## KAWISTARA
VOLUME 6 No. 1, 21 April 2016 Halaman 1-112

## PERKIRAAN POLA MIGRASI ANTAR PROVINSI DI INDONESIA: PENDEKATAN DEMOGRAFI-EKONOMI
Albertus Girik Allo Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Papua Email: albertusgirikallo@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The difference in the level of welfare among regions was an impeller factor for people to migrate. Data from the Population Census in 2010 showed that the province’s largest destination of migrants were West Java, DKI Jakarta and Banten. The purposes of this study is to observe how many the migrate response due to the differences in the level of welfare among the provinces in Indonesia, and to calculate the probability of migration for each province. The research method used in this study is Demographic-Economic Approach (Issermen et al, 1985), and then modified with using limited data in Indonesia. Economic variables used in this study are Ratio of Minimum Provincial Wage/ Decent Living Needs (UMP/KHL), Gini Index, and Gross Regional Domestic Product (PDRB) per capita. The results show that economic attractiveness value for variable of UMP/KHL ratio which is 0.2501 (significant), variable of Gini index is -0.0730 (insignificant), and PDRB per capita is 0.2742 (significant). The tendency of migrations among the provinces in Indonesia is still dominated by the migrants from Java and Bali Islands. The other result shows that people in DI Yogyakarta Province have a tendency not to perform migration.
Keywords: Migration;  Demographic-Economic approach; Economic attractiveness; Tendency of migration

## ABSTRAK
Perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah merupakan faktor pendorong bagi seseorang melakukan migrasi. Data hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 menunjukkan bahwa provinsi tujuan terbesar dari para migran adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat berapa besar respon migrasi akibat perbedaan tingkat kesejahteraan antar provinsi di Indonesia, serta menghitung peluang migrasi pada masing-masing provinsi. Metode penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  model  demografi-ekonomi  (Issermen  et  al,  1985)  yang kemudian dimodifikasi dengan menggunakan data yang terbatas di Indonesia. Variabel ekonomi yang digunakan adalah Rasio Upah Minimum Provinsi/Kebutuhan Hidup Layak (UMP/KHL), Indeks Gini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai economic attractiveness untuk variabel Rasio UMP/KHL sebesar 0,2501 (signifikan), variabel Indeks Gini -0,0730 (tidak signifikan), serta PDRB per kapita 0,2742 (signifikan). Kecenderungan migrasi antar provinsi di Indonesia masih didominasi oleh migrasi ke pulau Jawa dan Bali. Hasil lainnya menunjukkan bahwa masyarakat di Provinsi DI Yogyakarta memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan migrasi.
Kata Kunci: Migrasi; Pendekatan  demografi-ekonomi; Economic attractiveness; Kecenderungan migrasi
Albertus Girik Allow-- Perkiraan Pola Transmigrasi antar Provinsi di Indonesia: Pendekatan Demogrfi-Ekonomi
PENGANTAR Migrasi merupakan persoalan yang mulai mendapatkan perhatian secara intensif  sejak  dimulainya  era  globalisasi. Per pindahan penduduk atau sering disebut dengan  migrasi dapat dilakukan secara suka rela  maupun  tidak  sukarela. Migrasi merupakan suatu tindakan yang diambil oleh seseorang sebagai reaksi atau respon ter hadap perubahan sosial dan ekonomi (Tirtosudarmo,  2009).  Perpindahan  pen- duduk  antara-wilayah  baik  pada  tingkat kam pung, distrik, kabupaten, provinsi dan negara disebabkan oleh berbagai macam alasan. Teori ekonomi menyebutkan bahwa arus  migrasi antar wilayah lebih banyak disebabkan oleh adanya perbedaan upah tenaga kerja antara daerah asal dan daerah tujuan (Kerr dan Kerr, 2011). Perpindahan ini akan memberikan dampak terhadap tingkat kesejateraan, pendidikan, dan kesehatan dari para  migran  (Vujicic et al., 2004;  Purnomo,
2009; Lu, 2010; Saptanto et al., 2011). Transfer penghasilan ( remittance ) terhadap keluarga di daerah asal merupakan salah satu dampak ekonomi yang diterima oleh keluarga dan daerah pengirim migran (Adams dan Page, 2005; Primawati, 2011). Secara umum, keputusan orang melaku- kan  migrasi adalah untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik dibandingkan di daerah asal mereka (Heitmueller, 2005; Martin dan Zurcher, 2008; Purnomo, 2009; Mayda, 2010). Penambahan jumlah migran akan memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat lokal dan wilayah tujuan migrasi. Jumlah migrasi yang semakin tinggi di suatu wilayah akan menyebabkan tingkat persaingan antar  penduduk  semakin  tinggi.  Selain itu, redistribusi pendapatan dan kebijakan kesejahteraan yang cenderung memihak kepada para migran karena mereka lebih banyak yang menganggur dan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat lokal (Lumpe,  2007;  Adema  dan  Ladaique, 2009;  Giulietti et al., 2013).  Sedangkan dampak positif dari adanya migrasi adalah
pertumbuhan ekonomi yang semakin baik di daerah tujuan, di mana tingkat persaingan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja  (The  Word  Bank,  2009;  Devlin et al., 2014). Migrasi dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu migrasi internasional dan migrasi  internal.  Deshingkar  (2006) meng ungkapkan  bahwa  migrasi internal lebih  berpotensi  untuk  mengurangi  kemis- kinan dibandingkan dengan migrasi  inter - nasional karena pertama ,  migrasi  in ternal akan  menyebabkan  pemerataan  pen- dapatan karena adanya remittance yang lebih luas dibandingkan dengan migrasi internasional. Kedua ,  kemungkin  pening- katan  migrasi internal yang lebih cepat diban dingkan  dengan migrasi internasional. Ketiga ,  migrasi internal didominasi oleh masyarakat miskin, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan, sedangkan migrasi internasional didominasi oleh masyarakat menengah. Keempat , bertambahnya tenaga kerja akan mendorong pertumbuhan yang cepat pada sektor manufaktur, konstruksi, pertanian, ekonomi pesisir, dan jasa. Migrasi tenaga kerja di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu migrasi inter nasional/migrasi ke luar negeri dan migrasi internal/ migrasi  dalam  negeri. Migrasi internasional dilakukan atas dasar kesenjangan upah, di mana upah di luar negeri lebih besar dibandingkan dengan upah  di  Indonesia.  Negara  tujuan  utama dari tenaga kerja Indoensia adalah Arab Saudi, Malaysia, Taiwan (RRC), Singapura, Hong Kong, Emirat Arab, dan negara-negara lainnya yang memiliki tingkat upah lebih tinggi (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri/BNP2TKI, 2013). Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, migrasi internal menunjukkan peningkatan yang  cepat  terutama  migran  perempuan. Para migran cenderung untuk meninggalkan keluarga mereka di daerah asalnya dan melakukan migrasi  untuk  periode  2  (dua) minggu  hingga  2  (dua)  tahun  ( Deshingkar, 2006).  Hasil  Sensus  Penduduk  2000,  Sensus
Kawistara, Vol. 6, No. 1, April 2016: 62-75
Penduduk  Antar-Sensus  2005,  dan  Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa migrasi internal cenderung menuju ke kota-kota besar di Pulau Jawa dengan alasan utama adalah untuk mencari pekerjaan dan memperoleh upah  yang  lebih  baik.  Pada  tahun  2010, migrasi keluar dari Pulau Sumatera sebanyak 0,3  juta  migran  dan  sebagian  besar  (87,67 persen) menuju Pulau Jawa, dari Pulau Kalimantan  sebesar  62,46  persen  dari  0,1 juta migran, dari Pulau Sulawesi sebesar 20,76  persen  dari  0,1  juta  imigran  dan  dari pulau  lainnya  sebesar  48,74  persen  dari  0,1 juta  migran  (Wahyuni  dan  Nuraini,  2013). Faktor  yang  diduga  mempengaruhi  arus migrasi ke Pulau Jawa antara lain adalah Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan merupakan pusat kegiatan ekonomi dan industri, sehingga banyak tersedia lapangan kerja serta kelengkapan fasilitas publik (pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan lainnya). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pola migrasi di Indonesia merupakan suatu reaksi atas kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik pada suatu wilayah tujuan.
