## PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

## Vedy Riza Alhabsy
Universitas Muhammadiya Surabaya, Jawa Timur Email: lietlaw091@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Restitusi Adanya hak-hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual ini belum sepenuhnya  terpenuhi,  karena  kenyataannya  restitusi  seringkali  tidak dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  seperti kurangnya kesadaran pelaku tindak pidana terhadap tanggung jawabnya, sulitnya mendapatkan bukti atau informasi yang cukup, serta minimnya pengawasan dan penegakan  hukum  terhadap  pelaksanaan  restitusi.  Penelitian  ini  bertujuan Apakah  anak  korban  tindak  pidana  kekerasan  seksual  berhak  mendapatkan restitusi,  dan  Bagaimana  upaya  pemberian  pelaksanaan  restitusi  terhadap  anak sebagai korban kasus kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  (statue  approach) Hasil  penelitian  ini  adalah  pertama,    Anak  korban  tindak  pidana  kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi pada pasal 71D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak,  jo  pasal  7A  dalam  Undang-undang  nomor  31  tahun  2014 tentang  perubahan  atas  Undang-undang  nomor  13  tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Kedua,  Bagaimana  upaya  pemberian pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban kasus kekerasan seksual Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan  Korban  bahwa  setiap  korban  berhak  atas  memperoleh  restitusi,  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban yaitu mengenai Hak Korban Anak dalam penuntutan.
ABSTRACT Keywords: Children, Sexual Violence, Restitution The existence of children's rights as victims of sexual violence has not been fully fulfilled, because in reality restitution is often not carried out properly. This is caused by several factors, such as the lack of awareness of the perpetrators of their  responsibilities,  the  difficulty  in  obtaining  sufficient  evidence  or information,  and  the  lack  of  supervision  and  law  enforcement  regarding  the implementation  of  restitution.  This  study  aims  whether  child  victims  of  sexual violence  have  the  right  to  receive  restitution,  and  how  are  efforts  to  provide restitution  for  children  as  victims  of  sexual  violence  cases.  This  study  uses normative legal research with a statutory approach. The results of this study are first, child victims of sexual violence have the right to receive restitution in Article 71D of Law number 35 of 2014 concerning amendments to Law number 23 of 2002  concerning  Child  Protection,  jo  article  7A  in  Law  number  31  of  2014 concerning  amendments  to  Law  number  13  of  2006  concerning  Protection  of Witnesses  and  Victims.  Second,  what  are  the  efforts  to  provide  restitution  for children  as  victims  of  sexual  violence  cases  Article  7A  paragraph  (1)  Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims that every victim has the right to obtain restitution, Government Regulation Number 43 of
2017 regarding the implementation of restitution for children who are victims, namely regarding the Rights of Child Victims in prosecution.

## PENDAHULUAN
Kekerasan  terhadap  anak  di  bawah  umur  merupakan  tindak  pidana  serius  yang  harus diberikan  sanksi  yang  seadil-adilnya.  Sanksi  pidana  yang  dapat  diberikan  oleh  negara  kepada pelaku tindak pidana kekerasan anak di bawah umur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  (Efendi  &  Kasih,  2022),  di  mana  sanksi  pidana  yang  dapat  diberikan  meliputi pidana  penjara  dan  denda.  Selain  itu,  KUHP  juga  memberikan  alternatif  sanksi  pidana  berupa restitusi  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  kerugian  yang  diderita  oleh  korban  akibat  tindak pidana (Warnasouda et al., 2019).
Namun,  kenyataannya  restitusi  seringkali  tidak  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  seperti  kurangnya  kesadaran  pelaku  tindak  pidana  terhadap tanggung  jawabnya,  sulitnya  mendapatkan  bukti  atau  informasi  yang  cukup,  serta  minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan restitusi (Nuryanto, 2018).
Dalam  kasus  kekerasan  anak  di  bawah  umur,  restitusi  yang  seharusnya  menjadi  bentuk tanggung  jawab  pelaku  tindak  pidana  untuk  memperbaiki  kerugian  yang  diderita  oleh  korban seringkali tidak dijalankan dengan baik. Misalnya, restitusi yang diberikan tidak mencukupi atau tidak  tepat  sasaran  sehingga  korban  masih  mengalami  kerugian  atau  bahkan  merasa  tidak  puas dengan restitusi yang diberikan. Selain itu, proses pelaksanaan restitusi seringkali memakan waktu yang lama dan terkadang tidak dapat dilakukan secara menyeluruh karena pelaku tindak pidana sulit ditemukan atau tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup.
Kesenjangan antara restitusi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku tindak pidana kekerasan anak  di  bawah  umur  dengan  kenyataannya  ini  menjadi  masalah  serius  dalam  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia.  Hal  ini  dapat  menimbulkan  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  sistem peradilan pidana, terutama jika restitusi tidak dijalankan dengan baik dan korban masih merasa dirugikan. Oleh karena itu,  perlu dilakukan upaya untuk  meningkatkan  efektivitas pelaksanaan restitusi dalam kasus kekerasan anak di bawah umur.
Karena Anak juga memiliki hak asasi manusia yang sama dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi
kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian  di  seluruh  dunia.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya  perlindungan  khusus  bagi anak yang berhadapan dengan hokum (ABH) (Efendi & Kasih, 2022). Hal ini dapat dilakukan melalui  peningkatan  kesadaran  dan  edukasi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  mengenai  tanggung jawab mereka dalam memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban, meningkatkan pengawasan dan  penegakan  hukum  terhadap  pelaksanaan  restitusi,  serta  meningkatkan  aksesibilitas  dan efisiensi dalam proses pelaksanaan restitusi (Saputra & Rado, 2023).
Dalam  hal  ini,  peran  lembaga  peradilan,  aparat  penegak  hukum,  dan  masyarakat  sangat penting  untuk  meningkatkan  efektivitas  pelaksanaan  restitusi.  Lebih  dari  itu,  dibutuhkan  juga peran aktif dari berbagai pihak, termasuk institusi pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil untuk
meningkatkan  kesadaran  dan  memberikan  edukasi  mengenai  pentingnya  restitusi  dalam  kasus kekerasan  anak  di  bawah  umur  dan  bagaimana  cara  pelaksanaannya  yang  tepat.  Peningkatan aksesibilitas  dan  efisiensi  dalam  proses  pelaksanaan  restitusi  juga  dapat  dilakukan  dengan memperkuat  lembaga  pelaksana  restitusi,  seperti  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Hardianti et al., 2021).
Selain itu, pihak aparat penegak hukum juga perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan  dan  keterampilan  mereka  dalam  melakukan  investigasi  dan  mengumpulkan  bukti- bukti  terkait  pelaksanaan  restitusi.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  pelatihan  dan  peningkatan kapasitas, baik secara teknis maupun non-teknis. Terakhir, perlu ancaman kekerasan pads fisik dan psikologis  laki-laki  terhadap  perempuan  telah  dianalisis  sebagai  sumber  utama  ketidaksetaraan gender (Paradiaz & Soponyono, 2022) dan dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan restitusi. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dan pendukung  pelaksanaan  restitusi  dengan  melaporkan  pelanggaran  dan  memberikan  informasi terkait  pelaksanaan  restitusi  kepada  pihak  yang  berwenang.  Selain  itu,  masyarakat  juga  dapat memberikan  dukungan  moral  dan  materiil  kepada  korban  kekerasan  anak  di  bawah  umur  dan keluarganya dalam proses restitusi.
