## Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Volume 5, Nomor 2, (2024) hlm. 240-250 pISSN 2721-5156 | eISSN 2721-5148 Terakreditasi Peringkat 4 - SK No. 225/E/KPT/2022 https://riset.unisma.ac.id/index.php/jp2m/article/view/21587 DOI: 10.33474/jp2m.v5i2.21587

## Legalitas usaha kelompok wanita tani
Dita Yuzianah*, Isnaeni Maryam, Zulfanita, Eko Harianto Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia *email Koresponden Penulis: ita.yuzianah88@gmail.com

## Info Artikel ABSTRAK
Riwayat Artikel
Diajukan: 2024-03-18
Diterima: 2024-05-01 Diterbitkan: 2024-05-17

## Lisensi: cc-by-sa
Copyright © 2024 Penulis
Pemanfaatan hasil kebun untuk berwirausaha adalah salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi. Disatu sisi mereka ingin mengembangkan usahanya di sisi lain mereka terkendala dari segi legalitas usaha, karena syarat usaha bisa masuk  ke  minimarket  dan  supermarket  adalah  adanya  legalitas  usaha,
sedangkan  warga  desa  semangung  masih  minim  informasi  tentang  legalitas usaha. Sehingga sementara ini produk dari desa semangun hanya dipasarkan di daerah sekitar  karena sebagian  besar  produk  belum memiliki legalitas  usaha seperti  pirt  dan  halal.  Karena  itu  tujuan  dari  diadakanya  pengabdian  ini diantaranya: mengenalkan berbagai macam legalitas usaha dan mendampingi pelaku  usaha  di  desa  semangung  untuk  mengurus  legalitas  usaha.  Metode pengabdian  yaitu  mengunakan  metode  PAR  (Participatory  Action  Research). Dengan  tahap  pelaksanaan:  tahap  to  know  yaitu  mengetahui  kondisi  riel komunitas,  tahap  to  Understand  (Memahami  Problem  Komunitas),  tahap  to Plann  (Merencanakan  Pemecahan  Masalah  Komunitas),  tahap  to  Act (Melakukan Program Aksi Pemecahan Masalah), tahap to Change (Membangun Kesadaran  untuk  perubahan  dan  keberlanjutan).  Kegiatan  ini  memberikan dampak  yang  signifikan  yaitu  dari  90%  pelaku  usaha  yang  belum  memiliki legalitas usaha mendapatkan legalitas usaha dari NIB, PIRT dan juga legalitas halal. Tentunya setelah mendapatkan legalitas usaha produk masyarakat desa Semangung semakin biasa dipasarkan secara luas seperti minimarket dan juga supermarket atau di pusat oleh-oleh dan memiliki kekuatan hukum. Kedepanya kami akan mendampingi dari segi pemasaran dan juga memaksimalkan produk pertanian menjadi suatu produk.
Kata Kunci : legalitas usaha; pirt; halal Cara mensitasi artikel:
Yuzianah,  D.,  Maryam,  I.,  Zulfanita,    Harianto,  E.  (2024).  Legalitas  usaha  kelompok  wanita  tani.  Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 5(2), 240–250. https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i2.21587

## PENDAHULUAN
Desa  semagung  merupakan  salah  satu  desa  yang  berada  dikecamatan bagelan  kabupaten  purworejo  jawa  tengah.  Desa  ini  mempunyai  kultur pegunungan,  pertanian  sebagai  pekerjaan  utama  masyarakat  desa  semagung. Dengan  kultur  pegunungan  rakyat  desa  semagung  menanam  berbagai  palawija dan juga buah-buahan diantaranya buah durian. Desa semagung merukapan salah satu  penghasil  buah  durian  di  purworejo.  Selain  sebagai  petani  warga  desa semangung  sebagian  berwirausaha,  mereka  memanfaatkan  hasil  tani  mereka untuk dibuat suatu produk dan dipasarkan. Produk dari warga desa semangung diantaranya dodol durian, clorot, aneka peyek dll.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 241 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Pemanfaatan hasil kebun untuk berwirausaha adalah salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi. Disatu sisi mereka ingin mengembangkan usahanya di sisi lain mereka terkendala dari segi legalitas usaha, karena syrat usaha bisa masuk ke minimarket  dan  supermarket  adalah  adanya  legalitas  usaha,  sedangkan  warga desa  semangung  masih  minim  informasi  tentang  legalitas  usaha.  Sehingga sementara  ini  produk  dari  desa  semangun  hanya  dipasarkan  di  daerah  sekitar karena sebagian besar produk belum memiliki legalitas usaha. Karena itu tujuan dari  diadakanya  pengabdian  ini  diantaranya:  mengenalkan  berbagai  macam legalitas  usaha  dan  mendampingi  pelaku  usaha  di  desa  semangung  untuk mengurus legalitas usaha.
Legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur  penting  dalam  menunjukkan  identitas  diri  untuk  melegalkan  usaha sehingga  mampu  diterima  dalam  masyarakat  (Indrawati    Rachmawati,  2021). Legalitas  merupakan  bentuk  pengakuan  dari  negara  terhadap  suatu  usaha sehingga  dapat  digunakan  sebagai  syarat  dalam  bekerjasama  dengan  berbagai pihak. Menurut dinas kopersi Jawa Tengah (2023). Dalam dunia bisnis, legalitas usaha  dan  izin  edar  merupakan  dua  hal  yang  sangat  penting.  Legalitas  usaha mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis, sementara izin edar adalah  persetujuan  resmi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  memasarkan produk atau layanan. Memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah bukan hanya memenuhi  persyaratan  hukum,  tetapi  juga  membawa  berbagai  manfaat  dan keuntungan bagi pemilik bisnis. Menurut Sari (2024) Legalitas usaha merupakan salah  satu  unsur  yang  penting  bagi  suatu  usaha.  Sebab,  adanya  legalitas  usaha menunjukkan  bahwa  usaha  yang  akan  dibangun  tidak  akan  terganggu  dengan penertiban  yang  mungkin  terjadi  saat  bisnis  tersebut  sedang  berjalan.  Sebagai para  pelaku  usaha,  legalitas  sangat  penting  dalam  proses  kemajuan  bisnis. Legalitas usaha tidak hanya digunakan sebagai dokumen formalitas saja,  menurut Warisman (2024) ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan para pelaku usaha, diantaranya  sebagai  berikut:  Sebagai  sarana  perlindungan  hukum,  jika  para pelaku usaha sudah memiliki legalitas dan perizinan yang resmi maka hal tersebut akan meminimalisir tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib. Hal ini tentu memberikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan bisnis. Sebagai sarana meningkatkan kredibilitas, dengan memiliki legalitas usaha maka bisnis  yang  dijalankan  terlihat  professional.  Hal  ini  berpengaruh  terhadap kredibilitas  serta  tingkat  kepercayaan  publik.  Dampaknya  bisnis  akan  semakin berkembang. Sebagai sarana promosi usaha dengan membuka akses pendanaan investor,  legalitas  dan  perizinan  akan  sangat  membantu  dalam  memasarkan produk.  Tanpa  legalitas  dan  perizinan  usaha,  mustahil  investor  bersedia  untuk mempercayakan  dana  mereka  pada  bisnis.  Menurut  sobat    Pajak  (2023)  jenis legalitas usaha UMKM ada dua yaitu izin administrasi dan izin edar.
Izin administrasi dan izin edar keduanya sangat dibutuhkan dalam legalitas usaha. Menurut  Isnanto (2022) izin administrasi merupakan bukti sah berdirinya sebuah usaha yang diakui negara. Setidaknya ada lima jenis perizinan yang harus diurus oleh UMKM. Yaitu: NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pribadi, NIB (Nomor Induk  Berusaha),  IUMK  (Izin  Usaha  Mikro  Kecil),  SIUP  (Surat  Izin  Usaha
242 ~ 5 (2), 240-250
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Perdagangan), HKI Merek (Jika usaha nya memiliki merek). Sedangkan izin edar menurut Anastasya, (2022) adalah persetujuan hasil penilaian kriteria keamanan dan mutu suatu  produk sebelum diedarkan di wilayah Republik Indonesia. Izin edar  wajib  tertera  pada  semua  jenis  produk  yang  dikonsumsi  langsung  oleh konsumen.  Fungsinya  untuk  memastikan  bahwa  produk  tersebut  sudah  aman karena telah dikurasi dan diteliti oleh para ahli di lembaga pemerintahan. Menurut Annius (2024) jenis-jenis izin edar usaha diantaranya PIRT, legalitas halal, IMB, dan BPOM. Berdasarkan dinas koperasi dan perdagangan  Asahan (2023) Nomor Induk  Berusaha  atau  yang  disingkat  NIB  adalah  identitas  pelaku  usaha  dalam melaksanakan kegiatan usahanya. NIB wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin mengurus izin melalui OSS (Online Single Submission) atau Perizinan Terintegrasi secara  Elektronik.  NIB  terdiri  dari  13  digit  angka  yang  di  dalamnya  terdapat pengaman  dan  tanda  tangan  elektronik.  Dasar  hukum  NIB  tertuang  dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sedangkan menurut Fadhillah (2020) PIRT adalah Produk Industri Rumah Tangga.
