Penalaran Hukum ( Legal Reasoning ) Dalam Putusan Hakim

## Habibul Umam Taqiuddin

## Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat
Abstrak; Bagi hakim pemahaman yang memadai dari penalaran hukum, mempunyai peranan penting  dalam  memberikan  pertimbangan  hukum  ( ratio  decidendi )  dalam  membuat  putusan. Penalaran  hukum  adalah  kegiatan  berpikir  yang  bersinggungan  dengan  pemaknaan  hukum  yang multiaspek  (multidimensional  dan  multifaset).  Dalam  identifikasi  aturan  hukum  oleh  hakim seringkali dijumpai keadaan aturan hukum, yaitu kekosongan hukum ( leemten in het recht ), konflik antar  norma  hukum  (antinomi  hukum),  dan  norma  yang  kabur  ( vage  normen )  atau  norma  tidak jelas. Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian  konflik  (asas  preferensi).  Di  samping  itu  ada  langkah  praktis  untuk  menyelesaikan konflik tersebut antara lain pengingkaran ( disavowal ), reinterpretasi, pembatalan ( invalidation ), dan pemulihan ( remedy ). Dalam hal menghadapi norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas, hakim  menafsirkan  undang-undang  untuk  menemukan  hukumnya.  Dalam  hal  menghadapi kekosongan  hukum  ( rechts  vacuum )  atau  kekosongan  undang-undang  ( wet  vacuum ),  hakim  harus melakukan  penemuan  hukum  ( rechtvinding ).  dengan  tetap  berpedoman  pada  kebenaran  dan keadilan serta memihak dan peka terhadap nasib bangsa dan keadaan negaranya.
Kata Kunci : Penalaran Hukum ( Legal Reasoning ), Putusan Hakim

## Pendahuluan
Institusi  penegak  hukum  di  Indonesia terdiri  dari  kepolisian,  kejaksaan,  pengacara dan  hakim.  Namun  dari  institusi  penegak hukum  tersebut,  hakim  memiliki  peranan yang  sangat  sentral,  sebab  hakimlah  yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara,  siapa  yang  benar  dan  siapa  yang salah. Bahkan hakim dapat dipandang sebagai personifikasi  atas  hukum,  sehingga  memiliki kewajiban  untuk  memberikan  jaminan  rasa keadilan  bagi  setiap  pencari  keadilan  melalui proses hukum di pengadilan.
Upaya  untuk  memberikan  jaminan rasa  keadilan  kepada  masyarakat  pencari keadilan  sangat  dibutuhkan  hakim  yang memiliki  kemampuan  analisis  hukum  yang baik, integritas, moral dan etika. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara  di  pengadilan,  seperti  jaksa  yang harus  berpihak  kepada  kepentingan  negara dan berusaha membuktikan adanya kesalahan terdakwa  dengan  alasan  demi  tegaknya hukum  dan  keadilan,  sedangkan  pengacara yang  berpihak  pada  kepentingan  klien sehingga  berusaha  untuk  mencari  kelemahan dan  keringanan  atas  pembuktian  jaksa,  juga dengan alasan yang sama yaitu demi tegaknya hukum dan keadilan.
Melalui  penegakan  hukum  inilah hukum  itu  menjadi  kenyataan.  Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum
( rechtssicherheit ), kemanfaatan ( zweckmassigkeit ),
dan keadilan ( gerechtigkeit ).  Hukum  harus  dilaksanakan dan  ditegakkan  itulah  yang  diinginkan  oleh setiap  orang. Bagaimana  hukumnya  itulah yang  harus  berlaku:  pada  dasarnya  tidak dibolehkan  menyimpang: fiat  justitia  et pereat  mundus (meskipun  dunia  ini  runtuh hukum harus ditegakkan).
Putusan  hakim  pada  dasarnya  dibuat dalam  rangka  memberikan  jawaban  seperti itu. Oleh karena hakim dianggap tahu hukum ( ius  curia  novit ),  maka  putusan  itu  harus memuat  pertimbangan-pertimbangan  yang memadai,  yang  bisa  diterima  secara  nalar  di kalangan  institusi  kehakiman,  forum  ilmu pengetahuan  hukum,  masyarakat  luas,  dan para  pihak  yang  berperkara.  Hakim  perlu mencermati  apakah  putusannya  berpotensi untuk  dikoreksi  atau  dibatalkan  oleh  rekan- rekannya  di  jenjang  peradilan  berikutnya.  Ia juga  perlu  mencermati  agar  putusannya sejalan  dengan  doktrin  ilmu  pengetahuan hukum. Pada gilirannya, putusan itupun wajib memperhatikan  tanggapan  masyarakat  luas, dan  dalam  lingkup  yang  lebih  spesifik,  juga
tanggapan dari mereka yang terlibat langsung di dalam perkara itu.