Dengan  adanya  upaya-upaya  tersebut,  diharapkan  dapat  meningkatkan  efektivitas pelaksanaan restitusi dalam kasus  kekerasan anak di  bawah umur dan mengurangi  kesenjangan antara  restitusi  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  anak  di  bawah umur  dengan  kenyataannya.  Selain  itu,  diharapkan  juga  dapat  meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak sebagai  korban kekerasan. Karena perempuan dan anak-anak  merupakan kaum  yang rentan  terhadap  tindak  pidana  menjadi  sasaran  utama  (Arifin,  2020),  karena  wanita  itu  sangat rentan  terhadap  tindakan  pelecehan  seksual.  Pelecehan  seksual  merupakan  tindakan  kejahatan yang  dilakukan  dengan  perbuatan  melecehkan,  merendahkan,  menghina  yang  mengakibatkan penderitaan secara psikis ataupun fisik. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan dari seksualitas  laki-laki,  sehingga  pelecehan  dapat  terjadi  karena  berawal  dari  posisi  yang menempatkan tahta aki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, maka dalam hal ini si pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi kekuasannya.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  melalui  pendekatan  perundang- undangan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan  cara  mengkaji  berbagai  konsep  hukum  yaitu  konsep  pertanggungjawaban  pidana  serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual. Pendekatan undang-undang dilakukan  dengan  pengumpulan,  telaah,  dan  identifikasi  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan perundang-undangan  yang  relevan  dengan  kasus  yang  dibahas.  Peraturan  perundang-undangan tersebut disusun menjadi dasar argumen untuk memecahkan isu yang dibahas.
Bahan-bahan  hukum  dikumpulkan  dalam  penelitian  hukum  ini  digolongkan  menjadi  dua, anatara lain: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Bahan hukum primer yang dimaksud di sini adalah peraturan perundanngundangan, antara lain:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2.  Undang-undang  Perlindungan  Anak  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2014 3. Undang-undang Perlindungan Saksi Korban Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
4.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Restitusi  bagi  Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020
5. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

## 1. Restitusi
Restitusi dalam hukum adalah suatu bentuk pemulihan atau pengembalian sesuatu yang telah hilang, dirampas, atau diperoleh secara tidak sah. Restitusi merupakan salah satu bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada pelaku tindak pidana atau pelanggar hukum lainnya. Restitusi sering kali dianggap sebagai bagian dari pemulihan kerugian akibat suatu tindak pidana atau perbuatan yang merugikan orang lain (Rahman & Sarip, 2021).
Dalam  Undang-Undang  nomor  35  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak restitusi Pasal 71D : “(1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.
Restitusi juga dapat berupa pembayaran uang ganti rugi atau penggantian barang yang hilang atau  rusak  akibat  tindakan  pihak  lain  (Harahap,  2016).  Namun,  restitusi  tidak  hanya  diberikan kepada korban atau pihak yang dirugikan. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh anak penyintas kekerasan seksual yang diajukan oleh korban sebenarnya sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dimana tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh wali  atau  penjaga  pintu  dari  pelanggaran,  penerus  anak-anak  korban  demonstrasi  kriminal,  dan juga dapat menjadi individu yang telah disetujui oleh wali, penerima manfaat, atau penjaga anak korban  pelanggaran  dengan  otoritas  hukum  yang  luar  biasa.  Dalam  Pasal  5  Ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, dimana bahwa permohonan ganti kerugian di pengadilan dapat diajukan  secara  ajeg  sesuai  pilihan  pengadilan,  yaitu  khusus  pada  tahap  pemeriksaan  atau pendakwaan.  Kemudian,  pada  ayat  (3)  dimaklumi  bahwa  selain  tahapan  pemeriksaan  dan penuntutan, tuntutan ganti rugi juga dapat diajukan melalui Lembaga Pengamat dan Pengamanan Korban  (LPSK)  sesuai  dengan  ketentuan  hukum.  Hakim  dapat  mengatur  pelaku  atau  terpidana untuk  menggantikan  semua  atau  sebagian  kerugian  yang  diderita  korban  akibat  tindak  pidana.
Restitusi juga dapat diberikan kepada pihak ketiga yang mempunyai hak atas barang atau jasa yang telah hilang atau dirampas. Misalnya, jika seorang pelaku tindak pidana telah mencuri mobil milik seseorang dan kemudian menjualnya kepada pihak ketiga yang tidak tahu bahwa mobil tersebut hasil  curian,  maka  pihak  ketiga  tersebut  dapat  diminta  untuk  mengembalikan  mobil  tersebut kepada pemilik yang sah.
Restitusi merupakan suatu bentuk pemulihan atau pengembalian yang memiliki tujuan untuk memulihkan  hak  atau  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  suatu  tindakan  atau  perbuatan.  Restitusi juga  dapat  membantu  korban  atau  pihak  yang  dirugikan  dalam  memperoleh  keadilan  dan mengurangi  dampak negatif akibat perbuatan yang merugikan. Oleh karena itu, restitusi sangat penting dalam sistem hukum dan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang efektif dan adil.

## 2. Anak
Sedangkan,  Anak  Sebagai  dasar  perumusan  anak  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UU  (Undang- Undang) No 35 Tahun 2014 Pengganti Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan (Prasetyawardani & Isnawati, 2021).
Kedudukan anak dalam hukum memiliki beberapa karakteristik khusus yang berbeda dengan kedudukan orang dewasa. Salah satu karakteristik utama dari anak dalam hukum adalah bahwa anak dianggap sebagai pihak yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban anak dalam hukum diatur secara khusus oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di masing-masing negara (Restuwati, 2014).
Anak  dalam  hukum  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan,  pengasuhan,  dan pendidikan yang memadai dari orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas kesejahteraannya. Orang  tua  atau  wali  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memenuhi  kebutuhan  fisik,  mental,  dan emosional anak serta memberikan pengarahan dan bimbingan yang baik (Supriyanto, 2020). Jika orang  tua  atau  wali  tidak  mampu  atau  tidak  ingin  menunaikan  tanggung  jawab  mereka,  maka pemerintah dapat melakukan tindakan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak tersebut.
Namun, penting untuk diingat bahwa sanksi atau hukuman yang diberikan kepada anak harus memperhatikan  karakteristik  khusus  anak  dalam  hukum,  yaitu  anak  merupakan  individu  yang rentan  dan  memerlukan  perlindungan  khusus.  Oleh  karena  itu,  sanksi  atau  hukuman  yang diberikan harus sesuai dengan usia, perkembangan, dan kebutuhan anak tersebut. Selain itu, anak harus  diberikan  kesempatan  untuk  rehabilitasi  dan  perbaikan  diri  agar  dapat  kembali  menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.
Dalam hal sanksi atau hukuman yang diberikan kepada anak yang melakukan tindakan yang melanggar  hukum,  penting  untuk  memperhatikan  karakteristik  khusus  anak  dalam  hukum  dan memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan usia, perkembangan, dan kebutuhan anak tersebut. Selain itu, rehabilitasi dan perbaikan diri juga harus diberikan sebagai bagian dari sanksi atau hukuman yang diberikan kepada anak (Supriyanto, 2020).
Dengan  memberikan  perlindungan  dan  pengakuan  hak-hak  anak  dalam  hukum,  serta memberikan  sanksi  atau  hukuman  yang  sesuai  dengan  karakteristik  khusus  anak,  diharapkan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Ini akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat dan negara secara keseluruhan.

## 3. Perlindungan Hukumnya
Perlindungan  anak  haruslah  dilaksanakan  secara  rasional,  bertanggung  jawab  dan  sebaik mungkin agar usaha yang dilakukan bisa efektif dan efisien. Dalam usaha tersebut haruslah mampu meningkatkan  kreativitas,  inisiatif,  dan  tidak  menyebabkan  anak  ketergantungan  kepada  orang lain,  sehingga  anak  tidak  memiliki  kemampuan  dan  kemauan  menggunakan  hak-haknya  dan melakukan kewajibannya (Laksmana & Irawan, 2021).
Di  UU  nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  di  pasal  1  ayat  15  yang  berisi “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan  kondisi  tertentu  untuk  mendapatkan  jaminan  rasa  aman  terhadap  ancaman  yang membahayakan  diri  dan  jiwa  dalam  tumbuh  kembangnya"  jadi  anak  anak  harus  diberikan perlindungan khusus supaya dia merasa aman dan nyaman.
Ketentuan-ketentuan dalam KUHP dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, khususnya korban yang masih di  bawah  umur.  Selain  itu,  tindakan  kekerasan  seksual  juga  dapat  dikenakan  sanksi  tambahan berupa kerugian moral dan materiil bagi korban (Rohmah & Jamillah, 2023).
Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan atau sulit  untuk  dibuktikan. Oleh karena itu, upaya pencegahan kekerasan seksual  sangatlah penting dilakukan,  baik  oleh  pemerintah,  masyarakat,  maupun  individu.  Pencegahan  dapat  dilakukan dengan  meningkatkan  kesadaran  akan  hak-hak dan  perlindungan  terhadap  korban  kekerasan seksual, memberikan pendidikan seksual yang benar dan terpadu, serta menegakkan hukum secara adil dan cepat dalam menangani kasus kekerasan seksual.

## Upaya Hukum Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

## 1. Upaya Hukum
Anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  seksual  memiliki  hak  untuk  mendapatkan perlindungan dan upaya hukum yang sesuai dengan hak-haknya. Upaya hukum bagi anak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), Pasal 67 UU PA menegaskan  bahwa  korban  kekerasan  seksual  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  akses  terhadap layanan medis, psikososial, pendidikan, dan hukum. Pasal 68 juga menegaskan bahwa penyidik dan  aparat  penegak  hukum  wajib  melindungi  identitas  korban,  menjaga  kerahasiaan,  serta memberikan  perlindungan  dan  bantuan  kepada  korban  selama  proses  hukum  berlangsung (Sommaliagustina, 2023).
Pasal  72  UU  PA  juga  menegaskan  bahwa  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  akan dikenakan sanksi pidana yang berat, yaitu hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama
15 tahun serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi tambahan  seperti  hilangnya  hak-hak  politik,  pengumuman  identitas,  dan  pemulihan  hak-hak korban.
Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 tahapan permohonan Hak Restitusi sebelum adanya putusan pengadilan, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai pada penuntutan. Tahap penyelidikan  dan  penyidikan  dilakukan 2 oleh  pihak  kepolisian.  Perlindungan  khusus  bagi  anak korban dari tindak pidana kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:
a) Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai kesusilaan b) Rehabilitasi sosial pada anak korban kekerasan seksual
c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan saat pemulihan.
d) Pemberian sebuah perlindungan dan juga pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari  proses  penyidikan,  proses  penuntutan,  sampai  dengan  proses  pemeriksaan  disidang pengadilan.
Dalam  kesimpulannya,  upaya  hukum  bagi  anak  korban  kekerasan  seksual  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan medis, psikososial, pendidikan, dan hukum. Selain itu, pelaku kekerasan seksual terhadap anak akan dikenakan sanksi pidana yang berat.
Selain itu, persidangan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan secara tertutup dan tidak dibuka untuk umum. Identitas korban tidak boleh diungkapkan kepada publik dan  media  massa.  Pengadilan  juga  harus  memberikan  bantuan  hukum  gratis  kepada  korban kekerasan  seksual  yang  tidak  mampu  membayar  biaya  pengacara.  Korban  harus  diberikan penjelasan  tentang  hak-hak  dan  kewajiban  selama  persidangan  berlangsung,  serta  diberikan perlindungan  terhadap  intimidasi  dan  ancaman  dari  pihak  terdakwa  atau  pihak  lain  (Girsang  & Subekti, 2022).
Dalam rangka memberikan perlindungan dan upaya hukum yang lebih baik bagi anak korban kekerasan seksual, diperlukan kerja sama antara pihak kepolisian, pengadilan, dan lembaga sosial lainnya.  Masyarakat  juga  harus  berperan  aktif  dalam  memberikan  dukungan  dan  perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual.
Secara keseluruhan, upaya hukum bagi anak korban kekerasan seksual diatur dalam undang- undang dan peraturan yang ada. Dalam pelaksanaannya, perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerja  sama  antara  pihak-pihak  terkait  untuk  memberikan  perlindungan  dan  upaya  hukum  yang lebih baik bagi anak korban kekerasan seksual.
2. Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual
Anak sebagai  korban kekerasan adalah situasi  di  mana seorang anak mengalami  berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh orang lain, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Kekerasan  terhadap  anak  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  serius  dan  dapat berdampak buruk pada tumbuh kembang fisik dan psikologis anak.
Dalam Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
‘Barangsiapa  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  melakukan atau  membiarkan  dilakukan  pada  dirinya  perbuatan  cabul,  dihukum  karena  merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun’.
Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik di dalam rumah tangga, sekolah, tempat umum, atau di tempat kerja. Kekerasan yang dialami anak bisa berupa pemukulan, penganiayaan, pengabaian, atau pelecehan seksual. Kekerasan ini dapat menyebabkan trauma yang cukup besar bagi anak, dan mempengaruhi kepercayaan dirinya, harga diri, dan kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang sehat di kemudian hari.
Selain itu, anak korban kekerasan juga memiliki hak atas perlindungan dari pihak kepolisian dan  pengadilan.  Pihak  kepolisian  harus  memberikan  bantuan  dan  perlindungan  kepada  korban kekerasan, karena  Anak sendiri merupakan pewaris masa depan bangsa dan negara yang harus dijaga harkat, martabat serta keberlangsungan hidupnya. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran  hak  asasi  manusia  (Saputra  &  Rado,  2023).  serta  melakukan  penyelidikan  dan penindakan terhadap pelaku kekerasan. Sementara itu, pengadilan harus memastikan bahwa hak- hak  korban  kekerasan  dihormati  selama  persidangan  berlangsung,  seperti  memberikan  bantuan hukum  gratis kepada korban yang tidak mampu  membayar biaya pengacara, menjaga identitas korban, dan menggunakan kamera saksi untuk meminimalkan stres dan trauma pada korban.
Anak-anak  sebagai  korban  berhak  untuk  ditemani  oleh  wali  atau  orang-orang  yang dipercayakan oleh sang anak untuk ikut bersama mereka. Anak muda sebagai penyintas kejahatan seksual juga memenuhi syarat untuk:
a. Upaya pemulihan klinis dan selanjutnya pemulihan ramah, baik di dalam institusi maupun di luar yayasan;
b. Menjamin kesejahteraan, baik fisik, mental, dan jaminan sosial;
c. Kesederhanaan untuk mendapatkan koneksi data dengan peningkatan kasus.
Yang dimaksud rehabilitasi sosial adalah sebuah proses kegiatan secara terpadu, baik fisik, mental maupun juga sosial agar anak sebagai korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud reintigrasi sosial adalah sebuah proses penyiapan anak, agar anak tersebut dapat kembali kedalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.
Dalam menghadapi anak sebagai korban kekerasan, diperlukan pendekatan yang holistik dan berbasis hak asasi manusia. Hal ini melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, pihak kepolisian, pengadilan, lembaga sosial, dan masyarakat secara luas. Setiap pihak harus memahami hak-hak anak sebagai korban kekerasan dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan upaya rehabilitasi yang sesuai dengan karakteristik khusus anak (Hardianti et al., 2021).
Maka dari itu, anak sebagai korban kekerasan adalah masalah yang kompleks dan serius. Perlindungan  dan  upaya  rehabilitasi  bagi  anak  korban  kekerasan  memerlukan  kerja  sama  dan koordinasi dari berbagai pihak, serta dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat secara luas .

## KESIMPULAN
Perberian  restitusi  terhadap  anak  sebagai  korban  Kekerasan  seksual  merupakan  hal  yang wajib harus dilakukan karena buat mengganti biaya materill buat si korban anak dibawah umur tersebut.  Anak  sebagai  korban  kekerasan  memiliki  hak  atas  akses  layanan  medis,  psikososial, pendidikan,  dan  hukum.  Perlindungan  dan  upaya  rehabilitasi  bagi  anak  korban  kekerasan memerlukan kerja sama dan koordinasi dari berbagai pihak, serta dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat secara luas. Pihak kepolisian harus memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban  kekerasan,  serta  melakukan  penyelidikan  dan  penindakan  terhadap  pelaku  kekerasan. Sementara itu, pengadilan harus memastikan bahwa hak-hak korban kekerasan dihormati selama persidangan  berlangsung.  Dalam  menghadapi  anak  sebagai  korban  kekerasan,  diperlukan pendekatan yang holistik dan berbasis hak asasi manusia. Semua pihak harus memahami hak-hak anak sebagai korban kekerasan dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan upaya rehabilitasi yang sesuai dengan karakteristik khusus anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, S. (2020). Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS. Yuridika , 3 , 1.
Efendi, S., & Kasih, D. (2022). Upaya Penangulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam. Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam , 7 (2), 88–100.
Girsang,  M.  S.  N.,  &  Subekti,  R.  (2022).  Urgensi  Pengesahan  RUU  PKS  dalam  Upaya Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Kekerasan  Seksual. Souvereignty , 1 (3), 510–520.
Harahap,  I.  S.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kejahatan  Seksual  dalam Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Media Hukum , 23 (1).
Hardianti,  F.  Y.,  Efendi,  R.,  Lestari,  P.  D.,  &  Puspoayu,  E.  S.  (2021).  Urgensi  Percepatan Pengesahan  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual. Jurnal  Suara Hukum , 3 (1), 26–52.
Laksmana,  D.  F. S., &  Irawan, A.  D. (2021). Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai  Korban Penelantaran. Binamulia Hukum , 10 (2), 107–115.
Nuryanto, C. (2018). Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan. Jurnal Hukum Khaira Ummah , 13 (1), 71–84.
Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (1), 61–72.
Prasetyawardani, A. S., & Isnawati, M. (2021). Analisis yuridis putusan nomor I/PUU-VIII/2010 tindak pidana pembunuhan oleh anak karena pembelaan terpaksa. Borobudur Law Review , 3 (2), 123–135.
Rahman,  N.,  &  Sarip,  S.  (2021).  Kebijakan  Perlindungan  Anak  Korban  Kejahatan  Seksual  di Cirebon. Jurnal Hukum & Pembangunan , 50 (3), 619–632.
Restuwati, L. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik Orangtua Kandung di Kecamatan Empang-tarano . Brawijaya University.
Rohmah, S. N., & Jamillah, I. N. (2023). Urgensi Optimalisasi Perlindungan Hukum Dan Sosial Bagi  Korban  Kekerasan  Seksual  Di  Ligkungan  Pekerjaan  Dan  Akademis. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 10 (001).
Saputra, Y. A., & Rado, R. H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Merauke. Jurnal Restorative Justice , 7 (1), 81–96.
Sommaliagustina,  D.  (2023).  Urgensi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan Seksual. JUDAKUM: JURNAL DEDIKASI HUKUM , 2 (1), 60–66.
Supriyanto,  E.  (2020).  Rehabilitasi  Bantuan  Hukum  Anak  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga. YURE HUMANO , 4 (2), 42–53.
Warnasouda, S. Y., Mufidi, M. F., & Sukarya, W. S. (2019). Perlindungan Hukum Dokter Dalam Perspektif Undang Undang Tentang Rumah Sakit .

## This work is Licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License