Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 5, No 2, September 2017 (228-239)
Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp

## EVALUASI PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA
Yenny Merinatul Hasanah, Cepi Safruddin Abdul Jabar Tanjung Pauh, Kuantan Singingi (RIAU), Universitas Negeri Yogyakarta gadiancak@yahoo.co.id, cepi_safruddin@uny.ac.id
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengevaluasi:  (1)  pelaksanaan  program  (2)  pencapaian  tujuan program,  dan(3)  hambatan-hambatan  pelaksanaan  program  wajibbelajar  12  tahun  di  Kota Yogyakarta.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  evaluasi  dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif. Model evaluasi yang digunakan adalah discrepancy evaluation program . Hasil penelitian program  wajib  belajar  12  tahun  di  Kota  Yogyakarta  bukan Compulsory  Education ,  tetapi  lebih merupakan Basic  Education  Program (BEP)  yang  didasari Universal  Besic  Education (UBE)  yang pada  hakekatnya  berarti  penyediaan  akses  yang  sama  untuk  mengikuti  pendidikan  dasar terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun: (a) kecukupan tanaga pendidik belum terpenuhi pada jenjang SD, (b) ketersediaan sarana prasarana  belum  terpenuhisecara  keseluruhan,  dan(c)  ketersediaan  pembiayaan  pendidikan sudah terpenuhi. (2) pencapaian tujuan program wajib belajar 12 tahun: (a) meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), (b) mengurangi Angka Putus Sekolah (APS), (c) meningkatkan Angka Melanjutkan  (AM),  (d)  program  wajib  belajar  sudah  dapat  meningkatkan  anak  lulus  minimal SMA/SMK  dan  sederajat,  dan  (e)  terwujudnya  perluasan  akses  dan  pemerataan  pendidikan untuk  semua.  (3)  Hambatan-hambatan  Program  Wajib  Belajar  12  Tahunadalah:  (a)rendahnya daya beli/tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, (b) rendahnya minat anak dan kesadaran orang tua kurang terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan,  (c) masih  adanya  anak  putus  sekolah  di  Kota  Yogyakarta  (d)  sosialisasi  program  wajib  belajar  12 tahun kurang maksimal, dan (e) tidak tepatnya subsidi (KMS) pemerintah Kota Yogyakarta. Kata kunci: evaluasi, pelaksanaan program,tujuan program, hambatan program

## AN EVALUATION OF THE 12 YEAR COMPULSORY EDUCATION PROGRAM OF THE CITY GOVERNMENT OF YOGYAKARTA.
Yenny Merinatul Hasanah, Cepi Safruddin Abdul Jabar Tanjung Pauh, Kuantan Singingi (RIAU), Universitas Negeri Yogyakarta gadiancak@yahoo.co.id, cepi_safruddin@uny.ac.id

## Abstract
This study aims to: (1) evaluate the implementation (2) achievement of the purpose, and (3) obstacles in the implementation  of  the  12  year  compulsory  education  program  in  Yogyakartacity.This  study  is  an evaluation using the qualitative approach.Model used in this research is discrepancy evaluation model. The results  of  this  study  that  the  12-year  compulsory  education  program  Yogyakarta  instead  of  Compulsory Education, but rather the Basic Education Program (BEP) which is based on the Universal Besic Education (UBE) which essentially means providing equal access to basic education.(1) Theresults indicate that in the implementation of the 12 year compulsory education program: (a) the adequacyof educators isnot met, (b) the  infrastructure  is  not  ready,  and  (c)  the  educational  funding  isready.  (2)  The  purpose  the  12 yearcompulsory  education  program  in  the  city  of  Yogyakarta  is:  (a)  to  improvethe  welfare  of  the community, (b) to relieve the burden of education costs, (c) to make effort for students to pass a minimum of SMA/SMK and equal, (d) to increase enrollment rates, and (e)to expandaccess and equity in education for all. (3) The obstacles in the implementation of the 12 year compulsory education program are: (a) the low purchasing power and public participation in the funding of education, (b) the low interest in children and  awareness  of  parents  about  the  importance  of  education  for  the  future,  (c)  theschool  drop  out  of children in the city of Yogyakarta, (d) the minimum socialization of 12 years compulsory education, and (e) the lack of accuracy (KMS) of government subsidies.
Keywords : evaluation,program implementation,program objectives, program constraintsv

## Pendahuluan
Pendidikan  merupakan  hal  paling penting dan  investasi  masa yang akan da- tang  dalam  suatu  negara.  Pendidikan  me- rupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan pembangunan masyarakat In- donesia  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat  untuk  menjadi  lebih  baik.  Pe- merintah  mengupayakan  pembangunan manusia Indonesia melalui program pendi- dikan  yang  dapat  memberikan  akses  dan pemerataan  perolehan  pendidikan  bagi masyarakat Indonesia  tanpa terkecuali,  se- hingga  anak  usia  produktif  untuk  sekolah tidak putus sekolah ataupun tidak sekolah. Langkah pemerintah Indonesia dalam me- nangani  masalah  pemerataan  pendidikan melalui  pencanangan  program  wajib  bel- ajar  yaitu  6  tahun  melalui  Sekolah  Dasar (SD)  selama  6  tahun,  kemudian  wajib  bel- ajar 9 tahun melalui Sekolah Lanjutan Ting- kat Pertama (SLTP) selama 3 tahun, selan- jutnya  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  me- ningkatkan  wajib  belajar  12  tahun  sesuai dengan  PP  tentang  wajib  belajar  bahwa pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan jengjang pada program wajib belajar.
Pengertian  belajar  menurut Illeris (2009,  p.  88) “learning  is,  however,  not  the same as transformation and change of conduct, because learning may result in a better under- standing  of  a  phenomenon,  which  cannot necessarily  be  observed  as  changed  conduct”. Sedangkan  menurut  Fry,  Ketteridge,  & Marshall (2008, p. 8) menambahkan bahwa “learning is not a single thing; it may involve mastering  abstract  principles,  understanding proofs, remembering factual information, acqui- ring methods, techniques and approaches, recog- nition, reasoning, debating ideas, or developing behaviour appropriate to specific situations; it is about  change.” yang  berarti  bahwa  belajar bukan  satu  hal,  namun  mungkin  melibat- kan  penguasaan  prinsip-prinsip  abstrak, memahami  bukti,  mengingat  informasi faktual,  memperoleh  metode,  teknik  dan pendekatan, pengakuan, penalaran, berde- bat  ide,  atau  mengembangkan  perilaku yang  sesuai  dengan  situasi  tertentu.  Oleh karena itu, belajar  adalah tentang perubah- an sebelum dan sesudah belajar.
Menurut Burton  (Basleman  & Mappa,  2011,  p.  7) “Learning  is  a  change  in the  individual,  due  to  interaction  of  that individual  and  his  invironment,  which  fills  a need  and  makes  him  more  capable  of  dealing adequately  with  his  environment”. Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri individu yang dihasilkan dari interaksi individu dengan lingkungannya untuk da- pat memenuhi kebutuhannya dan menjadi- kannya  lebih  mampu  melestarikan  ling- kungannya  secara  memadai.Hal  ini  mem- berikan  arti  bahwa  belajar  mencakup  per- ubahan  tingkah  laku  yang  bersifat  perma- nen  sebagai  akibat  dari  interaksi  individu dengan  kondisi  dalam  lingkungannya.  Se- dangkan  menurut  Sugihartono,  Fathiyah, Harahap, Setiawati, & Nurhayati, (2007, p. 74),  “Belajar  merupakan  suatu  proses  per- ubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi individu  dengan  lingkungannya  dalam memenuhi kebutuhan hidupnya”.
