## Research Article
Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat
Yoga Nugroho 1* , Pujiyono 2 1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro * yoganugroho205@gmail.com

## ABSTRACT
Nowadays traffic violations are not only committed by adults but also minors. The purpose of this paper is to analyze law enforcement against children in traffic violations that result in accidents and analyze what factors can  hinder  the  law  enforcement  process.  The  approach  method  used  in  this  research  is  normative  legal research and uses deductive thinking methods. The results obtained by law enforcement against children in traffic violations that result in accidents are regulated in the Juvenile Criminal Justice System Act, namely by diversion. The inhibiting factors for the law enforcement process are the social psychology of children, many children do not want to be asked for information, lack of guidance from parents about the dangers of traffic, the unavailability  of  diversion  rooms,  differences  in  the  statements  given  by  witnesses  and  defendants,  and determining who is at fault.
Keyword: Law Enforcement; Child; Traffic Violations.

## ABSTRAK
Dewasa ini pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan juga anak dibawah umur. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan dan menganalisis faktor apa saja yang dapat menghambat proses penegakan hukumnya. Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dan menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian yang didapat penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak  yaitu  secara  diversi.  Adapun  faktor penghambat  proses  penegakan  hukumnya  adalah  psikologi  sosial anak, banyak  anak  yang  tidak  mau  diminta  keterangan, kurangnya  bimbingan  dari  orang  tua akan  bahaya berlalu  lintas,  belum  tersedianya  ruang  diversi, perbedaan  keterangan  yang  diberikan  oleh  para saksi  dan terdakwa, serta menentukan siapa yang bersalah.
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Anak; Pelanggaran Lalu Lintas.

## A. PENDAHULUAN
Dewasa  ini, semua aktivitas  manusia sangat terbantu  dengan  adanya teknologi  yang  dapat membantu  pergerakannya.  Salah  satu  teknologi
tersebut  adalah  kendaraan  bermotor yang  berfungsi sebagai  sarana transportasi  yang  dapat  mendukung mobilitas yang cepat dan nyaman. Hampir setiap hari manusia  dalam  melakukan  kegiatan  sehari-harinya
mempergunakan  kendaraan,  maka  tidak  heran apabila di Indonesia kendaraan bermotor mengalami perkembangan  yang  sangat  pesat.  Hal ini menunjukkan  bahwa kendaraan  bermotor  sebagai salah  satu kebutuhan  bagi  manusia. Dalam perkembangannya, selain memberikan dampak positif tetapi  juga  memberikan  dampak  negatif  yakni dapat menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas (Anindhito, & Maerani, 2018).
Kebijakan  berlalu  lintas  di  Indonesia  diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  dimana  peraturan tersebut dibuat untuk menjamin keamanan, ketertiban dan  kesejahteraan  dalam  masyarakat  yang  perlu ditentukan  mengenai  tindakan  yang  dilarang  dan diharuskan.  Sedangkan  pelanggaran  dari  ketentuan tersebut  diancam  dengan  pidana.  Sering  terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang  tidak  disengaja  mungkin  disebabkan  karena sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  pelaku  pelanggaran lalu  lintas  tersebut  terlalu  ringan,  maka  tidak  heran jika  makin  banyak  terjadi  peristiwa  pelanggaran  lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya  peristiwa itu  dan  dapat  pula  disertai tuntutan  perdata  atas  kerugian  material  yang ditimbulkan (Hamzah, 2018).
Permasalahannya  adalah  ketika  kecelakaan tersebut dilakukan oleh anak sehingga mengakibatkan  korban  luka-luka  bahkan  sampai meninggal  dunia,  banyak  pertimbangan  jika  anak harus  dipidana.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan berbagai  upaya  untuk  memberikan  pembinaan  dan
perlindungan  terhadap  anak,  baik  menyangkut kelembagaan  maupun  perangkat  hukum  yang  lebih memadai. Adanya undang-undang tentang anak tentu menunjukkan  bahwa  anak  memang  perlu  untuk dilindungi. Indonesia sebagai negara hukum mengatur tentang  anak dalam  sejumlah  peraturan  perundang- undangan  beberapa  diantaranya  adalah Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraaan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak (Nofitasari,  2016).  Anak  yang tanpa  sengaja  melakukan  kesalahan  sehingga menyebabkan orang  lain luka-luka  bahkan  sampai meninggal dunia merupakan suatu tindak pidana.
