Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 622-627| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4031.622-627

## IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENCEGAH KREDIT PADA PT. BUANA FINANCE. DENPASAR
Kadek Ardy Arya Saputra, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia ardyaryaa99@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspasutariujianti@gmail.com

## Abstrak
Indonesia merupakan negara berkembang yang perkembangan ekonominya sangat  pesat. Semua jenis usaha  selalu  terikat  dengan  peraturan  pemerintah.  Masyarakat  tidak  dapat  bertindak  seenaknya  dan harus  mengikuti  norma  yang  berlaku.  Pemerintah  dalam  upaya  pemerat aan  kesejahteraan  rakyatnya menciptakan  wadah  bagi  perkumpulan  masyarakat  untuk  mengolah  dana  yang  dimiliki  atau  dana pinjaman  untuk  membuka  usaha.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  prinsip  kehati -hatian dalam  mencegah terjadinya  kredit  macet dan  mengungkapkan  cara pencegahan dan penanggulangan kredit  macet.  Penelitian  ini  dirancang  dengan  menggunakan  penelitian  empiris  dengan  mengkaji, mencari dan memilah data dari berbagai buku hukum dan berdasarkan hukum sebagai dasar penelitian ini.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian  mengungkapkan bahwa  prinsip  kehati-hatian  dalam  pembiayaan  yang  dilakukan  belum  cukup  baik.  Buana  Finance memberikan  pembiayaan  dengan  mengedepankan  prinsip  5C  yang  meliputi  Character,  Capacit y, Capital,  Condition,  dan  Collateral.  Cara  pencegahan  dan  penanggulangan  kredit  macet  dilakukan dalam  dua  tahap  tindak  lanjut  yaitu  tahap  pertama  dengan  menerapkan  Preventive  Control  of Financing  yaitu  dengan  melakukan  analisa  pembiayaan,  penetapan  batas  maksimal  pemberian pembiayaan dan monitoring. Kedua dilakukan dengan Repressive Control  of Financing yaitu dengan melihat  penyebab  dari  pembiayaan  bermasalah/kredit  macet  baik  dari  PT.  Buana  Finance  cabang Denpasar.
Kata Kunci : Implementasi, Kredit, Prinsip Kehati-hatian

## Abstract
Indonesia  is  a  developing  country  whose  economic  development  is  very  diverse.  All  types  of businesses  are  always  bound  by  government  regulations.  People  cannot  act  arbitrarily  and  must follow the prevailing norms. The government in an effort to evenly distribute the welfare of its people creates a forum for community associations to process their funds or borrow funds to open businesses. This  study aimed to explain the precautionary  principle in preventing bad loans and  reveal  way s  to prevent  and  overcome  bad  loans.  This  study  was  designed  using  empirical  research  by  reviewing, searching,  and  sorting  data  from  various  legal  books  and  based  on  the  law  as  the  basis  of  this research. The data used were primary data and secondary data.  The results of the study revealed that the precautionary principle in financing was not good enough. Buana Finance provides financing by prioritizing the 5C principles which include Character, Capacity, Capital, Condition, and Collateral. The  way  to prevent  and overcome bad  loans is  carried out in two follow-up  stages,  namely the first stage  by  implementing  Preventive  Control  Of  Financing,  namely  by  conducting  financing  analysis, determining  the  maximum  limit  for  providing  financing,  and  monitoring.  The  se cond  is  done  with Repressive Control Of Financing, namely by looking at the causes of non -performing financing / bad loans from PT. Buana Finance Denpasar branch.
