## ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBATALAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2018
Wan Gun Tomo 1 , Fadli Andi Natsif 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
w.wanguntomo@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hukum  hakim  di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dalam  menerbitkan keputusan  yang  memerintahkan kepada  KPU  Kota  Makassar  untuk  membatalkan  pencalonan  salah  satu  calon  Walikota  dan  Wakil  Walikota Makassar  pada  Pilkada  2018.  Selanjutnya,  penulis  juga  ingin  mengetahui  bagaimana  implikasi  setelah dilaksanakannya  putusan  dari  hakim  di  PTTUN  Makassar  tersebut.  Hasil  penilitian  ini  menunjukkan  bahwa, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar No: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Makassar pada Pilkada 2018  terdapat cacat hukum dan telah merugikan Penggugat sebagai salah satu dari dua pasangan calon. Majelis Hakim di PTTUN Makassar dalam putusannya  yang  membatalkan  SK  KPU  tersebut  dengan  pertimbangan  bahwa  calon  perseorangan  petahana terbukti  menggunakan  kewenangan,  program,  dan  kegiatan  yang  menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu pasangan calon sebagaimana yang “ dilarang ” dalam UU Pilkada Tahun 2016, sehingga Surat Keputusan tersebut secara  substansial  telah  bertentangan  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Terhadap  implikasi dari  pelaksanaan  Putusan  PTTUN  Makassar  tersebut,  maka    Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Makassar mengeluarkan  Surat  Keputusan  baru  tentang  Penetapan  pasangan  Calon  yang  memenuhi  syarat  dan  hanya mengesahkan satu pasangan calon tunggal.

## Kata Kunci: Putusan Hakim, Pertimbangan Hukum, Pilkada, Implikasi Putusan

## Abstract
The  reseacrh  aims to determine what  is the  basis  of the  legal consederation of the  judges  at Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar in issuing a decision that ordered to the KPU of Makassar City to cancel the nomination of one of the mayor and vice mayor of Makassar in Pilkada 2018. Furthermore, the author also wants to know how the implications after the implementation of the PTTUN Makassar court judgement. The result  of  this  study  showed  that,  the  decision  of  the  Makassar  General  Election  Commission  (KPU)  No: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 about the determination of the candidate for the mayor and vice mayor of Makassar in the Pilkada 2018 there is legal defect and has been detrimental to the plaintiff as one of the two  candidates.  Penal  of  judges  at  PTTUN    Makassar  in  its  judgement  who  cancel  the  KPU  Decree  in consederation that prospective individual incumbent candidate has been proved to use the authority, program, and activitie that benefit and harm one of the candidates as “forbidden” in the UU Pilkada 2016, so that the decree is substantially contrary to the provisions of the prevailing legislation. About the implications of the implementation of Makassar’s PTTUN  judgement, the Makassar  General Election Commission  issued a  new decree about the determination of the eligible candidate and only authorized one candidate.
Keywords: Judgement, Legal Considerations, Pilkada, The Ruling Implications

## PENDAHULUAN
Sebagai  sebuah  negara  demokrasi,  Indonesia  secara  filosofis  adalah  negara  yang berlandaskan atas dasar hukum atau biasa disebut rechstate . Hal ini secara tegas tertera pada salah  satu  pasal  di  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  berbunyi  “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 1 Berdasarkan ketentuan rumusan pasal tersebut yang mana terdapat kedalam bagian UUD Tahun 1945, berarti negara Indonesia secara tegas mentasbihkan diri sebagai suatu negara hukum. Indonesia sebagai suatu negara yang berpegang pada prinsip rule  of  law bertujuan  untuk  menyelenggarakan  kepatuhan  terhadap  ketertiban  hukum, menciptakan kesejahteraan rakyatnya serta membentuk suatu kelompok masyarakat yang adil dan makmur. Sebagaimana kita ketahui rakyat diakui sebagai salah satu bagian yang terpenting dalam berdirinya suatu negara.
