Jurnal Inovasi, Evaluasi, dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP) Volume 2, Nomor 2, Desember , 2022, (Hal. 41-51)

## Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia
Sumpena 1 , Siti Nurhamidah 2 , Cecep Hilman 3 1,2 Mahasiswa Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia
3 Dosen Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia E-mail: salimsumpena203@gmail.com , sitihamidahalhusni@gmail.com, cecephilman77@gmail.com
Article History: Received: 2022-10-22  ||  Revised: 2022-11-26  ||  Published: 2022-12-29 Sejarah Artikel : Diterima: 2022-10-22  ||  Direvisi: 2022-11-26  ||  Dipublikasi: 2022-12-29

## Abstract
The  goal  implicit  in  the  decentralization  of  regional  government  is  regional  independence  to  carry  out development  in  various  aspects.    This  is  in  line  with  the  nature  of  decentralization,  namely  the  transfer  of government  authority  by  the  Central  Government  to  Autonomous  Regions  to  regulate  and  manage government  affairs  within  the  scope  of  its  own  territory.    Management  This  new  pattern  of  government management provides space for broad local (regional) community involvement and decision-making made by the Regional Government in providing competitive and quality public services to the community to become more  "down-to-earth".    In  the  context  of  government  decentralization,  education  decentralization  contains efforts  to  bring  decision-making  closer  to  the  needs  of  stakeholders,  so  that  on  the  one  hand  educational development is more in line with regional characteristics, on the other hand the community's potential can be utilized  more.    In  the  end,  it  is  hoped  that  the  decentralization  of  education  will  improve  the  quality  and excellence of human resources.
Keywords: Decentralization of Regional Goverment; Decentralization ofEducation.

## Abstrak
Tujuan  yang  tersirat  dalam  desentralisasi  pemerintahan  daerah  adalah  kemandirian  daerah  untuk menjalankan  pembangunan  dalam  beragam  aspek.  Hal  ini  sejalan  dengan  hakekat  desentralisasi,  yaitu penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  Daerah  Otonom  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan dalam ruang lingkup wilayahnya sendiri. Manajemen Pola baru manajemen pemerintahan  tersebut  memberikan  ruang  bagi  keterlibatan  masyarakat  lokal  (daerah)  secara  luas  dan pengambilan  keputusan  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Derah  dalam  memberikan  pelayanan  publik  yang kompetitif  dan  berkualitas  kepada  masyarakat  menjadi  lebih  “membumi”.  Dalam  konteks  desentralisasi pemerintahan tersebut, desentralisasi pendidikan mengandung upaya mendekatkan pengambilan keputusan pada kebutuhan stakeholders, sehingga di satu sisi pembangunan pendidikan lebih sesuai dengan kekhasan daerah, di sisi lain potensi masyarakat dapat lebih didayagunakan. Pada akhirnya desentralisasi pendidikan ini diharapkan akan meningkatkan mutu dan keunggulan sumberdaya manusia.
Kata kunci : Desentralisasi Pemerintahan Daerah; Desentralisasi Pendidikan.

## I. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan sesuatu sistem yang sangat dibutuhkan dalam rangka tingkatkan tingkatan intelegensi  warga  dalam  seluruh  berbagai  aspek.  Sebab  dengan  pembelajaran  manusia  yang terdapat  dalam  interaksi  sosial  bisa  bersaing  dengan  tujuan  buat  penuhi  kebutuhan  serta menggapai  cita  cita  yang  di  idamkan.  Bagi  ketatapan  MPRS  Nomor.  II  tahun  1960,  tujuan pembelajaran  yakni  mencetak  generasi  kearah  mewujudkan  sumber  energi  manusia  yang  cocok dengan  pancasila  sehingga  bisa  bertanggung  jawab  selaku  warga  yang  adil  dan  memiliki  energi spiritual yang besar. Tujuan dari pembelajaran diatas ialah salah satu tujuan pembelajaran secara universal,  serta  pada  dasarnya  tujuan  dari  pembelajaran  nasional  merupakan  berupaya  buat menghasilkan sumber energi manusia baik secara material serta spiritual cocok dengan bukti diri negeri Indonesia ialah Pancasila. Pembelajaran sepatutnya bisa bawa kemajuan serta memproduksi
lulusan  yang  mumpuni  dalam  bidangnya.  Bila  pembelajaran  hadapi  penyusutan  hingga  perihal tersebut  bisa  ditentukan  bisa  merendahkan  pula mutu sosial  dimasyarakat  yang  perihal  tersebut bisa dilihat dari lulusan dari sesuatu lembaga. Tetapi pada realitasnya, pembelajaran yang optimal belumlah  seluruhnya  bisa  dialami  oleh  warga  serta  perihal  ini  rasanya  tidak  kelewatan  bila diutarakan  dalam  ulasan  kali  ini.  Pemerintah  selaku  salah  satu  komponen  yang  harusnya bertanggung jawab secara penuh supaya pembelajaran bisa terlaksana dengan optimal. Tetapi pada realitasnya, pembelajaran belum bisa terlaksana secara optimal serta perihal itu bisa dilihat salah satunya dari bangunan pembelajaran yang telah tidak layak buat digunakan selaku sarana belajar. Tidak cuma itu, apalagi banyak wilayah terpencil yang belum bisa merasakan pembelajaran.
Sistem  Sentralistik  dialami  memiliki  dampak  yang  negatif  serta  kurang  optimal  yang  perihal tersebut  tidak  bisa  mengakomodir  konflik  serta  permasalan  lokal  serta  intern  sehingga menghasilkan rasa ketergantungan pihak loka dengan pusat sehingga rasa kemandirian menurun apalagi  mematikan  energi  kreasi,  inovasi  serta  kebebasan  pembelajaran  tingkatan  lokal.  Dari sebagian  perihal  tersebut  diatas  hingga  bisa  kita  tahu  dari  web – web  internet  yang  mengatakan polling kalau sistem pembelajaran di Indonesia ialah sistem yang terburuk di kawasan Asia. Perihal tersebut  disebabkan  sebab  bangsa  kita  dikala  ini  lagi  terletak  dalam  masa  transisi  ialah  terletak dalam masa reformasi yang terdapatnya masa ini bawa bermacam berbagai akibat. Selaku contoh ialah  pergantian  serta  timbulnya  Undang-  Undang  N0.  22  tahun  1999  tentang  Otonomi  Wilayah serta  Undang – Undang  Nomor.  25  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  Serta  Wilayah. Kemunculan Undang- Undang tersebut ialah kewenangan para pemerintah serta bawa akibat yang sangat otonomi dalam bermacam bidang tercantum bidang pembelajaran. Berbagai studi tentang Desentralisasi memperlihatkan bahwa segala permasalahan yang sifatnya kompleks, dapat diatasi dengan  kerja  kelompok,  mengakibatkan  adanya  aspek  ketidakpastian  sehingga  menimbulkan situasi yang tidak menentu sehingga tidak bisa diakomodir dengan sistem Sentralistik. Jika dilihat dari fungsi pemerintahan, Desentralisasi atau otonomi menunjukkan:
1. Satuan-satuan  Desentralisasi  atau  otonomi  lebih  fleksibel  dalam  memenuhi  berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;
2. Satuan-satuan Desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien;
3. Satuan-satuan Desentralisasi atau otonomi lebih normatif;
4. Satuan-satuan  Desentralisasi  atau  otonomi  mendorong  tumbuhnya  sikap  moral  yang  lebih tinggi, komitmen yang tinggi, komitmen yang lebih produktif.
