## Konsep Perbankan Syari’ah Dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Yang Berkeadilan (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)
Iri Hamzah 1
Institut Agama Islam Yasni Bungo Email: erihamzah80@gmail.com
Muhammad Said Yusuf 2
PascaSarjana UIN Sunan kalijaga, Yogyakarta Email: msysf14@gmail.com
Shirhi Athmainnah 3
PascaSarjana UIN Sunan kalijaga, Yogyakarta Email: shirhi2015@gmail.com

## Abstract
The purpose of syari'ah banking is to support the implementation of development (national and regional)  which  is  directed  towards  the  realization  of  increased  justice,  togetherness,  and equitable distribution of people's welfare in economic activities.The purpose of establishing the Syari'ah  Bank  was  directed  at  improving  justice,  togetherness,  and  equitable  distribution  of people's  welfare.  This  objective  is  stated  in  article  3  of  Law  no.  21  2008.Sociology  of  law discusses the mutual influence between changes in law and society. Changes in law can affect changes  in  society,and  vice  versa  changes  in  society  can  lead  to  changes  in  law,  With  the existence of Law no. 21 of 2008 (especially Article 3), the public is very enthusiastic about using the Islamic banking system togetherBased on Indonesian syari'ah banking data, the growth of conventional  banking  is  far  behind  that  of  syari'ah  banks  where  syari'ah  banks  have experienced  growth  of  around  40  percent  per  year  in  the  last  10  years  while  conventional banking is only 20 percent
Keywords : Islamic Banking, National Development, Sociology of Islamic Law

## Abstrak
Tujuan  dari  perbankan  syari’ah  adalah  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  (nasional  dan daerah)  yang  diarahkan  kepada  terwujudnya  peningkatan  keadilan,  kebersamaan,  dan pemerataan  kesejahteraan  rakyat  dalam  kegiatan  ekonomi.  Tujuan  dibangunya  Bank  Syari’ah adalah  diarahkan  dalam  rangka  meningkatkan  keadilan,  kebersamaan,  dan  pemerataan kesejahteraan rakyat. Tujuan ini tercantum dalam pasal 3 Undang Undang No. 21 2008.Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum  dapat  mempengaruhi  perubahan  masyarakat,  dan  sebaliknya  perubahan  masyarakat dapat  menyebabkan  terjadinya  perubahan  hukum.  Dengan  adanya  UU  No.  21  Tahun  2008 (khususnya  Pasal  3),  maka  sangat  nampak  geliat  masyarakat  untuk  berduyun-duyun menggunakan  sistem  perbankan  islam.  Berdasarkan  data  perbankan  syari’ah  Indonesia pertumbuhan  perbankan  konvensional  jauh  ketinggalan  oleh  bank  syari’ah  dimana  bank
1 Penulis adalah Dosen Tetap IAI Yasni Muara Bungo
2 Alumni Pasca Sarjana UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, Jurusan Hukum Keluarga Islam
3 Alumni Pasca Sarjana UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, Jurusan Hukum Keluarga Islam
syari’ah  mengalami  pertumbuhan  sekitar  40  persen  pertahun  dalam  10  tahun  terakhir sementara perbankan konvensional hanya 20 persen.
Kata Kunci :  Perbankan Syariah, Pembagunan nasional, Sosiologi Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Pembangunan  nasional  adalah  upaya  untuk  meningkatkan  seluruh  aspek kehidupan  masyarakat,  bangsa  dan  negara  yang  sekaligus  merupakan  proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional.  Dalam  pengertian  lain,    pembangunan  nasional  dapat  diartikan  sebagai rangkaian  upaya  pembangunan  yang  berkesinambungan  dan  meliputi  seluruh kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  negara  untuk  melaksanakan  tugas  mewujudkan Tujuan  Nasional. 4 Adapun  yang  dimaksud  dengan  Tujuan  Nasional  adalah  sasaran segala  kegiatan  suatu  bangsa  yang  perwujudannya  harus  diusahakan  secara  terus menerus.Tujuan  nasional  bangsa  indonesia  tercantum  dalam  alenia  keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan  negara  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban sunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.
Langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional adalah dengan mengupayakan pembangunan    dari  seluruh  aspek  kehidupan,  tidak  terkecuali  dalam  aspek  ekonomi. Secara  kasat  mata,  berhasil  tidaknya  pembangunan  sebuah  Negara,  salah  satunya diukur dari pertumbuhan ekonominya. Sebut saja China. Pertumbuhan ekonomi China melambung lagi pada kuartal ketiga tahun ini, sehingga  meringankan tekananan untuk mengeluarkan  stimulus  lagi  dan  membuat  para  pemimpin  negara  itu  fokus  pada reformasi    jangka  panjang. 5 Lahirnya  Perbankan  Syari’ah  berawal  dari  lokakarya “Bungo  Bank  dan  Perbankan”  yang  diselenggarakan  MUI  pada  tanggal  18-20  Agustus 1990  di  Cisarua.  Ide  ini  kemudian  lebih  dipertegas  lagi  dalam  Munas  IV  MUI  di  Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990. Atas dasar amanat Munas IV MUI inilah langkah untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia dimulai.
