Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 4 No. 1. Januari-Juni 2020 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik
Said Syaripuddin FAI Universitas Muslim Indonesia Makassar Email: saidsyarifuddin71@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  reveal  the  view  of  Imam  Malik  about maslahat as an independent proposition in the determination of  Islamic  law.  Trying  to  explain  the  terminology  of maslahat,  uncovering  the  dimensions  of  maslahat  in  the determination of Islamic law, analyzing maslahat as a basis of  Islamic  law  that  stands  alone  to  establish  Islamic  law according  to  Imam  Malik,  and  citing  examples  of  Imam Malik's fatwa based on consideration of maslahat. This paper is  a  qualitative  descriptive  study  using  a  multidisciplinary approach including normative, philosophical, and sociological  approaches.  This  study  shows  that  maslahat contains two sides, namely attracting or bringing benefit and rejecting or avoiding harm in order to maintain the goals of shari'ah,  the  establishment  of  Islamic  law  aims  at  realizing human  benefit  that  is  universal,  generally  accepted  and lasting for all humans and in all circumstances. Imam Malik is  of  the  view  that  maslahat  can  be  used  as  a  basis  for independent  legal  considerations,  without  the  need  for legitimation  of  the  shar'i  proposition.  For  example,  Imam Malik establishes the saliva of a holy dog. The fatwa is not in  line  with  the  instructions  of  the  hadith  that  classify  it  as unclean. Imam Malik was not the first scholar to settle such a law, but his companions had experienced such cases, they then  resolved  these  problems  by  issuing  fatwas  that  were "contrary  to"  the  instructions  of  zhahir  nas.  Therefore,  the renewal  of  Islamic  law  can  be  done  through  maslahat considerations, such as those taken by Imam Malik, in order to  provide  legal  answers  to  problems  faced  by  the community, so that Islamic law appears to live dynamically
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
in  a  society  that  continues  to  experience  changes  and developments.
Keywords: Maslahat,  Legal  considerations,  Islamic  Law,  Imam Malik

## Maslahat Sebagai Pertimbangan Hukum Islam dalam
Pandangan Imam Malik
Said Syaripuddin FAI Universitas Muslim Indonesia Makassar Email: saidsyarifuddin71@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengungkap  pandangan  imam Malik  tentang  maslahat  sebagai  dalil  yang  bersifat independen  dalam  penetapan  hukum  Islam.  Berupaya menjelaskan  terminologis  maslahat,  mengungkap  dimensi maslahat  di  dalam  penetapan  hukum  Islam,  menganalisis maslahat  sebagai  dasar  hukum  Islam  yang  berdiri  sendiri untuk  menetapkan  hukum  Islam  menurut  Imam  Malik,  dan mengemukakan  contoh-contoh  fatwa  Imam  Malik  yang didasari  pertimbangan  maslahat.  Tulisan  ini  merupakan penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan pendekatan  multidisiplin  termasuk  pendekatan  yuridis normatif,  filosofis,  dan  pendekatan  sosiologis.  Studi  ini menunjukkan  bahwa  maslahat  mengandung  dua  sisi  yaitu menarik atau mendatangkan kenaslahatan dan menolak atau menghindarkan  kemudharatan  guna  memelihara  tujuan- tujuan  syara’,  penetapan  hukum  Islam  bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia yang bersifat universal, berlaku umum dan abadi bagi segenap manusia dan dalam segala keadaan. Imam Malik berpandangan bahwa maslahat bisa  dijadikan  sebagai  dasar  pertimbangan  hukum  yang independen,  tanpa  membutuhkan  legitimasi  dalil  syar’i. Misalnya,  Imam  Malik  menetapkan  air  liur  anjing  suci. Fatwa  itu  tidak  sejalan  dengan  petunjuk  hadis  ahad  yang menggolongkannya  sebagai  najis.  Imam  Malik  bukanlah ulama  yang  pertama  menempuh  penyelesaian  hukum semacam itu, tetapi para sahabat pernah mengalami kasus- kasus  semacam  itu,  mereka  kemudian  menyelesaikan
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
persoalan-persoalan  tersebut  dengan  cara  mengeluarkan fatwa yang “bertolak belakang” dengan petunjuk zhahir nas. Oleh karena itu, pembaharuan hukum Islam dapat dilakukan melalui  pertimbangan  maslahat,  seperti  yang  ditempuh imam  Malik,  guna  memberikan  jawaban  hukum  terhadap permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat,  sehingga hukum Islam tampak hidup secara dinamis di tengah-tengah masyarakat  yang  terus  mengalami  perubahan  dan perkembangan.
Kata Kunci : Maslahat, Pertimbangan Hukum, Hukum Islam, Imam Malik

