E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute

## Putusan Peradilan Agama Tentang Pernikahan Dibawah Umur

## Nurcahaya
Pascasarjana, Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara, Indonesia Email: *nurcahayapangan1977@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan  di  bawah  umur  atau  disebut  perkawinan  anak  adalah  Perkawinan  yang dilakukan  oleh  seseorang  yang  masih  di  bawah  usia  yang  ditentukan  dalam  peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang undang No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa izin kawin diberikan jika laki-laki sudah berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, dan apabila akan lakukan di bawah usia tersebut maka dapat dilakukan melalui dispensasi perkawinan  di  Pengadilan  Agama.  Regulasi  dan  kebijakan  pemerintah  mengenai Perkawinan  Usia Dini  telah mengalami  perubahan,  yakni  Perubahan Peraturan tentang batas  usia  perkawinan  yang  berubah  menjadi  19  tahun  baik  bagi  laki-laki  maupun perempuan yang diatur di dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No, 7  Tahun  1974  tentang  Parkawinan.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  permohonan perkara  dispensasi  kawin  menjadi  perhatian  utama  Pemerintah  sebagai  upaya  untuk meminimalkan Praktik Perkawinan di bawah umur di Indonesia.
Kata kunci: Putusan Peradilan Agama, Pernikahan Dini

## Abstract
Underage marriage, also known as child marriage, is a marriage carried out by someone who is under the age specified in the statutory regulations. In Law No. 1 of 1974, it is stated that permission to marry is given if the man is 19 years old and the woman is 16 years old, and if it is under that age, it can be done through a marriage dispensation at the Religious Court. Government regulations and policies regarding early marriage have undergone changes, namely changes to regulations regarding the age limit for marriage which has changed to 19 years for both men and women as regulated in Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 7 of 1974 concerning Marriage Marriage. This shows that requests for marriage dispensation cases are the Government's main concern as an effort to minimize the practice of underage marriage in Indonesia.
Keywords: Religious Court Decisions, Early Marriage

## JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 02, February 2024

## PENDAHULUAN
Dalam sebuah perkawinan, pembatasan tentang usia telah diatur dalam UU NO.16 Tahun  2019  tentang  perkawinan,  begitu  juga  dalam  Buku  Kompilasi  Hukum  Islam, perkawinan yang baik adalah perkawinan yang kedua pasangan dalam posisi umur yang cukup namun ketika salah satu pasangan yang ingin kawin dalam posisi di bawah umur maka  langkah  selanjutnya  adalah  mengajukan  dispensasi  perkawinan  atau  penetapan nikah  agar  perkawinan  dapat  disahkan  oleh  KUA,  karena  apabila  salah  satu  pasangan diketahui di bawah umur atau umur belum diperbolehkan untuk kawin maka pihak KUA berhak  menolak  perkawinan  tersebut  dan  meminta  kedua  pasangan  mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (Simanjorang, 2022).