Penelitian ini terkait dengan modifikasi model gravitasi tentang migrasi yang di kem- bangkan  oleh  Issermen,  dkk  (1985).  Modi- fikasi  model  tersebut  dengan  memasuk kan aspek  demografi  dan  aspek  ekonomi  ke dalam  model.  Hasil  penelitian  Issermen et al (1985)  menunjukkan  bahwa pendekatan demografi-ekonomi  memiliki  tingkat  kesa- lah an  peramalan  20  persen  lebih  rendah dari model lainnya yang digunakan untuk memprediksi migrasi. Model ini telah digunakan sebelumnya oleh  Darmawan  dan  Chotib  (2007)  dengan menggunakan indeks ketertarikan ekonomi yang diwakili oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Angka Pengangguran untuk memprediksi pola migrasi di Indonesia. Data  yang  digunakan adalah  tahun  1995  dan  tahun  2000  untuk setiap indeks ketertarikan ekonomi dan data migrasi menggunakan data tahun 2000 dan 2005.  Adanya  krisis  ekonomi  tahun  1998
menyebabkan pola migrasi antar provinsi di Indonesia pada periode sebelum dan sesudah  krisis  memiliki  perbedaan.  Peng- gabungan kedua periode tersebut akan menyebabkan bias dalam estimasi jika tidak melakukan  penyesuaian  terhadap  indeks- indeks  ketertarikan  ekonomi.  Selain  itu, pola  migrasi sebelum krisis didominasi oleh  migrasi yang disebabkan oleh adanya program transmigrasi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meng analisis seberapa besar respon migrasi akibat perbedaan tingkat kesejahteraan antar- provinsi di Indonesia, serta menghitung kemungkinan migrasi  pada  masing-masing provinsi. Dengan demikian, dapat diketahui provinsi mana yang dominan dalam menerima migran.
Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data migrasi dan data kesejahteraan (Rasio Kebutuhan Hidup Layak/KHL dan Upah Minimum Provinsi/UMP, indeks Gini,  serta  PDRB  per  kapita).  Data migrasi yang digunakan adalah data migrasi hasil Sensus  Penduduk  2000,  Sensus  Penduduk Antar  Sensus  2005,  dan  Sensus  Penduduk 2010.  Sedangkan  data  aspek  kesejahteraan menggunakan  data  tahun  2000  dan  2005 yang bersumber dari data makro yang diterbitkan oleh BPS dan lembaga lainnya yang berkompeten.
Teknik Analisis Data Model  yang  digunakan  untuk  meng- analisis  data  adalah  model  yang  di kem- bangkan oleh Issermen et al tahun  1985, dengan  memasukkan  faktor  ekonomi  se- bagai faktor penarik seseorang melakukan migrasi economic attractiveness .  Model  dasar dari  pendekatan  demografi  adalah  sebagai berikut:
(1) M (t) = P (t-  ) ij i 1 M (b) P (b-  ) ij i 1
Albertus Girik Allow-- Perkiraan Pola Transmigrasi antar Provinsi di Indonesia: Pendekatan Demogrfi-Ekonomi
Persamaan  (1)  kemudian  dimodifikasi dengan memasukkan unsur daya tarik ekonomi ( economic attractiveness ) dalam meng  ubah  probabilitas  seseorang  melaku- kan migrasi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  dua indikator, pertama , migrasi tidak hanya diten- tukan oleh aspek demografi, tetapi juga oleh aspek non-demografi (ekonomi dan politik). Kedua , hasil dari berbagai riset menunjukkan bahwa migrasi lebih banyak disebabkan oleh aspek ekonomi. Dengan demikian, diperoleh persamaan sebagai berikut:
(2) Di mana,
M ij = Migrasi dari wilayah i ke wilayah j
P i = Penduduk wilayah i A j = Indikator ekonomi wilayah j A n = Indikator ekonomi secara nasional t = periode migrasi b = periode dasar migrasi γ = economic attractiveness Issermen et al (1985) menggunakan data
cross­section dari laporan tahunan untuk memprediksi pola migrasi.  Dikarenakan keterbatasan data yang ada di Indonesia, di mana data migrasi hanya tersedia secara periodik (5 tahunan), maka dalam penelitian ini,  model  diatas  kemudian  dimodifikasi sebagai berikut:
(3)
Di mana, M ij (2010)  = Migrasi dari wilayah i ke wilayah j tahun 2010
M ij (2005) = Migrasi dari wilayah i ke wilayah j tahun 2005
P i (2005)  =  Penduduk wilayah i tahun 2005 P i (2000)  =  Penduduk wilayah i tahun 2000 A j (2005)  =  Nilai Aspek Kesejahteraan wilayah j tahun 2005 A j (2000)  =  Nilai Aspek Kesejahteraan wilayah j tahun 2000 A n (2005)  =  Nilai Aspek Kesejahteraan nasional tahun 2005 A n (2000)  =  Nilai Aspek Kesejahteraan
nasional tahun 2000 i,j =  Provinsi di Indonesia (1,2,…,25) γ = economic attractiveness
Provinsi yang ada di Indonesia saat ini  berjumlah  34  provinsi,  tetapi  hanya  25 provinsi yang memiliki data migrasi tahun 2000,  2005,  dan  2010.  Provinsi  pemekaran (Provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten,  Gorontalo,  Sulawesi  Barat,  Maluku Utara, dan Papua Barat) tidak dimasukkan dalam  penelitian  karena  pada  tahun  2000 provinsi-provinsi  tersebut  masih  tergabung dalam  kabupaten  induk.  Sedangkan  untuk Provinsi Aceh, tidak dimasukkan, karena tidak memiliki data migrasi pada tahun 2005 pada saat dilakukan Sensus Penduduk Antar  Sensus  tahun  2005  yang  disebabkan oleh adanya bencana alam ( tsunami). Untuk mendapatkan  estimasi  nilai  “ economic attractiveness ”  maka  persamaan  (3)  diubah sebagai berikut:
(4a) (4b)
Kemudian, melihat kecenderungan orang yang melakukan migrasi karena aspek kesejahteraan, maka dilakukan hal sebagai berikut: pertama , membagi ruas kiri persamaan  (3)  dengan  jumlah  penduduk tahun sebelumnya, sehingga diperoleh matriks peluang seseorang melakukan migrasi dari provinsi i ke provinsi j.
