Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Teori ‘Asabiyyah Ibn Khaldun dalam Perspektif Hukum Islam
Muji Mulia FTK Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Email: mujilambirah@yahoo.co.id
Abstract The theory of ' Asabiyyah (Solidarity of groups, fanaticism of tribes or nepotism) is the fruit of the Ibn Khaldun think. The birth of the theory of ' Asabiyyah is not separated from his observation of the condition of Muslims when it is in the interfaith  and  seize  power  by  relying  on  the  solidarity  of Groups, group. This article is about to examine the theory of ' asabiyyah Ibn khaldun. This article is reviewed with a historical and normative approach. The results showed that in order to practice this ' Asabiyyah theory does not lead to evil and negative, according to Ibn Khaldun's opinion, it is the only solution to control and control the operation of the group. Religion is instrumental in lowering the tension of this asabiyyah practice.  Although  Ibn  Khaldun  has explained ' Asabiyyah (Solidarity Group, fanaticism group) part of Sunnatullah that cannot be eliminated from human life,  we  should  also  see  from  the  Islamic  eyewear  in  this case Islamic law on the practice of ' Asabiyyah (Solidarity Group).  In  the  view  of  Islamic  law,  the  practice  of 'Asabiyyah (solidarity Group) is not allowed to be banned by reason of violating the purpose of establishing Islamic law  itself.  The  purpose  of  established  Islamic  law  is  to create  the  benefit  of  mankind.  While  the  practice  of solidarity group, Fanatime tribe, and nepotism gave misery, the distress, hostility and destruction of the joints of human life, both in the world and in the hereafter.
Keywords: The theory of ' Asabiyyah, Ibn Khaldun , Islamic law
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Abstrak
Teori ‘ asabiyyah (solidaritas golongan, fanatisme suku atau nepotisme) adalah buah piker Ibn Khaldun. Lahirnya teori ‘ Asabiyyah ini tidak terlepas dari pengamatannya terhadap kondisi  umat  Islam  ketika  itu  saling  bertikai  dan merebut kekuasaan  dengan  mengandalkan  solidaritas  golongan, kelompok. Artikel ini hendak mengkaji   Teori ‘ asabiyyah Ibn Khaldun. Artikel inidikaji dengan pendekatan historis dan  normatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  agar praktek  Teori  ‘ asabiyyah ini  tidak  mengarah  kepada kejahatan  dan  negatif,  menurut  pendapat  Ibn  Khaldun, agamalah  satu-satunya  solusi  untuk  mengendalikan  serta mengontrol berjalannya solidatas golongan. Agama sangat berperan  untuk  menurunkan  tensi  dari  praktek  asabiyyah ini.  Meskipun  sosok  Ibn  Khaldun  telah  memaparkan ‘asabiyyah  (solidaritas  golongan,  fanatisme  kelompok) bagian  dari  sunnatullah  yang  tidak  bisa  dilenyapkan  dari kehidupan manusia, kita juga harus melihat dari kacamata Islam  dalam  hal  ini  hukum  Islam  terhadap  praktek ‘asabiyyah  (solidaritas  golongan).  Dalam  pandangan hukum  Islam,  praktek  ‘asabiyyah  (solidaritas  golongan) tidak dibenarkan artinya dilarang dengan alasan melanggar dari  tujuan  penetapan  hukum  Islam  itu  sendiri.  Tujuan ditetapkan  hukum  Islam  adalah  untuk  menciptakan kemaslahatan umat manusia. Sedangkan praktek solidaritas golongan,  fanatime  suku,  dan  nepotisme  memberikan kesengsaraan, kemafsadatan, permusuhan dan kehancuran sendi-sendi  kehidupan  manusia,  baik  di  dunia  maupun  di akhirat.
Kata Kunci: Teori ‘Asabiyyah, Ibn Khaldun , hukum Islam

## Pendahuluan
‘Asabiyyah (solidaritas golongan) Jika diamati dan dianalisis secara  mendalam,  lahirnya  teori  asabiyyah  tidak  terlepas  dari perilaku  dan  karakter  masyarakat  badui(nomat)  ketika  itu.  Teori ‘asabiyyah (solidaritas golongan) sebagai inspirasi dari pengamatan empirik yang dilakukan Ibn Khaldun terhadap praktek  dan karakter
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
masyarakat  Arab  masa  itu.  ‘Asabiyyah  sebagai  bentuk  fanatisme golongan, perasaan cinta kasih dan cinta timbul secara alami sebagai sifat  dasar  manusia  yang  diberikan  Allah  sebagai  bagian  dari sunnatullah.  Dengan  adanya  sifat  tersebut  maka  tumbuhlah kesadaran  untuk  menolong  dan membantu  terhadap  kelompoknya. Dengan demikian, asabiyyah (solidaritas golongan) dengan bahasa lain  dapat  dikatakan  sebagai  jeritan  tangis  seseorang  terhadap penderitaan  yang  dialami  oleh  kerabatnya,  kelompoknya  karena adanya hubungan emosional yang diikat dengan hubungan darah.
Praktek ‘asabiyyah (solidaritas  golongan)  yang  dilakonkan masyarakat  nomad  ketika  itu,  menurut  Ibn  Khaldun  sebagai perwujudan dan implementasi dari sebuah tradisi masyarakat yang masih  rendah  dalam  pemahaman  keislamannya.  Adapun  yang dimaksud  dengan  tradisi  rendah  adalah    ajaran  Islam  yang    masih bercampur  dengan budaya lokal pada  umumnya lebih berkembang di daerah pedesaan. Sedangkan yang dimaksud dengan tradisi tinggi ( high tradition ) adalah ajaran Islam resmi atau Islam yang dianggap lebih dekat kepada kitab suci dan memiliki sejarah langsung dengan mereka  yang  berhubungan  dengan  sanat  perjuangan    langsung dengan nabi. Atau dengan kata lain, Ajaran Islam yang  orisinil dan tidak  bercampur baur dengan tradisi lokal atau budaya lokal yang jauh dari nilai keislamannya.
Muncul  teori ‘asabiyyah  ini  ketika  Ibn  khaldun  mengamati ciri masyarakat Arab ketika itu yang menurutnya dibagi menjadi dua kultur: yaitu, pertama , masyarakat kota ( hadharah) dan masyarakat desa  atau  padang  pasir  ( badawah) .  Kedua  tipikal  masyarakat  ini mempunyai karakteristik berbeda dan setiap tipikal itu mempunyai kelebihan dan keutamaan. Namun, Ibn Khaldun lebih tertarik ketika melihat bahwa semangat badawah yang sifatnya patriotik terhadap kelompoknya  bisa  dijadikan  sebagai  model  bagi  pengembangan kekuasaan dan politik.
Sudah menjadi tradisi dan kebiasaan  dari orang-orang badui padang pasir yang gemar berperang serta sangat fanatic membantu dan membela kelompok, golongan atau sukunya akhirnya menjelma menjadi  suatu  ikatan  kesatuan  yang  kuat  dan  kokoh  untuk mempertahankan  eksistensinya  sebagai  suatu  kelompok  sosial-
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
politik. 1 Kebanggaan khas Badui dengan kemurnian dan kebersihan hidup  asabiyyahnya  menjadi  ciri  dan  karakteristik    yang  dapat dijadikan  model  sebuah  kekuasaan,  di  mana  suatu  kelompok masyarakat  harus  membangun  kehidupannya  dan  bertahan  hidup. Ciri yang disebutkan oleh Ibn Khaldun sebagai ‘asabiyyah atau rasa kesukuan  ini  bisa  dikembangkan  menjadi  embrio  lahirnya  ikatan nasionalisme.
Praktek  yang  cenderung  kepada  fanatisme  golongan  atau solidaritas  golongan  di  kalangan  umat  Islam  tidaklah  berdasarkan kepada  kebenaran  agama  semata-mata,  adakalanya  terwujudnya sebuah ikatan solidaritas golongan mengarah ke arah yang negatif, karena yang ditonjolkan adalah kekuatan kelompok ‘asabiyyah yang dapat dan sanggup membantu saudara, kabilah, keturunan meskipun yang dibela itu beradara pada posisi yang salah. Solidaritas golongan ini  tetap  melakukan  pembelaan,  walaupun  yang  dibela  itu  berada pada  posisi  yang  keliru  atau  salah.  Pembelalan  semacam  ini  tidak melihat  lagi  benar  salahnya,  akan  tetapi  lebih  dikedepankan  azas kepentingan  golongannya.  Dengan  demikian,  solidaitas  golongan yang terjadi dan berlangsung dalam sebuah tatanam masyarakat jika berpijak kepada landasan pemikiran Ibn Khaldun, tidak dapat diukur benar  salahnya.  Oleh  karena  itulah,  urgensi  dari  tulisan  ini  ingin menelesuri  praktek  ‘asabiyyah  (solidaritas  golongan)  ditinjau  dari pandangan Islam (hukum Islam).

## Tujuan dan Peran Solidaritas Golongan
Sebuah kekuasaan dapat dilangsungkan apabila disokong oleh solidaritas golongan yang kuat. Terwujud atau tidaknya sebuah kekuasaan sangatlah ditentukan oleh dukungan ‘asabiyyah. Menurut Ibn Khaldun, solidaitas yang kuat dan bersatu memberikan sebuah dukungan, maka ia akan maju terus sampai pada suatu  saat nanti, apabila  ditakdirkan akan  berhasil  dalam usahanya,  ia akan  sampai ke  puncak  kekuasaan    tertinggi    atau  kekuasaan  sempurna,  yaitu
1 Ibn  Khaldun, Muqaddimah ...,  h.125.  bandingkan  dengan  Ernest Gellner, Muslim Society , (Melbourn: Cambridge University Press, 1981), h. 18.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kekuasaan negara. 2 Timbulnya kekuasaan negara dari ‘ asabiyyah itu bukan  karena  pilihan,  akan  tetapi  karena  kemestian    dan  susunan alam  wujud  ini. 3 Dengan  demikian,    perjalanan  kekuasaan  menuju puncak, dalam pendapat Ibn Khaldun, adalah perjalanan yang alami, terlepas dari suka tidaknya pemimpin atau kelompok itu. Itu semua terjadi adalah karena “kemestian” dan karena susunan alam wujud ini.  Yang  menjadi  persoalan  di  sini  adalah  tentang  “kemestian” ( zarurah  wujudiyyah ).  Mengandung  makna  bahwa  perjuangan solidaritas  golongan  untuk  menuju  kepada  sebuah  kekuasaan merupakan  suatu  keniscayaan  dan  kemestian  ( zarurah )  karena secara  adat  kebiasaan  Allah  telah  menetapkan  seperti  itu.  Artinya sudah  menjadi  Kebiasaan  (adat)  yang  lumrah  dan  lazim  dalam sebuah  komunitas  silih  bergantinya  kekuasaan  karena  sangat ditentukan oleh kuat tidaknya solidaritas yang dibangunnya.
Tujuan utama dari ‘ asabiyyah adalah menuju kekuasaan . Jika sesuatu ‘ asabiyyah mencapai tujuan itu, maka rakyat ( kabilah) yang mengikuti ‘asabiyyah tersebut akan memegang kekuasaan baik secara benar-benar dalam arti pucuk pimpinan maupun dengan cara memberi  bantuan  kepada  yang  memimpin.  Setelah  terwujudnya sebuah kekuasaan yang didukung oleh solidaritas yang kuat, maka pemegang kekuasaan tersebut memberikan perlindungan, rasa aman, tentram bagi setiap manusia yang berada di bawah kekuasaannya.
Setelah  tercapainya  tujuan ‘Asabiyyah yaitu  kekuasaan, maka ‘Asabiyyah juga  mempunyai  beberapa  peran,  yaitu  pertama, menumbuhkan  rasa  solidaritas  dan  kekuatan  dalam  setiap  jiwa kelompok  pengikutnya.  Kedua,  berperan  untuk  mempersatukan berbagai ‘asabiyyah yang  bertentangan  sehingga  menjadi  suatu kelompok  manusia  yang  besar  dan  bersatu. 4 Berkaitan  dengan politis,  peranan  ‘ asabiyyah tidak  terbatas  pada  menanamkan
2 A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara: pemikiran politik Ibn Khaldun , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 125-126.
3 IbnKhaldun, The  Muqaddimah , Translated  fron  Arabic by  Fronz Rosenthal. 3 Volumes, (New Yok: Panthean Books, 1958), h. 414. Lihat A.Raman Zainuddin, Kekuasaan …, h. 126.
4 M.M.  Rabi, The  political  Theory  of  Ibn  Khaldun (Leiden:  EJ.  Brill, 1967), h. 165.
semangat  kelompok  untuk  membela  sesama  anggotanya  jika  ada tantangan-tantangan  yang  datang,  namun  lebih  jauh  lagi  bahwa peranannya adalah untuk menuju kepada  kekuasaan  yang  lebih tinggi. Kalau  di  dalam  suatu  masyarakat,  misalnya,  terdapat beberapa kelompok ‘ asabiyyah , maka dapat dipastikan bahwa antara satu kelompok dengan yang lainnya ada yang lebih kuat, sehingga kelompok yang lebih kuat itu menguasai yang lemah. Dan diantara sekian  kelompok  ‘ asabiyyah yang  unggul  dan  yang  unggul  inilah yang menjadi pemimpmin.

## Solidaritas Golongan dalam Konteks Politik
Sifat dan kecenderungan manusia untuk saling menyerang dan  berkuasa,  menurut  Ibn  Khaldun  merupakan  bagian  dari  tabiat alamiah  yang  diberikan  Allah.  Supaya  tabiat  manusia  itu  tidak menyalahi diperlukan tuntunan agama sebagai penunjuk jalan. Suatu kekuasaan yang diperoleh dengan solidaritas golongan semata-mata, tanpa adanya peran agama, maka kekuasaan tersebut akan menuju kepada kehancuran dan keberingasan, kezaliman dan ketidak adilan serta berlaku semena-mena.
Setiap kelompok masyarakat memerlukan kekuatan yang dapat  mengatur, mencegah  hal-hal  yang  tidak  baik  yang  menimpa anggota  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu,  diantara  kelompok masyarakat  baik  secara  personal  maupun  kolektif  diangkat  untuk menjadi penguasa dalam hal mengatur, mengarah serta melindungi masyarakat  tersebut  secara  keseluruhan. 5 Meski  pun  tujuan  utama ‘asabiyyah adalah merebut kekuasaan, namun menurut Ibn Khaldun, asabiyyah itu tidak saja berperan dalam membentuk sebuah negara baru, tapi juga dalam perkembangan dan bertambah luasnya negara, kemunduran  dan  kehancurannya.  Manakala  ‘asabiyyah  telah melemah  dan  dapat  ditinggalkan  karena  perannya  yang  telah berkurang.  Hal  ini  dapat  terjadi  mana  kala  suatu  kekuaasaan telah mencapai kondisi dan fase perkembangan tertentu.
5 Ibn  Khaldun, Filsafat  Islam  tentang  Sejarah : Pilihan  dari Muqaddimah ,  terj.    Charles  Issawi, Filsafat  Islam  tentang  Sejarah ,  (Jakarta: Tintamas, 1976), h. 147-148.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Sebuah Negara yang terdiri dari berbagai suku, kelompok ras,  suku,  dan  golongan  sangatlah  rentan  terjadinya  perpecahan. Manakala  yang  menjadi  pemimpin  didukung  oleh  asabiyyah (solidaritas golongan) yang tidak mempunyai sumber daya manusia untuk melaksanakan dan mendukung program pemerintah. Pluralitas ushban-ushbah  menjadi  titik  lemah  dari  sebuah  kekuasaan  yang berlandaskan  kepada  asabiyyah  (solidaritas  golongan),  karena apabila  pengikut  suatu  solidaritas  golongan  tidak  mampu melaksanakan program kekuasaan, tidak becus dalam menjalankan kepemimpinannya,  maka  akan  memicu  timbulnya  kelompok oposisi.
Sosok pemimpin yang dapat mengatasi situasi politik suatu negara  dengan  pluralitas  masyarakat  semacam  ini  menurut  Ibn Khaldun  haruslah  yang  memiliki  kriteria  imamah  yang  mampu menjalankan  kekuasaan  dan  kepemimpinannya.  lembaga  imamah adalah  wajib  menurut  konsensus  umum,  maka  harus  pula ditambahkan  bahwa  keperluan  lembaga  itu  adalah  fardh  kifayah. Adalah suatu keharusan adanya lembaga imamah, dan setiap orang mesti  tunduk  kepada  pemimpin  sesuai  dengan  petunjuk  al-Qur’an menyeru untuk menaati pemimpin.
Ibn Khaldun adalah seorang yang paling koncern dengan sikap  dan  sifat  seorang  penguasa,  karena  penguasa  merupakan cerminan rakyatnya. 6 Oleh karena itu, menurut Ibn Khaldun, kriteria imamah  dalam  Islam  memeiliki  empat  syarat  yang  harus  dipenuhi yaitu,  intelektualitas,  adil,  sehat,  dan  kapabilitas.  Ilmu  atau intelektual sebagai salah satu kriteria imamah rasanya cukup jelas. Seorang pemimpin hanya dapat melaksanakan hukum-hukum Allah jika  pemimpin  tersebut  mempunyai  pengetahuan  tentang  hal tersebut. Tingkatan intelektualitas yang dimaksud  adalah tingkatan pengetahuan  yang  membuat  seseorang  pemimipin  mandiri  dalam setiap  keputusan  atau    policynya  ( yakuna  mujtahidan ).  Berkaitan dengan  keadilan,  makanya  seorang  pemimpin  harus  mempunyai sifat adil, karena ia harus berhadapan dengan persoalan penegakan keadilan  dalam  masyarakat.  Sedangkan  berhubungna  dengan kapabilitas atau al-kifayah ialah kesanggupan untuk melaksanakan
6 Ibn Khaldun tentang Masyarakat ..., h. 148.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
ketentutan-ketentuan  hukum  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang yang  dibebankan  implementasinya  kepada  pemimpin,  termasuk kemampuannya  untuk  berperang  sekalipun,  memahami  kondisi aktual  masyarakat  dan  negaranya,  dan  yang  demikian  secara langsung  ia  melindungi  agamanya,  berjihad  melawan  musuh, menegahkan hukum dan memahami kepentingan umum. Adapun Al salamah  yang  dimaksud  sebagai  kriteria  pemimpin  adalah  bahwa seorang pemimpin harus terbebas dari cacat fisik yang menyebabkan pemimpin  tersebut  tidak  mampu  melaksanakan  tugasnya,  seperti gila, bisu, tuli, buta dan cacat fisik lainnya yang dapat mengganggu aktivitasnya  dalam  menjalankan  kepemimpinannya.  Itulah  makna salamah yang dimaksudkannya.

## Solidaritas Golongan dalam Tinjauan Hukum Islam
Solidaritas  golongan  merupakan  bagian  dari  sunnatullah dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. agama sebagai suatu ajaran Tuhan yang datang melalui wahyu yang kebenarannya bersifat imani, absolute . Karena itu, ia lebih meyakini bahwa agama merupakan  kekuatan  integrasi,  perukun  dan  penyatu,  sebab agama memiliki semangat yang dapat meredakan berbagai konflik. Bahkan agama  dapat     memacu  dan menuntun  manusia  ke  arah  kebenaran yang  tidak  saja das  sollen tetapi  juga das  sein .  Namun  demikian, peran  agama  akan  lebih  banyak  artinya  bila  ia  menggunakan solidaritas  golongan  dalam  merealisir  kebenaran  itu  sendiri. 7
Lebih lanjut Ibn Khaldun mengemukakan bahwa pembenaran asabiyyah dalam kekuasaan dan politik merupakan teori politik  yang  orisinil. Asabiyyah merupakan  sebuah  variabel kekuasaan,  bahkan  menurutnya asabiyyah adalah  kunci  untuk membangun kekuasaan. Namun, bukan berarti Ibn Khaldun menolak masyarakat hadharah sebagai  simbul  masyarakat  madani,  karena Ibn  Khaldun  percaya  akan  watak madaniah manusia.  Dalam mencermati rentang masa dan waktu perkembangan kekuasaan dan politik  dalam  Islam  hingga  dewasa  ini,  ditemukan  pola asabiyyah selalu inheren dalam  setiap  kekuasaan  politik  Islam  di  manapun.
7 Uraiansemacaminidapatdilihatmisalnyapada  M.M.  Sharif  (ed), A. History MuslimPhilosophy , Vol. 2 (Wiesbaden: Otto Harrosowits, 1966), h. 963.
Kendati  cirinya  berbeda  dan  mengalami  perubahan  dari  ciri asabiyyah  kaum  badawah  yang  nomaden,  asabiyyah  ternyata  juga tetap mengikuti siklus masa dan waktu mesti bentuk dan namanya berubah.
Ajaran agama tidak akan berjalan secara efektif kalau tidak didukung  oleh  ‘ asabiyyah yang  kuat.  Agama  tanpa  pengikut  yang cakap berjuang, berperang dan menaklukkan, menurut Ibn Khaldun akan  kurang  memiliki  makna.  Sebuah  gerakan  keagamaan  tidak akan berjalan dan berhasil dengan baik, apabila tidak disokong oleh solidaritas  golongan  (asabiyyah)  yang  kuat,  ‘ asabiyyah atau solidaritas golongan yang didasari pada agama akan mampu menjadi kekuatan  yang  lebih  baik  dari  berbagai  solidaritas  lain  yang  tidak diperkuat oleh ajaran agama. Dalam hal ini Ibn khaldun mengatakan: Agama memperkokoh kekuatan yang telah dipupuk oleh negara dari ‘asabiyyah dan  jumlah  penduduknya.  Sebabnya  ialah  semangat agama bisa meredakan pertentangan dan iri hati yang dirasakan oleh suatu  anggota  dari  golongan  itu  terhadap  anggota  lainnya  dan menuntun mereka ke arah kebenaran. 8
Terjadinya  sinergisitas  antara  ‘ asabiyyah dan  agama secara  dinamis,  maka  peranan  solidaritas  golongan  dalam menciptakan  integritas  kekuatan  politik  menjadi  lebih  dominan, namun sebaliknya, maka kekuatan besar itu menjadi tidak berdaya dan  akan  menjadi  sirna  dengan  sia-sia.  Hal  itu  disebabkan superioritas menghasilkan kekuasaan ( al-mulk ), sedang superioritas terwujud karena ‘asabiyyah , sementara bersatunya antara kehendak dan  hati  adalah  pertolongan  dari  Allah  untuk  menegakkan  agama. Motivasi  agama  untuk  mencapai  kemenangan  menyebabkan teratasinya  segala  perselisihan,  sehingga  mereka  terhindar  dari perpecahan dan permusuhan.
Di  sisi  lain,  agama  berperan  sebagai  motivator  untuk mewujudkan  keberhasilan  dan  juga  sebagai  alat  pemersatu.  Tanpa adanya agama, kehidupan sosial dapat berlangsung, dan politik dapat ditegakkan  juga  tanpa  aturan  agama,  akan  tetapi,  menurut  Ibn Khaldun,  agamalah  yang  mempunyai  peranan  besar  untuk mewujudkan  perkembangan  dan  kemajuan  serta  menjadikan
8 ‘Abdurrahman IbnKhaldun, Muqaddimah …, h. 151.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kehidupan  sosial  yang  bermartabat.  Sejarah  telah  mencatat  tetang kesatuan tujuan dan semangat agama telah membawa keberhasilan tentara  Islam  pada    periode awal  penaklukan.  Sebagai  contoh,  Ibn Khaldun  mengangkat  kasus  peeperangan  Yarmuk  dan  Qadisiah. Meskipun  tentara  Islam  jumlahnya  sedikit  dengan  peralatan peperangan yang sangat sederhana bila dibandingkan dengan tentara Persia dan Heraclius, kedua tentara  itu tidak sanggup  berhadapan dengan tentara Islam, dan keduanya dikalahkan. 9 Keberhasilan yang diraih oleh umat Islam ketika itu, tidak terlepas dari peran agama, karena  kekuatan  agamalah  yang  menjadikan    umat  Islam  dapat meraih  kemenangan,  mereka  berjuang  dan  berjihad  di  atas  panji Islam sehingga mendapat pertolongan dan bantuan Allah swt.
Sebagai  seorang  pemerhati  sejarah,  Ibn  Khaldun mengatakan  bahwa  hampir  semua  kegemilangan  dan  keberhasilan umat Islam masa lalu yang diamatinya tidak dapat dilepaskan dari peranan agama yang dianut oleh umat Islam itu sendiri, bahkan ia tidak sedikitpun mengabaikan peran agama. Bahkan lebih lanjut ia menekankan  betapa  pentingnya  agama  bagi  negara.  Ibn  Khaldun melihat dan mengamati pada masyarakat nomad yang paling sukar ditaklukkan  dan  ditundukkan,  apalagi  dipimpin  oleh  orang  lain. Dengan adanya peran agama masyarakat nomad yang terkenal keras dan kuat dengan peran agama mereka mampu meraih keberhasilan terutama dalam bidang politik. Menganalisa jalan pemikiran dari Ibn Khaldun,  maka  teori  solidaritas  golongan (‘asabiyyah )  yang dikemukakannya  masih  mempunyai  relevansi  yang  kuat  dengan negara dan agama. Menurut Ibn Khaldun, kekuatan suatu ‘asabiyyah (solidaritas  golongan)  tidak  akan  cukup  jika  hanya  mengandalkan kekuatan  fisik  semata-mata.  Supaya  solidaritas  golongan  berjalan baik dan selalu sesuai dengan aturan, maka solidaritas golongan itu harus  memiliki  kekuatan  moral  dan  akhlak  yang  bersumber  dari agama.  Dengan  demikian,  kekuasan  dan  politik  haruslah  selalu berpedoman kepada landasan agama.
Kekuatan suatu ‘ asabiyyah tidak cukup hanya diandalkan pada  kekuatan  fisik,  tetapi  ia  mesti  pula  memiliki  kekuatan  moral yang didasarkan pada agama dan akhlak. Manusia adalah makhluk
9 Syafiuddin, Negara ..., h. 161.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang  cenderung  kepada  kebaikan  dan  keburukan,  untuk  itu  perlu dibimbing kepada kebaikan. Kekuasaan dan politik tentu juga mesti berlandas pada agama dan moral. Karena politik dan kekuasaan itu bertujuan  untuk  melindungi  rakyat,  melaksanakan  hukum-hukum Allah  kepada  mereka,  dan  hukum-hukumnya  itu  bertujuan  untuk kebaikan,  memelihara  kemaslahatan,  dan  pemerintahan  seperti  itu akan menjadi kuat. 10
Kekuasaan  pada  hakikatnya  dapat  tercapai  karena superioritas.  Superioritas  diperoleh  karena  dukungan  ‘ asabiyyah, sementara  ‘ asabiyyah dapat  tercipta  karena  bersatunya  kehendak dan  jiwa  untuk  mencapai  tujuan.  Sementara  itu,  bersatunya kehendak  dan  jiwa  karena  kehendak  Allah  untuk  menegakkan agamaNya.  Ibn  Khaldun  meskipun  telah  mencetuskan  teori ‘ asabiyyahnya dan  pentingnya  asabiyyah  (solidaritas  golongan) untuk mencapai kekuasaan, ia lebih lanjut mengatakan bahwa peran agama    adalah  hal  yang  terpenting,  karena  solidaritas  golongan hanya dominan dan berperan dalam proses mendirikan dan ekspansi suatu  kekuasaan,  sedangkan  kesuksesan  apa  yang  dicita-citakan sangat tergantung  dan ditentukan oleh faktor lainnya, dalam hal ini menurut Khaldun adalah agama.Sekuat apa pun kekuatan manusia, kalau Allah tidak mengizinkan dan tidak merestui maka keinginan manusia tentu  saja  tidak  terwujud.  Meskipun  umat  Islam  terutama masyarakat  nomad  yang  mengandalkan  kekuatan  kelompok  dan fisik,  keberhasilan  yang  mereka  capai  tidak  terlepas  dari  campur tangan Allah. Dengan demikian, keterlibatan agama dengan politik, dalam hal ini Islam dan negara, merupakan suatu fenomena sistem sosio-religi  perpolitikan  tersendiri  yang  mempunyai  keunikan  bila dibandingkan dengan konteks perpolitikan modern dewasa ini.
Dalam  pandangan  Ibn  Khaldun,  dakwah  atau  seruan agama  dapat  menambah  kekuatan  ‘ asabiyyah yang  menjadi  dasar tegaknya negara. Sebab agama dapat menghapuskan persaingan dan permusuhan  di  antara  pendukung  ‘ asabiyyah ,  dan  membimbing mereka kepada arah dan tujuan yang satu, serta menuntun persamaan
10 Suyuthi  Pulungan ,  Fiqh  Siyasah:  ajaran,  sejarah  dan  pemikiran,
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 279-280.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
di  antara  mereka.  Sebaliknya  dakwah  agama  tidak  akan  berjalan efektif  tanpa dukungan ‘ asabiyyah.
Dalam  realitas  historis  Rasulullah  dalam  perjuangan  di Mekkah mendapat pembelaan dari keluarga besar beliau, baik yang percaya  maupun  yang  tidak.  Ketika  terjadi  pembaikotan  dari penduduk  Mekkah terhadap Nabi dan keluarga besar Bani Hasyim, Abu  Thalib  yang  bukan  anggota  masyarakat  muslim  ketika  itu dengan tegas berkata ”demi Allah, kami tidak akan menyerahkannya (Nabi  Muhammad  Saw)  sampai  yang  terakhir  dari  kami gugur.” 11 Keberhasilan  Muhammad  saw  mendakwahkan  ajaran Islam  tentu  saja  tidak  terlepasdari  peran  solidaritas  golongan (‘ asabiyyah )  yang  memberikan  perlindungan  dan  membela perjuangan nabi, berdasarkan fenomena tersebut, memberikan suatu gambaran bahwa agama dan kekuasaan mempunyai hubungan erat esakali dan harus selalu berjalan secara berkelindan. Untuk melihat hubungan agama dan kekuasaan (negara) pada periode awal Islam dimana  agama  terlibat  langsung  dengan  politik,  agama  dan kekuasaan  merupakan  suatu  kesatuan.  Nabi  Muhammad  saw  pada satu  sisi  sebagai  pemimpin  agama  dan  di  sisi  lain  sebagai  kepala negara. Bukanlah disini Nabi Muahmmad saw mempuanyai maksud untuk melegetimasi sistem politik, agama memang ketika itu sudah mempunyai  peran  seperti  itu.  Bahkan  berbagai  kebijakan  politik tidah  hanya  dilegitimasi  dan  dijustifikasi  oleh  ajaran  agama  baik yang bersumber dari al-Qur’an maupun hadist.
Ibn  Khaldun  juga  menyebutkan,  bahwa  kehidupan  sosial mungkin saja berlangsung jika tanpa ada agama, dan demikian juga politik dapat tegak tanpa aturan agama. 12 Akan tetapi harus diakui, bahwa agama berperan untuk mendorong perkembangan ke depan, dan menjadikan kehidupan sosial lebih utama dan sempurna. Sebab, di  samping  agama  dapat  memperkukuh  ‘ asabiyyah yang  dipupuk negara, semangat agama juga dapat meredakan pertentangan dan iri hati  yang  dirasakan  seseorang  atau  satu  golongan  terhadap  yang lainnya.  Lebih  dari  itu,  pada  gilirannya,  agama  akan  menuntun
11 M.QuraishShihab, Wawasan Al-Qur’an , Mailto: Mizan
12 Misri  A.  Muchsin, Filsafat  Sejarah  dalam  Islam ,  (Yogyakarta:  Ar- Ruzz Press, 2002), h. 83.
mereka  ke  arah  kebenaran  hakiki.  Ibn  Khaldun    mengemukakan bahwa  peran  penting  agama  dalam    kehidupan  sosial  dan  politik yaitu, sebagai faktor pemersatu dan pengutuh masyarakat. 13
Lebih  lanjut  Ia  mengemukakan  bahwa  apabila  kekuatan agama  berdampingan  dengan  solidaritas  kelompok (‘asabiyyah ) akan  dapat  memberikan  suatu  kontribusi besar  untuk  mewujudkan integritas  kekuasaan  politik.  Akan  tetapi sebaliknya,  ketika  agama dan  soliadritas  sosial (‘asabiyyah )  tidak  harmonis  dan  saling bertentangan  maka  akan  dapat  menciptakan  serta  mempercepat munculnya  berbagai  disintegrasi  dalam  suatu  komunitas  (Negara). Dari pandangan Ibnu Khaldun secara tersirat dapat dikatakan bahwa praktek  solidarita  golongan  merupakan  sebuah  sunnatullah,  tidak dapat  dipisahkan  dalam  kehidupan  umat  manusia.  Supaya  praktek solidaritas  golongan  tidak  menyimpang,  agamalah  yang  menjadi pengontrol  berjalannya  praktek  asabiyyah  tersebut.  Ibn  Khaldun seorang pemikir yang bercorak realistis melihat kehidupan manusia secara  realitas  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari  praktek  solidaritas golongan  meskipun  secara  agama  tidak  dibenarkan  dan  itu merupakan suatu praktek masa jahiliyah, tetapi kenyataannya tetap terjadi.
‘Asabiyyah (solidaritas golongan) dalam konteks dewasa ini lebih identik dengan nepotisme. Nepotisme menurut JW. Schoorl adalah  praktek  seorang  pegawai  negeri  yang  mengangkat  seorang atau lebih dari keluarga (dekatnya) menjadi pegawai pemerintah atau member  perlakuan  yang  istimewa  kepada  mereka  dengan  maksud untuk menjunjung nama keluarga, menambah penghasilan keluarga, atau  membantu  menegakkan  suatu  organisasi  politik,  sedang  ia seharusnya  mengabdi  pada  kepentingan  umum. 14 Islam  melarang praktek nepotisme karena  nepotisme melanggar hukum (tidak sah, bathil),  berlaku  aniaya  (dzalim,  tidak  bermoral),  dalam  arti merugikan  orang  lain,  dan  melanggar  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)
13 Syafiuddin, Negara ..., h.156. 14 JW.  Schoorl, Modernisasi,  Pengantar  Sosiologi  Pembangunan Negara-negara  Sedang  Berkembang ,  Penerbit  Gramedia,  Jakarta,  Tahun  1980, h.175.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
tidak berprinsip kebebasan dan keterbukaan dalam bermuamalah ). 15 melanggar  amanah,  melakukan  kezaliman  karena  merampas  hak orang  lain  yang  sepantasnya  hak  dia.  Praktek  nepotisme  atau solidaritas golongan ini juga termasup pembohongan publik. Praktek Solidaritas  kelompok/  golongan  juga  mencemari  akhlak  artinya pelaku solidaritas golongan karena didasarkan kepada akhlak yang tidak baik (moralitas bermasalah) disamping itu juga mempeturutkan  hawa  nafsu  semata-mata.  Islam  melarang  praktek solidaritas  golongan  karena  dapat  memecah  belah  ukhuwah islamiyah dan terkotak-kotaknya kaum muslimin.
Salah  satu  tujuan  penetapan  hukum  dalam  Islam  adalah, termasuk larangan keras praktek nepotisme. Hukum Islam mengatur kemaslahatan dan memelihara kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam menghindari unsur mafsadat yang dapat membinasakan manusia, kehancuran, kebinasaan di dunia dan akhirat.  Hal ini sesuai dengan maqhasid syari’ah yang dikemukakan oleh Syatibi salah seorang ahli ushul, Bahwa ada lima unsure pokok (dharuri) yang harus dijaga dan dipelihara untuk mewujudkan dalam rangka menegakkan hokum Islam, yaitu:  Hifz din, hifz aql, hifz nafs, hifz nasl dan hifz mal. 16
Islam  menolak  fanatisme  kesukuan (al-‘ashabiyah) yang menjadi ciri khas zaman pra-Islam yang disebut era jahiliyah. Dalam bahasa  modern al-‘ashabiyah ini  yang  disebut  dengan  rasisme (al- ‘unshûriyah). Rasulullah  Saw  juga  melarang  fanatisme  golongan sebagaimana sabdanya “ Bukan dari golongan kami yang mengajak pada  fanatisme  etnis,  bukan  dari  golongan  kami  yang  berperang dengan tujuan fanatisme etnis, dan bukan dari golongan kami yang mati demi fanatisme etnis (HR. Abu Dawud)”. Di dalam hadist lain, Rasulullah saw bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Abu Ya'la Ma'qal  ibn  Yasar  berkata:  aku  mendengarkan  Rasululullah  SAW, bersabda  :  " Seorang,  hamba  yang  di  anugerahi  Allah  jabatan kepemimpinan, lalu ia menipu rakyatnya, maka Allah
15 Faturrahman  Djamil,  et.al, Menvingkap  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme di  Indonesia , Pengantar M. Amien Rais, (Cet. I, Yogyakarta: Aditya Media, 1999), h.64.
16 Abdul  Wahhab  Khallaf, Kaidah-kaidah  Hukum  Islam ,  (Cet.  IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.333
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mengharamkan  masuk  syurga"  (  HR.  Bukhari  dan  Muslim ).” 17
Dengan  demikian,  praktek  nepotisme  atau  solidaritas  golongan termasuk  melanggar  hokum  agama  karena  merugikan  orang  lain, merugikan bangsa. Oleh karena itulah Islam mengharamkan melalui landasan  yuridis  al-Qur’an  dan  hadist.  Dari  paparan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  praktek  fanatisme  golongan,  ‘asabiyyah, rasisme, nepotisme dan lainya yang identik dengan praktek tersebut tidak dapat ditolerir dalam Islam karena mengandung nilai negatif bagi umat manusia.

## Penutup
Teori ‘asabiyyah (solidaritas golongan, fanatisme kelompok) merupakan  sebuah  teori  yang  dicetuskan  oleh  Ibn  Khaldun  pada zaman  pertengahan,  dimana  saat  itu  sedang  terjadi  kemunduran dalam berbagai lini kehidupan. Ibn Khaldun adalah seorang pemikir yang corak pemikirannya bersifat realistis artinya dia berfikir sesuai dengan  situasi  dan  kondisi.    Lahirnya  gagasan  dan  ide  teori ‘asabiyyah (solidaritas golongan) ini juga karena situasi dan kondisi ketika itu. Berdasarkan pengamatan Ibn Khaldun, Masyarakat Islam hampir di mana-mana mempraktekkan fanatisme kelompok.  Secara realitas,  menurut  Ibn  Khaldun  Masyarakat  Islam  selalu mempraktekkan yang namanya solidaritas golongan atau fanatisme kelompok  karena  perbuatan  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  dari kehidupan  manusia  sudah  menjadi  bagian  dari  sunnatullah. Meskipun  kenyataannya  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Ibn Khaldun,  di  dalam  hukum  Islam,  praktek  asabiyyah  (solidaritas golongan,  fanatisme  kelompok  atau  nepotisme)  tidak  dibenarkan artinya Islam melarang terhadap berbagai praktek tersebut.
Islam  melarang  Praktek  ‘asabiyyah  (solidaritas  golongan, fanatisme  kelompok)  karena  membawa  kepada  kemafsadatan  dan kehancuran  sendi-sendi  kehidupan  umat  manusia,  melakukan kedzaliman  kepada  yang  berhak,  melanggar  amanah,  melakukan pembohongan  public  serta  melanggar  HAM.    Tujua  hukum  Islam
17 Munawaar Fuad Noer, Islam dan Gerakan Moral anti Korupsi , (Ed) H. Ahmad Sya'i Mufid, (Cet. I., Jakarta: CV. Zikrur — Hakim, 1997 ), h. 87
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
mewujudkan  serta  menciptakan  kemaslahatan  dan  kebaikan  bagi manusia.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## DAFTAR PUSTAKA
‘Abdurrahman  Ibn  Khaldun. Muqaddimah  al-‘Allamah  Ibn
Khaldun. Beirut: Dar al-Fikr, 1998. -------, Filsafat  Islam  tentang  Sejarah : Pilihan  dari  Muqaddimah , terj.  Charles  Issawi  disalin,  A.  Mukti  Ali,  cet.  II.  Yogyakarta: Tintamas, 1976. --------. Tarikh  Ibn  Khaldun:  al-Musamma:  Kitab  al- ‘ Ibar wa Diwan al- Mubtada’ wa al-Khabar fi Ayyam al-‘Arab wa al-Barbar wa man  ‘Asaruhum  min  Dhawi al-Sultan  al - Akbar. jild.  I.  cet.  I. Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992. A.Rahman  Zainuddin, Kekuasaan  dan  Negara:  pemikiran  politik Ibn Khaldun , Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1992.
Abdul  Wahhab  Khallaf, Kaidah-kaidah  Hukum  Islam ,  Cet.  IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
Ernest  Gellner, Muslim  Society ,  Melbourn:  Cambridge  University Press, 1981. Faturrahman  Djamil,  et.al, Menvingkap  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme di Indonesia , Pengantar M.  Amien  Rais,  Cet.  I,
Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
Ibn  Khaldun, Filsafat  Islam  tentang  Sejarah : Pilihan  dari Muqaddimah , terj.  Charles Issawi, Filsafat  Islam  tentang Sejarah , Jakarta: Tinta mas, 1976.
Ibn  Khaldun, The  Muqaddimah , Translated  fron  Arabic by  Fronz
Rosenthal. 3 Volumes, New Yok: Panthean Books, 1958. JW.  Schoorl, Modernisasi,  Pengantar  Sosiologi  Pembangunan Negara-negara  Sedang  Berkembang ,  Penerbit  Gramedia,  Jakarta, Tahun 1980.
M.  Quraish  Shihab, Wawasan  Al-Qur’an:  Tafsir,  Maudhu’I  atas perbagai Persoalan Umat , Bandung: Mizan, 1996.
M.M. Rabi, The political Theory of Ibn Khaldun Leiden: EJ. Brill,
1967.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Misri  A.  Muchsin, Filsafat  Sejarah  dalam  Islam ,  Yogyakarta:  Ar- Ruzz Press, 2002. Munawaar Fuad Noer, Islam dan Gerakan Moral anti Korupsi , (Ed) H. Ahmad Sya'i Mufid, Cet.  I,  Jakarta:  CV.  Zikrur-  Hakim, 1997.
Rahman  Zainuddin,  A. Kekuasaan  dan Negara : Pemikiran  Politik Ibn Khaldun. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
Suyuthi  Pulungan ,  Fiqh  Siyasah:  ajaran,  sejarah  dan  pemikiran,
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997. M.M. Sharif (ed), A. History MuslimPhilosophy , Vol. 2 Wiesbaden:
Otto Harrosowits, 1966.