## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA

## ADRIANI ADNANI
STISIPOL Imam Bonjol Padang Email: adrianiadnani@gmail.com
Abstract: Violence that occurs in the household is not merely a matter of physical violence, although the figures and data in general reveal that the majority of cases of domestic violence that occur are in the type of domestic violence in physical form. Many societies or women are not  yet  aware  that  threats  and  disturbances  in  the  form  of  psychology  in  the  household  are also  a  form  of  violence.  The  results  of  the  study  showed  that  law  enforcement  in  cases  of psychological  violence  in  households  affecting  women  as  victims  was  carried  out  based  on Law  Number  23  of  2004  concerning  the  Elimination  of  Domestic  Violence.  However,  this policy does not function optimally in efforts to deal with psychological violence.
Keywords: law enforcement, psychological violence, domestic violence
Intisari: Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya melulu soal kekerasan fisik meskipun  angka  dan  data  yang  ada  secara  umum  mengungkap  bahwa  jumlah  kasus  KDRT yang  terjadi  mayoritas  adalah  pada  jenis  KDRT  dalam  bentuk  fisik.  Banyak  masyarakat ataupun  perempuan  yang  belum  menyadari  bahwa  ancaman    dan  gangguan  dalam  bentuk psikis  pada  rumah  tangga  juga  merupakan  suatu  bentuk  kekerasan.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga yang menimpa perempuan sebagai korban dilakukan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Namun  demikian, keijakan ini belum berfungsi secara maksimal dalam upaya penanganan kekerasan psikis.

## Kata Kunci: penegakan hukum, kekerasan psikis, KDRT

## A. Pendahuluan
Berbicara  mengenai  persoalan  dalam  rumah  tangga  seolah  tidak  ada  habisnya.  Pada dasarnya, masalah dan konflik dalam rumah tangga adalah hal yang biasa dan sangat lumrah terjadi.  Kondisi  ini  disebabkan  rumah  tangga  adalah  wujud  dari  penyatuan  individu-individu yang  berbeda  untuk  bekerja  sama  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  bersama.  Adapun  yang membuat  konflik  dalam  rumah  tangga  menjadi  luar  biasa  adalah  perilaku  masing-masing individu  dalam  rumah  tangga  serta  cara  masing-masing  individu  dalam  menyikapi,  bereaksi, dan mencari solusi atas konflik yang terjadi.
Dalam  rumah  tangga,  penyebab  utama  dari  konflik  yang  terjadi  adalah  adanya komunikasi  yang  tidak  efektif  antara  beberapa  pihak.  Konflik  tersebut  dapat  dipicu  oleh perbedaan pola pikir, kepentingan, nilai dan tujuan, serta perbedaan lainnya yang tidak mampu dinegosiasikan  dan  diselesaikan  dengan  mudah.  Konflik  pada  awalnya  muncul  dari  adanya pertentangan  atau  perbedaan  pendapat  antara  anggota  keluarga  dalam  bermacam-macam sebab.  Begitu  pula  jenis  konflik  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga,  seperti  halnya  konflik hubungan perkawinan, konflik ekonomi, konflik, pekerjaan, konflik yang berasal dari tingkah laku  anak,  konflik  urusan  rumah  tangga,  dan  lain  sebagainya.  Konflik    dalam  keluarga  bisa terjadi karena keterbatasan kemampuan individu untuk menyesuaikan diri, mengatasi masalah, ataupun  karena  dorongan  emosional  yang  tinggi.  Apabila  terjadi  secara  terus  menerus  dan dibiarkan  berlarut-larut  maka  konflik  akan  berdampak  pada  krisis  keluarga  yang  semakin parah  yang  seringkali  berujung  pada  peceraian,  gangguan  mental  anggota  keluarga,  serta kekerasan dalam rumah tangga.
Pernikahan adalah pintu gerbang dalam membangun sebuah rumah tangga. Pernikahan adalah  suatu  hal  yang  sakral  dan  seringkali  menjadi  dambaan  setiap  individu  untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia. “Perkawinan  adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Namun
demikian,  patut  disadari  bahwa  untuk  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  masih diperlukan  banyak  faktor  lainnya  seperti  halnya  kesamaan  tujuan,  visi,  dan  misi,  kesadaran akan  peran  dan  tangung  jawab  masing-masing  individu,  pengertian,  kemampuan  menerima satu sama lain, kemampuan berkomunikasi dan menyesuaikan diri, serta masih banyak faktor lainnya.  Tanpa  adanya  faktor-faktor  pendukung  tersebut,  maka  kebahagian  dalam  rumah tangga akan sulit untuk diwujudkan.
Setiap  individu  yang  memasuki  gerbang  pernikahan  pasti  membawa  kebutuhan, keinginan, dan tujuannya masing-masing. Individu tersebut kemudian berharap bahwa institusi pernikahan dapat mewujudkan segala yang diinginkan. Dari sinilah muncul kepuasan ataupun ketidakpuasan  dalam  pernikahan  sejalan  dengan  seberapa  besar  harapan  tersebut  mewujud menjadi  kenyataan.  Pada  apapun  kondisinya,  pernikahan  dan  rumah  tangga  akan  sangat tergantug pada sikap individu yang membangunnya, sebagaimana kutipan berikut.
“Pernikahan  bisa  diumpamakan  sebagai  suatu  perjalanan  yang  panjang  penuh kesukaan  dan  mengasyikkan,  bila  jalannya  dipersiapkan  matag-matang  dan  lancar. Sebaliknya  perjalanan  bisa  membosankan,  membuat  orang  mengalami  stres  dan tekanan  batin  bila    jalannya  penuh  kerikil  dan  berlubang  macet  karena  belum  atau tidak dipersiapkan.”
