e-ISSN : 2621-4105

## Urgensi Penggunaan Remote Notary Oleh Notaris Pasca
Pandemi Covid-19
Vina Ayu Subagta Tolinggar, Pieter Latumeten Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Indonesia vinaayusubagta@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  keabsahan  penggunaan  sistem  elektronik  khususnya remote notary dalam  menjalankan pekerjaannya  terhadap peraturan  yang berlaku dan pentingnya sistem  ini  untuk  kedepannya.  Peran  Notaris  sangatlah  penting  dalam  pelaksanaan  sistem pemerintahan  di  Indonesia  untuk  meningkatkan  performa  kinerja  Notaris  maka  penggunaan elektronik membantu dimasa pandemi maupun pasca Covid-19. Dimana masyarakat telah terbiasa untuk  menjaga  jarak, work  from  home,  daring dan  kegiatan  secara online lainnya.  Penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  pemecahan  masalah  terkait  penggunaan remote  notary untuk Notaris  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Penelitian  ini mempunyai  kebaharuan  perspektif  karena  menganalisis  tentang  sistem  elektronik  pada  Notaris yang  seluruh  rangkaian  proses  dilakukan  melalui online disebut remote  notary dan  perbedaan istilah  dengan cyber  notary/e-notary .  Hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa    sistem  ini menjadi pilihan yang bijak menghadapi hal tersebut, namun ketentuan ini diragukan karena tidak tercantum  secara  eksplisit  pada  batang  tubuh  UUJN  meskipun  peraturan  di  Indonesia  sudah memfasilitasi  sistem  ini  dan  negara-negara  lain  menghadapi  pandemi  dengan  metode E-Notary yang disebut dengan remote notary. Serta, penggunaan remote notary efektif karena Notaris dapat melakukan semua rangkaian proses pembuatan akta, sertifikasi dan sebagainya hanya melalui satu aplikasi secara online . Kata Kunci : E-Notary; Notaris; Remote Notary

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  validity  of  the  use  of  electronic  systems,  especially remote notary in carrying out their work against applicable regulations and the importance of this system  in  the  future.  The  role  of  notaries  is  very  important  in  the  implementation  of  the government system in Indonesia to improve the performance of notaries, so the use of electronics helps  during  the  pandemic  and  post-Covid-19  period.  Where  people  are  used  to  keeping  their distance,  working  from  home,  online  and  other  online  activities.  This  research  is  expected  to provide solutions to problems related to the use of  remote notary for Notaries in Indonesia. This study uses a normative juridical method. This research has a novel perspective because it analyzes the electronic system at a Notary whose entire series of processes is carried out via online called remote notary and the difference in terms with cyber notary/e-notary. The results of this study can be concluded that Electronic notary (E-notary) is a wise choice to deal with this, but this provision is doubtful because it is not explicitly stated in the body of the UUJN even though regulations in Indonesia  have  facilitated  this  system.  and  other  countries  are  facing  the  pandemic  with  the  E- Notary method called remote notary. Also, the use of remote notary is effective because Notaries can carry out all the processes of making deeds, certifications and so on only through one online application.
Keyword : E-Notary; Notary; Remote Notary
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Remote  notary salah  satu  solusi  mengatasi  keadaan  di  Indonesia  akibat pandemi  Covid-19.  Namun,  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  menjalankan fungsi  pemerintahan 1 rentan  terjadi  ketidaksesuaian  dengan  UUJN  maka  perlu klausula  di  RUUJN  secara  eksplisit  mengatur  mengenai remote  notary. Sebagai perlindungan hukum bagi Notaris terhadap kemajuan teknologi serta penggunaan remote  notary .  Dimungkinkan  dapat  meningkatkan  pelayanannya  kepada masyarakat  dan  instansi  pemerintahan  baik  itu  dimasa  pandemi  maupun  pasca pandemi Covid-19.
Perkembangan  Covid-19  di  Indonesia  meningkat  sehingga  pemerintah mengeluarkan  KEPPRES  11/2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat  Covid-19,  PERPU  1/2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan  Pandemi  Covid-19,  serta  PP  21/ 2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Covid-19 2 yang mengharuskan bekerja dari jarak jauh dan work from home serta  selalu  menjaga  jarak  dengan  orang  lain  dan  menggunakan  masker demi menekan laju perkembangan Covid-19. 3
Pemberlakuan  kebijakan  mempengaruhi  aktivitas  pekerjaan  masyarakat menjadi  terbatas,  meskipun  saat  ini new-normal namun  masih  ada  kekhawatiran akan pandemi. Adapun profesi yang mengalami kesulitan atas kebijakan ini yakni Notaris.  Menjadi  pertanyaan  kegiatan  pelayanan  Notaris  masuk  pada  ketentuan atau  tidak.  Jika  dihubungkan  Pasal  4  ayat  (1)  PP  tersebut  mengenai  kategori minimal untuk pelaksanaan PSBB dan terdapat kata “tempat kerja” apakah masuk dalam kantor Notaris sebagai tempat kerja. 4 Selanjutnya, berdampak juga terhadap pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Notaris  karena  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m. 5 Memang undang-undang meminta agar membacakan akta di  hadapan para pihak namun tidak dibatasi di hadapan para penghadap tersebut secara langsung /melalui media elektronik. 6
1 Cipto  Soenaryo,  “Peran  Dan  Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Pelayanan  Kepada  Publik  Sesuai Dengan Moral Etika Profesi Dan Undang-Undang,” Jurna Hukum 1, no. 6 (2018): 1–20.
2 Edmon  Makarim,  “Layanan  Notaris  Secara  Elektronik  Dalam  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H., L.L.M,” law.ui.ac.id, 2020, https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris- secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/.
3 Muhammad Fajar Nugroho and Suswanta Suswanta, “Kendala Pelaksanaan Dan Upaya Penanganan Work  From  Home  /Wfh  Di  Bappeda  Kabupaten  Gunungkidul,” Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media
Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi 17, no. 2 (2020): 221–41,
https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.590.
4 Indonesia,  “PP  21  Tahun  2020  Tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka Percepatan Penanganan Covid-19,” Pub. L. No. 21/2020 (2020).
5 “membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris,” Kementerian Sekretariat Negara, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” 2014, 1–43.
6 Muhammad  Tiantanik  Citra  Mido,  I  Nyoman  Nurjaya,  and  Rachmad  Safa’at,  “Tanggung  Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibacakan Oleh Staf Notaris Di Hadapan Penghadap,” Lentera Hukum 5, no. 1 (2018): 156, https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.6288.
e-ISSN : 2621-4105
Maka  perlu  memahami  sejarah  konsep cyber  notary pada  2  sistem  hukum yaitu sistem common law dan civil law . Berdasarkan pembagian tersebut, terdapat dua istilah hukum sering dipersamakan, yaitu “ electronic notary ” ( E-Notary ) dan “ cyber  notary ”.  Istilah  yang  pertama,  pertama  kali  dikenalkan  oleh  delegasi
Perancis pada forum legal workshop diselenggarakan oleh Uni Eropa tahun 1989 di Brussel, Belgia. Esensinya, konsep e-notary menjadikan Notaris sebagai pihak yang  menyajikan independent  record terhadap  transaksi  elektronik  yang dilakukan  para  pihak. 7 Sedangkan,  istilah cyber  notary dikenalkan  pertama  kali oleh American Bar Association tahun 1994. 8
Konsep  ini  bermakna  seseorang  yang  melaksanakan  kegiatan cyber  notary adalah seseorang  yang  mempunyai spesialisasi  kemampuan dibidang hukum  dan komputer.  Lebih  lanjut,  dalam  konsep  dipersepsikan  fungsinya  dipersamakan layaknya  Notaris  latin  dalam  memfasilitasi  suatu  transaksi  internasional,  dapat melakukan  autentikasi  dokumen  secara  elektronik,  dan  diharapkan  dapat memverifikasi  kapasitas  hukum  dan  tanggung  jawab  keuangan. 9 Konsep  ini memunculkan  berbagai  pendapat,  ada  yang  mendukung  dan  menolak. Problematika  utama  ialah  keabsahan  akta  yang  dibuat  dalam  sistem cyber notary. Ada  juga  yang  bertentangan  dengan  asas tabellionis  officium  fideliter exercebo , artinya seorang Notaris harus bekerja secara tradisional. 10
Telah  ada  beberapa  penelian  sebelumnya  yang  mengkaji  tentang remote notary antara  lain  oleh  Dwi  (2021).  Penelitian  ini  mengangkat  permasalahan keabsahan  akta  Notaris  dan  urgensi  dilakukannnya  sistem cyber  notary kajian dengan  UUJN.  Simpulannya,  akta  Notaris  dengan cyber  notary mempunyai pembuktian  akta  dibawah  tangan  karena  belum  ada  kepastian  hukum  dan bertentangan  antar  peraturan  serta  perlu  diterapkan  di  Indonesia. 11 Penelitian selanjutnya  oleh  Chastra  (2021).  Penelitian  tersebut  mengkaji  kepastian  hukum akta autentik Notaris yang dibuat dengan cybernotary berdasarkan UUJN dengan simpulannya  UUJN  belum  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  yang  masih bertentangan antar UU lainnya. 12
Sedangkan penelitian oleh Marlin (2022) yang mengkaji dampak dari cyber notary akan  dilakukannya  transaksi  bisnis  berdasarkan  UUJN.  Simpulannya, cyber  notary mencakup  sertifikasi  transaksi  secara  elektronik  dan  UUJN
7 Haydan  Iman  Prasetya,  “Memaknai  Implementasi  Konsep  Cyber  Notary  Dalam  Pelaksanaan Lelang,” www.djkn.kemenkeu.go.id, 2020, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bontang/baca- artikel/13397/Memaknai-Implementasi-Konsep-Cyber-Notary-Dalam-Pelaksanaan-Lelang.html.
8 Prasetya. 9 Prasetya.
10 Andes  Willi  Wijaya,  “Konsep  Dasar  Cyber  Notary :  Keabsahan  Akta  Dalam  Bentuk  Elektronik,” vVva  Justicia,  2018,  https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan- akta-dalam-bentuk-elektronik/.
11 Wardani  Rizkianti  Tamara  Dwi  Rizki  Amanda,  “Urgensi  Penerapan  Cyber  Notary  Ditengah Pandemi Covid 19,” Yurispruden 4, Nomor 2 (2021): 144–59.
12 Denny  Fernaldi  Chastra,  “‘Kepastian  Hukum  Cyber  Notary  Dalam  Kaidah  Pembuatan  Akta Autentik  Oleh  Notaris  Berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,’” Indonesian  Notary 3,  no.  2  (2021): 249, http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1522.
e-ISSN : 2621-4105
menegaskan  tugas  dan fungsi  cyber  notary . 13 Perbedaan  penelitian  ini  dengan ketiga  penelitian  terdahulu  yakni  pembahasan  akan  penerapan  dan  perbedaan istilah sistem elektornik ( e-notary/cyber notary / remote notary).
Cyber  notary sudah  ada  di  UUJN  melalui  Pasal  15  ayat  (3)  namun  perlu adanya penegasan secara eksplisit di batang tubuh UUJN dan penerapan sistem ini diperlukan  untuk  Notaris  di  Indonesia.  Sedangkan,  penelitian  ini  meneliti peraturan lainnya terhadap sistem elektronik ini dan istilah e-notary / remote notary oleh  karena  itu  penelitian  ini  dibuat  untuk  memecahkan  perbedaan  istilah  serta penerapannya  di  negara  lain  untuk  diterapkan  di  Indonesia.  Adapun permasalahannya  pemahaman e-notary dan cyber  notary untuk  Notaris menggunakan sistem remote notary masih sumir sehingga menjadi permasalahan untuk  dilakukan  mengingat  payung  hukum  yang  dianggap  belum  menunjang penggunaan  perangkat  elektronik  oleh  Notaris.  Hal  ini  penting  karena  setiap perbuatan  yang  dilakukan  Notaris  menimbulkan  akibat  hukum  dalam  membuat akta  autentik.  Penelitian  ini  bertujuan  dan  menganalisa  akan  keabsahan  hukum dari sistem elektronik melalui UUJN dan peraturan terkait serta penerapan sistem elektornik pada Notaris secara fully digital melalui remote notary pasca pandemi.
2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ).  Penelitian  hukum  normatif adalah  penelitian  hukum  kepustakaan. 14 Dalam  penelitian  hukum,  data  sekunder mencakup: 15 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  dan  Bahan  hukum  dari  zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  (yang  merupakan  terjemahan  yang  secara  yuridis  formal  bersifat  tidak resmi dari Woetboek van Strafrecht ).  Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  seperti  rancangan  undang-undang, hasil  penelitian,  hasil  karya  dari  kalangan  hukum  seperti  jurnal  di  salah  satu Universitas  di  Indonesia,  buku-buku,  jurnal  ilmiah  dari  luar  negeri  mengenai e- notary , remote  notary dan  Notaris.  Selanjutnya  alat  pengumpulan  data  berupa studi  dokumen  menggunakan  metode  analisa  secara  kualitatif    yang  mengajikan data secara deskriptif.
13 Simon  Reinaldo  Marlin  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra,  “Pentingnya  Penerapan  Cyber  Notary Sebagai  Upaya  Terciptanya  Keamanan  Praktik  Bisnis  Di  Indonesia,” JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Pendidikan) 6, no. 3 (2022): 10172–79, https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3369.
14 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019).
15 Soekanto.
e-ISSN : 2621-4105
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Keabsahan  Hukum  Penggunaan  Sistem  Elektronik  Terhadap  Undang- Undang Jabatan Notaris
Sistem  elektronik  membawa  peran  penting  akan  terciptanya  hukum  yang dicita-citakan  nantinya  kepada  profesi  Notaris,  karena  sebenarnya  Notaris  tidak hanya  memiliki  peran  dan  kewenangan  dalam  transaksi  yang  konvensional, khususnya  dalam  pembuatan  akta  autentik  saja,  melainkan  juga  pekerjaan  lain sebagaimana  ditentukan  peraturan  perundang-undangan.  Bahkan  dalam  lingkup teknologi  informasi,  Notaris  di  Belanda  dapat  menjadi  pihak  ketiga  terpercaya dalam suatu  transaksi  elektronik ( trusted third party ) atau menjadi escrow untuk source-code  sofware  computer . 16 Dalam  lingkup  transaksi  yang  tidak  hanya konvensional  melainkan  secara elektronik, Notaris  dapat  berperan  penting dalam mencegah penipuan ( fraud ). 17
Dengan kemampuan dan peralatan Notaris menjadi mampu melihat apakah suatu  salinan  elektronik  ( copy  e-document )  sesungguhnya  masih  original  atau tidak  karena  mampu  mendeteksi  adanya  perubahan  informasi  salinan  dokumen elektronik tersebut. 18 Di Korea, Notaris diberi kewenangan melakukan autentikasi terhadap  dokumen  elektronik  yang  dilakukan  melalui webcam atau video conference dengan persyaratan keseluruhan proses yang dilakukan harus direkam oleh  Notaris. 19 E-Apostille sistem  ini  diharapkan  menjadi  pertemuan  terhadap kepentingan  pertukaran  dokumen  publik  (salah  satunya  akta  Notaris)  yang digunakan  dalam  transkasi  perdata  internasional 20 dan  masih  banyak  lagi  seperti tandatangan elektronik (TTE) dan e-authentication.
Selanjutnya,  pemasangan barcode dalam  akta  autentik,  dapat  diakses  oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Notaris, para penghadap, dan pihak ketiga yang  secara  khusus  mempunyai  kepentingan  dari  akta  tersebut.  Data-data  yang dimasukan dalam sistem barcode merupakan data yang terbatas bukan mengenai seluruh  isi  akta.  Keamanan  juga  diperketat  dengan  akses  kunci  yang  dipegang oleh  pihak  tertentu  yang  mempunyai  kepentingan,  sehingga  dibatasi.  Mengingat fungsi  dipasangnya barcode dalam  akta  autentik  untuk  memastikan  isi  dan pembuat  akta  autentik  tersebut  benar  adanya.  Informasi  diatas  yang  tersimpan pada  data  base barcode ,  merupakan  informasi  yang  sama  pada  awal  akta,  dan informasi tersebut dapat dikatakan rahasia berdasarkan konsep akta autentik Pasal 38 UUJN-P. 21
16 Edmon  Makarim, Notaris  Dan  Transaksi  Elektronik  (Kajian  Hukum  Tentang  Cyber  Notary  Atau Electronic Notary (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018).
17 Makarim. 18 Makarim. 19 Makarim.
20 Makarim.
21 Kamilia  Savira  and  Fitriani  Ahlan  Sjarif,  “Efektivitas  Sistem  Barcode  Dalam  Pengamanan  Akta Autentik The Effectiveness Of The Barcode System In The Security Of Authentic Deeds,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 128–42.
e-ISSN : 2621-4105
Di  Indonesia  peraturan  mengenai  Jabatan  Notaris  diatur  pada  Undang Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Terkait  permasalahan mengenai penggunaan e-notary pada Notaris di Indonesia tidak dinyatakan secara eksplisit  pada  batang  tubuh  dari  UUJN.  Konstruksi  yuridis  yang  dipergunakan oleh  UUJN  tentang  kewenangan  tugas  jabatan  Notaris  tersebut  tidak  terbatas kepada  pembuatan  akta  autentik  akan  tetapi  juga  memiliki  kewenangan  lainnya sebagaimana  dimaksudkan  dalam  ketentuan  Pasal  15  ayat  (1)  secara  terinci menyebutkan  bahwa  Notaris  berwenang  membuat  akta  autentik  sepanjang pembuatan  akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 22
Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) secara tegas disebutkan, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugas jabatannya Notaris juga berwenang untuk melakukan perbuatan yang terkait surat- surat  yang  dipersiapkan  oleh  para  pihak  dan/atau  pihak  yang  berkepentingan, yaitu:  mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku  khusus,  membuat  kopi  dari  asli  surat  di bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan digambarkan  dalam  surat  yang  bersangkutan,  melakukan  pengesahan  kecocokan fotokopi  dengan  surat  aslinya,  memberikan  penyuluhan  hukum  sehubungan dengan  pembuatan  akta  dan  membuat  akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan; atau membuat akta risalah lelang.
Tugas utama Notaris yang ditentukan oleh UU adalah membuat akta otentik, dan  dalam  pembuatan  kata  otentik  itu,  Notaris  mempunyai  kewajiban  untuk menciptakan  otentisitas  dari  akta-akta  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapannya. 23 Stempel  autentisitas  atau  daya  pembuktian  autentik  hanya  dapat  tercipta  jika syarat-syarat  formal  atau  syarat-syarat  bentuk  ( gebruik  in  de  vorm )  yang ditentukan  dalam  UUJN  dipenuhi  dan  otentisitas  itu  tidak  ditentukan  oleh peraturan perundang-undangan lainnya. 24 Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dalam pelaksanaan tugas jabatannya Notaris juga masih dimungkinkan melakukan perbuatan  hukum  lainnya  dan/atau  masih  dimungkinkan  adanya  kewenangan lainnya  yang  diberikan  kepada  Notaris  selain  dari  kewenangan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris  mempunyai  kewenangan  lain  yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
22 Ikhsan Lubis, “Work From Home Dalam Jabatan Notaris,” 2020, https://medianotaris.com/work_from_home_dalam_jabatan_notaris_berita667.html.
23 Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka, “Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi  Elektronik  Dalam  Rangka  Cyber  Notary,” Repertorium Vol.  8,  no.  No.  2  (2019):  142–57, https://doi.org/10.28946/rpt.v.
24 Pieter  Latumeten, Dasar-Dasar  Pembuatan  Akta  Kuasa  Otentik  Berikut  Contoh  Berbagai  Akta Kuasa Berdiri Sendiri Dan Accessoir (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018).
e-ISSN : 2621-4105
Lebih jauh lagi, kekuatan pembuktian yang sedemikian kuat ini muncul dari kenyataan  bahwa  Notaris  di  negara civil  law memiliki  sebuah  kewajiban  formil yang lahir dari pelaksanaan asas tabellionis officium fideliter exercebo . Kewajiban itu  berupa  kewajiban  bahwa  Notaris  itu  sendiri  harus  datang,  melihat  dan mendengar  dalam  setiap  pembuatan  akta  dan  ditanda-tangan  oleh  Notaris  itu sendiri dan para penghadap masing-masing langsung di tempat dibacakannya akta itu  oleh  Notaris.  Tanda  tangan  yang  ditorehkan,  harus  tanda  tangan  asli  dari Notaris  dan  para  penghadap  bukanlah  tanda  tangan  elektronik  yang  bisa ditorehkan di dalam akta tersebut. 25
Untuk  konsep cybernotary, sebagian  ahli  hukum  dikembangkan  dengan pemanfaatan  media  elektronik  secara  telekonferensi,  sebagaimana  dikemukakan Edmon Makarim, selama ini ada sedikit kesalahpahaman dalam menafsirkan frasa ‘dihadapan’ sesuai Pasal 1868 KUHPerdata yang dikaitkan dengan cyber notary . Mengidentikkan  dengan  pembuatan  akta  yang  dilakukan  secara  telekonferensi, padahal tidak. Prinsip kerja cyber notary tidak jauh berbeda dengan Notaris biasa. Para pihak tetap datang dan berhadapan dengan para Notarisnya. Hanya saja, para pihak  langsung  membaca draft aktanya  di  masing-masing  komputer,  setelah sepakat,  para  pihak  segera  menandatangani  akta  tersebut  secara  elektronik  di kantor  Notaris.  Jadi  aktanya  bukan  dibuat  melalui  jarak  jauh  menggunakan webcam ,  tetapi  para  pihak  berhadapan  langsung  kepada  Notarisnya.  Kalau caranya  menggunakan webcam ,  negara  lain  juga  belum  menggunakan  metode itu. 26
Cyber  notary secara  tidak  eksplisit  tidak  tertulis  pada  batang  tubuh  dari Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  namun  sesungguhnya  dapat  dilihat  pada  Pasal 15 ayat (3) mengenai kewenangan lain dari Notaris yang diatur dalam UU seperti telah  dijelaskan  sebelumnya  sehingga  kekhawatiran  Notaris  untuk  tidak menggunakan  sistem  elektronik  karena  tidak  ada  pada  UUJN  tidak  perlu dirisaukan  kembali.  Karena  mengacu  pada  Penjelasan  Pasal  15  ayat  (3)  yang berfungsi  sebagai  tafsiran  resmi  pembentuk  peraturan  peundang-undangan  atas norma tertentu dalam batang tubuh maka ditarik kesimpulan bahwa konsep cyber notary diakomodir  dalam  hal  kewenangan.  Peraturan  lainnya  seperti  Undang- Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  (UU  ITE)  berisi tentang  prinsip-prinsip  hukum  dan  regulasi  mengenai  yurisdiksi  dari  transaksi elektronik,  perbuatan  transaksi  elektronik,  tanda  tangan  elektronik,  pembuktian elektronik.  Untuk  lebih  jelasnya  berikut  beberapa  hal  yang  terkait  dengan
25 Wijaya, “Konsep Dasar Cyber Notary : Keabsahan Akta Dalam Bentuk Elektronik.”
26 Irma Devita, “Cyber Notary Sebatas Gagasan Atau Masa Depan?,” https://irmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa-depan/, December 1, 2019.
e-ISSN : 2621-4105
kewenangan  Notaris  dalam  mensertifikasi  transaksi  yang  dilakukan  secara elektronik. 27
Pertama, yurisdiksi transaksi elektronik Apabila dikaitkan dengan yurisdiksi transaksi elektronik yang menurut pasal 2 UU ITE dimana UU ITE berlaku untuk setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah  hukum  Indonesia,  yang  memiliki  akibat  hukum  di  wilayah  hukum Indonesia  dan/atau  di  luar  hukum  Indonesia  dan  merugikan  kepentingan Indonesia.  Kedua,  asas-asas  transaksi  elektronik  Pasal  3  UU  ITE  berisikan pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  dilaksanakan berdasarkan  asas  kepastian  hukum,  manfaat,  kehati-hatian,  iktikad  baik,  dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas kepastian hukum berarti landasan  hukum  bagi  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik serta  segala  sesuatu  yang  mendukung  penyelenggaraannya  yang  mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan, asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  diupayakan  untuk mendukung  proses  berinformasi  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  asas  kehati-hatian  berarti  landasan  bagi  pihak  yang  bersangkutan harus  memperhatikan  segenap  aspek  yang  berpotensi  mendatangkan  kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Asas iktikad baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam  melakukan  transaksi  elektronik  tidak  bertujuan  untuk  secara  sengaja  dan tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakibatkan  kerugian  bagi  pihak  lain  tanpa sepengetahuan  pihak  lain  tersebut  dan  asas  kebebasan  memilih  teknologi  atau netral  teknologi  berarti  asas  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi elektronik  tidak  terfokus  pada  penggunaan  teknologi  tertentu  sehingga  dapat mengikuti  perkembangan  pada  masa  yang  akan  datang.  Ketiga,  pembuktian elektronik tentang pembuktian elektronik dalam UU ITE tercantum dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE.
Pasal  5  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah,  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  Hukum  Acara  yang berlaku  di  Indonesia,  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik dinyatakan  sah  apabila  menggunakan  sistem  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  dan  ketentuan  mengenai  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk
27 Carisma  Gagah  Arisatya,  “Elektronik  (Studi  Di  Notaris  Wilayah  Kerja  Kota  Malang)  Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Carisma.Gagah@gmail.Com Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan Dengan  Tegas  Bahwa  Indonesia  Adalah  Negara  Yang  Berdasarkan  Hukum  ,  Negara  Demokrasi  Dengan,” n.d., 1–25.
e-ISSN : 2621-4105
tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam  bentuk  akta  notaril  atau  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  pembuat  akta. Selanjutnya,  Pasal  6  Dalam  hal  terdapat  ketentuan  lain  selain  yang  diatur  dalam Pasal  5  ayat  (4)  yang  mensyaratkan  bahwa  suatu  informasi  harus  berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang  informasi  yang  tercantum  di  dalamnya  dapat  diakses,  ditampilkan, dijamin  keutuhannya,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga  menerangkan suatu keadaan. 28
Anjuran  WFH  dan physical  distancing yang  dianjurkan  oleh  pemerintah dapat  atau  tidaknya  dilakukan  oleh  Notaris  karena  pandangan  bahwa  dalam pembuatan akta terdapat norma “keharusan” kehadiran secara fisik bagi kliennya dan  “keharusan”  pembuatan  akta  di  atas  kertas  dan  pengecualian  akta  Notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam Pasal 5 ayat (4)  UU  ITE. 29 Dilemanya  akan  timbul  permasalahan  hukum  akan  tetapi  anjuran pemerintah untuk WFH membuat Notaris tidak dapat membuka kantor namun jika tetap  membuka  kantor  menjalankan  permintaan  klien  untuk  menggunakan  jasa dari  Notaris  ada  risiko  kesehatan  terhadapnya.  Menurut  Edmon  Makarim menjawab  permasalahan  yang  ada  sebagai  berikut: 30 pertama,  pengecualian  akta Notaris  sebagai  bukti  elektronik  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  huruf  a  dan  b  UU  ITE dipahami  secara  komprehensif.  Pembentukan  UU  ITE,  sebenarnya  maksud pengecualian  pada  pasal  ini  tidak  mutlak,  karena  selayaknya  selaras  dengan dinamika teknologi dan dalam praktik akan merujuk kepada UU sektoral sebagai lex  spesialis .  Dalam  UNCITRAL model  law  on  e-commerce ,  ketentuan pengecualian tidak dicantumkan lagi sehingga pasal tersebut bukan pengecualian lagi dan Notaris harus tunduk pada UUJN.
Kedua,  Notaris  merupakan  bagian  dari  administrasi  pemerintahan,  dimana berdasarkan  UU  Administrasi  Pemerintahan  dan  UU  Pelayanan  Publik  serta  UU Arsip,  informasi  elektronik  telah  diterima  sebagai  alat  bukti  dan  memungkinkan pembuatan  keputusan  secara  elektronik.  Bahwa  secara  sistematik  Notaris  masuk lingkup administrasi pemerintahan sehingga UU  Administrasi Pemerintahan juga melekat pada Notaris. Tidak ada ketentuan secara implisit menyatakan pembuatan akta  di  media  kertas.  Pada  UUJN  kata  “tertulis”  ialah  mekanisme  pembubuhan tinta di media kertas. Dan frasa kertas disebutkan satu kali pada penjelasan Pasal 15  ayat  2  huruf  (a)  dalam  konteks  mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan kepastian tanggal surat dua bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Media kertas dalam konteks ini dokumen yang dibawa penghadap kepada Notaris. Kehadiran fisik sebagaimana diatur pada UUJN. Merujuk penjelasan Pasal 16 ayat (1)  huruf  (m)  UUJN,  Notaris  harus  hadir  secara  fisik  dan  melakukan
28 Arisatya.
29 Makarim, Notaris Dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary . 30 Makarim.
e-ISSN : 2621-4105
penandatanganan  akta  di  hadapan  penghadap  dan  saksi.  UU  12  tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  pada  bagian  penjelasan suatu  UU  tidak  boleh  menambahkan  norma  baru  selain  dari  norma  pada  batang tubuh UU sehingga seharusnya kata “harus” pada penjelasan UUJN tidak absolut seharusnya  sebagai  penguat  saja  dan  tidak  ada  konsekuensi  hukum  apa  pun terhadap akta Notaris dibuat secara elektronik. Selain itu dengan adanya Keppres yang menangani ancaman pandemi, maka demi kepentingan publik Pasal 16 ayat (1)  huruf  (m)  dapat  dikesampingkan.  Kehadiran  secara  audio  visual  dianggap kehadiran  langsung  menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  tahun  2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
Ketiga,  penggunaan  tanda  tangan  elektronik  tersertifikasi  yang  digunakan Notaris  dalam  menyelenggarakan  jasanya  merupakan  alat  bukti  yang  sah didukung  oleh  pihak  ketiga  untuk  sistem  pengamanan  terhadap  informasi  dan komunikasi  elektronik.  Sehingga  proses  autentifikasinya  terjamin  secara  teknis dan outputnya bukti  yang  autentik.  Keautentikan suatu  akta bawah tangan diatur dalam  Pasal  1875  KUHPerdata  bahwa  “akta  bawah  tangan  yang  tidak  ditampik oleh para pihak memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta autentik.” Jika akta Notaris  dibuat  secara  elektronik  diasumsikan  akta  bawah  tangan  maka  tidak menjadi  masalah  hukum  sepanjang  para  pihak  tidak  menampik  serta  Instansi pemerintah  terkait  dapat  menerima  dengan  baik.  Kekuatan  akta  Notaris  dibuat secara  elektronik  memiliki  kekuatan  hukum  lebih  kuat  apabila  instansi mengeluarkan  regulasi  menerima  dan  mengakui  keberadaan  akta  Notaris elektronik.”  Sertifikasi  transaksi  dengan  menerapkan cyber  notary tetap  sah selama memenuhi unsur-unsur akta autentik serta bentuk akta sebagaimana di atur dalam  UUJN. 31 Memahami  hakikat  Notaris  yang  kewenangan  pokoknya  untuk membuat akta autentik maka maksud sertifikasi pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN  adalah  proses  penuangan  transaksi  elektronik  ke  dalam  akta  autentik sehingga  transaksi  elektronik  dapat  dibuktikan  keabsahannya. 32 Dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  kegiatan  sistem  eletronik  pada  Notaris  bahwa  keabsahannya sudah  sesuai  dengan  peraturan  tentang  Notaris.  Akan  tetapi,  RUUJN  harus memasukan  secara  implisit  akan cybernotary ini.  Hal  inilah  yang  membedakan penelitian ini dengan 3 (tiga) penelitian sebelumnya.
3.2  Penggunaan Remote  Notary Dapat  Dilaksanakan  Oleh  Notaris  Untuk Menghadapi Pandemi Covid-19
Pengertian dari cyber notary adalah sebuah konsep untuk menggunakan/memanfaatkan  kemajuan  teknologi  yang  ada  bagi  para  Notaris untuk  melaksanakan  tugasnya  sebagai  Notaris  seperti  penandatangan  secara elektronik,  pelaksanaan  RUPS  secara teleconference dan  lain-lain.  Berikut
31 Kajian  Masalah  Hukum  et  al.,  “Keabsahan  Akta  Otentik  Yang  Dibuat  Dengan  Cara  Elektronik (Cyber Notary),” Perspektif 27, no. 1 (2022): 42–48,
https://jurnal- perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/822.
32 Prasetya, “Memaknai Implementasi Konsep Cyber Notary Dalam Pelaksanaan Lelang.”
e-ISSN : 2621-4105
pengertian dari masing-masing istilah yang telah diterjemahan. Pertama, E-notary mirip dengan Notaris tradisional/pena dan kertas sebagaimana penandatangannya dilakukan  dihadapan  Notaris,  kecuali  pada E-notary dokumen  yang  diaktakan adalah  digital  dan  Notaris  menggunakan  tanda  tangan  elektronik.  Contohnya adalah penandatanganan dan inisialisasi di bank atau kantor dokter menggunakan stylus dan  pad. Remote  notary dilakukan  melalui  peralatan  audio  dan  visual; penandatangan  tidak  berada  di  hadapan  Notaris  secara  fisik.  Notaris  dianggap sebagai e-notary karena  dokumen  yang  diaktakan  adalah  digital  dan  Notaris menggunakan  tanda  tangan  elektronik.  Selanjutnya,  perbedaan  antara e-notary dan  remote  notary .  Pada e-notary ,  Notaris  menggunakan  tanda  tangan  digital tetapi  harus  dilakukan  di  hadapan  Notaris  secara  fisik,  mirip  dengan  Notaris tradisional/pena  dan  kertas.  Pada remote  notary, para  penghadap  tidak  berada  di hadapan  fisik  Notaris  tetapi  hadir  melalui  peralatan  audio  dan  visual  seperti webcam .  Tanda  tangan  elektronik  juga  digunakan  untuk  menyelesaikan  proses dengan jasa Notaris. 33 Adapun negara-negara yang sudah menggunakan sistem ini adalah Arkansas,  California, Colorado, Delaware, Florida,  Idaho,  Indiana,  Lowa, Kentucky,  Maryland,  Minnesota,  Montana,  Nebraska,  Nevada,New  Jersey,  New Mexico, New York, North California, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Texas,  Utah,  Virginia,  Washington,  West  Virginia  dan  Wisconsin. 34 Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan Notaris dengan menggunakan remote online autotization dari negara California. 35
Adanya  permasalahan  terkait  rentannya  kebocoran  informasi  yang  terjadi jika  dilakukan  secara online. Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE)  memiliki tanggung  jawab  akan  pelindungan  data  pribadi  ketika  terjadi  pelanggaran  data
33 State  of  Michigan,  “State  of  Michigan  Eletronic  and  Remote  Notarial  Acts  Micihigan  Law  on Notarial  Acts  (MiLONA),”  docverify,  n.d.,  https://www.docverify.com/Products/E-Notaries/Electronic- Notary-and-Remote-Notary-Platform/Electronic-Notary-Michigan.
34 Docverify.com,  “Cara  Menjadi  Notaris  Elektronik  Atau  Notaris  Online  Jarak  Jauh,”  2020, https://www.docverify.com/Products/E-Notaries/What-States-Allow-Electronic-Notary.
35 “(1)Penandatangan  menghubungi  Notaris  atau  penyedia  layanan Remote  Online  Notarization (RON)  untuk meminta notaris online jarak jauh. (2) Dokumen penandatangan dikirim ke Notaris agar dapat ditandatangani dan diaktakan. Biasanya, dokumen diunggah dalam format elektronik seperti PDF ke platform teknologi  online  yang  digunakan  untuk  melakukan  notaris.  (3)  Identitas  penandatangan  disaring  sesuai dengan  persyaratan  dari  negara  bagian  yang  ditugaskan  oleh  Notaris.  Ini  mungkin  termasuk  menjawab pertanyaan  berdasarkan  riwayat  pribadi  dan  kredit  (KBA)  penanda  tangan,  memverifikasi  dokumen identifikasi  penanda  tangan  secara  online  (analisis  kredensial),  Notaris  melihat  dari  jarak  jauh  ID  penanda tangan  selama  notaris,  atau  metode  identifikasi  RON  lainnya  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  (4) Selama  notaris  online  jarak  jauh,  Notaris  dan  penanda  tangan  berkomunikasi  secara  online  menggunakan teknologi  audiovisual  -  misalnya,  melalui  webcam.  Notaris  dan  penandatangan  tidak  bertemu  langsung.  (5) Setelah identitas penandatangan telah diverifikasi dan semua persyaratan lain untuk notaris telah dilengkapi, baik  penandatangan  dan  Notaris  harus  menandatangani  dokumen  dan  stempel  Notaris  dilampirkan.  Untuk dokumen  elektronik,  ini  membutuhkan  tanda  tangan  elektronik  dan  versi  elektronik  dari  segel  Notaris.  (6) Notaris  mencatat  informasi  yang  diperlukan  untuk  catatan  jurnal  Notaris.  Notaris  biasanya  juga  harus menyimpan  rekaman  audio  dan  video  dari  sesi  notaris.  (7)  Dokumen  yang  diaktakan  dari  jarak  jauh dikembalikan  ke  penandatangan.”  David  Thun,  “Cara  Melakukan  Notaris  Online  Jarak  Jauh,” nationalnotary.org,  2019,  https://www.nationalnotary.org/notary-bulletin/blog/2019/12/how-to-perform-a- remote-online-notarization.
e-ISSN : 2621-4105
( data  breach ),  baik  terhadap  pengguna  maupun  regulator. 36 Sebelum  terjadi data breach ,  sesuai  PP  71/2019  tersebut  (PP  PSTE)  PSE  diharuskan  memenuhi kewajiban regulasi yang disyaratkan. 37
Penerapan cyber notary di negara common law sudah mengalami kemajuan apalagi  dengan  adanya  Covid-19.  Mereka  telah  meng- uprgade pelaksanaan kegiatan  Notaris  tidak  hanya  sebatas E-notary yang  hanya  menggunakan instrumen  elektronik  pendukung  namun  pihak  yang  berkepentingan  tetap  harus bertatap  muka  dengan  Notaris  dan  tentunya  dengan  sistem  keamanan  yang  baik pula.  Pelaksanaan remote  notary ,  semua  kegiatan  Notaris  dapat  dilakukan  dari awal  hingga  pihak  klien  menerima  sertifikat  secara  elektronik  melalui  aplikasi khusus  yang  telah  diciptakan  dari trusted  third  parties untuk  melancarkan kegiatan  Notaris  secara  virtual.  Indonesia  telah  melaksanakan cyber  notary melalui  instrumen  yang  disediakan  oleh  pemerintah  seperti  UU  ITE,  UU Adminduk, UU Arsip yang sudah membahas mengenai sistem elektronik. Namun, UUJN belum secara eksplisit pada batang tubuh sehingga perlu adanya penegasan meskipun  dapat  di  lihat  dari  UUJN  Pasal  15  ayat  (3).  Instrument  lain  yakni tandatangan  elektronik  yang  disediakan  oleh trusted  third  parties,  e-goverment seperti e-Apostille, e-fidusia, e-ktp dll.
Indonesia  mempunyai  potensi  untuk  melaksanakan  kegiatan cyber  notary, apalagi  pengaturan  perundang-undangan  baik  itu  jabatan  Notaris  maupun  dari peraturan  pendukung  lainnya  membuka  kesempatan  untuk  dilakukannya cyber notary maupun remote notary , dibutuhkannya pelatihan khusus untuk Notaris dan pengembangan  sistem  oleh  pihak  ketiga  serta  keselarasan  perundang-undangan untuk  mendukung  Notaris  mengikuti  perkembangan  teknologi.  Hal  tersebut  bisa jalan  yaitu  mempelajari  negara  Belanda  yang  menggunakan civil  law telah merancang  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  tentang Digital  Notary kepada DPR  karena  RUU  ini  menyatakan  pembentukan  akta  digital  dapat  dilakukan dengan akta Notaris. Pemohon tidak harus secara fisik pergi ke Notaris akan tetapi melalui audio  digital dan  memiliki  koneksi  dengan  video.  Akta  digital  juga  bisa secara  digital  di  kantor  Notaris.  Menurut  RUU,  Notaris  harus  terhubung  secara khusus kepada-pengelola (KNB)-sistem pemrosesan data. Melalui sistem ini atau platform  pusat,  klien  dapat  muncul  secara online kepada  Notaris  melalui audio digital dan  koneksi  video.  Notaris  di  Belanda  juga  telah  menggunakan platform ini  sejak  Maret  2022  dan  mendapat  pelatihan  pengetahuan  khusus  dan
36 Leski  Rizkinaswara,  “Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Bertanggungjawab  Terhadap  Pelanggaran Data,”  aptika.kominfo.go.id,  2020,  https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/penyelenggara-sistem-elektronik- bertanggungjawab-terhadap-pelanggaran-data/.
37 “Pasal  14  ayat  1:  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  melaksanakan  prinsip  pelindungan  data pribadi dalam  melakukan pemrosesan data pribadi; Pasal 26 ayat  1: Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga  kerahasiaan,  keutuhan,  keautentikan,  keteraksesan,  ketersediaan,  dan  dapat  ditelusurinya  suatu informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  sesuai;  Pasal  31:  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib melindungi  penggunanya  dan  masyarakat  luas  dari  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  sistem  elektronik  yang diselenggarakannya.”Leski Rizkinaswara.
e-ISSN : 2621-4105
pengujiannya. 38 Platform yang  sedang  dibangun  untuk digital  notary ini,  perlu dipelajari  oleh  Notaris  di  Indonesia  seperti  tanda  tangan  elektronik  (TTE)  yang tertulis  disimpan  dalam  sistem e-government untuk  mempermudah  proses birokrasi, 39 diunggah  dan  data  tersimpan  tersebut  tidak  diubah,  dapat melaksanakan  renvoi  secara  elektronik  jika  tempat  dan  tanggal  tanda  tangan secara  digital  pada platform tersedia  sehingga  tercipta  akta  autentik  karena sertipikat  elektronik  sudah  sebenarnya  sudah  ada  pada  peraturan  kita.  Menurut Edmon  Makarim,  di  luar  dari  pengaturan  hukum  Indonesia  yang  belum  secara maksimal  mengakomodasi  peranan cyber  notary ,  terdapat  beberapa  pekerjaan cyber  notary yang  dapat  dilakukan  Notaris  Indonesia  saat  ini,  sebagai  berikut. 40
Notaris  dapat  menyediakan  jasa  sistem  elektronik  untuk  mencetak  secara  valid dokumen-dokumen keperdataan yang dibutuhkan oleh para pihak.

## 4. PENUTUP
Penggunaan sistem elektronik di Indonesia akan penggunaan E-notary / cyber notary/remote notary telah diatur dengan Undang-Undang ITE. Remote notary, E- notary dan cyber  notary merupakan  hal  yang  sama  hanya  saja  kerap  dijadikan perbedaan karena penyebutan tersebut merupakan dari common law atau civil law . Namun,  di  Indonesia  sendiri  pelaksanaannya  pun  masih  tergolong  minim  atau setengah-setengah.  Diperlukan  studi  banding  dari  negara-negara  lain  seperti Notaris  di  Belanda  yang  telah  melaksanakan cyber  notary / e-notary secara  utuh rangkaian  kegiatan  Notaris  dari  awal  hingga  terbitnya  akta  menyeluruh  sistem online melalui remote notary .

## DAFTAR PUSTAKA
Arisatya,  Carisma  Gagah.  “Elektronik  (Studi  Di  Notaris  Wilayah  Kerja  Kota
Malang) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Carisma.Gagah@gmail.Com  Undang-Undang  Dasar  1945  Menyatakan
Dengan Tegas Bahwa Indonesia Adalah Negara Yang Berdasarkan Hukum , Negara Demokrasi Dengan,” n.d., 1–25.
38 KNB,  “Rancangan  Undang-Undang  Pendirian  Perseroan  Terbatas  Secara  Digital  Diajukan  Ke DPR,”  https://www.knb.nl/,  2022,  https://www.knb.nl/nieuwsberichten/knb-wetsvoorstel-digitale-oprichting- bv-naar-tweede-kamer.
39 Trihastuti Yuniati and Muhammad Fajar Sidiq, “Literature Review: Legalisasi Dokumen Elektronik Menggunakan  Tanda  Tangan  Digital  Sebagai  Alternatif  Pengesahan  Dokumen  Di  Masa  Pandemi,” Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi) 4, no. 6 (2020), https://doi.org/10.29207/resti.v4i6.2502.
40 “ pertama , jasa penitipan ataupun penyimpanan ( escrow ) terhadap kode sumber program komputer oleh para pihak. Dalam konteks jasa ini, notaris  dapat memberdayakan jasa kustodian yang diselenggarakan oleh  bank  untuk  melakukan  penyimpanan  kode  sumber. Kedua ,  jasa  pemeriksaan  identitas  subjek  hukum penghadap  sebelum  diterbitkannya  suatu  Sertifikat  Elektronik  kepada  yang  bersangkutan. Ketiga ,  jasa pemeriksaan  akta  secara  elektronik  bagi  pihak-pihak  yang  ingin  mengirimkan  dokumen  tersebut  secara elektronik  dalam  proses  lelang  atau  tender  dalam  konteks  pengadaan  barang  dan  jasa  secara  elektronik  ( e- procurement ). Keempat ,  memberikan  jasa time-stamping berikut  penggunaan  meterai  secara  elektronik kepada dokumen elektronik yang dihadapkan kepadanya. Hak tersebut akan mengakibatkan fungsi budgete r dan  fungsi  pembuktian  dari  meterai  menjadi  efektif. Kelima, mendukung  sistem  sertifikasi  keandalan terhadap  penyelenggaraan  sistem  elektronik  untuk  tindakan  kontraktual  secara  elektronik. Keenam , mendukung  penyaluran  program-program  bantuan  pemerintah,  khususnya  terkait  dengan  dukungan keautentikan  data  penerimaan  bantuan  dan  ketujuh,  notaris  dapat  saja  menyediakan  saat  semacam memberikan clinical data service atau legalisasi dari suatu bukti elektronik uang dicetak melalui sistem yang dikelolanya.”  Makarim, Notaris  Dan  Transaksi  Elektronik  (Kajian  Hukum  Tentang  Cyber  Notary  Atau Electronic Notary .
Bahri,  Syamsul,  Annalisa  Yahanan,  and  Agus  Trisaka.  “Kewenangan  Notaris
Dalam Mensertifikasi  Transaksi  Elektronik Dalam  Rangka Cyber Notary.” Repertorium Vol. 8, no. No. 2 (2019): 142–57. https://doi.org/10.28946/rpt.v.
Chastra,  Denny  Fernaldi.  “‘Kepastian  Hukum  Cyber  Notary  Dalam  Kaidah
Pembuatan  Akta  Autentik  Oleh  Notaris  Berdasarkan  Undang-Undang Jabatan Notaris.’” Indonesian Notary 3, no. 2 (2021): 249. http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1522.
Citra  Mido,  Muhammad  Tiantanik,  I  Nyoman  Nurjaya,  and  Rachmad  Safa’at. “Tanggung  Jawab  Perdata  Notaris  Terhadap  Akta  Yang  Dibacakan  Oleh Staf Notaris Di Hadapan Penghadap.” Lentera Hukum 5, no. 1 (2018): 156. https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.6288.
David  Thun.  “Cara  Melakukan  Notaris  Online  Jarak  Jauh.”  nationalnotary.org, 2019.  https://www.nationalnotary.org/notary-bulletin/blog/2019/12/how-to- perform-a-remote-online-notarization.
Docverify.com.  “Cara  Menjadi  Notaris  Elektronik  Atau  Notaris  Online  Jarak Jauh,”  2020.  https://www.docverify.com/Products/E-Notaries/What-States- Allow-Electronic-Notary.
Hukum,  Kajian  Masalah,  Dan  Pembangunan,  Magister  Kenotariatan,  and  Habib Adjie.  “Keabsahan  Akta  Otentik  Yang  Dibuat  Dengan  Cara  Elektronik (Cyber  Notary).” Perspektif 27,  no.  1  (2022):  42–48.  https://jurnal- perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/822.
Indonesia.  PP  21  tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Pub. L. No. 21/2020 (2020).
Irma  Devita.  “Cyber  Notary  Sebatas  Gagasan  Atau  Masa  Depan?” https://irmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masa- depan/, December 1, 2019.
Kementerian  Sekretariat  Negara.  “Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Perubahan  Dari  Undang-  Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan
Notaris,” 2014, 1–43. KNB. “Rancangan Undang-Undang Pendirian Perseroan Terbatas Secara Digital Diajukan Ke DPR.” https://www.knb.nl/, 2022. https://www.knb.nl/nieuwsberichten/knb-wetsvoorstel-digitale-oprichting- bv-naar-tweede-kamer.
Latumeten,  Pieter. Dasar-Dasar  Pembuatan  Akta  Kuasa  Otentik  Berikut  Contoh Berbagai  Akta  Kuasa  Berdiri  Sendiri  Dan  Accessoir .  Depok:  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
Leski  Rizkinaswara.  “Penyelenggara  Sistem  Elektronik  Bertanggungjawab Terhadap Pelanggaran Data.” aptika.kominfo.go.id, 2020. https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/penyelenggara-sistem-elektronik- bertanggungjawab-terhadap-pelanggaran-data/.
Lubis,  Ikhsan.  “Work  From  Home  Dalam  Jabatan  Notaris,”  2020. https://mediaNotaris.com/work_from_home_dalam_jabatan_Notaris_berita6 67.html.
Makarim,  Edmon.  “Layanan  Notaris  Secara  Elektronik  Dalam  Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat  Oleh  Dr.  Edmon  Makarim,  S.Kom,  S.H.,  L.L.M.” law.ui.ac.id, 2020. https://law.ui.ac.id/v3/layanan-Notaris-secara-elektronik- dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-
e-ISSN : 2621-4105
h-ll-m/.
———. Notaris Dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cyber Notary Atau Electronic Notary . Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018. Marlin,  Simon  Reinaldo,  and  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra.  “Pentingnya Penerapan  Cyber  Notary  Sebagai  Upaya  Terciptanya  Keamanan  Praktik Bisnis  Di  Indonesia.” JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan) 6,  no.  3 (2022): 10172–79. https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3369.
Nugroho, Muhammad Fajar, and Suswanta Suswanta. “Kendala Pelaksanaan Dan Upaya  Penanganan  Work  From  Home  /Wfh  Di  Bappeda  Kabupaten Gunungkidul.” Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media  Pengembangan  Ilmu  Dan Praktek Administrasi 17, no. 2 (2020): 221–41. https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.590. Prasetya,  Haydan  Iman.  “Memaknai  Implementasi  Konsep  Cyber Notary Dalam Pelaksanaan Lelang.” www.djkn.kemenkeu.go.id, 2020. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bontang/baca- artikel/13397/Memaknai-Implementasi-Konsep-Cyber-Notary-Dalam- Pelaksanaan-Lelang.html.
Savira,  Kamilia,  and  Fitriani  Ahlan  Sjarif.  “Efektivitas  Sistem  Barcode  Dalam Pengamanan  Akta  Autentik  The  Effectiveness  Of  The  Barcode  System  In The  Security  Of  Authentic  Deeds.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1 (2022): 128–42.
Soekanto,  Soerjono. Penelitian  Hukum  Normatif .  Depok:  RajaGrafindo  Persada, 2019.
Soenaryo, Cipto. “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelayanan Kepada Publik  Sesuai  Dengan  Moral  Etika  Profesi  Dan  Undang-Undang.” Jurna Hukum 1, no. 6 (2018): 1–20.
State  of  Michigan.  “State  of  Michigan  Eletronic  and  Remote  Notarial  Acts Micihigan  Law  on  Notarial  Acts  (MiLONA).”  docverify,  n.d. https://www.docverify.com/Products/E-Notaries/Electronic-Notary-and- Remote-Notary-Platform/Electronic-Notary-Michigan.
Tamara  Dwi  Rizki  Amanda,  Wardani  Rizkianti.  “Urgensi  Penerapan  Cyber Notary Ditengah Pandemi Covid 19.” Yurispruden 4, Nomor 2 (2021): 144–
59. Wijaya,  Andes  Willi.  “Konsep  Dasar  Cyber  Notary :  Keabsahan  Akta  Dalam Bentuk Elektronik.” vVva Justicia, 2018. https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary- keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/.
Yuniati,  Trihastuti,  and  Muhammad  Fajar  Sidiq.  “Literature  Review:  Legalisasi Dokumen  Elektronik  Menggunakan  Tanda  Tangan  Digital  Sebagai Alternatif  Pengesahan  Dokumen  Di  Masa  Pandemi.” Jurnal  RESTI (Rekayasa  Sistem  Dan  Teknologi  Informasi) 4,  no.  6  (2020). https://doi.org/10.29207/resti.v4i6.2502.