Mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit Khusus Badan IPHI Pedan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Taufiq Nugroho, Dwi Agustina Maharani
e-ISSN: 2621-4105
Mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit Khusus Badan IPHI Pedan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu

## Mechanism of Transfer of IPHI Pedan Agency Specialized Hospital by PKU Muhammadiyah Delanggu Hospital

## Taufiq Nugroho, Dwi Agustina Maharani
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia tn272@ums.ac.id

## Abstract
The purpose of this paper is to find out more about the process of the management transfer mechanism that occurred at IPHI Pedan Hospital by PKU Muhammadiyah Delanggu Hospital and to find out whether there are  criminal  elements  in  the  process  based  on  Law  Number  28  of  2004  concerning  foundations.  The management  of  the  foundation's  business  activities  is  closely  related  to  the  management  of  the  foundation's wealth because the results of its business activities are one of the sources of income that become the wealth of the foundation. In the case of a hospital established by a foundation, the hospital's operational activities are a manifestation  of  the  foundation's  business  activities.  In  addition,  in  accordance  with  the  Foundation  Law, which  stipulates  that  if  the  purpose  of  the  foundation  shifts  from  social  or  non-profit  purposes,  its  assets cannot  be  transferred.  Also,  all  activities  that  cause  changes  in  the  assets  owned  by  the  foundation  must comply with the formal provisions as described in the UUY and AD of the Foundation, as well as in the case of the transfer of IPHI Pedan Hospital to the Muhammadiyah Branch Leadership (PCM) Delanggu, must still be carried out following applicable regulations.
Keywords: Foundation; Hospital; Management Transfer

## Abstrak
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses mekanisme alih kelola yang terjadi  pada  RSKB  IPHI  Pedan  oleh  RS  PKU  Muhammadiyah  Delanggu  serta  untuk  mengetahui  apakah terdapat unsur pidana dalam prosesnya tersebut ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang  yayasan.  Pengelolaan  kegiatan  usaha  yayasan  terkait  erat  dengan  pengelolaan  kekayaan  yayasan karena  hasil  kegiatan  usahanya  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  yang  menjadi  kekayaan  yayasan. Dan  dalam  hal  rumah  sakit  yang  didirikan  oleh  yayasan, maka  kegiatan  operasional  rumah  sakit  merupakan perwujudan  dari  kegiatan  usaha  yayasan.  Selain  itu,  sesuai  dengan  Undang-Undang  yayasan,  yang menetapkan bahwa jika tujuan yayasan bergeser dari tujuan sosial atau nirlaba, asetnya tidak dapat dialihkan. Serta,  segala  kegiatan  yang  menyebabkan  terjadinya  perubahan  aset  milik  yayasan  haruslah  mematuhi ketentuan  formal  sebagaimana  dijelaskan  pada  UUY  dan  AD  Yayasan,  begitupula  dalam  hal  alih  Kelola RSKB IPHI Pedan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Delanggu, harus tetap dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kata Kunci: Alih Kelola; Rumah Sakit; Yayasan
Mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit Khusus Badan IPHI Pedan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Taufiq Nugroho, Dwi Agustina Maharani
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Yayasan  merupakan  suatu  badan  hukum  yang  dimanfaatkan  sebagai  wadah  untuk mengorganisir  aktivitas  masyarakat  dalam  ranah  sosial. 1 Pada  awalnya,  yayasan  di Indonesia  didirikan  berdasarkan  doktrin,  yurisprudensi,  dan  praktik-praktik  sosial. 2 Dalam prakteknya,  hal  yang  mendasari  yayasan  mempunyai  kedudukan  sebagai  subjek  hukum adalah  karena  beberapa  faktor,  seperti  jenis  kekayaan  yang  berbeda,  fakta  bahwa  yayasan tidak mendistribusikan pendapatan atau kekayaannya kepada individu atau kelompok, fakta bahwa  yayasan  memiliki  tujuan  tertentu,  dan  fakta  bahwa  yayasan  diorganisir  secara teratur. 3 Dan  setelah  membagi  asetnya  secara  perdata  dari  pendirinya,  kekayaan  yayasan sekarang  digunakan  untuk  memajukan  tujuan  dan  sasarannya,  bukan  untuk  keuntungan pribadi. Pada dasarnya, segala kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan aset milik yayasan  haruslah  mematuhi  ketentuan  formal  sebagaimana  dijelaskan  pada  UUY  dan  AD yayasan. 4
Pasal  5  UUY  menyebutkan  melarang  adanya  pembagian,  pengalihan,  atau pendistribusian  kekayaan  yayasan  kepada  organ  yayasan,  atau  pihak  lain  yang berkepentingan  dengan  yayasan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. 5 Juga, bahkan  tidak  berhak  menerima  sisa  kekayaan  hasil  likuidasi. 6 Jika  likuidasi  terjadi,  harta kekayaan  yang  telah  dimiliki  suatu  yayasan  wajib  dialihkan  kepada  yayasan  lain  yang mempunyai  maksud  dan  tujuan  yang  sama  dengan  yayasan  yang  mengalami  likuidasi, ataupun diserahkan kepada negara guna dimanfaatkan sabagaimana maksud dan tujuan awal dari yayasan yang dilikuidasi. 7 Namun, Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai klausul yang diberikan dalam penjelasan Pasal  5 UUY. Yang kemudian, dalam hal  ini, UUY tidak memiliki  larangan.  Hal  ini  menyiratkan  bahwa  yayasan  bebas  mendistribusikan kekayaannya  kepada  pihak  ketiga  tanpa  ada  kekhawatiran  terhadap  yayasan.  Hal  ini menimbulkan  kekhawatiran  dan  perdebatan  tentang  apakah  kekayaan  yayasan didistribusikan kepada pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan organisasi.
UUY  No.  16  Tahun  2001  dibuat  untuk  menjamin  agar  masyarakat  mendapatkan informasi  yang  akurat  mengenai  yayasan,  supaya  yayasan  bisa  berfungsi  sesuai  dengan tujuannya  dengan  berpegang  pada  prinsip-prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi,  dan  agar masyarakat  memiliki  akses  terhadap  kepastian  dan  kejelasan  hukum  mengenai  yayasan. 8 UU  No.  28  Tahun  2004  tentang  yayasan  kemudian  mengubah  UU  tersebut  dan  mulai
1 Vidiya Indriani Idris and Budi Santoso, “Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan,” Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023): 642–56, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.6334.
2 Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial) , 1st ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 1.
3 Chidir Ali, Badan Hukum , 3rd ed. (Bandung: Alumni, 2005), hal. 70.
4 Mustofa  Mustofa,  “Kedudukan  Aset  Dari  Yayasan  Yang  Belum  Disesuaikan  Pasca  Terbitnya  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tetang Yayasan,” Jurnal USM Law Review 2, no. 1 (2019): 138–48, https://doi.org/: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i1.2263.
5 Rudhi Prasetya, Perseroan Terbatas Teori Dan Praktik , I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
7 Ais, Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba , hal. 21.
8 M Rizky Pratama, “Alasan, Prosedur Dan Kendala Hukum Dalam Pengambilalihan Yayasan Oleh Pemerintah.” (Universitas Sriwijaya, 2020), hal. 15.
Mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit Khusus Badan IPHI Pedan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Taufiq Nugroho, Dwi Agustina Maharani
e-ISSN: 2621-4105
berlaku  satu  tahun  setelah  disahkan. 9 Kemudian,  PP  No.  63  Tahun  2008  tentang Pelaksanaan  UUY  menawarkan  lebih  banyak  bantuan  hukum  untuk  yayasan.  Selain  itu, peraturan  tersebut  menciptakan  yayasan  sebagai  lembaga  yang  diakui  dan  diatur  secara formal.
Ada  banyak  jenis  yayasan  di  Indonesia,  antara  lain  yayasan  sosial,  keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Rumah sakit adalah contoh ilustratif dari yayasan kesehatan dan yayasan  yang  mendirikan  rumah  sakit  menjadi  badan  hukumnya.  Rumah  sakit  sendiri didefinisikan  sebagai  “institusi  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan  pelayanan kesehatan  perorangan  secara  paripurna  yang  menyediakan  pelayanan  rawat  inap,  rawat jalan, dan gawat darurat” dalam Pasal 1 Angka 1 UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 10 Dalam hal  ini, adalah tugas pemerintah dan organisasi  yang menyediakan layanan kesehatan,  yaitu  rumah  sakit,  untuk  memastikan  bahwa  tujuan  pembangunan  di  bidang medis memberikan hasil yang terbaik. 11 Selain itu, pihak swasta diizinkan untuk mendirikan rumah  sakit  berdasarkan  UU  No.  44/2009  tentang  RS,  asalkan  mereka  melakukannya sebagai  perusahaan  berbadan  hukum  yang  operasinya  terbatas  pada  industri perumahsakitan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) jo. ayat (4). 12
Sebagai  salah  satu  institusi  pelayanan  kesehatan  masyarakat,  RS  harus  mampu memberikan  pelayanan  yang  memuaskan  kepada  masyarakat  dan  harus  selalu meningkatkan kualitas pelayanannya. 13 Salah satu rumah sakit  yakni  Rumah Sakit Khusus Bedah  (RSKB)  IPHI  Pedan  dari  Yayasan  Jamaah  Haji  (YJH)  Pedan,  Klaten,  diharapkan dapat  mengatasi  berbagai  masalah  kesehatan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Klaten  dan sekitarnya.  Namun,  akibat  dari  adanya  permasalahan  hutang  RSKB  yang  cukup  rumit  di bank, yang sudah lama tidak diangsur, serta adanya permasalahan internal,  mempengaruhi kualitas  layanan  dari  rumah  sakit.  Perlu  diingat  bahwa  aset  yang  tepat  bisa  membantu  RS dalam  mengelola  keuangan,  yang  kemudian  akan  berdampak  pada  peningkatan  pelayanan yang diberikan. 14 Oleh karena itu, untuk tetap menjaga layanan kualitas publik  agar selalu memuaskan,  dilakukan  alih  Kelola  RSKB  IPHI  Pedan  kepada  PCM  Delanggu,  sesuai dengan ketentuan pengalihan pengelolaan rumah sakit.  Dengan adanya alih kelola tersebut selain  lunasnya  hutang  dari  rumah  sakit  dan  berkembangnya  fasilitas  RS,  juga mengakibatkan  terjaminnya  gaji  karyawan  termasuk  para  karyawannya  mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan hari tua. Jadi,  adanya  alih kelola tersebut dilakukan untuk tetap menjaga mutu rumah sakit serta kenyamanan para pasiennya.
9 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
10 Aryana, Promosi  Kesehatan,  Penyuluhan,  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat (Yogyakarta:  Nuha  Madika Pelemsari, 2016).
11 Finly  Septianto  and  Mohammad  Zamroni,  “Perlindungan  Hukum  Dokter  Internis  Terhadap  Resiko  Tindakan Medis  Kemoterapi  Oral  Pada  Pasien  Kanker  Darah,” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1  (2023):  109–24, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6363.
12 Hadi Ilham, “Pendirian Rumah Sakit Oleh Yayasan,” Hukumonline.com, 2012.
13 Sularti  Yuli  Amintasih,  “Dampak  Perubahan  Status  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  Terhadap  Kualitas Pelayanan (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar)” (UNS (Sebelas Maret University), 2010).
14 PWMJateng.com,  “Yayasan  Jamaah  Haji  Kecamatan  Pedan  Akhirnya  Melepas  Pengelolaan  Kepada  PCM Delanggu,” 2017.
Mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit Khusus Badan IPHI Pedan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Taufiq Nugroho, Dwi Agustina Maharani
e-ISSN: 2621-4105
Tema  pembahasan  serupa  pernah  dibahas  dalam  penelitian  sebelumnya  oleh Hudayanti (2017), yang meneliti peraturan yang mengatur pembayaran gaji, upah, dan/atau honorarium  atas  jasa  yang  diberikan  kepada  organ  yayasan.  Penelitian  yang  ia  tulis memberikan  informasi  yang  cukup  mendalam  mengenai  UUY  No  28  Tahun  2004  dan peraturan  terkait  distribusi  aset  dan  kekayaan  yayasan  beserta  dengan  contoh  kasusnya. Hanya  saja  dalam  penelitiannya  belum  dapat  dibuktikan  keberlakuan  sanksi  pidana  bagi organ  yayasan  yang  mendapatkan  gaji  dari  aset  yayasan.  Sebaliknya,  penelitian  ini  akan membahas  larangan  pengalihan  kekayaan  kepada  organ  yayasan. 15 Penelitian  lain  oleh Pratama  (2020)  mengkaji  pengambilalihan  yayasan  oleh  pemerintah  berikut  alasan, prosedur,  dan  kendalanya.  Akan  tetapi  penelitiannya  masih  belum  mengakomodir pengambilalihan yayasan oleh yayayan serupa, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada pengambilalihan  pengelolaan  yayasan  oleh  yayasan  lain  yang  mempunyai  maksud  dan tujuan  yang  sama. 16 Terakhir,  penelitian  oleh  Yuliana  (2023)  yang  membahas  mengenai mekanisme  pengaturan  akuisisi  suatu  yayasan  menurut  UU  No.  28  Tahun  2004  Tentang yayasan berikut  akibat hukum  yang ditimbulkan. Hanya saja dalam penelitiannya, Yuliana (2023)  masih  sangat  minim  memberikan  contoh  kasus  yang  dapat  memberikan  gambaran kejadian,  sedangkan  penelitian  ini  secara  khusus  membahas  mengenai  mekanisme  alih Kelola  RS  IPHI  Pedan  oleh  RS  PKU  Muhammadiyah  Delanggu  Berdasarkan  UU  No.  28 Tahun 2004 tentang yayasan. 17 Serta meninjau dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaan lain  pada  penelitian  ini,  yaitu  penelitian  normatif  empiris  yang  berfokus  secara  detail  dari hasil  wawancara  dengan  ahli  terkait  yang  diperkuat  dengan  sumber-sumber  dari  beberapa literatur.  Permasalahan  dan  pembahasan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  juga  berbeda dengan  penelitian  terdahulu.  Selain  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  lebih jauhbagaimana proses mekanisme alih kelola yang terjadi pada RSKB IPHI Pedan oleh RS PKU  Muhammadiyah  Delanggu  serta  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  unsur  pidana dalam  prosesnya  tersebut  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  tentang Yayasan.

