Volume 1  Issue 1,  April 2019:  pp.  1-19.
Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http:/ /ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Hukum Independensi Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah

## Analysis of the Independence Law of the Regional Inspectorate in Implementing Regional Government Oversight
Muhamad Ikbal Safwan PNS Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana E-mail: balnez.kepers@gmail.com
Guasman Tatawu Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: gtatawu@gmail.com

## La Sensu
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: lasensu_march72@yahoo.com
Abstract: This  research  is  focused  on  analyzing  the  independent  law  of  regional inspectorates in administering regional government oversight. this study focuses on the following problems: 1) Is the legal position of the regional inspectorate as part of the  regional  apparatus  organization  able  to  carry  out  supervisory  tasks independently?  2)  How  to  reorganize  the  institutionalization  of  regional inspectorates in carrying out the duties and functions of effective supervision of the regional government?
This research is normative legal research, research based on positive legal inventory, research on legal principles, and inconcreto legal research. The approach used is a normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach that is carried out by studying legislation, theories and concepts related to the problems to be studied.
This study uses primary legal materials, namely legal material that is closely related to  the  problems  to  be  studied  which  includes  legislation  and  secondary  legal materials  that  provide  an  explanation  of  primary  legal  materials,  including documents,  books,  papers,  research  reports,  and  other  legal  materials  which  is relevant to this research material.
Based  on  the  research  conducted,  the  results  of  the  study  show  that  independent regional inspectorates are absolutely fulfilled and strengthened. Strengthening the Government's  Internal  Supervisory  Apparatus  is  highly  expected  to  realize  the Government's  ideals  towards  good  governance.  The  independence  of  regional inspectorates is a prerequisite for effective supervision.
Keyword: independence; regional inspectorate; supervision.
Abstrak: Penelitian  ini  difokuskan  pada  analisis  hukum  independensi  inspektorat daerah  dalam  penyelenggaraan  pengawasan  pemerintahan  daerah.  penelitian  ini memfokuskan  pada  masalah  sebagai  berikut:  1)  Apakah  kedudukan  hukum inspektorat  daerah  sebagai  bagian  dari  organisasi  perangkat  daerah  dapat melaksanakan  tugas  pengawasan  secara  independen?  2)  Bagaimana  reorganisasi pelembagaan inspektorat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara efektif pada pemerintah daerah?
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  Penelitian  yang  berbasis  pada inventarisasi  hukum  positif,  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  dan  penelitian hukum inconcreto . Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif.  Pendekatan  secara  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  erat kaitannya  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti  yang  meliputi  peraturan perundang-undangan  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer,  meliputi  dokumen,  buku,  makalah,  laporan penelitian, serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan materi penelitian ini. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa independensi inspektorat daerah mutlak dipenuhi dan diperkuat. Penguatan Aparat Pengawas  Intern  Pemerintah  sangat  diharapkan  guna  mewujudkan  cita-cita Pemerintah  untuk  menuju  Pemerintahan  yang  Baik  ( good  governance ). Indenpedensi  inspektorat  daerah  merupakan  prasyarat  dalam  melakukan pengawasan yang efektif.
Kata kunci: independensi; inspektorat daerah; pengawasan.

