## MODEL PENGELOLAAN PENYIARAN DIGITAL
PADA PERSIAPAN ANALOG SWITCH OFF 2022 DI PROVINSI RIAU
Hisam Setiawan 1 , Yasir 2 , Suyanto 3
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, Indonesia 123
Email: hisamsetiawan99@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  atas  model  pengelolaan penyiaran digital pada persiapan Analog Switch Off (ASO) atau perpindahan televisi analog ke televisi digital di Provinsi Riau yang akan berlangsung pada 2 November 2022 mendatang. Kesiapan Televisi Republik Indonesia (TVRI) Riau sebagai pengelola Multiplexing televisi digital dan kesiapan masyarakat dalam menerima siaran televisi digital  di  Provinsi  Riau  menjadi  fokus  utama.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis pendekatan  kualitatif  deskritif  dengan  metode  penelitian  studi  kasus  melalui wawancara dan teknik pengumpulan data observasi oleh Pemerintah Daerah, TVRI Riau,  KPID  Riau  dan  masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  model pengelolaan  penyiaran  digital  di  Provinsi  Riau  dengan  memperhatikan  beberapa indikator (a). Kualitas Penyiaran Digital (infrastruktur multiplexing televisi digital), (b). Pilihan Program Siaran (program siaran televisi digital) (c). Dukungan Perangkat (ekosistem perangkat penerima siaran digital – Set Top Box ) dan (d). Pengetahuan Masyarakat  (sosialisasi  kepada  masyarakat)  masih  belum  maksimal  dalam  upaya mendukung persiapan pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) di Provinsi Riau. Kata Kunci: televisi digital, penyiaran digital, analog switch off (ASO), Provinsi Riau.

## Abstract
This study aims to find out an overview of the digital broadcasting management model on  the  preparation  of  Analog  Switch  Off  (ASO)  or  the  migration  of  analog  to  digital television in Riau Province which will take place on November 2, 2022. The preparation of  the  Television  of  the  Republic  of  Indonesia  (TVRI)  Riau  as  the  manager  of  digital television multiplexing and the readiness of the community to receive digital television broadcasts in Riau Province are the main focus. This study uses a descriptive qualitative approach with case study research methods through interviews and observation data collection techniques of Local Government, TVRI Riau, KPID Riau and communities. The results show that the digital broadcasting management model in Riau Province takes into  account  several  indicators  (a).  Digital  Broadcasting  Quality  (digital  television multiplexing  infrastructure),  (b).  Choice  of  Broadcast  Program  (digital  television broadcast program) (c). Device Support (digital broadcast receiving device ecosystem – Set  Top  Box)  and  (d).  Public  knowledge  (socialization  to  the  community)  is  still  not optimal in an effort to support the preparation for the implementation of Analog Switch Off (ASO) in Riau Province.
Keywords: digital television, digital broadcasting , analog switch off (ASO), Riau Province.

## PENDAHULUAN
Perjalanan  digitalisasi  penyiaran  di  Indonesia  memasuki  babak  baru  setelah hadirnya  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Ciptakerja  khususnya klaster  tentang  penyiaran  yang  merupakan  bagian  dari  kebijakan  terhadap digitalisasi  penyiaran  dan  implementasi Analog  Switch  Off (ASO)  sesuai  dengan amanat Pasal 60A ayat 2, dimana target ASO paling lambat tanggal 2 November 2022. ASO  adalah  penghentian  siaran  analog  secara  keseluruhan  dan  mengawali  siaran digital  secara  penuh.  Undang-Undang  Ciptaker  Nomor  11  Tahun  2020  menjadi regulasi konvergensi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai  mampu  menjadi  perlindungan  hukum  dalam  penyelenggaraan  penyiaran digital di Indonesia  (Supadiyanto, 2021).
Pelaksanaan  ASO  juga  telah  membuat  televisi  di  Indonesia  mempersiapkan perubahan untuk memasuki era penyiaran televisi digital terrestrial free-to- air /FTA (siaran  tv  digital  gratis).  Penyiaran  televisi  digital  terresterial  merupakan  siaran televisi  tidak  berbayar  yang  dipancarkan  menggunakan  teknologi  digital  secara terresterial melalui sarana multipleksing dan diterima dengan perangkat penerima (antena ultra  high  frequency – UHF).  Dan  untuk  pengelola  multipleksing  televisi digital  pemerintah  telah  menetapkan  Televisi  Republik  Indonesia  (TVRI)  secara langsung sebagai salah satu penyelenggara mux tetap di seluruh daerah Indonesia. TVRI merupakan pengelola mux terbanyak, dengan memiliki 136
pemancar/frekuensi digital di berbagai daerah, dan akan ditingkatkan menjadi 260 (Bumninc.com diakses 09 Maret 2022). Untuk penyelenggara multipleksing lain yang berasal dari Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) atau televisi swasta ditetapkan oleh pemerintah melalui proses seleksi dan umumnya berbeda di berbagai daerah.
Memasuki  era  penyiaran  televisi  digital  terrestrial free-to-  air /FTA  (siaran televisi digital gratis) masyarakat telah banyak memperoleh informasi atas berbagai kemanfaatannya.  Dalam  beberapa  kesempatan,  Pemerintah  melalui  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  RI  menyampaikan  beberapa  manfaat  televisi  digital diantaranya  teruwujudnya  keberagaman  siaran  ( diversity  of  content )  dan keberagaman  kepemilikan  ( diversity  of  ownership ),  masyarakat  Indonesia  akan mendapatkan  layanan  televisi  lebih  berkualitas  dan  interkatif,  program  tayangan televisi lebih beranekaragam, kualitas siaran lebih bersih, jernih dan canggih, kualitas siaran tidak rentan dengan cuaca buruk dan Analog Switch Off akan menghilangkan interfrensi  ke  negara  tetanga.  Melalui  televisi  digital  juga  diharapkan  akses  siaran televisi kepada masyarakat di Indonesia dapat diterima secara merata terutama di daerah  yang  susah  menangkap  siaran  televisi  pada  saat  televisi  analog. (Siarandigital.kominfo.go.id diakses 09 Maret 2022).
Meski  televisi  digital  menjanjikan  berbagai  kemanfataan  dan  perubahan, namun  berbagai  kendala  yang  ada  akan  menjadi  tantangan  dalam  pelaksanaan perubahan  teknologi  siaran  analog  ke  siaran  digital  terutama  di  tingkat daerah/provinsi. Beberapa tantangan dan permasalahan yang mendasar diantaranya pada  aspek  peralihan  teknologi,  kesiapan  infrastruktur,  persiapan  lembaga penyiaran, begitu juga dengan kesiapan masyarakat dalam menerima siaran televisi digital.  Karena  sampai  saat  ini,  melalui  penyiaran  televisi  analog  terrestrial  saja, masih  banyak  masyarakat  yang  belum  dapat  menerima  siaran  televisi  dengan perangkat  penerima  siaran  antena  UHF.  Hal  ini  dikarenakan  masih  minimnya
infrastruktur  yang  dapat  membantu  masyarakat  dalam  mendapatkan  akses  siaran televisi analog terresterial tersebut.
Sistem  penyiaran  televisi  analog  terresterial  sampai  saat  ini  belum  dapat menjangkau  seluruh  masyarakat  terutama  yang  berada  di  luar  ibukota  provinsi. Seperti  di  Provinsi  Riau  yang  secara  administrasi  terdiri  dari  12  kabupaten/kota, sistem  penyiaran  televisi  analog  terrestrial free-to-  air /FTA  (siaran  televisi  analog gratis) hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang berada di ibukota Provinsi Riau saja yaitu Kota Pekanbaru dengan meggunakan perangkat penerima siaran  antena UHF  karena  termasuk  dalam  wilayah  ekonomi  maju.  Sedangkan  masyarakat  yang berada  di  11  kabupaten/kota  lainnya  untuk  mendapatkan  akses  siaran  televisi dengan memanfaatkan layanan televisi berbayar atau berlangganan seperti televisi satelit  (parabola)  dan  televisi  kabel  yang  beroperasi  di  wilayah  tersebut  yang termasuk dalam Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Ketersediaan infrastruktur penyiaran  televisi  analog  terrestrial free-to-  air /FTA  (siaran  televisi  analog  gratis) belum dapat menjangkau masyarakat yang berada di luar kota Pekanbaru.
