## KAJIAN POLITIK HUKUM TENTANG PERUBAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Rizkyana Zaffrindra Putri 1 , Lita Tyesta A.L.W. 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro litatyestalita@yahoo.com

## ABSTRAK
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  mengatur  pemberian Izin  Usaha  Pertambangan (IUP)menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintahpusat. Permasalahan tesis ini adalah apa politik  hukum  latar  belakang  perubahan  kewenangan  pemberianIUP dan  apa  dampak  yuridis  dari perubahan  kewenangan  pemberian IUP.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  tesis  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif.  Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analitis.  Metode pengumpulan  data  dilakukan  menggunakan  data  sekunder  melalui  studi  pustaka. Hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa  latar  belakang politik  hukum perubahan  kewenangan  pemberian IUP adalah banyaknya penyimpangan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dampak yuridis perubahan tersebut adalah surat edaran menteri diterbitkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan.

## Kata Kunci: Perizinan Pertambangan; Perubahan Kewenangan; Politik Hukum
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Indonesia  sejak  dahulu  terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah baik di bidang pertanian, perikanan dan bahkan pertambangan. Hal ini terlihat pula dalam  sejarah  bangsa  Indonesia  di  masa lampau,  dimana  banyak  para  penjajah  asing yang  berusaha  menguasai  hasil-hasil  sumber daya  alam  tersebut.  Setelah  kemerdekaan Indonesia,  pengelolaan  sumber  daya  alam dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  yang  berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yangterkandung di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat”.Dikuasai  oleh  Negara memaknai  Hak Penguasaan Negara atas aset kekayaan alam. Negara  berdaulat  mutlak  atas  kekayaan sumber daya alam, digunakan untuk sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  dimaknai  Hak Kepemilikan  yang  sah  atas  kekayaan  alam adalah  rakyat  Indonesia. 3 Ini  dapat  dipahami bahwa  pengelolaan  sumber  daya  alam dilakukan oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran  rakyat.Pemerintah  sebagai representasi  negara,  baik  pusat  maupun daerah memiliki keterlibatan dalam
3 Adrian  Sutedi, 2011,Hukum  Pertambangan,  Jakarta:  Sinar Grafika, hlm. 24
pengelolaan  hasil  sumber  daya  alam, termasuk  didalamnya  hasil  pertambangan yaitu  dalam  hal  pengaturan  (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan.Berkaitan  dengan  pengaturan pengelolaan  sumber  daya  mineral,  turunan Pasal  33  UUD  1945  adalah  Undang-Undang Nomor  4  tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini diperjelas dalam Pasal  4  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Mineral  dan batubara  sebagai  sumber  daya  alam  tak terbarukan  merupakan  kekataan  nasional yang  dikuasai  oleh  negara  untuk  sebesar- besar  kesejahteraan  rakyat.”  Lebih  lanjut dalam  Pasal  (2)  dinyatakan  bahwa “Penguasaan  mineral  dan  batubara  oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan  oleh  Pemerintah  dan/atau pemerintah daerah.”  Berkaitan dengan proses izin  usaha  pertambangan  mineral  dan batubara  tersebut,  maka  dalam  sistem pemerintah telah diatur pembagian kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat, Pemerintah  Provinsi,  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota.Kewenangan tersebut berdasar  pada  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah yang  diatur  lebih  spesifik  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang
Pembagian  Urusan  Pemerintah,  Pemerintah Daerah  Provinsi,  Dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota. 4 Namun,  saat  ini  telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  untuk mengganti  Undang-Undang  32  Tahun  2004. Mengenai  kaitannya  dengan  energi  dan sumber daya mineral, bidang tersebut menjadi urusan  pemerintahan  konkuren  pilihan  yang dibagi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya,
pengurusan  izin  usaha  pertambangan  yang dimiliki  oleh  pemerintah  kabupaten/kota beralih  menjadi  kewenangan  pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Dengan  melihat  kenyataan  yang diuraikan,  permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
1. Apa  politik  hukum  yang  menjadi  latar belakang  perubahan  kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan?
2. Bagaimana dampak  yuridis dari perubahan  kewenangan  pemberian izin  usaha  pertambangan  dari Pemerintah Kota/Kabupaten ke Pemerintah Provinsi?
4 Lampiran Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007 tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintah,  Pemerintah Daerah Provinsi,  Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagian Pembagian  Urusan Pemerintah Bidang  Energi dan Sumber Daya Mineral

## 2. Metode Penelitian
Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif. Spesifikasi  penelitian  yang digunakan  adalah deskriptif  analitis.  Metode  pengumpulan  data dilakukan  menggunakan  data  sekunder  melalui studi pustaka. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

