Vol. 2 No. 2 (2020) pp. 103-113 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Akibat  Bencana  Alam  di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo
Iman Wahyu Aji*
LBH Sakti, Purworejo, Indonesia *email: imanajie4@gmail.com
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.655
Submitted: Juni 2020 Revised: Juli 2020 Accepted: Juli 2020 ABSTRAK Kata kunci : Sengketa, sengketa tanah, penyelesaian sengketa Bencana  alam  berupa  tanah  longsor  acapkali  terjadi  di  wilayah
Kecamatan  Bruno  Kabupaten  Purworejo  menyebabkan  timbulnya berbagai  masalah,  salah  satunya  adalah  masalah  hukum. Pergeseran  tata  letak  tanah,  runtuhnya  bangunan  serta  akibat  lain yang  menimpa  warga  terdampak  bencana.  Kurangnya  kesadaran akan pentingnya mempertahankan hak atas tanah serta rendahnya sosialisasi  berkaitan  dengan  kepentingan  hukum  mendorong penulis  untuk  melakukan  penelitian  terhadap  kejadian  tersebut. Penulisan  Hukum  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan kepada  masyarakat  Kecamatan  Bruno  pada  khususnya  terkait dengan hak-hak serta kewajiban untuk mempertahankan hak milik atas  tanah.  Metode  penyelesaian  sengketa  jika  terdapat  sengketa yang timbul akibat bencana alam berupa  tanah longsor. Penelitian Hukum  ini  menggunakan  jenis  penelitian  Deskriptif  dimana menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  sosiologis,  dimana pendekatan  dilakukan  secara  langsung  kepada  warga  terdampak bencana  tanah  longsor.  Jenis  data  yang  digunakan  berupa  data primer  dan  sekunder.  Penyelesaian  sengketa  yang  timbul  akibat bencana alam harus dilakukan secara cepat, tepat dan hemat. Guna mencegah adanya perselisihan dalam lingkungan desa.  Hasil dari penelitian  menyimpulkan  bahwa  penyelesaian  sengketa  yang terjadi  lebih  dominan  dilakukan  dengan  jalur  Non-Litigasi  berupa
mediasi.  Guna  mempertemukan  para  pihak  yang  bersengketa  dan menghemat waktu serta anggaran.

## ABSTRACT
Keywords: Disputes, land disputes, dispute resolution Natural  disasters  in  landslides  often  occur  in  the  Bruno  Subdistrict, Purworejo  Regency,  causing  various  problems,  one  of  which  is  legal problems.  Shifts  in  the  layout  of  the  land,  the  collapse  of  buildings  and other  consequences  for  residents  affected  by  the  disaster.  The  lack  of awareness  of  the  importance  of  defending  land  rights  and  the  lack  of socialization related to legal interests prompted the author to research the incident.  This  legal  writing  aims  to  provide  knowledge  to  the  people  of Bruno  District,  in  particular,  related  to  the  rights  and  obligations  to maintain  property  rights  on  the  land.  Dispute  resolution  methods  if disputes are arising from natural disasters in the form of landslides. This legal  research  uses  a  descriptive  research  method  that  uses  a  sociological juridical approach, where the approach is carried out directly to residents affected  by  landslides—types  of  data  used  in  the  form  of  primary  and secondary data. Settlement of disputes arising from natural disasters must be  carried  out  quickly,  accurately,  and  economically  to  prevent  disputes within  the  village  environment.  The  study  results  conclude  that  the settlement of disputes that occur is more dominantly carried out by non- litigation in the form of mediation. To bring together the disputing parties and save time and budget.