(5)
Kedua , membagi ruas kanan persamaan (3) dengan kemungkinan pertambahan pen- duduk akibat adanya migrasi karena aspek kesejahteraan, maka diperoleh matriks peluang seseorang melakukan migrasi akibat adanya pengaruh karena aspek kesejahteraan.
M (t) = P (t-  ) ij i 1 M (b) P (b-  ) ij i 1 A t A t A (b-  )/A b-1 j n j n ( -1)/ ( -1) 1 ( ) γ
M = P ij i (2010) (2005) M P ij i (2005) (2000) A A A /A j n j n (2005)/ (2005)
(2000) (2000) γ ln (2010) ln (2005)+ln M = P ij i M P ij i (2005) (2000) A A A /A j n j n (2005)/ (2005) (2000) (2000) + ln γ ln (2010) ln (2005)+ln M = P ij i M P ij i (2005) (2000) A A A /A j n j n (2005)/ (2005) (2000) (2000) + ln γ
ln (2010) ln (2005)+log M = P ij i M P ij i (2005) (2000) A A A /A j n j n (2005)/ (2005) (2000) (2000) = ln γ ln (2010) ln (2005)+log M = P ij i
M P ij i (2005) (2000) A A A /A j n j n (2005)/ (2005) (2000) (2000)
= ln γ M P ij i (2005) (2000) = ij π
Kawistara, Vol. 6, No. 1, April 2016: 62-75
Model tersebut disederhanakan sebagai berikut (Issermen et al. , 1985).
(6a)
(6b)
Di mana, (k) adalah provinsi tujuan lengkap dengan penduduk yang bertahan.
Ketiga , mengurangkan nilai peluang seseorang melakukan migrasi akibat adanya pengaruh  karena  aspek  kesejahteraan  (per- sama an  6b)  dengan  nilai  peluang  sese orang melakukan migrasi dari provinsi (i) ke provinsi (j)  (persamaan  5)  akan  menghasilkan  kecen- derungan seseorang melakukan migrasi karena adanya aspek kesejahteraan di daerah tujuan.

## PEMBAHASAN
Kondisi Migrasi Arus migrasi  antar-pulau  di  Indonesia dipengaruhi oleh perbedaan jarak antar pulau-pulau  tersebut.  Semakin  dekat  jarak antar pulau, maka peluang seseorang melakukan migrasi lebih besar dibandingkan dengan  pulau  yang  jauh.  Data  Sensus  Pen- duduk  tahun  2010  menunjukkan  bahwa arus migrasi antar pulau yang paling banyak adalah antara pulau Sumatera dan Pulau Jawa.  Jumlah migrasi di pulau Sumatera yang  berasal  dari  pulau  Jawa  sebesar  91,33 persen, sedangkan jumlah migran dari pulau Sumatera ke pulau Jawa sebesar 61,85 persen dari total migran yang ada di Pulau Jawa (Handiyatmo, 2011). Data hasil Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan  bahwa  provinsi-provinsi  di Pulau Jawa, baik sebagai provinsi pengirim/ asal (keluar), maupun provinsi penerima/ tujuan (masuk) masih mendominasi arus migrasi  hingga  tahun  2010.  Provinsi  ter-
banyak yang menerima migran adalah Jawa Barat, sebesar lebih dari satu juta dengan distribusi 44,29 persen dari DKI Jakarta, 24,74 persen  dari  Jawa  Tengah,  dan  30,97  persen berasal  dari  provinsi  lainnya.  Sedangkan untuk arus migrasi keluar, Jawa Tengah merupakan provinsi yang paling besar yaitu 0,9 juta migran dengan distribusi 26 persen menuju  Jawa  Barat,  22,01  persen  menuju DKI Jakarta, 9.46 persen menuju Banten, dan sisanya 42,53 persen menuju provinsi lain di Indonesia.
Kajian ini menggunakan data migrasi risen, karena migrasi ini lebih mencerminkan keadaan perpindahan penduduk terkini (keadaan lima tahun yang lalu). Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa provinsi tujuan terbesar dari para migran adalah Jawa Barat (19,7 persen), DKI Jakarta (12,1 persen), dan Banten (8,8 persen). Sedang- kan  provinsi  pengirim  migran  terbesar  di- dominasi  oleh  Provinsi  Jawa  Tengah  (18,7 persen), DKI Jakarta (16,9 persen), dan Jawa Barat  (11,4  persen).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  Pulau Jawa merupakan wilayah dengan mobilitas penduduk paling tinggi di Indonesia.  Akan  tetapi,  jika  dibandingkan dengan jumlah penduduk, Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan komposisi penerima migran risen terbesar diikuti oleh DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.
Karakteristik migrasi risen dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu tempat tinggal, umur dan jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan.  Berdasarkan  tempat  tinggal, karakteristik ini dapat dibedakan menjadi daerah  perkotaan  dan  daerah  perdesaan. Jumlah migran yang tinggal di daerah perkotaan  sebesar  4,0  juta  migran  dan  di daerah  perdesaan  sebesar  1,4  juta  migran. Jika dilihat dari umur migran, maka kelompok  umur  20-24  tahun  merupakan kelompok umur yang melakukan migran terbesar, sedangkan yang terendah yaitu kelompok  umur  35-39  tahun.  Kemudian, apabila dilihat dari aspek jenis kelamin, maka  secara  umum  migran  laki-laki  lebih banyak dari migran perempuan, kecuali pada  kelompok  umur  15-19  tahun  dan  65
P i (2005) M P ij i (2005) (2000) A A A /A j n j n (2005)/ (2005) (2000) (2000) = E ij π γ A A k k (2005) (2000) γ ∑ k M (2005) ik M ij (2005) A A j j (2005)
(2000) γ
A A k k (2005) (2000) γ ∑ k M (2005) ik = E ij π
Albertus Girik Allow-- Perkiraan Pola Transmigrasi antar Provinsi di Indonesia: Pendekatan Demogrfi-Ekonomi
tahun ke atas. Karakteristik migran menurut pendidikan  menunjukkan  bahwa  36,55  per- sen migran berpendidikan minimal tamat SLTA/MA,  20,32  persen  SLTP/MTs,  17,62 persen  SD/MI,  13,68  persen  Tidak/Belum Tamat  SD,  7,93  persen  S1/S2/S3,  dan  3,90 persen D1/DII/DIII. Jika ditinjau dari aspek
pekerjaan,  maka  66,48  persen  migran  telah memiliki  pekerjaan,  di  mana  59,06  persen bekerja pada sektor jasa, 25,07 persen sektor industi,  dan  15,87  persen  sektor  pertanian. Berdasarkan status pekerjaan, maka sebagian besar migran (65,23 persen) bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai.

## Tabel 1
Persentase Migrasi Risen (Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar) berdasarkan Pulau di Indonesia Tahun 1980, 1985, 1990, 2000, 2005 dan 2010 Kategori Pulau 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Pulau Sumatera Migrasi Masuk 33.34 20.98 22.63 18.47 24.14 21.71 23.20 Migrasi Keluar 18.05 21.87 19.82 23.10 24.22 19.91 21.46 Pulau Jawa Migrasi Masuk 48.44 61.00 58.54 62.92 56.15 59.65 54.29 Migrasi Keluar 67.53 64.68 66.35 60.79 60.91 63.44 62.72 Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara Migrasi Masuk 2.40 2.53 2.50 3.23 3.86 3.45 3.70 Migrasi Keluar 3.54 2.41 2.69 2.97 2.77 2.68 2.86 Pulau Kalimantan Migrasi Masuk 7.07 6.93 7.95 6.82 7.44 6.56 8.94 Migrasi Keluar 3.11 4.25 4.39 5.04 3.19 4.47 3.92 Pulau Sulawesi Migrasi Masuk 6.59 5.79 5.65 6.77 6.47 6.74 6.65 Migrasi Keluar 6.55 5.22 5.38 6.36 5.96 7.28 7.12 Pulau Maluku dan Papua Migrasi Masuk 2.16 2.76 2.73 1.80 1.94 1.89 3.23 Migrasi Keluar 1.21 1.56 1.37 1.74 2.95 2.22 1.92
Sumber: BPS, 2014 (diolah).
Kondisi Kesejahteraan Salah satu aspek yang mendorong orang melakukan migrasi  adalah  perbedaan  kese- jahteraan,  kondisi  ekonomi  makro,  geografi, budaya, dan demografi antara daerah asal dan daerah tujuan, di mana para migran berusaha untuk mencari selisih dari dari perbedaan tersebut (Mayda, 2010). Aspek kesejahteraan yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi rasio Upah Minimum Provinsi/ UMP per Kebutuhan Hidup Layak/KHL, Indeks Gini, dan PDRB per Kapita. Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  me- ru pakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat pendapatan dari para  migran.  UMP  sebagai  faktor  penarik memiliki hubungan positif maupun negatif terhadap migrasi.  Hasil  kajian  dari  Darma-
wan dan Chotib (2007), UMP menunujuk kan hasil negatif karena migran justru cenderung menuju daerah yang memiliki nilai UMP yang lebih rendah dibandingkan provinsi asalnya.  Hasil  sebaliknya  ditunjukkan  oleh kajian Wajdi (2010) dan Giulietti (2014) yang menunjukkan  bahwa  salah  satu  faktor  pe- narik orang melakukan migrasi adalah faktor upah minimum, di mana kebijakan kenaik an upah minimum akan meningkatkan migrasi. Permenakertrans  No.  01  Tahun  1999 tentang  Upah  Minimum  junto  Kep mena- kertrans  No.  226/MEN/2000  ten tang Perubah an  Beberapa  Pasal  dalam  Per- menakertrans  No.  01  Tahun  1999  men- jelas kan bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap, ber-
Kawistara, Vol. 6, No. 1, April 2016: 62-75
laku bagi perkerja yang mempunyai masa kerja  kurang  dari  1  (satu)  tahun.  Salah satu pertimbangan dalam penetapan upah minimum adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL)  yang  diatur  dalam  Permenaker  No. Per-17/Men/2005  tentang  komponen  dan pentahapan kebutuhan hidup layak.
Rasio antara UMP terhadap Kebutuhan Hidup Layak menunjukkan bahwa masih ada provinsi di Indonesia yang memiliki UMP lebih  rendah  dari  kebutuhan  hidup  layak. Jika kita mengacu kepada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum terutama pada pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas  dan  pertumbuhan  ekonomi. Dengan demikian, rasio UMP terhadap KHL seharusnya  lebih  besar  dari  1  (satu).  Data tahun  2000  menunjukkan  bahwa  semua provinsi memiliki rasio UMP terhadap KHL kurang dari 1(satu), yang kemudian pada tahun 2005 menjadi lebih baik (42,31 persen), tetapi  menjadi  buruk  lagi  pada  tahun  2010 (88,46 persen).
Gini  rasio  merupakan  salah  satu indeks  yang  digunakan  untuk  melihat  apa- kah di suatu daerah terjadi ketimpangan pendapatan  antar  masyarakat  atau  tidak. Salah satu faktor pendorong orang dari wilayah perdesaan melakukan migrasi ke wilayah perkotaan adalah karena adanya ketim pangan pendapatan, baik secara relatif (rasio pendapatan antara perkotaan dan perdesaan)  maupun  absolut  (rata-rata  pen- dapatan) (Sicular et al., 2007).  Akan  tetapi, ketimpangan  pendapatan  di  daerah  per- kotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan karena pendapatan di daerah perkotaan bersumber dari upah pekerja dan hasil dari usaha sendiri, sedangkan
pendapatan di daerah perdesaan sebagian besar bersumber dari pertanian (Hariadi dkk, 2008; Hoang and Yabe, 2011). Data  tahun  2007-2012  menunjukkan bahwa  perkembangan  indeks  Gini  di  Indo- nesia secara rata-rata menunjukkan pening- katan  (2,91  persen).  Hal  ini  mengindikasi- kan  bahwa  kesenjangan  antar-penduduk  di Indonesia semakin lama semakin memburuk. Kondisi ini merupakan salah satu aspek yang menyebabkan orang melakukan migrasi. Ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi di suatu daerah akan mempercepat proses emigrasi dari daerah tersebut (Liebig dan  Sousa-Poza,  2004).  Indeks  Gini  dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat karakteristik pendidikan dari para migran. Wilayah dengan tingkat ketimpangan tinggi akan menyebabkan migran yang masuk memiliki tingkat pendidikan tinggi, sedangkan wilayah dengan tingkat gini rasio redah menyebabkan migran yang masuk adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah (Stark, 2006).
Kondisi Ketenagakerjaan ILO (2012) mengemukakan bahwa ting- kat produktivitas tenaga kerja di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar  3,3  persen  (2001-2010),  tetapi  masih jauh  tertinggal  dari  negera-negara  ASEAN lainnya. Sektor yang mengalami peningkatan ter besar adalah pada sektor manufaktur dan sektor jasa. Akan tetapi, jika dilihat dari aspek penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki tingkat penyerapan  tenaga  kerja  terbanyak  3,51 persen per tahun (2007-2013). Dalam rentang waktu yang sama, sektor non pertanian terus mengalami peningkatan sebanyak 8,40 persen pertahun.
Table 2 Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Tahun 2011-2013 Jenis Kegiatan 2011 2012 2013 Feb Agst Feb Agst Feb Agst 1. Penduduk Berumur +15 Tahun (juta) 170.66 171.76 172.87 173.93 175.10 176.66 2. Angkatan Kerja (juta) 119.4 117.37 120.42 118.05 121.19 118.19
Albertus Girik Allow-- Perkiraan Pola Transmigrasi antar Provinsi di Indonesia:
Pendekatan Demogrfi-Ekonomi Jenis Kegiatan 2011 2012 2013 Feb Agst Feb Agst Feb Agst a. TPAK (%) 69.96 68.34 69.66 67.88 69.21 66.90 b. Bekerja (juta) 111.28 109.67 112.8 110.81 114.02 110.80 c. Penganguran Terbuka (juta) *) 8.12 7.7 7.61 7.24 7.17 7.39 d. TPT (%) 6.80 6.56 6.32 6.14 5.92 6.25 3. Bukan Angkatan Kerja (juta) 51.26 54.39 52.45 55.87 53.91 58.47 a. Sekolah (juta) 13.94 13. 1 14.31 14.08 14.97 14.45 b. Mengurus Rumah Tangga (juta) 30.01 32. 89 31.45 33.63 32.19 35.23 c. Lainnya (juta) 7.31 8. 39 6.69 8.16 6.75 8.78
*) Pengangguran Terbuka: Mencari Pekerjaan, Mempersiapkan Usaha, Merasa Tidak Mungkin Mendapat Pekerjaan, Sudah Punya Pekerjaan tetapi belum dimulai.
Sumber: BPS, 2014.
Migrasi penduduk dari daerah perdesa- an ke daerah perkotaan terus mengalami pe ning katan  setiap  tahunnya.  Hasil  Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa para migran cenderung untuk ting gal di wilayah perkotaan dibandingkan wilayah perdesaan  (Handiyatmo,  2011).  Kecen- derung an ini menyebabkan tenaga kerja di sektor pertanian semakin berkurang dan di sektor  non-pertanian  meningkat.  Dengan demikian, biaya produksi untuk sektor per tanian akan semakin mahal dan akan me ningkatkan  harga  produk  pertanian. Sumanto  (2009)  mengemukakan  bahwa migrasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian mulai didominasi oleh ibu rumah tangga. Hal ini disebabkan karena upah  di  sektor  non-pertanian  lebih  tinggi di bandingkan dengan sektor pertanian, pendapatan keluarga yang rendah, jumlah tanggungan keluarga yang tinggi, tingkat pendidikan ibu rumah tangga yang semakin baik, dan luas lahan pertanian yang semakin sempit.
Data statistik (lihat Tabel 2) menunjuk- kan bahwa pertumbuhan penduduk usia 15  tahun  keatas  lebih  kecil  dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Tingkat Pengang- guran Terbuka (TPT) yang setiap tahunnya
mengalami  penurunan  sebesar  5.07  persen per-tahun  (2007-2013).  Kesenjangan  yang semakin  tinggi  antara  pertumbuhan  pen- duduk dan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan masalah sosial bagi suatu  wilayah.  Masalah  sosial  yang  tinggi akan  berpengaruh  terhadap  buruknya  per- ekonomian  wilayah  tersebut  dan  akan  me- nurunkan pertumbuhan ekonomi (Easterly dkk, 2006).
Economic Attractiveness Aspek kesejahteraan yang merupakan faktor penarik seseorang melakukan migrasi adalah Rasio antara Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL),  Indeks  Gini,  serta  PDRB  per-Kapita berdasarkan  harga  konstan  tahun  2000. Penggunaan Rasio KHL/UMP digunakan untuk melihat seberapa besar UMP yang ditetapkan dapat memenuhi KHL di suatu daerah.  Menurut  Undang-undang  No. 13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa UMP disusun berdasarkan pada KHL dan pertumbuhan ekonomi.  Akan  tetapi,  berdasarkan  data tahun  2000-2013  menunjukkan  bahwa  ada beberapa provinsi yang belum sesuai dengan ketentuan perundangan, di mana nilai KHL lebih besar dari UMP.

## Lanjutan tabel 2
Tabel 3 Nilai Rasio UMP/KHL dari Empat Provinsi Tertinggi dan Terendah Tahun 2000, 2005, 2010, 2013 Provinsi 2000 2005 2010 2013 Rata-rata Tertinggi Sumatera Utara 0.80 1.10 1.05 1.06 1.00 Sulawesi Utara 0.62 1.15 1.02 1.20 1.00 Kalimantan Selatan 0.71 1.06 1.03 1.09 0.97 Lampung 0.73 1.02 0.89 1.08 0.93 Terendah Papua 0.68 0.91 0.73 0.83 0.79 Bali 0.67 1.00 0.86 0.56 0.77 Maluku 0.80 0.83 0.60 0.73 0.74 Nusa Tenggara Barat 0.56 0.90 0.61 0.78 0.72 Indonesia 0.66 0.96 0.85 0.93 0.85
Sumber: BPS, 2014 dan Pusdatinaker, 2014 (diolah).