## 3. Kerangka Konsep

## a. Politik Hukum
Secara umum politik hukum terkait dengan hukum,  yaitu  hukum  seperti  apa  yang  akan digunakan  untuk  mengatur  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara. Politik  hukum  tersebut  harus  sesuai  dengan nilai-nilai maupun pandangan hidup dari bangsa yang  bersangkutan.  Menurut  Padmo  Wahjono, politik  hukum  adalah  kebijakan  dasar  yang menentukan  arah,  bentuk  maupun  isi  hukum yang  akan  dibentuk.  Selain  itu,  politik  hukum juga  merupakan  kebijakan  penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan  sesuatu  yang  didalamnya mencakup  pembentukan,  penerapan  dan penegakan  hukum. 5 Menurut  Soedarto,  Politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan- badan  negara  yang  berwenang  untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang
5 Moh. Mahfud MD, 2011,Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1
terkandung    dalammasyarakat  dan  untuk mencpai apa yang dicita-citakan. 6

## b. Pemerintahan Daerah
Pemerintahan
Daerah adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah  daerah  dan  dewan  perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan  prinsip  otonomi  seluas- luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.Sedang  Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:
“Pemerintah  daerah  merupakan  daerah otonom  yang  dapat  menjalankan  urusan pemerintahan  dengan  seluas-luasnya  serta mendapat  hak  untuk  mengatur  kewenangan pemerintahan  kecuali  urusan  pemerintahan yang  oleh  undang-undang  ditentukan  sebagai urusan pemerintahan pusat”.

## c. Otonomi Daerah
Secara  etimologis,  pengertian  otonomi daerah  berasal  dari  bahasa  Latin  yaitu  “autos” yang  berarti  sendiri  dan  “nomos”  yang  berarti aturan.  Jadi  dapat  diartikan  bahwa  otonomi daerah  adalah  mengurus  dan  mengatur  rumah tangganya  sendiri. 7 Dalam  bahasa  Inggris, otonomi  berasal  dari  kata  “autonomy”,  dimana “auto”  berarti  sendiri  dan  “nomy”  sama  artinya dengan  “nomos”  yang  berarti  aturan  atau
6 Ibid 7 Ni’matul Huda, 2009,Hukum Pemerintahan Daerah, Konsep
Otonomi Daerah, Bandung: Nusa Media, hlm.93
Undang-Undang.  Jadi  “autonomy”  adalah mengatur diri sendiri. Sementara itu, pengertian lain  tentang  otonomi  ialah  sebagai  hak mengatur  dan  memerintah  diri  sendiri  atas inisiatif  dan  kemauan  sendiri.  Hak  yang diperoleh berasal dari pemerintah pusat. 8
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah dirumuskan  definisi  dari  otonomi  daerah  yakni hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  Urusan Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia. 9 Pada  hakikatnya  Otonomi Daerah  diberikan  kepada  rakyat  sebagai  satu kesatuan  masyarakat  hukum  yang  diberi kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  Urusan  Pemerintahan  yang  diberikan oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  Daerah  dan dalam  pelaksanaannya  dilakukan  oleh  kepala daerah  dan  DPRD  dengan  dibantu  oleh Perangkat  Daerah.  Urusan  Pemerintahan  yang diserahkan  ke  Daerah  berasal  dari  kekuasaan pemerintahan  yang  ada  ditangan  Presiden. Konsekuensi  dari  negara  kesatuan  adalah tanggung  jawab  akhir  pemerintahan  ada ditangan  Presiden.  Agar  pelaksanaan  Urusan Pemerintahan  yang  diserahkan  ke  Daerah berjalan  sesuai  dengan  kebijakan  nasional maka  Presiden  berkewajiban  untuk  melakukan
8 Sujamto, 1993,Otonomi  Daerah  yang  Nyata  dan Bertanggungjawab, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 15
9 Pasal 1 ayat (5) UU 23 Tahun 2014
pembinaan  dan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 10

## B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Politik Hukum Latar Belakang Perubahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Politik Hukum merupakan kebijakan-kebijakan  hukum  pemerintah yang  akan  dikeluarkan  dalam  bentuk kebijakan-kebijakan dan peraturan- peraturan  seperti  undang-undang,  Perpu, PP,  Perpres,  Perda.  Pembentukan kebijakan hukum dijalankan oleh lembaga- lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan hukum berdasarkan  cita  Negara,  cita  hukum  dan tujuan  negara  yang  terdapat  dalam konstitusi atau hukum dasar suatu negara yang  dijadikan  dasar  rujukan  dalam pembentukan  peraturan perundang- undangan. Dalam pengertian inilah pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara  yang  kemudian  melahirkan  sistem hukum  nasional  yang  harus  dibangun dengan  pilihan  isi  dan  cara  tertentu. Karakteristik    kebijakan  atau  arah  yang dituju  oleh  Politik  Hukum Nasional  dalam masalah  pembangunan  politik  hukum nasional  sebagai  bentuk  dari  kristalisasi kehendak-kehendak rakyat.
Menurut  hasil  penelitian  penulis, perubahan  kewenangan  pemberian  Izin Usaha  Pertambangan  (IUP)  didasari  oleh beberapa alasan, yaitu:
1. Banyak terjadi penyimpangan- penyimpangan  hukum  di  bidang perizinan  pada  tataran  pemerintahan Kabupaten/Kota.
2. Rendahnya  jaminan  kepastian  hukum dan kepastian investasi untuk investor
2. Dampak Yuridis Perubahan

## Kewenangan  Pemberian  Izin  Usaha Pertambangan
Setelah diundangkannya  Undang- Undang  Pemerintahan  Daerah  yang  baru, kewenangan  pemerintah  kabupaten/kota terhadap  pengelolaan  izin  usaha pertambangan  dihapuskan  dan  dialihkan kepada  pemerintah  pusat  dan  pemerintah provinsi.  Namun  perubahan  ini  tidak  serta merta  merubah  sistem  dan  mekanisme perizinan yang telah berlaku sebelumnya.
Sistem  dan  mekanisme  mengenai permohonan  izin  usaha  pertambangan tetap  dilaksanakan  sesuai  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku,  yaitu Undanng-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara  serta  peraturan  pelaksananya yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.  Perubahan  hanya  terletak  pada
kewenangan  pemberian  izin  yang  pada awalnya adalah wewenang Walikota/Bupati menjadi  kewenangan  Gubernur.  Sistem dan  mekanisme  yang  telah  berjalan sedemikian  rupa  tidak  mudah  untuk dirubah,  maka  dalam  pelaksanaannya permohonan  izin  ussaha  pertambangan tetap menggunakan  ketentuan yang telah berlaku.
Sehubungan  dengan  berlakunya undang-undang pemerintahan daerah yang mengalihkan  kewenangan  perizinan  izin usaha pertambangan, dampak yuridis yang dirasakan  adalah  ketentuan-ketentuan yang  berhubungan  dengan  hal  tersebut tentunya  akan  berubah,  namun  dalam pelaksanaannya  ketentuan  lama  masih dipergunakan  dan  belum  adanya ketentuan-ketentuan baru yang menyesuaikan dengan aturan tersebut. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  belum  memiliki  peraturan pelaksana,  yang  mana  menjadi  petujuk teknis  untuk  menyusun  peraturan  baru mengenai  perubahan  kewenangan  izin usaha  pertambangan.  Namun,  belum adanya  peraturan  pelaksana  yang mengatur  mengenai  perubahan  izin kewenangan  tersebut,  terdapat  beberapa peraturan  yang  dikeluarkan  Kementerian terkait dengan perubahan kewenangan izin usaha pertambangan:
1. Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri
Nomor
120/253/SJ
tentang Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintah
Setelah  Ditetapkan  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014
Berhubungan  dengan  perubahan kewenangan perizinan usaha pertambangan,  surat  edaran  menteri dalam  negeri  khususnya  dalam  poin terakhir  mengenai  kordinasi  antara gubernur dengan bupati/walikota dalam rangka pengalihan urusan pemerintahan  konkuren  ini  merupakan acuan  yang  menjadi  dasar  untuk pelaksanaan  kewenangan  gubernur untuk  menerbitkan  izin  usaha pertambangan.  Hal  ini  mengisyaratkan bahwa  gubernur  dengan  bupati  dan walikota bekerja sama dalam melaksanakan  ketentuan  pengalihan urusan  pemerintahan  konkuren  yang diamanatkan  oleh  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Bupati/walikota yang  sebelumnya  berhak  untuk mengeluarkan izin usaha pertambangan di  wilayah  kabupaten/kota  tidak  serta merta  kehilangan  tugas  yang  berkaitan dengan  izin  usaha  pertambangan. Gubernur  sebagai  wakil  pemerintah pusat  untuk  menerbitkan  izin  usaha pertambangan dapat  meminta  bantuan kepada bupati/walikota dan dinas terkait untuk mempersiapkan dokumen-
dokumen  terkait  dengan  perizinan  di wilayah kabupaten/kota dengan melalui Tugas Pembantuan.
2. Surat  Edaran  Menteri  Energi  dan
Sumber Daya Mineral Nomor
02.E/30/DJB/2015  tentang  Izin  Usaha
Pertambangan  Badan  Usaha  Milik Negara Surat  Edaran  ini  berisikan  tentang kewajiban  gubernur  atau  bupati/walikota menyerahkan  dokumen  IUP  BUMN  yang mana merupakan kewenangan pemerintah pusat  untuk  menerbitkan  Izin  Usaha Pertambangan  dalam  rangka  Penanaman Modal Asing.

## C. PENUTUP

## 1. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  penulis paparkan,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Politik hukum yang menjadi latar belakang terjadinya perubahan kewenangan pemberian  izin  usaha  pertambangan  dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,
diantaranya:
- Segi internal, perubahan kewenangan ini didasari banyaknya penyimpangan yang  dilakukan  oleh  pemerintah kabupaten/kota baik dari unsur politik maupun hukum.
- Segi eksternal, perubahan kewenangan ini juga dipengaruhi oleh kepentingan  investor  yang  akan menanamkan  modalnya  pada  sektor pertambangan. Investor menghendaki agar terciptanya kepastian hukum dan kepastian investasi dalam pelaksanaan usaha pertambangan.
2. Dampak yuridis dari perubahan kewenangan  pemberian  izin  usaha pertambangan  adalah  pada  waktu penulisan  tesis  ini,  belum  terdapat peraturan  pelaksana  undang-undang, maka  dari  itu  diterbitkannya  surat  edaran menteri  dalam  negeri  yang  berisi mengenai  penyelenggaraan  urusan pemerintah  setelah  ditetapkan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014.  Surat edaran ini menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota tetap berkewajiban membantu  pemerintah  provinsi  dan pemerintah  pusat  untuk  berkoordinasi mengenai  pemberian  izin  usaha pertambangan  meskipun  kewenangannya telah  beralih.  Kewenangan  pemerintah kabupaten/kota  didasarkan  pada  Tugas Pembantuan  yang  diberikan  oleh pemerintah  provinsi  atau  pemerintah pusat.  Meskipun  demikian,  surat  edaran tersebut  tidak  bisa  dijadikan  dasar  yang kuat  untuk  pelaksanaan  aturan  tersebut, pemerintah  tetap  harus  mengeluarkan peraturan  pelaksana  untuk  mengatur
pembagian  urusan  pemerintahan  secara jelas.

## 2. SARAN
Adapun  saran  yang  ingin  disampaikan
Penulis  berdasarkan  beberapa  simpulan diatas adalah sebagai berikut:
1. Pelimpahan  urusan  pemerintahan  dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah kabupaten/kota  khususnya  dalam  hal pengelolaan  sumber  daya  mineral  dan batubara  seharusnya  dikaji  kembali berdasarkan asas  desentralisasi  dan otonomi  daerah  sehingga  tidak  terjadi penyimpangan-penyimpangan  yang  dapat berakibat  buruk  bagi  pemerintah  maupun investor.
2. Peraturan  di  bidang  pertambangan khususnya  dalam  hal  Izin  Usaha Pertambangan  seharusnya  dibenahi  agar tidak terjadi disharmonisasi (tumpang-tindih) antar peraturan sehingga dapat mengembangkan  investasi  di  bidang pertambangan  dan  mengolah  sumber  daya alam  Indonesia  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Seiring  dengan  pergantian  perundang- undangan yang mengatur tentang Pemerintahan  Daerah,  maka  sudah seharusnya  peraturan-peraturan  lainnya yang  berhubungan  mengikuti  ketentuan- ketentuan  yang  baru  yang  diatur  dalam
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur:
Asshiddiqie, Jimly, 2010,Konstitusi dan Konstitusionalisme  Indonesia,  Jakarta:Sinar

## Grafika
Huda,  Ni’matul,  2009,Hukum  Pemerintahan Daerah,  Konsep  Otonomi  Daerah,  Bandung:
Nusa Media

## MD,  Moh.  Mahfud,  2010, Membangun  Politik
Hukum Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Raja
Grafindo Persada,
_______________,  2011,Politik  Hukum  di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada

## Sujamto,  1990, Otonomi  Daerah  yang  Nyata  dan Bertanggungjawab,Jakarta: Ghalia Indonesia
Sutedi,  Adrian,  2011,Hukum  Pertambangan, Jakarta: Sinar Grafika

## Undang-Undang:
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah