## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN

## Upaya Meningkatkan Implementasi SAK EMKM  melalui Peran Akuntan Berpraktik
Raditya Shinta Hanifati 1 , Lianny Leo 2
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1 Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 2

## Abstract
Many MSMEs in Indonesia have not been able to provide financial reports according to standards. Meanwhile, professional accountants in Indonesia have not been able to provide adequate assistance related  to  understanding  accounting.  This  study  aims  to  evaluate  the  suitability  of  the  SAK  EMKM implementation  and  explain  the  contribution  of  accountants  in  creating  optimal  SAK  EMKM implementation. This study uses a case study approach with mixed methods. Data analysis uses content analysis,  thematic  analysis,  and  constant  comparative  analysis.  The  unit  of  analysis  of  this  study  is accounting  service  firms  (KJA)  in  Depok.  The  results  of  this  study  found  that  there  were  several evaluations related to the basic concept of SAK EMKM, namely the absence of the application of the concept of business entities and the consistency of the presentation of financial statements. In addition, the implementation of SAK EMKM so far can only be carried out by medium entities. These conditions encourage KJA to contribute more than just providing financial report preparation services, namely through  supervision  efforts,  free  consulting  services,  and  provide  an  understanding  of  accounting concepts.  These  efforts  are  carried  out  to  educate  MSME  actors  so  that  the  SAK  EMKM  can  be implemented optimally.
Keywords. implementation , SAK EMKM, registered accounting practitioner, professional assistance .

## Abstrak
Banyak  pelaku  UMKM  di  Indonesia  yang  belum  mampu  menyediakan  laporan  keuangan  sesuai standar. Sementara itu, akuntan profesional di Indonesia belum dapat memberikan pendampingan yang memadai  terkait  pemahaman  akuntansi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  kesesuaian implementasi  SAK  EMKM  dan  menjelaskan  kontribusi  akuntan  berpraktik  dalam  mengoptimalkan implementasi  SAK  EMKM.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kasus  dengan  metode campuran. Analisa data menggunakan analisa konten, analisa tematik, dan analisa konstan komparatif. Unit  analisa  penelitian  ini  adalah  KJA  di  Depok.  Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  terdapat beberapa evaluasi yang berkaitan dengan konsep dasar SAK EMKM yaitu belum adanya penerapan konsep  entitas  bisnis  dan  konsistensi  penyajian  laporan  keuangan.  Selain  itu,  implementasi  SAK EMKM  sejauh  ini  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  menengah.  Kondisi-kondisi  tersebut mendorong  KJA  untuk  memberikan  kontribusi  yang  lebih  dari  sekedar  pemberian  jasa  penyusunan laporan  keuangan  yaitu  melalui  upaya  supervisi,  pelayanan  konsultasi  gratis,  dan  memberikan pemahaman  konsep  akuntansi.  Upaya-upaya  tersebut  tersebut  dilakukan  untuk  mengedukasi  pelaku UMKM  sehingga  SAK  EMKM  sebagai  pedoman  standar  pelaporan  bagi  UMKM  dapat diimplementasikan secara optimal.
Kata kunci. implementasi, SAK EMKM, akuntan berpraktik, pendampingan profesional.
Corresponding author. raditya.shinta71@ui.ac.id, radityashinta@gmail.com
How  to  cite  this  article. Hanifati,  R.  S.,  &  Leo,  L.  (2019).  Upaya  Meningkatkan  Implementasi  SAK  EMKM melalui  Peran  Akuntan  Berpraktik. Jurnal  Pendidikan  Akuntansi  &  Keuangan,  7 (2),  65–80.  Retrieved  from http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/17002
History of article. Received: Februari 2019, Revision: Mei 2019, Published : Juli 2019
Raditya Shinta Hanifati 1 , Lianny Leo 2 / Upaya Meningkatkan Implementasi SAK EMKM melalui Peran Akuntan Berpraktik

## PENDAHULUAN
Saat ini, populasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih  didominasi oleh usaha mikro yaitu 98.70% dan sisanya usaha kecil dan menengah (Kementerian Koperasi dan  UKM  Republik  Indonesia,  2017). Kondisi  tersebut  menggambarkan  bahwa pelaku usaha kecil dan usaha menengah yang memiliki jumlah  aset  dan  omset  yang  besar masih  sangat  rendah.  Kemampuan  teknis serta sulitnya akses  ke pembiayaan menjadi hambatan  UMKM  dalam  mengembangkan kapasitas  dan  skala  bisnisnya.  Mayoritas pelaku  UMKM  masih  memiliki  kendala dalam  mempersiapkan  persyaratan  yang diperlukan  dalam  pengajuan  kredit  yaitu salah  satunya  laporan  keuangan  yang bankable (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,  2016).  Dalam  memenuhi kebutuhan  penyusunan  laporan  keuangan UMKM, Dewan Standar Akuntansi
Keuangan Ikantan Akuntan Indonesia (DSAK  IAI)  telah  mengeluarkan  standar pelaporan yang lebih sederhana bagi UMKM yaitu  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas Entitas  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (SAK EMKM). SAK EMKM dinilai mampu untuk membantu UMKM mencapai literasi keuangan  dan  mengoptimalkan  kinerjanya khususnya  dalam  hal  mencari  pendanaan. Namun,  implementasi  SAK  EMKM  masih menjadi  pekerjaan  yang  tidak  mudah  di kalangan  UMKM.  Masih  banyak  pelaku UMKM  yang  belum  sadar  akan  pentingnya pencatatan  keuangan  dan  pembukuan  yang baik  (Kompas.com,  2018).  Penelitian  yang dilakukan  oleh  (Putra,  2018)  menunjukkan bahwa hanya 34% pelaku UMKM yang telah mampu  menyediakan  laporan  keuangan sesuai  SAK  dan  sebanyak  74%  pelaku UMKM belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang SAK EMKM.
Namun demikian, kendala tersebut telah dapat  dimitigasi  oleh  hadirnya  tenaga akuntan profesional dan kantor jasa akuntan (KJA)  yang  telah  diformalkan  melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik  Indonesia  No.  25/PMK.01/2014
dan  PMK  No.  216/PMK.01/2017  tentang Akuntan Beregister. Oleh karena itu, tenaga akuntan  berpraktik  berpeluang  besar  dalam membantu  UMKM  mempersiapkan  laporan keuangan  yang  kredibel  dan  sesuai  standar. Sayangnya,  peran  akuntan  profesional Indonesia  dinilai  masih  belum  optimal  di kalangan pelaku UMKM terutama dalam hal pemahaman  tentang  pentingnya  laporan keuangan bagi perkembangan bisnis. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (ASEAN Federation of Accountants, 2018) menyatakan  bahwa  pendampingan  yang diberikan  akuntan  profesional  terhadap UMKM  di  Indonesia  kurang  memadai  dan terbatas  pada  kepatuhan  teknis.  Pendekatan pemerintah  Indonesia  kepada  UMKM  lebih banyak  berfokus  kepada  penerimaan  pajak. Pelaku UMKM berpendapat bahwa pelatihan akuntansi  yang  disediakan  tidak  mengatasi tantangan langsung sehari-hari yang dihadapi  oleh  para  UMKM  sehingga  bukan kebutuhan yang diprioritaskan.
Fenomena ini terjadi di Indonesia, salah satunya  di  Kota  Depok.  Berdasarkan  data (Pemerintah  Kota  Depok,  2018),  terdapat 1.650 unit UMKM yang terdaftar di Depok. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyatakan bahwa pelatihan yang diberikan sejauh  ini  berupa  pelatihan  laik  sehat, pelatihan  teknoprener,  pelatihan  akses permodalan,  dan  pelatihan  manajemen pelayanan. Pelatihan akuntansi belum menjadi  program  DUKM  Kota  Depok kepada  para  UMKM.  Terlebih  lagi,  jumlah KJA  yang  terdaftar  di  Depok  masih tergolong sedikit di wilayah Jawa Barat yaitu sebanyak  6  kantor  dengan  total  jumlah UMKM yang  menjadi  klien  mereka sebanyak  38  unit  usaha.  Data  tersebut menunjukkan  bahwa  hanya  2%  pelaku UMKM  di  Depok  yang  menggunakan  jasa akuntan  untuk membantu penyusunan laporan keuangan usahanya.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian lanjutan  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh (ASEAN Federation of Accountants, 2018). Salah  satu  keterbatasan  penelitian  tersebut

