## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2020-09-21 Accepted: 2020-11-05
Published: 2021-03-20
MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DIBIDANG PERKAWINAN BERDASAR NILAI KEARIFAN LOKAL: STUDI PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) DI KUDUS

## Dwiyana Achmad Hartanto
Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dwiyana.achmad@umk.ac.id
Abstrak :  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tradisi  perkawinan  pada masyarakat Samin  (Sedulur  Sikep)  sebagai  nilai kearifan  lokal  yang dapat  digunakan untuk  pembangunan  hukum  nasional.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum  doktrinal.  Data  yang  digunakan adalah  data  sekunder  yang terdiri bahan hukum primer,  bahan hukum  sekunder, dan bahan  hukum  tersier.  Teknik  analisa  data  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yaitu dengan  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  dan  mengambil  kesimpulan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Samin  (Sedulur  Sikep)  tidak  mengenal adanya  perceraian,  dikarenakan  adat  atau  tradisi  perkawinannya  yang  merupakan kearifan  lokal mereka,  tidak mengenal adanya  perceraian dan berprinsip pada ajaran “ siji  lan  kanggo  selawase ” ,  yang  berarti  satu  pasangan  suami  isteri  dan  untuk selamanya (tidak mengenal perceraian). Asas ini sejalan dengan asas dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  yaitu  asas  monogami  (terbuka) dan kekal, sehingga untuk mengimplementasikan nilai kearifan lokal ini dalam rangka pembangunan hukum nasional dibidang perkawinan, dapat ditambahkan pada alasan perceraian,  bahwa  harus  ada  persetujuan  kedua  belah  bihak  suami  dan  isteri  untuk bercerai.
Kata Kunci: Hukum Nasional, Kearifan Lokal, Tradisi Perkawinan, Sedulur  Sikep
Abstract : This study aims to determine the tradition of marriage in the Samin (Sedulur Sikep)  community  as  a  local  wisdom  value  that  can  be  used  for  the  development  of national law. The research method used is a normative juridical approach or doctrinal legal research. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials.  The  data  analysis  technique uses a qualitative approach, namely by collecting, processing, analyzing, and drawing conclusions.  The  results  showed  that  the  Samin  (Sedulur  Sikep)  community  did  not recognize  divorce,  because  their  marriage  customs  or  traditions  were  their  local wisdom,  did  not  recognize  divorce  and  were  principled  by  the  teachings  of  “siji  lan kanggo  selawase”,  which  means  one  husband  and  wife  partner  and  forever  (no recognize divorce). This principle is in line with the principles in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely the principle of monogamy (open) and eternal, so that in order to implement these local wisdom values in the context of developing national law in the field of marriage, it can be added to the reasons for divorce, that there must be an agreement. Both sides of husband and wife to divorce.
Keywords: National Law, Local Wisdom, Marriage Tradition, Sedulur Sikep

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  hak
asasi setiap manusia dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan.
Pelaksanaan perkawinan di Indonesia dalam prakteknya terdapat perbedaan-perbedaan, yang disebabkan keberagaman kebudayaan  atau  kultur  dan  agama yang  dipeluk.  Berlakunya  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan  (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), menandakan telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang perkawinan  di  Indonesia.  Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Ketentuan ini menggambarkan  suatu  perkawinan bertujuan untuk
membentuk keluarga  (rumah tangga) yang bahagia  dan  kekal.  Kekal  berarti untuk  selamanya,  artinya  tidak  ada perceraian dalam perkawinan, kecuali  karena  kematian.  Namun
tujuan  yang  kekal  ini  tidak  mudah dicapai,  yang  dibuktikan  dengan tingginya angka perceraian di Indonesia.
Hal yang menarik adalah adanya  tradisi  perkawinan  pada masyarakat  Samin  (Sedulur  Sikep) di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo,  Kecamatan  Undaan, Kabupaten Kudus. Tradisi
perkawinan  yang  mereka  miliki adalah  dengan  adanya  prinsip  atau ajaran  yang  mereka  pegang  dan taati, yaitu siji lan kanggo selawase , artinya  satu  pasangan  yaitu  satu suami  satu  isteri  atau  sebaliknya (monogami)  dan  untuk  selamanya (tidak mengenal perceraian).