Keywords: Implementation, Credit, Prudential Principle

## I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di Asea dan penduduknya bersebaran di berbagai pulau, tentu ini memiliki berbagai latar belakang dan keadaan tubuh yang berbeda - beda.  Undang-undang  Dasar  dan  pancasila  menjadi  dasar  Negara  Indonesia.  Semua  warga negara  wajib mengikui  segala peraturan yang  ada  tanpa pilh bulu .  Sebagai  negara  yang taat aturan hukum tingkah laku dan gerak-gerik manusia menjadi terbatas, boleh melakukan suatu kegiatan namun bersifat positif artinya tidak menimbulkan suatu yang dapat memba hayakan
lingkungan  sekitarnya  dan  melukai  seseorang .  Tujuan  diberlakukannya  peraturan  di  Negara Indonesia untuk menciptakan kemakmuran  keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang yang berada di Indonesia tidak terkecuali wisatawan yang berkunjung juga  harus mengikuti aturan yang berlaku demi menjaga keharmonisan yang ada (Riskiyono, 2015) .
Masuknya  wisatawan  asing  membuat  perubahan  yang  signifikan  bagi  masyarakat mulai dari perubahan pola pikir sampai gaya hidup yang kebarat-baratan menyebabkan terjadi konflik  di  masyarakat  yang  menunjukan  betapa  cepatnya  Indonesia  mengikuti  perubahan zaman.  Berbicara  mengenai  moderenisasi  dan  globalisasi  dewasa  ini,  tidak  hanya  terjadi  di daerah  metropolitan  saja  di  Indonesia  tetapi  sudah  masuk  kedaerah  pedesaan,  yang memberikan dampak positif maupun negatif.  Pesatnya perubahan yang terjadi di masyarakat menyebabkan banyak sekali konflik dan kesalahpahaman diantara orang atau kelompok,  ego manusia  yang  tinggi  membuat  perubahan  pola  pikir  yang  ingin  menguasai  apapun  demi keuntungan  pribadi  tanpa  memikirkan  keadaan  sekitar (Jaya  et  al.,  2021) .  Masyarakat  kini lebih mengutamakan kepentingan  pribadi dibandingkan kepentingan negara, perbuatan yang melanggar  aturan  norma  yang  berlaku  terus  dilakukan  demi  kepuasan  ego  menyebabkan banyaknya tindak kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat. Tindakan tersebut tentu tidak dibenarkan,  pemerintah  dengan  tegas  menerapkan  sanksi  bagi  seseorang  yang  melanggar aturan  norma  yang berlaku di  Indonesia tanpa memandang  suku, ras dan budaya baik  warga kecil atau pekerja pemerintahan bisa dihadiahi hukuman bila melakukan pelanggaran norma .
Berkaitan  dengan  perekonomian  saat  ini  Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  akan kekayaan  alamnya  namun  masih  gonjang  janjing  dalam  perekonomiannya.  Pendapatan masyarakat  di  Indonesia  sangat  jauh  berbeda  dibanding  negara -negara  lainnya,  pendapatan terbesar  negara didapat  melalui  sektor pariwisata dimana menjadi daya  terik  tersendiri bagi para  wisatawan  yang  hadir  dan  berkunjung  ke  Indonesia.  Terdiri  dari  berbagai  pulau  yang masyarakatnya  berjumlah  jutaan  jiwa  ditiap  tiap  wilayah  membuat  angka  kemiskinan  kian meningkat.  PT.  Buana  Finance  hadir  dengan  solusi  memberikan  pinjaman  dengan  bunga rendah dan angsuran yang terjangkau dengan jaminan yang diberikan sebagai pegangan pihak finance  guna  mencegah  terjadinya  wanprestasi  dikemudian  hari.  Semakin  besar  pinjaman semakin  besar  juga  jaminan  yang  harus  disediakan  oleh  masyarakat  ditambah  pengecekan kemampuan terlebih dahulu oleh pihak finance agar memastikan seorang yang meminjam dan bisa  membayar  setiap  bulannya.  Setelah  dilakukan  pengecekan  maka  dana  pinjaman  akan ditentukan oleh direktur yang memberikan pinjaman di Buana Finance apakah layak tidaknya seorang  diberi  pinjaman.  Tidak  semua  orang  dapat  meminjam  terkecuali  sudah  pernah melakukan pinjaman sebelumnya karena telah memiliki data pinjman yang bersih dan Buana Finance  mengutamakan  pihak  yang  meminjam  hanya  untuk  keperluan  usaha  bukan  untuk keperluan yang lain yang nantinya beresiko menyebabkan terjadinya wanprestasi.
