Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI MINIMARKET DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH  KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA SURABAYA
Anggit Daka Satryadewa¹, Rosalinda Elsina Latumahina² ¹ ,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : rosalindael@untag-sby.ac.id

## ABSTRACT
Transportation is frequently recognized by many as crucial to the success of a country due to the fact that supports effortless movement of people and goods and contributes to longterm development. The overall objective  of  transportation  is  to  minimize  travel  times  while  stimulating  human  activity  by  facilitating connections throughout destinations faster. It must be done to take on transportation wholeheartedly, taking into thought  not  simply  the  present  situation and  conditions  but  also the  environment that  surrounds  it, including facilities and infrastructure. In addition to an abundance of places to park and expanding vehicular traffic, congestion might get worse as a consequence of a deficiency of supportive infrastructure and facilities. Surabaya is Indonesia's second-largest city after DKI Jakarta. In recognition of Surabaya's their image as a metropolis, numerous citizens of other nearby towns decide to make their homes there. Compared with the Central Statistics Agency, Surabaya is projected to be residence approximately 3,157,126 the residents in the year 2020. The astronomical population of the city as well as the immigrant population from outside Surabaya searching jobs or higher learning also contributed to the city's considerable vehicle occupancy. With so many available parking spots and appropriate ways to get around, the total number of motorized vehicles both two and  four  wheeled  has  declined.  Based  on  the  Surabaya  City  Regional  Regulation,  Law  Number  3  of  2018 concerning  the  Implementation of  Parking  in  the  City  of  Surabaya  defines  parking  as  the  act  of  a vehicle putting an end to or standing fixed while the driver dismisses it.
Keywords : Transportation, Surabaya, Parking Levy

## ABSTRAK
Transportasi sering diakui oleh banyak orang sebagai hal yang penting bagi keberhasilan suatu negara karena mendukung  pergerakan  orang  dan  barang  yang  mudah  dan  berkontribusi  pada  pembangunan  jangka panjang. Tujuan keseluruhan transportasi adalah untuk meminimalkan waktu perjalanan sambil merangsang aktivitas  manusia  dengan  memfasilitasi  koneksi  ke  seluruh  tujuan  lebih  cepat.  Harus  dilakukan  untuk melakukan transportasi dengan sepenuh hati, dengan mempertimbangkan tidak hanya situasi dan kondisi saat  ini  tetapi  juga  lingkungan  yang  mengelilinginya,  termasuk  sarana  dan  prasarana.  Selain  banyaknya tempat untuk parkir dan memperluas lalu lintas kendaraan, kemacetan mungkin menjadi lebih buruk sebagai konsekuensi dari kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang mendukung. Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Sebagai pengakuan atas citra Surabaya sebagai kota metropolitan, banyak warga kota-kota terdekat lainnya memutuskan untuk membuat rumah mereka di sana. Dibandingkan dengan Badan  Pusat  Statistik,  Surabaya  diproyeksikan  menjadi  tempat  tinggal  sekitar  3.157.126  penduduk  pada tahun  2020.  Populasi  astronomi  kota  serta  populasi  imigran  dari  luar  Surabaya  mencari  pekerjaan  atau pendidikan tinggi juga berkontribusi terhadap hunian kendaraan kota yang cukup besar. Dengan banyaknya tempat  parkir yang tersedia dan cara yang tepat untuk  berkeliling,  jumlah total kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat menurun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Parkir  di  Kota  Surabaya  mendefinisikan  parkir  sebagai  tindakan kendaraan yang mengakhiri atau berdiri tegak sementara pengemudi menolaknya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## Kata kunci : Transportasi, Surabaya, Retribusi Parkir

## PENDAHULUAN
Pada  umumnya  mampu  membawa  orang  dan  barang  dengan  lancar  dan  juga  untuk pembangunan jangka panjang menganggap transportasi penting bagi pembangunan suatu negara. Tujuan transportasi adalah untuk mempromosikan aktivitas manusia dan membuatnya lebih cepat untuk  menghubungkan  satu  lokasi  ke  lokasi  lain  untuk  secara  signifikan  mengurangi  panjang perjalanan. Transportasi  harus  dicapai  secara holistik  yang  menggabungkan tidak hanya  keadaan dan  kondisi  transportasi  tetapi  juga  lingkungan  yang  dipengaruhinya,  termasuk  fasilitas  dan infrastruktur. Dengan beberapa tempat parkir yang tersedia dan meningkatnya lalu lintas kendaraan dalam pertumbuhan zaman, infrastruktur dan fasilitas yang kurang mendukung dapat meningkatkan kemacetan
Setelah  DKI  Jakarta,  Kota  terbesar  kedua  di  setiap  wilayah  Indonesia  adalah  Surabaya. Sehubungan dengan keunggulan Surabaya sebagai daerah perkotaan, banyak orang dari kota-kota terdekat memutuskan untuk membuat rumah mereka di sana. Badan Pusat Statistik memperkirakan sekitar 3.157.126 orang menghuni Surabaya sepanjang tahun kalender 2020. Imigran dari luar kota Surabaya yang mencari pekerjaan atau sekolah juga memiliki pengaruh pada ukuran populasi kota yang  besar,  yang  akhirnya  mengakibatkan  peningkatan  jumlah  kendaraan  bermotor  di  Surabaya. Dengan  banyaknya  parkir  mobil  serta  sarana  transportasi  yang  memadai,  Kendaraan  yang  berisi sepasang roda dan keempatnya telah menjadi lebih umum bertambah. Akibatnya, banyak pengguna kendaraan bergantung pada tepi. Masalah parkir bukanlah hal baru di zaman modern. Berdasarkan peraturan daerah Kota Surabaya, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Parkir Parkir di Kota Surabaya., mendefinisikan parkir sebagai praktik kendaraan berhenti atau berdiri tidak bergerak sementara pengemudi menolaknya. Di hampir setiap kota di Indonesia,  termasuk  Surabaya,  mereka  adalah  dilema  parkir  yang  sedang  berlangsung.  Karena kurangnya ruang yang dapat diakses, parkir telah menciptakan banyak masalah signifikan bagi kota Surabaya. Bahu jalan telah digunakan sebagai tempat parkir karena fakta bahwa tidak termasuk lagi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
fasilitas parkir atau banyak di wilayah geografis Kota Surabaya, sehingga menurunkan lebar jalan serta total kapasitas bagian jalan yang terpisah. Kekurangan parkir.
Meskipun jumlah aktivitas di pusat kota memiliki efek mengenai lalu lintas kendaraan bermotor yang  substansial  di  daerah  itu.  Akibatnya,  banyak  orang  yang  berbeda  mengambil  bagian  dalam berbagai kegiatan sambil menjaga mobil di tempat parkir, terutama di sebelah jalur (di jalan parkir). Parkir  off-street  adalah  frasa  yang  diterapkan  ketika  mengacu  pada  parkir  tepi  jalan  yang  luas. Menurut Jalur yang akan diikuti mengikuti format yang sama dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kota Surabaya arsitektur pelayanan parkir. Operasi ilegal  atau  tanpa  pemikiran  sering  dilakukan  sebagai  akibat  dari  berbagai  tantangan  dengan penanganan parkir di jalan raya umum. Tentu saja, ini memiliki efek luas lalu lintas keseluruhan dan pekerjaan lain di seberang jalan, berkontribusi terhadap berbagai kemacetan lalu lintas. Berhenti adalah  skenario  di  mana  mobil  diam  meskipun  pengemudi  tidak  muncul;  Parkir  adalah  tindakan berhenti atau diam sedangkan pengemudi mengeluarkan kendaraannya. Saat ini, parkir adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi lalu lintas jalan raya, terutama di antara daerah perkotaan. Untuk memperhitungkan semua itu dan meningkatnya jumlah mobil di kota-kota modern, pemilik tempat parkir percaya bahwa setiap orang yang mengemudi pasti membutuhkan tempat parkir atau layanan terkait garasi lainnya. Mengingat pendapatan signifikan yang diperoleh dari layanan parkir ilegal,  biasanya  memicu  persaingan  ekonomi  yang  tidak  sehat  antara  manajer  parkir,  kebocoran retribusi parkir dari pemerintah daerah, masalah yang berakhir dengan kekerasan antara organisasi yang biasanya mengatur tempat parkir, yang dapat berdampak buruk pada populasi umum.

## METODE PENELITIAN
Metode dalam penelitian ini telah digunakan standar penelitian deskriptif, pendekatan hukum normatif,  dan  penambahan  hukum  dalam  penyajian,  bersama  dengan  penilaian  data  dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, penyajian data menggunakan kerangka teoritis, serta pemahaman interpretasi data.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Awal  mula  terjadinya  agar  kotamadya  dapat  mengatur  dan  melaksanakan  kepentingan masyarakat  lokal  dan  urusan  negara  sesuai  dengan  hukum  dan  peraturan,  daerah  yang  mandiri harus memiliki otonomi daerah. Dalam pemenuhan undang-undang. Pada tahun 1999 dan 2004, Undang-Undang  Nomor  32  memperkenalkan  nilai-nilai  dasar  otonomi.  Melalui  penyerahan sejumlah  tugas  pemerintah  pusat  yang  harus  ditanggapi  melalui  pemerintah  daerah  dan menampilkan  pengekangan  di  daerah  tambahan  pihaknya  ingin  membuka  sistem  pemerintahan, memperkuat  pelayanan  publik,  dan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kemitraan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah laba daerah yang diperoleh dari sumber yang diperbolehkan di dalam daerah, seperti dokumen pajak daerah, hasil retribusi daerah, dampak pengelolaan kekayaan daerah, dan cara lainnya. Berikan suhu wilayah dan  cari  pembayaran  untuk  memulai  eksekusi  Otonomi  daerah  sebagai  contoh  utama  dari desentralisasi gagasan. Selain dikenal sebagai tempat wisata hosting meliputi wisata industri retail, wisata  hiburan,  dan  wisata  kuliner,  Surabaya  telah  memiliki  kapasitas  untuk  membantu menghasilkan  persentase  penting  dari  pendapatan  daerah.  Sektor  industri  pariwisata  di  Kota Surabaya memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari seberapa besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD kota pada tahun 2015, yang sampai pada  presentasi  yang  melebihi  tujuan  luas  105%  yang  telah  direalisasikan.  Dinas  Pengelolaan Keuangan  dan  Penerimaan  Dinas  Perhubungan  Kota  Surabaya  yang  mengacu  pada  UPTD  Parkir Pinggir Jalan Umum berperan dalam pelaksanaan pengawasan, pengumpulan, pengendalian, dan pengamanan  garasi  parkir  di  Kota  Surabaya,  demikian  juga  dengan  Bidang  Pajak  Parkir  Kota Surabaya penyusunan laporan keuangan terkait parkir.
Pajak  parkir  dan  retribusi  merupakan  salah  satu  Retribusi  dan  pajak  daerah  memiliki  ruang lingkup yang substansial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya. Dengan meningkatnya jumlah mobil bermotor yang memasuki kota Surabaya oleh lebih dari antara sepuluh dan dua puluh ribu kendaraan setiap akhir pekan, biaya garasi Dan peluang retribusi itu menarik dan menarik. Juga, ini disertai bersama perluasan tempat parkir, yang terjadi setiap tahun karena jumlah taman dan kafe atau pusat masakan berkembang. Jika semua kendaraan dikumpulkan, oleh karena
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
itu berjalan meskipun ada alasan bahwa pengumpulan tersebut pada akhirnya akan membawa pajak dan  biaya  yang  besar  untuk  pendapatan  parkir.  Surabaya  harus  membuat  satu  sama  lain  upaya sekarang dan masa depan untuk memperluas ke arah sektor otonom. Di fungsi pemerintahan kota Surabaya  memaksimalkan  uang  tunai  yang  diperoleh  dari  dalam  negeri  melalui  biaya  kontribusi parkir  dengan  tujuan  untuk  membiayai  dan  melaksanakan  program  pembangunan.  Karena  pajak kontribusi  parkir  dapat  dipungut  secara  efektif,  efisien,  Dalam  rencana  untuk  meningkatkan keuntungan asli lokal, terutama di kota Surabaya, dapat memainkan peran yang lebih penting jika mereka berguna dan ekonomis. Ketika mempertimbangkan kontribusinya terhadap pajak daerah, pajak kontribusi parkir adalah salah satu sumber potensial pendapatan masyarakat.
