## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA MENURUT PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2015 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF HUKUM INDONESIA
Oleh : Ismiatun 
Bunyamin Alamsyah 

## ABSTRAK
Peningkatan  perbuatan  diskriminasi  pekerjaan,  penghasilan  yang  layak  sesuai dengan  keahlian,  ketrampilan  dan  kemampuan;  dan  kekerasan  yang  dialami  Pekerja Rumah  Tangga    sehingga  menjadi  korban  tindak  pidana,  disebabkan  anggapan  Pembantu Rumah  Tangga  dimasukkan  dalam  lingkup  pekerjaan  sektor  informal  berdampak  bahwa Pekerja  Rumah  Tangga  kurang  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Alasan  yuridis mengenai perlindungan Pekerja Rumah Tangga  sebenarnya sudah tertuang dalam Pasal 27 UUD  1945,  dinyatakan  bahwa  “tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”.  Indonesia  sebagai  Negara  hukum  maka diberlakukannya  Undang    Undang,  sebagai  hukum  positif  perlindungan  hukum  Pekerja Rumah  Tangga  yang  berlaku  adalah  KUHP,  KUHAP,  Undang  Undang  Nomor  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun  2002  Tentang Ketenagakerjaan  dan  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dan  telah  diterbitkannya  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  Indonesia  (Permenaker)    Nomo  2  Tahun  2015  Tentang  Perlindungan Rumah  Tangga  dalam  rangka  mengatur  Lembaga  Penyalur  Pekerja  Rumah  Tangga, perlindungan  dasar  dan  pemberdayaan  bagi  Pekerja  Rumah  Tangga  dengan  tetap menghormati  kebiasaan,  budaya  dan  adat  istiadat  setempat.  Kebijakan-kebijakan  yang telah  diberlakukan  tersebut  belum  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja rumah  tangga  masih  memiliki  kelemahan-kelemahan  yaitu  mengenai  hubungan  kerja, kemampuan keluarga sebagai tempat bekerja dianggap belum produktif,  Indonesia belum memiliki Undang Undang secara khusus tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan berkaitan  dengan  terbitnya  Permenaker    belum  juga  diimplementasikan  di  masyarakat sedangkan  perlindungan  terhadap  pekerja  rumah  tangga  merupakan  wujud  nyata  Negara dalam  memberikan  perlindungan  sampai  lingkup  rumah  tangga  sekalipun.  Secara  yuridis normative Permenaker No. 2 Tahun 2015 jika diimplementasikan  memiliki kelemahan di masyarakat  dikarenakan  tidak  mendelagasikan  amanat  Undang  Undang  yang  berkaitan, masih  diperbolehkan  membuat  perjanjian  kerja  dengan  lisan,  memberikan  kesempatan berupa  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  lebih  banyak  mengatur  LPPRT  sebagai  lembaga penyalur pekerja rumah tangga.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Rumah Tangga
Kata Kunci: Kriminalisasi, Nikah Siri
 PNS di Pengadilan Tinggi Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
.

## A. Latar Belakang Masalah
Pekerja  Rumah  Tangga  merupakan  hal  yang  tidak  asing  di  dalam  kehidupan masyarakat  khususnya  keluarga.  Peranan  penting  Pekerja  Rumah  Tangga  sangat dibutuhkan dalam membantu kehidupan rumah tangga yang mempekerjakan mereka lebih dikenal di dalam masyarakat dinamakan majikan. Seperti diketahui bahwa Pekerja Rumah Tangga  memiliki  variasi  pekerjaan  tergantung  dari  kebutuhan  majikan  tempat  bekerja, seperti  mencuci,  memasak,  membersihkan  rumah,  mengasuh  anak  majikan,dan  lain  lain. Dari hasil kerja, Pekerja Rumah Tangga mendapatkan imbalan/upah yang telah disepakati antara  Pekerja  Rumah  Tangga  dan  majikan  didasarkan  kepada  upah  minimum  setiap daerah.
Namun  di  dalam  praktek  di  lapangan  Pekerja  Rumah  Tangga  mendapatkan  upah yang  tidak  sesuai,  fasilitas  yang  tidak  layak,  seringkali  bergantung  kepada  kemampuan majikan  jauh  berbeda  dari  kesepakatan  ditambah  lagi  penyiksaan  yang  berujung  kepada kematian.  Penyiksaan  terhadap  Pekerja  Rumah  Tangga  telah  mengganggu  HAM.  Pekerja Rumah  Tangga    termasuk  pekerja  yang  pantas  mendapat  kedudukan  yang  sama  dengan pekerja  yang  lain  dikarenakan  Pekerja  Rumah  Tangga  termasuk  dalam  pengertian  buruh atau pekerja yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Undang Undang Nomor 13  Tahun  2003  Tentang    Ketenagakerjaan  Pasal  1  butir  3  menyatakan  bahwa  : “Pekerja/buruh  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan dalam bentuk lain”.
Kenyataannya  Pekerja  Rumah  Tangga  sebagai  tenaga  kerja  dianggap  tidak  sama dibandingkan  tenaga  kerja  lainnya  seperti  pekerja  pabrik,  perusahaan,  dan  lain-lain. Bahkan harus diakui bahwa dewasa ini sebutan sebagai “pekerja” pun belum diterima oleh masyarakat.  Pada  umumnya  masyarakat  lebih  menerima  untuk  menyebut  Pekerja  Rumah Tangga  sebagai  “pembantu”.  Oleh  karena  itu,  Pembantu  Rumah  Tangga  dimasukkan dalam  lingkup  pekerjaan  sektor  informal 1 .  Kelemahan  atau  kekurangan  acuan  yuridis  ini memberikan  dampak  bahwa  Pekerja  Rumah  Tangga  kurang  mendapatkan  perlindungan hukum.  Seperti  telah  dilihat  di  atas,  pengakuan  Pekerja  Rumah  Tangga  sebagai  pekerja yang  sama  derajatnya  dengan  sektor  formal  pun  masih  kurang.  Pengakuan  keberadaan Pekerja  Rumah  Tangga  sebagai  pekerja  merupakan  langkah  awal  untuk  mendapatkan pengakuan secara sosial dan secara hukum.
1 Syarief Darmoyo & Rianto Adi, Trafiking Anak untuk Pekerja  Rumah Tangga: Kasus Jakarta, Jakarta :PKPM Unika Atma Jaya 2000. hlm 6
Sejalan dengan uraian diatas Menurut Sri Turatmiyah dan Annalisa Y, menjelaskan bahwa  beberapa  factor  yang  mengakibatkan  masih  lemahnya  perlindungan  hukum  dan sosial  bagi  perempuan  sebagai  Pekerja  Rumah Tangga,  baik  aspek  yuridis  maupun  aspek sosial. Aspek yuridis, meliputi : pertama, adanya anggapan bahwa Pekerja Rumah Tangga bukan  pekerja;  dan  kedua,  tempat  kerja  Pekerja  Rumah  Tangga  berpotensi  menimbulkan kekerasan. aspek sosial meliputi : pertama, relasi kekuasaan yang tidak seimbang;  kedua, status  sosial  Pekerja  Rumah  Tangga  yang  rendah  dan  kurang  dihargai,  dan  ketiga,  kultur masyarakat; serta pekerjaan yang dilakukan Pekerja Rumah Tangga tidak dianggap sebagai pekerjaan produktif 2 .
Keberadaan  peraturan  perundang  undangan  sangat  penting  untuk  memberikan jaminan kepastian hukum kepada para Pekerja Rumah Tangga dalam memperoleh hak-hak mereka  dan  melaksanakan  kewajiban  mereka.  Tentunya  hal  ini  berlaku  juga  bagi  para pengguna  jasa  yang  mempekerjakan  Pekerja  Rumah  Tangga.  Kedua  belah  pihak  dapat terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan  dalam hubungan kerja di antara Pekerja Rumah Tangga dan pengguna jasanya. Adanya pengakuan secara sosial dan hukum tentunya akan memudahkan  dalam  membuat  peraturan  perundang  undangan  yang  secara  langsung memberikan  perlindungan  kepada  para  Pekerja  Rumah  Tangga.  Maka,  acuan  yuridis  pun menjadi jelas bagi Pekerja Rumah Tangga dan pengguna jasa Pekerja Rumah Tangga serta masyarakat 3 .
Pembahasan  tentang  Perlindungan  hukum  terhadap  Pekerja  Rumah  Tangga  telah menjadi  isu  dunia  dimana  berdasarkan  pertimbangan  antara  lain  pertama  mengakui kontribusi penting Pekerja Rumah Tangga terhadap  perekonomian global, yang mencakup meningkatnya  peluang  kerja  berbayar  bagi  pekerja  laki-laki  dan  perempuan  dengan tanggung-jawab keluarga, dan cakupan yang lebih luas untuk melayani warga senior, anak- anak  dan  orang  dengan  keterbatasan,  dan  transfer  pendapatan  yang  besar  di  dalam  dan antar  negara.  Kedua  Menimbang  bahwa  pekerjaan  rumah  tangga  masih  terus  diremehkan dan  tidak  terlihat  dan  utamanya  dikerjakan  oleh  perempuan  dan  anak  perempuan,  yang sebagian  besar  merupakan  migran  atau  anggota  masyarakat  yang  secara  historis  tidak beruntung dan oleh karena itu sangat rentan terhadap diskriminasi dalam hal kondisi kerja dan  pekerjaan,  dan  terhadap  pelecehan  hak  asasi  lain,  dan  ketiga  di  negara-negara
2 Sri Turatmiyah, Annalisa Y, Pengakuan Hak-hak Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol 13 No. 1 Januari 2013, hal. 6.
3 Dwi Astuti, . Jejak Seribu Tangan,Yogyakarta: 1999, hlm 13
berkembang  dengan  peluang  untuk  pekerjaan  formal  yang  secara  historis  langka,  Pekerja Rumah Tangga berkontribusi pada proporsi yang signifikan dalam angkatan kerja nasional dan  tetap  merupakan  salah  satu  yang  paling  terpinggirkan,  maka  mengadpsi  pada  usulan itu  maka  telah  ditetapkan  standar-standar  umum  dengan  standar-standar  khusus  untuk Pekerja  Rumah Tangga,  untuk  memungkinkan  mereka  menikmati  hak-hak  mereka  secara penuh  berbentuk  konvensi  internasional Pekerja  Rumah  Tangga  pada  tahun  2011  disebut Konvensi  Pekerja  Rumah  Tangga,  2011  (K189,  Konvensi  tentang  Pekerjaan  Yang  Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, 2011).
Selanjutnya Indonesia sebagai anggota PBB, maka Indonesia harus meratifikasi K 189    dalam  bentuk  mengambil  langkah  yang  tepat,  sesuai  dengan  hukum  nasional  dan peraturan  dengan  memperhatikan  karakteristik  khusus  pekerjaan  rumah  tangga,  untuk menjamin  bahwa  para  Pekerja  Rumah  Tangga  menikmati  kondisi  yang  sama  dengan pekerja lain pada umumnya. Yang pada saat ini sedang dibahas rancangan undang undang tentang Pekerja Rumah Tangga.
Indonesia  telah  memiliki  payung  hukum  terhadap  perlindungan  hukum  bagi Pekerja  Rumah  Tangga  yaitu  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  KUHP,  Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  dan Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Perlindungan terhadap pekerja rumah tangga didalam  Undang Undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menyatakan  sebagai  pekerja  dikarenakan mendapatkan upah atau imbalan  dalam  bentuk apapun dan memiliki berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dan perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan menurut Undang Undang yang berlaku.
Perlindungan terhadap pekerja rumah tangga di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikarenakan Pekerja Rumah  Tangga  merupakan  orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap dalam  rumah  tangga  tersebut  sehingaa  bertujuan  mencegah  segala  bentuk  kekerasan, melindungi korban kekerasan,  menindak  pelaku kekerasan.
Bentuk  perlindungan  terhadap  Pekerja  Rumah  Tangga  dipertegas  kembali  oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai departeman yang mengurus  masalah-masalah  ketenagakerjaan,  maka    Pada  tanggal  19  Januari      2015, Kementrian  Ketenagakerjaan  Republik    telah  menetapkan  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  No  2  Tahun  2015  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Rumah  Tangga.  Dasar
pertimbangan  peraturan  menteri  ini  keluar  yaitu  dalam  rangka  memberikan  perlindungan kepada Pekerja Rumah Tangga dan mengikutsertkan peran serta pengguna Pekerja Rumah Tangga  untuk  memberikan  hak-hak  Pekerja  Rumah  Tangga  sesuai  dengan  yang  telah disepakati oleh para pihak.

