## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 3 Oktober 2022: Social and Government Hal. 160-169 DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.266

## Model  Pengentasan  Kemiskinan  Melalui  Program  Gandeng  Gendong  di Kota Yogyakarta

## Agustinus Bima Nugraha (1), Leslie Retno Angeningsih (2)
(1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia
(2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Indonesia
(1) Email Korespondensi: bimaagustinus570@gmail.com
Abstrak: Dalam  rangka  penanggulangan  kemiskinan  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  melakukan  pemberdayaan masyarakat  berbasis  “Segoro  Amarto”  dengan  menerapkan  Program  Gandeng  Gendong.  Sebelum  program tersebut  berhasil  mengurangi  kemiskinan,  angka  kemiskinan  meningkat  sebagai  dampak  pandemi  Covid-19. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi Program Gandeng Gendong dalam mengatasi masalah kemiskinan sebagai  implikasi  dari  pandemi  Covid-19.  Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  eksploratif.  Informan berjumlah 9 orang terdiri dari aktor Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat yang tergabung dalam Program Gandeng Gendong. Teknik penentuan informan yang peneliti pakai adalah purposive sampling yang diperkuat dengan snowball sampling yang dimulai dari Wakil Wali Kota Yogyakarta yaitu Drs. Heroe Poerwadi, MA yang merupakan  pencetus  Program  Gandeng  Gendong  di  Kota  Yogyakarta.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa dampak  Program  Gandeng  Gendong  sebelum  pandemi  Covid-19  berhasil  menggandeng  masyarakat  secara bertahap  dan  pada masa  pandemi  Covid-19  Program  Gandeng  Gendong  semakin dioptimalkan melalui  Forum Gandeng Gendong dan masterplan yang diterapkan di semua kelurahan. Prinsip Program Gandeng Gendong telah menggunakan metode jalan tengah yaitu keseimbangan antara sentralisasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta dan gotong  royong  dari  masyarakat  Kota  Yogyakarta.  Meskipun  demikian  masih  perlu  perbaikan  pada  Program Gandeng  Gendong,  yaitu  permasalahan  kesadaran/mindset  masyarakat  yang  masih  kurang  dalam  memahami program ini dan permasalahan keberlanjutan dalam menindaklanjuti hasil program tersebut di masyarakat.
Kata kunci; Kemiskinan; Program Gandeng Gendong.
Abstract: In  the  context  of  poverty  alleviation,  the  Yogyakarta  City  Government  has  carried  out  community empowerment based on "Segoro Amarto" by implementing the Gandeng Gendong Program. Before the program succeeded in reducing poverty, the poverty rate increased as a result of the Covid-19 pandemic. The purpose of the study was to explore the Hand in Hand Program in overcoming the problem of poverty as an implication of the Covid-19 pandemic. The research uses exploratory qualitative methods. There were 9 informants consisting of  actors  from  the  Yogyakarta  City  Government  and  the  community  who  were  members  of  the  Hand  in  Hand Program.  The  informant  determination  technique  that  the  researcher  uses  is  purposive  sampling  which  is strengthened by snowball sampling starting from the Deputy Mayor of Yogyakarta, namely Drs. Heroe Poerwadi, MA, who is the originator of the Carrying Hand Program in Yogyakarta City. The results of the study show that the impact of the Hand-carrying Program prior to the Covid-19 pandemic succeeded in collaborating with the community  in  stages  and  during  the  Covid-19  pandemic  the  Hand-carrying  Program  was  further  optimized through the Hand-carrying Forum and the master plan that was implemented in all urban villages. The principle of the Gandeng Gendong Program has used the middle way method, namely a balance between centralization from the Yogyakarta City Government and mutual cooperation from the people of Yogyakarta City. However, the Gandeng Gendong Program still needs improvement, namely the problem of community awareness/mindset that is still lacking in understanding this program and sustainability problems in following up on  the results of the program in the community.
Keywords: Poverty; The Collaborating Program.
Informasi Artikel: Disubmit: 2022-05-26; Direvisi 2022-06-26; Disetujui: 2022-07-22

## PENDAHULUAN
Tingkat kemiskinan yang tinggi salah satunya berada di  Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta berada di posisi ke 4 dari 34 provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Berdasarkan hasil  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (Susenas)  pada  September  2021,  jumlah  penduduk  miskin  di  wilayah perkotaan D.I. Yogyakarta tercatat sebanyak 331,71 ribu orang atau sebesar 12.23% (Statistik, 2021). Jumlah ini lebih  dari  dua  kali  lipat  dari  jumlah  penduduk  miskin  di  daerah  perdesaan  yang  berjumlah  142,78  ribu  orang ( Profil  Kemiskinan  D.I.  Yogyakarta  September  2021 ,  2022).  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  kemiskinan  di perkotaan merupakan permasalahan utama yang belum dapat diselesaikan hingga sekarang, sekalipun dari segi geografis Kota Yogyakarta lebih dekat dengan pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Masalah  kemiskinan  di  Kota  Yogyakarta  semakin  diperparah  dengan  munculnya  pandemi  Covid-19. Jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan menjadi 12,28% atau  sekitar 475,72 ribu orang pada Maret 2020 akibat pandemi. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin kembali meningkat sampai dengan Maret 2021. Penduduk miskin pada periode ini tercatat sebanyak 12,80% atau sekitar 506,45 ribu orang  ( Profil Kemiskinan D.I. Yogyakarta September 2021 , 2022). Pandemi Covid-19 juga membuat lumpuh sektor ekonomi dan pariwisata di Kota Yogyakarta dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat (lockdown) sampai tingkat terkecil  yaitu  RW  dan  RT,  penutupan  tempat-tempat  wisata  di  Kota  Yogyakarta  hingga  adanya  pengurangan jumlah karyawan pada berbagai macam sektor usaha di Kota Yogyakarta (Indonesia, 2021).
Pemerintah  Kota  Yogyakarta  kemudian  mengeluarkan  inovasi  penanggulangan  kemiskinan  melalui pemberdayaan masyarakat berbasis Segoro Amarto ” dengan menerapkan Program Gandeng Gendong. Melalui Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta, Pemerintah  Kota  Yogyakarta  berusaha  mengoptimalkan  kembali  program  tersebut  guna  meminimalisir kemiskinan pada masa pandemi Covid-19.