## Pendahuluan
Syari’at  Islam  merupakan  ketentuan-ketentuan  Ilahi  yang diwahyukan  kepada  Nabi  Muhammad  saw.  untuk  disampaikan kepada  manusia  sebagai  pedoman  untuk  mengatur  kehidupan mereka demi mencapai kebahagiaan hidup  baik di dunia maupun di akhirat.  Al-Syathibi  (730-790  H),  menegaskan  bahwa  telah diketahui bahwa hukum Islam itu disyari’atkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara umum. 1
Potensi  untuk  dapat  menyingkap  kemaslahatan  itupun diberikan  oleh  Allah  yang  menitapkan  hukum  Islam  itu  kepada manusia.  Itulah  sebabnya  Islam  oleh  Al-Qur’an  disebut  sebagai agama  fitrah,  yakni  Agama  yang  ajarannya  sejalan  dengan  fitrah manusia dan kebenarannya pun dapat dideteksi oleh fitrah manusia.
Pernyataan yang mengatakan bahwa setiap penetapan hukum itu pasti dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia  sebenarnya  secara  mudah  dapat  ditangkap  dan  difahami oleh setiap insan yang masih orisinal fitrah dan rasionalnya. Sebab, hal itu bukan saja dapat dinalar, tetapi juga dapat dirasakan. Fitrah
1 Abu  Ishaq  al-Syatibi, al-Muwafaqat    fi  Ushul  al-Syari’ah, Jilid  II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1996), hlm. 19
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
manusia  selalu  ingin  meraih  kemaslahatan  dan  kemaslahatan  yang ingin dicari itu terdapat pada setiap penetapan hukum Islam. 2
Hukum  Islam,  dengan  al-Qur’an  dan  hadis  sebagai sumbernya,  mengajarkan  kebenaran-kebenaran  dan  tata  nilai  yang kekal,  universal,  dan  komprehensip,  karena  itu  hukum  Islam memiliki kapasitas untuk menampung keragaman yang menjadi ciri khas keragaman manusia, dan mampu berkembang sejalan dengan kemajuan peradaban manusia. 3
Oleh karena hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk kemaslahatan hidup manusia, maka hukum Islam sudah seharusnya mampu  memberikan  jalan  keluar  terhadap  persoalan-persoalan kehidupan manusia yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat.  Untuk  itu,  perlu diterapkan ketentuan hukum baru yang lebih mampu merealisasikan kemaslahatan  manusia  yang  merupakan  tujuan  syaria’at  Islam. Dengan  demikian,  modernitas  hukum  Islam  dapat  dilakukan berdasarkan pertimbangan maslahat, agar hukum Islam tetap eksis mengawal perubahan sosial masyarakat.
Jika dirujuk dalam perkembangan hukum Islam, setidaknya ada dua pendekatan yang digunakan oleh para pakar hukum Islam yang berbeda. Pertama , pendekatan nalar (ra’y) dan analogi (qiy as) yang  diwakili  oleh  mazhab  Irak.  Timbulnya  pendekatan  dengan menggunakan nalar (ra’y) dan analogi (qiy as), ulama mazhab yang mempelopori penggunaan nalar adalah Imam Abu Hanifah. Kedua, pendekatan  hadis  yang  diwakili  oleh  mazhab  hijaz.  Hal  ini disebabkan  di  Hijaz  lebih  mudah  mendapatkan  hadis  karena  di daerah itulah Rasulullah menyampaikan ajarannya, sehingga banyak penghafal  hadis.  Masyarakat  Hijaz  mempunyai  komitmen  yang tinggi  terhadap  hadis  sehingga  mereka  dikenal  dengan ahl  al-
2 Ahmad  Munif  Surat  Maputra, Filsafat  Hukum  Islam  al-Gazali: Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 57
3 Badri  Khaeruman, Hukum  Islam  Dalam  Perubahan  Sosial:  Fatwa Ulama Tentang Masalah-Masalah Sosial Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 1.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
riwayah salah satu tokohnya yang terkenal adalah Imam Malik. 4
Meskipun Imam Malik  dikenal sebagai ahl riwayah, bukan berarti ia meninggalkan ra’yu ketika mengistinbatkan hukum. Imam Malik  juga  menggunakan  metode qiyas,  istihsan,  maslahah mursalah, dan sadd al-zari’ah, metode istinbat hukum melalui ra’yu bertujuan mewujudkan maslahat. Imam Malik berpandangan bahwa maslahat  bisa  dijadikan  sebagai  dalil  hukum  yang  bersifat independen.
Selain  ahli  fiqih  ia  juga  menguasai  hadis,  terbukti  dengan karangan kitab hadisnya al-Muwattha . Hal ini agak berbeda dengan Imam  Abu  Hanifah  yang  lebih  mengedepankan  rasio  ( ra’yu ). Sementara Imam syafi’i yang juga beraliran ahl hadis tetapi tidak terlepas  dari ahlu  ra’yi dalam  memberikan  fatwa  dan  hasil-hasil ijtihadnya. 5
Kajian  ini  akan  membahas  tentang  maslahat  sebagai pertimbangan  hukum  Islam  dalam  pandangan  Imam  Malik  yang difokuskan pada, dimensi maslahat dalam penetapan hukum Islam, pandangan Imam Malik tentang maslahat sebagai dalil hukum Islam dan  fatwa-fatwa  imam  Malik  yang  didasari  dengan  pertimbangan maslahat.  Pembahasan  ini  cukup  urgen  ditengah  dinamika  hukum Islam yang terus muncul dalam masyarakat Islam.

## Korelasi antara Hukum Islam dengan Maslahat
1. Pengertian Maslahat
Maslahah )ةحلصم )  berasal  dari  kata  (  حلص)    dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan  dari  kata  buruk  atau  rusak 6 .  Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada
4 Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, Kontribusi Metode Maslahat Mursalah Imam  Malik  terhadap  Pengembangan  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  Kontemporer,
Jurnal al-Ahkam, Vol. 27, No. 1 April 2017, hlm. 60.
5 Danu Aris Setiyanto, Pemikiran Hukum Islam Imam Malik bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial, al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 1, No. 2, 2016, hlm. 104.
6 Amir Syarifuddin, Ushul fiqh, jilid II (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.323
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kebaikan manusia”.Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermamfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan  seperti  menghasilkan  keuntungan  atau  kesenangan; atau  dalam  arti  menolak  atau  menghindarkan  seperti  menolak kemudharatan  atau  kerusakan. 7 Jadi  setiap  yang  mengandung mamfaat  patut  disebut maslahah .  Dengan  demikian,  maslahah mengandung  dua  sisi  yaitu  menarik  atau  mendatangkan kenaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.
Al-Gazali mangemukakan bahwa pada perinsipnya maslahah adalah  “mengambil  mamfaat  dan  menolak  kemudharatan  dalam rangka  memelihara  tujuan-tujuan  syara’.” 8 Dengan  demikian,  al- Gazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan syara’,  sekalipun  bertentangan  dengan  tujuan-tujuan  manusia, karena  kemaslahatan  manusia  tidak  selamanya  didasarkan  kepada kehendak  syara’,  tetapi  sering  didasarkan  kepada  kehendak  hawa nafsu.  Dalam  mengartikan  maslahah  secara  defenitif  terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata hakikatnya adalah sama.
a.  al-Gazali  menjelaskan  bahwa menurut asalnya  maslahah itu  berarti  sesuatu  yang  mendatangkan  mamfaat  (keuntungan)  dan menjauhkan  mudarat  (kerusakan), 9 namun  hakikat  dari  maslahah adalah:
ِعْرَّشلا ِدْوُصْقَم يَلَع ُةَظَفاَحُمْلا
Artinya:

## Memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.
Sedangkan  tujuan  syara’  dalam  menetapkan  hukum  itu  ada  lima, yaitu: memlihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
b.  al-Khwarizmi 10 memberikan  defenisi  yang  hampir  sama dengan defenisi al-Gazali di atas yaitu:
7 Amir Syarifuddin, Ushul fiqh, jilid II, hlm. 324 8 Abu  Hamid  al-Gazali,  al -Mustashfa’  fi  ‘ilm  al-Ushul, jilid  II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth,), hlm. 54
9 Abu Hamid Al-Gazali, al -Mustashfa’ fi ‘ilm al-Ushul, jilid II, hlm. 56 10 Nasrun  Haroen, Ushul  Fiqh ,  jilid  I (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu, 1997,) hlm. 124.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
ِعْرَّشلا ِدْوُصْقَم يَلَع ُةَظَفاَحُمْلا ِقْلَْلْا ِنَع ِدِساَفَمْلا ِعْفَدِب
Artinya :
Memelihara  tujuan  syarak  (dalam  menetapkan  hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.
c. al-Syatibi mengartikan maslahah itu dari dua pandangan, yaitu  dari  segi  terjadinya  maslahah  dalam  kenyataan  dan  dari  segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada maslahah. 11
1).  Dari  segi  terjadinya  maslahah  dalam  kenyataan, berarti:
ُهُفاَصْوَا ِهْيِضَتْقَ ت اَم ِهِلْيَ نَو ِهِتَشْيَع ِماََتََو ِناَسْنِلإْا ِةاَيَح ِماَيِق  َلَِا ُعِجْرَ ياَم
ِق َلَْطِلإْا يَلَع ُةَيِلْقَعْلاَو ُةَيِتاَوْهَّشلا

## Artinya:
Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna  hidupnya,  tercapai  apa  yang  dikehendaki  oleh  sifat syahwati dan aklinya secara mutlak.
2).  Dari  segi  tergantungnya  tuntutan  syara’  kepada maslahah,  yaitu  kemaslahatan  yang  merupakan  tujuan  dari penetapan  hukum  syara’.  Untuk  menghasilkannya  Allah  menuntut manusia untuk berbuat.
d. al-Tufi  menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-Alim 12 dalam al-Maqasidu  al-Ammah  li  al-Syariat  al-Islamiyah mendefinisikan maslahah sebagai berikut:
ِ دَؤُمْلا  ِبَبَّسلا ِنَع ٌةَراَبِع

## ًةَداَع ْوَا ًةَداَبِع ِعِراَّشلا ِدْوُصْقَم  َلَِا ي
Maksudnya:
Suatu gambaran dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadah atau adat.
11 Abu  Ishaq  Al-Syatibi, al-Muwafaqaat   Fi  Ushul  al-Syariat jilid II, hlm.7 12 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh Jilid I, hlm. 125.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Berdasarkan  beberapa  defenisi  tentang  maslahah  dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulksn bahwa maslahah itu  adalah  sesuatu  yan  dipandang  baik  oleh  akal  sehat  karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi  manusia,  sejalan  dengan  tujuan  syara’  dalam  menetapkan hukum.

## 2 . Dimensi Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam
Islam sebagai agama wahyu dari AIIah swt. yang berdimensi rahmatan  li  al  ‘alamin memberi  pedoman  hidup  kepada  manusia secara  menyeluruh,  menuju  tercapainya  kebahagiaan  hidup  rohani dan  jasmani,  serta  untuk  mengatur  tata  kehidupan  manusia,  baik sebagai individu maupun bermasyarakat.
Secara  umum  tujuan  penciptaan  dan  penetapan  hukum  oleh Allah    swt.  adalah  untuk  kepentingan,  kemaslahatan  dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat, ungkapan tersebut tersurat dalam QS.al-Baqarah/2: 201:
                                                                                   
            
Terjemahnya:
Dan  di  antara  mereka  ada  orang  yang  berdoa:  "Ya  Tuhan  Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka. 13
Menurut  Abu  Zahrah, 14 terdapat  tiga  sasaran  utama  dari tujuan  penetapan  hukum  Islam,  yaitu  penyucian  jiwa,  penegakan keadilan,  dan  perwujudan  kemaslahatan.  Penyucian  jiwa dimaksudkan  agar  setiap  muslim  dalam  setiap  aktivitasnya  dapat
13 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 2016) hlm. 31.
14 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Kairo: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 342-343.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dilingkungannya, bukan menjadi  sumber  keburukan.  Pendekatannya  dengan  banyak melakukan  ibadah  yang  disyariatkan  oleh  Allah,  seperti:  Shalat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Sebab dengan ibadah tersebut dapat membersihkan jiwa dan dapat memperkokoh hubungan kesetiakawanan  sosial  ( ukhuwah  insa>niyah ,  dan ukhuwah wat}aniyah ). 15
Penegakan  keadiIan  diharapkan  dapat  terwujud  dalam  tata kehidupan masyarakat muslim, yaitu keadilan yang bertalian dengan sesama umat Islam maupun dalam berhubungan dengan umat yang berbeda  keyakinan.  Pendekatannya  dapat  dilakukan  di  antaranya melalui  pandangan  bahwa  setiap  manusia  mempunyai  kedudukan yang  sama  dalam  hukum  dan  peradilan, serta  tidak  ada  perbedaan yang  didasarkan  atas  stratifikasi  sosial. 16 Selain  itu,  upaya menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  harus  dikedepankan,  karena Islam  mengharamkan  tindakan  kekerasan,  penyiksaan,  dan penganiayaan.  Perwujudan  kemaslahatan  adalah  kemaslahatan hakiki  yang  bertalian  dengan  kepentingan  umum,  bukan kemaslahatan  yang  dipengaruhi  oleh  kepentingan  pribadi  atau golongan  apalagi  yang  dipengaruhi  oleh  hawa  nafsu.  Dari keterangan  ini,  dapat  diphami  bahwa  maslahat yang  ingin diwujudkan  adalah  maslahat  yang  tidak  bertentangan  dengan  teks agama, baik dari al-Qur’an maupun hadis Nabi.
Sementara  menurut  ‘Abd  Wahhab  Khallaf,  tujuan  umum Syari’ dalam mensyariatkan  ketentuan  hukum  kepada  orang-orang mukallaf adalah  dalam  upaya  mewujudkan  kemaslahatan  bagi
15 Misalnya  shalat  dapat  mencegah  manusia  dari  perbuatan  keji  dan mungkar, QS.al-‘ankabut/ 29: 45.
                                                     
Terjemahnya:  Sesungguhnya  shalat  itu  mencegah  dari  (perbuatan-  perbuatan) keji dan mungkar . Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 401
16 Islam sangat menekankan nilai-nilai keadilan kepada umatnya,  meski kepada orang yang ia benci (musuh), QS. al-Ma>idah/5: 8.
                                                                                         
Terjemahnya:  Dan  janganlah  sekali-kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 108
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kehidupan  mereka. 17 Sebab,  Allah  swt.  selaku  pencipta  manusia mengetahui apa yang menjadi kebutuhan manusia, baik yang bersifat matrial maupun spritual . Oleh karena itu, Allah membuat seperankat aturan  dalam  upaya  merealisasikan  maslahat  tersebut  sebagai kebutuhan manusia.
Hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan dan  kebaikan  hidup  manusia  yang  hakiki  harus  menjadi  titik perhatian  utama.  Sejalan  dengan  pemikiran  Abu  Zahrah,  yaitu  al- Gazali,  al-Syatibi,  Ibn  Qayyim,  dan  ‘Abdul    Wahhab  Khallaf, kepentingan hidup manusia tersebut terbagi tiga, yaitu kepentingan primer  ( al-daduriyat ),  kepentingan  sekunder  ( al-hajiyat )  dan kepentingan tertier ( al-tahsiniyat ). 18
Kepentingan  primer  ( al-daduriyat )  ialah  kepentingan  yang mutlak  dibutuhkan  oleh  setiap  manusia  dalam  upaya  mewujudkan kemaslahatan hidup. Selain itu, al-Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama  Pencipta  manusia  (Allah)  menetapkan  hukum-hukum-Nya adalah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  hidup  manusia,  baik  di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, taklif dalam aspek hukum harus  mengarah  pada  upaya  merealisasikan  terwujudnya  tujuan hukum  tersebut.  Konsep  maslahat  dalam  pandangan  al-Syathibi mencakup seluruh aspek hukum Islam dan bukan semata pada aspek yang tidak diatur oleh nas}, melainkan mencakup tujuan Allah swt. menurunkan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu terpeliharanya  lima  aspek  pokok  sebagaimana  yang  dikemukakan oleh  al-Ghazali  seperti  yang  dikutip  oleh  al-Syathibi,  yaitu  (1) memelihara agama ( نيدلا ظفح ), (2) memelihara akal ( لقعلا ظفح ),
(3) memelihara jiwa ( سفنلا ظفح ), (4) memelihara keturunan ( ظفح
لسنلا ), dan (5) memelihara harta benda ( لاملا ظفح ). 19
Uraian di atas, menunjukkan bahwa al-Ghazali dan al-Syatibi sepakat bahwa prinsip dasar dari tujuan syara’ / hukum Islam adalah terwujudnya  kemaslahatan  yang  berpangkal  pada  terpeliharanya lima  aspek  pokok  dalam  konsep maqashid  al-syari’ah atau
17 ‘Abd Wahhab Khallaf, Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 35 18 Zainuddin  Ali, Hukum  Islam : Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di Indonesia, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 12
19 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, Jilid. II, hlm. 3.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kelompok daruriyat, yakni  memelihara  kebutuhan  yang  bersifat esensial  bagi  kehidupan  manusia.  Kebutuhan  esensial  itu  adalah memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan,  dan  harta.  Kelompok sekunder  ( al-hajiyat )  adalah  kepentingan  yang  diperlukan  dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesulitan. Artinya, ketika kepentingan  itu tidak terpenuhi  secara  maksimal  dalam  kehidupan manusia maka tidak akan merusak tata kehidupannya, namun hanya mengakibatkan kesulitan. Kepentingan tersier ( al-tahsiniyat ), yaitu kepentingan yang apabila tidak terpenuhi juga tidak mengakibatkan kesulitan dalam hidup apalagi merusak tata kehidupan manusia.
Apabila  terpenuhi  tiga  kepentingan  di  atas,  akan  memberi kesempurnaan  dalam  hidup  manusia.  Ketika  manusia  sanggup memenuhi  kepentingan  primer,  sekunder,  dan  tersiernya,  maka dalam konsep falsafah hukum Islam kehidupan manusia tidak akan mengalami kebinasaan, kehancuran dan kepunahan.
Maslahat  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  bersifat universal, berlaku umum dan abadi bagi segenap manusia dan dalam segala keadaan, perhatikan QS. Saba’/ 34:28.
                                                                                        

Terjemahnya:
Dan  kami  tidak  mengutus  kamu,  melainkan  kepada  umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan . 20
Selanjutnya QS. al-A’raf /7 :158.
                                                       
Terjemahnya:
20 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya , hlm. 431.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Katakanlah:  "Hai  manusia  Sesungguhnya  Aku  adalah utusan Allah kepadamu semua. 21
Kedua  ayat  di  atas  dan  ayat-ayat  al-Qur’an  yang  senada denganya  mengimformasikan  bahwa  maslahat  yang  diperoleh  dari penetapan syari’at setelah  melalui proses tasyri’ bersifat umum dan universal, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir batin, matrial spiritual, maslahat individu juga maslahat umum, maslahat hari ini dan hari esok. Oleh karena itu, setiap orang dengan berbagai latar belakang dan  profesinya  memiliki  tanggung  jawab  yang  sama  untuk mengamalkan  dan  memperjuangkan  ketentuan  syari’at.  Sebab, ketentuan-ketentuan  syari’at  tersebut  bersifat  universal  untuk menciptakan maslahat buat manusia.
Oleh karena itu, semua produk hukum Islam, baik yang bersumber dari dalil yang disepakati maupun yang bersumber dari dalil  yang  diperselisihkan,  tak  satu  pun  yang  terlepas  dari  prinsip untuk  mewujudkan maslahat bagi  umat  manusia.  Sebab,  setelah dilakukan istiqra (  deduksi),  maka  akan  diketahui  bahwa  pada hakikatnya  Allah  swt  mensyariatkan  hukum  Islam  demi mewujudkan kemaslahatan buat manusia, menegakkan keadialan di tengah-tengah  masyarakat,  serta  menghapus  dan  menghilangkan ketidakadilan dan kerusakan pada masyarakat.  Sehingga umumnya para  ahli  hukum  Islam  mengatakan,  bahwa“ al-Ah}ka>m  al- Takli>fiyah ”  dalam  Islam  selalu  ada  kaitan  kuat  dengan kemaslahatan  yang  benar-benar  harus  diupayakan.  Hukum  mubah berkaitan dengan hal-hal yang kadar kemaslahatannya tidak begitu besar.  Sebaliknya  hukum  haram  selalu  ada  relevansinya  dengan mud}arat ,  dan  hukum  makruh  ada  kaitannya  dengan  hal-hal  yang mengandung bahaya meskipun kecil. 22 Kadar kemaslahatan maupun ke- mud}arat- an,  banyak  mempengaruhi  pemikiran  hukum  Islam, khususnya pada hukum-hukum ijtiha>di .
Karena itu,  prinsip-prinsip semacam itu perlu diperhatikan oleh  seorang  mujtahid,  baik  ketika  akan  melakukan  interpretasi terhadap suatu nas } maupun ketika akan menerapkannya di tengah- tengah masyarakat. Hal itu dilakukan agar hukum Islam benar-benar
21 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , hlm. 170.
22 Muhammad  Tholhah  Hasan, Islam  Dalam  Perspektif  Sosio  Kultural ,
Cet. I (Jakarta: Lantabora, 2005), hlm. 119.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menjadi rahmatan  li  al-a>lami>n /  member  kebaikan  kepada manusia.