Sebagaimana  telah  disinggung  di  awal  bahwa  konflik  dalam  rumah  tangga  adalah  hal yang  biasa  terjadi,  namun  sikap  individu  dalam  rumah  tangga  yang  sangat  dibutuhkan  agar tidak  membiarkan  konflik  berlarut-larut  sehingga  terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan  seperti kekerasan dalam rumah tangga.
“Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,  seksual,  psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sangat banyak terjadi akhir-akhir ini. Hal ini dapat  diketahui  dari  banyaknya  media  yang  memberitakan  kekerasan  rumah  tangga  yang terjadi  di  seluruh  Indonesia.  Data  Catatan  Tahunan  tentang  kekerasan  terhadap  perempuan yang  dirilis  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan) menunjukkan  jumlah  laporan  kekerasan  pada  2018  mencapai  406.178  kasus,  naik  16,5% dibanding jumlah laporan pada 2017 yang berjumlah 392.610 kasus. Dari 13.568 laporan yang dianalisis  oleh  Komnas  Perempuan,  kekerasan  dalam  ranah  privat  yang  mencakup  hubungan dalam  keluarga  (KDRT)  dan  dalam  hubungan  pribadi  seperti  pacaran  memiliki  risiko  yang besar  dengan  jumlah  kasus  mencapai  71  persen  atau  9.637  kasus.  Walaupun  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  juga  ada  laki-laki  yag  menjadi  korban  dalam  KDRT,  namun  memang benar  bahwa  perempuan  adalah  kaum  yang  rentan  menjadi  korban  KDRT.  KDRT  memang merupakan ranah privat, namun demi melindungi korban, KDRT dapat dilaporkan oleh siapa saja yang mengetahui tindakan tersebut terjadi. Untuk memperlakukan kekerasan dalam rumah tangga  sebagai  masalah  penegakan  hukum  dan  bukan  masalah  keluarga  pribadi,  perlu perubahan  pada  cara  dan  frekuensi  penangkapan,  penuntutan,  terpidana,  dan  pelanggar hukuman.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat  didefinisikan  sebagai  pola  perilaku  dalam hubungan apa pun yang digunakan  untuk mendapatkan atau mempertahankan  kekuasaan  dan kontrol  terhadap  pasangan.  Pelanggaran  dapat  berupa  tindakan  fisik,  seksual,  emosional, ekonomi  atau  psikologis  atau  ancaman  tindakan  yang  memengaruhi  orang  lain.  Apabila  kita menilik  pada  kasus  KDRT  yang  banyak  diungkap  di  media  massa,  maka  jenis  KDRT  yang banyak  menjadi  sorotan  adalah  KDRT  berupa  kekerasan  secara  fisik.  Kekerasan  fisik mendominasi  kasus  KDRT  pada  perempuan  yaitu  sebesar  12,3%  dibandingkan  kekerasan seksual  sebesar  10,6%.  Sebenarnya,  bukannya  jenis  KDRT  yang  lain  sedikit  ataupun  tidak terjadi  dalam  masyarakat.  Namun  demikian,  banyak  anggota  masyarakat  yang  tidak memahami bahwa KDRT bukan hanya kekerasan dalam wujud fisik, namun juga secara psikis.
Kualitas  pelecehan  emosional  itu  sendiri  dapat  secara  langsung  berdampak  pada pengembangan kesadaran emosional.
Kekerasan  yag  terjadi  di  dalam  rumah  tangga  sebenarnya  hampir  selalu  berawal  dari kekerasan  dalam  wujud  psikis.  Namun  hal  ini  seringkali  tidak  disadari  oleh  pihak  yang menjadi  korban.  Perasaan  takut,  tertekan,  sedih,  stres,  bahkan  depres  merupakan  wujud  dari KDRT dalam bentuk psikis. Rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang dijalani tanpa adanya  perasaan-perasaan  tersebut  pada  seluruh  pihak.  KDRT  terhadap  perempuan  dalam rumah tangga pada akhirnya juga berdampak pada anak-anak. Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di seluruh dunia dengan implikasi serius bagi kesehatan fisik dan mental mereka serta bagi anak-anak mereka. Hidup dengan dibayang- bayagi rasa takut tentunya sangat tidak menyenangkan. Perempuan yang merasakan kekerasan dalam  rumah  tangga  akan  merasa  sangat  takut  kepada  pasangannya,  lebih  dibandingkan perempuan yang tidak pernah merasakan kekerasan dalam rumah tangga.
Sejauh ini, sudah sangat banyak peneliti yang melakukan penelitian terkait penanganan dan penegakan hukum pada kasus KDRT dalam bentuk fisik. Namun demikian, sangat sedikit sekali penelitian dan publikasi ilmiah yang dilakukan terkait kasus KDRT dalam dalam bentuk psikis.  Ata  dasar  latar  belakang  tersebut  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang penegakan huum terhadap KDRT dalam bentuk kekerasan psikis.

## B.Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  gabungan  hukum  normatif  dan  empiris.  Penelitian  ini mengkaji dan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder dan  juga menggunakan fakta- fakta empiris yang terjadi dalam kehidupan nyata. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur  atau  studi  kepustakaan,  serta  melalui  wawancara.  Bahan  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier. Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan data penelitian.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.Penegakan  Hukum  Terhadap  Kekerasan  Psikis  Dalam  Rumah  Tangga  Menurut Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga
Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya melulu soal kekerasan fisik meskipun angka dan data yang ada secara umum mengungkap bahwa jumlah kasus KDRT yang  terjadi  mayoritas  adalah  pada  jenis  KDRT  dalam  bentuk  fisik.  Banyak  masyarakat ataupun  perempuan  yang  belum  menyadari  bahwa  ancaman    dan  gangguan  dalam  bentuk psikis pada rumah tangga juga merupakan suatu bentuk kekerasan.