## B.Perumusan Masalah
Untuk menghindari pembahasannya  tidak menyimpang  dari pokok permasalahan yang  sebenarnya, maka dalam hal ini penulis perlu membatasi rumusan permasalahannya yang  hanya memfokuskan  pada :
1. Bagaimanakah  kebijakan  perlindungan  hukum  terhadap  Pekerja  Rumah  Tangga  di Indonesia  dan  menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 ?
2. Bagaimanakah  implementasi  kebijakan  hukum  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 dalam memberikan perlindungan hukum  terhadap Pekerja Rumah Tangga ?

## C. Metode Penelitian
1.   Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis,    yaitu penelitian  yang  mendeskripsikan  secara  terperinci  fenomena  sosial  yang  menjadi  pokok permasalahan. Suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan tentang korban, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 4

## 2.   Metode Pendekatan
Penelitian  tentang  kebijakan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  pelanggaran HAM  dan  diskriminasi  lainnya  dialami  oleh  Pekerja  Rumah  Tangga  dalam  perspektip hukum  pidana  di  Indonesia  ini  menggunakan  pendekatan  yang  bersifat  yuridis  normatif, yaitu  dengan  mengkaji/menganalisis  data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum terutama  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  dengan  memahami  hukum sebagai  seperangkat  peraturan  atau  norma-norma  positif  didalam  sistem  perundang- undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.
Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka.  Penelitian  hukum  normatif  atau  kepustakaan  ini  mencakup  :  (1) penelitian  terhadap  asas-asas  hukum;  (2)  penelitian  terhadap  sistematika  hukum;  (3)
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum , Jakarta, UI  PRESS, 1986, hal. 10.
penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. 5

## 3.   Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier diperoleh melalui berbagai sumber hukum, yang meliputi:
a. Bahan Hukum Primer:
Meliputi  KUHP dan KUHAP serta undang-undang pidana yang relevan b. Bahan Hukum Sekunder:
Meliputi  buku-buku  literatur  yang  berhubungan  dengan  hak-hak  korban kejahatan,  hasil-hasil  penelitian  bidang  hukum  pidana,  hasil  seminar,  makalah- makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
c. Bahan-bahan   Hukum   Tersier:
Meliputi  kamus  hukum dan ensiklopedia dan tulisan non hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah pemenuhan hak-hak korban kejahatan;