## Pandangan Imam Malik tentang Maslahat sebagai Pertimbangan Hukum Islam
Imam Malik ibn Anas lahir dan wafat di Madinah (94 H/716 M-179  H/796  M),  ia  seorang  ahli  hadis, ahli  fikih,  mujtahid  besar dan pendiri Mazhab Maliki yang terkenal dengan sebutan Imam Dar al-Hijrah (tokoh  panutan  penduduk  Madinah). 23 Menurut Muhammad  Khudaeri  Bek,  ulama  sepakat  bahwa  Imam  Malik adalah  tokoh  terpercaya  dalam  meriwayatkan  hadis  dan  diantara murid-muridnya  yang  terkenal  adalah  Muhammad  ibn  Hasan  al- Syaibani, tokoh  Mazhab  Hanafi terkenal di  Irak  dan  Imam  Syafi’i pendiri Mazhab Syafi’i.
Imam Malik berperan penting dalam memperjelas landasan pembangunan fikih aliran Hijaz, Kemudian pokok-pokok pikirannya tentang  mazhabnya  hanya  diketahui  dari  kesimpulan  murid- muridnya  atau  pengikutnya  berdasarkan  karya-karyanya  di  bidang fikih  atau  bidang  hadis  sebagaimana  kitab al-Muwatha’  dan  al- Mudawwana al-Kubra.
Metode penetapan hukum Imam Malik selalu berlandaskan kepada  al-Qur’an  dan  Sunnah,  Kemudian  praktik  penduduk Madinah  dan  fatwah  sahabat.  Jika  tidak  menemukan  keterangan tentang sesuatu dalam al-Qur’an, sunnah dan ‘ amal Ahlu Madinah , serta  fatwa  sahabat  tersebut,  Imam  Malik  kemudian  melakukan ijtihad  dengan  menggunakan  metode  penetapan  hukum qiyas, istislah, istihsan, dan sadd al-zari’ah . 24
Penerapan  praktik Ahlu  Madinah dalam  penetapan hukumnya, menunjukkan bahwa Imam Malik sangat memperhatikan aspek-aspek sosiologis penetapan hukum Islam. Karena menurutnya,  untuk  hal-hal  yang  tidak  ditemukan  dalam  al-Qur’an dan  sunnah,  maka  praktek Ahlu  Madinah dapat  dijadikan  sumber penetapan  hukum,  oleh  karena  praktik Ahlu  Madinah merupakan
23 Munawwar Kholil, Biografi empat Serangkai Imam Mazhab (Jakarta: Bulan Bintang,2008), hlm.84.
24 Jalaluddin Abd Rahman al-Sayuti al-Syafi’i, Tanwir al-Hawalik, Syarh ‘al  al-Muwattha’, dikutip  dalam  Ahmad  Musyahid, Melacak  Aspek-Aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam, hlm. 245.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bentuk kristalisasi ajaran Rasulullah selama berada di Madinah yang memiliki kedudukan yang sama dengan hadis mutawatir. 25
Ada  beberapa  tokoh  sahabat  penting  yang  memberikan kontribusi  besar  terhadap  pemikiran  Imam  Malik  ibn  Anas,  yaitu Abudullah  ibn  Umar  dan  ‘Aisyah,  serta  Ali  ibn  Abi  Thalib.  Jika ditelusuri  secara  sosiologis,  tampak  adanya  kesamaan  problema social dan budaya masyarakat yang dihadapi Imam malik ibn Anas dengan tradisi kalangan fuqaha ahli Madina dari kalangan sahabat. Walaupun  pada  masa  pemerintahan  Umar  ibn  al-Khattab  kondisi social budaya Madinah begitu kompleks dan berdampak kepada cara berpikir  Umar  ibn  al-Khattab,  itu  tidak  terjadi  pada  sahabat  lain seperti Ali ibn Thalib, Aisyah atau Abdullah ibn Umar, Zubair ibn Awwam, Talhah, Bilal ibn Rabah, dan Zaid ibn Tsabit. 26
Pengaruh  sosiologis  terhadap  fatwa  Imam  Malik  dapat dilihat  pada  porsi  penggunaan ra’yu Imam  Malik  ketika mengistinbatkan hukum, mulai penggunaan metode qiyas, istihsan, maslahah  mursalah, dan sadd  al-zari’ah, metode  istinbat  hukum melalui ra’yu bertujuan  mewujudkan  maslahat.  Menurut  Abu Zahrah, Imam Malik merupakan Imam Mazhab yang paling banyak mempergunakan  jenis  metode  istinbat  hukum  yang  didasari ra’yu dibanding Imam Mazhab lainnya. 27
Telah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ushul, bahwa seluruh  hukum  yang  ditetapkan  Allah  atas  hamba-Nya,  dalam bentuk  suruhan  atau  larangan  –  adalah  mengandung maslahah. Seluruh  suruhan  Allah  bagi  manusia  untuk  melakukanya mengandung mamfaat untuk dirinya baik secara lansung atau tidak. Manfaat  itu  ada  yang  dapat  dirasakannya  pada  waktu  itu  juga ada yang  dirasakan  sesudahnya.  Begitu  pula  dengan  semua  larangan Allah  untuk  dijauhi  manusia.  Dibalik  larangan  itu  terkandung kemaslahatan,  yaitu  terhindarnya  manusia  dari  kebinasaan  atau kerusakan.
Perbedaan  pandangan  ulama  terjadi  pada  batasan-batasan maslahah , apakah maslahah itu berdiri sendiri sebagai hujjah untuk
25 Muhammad Abu Zahra, Ushul al-Fiqh, hlm. 189.
26 Muhammad  Atho  Mudhar  , Membaca  gelombang  Ijtihad,  antara Tradisi dan Liberasi, dikutip dalam Dedi Ismatullah, Sejarah Sosial Hukum Islam, Cet. I, hlm. 302 27 Muhammad  Abu  Zahrah, al - Imam  Malik:  Hayatuhu  wa  ‘Asruhu Arauhu wa Fiqhuhu (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th), hlm. 237
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menetapkan  suatu  hukum  atau maslahah itu  harus  mendapat legitiminasi  dari  syara’  untuk  dijadikan  sebagai  dalil  dalam menetapkan  suatu  hukum.  Al-Syatibi  berpandangan  bahwa maslahah harus sejalan dengan tuntutan syara’, sementara al-Thufi berpandangan  beda.  Menurutnya ,  maslahah merupakan  dalil  yang berdiri  sendiri, kehujjaa -nya  tidak  bergantung  kepada  teks  (al- Qur’an dan Sunnah).
Dalam urusan muamalah, Imam Malik memandang maslahat sebagai dasar hukum yang independeni, meskipun maslahat itu tak bersandar  kepada  dalil  syar’i.  Oleh  karena  itu,  di  mana  terdapat maslahat, imam malik akan mempertimbangkannya sebagai sumber hukum.  Jika  maslahat  itu  kontradiktif  dengan  nas  yang  bersifat zhanni, maka  ia  akan  lebih  mendahulukan  maslahat  melalui  cara takhsis ,  yaitu mentakhsis nas  yang  zhanni  dengan  maslahat,  atau memandang dalil zhanni tersebut lemah dari segi sanad. 28
Menurut  ulama  mazhab  maliki, imam  Malik  menggunakan maslahat sebagai dasar hukum jika memenuhi tiga keriteria, yaitu:
1. Maslahat  harus  sejalan  dengan  ruh/spirit syariat  Islam  atau maqasid  syariah .  Dengan  perkataan  lain,  maslahat  tidak boleh  bertentangan  dengan  dalil  agama  yang  bersifat qat’i. oleh  karena  itu,  maslahat  yang  ingin  dicapai  mesti  sesuai dengan tujuan agama.
2. Maslahat  harus  bersifat  rasional.  Maksudnya,  maslahat  itu bisa  diterima  oleh  akal  sehat  manusia.  Jika  maslahat  yang didambakan  itu  disodorkan  diperlihatkan  kepada  orang- orang yang berakal sehat, maka mereka akan menerimanya tanpa  ada  keraguan  sedikit  pun.  Sebab  secara  fitra,  akal manusia selalu mendambakan kemaslahatan demi kebaikan- kebaikan dalam kehidupannya.
3. Maslahat  itu  dipertimbankan  sebagai  dasar  hukum  untuk menghilangkan masyaqqah manusia  dalam  menjalankan tuntunan  agama.  Dengan  perkataan  lain,  jika  maslahat  itu tidak dipertimbangkan sebagai dasar hukum, maka manusia akan  mengalami  kesulitan  dalam  kehidupannya. 29 Padahal Allah swt. menegaskan dalam QS. al-Hajj/22:78.
28 Muhammad Abu Zahrah, Malik: Hayaatuhu, wa ‘Asruhu, Aaraauhu, wa fiqhuhu, hlm. 318.
29 Muhammad Abu Zahrah, Malik..., hlm. 319.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
                                          
Artinya:
…Dan  dia  sekali-kali  tidak  menjadikan  untuk  kamu  dalam agama suatu kesempitan…. 30
Ketentuan  yang  telah  dirumuskan  dalam  mazhab  maliiki tersebut merupakan norma yang harus dipatuhi bagi siapapun yang ingin  menjadikan  maslahat  sebagai  pertimbangan  hukum,  supaya hukum yang dihasilkan bukan melalui dorongan hawa nafsu.
Imam  malik  sebenarnya  bukanlah  orang  yang  pertama  yang menjadikan maslahat sebagai dasar hukum yang independen. Sebab, sejarah  mencatat  bahwa  metode  semacam  itu  telah  ditempu  oleh sahabat  Nabi,  kasus jam’u al-Qur’an bisa  menjadi  contoh  dalam masalah ini. Upaya jam’u al-Qur’an (menyatukan al-Qur’an dalam satu mushaf) tak pernah dilakukan atau dianjurkan oleh Nabi kepada sahabat.  Meski  demikian,  sahabat  melakukan  inisiatif  untuk menyatukan  al-Qur’an  dalam  satu  mushaf.  Upaya  ini  didasari pertimbangan maslahat. Sebab, sahabat menghawatirkan al-Qur’an akan  lenyap  seiring  dengan  meninggalnya  para huffaz  al-Qur’an. Kekhawatiran  itu  muncul  pada  saat  terjadi  perang  riddah.  Pada peristiwa  itu  diceritakan  banyak  penghafal  al-Qur’an  yang  gugur. Atas  dasar  kekhawatiran  itulah  Umar  mendatangi  Abu  Bakar  dan menyarankan supaya melakukan upaya jam’u al-Qur’an dalam satu mushaf.
Pada  awalnya  Abu  Bakar  tidak  merespon  usulan  Umar.  Ia menilai perbuatan jam’u al-Qur’an tidak sejalan dengan nas. Sebab, Nabi  tak  pernah  melakukannya  ataupun  memerintahkannya.  Akan tetapi  setelah  Umar  terus-menerus  mendesaknya  untuk  melakukan jam’u  al-Qur’an, Abu  Bakar  akhirnya  bisa  memaklumi  dan menyadari  kekhawatiran  Umar.  Abu  Bakar  pun  kemudian memanggil  dan  menginstruksikan  kepada  Zaed  ibn  Stabit  untuk melakukan tugas yang berat dan mulia itu. Adapun sahabat yang lain merespon  upaya jam’u  al-Qur’an itu  dengan  perasaan  hati  yang puas.
30 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya , hlm. 741.