Penyelesaian hukum yang baik dan adil selalu menjadi  bagian  dari  bentuk  konsekuensi  atas kecelakaan yang terjadi. Dalam penyelesaian tersebut harus  dilihat  bagaimana  bentuk perlindungan terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum terlebih dalam kecelakaan yang menyebabkan korban luka-luka  bahkan  sampai  meninggal  dunia  sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak tetap terpenuhi dan terlindungi dengan sebaik-baiknya. Yang lebih penting lagi  adalah  bagaimana  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  tersebut  tetap  dapat  pulih  atas kejadian  yang menimpanya  dan  tetap  dapat meneruskan hidupnya tanpa terikat dengan traumatis yang  mendalam  akibat  kecelakaan  lalu  lintas  yang menimpanya (Astuti, 2017). Berdasarkan uraian latar belakang  masalah tersebut,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan  sebagai  berikut, Pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran
lalu  lintas  yang  mengakibatkan  kecelakaan? Kedua, faktor  apa  saja  yang  dapat  menghambat  proses penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan?
Beberapa  penelitian sebelumnya  yang membahas  mengenai  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  anak  diantaranya  artikel  yang ditulis oleh Sri Rahayu dengan fokus kajian diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh  anak (Rahayu,  2015). Dalam  penelitian  itu, membahas  bagaimana  diversi  menjadi  bentuk mediasi penal pada penyelesaian kasus tindak pidana anak  dan  juga  pengaturan  diversi  menjadi  alternatif penyelesaian  kasus  tindak  pidana  anak. Kemudian penelitian mengenai konsep Restorative Juctice oleh Randy  Pradityo (Pradityo,  2016).  Penelitian  tersebut membahas  mengenai Restorative  justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi  diversi. Selain  itu, penelitian  yang membahas  mengenai  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana juga ditulis oleh Ria Juliana dan Ridwan Arifin (Juliana, &  Arifin,  2019). Dalam  penelitian  tersebut membahas  apa  yang  menjadi  faktor  penyebab  anak melakukan  tindak  pidana  dan  perlindungan hukumnya. Selanjutnya,  penelitian  mengenai keterlibatan  anak  dalam  kecelakaan  lalu  lintas  juga sudah  pernah  dikaji  oleh  Marianne  Junger dkk (Junger,  Terlouw,  &  Van  der  Heijden,  1995). Penelitian  berikutnya  dikaji  oleh Yunan  Prasetyo Kurniawan dkk, penelitian  tersebut  menunjukan bahwa tidak  semua masalah  pelanggaran  lalu  lintas yang dilakukan anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, namun memberikan alternatif untuk
penyelesaian  dengan  memperhatian  nilai  keadilan, kesejahteraan  dan  menjunjung  tinggi  perlindungan hak  asasi  manusia  terhadap  anak  atau  disebut dengan  diversi.  Pembahasan  tersebut  pernah  diteliti oleh (Kurniawan  dkk.,  2020). Berbeda  dengan penelitian-penelitian  tersebut yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana yang  dilakukan  oleh  anak  dalam  sistem  peradilan pidana anak secara umum dan berdasarkan uraian di atas, maka penelitian kali ini berfokus pada mengenai penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu  lintas  yang mengakibatkan  kecelakaan. Dalam penelitian  ini  akan mengkaji  kebijakan-kebijakan mengenai pelanggaran lalu  lintas  dan juga menggunakan beberapa  peraturan  mengenai  tindak pidana  anak sebagai  bahan  kajian  untuk  menjawab permasalahan  yang  diteliti. Selain  itu,  penelitian  ini juga  menganalisis  penghambat  proses  penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu lintas.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam penyusunan  artikel  ini  adalah  metode  penelitian hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif merupakan  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara mengkaji  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam  penulisan  ini  adalah  deskriptif  analisis.  Selain itu, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan  ini  adalah  metode  kepustakaan  (library research)  yang  dilakukan  dengan  mengkaji  berbagai sumber data sekunder baik berupa buku-buku, jurnal-
jurnal,  maupun  tulisan-tulisan  hukum  lain  yang berkaitan dengan bahasan penelitian. Kemudian data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode  kualitatif  yang  didukung  oleh  logika  berpikir secara  deduktif  sebagai  jawaban  atas  segala permasalahan  hukum  yang  ada  dalam  penulisan artikel ini (Marzuki, 2017).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penegakan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Mengakibatkan Kecelakaan
Penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu lintas  merupakan  salah  satu  dari  fungsi  lalu  lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu  lintas  ditaati  oleh  setiap  pemakai  jalan.  Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokan  menjadi  dua  bagian  yaitu: Pertama, penegakan  hukum  lalu  lintas  bidang  preventif  yang meliputi  kegiatan-kegiatan  pengaturan  lalu  lintas, penjagaan  lalu  lintas,  pengawalan  lalu  lintas  dan patroli  lalu  lintas,  dimana  dalam  pelaksanaannya kegiatan-kegiatan  tersebut  merupakan  suatu  sistem keamanan  lalu  lintas  yang  antara  satu  sub  sistem dengan  sub  sistem  lainnya  tidak  dapat  dipisah- pisahkan. Kedua, penegakan hukum lalu lintas bidang represif  meliputi  penindakan  pelanggaran  dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan  pelanggaran  hukum  lalu  lintas  meliputi penindakan  secara  edukatif  yaitu  melakukan penindakan  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap  pelanggar  lalu  lintas  secara  hukum  yang
meliputi  penindakan  dengan  menggunakan  tilang (Gultom, 2012).
Saat ini pelanggaran terhadap lalu lintas yang mengakibatkan  kecelakaan sudah  sering  terjadi, pelakunya tidak hanya orang dewasa saja tetapi juga melibatkan  anak  di bawah  umur. Berdasarkan Operasi  Patuh  Semeru  2019  oleh  Dirlantas  Jawa Timur,  yang  dilakukan  29  Agustus  hingga  11 September 2019.  Ditemukan,  pelanggaran  lalu  lintas yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur  sebanyak 56.192 kasus. Jumlah ini naik sekitar 50% disbanding tahun sebelumnya yang hanya 37.513 (Kurnia, 2019). bahwa Pelanggaran  lalu  lintas  tersebut dapat mengakibatkan korban luka ringan maupun luka berat bahkan sampai meninggal dunia ini merupakan tindak pidana kelalaian atau kealpaan. Belakangan ini jenis pelanggaran lalu lintas yang biasanya dilakukan anak yaitu  mengenai  kepemilikian  SIM,  kendaraan yang tidak sesuai dengan standart yang sudah ditentukan, tidak  mematuhi  rambu  atau  marka  jalan,  tidak melengkapi  diri  dengan  surat-surat,  dan  tidak menggunakan helm bahkan yang paling sering terjadi anak  tersebut  membawa  kendaraan  dengan kecepatan tinggi dan sering melakukan balapan liar di jalan  raya,  maka  dari  itu  dapat  menimbulkan kecelakaan  lalu  lintas,  kecelakaan  ini  tidak  hanya merugikan  secara  material  saja  tetapi  juga  bisa menimbulkan korban jiwa (Dewi, Yuliartini, & Mangku, 2020).
Pada setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi  di  jalan  raya  pasti  mempunyai  konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan. Ketentuan terkait kecelakaan  maut  yang  mengakibatkan  hilangnya
nyawa orang lain secara normatif dapat dilihat dalam Pasal  359  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (selanjutnya  disebut  dengan  KUHP)  dan diatur  lebih rinci  dalam Pasal  310 Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya  disebut  dengan UU  LLAJ).  Tinjauan utama  dari  peraturan  lalu  lintas  adalah  untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan.
Keterlibatan anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas  ini  mendorong  anak  mau  tidak  mau  harus berhadapan  dengan  hukum.  Pengaturan  anak  yang berhadapan dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dimana  dijelaskan bahwa  yang  dimaksud  dengan  anak  yang  dapat menjadi  pelaku  pidana  adalah  mereka  yang  berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
Sistem  peradilan  pidana  anak  mencakup segala aktivitas inspeksi dan pemutusan kasus yang menyangkut  kepentingan  anak  yaitu  segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain,  wajib  berdasarkan  dalam  suatu  prinsip  artinya demi  kesejahteraan  anak  dan  kepentingan  anak (Sudarto,  2010).  Dengan  demikian,  sistem  peradilan pidana anak, mencakup segala kegiatan pemeriksaan dan  pemutusan  perkara  anak,  yang  dilakukan  sejak penyelidikan  atau  penyidikan  oleh  polisi,  penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman  oleh  lembaga  pemasyarakatan, seluruh  rangkaian  aktivitas  ini  tentunya  dilakukan
menggunakan  mempertimbangkan  kepentingan anak (Kristian, 2017).
Proses  peradilan  pidana  merupakan  suatu proses  yuridis,  dimana  hukum  ditegakkan  dengan tidak mengesampingkan kebebasan  mengeluarkan pendapat  dan  pembelaan  dimana  keputusannya diambil  dengan  mempunyai  motivasi  tertentu.  Selain mengesampingkan  kebebasan  dalam  mengeluarkan pendapat  dan  pembelaan diperlukan  pula  hak-hak anak yang seharusnya diperhatikan karena berkaitan dengan  perlindungan  hukum  terhadap  anak (Soetodjo, 2010).