## D. Perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga menurut peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2015dalam perspektif hukum positif Indonesia
1. Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di  Indonesia  Dan Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015
Alasan  yuridis  mengenai  perlindungan  Pekerja  Rumah  Tangga    sebenarnya  sudah tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945, dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan,  dari  pedoman  ini  maka kebijakan  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Rumah  Tangga    yang  mengalami diskriminasi  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  layak  sesuai  dengan  keahlian,  ketrampilan dan  kemampuan;  dan  kekerasan  sehingga  menjadi  korban  tindak  pidana  yaitu  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang-undang  No.8  tahun  1981  tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan,  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  dan  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  kepada
5 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  "Suatu  Tinjauan  Singkat", Jakarta, n PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 14
pekerja  rumah  tangga  maka  perlu  mengatur  Lembaga  Penyalur  Pekerja  Rumah  Tangga, perlindungan  dasar  dan  pemberdayaan  bagi  Pekerja  Rumah  Tangga  dengan  tetap menghormati  kebiasaan,  budaya  dan  adat  istiadat  setempat  maka  ditetapkan  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Rumah Tangga
Sehubungan  dengan  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  terhadap Pekerja Rumah Tangga adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap pekerja rumah  tangga  berupa  kekerasan.  mula-mula  pengertian  kekerasan  dapat  dijumpai  pada Pasal  89  KUHP  yang  berbunyi  “Membuat  Orang  Pingsan  atau  tidak  berdaya  disamakan dengan  menggunakan  kekerasan” 6 .  Tindak  pidana  kekerasan  yang  dialami  oleh  Pekerja Rumah  Tangga  banyak  dialami  oleh  Perempuan  sebagaimana  data  yang  diperoleh bahwa Perempuan  sebagai  Pekerja  Rumah  Tangga  lebih  banyak  dibandingkan  laki  –  laki,  dan telah  terjadi  peningkatan  jumlah  pengaduan  penyiksaan  Pekerja  Rumah  Tangga  yang diterima  yaitu  pada tahun  2013  sebanyak  23  kasus,  dan   tahun  2014  sebanyak  59 kasus 7 . Sehingga kekerasan yang dialami perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut :
1. Dapat berupa fisik maupun nonfisik (psikis)
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat)
3. Dikehendaki/diminati pelaku
4.  Ada  akibat/kemungkinan  akibat  yang  merugikan  pada  korban  (fisik  dan  psikis) yang tidak dikehendaki oleh korban. 8
Kekerasan yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga diatur KUHP termasuk dalam Penganiayaan. Penganiayaan dicantumkan dalam Bab XX, dan pasal-pasal yang berkaitan terdiri  dari  Pasal  351  KUHP  tentang  penganiayaan,  Pasal  352  tentang  penganiayaan ringan, Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan dengan rencana, Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat, Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang dicantumkan dalam KUHP, sebagai berikut :
Kebijakan  perlindungan  hukum  pidana  terhadap  korban    tindak  pidana penganiayaan  yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga didalam hal hukum acara adalah berupa  pemberian  ganti  kerugian  terhadap  korban  dalam  peradilan  pidana  dilakukan  oleh hakim  melalui  penggabungan  perkara  pidana  dengan  perkara  gugatan  ganti  kerugian
6 Moerti  Hadiati  Soeroso,  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Persfektif  Yuridis  – Victimologis, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Hal 58
7 Catatan Tahunan Komnas Perempan Tahun 2013 dan 2014
8 Moerti Hadiati Soeroso, OpCit, Hal 60
perdata. Dasar hukum penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah Pasal 98 ayat 1 KUHAP yang bunyinya sebagai berikut:
Jika  turut  dipertanggungjawabkan  kepada  pihak  lain,  misalnya  majikan  pelaku tindak  pidana  tersebut,  Hakim  Ketua  Sidang  menolak  penggabungan  gugatan  ganti kerugian  tersebut.  Tetapi  dengan  kebijaksanaan  Hakim  Ketua  Sidang,  demi  meringankan penderitaan  pihak  korban  tidak  ada  salahnya  untuk  berupaya  mendamaikan  pihak  korban dengan  pihak  pelaku  (termasuk  majikan  si  pelaku/pihak  lain)  dengan  menghadirkan  para pihak di persidangan untuk dijelaskan semua aspek hukum baik kepada Terdakwa maupun pihak  yang  terkait  dengannya.  Jika  pihak  yang  terkait  tersebut  menolak  untuk menyelesaikan  dengan  penggabungan  perkara  tersebut,  maka  Hakim  akan  menerbitkan penetapan  yang  menolak  menggabungkan  atau  menolak  keterlibatan  orang/pihak  yang terkait  dan  menetapkan  jumlah  penggantian  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  korban tersebut.
Penelusuran  selanjutnya  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  rumah  Tangga adalah Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pekerja Rumah Tangga  menurut  Undang  Undang  ini  merupakan  pekerja  dikarenakan  orang  yang  bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 butir 3) sehingga Undang Undang  ini  bertujuan  memberdayakan  dan  mendayagunakan  tenaga  kerja  secara  optimal dan  manusiawi;  mewujudkan  pemerataan  kesempatan  kerja  dan  penyediaan  tenaga  kerja yang  sesuai  dengan  kebutuhan  pembangunan  nasional  dan  daerah;  memberikan perlindungan  kepada  tenaga  kerja  dalam  mewujudkan  kesejahteraan;  dan  meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya (Pasal 4). Yang menjadi permasalahan saat ini adalah  kemampuan  keluarga  sebagai  tempat  bekerja  dianggap  belum  produktif  sebagai lahan ekonomi, tetapi dilain sisi hal seiring dengan perkembangan zaman saat ini menjadi peluang  bisnis  bagi  perusahaan  yang  bergerak  sebagai  penyalur  (agen)  pekerja  rumah tangga  menempatkan  pekerja-pekerja  di  keluarga  sesuai  dengan  kebutuhan  yang diinginkan keluarga yang membutuhkan.
Merujuk  pada  uraian  diatas  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  rumah  tangga dari  diskriminasi  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  layak  sesuai  dengan  keahlian, ketrampilan  dan  kemampuan;  dan  kekerasan  sehingga  menjadi  korban  tindak  pidana penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum  yang diberikan oleh Undang Undang ini secara abstrak memberikan perlindungan bagi semua pekerja rumah tangga namun secara konkrito  dilihat  perlindungan  hukum  hanya  diberikan  kepada  pekerja  rumah  tangga  yang
disalurkan  melalui  perusahaan  penyalur  pekerja  rumah  tangga  dan  dilapangan  kasus  – kasus yang terungkap ke public adalah penganiayaan terhadap pekerja rumah tangga yang ditempatkan oleh penyalur pekerja rumah tangga.
Perlindungan hukum  yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pekerja rumah tangga sebagai pekerja (Pasal 1 butir 3) dan  tanggung  jawab  pemberi  kerja  yaitu  majikan,    penyalur  sebagai  perusahaan  terhadap pekerja (Pasal 1 butir 5) memuat  tentang :
1. Kesempatan dan Perlakuan yang sama (BAB III)
2. Pelatihan kerja (BAB V)
3. Penempatan Tenaga Kerja (BAB VI)
4. Hubungan Kerja (BAB IX)
5. Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan (Bab X)
6. Pemutusan Hubungan Kerja (Bab XII)
Sebagaimana  Pasal-pasal  yang  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  Pekerja rumah  tangga  yang  telah  diuraikan  diatas,  di  dalam  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan  memuat  sanksi  pidana  dan  administrasi  sebagai  wujud penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  kejahatan  dan  tindak  pidana  pelanggaran. Adapun ketentuan sanksi pidana dan sanksi administratif sebagai berikut :
Bagian Pertama
Ketentuan Pidana Pasal 183
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

## Pasal 184
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

## Pasal 185
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Pasal 186
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

## Pasal 187
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat
(2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
Pasal 188
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),
Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

## Pasal 189
Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.

## Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 190
(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
h. pencabutan ijin.
(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Sanksi  pidana  yang  ditentukan  dalam  Undang  Undang  ini  tentunya  memiliki tujuan,  tujuan  hukum  pidana  menurut  Tujuan  hukum  pidana  ada  dua  macam,  yaitu:1. Untuk  menakut-nakuti  setiap  orang  agar  tidak  melakukan  perbuatan  pidana  (fungsi
preventif/  pencegahan)  2.  Untuk  mendidik  orang  yang  telah  melakukan  perbuatan  pidana agar  menjadi  orang  yang  baik  dan  dapat  diterima  kembali  dalam  masyarakat  (fungsi represif) 9 Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  hukum  pidana  adalah  untuk  melindungi masyarakat.  Apabila  seseorang  takut  untuk  melakukan  perbuatan  tidak  baik  karena  takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman.
Kekerasan  terhadap  pekerja  rumah  tangga  yang  dominan  adalah  perempuan  yang merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kejahatan terhadap  martabat  kemanusiaan serta  bentuk  diskriminasi  yang  harus  dihapus  sehingga  kebijakan  perlindungan  hukum pidana  terhadap  pekerja  rumah  tangga  yang  mengalami  kekerasan  diatur  dalam  Undang Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (UU  PKDRT).  Kriteria  pekerja  rumah  tangga  sebagai  subjek  dalam  undang  undang mendapatkan  perlindungan  hukum  yaitu  masuk  sebagai  anggota  dalam  lingkup  rumah tangga yakni:
- Menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2 ayat (1) huruf c)
- Selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2) ).
Jadi pembantu rumah tangga bisa menjadi pelaku dan korban tindak pidana KDRT apabila yang bersangkutan dalam keadaan riil masih berada dan atau bekerja dalam rumah tangga  yang  bersangkutan,  dan  menurut  UU  PKDRT  pembantu  yang  memenuhi  syarat tersebut dapat disebut sebagai “anggota keluarga“dalam rumah tangga tersebut. 10
Selanjutnya  perlindungan  hukum  terbaru  bagi  Pekerja  Rumah  Tangga  adalah Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  (Permenaker)  Nomor  2  Tahun  2015  Tentang Perlindungan  Pekerja  Rumah  Tangga  dengan  pertimbangan  bahwa  dalam  rangka memberikan  perlindungan  kepada  pekerja  rumah  tangga  maka  perlu  mengatur  Lembaga Penyalur  Pekerja  Rumah  Tangga,  perlindungan  dasar  dan  pemberdayaan  bagi  Pekerja Rumah  Tangga  dengan  tetap  menghormati  kebiasaan,  budaya  dan  adat  istiadat  setempat; upaya  memberikan  perlindungan  kepada  pekerja  rumah  tangga  tidak  terlepas  dari  peran serta  pengguna  pekerja  rumah  tangga  untuk  memberikan  hak-hak  yang  pekerja  rumah tangga  sesuai  dengan  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak  diundangkan  di  Jakarta  pada tanggal 19 Januari 2015 sebagai Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78.
9 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004. Hal.
60
1010 Guse Prayudi, OpCit, Hal. 26
Sebagaimana  penjelasan  Hanif,  selaku  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik Indonesia, ada beberapa prinsip pokok yang terkait dengan Permenaker Nomor 02 Tahun 2015 yaitu. 11 :
1. negara  hadir  melindungi  pekerja  di  seluruh  wilayah  tumpah  darah  Indonesia sampai yang ada di rumah tangga sekalipun.

## Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yangbekerja pada orang  perseorangan  dalam  rumah  tangga  untuk  melaksanakan  pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.
2.  Pekerjaan  kerumahtanggaan  adalah  pekerjaan  yang  dilakukan  dalam  lingkup  dan kepentingan rumah tangga.
3.  Pengguna  PRT  yang  selanjutnya  disebut  Pengguna  adalah  orang  perseorangan  yang mempekerjakan PRT dengan membayar upah dan/atauimbalan dalam bentuk lain.

## Pasal 2
Pengguna dapat merekrut calon PRT secara langsung atau melalui LPPRT.

## Pasal 9
Persyaratan Pengguna:
a. mempunyai penghasilan yang tetap;
b. memiliki tempat tinggal yang layak; dan
c. sehat jasmani dan rohani.

## Pasal 12
LPPRT yang akan menyalurkan PRT, wajib memiliki SIU-LPPRT dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
2. Permenaker  ini  tetap  menghormati  tradisi,  konvensi  dan  adat  istiadat  yang  berlaku  di masyarakat.

## Pasal 3
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk perlindungan PRT dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya, dan adat istiadat setempat.
11 http://www.satuharapan.com/read-detail/read/menaker-hanif-terbitkan-aturan-lindungi-pekerja- rumah-tangga diakses tanggal 10 Maret 2015
3. Permenaker  ini  juga  mengatur,  lembaga  Penyalur  tidak  boleh  memungut  apapun  dari calon PRT.

## Pasal 22
(1)  LPPRT dilarang memungut imbalan jasa dari PRT.
(2)  LPPRT berhak menerima imbalan jasa dari Pengguna.
(3)  Imbalan  jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  besarnya  ditentukanberdasarkan kesepakatan antara LPPRT dengan Pengguna.
4. PRT  juga  berhak  atas  hak-hak  normatif mereka.  Terkait masalah  penampungan  calon PRT,  dalam  Permenaker  ini  juga  harus  memenuhi  standar-standar  yang  telah ditetapkan, PRT berhak atas upah yang sesuai dengan kesepakatan, cuti sesuai dengan kesepakatan,  waktu  ibadah,  fasilitas  layak,  jaminan  sosial  dan  perlakuan  manusiawi dari penggunanya.

## Pasal 7
PRT mempunyai hak:
a.   memperoleh informasi mengenai Pengguna;
b.   mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
c.   mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
d.   mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
e.   mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
f.   mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
g.   mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
h.   mendapatkan tunjangan hari raya; dan
i.   berkomunikasi dengan keluarganya.

## Pasal 8
PRT mempunyai kewajiban:
a.   melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja;
b.   menyelesaikan pekerjaan dengan baik;
c.   menjaga etika dan sopan santun di dalam keluarga Pengguna; dan
d.   memberitahukan kepada Pengguna dalam waktu yang cukup apabila PRT akan berhenti bekerja.
5. Peran  Ketua  RT/kepala  lingkungan/nama  lain  untuk  turut  serta  mengawasi  karena perjanjian  kerja  baik  lisan,  maupun  tertulis  antara  PRT  dan  pengguna/majikan  harus diketahui oleh ketua RT. Sehingga Permenaker ini mengatur perlindungan untuk semua PRT  baik  yang  ditempatkan  melalui  lembaga  penyalur,  maupun  yang  direkrut  secara langsung oleh individu-individu sehingga peran Ketua RT juga cukup besar dalam hal perlindungan PRT

## Pasal 5
Pengguna dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yangmemuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.

## Pasal 6
(1) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas para pihak;
b. hak dan kewajiban para pihak;
c. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; dan
d. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.
(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
6. Terkait  masalah  penampungan,  agar  penyalur  dapat  memenuhi  standar  yang  telah ditetapkan,  Selain  itu,  peran  gubernur  dalam  perlindungan  Pekerja  Rumah  Tangga cukup besar. Mulai dari pemberi izin hingga memberikan sanksi bagi penyalur PRT.

## Pasal 26
(1)  Pembinaan dan pengawasan terhadap LPPRT dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
(2)  Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendataan jumlah LPPRT dan jumlah PRT yang disalurkan;
b. penertiban perizinan dan evaluasi kinerja LPPRT;
c. pelayanan perizinan LPPRT melalui sistem online yang dapat diakses oleh publik;
d. penguatan jejaring pengawasan sampai tingkat lingkungan rukun tetangga dalam rangka pembinaan dan pencegahan terhadap timbulnya kasus kekerasan terhadap PRT; dan e. pemberian sanksi administratif kepada LPPRT yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