## 2. METODE
Penulisan  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  hukum  normatif-empiris,  yang berfokus pada undang-undang, literatur, dan referensi  yang relevan di samping bagaimana undang-undang  tersebut  diterapkan.  Pendekatan  ini  juga  merupakan  metodologi  penelitian yang  mengintegrasikan  komponen-komponen  hukum  normatif  yang  kemudian  didukung oleh informasi lebih lanjut atau komponen-komponen empiris. Sekain itu, fokus dari teknik studi normatif-empiris ini adalah penerapan ketentuan hukum normatif secara nyata dalam setiap peristiwa hukum yang unik yang terjadi di masyarakat. 18 Penelitian normatif-empiris
15 Nurul  Hudayanti,  “Distribusi  Aset  Dan  Kekayaan  Yayasan:  Perspektif  Perundang-Undangan,” Al  Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 6, no. 2 (2017): 206–18, https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4877.
16 Pratama, “Alasan, Prosedur Dan Kendala Hukum Dalam Pengambilalihan Yayasan Oleh Pemerintah.”
17 Mila  Yuliana,  “Tinjauan  Terhadap  Akuisi  Yayasan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan,” Universitas Mataram , 2023.
18 S  T  Muhammad  Syahrum, Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Kajian  Penelitian  Normatif,  Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis (CV. Dotplus Publisher, 2022).
Mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit Khusus Badan IPHI Pedan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Taufiq Nugroho, Dwi Agustina Maharani
e-ISSN: 2621-4105
adalah  metodologi  yang  mengintegrasikan  dukungan  data  lapangan  -  yaitu  wawancara dengan  pihak-pihak  terkait  atau  ahli  hukum  -  dengan  penelitian  kepustakaan.  Selanjutnya, data  yang  telah  diolah  akan  menjalani  analisis  kualitatif  yang  didasarkan  pada  logika deduktif.  Hal  ini  akan  melibatkan  penelitian  terhadap  peraturan  dan  mekanisme  hukum yang  terlibat  dalam  pengalihan  yayasan,  serta  melakukan  referensi  silang  dengan  laporan penelitian resmi dan para ahli yang kredibel di bidang yang terkait.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Mekanisme Alih Kelola RS IPHI Pedan Oleh RS PKU Muhammadiyah
Muhammadiyah  dikenal  sebagai  organisasi  yang  menggunakan  kata  Persyarikatan, dimana  Muhammadiyah  adalah  persyarikatan  yang  merupakan  Gerakan  Islam. 19 Dalam bidang  kesehatan,  Muhammadiyah  memiliki  MPKU  sebagai  salah  satu  majelis  gerakan kemanusiaan  yang  berfokus  pada  kesejahteraan  dan  kesehatan  masyarakat.  Rumah  Sakit PKU  adalah  salah  satu  rumah  sakit  milik  Muhammadiyah  yang  diawasi  oleh  MPKU tersebut. 20 PKU  Muhammadiyah  didirikan  oleh  seorang  tokoh  yang  terlahir  dari  trah  KH. Hasyim,  KH.  Sudja  adalah  salah  satu  dari  empat  tokoh  yang  kemudian  menjadi  pejuang awal Muhammadiyah. 21 Di sini, KH. Ahmad Dahlan generasi pertama termasuk H. Zaini, Li Bagus Hadikusumo, KH. Fakhruddin, dan KH. Dusja. 22
Muhammadiyah  telah  melakukan  penggabungan  dengan  beberapa  yayasan,  salah satunya  dengan  Yayasan  Jamaah  Haji  (YJH)  di  Pedan,  Klaten.  Akibatnya,  pengelolaan Rumah  Sakit  Khusus  Bedah  (RSKB)  IPHI  Pedan  diberhentikan.  Dan  Pimpinan  Cabang Muhammadiyah  (PCM)  Delanggu,  Klaten,  dipercaya  untuk  melakukan  pengawasan. Tindakan  ini  diambil  sebagai  respon  atas  permasalahan  utang  bank  yang  dihadapi  RSKB. Pengambilalihan  RSKB  IPHI  Pedan  ini  merupakan  bagian  dari  upaya  Pimpinan  Cabang Muhammadiyah Delanggu dalam rangka syiar Islam melalui bidang kesehatan, selain untuk membantu  mengatasi  masalah  hutang  yang  mengharuskan  pengalihan  pengelolaan  ke  RS PKU  Muhammadiyah.  Dan  proses  alih  Kelola  tersebut  sudah  memenuhi  syarat  yang diberlakukan  dalam  UUY,  dimana  berdasarkan  Pasal  57  UUY,  yang  menyatakan  bahwa penggabungan yayasan menyebabkan pembubaran yayasan yang melakukan penggabungan. 23 Hal  ini akhirnya menyebabkan pembubaran RSKB  IPHI Pedan. Menurut Pasal  57  ayat  2  UUY,  pertimbangan  dalam  memutuskan  apakah  akan  menggabungkan yayasan  melibatkan  faktor-faktor  berikut:  ketidakmampuan  yayasan  untuk  menjalankan kegiatan  usaha  tanpa  dukungan  dari  yayasan  lain,  yayasan  yang  menerima  penggabungan,
19 Rajiah Rusydi, “Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan, Dan Tokoh),” Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, no. 2 (2016): 139–48, https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jtw.v1i2.367.
20 Mahmud  Muhsinin  and  Romelah  Romelah,  “Strategi  Majelis  Pembina  Kesehatan  Umum  Muhammadiyah Melawan  Pandemi  Covid  19,” Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama 7, no.  2 (2021): 218–34, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/ah.v7i2.5417.
21 Imron Mustofa, KH. Ahmad Dahlan Si Penyantun (Yogyakarta: Diva Press, 2018).
22 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “PKU Muhammadiyah, Ide Briliant KH. Sudja’ Yang Ditertawakan,” 2019.
23 Muhaimin  Muhaimin,  Djumardin  Djumardin,  and  H  S  Salim,  “Pengesahan  Akta  Pendirian  Yayasan:  Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha,” Jurnal  Risalah  Kenotariatan 1,  no. 2 (2020), https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.3.
Mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit Khusus Badan IPHI Pedan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Taufiq Nugroho, Dwi Agustina Maharani
e-ISSN: 2621-4105
dan  yang  bergabung  dalam  kegiatan  serupa;  atau  yayasan  yang  menggabungkan  diri  tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mendukung kemanfaatan umum dan nilai moral. 24
Pimpinan  Cabang  Muhammadiyah  Delanggu  menugaskan  Panitia  Pengambilalihan Rumah  Sakit  IPHI  Pedan  dari  Yayasan  Jamaah  Haji  Pedan  kepada  Persyarikatan Muhammadiyah  untuk  mengambil  alih  rumah  sakit  tersebut.  Panitia  Pengalihan Kepemilikan  Rumah  Sakit  IPHI  Pedan  dari Yayasan  Jamaah  Haji  Pedan  ke  Persyarikatan Muhammadiyah  dibentuk  berdasarkan  Surat  Keputusan  PCM  Delanggu  Nomor: 027/KEP/IV.0/D/2017.  Dalam  proses  alih  kelola  tersebut,  negosiasi  harga  dan  bagaimana proses  detailnya  tidak  dipublikasikan  secara  terbuka  mengingat  keterkaitannya  dengan rahasia  yayasan.  Namun,  informasi  mengenai  kesepakatan  pada  penelitian  ini  merupakan harga  yang  disepakati  kedua  belah  pihak,  dimana  nominal  yang  akan  disebutkan  dibawah ini  adalah  seluruhnya  dibayarkan  untuk  membayar  hutang  yayasan  baik  hutang  kepada bank, hutang gaji karyawan yang sebelumnya belum dibayarkan akibat adanya kisis internal dari  RSKB  IPHI  Pedan,  dan  hutang  obat.  Dengan  demikian,  yayasan  tidak  mengambil untung diluar keperluan yang disepakati.
Adapun  pelaksanaan  tugas  Sembilan  Panitia  tersebut  dimulai  dengan  melakukan negosiasi  dengan  Pihak  BNI  berkaitan  dengan  penyelesaian  hutang  Yayasan  Jamaah  Haji Pedan dan melakukan negosiasi harga dan cara pembayaran ke Bank BNI dengan Yayasan Jamaah  Haji  Pedan.  Setelah  Pimpinan  Cabang  Muhammadiyah  Delanggu  dan  Yayasan Jamaah  Haji  Pedan  memiliki  kesepakatan  terkait  Pembelian  RSKB  IPHI  Pedan,  maka Panitia  Pengambilalihan  yang  mewakili  Pimpinan  Cabang  Muhammadiyah  Delanggu melakukan negosiasi dengan Bank BNI terkait penyelesaian Pinjaman Yayasan Jamaah Haji Pedan.  Selain  itu  Panitia  Pengambilalihan  juga  melakukan  negosiasi  dengan  Yayasan Jamaah  Haji  Pedan  terkait  pembayaran  pembelian  RSKB  IPHI  Pedan.  Adapun  rentang waktu  pembayaran  pembelian  RSKB  IPHI  Pedan  dimulai  dari  September  2017  dan pembayaran  terakhir  dilakukan  pada  Maret  2018.  Total  keseluruhan  proses  Pembayaran Pembelian RSKB IPHI Pedan adalah berjumlah Rp 12.500.000.000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah).
Dari  rincian  membayaran  pembelian  RSKB  IPHI  Pedan  di  atas,  diketahui  jumlah hutang yang dimiliki oleh yayasan. Dan akibat adanya pembayaran di Bank BNI, maka BNI mengeluarkan  Surat  Nomor:  KLA/3.3/1952  tanggal  01  November  2017  hal Pencoretan/Roya  Hak  Tanggungan.  Setelah  adanya  surat  tersebut,  maka  Panitia  segera memproses  Pensertifikatan  tanah  dengan  mendapatkan  Surat  Kuasa  Pimpinan  Pusat Muhammadiyah  Nomor:  270/KSA/1.0/K/2017  kepada  Masykur  selaku  Ketua  Majelis Wakaf  dan  Kehartabendaan  Pimpinan  Cabang  Muhammadiyah  Delanggu.  Akhirnya Sertifikat  Tanah  Nomor  00076  atas  nama  Persyarikatan  Muhammadiyah  selesai  dengan dasar Akta  Jual  Beli  Nomor  270/2017  tanggal  22  Desember  2017  yang  dibuat  oleh  Titik Kusumawati. SH. selaku PPAT.
24 Ari Purwadi, “Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum Di Indonesia,” Jurnal Perspektif 7, no. 1 (2002).
Mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit Khusus Badan IPHI Pedan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Taufiq Nugroho, Dwi Agustina Maharani
e-ISSN: 2621-4105
Kemudian  dilanjutkan  dengan  melaksanakan  pengambilalihan  pengelolaan  RSKB IPHI  Pedan  ke  Manajemen  RSU  PKU  Muhammadiyah  Delanggu.  Pengambilalihan pengelolaan RSKB IPHI Pedan dimulai dengan adanya silaturahim antara Pimpinan Cabang Muhammadiyah  Delanggu  dengan  Yayasan  Jamaah  Haji  Pedan  pada  19  September  2018 hari  Selasa  di  RSKB  IPHI,  dimana  dalam  silaturahmi  tersebut  disepakati  :  a.  Yayasan Jamaah  Haji  Pedan  mengijinkan  Manajemen  RSU  PKU  Muhammadiyah  Delanggu melakukan  pendampingan  pengelolaan  RSKB  IPHI  Pedan  terhitung  sejak  tanggal  01 Oktober  2017;  b.  RSKB  IPHI  Pedan  menyampaikan  laporan  keuangan  per  30  September 2017  yang  disahkan  oleh  Pengurus  Yayasan  Jamaah  Haji  Pedan;  c.  RSKB  IPHI  Pedan menyerahkan  daftar  karyawan;  d.  RSKB  IPHI  Pedan  menyerahkan  dokumen  asli kepemilikan  aset  dan  dokumen  perjanjian  yang  dimiliki;  e.  Yayasan  Jamaah  Haji  Pedan menyerahkan  Surat  Pernyataan Tidak  Berkeberatan  Perubahan  Perjanjian  ke  Persyarikatan Muhammadiyah; dan f. PCM Delanggu membayar semua hutang RSKB IPHI Pedan sesuai dengan  laporan  keuangan  yang  disampaikan  dalam  point  b.  Pelunasan  pembayaran pengambilalihan RSKB IPHI Pedan dilaksanakan pada saat penandatangan akta jual beli.
Adanya Pertemuan antara Yayasan Jamaah Haji Pedan, Karyawan RSKB IPHI Pedan, Pimpinan  Cabang  Muhammadiyah  Delanggu  dan  Manajemen  RSU  PKU  Muhammadiyah Delanggu pada 29 September 2017 hari hari Jum'at di Gedung Grand Haji Delanggu, maka ditandatangani  Nota  Kesepahaman  Pengoperan  dan  Penyerahan  Pengelolaan  RSKB  IPHI Pedan antara dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu dengan Yayasan Jamaah Haji  Pedan.  Melakukan  penggantian  nama  RSKB  IPHI  Pedan  dengan  nama  baru  atas persetujuan  PCM  Delanggu  dan  melakukan  sosialisasi  atas  perubahan  nama  tersebut. Manajemen  RSKB  IPHI  Pedan  yang  baru  sudah  melakukan  komunikasi  dengan  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Klaten  terkait  dengan  perubahan  nama  Rumah  Sakit  karena  terjadi perubahan kepemilikan. Hasilnya harus mengurus perijinan baru dan tetap menjadi RSKB, tidak  bisa  menjadi  RSU.  Pelayanan  Rumah  Sakit  Khusus  Bedah  wajib  menyesuaikan dengan  Permenkes  Nomor  56  Tahun  2014. 25 Sebagai  contoh  harus  dilengkapi  dengan Dokter Bedah, seperti Bedah Umum, Bedah Orthopedi, Bedah Urologi , Bedah Digestif, dan Bedah  Syarat.  Selain  itu  juga  harus  tersedia  Kamar  Operasi  yang  standar  dengan  alat-alat yang  lengkap,  seperti  Set  Bedah  Syaraf,  Umum , Urologi,  Orthopedi, Digestif ,  dan  Set Obsgyn .  Disamping  itu  untuk  Rumah  Sakit  Khusus  Bedah  hanya  dapat  melayani  kasus- kasus bedah dan kasus lain hanya dalam keadaan emergency. 26
Kemudian,  dilanjutkan  dengan  mengusulkan  Personil  Manajemen  di  RSKB  IPHI Pedan, Dimana penggantian Direktur SKB IPHI Pedan oleh PCM Delanggu dilakukan pada hari  Sabtu,  17  Februari  2018  berdasarkan  SK  Nomor  001/KEP/IV.0/D/2018  tentang Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) IPHI Pedan dan SK Nomor: 002/KEP/IV  0/D/2018  tentang  Pengangkatan  Pit  Direktur  Rumah  Sakit  Khusus  Bedah
25 Nawang  Aviani,  “Implementasi  Program  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Peserta  JKN  Di  RSUD  Sultan  Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak,” Jurnal Global Futuristik 1, no. 1 (2023): 73–89, https://doi.org/https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i1.121. Aviani.
26 Afif Nurul Hidayati, Gawat Darurat Medis Dan Bedah (Surabaya: Airlangga University Press, 2020).
Mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit Khusus Badan IPHI Pedan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Taufiq Nugroho, Dwi Agustina Maharani
e-ISSN: 2621-4105
(RSKB)  IPHI  Pedan.  Kemudian  PCM  Delanggu  juga  mengesahkan  Struktur  Organisasi melalui Surat Keputusan Nomor 003/KEP/IV:0/8/2018 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) IPHI Pedan. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut. Direktur RSKB IPHI Pedan menetapkan Pejabat Struktural melalui Surat Keputusan Direktur RSKB IPHI  Pedan  Nomor:  001/KEP/IV6.AU.1/D/2018  tentang  Pengangkatan  Pejabat  Struktural RSKB  IPHI  Pedan. Serta  untuk  melengkapi  pengelolaan  RSKB  IPHI  Pedan,  PCM Delanggu  juga  mengangkat  Dewan  Pengawas  melalui  Surat  Keputusan  Nomor: 004/KEP/IV.0/D/2018  tentang  Pengangkatan  Dewan  Pengawas  RSKB  IPHI  Pedan.  Selain itu  PCM  Delanggu  juga  menetapkan  Peraturan  Internal  melalui  Surat  Keputusan  Nomor: 005/KEP/IV.0/B/2018 tentang Peraturan Internal (Hospital Bylaws) RSKB IPHI Pedan.
Dengan  demikian,  sebagai  konsekuensi  dari  pengambilalihan  atau  pengalihan kepemilikan Rumah Sakit IPHI Pedan oleh PCM Delanggu pada tanggal 5 September 2017 tersebut  menghasilkan  putusan  RSU  PKU  Muhammadiyah  Pedan  mulai  beroperasi  pada tanggal  1  Desember  2018.  Namun,  secara  resmi  dibuka  dengan  Izin  Operasional  Nomor 503.24/001/OP TAHUN 2020 pada 10 Januari 2020. Dan seiring dengan berjalannya waktu dan  terpenuhinya  peralatan  RS  yang  dibutuhkan,  dalam  rangka  memberikan  pelayanan kesehatan masyarakat saat ini Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Pedan dapat memberikan empat  layanan  dasar,  termasuk  rawat  inap,  farmasi,  radiologi,  dan  layanan  gawat  darurat, yang kesemuanya tersedia setiap saat. 27 Maka, berdasarkan uraian yang dijelaskan di  atas, proses alihkelola RS IPHI Pedan ini sudah sesuai dengan dengan aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Yayasan.
3.2  Unsur  Pidana  dalam  proses  Alih  Kelola  RS  IPHI  Pedan  Oleh  RS  PKU Muhammadiyah  Delanggu  Ditinjau  Berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
Sumber pendapatan yayasan diperoleh dari hasil kegiatan usaha, maka pelaksanaan kegiatan usaha dan manajemen kekayaan yayasan memiliki hubungan yang sangat erat dan organ-organ  yayasan  bertanggung  jawab  penuh  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap pengelolaan  kekayaan  yayasan  agar  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  yayasan. 28 Serta, biasanya  yayasan  berfungsi  sebagai  tempat  untuk  acara  sosial  yang  tidak  mencari keuntungan. 29 Namun,  seiring  perkembangannya,  yayasan  memunculkan  usaha  bisnis komersial. 30 Dan dalam prakteknya, yayasan cenderung berfungsi sebagai pelaku sosial. 31 Dasar  hukum  yayasan  sendiri  adalah  UU  No.  28  Tahun  2004,  yang  merupakan perubahan  atas  UU  RI  No.  16 Tahun  2001  tentang  yayasan.  Berdasarkan  aturan  tersebut, dibuatlah  sejumlah  peraturan  yang  berlaku  bagi  yayasan  untuk  mengendalikan  dan memutuskan  berbagai  hal,  termasuk  kewajiban  organ  yayasan  dan  standar  perilaku
27 RSU PKU Pedan, “Profil RSU PKU Pedan,” 2023.
28 Sigit Utomo, Reformasi Yayasan “Perspektif Hukum Dan Manajemen" (Yogyakarta, 2002).
29 Muhammad  Rizqullah  Dany  Putranto,  Nabila  Aulia  Rizki,  and  Naufandiary  Bachtiar  Ramzy,  “Kebijakan Hukum Pendirian Yayasan Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik 4, no. 3 (2024): 205–14, https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1887.Putranto, Rizki, and Ramzy.
30 Murjiyanto, Badan Hukum Yayasan (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011), hal. 1.
31 Gatot Supramono, Hukum Yayasan Di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 66.
Mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit Khusus Badan IPHI Pedan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Taufiq Nugroho, Dwi Agustina Maharani
e-ISSN: 2621-4105
karyawan. Anggaran Dasar dan Akta Pendirian yayasan memuat semua peraturan tersebut. Dan Pasal 1 angka 1 UUY ini menjadi dasar hukum awal pendirian yayasan dan menurut Pasal 14 ayat (2) huruf d UUY, kekayaan awal yayasan, baik berupa uang maupun barang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri atau pembina. 32 Dan dalam Pasal 3 ayat (2) UUY juga  turut  melarang  yayasan  untuk  memberikan  akses  terhadap  hasil  kegiatan  ekonomi yayasan kepada organ yayasan.  Disebutkan juga jika sebagian dari kekayaan para pendiri didistribusikan  untuk  membangun  kekayaan  yayasan,  yang  oleh  Pasal  9  Ayat  1  disebut sebagai kekayaan awal yayasan. 33
Sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  26  ayat  2,  kekayaan  yayasan  diperoleh  dari sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat; Wakah-Hibah, Hibah Wakaf, dan Perolehan lain  yang  tidak  bertentangan  dengan AD Yayasan  dan/atau  peraturan  lain  yang  berlaku. 34 Aset  yang  dimiliki  yayasan  yang  berasal  dari  sumber-sumber  tersebut  dilarang  untuk dialihkan,  dimana  Pasal  5  UU Yayasan  memuat  secara  gamblang  definisi  pengalihan  aset yayasan  secara  sepihak,  yang  mana  klausul  ini  melarang  personil  yang  termasuk  dalam organ  yayasan  untuk  "memindahkan"  atau  "mencuri"  aset  milik  yayasan. 35 Sebab  semua yang termasuk sebagai aset yayasan merupakan kepemilikan yayasan itu sendiri dan tidak menjadi milik cabang-cabangnya.
Gagasan  tentang  pengalihan  aset  yayasan  secara  sepihak  juga  diisyaratkan  dalam Pasal 70. Ayat pertama pasal ini menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap salah satu aturan yang disebutkan dalam Pasal 5 akan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.  Sebagaimana  yang  dimaksud  pada  Ayat  (1)  anggota  organ  yayasan  tersebut  akan dikenai  hukuman  tambahan  selain  pidana  penjara,  yaitu  harus  mengembalikan  dana, barang,  atau  harta  kekayaan  lain  yang  didistribusikan  atas  nama  yayasan.  Dalam  hal  ini, tindakan  pengalihan  kekayaan  yang  dilakukan  oleh  Pembina  yayasan  mengindikasikan bahwa  mereka  mencuri  kekayaan  yayasan  karena  dilakukan  tanpa  sepengetahuan yayasan. 36 Oleh  karena  itu,  Pembina  yayasan  dapat  dikatakan  mencuri  kekayaan  yayasan karena  mereka  mengalihkannya  secara  sepihak  dan  tanpa  sepengetahuan  yayasan.  Hal pencurian  diancam  dengan  hukuman  maksimal  5  (lima)  tahun  penjara  serta  hukuman tambahan seperti mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya yang sah. Sebagai
32 Robi  Krisna,  “Tinjauan  Hukum  Pendirian  Yayasan  Sebagai  Badan  Hukum  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004,” SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi 2, no. 1 (2021): 41–47, https://doi.org/https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.123.
33 Muhammad  Ath-Thariq  Pratama  et  al.,  “Urgensi  Pembentukan  Lembaga  Pengawas  Eksternal  Yayasan  Di Indonesia  Untuk  Mengatasi  Penyelewengan,” Jurnal  Hukum  Dan  Sosial  Politik 2,  no.  1  (2024):  260–71, https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2181.
34 Aam  Suryamah  and  Helza  Nova  Lita,  “Pengaturan  Pengelolaan  Dana  Wakaf  Sebagai  Modal  Untuk  Kegiatan Bisnis Oleh Yayasan,” Jurnal
Bina
Mulia
Hukum 5, no. 2 (2021): 240–58, https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.269.Suryamah and Lita.
35 Aqila  Alhaq  Santoso,  Aam  Suryamah,  and  Deviana  Yuanitasari,  “Tanggung  Jawab  Hukum  Organ  Yayasan Terhadap  Praktik  Penyalahgunaan  Fungsi  Dan  Tujuan  Yayasan  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  Tentang  Yayasan,” Comserva:  Jurnal  Penelitian  Dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 08 (2023): 3252–67, https://doi.org/https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1113.
36 Warsifah Warsifah and Veni Florence Lakie, “Pertanggungjawab Hukum Pembina Yayasan Dikaitkan Dengan Pengalihan  Aset  Yayasan  Secara  Sepihak,” Jurnal Ilmiah Publika 9, no. 1 (2021): 129–39, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/publika.v9i1.5950.
Mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit Khusus Badan IPHI Pedan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Taufiq Nugroho, Dwi Agustina Maharani
e-ISSN: 2621-4105
tambahan, hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dikenakan kepada pembina yayasan (Pasal  70  ayat  1  UUY),  dan  diwajibkan  mengembalikan  dana  yayasan  yang  dialihkan secara  sepihak  (ayat  2).  Intinya,  aturan-aturan  yang  digariskan  dalam  UU  No.  28  Tahun 2004 harus menjadi pertimbangan ketika akan mengalihkan hak atas aset yayasan. 37
Kekayaan yayasan yang telah berdiri dapat dilikuidasi dan dialihkan kepada yayasan lain  yang  memiliki  maksud  dan  tujuan  yang  sama  apabila  akta  pendirian  atau  AD  tidak diubah  sesuai  dengan  Pasal  71  UU  No.  28 Tahun  2004  tentang  yayasan  dan  Pasal  39  PP No.  63  Tahun  2008  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  28  Tahun  2004  tentang  yayasan. 38 Selanjutnya, penting dipahami bahwa pendiri dan pengurus tidak berwenang untuk menjual aset  yayasan,  terlepas  dari  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  para  pendiri  dan  pengurus. 39 Namun secara umum pengurus yayasan boleh menjual harta benda miliknya kepada pihak ketiga dengan persetujuan pengawas, tetapi perlu juga diketahui sumber harta benda milik yayasan untuk menentukan apakah harta benda tersebut berasal dari wakaf atau bukan. Jika demikian, harta milik yayasan tidak dapat dipindahtangankan.
Setiap  pengalihan  kekayaan  atau  tanah  yayasan  sendiri  harus  didasarkan  pada  UU yayasan. 40 Seperti  yang  dimuat  dalam  Pasal  5  dan  Pasal  68  ayat  (1)  UUY  yang menyebutkan  bahwa  kekayaan  sisa  hasil  likuidasi  diserahkan  kepada  yayasan  lain  yang melakukan  kegiatan  sejenis  dengan  yayasan  yang  mengalami  pembubaran.  Ayat  (2) menyatakan  bahwa,  jika  UU  mengatur  mengenai  badan  hukum  tersebut,  sisa  kekayaan hasil likuidasi  yang dimaksud  pada ayat  (1) dapat  diserahkan kepada organisasi  lain yang mempunyai  kegiatan  sejenis  dengan  yayasan  yang  dibubarkan.  Dan  jika  undang-undang yang  mengatur  badan  hukum  tersebut  menentukan  lain,  maka  berdasarkan  ayat  (2) disebutkan  bahwa  memperbolehkan  sisa  kekayaan  hasil  likuidasi  sebagaimana  pada  ayat (1)  diserahkan  kepada  organisasi  lain  yang  melakukan  kegiatan  yang  sebanding  dengan yayasan yang dibubarkan. Dan pada Ayat (3) menyatakan bahwa "dalam hal sisa kekayaan hasil  likuidasi  tidak  diserahkan  kepada  yayasan  lain  atau  badan  hukum  lain  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  kekayaan  tersebut  diserahkan  kepada  Negara  dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang dibubarkan."
Berdasarkan peraturan tersebut, pengambilalihan pengelolaan RSKB IPHI Pedan oleh RS PKU Muhammadiyah Delanggu telah sesuai dengan standar UUY. Karena kedua rumah sakit  memiliki  tujuan  dan  visi  yang  sama  untuk  memajukan  kesejahteraan  masyarakat  di bidang  kesehatan,  maka  proses  pengalihan  pengelolaan  RSKB  IPHI  Pedan  dari  Yayasan Jamaah Haji Pedan ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu telah sesuai dengan Pasal 5 dan
37 Pratama, “Alasan, Prosedur Dan Kendala Hukum Dalam Pengambilalihan Yayasan Oleh Pemerintah.”
38 L  Boedi  Wahyono, Hukum  Yayasan:  Antara  Fungsi  Karitatif  Atau  Komersial (Jakarta:  Novindo  Pustaka Mandiri, 2014), hal. 92.
39 Mustahul Jannah, Suriani B T Tolo, and Muhammad Fitriadi, “Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan Oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan,” Al-Mizan
(e-Journal) 19, no. 2 (2023): 309–24, https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v19i2.4129.
40 Wenni  Indita  Yuliardani,  “Status  Hukum  Kepemilikan  Tanah  Yayasan  Yang  Bersertipikat  Atas  Nama Perseorangan,” Mimbar  Yustitia:  Jurnal  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia 1,  no.  1  (2017):  46–58, https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mimbar.v1i1.569.
Mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit Khusus Badan IPHI Pedan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Taufiq Nugroho, Dwi Agustina Maharani
e-ISSN: 2621-4105
68.  Terjadinya  alih  kelola  ini  juga  merupakan  solusi  yang  sepenuhnya  menguntungkan kedua  belah  pihak.  Yang  mana,  apabila  pihak  RSKB  IPHI  Pedan  tidak  dapat  melunasi hutang yang ada, maka  akan terjadi pelelangan  oleh bank. 41 Dengan adanya jual beli dari RS  PKU  Muhammadiyah  tersebut,  maka  YJH  Pedan  dapat  menyelesaikan  masalah keuangan  di  bank  dan  mendapatkan  sertifikat  yang  digunakan  sebagai  jaminan  dengan menggunakan seluruh perjanjian penjualan. Sertifikat tersebut merupakan prasyarat utama untuk mengurus masalah administrasi, hukum, dan akta di notaris.
Dalam  proses  alih  kelola  RSKB  IPHI  Pedan  ini  tidak  terjadi  pelanggaran  Undang- undang  tentang  yayasan  atau  tidak  terdapat  unsur  pidana,  karena  penggunaan  dana  hasil dari  jual  beli  senilai  Rp  12.500.000.000  tersebut  sepenuhnya  dipakai  untuk  keperluan pembayaran hutang, baik hutang kepada bank yang tidak terselesaikan, hutang kepada gaji karyawan yang sebelumnya belum dibayarkan karena tidak adanya dana,  dan hutang obat yang  sebelumnya  juga  tidak  dibayar.  Jadi,  dalam  proses  tersebut,  semua  dana  senilai  Rp 12.500.000.000 murni dipakai untuk keperluan yayasan tanpa adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh organ Yayasan. Berdasarkan hal tersebut, proses pengalihan RS IPHI Pedan ini tidak bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 70, yang artinya proses alih  kelola ini sah dan legal sesuai dengan UU No.  28 Tahun 2004 tentang yayasan.
Proses pengambilalihan Rumah Sakit PKU Muhamadiyah Delanggu atas Rumah Sakit IPHI  Pedan  berjalan  tanpa  kendala.  Hanya  saja,  BPJS  di  RS  IPHI  Pedan  bekerja  sama dengan  Yayasan,  dalam  hal  ini  Yayasan  Jamaah  Haji  Pedan,  sehingga  jika  terjadi pengalihan manajemen ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu, maka perijinan BPJS perlu diperbaharui.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  tantangan  yang  agak  menghambat  proses perizinan, dimana pengajuan perizinan baru harus diajukan dalam kurun waktu satu tahun. Hal ini berarti tidak akan ada lagi kerja sama dengan BPJS selama satu tahun, dalam artian RS harus menghentikan layanan, namun segala sesuatu yang lain, termasuk gaji karyawan dan direktur serta gaji dokter, harus tetap dibayarkan. Dengan kata lain, rumah sakit harus tetap  menggaji  karyawan  meskipun  tidak  menerima  pasien  selama  proses  pengurusan perijinan  berlangsung.  Solusi  yang  dapat  diberikan  adalah  Rumah  Sakit  PKU  Delanggu bekerja  sama  dengan  Dinas  Kesehatan  untuk  mempercepat  proses  perizinan,  sehingga mengurangi  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  menerbitkan  izin  baru-yang  dapat  memakan waktu  hingga  satu  tahun.  Selain  itu,  segera  setelah  izin  diberikan,  rumah  sakit  ini  dapat digunakan dengan penggunaan BPJS dan telah beroperasi dengan sempurna sejak saat itu. Oleh karena itu, berdasarkan perkembangan rumah sakit tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh RS PKU Muhammadiyah Delanggu saat alih kelola RS IPHI Pedan, bahkan proses pemindahan tersebut justru menyelamatkan RS IPHI Pedan.
41 Fokus Jateng.Com, “Rumah Sakit Milik Yayasan Jamaah Haji Pedan Klaten Diambil Alih PKU Muhammadiyah Delanggu,  Ada  Apa  Ya,”  2017,  https://www.fokusjateng.com/2017/11/02/rumah-sakit-milik-yayasan-jamaah-haji-pedan- klaten-diambil-alih-pku-Muhammadiyah-delanggu-ada-apa-ya/#:~:text=FOKUS  JATENG  –  KLATEN  –  Yayasan Jamaah,di bank yang dialami RSKB,.
Mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit Khusus Badan IPHI Pedan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Taufiq Nugroho, Dwi Agustina Maharani
e-ISSN: 2621-4105

## 4. PENUTUP
Proses  pengambilalihan  manajemen  RSKB  IPHI  Pedan  oleh  RSU  PKU Muhammadiyah  sudah  sesuai  dengan  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  UUY,  yakni sesuai  dengan  Pasal  5  dan  Pasal  68,  proses  alih  kelola  dari  RSKB  IPHI  dari  Yayasan Jamaah  Haji  Pedan  Ke  RS  PKU  Muhammadiyah  Delanggu  sudah  mengikuti  aturan  yang berlaku,  karena  kedua  Rumah  Sakit  tersebut  memiliki  tujuan  dan  visi  yang  sama  dalam memajukan  kesejahteraan  masyarakat  dalam  bidang  kesehatan.  Terjadinya  alih  kelola  ini juga merupakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Apabila pihak RSKB IPHI Pedan  tidak  dapat  melunasi  hutang  yang  ada,  maka  akan  terjadi  pelelangan  oleh  bank. Selain  itu,  tidak  ada  unsur  pidana  atau  pelanggaran  hukum  yayasan  selama  proses pengalihan RSKB IPHI Pedan karena uang sebesar Rp 12.500.000.000 dari hasil jual beli tersebut  seluruhnya  digunakan  untuk  melunasi  hutang  yang  belum  dilunasi,  termasuk hutang  bank,  hutang  gaji  karyawan  yang  belum  dilunasi,  dan  tagihan  obat  yang  belum dilunasi. Dengan demikian, selama proses tersebut tidak ada uang yang diselewengkan oleh organ-organ  Yayasan  dan  hanya  digunakan  untuk  keperluan  Yayasan.  Dengan  demikian, berdasarkan  hal  tersebut,  prosedur  pengalihan  Rumah  Sakit  IPHI  Pedan  tidak  melanggar Pasal 5 maupun Pasal 70 Undang-Undang yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ais,  Cartamarasdjid. Tujuan  Sosial  Yayasan  Dan  Kegiatan  Usaha  Bertujuan  Laba .  I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Ais,  Chatamarrasjid. No  TitleBadan  Hukum  Yayasan  (Suatu  Analisa  Mengenai  Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial) . I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002. Ali, Chidir. Badan Hukum . III. Bandung: Alumni, 2005. Amintasih, Sularti Yuli. “Dampak Perubahan Status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Terhadap  Kualitas  Pelayanan  (Studi  Di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kabupaten Karanganyar).” UNS (Sebelas Maret University), 2010.
Aryana. Promosi  Kesehatan,  Penyuluhan,  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat .  Yogyakarta: Nuha Madika Pelemsari, 2016.
Aviani, Nawang. “Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN Di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.” Jurnal Global Futuristik 1, no. 1 (2023): 73–89. https://doi.org/https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i1.121.
Hidayati,  Afif  Nurul. Gawat  Darurat  Medis  Dan  Bedah .  Surabaya:  Airlangga  University Press, 2020.
Hudayanti,  Nurul.  “Distribusi  Aset  Dan  Kekayaan  Yayasan :  Perspektif  Perundang- Undangan.” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 6, no. 2 (2017): 206–18. https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4877.
Idris, Vidiya  Indriani,  and Budi  Santoso. “Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan.” Jurnal USM Law Review 6, no. 2 (2023): 642– 56. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.6334.
Ilham, Hadi. “Pendirian Rumah Sakit Oleh Yayasan.” Hukumonline.com, 2012.
Jannah, Mustahul, Suriani B T Tolo, and Muhammad Fitriadi. “Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan Oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan.” Al-Mizan  (e-Journal) 19,  no.  2  (2023):
Mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit Khusus Badan IPHI Pedan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Taufiq Nugroho, Dwi Agustina Maharani
e-ISSN: 2621-4105
309–24. https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v19i2.4129. Jateng.Com, Fokus. “Rumah Sakit Milik Yayasan Jamaah Haji Pedan Klaten Diambil Alih
PKU Muhammadiyah Delanggu, Ada Apa Ya,” 2017.
https://www.fokusjateng.com/2017/11/02/rumah-sakit-milik-yayasan-jamaah-haji- pedan-klaten-diambil-alih-pku-Muhammadiyah-delanggu-ada-apa- ya/#:~:text=FOKUS  JATENG  –  KLATEN  –  Yayasan  Jamaah,di  bank  yang  dialami RSKB,.
Krisna,  Robi.  “Tinjauan  Hukum  Pendirian  Yayasan  Sebagai  Badan  Hukum  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.” SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi 2, no. 1 (2021): 41–47. https://doi.org/https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.123.
L.  Boedi  Wahyono. Hukum  Yayasan:  Antara  Fungsi  Karitatif  Atau  Komersial .  Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2014.
Muhaimin, Muhaimin, Djumardin Djumardin, and H S Salim. “Pengesahan Akta Pendirian Yayasan:  Sebagai  Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik  Pembuatan Akta Badan Usaha.” Jurnal Risalah Kenotariatan 1, no. 2 (2020). https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.3.
Muhammad  Syahrum,  S  T. Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Kajian  Penelitian Normatif,  Empiris,  Penulisan  Proposal,  Laporan  Skripsi  Dan  Tesis .  CV.  Dotplus Publisher, 2022.
Muhsinin, Mahmud, and Romelah Romelah. “Strategi Majelis Pembina Kesehatan Umum Muhammadiyah  Melawan  Pandemi  Covid  19.” Al-Hikmah:  Jurnal  Studi  Agama- Agama 7, no. 2 (2021): 218–34. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/ah.v7i2.5417. Murjiyanto. Badan Hukum Yayasan . Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011.
Mustofa, Imron. KH. Ahmad Dahlan Si Penyantun . Yogyakarta: Diva Press, 2018.
Mustofa,  Mustofa.  “Kedudukan  Aset  Dari  Yayasan  Yang  Belum  Disesuaikan  Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tetang Yayasan.” Jurnal USM Law Review 2, no. 1 (2019): 138–48. https://doi.org/: http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i1.2263.
Prasetya, Rudhi. Perseroan Terbatas Teori Dan Praktik . I. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Pratama,  M  Rizky.  “Alasan,  Prosedur  Dan  Kendala  Hukum  Dalam  Pengambilalihan Yayasan Oleh Pemerintah.” Universitas Sriwijaya, 2020.
Pratama, Muhammad Ath-Thariq, Nurhidayah Muhcti, Nyulistiowati Suryanti, and Deviana Yuanitasari.  “Urgensi  Pembentukan  Lembaga  Pengawas  Eksternal  Yayasan  Di Indonesia Untuk Mengatasi Penyelewengan.” Jurnal Hukum Dan Sosial Politik 2, no. 1 (2024): 260–71. https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2181. Purwadi,  Ari.  “Karakteristik  Yayasan  Sebagai  Badan  Hukum  Di  Indonesia.” Jurnal Perspektif 7, no. 1 (2002).
Putranto,  Muhammad  Rizqullah  Dany,  Nabila  Aulia  Rizki,  and  Naufandiary  Bachtiar Ramzy.  “Kebijakan  Hukum  Pendirian  Yayasan  Oleh  Warga  Negara  Asing  Di Indonesia.” Jurnal  Ilmu  Hukum,  Humaniora  Dan  Politik 4,  no.  3  (2024):  205–14. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1887.
PWMJateng.com. “Yayasan Jamaah Haji Kecamatan Pedan Akhirnya Melepas Pengelolaan Kepada PCM Delanggu,” 2017.
RSU PKU Pedan. “Profil RSU PKU Pedan,” 2023.
Rusydi,  Rajiah.  “Peran  Muhammadiyah  (Konsep  Pendidikan,  Usaha-Usaha  Di  Bidang
Mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit Khusus Badan IPHI Pedan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Taufiq Nugroho, Dwi Agustina Maharani
e-ISSN: 2621-4105
Pendidikan, Dan Tokoh).” Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam 1, no. 2 (2016): 139–48. https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jtw.v1i2.367.
Santoso, Aqila Alhaq, Aam Suryamah, and Deviana Yuanitasari. “Tanggung Jawab Hukum Organ  Yayasan  Terhadap  Praktik  Penyalahgunaan  Fungsi  Dan  Tujuan  Yayasan Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  Tentang  Yayasan.” Comserva:  Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat 3, no. 08 (2023): 3252–67. https://doi.org/https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1113.
Septianto, Finly, and Mohammad Zamroni. “Perlindungan Hukum Dokter Internis Terhadap Resiko  Tindakan  Medis  Kemoterapi  Oral  Pada  Pasien  Kanker  Darah.” Jurnal  USM Law Review 6, no. 1 (2023): 109–24.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6363.
Supramono, Gatot. Hukum Yayasan Di Indonesia . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Suryamah,  Aam,  and  Helza  Nova  Lita.  “Pengaturan  Pengelolaan  Dana  Wakaf  Sebagai Modal  Untuk  Kegiatan  Bisnis  Oleh  Yayasan.” Jurnal  Bina  Mulia  Hukum 5,  no.  2 (2021): 240–58. https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.269.
Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan (n.d.). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (n.d.). Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta.  “PKU  Muhammadiyah,  Ide  Briliant  KH.  Sudja’
Yang Ditertawakan,” 2019.
Utomo, Sigit. Reformasi Yayasan “Perspektif Hukum Dan Manajemen" . Yogyakarta, 2002. Warsifah,  Warsifah,  and  Veni  Florence  Lakie.  “Pertanggungjawab  Hukum  Pembina Yayasan Dikaitkan Dengan Pengalihan Aset Yayasan Secara Sepihak.” Jurnal Ilmiah Publika 9, no. 1 (2021): 129–39.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/publika.v9i1.5950.
Yuliana, Mila. “Tinjauan Terhadap Akuisisi Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16
Tahun  2001  Junto  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  Tentang  Yayasan.” Universitas Mataram , 2023.
Yuliardani, Wenni Indita. “Status Hukum Kepemilikan Tanah Yayasan Yang Bersertipikat Atas Nama Perseorangan.” Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1, no. 1 (2017): 46–58. https://doi.org/https://doi.org/10.52166/mimbar.v1i1.569.