Kekerasan  Dalam  rumah  tangga  seringkali  menjadikan  perempuan  sebagai  korban. Perempuan  mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  berbagai  bentuk,  termasuk kekerasan  fisik,  kekerasan  psikologis,  kekerasan  emosional,  dan  kekerasan  ekonomi. Bentuk-bentuk pelecehan ini menimbulkan kerugian besar bagi para korban.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  perempuan  adalah  masalah  di  seluruh dunia. Ini mempengaruhi wanita dari semua ras, kelompok etnis, kelas dan kebangsaan. Ini adalah  masalah  yang  mengancam  jiwa  bagi  wanita  secara  individu  terutama  wanita  yang sudah  menikah  dan  itu  adalah  masalah  serius  bagi  masyarakat.  Kekerasan  memengaruhi kehidupan  jutaan  perempuan  di  seluruh  dunia  dalam  semua  kelas  sosial  ekonomi  dan pendidikan.
Definisi kekerasan yang lebih luas dan sering menjadi rujukan adalah Deklarasi PBB tentang  penghapusan  kekerasan.  Deklarasi  PBB  tentang  Penghapusan  Kekerasan  terhadap Perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “setiap tindakan kekerasan  berbasis  gender  yang  berakibat,  atau  kemungkinan  berakibat  pada  penderitaan fisik,  seksual  atau  psikologis  perempuan,  termasuk  ancaman  tindakan  semacam  itu, pemaksanaan  atau  perampasan  kebebasan  sewenang-wenang  baik  yang  terjadi  di  depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”.
“Kekerasan psikis  adalah perbuatan  yang mengakibatkan  ketakutan, hilangnya rasa percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau penderitaan psikis berat  pada seseorang.” Sebagaimana jenis KDRT lainnya, KDRT dalam bentuk psikis juga dapat membahayakan bagi korban.
Apabila  dilihat  dari  segi  kejiwaan,  kekerasan  psikis  dapat  menimbulkan  masalah kejiwaan  bahkan  juga  sampai  pada  kematian.  Sejauh  ini,  ada  peningkatan  minat  dalam memahami bagaimana trauma psikologis dapat mempengaruhi perilaku bunuh diri, dengan studi menunjukkan hubungan positif yang kuat antara riwayat kekerasan psikis dan perilaku bunuh diri di kalangan wanita dan risiko untuk ide bunuh diri atau upaya meningkat dengan keparahan trauma psikis.
Secara teoritis, gangguan psikis juga dapat mewujud dalam tanda-tanda fisik. Hal ini dikenal  dengan  somatoform.  Somatoform  merupakan  salah  satu  gangguan  psikis  yang tampil dalam bentuk gejala-gejala fisik. Dengan kata lain, somatoform adalah penyakit fisik yang disebabkan oleh program pikiran negatif dan/atau masalah emosi seperti stres, depresi, kecewa, rasa sesal, rasa berdosa, dan emosi negatif lainnya.
Salah  satu  gangguan psikis  yag banyak dirasakan oleh perempuan yang mengalami KDRT  adalah  depresi.  Silverman  menyatakan  bahwa  wanita  yang  mengalami  kekerasan dalam rumah tangga merasakan reaksi kesedihan dari hilangnya  hubungan yang ideal dan ancaman dari hilangnya pernikahan, keamanan, rumah, dan anak-anak. Konsekuensi utama dari  depresi  adalah  ketidakberdayaan  dan  tiada  harapan.  Perempuan  yang  mengalami depresi  juga  mudah  kehilangan  kepercayaan  diri.  Apabila  tidak  ditangani,  depresi  yang berkepanjangan  akan  mengancam  nyawa.  Ada  beberapa  tanda  dari  perempuan  yang mengalami  kekerasan  secara  psikis,  yaitu  gejala  trauma,  defisit  harga  diri,  dan  ikatan traumatis terhadap laki-laki.
Pada  dasarnya,  kekerasan  fisik  dan  kekerasan  psikis  bagaikan  dua  sisi  mata  uang yang tidak dapat dipisahkan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan sejumlah masalah  kesehatan  fisik  dan  mental  jangka  pendek  dan  jangka  panjang.  Dalam  upaya penanganan  terhadap  kekerasan  psikis  pada  rumah  tangga,  Pemerintah  telah  menetapkan kebijakan. Kebijakan sebagai upaya penanganan terhadap kekerasan psikis adalah melalui penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  merupakan  suatu  langkah  utama  yang  diambil  dalam  pencegahan  tindak KDRT.  “Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  jaminan  yang  diberikan oleh negara  untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  melindungi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga.” Kekerasan psikis menjadi salah satu jenis dari KDRT dalam undang-undang ini.
Diperlukan  kebijakan  hukum  yang  tepat  dala  penanganan  kekerasan  psikis  dalam rumah  tangga.  Sebagaimana  pernyataan  Lisa  G.  Lerman,  pendekatan  umum  lain  untuk memulihkan kekerasan rumah tangga adalah dengan menggunakan kekuatan formal sistem hukum  untuk  melindungi  korban  dan  untuk  menghukum  atau  mencegah  kekerasan berikutnya.  Lebih  banyak  hukum  mengenai  penanganan  kekerasan  dibandingkan  dengan upaya  pencegahannya.  Masyarakat  lebih  sering  berbicara  tentang  kekerasan  yang  terjadi dibandingkan dengan upaya pencegahannya.
Sebagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan atas KDRT secara fisik, terhadap pelaku KDRT secara psikis juga diganjar dengan hukuman pidana. Hal ini disebutkan dalam Pasal 45  ayat  1  dan  ayat  2  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana berikut.
