## Jurnal Restorative Justice
Vol. 5 No. 1, Mei 2021 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200
PENGANGKATAN ‘ANAK ADAT’ DALAM SUKU MALIND DI KABUPATEN MERAUKE

## ADOPTION OF ‘ANAK ADAT’ ON MALIND TRIBE ON MERAUKE REGENCY
Jaya S. Sinaga 1 , Raymond P. Fenetiruma 2 , Handika D. A.  Pelu 3 1 Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: jayyasinaga@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: raey_fenet@yahoo.co.id
3 Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: handikapelu.21@gmail.com

## Abstrak
Pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum yang lazim terjadi di Indonesia, termasuk pada masyarakat Suku Malind di Kabupaten Merauke. Namun ada hal yang unik dalam Suku Malind dimana terdapat ritual pengangkatan anak yang berasal dari Suku Malind yang telah dewasa, bahkan telah menikah, yang biasa dikenal sebagai anak adat. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  kedudukan  anak  adat  menurut  hukum  adat  Suku  Malind  dan  untuk mengetahui  implikasi  yang  terjadi  sehubungan  dengan  pengangkatan  anak  tersebut.  Hasil dari penelitian ini mendapat hasil (1) Pelaksanaan pengangkatan anak adat pada Suku Malind dilakukan  dengan  ritual  adat  yang  berlangsung  semalam  suntuk  dan  diakhiri  dengan pengukuhan dari ketua adat yang mana diberi nama dan marga Malind dan sebidang tanah dari  tanah  marga  untuk  dimilikinya.  (2)  Implikasi  dari  pengangkatan  anak  adat  tersebut menciptakan hak dan kewajiban bagi anak adat dalam statusnya sebagai anggota masyarakat adat Malind dan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak adat tersebut dengan suku sebelumnya.
Kata kunci: Pengangkatan anak; Hukum adat; Suku Malind .

## Abstract
Adoption is a common legal event in Indonesia, including in the Malind tribe in Merauke  Regency. However, there is something unique in the costumary of Malind tribe where there is a ritual of adopting an adult, even married person who come from outside the Malind tribe, known as anak adat. This study aims to determine the ritual procession of adoption of ‘anak adat’ according to the customary law of the Malind Tribe and to determine the implications that occur in connection with the adoption. The results of this research show that (1) The adoption of customary children in the Malind Tribe is carried out with a traditional ritual that lasts all night and ends with the inauguration of the customary chief who is given the name and clan of Malind and a plot of land from the clan land to own. (2) The implication of the ritual of adopting customary children creates rights and obligations for indigenous children in their status as members of the Malind indigenous community and results in a break in the kinship between the customary child and the previous tribe.
Keywords: Ad option; Customary law; Malind Tribe

## Pendahuluan
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  menganut  sistem  hukum  yang menurut  Achmad  Ali  adalah Mixed System ,  dimana  berlaku  sistem  hukum perundang-undangan, hukum adat, dan hukum islam. 1 Hukum adat dalam Mixed System yang  dianut  Indonesia  masih  eksis  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Hal  ini  terjadi  karena  Indonesia  merupakan  bangsa  yang relatif masih menjaga dan mempertahankan nilai-nilai dan tradisi lokal. Dalam praktiknya (deskriptif), masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola  ketertiban  di  lingkungannya.  Secara  preskripsi,  hukum  adat dijadikan landasan dalam menetapkan keputusan atau peraturan perundang- undangan,  juga  diakui  keberadaannya  namun  dibatasi  dalam  perannya. 2 Pengakuan  hukum  adat  di  Indonesia  diakui  oleh  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 18 b ayat (2) bahwa :
“Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan -kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisional  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang”
Sesuai  dengan  sifat  dan  ciri  utama  hukum  adat  yang  tidak  tertulis dalam arti tidak diundangkan dalam bentuk peraturan perundangan, hukum adat tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan tradisional sebagai  perasaan  hukum  rakyat  yang  nyata  didalam  kehidupan  sehari-hari rakyat Indonesia.
Indonesia  merupakan  negara  multikultur  yang  terdiri  dari  berbagai suku  bangsa,  agama,  kepercayaan,  dan  bahasa  yang  berbeda-beda.  Sebagai negara  multikultur  Indonesia  memiliki  suku  bangsa  yang  sangat  beragam. Terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa di Indonesia jika merujuk data sensus penduduk 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Keseluruhan suku bangsa ini tentunya memiliki kebudayaannya masing-masing sehingga dapat  dibayangkan  betapa  pluralnya  kebudayaan  yang  ada  di  Indonesia. Dengan  demikian  dapat  diketahui  beragamnya  hukum  adat  yang  ada  di Indonesia.
1 Ali,  A.  (2015). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  Dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence) Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence)  Volume  1  Pemahaman  Awal .  Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 203
2 Pide,  A.  S.  M.  (2014). Hukum  Adat  Dahulu,  Kini,  Dan  Akan  Datang. Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group, h. 75
Saat ini di Indonesia hukum adat masih hidup di masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisional. Pada  masyarakat  perkotaan,  terutama  di  kota-kota  besar  dapat  dikatakan bahwa hukum adat mulai memudar akibat dari pola hidup masyarakat yang semakin  individualis.  Namun  seiring  berkembangnya  zaman  dimana pertukaran  informasi  yang  semakin  mudah  (termasuk  pertukaran kebudayaan),  kebudayaan  asing  mempengaruhi  kebudayaan  bangsa Indonesia  sehingga  kebudayaan  asli  bangsa  Indonesia  semakin  terancam tergantikan  oleh  kebudayaan  asing.  Dapat  dikatakan  bahwa  hukum  adat sebagai bagian dari kebudayaan asli bangsa Indonesia merupakan cerminan sesungguhnya dari cara pandang masyarakat Indonesia, identitas asli bangsa tentunya terancam ditinggalkan digantikan dengan hukum barat yang lebih bersifat individualis.
Masyarakat  adat  memilki  karakteristik  khusus  sebagai  kelompok penduduk yang hidup dalam suatu wilayah secara turun temurun dan terus menerus  dengan  suatu  sistem  kebudayaan  dengan  aturan-aturan  adat  khas yang  mengikat  hubungan  sosial  diantara  berbagai  kelompok  sosial  di dalamnya. Selain bahwa masyarakat adat itu ditentukan oleh cara bagaimana masyarakat adat itu identifikasi diri ( self identification ), namun juga diikat oleh cara  bagaimana  pihak-pihak  lain,  terutama  Negara  dengan  segenap perangkatnya memperlakukan mereka.
Provinsi Papua terbagi dalam dari lima wilayah adat (sedang wilayah Papua Barat hanya terbagi dalam dua wilayah adat yaitu wilayah Domberai dan wilayah adat Bomberai). Kelima wilayah adat Papua dimaksud disusun berdasarkan  nama  Kabupaten  dengan  ibukotanya  adalah:  Mamta,  Saereri, Anim Ha, La Pago, dan Mee Pago. Wliayah adat Anim Ha (manusia sejati) ini meliputi Kabupaten Mearuke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi.
Suku  Malind  merupakan  penduduk  asli  di  Kabupaten  Merauke. Umumnya  mereka  hidup  berkelompok  sepanjang  sungai-sungai  yang melintasi wilayah Kabupaten Merauke. Mata pencaharian mereka umumnya berburu,  meramu,  berkebun.  Mereka  menghuni  empat  penjuru  mata  angin dengan tujuh  marga besar, yaitu Gebze, Kaize, Samkakai, Ndiken, Mahuze, Balagaize, dan Basik-basik.
Seperti dituliskan J. Van Baal dalam karyanya, ‘Dema, Description and Analysis  of  Malind  Anim  Culture’ ,  dahulu  Suku  Malind  mempunyai kepercayaan terhadap dema, yakni roh yang dipercaya bisa menjelma sebagai
apapun di alam ini, baik manusia, binatang, tumbuhan, atau batu. Semua alam semesta berasal dari dema. Dema ini berupa kekuatan gaib dalam alam, atau berupa  roh-roh  orang  mati.  Semua  itu  terkait  pula  dengan  konsep  mereka tentang  totemisme. 3 Karena  itu  ada  dema-dema  alam  yang  dipuja  selain dema-dema totemnya sendiri. Ada dema yang memunculkan diri dihadapan manusia  berbentuk manusia pula atau  berbentuk hewan. Ada yang  disebut yorma (dema laut), wonatai (totem buaya), yawi (dema kelapa) dan lain-lain. 4
Suku  Malind  mempunyai  hubungan  kekerabatan  yang  sangat  dekat dan  saling  bahu-membahu  dalam  segala  hal.  Hubungan  kedekatan  dalam kekerabatan  ini  dapat  dilihat  dari  corak  hidup  masyarakat  yang  sangat mengutakamakan  kepentingan  sosial  dibanding  individual.  Hal  ini  dapat dilihat  misalnya  apabila  mendapat  hasil  dari  perburuan,  ataupun  berkebun maka mereka akan membagi untuk semua anggota keluarganya.
Secara  umum  hukum  adat  Suku  Malind  juga  mengenal  adanya pengangkatan  anak.  Meskipun  tidak  serupa  dengan  hukum  pengangkatan anak  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  hukum  adat memiliki prosedurnya sendiri berdasarkan masing-masing wilayah adat. Pada Suku Malind di Merauke pengangkatan anak juga sudah dikenal sejak lama. Pengangkatan  anak  dalam  Suku  Malind  bisa  dari  dalam  suku  tersebut (merupakan anggota suku tersebut) bisa juga dari luar suku tersebut dalam artian seseorang yang pada suku lain kemudian diangkat dan diberi marga oleh Suku Malind sehingga menjadi bagian dari Masyarakat Adat Malind, atau yang lebih dikenal dengan istilah “anak adat”.
Karakteristik yang dimiliki oleh anak adat Suku Malind terletak diusia yang bersangkutan pada saat diangkat, yaitu biasanya telah dewasa menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  (sudah  di  atas  21  tahun), bahkan telah menikah dan memiliki anak. Selain itu anak yang diangkat juga berasal dari suku lain yang mana memiliki adatnya sendiri. Adapun inisiatif pengangkatan anak berasal dari pihak anak, bukan berasal dari pihak orang tua.
3 Totemisme  adalah  kepercayaan  bahwa  hewan  atau  tumbuhan  tertentu  dianggap  sebagai makhluk  yang  memiliki  kekuatan  tertentu.  Misalnya  adalah  hewan  elang,  serigala  dan harimau. Hewan ini dihormati serta dianggap tabu untuk diburu dan dimakan.
4 Profil  Wilayah  Adat  Anim  Ha.  Tersedia online di  https://penghubung.papua.go.id/5- wilayah-adat/anim-ha/. (diakses 7 Oktober 2019).

## Permasalahan
Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga,  yaitu  (1)  Bagaimanakah  pengangkatan  anak  dalam  suku  Malind?;  (2) Bagaimana  proses  pengangkatan  anak  adat  dalam  suku  Malind?;  (3) Bagaimana Implikasi Pengangkatan anak adat pada Suku Malind?

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  tipe  sosio-yuridis  yaitu penelitian lapangan yang didukung oleh penelitian kepustakaan, yang mana mengkaji pengangkatan anak adat menurut hukum adat Suku Malind berserta implikasi  yang  ditimbulkan  sehubungan  dengan  pengangkatan  anak  ini. Penelitian jenis ini melihat hukum sebagai law in action , dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. 5 Penelitian ditekankan pada data lapangan sebagai data primer. Data digali dengan metode   wawancara yang dilengkapi dengan daftar pertanyaan sebagai alat bantu, kemudian diolah secara kualitatif dan hasil disajikan secara deskriptif analitis.

## Pembahasan
Suku  Malind  merupakan  suku  asli  yang  berdiam  di  daratan  selatan Pulau Papua. Mereka menyebut mereka dengan sebutan Malind anim, yang mana boleh diartikan sebagai orang Malind. Dewasa ini terdapat kekeliruan yang  sudah  dimaklumi  dimasyarakat  mengenai  nama  dari  suku  ini. Kebanyakan  orang  mengenalnya  sebagai  Marind,  yang  seharusnya  adalah Malind. Kekeliruan ini dimulai pada era kolonial Belanda karena lidah orang- orang belanda saat itu sangat sulit melafalkan kata Malind, sehingga mereka menyebutnya  dengan  Marind.  Hingga  saat  ini  masih  sangat  banyak  orang yang menyebutnya Marind ketimbang pengucapan aslinya Malind.
Catatan mengenai Suku Malind dimulai oleh bangsa eropa pada lebih dari  satu  abad  yang  lalu  seiring  dengan  datangnya  bangsa  eropa  ke  pesisir selatan Pulau Papua. Dikisahkan oleh Jan Boelaars bahwa Suku Malind hidup dalam satu pondok di bawah pohon kelapa yang tumbuh dekat laut. Kaum pria,  orang  tua  dan  muda  berkumpul  bersama  dalam  satu  pondok  besar. Kaum wanita tinggal bersama dalam satu pondok lainnya dengan anak-anak. 6
5 Ali, A. & Heryani, W. (2013). Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, h. 2
6 Boelaars, J. (1986). Manusia Irian Dahulu, Sekarang, Masa Depan. Jakarta: Gramedia, h. 4
Umumnya Suku Malind merupakan bangsa peramu karena pada saat itu  sumber  makanan  sangat  melimpah  disediakan  alam.  Sagu  dan  kelapa merupakan makanan utama disajikan bersamaan dengan daging babi, kasuari, walabi atau ikan. Hanya tanaman wati 7 yang mendapatkan perhatian khusus karena  merupakan  tumbuhan  sakral  yang  digunakan  dalam  berbagai  ritual adat. Wati bagi  Suku  Malind  merupakan  simbol  kepemimpinan  pria berwibawa, harga diri keluarga, harta kekayaan, dan identitas kebudayaan. 8
Suku Malind sendiri merupakan suku yang besar dalam artian terbagi kedalam 4 golongan. Dari 4 golongan ini kemudian terbagi lagi menjadi sub- suku.  Adapun  jumlah  sub-suku  yang  ada  didalamnya  sangat  banyak, setidaknya ada 17 sub-suku. Pembagian ke-empat golongan ini mengacu pada empat  penjuru  mata  angin  yaitu  golongan  mayo,  golongan  imo,  golongan ezam dan golongan sosom. 9 Dari ke-empat golongan inilah yang menjadi 4 wilayah adat dalam Suku Malind.
Suku  Malind  memiliki  kepercayaan  yang  kuat  terhadap  Dema, makhluk spiritual yang sangat dihormati. Van Baal menerangkannya sebagai berikut;
”Déma is not a word which is used lightly or carelessly. Its use is surrounded with  awe  and  mystery.  A  corresponding  atmosphere  is  deliberately  created when  telling  a  myth.  Dema  are  the  mythical  storyfolk,  and  when  a  Malind wants to relate their adventures he lowers his voice to a mysterious whisper, interspersing his words with meaningful pauses or admiring clickings of his tongue, alternated with longdrawn-out whistles of amazement, and he slowly proceeds  with his story, all the time emphasizing his  words  with impressive gestures.” 10
Selain  itu,  Suku  Malind  juga  merupakan  penganut  totemisme  yang merupakan  bagian  penting  dari  kebudayaan  Suku  Malind  dan  masih dipertahankan  hingga  saat  ini,  sekalipun  mayoritas  dari  mereka  beragama Kristen.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  marga-marga  utama  Suku  Malind.
7 Wati atau kava-kava adalah tumbuhan dengan nama latin Piper Methysticum yang mempunyai efek  memabukkan.  Bisa  dikonsumsi  dengan  langsung  mengunyah  akarnya  atau mengekstraknya untuk kemudian dicampur ke minuman.
8 Dinas  Kebudayaan  Dan  Pariwisata  Kabupaten  Merauke.  (2013). Tanah  Malind  Suatu Pendekatan  Pemetaan  Suku  Bangsa. Merauke: Dinas  Kebudayaan  Dan  Pariwisata  Kabupaten Merauke, Merauke, h. 204
9 Wawancara dengan narasumber Ahmad Waros Gebze tanggal 19 Juni 2020.
10 Van  Baal,  J.  (1966). Dema.  Description  And  Analysis  Of  Malind-Anim  Culture  (South  New Guinea). Amsterdam: The Hague, h. 178
Terdapat  7  marga  utama  dalam  Suku  Malind  antara  lain  Ndikend,  Gebze, Mahuze,  Basik-Basik,  Kaize,  Balagaize,  dan  Samkakai.    Masing-masing  dari marga  di  atas  memiliki  totem  mereka  sendiri  yang  mereka  percaya  bersifat sakral dan masih memiliki hubungan dengan nenek moyang sehingga wajib dijaga.  Totem  dalam  Suku  Malind  berupa  binatang  dan  tumbuhan  yang merupakan perlambangan dari tiap-tiap marga, yaitu burung ndik 11 sebagai totem dari marga Ndiken, pohon kelapa untuk totem dari marga Gebze, pohon sagu untuk totem marga Mahuze, babi sebagai totem dari marga Basik-Basik, kasuari  untuk  totem  dari  marga  Kaize, saham 12 untuk  totem  dari  marga Samkakai, dan buaya untuk totem dari marga Balagaize.
Suku  Malind  menganut  sistem  kekerabatan  patrilineal,  dimana  hak mewarisi  harta  jatuh  kepada  pihak  anak  laki-laki,  sedangkan  bagi  anak perempuan tidak mendapat bagian yang berarti karena pada  pandangan Suku Malind    anak  perempuan  sudah  menjadi  bagian  dari  keluarga  yang mengawininya  sehingga  menjadi  tanggung  jawab  keluarga  yang bersangkutan.
Hak  ulayat  dalam  Suku  Malind  dimiliki  oleh  marga-marga  ( bowand ) yang dikelola oleh para keluarga dalam marga tersebut. Pemilikan ulayat itu pada zaman dahulu pernah terstruktur seragam, namun pada saat ini sering terlihat  tumpang  tindih.  Seluruh  tanah  ulayat  yang  ada  di  tanah  Malind mempunyai  namanya  masing-masing.  Nama-nama  tanah  itu  dikeramatkan dalam hubungannya dengan sejarah keluarga, situs-situs sejarah kebudayaan, jejak-jejak perjalanan leluhur, dan kesinambungan lagu-lagu pujaan negeri. 13 Hubungan batin yang tercipta antara tanah ulayat dan Suku Malind sendiri bisa dibilang sangat erat, karena mereka menganggap bahwa tanah ulayat dan mereka adalah satu kesatuan.
Istilah komunal dikenal sebagai hak yang dimiliki secara turun temurun termasuk hak ulayat (hak Kolektif) atas yang para pendukung haknya adalah masyarakat  persekutuan  hukum  adat  bukan  hak  individu,  dalam perkembangan  masyarakat,  hukum  adat  mengalamai  perubahan  karena adanya faktor-faktor yang sangat berpengaruh bahkan tidak bisa dipungkiri
11 Dikenal juga dengan nama Brolga atau Bangau Australia, yaitu burung sejenis bangau yang hidup di pantai yang mempunyai nama latin Grus rubicunda.
12 Hewan yang mempunyai nama lain walabi, yaitu mamalia berkantung yang menyerupai kangguru namun dengan fisik yang sedikit lebih kecil. Mempunyai nama latin Marcopus agilis. 13 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Merauke, Op.Cit. h. 83
sebagai penyebabnya, dalam kenyataannya, hukum adat dengan hak komunal hak  Kolektif)  sebagai  karakterristik  masyarakat  hukum  adat  sebagai  suatu tatanan yang ditaati secara turun-temurun oleh kelompok masyarakat hukum adat yang  mengarah pada proses akan hak-hak  ulayatnya  dengan sejumlah kriteria  keberadaannya  mengalami  perubahan  atau  pergeseran  disebabkan berbagai faktor. 14
Tanah mempunyai arti yang sangat sakral, penting, mahal dan sangat berat  untuk  dilepaskan  oleh  suku  Marind.  Apabila  berbicara  tentang  tanah masyarakat  adat  tidak  boleh  sembarang,  tidak  boleh  mengambil  keputusan sendiri  karena  semua  terikat  oleh  aturan  adat  atau  magis.  Tanah  bagi masyarakat adat berperan dalam memperkuat ikatan mereka dengan segala hal yang berada dipermukaan bumi. Tanah dalam struktur dasar antropologi dikalangan  orang  marind  menyatu  dengan  manusia.  Artinya,  tanah dipandang sebagai rumah yang memberi kehidupan dan perlindungan. 15

## Pengangkatan Anak Dalam Suku Malind
Adapun dalam prakteknya, pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan antara lain 16 :
a) Untuk meneruskan keturunan.
b) Untuk mewariskan harta.
c) Untuk memberikan jaminan hidup dan masa depan yang baik bagi anak tersebut.
d) Komersial/ Eksploitasi.
e) Sekedar untuk pancingan.
Sama  halnya  seperti  dalam  masyarakat  adat  lain  di  berbagai  tempat, hukum adat Suku Malind mengenal pengangkatan anak dan bersifat sakral. Motivasi pengangkatan anak dalam Suku Malind serupa dengan suku-suku lain  yang  ada,  utamanya  karena  tidak  adanya  ahli  waris.  Seperti  yang sebelumnya  telah  dijelaskan  bahwa  sistem  kekerabatan  yang  dianut  adalah sistem patrilineal, sehingga keberadaan anak laki-laki sangat krusial dalam hal
14 Uktolseja, N. & Radjawane, P. (2019). ” Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini dan Akan datang) ”. Sasi, 25(1): 13-26
15 Alputila,  M.  J.  &  Tajuddin,  M.  A.  (2017). “ Analisis  Sosio-Yuridis  Hak  Ulayat  Dengan Pelepasan  Adat  Sebagai  Syarat  Pendaftaran  Tanah  Pada  Suku  Marind  Di  Kabupaten Merauke”. Jurnal Restorative Justice, (1)1: 13-27 16 Matuankotta,  J.  K.  (2011). “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Angkat  Dalam Memperoleh  Kejelasan  Status  Hukum  Melalui  Pencatatan  Pengangkatan  Anak  (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia) ”. Sasi, 17(3): 70-79
pewarisan  harta  keluarga  agar  harta  tidak  jatuh  keluar  dari  marga  marga tersebut.  Hal  ini  sejalan  dengan  motivasi  pengangkatan  anak  menurut  Ter Haar, yakni:
a) Motivasi perbuatan adopsi dilakukakan adalah karena rasa takut bahwa keluarga yang bersangkutan akan punah (fear of extinction of a family).
b) Rasa  takut  akan  meninggal  tanpa  mempunyai  keturunan  dan  sangat khawatir  akan  hilang  garis  keturunannya (fear  of  dieying  childless  and  so suffering the extinction of the line of descent).
Ada  motivasi  lain  juga  yang  menyebabkan  terjadinya  pengangkatan anak  pada  Suku  Malind  yang  jarang  ditemui  pada  suku  lain,  yaitu mengangkat  anak  dari  hasil  mengayau.  Ketika  penduduk  suatu  kampung pergi mengayau ke kampung lain, mereka menjarah dan memenggal kepala orang  dewasa  di  kampung  tersebut.  Sebelum  memenggal  kepala,  lantas  si pemenggal  ini  bertanya  kepada  yang  mau  dipenggal  siapa  namanya.  Anak dari  orang  yang  dipenggal  ini  kemudian  akan  dibawa  pulang  oleh  sang pemenggal,  diangkat  menjadi  anaknya  dan  diberi  nama  dari  ayah kandungnya (orang yang tadi dipenggal).
Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber Ahmad Waros Gebze 17 , seorang yang merupakan anak yang diangkat dari hasil mengayau, seperti di bawah ini:
“anak yang dia angkat melalui pertumpahan darah itu mengayau dulu. Dulu  kamipun  mengayau  di  suatu  kampung,  dimana  kampung membunuh  semua  penduduknya,  sedangkan  namanya  dia  bawa pulang, nama dia kasih ke kita kepala yang dia bawa pulang to dengan anak yang dia tangkap disana dia ambil buat anak yang dia ambil itu. Anak yang dibawa pulang itu sama dengan anak kandung karena dia mengayau mempertaruhkan nyawanya, untuk mendapatkan anak itu. Itu  sama  dengan  anak  yang  dia  lahirkan  bentuknya  sama,  haknya sama.” 18
Praktik mengayau pada saat sekarang memang sudah tidak ada lagi, namun anak yang diangkat dari hasil mengayau masih hidup hingga saat ini. Anak  yang  diangkat  dari  hasil  mengayau  ini  setelah  diangkat  lantas diperlakukan sebagaimana memperlakukan anak kandung serta berhak atas warisan yang sama dengan anak kandung.
17 Narasmber merupakan budayawan dan tokoh masyarakat Malind
18 Wawancara dengan Narasumber Ahmad Waros Gebze tanggal 19 Juni 2020
Mengenai  prosesi  pengangkatan  anak  dalam  tradisi  Suku  Malind, menurut hasil wawancara dengan Mas’ud Samin 19 , dimulai ketika sepasang suami  istri  sepakat  bahwa  mereka  hendak  mengambil  seorang  anak  agar menjadi anak mereka, yang akan memikul marga mereka, wajib hukumnya dalam adat Malind untuk memberikan tempat (sebidang tanah) untuk anak ini agar anak ini dapat mencari nafkah dari tempat tersebut. Adapun syarat-syarat yang  harus  dipenuhi  oleh  pasangan  suami  istri  ini  yaitu,  wajib  untuk memelihara seekor babi dari masih bayi hingga babi tersebut dewasa sesuai dengan  waktu  yang  ditentukan  (biasanya  beberapa  tahun)  oleh  pihak  yang hendak  mengangkat  anak  dan  pihak  yang  akan  menyerahkan  anak.  Selain babi, syarat selanjutnya adalah wajib untuk menanam tanaman pangan berupa ubi, pisang, kelapa, sagu dan lain sebagainya.
Beberapa tahun kemudian pada saat waktu yang  telah disepakati itu telah tiba, ketika babi itu telah dewasa dan tanaman-tanaman yang ditanam telah menghasilkan, maka dilakukan upacara adat untuk menyerahkan anak tersebut kepada keluarga yang akan mengangkatnya. Upacara adat ini dimulai dengan mendirikan para - para 20 bertingkat tiga, dimana tingkat pertama untuk meletakkan  makanan  hasil  dari  tanaman  yang  ditanam  tadi,  seperti  pisang sagu,  kelapa,  dan  ubi.  Tingkat  kedua  untuk  tempat  bagi  babi  yang  telah dipelihara hingga besar tadi, dan tingkat ketiga untuk para pihak yang terlibat duduk  dan  berbicara  mengenai  prosesi  pengangkatan  anak  ini.  Di  tingkat ketiga  ini  kemudian  ketua  adat  akan  meresmikan  bahwa  sebidang  tanah tertentu tadi akan dimiliki dan dikelola oleh anak yang akan diangkat ini dan pada saat itu anak tersebut secara resmi diserahkan ke keluarga barunya dan harus melepas marga lamanya kemudian wajib mengenakan marga barunya. Setelah  ketua  adat  meresmikannya  maka  tidak  ada  satu  orang  yang  dapat mengganggu  gugat  status  anak  tersebut  dalam  keluarga  barunya. Konsekuensi  jika  ada  orang  yang  berani  mengganggu  gugat  status  anak tersebut adalah mendapat sanksi adat, dimana yang teberat merupakan sanksi mati.
Sebagai ungkapan syukur atas pengangkatan anak mereka, pihak yang mengangkat  kemudian  menyelenggarakan  pesta  nggatzi  semalam  suntuk. Semua  masyarakat  kampung  diundang  untuk  berpartisipasi  dalam  pesta
19 Mas’ud Samin, Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Malind Imbuti.
20 Suatu  tempat  untuk  orang-orang  duduk  dan  bersantai  yang  terbuat  dari  kayu.  Biasanya dibuat di bawah pohon yang rindang.
Nggatzi 21 sebagai  saksi  dari  pengangkatan  anak  itu.  Orang  tua  yang mengangkat  anak  ini  akan  menari  sambil  memikul  kayu  hingga  fajar  tiba. Ketika fajar tiba maka orang tua angkat tersebut akan menggunaan kayu itu untuk toki 22 babi  itu  untuk  kemudian  dimasak  dan  dimakan  bersama-sama dengan  semua  orang  yang  hadir  disitu.  Dengan  demikian  upacara pengangkatan anak itu selesai.
Dari penjelasan di atas bahwa ritual pengangkatan anak dalam hukum adat  Malind  bercorak  konkret  dan  visual.  Bercorak  konkret  artinya  hukum adat ini bersifat jelas, nyata, berwujud. Sedangkan bercorak visual maksudnya adalah  hukum  adat  itu  dapat  dilihat,  terbuka,  tidak  tersembunyi.  Sehingga hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu terang dan tunai, tidak samar-samar,  terang  disaksikan,  dilihat,  diketahui  dan  didengar  orang  lain, dan nampak terjadi serah terimanya.
Pada  prinsipnya  pengangkatan  anak  dari  suku  selain  Malind  bukan merupakan hal yang lazim terjadi dan cenderung dihindari oleh Suku Malind, apalagi jika mengangkat anak diusia dewasa, karena mereka menganggap jika harta  dari  Suku  Malind  jatuh  ke  luar  suku  bukanlah  tindakan  yang  bijak. Walaupun  demikian  bukan  berarti  menutup  kemungkinan  terjadinya pengangkatan  anak  dari  suku  lain.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Isayas Ndiken,  seorang  budayawan  Malind  yang  juga  Kepala  Bagian  di  Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Merauke,  pengangkatan  anak  dari suku lain bisa dilakukan jika yang akan diangkat menjadi anak telah berjasa besar bagi seorang Malind. 23
Pengangkatan anak dari suku lain yang telah dewasa atau yang disebut dengan anak adat pada saat sekarang ini boleh dikatakan meningkat. Dalam fenomena  seperti  ini  inisiatif  pengangkatan  berada  di  si  anak  yang  hendak diangkat.  Adapun  yang  menjadi  motivasi  mereka  ingin  diangkat  beragam. Beberapa  dari  mereka  termotivasi  ingin  menjadi  anak  adat  karena  nenek
21 Nggatzi atau Nggathi terdiri dari dua suku kata yaitu, Nggat yang berarti anjing, dan Hi yang berarti bunyi atau suara. Sehingga dapat diartikan Nggatzi atau Nggathi berarti suara anjing. Secara umum dapat disimpulkan upacara Nggatzi adalah suatu rangkaian ritual adat berupa tari-tarian yang para penari atau orang yang mengikuti ritual tersebut mengeluarkan bunyi ataupun suara yang menyerupai anjing. Nggatzi atau Nggat Hi , merupakan suatu ritual adat yang  dilakukan  oleh  Suku  Malind  untuk  mensyukuri  segala  peristiwa  yang  terjadi  dalam lingkungan suku tersebut.
22 Toki berarti membunuh babi dengan memukul dibagian kepala 23 Wawancara dengan narasumber Isayas Ndiken tanggal 30 Juni 2020
moyang  mereka  dahulu  kala  kawin  dengan  perempuan  dari  Suku  Malind, artinya  ada  keinginan  dari  hati  untuk  mendapat  pengakuan  dan  menjadi bagian dari masyarakat adat Malind. Disisi lain tidak dapat disangkal bahwa ada juga yang termotivasi untuk menjadi anak adat karena ada kepentingan politik, misalnya untuk menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah.

## Proses Pengangkatan Anak Adat Dalam Suku Malind
Dasar hukum pengangkatan anak adat dalam Suku Malind bersumber dari  hukum  adat  Malind  itu  sendiri.  Pengangkatan  anak  adat  dalam  Suku Malind memiliki persyaratan-persyaratan tertentu. Ritual pengangkatan anak adat  dilakukan  dalam  suatu  pesta  adat.  Ritual  ini  dilakukan  menurut kebiasaan-kebiasaan dari 4 golongan yang ada di Suku Malind. Hal ini sesuai dengan  corak  hukum  adat  yaitu  keagamaan  (magis-religius)  yang  mana perilaku  maupun  kaidah-kaidah  yang  ada  dalam  hukum  adat  berkaitan dengan kepercayaan yang gaib dan berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, baik itu kepercayaan tradisional maupun kepercayaan dari luar.
Sebagaimana  yang  dituturkan  oleh  Abdul  Awal  Gebze 24 ketika mengikuti  ritual  pengangkatan  untuk  menjadi  anak  adat  pada  tahun  2015, sebagai berikut:
“Ritual adat atau prosesi adat yang mana saya ikuti ritual adat itu di daerah Wayau. Karena keluarga saya menganut golongan mayo maka saya  ikut  mayo  ndaman.  Mayo  ndaman  yaitu  mereka  yang  biasanya menggunakan hiasan putih dimukanya. Proses adat yang dilaksanakan yaitu menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan pada saat prosesi acara adat berupa  pinang,  sirih,  kemudian  wati,  kemudian  segala  peralatan perhiasan  yang  akan  digunakan  pada  waktu  prosesi  ritual  adat  itu, seperti  hiasan  kepala  yang  disebut  imbu,  imbu  itu  yang  dipasang  di kepala yang terbuat dari bulu kasuari yang dianyam, kemudian lumpur putih (untuk menghias wajah), kemudian cawat yang kita persiapkan cawat laki-laki yang terbuat dari daun tikar itu yang dianyam. Hal-hal itu yang dipersiapkan kemudian kami masuk sore hari yang mana satu malam  itu  kami  tidak  boleh  tidur  dan  kami  juga  harus  puasa,  tidak boleh makan dan tidak boleh minum sampai pagi hari, nah pagi hari itulah prosesi pengangkatan anak adat dilakukan yang oleh keluarga kita  atau  orang  tua  yang  bertanggung  jawab  untuk  kita  yaitu  yang mengangkat kita sebagai anak dari marga Gebze, nah orang tua itu yang
24 Narasumber  merupakan  anak  adat  Malind  bermarga  Gebze.  Sebelumnya  narasumber berstatus suku Banda.
akan  mendampingi  kita  dan  prosesi  adat  itu  akan  dilaksanakan  oleh ketua adat golongan mayo, setelah itu berarti kami resmi menjadi anak adat.  Anak  adat  Malind  dari  golongan  mayo  ndaman  dan  kita  resmi menyandang marga Gebze.” 25
Serupa namun tidak sama dengan Abdul Awal Gebze, Syahmuhar M. Zein 26 menceritakan proses pengangkatan anak adat yang dialaminya sebagai berikut:
“pada  tahun  1999  itu  ada  acar a  adat  di  Nasem.  Pada  waktu  itu prosesinya  kami  dikumpulkan  terus  dibuat  perkemahan  di  pinggir pantai. Saat pagi hari kami masuk dibuat perkemahan disitu di Nasem di pinggir pantai, terus kami disuruh untuk puasa, puasa satu hari itu sepanjang hari itu kita puasa tidak makan tidak minum didalam kita punya kemah masing-masing. Sekitar mau masuk-masuk maghrib lah jam-jam  6  begitu  kami  disuruh  antri,  antri  panjang  untuk  masuk  ke dalam  (istilahnya)  kandang  adat  atau  tempat  pengurungan  adat  itu. Jadi mulai antri masuk satu per satu masuk. Setelah itu kami dinasehati oleh  tua-tua  adat  semua  dengan  Bahasa  Malind  campur  Bahasa Indonesia  sampai  dengan  subuh,  nah  setelah  itu  dilanjutkan  dengan acara-acara adat di situ, sehingga kami secara sah bisa menggunakan nama it u dengan nama saya yang diberikan yaitu Ongeo Gebze.” 27
Dari  penuturan  kedua  narasumber  di  atas  dapat  diketahui  jika  ritual pengangkatan anak adat itu memerlukan hal-hal yang perlu disiapkan, sesuai dengan ketentuan golongan masyarakat adat di wilayah tersebut. Mulai dari kostum  yang  dikenakan,  makanan  dan  minuman  yang  akan  dikonsumsi. Selanjutnya adanya bagian dimana anak adat ini dinasehati oleh tua-tua adat dalam satu pondok, dinasehati disini dalam arti diberitahu tentang nilai-nilai atau pandangan hidup orang Malind agar kedepannya dapat menerapkannya dalam  kehidupan  sehari-hari.  Bagian  selanjutnya  dari  prosesi  ini  adalah pengukuhan  sehingga  resmi  menjadi  anak  adat  yang  ditandai  dengan pemberian nama dan marga Malind.
Ter  Haar  dikenal  dengan  teorinya  Beslissingenleer  (teori  keputusan) mengungkapkan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan
25 Wawancara dengan narasumber Abdul Awal Gebze tanggal 1 Juli 2020.
26 Narasumber merupakan anak adat dari marga Gebze. Sebelumnya narasumber berstatus suku  Ternate.  Saat  ini  bekerja  sebagai  Komisioner  Komisi  Pemiihan  Umum  Kabupaten Merauke.
27 Wawancara dengan narasumber Syahmuhar M. Zein tanggal 30 Juni 2020.
yang  menjelma  di  dalam  keputusan-keputusan  para  pejabat  hukum  yang mempunyai  kewibawaan  dan  pengaruh,  serta  di  dalam  pelaksanaannya berlaku  secara  serta  merta  dan  dipatuhi  dengan  sepenuh  hati  oleh  mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Keputusan tersebut dapat berupa sebuah persengketaan,  akan  tetapi  juga  diambil  berdasarkan  kerukunan  dan musyawarah.  Menurut  Ter  Haar,  adat  akan  berubah  menjadi  “hukum ‟ jika ada  keputusan-keputusan  para  fungsionaris  hukum,  yang  mempunyai kewibawaan  yang  dalam  pelaksanaannya  berlaku  serta  merta  dan  ditaati dengan  sepenuh  hati. 28 Menurut  Teori  Keputusan  dari  Ter  Haar,  para pengurus  hukum  adat  (kepala  desa,  hakim  perdamaian  desa,  wali  tanah, pegawai-pegawai  agama  dan  desa)  dan  hakim-hakim  pengadilan  negara, membuat  keputusan  adat  dengan  berpatokan  pada  pedoman  yang  bersifat tetap dan mantap. 29
Teori  dari  Ter  Haar  ini  jika  kita  kaitkan  dengan  ritual  pengangkatan anak adat dalam tradisi Suku Malind akan terlihat sesuai, karena dalam ritual pengangkatan anak adat pada Suku Malind keputusan dari tua-tua adat untuk menyetujui  dan  mengesahkan  pengangkatan  anak  adat  ini,  dihormati  oleh masyarakat adat tersebut.
Dengan  adanya  pengangkatan  tersebut  menimbulkan  hak  dan kewajiban bagi mereka yang diangkat. Hak-hak yang diterima yaitu hak untuk menyandang marga dan status resmi sebagai anak adat Malind. Sebagai anak adat di Suku Malind penyandangan marga memiliki arti yang penting sebab merupakan  pengakuan  dari  masyarakat  adat  Malind  bahwa  yang bersangkutan  sudah  menjadi  sesama  Suku  Malind.  Dengan  adanya pengakuan  ini  maka  yang  bersangkutan  berhak  untuk  turut  terlibat  dalam berbagai acara adat yang diselenggarakan oleh masyarakat adat Malind. Selain itu  hak  yang  didapatkan  adalah  hak  dusun,  dimana  merupakan  hak  untuk memiliki dan mengelola dusun dari marga yang mengangkat mereka.
Sejalan  dengan  hak  yang  diterima,  anak  adat  Malind  juga  wajib memikul tanggung jawab sebagai orang Malind. Utamanya dan yang paling penting adalah untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai kehidupan yang dipercayai  oleh  Suku  Malind.  Disamping  itu  ada  juga  kewajiban-kewajiban berupa kewajiban mengikuti ritual-ritual adat yang diadakan baik ritual adat
28 Pide, A. S. M. Op. Cit. h. 4 29 Simarmata, R. (2018). “ Pendekatan Posi tivistik Dalam Studi Hukum Adat”. Mimbar Hukum, 30(3): 466-489
itu biasa seperti perkawinan, tusuk telinga untuk anak perempuan, maupun ritual  adat  pembukaan  kebun  serta  pesta-pesta  adat  yang  lain  yang  berupa pengangkatan  anak  adat.  Kewajiban-kewajiban  lainnya  yang  harus  ditaati yaitu wajib untuk turut mengambil bagian  didalam prosesi prosesi adat itu baik  memberikan  sumbangan  material  maupun  memberikan  sumbangan pemikiran atau spiritual.
Dengan  sahnya  seseorang  menjadi  anak  adat  Suku  Malind,  otomatis statusnya di suku sebelumnya menjadi hilang. Bagi mereka yang dahulunya memiliki  marga  dari  suku  lain  wajib  untuk  menanggalkannya  dan  hanya menggunakan  marga  Malind  yang  telah  diberikan.  Hal  ini  seperti  yang dituturkan  oleh  Abdul  Awal  Gebze 30 sebagai  anak  adat  Malind  dan sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Isayas  Ndiken 31 yang  merupakan budayawan Malind.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 12 menyatakan bahwa syarat-syarat pengangkatan anak yaitu:
a) belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
c) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan memerlukan perlindungan khusus.
Usia  anak  angkat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a meliputi:
a) anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
b) anak  berusia  6  (enam)  tahun  sampai  dengan  belum  berusia  12  (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
c) anak  berusia  12  (dua  belas)  tahun  sampai  dengan  belum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun,  sepanjang  anak  memerlukan  perlindungan khusus.
Jika  dibandingkan  dengan  Pasal  12  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  54  Tahun  2007  Tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak (PP 54/2007) dengan pengangkatan anak adat dalam Suku Malind, terdapat perbedaan dalam syarat-syarat pengangkatan anak. Dalam PP 54/2007 secara
30 Narasumber  merupakan  anak  adat  Malind  bermarga  Gebze.  Sebelumnya  narasumber berstatus suku Banda.
31 Narasumber merupakan budayawan Malind yang juga seorang pegawai Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Merauke.
jelas bahwa persyaratan pengangkatan anak yaitu berusia 18 tahun kebawah, sedangkan  pengangkatan  seseorang  menjadi  anak  adat  Malind  mayoritas telah berusia lebih dari 18 tahun bahkan telah berkeluarga dan mempunyai anak. Belum lagi dengan persyaratan-persyaratan tentang keadaan anak yang akan diangkat adalah anak terlantar, atau memerlukan perlindungan khusus yang tidak relevan dengan pengangkatan anak adat dalam Suku Malind.
Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu  sendiri,  bukan  pada  pembentukan  hukum  oleh  negara,  putusan  hakim, ataupun  pada  pengembangan  ilmu  hukum.  Eugen  Ehrlich  ingin menyampaikan  bahwa  masyarakat  merupakan  sumber  utama  hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup (the living law) adalah hukum  yang  mendominasi  kehidupan  itu  sendiri  walaupun  belum dimasukkan  ke  dalam  proposisi  hukum. 32 Semua  hukum  sebagai  hukum sosial,  dalam  arti  bahwa  semua  hubungan  hukum  ditandai  faktor-faktor sosial-ekonomi. 33
Melihat  keadaan  di  atas,  dapatlah  dibenarkan  bahwa  dalam kenyataannya  ada  pluralisme  hukum  tentang  pengangkatan  anak  di Indonesia, sebagaimana yang maksud oleh Paul Schiff Berman bahwa “those situation in which two or more state and non-state normative systems occupy the same social field and must negotiate the resulting hybrid legal space.” 34

## Implikasi Pengangkatan Anak Adat Pada Suku Malind
Status  baru  menjadi  anak  adat  Malind  mempunyai  implikasi  kepada status lama mereka. Yang pertama tentu saja status keanggotaan mereka pada suku  mereka  sebelumnya.  Sebagaimana  dengan  yang  telah  dituturkan  oleh Abdul Awal Gebze 35 dan Syahmuhar M. Zein 36 bahwa status mereka dalam
32 Hadi, S. (2017). “ Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat) ”. DiH Jurnal Ilmu Hukum, 13(26): 259-266
33 Alting,  H.  (2011). “ Penguasaan  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  (Suatu  Kajian  Terhadap Masyarakat Hukum adat Ternate)”. Jurnal Dinamika Hukum, 11(1): 87-98
34 Berman, P. S. (2008). Federalism and International Law through the Lens of Legal Pluralism. Missouri Law Review, 73(4): 1150-1184 35 Narasumber merupakan anak adat dari marga Gebze. Sebelumnya narasumber berstatus Suku Banda
36 Narasumber merupakan anak adat dari marga Gebze yang juga seorang komisioner Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten  Merauke.  Sebelumnya  narasumber  berstatus  Suku Ternate
suku  mereka  sebelumnya  secara  resmi  telah  putus  yang  artinya  kedua narasumber sudah tidak berhak lagi atas hak-hak yang mereka miliki dalam suku mereka yang sebelumnya. Abdul Awal Gebze menjelaskannya sebagai berikut:
“Secara otomatis kalau kita sudah masuk ke dalam anak adat Malind melalui  ritual  adat  berarti  status  kita  yang resmi  sudah  sebagai  anak dari Suku Malind, ya bukan lagi  anak  dari  suku orang  tua kita yang sebelumnya, oleh sebab ya kita sudah merupakan bagian dari anak adat Malind yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan anak-anak  adat  Malind  yang  lain.  Kalau  dari  suku  Banda  di  sini (Merauke)  juga  ada  perkumpulan  dari  suku  Banda  tetapi  kita  pergi hanya  sebatas  perkenalan  sahabat  atau  kekerabatan  tapi  untuk kesukuan saya kira tidak mungkin.” 37
Adapun menurut penuturan dari Syahmuhar M. Zein mengenai status dalam sukunya yang lama memang narasumber bukan lagi menjadi anggota suku Ternate, namun hubungan silaturahmi dengan suku sebelumnya tidak semerta-merta  menjadi  putus.  Syahmuhar  M.  Zein  menjelaskannya  sebagai berikut:
“Tidak -tidak  sama  sekali.  Justru  kita  jadi  motor  di  situ.  Saya  dulu pernah  menjadi  Ketua  Pemuda  Mahasiswa  Maluku  Utara  untuk Kabupaten Merauke. Artinya bahwa kita juga ambil peran disitu bukan hanya  di  keluarga  bapak  (Ternate),  tetapi  keluarga  mama  (Kei)  juga saya  juga  masuk  dalam  Jhon  Kei  punya  kepengurusan  (organisasi masyarakat) kemarin itu kan kita kepengurusan di Merauke anak muda Kei AMKAI.” 38
Dari  penjelasan  dari  kedua  narasumber  di  atas  dapat  diketahui bahwasanya  menjadi  anak  adat  Malind  berarti  harus  rela  kehilangan  status dan hak mereka pada suku sebelumnya. Kehilangan status dan hak mereka dalam suku mereka sebelumnya bukan berarti tali silaturahmi yang selama ini ada menjadi putus. Hubungan silaturahmi itu tetap ada dan dijaga, bahkan yang  bersangkutan  dapat  menjadi  perantara  untuk  lebih  mempererat  tali silaturahmi  antara  Suku  Malind  dan  suku  sebelumnya  dalam  kehidupan sehari-hari.
37 Wawancara dengan narasumber Abdul Awal Gebze tanggal 1 Juli 2020
38 Wawancara dengan narasumber Syahmuhar M. Zein tanggal 30 Juni 2020
Pengangkatan  anak  adat  selanjutnya  berimplikasi  terhadap  status administrasi  dan  pencatatan  sipil  oleh  karena  adanya  pemberian  nama  dan marga Malind. Artinya dokumen-dokumen yang selama ini telah diterbitkan menggunakan marga dari suku sebelumnya, sedangkan secara adat Malind mereka telah diberi marga yang baru. Menyikapi hal seperti ini bisa dilakukan dengan mengubah segala dokumen-dokumen tersebut sehingga ditambahkan marga Malind, atau bisa juga menggunakan tetap dokumen-dokumen yang sudah ada tersebut, dengan catatan jika suatu hari nanti muncul kepentingan- kepentingan ataupun permasalahan-permasalahan sehubungan dengan status anak  adat,  wajib  untuk  membuktikan  bahwa  yang  bersangkutan  memang benar  adanya  seorang  anak  adat  yang  telah  melalui  prosesi  ritual pengangkatan anak adat sesuai dengan hukum adat Suku Malind. Pembuktian ini melalui surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malind. Mengenai hal ini dijelaskan oleh narasumber Syahmuhar M. Zein 39 sebagai berikut:
“Kalau saya, saya tidak akan merubah saya punya akte kelahiran, tetapi secara keterangan  hitam  diatas  putih,  legalitas  saya  untuk  sebagai  anak  adat  itu diberikan oleh LMA itu ada pernyataan dari LMA bahwa saya sudah mengikuti proses dengan nama adat ini dengan keturunan ini tapi untuk pemberkasan di dalam administrasi saya tidak mengubah itu masih tetap sama apa yang sudah diberikan orang tua (kandung ), ya jadi disesuaikan dengan itu.” 40

## Kesimpulan
Pelaksanaan  pengangkatan  anak  adat  pada  Suku  Malind  dilakukan dengan  ritual  adat  yang  berlangsung  semalam  suntuk  dan  diakhiri  dengan pengukuhan dari ketua adat yang mana diberi nama dan marga Malind dan sebidang  tanah  dari  tanah  marga  untuk  dimilikinya.  Implikasi  dari  ritual pengangkatan anak adat tersebut menciptakan hak dan kewajiban bagi anak adat  dalam  statusnya  sebagai  anggota  masyarakat  adat  Malind  dan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak adat tersebut dengan suku sebelumnya.
39 Narasumber merupakan anak adat dari marga Gebze yang juga seorang komisioner Komisi Pemilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten  Merauke.  Sebelumnya  narasumber  berstatus  Suku Ternate
40 Wawancara dengan narasumber Syahmuhar M. Zein tanggal 30 Juni 2020

## Daftar Pustaka
Ali,  A.  (2015). Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  Dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. Ali,  A.  &  Heryani,  W.  (2013). Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Alting, H. (2011). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap  Masyarakat  Hukum  adat  Ternate). Jurnal  Dinamika  Hukum, 11(1), 87-98. doi: http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.75
Alputila,  M.  J.  &  Tajuddin,  M.  A.  (2017).  Analisis  Sosio-Yuridis  Hak  Ulayat Dengan Pelepasan Adat Sebagai Syarat Pendaftaran Tanah Pada Suku Marind Di Kabupaten Merauke. Jurnal Restorative Justice, (1)1, 13-27. doi: https://doi.org/10.35724/jrj.v1i1.1899
Badan  Penghubung  Daerah  Provinsi  Papua . Profil  Wilayah  Adat  Anim  Ha . Tersedia  online  di  https://penghubung.papua.go.id/5-wilayah- adat/anim-ha/. (diakses 7 Oktober 2019).
Berman, P. S. (2008). Federalism and International Law through the Lens of Legal Pluralism. Missouri Law Review , 73(4), 1150-1184. Tersedia online pada https://scholarship.law.missouri.edu/mlr/vol73/iss4/11/
Boelaars,  J.  (1986). Manusia  Irian  Dahulu,  Sekarang,  Masa  Depan. Jakarta: Gramedia.
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Merauke. (2013). Tanah Malind Suatu  Pendekatan  Pemetaan  Suku  Bangsa. Merauke:  Dinas  Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Merauke.
Hadi,  S.  (2017).  Hukum  Positif  Dan  The  Living  Law  (Eksistensi  Dan Keberlakuannya  Dalam  Masyarakat). DiH  Jurnal  Ilmu  Hukum, 13(26), 259-266. doi: https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588
Matuankotta,  J.  K.  (2011). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Angkat Dalam  Memperoleh  Kejelasan  Status  Hukum  Melalui  Pencatatan Pengangkatan  Anak  (Suatu  Tinjauan  Dari  Perspektif  Hak  Asasi Manusia). Sasi, 17(3), 70-79. doi: https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.367
Pide,  A.  S.  M.  (2014). Hukum  Adat  Dahulu,  Kini,  Dan  Akan  Datang .  Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group.
Simarmata,  R.  (2018).  Pendekatan  Positivistik  Dalam  Studi  Hukum  Adat,
Mimbar Hukum. 30(3), 466-489. doi:
https://doi.org/10.22146/jmh.37512
Uktolseja, N. & Radjawane, P. (2019). Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah- Tanah  Adat  (Dahulu,  Kini  dan  Akan  datang). Sasi, 25(1)  13-26.  doi: https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.146
Van  Baal,  J.  (1966). Dema.  Description  And  Analysis  Of  Malind-Anim  Culture (South New Guinea) . Amsterdam: The Hague.