licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Kajian Pembaharuan Hukum Dalam Asuransi E-Commerce
Fiqqih Anugerah 1 , Hari Sutra Disemadi 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, 1951094.fiqqih@uib.edu
2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, hari@uib.ac.id

## ABSTRACT
Insurance in the electronic trading business has been regulated by law in Indonesia, but there are technical obstacles related to electronic trade insurance in the Indonesian legal system in its application. When insurance is used in business through e-commerce, there is legal protection for the insurer regarding the obligation to notify the policyholder about the subject of insurance, and legal protection for the policyholder regarding the purpose of the policy, namely the transfer of risk to compensation for the damage caused by the event, as well as the risk against risks that threaten insurance coverage. Therefore, this study aims to disseminate knowledge about how insurance arrangements for e-commerce businesses are from a legal point of view in Indonesia and what are the reasons for e-commerce insurance to be specifically regulated by Indonesian law. This study uses a  normative  legal  research  method  through  library  research  tracing  guidelines  such  as  laws,  articles,  or journals related to the themes and titles to be studied which will be used as the basis or foundation for the preparation of this article. The results of this study indicate that insurance agreements can be used to mitigate risks that may arise from the intrusion of third parties into the e-commerce protection system, as long as the agreement does not violate the insurance principles as regulated in Indonesian legislation.
Keywords
Insurance; Law; E-Commerce
Cite This Paper Anugerah, F., & Disemadi, H. S. (2022). Kajian Pembaharuan Hukum Dalam Asuransi E- Commerce. Legal Spirit, 6 (2).

## PENDAHULUAN
Seiring berjalannya waktu, kecanggihan teknologi informasi semakin pesat, sehingga memudahkan penduduk Indonesia untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Akibatnya, semua orang membutuhkan teknologi informasi setiap hari. 1 Salah satu bidang teknologi  informasi  yang  berkembang  pesat  yaitu Internet . 2 Awalnya  sekedar  ditujukan menjadi alat publikasi informasi, dalam sekitar dekade belakangan sudah merambat pada hal  berbeda,  termasuk  sektor  ekonomi  seperti  perdagangan  elektronik  atau e-commerce . Kelebihan e-commerce adalah  kemudahan  dalam  menyelesaikan  transaksi  karena konsumen tidak perlu bertemu secara fisik. Konsumen memiliki akses yang sangat cepat ke berbagai  toko  online  setiap  hari,  sdengan  ini  mempermudah  konsumen  akan mempertimbangkan biaya serta membayar tidak perlu keluar kantor maupun rumah. Para pembeli  bisa  lebih  mudah  mendapatkan  produk  maupun  layanan  yang  para  pembeli
1 Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 5 (2), 177-199.
2 Ayunda, R., Nertivia, N., Prastio, L. A., & Vila,  O. (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai E- Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. Journal of Judicial Review , 23 (1), 71-84.
butuhkan  contohnya  ebook,  lagu,  dan software dalam  hitungan  detik. 3 Perdagangan elektronik  menawarkan  kesempatan  untuk  para  pedagang  dengan  mengurangi  bayaran serta  memfasilitasi  perluasan  koneksi  toko. 4 Penjual  tidak  perlu  membangun  gedung, mempekerjakan karyawan,  atau mengelola dan memelihara bisnis. 5 Pesanan  dan laporan keuangan dijalankan dengan menerapkan sistem khusus untuk mengurangi biaya tambahan. Internet  telah  terbukti  menawarkan  beraneka  keringanan  untuk  pebisnis,  khususnya pembeli,  akan  tetapi  pada  kenyataannya  bukan  tanpa  risiko  yang  merugikan.  Sistem keamanan  di  sekitar  Internet  dapat  disusupi  sama  pihak  yang  ingin  melakukan  tindak kejahatan.  Keadaan  tersebut  memfasilitasi  ide  buat  membangun  metode  yang  bisa melindungi  jual  beli  perdagangan  elektronik  lalu  diantaranya  memakai  teknologi kriptografi.  Segenap  distributor  layanan  perdagangan  elektronik  juga  meningkatkan teknologinya sendiri, diantaranya yaitu Secure Electronic Transaction atau singkat menjadi SET yang dibesarkan sama Master Card serta Visa. 6
Secure Electronic Transaction merupakan teknologi protokol keamanan pembayaran yang dibesarkan sama Master card serta bisa khusus untuk mengawasi pembayaran kartu kredit melalui Internet. SET merupakan sistem yang paling umum digunakan sebagai sistem keamanan, yang diharapkan dapat menjadi standar internasional dalam membangun sistem keamanan pada perdagangan elektronik. Tetapi pada kenyataannya, risiko pencurian dan manipulasi  juga  dimungkinkan  dalam  sistem  ini.  Untuk  mengatasi  risiko  kerugian  akibat intrusi sistem keamanan pada perdagangan elektronik, para pihak berusaha mencari cara untuk  mengatasinya,  diantaranya  lewat  lembaga  asuransi.  Dengan  asuransi,  sebenarnya risiko para pihak dalam berbisnis dialihkan kepada pihak lain yaitu perusahaan asuransi. 7 Pada  tahun  2015  silam  terdapat  dua  badan  usaha  diantaranya Asuransi  Simas  Net serta Central  Asia  Financial yang  merupakan  perusahaan  asuransi  komprehensif  yang memanfaatkan  teknologi  informasi,  mendirikan  bisnis  yang  memanfaatkan  teknologi informasi sebagai perusahaan asuransi digital Simas Net. Sinar Mas mendirikan Asuransi SinarNet sebagai perusahaan asuransi digital yang  menjanjikan di Indonesia. Penanggung Sinar Mas memegang 99% saham di perusahaan asuransi Sinar Net. Central Asia Financial, anak perusahaan dari Central Asia Raya Life Insurance menarik perhatian dengan munculnya dua  perusahaan  asuransi  berbasis  digital  dalam  aktivitas  bisnisnya,  karena  banyak perusahaan  asuransi  yang  menggunakan  teknologi  informasi  namun  tidak  merasa  perlu untuk memasangnya. Untuk membangun teknologi informasi di Indonesia, telah mendirikan unit bisnis khusus sendiri di Yayasan Teknologi Informasi sendiri. Salah satu perusahaan asuransi yang menggunakan pemasaran online adalah Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia),  yang  telah  memperkenalkan  peningkatan  kemampuan  layanan  Prudential. Pertama  di  industri  asuransi  jiwa  Indonesia,  aplikasi mobile ini  memungkinkan  nasabah Prudential Indonesia tidak hanya mengakses informasi mengenai informasi polis, tetapi juga melakukan transaksi elektronik secara mandiri. 8 Namun berbagai solusi keamanan ini tidak sepenuhnya menjamin bahwa perusahaan penyedia e-commerce tidak akan rugi. Tidak ada tanggungan  bahwa e-commerce bebas  dari  usaha  pengrusakan  data,  yang  tentunya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem tersebut. Keamanan dan kepercayaan yaitu  tonggak  yang  menopang  perkembangan  gerakan  perekonomian  pada  perdagangan global saat ini. Seperti disebutkan di atas, secara teori, setiap risiko yang mungkin terjadi
3 Gultom, E. (2018). Perlindungan Transaksi Electronic Commerce Melalui Lembaga Asuransi. Jurnal Legislasi Indonesia , 5 (4), 53-73.
4 Ayunda, R., & Octaria, M. (2022). Kedudukan Anak Dibawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E- Commerce Di Indonesia. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , 9 (1), 231-244.
5 Kirana, I., & Ayunda, R. (2022). Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan , 13 (1), 69-80.
6 Gultom, E. (2018). Op.Cit.
7 Gultom, E. (2018). Ibid.
8 Solaiman, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online. Jurnal Hukum Bisnis , 2 (2), 52-66.
dan berpotensi merusak dapat digunakan atau diasuransikan. Artinya, semua jenis transaksi e-commerce perlu diasuransikan untuk menjamin kepastian dan keamanan transaksi serta meminimalkan risiko potensi kerugian. 9 Namun, regulasi Indonesia sekarang tidak dengan tegas mengontrol keberadaan asuransi terkait e-commerce atau yang dikenal dengan cyber insurance .  Kondisi  tersebut  karena  Indonesia  masih  menerapkan  hukum  dan  peraturan Belanda lama sesuai dengan azas konkodrasi. 10
Asuransi dari sudut hukum Indonesia merupakan topik yang menarik untuk dikaji di satu  sisi  sehubungan  dengan  fenomena  bahwa  perusahaan  asuransi  menempati  letak peraturann  pasar  pada  aktivitas  perekonomian,  sedangkan  di  sisi  lain  peraturan  negara adalah  kehidupan.  Letak  tatanan  guna  mengatur  keseimbangan  wadah  pada  perihal mobilitas pasar perekonomian, ditujukan untuk melindungi warga negara Indonesia yang memerlukan  intervensi  negara  dengan  produk  yang  sah. 11 Peraturan-peraturan  yang mengontrol perihal Pertangungan ataupun Asuransi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah pasal 246 sampai dengan pasal 308 KUHD. Pada pasal 246 Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang  (KUHD)  menyebutkan  bahwa  “Asuransi  atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan  memperoleh  premi,  untuk  memberikan  kepadanya  ganti  rugi  karena  suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu p eristiwa yang tidak pasti”. Tetapi pada pasal 247, berisi “Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai: bahaya kebakaran”; (Pasal 287 KUHD dan seterusnya) bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen; (Pasal 299 KUHD dan seterusnya) jiwa satu orang atau lebih; (Pasal 302 KUHD dan seterusnya) bahaya laut dan bahaya perbudakan; (Pasal 592 KUHD dan seterusnya) bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman. (Pasal 686 KUHD dan seterusnya).
Dilihat  dari  pengertian  diatas,  bisa  diketahui  yaitu  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang  terlihat  samar-samar  mengontrol  perihal  asuransi  atau  pertanggungan  yang berhubungan dalam bisnis e-commerce . Dikarenakan hal tersebut bisnis e-commerce belum lama  dipromosikan  secara  global  saat  tahun  1994  sedangkan  di  Indonesia  setelah  itu dipromosikan kurun waktu tahun 1996 oleh Dyviacom Intrabumi ataupun D-net. Sementara itu, regulasi undang-undang yang dibuatkan sama kekuasaan tertinggi Republik Indonesia perihal pertanggungan ataupun asuransi, yaitu suatu yang lebih signifikan buat disampaikan dalam artikel ini yaitu bagaimana sudut pandang perjanjian asuransi serta pengaturan pada pedoman hukum di Indonesia, melalui menautkan pertimbangan sudut pandang pengaturan serta implementasi isi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  maupun  dengan kaedah hukum asuransi sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD), Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  sebagai  bentuk  spektrum  hukum. Berlandaskan  dengan  itu,  artikel  ini  akan  mengkaji  perihal  analisis  hukum  asuransi e- commerce pada  sudut  pandang  hukum  di  Indonesia.  Berlandaskan  dengan  uraian  dan penjelasan  di  atas,  maka  kajian  ini  terbagi  atas  2  kajian  pokok  yaitu  kajian  mengenai pengaturan asuransi pada bisnis e-commerce dalam sudut pandang hukum di Indonesia dan kajian urgensi pengaturan khusus tentang asuransi e-commerce di Indonesia.

## METODE
Kajian  ini  memakai  metode  penelitian  hukum  normatif  melalui  teknik  penelitian kepustakaan  ( library  research )  untuk  menelusuri  pedoman-pedoman  seperti  undang- undang, artikel, atau jurnal yang bersangkutan dengan tema dan judul yang akan dikaji bakal
9 Tantimin,  T.  (2021).  Legal  Liability  of  Minors  as  Perpetrators  of  Online  Buying  and  Selling  Fraud  in Indonesia. LAW REFORM , 17 (2), 145-156.
10 Subekti, S. (2017). Analisis yuridis tentang hukum asuransi dalam transaksi electronic commerce melalui perspektif kitab undang-undang hukum dagang. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 1 (1), 19-32.
diangkat menjadi landasan atau tumpuan pada penyusunan artikel ini. 12 Dalam penelitian normatif  ini,  akan  mengkaji  dan  menyinkronkan  kebijakan  hukum  yang  berhubungan tentang  topik  pembahasan  yang  dikaji,  sehingga  pada  terminologi  metode  normatif  ini sebenarnya dilakukan melalui observasi tinjauan bahan pustaka, seperti yang disebutkan sebelumnya menggunakan teknik penelitian kepustakaan ( library research ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kajian Hukum Asuransi Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia
Pesatnya  perkembangan e-commerce secara  bertahap  mengubah  cara  konsumen membeli  barang  dan  jasa.  Peningkatan e-commerce melalui  Internet  secara  luas  dilihat sebagai aspek positif dari Revolusi Internet. 13 Konsumen e-commerce bahkan lebih mungkin untuk mendapatkan barang dan jasa, karena lebih mudah bagi konsumen rata-rata untuk secara  fisik  memasarkan  dan  membeli  barang  atau  menyewa  jasa.  Potensi e-commerce adalah konsumen e-commerce dapat membeli produk dan layanan yang sangat jauh hanya dengan  beberapa  klik.  Setelah  merubah  model  perdagangan  dari  tradisional  menjadi e- commerce atau transaksi elektronik, terjadi perubahan yaitu oleh konsumen. Perkembangan e-commerce konsumen  telah  menjadi  revolusi  terbesar  dalam  sejarah  manusia,  dengan konsumen e-commerce biasa, banyak produk dan layanan ditawarkan kepada konsumen e- commerce melalui  Internet.  Masalah  perlindungan  hukum  konsumen,  dan  masalah  yang muncul  di  pasar  e-commerce,  sama  pentingnya  dengan  masalah  kejahatan e-commerce , yurisdiksi dunia e-commerce , dan pajak e-commerce . 14 Selain dinamika mobile internet yang semakin mudah diakses, perilaku komunikasi di industri retail juga berkembang dari media berbasis kertas menjadi media elektronik. Internet pada awalnya cuma buat menyebarkan informasi,  akhirnya  membuat  acuan  yang  semakin  aktif,  lalu  kemudian  sebagai  media transaksi. Demikian pula mekanisme transaksi yang semula offline serta pembayaran dan pengirimannya  kini  sudah online .  Awalnya,  pembayaran  dilakukan  secara  tidak  langsung menggunakan layanan pihak ketiga, tetapi ini mengarah pada pembayaran langsung antara para  pihak  menggunakan e-commerce .  Singkatnya,  pola  perdagangan  telah  berkembang menjadi one-stop shopping . Kontrak transaksi ini meliputi kontrak barang/jasa, pembayaran, dan pengiriman, sehingga arus informasi, arus uang, dan arus barang. Menariknya, hal ini memetakan  semua  varian  yang  terjadi  dalam supply  chain  management hingga  saluran distribusi barang atau jasa ke konsumen. 15
Jual beli online bukanlah hal baru di zaman sekarang, di hampir setiap negara, sebagian besar  konsumen  membeli  dan  menjual  secara  online,  yang  dikenal  sebagai e-commerce . Sebut saja seperti Shopee, Bukalapak, Olx, Tokopedia, Zalora, Alibaba, Lazada, dan lain-lain. Diyakini bahwa sistem jual beli tradisional tidak lagi memuaskan keinginan konsumen untuk berbelanja  tanpa  meninggalkan  rumah  atau  gedung  kantor  mereka  hanya  dengan menghubungkan  ke Internet  di situs belanja online di depan layar komputer atau  ponsel membanjiri presentase penjualan. Di Indonesia, kejadian e-commerce telah diketahui mulai tahun 1996 ketika website http://www.sanur.com pertama kali muncul sebagai toko buku online pertama di Universitas Sumatera Utara. Meskipun tidak populer pada tahun 1996, berbagai  situs  web e-commerce muncul  antara  tahun  1997  serta  1998.  Akibat  krisis ekonomi,  keberadaan e-commerce di  Indonesia  dengan  mudah  diabaikan.  Namun  sejak
12 Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463-2478.
13 Setyawan,  A.,  &  Wijaya,  B.  (2018).  Perlindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  E-Commerce  Ditinjau  dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Journal of Judicial Review , 19 (2), 46-70.
14 Fitriana, W., & Harun, S. H. (2020). Respon Hukum Indonesia Terhadap Transaksi Elektronik (E-Commerce) . Surakarta: Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
15 Makarim,  E.  (2014).  Kerangka  kebijakan  dan  reformasi  hukum  untuk  kelancaran  perdagangan  secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 44 (3), 314-337.
tahun 1999 sebagai kejadian yang mencuri perhatian rakyat Indonesia yang akrab dengan teknologi. 16
Kegiatan jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata, yaitu suatu perjanjian dimana satu  pihak  berjanji  untuk  menyerahkan  barang  dan  pihak  lain  membayar  harga  yang dijanjikan.  Pasal  1313  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  suatu  persetujuan  merupakan perbuatan satu orang atau mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Jika pembeli setuju  atau  setuju  dengan  penjual,  penjualan  akan  dilakukan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 1458 KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan maka “jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang – orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut beserta harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Pada melaksanakan bisnis penjualan dalam e-commerce , hal ini bisa dilakukan atas dasar kontrak elektronik berupa kontrak yang dibuat serta disepakati oleh para pihak. Perjanjian elektronik dianggap valid jika melengkapi faktor-faktor berikut yaitu ada kesepakatan antara para pihak, dilakukan oleh badan hukum yang dapat diwakili atau  disetujui  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  ada  masalah khusus,  dan  subjek  transaksi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  hukum,  dan  ketertiban umum, dan kesusilaan.
Validitas  pada  persepakatan  terlekat  pada  terlengkapnya  syarat  dan  ketentuan kontrak. Kinerja tergantung terutama pada perjanjian atau kesepakatan diantara para-para pihak. Ketika faktor-faktor yang wajib dipenuhi agar kontrak elektronik menjadi sah juga memenuhi  Pasal  1320  KUHPerdata.  Hal  yang  paling  mencolok  dari e-commerce adalah korelasi  yang  kuat  antara  pembentukan  kontrak  dan  penerimaan  pesan  data  yang  berisi kontrak. 17 Pentingnya  hukum  pertanggungjawaban  produk  yang  mengikuti  prinsip pertanggungjawaban mutlak adalah untuk mengantisipasi tren global saat sekarang yang semakin  fokus  dalam  perlindungan  konsumen  dari  kerugian  akibat  produk  cacat.  Sebab, sistem  hukum  yang  berlaku  saat  ini  dinilai  terlalu  menguntungkan  pelaku  ekonomi, sedangkan pelaku ekonomi memiliki posisi ekonomi yang lebih kuat. Selain itu, penerapan absolute  liability pada  bisnis e-commerce mengasih  proteksi  hukum  yang  lebih  kepada pengguna pada bertransaksi. Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab mutlak, pelaku ekonomi tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga sangat berbahaya untuk ditanggung, sehingga penting untuk menjaga kualitas produk yang mereka hasilkan. Para pelaku usaha tidak ragu-ragu untuk membeli produk dari konsumen dalam dan luar negeri karena mereka membuat produk lebih hati-hati sebelum dipasarkan atau di website ini. Penerapan prinsip tanggung  jawab  mutlak  pada  hukum  bukan  bermakna  pelaku  ekonomi  tidak  terlindungi. Pelaku ekonomi juga bisa menjamin liabilitas agar tidak menderita kesulitan finansial yang signifikan.  Dengan  adanya  pengamanan  seperti  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  keabsahan  dan  perlindungan  hukum  atas  transaksi  tersebut terikat  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang- undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelanggaran di dunia maya memakai sistem e-commerce . 18
Pada masa ini di Negara Indonesia pentingnya berasuransi telah ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1992  tentang  Usaha  Perasuransian.  Pasal  246  KUHD  mendefinisikan pengertian  asuransi atau ganti rugi sebagai berikut: “Asuransi atau perta nggungan adalah suatu  perjanjian,  dengan  mana  seorang  penanggung  mengikatkan  diri  kepada  seorang tertanggung,  dengan  menerima  suatu  premi,  untuk  memberikan  penggantian  kepadanya
16 Atikah,  I.  (2019).  Pengaturan  Hukum  Transaksi  Jual  Beli  Online  (E-Commerce)  Di  Era Teknologi. Muamalatuna , 10 (2), 1-27.
17 Kamamruddin,  A.  F.  (2020). Tinjauan  Yuridis Transaksi  E-Commerce  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Dibawah Umur  Dihubungkan  Dengan  Syarat  Sah  Perjanjian  Pada  Pasal  1320  KUHPerdata .  Makassar:  Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
18 Kamamruddin, A. F. (2020). Ibid.
karena  suatu  kerugian,  kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan,  yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu ”. Undang-Undang Usaha Perasuransian  No.  2  Tahun  1992  lebih  spesifik  perihal  penjelasan  dari  asuransi  atau pertanggungan,  menyatakan  “Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  perjanjian  antara  d ua pihak  atau  lebih  dengan  mana  pihak  penanggung  mengikatkan  diri  kepada  tertanggung dengan  menerima  premi  asuransi  untuk  memberikan  penggantian  kepada  tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti,  atau  untuk  memberikan  suatu  pembayaran  yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ”.
Penjelasan  yang  tercantum, bisa dimaknai maka  asuransi harus memiliki 4 (empat) komponen, yakni 1) Suatu perjanjian yang menjadi dasar untuk mengadakan kontrak antara kedua belah pihak (tertanggung dan perusahaan asuransi) dan sekaligus menjalin hubungan perdata;  2)  Premi  berupa  sejumlah  uang  yang  dapat  dibayarkan  tertanggung  kepada penanggung; 3) Tertanggung akan diasuransikan oleh perusahaan asuransi apabila terjadi kerusakan atau pada akhir masa kontrak; DAN 4) Adanya kejadian insiden atau kecelakaan yang tidak selalu terjadi. Hal ini disebutkan karena risiko yang mungkin atau tidak terjadi. 19 Pada  penjelasan  tersebut  bisa  dilihat  yaitu e-commerce merupakan  produk  asuransi, dikarenakan aktivitas e-commerce tidak boleh membuat keuntungan ataupun kerugian yang diinginkan oleh pihak manapun. Asuransi pada bisnis perdagangan elektronik yang dapat dikenal  dengan cyber  assurance .  Para  pihak  yang  terlibat  pada e-commerce ,  termasuk lembaga otoritas sertifikat (LOS), penjual (merchant), pembeli, penerbit, dan pengakuisisi, sebenarnya  adalah  pihak-pihak  yang  sangat  berperan  pada  hilangnya e-commerce . Bertindak  sebagai  keamanan e-commerce ketika  perusahaan e-commerce menyerahkan keamanan  situs  web  mereka  ke  lembaga  otoritas  sertifikat  (LOS)  untuk  memungkinkan perusahaan  e-commerce  melindungi  sepenuhnya  situs  web e-commerce mereka  dari serangan kejahatan dunia maya. 20
Pada  akhirnya,  lembaga  otoritas  sertifikat  (LOS)  akan  mengalihkan  risiko  yang ditanggungnya  kepada  perusahaan  asuransi  melalui  kontrak  asuransi  antara  perusahaan asuransi  dan  kontrak  asuransi  antara  lembaga  otoritas  sertifikat  (LOS)  dan  perusahaan asuransi.  Kontrak  asuransi  antara  lembaga  sertifikasi  dan  perusahaan  asuransi  pada dasarnya  adalah  asuransi  kewajiban  karena  tertanggung  menjadi  tanggung  jawab  LOS karena pengungkapan  agunan dalam perdagangan elektronik dan  kerugian diantara  para pihak.  Keharusan  penanggung  menyerahkan  pemberian  pada  tertanggung  adalah penyerahan  ganti  rugi.  Pertanggungan  perusahaan  asuransi  untuk  asuransi e-commerce dibagikan  jika  tertanggung  menghadapi  suatu  kejadian  dimana  tertanggung  tidak  dapat melakukan layanan profesional, atau jika tertanggung menentukan bahwa layanan tersebut bertanggung jawab secara hukum. Dalam transaksi elektronik yang aman, pengertian objek disini  yaitu  kunci  enkripsi  yang  dapat  dicuri.  Jika  diliat  dari  ketentuan  Pasal  256  KUHD menyangkut kontrak asuransi, bahwa perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dan lembaga otoritas sertifikat wajib menyebutkan: 21 Hari dibuatnya asuransi; Nama orang yang menutup asuransi atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan orang ketiga; Suatu uraian yang  cukup  jelas  mengenai  benda  yang  dipertanggungkan;  Jumlah  uang  untuk  berapa diadakan  asuransi;  Bahaya-bahaya  yang  ditanggung  oleh  penanggung;  Saat  bahaya  mulai berlaku  untuk  tanggungan  penanggung  dan  saat  berakhirnya  bahaya  dimaksud;  Premi asuransi tersebut; dan Jumlah premi asuransi tergantung pada objek yang diasuransikan.
19 Fazri, F., & Kurniawan, L. (2021). Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , 2 (6), 772-784.
20 Subekti, S. (2017). Op.Cit.
Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.
Polis asuransi e-commerce mencakup sistem keamanan jaringan, kunci enkripsi, tetapi tertanggung  merupakan  tanggung  jawab,  tanggung  jawab  tertanggung,  pada  perihal  ini Lembaga Otoritas Sertifikat (LOS). Kunci yang sudah tercuri ataupun digunakan dengan cara ilegal  dengan  para  pelaku  tindak  kriminal.  Menggunakan  kunci  ini  akan  menimbulkan konsumen kehilangan jumlah yang disimpan di bank penerbit karu atau lembaga keuangan. Oleh karena itu, pada analisis di atas, sangat jelas bahwa jenis asuransi yang diberikan antara perusahaan  asuransi  dan  Lembaga  Otoritas  Sertifikat  (LOS)  adalah  asuransi pertanggungjawaban.

## 2. Urgensi Pengaturan Khusus Tentang Asuransi E-Commerce di Indonesia
Pertumbuhan  teknologi  sudah  menimbulkan  modernisasi  pada  metode  perbisnisan Indonesia  pada  setiap  tahunnya.  Kondisi  tersebut  telah  terbuktikan  dengan  terdapatnya perdagangan elektronik telah membuat metode bisnis sandang, jasa, makanan, barang, serta lainnya  membuat  semakin  cepat,  hemat  dan  nyaman.  Evolusi  metode  bisnis  ini  telah mempelopori pertumbuhan perdagangan elektronik, yang disebut dengan “ e-commerce ”. E- commerce yaitu aktivitas bisnis yang berfungsi dalam peredaran, pembelian serta penjualan suatu produksi atau pelayanan yang disediakan melalui media elektronik (internet). Karena terdapatnya perdagangan elektronik ( e-commerce ) yang melancarkan bisnis, konsumen dan pengguna  tidak  perlu  saling  berjumpa.  Penyetoran  bisa  dilaksanakan  melalui  internet contohnya melalui Dana, ShopeePay, Ovo, M-Banking serta pembayaran lainnya. Kondisi ini tentunya  semakin  memperlancarkan  konsumen  serta  penjual  untuk  berbisnis  japan  saja serta  dimana  saja.  Dengan,  di  era  globalisasi  ini, e-commerce merupakan  mediator  yang sangat efektif dan terbaik antara konsumen dan penjual. 22
Munculnya  internet  dapat  memfasilitasi  lahirnya  paradigma  baru  dalam  kendaraan transaksional karena kemungkinan memilih media untuk melakukan transaksi. Kelahiran sarana dunia maya (internet) bisa memudahkan bagi pelaku usaha maupun konsumen ntuk berdagang, dan aktivitas perdagangan yang bisa dikaitkan dengan tafsiran partisipasi pada hukum  perdata.  Internet  saat  sekarang  lebih  penting,  bahkan  apabila  kita  terus  dengan konseptual  menganggapnya  hanya  sebagai  media  atau  alat  untuk  melakukan  transaksi. Namun seperti yang kita ketahui, konsep perdagangan itu sendiri masih memiliki hubungan hukum. Oleh karena itu, transaksi menggunakan internet ataupun yang dikenal dengan e- commerce bukanlah hal baru. Indonesia sendiri memiliki banyak  pengguna internet  yang mempengaruhi perkembangan perdagangan online . Transaksi jual dan beli melalui sistem elektronik  tersebut  mencuri  hati  karena  konsumen  serta  pelaku  usaha  bisa  melakukan transaksi tidak harus bertemu secara langsung, serta komunikasi lewat sarana elektronik sudah  cukup.  Kondisi  tersebut  memungkinkan  konsumen  untuk  berdagang  dengan produsen dan distributor di seluruh dunia, meningkatkan potensi pasar. 23
Hal  yang  agak  rumit  pada  asuransi  yaitu  perkara  klaim.  Hal  ini  disebut  dengan kompleksitas,  sebab  pada  klaim  yang  diusulkan  kepada  tertanggung  untuk  penanggung, kerap-kali  timbul  pertentangan  pandangan  antara  penanggung  serta  tertanggung. Terjadinya  pertentangan  pandangan  tersebut  benar-benar  susah  untuk  dimengerti  bagi tertanggung, karena menurut pendapat tertanggung, jika ada tuntutan terhadap obyek yang diasuransikan,  maka  hanya  perlu  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi.  Namun  pada kenyataannya, tidak sesederhana yang dibayangkan. Karena dari sudut pandang perusahaan
22 Ady,  E.  N.  S.,  Nisrina,  F.  B.,  Ramadhani,  F.,  &  Irawan,  F.  (2022).  Urgensi  KUHD  Dalam  Menangani  Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E-Commerce: Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang sebagai respon  pemerintah  terhadap  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi  e-commerce. Journal  of  Law, Administration, and Social Science , 2 (1), 45-55.
23 Ady, E. N. S., Nisrina, F. B., Ramadhani, F., & Irawan, F. (2022). Ibid.
asuransi, aplikasi yaitu polis. Apabila tidak selaras dari polis, tidak dapat menerima klaim. Kebijakan  tersebut  tidak  hanya  mengandung  urusan-urusan  yang  diatur  dalam  undang- undang,  juga  mengandung  persetujuan  antara  pihak  tentang  implementasi  hak  serta kewajiban.  Jadi  masing-masing  polis  asuransi  dengan  patokannya  berperan  sebagai:  1) Menetapkan  pengimplementasian  hak  serta  kewajiban  antara  para  pihak;  2)  Menjadi landasan  untuk  klaim;  3)  Menjadi  persetujuan  tertulis  dari  tanggung  jawab  perusahaan asuransi  guna  menutupi  kerusakan  yang  terjadi,  serta  menjadi  pesetujuan  premi tertanggung; serta 4) Perkiraan kompensasi. Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab tidak hanya  penting,  tetapi  juga  moral  dengan  membantu  dalam  proses  klaim.  Pemberitahuan lisan atau tertulis yang diikuti dengan tagihan dari pihak ketiga memungkinkan penanggung untuk menyelesaikan klaim tertanggung. 24
Pada dasarnya, Pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa pertanggungan dapat memuat antara lain: bahaya kebakaran; (Pasal 287 KUHD dan seterusnya) bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen; (Pasal 299 KUHD dan seterusnya) jiwa satu orang atau lebih; (Pasal 302 KUHD dan seterusnya) bahaya laut dan bahaya perbudakan; (Pasal 592 KUHD dan seterusnya) bahaya pengangkutan di darat, di  sungai,  dan  perairan  pedalaman.  (Pasal  686  KUHD  dan  seterusnya).  Penjabaran mengungkapkan yaitu artikel ini belum mengetahui asuransi terkait e-commerce . Terlebih peraturan terbaru Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang  mengatur  tentang  asuransi,  belum  mengatur  asuransi  terkait  elekronik  dalam e- commerce . Kondisi tersebut dinilai lumrah dikarenakan dikarenakan jika dilihat kenyataan yang timbul sekarang, dikarenakan urgensi pada asuransi yang mengamankan e-commerce tentu dimiliki pada sejumlah perusahaan asuransi, sebagai acuan perdagangan elektronik ( e-commerce ) bisa memunculkan  kesulitan untuk  pihak-pihak yang terdapat  di dalamnya serta seluruh bentuk objek yang bisa memunculkan beban artinya bisa di asuransikan. Ada banyak  risiko  yang  terkait  dengan  perdagangan  di  Internet  menggunakan e-commerce seperti yang dijelaskan di atas. Risiko ini termasuk penipuan, pencurian informasi sensitif dan  penyadapan  duplikasi  informasi  transaksi.  Pada e-commerce yang  menggunakan kriptografi, kriminalitas ini bisa terjadi dengan berbagai metode, termasuk pencurian kunci dan pembobolan kunci.
Konsekuensi dari perkembangan e-commerce di masyarakat memiliki dampak positif atau  negatif.  Dampak  positif  dari  t  atau e-commerce memungkinkan  pedagang  untuk menawarkan barang secara online kepada konsumen tanpa konsumen datang ke toko secara langsung. Selain itu, terdapat pula implikasi keamanan negatif dari pembelian online yang dapat  merugikan  kedua  belah  pihak  dan  secara  hukum,  hal  ini  menyangkut  adanya perlindungan dan jaminan hukum, kepastian hukum untuk e-commerce . Beberapa kondisi yang  perlu  dipahami  saat  transaksi  elektronik  atau e-commerce ,  yaitu:  1)  Barang  yang diterima konsumen tidak sesuai dalam arti penjual tidak dapat mengirimkan barang sesuai pesanan konsumen; 2) Kemungkinan penipuan dimana konsumen tidak menerima barang dari penjual bahkan setelah melakukan pembayaran; 3) Adanya penawaran dan potongan harga palsu yang dirancang untuk mengelabui konsumen agar membeli produk yang sudah ada;  dan  4)  Peretas  atau hacker dapat  membajak  akun e-commerce konsumen  untuk mengambil data atau menyalahgunakan akun untuk merugikan konsumen.  Pada prinsipnya  bisnis e-commerce bisnis  disebut  menjadi  transaksi  bisnis  yang  sudah  ada, namun perbedaannya adalah keamanan transaksi eletronik atau e-commerce sering menjadi masalah utama karena transaksi tersebut menggunakan media online , salah satunya adalah
24 Jauhari, M. F. (2019). Urgensi Asuransi Profesi Dalam Perkembangan Bisnis Di Indonesia. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 17 (1), 57-75.
bentuk  tindak  penipuan.  Penipuan  ini  dapat  dilakukan  oleh  banyak  orang  yang  berbeda, antara konsumen yang buryj serta pelaku usaha. 25
Secure Electronic Transaction (SET), yang memakai kriptografi untuk keamanan yaitu sistem perdagangan elektronik yang bisa terjaga dari ancaman seperti pencurian kunci dan pembobolan  kunci  yang  dapat  dilakukan  di  Internet,  lalu  besar  kecilnya  peluang  ini tergantung  pada  panjang  kunci.  Bertambah  panjang  kuncinya,  Bertambah  susah  pula dibobol. 26 Terkhususnya  di  Indonesia,  ketidakjelasan  hukum  terkait cyber  insurance dan asuransi  terkait e-commerce bukanlah  persoalan  sebagai  akibat  aparat  penegak  hukum tidak  menangani  kasus  yang  telah  dilimpahkan,  Terlepas  dari  situasinya,  seperti  yang ditunjukkan dalam aturan  pasal 22  AB dan  pasal  14 Undang-Undang No. 14  tahun  tahun 1970 yang kemudian diubah dengan pasal 16 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan  kehakiman  mewajibkan  “hakim  untuk  tidak  menolak  mengadili  perkara  yang diajukan  kepadanya  dengan  alasan  tidak  lengkap,  atau  tidak  jelas  Undang-Undang  yang mengaturnya  melainkan  wajib  mengadilinya.” Akan  tetapi,  pada  penerapan  perundang- undangan  terkait  pertumbuhan  teknologi,  peraturan  mengenai  tentang  ini  seharusnya sudah  dituangkan  dalam  suatu  peraturan  tertulis,  karena  pada  dasarnya,  seiring  dengan kemajuan  teknologi  yang  relevan,  ketentuan  hukum  yang  ada  wajib  bisa  berdasarkan pertumbuhan teknologi telah ada guna memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat. 27 Sengketa atau selisih asuransi adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan baik oleh penanggung serta tertanggung. 28 Maknanya bila ada pihak yang mengklaim atau mengklaim asuransi,  maka  dapat  ditentukan  bahwa  pihak  tersebut  sedang  tidak  baik. 29 Namun, berurusan  dengan  perselisihan  dan  perdebatan  mutlak  tidak  dapat  dihindari  ketika berinteraksi dengan masyarakat, terutama dalam perdagangan e-commerce , di mana orang- orang dengan temperamen dan minat yang berbeda hidup bersama. Sengketa asuransi atau sengketa  yang  berkaitan  dengan  perdagangan  melalui  perdagangan  elektronik,  misalnya, wanprestasi  baik  penanggung  maupun  tertanggung  jika  klaim  tertanggung  tertunda  atau tidak dibayar oleh tertanggung. 30 Pemegang polis tidak berkenan membayar premi sesuai polis yang telah disepakati pada saat pengajuan pada transkasi e-commerce .
Pada  sengketa  atau  perselisihan  pada  transaksi  usaha  yang  memakai e-commerce dalam dasarnya bakal mengikut-sertakan sejumlah negara-negara yang tidak sama sebagai akibatnya pada  penyelesaian sengketa  atau  perselisihan,  akan masih ada beberapa  kasus yang berkaitan menggunakan aturan hukum yang ditetapkan persoalan lokasi atau lembaga penyelesaian sengketa atau perselisihan, dan kasus hukuman putusan pengadilan. 31 Pada penjabaran  tersebut  bisa  diketahui  bahwasanya  pertumbuhan  teknologi  informasi  dapat disadari  bahwa  mempengaruhi  kemajuan  hukum.  Kondisi  tersebut  yaitu  ancaman  serta kesempatan yang harus ditempuh, terutama dalam bidang hukum maupun perekonomian. 32
25 Kurnia,  I.,  &  Martinelli,  I.  (2021).  Permasalahan  Dalam  Transaksi  E-Commerce. Jurnal  Bakti  Masyarakat Indonesia , 4 (2).
26 Rinjani,  A.  G.,  &  Sabri,  A.  B.  M.  (2022).  Online  Shopping  Protection  in  Indonesia:  A  Social  &  Legal Discourse. Indonesia Media Law Review , 1 (1), 23-40.
27 Hengky  KV,  P.  (2013).  Perlindungan  Pemegang  Polis  Pada  Asuransi  Jiwa  Di  Kaitkan  Dengan  Nilai Investasi. Jurnal Hukum Unsrat , 1 (6), 1-14.
28 Setiawati,  N.  S.  (2018).  Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  polis  asuransi  dalam  menyelesaikan sengketa klaim asuransi. Jurnal Spektrum Hukum , 15 (1), 150-168.
29 Solaiman, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online. Jurnal Hukum Bisnis , 2 (2), 52- 66. 30 Husain, F. (2016). Perlindungan Hukum terhadap pemegang polis asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lex Crimen , 5 (6).
31 Syahrin, M. A. (2018). Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional  Menggunakan  E-Commerce:  Studi  Kepastian  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi Nasional. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 7 (2), 207-228.
32 Rinjani,  A.  G.,  &  Sabri,  A.  B.  M.  (2022).  Online  Shopping  Protection  in  Indonesia:  A  Social  &  Legal Discourse. Indonesia Media Law Review , 1 (1), 23-40.
Perjanjian  yang  digunakan  pada  kegiatan  bisnis  perdagangan  elektronik  sebagai dasarnya sama seperti perjanjian yang dibuat pada bisnis tradisional, sedangkan perjanjian yang dipakai pada e-commerce yaitu perjanjian yang dibentuk dengan cara memakai sistem elektronik. Beberapa pasal ada yang berhubungan tentang pelanggaran dalam bertransaksi yaitu  menurut  pasa l  246  KUHD  “Asuransi  atau  pertanggungan  adalah  perjanjian,  dimana penanggung  mengikat  diri  terhadap  tertanggung  dengan  memperoleh  premi,  untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan  yang  diharapkan,  yang  mungkin  akan  dapat  diderita  karena  suatu  peristiwa tidak  pasti”.  Ketiadaan  regulasi  khusus  mengenai  bisnis e-commerce mencerminkan ketidaksiapan hukum Indonesia untuk mengikuti perkembangan zaman. Saat ini sengketa atau permasalahan yang timbul masih dapat diselesaikan dengan hukum yang ada, tetapi bentuk dan tingkat kerumitannya belum dapat ditentukan.
Teori hukum yang menjadi landasan analisa dalam urgensi pengaturan khusus tentang asuransi perdagangan elektronik di Indonesia adalah teori hukum progresif. Dikarenakan dari  sisi  hukum  progresif,  para  penyusun  undang-undang  perlu  lebih  fokus  pada  ukuran fakta di lapangan ke depan agar tidak dikritik ketika menyusun rancangan undang-undang serta  mengubah  peraturan  yang  mengindikasikan  kegagalan  untuk  membuat  rancangan peraturan. Hukum merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk memberikan kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia bagi masyarakat, sehingga dalam konsep hukum progresif, hukum  bukanlah  untuk  dirinya  sendiri,  melainkan  karena  suatu  tujuan  di  luar  dirinya, dengan  itu  hukum  progresif  meninggalkan  tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek ,  hukum  progresif  ingin  secara  sadar  menempatkan  kehadirannya  dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dikarenakan kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan sosiological jurisprudence dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan, melainkan keluar dari situ dan melihat efek hukum serta bekerjanya hukum. 33
Pertumbuhan teknologi informasi sudah menciptakan ide perdagangan terbaru pada dunia  perekonomian  lalu  kondisi  tersebut  pula  menyebabkan  perselisihan  pada perdagangan ini. Oleh dengan itu, dinilai perlu mengubah ketentuan undang-undang tentang perasuransian, termasuk pasal tersendiri, untuk bisa mengatur secara pasti asuransi yang berkaitan pada transaksi e-commerce , kemudian para pihak yang terkait sepenuhnya pada perihal tersebut, seperti konsumen yang sering melakukan transaksi melalui dunia maya, lembaga penyedia jasa e-commerce , bank, serta lembaga otoritas sertifikat, ada kepastian hukum  bahwa  tujuan  regulasi  yang  realistis  dapat  dicapai.  Bisnis e-commerce sangat mustahil bisa lepas dari ancaman musibah. Perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dan lembaga otoritas sertifikat adalah cara yang tepat untuk memindahkan risiko kerugian, terutama dalam Bisnis e-commerce yang memakai Secure Electronic Transaction (SET) serta kunci  kriptografi. 34 Usaha  tersebut  juga  merupakan  diantaranya  proteksi  hukum  untuk masyarakat yang terkena dampak. Berdasarkan analisis yang dilakukan, perjanjian asuransi cyber antara perusahaan asuransi dan lembaga otoritas sertifikat pada landasannya adalah perjanian  asuransi  baru,  dan  pelaksanaannya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang terkandung di dalamnya, meskipun harus diatur secara khusus hukum di Indonesia.

## PENUTUP
Bersumber  pada  pemaparan  yang  sudah  diuraikan,  bisa  disimpulkan  bahwa pengertian  perjanjian  pada  Pasal  1313  KUHPer  tidak  sepenuhnya  benar,  terjadinya perjanjian tidak cukup hanya dengan salah satu pihak mengikatkan dirinya dengan pihak lain. Akan tetapi perjanjian terjadi ketika timbul peristiwa hukum antara kedua belah pihak
33 Astuti,  N.  K.  (2019).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Pelaku  Usaha  Dan  Pengguna  Jasa  Transportasi  Ojek Online Dalam Perkembangan Dinamika Hukum Dan Masyarakat. to-ra , 5 (3), 133-160.
34 Tumanggor,  F.  H.  (2012). Analisis Yuridis Tentang Hukum  Asuransi  dalam  Transaksi  Electronic  Commerce Melalui Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Malang: Doctoral dissertation, Brawijaya University.
atau lebih berdasarkan kata sepakat sehingga menimbulkan akibat hukum. Dalam transaksi bisnis  melalui  internet  (e-commerce)  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  yang  diatur  dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dapat terpenuhi secara keseluruhan, baik syarat subjektif maupun syarat  objektif.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992  penanggung  harus berbentuk  badan  hukum,  sehingga  yang  menjadi  penanggung  merupakan  Perusahaan asuransi  yang  berbentuk  badan  hukum,  sedangkan  yang  menjadi  tertanggung  adalah Lembaga  Otoritas  Sertifikat  (LOS).  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (KUHD)  pasal  246  dalam  definisi  asuransi  bahwa,  bisnis e-commerce yaitu  sebuah  objek asuransi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  semua  kegiatan  yang  terdapat  pada  bisnis e-commerce dapat menyebabkan kerusakan, kehilangan, bahkan tidak mendapatkan sebuah keuntungan seperti apa yang telah diharapkan bagi para pihak. Selain itu, jika terdapat kerugian yang terjadi didalam transaksi ini maka pihak yang bertanggung jawab adalah Lembaga Otoritas Sertifikat (LOS). Pihak LOS ini memiliki peran sebagai pihak yang mengamankan transaksi dalam elektronik, hal ini dikarenakan oleh para perusahaan e-commerce akan memberikan sebuah keamanan website nya kepada pihak LOS tersebut.
Adanya sebuah asuransi pada bisnis e-commerce ini harus disusun dengan khusus pada peraturan-peraturan  hukum  di  Indonesia  ini,  dikarenakan  dampak  yang  terjadi  pada perkembangan  hukum  saat  ini  akibat  dari  perkembangan  teknologi  informasi  yang  telah terjadi. Hal ini juga menjadikan sebuah peluang dan ancaman yang akan dihadapi khususnya dalam  bidang  hukum  dan  ekonomi.  Pada  pertumbuhan  teknologi  informasi  ini  juga menghasilkan sebuah model baru dalam transaksi di dunia perdagangan, akan tetapi ini juga menyebabkan  sebuah  sengketa  pada  sebuah  transaksi  tersebut.  Maka  dari  itu,  harus dilakukan perubahan terhadap ketentuan undang-undang tentang perasuransian, termasuk pasal tersendiri, untuk bisa mengatur secara pasti asuransi yang berkaitan pada transaksi e- commerce ,  kemudian  para  pihak  yang  terkait  sepenuhnya  pada  perihal  tersebut,  seperti konsumen yang sering melakukan transaksi melalui dunia maya, lembaga penyedia jasa e- commerce ,  bank,  serta  lembaga  otoritas  sertifikat,  ada  kepastian  hukum  bahwa  tujuan regulasi  yang  realistis  dapat  dicapai.  Bisnis  perdagangan  elektronik  ( e-commerce )  sangat mustahil bisa lepas dari ancaman musibah. Perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dan lembaga otoritas sertifikat adalah cara yang tepat untuk memindahkan risiko kerugian, terutama dalam bisnis e-commerce yang memakai Secure Electronic Transaction (SET) serta kunci  kriptografi.  Perjanjian cyber  insurance antara  lembaga  otoritas  sertifikat  dengan perusahaan  asuransi  merupakan  perjanjian  asuransi  yang  sifatnya  baru  dan  perlu  diatur secara  khusus  di  dalam  undang-undang,  namun  dalam  pemberlakuannya  harus  tetap memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam hukum di Indonesia menjadi landasaran hukum asuransi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ady,  E.  N.  S.,  Nisrina,  F.  B.,  Ramadhani,  F.,  &  Irawan,  F.  (2022).  Urgensi  KUHD  Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E-Commerce: Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang sebagai respon pemerintah terhadap perlindungan konsumen  dalam  transaksi  e-commerce. Journal  of  Law,  Administration,  and  Social Science , 2 (1), 45-55.
Astuti,  N.  K.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Usaha  Dan  Pengguna  Jasa Transportasi Ojek Online Dalam Perkembangan Dinamika Hukum Dan Masyarakat. to- ra , 5 (3), 133-160.
Atikah,  I.  (2019).  Pengaturan  Hukum  Transaksi  Jual  Beli  Online  (E-Commerce)  Di  Era Teknologi. Muamalatuna , 10 (2), 1-27.
Ayunda, R., & Octaria, M. (2022). Kedudukan Anak Dibawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam  Transaksi  E-Commerce  Di  Indonesia. JUSTITIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum  dan Humaniora , 9 (1), 231-244.
Ayunda, R., Nertivia, N., Prastio, L. A., & Vila, O. (2021). Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. Journal of Judicial Review , 23 (1), 71-84.
Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 5 (2), 177-199.
Fazri,  F.,  &  Kurniawan,  L.  (2021).  Aspek  Hukum  Pelaksanaan  Perjanjian  Asuransi. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi , 2 (6), 772-784. Fitriana, W., & Harun, S. H. (2020). Respon Hukum Indonesia Terhadap Transaksi Elektronik (E-Commerce) .  Surakarta:  Doctoral  dissertation,  Universitas  Muhammadiyah Surakarta).
Gultom,  E.  (2018).  Perlindungan  Transaksi  Electronic  Commerce  Melalui  Lembaga Asuransi. Jurnal Legislasi Indonesia , 5 (4), 53-73.
Hengky KV, P. (2013). Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi. Jurnal Hukum Unsrat , 1 (6), 1-14.
Husain, F. (2016). Perlindungan Hukum terhadap pemegang polis asuransi menurut UU No.
40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lex Crimen , 5 (6).
Jauhari,  M.  F.  (2019).  Urgensi  Asuransi  Profesi  Dalam  Perkembangan  Bisnis  Di Indonesia. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 17 (1), 57-75. Kamamruddin, A. F. (2020). Tinjauan  Yuridis Transaksi E-Commerce Yang Dilakukan Oleh Anak  Dibawah  Umur  Dihubungkan  Dengan  Syarat  Sah  Perjanjian  Pada  Pasal  1320 KUHPerdata .  Makassar:  Doctoral  dissertation,  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar.
Kirana, I., &  Ayunda,  R. (2022). Sistem Belanja Cash  On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan , 13 (1), 69-80.
Kurnia, I., & Martinelli, I. (2021). Permasalahan Dalam Transaksi E-Commerce. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia , 4 (2).
Makarim,  E.  (2014).  Kerangka  kebijakan  dan  reformasi  hukum  untuk  kelancaran perdagangan  secara  elektronik  (e-commerce)  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 44 (3), 314-337.
Rinjani, A. G., & Sabri, A. B. M. (2022). Online Shopping Protection in Indonesia: A Social &
Legal Discourse. Indonesia Media Law Review , 1 (1), 23-40.
Rinjani, A. G., & Sabri, A. B. M. (2022). Online Shopping Protection in Indonesia: A Social & Legal Discourse. Indonesia Media Law Review , 1 (1), 23-40.
Setiawati,  N.  S.  (2018).  Perlindungan  hukum  terhadap  pemegang  polis  asuransi  dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi. Jurnal Spektrum Hukum , 15 (1), 150-168.
Setyawan, A., & Wijaya, B. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau  dari  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen. Journal  of  Judicial Review , 19 (2), 46-70.
Solaiman, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online. Jurnal Hukum Bisnis , 2 (2), 52-66.
Solaiman, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Pembeli Polis Asuransi Online. Jurnal Hukum Bisnis , 2 (2), 52-66.
Subekti,  S.  (2017).  Analisis  yuridis  tentang  hukum  asuransi  dalam  transaksi  electronic commerce melalui perspektif kitab undang-undang hukum dagang. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 1 (1), 19-32.
Syahrin, M. A. (2018). Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi  Bisnis  Internasional  Menggunakan  E-Commerce:  Studi  Kepastian  Hukum Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Nasional. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional , 7 (2), 207-228.
Tan,  D.  (2021).  Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463-2478.
Tantimin, T. (2021). Legal Liability of Minors as Perpetrators of Online Buying and Selling Fraud in Indonesia. LAW REFORM , 17 (2), 145-156.
Tumanggor,  F.  H.  (2012). Analisis  Yuridis  Tentang  Hukum  Asuransi  dalam  Transaksi Electronic  Commerce  Melalui  Perspektif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang. Malang: Doctoral dissertation, Brawijaya University.