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  sebagai  suatu  negara  hukum  yang  bersifat agraris, maka tanah  merupakan salah satu memegang peranan  penting dalam pembangunan.  Tanah  merupakan  kebutuhan  dasar  umat  manusia,  karena manusia  membutuhkannya  sebagai  tempat  berpijak  dan  tempat  untuk menjalani  aktifitasnya.  Aktifitas  tersebut  berfungsi  untuk  mensejahterakan hidup manusia yang dapat menunjang kehidupannya, seperti bercocok tanam, membangun rumah untuk tempat tinggal, dan kegiatan lainnya.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  tanah  merupakan  permukaan bumi  atau  lapisan  bumi  yang  berada  di  lapisan  paling  atas,  keadaan  bumi  di suatu  tempat,  permukaan  bumi  yang  diberi  batas,  bahan-bahan  dari  bumi, bumi  sebagai  sesuatu  (pasir,  cadas,  napal,  dan  sebagainya) (Pulungan  & Muazzul,  2019) .  Atas  dasar  kebutuhan  terhadap  tanah  yang  semakin meningkat, maka negara memiliki hak untuk mengatur di bidang pertanahan,
Vol. 2 No. 2 (2020)
sehingga  negara  harus  membuat  peraturan  yang  dapat  menunjang  dan mengakomodir  permasalahan  permasalahan  mengenai  bidang  pertanahan, sehingga  rakyat  mendapatkan  perlakuan  yang  lebih  adil  mengenai permasalahan di bidang pertanahan.
Permasalahan  pertanahan  adalah  suatu  permasalahan  yang  cukup komplek  dan  membutuhkan  waktu  yang  panjang  dalam  menyelesaikannya. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa permasalahan pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan, lainnya agar penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat (Djaja, 2018) .
Permasalahan  di  bidang  pertanahan  di  Indonesia  ini  juga  disebabkan oleh  beberapa  faktor,  salah  satu  faktor  penyebab  itu  adalah  bencana  alam, seperti bencana alam tsunami, bencana tanah longsor, bencana alam banjir, dan bencana  alam  lainnya.  Salah  satu  bencana  alam  yang  sering  mengakibatkan kerugian dan kerusakan yaitu tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Bruno. Tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Bruno tersebut merupakan salah satu bencana  alam  yang  cukup  fenomenal  karena  telah  mengakibatkan  kerusakan- kerusakan  yang  cukup  parah.  Selain  menimbulkan  banyak  korban  jiwa, kerusakan  infrastruktur,  bahkan  tatanan  masyarakat  pun  menjadi  terganggu. Apabila  melihat  dari  status  hukum  dan  fisik  atas  tanah,  terdapat  beberapa masalah  pertanahan  yang  terjadi  pasca  bencana  alam  tanah  longsor  di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, antara lain sebagai berikut :
1. Tanah  masih  ada,  tetapi  tidak  memiliki  tanda  batas  pada  persil  bidang tanah;
2. Tanah masih ada, tetapi administrasi dokumen pembuktian hak atas tanah hilang;
3. Tanah  masih  ada,  tetapi  pemilik  hak  atas  tanah  ikut  hilang  pada  saat bencana alam tsunami terjadi;
4. Bukti  kepemilikan  hak  atas  tanah  masih  ada,  tetapi  bentuk  tanah  telah mengalami  perubahan  pada  bentuk  fisik  atau  tanah  musnah  akibat terjadinya  bencana  alam  dan  sama  sekali  tidak  dapat  dikuasai  secara  fisik dan/atau tidak depat dipergunakan lagi sesuai dengan fungsinya.
Permasalahan lain pun muncul seperti rusaknya sertifikat hak atas tanah yang disebabkan kerusakan yang tidak disengaja akibat bencana alam ataupun
Vol. 2 No. 2 (2020)
kerusakan  karena  kertas  yang  termakan  usia  maupun  tersobeknya  sertifikat karena kecerobohan  pemegangnya, yang  menyebabkan tidak  bisa terpakainya sertifikat  tersebut (Sudarmawan  &  Surata,  2017) .  Selain  rusaknya  sertifikat, masalah  lain  yang  dihadapi  pemegang  sertifikat  adalah  hilangnya  sertifikat yang  tidak  diketahui  keberadaannya,  sehingga  hal  tersebut  sangat  merugikan pemilik hak atas tanah.
Bencana ini menimbulkan komplikasi permasalahan dalam hal penataan dan  penemuan  kembali  identitas  tanah  hak  milik,  karena  hancurnya  batas- batas tanah, dan hilangnya bukti-bukti atas kepemilikan tanah akibat bencana gempa  bumi.  Surat-surat  kepemilikan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  turut hilang karena ikut terendam tanah pada saat bencana itu terjadi. Mereka yang selamat  pun  belum  tentu  mempunyai  surat  kepemilikan  tanahnya.  Selain  itu, lembaga-lembaga  terkait  yang  memiliki  salinan  dan  arsip  dokumen-dokumen hak  kepemilikan  tanah  masyarakat  juga  ikut  hancur  dan  hilang  karena kantornya turut terkena bencana.
Permasalahan ini diperparah dengan besarnya jumlah tanah yang tidak tercatat dengan resmi dan  hilangnya catatan tertulis  yang disertai musnahnya tanda batas tanah membuat proses penentuan kepemilikan tanah adat ataupun tanah  yang  terdaftar,  menjadi  sulit.  Banyaknya  tanah  yang  tidak  terdaftar akibat bencana alam ini, terdapat beberapa keadaan yang dapat menimbulkan permasalahan  atas  tanah  tersebut.  Penyelesaian  hak  milik  atas  tanah  tersebut sebenarnya  dapat  diselesaikan  antara  lain  dengan  jaminan  kepastian  dan perlindungan  hukum  yang  efektif  oleh  pemerintah  dan  lembaga-lembaga terkait terhadap hak kepemilikan atas tanah (Kuswanto & Atmoko, 2019) .
Keberadaan mengenai tanah dan hak-hak yang melekat di atas tanah di Indonesia,  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria.  Undang-Undang  Pokok  Agraria mengatur  mengenai  definisi  tanah,  yang  dapat  disimpulkan  sebagai permukaan  bumi  yang  dalam  penggunaannya  meliputi  sebagian  tubuh  bumi yang  ada  di  bawahnya  dan  sebagian  dari  ruang  yang  ada  di  atasnya  dengan pembatasan  sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan  yang  langsung berhubungan  dengan  penggunaan  tanah  yang  bersangkutan  dalam  batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria.
Menghadapi  kasus-kasus  konkret,  diperlukan  penataan  tanah  kembali yang memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan  haknya  atas  tanah  yang  dikuasai,  dan  juga  kebijakan  dan
Vol. 2 No. 2 (2020)
pemerintah untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah pasca bencana alam  gempa  bumi  di  Kecamatan  Bruno.  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia  Amandemen  ke  IV  Tahun  1945  telah  memberikan  landasan  yakni dalam  Pasal  33  ayat  (3).  Ketentuan  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  diatur dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Pokok  Agraria  yang  memerintahkan diselenggarakannya  pendaftaran  tanah  dalam  rangka  menjamin  kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  tanah,  dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tersebut berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang terdiri dari Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur (Sutedi, 2007) .
Ada  2  (dua)  keadaan  yang  akan  menimbulkan  permasalahan  dan penyelesaian  terhadap  hak  milik  atas  tanah.  Pertama,  jaminan  kepastian ataupun  perlindungan  yang  efektif  terhadap  hak  kepemilikan  atas  tanah. Kedua,  prinsip  pendaftaran  tanah  dan  ataupun  Peraturan  Perundang- Undangan  lainnya  secara  langsung  atau  tidak  langsung  akan  mempengaruhi pejabat  atau  pegawai  pertanahan,  melakukan  perlindungan  hak  kepemilikan atas  tanah,  yang  bersangkut  paut  dengan  registrasi  dan  ajudikasi  pemberian kepastian  hukum  kepada  individu  atas  pemilik  tanah  korban  bencana  alam gempa bumi.
