## Wajah Hukum
Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 36/Pid.B/2016/PN.MLL)
Pajriniah Dwi Napanti 1) , Raden Yulia Kartika 2)
12 Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361 correspondence email: pajriniahdwi24@gmail.com, rdiyulk@gmail.com
Abstrak. Tinjauan  ini  mengkaji  penggunaan  hukum  terhadap kesalahan pembunuhan  berencana dan pertimbangan  hakim  dalam menangani  kesalahan  pembunuhan  berencana  dan  penyalahgunaan  anak  yang  mengakibatkan  luka  yang  nyata.  Eksplorasi  ini merupakan  pemeriksaan  yuridis  yang  mengatur.  Metodologi  yuridis  regularisasi  adalah  metodologi yang  memeriksa  spekulasi, gagasan,  standar  hukum  dan  pedoman  hukum.  Strategi  pengumpulan  bahan-bahan  hukum  yang  esensial  dan  bahan-bahan  yang sah  opsional  menggunakan  strategi  pengumpulan  bahan-bahan  yang  halal  dengan  studi  menulis.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa pendayagunaan hukum terhadap perbuatan melawan hukum pembunuhan berencana dan penganiayaan terhadap anak yang menimbulkan  luka  yang  nyata  mengabaikan  Pasal  340  KUHP  dan  Pasal  80  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  menunjukkan  bahwa  responden  melakukan  kesalahan  pembunuhan  berencana.  Terlebih  lagi, penyalahgunaan  anak  membawa  luka  yang  nyata.  Pemikiran  otoritas  yang  ditunjuk  dalam  menangani  kesalahan  ini,  memaksa penahanan  keberadaan  sehari-hari.  Termohon  dituding  telah  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  yang mengakibatkan meninggalnya korban Christina Tandioga dan penyalahgunaan anak yang mengakibatkan luka serius pada Sestika Santika.  Misalnya,  dakwaan  pokok  Jaksa Penuntut  Umum  Pasal  340  KUHP  dan  dakwaan  pokok  kedua  Jaksa  Penuntut  Umum, Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

## Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Penganiayaan, Putusan
Abstract. This review inspects the use of the law to the wrongdoing of planned homicide and judges' contemplations in taking care of the wrongdoing of planned homicide and youngster misuse that outcomes in genuine  wounds.  This exploration  is  a regulating juridical  examination.  The  regularizing  juridical  methodology  is  a  methodology  that  inspects  speculations,  ideas,  lawful standards and legal guidelines. The strategy of gathering essential lawful materials and optional legitimate materials utilizes the strategies  of  gathering  lawful  materials  with  writing  study.  The  outcomes  showed  that  the  utilization  of  the  law  against  the wrongdoing of planned homicide and abuse of kids bringing about genuine wounds disregards Article 340 of the Criminal Code and  Article  80  Paragraph  (2)  of  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection,  demonstrating  that  the  respondent perpetrated the wrongdoing of planned homicide. What's more, youngster misuse bringing about genuine wounds. The appointed authority's thought in dealing  with this  wrongdoing, forces a daily existence detainment. The respondent was accused of having perpetrated a  wrongdoing  of planned  homicide  which  brought  about  the passing of casualty Christina Tandioga and  youngster misuse which brought about genuine injury to Sestika Santika. For instance, the essential incrimination of the Public Prosecutor, Article 340 of the Criminal Code and the second prime incrimination of the Public Prosecutor, Article 80 Paragraph (2) of Law Number 23 Year 2002.

## Keywords: Planned Murder, Persecution, Verdict

## PENDAHULUAN
Perilaku yang tidak sesuai standar akan menimbulkan tanggapan sebaliknya dari orang lain. Tingkah laku yang menyimpang  dari  norma  biasanya  akan  menimbulkan  persoalan  lain  di  bidang  hukum  dan  kerusakan  masyarakat. 1 Undang-undang  ini dibuat sepenuhnya bertujuan  untuk mengarahkan kehidupan di mata  masyarakat untuk membuat permintaan, kedamaian, keadilan dan kesuksesan.
Isu  sah  yang  sering  muncul  di  arena  publik  adalah  isu  yang  selalu  diidentikkan  dengan  kesetaraan,  yang merupakan  isu  lama  yang  tetap  menarik  dan nyata.  Individu  dalam  melakukan  rutinitas  rutin  mereka  benar-benar membutuhkan hukum dan keadilan.  Ada isu-isu  yang terus-menerus terkait  antar  jaringan, khususnya kesalahan dan pelanggaran.  Perbuatan  salah  adalah  masalah  yang  dapat  melukai  diri  sendiri  dan  merugikan  orang  lain.  Perbuatan salah dapat secara langsung diidentikkan dengan hukum, khususnya hukum pidana, dimana hukum pidana merupakan salah satu kerangka yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kemajuan masyarakat itu sendiri.
Hukum pidana adalah suatu norma yang dibuat dan dilaksanakan oleh suatu bangsa, untuk mengetahui kegiatan mana  yang  tidak  boleh  dilakukan  dan  kegiatan yang  boleh  dilakukan,  jika  perbuatan  yang  tidak  diperbolehkan  itu dilakukan  oleh daerah,  maka  daerah  setempat  akibatnya  akan  langsung  diidentikkan  dengan penjahatnya.  Larangan
1 Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar grafika, Jakarta, hlm 3.