Minimnya infrastruktur penyiaran televisi analog terrestrial free-to- air /FTA baik  itu  dari  Lembaga  Penyiaran  Publik  (LPP)  dalam  hal  ini  Televisi  Republik Indonesia (TVRI) dan juga Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) atau televisi swasta juga menyebabkan  banyak  masyarakat  yang  berada  di  luar  kota  pekanbaru  enggan memanfaatkan perangkat penerima siaran terrestrial free-to- air /FTA yaitu melalui antena  UHF . Ditambah  dengan  televisi-televisi  swasta  banyak  yang  belum membangun  infrastuktur  penyiaran  atau  pemancar  terresterial free-to-  air /FTA  di luar kota Pekanbaru karena secara bisnis kurang menguntungkan. (Antaranews.com, diakses 09 Maret 2022).
Walaupun amanat Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran telah menetapkan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) sebagai lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat indpenden, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat dalam hal ini Televisi Republik Indonesia (TVRI) harusnya dapat menjadi garda terdepan dalam  menjaga  kepentingan  masyarakat  dalam  sistem  penyiaran.  Terutama  untuk menjangkau  seluruh  warga  negara  Indonesia  dimanapun  berada.  Namun  TVRI sebagai  televisi  publik  sampai  saat  ini  juga  masih  memiliki  keterbatasan  untuk menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini terbukti masih terdapat wilayah  di  Indonesia  khususnya  wilayah  perbatasan  dan  pedalaman  yang masyarakatnya  masih  belum  mendapatkan  akses  siaran  TVRI.  (Antaranews.com, diakses pada 09 Maret 2022).
Untuk wilayah Provinsi Riau, TVRI Stasiun Riau masih mendapati tantangan yang cukup berarti dalam menjangkau seluruh masyarakat Riau yang tersebar di 12 kabupaten/kota  dimana  7  kabupaten/kota  termasuk  dalam  wilayah  perbatasan Indonesia  dengan  Malaysia.  Atas  dasar  kekurangan  anggaran  dan  biaya  untuk memaksimalkan infrastruktur dan pemancar transmisi analog yang sudah dimakan usia dan hal ini menyebabkan belum maksimalnya siaran TVRI Riau dapat diterima oleh  masyarakat  Riau.  Begitu  juga  halnya  dalam  pengelolaan  program  siaran, minimnya  minat  masyarakat  untuk  menonton  siaran  dari  TVRI  Riau.  Disebabkan sumber  daya manusia  yang  terbatas ditambah  dengan  masih  minimnya  kreatifitas untuk  menghasilkan  siaran-siaran  yang  bermutu  dan  berkualitas.  Bahkan  bagi masyarakat  yang  masih  memanfaatkan  perangkat  penerima  siaran  televisi  analog terrestrial free to air /FTA menggunakan antena ultra high frequency/ UHF di daerah
tersebut  khususnya  di  wilayah  perbatasan  lebih  memilih  untuk  menonton  siaran yang mereka dapatkan dari negara tetangga seperti siaran Malaysia. Tentunya hal ini menjadi tidak baik dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kondisi terkini, menjadi penting untuk melihat seberapa jauh persiapan TVRI Riau  menjadi  pengelola  multiplexing  televisi  digital  di  seluruh  wilayah  layanan Provinsi Riau.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  RI  sebagai leading  sector dalam persiapan pelaksanaan ASO ini telah merancang jadwal penghentian siaran televisi analog  ke  digital  untuk  seluruh  Indonesia  secara  bertahap  dengan mempertimbangkan  banyak  hal  untuk  mempersiapkan  agar  proses  peralihan berjalan mulus berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11  Tahun  2021  perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Beberapa pertimbangan itu adalah rujukan standar yang ditetapkan International Telecommunication Union (ITU) yaitu faktor kondisi geografis, luas wilayah, keterbatasan frekuensi radio dan kemampuan teknologi siaran digital. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Provinsi  Riau  terbagi  dalam  7  (tujuh)  wilayah  layanan  akan  menjalani  jadwal penghentian ASO bertahap sebagai berikut:
Tabel. Tahapan Analog Switch Off (ASO) Bertahap di Provinsi Riau. No Tahapan Wilayah Layanan Kabupaten/Kota 1 Tahap I 30 April 2022 Riau – 1 Pekanbaru, Kampar Riau - 4 Dumai, Bengkalis, Kep. Meranti 2 Tahap II 25 Agustus 2022 Riau – 5 Siak, Pelalawan, Kuansing 3 Tahap III 2 November 2022 Riau – 3 Rokan Hilir Riau - 7 Indragiri Hilir Sumber: www.siarandigital.kominfo.go.id
Dari  tujuh  wilayah  layanan  di  Provinsi  Riau,  lima  yang  terdampak Analog
Switch  Off (ASO).  Artinya,  lima  daerah  saja  mengalami  pengakhiran  siaran  televisi analog.  Sedangkan  dua wilayah  lainnya yaitu  Kabupaten  Rokan  Hilir  dan  Indragiri Hulu termasuk kategori blank spot tidak akan mengalami penghentian siaran televisi analog.  Daerah blank  spot ini  masuk  dalam  proyek Digital  Broadcasting  System , sebagai  bagian  tahap  akhir  digitalisasi  siaran  televisi  di  Indonesia. (Siarandigital.kominfo.go.id diakses 15 Maret 2022).
Tentunya,  dengan  peralihan  televisi  analog  ke  digital  akan  berdampak terhadap  kondisi  dan  kesiapan  masyarakat  khususnya  di  Provinsi  Riau  untuk menerima siaran televisi digital. Baik dari sisi tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan perubahan teknologi serta penyebaran informasi secara komprehensif  tentang  televisi  digital  yang  disampaikan  secara  sederhana  untuk masyarakat  baik  melalui  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  para  pihak  baik  tingkat pemerintah  pusat,  pemerintah daerah,  Komisi  Penyiaran Indonesia  Daerah  (KPID) Riau  serta  pihak-pihak  lainnya.  Belum  lagi  konsekuensi  yang  akan  diterima  oleh
masyarakat  dalam  memperoleh  siaran  televisi  digital  pada  aspek  perubahan teknologi,  terutama  untuk  rumah  tangga  miskin  yang  secara  teknologi  dalam penerapan peralihan siaran televisi terresterial free to air /FTA dari analog ke digital membutuhkan  tambahan  alat  bantu  atau  yang  biasa  disebut  dengan Set  Top  Box (STB). STB merupakan sebuah perangkat yang mengkonversi sinyal digital kembali ke  analog,  sehingga  dapat  menyaksikan  televisi  terresetrial free-to-air/FTA digital pada perangkat televisi analog (Jamroni, 2010). Rencana ASO ini dalam prakteknya tidak  akan  berhasil  tanpa  adanya  dukungan  dari  masyarakat  dalam  menyediakan perangkat  penerima  siaran  televisi  digital  di  rumahnya.  Dalam  rangka  menunjang keberhasilan  migrasi  ke  siaran  digital  terestrial,  salah  satu  upaya  yang  harus dilakukan  pemerintah  adalah  pendistribusian  perangkat  penerima  siaran  digital kepada  masyarakat  secara  merata.  Negara  Malaysia  melakukan  kebijakan  untuk mempercepat migrasi televisi digital, salah satunya dengan memberikan STB secara gratis pada warga yang kurang mampu untuk dapat menerima sinyal televisi digital (Ariyanti dkk., 2018). Hal ini akan berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat di Provinis  Riau  dalam  proses  peralihan  televisi  analog  ke  digital  terkhusus  untuk masyarakat  dan  rumah  tangga  miskin  dalam  menerima  siaran  televisi  digital terresterial sebagai bagian dalam mempersiapkan Analog Switch Off (ASO) di Provinsi Riau.