## PENDAHULUAN
Pengawasan  merupakan  suatu  kegiatan  untuk  memperoleh  kepastian  apakah perencanaan  telah  dilaksanakan  sebagai  pelaksanaan  suatu  kegiatan  atau  pekerjaan. Kegiatan  pengawasan  pada  dasarnya  membandingkan  kondisi  yang  ada  dengan seharusnya  terjadi.  Sejalan  dengan  bergulirnya  reformasi  terutama  dibidang pemerintahan yang kita laksanakan sekarang ini, ternyata banyak fenomena yang terjadi dan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tataran kebijakan  atau  peraturan  perundang-undangan,  implementasinya  maupun  dinamika sosial  kemasyarakatan.  Tuntutan  seluruh  rakyat  Indonesia  atas  penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), telah mendorong adanya konsekuensi logis perlunya berbagai upaya dan kerja keras dari semua jajaran penyelenggaraan pemerintah, baik pemerintah di pusat maupun pemerintah di daerah dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara profesional.
Pengawasan dilakukan guna menjamin dan menilai sebuah mutu atau kualitas dari pelaksanaan  kegiatan  atau  pekerjaan.  Untuk  menjamin  dan  menilai  sebuah  mutu  di
perlukan  sebuah  independensi  yang  kuat,  untuk  itu  organisasi  pengawasan  harus  di berikan independensi yang menyeluruh agar dalam  pelaksanaan tugas  pengawasannya dapat memberikan keyakinan yang objektif. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah  inspektorat  jenderal  kementerian,  unit  pengawasan  lembaga  pemerintah  non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.  Penulis  akan lebih menghususkan pada Inspektorat Daerah, pada kelembagaan Inspektorat Kabupaten/kota dijelaskan Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan  bahwa  Inspektorat  Daerah  dalam  melaksanakan  tugasnya  bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
Dari  aturan-aturan  yang  diterangkan  mengenai  Inspektorat  Daerah  tersebut menimbulkan  sebuah  pertanyaan  tentang  Independensi  Aparat  Pengawasan  Intern Pemerintah  (APIP)  dalam  hal  ini  Inspektorat  Daerah  dalam  melakukan  pengawasan, karena Struktur Inspektorat Daerah sebagai Lembaga Pengawasan di daerah yang masih satu payung dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana Kepala Daerah dalam hal ini Bupati/Walikota sebagai pimpinan tertingginya, hal ini yang dianggap menjadi faktor kurangnya  Power  independensi  inspektorat  daerah  sebagai  lembaga  pengawasan  di daerah.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan:
“ saat  ini  keberadaan  inspektorat  daerah  belum  efektif  dalam  mengawasi  kepala daerah  agar  tidak  terjadi  korupsi.  Hal  itu  disebabkan  tumpulnya  kewenangan inspektorat  daerah.  Selain  itu,  inspektorat  daerah  pangkatnya  lebih  rendah  dari kepala daerah dan sekretaris daerah (sekda).” 1
Pada  tingkat  daerah,  inspektorat  daerah  sebagai  Instansi  pengawasan  belum optimalnya kinerjanya dibidang pengawasan, hal yang paling mendasar karena koordinasi kewenangannya hanya sebatas pelaporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, hal tersebutlah  yang  bisa  mempengaruhi  kinerja  inspektorat  daerah  dalam  melakukan pengawasan.  Pengawasan  sebagai  salah  satu  kunci  suksesnya  penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, harus dilaksanakan secara profesional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Korupsi  di  Indonesia  masih  menjadi  musuh  besar.  Pemerintah  melalui  KPK
1 Rakhmat Nur Hakim, "Mendagri Bakal Perluas Kewenangan Inspektorat Daerah", Kompas.comhttps://nasional.kompas.com/read/2017/10/04/23004051/mendagri-bakal-perluas- kewenangan-inspektorat-daerah, tanggal 4 Oktober 2017, diakses tanggal 27 Desember 2018
melakukan  berbagai  inisiasi  untuk  menumpas  tindak  pidana  korupsi.  Berbagai  kasus korupsi  yang  dilakukan  oleh  beberapa  oknum  dengan  latar  belakang  pendidikan  dan jabatan menjadikan pelajaran yang berharga bagi seluruh lapisan masyarakat dan para pemangku kebijakan. Harus diakui bahwa korupsi adalah kejahatan besar dan merugikan negara dan rakyat. Sementara rakyat masih terkungkung dalam lembah kemiskinan dan keterpurukan, sementara korupsi terus merajalela. 2 Pengawasan bisa dikatakan sebagai alat  pemersatu  bangsa  dan  merupakan  pilar  manajemen  pemerintahan  harus  lebih berdaya untuk mengatasi fenomena korupsi yang merongrong bangsa ini, independensi APIP sebagai Pengawasan di daerah harus terjaga, sehingga optimalisasi kinerjanya dapat berjalan dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dimana penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai sebuah  bangunan  sistem  norma, 3 sehingga  metode  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif  kualitatif,  yaitu  mencari  dan  mengumpulkan  data  yang  ada  hubungannya dengan  obyek  dan  permasalahan  yang  diteliti,  kemudian  diambil  dan  disusun  secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas.
Setelah data dianalisis dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Metode deduktif yaitu suatu metode analisis yang berakar dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus, atau pembahasan yang dimulai dari  permasalahan  yang  bersifat  umum  menuju  permasalahan  yang  bersifat  khusus, dengan  berpedoman  pada  peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku  sehingga  dapat menghasilkan  jawaban  dan  kesimpulan  terhadap  permasalahan  yang  dikaji  dalam penelitian  ini.  Oleh  karena  itu  data  yang  di  perlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut: 4
2 Marten  Bunga,  Aan  Aswari,  Hardianto  Djanggih “Konsepsi  Penyelamatan  Dana  Desa  Dari Perbuatan Korupsi ” Halu Oleo Law Review, Vol. 2 No. 2, September 2018.
3 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 33.
1. Data  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  artinya mempunyai  otoritas  yang  terdiri  dari;  perundang-undangan,  catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.
2. Data  sekunder  merupakan  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan publikasi tentang hukum tersebut meliputi; buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Kedudukan Hukum Inspektorat Daerah