Pentingnya penetapan dari Pengadilan Agama untuk menjalankan proses hukum atau aturan hukum yang jelas karena demi masa depan bagi sepasang calon yang ingin menikah,  karena  agar  tidak  terjerumus  dalam  pernikahan  siri  (pernikahan  sembunyi- sembunyi),  lebih  dikhawatirkan  kedua  pasangan  tersebut  terjerumus  dalam  pergaulan bebas  atau  kebiasaan  kehidupan  orang-orang  barat  yakni  mengedepankan  kebiasaan "Kumpul Kebo" tanpa adanya ikatan sebuah pemikahan yang sah baik Agama maupun Negara  (Abdullah,  2017)(Kusna,  2023)(Harnawi  et  al.,  2020).  Pendapat  dari  kalangan medis  juga  menjadi  pertimbangan  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  perubahan  dalam batasan  usia  untuk  diperbolehkan  menikah,  karena  semakin  dini  seseorang  dalam memutuskan untuk menikah maka hal itu juga dapat mempengaruhi kesiapan baik fisik maupun  psikis  dalam  menjalani  masa  depannya  (Rumekti,  2016)(Gifriana  et  al., 2022)(Rahmawati,  2020).  Menurut  pendapat  medis,  usia  16  tahun  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  pernikahan  sebelumnya  dianggap  secara  kesehatan reproduksi belum siap atau matang rahim tersebut untuk pembuahan, karena salah satu faktor penyebab banyaknya kematian ibu dan anak adalah usia sang calon ibu yang masih sangat belia karena secara lahir dan batin belum siap (Shufiyah, 2018)(Rohman, 2017). Maka  dari  itu  wawasan  atau  ilmu  pengetahuan  yang  luas  harus  dikedepankan  untuk pendidikan  si  anak  baik  ilmu  pengetahuan  secara  umum  maupun  ilmu  agama,  karena apapun  yang  anak  itu  lakukan  baik  atau  buruk  adalah  tanggung  jawab  orang  tua  yang utama, kemudian lingkungan sekolah, namun hal yang lebih banyak diserap adalah ilmu sosial  atau  hubungannya  dengan  masyarakat,  jika  si  anak  tidak  mempunyai  iman  dan bekal ilmu  yang baik dalam dirinya, maka akan gampang terjerumus dalam kehidupan negatif (Valeza, 2017).
Menurut  syara’  menikah  adalah  sebuah  ikatan  seorang  wanita  dengan  seorang laki-laki  dengan  ucapan-ucapan  tertentu  (ijab  dan  qobul)  yang  memenuhi  syarat  dan rukunnya (Maulana & Rozak, 2020). Sedang menurut Menurut Sayuti Thalib pengertian pernikahan  adalah  “perjanjian  suci  membentuk  keluarga  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  (Setiawan,  2020).  Sedangkan  Imam  Syafi’i  memberikan  definisi  nikah adalah “akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita (Malisi, 2022). Arti pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki  dengan  seorang  perempuan  untuk  hidup  bersama  dalam  rumah  tangga  yang sakinah,  mawadah  dan  warohmah  untuk  dapat  mempertanhankan  hidup  dengan
menghasilkan keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam (Hudafi, 2020). Seperti dalam QS. Al-Hujurat, 13:
رَكَذ  ْنِ م ْمُكٰنْقَلَخ اَّنِا  ُس اَّنلا اَهُّي َاٰٰۤي
ا ْوُف َر اَعَتِل َلِئٓاَبَق َّو اًب ْوُعُش ْمُكٰنْلَعَج َو ىٰثْنُا َّو
ۗ ْمُكٮٰقْت َا ِ هاللّٰ َدْنِع ْمُكَم َرْكَا َّنِا ۗ
ٌمْيِلَع َ هاللّٰ َّنِا
ٌرْيِبَخ
“Sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku  supaya  kamu saling  kenal  mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  di  antara  kamu  di  sisi Allah  adalah  orang  yang  paling  bertakwa  di  antara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal ”.Dengan melihat surat tersebut tergambarkan bahwa Allah SWT telah menetapkan aturan yang sesuai dengan harga diri dan kehormatannya dapat  terjaga.Allah  SWT  menjadikan  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  dalam  ikatan suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar ridho antara  calon suami dan calon istri. Ijab dan qabul sebagai wujud dari keridhoan mereka dan kesaksian banyak orang bahwa mereka telah syah menjalin hubungan suami istri (Hasanah, 2017).
Sebagai mana telah diketahui bahwa pernikahan anak berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga sulit untuk mengubah. Alasan ekonomi, harapan mencapai keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orangtua mendorong anaknya untuk  menikah  di  usia  muda  dan  masih  banyak  faktor  lainnya  yang  menyebabkan pernikahan  dini  salah  satunya  juga  karena  perkembangan  zaman  sehingga  anak-anak memiliki pergaulan yang cenderung bebas.
Suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengingat masih menjadi pertentangan tentang usia perkawinan yang sesuai. Kajian ini diawali dengan deskripsi singkat usia pernikahan dalam pandangan hukum Indonesia dan hukum Islam, kemudian dilanjutkan  dengan  dampak  dilaksanakannya  pernikahan  dini  (perkawinan  di  bawah umur).  Buah  pikir  sederhana  ini  diharapkan  akan  memberikan  manfaat  memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya hukum keluarga.

## METODE PENELITIAN
Adapun metode kajian yang digunakan menganalisis persoalan dalam artikel ini adalah melakukan penelusuran pustaka (buku-buku) dan dokumen hukum yang relevan dengan pokok persoalan. Metode seperti oleh Peter Mahmud Marzuki disebut penelitian hukum  dengan  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach ).  Lebih  lanjut  dengan pendekatan  undang-undang,  maka  untuk  menjawab  isu  kajian  pokok  artikel  yaitu problematika  perkawinan  anak  adalah  menggunakan  sumber  hukum  primer  berupa perundang-undangan  dan  aturan  hukum  Islam  atau  Fikih.  Begitupun  sumber  hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi; buku-buku teks, dan produk-produk hukum lainnya.
Metode kajian seperti ini biasa juga disebut metode penelitian hukum normatif. Metode  yang  menggunakan  pendekatan  perspektif  internal  yang  objek  penelitiaannya adalah  norma  hukum.  Norma  hukum  yang  dijadikan  objek  analisis  kajian  ini  adalah ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum Islam seperti Fikih, serta UU Perkawinan.

## HASIL PEMBAHASAN
Pernikahan  adalah  akad  yang  memberikan  faedah  kebolehan  mengadakan hubungan  keluarga  (suami-isteri)  antara  pria  dan  wanita  dan  mengadakan  tolong- menolong serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing- masing.  Definisi  ini  mengisyaratkan  adanya  hak  dan  kewajiban  yang  harus  diemban dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami-isteri  (bersetubuh),  melainkan  setelah  terjadinya  akad  masih  ada  hak  dan kewajiban yang harus ditunaikan. Berkaitan dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia,  maka  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, yaitu  :  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskannya bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad  yang  sangat  kuat  atau  mīṫ  āqan  galīḍan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah. Beberapa definisi perkawinan di atas berbeda-beda dalam merumuskan arti pernikahan namun pada dasarnya memiliki makna yang sama dan tidak  saling  berlawanan.  Adapun  dasar  hukum  pernikahan  dapat  dijumpai  dalam  Al- Qur‟an  dan  hadist  Nabi  Muhammad  SAW.  Dalam  Al-Qur‟an,  di  antara  ayat  yang membicarakan tentang perkawinan adalah QS. An Nuur ayat 32 sebagai berikut :
‘’Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  pria  dan  hamba- hamba  sahayamu  yang  wanita.  Jika  mereka  miskin,  Allah  akan  memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.’’
Ayat  di  atas, Allah SWT menyeru kepada wali agar mengawinkan orang-orang yang masih sendirian (pria yang belum beristeri dan wanita yang belum bersuami yang ada di bawah perwaliannya). Begitu juga terhadap hamba sahaya. Anjuran di sini tidak terbatas  pada  suatu  kondisi  tertentu  tetapi  dalam  segala  kondisi  bahkan  orang  dengan kondisi  ekonomi  lemah,  karena  Allah  SWT  yang  akan  memampukan  mereka  (untuk menikah) dengan karunia-Nya.