Berdasarkan  sejumlah  kondisi  dan  fenomena  yang  terjadi  ini,  didukung dengan  berbagai  alasan  dan  latar  berlakang  diatas,  peneliti  ingin  mengangkat permasalahan terkait dengan bagaimana Model Pengelolaan Penyiaran Digital Pada Persiapan Analog Switch Off 2022 di Provinsi Riau. Penelitian akan difokuskan pada bagaimana  persiapan  Televisi  Republik  Indonesia  (TVRI)  Riau  sebagai  pengelola Multiplexing (Mux)  dalam  proses  peralihan  televisi  terrestrial free  to  air /FTA  dari siaran  analog  ke  digital  di  seluruh  wilayah  layanan  di  Provinsi  Riau  dan  juga bagaimana  kesiapan  masyarakat  dalam  menerima  siaran  televisi  digital  terrestrial free to air/FTA di Provinsi Riau.

## KERANGKA TEORI

## Penyiaran Digital
Implementasi  teknologi  penyiaran  televisi  digital  bukanlah  rekayasa  dan upaya yang mengharuskan pemirsa menggunakan pesawat televisi baru yang digital. Upaya  ini  lebih  terfokus  pada  sinyal  digital  yang  ditransmisikan  dari  pemancar, sehingga pesawat televisi yang ada pada pemirsa cukup ditambahi perangkat set-top box (STB)  agar  dapat  menerima  sinyal  televisi  digital.  Sistem  penyiaran  digital berjalan  melalui multiplexing dan  kompresi  yang  menggabungkan  sejumlah audio / data stream ke dalam satu kanal penyiaran. Setiap stasiun menempati slot di multiplex dengan bit  rate yang  sama  atau  berbeda  sesuai  kebutuhan.  Teknologi multiplexing ini  sendiri  memungkinkan  dilakukannya  pelebaran  kanal  frekuensi. Dalam sistem analog, satu kanal hanya bisa diisi satu saluran siaran, sedangkan dalam sistem digital satu kanal bisa diisi dengan lebih dari enam saluran siaran sekaligus (Rianto et al., 2012).

## Analog Switch Off (ASO)
Penghentian  siaran  analog   ( analog  switch/sign-off ,  disingkat ASO),  disebut juga  dengan transisi  televisi  digital, peralihan  ke  siaran  digital, digitalisasi
televisi atau migrasi digital adalah suatu proses di mana teknologi penyiaran televisi analog dikonversi  ke  dan  digantikan  oleh televisi  digital .  Dilakukan  oleh  masing- masing  negara  pada  jadwal  yang  berbeda,  melibatkan  terutama  konversi infrastruktur penyiaran televisi terestrial analog menjadi terestrial digital , manfaat utamanya  adalah  frekuensi  tambahan  pada  spektrum  radio  dan  biaya  siaran  yang lebih rendah, serta kualitas tontonan yang lebih baik untuk konsumen. ASO adalah penghentian siaran analog secara keseluruhan dan mengawali siaran digital secara penuh.  Undang-Undang  Ciptaker  Nomor  11  Tahun  2020  menjadi  regulasi konvergensi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai mampu menjadi perlindungan hukum dalam penyelenggaraan penyiaran digital di Indonesia  (Supadiyanto, 2021).
Pemerintah  menetapkan  bahwa  ASO  diterapkan  selambat-  lambatnya  dua tahun dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, atau pada 2 November 2022. Dan sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 sebagai perubahan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Penyiaran, Tahapan Analog Switch  Off (ASO)  di  Indonesia  dilakukan  secara  bertahap.  Dimana ASO  Tahap  I  akan  dilaksanakan  pada  30  April  2022  berlangsung  di  56  wilayah layanan  siaran  atau  166  kabupaten/kota.  Tahap  II  akan  dilaksanakan  pada  25 Agustus  2022  dan  akan  berlangsung  di  11  wilayah  layanan  siaran  atau  110 kabupaten/kota.  Sedangkan  Tahap  III  akan  berakhir  pada  2  November  2022  dan berlangsung  di  25  wilayah  layanan  siaran  atau  65  kabupaten/kota. (Cnbcindonesia.com, diakses pada 30 Maret 2022).

## Penyiaran Publik
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengamanatkan dibentuknya  penyiaran  untuk  publik  melalui  Lembaga  Penyiaran  Publik  (LPP). Lembaga  Penyiaran  Publik  (LPP)  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  Republik Indonesia  nomor  11  tahun  2005  tentang  penyelenggaraan  penyiaran  Lembaga Penyiaran Publik untuk jasa penyiaran televisi terdapat Televisi Republik Indonesia (TVRI)  dan  jasa  penyiaran  radio  ada  Radio  Republik  Indonesia  (RRI).  Definisi Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang  didirikan  oleh  negara,  bersifat  independen,  netral,  tidak  komersial,  dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik dapat berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan cara memperlakukan masyarakat  (publik)  sebagai  warga  negara  yang  wajib  dilindungi  haknya  dalam memperoleh  informasi,  bukan  sebagai  objek  sebuah  industri  media  penyiaran semata.
Lembaga  Penyiaran  Publik  mempunyai  empat  prinsip.  Pertama  siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  ( general  geographical  availability ).  Kedua  siarannya  harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ketiga programnya harus mencerminkan identitas dan budaya nasional. Keempat penyajian siarannya hendaknya bervariasi.
Menurut  Effendi  Ghazali  (dalam  Irawan,  2010),  LPP  memiliki  empat konsekuensi.  Pertama,  akses  publik,  yaitu  adanya  kesempatan  seluas-luasnya  bagi publik untuk mengakses siaran stasiun televisi atau radio tersebut. Secara praktis,
berarti  bersedia  untuk  mendirikan  stasiun  hingga  ke  pelosok-pelosok  terpencil  di saat stasiun televisi komersial enggan untuk menjangkau daerah tersebut terutama karena hitung-hitungan nilai ekonomis. Kedua, penggunaan dana publik, yaitu dana operasional lembaga penyiaran publik utamanya berasal dari dana publik baik yang dikelola negara misalnya APBN/APBD maupun penghimpunan dana yang dilakukan lembaga penyiaran publik bersama publiknya misalnya melalui sponsor yang tentu saja  semuanya  disupervisi  dan  dievaluasi  oleh  publik.  Ketiga,  tuntutan  akan akuntabilitas  publik.  Akuntabilitas  publik  dalam  hal  ini  ada  dua  yaitu  LPP  harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh program acaranya sesuai standar moral dan  nilai  publiknya  serta  akuntabilitas  dalam  hal  operasional  lembaga  penyiaran tersebut  misalnya  dalam  penggunaan  dana,  dan  lain-lain.  Keempat,  adanya keterlibatan publik. Publik diharapkan bisa berpartisipasi dalam lembaga penyiaran publik dan lembaga yang bersangkutan harus siap dan bersedia dengan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat salah satunya melalui lembaga yang bertugas men-supervisi lembaga siaran publik tersebut.

## Diferensiasi
Diferensiasi  merupakan  kemampuan  yang  dilakukan  perusahaan dalam  mengintegrasikan  konten,  konteks,  dan  infrastruktur  sebuah  barang atau  jasa  yang  diberikan  kepada  konsumen  (Kartajaya,  2004).  Untuk menciptakan diferensiasi yang kuat, terdapat 3 dimensi yang dapat digunakan, yaitu : konten (apa yang ditawarkan), konteks (bagaimana cara menawarkan), dan infrastruktur (enabler). Diferensiasi suatu produk akan terbentuk dengan sendirinya  setelah  menentukan  positioning  yang  akan  digunakan  sehingga sebuah  produk  akan  mempunyai  ciri  khas  tersendiri  di  banding  para pesaingnya. Dalam diferensasi terdapat tiga hal penting, yaitu unique selling point, strategi yang tepat, diferensiator yang baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan menggunakan  metode  studi  kasus  ( case  study )  karena  memusatkan  diri  secara intensif  pada  satu  objek  tertentu  yang  mempelajarinya  sebagai  suatu  kasus.  Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2016:1). Metode studi kasus ini sebagai salah satu jenis pendekatan deskpritif, adalah penelitian yang dilakukan  secara  intensif,  terperinci  dan  mendalam  terhadap  suatu  organisme ( individu ), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit.