## Kelembagaan Inspektorat Daerah
Inspektorat  baik  provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  sebelumnya  pada  rezim  orde  baru nama  lembaganya  disebut  Bawasda,  tetapi  setelah  memasuki  era  reformasi  berubah kembali  nama  lembaganya  sesuai  peraturan  Pemerintah  No.  41  Tahun  2007  Pasal  12 menjadi "Inspektorat” dan berdasarkan pada bab penjelasan atas ketentuan PP Nomor 41 Tersebut  khususnya  dibidang  pengawasan,  maka  pada  prinsipnya  bahwa  terjadinya perubahan adalah dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil pemeriksaan, maka nomenklaturnya  menjadi  inspektorat  Provinsi,  inspektorat  Daerah  dan  dipimpin  oleh inspektur,  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  bertanggung  jawab  langsung  kepada kepala daerah.
Inspektorat sebagai aparat  pengawas intern  pemerintah (APIP)  diberi tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dapat  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  efisien  dan  efektif  serta  ekonomis 5 .  Berdasarkan Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2007 6 tentang  pedoman  teknis organisasi dan tata kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota, khususnya pada Pasal 2  ayat  1  dan  2,  maka  kedudukan  inspektorat  provinsi  dan  inspektorat  Daerah  masing- masing dijelaskan sebagai berikut:
1. Inspektorat Provinsi Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
5 H.M.  Yasin.  “Mengenal  Lembaga  Pengawasan  Internal  Pemerintahan  Daerah  (Inspektorat  Daerah)”. Pusaka Almaida. Gowa. 2018. hlm. 9
6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang pedoman  Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Inspektorat Daerah berkedudukan  di  bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan secara administratif mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
Menjabarkan  terhadap  pelaksanaan  tugas  pokok  tersebut,  baik  inspektorat provinsi  maupun  inspektorat  daerah  menyelenggarakan  beberapa  fungsi  sebagai  mana dinyatakan dalam Pasal 5 terdiri dari:
1. Perencanaan program pengawasan,
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
Bertolak  dari  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  baik  inspektorat  provinsi maupun inspektorat Daerah bukan merupakan instansi vertikal yang ada hubungannya dari Kementerian Dalam Negeri, tetapi Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah sesuai kedudukannya  tidak  memiliki  hubungan  organisasi  dengan  Inspektorat  Jendral Kementerian  Dalam  Negeri.  Dalam  hal  ini,  sebagaimana  ditegaskan  melalui  Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,  khususnya diatur dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 dinyatakan sebagai berikut:
1. Inspektorat  Provinsi  dalam  melaksanakan  tugas  pengawasan  bertanggung jawab  kepada  Gubernur  dan  Inspektur  Kabupaten/Kota  bertanggung  jawab kepada Bupati/ Walikota,
2. Inspektur  Provinsi  dalam  melaksanakan  tugas  selain  mendapat  tugas pengawasan, juga mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas selain tugas pengawasan. mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
Inspektur  sebagai  pimpinan  dari  Inspektorat  daerah  memiliki  posisi  dan jabatannya yang berada pada tubuh struktur organisasi perangkat daerah, maka secara otomatis harus taat dan tunduk, loyal dan tunduk pada pimpinan pemerintahan daerah (Gubernur,  Bupati,  Walikota)  dan  dalam  pelaksanaan  tugas  pengawasan  hasilnya dilaporkan  dan  disampaikan  kepada  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  untuk  mendapat arahan, petunjuk dan pertimbangan selanjutnya.