## Pasal 27
(1)  Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(2)  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha LPPRT;
c. pencabutan izin.
B. Implementasi  Kebijakan  Hukum  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  2  Tahun 2015 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum  Terhadap Pekerja Rumah Tangga
Menteri  Ketenagakerjaan,  Hanif  Dhakiri,  telah  menerbitkan  Permenaker  No.  2 Tahun  2015  tentang  Perlindungan  Pekerja  Rumah  Tangga.  Peraturan  ini  dapat    menjadi terobosan  hukum  untuk  melindungi  Pekerja  Rumah  Tangga.  Sebab  selama  ini  Indonesia belum  punya  UU  yang  khusus  mengatur  pekerja  domestik  atau  Pekerja  Rumah  Tangga. Sebagai  bentuk  perlindungan,  Permenaker  itu  mengatur  dalam  perjanjian  kerja  harus disebut hak normatif dan kewajiban PRT. Misalnya hak atas upah, libur, cuti, istirahat dan hak  untuk  beribadah.  Lembaga  penyalur  PRT  yang  melanggar  aturan  terancam  kena sanksi,  mulai  peringatan  tertulis  hingga  penghentian  sementara  sebagian  atau  seluruh kegiatan  usaha.  Yang  fatal  adalah  pencabutan  izin  oleh  Gubernur.  Permenaker  tentang Perlindungan PRT mengatur pembinaan dan pengawasan lembaga penyalur PRT dilakukan oleh  Gubernur  atau  pejabat  yang  ditunjuk  termasuk  soal  pemberian,  perpanjangan  dan pencabutan izin.
Semenjak  diterbitkan  tanggal  19  Januari  2015  sampai  dengan  awal  Maret  2015, implementasi  permenaker  No.  2  Tahun  2015  belum  juga  dimplementasikan  di  seluruh
Indonesia khususnya di Provinsi Jambi sebagaimana informasi yang diperoleh penulis pada Bidang  Pembinaan  dan  Penempatan  Tenaga  Kerja  dan  Produktivitas  Dinas  Sosial Ketenagakerjaan  dan  Transmigrasi  Provinsi    Jambi  walaupun  mereka  mengetahui  bahwa telah  diterbitkan  Permenaker  No.  2  Tahun  2015  tentang  Perlindungan  Pekerja  Rumah Tangga 12 .
Sebagaimana  diketahui  bahwa  di  dalam  Permenaker  No.  2  Tahun  2015  Bab  VII Ketentuan Lain-Lain Pasal 28 menjelaskan “Pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur” sampai saat ini belum ada Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut dari  permenaker  ini.  Sedangkan  dilain  sisi  bertolak  berlakang  dengan  penjelasan  Hanif Dhakiri sebagai wujud perlindungan Negara terhadap pekerja rumah tangga sampai tingkat rumah  tangga    sekalipun  yang  segera  dikoordinasikan  dengan  Pemerintah  Daerah  dan Pihak-pihak  yang  ditunjuk 13 ditambah  lagi  saat  ini  Indonesia  belum  memiliki  undang undang  yang  secara  khusus    memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  tentang Perlindungan  Pekerja  Rumah  Tangga,  dimana  tindak  pidana  pelanggaran,  dan  tindak pidana  kejahatan  terhadap  pekerja  rumah  tangga  di  Indonesia  selalu  meningkat  terutama pekerja  rumah  tangga  perempuan  sebagaimana  data  yang  diperoleh  dari  Komnas perempuan bahwa terjadi peningkatan 260% dari tahun 2013.
Rancangan Undang Undang Pekerja Rumah Tangga telah menjadi RUU usul DPR sejak  DPR  periode  2004-2009,  mengingat  RUU  ini  tercantum  dalam  Program  Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2004-2009. Pada periode 2009-2014, RUU PRt kembali masuk menjadi  salah  satu  prioritas  dalam  prolegnas  2010 14 .  Selanjutnya  2014-2019  menjadi pertanyaan  apakah  Undang  Undang  PRT  disahkan?.  Akibatnya  belum  ada  pengertian Pekerja  Rumah  Tangga  dalam  Sistem  secara  formal  dalam  system  hukum  dan  peraturan perundang – undangan Indonesia.
Permenaker No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Rumah Tangga dalam Pasal 1 telah  menjelaskan  pengertian  Pekerja  Rumah  Tangga.  Tetapi  secara  kajian  yuridis normative Permenaker ini dalam implementasinya belum mampu atau lemah memberikan perlindungan hukum secara optimal kepada pekerja rumah tangga.
12 Hasil wawancara Yessy Darnas, Kasi Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi  Jambi, Tanggal 5 Maret 2015
13 www.satuharapan.com/read-detail/read/menaker-hanif-terbitkan-aturan-lindungi-pekerja-rumah- tangga diakses tanggal 10 Maret 2015
14 Sali Susiana “Urgensi Undang Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dalam Persfektif Feminis, Jurnal Legalisasi Indonesia, Vol 7 No. 2 Tahun 2012, Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM RI, hal. 257
Penulis  memilih  kata  “lemah“  bukan  kata  “tidak”  dalam  penggunaan  kata memberikan perlindungan hukum pekerja rumah tangga terhadap produk peraturan menteri tenaga  kerja  ini    dikarenakan  sebagai  salah  satu  instrumen  hukum,  keberadaan  peraturan menteri  masih  sangat  diperlukan  dalam  rangka    melaksanakan  peraturan  perundang- undangan  di  atasnya  yang  secara  jelas  mendelegasikan.  Bagaimana  jika  pendelegasian tersebut tidak jelas atau sama sekali tidak ada delegasian dari peraturan di atasnya, tetapi menteri  memerlukan  pengaturan?  Kemandirian  menteri  untuk  mengeluarkan  suatu peraturan  atas  dasar  suatu  kebijakan,  bukan  atas  dasar  pemberian  kewenangan  mengatur (delegasi) dari peraturan di atasnya, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan selama ini  diperbolehkan.  Tindakan  menteri  untuk  mengeluarkan  peraturan  tersebut  didasarkan pada  tertib  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  diinginkan  dalam  rangka  mempermudah pelaksanaan administrasi atau kepentingan prosedural lainnya 15 .
Hal  ini  telah  disinggung  di  awal  pada  sub  bab  ini  bahwa  permenaker  ini  belum dibuat  sesuai  dengan  amanat  Undang  Undang  terkait  dikarenakan  Undang  Undang Perlindungan Rumah Tangga belum disahkan atau Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Namun  Undang  Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan khususnya  pasal  1  butir  1  s.d  4  tentang  pengertian  ketenagakerjaan,  tenaga  kerja, pekerja/buruh  dan  pemberi  kerja,  dari  ketentuan  pasal  ini  sudah  jelas  definisi  hukumnya sehingga  Pekerja  Rumah  Tangga  telah  memenuhi  unsur  yaitu  setiap  orang  yang  mampu memenuhi pekerjaan guna menghasilkan  barang/jasa dan bekerja dengan menerima upah. Namun  apabila  dilihat  di  dalam  pasal  1 butir  5  tentang  hubungan  kerja  adalah  hubungan antara  pengusaha  dan  pekerja/buruh  berdasarkan  perjanjian  kerja  yang  mempunyai  unsur pekerjaan,  upah  dan  perintah.  Di  sinilah justru  letak  permasalahannya  apakah  kedudukan majikan  dapat  disamakan  dengan  pengusaha  yang  jelas  berbadan  hukum.  Di  samping mekanisme  penyelesaian  sengketanya  karena  lembaga  yang  berwenang  menyelesaikan sengketa  atau  yang  mempunyai  kompetensi  absolut  dalam  Undang  Undang Ketenagakerjaan  adalah  pengadilan  hubungan  industrial.  Dan  lembaga  ini  tidak  dapat menerima perselisihan antara Pekerja Rumah Tangga  dan majikan, oleh karena terbentur penafsiran  hukum  yang  berbeda.  Terkait  permasalahan  tersebut,  maka  Undang-Undang
15 Suhariyono Ar, Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri, Jurnal Jurnal Legislasi Indonesia - Volume 1 Nomor 2 - September 2004, Hal. 121
Ketenagakerjaan  tidak  menjangkau  tentang  Pekerja  Rumah  Tangga    sehinggga  ketentuan yang ada di dalamnya pun tidak dapat mengatur permasalahan Pekerja Rumah Tangga.
Selanjutnya  satu  lagi  Undang  Undang  yang  memberikan  perlindungan  terhadap pekerja rumah tangga yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf c dan ayat  2  yaitu  Pekerja  Rumah  Tangga  dipandang  sebagai  angggota  keluarga  dalam  jangka waktu  selama  berada  dalam  rumah  tangga  yang  bersangkutan  dan  sanksi  pidana  yang diatur  dalam  Pasal  44  s.d  50  merupakan  payung  hukum  perlindungan  Pekerja  Rumah Tangga dari segala tindak pidana kekerasan, namun UU PKDRT masih belum memberikan perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga yang lebih khusus tentang hubungan kerja.
Sebagaimana  pendapat  oleh  Briliyan  Erna  Wati  bahwa  peraturan  perundang undangan  tentang  perlindungan  pekerja  rumah  tangga,  hendaknya  memuat  unsur  –  unsur sebagai berikut :
1. Ketentuan umum yang memuat definisi atau batasan tentang PRT, subjek hukum yang berkaitan  dengan  PRT  misal  pemberi  kerja  (majikan),  penyedia  jasa  informasi  PRT, serikat  PRT,  pemerintah  (Disnaker,  RW/RT),  definisi/batasan  hubungan  kerja,  anak, kesejahteraan  PRT,  upah,  cuti,  waktu  kerja/jam  kerja,  perlindungan  PRT,  pemutusan hubungan  kerja,  perselisihan,  kekerasan.  Adanya  definisi  tersebut,  maka  akan  ada batasan-batasan terhadap norma yang berkaitan dengan PRT.
2. Asas  perlindungan  PRT  yaitu  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia,  keadilan gender, keadilan dan kesetaraan, kepastian hukum dan kesejahteraan.
3. Tujuan  dari  perlindungan  PRT  yaitu  memberikan  pengakuan  secara  hukum  atas  jenis pekerjaan  PRT,  memberikan  pengakuan  bahwa  pekerjaan  kerumahtanggaan mempunyai nilai yang  setara dengan semua jenis pekerjaan lainnya, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan kekerasan terhadap PRT, memberikan perlindungan  kepada  PRT  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  dan  mengatur  hubungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan. Tujuan ini merupakan capaian yang harus dilakukan dalam rangka melindungi para PRT.
4. Menyangkut unsur-unsur yang lebih spesifik yang berkaitan dengan perlindungan PRT, misalnya penggolongan  PRT yaitu  seorang  yang  sedang  bekerja  sebagai  PRT  dan orang yang sudah selesai bekerja dan akan bekerja kembali sebagai PRT; berdasarkan waktunya yaitu  bekerja  paruh  waktu  atau  bekerja  penuh  waktu  (1  hari);  berdasarkan jenis  pekerjaan atau  batasan/  wilayah  yang  menjadi  pekerjaan  PRT  (memasak,
mencuci  pakaian,  menjaga  dan  merawat  anak,  dll).  Kemudian, hubungan  kerja , hubungan  kerja  terjadi  karena  perjanjian  kerja  antara  pemberi  kerja  dan  PRT,  dibuat secara tertulis berdasarkan  kesepakatan kedua  belah  pihak mengenai  segala  sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan PRT, didasarkan pada kemampuan dan kecakapan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini penting karena menjadi legalitas  formal  dari  keabsahan  perjanjian  dalam  hubungan  kerja  tersebut  dan  apabila bertentangan dapat dibatalkan.
5. perjanjian  kerja  setidaknya  memuat identitas  para  pihak,  jangka  waktu  perjanjian (mulai dan berakhirnya hubungan kerja), hak dan kewajiban kedua belah pihak, syarat- syarat  dan  kondisi  kerja  yang  meliputi  lamanya  jam  kerja  dalam  sehari/seminggu, waktu  istirahat  selama  jam  kerja,  libur  mingguan,  cuti,  tunjangan  hari  raya,  jaminan sosial,  fasilitas  kerja,  besaran  upah,  penyelesaian  perselisihan,  tanda  tangan  kedua belah  pihak  dan  saksi. Berakhirnya  perjanjian  kerja dikarenakan  PRT  meninggal dunia,  pemberi  kerja  meninggal  dunia,  berakhirnya  jangka  waktu  perjanjian,  keluarga atau  semua  bagian  pemberi  kerja  pindah  tempat  dan  PRT  tidak  bersedia  melanjutkan hubungan kerja, adanya putusan pengadilan dan putusan penyelesaian perselisihan
6. Ketentuan  mengenai  kualifikasi  dari  peraturan  perlindungan  hukum  terhadap  Pekerja Rumah  Tangga  harus  jelas apakah  masuk  dalam  kategori  pelanggaran  atau  kejahatan. Kejelasan  kualifikasi  tersebut  akan  berdampak  pada  pemidanaannya  dan  ketententuan khusus  tentang  percobaan  karena  percobaan  dalam  kejahatan  dipidana  sedangkan dalam  pelanggaran  tidak  dipidana,  dalam  hal  perbarengan  tindak  pidana  ( concursus ) dan  lain-lain.  Kualifikasi  tersebut  akan  menjadi  pedoman  atau  rambu-rambu  bagi penegak  hukum  dalam  mengaplikasikan  regulasinya,  terlebih  lagi  banyaknya  payung hukum yang ada seperti UU No. 23 tahu 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang juga mengatur tentang pekerja rumah tangga (pasal 2 UU No. 23 tahun 2004). 16
Untuk itu diperlukan politik hukum yang terbaik dalam memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja rumah tangga, dimana memiliki arti sebagai berikut :
1. Usaha  untuk  mewujudkan  peraturan-peraturan  yang  baik  sesuai  dengan  keadaan  dan situasi pada suatu waktu. 17
16 Briliyan Erna Wati, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga,  PALASTRèN Vol. 5, No. 2, Desember 2012, hal. 9-12
17 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni, 1997 , hal 20. Lihat juga Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ...... Op.Cit , hal 25
2. Kebijakan  dari  negara  melalui  badan-badan  yang  berwenang  untuk  menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan Melaksanakan "politik hukum pidana"  berarti  mengadakan  pemilihan  untuk  mencapai  hasil  perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 18
RUU PRT semenjak periode DPR 2004-2009 telah mulai diusulkan dimana sebagai pendorong adalah  Konvensi  ILO No. 189 Mengenai Kerja  Layak Pekerja Rumah Tangga Konvensi  tersebut  menetapkan  hak-hak  dan  prinsip-prinsip  dasar,  dan  mengharuskan Negara  mengambil  langkah  untuk  mewujudkan  kerja  layak  bagi  pekerja  rumah  tangga. Standar ketenagakerjaan atau hak-hak fundamental yang ditetapkan oleh Konvensi No. 189 bagi pekerja rumah tangga yaitu :
a. Hak-hak  dasar  pekerja  rumah  tangga;  Promosi  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia seluruh pekerja rumah tangga (Pembukaan ; Pasal 3), Penghormatan dan perlindungan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja:kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama; penghapusan segala bentuk kerja paksa atau  kerja  wajib;  penghapusan  pekerja  anak  penghapusan  diskriminasi  dalam  hal pekerjaan  dan  jabatan  (Pasal  3,  4,  11),  Perlindungan  efektif  dari  segala  bentuk penyalahgunaan,  pelecehan  dan  kekerasan  (Pasal  5),  Ketentuan  kerja  yang  fair  dan kondisi hidup yang layak (Pasal 6)
b. Informasi  mengenai  syarat  dan  ketentuan  kerja;  Pekerja  rumah  tangga  harus  diberi informasi  mengenai  syarat  dan  ketentuan  kerja  mereka  dengan  cara  yang  mudah dipahami, sebaiknya melalui kontrak tertulis. (Pasal 7)
c. Jam  kerja;  Langkah-langkah  yang  ditujukan  untuk  menjamin  perlakuan  sama  antara pekerja  rumah  tangga  dan  pekerja  secara  umum  berkenaan  dengan  jam  kerja  normal, kompensasi  lembur,  masa  istirahat  harian  dan  mingguan,  dan  cuti  tahunan  berbayar (Pasal  10),  Masa  istirahat  mingguan  sekurang-kurangnya  24  jam  kerja  berturut-turut (Pasal  10),  Peraturan  jam  siaga  (jangka  waktu  di  mana  pekerja  rumah  tangga  tidak bebas  menggunakan  waktu  mereka  sekehendak  mereka  dan  diharuskan  untuk  tetap melayani  rumah  tangga  tersebut  guna  untuk  menanggapi  kemungkinan  panggilan) (Pasal 10)
18 Sudarto, Hukum dan ..., Ibid , hal 159. Lihat juga Barda Nawawi  Arief, Bunga Rampai..., Ibid, hal 24-25.
d. Pengupahan;  Upah  minimum  jika aturan upah  minimum ada  untuk  pekerja  lain  (Pasal 11),  Pembayaran  upah  harus  dilakukan  secara  tunai,  langsung  kepada  pekerja,  dan dalam jangka rutin yang tidak lebih lama dari pada satu bulan. Pembayaran dengan cek atau  transfer  bank  â€“bila  diperbolehkan  oleh  undang-undang  atau  kesepakatan bersama,  atau  dengan  persetujuan  pekerja.(Pasal  12),  Pembayaran  dengan  barang diperbolehkan  dengan  3  syarat:  hanya  proporsi  terbatas  dari  total  upah;  nilai  moneter adil  dan  wajar;  barang  atau  jasa  yang  diberikan  sebagai  pembayaran  dengan  barang merupakan  pemakaian  pribadi  oleh  dan  bermanfaat  bagi  pekerja.  Ini  berarti  bahwa seragam  atau  perlengkapan  pelindung  tidak  dianggap  sebagai  pembayaran  dengan barang,  tetapi  sebagai  peralatan  yang  harus  disediakan  oleh  majikan  untuk  pekerja secara gratis untuk pelaksanaan tugas-tugas mereka.(Pasal 12), Biaya  yang dikenakan oleh agen ketenagakerjaan swasta tidak dipotongkan dari upah.(Pasal 15)
e. Keselamatan  dan  kesehatan  kerja;  Hak  atas  lingkungan  kerja  yang  aman  dan  sehat (Pasal  13),  Langkah-langkah  diadakan  untuk  menjamin  keselamatan  dan  kesehatan kerja.(Pasal 13),