(1)Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  psikis  dalam  lingkup  rumah tangga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  b  dipidana  dengan  pidana penjara    paling  lama  3  (tiga)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp  9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
(2)Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada        ayat  (1)  dilakukan  oleh suami  terhadap  isteri  atau  sebaliknya    yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau halangan  untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata  pencaharian  atau
kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Berdasarkan  undang-undang  tersebut  diketahui  bahwa  pelaku  dari  kekerasan  psikis dalam  rumah  tangga  dapat  dipidana  penjara  paling  lama  tiga  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp  9.000.000,00  (sembilan  juta  rupiah).  Hanya  saja,  dalam  suatu  perkara  tindak kekerasan  psikis,  pembuktian  adalah  hal  yang  lebih  rumit  dilakukan  dibanding  kekerasan dalam  bentuk  fisik.  Pembuktian  dalam  kekerasan  fisik  dapat  dilakukan  secara  kasat  mata atau melalui visum et repertum . Sedangkan kekerasan psikis hanya dapat dirasakan sendiri oleh korban karena rasa sakit yang diderita bukanlah secara fisik melainkan pada  hati dan jiwa.  Hal  ini  menyebabkan  pembuktian  menjadi  isu  utama  dalam  kasus  kekerasan  psikis. Tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdaqwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didaqwakan oleh penuntut umum.  Sebenarnya,  tidak  jauh  berbeda  dengan  kekerasan  fisik,  dalam  kekerasan  psikis, pembuktian  juga  dapat  dilakukan  melalui  pemeriksaan  terhadap  kondisi  kejiwaan  korban melalui assesment psikologi  sehingga  menghasilkan visum  et  repertum  psichiatricum . Namun,  permasalahannya  adalah  terkadang  sulit  membuktikan  dampak  dari  kekerasan psikis.  Pelecehan  emosional  dan  fisik  terjadi  bersama-sama,  mungkin  sulit  untuk menentukan dampak uniknya.
Selain  penanganan  dan  pembuktian  terhadap  kasus  yang  terjadi,  upaya  pencegahan juga  telah  dilakukan  oleh  pemerintah.  Pada  Pasal  11  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  disebutkan  bahwa “Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga”. Namun  sebenarnya,  apabila  dilakukan  pembahasan  yang  lebih  rinci  terkait  dengan  upaya pencegahan  terlihat  bahwa  upaya  yang  dilakukan  bukanlah  upaya  pencegahan,  melainkan penanganan dan rehabilitasi terhadap korban. Untuk lebih jelasnya berikut Pasal 13 Bab V Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga tersebut.
“Untuk  penyelenggaraan  pelayanan  terhadap  korban,  pemerintah  dan  pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:
a.penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
b.penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
c.pembuatan  dan  pengembangan  sistem  dan  mekanisme  kerja  sama    program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
d.memberikan  perlindungan  bagi  pendamping,  saksi,  keluarga,  dan  teman korban.”
Segala  upaya  pencegahan  yang  disebutkan  di  atas  tampak  bukan  merupakan  upaya pencegahan.  Perlu  adanya  langkah  yang  lebih  konkret  untuk  mencegah  kekerasan  psikis yang terjadi dalam rumah tangga. Pencegahan melalui penyediaan ruang-ruang layanan dan konseling  sebenarnya  bukanlah  pencegahan,  karena  pencegahan  hakikatnya  dilakukan sebelum segala sesuatunya terjadi, bukan setelahnya.
Terkait pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, lebih lanjut disusun dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2006  tentang  Penyelenggaraan  dan  Kerja  Sama Pemulihan  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Pada  Pasal  1  nomor  1  Peraturan Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2006  menyatakan  bahwa  pemulihan  korban  adalah  segala upaya  untuk  penguatan  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  agar  lebih  berdaya,  baik secara  fisik  maupun  psikis.  Pasal  1  nomor  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2006 menyatakan  bahwa  penyelenggaraan  pemulihan  adalah  segala  tindakan  yang  meliputi pelayanan dan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
Penyelenggaraan  pemulihan  terhadap  korban  dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk  menyediakan  fasilitas  yang  diperlukan  untuk  pemulihan  korban.  Fasilitas  yang disediakan  antara lain  ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian, tenaga  yang  ahli dan profesional,  pusat  pelayanan  dan  rumah  aman,  dan    sarana  dan  prasarana  lain  yang
diperlukan untuk pemulihan korban. Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi pelayanan  kesehatan,  pendampingan  korban,  konseling,  bimbingan  rohani,  dan resosialisasi.  Pendampingan  adalah  segala  tindakan  berupa  konseling,  terapi  psikologis, advokasi,  dan  bimbingan  rohani,  guna  penguatan  diri  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  dihadapi.  Namun  memang  tidak  dapat dipungkiri bahwa pendampingan dan dukungan emosional sangat dibutuhkan. Hal ini perlu dilakukan  mengingat  perlunya  menata  kembali  gangguan  emosional  yang  mungkin  saja dapat diderita oleh korban.
2.Implementasi  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kekerasan  Psikis  Dalam  Rumah Tangga  Menurut  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan dalam rumah tangga terjadi secara meluas di seluruh dunia.  Representasi kekerasan  dalam  rumah  tangga  menghadirkan  tantangan  unik  bagi  dunia  hukum  ketika mereka  berjuang  dengan  kebijakan  yang  terbatas.  Sedangkan,  tindak  KDRT  dari  suami terhadap istri sangat rawan  terjadi. Oleh  karena  itu, perlu ada kebijakan lebih  lanjut  yang bukan hanya terkait dengan penegakan hukum, namun juga pencegahan terhadap KDRT.
