FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)

## STUDI PENULISAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA DENPASAR
I Nyoma Suandika, SH,MH I Gusti Ngurah Wirasatya
Fakultas Hukum, Universitas Mahendratta Jl, Ken Arok N0. 10-12 Telp/Fax.0361 434827, Denpasar. E-mail:pakden278@gmail.com, ngurahwirasatya05@gmail.com
ABSTRAK, Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  tempat  untuk  melaksanakan pembinaan  bagi  para  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan.  Serta  untuk mengetahui  fungsi  lembaga  pemasyarakatan  dalam  melaksanakan  pembinaan terhadap  warga  binaan  pemasyarakatan  (WBP)  di  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  Pasal  (7)  ayat  (1)  yaitu  pembinaan  dan  pembimbingan  warga  binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas lapas. Dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar tentu memiliki kendala yang  dihadapi  oleh  lembaga  pemasyarakatan  dan  petugas  pemasyarakatan  itu sendiri.  Upaya  untuk  melaksanakan  fungsi  pembinaan  terhadap  warga  binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Subjek penelitian ini adalah petugas pemasyarakatan. Objek penelitian ini adalah proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasas. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang  dibantu  oleh  pedoman  observasi,  pedoman  wawancara  dan  pedoman dokumentasi.  Teknik  yang  digunakan  dalam  analisis  data  adalah display data, reduksi, dan penarikan kesimpulan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses  lembaga  pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar  berjalan  dengan  efektif  sesuai  dengan  tujuan  pemasyarakatan,  faktor pendukung  dalam  pembinaan  ini  adalah  keinginan  warga  binaan  untuk  menjadi lebih baik dari sebelumnya dan faktor penghambat dalam pembinaan adalah saran prasana kegiatan, keadaan di dalam lapas yang over kapasitas, jumlah petugas yang masih  kurang,  upaya  yang  dilakukan  dalam  memaksimalkan  pembinaan  warga binaan  pemasyarakatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIA Denpasar  berkerjasama  dengan  pihak  lain  untuk  membantu  fungsi  pembinaan  di dalam lapas berjalan dengan baik.
Setelah dilakukan pembahasan dan penganalisaan, maka dapat disimpulkan bahwa  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas  IIA Denpasar, sesuai  dengan sistem  Pemasyarakatan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995
Raad Kertha, Vol. 04, No. 01 Pebruari 2021 – Juli 2021
tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  yang  sudah berupaya  membuat  kerjasama  seperti  moU  dengan  pihak-pihak  terkait  sebagai contoh  dengan  pihak  BLK  IP  Provinsi  Bali  dalam  bidang  menjahit,  merajut kecantikan food  processing ,  Pemerintah  Daerah  Kota  Denpasar  dalam  bidang keagamaan,  POLRI  dalam  bidang  keamanan,  IKIP  PGRI  Bali  dalam  pembinaan seni,  budaya  dan  pendidikan.Yayasan  Mercusuar  dalam  pembinaan  bidang pelayanan ibu hamil dan bayi. BRI dalam pelayanan perbankan ( e-money/ BRIZZI). Kata kunci: pembinaan, warga binaan pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan
ABSTRACT, Penitentiary  is  a  place  to  implement  development  program  for prisoners  and  correctional  students.  As  well  as  to  find  out  the  function  of correctional  institutions  in  implementing  development  program  of  correctional citizens in Denpasar Women's Penitentiary Class IIA in accordance to Constitution Number  12  of  1995  Article  7  paragraph  1,  namely  developing  and  coaching correctional  citizens held by the minister and implemented by prison officers.  In developing the correctional citizens in prison at Denpasar Women's Penitentiary Class IIA, it found several obstacles by correctional institutions and correctional officers themselves.
This  research  was  qualitative  approach  in  form of  descriptive  study.  The subjects  of  this  study were correctional  officers  while the object  of  this research was the development process at the Denpasar Women's Penitentiary Class IIA. The data were collected from observation, interview, and documentation. Researcher was  the  main  instrument  in  conducting  research  equipped  with  observation guidelines, interview guidelines and documentation guidelines. Techniques of data analysis was data display, reduction, and drawing conclusions.
