## ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI SYARIAH DI BMT “X” KUDUS
Umi Fauzul Naimah dan Murtadho Ridwan

## STAIN Kudus
Email: adle_hr@yahoo.com

## Abstrak
Kajian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  akuntansi syariah  pada  BMT  “X”  Kudus  khususnya  dalam  laporan keuangannya.  Data  dihasilkan  dari  dokumentasi  dan  dianalisis dengan  metode  deskriptif,  yaitu  dengan  membandingkan  antara implementasi laporan keuangan dengan ketentuan dalam PSAK 101.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  implementasi  akutansi syariah  dalam  penyajian  laporan  keuangan  BMT  ‘X’  Kudus belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101. Hal ini disebabkan karena  Neraca  BMT  ‘X’  Kudus  belum  memisahkan  antara kewajiban  dengan  Dana  Syirkah  Temporer  (DST).  Selain  itu BMT  ‘X’  Kudus  juga  masih  menggunakan  istilah  “Laporan Sumber dan Pengggunaan Dana ZIS” dan “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan” padahal dalam PSAK 101 istilah tersebut sudah tidak digunakan lagi. BMT ‘X’ Kudus juga tidak mengikutkan catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangannya.
Kata Kunci : Akuntansi, BMT, Keuangan

## Abstract
ANALYSIS  OF  THE  IMPLEMENTATION  OF  SHARIA ACCOUNTING  IN  BMT  ‘X’  KUDUS.  This  study  aims  to determine the implementation sharia accounting in BMT ‘X’ Kudus, especially  in  its  financial  statements.  Data  were  generated  from document and analyzed with descriptive method,  by comparing the implementation of the financial statements with the provisions of  PSAK  101.  The  results  showed  that  the  implementation  of sharia accounting in preparing the financial statements BMT ‘X’ Kudus is not fully in accordance with PSAK 101. This is caused by the balance of BMT ‘X’ Kudus is not split between liabilities and temporary Syirkah Fund (DST). In addition BMT ‘X’ Kudus also still used the term “source report and uses of ZIS fund” and the  “sources  report  and  uses  of  funds  Qardhul  Hasan”  whereas in  PSAK  101  that  term  is  not  used  anymore.  BMT  ‘X’  Kudus also  does  not  include  the  notes  to  the  financial  statements  in  its financial  statements.
Keywords: Accounting, BMT, Financial.

## Pendahuluan A.
Munculnya lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah termasuk BMT merupakan fenomena aktual yang menarik  untuk  dicermati.  Ketika  puluhan  bank  konvensional ambruk akibat badai krisis ekonomi dan moneter yang menimpa bangsa Indonesia menjelang dan pasca lengsernya pemerintahan orde baru, Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum pertama yang beroperasi sesuai syariah tetap eksis. Di antara yang mampu menerpa badai krisis pada saat itu adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan juga lembaga keuangan mikro syariah yang dipresentasikan oleh BMT. Orangpun mulai melirik lembaga- lembaga keuangan alternatif ini, banyak kalangan yang kemudian mencoba  melihat  dari  dekat  dan  mencoba  mempelajari  sistem yang diterapkanya (Ilmi, 2002).

## Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT “X” Kudus
Dalam  sistem  ekonomi,  baik  ekonomi  Islam  maupun ekonomi  konvensional,  akuntansi  merupakan  salah  satu  bagian dari  sistem  ekonomi  tersebut.  Akuntansi  merupakan  salah  satu instrumen  ekonomi  yang  penting  karena  dari  akuntansi  dapat diperoleh  sebuah  informasi  untuk  mengambil  keputusan  bisnis (Ilmi,  2002).  Akuntansi  merupakan  pengertian  yang  lengkap mengenai fungsi pemegang buku atau setidaknya akan mempunyai sedikit  pengetahuan  tentang  fungsi  akuntansi  yang  meliputi; menganalisis  dan  mencatat  yang  berhubungan  dengan  setiap transaksi, meringkas dan melaporkan data akuntansi dalam laporan- laporan  akuntansi,  serta  menganalisa  dan  mengartikan  laporan- laporan untuk kepentingan manajemen (Muhammad,  2002).
Surat al-Baqarah ayat 282 memerintahkan kepada kreditur dan  debitur  untuk  mencatat  dan  menulis  secara  benar  semua transaksi  yang  pernah  terjadi  selama  melakukan  bisnis.  Ayat tersebut  dapat  ditafsirkan  dalam  konteks  akuntansi.  Dan  dalam Islam, akuntansi memiliki bentuk yang syarat dengan nilai keadilan, kebenaran  dan  pertanggungjawaban.  Hal  ini  tentunya  sangat penting bagi lancarnya hubungan perekonomian yang terjadi antar masing-masing pihak (Muhammad, 2000).
Lembaga  keuangan  syariah  melarang  akan  adanya penerimaan  dan  pembayaran  bunga,  karena  dalam  Islam bunga  bank  hukumnya  haram.  Seluruh  kegiatan  operasional lembaga  keuangan  syariah  termasuk  laporan  keuangannya  harus berpedoman  pada  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan  dalam Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  syariah  yang telah  ditetapkan  berdasarkan  fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan  oleh Dewan  Syariah  Nasional  (DSN-MUI)  dan  telah  disesuaikan dengan  kaedah  akuntansi  oleh  komite  khusus  Ikatan  Akuntansi Indonesia (IAI).
Tujuan dari laporan keuangan tersebut antara lain adalah kepatuhan  lembaga  keuangan  syariah  termasuk  BMT  terhadap prinsip  syariah.  Penerapan  akuntansi  syariah  pada  lembaga keuangan  syariah  juga  memerlukan  independensi  dari  Badan
Pengawas Internal lembaga untuk melakukan pengawasan kegiatan operasional agar penyajian laporan keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip  keadilan,  kebenaran,  dan  pertanggungjawaban (Suwiknyo, 2010).
Penyajian  laporan  keuangan  syariah  ini  sepenuhnya didasarkan  pada  PSAK  101  yang  bertujuan  mengatur  penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum ( general purpose financial statements ) bagi entitas syariah yang selanjutnya disebut “Laporan Keuangan”. Perlunya penyajian laporan keuangan syariah  berdasarkan  PSAK  101  adalah  agar  dapat  dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah yang lain.
Oleh  sebab  itu,  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui lebih jauh tentang bagaimana implementasi akuntansi syariah pada BMT “X” Kudus khususnya dalam laporan keuangannya, apakah sudah sesuai dengan PSAK 101 yang telah dijadikan standar sejak ditetapkannya.
Pembahasan

## B.
Definisi dan Dasar Akuntansi Syariah
1.
Dari segi pemakaian, akuntansi didefinisikan dengan suatu disiplin  yang  menyediakan  informasi  yang  diperlukan  untuk melaksanakan kegiatan secara efesien dan mengevaluasi kegiatan- kegiatan suatu organisasi (Yusuf, 2003). Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk; Pertama , membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan oleh manajemen. Kedua ,  pertanggungjawaban  organisasi  kepada  investor,  kreditur dan badan pemerintah.
Sedangkan  dari  segi  kegiatan,  akuntansi  didefinisikan dengan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi (Yusuf, 2003). Definisi ini juga menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Sehingga akuntansi harus; Pertama , mengidentifikasikan data mana

## Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT “X” Kudus
yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil. Kedua , memproses atau menganalisis data yang relevan. Dan ketiga , mengubah  data  menjadi  informasi  yang  dapat  digunakan  untuk pengambilan keputusan.
Dalam  Islam,  akuntansi  disebut  dengan muḥāsabah yang berasal  dari fi’il  mā’ī  “‘asiba” (Syahatah,  2001) . Secara  bahasa mu’āsabah berarti  menimbang,  dalam  al-Qur’an  bisa  berarti memperhatikan  amal-amal  manusia  yang  telah  diperbuatnya (Muhammad, 2002). Hal itu seperti yang disebutkan dalam ayat 8 surat A’-’alāq.
Menurut Muhammad dan Nur Ghofar Isma’il, Akuntansi Syariah  didefinisikan  dengan  proses  yang  dilakukan  dengan beberapa tahap, yakni pengumpulan, penganalisa, pencatatan, dan lain  sebagainya,  yang  berupa  transaksi-transaksi  muamalah  yang didasarkan pada ketentuan Islam yang bersumber pada al-Quran dan  Hadis.  Sedangkan  Sofyan  Syafri  Harahap  mendefinisikan Akuntansi  Syariah  dengan Comprehensive  Accounting yang hakikatnya  adalah  sistem  informasi,  penentuan  laba,  pencatatan transaksi yang sekaligus pertanggungjawaban yang sesuai dengan sifat-sifat  yang  harus  ditegakkan  dalam  Islam.  Jadi,  hakekat akuntansi syariah adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam.
Akuntansi  dalam  Islam  berkaitan  dengan  prinsip bermuamalah,  termasuk  jual  beli,  utang  piutang,  dan  sewa menyewa. Hal itu telah dijelaskan dalam ayat 282 surat al-Baqarah. Ayat 282 memerintahkan untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai dan kewajiban umat Islam membayar zakat. Perintah itu berimplikasi terhadap munculnya kebutuhan umat Islam untuk mengembangkan  dan  menerapkan  akuntansi  (Deputi  Bidang Pengembanagn Sumber Daya Manusia , 2012).
Selain itu, Nabi SAW juga pernah menyatakan arti penting akuntansi. Nabi SAW bersabda:
“Perdamaian  dapat  dilakukan  diantara  kaum  muslimin  kecuali perdamaian  yang  mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang
haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali berhubungan  dengan  syarat  yang  mengharamkan  yang  halal  atau menghalalkan yang haram.” ( HR ‘abrānī )

## Prinsip Umum Akuntansi Syariah
2.
Prinsip  akuntansi  adalah  doktrin  untuk  menguasai  suatu aktivitas  tertentu  yang  sudah  lazim.  Prinsip  akuntansi  bukan merupakan kebenaran yang mutlak, karena ilmu akuntansi seperti ilmu  lain  yang  bisa  berkembang.  Prinsip  umum  yang  melekat dalam  sistem  akuntansi  syariah  dan  telah  menjadi  prinsip  dasar yang  universal  dalam  operasional  akuntansi  syariah  adalah (Muhammad,  2002):
Pertama ;  Pertanggungjawaban;  prinsip  ini  merupakan konsep  yang  tidak  asing  lagi  di  kalangan  masyarakat  muslim. Pertanggung  jawaban  selalu  berkaitan  dengan  konsep  amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban  apa  yang  telah  diamanatkan  dan  berbuat  kepada  pihak- pihak  yang  terkait.  Wujud  pertanggung  jawaban  biasanya  dalam bentuk laporan akuntansi.
Kedua ; Prinsip keadilan; prinsip ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara intern melekat dalam fitrah manusia.  Dalam  surat  al-Baqarah  ayat  282,  kata  keadilan  dalam konteks  aplikasi  secara  sederhana  dapat  berarti  bahwa  setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dengan benar.
Ketiga ; Prinsip kebenaran, prinsip ini tidak dapat terlepaskan dengan  prinsip  keadilan.  Sebagai  contoh,  dalam  akuntansi  kita akan  selalu  dihadapkan  pada  masalah  pengakuan,  pengukuran dan  pelaporan.  Akuntansi  akan  dapat  dilakukan  dengan  baik apabila  dilandaskan  pada  nilai  kebenaran.  Kebenaran  ini  dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.
Keempat ;  Prinsip  konsistensi,  prosedur  akuntansi  yang digunakan oleh suatu entitas harus sesuai untuk pengukuran posisi

## Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT “X” Kudus
dan  kegiatanya  dan  harus  dianut  secara  konsisten  dari  waktu  ke waktu. Prinsip konsistensi menyebabkan penggunaan prinsip yang sesuai syariah harus dilaksanakan secara konsisten dalam periode- periode selanjutnya (Kusumawati, 2005).
Implementasi Akuntansi Syariah 3.
Untuk mengimplementasi akuntansi syariah dalam laporan keuangan  sebuah  bisnis  syariah,  maka  harus  berdasarkan  PSAK 101  tentang  laporan  keuangan  entitas  syariah.  Sebuah  bisnis bisa  dikatakan  sebagai  bisnis  syariah  jika  laporan  keuangannya berdasarkan  dengan  PSAK  101  yang  telah  ditetapkan  otoritas terkait. Isi dari PSAK 101 yang menjadi panduan dalam menyusun laporan keuangan adalah sebagai berikut;
Ruang lingkup PSAK 101 a.
Penyajian  laporan  keuangan  syariah  diterapkan  dalam penyajian Laporan Keuangan entitas yang melaksanakan kegiatan usaha  berdasar  prinsip  syariah  yang  dituangkan  dalam  anggaran dasarnya. Perlunya penyajian laporan keuangan syariah ini adalah agar  dapat  dibandingkan  baik  dengan  laporan  keuangan  entitas syariah  periode  sebelumnya  maupun  dengan  laporan  keuangan entitas syariah lain.
PSAK  101  diterapkan  dalam  penyajian  laporan  keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Entitas syariah yang  dimaksud  di  PSAK  101  adalah  entitas  yang  melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip- prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.
Laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum  adalah  laporan keuangan  yang  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum  termasuk  juga  laporan  keuangan  yang  disajikan  terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainya seperti laporan tahunan atau prospectus . Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasian.
PSAK  101  menggunakan  beberapa  terminologi  yang cocok untuk entitas syariah yang berorientas profit dan non profit. Sehingga PSAK ini dapat diterapkan pada bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, maupun reksa dana syariah, Organisasi pengelola Zakat (OPZ) termasuk juga entitas bisnis sektor publik. PSAK  ini  juga  memberi  keleluasan  bagi  entitas  nirlaba  syariah, entitas  sektor  publik,  pemerintah,  dan  entitas  syariah  lain  yang akan  menerapkan  standar  ini  agar  melakukan  penyesuaian- penyesuaian terhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan  keuangan  dan  istilah  laporan  keuangan  itu  sendiri  serta dapat  pula  menyajikan  komponen-komponen  tambahan  dalam laporan keuangannya (Rifki Muhammad, 2008: ).
Kerangka  dasar  ini  berlaku  untuk  semua  jenis  transaksi syariah  yang  dilaporkan  dalam  laporan  keuangan  entitas  syariah maupun entitas konvensional, baik sektor publik maupun sektor swasta. Entitas syariah pelapor adalah entitas syariah yang laporan keuangannya digunakan oleh pemakai yang mengandalkan laporan keuangan  tersebut  sebagai  sumber  utama  informasi  keuangan entitas syariah (Muthaher, 2012).

## Tujuan Laporan Keuangan Syariah
b.
Laporan  keuangan  adalah  suatu  penyajian  terstruktur dari  posisi  keuangan  dan  kinerja  keuangan  dari  suatu  entitas syariah.  Tujuan  laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum  adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna  laporan  dalam  rangka  membuat  keputusan-keputusan ekonomi  serta  menunjukan  pertanggungjawaban  manajemen atas  penggunaan  sumber-sumber  daya  yang  dipercayakan kepada  mereka.
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  tersebut,  suatu  laporan menyajikan  informasi  mengenai  entitas  syariah  harus  meliputi; Aset,  Kewajiban,  Dana Syirkah Temporer  (DST),  Ekuitas, Pendapatan  dan  beban  termasuk  keuntungan  dan  kerugian, Arus kas, Dana zakat, dan Dana kebajikan. Informasi ini beserta

## Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT “X” Kudus
informasi  lainnya  yang  terdapat  dalam  catatan  atas  laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas  pada  masa  depan  khususnya  dalam  hal  waktu  dan  kepastian diperolehnya kas dan setara kas.
Komponen Laporan Keuangan Syariah c.
Adapun  komponen  laporan  keuangan  syariah  adalah sebagai berikut:
a).  Neraca
Pos neraca memberi informasi tentang posisi keuangan 1) perusahaan  pada  saat  tertentu.  Unsur  yang  berkaitan secara  langsung  dengan  pengukuran  posisi  keuangan adalah:
Aset  adalah  sumber  daya  yang  dikuasai  oleh  entitas 2) syariah  sebagai  akibat  dari  peristiwa  masa  lalu  dan memilik  manfaat  ekonomi  di  masa  depan  bagi  entitas syariah.
Kewajiban  merupakan  utang  entitas  syariah  masa 3) kini  yang  timbul  akibat  dari  peristiwa  masa  lalu,  yang penyelesaianya  diharapkan  mengakibatkan  arus  keluar dari  sumber  daya  entitas  syariah  yang  mengandung manfaat ekonomi
Dana Syirkah Temporer (DST) merupakan dana yang
4) diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain yang mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana  tersebut  dengan  pembagian  hasil  investasi berdasarkan kesepakatan
Ekuitas merupakan hak residul atas aset entitas syariah
5) setelah  dikurangi  semua  kewajiban  dan  Dana  Syirkah Temporer.
b).  Laporan Laba Rugi
Laporan  laba  rugi  merupakan  ukuran  kinerja entitas  syariah  yang  disajikan  sedemikian  rupa  dengan
menonjolkan  berbagai  unsur  kinerja  keuangan  yang diperlukan bagi penyajian secara wajar.
c).  Laporan Arus Kas
Laporan ini memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama periode dalam mengelola kas. Melalui laporan  arus  kas,  pemakai  laporan  dapat  mengevaluasi kegiatan  manajemen  dalam  operasi,  investasi,  dan pendanaan.
d).  Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan ini merupakan penghubung antara laporan laba rugi dan neraca. Laba rugi dan transaksi modal netto akan  masuk  dalam  laporan  perubahan  modal  sehingga angka  akhir  akan  diperoleh.  Pemasukan  angka  laba  dan perubahan  modal  neto  ke  akun  modal  akan  merupakan suatu proses yang disebut tutup buku.

## e).  Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
Laporan  ini  merupakan  informasi  keuangan yang  berisi  rekapitulasi  penerimaan  zakat  yang  dikelola entitas syariah sebagai pelaksana fungsi Baitul Māl (Rifqi Muhammad, 2008).
Laporan  sumber  dan  penggunaan  dana  zakat disajikan entitas syariah sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukan:
Dana  zakat  berasal  dari  wajib  zakat  ( 1. muzakkī ),  yaitu zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah.
Pengguna dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk:
2. fakir,  miskin,  riqab,  orang  yang  terlilit  uang,  muallaf, fisabilillah, orang yang dalam perjalanan, dan amil Kenaikan atau penurunan dana zakat 3. Saldo awal dana zakat
4. Saldo akhir dana zakat
5.
f).  Laporan Sumber dan Penggunaan dana kebajikan

## Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT “X” Kudus
Laporan  sumber  dan  penggunaan  dana  kebajikan disajikan entitas syariah sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukan:
Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infak, sedekah,
1) hasil  pengelolaan  wakaf  sesuai  dengan  perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal.
Penggunaan  dana  kebajikan  untuk  dana  kebajikan  produktif,
2) sumbangan, dan penggunaan lain untuk kepentingan umum Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan 3)
Saldo awal dan penggunaan dana kebajikan 4)
Saldo akhir dan penggunaan dana kebajikan

## 5)
g).  Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan  atas  laporan  keuangan  harus  disajikan secara  sistematis  setiap  pos  dalam  neraca,  laporan  laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber  dan  penggunaan  dana  zakat,  laporan  sumber dan  penggunaan  dana  kebajikan,  harus  berkaitan  dengan informasi  yang  terdapat  dalam  catatan  atas  laporan keuangan (Rifqi Muhammad, 2008).
Pertimbangan  Menyeluruh  Penyusunan  Laporan  Keuangan d.

## Syariah
Adapun  pertimbangan  menyeluruh  penyusunan  laporan keuangan syariah adalah sebagai berikut:
Penyajian Secara Wajar
1) Laporan  keuangan  harus  menyajikan  secara  wajar  posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah dengan menerapkan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK) secara benar.
Apabila  PSAK  belum  mengatur  masalah  pengakuan, pengukuran,  penyajian  atau  pengungkapan  dari  suatu  transaksi atau  peristiwa,  penyajian  secara  wajar  dapat  dicapai  melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi sesuai PSAK serta
menyajikan  jumlah  yang  dihasilkan  sedemikian  rupa,  sehingga memberikan  informasi  yang  releven,  andal,  dapat  dibandingkan dan dapat dipahami.
Kebijakan Akuntansi
2) Kebijakan  akuntansi  merupakan  prinsip  khusus,  dasar, konvensi,  peraturan  dan  praktik  yang  diterapkan  entitas  syariah dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan.  Kebijakan akuntansi bertujuan untuk menyajikan informasi yang releven dan dapat diandalkan.
Kelangsungan Usaha 3) Dalam  menyusun  laporan  keuangan,  dasar  yang  berbeda dapat digunakan jika ada pembatasan kelangsungan usaha. Oleh sebab  itu,  entitas  syariah  diasumsikan  tidak  bermaksud  atau berkeinginan  melikuid  atau  mengurangi  secara  material  skala usahanya (Suwikno, 2010: ).
Dasar Akrual ( 4) Acrual Basic )
Dengan dasar akrual, pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan  keuangan  pada  periode  yang  bersangkutan.Perhitungan pendapatan  untuk  tujuan  pembagian  hasil  usaha  menggunakan dasar kas ( Cash Basic ). Konsistensi Penyajian 5) Penyajian dan klasifikais pos-pos dalam laporan keuangan antar  periode  harus  konsisten,  kecuali  terjadi  perubahan  yang signifikan  terhadap  sifat  operasi  entitas  syariah  atau  perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAK atau interprestasi PSAK.
Materialitis dan Agregasi 6) Informasi  dipandang  material  apabila  kelalaian  untuk mencantumkan atau salah dalam mencatat dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang mendasarkan laporan keuangan.
Saling hapus 7) Saling hapus akan mempengaruhi pemahaman pengguna laporan  keuangan  terhadap  suatu  transaksi  yang  telah  dilakukan

## Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT “X” Kudus
dan  mempengaruhi  penilaian  pengguna  laporan  keuangan  atas arus kas entitas syariah pada masa depan.

## Informasi Komparasi
8) Informasi  komparatif  yang  bersifat  naratif  dan  deskriptif dari laporan keuanagn periode sebelumnya diungkapkan kembali apabila  releven  untuk  pemahaman  laporan  keuangan  periode berjalan.
Informasi  komparatif  antar  periode  membantu  pemakai dalam pengambilan keputusan, khususnya penilaian kecenderungan informasi keuangan untuk maksud membuat prediksi (Muthaher, 2012).

## Implementasi Akuntansi Syariah di BMT ‘X’ Kudus 4.
Berdasarkan PSAK 101, laporan keuangan entitas syariah harus terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Dan dari data yang di dapat dari penelitian ditemukan format dan model laporan keuangan sebagai berikut:
Neraca a)
Neraca yang diberlakukan di BMT ‘X’ Kudus adalah model sebagai berikut:

## Tabel 1 NERACA BMT ‘X’ KUDUS Per 31 Desember 200A
AKTIVA Aktiva Lancar Kas Pusat xx Kas Cabang xx Kas di Bank xx Total Aktiva Lancar xx AKTIVA PRODUKTIF Pembiayaan Murabahah xx Pembiayaan Mudharabah xx
Pembiayaan Musyarakah xx Pembiayaan Qardhul Hasan xx Piutang Anggota xx Total Aktiva Produktif xx AKTIVA TETAP Inv. Kantor xx Akm. Dep.inv.Gedung xx Inventaris Gedung xx Akm.Dep.Inv.Gedung xx Inventaris Kendaraan xx Akm.Dep.Inv.Kendaraan xx Total aktiva Tetap xx RUPA-RUPA AKTIVA Barang Cetak xx Akm.Dep.Inv. Barang Cetak xx Pra operasional xx Akm.Dep.Inv.Pra Operasional xx Total Rupa-rupa Aktiva xx TOTAL AKTIVA xx PASSIVA PINJAMAN JANGKA PENDEK Simpanan Makmur xx Simpanan Berjangka Mandiri xx Simpanan Berhadiah Berkah xx Simpanan Masa Depan xx Zakat, Infaq, Shadaqoh xx Total Pinjaman Jangka Pendek xx PINJAMAN JANGKA PANJANG Pinjaman Mitra xx Pinjaman Lain xx Total Pinjaman Jangka Panjang xx Total Kewajiban xx

## Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT “X” Kudus
MODAL Simp. Pokok xx Simp. Wajib xx Modal penyertaan xx Modal Sumbangan xx Sim. Pokok Khusus xx Cadangan Resiko xx SHU xx Total Modal xx TOTAL PASSIVA xx Sumber: Dokumentasi BMT ‘X’ Kudus, 2013 Laporan Laba Rugi
b)
Laporan Laba rugi yang diberlakukan di BMT ‘X’ Kudus adalah model sebagai berikut:

## Tabel 2

## LAPORAN LABA RUGI BMT ‘X’ KUDUS Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 DESEMBER 200A
PENDAPATAN OPERASIONAL UTAMA PENERIMAAN  PENDAPATAN  PENYALURAN
DANA Pendapatan Bagi Hasil xx Pendapatan PPOB xx Pendapatan Sewa/ Gadai Amanah xx Pendapatan BHL Simpanan BMT xx PENDAPATAN OPERASIONAL LAINYA Administrasi xx Materai xx Fee xx Jumlah Pendapatan Kotor xx BEBAN OPERASIONAL Bonus Simpanan Wadiah xx BHL Simpanan Berjangka Mandiri xx BHL Pinjaman dan Administrasi xx
Transport xx Uang Makan xx Jasa Pengelola xx Jasa Pengurus xx Jasa Pengawas xx Upah Lembur xx Biaya Promosi & Akomodasi xx Bonus dan Komisi xx Biaya Rapat xx Pembelian ATK xx Biaya Operasional xx Biaya Lain-Lain xx Biaya Materai xx Jumlah Beban Operasional (xx) PENDAPATAN OPERASIONAL KOTOR xx Zakat (xx) SHU Bersih xx

## Sumber: Dokumentasi BMT ‘X’ Kudus, 2013
Laporan Arus Kas c)
Laporan  Arus  Kas  yang  diberlakukan  di  BMT  ‘X’  Kudus adalah model sebagai berikut:

## Tabel 3 LAPORAN ARUS KAS BMT ‘X’ KUDUS

## Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 200A
ARUS KAS MASUK
Saldo Awal xx Penerimaan Pendapatan Penyaluran Dana Pendapatan jual beli xx Pendapatan bagi hasil xx Pendapatan sewa xx Penerimaan bagi hasil simpanan xx Penerimaan pendapatan lainya Jasa Administrasi xx

## Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT “X” Kudus
75
Fee xx Penerimaan Angsuran xx Penerimaan Setoran Simpanan xx Simpanan Berjangka xx Jumlah Penerimaan Kas Bulan… xx Total Arus Kas Masuk xx ARUS KAS KELUAR Penyaluran Dana Jual Beli xx Pembiayaan Usaha xx Bagi Hasil xx Sewa xx Qard xx Pembayaran Bagi Hasil Simpanan Simpanan xx Simpanan Berjangka xx Pembayaran Beban Bonus Wadiah xx Umum & Administrasi xx Operasional Lainya xx Penyerahan Simpanan Simpanan xx Simpanan Berjangka xx Pembayaran Hutang xx Pembelian Perlengkapan xx Pembelian Aktiva Tetap xx Jumlah Pengeluaran Kas Bulan Des (xx) Saldo Akhir xx

## Sumber: Dokumentasi BMT ‘X’ Kudus, 2013
Laporan Ekuitas d)
Laporan  Ekuitas  yang  diberlakukan  di  BMT  ‘X’  Kudus adalah model sebagai berikut:

## Tabel 4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS BMT ‘X’ KUDUS

## Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 200A
Jumlah Cadangan Awal Tahun xx Di tambah SHU Tahun Berjalan xx Dikurangi SHU bagian anggota xx Jumlah Cadangan Akhir Tahun
xx

## Sumber: Dokumentasi BMT ‘X’ Kudus, 2013
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS e)
Laporan  Sumber  dan  Penggunaan  Dana  ZIS  yang diberlakukan di BMT ‘X’ Kudus adalah model sebagai berikut:

## Tabel 5
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZIS

## BMT ‘X’ KUDUS TAHUN 200A
SUMBER DANA ZIS Zakat dari dalam BMT xx Zakat dari pihak luar BMT xx Infaq dan shodaqoh xx Total sumber dana ZIS xx PENGGUNAAN DANA ZIS Fakir xx Miskin xx Amil xx Muallaf xx Ghorim xx Riqab xx Fii sabilillah xx Ibnu sabil xx Total penggunaan xx

## Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT “X” Kudus
Kenaikan/penurunan Sumber dana ZIS Saldo dana ZIS pada awal tahun xx Saldo dana ZIS pada awal tahun
xx
Sumber: Dokumentasi BMT ‘X’ Kudus, 2013
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qarul ’asan
f)
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qar’ul ‘asan yang diberlakukan di BMT ‘X’ Kudus adalah model sebagai berikut:

## Tabel 6

## LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA QARDHUL HASAN BMT ‘X’ KUDUS TAHUN 201A
SUMBER DANA QARDH Infaq dan Shodaqoh xx Denda / Kifarat xx Sumbangan / Hibah xx Pendapatan non halal xx Total Sumber Dana Qardh xx PENGGUNAAN DAN QARDH Pembiayaan xx Sumbangan xx Total Dana Qardh xx Kenaikan (penurunan sumber atas penggunaan) Saldo awal dana Qardh xx Saldo akhir dana Qardh xx 1

## Sumber: Dokumentasi BMT ‘X’ Kudus, 2013
Analisis Data Laporan Keuangan BMT ‘X’ Kudus Berdasarkan 5.

## PSAK 101
Dalam  menjalankan  usahanya,  suatu  entitas  pasti memerlukan suatu standar, terlebih lagi untuk melakukan kegiatan
yang berhubungan dengan akuntansi. Standar akuntansi yang dapat digunakan  sebagai  acuan  suatu  entitas  syariah  untuk  menyusun laporan  keuangannya  adalah  Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”.
Dalam menyusun laporan keuangan, BMT ‘X’ Kudus sudah menerapkan PSAK No. 101 tentang “Penyajian laporan Keuangan Syariah”. Adapun laporan keuangan yang disajikan oleh BMT ‘X’ Kudus adalah sebagai berikut:
Neraca a.
BMT  ‘X’  Kudus  telah  mengungkapkan  rincian  dari setiap  akun  yang  terdapat  di  neraca  dalam  laporan  keuangan, sebagaimana yang ditetapkan di dalam PSAK 101 paragraf 56 yang menyatakan; “Entitas  syariah  harus  mengungkapkan,  di  neraca  atau dicatatan  atas  laporan  keuangan,  subklasifikasi  pos-pos  yang disajikan.  Diklasifikasikan  dengan  cara  yang  tepat  sesuai dengan operasi entitas syariah. Setiap pos disubklasifikasikan, jika  memungkinkan,  sesuai  dengan  sifatnya  dan  jumlah terutang atau piutang pada entitas syariah induk, anak entitas syariah, entitas syariah asosiasi dan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa lainya diungkapkan secara terpisah”.
Namun, dalam menyajikan neraca, BMT ‘X’ Kudus belum sesuai  dengan  PSAK  101  tentang  “Penyajian  laporan  Keuangan Syariah”. Hal ini disebabkan Neraca yang disusun oleh BMT ‘X’ Kudus  tidak  memisahkan  informasi  yang  perlu  disajikan,  yaitu antara kewajiban dengan Dana Syirkah Temporer (DST).
Kesesuaian  antara  apa  yang  disebutkan  dalam  PSAK  101 dengan  laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh  BMT  ‘X’  Kudus terlihat  dari  empat  laporan  keuangan  terakhir,  yakni  tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012. Namun Penamaan akun-akun yang disebutkan belum sesuai dengan apa yang di standarkan oleh PSAK 101,  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  paragraf  56,  yakni  kas dan setara kas, aset keuangan, piutang usaha, dan piutang lainnya, persediaan,  investasi  yang  diperlukan  menggunakan  metode, ekuitas, aset tetap, aset tak berwujud dan sebagianya.

## Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT “X” Kudus
Laporan Laba Rugi b.
Dalam menyusun laporan laba rugi, BMT ‘X’ Kudus sudah mengacu pada PSAK 101 tentang “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”. Laporan laba rugi yang disajikan BMT ‘X’ Kudus memang tidak serumit lembaga-lembaga keuangan besar lainya, dalam hal jumlah  halaman,  memang  hanya  berjumlah  setengah  halaman, karena  BMT  ‘X’  Kudus  tergolong  lembaga  keuangan  mikro. Meski  demikian,  menurut  hemat  peneliti,  laporan  yang  disusun sudah memenuhi syarat sebagaimana PSAK 101 paragraf 60 yang menyatakan:
“Laporan  laba  rugi  entitas  syariah  disajikan  sedemikian  rupa  yang menonjolkan  berbagai  unsure  kinerja  keuangan  yang  diperlukan  bagi penyajian secara wajar”.
Dalam hal ini BMT ‘X’ Kudus sudah memisahkan antara informasi  yang  perlu  disajikan  dalam  laporan  laba  rugi  ataupun yang perlu disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.
Sedangkan dalam menyajikan rincian beban pada catatan atas  laporan  keuangan,  BMT  ‘X’  Kudus  juga  sudah  menerapkan sesuai dengan dalil PSAK 101 pada paragraf 63 yang menyatakan;
“Entitas syariah menyajikan, di Laporan Laba Rugi atau di Catatan atas Laporan Keuangan, rincian beban dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi beban di dalam entitas syariah.”
Dengan  demikian,  menurut  hemat  peneliti,  BMT  ‘X’ Kudus sudah menyajikan sebagaimana yang di standarkan dalam PSAK  101  dalam  hal  laporan  laba  rugi.  Hal  itu  terlihat  dalam laporan keuangan tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 yang memuat pos-pos  pendapatan  operasional  hingga  beban  operasional yang  pada  akhirnya  menampilkan  dengan  jelas  sisa  hasil  usaha (SHU)  perusahaan.
Laporan Arus Kas
c.
Dalam  menyajikan  arus  kas,  BMT  ‘X’  Kudus  sudah mengklasifikasikan arus kas yang didapatnya, yaitu dari aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan. Berdasarkan PSAK 101 paragraf 69 tertulis bahwa,
“laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait”.
Yang  dimaksud  PSAK  terkait  tersebut  adalah  PSAK  2 tentang  “Laporan  Arus  Kas”.  Sedangkan  pada  PSAK  2  tentang laporan arus kas pada paragraf 69 tertulis bahwa;
“Laporan  arus  kas  melaporkan  arus  selama  periode  tertentu  dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan”.
Dalam penyajianya, BMT ‘X’ Kudus sudah sesuai dengan PSAK 101 dalam hal arus kas, sebagaimana yang termuat dalam PSAK 2 tentang pengklasifikasian aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, meski dalam laporan BMT ‘X’ Kudus istilah investasi dirubah dengan istilah penyaluran dana.
Laporan Perubahan Ekuitas
d.
PSAK  101  tentang  Penyajian  Laporan  Keuangan  Syariah pada paragraf 63 menyatakan bahwa;
“Entitas  syariah  harus  menyajikan  laporan  perubahan  ekuitas  sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:
Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan; 1. Setiap  pos  pendapatan  dan  beban,  keuntungan  atau 2. kerugian  beserta  jumlahnya  yang  berdasarkan  Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait diakui secara langsung dalam  ekuitas;
Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan
3. perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait;
Transaksi  modal  dengan  pemilik  dan  distribusi  kepada
4. pemilik; Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode
5. serta perubahannya; dan
Rekonsiliasi  antara  nilai  tercatat  dari  masing-masing  jenis
6. modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.
Dalam  laporannya,  BMT  ‘X’  Kudus  menyajikan  2 komponen penting, yakni laba bersih tahun yang bersangkutan dan
laba  bersih  tahun  berjalan.  Dengan  demikian,  penyajian  laporan keuangan  BMT  ‘X’  Kudus  dapat  dikatakan  sudah  sesuai  PSAK 101 karena telah menampilkan jumlah keuntungan atau kerugian periodik  tahunan.  Hal  ini  sebagaimana  yang  tertera  dalam  data laporan keuangan tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012.
Laporan dan Sumber Dana ZIS
e. Menurut PSAK 101 paragraf 71 menyatakan bahwa;
“ Zakat  adalah  sebagian  dari  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat” . Sedangkan pada paragraf selanjutnya:
“Unsur  dasar  Laporan  Sumber  dan  Penggunaan  Dana  Zakat  meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu”.
Dalam  penyajian  laporannya,  BMT  ‘X’  Kudus  telah menghadirkan  komponen-komponen  sebagaimana  yang  tertera dalam PSAK 101. Namun ada beberapa kesalahan-kesalahan istilah yang perlu di evaluasi agar sesuai PSAK 101, antara lain;
Dalam  laporan  sumber  dana  zakat  di  BMT  ‘X’  Kudus
1) terdapat Istilah “Infaq dan Sedekah”, padahal menurut PSAK 101 Infaq dan Sedekah masuk dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.
BMT ‘X’ Kudus masih menyajikan laporan tersebut dengan
2) istilah  “Laporan  Sumber  dan  Penggunaan  Dana  ZIS”, padahal istilah itu digunakan dalam PAPSI dan PSAK No. 59.  Dalam  PSAK  No.  101  istilah  tersebut  diganti  dengan “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat”. Untuk itu, seharusnya BMT ‘X’ Kudus mengganti istilah tersebut agar sesuai dengan PSAK 101.
BMT ‘X’ Kudus masih menggunakan istilah “sisa dana ZIS 3) akhir  tahun”,  seharusnya  diganti  “saldo  akhir  dana  zakat”. Selain  itu,  pengguanaan  istilah  “kenaikan  (penurunan) sumber atas penggunaan dana ZIS” juga perlu diganti dengan istilah “kenaikan (penurunan) dana zakat”
Laporan Sumber dan Penggunaan dana Qar’ul ‘asan.
f.
PSAK  101  paragraf  75  menyatakan  bahwa  laporan Sumber  dan  Penggunaan  Dana  Qar’ul  ‘asan,  informasi  yang disajikan  meliputi : Sumber dana qar pada periode awal
1. Sumber dana Qar’
2. Penggunaan dana Qar’
3. Kenaikan (penurunan) dana Qar’
4. Sumber dana Qar’ pada periode akhir
5. Secara  umum,  laporan  sumber  dan  penggunaan  dana Qardhul  Hasan  sudah  sesuai  ketentuan,  namun  ada  beberapa kesalahan istilah yang diterapkan dalam penyajiannya. Penggunaan istilah  “Laporan  Sumber  dan  Penggunaan Qar’ul  Hasan” dalam PSAK 101 sudah tidak digunakan lagi, sementara sebagai gantinya digunakan  istilah  “Laporan  Sumber  dan  Penggunaan  Dana Kebajikan”. Pada intinya, penggunaan istilah Qar’ dalam PSAK 101 sudah diganti dengan kebajikan.
Penggunaan istilah yang tidak sesuai dengan PSAK 101 juga terdapat  pada  “Kenaikan  (penurunan)  sumber  atas  penggunaan dana Qar’”. Dalam PSAK 101 istilah itu diubah menjadi “Kenaikan atau  penurunan  dana  kebajikan”.  Begitu  juga  dengan  penamaan akun “sumber dana Qar’” yang seharusnya diganti menjadi “Saldo akhir dan penggunaan dana kebajikan” Catatan atas Laporan Keuangan
g. Dalam PSAK 101 paragraf 81 disebutkan bahwa:
“Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan  Ekuitas,  Laporan  Sumber  dan  Penggunaan  Dana  Zakat, Laporan  Sumber  dan  Penggunaan  Dana  Kebajikan.  Harus  berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan:
Informasi  tentang  dasar  penyusunan  laporan  keuangan  dan
1) kebijakan  akuntansi  yang  dipilih  dan  diterapkan  terhadap peristiwa dan transaksi yang penting Informasi  yang  diwajibkan  dalam  Pernyataan  Standar 2)
Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca, Laporan

## Analisis Implementasi Akuntansi Syariah di BMT “X” Kudus
Laba  Rugi,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan  Perubahan  Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan.
Informasi  tambahan  yang  tidak  disajikan  dalam  laporan
3) keuangan  tetapi  diperlukan  dalam  rangka  penyajian  secara wajar.
Dalam  laporanya,  BMT  ‘X’  Kudus  pada  dasarnya tidak  mengikutkan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  yang mengungkapkan informasi-informasi mengenai segala penjelasan tentang  laporan  keuangan,  kebijakan  akuntansi,  pengungkapan lainya, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen.
Hal ini disebabkan karena pada dasarnya, ada beberapa hal yang penting untuk tidak diketahui oleh semua pengguna. Dengan demikian  penyajian  laporan  keuangan  BMT  ‘X’  Kudus  belum sesuai dengan PSAK 101.

## Simpulan C.
Berdasarkan  hasil  kajian  analisa  Implementasi  Akuntansi Syari’ah  di  BMT  X  Kudus,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa Implementasi akutansi syariah dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada BMT ‘X’ Kudus belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal ini disebabkan karena  BMT  ‘X’  Kudus  dalam  Neraca  tidak  memisahkan  antara kewajiban  dengan  Dana  Syirkah  Temporer  (DST).  Selain  itu dalam laporan dana zakat, BMT ‘X’ Kudus masih menggunakan istilah  “Laporan  Sumber  dan  Pengggunaan  Dana  ZIS”  dan “Laporan  Sumber  dan  Penggunaan  Dana Qar’ul  ‘asan ”  padahal dalam  PSAK  101  tentang  Penyajian  Laporan  Keuangan  Syariah istilah  tersebut  sudah  tidak  digunakan  lagi.  Selain  itu,  BMT  ‘X’ Kudus  tidak  mengikutkan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  yang mengungkapkan  informasi-informasi  penjelasan  atau  informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

## DAFTAR PUSTAka
Dokumentasi BMT ‘X’ Kudus. Ilmi, Makhalul . (2002) . Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah . Yogyakarta: IKAPI.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2012). Modul Koperasi Jasa keuangan Syari’ah. Deputi Bidang Pengembanagn Sumber Daya Manusia. Kusumawati, Zaidah. 2005. Menghitung Laba Perusahaan Aplikasi Akuntansi Syari’ah, Yogyakarta: Magistra Insania Press. Muhammad,  Rifqi.  (2008). Akuntansi  Syariah  Konsep  dan Implementasi PSAK Syariah . Yogyakarta: P3EI Press.
Muhammad. (2002). Manajemen Bank Syariah . Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
----------.  (2002). Pengantar  Akuntansi  Syari’ah ,  Jakarta:  Salemba Empat.
----------.  (2000). Prinsip-Prinsip  Akuntansi  Dalam  Al-Qur’an .
Yogyakarta: UII Press.
Muthaher,  Osmad.  (2012). Akuntansi  Perbankan  Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Suwiknyo,  Dwi.  (2010). Akuntansi  Syariah .  Yogyakarta:  Trust Media Publishing Syahatah, Husein. (2001). U’ūl Al Fikrī Al Mu’āsabi Al Islāmī . (Terj. Khusnul Fatarib, “ Pokok -Pokok Pikiran Akuntansi Islam ”),
Cet. Ke-3. Akbar Media Eka Sarana.
Yusuf,  Haryono.  (2003). Dasar-dasar  Akuntansi .  Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.