## MODERASI LITERASI PAJAK: PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DOSEN DI PERGURUAN TINGGI SURABAYA
1 Khaulan Ma’rufah, 2 Rida Perwita Sari 1,2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ridaps.ak@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Sektor pajak ialah sumber pendapatan terbesar bagi negara Indonesia yang jumlah penerimaannya terkadang tidak mencapai target dalam anggaran APBN dan juga rendahnya tingkat kepatuhan dari wajib pajak menjadi salah  satu  faktor  dari  masalah  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  membuktikan  bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi serta literasi pajak dapat  memoderasi  pengaruh  tingkat  pendidikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dosen  di  perguruan  tinggi. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  dibantu  dengan menggunakan  Software  WarpPLS  7.0  for  windows  yang  dilakukan  dengan  melalui  beberapa  tahap  di antaranya outer model, inner model, dan uji hipotesis. Populasi penelitian ini adalah seluruh dosen perguruan tinggi  di  Kota  Surabaya  dengan  jumlah  51  sampel  yang  ditentukan  dengan  menggunakan  teknik  non- probability  metode  convenience  sampling.  Pengujian  penelitian  ini  menunjukkan  hasil  bahwa  tingkat pendidikan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dosen  serta  literasi  pajak  tidak  dapat  memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen.

## Kata Kunci: Literasi Pajak, Tingkat Pendidikan, Kepatuhan Wajib Pajak

## Abstract
The  tax  sector  is  the  largest  source  of  income  for  the  Indonesian  state,  whose  revenue  sometimes  needs  to reach  the  target  in  the  APBN  budget,  and  the  low  level  of  taxpayer  compliance  is  one  of  the  factors  in  this problem.  This  study  aims  to  test  and  prove  that  education  level  affects  lecturer  tax  compliance  in  tertiary institutions.  Tax  literacy  can  moderate  the  effect  of  education  level  on  lecturer  tax  compliance  in  tertiary institutions. This study uses a quantitative approach. The data analysis technique in this study was assisted by using WarpPLS 7.0 for Windows software which was carried out through several stages, including the outer model, inner model, and hypothesis testing. The population of this study was all university lecturers in the city of  Surabaya,  with  a  total  of 51  samples  determined  using  the  non-probability  convenience  sampling  method. Testing  this  research  shows  that  education  level  affects  lecturer  tax  compliance,  and  tax  literacy  cannot moderate the effect of education level on lecturer tax compliance.