Berdasarkan pengertian belajar di atas dapat  disimpulkan  bahwa  belajar  adalah proses  atau  usaha  yang  dilakukan  setiap individu  untuk  memperoleh  suatu  per- ubahan  tingkah  laku  tertentu  baik  dalam bentuk  pengetahuan,  keterampilan  mau- pun  sikap  dan  nilai  yang  positif  sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Ke- giatan belajar tersebut ada yang dilakukan di  sekolah,  di  rumah,  dan  di  tempat  lain seperti museum, di laboratorium, di hutan dan  dimana  saja.  Belajar  merupakan  tin- dakan  dan  perilaku  yang  kompleks.  Se- bagai tindakan maka belajar hanya dialami oleh individu itu sendiri dan akan menjadi penentu  terjadinya  atau  tidak  terjadinya proses belajar.
Menurut  Bradley,  Tomlinson,  & Gureckis  (Ross.  2008,  p.168) “We  live  in  a world  consisting  of  concrete  experiences.  Mo- ment to moment, we learn and make  decisions based  on  these  experiences.  Given  this  cha- racterization  of  our  environment,  it  is  unclear what  would  constitute  a  true  abstraction,  let alone  how  we  could  acquire  and  retrieve  such knowledge  based  on  the  sensory  cues  provided by  the  environment”. Intinya  menurut Bradley,  Tomlinson,  &  Gureckis  bahwa
manusia  hidup  di  dunia  yang  terdiri  dari pengalaman  konkrit.  Pengalaman  konkrit tersebut  ada,  karena  dari  waktu  ke  waktu kita belajar dan mampu membuat keputus- an  berdasarkan  pengalaman-pengalaman tersebut.  Hal  ini  mengingat  karakteristik dari lingkungan kita yang akan mendapat- kan  dan  memberikan  pengetahuan  berda- sarkan dari petunjuk sensorik yang diberi- kan oleh lingkungan kita.
Menurut  Ormrod  (2012,  p.1)  bebera- pa  alasan  seseorang  belajar “Human  learn- ing  takes  many  forms….And  people  learn  for many  reasons.  Some  learn  for  the  external rewards  their  achievements  bring  for  example, for  good  grades,  recognition,  or  money.  But others  learn  for  less  obvious,  more  internal reasons—perhaps  to  gain  a  sense  of  accom- plishment and satisfaction, or perhaps simply to make life easier”. Manusia belajar akan meng- ambil  banyak  bentuk,  seseorang  belajar karena memiliki berbagai alasan-alasan ter- tentu.  Alasan-alasan  ketika  orang  belajar yaitu  untuk  mendapatkan  imbalan  secara eksternal artinya bahwa ketika seorang me- miliki  prestasi  setelah  akhir  proses  belajar akan mendapatkan imbalan, misalnya pres- tasi  yang  didapatkan  dari  hasil  akhir  bel- ajar  seperti  mendapatkan  nilai  yang  baik, pengakuan  dari  orang  lain,  atau  hadiah. Tetapi ada alasan lain seseorang belajar ya- itu alasan internal individu tersebut, alasan tersebut seperti untuk mendapatkan kepu- asan  mendapatkan  prestasi  atau  mungkin hanya  untuk  mendapatkan  kemudahan dalam hidup.
Karakteristik
belajar menurut Dumont,  Istance,  &  Benavides  (2010,  p.18) “Learner-centred:  the  environment  needs  to  be highly  focused  on  learning  as  the  principlal activity, not as an alternative to the critical role of  teachers  and  learning  professionals  but dependent on them”. Lingkungan sangat ber- pengaruh pada proses belajar sebagai kegi- atan utama, bukan sebagai alternatif peran (tugas)  guru  dan  pengajar  profesional. Lebih  lanjut  lagi “Profoundly  personalised: The  learning  environment  is  acutely  sensitive to  individual  and  group  differences  in background,  prior  knowledges,  motivation  and abilities,  and  offers  tailored  and  detailed
feedback”. Lingkungan  belajar  sangat  sen- sitif  terhadap  perbedaan  individu  dan  ke- lompok  pada  latar  belakang  individu,  pe- ngetahuan individu, motivasi dan kemam- puan  individu  masing-masing.  Oleh  kare- na  itu,  lingkungan  belajar  harus  mendu- kung berbagai perbedaan yang dimiliki in- dividu atau kelompok baik latar belakang, pengetahuan,  motivasi  dan  kemampuan masing-masing  individu  supaya  dapat memberikan  rasa  aman  dan  kenyaman dalam proses belajar dan dapat tercapainya tujuan dari belajar. Berdasarkan pendapat di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melaku- kan  belajar  yang  umumnya  meliputi  pe- ngetahuan, keterampilan dan sikap-sikap baru yang diharapkan dapat tercapai oleh siswa.
Wajib  belajar  merupakan  salah  satu dari  program  pendidikan  yang  dicanang- kan  oleh  pemerintah  tiap  masing-masing negara. Wajib belajar di masing-masing ne- gara berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pemerintahannya.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  47 Tahun  2008  Tentang  Wajib  Belajar  pasal  1 ayat  (1)  “Wajib  belajar  adalah  program pendidikan  minimal  yang  harus  diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah”. Wajib  belajar  adalah  program  pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga ne- gara Indonesia atas tanggung jawab peme- rintah dan pemerintah daerah. Wajib bela- jar ini merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendi- dikan  Nasional  (Depdiknas).  Program  ini mewajibkan  setiap  warga  Negara  Indone- sia  untuk bersekolah selama 9 tahun pada jenjang  pendidikan  dasar,  yaitu  dari  ting- kat  kelas  1  Sekolah  Dasar  (SD)  atau  Mad- rasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Seko- lah  Menengah  Pertama  (SMP)  atau  Mad- rasah  Tsanawiyah  (MTs),  atau  bentuk  lain yang sederajat.
Menurut  Sparta  (Rothbard,  1999,  p. 19)  mengatakan “The  full  logical  conclusion of  the  compulsory  system;  absolute  State control over the “whole child”, uniformity and
education in passive obedience to State orders”. Keseluruhan  kesimpulan  logis  dari  sistem wajib belajar adalah kendali penuh negara terhadap “seluruh anak”, keseragaman dan pendidikan  diatur  pada  perintah  negara. Oleh  karena  itu,  keseluruhan  dari  sistem wajib  belajar  diatur  khusus  oleh  undang- undang  setiap  negara  yang  melaksanakan program  wajib  belajar.  Sekolah-sekolah yang  melaksanakan  program  wajib  belajar harus  memenuhi  standar  instruksi  yang ditetapkan  pemerintah dalam  pelaksanaan pendidikan.
