## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3454/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Implementasi Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Di Puskesmas Padang Tikar,

## Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya
1 Esi Yuniza Fitrina, 2 Siti Farida, 3 Aris Prio Agus Santoso
1 Prodi S2 Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
2 Prodi D3 Kebidanan Universitas Duta Bangsa Surakarta
3 Prodi S1 Hukum Universitas Duta Bangsa Surakarta
Article Info Abstract Article history: Received :10 Juni 2022 Publish : 14 July 2022 The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  responsibility  of  the  Head  of  the Puskesmas  in  fulfilling  the  quality  of  service  at  the  Puskesmas,  and  to  find  out  the obstacles  faced  by  the  Puskesmas  in  adjusting  the  standards  of  implementing  the Puskesmas. This research method uses a sociological juridical approach that focuses on the  sociological  approach,  the  statute  approach,  and  the  conceptual  approach.  Data collection techniques in this study were carried out by collecting data from primary and secondary data. Primary data were obtained by the researcher through interviews with the  Head  of  the  Padang  Tikar  Health  Center  or  his  representative.  Furthermore, secondary  data  in this  study  were  obtained from  literature  review  and legislation.  The results of the next study were analyzed qualitatively. Based on the research that has been carried out, it shows that so far the Head of the Padang Tikar Health Center has made maximum  efforts  in  implementing  a  good  health  service  system,  as  the  most  important thing is to carry out  management functions and carry out planning activities that have been made in improving the quality of services at the Puskesmas. However, the Padang Tikar  Public  Health  Center  has  not  been  able  to  adjust  the  standards  for  providing public health center services as mandated by the Minister of Health Regulation no. 43 of 2019 because of the many obstacles experienced, among which the most important are; lack  of  Human  Resources  in  the  field  of  Health  and  lack  of  adequate  facilities  and infrastructure.
Keywords:
Responsibility,  Health  Services, Community Health Center

## Info Artikel
ABSTRAK Article history: Diterima :10 Juni 2022 Publis :14 July 2022 Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tanggungjawab  Kepala  Puskesmas dalam  memenuhi  mutu  pelayanan  di  puskesmas,  dan  mengetahui  kendala  yang dihadapi  Puskesmas  dalam  menyesuaikan  standar  penyelenggaraan  Puskesmas.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berfokus pada sosiological  approach,  statuta  approach, dan conseptual  approach. Teknik pengumpulan data dalam penelitian  ini dilakukan dengan cara pengumpulan  data dari data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  diperoleh  peneliti  melalui  wawancara  dengan Kepala  Puskesmas  Padang  Tikar  atau  yang  mewakili.  Selanjutnya,  data  sekunder dalam penelitian ini  diperoleh  dari  kajian  kepustakaan  dan  juga perundang-undangan. Hasil  penelitian  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif.  Berdasarkan  penelitian  yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Sejauh ini Kepala Puskesmas Padang Tikar telah berupaya secara maksimal dalam menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan yang baik  sebagaimana  seperti  yang  paling  utama  adalah  melaksanakan  fungsi-fungsi manajemen  dan  melaksanakan  kegiatan  hasil  perencanaan  yang  telah  dibuat  dalam meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas. Meskipun demikian, Puskesmas Padang
Tikar  belum  mampu  menyesuaikan  standar  penyelenggaraan  pelayanan  pusat kesehatan  masyarakat  sebagaimana  yang  telah  di  amanahkan  oleh  Permenkes  No.  43 Tahun  2019  karena  banyak  kendala  yang  dialami,  di  antaranya  yang  paling  utama adalah;  kurangnya  SDM  Kesehatan  dan  minimnya    sarana  dan  prasarana  yang memadai.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Esi Yuniza Fitrina
Prodi S2 Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Email: 20c20051@student.unika.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  kebutuhan  dasar  setiap  manusia.  Seseorang  tidak  bisa  memenuhi seluruh  kebutuhan  hidupnya  jika  berada  dalam  kondisi  tidak  sehat.  Sehingga  kesehatan merupakan  modal  setiap  individu  untuk  meneruskan  kehidupannya  secara  layak.  Pemerintah mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menjamin  setiap  warga  negara  memperoleh  pelayanan kesehatan  yang  berkualitas  sesuai  dengan  kebutuhan.  Sebagai  suatu  kebutuhan  dasar,  setiap individu  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dirinya  dan  orang-orang  yang menjadi  tanggung  jawabnya,  sehingga  pada  dasarnya  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara.
Untuk  mewujudkan  pelayanan  kesehatan,  pemerintah  mendirikan  suatu  lembaga  yang menangani masalah kesehatan tingkat pertama yaitu Pusat  Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas  merupakan  unit  pelaksana  pelayanan  kesehatan  di  wilayah  kecamatan  yang melaksanakan  tugas-tugas  operasional  pembangunan  kesehatan.  Pembangunan  Puskesmas  di tingkat kecamatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Puskesmas  sebagai  pemberi  pelayanan  primer  yang  menjadi  andalan  utama  pelayanan  bagi masyarakat,  sampai  sejauh  ini  belum  mampu  memberikan  pelayanan  bagi  daerah  terpencil perbatasan  dan  kepulauan.  Wilayah  kerja  puskesmas  cukup  luas,  secara  geografi  sebagian  sulit dijangkau,  jumlah  penduduk  sedikit,  tersebar  dalam  kelompok-kelompok  kecil  yang  saling berjauhan.  Sarana  transportasi  sangat  terbatas  dengan  biaya  mahal  baik  darat,  sungai,  laut maupun udara.
Berdasarkan teori H.L BLUM, derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor yang saling terkait yaitu  lingkungan  (40%),  perilaku  kesehatan  (30%),  pelayanan  kesehatan  (20%)  dan  genetik (10%).  Dari  keempat  faktor  tersebut,  perilaku  dan  lingkungan  memiliki  pengaruh  yang  besar. Kemudian,  total  jumlah  Puskesmas  di  Indonesia  sampai  dengan  Desember  2019 adalah  10.134 puskesmas, yang terdiri dari 6.086 Puskesmas rawat inap dan 4.048 Puskesmas non rawat inap. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu sebanyak 9.993, dengan jumlah Puskesmas rawat  inap  sebanyak  3.623  puskesmas  dan  Puskesmas  non  rawat  inap  sebanyak  6.370 puskesmas.
Status kesehatan masyarakat dan cakupan pelayanan kesehatan di daerah terpencil perbatasan masih  rendah.  Masyarakat  secara  umum  belum  mempunyai  pengetahuan  dan  perilaku  hidup sehat  dan  kondisi  lingkungan  yang  kurang  baik.  Penggunaan  puskesmas  di  daerah  terpencil antara lain dipengaruhi oleh akses pelayanan yang tidak hanya disebabkan masalah jarak, tetapi terdapat  dua  faktor  penentu (determinan)  yaitu  determinan  penyediaan  yang  merupakan  faktor- faktor  pelayanan,  dan  determinan  permintaan  yang  merupakan  faktor-faktor  pengguna. Determinan  penyediaan  terdiri  atas  organisasi  pelayanan  dan  infrastruktur  fisik,  tempat pelayanan,  ketersediaan,  pemanfaatan  dan  distribusi  petugas,  biaya  pelayanan  serta  mutu pelayanan.  Sedangkan  determinan  permintaan  yang  merupakan  faktor  pengguna  meliputi rendahnya  pendidikan  dan  kondisi  sosial  budaya  masyarakat  serta  tingkat  pendapatan masyarakat yang rendah atau miskin. Kebutuhan primer agar memperoleh akses pelayanan yang efektif:  adalah  tersedianya  fasilitas  dan  petugas,  jarak  dan  finansial  terjangkau  serta  masalah sosial budaya yang dapat diterima oleh pengguna. Kendala yang ada adalah jarak tempat tinggal pengguna  dari  tempat  pelayanan,  kekurangan  alat-alat  dan  persediaan  di  tempat  pelayanan, kekurangan dana untuk biaya transportasi, dan kekurangan dana untuk biaya pengobatan. Selain faktor sarana dan prasarana transportasi, masih banyak faktor-faktor lain yang belum terungkap dengan  jelas  terkait  dengan  keterjangkauan  pelayanan  yang  dapat  membantu  menyelesaikan masalah tersebut.[1]
Upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan  bidang  kesehatan  terhadap  masyarakat  melekat  pada setiap  tenaga  kesehatan  yang  diselenggarakan  di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan.  Dalam implementasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan mutu pelayanan terutama di tingkat Pelayanan Kesehatan  Dasar  seperti  Puskesmas.  Keberhasilan  suatu  puskesmas  dalam  menjalankan
programnya juga ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia kesehatan yang seimbang. Untuk  itu,  setiap  kebijakan  yang  dijalankan  harus  didukung  dengan  ketersediaan  sumber  daya manusia  kesehatan  (tenaga  kesehatan).  Sumber  daya  manusia  di  bidang  kesehatan  tidak  akan berjalan  dengan  baik  tanpa  didukung  sarana  dan  prasarana  yang  menunjang.  Mengingat karakteristik  sarana  dan  prasarana  kesehatan  tidak  dapat  diusahakan/diproduksi  sendiri  secara langsung oleh puskesmas, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakan,  maka  memerlukan  keterlibatan  pemerintah  untuk  menjamin  ketersediaan  sarana dan  prasarana  yang  dapat  diperoleh  bagi  tenaga  kesehatan  dan  juga  pasien  untuk  memenuhi kebutuhan di bidang pelayanan kesehatan.[2]
Fakta  yang  masih  sering  terjadi  adalah  adanya  kekosongan  obat-obatan  dan  alat-alat kesehatan  di  puskesmas,  tetapi  juga  karena  masih  kurangnya  perhatian  pemerintah  terhadap fasilitas yang mesti tersedia.[3] Akibatnya hal ini akan memicu pengaruh pada mutu pelayanan yang akan diberikan di puskesmas. Fakta ini diperkuat dengan data dari Kementerian Kesehatan tahun  2020  yang  menyebutkan  bahwa  sebagian  besar  sarana  produksi  maupun  distribusi berlokasi  di  Pulau  Sumatera  dan  Jawa  sebesar  94,25%  sarana  produksi  dan  76%  sarana distribusi.  Ketersediaan  ini  terkait  dengan  sumber  daya  yang  dimiliki  dan  kebutuhan  pada wilayah  setempat.[4]  Pada  tahun  2019  terdapat  3.685  sarana  produksi  kefarmasian  dan  alat kesehatan  di  Indonesia.  Provinsi  dengan  jumlah  sarana  produksi  terbanyak  adalah  Jawa  Barat, yaitu  sebanyak  1.025  sarana  produksi.  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  Jawa  Barat  memiliki populasi  yang  besar  dan  wilayah  yang  luas.  Namun,  terdapat  8  provinsi  yang  tidak  memiliki sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan. Hal inilah yang terkadang menjadi penghambat pendistribusian obat dan alat kesehatan di Puskesmas-Puskesmas terpencil.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  sosiologis  yang  berfokus  pada sosiological approach, statuta approach, dan conseptual approach dengan tipe desain penelitian yang  digunakan  adalah Descriptive  Design .  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh peneliti  melalui  wawancara  dengan  Kepala  Puskesmas  Padang  Tikar  atau  yang  ditunjuk  untuk mewakili. Selanjutnya, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kajian kepustakaan dan juga perundang-undangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kulitatif, untuk menjawab permasalahan yang ada

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Tanggungjawab  Kepala  Puskesmas  dalam  Memenuhi  Mutu  Pelayanan  di  Puskesmas Padang Tikar
Kepala  Puskesmas  adalah  penanggung  jawab  pembangunan  kesehatan  di  tingkat kecamatan,  Sedangkan  Dokter  Puskesmas  adalah  tenaga  kesehatan  yang  berkerja  di Puskesmas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang  berwenang  untuk  melakukan  kegiatan  pelayanan  kesehatan  kepada  Masyarakat  pada sarana pelayanan kesehatan.[2]
Lima tugas utama seorang manajer atau kepala puskesmas, untuk menjalankan prinsip manajemen puskesmas, seperti paparan pengalaman berikut ini:
1. Membuat Perencanaan Puskesmas
Menganalisa  kondisi,  situasi  dan  kinerja  puskesmas,  apakah  sudah  baik,  masih  kurang ataukah banyak yang belum beres, kemudian menentukan perencanaan kegiatannya.
2. Mengatur Pelayanan Puskesmas Menata apa saja jenis kegiatan program pelayanan, siapa saja yang akan menjalankannya bersama seluruh staf puskesmas.
3. Menggerakkan Pegawai Puskesmas
Mendorong  segenap  komponen  pelayanan  puskesmas  untuk  melaksanakan  tugas  pokok sesuai fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat.
4. Mengevaluasi Kinerja Puskesmas
Menelaah  hasil  pencapaian  program  puskesmas  secara  terpadu  dengan  instansi  terkait, sebagai pedoman untuk menentukan perencanaan pelayanan puskesmas.
5. Menggalang Kerjasama Pelayanan Puskesmas
Menjalin  kerjasama  internal  puskesmas  dan  eksternal  puskesmas,  antara  staf,  pegawai, petugas, aparat, pejabat, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan yang lainnya, khususnya diwilayah kerja puskesmas.
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  Ibu  Jalimah,  A.Md.Kep  selaku  Kepala  Tata Usaha  yang  ditunjuk  mewakili  Kepala  Puskesmas  Padang  Tikar  menyampaikan  bahwa bentuk tanggung jawab Kepala Puskesmas dalam memenuhi mutu pelayanan yaitu:
1. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
2. Melakukan  pemeriksaan  dan  pengobatan  pasien  dalam  rangka  rujukan  menerima menerima konsultasi.
3. Mengkoordinir kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.
4. Mengkoordinir pengembangan PKMD.
5. Membina karyawan/karyawati puskesmas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
6. Melakukan pengawasan melekat bagi seluruh pelaksanaan kegiatan/program.
7. Mengadakan  koordinasi  dengan  Lintas  Sektoral  dalam  upaya  pembangunan  kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
8. Menjalin  kemitraan  dengan  berbagai  pihak  dan  masyarakat  dalam  rangka  peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
9. Menyusun perencanaan kegiatan Puskesmas dengan dibantu oleh staf Puskesmas.
10. Memonitor dan mengevaluasi kegiatan Puskesmas.
11. Melaporkan  hasil  kegiatan  program  ke  Dinas  Kesehatan  Kabupaten,  baik  berupa laporan rutin maupun khusus.
12. Membina petugas dalam meningkatkan mutu pelayanan.
13. Melakukan  supervisi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  di  Puskesmas,  Pustu,  PKD, Puskesling, Posyandu dan di masyarakat.
Dari  pernyataan  tersebut  di  atas  terungkap  bahwa  Kepala  Puskesmas  Padang  Tikar telah  berupaya  secara  maksimal  dalam  melakukan  kewajibannya  sebagai  seorang  atasan untuk  menyelenggarakan  sistem  pelayanan  kesehatan  yang  baik  sebagaimana  yang diperintahkan oleh  Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
3.2 Kendala  yang  Dihadapi  Puskesmas  dalam  Menyesuaikan  Standar  Penyelenggaraan Puskesmas Padang Tikar
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mendefinisikan  pengertian  kendala  adalah halangan  rintangan  dengan  keadaan  yang  membatasi,  menghalangi  atau  mencegah pencapaian  sasaran.[5]  Menurut  Pius  Abdillah  dan  Danu  Prasetya  dalam  bukunya  kamus lengkap  bahasa  indonesia,  kendala  adalah  menghambat,  sesuatu  yang  membatasi  untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan.[6] Menurut W.J.S. Poerwadarminta kendala adalah halangan;  rintangan.  Menurut  Departemen  Pendidikan  Nasional  dalam  bukunya  Kamus Umum  Bahasa  Indonesia  kendala  adalah  keadaan  yang  membatasi,  menghalangi,  atau mencegah pencapaian sasaran. [7]
Dari  beberapa  pendapat  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kendala  adalah  suatu keadaan  yang  membatasi,  menghalangi,  atau  mencegah  tercapainya  sasaran.[8]  Dari  hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Jalimah, A.Md.Kep selaku Kepala Tata Usaha yang ditunjuk  mewakili  Kepala  Puskesmas  Padang  Tikar  menyampaikan  bahwa  yang  kendala yang  saat  ini  tengah  Dihadapi  Puskesmas  dalam  Menyesuaikan  Standar  Penyelenggaraan Puskesmas[9], yaitu:
1. Kurangnya SDM Kesehatan.
2. Rendahnya kualitas SDM.
3. Belum tersedianya obat dan alat-alat kesehatan yang memadai.
4. Terbatasanya anggaran yang dimiliki puskesmas.
5. Belum dilakukanya perbaikan dari hasil pembinaan dan pengawasan dari dari Pemerintah Kabupaten.
6. Kurang optimalnya hubungan lalu lintas antar sektor.
7. Belum optimalnya sistem pelayanan kesehatan. Dari  pernyataan  tersebut  di  atas  terungkap  bahwa  Puskesmas  Padang  Tikar  belum mampu  menyesuaikan  standar  penyelenggaraan  pelayanan  pusat  kesehatan  masyarakat sebagaimana  yang  telah  di  amanahkan  oleh  Permenkes  No.  43  Tahun  2019  tentang Puskesmas.[10]

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa:
1. Sejauh ini Kepala Puskesmas Padang Tikar telah berupaya secara maksimal dalam melakukan kewajibannya  sebagai  seorang  atasan  untuk  menyelenggarakan  sistem  pelayanan  kesehatan yang  baik  sebagaimana  yang  diperintahkan  oleh  Permenkes  No.  43  Tahun  2019  tentang Puskesmas  seperti  yang  paling  utama  adalah  melaksanakan  fungsi-fungsi  manajemen  dan melaksanakan  kegiatan  hasil  perencanaan  yang  telah  dibuat  dalam  meningkatkan  mutu pelayanan di Puskesmas.
2. Puskesmas  Padang  Tikar  belum  mampu  menyesuaikan  standar  penyelenggaraan  pelayanan pusat  kesehatan  masyarakat  sebagaimana  yang  telah  di  amanahkan  oleh  Permenkes  No.  43 Tahun 2019 karena banyak kendala yang dialami, di antaranya; kurangnya SDM  Kesehatan, rendahnya  kualitas  SDM,  belum  tersedianya  obat  dan  alat-alat  kesehatan  yang  memadai, terbatasanya  anggaran  yang  dimiliki  puskesmas,  belum  dilakukanya  perbaikan  dari  hasil pembinaan  dan  pengawasan  dari  dari  pemerintah  kabupaten,  kurang  optimalnya  hubungan lalu lintas antar sektor dan belum optimalnya sistem pelayanan kesehatan.
Adapun saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:
1. Kementerian  dalam  Negeri  perlu  berupaya  mencarikan  solusi  terkait  kendala  yang  banyak dialami oleh Puskesmas di tempat-tempat terpencil.
2. Pemerintah Kabupaten perlu melakukan audit dan evaluasi terhadap Puskesmas.
3. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  perlu  melakukan  transparasi  terkait  pemberian  pendanaan  yang diberikan kepada Puskesmas.
Kepala  Puskesmas  perlu  mengoptimalkan  Sumber  Daya  Manusia  dan  Sarana  dan Prasarana yang dimiliki untuk keberlangsungan pelayanan kesehatan di Puskesmas

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  P.  A.  Santoso,  “Membangun  Budaya  Keperawatan  Homecare  yang  Berbasis Keselamatan Pasien dan Bebas Malpraktik,” J. Pengabdi. Masy. Cendekia , vol. 1, no. 1, 2022.
[2] A.  Prio  and  A.  Santoso,  “Analisis  Yuridis  Tindakan  Invasif  Oleh  Perawat  pada  Praktik Keperawatan Mandiri, Jurnal Delima Harapan,” J. Delima Harapan , vol. 9, no. 1, pp. 33– 40, 2022.
[3] A. Prio and A. Santoso, Hukum Kesehatan . Jakarta: TIM, 2020.
[4] R.  N.  Muh,  A.  Rahman,  and  T.  Agustina,  “Faktor-Faktor  yang  Berhubungan  dengan Pemanfaatan  Pelayanan  Kesehatan  di  Wilayah  Kerja  Puskesmas  Tambarana  Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso,” J. Pengemb. Kota , vol. 4, no. 1, 2016.
[5] B.  Bella,  “Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  Oleh  Puskesmas  di  Kecamatan  Parigi Kabupaten Pangandaran,” J. Ilm. Ilmu Pemerintah. , vol. 3, no. 4, 2018.
[6] A.  Prio  and  A.  Santoso,  “Membangun  Budaya  Keperawatan  Homecare  yang  Berbasis Keselamatan Pasien dan Bebas Malpraktik,” J. Pengabdi. Masy. Cendekia (PMC), vol. 1, no. 1, pp. 20–30, 2022.
[7] S.  Aan,  “Analisis  Faktor-Faktor  Kendala  di  dalam  Penyelenggaraan  Standar  Pelayanan Minimal  Bidang  Kesehatan  di  UPT  Puskesmas  Palengaan  pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten Pamekasan,” J. Ilm. Mhs. FEB , vol. 9, no. 1, 2021.
[8] K. Budi, “Teori Kendala Sebagai Alat Pengukuran Kinerja,” J. Akunt. Bisnis , vol. 9, no. 2, 2017.
[9] Khesia  and  H.  D.  Ida,  “Analisis  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  di  Puskesmas  Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang,” J. Public Policy Manag. , vol. 7, no. 3, 2018.
[10]  S.  Mugeni  and  Oktarina,  “Pelaksanaan  Program  Kesehatan  Lingkungan  Puskesmas  di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur (Analisis Lanjut Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2011),” Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol. 17 No. 1 , 2014.