Berdasarkan  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  22 Tahun  2018  tentang  Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri Rumah  Tangga,  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  yang selanjutnya  disingkat  SPP-IRT  adalah  jaminan  tertulis  yang  diberikan  oleh bupati/wali kota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi  persyaratan  pemberian  SPP-IRT  dalam  rangka  peredaran  pangan produksi IRTP. Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), rumah potong hewan (RPH), dan restoran/katering/dapur, harus melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Langkah untuk mengurus sertifikat halal adalah:  Memahami  persyaratan  sertifikasi  halal  dan  mengikuti  pelatihan  SJH, menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH), menyiapkan dokumen sertifikasi halal, melakukan  pendaftaran  sertifikasi  halal  (upload  data),  pendaftaran  sertifikasi halal  dilakukan  secara  online  di  system,  melakukan  monitoring  pre  audit  dan pembayaran  akad  sertifikasi,  pelaksanaan  audit,  melakukan  monitoring  pasca- audit, memperoleh sertifikat halal.

## METODE
Metode  pengabdian  yaitu  mengunakan  metode  PAR  (Participatory  Action Research)  menurut  Agus  Afandi,  (2022)  pendekatan  PKM  dengan  Participatory Action Research (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran  dalam  mengatasi  masalah  dan  pemenuhan  kebutuhan  praktis masyarakat. Dengan tahap pelaksanaan: tahap to know yaitu mengetahui kondisi riel  komunitas,  tahap  to Understand  (Memahami Problem  Komunitas),  tahap  to Plann (Merencanakan Pemecahan Masalah Komunitas), tahap to Act (Melakukan Program  Aksi  Pemecahan  Masalah),  tahap  to  Change  (Membangun  Kesadaran untuk perubahan dan keberlanjutan). Dengan teknis pelaksanaan pendampingan.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 243 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 1.  Metode pengabdian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahap  to  know  (mengetahui  kondisi  riel  masyarakat).  Pengabdian  ini dilaksanakan awal mulanya karena ada beberapa mahasiswa kami yang berasal dari  desa  semangung,  mahasiswa  tersebut  sering  menceritakan  kondisi  daerah nya.  Yang  merupakan  daerah  pegunungan  dengan  hasil  perkebunan  yang melimpah  tetapi  perekonomian  masyarakatnya  masih  dikatakan  ekonomi kebawah.  Maka  berdasarkan  cerita  tersebut  kami  melakukan  observasi  guna mengetahui kondisi riel masyarakat desa semagung. Kami datang langsung ke desa semangung dan bertemu kepala desa semangung. Kami diajak untuk berkeliling desa untuk mengetahui kondisi wilayah desa semangung sembari berkeliling kami melakukan  wawancara  kepada  kepala  desa  mengenai  kondisi  desa  semangung. Gamaran riel desa semangung dari segi geografis merupakan pengunungan dan banyak rumah yang belum mempunyai akses jalan untuk motor jadi hanya dapat ditempuh  dengan  jalan  kaki.  Masyarakat  mempunyai  hasil  perkebunan  yang melimpah salah satunya yaitu durian ini terlihat setiap kebuh di desa Semangung terdapat  pohon  durian.  Masyarakat  desa  semangung  bermatapencarian  dengan bertani  dan  berwirausaha,  tetapi  wirausaha  yang  dilakukan  masyarakat  belum memaksimalkan hasil perkebunan mereka. Dan secara ekonomi masyarakat desa semangung ekonomi menengah kebawah ini terlihat dari rumah dan banyaknya masyarakat  yang  belum  memiliki  kendaraan.  Berdasarkan  wawancara masyarakat  desa  Semangung  belum  banyak  yang  bisa  cara  mengolah  produk pertanian mereka supaya dapat menjadi suatu usaha dan juga masyarakat desa Semangung belum mengetahui mengenai legalitas usaha, jadi para wirausaha di desa semangung sebagian besar belum mempunyai legalitas usaha. Karena itulah kami tim pengabdian Universitas Muhammadiyah Purworejo ingin mendampingi masyarakat desa Semangung agar dapat memaksimalkan hasil pertanian merekan dan juga produk masyarakat desa Semangung memiliki legalitas uasha. Sehingga mereka  dikemudian  hari  tidak  mengalami  kesulitan  ketika  ditanyakan  legalitas usaha  yang  mereka  miliki  dari  produk  yang  mereka  hasilkan.  Kami  lakukan berkoordinasi  dengan  kelompok  wanita  tani  makmur  desa  semagung  untuk melakukan pendampingan legalitas usaha di desa Semangung.
244 ~ 5 (2), 240-250
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Tahap  to  Understand  (Memahami  Problem  Masyarakat).  Setelah mengetahui kondisi riel masyarakat maka kami selaku tim pengabdian mencoba memahami masalah yang terjadi di desa Semangung. Masalah yang terjadi di desa Semagung diantaranya: masyarakat belum mengetahui pentingnya legalitas usaha dan bagi masyarakat yang sudah mengetahui pentingnya legalitas usaha mereka merasa  kesulitan  atau  belum  tau  bagaimana  cara  mengurus  legalitas  usaha, masyarakat belum memaksimalkan hasil pertanian mereka.
Tahap  to  Plann  (Merencanakan  Pemecahan  Masalah  Masyarakat).  Pada tahap  ini  tim  pengabdian  merencanakan  pemecahan  dari  permasalahan masyarakat desa Semagung. Pada permasalahan masyarakat belum mengetahui pentingnya legalitas usaha kami melalukan sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha  untuk  setiap  produk,  untuk  permasalahan  masyarakat  belum memaksimalkan  produk  pertanian  kami  juga  melalukan  sosialisasi  bagaimana produk-produk hasil  pertanian  dapat  dimanfaatkan  atau  diolah  sebagai  produk yang bermanfaat dan siap edar. Untuk masyarakat yang mempunyai usaha tetapi belum mengetahui cara mengurus legalitas usaha kami melakukan pendampingan mengurus  legalitas  usaha  sampai  legalitas  produk  dari  masyarakat  mempunyai legalitas usaha.
Tahap to Act (Melakukan Program Aksi Pemecahan Masalah) pada tahap ini ada dua program yang kami lakukan yang pertama adalah sosialisasi yang kedua adalah  pendampingan.  Untuk  program  pertama  yaitu  sosialisasi  tentang memaksimalkan produk pertanian untuk berwirausaha disampaikan oleh ibu Ir. Hj.  Zulfanita,  M.  P,  beliau  dalah  dosen  program  studi  agri  bisnis  di  Universitas Muhammadiyah Purworejo sehingga beliau kompeten di bidang mengolah produk pertanian  menjadi  bisnis.  Sosialisasi  yang  kedua  tentang  pentingnya  legalitas usaha dan bagaimana mengurus legalitas usaha materi ini disampaikan oleh ibu Isnaeni  Maryam,  M.  Pd,  beliau  adalah  dosen  pendidikan  matematika  sekaligius pendamping UMKM di kabupaten Purworejo sehingga beliau kompeten di bidang legalitas usaha.   Pada program pendampingan legalitas usaha dilakukan oleh ibu Dita Yuzianah, M. Pd. Dan juga bapak Dr. Eko harianto, M. S. I., iu Dita dan pak Eko melakukan  pendampingan  mengurus  legalitas  usaha  sampai  legalitas  usaha keluar. Erikut gambaran pelaksanaan pengabdian yang telah dilaksanakan di desa Semangung: Peserta pendampingan legalitas usaha kelompok wanita tani makmur desa semagung sebanyak 32 yang semuanya sudah memiliki usaha. Kegiatan ini berlangsung selama satu hari, diawali sambutan dari UMPWR kemudian sambutan dari  bapak  kepala  desa.  Selanjutnya  adalah  pemaparan  materi  yang  pertama disampaikan oleh ibu Ir. Hj. Zulfanita, M. P tentang bagaimana mengolah produk pertanian  menjadi  suatu  produk  yang  bisa  dipasarkan,  kemudian  dilanjutkan pemaparan materi oleh ibu Isnaeni Maryam, M. Pd. tentang pentingnya legalitas usaha  dan  langkah-langkah  mengurus  legalitas  usaha,  pendampingan  legalitas usaha dilakukan oleh ibu Dita Yuzianah, M. Pd. dan juga bapak Dr. Eko harianto, M. S. I.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 245 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 2. Ibu Ir. Hj. Zulfanita, M. P menyampaikan materi mengenai memaksimalkan produk pertanian
Ibu Ir. Hj. Zulfanita, M. P menyampaikan materi bagaimana produk pertanian dapat  di  olah  menjadi  suatu  produk  yang  bisa  dipasarkan,  mengingat  di  desa Semagung banyak produk hasil pertanian, harapanya dari produk tersebut dapat membantu  meningkatkan  perekonomian  keluarga.  Dimulai  dari  mendata  hasil pertanian  apa  saja  di  desa  semangung.  Ada  beberapa  hasil  pertanian  yang berlimpah  di  desa  semangung  diantaranya  durian  dan  ketela.  Kemudian  ibu zulfanita  menyampaikan  dari  produk  ketela  ada  banyak  produk  yang  bisa dihasilkan  diantarnya  keripik,  donat,  tela-tela  dll.  Ini  sejalan  dengan  pendapat Rahman, (2021) yang menyatakan Di tengah geliat industri pangan dan kuliner sekarang ini, pemanfaatan ketela pohon terus meningkat diikuti dengan berbagai inovasi  dan  kreativitas.  Untuk  hasil  pertanian  durian  masyarakat  juga  dapat mengolah  hasil  durian  tidak  hanya  menjual  buahnya  saja.  Misalnya  mengolah dalam  bentuk  dodol  durian,  es  durian,  durian,  kupas,  roti  durian  dll.  Tetapi tentunya ini diperlukan penyuluhan atau pelatihan secara intensif. Karena itu bu Zulfanita  memberikan  kesempatan  apabila  masyarakat  desa  semangung  ingin pelatihan  pengolahan  pangan  beliau  bersedia  mendampingi  di  waktu  lain  yang sudah  ditentukan.  Ini  sejalan  dengan  yang  disampaikan  Lia  Kristiana,  (2018) diperlukan  Penyuluhan  secara  intensif  terkait  dengan  strategi  pengembangan agribisnis  durian  sebagai  komoditas  unggulan  yang  melibatkan  beberapa stakeholder  yaitu  bappeda,  dinas  pertanian,  dinas  perdagangan,  dinas  koperasi untuk  membentuk  suatu  agropolitan  khususnya  tanaman  durian  dalam meningkatkan kesejahteraan petani durian. Masyarakat harus berani berinovasi dengan  produk  pertanian  yang  dimiliki  dengan  begitu  produk  mereka  ajak diharapkan  dapat  bersaing  dan  dapat  membantu  meningkatkan  perekonomian masyarakat desa Semagung.
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 3. Ibu Isnaeni Maryam, M. Pd. Menyampaikan materi tentang pentingnya legalitas usaha
Ibu  Isnaeni  Maryam,  M.  Pd.  Menyampaikan  tentang  pentingnya  suatu produk memiliki legalitas usaha, karena suatu produk jika tidak memiliki legalitas dapat dikatakan produk tersebut illegal dan dapat dikenai sanksi. Ini berdasarkan pendapat  Indrawati,  (2022)  menemukan  bahwa  izin  daftar  perusahaan  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1982  Tentang  Wajib  Daftar Perusahaan,  mengingat  pentingnya  izin  tersebu  maka  usaha/perusahaan  harus melengkapi  izin  tersebut  sebelum  membuat  suatu  usaha,  karena  sudah  sangat jelas akan ada sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut. Hal tersebut dapat menambah motifasi pelaku usaha di desa Semagung untuk mendaftarkan produk mereka. Kemudian bu Isnaeni menyampaikan legalitas apa saja yang harus di  urus  diantaranya  ada  PIRT,  halal  dll  ini  disampaikan  berdasarkan  pendapat Indrawati, (2021) Jenis legalitas usaha yang dibutuhkan oleh UMKM diantaranya adalah  Merek  Dagang,  Surat  Izin  Usaha  Perdagangan  (SIUP),  Perizinan  Industri Rumah Tangga (P-IRT), izin lingkungan dan merek produk (Mahani, 2019). Merek dagang,  berdasarkan  Pasal  1  Angka  (2)  UU  No.20/2016  adalah  Merek  yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untul  membedakan  dengan  barang sejenis  lainnya.  Merek  dapat  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih.  Lebih  lnjut  disampaikan  ibu isnaeni bahwa dengan adanya legalitas usaha akan menambah kepercayaan  diri untuk mempromosikan produk kita ke pasar yang lebih luas hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Nurus Soimah, (2023) dengan adanya izin ini pelaku usaha akan  memiliki  rasa  percaya  diri  dalam mempromosikan  usahanya  karena telah terjamin  oleh  legalitas  yang  dimilikinya.  Dengan  adanya  izin  usaha  ini  akan semakin memudahkan pelaku usaha untuk menjangkau pasar yang lebih luas serta mendapatkan  kepercayaan  dari  konsumen  untuk  membeli  produk-produk  dari usahanya.disampaikan juga oleh ibu isnaeni bahwa perizinan untuk pelaku usaha lebih  mudah  karena  dilakukan  secara  online  hal  ini  juga  disampaikan  oleh Muhammad  Faiz  Subhanulfikri,  (2023)  bahwa  Perizinan  usaha  terkonsolidasi dengan  elektronik  atau  Online  Single  Submission  (OSS)  adalah  perizinan  usaha yang diluncurkan oleh Lembaga OSS dengan izin dari pemerintahan kepada pelaku usaha  dengan  prosedur  secara  elektronik  yang  tergabung  dalam  satu  unit
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 247 Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
fungsional.  Perizinan  secara  online  tentu  mempermudah  pelaku  usaha mendapatkan  legalitas  usaha.  Yang  terakhir  bu  isnaeni  menyampaikan  dalam berwirausaha  dibutuhkan  mental  yang  kuat  jadi  masyarakat  desa  Semagung  di harapkan selalu optimis dalam berwirausaha karena ini salah satu kunci menuju kesuksuksesan.
Gambar 4. Ibu Dita Yuzianah, M. Pd melakukan pendampingan Halal
Ibu  Dita  Yuzianah,  M.  Pd  melakukan  pendampingan  legalitas  usaha  label halal kepada kelompok wanita tani makmur. Karena mayoritas masyarakat desa Semagung adalah muslim maka lebel halal sangat diperlukan karena masyarakat muslim akan lebih memilih produk yang sudah memiliki label halal. Ini diperkuat oleh pendapat Andoko, (2022) Islam merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia.  Oleh  karena  itu,  negara  harus  melindungi  dan  menjamin  pemeluk agama Islam untuk menjalankan ibadah sesuai syariat yang diajarkan agamanya. Satu hal yang diajarkan adalah bahwa umat Islam wajib mengkonsumsi  produk halal  menurut  syariat  Islam  Pendampingan  dilakukan  satu  persatu  bagi  pelaku usaha yang produknya belum memiliki label halal. Dari 32 pelaku usaha yang hadir 30  diantaranya  belum  memiliki  label  halal  pada  produknya,  tentu  ini  menjadi keprihatinan tersendiri mengingat pentingnya label halal terutama di Indonesia mengingat  masyarakat  Indonesia  mayoritas  beragama  Islam.  Pada  kesempatan kali  ini  kami  mendata  produk  selanjutkan  kami  daftarkan  label  halal.  Karena membutuhkan waktu sampai sertifikat halal selesaijadi pada sesi ini kami sampai pada tahap mendaftarkan label halal dan jika sertifikat halal sudah keluar akan kami  sampaikan  ke  masyarakat  desa  Semagung.      Untuk  mengurus  label  halal dukumen  yang  dibutuhkan  yaitu  KTP  atau  KK  hal  ini  sejalan  dengan  yang disampaikan Badriyah, (2023) Tata cara permohonan sertifikat halal yang perlu dilakukan  pemohon  ialah  mengisi  permohonan  dalam  tiga  rangkap  yang dilengkapi dengan isian: Daftar Nomor Persetujuan Pendaftaran (MD/ML, SP/P- IRT). Nama produk yg didaftar harus sama dengan yang tercantum di persetujuan pendaftaran, beserta fotocopy label yang disetujui oleh Badan POM. SOP (Standard Operasional Prosedure) di Pabrik. Low Chart (Diagram Alir Proses Produksi). Lay Out  Sarana  Produksi/Pabrik.  Sertifikat  Halal  dari  bahan-bahan  yang  digunakan dan atau spesifikasi sumber/asal bahan baku yang digunakan (dikeluarkan oleh pabrik/produsen yang membuat bahan tersebut). Bahan yang berasal dari hewan
248 ~ 5 (2), 240-250
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
harus  ada  Surat  Keterangan  dari  Rumah  Potong  Hewan,  bahwa  pemotongan dilakukan sesuai Syariah Islam.
Gambar 5. Bapak Dr. Eko harianto, M. S. I. melakukan pendampingan NIB dan PIRT
Bapak Dr. Eko harianto, M.S.I. melakukan pendampingan legalitas usaha NIB dan PIRT kepada kelompok wanita tani makmur. Untuk IMB ada 5 dari 32 pelaku usaha  di  desa  Semagung  yang  sudah  memiliki  izin  usaha  untuk,padahal  pelaku usaha wajib memiliki NIB sesuai apa yang disampaikan Purborini, (2023) Nomor Induk  Berusaha  (NIB)  wajib  bagi  pelaku  usaha  kue  kering  untuk memudahkanpelaku usaha mengembangkan usahanya, NIB berlaku wajib punya sehingga usahanya terdaftar dalam sistem di database. NIB proses pengurusannya melalui  OSS  (Online  Single  Submission).  Sedangkan  untuk  PIRT  tidak  semua produk mendapat PIRT hanya produk yang lebih dari tujuh hari yang mendapat PIRT  untuk  PIRT  sendiri  syrat  yang  diperlukan  sesuai  yang  disampaikan  oleh Kurniaji, (2023) pemohon akan mengisi data pribadi berupa NIK (Nomor Induk kependudukan), jenis kelamin, tanggal lahir serta alamat lengkapuntuk IMB dan PIRT pada pertemuan ini kami mengumpulkan syrat untuk pembuatan NIB dan PIRT  selanjutnya  syrat  tersebut  akan  kami  proses  melalui  web https://sppirt.pom.go.id/ dengan cara mengklik garis 3 (tiga) di pojok kanan atas lalu  memilih  Login,  lalu  pemohon  akan  memilih  untuk  mengklik  Daftar  akun melalui Sistem OSS Setelah proses selesai  IMB dan PIRT terbit maka akan kami serahkan kepada pelaku usaha di desa Semagung.
Tahap  to  Change  (Membangun  Kesadaran  untuk  perubahan  dan keberlanjutan).  Pada  tahap  ini  kami  tim  pengabdian  menyampaikan  kepada masyarakat desa Semagung bahwa dari program ini kami akan memastikan bahwa para  pelaku  usaha  di  desa  Semagung  memiliki  legalitas  usaha,  kami  akan menginformasikan kembali jika legalitas usaha dari masyarakat desa Semangung sudah siap. Dan kami juga akan membantu masyrakat yang belum memaksimalkan produk  pertanian  untuk  membantu  membuat  produk  dilain  kesempatan.  Pada tahap  ini  kami  melakukan  evaluasi  hasil  evaluasi  adalah  sebagi  berikut: pengabdian ini memberikan dampak yang sangat baik karena setelah pengabdian ini  pelaku  usaha  yang  belum  memiliki  legalitas  usaha  yaitu  30  dari  32  peserta didampingi sampai mendapatkan legalitas usaha. Hal ini dapat dilihat dari diagram di bawah ini.
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) ~ 249
Is licensed under a Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
Gambar 6. Data sebelum dan sesudah dilaksanakan pendampingan

## SIMPULAN
Kegiatan pendampingan legalitas usaha kelompok wanita tani makmur desa semangung  dapat  memberikan  motivasi  kepada  pelaku  usaha  untuk mengembangkan usahanya terutama dalam pemasaran setelah memikili legalitas usaha. Kegiatan ini memberikan dampak yang signifikan yaitu dari 90% pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha mendapatkan legalitas usaha dari NIB, PIRT  dan  juga  legalitas  halal.  Tentunya  setelah  mendapatkan  legalitas  usaha produk masyarakat desa Semangung semakin biasa dipasarkan secara luas seperti minimarket dan juga supermarket atau di pusat oleh-oleh dan memiliki kekuatan hukum.  Kedepanya  kami  akan  mendampingi  dari  segi  pemasaran  dan  juga memaksimalkan produk pertanian menjadi suatu produk.

## DAFTAR RUJUKAN
Afandi,  A.,  Laily,  N.,  Wahyudi,  N.,  Umam,  M.  H.,  Kambau,  R.  A.,  Rahman,  S.  A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. A., Junaid, S., Nur, S., Parmitasari, R. D. A.,
Nurdiyanah,  Wahid,  M.,    Wahyudi,  J.  (2022).  Metodologi  Pengabdian Masyarakat (Suwendi, A. Basir,  J. Wahyudi (eds.)). Direktorat Pendidikan Tinggi  Keagamaan  Islam,  Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam, Kementerian Agama RI. https://pendispress.kemenag.go.id/index.php/ppress/catalog/book/19 Anastasya,  A.  (2022).  Izin  Edar.  UKMIndonesia.  https://ukmindonesia.id/baca- deskripsi-posts/izin-edar
Andoko,  Fatmawati,  I.,    Hasibuan,  S.  A.  (2022).  LEGALITAS  PENDAFATARAN Legalitas  Pendafataran  Sertifikasiproduk  Halal  sebagai  Implementasi Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal  di  Indonesia.  Journal  Analytica Islamica, 11(2), 166–184. https://doi.org/10.30829/jai.v11i2.12831
Annius. (2024). Mengenal Jenis-Jenis Izin Edar Usaha. Asahan, D. koperasi perdagangandan perindustrian kabupaten. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan NIB, P-IRT Dan Sertifikasi Halal Oleh Tenaga Pendamping  UMK.  Dinas  Koperasi  Perdagangandan  Perindustrian Kabupaten Asahan. Badriyah, N., Wahyudi, S. T., Pimada, L. M., Prastiwi, A., Radeetha, R.,  Sari, K.,
Nabella,  R.  S.  (2023).  Pendampingan  Sertifikat  Halal  Produk  pada  UMKM Sektor  Makanan  dan  Minuman  di  Kecamatan  Grati  Kabupaten  Pasuruan. Kumawula:  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat,  6(3),  547  –  553.
Is licensed under a
Creative Commons Attributions-Share Artike 4.0 International LIcense
https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i3.46964 Fadhillah, N. (2020). . Cara Mengurus PIRT dan Halal MUI Pada Produk Makanan.
Indrawati, S., Harwanto, S. W.,  Suryaman, A. (2022). Pentingnya Legalitas Usaha
Sebagai  Pelindungan  Hukum  Bagi  Perusahaan.  Eksaminasi:  Jurnal  Hukum,
1(3), 96–102. https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1725
Indrawati, S.,  Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemilik  UMKM.  Jurnal  Dedikasi  Hukum,  1(3), 231–241. https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113 Isnanto, B. A. (2022). Mengenal Manfaat Legalitas Usaha untuk UMKM dan Cara Membuatnya. Detik.
Kurniaji,  K.  (2023).  Prosedur  Proses  Sertifikasi  P-IRT  (Pangan-Industri  Rumah Tangga)  pada  UMKM  Pasca-Pandemi  Covid  19.  Jurnal  Multidisiplin  West
Science, 2(3), 200–214. https://doi.org/10.58812/jmws.v2i03.266 Lia  Kristiana,  I.  (2018).  Strategi  Pengembangan  Agribisnis  Durian  Sebagai Komoditas Unggulan Madura. AGROSAINS, 5(2), 71–81. https://doi.org/10.31102/agrosains.2018.5.2.71-81 Purborini, V. S. (2023). Pentingnya Legalitas PIRT dan NIB bagi Pelaku Usaha Kue Kering. Jurnal Magister Hukum Perspektif, 14(1), 28–37. https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.75 Rahman,  F.  (2021). “Bertumbuh  dan  Mengakar”  Sejarah  Pembudidayaan  Ketela
Pohon  di  Indonesia.  Metahumaniora:  Jurnal  Bahasa,  Sastra,  Dan  Budaya, 11(2), 222–235. https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v11i2.35449 Sari, R. K. (2024). Legalitas Usaha: Definisi, Jenis, dan Manfaatnya!. Sobat  Pajak.  (2023).  Legalitas  yang  Dibutuhkan  saat  Mendirikan  UMKM. Sobatpajak.Com. https://www.sobatpajak.com/article/63ea07d4ba966c5bc2d876cc/Legali tas yang Dibutuhkan saat Mendirikan UMKM
Soimah,  N.,    Imelda,  D.  Q.  (2023).  Urgensi  Legalitas  Usaha  Bagi  UMKM.  Jurnal Benuanta, 2(1), 21–25. https://doi.org/10.61323/jb.v2i1.47
Subhanulfikri,  M.  F.,    Azhar,  R.  M.  (2023).  Sosialisasi  Legalitas  Usaha  dalam Pengembangan  UMKM  di  Desa  Kedungdalem  Kabupaten  Probolinggo. Karunia:  Jurnal  Hasil  Pengabdian  Masyarakat  Indonesia,  2(3),  76–87. https://doi.org/10.58192/karunia.v2i3.1143
Tengah, D. K. J. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha dan Izin Edar Dalam Berbisnis. Dinas Koperasi Jawa Tengah.
Warisman, S. (2024). Pentingnya Legalitas Usaha, Cermati Manfaatnya.