## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## Istilah “Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu
Rumah Tangga” dalam Undang -Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme
Aufi Imaduddin , Mir’atul Firdausi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban E-mail: aufiabuzaya@gmail.com, fiersmiror@gmail.com
Abstrak: Istilah/klausul “suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga” tertuang dalam pasal 31 ayat 3 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan pasal 79  ayat  1  dalam  kompilasi  hukum  Islam.  Istilah  kepala keluarga  dan  ibu  rumah  tangga  menjadi  istilah  yang membudidaya di Indonesia. Kepala keluarga diartikan sebagai seseorang  yang  memimpin  dan  bertanggung  jawab  kepada keluarga baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun dari segi sosial, sedangkan ibu rumah tangga diartikan sebagai seorang istri  yang  mengurus  urusan  rumah  tangga  dari  memasak, mencuci, membersihkan rumah, mendidik anak dan biasanya ibu rumah tangga tidak bekerja di ranah publik. Namun, hal tersebut  tidak  relevan  dengan  keadaan  zaman  sekarang, banyak perempuan-perempuan yang bekerja di ranah publik dan juga banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ini menjadi menarik jika dilihat dari sudut pandang feminisme  yang  menganggap  hal  tersebut  sebagai ketidakadilan  gender.  Jenis  penelitian  jenis  menggunakan hukum  normatif  dengan  mengkaji  literatur  peraturan perundang-undangan, tafsir- tafsir Al Qur’an klasik dan tafsir feminisme yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi pustaka dan juga literatur primer, sekunder dan tersier. Adapun metode analisa data yang digunakan penulis berupa metode analisis data secara yuridis kualitatif yang kemudian informasi tersebut akan dituangkan secara deskriptif. Penulis menyimpulkan,  bahwasanya  pegiat  feminisme  menentang istilah  “suami  sebagai  kepala  keluarga  dan  istri  sebagai  ibu rumah  tangga”  dengan  alasan  bahwasanya  istilah  tersebut merugikan  pihak  perempuan  dari  sisi  kepemimpinan  suami sebagai  kepala  keluarga  dengan  dianalisis  melalui  tafsir feminisme.  Feminisme  menganggap  seorang  laki-laki  bisa dikatakan  sebagai  pemimpin  hanya  jika  memenuhi  2  syarat yaitu  mampu  dan  mempunyai  pencapaian  dalam  hal  harta, jika  tidak  memenuhi  syarat  tersebut  maka  ia  tidak  layak dikatakan pemimpin walaupun statusnya sebagai suami. Kata kunci: Kepala Keluarga, Ibu Rumah Tangga, Feminisme
Pendahuluan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Istilah  suami  dan  istri  akan  terjadi  jika  adanya  suatu  pernikahan. Pernikahan merupakan suatu peristiwa  hukum dan diatur oleh undang- undang tersendiri yaitu dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan  dan  bagi  pemeluk  agama  Islam  merujuk  kepada  kompilasi Hukum Islam yang  merupakan himpunan ketentuan hukum Islam yang mengatur  tentang  perkawinan,  pewarisan  dan  perwakafan.  Dalam undang-undang  nomor  1  tahun  1974  Perkawinan  didefinisikan  sebagai ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  sedangkan  dalam  KHI perkawinan dalam Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat ( mitssaqan ghalidzan ) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah .
Dengan  adanya  perkawinan,  maka  laki-laki  akan  berperan  sebagai suami dan perempuan berperan sebagai istri. Dan dari peran tersebut maka ada  konsekuensi  yang  harus  dijalankan  yaitu  suami  sebagai  kepala keluarga  dan  istri  sebagai  ibu  rumah  tangga. 1 kebiasaan  yang membudidaya  di  Indonesia  yaitu  menganggap  suami  sebagai  kepala keluarga bertugas mencari nafkah memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, mengayomi, membimbing keluarga agar tetap berada di jalan yang benar. Begitu juga istri sebagai ibu rumah tangga,  mengurus mengelola urusan rumah tangga mulai dari memasak, mencuci, membereskan rumah dan mempersiapkan semua hal kebutuhan keluarga. Istilah suami adalah kepala  keluarga  dan  istri  adalah  ibu  rumah  tangga  tercantum  dalam Undang-undang Perkawinan pasal 31 ayat 3 dan KHI pasal 79 ayat 1 yang menyebutkan.
Pernyataan pasal tersebut jika dilihat dari fenomena sekarang, sudah dianggap  tidak  relevan  dengan  realitas  sosial  sekarang  bahkan  ada diskriminasi gender. Dengan perubahan zaman, perubahan peran gender dituntut  memiliki  peran  yang  sama  pada  setiap  aspek  kehidupan,  peran gender  tradisional  bergeser  menjadi  gender  egaliter. 2 Peran  perempuan
1 Isniyatin Faizah, “ Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan ”, The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol.1, No.1, April 2020. https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya
2 Abdul  Aziz, Relasi  gender  dalam  membentuk  keluarga  harmoni  (upaya  untuk  membentuk keluarga bahagia), (Harkat: Media komunikasi Islam tentang gender dan anak, 2017) hlm.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
berkembang tidak hanya sebagai ibu rumah tangga melainkan juga sebagai kontributor ekonomi dalam keluarga, banyak perempuan yang mengambil peran  ganda  yaitu  sebagai  ibu  rumah  tangga  dan  sebagai  wanita  karir. 3 Peran suami pun dalam rumah tangga tidak hanya sekedar mencari nafkah dan  memimpin  keluarga  melainkan  membantu  istri  dan  membagi  tugas dalam urusan domestik. Peran perempuan dan laki-laki saat ini sudah tidak ada bedanya kecuali dalam segi biologis.
Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dengan kemuliaan yang sama pula. Beberapa dalil dalam Al Qur’an yang menyatakan adanya kesetaraan gender tersebut adalah:
1. Proses  dan  fase  pembentukkan  janin  laki-laki  dan  perempuan  tidak berbeda. 4 ىٰنۡميُّ ٍّىِّنَّم  ۡنِّىم ًةَف ۡطُن ُكَي َۡلََا ( ٣٧ ) ىىٰىوَسَف َقَلَخَف ًةَقَلَع َناَك َُّثُ ( ٣٨ ) َرَكَّذلا ِّ ۡيَۡجۡوَّزلا ُه ۡنِّم َلَعَجَف ىٰثۡ نُ ۡلۡاَو ؕ ( ٣٩ )
Artinya:  “Bukankah  dia  mulanya  hanya  setetes  mani  yang ditumpahkan  (ke  dalam  rahim)  (37)  kemudian  (mani  itu)  menjadi sesuatu  yang  melekat  lalu  Allah  menciptakannya  dan menyempurnakannya  (38)  lalu  Dia  menjadikan  darinya  sepasang laki-laki dan perempuan (39) ”
2. Laki-laki dan perempuan diciptakan dari unsur tanah yang sama dan jiwa yang satu. 5
اَهۡ يَلِّا َنُكۡسَيِّل اَهَجۡوَز اَه ۡ نِّم َلَعَجَّو ٍّةَدِّحاَّو ٍّسۡف َّن ۡنِّىم ۡمُكَقَلَخ ۡىِّذَّلا َوُه ..............
Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan  daripadanya  Dia  menciptakan  pasangannya,  agar  dia  merasa senang kepadanya…………”
3. Islam menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi perempuan dan laki-laki yang beriman dan mengerjakan kebajikan. 6
ًةَبِّىيَط ًةوٰيَح هَّنَ يِّي ۡحُن َلَ ف ٌنِّمۡؤُم َوُهَو ىٰث ۡ نُا  ۡوَا ٍّرَكَذ ۡنِّىم ا ًِّلِاَص َلِّمَع ۡنَم ۡمُهَرۡجَا ۡمُهَّ ن َيِّزۡجَن َلَو   ۚ َنۡوُلَمۡعَ ي اۡوُ ناَك اَم ِّنَسۡحَِّبِ ( ٩٧ ) 3 Erma Yuliani Saputri, “ Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja ” , eJournal Sosoatri- sosiologi. Volume 4 Nomor 2, 2016.
4 Qur’an s urat Al Qiyamah 37-39
5 Qur’an Surat Al A’raf 189
6 Qur’an Surat An Nahl 97

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.
Namun yang sering menjadi perdebatan tentang kedudukan laki- laki dan perempuan adalah Surah An Nisa ayat 34:
ِِّّلاَوۡمَا  ۡنِّم اۡوُقَف ۡ نَا ۤاَِّبَِّو ٍّضۡعَ ب ىٰلَع ۡمُهَضۡعَ ب ُٰىللّا َلَّضَف اَِّبِ ِّءٓاَسِّىنلا ىَلَع َنۡوُماَّوَ ق ُلاَجِّىرلَا ۡم

## ؕ
Kata Qawwamun memiliki banyak tafsiran dari ahli tafsir, terbagi jadi muffasir klasik  dan muffasir feminisme, muffasir feminis  tidak  sepakat dengan  penafsiran  dari muffasir klasik  karena  menganggap  bahwa memaknai kata qawwamun menjadikan laki-laki superior atas perempuan dan  menimbulkan  ketidakadilan  gender.  Dari  pemaparan  di  atas  maka penulis  akan  meneliti  bagaimana  istilah”suami  sebagai  kepala  keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga” dalam undang -undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam perspektif feminisme.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  peneltian  hukum normatif dengan mengkaji data-data dari bahan hukum primes, sekunder dan tersier dan menggunakan studi pustaka dengan menjelajahi data-data baku seperti literatur dan peraturan perundang-undangan yang diperole melalui teknik pengumpulan data studi pustaka dan juga litelatur-literatur dari  hukum  islam  serta  feminisme.  Adapun  metode  analisa  data  yang digunakan penulis  berupa metode analisis data secara yuridis kualitatif yang kemudian informasi tersebut akan dituangkan secara deskriptif

## Hasil dan Pembahasan
Istilah  “Suami  sebagai  kepala  keluarga  dan  istri  sebagai  ibu  rumah tangga”  dalam  Undang -Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  dan Kompilasi Hukum Islam
Kepala  keluarga  diartikan  sebagai  orang  yang  bertanggung  jawab terhadap suatu keluarga (biasanya bapak). 7 Kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap urusan-urusan keluarga dalam rumah tangga,  pencarian  nafkah  dan  semua  urusan  yang  melibatkan  perihal rumah  tangga  dengan  kehidupan  sosial.  Kepala  keluarga  merupakan pemimpin  atas  keluarga  dalam  rumah  tangga,  seseorang  yang  dituntut untuk  memimpin,  membimbing  dan  membina  keluarga  baik  pasangan dan anak-anaknya untuk mencapai tujuan bersama dalam keluarga.
