## AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE MELALUI MODUS ARISAN ONLINE DI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK
Oleh:
Muhammad Arigo 1)
Marnasar Tambunan 2)
Gomgom T.P Siregar 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
marigo@gmail.com 1) marnarsart@gmail.com 2)
gomgomsiregar@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Fraud crimes are growing very rapidly, supported by the rapid development of science and technology, which makes it easier for perpetrators to convince victims of their actions. This study aims to investigate the legal consequences for perpetrators of online fraud through the online social gathering mode on electronic social media. The type of research that is being tried  is  normative  juridical  research.  The  nature  of  the  research  in  this  research  is descriptive analytical. The type of information used in this research is library research. The results  of  this  research  are:  First,  along  with  the  development  of  the  era  and  technology, fraud crimes develop the ways and modes of the perpetrators by using technology media to commit  their  crimes.  The  media  used  are  communication  networks  and  the  internet,  which are  used  to  make  it  easier  for  criminals to  convince victims.  Second, the  factors  that  cause online  social  gathering  fraud:  1)  High  unemployment  and  poverty  due  to  lack  of  jobs;  2) Want  to  get  money  easily  (commit  fraud);  3)  Difficult  to  trace  the  perpetrators;  4)  Easy  to remove traces; 5) The minimum cost required to commit fraud; 6) Lack of insight of users of electronic  communication  tools.  Third,  the  Ministry  of  Communication  and  Informatics continues  to  provide  education  on  the  importance  of  digital  literacy  so  that  community activities in the digital space can run well so that the positive benefits of the internet can be optimized  to  make  people  smarter  and  more  productive.  In  addition, the  police  through  the cyber  police  will  continue  to  carry  out  cyber  patrols  and  enforce  criminal  law  for perpetrators of online fraud.
Keywords: Online Arisan, Fraud, Legal Consequences

## ABSTRAK
Kejahatan penipuan berkembang dengan sangat pesat didukung oleh perkembangan IPTEKS yang sangat cepat  yang mengakibatkan pelaku lebih mudah meyakinkan para korban dalam melakukan  aksinya.  Studi  ini  bertujuan  untuk  akibat  hukum  bagi  pelaku  tindak  pidana penipuan  online  melalui  modus  arisan  online  di  media  sosial  elektronik.  Tipe  riset  yang dicoba  merupakan  riset  yuridis  normatif.  Watak  riset  dalam  riset  ini  merupakan  bertabiat deskriptif  analitis.  Tipe  informasi  yang  dipakai  dalam  riset  ini  merupakan  riset  daftar pustaka(  library  research).  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  adalah:  Pertama,  seiring perkembagan  jaman  dan  teknologi,  kejahatan  penipuan  berkembang  cara  dan  modus  para pelaku  dengan  memanfaatkan  media  teknologi  untuk  melakukan  perbuatan  kejahatannnya. Media  yang  digunakan  adalah  jaringan  komuniasi  dan  internet,  yang  digunakan  untuk memudahkan  para  pelaku  kejahatan  menyakinkan  para  korban.  Kedua,  Faktor  penyebab
terjadinya penipuan arisan online: 1) Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya  lapangan  pekerjaan;  2)  Ingin  mendapatkan  uang  dengan  mudah  (melakukan penipuan);  3)  Sulit  terlacaknya  pelaku;  4)  Mudahnya  menghilangkan  jejak;  5)  Minimnya biaya  yang  diperlukan  untuk  melakukan  penipuan;  6)  Kurangnya  wawasan  para  pengguna alat  komunikasi  elektronik.  Ketiga,  Kemenkominfo  terus  memberikan  edukasi  pentingnya literasi  digital  agar  kegiatan  masyarakat  di  ruang  digital  bisa  berlangsung  dengan  baik sehingga  manfaat  positif  internet  dapat  dioptimalkan  untuk  membuat  masyarakat  semakin cerdas  dan  produktif.  Selain  itu,  pihak  kepolisian  melalu  polisi  siber  akan  terus  melakukan patroli siber dan menegakan hukum pidana bagi pelalu penipuan online.
Kata Kunci: Arisan Online, Penipuan, Akibat Hukum

## 1. PENDAHULUAN
Saat
ini, di Indonesia perkembangan hukum pidana Indonesia telah melewati  fase-fase  perkembangan  hukum nasional. Regulasi dan kelembagaan menjadi tatanan  yang  telah  banyak  perubahan  dan perkembangan mengikuti pola-pola kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. KUHP  sebagai  Hukum  pidana  materil Indonesia  terus  mengalami  perkembangan perilaku  kejahatan  yang  diatur  didalamnya. Salah  satu  kejahatan  yang  diatur  dalam KUHP  misalnya  seperti  Kejahatan  Penipuan mengalami  perkembangan  modus  operandi kejahatan.
