## DISPARITAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA BAGI KPPS DALAM TINDAK PIDANA PEMILU
Putu Eva Ditayani Antari 1 ,
1 Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional,  E-mail evaditayaniantari@undiknas.ac.id

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: Diterima: Terbit:
Keywords: Liability,  Criminal  Act, Election. KPPS  as  the  smallest  Election  Organizer  Group  at  the  TPS level  who  has  duties  and  authorities  to  organize  the  voting and  count  the  votes  result  in  the  Indonesian  Elections  2019, which  make  them  vulnerable  toward  violations  and  criminal acts  of  the  election  with  political  interests.  Therefore,  the performance  of  KPPS  has  always  been  a  community  major concern  to  assessing  the  fruitfulness  of  the  elections  process. A  strict  law  enforcement  is  needed  in  appropriate  with  the mandate  of  Law  No.  7  of  2017  on  Elections  by  the  law enforcement  officers against election act committed by KPPS. The purpose of this research is to determine  KPPS’s  criminal liability.  This  research  uses  a  juridical  normative  method by  reviewing  the  applicable  legal  provisions  with  statue approach. The results showed  that  KPPS  criminal  liability can  be  carried  out  if  it  done  with  the  element  of  criminal responsibility  in  general  and  the  criminal  element  contained in Article 532 of the Elections Law where the punishment are cumulative.

## Abstrak
Kata kunci:
Pertanggungjawaban, Tindak  Pidana,  Pemilu
Corresponding Author: Putu Eva Ditayani Antari, E-mail: evaditayaniantari@undiknas. ac.id

## DOI:
xxxxxxx
KPPS  sebagai  unit  terkecil  Penyelenggara  Pemilu  di tingkat  TPS,  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara  pada Pemilu    Serentak  2019,  sehingga  rentan  terhadap terjadinya  pelanggaran  dan  tindak  pidana  pemilu dengan  adanya  kepentingan  politik.  Oleh  karena  itu, kinerja  KPPS  selalu  menjadi  perhatian  utama masyarakat  dalam  menilai  keberhasilan  proses  pemilu. Dibutuhkan  penegakan  hukum  yang  tegas  sesuai dengan  amanat  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu oleh  aparat  penegak  hukum  terhadap  tindak  pidana pemilu  yang  dilakukan  oleh  KPPS.  Adapun  tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban  pidana  KPPS  sebagai  pelaku tindak  pidana  pemilu.  Penelitian  ini  menggunakan metode  yuridis  normatif  dengan  cara  mengkaji ketentuan hukum  yang  berlaku  dengan  studi
kepustakaan  dengan  analisis  deskriptif  analitis.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pertanggungjawaban pidana  KPPS  dapat  dilakukan  apabila  memenuhi unsur  pertanggungjawaban  pidana  yaitu  melakukan perbuatan melawan hukum, mampu bertanggungjawab,  mempunyai  bentuk  kesalahan  yang berupa  kesengajaan  dan  kealpaan,  dan  tidak  adanya alasan  pemaaf  dan  unsur-unsur  pidana  pemilu  yang termuat  dalam  Pasal  532  Undang-undang  Pemilu dimana  sanksinya  bersifat  kumulatif.
.
.

## I. Pendahuluan
Pemilihan  Umum  (selanjutnya  disingkat  Pemilu)  menjadi  sarana  dalam mewujudkan  pengakuan  terhadap  kedaulatan  rakyat  dalam pemerintahan  NKRI (Negara    Kesatuan  Republik  Indonesia)  sesuai  dengan  amanat  yang  termaktub dalam  UUD  Tahun  1945.  Sesuai  dengan  tuntunan  dan  perkembangan  dinamika masyarakat  seperti  yang  tercermin  dalam  perubahan  UUD  Tahun  1945, penyelenggaraan  pemilu  bertujuan  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden, wakil  rakyat  (DPR  RI  &  DPD  RI)  dan  wakil  daerah  (DPRD  Provinsi  &  DPRD Kab/Kota),  serta  untuk  membentuk  pemerintahan  yang  demokratis,  kuat  dan memperoleh  dukungan  rakyat  selaras  dengan  asas  LUBERJURDIL  (Langsung, Umum,  Bebas,  Rahasia,  Jujur dan Adil).
Pemilu  adalah  salah  satu  perwujudan  hak  asasi  yang  dimiliki  seluruh  warga negara  Indonesia  yang  bersifat  prinsipiil,  karena  dalam  perwujudanya  menjadi suatu  keharusan  bagi  pemerintah  untuk  melaksanakan  pemilu  dengan memberikan  kebebasan  untuk  memilih  dan  dipilih  serta  perlindungan  kepada setiap  rakyatnya.  Sesuai  dengan  asas  yang  menyatakan  bahwa  rakyatlah  yang berdaulat,  maka  semua  itu  dikembalikan  kepada  rakyat  untuk  menentukannya. Pemilu di Indonesia tentunya sudah berlangsung sejak lama. Tercatat telah  12 (dua belas) kali pelaksanaannya di Indonesia sejak Pemilu pertama kali yaitu pada tahun 1955 hingga tahun 2019.
Pemilu harus memenuhi syarat mutlak yaitu terselenggara secara langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  untuk  mewujudkan  wakil  rakyat  yang  berkualitas, dapat  dipercaya,  dan  dapat  menjalankan  fungsi  kelembagaan  legislatif  maupun eksekutif  secara  optimal.  Untuk  mencapai  penyelenggaran  pemilu  yang demokratis,  jujur  dan  adil,  diperlukan  adanya  kerangka  hukum  dan  penegakan hukum  pemilu  sebagai  salah  satu  prasyarat  penting  yang  perlu  dijamin.  Dengan kerangka hukum dan penegakan hukum, upaya penyelenggaraan  Pemilu  sebagai bagian  dari proses  penguatan  dan  pendalaman demokrasi (deepening  democracy) serta  tata  kelola  pemerintahan  yang  bersih  dan  efektif  dapat  diwujudkan.  Hal paling  mendasar  yang  harus  diperkuat  adalah  aturan  dan  perundang-undangan yang  dapat  memberikan  perlindungan  penuh  kepada  para  pemilih  terhadap kekhawatiran, ketakutan,  bahaya, penyimpangan, kecurangan, dan  praktik-praktik curang  lain  yang  dapat  terjadi  baik  sengaja  atau  tidak  sengaja  selama
penyelenggaraan  pemilu. 1 Dalam  rangka  hal  tersebut,    pemerintah    telah mengeluarkan  UU  No.  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum (disingkat UU Pemilu).
Mekanisme  penyelesaian  masalah  pemilu  itu  telah  dibagi  menjadi  beberapa mekanisme penyelesaian  masalah  baik  bersifat  administrasi,  tata  usaha  negara, hasil    pemilu,    etika  penyelenggara  maupun  tindak  pidana  pemilu.  Khusus mengenai  tindak  pidana  pemilu,  telah  diakomodasi  potensi  pelanggaran  disertai sanksi  pidananya  yang  dapat  sekiranya  tetap  menjaga  prinsip  pemilu  langsung, umum bebas dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil)  yang telah ditegaskan dalam konstitusi. Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah tindak pidana  kejahatan dan/atau  pelanggaran  terhadap  ketentuan  tindak  pidana  pemilihan  umum sebagaimana  diatur  dalam  UU  Pemilu,  Tindak  Pidana  Pemilu  telah  diatur  dalam Buku Kelima  pada Pasal 476 s/d 554.
Tindak  pidana  menurut  Vos  dalam  Tri  Andrisman  adalah  salah  kelakuan  yang diancam  oleh  peraturan  perundang-undangan,  jadi  suatu  kelakuan  yang  pada umumnya  dilarang  dengan ancaman pidana. 2 Tindak pidana pemilu didefinisikan sebagai tindak   pidana  pelanggaran dan/atau  kejahatan  terhadap  ketentuan  yang sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang Pemilu mengenai tindak pidana pemilu dan  memiliki  sanksi  yang  tegas.  Jadi,  secara  materiil  tindak  pidana  pemilu dikualifikasikan  berupa  pelanggaran  dan/atau  kejahatan,  yang  ditujukan  kepada seseorang, peserta pemilu, korporasi (perusahaan), dan bahkan para  penyelenggara pemilu  sekalipun.  Penggolongan  terhadap  tindak  pidana  pemilu  mengacu pada Pasal 476 s/d 554 UU Pemilu dalam beberapa kualifikasi perbuatan antara lain: 3
a. Perbuatan  pidana  yang ditujukan  setiap  orang;
b. Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh petugas KPU, KPU Provinsi, KPU  Kabupaten/Kota, PPK, PPS  dan PPLN;
c. Perbuatan  pidana  yang  ditujukan  pada  pelaksana  kampanye;
d. Perbuatan  pidana  yang  ditujukan  pada  peserta  pemilu  yang  terbukti menerima  sumbangan  dan/atau  bantuan;
e. Perbuatan  pidana  yang  ditujukan  pada  pejabat  negara/pejabat pemerintah  dan  lembaga  peradilan;
f. Perbuatan pidana yang ditujukan  pada perusahan pencetak surat suara.
Penyelenggara Pemilu yang berintegritas berarti mengandung  unsur  penyelenggara yang  jujur,  transparan,  akuntabel,  cermat  dan  akurat  dalam  melaksanakan  tugas dan  kewenangannya  Penyelenggara  Pemilu  yang  berintegritas  tentunya  menjadi tolak  ukur  atas  terselenggaranya  pemilu  yang  demokratis,  Penyelenggara  Pemilu yang  tidak  memiliki  kemandirian  justru  berpotensi  menghambat  terwujudnya pemilu yang berkualitas dan  demokratis.  Sehingga  ketika  terdapat  Penyelenggara Pemilu  yang  tidak  berintegritas  dalam  memangku  dan  melaksanakan  tugas sebagaimana mestinya maka kerangka hukum yang ada  pun  harus  ditegakkan.  Hal ini    dimaksudkan    untuk    menjamin    legitimasi    dan    kredibilitas  kelembagaan Penyelenggara      Pemilu      yang      independen,      imparsial,      memiliki      integritas, tranparan, efisien dan profesional menjadi harapan setiap negara.
1 Virbhadra Singh. 1996. Corrupt Practice in Elections , Deep & Deep Publications. New Delhi. h. 11.
2 Tri  Andrisman.  2007. Hukum  Pidana .  Skripsi.  Universitas  Lampung.  Bandar Lampung. h. 81.
3 lihat Pasal 476 s/d Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Berdasarkan  amanat  UU  Pemilu  telah  mengklasifikasikan  dan  membagi Penyelenggara  Pemilu sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai berikut  yaitu Komisi  Pemilihan  Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Kab/Kota,  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK),  Panitia Pemungutan  Suara  (PPS),  Panitia  Pemungutan  Luar  Negeri  (PPLN),  Kelompok Penyelenggara  Pemungutan  Suara    (KPPS),  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu), Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Provinsi,    Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu) Kab/Kota,    Panitia  Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  Kecamatan,  Panitia  Pengawas Pemilu  Desa/Kelurahan  (PPDK),  Panitia  Pengawas  Pemilu Luar  Negeri  (Panwaslu LN),  dan  Pengawas  Tempat  Pemungutan  Suara  (PTPS)  serta  Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  (DKPP).  Kinerja  dari  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan Suara  (selanjutnya disebut KPPS) selalu mendapatkan sorotan besar dari masyarakat dalam  setiap  pelaksanaan  Pemilu  yang  ada,  hal  ini  didorong  oleh  adanya  akibat dari  berbagai  kelemahan  dan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  KPPS. Penyelenggara  tingkat  TPS  ini  pun  menjadi  ujung  tombak  penyelenggara  pemilu tentunya  harus  memiliki  kemampuan  untuk  menilai  dan  mengerti   dengan   baik terhadap    semua    jenis    tugas,    kewajiban,    dan    wewenangnya    serta  memiliki wawasan  yang  luas  terhadap  bidang  pekerjaan  yang  dihadapi  dalam  menjalani semua  proses  pemungutan  dan  penghitungan  suara  dalam  pemilu. 4
KPPS  merupakan  salah  satu  bagian  dari  panitia  ad  hoc  yang  dibentuk  dalam setiap  penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan umum kepala daerah. Menurut  UU  Pemilu  Pasal 1  ayat  14  menyebutkan  bahwa “KPPS  adalah  kelompok yang  dibentuk  oleh  PPS  untuk  melaksanakan  pemungutan  suara  di  tempat pemungutan  suara”. Penyelenggara  ini  berada  ditingkat  yang  paling  bawah  yaitu di  tingkat  TPS  (Tempat  Pemungutan  Suara),  dipilih  oleh  PPS  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku  atas  nama  KPU  Kabupaten/Kota,  dengan  beranggotakan 7  (tujuh)  orang  dan  ditambah  dengan  2  orang  Linmas.  Salah  satu  tugas  dan tanggung  jawabnya  adalah  melaksanakan  pemungutan  dan  penghitungan  suara  di TPS  dalam  rangka  mewujudkan  kedaulatan  pemilih,  melayani  pemilih  dalam menggunakan  hak pilih, serta memberikan akses dan layanan kepada pemilih dalam memberikan   hak  pilihnya.  Pelaksanaan  tugas  tersebut  perlu  diwujudkan  dengan transparansi,  tidak  memihak,  tingkat  akurasi  yang  tinggi  dan  bertanggung  jawab sehingga  dapat  terwujud  nilai-nilai  demokrasi.
Pada  pelaksanaan  Pemungutan  Suara  dalam  Pemilu  2019,  di  TPS  29,  Banjar Pangkung,  Delod  Peken,  Tabanan,  Bali,  terdapat  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh KPPS. Pada  TPS  tersebut  terjadi  tindak  pidana  Pemilu  yang  dilakukan  oleh  Ketua KPPS  dengan  melanggar sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 532   UU   Pemilu.  Dimana  pasal  tersebut  mengatur  mengenai  “Setiap  orang  yang dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  yang  menyebabkan  suara  seorang  Pemilih menjadi  tidak  bemilai  atau  menyebabkan  Peserta  Pemilu  tertentu  mendapat tambahan suara atau perolehan Suara  Peserta  Pemilu  menjadi  berkurang  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp48.000.000,00  (empat  puluh  delapan  juta  rupiah).”  I  Wayan  Sarjana  selaku terdakwa dalam putusan PN Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Tab pun telah  dijatuhkan sanksi  pidana  dan  administratif  oleh  Pengadilan  Negeri  Tabanan  yaitu  Pidana
4 Eduard Ola Bebe Gorantokan. 2014. Kualitas Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Kabupaten Lembata. Tesis. UNSRAT. h. 41.
Percobaan  selama  10  (sepuluh)  bulan  dan  denda  sejumlah  Rp.  4.000.000,00  (empat juta  rupiah).
Kasus serupa lainnya terjadi di TPS 12 Gampong Paya Bujuk Blang Pase Kecamatan Langsa Kota – Kota Langsa, Aceh didapat pula pidana pemilu yang dilakukan oleh M.  Salim  Harun.  Terdakwa  bertugas  sebagai  Linmas  pada  TPS  tersebut  dan melakukan  tindak  pidana  yang serupa dengan I Wayan Sarjana  sebagaimana yang diatur dalam pasal 532 UU Pemilu  dengan ancaman pidana yang sama. Berdasarkan putusan  hakim,  M.  Salim  Harun  dijatuhkan  pidana  penjara  selama  2  tahun  dan denda  sebesar  Rp.  20.000.000  (dua  puluh  juta  rupiah)  sebagaimana  yang  tertera dalam  Putusan  Nomor  67/Pid.Sus/2019/PN  Lgs.
Pada  kedua  kasus  diatas  dapat  dilihat  bahwa  terdapat  persamaan  dakwaan  yang didakwakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  namun  terdapat  perbedaan  pada  pidana yang dijatuhkan  oleh  Hakim.  Sehingga  dapat  diketahui  bahwa  dalam pemidanaannya,  Hakim  memiliki  perbedaan  penafsiran  terhadap  Pasal  532  UU Pemilu  sebagaimana  yang  didakwakan pada kedua terdakwa tersebut. Oleh karena itu,  penulis  mengangkat  judul  “ Pertanggungjawaban  Pidana  KPPS  (Kelompok Penyelenggara  Pemungutan  Suara)  Dalam  Tindak  Pidana  Pemilu” 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  ( legal  research )  dari sumber  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder berhubungan  dengan  masalah  yang  diangkat  oleh  Penulis  dalam  penelitian  ini. Bahan  hukum  tersebut  dikumpulkan  dengan  teknik  studi  dokumen  dan  dianalisis secara  deskriptif  analitis  artinya  mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana  adanya  saat  penelitian  dilaksanakan,  hasil penelitian  yang  kemudian  diolah  dan  dianalisis  untuk  diambil  kesimpulannya. Sehingga  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  kaitannya  teori-teori hukum  dan  praktek  pelaksanaan  hukum  positif  yang  menyangkut  permasalahan pemidanaan  tindak  pidana  pemilu.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Pemilu  menjadi  suatu  bagian  yang  tidak  terpisahkan  bagi  negara  yang  mengakui kedaulatan  rakyatnya.  Sebagaimana  prinsip  kedaulatan  tersebut  tercantum  dalam Pasal  1  ayat (2)  UUD  1945  bahwa  “Kedaulatan  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut  Undang-  Undang  Dasar”.  Hal  ini  tersirat  juga  secara  fundamental  pada Pancasila  yaitu  Sila  ke-4  (empat)  yang  menyebutkan  bahwa  “Kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan”. Proses untuk  memilih  putera-puteri  terbaik  bangsa  menjadi  wakil  rakyat  melalui  suatu mekanisme  yang  disebut  Pemilu  dapat  dinilai  sebagai  sesuatu yang konstitusional. Konstitusional  bagi  warga  negara  teritama  dalam  hal  pengakuan  terhadap  hak kepada  rakyat  dalam  menentukan  jalan  roda  organisasi   pemerintahannya  sendiri. Pemilu adalah bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk  menentukan  pemerintahan  dan  program  yang  sesuai  dengan  keinginannya, paling  tidak pemerintah  atau  program  yang  dapat diterimanya. 5
Pelaksanaan  Pemilu  tahun  2019  menjadi  sejarah  baru  dalam  sejarah  perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden & Wakil  Presiden  (Pilpres)  dan  Pemilihan  Legislatif  (Pileg)  yang  dilakukan  secara
5 Ismail. 2016. Kedudukan dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penindakan Pelanggaran Pemilihan Umum Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis . Disertasi, Program Doktor Hukum Universitas Jayabaya. Jakarta. h. 73.
serentak  sebagai  konsekuensi  dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU- XI/2013 (selanjutnya disebut  Pemilu  Serentak  2019).  Namun,  dalam penyelenggaraannya,  Pemilu  nyatanya  tidak  terlepas  dari  berbagai  pelanggaran khususnya  tindak  pidana  pemilu  baik  yang  dilakukan  oleh   Penyelenggara  Pemilu atau  pelaku  diluar  penyelenggara.  Dimana,  Penyelenggara  Pemilu  yang  dimaksud ialah  berdasarkan  UU  Pemilu  yaitu  KPU,  PPK,  PPS,  KPPS,  Bawaslu,  Panwas Kecamatan,  PPDK, PTPS, PPLN, dan DKPP. Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 juga berpeluang besar  terhadap  terjadinya  tindak  pidana  pemilu.  Hal  ini  terjadi  karena semua  pihak  tentunya  akan  melakukan  berbagai  cara  agar  dapat  memenangkan kontestasi  politik  ini  termasuk  melibatkan peran Penyelenggara Pemilu, terutama dalam  hal  ini  adalah  memanfaatkan  peran  KPPS  untuk  memudahkan  dan/atau melancarkan tindakan tersebut.
Tentu  tindakan  ini  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  banyak  pihak  terutama Penyelenggara Pemilu dari sisi  terganggunya proses penyelenggaraan, menurunkan integritas penyelenggara, hingga  menurunkan  kepercayaan  publik  terhadap  proses demokrasi yang tentunya berdampak pada  sikap  apolitis  masyarakat.
KPPS  merupakan  tombak  ujung  demokrasi, 6 mengingat  keberadaannya    sebagai pelaksana  Pemilu  Serentak  2019  dalam  proses  pemungutan  dan  perhitungan  suara tingkat  TPS  ini  ditambah  dengan  petugas  keamanan  desa  setempat,  dengan  satu anggota  merangkap  sebagai  Ketua  KPPS.  Petugas  keamanan  menjadi  satuan  kerja dari KPPS sesuai  dengan  Sumpah/Janji  yang  diucapkan  sebelum  TPS  dibuka  pada hari  pemungutan  suara  tepatnya  pukul  07.00  waktu  setempat. 7 Dengan  dekatnya keterlibatan  KPPS  dalam  proses  pungut  hitung,  maka  seringkali  KPPS  rentan bergesekan  dengan  kepentingan  politik  yang justru menjebak mereka dalam suatu perbuatan melawan hukum yaitu pelanggaran dan  perbuatan  tindak  pidana  pemilu.
Berdasarkan catatan Bawaslu,  putusan pidana pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 terbanyak  dimiliki  oleh  Gorontalo,  tercatat  15  (lima  belas)  putusan. 8 Salah  satunya adalah  kasus Caleg Partai Nasdem, Remi Ontalu yang tertangkap basah melakukan politik  uang  dalam  meraup  suara  masyarakat  Gorontalo  untuk  memenangkannya dalam  Pemilihan  Legislatif DPRD Kota Gorontalo. Indonesian Legal Roundtable (ILR) juga  menyebutkan  bahwa dalam Pemilu Serentak 2019 terdapat 72 kasus politik uang, 56  kasus  mengubah  hasil  perolehan  suara  dan  sebanyak  46  kasus  pelanggaran mencoblos  lebih  dari  satu  kali. 9
Dari 46 kasus tersebut, terdapat 2 (dua) kasus yang dikaji dalam penelitian ini yaitu Kasus  Pertama , kasus yang  melibatkan Ketua KPPS sebagai Terdakwa yang  diputus secara inkracht di Pengadilan Negeri Tabanan dan Kasus Kedua , kasus seorang Linmas
6 Benuf, K. (2019). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. Gema Keadilan , 6 (2), 196-216. 7 lihat Buku Panduan KPPS: Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu 2019 . KPU. Jakarta. h. 20. 8 Jppn.com,  2019, Data  Jumlah  Putusan  Bawaslu  atas  Pidana  Pemilu  2019 ,  dikutip  dari https://www.jpnn.com/news/data-jumlah-putusan-bawaslu-atas-pidana-pemilu-2019 (Diakses  pada  hari Jumat tanggal 6 Desember 2019, Pukul 20.25 WITA).
9 Amalia  Salabi,  2019, 348  Pelanggaran  Pidana  Di  Pemilu  2019  Kebanyakan  Diganjar  Sanksi Ringan , dikutip dari https://rumahpemilu.org/348-pelanggaran-pidana-di- pemilu-2019-kebanyakan-      diganjar-sanksi-ringan/ (Diakses  pada  hari  Jumat tanggal 6 Desember 2019 Pukul 21.02 WITA)
ISSN: 1978-1520
yang  termasuk  dalam  satuan    kerja    KPPS    sebagai  Terdakwa  dengan  putusan inkracht di  Pengadilan  Kota  Langsa.  Keduanya  melakukan  modus  tindak  pidana yang  sama  tetapi  memiliki  perbedaan  dalam  vonis  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis Hakim  masing-masing.
Dari  jumlah  kasus  diatas,  maka  diperlukan  adanya  penegakan  hukum  yang  tegas dari  aparat  hukum  (polisi,  jaksa,  dan  hakim)  terhadap  tindak  pidana  pemilu  yang dilakukan oleh  penyelenggara pemilu  khususnya  KPPS  sehingga  diharapkan  dapat memurnikan   hasil  pemilu  yang  penting  bagi  demokrasi.  Tujuan  dari  penegakan hukum  baik  pada  substansi  pelanggaran   dan   sanksinya   ialah   semata-mata untuk   melindungi   proses   pemilu   dari kecurangan yang mengancam integritas dari pemilu itu sendiri. 10 Hal ini tentunya diharapkan dapat dimulai dari tingkat pelaksana terbawah yaitu tingkat TPS.
Tindak Pidana Pemilu merupakan terminologis yang sama atau menjadi bagian dari tindak  pidana  dalam  rezim  hukum  pidana.  Dimana,  tindak  pidana  dalam  kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah “strafbaar feit”  dan dalam  kepustakaan  tentang  hukum  pidana  sering  sering  menggunakan  “delik”, sedangkan  pembuat  Undang-Undang      merumuskan      suatu      Undang-Undang mempergunakan      istilah      peristiwa  pidana  atau  perbuatan  pidana  atau  tindak pidana. 11 Strafbaar  feit  terdiri  dari  tiga  kata,  yakni  straf,  baar,  dan  feit.  Straf diterjemahkan  dengan  pidana  dan  hukum,  sementara  baar  diterjemahkan  dengan dapat dan boleh dan feit diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
Tindak  pidana  menjadi  suatu  dasar  pokok  dalam  menjatuhkan  pidana  pada  setiap orang  yang  telah  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  dimana  tidak  hanya  terletak pada perbuatan  yang telah diperbuat saja tetapi juga didasarkan pada ketentuan yang sudah mengatur  perbuatan  pidana  tersebut  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  ada  kemudian  dikenal  sebagai  Asas  legalitas.  Asas  yang  dicetuskan  oleh Anselm  von  Feuerbach  dalam  bukunya Lehrbuch  des  peinlichen  Recht (1801) berbunyi “ Nullum  delictum  nulla  poena  sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan  lebih  dahulu). 12 Asas  tersebut di  Indonesia  dirumuskan  dan  diwujudkan dalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP  yang  menyebutkan  “Tiada  suatu  perbuatan  dapat dipidana kecuali  atas kekuatan aturan  pidana  dalam  perundang-  undangan  yang telah  ada  sebelum  perbuatan  dilakukan”.
Jika  dikaitkan  dengan  Pemilu  dan  Pidana,  maka  dapat  diistilahkan  dengan  delik pemilu  atau  tindak  pidana  Pemilu.  Sehingga  hanya  terkait  pada  setiap  perbuatan pidana yang terjadi  dalam  proses  penyelenggaraan  pemilu.  Tindak  pidana  Pemilu itu  sendiri  didefinisikan  oleh  UU  Pemilu  sebagai  tindak  pidana  pelanggaran dan/atau  kejahatan  terhadap  ketentuan  tindak  pidana  Pemilu  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang ini dan  memiliki  sanksi  yang  tegas.  Berdasarkan  definisi tersebut,  perbuatan/tindakan  yang  dapat  dinilai  sebagai  tindak  pidana  pemilu adalah  perbuatan  yang  dikriminalisasi  berdasarkan  Undang-Undang  Pemilu.
10 Ramlan  Surbakti.  2011.  Didik  Supriyanto,  dan  Topo  Santoso. Penanganan  Pelanggaran Pemilu . Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan. Jakarta. h. 6
11 Amir Ilyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia. Yogyakarta. h. 20
12 Eddy  O.s  Hiariej.  2009. Asas  Legalitas  dan  Penemuan  Hukum  dalam  Hukum  Pidana , Erlangga. Jakarta. h. 7-8.
Untuk mengenakan pidana khususnya pidana pemilu maka harus  dipenuhi  syarat- syarat  tertentu  yang  sama  dengan  syarat  tertentu  yang  lazimnya  disebut  dengan unsur-unsur  tindak  pidana.  Jadi  seseorang  dapat  dikenakan  pidana  apabila perbuatan  yang  dilakukan  memenuhi  syarat-syarat  tindak  pidana  ( strafbaarfeit ). Menurut  Moeljatno,  unsur  tindak  pidana  adalah:  (1)  Perbuatan;  yaitu  perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk  perbuatan dan dilakukan oleh manusia;  (2)  Yang  dilarang  (oleh  aturan hukum)  dalam  artian  bahwa  sesuatu  akan dihukum  apabila  sudah  ada  peraturan  pidana  sebelumnya  yang  telah  mengatur perbuatan  tersebut,  jadi  hakim  tidak  dapat  menuduh  suatu  kejahatan  yang  telah dilakukan  dengan  suatu  peraturan  pidana,  maka  tidak  ada  tindak    pidana;    (3) Ancaman  Pidana (bagi yang melanggar larangan) diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud  bahwa  KUHP  mengatur  tentang  hukuman  yang  berbeda  berdasarkan tindak pidana yang telah  dilakukan.
Pidana pemilu dalam penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana  secara  umum.  Dalam  kerangka  penegakan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa adanya  keterlibatan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan satu  sama  lain  yang  mendayagunakan  hukum  pidana.  Dimana  dilaksanakannya proses  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan,  vonis  hakim  hingga  pelaksanaan putusan  pidana  dalam  lembaga  pemasyarakatan  sesuai  dengan  UU  Pemilu  yang memiliki batas waktu. Perkara tindak pidana  pemilu diselesaikan melalui mekanisme Peradilan Umum, di tingkat pertama oleh pengadilan  negeri, di tingkat banding dan terakhir  oleh  pengadilan  tinggi.  Pengadilan  negeri  dan  pengadilan  tinggi memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  tindak  pidana  pemilu  menggunakan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  ditambah  beberapa  ketentuan khusus  dalam  UU  Pemilu.  Pemeriksaannya  dilakukan  oleh  hakim  khusus,  yaitu hakim  karir  yang  ditetapkan  secara  khusus  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  perkara  pidana  pemilu. Putusan pengadilan tinggi tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
Tidak  hanya  melibatkan  aparatur  penegak  hukum  diatas  saja,  tetapi  juga melibatkan  institusi  Penyelenggara  Pemilu  dan  institusi  pemerintah.  Pemeriksaan perkara  tindak  pidana  pemilu  pun  ditangani  oleh  majelis  hakim  khusus  yang dibentuk pada pengadilan  negeri  maupun pengadilan tinggi. Dimana hakim khusus perkara  pidana    pemilu    mseti    memiliki  syarat  dan  kualifikasi  tertentu  yang pengangkatannya ditetapkan  berdasarkan  Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI. 13 Hakim tersebut tidak hanya mumpuni  dalam  menguasai  pidana secara formil dan materiil, tetapi sepatutnya juga menguasai seluk-beluk proses  kepemiluan. 14
Pemilu  Serentak  2019  yang  telah  berjalan  lancar  kenyataannya  mengalami peningkatan  terhadap   jumlah   kasus   pidana   pemilu,   tercatat   peningkatannya sebanyak    58,3    persen  dibandingkan  dengan  kasus  Pemilu  2014. 15 Hal  ini dikarenakan  banyaknya  pelanggaran  dan  tindak  pidana  pemilu  yang  dilakukan oleh oknum-oknum Penyelenggara Pemilu salah satunya KPPS yang diancam dalam Pasal 532 UU Pemilu yaitu:
13 Fahmi, K. (2016). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Jurnal Konstitusi , 12 (2), 264-283. 14 Ramlan Surbakti. dkk. Op.cit . h. 16 15 Moch  Dani  Pratama  H.,  2019, Jumlah  Pidana  Pemilu  Serentak  2019  Meningkat Tajam , dikutip  dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9c17bd006a5/jumlah- pidana-pemilu-   serentak-2019-meningkat-tajam/ (Diakses pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 Pukul 21.45  WITA)
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  yang menyebabkan  suara seorang  Pemilih  menjadi  tidak  bemilai  atau menyebabkan  Peserta  Pemilu  tertentu  mendapat  tambahan  suara  atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan  pidana penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan  denda    paling    banyak Rp48.000.000,00  (empat puluh delapan juta rupiah).”
Pengancaman  pidana  pada  pasal  diatas  bersifat  kumulatif.  Hal  ini ditunjukkan  dan  ditandai dengan kata penghubung “dan” diantara dua jenis pidana yang   diancamkan. 16 Artinya  apabila  seseorang  terbukti  melakukan  tindak  pidana pemilu  sesuai  yang diatur  dalam  Pasal  532  UU  Pemilu  dapat  dikenakan  dua  jenis pidana yang dijatuhkan secara bersamaan  yaitu  pidana  penjara  dan  pidana  denda. Sehingga dapat diketahui pula bahwa teori  pemidanaan yang diadopsi dalam pasal tersebut  adalah  teori  pembalasan/absolut.  Teori  ini  cenderung  digunakan  dalam memutus terdakwa dengan bobot pidana yang relatif lebih berat,  yaitu diatas 2 (dua) tahun. 17 Teori  pembalasan  mengedepankan  bahwa  sanksi  dalam  hukum  pidana dijatuhkan  semata-mata  karena  orang  telah  melakukan  sesuatu  kejahatan  yang merupakan  akibat  mutlak  yang  harus  ada  sebagai  suatu  pembalasan  kepada  orang yang  melakukan  kejahatan  sehingga  sanksi  bertujuan  untuk  memuaskan  tuntutan keadilan.  Inilah  sebabnya  teori  iini  disebut  sebagai  teori  pembalasan.  Tuntutan keadilan  yang  sifatnya  absolut  ini  terlihat  dari  pendapat  Imanuel  Kant  dalam bukunya Filosophy  of  Law bahwa  pidana  tidak  pernah  dilaksanakan  semata-mata sebagai  sarana  untuk  mempromosikan  tujuan/kebaikan  lain,  baik  bagi  si  pelaku itu  sendiri  maupun  bagi  masyarakat.  Setiap  orang  seharunya  menerima  ganjaran seperti  perbuatannya  dan  perasaan  balas  dendam  tidak  boleh  tetap  ada  pada anggota  masyarakat.
Penjelasan  lebih  lanjut  tentang  tindak  pidana  pemilu  yang  dilakukan  oleh KPPS  pada  Pemilu  Serentak  2019 akan  dijabarkan  sebagai berikut:
Kasus  pertama 18 ,  I  Wayan  Sarjana  Als.  Pak  Kayun  merupakan  seorang  KPPS  yang diberikan  tugas  sebagai  Ketua  KPPS  dalam  Pemilu  Serentak  2019  di  TPS  29  Delod Peken, Br. Pangkung, Tabanan. Dari perbuatannya, suara pemilih menjadi tidak bernilai karena  dicoblos  lebih  dari  sekali  menggunakan  tutup  bolpoint,  dimana  diketahui berdasarkan  keterangan saksi bahwa dari 10 (sepuluh) suara yang tidak sah terdapat 7 (tujuh) surat suara  yang  tadinya  sah  menjadi  tidak  sah.  Terdakwa  WS  mengakui perbuatannya yang merusak  surat suara partai lain untuk mengurangi jumlah suara Calon  Legislatif  Tabanan  dan  untuk  memenangkan  calon  lain.
Disamping itu, akibat dari perbuatan Terdakwa WS maka diselenggarakan Pemungutan Suara  Ulang  (PSU)  berdasarkan  rekomendasi  Bawaslu  Tabanan  di  TPS  29.  Sehingga Terdakwa WS diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 532 Jo 554 UU Pemilu.
Kasus kedua 19 , seorang Linmas dalam satuan kerja KPPS pada Pemilu Serentak 2019
16 Mudzakkir . 2008. Politik  Hukum  dan  Pemidanaan ,  Departemen  Hukum  dan  HAM.  BPN Nasional. Jakarta. h. 22 17 Kholiq,  M.  A.,  &  Wibowo,  A.  (2016).  Penerapan  Teori  Tujuan  Pemidanaan  Dalam  Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 23 (2), 186-205.
18 Lihat Putusan  PN  Nomor 54/Pid.Sus/2019/PNTab tentang Pidana  Pemilu Terdakwa  I Wayan  Sarjana di Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan.
19 Lihat  Putusan  Nomor  67/Pid.Sus/2019/PNLgs  tentang  Pidana  Pemilu  Terdakwa  M. Salim  Harun Bin Harun di Kec. Langsa Kota- Kota Langsa.
di  TPS  12  Blang  Pase,  Kota  Langsa  yaitu  M.  Salim  Harun  Bin  Harun.  Terdakwa SH  yang  awalnya  bertugas  untuk  mengamankan  lokasi  TPS  dan  tidak  bertugas untuk  membuka  surat  suara.  Dalam  proses  penghitungan  suara,  Terdakwa  SH melakukan  perbuatan    pidana  berupa  pencoblosan  terhadap  surat  suara  sah menggunakan  bekas  gantungan  kunci  yang  ujungnya  diruncingkan    yang dimasukkan  ke  jari  tengahnya  sebelum surat  suara  tersebut  diserahkan  kepada Ketua  KPPS  untuk  dibacakan  hasilnya  menjadi  surat  suara  tidak  sah.  Dibuktikan dengan  terdapatnya  9  (sembilan)  surat  suara  yang  tidak  bernilai  yang  masing- masingnya adalah 5 (lima) surat suara terhitung rusak dan 4 (empat) surat suara  yang awalanya  tidak  sah  menjadi  terhitung  sah.  Terdakwa  SH  mengakui  perbuatannya yang  merusak  surat  suara  dengan  tujuan  untuk  memenangkan  salah  satu  Calon Anggota Legislatif  dari Partai Golongan Karya.
Akibat  dari  perbuatannya,  KPU  Kota  Langsa  melaksanakan  Pemungutan  Suara Ulang  (PSU)  berdasarkan  rekomendasi  Bawaslu  Kota  Langsa  terhadap  Pemilihan Calon  Anggota  Legislatif  DPRD  Kab/Kota  di  TPS  12  Blang  Pase,  Kota  Langsa. Terdakwa SH  pidana  diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 532 UU Pemilu. Pertanggungjawaban  pidana  KPPS  diatas  mengarah  pada  pemidanaan  pelaku tindak  pidana  pemilu  dengan  tujuan  untuk  menentukan  apakah  terdakwa  dapat dipertanggungjawabkan  atas  suatu  perbuatan  pidana  yang  dilakukannya  atau tidak. Tidak  mungkin ada pertanggungjawaban pidana tanpa ada perbuatan pidana, dan adapun berlaku suatu asas yaitu asas “ nulla poena sine culpa ” yang artinya tidak ada  pidana  tanpa  kesalahan. 20 Kesalahan  dipandang  sebagai  unsur  mutlak  dalam pertanggungjawaban pidana  yang pada intinya berupa pengenaan pidana. Menurut Simon,  kesalahan  adalah  keadaan  batin tertentu dari si pelaku dan hubungan antara keadaan  batin  tersebut  dengan  perbuatannya  yang  sedemikian  rupa,  sehingga  si pembuat    dapat    dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya. 21 Unsur  kesalahan tersebut  harus  dilakukan  sehingga  untuk  adanya  kesalahan  yang  mengakibatkan dipidananya  terdakwa,  maka  terdakwa  haruslah  melakukan  perbuatan  pidana, mampu  bertanggungjawab,  dengan  kesengajaan  atau  dengan  kealpaan  serta tidak adanya alasan pemaaf. 22 Pertanggungjawaban dalam hukum bukan hanya berarti  sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi  juga sepenuhnya dapat  diyakini bahwa  memang  pada  tempatnya  meminta  pertanggungjawaban  atas  tindak  pidana yang  dilakukan. 23
Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam dakwaannya yang didakwa oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  dikatakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam  Pasal  532  UU  Pemilu  apabila  memenuhi  unsur-unsur  yang  ada  sebagai berikut:
a) Setiap  Orang
Bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Setiap  Orang”  adalah  setiap  orang  yang  memiliki hak  dan  kewajiban  tanpa  terkecuali  menjadi  subyek  hukum  dan  dapat dipertanggungjawabkan  semua  perbuatannya.  Sehingga  yang  dimaksud  dalam  hal ini,  unsur  tindak  pidana  pemilu  tidak memandang adanya jabatan dan/atau tugas
20 Amir Ilyas. Op.cit. h. 83. 21 Tongat. 2009. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan . UMM Press. Malang. h. 222 22 Sofyan Sastrawidjaja. 1992. Hukum Pidana , Armico. Bandung. h. 181.
23 Chairul Huda.  2006. Dari Pidana  Tanpa  Kesalahan Menuju Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Cetakan I. Pranada Media. Jakarta. h. 63.
atau tidak yang melekat pada seseorang,  baik individu yang bertugas sebagai Ketua KPPS  atau  sebagai  Linmas  atau  diluar  itu.  Oleh  karena  itu,  Terdakwa  WS  dan Terdakwa  SH  yang  disebutkan  dalam  dakwaan  dan  dapat  dibenarkan  serta diperkuat  melalui  keterangan  saksi-saksi,  keduanya  pun  dalam  keadaan  sehat jasmani  dan  rohani  sehingga  setiap  perbuatannya  dapat  dipertanggungjawabkan. Dengan demikian  unsur “Setiap Orang” dapat dibuktikan dan terpenuhi.
b) Dengan  Sengaja
Bahwa  yang  dimaksud  dengan  “sengaja”  adalah  keadaan  menghendaki  untuk mewujudkan  suatu  perbuatan  pidana  dan  akibatnya,  dan  hal  ini  berhubungan dengan pikiran  seseorang dengan perbuatan seseorang. Menurut Criminel Wetboek tahun  1809  (Pasal  11),  “sengaja”  itu  maksud  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat sesuatu  yang  dilarang  atau  diperintah  oleh  Undang-undang.  Terdakwa  WS  dan Terdakwa  SH  dalam  hal  ini  memiliki  cara  yang  sama  dalam  perbuatannya  yaitu menggunakan benda runcing yaitu Terdakwa WS  menggunakan tutup bolpoint dan Terdakwa  SH  menggunakan  ujung  gantungan  kunci.  Keduanya  melakukan perbuatannya dengan sengaja untuk merusak surat suara DPRD  Kab/Kota. Menurut Teori  Kehendak  (Wils  Theorie),  kedua   terdakwa   telah   menghendaki  akibat  dari tindakan  yang  dikehendaki  dan  mewujudkan  unsur  delik  yang  terkandung  dalam UU  Pemilu  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  yang  dilarang  dan  termasuk  dalam kategori  melawan hukum. Dengan demikian, unsur “Dengan Sengaja” terbukti dan terpenuhi.
c) Melakukan  perbuatan  yang  menyebabkan  suara  seorang  Pemilih  menjadi  tidak bernilai  atau  menyebabkan  Peserta  Pemilu  tertentu  mendapat  tambahan  suara atau  perolehan  suara  Peserta  Pemilu  menjadi  berkurang.
Bahwa  adanya  perbuatan  pidana  dengan  maksud  dan  akibat  yang  disebutkan dalam  uraian kalimat Pasal 532 UU Pemilu sebagaimana halnya seperti diatas maka dapat  dikatakan  dapat  terbukti dan  terpenuhi sebagaimana  fakta  persidangan  yang disampaikan  dan  dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terhadap Terdakwa WS dan Terdakwa SH.
Dari  kedua  kasus  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  pemenuhan  unsur  pidana  yang tercantum  dalam  Pasal  532  UU  Pemilu,  maka  keduanya  dapat  dinyatakan  telah terbukti dan memenuhi  unsur pidana sesuai dengan fakta hukum yang terurai dalam persidangan  dan  tercatat  dalam  putusan  masing-masing.  Begitu  pula  telah terpenuhinya  unsur  pertanggungjawaban  pidana  kedua  terdakwa  yaitu  unsur melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  mampu  bertanggungjawab,  mempunyai bentuk  kesalahan  yang  berupa  kesengajaan  dan  kealpaan,  dan tidak adanya alasan pemaaf. Sehingga  dalam hal ini maka kedua terdakwa dapat  dikatakan  layak  dan tepat  untuk  dikenakan  pengenaan  pidana  sesuai  dengan  delik  perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan  untuk mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik  yang  ditimbulkan  tindak  pidana; memulihkan  keseimbangan;  mendatangkan  rasa    damai    dalam    masyarakat; memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga  menjadi orang  baik dan  membebaskan  rasa  bersalah  pada  terpidana. 24
Pidana  dan  pemidanaan  menempati  posisi  sentral  dan  menjadi  jantung  dari  setiap peradilan  pidana.  Semua  pelaku  tindak  pidana  diharapkan  dapat  dijatuhi  pidana sesuai  dengan  perbuatannya  sehingga  aturan  hukum  yang  ditetapkan  memiliki
24 Ibid., h. 97.
kepastian  hukum.  Terutama dalam hal untuk melindungi kemurnian dan integritas penyelenggaraan  pemilu  di  negara  hukum  dan  demokratis  ini  dapat  dipercaya dan  diterima  hasilnya  oleh  masyarakat  pada  umumnya.
4. Kesimpulan 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa pertanggungjawaban  pidana  dalam  tindak  pidana  pemilu  yang  dilakukan  oleh KPPS  dapat  dipertanggungjawabkan   atas   perbuatan   pidana   apabila   melanggar dan  memenuhi  unsur pidana yang ada pada ketentuan Pasal 532 UU Pemilu dengan ancaman  pidana  paling  lama  4  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp48.000.000,00. Pengancamanan  pidana  bersifat  kumulatif  dan  sesuai  dengan  teori  pemidanaan absolut. Harus pula memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu melakukan perbuatan  melawan  hukum,  mampu  bertanggungjawab,  mempunyai  bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

## 4.2 Saran
Perlu  adanya  persamaan  persepsi  antara  pengawas  pemilu  dengan  penegak  hukum baik  polisi,  jaksa  dan  hakim  yang  dikemas  dalam  bentuk  pelatihan  atau  sejenisnya sehingga dapat berjalan selaras dalam upaya penegakan hukum khusus yaitu tindak pidana pemilu.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Buku
Chazawi.  Adami.  2014. Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian  1 .  PT  Raja  Grafndo   Persada, Jakarta.
Huda,  Chairul.  2006. Dari  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Cetakan I. Pranada Media, Jakarta.
Hiariej,  Eddy  O.s.  2009. Asas  Legalitas  dan  Penemuan  Hukum  dalam  Hukum  Pidana , Erlangga. Jakarta.
Ilyas,  Amir.  2012. Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Rengkang  Education  Yogyakarta  dan Pukap  Indomenisa,  Yogyakarta.
Mudzakkir,  2008, Politik  Hukum  dan  Pemidanaan .  Departemen  Hukum  dan  HAM, BPN  Nasional.  Jakarta.
Sastrawidjaja,  Sofyan.  1992. Hukum  Pidana .  Armico.  Bandung. Singh, Virbhadra. 1996. Corrupt Practice in Elections , Deep & Deep Publications, New Delhi.
Tongat.  2009. Dasar-dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  dalam  Perspektif  Pembaharuan . UMM Press.  Malang.
Jurnal
ISSN: 1978-1520
Benuf, K. (2019). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. Gema Keadilan , 6 (2), 196-216. Fahmi, K. (2016). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. Jurnal Konstitusi , 12 (2), 264- 283.
Kholiq,  M.  A.,  &  Wibowo,  A.  (2016).  Penerapan  Teori  Tujuan  Pemidanaan  Dalam Perkara  Kekerasan  Terhadap  Perempuan:  Studi  Putusan  Hakim. Jurnal  Hukum IUS QUIA IUSTUM , 23 (2), 186-205.

## KPU,  2019,  Buku  Panduan  Panduan  KPPS:  Pemungutan  dan  Penghitungan  Suara di  TPS  Pemilu  2019,  Jakarta.
Situngkir,  D.  A.  (2018).  Asas  Legalitas  Dalam  Hukum  Pidana  Nasional  Dan  Hukum Pidana Internasional. Soumatera Law Review , 1 (1), 22-42.

## Tesis atau Disertasi
Andrisman, Tri, 2007, Hukum Pidana , Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung. Gorantokan,  Eduard  Ola  Bebe,  2014, Kualitas  Kerja  Kelompok  Penyelenggara Pemungutan  Suara Pada Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di  Kabupaten  Lembata, Tesis,  UNSRAT.
Ismail,  2016, Kedudukan  dan  Kewenangan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu) Dalam  Penindakan  Pelanggaran  Pemilihan  Umum  Untuk  Mewujudkan  Pemilihan Umum  yang  Demokratis ,  Disertasi,  Program  Doktor  Hukum  Universitas Jayabaya,  Jakarta.
Online/ World Wide Web: Jppn.com,  2019, Data  Jumlah  Putusan  Bawaslu  atas  Pidana  Pemilu  2019 ,  dikutip  dari https://www.jpnn.com/news/data-jumlah-putusan-bawaslu-atas-pidana- pemilu-2019
Salabi,  Amalia,  2019 348  Pelanggaran  Pidana  Di  Pemilu  2019  Kebanyakan  Diganjar Sanksi  Ringan ,  dikutip  dari https://rumahpemilu.org/348-pelanggaran- pidana-di-pemilu-2019-  kebanyakan-diganjar-sanksi-ringan/
Huzaini,  Moch  Dani  P.,  2019, Jumlah  Pidana  Pemilu  Serentak  2019  Meningkat  Tajam ,
dikutip dari. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9c17bd006a5/jumlah- pidana-pemilu-  serentak-2019-

## Peraturan   Perundang-undangan:
UU  No.  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum    (Lembaran    Negara    Republik Indonesia  Tahun 2017 Nomor 182)
UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158)
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Putusan  Pengadilan  Negeri  Tabanan  Nomor  54/Pid.Sus/2019/PNTab  tentang Pidana Pemilu  Terdakwa I Wayan Sarjana di Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan
Putusan  Pengadilan  Negeri  Kota  Langsa  Nomor  67/Pid.Sus/2019/PNLgs.  tentang Pidana  Pemilu  Terdakwa  M.  Salim  Harun  Bin  Harun  di  Kec.  Langsa  Kota- Kota Langsa