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
yaitu  pemahaman  dan  pembahasan  isu mengenai  implementasi  SAK  bagi  UMKM dalam  konteks  regional  masih  belum  dapat dijelaskan  secara  komprehensif.  Penelitian ini  akan  mengevaluasi  kesesuaian  SAK EMKM  berdasarkan  kondisi  UMKM  serta mengeksplorasi keterlibatan akuntan berpraktik melalui KJA dalam meningkatkan implementasi SAK EMKM.
Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah SAK  EMKM  belum  dapat  difahami  dan diimplementasikan  secara  optimal  oleh kalangan UMKM di mana masih 34% pelaku UMKM  yang  telah  mampu  menyediakan laporan keuangan sesuai SAK (Putra, 2018). Banyak  pelaku  UMKM  di  Indonesia  yang belum  memahami  pentingnya  pembukuan dan pencatatan keuangan yang rapi dan rutin. (Kompas.com,  2018).  Kendala  tersebut seharusnya  dapat  dimitigasi  oleh  hadirnya KJA.  Namun,  KJA  maupun  akuntan profesional  di  Indonesia  belum  dapat memberikan  pendampingan  yang  memadai terkait  pemahaman  akuntansi  sebagaimana dijelaskan  dalam  hasil  penelitian  (ASEAN Federation  of  Accountants,  2018).  Sebagai konsultan  bisnis  yang  paling  diminati  oleh UMKM,  kontribusi  akuntan  profesional berperan penting dalam terciptanya implementasi SAK EMKM yang optimal.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi SAK EMKM dan bagaimana  akuntan profesional berkontribusi dalam mengoptimalkan implementasi  SAK  EMKM  pada  UMKM. Pertanyaan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Bagaimana kesesuaian implementasi SAK  EMKM  jika  dikaitkan  dengan kondisi UMKM saat ini?
b. Bagaimana kontribusi akuntan
berpraktik dalam upaya meningkatkan  implementasi  SAK
EMKM?
Kontribusi penelitian ini adalah mengevaluasi kesesuaian proses implementasi  SAK  EMKM  oleh  pelaku UMKM  dan  kontribusi  akuntan  profesional dalam  menciptakan  implementasi  SAK EMKM  yang  optimal,  sehingga  dapat
memberikan  informasi  tambahan  kepada akuntan profesional khususnya KJA dan IAI dalam upaya mengoptimalkan implementasi SAK EMKM.

## KAJIAN PUSTAKA
Teori resource-base ( resource-base theory ) mulai berkembang sejak tahun 1959 yang dilatarbelakangi oleh pemahaman lebih dalam  mengenai  bagaimana  kemampuan sumber daya dapat mempengaruhi pertumbuhan  perusahaan  (Penrose  dalam (Barney  &  Clark,  2007).  Konsep  ini kemudian  dielaborasi  oleh  (Barney,  1991) dengan  menambahkan  karakteristik  sumber daya  perusahaan  yang  dapat  menghasilkan keunggulan  bersaing  diantaranya  dapat memberikan nilai tambah, sulit untuk ditiru, jarang dijumpai, dan tidak dapat digantikan.
Salah  satu  sumberdaya  yang  dimaksud dalam teori ini adalah sumber daya manusia yang  dapat  menyediakan  keahlian  spesifik karena dapat memberikan nilai lebih kepada perusahaan.  Pentingnya  keahlian  spesifik membuat  perusahaan  harus  memilih  dua alternatif  penyediaan  sumber  daya  yaitu melalui outsourcing atas  keahlian  yang dibutuhkan  atau  melalui  aktivitas  pelatihan dan  pengembangan  internal.  Di  sisi  lain, perusahaan dituntut untuk tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat yang dihasilkan dalam aspek keunggulan bersaing (Barney & Clark, 2007).
Banyak  UMKM  yang  tidak  memiliki karyawan dengan latar belakang pendidikan yang  spesifik  seperti  akuntansi,  sehingga diperlukan  suatu  pertimbangan  penyediaan sumber  daya  eksternal  melalui outsourcing untuk  memenuhi  kebutuhan  atas  keahlian spesifik (Barbera & Hasso, 2013). Penelitian-penelitian terdahulu telah mengembangkan hubungan teori  ini dengan peran  akuntan  eksternal  yang  sangat berpotensial  dalam  membantu  pengusaha kecil  dan  menengah  melalui  keahlian spesifik  terkait  akuntansi  dan  manajemen keuangan untuk meningkatkan produktivitas bisnis (Blackburn, Carey, & Tanewski, 2010; Oosthuizen, 2018).
Raditya Shinta Hanifati 1 , Lianny Leo 2 / Upaya Meningkatkan Implementasi SAK EMKM melalui Peran Akuntan Berpraktik
Di  Indonesia,  ketentuan  hukum  bagi UMKM  diatur  dalam  Undang-Undang  No. 20  Tahun  2008.  UMKM  merupakan  usaha
produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria masing-masing sebagai berikut: Tabel 1. Kriteria UMKM Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Kekayaan bersih < = Rp 50.000.000  Rp  50.000.000  -  Rp 500.000.000 >  Rp  500.000.000  -  Rp 10.000.000.000 Hasil penjualan tahunan < = Rp 300.000.000 Rp 300.000.000 = Rp 2.500.000.000 > Rp 2.500.000.000 - Rp 50.000.000.000 Jumlah karyawan/pekerja 1 - 4 orang 5 - 19 orang 20 - 99 orang
Sumber: data diolah, UU No. 20 Tahun 2008 (Republik Indonesia, 2008) Saat  ini,  komposisi  pelaku  UMKM  di Indonesia  sebesar  98,7%  masih  didominasi oleh  usaha  mikro  sektor  informal  yang memiliki keterbatasan sumber daya. Penelitian  terdahulu  menemukan  kendala yang  dihadapi  UMKM  diantaranya  kurang pengetahuan akan pengelolaan bisnis, keterbatasan  modal,  kurang  penguasaan terhadap  regulasi  perpajakan,  hingga  tidak adanya  pencatatan  keuangan  secara  rutin (ASEAN  Federation  of  Accountants,  2018; Banham  &  He,  2014;  Barbera  &  Hasso, 2013;  Oosthuizen,  2018;  Susyanti,  2014). Hal  ini  menunjukkan  UMKM  masih  perlu difasilitasi dengan pendampingan dan pelatihan  yang  dilakukan  oleh  tenaga profesional seperti KJA.
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh (International Federation of Accountants, 2016) menyatakan KJA sebagai small and medium practices menjadi jasa  konsultasi  dan  penyedia  informasi keuangan  yang  paling  diminati  oleh small and  medium  enterprise  (SMEs ).  Penelitian yang  dilakukan  oleh  (Banham  &  He,  2014) menemukan bahwa permintaan jasa akuntan terbesar dari sektor UMKM diantaranya jasa pelaporan  pajak  tahunan,  jasa  penyusunan laporan  keuangan  tahunan,  jasa advisory , jasa pendukung akuntansi, dan jasa konsultasi perpajakan.
Di  Indonesia,  keberadaan  KJA  baru disahkan  dan  diformalkan  pada  tahun  2014 melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik  Indonesia  No.  25/PMK.01/2014.
Berdasarkan peraturan (Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia,  2014),  KJA hanya  diperbolehkan  memberikan  jasa akuntansi  selain  asurans.  Jumlah  KJA  yang saat  ini  telah  terdaftar  di  Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencapai 451 kantor  dengan  19.805  orang  akuntan beregister.  Klien  yang  berpotensial  sebagai ladang pendapatan KJA terbesar berasal dari UMKM  yang mencapai  hampir 66 juta unit jika  dibandingkan  dengan  kelompok  usaha lainnya  seperti  BUMN/BUMD,  lembaga pemerintah,  dan  perusahaan  terdaftar.  KJA diharapkan dapat menjadi pusat pengetahuan terkait  literasi  akuntansi  bagi  UMKM, khususnya  dalam  hal  penyusunan  laporan keuangan (Ranti, 2017).
Penelitian  terdahulu  yang  dilakukan oleh  (ASEAN  Federation  of  Accountants, 2018)  menyatakan  bahwa  pendampingan yang diberikan akuntan profesional terhadap UMKM  di  Indonesia  kurang  memadai  dan sebagian  besar  terbatas  pada  kepatuhan teknis.  Upaya  untuk  mengadopsi  sistem pelaporan UMKM di Indonesia terbatas pada kewajiban  terhadap  regulator  khususnya perbankan/kreditor  sehingga  peran  akuntan lebih  berfokus  kepada  pengawasan.  Hal  ini menyebabkan  pelaku  UMKM  di  Indonesia melakukan  penyediaan  laporan  keuangan semata-mata hanya untuk pemenuhan regulasi.  Dalam  hal  penyediaan  sistem pelaporan  keuangan  bagi  UMKM,  DSAK IAI  telah  mengeluarkan  SAK  EMKM  yang disusun  khusus  berdasarkan  kebutuhan

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
UMKM  dan  mempermudah  UMKM  dalam melakukan  transisi  pelaporan  keuangan berdasar  kas  ke  dasar  akrual,  menggunakan dasar  pengukuran  biaya  historis,  dan  tidak memberlakukan penurunan nilai kecuali ada regulasi  khusus  (Ikatan  Akuntan  Indonesia, 2016).  Namun,  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  (Putra,  2018)  menemukan hanya  34%  pelaku  UMKM  yang  telah mampu  menyediakan  laporan  keuangan sesuai SAK EMKM yang terdiri dari neraca, laba  rugi,  perubahan  modal,  arus  kas,  dan catatan  atas  laporan  keuangan.  Salah  satu kendala  yang  dihadapi  adalah  keterbatasan sumberdaya  untuk  memahami  pelaporan keuangan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan single  case  study .  Studi  kasus  adalah penelitian yang menyelidiki suatu fenomena secara  detail  serta  mendalam  berdasarkan kenyataan  yang  ada  (Yin,  2009).  Penelitian ini  menggunakan  metode  campuran  yaitu metode  penelitian yang  menggunakan pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif  dalam menganalisa  data  (Denzin  dalam  (Shauki, 2018).  Dalam  pendekatan  ini,  desain penelitian  dan  pengumpulan  data  dilakukan dengan  pendekatan  kualitatif,  sedangkan analisa  data  dilakukan  dengan  pendekatan kuantitatif.
Objek  dalam  penelitian  ini  yaitu  KJA yang  berlokasi  di  Kota  Depok  sebanyak  6 kantor.  Daftar  KJA  didapatkan  dari  data resmi  yang  dirilis  oleh  Pusat  Pembinaan Profesi  Keuangan  (PPPK)  Kementerian Keuangan RI. Media komunikasi awal yang digunakan  untuk  menghubungi  KJA  adalah melalui  email  dan  telepon.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer  berupa  data-data  hasil  wawancara dari narasumber penelitian ini.  Wawancara digunakan sebagai instrumen dalam mengumpulkan data. (Warren, 2001) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan  dua  orang  untuk  menggali informasi  dan  ide  melalui  pertanyaan- pertanyaan dan jawaban. Wawancara
digunakan  untuk  menggali  fenomena  lebih dalam  mengenai  permasalahan  penelitian melalui narasumber yang berkaitan langsung dengan  fenomena  tersebut.  Penelitian  ini memiliki  beberapa  kelompok  narasumber wawancara  yaitu  pimpinan  KJA  di  Depok dan pelaku UMKM yang menjadi klien dari KJA tersebut.
Analisa  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  analisa  konten,  analisa tematik , dan  analisa  konstan  komparatif dengan  menggunakan  software  NVivo  12 Pro.  Analisa  konten  adalah  teknik  analisa untuk  menyusun  suatu  kesimpulan  yang valid dari teks (Krippendorf, 2004). Analisa konten pada penelitian ini dilakukan dengan mencari  topik-topik  yang  paling  diusung oleh seluruh kelompok narasumber. Analisa tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan menyajikan detail informasi dari suatu topik (Braun  &  Clarke,  2006).  Analisa  tematik dilakukan dengan menjabarkan detail informasi  yang  diperoleh  dari  setiap narasumber terkait topik-topik yang diidentifikasi pada analisa konten. Selanjutnya, analisa konstan komparatif akan dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari topik yang diusung antar kelompok  narasumber  (Boeije,  2002).  Unit analisa  dalam  penelitian  ini  merupakan single  unit  analysis yaitu  KJA  di  Depok. Kota Depok hanya memiliki 6 KJA terdaftar, sedangkan jumlah UMKM yang berpotensial menjadi  klien  mereka  yaitu  sebanyak  1.650 unit  usaha.  Mengingat  keterbatasan  waktu, penelitian ini hanya dapat  memperoleh data dari 4 KJA.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini disusun untuk menjelaskan hasil temuan dan diskusi mengenai permasalahan penelitian yaitu belum optimalnya implementasi  SAK  EMKM  dan  belum memadainya  peran  akuntan  profesional terhadap UMKM di Indonesia. Hasil temuan diperoleh  melalui  instrumen  wawancara dengan  beberapa  kelompok  narasumber yaitu  pimpinan  KJA  dan  pelaku  UMKM. Unit  analisa  penelitian  ini  adalah  KJA  di
Raditya Shinta Hanifati 1 , Lianny Leo 2 / Upaya Meningkatkan Implementasi SAK EMKM melalui Peran Akuntan Berpraktik
Kota Depok berjumlah 4 kantor. Wawancara dilakukan  dengan  beberapa  tahap,  dimulai dari  pimpinan  KJA  kemudian  pelaku UMKM yang menjadi klien KJA tersebut.

## Wawancara kepada Pimpinan KJA
Pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan kepada pimpinan KJA berkaitan dengan jasa
yang  diberikan  kepada  klien,  implementasi SAK EMKM, pendampingan teknis terhadap klien, dan perkembangan serta kendala KJA saat  ini.  Berikut  ini  merupakan  profil  dari kelompok narasumber pimpinan KJA.