Indonesia  sebagai  negara  yang  berlandaskan  hukum,  dalam menanggulangi  masalah  pertanahan  khususnya  terhadap  hak  atas  tanah  sejak tahun  1960  Pemerintah  menghapuskan  sistem  dualisme  yang  sudah  ada  sejak Pemerintah Hindia Belanda dengan mengeluarkan Undang-Undang  Nomor 5 Tahun  1960  tentang  Undang-Undang    Pokok  Agraria  (UUPA).  Dengan berlakunya  Undang-Undang    Pokok  Agraria  tersebut,  maka  terciptalah kesatuan hukum (unifikasi) di bidang hukum agraria di negara  kita, sehingga segala  tindakan  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah  tanah  harus dilaksanakan  berdasarkan  Undang-Undang    Nomor  5  tahun  1960  tersebut. Pendaftaran tanah menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang  Pokok Agraria disebutkan :
“Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
Vol. 2 No. 2 (2020)
Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut  diatas,  dapat  diketahui  bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dari kedudukan tanah, maka tanah harus didaftarkan dan harus mendapatkan alat bukti berupa sertifikat hak atas tanah.
Melalui  kegiatan  pengukuran  akan  terdapat  adanya  kepastian  hukum mengenai  letak,  luas,  batas-batas  dari  tanah  yang  merupakan  data  fisik  yang kemudian diterangkan dalam surat ukur dan peta pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran  hak  atas  tanah  akan  tercapai  kepastian  hukum  mengenai  status hukum  dari  tanah  yang  bersangkutan  terhadap  subjek  kepemilikannya  yang merupakan data yuridis. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang  Pokok Agraria dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  tentang  perubahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961 tentang  Pendaftaran  Tanah.  Peraturan  ini  diharapkan  terjaminlah  kepastian hukum  hak-hak  atas  tanah  yang  ada  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum atau peraturan yang  berlaku  dengan  fenomena  atau  kenyataan  yang  terjadi  dilapangan  serta dalam  prakteknya  sesuai  dengan  yang  terjadi  sebenarnya (Ishaq,  2017) .  Jenis penilitian  yang  digunakan  penulis  untuk  memperoleh  data  adalah  jenis penelitian  deskriptif,  yaitu  suatu  penelitian  yang  dimaksudkan  untuk memberikan  gambaran  tentang  keadaan  subyek  dan/atau  objek  penelitian sebagaimana  adanya.  Jenis  penelitian  deskriptif  ini  bertujuan  untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai konflik atas kepemilikan tanah yang timbul akibat bencana alam. Data Primair merupakan hasil dari wawancara pada beberapa warga di wilayah Kecamatan Bruno,  Kabupaten  Purworejo  dan  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten Purworejo  dengan  cara  melakukan  interview  kepada  warga  terdampak bencana. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media  perantara  atau  secara  tidak  langsung  yang  berupa  buku,  catatan,  bukti yang  telah  ada,  atau  arsip  baik  yang  dipublikasikan  maupun  yang  tidak dipublikasikan secara umum.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  observasi  dan interview.  Observasi  yang  dilakukan  di  Desa  Brunosari,  Kecamatan  Bruno,
Vol. 2 No. 2 (2020)
Kabupaten  Purworejo.  Untuk  pengumpulan  data  dengan  mengadakan pengamatan  secara  langsung  terhadap  objek  yang  berkaitan  dengan  masalah yang  diteliti.  Dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  data  yang  menyeluruh  dari perilaku  manusia  atau  sekelompok  manusia  sebagaimana  terjadi  dalam kenyataanya  dan  mendapatkan  deskripsi  yang  relatif  lengkap  mengenai kehidupan  sosial  dan  salah  satu  aspek.  Wawancara  yang  dilakukan  terhadap warga  Desa  Brunosari  yang  terdampak  bencana  tanah  longsor  untuk memperoleh informasi terkait aspek pokok penyeselsaian sengketa yang terjadi akibat  bencana.  Wawancara  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memperoleh data  atau  keterangan-keterangan  terhadap  orang-orang  yang  dianggap mengetahui.  Dimungkinkan  diperoleh  data  yang  berguna  serta  dapat dipertanggung  jawabkan  kebenaranya.  Dalam  penelitian  ini  dilakukan wawancara  dengan  warga  Desa  Brunosari,  Kabupaten  Purworejo,  staf  Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.
Metode  analisis  data  yang  sesuai  dengan  penelitian  deskriptif. Menjelaskan,  menguraikan,  dan  menggambarkan  rumusan  data-data keterangan  yang  didapat  dalam  penelitian  lapangan  maupun  penelitian kepustakaan, kemudian untuk selanjutnya di tarik kesimpulan. Teknik analisis data  deskriptif  merupakan  teknik  analisis  yang  dipakai  untuk  menganalisis data  dengan  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data-data  yang  sudah dikumpulkan  seadanya  tanpa  ada  maksud  membuat  generalisasi  dari  hasil penelitian (Yuliani, 2019) .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Brunosari  merupakan  salah  satu  desa  di  Kecamatan  Bruno  dimana lokasi Desa Brunosari berada pada pusat Kecamatan Bruno. Luas total wilayah Desa  Brunosari  seluar  719,523  ha.  Jumlah  ini  terbagi  atas  lahan  permukiman seluas  101,723  ha,  lahan  persawahan  seluas  130,600  ha,  lahan  perkebunan seluas  475,650 ha, dan lahan prasarana umum seluas 11,550 ha. Jumlah warga di  Desa  Brunosari  sebanyak  4.509  jiwa  dengan  jumlah  Kepala  Keluarga sebanyak 1.082. Terdiri dari 2.226 owang laki-laki dan 2.283 orang perempuan. Dengan  jumlah  warga  demikian,  dibanding  dengan  luas  wilayah  Desa Brunosari  dapat  dikatakan  bahwa  kepadatan  penduduk  pada  Desa  Brunosari masih sangat minim (Perangkat Desa Brunosari, 2020) .
Bencana alam berupa tanah longsor yang paling sering terjadi di wilayah Kecamatan Bruno. Akibatnya timbul berbagai sengketa yang berkaitan dengan pertanahan, adanya tanah longsong tentu saja terdapat pergerakan tanah yang dapat  merubah  struktur  tanah  bahkan  bangunan  sekalipun.  Hal  ini  tentu  saja dapat menimbulkan masalah baru karena pada dasarnya setiap tanah yang ada di wilayah tersebut tentu saja dibatasi oleh sertifikat dengan bukti kepemilikan yang jelas ( Mukmin, 2017) . Jika terdapat pergeseran tanah sedikit atau banyak tentu akan berakibat hukum bagi para pemilik tanah yang terdampak bencana. Jika tidak ditindaklanjuti tentu akan timbul sengketa jika setiap terjadi bencana, oleh  sebab  itu  baik  dari  warga  dan  perangkat  desa  harus  sadar  akan  hukum terutama  mengenai  dampak  dari  bencana  yang  mau  tidak  mau  akan menimbulkan konflik pada pemilik tanah.
Desa Brunosari pernah dilanda bencana tanah longsor pada tahun 2015 dan  tahun  2017.  Dusun  Crogol  pernah  terjadi  tanah  bergerak  yang  berakibat rusaknya rumah warga. Hal ini terus terjadi apabila musim penghujan tiba, dan berhenti  jika  sudah  memasuki  musim  kemarau.  Gerakan  tanah  tersebut mengakibatkan  beberapa  kerugian  terhadap  warga, mulai  dari tembok  rumah yang  retak  hingga  bergesernya  struktur  bangunan.  Tahun  2017  terdapat  bukit seluar  74 m2  yang  bergeser  di  dekat  pemukiman  warga,  dengan  jarak  kurang lebih  hanya  14  m  dari  pemukiman,  dimana  terdapat  setidaknya  15  rumah  di sekitar  bukit  tersebut.  Saat  musim  kemarau  datang,  retakan  tanah  tersebut sudah  di  antisipasi  dengan  cara  membuat  cor  blok,  namun  karena  sifat  tanah yang labil sehingga setiap tahunnya terjadi retakan tanah yang sama.
Akibat  dari  dampak  bencana  tersebut  maka  perlu  dilakukan  penataan kembali  baik  secara  administratif  maupun  secara  yuridis  terhadap  berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah pertanahan diwilayah yang terkena dampak  tanah  longsor.  Terutama  yang  berkaitan  dengan  dokumen  hukum kepemilikannya,  yaitu  melalui  pendataan  ulang  atas  kepemilikan  persil  tanah melalui  sertifikasi  (pensertifikatan)  terhadap  tanah  secara  menyeluruh diwilayah  bencana  untuk  menghindari  terjadinya  konfik  pertanahan dikemudian hari.
Penyelesaian  nonlitigasi  merupakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa yang  dilandasi  oleh  prinsip  pemecahan  masalah  dengan  bekerja  sama  yang disertai dengan itikad baik oleh kedua belah pihak untuk menemukan win-win solution (Alting,  2011) .  Proses  pemecahan  masalah  dilakukan  secara  tertutup untuk  umum  dan  kerahasiaan  para  pihak  terjamin  serta  proses  beracaranya
Vol. 2 No. 2 (2020)
lebih cepat dan efesien. Penyelesaian litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya adalah win lose, tidak responsif, waktu beracaranya relatif lambat dan sering dilakukan dengan terbuka untuk umum (Winarta, 2012) .
Mediasi  di  luar  pengadilan  di  Indonesia  dipayungi  oleh  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.  Langkah-langkah  mediasi  yang  dilakukan  pada  para  pihak  yang bersengketa di Desa Brunosari sebagai berikut :
1. Para Pihak setuju untuk melakukan mediasi, karena mediasi sifatnya adalah sukarela.
2. Seleksi  terhadap  mediator,yang  dilakukan  oleh  para  piihak  yang bersengketa.
3. Pertemuan  Mediator  dengan  para  pihak  yang  bersengketa,  pertemuan dilakukan  oleh  mediator  secara  terpisah  antara  pihak  yang  satu  dengan yang lainnya. Dalam hal ini yang bertindak sebagai mediator adalah Kepala Desa Setempat.
4. Fase-fase mediasi yang dilakukan sebagai berikut :
a. Melakukan  identifikasi  dan  penjelasan  terhadap  persoalan  dan permasalahan. Identifikasi masalah dilakukan dengan cara mendengarkan pendapat dari masing-masing pihak yang bersengketa.
b. Mengadakan  ringkasan  terhadap  permasalahan  dan  membuat  agenda untuk didiskusikan.  Dalam hal  ini Kepala  Desa  yang  berwenang untuk membuat  ringkasan  masalah  sengketa  yang  terjadi  serta  memberikan masukan-masukan kepada para pihak yang bersengketa.
c. Mendiskusikan  setiap  permasalahan  satu  demi  satu.  Masing-masing pihak  berhak  untuk  memberikan  bantahan  dan  jawaban  dari  hasil penyampaian  materi  dari  Kepala  Desa  yang  diberikan  untuk mengklarifikasi sementara masalah yang ada.
d. Diskusi  dalam  pemecahan  masalah.  Kepala  Desa  dalam  hal  ini memberikan  beberapa  opsi  yang  dapat  dipilih  sebagai  jalan  untuk memecahkan  masalah.  Masing-masing  pihak  dapat  memberikan pencapatnya demi mendapatkan hasil yang tidak merugikan satu sama lain.
e. Membuat  satu  persetujuan  atau  kesepakatan  yang  tertulis.  Setelah adanya  proses  penyampaian  pendapat  antara  masing-masing  pihak hingga  terdapat  jalan  keluar  yang  dipilih  oleh  masing-masing  pihak.
Selanjutnya  Kepala  Desa  yang  dibantu  oleh  Sekertaris  Desa membuatkan  surat  kesepakatan  yang  dijadikan  pedoman  bagi  masing- masing  pihak  yang  bersengketa  guna  mengatur  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak.
Kesepakatan  Mediasi  diartikan  sebagai  kesepakatan  yang  dicapai  oleh para  pihak  dengan  bantuan  mediator  guna  meyelesaikan  atau  mengakhiri sengketa.  Pasal  39  Undang-Undang  No  14  tahun  2008  tentang  Kebebasan Informasi  Publik  menyebutkan:  ”Putusan  Komisi  Informasi  yang  berasal  dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat”.  Ketentuan ini tidak secara  tegas  menyebutkan  bahwa  Putusan  Komisi  Informasi  memiliki  titel eksekutorial,  sehingga  pemahaman  para  ahli  hukum  tentang  ketentuan  Pasal 39 ini dapat berbeda-beda.

## 4. KESIMPULAN
Penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  akibat  bencana  tanah  longsor  dapat diselesaikan  dengan  2  jalan  yaitu  secara  Litigasi  (persidangan)  atau  Non- Litigasi (diluar persidangan). Pada praktiknya masyarakat Desa Brunosari yang terdampak bencana tanah longsor lebih memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi  dengan  cara  Non-Litigasi.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menghemat  waktu serta  biaya  yang  ditimbulkan  apabila  proses  penyelesaian  sengketa  dilakukan dengan  cara  Litigasi  (persidangan),  yaitu  mediasi.  Mediasi  merupakan  cara penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan  Para  Pihak. Hasil  kesepakatan  mediasi  yang  di  perentarai  oleh Kepala  Desa  sudah  diakui  secara  hukum  dan  dapat  dilakukan  pendaftaran ulang guna dilakukan pengukuran ulang tanah. Asalkan dalam objek sengketa tersebut telah berbentuk sertifikat bukan Leter C atau persil desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Alting, H. (2011). Konflik Penguasaan Tanah Di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa Dan Pengusaha. Jurnal Konstitusi , II (2), 266–282.
Djaja,  B.  (2018).  Quo  Vadis  Undang-Undang  Pokok  Agraria?  Suatu  Tinjauan Terhadap  Permasalahan  Pertanahan  di  Usia  Undang-undang  Pokok Agraria  yang  ke  Lima  Puluh  Delapan  Tahun. Era  Hukum  -  Jurnal  Ilmiah Ilmu Hukum , 16 (1). https://doi.org/10.24912/erahukum.v16i1.2372
Ishaq.  (2017).  Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta Disertasi. In ALFABETA, cv .
Vol. 2 No. 2 (2020)
Kuswanto,  H.,  &  Atmoko,  A.  D.  (2019).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Hak Atas Tanah Bersertifikat. TSL: The Spirit of Law , 6 (1), 68–85.
Mukmin,  A.  (2017).  Manfaat  Sertifikat  Tanah  Sebagai  Upaya  Penertiban Administrasi  Di  Bidang  Pertanahan. Yuriska :  Jurnal  Ilmiah  Hukum , 3 (1),
154. https://doi.org/10.24903/yrs.v3i1.192
Perangkat  Desa  Brunosari.  (2020). Hasil  wawancara  dengan  perangkat  Desa Brunosari .
Pulungan,  M.  T.,  &  Muazzul.  (2019).  Tinjauan  Hukum  tentang  Peralihan  Hak Atas  Tanah  melalui  Perjanjian  Gadai  di  Bawah  Tangan. Jurnal  Ilmiah Penegakan Hukum , 4 (2), 60. https://doi.org/10.31289/jiph.v4i2.1959
Sudarmawan,  G.  A.,  &  Surata,  I.  G.  (2017).  Kekuatan  Hukum  Sertipikat Pengganti  Karena  Hilang  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng. Kentha Widya Jurnal Hukum , 5 (2), 111–125.
Sutedi, A. (2007). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya . Sinar Grafika. Winarta,  F.  H.  (2012). Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional  Indonesia dan Internasional . Sinar Grafika.
Yuliani,  W.  (2019).  Metode  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif  Dalam  Perspektif
Bimbingan dan Konseling. Quanta , 3 (1), 9–19.
https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License