SENTUHAN ADAT DALAM PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI ACEH (1514-1903)
Khamami Zada
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No 95. Ciputat Tangerang email: khamamizada@gmail.com

## Abstrak:
Artikel ini ingin menguji akar pemberlakuan hukum jinayah (hudud dan kisas) di Aceh pada masa Kerajaan Aceh Darussalam (1496-1903). Terjadi perdebatan, manakah  yang  diberlakukan  di  Aceh:  syariat  Islam  (hudud  dan  kisas)  atau hukum  adat  masyarakat  Aceh.  Pendapat  pertama  menyatakan  bahwa  hukum jinayah  pernah  diberlakukan  pada  beberapa  masa  Sultan  Aceh  dan  pendapat kedua  mengatakan bahwa  hukum jinayah  tidak  diberlakukan  di Aceh,  melain- kan hukum adat yang diberlakukan. Titik singgung pemberlakuan syariat Islam dengan adat di Aceh justru memperlihatkan bahwa pemberlakuan syariat Islam di  Aceh  tidak  murni  sesuai  dengan  ketentuan  syariah,  melainkan  terjadi dinamika sosial, yakni masuknya unsur adat ke dalam pemberlakuan syariah.

## Abstract
This article tends to examine the basis of jinayah (crime) law implementation in Aceh  during  the  Aceh  Darussalam  Kingdom  period  (1496-1903  AD). Qanun Jinayah is  argued  by  the  Acehness,  it  goes  around  that  which  must  be implemented  the shari’a ,  Islamic  law  ( hudûd and qishâsh )  or  customary  law ( hukum adat ) of Aceh society. First side states that jinayah law had ever been valid during the Sultan of Aceh period of time but the second side argues that it was the  customary  law  that  had  been  implemented.  It  indicates  that  in  Aceh  the enforcement  of  Islamic  law  does  not  genuinely  match  the shari’a provision,  in contrast it has been influenced by customary law factor. In brief, there is a social dynamics in the implementation of shari’a .
Kata Kunci :
Syariat Islam, Aceh, adat, hudud, dan kisas

## Pendahuluan
Islam  adalah  agama  sempurna ( kâffah )  yang  melingkupi  seluruh  aspek kehidupan  umat  manusia.  Dalam  kenya- taannya,  kesempurnaan  Islam  ditunjuk- kan dengan diaturnya aspek-aspek strate-
gis  umat.  Tak  heran  jika  syariat  Islam 1 menjadi  norma  yang  harus  diberlakukan
1 Syariat  Islam  adalah  jalan  menuju  Tuhan. Termasuk  di  dalamnya  adalah  aturan-aturan hukum  yang  diwahyukan  dalam  Al-Qur’an, kemudian  yang  terdapat  dalam  Hadits,  dan selanjutnya  tafsir, syarh ,  pendapat,  ijtihad,  fatwa,
di  tengah-tengah  masyarakat  melalui struktur  negara.  Sifat  kesempurnaan Islam inilah yang ikut berkontribusi pada lahirnya  semangat  mengangkat  kembali gagasan al-Islâm  dîn  wa  dawlah (Islam adalah  agama  dan  negara  sekaligus). 2 Argumen  yang  dibangun  adalah  bahwa Nabi Muhammad SAW. sejak di Madinah sudah  menerapkan  kehidupan  politik negara.  Muhammad  SAW.  adalah  pe- mimpin  agama  sekaligus  juga  pemimpin negara.  Sifat  kemenyeluruhan  Islam ( kâffah,  syumûl )  menjadikan  Islam  adalah agama  yang  mencakup  seluruh  kehidu- pan  umat  manusia.  Inilah  yang  disebut sebagai  paham  integralistik  yang  mene- gaskan bahwa agama dan negara bersatu. Agama  memberi  justifikasi  kepada negara.  Sebaliknya,  negara  melindungi agama  dengan  memberlakukan  aturan- aturan syariat.
Pemikiran  ini  sesungguhnya  telah ditemukan  dalam  literatur fiqh  siyâsah klasik,  seperti  al-Mawardi  dalam al- Ahkâm  al-Sulthâniyyah  wa  al-Walâyât  al- Dîniyyah dan Ibn Khaldun dalam Muqad- dimah, yang  memiliki  pandangan  bahwa mengangkat khalifah dalam suatu negara adalah  bertujuan  untuk  menggantikan misi  kenabian  yaitu  melindungi  agama dan  mengatur  dunia. 3 Hal  ini  menun- jukkan  bersatunya  Islam  dengan  negara. Tak  pelak  lagi,  paham  integralistik  ini
dan  keputusan-keputusan.  Lihat  Muhammad Sa’id  Al-Asymâwî, Al-Islâm  al-Siyâsî (Kairo: ‘Arabiyah  li  al-Thibâ’ah  wa  al-Nasyr,  1987),  hlm. 186.
2 Lihat  pula  penjelasan  Dale  F.  Eickelman  dan James  Piscatori, Politik  Muslim:  Wacana  Kekuasaan dan  Hegemoni  dalam  Masyarakat  Muslim, terj.  Endi Haryono  dan  Rahmi  Yunita  (Yogyakarta:  Tiara Wacana, 1998), hlm. 55.
3 Al-Mâwardî, Al-Ahkâm  al-Sulthâniyyah  wa  al- Walâyât  al-Dîniyyah (Iskandariyah:  Dâr  Ibn Khaldûn,  ttp),  hlm.  7  dan  Ibn  Khaldûn, Muqaddimah (Beirut: Dâr al-Fikr, ttp), hlm. 191.
terus  tumbuh  dalam  pemikiran  politik Islam  di  abad  modern  ini,  yang  direpre- sentasikan  oleh  Hassan  al-Banna  dan Sayyid  Quthb  (Ikhwanul  Muslimin, Mesir),  Taqiyuddin  al-Nabhanî  (Hizbut Tahrir,  Lebanon),  Abu  al-A’la  al- Mawdûdi  (Jama’ati  Islami,  Pakistan), Imam  Khoemaini  (Iran), 4 Hasan  Turabi (Sudan), dan lain sebagainya.

## Titik Singgung Syariat dan Adat
Jika  dilihat  dari  sejarah  Kerajaan Aceh  Darussalam  (1514-1903),  terdapat pemberlakuan hukum jinayah yang dipe- ngaruhi  oleh  hukum  adat.  Bukti  dari pemberlakuan  hukum  jinayah  ini  dapat dilihat  dari  Qanun  Meukuta  Alam 5 dan
4 Mujar  Ibnu  Syarif  dan  Khamami  Zada, Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 40
5 Qanun  Meukuta  Alam  yang  dijumpai  penulis adalah naskah kitab Qanun Meukuta Alam dalam Syarah  Tadhkirah  Tabaqat  Tgk.  Mulek  dan  Ko- mentarnya , yang  dialihbahasakan  Mohd.  Kalam Daud  dan  T.A.  Sakti.  Di  dalam  naskah  kitabnya disebutkan ia berasal dari keturunan Jamalul Layl, salah seorang Sultan Aceh dari Dinasti Habaib. Ia bermukim  di  Lam  Garot  Keutupang  Dua  Keca- matan  Darul  Imarah,  dalam  wilayah  Kabupaten Aceh  Besar  tidak  jauh  dari  kota  Banda  Aceh. Naskah  kitab  ini  dijumpai  di  Pustaka  Prof.  Ali Hasjmy.  Meskipun  dijumpai  dari  halaman  31 sampai  dengan  halaman  135,  namun  sebagai sebuah informasi sejarah sangat berharga. Sebagai sebuah  syarah,  di  dalamnya  tidak  dimuat  materi Qanun  Meukuta  Alam  secara  utuh,  lengkap dengan  bab,  pasal,  dan  ayatnya.  Tetapi  yang diangkat  adalah  penafsiran  tentang  isi  dan  riwa- yat  penerapannya,  sesuai  dengan  yang  dibutuh- kan dari masa ke masa. Bahkan, Qanun Meukuta Alam  yang  berasal  dari  zaman  Sultan  Iskandar Muda tersebut bukan hanya terbatas pada syarah Tgk.  Di  Mulek,  tetapi  masih  diberi  komentar dengan  istilah-istilah  baru  setelah  Indonesia merdeka.  Lihat  Mohd.  Kalam  Daud  dan  T.A. Sakti,  “Pengantar Penyalin Kembali dan Pengalih Aksara”  dalam    Darni  M.  Daud,  “Pengantar” dalam Darni M. Daud (ed.), Qanun Meukuta Alama dalam  Syarah  Tadhkirah  Tabaqat  Tgk.  Mulek  dan
keterangan-keterangan  tentang  praktik pemberlakuan  hukum  jinayah.  Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah dicatat dalam sejarah  sebagai  pembangun  Kerajaan Aceh  Darussalam.  Sultan  Alauddin Riayat  Syah  II  Abdul  Qahhar  sebagai pembina  organisasi  kerajaan  dengan menyusun  undang-undang  dasar  negara yang  diberi  nama  Qanun  al-Asyi,  yang kemudian  oleh  Sultan  Iskandar  Muda, Qanun al-Asyi ini disempurnakan. Dalam perjalanan  sejarah  kemudian,  Qanun  al- Asyi  ini  adakalanya  disebut  Adat  Meu- kuta  Alam  atau  Qanun  Meukuta  Alam. 6 Dalam Qanun Meukuta Alam ditetapkan bahwa  dasar  kerajaan  Aceh  Darussalam adalah  Islam  dan  bentuknya  kerajaan yang  bersumber  kepada  Al-Qur’an,  Ha- dits,  Ijma’  ulama,  dan  qiyas.  Mazhab yang  dipakai  dalam  Kerajaan  Aceh Darussalam adalah Mazhab Empat Imam, yaitu    Imam  Abu  Hanifah,  Imam  Malik ibn  Anas,  Imam  Syafi’i,  dan  Imam  Ah- mad  ibn  Hanbal. 7 Tiap-tiap  kerajaan diperintahkan  untuk  menjaga  agama Islam dan hukum syara’ yang diserahkan kepada  ulama Ahlu  al-Sunnah  wa  al- Jamâ’ah . 8 Konsep  ini  sesungguhnya mencerminkan  secara  tegas  bahwa  Islam dan  negara  adalah  integral  ( al-Islâm  dîn wa  dawlah ).  Tak  berlebihan  jika  Kerajaan Aceh  Darussalam  menyusun  Qanun  al- Asyi  sebagai  pedoman  dasar  dalam kehidupan  bernegara,  sosial,  dan  hukum masyarakat.
Komentarnya, terj.  Mohd.  Kalam  Daud  dan  T.A. Sakti (Banda Aceh: Syiah  Kuala University Press, 2010), hlm. xi.
6 A.  Hasjmy, Iskandar  Muda  Meukuta  Alama (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 70.
7 Lihat Qanun Meukuta Alama Bab I Syariat Islam: Sumber  Hukum  dan  Qanun  Meukuta  Alam Menganut  Mazhab  Empat,  Darni  M.  Daud  (ed.), Qanun Meukuta Alam , hlm. 1-2.
8 Lihat  Qanun  Meukuta  Alam  Bab  Khadam Syariat, Ibid., hlm. 40
Akar  dari  Qanun  al-Asyi  adalah syariat  Islam  yang  bernapaskan  Al- Qur’an sebagai pedoman hidup berbang- sa  dan  bernegara  pada  masa  Kerajaan Aceh  Darussalam.  Fakta  ini  merupakan pengakuan  dan  pengabsahan  historis bahwa  kerajaan  Aceh  Darussalam  me- nempatkan  syariat  Islam  sebagai  sumber inspirasi dan tuntunan dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  ketika  itu. Semua  aturan  hukum,  adat,  kebiasaan ( reusam )  dibangun  atas  landasan  syariat Islam.
Meskipun  Islam  telah  menjadi sumber  dalam  penyusunan  undang- undang  negara,  tak  dapat  dielakkan keterpengaruhan  hukum  jinayah  yang diberlakukan  oleh  adat-istiadat  yang  di- praktikkan  masyarakat.  Keterpengaru- han  hukum  jinayah  dari  hukum  adat  ini terdapat dalam pelaksanaan hukum yang diberlakukan  di  beberapa  masa  Kerajaan Aceh  Darussalam  sejak  Sultan  Alaudin Riayat  Shah  al-Qahhar  (1537-1571).  De- ngan  kata  lain,  pelanggaran  terhadap pembunuhan,  pencurian,  khamar,  dan zina  dikenakan  sanksi  yang  tegas  yang mengambil  dalam  hukum  jinayah  yang bercampur  dengan  hukum  adat.  Kebera- daan hukum adat dan hukum Islam juga secara  jelas  disebutkan  dalam  Sarakata Sultan  Shams  al-Alam  yang  dikeluarkan pada  tahun  1726,  bahwa  Qadi  Malik  al- Adil,  Orang  Kaya  Sri  Paduka  Tuan, Orang  Kaya  Raja  Bandhara,  dan  semua ahli  fikih  diinstruksikan  untuk  menerap- kan  hukum  Islam  di  beberapa  wilayah tertentu,  bukan  hukum  adat.  Ini  juga mencakup  kasus  pembunuhan  dan melukai  orang  lain.  Ketentuan  yang sesuai dengan hukum Islam juga terdapat dalam  Sarakata  Sultan  Iskandar  Muda, yang  juga  dikenal  dengan Adat  Meukuta Alam . Ayat 25, 26, 27, 28 dan 29 dari adat
ini  berbicara  mengenai  hukum  kisas dan diyat . 9
Dalam  kasus  pembunuhan,  diber- lakukan  hukuman  yang  berbeda-beda. Sultan  Alauddin  al-Qahhar  pernah melaksanakan kisas yang kemudian ditu- kar dengan diyat seratus ekor kerbau atas Raja Lingga ke-16 yang terbukti membu- nuh  saudara  tiri  Beuner  Maria  (Bener Meriah). 10 Raja  Lingga  dituduh  telah melakukan  perampasan  barang-barang Maria  dan  Seungeda,  menganiaya Seungeda, dan membunuh Beuner Maria. Dalam  sidang  yang  kedua  di  hari  ketiga setelah ibu Seungeda keluar sidang, Qadli Malikul  Adil  mempersilahkan  Radja Lingga  untuk  memberikan  ketarangan yang  lanjut  dan  alasan-alasan  untuk membela  diri.  Raja  Lingga  tidak  dapat memberi  keterangan  sesuatu  dalam membela  dirinya,  ia  tetap  minta  ampun dan  maaf,  menerima  hukuman  apa  atas kesilapan  dan  kesalahannya.  Setelah  itu, Qadli  Malukul  Adil  membaca  kembali keterangan  Seungeda,  keterangan  Tjik Seuroeleue,  keterangan  Ibu  Seungeda juga pengakuan Raja Lingga, maka Qadli Malikul  Adil  menuntut  akan  dijalan- kannya  hukum  kisas,  kecuali  wali  yang bersangkutan  memberikan  maaf  dan menerima diyat .  Dalam  versi  lain,  Sultan al-Qahhar pernah menjatuhkan hukuman mati  kepada  anak  kandungnya  sendiri bernama Ipah Ditungkup karena melang- gar hukum agama dan adat negara. 11
9 Amirul  Hadi, Aceh,  Sejarah,  Budaya,  dan  Tradisi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), hlm. 177.
10 Al  Yasa’  Abubakar, Syari’at  Islam  di  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam:  Paradigma,  Kebijakan, dan  Kegiatan (Banda  Aceh:  Dinas  Syariat  Islam, 2006), hlm. 114.
11 Junus  Djamil, Gadjah  Putih  Iskandar  Muda (Kutaradja:  Lembaga  Kebudajaan  Atjeh,  tt.),  hlm. 90.
Pada masa Sultan Alauddin Riayat Syah  II  Al-Mukammil  (1588-1604),  diber- lakukan  hukuman  kisas  bagi  pelaku pembunuhan.  Bahkan,  Sultan  Alauddin Riayat  Syah  II  Al-Mukammil  telah melakukan  hukuman  kisas  terhadap  pu- teranya  sendiri, Abangta yang  ditangkap karena zalim, membunuh orang  lain dan melawan hukum serta adat yang berlaku dalam kerajaan”. 12
Pada  periode  berikutnya,  Sultan Iskandar  Muda  pernah  melakukan hukuman  mati  terhadap  anak  laki- lakinya  sendiri  atas  tuduhan  menggang- gu  rumah  tangga  orang  lain,  bahkan berzina.  Dia  adalah  puta  mahkota  yang akan  menggantikan  ayahnya  sebagai sultan. Dia adalah Meurah Pupok, 13 yang
12 http://houseofaceh.org/2011/01/bagaimana- sultan-iskandar-muda-menegakkan-syariat- islam/, diakses tanggal 9 mei 2011.
13 Meurah  Pupok  adalah  anak  dari  istrinya  yang bergelar  Putri  Gayo  (asal  dari  etnik  Gayo  salah satu etnik di Aceh Tengah). Antara istri Iskandar Muda  yang  lain  adalah  Putri  Sani  yang  berasal dari  Ribee,  Pidie,  Aceh.  Dari  Putri  Sani,  lahirlah anak  yang  akhirnya  menjadi  salah  seorang Sultanah Aceh yaitu Sultanah Sri Ratu Safiatuddin Tajul Alam (1641-1675). Ratu Safituddin ini kawin dengan  anak  Sultan  Ahmad  Syah,  Pahang, Malaysia  yang  akhirnya  menjadi  Sultan  ke-13 setelah  Sultan  Iskandar  Muda.  Ia  adalah  Sultan Iskandar Thani (II) (1636-1641). Setelah zamannya, maka  Aceh  diperintah  oleh  para  Sultanah,  sultan perempuan  yang  dimulai  dengan  Sultanah Safiatuddin.  Kini,  makam  Meurah  Pupok,  anak Sultan  Iskandar  Muda  dikelilingi  oleh  lebih  2000 makam  tentera  Belanda  yang  berjaya  dibunuh oleh  para  Mujahid  Aceh  sekitar  abad  ke-18.  Di makam  Meurah  Pupok,  tercatat  kata-kata  yang sangat  masyhur  dari  Sultan  Iskandar  Muda  saat menjatuhkan  hukuman  hudud  terhadap  anaknya itu  yaitu “ Mate  aneuk  meupat  jirat,  gadoh  adat  pat tamita” .  Perkataan  yang  diucapkan  oleh  baginda di  dalam  Bahasa  Aceh  ini  bermaksud ‘Mati  anak boleh  dicari  kuburnya,  tetapi  mati  adat  di  mana  lagi mau  dicari’ . Maksud  ‘adat’  di  dalam  ayat  ini adalah adat-adat yang Islami yang dihidupkan di bumi  Aceh  Darussalam  pada  masa  itu.  Lihat
dijatuhi  hukuman  hudud  atas  kesalahan berzina dengan istri salah seorang penga- wal  istana.  Pelbagai  cara  dilakukan  agar Sultan  Iskandar  Muda  meringankan hukuman  kepada  Meurah  Pupok  karena ia  adalah  anak  seorang  Sultan.  Namun, Iskandar  Muda  menolak  demi  memas- tikan pemberlakuan syariat Islam kepada siapapun. 14
Keterangan  di  atas  memperkuat pernyataan  Thomas  Bowrey  bahwa    hu- kum  yang  diterapkan  di  Kerajaan  Aceh sangat  keras  bagi  pembunuh,  yaitu hukuman  mati  yang  dilaksanakan    sese- gera mungkin. Sebuah laporan dari tahun 1642 yang diberikan oleh Pieter Willemzs menginformasikan bahwa seseorang war- ga Aceh divonis mati oleh Qadi Malik al- Adil dan dewan hakim lainnya dalam ka- sus pembunuhan. Kemudian, dia menga- jukan  petisi  untuk  diizinkan  membayar 388  tahil 15 sebagai  ganti  vonis  mati tersebut. Qadi membawa permohonan ini kepada  Ratu  Safiyyat  al-Din.  Ratu  tidak memberikan keputusan, namun ia meme- rintahkan  supaya  kasus  tersebut  dapat diselesaikan,  baik  menurut  “kebiasaan yang  berlaku  maupun  hukum  yang dianut.” 16
http://houseofaceh.org/2011/01/bagaimana- sultan-iskandar-muda-menegakkan-syariat- islam/. Diakses tanggal 9Mei 2011. 14 M.  Daud, Qanun  Meukuta  Alam, hlm.  vii.  Lihat pula Abubakar, Syari’at Islam, hlm.114.
15 Tahil adalah suatu unit timbangan dalam bentuk perak yang sebanding dengan 600 atau 1000 cash. Cash adalah satu unit uang Cina yang terbuat dari perunggu  yang  memiliki  nilai  rendah.  Ia  berasal dari  mata  uang  Portugis,  yaitu caixes .  Lihat Anthony  Reid, Southeast  Asia  in  the  Age  of Commerce  1450-1680  vol.1 (New  Haven  and London:  Yale  University  Press,  1988),  hlm.  268 dan vol 2 (1993), hlm. 377 dan 380.
16 Hadi, Aceh,  Sejarah, hlm. 175.  Keterangan  ini dikutip  dari  Thomas  Bowrey, A  Geographical Account of Countries Round the Bay of Bengal 1669 to 1679 (Cambridge:  The  Haklyut  Society,  1905),
Meskipun tidak lengkap, informasi ini  dapat  memberikan  beberapa  butir penting. Pertama ,  pengadilan  telah menjatuhkan vonis kisas dalam kasus ini, yang  bermakna  bahwa  hukum  jinayah dilaksanakan.  Selanjutnya,  petisi  yang diajukan oleh terdakwa untuk membayar sejumlah uang dapat dikatakan sama de- ngan diyat yang  diberikan  kepada  ahli waris  korban.  Kenyataan  bahwa  terdak- wa yang mengajukan petisi menunjukkan bahwa  “maaf”  tidak  diberikan  oleh keluarga  korban.  Dalam  hal  ini,  kisas seharusnya  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  hukum  Islam.  Namun,  kasus ini  diproses  dengan  “kebiasaan  yang berlaku” ( traditional practice ) atau “hukum yang dianut” ( the law of the land ). 17 Inilah bentuk  keterpengaruhan  hukum  jinayah Aceh  oleh  hukum  adat,  sehingga  tidak seluruh komponen dalam hukum jinayah diberlakukan,  melainkan  juga  mengako- modasi adat-istiadat Aceh.