Subjek    penelitian    ditentukan    berdasarkan  teknik  purposive  sampling. Menurut  Sugiyono, Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yaitu orang  yang  dianggap  paling  tahu  tentang apa    yang    diteliti  (Sugiyono,    2012).  Subjek  dalam  penelitian  ini  bersasal  dari organisasi  dan  pejabat  serta  masyarakat  yang  terlibat  langsung  dalam  proses penerapan Analog Switch Off (ASO) dan Digitaliasi Penyiaran di Provinsi Riau. Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui        wawancara  mendalam,  observasi,  dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data   menggunakan analisis interaktif dari hasil pemikian Miles and Hubermen (1984).

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  Model  Pengelolaan  Penyiaran  Digital Pada Persiapan Analog Switch Off (ASO) 2022 di Provinsi Riau diperoleh gambaran dan  analisis  yang  menunjukkan  bahwa  empat  pilar  utama  persiapan  pelaksanaan kebijakan Analog  Switch  Off (ASO)  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika Republik Indonesia dapat dirumuskan menjadi sebuah Model Pengelolaan Penyiaran Digital terkhusus dalam pelaksanaan persiapan Analog Switch Off (ASO) di Provinsi Riau dengan beberapa indikator diantaranya kualitas penyiaran digital (infrastruktur multiplexing  televisi  digital),  pilihan  program  siaran,  perangkat  penerima  siaran televisi digital dan tingkat pengetahuan masyarakat. Berikut gambaran atas Model Pengelolaan Penyiaran Digital Pada Persiapan ASO 2022 di Provinsi Riau.
Gambar. Model Pengelolaan Penyiaran Digital Pada Persiapan Analog Switch Off (ASO) 2022 di Provinsi Riau

## Model Pengelolaan Penyiaran Digital
Kualitas Siaran Televisi Digital (Infrastruktur Multiplexing Televisi Digital) Pilihan Program Siaran (Program Siaran Televisi Digital) Dukungan Perangkat (Ekosistem Perangkat Penerima Siaran Televisi Digital-STB) Pengetahuan Masyarakat (Sosialisasi kepada masyarakat) Persiapan Televisi Republik Indonesia (TVRI) Riau sebagai pengelola Mux televisi digital. Kesiapan Masyarakat Riau dalam menerima siaran televisi digital. Persiapan ASO 2022 di Provinsi Riau • Belum  dapat  menjangkau seluruh wilayah layanan televisi  digital  di  Provinsi Riau. • Belum maksimal dalam menyajikan beragam program siaran  televisi  digital  dan pemenuhan  program  siaran lokal. • Masih  banyak  ditemukan masalah  dan  kendala  dalam proses  pembagian  bantuan serta  harga  dan  ketersediaan
Set Top Box (STB).
• Tingkat pengetahuan masyarakat  Riau  tentang televisi digital dan ASO masih rendah.
Diperlukan upaya yang kuat, terstruktur dan terpetakan dengan jelas oleh semua pihak atas kendala dan tantangan mempersiapkan ASO di Provinis Riau khususnya dalam Model Pengelolaan Penyiaran Digital.
Peningkatan komunikasi dan kordinasi antar para pihak merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mempersiapkan ASO di Provinsi Riau.
Sumber: Pengelolaan Hasil Penelitian, (2022)
Kualitas  Penyiaran  Digital (Infrastruktur Multiplexing Televisi  Digital). Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  RI  Nomor  06  Tahun 2019  tentang  Rencana  Induk  Frekuensi  Radio  Untuk  Keperluan  Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Teresterial Pada Pita Frekuensi Radio Ultra High Frequency, Provinsi  Riau  yang  secara  administrasi  memiliki  12  kabupaten/kota  dibagi menjadi 7 wilayah layanan televisi digital dimana dalam setiap wilayah layanan telah  ditentukan  pengelola  multiplexing  (Mux)  televisi  digital  yaitu  TVRI Stasiun  Riau  dan  televisi  swasta  pemenang  lelang  Mux  televisi  digital  oleh Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
Untuk  wilayah  layanan  Riau-1  yaitu  Pekanbaru  dan  Kampar,  terdapat Trans TV Pekanbaru, TV One Pekanbaru (penyelenggara mux swasta) dan TVRI Pekanbaru sebagai pengelola mux. Riau-2 yaitu Rokan Hulu dan pengelola mux TVRI Pasir Pangaraian. Riau-3 yaitu Rokan Hilir belum tersedia pengelola mux TVRI.  Riau-4  terdiri  dari  Dumai,  Bengkalis  dan  Kepulauan  Meranti  terdapat TVRI  Dumai,  TVRI  Sungai  Pakning  dan  TVRI  Selatpanjang.  Riau-5  terdiri  dari Pelalawan,  Siak  dan  Taluk  Kuantan  ada  TVRI  Siak  Sri  Indrapura  dan  TVRI Baserah. Dan Riau-6 yaitu Indragiri Hulu dimana belum tersedia pengelola mux TVRI  serta  Riau-7  yaitu  Indragiri  Hilir  dengan  TVRI  Tembilahan  sebagai pengelola mux di wilayah ini.
TVRI Stasiun Riau sebagai salah satu penyelenggara multiplexing (Mux) tetap televisi digital di seluruh wilayah layanan di Provinsi Riau telah melakukan persiapan untuk  peningkatan  kualitas  penyiaran  digital  terkait  dengan  infrastruktur  stasiun pemancar  dalam  proses  persiapan  pelaksanaan Analog  Switch  Off (ASO).  Berikut informasi  status  satuan  transmisi  TVRI  Riau  dalam  mempersiapkan  infrastruktur multiplexing Televisi Digital di seluruh wilayah layanan di Provinsi Riau per Mei 2022.
Tabel. Data Infrastuktur Multiplexing Televisi Digital TVRI Riau No Transmisi Kapasitas   Tahun Status Mux Keterangan 1 TVRI Pekanbaru 5.000 Watt  2016 Digital-On 2 TVRI Pasir Pangaraian 1.000 Watt  2020 Digital-On 3 TVRI Dumai 600 Watt 2021 Digital-On Kapasitas 2.000 Watt, terdapat kerusakan alat. 4 TVRI Sungai Pakning 3.000 Watt  2018 Digital-On 5 TVRI Selat Panjang - - Belum Aktif Terdapat masalah administrasi tentang status lahan pemancar. 6 TVRI Siak Sri Indrapura - - Belum Aktif Target Juli – Agustus 2022 Digital-On dengan kapasitas 2.000 watt 7 TVRI Baserah - - Belum Aktif Target pada 2023 dengan kapasitas 2.000 watt 8 TVRI Tembilahan 1.000 Watt  2021 Digital-On
9 TVRI UjungTanjung (Rohil) - - - Pembangunan Transmisi on- progress. Target Agustus 2021. Telah mendapat hibah lahan seluas 1.990 m 2 dari Pemkab Rokan Hilir. Kapasitas 5.000 watt 10  TVRI Indragiri Hulu - - - Belum tersedia trasnmisi, belum ada lahan hibah dari Pemkab Inhu, belum ada target untuk digital-on Sumber: TVRI Riau (2022)
Dari data dan informasi pada tabel diatas, terlihat bahwa dari 8 transmisi TVRI Riau di masing-masing daerah hanya 5 transmisi saja yang sudah digital-on sebagai pengelola mux televisi digital yaitu transmisi TVRI Pekanbaru, TVRI Pasir Pangaraian, TVRI  Dumai,  TVRI  Sungai  Pakning  dan  TVRI  Tembilahan.  Dan  3  satuan  transmisi mengalami kendala sehingga belum aktif diantaranya transmisi TVRI Selat Panjang, TVRI Siak Sri Indrapura dan TVRI Baserah. Sedangkan untuk wilayah Rokan Hilir dan Indragiri Hulu masih dalam proses pembangunan transmisi.
Persiapan peralihan teknologi televisi analog ke televisi digital dalam sebuah model pengelolaan penyiaran digital di Provinsi Riau perlu mempertimbangkan hal yang  terkait  antara  lain  dengan  tingkat  adopsi  inovasi  masyarakat  terhadap ketersediaan  infrast r uktur  mux  televisi  digital  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh masyarakat.  Penelitian  ini  mengacu  kepada  teori  difusi  inovasi  ( diffusion  of innovations  theory) yang  diperkenalkan  oleh  Rogers  (1986).  Teori  difusi  inovasi mencoba menjelaskan bagaimana sebuah inovasi (teknologi) dapat diterima ke dalam masyarakat,  melalui  suatu  proses  keputusan.  Pengetahuan  terjadi  saat  seorang individu mengetahui eksistensi suatu teknologi dan memahami cara kerja teknologi tersebut. Pengetahuan terdiri atas tiga jenis, yaitu kesadaran, pengetahuan prinsip, dan  pengetahuan  mengenai  cara  kerja.  Kesadaran  mendorong  seseorang  untuk sampai ke pengetahuan prinsip dan pengetahuan mengenai cara kerja (Rogers, 2003) .
Sehingga  secara  keseluruhan  dalam  proses  persiapan  infrastruktur  televisi digital oleh TVRI Riau sebagai pengelola mux tetap untuk wilayah layanan di Provinsi Riau  masih  belum  dapat  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat di  Provinsi  Riau. Dengan  target Analog  Switch  Off (ASO)  pada  2  November  2022  dengan  beberapa tahapan yang telah ditetapkan, secara kualitas penyiaran digital yang akan diterima oleh masyarakat masih belum begitu banyak berpengaruh secara signifikan dengan ketersediaan infrastruktur mux televisi digital yang ada saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa persiapan pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) di Provinsi Riau dalam aspek infrastruktur  mux  televisi  digital  yang  diharapkan  dapat  memperluas  jangkauan siaran  dan  akses  masyarakat  untuk  dapat  menerima  siaran  televisi  digital  secara merata belum terlaksana dengan baik. Dan hal ini sudah seharusnya dapat menjadi pertimbangan  khusus  dalam  mempersiapkan  ASO  di  Provinsi  Riau  dengan mempersiapkan  infrastukutur  di  wilayah  layanan  yang  sampai  saat  ini  berlum tersedia mux televisi digital.
Pilihan Program Siaran (program siaran televisi digital). Salah satu manfaat televisi  digital  yang  sering  dan  selalu  diinfomasikan  adalah  masyarakat  akan mendapatkan program tayangan televisi lebih beranekaragam dengan kualitas siaran
lebih bersih, jernih dan canggih. Namun berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi  lapangan  menunjukkan  data  bahwa  sampai  saat  ini  masyarakat  masih belum  mendapatkan  program  siaran  tayangan  televisi  yang  lebih  beragam  di beberapa daerah di Provinsi Riau.
Untuk wilayah layanan Riau-1 yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar masyarakat  mendapatkan  program  siaran  televisi  digital  lebih  beragam  karena terdapat 3 (tiga) pengelola mux televisi digital diantaranya TVRI Pekanbaru, Trans TV Pekanbaru dan TV One Pekanbaru. Untuk mux TVRI Pekanbaru terdapat beberapa program  siaran  televisi  diantaranya  TVRI  Nasional,  TVRI  Sport,  TVRI  World,  TVRI Riau, TVRI Kepulauan Riau, Rajawali TV, Net TV dan Kompas TV. Dan mux Trans TV Pekanbaru  membawa  program  siaran  televisi  seperti  Trans  TV,  Trans  7,  CNN Indonesia,  CNBC  Indonesia,  SCTV,  Indosiar  dan  Metro  TV.  Sedangkan  mux  TV  One membawa program siaran televisi diantaranya TV One, ANTV, Riau TV, RCTI, MNC TV, iNews dan Sportone Pekanbaru. Sedangkan untuk wilayah layanan lainnya di Provinsi Riau  seperti  Riau-2  (Kabupaten  Rokan  Hulu),  Riau-4  (Kota  Dumai,  Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti), dan Riau-7 (Kabupaten Indragiri Hilir) masyarakat tidak mendapatkan program siaran televisi digital yang beragam, karena hanya tersedia 4 (empat) siaran televisi digital diantaranya TVRI Nasional, TVRI Riau, TVRI World dan TVRI Sport yang bersumber hanya dari Mux Televisi Digital TVRI saja.
Berdasarkan  data  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  wilayah  layanan  yang mendapatkan banyak pilihan program siaran hanya teradapt di wilayah layanan Riau 1  yaitu  Kota  Pekanbaru  dan  Kabupaten  Kampar.  Dan  dari  program  siaran  televisi digital yang tersedia terdapat beberapa program siaran baru yaitu TVRI Sport, TVRI World,  CNN  Indonesia  dan  CNBC  Indonesia.  Dan  untuk  wilayah  layanan  Riau-1 masyarakat telah mendapatkan pilihan program siaran televisi digital dengan total 23 program siaran yang beragam dengan beberapa tambahan program siaran baru.
Namun  tidak  demikian  untuk  masyarakat  yang  berada  di  wilayah  layanan lainnya. Masyarakat yang berada di Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis dan Indragiri Hilir hanya dapat menonton siaran televisi digital dengan 4 program siaran,  program  siaran  existing  yaitu  TVRI  Nasional  dan  TVRI  Riau  (Lokal)  dan program  siaran  baru  yaitu  TVRI  Sport  dan  TVRI  World.  Hal  ini  juga  yang menyebabkan  minat  masyarakat  di  wilayah  ini  sangat rendah  untuk  berpindah  ke televisi digital walaupun infrastruktur mux televisi digital telah tersedia di daerah tersebut. Selain itu, tayangan siaran dari TVRI ini tidak juga dapat meningatkan minat masyarakat untuk beralih menonton siaran dari televisi swasta yang ada.  McLuhan berpendapat bahwa media merupakan faktor utama yang paling mempengaruhi hal lainnya.  Sejalan  dengan  teori  determinisme  teknologi  dimana  teori  ini  berusaha menjelaskan bagaimana sebuah teknologi terutama media sangat berpengaruh dalam menentukan  bagaimana  individu  dalam  masyarakat  memikirkan,  merasakan  dan melakukan  suatu  tindakan  tertentu  (Nurudin,  2015:185).Hasil  penelitian  ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Marwiyati & Wahyudin, 2019) yang menyatakan bahwa hasil uji coba siaran digital oleh LPP TVRI Stasiun Jawa tengah belum bisa menjangkau semua wilayah masyarakat Jawa Tengah, karena terkendala infrastruktur dan Sumber Daya Manusia.
Ditambah  dengan  pemenuhan  kepentingan  masyarakat  akan  siaran  lokal belum  juga  maksimal  disediakan  oleh  TVRI  Stasiun  Riau  sebagai  televisi  publik  di Provinsi  Riau.  Dengan  peralihan  televisi  analog  ke  televisi  digital,  program  siaran
TVRI Riau mendapatkan 1 slot kanal yang siap bersiaran selama 24 jam penuh dalam sehari. Namun pada pelaksanaanya masih saja program siaran TVRI Riau bersiaran hanya 4 jam dalam sehari yaitu mulai pukul 14.00 sampai dengan 18.00 Wib setiap harinya.  Masih  sama  ketika saat penyiaran  televisi  analog.  Diakui,  hal  ini  memang menjadi keputusan TVRI Nasional (Pusat) berdasarkan Surat Edaran Direktur Utama TVRI dan berlaku untuk seluruh TVRI Stasiun di seluruh Indonesia. Selain itu juga, persoalan  klasik  yang selalu  merundung  TVRI  di  daerah  yaitu  persoalan  anggaran yang minim sehingga tidak dapat menyediakan fasilitas pendukung yang memadai, pengembangan sumber daya manusia yang handal untuk menyediakan siaran-siaran lokal yang dibutuhkan oleh masyarakat di setiap daerah. Oleh karena itu, pengelolaan program siaran TVRI Riau dalam persiapan ASO di Provinsi Riau perlu mendapatkan perhatian lebih demi terutama dalam aspek dukungan anggaran dan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan minat masyarakat untuk dapat menyajikan siaran lokal yang informatif, mendidik dan hiburan yang sehat untuk masyarakat di Provinsi Riau.
Dukungan  Perangkat (ekosistem  perangkat  penerima  siaran  digital – Set Top Box ). Persiapan pelaksanaan ASO ini dalam prakteknya tidak akan berhasil tanpa adanya  dukungan  dari  masyarakat  luas  untuk  memperluas  ekosistem  perangkat penerima  siaran  digital  di  masing-masing  wilayah  layanan  yang  telah  tersedia infastruktur multiplexing televisi  digital  dengan  menyediakan  perangkat  penerima siaran televisi digital yaitu Set Top Box (STB). STB merupakan alat penangkap sinyal siaran  digital  yang  disambungkan  pada  televisi  dan  antena  UHF  sehingga  dapat menyaksikan  televisi  terresetrial free-to-air/FTA digital  pada  perangkat  televisi analog. Karena untuk masyarakat yang memiliki televisi namun belum bisa menerima siaran digital membutuhkan piranti tambahan STB.
Dalam  rangka  menunjang  keberhasilan  ASO,  salah  satu  upaya  pemerintah yaitu  menyediakan  STB  gratis  kepada  masyarakat  khususnya  untuk  rumah tangga miskin/kurang mampu berpedoman pada Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun  2021  tentang  Pos,  Telekomunikasi dan  Penyiaran.  Dimana  penyediaan  STB gratis  ini  berasal  dari  komitmen  penyelenggara  multipleksing  televisi  swasta  dan bantuan  pemerintah  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara (ABPN).

## Tabel: Total dan Sebaran Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan STB
Tahap ASO Kab/Kota Jumlah Deadline Pelaksanaan ASO Tahap I 166 3.203.854 30 April 2022 ASO Tahap II 110 2.165.890 25 Agustus 2022 ASO Tahap III 65 1.386227 2 November 2022 TOTAL 341 6.737.971 Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2022)
Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny Plate menyampaikan, tidak semua masyarakat akan mendapatkan STB gratis, penerima STB gratis adalah warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial
RI.  Dari  data  tersebut  tercatat  7,9  juta  rumah  tangga  miskin,  dimana  6,7  juta diantaranya berada di wilayah yang akan terdampak ASO. Sehingga diasumsikan 6,7 juta  rumah  tangga tersebut  memiliki  televisi  analog.  Jadi  acuanya  untuk penerima STB  gratis  mereka  semua  punya  televisi  analog  (Kompas.com).  Sedangkan  bagi masyarakat  yang  tidak  menerima  subsidi  STB  gartis  diharuskan  membeli  secara mandiri untuk dapat menonton siaran televisi digital teresterial.
Untuk Provinsi Riau, total rumah tangga miskin penerima bantuan STB pada ASO Tahap I untuk wilayah layanan Riau-1 (Kota Pekanbaru dan Kab. Kampar) dan Riau-4 (Kota Dumai, Kab. Bengkalis dan Kab. Kepulauan Meranti) sebanyak 65.595 unit  berdasarkan  data  Siaran  Pers  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  RI Nomor  65/HM/KOMINFO/02/2022  dengan  sebaran  dan  sumber  bantuan  sebagai berikut:
Tabel: Total dan Sebaran Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan STB pada ASO
Tahap I di Provinsi Riau. No Sumber Wilayah Layanan Kab/Kota Jumlah Unit 1 Bantuan Pemerintah Riau-4 Dumai 7.402 Bengkalis 12.163 Kepulauan Meranti 12.666 2 TV One Riau-1 Pekanbaru 5.157 3 Trans TV Riau-1 Kampar 3.735 4 Indosiar Riau-1 Pekanbaru 1.966 Kampar 6.267 5 RCTI Riau-1 Pekanbaru 1.476 Kampar 5.624 6 Metro TV Riau-1 Pekanbaru 542 Kampar 3.052 7 Rajawali TV Riau-1 Pekanbaru 1.766 Kampar 3.779 TOTAL 65.595
Sumber: Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2022)
Pembagian STB gartis untuk ASO Tahap I di Provinsi Riau dilakukan dengan 2  mekanisme,  dimana  untuk  STB  yang  berasal  dari  bantuan  pemerintah pendistribusian dan instalasi dilakukan oleh PT. Pos Indonesia sedangkan STB dari komitmen penyelenggara mux televisi swasta dilakukan secara mandiri. Dari proses pembagian STB ini terdapat beberapa persoalan dan tantangan yang dihadapi, jumah data penerima STB gratis untuk rumah tangga masih belum memenuhi jumlah DTKS di Provinsi Riau. Dimana per 22 Maret 2022 jumlah DTKS Provinsi Riau dengan total
keluarga  sebesar  840.795  yang  bersumber  dari  Aplikasi  Sistem  Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Kementerian Sosial. Sehingga dari 65.595 rumah tangga miskin penerima bantuan STB pada ASO Tahap I, masih banyak tersisa rumah tangga atau  keluarga  miskin  di  Provinsi  Riau  yang  belum  mendapatkan  bantuan  STB  ini. Walaupun  masih  tersisa  2  tahapan  ASO  tersisa  sampai  pada  2  November  2022 mendatang.  Tantangan lainnya adalah proses pembagian dan instalasi bantuan STB ini  juga  dirasakan  cukup  rumit.  Karena  masih  terdapat  kesalahan  data  penerima bantuan STB yang tertera berdasarkan nama dan alamat rumah tidak sesuai dengan data  yang  diterima  dilapangan.  Terdapat  perubahan  alamat  yang  tidak  dilakukan pembaharuan data sampai alamat tidak sesuai dilapangan.
Selain itu, koordinasi antara para pihak dalam proses pembagian bantuan STB ini  belum  maksimal  sehingga  menyebabkan  masih  terdapat  kendala  yang  cukup berarti di tingkat lapangan dalam penyebaran dan instalasi bantuan STB untuk rumah tangga miskin ini di Provinsi Riau. Dimana, salah satu bantuan STB yang berasal dari pemerintah  dilakukan  untuk  wilayah  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  yang  menjadi salah satu wilayah perbatasan di Provinsi Riau dengan jumlah STB sebanyka 12.666 unit yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia. Sementara, secara infrastruktur TVRI Riau dengan satuan transmisi TVRI Selat Panjang masih belum aktif untuk bersiaran baik secara analog dan digital, namun bantuan STB untuk rumah tangga miskin telah dilakukan  dan  diterima  oleh  masyarakat.  Sehingga  dengan  demikian,  ketika masyarakat  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  ingin  mencoba  menerima  siaran televisi digital dengan menggunakan bantuan STB gratis dari pemerintah program siaran dari dalam negeri yang berasal dari TVRI tidak tersedia, melainkan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura karena program siaran dalam negeri belum tersedia dikarenakan infratsuktur mux televisi digital belum aktif di daerah ini.  Hal ini  membuktikan  bahwa  tingkat  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat  akan manfaat  teknologi  dan  memahami  cara  kerja  teknologi  khususnya  atas  perangkat penerima siaran televisi digital STB ini juga berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk beralih teknologi dari televisi analog dan digital dengan membeli perangkat STB  tersebut.  Pengetahuan  prinsip  dan  cara  kerja  teknologi  merupakan  proses penting bagi suatu individu dalam mengaktualisasikan minatnya dalam membeli atau menggunakan  suatu  teknologi  (Rogers,  2003).  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil  penelitian  (Yuniarti  &  Ariyanti,  2022)  yang  menunjukkan  semakin  tinggi pengetahuan masyarakat terhadap televisi digital, semakin besar minat masyarakat dalam membeli perangkat penerima siaran televisi digital.
Dengan  kondisi  seperti  ini  harus  lebih  menjadi  perhatian  dan  kepedulian semua pihak dalam mempersiapkan ASO di Provinsi Riau dengan lebih meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik di tingkat pemerintah, lembaga penyiaran, Komisi Penyiaran  Indonesia  Daerah  (KPID)  dan  tentunya  masyarakat  sebagai  penerima bantuan STB agar dapat mempersiapkan perencanaan yang lebih baik dalam proses pendistrsibusian dan instalasi bantuan STB untuk rumah tangga miskin di Provinsi Riau sampai pada tahap terakhir ASO yang akan berlangsung pada 2 November 2022 kedepan.
Pengetahuan  Masyarakat (sosialisasi  kepada  masyarakat).  Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada Juni – Juli 2021 telah melakukan survei tentang kesiapan masyarakat di Provinsi Riau terhadap siaran televisi digital dengan temuan diantaranya tentang pengetahuan masyarakat akan televisi digital, sebanyak 86,33% memberikan respon tidak tahu, 13,67% sudah tahu, dan kapan akan beralih ke televisi
digital  dengan  responden  yang  belum  beralih  ke  siaran  televisi  digital)  sebanyak 5,88%  menjawab  sesegera  mungkin,  12,12%  kalau  siaran  televisi  analog  sudah terhenti  dan  49,83%  belum  tahu.  Dilanjut  dengan  pertanyaan  dari  mana  sumber mendapatkan  ajakan  untuk  beralih  ke  televisi  digital,  sebanyak  68,75%  menjawab dari televisi, 39,58% melalui internet, 10,53% dari sosial media dan 7.02% melalui surat kabar.
Upaya  sosialiasi  kepada  masyarakat  tentang  televisi  digital  dan  program Analog  Switch  Off (ASO)  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika RI telah banyak dilakukan dengan menggunakan beragam strategi dan konsep  sosialiasi  mulai  dari    sosialiasi  ke  masing-masing  daerah,  melaksanakan webinar secara online, sosialiasi dengan menggunakan media eletronik (televisi dan radio) serta media cetak, menyiapkan platform digital dengan menghadirkan media informasi  Siaran  Digital,  yang  dapat  diakses  secara  online  melalui  situs https://siarandigital.kominfo.go.id/ ,  pemanfaatan  media  sosial,  sampai  dengan menyediakan  applikasi  untuk  pencarian  sinyal  digital  yang  berbasikankan  titik kordinat yaitu aplikasi sinyal tv digital yang bisa diunduh di playstore appstore.
Namun  demikian,  upaya  sosialisasi  yang  dilakukan  ini,  khusus  untuk  di Provinsi  Riau  masih  belum  efeketif  karena  belum  begitu  menyasar  langsung  pada masyarakat  di  lapisan  bawah  terutama  di  daerah-daerah  kabupaten/kota.  Dengan karateristik  wilayah  di  Provinsi  Riau  yang  berbeda  penerapan  dan  persiapan  ASO, baik  secara  infrastrukur  mux  televisi  digital  yang  tersedia,  ketersediaan  pilihan program  siaran  dan  kebanyakan  masyarakat  di  dearah  yang  belum  banyak menggunakan  antena  UHF  dalam  mendapatkan  siaran  televisi  menjadi  kendala tersendiri  dalam  melakukan  sosialisasi  tentang  televisi  digital.  Sedangkan  bahan materi  dan  konsep  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Komunikasi  dan Informartika  RI  masih  disiapkan  dan  disebarkan  secara  umum  ( general ).  Hal  ini menjadi  kendala  dan  tantangan  sendiri  dalam  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat di Provinsi Riau sebagai bagian dalam meningkatan pengetahuan tentang televisi digital dan upaya mempersiapkan masyarakat dalam program ASO di Provinsi Riau.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagai perwakilan masyarakat bidang  penyiaran  di  Provinsi  Riau  mencoba  melaksanakan  konsep  sosialisasi  yang lebih  terkonsep  berdasarkan  karaktersitik  penerapan  televisi  digital  dan  program ASO di Provinsi Riau yang berbeda pada masing-masing wilayah. Dengan menyusun kategori  wilayah  diantaranya  daerah  yang  terdampak  ASO  dan  daerah  yang  tidak terdampak ASO berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan pilihan program siaran televisi  digital  yang  tersedia.  Pastinya,  bahan  materi  dan  substansi  sosialiasi  akan disampaikan  berbeda  sesuai  dengan  karateristik  wilayah  dalam  penerapan  televisi digital.  Hal  ini  tentunya  dapat  memberikan  jawaban  atas  kebingungan  dan ketidakpahaman  masyarakat  dalam  memperoleh  informasi  tentang  televisi  digital dan  persiapan  ASO  di  Provinsi  Riau.  Salah  satu  contoh  sederhana  yaitu  tentang keberagaman siaran ketika beralih ke televisi digital, dimana untuk wilayah layanan yang telah tersedia mux televisi swasta dapat menerima siaran yang lebih beragam, namun  dalam  wilayah  layanan  yang  hanya  tersedia  mux  TVRI  Riau  hanya  dapat menerima siaran terbatas.
KPID Riau dalam melaksanakan sosialiasi ASO di Provinsi Riau dimulai dengan melakukan  kordinasi  dan  komunikasi  secara  intensif  dengan  Pemerintah  Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Dilanjutkan dengan melibatkan para
pihak termasuk lembaga penyiaran sebagai pengelola mux di setiap wilayah layanan dalam setiap pelaksanaan sosialiasi televisi digital dan turun langsung ke masyarakat sampai  tingkatan  rukun  tetanga  untuk  melakukan  sosialiasi  tentang televisi  digital dan persiapan ASO di Provinsi Riau secara komprehensif. Walau dengan dukungan anggaran  secara  mandiri  dan  terbatas,  upaya  sosialiasi  diharapkan  dapat  menjadi bukti  atas  tanggungjawab  dan  amanah  KPID  Riau  sebagai  perwakilan  masyarakat dalam  bidang  penyiaran  di  Provinsi  Riau.  Serta  dilanjutkan  dengan  melaksanakan rapat kordinasi dan evaluasi dengan berbagai pihak untuk dapat selalu mendapatkan gambaran tentang kondisi terkini persiapan atas penerapan televisi digital dan ASO sebagai  bahan  masukan  kepada  Pemerintah  Pusat  tentang  pelaksanaan  persiapan ASO di Provinsi Riau.
Dalam kondisi seperti ini, dapat ditarik kesimpuan bahwa tingkat pemahaman masyarakat dalam peralihan teknologi televisi analog ke televisi digital atau ASO di Provinsi Riau bergantung kepada lokasi, ketersediaan dan kondisi infrastruktur mux televisi  digital  yang  tersedia  wilayah  tempat  tinggal  masyarakat  tersebut.  Hal  ini sejalan dengan pokok gagasan dari teori determinasi teknologi bahwa pola kehidupan masyarakat manusia, khususnya aspek interaksi sosial diantara mereka, ditentukan oleh perkembangan dan jenis teknologi yang dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri (McLuhan & Lapham, 1994). McLuhan berpendapat bahwa media merupakan faktor utama yang paling memperngaruhi hal lainnya. Secara umum dijelaskan bagaimana sebuah teknologi terutama media sangat berpengaruh dalam menentukan bagaimana individu dalam masyarakat memikirkan, merasakan dan melakukan suatu tindakan tertentu. Lebih lanjut bahwa pengetahuan prinsip dan cara kerja teknologi merupakan proses  penting  bagi  suatu  individu  dalam  mengaktualisasikan  minatnya  dalam membeli atau menggunakan suatu teknologi (Rogers, 2003). Menurut Rogers (2003), pengetahuan terjadi saat seorang individu mengetahui eksistensi suatu teknologi dan memahami  cara  kerja  teknologi  tersebut.  Pengetahuan  terdiri  atas  tiga  jenis,  yaitu kesadaran, pengetahuan prinsip, dan pengetahuan mengenai cara kerja. Kesadaran mendorong  seseorang  untuk  sampai  ke  pengetahuan  prinsip  dan  pengetahuan mengenai cara kerja. Pengetahuan prinsip terdiri dari informasi yang terkait dengan fungsi  prinsip  yang  mendasari  bagaimana  suatu  teknologi  bekerja.  Pengetahuan mengenai cara kerja terdiri dari informasi yang diperlukan untuk menggunakan suatu teknologi  dengan  baik.  Pengetahuan  mengenai  cara  kerja  lebih  diperlukan  untuk teknologi yang lebih kompleks.
Walau  demikian,  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  yang masih rendah tentang penerapan televisi digital dan persiapan ASO di Provinsi Riau harus terus ditingkatkan. Kordinasi, komunikasi dan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah  daerajh  serta dukungan  para pihak  jga  harus  terus ditingkatkan.  Serta pemilihan  sistem  sosialiasi  berdasarkan wilayah  juga  harus  menjadi  pertimbangan dalam memberikan sosiasliasi tentang televisi digital di Provinsi Riau.

## KESIMPULAN
Televisi  Republik  Indonesia  (TVRI)  Riau  sebagai  pengelola multipleksing (mux) televisi digital tetap masih belum maksimal dalam menyediakan infrastruktur mux  televisi  digital  dan  menghadirkan  beragam  program  siaran  televisi  digital  di seluruh wilayah layanan di Provinsi Riau. Ketersediaan perangkat penerima siaran digital  atau Set  Top  Box (STB)  untuk  rumah  tangga  miskin  dan  pengetahuan
masyarakat tentang televisi digital belum berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk  melakukan  peralihan  teknologi  dalam  menerima  siaran  televisi  digital  di Provinsi Riau.
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  model  pengelolaan  penyiaran digital di Provinsi Riau baik dari aspek ketersediaan infrastruktur, pilihan program siaran,  dukungan  perangkat  penerima  siaran  televisi  digital  serta  tingkat pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  tentang  televisi  digital  masih  belum maksimal dalam upaya mendukung persiapan pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) di Provinsi Riau.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Budiarto,  H.,  Tjahjono,  B.  H.,  Rufiyanto,  A.,  Kusuma,  A.  A.  N.  A.,  Hendrantoro,  G.,  & Dharmanto,  S.  (2007). Sistem  TV  Digital  Dan  Prospeknya  Di  Indonesia . Jakarta, PT. Multikom.
Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches . Thousand Oaks, California, SAGE Publications. Faturrohman,  M.  (2016). Model-Model  Pembelajaran  Inovatif (2nd  ed.).  Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
Irawan,  A.  (2010).  Merevitalisasi  TVRI  sebagai  Lembaga  Penyiaran  Publik.  In  Y.
Widodo (Ed.), Quo Vadis Televisi? Masa Depan Televisi dan Televisi Masa Depan .  Yogyakarta,  Program  Studi  Ilmu  Komunikasi  FISIP  Universitas
Atma Jaya Yogyakarta. McLuhan, M., & Lapham, L. H. (1994). Understanding Media: The Extensions of Man . London, The MIT Press.
Nazir, M. (2009). Metode Penelitian . Bogor, Ghalia Indonesia.
Nurudin. (2015). Pengantar Komunikasi Massa . Jakarta, Rajawali Pers. Rahardjo,  M.  (2018). Paradigma  Interpretif .  Malang,  Retrieved  from http://repository.uin-malang.ac.id/2438 .
Rianto,  P.,  Wahyono,  B.,  Yusuf,  I.  A.,  Zuhri,  S.,  Cahyono,  M.  F.,  Rahayu,  Masduki,  & Siregar, A. E. (2012). Digitalisasi Televisi Di Indonesia : Ekonomi Politik,Peta
Persoalan, Dan Rekomendasi Kebijakan . Yogyakarta, PR2Media  - Yayasan Tifa.
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of Innovations (Fifth Ed.) . The Free Pass A Division of Macmillan Publishing Co, Inc.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung, Alfabeta.
Wahyuni,  S.  (2011). Qualitative  Research  Method:  Theory  and  Practice .  Jakarta, Salemba Empat.
Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: design amd methods. London:
SAGE Publication.
Jurnal: Adnjani,  M.  D.,  &  Mubarok.  (2018).  Strategi  Sosialisasi  Migrasi  Sistem  Penyiaran Analog Ke Digital di Jawa Tengah. Jurnal ASPIKOM , 3 (4), 755 – 766.
Ariyanti,  S.,  &  Yuniarti,  D.  (2020).  Challenges  and  opportunities  for  Integrated Broadcast  Broadband  (IBB)  implementation  in  Indonesia. Journal  of
Physics:  Conference  Series , 1502 (1). https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1502/1/012018
Budhirianto, S. (2014). Sikap Masyarakat Terhadap Kampanye Televisi Digital Pada Media Televisi. Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik , 18 (3), 189 –
208.
Budiman,  A.  (2015).  Model  Pengelolaan  Digitalisasi  Penyiaran  Di  Indonesia. Jurnal Politica , 6 (2).
Ismail,  E.,  Sari,  S.  D.  S.  R.,  &  Tresnawati,  Y.  (2019).  Regulasi  Penyiaran  Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manffaat bagi Rakyat. Jurnal Komunikasi Pembangunan , 17 (2).
Jamroni.  (2010).  Perencanaan  Strategi  Penerapan  Teknologi  DVB-T  di  LPP  TVRI. Jurnal Telekomunikasi Dan Komputer , 1 (2).
Mairita, D., M. Tazri, M. T., & Sumayah, S. (2021). Pola Kebijakan KPID Wilayah Riau dalam  Mengawasi  Digitalisasi  Penyiaran. Syntax  Idea , 3 (7),  1565. https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i7.1305
Marwiyati, & Wahyudin, A. (2019). Implementasi Sistem Siaran Televisi Digital di LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Komunikasi , 17 (2), 156 – 165. Muslim. (2016). Varian-Varian Paradigma, Pendekatan, Metode dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi. Jurnal Wahana , 1 (10).
Saefudin,  A.  (2008).  Perkembangan  Teknologi  Komunikasi:  Perspektif  Komunikasi Peradaban. Jurnal Mediator , 9 (2). Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. Makara Human Behavior Studies in Asia , 9 (2), 57. https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122 Supadiyanto, S. (2021). Regulation Issues of Digital Broadcasting in Job Creation Law.
Jurnal ASPIKOM , 6 (2), 329. https://doi.org/10.24329/aspikom.v6i2.894 Sutanto, V. W., & Alatas, S. (2015). Menyoal Regulasi Penyiaran Digital (Studi terhadap Kepentingan  Publik  dalam  Regulasi Televisi  Digital  di  Indonesia). Jurnal Ilmu Komunikasi , 3 (2).
Yuniarti,  D.,  &  Ariyanti,  S.  (2022).  Pengaruh  Pengetahuan  Terhadap  TV  Digital Terestrial (DTT) dan Penggunaan Media terhadap Minat dalam Membeli Perangkat  Penerima  Siaran  DTT. Buletin  Pos  Dan  Telekomunikasi , 19 (2),
137. https://doi.org/10.17933/bpostel.2021.190205
Sumber Lain: Antaranews.com, KPI: Rekomendasi “Free To Air” Demi Kepentingan Daerah Marjinal. ( https://www.antaranews.com/berita/1099706/kpi-rekomendasi-free-to- air-demi-kepentingan-daerah-marjinal ). (Artikel diakses 9 Maret 2022). Bumninc.com, Migrasi  Siaran  Analog  ke  Digital,  LPP  TVRI  Siapkan  120
Pemancar. ( https://bumninc.com/migrasi-siaran-analog-ke-digital-lpp-tvri-
siapkan-120-pemancar/?more=2 ). (Artikel diakses 30 Maret 2022). CNBCIndonesia.com, Kominfo  Siap  Mantikan  Semua  TV  Analog,  Catat Jadwalnya. ( https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211207063707-37-
297146/kominfo-siap-matikan-semua-tv-analog-catat-jadwalnya ). (Artikel diakses 30 Maret 2022).
Inet.detik.com, Mengenal  Apa  Itu  Siaran  TV  Digital  Pengganti  TV Analog , ( https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5698186/mengenal-apa- itu-siaran-tv-digital-pengganti-tv-analog ). (Artikel diakses 15 Maret 2022). Jawapos.com, Manfaat dan Tantangan Siaran TV Digital , ( https://www.jawapos.com/opini/16/12/2020/manfaat-dan-tantangan- siaran-tv-digital/?amp ), (Artikel diakses 30 Maret 2022). Kbbi.web.id, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Model , ( https://kbbi.web.id/model ) (Artikel diakses 9 Maret 2022). Lektur.id, “Pengelolaan” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ( https://lektur.id/arti-pengelolaan ) (Artikel diakses 15 Maret 2022). Siarandigital.kominfo.go.id, Sejumlah Manfaat Beralih ke TV Digital.
( https://siarandigital.kominfo.go.id/berita/sejumlah-manfaat-beralih-ke-tv- digital ). (Artikel diakses 9 Maret 2022).