Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 110-121) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas

## DINAMIKA PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN DI
INDONESIA PASCA PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2016

## (DYNAMICS OF MARRIAGE REGISTRATION REGULATIONS IN INDONESIA POST MINISTER OF HOME AFFAIRS
REGULATION NO.09 OF 2016)
Eka Putra Pratama 1 , Shifa Anindita Nanang 2 , Siska Lis Sulistiani 3 1 Universitas Islam Bandung, Indonesia Email: siska.sulistiani@unisba.ac.id Article Info

## Abstract
Received: 23-08-2022 Revised: 22-11-2022 Accepted: 14-16-2022
Keywords:
Marriage registration;
Law;
Sirri marriage. This study aims to determine the changes in the rules relating to marriage registration in Indonesia based on applicable laws such as the Marriage Law No. 1 of 1974 and Islamic law, especially after the Minister of Home Affairs Regulation No. 6 of 2019. This  study  uses  a  normative  juridical research  method  using  primary  and  secondary legal data sources and types such as laws and regulations on marriage, compilations of Islamic law, and other relevant articles, then collected using the literature study method and  analyzed  through  descriptive  methods.  qualitative.  The  results  of  this  study indicate  that  marriage registration  is  still  based  on  Law  no.  1  of  1974,  as  for  the Minister of Home Affairs No. 6 of 2016 only to regulate population administration with  unregistered  status  for  marriages that  are  not  registered  in  the  KUA  or  Civil Registry (;). Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Pencatatan; Perkawinan; Hukum. Per Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perubahan  aturan  berkaitan pencatatan  perkawinan  di  Indonesia  berdasarkan  hukum  yang  berlaku seperti  UU  Perkawinan  No.1  Tahun  1974  dan  hukum  Islam  khususnya setelah  adanya  Permendagri  No.  6  Tahun  2019.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan sumber  dan  jenis  data  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  peraturan perundang-undangan  tentang  perkawinan,  kompilasi  hukum  Islam,  dan artikel lainnya yang relevan, kemudian dikumpulkan dengan metode studi literatur  dan  dianalisis  melalui  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pencatatan  perkawinan  tetap didasarkan  pada  UU  No.  1  Tahun  1974,  adapun  dengan  adanya permendagri  No.6  Tahun  2016  hanya  menertibkan  secara  administrasi kependudukan  dengan  status  tidak  tercatat  bagi  perkawinan  yang  tidak tercatata di KUA ataupun Catatan Sipil. (;).

## Copyright© 2022 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-  NonCommercial-Share  Alike  4.0  International License.

## PENDAHULUAN
Bisnis  Perkawinan  merupakan  ikatan  yang  agung  dan  sakral  atau  sering  disebut dengan  istilah mitsaqan  ghalidza ,  sehingga  memiliki  konsekuensi  hukum  yang  sangat  besar
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 110-121) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
dalam  hukum  Islam  maupun  hukum  nasional . Kedudukan  perkawinan  ini  sangat  penting sehingga segala sarana hukum yang menuju pada kelanggengan ataupun pencapaian tujuan perkawinan  menjadi  suatu  hal  yang  penting,  khususnya  pencatatan  perkawinan.  Pada dasarnya  perkawinan  dalam  hukum  Islam  tidak  mensyaratkan  secara  khusus  berkaitan tentang pencatatan perkawinan baik dalam Al- Qur’an maupun al-Hadis, akan tetapi dengan adanya  problematika  berkaitan  perkawinan  dan  perceraian  yang  terjadi  yang  diakibatkan dari  tidak  teraturanya  administrasi  perkawinan  ini  menjadikan  para  ulama  ,  cendikiawan, dan  para  legislator  berpikir  tentang  aturan  tentang  penertiban  administrasi  perkawinan melalu pencatatan perkawinan di Indonesia.
Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, sebagai negara muslim terbesar di dunia, juga terjadi di negara muslim lainnya seperti Mesir yang mewajibkan pencatatan perkawinan berdasarkan  hukum  negara  yang  berlaku.  Di  Indonesia  fenomena  nikah  tidak  tercatat dikenal  dengan  istilah  pernikahan  sirri.  Pernikahan  sirri  bagi  seorang  muslim  dilakukan hanya memenuhi unsur rukun syarat secara fiqh saja, tapi tidak mencatatkan secara hukum kepada  Kantor  Catatan  Sipil  sebagai  lembaga  resmi  untuk  mencatatkan  perkawinan  bagi masyarakat muslim di Indonesia.
Aturan  berkaitan  pencatatan  perkawinan  ini  telah  diatur  sejak  tahun  1974  melalui Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  akan  tetapi  setelah  adanya  aturan terbaru  peraturan  mentri  dalam  negri  di  tahun  2016  dimana  memberikan  ruang  kepada pernikahan tidak tercatat untuk mendapatkan hak administrasi seperti kartu keluarga yang sebelum aturan itu ada, bahwa hak administrasi hanya didapat bagi masyarakat yang tertib administrasi  sejak  awal  perkawinan  yaitu  melalui  pencatatan  perkawinan.  oleh  karena  itu melalui  penelitian  ini  peneliti  tertarik  untuk  membahas  berkaitan  dinamika  aturan pencatatan perkawinan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  yuridis  normatif,  dengan  menggunakan  jenis  dan  sumber  data  hukum  primer dan sekunder yaitu UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Permendagri No.6 Tahun 2016, dan jurnal-jurnal terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan  sebanyak-banyaknya  data  dari  berbagai  sumber  kemudian  mengkajinya dengan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 110-121) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
utama)  yaitu  buku-buku  mengenai  permasalahan  yang  di  bahas  dan  sumber  sekunder (tambahan) diambil dari jurnal-jurnal mengenai permasalahan yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Pencatatan Perkawinan
Pencatatan menurut bahasa yaitu proses, cara, atau perbuatan mencatat. Pencatatan biasanya  berhubungan  dengan  suatu  proses  catat  mencatat  atau  tulis  menulis  data,  baik secara  manual  dalam  draft  buku  atau  dalam  bentuk  soft  file  di  computer,  salah  satunya bertujuan untuk pendataan dan memudahkan pencarian pada saat data tersebut dibutuhkan atau data tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti tertulis tentang sesuatu perkara.
Pencatatan bisa juga diartikan sebagai suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya.
Pencatatan  perkawinan  merupakan  pendataan  administrasi  perkawinan  yang ditangani  oleh  Petugas  Pencatat  Perkawinan  (PPN)  yang  bertujuan  untuk  menciptakan ketertiban  hukum.  Dalam  hukum  Islam  pencatatan  perkawinan  di  tetapkan  berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Al-Q ur’an dan hadis.(Faishol 2020)
Pencatatan  perkawinan  dalam  UU  No  22  Tahun  1946  menjelaskan  bahwa perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Pengawasan dilakukan oleh pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai lainnya yang ditunjuk olehnya. Bagi pasangan yang  melakukan  perkawinan  tanpa  pengawasan  pegawai  pencatat  nikah  dikenakan hukuman karena merupakan satu pelanggaran.
Berdasarkan  ketentuan  hukum  yang  telah  berlaku  di  negara  Indonesia,  maka pelaksanaan  perkawinan harus  dilakukan  di  hadapan  pegawai  pencatat  nikah.  Barangsiapa yang  melaksanakan  akad  perkawinan  di  luar  pengawasan  pegawai,  maka  ia  dikenakan hukuman  berupa  denda  paling  banyak  Rp50,00  (Lima  Puluh  Rupiah).  Denda  dapat dibebankan  kepada  pihak  suami  sebagai  hukuman  administrasi.  Undang-Undang  No.  32 Tahun  2006  tentang  administrasi  kependudukan  pasal  90  menjelaskan  bahwa  hukuman administrasi  paling  banyak  Rp1.000.000,00  (Satu  Juta  Rupiah).  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 bersifat deferensial karena perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama yang dipeluknya. Kemudian UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku (Zubaidah, 2019: 17).
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 110-121) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 2 dikatakan bahwa “ perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu,  dan  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku”. Dan mengenai kedudukan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (Bab IX pasal 42) (Indonesia 1974: 2)
Hukum  positif  tidak  membenarkan  nikah  siri  atau  nikah  dibawah  tangan  yakni pernikahan yang tidak tercatat sesuai dengan UU yang berlaku dan hanya mengakui bahwa nikah  yang  sah  adalah  yang  dicatat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Pasal  2  ayat  1  UU  No  1  Tahun  1974  sebagaimana  diubah  dengan  UU  No  16 Tahun  2019  tentang  Perkawinan  mengatur  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Ketentuan  tersebut  memberikan  penegasan bahwa  setiap  perkawinan  yang  dilakukan  dicatat  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku (Fadli, 2021: 83).