Peran  Perbankan  Syari’ah  di  Indonesia  kerap  disebut-sebut    sebagai  salah  satu unsur  penyumbang    pembangunan  nasional  dengan  ciri  khasnya  yaitu    menerapkan sistem  nir-bunga.  Bagaimana  upaya  perbankan  syari’ah  dalam  mewujudkan pembangunan  nasional.  Khusunya  dalam  bidang  ekonomi?  Tulisan  ini  dengan seperangkat  alat  analisis  yang  ada,  mencoba  memaparkan  peran  perbankan  syari’ah dengan berpijak pada Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, yang secara  tegas  menyebutkan  bahwa  Perbankan  Syari’ah  bertujuan  menunjang pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
4 Luthfi  Lubihanto, Optimalisasi  Pendidikan  Politik  Masyarakat  Guna  Pengembangan  Demokrasi  dalam Rangka  Pembagunan  Nasional ,    kertas  karya  perorangan  (Taskap)  Program  Pendidikan  Reguler  Angkatan XLIX  lembaga ketahanan RI, 2013 ) hal 24
5 Ibid hal 25

## B. Landasan Teori

## 1. Praktik Perbankan Syari’ah di Masa Nabi Muhammad dan Sahabat
Secara  umum,  bank  adalah  lembaga    yang  melaksanakan  tiga  fungsi  utama, yaitu  menerima  simpanan  uang,  meminjamkan  uang,  dan  memberikan  jasa pengiriman  uang.  Di  dalam  sejarah  perekonomian  umat  islam,  pembiayaan  yang dialkukan dengan akad yang sesuai syari’ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam    sejak  zaman  Nabi.  Ptaktik-praktik    seperti  menerima  titipan  harta, meminjamkan  uang  untuk  meperluan  komsumsi  dan  keperluan  bisnis,  serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. 6 Rasulullah  Saw,  yang  dikenal  dengan  julukan al-amin ,  dipercaya  oleh masyarakat  Makkah  menerima  simpanan  harta,  sehingga  pada  saat  terakhir sebelum hujrah ke Madinah, ia meminta  Ali bin Abi Thalib untuk  mengembalikan semua  titipan    itu  kepada  para  pemiliknya.  Dalam  konsep  ini,  pihak  yang  dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan.seorang sahabat Rasulullah Saw, Zubair bin al-Awwam r.a., memilih  tidak menerima titipan harta. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yakni  pertama,  dengan  mengambil  uang  itu  sebagai  pinjaman,  ia  mempunyai  hak untuk  memanfaatkannya;  kedua,  karena  bentuknya  pinjaman,  ia  berkewajiban untuk mengembalikan secara utuh. 7
Penggunaan  cek  juga  sudah  dikenal  luas  sejalan  dengan  meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali  dalam  setahun.  Bahkan,  pada  masa  pemerintahannya,  Khalifah  Umar  bin  al- Khattab  r.a.  menggunakan  cek  untuk  membayar  tunjangan  kepada  mereka  yang berhak.  Dengan  menggunakan  cek  ini,  mereka  mengambil  gandum  di  Baitul  Mal yang ketika itu diimpor  dari Mesir. Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja  berbasis  bagi  hasil,  seperti  mudharabah,  muzara’ah,  musaqah,  telah  dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. 8
Beberapa istilah perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fikih, seperti istilah kredit ( Inggris: credit, Romawi: credo) yang diambil dari istilah qard .  credir  dalam  bahasa  inggris  berarti  meminjamkan  uang: credo berarti kepercayaan:  sedangkan qard dalam  fikih  berarti  meminjamkan  uang  atas  dasar kepercayaan. 9

## 2. Sejarah Singkat dan Perkembangan Perbankan di Indonesia
Ide  konkrit  pendirian  Bank  Islam  berawal  dari  lokakarya  “Bunga  Bank  dan Perbankan” yang diselenggarakan MUI pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Ide  ini  kemudian  lebih  dipertegas  lagi  dalam  Munas  IV  MUI  di  Hotel  Sahid  Jaya Jakarta  tanggal  22-25  Agustus  1990.  Atas  dasar  amanat  Munas  IV  MUI  inilah langkah untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia dimulai.
6 Adiwarman  A.  Karim. Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  Dan  Keuangan, (Jakarta:  Pt  Rajagrafindo  Persada, 2007). hlm. 18
7 Ibid., hlm. 18-19
8 Ibid., hlm. 19
9 Ibid.
Bank Syari’ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap pertentangan antara  bunga  bank  dan  riba.  Dengan  demikian,  kerinduan  umat  Islam  Indonesia yang  ingin  melepaskan  diri  dari  persoalan  riba  telah  mendapat  jawaban  dengan lahirnya  bank  Islam.  Bank  Islam  lahir  di  indonesia  yang  gencarnya,  pada  sekitar tahun  1990-an  atau  tepatnya  setelah  ada  Undang-Undang  no.  7  tahun  1992,  yang direvisi  dengan  Undang-Undang  Perbankan  No.  10  tahun  1998,  dalam  bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank Syari’ah. 10
Perkembangan  perbankan  Syari’ah  di  Indonesia  masih  dirasa  lambat dibanding  dengan  Negara-negara  Muslim  lainnya,  namun  perbankan  Syari’ah  di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode umum 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syari’ah, maka pada  tahun 2005, jumlah bank syari’ah di Indonesia telah  bertambah  menjadi  20  unit,  yaitu  3  bank  umum  syari’ah  dan  17  unit  usaha syari’ah.  Sementara  itu,  jumlah  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syari’ah  (BPRS)  hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 buah. 11
Perkembangan  perbankan  Syari’ah  telah  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan eksistensi  ekonomi  syari’ah.  Bank  Muamalat  sebagai  bank  Syari’ah  pertama  dan menjadi pioneer bagi bank Syari’ah  lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini  di  tengah  menjamurnya  bank-bank  konvensional.  Krisis    moneter  yang  terjadi pada  tahun  1998  telah  menenggelamkan  bank-bank  konvensional  dan  banyak dilikuidasi  karena  kegagalan  sistem  bunganya.  Sementara  perbankan  yang menerapkan sistem  syari”ah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Tidak hanya itu, ditengah-tengah  krisis  keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syari’ah kembali membuktikan daya tahannya dari  terpaan  krisis.  Lembaga-lembaga  keuangan  syari’ah  tetap  stabil  dan memberikan  keuntungan,  kenyamanan,  serta  keamanan  bagi  para  pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank- bank Syari’ah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis  yang  terjadi  pada  tahun  1998  dengan  menunjukkan  kinerja  yang  semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintahan dan pada krisis keuangan pada tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp 300 miliar lebih. 12

## 3. Perbankan Syari’ah dan Pembangunan Nasional
Berbeda dengan tujuan bank yang pada umumnya menekankan  peningkatan pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas  nasional  ke  arah  peningkatan kesejahteraan  rakyat  banyak,  tujuan  perbankan  syari’ah  diarahkan  dalam  rangka meningkatkan  keadilan,  kebersamaan,  dan  pemerataan  kesejahteraan  rakyat. Tujuan ini tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang No 21 Tahun 2008.
