## Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f
Pembangunan Berkelanjutan*

## Adi a Syaprillah³⁵, Sapriani³⁶

## Abstrak
Kebutuhan  lahan menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi pada kawasan hutan. Keinginan  pemerintah  daerah  untuk  melestarikan  hutan  seringkali  berbenturan  dengan berbagai  kepen ngan.  Kondisi  ini  diperparah  dengan  pesatnya  perkembangan  jumlah penduduk di Kota Tarakan yang mencapai 6,78% per tahun. Pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan dilakukan melalui kegiatan tata hutan berupa penataan hutan yang disusun dalam buku dan peta penataan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Perencanaan pengelolaan hutan yang  dilakukan  mengacu  pada  rencana  kehutanan  nasional,  provinsi,  maupun kabupaten/kota  dengan  memerha kan  aspirasi,  nilai  budaya  masyarakat  setempat  serta kondisi  lingkungan  dan  pemberdayaan  masyarakat  di  sekitar  hutan  lindung  melalui  hutan kemasyarakatan  dan  kemitraan  kehutanan.  Faktor-faktor  yang  memengaruhi  pengelolaan hutan lindung Kota Tarakan adalah adanya kecenderungan perambahan lahan hutan lindung, kepemilikan lahan serta rendahnya pendidikan dan taraf hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung dan belum adanya kesepahaman terkait dalam hal perencanaan pengelolaan hutan lindung dengan para pihak, khususnya masyarakat di sekitar hutan lindung.
Kata  Kunci :  hutan  lindung,  pengelolaan  hutan,  degradasi  hutan,  kebutuhan  lahan, pembangunan berkelanjutan.

## Management of Tarakan City Forest: Sustainable Development Perspec ve

## Abstract
High demand of land is one of the many causes of forest degrada on. The urgency of the local government to conserve the forest o en contradicts with various interests. This condi on is ge ng worse as the number of the popula on grows, especially in Tarakan whose popula on grows by 6.78% per year. The areas declared as protected forest are mostly u lized by the society for planta on and housing purpose. This research aims to observe protected forest management  and  other  factors  aﬀec ng  the  actualiza on  of  sustainable  development  in Tarakan. According to Forest Management Unit (KPH), forest management plan in Tarakan
* Ar kel ini merupakan hasil peneli an dosen pemula yang didanai oleh DIKTI tahun kegiatan 2013.
35 Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Borneo  Tarakan,  Jl.  Amal  Lama  No.  1  Tarakan,  Kalimantan  Utara, didit_syaprillah@yahoo.co.id, S.H. (Universitas Mulawarman), M.H. (Universitas Islam Indonesia).
36 Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Borneo  Tarakan,  Jl.  Amal  Lama  No.  1  Tarakan,  Kalimantan  Utara, zahrahyar@gmail.com, S.H. (Universitas Islam Indonesia), M.H. (Universitsas Airlangga).
refers to na onal, province, and also city or district forestry plan. It also heeds aspira on, cultural value, and empowerment of the locals as well as the environmental condi on through the  implementa on  of  social  forest  and  forestry  partnership.  Factors  that  aﬀect  forest management in Tarakan are expansion into protected forest areas, ownership of such areas by the society, low level of educa on and living standard, and the lack of understanding of the locals related to the protected forest management plan.
Keywords :  protected  forest,  forest  management,  forest  degrada on,  demand  of  land, sustainable development.

## A.  Pendahuluan
Kota Tarakan merupakan kota pulau dengan luas daratan hanya mencapai ± 250,80 km².  Permasalahan  kebutuhan  lahan  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya degradasi  kawasan  hutan.  Keinginan  untuk  melestarikan  hutan  oleh  pemerintah daerah  seringkali  berbenturan  dengan  berbagai  kepen ngan  untuk  meningkatan pelayanan  bagi  masyarakat  secara  umum.  Kondisi  ini  diperparah  dengan  semakin pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Kota Tarakan yang mencapai 6,78% per tahun sehingga memunculkan berbagai isu lingkungan yang perlu segera dicerma , diantaranya: banjir, tanah longsor, pemenuhan kebutuhan air bersih, pencemaran udara  dan  air.  Kesadaran  dan  komitmen  yang  kuat  dari  pemerintah  daerah  akan pen ngnya  melestarikan  kawasan  hutan  merupakan  faktor  pen ng  dalam mendukung  berbagai  kegiatan  konservasi  dan  rehabilitasi  pada  kawasan  hutan sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Tarakan.¹
Perencanaan pola ruang wilayah Kota Tarakan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan  budidaya.  Adapun  kawasan  lindung  terdiri  dari:²  (a)  kawasan  yang memberikan  perlindungan  kawasan  bawahannya;  (b)  kawasan  perlindungan setempat; (c) kawasan suaka alam dan cagar budaya; (d) kawasan rawan bencana alam; dan (e) ruang terbuka hijau (RTH) kota.
Kawasan  yang  memberikan  perlindungan  kawasan  bawahannya  melipu kawasan  hutan  lindung  dan  kawasan  resapan  air.  Kawasan  hutan  lindung  di  Kota Tarakan  berada  di  Kelurahan  Kampung  Satu/Skip  Kecamatan  Tarakan  Tengah, Kelurahan Kampung Enam di Kecamatan Tarakan Timur, Kelurahan Karang Anyar di Kecamatan Tarakan Barat, Kelurahan Juat Laut, Kelurahan Juata Kerikil di Kecamatan Tarakan Utara dengan luas ± 6.997 ha.
1 Kerjasama antara Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan dengan Lembaga Peneli an dan Pengabdian  kepada  Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Borneo  Tarakan,  “Tata  Hutan  Wilayah  Kelola  Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Tarakan”, Tarakan, 2011, hlm. 1-2.
2 Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012- 2032.
Terdapat beberapa permasalahan berdasarkan peta dan fakta di lapangan dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Salah satunya adalah pada sejumlah lokasi  yang  ditetapkan  sebagai  hutan  kota  terdapat  kawasan  yang  telah  dikuasai masyarakat hingga berpuluh tahun lamanya. Penguasaan lahan tersebut digunakan untuk perkebunan maupun perumahan/permukiman (tumpang  ndih status lahan). Kawasan  lindung  yang  di  dalamnya  terdapat  lahan  yang  dikuasai  warga  berada  di wilayah Resort Timur (Kecamatan Tarakan Timur), tepatnya di RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 11 dan RT 8 daerah Karungan, Kelurahan Mamburungan, Mamburungan Timur dan Pantai Amal. Uniknya, lahan yang dimiliki warga tersebut dilandasi dengan alas hak yang legal, seper  Surat Izin Menggunakan Tanah Negara (SIMTN), beberapa di antara mereka juga sudah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, wilayah tersebut  dak  lagi  hutan,  namun  berupa  kebun.  Hal  itu  dibuk kan  dengan tumbuhnya tanaman yang usianya mencapai puluhan tahun di kawasan tersebut.³ Di Kecamatan Tarakan Tengah juga terdapat permasalahan tenurial (klaim atas hak) di wilayah Resort Tengah  (Kecamatan  Tarakan  Tengah),  terutama  pada  kelurahan Kampung I/Skip pemukiman RT 9, RT 10, RT 18, dan RT 20. Secara garis besar, di se ap RT  tersebut  terdapat  banyak  bangunan  permanen  dan  semi  permanen  yang  tak sepantasnya ada di kawasan lindung wilayah Kelurahan Kampung 1/Skip.⁴
Rumitnya  permasalahan  pengelolaan  kawasan  lindung  di  Kota  Tarakan membutuhkan  suatu  sarana  pengelolaan  dan  perlindungan  kawasan  yang memberikan  perlindungan  kawasan  bawahannya,  yaitu  kawasan  hutan  lindung. Salah  satu  sarana  tersebut  ialah  dengan  menggunakan  konsep  pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan hutan lindung.
Melalui latar belakang yang telah dikemukakan, dalam ar kel ini Penulis melihat beberapa permasalahan, yakni bagaimana pengelolaan hutan lindung di Kota Tarakan yang seharusnya dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan faktor- faktor yang memengaruhi.

## B.  Deskripsi Kota Tarakan
Pengelolaan hutan merupakan upaya pen ng yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan visi yang dicanangkan yaitu mewujudkan Tarakan sebagai Kota Pusat pelayanan, perdagangan dan jasa yang berbudaya, sehat, adil, sejahtera dan berkelanjutan.
Pembangunan  berkelanjutan  dapat  diar kan  sebagai  pembangunan  yang memenuhi  kebutuhan  generasi  saat  ini  tanpa  mengurangi  kemampuan  generasi
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan
3 Radar Tarakan, “RTRW Tarakan Tak Sesuai Fakta. Banyak Lahan Warga yang Masuk Kawasan Hutan Kota”, Tarakan, Rabu, 23 Oktober 2013.
4 Radar Tarakan, “Batas Wilayah Kelola Belum Diakui”, Jum'at, 8 November 2013.
mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Ar nya,  pelaksanaan pembangunan  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  alam  bagi  kesejahteraan masyarakat,  khususnya  di  Kota  Tarakan,  harus  tetap  memberi  perha an  pada kesejahteraan generasi mendatang.
Pola ruang eksis ng Kota Tarakan terbagi menjadi dua jenis pemanfaatan yaitu: pemanfaatan bagi kawasan lindung sebesar 33,93% dan pemanfaatan bagi kawasan budidaya  sebesar  66,07%.  Jenis  penggunaan  lahan  pada  masing-masing  jenis pemanfaatan terlihat pada tabel berikut :

## Tabel 1
Pola Ruang Eksis ng Kota Tarakan 2010
Sumber : Bappeda, 2010 (Usulan Revisi RTRW Kota Tarakan 2010-2030)
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan

## No Jenis Penggunaan Lahan

## Kawasan Budidaya
Hutan/Kebun Campuran Industri Kawasan Terbangun Kebun Campuran Bandar Udara Pelabuhan Perkebunan Pertanian Lahan Kering Rawa Sarana Olahraga Semak Belukar Tambak Tanah Kosong TPA Aki Babu UPDN Pertamina Kolam 4308.86 40.65 1197.64 215.91 51.91 7.89 87.34 978.91 16.21 25.94 5976.99 1707.91 1814.55 0.7 22.68 7.59 16561.67 17.18 0.16 4.78 0.86 0.61 0.03 0.35 3.90 0.06 0.10 23.83 6.81 7.24 0.00 0.09 0.03 66.07 Luas Kawasan Budidaya Luas Lahan (ha) Persen (%) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

## B
1 2 3 4 5 Hutan Lindung Hutan Manggrove Hutan Kota TPU Sumber Air Baku 6998.01 1019.89 481.12 1.79 8.76 27.90 4.07 1.92 0.01
0.03
Kawasan Lindung Luas Kawasan Lindung Total Luasaan Penggunaan Lahan 8509.57 25080.00 33.93 100.00
Kebijakan  penataan  ruang  kota  di  Kota  Tarakan  disusun  berdasarkan  asas pemanfaatan  ruang  yang  serasi,  selaras,  seimbang  dan  berkelanjutan  dengan mengakomodasi seluruh kepen ngan secara terpadu dan berhasil guna. Oleh karena itu, dalam Rencana Pemanfaatan Ruang Kota telah ditetapkan lokasi pengembangan ap jenis pemanfaatan ruang untuk mewadahi berbagai kegiatan kota, baik dalam bentuk  kawasan  terbangun  maupun  kawasan/ruang  terbuka  hijau.  Pengaturan pemanfaatan lahan tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi eksis ng dan rencana pengembangan  masa  yang  akan  datang  untuk  mewujudkan  visi,  misi,  dan  tujuan pembangunan Kota Tarakan.

## C.  Deskripsi Umum Hutan Lindung Kota Tarakan⁵
Kawasan  Hutan  Lindung  Pulau  Tarakan  sebelum  ditunjuk  sebagai  kawasan  hutan lindung  merupakan  kawasan  hutan  produksi,  yaitu  areal  Hak  Pengusahaan  Hutan (HPH)  PT  Agha s.  Selain  itu,  kawasan  ini  sebelumnya  juga  merupakan  areal penambangan minyak bumi yang dikelola oleh Pertamina. Namun pada tanggal 13 Maret  1979,  kawasan  ini  ditunjuk  sebagai  kawasan  hutan  lindung  dengan  nama Hutan Lindung Pulau Tarakan (HLPT).
Penunjukan  HPLT  pertama  kali  didasarkan  pada  SK  Menteri  Pertanian  Nomor 175/Kpts/Um/1979  tanggal  13  Maret  1979  dan  dilakukan  tata  batas  oleh  Badan Planologi Kehutanan III wilayah Banjar Baru pada tahun 1980 dengan luas 2.400 ha. Penunjukan  tersebut  dipertegas  dalam  SK  Menteri  Kehutanan  Nomor  79/Kpts- II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur dengan luas ± 2.400 Ha. Setelah penataan batas areal, selanjutnya Kawasan HPLT pun ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 143/Kpts-II/2003 tanggal 22 April 2003.
Selanjutnya, Pemerintah Kota Tarakan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Tarakan  Nomor  49  Tahun  2002  Tentang  Penetapan  Lokasi  Hutan  Kota  dan  Hutan Lindung di Wilayah Kota Tarakan.
HPLT saat ini merupakan bagian dari Kawasan Lindung Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tarakan Tahun 2012-2032. Adapun perkembangan luas Hutan Lindung Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan
5 Seluruh isi dan data diku p dari kerjasama antara Dinas Kehutanan, Pertambangan & Energi Kota Tarakan dengan Lembaga Peneli an dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo Tarakan, Loc.cit.

## Tabel 2

## Perkembangan Luas Hutan Lindung Kota Tarakan
Kawasan  yang  memberikan  perlindungan  kawasan  bawahannya  melipu kawasan  hutan  lindung  dan  kawasan  resapan  air.  Kawasan  hutan  lindung  di  Kota Tarakan  berada  di  Kelurahan  Kampung  Satu/Skip  Kecamatan  Tarakan  Tengah, Kelurahan Kampung Enam di Kecamatan Tarakan Timur, Kelurahan Karang Anyar di Kecamatan  Tarakan  Barat,  Kelurahan  Juat  Laut,  dan  Kelurahan  Juata  Kerikil  di Kecamatan Tarakan Utara dengan luas ± 6.997 ha.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota  Tarakan,  total  luas  kawasan  lindung  di  Tarakan  mencapai  11.742,99  ha  atau mencukupi sekitar 46,82 persen. Dari luasan tersebut, terdapat hutan lindung seluas 6.997,22 ha dan sisanya adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari hutan mangrove (1.119,30 ha), hutan kota (2.390,48 ha), taman kota (1,07 ha), sabuk hijau (682,60  ha)  tempat  pemakaman  umum  (67,28  ha),  stadion  olahraga  (3,00  ha),
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan
Ÿ SK Mentan No. 175/Kpts/Um/3/1979 tanggal
13 Maret 1979
Ÿ Tata Batas oleh Badan Planologi Kehutanan III wilayah Banjar Baru pada tahun 1980
Ÿ SK  Menhut  No.  143/Kpts-II/2003  tanggal  22
April 2003
Ÿ SK Walikota Tarakan No. 591/23/T. Pem/2002 tanggal 30 Maret 2002
Ÿ Perda Kota Tarakan No 3/ 2006 tentang RTRW Kota Tarakan
Ÿ Laporan Inventarisasi Potensi Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Kota Tarakan berdasarkan Rencana Pengelolaan KPH Model
Tarakan
Ÿ Usulan  Revisi RTRW  Kota  Tarakan  2010-2030 (Bappeda, 2010)
Ÿ Laporan Tata Hutan Wilayah Kelola KPHL Kota Tarakan 2011
Ÿ Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032 2.400 ± 7.000 (Penambahan luas Kawasan non kehutanan / APL yang sedang diusulkan untuk perubahan peruntukan lahan)
± 6.860
(Penambahan 85)
± 6.998,01 ± 7.165 ± 6.997 ± 6.165 Tahun Luas (ha) Sumber Acuan 2001 2002 2003
2009
2010 2011 2012
kawasan  perlindungan  setempat  (465,70  ha),  dan  sumber  air  baku  (15,34  ha). Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

## Tabel 3 Total Luasan Kawasan Lindung Kota Tarakan
Sumber: Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Tarakan
Menurut  Badan  Pusat  Sta s k  Kota  Tarakan  (2007),  HLPT  berada  pada  Pulau Tarakan yang secara geograﬁs terletak pada 3°19-3°20´ Lintang Utara dan 117°34- 117°38´ Bujur Timur. Menurut Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kota Tarakan (2008) secara  geograﬁs  terletak  pada  posisi  3°19´00”-3°23´00”  Lintang  Utara  dan 117°34´00”-117°38´00”  Bujur  Timur.  Selanjutnya,  HLPT  berada  pada  kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Tarakan yang menurut Balai Pemantapan Kawasan  Hutan  (BPKH)  Wilayah  IV  Samarinda  (2009)  terletak  pada  03°19´55”- 03°25´455” Lintang Utara dan 117°33´15”-117°38´45” Bujur Timur.
Untuk  menegaskan  status  hutan  lindung  tersebut,  Pemerintah  Kota  Tarakan dalam  hal  ini  Dinas  Kehutanan,  Pertambangan  dan  Energi  Kota  Tarakan  bersama BPKH  Wilayah  IV  Samarinda,  yang  dibantu  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  Lindung  (KPHL)  dan  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Planologi melakukan penataan trayek batas hutan lindung.
Pani a tata batas HLPT ini bekerja dalam dua tahap. Tahap pertama menetapkan tata  batas  sementara  dengan  memasang  ajir-ajir  atau  patok  batas  hutan  lindung berlandaskan pada batasan makro yang sudah tertera dalam peraturan daerah serta
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan
Hutan Lindung RTH
-  Hutan Mangrove
-  Hutan Kota
-  Taman Kota
-  Sabuk Hijau
-  Tempat Pemakaman Umum -  Stadion Olahraga -  Kawasan Perlindungan Setempat -  Sumber Air Baku 1.119,30 ha
2.390,48 ha 1,07 ha 682,60 ha 67,28 ha 3,00 ha 465,70 ha 16,34 ha 11.742,99 ha 6.997,22 ha Total 1 2 KAWASAN LINDUNG
keputusan menteri. Dalam penataan batas deﬁni f itu, pani a bekerja selama enam hari pada bulan Desember 2013.
Tahap kedua adalah penataan batas deﬁni f pada bulan Januari 2014 oleh pani a yang sama. Meskipun sebelum itu, hasil tata batas sementara (di tahap pertama) harus  dipaparkan  bersamaan  dengan  pengkajian  permasalahan  yang  ada didalamnya, seper  adanya ak vitas warga didalam kawasan lindung dan lainnya.

## D.  Pengelolaan Hutan Lindung di Kota Tarakan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Sebagaimana ditetapkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang  Kehutanan,  hutan  dinyatakan  sebagai  suatu  kesatuan  ekosistem  berupa hamparan  berisi  sumber  daya  alam  haya   yang  didominasi  pepohonan  dalam persekutuan  alam  lingkungannya,  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dak  dapat dipisahkan.  Hasil  hutan  diar kan  sebagai  benda-benda  haya ,  non-haya   dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan. Kedua penger an tersebut mengacu pada penger an bio-ﬁsik hutan dengan penekanan lebih sebagai penghasil kegiatan ekonomi dalam pengelolaan suatu ekosistem.⁶
Dalam  rangka  menunjang  pembangunan  berkelanjutan,  pengelolaan  sumber daya  alam  dan  lingkungan  hidup  diarahkan  agar  usaha  pendayagunaannya  tetap memerha kan keseimbangan serta kelestarian fungsi dan kemampuannya, sehingga dapat  memberikan  manfaat  yang  sebesar-besarnya  bagi  kehidupan  generasi mendatang.  Konsep  pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable  development )  yang dianut  di  Indonesia  adalah  pembangunan  yang  dapat  memenuhi  aspirasi  dan kebutuhan  masyarakat  generasi  saat  ini  tanpa  mengurangi  potensi  pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang.⁷
Landasan  kons tusional  yang  berkaitan  dengan  penger an  pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ) secara tersirat dapat dijumpai dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  eﬁsiensi, berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan  hidup,  kemandirian,  serta dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional”. Selanjutnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dirumuskan melalui deﬁnisi yuridis, yang disebutkan sebagai tujuan dari pengelolaan lingkungan dalam  asas  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  termuat  dalam  Undang-Undang
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan
6 Kementerian  Kehutanan  Direktorat  Jenderal  Planologi  Kehutanan  Direktorat  Wilayah  Pengelolaan  dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan bekerjasama dengan Deutsche Gesellscha  fur Interna onale Zusammenarbeit (GTZ) GmbH  FORCLIME  Forest  and  Climate  Change  Programme ,  Pembangunan  Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep , Peraturan Perundangan dan Implementasi, Jakarta, Oktober 2011, hlm. 29.
7 Mukhlis dan Mustafa Lu i, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer Diskursus Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia , Malang: Setara Press (Kelompok In- TRANS Publishing), 2010, hlm. 255-256.
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dirumuskan sebagai berikut “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi  pembangunan  untuk  mencapai  keutuhan  lingkungan  hidup  serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.
Semua  hutan  di  wilayah  Republik  Indonesia  termasuk  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸  Dalam  rangka  penguasaan  tersebut,  negara  memberi  wewenang  kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan,  kawasan  hutan,  dan  hasil  hutan.⁹  Pengurusan  hutan  bertujuan  untuk memperoleh  manfaat  yang  sebesar-besarnya  serta  serbaguna  dan  lestari  untuk kemakmuran  rakyat  yang  melipu :  perencanaan  hutan,  pengelolaan  hutan, peneli an dan pengembangan, pendidikan dan la han serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan.¹⁰
Dalam  rangka  penyelenggaraan  pengelolaan  hutan  tersebut  diperlukan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang dilaksanakan pada  ngkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Adapun pengelolaan hutan yang dimaksud melipu :¹¹ a.  Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
b.  Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
c.  Rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
d.  Perlindungan hutan dan konservasi hutan.
Dengan  catatan  bahwa  pengelolaan  hutan  harus  dilaksanakan  dengan  dasar akhlak  mulia  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Dengan  demikian, pelaksanaan  se ap  komponen  pengelolaan  hutan  harus  memerha kan  nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat serta memerha kan hak-hak rakyat yang oleh karenanya , harus melibatkan masyarakat setempat.¹²
Dalam  perspek f  sistem  hukum  ( legal  system ),  persoalan  pengelolaan  hutan lindung berada dalam bingkai hukum publik,¹³ dikarenakan adanya campur tangan
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan
8 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
9 Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
10  Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 11  Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
12  Kementerian  Kehutanan  Direktorat  Jenderal  Planologi  Kehutanan  Direktorat  Wilayah  Pengelolaan  dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan Bekerjasama dengan Deutsche Gesellscha  fur Interna onale Zusammenarbeit (GTZ) GmbH FORCLIME Forest and Climate Change Programme , Op. cit, hlm. 34. 13 Ibid, hlm. 291. Dikarenakan substansi dari pengelolaan hutan lindung ini adalah untuk mengatur hubungan- hubungan yang berkaitan dengan masalah alam (tanah, pegunungan, udara, sungai, laut, dan lain sebagainya) serta  sumber  daya  alam  (hutan,  tambang,  perairan,  perikanan  dan  sebagainya)  yang  dipergunakan  untuk kepen ngan dan kesejahteraan publik.
pemerintah  dan/atau  pemerintah  daerah  mengenai  kewenangan  dan  keputusan aparatur pemerintah terhadapnya. Disamping itu, Unit Pengelolaan Hutan terdiri dari Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Konservasi  (KPHK),  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).¹⁴ Pada se ap Unit Pengelolaan  Hutan  dibentuk  ins tusi  pengelola  yang  bertanggungjawab  atas penyelenggaraan  pengelolaan  hutan  yang  melipu :  perencanaan  pengelolaan; pengorganisasian pelaksanaan pengelolaan; pengendalian serta pengawasan.
Menteri  menetapkan  organisasi  KPHK,  sedangkan  untuk  KPHP  dan  KPHL ditetapkan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  61  Tahun  2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHP dan KPHL. Untuk KPHP dan KPHL penetapannya yang wilayahnya lintas Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah  Provinsi dan  bertanggungjawab  kepada  Gubernur,  sedangkan  untuk  KPHP dan  KPHL  yang  berada  di  dalam  wilayah  Kabupaten/Kota  ditetapkan  berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Bupa /Walikota. KPHL  model  Kota  Tarakan  sendiri  ditetapkan  berdasarkan  SK  Menhut  No. 783/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009.¹⁵
Adapun kewenangan aparatur pemerintah dalam pengelolaan hutan lindung di Kota  Tarakan  dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan  sebagai berikut:¹⁶  Perama,  melakukan  kegiatan  tata  hutan  pada  wilayah  kelola  Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kegiatan tata hutan pada wilayah Kelola KPH dilaksanakan dengan  tujuan  untuk  memas kan  bahwa  pemanfaatan  dan  penggunaan  sumber daya hutan dilakukan secara terencana berdasarkan informasi kondisi sumber daya hutan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang akurat serta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan memerha kan tata ruang. Kegiatan tata hutan di KPH dari tata batas (yang dilakukan setelah kegiatan pembagian blok dan petak dan dilaksanakan untuk menjamin kepas an batas blok dan petak tersebut (Permenhut P.06/2010)), inventarisasi hutan, pembagian ke dalam blok atau zona, pembagian petak dan anak petak, dan pemetaan. Hasil kegiatan tata hutan berupa penataan hutan yang disusun dalam buku dan peta penataan KPH.
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan
14  Lihat  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan  Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
15  Adapun  wilayah  kelolanya  adalah  kawasan  Hutan  Lindung  Kota  Tarakan  dengan  Luas  ±  6.997Ha  (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032. Mengenai tugas pokok dan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kota Tarakan diatur dalam Peraturan Walikota Tarakan Nomor 67 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi  Unit  Pelaksana  Teknis  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  di  Lingkungan  Dinas  Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan.
16  Wawancara  dengan  Bapak  Satrie,  Bagian  Perencanaan  Unit  Pelaksana  Teknis  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Lindung Kota Tarakan, 26 Maret 2014.
Maka  dari  itu  kegiatan  tata  hutan  merupakan  hal  utama  dalam  pengelolaan hutan  karena  dapat  menghasilkan  kawasan  hutan  yang  rela f  tetap  selama  masa pengelolaannya.  Dalam  penetapan  tersebut  diperlukan  perha an  memerha kan kondisi bentang alam mengingat:
1)  Fungsi  utama  hutan  sebagai  salah  satu  komponen  ekosistem  (penyangga kehidupan) yang apabila fungsi ini terganggu akan memengaruhi fungsi lainnya (fungsi ekonomi, sosial dan budaya).
2)  Fungsi ekonomi hutan  dak terbatas pada penghasil jasa/barang yang memiliki nilai ekonomis semata, namun juga sebagai penyedia berbagai jasa lingkungan yang seringkali  dak memiliki nilai pasar ( not marketable ).
3)  Bentuk bentang alam  dak mudah berubah sehingga dapat dilakukan overlay dengan peta administrasi wilayah untuk memas kan bahwa batas luar kawasan hutan  tetap  berada  pada  lingkup  kawasan  pemerintahan  atau  berbatasan dengan kawasan pemerintahan tetangga.
4)  Batas  dengan  mengacu  pada  bentang  alam  dapat  mengurangi  kemungkinan berubahnya  kawasan  hutan  (KPH)  ke ka  terjadi  pemekaran  wilayah  atau perubahan  pembagian  wilayah  administrasi.  Hal  ini  dikarenakan  perubahan wilayah KPH akan mengganggu pengaturan kelestarian hutan tersebut.
Kegiatan Tata Hutan Wilayah Kelola KPHL Kota Tarakan selanjutnya dilaksanakan dalam  rangka  untuk  melakukan  rancang  bangun  unit-unit  pengelolaan  yang didasarkan  pada  kondisi  bentang  alam  dan  per mbangan  teknis  lainnya  yang berkaitan dengan kondisi di lapangan seper  administrasi, keberadaan pos jaga polisi hutan, dan pembagian luas wilayah kelola secara proporsional.
Kedua,  pola  Hutan  Kemasyarakatan  dan  Pola  Kemitraan  Kehutanan.  Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 554 Tahun 2013, penetapan luasan  hutan  lindung  Kota  Tarakan  adalah  6.927  ha.  Kondisi  ini  tentu  membawa dampak baik terhadap kelangsungan hidup jangka panjang masyarakat secara umum karena  dengan  kawasan  hutan  yang  cukup  luas  dan  produk f  sesuai  dengan fungsinya, maka beberapa faktor bencana seper  banjir bisa dicegah dalam bentuk ketersedian air bersih hingga udara segar yang dihasilkan oleh tanaman atau pohon- pohon yang tumbuh di hutan secara alami.¹⁷
Pen ngnya fungsi hutan lindung di Kota Tarakan menyebabkan perlu terkelola dengan baiknya hutan lindung untuk kepen ngan manusia. Pemerintah daerah Kota Tarakan dituntut untuk terlibat ak f dalam pengelolaan hutan lindung. Hal tersebut
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan
17  Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan , Cetakan
II, Yogyakarta: Penerbit Laksbang Graﬁka, 2012, hlm. 9-11.
terutama dikarenakan berkembangnya negara kesejahteraan ( welfare state ).¹⁸ Pengelolaan  hutan  lindung  di  Kota  Tarakan  mengalami  kendala-kendala  yang menyebabkan  kurang  produk fnya  fungsi  hutan  tersebut  dikarenakan  oleh  ulah masyarakat sendiri seper  pembalakan kayu hutan dan penyerobotan kawasan hutan untuk kepen ngan perorangan. Tak jarang pula masyarakat yang merasa memiliki lahan di dalam kawasan hutan lindung akan bersikukuh untuk mempertahankannya, sehingga terjadi kesenggangan antara pihak Pemerintah Daerah Kota Tarakan (Dinas Kehutanan,  Pertambangan  dan  Energi)  dengan  kelompok  masyarakat  yang berkepen ngan  tersebut,  baik  mereka  yang  menggarap  hutan  untuk  pertanian maupun yang memanfaatkannya sebagai pemukiman.
Solusi yang digunakan untuk mengurangi kesenggangan tersebut ialah dengan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan lindung yang bertujuan untuk: 1)  Menciptakan kondisi kehidupan sosial disekitar hutan yang kondusif; 2)  Mencegah meningkatnya perambahan hutan dan pencurian kayu; 3)  Salah satu upaya solusi masalah konﬂik lahan;
4)  Pelestarian sumber daya hutan; dan
5)  Pemberdayaan masyarakat di sekitar Hutan Lindung.
Adapun implementasi dari pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan lindung ialah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan  dan  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan,  Serta  Pemanfaatan  Hutan. Untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara op mal dan adil, dilakukan pemberdayaan  masyarakat  setempat  melalui  pengembangan  kapasitas  dan pemberian  akses  dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan.  Pemberdayaan masyarakat setempat merupakan kewajiban Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Pasal  84  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan  dan Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan,  Serta  Pemanfaatan  Hutan  mengatur tentang  pemberdayaan  masyarakat  setempat  melalui:  a)  hutan  desa;  b)  hutan kemasyarakatan; dan c) kemitraan.
Upaya  yang  sedang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Tarakan  (Dinas  Kehutanan, Pertambangan  dan  Energi  Kota  Tarakan)  ialah  melaksanakan  dan  menerapkan
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan
18  Seiring  dengan  perkembangan  kenegaraan  dan  pemerintahan,  ajaran  negara  hukum  yang  kini  dianut  oleh negara-negara di dunia khususnya setelah Perang Dunia kedua adalah Negara Kesejahteraan ( welfare state ). Konsep  ini  muncul  sebagaireaksi  atas  kegagalan  konsep legal  state atau  negara  penjaga  malam ( nachtwachtersstaat ), kegagalan implementasi nachtwachtersstaat tersebut kemudian muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu welfare state . Lebih lengkapnya lihat Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara , Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 14.
program  pemberdayaan  masyarakat  setempat¹⁹  melalui  Hutan  Kemasyarakatan²⁰ dan Kemitraan Kehutanan²¹ sebagai jalan terbaik untuk menemukan kesepahaman tentang pengelolaan hutan lindung antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan memberi kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mengelola sumber daya hutan.
Adapun  tujuan  pemberdayaan  masyarakat  setempat  melalui  Kemitraan Kehutanan adalah terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan  pengelolaan  hutan  lestari,  dan  secara  bertahap  dapat  berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.
Pemberdayaan  masyarakat  setempat  melalui  Kemitraan  Kehutanan  harus menggunakan prinsip-prinsip:
1)  Kesepakatan:  semua  masukan,  proses  dan  keluaran  Kemitraan  Kehutanan dibangun berdasarkan kesepakatan antara para pihak dan bersifat mengikat;
2)  Kesetaraan: para pihak yang bermitra mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam pengambilan keputusan;
3)  Saling  menguntungkan:  para  pihak  yang  bermitra  berupaya  untuk mengembangkan usaha yang  dak menimbulkan kerugian;
4)  Lokal  spesiﬁk:  Kemitraan  Kehutanan  dibangun  dan  dikembangkan  dengan memerha kan  budaya  dan  karakteris k  masyarakat  setempat,  termasuk menghorma  hak-hak tradisional masyarakat adat;
5)  Kepercayaan: Kemitraan Kehutanan dibangun berdasarkan rasa saling percaya antar para pihak;
6)  Transparansi: masukan, proses dan keluaran pelaksanaan Kemitraan Kehutanan dijalankan  secara  terbuka  oleh  para  pihak,  dengan  tetap  menghorma kepen ngan masing-masing pihak;
7)  Par sipasi:  pelibatan  para  pihak  secara  ak f  sehingga  se ap  keputusan  yang diambil memiliki legi masi yang kuat;
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan
19  Pasal  1  angka  (1)  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor:  P.39/Menhut-II/2013  tentang  Pemberdayaan Masyarakat  Setempat  melalui  Kemitraan  Kehutanan  mengatur  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  setempat melalui  kemitraan  kehutanan  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  kemandirian  masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara op mal dan adil melalui kemitraan kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
20  Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan mengatur bahwa Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
21  Pasal  1  angka  (3)  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor:  P.39/Menhut-II/2013  tentang  Pemberdayaan Masyarakat Setempat melalui Kemitraan Kehutanan mengatur bahwa Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan Pemegang Izin pemanfaatan hutan atau Pengelola Hutan, Pemegang Izin usaha industri primer hasil hutan, dan/atau Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
Adapun persyaratan dalam program kemitraan kehutanan ialah:
1)  Luasan  areal  Kemitraan  Kehutanan  paling  luas  2  (dua)  hektar  untuk  se ap keluarga;
2)  Dalam hal masyarakat setempat bermitra untuk memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan luasan.....;
3)  Masyarakat  setempat  calon  mitra  Pengelola  Hutan  dan  Pemegang  Izin  harus memenuhi persyaratan:
a)  Masyarakat  setempat  yang  berada  di  dalam  dan/atau  disekitar  areal Pengelola  Hutan  dan  Pemegang  Izin  dibuk kan  dengan  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  atau  Surat  Keterangan  tempat  nggal  dari  kepala  desa setempat;
b)  Mempunyai  mata  pencaharian  pokok  bergantung  pada  lahan garapan/pungutan hasil hutan non kayu di areal...; dan
c)  Mempunyai potensi untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan.
Untuk  kepen ngan  pelaksanaan  par sipasi  masyarakat  dalam  pemberdayaan masyarakat  melalui  Kemitraan  Kehutanan,  perlu  dibangun  struktur  pembuatan keputusan dengan menggunakan pendekatan desentralisasi dan subsidiaritas. Sulit untuk menciptakan par sipasi masyarakat apabila struktur pengambilan keputusan terpusat, birokrasi yang panjang umumnya hanya menghasilkan warga masyarakat yang merasa terasingkan. Konsep subsidiaritas yang diterapkan dalam pengambilan keputusan  dapat  merujuk  kepada  pemberian  wewenang  dari  yang  lebih  nggi  ke ngkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi pemerintahan atau merujuk pada pelimpahan  wewenang  kepada  kelompok  di  luar  organisasi,  misalnya  ke ka pemerintah mengalokasikan pengendalian proyek tertentu kepada kelompok lokal nonpemerintah.  Semakin  rendah  jabatan  pemegang  kewenangan,  maka  semakin memungkinkan  pelibatan  masyarakat  seluas-luasnya,²² maka  semes nya  lebih mudah menentukan bentuk demokrasi yang paling tepat untuk diselenggarakan di wilayah kerjanya. Maka dari itu, kewenangan harus dipegang oleh orang-orang yang berkemampuan  dan  memiliki  pemikiran  terbuka  terhadap  berbagai  aspirasi masyarakat.²³  Sebaiknya  dalam  pengelolaan  hutan  lindung  di  Kota  Tarakan, Pemerintah  Daerah  Kota  Tarakan  harus  segera  melakukan  penyesuaian  birokrasi pemerintahan di bidang pengelolaan hutan lindung.

## E.  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Pengelolaan  Hutan  Lindung  dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Cita-cita  dan  agenda  utama  pembangunan  berkelanjutan  dak  lain  adalah  upaya untuk menyinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi  ga
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan
22  Feby Ivalerina, “Demokrasi dan Lingkungan”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , Volume 01, Issue 01, Januari
2014, hlm. 67.
23 Ibid .
aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Gagasan dibalik itu adalah pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan hidup harus dipandang memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga unsur-unsur  dari  kesatuan  yang  saling  terkait  ini  dak  boleh  dipisahkan  atau dipertentangkan satu dengan lainnya.²⁴
Adapun  upaya-upaya  yang  perlu  dilaksanakan  dalam  pembangunan berkelanjutan mencakup:
a.  Menggiatkan kembali pertumbuhan;
b.  Mengubah kualitas pertumbuhan;
c.  Memenuhi kebutuhan pokok manusia berupa lapangan kerja, pangan, energi, air dan sanitasi;
d.  Mengendalikan  jumlah  penduduk  pada  ngkat  yang  berkelanjutan  atau menunjang kehidupan selanjutnya;
e.  Menjaga kelestarian dan meningkatkan sumber daya;
f.  Mereorientasikan teknologi dan mengelola risiko;
g.  Menggabungkan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.
Kekayaan hutan Indonesia yang sedemikian luas semakin hari semakin berkurang karena  pemanfaatan  hutan  yang  dak  terkendali  karena  penguasaan  dan pemanfaatan  hutan  di  Indonesia  telah  mengabaikan  aspek  pelestarian  dan perlindungan  lingkungan  itu  sendiri.  Hal  tersebut  mengakibatkan  menurunnya kualitas lingkungan hidup serta mempercepat laju deforestasi dan degradasi lahan di Indonesia  yang  juga  menyebabkan  berkurangnya  luas  hutan  di  Indonesia.²⁵  Laju deforestasi hutan di Indonesia mencapai 1,6 sampai 2,1 juta ha per tahun dan tercatat sebagai negara ke ga tercepat di dunia yang mengalami deforestasi.²⁶ Bahkan pada tahun  2007 Guinness  World  Recods menetapkan  Indonesia  dengan  ngkat kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90% sisa hutan dunia. Sejalan dengan hal tersebut, Agus Purnomo berpendapat bahwa berkurang
2 atau  hilangnya  hutan  Indonesia  cukup  signiﬁkan  yaitu  sekitar  130.000  km   se ap tahunnya dan setara dengan luas negara Inggris.²⁷
Berbagai tekanan terhadap hutan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perekonomian telah mengakibatkan
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan
24  Hans-Joachim Hoehn, “Environmental Ethnics and Enviromental Poli cs” , dalam Environmental Protec on as an Element  of  Order  Policy disusun  oleh    Josef  Thessing  dan  Wilhelm  Hofmenister  (eds),  Rathausalle:  Konrad- Adenauer S ung, 1996, hlm. 64, seper  diku p oleh A. Sonny Keraf, E ka Lingkungan Hidup , Jakarta: Penerbit Kompas, 2010, hlm. 192. 25  Ida Nurlinda, “Paradigma Ekonomi Hijau ( Green Economic ) dalam Penatagunaan Hutan untuk Mewujudkan Tata Kelola Hutan yang Baik ( Good Forest Governance )”, dalam buku Prosiding Seminar Nasional & Kongres Pembina Hukum Lingkungan se-Indonesia , Bandung : LOGOZ Publishing & Bagian Hukum dan Pembangunan/Masyarakat FH Unpad, 2013, hlm. 234-235.
26 Ibid. 27 Ibid.
terabaikannya tata kelola hutan yang baik ( good forest governance ). Kepas an dan kemantapan  suatu  kawasan  hutan  merupakan  prakondisi  yang  dibutuhkan  dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari. Pengakuan terhadap suatu kawasan hutan baik oleh masyarakat maupun peraturan perundang-undangan telah diatur melalui pengukuhan  hutan  yang  dikenal  dengan  kebijakan  Tata  Guna  Hutan  Kesepakatan (TGHK) sebagai basis bagi pemberian izin pengusahaan hutan.
Permasalahan  dan  isu  yang  berkaitan  dengan  degradasi  kawasan  hutan  telah membuk kan lemahnya pengelolaan kawasan hutan yang diselenggarakan negara dalam konteks desentralisasi sehingga dibutuhkan pengelolaan hutan pada unit-unit pengelolaan di  ngkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan  ngkat unit pengelolaan (KPH).
Faktor  penyebab  kerusakan  hutan  lindung  menurut  Sarjono  dan  Silviani  yang diku p oleh Trisna Subarna adalah faktor ekonomi masyarakat di sekitar hutan yang digambarkan  sebagai  masyarakat  petani  miskin,  bahwa  penyebab  ngginya perambahan  hutan  adalah  mo vasi  petani  untuk  memiliki  lahan  di  kawasan lindung.²⁸  Aspek  pengamanan  hutan  yaitu  terbatasnya  jumlah  petugas  pengawas kehutanan mendorong berkembangnya free riders dan pelaku ekonomi melakukan praktik illegal logging sehingga menyebabkan masuknya perambahan hutan. Pertambahan jumlah penduduk di suatu kawasan hutan pun menjadi salah satu penyebab  terjadi  peningkatan  kebutuhan  masyarakat  untuk  membuka  lahan permukiman,  pertanian  dan  hasil  hutan.  Penggunaan  fungsi  hutan  yang  hanya melihat  dari  segi  ekonomis  membuat  semakin  menurunnya  kualitas  maupun kuan tas kawasan hutan. Kurangnya pendidikan masyarakat di sekitar kawasan hutan seper   keterampilan  bercocok  tanam  menjadi  penyebab  terjadinya  pembukaan lahan, sehingga kondisi hutan di Indonesia semakin memburuk se ap tahunnya.
Salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Tarakan dalam upaya pembangunan  adalah  pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang  cukup  nggi  yakni mencapai 6,78% per tahun. Laju pertumbuhan penduduk tersebut menjadi salah satu ancaman terhadap kelestarian kawasan hutan, karena seiring dengan pertambahan jumlah penduduk maka kebutuhan akan lahan untuk berbagai kebutuhan masyarakat akan  turut  meningkat.  Kondisi  ini  secara  umum  akan  mendorong  terjadinya  alih fungsi lahan hutan menjadi peruntukan lain.
Adanya  kecenderungan  perambahan  lahan  hutan  lindung  biasanya dilatarbelakangi  untuk  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari,  namun  sekarang  telah bergeser dengan dengan latar belakang komersial. Hal ini ditujukan oleh lahan yang dirambah  semakin  luas  dan  tanaman  yang  mulai  dikembangkan  adalah  tanaman dengan  nilai  ekonomi  nggi,  disamping  itu  terdapat  pula  praktik  jual  beli  lahan rambahan antara masyarakat.
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan
28  Trisna Subarna, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menggarap Lahan di Hutan Lindung: Studi Kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat”, Jurnal Peneli an Sosial dan Ekonomi Kehutanan , Vol. 8, No. 4, 2011, hlm. 267.
Seper   yang  dikemukakan  Budi  Se awan  bahwa  permasalahan  yang  akan menjadi kajian pani a tata batas hutan lindung ini adalah kepemilikan lahan dari masyarakat  serta  area-area  peruntukan  lainnya  seper   pertambangan  pasir  dan perminyakan, diantaranya berkaitan dengan kejelasan legalitas status lahan dalam bentuk surat negara seper  ser ﬁkat bila lahan hutan lindung dimiliki atau digarap warga.²⁹
Berdasarkan data yang diperoleh penulis secara khusus terdapat 2 (dua) faktor yang memengaruhi pengelolaan hutan lindung di Kota Tarakan, sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4 Iden ﬁkasi faktor-faktor internal dan eksternal KPHL Kota Tarakan
Sumber: UPT KPHL Kota Tarakan, 2014
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan
1.  Kewenangan pengelolaan masih terbatas
2.  Belum  tersedia database dan  sistem  informasi manajemen hutan
3.  Pendanaan belum mencukupi
4.  Kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas
5.  Data potensi kawasan belum lengkap
6.  Penataan batas kawasan belum selesai
7.  Kurangnya koordinasi para pihak
8.  Kurangnya sosialisasi KPHL
9.  Belum terbentuknya kelembagaan masyarakat
10  Belum  terjalinnya  satu  paham  terkait  rencana pengelolaan hutan dengan para pihak
Faktor Internal

## Faktor Eksternal
1.  Adanya tumpang  ndih kebijakan 2.  Adanya tumpang  ndih lahan 3.  Masih  ngginya  ngkat  perambahan  dan pembalakan kawasan hutan lindung
4.  A d a n y a   m a s y a r a k a t   d a n   k e l o m p o k masyarakat yang mengklaim lahan di kawasan hutan lindung
5.  Adanya  jual  beli  lahan  di  kawasan  hutan lindung
6.  Pembangunan jalan lingkar yang memotong kawasan  hutan  lindung  dan  menimbulkan adanya permukiman di kiri-kanan jalan
7.  Beberapa  lokasi  di  kawasan  hutan  lindung rawan longsor
8.  Banyaknya  ak vitas  pertanian  perkebunan, perikanan dan peternakan di kawasan hutan lindung 9.  Adanya  ak vitas  penambangan  pasir  ilegal
oleh masyarakat
10.  Adanya  perlindungan  dari  oknum  tertentu yang melindungi ak vitas ilegal masyarakat di kawasan hutan 11.  Rendahnya  pendidikan  dan  taraf  hidup masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung 12.  Rendahnya  ekonomi  masyarakat  dan ngginya angka kemiskinan 13  Konﬂik pengelolaan kawasan KPHL
29  Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan, dalam wawancara yang dilakukan oleh Surat
Kabar Harian Radar Tarakan, tanggal 15 Desember 2013.
Permasalahan mengenai pengelolaan hutan lindung di Kota Tarakan dan faktor-faktor yang  memengaruhi  pengelolaan  tersebut  mengakibatkan  terjadinya  kerusakan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kerusakan ini seringkali terkait dengan  lemahnya  akses  masyarakat  terhadap  informasi,  baik  tentang  perubahan kondisi  lingkungan  hidup  maupun  pada  ngkat  pengambilan  keputusan  yag berpengaruh  pada  masyarakat,  baik  yang  bersifat  umum    maupun  teknis  seper pemberian izin usaha/kegiatan.³⁰
Perlindungan hukum tentang akses informasi sebetulnya sudah tertuang dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yang  mengatur  dua  prinsip  pen ng  berkenaan  dengan  akses informasi, yaitu: tata kelola pemerintahan yang baik dan par sipa f. Jaminan atas informasi juga sudah dikenal dalam berbagai instrumen hukum internasional seper Monterrey  Consensus yang  dihasilkan  dari  Konferensi  Internasional  tentang Keuangan  untuk  pembangunan  pada  tahun  2002  menyatakan  bahwa good governance adalah esensi dari pembangunan berkelanjutan.³¹ Menyadari  pen ngnya  fungsi  hutan  maka  diperlukan  sebuah  pendekatan par sipasi  masyarakat  di  sekitar  wilayah  hutan  lindung  atau  masyarakat  yang berpotensi terkena dampak dari perusakan hutan lindung.³² Par sipasi masyarakat di sekitar  wilayah  hutan  lindung  akan  berfungsi  sebagai:  mengurangi  ke daktahuan dalam  pengelolaan  hutan  lindung,  ikut  serta  dalam  pengambilan  keputusan  dan membina kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.

## F.  Penutup
Berdasarkan  hasil  peneli an  di  atas  maka  Penulis  dapat  memberikan  kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan  dan  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan,  serta  Pemanfaatan  Hutan, Pengelolaan  Hutan  terdiri  dari  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Konservasi  (KPHK), Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung  (KPHL)  dan  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan Produksi (KPHP). KPHL model Kota Tarakan juga sudah ditetapkan berdasarkan SK Menhut No. 783/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009.
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan
30  Henry Subagio, “Jaminan Akses Informasi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Rekomendasi Penguatan Hak Akses Informasi Lingkungan)”, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia , Volume 01, Issue 01, Januari
2014, hlm. 75.
31 Ibid , hlm. 76.
32  Dorongan untuk memerha kan informasi lingkungan dalam isu-isu lingkungan hidup terus berkembang selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang pertama dirilis melalui “ Our Common Future ” oleh World Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987. Seper  tertulis dalam laporan Burtland bahwa  hukum  saja  dak  akan  dapat  menegakkan  kepen ngan  bersama,  yang  oleh  karena  itu  memerlukan par sipasi masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan untuk memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup. Ibid, hlm. 88.
Adapun pengelolaan hutan lindung di Kota Tarakan sebaiknya dilakukan melalui kegiatan:
- Kegiatan  Tata  Hutan  Wilayah  Kelola  KPHL  Kota  Tarakan  dilaksanakan  dalam rangka untuk melakukan rancang bangun unit-unit pengelolaan yang didasarkan pada  kondisi  bentang  alam  dan  per mbangan  teknis  lainnya  yang  berkaitan dengan kondisi di lapangan seper  administrasi, keberadaan pos jaga polisi hutan dan pembagian luas wilayah kelola secara proporsional; dan
- Pemberdayaan  Masyarakat  disekitar  hutan  lindung  di  Kota  Tarakan  yang  di- dukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan  Rencana  Pengelolaan  Hutan,  Serta  Pemanfaatan  Hutan  dapat dilakukan melalui : a) hutan desa; b) hutan kemasyarakatan; dan c) kemitraan. Terdapat pula beberapa faktor yang memengaruhi pengelolaan hutan lindung di Kota Tarakan. Faktor pertama merupakan adanya kecenderungan perambahan lahan hutan lindung yang dilatarbelakangi untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian  faktor  kedua  merupakan  adanya  permasalahan  mengenai  kejelasan legalitas status lahan dalam bentuk surat negara seper  ser ﬁkat bilah lahan hutan lindung atas kepemilikan lahan dari masyarakat serta area-area peruntukan lainnya seper  pertambangan pasir dan perminyakan. Faktor ke ga merupakan rendahnya pendidikan dan taraf hidup (ekonomi) masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung dan belum adanya kesepahaman terkait dalam hal perencanaan pengelolaan hutan lindung dengan para pihak khususnya masyarakat di sekitar hutan lindung.
Beberapa saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan pengelolaan  hutan  lindung  di  Kota  Tarakan  diantaranya  adalah:  (a)  perencanaan, pemanfaatan  dan  pengelolaan  hutan  lindung  harus  tunduk  dan  merujuk  kepada rencana  tata  ruang  wilayah  Kota  Tarakan;  (b)  perlunya  sebuah  kelembagaan  yang mandiri  dalam  pengelolaan  hutan  lindung  agar  adanya  kewenangan  yang  penuh dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan hutan lindung; (c) peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  yang  cukup  memadai;  (d)  masih  perlunya  kegiatan pendidikan lingkungan mengenai pengelolaan hutan lindung terhadap masyarakat di sekitar  kawasan  hutan  lindung  agar  dapat  menambah  wawasan  masyarakat  dan terjalinnya koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat akan pen ngnya keberadaan hutan lindung Kota Tarakan; (e) perlunya par sipasi masyarakat di sekitar kawasan  hutan  lindung  untuk  mendukung  upaya  pemberdayaan  masyarakat  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  melalui  kegiatan  hutan  kemasyarakatan  dan kemitraan di sekitar kawasan hutan lindung; dan (f) perlunya ketegasan pemerintah daerah  dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  masyarakat  yang  akan mencoba  melakukan  perambahan  hutan  lindung  untuk  pemenuhan  kebutuhan sehari-hari atau yang bersifat komersial.
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan

## Da ar Pustaka Buku
Mukhlis dan Mustafa Lu i, Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer Diskursus Pengawasan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  dan  Pengembangan  Hukum Administrasi di Indonesia , Setara Press (Kelompok In-TRANS Publishing), Malang, 2010.
Prosiding  Seminar  Nasional  &  Kongres  Pembina  Hukum  Lingkungan  se-Indonesia, LOGOZ Publishing & Bagian Hukum dan Pembangunan/Masyarakat FH Unpad, Bandung, 2013.
Ridwan  HR. Hukum  Administrsi  Negara ,  Cetakan  Ketujuh  Rajawali  Press,  Jakarta,
2011.
Sonny Keraf, E ka Lingkungan Hidup , Penerbit Kompas, Jakarta, 2010. Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan , Cetakan II Penerbit Laksbang Graﬁka, Yogyakarta, 2012 .

## Dokumen Lain
Tim  Peneli ,  “Tata  Hutan  Wilayah  Kelola  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan  Lindung Tarakan”,  Laporan  Peneli an, Kerjasama  Dinas  Kehutanan,  Pertambangan  dan Energi  Kota  Tarakan  dengan  Lembaga  Peneli an  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Borneo, Tarakan, 2011.
Tim Peneli , “Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundangan  dan  Implementasi”,  Laporan  Peneli an,  Kerjasama  Kementerian Kehutanan  Direktorat  jenderal  Planologi  Kehutanan  Direktorat  Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan dengan Deutsche Gesellscha  fur Interna onale Zusammenarbeit (GTZ) GmbH FORCLIME Forest and Climate Change Programme,  Jakarta, 2011.
Radar Tarakan, “ RTRW Tarakan Tak Sesuai Fakta. Banyak Lahan Warga yang Masuk Kawasan Hutan Kota”, Rabu, 23 Oktober 2013. ____________, “Batas Wilayah Kelola Belum Diakui”, Jum'at, 8 November 2013. Jurnal Peneli an Sosial dan Ekonomi Kehutanan, Vol. 8, No. 4, 2011. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Volume 01, Issue 01, Januari 2014.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Tata  Hutan  dan  Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032.
Peraturan Walikota Tarakan Nomor 67 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Lingkungan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kota Tarakan.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.
Adi a Syaprillah, Sapriani: Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan: Perspek f Pembangunan Berkelanjutan