganut dan melaksanakan demokrasi secara luas.
Adanya  kekuasaan  dan  wewenang  pada  setiap  masyarakat,  merupakan  suatu gejala  yang  normal  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat,  walaupun  wujudnya kadang-kadang  tidak  disukai  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  pada setiap  masyarakat  diperlukan  daya  perekat  dan  pemersatu  yang  menjelma  dalam hati  sanubari  seseorang  atau  sekelompok  orang-orang  yang  memilih  kekuasaan dan  wewenang  yang  sekaligus  dapat  mempertahankan  integritas  masyarakat tersebut. Jika suatu sistem dalam suatu negara bersifat statis karena dianggapnya sistem  tersebut  sudah  cocok  untuk  diterapkan  dalam  suatu  negara,  sedangkan masyarakat  dalam  negara  itu  sudah  tidak  menghendaki  lagi  sebab  sosial budayanya  sudah  berubah  seiring  dengan  berubahnya  zaman,  maka  sudah sewajarnya pula kekuasaan dan wewenang itu ditinjau kembali dan ditata kembali sesuai dengan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat.
Wujud  ketidak  puasan  masyarakat  terhadap  bidang-bidang  tertentu  dapat terefleksi  dengan  adanya  upaya  untuk  menembus  nilai-nilai  yang  sudah  inapan, dan keinginan untuk mengubah sistem nilai yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Gejolak sosial yang timbul pada kondisi masyarakat dewasa ini dilakukan dengan berbagai  cara, di  antaranya adalah dengan cara unjuk rasa ( demonstrasi ). Hal  ini timbul  diakibatkan  aspirasi  masyarakat  lapisan  bawah  tidak  diperhatikan  oleh penguasa,  misalnya  kejatuhan  kepemimpinan  Suharto  sebagai  Presiden  Republik Indonesia, banyak pakar hukum yang mengatakan bahwa kejatuhannya itu bukan

## Pengaruh Stratifikasi Hukum Dalam Kenyataan Hukum                           Basyirah Mustarin
disebabkan oleh dilaksanakan suatu peraturan atau hukum, tetapi berdasarkan apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat di mana arus reformasi sudah mulai berkembang  yang  masuk  melalui  kontak  budaya  dengan  budaya  bangsa  lain, hukum  tidak  berjalan  sesuai  dengan  aspirasi  rakyat,  keadilan  yang  sangat didambakan  oleh  masyarakat  dalam  berbagai  kehidupan  tidak  pernah  terwujud dan  gejolak  sosial  yang  terjadi  di  beberapa  daerah  merupakan  wujud  rasa  tidak puasnya masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku selama itu.
Dari  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  kekuasaan  dan  wewenang  yang dipegang  oleh  seseorang  dalam  waktu  yang  terlalu  lama  dalam  kehidupan  sosial masyarakat,  maka  akan  menimbulkan  kejenuhan  dalam  kehidupan  organisasi yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan  gejolak  dalam  kehidupan  masyarakat. Apabila  hal  ini  terjadi  maka  pihak-pihak  yang  berwenang  harus  mencari  jalan yang  terbaik  untuk  mencari  solusi  pemecahannya.  Salah  satu  jalan  yang  terbaik adalah  mengadakan  reformasi  hukum  dan  memungsikan  sebagai  alat  untuk merekayasa  masyarakat  dalam  mencapai  ketertiban,  ketenteraman  dan  keadilan dalam  kehidupan  bersama.  Di  sini  hukum  harus  dilihat  sebagai  lembaga kemasyarakatan  yang  berfungsi  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  sosial dalam kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam suatu negara.