## Fatwa-Fatwa Imam Malik yang didasari dengan Pertimbangan Maslahat
1. Ketentuan Air Liur Anjing yang tidak dikategorikan sebagai Najis
Apabila  terjadi  kontradiksi  antara  hadis  Ahad  dengan qiya>s ,  menurut  mayoritas  ulama  Maliki,  sikap  Imam  Malik terhadap persoalan tersebut yakni mendahulukan penggunaan qiyas apabila  didasari  pertimbangan  maslahat,  misalnya  Imam  Malik mengeluarkan  fatwa  tentang  air  liur  anjing  bukan  najis.  Sebab menurutnya,  Hadis  yang  menyebut  air  liur  anjing  najis  lemah  dan tidak diketahui hakikatnya. 31
Imam  Malik  berargumen  bahwa syara’ memperbolehkan untuk  mengonsumsi  daging  dari  binatang  hasil  tangkapan  anjing berdasarkan  ayat  al-Qur’an. 32 Ia  berargumen,  bagaimana  mungkin air liur anjing dapat digolongkan sebagai najis.
Imam  Malik  dengan  fatwanya ini  menggunakan  dalil zahir al-Qur’an, yakni  QS. al-Maidah/5:4. Ia juga mendahulukan qiyas, dari pada hadis Ahad tersebut, sebab ia menganalogikan bejana yang terkena air liur anjing dengan daging binatang hasil tangkapan anjing yang  terkena  air  liurnya,  yang  menurut  al-Qur’an  boleh  dimakan sehingga dapat diasumsikan bahwa air liur anjing bukan najis. Fatwa ini  didasari  pertimbangan  kemaslahatan,  yakni  untuk  memberikan kemudahan  kepada  manusia  sekaligus  menghilangkan masyaqqah dari  mereka,  khususnya  bagi  orang-orang  yang  memiliki  anjing
31 Hadis yang dimaksud adalah:
بارتلا اهدحا نوكب نا اعبس لسغيلف مكدحا ءانا بلكلا غلو اذا
Artinya:
Apabila  seekor  anjing  telah  menjilat  bejana  kalian,  maka  hendaklah  kalian mencucinya sebanyak tijuh kali, salah satunya dengan debuh tanah!. Muhammad Abu Zahrah, al-Imam Malik…, hlm. 237 32 Ayat yang dimaksud adalah QS. al-Maidah/05: 4:
                                                                         
Terjemahnya:
"  Dan  (buruan  yang  ditangkap)  oleh  binatang  buas  yang  Telah  kamu  ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang Telah diajarkan  Allah  kepadamu” Kementerian  Agama  RI, al-Qur’an  dan Terjemahnya , hlm. 227.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
peliharaan  karena  didorong  oleh  kebutuhan,  seperti  demi kepentingan perburuan dan keamanan (penjagaan).
2. Ketentuan Qadha’ Puasa si Mayyit yang tidak Wajib di bayar oleh Ahli Waris
Masalah qadha’ puasa bagi orang yang meninggal dunia, ada  sebuah  hadis  yang  mengatakan  bahwa  walinya  harus meng- qadha ’-nya:
لاق ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر نا : تلاق اهنع الله يضر ةشئاع نع
: هيلو هنع ماص مايص  هيلعو تام نم ) ملسمو ىراخبلا هاور (
Artinya:
Dari sahabat Aisyah ra. berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:  Barang  siapa  yang  meninggal  dunia  sementara  ia mempunyai kewajiban puasa (yang belum ia tunaikan), maka yang berkewajiban membayarnya adalah walinya (HR. Bukhari  No. 1952 dan Muslim No. 1147).
Mengenai  kandungan  hadis  ahad  tersebut,  imam  Malik berpandangan lain, ia lebih mendahulukan penggunaan qiyas, karena sebagaimana  seseorang  tidak  bisa  berwudhu    untuk  menggantikan wudhu orang lain, dan juga melakukan shalat untuk menggantikan shalat orang lain, maka demikian pula halnya dengan ibadaha puasa, tidak bisa digantikan orang lain.
Berdasarkan hal ini, maka walinya tidaj wajib berpuasa untuk menanggung semua puasa yang ditinggalkan oleh si mayyit, kecuali ketika si mayyit semasa masih hidup dia berwasiat untuk mengganti puasanya  yang  ditinggalkan,  maka  ahli  warisnya  wajib  untuk mengganti puasa yang ditingalkan oleh si mayyit tersebut.
Imam malik juga menolak hadis ahad yang diriwayatkan oleh sahabat ibn Abbas;
نا الله لوسر يا :تلاقف ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر تتا ةأرما نا هبتيضقف نيد كيبا ناك ول تيارفا :لاق ؟ رهش موص اهيلعو تتام يما تلاق ؟ ىضقي نا قحا الله نيدف :لاق معن :
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Artinya:
Sesungguhnya seorang wanita mendatangi Rasulullah saw. lalu bertanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia  sementara  ia  mempunyai  kewajiban  puasa  sebulan (ramadhan).  Nabi  berkata,  bagaimana  pendapatmu  seandainya bapakmu mempunyai hutang, apakah engkau akan membayarnya? Ia  menjawab:  Betul,  saya  akan  membayarnya.  Nabi  bersabda: hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar (HR. Ahmad No. 1861 dan Abu Daud No. 3308).
Menurut imam Malik, hadis tersebut membicarakan tentang haji, bukan puasa, hadis tersebut berbicara tentang nazar, bukan puasa (wajib). Seluruh riwayat tersebut imam Malik tolak berdasarkan pertimbangan maslahat. Sebab, ia berargumen dengan dengan zhahir QS. al-Najm: 39:
                                 
Terjemahannya:
…Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang Telah diusahakannya, 33
Petunjuk  zhahir  ayat  tersebut  secara  eksplisit    menerangkan bahwa    manusia  hanya  memperoleh  ganjaran  di  akhirat  sesuai dengan  usahanya  waktu  di  dunia,  bukan  berdasarkan  usaha  atau perbuatan orang lain. Jika ia pernah melakukan kebaikan sewaktu ia hidup  di  dunia,  maka  ganjaran  pahala  yang  akan  ia  peroleh. Sebaliknya, jika ia pernah melakukan keburukan sewaktu ia hidup di  dunia,  maka  ganjaran  siksaan  yang  akan  ia  peroleh  kelak, semuanya tergantung pada usahanya sewaktu ia hidup di dunia.
33 Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 1188
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Penutup
Semua produk hukum Islam, baik yang bersumber dari dalil yang  disepakati  maupun  yang  bersumber  dari  dalil  yang diperselisihkan,  tak  satu  pun  yang  terlepas  dari  prinsip  untuk mewujudkan maslahat bagi umat manusia. Sebab, setelah dilakukan istiqra (  deduksi),  maka  akan  diketahui  bahwa  pada  hakikatnya Allah  swt  mensyariatkan  hukum  Islam  demi  mewujudkan kemaslahatan  buat  manusia,  menegakkan  keadialan  di  tengah- tengah  masyarakat,  serta  menghapus  dan  menghilangkan ketidakadilan dan kerusakan pada masyarakat.  Sehingga umumnya para ahli hukum Islam mengatakan, bahwa “ al-Ahkam al-Taklifiyah ” dalam Islam selalu ada kaitan kuat dengan kemaslahatan yang benar- benar harus diupayakan.
Dalam urusan muamalah, Imam Malik memandang maslahat sebagai dasar hukum yang independeni, meskipun maslahat itu tak bersandar  kepada  dalil  syar’i.  Oleh  karena  itu,  di  mana  terdapat maslahat, imam malik akan mempertimbangkannya sebagai sumber hukum.  Jika  maslahat  itu  kontradiktif  dengan  nas  yang  bersifat zhanni, maka  ia  akan  lebih  mendahulukan  maslahat  melalui  cara takhsis ,  yaitu mentakhsis nas  yang zhanni dengan  maslahat,  atau memandang dalil zhanni tersebut lemah dari segi sanad .
Fatwa-fatwa  imam  Malik  yang  didasari  pertimbangan maslahat  di  antaranya  adalah,  pertama:  Ketentuan  air  liur  anjing adalah suci. Oleh karena itu, bejana yang terkena dengan air liur atau jilatan  anjing  tidak  bisa  dikategorikan  sebagai  najis.  Dasar hukumnya  adalah  menganalogikan  bejana  tersebut  dengan  daging hasil  buruan  anjing.  Sebagaimana  petunjuk  al-Qur’an  yang memperkenankan manusia untuk memakan daging hasil tangkapan anjing yang telah tersentuh dengan air liurnya, maka demikian pula halnya  dengan  bejana  yang  terkena  dengan  air  liurnya.,  Kedua: Ketentuan qada’ puasa si mayyit tidak wajib bagi ahli warinya untuk membayarnya.  Sebab,  akan  memberatkan  bagi  ahli  waris,  kecuali jika  si  mayyit  pernah  berwasiat  kepada  ahli  warisnya  semasa hidupnya  untuk  mengqada  puasanya  kelak.  Seluruh  fatwa  imam Malik tersebut didasari dengan pertimbaangan maslahat.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Daftar Pustaka
Abd Wahhab Khallaf, Ushul al-Fiqh . Kairo: Dar al-Fikr, t.th.
Abu Hamid al-Gazali, al-Mustashfa’ fi ‘ilm al-Ushul, jilid II .
Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
Abu  Ishaq  al-Syatibi, al-Muwafaqat   fi  Ushul  al-Syari’ah, Jilid  II.
Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1996.
Ahmad  Munif  Surat  Maputra, Filsafat  Hukum  Islam  al-Gazali: Maslahah  Mursalah  dan            Relevansinya  dengan
Pembaruan  Hukum  Islam. Jakarta:  Pustaka  Firdaus,
2002.
Amir Syarifuddin, Ushul fiqh, jilid II. Ciputat: PT Logos wacana Ilmu, 1999.
Badri  Khaeruman, Hukum  Islam  Dalam Perubahan  Sosial: Fatwa Ulama  Tentang  Masalah-Masalah  Sosial  Keagamaan, Budaya, Politik, Ekonomi, Kedokteran, dan HAM, Cet. I.
Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Danu  Aris  Setiyanto,  Pemikiran  Hukum  Islam  Imam  Malik  bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial, al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol 1, No. 2, 2016.
Jalaluddin Abd Rahman al-Sayuthi al-Syafi’i. Tanwir al-Hawa>lik, Syarh  ‘al  al-Muwat}t}a’, dikutip  dalam  Ahmad Musyahid, Melacak  Aspek-Aspek  Sosiologis  Dalam Penetapan Hukum Islam.
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya . Semarang:
CV. Toha Putra, 2016.
Muhammad  Abu  Zahra, al - Imam  Malik:  Hayatuhu  wa  ‘Asruhu  – Arauhu wa Fiqhuhu . Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.th.
Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh . Kairo Dar al-Fikr, 1987.
Muhammad Tholhah Hasan, Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural ,
Cet. I. Jakarta: Lantabora, 2005.
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh , jilid I . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Nur  Asiyah  dan  Abdul  Ghofur,  Kontribusi  Metode  Maslahat Mursalah Imam Malik terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari’ah Kontemporer, Jurnal al-Ahkam, Vol. 27, No. 1 April 2017.
Zainuddin  Ali, Hukum  Islam : Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di
Indonesia, Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.