Indeks Gini merupakan suatu indi kator yang  digunakan  untuk  mengukur  kesen- jang an pendapatan dan kekayaan antar pen duduk  di  suatu  wilayah  (Gastwirth et al. , 2005). Nilai Indeks Gini berkisar antar 0 dan 1, di mana nilai yang mendekati nilai 0 maka dapat dikatakan bahwa pemerataan pen dapatan  dan  kekayaan  antar-penduduk semakin  sempurna,  dan  sebaliknya.  Data
Indeks Gini menunjukkan bahwa tingkat pe- me rataan pendapatan dan kekayaan antar penduduk  pada  masing-masing  provinsi  di Indonesia berada dalam kategori menengah dan  rendah.  Hal  ini  berarti  hanya  sebagian kecil masyarakat yang memiliki pendapatan dan kekayaan yang lebih tinggi dari masya- rakat lainnya di suatu provinsi.
Tabel 4 Indeks Gini dari Empat Provinsi Tertinggi dan Terendah Tahun 1999, 2005, 2010, 2013 Provinsi 1999 2005 2010 2013 Rata-rata Tertinggi DI Yogyakarta 0.337 0.415 0.410 0.439 0.400 Papua 0.360 0.389 0.410 0.442 0.400 Sulawesi Tenggara 0.276 0.364 0.420 0.426 0.372 Sulawesi Selatan 0.296 0.353 0.400 0.429 0.370 Terendah Riau 0.224 0.283 0.330 0.374 0.303 Jambi 0.240 0.311 0.300 0.348 0.300 Maluku 0.241 0.258 0.330 0.370 0.300 Kalimantan Tengah 0.237 0.283 0.300 0.350 0.293 Indonesia 0.308 0.363 0.380 0.413 0.366 Sumber: BPS, 2014.
Salah satu ukuran kesejahteraan yang dapat dibandingkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya adalah PDRB per kapita.  Data  menunjukkan  bahwa  provinsi yang  memiliki  rata-rata  PDRB  per  kapita tertinggi adalah DKI Jakarta dan yang terendah adalah provinsi Nusa Tenggara Timur.  Jika  dikaitkan  dengan  kepemilikan
sumber daya alam, maka provinsi yang melimpah sumber daya alam (contoh: Kalimantan  Timur,  Riau,  dan  Papua)  cen- derung memiliki PDRB per kapita yang tinggi dibandingkan dengan provinsi yang kurang sumber daya alam (contoh: Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur).
Albertus Girik Allow-- Perkiraan Pola Transmigrasi antar Provinsi di Indonesia: Pendekatan Demogrfi-Ekonomi

## Tabel 5
PDRB per kapita berdasarkan harga konstan tahun 2000 dari Empat Provinsi Tertinggi dan Terendah Tahun 2000, 2005, 2010 (juta) Provinsi 2000 2005 2010 Rata-rata Teritinggi DKI Jakarta 27.97 33.32 41.18 34.16 Kalimantan Timur 30.22 32.97 31.23 31.47 Riau 12.50 17.31 17.65 15.82 Papua 8.57 11.84 7.91 9.44 Terendah Bengkulu 3.13 4.03 4.86 4.01 Nusa Tenggara Barat 3.02 3.63 4.46 3.70 Maluku 2.35 2.60 2.77 2.57 Nusa Tenggara Timur 1.94 2.32 2.68 2.31 Indonesia 6.43 7.72 9.35 7.83
Sumber: BPS, 2014 (diolah).
Ketiga  aspek  kesejahteraan  diatas  me- rupakan faktor penarik bagi penduduk untuk melakukan migrasi dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Hasil analisis menunjuk- kan bahwa nilai economic attractiveness dari variabel Rasio UMP/KHL dan PDRB per kapita  adalah  positif  dan  signifikan  (0,2501 dan 0,2742, secara berturut-turut). Sedangkan untuk nilai indeks gini memiliki tanda
negatif  0,0730,  tetapi  tidak  signifikan.  Hal ini disebabkan oleh perbedaan indeks gini antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang tidak jauh berbeda atau homogen (dapat dilihat dari nilai standar deviasi). Kondisi ini menyebabkan nilai economic attractiveness dari indeks gini tidak diikutsertakan dalam perhitungan.
Tabel 6 Nilai Economic Attractiveness (EA) Keterangan 2000 2005 2010 EA Rasio UMP/KHL Tertinggi 0.8046 1.1489 1.0534 0.2501** Terendah 0.5639 0.8293 0.5996 (0.1078) Rata-rata 0.6665 0.9871 0.8857 Standar Deviasi 0.0669 0.0795 0.1241 Indeks Gini Tertinggi 0.3600 0.4150 0.4200 -0.0730 Terendah 0.2240 0.2580 0.3000 (0.0971) Rata-rata 0.2740 0.3249 0.3620 Standar Deviasi 0.0305 0.0382 0.0316 PDRB per kapita (juta) Tertinggi 30.2234 33.3249 41.1772 0.2742*** Terendah 1.9357 2.3160 2.6788 (0.1017) Rata-rata 6.8944 8.2822 9.4118 Standar Deviasi 7.0251 8.0675 8.6642
Ket: *  signifikan pada level signifikasi 10%, **  signifikan pada level signifikasi 5%,
***  signifikan pada level signifikasi 1%.
Sumber: Data Olahan, 2014.
Kecederungan Migrasi Peluang seseorang melakukan migrasi didasari oleh dua faktor, yaitu tujuan dari migrasi  (ekonomi  dan  non-ekonomi)  dan penyebab untuk melakukan migrasi (faktor
penarik, faktor pendorong, dan lainnya/ contoh: jaringan) (Martin dan Zurcher, 2008). Berbagai riset menujukkan bahwa faktor daya tarik ekonomi menyebabkan peluang orang melakukan migrasi lebih besar dibandingkan
dengan faktor non-ekonomi, baik di negara berkembang  maupun  negara  maju  (OECD, 2004;  Hugo,  2006).  Selain  faktor  ekonomi, faktor  non-ekonomi  (seperti  aspek  geografi (jarak)) juga mempengaruhi keputusan sese-
orang melakukan migrasi. Migrasi di dalam negara itu sendiri merupakan migrasi yang paling banyak dilakukan kemudian diikuti oleh migrasi antar-negara yang bersebelahan (Molloy et al., 2011).