Namun  Snouck  Hurgronje  mem- bantah  bahwa  hukuman  bagi  pelaku pembunuhan  diterapkan  sesuai  hukum jinayah.  Menurut  Snouck  Hurgronje, hukuman  yang  diberlakukan  adalah  hu- kum adat, bahkan sang pengadilnya pun bukan qâdli ,  melainkan uleebalang. Di Aceh,  dalam  kasus  penghinaan  fisik, pelukaan atau pembunuhan karena seng- keta  biasa  pada  umumnya  diselesaikan oleh  yang  dihina  tanpa  campur  tangan penguasa  dengan  bantuan kawom -nya (sanak terdekat). Namun, bila pada saling menghina  ini  akhirnya  masih  ada  pihak yang dirugikan, perkara diajukan kepada uleebalang ,  yang  dalam  hal  ini  dengan mudah  dapat  memerintahkan  pembaya- ran diyat menurut  hukum  agama  oleh
hlm.  315.  Lihat  pula  K.A.,  1051,  “Daghregister  of Pieter Willemzs, “ f.520v.
17 Amirul Hadi, Aceh, Sejarah, hlm. 176.
penghina  kepada  yang  dihina.  Mengenai diyat ,  kitab  hukum  Islam  memuat  tarif yang  harus  dibayar.  Bila uleebalang tidak paham, ia dapat meminta penjelasan dari seorang kali atau  ulama.  Adapun  pepe- rangan kecil yang  berkepanjangan akibat balas  dendam  (disebut bela di  Aceh), misalnya  luka  kecil  dibalas  dengan pembunuhan atau dengan cara lain yang melampaui batas. 18 Adapun  penghinaan  oleh  seorang pejabat  tinggi  terhadap  bawahannya  da- pat  diselesaikan  tanpa  adat meulangga, hanya  dengan peusijuk (penyejuk)  atau bentuk  penggantian  lain  tanpa  segala macam  upacara.  Bahkan,  penduduk gampong yang  dihina,  menerima  imbalan misalnya dari putera uleebalang yang ber- salah,  lalu  meminta  maaf  kepadanya. Sebaliknya, penghinaan orang terkemuka oleh  bawahan  tidak  pernah  diselesaikan tanpa  permohonan  resmi  untuk  dimaaf- kan.  Jika  orang  biasa  berbuat  salah terhadap  kepala  di  bawah  pangkat uleebalang, ia  menghadap  kepala  itu  de- ngan membawa upeti diantar oleh teman dan  kerabat  yang  meminta  maaf  atas dirinya.  Kalau  menghadap uleebalang, yang  bersalah  diantar  dengan  balutan laken  seolah-olah  ia  mati  atau  sakit keras. 19
Dalam  perkara  pembunuhan,  ja- rang diyat diterima,  akan  tetapi  orang akan  mempertimbangkan  untuk  memba- las  dendam.  Biasanya  yang  salah  akan melarikan  diri  dari  Dataran  Tinggi  ke Dataran  Rendah  atau  sebaliknya  dan pada  umumnya  mendapat  perlindungan gam-pong. Bahkan  Teungku  Tanoh  Abe, seorang  ulama  dari  Mukim  XXII  sejak lama melindungi bela gab (orang bersalah
18 Lihat  C.  Snouck  Hurgronje, Aceh:  Rakyat  dan Adat Istiadatnya (Jakarta: INIS, 1996), hlm. 77.
19 Ibid., hlm. 78.
karena  membunuh  untuk  dibimbing menjadi orang yang rajin membaca kitab- kitab  (suci). Uleebalang yang  warganya menjadi korban akan  memeriksa perkara dan  menyatakan  bahwa  orang  berhak untuk  membunuh  pelaku  bila  ia tertangkap. Jika yang bersalah melakukan bela itu  meninggal,  apakah  karena kekerasan  atau  sebab-sebab  yang  wajar, maka perkara dianggap selesai. 20
Dalam  kasus  perzinahan  terjadi perbedaan  pendapat  apakah  Kerajaan Aceh  pernah  memberlakukan  hukuman rajam  atau  hukum  adat.  Berdasarkan sumber India, Rawdlat al-Thahirîn, hukuman  rajam  telah  dipraktikkan  di Kesultanan Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin  Riayat  Shah  al-Qahhar  (1537- 1571).  Keterangan  ini  berdasarkan  seo- rang pelancong India, Thahir Muhammad Sabzwari  yang  berkunjung  ke  Aceh.  Dia menceritakan bahwa  dua orang dijumpai berzina  pada  tahun  1550  dengan  status masing-masing  telah  menikah  dihadap- kan  ke  Sultan  yang  kemudian  meng- hukum  mereka  dengan  hukuman  mati. Kedua orang itu dibawake alun-alun lalu dirajam hingga mati. 21
Berbeda dengan keterangan di atas yang menyebutkan hukum jinayah diber- lakukan,  William  M.  Marsden  me- nyebutkan  bahwa  pada  masa  Iskandar Muda tidak diberlakukan hukum jinayah dalam  kasus  zina.  Pada  Masa  Iskandar Muda,  ada  tiga  macam  hukuman  bagi pelaku  zina,  yaitu pertama, bagi  laki-laki yang berbuat zina dihukum dengan dile-
20 Ibid. , hlm. 78-79. 21 Ayang  Utriza  NWAY,  “Adakan  Penerapan Syariat Islam di Aeh?: Tinjauan Sejarah Hukum di Kesultanan  Aceh  Tahun  1516-1688  M,” Tashwirul Afkar, Edisi  No.  24  Tahun  2008,  hlm.  124.  Lihat Muzaffar  Alam  dan  Sanjay  Subrahnyaman, “Southeast  Asia  as  Seen  Forum  Mughal  India”, Archipel 70, Paris, hlm. 225-226.
takkan  di  tengah  lingkaran  yang  dikeli- lingi  oleh  orang  tua  suami  dari  perem- puan  yang  dizinai  dan  teman-temannya. Si  laki-laki  pezina  diberi  sen-jata  untuk melawan.  Dia  harus  melewati  orang- orang  yang  mengelilinginya  untuk  mela- rikan  diri.  Si  pelaku  biasanya  mati terpotong-potong  oleh  senjata  orang- orang  yang  mengelilinginya.  Setelah meninggal,  orang  tua  laki-laki  pezina menguburkannya  seperti  menguburkan seekor  banteng  mati.  Mereka  tidak  mau menerima  jenazah  anaknya  di  rumah mereka  dan  tidak  ada  pemakaman  yang layak. Kedua, si  pezina  dihukum  denda. Dia  harus  membayar  sejumlah  uang kepada keluarga korban, tetapi hukuman ini  sangat  jarang. Ketiga, jika  istri ketahuan  berzina,  maka  suaminya  akan membunuh  sendiri  si  lelaki  yang  men- zinai istrinya dan ia diam-diam menutup rapat  aib  tersebut. 22 Bahkan,  biasanya keluarga wanita yang bersalah mencegah aib  itu  dan  kerabat  sedarah  membunuh- nya  secara  diam-diam,  namun  sesudah kekasihnya  terlebih  dahulu  dibunuh. Lenyapnya  kedua  orang  ini  kemudian tidak  diperhatikan  karena  tidak  ada pihak yang mengadu. 23 Berdasarkan laporan Francois Martin  de  Vitre,  seorang  pelancong  Pe- rancis,  yang  tinggal  di  Aceh,  hukuman zina di Aceh pada masa Sultan Alauddin al-Mukammil  ada  dua,  yaitu pertama, laki-laki  atau  perempuan  yang  berzina dibunuh  oleh  gajah  dengan  cara  diinjak- injak  atau  badannya  ditarik  hingga hancur  berkeping-keping. Kedua, bagi
22 Utriza  NWAY,  “Adakah  Penerapan  Syariat Islam  di  Aeh?,  hlm.  126.  Keterangan  ini  dikutip dari  William  Marsden, The  History  of  Sumatra (Kuala  Lumpur:  Oxford  University  Press,  1966), hlm. 233.