Istilah Desentralisasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, de yang berarti lepas dan contium yang berarti pusat. Oleh karena itu Desentralisasi diartikan melepaskan diri dari pusat. Dari definisi tentang  Desentralisasi  tersebut  maka  dapat  difahami  bahwa  aktifitas  Desentralisasi  pada hakekatnya  adalah  aktifitas  dalam usaha  pelimpahan  wewenang  yang  berasal  dari  pemerintahan pusat  kepada  pemerintahan  daerah.  Sehingga  dengan  adanya  wacana  Desentralisasi  yang  telah menjadi wewenang dan Undang – Undang tersebut maka sekolah harus mempunyai kesiapan yang dalam hal ini berfungsi sebagai tempat pelaksanaan operasional dan lembaga formal pendidikan. Adapun dampak dari proses Desentralisasi tersebut adalah penerapan pendidikan secara mandiri yang  awalnya  dikelola  dengan  sistem  Sentralisasi.  Adapun  model  dan  metode  yang  digunakan dalam penerapan Desentralisasi pendidikan ini adalah model manajemen berbasis sekolah (MBS) atau School Based Management (SBM). Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah suatu cara untuk memajukan  mutu  pendidikan  dengan  pelimpahan  kebijakan  pengambilan  keputusan  yang seyogyanya  berasal  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah  masing-masing  lembaga,  yang  hal tersebut menjadikan kepala sekolah, guru, peserta didik, dan wali murid mempunyai kontrol yang lebih  besar  terhadap  kegiatan  belajar  mengajar  dilembaga  atau  disekolah,  dan  yang  tak  kalah penting adalah bahwa sekolah mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengambil keputusan dalam bidang keuangan dan kurikulum sekolah.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penilitian  kualitatif. Penelitian  kualitatif  yaitu  menganalisis  atau  mengkaji  lebih  dalam  suatu  konsep  atau  fenomena sosial  yang  memiliki  sifat  kasus.  Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  kepustakaan  (library  research).  Penelitian  kepustakaan  dilaksananakan  dengan
menggunakan literature (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya. Teknik yang digunakan adalah teknik  dokumentasi.  Teknik  dokumentasi  yaitu  mengkaji  atau  menginterpretasi  bahan  tertulis berdasarkan  konteksnya.  Bahan  tersebut  berupa  catatan  yang  terpublikasikan,  buku  teks,  dan jurnal artikel. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah  deduktif.  Menurut Busrah, mengatakan  deduktif  adalah  cara  berfikir  bertolak  dari  penyataan  yang  bersifat  umum  menarik kesimpulan yang bersifat khusus (Sutarto et al. 2021).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengertian desentralisasi pendidikan
Desentralisasi  pendidikan  merupakan  suatu  proses  yang  lingkungan  serta  bisa  bawa perubahan- perubahan berarti tentang metode sistem pembelajaran menghasilkan kebijakan, memperoleh  sumber  energi,  menghasilkan  dana,  melatih  guru,  menyusun  kurikulum,  serta mengelola sekolah- sekolah. Pembelajaran sangat berarti untuk pembangunan ekonomi, serta sistem  persekolahan  ialah  wahana  buat  menguatkan  pengaruh-pengaruh  politik  dan melaksanakan  program  serta  tujuan  para  penguasa.  Berhasil  ataupun  gagalnya  upaya desentralisasi persekolahan kerap kali lebih didetetapkan oleh alasan- alasan politis dari pada rancangan  teknis.  Program-  program  desentralisasi  sangat  bermacam-  macam  antara  satu negeri dengan negeri yang lain. Sehubungan dengan perihal itu, dalam penafsiran ini, perkara desentralisasi  mengaitkan  bukan  cuma  faktor  pembelajaran  (dalam  penafsiran  pengajaran serta pembelajaran lewat pengajaran) itu sendiri, namun pula unsur-unsur administratif serta finansial. Tidak hanya itu, sebab pembelajaran secara tidak langsung terpaut dengan kebijakan politis, hingga seluruh upaya buat mengganti kebijakan serta bermacam perihal yang terpaut dengan pembelajaran dibutuhkan upaya lewat jalan politis. Apabila menyepakati gagasan yang menganjurkan  kalau  perancangan  pembelajaran  sepatutnya  diawali  dengan  mengenali kepentingan seluruh  pihak yang ikut serta, baik individual ataupun kelompok, hingga pihak- pihak  yang  berkepentingan  tersebut  merupakan  pemerintah,  penyelenggara  sekolah,  guru, dosen, orang tua serta bermacam assosiasi handal di bidang pembelajaran, lembaga- lembaga swadaya  warga,  dan  kelompok  agama.  Sehubungan  dengan  perihal  itu,  Pemerintah,  dengan mengacu  kepada  masukan  dari  seluruh  yang  disebutkan  di  atas,  cuma  merangkai  kerangka bawah. Pemerintah dapat menetapkan tujuan universal serta mempersiapkan sumber- sumber energi  di  bidang  pembelajaran,  namun  pengelolaan  dari  hari  ke  hari  diserahkan  ke  otoritas yang lebih rendah, apalagi ke sekolah- sekolah. Sekolahpun wajib mencermati masukan dari orang  tua  serta  area  sekitarnya.  Masukan  ini  kemudian  jadi  bagian  dari  sistem  pengajaran serta pembelajaran yang lebih luas, sehingga pada kesimpulannya pembelajaran berkembang selaku  proses  dialektika  antara  sistem  serta  warga.  Kebijakan  pemerintah  dalam  tingkatkan mutu pembelajaran tersebut dikeluarkan lewat kebijakan desentralisasi pembelajaran ataupun Decentralized Basic Education Project (DBEP).
B. Konsep Dasar Desentralisasi Pendidikan Berlakunya  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  pada hakekatnya menjadi angin segar bagi perkembangan pemerintahan di daerah, karena Undang- Undang  tersebut  memberikan  kewenangan  serta  keleluasaan  bagi  pemerintah  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  dari  masyarakat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Otonomi  daerah  sebagai  salah  satu  bentuk  desentralisasi  pemerintahan,  pada  hakikatnya ditujukan  untuk  memenuhi  kepentigan  bangsa  secara  keseluruhan,  yaitu  uoaya  untuk  lebih mendekati  tujuan-tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  untuk  mewujudkan  cita-cita masyarakat  yang  lebih  baik,  lebih  adil  dan  lebih  sejahtera.  Desentralisasi  dimaksud  selaku penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh  pemerintah  kepada  wilayah  otonom  buat mengendalikan  serta  mengurus  urusan  pemerintahannya  sendiri.  Bidang  pembelajaran  pula ialah  bidang  yang  tercantum  dalam  garapan  kewenangan  wilayah  otonom  yang  diketahui dengan  desentralisasi  pembelajaran.  Kewenangan  pengelolaan  pembelajaran  berganti  dari sistem sentralisasi kesistem desentralisasi, desentralisasi pembelajaran berarti terbentuknya pelimpahan  kekuasaan  serta  wewenang  yang  lebih  luas  kepada  wilayah  buat  membuat rerencanaan serta mengambil keputusannya sendiri dalam menanggulangi kasus yang dialami.
Bersumber  pada  PP  No  25  Tahun  2000  tentang  kewenangan  pemerintah  serta  kewenangan provinsi  selaku  wilayah  Otonom,  pada  kelompok  bidang  pembelajaran  serta  kebudayaan disebutkan kalau kewenangan pemerintah meliputi hal- hal selaku berikut:
1. Penetapan standar kompetensi siswa serta masyarakat belajar, dan pengaturan kurikulum nasional serta evaluasi hasil belajar secara nasional, dan pedoman penerapannya;
2. Penetapan standar modul pelajaran;
3. Penetapan persyaratan perolehan serta pemakaian gelar akademik;
4. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran;
5. Penetapan  persyaratan  penerimaan,  pemindahan,  sertifikasi  siswa,  masyarakat  belajar serta mahasiswa.
Sedangkan itu, kewenangan pemerintah provinsi meliputi hal- hal yang sebagaimana diuraikan berikut:
1. Penetapan  kebijakan  tentang  penerimaan  siswa  serta  mahasiswa  dari  warga  minoritas, terbelakang, serta ataupun tidak sanggup;
2. Penyediaan  dorongan  pengadaan  novel  pelajaran  pokok/  materi  pembelajaran  buat tamman  anak-  anak,  pembelajaran  bawah,  pembelajaran  menengah,  serta  pembelajaran luar biasa;
3. Menunjang/menolong  penyelenggaraan  pembelajaran  besar  tidak  hanya  pengaturan kurikulum, akreditasi, serta penaikan tenaga akademis.
4. Penyelenggaraan sekolah luar biasa serta balai pelatihan serta ataupun penyusunan guru;
5. Penyelenggaraan museum provinsi, suaka aset sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah serta nilai tradisional, dan pengembangan bahasa serta budaya wilayah.
Kemudian  kebijakan  otonomi  pembelajaran  dalam  konteks  otonomi  wilayah  selaku  berikut, antara lain:
1. Secara  general  otonomi  pembelajaran  mengarah  pada  upaya  tingkatkan  kualitas pembelajaran  selaku  jawaban  atas  kekeliruan  yang  terjalin  sepanjang  kurang  lebih  20 tahun belum lama ini yang lebih mementingkan perkara kuantitas;
2. Pada sisi otonomi wilayah, otonomi pembelajaran menuju pada menipisnya kewenangan pemerintahan berlabel pembelajaran yan wajib diiringi dengan tumbuhnya pemberdayaan serta partisipaso warga;
3. Ada  kemampuan  tarik  menarik  antara  otonomi  pembelajaran  dalam  konteks  otonomi wilayah  kala  menempatkan  kepentingan  ekonomik  serta  finansial  selaku  kekuatan  tarik menarik antara pemerintahan wilayah otonom serta institusi pembelajaran;
4. Kejelasan  tempat  untuk  institusi-  institusi  pembelajaran  butuh  dirumuskan  supaya otonomi pembelajaran bisa berjalan cocok pada relnya;
5. Pada tingkatan persekolahan, otonomi pembelajaran otonomi pembelajaran wajib berjalan atas  bawah  desentralisasi  serta  prinsip  School  Based  Management  pada  tingkatan pembelajaran bawah serta menengah, penyusunan kelembagaan pada tingkat serta tempat yang jadi aspek kunci keberhasilan otonomi pembelajaran.
6. Telah  selayaknya  bila  desentralisasi  pembelajaran  wajib  mengedepankan  prinsip akuntabilitas sebab berkaitan erat dengan pendanaan serta pembiayaan pembelajaran;
7. Pada  tingkat  pembelajaran  besar,  kebijakan  otonomi  masih  senantiasa  terletak  dalam kerangka otonomi keilmuan;
8. Dalam konteks otonomi wilayah, kebijakan otonomi pembelajaran besar bisa ditempatkan bukan  pada  kepentingan  wilayah  semata,  melainkan  pada  realitas  kalau  pembelajaran besar merupakan peninggalan nasional;
9. Secara makro, apapun yang tercantum di dalamnya, otonomi pembelajaran besar haruslah menonjolkan keunggulan-keunggulannya.
Desentralisasi  pembelajaran  berbeda  dengan  desentralisasi  bidang  pemerintahan  yang  lain dalam  perihal  aplikasi.  Bila  desentralisasi  bidang-  bidang  pemerintahan  lain  terletak  pada pemerintahan  di  tingkatan  kabupaten/kota,  hingga  desentralisasi  di  bidang  pembelajaran tidak menyudahi pada tingkatan kabupaten/kota, namun hingga pada lembaga pembelajaran ataupun  sekolah  selaku ujung  tombak  penerapan  peendidikan.  Dalam  aplikasi  desentralisasi
pembelajaran,  hingga  dibesarkan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS).  Sedangkan  itu,  bagi Depdiknas  (Zainuddin,  2008:  60-  63)  fungi-  fungsi  yang  bisa  didesentralisasikan  ke  sekolah merupakan selaku berikut:
1. Perencanaan serta penilaian program sekolah
Sekolah  diberi  kewenangan  buat  melaksanakan  perencanaaan  cocok  dengan  kebutuhan nya, misalnya kebutuhan buat tingkatkan kualitas sekolah. Sekolah pula diberi wewenang buat melaksanakan penilaian, spesialnya penilaian internal ataupun penilaian diri.
2. Pengelolaan kurikulum Sekolah  bisa  meningkatkan  kurikulum,  tetapi  tidak  boleh  kurangi  isi  kurikulum  yang berlaku  secara  nasional  yang  dibesarkan  oleh  pemerintah  pusat.  Sekolah  pula  diberi kebebasan  buat  meningkatkan  kurikulum  muatan  lokal.  Tidak  hanya  pengelolaan kurikulum,  sekolah  pula  mendapatkan  wewenang  dalam  pengelolaan:  a)  proses  belajar mengajar, b) ketenagaan, c) perlengkapan serta peralatan, d) keuangan, e) siswa, f) ikatan sekolah dengan warga, serta gram) hawa sekolah.

## C. Implikasi Desentralisasi Pendidikan
Mengalami  masa  yang  serba  terbuka  di  alam  demokrasi  ini  orang  hendak  melaksanakan pilihan-  pilihan  rasional,  utamanya  dalam  dunia  pembelajaran.  Orang  tidak  hendak  cuma melaksanakan  opsi  atas  bawah  ikatan  paternalistik  ataupun  pula  atas  bawah  loyalitas kelompok  ataupun  mengerti/  pandangan  hidup  tertentu.  Bila  lebih  dahulu,  warga  dalam membagikan  pengakuan  terhadap  lembaga  pembelajaran  didasarkan  atas  penghargaan pemerintah, hingga ke depan justeru warga yang hendak membagikan ukuran- ukuran tentang kekuatan tiap- tiap lembaga pembelajaran. Seperti itu sebabnya lembaga pembelajaran wajib lebih  terbuka  serta  sanggup  memandang  tuntutan  riil  masyarakatnya.  Pada  masa  otonomi tersebut mutu pembelajaran hendak sangat didetetapkan oleh kebijakan pemerintah wilayah. Kala  pemerintah  wilayah  mempunyai  political  will  yang  baik  serta  kokoh  terhadap  dunia pembelajaran,  terdapat  kesempatan  yang  lumayan  luas  kalau  pembelajaran  di  wilayah bersangkutan  hendak  maju.  Kebalikannya,  kepala  wilayah  yang  tidak  mempunyai  visi  yang baik  di  bidang  pembelajaran  bisa  ditentukan  wilayah  itu  hendak  hadapi  stagnasi  serta kemandegan  mengarah  pemberdayaan  warga  yang  well  educated,  tidak  hendak  sempat menemukan momentum yang baik buat tumbuh. Kebijakan pemerintah berbentuk pemberian otonomi  wilayah,  ingin  tidak  ingin  menuntut  lembaga  otonomi  wilayah  mempunyai kemandirian,  terbuka  serta  hirau  dengan  tuntutan  era  serta  sanggup  berkompetisi  dengan lembaga-  lembaga  pembelajaran  yang  lain.  Kemandirian  wajib  ditempuh  serta  tidak selayaknya lagi menunggu dari atas. Mereka bukan hanya melaksanakan peran- peran selaku pelaksana sebagaimana yang terjalin pada masa lebih dahulu.
Menimpa  akibat  implementasi  UU  otonomi  wilayah  tersebut,  Mentri  Pembelajaran  Nasional pada  rapat  koordinasi  pejabat  kementerian  agama  Pusat  serta  Wilayah,  bertepatan  pada  29 November  1999,  sudah  mengemukakan  6  kasus  dalam  penerapan  UU  tersebut,  ialah: permasalahan kepentingan nasional, kualitas pembelajaran, efisiensi pengelolaan, pemerataan, kedudukan  dan  warga  serta  akuntabilitas.  Dalam  konteks  kepentingan  nasional,  permasalah yang  butuh  diantisasipasi  merupakan:  awal,  gimana  kita  bisa  menjamin  kalau  harus  belajar pembelajaran  bawah  9  tahun  bisa  diselesaikan  di  seluruh  wilayah  kabupaten  serta  wilayah kota dalam waktu yang relative sama, sedangkan kemampuan serta keahlian wilayah berbeda- beda.  Kedua, gimana  kita  bisa mengamankan  program  pembelajaran  serta kebudayaan  yang bisa  membagikan  kesempatan  kreativitas  serta  keragaman  wilayah,  namun  seluruhnya menuju  secara  sentripetal  ke  kepentingan  nasional  lewat  muatan  yang  sama  dalam  upaya pembuatan“ national character building”. Ketiga pembelajaran ialah investasi jangka panjang, yang  kadang-  kadang  kurang  menarik  untuk  sebagian  pejabat  wilayah,  sebab  hasilnya  tidak bisa  dilihat  serta  dinikmati,  kebalikannya  pembangunan  raga  ialah  investasi  jangka  pendek yang lekas bisa dilihat. Sebab itu, gimana melindungi supaya sumber dana buat pembelajaran bisa  terjamin  serta  mendapatkan  prioritas  dalam  alokasi  anggaran  wilayah?,  keempat, menyangkut  pembelajaran  agama  yang  tercantum  perkara  mendasar  yang  rawan,  sehingga kepentingan nasional buat membentuk warga religius dalam warga Indonesia yang pluralistik
bisa jadi perkara dalam penerapan di lapangan bila tidak diatur serta tidak terdapat rambu- rambu yang mencukupi.
Dalam konteks kualitas pembelajaran, permasalahannya merupakan diberlakukan UU otonomi wilayah tersebut apakah bisa dipastikan kualitas pembelajaran tiap- tiap wilayah, spesialnya lembaga- lembaga pembelajaran Islam yang nota benenya“ kurang siap” paling utama dalam rangka  penuhi  standar  nasional  serta  internasional  buat  mengalami  persaingan  global, sebaliknya  mutu  sumber  energi,  prasarana  serta  keahlian  pembiayaannya  dapat  sangat berbeda. Dalam konteks pemerataan, otonomi di bidang pembelajaran bisa tingkatkan aspirasi warga  hendak  pembelajaran  yang  diperkirakan  pula  hendak  meningkatnya  pemerataan mendapatkan  peluang  pembelajaran.  Namun  hendak  terus  menjadi  dibayar  mahal  dengan terus menjadi tingginya jarak antar wilayah  dalam pemerataan hendak sarana pembelajaran yang  kesimpulannya  hendak  mendororng  meningkatnya  kepincangan  dalam  kualitas  hasil pembelajaran.  Tanpa  intervensi  pengelolaan,  anggota  warga  dari  wilayah  kabupaten/kota yang kaya dengan jumlah penduduk sedikit hendak menikmati sarana lebih baik dari anggota warga  dari  kebupaten/kota  yang  miskin.  Pendekatan  sentralistis  pastinya  susah mengadaptasikan  kurikulum  dengan  kebutuhan  area.  Oleh  sebab  itu,  program  pembelajaran haruslah merefleksikan kebutuhan bawah manusia supaya dia layak serta lumayan intelegen hidup  dalam  lingkungannya.  Kebalikannya,  kurikulum  yang  sangat  berorientasi  kepada  area hendak kurangi pengetahuan pembuatan karakter partisipan didik dan menghalangi horizon penalarannya.  Dengan  menyadari  kekurangan-  kekurangan  ini,  pendekatan  desentralisasi hendak  banyak  khasiatnya  buat  penuhi  guna  pedagogis  dari  sistem  pembelajaran  nasional. Apa yang kita angan- angankan menimpa“ muatan lokal” dari kurikulum, pada hakikatnya ialah penyesuaian kurikulum nasional yang baku terhadap unsur-unsur area.
Terdapatnya  Otonomi  wilayah  tersebut  yang  berimplikasi  pada  otonomi  pembelajaran,  ialah tantangan  tertentu  untuk  lembaga  pembelajaran  Islam  semacam  tersebut  di  atas  buat  bisa eksis  serta  bertahan  dalam  masa  persaingan “global”  dengan  membagikan  sesuatu  tawaran serta  terobosan  baru,  sebab  jika  tidak,  lembaga  pembelajaran  Islam  di  bermacam  wilayah hendak  dikalahkan  oleh  lembaga-  lembaga  pembelajaran  universal  yang  lebih  menawarkan hal- hal menarik dalam dunia pembelajaran. Di antara tantang an- tantangan lain yang hendak dialami oleh lembaga pembelajaran Islam di sebagian wilayah ialah:
1. Tantangan yang berkaitan dengan ketidak siapan lembaga pembelajaran Islam di sebagian wilayah  dalam  mengadakan  bermacam  renovasi-  renovasi  pada  aspek  kurikulum  yang dipergunakan  dalam  kenaikan  kualitas  serta  mutu  lembaga  pembelajaran  itu.  Lemahnya upaya renovasi tersebut selaku akibat dari sentralisasi pendidik an yang berlangsung pada masa  dulu,  sehingga  menimbulkan  ketergantungan  yang  besar  kepada  pusat,  yang  pada kesimpulannya  meningkatkan  ketakutan  serta  kekhawatiran  dalam  penataan  kurikulum yang  bisa  mengapresiasikan  terhadap  bermacam  kepentingan  social,  budaya  wilayah. Dampaknya  kurikulum  yang  terdapat  pada  l  embaga  pembelajaran  Islam  di  sebagian wilayah senantiasa semacam dahulu tanpa terdapat pengayaan kurikulum baru, sehingga tidak  mengapresiasikan  tuntutan  kebutahan  warga  di  dekat  lembaga  pembelajaran tersebut.  Dampaknya,  arah  pembelajaran  yang  dilaksanakan  tidak  cocok  apa  yang  jadi harapan warga serta area dekat.
2. Lemahnya pengadaan renovasi dalam aspek kurikulum ini, tidak hanya factor di atas, pula diakibatkan  oleh  lemahnya  mutu  sumber  energi  manusia  (SDM)  di  sebagian  wilayah, sehingga  membatasi  terhadap  pengembangan  serta  pengayaan  kurikulum  yang  terdapat. Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  sesuatu  usaha  keras  dari  bermacam  lembaga  pembelajaran Islam  di  bermacam  wilayah  buat  menanggulangi  perihal  tersebut,  di  antara  lain merupakan dengan melaksanakan terobosan- terobosan baru dalam aspek kenaikan mutu sumber  energi  manusianya  de  ngan  bermacam  metode,  disamping  kurangi  watak ketergantungan yang besar kepada pemerintahan pusat. Dengan metode demikian, hingga renovasi  serta  pengayaan  kurikulum  lembaga  pembelajaran  Islam  di  sebagian  wilayah yang mengapresiasikan terhadap kebutuhan daerahnya hendak bisa terwujud.
3. Disamping  itu,  problematika  yang  dialami  oleh  lembaga  pembelajaran  Islam  di  sebagian wilayah  berkaitan  dengan  kebijakan  serta  keinginan  pemerintah  (political  will)  dalam
upaya  menopang  serta  memajukan  pembelajaran  di  daerahnya.  Pada  realitasnya,  masih terdapat sebagian wilayah  yang pemerintahnya kurang mencermati aspek pembelajaran, sehingga  dana  yang  dikucurkan  dalam  APBD  di  bidang  pembelajaran  sangat  sedikit. Perihal ini berimplikasi pada lambatnya pertumbuhan dari aspek pembelajaran di wilayah, yang menimbulkan masyarakatnya kurang bermutu di dalam sumber energi manusianya.
Mengalami problematika yang sedemikian rumit, hingga perihal ini jadi tanggung jawab warga di  wilayah  dengan  metode  membagikan  masukan  serta  konstribusi  kepada  pemerintah wilayah  supaya  biar  mencermati  serta  tingkatkan  APBD  di  bidang  pembelajaran.  Dengan metode inilah diharapkan sanggup menyadarkan pemerintah dalam mengupayakan kemajuan di  bidang  pembelajaran. Hendak  namun,  realitas  ini  hendak  jadi  lain  kala hambatan  dae  rah dalam pengembangan pembelajaran berkaitan dengan kecil serta mi nimnya pemasukan serta pemasukan  wilayah  setempat.  Kala  hal  tersebut  terjalin,  hingga  yang  wajib  dicoba  oleh pemerintah  wilayah  merupakan  mengkonsultasikan  dengan  pemerintah  pusat  tentang bermacam  kebijakan  otonomi  wilayah  yang  diberlakukan  di  daerahnya.  Berikutnya merupakan  berkaitan  dengan  kesiapan  faktor  pembelajaran  di  sebagian  wilayah  dalam mengalami  persaingan  global.  Kala  wilayah  tidak  sanggup  dalam  mempersiapkan  sebagian tenaga  yang  professional  dalam  bermacam  bidang  pendidikannya,  hingga  ingin  tidak  ingin, wilayah tersebut hendak jauh tertinggal apabila dibanding dengan wilayah yang lain. Realitas yang hendak dialami merupakan pembelajaran di wilayah tidak hendak menciptakan produk serta  out  put  yang  mumpuni  serta  professional  pada  bidangnnya.  Oleh  sebab  itu,  perihal tersebut  haruslah  jadi  catatan  berarti  untuk  lembaga  pembelajaran  Islam  di  bermacam wilayah  supaya  biar  mempunyai  strategi  jitu  dalam  mengalami  masa  otonomi  pembelajaran dalam penyiapan tenaga yang professional di bermacam bidang. Metode yang bisa dicoba oleh wilayah  merupakan  dengan  mengadakan  riset  banding  dengan  wilayah  lain  selaku  sesuatu analisa  terhadap  bermacam  kekurangan  wilayah  buat  setelah  itu  ditindak  lanjuti  dengan pengayaan keilmuan serta keahlian kerja secara professional.
Keahlian  dari  konsep  desentralisasi  buat  menggapai  ataupun  sangat  tidak  mendekati esensinya,  hendak sangat didetetapkan oleh  gimana proses pengambilan keputusan ataupun konsep  itu  sendiri  dicoba.  Idealnya,  proses  pengambilan  keputusan  atas  kebijakan desentralisasi pembelajaran wajib dicoba lewat “bargaining” yang dinamis antara state serta society.  Dengan  mekanisme  ini,  kalaupun  pada  kesimpulannya  konsep  desentralisasi  wajib dilaksanakan, hingga kehadirannya betul- betul ialah refleksi kemauan dari pihak state serta society.  Dari  sebagian  tantangan  yang  dialami  oleh  bermacam  lembaga  pembelajaran  Islam tersebut di atas, hingga hendak bisa dikenal kalau kasus dalam pengimplementasian Undang- undang  Pemerintah  tentang  Otonomi  Wilayah  1999  di  bidang  pembelajaran  bisa  dipetakan dalam  kasus  kepentingan  nasional,  kasus  kualitas  pembelajaran,  efisiensi  pengelolaan, pemerataan,  kedudukan  dan  warga  serta  akuntabilitas.  Keahlian  dari  konsep  desentralisasi buat menggapai ataupun sangat tidak mendekati esensinya, hendak sangat didetetapkan oleh gimana  proses  pengambilan  keputusan  ataupun  konsep  itu  sendiri  dicoba.  Idealnya,  proses pengambilan  keputusan  atas  kebijakan  desentralisasi  pembelajaran  wajib  dicoba  lewat “bargaining”  yang  dinamis  antara  state  serta  society.  Dengan  mekanisme  ini,  kalaupun  pada kesimpulannya  konsep  desentralisasi  wajib  dilaksanakan,  hingga  kehadirannya  betul-betul ialah  refleksi  kemauan  dari  pihak  state  serta  society.  Dari  sebagian  tantangan  yang  dialami oleh bermacam lembaga pembelajaran Islam tersebut di atas, hingga hendak bisa dikenal kalau kasus dalam pengimplementasian Undang-undang Pemerintah tentang Otonomi Wilayah 1999 di  bidang  pembelajaran  bisa  dipetakan  dalam  kasus  kepentingan  nasional,  kasus  kualitas pembelajaran, efisiensi pengelolaan, pemerataan, kedudukan dan warga serta akuntabilitas.
D. Managemen Pendidikan Era Desentralisasi Pendidikan Desentralisasi pembelajaran ialah upaya dari pemerintah pusat buat mengelola pembelajaran dalam  masa  globalisasi.  Pengelolaan  ini  ialah  strategi  dari  pemerintah  pusat  buat mempermudah  dalam  mengendalikan  pertumbuhan  pembelajaran  serta  pula  dinilai  lebih efisien  dibanding  dengan  sentralisasi.  Desentralisasi  pembelajaran  bertujuan  buat  kurangi intervensi  pejabat  pusat ataupun  satuan  dalam  urusan  pembelajaran  yang wajib  diputuskan
oleh  satuan  di  bawahnya,  pemerintah  wilayah  ataupun  warga,  serta  dilaksanakan  (Hidayati, 2016).  Pada  dikala  Undang-  undang  Nomor  22  Tahun  1999  disahkan,  hingga  terjalin pergantian  yang  fundamental  terhadap  pembangunan  yang  awal  mulanya  sentralisasi  ke desentralisasi  serta  tercantum  didalamnya  desentralisasi  pembelajaran.  Kenaikan  kualitas pembelajaran lewat mekanisme otonomi wilayah mengganti arah serta pola penyelenggaraan pembelajaran  yang  lebih  dahulu  dari  model  sentralisasi  jadi  desentralisasi  (Tilaar,  2017). Kebijakan ini diharapkan membagikan akibat yang positif untuk dunia pembelajaran Indonesia serta  bisa  menuntaskan  masalah-  masalah  pembelajaran  nasional  salah  satunya  merupakan permasalahan  kualitas  pembelajaran.  Sejalan  dengan  pertumbuhan  dunia  pembelajaran, implementasi dari kebijakan desentralisasi pembelajaran masih tidak penuhi harapan. Perihal ini  merujuk  kepada  pengelolaan  pembelajaran  yang  masih  kokoh  di  tangan  birokrasi  di pemerintahan  wilayah  dibanding  dengan  sekolah.  Perpindahan  wewenang  antara  pusat  ke provinsi  serta  provinsi  ke  kabupaten  yang  setelah  itu  diiringi  perpindahan  sumber  energi manusia yang tidak diiringi dengan pola pikir serta perilaku yang kondusif.
Otonomi  serta  desentralisasi  pembelajaran  ini  bukan  buat  memindahkan  permasalahan pembelajaran  nasional  pusat  ke  wilayah,  serta  begitu  pula  dengan  pengelolaan  (otonomi) pembelajaran  yang  bertujuan  buat  tingkatkan  kualitas  pembelajaran  di  susunan  warga, otonomi, serta desentralisasi pula bukan buat memindahkan beban kasus pembelajaran dari pusat yang setelah itu dilimpahkan ke pemerintah wilayah. Namun tujuan dari kebijakan ini merupakan buat membagikan hak pemerintah wilayah dalam tingkatkan kemampuan sumber energi manusia dalam tingkatkan kualitas pembelajaran di wilayah tiap- tiap Tiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak terlepas dari kelebihan serta kekurangan. Begitu pula dengan  kebijakan  desentralisasi  ini,  memandang  dari  sisi  positif  kebijakan  ini  pemerintah wilayah  lebih  bebas  buat  melaksanakan  pembinaan  terhadap  sumber  energi  manuisia. Kebijakan ini pula membagikan keleluasaan kepada lembaga pembelajaran buat melaksanakan pengelolaan  terhadap  lembaga  yang  bertujuan  buat  membagikan  peluang  kepada  sumber energi  manusia  yang  berkompeten  buat  lebih  memakai  kompetensi  yang  dipunyai  dalam membetulkan  pengelolaan  lembaga,  dalam  perihal  ini  memerlukan  kepemimpinan  dari seseorang  pemimpin  yang  memiliki  tujuan  kepada  kenaikan  kualitas  pembelajaran.  Lewat otonomi  pembelajaran,  sekolah  diberi  kewenangan  yang  besar  dalam  mengelola  lembaga pembelajaran  (sekolah)  kewenangan  ini  meliputi  manajemen  perencanaan  serta  penilaian program  sekolah,  manajemen  kurikulum,  manajemen  proses  belajar  mengajar,  manajemen fasilitas/ prasarana, manajemen keuaangan, manajemen pelayanan siswa, manajemen ikatan sekolah  dengan  warga,  dan  manajemen  hawa  sekolah  yang  cocok  dengan  amanat  di  dalam Undang-  undang  sistem  pembelajaran  nasional.  Terdapatnya  kewenangan  yang  besar  ini, kepala  sekolah  selaku  pemimpin  dituntut  buat  melaksanakan  inovasi  serta  memberdayakan sumber energi manusia secara optimal dalam menggapai mutu sekolah yang baik sebab kepala sekolah ialah figur kunci dalam mendesak kemajuan sekolah.
Dengan  menempatkan  sekolah  selaku  penyelenggara  pembelajaran  saat  sebelum  otonomi pembelajaran  terdapat,  hingga  penyelenggaraan  pembelajaran  nasional  dicoba  secara birokratis, dengan sekolah sangat tergantung pada birokrasi dengan jalur yang sangat panjang, terkadang  kebijakan  yang  didetetapkan  cocok  dengan  keadaan  sekolah.  Tidak  hanya  itu, penerapan  otonomi  sekolah  yang  sudah  dilaksanakan  sepanjang  ini  belum  menggapai  hasil yang  memuaskan  bersumber  pada  penanda  kualitas  pembelajaran  di  negara-  negara  yang kesenjangan  pendidikannya  terus  menjadi  melebar  di  segala  negara  serta  kualitas pendidikannya jadi jauh lebih lelet di kancah internasional. Negeri lain apalagi negeri semacam Asia Tenggara. Walaupun mutu pembelajaran di Indonesia terus bertambah, tetapi kualitasnya masih  sangat  rendah  dibanding  dengan  negeri  orang  sebelah.  Pengelolaan  otonomi  sekolah yang  belum  dikelola  secara  maksimal  oleh  pendidik  serta  tenaga  kependidikan  diperparah dengan  minimnya  pemahaman  warga  buat  berpartisipasi  aktif  dalam  pengelolaan  sekolah. Kasus  dalam  dunia  pembelajaran  terus  menjadi  meningkat  dengan  berkembangnya  era, perihal  ini  wajib  menemukan  atensi  penuh  dari  para  praktisi  pembelajaran  serta  pemangku kebijakan  dengan  membetulkan  sistem  pembelajaran  nasional  yang  menuju  kepada  revisi sumber energi manusia.
Kepemimpinan  Pembelajaran  dalam  Tingkatkan  Kualitas  Lembaga  Pembelajaran Kepemimpinan"  pembelajaran  yang  beorientasi  pada  kualitas  sangat  diperlukan  dalam tingkatkan  mutu  lembaga  pembelajaran  yang  dipandu.  Memaknai  kepemimpinan  dalam makna  luas  sangat  bermacam-  macam.  Asrin  serta  Arwildyanto  memaknai  kepemimpinan dikala ini mempunyai muatan sosial budaya yang lebih kokoh. Ini dikira selaku sistem sosial dengan kepemimpinan sosiokultural sebab didasarkan pada citra sosiologis yang kokoh dari organisasi  yang  memiliki  donasi  buat  membangun  budaya  organisasi  yang  sehat.  Rosmiati serta  Kurniady  (2017)  menggambarkan  kalau  secara  universal  penafsiran  kepemimpinan merupakan  keahlian  serta  keinginan  seorang  buat  pengaruhi,  mendesak,  mengajak, membimbing,  menggerakkan,  memusatkan  serta  apabila  butuh  memforsir  orang  ataupun kelompok buat menerimanya pengaruhi serta setelah itu berperan, suatu yang bisa menolong menggapai  tujuan  tertentu  sudah  diresmikan.  Bila  memandang  pada  konteks  Total  Quality Management lembaga pembelajaran yang diartikan dalam tulisan ini merupakan sekolah yang ialah  suatu  lembaga  pembelajaran  yang  wajib  lebih  ditingkatkan  mutu  manajemen pengelolaan sumber energi manusia, komponen internal sekolah ataupun komponen eksternal sekolah dalam pengelolaan kualitas sekolah. Bila didukung oleh budaya organisasi yang kokoh, kepemimpinan sekolah hendak efisien. Semacam yang dikemukakan oleh Fred, Robbins serta Lussier  yang  dilansir  oleh  (Munirom,  2021),  pemimpin  yang  efisien  merupakan  pemimpin yang  mengorganisasikan  organisasinya  dengan  metode  yang  sangat  terstruktur,  serta mempunyai  persahabatan  yang  sangat  kokoh,  berlagak  baik,  silih  yakin,  silih  menghormati, serta berlagak hangat kepada bawahannya. Kepemimpinan dapat membagikan orientasi pada terjadinya  budaya  organisasi  yang  kokoh  (Strong  Cultural)  perihal  ini  bertujuan  buat menggapai  tujuan  sekolah.  Sekolah  selaku  suatu  lembaga  pembelajaran  ialah  wadah  dalam proses  pembelajaran  yang  mempunyai  sistem  yang  dinamis,  sekolah  merupakan  mengelola sumber  energi  manusia  (SDM)  yang  diharapkan  menciptakan  lulusan  yang  bermutu  cocok dengan  tuntutan  kebutuhan  warga  dan  pada  gilirannya  lulusan  sekolah  diharapkan  bisa membagikan donasi kepada pembangunan bangsa.
Sebaliknya  dalam  perspektif  Islam  Rasulullah  menegaskan  kalau “Tiap  kalian  merupakan pemimpin  serta  tiap  pemimpin  tentu  hendak  dimohon  pertanggungjawaban  atas  apa  yang dipimpinnya.”  Bila  memandang  dalam  konteks  dunia  pembelajaran  penyelenggara an pembelajaran  membutuhkan  wujud  pemimpin  yang  baik,  andal  serta  terampil.  Bagi  Nizar (2019)” kepemimpinan pada lembaga pembelajaran yang sangat dibutuhkan merupakan yang sanggup  memusatkan  pada  budaya  mutu  (quality  culture)  sehingga  tiap  personel  dalam lingkup pembelajaran hendak menguasai apa yang hendak dicapai oleh lembaga pembelajaran. Oleh  sebab  itu,  pemimpin  beradab  serta  beretika  yang  hendak  menekankan  pada  orientasi manusia  (human  oriented)  sangat  berarti  buat  jadi  ketentuan  untuk  kegiatan  revisi  kualitas dalam  lembaga  pembelajaran.”  Buat  menggapai  perihal  ini  hingga  dibutuhkan  sistem pengelolaan yang baik yang dicoba pemimpin sekolah dengan menguatkan budaya organisasi dalam sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah dalam budaya sekolah memperjelas tujuan serta misi  sekolah,  nilai-nilai  sekolah,  keunikan  sekolah,  sistem  simbol  sekolah,  serta  kohesi organisasi,  bersumber  pada  rasa silih  yakin  serta komitmen  antara  guru, siswa  serta  warga. Kepala  sekolah  butuh  membangun  budaya  sekolah  yang  kokoh  guna  tingkatkan  efisiensi sekolah dalam menggapai tujuannya. Mantja "dalam Asrin” melaporkan kalau kepala sekolah mempunyai  3  kedudukan  ialah  manajer,  pemimpin  serta  direktur  pembelajaran,  kepala sekolah wajib menguatkan kerjasama dengan guru, siswa, staf, orang tua, serta lain-lain. Oleh sebab itu pengembangan budaya organisasi ialah upaya buat meningkatkan berkinerja besar (high performance), budaya kerja yang baik hendak menciptakan budaya kerja serta sinergitas besar. Keahlian kepala sekolah selaku pemimpin lembaga buat membangun hawa sekolah yang terbuka  bisa  membagikan  pengaruh  serta  akibat  pada  kinerja  organisasi,  kepala  sekolah dituntut mengartikulasi, mensosialisasi serta mengimplementasi visi sekolah, sertamengartikulasi  visi  dengan  tujuan  supaya  seluruh  pihak  menguasai  visi."  Supaya"  bisa tingkatkan  pengelolaan  kemampuan  dirinya  dalam  tingkatkan  kinerja  kerja,  kepala  sekolah wajib  mengelola  kecerdasan  intelektual,  kecerdasan  emosional,  kecerdasan  spiritual  dalam mengelola sekolah. Kepala sekolah yang berhasil manakala dia sanggup mengelola pribadinya secara optimal guna menunjang pencapaian tujuan organisasi. Tidak hanya itu, budaya sekolah
bisa dilihat dari donasi kepala sekolah terhadap pengembangan budaya tata kelola organisasi. Budaya tata kelola ini nampak dari upaya kepemimpinan kepala sekolah yang menitikberatkan pada nilai-nilai buat tingkatkan daya guna serta efisiensi organisasi, sehingga bisa mendesak kenaikan  kinerja  tiap  elemen  sekolah.  Budaya  tata  kelola  sekolah  ialah  perwujudan  budaya sekolah yang sangat kokoh ”.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Bermacam berbagai kasus serta tantangan desentralisasi pembelajaran wajib dialami dengan kearifan  sejalan  dengan  penerapan  desentralisasi  pemerintahan  wilayah.  Gimana  wilayah mempersiapkan  diri  (serta  pula  sekolah  ataupun  lembaga  pembelajaran)  menerima  serta melakukan  desentralisasi  pembelajaran,  tercantum  kesiapan  aparatur  pemerintah  wilayah dalam  melakukan  desentralisasi  pemerintahan  wilayah,  supaya  tidak  terjalin  kegagapan birokrasi. Kemandirian selaku tuntutan desentralisasi pembelajaran pada wilayah kabupaten/ kota lebih menekankan pada kemandirian dalam mengelola serta memberdayakan bermacam sumberdaya yang dipunyai buat mengimplementasikan kebijakan yang telah diresmikan oleh otoritas  pusat  serta  propinsi.  Memandang  sumberdaya  yang  ada  di  wilayah,  hingga  tiap wilayah berbeda-beda dalam menanggulangi urusan pembelajaran. Perbandingan ini nampak dalam mengorganisasikan lembaga pengelola pembelajaran, sebaliknya buat pengorganisasian lembaga penyelenggara pembelajaran senantiasa menganut syarat nasional tentang tipe serta jenjang pembelajaran. Dalam perihal ini Pemerintah Pusat (negeri) wajib memfokuskan pada proses  serta  insentif  buat  menghasilkan  accountability  (akuntabilitas)  serta  persaingan. Apabila  Pemerintah  Wilayah  lemah  serta  tidak  responsif,  revisi  dicoba  dalam  konteks horizontal  accountability  (pertanggungjawaban  pada  warga)  serta  vertical  accountability (pertanggungjawaban pada Pemerintah  Pusat) buat menggapai kapabilitas negeri yang lebih besar  (Hermanto,  1999).  Masa  reformasi  serta  masa  globalisasi  yang  diisyarati  dengan transparansi, keterbukaan, serta akuntabilitas ialah area yang kondusif buat melakukan serta meningkatkan desentralisasi pemerintahan wilayah (serta pula desentralisasi pembelajaran).
B. Saran
Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya  dalam Pendidikan di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Amnur, Ali Muhdi (2007) Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional . Yogyakarta: Pustaka Fahima, h.
141-142
Departemen  Pendidikan  Nasional. Peningkaatan  Mutu  Berbasis  Sekolah – Buku  1. Jakarta: Depdiknas, 2001.
Fattah, Nanang, (2004) Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,  h.15 Hadiyanto.  (2004) Mencari  Sosok  Desentralisasi  Manajemen  Pendidikan  Indonesia .  Jakarta:  PT. Rineka Cipta, h. 67
Hidayat,  Syarif,  (2000) Refleksi  Realitas  Otonomi  Daerah  dan  Tantangan  ke  Depan ,  Jakarta: Pustaka   Quantum, 2000 h,23
Indrakusuma, Amier Dien . (1973) Pengantar Ilmu Pendidikan . Surabaya: Usana Offset Printing, h. 78
Mulyasa. (2002) Manajemen Berbasis Sekolah . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. h Nasir, (2011) Ridlwan. Antologi Kajian Islam . Surabaya: PPs IAIN Sunan Ampel Press, 2011.
Nurkholis, (2003) Manajemen Berbasis Sekolah : Teori, Model, dan Aplikasi . Jakarta: Grasindo,  h. 40-41
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D . Bandung: ALFABETA, 2006.
Subakir,  Supriyono.  (2001) Manajemen  Berbasis  Sekolah .  Surabaya:  Anggota  IKAPI, : Upaya Peningktan Mutu Pendidikan Dasar Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Otonomi Sekolah Dan Pembelajaran Aktif, Kreatif dan Menyenangkan, h. 05
Salam,  Darma  Setyawan,  (2001). Otonomi  Daerah  dalam  Perspektif  Lingkungan,  Nilai,  dan Sumberdaya. Jakarta: Djambatan, h. 74
Wachid,  Abdul.  (2002) Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Ikhtisar  Menuju  Madrasah  Yang Mandiri Dalam Dinamika Pesantren Dan Madrasah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 266