The results showed that the process of correctional institutions in coaching prisoners in Denpasar Women's Penitentiary Class IIA was running effectively in accordance to the purpose of correcting. Supporting factors in this coaching were the desire of  correctional  citizens to  improve. The inhibiting  factors  in  coaching were the facilities to support activities, the overcapacity of prisons, and the lack of officers.  In  improving  the  quality  of  development  program,  Denpasar  Women's Penitentiary Class IIA collaborates to other parties to run the coaching function well.
After  the  discussion  and  analysis,  it  can  be  concluded  that  Denpasar Women's Penitentiary Class IIA is in accordance to the Correctional System based on  Constitution  No  12  of  1995  concerning  on  Correctional  Facilities  and Government  Regulation  Number  31  of  1999  concerning  Guidance  and Development  of  Penitentiary  Citizen  which  collaborating  through  MoU  with related parties, for example BLK IP Bali in sectors of sewing, knitting, beauty, and food processing, Denpasar Government in the field of religion, POLRI in the field of  security,  IKIP  PGRI  Bali  in  fostering  arts,  culture  and  education,  Mercusuar Foundation in developing services for pregnant women and infants, and BRI bank in banking services (e-money / BRIZZI).
Keywords: coaching, correctional citizens, institutions
1. Pendahuluan Lembaga Pemasyarakatan atau  sering  disebut  LAPAS  yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan  dan  anak  didik pemasyarakatan.  Sebelum  dikenal istilah  lapas  di  Indonesia,  tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.  Lembaga  Pemasyarakatan merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia dahulu (Departemen Kehakiman). Seperti  yang  kita  ketahui bersama dalam amanat Pasal (1) ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  1945 ditegaskan  bahwa  Negara  Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu untuk  menjalankan  salah  satu  tujuan bernegara  setiap  warga  Indonesia harus  tertib  hukum  guna  mencapai tujuan  Negara  Republik  Indonesia yaitu untuk  mewujudkan masyarakat yang  adil  dan  makmur  berdasarkan Pancasila.
Akhir-akhir ini sering diberitakan di sosial media ataupun di media-media cetak lainnya mengenai kejahatan  kekerasan  yang  dilakukan sesama warga binaan pemasyarakatan di  dalam  lembaga  pemasyarakatan.
Hal ini mungkin disebabkan banyaknya faktor yang mempengaruhi,  baik  dari  dalam maupun  dari  luar.  Dengan  kata  lain dapatlah  ditegaskan  bahwa  kegiatan pembinaan  tidak  mungkin  dapat terselenggara tanpa didukung suasana aman  dan  tertib  di  dalam  Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan
Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari
kesalahan,  memperbaiki  diri  dan tidak  mengulangi  tindak  pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan  masyarakat,  dapat  aktif berperan  dalam  pembangunan,  dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.
Konsep pemasyarakatan pertama  kali  digagas  oleh  Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun  1962.  Ia  menyatakan  bahwa tugas  jawatan  kepenjaraan  bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat  adalah  mengembalikan  orang- orang  yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat
Program  pembinaan  inilah yang  menarik  minat  penulis  dalam membuat skripsi dengan judul “Fungsi  Lembaga  Pemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan  (Studi  Penulisan  di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar) “.

## 2. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan tipe penulisan lapangan-empiris yang ditunjang dengan  bahan  kepustakaan  yaitu dengan melakukan
penulisan terhadap  bahan-bahan  pustaka  atau data-data  sekunder  yang  selanjutnya dikaji  untuk  merumuskan  hasil penulisan  serta  menarik  kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.