Adanya  nilai  ini  yang  dianut  oleh masyarakat  Samin  (Sedulur  Sikep) ini  perlu  menjadi  perhatian,  karena pada kehidupan masyarakatnya sangat  memegang  teguh  prinsip tersebut.  Oleh  karena  itu  menarik dilakukan  penelitian  apabila  ajaran tersebut yang  merupakan nilai kearifan  lokal  ( local  wisdom )  yang sebenarnya sudah diakomodir dalam  ketentuan  Undang-Undang Perkawinan  Nasional,  yang  perlu dipertegas  lagi  terkait  ketentuan tersebut.

## POKOK PERMASALAHAN
Mendasarkan pada latar belakang  yang  demikian,  menarik untuk  dilakukan  penelitian  lebih lanjut,  yaitu  mengenai  bagaimana tradisi perkawinan pada masyarakat Samin  (Sedulur  Sikep)  sebagai  nilai kearifan lokal yang dapat digunakan untuk pembangunan hukum nasional?

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah  metode  pendekatan  yuridis normatif  atau  penelitian  hukum doktrinal.  Yuridis  normative  atau disebut juga penelitian hukum doktinal  yaitu  hukum  dikonsepkan sebagai  apa  yang  tertulis  dalam perundang-undangan  atau  hukum dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau norma  yang  merupakan  patokan berperilaku  manusia  yang  dianggap pantas [ 1 ] .
Penelitian  hukum  normative disebut  juga  dengan  penelitian doktrinal,  yaitu  penelitian  terhadap hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan  atas  dasar  doktrin yang  dianut  sang  pengonsep  atau sang pengembangnya [ 2 ] .
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan  data  menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data kepustakaan tersebut diperoleh dari kepustakaan- kepustakaan  yang  bersumber  atau berasal  dari  peraturan  perundang- undangan, buku-buku hukum, dokumen –dokumen resmi,
publikasi,  dan  hasil  dari  penelitian itu  sendiri [ 3 ] .  Teknik  analisa  data menggunakan pendekatan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum
diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, praktek  perkawinan  di  Indonesia bermacam-macam,  yaitu  :  (1)  bagi orang-orang  Indonesia  asli  yang beragama  Islam  berlaku  hukum agama  yang  telah  diresepsi  oleh hukum  adat  (teori receptio  in complexu );  (2)  bagi  orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat; (3) bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia
(HOCI)  S.  1933  Nomor  74;  (4)  bagi orang-orang  Timur  Asing  Cina  dan Warga  Negara  Indonesia  keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata
(KUH Perdata) dengan sedikit perubahan;  (5)  bagi  orang-orang Timur  Asing  lainnya  dan  Warga Negara  Indonesia  keturunan  asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka; (6) bagi orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka,  berlaku  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata).
Lahirnya Undang-Undang
Perkawinan  menandakan  Indonesia telah memiliki unifikasi hukum perkawinan nasional. Ketentuan mengenai  sahnya  perkawinan  dan pencatatan  perkawinan  disebutkan dalam  ketentuan  Pasal  2  Undang- Undang Perkawinan yaitu:
1. Perkawinan adalah sah, apabila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan  yang
berlaku.
Menurut  M.  Idris  Ramulyo ada  2  (dua)  pendapat  tentang tafsiran  Pasal  2  Undang-Undang Perkawinan: [ 4 ]
1. Memisahkan penafsiran Pasal  2  ayat  (1)  dengan Pasal  2  ayat  (2),  bahwa perkawinan sah apabila dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agama  dan kepercayaannya itu,
sedangkan pendaftaran (pencatatan)  adalah  syarat administrasi  saja,  dilakukan atau tidak bukan merupakan suatu cacat atau tidak menyebabkan  tidak  sahnya perkawinan tersebut.