## Tabel 2. Profil Narasumber KJA
Sumber: Hasil wawancara, 2019 Berdasarkan hasil analisa konten menggunakan  fitur word frequency pada software  NVivo  12  Pro,  didapatkan word cloud sebagai berikut:
Topik-topik  yang  paling  diusung  oleh kelompok  narasumber  ini  berkaitan  dengan penyusunan  laporan  keuangan,  pencatatan akuntansi, pendampingan akuntan, implementasi  hingga  regulasi.  Berdasarkan analisa  tematik,  informasi  yang  diberikan terkait  masing-masing  topik  dapat  dilihat pada tabel 3 dibawah ini.
Keterangan Narasumber A1  Narasumber A2 Narasumber A3 Narasumber A4 Nama KJA KJA A KJA B KJA C KJA D Jabatan Pimpinan Pimpinan Pimpinan Pimpinan Tahun terdaftar 2017 2017 2018 2016 Badan hukum Perseorangan Perseorangan Perseorangan Perseorangan Jasa yang diberikan Jasa  pembukuan, jasa  perpajakan, jasa sistem informasi akuntansi Jasa  pembukuan, jasa  manajemen, jasa  perpajakan, jasa prosedur yang disepakati Jasa pelaporan keuangan, jasa konsultasi perpajakan, jasa sistem  informasi akuntansi Jasa  pembukuan, jasa  reviu  laporan keuangan, jasa sistem  informasi akuntansi, jasa perpajakan, Jumlah  klien UMKM 6 4 8 20 Range omzet tahunan klien 3 – 5 Miliar 2 – 4 Miliar 5 – 10 Miliar 4 – 9 Miliar

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
Tabel 3. Analisa Tematik Narasumber KJA

## Sumber: Hasil wawancara, 2019

## Evaluasi Implementasi SAK EMKM
Kesesuaian  Asumsi  Dasar  SAK  EMKM dengan Kondisi UMKM
Berdasarkan  Bab  2  SAK  EMKM, asumsi dasar yang digunakan untuk menyusun  laporan  keuangan  meliputi  dasar akrual,  kelangsungan  usaha,  dan  konsep entitas bisnis. Konsep entitas bisnis menjelaskan bahwa transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan  secara  jelas  dengan  transaksi pemilik  bisnis  maupun  transaksi  entitas lainnya. (Narasumber A1, 2019) mengatakan bahwa  terdapat  kasus  yang  ditemui  pada kliennya  terkait  konsep  tersebut  di  mana pemilik UMKM melakukan pembayaran atas pengeluaran  atau  biaya  pribadinya  dengan menggunakan kas perusahaannya. Mayoritas pelaku  usaha  yang  masih  pemula  dengan skala bisnis yang kecil belum mengerti akan konsep  pemisahan  harta  ini.  Padahal, pendapatan dan biaya yang tidak berhubungan dengan operasional bisnis tidak bisa diakui secara komersial maupun fiskal. Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  pelaku UMKM  khususnya  usaha  mikro  masih
memiliki  kendala  atau  kesulitan  dalam mengimplementasikan konsep entitas bisnis.
Konsistensi Penyajian Laporan Keuangan
Bab 3 SAK EMKM menjelaskan bahwa penyajian  wajar,  frekuensi  pelaporan,  dan penyajian yang konsisten menjadi ketentuan yang harus dipenuhi ketika entitas menyajikan  laporan  keuangan.  Penyajian wajar  laporan  keuangan  memiliki  tujuan untuk  menyajikan  informasi  yang  relevan, representatif,  dapat  dibandingkan,  dan mudah  dipahami.  Frekuensi  pelaporan entitas  wajib  dilakukan  pada  akhir  setiap periode pelaporan dengan lengkap. Penyajian  yang  konsisten  mengharuskan entitas  melakukan  penyusunan  klasifikasi pos-pos  dalam  laporan  keuangan  antar periode secara konsisten.
(Narasumber  A1,  2019)  mengatakan bahwa  pada  awalnya  klien-klien  UMKM menggunakan  jasa  KJA  untuk  penyusunan laporan  keuangan  ketika  ada  intensi-intensi formal tertentu yang mensyaratkan lampiran laporan keuangan bisnisnya. Diluar itu, para UMKM tersebut menyusun laporan keuangan  secara  sederhana  hanya  untuk Tema Narasumber A1 Narasumber A2 Narasumber A3 Narasumber A4 Evaluasi implementasi SAK EMKM Belum memisahkan transaksi  bisnis dengan transaksi pribadi Pencatatan sederhana  yang tidak kontinu Kendala menjabarkan pos-pos keuangan  yang detail Kesalahan penyajian akibat minimnya pemahaman akuntansi Pendampingan KJA kepada UMKM Memberikan pemahaman konsep akuntansi Memberikan supervisi melalui reviu dan koreksi Memberikan sesi  konsultasi dan pemahaman konsep akuntansi Memberikan pelatihan software akuntansi Regulasi terkait KJA Penegasan regulasi  terkait perbedaan  jasa KJA,  KAP  dan KKP Kebutuhan terhadap regulasi  dengan ruang lingkup lebih luas Penegasan regulasi  terkait perbedaan  jasa KJA,  KAP  dan KKP Kebutuhan terhadap regulasi  dengan ruang lingkup lebih luas
Raditya Shinta Hanifati 1 , Lianny Leo 2 / Upaya Meningkatkan Implementasi SAK EMKM melalui Peran Akuntan Berpraktik
keperluan  pembayaran  dan  pelaporan  pajak penghasilan PP 23/2018  yaitu sebesar 0,5% dari  omzet.  Sebagian  besar  pelaku  UMKM khususnya  usaha  mikro  dan  kecil  belum memiliki  insiatif  untuk  menyusun  laporan keuangan secara rutin dan sukarela.
Menurut  (Narasumber  A2,  2019), pencatatan  keuangan  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  sebatas  rekap pendapatan  dan  pengeluaran  harian  yang sifatnya  tidak  kontinu  atau  berkelanjutan. Kemudian, (Narasumber A3, 2019) menyinggung  aspek  penjabaran  pos-pos laporan  keuangan  yang  detail  sebagai  salah satu hambatan pelaku usaha mikro dan kecil dalam  menerapkan  SAK  EMKM  karena keterbatasan kondisi dan pengetahuan akuntansi yang dimiliki. Selain itu, kurangnya  pemahaman  terhadap  konsep akuntansi berkontribusi terhadap ketidakwajaran informasi yang terdapat pada laporan  keuangan  sebagaimana  dikatakan oleh (Narasumber A4, 2019):
“Contoh kasusnya pernah ada klien saya yang tidak memperhitungkan laba akumulatif  tahun  sebelumnya  untuk mencari  angka  saldo  laba  tahun  ini, sehingga hanya laba tahun berjalan saja yang disajikan.. kan itu salah.. ”
Keterjangkauan Ruang Lingkup SAK EMKM
Menurut ruang lingkupnya, SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah sebagaimana  klasifikasi  yang  diatur  dalam UU.  Namun,  implementasi  SAK  EMKM sejauh ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha  menengah.  Hal  ini  dibuktikan  oleh data  profil  KJA  pada  Tabel  4.2  yang menunjukkan  bahwa  seluruh  klien  KJA termasuk  dalam  kategori  usaha  menengah dgn  omzet  tahunan  diatas  3  miliar  rupiah. Menurut  (Narasumber  A1,  2019),  SAK EMKM  belum  bisa  dikatakan  sesuai  dan aplikatif  pada  kondisi  pelaku  usaha  mikro dan  kecil  yang  tidak  memiliki  keterikatan
terhadap suatu regulasi. Hal ini dikarenakan penerapan SAK EMKM membutuhkan biaya yang  besar  sehingga  menyusun  laporan keuangan sesuai standar melalui jasa akuntan maupun  KJA  bukanlah  prioritas  bagi kelangsungan usaha mereka.