Adapun dasar hukum pernikahan juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah:
‘’Kami  telah  diceritakan  dari  Umar  bin  Hafs  bin  Ghiyats,  telah  menceritakan kepada  kami  dari  ayahku  (Hafs  bin  Ghiyats),  telah  menceritakan  kepada  kami dari al A‟masy dia berkata :”Telah menceritakan kepadaku dari ‟Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata : ”Aku masuk bersama ‟Alqamah dan al Aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : ”Ketika aku bersama Nabi SAW dan para  pemuda  dan  kami  tidak  menemukan  yang  lain,  Rasulullah  SAW  bersabda kepada kami: ” Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan  memelihara  kemaluan.  Dan  barangsiapa  belum  mampu,  maka  hendaklah berpuasa,  maka  sesungguhnya  yang  demikian  itu  dapat  mengendalikan  hawa nafsu. (HR. Bukhari) .’’
Rasulullah SAW memerintahkan untuk melangsungkan pernikahan dengan syarat ”kemampuan”  yang  bisa  dipahami  sebagai  kesiapan  secara  fisik  dan  psikis  untuk melaksanakan  tanggung  jawab  dan  tugas-tugas  dalam  rumah  tangga.  Kemampuan  ini pada umumnya hanya dapat dilakukan orang yang telah dewasa.
Pernikahan  dianjurkan  dan  diatur  dalam  Islam  karena  ia  memiliki  tujuan  yang mulia.  Secara  umum,  Pernikahan  antara  pria  dan  wanita  dimaksudkan  sebagai  upaya memelihara  kehormatan  diri  (ḥifẓ  al  „irḍ)  agar  mereka  tidak  terjerumus  ke  dalam perbuatan  terlarang,  memelihara  kelangsungan  kehidupan  manusia/keturunan  (ḥifẓ  an nasl) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama
Tujuan  pernikahan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Pernikahan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sedangkan  tujuan  pernikahan  menurut Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
Mengenai  usia  pernikahan  pada  dasarnya  Hukum  Islam  tidak  mengatur  secara mutlak  tentang  batas  umur  perkawinan.  Tidak  adanya  ketentuan  agama  tentang  batas umur  minimal  dan  maksimal  untuk  melangsungkan  pernikahan,  diasumsikan  memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa orang yang  akan  melangsungkan  pernikahan  haruslah  orang  yang  siap  dan  mampu.  Firman Allah SWT dalam QS. An Nuur ayat 32:
‘’Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba- hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.’’
Kata  saliḥīn dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang  mampu  secara  mental  dan  spiritual  untuk  membina  rumah  tangga.  Secara  tidak langsung,  al-Qur’an  dan  Hadits  mengakui  bahwa  kedewasaan  sangat  penting  dalam pernikahan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu  tanda-tanda  baligh  secara  umum  antara  lain,  sempurnanya  umur  15  (lima  belas) tahun bagi pria, iḥtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.  Dengan  terpenuhinya  kriteria  baligh  maka  telah  memungkinkan  seseorang melangsungkan  pernikahan.  Sehingga  kedewasaan  seseorang  dalam  Islam  sering diidentikkan dengan baligh.
Ukuran  kedewasaan  yang  diukur  dengan  kriteria  baligh  ini  tidak  bersifat  kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dinikahkan, sebagai perwujudan metode sadd al-zari‟ah untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan  batasan  umur  bagi  orang  yang  dianggap  baligh.  Ulama  Syafi'iyyah  dan Hanabilah  menyatakan  bahwa  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  dianggap  baligh apabila  telah  menginjak  usia  15  tahun.  Ulama  Hanafiyyah  menetapkan  usia  seseorang
dianggap baligh yaitu anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi  anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan  Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan. Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang  berusia  9  tahun  hukumnya  sama  seperti  anak  berusia  8  tahun  sehingga  dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga  diperbolehkan  melangsungkan  perkawinan  meskipun  tidak  ada  hak  khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa. Pernikahan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (taklif) didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya.