2. Menyatukan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat  (2),  bahwa  sahnya suatu  perkawinan  bukan dari  sudut  yuridis  saja, melainkan  harus  dikaitkan dengan  sudut  sosiologis, sehingga  perkawinan  sah apabila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan pendaftaran (pencatatan) perkawinan
adalah rangkaian satu kesatuan yang apabila lepas  salah  satu,  maka yang lain berkurang kekuatannya  bahkan  hilang sama sekali. Terkait dengan ketentuan hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya,  diartikan  menjadi
2 (dua) pengertian. Pertama, kepercayaan  melekat  pada  agama yang  dianut  seseorang.  Ini  berarti kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agamanya.  Kedua,  kepercayaan tidak  melekat  pada  agama,  namun merupakan bentuk
suatu
kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang
Maha Esa. Sedangkan bagi
penganut aliran kepercayaan, diakomodir oleh Peraturan Pemerintah  Nomor  37  tahun  2007
tentang pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam undang- undang  tersebut  ketentuan  Pasal  1 angka  18  menunjukkan  bahwa kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha Esa atau penghayat kepercayaan adalah pernyataan dan  pelaksanaan  hubungan  pribadi
dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketakwaan dan
peribadatan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa serta  pengamalan  budi  luhur  yang ajarannya  bersumber  dari  kearifan lokal bangsa Indonesia. Akan tetapi, masyarakat  Samin  (Sedulur  Sikep) mengaku beragama
Adam, sehingga  mereka  mengaku  tidak masuk dalam kategori aliran kepercayaan [ 5 ] .
Terkait dengan asas monogami dalam
perkawinan, ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:
1.  Pada  azasnya  dalam  suatu perkawinan seorang pria
hanya boleh mempunyai
seorang  isteri.  Seorang  wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2.  Pengadilan dapat memberi izin kepada  seorang  suami  untuk beristeri  lebih  dari  seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.
Pada  ketentuan  di  atas,  pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan  menghendaki  adanya
perkawinan  yang  monogami  (Pasal 3  ayat  (1)).  Namun  asas  monogami ini tidak mutlak, melainkan monogami  yang  sifatnya  terbuka, jika  dikehendaki  para  pihak  baik suami  maupun  isteri  dan  tidak bertentangan  dengan  ajaran  agama dan  kepercayaannya  itu  sebagai syarat  sahnya  perkawinan  (Pasal  3 ayat (2)).
Sejalan dengan tradisi perkawinan pada masyarakat Samin (Sedulur  Sikep),  bahwa  perkawinan yang  terjadi  dalam  masyarakatnya adalah  perkawinan  yang  bersifat endogami  yaitu  pengambilan  jodoh dari dalam satu komunitas masyarakat  tersebut  dan  menganut prinsip  monogami.  Karena,  dalam pandangan  hidupnya  istri  hanya cukup siji  kanggo  selawase (satu untuk selamanya). [ 6 ] Adat
perkawinan masyarakat Samin
(Sedulur  Sikep) yaitu  “ siji  kanggo saklawase  becik  kawitane  becik saklawase ”  (satu  untuk  selamanya, baik awalnya baik untuk selamanya) menganut  asas  monogami.  Selain itu  masyarakat  Samin  (Sedulur Sikep) melarang perkawinan dengan  luar  kelompoknya,  jika orang  luar  akan  kawin  dengan
masyarakat  Samin  (Sedulur  Sikep), harus tunduk dan mengikuti keyakinan  serta  adat  kebiasaan masyarakat  Samin  (Sedulur  Sikep). Sebaliknya,  jika  masyarakat  Samin (Sedulur  Sikep)  ingin  kawin  dengan masyarakat  di  luar  masyarakat Samin  (Sedulur  Sikep),  maka  harus keluar  dari  kelompok  masyarakat Samin (Sedulur Sikep) [ 7 ] .
Pelaksanaan perkawinan masyarakat  Samin  (Sedulur  Sikep) dilaksanakan  dengan  melestarikan dan  mengamalkan  ajaran  agama Adam  dan  nilai-nilai  kearifan  lokal, yaitu Serat Pikukuh Kasejaten
(ajaran  tata  cara  dan  hukum perkawinan Sedulur Sikep). Adapun tahapan-tahapan perkawinan masyarakat  Samin  (Sedulur  Sikep) sebagai berikut: [ 8 ]
1. Masa Nyumuk , yaitu
kedatangan  orang  tua  calon kemanten laki-laki yang menanyakan ( nembung ) kepada  orang  tua  calon kemanten perempuan, apakah anak
perempuannya  masih legan (lajang),  belum  ada  yang memiliki.
2. Masa Ngendek , yaitu pernyataan  orang  tua  laki- laki kepada orang tua perempuan (menindaklanjuti
masa nyumuk ). Masa
ngendek diawali  pernyataan calon kemanten putra kepada  orang  tua  calon kemanten  putri  (di  rumah calon kemanten putri), bahwa  dirinya  berkeinginan mempersunting anaknya. Ibu kemanten laki-laki
biasanya  memberi  mahar kepada calon kemanten perempuan  sebagai  tanda telah  di endek (dipinang).
Masa  ini  dihadiri  tokoh
Samin (Sedulur Sikep), keluarga  Samin  (Sedulur Sikep),  dan  tetangga  yang menganut ajaran Samin
(Sedulur  Sikep)  dan  non Samin (Sedulur Sikep). 3. Masa Nyuwitha
dan
Ngawulo ,  yaitu  hari  dimana
dilangsungkannya
perkawinan  yang  didasari niat  dari  kemanten  laki-laki
untuk meneruskan
keturunan  ( wiji  sejati , titine anak Adam ). Setelah
pasuwitan ( nyuwito ),
biasanya  kemanten  laki-laki hidup bersama keluarga kemanten perempuan dalam  satu  rumah,  atau kemanten  perempuan  hidup bersama keluarga kemanten lak-laki berdasarkan kesepakatan antar  besan.  Kesepakatan tersebut biasanya berdasarkan pada kenyataan, maksudnya apabila besan hanya memiliki  satu  anak  laki-laki, maka kemanten
perempuan ngawulo di rumah  kemanten  laki-laki, begitu  sebaliknya.  Selama proses ngawulo ,  kemanten membantu melaksanakan pekerjaan yang dilaksanakan mertuanya. Tidak  ada  batasan  waktu dalam ngawulo , hanya menunggu  kecocokan  antar kedua kemanten yang biasanya  ditandai  dengan keduanya  telah  melakukan hubungan intim.
4. Paseksen , merupakan pernyata an tuan rumah
yang dijadikan sebagai tempat ngawulo yang menyatakan  bahwa  saya mempunyai anak perempuan (nama anak
perempuan) yang telah ditembung
(dilamar)
seorang laki-laki (nama laki- laki  tersebut),  bahwa  tata cara  sikep  sudah  dijalankan
(sikep: laki rabi ). Pernyataan tersebut diucapkan  di  depan  forum, dan dijawab: “iya”. Kemudian pernyataan mempelai  laki-laki,  bahwa mempelai  laki-laki  sudah berjanji, sekali untuk selamanya menikah dengan perempuan tersebut, kemudian dijawab forum: “iya”.
Menurut  agama  Adam  yang dianut  masyarakat  Samin  (Sedulur Sikep)  dengan  ajaran Serat  Jamus Kalimosodo ,  salah  satu  bagiannya adalah Serat  Pikukuh  Kasejaten (ajaran tentang tata cara dan hukum perkawinan masyarakat Samin) merupakan warisan masyarakat Samin  (Sedulur  Sikep)  dan  kearifan
lokal  yang  masih  lestari  secara turun  temurun,  dalam  adat  tersebut tidak  dikenal  adanya  perceraian, poligami maupun poliandri, sehingga  pencatatan  perkawinan tidak  diperlukan.  Masyarakat  Samin (Sedulur  Sikep)  adalah  masyarakat yang  identik  dengan  kehidupan pedesaan, pertanian sebagai sumber  kehidupan  utama,  dan  tiga hal  mendasar  yang  membedakan dengan  masyarakat  non  Samin (Sedulur  Sikep),  yakni  dalam  hal perkawinan, perawatan jenazah dan penyembelihan hewan karena pijakan  hidupnya  adalah  agama Adam.  Agama  Adam  adalah  agama lokal  yang  dianut  oleh  masyarakat Samin  (Sedulur  Sikep).  Masyarakat Samin  (Sedulur  Sikep)  menyebut perkawinan dengan istilah bebrayan , serta menyebut pasangannya dengan istilah
rerukunan [ 9 ] .
Yang  menarik  dari  adat  atau tradisi perkawinan masyarakat
Samin (Sedulur Sikep) adalah adanya  ajaran  bahwa  perkawinan kanggo selawase (untuk
selamanya), dimana pada
masyarakat tersebut tidak mengenal adanya perceraian diantara mereka,
karena  mereka  pada  hakekatnya telah berjanji, bahwa mempelai laki- laki  sudah  berjanji,  sekali  untuk selamanya menikah dengan perempuan  tersebut  pada  forum paseksen dan telah melalui tahapan-tahapan  dalam  perkawinan yang  sudah  mereka  lakukan.  Pada ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha Esa”.
Ketentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan dilakukan untuk  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Kekal  dalam  hal  ini  berarti bahwa  dalam  perkawinan  tersebut tidak  putus  ditengah  jalan  karena perceraian, tetapi kekal untuk selamanya hingga ajal atau kematian  memisahkan  pasangan suami  isteri.  Mendasarkan  pada ketentuan  tersebut  maka  muncul asas-asas  prinsipil,  salah  satunya
yaitu  perkawinan  menganut  prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masuk  jiwa  dan  raganya  untuk dapat  melangsungkan  perkawinan, agar  dapat  mewujudkan  tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir  perceraian  dan  mendapat keturunan yang baik dan sehat [ 10 ] . Tidak  dikenalnya  perceraian tersebut merupakan hal yang
menarik  dan  dapat  diadopsi  dalam
Undang-Undang
Perkawinan nasional, mengingat tingginya
angka  perceraian  yang  terjadi. Kalaupun tidak memungkinkan
adanya  larangan  perceraian  dalam Undang-Undang
Perkawinan, minimal  dapat  dijadikan  ketentuan untuk  lebih  mempersukar  adanya perceraian,  dengan  menambahkan alasan-alasan  dapat  diajukannya perceraian dalam Pasal 19
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan.  Dalam Pasal  19  PP  tersebut  dinyatakan sebagai berikut:
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
1. Salah  satu  pihak  berbuat  zina
atau menjadi pemabok,
pemadat,  penjudi,  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut  tanpa  izin  pihak  lain  dan tanpa  alasan  yang  sah  atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah  satu  pihak  mendapat hukuman  penjara  5  (lima) tahun  atau  hukuman  yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah  satu  pihak  melakukan kekejaman atau penganiayaan berat  yang  membahayakan pihak yang lain;
5. Salah  satu  pihak  mendapat cacat  badan  atau  penyakit dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; 6. Antara  suami  dan  isteri  terus menerus  terjadi  perselisihan dan  pertengkaran  dan  tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Adanya alasan-alasan
perceraian  di  atas  dimaksudkan
untuk mempersukar terjadinya perceraian dalam rangka mewujudkan perkawinan yang kekal.  Menurut  penulis,  alasan- alasan  perceraian  tersebut  perlu ditambahkan  dengan  satu  alasan lagi,  yaitu  perceraian  tidak  dapat dilaksanakan jika tidak ada persetujuan (kesepakatan) para
pihak.  Hal  ini  beralasan  karena perkawinan  merupakan  akad  atau perjanjian.
Perjanjian yang dimaksud bukan sembarang
perjanjian, namun merupakan
perjanjian  suci,  ikatan  lahir  dan bathin, sehingga dalam
memutuskan  perkawinan  harus  ada persetujuan/kesepakatan para pihak.
Dengan adanya penambahan syarat  ini,  maka  tujuan  kekal  dalam perkawinan akan dapat lebih dipertahankan.  Dalam  ketentuan Islam juga dinyatakan bahwa sesuatu hal yang halal, tetapi paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Artinya pada
hakekatnya perceraian tersebut diperbolehkan, namun sebagai sarana terakhir atau ultimum remedium (obat terakhir) jika
memang  perkawinan  tidak  dapat dipertahankan lagi.
Mendasarkan  pada  ajaran masyarakat  Samin  (Sedulur  Sikep) ini,  terdapat  korelasi  dengan  tujuan perkawinan  yang  diharapkan  oleh Undang-Undang  Perkawinan,  yaitu membentuk  keluarga  yang  bahagia dan kekal.
Dengan  demikian  jika  nilai ajaran  adat  atau  tradisi  masyarakat Samin  (Sedulur  Sikep)  ini  dengan ajarannya siji  kanggo  selawase (satu untuk selamanya) yang merupakan  nilai-nilai  kearifan  lokal masyarakat  Samin  (Sedulur  Sikep) dalam bidang perkawinan khususnya  mengenai  perceraian,
dapat  dijadikan  sebagai  bahan  atau referensi dalam
memberikan masukan pagi pembangunan hukum nasional  dalam  bidang  perkawinan nasional.

## KESIMPULAN
Nilai  adat  atau  kearifan  lokal pada tradisi perkawinan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) tidak
mengenal  adanya  perceraian,  yang berprinsip  pada  ajaran siji  kanggo selawase (satu  untuk  selamanya),
sejalan dengan asas dalam
Undang-Undang  Perkawinan,  yaitu asas monogami (terbuka) dan kekal
(selamanya).  Ajaran  tersebut  dapat diimplementasikan untuk mempersukar lagi perceraian,
dengan menambahkan syarat
perceraian. Tradisi perkawinan masyarakat  Samin  (Sedulur  Sikep) dapat dijadikan sebagai nilai
kearifan lokal untuk bahan pembangunan hukum nasional,
dengan  menambahkan  ketentuan alasan perceraian, yaitu mensyaratkan  adanya  persetujuan kedua  belah  pihak  untuk  bercerai, mengingat  perkawinan  merupakan sebuah penjanjian suci antara suami dengan isteri.

## REFERENSI
[1] Asikin, Amirudin Zainal. (1995). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT RajaGrafindo, hal. 38.
[2] Fajar,  Mukti  dan  Achmad, Yulianto. (2009). Dualisme
Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar, hal. 35.
[3] Ramulyo, Moh. Idris.
(1990).Tinjauan Beberapa Pasal  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  Dari  Segi  Hukum
Perkawinan  Islam.  Jakarta  : IDN-HILL-CO, hal. 92.
[4] Zainudin,  Ali.  (2014).  Metode
Penelitian  Hukum.  Jakarta  :
Sinar Grafika, hal. 107.
[5] M.  Taufiq  dan  A.  Kuncoro. (2 018).  “ Pasuwitan  Sebagai Legalitas  Perkawinan:  Telaah Hukum Islam Terhadap Perkawinan  Suku  Samin  Di Kabupaten  Pat i”. Ulul  Albab: Jurnal  Studi  Dan  Penelitian Hukum  Islam ,  Volume  1  (2), hal.53.https://doi.org/10.30659/ jua.v1i2.2768.
[6] Rosyid,
Moh. (2010). “Perkawinan Masyarakat Samin dalam Pandangan Hukum Negara”. Jurnal “Analisa” Volume  XVII,  No.  01 hal. 14. https://doi.org/10.18784/analis a.v17i1.112
[7] Rahmawati,  Ana  Nur.  (2014). “Sistem Perkawinan Masyarakat  Samin  Di  Desa Sumber  Kecamatan  Kradenan Kabupaten  Blora”, Sutasoma : Journal of Javanese Literature , Volume 3(1), hal. 5. http://journal.unnes.ac.id/sju/in dex.php/sutasoma
[8] Muslih, Muhamad. (2020). Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy dengan Kompilasi Hukum Islam.  Kanun  :  Jurnal  Ilmu Hukum. 21. 437-458. 10.24815/kanun.v21i3.14302.
[9] Oktaviani,  Ursula  &  Andri,
Andri  &  Ege,  Benediktus.
(2021).  Makna  Tanaman  pada Perlengkapan Upacara Perkawinan  Adat  Suku  Dayak Uud  Danum.  Stilistika:  Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra. 14. 14. 10.30651/st.v14i1.7004.
[10] Kelurahan,  Di  &  Kecamatan, Penanggungan & Malang, Klojen. (2021). Kajian Yuridis –
Sejarah –  Filosofi  Perkawinan Adat Jawa.