## Tabel 7
Kecenderungan Migrasi dari Provinsi di Indonesia (per 100.000 penduduk) berdasarkan Provinsi Tujuan dari Migran Peringkat Provinsi Tujuan Total Provinsi Asal 1. Jawa Barat 2,255.31 Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah 2. Riau 1,032.83 Sumatera Utara, Sumatera Barat 3. Kalimantan Timur 804.96 Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan 4. DKI Jakarta 700.97 Lampung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat 5. Papua 628.70 Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku 6. Yogyakarta 536.92 Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara 7. Sumatera Barat 257.69 Jambi, Bengkulu, DKI Jakarta 8. Sulawesi Tengah 251.59 Sulawesi Selatan 9. Sulawesi Tenggara 229.06 Riau, Maluku 10. Bali 228.84 Riau, NTB, NTT, Kalimantan Timur 11. Jambi 87.53 Lampung, Kalimantan Selatan 12. Sumatera Utara 85.97 Papua 13. Bengkulu 78.48 Sumatera Selatan 14. Lampung 37.17 Jawa Timur 15. Sumatera Selatan 36.48 Papua 16. Jawa Timur 36.24 Kalimantan Barat 17. Sulawesi Selatan 6.24 Jawa Barat
Sumber: Data Olahan, 2014
Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek jarak dan aspek economic attractiveness (Rasio UMP/KHL dan PDRB per kapita) merupakan faktor yang menyebabkan migrasi  antar  provinsi  di  Indonesia.  Kecen- derungan migrasi antar provinsi di Indonesia memperlihatkan bahwa pulau Jawa (Jawa Barat,  Yogyakarta,  Jawa  Timur,  dan  DKI Jakarta) dan pulau Bali merupakan tujuan utama migrasi. Hasil studi ini sejalan dengan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, di mana Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi penerima migran terbesar. Selain itu, migrasi penduduk yang berada dalam satu pulau ( migration within island ) merupakan alternatif migrasi yang dilakukan oleh penduduk.
Pola pengatupan (polarisasi) dari mi- grasi  antar-provinsi  di  Indonesia  menye- babkan ketidakseimbangan sumber daya ma nusia antar provinsi di Indonesia, di mana ada provinsi yang berlimpah dan ada yang  kekurangan  sumber  daya  manusia. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia tetap akan terjadi, di mana provinsi-provinsi yang ada pulau Jawa dan Bali  akan cenderung maju dibandingkan dengan  provinsi-provinsi  lainnya  di  luar pulau Jawa dan Bali.
Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa  Provinsi  DI  Yogyakarta  merupakan satu-satunya  provinsi  di  Indonesia  yang
Albertus Girik Allow-- Perkiraan Pola Transmigrasi antar Provinsi di Indonesia: Pendekatan Demogrfi-Ekonomi
penduduknya tidak memiliki kecenderungan melakukan  migrasi, baik migrasi antar pulau maupun migrasi  dalam  satu  pulau. Dalam  kurun  waktu  10  tahun  (2000-2010), pertumbuhan  penduduk  Provinsi  DI  Yog- yakarta termasuk dalam 10 provinsi yang me miliki pertumbuhan terendah (10.74 per- sen).  Akan  tetapi,  perlu  penelitian  lebih lanjut  terkait  dengan  faktor-faktor  yang mem pengaruhi rendahnya kecenderungan penduduk di Provinsi DI Yogyakarta untuk melakukan migrasi.
SIMPULAN Hasil analisis menunjukkan bahwa varia bel Rasio UMP/KHL dan PDRB per ka- pita memiliki dampak positif dan signifikan (secara  berturut-turut  0,2501  dan  0,2742). Sedangkan  variabel  Indeks  Gini  memiliki dam pak  negatif,  tetapi  tidak  signifikan (-0,0730).  Jika  dibandingkan  dengan  pene- litian sebelumnya yang dilakukan oleh Darmawan  dan  Chotib  (2007),  maka  in- dikator PDRB per kapita memiliki arah dan signi fikansi yang sama. Indikator UMP pada penelitian sebelumnya memiliki arah yang negatif dan tidak signifikan. Hal ini diduga disebabkan oleh data UMP sebelum krisis relatif stabil dan tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan data UMP setelah  krisis.  Penelitian  ini  menggunakan rasio UMP/KHL dengan dasar bahwa dalam memilih lokasi migrasi, para migran akan memperhitungan keuntungan (UMP) dan biaya (KHL) yang akan diperoleh. Kecenderungan  migrasi penduduk di Indonesia dibagi dalam dua tipe yaitu: mi- grasi antar-pulau dan migrasi dalam pulau. Tujuan utama migrasi antar pulau masih di dominasi  oleh Pulau  Jawa  (Yogya karta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta) dan Bali. Sedangkan migrasi di dalam pulau lebih disebabkan oleh jarak dan kedekatan budaya antar provinsi dalam satu pulau. Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih merupakan daerah tujuan utama dari para migran.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa pemerataan  pembangunan  antar-  provinsi di Indonesia belum baik. Dengan de mikian,
sangat  penting  untuk  melakukan  per ce- patan  terhadap  program-program  dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pem- bangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Selain  itu,  hasil  penelitian  juga  menun- juk kan bahwa masyarakat di Provinsi DI Yogya karta  memiliki  kecenderungan  untuk tidak melakukan migrasi, di mana dalam pe- nelitian  ini  tidak  diteliti  secara  mendalam. Dengan demikian, perlu untuk melakukan pe- nelitian mendalam terkait dengan faktor yang mempengaruhi kecenderungan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams, Jr. R.H dan J. Page. 2005. “Do Inter- national Migration and Remittances Reduce Poverty in Developing Countries?”. World Development ,  33 (10): 1645-1669.
Adema,  W  dan  M.  Ladaique.  2009. How Expensive is the Welfare State? Gross and Net Indicators in the OECD Social Expenditure Database (SOCX) . OECD Social, Employment and Migration Working Paper No. 92.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  2014. Data Migrasi,  Ketenagakerjaan, Upah Mini­ mum Provinsi, Gini Indeks, dan PDRB per kapita. http://www.bps.go.id. 23 Juli 2014 (08:45).
BNP2TKI,  2013. Data Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Badan Nasional Penem patan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta.
Darmawan, B dan Chotib. 2007. Perkiraan Pola Migrasi  Antarprovinsi di Indonesia Ber­ dasarkan “Indeks Ketertarikan Ekonomi”. Pararel  Session  IIIC:  Poverty,  Popu- lation and Health, Wisma Makara, Kampus UI-Depok, 13 Desember.
Deshingkar,  P.  2006. Internal Migration, Poverty and Development in Asia: In­ cluding the Excluded through Par­ tner ships and Improved Governance.
Dipresentasikan di International Con ference  “Asia  2015:  Ending Poverty?”,  Manila,  18-20  October 2006.
Devlin, C., O. Bolt, D. Patel, D. Harding dan I. Hussain.  2014. Impacts of Migration on UK Native Employment: An Analytical Review of the Evidence. Department for Bussiness Innovation and Skills, Occasional Paper 109. United Kingdom. Easterly,  W.,  J.  Ritzen,  dan  M.  Woolcock.
2006. “Social Cohesion, Institutions, and Growth” . Economics and Politics , 18(2): 103-120.
Gastwirth,  J.,  Modarres,  R.,  dan  Bura,  E. 2005. “The Use of the Lorenz Curve, Gini Index and Related Measures of Relative Inequality and Uniformity in Securities Law” . International Journal of Statistics, 63(3): 451-469.
Giulietti,  C.  2014.  “Is  the  Minimum  Wage a  Pull  Factor  for  Immigrants?”.
Industrial and Labor Relations Review, 67: 649-674.
Giulietti, C., M. Guzi, M. Kahanec, dan K.F. Zimmermann. 2013. “Unemployment Benefits and Immigration: Evidence from the EU” . International Journal of Manpower , 34(1): 24-38.
Handiyatmo,  D.  2011. Migrasi  Internal Pen­ duduk Indonesia: Hasil Sensus Pen­ duduk 2010 .  Subdirektorat  Sta tistik Demografi,  Badan  Pusat  Statistik, Jakarta.
Hariadi, P., Arintoko, dan Bawono, I.R. 2008. “Ketimpangan  Distribusi  Pendapat- an di Kabupaten Bayumas Jawa Barat”. Jurnal Ekonomi Pembangunan,
13(2): 61-70.
Heitmueller,  A.  2005.  “Unemployment Benefit, Risk Aversion, and Migration Incen tives ”. Journal of Pupulation Economics , 18(1): 93-112.
Hugo,  G.  2006.  “Forced  Migration  in Indonesia: Historical Perspectives” . Asian  and  Pacific  Migration  Journal,
15(1): 53-92.
Hoang, L.V and M. Yabe. 2011. “The Change of Income Inequality Dimensions in Rural Vietnam: A Perspective From
Agriculture Production”. China­USA Business Review, 10(12): 1347-1360.
ILO.  2012. Profil  Pekerjaan  yang  Layak: Indoensia . International Labor Organization. Indonesia. Isserman,  A.M.,  D.A.  Plane,  P.A.  Rogerson, dan P.M. Beaumont. 1985. “Forecas- ting Interstate Migration with Limited  Data:  A  Demographic- Econo mic  Approach” . Journal of the American Statistical Association , 80(390): 277-285.
Kerr,  S.P  dan  Kerr,  W.R.  2011.  “Economic Impacts of Immigration: A Survey” . Finnish Economic Paper , 24(1):1-32.
Liebig,  T  dan  A.  Sousa-Poza.  2004.  “Migra- tion,  Self-Selection  and  Income Inequality:  An  International  Analy- sis” . KYKLOS , 57(1): 125-146.
Lu,  Y.  2010.  “Rural-Urban  Migration  and Health: Evidence from Longitudinal Data in Indonesia” . Social Science and Medicine , 70(3): 412-419.
Lumpe,  C.  2007. The Labor Market Impact of Immigration: Theory and Evidence. Discursion  Paper,  No.  3468269275, Centre for European Economic Research, Germany.
Martin, P dan G. Zurcher. 2008. “Managing Migration:  The  Global  Challenge” . Population Bulletin, 63(1): 1-20. Mayda, A.M. 2010. “International Migration: A Panel Data Analysis of the Determinants  Bilateral  Flows” . Journal of Population Economics, 23(4): 1249-1274.
Molloy,  R.,  Smith,  C.L.  dan  Wozniak,  A. 2011.  “Internal  Migration  in  the United States” . Journal of Economic Perspectives , 25(3): 173-196.
OECD. 2004. Trends in International Migration, Part II: Regional Asepct of Migration. OECD Publishing.
Primawati, A. 2011. “Remitan Sebagai Dam- pak Migrasi Pekerja ke Malaysia” . Jurnal Sosiokonsepsia, 16 (2): 209-221.

## Albertus Girik Allow-- Perkiraan Pola Transmigrasi antar Provinsi di Indonesia:
Pendekatan Demogrfi-Ekonomi
Purnomo,  D.  2009.  “Fenomena  Migrasi Tenaga Kerja dan Perannya Bagi Pem bangunan Daerah Asal: Studi Empiris di Kabupaten Wonogiri” . Jurnal Ekonomi Pembangunan , 10(1): 84-102.
Saptanto,  S.,  Lindawati,  dan  Zulham,  A. 2011.  “Analsisi  Pola  Migrasi  dan Kon sumsi Rumah Tangga di Daerah
Asal Migrasi terkait Kemiskinan dan Kerentanan Pangan (Studi Kasus Indramayu)” . Jurnal Organisasi dan Manajemen , 7(1): 21-37.
Sicular, T., Y. Ximing, B. Gustafsson, dan L. Shi. 2007. “The Urban-Rural Income Gap and Inequality in China” . Review of Income and Wealth , 53(1): 93-126.
Stark, O. 2006. “Inequality and Migration: A Behavioral Link” . Economics Letters,
91(1): 146-152.
Sumanto, A. 2009. Identifikasi Faktor-faktor
Sosial-Ekonomi  Migrasi Tenaga Kerja (Kasus Ibu Rumah Tangga yang Bekerja dari Sektor Pertanian ke Sektor Non Pertanian) . Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan (JESP) , 1(2): 74-80.
Tirtosudarmo,  R.  2009. Mobility and Human Development in Indonesia .  Human Deve lopment Research Paper 2009/19.  United  Nations  Develop- ment Programme.
The  Word  Bank.  2009. Word Development Report 2009: Reshaping Economic Geography . The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank. Washington DC.
Vujicic,  M.,  P.  Zurn,  K.  Diallo,  O.  Adams and M.R.D. Poz. 2004. “The Role of Wages in the Migration of Health Care Professionals from Developing Countries ”. Human Resources for Health, 2(3): 1-14.
Wajdi,  M.N.  2010. Migrasi  Antarpulau di Indonesia: Analisis Model Skedul Migrasi dan Model Gravitasi Hybrida. Tesis.  Kajian  Kependudukan  dan Ketenagakerjaan  Program  Pasca- sarjana Universitas Indonesia. Jakarta. Wahyuni,  S  dan  Nuraini.  2013. Estimasi Parameter  Demografi:  Tren  Fertilitas, Mor talitas, dan Migrasi (Hasil Sensus Penduduk 2010). Badan Pusat Statistik, Jakarta.