## Pendampingan  KJA  kepada  UMKM terkait Implementasi SAK EMKM

## Pendampingan Formal
Pendampingan  secara  formal  adalah pendampingan  yang  dilakukan  berdasarkan kontrak  perikatan  yang  mengakibatkan adanya  hubungan  sebagai  penerima  jasa (klien) dan pemberi jasa dalam suatu termin waktu dan biaya tertentu. Seluruh KJA yang menjadi unit analisa melakukan pendampingan  formal  terkait  implementasi SAK  EMKM  melalui  pemberian  jasa pembukuan, jasa penyusunan laporan keuangan,  jasa  sistem  informasi  akuntansi, dan jasa supervisi. Pemanfaatan jasa tersebut dilakukan  dengan  jenis  kontrak  bulanan (temporer)  dan  tahunan.  (Narasumber  A2, 2019)  menyatakan  bahwa  jasa  supervisi diberikan untuk klien yang telah menggunakan  perangkat  lunak  akuntansi seperti  MYOB/Accurate  yang  dioperasikan oleh staf akuntansi internal. Permintaan klien terhadap jasa ini dilakukan ketika pengetahuan  dan  kompetensi  staf  internal terkait  penerapan  SAK  yang  dimiliki  masih belum memadai. KJA bertugas mereviu dan mengkoreksi  jika  ada  jurnal  penyesuaian terkait  pos-pos  tertentu  yang  harus  dicatat. Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa laporan  keuangan  telah  disusun  sesuai dengan ketentuan SAK.
Berdasarkan  pengalaman  narasumber lain,  pendampingan  yang  dilakukan  bisa lebih  efektif  jika  KJA  tidak  hanya  sebatas pemberian jasa tetapi  juga memberikan sesi konsultasi dan pelatihan terkait pemahaman konsep  akuntansi  untuk  komponen  laporan keuangan  tertentu.  Hal  ini  memberikan dampak  positif  bagi  klien  karena  dapat

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
meningkatkan pemahaman mengenai perlakuan  akuntansi  suatu  transaksi  bisnis, serta selanjutnya dapat melakukan pembukuan  secara  mandiri  sebagaimana dikatakan oleh (Narasumber A3, 2019):
“Ada  inisiatif  dari  mereka  untuk  tahu lebih  dalam,  kenapa  sih  kas  kecil  harus ada?  Apa  sih  maksudnya  biaya  dibayar dimuka?  Mereka  ingin  tahu.  Waktu  itu ada  klien  saya  yang  tanya  masalah pembayaran gaji, gaji untuk bulan ini tapi pembayarannya masih di bulan depan, itu bagaimana  pencatatannya  Pak?  Seperti itu ya saya jelaskan teknis pencatatannya bagaimana..”
(Narasumber A3, 2019)

## Pendampingan Informal
Pendampingan secara informal dilakukan  ketika  tidak  ada  keterikatan melalui  kontrak  dengan  hanya  pendekatan edukasi  secara  personal.  (Narasumber  A2, 2019)  menjelaskan  pendampingan  yang dilakukan  lebih  mengarah  pada  edukasi sederhana kepada para pengusaha kecil yang ditemui. Misalnya, memberikan pengetahuan akan  pentingnya  pencatatan  keuangan  yang rutin dan berkelanjutan untuk usaha tersebut. Menurut (Narasumber A3, 2019), pentingnya  kesadaran  untuk  berkontribusi lebih tanpa melihat fee menjadi motivasi dari seorang  akuntan  untuk  membagi  ilmu akuntansi  yang  dimiliki  secara  cuma-cuma. Ia  beberapa  kali  memberikan  konsultasi- konsultasi  gratis  kepada  klien  ataupun kerabat  tanpa terikat kontrak karena adanya hubungan  baik  yang  terjalin.  Konsultasi gratis yang diberikan meliputi cara memahami laporan keuangan, cara menghitung  profitabilitas  usaha  hingga aspek perpajakan dari suatu transaksi bisnis.

## Kondisi  dan  Kebutuhan  KJA  untuk Mendukung Implementasi SAK EMKM
Saat  ini,  perkembangan  KJA  yang jumlahnya semakin bertambah dari tahun ke tahun belum diimbangi  dengan peningkatan brand  awareness di  kalangan  masyarakat.
Hal ini sebagaimana dikatakan oleh beberapa narasumber penelitian:
“KJA saat ini belum seberapa berkembang ya karena masih baru kan di dunia  bisnis.  Banyak  KJA  yang  berdiri tapi tidak punya klien.”
(Narasumber A1, 2019)
“KJA ini tumpul, belum bisa berkembang. Belum  ada  nilainya,  lebih  kepada hubungan  antara  klien  dengan  KJA  nya sendiri.  Ada  temen-temen  di  KJA  lain, masih  banyak  juga  yang  belum  dapat klien.”
(Narasumber A4, 2019)
Selain  itu,  perbedaan  KJA  dan  kantor konsultan lain seperti Kantor Akuntan Publik (KAP)  dan  Kantor  Konsultan  Pajak  (KKP) terkait  jasa  yang  ditawarkan  juga  masih menjadi  suatu  pertanyaan  bagi  pelaku UMKM  dikarenakan  adannya  jasa-jasa serupa  yang  juga  ditawarkan  di  kantor konsultan  lain  sebagaiman  dikatakan  oleh (Narasumber  A1,  2019)  dan  (Narasumber A3, 2019):
“Mereka  kadang  bertanya  apa  bedanya KAP  sama  KJA,  kalau  KAP  kan  bisa memberikan  opini  audit,  kalau  KJA kelebihannya apa? Intinya masih banyak masyarakat yang bingung membedakan.”
(Narasumber A1, 2019)
Mengatasi  masalah-masalah  tersebut, (Narasumber A2, 2019) menjelaskan bahwa sudah  terdapat  upaya  yang  telah  dilakukan KJA  untuk  meningkatkan brand  awareness dan memperkenalkan KJA kepada masyarakat melalui sosialisasi-sosialisasi ke beberapa  institusi  dan  ruang  publik  seperti BUMD, universitas, hingga pusat perbelanjaan.  Namun,  belum  ada  sosialisasi yang  khusus  ditujukan  kepada  pelaku UMKM.

## Keterbatasan Regulasi KJA
Ketentuan hukum terkait KJA sejauh ini hanya diatur oleh PMK No. 25/PMK.01/2014
dan PMK
No. 216/PMK.01/2017.  Menurut  (Narasumber A2,  2019),  potensi  pemanfaatan  jasa  KJA oleh  UMKM  berasal  dari  kebutuhan  bisnis
Raditya Shinta Hanifati 1 , Lianny Leo 2 / Upaya Meningkatkan Implementasi SAK EMKM melalui Peran Akuntan Berpraktik
yang mensyaratkan lampiran laporan keuangan seperti pengajuan pinjaman perbankan, pelaporan perpajakan, permintaan  rekan  bisnis,  dan  sebagainya. Oleh  karena  itu,  beberapa  narasumber mengatakan  bahwa  KJA  membutuhkan regulasi  lain  yang  bersifat  memaksa  dan ruang  lingkupnya  lebih  luas  sehingga diharapkan  kesadaran  pelaku  usaha  akan manfaat yang bisa diperoleh dari KJA dapat lebih tinggi.
Regulasi  tersebut  dapat  diupayakan dengan mengikutsertakan wewenang
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  melalui penambahan kalimat klausul yang dikaitkan dengan  KJA  dalam  Peraturan  OJK  (POJK). Dengan  begitu,  implementasi  SAK  EMKM juga  dapat  lebih  efektif  dengan  adanya keterikatan regulasi yang mendorong
permintaan  akan  laporan  keuangan  yang kredibel  di  kalangan  pelaku  UMKM sebagaimana  dikatakan  oleh  (Narasumber A4, 2019):
“….  misalkan,  setiap  entitas  yang  akan melapor  SPT  Badan  harus  dilampiri laporan  keuangan  yang  sudah  direview oleh  akuntan  beregister  atau  KJA.  Baru disitu UMKM akan datang mencari KJA, kita pun akan berkembang.”

## Wawancara kepada Pelaku UMKM
Pelaku UMKM yang menjadi narasumber  penelitian  merupakan  klien- klien  dari  masing-masing  KJA.  Berikut  ini merupakan  data-data  UMKM  yang  dapat diperoleh.
Tabel 4. Profil Narasumber UMKM Keterangan Narasumber B1 Narasumber B2 Jenis industri UMKM Biro perjalanan haji & umroh Jasa ekspedisi/pengiriman Jabatan Staf keuangan Staf keuangan Latar belakang pendidikan S1 Komputer S1 Pertanian Kepemilikan usaha Keluarga Perseorangan Jumlah omzet per tahun 8 – 9 Miliar 4,8 - 6 Miliar Klasifikasi usaha Usaha menengah Usaha menengah Sumber: Hasil wawancara, 2019 Berdasarkan hasil analisa konten menggunakan  fitur word frequency pada software  NVivo  12  Pro,  topik-topik  yang paling  diusung  oleh  kelompok  narasumber ini  berkaitan  dengan  jasa  penyusunan
laporan  keuangan,  pendampingan  akuntan, dan  pemahaman  akuntansi.  Berdasarkan analisa  tematik,  informasi  yang  diberikan terkait  masing-masing  topik  dapat  dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Analisa Tematik Berdasarkan Narasumber UMKM Tema Narasumber B1 Narasumber B2 Motivasi menggunakan jasa Perizinan usaha yang mensyaratkan laporan keuangan Pelaporan SPT Tahunan yang  mensyaratkan  laporan keuangan tahunan Dampak pendampingan KJA Peningkatan kompetensi karyawan melalui pemahaman konsep akuntansi Proses  kinerja  yang  lebih efisien  melalui  pelatihan software akuntansi Pemahaman SAK EMKM Pemahaman  spesifik  terkait pencatatan  akuntansi  atas transaksi-transaksi bisnis Sebatas  melakukan  rekap pemasukan dan pengeluaran, belum memahami pencatatan akuntansi sesuai standar
Sumber: Hasil wawancara, 2019

## Motivasi Menggunakan Jasa KJA
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan seluruh  narasumber,  dapat  disimpulkan bahwa kebutuhan UMKM terhadap jasa KJA dilatarbelakangi  oleh  tuntutan  regulasi diantaranya pelaporan SPT Badan Tahunan, perizinan  usaha  yang  mensyaratkan  surat keterangan  fiskal  hingga  permintaan  rekan bisnis. Regulasi-regulasi tersebut mensyaratkan  adanya  laporan  keuangan yang kredibel dan sesuai standar, sementara para  pemilik  UMKM  tidak  memiliki karyawan dengan keahlian spesifik di bidang akuntansi.  Adanya gap antara  keterbatasan keahlian  spesifik  dan  pemenuhan  regulasi inilah  yang  berusaha  diatasi  oleh  UMKM dengan  memanfaatkan  jasa  akuntan  melalui KJA.

## Dampak  Pendampingan  KJA  terhadap Pemahaman Laporan Keuangan berbasis SAK EMKM
Beberapa narasumber menjelaskan bahwa  pendampingan  yang  dilakukan  KJA dilakukan  melalui  pelatihan  sistem  aplikasi akuntansi, pemahaman konsep akuntansi dan pelayanan konsultasi. Namun demikian, para narasumber  memiliki  tingkat  pemahaman yang berbeda-beda mengenai laporan keuangan. (Narasumber B1,
2019)
mendapatkan  pendampingan  yang  baik  dan efektif  dari  KJA  untuk  meningkatkan pemahaman  terhadap  konsep  akuntansi secara  spesifik  sebagaimana  dikatakan berikut ini:
“…kita diberi pemahaman dulu konsepnya  gimana,  kemudian  tetap melayani gitu kalau kami konsultasi untuk pencatatan transaksi-transaksi yang luar biasa.  Kalau  misalnya  ada  yang  salah pos, itu juga kami dikasih tahu revisinya, banyak  dibimbing  lah.  Ya  totalitas  lah pokoknya beliau..”
(Narasumber  B2,  2019)  menjelaskan bahwa  pemahaman  akuntansi  yang  dimiliki sebatas pencatatan kas masuk dan kas keluar bulanan melalui dokumentasi nota penjualan
dan pengeluaran perusahaan. Rekap penjualan dan pengeluaran tersebut diberikan  kepada  KJA  untuk  dibukukan menjadi laporan keuangan. Dalam kasus ini, narasumber tersebut mengaku belum memahami  pencatatan  akuntansi  maupun pelaporan  keuangan  yang  sesuai  dengan standar  karena  seluruh  proses  pelaporan keuangan dilakukan oleh KJA.
Pada kasus lain, (Narasumber B1, 2019) juga  memberikan  penjelasan  yang  lebih komprehensif  mengenai  pemahamannya terhadap  komponen  laporan  keuangan termasuk  bagaimana  perlakuan  akuntansi untuk tiap-tiap transaksi  bisnis yang terjadi. Narasumber  tersebut  menjelaskan  adanya suatu  kesalahan  akuntansi  yang  dilakukan oleh perusahaannya yaitu masih menggunakan  rekening  pribadi  pemilik untuk  melakukan  transaksi  penerimaan pendapatan usaha dalam situasi tertentu. Atas dasar  kepercayaan,  transaksi  tersebut  tidak dicatat  sebagai  aktiva  perusahaan,  namun dicatat  secara  terpisah  sebagai  kas  dalam rekening  pemilik  diluar  buku  perusahaan. Diluar itu, pencatatan yang dilakukan sudah menggunakan dasar akrual khususnya terkait piutang penjualan dan utang  gaji karyawan. Pemahaman tersebut didapatkan dari penjelasan konsep dan pendampingan teknis yang  diberikan  oleh  KJA  sebagaimana dikatakan berikut ini:
“…  contohnya  jiika  ada  booking  slot umroh  yang  masuk,  perlakuan  awalnya kan  dicatat  sebagai  piutang.  Terus misalnya  kalau  ada  pembayaran,  nanti kita  jurnal  lagi  kas  masuknya  dan mengurangi  saldo  piutang.  Kemudian untuk perlakuan fee agen kita, nanti yang saya catat sebagai pendapatan perusahaan  itu  jumlah  harga  net  kami kepada  agen.  Untuk  fee  mereka,  saya catat  dulu  sebagai  utang.  Awalnya  saya diajari oleh Pak X.. ”
(Narasumber B1, 2019) Berdasarkan penjelasan di atas, pemahaman staf keuangan UMKM mengenai  penjurnalan  dan  penyusunan laporan keuangan sesuai SAK EMKM dapat
Raditya Shinta Hanifati 1 , Lianny Leo 2 / Upaya Meningkatkan Implementasi SAK EMKM melalui Peran Akuntan Berpraktik
diwujudkan ketika KJA memberikan pendampingan melalui pemahaman mendetail atas konsep akuntansi sebagaimana  dialami  (Narasumber  B1, 2019).  Namun,  kedua  narasumber  mengaku
bahwa  selama  ini  mereka  belum  pernah mendapatkan sosialisasi tentang SAK EMKM  dari  pemerintah  maupun  lembaga profesional terkait. Tabel 6. Analisa Komparatif antar Kelompok Narasumber Pertanyaan Penelitian Pimpinan KJA Pelaku UMKM Evaluasi  pemahaman  dan implementasi SAK EMKM
• Kendala penerapan konsep entitas  bisnis  dan  konsistensi penyajian pelaporan keuangan • Implementasi  SAK  EMKM hanya  dapat  dilakukan  oleh pelaku usaha menengah • Kendala  penerapan pemisahan harta • Keterbatasan pemahaman pencatatan akuntansi Kontribusi KJA untuk
meningkatkan implementasi SAK EMKM
• Upaya supervisi yang diberikan melalui reviu dan koreksi jurnal • Sesi konsultasi dan pemahaman konsep akuntansi • Pemahaman  konsep akuntansi lebih komprehensif Sumber: Hasil wawancara, 2019
Berdasarkan  hasil  temuan  yang  sudah dijabarkan  di  atas,  didapatkan  hasil  analisa komparatif antar kelompok narasumber yang menjawab pertanyaan penelitian yang disajikan pada tabel 6.

## Evaluasi  Implementasi  SAK  EMKM Berdasarkan Kondisi Bisnis UMKM
Berdasarkan  analisa  komparatif  atas respon  para  kelompok  narasumber,  terdapat beberapa  temuan  yang  berkaitan  dengan asumsi  dasar  SAK  EMKM.  Pertama, UMKM  masih  memiliki  kendala  pada penerapan  konsep  entitas  bisnis  khususnya pengakuan pendapatan dan beban. Informasi yang diperoleh dari (Narasumber A1, 2019) yaitu  masih terdapat klien yang melakukan pembayaran  untuk  keperluan  pribadinya menggunakan kas perusahaannya dan mencatatnya  pada  buku  kas  perusahaan. (Narasumber  B2,  2019)  memperkuat  fakta tersebut dengan menjelaskan bahwa perusahaannya masih menggunakan rekening  pribadi  pemilik  untuk  melakukan transaksi  penerimaan  pendapatan  usaha umroh dalam situasi tertentu.
Kedua,  UMKM  masih  belum  konsisten dalam  menyajikan  laporan  keuangan  serta
merutinkan  frekuensi  pelaporan.  Menurut para narasumber, pelaku UMKM khususnya usaha  mikro  dan  kecil  belum  memiliki insiatif  untuk  menyusun  laporan  keuangan secara  rutin  dan  sukarela.  Pencatatan keuangan  yang  dilakukan  sebatas  rekap pendapatan  dan  pengeluaran  harian  yang sifatnya  tidak  kontinu  atau  berkelanjutan. Selain  itu,  penjabaran  pos-pos  laporan keuangan  yang detail  juga merupakan salah satu hambatan pelaku usaha mikro dan kecil dalam  menyajikan  informasi  keuangan. Temuan lainnya adalah minimnya pemahaman UMKM terhadap konsep akuntansi  dapat  berkontribusi  terhadap ketidakwajaran informasi yang terdapat pada laporan keuangan.
Ketiga,  implementasi  SAK  EMKM sejauh ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha  menengah.  Hal  ini  dibuktikan  oleh data  profil  KJA  pada  Tabel  2.1  yang menunjukkan  bahwa  seluruh  klien  KJA termasuk  dalam  kategori  usaha  menengah dengan omzet tahunan diatas 3 miliar rupiah. Menurut  (Narasumber  A1,  2019),  SAK EMKM  belum  bisa  dikatakan  sesuai  dan aplikatif  pada  kondisi  pelaku  usaha  mikro dan  kecil  yang  tidak  memiliki  keterikatan terhadap suatu regulasi. Tingginya biaya jasa akuntan  dan  keterbatasan  pola  pikir  terkait

## JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
pentingnya  informasi  keuangan  menjadi faktor  penghambat  implementasi  SAK EMKM pada pelaku usaha tersebut.
Temuan  tersebut  sejalan  dengan teori resource-base yang dinyatakan oleh (Barney,  1991)  bahwa  sumberdaya  yang dapat  memberikan  nilai  tambah  akan menghasilkan  keunggulan  bersaing  bagi perusahaan, dengan catatan tetap mempertimbangkan  biaya  dan  manfaat. Dalam  hal  ini,  KJA  dapat  memberikan kontribusi  kepada  pelaku  usaha  menengah yang  menjadi  kliennya  melalui  evaluasi terhadap  pencatatan  akuntansi  yang  ideal berdasarkan  konsep  SAK  EMKM.  Dengan adanya  evaluasi  tersebut,  pelaku  UMKM khususnya usaha menengah dapat memperoleh wawasan yang lebih luas terkait pencatatan  akuntansi  yang  baik  dan  benar, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan  relevan  untuk  dijadikan  dasar pengambilan keputusan.

## Kontribusi  KJA  dalam  Meningkatkan Implementasi SAK EMKM
Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada pimpinan KJA dan pelaku UMKM, beberapa KJA  melakukan  suatu  pendampingan  yang lebih dari sekedar pemberian jasa penyusunan laporan keuangan yaitu melalui upaya supervise, konsultasi, dan pemahaman konsep akuntansi. Pendampingan ini dilakukan  sebagai  upaya  perbaikan  dari evaluasi  implementasi  yang  dialami  oleh pelaku  UMKM  sebagaimana  dijabarkan sebelumnya.
Dari  sisi  KJA,  upaya  supervisi  yang diberikan  melalui  reviu  dan  koreksi  jurnal sehingga
SAK EMKM
dapat diimplementasikan  secara  optimal.  Selain itu,  pendampingan  melalui  sesi  konsultasi dan pemahaman konsep akuntansi dasar serta komponen  laporan  keuangan  tertentu  dapat dilakukan sebagai upaya peningkatan implementasi  SAK  EMKM.  Kesadaran berkontribusi lebih tanpa melihat fee menjadi motivasi  tersendiri  untuk  membagi  ilmu akuntansi  yang  dimiliki  secara  cuma-cuma. Hal  ini  memberikan  dampak  positif  bagi
klien karena dapat meningkatkan pemahaman  mengenai  perlakuan  akuntansi suatu  transaksi  bisnis,  hingga  selanjutnya dapat melakukan pembukuan secara mandiri sesuai  SAK  EMKM.  Dari  sisi  pelaku UMKM,  penjelasan  salah  satu  narasumber mengkonfirmasi bahwa  pendampingan KJA berkontribusi  pada  peningkatan  kompetensi secara  individu  terkait  pemahaman  konsep akuntansi  secara  spesifik  dan  penyusunan laporan  keuangan  yang  disyaratkan  oleh SAK  EMKM.  Namun  demikian,  kontribusi KJA  membutuhkan  regulasi  lain  yang bersifat  memaksa  dan  memiliki  ruang lingkup yang lebih luas sehingga diharapkan kesadaran  pelaku  usaha  akan  manfaat  yang bisa  diperoleh  dari  KJA  dapat  lebih  tinggi. Dengan  begitu,  implementasi  SAK  EMKM juga  dapat  lebih  efektif  dengan  adanya keterikatan regulasi yang mendorong permintaan  akan  laporan  keuangan  yang kredibel di kalangan pelaku UMKM.
Hal  ini  dapat  dijelaskan  dengan teori resource  base yang  dikemukakan  oleh (Barney & Clark, 2007) bahwa sumberdaya manusia  yang  dapat  menyediakan  keahlian spesifik dapat memberikan nilai lebih kepada perusahaan.  Dalam  hal  ini,  KJA  sebagai penyedia  tenaga  akuntan  profesional  dapat menjadi sumberdaya UMKM untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya yang semakin  berkembang  khususnya  dalam penyusunan laporan keuangan yang kredibel dan  sesuai  SAK  EMKM.  KJA  juga  dapat berperan  sebagai  mentor  UMKM  yang memberikan  pelatihan  dan  pendampingan terkait  pelaporan  keuangan  sehingga  dapat menciptakan  implementasi  SAK  EMKM yang optimal.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini meringkas hasil penelitian yang telah dijabarkan pada hasil dan pembahasan. Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  KJA maupun  akuntan  berpraktik  di  Indonesia belum  dapat  memberikan  kontribusi  yang memadai  terkait  pemahaman  akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam hasil penelitian (ASEAN Federation of Accountants, 2018). Hal ini berdampak pada
Raditya Shinta Hanifati 1 , Lianny Leo 2 / Upaya Meningkatkan Implementasi SAK EMKM melalui Peran Akuntan Berpraktik
implementasi  SAK  EMKM  yang  belum optimal di kalangan UMKM di mana hanya 34%  pelaku  UMKM  yang  telah  mampu menyediakan laporan keuangan sesuai SAK (Putra, 2018).  Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi SAK EMKM  dan  bagaimana  akuntan  berpraktik berkontribusi dalam mengoptimalkan implementasi SAK EMKM pada UMKM.
Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat  beberapa  evaluasi  yang  berkaitan dengan asumsi dasar SAK EMKM. Pertama, UMKM  masih  memiliki  kendala  pada penerapan  konsep  entitas  bisnis  khususnya pengakuan  pendapatan  dan  beban.  Kedua, UMKM  masih  belum  konsisten  dalam menyajikan laporan keuangan serta merutinkan  frekuensi  pelaporan.  Ketiga, implementasi SAK EMKM sejauh ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha menengah. Kondisi-kondisi tersebut mendorong beberapa KJA untuk memberikan  kontribusi  yang  lebih  dari sekedar pemberian jasa penyusunan laporan keuangan  yaitu  melalui  upaya  supervisi, pelayanan konsultasi gratis, dan pemahaman konsep  akuntansi.  Upaya-upaya  tersebut tersebut dilakukan untuk memberikan edukasi  kepada  UMKM  sehingga  SAK EMKM  dapat  diimplementasikan  secara optimal. Namun begitu, KJA masih membutuhkan  dukungan  dari  pemerintah maupun  regulator  melalui  sosialisasi  dan juga  regulasi-regulasi  yang  lebih  mengikat sehingga  KJA  dapat  memperluas  ruang geraknya untuk berkontribusi kepada pelaku UMKM  khususnya  dalam  menyediakan laporan keuangan yang kredibel.
Dalam  penyusunannya,  penelitian  ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya waktu,  wilayah  geografis,  dan  ukuran  unit analisa.  Keterbatasan  waktu  penelitian berdampak pada kelengkapan informasi dan data yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini hanya  mencakup  wilayah  Depok  dengan  6 KJA terdaftar dari 451 KJA yang terdaftar di Indonesia. Data dan informasi yang
dihasilkan juga terbatas pada pelaku UMKM yang menjadi klien dari KJA tersebut.
Penelitian  ini  merespon  keterbatasan penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh (ASEAN Federation of Accountants, 2018). Salah  satu  keterbatasan  penelitian  tersebut yaitu  pemahaman  dan  pembahasan  isu mengenai  implementasi  SAK  bagi  UMKM dalam  konteks  regional  masih  belum  dapat dijelaskan  secara  komprehensif.  Penelitian ini  dapat  memberikan  evaluasi  lebih mendalam terhadap kesesuaian SAK EMKM berdasarkan kondisi UMKM serta memberikan  informasi  tambahan  mengenai kontribusi akuntan berpraktik dalam meningkatkan  implementasi  SAK  EMKM. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat memperluas  wilayah  geografis  dan  ukuran unit analisa sehingga dapat lebih merepresentasikan fenomena penerapan SAK  EMKM  yang  terjadi  di  Indonesia. Penelitian ini hanya mengeksplorasi fenomena  dari  sisi  akuntan  berpraktik  dan pengguna  jasanya  yaitu  UMKM,  sehingga informasi  yang  didapatkan  terbatas  pada evaluasi dari sudut pandang pengguna SAK. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggali  fenomena  yang  terjadi  dari  sisi regulator dan pemerintah  yang juga penting dalam  mendukung  implementasi  SAK EMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
ASEAN Federation of Accountants. (2018).
The  Institutional  Environment  for Small  and  Medium  Enterprises  ( SMEs ) and Roles for the Accounting Profession ASEAN PERSPECTIVES. Www.Aseanaccountants.Org .
Banham, H., & He, Y. (2014). Exploring The Relationship  Between  Accounting Professionals And Small And Medium Enterprises (SMEs). Journal of Business  &  Economics  Research (JBER) , 12 (3), 209. https://doi.org/10.19030/jber.v12i3.87
Barbera,  F.,  &  Hasso,  T.  (2013).  Do  We Need to Use an Accountant? The Sales Growth  and  Survival  Benefits  to Family  SMEs. Family  Business Review , 26 (3) (September), 271 –292. https://doi.org/10.1177/08944865134 87198
Barney,  J.  B.  (1991).  Firm  Resources  and Sustained  Competitive  Advantage. Journal of Management , 17 , 99–120.
Barney,  J.  B.,  &  Clark,  D.  N.  (2007).
Resource-Based  Theory:  Creating Sustaining and Competitive Advantage . OXFORD University
Press.
Blackburn, R., Carey, P., & Tanewski, G. A.
(2010). The Role of Trust ,
Relationships and Professional Ethics in  the  Supply  of  External  Business
Advice by Accountants to SMEs .
Boeije, H. (2002). A Purposeful Approach to the  Constant  Comparative  Method  in the Analysis of Qualitative Interviews. Quality & Quantity , (Kluwer
Academic Publishers), 391–409.
Braun,  V.,  &  Clarke,  V.  (2006).  Using thematic  analysis  in  psychology.
Qualitative  Research  in  Psychology ,
3 , 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706q p063oa
Ikatan  Akuntan  Indonesia.  (2016). Standar Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro, Kecil, dan Menengah . Ikatan Akuntan Indonesia.
International  Federation  of  Accountants.
(2016). THE  ROLE  OF  SMPS  IN PROVIDING  BUSINESS  SUPPORT TO SMES New Evidence . International Federation of Accountants.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2014).  Peraturan  Menteri  Keuangan
Republik Indonesia
No.
25/PMK.01/2014, 1–36. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2016). Rencana Strategis  2015-2019 .  Retrieved  from https://www.ekon.go.id/publikasi/do wnload/2053/1497/renstra-d1-2015-
2019.pdf
Kementerian  Koperasi  dan  UKM  Republik Indonesia.  (2017). Perkembangan Data  Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah (UMKM)  dan  Usaha  Besar  Tahun 2016-2017 . Retrieved from http://www.depkop.go.id/uploads/lap oran/1549946778_UMKM 2016- 2017 rev.pdf Kompas.com. (2018). Masih Banyak Pelaku UMKM  Buta  Akuntansi.  Retrieved February 26, 2019, from https://ekonomi.kompas.com/read/20 18/08/30/144531526/masih-banyak- pelaku-umkm-buta-akuntansi
Krippendorf,  K.  (2004). Content  Analysis: An  Introduction  to  Its  Methodology .
SAGE Publications (Vol. 2). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.31. 3460 Oosthuizen,  A.  (2018).  Predicting  the benefits  that  small  business  owners obtain from their accounting practitioners. Doctoral  Dissertation , (July).
Pemerintah  Kota  Depok.  (2018).  Hingga
2018, DKUM Sudah Berikan Pelatihan bagi 545 Pelaku UMKM di Depok. Retrieved from
https://www.depok.go.id/21/05/2018/ 01-berita-depok/hingga-2018-dkum- sudah-berikan-pelatihan-bagi-545- pelaku-umkm-di-depok
Putra,  Y.  M.  (2018).  Pemetaan  Penerapan Standar  Akuntansi  Keuangan  Emkm Pada  Umkm  Di  Kota  Tangerang Selatan. Jurnal  Profita , 11 (2),  201.
Raditya Shinta Hanifati 1 , Lianny Leo 2 / Upaya Meningkatkan Implementasi SAK EMKM melalui Peran Akuntan Berpraktik
https://doi.org/10.22441/profita.2018. v11.02.004
Ranti,  F.  (2017).  Pengenalan  Kompartemen Kantor Jasa Akuntansi. Ikatan
Akuntan Indonesia . Republik Indonesia. (2008). Undang- Undang  No.  20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah.
UU No. 20 Tahun 2008 , (1), 1–31.
Shauki, E. R. (2018). Research Intruments in Case  Study  and  the  Role  of Researcher. Handout, Case Writing & Methodology, ECAM 809303 University of Indonesia .
Susyanti,  J.  (2014).  Model  Pendampingan
Bisnis Ekonomi Kreatif Sektor Pariwisata  secara  Integratif. Seminar Nasional Riset Inovatif II , 656–662.
Warren,  C.  A.  B.  (2001).  Qualitative
Interviewing In: Handbook of Interview Research, 83–102.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.41
35/9781412973588
Yin,  R.  K.  (2009). Case  Study  Research:
Design and Methods . SAGE Publications (Vol. 4). https://doi.org/10.1016/j.jada.2010.09
.005