Ibu rumah tangga diartikan sebagai seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga. istri atau ibu
7 Departemen Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 546

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
yang  hanya  mengurusi  berbagai  pekerjaan  dalam  rumah  tangga.  Tidak bekerja di kantor. 8 Ibu rumah tangga bertanggung jawab dalam mengelola urusan  rumah  tangga,  memasak,  membersihkkan  rumah,  menyiapkan kebutuhan  keluarga,  mendidik  anak  dan  lain  sebagainya.  Ibu  rumah tangga dianggap kebalikan dari wanita karir, wanita karir seorang wanita pekerja kantoran atau yang bekerja di luar rumah.
Kedua istilah tersebut sudah menjadi istilah yang membudidaya  di Indonesia. Padahal jika dilihat dari segi teks ada disinkronisasi penamaan kepala keluarga disandingkan dengan ibu rumah tangga, kepala keluarga seharusnya  disandingkan  dengan  wakil  atau  nama  lain  yang  tugasnya berdampingan dengan tugas kepala. Dari data yang dihimpun oleh Badan Pusat  Statistik  dari  tahun  2012  sampai  2022  ada  12,72%  perempuan menjadi  kepala  keluarga. 9 Dan  dari  2  istilah  tersebut  menimbulkan multitafsir  akan  diskriminasi  gender,  jika  dilihat  dari  kultur  Indonesia suami  sebagai  kepala  keluarga  dia  adalah  orang  yang  berkuasa, memimpin,  mencari  nafkah  dan  tidak  ada  tanggungan  beban  ketika  di rumah, sebaliknya istri sebagai ibu rumah tangga adalah orang yang harus patuh terhadap perintah suami, mengurusi segala macam urusan rumah dan anak-anak serta dijadikan simbol sukses atau tidaknya suatu keluarga.
Walaupun dalam Undang-undang perkawinan menyatakan hak dan kedudukan perempuan sama dengan hak dan kedudukan laki-laki dalam kehidupan  rumah  tangga  dan  masyarakat  sosial  serta  sama-sama mempunyai  kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan  rumah  tangga, akan  tet api  adanya  klausul  tentang  “kepala  keluarga”  dan  “ibu  rumah tangga” seakan -akan membedakan hak, kewajiban dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dan memposisikan suami harus sebagai kepala keluarga dan istri tidak boleh dan begitu juga sebaliknya. 10
Bahkan  saat  ini  banyak  istri  atau  perempuan  yang  menjadi  kepala keluarga karena faktor kondisi yang  harus dijalaninya, dan hal tersebut tidak  diakui  istri  atau  perempuan  yang  bekerja  untuk  memenuhi kebutuhan  keluarga  sebagai  kepala  keluarga  karena  undang-undang hanya  memberikan  batasan  atau  sebutan  kepala  keluarga  hanya  untuk suami.  Dan  fenomena  sebaliknya,  jika  suami  yang  tidak  bekerja  dan istrinya yang bekerja mencari nafkah maka istri tidak pantas disebut hanya sebagai ibu rumah tangga yang dianggap hanya mengurus urusan dapur, sumur,  kasur.  Bahkan  kemungkinan  dia  berhak  untuk  disebut  sebagai
8 kamus besar bahasa Indonesia 9 https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-1272-kepala-rumah-tangga-perempuan-di- indonesia-pada-2022
10 Muhammad Za’im Muhibbulloh, Dewi Niswatin Khoiroh, A. Rofi’ud Darojad “ Hak Istri dalam  Rujuk  Menurut  Fikih  Empat  Mazhab  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (Perspektif Maqasid Al- Shari’ah ) ”, The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol.2, No.2, Oktober 2021. https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
kepala  keluarga  karena  hal  nafkah  yang  diberikan  namun  hal  tersebut tidak diizinkan oleh undang-undang.
Istilah tersebut juga ditegaskan dalam Kompilasi hukum Islam pasal 79 ayat 1 dengan kata-kata yang sama. Namun dalam KHI lebih banyak menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Diantaranya, suami sebagai kepala keluarga wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan  rumah  tangga  terhadap  istrinya,  wajib  mengajarkan  ilmu agama  dan  pengetahuan  yang  bermanfaat,  memberikan  nafkah,  biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak, serta wajib memberikan tempat tinggal  yang  layak  bagi  istri  dan  anak-anaknya.  Begitu  juga  dengan kewajiban  istri,  istri  wajib  berbakti  dan  patuh  lahir  dan  batin  terhadap suami  selama  hal  tersebut  dibenarkan  oleh  Islam,  selain  itu  istri  wajib mnyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga sehari-hari.
Dan hal yang perlu digaris bawahi dari beberapa hal tentang hak dan kewajiban  suami  istri  dalam  KHI  adalah  pada  pasal  80  ayat  1  yang menyatakan  “Suami  adalah  pembimbing,  terhadap  isteri  dan  rumah tangganya,  akan  tetap  mengenai  hal-hal  urusan  rumah  tangga  yang penting- penting diputuskan oleh suami isteri bersama”. Walaupun suami sebagai pembimbing dan pemimpin dalam keluarga akan tetapi beberapa keputusan  penting  rumah  tangga  tidak  hanya  diputuskan  oleh  suami melainkan diputuskan bersama sama istri demi terwujunya kebahagiaan dan  keharmonisan  dalam  berumah  tangga,  dan  hal  tersebut  juga menunjukkan bahwa kedudukan suami dan istri seimbang dan setara.
Dalam Al Qur’an surat An Nisa ayat 34 menyatakan:
ِِّّلاَوۡمَا  ۡنِّم اۡوُقَف ۡ نَا ۤاَِّبَِّو ٍّضۡعَ ب ىٰلَع ۡمُهَضۡعَ ب ُٰىللّا َلَّضَف اَِّبِ ِّءٓاَسِّىنلا ىَلَع َنۡوُماَّوَ ق ُلاَجِّىرلا ۡم
“Kaum laki -laki itu adala pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)  dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan  sebagian  dari harta mereka …..” (Q.S. An Nisa (34))
Ayat  diatas  dijadikan  dalil  kepemimpinan  laki-laki  atas  perempuan. Menurut tafsir dari ayat tersebut antara lain:
1. Tafsir Maqashidi 11
Menurut  tafsir maqashidi kata Ar  Rijal dan An  Nisa bukan pemaknaan jenis kelamin melainkan gender. Dalam ruang domestik, adanya ketersalingan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal untuk  menciptakan  keadilan  dalam  rumah  tangga  bukan  urusan superioritas.  menurut  tafsir  ini,  kepemimpinan  laki-laki  tidaklah absolut akan tetapi dinamis karena realita saat ini banyak perempuan yang mengerjakan tugas yang biasanya dilakukan oleh laki-laki.
11 Abdul Mustaqim, At- Tafsīr al - Maqāshidī al - Qadhāyā al - Muā’shirah fi Dhauil Qurān wa as - Sunnah an-Nabawiyyah, (Yoyakarta: Idea Press, 2019)

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402

## 2. Tafsir Ibnu Kasir 12
Laki-laki  adalah  pemimpin  bagi  perempuan  dengan  kata  lain, laki-lakilah  sebagai  pemimpin,  pengurus,  pendidik  dan  yang menguasai perempuan karena laki-laki dianggap lebih baik daripada wanita, maka dari itu nubuwwah kenabian hanya khusus untuk laki- laki  dan  karena  laki-laki  diharukan  untuk  memberi  nafkah  kepada perempuan,  dalam  hal  ini  suami  atas  istri.  Maka  sangat  sesuai  jika disebutkan laki-laki adala pemimpin perempuan.
3. Tafsir Al Thabari 13
Lafal  tersebut  diatas  menunjukkan  bahwa  laki-laki  adalah pemimpin  perempuan.  Adapun  indikasinya  adalah  kewajiban  dan tanggung jawab laki-laki seperti nafkah, kifayah dan mahar lebih berat dari  perempuan,  sedangkan  perempuan  kewajibannya  hanya  taat kepada suami
Diatas  merupakan  tafsir-tafsir  dari  penafsiran  ulama-ulama  klasik, dan ada beberapa dari penafsiran-penafsiran klasik yang tidak disetujui oleh pegiat feminisme dengan salah satu alasannya adalah para muffasir klasik lebih banyak yang laki-laki daripada yang perempuan, dan ada juga hal-hal  yang  berhubungan  dengan  gender  (kedudukan,  peran,  hak  dan kewajiban  antara  laki-laki  dan  perempuan)  yang  tidak  disepakati  oleh feminisme.
Istilah  “ Suami  sebagai  Kepala  Keluarga  dan  Istri  sebagai  Ibu  Rumah T angga”  dalam Undang-Undang  Perkawinan  dan  KHI  Persfektif Feminisme
pada zaman modern saat ini dengan berbagai penyebab dan alasan, banyak  kita  temukan  perempuan-perempuan  bekerja,  menjadi  pejabat publik  tetapi  tetap  bertanggung  jawab  terhadap  keluarga  di  rumah. Diantara penyebab dan alasannya antara lain terpaksa karena suaminya sakit atau meninggal dunia, ada yang karena penghasilan suami kurang mencukupi, suami tidak mendapat pekerjaan bahkan ada juga perempuan yang merasa berpendidikan tinggi maka dia harus masuk dalam kalangan profesional atau masuk dalam bidang pekerjaan publik. Realita sosial ini yang  menyebabkan  banyak  perdebatan  tentang  kedudukan  antara  laki- laki  dan  perempuan,  dan  hal  tersebut  berimbas  kepada  peraturan- peraturan  yang  dibuat  oleh  negara  yang  membahas  tentang  hak  dan kedudukan laki-laki dan perempuan salah satunya pada Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bagi warga muslim.
Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa suami adalah
12 Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir, ( Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal , Cet. I 1994 M), jilid 3, 397.
13 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir bin Yazid At Thabari, Tafsir At Thabari IV (Kairo: Bulaq H), 95

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
sebagai  kepala  keluarga  dan  istri  sebagai  ibu  rumah  tangga.  Kepala keluarga didefinisikan sebagai pemimpin rumah tangga yang menahkodai berlayarnya kapal keluarga, yang melindungi dan bertanggungjawab atas keluarga  yang  dipimpinnya,  dan  hal  tersebut  dalam  undang-undang dinyatakan  sebagai  peran  suami.  Jika  kita  lihat,  istri  yang  dianggap undang-undang  sebagai  ibu  rumah  tangga  sangatlah  memiliki  arti  atau makna terbatas bagi istri. Jika dilihat dari realita yang terjadi saat ini, istri sebagai  ibu  rumah  tangga  tetap  sebagai  pekerja  atau  penghasil  nafkah. Baik  bekerja  dari  rumah  atau  bekerja  di  ranah  publik,  dan  ada  juga fenomena istri bekerja di ranah publik dan suami tidak bekerja. maka dari itu pegiat gender mengkritisi klausul suami sebagai kepala keluarga dan sitri sebagai ibu rumah tangga sudah tidak relevan jika digunakan untuk zaman  sekarang.  gerakan  feminisme  yang  memperjuangkan  kesetaraan gender  baik  dalam  bidang  sosial,  politik  dan  bidang  lainnya  termasuk memerangi  strereotip  gender  serta  berusaha  membangun  peluang pendidikan  dan  profesional  yang  setara  dengan  laki-laki.    Bagi  pegiat feminisme, Klausul “suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga” dianggap sebagai budaya patriarkhi yaitu seorang laki -laki disebut  sebagai  pencari  nafkah  dan  perempuan  hanya  berdiam  diri  di rumah  dan  melakukan  berbagai  aktifitas  rumah  seperti  mencuci, memasak, mengurus  anak  dan lain sebagainya.  Bahkan jika perempuan bekerja  di  ranah  publik  dia  pun  harus  memegang  peran  dan tanggungjawab  ganda  yaitu  tanggungjawab  terhdap  pekerjaan  dan tanggungjawab  terhadap  urusan  rumah  dan  anak-anak,  ketika  ada masalah  dengan  urusan  domestik  dan  anak-anak  maka  yang  selalu disalahkan adalah istri. Budaya inilah yang disinyalir menjadi alasan bagi kaum  laki-laki  untuk  mendominasi  dan  menghegemonikan  perannya terhadap perempuan. 14 Ketika disebutkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga maka posisi laki-laki dan perempuan terlihat  kontras,  mereka  beranggapan  bahwasanya  tidak  ada  perbedaan substantif  antara  laki-laki  dan  perempuan  kecuali  dari  sisi  biologis, dimana  perempuan  mengalami  menstruasi,  melahirkan  dan  menyusui sementara laki-laki tidak, hal tersebut yang dinyatakan sebagai kodrat dan tidak bisa diubah.
Dan  problematika  rumah  tangga  seringkali  muncul  karena kurangnya pengetahuan tentang peran dan posisi masing-masing dalam keluarga,  laki-laki    yang  merasa  disebutkan  sebagai  pemimpin  dalam keluarga    kadang  menganggap  semua  keputusan  dan  pendapatnyalah yang harus ditaati dan dipatuhi oleh istrinya tanpa mempertimbangkan pendapat  dari  istri.  Laki-laki  diwajibkan  mencari  nafkah,  ketika  dia
14 Amina Wadud, Inside the gender jihad: women’s reform in Islam (USA: Thomshon Shore, 2007) 91-92

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
mencari nafkah di ruang publik setelah pulang ke rumah merasa tidak ada kewajiban lain dalam urusan rumah tangga hanya sekedar minta dilayani segala urusannya. Begitu pula dengan perempuan yang perannya hanya dianggap sebagai ibu rumah tangga, semua urusan dalam rumah wajiblah menjadi tanggung jawabnya bahkan walaupun dia beraktivitas di ranah publik  dengan  berbagai  alasan  diatas  dia  mempunyai  tanggung  jawab ganda yaitu tanggungjawab di ranah publik dan tanggungjawab di ranah domestik, jadi bisa diasumsikan bahwa ketidakadilan gender dimulai dari lingkup keluarga. Padahal keadilan ( equty) dan kesetaraan ( equality ) dalam perkawinan merupakan keseimbangan untuk menciptakan keharmonisan rumah  tangga.  keadilan  itu  tercipta  ketika  masing-masing  pihak  antara suami dan istri memberikan konstribusi terhadap keberlangsungan rumah tangga,  kesetaraan  tercipta  apabila  masing-masing  pihak  memikul bersama-sama  tanggungjawab  yang  telah  diamanahkan  agar  kondisi emosional  dan  ekonomi  sehat  dan  terwujunya  keharmonisan  dalam rumah tangga.
Istilah  atau  klausul  tersebut  juga  tertulis  dalam  Kompilasi  Hukum Islam,  walaupun  hak  dan  kewajiban  suami  istri  tertulis  lebih  rinci daripada Undang-undang perkawinan akan tetapi tetap dipakainya istilah tersebut masih mengandung unsur perdebatan tentang peran laki-laki dan perempuan.  Perdebatan  tersebut  telah  diatur  dan  dibahas  secara komprehensif dalam Islam, dan tidak lepas dari penafsiran surat An Nisa ayat  34  yaitu  pemaknaan  kata qawwamun dan bi  ma  fadhala .  Aminah wadud, 15 salah  satu  tokoh  feminisme  yang  menentang  penafsiran  ayat tersebut  sebagai  legitimasi  laki-laki  atas  perempuan,  dia  mengakui  atas kepemimpinan  laki-laki  terhadap  perempuan  dalam  rumah  tangga, namun kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga bisa berubah sesuai kondisi    dan  situasi  sosial  masyarakat  yang  ada  di  masyarakat. mennurutnya dua kata ( qawwamun dan fadhala ) saling berkaitan dan punya hubungan  erat.  Menurutnya  laki-laki  dikatakan  sebagai  pemimpin  atas wanita  hanya  jika  disertai  dengan  dua  keadaan  berikutnya.  Dua  syarat yang harus dimiliki laki-laki jika mau dikatakan sebagai pemimpin yaitu sanggup dan mampu  membuktikan kelebihannya dan jika mereka mau mendukung perempuan dengan harta-hartanya. Jika tidak bisa memenuhi dua  syarat  tadi  maka  laki-laki  tersebut  tidak  bisa  disebut  sebagai pemimpin. 16 Jika  dalam  keluarga,  yang  mampu  menghasilkan  nafkah adalah  seorang  istri  dan  suami  tidak  mampu  dalam  hal  tersebut  maka yang menjadi kepala keluarga atau pemimpin keluarga adalah istri.
15 Aminah  wadud  adalah  filusuf  muslim  asal  Amerika  dan  termasuk  dalam  generasi pertama yang menafsirkan ulang ayat-ayat gender dengan analisis hemeunitika feminisme berbasis feminis.
16 Aminah  wadud,  Al  Qur’an  dan  Perempuan,  meluruskan  bias  gender  dalam  tradisi Islam, (Jakarta, Serambi), 132

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Menurut muffasir feminisme,  ayat-ayat  yang  seharusnya  memiliki makna keadilan bagi laki-laki dan perempuan justru telah dipahami oleh muffasir klasik  secara  tidak  adil.  Dengan  memahami  ayat-ayat  tersebut secara  harfiah  sehingga  menempatkan  laki-laki  superior  dibanding perempuan.  Kesetaraan  dan  keadilan  gender  akan  berimplikasi  pada meniscayakan tidak adanya satu lawan jenis
17 beberapa hal, diantaranya: yang  tersubordinir  oleh  jenis  kelamin  lain,  tidak  ada  marginalisasi terhadap  jenis  kelamin  tertentu  dengan  mengurangi  kesempatannya, terbebaskan dari stereotip  yang sesungguhnya hanya mitos belaka, dan tidak  ada  yang  menanggung  lebih  berat  dari  yang  lain.  Dalam  tafsir mubadalah menjelaskan  bahwa  maksud  dari  ayat  tersebut  bukan menegaskan  tentang  kepemimpinan  laki-laki  atas  perempuan berdasarkan  atas  jenis  kelamin,  karena  Islam  tidak  membebankan seseorang  hanya  karena  jenis  kelamin  semata  melainkan  karena kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Kemampuan yang dimaksud Jadi  yang 18 /  nafkah. nafaqah dan  pencapaian  adalah Al  Fadhl adalah dimaksud  dalam  kata  pemimpin  adalah  seseorang  yang  mempunyai kemampuan  dan  juga  sanggup  memberi  nafkah.  Bekerja  dan  mencari nafkah  adalah  hak  laki-laki  dan  perempuan  sebagaimana  hadist  yang diriwayatkan  Bukhari  tentang  perempuan  yang  mencari  nafkah:
هيلع الله ىلص َِّبَِّنلا ُتْيَأَرَ ف ِّدِّجْسَمْلا  ِّفِ ُتْنُك ْتَلاَق اَمُهْ نَع ُالله َيِّضَر ِّالله ِّدْبَع ِّةَأَرْما َبَنْ يَز ْنَع ملسو
ىَلَغ ُقِّفْنُ ت ُبَنْ يَز ْتَناَكَو .َّنُكِّىيِّىلُح ْنِّم ْوَلَو َنْقَّدَصَت َلاَقَ ف
ِّدْبَعِّل ْتَلاَقَ ف َلاَق اَهِّرْجِّح  ِّفِ ٍّماَتْ يَأَو ِّالله ِّدْبَع َنِّم يِّرْجِّح  ِّفِ ىِّماَتْ يَأ ىَلَعَو َكْيَلَع َقِّفْنُأ ْنَأ  ِّىنَّع ىِّزَْيََأ ملسو هيلع الله ىلص ِّالله َلوُسَر ْلَس ِّللّا ْناَف ملسو هيلع الله ىلص ِّالله َلوُسَر  ِّتْنَأ ْيِّلَس َلاَقَ ف ِّةَقَدَّصلا ملسو هيلع الله ىلص ِّىِّبَِّنلا  َلَِّإ ُتْقَلَط َّنلا ْلَس اَنْلُقَ ف ٌل َلَِّب اَنْ يَلَع َّرَمَف  ِّتَِجاَح ُلْثِّم اَهُ تَجاَح ِّباَبْلا ىَلَع ِّراَصْنَْلْا َنِّم ًةَأَرْما َتْدَجَوَ ف ىلص َِّبِ ِّل ٍّماَتْ يَأَو يِّجْوَز ىَلَع َقِّفْنُأ ْنَأ  ِّىنَّع يِّزَْيََأ ملسو هيلع الله ُهَلَأَسَف َلَخَدَف اَنِّب ِّْبُِْتُ َلۡ اَنْلُ قَو يِّرْجِّح  ِّفِ ْلا ٌرْجَأ ِّناَرْجَأ اََل ْمَعَ ن َلاَق ِّالله ِّدْبَع ُةَأَرْما َلاَق  ِّبِّنَيََزلا ميَأ َلاَق ُبَنْ يَز َلاَق اَُهُ ْنَم َلاَقَ ف
ٌرْجَأَو ِّةَباَرَق ةَقَدَّصلا َۚ
Dari  Zainab,  istri  Abdullah  ra;  saya  pernah  berada  di  masjid mendengar  Rasulullah  memberi  nasehat,  “Bersedekahlah  walaupun dengan  perhiasan  yang  kamu  pakai.”  Zainab  sendiri  justru  yang memberikan nafkah kepada suaminya, Abdullah dan anak-anak yatim yang diasuhnya. Ia meminta suaminya, Abdullah; tanyakanlah kepada
17 Abdul  mustaqim, Feminisme  dalam  perspektif  Riffat  Hasan, Yogyakarta:  IAIN  Sunan Kalijaga.
18 Faqihuddin Abdul Kodir, Qira’ah Mubadalah (Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam), Yogyakarta IRCiSod, 2019, 43

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Rasulullah apakah ketika saya memberi nafkah untuk dan anak-anak yatim yang di asuhanku dapat dianggap sebagai sedekah?”. Kamu saja sendiri yang bertanya ke Rasulullah,” jawabnya. Akhirnya aku datang sendiri ke Rasulullah Saw, dan di pintu, saya bertemu dengan seorang perempuan yang juga memiliki keperluan yang sama. Kami bertemu Bilal  dan  memintanya  untuk  menanyakan  kepada  Rasulullah  ; “Apakah saya cukup berzakat atau bersedekah de ngan menafkahkan harta saya untuk suami saya dan anak- anak yatim yang di asuhanku?” kami  berpesan  kepada  Bilal  agar  tidak  membuka  identitas  kami  ke Rasulullah. Bilal  masuk  dan  mengutarakan  persoalan  kami.  “Siapa yang  bertanya,”  kata  beliau,  “Zainab”  jawab  Bilal.  “Zainab  yang mana?”  tanya  Rasul  lagi.  “Zainab  istri  Abdullah,”  akhirnya  Bilal berujar. Nabi lalu bersabda, “Ya, ia memperoleh dua pahala, pahala kekeraba tan dan pahala zakat.” (HR. Bukhari & Muslim)
Peran  tersebut  diapresiasi  oleh  Rasulullah  SAW  dan  islam  tidak menghalangi  perempuan  untuk  terlibat  dalam  konstribusi  ekonomi keluarga. Suami istri harus bisa menjalankan peran domestik dalam rumah tangga dan peran publik dalam mencari nafkah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.  Jika  suami  dan  istri  sama-sama  bekerja  di  ranah  publik atau  jika  suami  bekerja  di  ranah  publik  dan  istri  di  ranah  domestik, kewajiban  untuk  saling  bekerja  sama  dalam  urusan  keluarga  dan  anak adalah  tanggungjawab  suami  dan  istri  yang  harus  dijalankan  secara bersama dan keadilan dalam peran. Jika suami sakit atau sudah tidak bisa lagi  bekerja  sedangkan  istri  bisa  bekerja  dan  mencari  nafkah  maka  yang seharusnya  menjadi kepala keluarga adalah istri menurut pegiat gender. Jadi  istil ah  “suami  sebagai  kepala  keluarga  dan  istri  sebagai  ibu  rumah tangga” dalam undang -undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam sangatlah  tidak  relevan  untuk  digunakan  zaman  sekarang  dan  perlu adanya judicial review untuk hal tersebut.

## Penutup
Berdasarkan permasalahan di atas bahwasanya istilah suami sebagai kepala keluarga dan juga istri sebagai ibu rumah tangga adalah penyebutan kultur  budaya  di  Indonesia.  Budaya  Indonesia  menempatkan  laki-laki adalah  pemimpin  dalam  keluarga  dan  yang  bertanggungjawab  atas ekonomi keluarga, sedangkan perempuan hanya sebagai pengurus rumah tangga dan wajib taat pada suami. Dalam Islam pun menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan (Surat An Nisa ayat 34) namun dalam  hal  tersebut  juga  ada  perbedaan  pandangan  dalam  penafsiran. Pegiat feminisme salah satu yang berbeda tentang makna penafsiran dari penafsir  klasik,  feminisme  memperjuangkan  keadilan  gender  dan memaknai  kepemimpinan  dengan  syarat  mampu  dan  mempunyai pencapaian atau kebrhasilan dalam mencari nafkah. Jika salah satu syarat tidak dimiliki maka dia tidak bisa dianggap sampai pemimpin, apalagi di

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
zaman  sekarang  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  perempuan  banyak  yang bekerja  di  ranah  publik  dan  bisa  dianggap  setara  dengan  laki-laki.  Jadi istilah “suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga” dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak relevan untuk digunakan pada masa sekarang.
Referensi Al Qur’an Undang-undang No 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Abdul  Aziz. Relasi  gender  dalam  membentuk  keluarga  harmoni  (upaya  untuk membentuk keluarga bahagia). Harkat: Media komunikasi Islam tentang gender dan anak, 2017.
Abdul Mustaqim. At- Tafsīr al - Maqāshidī al - Qadhāyā al - Muā’shirah fi Dhauil Qurān wa as -Sunnah an-Nabawiyyah. Yogyakarta: Idea Press, 2019. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh. Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir. Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal Cet. I, 1994. Abdul Mustaqim. Feminisme dalam perspektif Riffat Hasan. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
Abu Ja’far Muhammad bin Jarir bin Yazid At Thabari . Tafsir At Thabari IV , Kairo: Bulaq, t.t.
Amina  Wadud. Inside  the  gender  jihad:  women’s  reform  in  Islam . USA: Thomshon Shore, 2007.
Aminah  wadud. Al  Qur’an  dan  Perempuan,  meluruskan  bias  gender  dalam tradisi Islam. Jakarta: Serambi. Arif Sugitanata,  Suud Karimmullah, Heru Sunardi, Hukum  Perkawinan di Mayarakat  Sasak  Lombok  Nusa  Tenggara  Barat  (Analisi  Produk  Hukum Perkawinan Mayarakat Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat), The Indonesian Journal  of  Islamic  Law  and  Civil  Law, Volume  4  Nomor  1  April  2023, ESSN 2809-3402.
Ashgar Ali Engineer. Hak-hak Perempuan Dalam Islam. Yogyakarta: Benteng,
1990.
Departemen Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
Erma  Yuliani  Saputri. Peran  Perempuan  Sebagai  Kepala  Keluarga  dalam Melaksanakan  Fungsi  Keluarga  di  Kelurahan  Sungai  Merdeka  Kecamatan Samboja , eJournal Sosoatri-sosiologi, Volume 4, Nomor 2. 2016.
Faqihuddin Abdul Kodir. Qira’ah Mubadalah (Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam ). Yogyakarta: IRCiSod, 2019.
Ihda  Shofiyatun  Nisa ’ ,  Abdul  Mufidi  Muzayyin,  Ali  Muhrizam,  Analisis Budaya  Khitbah  Nikah  oleh  Perempuan  Kepada  Laki-laki  di  Desa  Jatisari Senori  Tuban , The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2021, ESSN 2809-3402.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 4, No. 2, April, 2023, ISSN. 2809 - 3402
Isniyatin Faizah, “ Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan ”, The Indonesia  Journal  of  Islamic  Law  and  Civil  Law,  Vol.1,  No.1,  April 2020. https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya
Muhammad Za’im  Muhibbulloh,  Dewi  Niswatin  Khoiroh,  A.  Rofi’ud Darojad “ Hak  Istri  dalam  Rujuk  Menurut  Fikih  Empat  Mazhab  dan Kompilasi  Hukum  Islam  (Perspektif Maqasid  Al- Shari’ah ) ”, The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol.2, No.2, Oktober 2021. https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya
Shilvina  Widi,  2023,  Ada  12,72%  Kepala  Rumah  Tangga  Perempuan  di Indonesia  pada  2022  https://dataindonesia.id/varia/detail/ada- 1272-kepala-rumah-tangga-perempuan-di-indonesia-pada-2022
Siti Musdah Mulia. Islam Inspirasi dan Kesetaraan Gender. Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
Zainudin Ali. Hukum Perdata Islam di Indonnesia. Jakarta, Sinar Grafika. 2006. Siti Musdah Mulia, Islam Inspirasi dan Kesetaraan Gender, Yogyakarta: Kibar Press, 2007 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonnesia, Jakarta, Sinar Grafika. 2006