Received: 2018-11-26 | Reviced: 2019-02-13 | Accepted: 2019-02-14 Indexed : DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI : https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4217

## PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA

## Dudi Badruzaman
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, STAI Sabili Bandung badruzaman.dudi@yahoo.com
Abstrak : Penelitian ini di fokuskan pada perlidungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa,  Penelitian ini bertujuan untuk meneliti: 1)  Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. 2) Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. 3) bentuk penyelesaian sengketa dan perbedaan unsur premi  asuransi  syari’ah  dengan  dan  konvensional.    Hasil  dari  penilitian  tersebut  adalah:  1) Bentuk  perlindungan  hukum  tertanggung  dalam  pembayaran  klaim  asuransi  jiwa,  apabila pihak  penanggung  wanprestasi  berupa  tidak  melaksanakan  prestasi  sesuai  dengan  yang diperjanjikan  dalam  polis  asuransi.  2)  Tanggung  jawab  perusahaan  asuransi  dalam pembayaran  klaim  asuransi  jiwa  sudah  diatur  dalam  beberapa  ketentuan  hukum  baik  dalam UU Perlindungan Konsumen, Kitab Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan dalam UU Tentang Usaha  Perasuransian.  3),  bentuk  penyelesaian  sengketa  antara  tertanggung  dengan penanggung  dalam  pembayaran  klaim  asuransi  jiwa  pada  umumnya  diselesaikan  melalui lembaga  arbitrase  sesuai  dengan  klausula  dalam  polis,  akan  tetapi  apabila  dalam  polis tersebut  tidak  ditentukan  lembaga  mana  yang  menyelesaikan  sengketa  maka  dapat mengajukan upaya hukum di PA maupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Kata Kunci: Hukum, Tertanggung, Asuransi jiwa, dan Pembayaran Klaim
Abstract  :  This  study  focuses  on  the  legal  protection  of  the  insured  in  the  payment  of  life insurance  claims,  this  study  aims  to  examine:  1)  Form  of legal  protection  of  the insured  in the  payment  of  life  insurance  claims.  2)  The  responsibility  of  the  insurance  company  in paying  life  insurance  claims.  3)  The  form  of  dispute  resolution  that  occurs  between  the insured  party  and  the  insurer  in  the  payment  of  life  insurance  claims.  The  results  of  the research are: 1) The form of legal protection of the insured in the payment of life insurance claims,  if  the  guarantor  of  default  is  in  the  form  of  not  carrying  out  the  performance  as agreed on in the insurance policy. 2) The responsibility of the insurance company  in paying life insurance claims is regulated in several legal provisions both in the Consumer Protection Act,  Civil  Code,  Commercial  Law,  and  in  the  Law  concerning  Insurance  Business.  3),  the form  of  dispute  resolution  between  the  insured  and  the  insurer  in  the  payment  of  life insurance claims is generally settled through an arbitration institution in accordance with the clause in the policy, but if the policy is not determined which institution resolves the dispute, it  can  file  legal  remedies  in  the  District  Court  or  institution  dispute  resolution  outside  the court.
Keywords: Law, the insured, life insurance and payment of claims

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  meletakan dasar-dasar bagi perjuangan pembangunan
bangsa  dalam  mewujudkan  masyarakat untuk  meningkatkan  ekonomi  dan  setiap bidang  pada  umumnya.  Pola  dasar
pembangunan  nasional  menggariskan  apa tujuan  pembangunan,  merupakan  landasan hukum  bagi  terselenggaranya  kegiatan pembangunan  itu  sendiri.  Pembangunan yang  sedang  dilaksanakan  memerlukan peraturan-peraturan  hukum  yang  dapat menunjang serta memberikan arah pembangunan,  dimana  sejalan  dengan bertambahnya  kebutuhan-kebutuhan  serta perkembangan  masyarakat  indonesia  yang bergerak  ke  arah  perdagangan  bebas menuntut  usaha  pembangunan  di  bidang hukum.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  hukum sebagai  sarana  pembaharuan  ( agent  of change ) atau sarana pembangunan diperlukan peranannya dalam pembangunan nasional, sebagaimana menurut  Mohtar  Kusumaatmadja,  bahwa (Kusumaatmadja, 2014) :
“Konsep  hukum  sebagai  sarana pembaharuan  adalah  hukum  dalam  arti kaidah  atau  peraturan  hukum  yang berfungsi  sebagai  alat  (pengatur)  atau saranan pembangunan dalam arti menyalur arah  kegiatan  manusia  ke  arah  yang dikehendaki  oleh  pembangunan  atau pembaharuan”.
Pembangunan di Indonesia merupakan  pembangunan  manusia  yang seutuhnya  yaitu  pembangunan  di  segala
bidang baik di bidang peningkatan sumber daya  manusia  maupun  peningkatan  di bidang  sumber  daya  alam  yang    bertujuan untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat secara adil dan merata guna meningkatkan pembangunan di segala sektor.
Seiring dengan perkembangan jaman serta ditunjang oleh berkembangnya ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang semakin  meningkat,  maka  semakin  tinggi pula tingkat kebutuhan hidup manusia, hal ini  disebabkan  oleh  semakin  pesatnya perkembangan  teknologi    dan  tingginya persaingan  dalam  dunia  usaha.    Disadari kemajuan zaman dan perkembangan teknologi modern yang begitu serba cepat. Maka  tingkat  risiko  yang  terjadi  juga terhadap setiap aktifitas manusia juga akan semakin meningkat baik yang mengancam atas  diri  ataupun  harta  benda  miliknya, sehingga manusia berupaya untuk mengatasinya.  Salah  satu  cara  manusia mengatasi  risiko  adalah  melalui  peralihan risiko  kepada  pihak  lain  dalam  hal  ini melalui lembaga asuransi. Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian  risiko  mempunyai  kegunaan yang  positif  baik  bagi  masyarakat, perusahaan  maupun  bagi  pembangunan negara. Dimana mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi akan merasa tenteram  sebab mendapat perlidungan dari
kemungkinan  tertimpa  suatu  kerugian. Sedangkan  bagi  suatu  perusahaan  yang mengalihkan  risikonya  melalui  perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya  dan  berani  menggalang  tujuan yang  lebih  besar.  Demikian  pula  premi- premi  yang  terkumpulkan  dalam  suatu perusahaan  asuransi  dapat  diusahakan  dan digunakan  sebagai  dana  untuk  usaha pembangunan dan hasilnya akan dinikmati oleh  masyarakat.  Asuransi  merupakan sarana  finansial  dalam  tata  kehidupan rumah  tangga,  baik  dalam  mengahadapi risiko  yang  mendasar  seperti  risiko kematian,  atau  dalam  menghadapi  risiko atas  harta  benda  yang  dimiliki.  Demikian pula  dunia  usaha  dalam  menjalankan kegiatannya  menghadapi  risiko  atas  harta benda  yang  mungkin  dapat  mengganggu kesinambungan usahanya.
Walaupun  banyak  metode  untuk menangani risiko, namun asuransi merupakan  metode  yang  paling  banyak dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan  kepada  pihak  tertanggung terhadap  risiko  yang  dihadapi  perorangan maupun  risiko  yang  dihadapi  perusahaan. Asuransi merupakan suatu perjanjian yang sifatnya konsensual. dimana hal yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi dituangkan  dalam  suatu  akta  yang  disebut polis.  Polis  tersebut  berfungsi  sebagai  alat
bukti dalam penyelenggaraan suatu pertanggungan dalam hal pemberian jaminan  ganti  kerugian  atas  terjadinya peristiwa  tidak  pasti  atau  risiko  yang timbul.  Polis  pertanggungan  memegang peranan  penting  karena  sangat  bermanfaat pada  waktu  pengajuan  tuntutan  ganti  rugi (klaim)  atas  kontrak  prestasinya  sebagai akibat  dibayarkan  premi  asuransi  pada pihak penanggung.
Dalam  hal  ini  terlihat  bahwa  para pihak memiliki hak dan kewajiban masing- masing  yang  harus  dipahami,  khususnya tertanggung sebagai pemegang polis asuransi  jiwa.  Terkait  dengan  pemahaman hak  dan  kewajiban  pemegang  polis terdapat unsur-unsur penyebab yang merupakan kurangnya pengetahuan pemegang  polis  dalam  menggunakan  hak dan kewajibannya. Dengan adanya hak dan kewajiban  tersebut  dikenal  dengan  istilah "Prestasi  atau  kontra  prestasi",  maka memungkinkan para pihak untuk melakukan  penuntutan  atas  haknya,  di samping  itu  pula  merupakan  kewajiban pihak lain untuk memenuhinya. Berdasarkan uraian tersebut yang mendasari penulis ingin melakukan penelitian  dengan  judul  Perlindungan Hukum  Tertanggung  Dalam  Pembayaran Klaim Polis Asuransi Jiwa.
Berangkat dari uraian latar belakang  di  atas,  maka  penulis  akan merumuskan beberapa permasalahan utama  sabagai  fokus  pembahasan  dalam penelitian  ini  terkait  dengan  perlidungan hukum  tertanggung  dalam  pembayaran klaim polis asuransi jiwa, adapun rumusan masalah  tersebut  sebagai  berikut:  1. Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum tertanggung  dalam  pembayaran  klaim asuransi  jiwa?  2.  Bagaimana  tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran  klaim  asuransi  jiwa?.  Dan  3. Bagaimana  bentuk  penyelesaian  sengketa dan  perbedaan  unsur  premi  asuransi syari’ah dengan dan konvensional?

## II. PEMBAHASAN

## A. Landasan Teori
Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan  yang  sangat  penting  karena teori memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan  secara  lebih  baik.(Dimyanti, 2016)
Kerangka  teoritis  berisikan  teori- teori  dan  prinsip-prinsip  yang  berguna sebagai  landasan  penelitian.  Sebagaimana diuraikan  oleh  Mardalis  tentang  kerangka teoritis yang dimaksudkan untuk memberikan  gambaran  atau  batasan- batasan  tentang  teori-teori  yang  akan
dipakai  sebagai  landasan  penelitian  yang dilakukan, adalah teori mengenai variabel- variabel permasalahan yang akan diteliti.(Mardalis, 2013)
Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan terkait dengan perlindungan  hukum  bagi  tertanggung dalam  pembayaran  klaim  asuransi  jiwa antara  lain:  teori  perlindungan  hukum, teori tanggung jawab dan teori penyelesaian sengketa.

## Teori Perlindungan Hukum
Menurut
Soetjipto Raharjo, perlindungan  hukum  adalah  memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan  itu  di  berikan  kepada masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan  perlindungan  yang  sifatnya tidak  sekedar  adaptif  dan  fleksibel, melainkan  juga  prediktif  dan  antisipatif. Hukum  dibutuhkan  untuk  mereka  yang lemah  dan  belum  kuat  secara  sosial, ekonomi  dan  politik  untuk  memperoleh keadilan sosial.(Raharjo, 2014)
Perlindungan  hukum  dalam  hal  ini sesuai  dengan  teori  interprestasi  hukum sebagaimana  dikemukakan  oleh  Sudikno Mertokusumo,  bahwa  interpretasi  atau
penafsiran  merupakan  salah  satu  metode penemuan hukum yang memberi penjelasan  yang  gamblang  mengenai  teks undang-undang  agar  ruang  lingkup  kaidah dapat  ditetapkan  sehubungan  dengan peristiwa  tertentu.  Penafsiran  oleh  hakim merupakan  penjelasan  yang  harus  menuju kepada  pelaksanaan  yang  dapat diterima oleh  masyarakat  mengenai  peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi  ini  adalah  sarana  atau  alat untuk mengetahui makna Undang- Undang.  Pembenarannya  terletak  pada kegunaan  untuk  melaksanakan  ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode  itu  sendiri.  Penafsiran  sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum ( rechtsvinding ),  berangkat  dari  pemikiran, bahwa  pekerjaan  kehakiman  memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan  yang  harus  menuju  kepada pelaksanaan  yang  dapat  diterima  oleh masyarakat  mengenai  peraturan  hukum terhadap  peristiwa  yang  konkrit.  Metode interpretasi  ini  adalah  sarana  atau  alat untuk  mengetahui  makna  undang-undang. (Mertokusumo, 2016)
Perlindungan  hukum  bagi  rakyat  meliputi dua hal, yakni:
1. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum
di  mana  kepada  rakyat  diberi kesempatan  untuk  mengajukan keberatan  atau  pendapat  sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
2. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di  mana  lebih  ditujukan  dalam penyelesian sengketa.
Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi  atas  prinsip  pengakuan  dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia  yang  bersumber  pada  Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak  mendapatkan  perlindungan  dari hukum.  Hampir  seluruh  hubungan  hukum harus  mendapat  perlindungan  dari  hukum. Oleh  karena  itu  terdapat  banyak  macam perlindungan hukum.

## Teori Penyelesaian Sengketa
Sengketa  adalah  pertentangan  atau konflik  yang  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk  oposisi/pertentangan  antara orang-orang, kelompokkelompok atau organisasi-organisasi  terhadap  satu  objek permasalahan  (Witanto,  2011).  Konflik juga  dapat  didefinisikan  sebagai  segala
macam interaksi pertentangan atau antagonistic antara dua atau lebih pihak.
Dean  G  Pruitt  dan  Jeffrey  Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu: Pertama, contending (bertanding),  yaitu mencoba  menerapkan  suatu  solusi  yang lebih  disukai  oleh  salah  satu  pihak  atas pihak  yang  lainnya.  Kedua, yielding (mengalah),  yaitu  menurunkan  aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari  yang  sebetulnya  diinginkan.  Ketiga, problem  solving (pemecahan  masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari  kedua  belah  pihak.  Keempat, with drawing (menarik  diri),  yaitu  memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara 12  fisik  maupun  psikologis.  Kelima in action (diam),  yaitu  tidak  melakukan  apa- apa (Pruitt dan Rubin, 2013).
Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara- cara  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi dalam masyarakat, baik  dalam masyarakat tradisional  maupun  modern. Laura  Nader dan  Harry  F.  Todd  Jr menerangkan  7
(tujuh)  cara  penyelesaian  sengketa  dalam masyarakat, yaitu:
1. Lumpingit (membiarkan  saja),
oleh  pihak  yang  merasakan perlakuan  tidak  adil,  gagal
dalam mengupayakan tuntutannya.  Dia  mengambil keputusan  untuk  mengabaikan saja  masalahnya  atau  isu-isu yang  menimbulkan  tuntutannya dan  dia  meneruskan  hubungan- hubungannya dengan pihak yang dirasakan  merugikannya.  Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan  seperti  kurangnya faktor informasi tentang bagaimana  proses  mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan  karena  diperkirakan bahwa  kerugiannya  lebih  besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun pisikologis.
2. Avoidance (mengelak),  yaitu pihak  yang  merasa  dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak  yang  merugikannya  atau untuk sama sekali menghentikan hubungan  tersebut,  misalkan dalam  hubungan  bisnis  hal serupa  bisa  saja  terjadi.  Dengan mengelak,  maka  masalah  yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan
pemecahan  pertama,  dimana hubunganhubungan  berlangsung terus,  hanya  isunya  saja  yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua ( avoidance ),  yaitu  pihak  yang
merasa
dirugikan
mengelakannya.  Pada  bentuk penyelesaian  pertama  hubungan pihak  yang  besengketa  tetap diteruskan,  namun  pada  bentuk kedua  hubungan  kedua  belak pihak  yang  bersengketa  dapat dihentikan  untuk  sebagian  atau untuk keseluruhan.
3. Coercion (paksaan),  pihak  yang satu  memaksakan  pemecahan kepada  pihak  lain,  ini  bersifat unilateral. Tindakan yang
bersifat memaksakan atau
ancaman  untuk  menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaiaan secara damai.
4. Negotiation (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan.
Pemecahan masalah yang dihadapi  dilakukan  oleh  mereka berdua,  mereka  sepakat  tanpa adanya  pihak  yang  ketiga  yang
mencampurinya.  Kedua  belah pihak  berupaya  untuk  saling menyakinkan, jadi mereka membuat  aturan  mereka  sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan- aturan yang ada.
5. Mediation (mediasi), pihak ketiga  yang  membantu  kedua belah  pihak  yang  berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan.  Pihak  ketiga  ini dapat  ditentukan  oleh  kedua belah  pihak  yang  bersengketa, atau ditunjukan oleh pihak  yang berwenang  untuk  itu.  Apakah mediator  hasil  pilihan  kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai  kekuasaan,  kedua belah  pihak  yang  bersengketa harus  setuju  bahwa  jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan.  Dalam  masyarakat kecil (paguyuban )  bisa  saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai  mediator  juga  berperan sebagai  arbitrator  dan  sebagai hakim.
6. Arbitration (Arbitrase),  yaitu dua belah pihak yang
bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga,  arbitrator  dan  sejak semula  telah  setuju  bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator
tersebut.
7. Adjudication (peradilan),  yaitu pihak  ketiga  yang  mempunyai wewenang  untuk  mencampuri pemecahan  masalah,  lepas  dari keinginan  para  pihak  yang bersengketa.  Pihak  ketiga  itu juga berhak membuat keputusan dan  menegakkan  keputusan  itu artinya  pihak  ketiga  berupaya
bahwa keputusan itu dilaksanakan.  (Nader  and  Jr, 2014).
Menurut Folberg and Taylor, konflik dapat dibagi  menjadi  dua  kategori,  yaitu: (Widyana, 2012)
a. Konflik  yang  terjadi  dalam  diri induvidu  itu  sendiri  ( intrapersonal conflict within the induvidual ).
b. Konflik yang terjadi antara induvidu  dan  induvidu  atau  antar kelompok ( interpersonal ).

## Unsur-Unsur Asuransi
Menurut
Man Suparman
Sastrawidjaya  bahwa  terdapat  beberapa
unsur  dari  asuransi,  yaitu:  (Sastrawidjaja dan Endang, 2013).
1. Merupakan suatu perjanjian;
Perjanjian adalah hubungan hukum antara  antara  dua  pihak  atau  lebih berdasarkan  kata  sepakat  untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan  hukum  adalah  suatu hubungan  yang  akibatnya  diatur oleh  hukum.  Kata  sepakat  dalam suatu  perjanjian  merupakan  unsur esensial.  Hal  ini  merupakan  unsur pertama untuk sahnya suatu perjanjian  menurut  Pasal  1320 KUHPerdata. Karena asuransi adalah  perjanjian,  maka  ketentuan- ketentuan yang berlaku pada perjanjian dalam KUHPerdata berlaku  pula  untuk  perjanjian asuransi  selama  ketentuan  KUHD tidak mengatur yang sebaliknya.
2. Adanya premi;
Premi  adalah  salah  satu  unsur penting  dalam  asuransi  karena merupakan  kewajiban  utama  yang wajib  dipenuhi  oleh  tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung  menerima  pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung  membayar  sejumlah
premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan  atau  setidak-tidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh
tertanggung  karena  tertanggunglah yang berkepentingan.(Ikhsan,
2015)
3. Adanya  kewajiban  penanggung untuk  memberikan  penggantian kepada tertanggung Kewajiban
penanggung  yang  merupakan  hak tertanggung,  untuk  menuntutnya baru  timbul  apabila  peristiwa  yang diperjanjikan terjadi.
4. Adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi ( onzeker voorval ).
Dalam  kaitannya  dengan  suatu kejadian  yang  tidak  bisa  dipastikan tentunya harus dititik beratkan pada bagian yang  terpenting  dari  perjanjian  asuransi, yaitu  adanya  kewajiban  bagi  pihak asurador  untuk  membayar  uang  kepada pihak  yang  terjamin.  Batasan  mengenai peristiwa  yang  tidak  pasti,  wajib  ditinjau dari  beberapa  segi.  Contohnya  dalam asuransi kebakaran atau asuransi kecelakaan  yang  memang  benar  hal  ini tidak  bisa  dipastikan  terjadinya  kebakaran atau  kecelakaan  itu.  Perjanjian  dalam
asuransi sebagai jaminannya adalah meninggal dunianya seseoarang, sedangkan  masalah  ini  sudah  ditakdirkan olaeh  yang  maha  kuasa,  bahwa  manusia tidak akan hidup selamanya. Maka dari itu sesungguhnya yang tidak pasti bukan pada saat kejadian meninggal dunianya manusia akan  tetapi  kapan  orang  tersebut  akan meninggal dunia. Dan hal ini belum dapat dipastikan. (Prakoso dan Murtika, 2013)

## Polis
Polis adalah bukti perjanjian penutupan  asuransi  tersebut.  Pasal  255 KUHD menyebutkan bahwa suatu perjanjian  asuransi  harus  dapat  dibuat secara  tertulis  dalam  suatu  akta  yang dinamakan polis. Kesimpulan minimal dari Pasal tersebut dalah bahwa polis merupakan  syarat  mutlak  pada  perjanjian asuransi.  Akan  tetapi  kesimpulan  tersebut belum maksimal setelah dilakukan penafsiran secara sistematis dengan memperhatikan Pasal 257 dan 258 KUHD. Berdasarkan kedua pasal tersebut dimaksud  diperoleh  kesimpulan  maksimal bahwa  polis  dalam  perjanjian  asuransi tidak  merupakan  syarat  mutlak,  tetapi hanya merupakan alat bukti saja. Meskipun  demikian  sesuai  dengan  asas kebebasan  berkontrak  yang  tersimpul  dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata diperkenankan  saja  apabila  para  pihak
memperjanjikan bahwa perjanjian asuransi baru berlangsung setelah polis selesai atau setelah  diserahkan  kepada  tertanggung. Dalam  hal  yang  demikian  berarti  polis dijadikan  sebagai  syarat  mutlak  pada perjanjian  asuransi  yang  bersangkutan (Sastrawidjaja dan Endang, 2013).
Undang-undang menentukan bahwa  untuk  setiap  polis  harus  memenuhi syarat-syarat/isi minimal sebagaimana diatur  dalam  pasal  256  KUHD  sebagai syarat  umum,  isi  polis  asuransi    menurut Pasal 256 KUHD adalah:
1. Hari ditutupnya pertanggungan.
2. Nama  orang yang  menutup pertanggungan  atas  tanggungan sendiri  atau      atas  tanggungan seorang ketiga.
3. Suatu  uraian  yang  cukup  jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
4. Jumlah  uang  untuk  beberapa diadakan pertanggungan.
5. Bahaya  yang  ditanggung  oleh  si penanggung.
6. Saat  pada  mana  bahaya  mulai berlaku  untuk  tanggungan  si penanggung  dan  saat  berakhirnya itu.
7. Premi  pertanggungan  tersebut; dan
8. Pada umumnya,  semua  keadaan yang  kiranya  penting  bagi  si penanggung  untuk  diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

## Premi Asuransi
Premi  asuransi  adalah  sejumlah uang  yang  wajib  dibayar  oleh  tertanggung kepada  penanggung  setiap  jangka  waktu tertentu,  biasanya  setiap  bulan  selama asuransi  berlangsung.  Besarnya  jumlah premi  asuransi  bergantung  pada  jumlah asuransi  yang  disetujui  oleh  tertanggung pada  saat  diadakan  asuransi  (Ikhsan, 2015).  Dengan  demikian  premi  asuransi merupakan imbalan atas jasa jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung  untuk  mengganti  kerugian yang  mungkin  diderita  oleh  tertanggung (pada asuransi kerugian). Imbalan jasa atas jaminan  perlindungan  yang  diberikan  oleh penanggung  kepada  tertanggung  dengan menyediakan  sejumlah  uang  terhadap risiko  hari  tua  atau  kematian  (pada asuransi jiwa). (Djojosoedarso, 2014)
Premi   merupakan  faktor  yang sangat  penting  dalam  asuransi,  baik  bagi penanggung  maupun  tertanggung.  Premi sangat  penting  bagi  penanggung,  karena
dengan  premi  yang  berhasil  dikumpulkan dan  para  tertanggung  (yang  jumlahnya cukup  banyak)  dalam  waktu  yang  relatif lama,  akan  membentuk  sejumlah  dana yang  cukup  besar,  dan  dari  dana  tersebut perusahaan asuransi akan mampu mengembalikan tertanggung kepada posisi (ekonomi) seperti sebelum terjadi kerugian menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan  sedemikian  rupa,  sehingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum  terjadinya  kerugian.  Sedang  bagi tertanggung  premi  juga  sangat  penting, karena  Premi  yang  harus  dibayar  adalah unsur biaya baginya yang akan mempengaruhi kegiaran/tingkat konsumsinya.  Oleh  karena  itu,  tinggi- rendahnya  premi  pada  umumnya  akan menjadi pertimbangan utama bagi tertanggung  apakah  dia  akan  menutup risiko dengan asuransi atau tidak.
Perbedaan  antara  unsur  premi asuransi syariah dan asuransu konvensional yaitu :
1. Asuransi Syariah
Unsur premi pada asuransi syariah terdiri  dari  unsur tabarru’ dan  tabungan (untuk asuransi jiwa), dan
unsur tabarru’ saja (untuk asuransi kerugian  dan term  insurance pada life ).
Unsur tabarru’ pada jiwa, perhitungannya diambil  dari  table  mortalitas  (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan
masa  perjanjian.  Semakin  tinggi  usia  dan semakin  panjang  masa  perjanjian,  maka semakin besar pula nilai tabarru’ -nya.
Premi  (kontribusi)  pada  asuransi syariah disebut net premium karena hanya terdiri  dari  moralitas  (harapan  hidup), premi  asuransi  syariah  tidak  mengandung unsur loading (komisi agen, biaya adminsitrasi  dan  lain-lain).  Tidak  terdapat unsur  bunga,  baik  bunga  teknik  maupun bunga  aktuaria,  menggunakan  akad  bagi hasil (mudharabah)
2. Asuransi Konvensional
Pada asuransi konvensional terdapat  tabel  mortalita,  yaitu  daftar  tabel kematian  yang  berguna  untuk  mengetahui besarnya  klaim  kemungkinan  timbulnya kerugiam  yang  dikarenakan  kematian, serta meramalkan berapa lama batas waktu (umur) rata-rata seorang bisa hidup, adanya
penerimaan
bunga (interest). dan terdapat  biaya-biaya yang harus dibayar, seperti biaya penutupan  asuransi,  biaya  pemeliharaan dan biaya lainnya (Sula, 2015).

## Klaim
Klaim  adalah  salah  satu  fungsi terpenting dari perusahaan asuransi. Adalah  essensiil,  klaim  yang  sah  itu dibayar  dengan  segera  dan  sepenuhnya. Pembayaran  klaim  yang  kurang  akan
menyebabkan  lahirya  klaim,  sedangkan pembayaran  klaim  yang  berlebihan  dapat membawa  kebangkrutan.  Klaim  adalah suatu  tuntutan  atas  suatu  hak  yang  timbul karena  persyaratan  dalam  perjanjian  yang ditentukan  sebelumnya  telah  terpenuhi. sedangkan  klaim  asuransi  jiwa  adalah suatu  tuntutan  dari  hak  pemegang  polis atau  yang  ditunjuk  kepada  pihak  asuransi atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan  atau  harga  tunai  yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi.
Agar Klaim Asuransi dapat diproses  dan  dibayar  oleh  perusahaan asuransi,  ada  berbagai  ketentuan  penting mengenai  pengajuan  klaim  yang  harus diperhatikan:
1. Klaim  sesuai  dengan  yang  tertera dalam polis. Sebelum mengajukan klaim  asuransi,  pastikan  bahwa anda  memiliki  manfaat  yang sesuai dengan yang tercatat didalam polis asuransi.
2. Polis  masih  berlaku  ( inforce ).
Anda  harus  memastikan  juga, bahwa  polis  Anda  masih  berada dalam keadaan Inforce / berlaku / aktif.  Jadi  agar  polis  Anda senantiasa dalam keadaan Inforce, pastikan Anda melakukan
pembayaran/transaksi secara rutin (terutama  di  dua  tahun  pertama, jangan sampai ada yang bolong).
3. Polis  tidak  dalam  masa  tunggu. Pastikan  Polis  asuransi  tidak dalam  masa  tunggu.  Maksudnya masa  tunggu  adalah  masa  mulai berlakunya perlindungan asuransi.
4. Klaim termasuk dalam pertanggungan.  Pastikan  klaim yang Anda ajukan bukan pengecualian  yang  tertera  dalam polis. (Darmawi, 2017).

## Tahapan Klaim
Ada  tiga  tahapan  dalam  klaim, yaitu:
1. Notification  Merujuk  kepada  batas waktu  pelaporan  klaim,  7,  14,  30 hari sesuai dengan ketentuan polis . Melaporkan  kepada  perusahaan asuransi  secara  tertulis  (verbal  dan diikuti dengan laporan tertulis).
2. Investigation  ( Fact-finding  Survey di  lokasi.)  Permintaan  beberapa dokumen  pembuktian  atas  nilai kerugian  dan  lainnya  Penunjukkan Jasa penilai kerugian (estimasi nilai klaim diperlukan).
3. Tertanggung mengirimkan dokumen  pendukung  klaim  yang diminta oleh penanggung Penanggung melakukan pemeriksaan  kesesuaian  dokumen kepada polis, kelengkapan dokumen yang diminta oleh penanggung dan mengirimkan kepadapihak penanggung
(Tjiptono, 2015).
B. Bentuk perlindungan hukum tertanggung  dalam  pembayaran klaim asuransi jiwa
1. Tinjauan Umum Asuransi Jiwa
Perekonomian negara banyak mempengaruhi perkembangan bisnis asuransi  jiwa.  Laju  pertumbuhan  ekonomi nasional  menentukan  bertambah  kuat  atau lemahnya  daya  beli  masyarakat,  termasuk pembelanjaan  untuk  polis  asuransi  jiwa. Dengan  demikian  terdapat  korelasi  antara laju pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan asuransi jiwa, jumlah pertanggungan, dan premi asuransi.
Kebutuhan  akan  jasa  perasuransian  makin dirasakan,  baik  oleh  perorangan  maupun dunia  usaha  di  Indonesia.  Asuransi merupakan  sarana  finansial  dalam  tata kehidupan rumah tangga, baik menghadapi risiko  yang  mendasar  seperti  risiko kematian,  atau  menghadapi  risiko  atas
harta  benda  yang  dimiliki.  Demikian  pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya  menghadapi  berbagai  risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.
Walau banyak metode untuk menangani risiko, namun asuransi merupakan  metode  yang  paling  banyak dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan  kepada  pihak  tertanggung terhadap  risiko  yang  dihadapi  perorangan maupun  risiko  yang  dihadapi  perusahaan. Di  samping  itu,  usaha  perasuransian sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan menjadi  penting  peranannya  karena  dari kegiatan  perlindungan  risiko,  perusahaan asuransi  menghimpun  dana  masyarakat dari penerimaan premi. Perusahaan asuransi  merupakan  suatu  lembaga  yang sengaja  dirancang  dan  dibentuk  sebagai lembaga  pengambil  alih  dan  penerima risiko.  Dengan  demikian  perusahaan asuransi  pada  dasarnya  menawarkan  jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Perusahaan asuransi secara spesifik mempunyai  ciri  dan  tujuan  operasional, untuk mencapai sasarannya yang khas.
Perusahaan  mengusahakan  para pelanggannya  agar  bersedia  bergabung dengannya  dalam  rangka  menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dengan
demikian suatu perusahaan asuransi dirancang dan diatur sedemikian rupa agar dapat  melaksanakan  fungsinya  sebagai lembaga  pengambil  alih  dan  penerima risiko  pihak  lain.  “Pada  sisi  lain, perusahaan asuransi adalah suatu perusahaan  yang  hasil  produksinya  adalah suatu jasa, dimana jasa tersebut merupakan suatu  “janji  memberi  proteksi”  yang merupakan  janji  untuk  memberikan  ganti kerugi,  apabila  nasabah  dalam  sewaktu- waktu menderita kerugian yang disebabkan  karena  suatu  peristiwa  yang sudah diperjanjikan sebelumnya”.
(Hartono, 2016).
2. Hak  dan  kewajiban  para  pihak dalam perjanjian asuransi
Walaupun perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian khusus karena diatur  tersendiri  di  dalam  KUHD,  namun dalam  hal-hal  yang  menyangkut  syarat sahnya perjanjian dan ketentuan-ketentuan umum lainnya, maka asuransi tunduk pada hukum  perjanjian  yang  diatur  dalam KUHPerdata.  Hal  ini  didasarkan  pada Pasal 1 KUHD yang menyatakan,” Bahwa KUHPerdata  pun  berlaku  untuk  hal-hal yang diatur dalam KUHD”. Terkait dengan syarat  sahnya  perjanjian  asuransi,  tetap mengacu  pada  syarat  sahnya  perjanjian yang  ada  dalam  KUHPerdata  khususnya Pasal  1320  seperti  kesepakatan  kedua
belah  pihak  dalam  hal  ini  penanggung dengan  tertanggung,  kecapakan  bertindak seperti  sudah  dewasa  dan  tidak  berada  di bawah pengampuan, obyek tertentu seperti adanya  obyek  perjanjian  asuransi  jiwa yaitu  pertanggungan  atas  jiwa  serta  kausa yang  halal  seperti  tidak  bertentangan dengan  undang-undang,  ketertiban  umum dan  asusila.    Dalam  perjanjian  asuransi, penanggung  berjanji  akan  membayar kerugian  yang  disebabkan  risiko  yang telah  diasuransikan  kepada  tertanggung, sedangkan  tertanggung  membayar  premi secara perodik kepada penanggung. Mengingat setiap perjanjian itu merupakan suatu  hubungan  hukum  maka  hak  dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian  itu  akan  dijamin  oleh  hukum dan  undang-undang  selama  isinya  tidak bertentangan  dengan  hukum,  ketertiban, kesusilaan  serta  memenuhi  syarat-syarat perjanjian. Beberapa pasal penting mengenai  perjanjian  dalam  KUHPerdata yang  harus  diperhatikan  dalam  perjanjian asuransi,  seperti  Pasal  1320  KUHPerdata yag  mengatur  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu:
a. hal  tertentu;  Kesepakatan  kedua belah pihak;
b. Kecakapan  untuk  membuat  suatu perjanji
c. Suatu hal tertentu;
d. Suatu sebab yang halal.
3.    Bentuk  perlindungan  hukum tertanggung  dalam  pembayaran klaim asuransi
Perlindungan  tertanggung  adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat  merugikan  tertanggung  itu  sendiri. Dalam  bidang  hukum  tertanggung  bisa dikatakan sebagai konsumen karena dalam undang-undang  perlindungan  konsumen, konsumen  adalah  setiap  pengguna  barang dan/atau jasa, istilah ini masih relatif baru, khususnya  di  Indonesia,  sedangkan  di negara  maju,  hal  ini  mulai  dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.
Dengan pemahaman bahwa perlindungan  konsumen  mempersoalkan perlindungan  (hukum)  yang  diberikan kepada  konsumen  dalam  usahanya  untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan  timbulnya  kerugian  karena penggunaannya, maka hukum perlindungan  konsumen  dapat  dikatakan sebagai  hukum  yang  mengantur  tentang pemberian perlindungan kepada konsumen (tertanggung)  dalam  rangka  pemenuhan
kebutuhannya  sebagai  konsumen.  Dengan demikian,  hukum  perlindungan  konsumen mengatur  hak  dan  kewajiban  konsumen dan produsen.
B. Tanggung jawab perusahaan asuransi  dalam  Pembayaran  klaim asuransi jiwa

## 1. Prinsip Tanggung Jawab
Ada  dua  istilah  yang  menunjuk pada  pertanggungjawaban  dalam  kamus hukum,  yaitu liability dan responsibility.
Istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat atas kesalahan yang dilakukan  oleh  subyek  hukum  sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik”
Secara  umum  prinsip  tanggung  jawab dalam  hukum  dapat  dibedakan  sebagai berikut:
a. Prinsip Tanggung
Jawab
Berdasarkan Unsur Kesalahan ( Fault  Liability  atau  Liability
Based  On  Fault )  dimana  suatu prinsip  yang  cukup  umum  berlaku dalam  hukum  pidana  dan  perdata. Dalam  KUHPerdata,  khususnya Pasal  1365,  1366,  dan  1367, prinsip  ini  dipegang  secara  teguh. Prinsip  ini  menyatakan,  seorang
baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika  ada  unsur  kesalahan  yang dilakukannya. Pasal 1365
KUHPerdata,  yang  lazim  dikenal sebagai  pasal  tentang  perbuatan melawa  hukum,  mengharuskan terpenuhinya  empat  unsur  pokok yaitu (1) adanya perbuatan,
b. Adanya  unsur  kesalahan,  (3) adanya  kerugian  yag  diderita,  (4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan  dan  kerugian.  2.  Prinsip Praduga Untuk Selalu
Bertanggung  Jawab  ( Presumption Of  Liability  Principle ),  dimana prinsip  ini  menyatakan  bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan  bahwa  ia  tidak bersalah.  Kata  “dianggap”  pada prinsip “Presumption Of Liability” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat
membebaskan  diri  dari  tanggung jawab, yaitu dalam hal membuktikan  bahwa  ia  telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan  untuk  menghindarkan terjadinya  kerugian.  Jadi  beban pembuktian ada pada si tergugat.
c. Prinsip  Praduga  Untuk  Tidak
Selalu
Bertanggung Jawab ( Presumption  Of  Non  Liability Principle ),  prinsip  ini  adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip  praduga  untuk  tidak  selalu bertanggungjawab  hanya  dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang  sangat  terbatas.  Contoh  dari penerapan  prinsip  ini  adalah  pada hukum  pengangkutan.  Kehilangan atau  kerusakan  pada  bagasi  kabin atau  bagasi  tangan,  yang  biasanya dibawah dan diawasi oleh penumpang adalah tanggung jawab dari penumpang.
d. Prinsip  Tanggung  Jawab  Mutlak (Srict  Liability ),  prinsip  tanggung jawab  mutlak  sering  diidentikan dengan  prinsip  tanggung  jawab absolut  ( Absolut Liability ) dimana prinsip  tanggung  jawab  tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.  Kendati  demikian adapula para ahli yang menbedakan  kedua  terminologi  di atas. Ada pendapat yang menyatakan,  strict  liability  adalah prinsip  tanggung  jawab  yang menetapkan kesalahan tidak sebagai  faktor  yang  menetukan.
Namun ada pengecualian-
pengecualian
yang memungkimkan  untuk  dibebaskan dari  tanggung  jawab,  misalnya kedaan  force  majeur.  Sebaliknya absolut  liability  adalah  prinsip tanggung  jawab  tanpa  kesalahan dan tidak ada pengecualian.
e. Prinsip  Tanggung  Jawab  Dengan
Pembatasan ( Limitation Of Liability  Principle ),  prinsip  ini
sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai
klausula eksenorasi dalam
perjanjian  standar  yang  dibuatnya. Dari  beberapa  prinsip  tanggung jawab  di  atas,  yang  terkait  dengan tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung dalam perjanjian  asuransi  jiwa  adalah prinsip  tanggung  jawab  dengan pembatasan (Limitation Of
Liability Principle), dimana berdasarkan  prinsip  ini  bahwa penanggung  bertanggung  jawab terhadap  tertanggung  sebatas  apa yang  diperjanjikan  dalam  polis asuransi,  sehingga  tertanggung, tertunjuk  atau  penikmat  tidak dapat  menuntut  tanggung  jawab kepada penanggung yang melebihi jumlah  pertanggungan  yang  ada
ketentuan  polis  asuransi  jiwa tersebut.(Sekartati, 2014).
Pertanggungjawaban  hukum  yang dapat  dikenakan  kepada  pelaku  usaha apabila  dalam  melakukan  usahanya  masih menyimpang  atau  tidak  sesuai  dengan ketentuan ini: (Gunawan, 2015)
1) Contractual liability
Contractual liability atau pertanggungjawaban kontraktual merupakan pertanggungjawaban perdata atas dasar perjanjian/ kontrak  dari  pelaku  usaha  (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang  dialami  oleh  konsumen  atas mengkonsumsi  atau  menggunakan barang dan/atau jasa yang diberikannya.
2) Product liability
Product liability merupakan tanggung  jawab  perdata  secara langsung  ( strict  liability )  dari pelaku  usaha  (produsen  barang) atas kerugian yang dialami konsumen  akibat  mengkonsumsi barang  yang  dihasilkan.  Inti  dari strict liability yaitu tanggung jawab berdasarkan  perbuatan  melawan hukum.  Product  liability  akan digunakan  oleh  konsumen  untuk
memperoleh  ganti  rugi  secara langsung  dari  produsen  (barang)
sekalipun konsumen tidak mempunyai  hubungan  kontraktual (privity of contract) dengan produsen tersebut.

## 3) Criminal liability
Criminal  liability  yaitu  tanggung jawab  pidana  dari  pelaku  usaha (baik  barang  atau  jasa)  atas terganggunya keselamatan dan keamanan  masyarakat  (konsumen), selain  sanksi  pidana,  terhadap pelaku usaha masih dapat dikenakan hukuman pidana
tambahan, berupa:
a. Perampasan barang tertentu
b. Pengumuman putusan hakim
c. Pembayaran ganti rugi
d. Perintah  penghentian  kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. Kewajiban  penarikan  barang dan/atau jasa dari peredaran
f. Pencabutan ijin usaha.
Berdasarkan  beberapa  uraian  di atas,  bahwa  tanggung  jawab  hukum  yang ditujukan  kepada  penanggung  dalam  hal
ini perusahaan asuransi jiwa atas pembayaran  klaim  kepada  tertanggung adalah tanggung jawab berdasarkan kontraktual ( Contractual Laibility ).
Berdasarkan  tanggung  jawab  tersebut perusahaan  asuransi  selaku  penanggung bertanggung jawab atas pembayaran klaim asuransi jiwa yang menjadi hak tertanggung berdasarkan perjanjian asuransi.
C. Bentuk Penyelesaian Sengketa Antara  Pihak  Tertanggung  Dengan Pihak  Penanggung  Dalam  Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa
1. Faktor Penyebab Terjadinya

## Sengketa
Pengertian  sengketa  dalam  kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik.  Konflik  berarti  adanya  oposisi atau  pertentangan  antara  orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi- organisasi terhadap satu obyek permasalahan.  Pertentangan  atau  konflik yang  terjadi  antara  individu-individu  atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan  akibat  hukum  antara  satu dengan  yang  lain.  Sengketa  adalah pertentangan  antara  dua  pihak  atau  lebih yang  berawal  dari  persepsi  yang  berbeda
tentang  suatu  kepentingan  atau  hak  milik yang  dapat  menimbulkan  akibat  hukum bagi  keduanya.  Dalam  perjanjian  asuransi jiwa, antara tertanggung dengan
penanggung sering terjadi sengketa terutama terkait pembayaran klaim asuransi  jiwa.  Pada  umumnya  penyebab dari timbulnya sengketa dalam pembayaran klaim asuransi jiwa disebabkan oleh beberapa faktor:

## 1) Tertanggung
Pada umumnya salah faktor yang menyebabkan  tertanggung  sulit  untuk mendapatkan  klaim  pembayaran  asuransi jiwa adalah penyebabnya adalah dari pihak tertanggung sendiri, antara lain:
a. Tidak  memberikan  keterangan- keterangan yang diperlukan penaggung  dalam  hal-hal  yang perlu diberitahukan dengan benar;
b. Tidak membayarkan premi asuransi  sesuai  dengan  yang diperjanjika.
c. Tidak  melengkapi  surat-surat  yang diperlukan penaggung baik dalam masa  asuransi  maupun  dalam mengajukan klaim.
d. Penikmat  juga  sering  terlambat menyampaikan  klaim  asuransi ketika tertanggung meninggal
dunia,  sehingga  kadang-kadang penyampaian klaim sudah
melewati tanggal pengajuan
klaim.

## 2) Penanggung
faktor penyebab sulitnya pengajuan  klaim  asuransi  jiwa  yang disebabkan oleh penanggung, antara lain:
a) Tidak  menjelaskan  isi  dari polis asuransi kepada tertanggung, sehingga
tertanggung kadang-
kadang tidak mengerti tentang  isi  polis  asuransi yang  menyebabkan  multi penafsiran antara tertanggung dengan
penanggung.
b) Tidak membayar uang pertanggungan kepada
pemegang  polis  apabila masa kontrak telah berakhir dan kepada seorang  yang  ditunjuk  atau penerima  manfaat  apabila tertanggung meninggal dunia.
c) Tidak membayar nilai tunai polis  kepada  pemegang polis yang mengakhiri
perjanjian asuransi sebelum masa pertanggungan berakhir.

## 3) Penerima manfaat
Pada  umumnya  penerima  manfaat sulit  untuk  menerima  hak  atas  uang pertanggungan, karena disebabkan:
1) Tidak memberitahukan kepada penanggung tentang kematian tertanggung;
2) Tidak  dapat  membuktikan  dapat ditagihnya uang dari penaggung;
3) Tidak  dapat  membuktikan  haknya untuk menerima uang
pertanggungan; serta
4) Tidak  dapat  menunjukan  kwitansi pembayaran premi yang terakhir.
Sehingga  dari  beberapa  faktor  di atas,  maka  sering  timbul  keluhan-keluhan antara  tertanggung  menganggap  haknya dilanggar  oleh  pihak  penanggung.  Setelah tertanggung menyampaikan keluhan- keluhannya, maka tahap selanjutnya pihak penaggung menanggapi dengan menunjukkan  reaksi  negatif  atas  keluhan- keluhan  yang  berujung  pada  situasi konflik.  Setelah  konflik-konflik  makin meluas  dan  sampai  di  bawah  ke  lembaga peradilan  maka  situasi  akan  berubah menjadi sengketa. Jadi sengketa
merupakan  lanjutan  dari  keluhan  dan konflik.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bahwa penyebab terjadinya sengketa antara penanggung  dengan  tertanggung  atau penikmat  disebabkan  oleh  tertanggung atau  penikmat  itu  sendiri  maupun  dari pihak penanggung.
Dari tidak melaksanakan  hak  dan  kewajiban  tersebut menyebabkan  timbulnya  sengketa  dalam pengajuan klaim asuransi.
4) Bentuk  Penyelesaian  Sengketa

## Pada Umumnya
Dalam kehidupan sehari-hari, terlebih  di  dunia  bisnis  setiap  orang  tentu menghendaki  segala  sesuatu  berjalan dengan baik tanpa masalah apapun terlebih sengketa.  Akan  tetapi  kenyataannya  hidup ini  tidak  pernah  luput  dari  masalhanya masalah  yang  muncul  melainkan  sengketa juga.
Beberapa  diantara  masalah  atau sengketa  itu hadir tanpa dikehendaki atau dicegah oleh seseorang sebab bermula dari pihak  lain.  Dengan  demikian,  tidak  ada seorangpun yang dapat memastikan dirinya akan senantiasa luput dari sengketa.  Dengan  mengetahui  beberapa segi  penting  penyelesaian  sengketa,  para pelaku  bisnis  diharapkan  akan  memiliki dasar  pertimbangan  untuk  menggunakan
penyelesaian sengketa secara tepat. Kapan
harus menggunakan cara-cara penyelesaian  sengketa  dan  kapan  harus menghindari.  Kalaupun  sudah  yakin  perlu memanfaatkan penyelesaian sengketa masih  harus  memilih  cara  penyelesaian sengketa  yang  paling  tepat  diantara  cara- cara  yang  ada.  Kelancaran  penyelesaian sengketa  melalui  pengadilan  dipengaruhi berbagai  faktor,  antara  lain  kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  mengandung beberapa  tujuan  dasar  yaitu  (Sinaga, 2016):
a) Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian
kekuasaan  diantara  badan-badan penyelenggara  negara.  Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan  untuk  menjamin  dan kebebasana induvidu.
b) Kekuasaan  hakim  yang  merdeka diperlukan untuk mencegah
penyelenggaraan pemerintahan bertindak  tak  semena-mena  dan menindas.
c) Kekuasaan  hakim  yang  merdeka diperlukan  untuk  dapat  menilai keabsahan  secara  hukum  tindakan pemerintahan  atau  suatu  peraturan perundang-undangan sehingga
sistem  hukum  dapat  dijalankan atau ditegakkan dengan baik.
5) Penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan (Non Litigasi)
Sebagaimana  telah  diuraikan  di atas, penyelesaian sengketa melalui pengadilan  masih  menyisakan  berbagai persoalan sehingga perlu ada cara-cara lain di  luar  pengadilan,  dapat  berupa  arbitrase maupun  beberapa  alternatif  penyelesaian sengketa lain, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi,  atau  konsiliasi.  Keberadaan upaya-upaya  penyelesaian  ini  sebenarnya sudah  sejak  lama,  tetapi  semakin  populer setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa. Dalam  undang-undang  ini  dikemukakan bahwa  arbitrase  adalah  cara  penyelesaian suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh para  pihak  yang  bersengketa.  Perjanjian arbitrase  adalah  suatu  kesepakatan  berupa klausula  arbitrase  yang  tercantum  dalam suatu  perjanjian  tertulis  yang  dibuat  para pihak  sebelum  timbul  sengketa,  atau perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang  dibuat para  pihak  setelah  timbul  sengketa. Pengadilan  negeri  tidak  berwenang  untuk mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Lembaga  Arbitrase  adalah  badan  yang dipilih  leh  para  pihak  yang  bersengketa untuk  memberikan  putusan  mengenai sengketa  tertentu.  Lembaga  tersebut  juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum  tertentu  sebelum  timbul  sengketa. Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui lembaga  arbitrase  hanya  sengketa  di bidang  perdagangan  dan  mengenai  hak yang  menurut  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  dikuasai  sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

## III. SIMPULAN
Setelah  melalui  pembahasan  dan pengkajian dalam bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan  sebagai  berikut: Pertama , Bentuk  perlindungan  hukum  tertanggung dalam  pembayaran  klaim  asuransi  jiwa, apabila  pihak  penanggung  wanprestasi berupa  tidak  melaksanakan  prestasi  sesuai dengan  yang  diperjanjikan  dalam  polis asuransi, yaitu tidak memberikan pembayaran  klaim  asuransi  kepada  pihak tertanggung sesuai dengan jumlah pertanggungan,  maka  tertanggung  dapat melakukan  upaya  hukum  berupa  gugatan melalui pengadilan maupun menyelesaikan melalui  mekanisme  yang  ada  dalam  polis asuransi  jiwa. Kedua ,  Tanggung  jawab perusahaan  asuransi  dalam  pembayaran klaim  asuransi  jiwa  sudah  diatur  dalam
beberapa  ketentuan  hukum  baik  dalam Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang maupun  dalam  Undang-Undang  Tentang Usaha  Perasuransian.  Tanggung  jawab tersebut  merupakan  suatu  tanggung  jawab hukum  yang  lahir  dari  perjanjian  asuransi jiwa.  Adapun  kewajiban  kewajiban  bagi pihak  penanggung  terhadap  tertanggung adalah  membayarkan  klaim  asuransi  jiwa sesuai dengan jumlah pertanggungan  yang tercantum  dalam  polis  asuransi  jiwa tersebut. Ketiga ,  Bentuk  penyelesaian sengketa antara tertanggung dengan penanggung  dalam  pembayaran  klaim asuransi  jiwa,  pada  prinsipnya  prosedur penyelesaian  sengketa  antara  tertanggung dengan  penanggung  dalam  pembayaran klaim  asuransi  jiwa  pada  umumnya diselesaikan  melalui  lembaga  arbitrase sesuai  dengan  klausula  dalam  polis,  akan tetapi  apabila  dalam  polis  tersebut  tidak ditentukan lembaga mana yang menyelesaikan sengketa maka dapat mengajukan  upaya  hukum  di  Pengadilan Negeri  maupun  lembaga  penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmawi,  Herman .  (2017).  Manajemen Asuransi. Jakarta : Bumi Aksara.
Dimyanti,  Khudzaifah.  (2016). “Teorisasi Hukum ”, Penerbit Muhammadiyah.
Surakarta: Universitas Press. Djojosoedarso,  Soeisno.  (2014). Prinsip- prinsip  Manajemen  Risiko  dan Asuransi. Jakarta: Salemba Empat.
Gunawan,  Johannes.  (2015). Tanggung Jawab  Pelaku  Usaha  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
1999 . Jurnal Hukum Bisnis. Volume 8.
Hartono,  Sri  Rejeki.  (2016). Hukum
Asuransi Dan Perusahaan Asuransi ”. Jakarta : Sinar Grafika.
Ikhsan,  Muhammad.  (2015). Pengaruh Premi dan Klaim Terhadap
Pertumbuhan  Aset  Pada  Asuransi Sinarmas  Syariah  Periode  2013-
2014 .  Skripsi  Universitas  Islam
Bandung.
Kusumaatmadja,  Mohtar.  (2014).  “ Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum  Nasional ”.  Bandung:  Bina
Cipta.
Mardalis.  (2013).  “ Metode  Penelitian Suatu  Pendekatan  Proporsional ”,
Jakarta: PT. Bumi aksara.
Mertokusumo,  Sudikno.  (2016). Teori hukum . Jakarta: cahaya atma.
Nader, Laura & Jr, Harry F. Todd. (2014).
The  Disputing  Process  Law  in  Ten Societies ,  New  York:  Columbia University Press.
Prakoso,  Djoko  dan  Murtika,  I  Ketut. (2013). Hukum Asuransi Indonesia . Jakarta: Penerbit Bina Aksara. Pruitt, Dean G & Rubin, Z. (2013). Konflik Sosial . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Raharjo,  Soetjipto.  (2014). Permasalahan hukum  di  indonesia .  Bandung: alumni.
Sastrawidjaja,  Man  Suparman    dan Endang.  (2013). Hukum  Asuransi,
Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha
Perasuransian ”. Bandung: Alumni. Sekartati,  Heni.  (2014). Aspek  Hukum perlindungan  Konsumen  Dalam Transaksi  Multi  Level  Marketing .
Fakultas Hukum Universitas
Sumatera Utara. Sinaga,  Budiman  N.P.D.  (2016). Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif
Sekretaris. Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Sula, Muhammad Syakir. (2015). Asuransi Syariah (Life and General). Jakarta: Gema Insani Tjiptono, Fandy. (2015). Strategi Pemasaran . Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Widyana,  I  Made.  (2012). Alternatif Penyelesaian  Sengketa .  Jakarta  :
Fikahati Aneska.
Witanto,  DY.  (2011). Hukum  Acara
Media . Bandung: Alfabeta.