## C. Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum
Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila unsur supremasi hukum dijadikan  sebagai  landasan  penyelenggaraan  negara  termasuk  memelihara  dan melindungi  hak-hak  warga  negaranya.  John  Locke  menyatakan  bahwa  untuk mendirikan  suatu  negara  hukum  yang  menghargai  hak-hak  warga  negara  harus berisi tiga unsur penting, yaitu adanya hukum yang mengatur bagaimana anggota masyarakat  dapat  menikmati  hak  asasinya  dengan  damai,  adanya  suatu  badan yang  dapat  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul  antara  pemerintah  ( vertical dispute )  atau  sesama  anggota  masyarakat  ( horizontal  dispute ).  Masyarakat menurutnya,  tidak  lagi  diperintahkan  berdasarkan  diktator  atau  siapa  pun  tetapi diperintahkan  berdasarkan  hukum.  Inti  dari  gagasan  John  Locke  ini mengisyaratkan  bahwa  penghormatan  terhadap  supremasi  hukum  tercermin  dari adanya  hukum  secara  substantif (law  an  paper )  dan  kondisi  hukum  oleh  badan- badan peradilan (law in action).
Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila supremasi hukum sebagai  landasan  penyelenggaraan  negara  dijalankan  tidak  hanya  sebatas  hukum yang  dibuat,  tetapi  bagaimana  hukum  tersebut  dilaksanakan  dengan  baik.  Di setiap  negara,  apabila  di  negara-negara  berkembang,  pembangunan  digerakkan melalui instrumen-instnunen hukum yang dibuat. Hukum difungsikan sebagai alat legitimasi  pemerintah  dalam  membuat  berbagai  kebijakan  pembangunan.  Dalam

## Pengaruh Stratifikasi Hukum Dalam Kenyataan Hukum                           Basyirah Mustarin
kaitannya  dengan  dinamika  pembangunan  suatu  negara,  tidak  dapat  tidak perubahan  demi  perubahan  terus  terjadi  seiring  dengan  proses  pembangunan tersebut, termasuk perubahan di bidang hukum.
Ada  empat  kriteria  yang  dapat  dijadikan  patokan  untuk  menentukan  adanya supremasi  hukum  dalam suatu  negara, yaitu pertama :  hukum  dibuat  berdasarkan dan  oleh  kemauan  rakyat,  rakyat  adalah  sumber  dan  berperan  dalam  membuat hukum  yang  diperlukan, kedua :  hukum  dilaksanakan  untuk  kepentingan  rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan penguasa, rakyat adalah subjek dari hukum bukan objek dari hukum, ketiga: kekuasaan pemerintah harus tunduk pada hukum, dan  setiap  kekuasaan  harus  diikuti  oleh  sistem  pertanggung  jawaban, keempat : ada  jaminan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia,  baik  hak  sipil  maupun  hak  politik social  kemasyarakatan.  Bagir  Manan  mengemukakan  bahwa  supremasi  hukum dalam  suatu  negara  dapat  ditegakkan  kalau  adanya  peraturan  yang  dibuat  oleh pejabat yang berwenang sesuai yang diatur oleh peraturan yang berlaku, harus ada sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap hukum  yang  dibuat  itu  hams  baik  dan  aparat  penegak  hukum  yang  profesional, intelektual, dan bermoral, serta adanya check and balance antara lembaga negara, baik secara vertikal maupun secara horizontal.
Keadaan  sebagaimana  tersebut  di  atas  dapat  terlaksana  dengan  baik  jika masyarakat  taat  dan  patuh  kepada  hukum.  Menurut  By.  Franz  Von  Benda- Bechmann  orang  patuh  dan  taat  kepada  hukum  karena  beberapa  hal,  antara  lain pertama :  compliance,  yakni  takut  terhadap  sanksi  yang  akan  dikenakan  apabila mereka  melanggarnya, kedua :  identification,  yakni  mereka  patuh  karena kepentingannya dijamin oleh hukum, ketiga: internalization, yakni mereka merasa hukum  yang  berlaku  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  ada  pada  dirinya, keempat : kepentingan  warga  dijamin  oleh  hukum  yang  baru  dibuat  itu.  Menurut  Lili Rasyidi,  apabila  dilihat  dari  segi  teori  kedaulatan  hukum,  masyarakat  patuh  dan taat  kepada  hukum  bukan  karena  negara  menghendakinya,  tetapi  karena  hukum itu merupakan perumusan dari kesadaran hukum  masyarakat. Berlakunya hukum secara  efektif  karena  nilai  bathin  yang  terdapat  dalam  individu  masyarakat  itu menjelma  di  dalam  hukum  itu.  Hukum  yang  berlaku  itu  dapat  menjamin  keten- teraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat tersebut.
Orang tidak taat dan patuh kepada hukum tentu saja bertentangan dengan hal- hal  tersebut  di  atas.  Selain  dari  itu,  masyarakat  tidak  taat  kepada  hukum  karena hukum  dianggap  tidak  lagi  memihak  kepada  masyarakat  tetapi  lebih  memihak kepada penguasa. Untuk memperoleh keadilan dirasakan terlalu mahal, sebab asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian suatu perkara di Pengadilan dianggap hanya semboyan belaka. Dalam hal penegakan hukum.

## Pengaruh Stratifikasi Hukum Dalam Kenyataan Hukum                           Basyirah Mustarin
Masyarakat  yang  tidak  taat  dan  patuh  kepada  hukum  tentu  saja  mempunyai perilaku  kebalikan  dari  hal-hal  yang  telah  diuraikan  di  atas.  Selain  dari  itu, masyarakat tidak lagi taat dan patuh kepada hukum, karena hukum dianggap oleh masyarakat tersebut tidak lagi memihak kepadanya, tetapi lebih memihak kepada penguasa atau elite yang lain. Mereka juga beranggapan bahwa mencari keadilan di negeri ini sangat sulit dan mahal, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian  suatu  perkara  di  Pengadilan  merupakan  semboyan  belaka.  Dalam penegakan  hukum,  hanya  orang-orang  tertentu  saja  yang  dapat  dijerat  oleh hukum, itu pun penjahat-penjahat kecil yang tidak begitu berpengaruh pada level nasional,  sementera  penjahat  kakap  hanya  sedikit  saja  yang  dapat  dijerat  oleh hukum,  kebanyakan  di  antara  mereka  kabur  ke  luar  negara  dan  tidak  jelas rimbanya.
Kondisi  buruk  yang  tengah  dialami  bangsa  Indonesia  pada  masa  transisi  saat ini,  sulit  diingkari,  merupakan  kulminasi  dari  kepercayaan  masyarakat  pada pranata  sosial  yang  ada,  terutama  pada  pranata  hukum  baik  yang  berkenaan dengan  pembentukan,  penegakan  maupun  penegaknya  itu  sendiri  yang  belum mencerminkan  adanya  keadilan.  Berbagai  letupan  yang  terjadi  secara  sporadis, bahkan  ada  juga  yang  telah  membangkitkan  gerakan  sentrifugal,  merupakan ancaman bagi seluruh bangsa yang akar permasalahannya tidak jauh dari masalah " hukum  dan  keadilan "  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas.  Tidak berfungsinya  hukum  dengan  baik  merupakan  suatu  faikta  yang  tidak  dapat dipungkiri  yang  membawa  akibat  yang  pahit  dalam  berbagai  pranata  kehidupan. Dalam  kaitan  ini  Harkristuti  Harkrisnowo  mencatat  sejumlah  masalah  dalam bidang  hukum  yang  perlu  mendapat  perhatian  yaitu pertama :  sistem  peradilan yang kurang independen dan imparsial, kedua: belum memadai perangkat hukum yang  mencerminkan  keadilan  sosial, ketiga :  inkonsistensi  penegakan  hukum, keempat :  besarnya  intervensi  hukum  terhadap  masyarakat  dan kelima :  lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat.
Ke  semua  fenomena  tersebut  di  atas  merupakan  sebagian  dari  faktor-faktor yang  telah  memudarkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  hukum  dan  semua atributnya  (pembuat,  penegak,  dan  simbol-simbol  hukum),  serta  juga  mereduksi kepastian hukun sebagai suatu pilar yang melandasi tegaknya hukum di mana pun. Hukum yang baik adalab hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada  orang-orang  yang  akan  diaturnya.  Namun  sudah  sejak  lama  orang mempunyai  keraguan  atas  hukum  yang  dibuat  oleh  manusia.  Enam  ratus  tahun Sebelum  Masehi,  Anarchasis  menulis  bahwa  hukum  sering  kali  berlaku  sebagai sarang  laba-laba,  yang  hanya  menangkap the  weak  and  the  poor,  but  easily  be broken by the mighty and rich .... John Lockes juga telah memperingatkan bahwa

## Pengaruh Stratifikasi Hukum Dalam Kenyataan Hukum                           Basyirah Mustarin
" wherever  law  ends,  tyranny  begins ".  Berdasarkan  hal  inilah  maka  jelas  bahwa hukum  yang  berlaku  mencerminkan  ideologi,  kepedulian,  dan  keterikatan pemerintah  pada  rakyatnya,  tidak  semata-mata  merupakan  hukum  yang diinginkan rakyat untuk mengaturnya.
Apabila telah terjadi kesenjangan antara hukuni dengan keadaan berarti hukum ber  jalan  sudah  tidak  efektif  lagi,  oleh  karena  itu  harus  segera  diadakan perubahan.  Menurut  Hugo  Sinzheimei  bahwa  perubahan  senantiasa  dirasakan perlu  dimulai  sejak  adanya  kesenjangan  antara  keadaan-keadaan,  peristiwa- peristiwa  serta  hubungan  dalarn  masyarakat  dengan  hukum  yang  mengaturnya. Bagaimana  pun,  kaidah  hukum  tidak  mungkin  dilepaskan  dari  hal-hal  yang diaturnya,  sehigga  ketika  hal-hal  yang  seyogianya  diatur  tadi  telah  berubah  se- demikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum  dapat  efektif  dalam  pengaturannya.  Sehubungan  dengan  kesenjangan  ini, Drors membedakan antara ketegangan ( tension ) dan ketertinggalan (lag ). Apabila terdapat  ketegangan  antara  hukum  dan  peristiwa  konkret,  hal  ini  masih  dapat dikatakan  wajar,  namun  apabila  ketegangan  tersebut  telah  mencapai  taraf ketertinggalan, barulah dibutuhkan segera perubahan hukum untuk menyesuaikan diri.
Faktor-faktor yang memengaruhi terjadi perubahan hukum dalam suatu negara dapat  berasal  dari  dalam  negeri  ( internal )  yakni  adanya  suatu  perubahan  yang cepat  dan  radikal  sehingga  memengaruhi  seluruh  sistem  hukum  yang  sedang berjalan,  dapat  pula  berasal  dari  pengaruh  luar  ( eksternal )  yang  memengaruhi sistern hukrun nasional yakni adanya keharusan suatu negara untuk menyesuaikan hukum  nasionalnya  dengan  hukum  Internasional.  Dalam  konteks  perubahan hukum  yang  terjadi  di  Indonesia,  kedua  faktor  ini  secara  bersamaan  telah memengaruhi  keseluruhan  sistem  hukurn  yang  ada  dan  mengharuskan  hukum (terrnasuk  peraturan  perundang-undangan)  diubah  dan  bahkan  dibuat  untuk disesuaikan  dengan  kondisi  yang  terjadi,  demikian  juga  sebagai  bagian  dari anggota  masyarakat  Internasional.  Indonesia  tidak  dapat  mengabaikan  hukum Internasional  yang  telah  disepakati  dan  sebagai  konsekuensinya  Indonesia  harus melakukan harmonisasi terhadap hukum nasional yang telah ada.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Ada  keadaan  yang  menyebutkan  bahwa  semakin  rendah  kasta  seseorang maka  semakin  banyak  aturan  yang  harus  ia  patuhi  atau  semakin  banyak perangkat  hukum  yang  mengaturnya.  Oleh  karena  itu,  semakin  banyak
Pengaruh Stratifikasi Hukum Dalam Kenyataan Hukum                           Basyirah Mustarin
kekuasaan,  kekayaan  dan  kehormatan,  maka  semakin  sedikit  perangkat hukum yang mampu mengaturnya atau bahkan seseorang tersebut mampu membentuk  hukum.  Dalam  masyarakat  terdapat  kekuatan-kekuatan sosial yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan khususnya tujuan  hokum.  Negara  dikatakan  sebagai  negara  hukum  apabila  unsur supremasi  hukum  dijadikan  sebagai  landasan  penyelenggaraan  negara termasuk memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya.
2. Perubahan  hukum  dalam  suatu  negara  dapat  berasal  dari  dalam  negeri ( internal ) yakni  adanya  suatu  perubahan yang cepat  dan radikal sehingga memengaruhi  seluruh  sistem  hukum  yang  sedang  berjalan,  dapat  pula berasal  dari  pengaruh  luar  ( eksternal )  yang  memengaruhi  sistern  hukrun nasional yakni adanya keharusan suatu negara untuk menyesuaikan hukum nasionalnya  dengan  hukum  Internasional.  Dinamika  dalam  stratifikasi sosial  ditandai  dengan  adanya  lapisan-lapisan  dalam  kehidupan masyarakat  yang  tidak  statis.  Setiap  kelompok  masyarakat  pasti mengalami  perkembangan  dan  perubahan,  yang  membedakannya  adalah dalam  cara  perubahan  itu,  yaitu  ada  yang  perubahan  itu  terjadi  sangat lambat  dan  ada  pula  yang  perubahannya  yang  sangat  cepat,  ada  yang direncanakan  dan  ada  pula  yang  tidak  direncanakan,  ada  pula  perubahan itu dikehendaki dan ada pula yang tidak direncanakan, ada pula perubahan itu  dikehendaki  dan  ada  pula  yang  tidak  dikehendaki.  Pada  umumnya perubahan  itu  terjadi  sebagai  akibat  pengaruh  reformasi  dari  pola-pola yang ada dalam kelompok sosial.
Pengaruh Stratifikasi Hukum Dalam Kenyataan Hukum                           Basyirah Mustarin

## DAFTAR PUSTAKA
Adang  dan  Anwar,  Yesmil. Pengantar  Sosiologi  Hukum .  Jakarta:  Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
Ali  Ahmad  dan  Heryani,  Wiwie. Sosiologi  Hukum  Kajian  Empiris  Terhadap Pengadilan . Jakarta: Kencana Pranamedia Grup, 2012.
Ali  Achmad.  Menguak  Tabir  Hukum; Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis , Jakarta: Chandra Pratama, 1996
Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Fadjar, Mukthie. Teori-Teori Hukum Kontemporer . Malang : Setara Press, 2013.
Fuady  Munir. Teori-  Teori  Dalam  Sosiologi  Hukum .  Jakarta:  Prenada  Media Grup, 2013.
Manan  Abdul. Aspek-aspek  Pengubah  Hukum. Jakarta:  Prenada  Media  Grup, 2014.
Utsman,  Sabian. Dasar-Dasar  Sosiologi  Hukum .  Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar. Wignjosoebroto, 2013.
Soetandyo. Hukum dalam Masyarakat . Malang : Bayumedia Publishing, 2008.
Satjipto Raharjo. Hukum dan Masyarakat . Bandung: Angkasa, 1984.
Syaifullah. Refleksi Sosiologi Hukum . Jakarta: Refika Aditama, 2014.
Yoyok  Hendarso. Sosiologi  Hukum .  Penerbit  Universitas  Terbuka:  Banten-
Indonesia, 2019.