10 Muhammad. Manajemen Bank Syari’ah, edisi revisi, cet. II. (Yogyakarta:UPP SKIM YKPN, 2011), hlm. 16
11 Adimarwan A. Karim. Bank Islam... ... . .., hlm.25
12 http://www.slideshare.net/mobile/partysioketoj/perkembangan-bank-syariah , akses: 30 november 2013
“perbankan  Syari’ah  bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”
Dalam  penjelasan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  dinyatakan sebagai berikut:
“dalam  mencapai  tujuan  penunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional, Perbankan  Syari’ah  tetap  berpegangpada  prinsip  syari’ah  secara  menyeluruh ( kaffah) dan konsisten ( istiqamah).”
Dengan  demikian  jelas,  bahwa  tujuan  dari  perbankan  syari’ah  adalah menunjang  pelaksanaan  pembangunan  (nasional  dan  daerah)  yang  diarahkan kepada  terwujudnya  peningkatan  keadilan,  kebersamaan,  dan  pemerataan kesejahteraan  rakyat  dalam  kegiatan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  implementasi prinsip  syari’ah  dalam  kegiatan  usaha  perbankan  syari’ah  harus  dilaksanakan secara kaffah dan istiqamah, sehingga  dapat  tercipta  keadilan,  kebersamaan,  dan pemerataan dalam kegiatan ekonomi.
Pembangunan  adalah  usaha  untuk  menciptakan  kemakmuran  dan kesejahteraan lahir batin secara adil dan merata bagi seluruh rakyat indonesia. Oleh karena  itu,  maka  pembangunan  harus  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dan  seluruh lapisan  masyarakat  dengan  meningkatkan  produksi  yang  cukup  tinggi,  sehingga makin  tinggi  pola  kemampuan  ekonomi  dan  mantap  kestabilan  nasional. 13 Pembangunan  Nasional  diselenggarakan  berdasarkan  demokrasi  dengan  prinsip- prinsip  kebersamaan,  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan  Nasional. 14
Tujuan  pembangunan  nasional  adalah  mewujudkan  suatu  masyarakat  yang adil dan makmur dalam sesama perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan  dinamis  dalam  lingkungan  pergaulan  dunia  yang  merdeka,  bersahabat,  tertib dan  damai.  Pembangunan  tidak  semata  ditekankan  pada  fisik  semata,  tetapi  juga subjek pembangunan tidak kalah penting untuk ditekankan, yakni manusianya itu sendiri.  Semua  usaha  pada  tiap  tahapan  pembangunan  hendaknya  semakin mendekatkan kepada tujuan tersebut dan tiap generasi dapat mewariskan keadaan yang  lebih  baik  kepada  generasi  berikutnya,  sehingga  tujuan  pembangunan nasional yang dicita-cita bangsa indonesia menjadi suatu kenyataan. 15
Pembangunan  strategi  salah  satu  indikator  kemajuan  suatu  negara merupakan salah satu hal penting  yang tidak bisa dilepaskan dari peran bank-bank nasional  khususnya  Bank  Syari’ah.  Bank  Syari’ah  cukup  bisa  diandalkan  dalam proses  mencapai  kesejahteraan  dan  keadilan  serta  kemakmuran  masyarakat.  Hal ini  dikarenakan  bahwa  Bank  Syari’ah  menerapkan  prinsip  bagi  hasil  yang berkeadilan  tanpa  menerapkan  bunga  atas  transaksi  .  bank  Syari’ah  yang  dalam transaksinya  mengharamkan  bunga  atas  memberikan  pelajaran  bahwa  hak  orang
13 Mansur, Pandangan Islam Terhadap Pembangunan Nasional , (Dapatermen Agama R.I, 1981). hlm. 9.
14 Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional
15 Mansur. Pandangan Islam ... ..., hlm. 7.
lain  tidak  boleh  kita  miliki.  Riba  dengan  segala  macam  jenisnya  jelas  merugikan, karena  terlihat  adanya  kesenjangan  dan  ketidakadilan  dalam  pembagian  hasil. Tingkat  suku  bunga  hanya  membuat  kacau  pembangunan.  Hal  itu  terlihat  ketika masa  krisis  moneter  pada  tahun  1998.  Saat  itu  tingkat  suku  bunga  yang  tinnggi mengakibatkan kekacauan  perekonomian dan menghambat proses  pembangunan. Sementara  Bank  Syari’ah  dengan  keutamaannya  yang  berkeadilan  mampu bertahan.  Hal  itu  sudah  jelas-jelas  membuktikan  bahwa  Bank  Syari’ah  adalah pilihan  yang  tepat  untuk  meningkatkan  pembangunan  kita.  Tapi,  tentunya  Bank Syari’ah  tidak  bekerja  sendirian,  karena  dukungan  penuh  dari  pemerintah  dan masyarakat juga sangat berdampak besar dalam memajukan kinerja Bank Syari’ah yang pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan di negara  kita. Pemerintah harus  berperan  positif    dan  berorientasi  pada  sasaran  di  dalam  ekonomi.  Hal  itu bukan  suatu  jenis  peran  yang  akan  mengarah  pada  pembentukan  suatu  tatanan totaliter,  namun  peran  ini  hanya  bersifat  komplementer  yang  dimainkan  oleh pemerintah lewat internalisasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat, penciptaan iklim sosio-ekonomi yang sehat dan pengembangan institusi yang tepat. 16
Skema  mekanisme  proses  pembangunan  yang  berdimensi  keadilan  dimulai dari  konsensus  nasional  mengenai  tujuan-tujuan  pembangunan  sampai  dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan  pembangunan  yang  ditopang  oleh  perangkat kelembagaan  masyarakat  yang  mencerminkan  ciri-ciri  yang  bersih,  efektif,  dan demokratis.  Tujuan-tujuan  pembangunan  dalam  kerangka  strategi  pembangunan yang  berdimensi  keadilan  di  antaranya  mencakup  pemerataan  pemenuhan kebutuhan pokok. Pemerataan pendidikan dan kesehatan, pemerataan kesempatan kerja,  pemerataan  berusaha  dengan  meningkatkan  kesempatan  pengusaha  kecil dan  golongan  ekonoomi  lemah,  pemerataan  berpartisipasi  dalam  pembangunan, pemerataan  penyebaran  pembangunan  di  seluruh  indonesia,  dan  pemerataan memperoleh  keadilan. 17 Adapun  kebijaksanaan-kebijaksanaan  pembangunan  yang diperlukan  untuk  merealisasikan  tujuan-tujuan  pembangunan  tersebut  di antaranya adalah kebijaksanaan sosial, kebijakan investasi, kebijakan moneter, dan lain  sebagainya.  Sedangkan  komponen  kelembagaan  masyarakat  yang  akan menunjang  pelaksanaan  perangkat  kebijaksanaan  pembangunan  tersebut  terdiri dari  struktur  kekuasaan  yang  responsif  dan accountable terhadap  rakyat, representasi politik yang demokratis. Administrasi Negara yang bersih dan efektif, lembaga  kontrol  sosial  yang  bebas  dan  bertanggung  jawab  terhadap  kepentingan rakyat, sistem hukum yang tegas dan non diskriminatif. 18
Secara lebih terperinci, peran Bank Syari’ah dalam pembangunan di antaranya: 19
a. Ekonomi  syari’ah  memberikan  andil  bagi  perkembangan  sektor  rill. Diharamkannya  suku  bunga  dan  spekulasi  mengharuskan  dana  yang  dikelola
16 M. Umar Chapra, Islam Dan Pembangunan Ekonomi , (Jakarta: Kencana, 2000). Hlm. 83.
17 Mansur, Pandangan Islam Terhadap Pembangunan Nasional , (Dapatermen Agama R.I, 1981). hlm.9.
18 Sritua  Arief, Pembangunanisme  Dan  Edukasi  Indonesia  (Pemberdayaan  Rakyat            Dalam  Arus Globalisasi) .( Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998). hlm 244
19 http://ramonauzunk 13.blogspot.com/2012/02/peran-bank-syariah-dalam-pembangunan.  html.  diakses pada tanggal 25 november 2013.
oleh  Bank  Syari’ah  disalurkan  ke  sektor  rill  dan  usaha  yang  halal.  Dengan penyaluran  tersebut  maka  usaha  sektor  rill  terbantu  dan  hal  tersebut  sudah membantu dalam pembangunan ekonomi bangsa.
b. Ekonomi  syari’ah  lewat  industri  keuangan  syari’ah  turut  andil  dalam  menarik investai  luar  negeri  ke  Indonesia,  terutama  dari  negara-negara  Timur-tengah. Adanya  berbagai  peluang  investasi  syari’ah  di  Indonesia,  telah  menarik  minat investor  dari  negara-negara  petro-dollar  ini  untuk  menanamkan  modalnya  di Indonesia.
c. Gerakan ekonomi syari’ah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di kalangan  masyarakat  Indonesia.  Ekonomi  syari’ah  adalah  ekonomi  yang berpihak  kepada  kebenaran dan  keadilan  dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian.
C. Metode Penelitian Jenis  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah jenis pendekatan kuantitatif diskriptif dengan membandingkan antar variabael satu dengan  yang  lainnya.  penulis  menggunakan  teknik  Stratified  Random  Sampling. Stratified random sampling merupakan proses pengambilan sampel melalui proses pembagian  populasi  kedalam  strata,  memilih  sampel  acak  sederhana  dari  setiap stratum,  dan  menggabungkannya  ke  dalam  sebuah  sampel  untuk  menaksir parameter populasinya. Sampel yang representatif adalah sampel yang benar-benar dapat  mewakili  karakteristik  seluruh  populasi.  Jika  populasi  bersifat  homogen, maka  sampel  bisa  diambil  dari  populasi  yang  mana  saja,  namun  jika  populasi bersifat heterogen, maka sampel harus mewakili dari setiap bagian yang heterogen dari  populasi  tersebut  sehingga  hasil  penelitian  dari  sampel  dapat  terpenuhi terhadap setiap anggota populasi.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Konsep Keadilan John Rawls: Analisis Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 Menurut John Eawls, justice as fairness (keadilan sebagai kesetaraan). Artinya bahwa tidak seorang pun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan  yang  tidak  adil  seperti  kelebihan  dari  anugerahalamiah  atau  posisi sosialnya. Kondisi ini menawarkan sebuah pilihan sejumlah prinsip pendistribusian hak dan kewajiban sekaligus keuntungan dan beban dari kerjasama sosial. Mereka memilih  untuk  menjadi  masyarakat  yang  tertata  baik,  yaitu  masyarakat  yang  di dalamnya mereka dapat berharap bahwa konsep keadilan yang dipilih benar-benar bersifat publik dan masyarakat hidup sesuai dengan aturan-aturannya. 20
Teori  ini  sejalan  dengan  sistem  perbankan  syari’ah  yakni  di  atas  akad-akad yang telah disepakati bersama dengan prinsip tidak boleh merugikan dan juga tidak boleh  membebankan  kerugian  bersama  kepada  salah  satu  pihak.  Keuntungan
20 Lebacqz, Karen, Teori-Teori Keadilan: Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S Mill John Rawls, Robert Nozik, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda, Ter. Yuhdi Santoso,(Bandung: Nusa Media 2011), hlm. 50-53
menjadi  keuntungan  bersama,  dan  kerugian  juga  menjadi  kerugian  yang  harus  di tanggung bersama. 21
Para  ilmuan  islam  berpendirian  bahwa  tujuan  bank  islam  bukan  mencari keuntungan  semata  melainkan  juga  bersifat  spsial.  Pembiayaan  dalam  perbankan Islam  menunjukkan  dimensi  kesejahteraan  sosial.  Artinya  bahwa  pembiayaan perbankan  Islam  harus  disediakan  untuk  meningkatkan  kesempatan  kerja  dan kesejahteraan  ekonomi  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam. 22 Pengimplementasikan tujuan perbankan syari’ah dapat dilihat di antaranya dengan: 23
a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermu’amalah secara islam.
b. Menciptakan  suatu  keadilan  di  bidang  ekonomi,  dengan  jalan  pemerataan melalui kegiatan investasi.
c. Untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dengan  membuka  peluang  usaha  yang diarahkan  kepada  kegiatan  yang  produktif    menuju  terciptanya  kemandirian berusaha.
d. Membantu  mengentaskan  kemiskinan  dengan  berbagai  pembinaan,  seperti pembinaan  pengusaha  produsen,  program  pembinaan  konnsumen,  program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
e. Menjaga kestabilan ekonomi  pemerintah. Dengan aktifitas-aktifitas bank  Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehar,  dan menanggulangi kemandirian lembaga  keuangan dari pengaruh gejolak moneter.
Tujuan  perbankan  syari’ah  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  sesuai  dengan  prinsip  ekonomi  syari’ah  yang menekankan pada beberapa aspek, di antaranya: 24
a. Aspek keadilan
Prinsip  ini  tercermin  dari  penerapan  imbalan  atas  dasar  bagi  hasil  dan pengambilan  margin  keuntungan  yang  disepakati  bersama  antara  bank  dan nasabah.
b. Aspek kemitraan Bank  Syari’ah  menempatkan  nasabah  penyimpanan  dana,  nasabah  pengguna dana,  maupun  bank  pada  kedudukan  yang  sama  dan  sederajatdengan  mitra usaha.  Hal  ini  tercermin  dalam  hak,  keajiban,  resiko  dan  keuntungan  yang berimbang di antara mereka. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediary institution lewat skim-skim pembiayaanyang dimilikinya.
c. Aspek keterbukaan
21 Ahmad  Kamil, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perbankan  Dan  Ekonomi  Syari’ah.( Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. Iv.
22 Suatu RemySjahdeini, , Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata HukumPerbankan Indonesia , Cet. III, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 21.
23 WarkumSumitro  , Asas-Asas  Perbankan  Islam  Dan  Lembaga-  Lembaga  Terkait  (BAMUI,  TAKAFUL Dan Pasar Modal Syarah’ah Di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 17-18.
24 Lihat  Dalam  Atas  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syari’ah Dalam Ketentuan Umum Alinea Dua.
Melalui  laporan  keuangan  bank  yang  terbuka  secara  berkesinambungan, nasabah  dapat  mengetahui  tingkat  keamanan  dana  dan  kualitas  manajemen bank.
d. Universalitas Dalam mendukung operasionalnya bank tidak membeda-bedakan suku, agama, ras  dan  golongan  dalam  masyarakat  dengan  prinsip  Islam  sebagai rahmatan lil’alamiin.
e. Pengimplementasikan  dari  tujuan  Perbankan  syari’ah  juga  dapat  dilihat  dari fungsi perbankan syari’ah yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi bisnis sebagai lembaga intermediasi keuangan syari’ah.  Ketentuan  fungsi  bisnis  dari  Bank  Syari’ah  dan  UUS  ini  diatur  dalam ketentuan  Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008,  yang menetapkan  bahwa:  “Bank  Syari’ah  dan  UUS  wajib  menjalankan  fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.”
Selain berkewajiban menjalankan fungsi penghimpun dana dan penyalur dana kepada  masyarakat,  Bank  Syari’ah  dan  UUS  masih  mempunyai  fungsi  lain,  yaitu fungsi  sosial.  Fungsi  sosial  keagamaan  dari  Bank  Syari’ah  dan  UUS  diatur  dalam ketentuan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  yang  menetapkan sebagai berikut:
1. Bank  Syari’ah  dan  UUS  dapat  menjalankan  funngsi  sosial  dalam  bentuk  lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. 25
2. Bank  Syari’ah  dan  UUS  dapat  menghimpun  dana  sosial  yang  berasal  dari  wakaf uang  dan  menyalurkannya  kepada  pengelola  wakaf  dengan  kehendak  pemberi wakaf. 26
Sesuai dengan  penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syari’ah juga dapat menghimpun dana sosial lainnya, yaitu antara lain  penerimaan  bank  yang  berasal  dari  pengenaan  sanksi  terhadap  nasabah. Dengan  demikian,  status  Bank  Syari’ah  maupun  UUS  juga  dapat  disebut  sebagai badan sosial masyarakat.
Sebagai  langkah  konkrit  upaya  pengembangan  perbankan  syari’ah  di Indonesia,  maka  Bank  Indonesia  telah  merumuskan  sebuah Grand  Strategy Pengembangan  Pasar  Pebankan  Syari’ah,  sebagai  strategi  komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: 27
a. Menerapkan  visi  baru  pengembangan  perbankan  syari’ah  dengan membangun pemahaman perbankan syari’ah sebagai beyond banking.
25 Pasal 4 ayat (2).
26 Pasal 4 ayat(3).
27 htt:// www.bi.go.id/web/id/perbankan/perbankan+syariah/ . diakses 27 november 2013.
b. Program  pencitraan  baru  perbankan  syari’ah  yang  meliputi  aspek positioning,  differentiation, dan branding. Positioning  baru  bank  syari’ah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi  dengan  keunggulan  kompetitif  dengan  produk  dan  skema yang  beragam,  transparans,  kompeten  dalam  keuangan  dan  beretika, teknologi informasiyang selalu up-date dan user friendly , serta adanya ahli investasi  keuangan  syari’ah  yang  memadai.  Sedangkan  pada  aspek branding adalah “bank syari’ah lebih sekedar bank atau beyond banking”.
c. Program  pemetaan  baru  secara  lebih  akurat  terhadap  potensi  pasar perbankan syari’ah yang secara umum mengarahkan  pelayanan jasa Bank Syari’ah  sebagai  layanan universal atau  bank  bagi  semua  lapisan masyarakat  dan  semua  segmen  sesuai  dengan  strategi  masing-masing bank syari’ah.
d. Program  pengembangan  produk  yang  diarahkan  kepada  variasi  pruduk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan)  dan  dukungan  jaringan  kantor  yang  luas  dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.
e. Program peningkatan  kualitas  layanan yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi  kebutuhan  dan  kepuasan  nasabah  serta  mampu mengkomunikasikan  produk  dan  jasa  Bank  Syari’ah  kepada  nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syari’ah.
f. Program  sosialisasi  dan  edukasi  masyarakat  secara  luas  dan  efesien melalui  berbagai  sarana  komunikasi  langsung,  maupun  tidak  langsung (mediacetak,  elektronik, online/web-site), yang  bertujuan  untuk memberikan  pemahaman  tentang  kemanfaatan  produk  serta  jasa perbankan syari’ah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Tinjauan Maqasid ash-Shari’ah terhadap Pasal 3 No. 21 Tahun 2008 Dilihat  dari  sudut  kerasulan  Nabi  Muhammad  SAW,  dapat  diketahui  bahwa syariat  islam  diturunkan  oleh  Allah  adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan manusia secara keseluruhan. 28 Maqasid ash-Shari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul- Nya  dalam  merumuskan  hukum-hukum  Islam.  Tujuan  itu  dapat  ditelusuri  dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagi alasan logis bagi rumusan suatu hukum  yang  berorientasi  kepada  kemaslahatan  umat  manusia.  Sebagaimana dikemukakan  oleh  Abu  Ishaq  al-Syatibi  bahwa  tujuan  pokok  di  syariatkan  hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan  yang  akan  diwujudkan  itu  menurut  Abu  Ishaq  al-Syat  ibi  terbagi kepada  tiga  tingkatan,  yaitu  kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat. 29 Kebutuhan daruriyat ialah  tingkat  kebutuhan  yang  harus ada  atau  disebut  dengan  kebutuhan  primer.  Bila  tingkat  kebutuhan    ini  tidak
28 Koto, Alaiddin, Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih , Jakartta: Rajawali Press, 2006.
29 Asafria  JayaBakri, Konsep  Maqashid  Syari’ah  Menurut  Al-Syatibi ,  (Jakarta:  Pt  Rajagrafindo  Persada 1996), hlm. 72
terpenuhi,  akan  terancam  keselamatan  umat  manusia  baik  di  dunia  maupun  di akhirat  kelak.  Menurut  al-Syat  ibi  ada  lima  hal  yang  termasuk  dalam  kategori  ini, yaitu  memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima  pokok inilah  Syariat  Islam  diturunkan.    Setiap  ayat  hukum  bila  diteliti  akan  ditemukan alasan  pembentukannya  yang  tidak  lain  adalah  untuk  memelihara  lima  pokok diatas.
Dalam kerangka kebutuhan daruriyat tersebut, maka Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 30 harus  mmempunyai  tujuan  yang  dapat  meng- cover pemeliharaan  agam, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Perbankan Syari’ah, yang secara khusus hanya bergerak pada bidang ekonomi (baca: harta), namun dalam perannya dapat juga mewujudkan pembangunan nasional.
Ekonomi syariah yang saat ini dipandang sebagai suatu sistem perekonomian yang  mampu  mendorong  kesejahteraan  masyarakat,  sebagai  salah  satu  alat pengentasan  kemiskinan,  mereduksi  pengangguran,  dan  juga  sebagai  sistem ekonomi  yang  mendorong  tercapainya  cita-cita  pembangunan  nasional.  Dengan ekonomi syariah, pembangunan   berkualitas, inklusif  dan berkeadilan dapat terus ditingkatkan.perkembangan ekonomi syariah di indonesia terus bertumbuh hingga mencapai  rata-rata  40  persen  setap  tahunnya.  Pertumbuhan  ini  lebih  besar  di bandingkan  pertumbuhan  ekonomi  konvensional  yang  hanya  tumbuh  sebesar  19 persen. 31
Perkembangan ekonomi syariah nasional dapat tercermin dari pertumbuhan aktivitas  di  sektor  perbankan  syariah,  asuransi  syariah,  pasar  modal  syariah, lembaga  keuangan  mikro  syariah  dan  pengelolaan  zakat.  Perkembangan  ini  juga memberi imbas yang cukup besar bagi pembangunan nasional khususnya di sektor riil seperti mendorong usaha mikro dan kecil, peningkatan pendapatan masyarakat, social security, social inclusivity, perluasan pasar lapangan kerja dan memperkokoh fundamentel ekonomi nasional. 32
Di sektor perbankan syariah, data Bank Indonesia menunjukkan hingga akhir 2012 terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 156 BPRS dengan jaringan kantor sebanyak 2.574 lokasi atau  tumbuh  sebesar  25.31  persen.  Penggunaan  instrument  perbankan  syari’ah telah  menunjukkan  relevansi  yang  signifikan  bagi  proses  pembangunan  nasional yang  sedang  berjalan  saat  ini.  Pembiayaan  perbankan  syariah  hingga  akhir  2012 menunjukkan  peningkatan  pada  pembiayaan  modal  kerja  yang  mayoritas  atau sekitar 60 persen disalurkan pada usaha mikro dan kecil. Pertumbuhan DPK (dana pihak  ketiga)  yang  cukup  tinggi  disalurkan  sepenuhnya  dalam  bentuk  berbagai bentuk pembiayaan. 33
30 Bunyi  Pasal  :  “perbankan  Syari’ah  bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam rangka meningkatkan keadila, kebersamaan, dan pemerataan  kesejahteraan rakyat.”
31 http://demo.jurnas.com/halaman/4/2013-11-18/274635,akses : 1 desember 2013
32 ibid
33 ibid
Dengan  melihat  perkembangan  ekonomi  syari’ah  secara  umum,  dan perbankan  syari”ah  secara  khusus.  Maka  sejatinya  proses  pembangunan  yang sedang  berjalan  dapat  semakin  ditingkatkan  khususnya  terkait  orientasi pembangunan  yang pro-poor,  pro-job, dan pro-growth. Kontribusi  nyata  ekonomi syariah  dalam  proses  pembangunan  nasional  menjadi  kekuatan  untuk  terus mendorong  pertumbuhan  ekonomi  syariah  di  Indonesia.  Dengan  mendorong perkembangan  ekonomi  syariah,  inklusivitas  pembangunan  dapat  terus ditingkatkan sekaligus mempercepat proses pemerataan pembangunan.
3. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam: Hukum sebagai Social Engineering Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan  masyarakat.  Perubahan  hukum  dapat  mempengaruhi  perubahan  masyarakat, dan  sebaliknya  perubahan  masyarakat  dapat  menyebabkan  terjadinya  perubahan hukum. 34 Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum  Islam  secara  sosiologis  dapat  dilihat  pada  pengaruh  hukum  Islam  pada perubahan  masyarakat  Muslim,  dan  sebaliknya  pengaruh  masyarakat  Muslim terhadap perkembangan hukum islam. 35
Hukum  bisa  saja  digunakan  sebagai social of engineering, dalam  arti  bahwa hukum  digunakan  sebagai  suatu  alat  oleh agent  of  change.  Agent  of  change atau pelopor  perubahan  adalah  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  mendapatkan kepercayaan  dari  masyarakat  atau  pemimpin  satu  atau  lebih  lembaga-lembaga kemasyarakatan.  Suatu  perubahan  sosial  yang  dikehendaki  atau  direncanakan, selalu  berada  dibawah  pengendalian  serta  pengawasan  pelopor  perubahan tersebut.  Cara-cara  untuk  mempengaruhi  masyarakat  dengan  sistem  yang  teratur dan  direncanakan  terlebih  dahulu,  dinamakan social  engineering atau social planning. 36
Sebagai  contoh,  jumlah  universitas  dan  mahasiswa  di  Indonesia.  Sebelum Undang-Undang  No.22/1961  ditetapkan,  terdapat  14  universitas  negeri  dengan 65.000  mahasiswa.  Terlepas  dari  baik  buruknya,  sejak  undang-undang  tersebut ditetapkan, jumlah universitas negeri naik sampai menjadi 34 buah dengan 158.000 siswa. 37
Perbankan  syariah  modern  dan  perkembangan  di  beberapa  negara  oleh karena  bunga  dalam  islam  tidak  diperbolehkan  dan  haram,  maka  di  sejumlah Negara Islam mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-ribawi.  Hal  ini  terjadi  setelah  Negara-Negara  muslim  mendapatkan kemerdekaannya  dari  bangsa-bangsa  eropa.  Usaha  modern  pertama  untuk mendirikan  bank  non  bunga  dilakukan  di  Malaysia  pada  pertengahan  tahun 1940an,  tetapi  usaha  tersebut  tidak  sukses.  Eksperimen  lainnya    dilakukan  di Pakistan  pada  tahun  1950an,  dimana  suatu  lembaga  perkreditan  tanpa  bunga
34 Soerjono Soekanto , Pengatar Sosiologi Hukum , Jakarta: (Bhratara Karya Aksara, 1977), hlm. 15
35 Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam , (Yogyakarta: Uii Press Indonesia, 2003), hlm. ix
36 Soerjono Soekanto , Pokok-pokok Sosiologi Hukum , Jakarta: (Jakarta :PT RajaGrafindo, 2006), hlm. 121- 122
37 Ibid., hlm. 123
didirikan  di  pedesaan  negara  itu.  Baru  pada  1963  perbankan  syari’ah  pertama didirikan  di  Mesir  dengan  nama mit  ghamr  local  saving  bank yang  menerapkan sistem  bagi  hasil,  pada  awalnya  berdirinya  bank  ini  disambut  hangat  oleh  pelaku ekonomi di Mesir, namun sayang pada tahun 1967 terjadi kekacauan politik  yang mengakibatkan  Mit  Ghamer  di  ambil  alih  oleh  Bank  of  Egypt  yang  beroperasi menggunakan  bunga.  Kesuksesan  Mit  Ghamr  nampaknya  menjadi  inspirasi  bagi umat Islam di seluruh dunia, sehingga pada tahun 1975 terbentuklah IDB (Islamic Developement  Bank)  yang  di  prakarsai  oleh  OKI,  bank  ini  bertujuan  untuk menyediakan  bantuan  finansial  (keuangan)  bagi  negara-negara  anggota  dan membantu  pendirian  Bank-bank  syari’ah  di  negara  masing-masing.  Kini  terbang syari’ah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar kebanyak negara,  bahkan  kenegara-negara  barat,  adalah  The  Islamic  Bank  Internasional  of Denmark  tercatat  sebagai  bank  islam  pertama  yang  beroperasi  di  daratan  eropa pada tahun 1983 bahkan kini bank-bank kelas dunia sebut saja HSBC. Citibank dan banyak lainnya mulai membuka windows syari’ah. 38
Dengan  adanya  UU  No.  21  Tahun  2008  (khususnya  Pasal  3),  maka  sangat nampak geliat masyarakat untuk berduyun-duyun menggunakan sistem perbankan islam.  Berdasarkan  data  perbankan  syari’ah  Indonesia  pertumbuhan  perbankan konvensional jauh ketinggalan oleh bank syari’ah dimana bank syari’ah mengalami pertumbuhan  sekitar  40  persen  pertahun  dalam  10  tahun  terakhir  sementara perbankan  konvensional  hanya  20  persen.  Dari  data  yang  dikeluarkan  oleh  bank Indonesia  bulan  Oktober  2011,  total  Asset  perbank  syari’ah  mencapai  Rp  125,5 triliun mengalami peningkatan besar Rp 97,5 triliun dari tahun 2010 dan mencapai pasar  sekitar  4  persen  dari  total  industri  perbank  nasional.  Pertumbuhan perbankan syari’ah tahun ini adalah yang tertinggi sejak tahun 2005. 39
Sementara dari segi tingkat pengumpulan dana pihak ketiga dan pembiayaan ke masyarakat masing-masing mencapai Rp 97,8 triliun dan Rp 92,8 triliun dengan tingkat Financing to Deposit Rasio (FDR) berada pada kisaran 95,7 persen dan dari faktor kinerja perbankan syari’ah pada akhir september 2011 BOPO (Biaya Operasi Pendapatan  Operasional),  ROA  (Return  on  Asset)  dan  NPF  (Non  Performancing Financing) masing-masing berada pada 77.5 persen, 1.8 persen dan 2.0 persen. 40 Sementara berdasarkan dengan jumlah bank syari’ah di Indonesia jumlahnya tidak  mengalami  penambahan  yang  signifikan  dari  tahun  2010  ke  2011  dimana jumlah nya 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 23 Unit Usaha Syari’ah (UUS), namun untuk  jumlah  Badan  Perkreditan  Rakyat  Syari’ah  (BPRS)  mencapai  153  yang mengalami  penambahan  3  BPRS  dari  tahun  2011,  dan  dari  jangkauan  kisaran masing-masing  1.354,301  dan  362  dimana  secara  geografis  sebarang  jaringan kantor  perbankan  syari’ah  yang  telah  menjangkau  masyarakat  di  lebih  89 kabupaten/kota di provinsi. 41
38 Adiwarman A. Karim. Bank Islam ... ... ... ..., hlm. 22-23
39 https://saripedia.worpress.com/tag/perkembangan-ekonomi-syari’ah/.akses:1 Desember 2013
40 Ibid.
41 Ibid.

## E. Penutup
Dalam  sejarah  perekonomian  umat  islam,  pembiayaan  yang  di  lakukan  dengan akad yang sesuai syari’ah telah menjdi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Nabi. Praktik-praktik  seperti  menerima  penitipan  harta,  meminjam  kan  uang  untuk keperluan  konsumsi  dan  untuk  keperluan  bisnis,  serta  melakukan  pengiriman  uang telah lazim di lakukan sejak zaman Rasulullah SAW.
Berdirinya Bank Islam di Indonesia di pertegas dalam Munas IV MUI di hotel Sahid jaya  jakarta  tanggal  22-25  Agustus  1990.  Atas  dasar  amanat  Munas  IV  MUI  inilah langkah untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia di muali. Bank syari’ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap pertentangan antara bunga bank dan riba.
Tujuan di dirikannya Bank Syari’ah adalah diarahkan dalam rangka meningkatkan keadilan,  kebersamaan,  dan  pemerataan  kesejahteraan  rakyat.  Tujuan  ini  tercantum dalam pasal 3 Undang Undang No. 21 2008. Dengan melihat data-data yang dipaparkan di  atas,  perbankan  syari’ah  tengah  berperan  aktif  dalam  mewujudkan  pembangunan nasional yang berkeadilan.

## Daftar Pustaka
A . Karim, Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2007.
Abdullah,  Mal  An, Corporate Govermance Perbankan Syari’ah Di Indonesia, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010.
Anshori,  Abdul  Ghafur, Pembentukan  Bank  Syari’ah  Melalui  Akuisi  Dan  Konversi (Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam) , Yogyakarta: UII Press, 2010. Antonio,  Muhammad  Syafi’i, Bank  Syari’ah  Dari  Teori  Ke  Praktek :  Gema  Insani  Press, 2003.
Arief, Sritua, Pembangunanisme Dan Edukasi Indonesia (Pemberdayaan Rakyat      Dalam Arus Globalisasi) . Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998. Bakri,  Asafria  Jaya, Konsep  Maqashid  Syari’ah  Menurut  Al-Syatibi ,  Jakarta:  Pt Rajagrafindo Persada 1996.
Chapra, M. Umar, Islam Dan Pembangunan Ekonomi , Jakarta: Kencana, 2000. Haq, Hamka, Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syari’ah Di Indonesia , Malang:Uin Malang Press, 2009.
Kamil,  Ahmad, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syari’ah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Karim,  Adiwarman  A, Bank  Islam  Analisis  Fiqh  Dan  Keuangan ,  Cet.  Vii,  Jakarta: Rajagrafindo Perseda, 2010.
Koto, Alaiddin, Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih , Jakartta: Rajawali Press, 2006.
Lebacqz, Karen,  Teori-Teori  Keadilan:  Analisis  Kritis  Terhadap  Pemikiran  J.S  Mill,  John Rawls, Robert Nozik, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda, Ter. Yuhdi Santoso, Bandung: Nusa Media 2011.
Mansur, Pandangan  Islam  Terhadap  Pembangunan  Nasional ,  Dapatermen  Agama  R.I, 1981.
Maula, Bani Syarif, Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realiatas
Hukum  Islam  Dalam  Konfigurasi  Sosial  Politik ,  Yogyakarta:  Aditya  Media Publishing,2010
Muhamad, Manajemen Bank Syari’ah , Yogyakarta: Upp Amp Ykpn, 2002 Sjahdeini, Suatu Remy, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia , Cet. III, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007 Soekanto,Soerjono, Pengatar Sosiologi Hukum , Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977. Pokok- Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Pt Rajagrafindo, 2006
Sumitro,Warkum, Asas-Asas  Perbankan  Islam  Dan  Lembaga-  Lembaga  Terkait(BAMUI, TAKAFUL Dan Pasar Modal Syarah’ah Di Indonesia, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004
Tebba, Sudirman, Sosiologi Hukum Islam , Yogyakarta: Uii Press Indonesia, 2003.