23 Lihat  Hurgronje, Aceh:  Rakyat  dan  Adat Istiadatnya, 85.
laki-laki  yang  berzina  dipotong  kema- luannya, sementara bagi wanita dipotong hidungnya  dan  dicongkel  kedua  ma- tanya. 24
Bahkan,  Denys  Lombard  menye- butkan  keterangan  yang  berbeda  dalam pemberlakuan  hukum  jinayah  masa  Sul- tan  Iskandar  Muda.  Menurutnya,  huku- man  yang  lazim  di  peradilan  pidana adalah pukulan rotan yang bisa dihindari dengan  uang  mas  dengan  membayar denda dan menyogok algojo. Jika kesala- hannya  lebih  besar,  maka  orang  yang dihukum  akan  kehilangan  sebagian  dari tubuhnya;  mata  dicungkil,  hidung, telinga bahkan anggota badan dipancung dan  dipenggal.  Dalam  hal  yang  belaka- ngan  ini,  yang  dipenggal  kaki  atau tangan,  lalu  buntungnya  segera  dicelup- kan  ke  dalam  air  dingin  dan  dibalut dengan “kantung kulit” yang menghenti- kan  pendarahan.  Dalam  hal  ini  pun barang  siapa  membayar  algojonya,  akan dipenggal  dengan  cara  yang  lebih  cepat. Jika  kejahatan  dihukum  mati,  maka  si terhukum  disulakan.  Ini  berlaku  untuk orang  kecil,  karena    orang  terkemuka menjalani  hukuman  mati  dengan  cara yang lebih “sopan”. Mereka ditempatkan di  ladang  luas  yang  tertutup,  diberi semacam  sabit  besar  sebagai  senjata  dan dengan  demikian  harus  membela  diri seorang  diri  melawan  segerombolan  pe- nyerang,  yang  pada  umumnya  terdiri atas  sanak  saudara  keluarga  yang  diru- gikan  (terutama  dalam  hal  zina).  Maka mereka  masih  mempunyai  harapan  bisa menyelamatkan diri. 25
24 Utriza  NWAY,  “Adakah  Penerapan  Syariat Islam di Aeh?, hlm. 125.
25 Lihat    Denys  Lombard, Kerajaan  Aceh  Zaman Sultan  Iskandar  Muda  (1607-1636) (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008),  hlm. 119- 120.
Penerapan  hukuman  zina  jarang sekali  terjadi  di  Aceh  karena  sulitnya membuktikan  perbuatan  zina.  Beberapa kali  terjadi  wakil  hukum  agama  yang berpengaruh  ingin  memberi  contoh untuk menerapkan hukuman zina, seperti yang  dilakukan  Habib  Abdurrahman yang  memberlakukan  rajam  kepada sepasang pria dan wanita karena berzina. Akan  tetapi,  bila uleebalang akan  mem- berlakukan  rajam,  ada  kesulitan  pem- buktiannya.
Dalam  praktiknya,  hukuman  bagi perbuatan zina dibagi dua. Pertama , yaitu pembalasan  dendam  oleh  pihak  yang dihina  (suami,  ayah,  saudara,  dan  lain- lain,  dari  pihak  wanita  yang  terlibat) kadang-kadang  diikuti  oleh  hukuman atas  perintah uleebalang karena  yang dihina  menurut  peraturan  adat  tidak sepenuhnya  melaksanakan  tugasnya. 26 Pihak  yang  dihina  boleh  mem-bunuh yang  menodai  kehormatan  rumahnya  di tempat kejadian, atau juga di tempat lain asal ia dapat membuktikan dengan tanda. Misalnya,  sepotong  pakaian  pelaku  yang tadinya  melarikan  diri  bahwa  kejahatan telah dilakukan. Akan tetapi bila ia tidak sekaligus membunuh wanita yang bersa- lah (keluarga sedarah atau istrinya), maka ia  dapat  terkena  dendam  berdarah,  ke- cuali  pihak  lain  lebih  menyukai  perkara diserahkan  kepada uleebalang yang memerintahkan  supaya  kepada  wanita itu dilaksanakan hukuman ceukik; wanita yang  bersalah  ditelentangkan  di  dalam air  di  tepi  sungai,  sedangkan  sebatang bambu  diletakkan  melintang  pada lehernya,  lalu  di  kedua  ujung  bambu berdiri rakan (pengikut) uleebalang yang mencekik wanita itu. 27
26 Lihat  Hurgronje, Aceh:  Rakyat  dan  Adat Istiadatnya, hlm. 85.
Kedua, uleebalang sama sekali tidak segan  untuk  menghukum  kejahatan berzina,  meskipun  tidak  ada  orang  yang mengadukan asalkan tidak menimbulkan akibat  buruk  kepada mereka  dan  teman- teman  mereka  dan  melakukan  ini  bukan demi  ketertiban  umum  dan  kesusilaan melainkan demi kepentingan pribadi. Ini terutama  terjadi  bila  dilanjutkan  dengan hamilnya  wanita  yang  belum  menikah. Orang yang menyebabkan kehamilan lalu dilacak  dan  kedua  pihak  yang  bersang- kutan  diberi  peringatan  oleh uleebalang, bahwa  mereka  dapat  dihukum  mati karena  bersalah  dengan  dicekik  dan dibenamkan, akan tetapi mereka sekaligus  diberi  tahu  bahwa  soal  ini dapat  diselesaikan  dengan  membayar denda  tertentu  asalkan  tanda  (bukti) dilenyapkan.  Denda  biasanya  dibayar dan kandungan digugurkan atas perintah uleebalang. Bila  yang  bersalah  tidak mampu  membayar  denda, uleebalang masih  jarang  sekali  melaksanakan hukuman  mati.  Sebagai  hukuman,  orang itu  lebih  baik  dijadikan  pelayan  tanpa dibayar. Kadang-kadang rakan (pengikut) uleebalang menyuruh  wanita  untuk  ber- jumpa dan bercakap-cakap di tempat sepi dengan  maksud  agar  si  laki-laki  ditang- kap  atas  tuduhan  zina  dengan  bukti sepotong  pakaian  dan  pengakuan  sang wanita.  Lalu, uleebalang memeras  denda dari sang-laki-laki. 28
Dalam kasus lainnya seperti khamr juga  terjadi  perdebatan.  Seperti  dinyata- kan  dalam  sejarah,  mengonsumsi khamr merupakan fenomena yang biasa di Aceh pada abad ke-17, terutama minuman jenis arak  dan  tuak.  Catatan  para  pelancong Eropa yang pernah mengunjungi wilayah ini  juga  mendukung  informasi  ini.  Arak disajikan  terutama  pada  resepsi  kerajaan
dan bagi orang-orang Eropa, arak terlalu keras untuk dikonsumsi. Kitab Bustân al- Salâtîn karya  al-Raniri  juga  memperjelas butir ini. Di antara kebiasaan masyarakat yang  dilarang  keras  oleh  Iskandar  Muda ialah  mengonsumsi  arak. 29 Karena  arak dan  tuak  termasuk  minuman  yang mema-bukkan  dan  dilarang  keras  dalam Islam,  memproduksi  dan  memperda- gangkannya  di  Aceh  berada  di  bawah pengawasan ketat kerajaan dan hukuman berat diberika kepada siapa saja yang me- langgarnya.  Informasi  mengenai  aturan yang  jelas  dan  rinci  dalam  hal  ini  belum lagi ditemukan, namun beberapa kasus di bawah ini dapat mendukung kesimpulan di atas. 30 Di  Aceh,  pada  saat  itu,  hanya pedagang  asing  nonmuslim  yang  dibe- rikan  izin  resmi  untuk  mengonsumsi arak . Untuk  itu,  berbagai  aturan  yang ketat  diterapkan  dalam  memproduksi dan menjual minuman keras. Di kalangan nonmuslim  tersebut,  hanya  yang  telah memiliki  lisensi  dari  penguasa  saja  yang boleh  memproduksi  dan  memperjual- belikan  arak . Jacob  Compotsel  meng- informasikan,  bahwa  seorang  yang bernama  Nakhoda  Fijgie  telah  diberikan izin  untuk  memproduksi  arak.  Namun, pada  tahun  1642,  dua  orang  pekerja Eropa  pada  sebuah  pabrik  milik  perusa- haan Inggris dihukum oleh Ratu Safiyyat al-Din  dengan  memotong  kedua  tangan mereka  karena  telah  berusaha  mempro- duksi arakyang sebenarnya dilarang oleh penguasa tersebut dengan hukuman yang berat.  Terlebih  lagi,  meskipun  orang- orang  Eropa  telah  diberikan  izin  untuk mengonsumsi  arak , namun  mereka
29 Hadi, Aceh, Sejarah, hlm. 177-178.
dilarang  keras  untuk  melakukannya  di rumah masyarakat Aceh. 31
Hampir  tidak  diperoleh  informasi mengenai  bentuk  hukuman  yang  dibe- rikan  kepada  masyarakat  Aceh  yang mabuk  karena  mengonsumsi  minuman keras,  namun,  dapat  dipastikan  bahwa mereka  dilarang  keras  mengonsumsinya dan hukuman berat dijatuhkan bagi siapa saja  yang  melanggarnya.  Dalam  laporan yang diberikan oleh Compostel diketahui bahwa  dua  orang  Aceh  ditemukan sedang  mabuk  di  rumah  Nakhoda  Fijgie tersebut  diatas.  Mereka  ditangkap  dan dihukum  oleh  Penghulu  Kawal,  yaitu kepala polisi, dengan menuangkan timah panas ke kerongkongan mereka. 32 Singkatnya,  meskipun  minuman keras  disajikan  pada  acara  resepsi  kera- jaan untuk menghormati tamu-tamu dari mancanegara,  kepemilikannya  sangat dilarang  oleh  negara.  Memroduksi, menjual,  dan  mengonsumsinya  hanya diizinkan  bagi  pedagang  non  Muslim. Bahkan  dalam  hal  ini  pun,  peraturan yang  ketat  diterapkan.  Hukuman  yang diberikan  kepada  masyarakat  Aceh  yang melanggar aturan adapat  dianggap tidak proporsional,  namun  telah  didasarkan pada  kebiasaan  lokal  (adat)  daripada ketentuan  yang  diberikan  oleh  kitab fikih. 33
Menurut sumber India, Rawdhat al- Tâhlirîn, hukuman  bagi  pencuri  pada masa  Sultan  Alaudin  Riayat  Shah  al- Qahhar  adalah  potong  tangan. 34 Pernya- taan ini diperkuat Dampier yang mendes- kripsikan  hukuman  potong  tangan
31 Ibid., 177.
32 Ibid., 180.
33 Ibid. 34 Utriza  NWAY,  “Adakan  Penerapan  Syariat Islam di Aeh?, hlm. 127. Lihat Muzaffar Alam dan Sanjay  Subrahnyaman,  “Southeast  Asia  as  Seen Forum Mughal India”, Archipel 70, Paris, hlm. 226.
sebagai  hukuman  berat.  Yakni,  pada perbuatan  pencurian  yang  pertama, seorang pencuri dihukum dengan memo- tong pergelangan tangan kanan; pada kali kedua dengan memotong tangan kiri, dan terkadang  juga,  sebagai  gantinya  dengan memotong  salah  satu  atau  kedua  ka- kinya.  Meskipun  jarang  terjadi,  seorang pencuri juga dihukum dengan memotong kedua  tangan  dan  kaki,  si  terhukum masih melakukan kesalahan yang serupa, misalnya dengan mencuri melalui jari-jari kaki, mereka dibuang ke pulo way (Pulau Weh)  seumur  hidup.  Jenis  hukuman  ini diberikan khususnya dalam kasus peram- pokan  besar.  Akan  tetapi,  untuk  pen- curian  yang  kecil-kecilan,  pelakunya pertama kali akan dicambuk, sedangkan, untuk  kesekian  kalinya  pencurian  yang kecil  dianggap  sebagai  sebuah  kriminal besar.  Dalam  posisi  ini,  Dampier membantah  bahwa  ia  tidak  pernah mendengar  hukuman  mati  dijatuhkan kepada pencuri. 35 Adapun Bowrey memberikan deskripsi sebagai berikut: “Bila seseorang ditemukan  telah  mencuri  sesuatu  senilai empat  emas,  ia  segera  dibawa  ke  istana dan  dihukum  dengan  memotong  kedua tangannya  di  depan  pimpinan  Orang Kaya.  Untuk  kali  kedua  melakukan kriminal  yang  kecil,  kakinya  dipotong, dan  kali  ketiga  kepalanya  dipenggal. Namun bila untuk kali pertama seseorang pencuri  dalam  jumlah  besar,  seperti senilai  seekor  lembu  atau  kerbau, hukuman  mati  dijatuhkan.  Ini  dilakukan sebagai pelajaran bagi yang lain”. 36
35 Hadi, Aceh,  Sejarah, hlm.  180.  Keterangan  ini dikutip  dari  William  Dampier, Voyages  and Description, vol  1  (New  York:  Octagon  Books, 1966), hlm. 315.
36 Ibid.,  hlm.  181.  Keterangan  ini  dikutip  dari Thomas  Bowrey, A  Geographical  Account  of
Francois Martin de Vitre berdasar- kan  pengalaman  perjalanannya  ke  Aceh menjelaskan  bahwa  hukuman  bagi  pen- curi  kecil  dipotong  tangannya.  Jika  dia mengulangi  lagi  perbuatannya,  maka dipotong kaki dan tangannya yang lain. 37 Kesaksian lain dikemukakan Van Waarwyk,  yang  menyebutkan  hukuman di  Aceh  untuk  masalah  kecil  adalah potong tangan dan kaki. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang hanya mempu- nyai  satu  tangan  dan  satu  kaki.  Mereka menutup  dengkulnya  yang  terpotong dengan mangkok  yang dikaitkan dengan dengkul  itu  dan  menggunakan  tongkat dari  bambu  untuk  menopang  badan mereka  agar  dapat  berjalan.  Hukuman potong  tangan  dan  kaki  ini  berlaku  bagi semua  jenis  kejahatan  dan  berlaku  bagi semua orang, rakyat biasa atau bangsawan. 38
Beberapa  contoh  hukuman  yang dipaparkan  di  atas  nampaknya  sesuai dengan  hukum  Islam  mengenai  pen- curian,  dengan  perbedaanya  utamanya teletak  pada  urutan  bagian  dari  tangan atau  kaki  yang  dipotong.  Pengiriman pelaku  ke  Pulau  Weh  sebagai  tempat pembuangan penjahat semenjak abad ke- 16  M,  setelah  kedua  tangan  dan  kakinya dipotong, sesuai dengan pendapat Syafi’i. Namun,  di  Aceh  saat  itu  kelihatannya ketika  kedua  tangan  dan  kaki  seorang pencuri  dipotong  tidak  selalu  berarti bahwa  dia  telah  melakukan  kejahatan yang  sama  sebanyak  empat  kali.  Meski- pun  mereka  mengamati  dalam  waktu yang hampir bersamaan, Bowrey menya- takan bahwa hukuman mati bisa dijatuh- kan  bagi  pencuri,  sementara  Dampier
Countries Round the Bay of Bengal 1669 to 1679, hlm. 315 37 Utriza  NWAY,  “Adakan  Penerapan  Syariat Islam di Aeh?, hlm. 128.
38 Ibid.
membantahnya.  Memang,  pernah  terjadi sebuah  kasus  di  tahun  1642,  seseorang telah  mencuri  seekor  kuda  yang  kemu- dian  dia  jual  di  Pidie.  Akhirnya,  Ratu Safiyyat  al-Din  memvonisnya  dengan hukuman mati. Ini adalah sebuah penge- cualian,  karena  pencurian  dilakukan terhadap  milik  penguasa,  dan  hukuman yang berat pasti diberikan. 39
Hukuman  berat  bagi  pencuri  di Aceh  didasarkan  pada  kondisi  sosial masyarakat ketika itu yang dihantui oleh dua kriminal utama, yaitu pencurian dan pembunuhan.  Alexander  Hamilton  me- nulis bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang menghukum pencuri dengan begitu berat melebihi Aceh, namun perampokan dan  pembunuhan  lebih  sering  terjadi  di Aceh  dibanding  dengan  tempat-tempat lain.  Ada  kemungkinan  Hamilton  mem- besar-besarkan situasi ini, namun dipercaya  bahwa  kedua  jenis  kejahatan ini sering terjadi di Aceh. Bowrey mence- ritakan  bagaimana  seorang  yang  telah cacat,  karena  kedua  tangan  dan  kakinya telah  diamputasi,  masih  berusaha  men- curi  di  sebuah  pabrik  milik  perusahaan Inggris.  Dia  kemudian  divonis  mati. Namun,  atas  kebaikan  pimpinan  pabrik yang  memaafkannya,  dia  akhirnya  terle- pas  dari  hukuman  tersebut.  Iskandar Muda  sendiri  mengatakan  kepada Augustine de Beaulieu bahwa Aceh telah menjadi  “sarang  para  pembunuh  dan perampok”  dan  tak  seorang  pun  merasa aman.  Masyarakat  di  siang  hari  diharus- kan berjaga-jaga dari para perampok dan pada  malam  hari  mereka  memproteksi diri di rumah dengan baik. Keadaan yang sangat  tidak  kondusif  ini  tentu,  di antaranya,  berperan  dalam  pelaksanaan
39 Hadi, Aceh,  Sejarah, hlm.  180.  Keterangan  ini dikutip dari John Davis, Voyages and Works of John Davis  the  Navigator (Cambridge:  The  Haklyut Society, 1880), hlm. 315-318.
hukuman  berat,  yang  sengaja  diciptakan demi menjaga ketertiban dan hukum. 40 Snouck  Hurgronje  juga  menje- laskan  bahwa  pelaku  pencurian  di  Aceh dikenakan  hukuman  mati  meskipun  ia tidak  tertangkap  basah.  Bila  yang  kecu- rian  menangkap  basah  pencuri  dan membunuhnya, menurut ajaran pembuk- tian  adat  ia  wajib  membuktikan  bahwa yang  dibunuh  itu  benar-benar  pencuri. Kalau tidak, ia akan terlibat utang  tinda- kan balas dendam. Dan bila pencuri tidak segera tertangkap, maka fakta juga harus dibuktikan  supaya  yang  kecurian  mem- punyai  hak  untuk  membunuh  pencuri tanpa  dikenakan  pembalasan  dendam keluarga pencuri. Menurut adat, bukti ini hanya  dapat  diberikan  dengan uleebalang melakukan  penyelidikan  setempat  dan menetapkan kebenaran pencuri yang oleh orang  Aceh  disebut peusah  pancuri. Di Mukim  XXVI, peusah ini  menurut  adat lama  hanya  dapat  dilakukan  oleh panglima sagi, di  Mukim  XXV  oleh  tiap uleebalang dan  beberapa  bagian  Mukim XXII  dapat  dilakukan  oleh  rapat  ketiga imum, jika uleebalang tinggal  terlalu  jauh dari  tempat  kejadian.  Para  sesepuh  dan ahli  adat  biasanya  menyebut  empat  ciri, yaitu  (1) yad, yakni  bahwa  tersangka terlihat  merangkak  di  dekat  rumah  yang kecurian,  (2) kinayat ,  yakni  tersangka terlihat  memasuki  rumah  yang  kecurian, (3) peunyabet, yakni  tersangka  terlihat memegang  atau  menyentuh  barang curiannya, (4) haleue meue, yakni tersang- ka  ditemukan  memiliki  barang  itu. Namun  dalam  praktiknya,  orang  tidak berpegang  kepada  peraturan  ini. Peusah
40 Ibid., hlm. 183-184. Keterangan ini dikutip dari de  Augustine  Beaulieu, The  Expedition  of Commodore  Beaulieu  to  the  East  Indies dalam  John Haris  (ed.),  Navigatum  atque  Itirenantium Biblioheca, or A Complete Collection of Voyages, vol. 1 London, 1764, hlm. 734.
lazimnya  didasarkan  pada  kenyataan bahwa  pencuri  yang  dibunuh  itu ditemukan  terletak  di  samping  maupun di  dekat  barang  curian,  yang  diperkuat lagi  dengan  bekas-bekas  pembongkaran rumah  atau  barang  curian  ditemukan  di penadah yang akan diberi ganti rugi asal ia bersedia menunjukkan pencurinya atau orang  menemukannya  di gampong de- ngan  berbagai  petunjuk  pada  orang tertentu  sebagai  pencuri  yang  luput  dari kejaran orang. 41
Di  Dataran  Tinggi,  pencurian begitu  sering  terjadi  sehingga  orang terbiasa  memberi  kesempatan  kepada pencuri  untuk  membayar  uang  tebusan supaya  bebas  ( teuboh). Sebaliknya  di tempat  lain,  terutama  di  Mukim  XXV, pencuri  sudah  biasa  dihukum  bunuh. Sedangkan  pada  pencurian  kecil-kecilan, kadang-kadang pencuri ditahan beberapa hari di jalan atau dekat rumah uleebalang. Lalu sebelum dibebaskan, orang itu harus berjanji di bawah sumpah bahwa ia tidak akan mencuri lagi. 42
Beberapa kasus dari Aceh abad ke- 17 dapat dikategorikan sebagai hukuman ta’zîr yang dapat diurut dari yang ringan sampai  kepada  yang  paling  berat,  yaitu hukuman  mati.  Dampier  menemukan bahwa  di  Aceh  kejahatan  ringan  hanya dihukum  dengan  pukulan  di  belakang dengan alat yang mereka menamakannya dengan chaubuk (cambuk). Informasi lebih lanjut  mengenai  jenis  kejahatan  yang dilakukan  dalam  hal  ini  dan  jumlah pukulan  tidak  diberikan.  Namun,  dapat diasumsikan  bahwa  kejahatan  yang  dila- kukan  itu  kecil,  sehingga  jumlah hukuman  cambuk  yang  dijatuhkan  juga sedikit.  Bentuk  hukuman  ini  dilakukan