Program Gandeng Gendong muncul karena Kota Yogyakarta mendapatkan sorotan terkait dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Pulau Jawa dan ketimpangan atau gini ratio tertinggi di Indonesia  (Susanto, 2018). Dalam  Program  Gandeng  Gendong  terdapat  inovasi  yang  ditujukan  mengoptimalkan potensi  kearifan  lokal sebagai  upaya  percepatan  pengentasan  kemiskinan.  Konsep  ini  membawa  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  yang bersinergi dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder . Kendala yang terdapat pada Program Gandeng Gendong adalah  faktor  individualitas  masyarakat  dan  pemerintah  yang  belum  terintegrasi  dengan  baik  serta  faktor pembangunan dan pemberdayaan berkelanjutan dari terlaksananya program tersebut. Fokus penelitian mengenai sejauh mana pelaksanaan Program Gandeng Gendong dalam pengentasan kemiskinan di masa pandemi Covid-19 dengan  melihat  dari  sisi governing pemerintah  dalam  mensukseskan  program  tersebut  di  Kota  Yogyakarta. Sedangkan,  rumusan  masalah  adalah  bagaimana  pelaksanaan  program  pemerintah  Kota  Yogyakarta  melalui Program Gandeng Gendong dalam pengentasan kemiskinan sebagai implikasi pandemi Covid-19?

## Kemiskinan
Poverty atau yang disebut juga dengan “Kemiskinan” adalah  kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami  seseorang  atau  rumah  tangga  sehingga  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  minimal  meliputi  sandang, pangan dan papan yang layak bagi kehidupannya (Y.M.V.Mudayen & Lantum, 2013). Pengertian dari bappeda. jogjaprov diketahui  bahwa  yang  dikatakan  penduduk  miskin  adalah  penduduk  yang  memiliki  rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Rp. 463.479,00 ( Pengentasan Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 , 2021).
Dari  konsep  kemiskinan  di  atas  pemerintah  selaku  pembuat  kebijakan  wajib  untuk  meningkatkan efektivitas program anti-kemiskinan yang mengharuskan mereka untuk merancang dan melaksanakan berbagai macam  program.  Program  memang  menjadi  sarana  untuk  mengentasi  kemiskinan  tetapi  yang  paling  penting program-program tersebut tidak minim dengan konsep kemiskinan.  Dengan didasarkan atas konsep kemiskinan, pemerintah dapat dengan mudah menentukan pendekatan pengembangan masyarakat sekomprehensif mungkin.

## Pemberdayaan Masyarakat Dengan Konsep Segoro Amarto Yogyakarta
Kekuasaan oleh pemerintah seringkali dikaitkan dengan kemampuannya untuk mempengaruhi masyarakat sehingga  masyarakat  tersebut  melakukan  tidakan  seperti  yang  dikatakan  oleh  pemerintah  sebagai  pihak  yang memberi pengaruh. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Kekuasaan oleh pemerintah senantiasa hadir dalam relasi sosial, karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: Pertama, bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah maka pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan  cara  apapun.  Kedua,  bahwa  kekuasaan  dapat  diperluas.  Konsep  ini  menekankan  pada  pengertian kekuasaan tidak statis, melainkan dinamis (Mardikanto et al., 2019).
Istilah “pemberdayaan masyarakat” sebagai terjemahan dari kata “ empowerment” mulai ramai digunakan dalam  bahasa  sehari-hari  di  Indonesia  bersama-sama  dengan  istilah  “pengentasan  kemiskinan”  ( poverty allevation ) sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan “saudara kembar” yang selalu
menjadi topik dan kata kunci dari upaya pembangunan (Mardikanto et al., 2019). Dalam hal ini ditekankan bahwa pemberdayaan merupakan kunci pengentasan kemiskinan.
Dari konsep pemberdayaan di atas muncul konsep Segoro Amarto di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencerminkan  pemberdayaan  yang  berkesinambungan  antar  masyarakat. Segoro dalam  bahasa  Jawa  berarti “Laut”  mempunyai  sifat  dapat  dan  ikhlas  menampung  limpahan  air  dari  daratan,  apapun  wujud,  bentuk  dan kualitasnya. Segoro dapat  berfungsi  sebagai  wadah  atau  sarana  interaksi  dan  transformasi  antar  kelompok masyarakat bahkan antar budaya dan antara  bangsa. Amarto dalam kisah pewayangan adalah negara (wilayah) yang menggambarkan kebaikan sifat masyarakatnya dengan pemimpin yang dapat menjadi teladan. Jadi, Segoro Amarto dapat diartikan sebagai semangat bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di lingkungan masyarakat (kampung, kelurahan, kabupaten/kota, provinsi dan negara) yang cukup pangan, sandang, pekerjaan, papan, pendidikan, kesehatan dan pergaulan sosial. Segoro Amarto mengedepankan “kita” daripada “aku” melalui 4 (empat) pilar yaitu  kebersamaan, kepedulian, kemandirian dan kedisiplinan ( Buku Pedoman: Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Segoro Amarto , 2018).

## Program Gandeng Gendong
Program Gandeng Gendong adalah program kerjasama diantara stakeholder pembangunan, baik dilakukan secara  bersama-sama  maupun  sebagian  diantara stakeholder pembangunan.  Program  Gandeng  Gendong diciptakan  dalam  rangka  pemberdayaan  dan  peningkatan  ekonomi  masyarakat  khususnya  percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua stakeholder sesuai kapasitasnya (Peraturan Wali Kota No 23 Tahun 2018 Tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta, 2018).
Kata  “Gandeng”  bermakna  bahwa  semua  elemen  masyarakat  saling  bergandengan  tangan  dengan  niat saling membantu agar semua pihak dapat maju bersama. Sedangkan kata “Gendong” memiliki makna masyarakat membantu warga lain yang tidak mampu berjalan. Kekuatan akan muncul jika semua unsur masyarakat dalam kebersamaan. Masyarakat yang lemah di gendong, yang terpinggirkan ditarik ke tengah agar bisa berjalan bersama (MENPANRB,  2020).  Konsep  Gandeng  Gendong  bisa  diterapkan  di  seluruh  aspek  pembangunan  mulai  dari pembangunan di bidang ekonomi, pengentasan kemiskinan, hingga pemberdayaan pelaku usaha kecil dan mikro.
Program  Gandeng  Gendong  melibatkan  lima  komponen  yang  saling  bersinergi,  yaitu  Pemerintah  Kota Yogyakarta, Korporat, Kampus, Komunitas dan Kampung. Inovasi Gandeng Gendong merupakan perwujudan Segoro Amarto Pemerintah Kota Yogyakarta yang diluncurkan pada tahun 2010, dan merupakan implementasi smart city pada dimensi smart society (MENPANRB, 2020). Konsep ini membawa Pemerintah Kota Yogyakarta untuk saling bersinergi dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.

## Aplikasi Nglarisi
Program  Gandeng  Gendong  juga  memiliki  aplikasi  Nglarisi.  Aplikasi  Nglarisi  adalah  sebuah  layanan dalam  aplikasi  JSS  ( Jogja  Smart  Service )  untuk  pemesanan  nasi  kotak  dan  snack  jamuan  rapat  dilingkungan Pemerintah  Kota  Yogyakarta  pada  Penyedia  Jasa  Kuliner,  sebagai  bagian  dari  Program  Gandeng  Gendong. Aplikasi  Nglarisi  diharapkan  mampu  membantu  tercapainya  tujuan  dari  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, dengan pemberdayaan masyarakat terutama anggota KMS (Kartu Menuju Sejahtera) (Profil Aplikasi Nglarisi, 2019).
Dari tahun pertama pelaksanaan Program Gandeng Gendong hingga tahun 2021, jumlah masyarakat yang tergabung dalam Program Gandeng Gendong semakin meingkat setiap tahunnya. Dari jumlah kelompok hingga jumlah  anggota  yang  tergabung  dalam  program  ini.  Berikut  rekap  jumlah  aggota  Nglarisi  Program  Gandeng Gendong hingga Juli tahun 2021.
Tabel 1. Jumlah Pendaftar Aplikasi Nglarisi Program Gandeng Gendong
2018 2019 2020 Juli 2021 Jumlah Kelompok 81 171 235 255 Jumlah Anggota 1164 1744 2178 2133 Belanja via Nglarisi Rp. 1.162.578.250 Rp. 2.851.845.810 Rp. 4.209.691.800  Rp. 2.065.071.870
Sumber: (Profil Aplikasi Nglarisi, 2019)

## Forum Gandeng Gendong
Forum Gandeng Gendong dibentuk pada tahun 2020, tepatnya setelah dikeluarkannya Peraturan WaliKota Yogyakarta  Nomor  53  tahun  2020  Tentang  Pembentukan  Forum  Gandeng  Gendong  Kota  Yogyakarta  Tahun 2020-2022, pada tanggal 3 Januari 2020. Tujuan dibentuknya forum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah agar  semangat  Gandeng  Gendong  dari  aktor  5K  tidak  menurun  dan  semangat  Gandeng  Gendong  dapat
diimplementasikan ke semua lini dengan berpijak ke konsep Segoro Amarto . Pertemuan forum Gandeng Gendong rutin dilakukan sebanyak sebulan sekali tetapi juga bisa dua bulan sekali, tergantung dari persoalan yang timbul di Kota Yogyakarta. Pertemuan tersebut biasa dilakukan untuk menyamakan persepsi dari 5K dan apakah terdapat persoalan-persoalan baru yang ditawarkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif  eksploratif.  Penelitian  bertujuan  untuk  menggali  informasi mengenai  permasalahan  kemiskinan  di  masa  pandemi  Covid-19  dengan  diterapkannya  Program  Gandeng Gendong  oleh  Pemerintah  Kota  Yogyakarta,  apakah  program  tersebut  memiliki  masalah dalam  penerapannya. Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memilih  lokasi  penelitian  di  Kota  Yogyakarta  tepatnya  di  Dinas  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  dan  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  (DP3AP2KB)  Kota Yogyakarta dan Dinas Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta. Subjek dalam penelitian adalah Pemerintah Kota Yogyakarta dan aktor yang terlibat dalam Program Gandeng Gendong. Objek dalam penelitian adalah pelaksanaan pemberdayaan  masyarakat  melalui  Program  Gandeng  Gendong  Kota  Yogyakarta  di  masa  pandemi  Covid-19 dalam  melakukan  pengentasan  kemiskinan.  Teknik  penentuan  informan  yang  peneliti  pakai  adalah purposive sampling yang diperkuat  dengan snowball  sampling .  Dalam  penelitian  ini  total  informan  adalah  9,  yaitu:  Drs . Heroe  Poerwadi,  MA  selaku  Wakil  Wali  Kota  Yogyakarta,  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  dan  Perlindungan Perempuan,  Kepala  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat  Kota  Yogyakarta,  Ketua  Forum  Gandeng  Gendong  Kota Yogyakarta 2020-2022, dan sisanya adalah masyarakat yang tergabung dalam Program Gandeng Gendong.
Penelitian  menggunakan  metode  observasi  untuk  mengetahui  secara  langsung  apa  yang  terdapat  di lapangan,  yaitu:  Masyarakat  miskin  di  Kota  Yogyakarta;  dan  Sarana  dan  prasarana  yang  mendukung terlaksananya  Program  Gandeng  Gendong.  Wawancara,  dalam  penelitian  peneliti  menggunakan  panduan wawancara  yang  terstruktur.  Dokumentasi,  berupa  data-data  yang  berkaitan  dengan  dokumen-dokumen  yang berhubungan dengan Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Analisis data di lapangan model Miles dan Huberman  dalam  (Sugiyono,  2010)  analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan  pada  saat  pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data, yaitu identifikasi data, reduksi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

## Peran Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Program Gandeng Gendong
Program  Gandeng  Gendong  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  pada  tahun  2018  yang ditandai  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Wali  Kota  Yogyakarta  Nomor  23  tahun  2018  Tentang  Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Program Gandeng Gendong merupakan tindakan konkret dari smart city dan smart society . Dalam program ini ada inovasi yang ditujukan untuk mengoptimalkan potensi kearifan lokal sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan di masa pandemi Covid-19. Konsep ini membawa Pemerintah Kota Yogyakarta yang bersinergi dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder .
Program  pemerintah  Kota  Yogyakarta  dalam  menyikapi kemiskinan  di  masa  Pandemi  Covid-19  adalah dengan  memaksimalkan  Program  Gandeng  Gendong  Kota  Yogyakarta.  Dilihat  dari  kedalamannya  Kota Yogyakarta  memiliki  kesenjangan  yang  tumbuh  terbesar  di  Indonesia,  dari  sebab  itu  berbanding  lurus  dengan kemiskinan yang terjadi di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang luasnya tidak seberapa khususnya dari daerah tetangga yaitu Sleman, penduduknya sangat padat sehingga sentra kemiskinan ada dibantaran sungai Yogyakarta seperti di: Sungai Winongo, Sungai Code maupun Sungai Gadjah Wong. Beberapa tempat tersebut menjadi pusat kemiskinan di Kota Yogyakarta.
Kemiskinan  di  Kota  Yogyakarta  sejatinya  terlahir  karena  keadaan  yang  tidak  disengaja  maupun  yang disengaja.  Kemiskinan  yang  tidak  disengaja  artinya  masyarakat  Kota  Yogyakarta  memang  pada  dasarnya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan sulit untuk mencari tempat tinggal. Latar belakang pekerjaan masyarakat  adalah  serabutan/tidak  tetap  di  satu  pekerjaan  dan  tempat  tinggal  pindah  kesana- kemari/ketidakmampuan  untuk  membayar  uang  sewa  tempat  tinggalnya.  Kemiskinan  yang  disengaja  artinya masyarakat Kota Yogyakarta memang membuat dirinya miskin secara administratif tetapi tidak secara kenyataan dilapangan. Kemiskinan ini yang banyak ditemukan di Kota Yogyakarta. Dilihat dari kondisi masyarakat tersebut mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok dan mempunyai tempat tinggal tetap, tetapi memilih masuk dalam daftar keluarga miskin dengan tujuan agar mendapat bantuan dari pemerintah.
Apa yang bisa membuat kemiskinan tinggi? Kemiskinan di Kota Yogyakarta menjadi tinggi karena kue (dana) pembangunan  tidak  dapat  diakses  dengan  merata.  Untuk  mengakses  kue  tersebut ada  2  sektor  kunci  di Kota Yogyakarta, yaitu sektor pendidikan dan sektor pariwisata. Pada sektor pendidikan, jumlah kampus di Kota Yogyakarta baik negeri maupun swasta kurang lebih mencapai 116 kampus. Pada sektor pendidikan masalah tidak terlalu besar karena relatif dapat diakses oleh masyarakat semua kalangan. Tetapi permasalahan yang besar timbul dari sektor pariwisata.
Integrasi sektor pariwisata sangat dibutuhkan di Kota Yogyakarta, karena jika tidak diintegrasikan maka kalangan menengah atas peningkatannya akan berkali-kali lipat dari kalangan bawah. Jadi solusinya Pemerintah Kota  Yogyakarta  mencari  cara  bagaimana  kalangan  atas  bisa  menarik  pendapatan  kalangan  bawah  secara kumulatif, sehingga muncullah Program Gandeng Gendong.
Makna kata Gandeng Gendong. Makna kata Gandeng adalah ingin membangun kebersamaan ekonomi dari kelompok-kelompok  ekonomi  yang  setara  maupun  yang  kurang  lebih  setara.  Supaya  pemilik  ekonomi  tidak berdiri sendiri tetapi dapat bersama-sama membentuk kelompok ekonomi agar saling menguntungkan satu sama lain sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki peran menggandengkan itu. Sektor-sektor tersebut seperti sektor  kuliner,  oleh-oleh,  seni  budaya  dan  keindahan  alam,  dll  kemudian  digandengkan/dijadikan  satu  untuk menjadi  kekuatan  yang  satu.  Ide  menggandengkan  berbagai  sektor  tersebut  tercetus  karena  Pemerintah  Kota Yogyakarta menilai jika sejumlah pedagang kaki lima berjualan satu-satu maka kesannya tidak terlalu menarik pelanggan,  tetapi  jika  dijadikan  satu  tempat  berjualan  maka  pelanggan  akan  lebih  tertarik  untuk  mengunjungi tempat  jajanan  itu.  Implementasi  ide  tersebut  misalkan  sungai  direvitalisasi  kemudian  dikembangkan  agar ditempat tersebut menjadi sentra jajanan, sentra oleh-oleh, seni budaya, dll. Ketika sungai ditambah dengan oleh- oleh, situs budaya, kapal, ikan dan semua itu dijadikan satu maka masyarakat/wisatawan banyak yang datang. Inilah yang dinamakan menggandeng.
Makna kata Gendong adalah melibatkan beberapa aktor yaitu 5K (Kota, Korporasi, Komunitas, Kampus, Kampung). Pemerintah Kota Yogyakarta menggendong korporasi seperti: BPD/BRI/bank-bank lain, hotel-hotel, dll,  komunitas  sepeda  seperti Jogja  Bike ,  komunitas  makanan  tradisional  Jogja,  komunitas  batik  Jogja,  dll. Kampus  dengan  melibatkan  mahasiswanya  dalam  KKN,  praktikum,  penelitian-penelitian  lapangan,  dll  serta kampung dengan melibatkan kelompok-kelompok UMKM.
Pelaksanaan  Program  Gandeng  Gendong  Kota  Yogyakarta  dibagi  menjadi  beberapa  peran,  yaitu:  1. Pemerintah  Kota  Yogyakarta  sebagai  penyelenggara  Program  Gandeng  Gendong;  2.  Korporasi/pihak  swasta sebagai support system dalam penyediaan dana dan iklan program; 3. Komunitas sebagai wadah UKM/UMKM; 4.  Kampus  sebagai  pihak  penyuluh  dan  pembimbing  program;  dan,  5.  Kampung  sebagai  tempat  promosi  dan pengaplikasian program.
Hasil Program Gandeng Gendong sampai September 2021 menunjukkan jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta  pada  September 2021  sebanyak  331,71  ribu orang  dan  telah  mengalami  penurunan  sebanyak  27,0 ribu orang dibandingkan Maret 2021. Sementara itu, jumlah penduduk miskin diperdesaan pada September 2021 sebanyak 142,78 ribu orang dan mengalami penurunan 5 ribu orang dibandingkan Maret 2021 ( Profil Kemiskinan D.I. Yogyakarta September 2021 , 2022).