Pajriniah  Dwi  Napanti  dan Raden  Yulia  Kartika,  Analisis  Yuridis  terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Dan Penganiayaan terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 36/Pid.B/2016/PN.MLL)
dan  komitmen  tertentu  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap wilayah  lokal,  Negara  harus  diingat  untuk  undang-undang dan  undang-undang tidak resmi, baik di tingkat fokal maupun teritorial. 2
Hukum  pidana  penting  bagi  hukum  umum  yang  berlaku  di  suatu  negara,  yang  memberikan  dasar  dan  aturan untuk:
1. Cari  tahu  kegiatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan  dan  mana  yang dilarang,  ditambah  dengan  bahaya  atau otorisasi sebagai kesalahan khusus untuk setiap individu yang mengabaikan larangan tersebut;
2. Memutuskan  kapan  dan  dalam  hal  apa  orang-orang  yang  menyalahgunakan larangan  itu  dapat  dipaksakan  atau dihukum untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diungkapkan;
3. Memutuskan  bagaimana  beban  disiplin  dapat  dilakukan  jika  ada  individu  yang  terkait  dengan  penyalahgunaan larangan tersebut. 3
Demonstrasi kriminal adalah perbuatan manusia yang dirinci dalam undang- undang, ilegal, yang berhak untuk ditolak dan dilakukan  secara salah. Orang-orang yang  melakukan  demonstrasi  kriminal  harus  dianggap  bertanggung jawab  atas  kegiatan  mereka  dengan  penahanan  atau  penindasan  sesuai  dengan  kesalahan  langkah yang mereka buat. Seorang  individu  melakukan  kesalahan  saat  melakukan demonstrasi  dilihat  dari  sudut  pandang  masyarakat  yang menunjukkan cara pandang yang mengatur atas kesalahan yang dilakukan. 4
Pembunuhan  adalah  pembunuhan  yang  disengaja  atas  nyawa  orang  lain,  untuk  menghilangkan  keberadaan orang lain, pelakunya harus menyelesaikan sesuatu atau suatu rangkaian kegiatan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dengan catatan pelakunya harus menunjukkan akibat sebagai kematian. dari individu lainnya. 5 Pembunuhan terencana  atau  pembunuhan  berencana  adalah  pembunuhan yang  dilakukan  oleh  pelakunya  terlebih  dahulu  sebelum mengajukan demonstrasi pembunuhan, dengan tujuan agar kegiatan pembunuhan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Pembunuhan berencana adalah perbuatan salah yang termuat dalam Buku II KUHP, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu mengakhiri keberadaan orang lain,  dirusak  dengan  pembunuhan  berencana,  dengan  hukuman  mati  atau  penahanan seumur hidup, atau sekali lagi  untuk jangka  waktu tertentu, paling lama dua  puluh  tahun".  Variabel  yang  paling  mempengaruhi  seseorang untuk  mengajukan  pembunuhan  berencana  adalah:  perasaan  pembalasan  karena  tersinggung,  korban  membuat gerakan  yang  melukai  pelakunya,  keinginan  sosial, posisi  dan  masalah  pemerintahan.  Pembunuhan  terdiri  dari beberapa jenis, diantaranya : 6
1. Pembunuhan biasa ( Doodslag )
Pembunuhan biasa ini sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang pada intinya berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja mengakhiri  keberadaan orang lain dipidana mati dengan pidana kurungan  paling lama lima belas tahun”.
2. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu ( Moord )
Yang dimaksud dengan diatur sebelumnya adalah adanya penundaan antara jam pelaksanaan demonstrasi dan kapan timbul keinginan untuk melakukan kegiatan tersebut.
Antara  saat  timbul  keinginan  untuk  melakukan  perbuatan  dan ketika  demonstrasi  selesai,  pelaku  mempunyai kesempatan yang cukup untuk merenungkan dan memikirkan bagaimana cara melaksanakan perbuatan itu dan bahkan memutuskan  kesempatan  untuk  melakukan  perbuatan  itu,  bahkan  mungkin  memutuskan  aparatur  untuk  melakukan perbuatan itu. dimanfaatkan, tempat bermain akta, dll.
Bukan hanya pembunuhan berencana, di mata publik juga ada pelanggaran yang terkait dengan tubuh manusia, khususnya  pelecehan.  Pembunuhan  berencana dan  siksaan  adalah  tindakan  yang  tidak  dilandasi  moral  dan  etika sehingga kesalahan yang dilakukan oleh satu pelaku dapat merugikan orang lain.
Menurut yurisprudensi pengadilan yang dinamakan penganiayaan adalah : 7
1. Sengaja menimbulkan sentimen yang buruk (mendekam)
2. Menyebabkan siksaan
3. Menyebabkan luka
2 P. A. F.  Lamintan, Theo Lamintang, Kejahatan  Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta,  2012, hlm 1.
3 Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Cet.8, Edisi Revisi, 2012, hlm 1.
4 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 22.
5 Wahyu Adnan, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Gunung Aksara, Bandung, 2007, hlm 45.
6 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bandung, 1996, hlm 240.
7 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hlm 245.
Pajriniah  Dwi  Napanti  dan Raden  Yulia  Kartika,  Analisis  Yuridis  terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Dan Penganiayaan terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 36/Pid.B/2016/PN.MLL)
Menurut  Purwodarminto,  pelecehan  adalah  perlakuan  yang  mementingkan  diri  sendiri  sehubungan  dengan menyiksa  atau  menganiaya  orang  lain. 8 Banyaknya  kasus  penyalahgunaan  yang  terjadi  secara  lokal  merupakan  jenis perilaku  lokal  yang  tidak  terkendali,  karena  kurangnya  informasi  moral  dan  etika  serta  iklim  sosial  yang  buruk, misalnya  penganiayaan  anak  oleh  wali.  Hal  yang  berbeda adalah tidak adanya informasi tentang bagaimana menjadi orang tua, tidak adanya ketersediaan untuk menjadi orang tua dan tidak memahami keinginan wali untuk anak-anaknya.
Anak adalah anugrah yang diberikan Tuhan, sehingga realitas mereka adalah sesuatu yang  harus dikembangkan oleh para wali, sehingga mereka menjadi pribadi yang berharga bagi negara dan negara. Anak-anak memainkan peran penting untuk melanjutkan negara ini, oleh karena itu anak-anak berhak untuk dilindungi dari demonstrasi kebiadaban dan pemisahan. Keistimewaan anak-anak yang harus dipenuhi adalah:
1. Hak Untuk Bermain
2. Hak atas Pendidikan
3. Hak atas Perlindungan
4. Hak Rekreasi
5. Hak atas Pangan
6. Hak atas Akses Kesehatan
7. Hak untuk Memperoleh Nama atau Identitas
8. Hak Status Nasional
9. Hak untuk Berpartisipasi dalam Pembangunan
10. Hak atas Kesetaraan
Penindasan adalah demonstrasi yang bertentangan dengan standar hukum sehingga dihalangi oleh hukum. Pasal 351 KUHP direncanakan sebagai berikut:
1. Penindasan diancam dengan pidana kurungan paling berat dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak 4.000.500 rupiah
2. Dalam hal demonstrasi tersebut menimbulkan kerugian yang nyata, orang yang bersalah diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun.
3. Dalam hal hal itu menyebabkan kematian, itu adalah hukuman paling berat tujuh tahun
4. Penindasan setara dengan sengaja merusak kesejahteraan
5. Berusaha untuk melakukan kesalahan ini tidak bersalah.
Anak  adalah  seseorang  yang  sangat  membutuhkan  kasih  sayang  dan  perhatian  dari  kedua  wali  dan  iklim keluarga.  Bagaimanapun,  tanpa  kita  memahaminya,  wali  adalah  elemen  utama  untuk  menyakiti  anak-anak  mereka dengan cara yang berbeda. Anak-anak yang harus dibimbing sambil merenung dan memberikan  bimbingan  yang  baik karena anak adalah seseorang yang memiliki minat yang tinggi, sebenarnya dianggap oleh para wali sebagai beban.
Berdasarkan gambaran latar belakang permasalahan tersebut, maka pencipta akan melihat permasalahan  utama, bagaimana  penerapan  hukum  terhadap  kesalahan  pembunuhan  berencana  dan  penyalahgunaan  anak  yang menimbulkan  luka  yang  nyata,  maka  pada  saat  itu,  yang  kedua  bagaimana  pemikiran  pejabat  yang  ditunjuk  dalam menangani kesalahan pembunuhan berencana dan penyalahgunaan anak yang menyebabkan cedera serius.

## METODE
Strategi  pemeriksaan  adalah  metode  bertindak  sesuai  dengan  pengaturan  keputusan  yang  direncanakan  untuk berfungsi  secara  normal  dan  terkoordinasi  untuk  mencapai  hasil  yang  ideal.  Pemeriksaan  adalah  upaya  menemukan realitas  sesuai  dengan  strategi  sasaran  yang  masuk  akal  untuk  menemukan  hubungan  realitas  dan  menghasilkan rekomendasi atau hukum.
Untuk mempermudah dalam mengkoordinir strategi eksplorasi yang digunakan dalam pendahuluan buku harian ini, maka disusun pendahuluan beberapa hal terkait, seperti di bawah ini:
1. Pendekatan Penelitian
Cara  menyikapi  masalah  dalam  tinjauan  ini  menggunakan  strategi  yuridis  regularizing,  yaitu  suatu metodologi  yang  dimulai  dari  pengaturan  undang-  undang  dan  hambatan-hambatannya.  Metodologi  yuridis standarisasi ini juga merupakan metodologi yang bergantung pada standar atau pedoman hukum yang membatasi dan  memiliki  hasil  yang  sah  dan  jelas  serta  menggunakan  strategi  penelitian  lapangan  yang  mencakup  anggapan dan perspektif di daerah setempat.
2. Spesifikasi Penelitian
Ide pengujian digunakan dalam spellbinding ilmiah, yang merupakan tinjauan dengan menekankan cara menggambar, menggambarkan dan memecah masalah tergantung pada Studi Keputusan Nomor
8 Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm 48.
36/Pid.B/2016/PN.MLL
3. Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  dua  kategori,  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.
a. Data Primer
Itulah informasi yang langsung digunakan dalam penelitian di lapangan.
b. Data Sekunder
Khususnya  informasi  yang  diperoleh  dari  bahan  pustaka,  file  dan  catatan  yang  diidentifikasi  dengan  objek pemeriksaan.  Dalam  pemeriksaan  yang  sah,  keterangan  pilihan  memuat  bahan-bahan  hukum  yang  esensial, yang  meliputi  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  dan  Undang-Undang  Nomor  4  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Yang  kedua  adalah  bahan  hukum pilihan,  yaitu  bahan  yang  memperjelas  bahan-bahan  penting  yang  halal  yang  terdiri  dari  laporan eksplorasi, pengandaian yang memenuhi syarat seperti buku, makalah, buku harian, dll. Terlebih lagi, yang terakhir adalah bahan  hukum  tersier.  Bahan  sah  tersier  adalah  bahan  hukum yang  berkonsentrasi pada  bahan  hukum  esensial dan bahan  hukum  tambahan.  Lebih  tepatnya  Kamus  Hukum,  Kamus  Bahasa  Indonesia  dan  Kamus  Bahasa Asing.
4. Teknik Pengumpulan Data
Strategi pengumpulan informasi yang digunakan adalah sebagai berikut: Studi Literatur. Penulis menggunakan buku atau tulisan sebagai semacam perspektif dan latar belakang yang dapat digunakan sebagai bahan untuk komposisi ini. 5. Teknik Analisis Data
Informasi yang diperoleh melalui pemeriksaan tambahan disusun dan disusun secara sengaja, bijaksana dan yuridis untuk mendapatkan gambaran tentang objek eksplorasi. Selain itu, penggambaran objek pemeriksaan secara keseluruhan dibedah dengan menggunakan strategi subyektif yang memukau, yaitu penyelidikan informasi spesifik yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi, keadaan, dan keajaiban dari konsekuensi berbagai informasi dari responden yang memiliki atribut dan beban subyektif yang kemudian digunakan untuk disimpulakn.

## Hasil DAN PEMBAHASAN
Penerpaan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Studi Putusan No. 36/Pid.B/2016/PN. MLL
Penulis  akan  melakukan  analisis  yuridis  yaitu  dengan  menilai  fakta-fakta perbuatan  dan  petunjuk  dalam pemeriksaan persidangan yang diuraikan dalam analisis fakta kemudian diterapkan ke dalam pembuktian unsur-unsur atau  kualifikasi  dari  perbuatan  tindak  pidana  yang  dilakukan  dengan  memperhatikan dakwaan  dari  Jaksa  Penuntut Umum, maka secara yuridis terlihat bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa Alwi Rongkeng Alias Awi sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat. Adapun unsur atau kualifikasi, sebagai berikut:
Perbuatan  terdakwa  diatur  dan  diancam  pidana  sebagaimana  Pasal  340 KUHP  yang  unsur-unsurnya  sebagai berikut:
1. Barang Siapa
Komponen  barang  siapa  untuk  mengetahui  siapa  pelaku  suatu  tindak  pidana  berjalan  sebagai  subjek  yang sah  yang  telah  melakukan  kesalahan  dan  dapat  sadar  tergantung  pada  keadaan  dan  kemampuan  intelektualnya (geestelijke  vemogens)  yang  dalam  sila  hukum  pidana  diuraikan  sebagai  dalam  keadaan  sadar.  Bahwa  dari kenyataan-kenyataan  yang  muncul  pada  pemeriksaan  pendahuluan,  lebih  spesifik  keterangan  saksi-saksi  yang dibandingkan  satu  sama  lain,  diidentikkan  dengan  keterangan-keterangan  dari  pihak  yang  berperkara,  bahwa sebenarnya yang terjadi adalah Termohon Alwi Rongkeng  Alias Awi dengan tokoh tersebut. dalam keadaan  sehat jasmani dan rohani yang dapat diterima, sehingga ia dapat diwakili oleh hukum, olehnya Unsur Barang yang telah dipenuhinya.
2. Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu
Komponen  sengaja  dan  mendahului  waktu  adalah  suatu  keadaan  atau  keadaan  pelaku  yang  selama melakukan aktivitasnya membutuhkan waktu atau jeda untuk awalnya mengambil sikap tenang dalam menetapkan pilihan untuk  memusnahkan  jiwa  dan  pelaksanaannya  adalah  suatu  solidaritas. Selain  itu,  situasi  waktu  atau  jeda dipandang  sebagai  jangka  waktu  yang  diharapkan  untuk  merenungkan  pelaksanaannya  dan  lebih  jauh  lagi merupakan  jangka  waktu  untuk  memberikan  kesempatan  untuk  membatalkan  pelaksanaannya.  Dari  kenyataan sementara saat  ini, fakta- fakta menegaskan  bahwa peristiwa pembakaran itu terjadi  sekitar 6 (enam)  waktu yang lalu,  tepatnya  pada  hari  Rabu,  15  Desember  2010,  sekitar  pukul  01.30  WITA  sekitar  malam  hari  atau  tepat  di bagian  pertama  hari  itu,  di  tempat  keluarga  Saksi  Jendrik  Tandioga  di  pintu  belakang  pisang,  Dusun  Angkona, Desa  Tampinna,  Kabupaten  Luwu  Timur.  Sementara  itu,  Terdakwa  melakukan  pyrocrime  dengan  menuangkan
Pajriniah  Dwi  Napanti  dan Raden  Yulia  Kartika,  Analisis  Yuridis  terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Dan Penganiayaan terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 36/Pid.B/2016/PN.MLL)
bahan  bakar  ke  tempat tidur  atau  tempat  tidur  yang  ditutup  dengan  kelambu.  Sestika  Santika.  Bahwa kegiatan Tergugat  menelepon  dan  mengirim  pesan  melalui  SMS  tergantung pada  keterangan  pengamat  dan  keterangan penggugat sekitar 1 (satu) minggu sebelum terjadinya kebakaran hutan secara tidak sah. Oleh karena itu, jika Anda melihat  rentang  waktu  yang  ada,  Terdakwa  benar-benar memiliki  pilihan  untuk  membatalkan  rencananya  untuk membakar kejahatan terkait, tetapi Terdakwa melanjutkan pembakaran ilegalnya.
3. Merampas Nyawa Orang Lain
Komponen mengambil nyawa orang lain dalam KUHP adalah perbuatan salah yang tidak  dicirikan dengan demonstrasi, tetapi hanya menggarisbawahi akibat dari kegiatannya, khususnya meninggalnya jiwa seseorang dan “hilang”  muncul  karena  demonstrasi  itu,  tidak  harus  terjadi  segera,  namun  bisa  muncul  kemudian  dalam semangat  atau  kehidupan. seseorang  harus  melakukan  demonstrasi  yang  dapat  menimbulkan  korban  jiwa  atau korban jiwa. Kegiatan tersebut dapat terdiri dari, antara lain:
a. Menembak dengan senjata
b. Memukul dengan besi
c. Menusuk atau memotong dengan senjata tajam
d. Mencekik lehernya
e. Memberikan racun
f. Tenggelam
Bahwa  pada  hari  Rabu  tanggal  15  Desember  2010,  sekitar  pukul  01.30  WITA  sekitar  waktu  petang  atau  dini hari,  di  tempat  orang-orang  Saksi  Jendrik  Tandioga  di  pintu  belakang  pisang,  Dusun  Angkona,  Desa  Tampinna, Kabupaten Luwu Timur. Sementara itu, Terdakwa melakukan pyrocrime dengan menuangkan bahan bakar ke tempat tidur atau tempat tidur yang ditutup dengan kelambu. Sestika Santika.
Bahwa Tergugat telah menghubungi pemantau melalui telepon dan SMS pada saat korban berada di Tana Toraja dan  Tergugat  memberitahukan kepada  pemantau  bahwa  “kalau  kamu  tidak  pulang,  saya  bunuh  orang tuamu”  dan penggugat pernah mengirimkan surat SMS ke pengamat mengatakan bahwa "Saya akan mengkonsumsi rumah Anda" . Selain itu, penggugat sengaja memasangkan korek api kepada pengamat karena termohon merasa sakit hati terhadap pengamat  dengan  alasan  pengamat  meminta  pisah  karena  pemukulan  yang  biasa  dilakukan  oleh  penggugat  dan penggugat percaya bahwa orang tua pengamat konsisten mencampuri urusan keluarga responden.
Bahwa karena kegiatan responden, Christina Tandioga mengalami konsumsi asli dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana  tertuang  dalam  Visum  et  Repertum  Nomor  031/VER/RSUD/ILG/LT/I/2016,  tanggal  27  Januari  2016 yang  diberikan  oleh  RSUD  I  Lagaligo  yang  berkomitmen  dan disahkan  setelah  bersumpah  untuk  mengatakan  yang sebenarnya dari kantor oleh dr. Sikrong, Sp.B sebagai dokter spesialis di RSUD I Lagaligo
Bahwa dari seluruh rangkaian dan uraian pertimbangan, maka denan demikian seluruh unsur Pasal 340 KUHP dalam  Dakwaan  Kesatu  Primair  telah  terbukti.  Kegiatan  Terdakwa  diatur  dan  dipidana  dengan  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  80  Ayat  (2)  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  komponen- komponennya adalah sebagai berikut :
1. Semua orang
Komponen setiap individu adalah untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang berlaku sebagai subjek yang  sah  telah  melakukan  kesalahan  dan  dapat  sadar  tergantung  pada  kondisi  dan  kemampuan  intelektualnya (geestelijke vermogens) yang dalam sila hukum pidana diuraikan sebagai negara yang sadar.
Bahwa  tergantung  pada  kenyataan  hukum  yang  dihubungkan  dengan  keterangan  saksi-saksi  yang diidentikkan  satu  sama  lain  dengan  keterangan-  keterangan  termohon,  maka  fakta-fakta  tersebut  menegaskan bahwa  yang  berperkara  Alwi  Rongkeng  Alias  Awi  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani,  sehingga  ia  dapat dianggap  bertanggung  jawab  sebagaimana  ditunjukkan  oleh  undang-undang  olehnya  "setiap  komponen"  telah puas.
2. Menyerahkan Kekejaman, Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, atau Penganiayaan Anak
Bahwa apabila diidentikkan dengan kenyataan yang sah, ternyata pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, sekitar  pukul  01.30  WITA  sekitar  malam  atau  dini  hari,  di  tempat  orang-orang  Saksi  Jendrik  Tandioga  di  jalan belakang pisang, Dusun Angkona, Desa Tampinna, Kabupaten Luwu Timur. Sementara itu Terdakwa melakukan tindak  pidana  kebakaran  dengan  cara  menuangkan  gas  ke  tempat  tidur  atau  tempat  tidur  yang  ditutup  dengan kelambu,  sudah  Terdakwa  menuangkan  gas  ke  dalam  kaleng  dan  sekitar  itu,  saksi  Jenderal  Tandioga  sedang tertidur, namun Terdakwa tidak menyadari bahwa ada pengamat Cristina Tandioga dan pengamat. Sestika Santika. Kemudian  dalam  pemeriksaan  pendahuluan  diketahui  bahwa  pada  saat  pembakaran,  saksi  Sestika  Santika  masih duduk di bangku kelas VI  SD (sesuai dengan akta  kelahiran nomor 7324.AL2006.006632 pada saat kejadian, dia berumur 12 tahun). umur).
Bahwa  karena  kegiatan  Penggugat,  Saksi  Sestika  Santika  mengalami  konsumsi  asli  sebagaimana  tertuang dalam  Visum  Et  Repertum  Nomor  030/VER/RSUD/ILG/Lt/I/2006,  tanggal  27  Januari  2016  untuk  kepentingan
Pajriniah  Dwi  Napanti  dan Raden  Yulia  Kartika,  Analisis  Yuridis  terhadap  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Dan Penganiayaan terhadap Anak yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No. 36/Pid.B/2016/PN.MLL)
Anak  Sestika  Santika  yang  diberikan  oleh  Daerah  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  I  Lagaligo  yang  dibuat  dan disahkan berdasarkan surat perjanjian oleh dr. Sikrong. Sp.B sebagai dokter spesialis di RSUD I Lagaligo.
3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat
Komponen-komponen yang menyebabkan kerugian yang sejati diatur dalam Pasal 90 KUHP, khususnya:
a. Jatuh lemah atau mengalami masalah fisik yang tidak memberikan keinginan untuk sembuh apa pun atau yang merupakan risiko manusia.
b. Tidak dapat terus menyelesaikan kewajiban posisi atau mengejar pekerjaan.
c. Hilangnya salah satu fakultas.
d. Punya ketidakmampuan asli.
e. Menderita kehilangan gerak.
f. Gangguan daya pikir selama lebih dari sebulan.
g. Aborsi atau matinya perut wanita.
Bahwa  jika  mengacu  pada  kenyataan  hukum  di  atas,  maka  sesuai  dengan  Unsur  Pasal  90  KUHP  dimana kegiatan penggugat terhadap pemantau Sestika Santika mengakibatkan kekurangan salah satu dari lima deteksi. Selain itu, apa yang tersirat dari lima deteksi itu terdiri dari penglihatan atau mata, penciuman atau hidung, rasa atau sensasi, kontak atau kulit dan pendengaran atau telinga.
Bahwa kumpulan saksi Sestika Santika telah kehilangan pekerjaan pengembangan atau membutuhkan adaptasi, terutama  kulit  daerah  lengan  bawah  kiri  dan  kanan  berwarna  kemerahan  dalam  naungan,  ada  tambahan  gelembung berisi cairan dan beberapa daerah luka putih muncul. Sehingga membuat bagian tubuh, terutama bagian yang terluka, mengeras, menebal dan ternyata mengeras.
Bahwa dari keseluruhan rangkaian gambaran renungan komponen- komponen  di  atas,  maka  secara  konsekuen setiap  komponen Pasal  80 Ayat (2)  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  telah  dipuaskan terhadap kegiatan  termohon.  Bahwa  Dakwaan  Pratama  Pertama  adalah  Pasal  340  KUHP dan Pratama  Kedua  adalah  Pasal  80 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak telah terpenuhi. Bahwa Termohon dinyatakan bersalah secara  sah  dan  meyakinkan  karena  telah  melakukan  perbuatan  salah  “Pembunuhan  yang  Direncanakan"  dan "Penganiayaan Anak yang Menyebabkan Luka Berat”.

## Pertimbangan Hakim dalam Menangani Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Studi Putusan No. 36/Pid.B/2016/PN.MLL
Perenungan hakim  adalah pertentangan  atau  alasan yang digunakan oleh  yang diputuskan sebagai perenungan sah yang menyusun premis sebelum memilih suatu perkara. Renungan para juri dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 1. Pertimbangan Yuridis
Perenungan  hakim  yang  bergantung  pada  kenyataan  yuridis  yang terungkap  dalam  pendahuluan  dan  oleh undang-undang  ditetapkan  sebagai  yang  harus  diingat  untuk  pilihan,  misalnya  dakwaan  penyidik  umum, keterangan  penggugat,  artikulasi  saksi,  pembuktian  dan  pasal-pasal  dalam  pedoman  hukum  pidana.  Perenungan yuridis  terhadap  delik  yang  didakwakan  juga  harus  sesuai  dengan  sudut  hipotetis,  perspektif  doktrinal,  undang- undang  dan  situasi  kasus  yang  sedang  ditangani,  maka,  pada  saat  itu,  pencetusnya  tidak  akan  benar-benar diselesaikan. Setelah masuknya komponen-komponen tersebut, praktis berbicara tentang pilihan hakim, maka pada saat  itulah  hal-hal  yang  dapat  meringankan  atau  memberatkan  responden  dipikirkan.  Hal-hal  yang  meresahkan, misalnya, terdakwa telah didakwa sebelumnya, akibat posisinya dan penggunaan spanduk publik. 9 2. Pertimbangan Non-Yuridis
Perenungan  non  yuridis  dapat  dilihat  dari  dasar  penggugat,  kondisi  termohon  dan  agama  penggugat. 10 Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  Pasal  5  ayat  (1)  mengatur  bahwa  hakim wajib  menyelidiki,  mengikuti,  dan  memahami  sifat-sifat  legitimasi  dan  rasa keadilan  yang  hidup  di  arena  publik. Alasan  pengaturan  ini  adalah  bahwa  pilihan  masing-masing  hakim  sesuai  dengan  pengaturan  yang  sah  dan  rasa keadilan bagi daerah setempat.
Sedangkan untuk keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menyatakan,  Terdakwa  terbukti  telah  melakukan  “Pembunuhan  Berencana”  dan  “Penganiayaan  Anak Menyebabkan  Luka  Berat”  sebagaimana  diungkapkan  dalam  dakwaan  yang dikumpulkan  secara  agregat,  namun lamanya  hukuman  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum,  khususnya  untuk  waktu  yang  cukup  lama  di  penjara, seperti yang ditunjukkan oleh Majelis, akan dipertimbangkan dalam pilihan. Hal  ini  dengan  alasan  bahwa  dengan memeriksa  hasil  perbuatan  Terdakwa  yang  menyebabkan  meninggalnya  Christina  Tandioga  dan  Sestika  Santika benar-benar dirugikan.
9 Adami Chazawi, Kejahata terhadap Tubuh & Nyawa, Jakarta, PT .Raja Grafindo,hlm 73.
10 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Konteporer, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2007,hlm 212.
Sebagaimana  dikemukakan  bahwa  ada  beberapa  pertimbangan  hakim dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap perkara  yang  berperkara  dengan  Alwi Rongkeng  tersebut,  berikut  akan  diuraikan  pertimbangan  dari  pejabat  yang ditunjuk:
1. Majelis dianggap sebagai tuntutan pokok yang esensial untuk melakukan perbuatan salah sebagaimana disinggung dalam Pasal 340 KUHP. Dengan Elemen Berikut:
a. Unsur Barang Siapa
Komponen  siapa  adalah  komponen  siapa  pun  untuk  mengetahui  siapa  pelaku  dari  suatu  demonstrasi kriminal sebagai subjek yang sah yang telah melakukan kesalahan dan dapat cakap tergantung pada kondisi dan kemampuan  intelektualnya  (geestelijke  vemogens) yang dalam ajaran  hukum pidana diuraikan sebagai  berada dalam  keadaan  sadar.  Dalam  dakwaan  yang  didokumentasikan  penyidik,  Alwi  Rongkeng  adalah  orang  yang dibawa ke penyidikan. Sepanjang garis ini, komponen siapa pun telah dipenuhi.
b. Dengan  Sengaja  Dan  Dengan  Rencana  Terlebih  Dahulu  Komponen  sengaja  dan  mendahului  waktu  adalah suatu  keadaan atau  keadaan  pelakunya  yang  sejauh  menyelesaikan  kegiatannya memerlukan  waktu  atau penundaan untuk mula-mula mempertimbangkan  dengan  lancar dalam  menetapkan  pilihan untuk memusnahkan jiwanya  dan  pelaksanaannya  merupakan suatu  solidaritas.  Melihat  kenyataan  yang  terungkap,  kegiatan Terdakwa  yang  menelepon  dan  mengirim  pesan  melalui  SMS bergantung  pada  keterangan  pengamat  dan keterangan  penggugat sekitar  1  (satu)  minggu  sebelum  peristiwa  tindak  pidana kebakaran.  Jadi,  jika  Anda melihat  rentang  waktu,  Terdakwa memiliki  pilihan  untuk  membatalkan  pengaturannya  untuk menyalakan  api, tetapi  Tergugat  terus  menghabiskannya.  Sepanjang  garis  ini,  komponen  yang  disengaja  dan  diatur sebelumnya telah terpenuhi.
c. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain
Komponen  mengambil  nyawa  orang  lain  dalam  KUHP  adalah  perbuatan  salah  yang  tidak  dicirikan  dengan demonstrasi,  namun  hanya  menonjolkan  hasil  dari  kegiatannya,  khususnya  berangkatnya  jiwa  seseorang  dan “hilang”  muncul  karena demonstrasi  itu,  itu  tidak  harus  terjadi  segera,  namun  bisa  muncul kemudian  dalam semangat  atau  kehidupan.  seseorang harus melakukan demonstrasi yang dapat menimbulkan  korban jiwa  atau korban jiwa. Kegiatan tersebut dapat terdiri dari, antara lain :
1) Menembak dengan senjata
2) Memukul dengan besi
3) Melukai atau memotong dengan senjata tajam
4) Mencekik lehernya
5) Pemberian zat beracun
6) mencekik
Maka unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi.
2. Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  tuntutan  pokok  selanjutnya  adalah  melakukan  perbuatan  salah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  80  Ayat  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Dengan komponen yang menyertainya:
a. Setiap Orang
Hakim  mempertimbangkan  bahwa  mengenai  unsur  setiap  orang  telah  dipertimbangkan,  maka  majelis mengambil alih pertimbangan bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi.
b. Melakukan Kekejaman, Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Atau Penganiayaan Terhadap Anak
Pada  pemeriksaan  pendahuluan  diketahui  bahwa  pada  saat  pembakaran, saksi  Sestika Santika masih duduk di bangku kelas VI SD (berdasarkan akta kelahiran nomor 7324.AL2006.006632 pada saat kejadian, ia berusia 12 tahun). usia). Bahwa  karena  kegiatan  Termohon, saksi Sestika  Santika mengalami konsumsi  asli  sebagaimana tertuang  dalam  Visum  Et  Repertum  Nomor 030/VER/RSUD/ILG/Lt/I/2006,  tanggal  27  Januari  2016  untuk kepentingan  Anak  Sestika  Santika  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  I Lagaligo yang dibuat dan disahkan berdasarkan surat perjanjian oleh dr. Sikrong. Sp.B sebagai dokter spesialis di RSUD I Lagaligo.
c. Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat
Bahwa kumpulan saksi Sestika Santika telah kehilangan pekerjaan pengembangan atau membutuhkan adaptasi, terutama kulit daerah  lengan bawah  kiri dan  kanan berwarna  kemerahan,  juga terdapat  gelembung-gelembung berisi  cairan  dan  beberapa  daerah  luka  berwarna  putih  muncul.  Sehingga  membuat  bagian  tubuh,  terutama bagian yang terluka, mengeras, menebal dan ternyata menjadi kaku.
3. Dipertimbangkan Hal-Hal Yang Memberatkan
a. Terdakwa  telah di pengadilan beberapa kali
b. Kegiatan terdakawa tidak peka
c. Kegiatan terdakwa mengabaikan kebebasan bersama
d. Terdakawa  setelah  melakukan  demonstrasi  kriminalnya melarikan  diri  untuk  menghindari  tindakan  resmi
terhadapnya.
Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  kurungan  keberadaan  sehari-hari  dengan  mengabaikan  syarat  atau  syarat yang  meringankan  bagi  termohon  seharusnya  mempunyai  pilihan  untuk  memberikan  gambaran  yang  jelas  bahwa penggugat  ALWI  RONGKENG  dengan  nama  palsu  AWI  adalah  demonstrasi  yang  mengandung  unsur  kebiadaban, misalnya BARBAR Suku dimana tanpa kebajikan dan kesesatan mengkonsumsi Christina Tandioga sampai mati dan Sestika  Santika  mengalami  konsumsi  yang  terjadi  dalam  bentuk  penyerahan  dalam  kapasitas  kulitnya  sehingga kegiatan  Terdakwa  dapat  digolongkan  sebagai  makhluk  alam  dimana  dalam  mempertahankan  kehidupan  seseorang harus membunuh atau membuang saingan yang dipandang sebagai hambatan untuk tujuan.
Demikian  investigasi  pencipta  atas  pertimbangan  hakim  dalam  menghukum  termohon  yang  melakukan kesalahan pembunuhan berencana dan penyalahgunaan anak yang terjadi pada luka-luka yang nyata.

## SIMPULAN
1. Pengunaan  hukum  terhadap  perbuatan  pidana  pembunuhan  berencana  dan  penyalahgunaan  anak  yang mengakibatkan  luka  yang  nyata,  Termohon  dituduh  melakukan  perbuatan  salah  pembunuhan  berencana  yang mengakibatkan  meninggalnya  korban  Christina  Tandioga  dan  penyalahgunaan  anak  yang  mengakibatkan  cedera serius  pada  Sestika  Santika.  Seperti,  dakwaan  pokok  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  Pasal  340  KUHP  dan  dakwaan kedua dari Jaksa Penuntut Umum, Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Majelis memikirkan pokok pokok tuntutan dan pokok tuntutan pokok kedua, khususnya bahwa alasan pejabat yang ditunjuk itu berpikir monumental kalimat itu adalah bahwa setiap pasal yang dituntut telah dipenuhi dan mengingat hal-hal yang menyangkut tergugat, maka pada saat itu hukuman yang dijatuhkan kepada penggugat dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTKA

## Buku
Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001. Bambang, Waluyo, Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika, 2008. Lamintang P. A. F dan Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Jakarta : Sinar Grafika, 2010. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 2002. Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2003. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung : Politeia, 1996. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bandung : Politeia, 1980.
Wahyu Adnan, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Bandung : Gunung Aksara, 2007.

## Jurnal
Ewis Meywan Batas. “Tindak Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Lex Crimen Vol. V, (Februari 2016) : 2.
Firman Umar, Irda. “ Penanganan Kasus Anak Korban Kejahatan Penganiayaan”. Jurnal Supremasi Vol. XII, (April 2017) : 1.
Veronica  Pratiwi,  Nursiti.  “Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Yang  Dilakukan Secara  Bersama-Sama”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol. 2, (Novemeber 2018).

## Undang-Undang
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tnetang Perlindungan Anak
Putusan Putusan No. 36/Pid.B/2016/PN.MLL