Pasal  42  Undang-Undang  No.  1  Tentang Perkawinan  menyebutkan bahwa, “anak sah  adalah  anak  yang dilahirkan  di  dalam  atau  sebagai  akibat  dari  perkawinan  yang  sah”.
Perkawinan  mempunyai  akibat  hukum  yang  erat  hubungannya  dengan  sahnya  perbuatan hukum  tersebut.  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan disbutkan bahwa, “perk awinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan  kepercayaan”, ayat  (2)  nya  menyebutkan  bahwa, “tiap -tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”. Berdasarkan  ketentuan  dalam  pasal  tersebut berarti  bahwa  untuk  sahnya  suatu  perkawinan  selain  didasarkan  atas  agama  dan kepercayaan juga harus didaftarkan atau dicatatkan kepada pegawai pencatatan perkawinan yang berwenang.
Pencatatan  tersebut  dibuat  untuk  menjadikan  peristiwa  perkawinan  menjadi  jelas dan  diakui  oleh  negara,  serta  sangat  penting  dalam  menentukan  kedudukan  hukum seseorang.  Kedudukan  hukum  tersebut  membawa  serta  hak  dan  kewenangan  tertentu untuk  bertindak  dalam  hukum.  Adapun  akibat  hukum  dari  perkawinan  yang  tidak dicatatkan  yakni  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  sangat  berdampak  buruk  karena merugikan  isteri  sebagai  kaum  perempuan  pada  umumnya,  serta  anak  keturunan  yang dilahirkan  baik  secara  hukum  maupun  sosial  kehidupan  dimasa  yang  akan  datang. Oleh
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 110-121) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
sebab itu setiap insan harus dilindungi sebagaimana ketentuan konstitusional Pasal 27 ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945  bahwa ,”setiap  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinnya”. Status hukum anak dari perkawinan tidak tercatat  atau  tidak  dicatatkan  secara  sah  menurut  hukum  perkawinan  nasional mengakibatkan  akibat  hukum  lain  bagi  si  anak.  Sulitnya  anak  memperoleh  haknya  atas ayahnya  dan  nasabnya  yang  hanya  megikuti  nasab  ibunya.  Sebagaimana  ketentuan  dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di dalam Pasal 43  ayat (1) yang berbunyi, “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ini berarti anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat- akibtnya, terutama hak mewarisi, jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah hanya saja perbedaannya anak luar kawin tersebut tidak ada hubungan dengan ayahnya sebagai  yang  menurunkannya.  Sedangkan  dalam  hukum  perdata  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan menurut istilah dikenal dengan Natuurlijkkind (anak alam), anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah dan ibunya. Menurut Hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi anak sah dan luar nikah. Anak sah menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 42 ialah, “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  99  menyatakan, “anak  sah  adalah  (a)  anak  yang  lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”. Bila dinyatakan anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah  tidak  ada  masalah,  namun  anak  yang  lahir  dalam  masa  perkawinan  yang  sah  ini akan menimbulkan suatu kecurigaan bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan perempuan  hamil  karena  zina,  menikah  dengan  pria  yang  menghamilinya.  Perkawinnna perempuan hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah perkawinan yang sah.  Seandainya  beberapa  bulan  sesudah  perkawinan  yang  sah  itu  berlangsung,  lahir anak yang  dikandungnya  tentu  akan  berarti  anak  yang  lahir  anak  sah  dari  suami  yang mengawininya bila masa kelahiran telah enam bulan dari waktu pernikahan. Anak luar nikah adalah  anak  yang  dibuahi  dan  dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang  sah,  sebagaimana ketentuan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Kelahiran  anak tanpa  seorang  ayah  tentu  akan  mengakibatkan  hukum  terhadap  anak  tersebut  baik  secara
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 110-121) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
psikologis  dan  administratif  di  masa  depanya.  Dalam  hal  administratif  memberikan perlindungan hukum secara administratif kepada anak yang lahir di luar perkawinan maka diperlukan  bukti  legalitas.  Bukti  legalitas  tersebut  berupa  akta  kelahiran  sebagaimana tercantum  dalam  Undang-Undang  No.  23  tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut maka setiap anak yang  lahir  harus  didaftarkan  kependudukannya  pada  pencatatan  sipil.  Namun  bagi  anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang sah tentu hal tersebut tidak dapat dilakuakan karena tidak  memenuhi  persyaratan  pencatatan.  Masalah  hubungan  hukum  antara  anak  yang dilahirkan  di  luar  kawin  dengan  orang  tuanya  itu  sendiri  diatur  dalam  Pasal  43  ayat  (1) Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  namun  setelah  Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutus bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan dara, termasuk  hubungan  perdata  dengan  keluarga  ayahnya”. Jika  anak  tersebut  terbukti  memiliki hubungan perdata dengan hanya yang dibuktikan sah secara hukum dan ilmu pengetahuan akta  anak  tersebut  melalui  ibunya  dapat  mengajukan  ke  pengadilan  untuk  meminta penetapan yang diperlukan sebagai kepentingan akta kelahiran.

## Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam
Perkawinan  merupakan  suatu  akad  yang  sangat  kuat  sebagai  salah  satu  bentuk ibadah  untuk  mentaati  perintah  Allah  swt.  Dan  dalam  perkawinan  itu  sendiri,  proses pencatatan  perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  amat  sangat  penting  untuk  dilakukan guna  mendapatkan  kekuatabnhukum  dan  dianggap  sah  oleh  Negara.  Hal  ini  disampaikan dalam UU no.1 Tahun 1974 membahas mengenai Perkawinan dimana dalam Pasal 2 ayat 1 “ perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayannya”  dipaparkan  pulan  dalam  Pasal  2  ayat  2  “ tiap-tiap  perkawinan  dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.”
Pencatatan perkawinan sendiri ialah, suatu peristiwa administrasi yang dilaksanakan oleh seseorang berdasarkan regulasi yang berlaku kepada lembaga yang berwenang dalam  pencatatan  perkawinan  (Kantor  Urusan  Agama  untuk  Muslim  dan  Kantor
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 110-121) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Catatan Sipil untuk agama lainnya) yang ditandai dengan diterbitkannya Buku Nikah dan Akta Nikah. (Sulistiani, 2019).
Dalam  Islam  dijelaskan  secara  jelas  terkait  pecatatan  atau  administrasi  ini  sendiri, tetapi  pencatatan  itu  dianalogikan  dalam  peristiwa  muamalah,  yaitu  dalam  Q.S  Al Baqarah:282
اَهُّ يَآيٰ َنْيِذَّلا ااْوُ نَمٓا اَذِا ْمُتْ نَ ياَدَت نْيَدِب آلِا لَجَا ىًّمَسُّم ُهْوُ بُ تْكاَف ْبُتْكَيْلَو ْمُكَنْ يَّ ب بِتاَك ِلْدَعْلِبِ
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermuamalah  tidak  secara  tunai  untuk waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu menuliskannya. Dan hendaklah  serang  penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”
Dapat  dikatakan  bahwa  dalam  Islam  pun  terkait  dengan  pencatatan perkawinan  sangatlah  jelas  mendatangkan  maslahat  bagi  tegaknya  dan kokohnya  bahtera  rumah tangga  seiringan  dengan  kaidah  “ Menghindari kerusakan  didahulukan  daripada  memperoleh  kemaslahatan” sementara  di  Indonesia sendiri,  berkaitan  dengan  regulasi  pencatatan  perkawinan  terkhususnya  bagi yang beragama  muslim  dapat  dilihat di  KHI (Kompilasi Huku m  Islam) Pasal  5 ayat  1  yang  berbunyi  “  Ag ar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat Islam  setiap  perkawinan  harus  dicatat.” (Becker  et  al.  2015)  Kemudian  dalam UU  No.1  Tahun  1974  dimuat  dalam  Pasal  2  ayat  2  “  Bahwasanya  tiap -tiap perkawinan  dicatatkan  menurut  Undang- Undang  yang  berlaku” (Indonesia 1974),  Dalam    Perma  No.20  Tahun  2019  No.  1118,  2019    pada  Bab  IV (Pelaksaan  Pencatatan  Nikah)  di  Bagian  Kesatu  Umum  yang  dimuat  dalam Pasal  9  ayat  1  “  Pencatatan  nikah  dilakukan  setelah  akad  nikah  dilaksanakan” dan  dijelaskan  pula  dalam  KUHPerdata  dalam  Pasal  100  “  bahwa  sebuah perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  cara  lain,  kecuali  dengan  akat pernikahan  yang  dibuat  oleh  pegawai  catatan  sipil  yang  melangsungkan perkawinan tersebut.” (Menteri Agama 2019)
Dengan  dasar  hukum  yang  membahas  mengenai  pencatatan  perkawinan ini  dapat  kita  sadari  bahwa  betapa  pentingnya  administrasi  ini.  Tujuan dari pencatatan perkawinan dapat dikatakan guna memberikan kepastian dan  perlindungan  secara  pasti  bagi  mereka  yang  menyelenggarakan perkawinan,  sehingga  dapat  memberikan  kekuatan  hukum  dengan
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 110-121) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
adanya  berupa  bukti  yang  otentik  dan  konkrit  bahwa  telah berlangsungnya  perkawinan  sehingga  para  pihak  sendiri  dapat memertahankan  perkawinan  itu  di  hadapan  hukum.(Menteri  Agama 2019)
Pencatatan  perkawinan  dilakukan  pada  institusi  yang  berwenang  akan memudahkan  para  pihak  dalam  membuat  dokumen  dimana  hal  ini  juga merupakan  bentuk  identitas  untuk  kedua  pasangan  tersebut  dan  kebutuhan formal  untuk  legalitas  dalam  membuat  suatu  dokumen  yang  dibutuhkan  dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama memaparkan bahwa dengan pernikahan yang dicatat  dan  dengan  adanya  bukti  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  terhi ndar dari mudharat dan  dampak  negative.  Karena,  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah melalui regulasi ini merupakan upaya terjaminnya dan perhatiannya pemerintah  teradap  rakyat.  Adapun  secara  rinci  manfaat  dari  pencatatan perkawinan  ini  dapat  dilihat  dalam  Pasal  2  ayat  2  yang  dapat  dijelaskan  untuk a.Tertib  administrasi  perkawinan,  b.  Memberikan  kepastian  dan  perlindungan terhadap  status  hukum  suami,  istri  dan  anak,  c.  Memberikan  jaminan  dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti waris, dan kebutuhan dokumen lainnya.

## Pencatatan Perkawinan Pasca Permendagri
Sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  dipaparkan  dalam  UU perkawinan  No.1  Tahun  1974  dalam  Pasal  2  ayat  2,  bahwa  “ tia-tiap  perkawinan  dicatat menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.”.  Sang at  jelas  jika  pencatatan perkawinan  yang  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan secara  pasti  bertujuan  untuk kemaslahatan bersama.  Akan  tetapi,  di  dalam regulasi Permendagri dipaparkan bahwa bagi yang tidak tercatat pernikahannya dapat  membuat  Kartu  Keluarga,  Akta  kelahiran  dan  dapat  membuat  Surat Keterangan  Tidak Tercatat.  Hal ini  dapat  dilihat  melalui  Pasal  5  ayat (2), Pasal 3 ayat 1 menyebutkan persyaratan kelahiran dimana salah satu syaratnya sendiri ialah  akta  nikah  atau  kutipan  akta  perkawinan.  Dimana  dalam  Kartu  Keluarga yang  baru  tersebut  akan  dicantumkan  “nikah  atau  kawin  belum  tercatat”.  Jika berbicara  mengenai  kawin  tidak  tercatat  maka  tentu  saja  hal  ini  berkaitan dengan nikah siri. Nikah siri ialah suatu pernikahan yang tidak berada di bawah
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 110-121) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
pengawasan  PPN,  Kepala  KUA,  atau  Penghulu  sehingga  pernikahannya  tidak tercatat  dan  tidah  diakui  oleh  Negara.  Apabila  perkawinan  tersebut  tidak tercatat  dan  membutuhkan  dokumen  maka  pegawai  PPN  pada  umumnya  akan meminta untuk melakksanakan isbat nikah.  (Anindita, 2022)
Ada banyak berbagai macam alasan terkait mengapa masyarakat memilih untuk tidak mencatatkan perkawinanya, kurang pahamnya masyarakat mengenai regulasi  yang  ada,  malasanya  masyarakat  untuk  mengurus  administrasi,, finansial yang tidak mencukupi. Seperti salah satunya,  Pertanyaan yang jelas adalah mengapa  para  pasanga  memilih  untuk  tidak  mendaftarkan  perceraian  dan  pernikahan mereka. Dari hasil studi yang mengeksplorasi subjek ini di Indonesia yang telah dilakukan oleh relawan mengklaim bahwa pendaftaran akan bermanfaat bagi wanita yang diceraikan. Misalnya,  laporan  tentang  proyek  pemberdayaan  perempuan  kepala  keluarga  yang disponsori  oleh  AusAID  di  Cianjur,  Jawa  Barat,  mengungkapkan  bahwa:    “Sahnya  atau tidaknya  perkawinan  dan  perceraian    akan  memengaruhi  hak  waris  anak,  serta  tanggung jawab hukum untuk perawatan keuangan mantan pasangan dan anak-anak dari pernikahan. Perceraian,  seperti  kematian  pencari  nafkah,  seringkali  menjadi  titik  kritis  bagi  keluarga hidup di tepi garis kemiskinan. (Bedner, et al., 2010: 184.)
Dijelaskan  pula  bahwa,  jika  untuk  di  daerah  pedesaan  masyarakat  yang kurang  mampu  memilih  untuk  tidak  mendaftarkan  perkawinannya,  hal  ini dikarenakan  tempat  tinggal  mereka  yang  jauh  dan  mereka  tidak  begitu membutuhkannya  untuk  mendapatkan  suatu  pelayanan,  mengingat  jika membahas  terkait  kebutuhan  alam  sudah  banyak  menyediakan,  dan  jika memang  para  warga  membutuhkan  suatu  dokumen  untuk  meminjam  uang  dan kebutuhan  lainnya  maka  Kepala  Desa  akan  mempersiapkannya,  sehingga  peran administratif yang rendah seringkali vital.(Bedner & Huis, 2010: 186.)
Dipaparkan  bahwasanya  dalam  Permendagri  No.9  tahun  2016  dimana pasangan  yang  menikah  siri  dapat  membuat  Akta  Kelahiran  atau  Kartu Keluarga  dengan  syarat  melengkapi  data  formulir  Surat  Pernyataan  Tanggung Jawab  Mutlak  dengan  kebenaran  data  kelahiran  yang  dibuat  oleh  Orang  Tua kandung  atau  wali  dan  pemohon  dan  bertanggung  jawab  secara  penuh mengenai  kebenaran  data  kelahiran  yang  harus  diketahui  oleh  dua  saksi  dan mengisi  data  SPTJM  Kebenaran  Sebagai  Pasangan  Suami  Istri.  Hal  ini
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 110-121) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
bertujuan  untuk  percepatan  peningkatan  cakupan  kepemilikan  akta  kelahiran. Tidak  adanya  bukti  Akta  Nikah  ataupun  kutip an  akta  perkawinan  serta  status hubungan  yang  tidak  jelas  dalam  Kartu  Keluarga  yang  dapat  meningsyaratkan sebagai  suami  istri  membuat  akta  keliahiran  anak  hanya  dapat  mencantumkan nama sang Ibu nya saja.(Manurung and Lusia Sulastri 2021: 323.)
Adapun  jika  pasangan  tersebut  sudah  menikah  secara  agama  dan mempunyai  bukti  berupa  surat  pernyataan  atau  surat  permohonan  yang diberikan  oleh  pihak  Kelurahan  dan  jika  sudah  memiliki  Kartu  Keluarga  maka akan  diberi  Surat  Keterangan  Perkawinan  tidak  tercatat  oleh  pihak  KUA  yang berfungsi  sebagai  pegangan  bagi  pihak  yang  bersangkutan.  Kemudian,  diberi pengantar  dengan  lampiran  berkas  menuju  Pengadilan  Agama  untuk dilakukannya  isbat  nikah,  dan  jika  putusan  sidang  sudah  keluar,  maka  PPN yang  menerima  salinan  putusan  salinan  putusan  akan  menerbitkan  Buku  dan Akta  Nikah.  Bagi  warga  yang  non  muslim,  dapat  melakukan  sidang  pencatatan perkawinan  ke  Pengadilan  Negeri  dan  diterbitkannya  buku  nikah  di  catatan sipil.    Adapun  jika  isbat  nikah  ditolak  oleh  Pengadilan  dengan  tidak  diberi putusan  oleh  hakim,  karena  suatu  hal  seperti,  pada  saat  menikah  secara  siri ternyata  usianya  tidak  mencapai  19  tahun  maka  akan  dicari  asal  usul masalahnya  sampai  akar,  jika  pihak  memungkinkan  untuk  menikah  ke mbali secara  sah  baik  Negara  dan  agama  maka  akan  dinikahkan.  Jikalau  sudah mempunyai  anak,  maka  dapat  melakukan  sidang  asal  usul  anak,  jika  yang muslim  dapat  ke  Pengadilan  Agama  dan  non  muslim  ke  Pengadilan  Negeri. Dapat dikatakan bahwasanya, perkawinan yang tidak tercatat akan menghambat ke  semua  hal  berkaitan  dengan  file  atau  dokumen,  p un  sebagai  warga  Negara yang  baik  dan  taat  aturan  akan  lebih  baik  jika  melaksanakannya  sesuai  dengan regulasi  yang  ada  mengingat  Indonesia  merupakan  Negara  hukum  dimana kebijakan  pemerintah  pun  akan  membawa  kemaslahatan  bagi  rakyatnya. (Anindita, 2022).

## KESIMPULAN
Pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan bagian dari hasil ijtihad para ulama, cendikiawan  dan  legislator  untuk  kemaslahatan  dalam  mencapai  tujuan  perkawinan  yang
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 110-121) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
bersifat  kekal  dan  bahagia  berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  esa,  dan  meminimalisir masalah  perkawinan  di  kemudian  hari  yang  diakibatkan  tidak  adanya  bukti  otentik  dari perkawinan  yang  telah  terjadi.  Manfaat  dari  pencatatan  perkawinan  terjaganya  hak-hak keperdataan  anggota  keluarga  yang  dihasilkan  dari  perkawinan    tersebut.  Adanya permendagri  No.09  tahun  2016  merupakan  upaya  dalam  menertibkan  administrasi kependudukan  masyarakat  Indonesia,  sehingga  dengan  adanya  pendataan  berapa perkawinan  yang  tidak  tercatat,  dapat  juga  diketahui  data  secara  kuantitatif  jumlah perkawinan  sirri  di  Indonesia,  yang  selama  ini  tidak  diketahui  secara  definitif  jumlah perkawinan tidak tercatat..

## DAFTAR PUSTAKA
Bedner,  A.,  &  Huis,  S.  (2010) .  “Plurality  of  Marriage  Law  and  Marriage  Regi stration  for Muslims  in  Indonesia:  A  Plea  for  Pragmatism.” Utrecht  Law  Review 6(2):175.  doi: 10.18352/ulr.130.
Benuf,  K.,  Mahmudah,  S.,  &  Priyono,  E.  (2019) .  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Keamanan  Data  Konsumen  Financial  Technology  Di  Indonesia.” Refleksi  Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3(2):145 – 60. doi: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
Fadli. (2021) . “Mediasas: Media Ilmu Syari ah Jurnal dan Ahwal Al- Syakhsiyyah.” Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 4(01):82 – 91.
Faishol,  I.  (2020) .  “Implemen tasi  Pencatatan  Perkawinan  Di  Indonesia  (Studi  Atas Undang-Undan g  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974).” Ulumul  Syar’i :  Jurnal  Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah 8(2):1 – 25. doi: 10.52051/ulumulsyari.v8i2.53.
Republik  Indonesia.  (1974) .  “Undang - Undang  Tentang  Perkawinan.” Peraturan  Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan 2003(1):2.
Manurung,  A.,  &  Sulastri,  S.  (2021) .  “Polemik  Pencatatan  Anak  Dari  Nikah  Siri.” Jurnal Hukum Sasana 7(2):321 – 32. doi: 10.31599/sasana.v7i2.858.
Menteri Agama. (2019) . “Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.” Berita Negara Republik Indonesia (1118):29.
Suteki.,  &  Taufani,  G.  (2018). Metodologi  Penelitian  Hukum  (Filasafat,  Teori  Dan  Praktik) . Depok: Rajagrafindo Persada.
World Health Organization. (2020) . “Coronavirus Disease (COVID -19) Situation Report – 106.”
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 110-121) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Zubaidah,  D.  (2019). “Pencatatan  Perkawinan  Sebagai  Perlindungan  Huk um  Dalam Perspektif Maq ā ṣ id Asy- Syarī’Ah.” Al-A ḥ wāl 12(1):15 – 28.