Jurnal Tunas Agraria Vol. 2 No. 1 Januari 2019 e - ISSN 2622 - 9714

## PERATURAN DESA SEBAGAI INSTRUMEN PENDUKUNG PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
Aji Pratama Putra, Sarjita, Abdul Haris Farid Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: The fee collected by the Village Government in implementing PTSL activities resulted in the Village Government in various regions being affected by Hand Catching (OTT) by Tim Saber Pungli. This causes constraints on the implementation of PTSL in various regions. This condition is  different  from  the  activities  of  PTSL  in  Semarang  Regency  which  went  smoothly  due  to  the Village Regulation as a basis for the implementation of PTSL implementation. The purpose of this study was to determine the implementation of the Village Regulation as an instrument supporting PTSL  implementation.  The  method  used  is  a  qualitative  method  with  a  descriptive  approach. Based on the results of the study, the implementation of the Village Regulation was based on the results of deliberation and was not a one - way policy from the Village Government. Therefore, the Village  Regulation  has  a  role  in  implementing  PTSL  activities.  It  is  the  role  of  the  Village Regulation that helps implement PTSL in Semarang Regency. The steps that need to be taken are improvement of the Village Regulation so that it is more efficient and effective in order to achieve the expected goals and justice.
Keywords : fee collection, village government, village regulation, deliberation, role
Intisari: Pungutan  biaya  yang  dilakukan  Pemerintah  Desa  dalam  pelaksanaan  kegiatan  PTSL mengakibatkan Pemerintah Desa di berbagai daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim  Saber  Pungli.  Hal  ini  menyebabkan  terkendalanya  pelaksanaan  PTSL  di  berbagai  daerah. Kondisi  ini  berbeda  dengan  kegiatan  PTSL  di  Kabupaten  Semarang  yang  berjalan  lancar  karena adanya  Peraturan  Desa  sebagai  dasar  pegangan  dalam  pelaksanaan  PTSL.  Tujuan  penelitian  ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Desa sebagai intrumen pendukung pelaksanaan PTSL. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Desa didasarkan atas hasil musyawarah dan bukan merupakan suatu  kebijakan  yang  bersifat  satu  arah  dari  Pemerintah  Desa.  Oleh  karena  itu,  Peraturan  Desa memiliki peranan  dalam pelaksanaan  kegiatan PTSL. Peranan Peraturan Desa itulah yang mem- bantu  pelaksanaan  PTSL  di  Kabupaten  Semarang.  Langkah  yang  perlu  diambil  yaitu  penyem- purnaan terhadap Peraturan Desa tersebut agar lebih efisiensi dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan serta mewujudkan keadilan.
Kata kunci: pungutan biaya, pemerintah desa, peraturan desa, musyawarah, peranan

## A. Pendahuluan
Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  adalah  wujud  dari tanggung  jawab  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional (ATR/BPN)  dalam  mendukung  agenda  kelima  dari  sembilan  agenda  prioritas pemerintahan  Joko  Widodo - Jusuf  Kalla  yang  disebut  NAWA  CITA,  yaitu  mendorong program  kepemilikan  tanah  sembilan  juta  hektar.  Kesuksesan  program  PTSL  ini  tidak semata - mata  hanya  menjadi  beban  Kementerian  ATR/BPN  saja,  namun  perlunya dukungan  dari  pihak - pihak  terkait.  Oleh  karena  itu,  untuk  menyukseskan  kegiatan

## 2 Aji Pratama Putra, Sarjita, Abdul Haris Farid
PTSL, dibutuhkan dukungan terutama dari Kementerian Dalam Negeri serta jajarannya sampai  dengan level  terbawah  yaitu desa/kelurahan.  Dilihat  dari  objek  tanahnya,  maka objek  tersebut  berada  di  wilayah  desa/kelurahan,  dan  bila  dilihat  dari  subjek  tanahnya, pemiliknya  sebagian  besar  merupakan  warga  masyarakat  dari  objek  tanahnya  tersebut berada. Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai penguasa administrasi di wilayah ter - sebut mempunyai peran yang sangat besar dalam kesuksesan program PTSL. Oleh kare- na itu, diharapkan Pemerintah Daerah berperan aktif dalam menjembatani antara kantor pertanahan  sebagai  pelaksana  utama  program  PTSL  dan  Pemerintah  Desa  sebagai  pe - nguasa wilayah.
Keterlibatan  Pemerintah  Desa,  khususnya  Aparat  Desa  yang  terlibat  langsung  di lapangan  inilah  yang  tidak  diakomodir  dalam  anggaran  pelaksanaan  PTSL.  Hal  ini kemudian  menyebabkan  di  berbagai  daerah  membebankan  biaya  wajib  (pungutan)  ke - pada  masyarakat  peserta  PTSL,  yang  nantinya  digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan PTSL di desa. Adanya pungutan ini menyebabkan beberapa Aparat Desa di pemerintah - an  desa  di  berbagai  daerah  terkena  Operasi  Tangkap  Tangan  (OTT)  oleh  Tim  Saber Pungli.  Maraknya  Aparat  Desa  yang  terkena  OTT  mengakibatkan  adanya  protes  keras dari  Pemerintah  Desa.  Akibatnya  Pemerintah  Desa  tidak  mau  lagi  terlibat  dalam kegiatan  PTSL ini. Hal ini mengakibatkan  terkendalanya  pelaksanaan  PTSL di  berbagai daerah.
Kondisi  yang  berbeda  dengan  di  Wilayah  Kabupaten  Semarang  yaitu  semua Pemerintah  Desa  yang  wilayahnya  merupakan  objek  dari  kegiatan  PTSL  mempunyai suatu  Peraturan  Desa  (Perdes)  sebagai  dasar  pegangan  dalam  pelaksanaan  PTSL  di lapangan. Salah satu tujuan adanya Peraturan Desa ini yaitu untuk melegalkan pungutan yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  sehingga  dalam  pelaksanaan  PTSL  ini  Aparat Desa di Kabupaten Semarang terhindar dari OTT. Legalnya pungutan inilah yang men- dorong  Pemerintah  Desa  di  Kabupaten  Semarang  untuk  mendukung  kesuksesan pelaksanaan  kegiatan  PTSL  di  Kabupaten  Semarang.  Hal  inilah  yang  menyebabkan Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang bisa dikatakan sukses dalam pelaksanaan PTSL tahun 2017.
Rumusan  masalah  yang  diangkat  pada  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  pelaksanaan  Peraturan  Desa  sebagai  instrumen  pendukung  pelaksanaan PTSL  di  Kantor  ATR/BPN  Kabupaten  Semarang  dengan  studi  kasus  di  Desa  Sukorejo dan Desa Banyubiru.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Metode  kualitatif  agar  mampu  memahami  peristiwa  atau  gejala  yang  terjadi  dengan didukung data  yang ada,  guna  untuk  memahami  peran  Peraturan  Desa  sebagai instru-
Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 3 men pendukung pelaksanaan PTSL. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini mam- pu mendeskripsikan secara baik mengenai proses dan penyebab lahirnya Peraturan Desa serta pengaruhnya terhadap masyarakat dan Pemerintah Desa. Selanjutnya penelitian ini juga mampu mendeskripsikan pengaruh keberadaan Peraturan Desa terhadap pelaksana - an PTSL di Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang.
PTSL  diatur dalam  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tujuan PTSL sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, untuk meningkatkan kesejahteraan dan  kemakmuran  masyarakat  dan  ekonomi  negara,  serta  mengurangi  dan  mencegah sengketa dan konflik pertanahan maka percepatan pemberian kepastian hukum dan per- lindungan hukum hak secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan ter- buka serta akuntabel. Kemudian dalam Pasal 3 ayat (2) yang menjadi objek PTSL adalah seluruh  bidang  tanah  tanpa  terkecuali,  baik  bidang  tanah  yang  belum  ada  hak  atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, tanah negara,  tanah  masyarakat  hukum  adat,  kawasan  hutan,  tanah  objek  landreform,  tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya. Pada Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2017 Pasal 34 disebutkan bahwa dalam hal tidak tersedia anggaran untuk kegiatan dan/atau penge- luaran yang  wajib  dibayar  oleh  pemilik tanah  peserta  PTSL,  yang meliputi  biaya  peng - adaan  dan  pemasangan  patok  tanda  batas,  biaya  meterai,  biaya  fotokopi  berkas,  biaya pengumuman  tambahan,  dan  biaya  administrasi  kantor  desa/kelurahan  maka  pem- biayaan  dimaksud  dapat  dianggarkan  melalui  Peraturan  Desa  atau  Peraturan  Bupati/ Walikota  yang  bersangkutan.  Hal  ini  kemudian  ditegaskan  kembali  dengan  diterbit- kanya  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistema- tis (SKB). Surat keputusan ini diterbitkan dengan tujuan menentukan jenis kegiatan dan biaya dalam pelaksanaan persiapan PTSL yang diperlukan di desa.
Berdasarkan Pasal 371 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah - an Daerah, Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewenangannya, maka sebagai penye- lenggara pemerintahan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mem- bentuk Peraturan Desa sebagai dasar normatif dalam penyelenggaraan urusan desa. Per- aturan Desa selain berfungsi sebagai dasar normatif dalam penyelenggaraan pemerintah - an desa, juga berfungsi untuk menampung aspirasi dan kondisi masyarakat.
Peraturan Desa merupakan produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa. Undang - Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menyebutkan  bahwa  Peraturan  Desa
4 Aji Pratama Putra, Sarjita, Abdul Haris Farid
adalah  Peraturan  Perundang - undangan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah  di - bahas  dan  disepakati  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Badan  Permusyawaratan Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan  yang anggotanya  merupakan wakil  dari  penduduk  desa  berdasarkan ke - terwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Peraturan Desa merupakan sarana sekaligus  sebagai  dasar  bagi  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Materi  muatan  Per - aturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa,  pembangunan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat,  serta  penjabaran  lebih  lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi.
Penyusunan  suatu  Peraturan  Desa  tentunya  harus  memperhatikan  hierarki  Per - aturan  Perundang - undangan.  Kerangka  pembentukan  peraturan, legal  drafting harus sungguh - sungguh  memperhatikan  asas  pembentukan  Peraturan  Perundang - undangan yang    baik,    meliputi:  (a).  Kejelasan  tujuan;  (b).  Kelembagaan  atau  organ    pembentuk yang  tepat; (c). Kesesuaian  antara  jenis  dan  materi  muatan; (d). Dapat dilaksanakan; (e).  Kedayagunaan  dan  kehasilgunaan;  (f).  Kejelasan  rumusan  dan;  (g).  Keterbukaan (Legislative Strengthening Team 2007, 12).
Hukum  sangat  diperlukan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Hukum berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengubah masyarakat atau  biasa  disebut social engineering ( Black  1976:  55 ) .  Menurut  Rahardjo  (1977,  143)  dua  macam  fungsi  yang  berdampingan satu sama lain adalah fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial dan sebagai sa- rana untuk melakukan social engineering . Hukum sebagai alat perubahan sosial, mungkin akan mempunyai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung di dalam mendorong terjadinya  perubahan  sosial  tersebut  (Soekanto  1988,  122).  Hukum  akan  berwujud  se- bagai alat untuk menghentikan model - model kehidupan sosial yang dianggap tidak baik dan tidak diterima oleh mayoritas masyarakat dan mengamankan pergantiannya dengan model realitas sosial yang baru (Fuady 2007, 61). Hukum merupakan sarana yang dipilih untuk  mencapai  tujuan - tujuan  tersebut  maka  prosesnya  tidak  hanya  berhenti  pada  pe - milihan  hukum  sebagai  sarana  saja.  Kecuali  pengetahuan  yang  mantap  tentang  sifat hakekat  hukum,  juga  perlu  diketahui  adalah  batas - batas  di  dalam  penggunaan  hukum sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat). Sebab sarana  yang  ada  membatasi  pencapaian  tujuan,  sedangkan  tujuan  menentukan  sarana - sarana apakah yang tepat untuk dipergunakan (Soekanto 1988,  122).
Kendala yang dialami antara lain: sengketa batas, sengketa waris/pembagian waris, sertipikat  yang  belum  terpetakan,  tidak  ada  yang  melakukan  penunjukan  batas,  ke - kurangan dalam persyaratan, waktu pengumpulan permohonan masih terlambat (Lubis 1996,  123).  Banyaknya  kendala  yang  dialami  inilah  sangat  diperlukan  peran  dari
Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 5
Pemerintah Daerah.  Kemudian Sari Dewi 2008, dalam rangka mendukung pelaksanaan prona  menjelaskan  bahwa  Kelompok  Masyarakat  Sadar  Tertib  Pertanahan (POKMASDARTIBNAH)  memiliki  peran  dalam  mendukung  pelaksanaan  prona  dalam bidang  yuridis  dan  teknis.  Berdasarkan  dua  penelitian  yang  sudah  dilakukan  dapat disimpulkan  bahwa  keterlibatan  pihak - pihak  terkait  mempunyai  peran  yang  sangat penting  dalam  pelaksanaan  suatu  program  kegiatan  dari  pemerintah.  Namun  keter - libatan  dari  pihak - pihak  terkait  juga  harus  didasari  dengan  Peraturan  Perundang - undangan  dalam  pelaksanaannya.  Oleh  karena  itu,  keterlibatan  Pemerintah  Desa  yang memiliki  peran  penting  dalam  pelaksanaan  kegiatan  PTSL  harus  didasari  dengan  Per - aturan Desa.

## B. Peraturan Desa sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan PTSL

## 1. Pelaksanaan PTSL Di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
Target  PTSL  tahun  2017  pada  Kantor  ATR/BPN  Kabupaten  Semarang  sebanyak 50.000 bidang tanah. Target tersebut dibagi menjadi dua tahap yaitu pada tahap pertama sebanyak  20.000  bidang  dan  pada  tahap  kedua  sebanyak  30.000    bidang.  Hal  ini  dapat dilihat dari laporan monitoring pelaksanaan kegiatan PTSL Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang per tanggal 17 Desember 2017, seperti pada Tabel  di bawah ini:
Tabel 1. Laporan monitoring pelaksanaan kegiatan PTSL Kantor ATR/BPN

## Kabupaten Semarang
No TIM Target Kegiatan Puldadis Pengukuran Panitia A Penerbitan Sertipikat Entry Ukur Integrasi SU Tahap I: 20.000 bidang 1 1 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 2 2 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 3 3 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4 4 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 5 5 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Jumlah 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bersambung...
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang tahun 2017
Pada  praktiknya,  Kantor  ATR/BPN  Kabupaten  Semarang  belum  melaksanakan kegiatan  PTSL  sesuai  dengan  ketentuan  Permen  ATR/BPN  No.  12  Tahun  2017.  Hal  ini terbukti  tidak  diukurnya  semua  bidang  tanah  pada  lokasi  PTSL  yang  telah  ditetapkan, melainkan  hanya  mengukur  bidang  tanah  yang  belum  bersertipikat.  Padahal  sesuai dengan  ketentuan  tersebut  semua  bidang  tanah  harus  diukur  dan  dimaksudkan  dalam kategori yang telah ditentukan. Pasal 25 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2017 menyatakan  bahwa  penyelesaian  proses  pendaftaran  tanah  terbagi  atas  4  (empat)  kate- gori, meliputi:
a. Kategori  1,  yaitu  bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  data  yuridisnya  memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah;
b. Kategori  2,  yaitu  bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  data  yuridisnya  memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan;
c. Kategori  3,  yaitu  bidang  tanah  yang  data  fisik  dan  data  yuridisnya  tidak  dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah, karena subjek haknya wajib terlebih  dahulu  memenuhi  persyaratan  tertentu  yang  ditetapkan dalam  Peraturan Menteri ini; dan
d. Kategori 4, yaitu  bidang  tanah  yang  objek  dan  subjeknya  sudah  terdaftar  dan  su- dah bersertipikat Hak atas Tanah, sehingga tidak menjadi objek PTSL secara lang- sung namun wajib dilakukan pengintegrasian peta - peta bidang tanahnya ke dalam Peta PTSL.
No TIM Target Kegiatan Puldadis Pengukuran Panitia A Penerbitan Sertipikat Entry Ukur Integrasi SU Tahap II: 30.000 bidang 6 2 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4.879 7 6 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4.829 8 7 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4.306 9 8 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 3.417 10 9 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 4.123 Jumlah 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 21.554 Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 71.8% Jumlah Total 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 41.554 Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83.1%
Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 7
Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang dalam hal ini masih menerapkan pendafta- ran  tanah  secara  sporadik  yang  dilakukan  secara  massal.  Hal  ini  terbukti  dari  seluruh peserta PTSL merupakan masyarakat yang ingin mensertipikatkan tanahnya saja. Semua itu  dapat  diartikan  bahwa  yang  menjadi  objek  PTSL  di  Kantor  ATR/BPN  Kabupaten Semarang hanyalah tanah - tanah yang belum bersertipikat. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2017, dimana dalam ketentu- an tersebut dikatakan bahwa yang menjadi objek PTSL merupakan seluruh bidang tanah tanpa  terkecuali.  Pelaksanaan  PTSL  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  pada tahun 2017 jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2), maka tidak ada Kategori 2, 3, dan 4, semua ditargetkan menjadi Kategori 1, yaitu berupa  sertipikat. Oleh karena itu, konsekuensi  dari  kegiatan  PTSL  yang  masih  menerapkan  seperti itu,  hasil (output) dari kegiatan  PTSL  belum  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan  dari  kegiatan  PTSL  se- bagaimana  dirumuskan dalam  Ketentuan  Umum    Pasal 1  Permen  ATR/BPN  Nomor  12 Tahun 2017.

## 2. Pelaksanaan Perdes di Kabupaten Semarang
Perdes ini lahir berawal dari adanya Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Tengah ten- tang  Tindak  Lanjut  Pelaksanaan  Prona  di  Jawa  Tengah  sebagai  tindak  lanjut  atas  per - masalahan  yang  ada  di  berbagai  daerah.  Surat  Edaran  tersebut  berisi  mengenai  pem- biayaan  yang  dibebankan  oleh  pemohon  dalam  pelaksanaan  kegiatan  program pensertipikatan  tanah,  sehingga  perlu  diatur  dan  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa yang mekanismenya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang  Pedoman  Penyusunan  Peraturan  di  Desa.  Surat  Edaran  Gubernur  tersebut mengintruksikan  kepada  Bupati  dan  Wali  Kota  untuk  segera  memfasilitasi  Pemerintah Desa  dan  kelurahan  untuk  menyusun  Peraturan  Desa  dan  berita  acara  musyawarah desa/kelurahan  untuk  mengatur  pembiayaan  pensertipikatan  tanah  yang  dibebankan kepada pemohon yang didasarkan pada hasil musyawarah desa.
Praktik  yang  terjadi  di  lapangan  adalah  tidak  ada  tindak  lanjut  penerapan  Surat Edaran  Gubernur  dan  SKB.  Oleh  karena  itu,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang sebagai  pemegang  peran  utama  kegiatan  PTSL  berinisiatif  untuk  melibatkan  dan berkoordinasi dengan institusi dan lembaga terkait dalam mensukseskan kegiatan PTSL. Institusi dan lembaga terkait tersebut yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepolisian RI - Polres, Kejaksaan Negeri, LSM, Camat, Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Bupati Kabupaten Semarang. Permohonan dukungan dari institusi penegak hukum yaitu  Kepolisian  (Polres)  dan  Kejaksaan  Negeri  Kabupaten  Semarang  bertujuan  agar institusi  penegak  hukum  ini  mengetahui  permasalahan  yang  ada.  Keterlibatanya  di-
8 Aji Pratama Putra, Sarjita, Abdul Haris Farid
harapkan  dapat  memberikan  solusi  untuk  menyikapi  permasalahan  tersebut  yaitu  me- nyikapi atas ketidak - cukupan biaya yang telah ditentukan dalam SKB.
Kegiatan  koordinasi  yang  dilakukan  oleh  Kantor  ATR/BPN  Kabupaten  Semarang merupakan  langkah  yang  tepat  untuk  mensukseskan  program  PTSL.  Kemudian  peli- batan aparat penegak hukum juga merupakan langkah yang tepat jika melihat permasa- lahan yang sedang marak terjadi di daerah lain. Adanya koordinasi ini maka keselarasan, keserasian dan keterpaduan dapat tercapai, baik pada perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.  Menurut  pejabat  dari  DISPERMASDES  bidang  Pemberdayaan  Masyarakat Seksi Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Masyarakat (Wawancara, Senin tanggal 23 April 2018),  bahwa  tujuan  dari  koordinasi  dengan  berbagai institusi  dan  lembaga  yang ada  yaitu:  (a).  Menguatkan  komitmen  untuk  mensukseskan  Program  Nasional;  (b).  Pe - mahaman substansi dan menyikapi penerapan SKB; (c). Mengurangi potensi permasalah - an hukum bagi Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan.
Keterlibatan  penegak  hukum  dalam  kegiatan  koordinasi  ini  memberikan  banyak masukan terutama mengenai permasalahan pungli yang sedang marak terjadi. Salah satu masukan  tersebut  berasal  dari  Kepala  Seksi  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Kabupaten Semarang.  Beliau  menegaskan  bahwa  suatu  pungutan  itu  dikatakan  pungutan  liar (pungli)  apabila:  (a).  Pungutan  itu  dilakukan  tanpa  ada  peraturan;  (b).  Adanya keterpaksaan dari salah satu pihak; (c). Pengalokasian anggaran dalam rencana anggaran biaya (Perdes) sama dengan yang telah ditentukan dalam SKB (Pendanaan/pembiayaan ganda/ overlapping untuk  satu  kegiatan  yang  sejenis).  Oleh  karena  itu,  untuk  melakukan penarikan biaya agar tidak dikatakan sebagai pungutan liar, maka langkah - langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Desa yaitu dengan dilakukan musyawarah desa.
Kegiatan  ini  dimulai  dari  tahap  identifikasi  oleh  tim  dari  Pemerintah  Desa. Kemudian kegiatan tersebut diuraikan dan dipilah - pilah, kegiatan mana saja yang sudah disebutkan  dalam  SKB  dan  yang  belum  disebutkan  dalam  SKB.  Kegiatan  ini  bertujuan agar  pengalokasian  anggaran/poin - poin  yang  menjadi  beban  penganggaran  dalam rencana  anggaran  biaya  (Perdes)  tidak  sama  dengan  yang  telah  ditentukan  dalam  SKB (tidak ada overlapping pembiayaan untuk satu kegiatan yang sejenis). Jenis kegiatan yang telah disebutkan dalam SKB yaitu:
a. Kegiatan penyiapan dokumen
Rincian  kegiatannya  meliputi  surat  pernyataan  tidak  ada  sengketa,    penguasaan tanah,  tanah  yang  dikuasai/dimiliki  bukan  merupakan  tanah  aset  pemerintah/daerah/ desa,  belum  pernah  diterbitkan  sertipikat  hak  atas  tanah,  tidak  berada  dalam  kawasan hutan.
Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 9

## b. Kegiatan pengadaan patok dan materai
Rincian kegiatannya meliputi pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas - batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah, dan pengadaan materai sebanyak 1 buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
c. Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa
Rincian  kegiatannya  meliputi  biaya  pengadaan  dokumen  pendukung,  biaya pengangkutan  dan  pemasangan  patok  dan  transportasi  petugas  kelurahan/  desa  dari kantor
Kegiatan yang belum ada dalam SKB tersebut kemudian dibuat Rencana Anggaran Biaya  (RAB) - nya.  RAB  inilah  yang  kemudian  dikembalikan  kepada  masyarakat  dalam rangka  mencari  solusi  atas  kekurangan  pembiayaan  tersebut.  Tidak  adanya  anggaran dari  APBN  dan  APBD,  maka  solusinya  yaitu  dengan  cara  mengalokasikan  biaya  yang berasal  dari  swadaya  masyarakat  atau  pungutan.  Hal  inilah  yang  kemudian  perlu musyawarah dengan masyarakat peserta PTSL. Substansi yang dimusyawarahkan yaitu mengenai  kesepakatan  pembebanan  biaya  kegiatan  PTSL  yang  berasal  dari  swadaya masyarakat  dan  mengenai  besaran  biayanya.  Hasil  kesepakatan  tersebut  kemudian  di- tuangkan  dalam  Perdes,  sehingga  subtansi  dari  Perdes  ini  yaitu  mengatur  pembiayaan yang belum diatur dalam SKB. Atas dasar inilah maka Perdes tersebut disusun berdasar- kan hasil kesepakatan dan bukan merupakan suatu kebijakan yang bersifat satu arah ( top down )  dari  Pemerintah  Desa.  Kesepakatan  dengan  perserta  PTSL  menjadi  titik  poin/ landasan hukum yang sangat penting dalam melakukan pungutan kepada peserta PTSL.
Tujuan  dari  Perdes  tersebut  yaitu  untuk  melegalkan  pungutan  biaya    yang  dibe- bankan kepada pemohon peserta PTSL, sehingga Perdes ini dapat menjadi dasar hukum dalam  pelaksanaan  PTSL,  dengan  catatan  disepakati  dalam  musyawarah  desa,  sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, memperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan, pada saat  kegiatan  telah  selesai  ada  pertanggung  jawaban  dari  Tim  mengenai  dana  yang dipungut. Adanya Perdes yang melegalkan pungutan untuk pembiayaan PTSL menjadi solusi  terhadap  permasalahan  yang  ada  pada  kegiatan  PTSL  terkait  pembiayaan  yang belum diatur dalam SKB maupun peraturan lain tentang PTSL.

## 3. Pelaksanaan Perdes di Desa Sukorejo
Pemerintah Desa Sukorejo selalu membuat dan menetapkan Perdes terlebih dahulu sebelum  melaksanakan  kegiatan  PTSL.  Hal  ini    sama  halnya  dengan  tahapan  kegiatan PTSL,  Pemerintah  Desa  Sukorejo  juga  telah  membuat  Perdes  untuk  kegiatan  PTSL. Rancangan  Perdes  dibuat  bersama  Perangkat  Desa,  tokoh  masyarakat  dan  BPD kemudian  diusulkan  ke  kecamatan  untuk  dievaluasi.  Setelah  disetujui  oleh  Pemerintah

## 10 Aji Pratama Putra, Sarjita, Abdul Haris Farid
Kecamatan, kemudian Perdes tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa. Subtansi dari Perdes ini mengatur tahapan pelaksanaan PTSL dan sumber serta besaran pembiayaannya.
Setelah adanya Perdes ini, kemudian Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan tentang  Panitia  Pelaksana  PTSL.  Pada  Surat  Keputusan  tersebut  dibentuk  susunan  ke - panitian  PTSL,  dimana  keanggotaanya  berasal  dari  Perangkat  Desa  dan  masyarakat. Kepanitiaan  ini  kemudian  bertugas  mengidentifikasi  kegiatan - kegiatan  yang  ada, memilah  dan  membedakan  antara  kegiatan  yang  sudah  ditentukan  dalam  SKB  dan belum.  Kegiatan  yang  belum  ditentukan  dalam  SKB  kemudian  dibuat  rancangan  RAB - nya.  Pada  RAB  tersebut  memuat  biaya - biaya  yang  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan kegiatan  PTSL di  Desa  Sukorejo.  Besaran  biaya yang  tertuang dalam RAB  tersebut  me - rupakan satuan besaran yang dihitung per bidang. Jadi jika satu orang mendaftarkan dua bidang tanah maka dia harus membayar dua kali besaran biaya tersebut. Begitu juga jika satu orang mendaftarkan tiga bidang tanah maka dia harus membayar tiga kali besaran biaya  tersebut,  dan  seterusnya.  Kemudian  besaran  biaya  tersebut  juga  disamaratakan, baik  pada  bidang  tanah  yang  sudah  lengkap  berkas - berkasnya  maupun  pada  bidang tanah  yang  belum  lengkap  berkas - berkasnya,  sebagai  contoh  dalam  pemberkasan  alas haknya  berupa letter  C  yang  berasal  dari  waris.  Alas  hak  yang  berasal dari  waris  yang persyaratannya  belum lengkap  seperti  belum ada  surat kematian,  belum  ada  surat  per - nyataan  waris  dan  juga  belum  ada  surat  pembagian  waris  maka  hal  itu  semua  sudah menjadi  pekerjaan  panitia  pelaksana  dan  tidak  ada  pemungutan  biaya  lagi  atas  ke - kurangan  persyaratan  tersebut.  Namun besaran  biaya  yang ada  dalam  RAB  tersebut  di luar  biaya  pemberkasan  yang  membutuhkan  akta  PPAT  dan  biaya  BPHTB.  Kegiatan PTSL di Desa Sukorejo yaitu:

## a. Sosialisasi kepada masyarakat
Sosialisasi kegiatan PTSL di Desa Sukorejo dilakukan beberapa kali, baik yang di - lakukan di kantor desa maupun pada saat berkumpul pada hari - hari tertentu. Sosialisasi yang  dilakukan  di  dusun  tidak  bersifat  formal  seperti  sosialisasi  yang  dilakukan  di kantor  desa.  Hal  ini  terjadi  karena  sosialisasi  ini  dilakukan  pada  kegiatan - kegiatan  ter - tentu, seperti: saat rapat RT, kegiatan ronda, perkumpulan kelompok tani, dll. Kegiatan sosialisasi  yang  ada  di dusun  dilakukan  oleh  panitia  pelaksana yang ada  di  dusun  ter - sebut.  Cara  sosialisasi  yang  seperti ini dianggap lebih  efektif  dari  pada  sosialisasi  yang dilakukan di kantor desa.

## b. Pengadaan patok batas
Pengadaan  patok  batas  dilakukan  dalam  rangka  memenuhi  kekurangan  jumlah patok  batas  yang  ditetapkan  pada  SKB  yang  hanya  berjumlah  tiga  buah.  Jumlah  patok yang  dibutuhkan  tergantung  dengan  bentuk  batas  bidang  tanahnya.  Namun  di  Desa
Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 11
Sukorejo,  pengadaan  patok  hanya  berjumlah  satu  buah,  karena  diasumsikan  semua bidang  tanah  berbentuk  persegi  empat.  Kegiatan  pengadaan  patok  ini  dilakukan  oleh Panitia Pelaksana termasuk pada kegiatan pendistribusian patok batas ke peserta PTSL. Pada  SKB  memang  telah  disebutkan  mengenai  biaya  pengangkutan  dan  pemasangan patok.  Namun  hal  tersebut  dianggap  tidak  sesuai  dengan  keadaan  di lapangan, karena secara  geografis  di  Desa  Sukorejo  berupa  perbukitan.  Hal  ini  dipandang  mempunyai tingkat kesulitan lebih berat sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih besar. Oleh karena itu, dalam RAB disebutkan mengenai kegiatan pendistribusian patok batas.

## c. Pemberkasan
Kegiatan pemberkasan dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan PTSL. Pem- berkasan tersebut memuat tentang penyiapan berkas persyaratan PTSL. Berkas tersebut yaitu  surat  permohonan,  riwayat  tanah,  surat  penguasaan  fisik,  surat  pernyataan  tidak ada  sengketa,  surat  pernyataan  telah  memasang  tanda  batas.  Kegiatan  pemberkasan ini sudah  disebutkan  dalam  SKB,  sehingga  dalam  RAB  tidak  menyebutkan  mengenai kegiatan  itu  lagi.  Kegiatan  yang  belum  disebutkan  dalam  SKB  yaitu  pada  pengadaan materai  yang  tidak  cukup  dengan  satu  buah  materai.  Selain  itu,  kebutuhan  biaya  yang belum  disebutkan  dalam  SKB  yaitu  mengenai  pengisian  berkas - berkas  tersebut,  pe - ngecekan kelengkapan berkas, dan konsultasi ke Kantor Pertanahan. Kegiatan pengisian berkas dilakukan oleh Panitia Pelaksana. Hal ini bertujuan agar berkas yang dikumpul- kan  tidak  berantakan,  mudah  dibaca  dan  memudahkan  masyarakat  dalam  menanda - tangani  berkas  persyaratan  PTSL  tersebut.  Kegiatan  seperti  ini  secara  tidak  langsung dapat mempercepat proses penyiapan dokumen persyaratan PTSL.

## d. Pelaksanaan pengukuran
Pada pelaksanaan pengukuran memerlukan pendampingan dari Pemerintah Desa. Pendamping  yang  ditunjuk  merupakan  anggota  dari  Tim  Pelaksana  kegiatan  maupun tokoh  masyarakat  yang  ditunjuk.  Kegiatan  ini  memerlukan  pembiayaan  dalam  hal konsumsi  kegiatan  dan  upah  pendamping  pengukuran.  Kegiatan  tersebut  belum  di - sebutkan dalam SKB, sehingga perlu dilakukan penganggaran.
Berdasarkan poin - poin di atas dapat dilihat mengenai tugas dari Panitia Pelaksana, baik  dalam  hal  persiapan  maupun  pelaksanaan.  Pada  persiapan  panitia  bertugas melakukan  sosialisasi,  pengadaan  patok,  pendistribusian  patok  dan  pengumpulan  data yuridis.  Pada  kegiatan  pelaksanaan  Panitia  Pelaksana  bertugas  dalam  kegiatan  pe - ngumpulan data  fisik yaitu  melakukan pendampingan  pada  saat  kegiatan  pengukuran. Pendampingan  tersebut  dilakukan  dalam  rangka  mengantisipasi  jika  belum  tercapai kesepakatan  batas,  mempertemukan  pihak - pihak  yang  berbatasan  dan  memperkuat Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas yang dilakukan oleh pemohon.

## 12 Aji Pratama Putra, Sarjita, Abdul Haris Farid
Setelah  ada rancangan  RAB,  kemudian Panitia  Pelaksana  melakukan kegiatan  so- sialisasi  dan  musyawarah  dengan  masyarakat.  Tujuan  sosialisasi  dan  musyawarah  ini yaitu  memusyawarahkan  program  PTSL  dan  kesepakatan  besaran  biaya  yang  harus dibayar  oleh  peserta  PTSL  sesuai  dengan  kegiatan  yang  ada  dalam  RAB.  Hasil  musya- warah  ini  kemudian  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Kesepakatan.  Musyawarah  ke - sepakatan  ini  juga  dibuktikan  dengan  daftar  hadir  peserta  PTSL  dan  dokumentasi kegiatan.  Pada  akhir  kegiatan  nantinya  juga  ada  pertanggungjawaban  dari  panitia pelaksana mengenai penggunan biaya selama pelaksanaan kegiatan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Sokorejo  (Kamis,  3  Mei  2018) dikatakan  bahwa  adanya  Perdes  ini  sangat  membantu  dalam  kegiatan  PTSL  terutama bagi Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugas. Panitia pelaksana tidak terpengaruh atas  permasalahan - permasalahan  yang  ada  di  daerah  lain.  Adanya  transparansi  pem- biayaan  mengakibatkan  pada  antusias  masyarakat  terhadap kegiatan  PTSL.  Hal ini  ter- bukti dari target yang diperoleh Desa Sukorejo sebanyak 650 bidang dapat tepenuhi dan terselesaikan tanpa ada permasalahan. Terselesaikannya target tersebut juga tidak mem- butuhkan  waktu  yang  terlalu  lama,  sehingga  hal  ini  membantu  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Semarang  untuk  mencapai  target  yang  diinginkan  dalam  waktu  yang  telah ditentukan.

## 4. Pelaksanaan Perdes di Desa Banyubiru
Pemerintah  Desa  menginventarisasi  kebutuhan  riil  di  lapangan    setelah  ada sosialisasi  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  di  Desa  Banyubiru  kepada masyarakat  tentang  kegiatan  PTSL.  Setelah  diinventarisasi  kemudian  kegiatan  tersebut dipilah - pilah  berdasarkan  kegiatan  yang  telah  diatur  dan  kegiatan  yang  belum  diatur dalam SKB. Kegiatan - kegiatan PTSL yang dilaksanakan di Desa Banyubiru meliputi:

## a. Pengadaan patok batas  bidang tanah
Pengadaan  patok  batas  yang  berjumlah  3  buah  untuk  satu  bidang  tanah diasumsikan bahwa bentuk bidang tanah di Desa Banyubiru bukan merupakan persegi empat,  sehingga  membutuhkan  lebih  banyak  patok.  Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka memenuhi  kekurangan  jumlah  patok  yang  telah  ditetapkan  dalam  SKB  yang  hanya berjumlah  tiga  buah.  Adanya  pengadaan  patok  batas  diharapkan  dapat  menunjukan batas - batas bidang tanah yang jelas sebagai objek PTSL.

## b. Pemberkasan
Kegiatan  pemberkasan  ini  berdampak  mempercepat  proses  penyiapan  dokumen persyaratan  PTSL.  Selain itu  pada kegiatan  pemberkasan  juga  diperlukan  konsultasi ke Kantor  Pertanahan.  Konsultasi  ini  tidak  cukup  dilakukan  hanya  satu  kali,  tetapi
Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 13
membutuhkan  beberapa  konsultasi  ke  Kantor  Pertanahan.  Pada  pemberkasan  ini dibutuhkan  biaya  untuk  keperluan  kegiatan  seperti:  pengadaan  alat  tulis  kantor, pengadaan  materai,  konsumsi,  dan  uang  jalan  untuk  konsultasi  ke  Kantor  Pertanahan. Pada  SKB  memang  telah  disebutkan  mengenai  biaya  pengadaan  dokumen  pendukung, namun hal itu dianggap tidak dapat mencukupi atas kebutuhan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, dilakukan penganggaran mengenai biaya - biaya yang dibutuhkan tersebut.

## c. Pelaksanaan kegiatan
Kegiatan  ini  meliputi  kegiatan  pendampingan  pengukuran,  upah  pendamping pengukuran  dan  konsumsi.  Pendampingan  pengukuran  dilakukan  oleh  panitia pelaksana  ataupun  tokoh  masyarakat  yang  ditunjuk.  Panitia  pelaksana  ataupun masyarakat yang ditunjuk untuk membantu pendampingan pengukuran membutuhkan upah  dalam  bekerja.  Upah  yang  dibutuhkan  ini  belum  disebutkan  di  dalam  SKB, sehingga dianggarkan dalam RAB.
Hasil  inventarisasi  ini  kemudian  dijelaskan  dan  dimusyawarahkan  kepada masyarakat bahwa kegiatan PTSL membutuhkan biaya - biaya pada saat pelaksanaannya yang untuk sementara ini tidak dianggarkan oleh pemerintah. Pelaksanaan musyawarah ini  bertujuan  untuk  penentuan  pembebanan  biaya  yang  harus  ditanggung  oleh  peserta PTSL.  Setelah  masyarakat  menyepakati  bahwa  biaya  yang  tidak  dianggarkan  oleh pemerintah  dibebankan  oleh  peserta  PTSL,  maka  pemerintah  banyubiru  kemudian membuat rancangan Perdes tentang pelaksanaan PTSL yang kemudian dibahas bersama BPD. Setelah disepakati dengan BPD kemudian rancangan Perdes tersebut diusulkan ke tingkat  kecamatan  untuk  dievaluasi.  Setelah  selesai  pengevaluasian  kemudian  Perdes tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa.
Tujuan  dari  dibentuknya  Perdes  di  Desa  Banyubiru  yaitu  untuk  mengatur  pem- biayaan yang dibebankan kepada peserta PTSL yang belum diatur dalam SKB. Subtansi tersebut  kemudian  diatur  lebih  lanjut  dengan  Surat  Keputusan  Kepala  Desa.  Surat Keputusan Kepala Desa ini menjabarkan lebih rinci tentang tugas dan susunan Kepanitia - an PTSL. Tugas Panitia Pelaksana di Desa Banyubiru sama halnya dengan tugas panitia di  Desa  Sukorejo  yaitu  pada  persiapan  panitia  bertugas  melakukan  sosialisasi,  peng - adaan  patok  dan  pengumpulan  data  yuridis.  Pada  kegiatan  pelaksanaan  Panitia Pelaksana  bertugas  dalam  kegiatan  pengumpulan  data  fisik  yaitu  melakukan  pen - dampingan  pada  saat  kegiatan  pengukuran.  Kepanitiaan  tidak  hanya  diisi  oleh  Aparat Desa  saja  melainkan  juga  menyertakan  anggota  warga  masyarakat  sebagai  panitia. Panitia  PTSL  yang  dibentuk  inilah  yang  kemudian  nanti  akan  bertanggung  jawab  atas seluruh  kegiatan  PTSL.  Panitia  PTSL  ini  juga  bertugas  melaksanakan  musyawarah  ke - sepakatan  dengan  peserta  PTSL  dalam  menentukan  besaran  biaya  yang  dibebankan

## 14 Aji Pratama Putra, Sarjita, Abdul Haris Farid
kepada  peserta  PTSL.  Penentuan  besaran  biaya  tersebut  juga  disesuaikan  dengan  RAB kegiatan PTSL di desa. Sama halnya dengan Desa Sukorejo besaran biaya yang tertuang dalam  RAB  tersebut  merupakan  satuan  besaran  yang  dihitung  per  bidang.  Kemudian besaran biaya tersebut juga disamaratakan, baik pada bidang tanah yang sudah lengkap berkas - berkasnya  maupun  pada  bidang  tanah  yang  belum  lengkap  berkas - berkasnya. Namun  besaran  biaya  yang  ada  dalam  RAB  tersebut  di  luar  biaya  pemberkasan  yang membutuhkan akta PPAT dan biaya BPHTB.
Setelah  besaran  RAB  ini  disepakati  maka  hasil  kesepakatan  ini  kemudian  di- tuangkan dalam Berita Acara Kesepakatan. Hasil kesepakatan itu juga dilampiri dengan daftar  hadir  peserta.  Selanjutnya  pada  akhir  kegiatan  nantinya  juga  ada  pertanggung - jawaban  dari  panitia  pelaksana  mengenai  penggunaan  biaya  selama  pelaksanaan kegiatan.
Berdasarkan wawancara dengan ketua panitia pelaksana PTSL (Senin, 7 Mei 2018) dikatakan  bahwa  dengan  adanya  Perdes  ini  memberikan  rasa  aman  terhadap  panitia pelaksana. Adanya rasa aman tersebut kemudian memberikan dorongan kepada panitia pelaksana  untuk  mensukseskan  kegiatan  PTSL.  Proses  pembiayaan  yang  transparan meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  desa.  Hal  inilah  kemudian berpengaruh  terhadap  antusias  masyarakat  dalam  mengikuti  kegiatan  PTSL,  sehingga target  200  bidang  yang  diperoleh  Desa  Banyubiru  dapat  terpenuhi  dan  terselesaikan tanpa ada permasalahan.

## 5. Kelemahan Perdes di Kabupaten Semarang
Perdes  di Desa  Sukorejo dan  Desa  Banyubiru memiliki  tujuan  yang  sama,  namun terdapat  perbedaan  pada  Perdes  tersebut.  Perbedaan  Perdes  tersebut  terdapat  pada substansi  dari  masing - masing  Perdes.  Perdes  di  Desa  Sukorejo  substansinya  hanya mengenai  pelaksanaan  PTSL  dan  pembiayaannya,  sedangkan  di  Desa  Banyubiru  sub- stansinya mengenai kepanitiaan dan tugas pelaksana PTSL, objek PTSL, jenis dan besar - an biaya PTSL, tata cara penyetoran biaya PTSL, dan pengelolaan biaya. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan substansi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tentang draft Perdes pada desa lokasi PTSL di Kabupaten Semarang. Melihat Perdes yang ada  di  Desa  Sukorejo  dan  Desa  Banyubiru  dapat  dikatakan  bahwa  dalam  pembuatan Perdes  masih  berdasarkan  pengetahuan dari desa  masing - masing. Hal ini dapat  dilihat dari  masih  banyaknya  kesalahan  yang  ada  pada  Perdes  tersebut.  Kesalahan–kesalahan tersebut antara lain yaitu kesalahan dalam menyebutkan peraturan, memakai peraturan yang tidak berkaitan dan masih memakai peraturan lama.
Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 15
Kelemahan  dari  Perdes  tersebut  terletak  pada  proses  evaluasi,  pengevaluasian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukorejo dan Desa Banyubiru hanya sampai pada tingkat  Pemerintah  Kecamatan.  Berdasarkan  Pasal  69  ayat  (4)  Undang - Undang  No.  6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa  Rancangan Peraturan Desa tentang Anggar - an Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa harus  mendapat  evaluasi  dari  Bupati/Walikota  sebelum  ditetapkan  menjadi  Peraturan Desa.  Jika  dikaitkan  dengan  peraturan  ini  maka  Perdes  yang  ada  tidak  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.
Kesalahan - kesalahan  yang  ada  merupakan  kelemahan  dari  Perdes  tersebut. Namun  hal  itu  tertutupi  oleh  adanya  koordinasi  dengan  instansi  dan  lembaga  terkait pada  saat  sosialisasi  kegiatan  PTSL.    Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  koor - dinasi  dengan  pihak - pihak  terkait  menjadi  poin  yang  sangat  penting  dalam  pe - ngembangan Perdes sebagai instrumen pendukung kegiatan PTSL.

## 6. Peranan Perdes dalam PTSL
Pelaksanaan  PTSL  dapat  berjalan  lancar  apabila  ada  paraturan  yang  lengkap  dan jelas.  Peraturan  yang  ada  harus  mencakup  keterlibatan  pihak - pihak  terkait  terutama Pemerintah Desa. Berdasarkan pelaksanaan Perdes di Desa Sukorejo dan Desa Banyubiru maka diperoleh peranan Perdes dalam pelaksanaan PTSL, yaitu sebagai berikut:

## a. Membentuk Kepanitiaan di Desa
Kepanitiaan  pelaksana  kegiatan  PTSL  di  Desa  Sukorejo  dan  Desa  Banyubiru  di - bentuk berdasarkan Perdes. Keanggotaan panitia pelaksana berasal dari aparat desa dan masyarakat.  Panitia  pelaksana  ini  sangat  membantu  dalam  kegiatan  PTSL,  baik  dalam kegiatan  persiapan  maupun  pelaksanaan.  Kegiatan  persiapan  meliputi  sosialisasi  dan inventarisasi  kebutuhan  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  kegiatan.  Kegiatan  pe - laksanaan meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis. Selain itu panitia pelaksana juga  mempercepat  kegiatan  pengumpulan  data  fisik  dan  yuridis.  Keterlibatan  panitia pelaksana  ini  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat,  oleh  karena  itu  dapat dikatakan bahwa terbentuknya kepanitiaan yang ada di desa sangat membantu kegiatan pelaksanaan  PTSL.  Di  sisi  lain  keterlibatan  panitia  pelaksana  ini  juga  membutuhkan biaya sebagai timbal balik atas pekerjaan yang dilaksanakannya.

## b. Mewujudkan Transparansi Pembiayaan
Pembiayaan  yang  dituangkan  dalam  RAB  memberikan  kejelasan  terhadap  peng - alokasian  biaya.  Besaran  biaya  yang  berdasarkan  dari  hasil  musyawarah  masyarakat peserta PTSL mencerminkan bahwa tidak ada unsur paksaan dari pemerintah desa. Hal ini  nantinya  diperjelas  dengan  adanya  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  dari

## 16 Aji Pratama Putra, Sarjita, Abdul Haris Farid
panitia  pelaksana  mengenai  penggunaan  biaya  selama  pelaksanaan  kegiatan.  Oleh karena itu, kegiatan ini sebagai wujud transparansi dari pelaksanaan PTSL.

## c. Sebagai Dasar Hukum
Perdes  lahir  dalam  rangka  menutupi  kekurangan  pembiayaan  yang  disebutkan oleh SKB. Berdasarkan hierarki peraturan perundang - undangan maka perdes ini berada di bawah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 12 tahun 2017. Melihat tujuannya dapat dikatakan bahwa perdes ini  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  maupun  ketentuan  peraturan  per - undang - undangan  yang  lebih  tinggi.  Perdes  tersebut  bila  ditinjau  dari  Asas  Pem - bentukan Peraturan Perundang - undangan yang baik meliputi:

## 1) Kejelasan Tujuan
Tujuan  dari  Perdes  tersebut  yaitu  untuk  melegalkan  pungutan  biaya  yang dibebankan kepada peserta PTSL dalam rangka memenuhi kekurangan biaya yang telah disebutkan dalam SKB. Biaya tersebut merupakan biaya yang sesuai dengan kebutuhan riil  di  lapangan.  Legalnya  pungutan  biaya  ini  bertujuan  untuk  kelancaran  pelaksanaan PTSL.

## 2) Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat
Himbauan  kepada  desa - desa  lokasi  PTSL  mengenai  pembuatan  Perdes  sudah tepat,  karena  berdasarkan  Pasal  371  Undang - Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah, desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan  mengenai  desa.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  desa  sebagai  pe - nyelenggara  pemerintahan  desa  bersama  dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa  dapat membentuk Peraturan Desa sebagai dasar normatif dalam penyelenggaraan urusan desa. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah desa juga berfungsi untuk menampung  aspirasi  dan  kondisi  masyarakat.  Sehingga  jika  dilihat  dari  lembaga  pem- bentukannya Perdes ini sudah tepat, namun jika dilihat dari proses dan peraturan yang digunakan  belum  tepat,  karena  proses  pengevaluasiannya  hanya  sampai  di  tingkat kecamatan  dan  peraturan  yang  dipakai  sebagai  pertimbangan  pembentukannya  masih banyak kesalahan yang ditemui.
3) Kesesuaian Antara Jenis dan Materi Muatan
Perdes  ini  lahir  sebagai  tidak  lanjut  dari  SKB  dan  SE  Gubernur  Jawa  Tengah.
Namun  kurang  tepat  apabila  SKB  dan  SE  digunakan  sebagai  dasar  pembentuk  Perdes, karena  SKB  dan  SE  Gubernur  bukan  merupakan  suatu  peraturan  yang  termasuk  di dalam hierarki perundang - undangan. Oleh karena itu, dasar pembuatan Perdes ini harus didasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  No.  12  tahun  2017,  lebih  tepatnya  sebagai  tindak  lanjut
Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 17 pada  Pasal  34.  Berdasarkan  Pasal  8  Undang - Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pem - bentukan  Peraturan  Perundang - undangan  maka  hierarki  pembentukan  Perdes  tersebut yaitu  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia No. 12 tahun 2017 tersebut harus ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur  yang  setelah  itu  ditindak  lanjuti  dengan  Peraturan  Bupati  yang  kemudian ditindak lanjuti dengan Perdes. Berdasarkan hal tersebut maka jenis dan materi muatan Perdes ini belum tepat karena tidak ada peraturan di atasnya yang dipakai sebagai dasar pembentukannya.  Namun  jika  dilihat  dari  kewenangan  Pemerintah  Desa  sebagai  pe - nyelenggara  pemerintahan  maka  Perdes  tersebut  merupakan  hasil  dari  diskresi Pemerintah Desa. Jika dilihat berdasarkan persyaratan dan tujuan diskresi maka Perdes ini  sudah  tepat  karena  sudah  sesuai  dengan  Pasal  22  dan  24  Undang–Undang  No.  30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4) Dapat Dilaksanakan
Pembentukan  Perdes  ini  telah  memperhatikan  efektivitas  peraturan  di  dalam masyarakat,  baik  secara  filosofis,  yuridis  maupun  sosiologis.  Secara  filosofis,  Perdes  ini bertujuan untuk menghilangkan pungutan liar yang tidak sesuai dengan falsafah Bangsa Indonesia  yang  bersumber  dari  Pancasila  dan  Pembukaan  Undang - Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Secara  Yuridis,  Perdes  ini  dibentuk  untuk mengatasi permasalahan hukum yang ada dan untuk memenuhi kekurangan biaya yang telah  disebutkan  dalam  SKB  guna  menjamin  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan masyarakat. Secara sosiologis, Perdes ini dalam rangka sebagai solusi atas permasalahan yang  sedang  marak  terjadi  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  jaminan kepastian hukum hak atas tanah serta sebagai langkah mensukseskan program nasional.
5) Kedayagunaan dan Hasil Guna
Perdes ini dibuat karena memang  benar - benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, adanya Perdes  ini  diharapkan  mampu  membawa  perubahan  kepada  Pemerintah  Desa  dan masyarakat.
6) Kejelasan Rumusan
Perdes  ini  sudah  memenuhi  persyaratan  teknis  penyusunan,  dimana  tahapan penyusunan  Perdes  ini  yaitu  dimulai  dari  perencanaan.  Pada  perencanaan  ini  dimulai dengan  pengidentifikasian  kebutuhan  dan  musyawarah  kepada  masyarakat  akan kebutuhan  tersebut.  Kemudian  setelah  dimusyawarahkan  maka  dilanjutkan  dengan pembentukan  rancangan  Perdes  yang  dibahas  bersama  BPD.  Setelah  disepakati rancangan  tersebut  disampaikan  ke  tingkat  kecamatan  untuk  dievaluasi.  Setelah dievaluasi  kemudian  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa.  Perdes  ini  kemudian  disampaikan
18 Aji Pratama Putra, Sarjita, Abdul Haris Farid
kembali kepada masyarakat dan penyebarluasannya melalui papan pengumuman yang ada di kantor desa.
7) Keterbukaan
Seluruh  kegiatan  dan  tujuan  mengenai  dibentuknya  Perdes  ini  berdasarkan musyawarah dengan masyarakat. Besaran anggaran yang dibutuhkan juga berdasarkan atas  kesepakatan  pada  saat musyawarah.  Sehingga  hal ini  sudah  dapat memenuhi asas keterbukaan.
Berdasarkan poin - poin di atas tersebut maka terdapat dua poin yang belum sesuai dengan  asas  pembentukan  peraturan  perundang - undangan  yang  baik,  yaitu  terletak pada  asas  kelembagaan  atau  organ  pembentuk  Perdes  dan  kesesuaian  antara  jenis  dan materi muatan Perdes. Namun hal itu tertutupi oleh adanya kegiatan koordinasi dengan instansi  dan lembaga  terkait.  Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  Perdes ini  masih  perlu penyempurnaan  guna  memperkuat  tujuan  Perdes  sebagai  dasar  hukum  pelaksanaan kegiatan.

## d. Membawa Perubahan Sosial
Perdes ini berhasil membawa pengaruh kepada Pemerintah Desa dan masyarakat. Hal  ini  terbukti  dengan  adanya  peran  aktif  dari  Pemerintah  Desa  dalam  pelaksanaan PTSL.  Selain  itu  masyarakat  juga  lebih  antusias  untuk  mengikuti  atau  menjadi  peserta pada kegiatan PTSL. Adanya Perdes ini Pemerintah Desa lebih tenang dan percaya diri dalam  melaksanakan  kegiatan  PTSL  serta  tidak  terpengaruh  dengan  permasalahan - permasalahan yang ada di daerah lain. Terhadap masyarakat, Perdes ini juga membawa pengaruh  yang  positif,  apalagi  keanggotaan  dari  Tim  Pelaksana  juga  ada  yang  berasal dari  masyarakat.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengontrol  biaya  dan  pelaksanaan  kegiatan sehingga transparansi tetap terjaga. Adanya transparansi ini membuat masyarakat tidak ada pemikiran - pemikiran yang negatif kepada Aparat Desa. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat peserta PTSL terhadap Pemerintah Desa. Adanya transparansi dan kepercayaan masyarakat yang meningkat berakibat pada lebih antusiasnya masyara- kat untuk ikut dalam kegiatan PTSL. Keadaan tersebut sesuai dengan hukum sebagai alat perubahan  sosial,  mungkin  akan  mempunyai  pengaruh  langsung  dan  pengaruh  tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial tersebut. Berdasarkan hal ini Perdes mempunyai pengaruh langsung terhadap Pemerintah Desa dan masyarakat.
Perubahan  sosial  yang  terjadi  berpengaruh  terhadap  kelancaran  kegiatan  PTSL  di Kabupaten  Semarang.  Target  yang  begitu  besar  dapat  terselesaikan  tanpa  ada  per - masalahan hukum seperti di daerah lain. Jika dilihat dari hasil monitoring kegiatan maka pengumpulan  data  fisik  dan  data  yuridis  telah  selesai  100%,  namun  penerbitan sertipikatnya baru sebanyak 83,1%. Hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan PTSL yang melibatkan  Pemerintah  Desa  di  lapangan  telah  sukses  dilaksanakan  hanya  tinggal
Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 19 menunggu  kegiatan  pembagian  sertipikat.  Kegiatan  yang  belum  selesai  merupakan kegiatan  yang  menjadi  pekerjaan  utama  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang.  Pe - kerjaan  tersebut  belum  selesai  100%  lebih  disebabkan  karena  terbatasnya  waktu  dan sumber  daya  manusia  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  yang  harus  me- nyelesaikan target dengan volume yang begitu besar.

## C. Kesimpulan
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang  telah  melaksanakan  kegiatan  PTSL dengan  menyelesaikan  target  sebanyak  83,1%  per  tanggal  17  Desember  2017.  Belum tercapainya  100%  disebabkan  karena  terbatasnya  waktu  dan  sumber  daya  manusia bukan karena ada permasalahan pada saat pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan PTSL di  lapangan  sukses  dilaksanakan  karena  ada  keterlibatan  dari  Pemerintah  Desa. Keterlibatan  Pemerintah  Desa  ini  lebih  dipengaruhi  karena  adanya  Perdes  sebagai pendukung  dalam  pelaksanaan  kegiatan  PTSL.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  peran  Perdes dalam  kegiatan  PTSL,  peran  tersebut  yaitu:  (a).  Membentuk  kepanitiaan  desa  guna membantu  persiapan  dan  pelaksanaan  kegiatan  PTSL;  (b).  Mewujudkan  transparasi biaya  yang  dibutuhkan  dalam  kegiatan  PTSL;  (c).  Sebagai  dasar  hukum  melakukan pungutan  untuk  menutupi  kekurangan  biaya  yang  telah  ditetapkan  dalam  Surat Keputusan  Bersama  tiga  menteri,  yaitu  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional,  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi;  (d).  Membawa  perubahan  sosial  berupa  rasa  percaya  diri bagi  Pemerintah  Desa  dan  pengaruh  positif  bagi  pandangan  masyarakat  terhadap kegiatan PTSL.

## D. Saran
1. Perlu  adanya  koordinasi  antara  Aparat  Desa  dengan  instansi  terkait  dalam penyusunan draft Perdes  agar  terwujud  keseragaman  Perdes  yang  digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PTSL.
2. Penyusunan draft Perdes  sebaiknya  harus  memperhatikan  peraturan - peraturan yang  terkait  sebagai  dasar  penerbitannya  sehingga  semakin  memperkuat keberadaan Perdes tersebut.
3. Aparat  Desa  harus  selalu  memperhatikan  keberlakuan  dari  suatu  peraturan  yang terkait  agar  tujuan  dari  Perdes  tersebut  dalam  rangka  melegalkan  pungutan semakin kuat.
4. Perlu  penyeragaman  terkait  poin - poin  yang  disebutkan  dalam  RAB  agar  terjadi keseragaman  terkait  poin - poin  pembiayaan  yang  ada  di  desa  sehingga meminimalisir timbulnya pertanyaan - pertanyaan yang tidak perlu.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi, S 2008, ‘ Peran Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Prona ’ Skripsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Fuady,  M  2007, Sosiologi hukum kontemporer: interaksi hukum, kekuasaan, dan masyarakat ,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
Ifani, I 2013, ‘ Hukum sebagai social enginering, Teori dan Praktek Hukum blog , web dipost- ing pada 23 September,  dilihat pada  10 Februari 2018, htttp:/
inggritifani.blogspot.com
Legislatif Strengthening Team 2007, ‘ Legal drafting penyusunan peraturan daerah ’, Ocal Governance Support Program, diposting  pada  November,  diakses  pada  20  Febru- ari 2018, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadq394.pdf
Lubis, IF 2016, Peran Pemerintah Daerah Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kabu- paten Sukoharjo, Skirpsi pada Program Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Rahardjo,  S  1977, Pemanfaatan  ilmu - ilmu  sosial  bagi  pengembangan  ilmu  hukum ,  Alumni,
Bandung.
Soekanto, S 1988, Pokok - pokok sosiologi hukum , Raja Grafindo, Jakarta.
Peraturan Perundang - undangan
Undang - Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang - Undangan.
Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang - Undang  Nomor  23  Tahun  2014  juncto  Undang - Undang  Nomor  9  Tahun  2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pera- turan di Desa.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Repub- lik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Percepatan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap.
Surat Keputusan Bersama Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pem- bangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  No.  25/SKB/V/2017,  No,  590 - 3167A/ Tahun 2017, No. 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendafta- ran Tanah Sistematis.ngunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Pem- biayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.