Prinsip  Program  Gandeng  Gendong  Kota  Yogyakarta  telah  menggunakan  metode  jalan  tengah  yaitu keseimbangan  antara  sentralisasi  dari  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  dan  gotong  royong  dari  masyarakat  Kota Yogyakarta. Kekuatan koersi pemerintah kota adalah mengamanatkan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Yogyakarta dan masyarakat Kota Yogyakarta untuk menerapkan Program Gandeng Gendong disetiap lini  kegiatan,  sedangkan  legitimasinya  adalah  kepercayaan  dan  penerimaan  (kepatuhan  secara  suka  rela)  dari masyarakat dibuktikan dengan semangat menggandeng dan menggendong yang diimplementasikan pada kegiatan untuk mengentasi kemiskinan di masa pandemi Covid-19.
Program  Gandeng  Gendong  ditawarkan  pada  masyarakat  salah  satunya  melalui  aplikasi Jogja  Smart Service (JSS)  dengan  mengusung  aplikasi  dengan  nama  Nglarisi.  Sebelumnya  nama  Nglarisi  adalah Permakjaskota  atau  pemberdayaan  masyarakat  untuk  penyediaan  jamuan  sidang  Kota  Yogyakarta.  Pada  saat aplikasi  Nglarisi  dirilis,  Program  Gandeng  Gendong  mulai  buming  dan  menjadi  buah  bibir  masyarakat  Kota Yogyakarta.  Pembentukan  Program  Gandeng  Gendong  oleh  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  juga  disertai pembentukan Forum Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Tujuan forum tersebut adalah agar semangat Gandeng Gendong dari aktor 5K tidak menurun dan semangat Gandeng Gendong dapat diimplementasikan ke semua lini dengan berpijak ke konsep Segoro Amarto .
Forum Gandeng Gendong dibentuk pada tahun 2020, tepatnya setelah dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 53 tahun 2020 Tentang Pembentukan Forum Gandeng Gendong Kota Yogyakarta tahun 2020- 2022, pada tanggal 3 Januari 2020. Pertemuan Forum Gandeng Gendong rutin dilakukan sebanyak sebulan sekali tetapi juga bisa dua bulan sekali, tergantung dari persoalan yang timbul di Kota Yogyakarta. Pertemuan tersebut biasa  dilakukan  untuk  menyamakan  persepsi  dari  5K  dan  apakah  terdapat  persoalan-persoalan  baru  yang ditawarkan.  Pelaksanaan  Forum  Gandeng  Gendong  difasilitasi  oleh  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat  Kota Yogyakarta.

## Implementasi Program Gandeng Gendong Sebelum Pandemi Covid-19
Dalam penerapan Program Gandeng Gendong di masyarakat menuai respon yang baik, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah masyarakat dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam program ini (Lihat Tabel 3). Hal tersebut karena Program Gandeng Gendong mewajibkan minimal terdapat dua anggota yang termasuk KMS pada setiap kelompok program.
Cara Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimbau masyarakat agar terlibat dalam Program Gandeng Gendong adalah dengan sosialisasi-pendampingan secara langsung. Sosialisasi diawali dari penyampaian tujuan dan mengapa program ini penting diterapkan di masyarakat Kota Yogyakarta, bagaimana proses perencanaannya, proseduralnya seperti apa, hingga pelaksanaan dan output yang diterima masyarakat seperti apa. Kegiatan yang dilakukan dengan masyarakat membangun kelurahan, kerja bakti, forum diskusi antar kelurahan, gotong royong, dll, adalah wujud nyata dari Program Gandeng Gendong.
Dalam  pelaksanaan  Program  Gandeng  Gendong  juga  menemui  kendala  dalam  pelaksanaannya,  yaitu mengenai  pendanaan  jamuan  makan.  Persoalan  mengenai  pendanaan  juga  tercantum  dalam  (Rusqiyati,  2019) yang menginformasikan mengenai pembayaran yang terlambat pada UKM kuliner Program Gandeng Gendong. Namun memang tidak semua UKM kuliner yang mengalami permasalahan distribusi dana dari dinas terkait di Kota Yogyakarta. Pembayaran dari dinas terkait mengalami keterlambatan hingga satu pekan sejak jamuan makan dibeli,  hal  tersebut  membuat  kelompok  makan  harus  membayar  bahan  dan  jasa  pembuatan  makanan  secara mandiri.
Dalam hal produk makanan, adanya kesempatan masyarakat tiap kelurahan untuk mendirikan kelompok- kelompok  UKM/UMKM  menjadikan  persaingan  antar  masyarakat.  Produk  makanan  yang  dikenal  pasti  akan selalu dijadikan pesanan makanan  oleh dinas terkait  disaat rapat bagi pejabat kelurahan  ataupun dari beberapa dinas di Kota Yogyakarta. Sebaliknya, untuk produk makanan yang tidak terkenal cenderung diabaikan hingga sedikit demi sedikit kelompok tersebut berkurang. Permasalahan pendanaan bagi para UKM/UMKM adalah yang utama, karena disaat kelompok tersebut akan dirintis harus memiliki modal yang besar terlebih dahulu.

## Implementasi Program Gandeng Gendong Di Masa Pandemi Covid-19
Kemiskinan karena pandemi yang semakin meningkat karena adanya  pemutusan hubungan kerja (PHK) dibeberapa  perusahaan  di  Yogyakarta,  banyak  masyarakat  yang  terkena  Covid-19,  aturan-aturan  darurat Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  pembatasan  aktivitas  masyarakat  sangat  berpengaruh pada  sektor  pariwisata  dan  ekonomi  masyarakat.    Tantangan  tersebut  dijawab  Pemerintah  Kota  Yogyakarta dengan memobilisasi masyarakat kota agar melakukan Program Gandeng Gendong. Kegiatan Program Gandeng Gendong  boleh  apa  saja  dari  OPD/komunitas/masyarakat  tetapi  yang  terpenting  adalah  adanya  semangat menggandeng dan menggendong dalam kegiatan yang akan dibuat.