Sejak  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Anak diberlakukan  penegakan hukum  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum semakin mengedepankan nilai-nilai  keadilan,  kesejahteraan,  dan  menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak. Selain  itu,  dengan  adanya  Undang-undang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak memberikan  batasan pertanggungjawaban  bagi  anak,  dimana  undang- undang  ini  memberikan  ruang  bagi  pelaku,  maupun korban  dan  saksi  untuk  menyelesaikan  perkara secara damai sepanjang kesepakatan terjadi diantara mereka.  Kesepakatan  tersebutlah  yang  kemudian menjadi  modal  awal  untuk  diterapkannya  diversi. Hanya  saja  dalam  undang-undang  ini  diversi  baru dapat  diterapkan  dimana  diversi  hanya  berlaku terhadap  tindak  pidana  dengan  ancaman pidana penjara  di  bawah  7  (tujuh)  tahun  dan  perbuatan tersebut  bukan  merupakan  pengulangan  tindak pidana (Ariani, 2014).
Kesepakatan  Diversi  untuk  tindak  pidana berupa  pelanggaran,  tindak  pidana  ringan,  tindak
pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih  dari  nilai  upah  minimum  provinsi  setempat, dapat  dilakukan  oleh  penyidik,  bersama  pelaku  dan /atau  keluarganya,  Pembimbing  Kemasyarakatan, serta  dapat  melibatkan  tokoh  masyarakat. Apabila proses  diversi  tidak  menghasilkan  kesepakatan  atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan  pidana  anak  dilanjutkan.  Register  Perkara Anak  pada  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  dan Lembaga  pembinaan  Khusus  Anak  dibuat  secara khusus. Dalam  hal  menangani  kasus  anak  mereka harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara (Aina, 2019).
Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun,  Penyidik,  Pembimbing  Kemasyarakatan,  dan Pekerja  Sosial  Profesional  mengambil  keputusan untuk  menyerahkan  kembali  kepada  orang  tua/wali; atau  mengikutsertakan  dalam  program  pendidikan, pembinaan,  dan  pembimbingan  pada  instansi Pemerintah  atau  Lembaga  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  pada  instansi  yang  menangani bidang  kesejahteraan  sosial  baik  di  tingkat  pusat maupun daerah selama 6 (enam) bulan.
Dalam  perkembangannya  sistem  pemidanaan anak memasukkan  konsep Restorative  Justice sebagaimana  diamanatkan  oleh  undang-undang tersebut. Restorative  Justice adalah suatu penyelesaian  yang  melibatkan  pelaku,  korban, keluarga  mereka  dan  pihak  lain  yang  terkait  dalam suatu  tindak  pidana,  secara  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  terhadap  tindak  pidana tersebut  dan  implikasinya  dengan  menekankan
pemulihan  dan  bukan  pembalasan. Konsep Restorative  Justice merupakan  sebuah  paradigma baru  dalam  peradilan  pidana  anak.  Konsep  ini sebagai  alternatif  untuk  mengalihkan  atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara  anak  nakal  mesti  diselesaikan  melalui  jalur peradilan  formal,  dan  memberikan  alternatif  bagi penyelesaian  dengan  pendekatan  keadilan  demi kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Restorative justice dalam sistem  peradilan  pidana  anak merupakan  bagian  dari  implementasi  diversi (Flora, 2018).
Menurut  UU SPPA,  Diversi  adalah pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi juga dapat  diartikan pemberian  kewenangan  kepada aparat  penegak  hukum  untuk  mengambil  tindakan- tindakan kebijaksanaan dalam menangani permasalahan pelanggar  anak  dengan  tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak  meneruskan/melepaskan  dari  proses  peradilan pidana  atau  memgembalikan/menyerahkan  kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tujuan penerapan diversi adalah untuk kesejahteraan  dan  perlindungan  terhadap  anak.  Hal ini  sejalan  dengan  esensi  peradilan  anak (Selang, 2016). Selain  itu,  pengaturan  mengenai  diversi dimaksudkan  untuk  menghindari  atau  menjauhkan anak  dari  proses  peradilan.  Dengan  kata  lain  untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga diharapkan anak
dapat kembali ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar.  Sangat  diperlukan  peran  serta  semua  pihak dalam  rangka  mewujudkan  hal  tersebut (Hasibuan dkk, 2015).
Penegakan  hukum terhadap  masalah  anak memang dirasa  sangat  bersifat  khusus.  Hal tersebut dikarenakan  sifat  anak  dilihat  dari  usia  anak-anak belum memiliki kematangan baik secara fisik maupun mental sehingga anak belum dapat membedakan hal yang  baik  dan  benar  dan  cenderung  melakukan segala  sesuatunya  secara  spontan  tanpa  berpikir panjang.  Diperlukannya  perhatian  khusus  terlebih bagi  anak  yang  hidup  dalam  lingkungan  dimana lingkungan  tersebut  menghasilkan  suatu  hubungan dengan penuh kekerasaan dan kecenderungan untuk tidak peduli  atau  menelantarkan  yang  terjadi  antara anak  dengan  orang  dewasa  sekitarnya (Suyatno, 2016).
Anak  merupakan  salah  satu  faktor  terpenting dalam  kemajuan  suatu  negara,  sebagai  generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting. Oleh karena  itu dibutuhkan  seorang  anak  dengan  mental yang kuat,  serta  kemampuan  intelektual  yang  cukup merupakan  hal  yang  wajib  untuk  meneruskan  suatu cita- cita bangsa yang hakiki. Sehingga penyelesaian permasalahan anak harus benar-benar memperhatikan  kondisi  anak  di  masa  yang  akan datang (Pangemanan, 2015).
Diversi  menjadi  jawaban  atas  tujuan  dari penyelesaian  perkara  anak  secara  adil.  Hanya  saja dalam  menerapkan  diversi  diperlukan  beberapa persyaratan  tertentu.  Diversi  baru  dapat  dilakukan dengan  melihat  usia  anak,  sifat  perbuatan  tersebut
apakah baru pertama kali dilakukan atau merupakan bentuk  pengulangan,  diberlakukan  dalam  tindak pidana  ringan,  adanya  persetujuan  dari  korban  dan kesepakatan  para  pihak,  serta  kerelaan  masyarakat untuk mendukung proses diversi (Wahyudi, 2011).
Catatan  penting  dalam  penyelesaian  diversi kemudian  adalah  diversi  tidak  lah  selalu  berhasil dilakukan.  Diversi  hanya  dapat  diupayakan  dan ditawarkan  kepada  para  pihak  berdasarkan kesepakatan dan terpenuhinya syarat untuk dilakukan diversi. Diversi yang berhasil membawa konsekuensi bahwa  para  pihak  harus  melaksanakan  keputusan tersebut  dengan  kerelaan  dan  keikhlasan  sesuai dengan  butir-butir  kesepakatan  yang  tertuang  dalam bentuk  penetapan  yang  di  keluarkan  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri  setempat.  Apabila  kesepakatan dan  syarat  diversi  tidak  terpenuhi  maka  perkara tersebut akan dikembalikan dan akan diproses secara formal.

## 2. Faktor Penghambat Proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kecelakaan
Tingginya  angka  kecelakaan  lalu  lintas oleh anak merupakan permasalahan lalu lintas yang harus segera  dicarikan  solusi  pencegahannya. Banyak perbincangan  dan  kritikan  kepada  pemerintah terutama  instansi  terkait  tentang  pengelolaan  lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya kinerja instansi tersebut sehingga akan berdampak pada penegakan hukumnya.
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya  merupakan  penerapan  diskresi  yang menyangkut  membuat  keputusan  yang  tidak  secara
56
ketat  diatur  oleh  kaidah  hukum,  akan  tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Berkaitan dengan penegakan hukum, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa  penegakan  hukum  adalah  menegakkan  nilai- nilai  kebenaran  dan  keadilan.  Hal  ini  berarti  bahwa penegak  hukum  dipercaya  oleh  masyarakat  untuk menegakkan  nilai-nilai  kebenaran dan  keadilan  yang terkandung  di  dalam  hukum.  Lebih  lanjut Barda Nawawi  Arief juga berpendapat  bahwa  penegakan hukum  pidana  terdiri  dari  dua  tahap. Pertama, penegakan  hukum  pidana in  abstracto dan kedua, penegakan  hukum  pidana in  concreto.  Penegakan hukum  pidana in  abstracto merupakan  tahap pembuatan/perumusan  (formulasi)  undang-undang oleh  badan  legislatif,  yang  dapat  disebut  tahap legislasi. Penegakan hukum pidana in concreto terdiri dari  tahap  penerapan/aplikasi  dan  pelaksanaan undang-undang  oleh  aparat  penegak  hukum,  yang dapat disebut tahap judisial dan tahap eksekusi (Arief, 2005).
Secara  konsepsional,  inti  dan  arti  penegakan hukum  terletak  pada  kegiatan  menyerasikan hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam kaedah-kaedah  yang  mantap dan  mengejewantah dan  sikap  sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap akhir  untuk  menciptakan,  memelihara,  dan mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup.  Lebih lanjut  dikatakannya  keberhasilan  penegakan  hukum mungkin  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor  ini  mempunyai  hubungan  yang  saling berkaitan  dengan  eratnya,  yang  merupakan  esensi
serta  tolak  ukur  dari  efektivitas  penegakan  hukum (Purnomo, & Gunarto, 2018).
Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  antara  lain: faktor  hukumnya  sendiri,  faktor  penegak  hukum, faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung penegakan  hukum,  faktor  masyarakat,  dan  faktor kebudayaan (Soekanto,  2005).  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  jaminan  adanya  keadilan  dan kepastian  hukum  dalam  penegakan  hukum (law enforcement) dapat  terlaksana  dengan  baik  harus memenuhi  setidaknya  3  (tiga)  syarat  yaitu: pertama, adanya  aturan  perundang-undangan; kedua,  adanya aparat  dan  lembaga  yang  akan  menjalankan peraturan  yaitu  polisi,  jaksa  dan  hakim;  dan ketiga, adanya  kesadaran  hukum  dari  masyarakat  yang terkena peraturan.
Dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  anak sebagai  pengendara  bermotor  belum  bisa  dilakukan secara  maksimal  karena  masih  banyaknya  faktor yang  menjadi  penghambat  dalam  pelakasanaan penegakan  hukum  tersebut. Berdasarkan  hasil penelitian, faktor penghambat yang dimaksud  antara lain: a.Psikologi  sosial  anak  yaitu  karena  usia  anak masih  dalam  proses  pencarian  jati  diri,  kurangnya pemahaman  anak  akan  bahaya  berlalu lintas,  tidak pahamnya  akan  bahaya  penggunaan  perlengkapan yang  tidak  memenuhi  Standar  Nasional  (SNI),  tidak menghiraukan himbauan  dari  pihak  kepolisian; b.Masih  banyak  anak  yang  tidak  mau  diminta keterangan  terkait  dengan  kasus  kecelakaan  yang dialaminya.  Dalam  Undang-Undang  Nomor 11  tahun
2012  tentang  SPPA  dijelaskan  bahwa  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak  yang  telah berusia  12  tahun  tetapi  belum berumur  18  tahun, maka dari itu anak masih perlu untuk didampingi oleh orang tua, dibimbing oleh orang tua, dan anak masih tidak  bisa  mempertagungjawabkan  perbuatan  yang telah  ia  buat.  Anak  takut  untuk  memberikan keterangan karena mereka berfikir kalau mereka akan di  penjara  atau  dikenakan  hukuman  yang  berat; c.Masih  banyak  anak  yang  sering  melanggar  lalu lintas, karena dengan usia yang belum mencapai 18 tahun,  sifat  dan  perilaku  anak  masih  pada  tahap meniru  dari  pergaulan-pergaulan  yang  bebas  dan hanya  memikirkan  kesenangan  yang  dilihat  dari lingkungan sekitarnya, anak masih belum mengetahui dan  belum  memahami  aturan-aturan  yang  berlaku yang  terkait  dengan  tata  cara  berlalu  lintas  serta kurangnya  bimbingan  dari  orang  tua  terhadap  anak; d.Sosialisasi  terhadap  lalu  lintas  sudah  dilakukan tetapi  belum  maksimal  terutama  di  desa-desa  yang jauh  dari  pusat  kota,  maka  dari  itu  masih  banyak terjadi  pelanggaran  lalu  lintas;  e.Belum  tersedianya ruang diversi di Sat Lantas khususnya pada Unit Laka Lantas.  Karena  yang  terkait  dengan  kasus  Laka Lantas merupakan tindak pidana khusus di kepolisian, maka untuk menangani kasus pelanggaran lalu lintas yang  pelakunya  adalah  anak  ini  dalam  proses diversinya  itu  dilakukan  ruang  diversi  khusus dan tidak sama dengan tindak pidana umur seperti tindak pidana  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  anak, pencurian  atau  kasus-kasus  lain  kecuali  kasus yang terkait  dengan  lalu  lintas;  f.Perbedaan  keterangan yang diberikan oleh para saksi, antara saksi yang satu
dengan saksi yang lain tidak saling bersesuaian. Hal ini  membuat  hakim  harus  benar-benar  jeli  dalam pengambilan keputusan, karena sudut pandang saksi dalam  melihat  kecelakaan  tersebut  terkadang memang  mempunyai  persepsi  yang  berbeda-beda sehingga  terkadang  keterangan  saksi  tidak  sesuai antara  satu  dengan  yang  lain;  g.Perbedaan keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi  dengan keterangan  yang  diberikan  oleh  terdakwa  di persidangan;  h.Menentukan  siapa  yang  benar-benar bersalah  atau  lalai  dalam  tindak  pidana,  contohnya menentukan  siapa  yang  paling  bersalah  dalam  hal kecelakaan  antara  motor  dengan  motor,  motor dengan mobil dan mobil dengan mobil.
Mengingat  saksi  merupakan  alat  bukti  yang utama  dalam  perkara  pidana  sehingga  keterangan yang  diberikan  oleh  saksi  sangat  penting  dan berpengaruh besar apabila keterangan yang diberikan oleh  saksi  tidak bersesuaian  maka hal  ini  tentu  saja dapat menghambat proses penegakan hukum dalam hal  pembuktian.  Keterangan  saksi  yang  tidak bersesuaian  dapat  terjadi  karena  di  persidangan dihadirkan  saksi  dari  terdakwa  yang tentu  saja  akan menguntungkan  terdakwa,  sebaliknya  saksi  yang ditentukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau dari pihak korban  akan  memberatkan  terdakwa.  Apabila keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi-saksi  dan keterangan  yang diberikan  oleh  terdakwa  tidak bersesuaian  maka  hal  ini  juga  akan  memberikan kesulitan bagi hakim untuk memutus perkara. Selain itu, hambatan juga dapat muncul dalam menentukan siapa  yang  benar-benar  lalai  dalam  menentukan suatu  tindak  pidana  karena  dalam perkara  tindak
pidana  kelalaian  yang  mengakibatkan  hilangnya nyawa  orang  lain  tidak  sepenuhnya  murni  kelalaian dari  terdakwanya.  Hal-hal  seperti  inilah  yang  dapat menghambat  proses  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian  bahwa  dalam  hal penegakan hukum terhadap anak dalam pelanggaran lalu  lintas  yang  mengakibatkan  kecelakaan  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, dimana undang-undang  tersebut mengamanatkan  untuk diversi sebagai bentuk penyelesaiannya yaitu dengan melakukan  pengalihan  perkara  keluar  sistem peradilan pidana. Hanya saja untuk dapat diterapkan diversi diperlukan persyaratan tertentu selain adanya kesepakatan dari para pihak, yaitu tindak pidana yang diancam  dibawah  7  (tujuh)  tahun  dan  tindak  pidana tersebut  bukan  merupakan  tindak  pidana pengulangan.
Selanjutnya,  dalam  upaya  penegakan  hukum terhadap anak  dalam pelanggaran lalu  lintas  yang mengakibatkan  kecelakaan belum  bisa  dilakukan secara maksimal karena masih dipengaruhi beberapa faktor penghambat antara  lain: psikologi  sosial  anak yaitu karena usia anak masih dalam proses pencarian jati  diri  sehingga  kurangnya  pemahaman  anak  akan bahaya  berlalu  lintas, banyak  anak  yang  tidak  mau diminta keterangan terkait dengan kasus kecelakaan yang dialaminya, kurangnya partisipasi dari orang tua untuk  membimbing  anaknya  dan  menjelaskan  akan bahaya tidak taat berlalu lintas, kurang maksimalnya
sosialisasi  berlalu  lintas,  belum  tersedianya  ruang diversi, perbedaan  keterangan  yang  diberikan  oleh para  saksi,  perbedaan  keterangan  yang  diberikan oleh  saksi  dengan  terdakwa,  dan  menentukan  siapa yang  benar-benar  bersalah  atau  lalai  dalam  tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Anindhito,  Danu.,  &  Maerani,  Ira Alia.  (2018).
Kebijakan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur. Jurnal  Hukum  Khaira  Ummah, Vol.13,(No.1), pp.183–192. http://jurnal.unissula.ac.id/index. php/jhku/ article/view/2598/1952
Ariani,  Nevey V.  (2014).  Implementasi  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi
Anak. Jurnal Media Hukum,
Vol.21,(No.1),pp.107–122. https://doi.org/10.18
196/jmh.v21i1.1160
Astuti, L. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang  Berhadapan  Berhadapan  Dengan  Hukum Dalam  Kecelakaan  Lalu  Lintas. Justitia  Jurnal Hukum, Vol.1,(No.1),pp.144–157. https:// doi.org/10.30651/justitia.v1i1.623
Dewi, Ida Ayu Putu Monika., Yuliartini, Ni Putu Rai., & Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  (2020). Penegakan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. Ganesha  Law  Review, Vol.2,(No.2), pp.121– 131.https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/

## GLR/article/view/204
Flora,  Henny S.  (2018).  Keadilan  Restoratif  Sebagai Alternatif  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana Dan  Pengaruhnya  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Di  Indonesia. Universitas  of  Bengkulu Law  Journal; UBELAJ, Vol.3,(No.2), pp.142– 158. https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158 Hamzah,  Muhammad D.  (2018).  Penegakan  Hukum Pada  Kasus  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu Lintas  Yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa Orang. Jurnal  Daulat  Hukum, Vol.1, (No.1), pp.43–52. http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.
2563
Hasibuan, Lidya Rahmadani., Hamdan, Muhammad.,
Marlina,  M.,  &  Barus,  Utari Maharani.  (2015).
Restorative  Justice  Sebagai  Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak. Usu Law Journal, Vol.3,(No.3), pp.64–71. https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/ view/11547
Juliana,  Ria.,  &  Arifin,  Ridwan.  (2019).  Anak  Dan
Kejahatan  (Faktor  Penyebab  Dan Perlindungan Hukum). Jurnal  Selat, Vol.6,(No.2),pp.225–
234. https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019 Kurniawan,  Yunan Prasetyo., Hartiwiningsih., Purwadi, Hadi., & Soehartono. (2020). Diversion Urgency  in  Traffic  Violations  Committed  by Minors. Atlantis  Press, Vol.499, pp.604–612.
https://doi.org/10.2991/assehr. k.201209.343
Nofitasari,  S.  (2016).  Sistem  Pemidanaan  Dalam Memberikan Perlindungan  Bagi  Anak  Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana. Fairness  and  Justice:
Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum, Vol.14, (No.2), pp.183–218. https://doi.org/10.32528/faj.v14i2.
1968 Pangemanan, Jefferson B. (2015).
Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia. Jurnal  Lex et Societatis, Vol.III,(No.1),pp.101–108. https:// doi.org/10.35796/les.v3i1.7075
Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Hukum  Dan Peradilan,Vol.5,(No.3),pp.319–330. http://www. jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhu kumperadilan/issue/view/7
Purnomo, Bambang., & Gunarto. (2018). Penegakan
Hukum  Tindak  Pidana  Anak  Sebagai  Pelaku Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (Studi Kasus  Di  Polres  Tegal). Jurnal  Hukum  Khaira Ummah,Vol.13,(No.1),pp.45-52.http://jurnal. unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2582 Rahayu,  S.  (2015).  Diversi  Sebagai  Alternatif Penyelesaian  Perkara  Pidana  Yang  Dilakukan Oleh  Anak  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan Pidana  Anak. Jurnal  Ilmu  Hukum Jambi, Vol.6,(No.1),p.127.
Selang,  W.  (2016).  Upaya  Pembaharuan  Sistem Peradilan  Pidana  Anak Di  Indonesia. Lex Crimen,Vol.5,(No.1),pp.37–45. https://ejournal. unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/105 99

## BUKU
Arief,  Barda N.  (2005). Beberapa  Aspek  Penegakan dan  Pengembangan  Hukum  Pidana.  Bandung:

## Citra Aditya Bakti.
Kristian.  (2017). Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu Dan  Sistem  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia.
Jakarta: Prenada Media Group.
Marzuki,  Peter M.  (2017). Penelitian  Hukum:  Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.
Soekanto,  S.  (2005). Faktor-Faktor  yang
Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta:
Rajawali Press.
Soetodjo, W. (2010). Hukum Pidana Anak. Bandung:
Refika Aditama.
Sudarto.  (2010). Kapita  Selekta  Hukum  Pidana.
Bandung: Alumni.
Suyatno,  B.  (2016). Masalah  Sosial  Anak.  Jakarta:
Prenada Media Group.
Wahyudi,  S.  (2011). Implementasi Ide  Diversi  dalam
Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di
Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

## TESIS
Aina,  M.  (2019). Penegakan  Hukum  Terhadap
Pelanggaran  Lalu  Lintas  Oleh  Anak  Dibawah Umur  Mengakibatkan  Orang  Lain  Meninggal Dunia  (Studi  Kasus  di Polresta  Surakarta).
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Gultom,  Anda Talga.  S.  (2012). Penegakan  Hukum Tindak  Pidana  Pelanggaran  Lalu  Lintas  (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak  Pidana  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Di Kepolisian  Resort  Sleman).  Universitas  Islam
Indonesia.

## PROSIDING
Junger,  Marianne.,  Terlouw,  Gert-Jan.,  &  Van  der Heijden, Peter GM. (1995). Crime And Accident Involvement  In  Young  Road  Users. In Proceedings  of  Seminar  Behavioural  Research in  Road  Safety  V  (pp.11–22). UK:  Nottingham University

## SUMBER ONLINE
Kurnia,  D.  (2019). Anak  di  Bawah  Umur  Dominasi Pelanggaran  Lalu  Lintas. Retrieved  from https://nasional.republika.co.id/berita/pxp6z433 5/anak-di-bawah-umur-dominasi-pelanggaran- lalu-lintas