PT. Buana Finance juga memiliki fungsi yang sama seperti lembaga perbankan yaitu untuk  menghimpun  dana  dan  menyal urkan  kembali  kepada  anggota.  Sebagai  organ  social maka  koperasi  perlu  mengutamakan  dimensi  kehidupan  social  yaitu  peningkatan  kualitas kehidupan  masyarakat.  Lembaga  keuangan  dalam  pemberian  simpan  pinjam  menekankan pada  bidang  permodalan  untuk  mewujudkan  tujuan  dari  koperasi  tersebut  maka  masyarakat wajib bekerjasama karena kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Kerja  sama tersebut  dilakukan  dengan  meminjam  modal  kepada  masyarakat  yang  membutuhkannya. Dalam memberikan pinjaman harus dilakukan  dengan perjanjian kredit yang disepakati oleh peminjam.  Dengan  adanya  perjanjian  kredit  ini  di  satu  pihak,  peminjam  memperoleh  kredit tersebut dengan  harapan  agar  usaha  yang dilakukan dapat berkembang dan dapat memenuhi kebutuhannya  yang  lain (Asmawati,  2015) .  Sedangkan  pada  pihak  Buana  Finance memperoleh  keuntungan  dari  pemungutan  bunga  kredit.  Disamping  itu  untuk  menjamin pelunasan  utangnya  dalam  perjanjian  kredit  tersebut,  pihak  peminjam  diharuskan memberikan  jaminan  kepada  pihak  Buana  Finance  sebagai  pelunasan  utang  apabila  si peminjam suatu saat tidak bias melunasi p injamannya. Jadi sudah seharusnya apabila masing- masing pihak dalam  suatu perjanjian  yang  telah diadakan  harus melaksanakan  isi perjanjian yang  telah  disepakati.Setiap  pihak  yang  melakukan  perjanjian  harus  memiliki  etikad  baik
yaitu mematuhi setiap isi perjanjian dan tidak melakukan wanprestasi yang berakibat batalnya suatu perjanjian
Dalam perekonomian Indonesia, Negara sebagai wadah dari rakyat u ntuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di era sekarang uang menjadi yang utama bisa dikatakan dengan uang seseorang  dapat  memiliki  apapun.  Percaya  tidak  percaya  Indonesia  dapat  bertahan  karena pajak yang dihasilkan dari setiap penghasilan masyarakat serta  meningkatkan perekonomian dari masyarakat dan nasional. Semakin padatnya penduduk maka semakin banyak orang yang memerlukan  uang  demi  bertahan  hidup.  Koperasi  merupakan  solusi  pemerintah  dalam menekan  angka  kemiskinan  namun  demi  bisa  mendapatkan  modal  usa ha  harus  mengisi formulir  serta  mengikuti  syarat  dan  ketentuan.  Lembaga  keuangan  merupakan  alternatif terbaik  saat  ini  bagi  masyarakat  yang  ingin  mengembangkan  usaha  demi  meningkatkan sumber pendapatnya namun demi mendapatkan pinjaman diperlukan beberapa s yarat seperti jaminan  yang  setara dengan  modal  yang ingin dipinjam  serta  ketentuan bunga  yang berlaku disetiap  koperasi  berbeda-beda  tergantung  besar  dana  pinjaman (Rochaida,  2016) .  Sasaran lembaga ialah masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, biasanya jika ada masyarakat ekonomi  menengah  keatas  akan  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  baru  diputuskan  apakah mendapat pinjaman dana atau tidak namun bagi masyarakat ekonomi menengah kebawah akan dipermudah dalam proses peminjaman dana.
Permasalahan yang timbul kemudian adalah di satu pihak, apabila setelah melakukan pelelangan atau  penjualan  benda  jaminan  milik  debitur  bersama-sama  dengan  pihak  Buana  Finance  ternyata jaminan  yang  dibayarkan  oleh  debitur  masih  bernilai  kurang  atau  jaminan  tersebut  tidak  dapat mencukupi  pelunasan  utang  kreditur.  Sedangkan  di  pihak  lain  harus  menuntut  pemenuhan  prestasi berupa  pelunasan  utang  dari  pihak  debitur  yang  juga  merupakan  anggota  koperasi.  Terkait  dengan masalah tidak mencukupinya hasil eksekusi benda jaminan kredit untuk pelunasan utang debitur kepada pihak  Buana  Finance,  maka  berdasarkan  pemaparan  latar  belakang  masalah  dapat  diteliti  lebih  jauh mengenai penyelesaian yang dilakukan oleh  pihak koperasi dalam menuntut pelunasan utang debitur jika eksekusi benda jaminan kredit milik debitur ternyata tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya.
Pada  setiap  perjanjian  masing-masing  pihak  diwajibkan  untuk  memenuhi  apa  yang menjadi  isi  dari  perjanjian  atau  dapat  dikatakan  bahwa  masing -masing  pihak  wajib  untuk memenuhi  prestasinya,  perjanjian  kredit  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak yang  membuat  perjanjian  kredit (Respationo,  2013) .  Sehingga  dalam  pelaksanaannya perjanjian kredit juga dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak kreditur dan debitur yang menyepakatinya (Kambey, 2017) . Selanjutnay Perbuatan seseorang yang melakukan sesuatu yang  merugikan  orang  lain  misalnya  penyiksaan,  pelecehan,  pembunuhan  sampai mengakibatkan  kematian  diharuskan  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  karena  siapa yang  menanam dia  yang memetik (Manggala  et  al., 2021) . Dari beberapa  temuan penelitian terdahulu,  mak  peneliti  melakukan  penelitian  yang  berfokus  pana  kajian  tentang  prinsip kehati-hatian dalam mencegah terjadinya kredit macet serta mengungkapkan cara pencegahan dan mengatasi kredit macet.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  didesain  dengan  penelitian  empiris.  Penelitian  empiris  dilakukan  dengan  mencari  data langsung  kelapangan  dan  melalui  buku  ilmu  hukun  dan  menghubungkan  dengan  permasalahan  yang diangkat  kemudian mengkaitkan dengan  Perundang-undangan yang berlaku saat ini (Waluyo, 1996). Peneliti mengkaitkan dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari Undang-undang dasar. Pendekatan penelitian dengan cara mengkaji, mencari dan memilah data dari berbagai bukum hukum dan  berpatokan  pada  Undang-undang  sebagai  dasar.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan sekunder yaitu data yang berasal dari beberapa UU yang terkait  berbagai referensi buku hukum yang terkait dan menghasilkan skripsi yang tidak melenceng dari hukum positif (Ahmad, 2008) . Selanjutnya seteleh  semua  data  penelitian  terkumpul  maka  datavtersebut  dianalisis  melalui  analisis  kualitatif deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian demi Mencegah Terjadinya Kredit Macet
Sudah  diketahui  banyak  orang  bila  seseorang  ingin  meminjam  modal  usaha  harus  ada  jaminan  yang harga  jualnya  sesuai  modal  yang  dipinjam,  kegiatan  ini  dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  keuangan kepada  nasabah  atau  anggota  mereka  golongan  ekonomi  menengah  kebawah.  Tidak  semudah  yang terlihat sebelum melakukan pinjaman harus mengisi formulir serta mengajak salah satu sanak saudara sebagai  saksi  telah  dilakukannya  perjanjian  pinjam  dana  antara  nasabah  dengan  pihak  lembaga keuangan.  PT.  Buana  Finance  cabang  denpasar  dalam  melakukan  suatu  perjanjian  para  pihak  harus sepakat  mengenai  isi  perjanjian,  para  pihak  yang  bersangkutan  secara  bersama-sama  terlebih  dahulu mendiskusikan isi perjanjian agar tidak ada pihak tidak menyukai perjanjian.
Tujuan  perjanjian  sendiri  mempermudah  para  pihak  untuk  saling  mendapatkan  hak  tanpa melupakan  kewajiban,  hal  itu  selalu  ada  diperjanjian.  Para  pihak  harus  memahami  dasar  perjanjian seperti  arti  kata  sepakat,  kewajiban  dulu  lalu  mendapatkan  hak,  sanksi  bagi  pihak  yang  terbukti melakukan wanprestasi serta harus berisi kuasa hukum, nantinya kuasa hukum yang mengarahkan para pihak  menyelesaikan  perkara  akibat  wanprestasi  salah  satu  pihak.  Isi  perjanjian  kredit  tersebut  dari pihak debitur sudah harus mengerti akan isi perjanjian kredit tersebut, karena dalam perjanjian tersebut, debitur yang tidak melunasi utangnya sudah menyadari bahwa barang berharganya, baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan menjadi jaminan dan bank akan menyita benda atau harta kekayaan milik debitur tersebut untuk menutupi kekurangan pelunasan utang debitur. Sesuai perjanjian kredit tersebut, maka pihak bank dapat menyita  benda-benda  atau  harta  kekayaan  milik  debitur  melalui  penetapan  pengadilan.  Kemudian diajukan permohonan kepada kantor Lelang Negara untuk mengambil harta kekayaan debitur yang lain untuk melunasi hutang-hutang debitur.
Sebuah perjanjian yang memasukan kuasa hukum untuk mengamankan aset masing-masing jika suatu  hari  terjadi  wanprestasi  tugas  kuasa  hukum  memberi  pilihan  penyelesaian  sengketa  mulai  dari memakan  waktu  dan  tenaga  yang  banyak  sampai  penyelesaian  alternatif  atau  yang  lagi  buming belakangan  tahun  ini.  Menurut Atmadja  &  Budiartha,  (2018) Dua  cara  penyelesian  sengketa  yaitu litigasi dan non litigasi, keduanya memiliki aturan ketentuan berbeda. Mulai dari jalur litigasi, setiap pihak merasa dirugikan mengajukan gugatan melalui pengadilan, mempercayakan putusan dan  aturan main oleh hakim ketua. Biasanya  setiap orang yang melakukan litigasi  sudah  tidak menemukan titik terang dari negosiasi dari penyelesaian secara non litigasi. Aturan waktu serta pemanggilan beberapa orang  yang  menjadi  saksi  membuat  proses  litigasi  berjalan  lambat,  butuh  waktu  beberapa  bulan menyelesaikan  tuntutan  yang  diajukan.  Memilih  jalur  non  litigasi  atau  jalur  singkat  penyelesaian masalah sangat tepat karena proses tidak membutuhkan waktu lama seperti jalur litigasi (Hermansyah, 2014) . Cara penyelesaiannya cukup mudah yaitu kedua belah pihak melakukan negosiasi atau mencari jalan tengah agar perjanjian kembali berlanjut dan selesai sesuai isi perjanjian yang sudah  disepakati bersama. Secara meluas penyelesaian sengketa non litigasi dapat dilakukan efisien waktu dan dana tidak begitu besar yaitu :
1. Penjadwalan  kembali  ( reschduling ),  yaitu  proses  yang  dilakukan  antara  kedua  belah  pihak dengan  cara  mengganti  cara  pembiayaan  bisa  dilakukan  semisal  penggantian  jangka  waktu pembayaran  dan  meminta  tempo  semua  dilakukan  demi  melancarkan  pembayaran  yang sebelumnya  tertunggak  agar  sesuai  dengan  keinginan  kedua  belah  pihak  yang  melakukan perjanjian dan lancarnya kegiatan di finance.
2. Persyaratan  kembali  ( reconditioning ),  yaitu  proses  pengkajian  ulang  pembayaran  yang  sudah dilakukan  mencari  letak  kejanggalan  yang  menyebabkan  penunggakan  pembayaran  ditambah mengetahui  kemampuan  peminjam  dana  dalam  membayar  angsuran  guna  memungkinkan dilanjutkannya pembayaran sampai lunasnya angsuran sesuai dengan perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak.