## Inspektorat Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintah  (APIP)  yang  terdiri  dari  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat
Kabupaten/Kota.  Peran  dari  APIP  sangat  diharapkan  mampu  melakukan  pengawasan yang objektif. Meningkatnya permintaan-permintaan dari instansi lain kepada APIP untuk melakukan  pengawasan  terhadap  objek  pengawasan  yang  terindikasi  akan  membuat semakin besarnya tanggung jawab tugas yang diemban oleh APIP.
Dari semua level tingkatan korupsi seolah-olah sudah menjadi penyakit yang akut dan  sulit  untuk  disembuhkan.  Tindak  pidana  korupsi  adalah  kejahatan  luar  biasa  yang berdampak  sangat  bernegara.  Aspek  sosial,  politik,  budaya,  dan  ekonomi  mempunyai dampak  terhadap  tindakan  korupsi.  Tidak  sedikit  korupsi  yang  dilakukan  oleh  para pejabat  publik  setingkat  menteri,  kepala  daerah  provinsi  atau  gubernur,  kepala  daerah Kabupaten/Kota  maupun  ditingkat  level  bawah. 7 Demikian  pula  tidak  berfungsinya dengan  baik  pengawasan  dan  pengendalian  nasional,  sehingga  korupsi,  kolusi  dan nepotisme (KKN) tumbuh subur yang mengakibatkan terpuruknya kondisi Negara pada saat itu.
Pengawasan  adalah  alat  untuk  menilai  kesesuaian  antara  pelaksanaan  dengan perencanaan  apakah  telah  sesuai  dengan  aturan  dan  mekanisme  yang  berlaku.  Subyek pengawasan Nasional menurut instruksi Presiden No. 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan yaitu:
1. Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP),
2. Inspektorat  Jenderal  Departemen  Aparat  Pengawasan  Lembaga  Pemerintah Non Departemen Instansi Pemerintah Lainya.
3. Inspektorat Provinsi,
4. Inspektorat Daerah.
Lain  halnya  Andi  Muallim  Pengawasan  Nasional  dibagi  dua  yaitu:  Aparat Pengawasan  Ekstern  Pemerintah  (APEP)  dan  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah (APIP).
1. Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah (APEP) Aparat Pengawasan Ekstern yaitu, dilakukan oleh badan pemeriksa (BPK).
2. Pengawasan  Fungsional  adalah  keseluruhan  Aparatur  pemerintah  disebut pengawasan  intern,  karena  keberadaannya  memang  di  dalam  tubuh pemerintah  sendiri.  Sedangkan  dalam  Operasional  pengawasan  fungsional dibedakan lagi menjadi lembaga pengawasan fungsional ekstern instansi dan
7 Marten  Bunga,  Aan  Aswari,  Hardianto  Djanggih “Konsepsi  Penyelamatan  Dana  Desa  Dari  Perbuatan Korupsi ” Halu Oleo Law Review, Vol. 2 No. 2, September 2018
lembaga  pengawasan  fungsional  intern  instansi.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat dikemukakan sebagai berikut:
a. Pengawasan Ekstern Instansi
Pengawasan  Fungsional  Ekstern  Instansi  adalah  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP).  Keberadaan  BPKP  tersebut didasarkan pada KEPRES RI Nomor 31 Tahun 1893 yang mempunyai tugas dan  wewenang  antara  lain  mempersiapkan  perumusan  kebijaksanaan pengawasan  keuangan  dan  pengawasan  pembangunan,  serta penyelenggaraan pengawasan umum atas penguasaan dan kepengurusan keuangan Negara, dan menyelenggarakan pengawasan pembangunan.
b. Pengawasan Intern Instansi Aparat Pengawasan Intern Instansi terdiri dari:
1. Inspektorat Jenderal Departemen dan Non Departemen,
2. Inspektorat  Wilayah  Provinsi  adalah  Badan  Pengawasan  Daerah Provinsi,
3. Inspektorat  Wilayah  Kabupaten/Kota  adalah  Badan  Pengawasan Daerah Kabupaten/Kota.
Dari uraian di atas, Menurut Andi Muallim 8 bahwa sebenarnya lembaga/perangkat pengawasan  yang  ekstern  murni  hanya  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dan  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terdiri dari:
1. Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2. Inspektorat Jenderal Departemen dan Non Departemen,
3. Badan Pengawasan Daerah Provinsi (BAWASDA Provinsi)
4. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten (BAWASDA Kabupaten),
5. Badan Pengawasan Daerah Kota (BAWASDA Kota)

## Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah
Kontrol  atau  pengawasan  merupakan  salah  satu  upaya  atau  tindakan  untuk  mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan, menurut Melayu S.P. Hasibuan 9
8 H.  Andi  Muallim Mattakilang,  ”Pemberdayaan  Fungsi  Pengawasan  dan  Pengendalian  Aparatur Pemerintahan”, Penerbit Intermedia Publishing, Makassar, 2003. h lm. 1-2
9 Melayu, H.S.P, “ Manajemen Sumber Daya Manusia ” (Edisi Revisi), Dunia Aksara, Jakarta, 2001. h. 223
“Tujuan Pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan  rencana  dan  melakukan  tindakan  perbaikan  jika  terdapat penyimpangan- penyimpangan (deviasi)”.
Inspektorat  sebagai  Aparat  Pengawas  Intern  Pemerintahan  Daerah  dituntut memainkan  peran  untuk  mengontrol  dan  mengawasi  jalannya  penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Agar arah dan sasaran pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujud sebagaimana  mestinya.  Dengan  demikian,  apabila  dengan  pelaksanaan  pengawasan tersebut  ditemukan  adanya  indikasi  penyimpangan-penyimpangan,  maka  inspektorat berhak memanggil dan meminta keterangan bagi pihak organisasi perangkat daerah untuk memberikan  penjelasan  terkait  dengan  hal  yang  dimaksud,  Dasar  hukum  pelaksanaan fungsi  pengawasan  inspektorat,  menurut  Zainuddin 10 dikemukakan  dasar  hukum penyelenggaraan pengawasan adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang  Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
c. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Kepegawaian Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang  Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
h. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
i. Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1979  tentang  Dasar  Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10 Zainuddin, "Pengawasan Pemerintah Daerah sebagai lnstrumen Good  Govenmance ", Pasca Sanana UMI. (Disertasi), Makassar. 2011. hlm. 132
k. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman  Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
l. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
m. Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Internal Pemerintah;
n. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
o. Peraturan  Presiden  Nomor  47  Tahun  2009  tentang  Pembentukan  dan Organisasi Kementerian Negara;
p. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
q. Instruksi  Presiden  Nomor  15  Tahun  1983  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pengawasan;
r. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: Kep/46/M.PAN/2004  tentang  petunjuk  pelaksanaan  pengawasan  melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
s. Surat  Edaran  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Republik Indonesia  tanggal  1  Mei  1985  Nomor  SE.117/K/1985  tentang  Norma Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional.
Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas pengawasannya bertanggungjawab langsung kepada kepala daerah dalam hal ini Bupati/Walikota. Kewenangan kepala daerah dalam  mengatur  dan  mengarahkan  daerahnya  harus  sesuai  dengan  aturan-aturan  dan mekanisme yang berlaku. Paradigma pembangunan pemerintah tidak hanya memuat sifat asas otonomi  daerah menjadi salah satu instrumen yang berdiri sendiri untuk menjadi acuan  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Keterlibatan  pemerintah  pusat  dalam mengharmonisasikan dan menyinkronisasikan orientasi pemerintahan daerah tentunya sangat  tepat  untuk  menjadi  pertimbangan  sesuai  dengan  prinsip  Negara  kesatuan berbentuk republik 11 .
11 Muhammad  Junaidi ‘ Reposisi  Eksekutif  Review  Terhadap  Peraturan  Daerah  dalam  Kerangka  Otonomi Daerah”, Halu Oleo Law Review Vol. I No. 1, Maret 2017

## Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah
Pelaksanaan  fungsi  pengawasan  inspektorat  dijabarkan  dalam  bentuk  kegiatan pengawasan sesuai yang diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2008 12 tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Daerah  meliputi  antara  lain  yaitu melakukan  audit,  review,  evaluasi,  pemantauan  dan  kegiatan  pengawasan  lainnya  dan untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:
a. Audit
b. Review
c. Evaluasi
d. Pemantauan/Monitoring.
e. Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Tujuan Tertentu.
Kegiatan pemeriksaan ini yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah yaitu dilakukan dengan  cara  melakukan  investigasi  dan  pendalaman  atas  adanya  dugaan  indikasi perbuatan melawan hukum, seperti memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara meminta  keterangan,  penjelasan  kepada  pihak-pihak  yang  terkait.  Apabila  ditemukan terbukti  adanya  kerugian  keuangan  Negara  atau  Daerah  maka  masalah  ini direkomendasikan  kepada  pimpinan  untuk  ditindaklanjuti  ke  pihak  yang  berwenang. Kegiatan ini dilakukan biasanya melalui laporan dan pengaduan ataukah hasil temuan tim inspektorat itu sendiri.
Berdasarkan  pelaksanaan  pengawasan  di  atas,  maka  tindakan  pengawasan inspektorat  terhadap  adanya  bukti  dan  fakta-fakta  yang  ditemukan  di  lapangan  secara garis  besarnya  dapat  diklasifikasikan  kepada  dua  hal  substansi  pokok  tindakan  hukum yang  ditempuh  oleh  pihak  Inspektorat  yaitu,  apabila  hasil  temuan  itu  terindikasi perbuatan yang melawan hukum dan tidak bisa lagi diperbaiki dan dibina, maka masalah tersebut  atas  pertimbangan  pimpinan  diteruskan  kepada  pihak  penegak  hukum  untuk diproses  dan  ditindaklanjuti  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, sedangkan apabila hasil temuan itu terindikasi penyimpangan prosedur atau pelanggaran yang bersifat administratif, maka oleh inspektorat merekomendasikan kepimpinan untuk ditegur yang bersangkutan secara tertulis ataukah diberikan sanksi sesuai ketentuan.
Adapun yang menjadi objek pengawasan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  23  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Tata  Cara  Pengawasan  yang  meliputi
12 Peraturan Pemerintah RI No, 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  Daerah, Jakarta, hlm. 22
Administrasi  Umum  Pemerintahan  antara  lain  yaitu  kebijakan  Daerah,  kelembagaan, Kepegawaian Daerah, Keuangan Daerah dan Barang/Aset Daerah, sedangkan pengawasan pada  urusan  pemerintahan  meliputi  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan,  serta  Dana Dekonsentrasi.  Objek  Pengawasan  tersebut  disusun  dalam  program  Kerja  Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan melalui kepala Daerah masing-masing Kabupaten/Kota.

## Reorganisasi Pelembagaan Inspektorat Daerah

## Penguatan Independensi Inspektorat Daerah
Independensi  merupakan  suatu  hak  mutlak  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  auditor inspektorat  daerah  dalam  rangka  pengawasan  terhadap  pemerintahan  daerah. Independensi  adalah  suatu  kemandirian  tanpa  adanya  intervensi  dari  pihak  luar  yang dapat  mempengaruhi  dari  hasil  pengawasan  yang  dilakukan.  Tanpa  independensi  yang kuat  pengawasan  tidak  dapat  optimal  dan  dapat  dipastikan  hasil  pengawasan  tidak mampu menciptakan hasil yang objektif.
Independensi  Inspektorat  Daerah  dimaksud  untuk  memberikan  penguatan,  baik penguatan terhadap sumber daya pengawasan. maupun terhadap struktur dan kedudukan kelembagaan inspektorat daerah. Pengertian kemandirian dipandang dari sudut filosofis diharapkan  agar  inspektorat  dalam  menjalankan  tugas-tugas  di  bidang  pengawasan memiliki sifat integritas, dan lebih transparan, obyektif, dan akuntabel, independen sedang dipandang  dari  sudut  aspek  yuridis  diharapkan  agar  Inspektorat  dalam  melaksanakan pengawasan lebih efektif, dan optimal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan pengawasan 13 . Sehubungan dengan itu, untuk membangun kemandirian inspektorat daerah ada beberapa hal yang diperkuat dan mendapatkan  penguatan dari pemerintah antara lain, yaitu:
1. Tenaga Fungsional Auditor,
2. Sarana prasarana pengawasan
3. Dukungan Anggaran Pengawasan