Terkait  dengan  prinsip  kedewasaan  dalam  pernikahan,  para  ulama  cenderung tidak  membahas  batasan  usia  pernikahan  secara  rinci  namun  lebih  banyak  membahas tentang  hukum  pernikahan  anak  yang  masih  kecil.  Pernikahan  anak  yang  masih  kecil dalam  fiqh  disebut  nikah  asaghira  atau  az-zawaj  al  mubakkir.  Asaghira  secara  literal berarti kecil. Akan tetapi yang dimaksud dengan saghira adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh.
Ulama  yang  membolehkan  wali  untuk  menikahkan  anak  perempuannya  yang masih  di  bawah  umur  ini  pada  umumnya  berlandaskan  pada  riwayat  Abu  Bakar  ra. mengawinkan Siti  „Aisyah ra. dengan Rasulullah SAW Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib. Yahya dan Ishaq telah berkata : Telah menceritakan kepada kami dan berkata al-Akhrani : Telah menceritakan kepadaku Abu Mu‟awiyah dari al A‟masyi dari al Aswad dari „Aisyah ra. berkata : Rasulullah SAW mengawiniku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 tahun dan beliau wafat saat usiaku 18 tahun. (HR. Muslim). Abu Bakar ra. telah  mengawinkan,  Aisyah  dengan  Rasulullah  SAW  sewaktu  masih  anak-anak  tanpa persetujuannya  lebih  dahulu.  Sebab  pada  umur  demikian  persetujuannya  tidak  dapat dianggap sempurna. Namun, mengenai perkawinan, Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad SAW,  sebagian  ulama  berpendapat  bahwa  hal  itu  merupakan  perkecualian  atau kekhususan  bagi  Rasulullah  SAW  sendiri  sebagaimana  Rasulullah  SAW  dibolehkan beristeri  lebih  dari  empat  orang  yang  tidak  boleh  diikuti  oleh  umatnya.  Pendapat  lain menyatakan bahwa pernikahkan Rasulullah SAW dengan Aisyah lebih bermotif dakwah dan  memberikan  kebebasan  bagi  Abu  Bakar  ra.  memasuki  rumah  tangga  Rasulullah SAW.
Ibn Syubrumah memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama  di  atas.  Beliau  berpandangan  bahwa  anak  laki-laki  ataupun  anak  perempuan  di bawah umur tidak dianjurkan untuk dinikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah mencapai usia baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit.
Pernikahan di bawah umur tidak dianjurkan mengingat mereka dianggap belum memiliki  kemampuan  untuk  mengelola  harta  (rusyd).  Selain  itu,  mereka  juga  belum
membutuhkan  pernikahan.  Mereka  dikhawatirkan  tidak  mampu  memenuhi  kewajiban- kewajiban  yang  harus  dipikul  dalam  kehidupan  sebagai  suami-isteri  terutama  dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Sedangkan bagi anak perempuan kecil yang sudah janda  (baik  karena  ditinggal  mati  suaminya  atau  bercerai)  maka  walinya  tidak  boleh menikahkannya  kembali  demikian  pula  bagi  orang  lain  (wali  selain  ayah)  untuk menikahkan  sampai  ia  baligh.  Jadi,  anak  kecil  yang  sudah  janda  kedudukannya  sama dengan janda yang telah dewasa yaitu ia memberikan izin saat akan dinikahkan.
Beberapa negara muslim berbeda pula dalam menentukan batasan usia minimal pernikahan  Perbedaan  penetapan  batas  usia  ini  tidak  lepas  dari  pengaruh  lingkungan, geografis  dan  budaya  pada  masing-masing  negara.  Meskipun  masing-masing  negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya prinsip kematangan dan kedewasaan sangat diperhatikan. Dengan demikian keabsahan pernikahan tidak semata- mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat pernikahan. Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) memberikan fatwa bahwa usia kelayakan pernikahan  adalah  usia  kecakapan  berbuat  dan  menerima  hak  (ahliyatul  adā‟  dan ahliyyatul wujūb). Ahliyyatul Adā‟ adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang  telah  dianggap  sempurna  untuk  mempertanggungjawabkan  seluruh  perbuatannya baik  perbuatan  yang  bersifat  positif  maupun  negatif.  Ahliyyatul  Wujūb  adalah  sifat kecakapan seseorang untuk menerima  hak-hak  yang menjadi haknya dan  belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.
Sedangkan  menurut  hukum  Indonesia  atau  positif  dijelaskan  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  sebelum  adanya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Pernikahan  telah  menggariskan  batas  umur  pernikahan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 29 menyatakan bahwa laki- laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan pernikahan. Sedangan batas  kedewasaan  seseorang  berdasarkan  KUHPerdata  Pasal  330  adalah  umur  21  (dua puluh  satu)  tahun  atau  belum  pernah  kawin.  Namun,  berdasarkan  Ketentuan  Penutup Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  66  bahwa  untuk pernikahan  dan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  pernikahan  berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku. Salah satunya  adalah  tidak  berlakunya  ketentuan  batas  umur  pernikahan  karena  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Pernikahan  juga  mengatur  tentang  batas  umur pernikahan. Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Pernikahan  adalah  prinsip  kematangan  calon  mempelai.  Kematangan  calon mempelai  ini  diimplementasikan  dengan  batasan  umur  pernikahan.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita  diasumsikan  telah  mencapai  usia  minimal  untuk  melangsungkan  pernikahan dengan  segala  permasalahannya.  Selain  itu,  Undang-Undang  Pernikahan  juga
menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi  wanita dan 19 tahun bagi  pria. Undang-undang pernikahan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang  yang  belum  mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun  harus  mendapat  izin kedua orang tua.
Ketentuan  di  atas  tentang  penetapan  batas  usia  perkawinan  dalam  Undang- Undang  Pernikahan  bersifat  kaku.  Artinya,  tidak  memberikan  peluang  bagi  siapapun untuk  melakukannya.  Meskipun  telah  ditetapkan  batasan  umur  namun  masih  terdapat penyimpangan dengan melakukan pernikah#an di bawah umur. Terhadap penyimpangan ini,  Undang-Undang  Pernikahan  memberikan  jalan  keluar  berupa  dispensasi  kawin kepada pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa Dispensasi  Pengadilan  Agama  adalah  penetapan  yang  berupa  dispensasi  untuk  calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.
Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan/menetapkan setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya.  Adapun  perangkat  Pengadilan  Agama  yang berwenang menetapkan dispensasi  kawin adalah hakim. Permohonan dispensasi  kawin ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon. Dan dalam  surat  permohonan  itu  harus  dijelaskan  alasan-alasan  serta  keperluan/maksud permohonan  itu  serta  dengan  siapa  rencana  perkawinan  termaksud.  Untuk  mengetahui kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, maka dilakukanlah  persidangan  dengan  acara  singkat.  Dalam  penetapan  dispensasi  kawin, hakim  mempertimbangkan  antara  lain  kemampuan,  kesiapan,  kematangan  pihak-pihak calon mempelai sudah cukup baik mental dan fisik. Hakim menetapkan dispensasi kawin harus didasarkan atas pertimbangan yang rasional dan memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan  dan  berkeyakinan  bahwa  terdapat  hal-hal  yang  memungkinkan  untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan. Perkawinan di bawah umur melalui penetapan dispensasi kawin baru diperbolehkan jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode sadd alzari‟ah untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

## KESIMPULAN
Karena makin maraknya praktek pernikahan di bawah umur dan undang-undang yang mengatur perkawinan juga masih menjadi perdebatan, baik itu menurut Islam atau hukum  Indonesia.  Pada  dasarnya,  Hukum  Islam  tidak  mengatur  secara  mutlak  tentang batas  umur  perkawinan.  Al-  Qur’an  mengisyaratkan  bahwa  orang  yang  akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, serta dewasa, indicator kemampuan  dan  kedewasaan  juga  masih  menjadi  perdebatan  para  ulama‟.  Sedangkan dalam Hukum positif terdapat perbedaan ketentuan tentang usia pernikahan antara lain telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  telah  menggariskan  batas umur  perkawinan,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  Pasal  29  dan Pasal 330, Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal  66,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  7  ayat  (1), Undang-undang perkawinan Pasal 6 ayat (2), Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang  Usia  Perkawinandan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  15  ayat  (1)  tentang Kemaslahatan Keluarga dan Rumah Tangga. Walaupun sudah terdapat undang-undang yang  mengatur,  namun  masih  banyak  masyarakat  yang  melaksanakan  pernikaha  dini. Masalah  kehidupan  dalam  pasangan  suami-isteri  yang  melangsungkan  pernikahan  dini pada  umumya  disebabkan  beberapa  faktor,  diantaranya  faktor  ekonomi,  faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. Pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan,  apalagi  jika  pernikahan  itu  dilangsungkan  pada  usia  dini,  setidaknya pelaksanaan  pernikahan  dini  akan  berdampak  pada  segi  ekonomi,  psikologis  dan kesehatan pelakuknya.

## BIBLIOGRAFI
Abdullah, R. (2017). Status  Hukum Anak dari  Pernikahan Siri  (Analisis Pasal  42 dan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI) .
Gifriana, E., Syafuri,  H.  B., & Mutaqin, H. E. Z. (2022). Dispensasi  Nikah Usia Dini: Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Yuridis Putusan Perkara Nomor: 1635/Pdt. P/2019/Pa. Srg). Journal of Legal and Cultural Analytics , 1 (3), 199–216.
Harnawi, H., Kisworo, B., & Ifnaldi, I. (2020). Pertimbangan Hukum Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Pasangan Calon Pengantin Usia Dini di Tinjau dari Maslahat . IAIN Curup.
Hasanah,  U.  (2017).  Pandangan  Islam  Tentang  Pernikahan  Dini. Terampil:  Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar , 1 (2), 306–318.
Hudafi,  H.  (2020).  Pembentukan  keluarga  sakinah  mawaddah  warahmah  menurut Undang–Undang  nomor  1  tahun  1974  dan  kompilasi  hukum  Islam. Al  Hurriyah: Jurnal Hukum Islam , 5 (2), 172–181.
Kusna,  N.  L.  (2023). Analisis  Efektivitas  Hukum  Atas  Penanganan  Dispensasi  Kawin Pasca  Berlakunya  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  (Studi  pada  Pengadilan Agama Ponorogo) . IAIN Ponorogo.
Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum , 1 (1), 22–28.
Maulana,  D.  F.,  &  Rozak,  A.  (2020).  Akad  Nikah  Penyandang  Disabilitas  Fisik  di Yogyakarta  Perspektif  Hukum  Islam. Al-’Adalah:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum Islam , 5 (2), 138–149.
Rahmawati, S. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam , 21 (1), 85–110.
Rohman, H. (2017). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. Journal of Islamic Studies and Humanities , 1 (1), 67–92.
Rumekti, M. M. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. E-Societas , 5 (6).
Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. Borneo: Journal Of Islamic Studies , 3 (2), 59–74.
Shufiyah,  F.  (2018).  Pernikahan  Dini  Menurut  Hadis  dan  Dampaknya. Jurnal  Living Hadis , 3 (1), 47–70.
Simanjorang,  B.  (2022).  Kajian  Hukum  Perkawinan  Anak  Dibawah  Umur  Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. Lex Crimen , 11 (6).
Valeza,  A.  R.  (2017). Peran  orang  tua  dalam  meningkatkan  Prestasi  anak  di  perum tanjung raya permai kelurahan pematang wangi kecamatan tanjung senang bandar lampung . UIN Raden Intan Lampung.

## Copyright Holder:
Nurcahaya (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: