## Jurnal Warta LPM
Vol. 26, No. 3, Juli 2023, hlm. 355-362 p-ISSN: 1410-9344; e-ISSN: 2549-5631 DOI: https://doi.org/10.23917/warta.v26i3.1262

## Pendampingan  Aplikasi  Smart  Government dalam  Ekosistem  Desa  Digital Terintegrasi di Desa Ambulu, Cirebon
Ilona Vicenovie Oisina Situmeang *, Woro Harkandi Kencana, Meisyanti, Khina Januar Rahmawati, Herlin Setio Nugroho, Adiella Yankie Lubis
Fakultas Ilmu Komunikasi  Universitas Persada Indonesia YAI, Indonesia Email : ilonaoisina@yahoo.com

## Article Info
Submitted: 8 November 2022 Revised: 25 January 2023 Accepted: 1 May 2023
Published: 15 July 2023
Keywords: smart government, Digital Village, Digital Platform, ambulu

## Abstract
Sustainable village development is currently supported by the development of information  technology  which continues  to  increase  in  realizing  an  integrated digital  village  ecosystem.  This  community  service  activity  is  carried  out  with partners  PT  Jekom  which  is  a  Smart  Government  application  development company as a digital community service platform. The problem faced by Ambulu Village  is  that  the  village  community  has  not  been  optimal  in  using  this application.  These  obstacles  are  due  to  the  lack  of  knowledge  of  the  Ambulu people  and  socialization  regarding  the  existence  and  use  of  the  Smart Government  application.  As  well  as  not  maximally  utilizing  the  features contained in the application. Activities are carried out using survey methods, in- depth  interviews  and  FGDs,  then  action  &  communication  stages  through outreach and assistance to the local government and Ambulu Village community, as well as evaluation of the results of activities. As a result of this activity, the Ambulu village community gained knowledge about the integrated digital village ecosystem and the benefits of using the Smart Government application. There is an increase in the use of the application and from the constraints on the use of this application it becomes a recommendation for the village government and PT. Jekom  partners  in  developing  applications  and  using  applications  that  are effective and efficient in realizing an integrated digital village ecosystem.

## Abstrak
Pembangunan  desa  berkelanjutan  saat  ini  didukung  dengan  perkembangan teknologi informasi            yang  terus  meningkat  dalam  mewujudkan  ekosistem  desa digital yang terintegrasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan mitra  PT  Jekom  yang  merupakan  perusahaan  pengembangan  aplikasi  Smart Government  sebagai platform  digital  layanan  masyarakat.  Permasalahan yang dihadapi  oleh  Desa  Ambulu  adalah  Masyarakat  desa  belum  optimal  dalam penggunaan  aplikasi  ini.  Kendala  tersebut  karena  kurangnya  pengetahuan masyarakat  Ambulu  serta  sosialisasi  mengenai  keberadaan  dan  penggunaan aplikasi  Smart  Government.  Serta  belum  maksimalnya  aparat  desa memanfaatkan  fitur-fitur  yang  terdapat  dalam  aplikasi  tersebut.  Kegiatan dilakukan  dengan  melakukan  metode  survei,  wawancara mendalam,  dan  FGD, kemudian  tahapan action  &  communication  melalui  sosialisasi  dan pendampingan kepada pemerintah daerah serta masyarakat Desa Ambulu, serta evaluasi  terhadap  hasil  kegiatan.  Hasil  dari  kegiatan  ini  masyarakat  Desa Ambulu mendapatkan pengetahuan tentang ekosistem desa digital terintegrasi dan  manfaat  penggunaan  aplikasi  Smart  Government.  Terdapat  peningkatan penggunaan  aplikasi  dan  dari  kendala  penggunaan  aplikasi  ini  menjadi rekomendasi  bagi  pemerintah  desa              maupun  mitra  PT.  Jekom  dalam pengembangan aplikasi dan penggunaan aplikasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan ekosistem desa digital yang terintegrasi
1. PENDAHULUAN
Pembangunan  desa berkelanjutan  saat ini  didukung  dengan  perkembangan  teknologi  informasi yang  terus meningkat.  Progam  desa  digital  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  Dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2020  Tentang           Pedoman  Umum  Pembangunan  Desa  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Pengembangan  inovasi digital telah merambah pada instansi pemerintah yang paling kecil yaitu instansi pemerintah  desa,  sehingga  pengembangan  inovasi  digital  bukan  hanya  terjadi  pada instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah saja (provinsi dan kabupaten/kota) (Eprilianto et al., 2020).  Sehingga  saat  ini  desa-desa  di  Indonesia  telah  melakukan  aktivitas  layanan  publikasi  menggunakan platform  digital  yang  membantu  aktivitas  sehari-hari  mereka.  Desa  yang telah   memanfaatkan pengembangan desa menggunakan platform digital ini disebut dengan desa digital (Suyatna et al., 2019). Desa digital merupakan ruang sosial berjejaring online untuk mengonfigurasi ulang strategi kelangsungan ekonomi, layanan publik, dan politik dalam jangka waktu ke depan (Faxon, 2022).  Desa digital adalah konsep pengembangan pemerintah desa dan masyarakat dalam suatu  komunitas  untuk  melakukan sesuatu  secara  cerdas/pintar/bijak  dalam  mengatasi berbagai permasalahan  melalui  teknologi  informatika,  dengan  kemampuan  sumber  daya  yang tersedia  dengan efisien  di  suatu  wilayah  yang  dihuni  oleh  masyarakat  yang  membentuk  komunitas  sendiri  dengan  tatanan kehidupan yang terkait dengan adat istiadat setempat dan norma  norma yang berlaku  didalamnya.  Desa  digital adalah  kawasan  desa  yang  menyediakan  berbagai layanan   kepada masyarakat melalui komputer terhubung ke internet, ponsel pintar, printer, tablet, laptop dan, infrastruktur  komunikasi  lainnya.  Layanan yang  ada  di  desa digital  antara  lain e-commerce,e-government,  perbankan, e-learning,  serta  layanan  komunikasi  dan  informasi (Rusdan, 2019).
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Persada Indonesia YAI bermitra dengan PT.  Jejaring  Emas  Komunikasi  (Jekom)  yang  berlokasi  di  Jakarta,  perusahan  yang  berkecimpung  dalam  bidang aplikasi pemerintahan. Mitra berfokus pada pembuatan program sistem informasi pemerintahan dan penerapan Smart City di Indonesia. Telah membangun Enterprise Resource Planning (ERP) khusus untuk sistem informasi pemerintahan  seiring  dan  sejalan  dengan  Perpres   No.  95  tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  (SPBE)  (Yuhefizar  et  al.,  2019),  yang  terintegrasi  satu  data.  Sistem  ini  disebut platform  Smart Government sebuah sistem yang terintegrasi dalam satu data yang mengintegrasikan pemerintah, pelaku usaha swasta dan masyarakat dalam aplikasi khusus  disetiap  pemerintahan  kabupaten  dan  kota juga  menghubungkan dengan  ekosistem  aplikasi baik di kementrian atau pemerintah pusat, antar kabupaten dan kota dan antar desa (Ramadhannisa et al., 2022).  Bisa  bertukar informasi, berbagi data, dan kolaborasi dalam satu layanan.
Desa Ambulu, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu mitra PT.  Jekom dalam menggunakan aplikasi  yang bernama  Smart  Government.  Desa  Ambulu  merupakan  desa  yang  berada  di     lingkungan  Kecamatan  Losari Kabupaten  Cirebon.  Yang  termasuk  desa  pesisir  dengan  penduduk desa hampir 70% berpenghasilan dari hasil perikanan. Pada umumnya lahan yang terdapat di Desa Ambulu bisa digunakan sebagai lahan tempat tinggal atau perumahan  hanya  sedikit  saja  yang  digunakan untuk perkebunan, namun mayoritas daerahnya merupakan area tambak. Desa Ambulu   Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon memiliki luas area pemukiman 54.045 ha/m2. Dengan luas area tersebut terbagi kedalam 5 dusun, yakni Dusun Kliwon, 41 Manis, Pahing, Pon, dan Wage. Serta dibagi kedalam 6 RW dan 30 RT. Jadi masing-masing RW memiliki 5 RT. Letak Desa Ambulu yang berada diperbatasan Provinsi  Jawa  Barat  dan  Jawa  Tengah,  serta  tidak  jauh  dari  jalan  Tol  Kanci-Pajagan,  pembangunan  desa  dan peningkatan  ekonominya  sangat  pesat  (Rohiani  et  al.,  2021).  Desa  Ambulu  telah  menggunakan  aplikasi  Smart Government yang merupakan aplikasi  terintegerasi dalam layanan pemerintahan desa, perekonomian, keamanan hingga kesehatan. Saat ini pemanfaatan aplikasi hanya pada layanan administrasi publik. Selama periode Maret- Agustus tahun 2022 tercatat sudah 2.780 arsip dokumen surat dan data yang diproduksi secara daring melalui aplikasi  Smart  Government.  Pemanfaatan  layanan  publik  secara  digital  antara  lain   penghematan kertas, tidak adanya pungutan liar, menghemat biaya transportasi masyarakat untuk datang ke balai desa, memperlancar proses pelayanan,  transparasi  dan  keterbukaan  informasi.  Permasalahan  pada  pengabdian  masyarakat  ini  adalah penggunaan aplikasi ini lebih aktif digunakan oleh perangkat desa. Sedangkan masyarakat masih belum banyak memanfaatkan  aplikasi,  hal  ini  karena  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  Ambulu  serta  sosialisasi  mengenai keberadaan dan penggunaan aplikasi Smart Government. Serta belum maksimalnya aparat desa  memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi tersebut.