Pembayaran  untuk  layanan  tempat  parkir  dilakukan  dengan  menggunakan  retribusi  parkir, yang  pada  awalnya  ditetapkan  oleh  pemerintah  kota  sesuai  dengan  spesifikasi  sebagaimana ditentukan  oleh  undang-undang  atau  peraturan  dan  regulasi  yang  relevan.  Layanan  pemerintah daerah yang diberikan kepada pelanggan kesejahteraan publik dan konsumsi oleh pelanggan atau kelompok swasta merupakan dalam lingkup retribusi umum. Besaran biaya parkir akan berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2009, yang diatur lebih lanjut di tingkat limbah kabupaten dan kota dengan Peraturan Daerah, sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah kabupaten  atau  kota  yang  adil.  Tarif  parkir  bervariasi  tergantung  pada  penerapan  meter  parkir umum dan tempat parkir tepi jalan. Meninjau proses daripada retribusi parkir untuk memverifikasi fungsi operasinya sesuai dengan Peraturan Daerah yang diperlukan adalah pendekatan yang paling efektif  untuk  menghasilkan  pendapatan  paling  banyak  dari  tarif  parkir.  Dengan  tujuan  hanya mengizinkan zona yang ditentukan yang memungkinkan penggunaan kendaraan bermotor pribadi di mana lalu lintas perlu dikontrol dengan ketat, salah satu teknik manajemen lalu lintas lokal yang paling penting adalah penentuan biaya parkir. Jumlah yang harus dibayar saat menggunakan tempat parkir  digunakan  sebagai  titik  awal  untuk  penegakan  biaya  parkir.  Setiap  kendaraan  yang  parkir secara rutin di luar badan jalan akan dinilai biaya tahunan yang ditetapkan oleh pengelola. Klasifikasi tempat  parkir,  kapasitasnya  untuk  parkir,  dan  frekuensi  kendaraan  bermotor  merupakan  dasar untuk membuat aplikasi pajak. Pengguna tempat parkir harus bersedia mengeluarkan harga parkir ini  untuk  hak  istimewa  menikmati  tempat  parkir.  Biaya  parkir  diperoleh  oleh  pengelola  lot  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
bukan merupakan afiliasi dengan badan jalan, sementara biayanya disesuaikan agar sesuai dengan yang disarankan oleh administrasi kabupaten.
Dengan  pertimbangan  ini,  tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menyelidiki bagaimana  retribusi  parkir  diambil,  keberhasilan  seperti  apa  serta  dan  bagaimana  pemerintah menangani kontribusi parkir di kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui di mana harga parkir sesuai dengan pendapatan asli daerah. untuk mengetahui efektivitas parking charge serta peran Pemerintah Daerah dalam mengatur administrasi biaya parkir di Kota Surabaya. Setelah  memahami  tentang  potensi  masalah  yang  mungkin  muncul  selama  penentuan  dan pengumpulan  pungutan  parkir  pinggir  jalan  umum  di  Kota  Surabaya,  beberapa  solusi  berikut dikembangkan  menunjukkan  bahwa  sumber  daya  manusia  cukup  atau  berkualitas  buruk  apakah mereka berkaitan dengan penyediaan layanan, dan juga sangat sulit bagi petugas parkir yang baru direkrut untuk mematuhi standar minimum.