Menurut  Seel  (2012,  p.697)  mengata- kan  bahwa “compulsory  education  refers  to the  most  crucial  period  of  formal  education required by law of all children between certain ages  in  a  given  country”. Seel  menyatakan bahwa pendidikan wajib merupakan perio- de  paling  penting  dari  pendidikan  formal yang  diwajibkan  oleh  hukum  dari  setiap negara, pendidikan wajib diberikan kepada semua  anak  usia  tertentu  berdasarkan undang-undang negara tersebut.
Menurut  Jin  &  Zhang  (2008,  p.1008) “compulsory  education  is  the  fundamental education for citizens and is the source of state power,  which  radically  determines  thought level,  political  awareness,  cultural  sense  and production  ability  of  the  entire  nation”. Maksudnya  bahwa  wajib  belajar  merupa- kan pendidikan fundamental untuk masya- rakat dan merupakan sumber dari kekuat- an  negara  yang  secara  radikal  ditentukan melalui  tingkatan  kesadaran,  politik,  bu- daya  dan  kemampuan produksi  dari  selu- ruh bangsa. Selanjutnya Jin & Zhang (2008, p.  1009)  mengatakan “…  compulsory  edu- cation  is  the  education  of  the  entire  human beings  and  the  education  of  social  citizens”. Wajib belajar merupakan pendidikan selu- ruh  umat  manusia  dan  merupakan  pendi- dikan  masyarakat  sosial.  Setanggap  de- ngan  forum  pendidikan  dunia  dengan program Education for All untuk membela hak atas akses dan pemerataan pendidikan tanpa terkecuali.
Menurut  Kim  (2000,  p.17) “Education for  All  is  a  basic  human  right  at  the  heart  of development.  It  must  be  a  national  and international  priority, and  it requires a  strong
and  sustained  political  commitment,  enhanced financial allocations and the participation of all. EFA partners in the processes of policy design, strategic  planning  and  the  implementation  of programmes”. Pendidikan untuk semua ada- lah hak asasi manusia dari inti pembangun- an. Hal ini harus menjadi prioritas nasional maupun  internasional  untuk  memberikan kesempatan  yang  sama  dalam  mendapat- kan  pendidikan.  Membutuhkan  komitmen kebijakan  yang  kuat  dan  berkelanjutan, alokasi  keuangan  ditingkatkan  dan  parti- sipasi  semua  mitra  EFA  dalam  proses  ke- bijakan yang akan dilakukan, perencanaan strategis  dan  pelaksanaan  program.  Oleh karena itu, untuk mencapaienam gol yang telah  dirancang  dalam  pencapaian  EFA memerlukanstrategi  yang  tepat  sehingga tercapainya Pendidikan untuk Semua (PUS).
Menurut  Amuda  (2011,  p.3027)  me- ngatakan bahwa “Section 15 of the  Nigerian Child  Act  2003  provides  that  a  child  has  the right  to  free,  compulsory,  and  universal  basic education  and  the  parents  should  ensure  that their children attend primary and junior secon- dary school as stated in the Act”. Pemerintah negara  Nigeria  memberikan  hak  hukum pada anak untuk memiliki akses pendidik- an.  Peraturan  tersebut  terdapat  pada  ba- gian  15  dari  undang-undang  anak  Nigeria tahun 2003 yang menetapkan seorang anak memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pendi- dikan dasar universal dan orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka ber- sekolah di SD dan SMP sebagaimana yang tercantum  dalam  undang-undang.  Setiap orang tua yang gagal menyekolahkan anak, maka pemerintah memberikan teguran se- banyak dua kali. Teguran yang pertama se- bagai peringatan, sedangkan teguran yang kedua  orang  tua  diberi hukuman  satu  bu- lan penjara.
Beberapa  pelaksanaan  wajib  belajar menurut  Vassiliou  (2011,  p.  9) “In  most countries,  the  start  of  compulsory  education coincides  with  the  start  of  primary  education. Almost everywhere, children who have reached compulsory  school  age  must  be  enrolled  in  an educational institution”. Intinya sebagian ne- gara, menetapkan pendidikan wajib dimu- lai dengan pendidikan dasar. Hampir di se-
tiap  negara,  anak-anak  yang  telah  menca- pai  usia  wajib  belajar  harus  terdaftar  di institusi pendidikan formal, nonformal atau informal  dengan  kata  lain  bagi  anak-anak usia wajib belajar harus sudah bersekolah.
Progam pendidikan dasar ( Basic Edu- cation  Program )  merupakan  konsep  yang didasari universal  basic  education (UBE) yang  pada  hakekatnya  berarti  penyediaan akses  yang  sama  untuk  mengikuti  pendi- dikan  dasar  terhadap  anak.  Pendidikan merupakan  hal  terpenting  dalam  meng- akhiri  kemiskinan  dan  meningkatkan  ke- makmuran bersama. Menurut World Bank (2013, p. 1) “ Yet 61 million children today are not  in  school-and  there  is  aboundant  evidence that  learning  outcomes  in  many  developing countries are alarmingly low, especially among disadvantaged  population ”.  Terdapat  61  juta anak-anak  tidak  sekolah  diseluruh  dunia terutama negara berkembang. Hal ini meng- indikasikan bahwa hasil pembelajaran dan pendidikan di berbagai negara berkembang cenderung rendah terutama di kalangan po- pulasi  penduduk  yang  kurang  beruntung. Oleh karena itu, dalam strategi pendidikan World Bank 2020 bertujuan untuk mencipta- kan pendidikan untuk se-mua seperti yang dijelaskan World  Bank bahwa  “ Learning  for All means ensuring that all children and youth not just the most privileged or the smartest not only  can  go  to  school  but  can  acquire  the knowledge and skills they need to lead healthy, productive  lives,  secure  meaningful  jobs,  and contribute to society ”.
Berdasarkan  hasil  penelusuran,  be- lum pernah dilaksanakan penelitian terkait dengan  program  wajib belajar  12  tahun  di Kota Yogyakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini  mengarah  kepada  evaluasi  program wajib belajar 12 tahun di Kota Yogyakarta. Aspek pelaksanaan program yang meliputi kecukupan  pendidik,  ketersediaan  sarana dan  prasarana  pendidikan,  dan  keterse- diaan pembiayaan. Aspek kedua yaitu pen- capaian  tujuan  program  wajib  belajar  12 tahun,  dan  aspek  ketiga  yaitu  hambatan- hambatan  program  wajib  belajar  12  tahun di Kota Yogyakarta.
Evaluasi  program  wajib  belajar  12 tahun  di  Kota  Yogyakarta  akan  dilaksana-
kan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Evaluasi  program  wajib  belajar  12  tahu penting  dilakukan  untuk  mengumpulkan data  mengenai  kondisi  nyata  sesuatu  hal, sejauh  mana,  dalam  hal  apa,  dan  bagian mana  tujuan  yang  sudah  tercapai.  Hasil evaluasi  akan  menemukan  kelebihan  dan kelemahan  program.  Kelemahan  dan kelebihan  program  tersebut  dianalisis  dan dicari solusinya untuk menemukan sebuah rekomendasi  bagi  pelaksanaan  program wajib belajar  12  tahun  di  Kota  Yogyakarta yang efektif.
Worthen  &  Sanders  (1980,  p.  19), memberikan  pendapat  tentang  definisi evaluasi  sebagai  berikut  “ Evaluation  is  the determination  of  the  worth  of  a  thing.  It includes    information  for  use  in  judging  the worth  of  the  potential  utility  of  alternative approaches  designed  to  attain  specified  objec- tives”. Pernyataan tersebut mengimplikasi- kan  adanya  standar  atau  kriteria  tertentu yang  digunakan  untuk  menentukan  nilai. Kriteria  yang  digunakan  dalam  penelitian ini salah satunya berasal dari penelitian-pe- nelitian yang relevan terkait program wajib belajar.  Penelitian  ini  akan  menggunakan data kualitatif.
Menurut  Patton  (2002,  p.10)  metode kualitatif  dalam  evaluasi “Qualitative methods  are  often  used  in  evaluations  because they  tell  the  programs  story  by  capturing  and communicating  the  participants  stories. Evaluation case studies have all the elements of a good story. Qualitative findings in evaluation illuminate  the  people  behind  the  numbers  and put  faces  on  the  statistics,  not  to  make  hearts bleed,  though  that  may  occur,  but  to  deepen understanding”. Menurut  Patton  metode kualitatif sering digunakan dalam evaluasi karena  data  kualitatif  akan  menceritakan program dengan menangkap dan menceri- takan  orang-orang  yang  terlibat  dalam program.  Data  kualitatif  dalam  sebuah evaluasi  dapat  memberikan  kejelasan  dan pemahaman  yang  mendalam  terhadap suatu program yang sedang dievaluasi.

## Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  da- lam  penelitian  ini  adalah  penelitian  eva-
luasi  dengan  metode  kualitatif.  Selain sebagai  rekomendasi  terhadap  pengambil keputusan, penelitian ini juga memperkaya pengetahuan  tentang  standar  pelaksanaan program  wajib  belajar  12  tahun.Model evaluasi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah discrepancy evaluation model yang dikembangkan oleh Malcolm Provus.
Tempat  penelitian  ini  adalah  Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan lingkung- an  masyarakat  Kota  Yogyakarta.  Waktu penelitian  ini  dilakukan  selama  4  bulan yaitu  bulan  Februari-Mei  2015.  Subjek  pe- nelitian ini adalah kepala bagian pendidik- an dasar, kepala bagian pendidikan mene- ngah,  subag  Analisis  Data  Pendidikan (ADP),  masyarakat  kota,  anak-anak  putus sekolah,  anak  kota  yang  sekolah  di  luar Kota  Yogyakarta,  dan  anak  luar  Kota Yogyakarta yang sekolah di kota.
Data  penelitian  ini  berupa  data  kua- litatif.  Data  kualitatif  dikumpulkan  meng- gunakan  pencermatan  dokumen,  dan  wa- wancara.  Pedoman  wawancara  ditujukan kepala  bagian  pendidikan  dasar,  kepala bagian pendidikan menengah, subag ADP, masyarakat kota, anak-anak putus sekolah, anak  kota  yang  sekolah  di  luar  kota,  dan anak  luar  kota  yang  sekolah  di  kota.  Pen- cermatan dokumen dilakukan dengan meng- analisis dokumen berdasarkan: (1) profil Di- nas  Pendidikan  Kota  Yogyakarta;  (2)  data Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta; (3) data Rencana  Strategis  (RENSTRA)  Dinas  Pen- didikan Kota Yogyakarta; (4) Data Rencana Kerja  (RENJA)  Dinas  Pendididkan  Kota Yogyakarta; dan (5) data Laporan Akunta- bilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil  penelitian  program  wajib  bel- ajar  12  tahun  Kota  Yogyakarta  yang  men- cakup  dengan  pelaksanaan  program wajib belajar  12  tahun  meliputi  kecukupan  pen- didik,  ketersediaan  sarana  dan  prasarana pendidikan, ketersediaan pembiayaa. Serta pencapaian  tujuan  program,  dan  hambat- an-hambatan  dalam  pelaksanaan  program wajib belajar 12 tahun di Kota Yogyakarta.
Data  hasil  penelitian  menunjukan bahwa  program  wajib  belajar  12  tahun Kota  Yogyakarta  belum  memiliki  payung hukum,  tidak  adanya  sanksi  bagi  yang melanggarnya,  pengaturan  program  dila- kukan  oleh  pemerintah  daerah.Data  hasil penelitian  pada  pelaksanaan  program  wa- jib belajar 12 tahun yang meliputi: Perkem- bangan  jumlah  pendidik  di  Kota  Yogya- karta  berdasarkan  data  mengalami  penu- runan  jumlah  pendidik  disemua  jenjang pendidikan SD+MI, SMP+MTs, dan SMA+ MA+SMK,  hal  tersebut  dikarenakan  oleh purna  tugas,  pendidik  sudah  lanjut  usia serta mendekati masa pensiun. Kecukupan jumlah pendidik kelas pada jenjang pendi- dikan SD+MI masih kurang 52 orang sam- pai  dengan  tahun  2015,  sedangkan  pada jenjang  pendidikan,  SMP+MTs  dan  SMA+ MA+SMK  sudah  terpenuhi.  Permasalahan lain yang ada pada pendidik di Kota Yog- yakarta  adalah  jumlah  pendidik  yang  me- nurun  setiap  tahunnya  pada  jenjang  pen- didikan SD+MI, SMP+MTs, dan SMA+MA +SMK,  beberapa  alasan  menurunnya  jum- lah  pendidik  yaitu  purna  tugas  dan  pen- siun. Permasalahan selanjutnya yang diha- dapi  Dinas  Pendidikan  Kota  Yogyakarta adalah  masih  banyak  guru  yang  tidak  la- yak  untuk  mengajar  yang  dibuktikan  de- ngan dokumen terkait kondisi pendidik di Kota Yogyakarta sampai pada tahun 2013/ 2014 guru yang tidak layak mengajar pada jenjang SD+MI sebanyak 218, pada jenjang SMP+MTs guru yang tidak layak mengajar berjumlah  71,  sedangkan  pada  jenjang SMA+MA+SMK  guru  yang  tidak  layak mengajar berjumlah 265.
Ketersediaan  Sarana  dan  prasarana dalam  pelaksanaan  program  wajib  belajar 12 tahun di Kota Yogyakarta pada jenjang SD+MI  pendidikan  SD+MI  terdapat  dua indikator  mutu  yang  pertama  kondisi  ru- ang  kelas  dalam  kondisi  baik  meningkat, pada  tahun  2008/2009  sebesar  86%  pada tahun  2013/2014  meningkat  menjadi  94%, ruang  kelas  kondisi  rusak  ringan  meng- alami  penurunan  setiap  tahunnya  pada tahun 2008/2009 sebesar 8,04% pada tahun 2013/2014 menjadi 4,72%, sedangkan pada ruang kelas kondisi rusak berat mengalami
penurunan  dimulai  pada  tahun  2008/2009 sebesar 5,44% pada tahun 2013/2014 men- jadi  0,58%.  Indikator  mutu  kedua  yaitu fasilitas  sekolah  seperti  perpustakaan  me- ningkat  diawali  pada  tahun  2008/2009  se- besar  60,16%  pada  tahun  2013/2014  sebe- sar 102,83%, dan fasilitas sekolah Unit Ke- sehatan Sekolah (UKS) mengalami kenaik- an  dimulai  pada  tahun  2009/2010  sebesar 4,75%  pada  tahun  2013/2014  menjadi 108,06%.
Sarana dan prasarana SMP+MTs ter- dapat  dua  indikator  mutu  yang  pertama kondisi  ruang  kelas  dalam  kondisi  baik menurun  dua  tahun  terakhir,  pada  tahun 2008/2009  sebesar  96,83%  pada  tahun 2013/2014 menurun menjadi 95,86%, ruang kelas  kondisi  rusak  ringan  mengalami  ke- naikan  setiap  tahunnya  pada  tahun  2008/ 2009  sebesar  2,39%  pada  tahun  2013/2014 menjadi  3,89%,  sedangkan  pada  ruang kelas kondisi rusak berat mengalami penu- runan dimulai pada tahun 2008/2009 sebe- sar  0,77%  pada  tahun  2013/2014  menjadi 0%.  Indikator  mutu  kedua  yaitu  fasilitas sekolah seperti perpustakaan menurunt di- awali  pada  tahun  2008/2009  sebesar 101,14%  pada  tahun  2013/2014  sebesar 91,40%, dan fasilitas sekolah Unit Kesehat- an  Sekolah  (UKS)  mengalami  kenaikan dimulai  pada  tahun  2008/2009  sebesar 78,80%  pada  tahun  2013/2014  menjadi 485,71%, dan fasilitas sekolah laboratorium mengalami  kenaikan  dimulai  pada  tahun 2008/2009  sebesar  273,31%  pada  tahun 2013/2014 menjadi 293,14%.
Berdasarkan SNP pada pasal  42 ayat (1)  yang  harus  dipenuhi  standar  sarana dan  prasarana  pendidikan  adalah  “Setiap satuan  pendidikan  wajib  memiliki  sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidik- an,  media  pendidikan,  buku  dan  sumber belajar  lainnya,  bahan  habis  pakai,  serta perlengkapan  lain  yang  diperlukan  untuk menunjang  proses  pembelajaran  yang  ter- atur  dan  berkelanjutan”.  Pada  ayat  (2) “Setiap  satuan  pendidikan  wajib  memiliki prasarana  yang  meliputi  lahan,  ruang  ke- las,  ruang  pimpinan  satuan  pendidikan, ruang  pendidik,  ruang  tata  usaha,  ruang perpustakaan,  ruang  laboratorium,  ruang
bengkel  kerja,  ruang  unit  produksi,  ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat ber- olahraga,  tempat  beribadah,  tempat  ber- main, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lainyang diperlukan untuk menunjang pro- ses  pembelajaran  yang  teratur  dan  berke- lanjutan”.
Ketersediaan  sarana  dan  prasarana pendidikan  SD+MI  dan  SMP+MTs  dalam program wajib belajar 12 tahun ditemukan kensenjangan-kesenjangan  yang  mengacu pada pemenuhan SNP pada standar sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan pra- sarana pada jenjang SMP+MTs yang belum terpenuhi  adalah  fasilitas  sekolah  seperti lapangan  olahraga,  ruang  keterampilan, bimbingan  penyuluhan,  dan  ruang  serba guna. Pemenuhan standar sarana dan pra- sarana  berdasarkan  SNP  yang  sulit  untuk terpenuhi  dengan  alasan  ketersediaan  la- han  sekolah,  pembiayaan  sarana  dan  pra- saran pendidikan.
Sedangkan  sarana  dan  prasarana SMA+MA+SMK  terdapat  dua  indikator mutu  yang  pertama  kondisi  ruang  kelas dalam  kondisi  baik  menurun,  pada  tahun 2008/2009  sebesar  99,46%  pada  tahun 2013/2014 menurun menjadi 99,06%, ruang kelas  kondisi  rusak  ringan  mengalami  ke- naikan  setiap  tahunnya  pada  tahun  2008/ 2009  sebesar  0,29%  pada  tahun  2013/2014 menjadi  0,94%,  sedangkan  pada  ruang  ke- las  kondisi  rusak  berat  mengalami  penu- runan dimulai pada tahun 2008/2009 sebe- sar  0,26%  pada  tahun  2013/2014  menjadi 0%.  Indikator  mutu  kedua  yaitu  fasilitas sekolah  seperti  perpustakaan  menurun diawali  pada  tahun  2008/2009  sebesar 108,66%  pada  tahun  2013/2014  sebesar 90,36%,  fasilitas  sekolah  Unit  Kesehatan Sekolah  (UKS)  mengalami  penurunan  di- mulai  pada  tahun  2008/2009  sebesar 95,67%  pada  tahun  2013/2014  menjadi 87,95%, laboratorium mengalami penurun- an  diawali  pada  tahun  2008/2009  sebesar 402,79%  pada  tahun  2013/2014  menjadi 396,39%,  ruang  keterampilan  menurun  di- awali  pada  tahun  2008/2009  sebesar 47,02%  pada  tahun  2013/2014  sebesar 31,33%,  ruang  bimbingan  penyuluhan mengalami penurunan dimulai pada tahun
2008/2009  sebesar  103,87%  pada  tahun 2013/2014 menjadi 81.93%, ruang serba gu- na  mengalami  penurunan  diawali  pada tahun  2008/2009  sebesar  85,99%  pada  ta- hun  2013/2014  menjadi  62,71%,  ruang bengkel  mengalami  peningkatan  dimulai pada tahun 2008/2009 sebesar 27,59% pada tahun  2013/2014  menjadi  71,88%,  ruang praktek mengalami kenaikan diawali pada tahun  2008/2009  sebesar  104,60%  pada tahun 2013/2014 menjadi 412,50%,
Berdasarkan SNP pada pasal  42 ayat (1)  yang  harus  dipenuhi  standar  sarana dan  prasarana  pendidikan  adalah  “Setiap satuan  pendidikan  wajib  memiliki  sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidik- an,  media  pendidikan,  buku  dan  sumber belajar  lainnya,  bahan  habis  pakai,  serta perlengkapan  lain  yang  diperlukan  untuk menunjang  proses  pembelajaran  yang teratur  dan  berkelanjutan”.  Pada  ayat  (2) “Setiap  satuan  pendidikan  wajib  memiliki prasarana  yang  meliputi  lahan,  ruang kelas,  ruang  pimpinan  satuan  pendidikan, ruang  pendidik,  ruang  tata  usaha,  ruang perpustakaan,  ruang  laboratorium,  ruang bengkel  kerja,  ruang  unit  produksi,  ruang kantin,  instalasi  daya  dan  jasa,  tempat berolahraga,  tempat  beribadah,  tempat bermain,  tempat  berkreasi,  dan  ruang/ tempat lainyang diperlukan untuk menun- jang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan”.
Ketersediaan  sarana  dan  prasarana pendidikan  dalam  program  wajib  belajar 12  tahun  ditemukan  kensenjangan-kesen- jangan  yang  mengacu  pada  pemenuhan SNP  pada  standar  sarana  dan  prasarana pendidikan.  Sarana  dan  prasarana  pada jenjang  SMA+MA+SMK  yang  belum  ter- penuhi  adalah  fasilitas  sekolah  seperti  la- pangan olahraga, pemenuhan standar sara- na  dan  prasarana  berdasarkan  SNP  yang sulit untuk terpenuhi dengan alasan keter- sediaan  lahan  sekolah, pembiayaan  sarana dan prasaran pendidikan.
Ketersediaan  pembiayaan  pendidik- an  dalam  program  wajib  belajar  12  tahun di  Kota  Yogyakarta  melalui  BOS  pusat, BOSDA  Provinsi,  JPD,  dan  BOSDA/BOP Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogya-
karta  dalam  menganggarkan  biaya  untuk program  wajib  belajar  12  tahun  dengan jumlah  Rp101.282.890.200  terbagi  menjadi dua  kegiatan  yaitu  pengelolaan  JPD  dan pengelolaan  BOS  dan  BOSDA.Besaran  da- na  BOSDA  DIKDAS  sama  antara  SD  Ne- geri/Swasta  dan  MI  Swasta  yaitu  sebesar Rp110.000/siswa  dalam  setahun,  sedang- kan  besaran  dana  BOSDA  untuk  jenjang pendidikan  SMP  Negeri/Swasta  dan  MTs Swasta  sebesar  Rp190.000/siswa  dalam setiap tahunnya. Sedangkan  Nilai  bantuan BOSDA  Pendidikan  Menengah  diberikan pertahun  pada  siswa  SMA/SMK/MA.  Se- tiap  anak  SMA  negeri/swasta  mendapat- kan  dana  BOSDA  sebesar  Rp250.000/ta- hun, siswa SMK negeri/swasta mendapat- kan  dana  BOSDA  sebesar  Rp600.000/ta- hun,  sedangkan  MA  swasta  mendapatkan dana  BOSDA  sebesar  Rp250.000/tahun. Nilai  dana  BOSDA  berbeda  antara  siswa sekolah di SMA, SMK, atau MA.
Besaran  JPD  yang  diterima  dalam satu  tahun  pelajaran  bagi  anak  pemegang KMS  baik  yang  sekolah  di  kota  maupun anak  yang  bersekolah  di  luar  kota  dalam wilayah  DIY  memiliki  jumlah  yang  berbe- da antara siswa sekolah negeri dan sekolah swasta  di  semua  jenjang  pendidikan,  baik SD/MI,  SMP/MTs  ataupun  SMA/MA/ SMK. Jumlah yang diterima sekolah negeri SD/MI  sebesar  Rp700.000,  SMP/MTs Rp800.000, dan SMA/MA/SMK Rp3.000.0000  sedangkan  sekolah  swasta SD/MI Rp1.700.000, SMP/MTs
Rp2.500.000,  SMA/MA  Rp3.500.000,  dan SMK Rp4.500.000.
Tujuan  program  wajib  belajar  12 tahun  di  Kota  Yogyakarta  yang  harus  di- capai adalah meningkatkan Angka Partisi- pasi Sekolah (APS) 97%, mengurangi Ang- ka  Putus  Sekolah  (APS)  menjadi  0,02%, meningkatkan  Angka  Melanjutkan  (AM) 120%,  meningkatkan  angka  anak  lulusan SMA/MA/SMK  dan  sederajat,  dan  ter- wujudnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan.
Pencapaian  tujuan  dalam  program wajib belajar  12  tahun  di  Kota  Yogyakarta yang  pertama  meningkatkan  APS  di  Kota Yogyakarta  untuk  keseluruhan  anak  usia
TK,  SD,  SMP,  dan  SMA/SMK.  APS  Kota Yogyakarta  tahun  2014  pada  kategori  usia anak  7-12  tahun  mencapai  98%,  kategori usia  anak  13-15  tahun  mencapai  97%, sedangkan  pada  kategori  usia  anak  16-18 tahun  mencapai  82%.  APS  pada  jenjang SD+MI,  SMP+MTs  sudah  mencapai  target tujuan, sedangkan pada jenjang SMA+MA +SMK belum mencapai target tujuan prog- ram wajib belajar 12 tahun.
Capaian  tujuan  yang  kedua  untuk mengurangi Angka Putus Sekolah. Perkem- bangan  Angka  Putus  Sekolah  Kota  Yog- yakarta  enam  tahun  terakhir  adalah  pada jenjang  pendidikan  SD+MI  pada  tahun 2007  sebesar  0,05%,  2008  sebesar  0,07%, 2009  sebesar  0,02%,  2010  sebesar  0,02%, 2011  sebesar  0,019%,  2012  sebesar  0,01%. Pendidikan  SMP+MTs  pada  tahun  2007 sebesar  0,18%,  2008  sebesar  0,33%,  2009 sebesar  0,01%,  2010  sebesar  0,05%,  2011 sebesar  0,03%,  2012  sebesar  0,03%.  Pendi- dikan  SMA+MA+SMK  pada  tahun  2007 sebesar  0,92%,  2008  sebesar  0,45%,  2009 sebesar  0,09%,  2010  sebesar  0,07%,  2011 sebesar  0.04%,  2012  sebesar  0,05%.  Kota Yogyakarta  pada  jenjang  pendidikan  SD+ MI  sudah  mencapai  target  pencapaian program  wajib  belajar  12  tahun  sebesar 0,01%  sampai  tahun  2012,  pada  jenjang pendidikan  SMP+MTs  capaian  sebesar 0,03% sampai  tahun 2012 belum mencapai target  tujuan  program  wajib  belajar  12 tahun  0,02%,  sedangkan  pada  pendidikan SMA+MA+SMK capaian APS sampai tahun 2012  sebesar  0,05%  artinya  belum  menca- pai tujuan program wajib belajar 12 tahun. Penyebab  anak  mengalami  putus  sekolah diantaranya ekonomi keluarga, minat anak yang  kurang  untuk  belajar,  kemampuan anak dalam belajar, motivasi orang tua un- tuk menyekolahkan anak kurang, geografis sekolah  maupun  rumah,  penduduk  anak usia sekolah yang berada di luar DIY yang tidak  bersekolah,  karena  pemerintah  dae- rah  hanya  menjangkau  anak-anak  usia sekolah  yang  berada  di  wilayah  DIY  dan bersekolah di wilayah DIY.
Tujuan  ketiga  meningkatkan  AM. Perkembangan  AM  dari  jenjang  pendidik- an  SD/MI  ke  jenjang  pendidikan  SMP/
MTs  pada  tahun  2008/2009  sebesar 111,60%, 2009/2010 sebesar 120,43%, 2010/ 2011  sebesar  110,91%,  2011/2012  sebesar 110,54%,  2012/2013  sebesar  110,51%,  dan 2013/2014  sebesar  109,49%.  Angka  melan- jutkan  dari  jenjang  pendidikan  SMP/MTs ke jenjang pendidikan SMA/MA/SMK da- ri tahun 2008/2009 sebesar 165,57%, 2009/ 2010  sebesar  145,69%,  2010/2011  sebesar 158,21%, 2011/2012 sebesar 158,98%, 2012/ 2013  sebesar  169,98%,  dan  2013/2014  se- besar  160,59%.  Capaian  AM  Kota  Yogya- karta  dalam  program  wajib  belajar  12  ta- hun berdasarkan standar yang telah diten- tukan berdasarkan RENJA Pemerintah Ko- ta  Yogyakarta  sebesar  120%,  pada  jenjang pendidikan  SD+MI  melanjutkan  pada  jen- jang  SMP+MTs belum mencapai  target ca- paian  sampai  tahun  2013/2014  mencapai 109,49%,  sedangkan  pada  jenjang  SMP+ MTs melanjutkan pada jenjang SMA+MA+ SMK sudah mencapai target capaian mele- bihi angka 120% yaitu sebesar 160,59% pa- da tahun 2013/2014.
Tujuan  keempat  yang  harus  dicapai adalah  meningkatkan  angka  kelulusan anak. Perkembangan angka kelulusan Kota Yogyakarta  enam  tahun  terakhir  pada jenjang  SD+MI  pada  tahun  2007  sebesar 94,30%,  dan  pada  tahun  2008-2012  men- capai angka  100% kelulusan, pada jenjang SM+MTs tahun 2007 sebesar 88,15%, pada 2008  menjadi  92,80%,  pada  2009  menjadi 94,55%,  pada  2010  menjadi  91.13%,  pada 2011 menjadi 99,83%, dan pada tahun 2012 mencapai  98,83%,  sedangka  pada  jenjang SMA+MA pada tahun 2007 sebesar 94,68%, pada  2008  menjadi  93,63%,  pada  2009 menjadi 93.74%, pada 2010 menjadi 94,51%, pada 2011 menjadi 99,35%, dan pada tahun 2012  mencapai  99.52%,  dan  pada  jenjang SMK pada tahun 2007 sebesar 86,69%, pada 2008  menjadi  82,52%,  pada  2009  menjadi 97,32%,  pada  2010  menjadi  96,81%,  pada 2011 menjadi 99,18%, dan pada tahun 2012 mencapai  99,23%.  Hasil  kelulusan  pada semua  jenjang  pendidika  SD+MI,  SMP+ MTs, dan SMA+MA+SMK dalam program wajib  belajar  12  tahun  Kota  Yogyakarta memiliki  tren  yang  positif  mengalami  ke- naikan  dari  tahun  2007  sampai  dengan
tahun 2012. Tujuan program tersebut tentu untuk  dapat  meluluskan  warganya  mini- mal pendidikan SMA/MA/SMK dan sede- rajat,  sedangkan  pemerintah  memiliki  isti- lah yang sama yaitu Pendidikan Menengah Universal (PMU).
Tujuan  kelima  yang  harus  dicapai dalam program wajib belajar 12 tahun ada- lah terwujudnya perluasan akses pendidik- an  dan  pemerataan  pendidikan  seluas- luasnya  untuk  semua  di  Kota  Yogyakarta. Melalui  program  wajib  belajar  12  tahun Pemerintah  Kota  Yogyakarta  memberikan kesempatan  perolehan  pendidikan  bagi masyarakat Kota Yogyakarta secara keselu- ruhan tanpa terkecuali.
Hambatan-hambatan  yang  terjadi dalam  pelaksanaan  program  wajib  belajar 12  tahun  di  Kota  Yogyakarta.  Hambatan pertama  daya  beli/tingkat  partisipasi  ma- syarakat terhadap pembiayaan pendidikan masih  kurang.  Alasan  lain  yang  menjadi kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam mendukung  program  wajib  belajar  12  ta- hun  adalah  minimnya  informasi  terkait program-program tersebut sehingga orang tua  atau  anak  tidak  mengetahui  adanya program tersebut seperti program JPD un- tuk mendapatkannya harus memiliki KMS, dan  BOSDA,  sekolah  swasta  memungut biaya operasional sekolah.
Hambatan  kedua  minat  anak  dan kesadaran orang tua kurang terhadap pen- tingnya  pendidikan  untuk  masa  depan. Dinas  Pendidikan  Kota  Yogyakarta  selain mengarahkan  untuk  anak  melanjutkan  se- kolah  sampai  12  tahun  melalui  sekolah formal, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta juga  mengarahkan  ke  sekolah  non  formal, sekolah informal atau kesetaraan (paket C),
Hambatan ketiga masih adanya anak putus  sekolah  di  Kota  Yogyakarta.  Bebe- rapa  kasus  anak  yang  putus  sekolah  seba- gian besar tidak memiliki motivasi diri un- tuk  tetap  sekolah,  tetapi  beberapa  anak mengatakan  bahwa  orang  tua  tidak  men- dukung  terkait  biaya  pendidikan  walau- pun  pendidikan  gratis  akan  tetapi  kebu- tuhan yang lain masih banyak yang harus dipenuhi  seperti  seragam  sekolah,  iuran- iuran  sekolah  yang  masih  ada,  atau  tam-
bahan  referensi  buku  sehingga  memberat- kan  orang  tua.  Orang  tua  lebih  senang anak  bekerja  untuk  membantu  perekono- mian  keluarga.  Alasan  lain  mereka  tidak sekolah adalah karena mereka harus meni- kah disaat mereka masih sekolah.
Hambatan kelima sosialisasi program wajib  belajar  12  tahun  yang  belum  maksi- mal. Informasi  yang diperoleh masyarakat masih  kurang  merata,  kasus  dilapangan atau  di  masyarakat  sering  terjadi  ketidak sesuaian  informasi  yang  diperoleh  masya- rakat  dari  perangkat  atau  pejabat  yang berwenang.  Jika  mereka  sibuk  dengan  be- kerja  mereka  tidak  akan  mengikuti  kum- pulan RT/RW yang sedang mensosialisasi- kan  tertakait  program  wajib  belajar  12  ta- hun, yang lebih menjadi ironis lagi pejabat pemerintahan  setempat  kelurahan  dan  ja- jarannya menganggap bahwa seluruh war- ganya  sudah  mengetahui  informasi  wajib belajar 12 tahun.
Hambatan  keenam  ketidak  tepatan subsidi  pemerintah  terkait  KMS.KMS  me- rupakan hasil kebijakan pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Masyarakat Kota Yogya- karta yang merupakan keluarga pemegang KMS mendapatkan JPD. Program JPD me- rupakan  wujud  dari  pendidikan  gratis  di Kota  Yogyakarta,  karena  JPD  merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta  dalam  memberikan  jaminan pendidikan,  bukan  hanya  wajib  belajar  9 tahun, namun wajib belajar 12 tahun, serta memberikan  kesempatan  yang  luas  bagi masyarakat  Kota  Yogyakarta  untuk  men- dapatkan pendidikan yang berkualitas.
Penerima JPD akan mendapatkan ja- minan berupa biaya pendidikan, penerima JPD juga mendapatkan beberapa keuntung- an.  Pertama,  penerima  JPD  KMS  menda- patkan  kuota  KMS  dalam  penerimaan  pe- serta  didik  baru  (PPDB),  yaitu  dengan memberikan  kuota  tertentu  bagi  peserta didik pemegang KMS dalam PPBD supaya dapat  mengakses  sekolah  favorit.  Kedua, penerima  JPD  KMS  diberikan  kepada  pe- serta  didik  setiap  jenjang  pendidikan  dari TK sampai SMA baik sekolah negeri mau- pun  swasta,  serta  sekolah  luar  biasa.  Ke- tiga,  penerima  JPD  KMS  tetap  akan  di-
berikan bagi peserta didik pemegang KMS baik  yang  sekolah  di  Kota  Yogyakarta maupun luar Kota Yogyakarta.