## 2. METODE
Metode  yang  digunakan  pada  pengabdian  masyarakat  ini  terdapat  beberapa  tahap  seperti  yang  disajikan pada Gambar 1, antara lain:
a) Pada awal tahapan, tim pelaksana akan melakukan survei untuk mendapatkan segmentasi, targeting, dan positioning  dari program yang akan dilakukan. Audiensi dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada Kepala Desa Ambulu dan aparat desa.
b) Tahapan lanjutan setelah survei menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk Focus Group Discussion  (FGD)  dengan  masyarakat  dan  aparat  Desa  Ambulu,  Kabupaten Cirebon. Masyarakat desa merupakan opinian leader antara lain: Ketua RT dan RW, Ketua Karang Taruna, Ketua PKK, UMKM, MUI Desa Ambulu. Pelaksanaan FGD dilakukan di kantor Kepala Desa Ambulu yang juga sebagai Balai Desa Ambulu.
Penyusunan rencana didasarkan pada hasil dari FGD  dan  hasil one person one voice. FGD merupakan diskusi kelompok yang  terdiri dari delapan sampai dengan dua belas peserta dengan bimbingan dari seorang fasilitator yang membahas topik tertentu di antara peserta. Sebuah kelompok fokus bukanlah wawancara kelompok; kelompok fokus berhasil ketika peserta dapat berbicara satu sama lain tentang topik.  Selain  itu,  memberikan  kesempatan  untuk  berbagi  dan  membuat  perbandingan  tentang pengalaman, ide dan pandangan peserta serta memberikan kesempatan untuk membicarakan sesuatu yang  efektif  dalam  memberikan  informasi.  Namun,  keahlian  fasilitator  sangat  penting  untuk merangsang  dan  mendukung  diskusi  tetapi  tidak  dapat  bertindak  sebagai  ahli  dalam  topik  tersebut (Omar, 2018).
Dalam  perencanaan  ini  tim  pelaksana,  mahasiswa,  dan  mitra  akan  berdiskusi  untuk  mendapatkan konsep kegiatan pendampingan dan sosialisasi agar masyarakat dapat mengaplikasikan platform yang telah terintegrasi di ekosistem desa digital.
c) Pada  tahap action  and  communication  (tindakan  dan  komunikasi)  akandilaksanakan  dengan pendekatan Penta Helix yaitu akademisi (insan dikti), pelaku usaha (mitra, masyarakat atau komunitas, opinion leader, dan lain- lain), pemerintah (pemprov, pemkab, kecamatan) dan media (koran) (Sudiana et al., 2020). Tahap ini dilakukan dengan dua tahap yaitu, tahap pertama dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Ambulu di Kabupaten Cirebon. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk penyampaian materi melalui modul terkait dengan platform terintegrasi yang sudah dipersiapkan oleh tim pelaksana, mahasiswa, dan mitra. Penyampain materi dilakukan oleh salah satu tim pelaksana dan mitra pembuat platform.  Tahap  kedua  berupa  pendampingan dalam  bentuk  pelatihan  mengenai  platform  yang terintegrasi  sehingga  memudahkan  masyarakat  dalam  mengaplikasikan platform  tersebut.  Pelatihan dilakukan dengan cara langsung menggunakan platform tersebut. Saat masyarakat melakukan pelatihan tersebut, tim pelaksana dan mitra dapat sekaligus mengevaluasi tahapan action dan communication.
d) Evaluasi dilakukan untuk menilai dari setiap tahapan yang dilakukan baik dari kegiatan, perencanaan, Tindakan,  dan  komunikasi.  Evaluasi  dilakukan  untukmengukur  tingkat  kekuatan  program  dan kelemahan program.

## Gambar 1. Bagan prosedur kerja

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Saat  ini  sudah  banyak  aplikasi  sistem  informasi  pembangunan  pedesaan  yang  dikembangkan  baik  oleh pemerintah maupun organisasi nonprofit. Terdapat empat aplikasi yang telah diperkenalkan kepada masyarakat, yaitu: (1) Profil Desa dan Kecamatan; (2) Sistem Informasi Desa (SID); (3) Mitra Desa; dan (4) Sistem Informasi dan Administrasi Perdesaan. Selain keempatnya, sebenarnya masih banyak aplikasi lain (Fariah, 2020). Aplikasi Smart  Government yang  digunakan  oleh  Desa  Ambulu  merupakan  sistem  informasi  yang  terintegrasi  dalam sebuah ekosistem desa digital. Sehingga diharapkan tidak banyak aplikasi yang harus digunakan oleh pemerintah desa  maupun  masyarakat.  Penggunaan  aplikasi  ini  tersebut  masih  mengalami  beberapa     kendala.  Sehingga kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada khususnya permasalah yang dihadapi masyarakat Desa Ambulu.
Tahapan awal yang dilakukan pada kegiatan masyarakat ini adalah survei. Survei dilakukan oleh tim Abdimas dengan melakukan kunjungan awal ke Desa Ambulu, Kabupaten Sumedang. Desa Ambulu merupakan desa yang telah menggunakan aplikasi Smart Government sejak tahun 2021. Tim melakukan survei dengan audiensi dengan Kepala  Desa  Ambulu  Bapak  Sunaji  beserta   jajaran  staf  pemerintahan  desa.  Dalam  tahapan  ini  ditemukan permasalahan awal dalam penggunaan aplikasi Smart Government sebagai bentuk implementasi desa digital. Desa digital  merupakan  program  untuk  menjadikan  desa  sebagai  wilayah  pembangunan  yang  memberdayakan masyarakat  dengan  sarana  teknologi  informasi  yang  memadai.Terdapat  unsur  penting  di  dalam  konsep  desa
Surve y FGD Action & Communication Evaluasi
digital tersebut, yaitu: pemberdayaan masyarakat desa, dan teknologi informasi (Wijaya et al., 2013). Desa digital merupakan  program  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pemanfaatan  teknologi  digital  dan  internet  dalam pengembangan  potensi  desa,  pemasaran,  percepatan  akses,  dan  pelayanan  informasi.  Penerapan  desa  digital tersebut  disebutkan dalam  UU  pasal  86  ayat  3  menyatakan  bahwa  pemerintah  daerah  (Kabupaten/Kota) berkewajiban untuk mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan (Hasya et al., 2020).
Setelah tahapan survei dilakukan, tim mengadakan FGD dengan masyarakat dan aparat desa pada tanggal 26 Agustus  2022.  Penggunaan  FGD  pada  pengabdian  masyarakat  untuk  menghasilkan  diskusi  atau  debat  tentang topik  yang  membutuhkan  pandangan kolektif  dan  makna  yang  ada  di  balik  pandangan  tersebut  (termasuk pengalaman  dan  keyakinan  mereka)  (Nyumba  et  al.,  2018).  Kegiatan  ini  dihadiri  oleh  tokoh  masyarakat  dari pemuka  agama, ketua RT dan RW, pemuda karang taruna, UMKM, ibu PKK serta DisKominfo Kabupaten Cirebon. Dalam  FGD  tim  dan  masyarakat  berdiskusi  tentang  penggunaan  aplikasi platform  digital masyarakat  desa khususnya Smart Government. Dari hasil FGD didapatkan permasalahan dari aparat desa antara lain: pemanfaatan aplikasi  hanya  sebesar  15%.  Menu  dan  fitur  yang  belum  dimanfaatkan  pada  aplikasi  ini  yaitu:  pengaduan masyarakat,  ambulans,  kepolisian,  damkar,  masjid,  survei  dan  validasi  serta  verifikasi  arsip  dan  dokumentasi, database/bank data, UKM dan usaha, e-Commerce, PPOB, potensi dan berita desa,  dan perpajakan. Rendah nya pemanfaatan  karena  belum  terwujud  integrasi  dengan  Dinas  Kependudukan,  Dinas  Kesehatan  dan  Puskesmas, Dinas Sosial, dan Dinas Kominfo.
Meskipun Pemerintah desa telah menggunakan aplikasi Smart Government, masyarakat tetap datang ke balai desa untuk layanan publik. Kemudahan melakukan layanan publik kapan dan di mana saja belum terwujud. Masih banyak  masyarakat  yang  belum  men download  aplikasi.  Selain  rendahnya  literasi  media,  ketidakpercayaan masyarakat dalam penggunaan aplikasi tersebut masih tinggi, terutama dalam keamanan data. Sehingga saat ini hanya  aparat  desa  yang  menggunakan aplikasi ini dalam pendataan masyarakat dan layanan publik antara lain penerbitan Surat Keterangan (SK) Usaha, SK belum pernah menikah, SK Wali, SK Kehilangan, SK tempat tinggal (domisili), SK status perkawinan, SK tidak mampu/ekonomi lemah, SK penghasilan, dan  SK izin keramaian.
Sedangkan terkait kendala sertifikasi tanda tangan elektronik, hambatannya adalah belum ada server untuk di tempatkan di Dinas Kominfo yang harus di beli oleh desa, Karena syarat mendapatkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) harus ada kerja sama desa dengan Dinas Kominfo dan ada server dan aplikasi yang di tempatkan pada data center Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon.
Gambar 2. FGD Desa Ambulu bersama PT. Jekom dan Tim Abdimas
Tahapan  selanjutnya  adalah action  &  communication,  setelah  melakukan  FGD  dan  mendapatkan permasalahan  dalam  penggunaan platform digital Smart Government, kemudian dilakukan kegiatan sosialisasi dan  pendampingan.  Sosialisasi  dilakukan  karena  penggunaan aplikasi Smart Government merupakan kebijakan Pemerintah Desa Ambulu dalam pengembangan desa. Sosialisasi dalam konteks kebijakan publik diartikan sebagai upaya penyebarluasan isi atau  substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan    pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran (target grup) agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut (Herdiana, 2018)
Kegiatan  ini  dilaksanakan  tanggal  8  September  2022  di  Balai  Desa  Ambulu.  Kegiatan  sosialisasi  di  Desa Ambulu  dibuka  oleh  Kepala  Desa  Ambulu,  Sunaji.  Kegiatan  ini  dihadiri  oleh  31  Peserta.  Peserta  merupakan perwakilan  tokoh  masyarakat,  tokoh  adat,  tokoh  agama,  dan  masyarakat  Desa  Ambulu.  Kegiatan  sosialisasi dilakukan  secara  tatap  muka  langsung  dan  video conference  zoom.  Adapun  Pembicara  onsite  dalam  kegiatan sosialisasi ini, antara lain: Bayu Eka Lesmana, S.IP, M.Tr. I.P. dari Perwakilan PT. Inti Konten Indonesia,  Raditya dari Dinas Kominfo,  Arfan Mantemas Direktur  PT  Jejaring  Emas  Komunikasi  yang  menjadi  mitra  dalam  kegiatan  ini serta  tim  dosen  pengabdian  masyarakat,  sedangkan  pembicara  yang  menyampaikan  secara online   adalah Andreyanto  Pratama  dari  Perwakilan  Badan  Siber  Sandi  Negara  (BSSN)  Mahasiswa  turut   terlibat  sebagai pendamping masyarakat dalam penggunaan aplikasi Smart Government. Dokumentasi kegiatan sosialisasi seperti terlihat pada gambar 3.

## Gambar 3. Pembicara menyampaikan materi pada acara sosialisasi
Materi yang disajikan pada sosialisasi ini antara lain: Implementasi smart village yang sebagai perwujudan Sistem  Pemerintahan  Berbasiskan  Elektronik  (SPBE)  atau e  government  yang  dijelaskan  oleh  dinas  Kominfo Cirebon.  Pemanfaatan  aplikasi  Smart  Government oleh  PT.  Jekom  dan  PT.  Inti  Konten  Indonesia.  Mitra pengembang aplikasi ini menjelaskan fitur-fitur lain yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Desa Ambulu. Melihat dari hasil FGD Desa Ambulu tentang kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pada aplikasi ini, Andreyanto Pratama  dari  Perwakilan  BSSN  (Badan  Siber  Sandi  Negara)  dihadirkan  untuk  memberikan  materi tentang sistem keamanan aplikasi.
Setelah pembicara memberikan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan masyarakat serta aparat  desa.  Pembahasan  diskusi  tentang  integrasi  ekosistem  desa  digital  dan  pemanfaatan  aplikasi  Smart Government.  Peserta  dan  pembicara  aktif  dalam  melakukan  kegitan  ini.  Pengembang  mitra  menjawab permasalahan  selama  tanya  jawab  dengan  masyarakat  Desa  Ambulu  maupun  aparat  desa.  Pertanyaan  dari masyarakat mengenai kendala yang mereka alami dalam penggunaan aplikasi Smart Government. Literasi digital masyarakat  yang  masih  menjadi  kendala  sehingga  meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh  pemerintah  desa, tetapi banyak masyarakat yang belum   menggunakan bahkan pemasangan aplikasi tersebut. Selain pertanyaan ada masyarakat  Ambulu  yang  memberikan  pernyataan  tentang  manfaat  penggunaan  aplikasi  ini.  Bahwa  meskipun warga  bepergiaan  ke  kota  lain,  tetapi  masih  bisa  melakukan  pelayanan  administrasi  desa  tanpa  harus mengurusnya  dengan  pulang  kembali  ke  Desa  Ambulu.  Diskusi  antar  warga  ini  juga  memberikan informasi langsung ke masyarakat tentang pemanfaatan aplikasi.
Kegiatan  selanjutnya  adalah  pendampingan  masyarakat  yang  belum  memahami penggunaan  aplikasi. Pendampingan dalam penggunaan aplikasi ini dilakukan juga oleh 5 mahasiswa Universitas Persada Indonesia YAI. Sebelumnya tim pun telah mendapatkan pelatihan dari mitra PT. Jekom. Sehingga mahasiswa dan tim dosen telah memahami penggunaan aplikasi Smart Government. Tim membantu masyarakat dalam melakukan penginstalan aplikasi  hingga  penggunaan  fitur-fitur  yang  ada.  Saat  ini  penggunaan  aplikasi  hanya  pada  sistem  Android  dan website.  Permasalahan  masyarakat  meskipun  pemerintah  desa  sudah  menggunakan  aplikasi  ini  tetapi banyak masyarakat  yang  belum  mengunduh  aplikasi,  mereka  masih  terbiasa  untuk  datang langsung  ke  kantor  desa. Kemudian  pemerintah  desa  menggunakan  Smart  Government untuk  layanan  administrasi.  Dan  bentuk  surat dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp sebagai bentuk soft copy, tetapi bentuk hard copy masih digunakan sebagai berkas warga. Karena meskipun pemerintah desa menggunakan aplikasi, kelanjutan proses administrasi di tingkat daerah masih membutuhkan bentuk tanda tangan basah dan print out.
Melalui  pendampingan  ini,  masyarakat  yang  telah  memasang  aplikasi  di handphone  mereka,  langsung mencoba  fitur-fitur  layanan  khususnya  layanan  administrasi.  Saat  mereka  sudah memahami  cara  penggunaan aplikasi tersebut. Mereka menyadari bahwa aplikasi ini mempermudah layanan administrasi tanpa harus datang ke kantor desa. Gambar 4 merupakan tampilan aplikasi mobile yang diinstal oleh peserta kegiatan.

## Gambar 5. Tampilan website Smart Goverment
Gambar  5  merupakan  tampilan  website  smart  government.  Pendampingan  juga  dilakukan  dalam  proses penggunaan KTP reader sebagai input data ke dalam aplikasi seperti terlihat di gambar 6. KTP reader dimiliki oleh aparat desa untuk membaca data KTP  sebagai data input masyrakat ke dalam sistem Smart Government. E-KTP sendiri  sebenarnya  memiliki  chip  berisi  data  diri  penggunanya  yang  dirancang  agar  bisa  bertukar  data  secara elektronik (Hais & Jambi, 2021). Beberapa kendala dalam sistem antara lain data yang tidak sama dengan data KTP   reader dengan sistem desa. Sehingga proses selanjutnya masyarakat akan membuat keluhan dalam sistem untuk nantinya divalidasi oleh aparat desa dan segera dilakukan perbaikan. Setelah pendampingan dilakukan, tim melakukan evaluasi  kepada  peserta melalui tanya  jawab dan  pengisian Google Form. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui  pemahaman  masyarakat  terhadap sosialiasasi  dan  pendampingan  yang  telah  dilakukan  oleh  tim abdimas dan mitra. Hasil evaluasi menjadi masukkan bagi pengembangan sistem aplikasi Smart Government.

## Gambar 6. Pendampingan penggunaan aplikasi Smart Goverment dan KTP Reader
Hasil evaluasi kegiatan sosialisasi dan pendampingan platform terintegrasi ekosistem desa digital ini dalam penggunaan aplikasi Smart Government pada peserta kegiatan adalah sebagai berikut: sebanyak 57,1 % peserta memahami  materi  yang  disajikan  sedangkan  42.9%  cukup  memahami  materi.  Peningkatan  manfaat  peserta terhadap  pengetahuan  ekosistem  desa  digital  terintegrasi  sebesar  64.3%,  28.6%  merasa  cukup  dan  kurang memberikan manfaat sebesar 7.1%.
Gambar 7. Hasil evaluasi kegiatan
Dari hasil kegiatan ini juga terjadi peningkatan masyarakat yang telah memasang  aplikasi sebanyak 92.9% dan 7.1 % yang belum menginstall aplikasi. Saat kegiatan FGD masyarakat yang  telah menginstal aplikasi hanya 2 orang.  Sedangkan  masyarakat  tidak  mengalami  kendala  dalam   proses  penginstalan  aplikasi  sebesar  85.7%. Sedangkan kendala dalam penggunaan aplikasi ini di masyarakat antara lain: jaringan internet, masih banyak fitur yang belum berjalan, dan proses yang  lama  dalam  validasi  layanan  administrasi.  Dari  hasil  evaluasi  yang  telah dilakukan masyarakat Desa Ambulu dengan adanya sosialisasi dan pendampingan ini mendapatkan pengetahuan dan manfaat dalam penggunaan aplikasi Smart Government. Peningkatan masyarakat yang telah mengisntall dan menggunakan  aplikasi  ini  meningkat  sehingga  akan  memudahkan  masyrakat  dalam  penggunaan  layanan administrasi  pemerintahan.  Hasil  dari  kegiatan  ini  menjadi  rekomendasi  kepada  pemerintah  desa  bahwa masyrakat  pun  ingin  memanfaatkan  fitur-fitur  lain  yang  belum  berjalan  maksimal  contohnya  fitur  pengaduan masyarakat dan terkait perekonomian desa.

## 4. SIMPULAN
Kegiatan Abdimas sosialisasi  dan  pendampingan aplikasi  Smart  Government pada masyrakat    Desa  Ambulu Kabupaten Cirebon merupakan implementasi pada ekosistem desa digital yang terintegrasi. Pembangunan desa yang berkelanjutan saat ini berjalan seiring berkembangan     teknologi informasi. Desa digital akan mempermudah pelaksanaan kegiatan masyarakat desa dalam layanan administrasi publik yaitu penerbitan Surat Keterangan (SK) usaha, SK belum pernah menikah, SK Wali, SK Kehilangan, SK tempat tinggal (domisili), SK status perkawinan, SK tidak mampu/ekonomi lemah, SK penghasilan, dan    SK izin keramaian. Kegiatan perekonomian dalam izin usaha semakin  terbantu  serta  data-data  kesehatan  Posyandu  bisa  tersaji  dalam  aplikasi.    Kegiatan ini  memberikan manfaat  bagi  masyarakat  Desa  Ambulu  khususnya  dalam  peningkatan  pengetahuan  dan  penggunaan  aplikasi Smart  Government.  Kendala-kendala  teknis  dan  non  teknis  penggunaan  aplikasi  ini  diharapkan  menjadi rekomendasi  bagi  pemerintah  desa  dan  pengembang  aplikasi.  Pendampingan  kepada  masyarakat  dalam penggunaan aplikasi ini pun diharapkan  secara                           rutin dilakukan, sehingga pelaksanaan ekosistem desa digital bisa secara maksimal terwujud.

## 5. PERSANTUNAN
Ucapan  terima  kasih  dan  apresiasi  diberikan  kepada  Kementrian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan Teknologi  RI  yang  telah  mendanai  kegiatan  ini  dengan  Hibah  Progam  Maching  Fund “Kedaireka”  tahun  2022. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah dan Masyarakat Desa Ambulu, Kabupaten Cirebon  yang  telah  berpartisipasi  aktif  dan  mendukung  kegiatan  PKM  ini.  Terima  kasih  juga  kepada  Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta yang telah mendukung kegiatan  ini.

## REFERENSI
Eprilianto,  D.  F.,  Pradana,  G.  W.,  &  Yuyun  Eka  Kartika  Sari,  D.  (2020).  Digital  Inovasi  Sektor Publik:  Efektivitas Kolaborasi  dalam  Implementasi  Inovasi  Dega  Digital. Jurnal  El-Riyasah,  10(2),  127 – 145. https://doi.org/10.24014/JEL.V10I2.8909
Fariah,  A.  (2020).  Optimization  of  Production  Programs  Towards  a  Digital  Based  Village. Devotion  Journal  of Community Service, 1(2), 75 – 83. http://devotion.greenvest.co.id
Faxon,  H.  O.  (2022).  Welcome  to  the  Digital  Village:  Networking  Geographies  of  Agrarian  Change. Https://Doi.Org/10.1080/24694452.2022.2044752. https://doi.org/10.1080/24694452.2022.2044752
Hais, Y. R., & Jambi, U. (2021). Implementasi Sistem Ekstraksi  dan Validasi Data E-Ktp Sebagai Solusi Alternatif Otomatisasi  Sistem  Administrasi  Data  untuk  Organisasi  Kecil Non-Pemerintah.  In Prosiding  Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) 2021 (Issue 2012, pp. 46 – 54).
Hasya, S., Wikusna, W., Kom, M., & Gunawan, T.  (2020). Aplikasi Berbasis Web Desa Digital    Bandung Juara pada Modul Pengaduan Warga. In e-Proceeding of Applied Science ISSN: 2442-5826.
Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar Abstrak. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik, 1(3), 13 – 26.
O.Nyumba, T., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of Focus Group Discussion Methodology: Insights from Two Decades of Application in Conservation. Methods in Ecology and Evolution, 9(1), 20 – 32. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12860
Omar,  D.  (2018).  Focus  Group  Discussion  in  Built  Environment  Qualitative  Research  Practice. IOP Conference Series:  Earth  and  Environmental  Science,  117(1),  012050. https://doi.org/10.1088/1755- 1315/117/1/012050
Ramadhannisa,  R.  T.,  Indrawan,  R.,  Situmeang,  I.  V.  O.,  Kencana,  W.  H.,  Meisyanti,  &  Rahmawati,  K.  J.  (2022). Sosialisasi Aplikasi Smart Government pada Masyarakat Desa Rawa Urip, Kabupaten Cirebon. IKRA-ITH ABDIMAS 5(3), 186 – 191.
Rohiani, A. (2021). Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang  Terarah  dan  Berkelanjutan. Journal  of  Regional  and  Rural  Development  Planning  (Jurnal
Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan), 5(1), 15-27.
https://doi.org/10.29244/JP2WD.2021.5.1.15-27
Rusdan,  M.  (2019).  Design  of  Wireless  Network  System  for  Digital  Village  Using  Wireless  Distribution  System. Journal of Informatics Information System Software Engineering and Applications (INISTA), 1(2), 51 – 59. https://doi.org/10.20895/INISTA.V1I2.66
Sudiana,  K.,  Sule,  E.  T., Soemaryani,  I.,  &  Yunizar,  Y. (2020).  The  Development  and  Validation of  the Penta Helix construct. Verslas:  Teorija  Ir  Praktika  /  Business:  Theory  and  Practice,  21(1),  136 – 145. https://doi.org/10.3846/BTP.2020.11231
Suyatna, R., Madya, W. A.(2019). Desa Digital sebuah Konsep Katalisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Lingkar Widiaiwara, Januari, 1, 22 – 26.
Wijaya, E., Anggraeni, R., & Bachri, D. R. (2013a). Desa Digital: Peluang  untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal  Dinamika  Hukum, 13(1), 75 – 88. https://doi.org/10.20884/1.JDH.2013.13.1.158
Yuhefizar, Sanjani, H., & Chadri, R. (2019). Penerapan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (E-Government) dengan Pendekatan Bottom-Up berbasis Web di Sumatera Barat. Prosiding Seminar Nasional USM, 2(1), 303 – 309. https://www.ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/1712