Masyarakat  Kota  Yogyakarta  saling  bantu  membantu  dalam  menyelesaikan  dampak  Covid-19.  Salah satunya  dengan  menggunakan  sarana  penyemprotan  disinfektan  setiap  masing-masing  kelurahan  di  Kota Yogyakarta.  Program  Gandeng  Gendong  pemerintah  kota  pun  ikut  berjalan,  yaitu  pemerintah  memfasilitasi masyarakat  agar  bisa  menggandeng  korporasi  dalam  program  penyediaan  semprotan  disinfektan,  penyediaan masker, dan penyediaan perlengkapan lain untuk melawan Covid-19.
Awal pandemi Covid-19, pasar dan swalayan tidak boleh buka disatu sisi kebutuhan pangan masyarakat terus meningkat, oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta menggandeng  pihak swasta seperti Gojek untuk menjadi sarana transportasi masyarakat dalam membeli barang-barang pasar. Hal ini dilakukan pemerintah kota agar pasar dan swalayan tidak mati, kerja sama pemerintah kota dengan korporasi dalam hal ini Gojek adalah agar tidak  ada  kerumunan di  pasar  dan  swalayan.  Selain  itu  pemerintah kota  juga  meringankan  masyarakat dengan membayar  ongkos  kirim  agar  tidak  membebani  masyarakat  seperti:  kuliner,  oleh-oleh,  dll.  Contoh  di  Pasar Bringharjo,  dengan  digitalisasi  pemasaran,  rata-rata  penjualan  masyarakat  ketika  pandemi  menjadi  meningkat sebesar 30 %.
Data di atas menunjukkan tingkat kemiskinan masyarakat Kota Yogyakarta dalam hal pangan dan bukan pangan. Dari data di atas pada baris kemiskinan pangan menunjukkan bahwa terjadi penurunan kemiskinan yang drastis terjadi di Kota Yogyakarta dibandingkan dengan daerah pedesaan atau yang notabene berada di luar Kota Yogyakarta dan tidak menerapkan Program Gandeng Gendong. Kedua daerah antara kota dan pedesaan memang mengalami  penurunan  kemiskinan,  tetapi  dapat  dilihat  pada  daerah  kota  yang  mempunyai  masyarakat  lebih banyak malahan mengalami penurunan kemiskinan pangan yang lebih banyak daripada daerah pedesaan dengan masyarakat  yang  lebih  sedikit.  Penurunan  kemiskinan  pangan  di  Kota  Yogyakarta  dari  5,65%  menjadi  1,05% sedangkan didaerah pedesaan (tidak menerapkan Program Gandeng Gendong) dari 9,59% menjadi 6,79%.
Mekanisme pengentasan kemiskinan akibat pandemi melalui Program Gandeng Gendong juga dilakukan Pemerintah  Kota  Yogyakarta  melalui  pembentukan  anggota  UKM/UMKM.  Pemerintah  Kota  Yogyakarta menginformasikan kepada kelurahan-kelurahan untuk membuat kelompok UKM/UMKM, minimal 1 kelompok dari  setiap  kelurahan.  Hal  ini  juga  tertuang  dalam masterplan masing-masing  kelurahan  di  Kota  Yogyakarta. Anggota dari setiap UKM/UMKM diwajibkan minimal 20% atau 30% harus mengikutsertakan penduduk miskin, misalnya  dari  10  anggota  UMKM  maka  harus  ada  3/4  anggota  dari  penduduk  miskin.  Setiap  OPD  di  Kota Yogyakarta juga wajib membeli makanan jika ada rapat/pertemuan dari UMKM yang bergabung dengan Program Gandeng Gendong. Kurang lebih terdapat 200 kelompok UMKM di Kota Yogyakarta.
Tabel 2. Garis Kemiskinan Menurut Wilayah di D.I. Yogyakarta, September 2020 – September 2021

## Sumber: (Profil Kemiskinan D.I. Yogyakarta September 2021, 2022)
Perubahan kelompok UKM/UMKM yang tergabung dalam Program  Gandeng Gendong adalah awalnya mereka menjual makanan seadanya, dalam artian masih berminyak, tampilan kurang menarik, bingkisan kurang menarik,  dll.  Dari  situ  kelompok-kelompok  tersebut  difasilitasi  oleh  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  agar  dilatih oleh korporasi/komunitas-komunitas yang berhubungan dengan permasalahn tersebut. Pemerintah meminta hotel- hotel/komunitas chef agar melatih UMKM untuk membuat produk mereka menjadi menarik. Semula satu kotak banyak minyak, setelah dilatih menjadi lebih baik dan rapi, menjual makanan kecil tetapi mahal, artinya dengan sajian  yang  sedikit  tetapi  dengan  bahan-bahan  yang  berkualitas.  Pelatihan  yang  diselenggarakan  dengan  tetap menjaga protokol kesehatan saat pandemi dilakukan secara teratur disetiap kelurahan di Kota Yogyakarta.
Pemerintah Kota Yogyakarta juga berkoordinasi dengan 5K terkait dengan kemampuan masing-masing aktor untuk terlibat dalam pengolahan makanan. Misalnya dalam peningkatan kualitas mutu makanan, pemerintah kota  bekerjasama  dengan  korporasi  yang  menggunakan Corporate  Social  Responsibility (CSR)  untuk  terlibat dalam  aplikasi  Nglarisi,  dari  kampus  dikoordinasi  apakah  bisa  menurunkan  ahli-ahli  gizi  untuk  mengecek gizi/kalori  makanan  yang  akan  dipasarkan,  dari  komunitas  bisa  menyumbangkan  chef-chef  handalnya  dari komunitas chef untuk ambil bagian dalam pengolahan makanan yang dipasarkan dan dari kampung apakah sudah ada ruang untuk menjajakkan produk makanan tersebut.
Dalam  hal  sosial,  Program  Gandeng  Gendong  menumbuhkan  rasa  kebersamaan  yang  kuat  antar masyarakat  Kota  Yogyakarta  saat  pandemi.  Contoh  di  Kelurahan  Wirogunan,  dimana  masyarakat  saling membantu yang lain dengan berbagi sayur-sayuran, nama kegiatan tersebut adalah Masbayu (Masyarakat Berbagi Sayuran). Dari orang-orang yang mampu dan mempunyai sayuran lebih memberikan sayuran-sayuran tersebut ke masyarakat yang membutuhkan. Dari sini terlihat semangat menggandeng dan menggendong yang nyata.
Program  Gandeng  Gendong  dalam  membentuk  destinasi  wisata,  diantaranya  ada  di  Bendung  Lepen (Giwangan), Karangwaru  River  Side (Karangwaru),  Warung  Kopi  Warsimah  (Pakualaman),  Desa  Wisata Gunungketur (Pakualaman), dll. Pemerintah Kota Yogyakarta membangun fasilitasnya, dari tata wisata sampai ke perencanaan pembuatannya, kampus ikut terlibat dalam membantu penelitian di tempat tersebut apakah layak
untuk  dijadikan  wisata  dan  membuatkan  program,  dari  korporasi  membantu  dengan  CSRnya  (dari  Bank  BRI, BPD, dll) membantu kelengkapan-kelengkapannya, dari komunitas dan kampung menyediakan fasilitas ditempat tersebut seperti penyewaan sepeda, perpustakaan umum, maupun UKM/UMKM.
Semua  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  mempunyai  kewajiban  untuk melakukan pendampingan Program Gandeng Gendong. Misalkan aplikasi Nglarisi, OPD yang bertanggungjawab salah satunya adalah dari Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana (DP3AP2KB) mendapat kewajiban pembinaan pada keluarga-keluarga  yang  mengikuti  program.  Dinas  Pariwisata  mendapat  kewajiban  melakukan  pendampingan- pendampingan pada aktor wisata di Kota Yogyakarta. Masing-masing OPD memiliki tugas pendampingan, namun untuk waktu pendampingan berbeda-beda karena pendampingan yang dilakukan juga berbeda-beda pada masing- masing OPD nya.
Pembentukan Forum Gandeng Gendong juga sangat membantu dalam mengintegrasikan aktor 5K terutama dalam  menyelesaikan  masalah  Covid-19  di  masyarakat.  Mekanisme  forum  tersebut  adalah  dari  salah  satu kampung di  Kota  Yogyakarta  memberikan  informasi  persoalan  didalam  forum,  hal  tersebut  akan  didiskusikan bersama  aktor  5K,  bagaimana  cara  menyelesaikan  persoalan  tersebut,  siapa  saja  aktor  yang  harus  terlibat,  dll. Didalam  menyelesaikan  persoalan,  dari  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  akan  menunjuk  OPD  mana  saja  yang berhubungan  dengan  persoalan  terkait,  misalkan  jika  persoalan  tentang  anak  terlantar,  OPD  yang  ditugaskan adalah Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga  Berencana  (DP3AP2KB),  dll.  Pembahasan  satu  persoalan  bisa  dibahas  sebanyak  3  sampai  5  kali, tergantung  besar  kecilnya  persoalan  tersebut.    Di  masa  pandemi  Covid-19,  Forum  Gandeng  Gendong diselenggarakan secara online melalui zoom meeting , tetapi pada masa tidak pandemi, forum tersebut dilakukan secara langsung atau tatap muka.
Program Gandeng Gendong dalam pelaksanaannya tidak luput dari berbagai permasalahan. Permasalahan paling utama adalah mindset atau pola pikir masyarakat. Spirit Program Gandeng Gendong dalam pengentasan kemiskinan  diberbagai  sektor  hanya  dipahami  masyarakat  sebagai  program  penyediaan  makanan  ringan/ snack dan makanan berat saja. Dalam kasus ini, tidak sepenuhnya salah jika Program Gandeng Gendong adalah program memaksimalkan UKM/UMKM (penyediaan snack dan makanan) tetapi di sisi lain mewujudkan masyarakat yang saling membantu satu dengan yang lain, integrasi para aktor (5K), dan mengatasi kemiskinan adalah tujuan utama program ini dibuat oleh pemerintah kota.
Permasalahan individualitas didaerah perkotaan menjadi masalah klasik yang masih ada hingga Program Gandeng Gendong berjalan. Menumbuhkan rasa kepedulian antar  warga sulit untuk dipraktekkan. Begitu juga dalam  internal  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  Pemerintah  Kota  Yogyakarta,  yang  masih  mengalami kesulitan dalam megaplikasikan Program Gandeng Gendong secara merata.
Permasalahan  dalam  masyarakat  biasanya  timbul  karena  menghitung  untung-rugi.  Artinya,  apa  yang mereka  keluarkan  apakah  sesuai  dengan  apa  yang  akan  mereka  dapatkan.  Sedangkan  dari  pihak  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Yogyakarta masih sulit untuk memahami Program Gandeng Gendong secara penuh karena terbentur dengan tugas pokok mereka pada masing-masing dinas. Hal tersebut sesuai dengan penelitian  dari  Gunardo  yang  menunjukkan  bahwa  kegagalan  suatu  program  disebabkan  karena  kurangnya partisipasi  masyarakat,  khususnya  warga  miskin  dalam  penyusunan  perencanaan  program  pengentasan kemiskinan  dan  ada  kecenderungan  untuk  sekedar  menghabiskan  anggaran  agar  dianggap  sukses,  padahal sasarannya tidak tepat.
Permasalahan  pemberdayaan  berkelanjutan.  Program  Gandeng  Gendong  dengan  menciptakan  tempat wisata  baru  di  Kota  Yogyakarta  menimbulkan  dampak  baik  pada  masyarakat  saat  tahun  awal  pembuatannya, tetapi pemberdayaan berkelanjutannya masih menjadi masalah. Contoh di Karangwaru River Side , pada tahun awal  pembuatan  wisata  ini  banyak  wisatawan  yang  datang  dan  juga  pedagang  dari  masyarakat  sekitar  yang berjualan disekitar sungai. Pada tahun 2018 hingga 2020 kunjungan sangat tinggi tetapi pada saat pandemi hingga penelitian ini dilakukan pengelolaan yang menurun membuat wisatawan juga menurun.
