## PENITENSIER DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Oleh:

## Zahratul’ain Taufik 1)
Ayu Riska Amalia 2)
Atika Zahra Nirmala 3)
Universitas Mataram 1,2,3)
E-mail: zahratulain.taufik@unram.ac.id 1)
aramel@unram.ac.id 2)
atikazahra@unram.ac.id 3)

## ABSTRACT
The protection of human rights is not only attached to the individual human being, but also to other  human  beings.  This  is  a  consequence  of  humans  as  social  beings  who  cannot  be separated  from  other  humans.  Criminal  Law  is  then  present  to  regulate  various  acts  that violate  human  rights  which  will  then  be  punished.  Criminal  law,  of  course,  cannot  be implemented  properly  if  there  are  no  other  legal  sciences  that  accompany  it,  including Penitentiary  law,  which  is  known  as  the  Law  of  Punishment  or  legal  science  that  studies punishment.  Penitentiary  law  is  not  a  rule  of  law  that  can  immediately  punish  criminals arbitrarily, but needs to  consider human rights. This paper focuses on whether penitentiary law  violates  human  rights  or  not.  The  purpose  of  this  paper  is  to  examine  penitentiary  law from  a  human  rights  perspective.  This  writing  uses  normative  legal  research  methods  with literature research techniques that are analyzed qualitatively using a statutory approach and conceptual approach. The results of the study concluded that Penitentiary Law is a rule that seeks  to  continue  to  fight  for  the  human  rights  of  people  who  have  been  violated  by  the perpetrator of the crime by punishing him, but the model of punishment given still takes into account the human rights of the convicted criminal.
keywords: Human Rights, Criminal Law, Penitentiary Law

## ABSTRAK
Perlindungan HAM, tidak hanya melekat pada diri pribadi manusia itu saja, melainkan juga pada  manusia  lain.  Hal  tersebut  adalah  konsekwensi  manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang tidak  dapat  terpisahkan  dari  manusia  lain.  Hukum  Pidana  kemudian  hadir  untuk  mengatur berbagai  perbuatan  yang  melanggar  HAM  yang  kemudian  akan  di  hukum.  Hukum  pidana tentu  saja  tidak  akan  bisa  terimplementasi  secara  baik  jika  tidak  ada  ilmu  hukum  lain  yang mendampinginya,  diantaranya  hukum  Penitensier  yang  dikenal  sebagai  Hukum  Pemidanaan atau ilmu hukum yang mempelajari tentang Penghukuman. Hukum Penitensier tidak menjadi aturan  hukum  yang  serta  merta  dapat  menghukum  pelaku  kejahatan  dengan  semena-mena, namun  perlu  mempertimbangan  hak-hak  asasi  manusia.  Tulisan  ini  terfokus  pada  apakah hukum penitensier melanggar HAM  atau tidak. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji lebih  dalam  mengenai  hukum  penitensier  dilihat  dari  sudut  pandang  HAM.  Penulisan  ini menggunakkan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  Teknik  penelitian  kepustakaan yang  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hukum Penitensier adalah sebuah aturan  yang  diupayakan  untuk  tetap  memperjuangkan  hak-hak  asasi  orang  yang  telah dilanggar  oleh  si  pelaku  kejahatan  dengan  menghukumnya,  namun  model  hukuman  yang
diberikan  tetap  memperhatikan  hak-hak  asasi  manusia  pelaku  kejahatan  yang  dihukum tersebut.
Kata Kunci: HAM, Hukum Pidana, Hukum Penitensier

## 1. PENDAHULUAN
Manusia dengan segala keistimewaannya  memiliki  hak-hak  yang melekat  secara  alamiah  pada  dirinya masing-masing  sejak  kelahirannya.  Hak- hak manusia itu kemudian disebut sebagai Hak Asasi  Manusia.  itulah  hak-hak semua manusia yang sepenuhnya setara. Hak-hak tersebut menurut Mahood, layak dianugerahi semata-mata hanya karena kita manusia.  Hak-hak  itulah  kemudian  yang dibawa  dan  dijaga  selama  hidupnya. Perlindungan  hak  tersebut,  tidak  hanya melekat  pada  diri  pribadi  manusia  itu, melainkan  juga  pada  manusia  lain. Manusia  lain  secara  otomatis  memliki kewajiban  untuk  melindungi  hak  manusia lainnya,  hal  tersebut  adalah  bagian  dari konsekwensi  manusia  sebagai  makhluk sosial  yang  tidak  dapat  terpisahkan  hidup dan  kehidupannya  dari  manusia  lain. Sudah  menjadi  hal  lumrah  untuk  manusia bisa  saling  menjaga  dan  melindungi  diri satu sama lain.
Tidak  dipungkiri,  manusia  juga merupakan  makhluk  yang  dikenal  sebagai makhluk  yang  tidak  dapat  sempurna terpenuhi keinganan hasrat untuk hidupnya.  Hal  tersebut  kemudian  yang
menjadikan manusia berkeinginan melakukan  hal-hal  yang  tidak  seharusnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya  bukan  hanya  sekedar  untuk mempertahankan kehidupannya melainkan juga  untuk  memenuhi  hasrat  inginnya untuk hidup dalam masyarakat.
Perbuatannya  tersebut  antara  lain  adalah perbuatan  yang  merugikan  manusia  lain bahkan mengenyampingkan hak-hak manusia lain.
Manusia yang terlahir dengan fikiran dan  perasaan  yang  dimilikinya  sendiri dituntut  untuk  bisa  mempertahankan  hak dan  kewajibannya  sendiri  serta  dapat menyesuaikannya  dengan  manusia  lain. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dengan fitrah  lahiriyahnya,  menjadi  sangat  lazim kemudian  didalam  masyarakat  terdapat berbagai perubahan dan tidak sedikit  yang memunculkan  konflik.  Pendapat  tersebut mengartikan bahwa konflik dalam masyarakat  merupakan  mekanisme  yang mendorong masyarakat untuk berubah dan bergerak, kemudian dilihat sebagai perubahan  sistem  sosial.  Konflik  dan perubahan  tersebut  merupakan  siklus kehidupan masyarakat  yang terus menerus terjadi.
Hal  tersebut  diatas  sejalan  dengan pemikiran Edy Daminan yang menurutnya tidak mengherankan jika berbicara mengenai  hak  asasi  manusia,  maka  pada saat yang bersamaan pula akan memikirkan  tentang  kebalikannya,  yaitu pembatasan-pembatasan hak asasi tersebut. Hal  ini,  menurutnya  bukanlah  disebabkan karena  kekhawatiran  kalau  hak  asasi manusia dibatasi, melainkan justru disebabkan karena kebutuhan akan adanya pembatasan tersebut untuk menjaga keseimbangan  ketertiban  dalam  suatu masyarakat.
Sudah  menjadi  sebuah  ketentuan, bahwa  manusia  sering  kali  menghadapi kontradiksi  alam  ketika  mereka  menjalani kehidupannya.  Maka  mau  tidak  mau, dengan kepribadian, karakter dan keyakinan  batinnya  yang  individual,  ia harus mempertimbangkan rasa dan memilih  nilai-nilai  yang  berguna  baginya dalam kehidupan sosial masyarakat.
Pelaksanaan hak asasi manusia tidak hanya tergantung pada pejabat pemerintah, tetapi  harus  dilaksanakan  dan  dilakukan oleh  seluruh  rakyat  Indonesia.  Hukum kemudian  hadir  sebagai alat  untuk mengatur kehidupan manusia, juga berperan  untuk mengatur  bagaimana melindungi  hak-hak  manusia  tersebut. Hukum  untuk  bisa  terimplementasi  dalam kehidupan manusia, harus memiliki
kekuatan  yang  dapat  mengikat  dan memaksa manusia untuk tunduk terhadapnya.  Negara  dalam  hal ini memiliki  peran  sabagai  tempat  bernaung masyarakat,  memiliki  kewajiban  untuk melindungi hak-hak manusia serta memiliki hak untuk memberikan hukuman terhadap  manusia  yang  tidak  taat  terhadap aturan yang ada yang kemudian mengganggu keteraturan hidup dan kehidupan manusia.
Negara mempunyai kewenangan untuk  menghukum  manusia  yang  telah terlanjur  melakukan  sebuah  perbuatan menjahati  manusia  lain.  Dalam  hal  ini, perbuatan  tersebut  tidak  hanya  merugikan manusia  lain  secara  pribadi,  melainkan juga  merugikan  manusia  lain  secara berkelompok  atau  biasa  disebut  dengan istilah  merugikan  lingkungan  sekitar  dan masyarakat.  Untuk  menghukum  manusia pelaku  perbuatan  jahat  yang  kemudian disebut  sebagai  pelaku  kejahatan,  perlu adanya  sebuah  aturan  yang  mengatur. Dalam  hal  ini  telah  ada  hukum  yang disebut  Hukum  Pidana  yang  mengatur tentang berbagai perbuatan yang melanggar  hak  asasi  manusia  yang kemudian akan di hukum.
Hukum  pidana  tentu  saja  tidak  akan bisa terimplementasi secara baik jika tidak ada ilmu hukum lain yang mendampinginya.  Diantara  ilmu  hukum
tersebut,  ada  yang  disebut  dengan  hukum Penitensier  yang  dikenal  pada  umumnya sebagai  Hukum  Pemidanaan  atau  ilmu hukum yang mempelajari tentang Penghukuman.  Ilmu  hukum  ini  kemudian mengatur  bagaimana  seharusnya  hukuman dapat  dijalankan  sesuai  dengan  tujuannya juga  lembaga-lembaga  mana  saja  yang berwenang untuk melaksanakan penghukuman tersebut.
Hukum  Penitensier  kemudian  tidak menjadi  aturan  hukum  yang  serta  merta dapat menghukum pelaku kejahatan dengan semena-mena, namun perlu mempertimbangan  hak-hak  asasi  manusia. Tulisan ini kemudian akan fokus membahas mengenai apakah hukum penitensier  melanggar  hak  asasi  manusia atau  tidak.  Diketahui  bahwa  perlindungan Hak  asasi  manusia  merupakan  hal  yang perlu  diperhatikan  dalam  berbagai  upaya penegakan  hukum  dan  penghukuman, dalam  tulisan  ini  penulis  merasa  perlu untuk mengkaji bagaimana hukum penitensier  bekerja  dalam  menjunjung tinggi  perlindungan  hak  asasi  manusia. Tujuan penulisan ini adalah untuk
mengkaji  lebih  dalam  mengenai  hukum penitensier  dilihat  dari  sudut  pandang  hak asasi manusia. Tulisan ini juga bermaksud untuk  melihat  sejauh  mana  hukum penitensier  bekerja  dalam  melindungi  hak asasi manusia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Teori pemidanaan
Berbicara megenai teori pemidanaan, maka  tentu  saja  akan  mengurai  tentang teori retributif dan  teori deterrence. Dimana  teori retributif merupakan  teori pemidanaa yang berfokus pada pembalasan  dan  yang  berfokus  pada hukuman atau pemidanaan. Dimana retribution menurut  Andi  Hamzah  adalah pembalasan  terhadap  pelanggar  karena telah melakukan kejahatan. karena menurut  Anis  Widyawati  dan  Ade  Adhar dalam bukunya jika kejahatan menyebabkan  penderitaan  bagi  korban, penderitaan  juga  harus  diberikan  sebagai balas  dendam  terhadap  pelaku.  Teori  ini membenarkan hukuman sebagai pembalasan atas kejahatan  yang dilakukan oleh seseorang. karena Kejahatan dianggap dalam  masyarakat  sebagai  tindakan  tidak bermoral. Oleh karena itu, pelaku kejahatan harus dihukum. Tujuan pemidanaan dilepaskan dari tujuan apa pun sehingga  pemidanaan  hanya  mempunyai satu tujuan, yaitu pembalasan.
Teori deterrence, teori  ini  biasa disebut dengan istilah pencegahan ( prevention) yang  terdiri  atas  pencegahan umum  dan  pencegahan  khusus.  Tujuan pemidanaan  adalah  untuk  pencegahan umum  yang    diharapkan  untuk  mencegah
masyarakat melakukan kejahatan.
Pencegahan khusus artinya pelaku diberikan  efek  jera  dengan  penjatuhan hukuman.  Sejalan  dengan  hal  tersebut, Nigel  Walker  kemudian  menyatakan bahwa Aliran ini dikenal sebagai pemahaman reduktif karena dasar pembenaran  penjatuhan  pidana  dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.
Kemudian deterrence menurut  pandangan Andi  Hamzah  berarti  menjera  atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual  maupun  orang  lain  yang potensial  menjadi  penjahat  akan  jera  atau takut  untuk  melakukan  kejahatan,  melihat pidana yang dijatuhakn kepada penjahat.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  yaitu.  proses  penemuan kaidah  hukum,  asas-asas  hukum  dan doktrin-doktrin  hukum  untuk  menjawab persoalan-persoalan  hukum  yang  ada. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik  kepustakaan  yaitu  informasi  yang diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan dan  bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan,  buku,  naskah  dinas,  publikasi dan penelitian. Proses penelitian dilakukan terhadap  data  sekunder  yang  diperoleh melalui studi Pustaka. Data yang terkumpul  kemudian  dianalisis  secara kualitatif,  yaitu  analisis  berdasarkan  nilai,
kualitas  dan  kondisi  data  yang  diperoleh. Dimana  fokus  penelitian  kualitatif  adalah pada  proses  pengumpulan  data  dan bagaimana  memberikan  makna  pada hasilnya.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( statute approach) dimana  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan menelaah  semua  Peraturan  perundang- undangan  yang  terkait  dengan  masalah hukum  yang  dipertimbangkan  (diperiksa). dan pendekatan konsep ( conceptual approach) diamana Pendekatan ini berbeda  dengan  pandangan  dan  doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Alasan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Islam memandang hak asasi manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keistimewaan  ciptaan  Tuhan,  dimana manusia  merupakan  makhluk  yang  paling sempurna  yang  diciptakan  dibandingkan dengan  makhluk  lain.  Seperti  yang  telah tercantum  secara  tegas  dalam  al-Qur’an surah al-Isra ayat 70.
“…  dan  Kami  lebihkan  mereka  di atas  banyak  makhluk  yang  Kami  ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”
Manusia dibebankan dengan keistimewaan-keistimewaan  khusus  yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Sebagaimana  yang  termuat  dalam  Al-
Qur’an,  manusia  sering  disebut  dengan kata al-insan yang  mengandung  nilai kemanusiaan  yang  tidak  hanya  terbatas pada  kenyataan  spesifiknya  untuk  tumbuh menjadi al-in  , sebagimana  ia  tidak  hanya berupa  manusia  secara  fisik  yang  suka makan  dan  berjalan-jalan  di  pasar.  Lebih dari  itu  ia  sampai  pada  tingkat  yang membuatnya  pantas  menjadi khalifah di bumi,  menerima  beban taklif dan  amanat kemanusian.
Salah  satu  sifat  yang  memberikan manusia  martabat  dan  kemuliaan  adalah kemampuan  manusia  untuk  berpikir  dan menggunakan  pikirannya  sebagai  kualitas yang  hanya  dimiliki  oleh  manusia. Menurut Muhammad Tahrir Azhary, orang dengan  kondisi  fisik  dan  mental  demikian pada hakekatnya atau naluriahnya memiliki  martabat  dan  keluhuran  yang harus diakui dan dilindungi.
Manusia kemudian
secara berkelompok menjadi masyarakat internasional  dimana  Hak  asasi  manusia adalah  tatanan  sosial  global  sebagai manifestasi  dari  pelembagaan  kebebasan sehingga  setiap  orang  dapat  menggunakan seluruh  potensi  kemanusiaannya.  Hak asasi  manusia  kemudian  dijelaskan  oleh Mien  Rukmini  adalah  hak-hak  yang  khas pada  identitas  manusia,  yang  secara kodrati  dan  universal  berfungsi  untuk menopang  keutuhan  eksistensi  manusia
sebagai  anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa, yang  tidak  dapat  diabaikan  dan  dirampas oleh  siapa  pun.  Setiap  individu  menurut John Locke dikaruniai oleh alam hak yang melekat  atas  hidup,  kebebasan  dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka  dan  yang  tidak  dapat  disangkal atau  diambil  oleh  negara.  Hak  Asasi Manusia  adalah  hak  yang  dimiliki  orang semata-mata  karena  ia  manusia,  bukan karena  diberikan  oleh  masyarakat  atau berdasarkan  hukum  positif,  tetapi  hanya karena martabat kemanusiaannya
Hukum
Positif Indonesia menyebutkan  pengertian  tentang  HAM dalam  Undang-Undang  Nomor  39  tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  pada pasal  1  yang  menyebutkan  bahwa  Hak Asasi  Manusia  adalah  seperangkat  hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia  sebagai  makhluk  Tuhan  Yang Maha  Esa  dan  merupakan  Anugerah-Nya yang  wajib  di  hormati,  dijunjung  tinggi dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan martabat manusia.
Berdasarkan berbagai uraian mengenai  definisi  hak  asasi  manusia  yang diartikan  oleh  banyak  pihak  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  HAM  merupakan  hak yang  tidak  bisa  terlepaskan  dari  diri manusia  sejak  dia  lahir  sampai  dia  mati
sehingga  sudah  sangat  banyak  alasannya untuk  hak  asasi  manusia  bisa  terlindungi dan  diperjuangkan  bahkan  untuk  seorang pelaku  kejahatan  sekalipun.  Walaupun kemudian diketahui bahwa pelaku kejahatan  tersebut  telah  juga  melanggar hak  asasi  manusia  lain,  namun  juga  perlu diperhatikan  hak-hak  asasi  yang  melekat pada kemanusiaannya si pelaku kejahatan. Sebab  upaya  menghormati,  melindungi dan  menjunjung  tinggi  HAM,  menjadi kewajiban  dan  tanggung  jawab  Bersama antara  individu,  pemerintah  (aparatur pemerintahan  baik  sipil  maupun  militer) bahkan negara.
Berbagai uraian diatas, membuktikan bahwa manusia merupakan subjek sekaligus  objek  yang  secara  langsung bertangung jawab sekaligus menjadi alasan untuk  saling  melindungi  dan  dilindungi dalam  kaitannya  dengan  penegakkan  hak asasi manusia.
Konsep Dasar Hukum Penitensier
Berbicara mengenai hukum penitensier,  tentu  saja  tidak  terlepas  dari pembahasan  mengenai  Pidana  itu  sendiri, dimana  Pidana  menurut  Sudarto  adalah nestapa  yang  dikenakan  oleh  negara terhadap  orang  yang  melanggar  ketentuan undang-undang,  sengaja  agar  dirasakan sebagai  nestapa.  Kemudian  membahas mengenai hukum pidana umumnya
merujuk  pada  tindakan  yang  dilarang  dan memberikan  hukuman  untuk  tindakan yang dilarang tersebut. Moelyatno memberikan  pengertian  hukum  pidana yang merupakan bagian dari hukum umum yang  berlaku  di  suatu  negara  serta memberikan dasar-dasar dan aturan- aturannya untuk:
menentukan perbuatan-perbuatan mana  yang  tidak  boleh  yang  dilakukan, yang  dilarang  dan  disertai  ancaman  atau sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi barang  siapa  yang  melanggar  larangan tersebut.
menentukan  kapan  dan  dalam  hal apa  kepada  mereka  yang  telah  melanggar larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
menentukan  dengan  cara  bagaimana pidana  itu  dapat  dilaksanakan  apabila  ada orang  yang  disangka  telah  melanggar larangan tersebut.
Definisi hukum pidana yang diuraikan  oleh  Moelyatno  diatas,  terutama pada  poin  ketiga,  merupakan  bagian  dari hukum  penitensier  yang  berfokus  pada cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan  apabila  ada  orang  yang disangka  telah  melanggar  larangan  yang telah  ditetapkan  didalam  hukum  pidana. Perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam pidana  tersebut  kemudian  dikenal  sebagai
criminal act atau perbuatan pidana dimana landasan yang menguatkannya adalah asas legalitas.
Secara  terperinci  undang-undang (hukum  pidana)  menurut  Lamintang  yang dikutip  oleh  Abiantoro  Prakoso  dalam bukunya menyatakan bahwa telah mengatur  beberapa  hal  diantaranya  adalah kesatu, bilamana  suatu  pidana  dapat dijatuhkan  bagi  seorang  pelaku. Kedua , jenis  pidana  yang  bagaimanakah  yang dapat  dijatuhkan  dijatuhkan  atau  berapa besarnya  pidana  denda yang  dapat dijatuhkan  dan  yang ketiga, dengan  cara bagaimanakah pidana harus dilaksanakan.
Secara substansial dalam sambutannya Pujiyono mengatakan bahwa hukum  pidana  meliputi  hukum  pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana atau hukum penitensier. Selanjutnya beliau menyebutkan,  pada  prinsipnya  hukum penitensier  mengatur  tentang  tata  cara pelaksanaan  berbagai  sanksi  pidana  yang diatur dalam peraturan perundang- undangan  di  bidang  hukum  pidana.  Lebih luas,  Utrecht  menjelaskan  bahwa  hukum penitensier adalah segala peraturan- peraturan  positif  mengenai  sistem  hukum atau straftstelsel dan sistem Tindakan atau maatregelstelsel. Hukum  pidana  adalah bagian  dari  hukum  pidana  positif,  yaitu bagian  yang  menetapkan  jenis  hukuman
yang  dijatuhkan  atas  pelanggaran,  berat ringannya hukuman, waktu pelaku menyadari adanya hukuman, dan cara serta tempat pelaksanaan hukuman.
Penitensier  dalam  Sistem  Hukum Pidana Indonesia
Secara  harfiah,  Penitensier  menurut Topo  Santoso  merupakan  norma  hukum mengenai  pidana  dan  pemidanaan.  Pidana atau pemidanaan merupakan  tujuan sistem pemasyarakatan  dalam  kaitannya  dengan ruang  lingkup  sistem  pemasyarakatan, yang dicapai seseorang melalui pemidanaan  itu  sendiri,  karena  dalam KUHP ada undang-undang dalam kaitannya  dengan  tujuan,  daya  kerja  dan organisasi    lembaga-lembaga  pemidanaan. Dimana  objek  studi  Hukum  Penitensier membahas  mengenai  penjatuhan  sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana serta pelaksanaan  pidana  atas  sanksi  pidana yang  telah  dijatuhkan  pengadilan  berupa putusan hakim.
Hukum Penitensier menurut Mompang  L.  Panggabean  yang  dijelaskan berdasarkan  definisi  yang  dikemukakan oleh  S.R.  Sianturi  adalah  bagian  dari hukum  positif  yang  memuat  ketentuan- ketentuan  atau  norma-norma  tentang tujuan, usaha (kewenangan) dan organisasi dari  (suatu)  lembaga  untuk  membuat seseorang  bertobat,  yang  dapat  berupa:  a.
putusan hakim (pemidanaan atau pembebasan  atau  pelepasan  dari  segala tuntutan hukum); atau b. tindakan (perbaikan) terhadap suatu perkara pidana.
Putusan hakim yang dimaksud merupakan  putusan  hakim  atas  perbuatan kejahatan  yang  dijatui  hukuman  pidana yang  merupakan  hasil  pertimangan  hakim berdasarkan  seluruh  alat  bukti  dan  telah terbukti  sah  dan  meyakinkan  melakukan suatu  perbuatan  pidana.  Hukuman  yang berupa  sanksi  tersebut  secara  eksplisit diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 43  KUHP.  Dimana  sanksi  merupakan pemberian  hukuman  kepada  seseorang yang  dinyatakan  bersalah  dan  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  oleh majelis  hakim  yang  menangani  suatu perkara pidana.
Objek  studi  Hukum  Penitensier  ini tentang  penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap pelaku  tindak  pidana  serta  pelaksanaan pidana  atas  sanksi  pidana  yang  telah dijatuhkan  pengadilan  berupa  putusan hakim.  Putusan  hakim  tersebut  berupa pemidanaan, yakni putusan yang dikeluarkan  berdasarkan  pemeriksaan  di persidangan,  majelis  hakim  berpendapat bahwa  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  telah  melakukan tindak  pidana  (berupa  kejahatan  atau pelanggaran)  yang  didakwakan  kepadanya maka  pengadilan  menjatuhkan  pidana
sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  193 ayat (1) KUHAP.
Penjatuhan pidana kemudian dilaksanakan  dengan  ditempatkan  pada lembaga-lembaga  yang  berperan  dalam melaksanakan  penjatuhan  pidana  tersebut. Diantara Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah:
Lembaga  pemidanaan,  merupakan lembaga  hukum  yang  disebutkan  dalam hukum  positif  berhubungan  langsung dengan  pemidanaan  yang  dijatuhkan  oleh hakim, juga menurut pengertiannya,,  yaitu lembaga pemasyarakatan.
Lembaga  penindakan  merupakan lembaga  hukum  di  dalam  hukum  positif yang  secara  langsung  ada  hubungannya dengan  putusan  hakim  dalam  mengadili perkara-perkara  pidana,  tetapi  yang  bukan merupakan  suatu  pemidanaan  atau  suatu kebijaksanaan dan termasuk dalam pengertiannya,  yaitu  lembaga  pendidikan paksa dan lembaga kerja negara.
Lembaga  kebijaksanaan  merupakan lembaga-lembaga  hukum  yang  disebutkan di  dalam  hukum  positif,  yang  secara langsung ada hubungannya dengan pelaksanaan dari putusan hakim sebagaimana yang dimaksud di atas.
Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum  apabila didalamnya terdapat pengakuan atas hak asasi manusia.
Indonesia, merupakan negara hukum  yang telah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia itu dengan memuat instrument  perlindungan  hak  tersebut kedalam  batang  tubuh  UUD  NRI  1945 sampai  apada  diterbitkannya  Undang- Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia.
sudah  menjadi  suatu  keharusan untuk menjaga dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, namun perlu diketahui ada ketetuan  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  mengenai  pembatasan  hak itu,  aturan  tersebut  adalah  Pasal  73 Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:
“hak  dan  kebebasan  yang  diatur dalam  undang-undang  ini  hanya  dapat dibatasi  oleh  dan  berdasarkan  undang- undang,  semata-mata  untuk  menjamin pengakuan  dan  penghormatan  hak  asasi manusia  serta  kebebasan  orang  lain, kesusilaan, kepentingan umum dan kepentingan bangsa. “
Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui  tidak  semua  hak  yang  dimiliki seseorang dapat digunakan semau inginnya,  namun  ada  hak-hak  yang memang dibatasi demi kepentingan manusia lain. Karena hal tersebut berkaitan tentunya  dengan  manusia  sebagai  mahluk sosial  yang  selalu  hidup  Bersama  dan
berdapingan dengan orang lain. Pembatasan  hak  tersebut  tentu  saja  untuk menjamin keamanan manusia lain.
Berbicara tentang hukum pidana dan hukum penitensier (hukum penghukuman), tentu  saja  tidak  bisa  beralih  jauh  dari pembatasan  hak  tersebut.  Dalam  hal  ini, negara  Indonesia  sebagai  negara  yang mengakui  dirinya  sebagai  negara  hukum berkewajiban untuk melindungi hak warga negaranya  yang  telah  direnggut  oleh manusia lain yang menjadi pelaku kejahatan. Dan untuk itu, negara berwenang  untuk  membatasi  hak-hak tertentu si  pelaku kejahatan demi menjaga kepentingan  umum  dan  melindungi  hak korban kejahatan.
Penitensier  kemudian  bekerja  untuk mengatur  sanksi  apa  yang  patut  diberikan kepada  seorang  pelaku  kejahatan  setelah mendapat  putusan  hakim  bahwa  pelaku kejahatan  tersebut  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  telah  melakukan  kejahatan dan menjahati orang lain. dengan demikian,  negara  telah  berperan  dalam melindungi  hak  warga  negaranya  dan menjamin  kehidupan  warga  negaranya untuk  hidup  dengan  baik  tanpa  terganggu oleh  pelaku  kejahatan  yang  mengganggu ketertiban  umum,  kesusilaan  dan  lain sebagainya  yang  meresahkan  masyarakat dengan prilaku jahatnya.

## 5. SIMPULAN
Penitensier  merupakan  bagian  dari hukum  pidana  positif  yang  mengatur tentang  sanksi  yang  akan  dijalankan  oleh seseorang  yang  telah  melakukan  suatu perbuatan  yang  melanggar  hak  orang  lain disini  dalam  artian  perbuatan  jahat. sehingga  oleh  hukum  diatur  bahwa seseorang  tersebut  patut  untuk  dibalaskan perbuatan  jahatnya  dengan  hukuman  yang setimpal  dengan  yang  dia  lakukan. Disamping  itu,  sanksi  tersebut  juga diberikan  agar mencegah orang lain untuk melakukan  hal-hal  jahat  terhadap  sesama manusia. Hukum penitensier selain merupakan  hukum  tentang  pemberian sanksi, juga merupakan suatu upaya untuk memberikan balasan terhadap mereka yang telah  melaukan  perbuatan  jahat  terhadap orang  lain  juga  berupaya  agar  orang  lain dapat  mengambil  pelajaran  dari  sanksi yang  diberikan  kepada  pelaku  kejahatan agar  tidak  ada  lagi  orang  lain  yang melakukan perbuatan jahat. Dengan demikian, hukum penitensier adalah sebuah aturan yang diupayakan untuk tetap memperjuangkan hak-hak orang yang telah dilanggar  oleh  si  pelaku  kejahatan  dengan menghukumnya,  namun  model  hukuman yang  diberikan  tetap  memperhatikan  hak- hak  asasi  manusia  pelaku  kejahatan  yang dihukum tersebut. Selanjutnya, Penitensier dalam hukum positif Indonesia merupakan
bagian  dari  aturan  hukum  pidan  ayang tidak melanggar hak asasi manusia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abiantoro  Prakoso, Hukum  Penitensier , Aswaja  Pressindo,  Yogyakarta, 2011
Ahmad  Fauzi,  dkk, Metode  Penelitian, Pena  Persada,  Banyumas,  2022  al- Qur’an  surah  al-Isra  ayat  70 (17:70)
Andi  Hamzah,  Asas-Asas  Hukum  Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
Anis  Widyawati  dan  Ade  Adhari,  Hukum Penitensier  di  Indonesia  Konsep dan  Perkembangannya,  Rajawali Pers, Depok, 2020
Djoko Prakoso, Hukum Penitensier Indonesia, Liberty,  Yogyakarta,
1988
Edy Damian, the Rule of Law dan Praktek- Praktek  Penahanan  di  Indonesia, Bandung, Penerbit Alumni, 1970
Hesti Armiwulan Sochmawardiah, Diskriminasi  Rasial  dalam  Hukum HAM, Genta
Publishing,
Yogyakarta, 2013
Indah  Heruna,  Implementasi  Nilai-Nilai Pancasila  Terhadap  Kara  Pidana Terorisme  Guna  Meningkatkan
Nasionausme Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan
Nasional, 2013
Jack Donnely, Universal Human Rights in
Theory  and  Practice, Cornell
University Press, Ithaca and
London, 2003
John  Locke, The  Second  Treatise  of  Civil Government and a Latter
Concerning  Toleration ,  disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford, 1964,
Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi  (editor),  Hukum  Hak  Asasi Manusia,  Pusat  Studi  Hak  Asasi
Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010 Mashood A. Baderin, Hukum
Internasional  Hak  Asasi  Manusia
& Hukum Islam, Oxford University
Press,  Diterbitkan  dalam  Bahasa Indonesia  oleh  Komisi  Hak  Asasi Manusia, Jakarta, 2007
Mien Rukmini, Perlindungan HAM melaui Asas  Praduga  Tidak  bersalah  dan Asas  Persamaan  Kedudukan  di Depan Hukum pada Sistem
Peradilan  Pidana  Indoesia, Ed.  1, Cet.1, Alumni, Bandung, 2003
Moelyatno, Asas-Asas  Hukum  Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983
-----------, Asas-Asas  Hukum  Pidana,
Jakarta: Rineka Cipta, 1993
Mompang  L.  Panggabean,  Pokok-pokok Hukum  Penitensier  di  Indonesia, UKI Press, Jakarta, 2005
Muhammad Tahrir Azhary, Negara
Hukum Suatu Studi tentang prinsip-prinsipnya  dilihat  dari  segi hukum  Islam,  Implementasinya dapa  Periode  Negara  Madinah  dan Masa Kini, Kencana, 2015
Muhaimin, Metode  Penelitian  Hukum , Unram Press, Mataram, 2020
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,
dualisme Penelitian hukum normatif  dan  empiris Cet. I,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
R.A  Duff  dan  David  Garland, Areader  on Punishment ,  Oxford  University Press, New York, 1955
S.R. Sianturi & Mompang L. Panggabean, Hukum  Penitensier  di  Indonesia, Alumni  AhaemPetehaem,  Jakarta, 1996
Tim  ICCE  UIN  Jakarta, Demokrasi,  Hak Asasi  Manusia,  &  Masyarakat Madani, ICCE UIN Syarif
Topo  Santoso, Hukum  Pidana  Suatu
Pengantar, Rajawali  Pers,  Depok,
2021
Zainudin  Ali, metode  penelitian  hukum,
Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Zulfan Taufik, Ilusi dan Harapan Pembacaan Humanisme
Ali
Syari’ati, Impressa, Jakarta, 2012

## Jurnal
Lilis  Eka  Lestari  dan  Ridwan  Arifin,
Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia
Dalam  Konteks  Implementasi  Sila
Kemanusiaan  Yang  Adil  Dan Beradab , Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas
Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2,
Agustus 2019
Yuli  Asmara  T. Implementasi  Nilai-Nilai
Hak  Asasi  Manusia  Global  ke dalam  Sistem  Hukum  Indonesia yang  Berlandaskan  Pancasila,  c NO. 2 VOL. 24 APRIL 2017