## Reformasi struktur dan kedudukan kelembagaan
Inspektorat  daerah  dalam  melakukan  pengawasan  secara  internal  pada  pemerintah daerah  melalui  audit,  review,  evaluasi,  pemantauan  dan  kegiatan  pengawasan  lainnya. Pengawasan  tersebut  dilakukan  guna  menilai  dan  memastikan  tidak  adanya  perbuatan
13 H.M.  Yasin. “Mengenal  Lembaga  Pengawasan  Internal  Pemerintahan  Daerah  (Inspektorat  Daerah)”. Pusaka Almaida. Gowa. 2018. hlm. 115
yang  tidak sesuai  aturan dan tidak  adannya  kebocoran  atau penyalahgunaan keuangan Negara.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  inspektorat  daerah  mengenai  administrasi umum  pemerintahan  daerah  berupa  kebijakan  daerah,  kelembagaan,  pegawai  daerah, keuangan daerah, dan barang daerah. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, inspektorat daerah  akan  menerbitkan  laporan  hasil  pengawasan/pemeriksaan  (LHP)  yang  akan disampaikan  kepada  kepala  daerah  dalam  hal  ini  Bupati/Walikota  melalui  Sekretaris Daerah.
Dari proses pengawasan sampai terbitnya laporan hasil pengawasan/pemeriksaan di  sinilah  intervensi  terkadang  diterima  oleh  tim  pemeriksa  inspektorat  daerah dikarenakan inspektorat daerah masih satu naungan pada organisasi perangkat daerah yang  lain  dimana  kepala  daerah  sebagai  pimpinan  tertinggi  dan  sekretaris  daerah eselonnya  lebih  tinggi  dari  inspektur  atau  pimpinan  dari  inspektorat  dimana  dalam sejumlah aturan menyebutkan bahwa inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
Di  bawah  ini  gambar  alur  mekanisme  inspektorat  daerah  dalam  melakukan pengawasan pada pemerintahan daerah:

## Gambar 1 Mekanisme Pengawasan Inspektorat Daerah
Dari  gambar  di  atas  tentang  mekanisme  pengawasan  inspektorat  daerah  dapat dilihat  setelah  hasil  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  inspektorat  daerah  selesai  dan dituangkan  dalam  bentuk  laporan  hasil  pengawasan/pemeriksaan  maka  akan
disampaikan  kepada  kepala  daerah  melalui  sekretaris  daerah.  Kepala  daerah  selaku atasan  tertinggi  pada  organisasi  perangkat  daerah  mempunyai  kewenangan  untuk memberikan arahan-arahan yang terkadang tidak sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan sebelumnya. Sehingga untuk mendapatkan hasil pengawasan yang objektif dan efektif perlu dilakukan reformasi struktur dan kedudukan kelembagaan inspektorat.
Berdasarkan  struktur  organisasi  perangkat  daerah  sesuai  yang  diatur  di  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007,  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah, bahwa  dimana  di  dalam  struktur  organisasi  Inspektorat  daerah  berada  dalam  jabatan struktural Eselon II/b sama halnya dengan Organisasi Perangkat Daerah lain.
Dapat  digambarkan  dalam  tabel  di  bawah  ini  tentang  kedudukan  struktur organisasi Inspektorat Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah yang lain:
Gambar 2 Kedudukan Struktur Organisasi Pimpinan Inspektorat Daerah Beserta Pimpinan Organisasi

## Perangkat Daerah Lainnya
Dari gambar di atas dapat kita melihat hierarki struktur pada pemerintah daerah dimana kepala daerah sebagai pimpinan tertinggi dan sekretaris daerah berada di bawah kepala daerah dan membawahi pimpinan organisasi perangkat daerah yang lain dan juga setara antara pimpinan inspektorat dalam hal ini inspektur dengan pimpinan OPD yang lain atau kepala dinas/badan.
Inspektorat  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  pengawasan  sangat  sulit  akan berjalan  secara  efektif,  karena  selain  antara  yang  diawasi  dan  yang  mengawasi mempunyai lembaga yang sama dalam arti kata satu atap, di samping setara eselon OPD jadi seolah-olah punya kesan OPD bukannya di kontrol tapi sifatnya koordinasi saja.
Terkait uraian tersebut, dalam rangka untuk menciptakan pengawasan Inspektorat
lebih transparan, obyektif dan akuntabel, maka ada beberapa aspek yang perlu dilakukan reformasi antara lain yaitu:

## Aspek kelembagaan
Pada  aspek  kelembagaan  inspektorat  daerah  jika  kita  melihat  dari  sudut  struktur organisasi  perangkat  daerah,  Inspektorat  daerah  sejajar  dan  setara  dengan  Organisasi Perangkat  Daerah  lainnya  atau  dengan  kata  lain  inspektorat  daerah  sebagai  lembaga pengawas internal berada pada suatu lembaga yang sama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi obyek pemeriksaannya, sehingga sudah barang tentu antara yang diawasi dengan mengawasi sangat sulit akan dapat melepaskan diri dari pengaruh dan hubungan kultural, sosial, ekonomi, dan hukum. Pengaruh-pengaruh hubungan emosional atau kekerabatan yang terjalin antar auditor inspektorat dengan audit yang akan diperiksa akan menjadikan pengawasan dan pemeriksaan tidak maksimal.
Dengan demikian bila kondisinya tetap berada pada aspek kelembagaan yang sama antara Organisasi Perangkat Daerah dengan Inspektorat daerah, maka tetap tidak akan mungkin  dapat  melaksanakan  tugas-tugas  pengawasan  serta  objektif,  transparan, akuntabel  dan  independen.  Maka  salah  satu  upaya  untuk  dapat  mengubah  tugas-tugas pengawasan  ke  arah  yang  lebih  baik,  maka  dipandang  perlu  reformasi  pada  aspek kelembagaan  inspektorat  daerah  yaitu  dengan  cara  ia  harus  independen  dan  tidak tergantung  pada  perangkat  daerah  lain,  tetapi  sebaiknya  terintegrasi  masuk  ke inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri seperti sediakala bisa menjadi salah satu solusi  dari  aspek  kelembagaan  ini,  membentuk  perwakilan  inspektorat  Provinsi,  dan Inspektorat Kabupaten/Kota, termasuk pengalokasian anggarannya diperoleh dan berasal dari  APBN  dan  bukan  dari  APBD,  dan  kemudian  penataan  yang  dilakukan  selanjutnya adalah melakukan restrukturisasi dan  reorganisasi dibidang kelembagaan dan struktur organisasi inspektorat daerah.

## Aspek struktur organisasi
Melihat  dari struktur organisasi perangkat daerah dimana posisi Inspektorat daerah ia berada  pada  jabatan  struktural,  dan  jabatan  struktural  secara  tegas  disebutkan  pada struktur organisasi adalah jabatan secara berjenjang mulai dari Jabatan terendah sampai pada jabatan tertinggi. Oleh karena itu seperti diketahui bahwa jabatan struktural punya hubungan hierarki dengan pimpinan di atasnya, yang selalu mendapatkan arahan secara
protokoler, dan sesuai ketentuan bahwa jabatan yang lebih rendah harus taat dan tunduk kepada penguasa yang ada di atasnya, sehingga kewenangan yang dimiliki hanya sebatas berada  pada  tataran  pelaksanaan  kegiatan  secara  teknis,  tetapi  tidak  mempunyai kewenangan  pada  penentuan  kebijakan  khususnya  dibidang  pengawasan.  Dengan demikian konsekuensinya tidak memberi hasil dan tugas-tugas pengawasan yang optimal. Kelemahan-kelemahan  itulah  yang  ada  pada  Inspektorat  daerah  perlu  dilakukan reformasi dari jabatan struktural kejahatan fungsional, dimana jabatan fungsional tidak disebutkan  secara  tegas  pada  struktur  organisasi,  tapi  mereka  dipandang  memiliki kemampuan  dan  keahlian  dibidang  teknis,  yang  sangat  diperlukan  dalam  pencapaian kinerja  organisasi  oleh  sebab  itu  dengan  beralihnya  jabatan  struktural  Inspektorat  ke jabatan fungsional, maka dapat dipastikan akan memberikan hasil yang optimal, karena memiliki kewenangan yang lebih besar yang tidak diintervensi dari pihak lain.
Di  bawah  ini  adalah  gambar  struktur  organisasi  inspektorat  daerah  dimana inspektur sebagai pimpinan tertinggi sampai kepada inspektur pembantu adalah jabatan struktural dan di bawah koordinasi kepala daerah.

## Gambar 3 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
Dari  uraian  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  dengan  reformasi  dari  jabatan struktural ke jabatan fungsional, akan sangat membantu peran dan fungsi inspektorat di bidang pengawasan  karena dengan kompetensi yang  dimiliki oleh seorang  auditor dan pimpinan-pimpinan inspektorat yang telah beralih pada jabatan fungsional sudah tidak terstruktur  lagi  pada  jabatan  struktural  sehingga  dalam  pengambilan  keputusan  pada
pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan dapat objektif tanpa campur tangan atau intervensi dari pimpinan di atasnya.
Eksistensi  Inspektorat  daerah  tidak  diragukan  lagi,  jika  dalam  aspek  struktur organisasi ini inspektorat daerah seluruhnya dapat beralih pada jabatan fungsional. selain berfungsi  mengawasi  jalannya  pemerintahan  daerah,  juga  dapat  menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

## Aspek eselonisasinya
Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan Inspektorat daerah berada pada posisi Eselon II/b  sama  dengan  Organisasi  Perangkat  Daerah  lainnya.  Hal  ini  pula  yang  sangat mempengaruhi  tingkat  keberhasilan  pencapaian  kinerja  Inspektorat  daerah  dibidang pengawasan.  Karena  posisi  eselon  yang  sama  maka  pengaruhnya  cukup  besar,  sebab secara  psikologis  Organisasi  Perangkat  Daerah  hanya  memandang  pelaksanaan pengawasan  inspektorat sifatnya koordinasi saja. sehingga tentu hasil pengawasan dan pencapaian  kinerja  tidak  maksimal  sesuai  yang  diharapkan,  disebabkan  karena  faktor kedudukan sama.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  agar  lebih  optimal  hasil  dalam  menjalankan tugas-tugas  pengawasan,  maka  sebaiknya  eselon  Inspektorat  daerah  hendaknya  lebih ditingkatkan yaitu satu tingkat lebih tinggi dari II/b ke eselon Il/a, agar kekuatan dan areal pengawasan  mencakup  lingkup  Sekretaris  Daerah  selaku  pengguna  anggaran  dengan posisi Eselon II/a di daerah Kabupaten/Kota.
Kesetaraan eselon antara Inspektur Daerah dan Sekretaris Daerah dianggap akan mampu  menciptakan  pengawasan  yang  optimal,  objektif  dan  independen.  Jika pengawasan dilakukan pada lingkup sekretariat daerah, penekanan-penekanan pimpinan mampu di bendung karena antara pimpinan inspektorat dan pimpinan sekretariat daerah setara atau sama eselonnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  uraian  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  peneliti  dapat simpulkan yaitu:
1. Kedudukan  hukum  inspektorat  daerah  belum  dapat  menjalankan  tugas pengawasan  secara  independen  dikarenakan  dalam  sejumlah  aturan  hukum yang berlaku mengenai inspektorat daerah, melaksanakan tugas pengawasan
yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam hal ini Bupati/Walikota. Lembaga  inspektorat  daerah  adalah  jabatan  struktural  yang  bersatu  dengan organisasi perangkat daerah yang lain dimana konsekuensinya hanya menjadi institusi  yang  selalu  memperoleh  pengarahan  dari  pimpinan,  sehingga  tidak memiliki independensi dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
2. Bahwa  struktur  dan  kedudukan  pelembagaan  inspektorat  daerah  saat  ini merupakan  jabatan  struktural  yang  diangkat  dan  diberhentikan,  berada  di bawah  dan  bertanggungjawab  kepada  kepala  daerah.  Hal  yang  diinginkan peneliti  untuk  membuat  inspektorat  daerah  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsi  pengawasannya  dapat  secara  efektif  yaitu  dengan  reorganisasi pelembagaan  inspektorat  daerah  dengan  membuat  pelaporan  tugas pengawasan  inspektorat  daerah  tidak  lagi  bertanggungjawab  kepada Bupati/Walikota. Peningkatan eselonisasi inspektorat daerah tidak lagi setara dengan  kepala  organisasi  perangkat  daerah  yang  lain,  tetapi  setingkat  lebih tinggi atau setara dengan sekretaris daerah menjadi eselon II/a.

## Daftar Pustaka

## Buku
Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2010.
Mattakilang,  H.  Andi  Muallim,  ”Pemberdayaan  Fungsi  Pengawasan  dan  Pengendalian Aparatur Pemerintahan”, Penerbit Intermedia Publishing, Makassar, 2003.
Melayu, H.S.P, “ Manajemen Sumber Daya Manusia ” (Edisi Revisi), Dunia Aksara, Jakarta,
2001.
Yasin, H.M., “Mengenal Lembaga Pengawasan Internal Pemerintahan Daerah (Inspektorat Daerah)”. Pusaka Almaida. Gowa. 2018.
Zainuddin, "Pengawasan Pemerintah Daerah sebagai Instrumen Good Govenmance ", Pasca Sanana UMI. (Disertasi), Makassar. 2011.

## Makalah /Jurnal Ilmiah
Bunga, Marten, Aan Aswari, Hardianto Djanggih “Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi ” Halu Oleo Law Review, Vol. 2 No. 2, September 2018.
Junaidi,  Muhammad ,  “ Reposisi  Eksekutif  Review  Terhadap  Peraturan  Daerah  dalam Kerangka Otonomi Daerah”, Halu Oleo Law Review Vol. I No. 1, Maret 2017.

## Peraturan perundang-undangan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah Daerah Jakarta.

## Internet
Hakim,  Rakhmat  Nur, "Mendagri  Bakal  Perluas  Kewenangan  Inspektorat  Daerah",
Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2017/10/04/23004051/ mendagri-bakal-perluas-kewenangan-inspektorat-daerah, tanggal 4 Oktober 2017, diakses tanggal 27 Desember 2018