PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah, 8 (2) (2023): 155-163 DOI: 10.24114/ph.v8i2.46435
PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph

## KOTA DEPOK: SEJARAH DAN HARI JADINYA
Rida Fadilah 1 , Putri Irayani 2 , Ichwan Azhari 3 , Samsidar Tanjung 4
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan 1234 fadilahrida177@gmail.com 1 , pp1034095@gmail.com 2 , ichwanazhari@unimed.ac.id 3 , samsidar.tanjung55@gmail.com 4
Accepted: 30 Juni 2023              Published: 1 Juli 2023

## Abstract
This  study  discusses  issues  regarding  the  history  and  anniversary  of  the  city  of  Depok.  It  cannot  be denied that the city of Depok has a long history because it has existed since the 17th century. This can be seen from the Dutch colonial buildings located in the city of Depok, but now they have changed their function and have been destroyed. However, the city of Depok developed into a modern city and left its identity as a city with a million history in it. The historical aspects inherent in Depok are gradually being eroded as the function of heritage buildings has changed into commercial facilities such as kiosks and shops. This study aims to describe the history of the founding of the city of Depok. In addition, it also examines the anniversary of the city of Depok which should be. This study uses a qualitative approach with  library  research  methods.  This  library  research  was  conducted  by  reading  and  analyzing  books, journals,  and  various  literature  reading  materials  which  were  then  outlined  in  this  paper.  This  study found the fact that Depok is a city that is hundreds of years old and keeps long historical records so that it is not much different from the cities of Bandung and the cities of Jakarta.
Key words: Depok, history, anniversary
How to Cite: Fadillah. R., Irayani. P. Azhari. I. Et .al. (2023). Kota Depok: Sejarah dan Hari Jadinya. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah. (155-163)
* Corresponding author: fadilahrida177@gmail.com ISSN 2460-5786(Print) ISSN 2684-9607 (Online)

## INTRODUCTION
Indonesia adalah rumah bagi beberapa  struktur  arsitektur  kolonial
Belanda  yang  telah  disesuaikan  dengan lingkungan  dan  lingkungan  negara.  Struktur sejarah  bernilai  tinggi  dipertahankan  di Indonesia  untuk  membantu  kita  memahami bagaimana  kota  dan  struktur  yang  ada berubah  seiring  waktu.  Di  negara  bagian Jawa  Barat,  kota  Depok  merupakan  salah satu  tempat  yang  memiliki  kaitan  kuat dengan  sejarah  penjajahan  Belanda.  Sejak abad  ke-17,  ketika  Indonesia  masih diperintah  oleh  VOC  (Vereenigde  Oost Indische  Compagne),  Kota  Depok  sudah dikenal.  Kota  Depok,  kumpulan  bangunan kolonial,  terkait  erat  dengan  Cornelis Chastelein,  yang  mendirikan  Depok  pada  18 Mei  1693.  Desa  Depok  adalah  rumah  bagi sebagian  besar  bangunan  bersejarah  kota tersebut. Selengkapnya tentang teks sumber iniDiperlukan teks sumber untuk mendapatkan informasi terjemahan tambahan Kirim masukan Panel samping. Banyak  sisa-sisa  peninggalan  zaman penjajahan  Belanda,  khususnya  Cornelis Chastelein,  yang  mungkin  masih  dapat ditemukan  di  Jalan  Pemuda  yang  menjadi markas  mafia  dan  cikal  bakal  Kota  Depok pada  masa  penjajahan  Belanda.  Struktur kolonial Belanda di sepanjang Jalan Pemuda menampilkan gaya arsitektur yang khas dan menarik.  Hal  ini  terlihat  dari  bagian  depan bangunan yang masih menampilkan arsitektur  tradisional  kolonial.  Sebagian besar  bangunan  era  kolonial  memiliki bentuk  simetris,  dinding  kokoh,  dan  langit- langit  tinggi.  Fasadnya  sebagian  besar berwarna  putih  dan  termasuk  tiang-tiang terbuka,  atap  tertutup  dengan  beranda besar,  serta  pintu  dan  jendela  besar. Integritas  fisik  dan  fungsional  bangunan berangsur-angsur
memburuk, terbukti dengan banyaknya bangunan yang mengubah  peruntukannya  dan  bahkan beberapa bangunan. Depok  merupakan  Kabupaten  paling selatan Jakarta yang juga merupakan bagian dari  wilayah  metropolitan  Jabodetabek.
Ketika Kecamatan Limo, Kecamatan Cimanggis,  dan  Kecamatan  Sawangan ditambahkan ke dalam wilayah administrasi Kota  Depok,  bersamaan  dengan  sebagian
Kecamatan  Bojonggede  yang  disatukan dengan  Kecamatan  Masi,  lahirlah  Kota Depok, Kecamatan Pancoran. Kemudian, hari
pembukaan  Kota  Depok  ditetapkan  sebagai hari  jadi  kota  tersebut.  Depok  terletak  di antara  dua  pusat  administrasi  kolonial  yang signifikan, Batavia.
Artikel De  Vries menunjukkan  bahwa ada  kegiatan  masyarakat  di  Depok  yang sering  disebut  sebagai  “Gudang  Belanda”. Namun, De  Vries tidak  pernah  menjelaskan kapan  kehidupan  dimulai  di  Depok.  Oleh karena  itu,  Kuntowijoyo  berpendapat  bahwa sejarah  kota  tercipta  ketika  statusnya diputuskan  menjadi  milik  pejabat  tinggi. Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa sejarah  Depok  dimulai  pada  abad  ke-17, ketika wilayah tersebut dimiliki oleh seorang pejabat tinggi VOC , Cornelis Chastelein . Dalam perjalanannya,  Depok  berubah  dari  tanah milik menjadi tanah pribadi, dan pada tanggal 8  April  1949,  pemerintah  mengeluarkan dekrit  pemerintah  untuk  menghapuskan tanah  pribadi  di  seluruh  Indonesia  dan melembagakan  land  reform  (UU  Agraria). Pemerintah  Swasta  Tanah  Depok  pun menyetujui  keputusan  ini.  Depok  kemudian menjadi  tanah  negara  dan  menjadi  bagian dari  Parung  Kawedanaan  di  Kecamatan Buitenzorg.  Kecamatan  Parung  terbagi menjadi  dua  kecamatan  yaitu  Kecamatan Parung  dan  Kecamatan  Depok.  Pusatnya terletak  di  Pancoran  Mas.  Pusat  pemekaran itu  sering  diidentikkan  dengan  kota  tua Depok  yang  merupakan  pusat  kegiatan  dan tempat tinggal Belanda, Depok. Depok hanya pernah digunakan sebagai kota asrama  bagi  penduduk  Jakarta  ketika dimaksudkan  untuk  menjadi  satelit  Jakarta. Kota  ini  diyakini  mampu  memenuhi kebutuhan  warganya  di  segala  lini  saat ditetapkan  sebagai  kotamadya  pada  1999. Namun  nyatanya,  Depok  hingga  saat  ini belum  bisa  lepas  dari  Jakarta.  Hal  ini  terjadi sebagai  akibat  dari  mandat  kota  untuk memanfaatkan  populasi  penduduk  Jakarta yang  berlebihan  yang  memiliki  pekerjaan stabil di kampung halaman tanpa memberikan kesempatan kerja yang memadai.

## METHODOLOGY
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  penulis menggunakan  paradigma  kualitatif  dengan pendekatan historis, dan menggunakan studi kasus,  dan  literatur  dengan  mengungkapkan penjelasan tentang terbentuknya kota Depok dan  kaitannya  dengan  sumber  Pustaka  yang relevan.
Pembahasan  ini  mengaitkan  antara
aktifitas dengan peninggalan pekerta Chastelein.  Pembahasan  yang  mengenai makna  ruang  yang  dikaji  pada  peninggalan pekerja  Chastelein  yang  berupa  lapangan pada masa terbentuknya kota Depok.

## RESULT AND DISCUSSION
1. Kondisi Geografis
Kota  Depok  merupakan  sebuah  kota yang  berada  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Kota Depok terletak di bagian selatan Jakarta dan merupakan bagian dari kawasan metropolitan  Jakarta  Raya.  Kota  Depok terletak  di  Lintang  antara:  06°  19’  00”  -  06° 28’ 00” LS dan di Bujur antara: 106° 43’ 00” -
106° 55’ 30” BT dengan ketinggian antara 50
- 150 m di atas permukaan laut.
Wilayah  bagian  Utara  kota  Depok berupa  dataran  rendah,  sedangkan  di wilayah  bagian  Selatan  adalah  daerah perbukitan.  Luas  wilayah  Kota  Depok diperkirakan  sekitar  200,3  km 2 yang  terdiri dari  6  Kecamatan  dan  63  Kelurahan/Desa. Pusat  pemerintahan  Kota  Depok  berada  di Kecamatan Pancoran Mas.
Kota  Depok  pada  saat  dibeli  oleh Cornelis  Chastelein  memiliki  luas  wilayah sekitar  1244  ha.  Pada  masa  itu,  umumnya pemukiman  di  Depok  terbuat  dari  batu dengan  atap  genteng.  Jalan  dan  saluran  air juga diatur dengan baik, seperti kota kecil di Eropa  pada  abad  pertengahan.  Sedangkan, wilayah  perkampungan  disekitar  Depok umumnya masih berumah panggung dengan tiang  bambu  betung  dan  atap  yang  dibuat dari daun kirai.
Sarana  transportasi  di  Depok  pada  zaman dahulu  hanya  dua,  yaitu  transportasi air/sungai  menggunakan  getek  (rakit)  dan transportasi  darat  menggunakan  delman. Sekitar  tahun  1878  barulah  ada  kereta sederhana  dari  arah  Batavia  menuju  Bogor yang melalui Depok (Perwata, 2018: 434).

## 2. Asal-usul Kepemilikan Tanah Depok
Pada  masa VOC ,  kawasan  di  luar tembok  Kastel  Batavia  merupakan  bagian dari  arsip  kolonial  bernama Jakatrasche Bavenlanden . Pada tanggal 15 Oktober 1695, seorang  warga  Cirebon Lucas  van  de  Mur membeli  sebidang  tanah  di  wilayah  selatan. Lahan  tersebut  terletak  di  antara  Kali Ciliwung  dan  Kali  Pasanggrahan.  Dalam
waktu  kurang  dari  setahun,  tanah  Depok antara  Batavia  dan  Buitenzorg  dijual  pada tanggal 18 Mei 1696 seharga 300 rijksdaalder kepada Cornelis  Chastelein . Chastelein dapat membeli  tanah  karena  didukung  oleh pernikahannya  dengan  putri  resmi Cornelis van Quaelbertg . Dari pernikahan itu dia hanya memiliki  satu  anak  laki-laki, Anthony
Chastelein .  Namun, Chastelein juga  mengaku memiliki  dua  anak  perempuan,  yaitu Maria Chastelein yang  diadopsi  secara  sah  dari pernikahannya dengan Leonara van Bali pada tahun  1681  dan Catharina  van  Batavia dari pernikahannya  dengan Cecilia  van  Bali tidak diadopsi (Irsyam, 2017: 39-41).
Setelah membeli tanah tersebut, pada tahun  1657-1714 Chastelein lebih  banyak tinggal  di  Batavia. Chastelein mulai  fokus  ke tanah  Depok  pada  tahun  1705.  Menurut catatan  yang  dihimpun  oleh Encyclopaedie van  Nederlandsch  Indie, budak-budak  yang dipindahkan ke Depok, berasal dari berbagai daerah  di  Indonesia;  Bali,  Sulawesi,  dan Timor  yang  berjumlah  sekitar  200  orang. Mereka  adalah  budak  yang  bekerja  di Nordwijk  dan  Tugu  yang  kemudian dipindahkan  ke  Depok  dengan  tujuan  untuk mengembangkan daerah Depok sebagai lahan percobaan  perkebunan  lada,  tanaman  lain yang  juga  dibudidayakan  adalah  Indigo, Kakao,  Jeruk  Sitrun,  Nangka,  Sirsak,  dan Belimbing.
Menurut Djoko  Sukiman ,  kepemilikan budak dengan jumlah yang sangat banyak itu dimungkinkan  karena  penghasilan  dan kekayaannya yang dimiliki para pejabat tinggi VOC dan pemerintahan kolonial sangat besar. Kemudian para budak Cornelis Chastelein baik yang  tinggal  di  Depok,  maupun  yang  tinggal dikediamannya  di  Seringsing  hidup  dan bekerja  langsung  di  bawah  pengawasan Chastelein .  Dalam  pergaulan  sehari-hari hubungan  antara Cornelis  Chastelein dan mereka  tidak  selayaknya  seperti  hubungan majikan  dan  budak,  melainkan  lebih  bersifat patron-client . Hubungan
patron-client menurut Pensioen ,  adalah  hubungan  kerja  di antara  “Bapak  dan  Anak”.  Sistem  hubungan kerja  seperti  ini,  masyarakatnya  para clien untuk tinggal di tanah milik patronnya dalam rumah  yang  terpisah.  Bentuk  hubungan demikian dilakukan oleh Chastelein karena ia mendasarkan  hubungan  mereka  pada  nilai- nilai agama Kristen Protestan yang dianutnya.
Akibat dari hubungan yang demikian, Chastelein kemudian membuat suatu rencana  masa  depan  bagi  para  budaknya setelah  ia  meninggalkan  mereka  kelak  di kemudin  hari.  Ada  dua  prinsip  utama  yang menjadi  rencana Chastelein terhadap  para budaknya.  Awalnya,  ia  mengubah  status budak menjadi orang Kristen yang merdeka, dan  kemudian  memberikan  mereka  harta berupa  tanah  sebagai  modal  hidup  di  masa depan. Kedua, prinsip ini dicatat dalam surat wasiatnya  yang  dibuat  pada  tanggal  13 Maret  1741.  Di  akhir  wasiatnya, Cornelis menulis  bahwa  sebuah  salinan  akan diberikan  kepada Jarong  Van  Bali untuk dijadikan  pedoman  oleh  pemerintahan  yang diangkat olehnya. Setelah Cornelis Chastelein meninggal  pada  28  Juni  1741,  mantan budaknya  diberikan  status  yang  merdeka. Mereka  menjadi  pemilik  sah  dari  tanah Depok  sesuai  dengan  isi  surat  wasiatnya (Irsyam, 2017: 43-44).
Ketika Cornelis  Chastelein meninggal dunia, tugas untuk mengawasi umat Kristen Depok  sesuai  dengan  wasiatnya  dilanjutkan oleh Anthony  Chastelein .  Selain  itu, Anthony juga  harus  mendaftarkan  tanah  di  Depok atas  nama  mantan  budak-budaknya  yang berhak.  Namun, Anthony meninggal  dunia pada  bulan  Februari  1715  sebelum  tugas tersebut  dilaksanakan.  Setelah Anthony meninggal,  istri Anthony yaitu Anna
Chastelein  de  Haan menikah  dengan Johan Francois  de  Witte  van  Schoten pada  tahun 1717. Johan  Francois  de  Witte  van  Schoten adalah  anggota Raad  van  Justice dan  ahli hukum.  Menurutnya  mantan  budak Cornelis Chastelein beserta  keturunannya  hanya berhak  untuk  menggunakan  tanah  secara bebas  selamanya  bukan  untuk  dimiliki. Berdasarkan pendapat tersebut, ia memohon kepada College  van  Schepenen di  Batavia untuk  memberikan  surat-surat  kepemilikan tanah  Depok  kepadanya.  Permohonan tersebut  dikabulkan  pada  abad  ke-19,  tanah Depok  tercatat  atas  nama Johan  Francois  de Witte van Schoten (Irsyam, 2017: 47). Pada  tahun  1850, Raad  van  Indie secara  resmi  mengumumkan  bahwa  tanah Depok  merupakan  hak  milik  mantan  budak Cornelis  Chastelein .  Pada  tahun  1871, Raad van  Administratie dibantu  oleh  ahli  hukum Bijstand-Verleeners termasuk Mr.  Kleyn , membentuk  badan  pengurus  yang  dikenal
dengan Het Gemeente Bestuur van Particuliere Land  Depok .  Namun,  istilah Gemeente (Kotapraja)  baru  diperkenalkan  pada  awal abad  ke-20.  Penanggung  jawab Gemeente disebut presiden oleh warga sehingga jabatan presiden  dalam  komunitas  ini  adalah  wakil dari  para  mantan  budak  yang  menerima warisan Cornelis  Chastelein .  Kemudian, “Presiden”  Depok  dipilih  secara  demokratis setiap  tiga  tahun  sekali.  Para  mantan  budak kemudian  membentuk  sebuah  komunitas tersendiri  di  Depok  dengan  status  mereka sebagai  umat  Kristen,  yang  membedakannya dari masyarakat lain di sekitar tempat tinggal mereka.  Keberadaan  mereka  secara  yuridis formal  diperkuat  oleh  status  mereka  sebagai pemilik  tanah,  meskipun  mereka  menguasai dan mengatur secara kolektif.
Jean  Gelman  Taylor menegaskan  bahwa penerimaan  keragaman  etnis  dan  perilaku manusia  telah  merasuk  ke  seluruh  aspek kehidupan  sehari-hari  di  Batavia.  Sementara orang Asia berbagi nama, kostum, kebiasaan, pekerjaan,  dan  agama  yang  sama  dengan orang  Eropa,  banyak  populasi  yang  secara sadar  menerima  bahasa  dan  institusi perbudakan Asia. Alih-alih saling menghormati, aliansi baru dibangun di antara kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan  kesamaan  dalam  hubungan mereka  dengan  kekuasaan  dan  agama. Cornelis  Chastelein dan  mantan  budak  juga mengalami hal ini sehingga harus menggunakan nama samara seperti Jonathans,  Laurens,  Bacas,  Loen,  Sudira, Isakh,  Samuel,  Leander,  Joseph,  Tholense,
Jacob, dan Zadokh. Kemungkinan nama-nama itu  diciptakan  oleh  mantan  budak  ketika Het Gementee  Bestuur  van  Particuliere  Land Depok resmi  didirikan  pada  tahun  1871. Nama-nama  ini  tidak  digunakan  ketika Cornelis  Chastelein masih  hidup,  yang menimbulkan  kecurigaan.  Biasanya, Cornelis Chastelein menyebut budaknya dengan nama asli mereka, seperti Lambert van Bali , Jan van Bali , Daniel  van  Makasar ,  dan Alexander  van Makasar . Hendrik  E.  Niemeijer menunjukkan bahwa  nama  dengan  toponim  menunjukkan warisan etnis dan kaitannya dengan asal usul para budak (Irsyam, 2017: 49-50).
3. Perubahan Status Tanah Depok
Kepemilikan  tanah  di  Depok  adalah milik  perseorangan  (eigendom  verponding)
hingga  pertengahan  tahun  1714.  Chastelein mengharapkan skenario yang menguntungkan,  tetapi  tidak  berlangsung lama.  Gubernur  Jenderal  Baron  van  Imhoff (1743–1750) membeli properti di Buitenzorg untuk Kampung Baru pada tahun 1745.  Van  Imhoff  kemudian  mengubah properti  Kampung  Baru  menjadi  "tanah kantor"  gubernur  jenderal  dan  menetapkan kepemilikan tanah pribadi di wilayah sekitar Batavia.  Idenya  adalah  ketika  properti  ini dimiliki  dan  dikelola  oleh  pemilik  tanah swasta, mereka menjadi lebih produktif. Hak perimodial terkait
kepemilikan ini dimaksudkan  untuk  meningkatkan  nilai  dan daya  tarik  bagi  pemiliknya,  yang  seringkali merupakan  individu  kaya  yang  mampu membelinya dari penguasa VOC atau pejabat VOC.
Setelah  van  Imhoff  membangunnya, ia tinggal di Buitenzorg. Sejak itu, Buitenzorg dijadikan  kediaman  penguasa  tertinggi  VOC. Meskipun  kediaman  Gubernur  Jenderal Hindia  Belanda  pindah  ke  Buitenzorg, Batavia tetap menjadi pusat pemerintahan di Hindia  Belanda.  Beberapa  pejabat  VOC mengikuti jejak van Imhoff dengan membeli tanah  di  sekitar  kediaman  Gubernur Jenderal.  Selanjutnya,  Gubernur  Jenderal Herman  Willem  Daendels  (1808-1811) memutuskan untuk menjual tanah, termasuk milik gubernur jenderal, untuk mendapatkan dana guna mendukung program pertahanannya  di  Jawa.  (Irsyam,  2017:  50- 52).
Tanah  yang  diumumkan  kebijakan tersebut pada awalnya tidak membangkitkan rasa  ingin  tahu  banyak  orang.  Namun, Daendels  mengambil  pilihan  yang  dinilai berpotensi  mendongkrak  penjualan  dengan menetapkan  lahan  yang  dibelinya  sebagai milik pribadi. Tujuannya agar pembeli tanah memperoleh  hak  milik  mutlak  (eigendom) secara turun-temurun. Selain itu, penunjukan  hukum  atas  sebidang  properti sebagai  tanah  pribadi  memberikan  pemilik otonomi yang sangat luas, memungkinkannya  untuk  membuat  aturan sendiri bebas dari campur tangan pemerintah  selama  mereka  mematuhi hukum yang berlaku. Pemberian kewenangan tersebut mengakibatkan
fenomena  penting,  dimana  pemilik  tanah berperan sebagai penguasa setempat dengan
status  tuan  tanah  dan  berhak  atas  semua warga  negara  yang  berada  di  atas  tanahnya. Pilihan  ini  berujung  pada  berdirinya  tanah- tanah  pribadi  sebagai  kompleks  kehidupan sosial  mandiri  di  pedalaman  Jawa.  Depok yang  pernah  memegang  hak  eigendom  juga mengalami  peralihan  status  dari  hak eigendom  menjadi  tanah  perseorangan (Irsyam, 2017: 53-54). Program reformasi struktural pemerintah  kolonial  menyebabkan  efek geografis  tambahan,  termasuk  sebagai rencana untuk membangun jalan baru antara Batavia  dan  Beitenzorg.  Sebelum Gustaf Willem  van  Imhoff membeli  properti Kampung  Baru  dan  berniat  membuat  jalan baru, hanya ada satu jalur yang menghubungkan kedua lokasi tersebut, yaitu Batavia-Kampung Makasar-Cimanggis- Cibinong-Buitenzorg.  Namun,  rute  baru  ini hanya  bisa  ditempuh  di  bawah  arahan
Gubernur Jenderal Jean Chretien Baud . Thomas Stamford  Rafless (1811–1816)  tidak  menjual Depok  kepada  tuan  tanah  Tionghoa  atau Eropa  saat  negara  tersebut  diperintah  oleh Inggris. Raffles memilih  Depok  sebagai tempat  uji  coba  skema  sewa  tanahnya, menempatkan  Depok  di  bawah  otoritas langsung  pemerintahan  kolonial  Inggris. Setelah  pemerintah  kolonial  mengadopsi kebijakan  cultuurstelsel  pada  tahun  1830, produksi  tanaman  komersial  meningkat,  dan lahan  pribadi  di  Buitenzorg  dan  sekitarnya mulai  menyimpan  produk  kopi  sebagai sumber  pasokan  barang-barang  tersebut. Akibatnya,  kebutuhan  akan  infrastruktur jalan  yang  lebih  besar  dan  transit  yang  lebih banyak untuk distribusi produk.
Kemudian,  pada  tahun  1834–1836, Gubernur  Jenderal Jean  Chretien  Baud memutuskan  untuk  membangun  jalan  baru yang  menghubungkan  Buitenzorg-Batavia melalui Depok. Rute barat adalah nama yang diberikan  untuk  rute  ini.  Depok  langsung berada  di  lokasi  Jalur  Barat  sejak  dibukanya Jalur  Barat.  Depok  kini  menjadi  bagian  dari jaringan  komunikasi  dan  transportasi  niaga yang  mengedepankan  eksploitasi  pertanian sebagai  akibat  langsung  dari  budaya  akibat diresmikannya Jalur Barat. Signifikansi Depok sebagai pusat dua pusat politik dan ekonomi kolonial  dipengaruhi  oleh  munculnya  jalur barat.
Otoritas kolonial bermaksud menghapus  institusi  pertanahan  swasta
dalam peristiwa-peristiwa berikut.
Menanggapi  hal  itu, Henricus  Hubertus  van Kol ,  anggota  tweede  kamer  (1897-1909), dari  pantai  sosialis  Belanda (Social
Democratic  Labor  Partij) ,  pada  tahun  1907 mengajukan  rencana  undang-undang  untuk menghapuskan institusi tanah partikelir dan mengambil  alihnya.  Meskipun  rencana  ini belum  berhadil  disahkan  oleh  parlemen, Henricus  Hubertus  van  Kol berhasil memperluas  campur  tangan  pemerintah  di tanah partikelir (Irsyam, 2017: 55). Tindakan  yang  dilaksanakan  oleh Henricus Hubertus  van  Kol ,  membentuk  dasar  yang lebih  lanjut  bagi  Menteri  Kolonial Alexander Willem Frederic Idenburg (1909-1916) untuk meneruskan  tuntutan  pengambil  alihan tanah-tanah  swasta.  Pada  tanggal  5  Januari 1911,  Ratu Wilhelmina menandatangani keputusan  yang  menyetujui  RUU  tentang restitusi  tanah-tanah  swasta  di  Jawa  yang dikonversi menjadi tanah pemerintah. Dalam regulasi ini, pemilik tanah sebagai tuan tanah menerima kompensasi yang ditentukan oleh sebuah  komisi  penilai  yang  dibentuk  oleh pemerintah. Walaupun aturan ini tidak dapat segera diterapkan dalam kenyataan, peraturan  ini  menjadi  dasar  hukum  bagi penerbitan sejumlah peraturan yang bertujuan untuk mengambil alih tanah-tanah swasta secara bertahap hingga pemerintahan  Belanda  di  Indonesia  pada tahun 1942. Tanah swasta kemudian diubah menjadi  tanah  pemerintah  dan  digunakan untuk kepentingan pemerintah atau publik.
4. Menjadi Tanah Negara Setelah  Belanda  menyerah  tanpa syarat  di  Kalijati,  Subang  pada  tahun  1942, Jepang  mulai  memerintah  Indonesia  secara militer.  Administrasi  militer  Jepang  tidak dapat  mengawasi  langsung  Depok  karena kekurangan  sumber  daya  personel. Het Gementee  Bestuur  van  het  Particulier  Land Depok masih beroperasi di Depok. Setelah pemerintah pusat menggantikan  pemerintahan  kolonial  pada tahun  1945,  Depok  mengalami  perubahan yang  substansial.  Transformasi  ini  dimulai dengan masa revolusi yang sangat keras. Dua bulan menjelang akhir tahun 1945, menurut Susan  Blackburn ,  dikenal  sebagai  era bertanding  karena  teriakan  “Bersiaplah” terdengar  setiap  kali  pasukan  Belanda  atau
Sekutu  berpatroli  di  jalan-jalan  atau  jalur dusun.  Orang-orang  di  jalan-jalan  desa  dan gang-gang  diminta  untuk  berdiri  tegak  dan diam setiap kali kata “Bersiap” diucapkan. Era Bersiap ditandai dengan banyaknya kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap  warga  Belanda  dan  Indo-Belanda. Hampir seluruh pulau Jawa terkena isu ini.
Depok  juga  mengalami  masa  bersiap, pada masa ini terjadi satu peristiwa kriminal dan  kekerasan  fisik  yang  dikenal  dengan peristiwa  Gedoran.  Peristiwa  tersebut mencapai  puncaknya  pada  11  Oktober  1945, pada  saar  yang  bersamaan  juga  terjadi serangan TKR, dalam uapayanya menyingkirkan kekuasaan Belanda di Depok. Secara  kronologis  perisriwa  Gedoran  dapat dikatakan  diawali  dengan  aksi  pemboikotan penduduk  yang  ingin  membeli  kebutuhan hidup  sehari-hari  dipasar.  Padda  7  Oktober 1945, sejumlah pemuda Indonesia menghalangi beberapa penjual untuk menjual barang dagangan mereka kepada orang-orang Eropa.  Pada  hari  itu  juga  terjadi  kasusu perampokan  yang  diduga  dilakukan  para pemuda  yang  bekerja  pada  Asisten  Wedana Depok (Irsyam, 2017: 57-58).
Pada  8  Oktober  situasi  dan  kondisi Depok  kembali  tenang,  tetapi  pada  keesokan harinya  kembali  peristiwa  perampokan  atas lima  keluarga.  Gerombolan  perampok  tiba pada  dini  hari  tanggal  9  Oktober  dengan membawa  bendera  merah  putih  dan membawa  senjata  tajam.  Dalam  peristiwa perampokan  ini  tidak  ada  korban  yang terbunuh. Keesokan harinya para gelandangan  menajarah  gudang  pangan (lumbung padi) yang ada di Depok. Peristiwa itu  kemudian  disusul  oleh  perampokan  yang terjadi  dimana-mana  pada  11  Oktober  1945. Gerombolan  perampok  yang  jumlahnya sekitar  4.000  datang  dari  segala  penjuru untuk  memasuki  Depok.  Mereka  datang secara bergelombang dengan kereta api, atau mobil  pengangkut  bahkan  juga  dengan gerobak. Penduduk Eropa dan warga Kristen Depok  diusir  dari  rumah,  kemudian  rumah dan peralatannya dirusak.
Pada tanggal 12 dan 13 Oktober 1945 kasusu  perampokan  masih  berlanjut  dengan jumlah  anggota  gerombolan  yang  lebih banyak  lagi.  Pada  hari-hari  itu  sekitar  10 orang  warga  Depok  dibunuh.  Kekacauan masih terus berlangsung, tanggal 13 Oktober
semua  penduduk  Eropa  diburu  oleh  para anggota  BKR  dan  Pelopor  yang  dikenal  dari ikat  lengan  mereka.  Anggota  BKR  dan Peolpor ini bekerja sama dengan gerombolan perampok,  mengumpulkan  orang-orang Eropa  dan  penduduk  pribumi  Depok  yang beragama  Kristen  di  sebuah  rumah dibelakang  stasiun  Depok.  Mereka  ditawan dan  kemudian  diangkut  ke  Buitenzorg dengan  menggunakan  kereta  api  bersama tawanan Sekutu lainnya. Semua pria, wanita,
dan anak-anak hampir seluruhnya ditelanjangi.  Kepada  kaum  pria  hanya diberikan sebuah celana atau kain pembalut pinggang.  Banyak  yang  harus  menukarkan pakaian  mereka  yang  lebih  baik  dengan makanan  dan  sandal  dari  para  perampok. Sisa  perhiasan  yang  masih  bisa  ditemui seperti  cincin  kawin  harus  diserahkan kepada  para  perampok  (Irsyam,  2017:  58-
59). Kemudian orang-orang Belanda Depok  itu  diangkut  dengan  kereta  api  ke
Buitenzorg.  Mereka  diperlakukan  dengan kasar  oleh  “para  penjaga”.  Sebenarnya  di Buitenzorg  para  wanita  dan  anak-anak ditampung  dalam  sebuah  kamp  di  kampung Sempur  di  bawah  pengawasan  BKR. Sementara  kaum  pria  dibawa  ke  Pledang. Perjalanan  dari  stasiun  Buitenzorg  ke penjara Pledanfg ,  merupakan  jalan  yang penuh  peropaganda  anti-Kristen  dan  anti- Belanda.  Hasutan  tersebut  juga  dilakukan kepada para anggota BKR dan Pelopor yang tengah  membawa  para  tawanan.  Akibat hasutan  itu,  para  tawanan  yang  berbaris dalam  deretan  panjang  pada  formasi  dua- dua,  bertelanjang  kaki  dan  bertelanjang dada,  sering  mendapatkan  pukulan  dari orang-orang yang mungkin menaruh dendam  kepada  mereka.  Selama  kurang lebih  dari  dua  tahun  mereka  menjadi penghuni Pledang.
Dalam  keadaan  kacau  seperti  ini,  sukar untuk membedakan mana yang  tentara, dan yang mana penjara. Sekitar awal tahun 1948 orang-orang  Depok  yang  dipenjara  di Pledang,  dibebaskan  dan  kemudian  mereka kembali ke Depok. Ketika mereka kembali di kediaman masing-masing, mereka mendapatkan rumah dalam keadaan berantakan  dan  barang-barang  berharga yang  pernah  mereka  miliki  sudah  tidak  ada lagi.  Setelah  kondisi  kembali  stabil  terjadi
perubahan dimana mereka tidak lagi mampu mempertahankan  hak-hak  yang  mereka miliki  dibawah  rzim  kolonial  meskipun eksistensi  mereka  sebagai  suatu  komunitas khusus  yang  masih  tetap  ada.  Kondisi  baru yang mereka alami berbeda sama sekali, baik sehubungan  dengan  status  hukum  maupun dalam kaitannya dengan hubungan komunitas  sosial  lainnya  (Irsyam,  2017:  59-
61).

## 5. Hari Jadi Kota Depok
Dari catatan singkat tahun-tahun awal Depok  ini,  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa kota  ini  telah  ada  selama  309  tahun,  bukan hanya  24  tahun.  Hari  jadi  kota  Depok direncanakan  pada  tanggal  27  April  1999, menurut  versi  pemerintah  setempat.  Pada hari  itu,  Depok  resmi  menggantikan  kota administratif  dan  kecamatan  di  Kabupaten Bogor  sebagai  TK  II  Kotamadya  Daerah. Melalui  Perda  Kota  Depok  Nomor  1  Tahun 1999,  pilihan  politik  untuk  merayakan  hari jadi  Kota  Depok  diambil.  Badrul  Kamal,  Wali Kota  Depok  yang  resmi,  mengambil  pilihan tersebut dengan dukungan DPRD saat itu.
Tidak ada kajian sejarah yang menjadi dasar  perhitungan  hari  jadi  Kota  Depok, menurut  Ferdi  Jonathans  (Manajer  Sejarah dan Aset Yayasan Cornelis Chastelein/YLCC). Depok  lahir  pada  28  Juni  1714,  klaim  Ferdi. Ketika Chastelein meninggal  pada  saat  itu, para  budak  yang  bekerja  di  tanahnya  secara resmi dibebaskan. Ini didasarkan pada wasiat dan  wasiat  terakhir Chastelein .  Para  budak (Belanda Depok) kemudian berbagi pengelolaan  tanah  seluas  1.244  hektar dengan  penduduk  setempat.  Pemerintah sudah  melupakan  sejarah  hari-hari  pertama Depok (Arifianto, 2017). Depok sudah memiliki jalan,
bangunan  pemerintahan,  dan  tempat  ibadah, menurut Ferdi (dalam Arifianto, 2017). Selain artefak  konstruksi,  YLCC  juga  memiliki material  lain  termasuk  peta  antik  Depok. Kekayaan bukti sejarah ini menunjukkan usia Depok  lebih  tua  dari  24  tahun,  yakni  309 tahun.  Pemkot  Depok  diminta  melakukan evaluasi  terhadap  kota  ulang  tahun  Depok setelah  mendapat  permintaan  dari  YLCC melalui Kabag Aset.
Terdapat  berbagai  bangunan  tua  di Depok, seperti Gemeente Bestuur yang berdiri sejak tahun 1880, dan Gedung Gereja Kristen
Depok  (GPIB  Immanuel)  yang  dibangun antara  tahun  1700  hingga  1792.  Kedua bangunan  tersebut  masih  dapat  dilihat hingga  saat  ini  di  Jalan  Depok.  Pemuda. Jembatan  Panus  yang  dirancang  oleh André
Laurens dan  didirikan  pada  tahun  1917 menjadi  bukti  bahwa  Depok  pernah  sangat maju dalam hal infrastruktur dan komunikasi. Jembatan tersebut menghubungkan  individu  yang  melintasi Sungai Ciliwung dan masih digunakan. Selain itu, ada tiang telepon di dekat pertigaan Jalan Pemuda  dan  Kartini  yang  diperkirakan sudah  ada  sejak  tahun  1900  (Arifianto, 2017).
Melihat dari berbagai bukti yang ada, maka  Depok  telah  memenuhi  unsur-unsur sebuah  kota  sejak  ratusan  tahun  silam. Menurut  Ferdi,  pemerintah  tidak  melihat catatan  sejarah  yang  dimiliki  YLCC  karena terdapat  unsur  Belanda  di  dalamnya.  Jadi Depok  sebenarnya  memiliki  usia  ratusan tahun  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan Bandung  dan  Jakarta.  Jika  pendapat  Ferdi mengenai  sejarah  Depok  tidak  dilirik pemerintah  karena  terdapat  unsur  Belanda, maka  Pemkot  dapat  mencari  tanggal  lain yang  dianggap  relevan  dan  layak  seperti tanggal  dimana  tanah  Depok  menjadi  tanah negara yaitu pada tanggal 8 April 1949. Dari sejarah  singkat  asal  usul  kota  Depok  diatas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sebenarnya Depok  sudah  ada  sejak  309  tahun  yang  lalu bukan 24 tahun.

## CONCLUSION
Pada  tahun  1850,  Raad  van  Indie secara  resmi  mengumumkan  bahwa  tanah Depok  merupakan  hak  milik  mantan  budak Cornelis  Chastelein.  Pada  tahun  1871,  Raad van  Administratie  dibantu  oleh  ahli  hukum Bijstand-Verleeners  termasuk  Mr.  Kleyn, membentuk  badan  pengurus  yang  dikenal dengan  Het  Gemeente  Bestuur  van Particuliere Land Depok.
Pada  tanggal  5  Januari  1911,  Ratu Wilhelmina menandatangani keputusan yang menyetujui  RUU  tentang  restitusi  tanah- tanah  swasta  di  Jawa  yang  dikonversi menjadi tanah pemerintah.
Depok juga mengalami masa bersiap, pada masa ini terjadi satu peristiwa kriminal dan  kekerasan  fisik  yang  dikenal  dengan peristiwa  Gedoran.  Setelah  kondisi  kembali
stabil terjadi perubahan dimana mereka tidak lagi  mampu  mempertahankan  hak-hak  yang mereka  miliki  dibawah  rezim  kolonial meskipun  eksistensi  mereka  sebagai  suatu komunitas khusus yang masih tetap ada.
Melalui  Perda  Kota  Depok  Nomor  1 Tahun 1999, pilihan politik untuk merayakan hari  jadi  Kota  Depok  diambil.  Tidak  ada kajian sejarah yang menjadi dasar perhitungan  hari  jadi  Kota  Depok.  Jika pendapat  Ferdi  mengenai  sejarah  Depok tidak  dilirik  pemerintah  karena  terdapat unsur  Belanda,  maka  Pemkot  dapat  mencari tanggal lain yang dianggap relevan dan layak seperti tanggal dimana tanah Depok menjadi tanah negara yaitu pada tanggal 8 April 1949. Dari  sejarah  singkat  asal  usul  kota  Depok diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa sebenarnya Depok sudah ada sejak 309 tahun yang lalu bukan 24 tahun.

## REFERENCES
Absor, Nur Fajar, dkk. (2022). Identification of Cultural Heritage in Depok as an Effort to Devveloping Society Historical Awareness. Santhet:  Jurnal  Sejarah,  Pendidikan  dan Humaniora, 6(2), 146-157. Arifianto,  Bambang.  (2017). Jadi  Kontroversi, Berapa  Usia  Kota  Depok  Sebenarnya?. Dikutip di https://www.pikiranrakyat.com/jawa- barat/pr-01279240/jadi-kontroversi- berapa-usia-kota- depok-sebenarnya- 399953 [27  Maret  2022,  pukul  09.12 WIB] Hantoro,  Juli.  (2017). Hari  Ulang  Tahun  Kota Depok Diminta Dikaji Ulang . https://metro.tempo.co/read/869863/h ari-ulang-tahun-kota-depok-diminta- dikaji-ulang [27 Maret 2022, pukul 10.18 WIB] https://duniapendidikan.co.id/kota-depok/ [27 Maret 2023, pukul 09.32 WIB] Irsyam, Tri Wahyuning M. (2017). Berkembang dalam Bayang-bayang Jakarta:  Sejarah  Depok  1950  -  1990-an . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Lukmana,  Danang. Penetapan  Hari  Jadi  Kota Depok:  Upaya  Untuk  Mengaburkan Sejarah Panjang?. Dikutip di https://www.academia.edu/37120470/ Penetapan_Hari_Jadi_Kota_Depok_Upaya_ Untuk_Menga burkan_Sejarah_Panjang_1 [27 Maret 2022, pukul 09.47 WIB]
Mudaryanti,  Tri  Wahyuning.  (2016). Dari Depok  Lama  Ke  Depok  Baru:  Berjuang Menjadi  Kota,  1970an-1990an. Sasdaya: Gadjah  Mada  Journal  of  Humanities, 1(1), 113-139. .  (2018). Kota  Setengah  Hati  Di Selatan  Jakarta:  Depok  1970-1990an. Jurnal Sejarah, 1(2), 111-119. Perwata,  M.  Afiat  Budi.  (2018). Kehidupan Sosial-Budaya  Masyarakat  Depok  Pada Awal  Abad  Ke-20. Jurnal  Prodi  Ilmu Sejarah, 3(4), 430-444. Rahmayanti,  Dian.  (2015). Aisyiyah  Kota Depok: Sejarah Berdiri dan Kontribusinya Dalam  Bidang  Sosial,  Budaya,  dan Agama. Skripsi  UIN  Syarif  Hidayatullah.
Jakarta. 109 hlm. Santosa, Yusuf B. Prasetya, & Fahmi Hidayat. (2019). Peranan  Jalan  Margonda  Dalam Perkembangan  Kota  Depok  1999- Sekarang. Tsaqofah:  Jurnal  Agama  dan Budaya, 17(2), 123-128. Simanjuntak,  Theresia  Ruth.  (2021). Sejarah Hari  Ini:  22  Tahun  Terbentuknya  Kota Depok dan Kisah Si Tuan Tanah Belanda. Dikutip di https://amp.kompas.com/megapolitan/ read/2021/04/27/12490511/sejarah- hari-ini-22-tahun- terbentuknya-kota- depok-dan-kisah-si-tuan-tanah
[27
Maret 2022, pukul 09.17 WIB]
Suryana,  Asep.  (2004). Transformasi  Sosial Pribumi  Depok  Tahun  1930-1960. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 6(2), 29-48. Tampi,  Daniel  Mambo.  (2018). Chastelein, Potensi  Kawasan  Wisata  Sejarah  Kota Depok . KLH (Kota Layak Huni), 193-202. Wulan,  Praswasti  PDK,  dkk.  (2018). Digitalisasi  Depok  Lama:  Sejarah, Peristiwa,  dan  Tinggalan  Materinya. Yogyakarta: Penerbit Leutikaprio.