KDRT yang bersifat fisik sangat mudah dibuktikan. Kekerasan psikis memang sulit untuk dilihat, bahkan bisa jadi korban tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan psikis.  Namun  demikian,  dapat  diidentifikasi  beberapa  indikasi  dari  terjadinya  kekerasan psikis dalam rumah tangga sebagaimana berikut.
Ada  pernyataan  yang  dilakukan  dengan  umpatan,  amarah,  penghinaan,  pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan;
a.Tindakan  tersebut  menekan,  mencemooh/menghina,  merendahkan,  membatasi,  atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku;
b.Tindakan  tersebut  menimbulkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya
c.Sejauhmana  korban  mengalami  kekerasan  psikis  dapat  dibuktikan  melalui Visum  et Psikiatrikum , yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang  yang disertai kemungkinan  sebab-sebabnya. Visum  et  Psikiatrikum ini  dikeluarkan  oleh  pihak- pihak  seperti  psikolog  yang  kompeten  dan  institusi  atau  lembaga  yang  berwenang mengeluarkannya.
Pada  bagian  sebelumya,  telah  dibahas  mengenai  kebijakan  dalam  penanganan terhadap  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga.  Dalam  kebijakan  hukum  yang  ada,  telah diungkapkan  beberapa  lembaga  yang  berperan  dalam  menangani  kasus  kekerasan  psikis dalam  rumah  tangga.  Kekerasan  emosional  atau  psikologis,  bentuknya  meliputi  tindakan mengancam, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas dan mempermalukan pasangan, menjelek-jelekan  dan  lainnya.  Bila  kekerasan  psikis  ini  telah  menimbulkan  dampak  yang mengganggu  kondisi  kejiwaan  korban,  maka  harus  segera  dihentikan  dengan  melaporkan kepada  lembaga  penyedia  layanan  yang  ada.  Lembaga-lembaga  ini  bisa  membantu memberikan  informasi  berbagai  hal  terkait  persoalan  KDRT.  Lembaga  penyedia  layanan juga  bisa  menjadi  mediator  untuk  membantu  menyelesaikan  persoalan  yang  dialami  oleh korban.
Data  BKKBN  menunjukkan  bahwa  sebanyak  1  dari  5  perempuan  yang  sudah menikah pernah mengalami kekerasan emosional yakni sebesar 20,5%. Untuk mengetahui implementasi  penegakan  hukum  terhadap  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  menurut Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  perlu  dirujuk  beberapa  contoh  kasus  yang  terjadi.    Salah  satu  kasus  yang  terjadi terkait  kekerasan  psikis  terjadi  di  Prabumulih  Sumatera  Selatan.  Pengadilan  Negeri Prabumulih  Sumatera  Selatan,  telah  menghukum  pria  berinisial  HAA  karena  melakukan tindak pidana kekerasan psikis kepada isterinya. Hakim menjatuhkan hukuman enam bulan penjara.
Putusan Mahkamah Agung No. 575K/Pid.Sus/2011 terkait kasus ini layak dijadikan pelajaran.  Meskipun  majelis  dipimpin  Prof.  HM  Hakim  Nyak  Pha  menolak  permohonan kasasi jaksa semata karena sebagai judex juris , majelis hakim agung tak bisa mengutak-atik
berat  ringannya  hukuman  terdakwa  yang  sudah  diputus judex  factie .  Jaksa  sebenarnya menuntut  HAA  1,9  tahun  penjara.  Bagi  jaksa,  perbuatan  terdakwa  menelantarkan  dan mengabaikan isterinya, JS, sudah keterlaluan.
Kronologis kasus ini dimulai dari pernikahan HAA dan JS pada tanggal 7 Juli 2007. Pernikahan  tersebut  berjalan  tidak  seindah  yang  dibayangkan.  HAA  bekerja  sebagai pegawai  KUA  di  Prabumulih,  sedangkan  JS  bekerja  sebagai  guru  di  daerah  Maninjau Sumatera  Barat.  Sesaat  setelah  pernikahan,  saksi  korban  ikut  suaminya  ke  Prabumulih. Selama di kampung halaman suami hingga kembali pulang, suami tak memberikan nafkah lahir dan batin, bahkan berusaha menghindari saksi korban. Saat Idul Fitri pun, suami tetap cuek terhadap isterinya. Melalui sidang terungkap bahwa salah satu penyebab sikap HAA adalah karena tak bisa melupakan mantan kekasihnya.
Kasus  ini  akhirnya  bermuara  ke  polisi.  Hasil  pemeriksaan  psikologi  oleh  psikolog Polda Sumatera Selatan menunjukkan perubahan psikis saksi korban. Sebagai isteri sah dari terdakwa,  JS  merasa  tertekan,  malu,  sedih,  kecewa,  dan  merasa  tidak  dihargai.  Walaupun terdakwa  tidak  pernah  melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  secara  fisik,  namun secara psikis saksi korban mengalaminya.
Perceraian  kemudian  tidak  dapat  terelakkan.  Status  saksi  korban  yang  janda  tapi masih  perawan  membuat  dirinya  tidak  percaya  diri  untuk  memulai  hidup  baru.  Bahkan status  itu  pula  yang  membuat  saksi  korban  merasa  persoalannya  jadi  bahan  pembicaraan rekan guru dan murid-muridnya. Perasaan malu, trauma dan stres membuat dirinya cemas menghadapi lingkungan dan masa depan. HAA akhirnya dihukum karena melanggar pasal 45  ayat  (1)  UU  PKDRT.  Putusan  ini  bisa  dijadikan  preseden  untuk  melindungi  korban KDRT.  Bantuan  untuk  korban  kekerasan  psikis  dalam  rumah  tangga  dilakukan  dengan menghadirkan  psikolog  dan  psikiater.  Selama  ini,  cukup  banyak  pengaduan  isteri  akibat kekerasan  psikis  dari  suami.  Dalam  memutus  suatu  perkara,  hakim  perlu  melihat  kasus- kasus  kekerasan  yang  dialami  perempuan  secara  komprehensif  sebagaimana  yang dilakukan dalam penanganan kasus ini.