3. Penataan  kembali  ( restructuring ),  yaitu  proses  memulai  lagi  dari  awal  seperti  saat  melakukan pinjaman  yang  ada  dikurangi  dengan  pembayaran  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  biasanya penataan kembali dilakukan oleh pihak finance dengan perusahaan bukan perorangan jadi jelas dana yang didapat sehingga memungkinkan dibuatnya perjanjian ulang dengan kesepakatan yang berbeda.
Setiap  permasalah  pasti  ada  jalan  tengah  demi  kebaikan  kedua  pihak,  kebanyakan  pihak  yang mengambil  jalur  non  litigasi  permasalahannya  selesai  dengan  waktu  singkat  namun  tidak  semua penyelesaian  secara  non  litigasi  menemukan  titik  tengah.  Perselisihan  antara  pihak  yang  bersitegang bahwasanya pihaknya benar membuat non litigasi tidak dapat dilakukan maka beralih ke jalur  litigasi (Fuady, 2014) . Persetujuan hakim diperlukan sebelum memulai sidang perkara wanprestasi, menunggu selama seminggu minimal dilanjutkan pemanggilan pihak – pihak terkait dalam perjanjian seperti para pihak, saksi, pegawai koperasi yang menyaksikan perjanjian di buat. Akhir sidang memutus salah satu pihak keluar sebagai pemenang, jika pihak nasabah menang akan menadapatkan ganti rugi dari pihak koperasi, jika pihak koperasi menang dalam persidangan maka berhak melelang jaminan milik nasabah sesuai isi perjanjian serta berhak meminta  ganti rugi apabila hasil jual barang jaminan  nasabah tidak mencukupi hutang nasabah.

## 2. Penyelesaian Kredit Macet pada PT. Buana Finance. TBK
Terjadinya  kesalahan  dalam  memberikan  pinjaman  namun  tidak  memperhitungkan  nilai  tukar  suatu jaminan membuat bank menjadi rugi dan susah menuntut pihak debitur karena kesalahan fatal ada pada bank bukan berarti pihak debitur bisa lepas begitu saja sebagai masyarkat yang taat aturan pihak debitur juga wajib melunasi sisa pembayaran atau wanprestasi dari perjanjian yang disepakati antara pihak bank dan  pihak  debitur  yang  bersifat  mengikat  bagi  kedua  pihak  yang  bersangkutan.  Tidak  terjalin komunikasi yang baik antar pihak bank baik antara atasan dengan staf atau sebaliknya terkait jaminan pinjaman yang diajukan masyarakat terjadinya penurunan nilai saham yang dimiliki bank, bagaimana tidak  seseorang  dapat  dengan  gampang  meminjam  modal  untuk  urusan  tertentu  dengan  jumlah berapapun namun jaminan yang digunakan tidak memiliki nilai sama dengan dana yang dipinjam.
Pemerintah  sebagai  pengamat  keuangan  negara  memberitahukan  kepada  pihak  bank  secara berulang -ulang agar teliti dalam melakukan transaksi terutama dalam bidang keuangan karena sedikit melakukan  kesalahan  akan  berpengaruh  besar  kepada  perusahaan  begitu  sebaliknya  semakin  efisien dalam melakukan suatu pekerjaan hasil yang diperoleh akan dinikmani seluruh penghuni perusahaan tanpa  kecuali.  PT.  Bank  Buana  Finance  cabang  denpasar  menjadi  contoh  kesalah  kecil  yang  dibuat tanpa disadari secara terus menerus melakukan pemberian pinjaman tanpa memikirkan nilai dari suatu jaminan yang digunakan debitur membuat kewalahan pihak buana finance dalam upaya mengembalikan dana  yang  dipinjam  debitur  tanpa  terjadi  kerugian.  Setelah  dilakukannya  prosedur  penanganan pembiayaan bermasalah oleh pihak PT. Buana Finance cabang Denpasar. Pembiayaan bermasalah atau kredit macet tersebut dapat di selesaikan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat di ketahui bahwa penerpan prinsip kehati-hatian dalam mencegah dan mengatasi pembiayan bermasalah pada PT. Buana Finance telah dilakukan dengan baik. Yaitu melakukan identifikasi masalah yang dihadapi oleh nasabah  dengan  melakukan  tindakan Recheduling,  Reconditioning,  Restructuring dan  melakukan menyita barang jaminan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  hasil  analisis  data,  diketahui  bahwa  PT.  Buana  Finance  cabang  Denpasar  dalam menerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan yang telah dilakukan belum cukup baik, pihak Buana Finance memberikan pembiayaan dengan menekankan prinsip 5C yang meliputi Character , Capacity,  Capital,  Condition dan Colleteral .  Namun  lebih  mengutamkan  pada aspek  analisis Character (karakter) ,  Capacity (kemampuan), dan  Colleteral (jaminan ) .  Hal yang paling penting dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah atau calon nasabah adalah colleteral (jaminan). prinsip 5C belum sepenuhnya dapat mencegah pembiayaan bermasalah karena  kurang  berhati-hatinya Account  office (AO)  dalam  menganalisis  pembiayaan. Mencegah  kredit  yang  macet  dengan  menerapkan Preventive  Control Of  Financing yaitu dengan  cara  melakukan  analis  pembiayaan,  m enetapkan  batas  maksimum  pemberian pembiayaan  dan  melakukan  pemantauan,  kedua  dengan Repressive  Control  Of  Financing , yakni  dengan  melihat  penyebab  pembiayaan  bermasalah/kredit  macet  baik  dari  intrent  PT. Buana Finance cabang Denpasar.

## 2. Saran
Dari  simpulan  penelitian  di  atas,  adapun  saran  dari  peneliti  yaitu  diharapkan  kepada   PT. Buana  Finance  cabang  Denpasar  lebih  teliti  saat  melakukan  serangkaian  prosedur  terhadap nasabah terkait prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh PBRS untuk megatasi kredi t macet. Account Officer (AO) lebih memperhatikan perkembangan kondisi nasabah pembiayaan, baik dari lingkungan pribadi maupun lingkungan usahanya dengan memonitoring atau melakukan pembinaan  Pihak  PT.  Buana  Finance  cabang  Denpasar  bisa  lebih  tegas  terhada p  nasabah- nasabah yang bermasalah. PT. Buana Finance cabang Denpasar perlu menyediakan SDM yang memadai  untuk  menunjang  kegiatan  operasionalnya  agar  dapat  melakukan  program pendampingan insentif terhadap calon nasabah yang memperoleh pembiayaan sehingga da pat memperkecil risiko yang timbul dari pembiayaan kredit macet tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian Hukum . Pustakasetia.
Asmawati. (2015). Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kartu Kredit Terhadap Para Pihak dalam Perjanjian Jualbeli. Jurnal Ilmu Hukum , 46–64.
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Setara Pres. Malang. Fuady, M. (2014). Konsep Hukum Perdata PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hermansyah. (2014). Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah . Kencana. Jaya, I. W. M., Dewi, A. . S. L., & Widyan, I. M. M. (2021). Akibat Jukum Jual Beli Organ Tubuh Manusia dalam Hukum Positif di Indonesia. Konstruksi Hukum , 2 (3), 661–666. Kambey,  E.  E.  (2017).  Analisis  tentang  Perjanjian  Perkawinan  Ditinjau  dari  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU -XIII/2015. Lex Privatum , 5 (9), 1–14.
Manggala,  I.  G.  F.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Suryani,  L.  P.  (2021).  Tinjauan  Yuridis  Tindak Pidana Kebiri dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstruksi Hukum , 2 (1), 46– 51.
Respationo, H. M. S. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Demokrasi Electoral. Jurnal Magister Hukum , 42 (3), 355–361 .
Riskiyono, J. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang -undangan untuk Mewujudkan Kesejahteraan. Aspirasi , 6 (2), 160–176.
Rochaida,  E.  (2016).  Dampak  Pertumbuhan  Penduduk  Terhadap  Pertumbuhan. Forum Ekonomi , 18 (1), 14–24.
Waluyo, B. (1996). Penelitian Hukum Praktek . Sinar Grafika .