f. Jaminan sosial; Perlindungan jaminan sosial, termasuk tunjangan persalinan (Pasal 14), Kondisi  yang  tidak  kurang  menguntungkan  dari  pada  kondisi  yang  berlaku  untuk pekerja secara umum (Pasal 14)
g. Standar  mengenai  pekerja  rumah  tangga  anak;  Persyaratan  untuk  menetapkan  usia minimal  untuk  masuk  ke  dalam  pekerjaan  rumah  tangga  (Pasal  4),  Pekerja  rumah tangga berusia 15 tahun tetapi kurang dari 18 tahun â€“ pekerjaan mereka tidak boleh menghalangi  mereka  dari  pendidikan  wajib,  atau  menganggu  peluang  mereka  atas pendidikan lanjutan atau pelatihan kerja.(Pasal 4).
h. Standar  mengenai  pekerja  tinggal  di  dalam  rumah;  Kondisi  hidup  layak  yang menghormati privasi pekerja (Pasal 6), Kebebasan untuk mencapai kesepakatan dengan majikan  atau  calon  majikan  mereka  mengenai  apakah  akan  tinggal  di  rumah  tangga tersebut  ataukah  tidak  (Pasal  9),  Tidak  ada  kewajiban  untuk  tetap  berada  di  rumah tangga  atau  bersama  dengan  para  anggotanya  selama  masa  libur  atau  cuti  mereka (Pasal  9),  Hak  untuk  menyimpan  sendiri  dokumen  identitas  dan  dokumen  perjalanan mereka (Pasal 9), Peraturan jam siaga (Pasal 10)
i. Standar  mengenai  pekerja  rumah  tangga  migrant;  Sebuah  kontrak  kerja  yang  bisa ditegakkan  di  negara  tempat  kerja,  atau  tawaran  kerja  tertulis,  sebelum  berangkat  ke negara tempat kerja (Pasal 8), Kondisi jelas di mana pekerja rumah tangga berhak atas
pemulangan  di  akhir  kerja mereka  (Pasal  8),  Perlindungan  pekerja  rumah  tangga  dari praktik  pelecehan  oleh  agen  ketenagakerjaan  swasta(Pasal  15),  Kerjasama  antara negara pengirim dan negara penerima untuk menjamin efektifnya penerapan ketentuan- ketentuan Konvensi untuk pekerja rumah tangga migran (Pasal 8)
j. Agen  ketenagakerjaan  swasta;  Langkah-langkah  yang  harus  diadakan  (Pasal  15), Meregulasi  operasi agen  ketenagakerjaan  swasta,  Menjamin  perangkat  yang  memadai untuk penyelidikan pengaduan dari pekerja rumah tangga, Menyediakan perlindungan pekerja  rumah  tangga  yang  memadai  dan  pecegahan  pelecehan,  dengan  berkolaborasi dengan para Anggota lain bila dirasa tepat, Mempertimbangkan mengikat kesepakatan bilateral, regional atau multilateral untuk mencegah praktik pelecehan dan penipuan
k. Penyelesaian  perselisihan;  Akses  efektif  ke  pengadilan,  tribunal  atau  mekanisme penyelesaian  perselisihan  lain,  termasuk  mekanisme  pengaduan  yang  mudah  diakses (Pasal  17),  Langkah-langkah  harus  diadakan  untuk  menjamin  kepatuhan  terhadap undang-undang nasional untuk perlindungan pekerja rumah tangga, termasuk langkah- langkah  inspeksi  ketenagakerjaan.  Dalam  hal  ini,  Konvensi  mengakui  perlunya menyeimbangkan  hak  pekerja  rumah  tangga  atas  perlindungan  dan  hak  atas  privasi anggota rumah tangga.(Pasal 17).
Melalui  konvensi  ini  Indonesia  sebagai  Negara  anggota  PBB,  organisasi    untuk segera meratifikasi konvensi ini dan secara formal membuat komitmen untuk menerapkan seluruh  kewajiban  yang  ditetapkan  di  dalam  Konvensi  tersebut,  dan  secara  periodik melaporkan kepada ILO mengenai langkah-langkah yang diambil dalam hal ini.
Kemudian  Permenaker  No.  2  Tahun  2015  dikatakan  lemah  oleh  Penulis  dalam memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  rumah  tangga  yaitu  materi  di  dalam Permenaker  ini  yaitu  perjanjian  kerja  antara  Pekerja  Rumah  Tangga  dapat  dilaksanakan secara tulisan dan lisan, kenyataan yang terjadi dilapangan Pekerja Rumah Tangga sering mengalami kerugian akibat perjanjian tertulis, apalagi perjanjian lisan walaupun ada saksi yaitu  Kepala  Rukun  Tetangga  namun  secara  kedudukan  hukum  perjanjian  ini  dianggap lemah  karena  tidak  memiliki  bukti  (de  facto)  mengakibatkan  hak-hak  pekerja  rumah tangga sering dilanggar, kelebihan beban kerja yang merupakan kewajiban sebagai pekerja rumah tangga.
Materi  permenaker  Permenaker  No.  2  Tahun  2015  yang  juga  melemahkan perlindungan  hukum  pekerja  rumah  tangga  adalah  sebagian  besar  ketentuan-ketentuan yang  diatur  dalam  permenaker  ini  lebih  menekankan  kepada  Lembaga  Penyalur  Pekerja
Rumah  Tangga  (LPPRT)  yang  harus  memiliki  Izin  usaha  dari  Gubernur  atau  pihak  yang ditunjuk oleh Kementrian Tenaga Kerja , proses administrasi  permohonan, perpanjangan, dan  perubahan  nama  lembaga  Penyalur  serta  Sanksi  administrative  bagi  yang  melanggar berupa:  peringatan  tertulis;  penghentian  sementara  sebagian  atau  seluruh  kegiatan  usaha LPPRT,  pencabutan  izin  (Pasal  12  s.d  27),  bukan  memberikan  perlindungan  hukum terhadap pekerja rumah tangga menyangkut hak-hak sebagai pekerja, hubungan kerja, dan penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  apabila  pekerja  rumah  tangga  berselisih  dengan pengguna  maupun  lembaga  penyalur  dan  adanya  penegakan  hukum  berupa  pemberian sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar hak-hak pekerja rumah tangga.
Hal  ini  sangat  diperlukan  penegakan  hukum,  dikarenakan  hakekat  atau  tujuan mendasar dari penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo,  hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  kepentingan  manusia,  dan  melalui penegakan  hukumlah  hukum  itu  menjadi  kenyataan.  Dalam  menegakkan  hukum  ada  tiga unsur  yang  selalu  harus  diperhatikan,  yaitu  keadilan (Gerechtigkeit), kepastian  hukum (Rechtssichereit) dan kemanfaatan (Zweckmassigkeit) . 19 Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut  di  atas,  kiranya  dapat  ditarik  pengertian  bahwa  dalam  upaya  penegakan  hukum terdapat  3  (tiga)  tujuan  hukum  yang  harus  dicapai  yakni  tercapainya  asas  keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum tersebut bagi masyarakat, dalam  arti yang seluas-luasnya.
Menurut L.J. Van Apeldoorn, asas keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan  bahwa  dalam  suatu  masyarakat  atau  negara,  kepentingan  perseorangan  dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:
Pertentangan  inilah  yang  menyebabkan  pertikaian  bahkan  peperangan.  Hukum mempertahankan perdamaian dan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dengan  mengusahakan  terjadinya  suatu  keseimbangan  di  antara  kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum dapat mencapai tujuan adil dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan  yang  dilindungi  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh  bagiannya melalui  peraturan  yang  memuat  kesinambungan  kepentingan-kepentingan  yang  dalam Bahasa Latinnya adalah: “ ius suum cuique tribuere . 20
19 Sudikno Mertokusumo, Mengenal  Hukum Suatu  Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 207, hal. 160.
20 L.J. van  Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996 Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino
Mengenai ukuran keadilan itu sendiri, diakui oleh Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief  Sidharta  sebagai  sesuatu  yang  relatif.    Keduanya  mengemukakan  bahwa  definisi tentang  apa  yang  disebut  dengan  adil  akan  berbeda-beda  bagi  setiap  individu. Selengkapnya dinyatakan bahwa tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang  sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada  dan  tidak  dipisahkan  dari  hukum  sebagai  perangkat  asas  dan  kaidah  yang  menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat. 21
Tujuan  hukum  selanjutnya  adalah  kepastian  hukum.  Menurut  Bernard  Arief Sidharta :
Hukum  bertujuan  untuk  mewujudkan  kepastian  dalam  hubungan  antar  manusia, yaitu  menjamin  prediktabilitas,  dan  juga  bertujuan  untuk  mencegah  jangan  sampai  hak yang  terkuat  yang  berlaku.  Apa  yang  telah  diatur  dalam  hukum,  itu  harus  ditaati  dan menjadi putusan pengadilan. Artinya, tidak ada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan peraturan-perundang-undangan yang ada dan berlaku pada waktu itu. 22
Selanjutnya,  ia  menjelaskan  bahwa  beberapa  asas  yang  terkandung  dalam  asas kepastian hukum adalah :
1. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
2. Asas  undang-undang  menetapkan  berbagai  perangkat  aturan  tentang  cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
3. Asas  non-retroaktif  perundang-undangan  :  sebelum  mengikat,  undang-undang harus diumumkan secara layak.
4. Asas non-liquet : hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada.
5. Asas peradilan bebas : objektif-imparsial dan adil-manusiawi.
6. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang- Undang Dasar. 23
Asas  terakhir  yang  menjadi  tujuan  hukum  adalah  asas  kemanfaatan.  Menurut Bernard  Arief  Sidharta,  asas  ini  merupakan  asas  yang  mengiringi  asas  keadilan  dan
21 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum , Bandung: Alumni, 2000, hal. 52-53.
22 Bernard Arief Sidharta, Op.Cit., hal.  190.
23 Ibid.
kepastian hukum dimana dalam melaksanakan kedua asas tersebut harus mempertimbangkan  asas  kemanfaatan  dari  hukum  itu  sendiri    bagi  masyarakat.  Suatu peraturan  yang  tidak  bermanfaat  harus  dihapus,  direvisi,  diamandemen  dan/atau  diganti dengan peraturan yang baru sebagai ius constitutum (hukum positif yang berlaku). 24
Pemidanaan  yang  tidak  diatur  di  dalam  Permenaker  No.  2  Tahun  2015,  maka permenaker  ini  dilihat  lemah  dalam  penegakan  hukum  terhadap  perlindungan  hukum terhadap  pekerja  rumah  tangga.  Sebagaimana  pemidanaan  yang  paling  cocok  digunakan dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia  adalah  kombinasi  tujuan  pemidanaan  yang didasarkan  pada  aspek  sosiologis,  ideologis  dan  yuridis  filosofis    masyarakat  Indonesia sendiri.  Hal itu tercermin pada perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 50 Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan :
1. Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  demi  pengayoman  negara,  masyarakat  dan penduduk;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
4. Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan  diperkirakan  merendahkan martabat manusia.
Dari perumusan tujuan pemidanaan di atas, Didin Sudirman menyimpulkan bahwa tujuan  pemidanaan  tidak  hanya  terbatas  pada  ketika  hakim  menjatuhkan  pemidanaan kepada  penjahat  demi  pengayoman  terhadap  negara,  masyarakat  dan  penduduk.  Akan tetapi masih berlanjut sampai dengan tujuan pemidanaan yang kedua dan ketiga yakni agar adanya  pembimbingan  agar  si  terpidana  insyaf  dan  menjadi  anggota  masyarakat  yang berbudi  baik  dan  berguna  serta  adanya  upaya  untuk  menghilangkan  noda-noda  yang diakibatkan oleh tindak pidana. 25
Dari  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Permenaker  No.  2  Tahun  2015 Tentang  Perlindungan  Rumah  Tangga  memiliki  kelemahan  dalam  implementasinya  di masyarakat, yaitu sebagai berikut :
24 Ibid.
25 Didin  Sudirman , . Reposisi  dan  Revitalisasi  Pemasyarakatan  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta , 2007, hal 32.
1. Permenaker  ini  tidak  dibuat  sesuai  dengan  Amanat  Undang  Undang  yang  berlaku, dikarenakan  belum  ada  Undang  Undang  yang  secara  khusus  memuat  perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga.
2. Didalam pasal permenaker ini masih memuat bahwa perjanjian kerja Pembantu Rumah tangga  dan  pengguna  dapat  melakukan  perjanjian  secara  lisan,  sedangkan  kenyataan perjanjian  dilakukan  secara  tertulis,  pekerja  rumah  tangga  sebagai  pihak  yang  lemah bidang hukum hak-haknya sering terjadi pelanggaran oleh pengguna dan banyak terjadi pekerja rumah tangga menjadi korban tindak pidana.
3. Permenaker  ini  sebagai  wujud  perlindungan  Negara  terhadap  pekerja  rumah  tangga sampai  lingkup  dalam  rumah  tangga,  namun  dilain  sisi  permenaker  ini  memberikan kesempatan  berupa  kesepakatan  kedua  belah  pihak  sehingga    dapat  memberikan peluang  kepada  pengguna  sebagai  pihak  superior  dan  pekerja  sebagai  inferior, akibatnya dapat merugikan kembali hak-hak pekerja rumah tangga.
4. Permenaker  ini  lebih  banyak  mengatur  LPPRT  sebagai  lembaga  penyalur  pekerja rumah tangga dibandingkan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga sehingga dapat disamakan hak-hak tenaga kerja formal pada umumnya.
Dari  kelemahan-kelemahan  Permenaker  No.  2  Tahun  2015  tentang  Perlindungan Tenaga Kerja dan ditunjang oleh alasan – alasan normative berikut ini :
1. Membawa  para  pekerja  yang  berada  di  sektor  informal  menjadi  pekerja  formal. Pergeseran  ini  penting  karena  membawa  dampak  positif  bagi  pekerjaan  Pekerjaan Rumah  Tangga    yang  semula  hanya  merupakan  pekerjaan  domestik  (mayoritas perempuan dan anak) menjadi pekerjaan yang bernilai ekonomi.
2. sudah  saatnya  pekerjaan  domestik  dipikirkan  secara lebih  serius  dalam  setiap  analisis pekerjaan  ekonomi  sehingga  akhirnya  tidak  disepelekan  menjadi  status  marginal  dan tidak eksis.
3. Pekerja  Rumah  Tangga  termasuk  dalam  kelompok  pekerja  informal,  diskriminasi terhadap Pekerja Rumah Tangga menyebabkan pekerjaan Pekerja Rumah Tangga tidak bernilai ekonomi. Pekerja Rumah Tangga dianggap bertanggung jawab untuk kegiatan reproduksi (melahirkan, mengasuh anak, bekerja di wilayah domestik) dilihat dari jenis pekerjaannya dan status sosial, namun pada hakikatnya Pekerja Rumah Tangga sangat urgen  dalam  kehidupan  keluarga  dan  sudah  selayaknya  mereka  mendapatkan  hak, perlindungan  dan  manfaat  yang  sama  seperti  pekerja  lainnya  yang  bernilai  ekonomi. Dengan  terbentuknya  peraturan  perundang-undangan  memberikan  pengakuan  bahwa
Pekerja  Rumah  Tangga  setara  nilainya  dengan  pekerjaan  lainnya  sehingga  terwujud kesejahteraan bagi Pekerja Rumah Tangga.
4. terbukanya  peluang  peningkatan  pendapatan  Negara  setidaknya  dari  sektor  pajak, membangun negara menjadi sinergis.
5. adanya pengakuan secara hukum atas jenis pekerjaan PRT, kesetaraan nilai pekerjaan, kesejahteraan  dan  kepastian  hukum  yang  dapat  memberikan  perlindungan  secara langsung kepada PRT karena dijamin oleh peraturan Perundang - Undangan.
6. Keberadaan  undang-undang  tentang  PRT  akan  memperkuat  posisi  tawar  Indonesia  di mata  negara  lain  terutama  negara  tujuan kerja  (Singapura,  Malaysia,  Arab  Saudi,  dll) warga  Indonesia  dalam  mendorong  adanya  regulasi  yang  lebih  ketat  terhadap perlindungan buruh migran Indonesia.
7. Indonesia  juga  telah  mengikuti  konvensi  internasional  bersama  negara-negara  ILO untuk  membicarakan  standar  internasional  baru  mengenai  penyediaan  kondisi  kerja yang  layak  bagi  PRT  pada  bulan  Juni  2010,  namun  sangat  disayangkan  komitmen Indonesia  dalam  konvensi  tersebut  hanya  sebatas  rekomendasi  yang  berarti  tidak mempunyai “kekuatan mengikat”.
8. Pemerintah  Indonesia  berpeluang  kehilangan  kredibilitasnya  karena  mengisyaratkan keengganan memberikan dukungan terhadap keberadaan perjanjian yang mengikat, dan dengan tidak bertindak cepat dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan Pekerja  Rumah  Tangga  di  luar  negeri  Dan  sebaiknya  Indonesia  menunjukkan ketegasan  kepemimpinan  untuk  memulihkan  kredibilitasnya  dan  segera  mendukung peraturan perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di dalam dan luar negeri. maka  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  optimal  terhadap  pekerja  rumah  tangga adalah  segera  mensyahkan  Rancangan  Undang  Undang  Perlindungan  Pekerja  Rumah Tangga  oleh  Negara    sehingga  member  kan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja rumah  tanga  secara  manusiawi,    jaminan  memperoleh  kesejahteraan,  jaminan pemeliharaan  kesehatan,  jaminan  keselamatan  kerja,    pemenuhan  hak-hak  sesuai dengan  perjanjian  kerja  semenjak  tahap  perekrutan,  saat  bekerja  sampai  tahap pemulangan.

## E. Kesimpulan
1. Kebijakan  perlindungan  hukum  terhadap  Pekerja  Rumah  Tangga  di    Indonesia    yang mengalami diskriminasi pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai dengan keahlian,
ketrampilan  dan  kemampuan;  dan  kekerasan  sehingga  menjadi  korban  tindak  pidana yaitu  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang-undang  No.8  tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  ditetapkan  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam rangka mengatur Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga, perlindungan dasar dan pemberdayaan bagi Pekerja Rumah Tangga dengan tetap menghormati kebiasaan, budaya dan adat istiadat setempat.
2. Implementasi  kebijakan  hukum  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  (Permenaker  ) Nomor  2  Tahun  2015  Tentang  Perlindungan  Pekerja  Rumah  Tangga  dalam memberikan  perlindungan  hukum    terhadap  Pekerja  Rumah  Tangga  sampai  saat  ini belum  diterapkan,  terutama  terkait  dengan  Bab  VII  Ketentuan  Lain-Lain  Pasal  28 menjelaskan  “Pelaksanaan  Peraturan  Menteri  ini  diatur  lebih  lanjut  oleh  Gubernur” yang  sampai  saat  ini  belum  ada  Peraturan  Gubernur  sebagai  tindak  lanjut  dari permenaker  ini.  Sedangkan  dilain  sisi  bertolak  berlakang  dengan    pertimbangan diterbitkan  Permenaker  No.  2  Tahun  2015    sebagai  wujud  perlindungan  Negara terhadap  pekerja  rumah  tangga  sampai  tingkat  rumah  tangga    sekalipun  yang  segera dikoordinasikan  dengan  Pemerintah  Daerah  dan  Pihak-pihak  yang  ditunjuk  dalam ditambah  lagi  saat  ini  Indonesia  belum  memiliki  undang  undang  yang  secara  khusus memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  tentang  Perlindungan  Pekerja  Rumah Tangga

## F. Rekomendasi
1. Untuk segera mensyahkan Rancangan Undang Undang Pekerja Rumah Tangga tentang Perlindungan  Pekerja  Rumah  Tangga  sebagai  wujud  Pemerintah  Indonesia memberikan  dukungan  terhadap  keberadaan  perjanjian  yang  mengikat,  dan  dapat bertindak  cepat  dalam  menangani  kasus-kasus  yang  berhubungan  dengan  Pekerja Rumah Tangga.
2. Dengan  disyahkannya  Rancangan  Undang  Undang  Perlindungan  Pekerja  Rumah Tangga  maka  diharapkan  kedepannya  produk  hukum  yang  dihasilkan  oleh Kementerian  Ketenagakerjaan  sesuai  dengan  amanat  Undang  Undang  Pekerja  Rumah
Tangga    sehingga    Kementerian  Ketenagakaerjaan  dapat  memimpin  dan mengkoordinasikan  penyelenggaraan  seluruh  urusan  pemerintahan  di  bidang ketenagakerjaan  khususnya  memberikan  perlindungan  hukum  optimal  bagi  Pekerja Rumah  Tanngga  dari  segi  manusiawi,  jaminan  memperoleh  kesejahteraan,  jaminan pemeliharaan  kesehatan,  jaminan  keselamatan  kerja;  pemenuhan  hak-hak  sesuai dengan  perjanjian  kerja  semenjak  tahap  perekrutan,  saat  bekerja  sampai  tahap pemulangan sesuai dengan amanat Undang Undang.

## G.Daftar Pustaka
Syarief  Darmoyo  &  Rianto  Adi, Trafiking  Anak  untuk  Pekerja  Rumah  Tangga:  Kasus Jakarta, Jakarta :PKPM Unika Atma Jaya 2000 Dwi Astuti, . Jejak Seribu Tangan,Yogyakarta, 1999 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum , Jakarta, UI  PRESS, 1986 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
Moerti  Hadiati  Soeroso,  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Persfektif  Yuridis  – Victimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika,  Jakarta, 2004 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogjakarta: Gajah Mada
University Pers, 1991
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 207
L.J.  van  Apeldoorn, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  PT.  Pradnya  Paramita,  Cetakan Kedupuluhenam, Terjemahan: Mr. Oetarid Sadino, Jakarta, 1996
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  B.  Arief  Sidharta, Pengantar  Ilmu  Hukum,  Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 2000