## Keywords: Tax Literacy, Education Level, Taxpayer Compliance

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  1945,  khususnya dalam  pembukaan  mengamanatkan  kesejahteraan rakyat,  maka  Pemerintah  Indonesia  dengan berbagai kebijakannya berupaya untuk mewujudkan  hal  tersebut  melalui  pembangunan nasional  sehingga  harus  memperhatikan  terkait masalah pembiayaan yaitu perihal dana. Dibutuhkan  penerimaan  negara  baik  bersumber dari dalam maupun luar negeri untuk melancarkan pembangunan  nasional  (Yanto  &  Sari,  2021). Undang-Undang tentang APBN yang disusun pada setiap tahunnya menyebutkan bahwa yang menjadi sumber  pendapatan  bagi  negara  Indonesia  di antaranya  berasal  dari  pungutan  pajak  dan  PNBP (penerimaan negara bukan pajak), serta penerimaan hibah. Tercatat di salam APBN, sektor pajak  menjadi  sumber  penerimaan  paling  besar bagi negara Indonesia (Mellinia & Sari, 2022).
Meskipun pajak menjadi sumber penerimaan  terbesar  bagi  pendapatan  negara Indonesia  dan  mengalami  pertumbuhan  di  setiap tahunnya,  namun  pada  realisasi  penerimaan  pajak sulit  memenuhi  jumlah  target  yang  dianggarkan dalam APBN. Hal tersebut  terjadi selama 12 tahun lamanya terhitung sejak tahun 2009. Di bawah ini merupakan  diagram  yang  menunjukkan  realisasi penerimaan  pajak  dalam  rentang  waktu  6  tahun terakhir.
Gambar 1. Target Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2016-2021 Sumber: Kementerian Keuangan
Gambar  1  menunjukkan  fluktuasi  atas realisasi  penerimaan  pajak,  yang  mana  dari penerimaan  tersebut  sulit  untuk  mencapai  target penerimaan  yang  telah  ditetapkan.  Itu  dapat disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak. Didukung dengan pernyataan Rakhmadhani (2020) bahwa  tingkat  kepatuhan  dari  wajib  pajak mempengaruhi penerimaan pajak. Bentuk ketidakpatuhan  tersebut  bervariatif,  seperti  wajib pajak  yang  telat  bahkan  tidak  mau  melaporkan SPT  (Surat  Pemberitahuan  Tahunan)  serta  enggan melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan Laporan  Tahunan  Direktorat  Jendral  Pajak melaporkan bahwa di setiap tahunnya masih terjadi ketidakpatuhan  wajib  pajak  terhadap  aturan pajak, baik dari wajib pajak orang pribadi maupun badan.
Dosen sebagai pegawai di perguruan tinggi merupakan  subjek  pajak  yang  tergolong  sebagai wajib  pajak  orang  pribadi.  Dengan  begitu, seharusnya mereka sudah patuh dalam pembayaran pajak,  lantaran  dipotong  secara  langsung  oleh bendahara.  Namun  mereka  juga  diwajibkan  untuk melaporkan  SPT  Tahunan  secara  mandiri.  Akan tetapi pada kenyataannya, masih ditemui ketidakpatuhan perpajakan di lingkungan perguruan  tinggi.  Penelitian  oleh  Nailissyifa  et  al.
(2019) menyebutkan masih ada pegawai perguruan tinggi  di  Kota  Semarang  yang  tidak  melaporkan SPT  tahunan.  Padahal  sebagai  kaum  intelektual yang  memiliki  tingkat  pendidikan  tinggi, dosen  di perguruan  tinggi  yang  merupakan  kaum  terpelajar dan  pandai  sehingga  mampu  berpikiran  jernih berdasarkan  ilmu  pengetahuan  seharusnya  mampu berfikir  akan  pentingnya  pajak  dan  dampak  dari ketidakpatuhan  dalam  hal  perpajakan.  Wawasan yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  dan  derajat pendidikan  yang  dimilikinya dapat  mempengaruhi kepatuhannya  dalam  memenuhi  tanggung  jawab perpajakannya (Le et al., 2020).
Hal  serupa  juga  ditemui  di  kota  yang menjadi  barometer  di  wilayah  Indonesia  timur yaitu  Kota  Surabaya  yang  memiliki  73  perguruan tinggi  terbaik  di  Indonesia  baik  dengan  status negeri  maupun  swasta  (BPS,  2023).  Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kanwil DJP Jatim 1 menyebutkan  bahwa  terjadi  peningkatan  jumlah terhadap  wajib  pajak  orang  pribadi  terdaftar  di Surabaya,  namun  rasio  kepatuhannya  mengalami penurunan.
Gambar 2. Diagram Jumlah WP OP Tidak Patuh Pajak di Kota Surabaya Tahun 2017-2021 Sumber: Kanwil DJP Jatim 1
Gambar  2  tersebut  memperlihatkan  bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi di Surabaya tidak patuh  pajak  mengalami  peningkatan  sejak  tahun 2017.  Peningkatan  paling  banyak  terjadi  pada tahun  2021.  Kemudian  KPP  Kecamatan  Rungkut Kota Surabaya juga menjelaskan bahwa masih saja terdapat Pegawai Negeri Sipil sebagai wajib pajak orang  pribadi  yang  belum  patuh  terhadap  aturan perpajakan yang rasio kepatuhannya juga mengalami  penurunan  sejak  tahun  2017.  Badan Pusat Statistik  (2023) mencatat jumlah PNS pada tahun  2021  di  Surabaya  mayoritas  berpendidikan D1–S3 dengan persentase sebesar 76% dan sisanya sebesar  24%  adalah  dengan  tingkat  pendidikan SD–SMA. Namun pada realitanya kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi  di  Kota  Surabaya  belum sepenuhnya terealisasikan.
Mayoritas dosen di perguruan tinggi negeri pada  umumnya  memiliki  status  kepegawaian sebagai  PNS,  namun  tidak  menutup  kemungkinan jika  terdapat  dosen  di  perguruan  tinggi  swasta yang  memiliki  status  kepegawaian  sebagai  PNS. Mereka  sebagai  kaum  intelektual  di  lingkungan pendidikan  tinggi  dengan  bekal  tingginya  tingkat pendidikan  yang  dimiliki,  seharusnya  mampu menjadikan  ilmu  pengetahuan  sebagai  dasar berfikir  sebelum  berperilaku  termasuk  dalam perilaku  patuh  perpajakan.  Hal  ini  didukung  oleh penelitian  Nadia  Anggraini  &  Pravitasari  (2022) menyebutkan  bahwa  tingkat pendidikan  seseorang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  Sedangkan  untuk  menjadi  seorang  dosen, pada  umumnya  mensyaratkan  seseorang  untuk telah  menyelesaikan  program  pendidikan  strata kedua  atau  S2.  Tingginya  tingkat  pendidikan seseorang,  seharusnya  menjadikannya  semakin tinggi tingkat kepatuhannya terhadap pajak karena mereka  mempunyai  wawasan  dan  pemahaman yang  baik  perihal  pajak.  Namun  berbalik  dengan pernyataan Naimah & Alfina (2022) bahwa tingkat pendidikan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi.  Hal  itu  dikarenakan tingkat  pendidikan  tidak  menjamin  seseorang untuk  patuh  terhadap  perpajakan,  kesadaran masing-masinglah  yang  menggerakkan  seseorang untuk berperilaku patuh terhadap perpajakan.
Kemudian dengan tingginya tingkat pendidikan  dan  dibantu  oleh  kegiatan  literasi,
maka seharusnya menjadikan oaring tersebut dapat dengan lebih mudah mengimplementasikan pemahamannya  dalam  kehidupan  sehari-hari. Dengan    pendidikan  tinggi  yang  dimiliki  oleh seseorang,  akan  menjadikannya  semakin  mudah dalam memahami suatu informasi dan mengaplikasikannya  dalam  kehidupan  sehari-hari (Pauji,  2020).  Penelitian yang  dilakukan  Kristanto & Noreen (2021) menjelaskan bahwa literasi tidak dapat  memoderasi  pengaruh  antara  kompleksitas terhadap  kepatuhan  pajak.  Berbanding  terbalik dengan  penelitian  Naitili  et  al.  (2022)  yeng menyebutkan  bahwa  literasi  pajak  memoderasi hubungan antara insentif pajak terhadap kepatuhan pajak. Adapun keterbaruan dari penelitian ini yaitu menjadikan  literasi  pajak  sebagai  variabel  yang memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dosen  di  perguruan  tinggi. Sebab  pada  penelitian  sebelumnya  menjadikan variabel  literasi  pajak  sebagai  pemoderasi,  namun pada  penelitian  tersebut  variabel  independennya adalah kompleksitas pajak dan insentif pajak. Pada penelitian ini mencoba menjadikan dosen perguruan  tinggi  di  Kota  Surabaya  sebagai  subjek penelitian karena belum didapati penelitian serupa dengan  menjadikan  tingkat  pendidikan  sebagai variabel  independennya.  Tujuan  penelitian  ini adalah (1) untuk menguji dan membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  dosen  di  perguruan  tinggi  serta (2) untuk menguji dan membuktikan bahwa literasi pajak  dapat  memoderasi  pengaruh  antara  tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen.

## TINJAUAN PUSTAKA
Theory of Planed Behavior Theory  of  planed  behavior oleh  Ajzen menerangkan  bahwa  seseorang  akan  melakukan sesuatu  jika  memiliki  niat  terlebih  dahulu.  Niat seseorang  akan  dipengaruhi  oleh  situasi,  sehingga akan  berdampak  pada niat  dan  keputusan  perilaku yang hendak dilakukan. Adapun pendidikan tinggi yang  telah  ditempuh  seseorang  dapat  menjadi alasan seseorang berperilaku patuh terhadap pajak. Pemahaman  dari  kegiatan  literasi  pajak  yang seharusnya telah mereka peroleh selama menempuh  pendidikan  tinggi  seharusnya  mampu memperkuat pemahaman seseorang terhadap pajak sehingga  menciptakan  perilaku  patuh  terhadap pajak. Perilaku patuh tersebut tentu dilakukan jika ada niat sebagai dasar.

## Pajak
Pajak didefinisikan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro,  S.  H.  dalam  Siti  Resmi  (2019)  sebagai iuran  rakyat  yang  menjadi  kas  negara,  bersifat memaksa  diatur  dalam  Undang-Undang  untuk membiayai  pengeluaran  negara  dan  tidak  secara langsung  menerima  imbal  baliknya.  Dijelaskan dalam  UU  No.  6  Tahun  1983  bahwa  Indonesia menganut  menganut self  assessment  system dalam
penyelenggaraannya. Pemerintah memberikan kewenangan  penuh  pada  wajib  pajak  untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan secara  mandiri  besar  pajak  terutang.  Dengan demikian  menjadikan  wajib  pajak  bersifat  aktif sehingga dituntut untuk bisa dan paham mengenai hal perpajakan. Adapun dosen sebagai subjek pada penelitian  ini  merupakan  subjek  pajak  yang tergolong  sebagai  wajib  pajak  orang  pribadi  atas pengenaan pajak penghasilannya.

## Pendidikan
Pendidikan  menjadi  proses  atau  metode yang  dapat  digunakan  oleh  seseorang  untuk mendapatkan  suatu  pengetahuan  dan  pemahaman mengenai cara untuk bersikap dan bertingkah laku (Octavianny  et  al.,  2021).    Sedangkan  tingkat pendidikan menurut Nadia Anggraini & Pravitasari (2022)  mendefinisikannya  sebagai  tingkatan  atau tahapan  pendidikan  seseorang  dalam  menempuh pendidikan  formal  sesuai  dengan  ketetapan pemerintah melalui departemen pendidikan.
Tingginya  tingkat  pendidikan  menjadi  cerminan dari  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  seseorang. Sebab ketika individu mempunya tingkat pendidikan,  maka  dapat  menjadikannya  semakin mudah  dalam  memahami  suatu  informasi  dan mengaplikasikannya  dalam  kehidupan  sehari-hari (Pauji,  2020).  Adapun  indikator  sebagai  pengukur tingkat pendidikan seseorang meliputi (1) memiliki pendidikan  formal  yang  cukup,  (2)  mempunyai pengetahuan  yang  luas  tentang  sistem  dan pengelolaan pajak, serta (3) mempunyai kemampuan  dan  pengetahuan  untuk  mengisi  SPT Tahunan (Sabet et al., 2020).

## Literasi Pajak
Literasi  pajak  dapat  didefinisikan  sebagai bentuk  upaya  untuk  memperluas  pengetahuan  dan pemahaman  seseorang  terhadap  pajak.  Sehingga diharapkan  dapat  menimbulkan  rasa  sadar  akan pajak dan berdampak pada pengambilan keputusan yang bijaksana dengan sikap patuh terhadap pajak. Literasi  pajak  menjadi  salah  satu  alternatif  untuk menciptakan  kesadaran  pajak  pada  masyarakat sehingga  dibutuhkan  upaya  bersama  dari  seluruh pihak (pemerintah dan masyarakat) untuk mewujudkannya  (Ghina  Athaya  &  Ferdynannd Valentino,  2021).  Konsep  dan  implementasi mengenai  literasi  perpajakan  pada  intinya  sama dengan program edukasi pajak yang termuat dalam website DJP  Kemenkeu.  Dengan  literasi  pajak yang  dilakukan  oleh  seseorang  akan  berdampak pada bertambah luasnya pengetahuan dan pemahamannya mengenai aturan perpajakan sehingga  diharapkan  dapat  tercipta  perilaku  sadar dan  patuh  pajak  (Ibda,  2019).  Kemudian  Erica (2021) juga menjelaskan bahwa literasi pajak yang dimiliki  oleh  seseorang  dapat  diukur  dengan indikator  di  antaranya  (1)  pengetahuan  dan
pemahaman  mengenai  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak atau  NPWP,  (2)  pengetahuan  dan  pemahaman seseorang  tentang  sistem  &  prosedur  pajak,  (3) pengetahuan  serta  pemahaman  tentang  peraturan pajak  yang  terbaru,  (4)  pengetahuan  mengenai batas  waktu  membayar  pajak  dan  melapor  SPT, serta  (5)  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang sanksi tidak patuh pajak.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  wajib  pajak  ialah  bentuk perilaku wajib pajak yang menunjukkan kepatuhan &  kesadaran  atas  kewajiban  perpajakannya  untuk membayar  dan  melapor  sesuai  dengan  Undang- Undang  dan  ketentuan  perpajakan  (Erica,  2021). Ghina  Athaya  &  Ferdynannd  Valentino  (2021) kepatuhan  wajib  pajak  ditunjukkan  melalui  sikap wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban & hak  perpajakannya.  Mengingat  sifat  pajak  adalah memaksa,  maka  di  dalamnya  terdapat  unsur  yang mengharuskan  seseorang  untuk  patuh  terhadap segala  bentuk  aturannya.  Hal  tersebut  tentu  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Negara.  Yuliati  & Fauzi  (2020)  juga  menjelaskan  beberap  hal  yang dapat  dijadikan  sebagai  indikator  untuk  mengukur kepatuhan  wajib  pajak  meliputi  (1)  kemauan seseorang  untuk  patuh  dengan  mendaftarkan dirinya  sebagai  wajib  pajak  apabila  telah memenuhi  syarat  minimal  gaji  sesuai  yang  diatur dalam  Harmonisasi  Perpajakan,  (2)  kepatuhan wajib  pajak  dalam  ketepatan  pelaporan  SPT Tahunan,  (3)  kepatuhan  wajib  pajak  dalam menghitung  dan  membayar  pajak  terutang,  (4) kepatuhan wajib pajak untuk membayar tunggakan perpajakannya  baik  dari  SPT  maupun  SKP  atau Surat  Ketetapan  Pajak,  serta  (5)  tidak  pernah mendapatkan  sanksi  pidana  karena  melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dosen  di  perguruan tinggi.
Seseorang  dengan  tingkat  pendidikan  yang tinggi dapat menjadikannya semakin mudah dalam memahami suatu informasi dan mengaplikasikannya  dalam  kehidupan  sehari-hari (Pauji,  2020).  Sama  halnya  dengan  wajib  pajak, semakin  tinggi  tingkat  pendidikan  yang  wajib pajak  miliki,  maka  akan  semakin  tinggi  pula kemampuannya  memahami  aturan  pajak  yang berlaku,  begitupun  sebaliknya.  Penelitian  oleh Qudsi  et  al.  (2022)  menyatakan  bahwa  tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
H1:  Tingkat  pendidikan  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dosen  di  perguruan tinggi dimoderasi literasi pajak.
Kemampuan yang orang-orang miliki dapat
diperoleh  dari  pengetahuan  dan  pemahaman melalui kegiatan literasi. Seseorang dengan tingkat pendidikannya  yang  tinggi  akan  memiliki  lebih banyak  pengetahuan  termasuk  dalam  hal  pajak, sehingga  dapat  menciptakan  kepatuhan  wajib pajak karena mereka sadar akan betapa pentingnya kontribusi pajak bagi suatu negara. Wawasan yang dimiliki  akibat  kegiatan  literasi  oleh  wajib  pajak seharusnya mampu memperkuat derajat pendidikan  yang  dimilikinya  dalam  hubungannya terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengingat sistem perpajakan  di  Indonesia  menganut self  assessment system ,  tentu  menjadi  sangat  penting  kegiatan literasi  pajak  bagi  setiap  wajib  pajak  untuk memperkuat  pemahamannya  mengenai  pajak.
Naitili  et  al.  (2022)  menyebutkan  bahwa  literasi pajak  dapat  memoderasi  pengaruh  insentif  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
H2:  Literasi  pajak  dapat  memoderasi  pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi.

## METODE

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  ialah  penelitian  kuantitatif dengan  maksud  menguji  dan  membuktikan hipotesis  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya. Objek  penelitian  ini  meliputi  variabel  tingkat pendidikan  sebagai  variabel  independen  (X), literasi  pajak  sebagai  pemoderasi  (M),  dan kepatuhan  wajib  pajak  sebagai  variabel  dependen (Y).  Subjek  penelitian  adalah  dosen  sebagai pegawai  di  perguruan  tinggi. Lokasi  penelitian  ini adalah  di  Kota  Surabaya  sebagai  kota  dengan jumlah 73 perguruan tinggi.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dari  penelitian  ini  yaitu  seluruh dosen  perguruan  tinggi di  Kota  Surabaya.  Banyak sampel  pada  penelitian  ini  berjumlah  51  sampel yang diperoleh dari 9 perguruan tinggi yang ada di Kota  Surabaya,  di  antaranya  terdapat  3  perguruan tinggi  berstatus  negeri  dan  6  perguruan  tinggi berstatus  swasta.  Kerlinger  dan  Lee  (2000) menjelaskan  bahwa  dalam  penelitian  kuantitatif jumlah  30  sampel  adalah  syarat  minimal  dari sampel  penelitian.  Adapaun  dalam  menentukan sampel  adalah  dengan  menggunakan  teknik non- probability metode convenience  sampling ,  salah satu  metode  pengambilan  sampel  secara  bebas sesuai kehendak peneliti Hartono, 2004). Sehingga sampel  diambil  atas  ketersediaan  elemen  dan kemudahan  untuk  mendapatkannya.  Siapapun yang  merupakan  dosen  perguruan  tinggi  di  Kota Surabaya  yang  ditemui  oleh  peneliti  dapat dijadikan  sebagai  responden.  Dalam  hal  ini pengambilan  sampel  dilakukan  saat  sampel tersedia pada waktu dan tempat yang tepat.

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  data primer  yang  didapatkan  dari  hasil  jawaban
kuesioner  responden  serta  menggunakan  skala likert  rentang  poin  1  samapi  dengan  5  sebagai skala  pengukurannya.  Kuesioner  disebarkan  pada dosen  di  perguruan  tinggi  menggunakan  media kertas  dan link  google  form dengan  syarat  telah disetujui  oleh  pihak  universitas  terkait.  Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) dibantu dengan Software WarpPLS  7.0 .    Analisis  data  dilakukan melalui  beberapa  tahap  di  antaranya outer  model, inner model, dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tahapan  pengujian  di  antaranya  adalah outer  model,  inner  model, lalu  uji  hipotesis.  Pada outer model terdiri dari uji convergent validity, uji discriminant  validity, dan composite  reliability. Kemudian pada inner model terdiri dari R-Square, Q-Square, dan uji Model Fit. Setelah itu dilakukan uji  hipotesis  untuk  membuktikan  apakah  hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dapat diterima atau ditolak.

## Outer Model (Model Pengukuran)
Pada  model  ini  terdiri  dari  3  tahap pengujian,  yaitu convergent  validity,  discriminant validity, dan composite reliability.
Convergent Validity

## Tabel 1. Nilai Outer Loading
Variabel Indikator Outer Loading Hasil Tingkat Pendidikan (X) TP (6) 0,895 Valid TP (7) 0,708 Valid TP (8) 0,907 Valid TP (9) 0,885 Valid Literasi Pajak (M) LP (2) 0,657 Valid LP (3) 0,681 Valid LP (4) 0,719 Valid LP (5) 0,876 Valid LP (6) 0,723 Valid Kepatuhan Wajib Pajak (Y) KWP (2) 0,811 Valid KWP (3) 0,677 Valid KWP (4) 0,656 Valid KWP (5) 0,826 Valid KWP (6) 0,756 Valid KWP (7) 0,643 Valid KWP (8) 0,671 Valid KWP (9) 0,622 Valid KWP (10) 0,763 Valid Sumber: Olah data (2023)
Tabel 1 di atas adalah hasil dari Iterasi ke-8 setelah  membuang  beberapa  indikator  yang  tidak sesuai  dengan  syarat  di  mana  sebelumnya  masih terdapat  nilai loading <  0,6.  Berdasarkan  hasil Iterasi  8  telah  membuktikan  bahwa  seluruh
indikator  variabel  telah  memiliki  nilai loading > 0,60. Sehingga indikator variabel tingkat pendidikan,  literasi  pajak,  dan  kepatuhan  wajib pajak telah memenuhi syarat convergent validity.

## Descriminant Validity
Pengujian descriminant  validity dapat dilihat dari hasil nilai average variances extracted (AVE)  yang  mensyaratkan  nilai  AVE  >  0,5  agar setiap indikator dapat dinyatakan valid.
Tabel 2. Nilai AVE Variabel Nilai AVE Tingkat Pendidikan (X) 0,727 Literasi Pajak (M) 0,540 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,515 Sumber: Olah data (2023)
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  variabel tingkat  pendidikan  (X)  memiliki  nilai  AVE  yaitu 0,727.  Kemudian  variabel  literasi  pajak  (M) memiliki  nilai  AVE  yaitu  0,540.  Begitu  juga dengan  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  (Y)  yang memiliki  nilai  AVE  yaitu  0,515.  Seluruh  variabel pada penelitian ini telah memiliki nilai AVE > 0,5 sehingga  variabel  dapat  dikatakan  valid  dan  telah memenuhi syarat discriminant validity.
Tabel 3. Perbandingan Nilai AVE
TP LP KWP TP 0,853 LP 0,533 0,735 KWP 0,648 0,668 0,718 Sumber: Olah data (2023)
Untuk  pengujian discriminant  validity juga dapat  dilakukan  dengan  melakukan  perbandingan terhadap  nilai √ AVE.  Berdasarkan  tabel  3,  hasil pengujian  memperlihatkan  bahwa  nilai √ AVE untuk  setiap  variabel  telah  mempunyai  nilai  lebih tinggi jika dibandingkan dengan konstruk lainnya.

## Composite Reliability
Uji  reliabilitas  atau composite  reliability yang  mana  konstruk  dapat  dikatakan  memiliki reliabilitas  yang  baik  apabila  memiliki  nilai cronbach's  alpha >  0,6  serta  dengan  nilai composite reliability > 0,7.
Tabel 4. Nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability Variabel Cronbac h's Alpha Comp osite Reliab ility Tingkat Pendidikan (X) 0,872 0,914 Literasi Pajak (M) 0,783 0,853 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,880 0,904 Sumber: Olah data (2023)
Dapat dilihat pada Tabel 4, bahwa variabel tingkat  pendidikan  (X)  memiliki  nilai cronbach's alpha 0,872,  kemudian  variabel  literasi  (M)  pajak memiliki  nilai  0,783,  serta  variabel  kepatuhan wajib  pajak  (Y)  memiliki  nilai  0,880 . Dengan demikian  semua  variabel  pada  penelitian  ini  telah memiliki  nilai cronbach’s  alpha >  0,6  dan  telah memenuhi syarat.
Sedangkan untuk nilai composite reliability, pada Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan  (X)  memiliki  nilai  0,914,  variabel literasi  pajak  (M)  memiliki  nilai  0,853,  dan variabel  kepatuhan  wajib  pajak  (Y) memiliki  nilai 0,904.  Dengan  demikian  semua  variabel  pada penelitian  ini  telah  memiliki  nilai composite reliability >  0,7  dan  telah  memenuhi  syarat. Dengan begitu, seluruh variabel pada penelitian ini adalah  reliabel  dan  dapat  diandalkan.  Sehingga analisis  data  dapat  dilanjutkan  pada  tahapan berikutnya.

## Inner Model (Model Struktural)
Pada  tahap  pengujian  ini  terdiri  dari  Uji coefficient  of  determination  (R 2 ),  predictive relevance (Q 2 ), dan uji model fit.
Uji coefficient of determination (R 2 ) Uji coefficient  of  determination dilakukan dengan  meilihat  hasil  nilai R 2 yang  menunjukkan seberapa  besar  tingkat  pengaruh  perubahan variabel  independen  terhadap  variabel  dependen. Dengan  nilai R 2 0,75  artinya  model  substansial, nilai R 2 0,50  artinya  moderat,  dan  niali R 2 0,25 artinya model lemah.
Tabel 5. Nilai R-Square Variabel R- Square Adjusted R- Square Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,426 0,402
Sumber: Olah data (2023)
Dari  hasil  pada  Tabel  5,  diketahui  bahwa pada  penelitian  ini  memiliki  nial  R 2 yaitu  0,426 yang  artinya  sebesar  42,6%  variabel  tingkat pendidikan  dan  literasi  pajak  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  dan  sebesar  57,4%  sisanya dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti pada penelitian ini.
Predictive Relevance (Q 2 ) Uji predictive  relevance dilakukan  dengan meilihat hasil nilai Q 2 Model penelitian yang baik adalah  apabila  menunjukkan  validitas  prediktif dengan nilai predictive relevance 0.
Tabel 6. Nilai Q-Square Variabel Q-Square Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,458
Sumber: Olah data (2023)
Berdasarkan  Tabel  6,  hasil  pengujian
membuktikan  bahwa  nilai predictive  relevance dari  penelitian  ini  adalah    0  dengan  nilai  0,458 sehingga dapat dikatakan baik.

## Uji Model Fit
Tabel 7. Hasil Uji Fit Model
Indikator Fit Model APC 0,002 ARS 0,001 AVIF 1,281
Sumber: Olah data (2023)
Berdasarkan  Tabel  7,  hasil  pengujian menunjukkan bahwa APC dan ARS memiliki nilai P-value 0,05 dan AVIF dengan nilai 1,281 yang berarti    5  sehingga  dapat  dikatakan  ideal  dan telah memenuhi syarat.

## Uji Hipotesis
Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan  software  WarpPLS  7.0.  Hal  ini  dengan melihat  nilai  probabilitas  ( p-value )  dengan  tingkat signifikansi  yang  telah  ditetapkan  yaitu  0,05  atau 5%.
Gambar 3. Hasil Pengujian Sumber: Olah data (2023)
Dari  Gambar  3  dapat  dijelaskan  pada  tabel di bawah ini:
Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis
Variabel β P- Value Hasil X          Y 0,65 4 0,00 1 Diteri ma M Memoderasi X         Y - 0,03 7 0,395 Ditola k Sumber: Olah data (2023)
Berdasarkan  Tabel  8,  hasil  pngujian  ini menunjukkan hasil berikut:
1. Hasil  uji  pengaruh  tingkat  pendidikan  terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi. Tabel  8  di  atas  membuktikan  bahwa  tingkat pendidikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dosen di  perguruan  tinggi  memiliki  nilai  β  yaitu  0,654 dan nilai p-value 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis  pertama  (H1)  diterima  yaitu  tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi.
2. Hasil  uji  literasi  pajak  memoderasi  pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi.
Tabel  8  di  atas  membuktikan  bahwa  literasi  pajak memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  memiliki  nilai  β  yaitu  - 0,037 dan nilai p-value 0,05. Dapat disimpulkan bahwa  hipotesis  kedua  (H2)  ditolak  yaitu  literasi pajak  tidak  dapat  memoderasi  pengaruh  tingkat pendidikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dosen di perguruan tinggi.

## Pembahasan
Pengaruh Tingkat Pendidikan
Terhadap
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dosen  di  Perguruan Tinggi
Hasil  pengujian  menyatakan  bahwa  H1 diterima. Ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi. Tingginya derajat pendidikan  seseorang  menunjukkan  bahwa  ia memiliki  wawasan  yang  luas.  Termasuk  pada dosen  di  perguruan  tinggi  yang  mayoritas  dari mereka  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  tinggi, sehingga  dipandang  sebagai  orang  yang  memiliki kemampuan  lebih  akibat  dari  luasnya  wawasan yang  dimiliki.  Semakin  tinggi  derajat  pendidikan seseorang  dapat  meningkatkan  kepatuhannya terhadap  pajak  sebab  ia  akan  lebih  mudah memahami aturan yang berlaku.
Dalam  hal  ini  berkaitan  dengan theory  of planed behavior , maka tingkat pendidikan sebagai salah  satu  faktor  adanya  atau  menciptakan keyakinan  bagi  seseorang  supaya  mau  bersikap patuh  terhadap  pajak.  Individu  dengan  tingkat pendidikannya yang tinggi tentu dapat menjadikannya  lebih  mudah  mengerti  dan  paham akan pentingnya membayar pajak yang merupakan bentuk  dari  melaksanakan  kewajibannya  sebagai warga  negara  yang  patuh.  Hasil  penelitian  ini diperkuat dengan penelitian-penelitian sebelumnya oleh  Sabet  et  al.  (2020),  Nadia  Anggraini Pravitasari  (2022),  dan  Qudsi  et  al.  (2022)  bahwa tingkat  pendidikan  memiliki  pengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Literasi  Pajak  Memoderasi  Pengaruh  Tingkat Pendidikan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dosen di Perguruan Tinggi
Hasil  pengujian  menyatakan  bahwa  H2 ditolak.  Ini  membuktikan  bahwa  literasi  pajak tidak dapat memoderasi pengaruh tingkat pendidikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dosen di  perguruan  tinggi.  Didukung  dengan  penelitian Hama  (2023)  bahwa  literasi  pajak  tidak  dapat memoderasi  pengaruh  baik  kesadaran  pajak maupun  efektivitas  e-filling  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Kemudian  juga  oleh  Kristanto Noreen  (2021)  yang  menyebutkan  bahwa  literasi pajak  tidak  dapat  memoderasi  kompleksitas  pajak terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  pada penelitian ini literasi pajak tidak dapat memoderasi
pengaruh  tingkat  pendidikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi.
Hal di atas mungkin saja disebabkan karena walaupun  seseorang  memiliki  tingkat  pendidikan tinggi yang didukung dengan adanya literasi pajak, bukan  berarti  menjadikan  seseorang  akan  pasti patuh  terhadap  pajak.  Kemampuan  literasi  dan pengetahuan  dasar  terhadap  pajak  mungkin  saja belum  cukup  bagi  seseorang  untuk  dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan.  Kemauan  seseorang  untuk  patuh  pajak dapat  saja  muncul  dari  rasa  sadar  dalam  diri masing-masing.  Dalam  hal  ini  sesuai  dengan theory  of  planned  behavior oleh  Ajzen  yang menjelaskan  bahwa  seseorang  akan  melakukan sesuatu  jika  memiliki  niat  terlebih  dahulu,  yang mana niat seseorang akan dipengaruhi oleh situasi, sehingga akan berdampak pada keputusan perilaku yang hendak dilakukan.

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan  pengujian  yang  dilakukan memberikan hasil pembuktian sebagai berikut: 1. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dosen  di  perguruan  tinggi. Artinya semakin tinggi  tingkat pendidikan seseorang maka akan meningkatkan kepatuhannya sebagai wajib pajak yang baik.
2. Literasi  pajak  tidak  dapat  memoderasi  pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dosen di perguruan tinggi. Kemampuan literasi dan pengetahuan  dasar  terhadap  pajak  mungkin  saja belum  cukup  bagi  seseorang  untuk  dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan.

## Saran
Bagi  setiap  perguruan  tinggi  sebaiknya menyediakan  layanan  khusus  yang  berhubungan dengan  edukasi  pajak  sebagai  bentuk  upaya untuk menciptakan  dan  meningkatkan  sikap  patuh  dari wajib  pajak  di  lingkungan  perguruan  tinggi  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Kemudian bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel yang belum dimasukkan dan diharapkan dapat juga menggunakan pendekatan secara kualitatif, melalui pengamatan/observasi, dokumentasi, dan wawancara  langsung  terhadap  objek  penelitian serta  memperbanyak  jumlah  sampel  penelitian. Adapun yang menjadi implikasi dari penelitian ini yaitu  diharapkan  bisa  memberikan  kontribusi secara  teoritis  bagi  penelitian  yang  serupa  serta dapat  digunakan  sebagai  bahan  bagi  pemerintah untuk  mengkaji  dan  mempertimbangkan  hal-hal yang  berkaitan  dengan  upaya  perencanaan  dan pengoptimalan pajak sebagai penerimaan negara.

## Keterbatasan Penelitian
Terdapat  beberapa  kendala  yang  menjadi keterbatasan pada penelitian ini, di antaranya: 1. Keterbatasan  bersifat  situasional,  yakni  berupa
keadaan  yang  dirasakan  oleh  responden  ketika mengisi  kuesioner  penelitian,  yang  mana  hal tersebut  dapat  mempengaruhi  jawaban  responden sebab  responden  berpeluang  untuk  menjawab secara  tidak  jujur  karena  peneliti  tidak  bisa melakukan kontrol terhadap jawaban responden.
2. Adanya  keterbatasan  waktu  penelitian,  karena untuk  mengambil  sampel  dosen  di  perguruan tinggi membutuhkan perizinan dari setiap universitas yang dituju.
3. Peneliti  belum  mempertimbangkan  faktor-faktor lainnya  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak pada dosen di perguruan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Erica,  D.  (2021).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Ubhara , 3 (1), 129–138.
Ghina  Athaya,  N.,    Ferdynannd  Valentino,  S. (2021).  Literasi  Sadar  Pajak  terhadap  Tax Compliance (Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas  Pendidikan  Ekonomi  dan  Bisnis  di
Universitas Pendidikan Indonesia). Indonesian  Journal  of  Social  and  Political
Sciences , 2 (1), 41–50.
Hama,  A.  (2023).  Analisis  Kesadaran  Pajak  dan Efektivitas  E-Filing  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Variabel  Moderasi. Jurnal  Penelitian  Dan Pengabdian  Masyarakat , 2 (09),  1783–1794. https://doi.org/10.36418/comserva.v2i09.556 Ibda,  H.  (2019).  Penguatan  Literasi  Perpajakan Melalui  Strategi  “GEBUK”  (Gerakan Membuat  Kartu)  NPWP  pada  Mahasiswa.
Jurnal ekonomi pendidikan dan kewirausahaan , 7 (2), 83. https://doi.org/10.26740/jepk.v7n2.p83-98 Kristanto,  A.  B.,    Noreen,  C.  A.  (2021). Kepatuhan  di  Tengah  Kompleksitas  Pajak: Apakah  Literasi  Memiliki  Peran? Jurnal Riset  Akuntansi    Perpajakan  (JRAP) , 8 (02),
35–46.
https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.14 Le,  H.  T.  H.,  Tuyet,  V.  T.  B.,  Hanh,  C.  T.  B., Do,  Q.  H.  (2020).  Factors  affecting  tax compliance  among  small-and  medium-sized enterprises: Evidence from vietnam. Journal of  Asian  Finance,  Economics  and  Business , 7 (7), 209–217.
https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no7 .209 Mellinia,  E.  A.,    Sari,  R.  P.  (2022).  Pengaruh Tindak Penagihan Pajak Terhadap
Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP  Pratama  Kediri. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Akuntansi )Universitas
Pendidikan Ganesha , 13 (4), 1301–1307.
Nadia  Anggraini,  Y.,    Pravitasari,  D.  (2022).
Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat
Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap
Kepatuhan  Wajib  pajak  Orang  Pribadi  di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal  Ilmiah  MEA (Manajemen,  Ekonomi,  Dan  Akuntansi) ,
6 (1), 212–227.
Nailissyifa,  M.,  Poerbo,  S.,    Farouk,  U.  (2019). The Influence of Tax Konowladge, Perception of Taxation System effectiveness and  Tax  Sanction  on  Taxpayer  Compliance of  Incometax  Art  21  in  Reporting  SPT (Study  of  ASN  Lecturer  at  Semarang  State Polytechnic). Jurnal JOBS , 5 (1), 63–72.
Naimah,  R.  J.,    Alfina,  D.  (2022).  Pengaruh Motivasi  Membayar  Pajak  dan  Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang  Pribadi  di  Kota  Banjarmasin. Jurnal Bisnis Dan Manajemen , 1 (1), 8–14. http://ejurnal.poliban.ac.id/index.php/JBM Naitili, S. L., Hatta Hambali, A. J.,  Nurofik, N. (2022).  Tax  Incentives  and  Taxpayer Compliance  of  Micro,  Small  and  Medium Enterprises:  The  Moderating  Role  of  Tax Literacy. Journal of Economics, Business,
Accountancy Ventura , 24 (3), 420. https://doi.org/10.14414/jebav.v24i3.2902
Octavianny,  P.,  Makaryanawati,  M.,    Edwy,  F. M.  (2021).  Religiusitas,  Kepercayaan  pada Aparat,  Tingkat  Pendidikan,  Pengetahuan Perpajakan  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak. E- Jurnal Akuntansi , 31 (1), 77. https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i01.p0
6
Pauji, S. N. (2020). Hubungan tingkat pendidikan, kesadaran, kepercayaan, pengetahuan, masyarakat  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam
membayar
pajak.
Prisma(PlatformRisetMahasiswaAkuntansi) ,
1 (2), 48–58. Qudsi,  N.,  Politeknik,  L.,    Malang,  N.  (2022). Determinants of Individual Taxpayer Compliance: Motivation, Level of
Education,  and  Tax  Sanctions. Jurnal  Pajak Indonesia , 6 (2S), 641–650.
Rakhmadhani,  V.  (2020).  Pengaruh  Tingkat Kepatuhan Wajib pajak dan Penagihan Pajak Terhadap  Penerimaan  Pajak. EKONAM: Jurnal Ekonomi , 2 (1), 12–18. http://ejournal.uicm- unbar.ac.id/index.php/ekonamRakhmadhani.
Sabet,  E.,  Pattiasina,  V.,  Sondjaya,  Y.,    Kartim.
(2020).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan,
Tingkat Pendidikan,  Sanksi  Pajak,  dan  Kualitas Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Accounting Journal
Universitas  Yapis  Papua , 1 (2),  85–95. https://pospapua.com/kepatuhan- penyampaian-
Siti  Resmi.  (2019). Perpajakan  Teori    Kasus
(11th ed., Vol. 1). Salemba Empat.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
diakses 26
November 2022 dari https://jdih.kemenkeu.go.id/download/f4b38 5bf-53bc-4d7b-bae0 9cbd1c88da84/6TAHUN1983UU.pdf Yanto,  A.  F.  F.,    Sari,  R.  P.  (2021).  Moderasi Preferensi  Risiko  pengaruh  Pemeriksaan Pajak  dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Proaksi , 8 (2), 451–459.
Yuliati,  N.  N.,    Fauzi,  A.  K.  (2020).  Literasi Pajak, Kualitas
Pelayanan,
Sanksi
Perpajakan,  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM. Akutansi  Bisnis    Manajemen
(ABM) , 27 (2). https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668