## Dampak Dari Masalah Yang Timbul
Berikut ini adalah konsekuensi dari kesulitan yang UPTD Kantor Perhubungan Parkir  Pinggir Jalan  Umum,  organisasi  yang  bertanggung  jawab  untuk  memantau  pajak  retribusi  parkir,  telah mengalami:  (1)  Namun  demikian,  sumber  daya  manusia,  khususnya  petugas  parkir,  tidak mencukupi.  Sejumlah  besar  petugas  parkir  juga  tidak  bersekolah,  yang  membuat  lebih  sulit  bagi individu untuk sepenuhnya memahami hukum daerah. Karena itu, mereka sering melanggar aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh Badan UPTD Transportasi Parkir Umum Tepi Jalan. Meskipun beberapa individu terus beroperasi sedemikian rupa, petugas parkir kadang-kadang secara berkala melanggar aturan dan peraturan. Petugas parkir tetap melakukan kecurangan sebagai akibat dari kurangnya  manajemen  internal,  atau  lebih  khusus  lagi  kurangnya  hukuman  yang  dilakukan  oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Hal ini mengakibatkan penurunan biaya dan munculnya defisit adalah  hasil  dari  pendapatan  daerah  Kota  Surabaya  yang  jauh  lebih  sedikit  daripada  belanja konsumen  daerahnya.  Semua  konsekuensi  ini  pada  akhirnya  menghasilkan  pengurangan pendapatan  parkir  dari  pajak,  yang  dengan  cepat  memberikan  dampak  negatif  pada  prosedur pengumpulan retribusi dan memotong pendapatan asli kota Surabaya.         Berdasarkan penelitian
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
yang dilakukan penulis, ternyata pelaksanaan pungutan parkir oleh UPTD Dinas Perhubungan Parkir Pinggir Jalan Umum Surabaya telah dilanda masalah, sumber masalah, dan dampak masalah. Situasi ini  diperburuk  oleh  kurangnya  sumber  daya  manusia  petugas  parkir  yang  tepat  dan  sistem pengawasan dan kontrol yang masih belum cukup untuk mengawasi pengumpulan retribusi. Selain itu, namun di sini tidak akan banyak area parkir di Surabaya, jumlah total pengemudi parkir terus tumbuh  atau  berkembang  setiap  tahun,  menuntut  mempekerjakan  karyawan  tambahan  atau mempekerjakan asisten petugas parkir untuk membantu memarkir mobil ketika padat.
UPTD  Kantor  Perhubungan  Parkir  Pinggir  Jalan  Umum  mengeluarkan  izin  atas  kenaikan petugas  parkir,  namun  demikian  DISHUB  tidak  membayar  dapat  memberikan  insentif  asisten petugas  parkir.  Asisten  petugas  parkir  yang  mendukung  petugas  parkir  yang  memenangkan  izin akibatnya menggabungkan pendapatan petugas parkir. Dengan menaikkan tarif dan menghilangkan untuk membagikan tiket sebagai bukti layanan layanan parkir, petugas parkir melakukan penipuan sementara  jumlah  yang  mereka  bayarkan  turun  terkait  dengan  pembagian  keuntungan  dari kehormatan yang dikumpulkan ketika melakukan tanggung jawab tersebut. Dengan mengawasi dan membimbing  petugas  parkir,  UPTD  Kantor  Perhubungan  Parkir  Pinggir  Jalan  Umum  juga  telah melakukan tugasnya dengan baik. Namun demikian, petugas parkir akan melakukan tugas mereka dengan  benar  ketika  mereka  berada  di  bawah  pengawasan  petugas  lapangan  atau  koordinator parkir.  Meskipun  tidak  semua  petugas  parkir  melakukan  penipuan,  itu  masih  akan  memiliki konsekuensi  secara  keseluruhan  sejauh  mana  pungutan  diperoleh  jika  petugas  lapangan  pergi. Investigasi  rasio  penulis  menemukan  pemahaman  bahwa  kontribusi    dibandingkan  dengan kontribusi tradisional, parkir di tengah-tengah pendapatan awal kota masih berjumlah sangat sedikit untuk  nama  mereka  rata-rata  0,45  untuk  retribusi  Layanan  Pinggir  Jalan  Umum.  Hal  ini  telah ditunjukkan  pada  tahun  2016  dengan  mengumpulkan  realisasi  sebesar  94,41%,  hal  ini  telah ditetapkan sangat efektif dalam membawa parkir di tengah-tengah penerimaan. Dengan selesainya Retribusi  Parkir  Pinggir  Jalan  Umum  yang  dimaksudkan,  program  ini  mampu  mencapai  target 102,55% pada tahun 2017, menghasilkan penilaian optimis terhadap kinerja yang telah dilakukan.
Solusi Transportasi Parkir Pinggir Jalan Umum
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
Penulis berusaha untuk memberikan saran bagi pemecah masalah setelah memahami kira- kira masalah yang ada dan sebab dan akibat masalah telah muncul dari masalah dengan maksud memberikan  solusi  dalam  memecahkan  tantangan  yang  ditunjukkan  sebagai  berikut:  (1)  Dengan memberikan  pelatihan  dan  bimbingan  untuk  sumber  daya  manusia  petugas  parkir  bersertifikat, pemecah  masalah  dapat  ditawarkan  untuk  menekankan  atau  meminimalkan  kecurangan  dalam pengumpulan  biaya  parkir.  Ini  akan  menunjukkan  atau  meminimalkan  frekuensi  penipuan  di lapangan.  Petugas  parkir  pasti  akan  menumbuhkan  disiplin  dan  berhenti  terlibat  dalam  perilaku ilegal  selama  pengumpulan  dengan  bantuan  pelatihan  dan  kepemimpinan  yang  diberikan kepadanya oleh UPTD Kantor Transportasi Parkir Pinggir Jalan Umum. UPTD Kantor Perhubungan Parkir Pinggir Jalan Umum harus merangkul Penyelesaian BPJS Ketenagakerjaan secepat mungkin untuk kenyamanan petugas parkir.
Diyakini  bahwa  Walikota  Kota  Surabaya  akan  memahami  dan  menyetujui  diskusi  saat  ini untuk  menjamin  tidak  memburuk  menjadi  wacana  yang  kosong  dari  kenyataan.  Karena  petugas parkir adalah pekerja di samping itu, mereka membutuhkan keamanan kerja yang membuat mereka percaya diri. Diproyeksikan bahwa UPTD Kantor Perhubungan Parkir Pinggir Jalan Umum ini akan terus  meningkatkan  pengawasan  mereka  terhadap  petugas  parkir  sementara  mereka mengumpulkan  pembayaran  untuk  parkir  di  Surabaya.  Hambatan  terjadi  terus-menerus  dalam bentuk  petugas  parkir  tidak  menghormati  standar  saat  ini  dan  kurangnya  disiplin.  Dalam  rangka selain memastikan kinerja UPTD Kantor Perhubungan Parkir Pinggir Jalan Umum yang pada tahun 2017 melebihi target yang telah ditetapkan, juga harus meningkatkan realisasi penerimaan retribusi parkir. Untuk memastikan bahwa tidak ada celah di mana individu dapat melanggar peraturan dan merugikan  keuangan  negara,  sanksi  tegas  harus  diberikan  kepada  pelanggar.  Diharapkan  UPTD Dinas Perhubungan Parkir Pinggir Jalan Umum mulai menggulirkan program BPJS Ketenagakerjaan sesegera  mungkin  untuk  memberikan  jaminan  kerja  kepada  petugas  parkir  ketika  sedang menjalankan tugasnya sehingga petugas parkir lebih terlibat yang dipekerjakan di tempat parkir bisa mendapatkan  bantuan  jika  mereka  sakit  tanpa  mempedulikannya  mengingat  bahwa  layanan semakin didedikasikan untuk masyarakat dan kesejahteraan umum mereka. Petugas parkir mungkin keliru percaya bahwa kendaraan berada dalam posisi yang belum benar-benar diizinkan untuk parkir
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
atau  di  ruang  yang  menampilkan  tanda-tanda  larangan  parkir,  sehingga  berkontribusi  pada penumpukan  sepeda  motor  yang  tidak  sehat  di  daerah  itu.  Parkir  yang  tidak  konstitusional  ini menyebabkan kemacetan di daerah-daerah tertentu. Diharapkan UPTD Kantor Perhubungan Parkir Pinggir  Jalan  Umum  segera  bertindak  dan  menjatuhkan  hukuman  berat  guna  mencegah inkonstitusional parkir pemerintah mengambil bagian dalam perilaku semacam ini.

## KESIMPULAN
Rekomendasi  yang  mengikuti  tentang  pengaruh  penentuan  retibussi  parkir  terhadap pendapatan awal wilayah Kota Surabaya dapat ditarik berpusat pada pembahasan: Pada tahun 2012 dan 2015, hasil dari kinerja retribusi parkir tepi jalan umum menjadi tidak positif. Namun, dalam kinerja pengelola retribusi pada retribusi parkir menguat pada tahun 2013 dan 2015, dengan hasil yang sangat baik dalam pungutan yang dihasilkan dari parkir tepi jalan umum. Pada tahun 2016, itu menyentuh  puncak  dan  mencapai  hasil  yang  efektif  karena  mendekati  target  pemerintah.  UPTD Pinggir Jalan Umum Paekir DISHUB Realisasi Retribusi Parkir berkinerja lebih kuat pada tahun 2017 dibandingkan dengan yang mereka capai dari tahun 2012  hingga 2016, meskipun faktanya masih belum dapat mencapai tujuan. Ini menggambarkan bahwa potensi baru-baru ini menjadi Retribusi Parkir  Tepi  Jalan  Umum.  Secara  umum,  Retribusi  Layanan  Parkir  Tepi  Jalan  Umum  menyumbang 0,45%  dari  pendapatan  kota.  yang  relatif  sangat  kecil  terhadap  keuangan  masyarakat.  Meski mewakili bagian yang sangat kecil, parkir di tengah-tengah dari pinggir jalan umum menyumbang pendapatan  asli  daerah  (PAD)  Kota  Surabaya.  Kendati  demikian,  pungutan  parkir  hanya  menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Berikut ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa  retribusi  parkir  tidak  penting  untuk  menghasilkan  PAD;  sebaliknya,  ini  secara  ketat menandakan  bahwa  keterlibatan  keseluruhan  dalam  PAD  umumnya  kurang  substansial dibandingkan dengan sumber lain. Proses peluncuran parking retribusi, dan ini dipantau oleh UPTD Dinas  Perhubungan  Surabaya,  dimulai  dengan  pendaftaran  dari  petugas  parkir  dengan  mengisi formulir.  Setelah  disetujui,  formulir  menjalani  peninjauan  di  lapangan,  dan  pelatihan  akan ditawarkan selama beberapa bulan untuk mendapatkan pengetahuan dan prosedur dalam proses
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
layanan  parkir.  Makan  akan  dilengkapi  dengan  Kartu  Tanda  Penduduk  Petugas  Parkir  (KIJP)  dan atribut dari Parkir Tepi Jalan Umum DISHUB UPTD setelah percakapan pelatihan selesai. Namun, terlepas dari Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2009 dan No. 8 Tahun 2012, praktik yang diterapkan oleh pemohon atau petugas parkir di lapangan biasanya masih mengakibatkan kejahatan dan  gagal  mengikuti  peraturan.  Jukir  umumnya  menentang  undang-undang  karena  lupa mengeluarkan  pengguna  layanan  parkir  tiket  yang  berhak  diterima  pelanggan  dan  biasanya mengirimkan tiket yang tidak sesuai dengan biaya yang ditentukan. Selain itu, petugas parkir sering menggunakan ruang yang berpotensi berada di luar batas tempat parkir atau tidak sesuai dengan area yang dialokasikan. Di beberapa daerah terpencil, orang liar mungkin juga diperhatikan kadang- kadang. Petugas parkir berusaha memungut biaya parkir dari pembeli yang melanggar UU No. 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2009, dan Peraturan Walikota Surabaya No.  26  Tahun  2015.  Petugas  parkir  masih  secara  teratur  mengumpulkan  harga  yang  lebih  tinggi daripada jumlah yang ditetapkan atau diberikan oleh pemerintah, tergantung pada pembelajaran lapangan. Petugas parkir sering melanggar aturan karena mereka memiliki waktu yang sulit secara emosional dan merasa bahwa apa yang mereka buat tidak cukup untuk menjaga keluarga mereka sendiri. Petugas parkir secara teratur melakukan kejahatan akibat kurangnya pemahaman mereka tentang  sumber  daya  manusia  dan  sikap  apatis  mereka  terhadap  dampak  biaya  parkir  untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Fungsi UPTD Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012, Peraturan Walikota Surabaya  No.  3  Tahun  2017,  dan  Peraturan  Walikota  Surabaya  No.  9  Tahun  2015,  Dinas Perhubungan Parkir Pinggir Jalan Umum Surabaya mencari cara untuk mendapatkan hasil maksimal dari  penerimaan  dan  pemungutan  pungutan  parkir.  Aturan  dan  peraturan  ini  berfungsi  sebagai dasar hukum operasional untuk parkir pinggir jalan umum. Departemen Perhubungan, khususnya UPTD Parkir Pinggir Jalan Umum dan divisi Operasi, sering menganalisis petugas parkir setiap hari selama tujuh hari seminggu untuk memastikan bahwa mereka hadir mengamati dan mengarahkan penumpang  setiap  kali  diminta.  Namun,  masih  lumrah  bagi  pengendara  untuk  datang  dengan petugas parkir yang melanggar peraturan karena mereka tidak diawasi oleh polisi. Masyarakat terus- menerus  mengkritik  Departemen  Perhubungan  terhadap  layanan  yang  ditawarkan  oleh  petugas
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
parkir.  Dishub  Kota Surabaya  menerapkan  sistem  meteran parkir/electronic  parking  system  yang telah berlaku Sejak 2016, masyarakat tetap bersemangat dalam menerapkan sistem yang sedang beroperasi. tujuan untuk menurunkan kecurangan dan pelanggaran petugas parkir. Dengan teknik ini, kontribusi yang ditukar dengan uang elektronik, atau e-money, dapat menyelesaikan masalah terkait pelanggaran petugas parkir.

## DAFTAR PUSTAKA
Hoesada.  J.  2015.  Bungai  Rampai  Akuntansi  Pemerintahan.  Edisi  1.  Salemba  Empat.  Jakarta. Munawir. 1985.Pokok-pokok Perpajakan. Yogyakarta: Liberty
Peraturan Daerah No 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir. Kota Surabaya No. 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Kota Surabaya No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Peraturan  Walikota  Kota  Surabaya  No.  36  Tahun  2015  Tentang  Perubahan  Tarif  Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Purhantara, W. 2010. Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis. Edisi 1. Graha Ilmu. Yogyakarta. Purnamasari, I. 2015. Pelaksanaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.
Rahman .H. 2005. Pendapatan Asli Daerah. Jakarta : Arifgosita
Religia.  D.  2014.  Analisis  Pengaruh  Efektivitas  Pajak  dan  Retribusi  Parkir  Terhadap  Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2011 sampai 2013. Jurnal
Siahaan. P. 2005. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. PT. Grafindo Persada. Jakarta. Sugiyono, 1999. Metode Penelitian Bisnis. CV. Alfaberta. Bandung.
Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press Undang Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157.
Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. Warsito. 2001. Hukum Pajak. Jakarta : PT Rajawali Grafindo Persada