Permasalahan tersebut timbul karena semangat Program Gandeng Gendong yang menurun. Pengelolaan yang kurang baik terhadap tempat wisata dipengaruhi karena dana dan support dari berbagai macam pihak yang menurun. Hal ini terlihat dari kondisi Karangwaru River Side yang sepi pengunjung dan sepi pedagang. Tempat wisata  tersebut  akan  ramai  ketika  ada  agenda  tertentu  seperti  lomba  kelurahan  dan  pemancingan  di  sungai Karangwaru saja.  Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri sebenarnya telah menggelontorkan dana yang tidak kecil. Dari  awal  Program  Gandeng  Gendong  terbentuk  tahun  2018,  pemerintah  kota  telah  menyediakan  anggaran sebesar Rp. 38 Miliar untuk alokasi makan dan minum dan kegiatan-kegiatan menyangkut Gandeng Gendong. Anggaran tahun 2019 meningkat sebesar Rp. 45 Miliar, Anggaran tahun 2020 meningkat sebesar Rp. 48 Miliar tetapi ditunda karena pandemi Covid-19.

## KESIMPULAN
Dampak  adanya  Program  Gandeng  Gendong  sebelum  pandemi  Covid-19  berhasil  menggandeng masyarakat secara bertahap dan pada masa pandemi Covid-19 Program Gandeng Gendong semakin dioptimalkan melalui  Forum  Gandeng  Gendong  dan masterplan di  semua  kelurahan  di  Kota  Yogyakarta  sehingga  seluruh stakeholder yang  tergabung  dalam  program  dapat  terintegrasi  dengan  lebih  baik.  Prinsip  Program  Gandeng Gendong Kota Yogyakarta telah menggunakan metode jalan tengah yaitu keseimbangan antara sentralisasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta dan gotong royong dari masyarakat Kota Yogyakarta. Kekuatan koersi pemerintah kota  adalah  mengamanatkan  pada  seluruh  OPD  dan  masyarakat  Kota  Yogyakarta untuk  menerapkan  Program Gandeng  Gendong  disetiap  lini  kegiatan,  sedangkan  legitimasinya  adalah  kepercayaan  dan  penerimaan (kepatuhan secara suka rela) dari masyarakat dibuktikan dengan semangat menggandeng dan menggendong yang diimplementasikan pada kegiatan untuk mengentasi kemiskinan di masa pandemi Covid-19.
Meskipun  demikian  masih  perlu  perbaikan  pada  Program  Gandeng  Gendong,  yaitu  permasalahan kesadaran/ mindset masyarakat  yang  masih  kurang  dalam  memahami  program  ini.  Sampai  saat  penelitian  ini dilakukan masih banyak masyarakat yang hanya mengetahui bahwa Program Gandeng Gendong adalah program penyediaan snack dan  makanan.  Permasalahan  selanjutnya  yang  timbul  adalah sustainabilitas (keberlanjutan). Program yang sudah terlaksana dari Gandeng Gendong di beberapa kampung masih ada yang belum sepenuhnya dikembangkan  kembali.  Artinya,  pemasaran  dari  destinasi  wisata  yang  terbentuk  akibat  Program  Gandeng Gendong masih kurang baik, sehingga diperlukan pemasaran yang berkelanjutan dari aktor-aktor yang terlibat dalam  program  tersebut.  Begitu  juga  dengan  pelatihan-pelatihan  yang  diselenggarakan  Pemerintah  Kota Yogyakarta  terkadang  kurang  tepat  sasaran.  Hal  ini  sangat  dirasakan  oleh  masyarakat  yang  sudah  lanjut  usia, dikarenakan sangat terbatas dalam mengoperasikan media elektronik dalam pemasaran.

## REKOMENDASI
1. Pemerintah  Kota  Yogyakarta  khususnya  masing-masing  OPD  untuk  mengadakan  sosialisasi  yang  lebih gencar  kepada  masyarakat  Kota  Yogyakarta  yaitu  dengan  pendekatan  secara  langsung  dan  melakukan pemberdayaan berkelanjutan pada bentuk kegiatan Program Gandeng Gendong di masyarakat.
2. Pemerintah  Kota  Yogyakarta  untuk  membuat  Profil  Gandeng  Gendong  (dalam  bentuk  media  elektronik maupun  cetak)  agar  dapat  memudahkan  masyarakat  dalam  mengakses  dan  memahami  Program  Gandeng Gendong.
3. Peneliti menyadari masih ada kekurangan pada penelitian ini karena belum membahas peran masing-masing OPD dalam pelaksanaan Program Gandeng Gendong sehingga peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya dapat melengkapi penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Pedoman: Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Segoro Amarto . (2018). Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
Daerah, B. A. P. S., & Yogyakarta, P. K. (2019). PROFIL Aplikasi Nglarisi . Pemerintah Kota Yogyakarta.
Indonesia, C. (2021). Sultan Jogja Serukan Lockdown Total Atasi Lonjakan Covid-19 . https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210618130305-20-656178/sultan-jogja-serukan-lockdown- total-atasi-lonjakan-covid-19 (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2021).
Mardikanto, Totok, & Soebianto, P. (2019). . Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik . Alfabeta.
MENPANRB, H. (2020). Gandeng Gendong Mengentaskan Kemiskinan Kota Yogyakarta . https://menpan.go.id/site/berita-terkini/gandeng-gendong-mengentaskan-kemiskinan-kota-yogyakarta (Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021).
Pengentasan Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 . (2021). Jogjaprov.Go.Id. http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/infografik/kemiskinan (Diakses pada tanggal 28 Oktober 2021).
Peraturan Wali Kota No 23 Tahun 2018 Tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta, (2018).
Profil  Kemiskinan  D.I.  Yogyakarta  September  2021 .  (2022).  https://doi.org/No.  06/01/34/Th.  XXIV  (Diakses pada tanggal 17 Desember 2020).
Rusqiyati,  E.  A.  (2019). Pembayaran  telat,  kelompok  kuliner  Gandeng  Gendong  Yogyakarta  meradang . ANTARA.  https://www.antaranews.com/berita/1181480/pembayaran-telat-kelompok-kuliner-gandeng- gendong-yogyakarta-meradang (Diakses pada tanggal 18 Desember 2021).
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Susanto,  E.  (2018). Gandeng  Gendong,  Program  Khas  Yogyakarta  Mensejahterakan  Warga .  Tempo.Com. https://creativelab.tempo.co/read/1154907/gandeng-gendong-program-khas-yogyakarta- mensejahterakan-warga/full&view=ok (Diakses pada tanggal 17 Desember 2021).
Y.M.V.Mudayen,  H.  M.,  &  Lantum,  A.  K.  (2013).  Analisis  Tingkat  Kemiskinan  Dan  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhinya. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi , 2 , 57–73.