Dalam  proses  lahirnya  putusan  hakim itu, berlangsunglah apa yang disebut penalaran  hukum.  Bagi  hakim  pemahaman yang  memadai  dari  penalaran  hukum, mempunyai peranan penting dalam memberikan  pertimbangan  hukum  ( ratio decidendi ) dalam membuat putusan. Penalaran  hukum  seringkali  dipersempit menjadi  penalaran  hakim  tatkala  yang bersangkutan menghadapi suatu kasus konkret.  Dengan  perkataan  lain,  penalaran hakim ( judicial reasoning ) dipandang sebagai wujud  paling  konkret  dari  penalaran  hukum ( legal reasoning ).
Pembahasan 1. Hakikat Penalaran Hukum ( Legal Reasoning )
Penalaran pada hakikatnya adalah usaha memperoleh  kebenaran/proses  berpikir  untuk menemukan  kebenaran  dengan  menggunakan nalar  (akal  pikiran  yang  logis.    Neil MacCormick mendefinisikan penalaran hukum  adalah  ” ...one  branch  of  practical reasoning, which is the appication by humans of  their  reason  to  deciding  how  it  is  right  to conduct themselves in situations of choice”.
Jika  mengikuti  batasan  tersebut,  secara umum penalaran hukum adalah jenis berpikir praktis  (untuk  mengubah  keadaan),  bukan sekedar teoritis (untuk menambah pengetahuan). Penalaran hukum ( legal reasoning ) adalah kegiatan berpikir problematis  tersistematis  ( gesystematiseerd probleemdenken ) dari subjek hukum (manusia)  sebagai  makhluk  individu  dan sosial  di  dalam  lingkaran  kebudayaannya. Penalaran  hukum  dapat  didefinisikan  sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional dan multifaset).
Penalaran  hukum  sebagai  kegiatan berpikir problematis tersistematis mempunyai ciri-ciri  khas.  Menurut  Berman  ciri  khas penalaran hukum adalah:
1.  Penalaran  hukum  berupaya  mewujudkan konsistensi  dalam  aturan-aturan  hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar berpikirnya adalah asas (keyakinan) bahwa hukum  harus  berlaku  sama  bagi  semua orang  yang  termasuk  dalam  yuridiksinya.
Kasus  yang  sama  harus  diberi  putusan yang  sama  berdasarkan asas  similia similibus (persamaan);
2.  Penalaran  hukum  berupaya  memelihara kontinuitas  dalam  waktu  (konsistensi historikal). Penalaran hukum akan mengacu  pada  aturan-aturan  hukum  yang sudah  terbentuk  sebelumnya  dan  putusan- putusan hukum terdahulu sehingga menjamin stabilitas dan prediktabilitas;
3.  Dalam  penalaran  hukum  terjadi  penalaran dialektikal,  yakni  menimbang-nimbang klaim-klaim yang berlawan-an, baik dalam perdebatan  pada  pembentukan  hukum maupun  dalam  proses  mempertimbangkan pandangan  dan  fakta  yang  diajukan  para pihak  dalam  proses  peradilan  dan  dalam proses negosiasi.
Ada beberapa pakar yang menyebutkan langkah-langkah dalam penalaran  hukum.  Kenneth  J.  Vandevelde menyebutkan lima langkah penalaran hukum, yaitu:
1.  Mengidentifikasi  sumber  hukum  yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan ( identify the applicable sources of law );
2.  Menganalisis  sumber  hukum  tersebut untuk  menetapkan  aturan  hukum  yang mungkin  dan  kebijakan  dalam  aturan tersebut ( analyze the sources of law );
3.  Mensintesiskan  aturan  hukum  tersebut  ke dalam  struktur  yang  koheren,  yakni strukturmyang      mengelompokkan  aturan- aturan  khusus  di  bawah      aturan      umum ( synthesize the applicable rules of law into a coherent structure );
4.  Menelaah fakta-fakta yang tersedia ( research the available facts );
5.  Menerapkan struktur aturan tersebut kepada  fakta-fakta  untuk  memastikan  hak atau  kewajiban  yang  timbul  dari  fakta- fakta  itu,  dengan  menggunakan  kebijakan yang  terletak  dalam  aturan-aturan  hukum dalam  hal  memecahkan  kasus-kasus  sulit ( apply the structure of rules to the facts ).
Gr.  Van  der  Brught  dan  J.D.C. Winkelman menyebutkan tujuh langkah yang harus  dilakukan  seorang  hakim  dalam menghadapi suatu kasus antara lain:
1.  Meletakkan  kasus  dalam  sebuah  peta
(memetakan  kasus)  atau  memaparkan kasus dalam sebuah ikhtisar (peta), artinya memaparkan secara singkat duduk perkara dari sebuah kasus (menskematisasi);
2.   Menerjemahkan  kasus  itu  ke  dalam peristilahan yuridis (mengkualifikasi, pengkualifikasian);
3.  Menyeleksi  aturan-aturan  hukum  yang relevan;
4.  Menganalisis
dan menafsirkan (interpretasi) terhadap aturan-aturan
hukum itu;
5.  Menerapkan  aturan-aturan  hukum  pada kasus;
6.  Mengevaluasi  dan  menimbang  (mengkaji) argumen-argumen dan penyelesaian;
7.  Merumuskan (formulasi) penyelesaian. Sedangkan Shidarta menyebutkan enam langkah utama penalaran hukum, antara lain yaitu:
1.  Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan  suatu  struktur  (peta)  kasus yang  sungguh-sungguh  diyakini  oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi;
2.  Menghubungkan  (mensubsumsi)  struktur kasus  ter-sebut  dengan  sumber-sumber hukum  yang  relevan,  sehingga  ia  dapat menetapkan  perbuatan  hukum  dalam peristilahan yuridis ( legal term );
3.  Menyeleksi  sumber  hukum  dan  aturan hukum  yang  relevan  untuk  kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam  aturan  hukum  itu  ( the  policies underlying those rules ), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren;
4.  Menghubungkan  struktur  aturan  dengan struktur kasus;
5.  Mencari  alternatif-alternatif  penyelesaian yang mungkin;
6.  Menetapkan  pilihan  atas  salah  satu alternatif  untuk  kemudian  diformulasikan sebagai putusan akhir.
Dalam  proses  penerapan  hukum secara  secara  teknis  operasional  dapat didekati  dengan  2  (dua)  cara,  yaitu  melalui penalaran  hukum  induksi  dan  deduksi. Penanganan  suatu  perkara  atau  sengketa  di pengadilan  selalu  berawal  dari  langkah induksi  berupa  merumuskan  fakta-fakta, mencari  hubungan  sebab akibat,  dan  mereka-
reka  probabilitasnya.  Melalui  langkah  ini, hakim  pengadilan  pada  tingkat  pertama  dan kedua  adalah judex  facti. Setelah  langkah induksi  diperoleh  atau  fakta-faktanya  telah dirumuskan,  maka  diikuti  dengan  penerapan hukum  sebagai  langkah  deduksi.  Langkah penerapan hukum diawali dengan identifikasi aturan hukum.
Dalam  identifikasi  aturan  hukum seringkali  dijumpai  keadaan  aturan  hukum, yaitu  kekosongan  hukum  ( leemten  in  het recht ),  konflik  antar  norma  hukum  (antinomi hukum),  dan  norma  yang  kabur  ( vage normen )  atau  norma  tidak  jelas.  Dalam menghadapi  konflik  antar  norma  hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu:
1. Lex  superiori  derogat  legi  inferiori ,  yaitu peraturan  perundang-undangan  yang  lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
2. Lex  specialis  derogat  legi  generali , yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan  yang  umum  sifatnya  atau peraturan  yang  khususlah  yang  harus didahulukan;
3. Lex  posteriori  derogat  legi  priori ,  yaitu peraturan  yang    baru  mengalahkan  atau melumpuhkan peraturan yang lama.
Di  samping  itu  ada  langkah  praktis untuk  menyelesaikan  konflik  tersebut  antara lain  pengingkaran  ( disavowal ),  reinterpretasi, pembatalan  ( invalidation ),  dan  pemulihan ( remedy ).  Dalam  hal  menghadapi  norma hukum  yang  kabur  atau  norma  yang  tidak jelas,  hakim  menafsirkan  undang-undang untuk menemukan hukumnya. Penafsiran oleh hakim  merupakan  penjelasan  yang  harus menuju  kepada  pelaksanaan  yang  dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum  terhadap  peristiwa  konkrit.  Metode interpretasi  adalah  saran  atau  alat  untuk mengetahui makna undang-undang.
Dalam  hal  menghadapi  kekosongan hukum  ( rechts  vacuum )  atau  kekosongan undang-undang ( wet vacuum ), hakim berpegang  pada  asas ius  curia  novit ,  dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya. Hakim tidak  boleh  menolak  suatu  perkara  dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih undang-undangnya tidak
lengkap atau tidak jelas. Ia wajib memahami, mengikuti,  dan  menggali  nilai-nilai  hukum yang  hidup  dalam  masyarakat.  Oleh  karena itu  ia  harus  melakukan  penemuan  hukum ( rechtvinding ).
2. Penemuan Hukum Sebagai Bagian Dari Penalaran Hukum ( Legal Reasoning ) Telah  dijelaskan  di  atas,  dimana terkadang hakim dihadapkan dalam kekosongan  hukum.    Kekosongan  hukum (peraturan perundang-undangan) adalah wajar.  Keadilan  memang  tidak  selalu  identik dengan undang-undang, karena keadilan lebih luas  ketimbang  undang-undang.  Sedangkan hakim  yang  mengidentikan  keadilan  hanya sebagai undang-undang, mengandung konsekuensi pencari keadilan di luar undang- undang telah dihentikan.
Di  dalam  menghadapi  kekosongan hukum, hakim harus berpegang pada asas ius curia novit , dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya.  Hakim  tidak  boleh  menolak memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara  dengan  dalih  tidak  ada  hukumnya atau  tidak  lengkap  hukumnya.  Pasal  10  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang  Kekuasaan  Kehakiman menegaskan bahwa “Pengadilan dilarang menolak memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  suatu perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”.
Ketentuan  pasal  ini,  mengisyaratkan kepada  hakim  bahwa  apabila  suatu  peraturan perundang-undangan  belum  jelas  atau  belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim  berperan  untuk  menentukan  apa  yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan
tidak
dapat membantunya.  Tindakan  hakim  inilah  yang dinamakan  penemuan  hukum.  apabila  ia menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan  hukum  sebagai  seorang  yang bijaksana  dan  bertanggungjawab.  Dengan demikian,  hakim  dapat  memberikan  putusan yang  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa  keadilan masyarakat.
Untuk memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat,
hakim  harus  juga  memutuskan  perkara berdasarkan  suara  hati  nuraninya.  Suara  hati nurani  dimaksud  adalah  suara  hati  nurani untuk  kepentingan  masyarakat  banyak  bukan untuk  kepentingan  diri  sendiri  sang  hakim ataukah  untuk  melindungi  kepentinahgn orang-orang  tertentu  yang  memiliki  akses kekuasaan.
Dalam  rangka  menegakkan  kebenaran, keadilan,  dan  kepastian  hukum,  maka  hakim tidak  boleh  menjadi  tawanan  undang-undang (meminjam  istilah  Prof.  Satjipto  Rahardjo) dengan  bertindak  sebagai  terompet  undang- undang  semata.  Untuk  itu  ia  harus  memiliki keberanian  dengan  melakukan  penemuan hukum  ( rechtvinding )  yang  bersifat  visioner dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran  dan  keadilan  serta  memihak  dan peka  terhadap  nasib  bangsa  dan  keadaan negaranya.
Sudikno  Mertokusumo  mengatakan apa yang  dinamakan  penemuan  hukum  lazimnya adalah  proses  pembentukan  hukum  oleh hakim  atau  petugas-petugas  hukum  lainnya yang diberi tugas untuk melaksanakan hukum atau  menetapkan  peraturan  hukum  umum terhadap  peristiwa  hukum  yang  konkret. Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa  penemuan hukum merupakan konkretisasi dan individualisasi  peraturan  ( das  sollen )  yang bersifat  umum  dengan  mengingat  akan peristiwa konret ( das sein ) tertentu.
Paul Scholten menyatakan yang dimaksud  dengan  penemuan  hukum  adalah sesuatu  yang  lain  daripada  hanya  penerapan peraturan  pada  peristiwanya.  Kadang-kadang dan  bahkan  sangat  sering  terjadi  bahwa peraturannya  harus  ditemukan,  baik  dengan jalan  interpretasi  maupun  dengan  jalan analogi atau ataupun rechtsverfijning (penghalusan/pengkonkretan hukum). Sedangkan  D.H.M.  Meuwissen  berpendapat mengatakan  penemuan  hukum  ihwalnya adalah berkenaan dengan konkretisasi produk pembentukan  hukum.  Penemuan  hukum adalah  proses  kegiatan  pengambilan  yuridik konkret  yang  secara  langsung  menimbulkan akibat hukum bagi situasi individual
(putusan-putusan
hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris, dan sebagainya. Dengan  demikian  dalam  penemuan  hukum
yang  penting  adalah  bagaimana  mencarikan atau  menemukan  hukumnya  untuk  peristiwa konkret ( in-concreto ).
Dalam  rangka  menemukan  hukum, Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman menentukan,  bahwa  “Hakim  dan  hakim konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat”. Adapun  dalam  penjelasan  pasal  tersebut menyatakan, bahwa “Ketentuan ini dimaksudkan  agar  putusan  hakim  dan  hakim konstitusi  sesuai  dengan  hukum  dan  rasa keadilan  masyarakat”.  Dengan  demikian ketentuan  tersebut  memberi  makna  hakim merupakan  perumus  dan  penggali  nilai-nilai hidup  dalam masyarakat,  ia  seharusnya  dapat mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Untuk dapat menemukan hukum, hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara menggunakan  metode  penemuan  hukum. Metode penemuan hukum yang dianut dewasa ini, seperti yang dikemukakan antara lain oleh J.J.H.  Bruggink  meliputi  metode  interpretasi ( interpretation  methoden )  dan    konstruksi hukum  ini  terdiri  atas  nalar  analogi  yang gandengannya ( spiegelbeeld ) a contrario , dan ditambah  bentuk  ketiga  oleh  Paul  Scholten penghalusan  hukum  ( rechtsverfijning )  yang dalam  bahasa  Indonesia  oleh  Soedikno Mertokusumo disebut penyempitan hukum.
Menurut Achmad  Ali, ada 2 (dua) teori penemuan  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh hakim  dalam  praktik  peradilan,  yaitu  melalui metode  interpretasi  atau  penafsiran  hukum dan metode konstruksi hukum. Ada perbedaan  pandangan  tentang  metode  atau cara  penemuan  hukum  oleh  hakim  menurut yuris  dari  Eropa  Kontinental  dengan  yuris yang  berasal  dari  Anglo  Saxon.  Pada umumnya  yuris  Eropa  Kontinental  tidak memisahkan  secara  tegas  antara  metode interpretasi hukum dengan metode konstruksi hukum.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  paparan buku-buku  Paul  Scholten,  Pitlo,  Sudikno Mertokusumo, dan Yudha
Bhakti Adiwisastra.  Sebaliknya,  para  penulis  yang condong  ke  sistem  Anglo  Saxon,  seperti Curzon,  B.  Arief  Shidharta,  dan  Achmad  Ali
membuat  pemisahan  secara  tegas  antara metode  interpretasi  hukum  dan  metode konstruksi hukum.
Secara  umum  ada  11  (sebelas)  macam metode interpretasi hukum antara lain sebagai berikut:
1.  Interpretasi  gramatikal,  yaitu  menafsirkan kata-kata  dalam  undang-undang  sesuai kaidah  bahasa  dan  kaidah  hukum  tata bahasa;
2.  Interpretasi historis, yaitu mencari maksud dari  peraturan  perundang-undangan  itu seperti  apa  yang  dilihat  oleh  pembuat undang-undang itu dibentuk dulu;
3.  Interpretasi  sistematis,  yaitu  metode  yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang- undangan,  artinya  tidak  satu  pun  dari peraturan  perundang-undangan  tersebut dapat  ditafsir-  kan  seakan-akan  berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan lainnya;
4.  Interpretasi teleologis/sosiologis, yaitu pemaknaan  suatu  aturan  hukum  yang ditafsirkan  berdasarkan  tujuan  pembuatan aturan  hukum  tersebut  dan  apa  yang  ingin dicapai dalam masyarakat;
5.  Interpertasi komparatif merupakan metode penafsiran
dengan jalan memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan memperbandingkan hendak  dicari  kejelasan  mengenai  makna suatu  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
6.  Interpretasi
futuristik/antisipatif merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang ( ius constitutum )  dengan  berpedoman  pada undang-undang  yang  belum  mempunyai kekuatan hukum ( ius constituendum );
7. Interpretasi restriktif, yaitu metode penafsiran  yang  sifatnya  membatasi  atau mempersempit makna dari suatu aturan;
8. Interpretasi ekstensif, yaitu metode interpretasi  yang  membuat  interpretasi melebihi  batas-batas  yang  biasa  dilakukan melalui interpretasi gramatikal;
9.  Interpretasi  autentik,  yakni  dimana  hakim tidak  diperkenankan  melalukan  penafsiran dengan  cara  lain  selain  dari  apa  yang
ditentukan pengertiannya di dalam undang- undang itu sendiri;
10.Interpretasi  interdisipliner,  yakni  dimana hakim  akan  melakukan  penafsiran  yang disandarkan pada harmoni-sasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu  cabang  kekhususan  dalam  disiplin ilmu hukum;
11. Interpretasi  multidisipliner,  yakni  dimana hakim mem-butuhkan verifikasi dan bantuan  dari  disiplin  ilmu  lain  untuk menjatuhkan  suatu  putusan  yang  seadil- adinya  serta  memberikan  kepastian  bagi para pencari keadilan.
Dalam  metode  konstruksi  hukum  ada 4 (empat) metode yang digunakan oleh hakim pada saat melakukan penemuan hukum, yaitu: 1. Argumentum  Per  Analogiam (analogi) merupakan  metode  penemuan  hukum dimana  hakim  mencari  esensi  yang  lebih umum  dari  sebuah  peristiwa  hukum  atau perbuatan  hukum  yang  baik  yang  telah diatur  oleh  undang-undang  maupun  yang belum ada peraturan nya;
2. Argumentum  a  Contrario ,  yaitu  dimana hakim  melaku-kan  penemuan  hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu  untuk  peristiwa  tertentu,  berarti peraturan  itu  terbatas  pada  peristiwa tertentu  itu  dan  bagi  peristiwa  di  luarnya berlaku kebalikannya;
3. Penyempitan/Pengkonkretan
hukum ( rechtsverfijning ) bertujuan untuk mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan  hukum  yang  terlalu  abstrak,  pasif, serta  sangat  umum  agar  dapat  diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu;
4.  Fiksi hukum merupakan metode penemuan hukum  yang  menge-mukakan  fakta-fakta baru,  sehingga  tampil  suatu  personifikasi yang baru di hadapan kita.
Gregory  Leyh  dalam  buku  bunga rampainya  “ Legal  Hermeneutics:  History, Theory,  and  Practice ”,  pada  bagian pengantar  pendahuluan  memulai  tulisanya dengan  mengutip  pendapat  Gadamer  sebagai berikut:  “ Legal  harmeneutics  is,  then,  in reality no special case but is, on the contrary, fitted  to  restore  the  full  scope  of  the hermeneutical problem and so to retrieve the former  unity  of  hermeneutics,  in  which  jurist
and  theologian  meet  the  student  of  the humanities ”.  Salah  satu  fungsi  dan  tujuan hermeneutika (hukum) menurut James Robinson adalah untuk “bringing the unclear into  clarity ”  (memperjelas  “sesuatu”  yang tidak  jelas  supaya  lebih  jelas).  Sedangkan menurut Leyh, tujuan daripada “hermeneutika hukum” adalah untuk menempatkan perdebatan  kontemporer  tentang  “interpretasi hukum”  di  dalam  kerangka  hermeneutika pada umumnya.
Upaya
mengkontekstualisasikan teori  hukum  dengan cara ini serta mengasumsikan bahwa hermeneutika  memiliki  korelasi  pemikiran dengan ilmu hukum atau yurisprudensi.
Hermeneutika hukum mempunyai relevansi  dengan  teori  penemuan  hukum, yang ditampilkan dalam kerangka pemahaman proses timbal-balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi  fakta-fakta  dalam  cahaya kaidah-kaidah  dan  menginterpretasi  kaidah- kaidah  dalam  cahaya  fakta-fakta,  termasuk paradigma  dari  teori  penemuan  hukum modern  saat  ini.  Jadi,  hermeneutika  hukum dapat  dipahami  sebagai  metode  interpretasi teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif.
Hermeneutika
dalam sejarah
pertumbuhannya  mengalami  perkembangan dan perubahan-perubahan persepsi dan model pemakaiannya,  sehingga  muncul  keragamaan pendefinisian  dan  pemahaman  terhadap hermenutika  (hukum)  itu  sendiri.  Gambaran kronologis  perkembangan  pengertian  dan pendefinisian tersebut oleh Richard E. Palmer dibagi  dalam  6  (enam)  macam/kategori hermeneutika, yaitu:
1. the theory of biblical exegesis ;
2. general philological methodology ;
3. the science of all linguistic understanding ;
4. the methodological foundation of Geisteswissenschaften ;
5. phenomenology  of  existence  and  of existential understanding;
6. the systems of interpretation .
Menurut  Bernard  Arief  Sidharta,  pada awalnya hermeneutika (hukum) itu dikembangkan  sebagai  metode  atau  seni untuk  menafsirkan  teks,  supaya  dapat memahami  isi  dari  naskah  (teks)  kuno  itu.
Kemudian lewat karya Schleiermacher,
Wilhem Dilthy mengembangkan dan menggunakan  hermeneutika  (hukum)  sebagai metode  untuk  ilmu-ilmu  manusia,  khususnya ilmu  sejarah.  Dan  akhirnya,  lewat  karya Hegel  dan  karya  Heidegger,  Gadamer mengembangkan hermeneutika (hukum) sebagai landasan kefilfsatan ilmu-ilmu manusia dalam bukunya “Truth  and Methode”. Gadamer  dalam  buku  tersebut menyisihkan  paragraph  khusus  dengan  judul “The  exemplary  significance  of  legal hermeneutics ” yang intinya berbicara mengenai  signifikansi  hermeneutika  hukum. Kemudian  dalam  karya  Heidegger  dan  karya Gadamer  (juga  Paul  Ricoeur),  hermeneutika sebagai metode dikembangkan menjadi filsafat hermeneutika hukum, yang berintikan konsep-konsep  kunci  berikut:  pendidikan ( bildung ),  tradisi  ( ueberlieferung ),  prasangka ( vorurteil ), pemahaman ( verstehen ), lingkaran hermeneutika ( hermeneutische Zirkel ), pengalaman  ( erfahrung ),  sejarah  pengaruh ( wirkungsheschichte ), kesadaran sejarah pengaruh  ( effective  historical  consciousness ), dan perpaduan cakrawala ( fusion of horizons ).
Secara filosofis, sebagaimana dijelaskan oleh
Gadamer, hermeneutika hukum mempuyai tugas ontologis yaitu menggambarkan hubungan  yang  tidak  dapat  dihindari  antara teks dan pembaca, masa lalu dan  masa  sekarang,  yang  memungkinkan untuk memahami
kejadian yang pertama kali ( genuine ). Terdapat juga dimensi demistifikasi terhadpa  hermeneutika  hukum. Hukum  intinya  adalah  aktivitas  pembentukan aturan ( rule-governed ). Kadang-kadang dikatakan  bahwa  aturan  formal  dan  doktrin hukum  menyajikan  kepastian  dan  stabilitas yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  sipil. Hermeneutika  mencari  untuk  menggantikan pandangan  hukum  formalistis  ini,  walaupun tidak secara total.
Urgensi  kajian  hermeneutika  hukum, dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris  positif  yang  elitis,  tetapi  juga  dari kajian-kajian  hukum  kaum  strukturalis  atau behaviorial  yang  terlalu  empirik  sifatnya. Kajian  hermeneutika  hukum  juga  telah membuka kepada para pengkaji hukum untuk
tidak hanya berkutat pada pradigma positivisme  dan  metode  logis  formal  saja. Tetapi sebaliknya hermeneutika hukum menganjurkan  agar  para  pengkaji  hukum menggali  dan  meneliti  makna-makna  hukum dari  perspektif  para  pengguna  dan  atau  para pencari  keadilan  sebagaimana  dikatakan  oleh Sarat,  “… as  an  alternative,  or  addition,  to (the study of legal) behavior” .
Kelebihan hermeneutika hukum terletak pada  cara  dan  lingkup  interpretasinya  yang tajam,  mendalam,  dan  holistic  dalam  bingkai kesatuan antara teks, konteks, dan kontekstualsiasi.  Peristiwa  hukum  maupun peraturan  perundang-undangan  tidak  semata- mata  dilihat  dari/ditafsira  dari  aspek  legalitas formal  berdasar  bunyi  teksnya  semata,  tetapi juga harus dilihat factor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa/sengketa itu muncul,  apa  akar  masalahnya.  Adakah intervensi  politik  (atau  intervensi  lainnya) yang  membidani    dikeluarkannya  suatu putusan,  serta  sudahkah  dampak  dari  putusan itu  dipikirkan  bagi  proses  penegakan  hukum dan keadilan di kemudian hari.
Dalam  praktik  peradilan,  tampaknya metode hermeneutika hukum ini tidak banyak atau jarang sekali digunakan sebagai penemuan  hikum  dalam  praktik  peradilan  di Indonesia, hal ini disebabkan begitu dominannya metode intepretasi dan konstruksi  hukum  yang  sangat  legal  formal, sebagai  metode  penemuan  hukum  yang  telah mengakar cukup lama dalam sistem peradilan di Indonesia. Atau dapat pula sebagaian besar hakim  belum  familiar  dengan  metode  ini, sehingga  jarang  atau  tidak  menggunakannya dalam  praktik  peradilan,  padahal  esensi hermeneutika hukum terletak pada pertimbangan triangle hukumnya,  yaitu suatu metode menginterpretasikan teks hukum yang tidak  semata-mata  melihat  teks  saja  semata, tetapi juga konteks hukum itu dilahirkan, serta bagaimanakah
kontekstualisasi atau penerapan  hukumnya  di  masa  kini  dan  masa mendatang.

## KESIMPULAN
Penalaran  hukum  ( legal  reasoning ) adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis ( gesystematiseerd probleemdenken ) dari subjek hukum
(manusia)  sebagai  makhluk  individu  dan sosial  di  dalam  lingkaran  kebudayaannya. Penalaran  hukum  dapat  didefinisikan  sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional dan multifaset).
Dalam  identifikasi  aturan  hukum seringkali  dijumpai  keadaan  aturan  hukum, yaitu  kekosongan  hukum  ( leemten  in  het recht ),  konflik  antar  norma  hukum  (antinomi hukum),  dan  norma  yang  kabur  ( vage normen )  atau  norma  tidak  jelas.  Dalam menghadapi  konflik  antar  norma  hukum (antinomi hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian  konflik  (asas  preferensi).  Di samping  itu  ada  langkah  praktis  untuk menyelesaikan  konflik  tersebut  antara  lain pengingkaran ( disavowal ), reinterpretasi, pembatalan  ( invalidation ),  dan  pemulihan ( remedy ).  Dalam  hal  menghadapi  norma hukum  yang  kabur  atau  norma  yang  tidak jelas,  hakim  menafsirkan  undang-undang untuk menemukan hukumnya.
Dalam  hal  menghadapi  kekosongan hukum  ( rechts  vacuum )  atau  kekosongan undang-undang ( wet vacuum ), hakim berpegang  pada  asas ius  curia  novit ,  dimana hakim dianggap tahu akan hukumnya. Hakim tidak  boleh  menolak  suatu  perkara  dengan alasan tidak ada atau tidak jelas hukumnya. Ia dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih undang-undangnya tidak lengkap atau tidak jelas. Ia wajib memahami, mengikuti,  dan  menggali  nilai-nilai  hukum yang  hidup  dalam  masyarakat.  Oleh  karena itu  ia  harus  melakukan  penemuan  hukum ( rechtvinding ) dengan tetap berpedoman pada kebenaran  dan  keadilan  serta  memihak  dan peka  terhadap  nasib  bangsa  dan  keadaan negaranya.
Daftar Pustaka A.  Muliadi,  2011, Peran  Politik  Hukum dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan ,  Jurnal  Hukum  Adil  Vol. 2, No. 2, Jakarta, hlm. 160
Ardhiwisastra,  Yudha  Bhakti  Ardhiwisastra,
Penafsiran  dan  Konstruksi  Hukum, Bandung: Alumni, 2008.
Asmara, Galang. Legal Reasoning (Penalaran Hukum), Bahan Materi Kuliah Magister Hukum. Universitas Mataram, 2010
Gadamer,  Hans-Georg  Gadamer. Truth  and Method. (New  York:  The  Seabury
Press, 1975) Hadjon,  Philipus  M.  &  Tatiek  Sri  Djatmiati, Argumentasi Hukum, Cetakan Keempat,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 2009
Hamidi,  Jazim  Hermeneutika  Hukum  :  Teori Penemuan  Hukum  Baru  Dengan Interpetasi  Teks.  Yogyakarta:  UII Press, 2005 Kamil, H. Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim , Jakarta: Kencana, 2012 Leyh, Gregory. Legal Hermeneutics: History, Theory,  and  Practice. (Berkely  Los
Angeles Oxford: University of California Press, 1992) MacCormick,  Neil. Legal  Reasoning  and Legal Theory (Oxford: Oxford
University Press, 1994).
Mertokusomo,  Sudikno,  Penemuan  Hukum Suatu  Pengantar  Cetakan  ke  7, Yogyakarta: Liberty, 2009
Mertokusumo,  Sudikno  &  A.  Pitlo,  Bab-Bab Tentang  Penemuan  Hukum,  PT.  Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993.
Mertokusumo,  Sudikno.  Mengenal  hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta:  Liberty,
2002
N.E.  Akgra  &  K.  van  Duyvendik, Mula
Hukum  (Rechtsaanvang) ,  terjemahan J.C.T. Simorangkir (Bandung: Binacipta, 1983) Putro, Widodo Dwi. Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011 Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam  Persfektif  Hukum  Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2011 Shidarta,  “Karakteristik  Penalaran  Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan”. (Disertasi: Universitas Katolik Parahyangan, 2004) Shidarta, “Penemuan Hukum Melalui Putusan Hakim”,  Makalah  dibawakan  pada
Seminar  Pemerkuatan  Pemahaman Hak  Asasi  Manusia    Untuk  Hakim Seluruh  Indonesia  di  Hotel  Grand Angkasa, Komisi Yudisial, (Medan, 2- 4 Mei 2011)
Shidarta,  B.  Arief,  Refleksi  Tentang  Struktur Ilmu Hukum Sebuah Penelitian
Tentang  Fundasi  Kefilsafatan  dan Sifat  Keilmuan  Ilmu  Hukum  Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional  Indonesia,Bandung:  Mandar Maju, 2000. Sudirman, Antonius,  Hati Nurani Hakim dan Putusannya  Suatu  Pendekatan  Dari Perspektif  Ilmu  Hukum  Perilaku ( Behavior  Jurisprudence ),  Bandung:
PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
Wignjosoebroto, Soetandyo, Hukum:
Paradigma,  Metode,  dan  Dinamika
Masalahnya,  Diterbitkan  oleh  Elsam bekerjasama  dengan  Huma,  Jakarta, 2002