Kejahatan  penipuan  merupakan kejahatan  yang  sering  terjadi  di  tengah masyarakat  Indonesia,  bahkan  hampir  tiap harinya terjadi. Terjadinya kejahatan penipuan  tidak  mengenal  status  sosial, agama,  ras,  jenis  kelamin,  artinya  kejahatan ini  terjadi  dan  dilakukan  oleh  siapa  saja dan pada  siapa  saja  dan  kapan  saja.  Pelaku penipuan ini selalu menggunakan cara/modus  baru  untuk  menipu  korbannya, sehingga perbuatan penipuan yang dilakukan tidak  disadari  oleh  korbannya.  Korban kejahatan  akan  tersadar  apabila  perbuatan kejahatan telah dilakukan.
Di tahun 2021,
seiring perkembagan jaman dan teknologi, kejahatan penipuan  berkembang  cara  dan  modus  para pelaku dengan memanfaatkan media teknologi untuk melakukan perbuatan kejahatannnya. Media yang digunakan adalah jaringan komuniasi dan internet, yang digunakan  untuk  memudahkan  para  pelaku kejahatan menyakinkan para korban.
Pada 22 juli 2020 terjalin Permasalahan  pembohongan  online  lewat arisan  online  di  Kabupaten  Bengkulu. Korban  pembohongan  arisan  online  dari terdakwa KD (23), masyarakat Dusun Durian Bupati  Kecamatan  Karang  Besar  Kabupaten Bengkulu Tengah (Baluarti) tidak cuma satu orang  saja  ialah,  Halima  Tussadya  (24) masyarakat  Kebun  Luas,  Kota  Bengkulu. Hendak  namun  terdapat  pula  korban  yang lain  ialah,  Yuni  kekal  dengan  kehilangan sebesar  Rp  4,5  juta,  korban  Reza  Rahayu sebesar  Rp  3,6  juta,  serta  korban  Eka Meiliyen  Dharma  sebesar  Rp.13.150.000.“ Sampai  keseluruhan  jumlah  duit  yang digelapkan  oleh  terdakwa  berjumlah  Rp  33 juta.  Buat  ketiga  korban  ini  tidak  melapor alhasil  dijadikan  selaku  saksi.  Dikala  ini terdakwa telah  ditahan  untuk  mempermudah pengecekan.  Sudarno  mengatakan,  KD dibekuk  serta  pula  mengamankan  barang bukti(  BB)  berbentuk  tiga  lembar  duplikat novel  Rekening  Surat  kabar  Bank  BCA  atas julukan  korban,  satu  lembar  screenshot artikel  arisan  yang  dicoba  oleh  terdakwa  3 lembar  screenshot  Group  WA  arisan,  dan satu lembar screenshot obrolan antara korban dengan  terdakwa.“  Terdakwa  dijerat  dengan artikel  378  KUHP  serta  pasal  372  KUHP dengan  bahaya  sanksi  penjara  sangat  lama delapan tahun
Berdasarkan  kasus-  kasus  diatas, hingga  dalam  arisan  tidak  senantiasa  hadapi kelancaran semacam yang diharapkan. Adakalanya  dipihak  badan  ataupun  akseptor duit  yang  dengan  terencana  melaksanakan perbuatan kejahatan pembohongan. Terbentuknya permasalahan perbuatan
kejahatan  pembohongan  bertopeng  arisan online  di  area  Kota  Area  ialah  cerminan kalau belum terdapat penguatan hukum yang pas  serta  maksimum.  Oleh  sebab  itu, perlunya  penguatan  hukum  yang  jelas  oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan kewajiban  paling  utama  dalam  manajemen investigasi  supaya  bisa  membekuk  tiap pelakon  perbuatan  kejahatan  pembohongan bertopeng arisan online semacam yang sudah ditegaskan  oleh  ketentuan  hukum  yang  sah. Perihal  itu  merupakan  cerminan  dari kemampuan Kepolisian di tengah warga.
Penguatan  ataupun  penangkalan yang  dicoba  oleh  Kepolisian  haruslah  aktual serta  betul-  betul  bisa  ditegakkan,  alhasil keadaan  yang  jadi  tujuan  terjadinya  hukum serta  agunan  keselamatan  bisa  tercipta ditengah  warga.  Kepolisian  merupakan pengayom warga dimana sepatutnya menghindari  tiap  kejahatan-  kejahatan  yang timbul ditengah warga. Kewajiban Kepolisian  yang  penting  begitu  juga  yang tertera  dalam  Undang-  unang  Kepolisian  No 02 Tahun 2002 Pasal 13 huruf C merupakan mencegah,  mengayomi,  serta  melayani  dari bermacam penyakit warga. Berdasarkan latar belakang  diatas,  penulis  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dengan  judul Akibat Hukum  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Penipuan  Online  Melaui  Modus  Arisan Online di Media Sosial Elektronik.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Umum tentang Media sosial
Media  internet  merupakan  media yang  tidak  memahami  batasan,  bagus  batas- batas area maupaun batas- batas kenegaraan. Perihal  ini  bawa  akibat  untuk  sikap konsumen internet. Diamati dari pengertiannya,  internet  itu  sendiri  ialah perlengkapan  selaku  hasil  temuan  teknologi yang bisa dipakai buat bermacam kebutuhan. Dalam  perihal  ini,  internet  bisa  memadukan alat  audio,  visual,  telekomunikasi,  apalagi bisa menconversikan media- media itu.
Media  sosial  sendiri  didefinisikan suatu media online, dengan parapenggunanya  dapat  dengan  gampang ikut  serta,  memberi,  serta  menciptakanisi
mencakup  web,  jejaring  sosial,  wiki,  forum serta  bumi  virtual.  Web,  jejaringsosial  serta wiki  ialah  wujud  alat  sosial  yang  sangat umumdigunakan oleh warga di semua bumi. Andreas  Kaplan  serta  MichaelHaenlein mendeskripsikan  alat  sosial  selaku"  suatu golongan  aplikasiberbasis  internet  yang membuat di atas dasarideologi serta teknologi Website 2. 0, serta yang membolehkan  invensi  serta user-generated content ".

## Table.1. Perbedaan Media dengan
Telekomunikasi Media Telekomunikasi Penyebaran informasi  ataupun pemancar siaran informasi  dengan pola hubungan satu titik ke banyak  titik  ( mass communication) Penyampaian  informasi ataupun  tukar  menukar informasi  dengan  pola hubungan  satu  titik  ke satu titik ( private commincation) Hubungan komunikasi bersifat  satu  arah ( one way communication),
pola penyampaiannya adalah  tergantung kepada program yang  disampaikan oleh  si  pengirim informasi
( unindirectional)
Hubungan  komunikasi bersifat  dua  arah  (two way communication), dimana pola penyampaiannya  tidak tergantung kepada program yang ditawarkan oleh si pengirim informasi Pada dasarnya setiap informasi adalah ditujukan kepada public, oleh  karena  itu etikanya penyampaian informasi  tersebut harus menjaga kepentingan public Pada  dasarnya  setiap informasi yang dikomunikasikan adalah  ditujukan  untuk para pihak sjaa, sehingga  etikanya  para pihak harus tetap menjaga kerahasiaan berita atau informasi Sumber: Edmon Makarim, 2004

## 3. METODE PELAKSANAAN
Buat  membahas  kasus  yang  sudah diformulasikan  dan  dibatasi  begitu  juga  itu diatas,  hingga  dalam  metode  kategorisasi serta  penanganan  periset  dalam  riset  ini, hendak  dipergunakan  tata  cara  serta  metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba  merupakan  riset  yuridis  normatif. Watak  riset  dalam  riset  ini  merupakan bertabiat  deskriptif  analitis.  Tipe  informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar  pustaka(  library  research).  Pangkal informasi  yang  dipakai  dalam  riset  ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi  hukum  pokok:  Hukum  No  11  Tahun 2008  mengenai  Data  serta  Bisnis  Elektronik dan  KUHPidana,  materi  hukum  inferior: ialah  materi-  materi  hukum  yang  didapat bukubuku  pustaka  serta  laporan-  laporan hasil riset hukum yang terdapat hubungannya dengan  permasalahan  yang  diawasi  serta materi  hUkum  tersier  ialah  materi  hukum yang  aksesoris  karakternya  membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum  pokok  serta  materi  hukum  inferior. Materi  hukum  tersier  ini  ada  dalam  riset misalnya  kamus  hukum,  kamus  bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASANA
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya
Tindak  Pidana  Penipuan  Arisan Online Pertanggungjawaban Pidana Pertanggungjawaban
kejahatan dalam sebutan asing diucap dengan teorekenbaarheid ataupun criminal responsbility yang menjurus pada pemidanaan  pelakon  dengan  arti  buat memastikan  seorang  tersangka  ataupun terdakwa  bisa  dipertanggungjawabkan  atas sesuatu  aksi  kejahatan  yang  terjalin  ataupun tidak.
Pertanggungjawaban(kejahatan) menjurus  pada  pemidanaan,  bila  sudah melaksanakan  sesuatu  perbuatan  kejahatan serta  penuhi  unsur-  unsurnya  yang  sudah didetetapkan  dalam  hukum.  Diamati  dari ujung  terbentuknya  sesuatu  aksi  yang  illegal (diwajibkan), seorang hendak
dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-  tindakan  itu  bila  aksi  itu  bertabiat melawan  hokum  (serta  tidak  terdapat penghapusan watak melawan hukum ataupun rechtsvaardigingsgrond ataupun alibi pembenar) buat itu.
Pengertian  pertanggung  jawaban kejahatan  bagi Andi  Hamzah ,  dibilang: Penafsiran  garansi  jawab  dalam  hukum kejahatan,  yang  dikenal criminal  liability ataupun responsibility, merupakan  ialah perkembangan dari penafsiran aksi kejahatan.  Bila  orang  sudah  melaksanakan aksi  kejahatan,  belum  pasti  bisa  dijatuhi kejahatan,  karena  sedang  wajib  diamati  pula apakah orang itu bisa dipersalahkan atas aksi yang  sudah  dikerjakannya  alhasil  orang  itu bisa  dipertanggungjawabkan  dalam  hukum kejahatan.  Dengan  begitu  kalau  orang  yang sudah  melaksanakan  aksi  kejahatan  tanpa terdapatnya  kekeliruan,  hingga  orang  itu tidak tidak bisa dipidana, cocok dengna dasar hukum  yang  tidak  tercatat,  dasar geen  straf zonder  schuld ,  yang  maksudnya  tidak terdapat  kejahatan  bila  tidak  terdapat kekeliruan.
Berhubungan dengan wajib terdapatnya  faktor  kekeliruan  bila  seorang melaksanakan  sesuatu  perbuatan  kejahatan ma
bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya  cocok  dengan  ketentuan  yang berlaku.
Bambang  Poernomo berkata:  “ Kalau bisa dipidananya seorang terlebih dulu wajib  terdapat  dua  ketentuan  yang  jadi  satu kondisi,  ialah  aksi  yang  bertabiat  melawan hukum selaku sendi aksi kejahatan, serta aksi yang dicoba itu bisa dipertanggungjawabkan selaku  sendi  kekeliruan.  Tetapan  buat menjatuhkan  kejahatan  wajib  didetetapkan terdapatnya  aksi  kejahatan  serta  terdapatnya kekeliruan  yang  teruji  dari  perlengkapan fakta  dengan  agama  juri  kepada  seseorang tercema  yang  dituntut  di  wajah  majelis hukum”.
Didalam sesuatu pertanggungjawaban  kejahatan  hingga  tidak terbebas  dari  filosofi  pertanggungjawaban. Ada pula filosofi pertanggungjawaban kejahatan  itu  merupakan  selaku  selanjutnya:
Muhammad Arigo 1) , Marnasar Tambunan 2) , mGomgom T.P Siregar 3)
Filosofi  pertanggungjawaban  telak ( srtict  liability) adalah  pertanggungjawaban tanpakesalahan,  dimana  pembuat  telah  bisa dipidana  bila  telah  teruji  buat  melaksanakan aksi  kejahatan.  Dasar  ini  dimaksud  dengan sebutan without  fault yang  berarti  kalau seorang bisa dipidana bila sudah melaksanakan  sesuatu  aksi  kejahatan.  Jadi faktor  dari strict  liability merupakan  aksi ( actus  reus) alhasil  yang  dibuktikan  hanya actus reus serta mens rea . Penerapan strict  liability sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas.  Untuk  lebih  jelasnya  penerapan strict  liability tersebut  terdapat  beberapa patokan sebagai berikut:
a) Tidak  berlaku  umum  terhadap  semua jenis  perbuatan  pidana,  tetapi  sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai  kejahatan  anti  sosial  atau yang membahayakan sosial.
b) Perbuatan  yang  dilakukan  benar- benar  melawan  hukum  ( unlawful ) yang  sangat  bertentangan  dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dengan kepatutan.
c) Perbuatan  tersebuat  dilarang  keras oleh undang-undang karena dianggap perbuatan-perbuatan  yang  potensial mengandung bahaya.
d) Perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan cara  tidak  melakukan  pencegahan yang wajar ( unreasonable precausions ).
Era  saat  ini,  kesalahan  dapat  saja terjalin  sebab  terdapatnya  kemauan  serta kesempatan. Dengan arisan online si pemilik dapat  saja  menggunakan  upaya  itu  buat meraup  profit  sendiri.  Pada  biasanya,  arisan online  ini  cuma  menawarkan  berbentuk beberapa duit serta tidak hendak menawarkan  berbentuk  produk.  Pastinya perihal  ini  buat  memudahkan  pelakon  bawa angkat  kaki  duit  anggotanya.  Umumnya owner  arisan  online  hendak  menawarkan jasanya berbentuk pemikat balasan yang baik semacam  tambahan  yang  besar  ataupun hadiah.  Tidak  hanya  itu,  owner  pula  hendak membagikan data pertanyaan metode kegiatan  yang  gampang,  ialah  untuk  calon
badan  yang  mau  turut  berasosiasi  arisan online cuma bermukim membagikan julukan serta  no  telepon  pada  sang  owner  ataupun admin.  Sehabis  itu,  calon  badan  hendak diperintahkan  buat  mengirim  beberapa  duit yang  telah  di  pastikan  ke  rekening  owner. Dengan sedemikian itu, banyak orang paling utama golongan perempuan hendak gampang tergiur dengan ajuan itu. Tetapi, arisan online ini  tidak  hendak  bertahan  lama.  Sehabis banyak  orang  yang  berasosiasi,  serta  owner telah  meraup  profit  dengan  jumlah  yang besar,  owner  arisan  online  hendak  lenyap sedemikian itu saja tanpa catatan.
Satu  hal  yang  butuh  Kamu  ingat, arisan  diakui  selaku  akad.  Walaupun kerapkali cuma dicoba bersumber pada tutur akur  dari  para  pihak  tanpa  dituangkan  ke dalam  sesuatu  pesan  akad.  Perihal  ini merujuk  pada  Pasal  1320  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata(“  KUHPer”)  yang tidak  meminta  akad  wajib  terbuat  dengan cara  tercatat.  Alhasil,  kepada  perjanjian dalam  arisan  yang  berplatform  online,  legal determinasi  Artikel  1338  KUHPer,  yang bersuara:“  Seluruh  persetujuan  yang  terbuat cocok  dengan  hukum  legal  selaku  hukum untuk mereka yang buatnya”. Persetujuan itu tidak  bisa  ditarik  balik  tidak  hanya  dengan perjanjian kedua koyak pihak, ataupun sebab alasan-  alasan  yang  didetetapkan  oleh hukum.  Persetujuan  wajib  dilaksanakan dengan itikad bagus.
Berikut  adalah  faktor  penyebab terjadinya penipuan arisan online :
1. Tingginya  angka  pengangguran dan kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan;
2. Ingin mendapatkan uang dengan mudah (melakukan penipuan);
3. Sulit terlacaknya pelaku;
4. Mudahnya menghilangkan jejak;
5. Minimnya biaya yang diperlukan  untuk  melakukan penipuan;
6. Kurangnya wawasan para pengguna alat komunikasi elektronik
Upaya  Penal  Penegak  Hukum  Dalam Penanganan  Tindak  Pidana  Penipuan Online
Sebutan cyber crime kerap terdengar  berbarengan  dengan  kemajuan bumi  digital,  cyber  crime  merupakan  suatu wujud  aksi  kesalahan  yang  terdapat  di  bumi maya dengan metode menggunakan teknologi  yang  terdapat  semacam  pc  serta jaringan  internet.  Cyber  crime  ataupun diucap  dengan  kesalahan  bumi  maya umumnya  dicoba  oleh  orang  ataupun golongan  yang  melanda  ataupun  mengutip data-  data  calon  korban  dengan  corak  cuma buat  mencari  kebahagiaan  ataupun  dapat pula mudarat ekonomi serta politik. Kesalahan  bumi  maya  bisa  didefiniskan selaku kegiatan bawah tangan yang melanggar  hukum  semacam  melaksanakan bahaya keamanan, rekayasa sosial, ekspoitasi kerentanan  fitur  lunak,  serta  serbuan  pada jaringan.  Tipe  dari  cyber  crime  terdapat beraneka  ragam  ialah  peretasan,  hacking, carding, mengedarkan konten bawah tangan, phising,  serta  defacing.  Telah  jadi  perihal yang  biasa  kalau  Indonesia  ialah  konsumen intermet  terbanyak  di  bumi.  Perihal  itu membuat Indonesia itu sendiri banyak hadapi permasalahan  semacam  kesalahan  di  bumi maya  itu  sendiri,  dapat  di  ambil  ilustrasi dengan  permasalahan  yang  terjalin  ialah permasalahan  pembohongan  pada  aplikasi online yang kerap dipakai buat menghabiskan  duit  di  dalam  aplikasi  itu misalnya  pembohongan  yang  terdapat  di Gojek  yang  kerap  menghabiskan  Gopay, modus penipuannya berbagai sebagian berbagai selebriti semacam Aura Kasih serta yang  luang  gempar  ialah  Maia  Estianty  ikut jadi korban dari permasalahan pembohongan Gojek  dengan  berplatform  Gopay.  Bisanya pembohongan ini bertopeng dengan rekayasa sosial  supaya  sang  pelakon  itu  dapat memperoleh isyarat one time ataupun isyarat OTP  dengan  pemikat  hendak  diserahkan hadiah ataupun profit.
Dikala ini regulasi yang dipergunakan  selaku  bawah  hukum  atas
permasalahan yang hal permasalahan cybercrime merupakan Hukum No 11 Tahun 2008  mengenai  Informasi  dan  Transaksi Elektronik(  ITE).  Di  Indonesia  sendiri perbuatan  kejahatan  yang  di  jalani  itu  dapat diamati  dari  2  ujung  penglihatan  ialah dengan cara besar serta kecil. Artinya dengan cara  besar  ialah  perbuatan  kejahatan  cyber yang memakai alat ataupun dengan dorongan sistem- sistem elektronik ilustrasinya semacam permasalahan pembantaian, perdagangan orang, serta organnya. Kemudian terdapat pula perbuatan kejahatan dalam  Undang-  Undang  No  3  Tahun  2011 yang bermuatan mengenai aksi permasalahan memindahkan  anggaran  ataupun  perbuatan kejahatan perbankan dan perbuatan kejahatan pencucian duit yang diatur dalam Hukum No 8  Tahun  2010  mengenai  Penangkalan  serta Pemberentasan Perbuatan Kejahatan Pencucian  duit.  Hendak  namun,  penafsiran yang lebih kecil ataupun di khususkan di atur dalam  Hukum  No  11  Tahun  2008  mengenai Data  serta  Bisnis  UU  ITE  begitu  juga  yang sudah  di  rubah  jadi  Hukum  No  19  Tahun 2016. Tidak hanya dari Hukum ITE, terdapat pula peraturan yang menanggulangi permasalahan  Cybercrime  ialah  peraturan teknis  dalam  interogator  tiap-  tiap  lembaga interogator.  Telah  jadi  anggapan  khalayak ataupun  perihal  yang  biasa,  kalau  negeri Indonesia ialah salah satu konsumen internet terhambur  di  bumi.  Hingga  dari  itu  banyak sekali permasalahan kesalahan di bumi maya ataupun permasalahan cybercrime.
Saat ini pemerintah melalui Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika mendorong masyarakat untuk siap memasuki ekosistem  digital.   Terlihat  dari,  selain mempersiapkan  infrakstrukturnya,  Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Johnny  Plate juga  gencar  melaksanakan  kegiatan  literasi digital. Salah satu tujuannya untuk mengkultivasi kultur kesadaran perlindungan privasi  dan  data  pribadi.   Sebab,  seiring perubahan dan kemajuan zaman, kejahatan di dunia  maya  pun  akan  berjalan  parallel dengan dunia nyata.
Muhammad Arigo 1) , Marnasar Tambunan 2) , mGomgom T.P Siregar 3)
Pastinya  kita  pernah  mendengar atau  mungkin  mengalami  sendiri  kejadian mendapat short message system (SMS) yang menawarkan  pinjaman.   Di  lain  waktu  ada pula  telepon  menawarkan  kartu  kredit ataupun  pinjaman  tanpa  jaminan.  Asli, ngeselin  banget  meladeni  SMS  dan  telepon tidak penting ini.  Belum lagi kalau berujung kita terperangkap menjadi korban. Pertanyaannya,  bagaimana  dan  darimana mereka mendapatkan data? Tidak sedikit dari kita  yang  bingung  selama  ini.  Tetapi, ternyata,  bisa  saja  kebocoran  data  pribadi tersebut  terjadi  tanpa  kita  sadari.  Disinilah pelajaran  pentingnya,  bahwa  ada  ragam modus penipuan di ruang digital, antara lain:
1. Phising, dilakukan oleh oknum yang mengaku dari lembaga resmi dengan menggunakan telepon, email atau  pesan  teks.   Mereka  menggali data pribadi, yang nantinya digunakan
untuk kejahatan berikutnya.   Data  sensitif  inilah yang  digunakan  untuk  mengakses akun  penting  yang  mengakibatkan pencurian identitas hingga kerugian.
2. Pharming  handphone,  modusnya dengan mengarahkan mangsanya ke situs  web  palsu  atau  domain  mirip institusi  aslinya,  lalu  ketika  entri domain  name  system  yang  ditekan/ di-click  korban  akan  tersimpan dalam bentuk cache. Pelaku kemudian  memasang  malware  agar bisa mengksesnya secara illegal.  Umumnya kasus ini ditemui pada whatsapp yang disadap/ diambilalih,  karena  gawai  sudah dipasangkan  malware  oleh  pelaku sehingga data pribadinya dicuri,
3. Sniffing, terjadi ketika kita mengakses  wifi  umum  yang  ada  di publik.   Apalagi  ketika  digunakan untuk  bertansaksi.  Disaat  itulah pelaku meretas mengumpulkan informasi secara illegal lewat jaringan  yang  ada  pada  perangkat korbannya,  kemudian  mengakses aplikasi  yang  menyimpan  data penting korban.
4. Money  mule,  modusnya  pelaku menanyakan  calon  korban,  maukah dapat  hadiah  atau  pajaknya  dikirim dulu.   Sebenarnya  money  mule  ini seperti  pencucian  uang  atau  money laundry.   Kita  akan  dikirimkan uang,  tetapi  nantinya  diminta  untuk mengirimkannya kembali.
5. Social engineering, modusnya dengan  memanipulasi  psikologis korban sehingga tidak sadar memberikan  informasi  penting  dan sensitif.   Kemudian  pelaku  berhasil mendapatkan kode OTP atau password korban.
Disinilah pentingnya literasi digital,  yang  terdiri  dari  digital  skill,  digital ethics, digital culture, dan digital safety.   Masyarakat  dituntut  tidak  sekedar tahu  mengoperasikan  gawai  saja.   Tetapi, mereka harus paham, literasi digital dimaksudkan disini, mengerti bahwa interaksi  di  dunia  maya  sama  dengan  dunia nyata.  Artinya,  ketika  kita  beraktivitas  di ruang  digital,  tidak  lain  kita  sedang berinteraksi  dengan  manusia  nyata  di jaringan  yang  lain.   Bukan  sekedar  dengan deretan  karakter  huruf  di  layar  monitor, namun dengan karakter manusia sungguhan. Sehingga  sangatlah  penting  kita menyadari  tanggungjawab  menjaga  data pribadi, untuk beberapa alasan dibawah ini:
1. Data  pribadi  menjaga  diri  kita dari  kemungkinan  ancaman ataupun  kekerasan  di  dunia maya.
2. Menghindari potensi pencemaran nama baik.
3. Mencegah penyalahgunaan data pribadi
Oleh  karenanya,  kemenkominfo
terus memberikan edukasi pentingnya literasi digital  agar  kegiatan  masyarakat  di  ruang digital bisa berlangsung dengan baik.  Sehingga manfaat positif internet dapat dioptimalkan  untuk  membuat  masyarakat semakin  cerdas  dan  produktif.  Selain  itu, pihak  kepolisian  melalu  polisi  siber  akan terus melakukan patroli siber dan menegakan hukum pidana bagi pelalu penipuan online.

## 5.SIMPULAN
1. Faktor  penyebab  terjadinya  penipuan arisan  online:  1)  Tingginya  angka pengangguran  dan  kemiskinan  karena kurangnya  lapangan  pekerjaan;  2)  Ingin mendapatkan uang dengan mudah
(melakukan penipuan);
3) Sulit terlacaknya pelaku; 4) Mudahnya menghilangkan jejak; 5) Minimnya biaya yang diperlukan untuk melakukan penipuan;  6)  Kurangnya  wawasan  para pengguna alat komunikasi elektronik
2. Kemenkominfo terus memberikan
edukasi  pentingnya  literasi  digital  agar kegiatan masyarakat di ruang digital bisa berlangsung  dengan  baik.   Sehingga manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Selain itu, pihak kepolisian melalu polisi siber akan terus  melakukan  patroli  siber  dan menegakan  hukum  pidana  bagi  pelalu penipuan online.

## 6. DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku
Abdurrahman, Muslan. Sosiologi dan Metode
Penelitian Hukum,  Malang:  UMM Press, 2009. devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
Haenlain,  Michael., Users  of  The World
United thechallengers
and Oppurtinities  ofsocial  Media, Busness Horizons, London: 2010.
Hulukati, Tien S. dan Tapiansari B,Gialdah. Hukum  Pidana  Jilid  1 ,
Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung: 2006. Johny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya:  2008. Kanter,  E.Y.  dan  Sianturi,  S.R. Asas-Asas Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan Penerapannya, Penerbit Storia
Grafika, Jakarta: 2002. Lamintang,  P.A.F. Dasar-Dasar  Hukum Pidana  Indonesia ,  PT  Citra  Aditya Bakti,  Bandung: 1997.
Makarim, Edmon . Kompilasi Hukum Telematika, Rajawali  Press,  Jakarta:
2004.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum ,
Kencana, Jakarta:  2006.
Moeljatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana, cet. 10, Rineka Cipta, Jakarta: 2002.
Nasrullah,  Rulli .  Media  Sosial:  Perspektif Komunikasi, Budaya,
dan
Sosioteknologi Remaja  Rosdakarya, Bandung: 2017.
Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara
,  Lembaga  Penelitian  dan  Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
Setiadi,  Edi,  dan  Kristian, Sistem  Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan
Hukum di Indonesia, Penerbit Kencana, Jakarta: 2017.
Siregar,  Gomgom  T.P. Suatu  Analisis Mengenai  Tindak  Pidana  Pencemaran Nama  Baik  Melalui  Media  Elektronik,
PT. Refika Aditama, Bandung, 2020. Soesilo,  R. Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi Pasal, Penerbit Politea, Bogor: 1995.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016
Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
C. Jurnal Ilmiah DEVI, Ria Sintha. PERLINDUNGAN HUKUM  BAGI  PENANAMAN
MODAL ASING  (PMA) DI INDONESIA. JURNAL
RECTUM:  Tinjauan  Yuridis
Penanganan Tindak Pidana ,
[S.l.],  v.  1,  n.  2,  p.  142-153,  july 2019.  ISSN  2684-7973.  Available
at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/view /227 >.
DEVI,  Ria  Sintha;  HUTAPEA,  Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN  HAK  ATAS TANAH  MELALUI  PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan Tindak Pidana , [S.l.],  v.  1,  n.  1,  p.  47-86,  feb.
2019.  ISSN  2684-7973.  Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/view /110 >.
DEVI,  Ria  Sintha;  SIMARSOIT,  Feryanti.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E- COMMERCE MENURUT UNDANG  –  UNDANG  NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis Penanganan Tindak Pidana ,
[S.l.],  v.  2,  n.  2,  p.  119-128,  july 2020.  ISSN  2684-7973.  Available at:
< https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/view /644 >.
DEVI,  Ria  Sintha;  ZULKARNAEN,  Novi
Juli  Rosani;  PRATIWI,  Rani  Ika. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  PAJAK  DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. JURNAL RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan Tindak  Pidana ,  [S.l.],  v.  3,  n.  2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-
7973. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnalrectum/article/view /1177 >
LUBIS,  Muhammad  Ansori;  DHEVI,  Ria Sinta; YASID, Muhammad.

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN GOOD  GOVERNANCE. Jurnal Darma  Agung ,  [S.l.],  v.  28,  n.  2, p. 269-285, aug. 2020. ISSN 2654- 3915. Available at: < https://jurnal.darmaagung.ac.id/i ndex.php/jurnaluda/article/view/64 9 >. Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari,Pertanggungjawaban
Pidana  Pelaku  Penipuan  Arisan Online  Ditinjau  Dari  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  Jurnal  RecidiveVol  3 No 2 Mei-Agustus 2014.
ria  sintha  devi,  Tinjauan  Yuridis  Sita
Jaminan  dan  Pemberesan  Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya Kepailitan, Jurnal
Ilmiah  MAKSITEK  Vol.  4  No.  4
(2019)
Siswanto,  Tito.  Optimalisasi  Sosial  Media sebagai  Meda  Pemasaran  Usaha Kecil  Menengah.  Jurnal  Liquidity, Vol. 2, No. 1, January- Juni 2013. Thea  Rahmani,  Penggunaan  Media  Sosial
Sebagai  Penguasaan  Dasar-Dasar Fotografi Ponsel, Tesis,
Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga ,Yogyakarta: 2016.