41 Lihat  Hurgronje, Aceh:  Rakyat  dan  Adat Istiadatnya, hlm. 79-80.
dengan  maksud  memberikan  peringatan ( al-wa’dz )  bagi  pelaku  dan  untuk  meng- hindarinya  dari  kesalahan  di  masa mendatang. 43
Seseorang,  umpamanya,  dihukum cambuk  sebanyak  tiga  kali  karena, menurut  Bealieu,  diketahui  mengintip istri  tetangganya  yang  sedang  mandi. Namun,  sebuah  hukuman  yang  sangat berat  dijatuhkan  kepada  sesorang  yang mengintip  salah  seorang  istri  Iskandar Muda,  yaitu  sebelah  matanya  dicongkel. Tidak  ada  yang  menyangkal  bahwa hukuman ini terlalu berat. Namun, harus diingat  bahwa  melakukan  pelanggaran terhadap  keluarga  kerajaan  merupakan kejahatan  besar.  Willemsz  menginfor- masikan  bahwa  seorang  anak  didapati menyiksa  ibunya.  Atas  kesalahan  ini,  si anak  dijatuhi  hukuman  pemotongan kedua  tangannya.  Menurut  pegawai Belanda  ini,  hukuman  ini  sesuai  dengan hukum  adat  setempat.  Hal  ini  diperkuat oleh  butir  yang  tercantum  di  dalam Sarakata Shams  al-Alam yang  menegaskan bahwa  menyakiti  perempuan  berten- tangan  dengan  hukum  adat  di  Aceh. Namun,  pada  saat  yang  sama  hukuman ini juga dapat dilihat sebagai ta’zîr . 44 Meskipun  membutuhkan  imple- mentasi  yang  sangat  ketat,  vonis  mati dapat  juga  diterapkan  atas  nama ta’zîr. Secara  normal,  para  ahli  hukum sependapat  dengan  jenis  hukuman  ini. Namun  ia  dapat  dilaksanakan  dalam kasus-kasus  tertentu  yang  sangat  serius, seperti  menjadi  mata-mata  bagi  musuh,
43 Hadi, Aceh,  Sejarah, hlm.  185.  Keterangan  ini dikutip  dari  William  Dampier, Voyages  and Description, hlm. 138.
44 Ibid., hlm. 185-186. Keterangan ini dikutip dari de  Augustine  Beaulieu, The  Expedition  of Commodore  Beaulieu  to  the  East  Indies, 734.  Lihat pula K.A., 1051, “Daghregister of Pieter Willemzs, “ f.520v.
menyebarluaskan ajaran sesat yang dapat menimbulkan  keresahan  dalam  masya- rakat;  atau  ketika  pada  situasi  ketika tidak ada cara lain yang dilakukan untuk penjahat  yang  akut  agar  ia  tidak  lagi mengulangi perbuatannya. Apabila infor- masi  yang  diberikan  Dampier  mengenai hukuman  mati  yang  dijatuhkan  kepada seorang pencuri itu benar, maka ini harus dipahami  sebagai ta’zîr ,  karena  pen- curian,  perampokan,  dan  pembunuhan sering  terjadi  di  Aceh.  Penghianatan merupakan sebuah kejahatan besar terha- dap  negara  dan  tatanan  sosial.  Oleh karena  itu,  hukuman  berat  yang  dijatuh- kan  bagi  pelakunya  dikategorikan  ke dalam ta’zîr. Beaulieu  menyampaikan bahwa sebuah gerakan bawah tanah telah berusaha menggulingkan Iskandar Muda. Ketika aktivitas mereka diketahui, semua yang  terlibat  dihukum  mati.  Konspirasi serupa  juga  dilakukan  untuk  menjatuh- kan  Iskandar  Thani.  Akibatnya,  menurut Peter  Mundy,  sekitar  400  orang  diekse- kusi  dalam  tenggang  waktu  tiga  atau empat bulan. 45
Dari  penjelasan  William  Snouck Hurgronje, M. Marsden, Denys  Lombard tampak  bahwa  hukum  yang  diberla- kukan di Aceh bukanlah hukum jinayah, melainkan hukum adat yang disesuaikan dengan  kepentingan  penguasa.  Namun, banyak  kesaksian  juga  yang  menjelaskan bahwa  hukum  jinayah  diberlakukan  di Aceh  dalam  kasus  pembunuhan,  pencu- rian,  minum khamr ,  dan  zina,  meski
45 Ibid.,  hlm.  187.  Lihat  N.  Coulson,  “The  State and The Individual in Islamic Law,” International and Comparative Law Quarterly 6 (1957), hlm. 54. Lihat  pula  de  Augustine  Beaulieu, The  Expedition of  Commodore  Beaulieu  to  the  East  Indies, hlm.  734. William Marsden, The History of Sumatra, hlm. 446. Lihat  pula  Peter  Mundy, The  Travels  of  Peter Mundy in Europe and Asia 1608-1667, hlm. 330-331.
dalam  batas  tertentu  seringkali  tidak seluruhnya sama seperti aturan fikih.[]

## Daftar Pustaka
Abubakar,  Al  Yasa’. Syari’at  Islam  di Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma,  Kebijakan,  dan  Kegiatan. Banda  Aceh:  Dinas  Syariat  Islam, 2006.
Alam,  Muzaffar  dan  Subrahnyaman, Sanjay.  “Southeast  Asia  as  Seen Forum Mughal India”. Archipel 70, Paris.
Asymawi,  Muhammad  Sa’id  al-. Al-Islâm al-Siyâsî. Kairo:  ‘Arabiyyah  li  al- Thibâ’ah wa al-Nashr, 1987. Daud,  Darni  M.  (ed.). Qanun  Meukuta Alama  dalam  Syarah  Tadhkirah Tabaqat  Tgk.  Mulek  dan  Komentar- nya. Terj.  Mohd.  Kalam  Daud  dan T.A.  Sakti.  Banda  Aceh:  Syiah Kuala University Press, 2010.
Djamil, Junus. Gadjah Putih Iskandar Muda. Kutaradja:  Lembaga  Kebudajaan Atjeh, tt..
Eickelman,  Dale  F.    dan  Piscatori,  James.
Politik  Muslim:  Wacana  Kekuasaan dan  Hegemoni  dalam  Masyarakat Muslim. Terj.  Endi  Haryono  dan Rahmi  Yunita.  Yogyakarta:  Tiara Wacana, 1998.
Hadi,  Amirul. Aceh,  Sejarah,  Budaya,  dan Tradisi. Jakarta:  Yayasan  Obor,
2010.
Hasjmy, A. Iskandar Muda Meukuta Alama. Jakarta: Bulan Bintang, 1975. Hurgronje,  C.  Snouck. Aceh:  Rakyat  dan Adat Istiadatnya. Jakarta: INIS, 1996. Khaldûn, Ibn. Muqaddimah. Beirut: Dâr al- Fikr, ttp.
Lombard,  Denys. Kerajaan  Aceh  Zaman Sultan  Iskandar  Muda  (1607-1636).
Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia, 2008.
Mâwardî, al-. Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Walâyât  al-Dîniyyah. Iskandari- yah: Dar Ibn Khaldûn, ttp.
Reid,Anthony. Southeast Asia in the Age of Commerce  1450-1680. New  Haven and London: Yale University Press,
1988.
Syarif,  Mujar  Ibnu  dan  Zada,  Khamami.
Fiqh  Siyasah,  Doktrin  dan  Pemikiran Politik  Islam. Jakarta:  Erlangga,
2008.
Utriza NWAY, Ayang. “Adakah
Penerapan  Syariat  Islam  di  Aceh?: Tinjauan  Sejarah  Hukum  di Kesultanan  Aceh  Tahun  1516- 1688M. Tashwirul  Afkar. Edisi  No. 24 Tahun 2008.