Jumlah  anak  pemegang  KMS  dari jenjang pendidikan TK sampai dengan jen- jang  pendidikan  SMA  di  Kota  Yogyakarta pada  tahun  2011  sebanyak  14.  175  anak, tahun  2012  sebanyak  13.012  anak,  tahun 2013 sebanyak 15.046 anak, dan pada tahun 2014 sebanyak 14.923 anak. KMS diberikan kepada  anak  yang  sekolah  dalam  Kota Yogyakarta  maupun  sekolah  luar  Kota Yogyakarta,  baik  sekolah  negeri  maupun sekolah swasta.

## Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dilaksanakan  bahwa  program  wajib belajar 12 tahun di Kota Yogyakarta bukan Compulsory  Education , tetapi  lebih merupa- kan Basic  Education  Program (BEP)  yang didasari Universal  Besic  Education (UBE) yang  pada  hakekatnya  berarti  penyediaan akses  yang  sama  untuk  mengikuti  pendi- dikan dasar terhadap anak.
Pelaksanaan  program  wajib  belajar 12  tahunyaitu  kecukupan  pendidik  dalam program  wajib  belajar  12  tahun  di  Kota Yogyakarta  belum  terpenuhi  diantaranya adalah  jumlah  guru  kelas  pada  Sekolah Dasar (SD) kurang terpenuhi sampai tahun 2015  kekurangan  jumlah  guru  tersebut mencapai  jumlah  52  orang,    jumlah  guru menurun setiap tanunnya disebabkan oleh sudah berusia lanjut dan mendekati purna tugas. Ketersediaan sarana prasarana seko- lah  di  Kota  Yogyakarta  belum  terpenuhi secara  keseluruhan.Ketersediaan  pembia- yaan pendidikan di Kota Yogyakarta sudah tersedia  yang  bersumber  dari  Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
Pencapaian  tujuan  program  wajib belajar 12 tahun berdasarkan hasil peneliti- an  yang  telah  dilaksanakan  di  Dinas  Pen- didikan  Kota  Yogyakarta  adalah:  Mening- katkan  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS) sudah mencapai tujuan melebihi 97% yaitu jenjang  SD+MI  mencapai  97%,  jenjang SMP+MTs  mencapai  82%,  seangkan  pada
jenjang  SMA+MA+SMK  mencapai  82% belum  mencapai  target  tujuan  program wajib belajar 12 tahun, mengurangi Angka Putus  Sekolah  (APS)  pada  jenjang  SD+MI, jenjang SMP+MTs, dan jenjang SMA+MA+ SMK  belum  memenuhi  0,02%,  meningkat- kan Angka Melanjutkan (AM) pada jenjang SD+MI  melanjutkan  pada  jenjang  SMP+ MTs  sampai  tahun  2013/2014  sebesar 109,49%  artinya  belum  mencapai  120%, dan  pada  jenjang  SMP+MTs  melanjutkan jenjang  SMA+MA+SMK  sudah  mencapai target  pada  tahun  2013/2015  sebesar 160,59%  melebihi  target  capaian  program wajib belajar 12 tahun sebesar 120%, prog- ram wajib belajar sudah dapat meningkat- kan anak lulus minimal SMA/SMK dan se- derajat,  dan  terwujudnya  perluasan  akses dan pemerataan pendidikan untuk semua.
Hambatan-hambatan Pelaksanaan Program  Wajib  Belajar  12  Tahun:  Daya beli/tingkat  partisipasi  masyarakat  terha- dap  pembiayaan  pendidikan,  minat  anak dan  kesadaran  orang tua  kurang  terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan, masih  adanya  anak  putus  sekolah  di  Kota Yogyakarta,  sosialisasi  program  wajib  bel- ajar  12  tahun  kurang  maksimal,  dan  keti- daktepatan subsidi pemerintah terkait pen- dataan  masyarakat  miskin  sehingga  ber- pengaruh  pada  pembagian  kartu  dan  ku- rangnya cross check ke lapangan terkait data masyarakat  Kota  Yogyakarta  yang  kurang mampu.
Melhat  kondisi  yang  ada  dilapangan dapat  dirumuskan  beberapa  saran  sebagi berikut:  Melihat  jumlah  masyarakat  Kota Yogyakarta  masih  ada  yang  belum  men- dapatkan  KMS,  maka  pemerintah  Kota Yogyakarta  perlu  melakukan  pengecekan secara  langsung  data  penerima  KMS  yang telah  ada  di  dinas  kependudukan/dinas sosial supaya tepat sasaran bagi pengguna KMS,  informasi  program  wajib  belajar  12 tahun  harus  jelas  dan  tersebar  secara  luas kepada masyarakat. Dinas harus memasti- kan secara teliti  bahwa informasi  program wajib  belajar  12  tahun  sampai  kepada masyarakat,  supaya  masyarakat  tidak  bias akan informasi, negara bertanggung jawab atas anak-anak yang kurang mampu untuk
mendapatkan  pendidikan  gratis  dan  tidak adanaya alasan bagi peserta didik yang ti- dak mampu tidak mendapatkan pendidik- an yang layak.

## Daftar Pustaka
Amuda, Y. J. (2011). Child education in nigeria: Hindrances and legal solutions. Procedia Social and Behavioral Sciences , 15, 3027-3031.
Basleman, A., & Mappa, S. (2011).
Teoribelajar orang dewasa . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Dumont, H., Istance, D., & Benavides, F.
(2010). The natural of lerning: Using research to inspire practice . Paris: OECD.
Fry, H.,Keteridge, S.,& Marshall, S. (2009). A hanbook for teaching and learning in higher education enhancing academic practice(3 th ed.). New York: Roudledge.
Illeris, K. (2009). Contemporary theories of learning: Learning theorist in their own word. New York: Routledge.
Jin, Y., & Zhang, H. (2008). Research on the costs of running compulsory education standards: Comparison of compulsory education internationally. Internasional Education Studies , 1, 108-111
Kim . J.Y. (2000). The dakarframe work for action . Paris : UNESCO.
Ormrod, J.E. (2012). Human learning (6 th ed.) . New York: Pearson Education, Inc.
Patton, M.Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3 th ed.) . Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
Ross, B.H. (2008). The psychology of learning and motivation: Advences in reasearch and theory . Urbana. Elsevier Inc.
Rothbard, M. A. N. (1999). Education free and compulsory .Auburn: Ludwig von Mises Institute.
Seel, N.M. (2012). Encyclopedia of the sciences of learning . New York: Springer.
Sugihartono, Fathiyah, K. N., Harahap, F., Setiawati, F. A., & Nurhayati, S. R. (2007). Psikologi pendidikan . Yogyakarta: UNY Press.
Vassiliou. A. (2011). Grade retention during compulsory education in europe: Regulation and statistics . Brussels: EACEA P9 Eurydice.
Worthen , B.R. & Sanders, J.R. (1981). Educational evaluation: Theory & Practise . Belmont California: Wordsworth Publishing Company Inc.