Peneliti  juga  telah melakukan  wawancara terhadap beberapa responden. Responden dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  10  orang  perempuan  yang  mengajukan  gugatan perceraian  di  Pengadilan  Agama  Kota  Padang.  Wawancara  dilakukan  secara  tidak terstruktur.  Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  terungkap  bahwa  8  dari  10  orang responden mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga. Selain kekerasan psikis, 3 dari responden  juga  mengalami  kekerasan  fisik  dan  kekerasan  fisik  secara  bersamaan.  Namun demikian, hampir seluruh responden yang mengalami kekerasan secara psikis enggan untuk melanjutkan  kasus  ke  pengadilan  umum.  Seluruh  responden  tersebut  lebih  memilih perceraian  tanpa  melanjutkan  gugatan  ke  pengadilan  atas  kekerasan  psikis  yang  dialami. Sebagian besar responden juga tidak memahami bahwa dirinya sudah mengalami kekerasan psikis.  Selain  itu,  responden  juga  tidak  mengetahui  bahwa  atas  kekerasan  psikis  yang diderita, responden dapat mengajukan gugatan pidana.
Indikasi  dari  adanya  kekerasan  psikis  yang  dialami  responden  adalah  adanya perasaan takut dan cemas atas sikap serta caci dan maki yang diterima dari suami. Sebagian besar  responden  juga  tidak  berkonsultasi  terkait  perasaan  dan  gangguan  psikis  yang dialami. Hanya satu orang responden yang mengungkap bahwa dirinya sudah berkonsultasi kepada salah seorang psikolog selama dua tahun sebelum memasukkan gugatan perceraian. Hal ini dipicu oleh kesadaran bahwa dirinya sudah mengalami tanda-tanda depresi. Adapun tanda  depresi  yang  dirasakan  responden  adalah  merasa  putus  asa,  rendah  diri  dan  tidak berharga, selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, suasana hati yang buruk atau sedih secara berkelanjutan, sensitif, serta mudah menangis.
Terkait  dengan  perasaan  cemas  yang  dirasakan,  responden  bahkan  sudah  mencapai tahap adanya ganguan panik serta ada simptom yang dirasakan secara fisik seperti nyeri di bagian  dada,  jantung  berdebar-debar,  sesak  nafas,  pusing,  dan  perasaan  tercekik  atau tersedak, serta merasa terpisah dari kenyataan dan lingkungan sekitar. Responden kemudian juga  berkali-kali  dirawat  di  rumah  sakit  karena  adanya  gangguan  tersebut.  Hasil pemeriksaan  kemudian  menunjukkan  bahwa  adanya  gejala  pikosomatis.  Dalam  kasus  ini,
responden  mengalami  kekerasa  psikis  yang  dilakukan  oleh  suami.  Suami  selalu  berbicara kasar kepada korban, sehingga korban merasa rendah diri dan tidak dihargai.
Pada  akhirnya,  korban  juga  merasakan  bahwa  dirinya  tidak  berharga  dan  ada dorongan  untuk  mengakhiri  hidup.  Korban  kemudian  cepat  mengambil  tindakan  untuk berkonsultasi  dengan  psikolog  terkait  perasaan  yang  ada  di  dalam  dirinya.  Hal  ini disebabkan korban memiliki kesadaran bahwa diriya telah masuk ke tahap depresi. Hal ini sesuai  dengan  teori  yang  menyebutkan  bahwa  “Hasil  dan  efek  kekerasan  dalam  rumah tangga  adalah  trauma  psikologis  dan  emosional,  trauma  fisik,  dan  kematian.  Korban mungkin  mengalami  pikiran  bunuh  diri,  depresi  dan  kecemasan,  kurang  tidur,  dan gangguan stres pascatrauma.”
Upaya  untuk  menyelamatkan  pernikahan  juga  telah  dilakukan  dengan  membuka komunikasi dengan pihak  suami, namun kemudian dirasa  tidak ada  jalan keluar dan tidak ada  perubahan  atas  komunikasi  yang  dilakukan.  Atas  kasus  ini  terlihat  bahwa  korban mengalami  banyak  kerugian.  Namun  demikian,  korban  tetap  enggan  untuk  mengajukan tuntutan  lanjut  ke  pengadilan  umum.  Korban  lebih  memilih  untuk  bercerai  tanpa melanjutkan tuntutan. Kondisi ini dipilih karena korban merasa bahwa dirinya hanya ingin secepatnya terbebas dari segala tekanan psikologis yang dirasakan dalam hubungan dengan suami  sehingga  tidak  ingin  berlarut-larut  mengurusi  kasus  yang  masih  ada  kaitannya dengan  suami.  Adapun  yang  terjadi  dalam  kasus  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  Haj- Yahia  yang  menemukan  bahwa  kekerasan  psikis  dapat  menyebabkan  hilangnya  percaya diri, depresi, dan gangguan kecemasan.
Apabila dilihat dari penyebab terjadinya kekerasan psikis, terdapat dua faktor utama sebagaimana uraian berikut.
a.Faktor Eksternal
Penyebab  timbulnya  tindak  kekerasan  suami  terhadap  istri  berkaitan  dengan hubungan  kekuasanan  suami-istri  dan  diskriminasi  gender  di  kalangan  masyarakat. Dalam  kebanyakan  masyarakat,  suami  adalah  orang  yang  memiliki  kekuasaan  dan menjadi  kepala  keluarga.  Artinya,  suamilah  yang  mempunyai  otoritas,  pembuat keputusan, dan memiliki pengaruh terhadap isri dan anggota keluarga lainnya. b.Faktor Internal
Faktor  internal  timbulnya  kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  kondisi  dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan.
Dari  kedua  faktor  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  keseluruhan  terdapat sedikitnya enam aspek yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, yaitu:
a.Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat
b.Masyarakat  masih  membesarkan  anak  laki-laki  dengan  didikan  yang  bertumpukan pada kekuatan fisik,  yaitu  untuk menumbuhkan  keyakian bahwa mereka  harus kuat dan berani serta tidak toleran.
c.Budaya  yang  mengkoordinasikan  perempuan  atau  istri  tergantung  kepada  laki-laki atau kepada suami khususnya secara ekonomi.
d.Persepsi  tentang  kekerasan  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  yang  diaggap  harus ditutup karena masuk wilayah privat suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial.
e.Pemahaman  yang  keliru  terhadap  ajaran  agama  tentang  penghormatan  pada  posisi suami tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami.
f.Kondisi keprihatinan dan psikologi suami yang tidak stabil dan tidak benar. Berdasarkan fakta yang ada, dapat dilihat bahwa sangat sedikit penanganan terhadap kasus  kekerasan  psikis  yang  terjadi  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Korban lebih  banyak  memilih  untuk  diam  dan  tidak  melanjutkan  perkara.  Begitu  pula  halnya dengan upaya pencegahan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut.  Lembaga-lembaga  yang  ditetapkan  untuk  membantu  korban  belum  difungsikan secara  maksimal  sebagaimana  mestinya.  Selain  itu,  belum  ada  edukasi  dan  sosialisasi  ari pemerintahh untuk pencegahan kasus kekerasan psikis.
Kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan masalah yang serius yang kurang mendapat  tanggapan  dari  masyarakat.  Adapun  alasan  mendasar  kurangnya  tanggapan masyarakat  terhadap  persoalan  didalam  rumah  tangga  terutama  tindak  kekerasan  yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah sebagai berikut.
a.Tindak  kekerasan  yang  dilakukan  suami  terhadap  istri  memiliki  ruang  lingkup  yang relatif tertutup (pibadi) dan terjaga ketat privacy -nya karena persoalan tersebut terjadi didalam rumah tangga.
b.Tindak  kekerasan  yang  dilakukan  suami  terhadap  istrinya  sering  dianggap  hal  yang wajar oleh segelintir masyarakat karena mereka beranggapan bahwa memperlakukan istri  sekehendak  suami  merupakan  hak  suami  sebagai  pemimpin  dan  kepala  rumah tangga.
c.Tindak  kekerasan  yang  dilakukan  suami  terhadap  istri  terjadi  didalam  lembaga  yang legal yaitu perkawinan. Sehingga orang berpikir bahwa orang lain tidak berhak untuk mencampuri urusan rumah tangga orang lain.
Kesadaran  untuk  membantu  korban  kekerasan  psikis  lebih  banyak  dilakukan  oleh Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dan  juga  lembaga  lainya  seperti  halnya Women  Crisis Center , dibandingkan dilakukan oleh negara. Padahal, tanggung jawab positif negara yang melekat  dalam  perjanjian  hak  asasi  manusia  mengharuskan  negara  untuk  mengambil tindakan  positif  untuk  mengakhiri  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Sejumlah  lembaga swadaya masyarakat juga membuat definisi kekerasan dalam rumah tangga.  Adapun yang dirumuskan sebagai kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan  atau penderitan  secara fisik, seksual dan atau psikologis, termasuk  ancaman perbuatan  tertentu,  pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  sewenang-wenang atau  penekanan  secara  ekonomis,  yang  terjadi  dalam  lingkungan  rumah  tangga.  Adanya kekerasan  yang  terjadi  di  dalam  rumah  tangga  merupakan  indikator  adanya ketidakseimbangan dan tanggung jawab dari suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, terlihat  bahwa  implementasi  terhadap  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  belum  berjalan  secara  maksimal  terkait kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga.

## D.Penutup
Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.Penegakan hukum terhadap kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga yang menimpa perempuan  sebagai  korban  dilakukan  berdasarkan  pada  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga. Dalam undang- undang tersebut sudah ditetapkan sanksi terhadap pelaku, serta lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk membantu korban. Penunjukan lembaga dalam kebijakan ini diaggap dapat menjadi upaya pencegahan terhadap kekerasan psikis yang terjadi.
2.Implementasi  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  dalam  upaya  penanganan  terhadap  kekerasan  psikis  yang dialami perempuan belum berjalan secara maksimal. Kekerasan didalam rumah tangga khususnya  tindak  kekerasan  psikis  yang  dilakukan  suami  terhadap  istri  merupakan realita yang memerlukan penanganan yang maksimal dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang masih terpengaruh oleh unsur hukum adatnya, lebih suka menyembunyikan persoalan yang terjadi didalam rumah tangganya. Hal ini selain atas  alasan  yang  penulis  uraikan  diatas  juga  masih  sangat  kuatnya  keyakinan  untuk menjaga  keutuhan  dan  keharmonisan  keluarga  itu  sendiri.  Akibatnya  banyak perempuan (istri) korban kekerasan psikis didalam rumah tangga yang menyerah pada keadaan,  memendam  sendiri  penderitannya  yang  akhirya  bisa  berpengaruh  pada mental istri itu sendiri sehingga mungkin saja timbul tindak kekerasan yang berlapis- lapis  misalnya,  tindak  kekerasan  yang  dilakukan  ibu  terhadap  anak-anaknya. Kekerasan  didalam  rumah  tangga  khususnya  tindak  kekerasan  psikis  yang  dilakukan oleh  suami  terhadap  istri  adalah  suatu  bentuk  emosional  yang  merupakan  suatu  cara
pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Bila anggapan umum menyatakan  tempat  yang  paling  berbahaya  adalah  diluar  rumah,  bagi  perempuan faktanya  tidak  demikian.  Perempuan  justru  lebih  dilukai  dan  mengalami  kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam kaitannnya dengan perannya sebagai istri.

## Daftar Pustaka
A.Buku Gunarsa,  Singgih  D.,  2004, Psikologi  Praktis:  Anak,  Remaja, dan  Keluarga ,  Gunung  Mulia,
Jakarta.
Lubis,  Namora  Lumongga,  2016, Depresi:  Tinjauan  Psikologis ,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta.
Pieter, Heri Zan , et. al ., 2011, Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Sofyan, Andi, et. al ., 2017, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

## B.Artikel Jurnal
Alejo,  Kavita,  “Long-Term  Physical  and  Mental  Health  Effects  of  Domestic  Violence”, Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science : Vol. 2 , Article 5. P. 82-98.
Antai, Diddy, et. al ., “The Effect of Economic, Physical, and Psychological Abuse on Mental Health: A Population-Based Study of Women in the Philippines”, International Journal of Family Medicine Volume 2014 , Article ID 852317, p. 1-11. Baron,  Isaac,  “Officer-Involved  Domestic  Violence:  The  Mediating  Factors”, Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science : Vol. 6 , Article 9. p. 133-146. Burke,  Alafair,  “Domestic  Violence  as  a  Crime  of  Pattern  and  Intent:  An  Alternative Reconceptualization”, 75 Geo. Wash. L. Jounal , 552 (2007), p.553-600.
Carranza,  Grabiela,  “Effects  of  Abuse  on  Female  Offenders”,  Themis:  Research  Journal  of Justice Studies and Forensic Science: Vol. 6 , Article 5. P. 71-83.
Cascardi, Michele, et. al ., “Characteristics of Women Physically Abused by Their Spouses and Who Seek  Treatment Regarding Marital Conflict”, Journal of Consulting and Clinical Psychology 1995, Vol. 63, No. 4,p. 616-623. Chhikara, Pankaj, et. al ., “Domestic Violence: The Dark Truth of Our Society”, J Indian Acad Forensic Med. Jan-March 2013, Vol. 35, No. 1, p. 71-75. Dutton,  Donald  G., et.  al .,  “The  Battered  Woman  Syndrome:  Effects  of  Severity  and Intermittency of Abuse”, Amer Journal of Orthopsychiat 63(4), October 1993 , p. 614- 622.
Gayatri,  M.,  “An  Empirical  Study  on  the  Existing  Legal  Framework  against  Domestic Violence in India with Special Reference to Chennai”, Journal of Political Sciences & Public Affairs , 5: 31, p. 1-7.
Germain, Shawna, “I am Not Your Victim: Anatomy of Domestic Violence  - Analysis of the Beth  Sipe  Autobiography”, Themis:  Research  Journal  of  Justice  Studies  and  Forensic Science : Vol. 2 , Article 13. P. 209-244.
Goldsmith,  Rachel  E., et.  al .,  “Effects  of  Emotional  Abuse  In  Family  And  Work Environments, Awareness for Emotional Abuse”, Journal of Emotional Abuse , Vol. 5(1) 2005, p. 95-123.
Haj-Yahia,  Muhammad  M.,  “Implications  of  Wife  Abuse  and  Battering  for  SelfEsteem, Depression,  and  Anxiety  as  Revealed  by  the  Second  Palestinian  National  Survey  on Violence Against Women”, Journal of Family Issues , May 2000, p. 435-463.
Johnson, Margaret E., “Redefining Harm, Reimagining Remedies, and Reclaiming Domestic Violence Law”, Journal of University of California, Davis, Vol. 42 , p. 1107-1164.
Lerman, Lisa G., “Mediation of Wife Abuse Cases: The Adverse Impact of Informal Dispute Resolution on Women”, Harvard Women's Law Journal, Volume 7, 1984, p. 97-113.
Sanchez,  Mayra,  History  of  Emotional  and  Physical  Abuse  and  Parenting, McNair  Scholars Journal : Vol. 16: Iss. 1, Article 8, p. 1-10.
Tashkandi, A.A., “Wife Abuse: A Hidden Problem, A Study Among Saudi Women Attending PHC Centres”, La Revue de Santé de la Méditerranée Orientale , Vol. 15, N° 5, 2009, p. 1242-1253.
Theran,  Sally  A., et.  al .,  “Abusive  Partners  and  Ex-Partners  Understanding  the  Effects  of Relationship  to  the  Abuser  on  Women’s  Well-Being”, Violence  Against  Women Journal, Volume 12 Number 10 October 2006, p.  950-969.

## C.Artikel Laporan
Badan  Pusat  Statistik,  2017,  “Statistik  Gender  Tematik  -  Mengakhiri  Kekerasan  Terhadap Perempuan  Dan  Anak  Di  Indonesia”,  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak, Jakarta.

## D.Internet
Timorria,  Iim  Fathimah,  “Laporan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  2018  Capai  406.178 Kasus,  Naik  16,5 %”,  https://kabar24.bisnis.com/read/20190306/15/896985/laporan- kekerasan-terhadap-perempuan-2018-capai-406.178-kasus-naik-165 ,  diakses  tanggal  2 Agustus 2019.
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Perempuan Rentan Jadi Korban Kdrt, Kenali Faktor Penyebabnya”,
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi- korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya , diakses tanggal 2 Agustus 2019.

## E.Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2006  tentang  Penyelenggaraan  dan  Kerja  Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Putusan Mahkamah Agung No. 575K/Pid.Sus/2011 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan