## LGBT DI INDONESIA: DILEMA HAK ASASI MANUSIA DAN URGENSITAS PEMBAHARUAN PEMIDANAAN
Indra Firmansyah*, Ahmad Miftah Farid, Dimas Putra Catur Prasetyo, Fandi Ahmad Fahreza Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
*Email korespondensi: bungindrafirmansyah@gmail.com

## ABSTRACT
LGBT  (Lesbian,  Gay,  Bisexual,  Transgender)  is  one  of  the  symptoms  -even  now  it  is  a  massive movement supported by the United Nations- which is getting more and more discussed, especially in Indonesia. Armed with human rights, the LGBT group wants to be recognized as good citizens like other  citizens.  They  campaign  that  their  deviant  sexual  orientation  is  a  nature  that  society  must accept. Not only in the social aspect, but also from a legal point of view, deviant sexual orientation is  unacceptable  in  Indonesian  society.  So  far,  the  Criminal  Code  is  considered  unable  to  provide repressive measures in terms of threats of strict sanctions against LGBT perpetrators so as to make same-sex enthusiasts feel free to channel their actions. their deviant sexual orientation. Article 292 of  the  Criminal  Code  cannot  be  used  as  a  basis  for  ensnaring  LBGT  perpetrators,  but  Article  4 paragraph  1  letter  a  of  Law  Number  44 of  2008  can  be  used  as  a  reference  for  ensnaring  LGBT perpetrators, whose criminal sanctions are contained in Article 29 of Law Number 44 of 2008. With Indonesia  who  uphold  religion  and  morals,  then  LGBT  perpetrators  should  be  punished.  This research  was  conducted  using  the  library  review  method  to  produce  a  research  analysis  on  the urgency of criminal reform for LGBT people.
Keywords: LGBT; Human Rights; Criminal Renewal

## ABSTRAK
LGBT  (Lesbian,  Gay,  Bisexual,  Transgender)  merupakan  salah  satu  gejala  -bahkan  kini  menjadi gerakan  masif  yang  didukung  PBB-  yang  kian  hari  semakin  ramai  diperbincangkan  khususnya  di Indonesia. Dengan bekal HAM kelompok LGBT ingin diakui sebagai warga negara yang baik sama dengan  warga  negara  yang  lain.  Mereka mengkampanyekan  bahwa  orientasi  seksual  menyimpang mereka adalah fitrah yang harus diterima masyarakat. Bukan hanya dalam aspek sosial, namun juga dari kaca mata hukum orientasi seksual menyimpang tidak dapat diterima di masyarakat Indonesia. Selama ini KUHP dianggap belum mampu memberikan tindakan represif dari segi ancaman sanksi yang  tegas  terhadap  pelaku  LGBT  sehingga  membuat  penyuka  sesama  jenis  merasa  bebas  dalam menyalurkan orientasi seksual mereka yang menyimpang. Pasal 292 KUHP tidak bisa dijadikan dasar untuk menjerat pelaku LBGT akan tetapi dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun  2008  bisa  dijadikan  rujukan  untuk  menjerat  pelaku  LGBT,  yang  sanksi  pidananya  terdapat dalam Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008. Dengan Indonesia yang menjunjung tinggi agama dan moral  maka  sudah  seharusnya  para  pelaku  LGBT  dijerart  pidana.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan metode  library  review  untuk  menghasilkan  analisis  penelitian  tentang  urgensitas  pembaharuan pemidanaan bagi LGBT.
Kata kunci : LGBT; HAM; Pembaharuan Pemidanaan.

## I. PENDAHULUAN
Saat  ini  LGBT  (Lesbian,  Gay, Bisexual,  Transgender)  semakin  hari menjadi topik  hangat  yang  dibicarakan  masyarakat. Satu  sisi,  ia  menjadi  fakta  bahwa  komunitas tersebut  memang  ada  dan  hidup  diantara masyarakat  Indonesia.  Namun,  disisi  lain  ia dipandang  sebagai  suatu  gejala  yang  tidak normal  (abnormal).  Bahkan  bertentangan dengan  agama,  norma  masyarakat  dan  adat istiadat  yang  menjadi  pegangan  masyarakat ketimuran khususnya Indonesia.
Komunitas  LGBT  terus  menyuarakan aspirasi  mereka  agar  masyarakat  dan  negara mengakui  eksistensi  mereka.  Berbagai  sara mereka  gunakan  seperti  media  massa,  media sosial  juga  aksi  massa  langsung  dimana mereka mengkampanyekan komunitas LGBT, mengajak  masyarakat  agar  tidak  memandang mereka  dengan  sebelah  mata.  Masyarakat sendiri,  lama  kelamaan  berbeda  pendapat seiring masifnya kampanye mereka. Ada yang beranggapan bahwa perilaku mereka bertentangan  dengan  agama,  adat  istiadat ketimuran  khususnya  adat  istiadat  Indonesia juga  bertentangan  dengan  norma  hukum. Meski  begitu,  tidak  sedikit  yang  bersimpati dengan  mereka  dengan  ikut  menyuarakan kesetaraan  dan  kesamaan  di  depan  hukum tanpa memandang orientasi seksual.
1 Ben  Agger, Teori  Sosial  Kritis ,  Yogyakarta:
Kreasi Wacana, 2005, hal. 237.
2 https://nasional.okezone.com/read/2016/02/14/ 337/1311590/pemerhati-pertanyakan-dana-usd8-miliar- untuk-lgbt-indonesia, di akses pada 2 Maret 2022
Kelompok-kelompok LGBT telah mendirikan  organisasi-organisasi  untuk  terus mengkampanyekan gerakan mereka, menuntut keadilan, kesetaraan termasuk dalam perkawinan.  Salah  satu  argument  sosiologis mereka  adalah  menjadi feminine berarti menjadi pasif dan pengasuh. Menjadi maskulin berarti  mendominasi.  Menjadi  salah  satu  dari itu  berarti  menjadi  konservatif. 1 Tuntutan  ini tidak hanya disuarakan oleh kelompok mereka sendiri,  namun  juga  didukung  oleh  PBB melalui  UNDP  yang  mengucurkan  dana sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp. 108 M yang diperuntukkan bagi kemajuan kesejahteraan  komunitas  LGBT  di  Indonesia, Tiongkok, Filipina dan Thailand. 2
Pada  tahun  2013,  USAID  dan  UNDP dengan  di  bantu  oleh  komunitas  LGBT  di Indonesia  mengeluarkan  laporan  mengenai gambaran  umum  HAM  kaum  LGBT  di Indonesia.  Diantara  gambaran  tersebut  adalah masih  adanya  diskriminasi  dalam  bidang hukum,  misalnya  ditemukan  pada  Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan  yang  secara  tegas  disebutkan  dua gender saja yakni antar pria dan wanita. 3
Melihat  strategi  kampanye  gerakan LGBT  yang  disokong  oleh  lembaga  PBB, dimotori  oleh  negara-negara  maju  yang
3 USAID  dan  UNDP, Hidup  Sebagai  LGBT  di Asia:  Laporan  Nasional  Indonesia .  Laporan  ini merupakan  hasil  dari  dokumentasi  berbagai  presentasi dan diskusi dalam Dialog  Komunitas LGBT Indonesia yang  diselenggarakan  pada  13-14  Juni  2013  di  Bali. Laporan ini dapat di download di https://www.usaid.gov
dampaknya dapat berpengaruh kepada negara- negara berkembang, utamanya yang memiliki banyak  pendududuk  seperti  Indonesia,  India dan  China.  Pasca  perang  dunia  kedua, disinyalir  banyak  pihak  bahwa  penggunaan senjata dan teknologi mutakhir telah menyisakan persoalan kemanusiaan yang akut dan  kini  bergeser  kepada  opini  baru  tanpa kekuatan  senjata  yaitu  proxy  war  seperti kampanyenya melalui gerakan LGBT lesbian, gay,  biseksual  dan  transgender  terhadap negara-negara  berkembang,  terbelakang,  dan padat penduduknya. 4
Berbagai  kasus  pun  muncul.  Pada tahun  2017  terjadi  kasus  “Pesta  Gay”  di Kelapa Gading Jakarta. Dimana 141 tersangka diduga  homoseksual  diamankan.  Sementara itu  di  tahun  yang  sama,  terjadi  perbuatan homoseksual dengan 2 tersangka dan dihukum cambuk di Aceh. Mereka didakwa melanggar Pasal  63  ayat  1  angka  28  Qanun  Nomor  6 Tahun  2014  mengenai  hukum  jinayah.  Pasal itu  berbunyi,”  Setiap  orang  dengan  sengaja melakukan perbuatan liwath diancam hukuman paling banyak 100 kali cambuk atau denda  paling  banyak  1.000  gram  emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.” 5
Kasus terbaru yang cukup
mencengangkan adalah adanya grup homoseksual di kalangan TNI-Polri.
4 Jazim Hamidi, Zina dan Gerakan LGBT: Quo Vadis  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Penal  Policy)  dalam Penyelamatan  Moralitas  Bangsa  (Anotasi  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  26/PUU-XIV/2016), Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, DOI : 10.25216/JHP.7.2.2018.263-278, hal. 274.
Setidaknya  15  anggota  TNI  dipecat  karena dianggap  melanggar  disiplin  dan  seorang perwira  tinggi  Polri  yang  demosi  atau pemindahan  ke  jabatan  yang  lebih  rendah selama  tiga  tahun  karena  “terlibat  dalam kelompok LGBT”. Kepala Bidang Penerangan Puspen  TNI,  Kolonel  Sus  Aidil  mengatakan larangan  anggota  TNI  memiliki  orientasi seksual  penyuka  sesama  jenis  tertuang  dalam Pasal  62  UU  TNI,  yang  berbunyi:  “Para prajurit  diberhentikan  dengan  tidak  hormat dari  dinas  keprajuritan  karena  mempunyai tabiat  dan  atau  perbuatan  yang  nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI.” 6
Institute for Crime and Justice Reform (ICJR) justru menilai, tindakan TNI dan Polri terhadap  prajurit  mereka  yang  memiliki orientasi  seksual  lesbian,  gay,  biseksual,  dan transgender (LGBT) merupakan bentuk diskriminasi  yang  melanggar  konstitusi. Menurut  mereka,  segala  bentuk  diskriminasi semacam  ini  juga  melanggar  konstitusi. Karena  setiap  warga  negara  memiliki  hak privasi, hak berekspresi, dan hak mendapatkan perlakuan setara di hadapan hukum yang diatur dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Adapun persamaan  di  hadapan  hukum  diatur  dalam Pasal  27  ayat  1  UUD  1945  juncto  Pasal  28D ayat  1  UUD  1945  dan  hak  bebas  dari diskriminasi  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  2
5 https://www.liputan6.com/global/read/2963642/4- kasus-lgbt-di-indonesia-yang-disorot-dunia,  di  akses  3 Maret 2022
6 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 54648815, di akses 3 Februari 2022
juncto  Pasal  28I  ayat  2  UUD  1945.  Maka pembedaan  perlakuan  berdasarkan  orientasi seksual  jelas  telah  melanggar  konstitusi negara.  Atas  dasar  itu,  maka  segala  tindakan diskriminatif  dalam  segala  bentuk  dan manifestasinya  diakui  sebagai  sikap  dan tindakan terlarang. 7
Berdasarkan  hal  tersebut  selanjutnya peneliti berupaya untuk mengetahui bagaimana  pandangan  HAM  terhadap  LGBT dan  urgensitas  pembaharuan  pemidanaan terhadap pelaku LGBT.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  adalah penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan hukum  atau  bahan  pustaka  dengan  cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum  dan  peraturan  perundang-undangan sebagai  bahan  hukum  sekunder  diantaranya Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1 LGBT dalam pandangan HAM
Isu  mengenai  LGBT  saat  ini  sudah berada  pada  tatanan  global,  keberhasilan
7 https://voi.id/berita/17545/icjr-sanksi- terhadap-anggota-tni-dan-polri-kasus-lgbt- diskriminatif-dan-langgar-konstitusi , di  akses  3  Maret 2022
penyebarannya  dicapai  melalui  serangkaian gerakan pro-LGBT yang telah ada sejak lama. Fenomena  ini  didukung  dengan  adanya deklarasi HAM universal ( Universal Declaration  of  Human  Rights) pada  tahun 1948, serta reformasi politik dan demokratisasi yang  sering  “disalahpahami”  sebagai  proses liberalisasi  dan  kebebasan  mengekspresikan diri. Secara keseluruhan, semakin makmur dan sekuler  suatu  bangsa,  maka  semakin  besar kemungkinannya  untuk  merangkul  hak-hak kaum LGBT. Sebaliknya, semakin miskin dan religius  suatu  bangsa,  maka  semakin  besar kemungkinannya untuk menekan kaum LGBT. Terutama dari fakta bahwa negara itu demokratis  atau  tidak,  meskipun  hak  LGBT tidak  ditemukan  di  semua  negara  yang demokratis, hak LGBT hampir tidak ada dalam negara non-demokrasi. 8
Komunitas  LGBT  di  dunia  sering dianggap sebagai komunitas yang termarginalkan.  Selain  itu,  mereka  juga dianggap  sebagai  orang-orang  menyalahi kodrat,  abnormal  bahkan  merusak  norma- norma agama, norma kesusilaan, adat istiadat bahkan  di  negara-negara  yang  mayoritas berpenduduk  Islam  masih  sangat  sulit  untuk diterima.  Oleh  karena  itu,  dari  sisi  internal, mereka sendiri terus berupaya agar keberadaan komunitas mereka diterima, diakui, disamakan dan  disejajarkan.  Prinsip  persamaan  dan
8 Roby  Yansyah,  Rahayu, Globalisasi  Lesbian, Gay,  Biseksual,  Transgender  (LGBT)  Perspektif  HAM dan  Agama  dalam  Lingkup  Hukum  di  Indonesia , Semarang, Jurnal Law Reform , Program Studi Magister Ilmu Hukum  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2018), hal. 135.
persaudaraan  terus  mereka  kampanyekan meski berbeda orientasi seksual. Bagi mereka, perbedaan  orientasi  seksual  bukan  hanya bukan  menjadi  penghalang  bagi  sesama manusia  untuk  bersaudara  dan  persamaan didepan  hukum  dan  kesempatan  yang  sama dalam semua bidang.
Dari  sisi  HAM,  komunitas  LGBT menjadikan Deklarasi Universal tentang Hak- hak  Asasi  Manusia  sebagai  tameng  gerakan mereka.  Hak  Asasi  manusia  sendiri  diartikan sebagai hak yang asasi, hak yang fundamental, yang tidak dapat disahkan atau diceraikan dari dirinya  sendiri. 9 Diantaranya  adalah  pasal  5 (Article  5)  dari Declaration  Universal  of Human Right yakni : “Tidak seorang pun boleh disiksa  atau  diperlakukan  secara  kejam, memperoleh  perlakuan  atau  dihukum  secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.  Juga  Pasal  9  (Article  9)  masih dari  sumber  yang  sama  yang  termaktub sebagai berikut: “(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara  damai.  (2)  Tidak  seorang  pun  boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan”. 10
Pada  tahun  2007,  disusunlah  konsep- konsep  utama  untuk  dijalankan  negara.  Salah
9 Martinus Sardi, Menuju Masyarakat Berwawasan  Hak-Hak  Asasi  Manusia ,  Center  for Religion  and  Peace  Studies  (CR-Peace),  Yogyakarta 2014, hal.1.
10 A. Muiz Aziz, LGBT ditinjau dari Sosiologis, Hukum, HAM dan Pancasila , Forum Ilmiah Volume 14 Nomor 1, Januari 2017.
satu  prinsip  tersebut  adalah  Yogyakarta Principles. 11 Yogyakarta  Principles  adalah suatu tatanan prinsip-prinsip dalam penerapan Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia  yang terkait  dengan  orientasi  seksual  dan  identitas gender yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Yogyakarta. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan standar hukum internasional yang mengikat  yang  harus  dipatuhi  oleh  semua negara.  Prinsip-prinsip  menjajikan  bentuk masa  depan  yang  berbeda,  dimana  semua orang  dilahirkan  dengan  bebas  dan  setara dalam  hal  martabat  dan  hak  serta  dapat memenuhi hak berharga tersebut yang mereka bawa  sejak  mereka  dilahirkan.  Yogyakarta Principles,  apabila  disandingkan  dengan peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia mempunyai  padanan  yang  sudah  ditampung dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia.  Hal  yang  perlu  dicermati  dalam Yogyakarta  Principles  ini  adalah  prinsip  24 mengenai penemuan dan pembentukan keluarga.
Yogyakarta Principles mengemukakan bahwa dalam hal pembentukan  keluarga  tersebut,  Negara Indonesia seharusnya mengakomodasi pembentukan keluarga dengan prinsip homoseksual. 12
11 Untuk  selengkapnya  bisa  dibaca  di Prinsip- Prinsip  Yogyakarta,  Prinsip-prinsip  Pemberlakuan Hukum  HAM  Internasional  dalam  Kaitannya  dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender , Komnas HAM 2015.
12 Erick  Stevan  Manik,  Ani  Purwanti,  Dyah Wijaningsih, Pengaturan LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender) dalam Perspektif Pancasila di Indonesia, Diponegoro  Law  Review,  Volume  5,  nomor  2,  tahun 2016, http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr.
Pada  26  juli  2013,  Komisaris  Tinggi PBB  untuk  HAM  Navi  Pillay  meluncurkan kampanye  “ Born  Free  and  Equal ”  yang artinya  lahir  bebas  dan  setara  yang  mana  hal tersebut  mencerminkan  kewajiban  dasar Negara  terhadap  orang-orang  LGBT  dan menjelaskan  bagaimana  mekanisme  PBB menerapkan  hukum  Internasional  dalam konteks  ini  LGBT.  Dalam  kampanye “Born Free  and  Equal ”  memunculkan  lima  topik yang  dapat  memudahkan  dan  memberikan pemahaman umum. Bahwa suatu tindakan atau kelalaian  dapat  membahayakan  berbagai macam hukum yang berbeda.
Lima topik tersebut adalah: 1. Melindungi Individu dari Kekerasan Homofobia dan Transphobia
2. Mencegah  Penyiksaan  dan  Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan
3. Melegalkan  Homoseksual  dan  Mencabut Undang-Undang lain yang Berfungsi untuk Menghukum  Orang  karena  Orientasi Seksual dan Identitas Gender Mereka
4. Melindungi Orang dari Diskriminasi Karena  Orientasi  Seksual  dan  Identitas Gender Mereka
5. Perlindungan Hak atas Kebebasan
Berekspresi,  Berserikat,  Berkumpul  dan Hak  Atas  Kebebasan  Untuk  Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Kasus Publik.
13 Syamsul  Fathoni, Pembaharuan  Sistem Pemidanaan  Perspektif  Teoritis  dan  Pragmatis  Untuk Keadilan , Setara Press, Malang 2016, hal. 43.

## 3.2 Urgensitas  Pembaharuan  Pemidanaan Terhadap Pelaku LGBT
Pembaharuan hukum pidana merupakan upaya  peninjauan  dan  pembentukan  kembali hukum  pidana  yang  sesuai  dengan  jati  diri bangsa  Indonesia  yang  berkeTuhanan  Yang Maha  Esa.  Oleh  karena  itu,  penggalian  nilai- nilai bangsa Indonesia dalam rangka pembaruan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan mengedepankan masyarakat Indonesia  yang  menjunjung  tinggi  norma- norma  agama,  adat  istiadat  yang  menjadi panduan kehidupan bangsa ini.
Dalam  konteks  komunitas  LGBT, pembaharuan  pemidanaan  sudah  menjadi  hal yang sangat urgen dilakukan karena Pasal 292 KUHP  belum  dapat  menjerat  pelaku  LGBT jika  pelaku  sama-sama  telah  dewasa.  Ini tentunya  membuka  kesempatan  dan  potensi yang  besar  bagi  pelaku  untuk  melakukan perbuatan  tersebut.  Dalam  KUHP  sudah tercantum  aturan  pemidanaan  berupa  norma dan  sanksi.  Sedangkan  pedoman  pemidanaan belum  dirumuskan,  sehingga  berpengaruh terhadap  penjatuhan  putusan  hakim,  dan akibatnya orientasi hukum pidana lebih kepada perbuatannya dan bukan pada pelakunya. 13
Sebagai contoh misalnya, dalam kelompok  “kejahatan  kesusilaan”  ada  Pasal
281-303, sedangkan yang termasuk “pelanggaran kesusilaan” ada pada Pasal 532- 547 KUHP. Dalam perkembangan penyusunan
konsep  KUHP,  tidak  lagi  dibedakan  antara “kejahatan  kesusilaan”  dan  “pelanggaran kesusilaan”.  Konsep  hanya  mengelompokkan dalam satu bab dengan judul “Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan”. 14
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  seperti dikutip  oleh  Kif  Aminanto,  ada  beberapa pertimbangan  atau  alasan  kriminalisasi  yang ditemukan  dalam  perundang-undangan  di Indonesia  bersifat  selektif  berdasarkan  pada garis atau pola kebijakan tertentu yaitu bahwa sanksi  pidana  digunakan  terhadap  perbuatan- perbuatan diantaranya:
1. Bertentangan  dengan  kesusilaan,  agama dan moral Pancasila
2. Membahayakan  kehidupan  masyarakat, bangsa dan negara
3. Menghambat  tercapainya  pembangunan nasional. 15
Dalam konteks hukum Indonesia, LGBT jelas  melanggar  Undang-Undang  No.  16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan dimana Pasal 1 berbunyi:
“  Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin anatar seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdaarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Selain  itu,  dalam  hal  perkawinan,  yang diakui  oleh  negara  hanyalah  antara  pria  dan wanita yang juga dapat kita lihat dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
14 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Hukum Pidana,  Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP Baru, Prenadamedia Group, Jakarta 2011, hal. 253-254.
tentang  Administrasi  Kependudukan  (UU Adminduk)  beserta  penjelasannya  dan  Pasal 45 ayat yang berbunyi: “
“Perkawinan  yang  sah  berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan wajib  dilaporkan  oleh  Penduduk  kepada instansi  Pelaksana  di  tempat  terjadinya perkawinan  paling  lambat  60  (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan “.
Adapun penjelasan Pasal tersebut adalah: “Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri berdasarkan  ketentuan  Peraturan  perundang- undangan”.
Dalam  konteks  pidana,  saat  ini  LGBT tidak  bisa  dijerat  jika  pelakunya  sama-sama telah  dewasa.  Pasal  292  KUHP  disebutkan bahwa  “  Orang  yang  cukup  umur,  yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus  diduga,  bahwa  belum  cukup  umur, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama lima tahun. Pada Pasal 291 KUHP juga dapat kita  ketahui  bahwa  jerat  pidana  bagi  pelaku homoseksualitas  memang  ada,  yakni  apabila dilakukan  oleh  orang  dewasa  dengan  anak dibawah  umur  yang  berjenis  kelamin  sama. Namun  jika  pelakunya  telah  sama-sama dewasa maka tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut.  UU  warisan  Belanda  tersebut  jelas belum memberikan perlindungan hukum bagi korban dan sanksi yang tegas terhadap pelaku
15 Kif Aminanto , Politik Hukum Pidana, Jember Katamedia, Jember 2017, hal. 88.
homoseksual  yang  disuarakan  komunitas LGBT.
Adapun  dalam  KUHP  pada  Pasal  292 dan Pasal 494 RUU-KUHP ditemukan adanya perbedaan  pada  hukuman  dan  batasan  umur orang yang dapat dijadikan pasangan homoseksual, yaitu:
1. Segi hukuman. Pasal 292 KUHP menentukan  hukuman  penjara  paling  lama lima  tahun,  sedangkan  Pasal  494  RUU- KUHP  2008  menentukan  hukuman  pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tujuh tahun.
2. Segi  usia.  Pasal  292  KUHP  menentukan batasan  usia  orang  yang  dapat  dijadikan pasangan  homoseksual  adalah  “yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, dalam Pasal 494 RUU-KUHP  disebutkan  secara  tegas bahwa  pasangan  yang  dapat  dijadikan pasangan  homoseksual  adalah  orang  yang berumur 18 (delapan belas) tahun.
Pasal 494 Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis  kelaminnya  yang  diketahui  atau  patut diduga  belum  berumur  18  tahun,  dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan  paling  lama  7  tahun.  Perbedaan  lainnya terletak  pada  hukuman  yang  diancamkan. Pasal  292  KUHP  ancaman  hukumannya berupa pidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan  pada  Pasal  494  RUU-KUHP ancaman  pidananya  lebih  berat,  yaitu  pidana
16 Nurlita  Sibli ,  Larangan  Homoseksul  dalam Pasal  292KUHP  dan  Pasal  494  RUU-KUHP  Ditinjau
penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
Kandungan larangan homoseksual  yang ditentukan dalam kedua pasal tersebut adalah berarti  perbuatan  homoseksual,  baik  oleh sesama laki-laki  (gay/liwath)  maupun  sesama perempuan  (lesbian/musahaqah)  adalah  tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, jika  mereka  telah  sama-sama  dewasa,  yaitu minimal berumur 18 (delapan belas) tahun dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Jadi jelas tampak  bahwa  berdasarkan  uraian  tersebut RUU-KUHP dipengaruhi hukum Barat.
Jadi  tampak  jelas  bahwa  hukum  pidana Islam  belum  dijadikan  sumber  pembentukan hukum  pidana  nasional  di  Indonesia,  di antaranya  ketentuan  tentang  larangan  liwath dan hukumannya dalam KUHP maupun RUU- KUHP tidak (belum) mencerminkan nilai-nilai Islam. 16 Meski begitu, bukan berarti komunitas LGBT  tidak  dapat  dijerat  oleh  pidana.  Pasal 292  KUHP  memang  tidak  dapat  dijadikan dasar  hukum  karena  tidak  memenuhi  unsur yang  terkandung  didalam  pasal  tersebut  dan korbannya pun dibawah umur, namun apabila diamati  dalam  UU  Nomor  44  Tahun  2008 Tentang  Pornografi  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  a yang  menyatakan  persenggamaan,  termasuk persenggamaan  yang  menyimpang.  Yang dimaksud  dengan  "persenggamaan  yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas  seksual  lainnya  dengan  mayat,
dari Hukum Pidana Islam, Jurnal Lex et Societatis, Vol. V/No. 6/Ags/2017, Unsrat.
binatang,  oral  seks,  anal  seks,  lesbian,  dan homoseksual.
Jadi,  meskipun  Pasal  292  KUHP  tidak bisa  dijadikan  dasar  untuk  menjerat  pelaku LBGT akan tetapi dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  bisa dijadikan  rujukan  untuk  menjerat  pelaku LGBT, yang sanksi pidananya terdapat dalam Pasal  29  UU  Nomor  44  Tahun  2008  dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00  (enam  miliar  rupiah). 17
Meski  begitu,  dalam  prakteknya  penegak hukum  justru  melepaskan  orang-orang  yang ditangkap  dan  diduga  melakukan  tersebut dengan alasan tidak bisa dipidana.

## 3.3 Hukum  Progresif  dan  Terobosan hukum terhadap LGBT
Hukum Progresif ingin mengajak masyarakat  untuk  memahami  betapa  keliru menerima  hukum  sebagai  suatu status  quo , sebagai  institut  yang  secara  mutlak  harus diabadikan. 18 Hukum  tidak  hanya  dijalankan dengan intelektual, melainkan dengan
17 Ateng Sudibyo, Kebijakan Kriminal Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)
Dikaitkan  Dengan  Delik  Kesusilaan  di  Dalam  KUHP , De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum FH UMSU, Volume 4  Nomor  1,  Januari-Juni  2019,  hal.  28-41  DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3169.
18 Muhammad  Nur  Islami, Hukum  dan Kebebasan Berpikir , Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2015, hal. 197.
19 Muhammad Nur Islami, Op.Cit. hal. 194.
kecerdasan  spiritual.  Menjalankan  hukum harus  dengan  determinasi,  empati,  dedikasi, komitmen terhadap  penderitaan  bangsa  untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan  rakyat. 19 Hukum  progresif adalah  sebuah  pemikiran  hukum  yang berusaha  memperjuangkan  keadilan  dan kemanfaatan, ketimbang kepastian hukum. 20
Secara  sosiologis,  perundang-undangan mempunyai dua fungsi utama, yakni legalisasi dan  legislasi.  Legalisasi  berarti  mengesahkan gejala-gejala yang sudah ada dalam masyarakat,  sehingga  perundang-undangan merupakan sarana untuk mengadakan pengendalian  sosial (social  control )  dan memperlancar interaksi sosial ( social interaction ).  Sedangkan  legislasi  merupakan proses  mengadakan  pembaharuan  sehingga perundang-undangan merupakan sarana untuk menciptakan yang baru ( social engineering ). 21 Meski  begitu,  fungsi  hukum  sebagai social control atau  alat  pemelihara  ketertiban  dan pencapaian keadilan adalah merupakan fungsi hukum  dalam  pengertian  konservatif.  Fungsi tersebut  diperlukan  dalam  setiap  masyarakat,
20 Suteki, Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transendental  dalam  Konteks  Keindonesiaan ,  hal.  10. Makalah  ini  dipresentasikan  dalam  Seminar  Nasional Call for Papers: Hukum Transendental: Pengembangan dan  Penegakan  Hukum  di  Indonesia,  diselenggarakan oleh  Sekolah  Pasca  Sarjana  Program  Doktor  Ilmu Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta,  Sabtu, 27 Januari 2018.
21 Soerjono  Soekanto,  Chalimah  Suyanto, Hartono  Widodo ,  Pendekatan  Sosiologi  Terhadap Hukum , Bina Aksara, Jakarta 1988, hal. 76.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 10 No. 02 September 2022
termasuk  dalam  masyarakat  yang  sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. 22
Dalam  kasus  LGBT  sendiri,  sangat diperlukan  terobosan-terobosan  hukum  untuk tidak  hanya  membuat  sanksi  yang  tegas terhadap  pelaku  yang  melakukan  perbuatan LGBT.  Namun  yang  lebih  penting  dari  itu adalah upaya rehabilitasi, terapi dan spiritualisasi  bagi  komunitas  LGBT,  karena LGBT  merupakan  penyakit  menular  yang sangat berbahaya terhadap kelangsungan umat manusia.
Perspektif negara hukum Pancasila yang dianut negara Indonesia, menganggap perilaku LGBT  tidak  saja  dipandang  sebagai  bentuk penyimpangan orientasi seksual yang merupakan problema pribadi ( privacy ), sehingga negara tidak perlu terlalu mencampuri  urusan  tersebut.  Namun  juga, LGBT  dapat  dipandang  sebagai  fenomena sosial atau penyimpangan sosial, karena telah bertentangan  dengan  norma-norma  yang berlaku  di  masyarakat.  Dalam  hal  suatu perbuatan  telah  bertentangan  dengan  norma- norma  dan  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat,  maka  perbuatan  tersebut  dapat pula dipandang sebagai suatu bentuk kejahatan.
Secara  garis  besar  kontruksi  seksualitas pada perundang-undangan di Indonesia mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:
22 R.  Otje  Salman, Beberapa  Aspek  Sosiologi Hukum , Alumni, Bandung 1993, hal. 86.
23 Tengku  Mabar  Ali,  Suhaidi,  Mustamam, Penanggulangan Penyimpangan Seksual LGBT Dalam
a. Pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.
b. Kedua, sahnya perkawinan sangat tergantung  pada  ketentuan  hukum  agama dan kepercayaan masing-masing.
c. Ketiga, pencatatan perkawinan.
d. Keempat, asas monogami.
e. Kelima, batas usia perkawinan;
f. Keenam, mempersulit terjadinya perceraian.
g. Ketujuh,  hak  dan  kedudukan  suami  istri adalah seimbang.
Berdasarkan  prinsip-prinsip  tersebut  di atas, dapat dikatakan bahwa hubungan seksual sesama  jenis  tidak  dapat  dibenarkan  di Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  hubungan seksual  sesama  jenis  bertentangan  dengan norma-norma  agama,  baik  itu  agama  Islam, Kristen, Hindu maupun Budha. Dari beberapa agama  yang  diakui  di  Indonesia,  tidak  ada satupun konsep ajaran agama yang membenarkan hubungan seksual sesama jenis. Hal  ini  berarti  bahwa  penyimpangan  seksual yang  dilakukan  oleh  komunitas  LGBT  tidak memiliki  tempat  dalam  sistem  hukum perkawinan  di  Indonesia,  terkecuali  terdapat perubahan  yang  signifikan  terhadap  Undang- Undang Perkawinan. 23
Perspektif Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) , Jurnal Ilmiah  Metadata,  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. 2019., hal. 6.
Dalam  konteks  LGBT,  Pancasila  sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai- nilai  Pancasila  itulah  yang  menjadi  “Kaidah Penuntun” dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Apa artinya, sila pertama pun  seharusnya  menjadi  bintang  pemandu ( leitztern ) hukum di Indonesia. Jadi menjadikan  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa sebagai  landasan  pelarangan  LGBT  adalah sah,  bukan  tindakan  diskriminatif  terhadap orang  yg  tidak  berketuhanan  dan  bukan tindakan  yang  bertentangan  dengan  HAM. Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  bangsa memiliki  fungsi  sebagai Precept ,  yakni perintah  yang  bersifat  imperatis  kategoris, perintah atau ajaran yang tidak dapat ditawar. Memisahkan  persoalan  LGBT  dengan  agama sama artinya kita meniadakan fungsi Pancasila sebagai Pandangan hidup ( way of life ) bangsa Indonesia,  dan  ini  ini  juga  tidak  berarti memaksakan  kehendak  golongan  kepada golongan lain. Moral Ethic and Religion sudah seharusnya  menjadi  ukuran  dan  pedoman hidup bangsa oriental ini.
Mengkriminalisasikan seks yang menyimpang untuk khususnya  LGBT bukan tindakan yang diskriminatif
melainkan tindakan penyelamatan  generasi  mendatang.  Akankah kita  biarkan  LGBT  sebagai  penyimpangan seksualitas terus berkembang tanpa mengambil langkah seribu untuk mencegahnya.  Hukum  dapat  dipakai  sebagai sarana preventif dan represif untuk menyelamatkan  manusia  dari  kehancuran rasnya.

## IV. KESIMPULAN
LGBT  menggunakan  HAM  sebagai tameng untuk mengkampanyekan ide mereka. Selain itu, LGBT juga merupakan gejala sosial yang sangat berbahaya generasi umat manusia khususnya  bagi  masyarakat  Indonesia.  Pasal 292  KUHP  belum  dapat  menjerat  pelaku LGBT  jika  pelaku  sama-sama  telah  dewasa. Ini tentunya membuka kesempatan dan potensi yang  besar  bagi  pelaku  untuk  melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, perilaku seksual kelompok  LGBT  juga  bertentangan  dengan kesusilaan,  agama  dan  moral  Pancasila, Membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dan Menghambat tercapainya  pembangunan  nasional  sehingga sudah  seharusnya  perilaku  LGBT  dibendung sedini  mungkin  karena  kampanye  masif mereka.  Dalam  Islam,  perbuatan  seksual LGBT  jelas  diharamkan.  Hukum  Islam  pun menjadi  salah  satu  sumber  hukum  nasional yang seharusnya dapat menjadi rujukan dalam pembangunan hukum pidana Indonesia. Selain itu,  orang-orang  yang  berada  dilingkaran LGBT seharusnya diobati, diterapi, direhabilitasi dan spiritualitas mereka dtingkatkan  kembali,  karena  gejala  LGBT merupakan  penyakit  menular  yang  sangat berbahaya. Selain itu, perilaku seksual mereka juga  harus  diancam  pidana  sebagai  tindakan represif  yang  merupakan  salah  satu  fungsi hukum  dalam  menjaga  masyarakat.  Disinilah urgensitas paradigma Hukum Progresif dalam membuat  terobosan-terobosan  hukum  untuk
melampaui
kepastian hukum demi kemanfaatan masyarakat, negara dan umumnya umat manusia. Sehingga diperlukan upaya masuknya hukum Islam sebagai sumber hukum  dalam  pembaharuan  pemidanaan pelaku LGBT.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Agger,  Ben.,  2005.  Teori  Sosial  Kritis,
Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Aminanto, Kif., 2017. Politik Hukum Pidana,
Jember: Jember Katamedia.
Arief,  Barda  Nawawi.,  2011.  Kebijakan
Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru, Jakarta: Prenadamedia Group.
Islami,  Muhammad  Nur.,  2015.  Hukum  dan Kebebasan  Berpikir.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fathoni, Syamsul., 2016. Pembaharuan Sistem Pemidanaan  Perspektif  Teoritis  dan Pragmatis  Untuk  Keadilan,  Malang: Setara Press.
Salman.  Otje.,  1993.  Beberapa  Aspek
Sosiologi Hukum. Bandung: Alumni. Sardi,  Martinus.,  2014.  Menuju  Masyarakat Berwawasan Hak-Hak Asasi
Manusia,  Yogyakarta:  Center  for
Religion  and  Peace  Studies  (CR-
Peace).
Soekanto,  Soerjono.,  Suyanto,  Chalimah.,
Widodo, Hartono., 1988. Pendekatan Sosiologi  Tehadap  Hukum.  Jakarta: Bina Aksara.
Suteki.  2018.  Hukum  Progresif:  Hukum
Berdimensi Transendental dalam Konteks  Keindonesiaan.  Call  for Papers: Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, diselenggarakan oleh  Sekolah  Pasca  Sarjana  Program
Doktor  Ilmu  Hukum  Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
USAID  dan  UNDP,  Hidup  Sebagai  LGBT  di Asia: Laporan Nasional Indonesia.

## Jurnal
Aziz,  Muiz.,  LGBT  ditinjau  dari  Sosiologis,
Hukum,  HAM dan Pancasila,  Forum Ilmiah  Volume  14  Nomor  1, Januari 2017.
Hamidi, Jazim., Zina dan Gerakan LGBT: Quo
Vadis  Kebijakan  Hukum  Pidana (Penal  Policy)  dalam  Penyelamatan Moralitas  Bangsa  (Anotasi  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIV/2016),  Jurnal  Hukum dan  Peradilan  Mahkamah  Agung, DOI  :  10.25216/JHP.7.2.2018.263-
278.
Mabar  Ali,  Tengku.,  Suhaidi,  Mustamam,
Penanggulangan Penyimpangan Seksual  LGBT  Dalam  Perspektif Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), Jurnal Ilmiah METADATA, Sumatera Utara, Pascasarjana
Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Sumatera Utara 2019.
Maslahatul  Ammah,  Dinda.,  Marwanto,
Perlindungan  Internasional  Terhadap HAM  Orang-orang  LGBT  dengan Bantuan  PBB,  Jurnal  Kerthanegara Universitas Udayana Bali.
Sibli,  Nurlita.,  Larangan  Homoseksul  dalam Pasal 292KUHP dan Pasal 494 RUU- KUHP  Ditinjau  dari  Hukum  Pidana Islam,  Jurnal  Lex  et  Societatis,  Vol. V/No. 6/Ags/2017, Unsrat.
Stevan  Manik,  Erick.,  Purwanti,  Ani.,
Wijaninngsih,  Dyah.,  Pengaturan LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender) dalam Perspektif
Pancasila  di  Indonesia,  Diponegoro Law  Review,  Volume  5,  nomor  2, tahun  2016,  http://www.ejournal- s1.undi.ac.id/index.php/dlr/.
Sudibyo,  Ateng.  (2019).  Kebijakan  Kriminal Terhadap  Lesbian,  Gay,  Biseksual,
Transgender (LGBT) Dikaitkan
Dengan  Delik  Kesusilaan  di  Dalam KUHP,  De  Lega  Lata  Jurnal  Ilmu
Hukum FH UMSU, Volume 4 Nomor
1,  Januari-Juni  2019,  28-41  DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.316
9
Yansyah,  Roby.,  dan  Rahayu,  Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia,
Jurnal  Law  Reform,  Semarang, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2018. Undang-Undang
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Prinsip-Prinsip  Yogyakarta,  Prinsip-prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional dalam Kaitannya dengan Orientasi Seksual dan
Identitas  Gender,  Komnas  HAM
2015.
Internet https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 54648815
https://islamlib.com/gagasan/dalil-lgbt-dalam- al-quran/
https://www.liputan6.com/global/read/296364 2/4-kasus-lgbt-di-indonesia-yang- disorot-dunia
https://nasional.okezone.com/read/2016/02/14 /337/1311590/pemerhati-pertanyakan- dana-usd8-miliar-untuk-lgbt-indonesia