Negara  tidak  akan  berdiri  kokoh  tanpa  adanya  rakyat  yang  menjadi  salah  satu  syarat berdirinya suatu negara. Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Melaksanakan kedaulatan bagi, rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijakan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. 2
Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi konstitusional, dalam rangka untuk membatasi kekuasan pemerintah, maka undang-undang dasar diberikan fungsi khusus agar para penyelenggara  kekuasaan  tidak  bertindang  semena-mena  terhadap  rakyat.  Dengan  demikian diharapkan  akan  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  warga  negara.  Sehubungan dengan itu maka hak-hak warga negara untuk mendapatkan kesempatan memilih pemimpinnya adalah  melalui  pemilu. 3 Implementasi  nyata  dalam  pelaksanaan  pemilu  dapat  kita  temukan kepada pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum pertama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia  diadakan pada tahun 1955, yang mana ketika  itu Republik Indonesia baru merdeka selama 10 tahun.
Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan langsung kepala daerah oleh masyarakat, yang merupakan  sebuah  bentuk  manifestasi  dari  sistem  demokrasi.  Sebelum  tahun  2005,  Dewan
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 , bab I, pasal 3.
2 Sugianto, Ilmu Negara Sebuah Kajian dalam Perspektif Teori Kenegaraan di Indonesia , (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h.127.
3 Rosmawaty  Sidauruk, Analisis  Pembiayaan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak ,  (Tanggerang: Indocamp, 2018),h.10.
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  lah  yang  memiliki  hak  untuk  memilih  seorang  kepala daerah.
Pelaksanaan  pemilihan  secara  langsung  diharapkan  agar  masyarakat  dapat  memilih pemimpinnya  sesuai  dengan  hati  nurani  sehingga  pemimpin  yang  dipilih  bisa  bersikap  adil sesuai dengan kehendak rakyat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur’an Surah An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi 4 :
اوُّدَؤُت  ْنَا ْمُك ُرُمْأَي َهّٰللا َّنِا
ۗ ِلْدَعْلاِب ا ْوُمُكْحَت  ْنَا  ِساَّنلا َنْيَب ْمُتْمَكَح اَذِا َو ۙاَهِلْهَا ىٰٰٓلِا ِتٰن ٰمَ ْلْا
ارْي ِصَب ۢاًعْيِمَس َناَك َهّٰللا َّنِا ۗ  ٖهِب ْمُكُظِعَي اَّمِعِن َهّٰللا َّنِا
Terjemahan:
“Sungguh,  Allah  menyuruhmu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya  dengan  adil.  Sungguh,  Allah  sebaik-baik  yang  memberi  pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”
Implementasi  pemilihan  kepala  daerah  pada  tahun  2015  menarik  untuk  dikaji  sebagai gelombang  awal  dalam  desain  pemilihan  kepala  daerah  serentak  yang  akan  dilakukan selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  Tentang  pilkada,  ada  beberapa  hal  yang melatarbelakangi pelaksanaan dan mekanisme yang berlaku pada tahun 2015 berbeda dengan periode sebelumnya, termasuk isu-isu yang menyangkut calon tunggal dimana hanya ada satu kandidat calon kepala daerah, yang ikut meramaikan kompetisi pilkada. Sementara itu calon tunggal  tidak  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Pilkada  karena didalam  undang-undang  tersebut  minimal  diikuti  oleh  dua  pasangan  calon.  Hal  tersebut dimungkinkan  karena  kurangnya  kandidat  dengan  potensi  kuat  untuk  bersaing  dengan  calon tunggal,  adanya  kekosongan  hukum  “ rechtvacum ”  dengan  regulasi  yang  lemah  mengenai pilkada  yang  diikuti  oleh  satu  calon,  kemudian  mengakibatkan  tertundanya  rencana pelaksanaan  pilkada.  Partai  politik  dan  koalisi  parpol  enggan  untuk  mengusulkan  pasangan calon  dengan  maksud  agar  Pilkada  di  daerah  tertentu  bisa  tertunda  ke  pilkada  serentak selanjutnya,  karena  mereka  menganggap  hal  tersebut  hanya  akan  menghabiskan  berbagai macam  sumber  daya  seperti,  biaya,  energi,  waktu,  dan  lain-lain.  Begitu  sulit  dan  rumitnya pemenuhan  persyaratan  bagi  calon  perseorangan  atau  independent  pada  pemilihan  kepala daerah  mengakibatkan  berkurangnya  harapan  untuk  tercapainya  keinginan  yaitu  setidaknya
4 https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58
terdapat  lebih  dari  satu  pasangan  calon.  Hal  tersebut  juga  dianggap  menghambat  proses demokrasi di daerah tertentu.
Melihat  potensi  akan  tercederainya  sebuah  proses  demokrasi,  diakibatkan  karena  tidak diaturnya calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dan juga merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan juga sebagai bentuk patuh dalam menjalankan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015. 5
Dalam  prosesnya,  meskipun  peraturan  tentang  pemilihan  kepala  daerah  telah  beberapa kali  berganti-ganti,  dan  mengalami  penyempurnaan, tetap  saja  sering  terjadi  sengketa antara calon peserta pilkada, entah itu sengketa dalam hal hasil pemilihan maupun terhadap sengketa administrasi pilkada.
Sengketa administrasi pilkada ini sendiri terjadi di salah satu daerah di Sulawesi Selatan, tepatnya  pada  kontestasi  pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  di  Makassar  yang  dimana terdapat ketegangan antara dua pasangan calon wali kota yang merupakan peristiwa baru yang terjadi dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia, yang di mana pasangan  Munafri Arifuddin - Andi Rachmatika Dewi dan Dani Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari bersitegang, pasalnya  pasangan  Dani  Ramdhan  Pomanto-Indira  Mulyasari  sebagai  pasangan  dari  pihak petahana tetap ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon oleh KPU Kota Makassar, hingga akhirnya  di  gugat  ke  Panwaslu  kota  Makassar  oleh  pasangan  calon  yang  lain  sebab  diduga melakukan  pelanggaran  yang  bertentangan  dengan  pasal  71  ayat  3  Undang-Undang  No.  10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang melarang pihak pasangan petahana untuk menyelenggarakan program atau kegiatan  dalam kurung waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. Setelah melalui proses penyelesaian sengketa di panwaslu, keluarlah putusan panwaslu tersebut yang  bagi pihak penggugat dirasa dirugikan kepentingannya sehingga para pihak penggugat kembali  mengajukan  gugatannya,  tapi  kali  ini  ke  PTTUN  Kota  Makassar  dengan  objek sengketa  surat  keputusan  KPU  tentang  pentapan  pasangan  calon,  sehingga  menghasilkan sebuah putusan Hakim.
5 Achmaduddin Rajab, Jurnal Putusan MK No. 54/PUU-XIV/2016 dan Implikasi di dalam PILKADA , Rechts vinding, 2017.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian Kualitatif, yang dimana penelitian dalam jenis  ini  merupakan  bentuk  penelitian  yang  bersifat  “ Field Research/Penelitian  Lapangan” , dengan pendekatan studi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus “ case approval ” yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan kasus sendiri mengkaji dasar- dasar atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan sebuah putusan yang berketetapan hukum tetap. Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan PTTUN Makassar yang membatalkan pencalonan calon walikota dan wakil walikota Makassar pada kontestasi PILKADA 2018. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk mengetahui  tentang  bagaimana  implikasi putusan  hakim  PTTUN  Makassar  setelah  memiliki kekuatan  hukum  tetap.  Adapun  sumber-sumber  data  yang  digunakan  penulis  adalah  sumber data  primer  yang  berupa  wawancara  dan  sumber  data  sekunder  yang  berupa  data  yang didapatkan  setelah  memperoleh  data  primer.  Adapun  definisi  dari  data  sekunder  menurut Jonaedi Efendi “data yang terdiri dari berbagai buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh de heersende leer , jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum  yang  berupa  putusan  pengadilan, yurisprudensi,  dan  hasil-hasil  symposium  mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.”

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Posisi Kasus
1. Pihak-Pihak yang berperkara dan Objek Gugatan
Pihak-pihak  yang berperkara dalam kasus ini adalah MUNAFRI  ARIFUDDIN,  S.H., Warga  Negara  Indonesia,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,  bertempat  tinggal  di  Jalan  Khairil Anwar Nomor 4, RT 002 RW 003, Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dan drg. A. RACHMATIKA DEWI YUSTITIA IQBAL, Warga Negara Indonesia, pekerjaan  Mantan  Anggota  DPRD  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  bertempat  tinggal  di  Jalan Domba, Lr. 21 A, Nomor 6, RT 001 RW 007 Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar,  yang  sebagai  pihak  Penggugat.  Adapun  pihak  yang  tergugat  dengan  identitas KETUA  KOMISI  PEMILIHAN  UMUM  KOTA  MAKASSAR,  berkedudukan  di  Jalan Perumnas  Raya  Nomor  2  A,  Antang,  Kelurahan  Bangkala,  Kecamatan  Manggala,  Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Objek  gugatan  dalam  perkara  ini  adalah  Surat  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum Kota  Makassar  Nomor:  35/P.KWK/HK.03.  1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018  tentang  Penetapan
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018.
Berawal  dari  terbitnya  Surat  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Makassar Nomor:  35/P.KWK/HK.03.  1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018  yang  menetapkan  Ir.  Mohammad Ramdhan  Pomanto  dan  Indira  Mulyasari  Paramastuti  Ilham  sebagai  salah  Pasangan  Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018,  yang  kemudian  penggugat  berkeberatan  atas  Surat  Keputusan  tersebut,  karena  Ir. Mohammad  Ramdhan  Pomanto  merupakan  Walikota  Makassar  atau  Petahana  dan  telah menggunakan  kewenangannya,  program  dan  kegiatan  pemerintah  Kota  Makassar  dalam rentang  6  (Enam)  bulan  sebelum  tanggal  penetapan  pasangan  calon  yang  menguntungkan dirinya  dan  merugikan  Penggugat  sebagaimana  dilarang  oleh  ketentuan  Pasal  71  ayat  3  UU Nomor 10 Tahun 2016 jo Pasal 89 ayat PKPU No.15 Tahun 2017.
Berdasarkan pasal 154 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 5 Ayat 1 Perma No. 11 tahun 2016 yang berbunyi; “ Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilihan ke Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  dilakukan  setelah  seluruh  upaya  administratif  di Bawaslu  Provinsi  dan/atau  Panwas  Kabupaten/Kota  telah  dilakukan ”.  Bahwa  upaya administratif tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 Ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 telah dilakukan oleh penggugat dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Makassar  tahun  2018  ke  panwaslu  Kota  Makassar dengan  Nomor  Register  001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018  dan  telah  di  Putus  oleh  majelis musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 pada tanggal 26  Februari 2018. Putusan dari Panwaslu tersebut menyatakan Penggugat tidak  mempunyai  kedudukan  hukum  ( legal  standing )  untuk  mengajukan  permohonan penyelesaian  sengketa  ke  Panwaslu  Kota  Makassar,  sehingga  pada  putusan  tersebut  Majelis Musyawarah menetapkan ”Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Surat  Keputusan  KPU  Kota  Makassar  Nomor:  35/P.KWK/HK.03.  1-Kpt/7371/KPU- Kot/II/2018  dan  Berita  Acara  Penetapan  Nomor:  167/P.KWK/PI.03-3-BA/7371/KPU- Kot/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018 adalah sah dan mengikat”.

## 2. Intisari Putusan
Dari gugatan penggugat dan jawaban tergugat, Majelis Hakim PTTUN Makassar yang mengadili  perkara  Nomor  6/G/Pilkada/2018/PTTUN  Mks,  pada  tanggal  16  Maret  2018, menetapkan amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan  batal  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Makassar  Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota  Makassar  Nomor:  35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018  Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
4. Memerintahkan  kepada  Tergugat  untuk  menertibkan  Keputusan  tentang  Penetapan Pasangan  Calon  Peserta  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Pada  Pemilihan Walikota  dan  Wakil  Walikota  Makassar  Tahun  2018  yang  memenuhi  syarat,  yaitu Munafri Arifuddin, SH dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;
5. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.  319.000,-  (tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah). 6
B. Pertimbangan
Hakim PTTUN
Makassar pada Perkara
Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks
1. Pertimbangan Fakta-fakta Hukum
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 Ayat (3) juga diatur dalam ketentuan Pasal 89 Ayat (2) PKPU Nomor 15 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa “ Bakal Calon selaku petahan dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan  6  (enam)  bulan  sebelum  tanggal  penetapan  pasangan  calon  sampai  dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih ”.
Menimbang, bahwa ketentuan norma Pasal 71 Ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 89 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2017 tersebut, menurut Ahli Prof. DR. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., bagi KPU atau Panwas ( in casu KPU Kota Makassar atau Panwas Kota Makassar) merupakan norma yang bersifat aktif karena Lembaga tersebut memiliki kewenangan sebagai penyelenggara  pemilihan,  sehingga  keputusan  penetapan  pasangan  calon  petahana  apabila terbukti  melakukan  pelanggaran  menggunakan  kewenangan,  program  dan  kegiatan  yang menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu  pasangan  calon,  keputusan  penetapan  pasangan
6 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Perkara Nomor:
6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks, 16 Maret 2018
calon  petahan  tersebut  dapat  dikenai  sanksi  pembatalan  sebagai  calon  oleh  Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) jo ketentuan Pasal 89 ayat (3).
Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai kaidah norma “ dilarang menggunakan kewenangan,  program  dan  kegiatan ”  dimaksud  yang  jelas  ditujukan  untuk  calon  petahan, tentunya  menurut  hukum  (law  enforcement)  diantaranya  dengan  melakukan  pendekatan pengawasan, sehingga kaidah norma tersebut mempunyai kepastian hukum manakala terjadi pelanggaran hukum, tidak hanya sebagai norma yang diam tanpa arti dan makna.
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 sampai dengan Bukti P-15 merupakan fakta bahwa terkait pembagian Handphone untuk RT/RW sewilayah Kota Makassar yang dilakukan secara terbuka atau yang dapayt diketahui secara umum ( notoire feiten ) oleh masyarakat atau warga  Kota  Makassar  baik  melalui  Media  Cetak  ataupun  percakapan  group,  membuktikan penggunaan  wewenang  Calon  Walikota  Petahana  dengan  kewenangang  yang  ada  padanya secara langsung atau tidak langsung merupakan semacam kegiatan yang sifatnya massal atau mobilisasi  terhadap  perangkat/organ  pemerintahan  maupun  warga  yang  mengarah  pada dukungan  pemilihan,  fakta  ini  rentang  waktunya  antara  sekitar  bulan  Agustus  2017  sampai bulan  Oktober  2017,  yang  waktunya  berdekatan  dengan  waktu  pendaftaran  atau didaftarkan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota ke KPU Kota Makssar.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  yang  diuraikan  dalam  pertimbangan diatas,  telah  terbukti  fakta  hukum  bahwa  Calon  Perseorangan  Petahan  (Ir.  Mohammad Ramdhan Pomanto) telah mengarah melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, dimana ketentuan  kaidah  norma  “dilarang”  ketentuan  peraturan  dimaksud  sifatnya  imperative  yang harus diindahkan dan dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keseluruhan  uraian  pertimbangan  hukum  yang dikemukakan tersebut diatas, telah terdapat kecukupan fakta hukum bahwa Keputusan Tergugat in litis yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2018, Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU- Kot/II/2018  tentang  Penetepan  Pasangan  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil  Walikota  Pada Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Makassar  Tahun  2018  atas  nama  Ir.  Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham, secara substansial terbukti terdapat cacat  hukum,  oleh  karenanya  harus  dibatalkan  dan  gugatan  Penggugat  harus  dinyatakan dikabulkan.

## 2. Analisis Penulis
Pada  dasarnya,  penggugat  mengajukan  gugatannya  ke  Pengadilan  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  1  angka  5  UU  PTUN  adalah  untuk  mendapatkan  putusan.  Sebelum menjatuhkan  putusan,  hakim  melakukan  penelitian  dalam  rangka  menemukan  hukum ( rechtvinding ). 7
Bagi  hakim,  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  yang  penting  bukanlah  hukumnya, karena hakim dianggap tahu hukum ( ius coria novit ), tetapi mengetahui secara objektif fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar putusannya, bukan secara a priori langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya. 8
Pada  prinsipnya  ada  3  (tiga)  alasan  suatu  keputusan  TUN  bisa  dibatalkan  atau dinyatakan tidak sah, yaitu; Cacat subyek, Cacat prosedur, Cacat substansi. Cacat subyek ini menyangkut apakah pejabat yang mengeluarkan keputusan itu, pejabat yang berwenanga atau tidak. Cacat prosedur apakah pengeluaran keputusan tata usaha negara tersebut telah memenuhi prosedur  yang  ditentukan  dalam  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku  atau  tidak.  Cacat substansi  yaitu  apakah  keputusan  TUN  yang  dikeluarkan  bertentangan  atau  tidak  objek  dan materi keputusannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
Terhadap  perkara  yang  menjadi  objek  penelitian  dalam  penulisan  skripsi  ini,  dalam aspek  yuridisnya,  Majelis  Hakim  dalam  menetapkan  putusannya  yang  membatalkan  Surat Keputusan  KPU  Kota  Makassar  Nomor:  35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Walikota  dan  Calon  Wakil  Walikota  Pada  Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, mengacu pada Pasal 71 Ayat (3) Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016.  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  Tergugat  dalam menerbitkan  keputusan  objek  sengketa  yang  meloloskan  Pasangan  Calon  Ir.  Mohammad Ramdhan  Pomanto  dan  Indira  Mulyasari  Paramastuti  Ilham  ini  tidak  bertindak  cermat  dan bersikap  hati-hati,  karena  Ir.  Mohammad  Ramdhan  Pomanto  sebagai  Petahana  yang berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum telah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan pasangan calon dirinya dan merugikan kepentingan pasangan calon lain dalam waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon, sebagaimana yang dilarang
7 Yuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Jakarta, Sinar Grafika, 2015, h.148
8 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2008, h.143
dalam  Pasal  71  Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 juncto Pasal  89  Ayat  (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.
Tergugat yang dalam hal ini adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilihan ( in casu KPU  Kota  Makassar),  sehingga  berdasarkan  kewenangannya  harus  melakukan  penelitian, verifikasi,  klarifikasi  ataupun  pengawasan  dari  aspek  normatif  juridis  maupun  dengan pendekatan  aspek  teoritis,  sehingga  dari  sifat  kewenangannya  dari  segi  hukum “ rechtmatigheidstoetsing ”  dan  dari  segi  kemanfaatan  “ doelmatigheidstoeting ”  yaitu  teknis administratif intern dalam pelaksanaan kewenangannya sendiri “ built in control ” selain bersifat legalitas juga segi penilaian kemanfaatannya.
Sebaliknya,  dari  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  Tergugat,  terbukti  Tergugat  dalam melaksanakan  kewenangannya  sebagai  penyelenggara  pemilihan  tidak  terdapat  fakta  hukum yang mengarah pada adanya tindakan koordinasi, konsultasi kepada Panwas Kota Makassar, mengingat  ketentuan  “ dilarang  menggunakan  kewenangan,  program  dan  kegiatan ”  yang terdapat dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, bukan merupakan bagian dari persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana dirubah dengan Peraturan  KPU  Nomor  15  Tahun  2017,  yang  seharusnya  Tergugat  dalam  menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Petahana ( Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham) dalam pemilihan Walikota Makassar menurut hukum harus  bertindak  cermat  dan  penuh  kehati-hatian  karena  fakta  pelanggaran  norma  yang ditentukan  dalam  pasal  dimaksud,  maka  dilarang  menggunakan  kewenangan,  program,  dan kegiatan,  yang  menguntungkan  Calon  Petahana  dan  sebaliknya  merugikan  kepentingan Pasangan Calon Penggugat telah terbukti secara umum diketahui.

## C. Implikasi  Pelaksanaan  Putusan  PTTUN  Makassar  pada  Perkara  Nomor:

## 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks
Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya bahwa terhadap putusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum, atau dapat juga masih ada upaya hukum, akan tetapi para pihak upaya hukum tersebut tidak ditempuh dan telah lewat tenggang waktu yang ditentukan oleh UU. 9
9 Titik Triwulan T – Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia (Cet-1; Kencana: Jakarta, 2011), h.613.
Dalam melaksanakan putusan Pengadilan dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara, hal yang utama perlu dicermati adalah ketentuan dalam Pasal 97 ayat (8) UU Pengadilan TUN yang menyatakan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan maka putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 10
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks yang membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar  Nomor:  35/P.KWK/HK.03.  1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018  Tentang  Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar  Tahun  2018,  dan  memerintahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Surat  Keputusan Tersebut,  serta  menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  319.000, selain  itu  pengadilan  juga  mewajibkan  Tergugat  untuk  menerbitkan  Keputusan  tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu dalam hal ini adalah Penggugat.
Pada  putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara    Perkara  Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN  Mks  belum  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  oleh  karena  itu sesudah putusan ini diucapkan oleh Majelis Hakim Pada Tanggal 21 Maret 2018 dan dihadiri oleh  Tergugat,  kemudian  Tergugat  mengajukan  permohonan  Kasasi  ke  Mahkamah  Agung secara lisan pada tanggal 26 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang  memuat  alasan-alasan  yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha Negara Makassar.
Pada intinya, didalam Memori Kasasi  yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon  Kasasi, meminta agar:
- Menerima Permohonan Pemohon Kasasi;
- Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Makassar  Nomor 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN. Mks, tanggal 21 Maret 2018;
- Menyatakan  Gugatan  Penggugat  (Termohon  Kasasi)  tidak  dapat  diterima  atau  Menolak Gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Setelah melalui proses persidangan, Mejelis Hakim di Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini
10 Yuslim, Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Sinar Grafika: Jakarta, 2015), h.160.
tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan/atau  undang-undang,  karenanya  Permohonan  Kasasi tersebut  harus  ditolak,  dan  sebagai  pihak  yang  kalah  Tergugat/Pemohon  Kasasi  dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi.
Dengan  terbitnya  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  250  K/TUN/PILKADA/2018 yang  tidak  membatalkan  Putusan  Pngadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  Makassar  Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PT.TUN.  Mks,  maka  putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara Makassar tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( in kracht ). Oleh karena  Tergugat sebagai pihak yang kalah dan Putusan PTTUN Makassar telah berkuatan hukum tetap, maka Tergugat  dalam  implikasinya  harus  dan  telah  melaksankan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Tata Usaha Negara Makassar tersebut, dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar  Nomor:  35/P.KWK/HK.03.  1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018  yang  bertanggal  12 Februari  2018,  dan  membayar  biaya  perkara  di  PTTUN,  serta  telah  menerbitkan  Keputusan Tentang  Penatapan  Pasangan  Calon  Peseta  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat yaitu, Munafri Arifuddin, SH dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal.

## KESIMPULAN
Berdasarkan apa yang menjadi hasil penelitian dan uraian pada bab sebelumnya dalam skripsi  ini,  maka  penulis    berkesimpulan  bahwa  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  Majelis Hakim PTTUN Makassar dalam menetapkan putusan yang membatalkan keputusan KPU Kota Makassar  tentang  pencalonan  Petahana  (Ir.  Mohammad  Ramdhan  Pomanto  dan  Indira Mulyasari Paramastuti Ilham) sebagai salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat (3) juncto Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 89 Ayat (2). Hakim dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa keputusan KPU Kota Makassar tersebut telah bertentangan  dengan  ketentuan  Perundang-udangan  yang  berlaku  dan  secara  substansial terdapat  cacat  hukum,  karena  calon  perseorangan  petahana  telah  mengarah  melanggar ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 89 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, yang dimana ketentuan kaidah norma “ dilarang ” dalam ketentuan pasal yang dimaksud harus diindahkan dan dilaksanakan oleh KPU Kota Makassar sebagai  penyelenggara  pemilihan.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim  membatalkan  Keputusan KPU Kota Makassar yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2018, Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1- Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.
Terhadap  Implikasi  Putusan  PTTUN  Makassar,  setelah  dibacakannya  Putusan  perkara Kasasi  di  MA,  maka  secara  otomatis  Putusan  PTTUN  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap,  sehingga  pihak  tergugat  kemudian  mengeluarkan  Surat  Keputusan  KPU  Kota Makassar tentang Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada PILKADA 2018 yang  hanya  mengsahkan  satu  pasangan  calon  tunggal,  yaitu  Munafri  Arifuddin  dan  A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal.

## DAFTAR PUSTAKA
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Harahap,  Zairin. Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negar. Jakarta.  PT.  Rajagrafindo Persada. 2008.
Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M. D., & Umar, K. (2021). The Effect of the Covid- 19  Pandemic  on  the  Crime  of  Theft. International  Journal  of  Criminology  and Sociology , 10 , 305-312.
Sidauruk, Rosmawaty. Analisis Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak . Indocamp. Tanggerang Selatan.2017.
Sugianto. Ilmu  Negara  Sebuah  Kajian  dalam  Perspektif  Teori  Kenegaraan  di  Indonesia . Deepublish. Yogyakarta. 2018.
Titik Triwulan T dan  Ismu Gunadi Widodo. Hukum Tata Usaha Negara Dan  Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia . Kencana. Jakarta. 2011.
Yuslim. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Sinar Grafika. Jakarta. 2015.
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945
https://quran.kemenag.go.id/sura/4/58
Achmaduddin  Rajab,  Jurnal  Putusan  MK  No.  54/PUU-XIV/2016  dan  Implikasi  di  dalam PILKADA, Rechts vinding, 2017
Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Perkara Nomor: 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks.