## Jurnal de Facto
Volume 10 No. 2 Januari 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## PERAN BANK INDONESIA TERHADAP KASUS FRAUD DALAM PERBANKAN

## THE ROLE OF BANK INDONESIA IN CASES OF BANKING FRAUD
Aulia Dwi Damayanti, Athilla Irgeuazzahra, Anugrah Fitria,

## Dwi Desi Yayi Tarina
Program Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 2110611021@mahasiswa.upnvj.ac.id , 2110611003@mahasiswa.upnvj.ac.id ,
2110611245@mahasiswa.upnvj.ac.id , dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Fraud  merupakan  tindakan  dengan  maksud  mendapatkan  keuntungan  secara  tidak  sah dengan merugikan pihak lain. Seperti kasus pada bank Maybank pada tahun 2020. Kasus ini menjadi bukti minimnya integritas dan pengawasan di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk  menganalisis  bagaimana  peran  Bank  Indonesia  terhadap  kasus  fraud  dalam perbankan.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif dengan  deskriptif-kualitatif  menggunakan  sumber  studi  pustaka.  Hasil  penelitian menunjukkan  BI  sebagai  bank  sentral  berusaha  memitigasi  fraud  dengan  mengeluarkan peraturan  dan  melakukan  pengawasan  terhadap  bank-bank  di  Indonesia  dengan  aturan tertulis  dalam  Surat  Edaran.  Dalam  rangka  pencegahan,  BI  mendorong  bank  untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan GCG.  Maka Bank Indonesia memiliki peran penting dalam  mencegah  dan  menangani  kasus  fraud  ini  dengan  mengeluarkan  peraturan, melakukan  pengawasan,  dan  berkoordinasi  dengan  lembaga  terkait.  Namun,  peraturan yang  kuat  hanya  efektif  jika  dijalankan  dengan  baik  oleh  individu  yang  terlibat  dalam sistem. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang kuat menjadi kunci dalam mengatasi kasus fraud perbankan.
Kata Kunci : Fraud, Bank Indonesia, Good Corporate Governance

## ABSTRACT
Fraud is an act to obtain unlawful gain by harming other parties. Like the case at Maybank Bank in 2020. This case is proof of the lack of integrity and supervision in it. The purpose of  this  study  is  to  analyze  how.  Bank  Indonesia's  role  in  banking  fraud  cases.  In  this research, the author uses a qualitative approach method with descriptive-qualitative using literature study sources. The results showed that BI as the central bank tried to mitigate fraud  by  issuing  regulations  and  supervising  banks  in  Indonesia  with  written  rules  in Circular Letters. In the context of prevention, BI encourages banks to apply the principles of  prudence  and  GCG.   So  Bank  Indonesia  has  an  important  role  in  preventing  and handling fraud cases by issuing regulations, conducting supervision, and coordinating with related institutions. However, strong regulations are only effective if they are well executed by the individuals involved in the system. Therefore, effective supervision and strong law enforcement are key in overcoming banking fraud cases.
Keywords: Fraud, Indonesia Bank, Good Corporate Governance

## Jurnal de Facto 10(2) :228-247

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Perbankan  merupakan  entitas  hukum  yang  dibentuk  dengan  tujuan mendukung  pelaksanaan  peningkatan  pemerataan  pembangunan  nasional, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional menuju peningkatan taraf hidup masyarakat  secara  menyeluruh.  Fungsi  strategis  sektor  perbankan  ini  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  4  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  jo  Undang- undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  yang menegaskan  bahwa perbankan  di  Indonesia  memiliki  tujuan  untuk  mendukung  pelaksanaan pembangunan nasional dengan fokus meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara  luas.  Peran  yang  sangat  krusial  dari  sektor  perbankan  dalam pembangunan  nasional  tidak  dapat  dipisahkan  dari  berbagai  tindakan  yang berpotensi  merugikan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  perbankan tersebut.
Terdapat berbagai jenis kejahatan perbankan, di antaranya adalah fraud atau  kecurangan  yang  terjadi  dalam  lingkup  perbankan,  di  mana  bank  dapat berperan sebagai korban atau sebagai alat bagi pegawai bank untuk melakukan kecurangan.  Dalam  konteks  perbankan,  fraud  atau  kecurangan  mencakup tindakan penyimpangan yang melanggar hukum dan dengan sengaja melanggar ketentuan internal organisasi, termasuk sistem, kebijakan, dan prosedur, yang berpotensi  merugikan  bank  secara  materiil  maupun  moril.  Meskipun  banyak pelaku fraud yang telah dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku,  kasus  fraud  perbankan  terus  terjadi  hingga  saat  ini.  Beberapa  di antaranya telah menyebabkan kerugian keuangan bagi negara. Oleh karena itu, perlu adanya strategi pencegahan fraud di sektor perbankan yang melibatkan peran  Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  dan  pihak  Perbankan,  terutama  Bank Milik  Negara.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memastikan  kepastian  perlindungan bank  terhadap  nasabah  serta  optimalisasi  sistem  deteksi  dini  (early  warning system). 1 Secara  teoritis,  fraud,  yang  juga  dikenal  sebagai  "fraud",  adalah perilaku  yang  dianggap  tidak  sah  atau  "gelap".  Sejatinya,  faktor-faktor  yang mendasari  terjadinya  kecurangan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  aspek  budaya. Fraud sering kali dipicu oleh norma dan nilai-nilai yang terbentuk berdasarkan kebiasaan individu atau kelompok di suatu organisasi. Hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor budaya, yakni kecenderungan untuk mencari keuntungan dan dorongan  untuk  mencari  keamanan. 2 Situasi  ini  menggambarkan  bahwa terjadinya fraud bisa terjadi karena kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari rutinitas dalam aktivitas perusahaan, seperti norma kelompok, penghormatan pada senioritas, kebiasaan untuk menyesuaikan diri dengan sistem yang  ada, dan  sebagainya.  Kebiasaan-kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  para  karyawan secara tidak sengaja menjadi pemicu terjadinya tindakan penipuan.
1 Rio Vernika Putra (2021). Upaya Pencegahan Fraud Pada Bank Berplat Merah Yang Merugikan Keuangan Negara. Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF, 12(1). Hlm 2.
2 Dinata,  R.  O.,  Irianto,  G.,  &  Mulawarman,  A.  D.  (2018). Menyingkap  budaya  penyebab  fraud: Studi etnografi di badan usaha milik negara. Jurnal economia, 14(1), 2-6.

## Jurnal de Facto 10(2) :228-247
Saat ini, kasus fraud telah menjadi ancaman serius bagi sektor perbankan di Indonesia karena dampaknya tidak hanya sebatas kerugian finansial, tetapi juga  bisa  merusak  integritas  serta  reputasi  bank  di  mata  masyarakat.  Fraud perbankan dalam survei fraud Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 57 bank terindikasi fraud, sedangkan pada tahun 2018 angka terindikasi fraud mencapai 36 bank. 3 Hal ini menunjukkan bahwa fraud merupakan tantangan berkelanjutan  yang  dihadapi  oleh  industri  keuangan  dan  perbankan  di Indonesia. Untuk mencegah potensi kerugian yang mungkin terjadi, BI telah mengeluarkan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/25/PBI/2009  yang merupakan  revisi  dari  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  5/8/PBI/2003  yang mengatur penerapan manajemen risiko di bank umum. 4 Maksud dari peraturan ini  menetapkan  kewajiban  bagi  bank-bank  dalam  pelaksanaan  produk terstruktur untuk dapat mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan itu akan  bisa  mengendalikan  berbagai  risiko  kerugian  dari  semua  aktivitas perbankan.  Hanya  saja  jika  berbicara  perihal  prakteknya,  peraturan  yang kemudian  diharapkan  untuk  bisa  mencegah  kerugian  di  sektor  perbankan nyatanya tidak terlalu efesien. Hal ini terbukti dari munculnya berbagai kasus kecurangan  dalam  sektor  perbankan  yang  merugikan  baik  nasabah  maupun bank  itu  sendiri,  sebagaimana  disebutkan  sebelumnya.  Sebagai  respons terhadap hal tersebut, BI kemudian menerbitkan SE. BI No. 13/28/DPNP yang berfokus pada penerapan strategi Anti Fraud untuk bank-bank umum.
Hasil  penelitian  dari  Riskiyatur  Rohemah,  dkk  (2023)  dan  Rizky Arkanditya (2019) menyatakan bahwa Good Corporate Governance dan Risk Management berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja perbankan melalui fraud.  Namun,  masih  terdapat  lemahnya  pengawasan  internal  dan  juga penerapan  strategi  Anti  Fraud  dari  adanya  Surat  Edaran  dalam  mencegah terjadinya  fraud  dalam  perbankan.  Hal  ini  menunjukkan  semakin  rendahnya terjadinya fraud apabila Good Corporate Governance dapat terlaksana dengan baik.  Ternyata,  sekitar  setengah  dari  seluruh  kasus  penipuan  di  sektor perbankan  terjadi  di  lembaga  keuangan  yang  dikelola  oleh  pemerintah,  dan sebanyak 80% dari individu yang terlibat dalam kegiatan penipuan perbankan berada  di  tingkat  manajemen.  Ada  empat  alasan  utama  yang  menjadi  motif pelaku kejahatan perbankan, dan semuanya terkait dengan keuangan. 5 Fraud pada  tingkat  manajerial  menunjukkan  bahwa  pemberian  wewenang  kepada tingkat manajemen tidak diimbangi dengan pengawasan yang cermat terhadap setiap tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan. Indikator fraud yang muncul adalah fraud internal yang dilakukan oleh manajemen tingkat lebih rendah, di mana  kelemahan  pengawasan,  seperti  audit  internal  yang  kurang  efektif,
3 Maura Diandra Salsabil (2020) Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam: (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Jakarta Kota Tahun 2020). Diploma thesis, Universitas YARSI. Hlm 3.
4 Aprianto,  R.,  Hadi,  H.,  &  Pujiyono,  P.  (2017). Proposisi  Hukum  Antara  Surat  Edaran  Bank Indonesia  Nomor  13/28/dpnp  Perihal  Penerapan  Strategi  Anti  Fraud  Bagi  Bank  Umum  Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko . Privat Law, 3(1), 2-4.
5 Salsabil (2020). Op., Cit. Hlm 3.
kompleksitas  bisnis,  dan  kekurangan  peraturan  di  lapangan,  menjadi  pemicu utama  terjadinya  fraud.  Oleh  karena  itu,  implementasi  Good  Corporate Governance (GCG) oleh Bank Indonesia dalam merancang strategi Anti Fraud menegaskan  perlunya  penguatan  pengawasan  internal.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Salsabil  Maura  Diandra  (2020)  menyatakan  bahwa Pengendalian  Internal  diprediksi  sebagai  salah  satu  variabel  yang  berperan dalam  mencegah  kecurangan  (fraud).  Pengendalian  internal  dalam  suatu perusahaan tidak hanya mencakup aspek keuangan dan akuntansi, melainkan juga  mencakup  seluruh  aspek  kegiatan  perusahaan.  Efektivitas  pengendalian internal  akan  membantu  perusahaan  dalam  mengarahkan  operasinya  dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan (fraud). Hal tersebut diperkuat oleh keberadaan audit internal yang menjadi kebutuhan penting dalam lingkungan perbankan,  karena  audit  internal  bertugas  untuk  menguji  dan  mengevaluasi pelaksanaan  kegiatan  organisasi.  Tujuan  dari  pemeriksaan  ini  adalah  untuk memastikan  bahwa  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  telah  diberikan  telah dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Purdiyanti  (2023) memberikan  pandangan  terkait  tanggung  jawab  auditor,  di  mana  teori kecurangan  (fraud  theory)  digunakan  dalam  laporan  keuangan  untuk mendeteksi  kecurangan  oleh  auditor  dan  mengurangi  dampak  kerugian  yang timbul  akibat  kecurangan,  menekankan  pentingnya  peran  auditor.    Namun, William Thamlim (2023) berpendapat bahwa tata kelola perusahaan, termasuk komite  audit,  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  indikasi kecurangan dalam pelaporan keuangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa  tekanan  dapat  menjadi  pemicu  bagi  perusahaan  untuk  melakukan kecurangan  dalam  pelaporan  keuangan.  Oleh  karena  itu,  monitoring  yang efektif dapat menjadi alat yang berguna bagi entitas bisnis dalam mengurangi peluang ketidaksesuaian dan pada gilirannya meminimalisir terjadinya praktik fraudulent financial reporting.
Dalam konteks ini, ditemukan temuan yang mengaitkan Good Corporate Governance (GCG) dengan kinerja perbankan. Temuan empiris menunjukkan bahwa, meskipun suatu bank telah menerapkan GCG, belum dapat dipastikan bahwa  penerapan  ini  akan  secara  otomatis  meningkatkan  kinerja  bank (Siswanti, 2016). Namun, secara empiris, fraud dalam perbankan terpengaruh oleh  penerapan  GCG,  yang  pada  gilirannya  berdampak  pada  peningkatan kinerja perbankan (Najib & Rini, 2019; Hartanto, Lasmanah, & Purnamasari, 2020;  Farida,  Hidayati,  &  Purwantini,  2021).  Selain  itu,  temuan  juga menunjukkan  bahwa  fraud  dipengaruhi  oleh  manajemen  risiko  dan  memiliki implikasi  terhadap  kinerja  perbankan  (Endah,  2020).  Sejumlah  penelitian sebelumnya  menunjukkan  adanya  inkonsistensi  yang  perlu  diselidiki  lebih lanjut,  dengan  mempertimbangkan  faktor  lain  atau  konteks  penerapan  yang berbeda pada model penelitian. GCG dan manajemen risiko memegang peran krusial dalam dunia perbankan, karena kelemahan dalam tata kelola perusahaan dan kurangnya penerapan strategi penanganan risiko dapat membuka peluang terjadinya fraud, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Mempertimbangkan  temuan  penelitian  sebelumnya  yang  telah  diuraikan  di atas,  terkait  dengan  penerapan  GCG  di  Bank  Indonesia  dan  pengawasan
manajemen internal, terlihat variasi hasil yang signifikan, menunjukkan adanya kesenjangan  penelitian.  Hal  ini  menandakan  bahwa  penelitian  di  bidang  ini masih  memiliki  potensi  untuk  dieksplorasi  lebih  lanjut.  Selain  itu,  situasi  di Indonesia  masih  menyaksikan  maraknya  kasus  fraud  di  sektor  perbankan, sehingga penelitian ini tetap relevan dan layak untuk dilanjutkan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengadakan analisis mendalam terhadap peran Bank Indonesia dalam menerapkan strategi Anti Fraud melalui GCG dan pengawasan internalnya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  terkait  masih  adanya  fraud  pada  perbankan maka  identifikasi  masalah  yang  akan  dikaji  adalah  mengenai  untuk  dapat menganalisis bagaimana peran Bank Indonesia dalam suatu kasus fraud perbankan dan upaya pencegahan serta penyelesaian oleh Bank Indonesia.

## Metode
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif dengan  deskriptif-kualitatif.  Bahwa  metode  penelitian  deskriptif  adalah  metode yang bertujuan membuat deskripsi; membuat gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data, sifat-sifat serta hubungan fenomena-fenomena yang  diteliti.  Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  suatu  isu  kebebasan  informasi. Sumber data dalam penelitian ini berupa buku, jurnal atau artikel dari situs internet yang merupakan sumber sekunder terkait dengan topik yang diteliti. Sumber data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan jurnal atau artikel yang berkaitan dengan variabel yang sudah ditentukan menggunakan situs web jurnal Kemudian dipilih, disajikan dan dianalisis serta diolah supaya ringkas dan sistematis. Pengumpulan data  ini  dilakukan  dengan  metode  studi  pustaka,  yang  dilakukan  dengan  cara membaca  bahan  kepustakaan  dengan  metode  simak  atau  observasi  untuk menemukan ide terkait dengan apa yang dibahas dalam  penelitian. Setelah dibaca maka ditandai bagian yang penting kemudian dicatat. Analisis data penelitian ini dengan menyederhanakan data, kemudian penarikan kesimpulan.

## Tinjauan Pustaka

## 1. Tinjauan Umum Peran Bank Indonesia
Bank Indonesia memiliki peran utama dalam pengawasan dan regulasi lembaga keuangan di Indonesia. Hal ini termasuk bank komersial,  bank  investasi,  dan  institusi  keuangan  non-bank lainnya.  Bank  Indonesia  memiliki  peraturan  dan  pedoman  yang ketat  untuk  mengawasi  kegiatan  keuangan  dan  bisnis  perbankan, yang  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  fraud  perbankan.  Ini mencakup  persyaratan  pelaporan  transaksi,  audit,  dan  kontrol internal yang ketat. Bank Indonesia juga aktif dalam memberikan pelatihan  dan  pendidikan  kepada  staf  perbankan,  auditor,  dan regulator keuangan. Pelatihan ini mencakup aspek keamanan dan
pengendalian internal, serta pengenalan terhadap taktik dan teknik yang  digunakan  oleh  pelaku  fraud  perbankan.  Dengan meningkatkan  pemahaman  dan  keterampilan  dalam  mendeteksi tindakan  curang,  peran  Bank  Indonesia  dalam  mencegah  fraud perbankan  menjadi  lebih  efektif 6 .  Eksistensi  dari  Bank  Indonesia mewajibkan  bank-bank  untuk  melaporkan  transaksi  besar, mencurigakan, atau  tidak  biasa  kepada  pihak  berwenang.  Hal ini memungkinkan  Bank  Indonesia  untuk  melakukan  pemantauan transaksi  secara  real-time,  sehingga  mereka  dapat  mendeteksi tindakan  curang  dengan  lebih  cepat.  Selain  itu,  Bank  Indonesia juga menerapkan sistem pelaporan transaksi keuangan yang ketat untuk melacak dan mengidentifikasi potensi aktivitas fraud. Adapun Bank Indonesia berperan melalui departemen yang khusus  untuk  mengawasi  kegiatan  perbankan,  termasuk penyelidikan  potensi  tindakan  fraud.  BI  melakukan  pengawasan rutin  terhadap  lembaga  perbankan,  memeriksa  ketaatan  terhadap regulasi, prosedur pengendalian risiko, dan tata kelola yang baik.
Jika ada indikasi fraud, BI dapat memulai penyelidikan lebih lanjut dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum. 7

## 2. Tinjauan Umum Fraud Perbankan
Fraud  perbankan,  seringkali  disebut  sebagai  kejahatan keuangan  atau  tindakan  penipuan  dalam  sektor  perbankan, merupakan  masalah  serius  yang  memiliki  dampak  ekonomi yang  signifikan,  merugikan  nasabah,  lembaga  keuangan,  dan perekonomian  secara  keseluruhan.  Fraud  perbankan  merujuk pada setiap aktivitas ilegal atau manipulatif yang dilakukan oleh individu  atau  kelompok  dengan  maksud  untuk  memperoleh keuntungan finansial yang tidak sah di dalam sektor perbankan. Ini  dapat  melibatkan  berbagai  tindakan  penipuan,  seperti pemalsuan  dokumen,  penggelapan,  manipulasi  data,  atau tindakan penyalahgunaan kepercayaan dalam sistem perbankan. 8 Beberapa  faktor  yang  dapat memengaruhi  insiden fraud perbankan meliputi: 9
6 Rossa Fadhilah Arista, (2020) Peran Bank Indonesia (Bi) Dalam Mengawasi Sistem Pembayaran Dan  Melindungi  Nasabah  Terhadap  Tindak  Kejahatan  Skimming  (Studi  Padabank  Indonesia Perwakilan Lampung). Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG. Hlm 42.
7 OCBC  (2023).  6  Peran  Bank  Indonesia  dalam  Sistem  Pembayaran  dan  Keuangan. https://www.ocbc.id/id/article/2023/04/14/peran-bank-indonesia-dalam-sistem-pembayaran Diakses 8 September 2023.
8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 /pojk.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penerapan-Strategi-Anti-Fraud-Bagi-Bank- Umum/pojk%2039-2019.pdf . Diakses 8 September 2023.
9 Meliana & Trie Rundi Hartono (2019). Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi . Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019 Buku 2: Sosial dan Humaniora. Hlm 2.
-  Adanya  dorongan  individu  atau  kelompok  tertentu mungkin  terjerumus  dalam  fraud  karena  tertekan  dalam mengatasi masalah keuangan mereka.
-  Adanya  kesempatan  pada  saar  kelemahan  dalam  sistem perbankan,  pengawasan  yang  tidak  memadai,  atau  kurangnya tata  kelola  yang  baik  dapat  memberikan  pelaku  kesempatan untuk melakukan fraud. - Adanya niat jahat asli dari pelaku fraud mungkin meyakini bahwa  tindakan  mereka  benar  atau  dibenarkan  oleh  alasan tertentu,  seperti  balas  dendam  atau  ketidakpuasan  terhadap sistem. Adapun metode Penipuan yang Umum a.  Pemalsuan  dokumen:  Pelaku  fraud  menggunakan  dokumen palsu, seperti cek atau identitas palsu, untuk mengakses dana atau fasilitas perbankan. b.  Penggelapan:  Pelaku  fraud  dapat  melakukan  penggelapan dana yang diberikan dalam kepercayaan, baik oleh nasabah atau oleh institusi perbankan itu sendiri.
c.  Manipulasi  data:  Pengubahan  data  atau  informasi  yang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti memanipulasi laporan keuangan atau transaksi perbankan. d. Penyalahgunaan posisi: Individu yang memiliki akses ke dana atau  informasi  penting  dapat  menyalahgunakan  posisinya untuk mengakses dana atau fasilitas secara tidak sah. Fraud  perbankan  memiliki  dampak  ekonomi  dan  sosial yang  signifikan.  Dampak  ekonomi  meliputi  kerugian  finansial bagi lembaga perbankan, nasabah, dan masyarakat umum, serta gangguan stabilitas sistem keuangan. Dampak sosial mencakup hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Dalam  penelitian  ini  objek  adalah benda,  hal,  dan sebagainya  yang  dijadikan  sasaran  untuk  diteliti.  Dengan demikian  dalam  penelitian  ini  merupakan  Surat  Edaran  oleh Bank  Indonesia  dalam  pencegahan  dan  penanganan  Fraud Perbankan.

## Pembahasan

## Fraud Perbankan
Penipuan  yang  disengaja  mencakup  tindakan  seperti  mencuri, korupsi, dan penggunaan wewenang yang salah yang menekankan pada keuntungan pribadi, kelompok, atau pihak lain dengan cara yang tidak benar  atau  curang.  Ketika  penipuan  dilakukan,  korban  menderita kerugian  tanpa  menyadarinya,  sementara  para  penjahat  mendapatkan keuntungan  darinya.  Penipuan  biasanya  terjadi  sebagai  akibat  dari tekanan teman sebaya untuk melakukan penipuan atau dorongan untuk
memanfaatkan  peluang  dan  alasan  (yang  diakui  secara  luas)  untuk tindakan  tersebut.  Secara  umum,  fraud  adalah  tindakan  melanggar hukum  yang  dilakukan  oleh  individu  atau  kelompok  dalam  suatu organisasi  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  bagi  diri sendiri atau kelompok yang secara langsung mempengaruhi pihak lain. Kecurangan  merupakan  hal  yang  umum  terjadi  di  lingkungan pemerintah  dan  perusahaan.  IAPI  (Ikatan  Akuntan  Publik  Indonesia) mendefinisikan  fraud  sebagai  tindakan  yang  disengaja  termasuk penggunaan tipu daya untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau  tidak  sah  oleh  satu  atau  lebih  individu  dalam  manajemen  atau mereka yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga. 10
Kecurangan  berbasis  ketidakjujuran  yang  disengaja  di  tempat kerja  mengacu  pada  tindakan  ketidakjujuran  yang  dilakukan  oleh pemimpin  atau  karyawan  yang  berdampak  negatif  pada  keuangan perusahaan dan juga non-keuangan. Kebangkrutan pada akhirnya dapat terjadi akibat kerugian yang ditimbulkan oleh kecurangan ini terhadap perusahaan.  Salah  satu  strategi  untuk  memerangi  kecurangan  adalah dengan  menjalankan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  secara  efektif. Kasus-kasus  kecurangan  sering  kali  disebabkan  oleh  kurangnya pengawasan  dari  pihak  internal,  dan  mereka  yang  melakukan kecurangan  biasanya  adalah  orang-orang  yang  berpengalaman  dan memahami  dengan  baik  tanggung jawab posisi  mereka.  Otoritas  Jasa
Keuangan  (OJK)  mengeluarkan  POJK  No.  4/POJK.03/2015,  yang menetapkan  pedoman  penerapan  tata  kelola  yang  baik  dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kemandirian, keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Penerapan persyaratan tata kelola yang longgar oleh manajemen perusahaan menyisakan celah yang dapat dieksploitasi oleh pelaku fraud. Audit internal harus dirotasi atau dijadwalkan, dan audit eksternal harus dilakukan secara teratur. 11
Karena  setiap  praktik  kecurangan  sangat  dipengaruhi  oleh karakteristik  masing-masing  negara,  maka  bentuk-bentuk  kecurangan yang  terjadi  di  setiap  negara  berbeda-beda.  Kondisi  ekonomi masyarakat  secara  umum  memadai  atau  lebih  dari  cukup  di  negara- negara industri dengan penegakan hukum yang berfungsi dengan baik, membuat  tindakan  kecurangan  lebih  jarang  terjadi.  Upaya  terbaik pendiri,  manajer,  dan  karyawan  perusahaan  untuk  meningkatkan produktivitas  tidak  akan  pernah  membuahkan  hasil  jika  perusahaan terus  terlibat  dalam  praktik-praktik  yang  tidak  jujur.  Organisasi diharapkan  dapat  mengambil  tindakan  yang  tepat  dengan  melakukan audit investigasi jika terdapat dugaan kuat terjadinya kecurangan untuk
10 Suprajadi,  Lusy,.  (2009), Teori  Kecurangan,  Fraud  Awareness,  Dan  Metodologi  Untuk Mendeteksi  Kecurangan  Pelaporan  Keuangan, Bina  Ekonomi:  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Ekonomi Unpar, 13(2).
11 Tunggal,  Amin  Widjaja.  (1992). Pemeriksaan  Kecurangan  (Fraud  Auditing ).  Jakarta:  Rineka Cipta.
meminimalisir  kerugian  akibat  kecurangan,  meningkatkan  sistem pengendalian,  dan  menimbulkan  efek  jera.  Perusahaan  yang  berisiko mengalami  kerugian  finansial  akibat  kecurangan  dapat  melaporkan pelaku,  yang  kemudian  akan  dimintai  pertanggungjawaban  untuk mengganti kerugian perusahaan. 12
Tindakan administratif dan hukum harus diambil terhadap pelaku penipuan  untuk  memberikan  dampak  jera.  Perusahaan  harus mempertimbangkan  semua  faktor  yang  relevan  ketika  mengambil tindakan  hukum  sehubungan  dengan  kecurangan  yang  ditemukan, termasuk situasi keuangan perusahaan dan persyaratan peraturan yang berlaku  yang  berkaitan  dengan  peraturan  karyawan  dan  bisnis.
Kegiatan  penipuan  akan  menguntungkan  perusahaan  karena  akan memungkinkan  manajemen  untuk  meningkatkan  kinerja  di  berbagai bidang  seperti  pengadaan  yang  hemat  biaya,  prosedur  bisnis  yang efisien,  dan  keberhasilan  inisiatif  kerja  perusahaan.  Oleh  karena  itu,
dapat  dikatakan  bahwa  fraud  adalah  tindakan  yang  disengaja  yang secara tidak sah menggunakan sumber daya organisasi atau perusahaan untuk  keuntungan  pribadi  dengan  mengorbankan  organisasi  atau perusahaan yang bersangkutan serta pihak lain.

## Penyebab atau Faktor Terjadinya Fraud Perbankan
Konsep Fraud Triangle diciptakan oleh Donald R. Cressy. Untuk mengetahui akar penyebab terjadinya kecurangan, terdapat tiga langkah dalam  Segitiga  Kecurangan.  Ketiga  prasyarat  tersebut  dijelaskan sebagai berikut: 1) Ketegangan Dalam  beberapa  keadaan,  masalah  keuangan  dapat  menjadi sumber  ketegangan.  Perilaku  curang  dapat  didorong  oleh beberapa  faktor,  termasuk  faktor  moral,  emosional,  atau ekonomi. 2) Kemungkinan Menurut  Albrecht,  kecurangan  dapat  disebabkan  oleh  enam faktor: kontrol internal yang lemah, kurangnya hukuman yang berat,  ketidakmampuan  untuk  menilai  kualitas  pekerjaan, kurangnya  akses  informasi,  kecerobohan  dan  kelalaian,  dan kurangnya upaya untuk membangun jejak audit. Penjahat yang melakukan  penipuan  dapat  bertindak  ketika  ada  kesempatan. Penyebab  utamanya  adalah  penyalahgunaan  wewenang  di dalam organisasi atau kurangnya pengendalian internal. 3) Pembenaran  (Rationalization) Sikap, kepribadian, dan  nilai tertentu memungkinkan terjadinya perilaku  tidak  jujur  oleh  karyawan  atau  perusahaan.  Mereka hidup  dalam  suasana  yang  cukup  menegangkan  sehingga
12 Fitrawansyah. (2014). Fraud dan Audit. Bogor: Mitra Wacana Media.
mereka dapat membenarkan kebohongan. Ketika suatu tindakan curang  ditemukan,  pelaku  biasanya  memberikan  pembenaran berdasarkan pembelaan diri. Untuk membenarkan kegiatannya, pelaku  tetap  menjaga  penampilannya  sebagai  individu  yang dapat diandalkan. Di  negara-negara  maju  dengan  penegakan  hukum  yang  efektif, kondisi  ekonomi  yang  memadai  atau  bahkan  lebih  dari  cukup,  yang mengurangi frekuensi tindakan penipuan. Pada berbagai tahap operasi organisasi, baik manajemen senior perusahaan maupun pejabat tinggi suatu  lembaga  rentan  terhadap  penipuan.  Selama  perusahaan  terlibat dalam praktik yang tidak jujur, upaya manajer, pemilik, dan karyawan untuk  meningkatkan  kinerja  tidak  akan  efektif.  Jika  terdapat  dugaan kuat  terjadinya  kecurangan,  diharapkan  perusahaan  dapat  mengambil tindakan  yang  tepat  dengan  melakukan  audit  investigasi  untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan, meningkatkan sistem  pengendalian,  dan  memberikan  efek  jera.  Perusahaan  yang mengalami kerugian finansial akibat kecurangan dapat melacak pelaku dan  meminta  pertanggungjawaban  untuk  mengganti  kerugian  yang diderita  perusahaan.  Untuk  memberikan  dampak  jera,  pelaku kecurangan harus menghadapi konsekuensi administratif dan pidana. 13 Dalam  hal  menyelidiki  kecurangan  yang  ditemukan,  perusahaan perlu mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk situasi keuangan  dan  peraturan  mengenai  karyawan  dan  perusahaan.  Oleh karena  itu,  efisiensi  pelaporan  kecurangan  di  dalam  organisasi  akan memberikan  nilai  tambah,  terutama  dalam  hal  memulihkan  kerugian yang  terjadi,  meningkatkan  sistem  kontrol,  dan  mencegah  pelaku potensial  di  masa  depan  untuk  melakukan  kecurangan.  Langkah  ini akan  meningkatkan  nilai  organisasi  karena  akan  memungkinkan manajemen untuk ditingkatkan melalui peningkatan kinerja di bidang pengadaan  yang  hemat  biaya,  operasi  bisnis  yang  produktif,  dan inisiatif  kerja  yang  sukses.  Dalam  rangka  mengidentifikasi  dan menghentikan  kecurangan  dalam  penyajian  laporan  keuangan auditor berperan penting. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecurangan laporan  keuangan  serta  peran  auditor  di  dalamnya. 14 Sebuah  indikasi diperlukan untuk mengukur pencegahan kecurangan saat mengevaluasinya. Berikut ini adalah indikator pencegahan kecurangan: a) Budaya  yang  etis  dan  jujur.  Studi  menunjukkan  bahwa pendekatan  terbaik  untuk  menghentikan  penipuan  adalah dengan menerapkan kebijakan dan prosedur anti-penipuan yang didasarkan pada prinsip-prinsip. Karyawan dapat memanfaatkan  suasana  yang mendukung dan  standar  perilaku
13 Kusumaningsih, Kadek Utami., Wirajaya, I Gde Ary., (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Kecurangan di Perusahaan Perbankan . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 19 (3).
14 Simanjuntak,  N.  S. T.  2013. Pengaruh  keefektifan  pengendalian  intern  bidang  akuntansi  dan pengembangan mutu karyawan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi di perusahaan. Tesis Universitas Sumatera
yang  sesuai  sebagai  arahan  untuk  kegiatan  mereka  karena prinsip  ini.  Prinsip    ini  berkontribusi  pada  pengembangan budaya  etis  dan  jujur  yang  menjadi  dasar  bagi  tugas-tugas pekerjaan karyawan. b) Tugas  manajemen  untuk  menilai  pencegahan  tanpa  adanya kemampuan untuk melakukan dan menutupi kecurangan, maka mustahil  untuk  melakukan  kecurangan.  Tim  manajemen bertanggung  jawab  untuk  menemukan  dan  menghentikan kecurangan. Ambil tindakan yang diperlukan untuk memantau kontrol, menghentikan kecurangan, dan menemukannya. Tujuan  dari  kebijakan  anti-penipuan  adalah  untuk  menjamin bahwa bisnis memiliki sistem untuk menghindari penggelapan dengan mengembangkan deteksi, pemantauan, dan sistem yang mengevaluasi kebijakan di bidang operasi dan sumber daya manusia (SDM). Orang dalam adalah  pihak  yang  paling  bertanggung  jawab  atas  kecurangan. Oleh karena itu, peran unit kerja yang bertanggung jawab atas sumber daya  manusia  sangat  penting  untuk  mengoptimalkan  penerapan peraturan anti-fraud. Proses perekrutan, pelatihan, keterbukaan dalam proses rotasi, pemberian sanksi, penghapusan peraturan yang longgar, penghargaan,  integritas,  kompensasi,  dan  sistem  kinerja  merupakan beberapa  kebijakan  dan  prosedur  sumber  daya  manusia  yang  harus diikuti.  Kecurangan  karyawan  berpotensi  berasal  dari  peraturan  dan proses sumber daya manusia yang lemah dan tidak jelas. Oleh karena itu,  untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan,  unit  kerja  sumber  daya manusia (SDM) atau bagian sumber daya manusia harus memperbarui peraturan dan proses yang ada saat ini. 15

## Peran Bank Indonesia dalam Kasus Fraud Perbankan
Peristiwa yang terjadi ini sebenarnya bersinggungan dengan etika dan  integritas  sumber  daya  manusia  atau  para  pejabat  atau  pegawai bank  didalamnya.  Sebagaimana  etika  dan  profesionalisme  dalam perbankan  cenderung  dipengaruhi  oleh  masing-masing  individu  itu sendiri, yang cenderung tergoda oleh keinginan pribadi atau kelompok untuk  terlibat  dalam  tindakan  penipuan  dengan  memanfaatkan kesempatan,  dan  sumber  daya  yang  ada  pada  mereka  berdasarkan jabatan atau kedudukan yang mereka miliki dengan menyalahgunakan hak  dan  kewenangannya.  Integritas  dan  moralitas  dalam  industri perbankan  sering  kali  diuji  seiring  dengan  berjalannya  waktu  dan munculnya tantangan-tantangan baru. Perilaku dan tindakan ini dapat berupa  mengejar  keuntungan ilegal, menyalahgunakan  posisi  otoritas mereka, mengambil keuntungan dari celah dalam peraturan perbankan, melanggar  Prosedur  Operasi  Standar  (SOP),  atau  melanggar  aturan internal lainnya yang dapat berdampak negatif pada bank atau kliennya.
15 Hariandja,  M.  T.  E.  2007. Manajemen  sumber  daya  manusia:  pengadaan,  pengembangan, pengkompensasian,  dan  peningkatan  produktivitas  pegawai .  Jakarta:  Gramedia  Widiasarana Indonesia.

## Jurnal de Facto 10(2) :228-247
Dengan  demikian,  alasan  di  balik  motivasi  penipu  itu  sendiri mendukung  skema  keuangan ini.  Jika  hal  ini tidak  segera  diperbaiki, maka  akan  menjadi  ancaman  bagi  stabilitas  keuangan  negara.  Salah satu fraud perbankan yang terjadi pada bank Maybank pada tahun 2020 lalu, Kisah atlet e-Sport Winda D Lunardi, yang juga dikenal sebagai Winda Earl, dan ibunya, Fletta Lizzy Wiguna, yang kehilangan Rp 22 miliar  dalam  penipuan  keuangan  di  bank  Maybank  pada  tahun  2020, menjadi  viral  baru-baru  ini.  Salah  satu  bank  yang  menjadi  korban adalah Maybank Indonesia. Kasus ini bermula dari laporan yang dibuat pada  8  Mei  2020  oleh  orang  tua  Winda  sekaligus  pelapor,  Herman Lunardi. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/0239/V/2020/Bareskrim.  Direktur  Tindak  Pidana  Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Helmy Santika menyatakan mengatakan perkara tersebut masuk dalam proses penyidikan. Korban  pertama  kali  mendatangi  Maybank  Indonesia  di  Cipulir,
Jakarta  Selatan,  di  mana  kasus  raibnya  tabungan  atlet  e-Sport  ini bermula.  Pelaku  berinisial  A,  yang  juga  merupakan  kepala  cabang, memberikan  kesempatan  kepada  Winda  untuk  membuka  rekening berjangka  dengan  deposito.  Karena  besarnya  bunga  yang  ditawarkan pelaku A dibandingkan dengan produk tabungan bank pada umumnya,
korban  pun  tergiur.  Belakangan  diketahui  bahwa  pelaku  A  ternyata tidak  membuka  rekening  berjangka  di  Maybank  seperti  yang dijanjikan. Untuk memberikan kesan bahwa ia telah membuka rekening berjangka  di  bank  tersebut,  tersangka  memalsukan  semua  informasi. Kemudian, uang korban diambil tanpa persetujuan atau sepengetahuan korban.  Setelah  memberikan  uang  korban  kepada  rekan-rekan tersangka, pelaku memutar uang tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan.  Korban  tidak  menyadari  bahwa  pelaku  telah menggunakan  uangnya  hingga  ia  menemukan  bahwa  uangnya  hanya tersisa Rp 600.000 di rekeningnya. Sementara itu, di rekening ibunya hanya tersisa Rp 17 juta. Hingga akhirnya Bareskrim Polri menetapkan Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial A sebagai tersangka dalam kasus hilangnya uang Winda Earl dan ibunya. 16
Departemen  Perlindungan  Konsumen  Otoritas  Jasa  Keuangan membantu PT Maybank dan korban dalam upaya mediasi. PT Maybank berjanji akan mengganti dana nasabah Winda sebesar Rp 16,8 miliar. Untuk membuktikan bahwa pelaku A telah melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a, b, dan c serta Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun
16 Kompas  (2020). Kronologi  Lengkap  Kasus  Uang  Rp  22  Miliar  Winda  Earl  dan  Pembelaan Maybank.
https://money.kompas.com/read/2020/11/10/090100026/kronologi-lengkap-kasus-uang-rp-22- miliar-winda-earl-dan-pembelaan- maybank?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Bottom_Desktop diakses 8 september 2023.
1998 tentang Perbankan, maka pelaku diadili dan dinyatakan bersalah setelah  melalui  proses  penyidikan.  Selain  itu  melanggar  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Berdasarkan Putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  dalam  perkara  aquo  yaitu putusan  perkara  Nomor  539  /  Pid.Sus/  2021/PN.  Tng  tanggal  28
Oktober  2021,  telah  Terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  melakukan tindak pidana dengan sengaja mengubah catatan pembukuan nasabah dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda Rp.20.000.000.000,-  (dua  puluh  milyar  rupiah)  dengan  ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama  3  bulan  yang juga  dikuatkan  oleh  Putusan  Pengadilan Tinggi Banten Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT Btn.
Keberadaan kasus-kasus ini menjadi bukti tidak adanya integritas dan pengawasan di area tersebut. Oleh karena itu, salah satu tanggung jawab  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  adalah  memastikan stabilitas  sistem  keuangan,  yang  dalam  hal  ini  termasuk  membentuk kembali  sistem  untuk  mengalokasikan  sumber  daya  secara  ekonomis dan  mengawasi  bank.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Kepolisian, PPATK, dan instansi/otoritas terkait lainnya selalu dimintai pendapat oleh BI. Pasal 8 huruf C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia,  yang  selanjutnya  disebut  UU  Bank  Indonesia,  mengatur dasar  kewenangan  Bank  Indonesia  sebagai  Bank  Sentral  dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia.
Dalam  rangka  mempengaruhi  kondisi  bank  yang  sehat  dan bereputasi  baik,  kerangka  kerja  pengawasan  yang  efisien  akan memotivasi  bank  untuk  terus  meningkatkan  operasionalnya.  Karena tujuan  umum  dari  sistem  pengawasan  bank  adalah  untuk  menjamin bahwa  bank  dijalankan  secara  bertanggung  jawab  dan  sehat,  sesuai dengan  peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku,  serta  sejalan  dengan konsep tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko. Dalam melaksanakan  tugasnya,  Lembaga  Pengawas  Perbankan  (LPP)  Bank
Indonesia  menetapkan  berbagai  bentuk  Pasal  34  ayat  (1)  UU  No.  3 Tahun  2004  tentang  Bank  Indonesia.  pengawasan  yang  ditetapkan dengan cara memeriksa keadaan suatu bank secara khusus yaitu: 17 a. Pengawasan Reguler (Biasa): Jenis pengawasan ini diterapkan pada bank-bank  yang  memenuhi  persyaratan  dan  tidak  menimbulkan risiko bagi kelangsungan usahanya.
b.  Pengawasan  Khusus  (Special  Surveillance):  Pengawasan  ini dilakukan terhadap bank-bank yang dianggap menghadapi masalah yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya.
Lebih  lanjut,  diambil  dari  kompas.com  Salah  satu  dari  enam
17 Karen Sayangbati. (2022). Fungsi Dan Tanggung Jawab Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilisasi Keuangan Di Indonesia . Jurnal Lex Administratum. 10(5). Hlm 5.
tindakan  yang  harus  dilakukan  BI  untuk  mengurangi  penipuan disebutkan  dalam  Cetak  Biru  Sistem  Pembayaran  Indonesia  2025.
Seiring  dengan  semakin  rumitnya  layanan,  penyelenggara  harus mematuhi  implementasi  cetak  biru  Know  Your  Customer  (KYC), regtech/supertech,  reformasi  regulasi,  dan  pengawasan  yang  lebih ketat.  Lima  inisiatif  tambahan  bank  sentral  termasuk  menulis  ulang klausul  sistem  pembayaran  dalam  PBI  No.  22/23/PBI/2020  tentang Sistem Pembayaran, memberlakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dan mengembangkan kerangka kerja untuk ketentuan yang berkaitan dengan manajemen risiko siber. Selain itu, bank sentral mengawasi sistem pembayaran dan mengembangkan platform  yang  dapat  digunakan  oleh  penyelenggara  (platform keamanan  siber).  Penyelenggara  dapat  bertukar  informasi  mengenai penipuan  di  platform  tersebut.  Hal  ini  memungkinkan  penyelenggara untuk mengurangi risiko penipuan jika terjadi insiden penipuan serupa.
18

## Upaya Pencegahan dan Penyelesaian oleh Bank Indonesia
Pencegahan  kecurangan  (fraud)  merujuk  pada  upaya  untuk menghilangkan  atau  meminimalkan  faktor-faktor  yang  dapat menyebabkan  terjadinya  kecurangan.  Pencegahan  fraud  melibatkan segala  bentuk  tindakan  yang  bertujuan  untuk  menangkal  potensi pelaku, membatasi ruang gerak mereka, serta mengidentifikasi kegiatan yang  memiliki  risiko  tinggi  terjadinya  kecurangan.  Dalam  perspektif penulis,  Bank  Indonesia  (BI)  harus  dapat  menjelma  sebagai  bank sentral  yang  meneguhkan  integritas  dan  mengutamakan  kerjasama. Kolaborasi  atau  koordinasi  yang  efektif  antara  BI  dan  pemangku kepentingan  terkait  dalam  lingkup  BI  menjadi  krusial.  Keefektifan sistem pengendalian yang dimiliki oleh BI, jika beroperasi secara lancar dan berperan optimal, dapat signifikan mengurangi insiden kecurangan. Pentingnya  pengawasan  yang  transparan  dan  terbuka,  dengan menyediakan  saluran  komunikasi  untuk  melaporkan  kecurangan  dan melaksanakan pemeriksaan secara proaktif, dapat menghambat praktik kolusi.  Dengan  demikian,  peningkatan  kesadaran  dan  pemahaman masyarakat  mengenai  keamanan  perbankan  dapat  terwujud.  Dalam konteks  penyelesaian,  ketika  kecurangan  terjadi,  BI  dapat  segera menerapkan strategi deteksi. Dengan pendekatan ini, bank dapat lebih cepat mengidentifikasi indikasi tindakan kecurangan dan melanjutkan dengan  investigasi  lebih  lanjut,  baik  melalui  mekanisme  investigasi internal  maupun  eksternal.  Selain  itu,  BI  dapat  menyusun  laporan tindakan kecurangan untuk disampaikan kepada pemerintah dan pihak terkait, sebagaimana diwujudkan dalam Survei Fraud Indonesia yang
18 Kompas.com (2021). Ini 6 Langkah BI Atasi Fraud di Sektor Keuangan. https://amp.kompas.com/money/read/2021/02/04/163000226/ini-6-langkah-bi-atasi-fraud-di- sektor-keuangan diakses 8 September 2023.
dilaksanakan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar ketika terjadi kecurangan dalam sektor perbankan.
Sebagai bank yang sangat penting bagi perbankan Indonesia, Bank Indonesia memberlakukan upaya pencegahan dan penyelesaian melalui penerbitan  peraturan  atau  produk  hukum  tertulis,  serta  melalui kolaborasi  dengan  lembaga  penegak  hukum  lainnya  yang  memantau kebijakan yang berlaku. Pada tanggal 31 Maret 1995, Bank Indonesia mengeluarkan  Surat  Keputusan  Direksi  Bank  Indonesia  No.
27/162/KEP/DIR  untuk  menerapkan  prinsip  kehati-hatian.  Surat Keputusan  BI  tersebut  mengamanatkan  agar  bank-bank  umum memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang telah disahkan oleh  dewan  komisaris  bank.  Kebijakan  perkreditan  setiap  bank berfungsi sebagai pedoman operasional dalam pemberian kredit. Dalam  mencegah  fraud  ini  Bank  Indonesia  (BI)  mewajibkan lembaga  keuangan  untuk  mengikuti  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 8/12/PBI/2006  tentang  Tata  Kelola  Perusahaan  bagi  Bank  Umum melalui  prinsip-prinsip  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  (Good Corporate  Governance/GCG).  Peraturan  ini  menyatakan  bahwa  tata kelola  perusahaan  yang  baik  (GCG)  mencakup  keterbukaan, akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi,  dan  keadilan.  Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi GCG di industri perbankan. 19
Pemerintah  telah  mencoba  mengatasi  masalah  fraud  di  sektor perbankan dengan menggunakan pendekatan regulasi, yang mencakup kerangka hukum dan peraturan. Namun, penting diingat bahwa regulasi yang kuat hanya akan efektif jika dijalankan dengan benar oleh individu yang terlibat dalam sistem. Dalam konteks fraud perbankan, jika sistem hukumnya  baik,  namun  pelaksanaannya  buruk,  maka  hasilnya  juga tidak  akan  baik.  Oleh  karena  itu,  sistem  hukum  harus  kuat  dan diterapkan secara adil, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun, untuk mendorong  penegakan  hukum  yang  kuat  dalam  mengatasi  fraud perbankan.
Undang-undang  Nomor  7  tahun  1992  tentang  perbankan,  yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, mengandung sejumlah  ketentuan  hukum  yang  menjadi  dasar  untuk  peraturan  dan kebijakan  perbankan  yang  diimplementasikan  oleh  Pemerintah  dan Bank  Indonesia  sebagai  otoritas  moneter  dan  perbankan.  Undang- undang ini juga mengatur norma-norma hukum yang harus diikuti oleh pelaku bisnis perbankan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kelangsungan  bisnis  perbankan  nasional.  Norma-norma  hukum  ini berperan dalam mencegah pelanggaran hukum di sektor perbankan dan meningkatkan kepatuhan dari pelaku bisnis perbankan.
Selain  itu,  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  13/28/DPNP,  yang
19 Endang  Siti  Arbaina  (2013). Penerapan  Good  Corporate  Governance  Pada  Perbankan  Di Indonesia. Jurnal Akuntansi UNESA. Hlm 2.
membahas  penerapan  strategi  anti-fraud  untuk  bank  umum, dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 6 Desember 2011. Surat edaran  ini  dikeluarkan  sebagai  reaksi  atas  berbagai  kasus  penipuan yang  terungkap  di  industri  perbankan  dan  telah  merugikan  bank dan/atau  nasabah.  Tujuannya  adalah  untuk  menetapkan  standar  bagi bank-bank dalam menggunakan langkah-langkah anti-fraud.
Bank  Indonesia  menghimbau  bank-bank  untuk  memerangi  fraud dengan  mengadopsi  strategi  yang  tidak  hanya  mencakup  pencegahan tetapi  juga  investigasi  fraud,  pengembangan  sistem,  dan  pelaporan sebagai komponen-komponen penting. Selain itu, Surat Edaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengawasan manajemen, mengendalikan  struktur  organisasi  dan  tanggung  jawab,  serta memperkuat  sistem  pengendalian internal  di  bank-bank  sebagai  hasil dari pengakuan Bank Indonesia atas kekurangan dalam sistem tersebut. Empat  pilar  utama  dari  strategi  anti-fraud  yang  dijelaskan  dalam surat edaran ini adalah pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut selain sanksi, deteksi, investigasi, dan pelaporan. Surat edaran ini merupakan aplikasi tambahan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko  bagi  bank  umum.  Dalam  rangka  mencegah,  mendeteksi, menginvestigasi,  serta  melaporkan  tindakan  fraud,  bank  juga  perlu memperkuat sistem pengendalian intern. Dengan implementasi strategi anti-fraud  yang  tepat,  diharapkan  dapat  meningkatkan  peran  Bank Indonesia  dalam  mencegah  kasus  fraud  perbankan  dan  mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh kasus fraud tersebut.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan atas rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya,  maka  dapat  saya  simpulkan  bahwa  Fraud  merupakan tindakan  yang  bertujuan  mendapatkan  keuntungan  secara  tidak  sah dengan  merugikan  pihak  lain.  Hal  ini  sering  dianggap  ilegal  atau sebagai tindakan melanggar  hukum.  Fraud  dilakukan  dengan tujuan memperoleh kekayaan, menghindari pembayaran atau kerugian jasa, mengelakkan  pajak,  atau  melindungi  kepentingan  pribadi  atau kelompok tertentu. Kecurangan dapat dijelaskan sebagai kegiatan di mana:  1)  Seseorang  atau  kelompok  dapat  memperoleh  keuntungan secara pribadi atau bersama. 2) Kegiatan ini merugikan pihak lain. 3)
Dilakukan  dengan  cara-cara  yang  tidak  pantas,  melanggar  hukum, atau  ilegal.  Pelaku  fraud  dapat  berasal  dari  berbagai  latar  belakang, termasuk pekerja, eksekutif, atau investor. Tindakan-tindakan seperti pencurian  uang,  barang,  dan  aset  perusahaan,  serta  manipulasi inventaris kantor, merupakan contoh nyata dari fraud yang dilakukan oleh karyawan. Di sisi lain, penyuapan atau suap adalah bentuk fraud yang  melibatkan  pihak  ketiga,  seperti  manipulasi  laporan  keuangan
untuk  meningkatkan  laba  bersih  perusahaan,  menutupi  kerugian perusahaan, menciptakan skema investasi palsu (penipuan investasi),
dan strategi lain yang dilakukan oleh pihak manajemen.
Keberadaan  Fraud  disebabkan  oleh  dua  faktor  yang  dipengaruhi oleh  dua  komponen  peluang.  Pertama,  faktor  pengetahuan  umum, yaitu  kesadaran  bahwa  posisi  yang  memiliki  kepercayaan  dapat disalahgunakan tanpa ada konsekuensi yang signifikan. Pengetahuan ini  biasanya  didapat  dari  pengalaman  melihat  atau  mendengar tindakan  Fraud  tanpa  adanya  sanksi  yang  tegas.  Dalam  melakukan tindkaan  fraud,  suatu  individu  tak  hanya  didorong  oleh  tekanan kebutuhan  semata.  Pengetahuan  ini  kemudian  membentuk kepercayaan bahwasanya dikarenakan posisi serta kepercayaan yang dimiliki, tindakan Fraud yang dilakukan tak akan terdeteksi. Kedua, keterampilan teknis, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang yang memungkinkannya  mendapatkan  posisi.  Tanpa  kemampuan  yang memadai untuk menyembunyikan tindakan Fraud, tentunya tindakan tersebut tidak akan bisa dilakukan, terutama dalam kasus-kasus Fraud yang memiliki sifat sistematis atau terstruktur.
Sebagai lembaga bank sentral BI mempunyai tanggungjawab untuk memelihara  stabilitas  sistem  keuangan,  juga  berperan  dalam pembentukan sistem keuangan yang beroperasi secara efisien dengan tujuan mengalokasikan sumber daya ekonomi. Bank Indonesia secara terus-menerus  melakukan  koordinasi  dengan  PPATK,  OJK,  pihak Kepolisian, serta instansi dan otoritas terkait lainnya. Pasal 8 huruf C
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, atau
Undang-Undang  Bank  Indonesia,  menetapkan  dasar  hukum  yang memungkinkan  Bank  Indonesia  sebagai  bank  sentral  untuk melaksanakan  fungsi  pengawasan  terhadap  bank-bank  di  seluruh
Indonesia. Bank  Indonesia,  sebagai  lembaga  yang  memiliki  peran  sentral dalam  sektor  perbankan  di  Indonesia,  mengambil  langkah-langkah pencegahan  dan  penyelesaian  dengan  menerbitkan  produk  hukum atau aturan tertulis, bekerja sama dengan penegak hukum lain untuk mengawasi  kebijakan  yang  ada.  Dalam  upaya  menerapkan  prinsip kehati-hatian,  Bank  Indonesia  menerbitkan  SK  Direktur  Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret  1995,  bank  umum  diharuskan  untuk  membuat  kebijakan pemberian  kredit  yang  tertulis  dan  disetujui  oleh  dewan  komisaris bank.  Kebijakan  ini  berfungsi  sebagai  standar  operasional  untuk proses pemberian kredit oleh setiap bank.

## SARAN
Sebagaimana  telah  dicantumkan  dalam  bagian  kesimpulan, mengingat telah ada upaya protektif dari bank sentral untuk mencegah terjadinya fraud yang akhirnya akan merugikan bank maupun nasabah
ternyata masih belum cukup efektif. Hal ini kemudian menyebabkan Bank Indonesia sebagai bank yang berperan vital dalam perbankan di Indonesia  mengeluarkan  produk  hukum  atau  aturan  hukum  tertulis maupun  secara  bersama-sama  dengan  para  penegak  hukum  lainnya mengawasi  kebijakan-kebijakan  yang  ada.  Pada  tanggal  31  Maret 1995, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia  Nomor  27/162/KEP/DIR  untuk  mengimplementasikan prinsip  kehati-hatian.  Hal  ini  perlu  ditindaklanjuti  bagi  setiap  bank maupun  perusahaan  untuk  memberantas  tindakan  fraud.  Kemudian, juga  diperlukan  upaya  bagi  bank  sentral meningkatkan  kepercayaan nasabah  atau  masyarakat  luas  ditengah  maraknya  kasus  fraud  ini. Selain  itu,  juga  diharapkan  bagi  pemerintah  untuk  dengan  tegas menindak  secara  hukum  pelaku  fraud  melalui  jeratan  pasal  yang memberi kejeraan bagi pelaku. Hal ini merupakan sebuah upaya agar setiap orang yang akan melakukan fraud menimbang kembali niatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Hariandja, M. T. E. (2007). Manajemen sumber daya manusia: pengadaan, pengembangan,  pengkompensasian,  dan  peningkatan  produktivitas pegawai. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Fitrawansyah. (2014). Fraud dan Audit. Bogor : Mitra Wacana Media.
Meliana  &  Trie  Rundi  Hartono  (2019).  Fraud  Perbankan  Indonesia:  Studi Eksplorasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun 2019 Buku 2: Sosial dan Humaniora.
Tunggal, Amin Widjaja. (1992). Pemeriksaan Kecurangan (Fraud Auditing). Jakarta: Rineka Cipta
B. Peraturan Perundang-undangan dan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  8/12/PBI/2006  Tentang  Tata  Kelola Perusahaan bagi Bank Umum.

## Jurnal de Facto 10(2) :228-247
Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  11/25/PBI/2009  Tentang   Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  39 /pojk.03/2019  Tentang  Penerapan  Strategi  Anti  Fraud  Bagi  Bank Umum.
Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP, tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud untuk Bank Umum

## C. Jurnal, Artikel, Disertasi dan Internet
Arbaina, Endang Siti. (2013). Penerapan Good Corporate Governance Pada Perbankan Di Indonesia. Jurnal Akuntansi UNESA.
Arista, Rossa Fadhilah (2020) Peran Bank Indonesia (BI) Dalam Mengawasi Sistem Pembayaran Dan Melindungi Nasabah Terhadap Tindak Kejahatan Skimming (Studi Padabank Indonesia Perwakilan Lampung). Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
Fimanaya,  Fira.,  dkk.  (2014).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kecurangan Laporan  Keuangan. Diponegoro  Journal  of  Accounting ,  3 (3).
Kusumaningsih,  Kadek  Utami,  dkk.  (2017) Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Tindak Kecurangan di Perusahaan Perbankan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 19 (3).
Mulawarman, A. D, & Dinata, R. O., Irianto, G. (2018). Menyingkap budaya penyebab  fraud:  Studi  etnografi  di  badan  usaha  milik  negara. Jurnal economia, 14(1), 2-6.
Pujiyono, P & Aprianto, R., Hadi, H. (2017). Proposisi Hukum Antara Surat Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  13/28/dpnp  Perihal  Penerapan  Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko. Privat Law , 3(1), 2- 4.
Putra,  Rio  Vernika  (2021).  Upaya  Pencegahan  Fraud  Pada  Bank  Berplat Merah  Yang  Merugikan  Keuangan  Negara. Jurnal  Magister  Hukum PERSPEKTIF , 12(1).
Salsabil,  Maura  Diandra (2020) Pengaruh  Audit  Internal,  Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam: (Studi Kasus Pada
Bank  Mandiri  Jakarta  Kota  Tahun  2020). Diploma  thesis,  Universitas YARSI .
Sayangbati,  Karen  (2022).  Fungsi  Dan  Tanggung  Jawab  Bank  Indonesia Sebagai  Bank  Sentral  Dalam  Menjaga  Stabilisasi  Keuangan  Di Indonesia. Jurnal Lex Administratum. 10(5).
Silondae,  Arus  Akbar  (2015).  Integritas  Atau  Efektivitas  Hukum  Sebagai Faktor  Dominan  Dalam  Terjadinya  Fraud  Perbankan? JURNAL  KIP. (4)1.
Suprajadi,  Lusy,.  (2009),  Teori  Kecurangan,  Fraud  Awareness,  Dan Metodologi  Untuk  Mendeteksi  Kecurangan  Pelaporan  Keuangan, Bina Ekonomi: Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar , 13(2).
Arista, Rossa Fadhilah. (2020). Peran Bank Indonesia (Bi) Dalam Mengawasi Sistem  Pembayaran  Dan  Melindungi  Nasabah  Terhadap  Tindak Kejahatan Skimming (Studi Pada Bank Indonesia Perwakilan Lampung). Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Simanjuntak, N. S. T. 2013. Pengaruh keefektifan pengendalian intern bidang akuntansi  dan  pengembangan  mutu  karyawan  terhadap  pencegahan kecurangan akuntansi di perusahaan. Tesis Universitas Sumatera.
Kompas.com  (2021).  Ini  6  Langkah  BI  Atasi  Fraud  di  Sektor  Keuangan. https://amp.kompas.com/money/read/2021/02/04/163000226/ini-6- langkah-bi-atasi-fraud-di-sektor-keuangan Diakses 8 September 2023.
Kompas (2020). Kronologi Lengkap Kasus Uang Rp 22 Miliar Winda Earl dan Pembelaan Maybank. Kompas.com. https://money.kompas.com/read/2020/11/10/090100026/kronologi- lengkap-kasus-uang-rp-22-miliar-winda-earl-dan-pembelaan- maybank?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaig n=Bottom_Desktop Diakses 8 september 2023.
OCBC  (2023). 6  Peran  Bank  Indonesia  dalam  Sistem  Pembayaran  dan
Keuangan.
https://www.ocbc.id/id/article/2023/04/14/peran-bank- indonesia-dalam-sistem-pembayaran . Diakses 8 September 2023.
Syahrizal.  (2020).  Ini  Alasan  Maybank Hanya  Mengganti  Uang Winda  Rp 16,8 M. CNBC Indonesia.
https://www.cnbcindonesia.com/market/20201125082143-17- 204390/ini-alasan-maybank-hanya-mengganti-uang-winda-rp-168- m Diakses 8 September 2023.