Dalam pengkajiannya dilakukan dengan metode pendekatan Statute Aprroach (Pendekatan Perundang-undangan)  yaitu  melihat
maupun menelaah materi muatan dari aturan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  isu  hukum  yang dibahas. Conceptual Approach (Pendekatan Konseptual) berupa bahan-bahan  hukum  dari  literatur yang merupakan suatu proses menemukan  prinsip-prinsip  hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum  yang dihadapi. Pendekatan  kasus  ( Case  Approach ) dengan melakukan pengkajian terhadap  kasus-kasus  yang  yang berkaitan  dengan  isu  hukum  yang dihadapi.
Sumber data didapat dari data primer,  sekunder,  data  tersier,  serta menggunakan  metode  kepustakaan berupa studi kepustakaan dan penulisan lapangan. Dalam pengumpulan  data  ini  menggunakan metode interview, kuisioner, observasi, dan dokumenter. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif,  hermeneutik,  analisis  isi dan deskriptif dengan menggambarkan dan menginterpretasikan  data-data  yang telah  terkumpul  sehingga    diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan sebenarnya.
Penelitian  dilakukan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas IIA Denpasar.
3. Hasil dan Pembahasan
A. Kendala  dalam  melaksanakan fungsi  pembinaan  di  Lembaga
Pemasyarakatan. Dalam  melaksanakan  fungsi pembinaan  terhadap  warga  binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas IIA Denpasar tentu memiliki kendala
yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan  itu  sendiri,  kendala yang  dihadapi  selama  pembinaan Tahanan/Narapidana yaitu : 1. Terjadinya over kapasitas
penghuni lapas. 2. Faktor  Pendidikan  yang  berbeda- beda  terkadang  membuat  para petugas kewalahan dalam meyampaikan informasi yang ada.
3. Sarana  Prasarana  suatu  hal  yang menunjang berhasilnya pembinaan yang dilakukan.
4. Jumlah petugas yang masih kurang jika  dibanding  dengan  jumlah narapidana tidak sebanding karena jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar. 5. Pemasaran hasil keterampilan
yang terbatas.
Fungsi  pembinaan  di  dalam lembaga pemasyarakatan akan berjalan  maksimal  apabila  semua unsur-unsur  yang  menopang  atau yang  mendukung  terjadinya  fungsi pembinaan  didalam  lapas  terpenuhi, yang  akan  diharapakan  narapidana yang sedang mejalankan masa pidananya dengan mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan  diharapkan  akan menjadi bekal saat bebas dan kembali ke lingkungan masyarakat. B. Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi pembinaan di Indonesia. Dalam  pembinaan  warga  binaan pemasyarakatan  yang  dilakukan  di
Lembaga
Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  IIA  Denpasar
dalam  pelaksanaannya  tentunya  ada kendala  yang  menghambat  kegiatan pembinaan.  Dengan  jumlah  warga binaan  yang over kapasitas  dan kurangnya  sarana  pendukung  seperti latar  belakang  pendidikan  warga binaan, sarana prasarana pendukung, jumlah  petugas  pemasyarakatan  dan pemasaran  hasil  pembinaan  yang masih  kurang.  Dari  kendala  yang diperoleh  maka  diperlukan  upaya dalam  mengatasi  kendala  tersebut. Binaan  Pemasyarakatan  memiliki rasa bersungguh-sungguh dalam mengikuti  setiap  pembinaan  yang diberikan, dengan memberi reward /penghargaan  apabila  warga
binaan pemasyarakatan mampu menjadi  lebih  baik  dengan  selalu mengikuti pembinaan yang diberikan, agar  apa  yang  didapat  di  lembaga pemasyarakatan dapat menjadi  bekal dikemudian  hari.  Dan  menjalani kerjasama  dengan  pihak  lain  baik Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM)  dan  dinas  terkait  untuk membantu pembinaan.

## C. Upaya Pembinaan Narapidana
Pada  dasarnya  pelaksanaan pembinaan
pemasyarakatan didasarkan  atas  prinsip-prinsip sistem  pemasyarakatan  untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang  baik  dan  berguna.  Dalam proses  pembinaan  narapidana  di lembaga pemasyarakatan dibutuhkan  sarana  dan  prasarana pedukung guna mencapai keberhasilan  yang  ingin  dicapai, yaitu: a. Gedung pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di
dalamnya, karena hak-hak narapidana  dilindungi  oleh Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995,  dimana  dalam Pasal 14 Undang-Undang tersebut mengatur tentang hak- hak yang dimiliki oleh narapidana.  Adapun  hak-hak tersebut menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu: a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. b. Mendapat  perawatan,  baik perawatan  rohani  maupun jasmani.
c. Mendapatkan  pendidikan  dan pengajaran.
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan  dan  makanan  yang layak.
e. Menyampaikan keluhan.
f. Mendapatkan  bahan  bacaan dan  mengikuti  siaran  media massa  lainnya  yang  tidak dilarang. g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. h. Menerima kunjungan keluarga,  penasihat  hukum, atau orang tertentu lainnya.
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi  termasuk  cuti mengunjungi keluarga.
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
l. Mendapatkan  cuti  menjelang bebas dan;
m. Mendapatkan  hak-hak  lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Berkenaan  dengan  masalah petugas pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan ternyata dapat dikatakan  belum  sepenuhnya dapat  menunjang  tercapainya tujuan  dari  pembinaan  itu sendiri mengingat jumlah petugas  dan  penghuni  di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar tidaklah seimbang. Petugas pemasyarakatan sebagai  abdi  negara  dan  abdi masyarakat  wajib  menghayati  serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Ruang  lingkup  pembinaan bagi  warga  binaan  pemasyarakatan dapat  dibagi  dalam  dua  bidang,
yakni:
1. Pembinaan kepribadian
a. Pembinaan kesadaran beragama b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara c. Pembinaan kemampuan
intelektual
d. Pemninaan kesadaran hokum
e. Pembinaan  mengintegrasikan diri dengan masyarakat
2. Pembinaan kemandirian a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri,  misalnya  kerajinan tangan, industry rumah tangga, reparasi  mesin  dan  alat-  alat elektronika, dan sebagainya.
b. Keterampilan yang dikembangkan  sesuai  dengan bakatnya masing-masing. Pelaksanaan wujud pembinaan  yang  ada  di  lapas  akan
terasa  berat  apabila  pihak  lapas melaksanakan  pembinaan  sendiri. Untuk  itu  dalam  melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, pihak  lapas  bekerjasama  dengan instansi-instansi  yang  lain  dengan membuat  MoU  ( Memorandum  of
Understanding )  kesepakatan  atau kesepahaman untuk membantu terwujudnya  pelaksanaan  kegiatan pembinaan  atau  keamanan  di  dalam lapas seperti: Pertama membuat MoU ( Memorandum  of  Understanding) dengan  pihak  Pemerintah  Daerah Provinsi Bali dalam bidang kemandirian  dengan  BLK  IP  dalam bidang  menjahit,  merajut  kecantikan food  processing dimana  bertujuan untuk menjalankan fungsi pembinaan bagi  warga  binaan  pemasyarakatan yang diharapkan menambah pengetahuan dan akan menjadi bekal saat bebas dan kembali ke masyarakat.  Saran  dan  prasarana yang  diberikan  seperti  mesin  jahit, gunting, benang dan kain. Kedua membuat MoU ( Memorandum  of  Understanding)
dengan  Pemerintah  Daerah  Kota Denpasar  dalam  bidang  kepribadian dengan  Kementerian  Agama  Kota Denpasar  dalam  bidang  keagamaan (Islam,  Hindu,  Kristen,  Katholilk, Budha)  dengan  adanya  pembinaan keagamaan bagi warga binaan pemasyarakatan  yang  diharapkan warga  binaan  pemasyarakatan  dapat menambah wawasan mengenai keagamaan. Ketiga membuat MoU ( Memorandum  of  Understanding) dengan POLRI dalam bidang kepribadian atau keamanan di lembaga  pemasyarakatan  dengan
Babin  Kantibmas  yang  dilakukan
sambangan  setiap  hari  ke  lapas dengan adanya sambangan keamanan didalam  dan  didalam  lapas  tetap kondusif. Keempat membuat MoU ( Memorandum  of  Understanding) dengan  tokoh  masyarakat/yayasan dalam  kepribadian  dengan  Yayasan Pertiwi  dalam  bidang  pembinaan pendidikan  dengan  latar  belakang pendidikan warga binaan yang berbagai  macam  maka  upaya  lapas dalam menjalankan fungsi pembinaan dengan berkerjasama dengan yayasan pertiwi  ini  diharapkak  menambah pengetahuan warga binaan pemasyarakatan. Membuat MoU ( Memorandum  of  Understanding)
dengan IKIP PGRI Bali dalam bidang kepribadian  dalam  pembinaan  seni, budaya  dan  pendidikan  dengan adanya  pembinaan  seni,  budaya diharapkan  upaya  fungsi  pembinaan di lapas untuk menyalurkan minat dan bakat  warga  binaan  pemasyarakatan dalam  bidang  seni  dan  kebudayaan. Membuat  MoU  dengan  Yayasan Mercusuar dalam pembinaan kepribadian  dalam  bidang  pelayanan ibu  hamil  dan  bayi  dengan  adanya kerjasama dengan Yayasan Mercusuar diharapkan ibu hamil yang sedang  menjalankan  masa  pidana  di dalam  lapas  mendapat  pelayan  yang akan  membuat  psikis  dan  psikologis ibu dan bayi saat didalam lapas tidak memburuk  akibat  lingkungan  lapas yang  diisi  oleh  berbagai  macam karakter yang mungkin bisa mengganggu  perkembangan  bayi.
Sarana yang diberikan seperti pampers bayi, susu dan baju bayi. Kelima membuat MoU ( Memorandum  of  Understanding) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI)
dalam pembinaan kepribadian dalam
bidang pelayanan penggunakan produk  dan  jasa  layanan  perbankan ( e-money/ BRIZZI)  dengan  adanya kerjasama  dengan  BRI  peredaran uang di  dalam  lapas dapat  dimonitor untuk  mencegah  transaksi-transaksi ilegal di dalam lapas.
3. Penutup a. Simpulan Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan mengenai  model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar,  maka  penulis  akan menguraikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Kendala  yang  dihadapi  oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar dalam melaksanakan fungsi pembinaan  terhadap  warga binaan pemasyarakatan seperti over kapasitas  di dalam  lapas,  faktor  latar belakang  pendidikan  warga binaan pemasyarakatan, sarana dan prasarana kegiatan pembinaan,  jumlah  petugas yang  tidak  seimbang  dengan jumlah warga binaan, pemasaran hasil keterampilan yang terbatas. 2. Upaya  yang  dilakukan  oleh lembaga pemasyarakatan untuk  melaksanakan  fungsi pembinaan  terhadap  warga binaan  pemasyarakatan  di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar,  upaya  pembinaan yang  dilakukan  di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan
Kelas IIA Denpasar dilaksanakan  dengan  sistem Pemasyarakatan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana tujuan pembinaan adalah untuk membentuk warga binaan  pemasyarakatan  agar menjadi  manusia  seutuhnya, menyadari kesalahannya, memeperbaiki  diri,  dan  tidak mengulangi  tindak  pidananya lagi,  sehingga  dapat  diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan Kelas IIA Denpasar dilaksanakan  dalam  bentuk pembinaan  kepribadian  dan pembinaan kemandirian sebagaimana yang diatur dalam  Pasal  (2)  Peraturan Pemerintah Nomorr 31 Tahun 1999  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan. Dengan menggandeng  dinas  terkait untuk membantu upaya menjalankan fungsi pembinaan bagi warga binaan di dalam lapas. a. Saran Berdasarkan pada permasalahan  yang  diangkat oleh  penulis  yaitu  mengenai Pembinaan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas  IIA  Denpasar,  maka  dari
itu  penulis  memberikan  saran sebagai berikut: 1. Pemerintah meningkatkan sarana dan prasarana pada lembaga  pemasyarakatan, agar  tidak  terjadi  lagi kelebihan kapasitas contohnya  pada  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar, serta perlu adanya peningkatan kualitas petugas pemasyarakatan seperti penambahan jumlah petugas  pemasyarakatan untuk bejaga didalam blok hunian, karena tidak sesuai dengan jumlah narapidana di dalam Lapas. 2. Lembaga pemasyarakatan agar  meningkatkan  sumber daya  manusia  bagi  para petugas  pemasyarakatan  dan warga binaan dengan berbagai  macam  pelatihan- pelatihan.
3. Masyarakat  diharapkan  yang berada  di  luar  lapas  dapat membantu berjalannya program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar,  dengan  cara  turut serta  mematuhi  peraturan- peraturan  yang  ada  ketika berkunjung  ke  dalam  Lapas, dan tidak membawakan narapidana barang-barang terlarang. 4. Daftar pustaka
Buku: Bisri.Ilhami. 2004, Sisitem
Hukum  Indonesia .    PT Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Brouwer.J.G. dan Schilder. 1988. A Survey of Dutch Administrative Law . Nijmegen: Ars Aeguilibri. Fuady.Munir. 2009. Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat) .    Bandung: Refika Aditama Helmi.Masdar.  1973. Dakwah Dalam Alam Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka. Kusnardi.Moh. dan Ibrahim.Harmaily.  1988. Hukum Tata Negara Indonesia .  Jakarta:  Sinar Bakti. Lamintang.P.A.F. dan Lamintang.Theo. 2010. Hukum Penitensir Indonesia. Jakarta:  Sinar Grafika. Marzuki.Peter  Mahmud.  2014. Penelitian Hukum . Jakarta: Cetakan ke Sembilan, Kencana. Muladi. 1997. Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem  Peradilan  Pidana, Pembinaan  Narapidana  di Lembaga  Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Panajaitan.Petrus  irwan.  1996. upaya pembaharuan pemikiran  dr.  sahardjo mengenai  pemasyrakatan sebagai  tujuan  pidana penjara. Jakarta: Universitas Indonesia. Pasaribu.Simanjuntak,  B.,  I.  L. 1990. Membina dan
Mengembangkan Generasi Muda. Bndung. Poernomo.Bambang. 1986. Pelaksanaan Pidana Penjara  dengan  Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta: liberty. Priyatno.Dwidja.  2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara    di    Indonesia. Bandung: Refika Admitama Rivai.Andi  Wijaya.  2014. Buku Pintar  Pemasyarakatan. Cetakan Pertama. Lembaga Kajian Pemasyarakatan. Jakarta. Stroink.F.A.M. dalam Thalib.Abdul Rasyid. 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya  dalam  Sistem Ketatanegaraan  Republik Indonesia . Bandung: Citra
Aditya Bakti. Sujatno.Adi. 2000. Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan) . Jakarta: Direktor Jenderal Pemasyarakatan. Supramono.Gatot.  2007. Hukum Acara  Pengadilan  Anak. Jakarta: Intan Sejati.
Peraturan perundang- undangan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara  Tahun  1995  Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641. Peraturan  Pemerintah  Nomor  31 Tahun 1999 Tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tatacara Pelaksanaan  Hak  Waga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan Departemen  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2009, Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan. Keputusan  Menteri  Kehakiman Nomor.M.02-PK.04.10, Tentang  Pola  Pembinaan Narapidana/Tahanan. Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Internet:
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,
Narapidana . https://kbbi.web.id. Diakses  pada  19  Mei 2020, pukul 21.45.
www.hukumonline.com, Esensi Lemabaga Pemasyarakatan  sebagai wadah pembinaan narapidana , 24 Mei 2020, pukul 12.28.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,
Narapidana . https://kbbi.web.id. Diakses  pada  19  Mei 2020, pukul 21.45. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Narapidana . https://kbbi.web.id.
Diakses  pada  19  Mei
2020, pukul 21.45.