Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Kajian ‘Urf tentang Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh
Yuni Roslaili UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Email: roslaili10juni@gmail.com

## Abstract
Ranub  kang  haba  is  a  khitbah’s  official  process,  as  a  bond between bride and groom. At ranub kang haba, the family of man’s side brings betel vine (ranup) as a symbol of bonding reinforcement (khong haba). Besides betel vine, the groom’s side  also  brings  Aceh’s  traditional  food  (penajoh),  a  set  of woman’s clothes and gold jewelry, which is ring (jeunamae).
If a few days later the bride cancels the wedding, Jeunamae will be given back as double to the man. This article tries to explain  the  practice  of  ranub  khong  haba  and  the consequences of tradition’s cancellation to  Acehnese society.
This kind of study is the combination of socio legal-historical approach.  Sociological  approach  is  used  to  observe  the patterns  of  society’s  interaction  &  behavior,  both  that inspiring  the  renewal  of  Islam’s  law  and  Islamic  law legislation  and  the  comformity  of  conciousness  (which manifest  in  society’s  behavior).  The  legal  or  juridical approach is done by considering certain elements of Islamic law,  which  is  ‘urf  concept.  Historical  approach  is  used  on consideration that history analysis can see ranub kong haba practice objectively in relation with ‘urf concepts in Islam’s contexts.  This  study  found  that  ranub  kong  haba  is  a  local wisdom in affirmation of khitbah procession that has a base in Islamic law. However, the custom of giving the dowry back as double  that  is  brought  in  khitbah  process  is  an  ‘urf  shahih practice,  which  actually  doesn’t  have  any  command  nor forbidden in Islam. However, the matter is seen as a good thing because  it  can  avoid  us  (sadd  al-zariah)  from  breaking  our promise to others.
Keywords: Urf, Ranub Khong Haba, Aceh.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Abstrak
Ranub kong haba  adalah proses peresmian khitbah, sebagai ikatan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.  Pada    acara  ranub  kong  haba,  pihak  keluarga laki-laki  datang  membawa  sirih  (ranub)  sebagai  simbol penguat  ikatan  (khong  haba).  Selain  sirih  pihak  calon pengantin  laki-  laki  juga  membawa  berbagai  makanan  khas Aceh  (penajoh),  seperangkat  pakaian  wanita  dan  perhiasan emas  sebentuk  cincin  (jeunamae).  Apabila  kemudian  hari pihak  calon  pengantin  perempuan  membatalkan  janji pernikahan,  maka  jeuname  tersebut  dikembalika  n  secara ganda  kepada  pihak  pemuda.  Artikel  ini  mencoba memaparkan bagaimana pelaksanaan adat ranub khong haba dan  akibat  pembatalannya  pada  masyarakat  Aceh.  Jenis penelitian  ini  merupakan  gabungan  dari  pendekatan  sosio- legal-historis.  Pendekatan  sosiologis  digunakan  untuk mengamati pola-pola interaksi dan prilaku masyarakat, baik yang  mengilhami  pembaharuan  hukum  Islam  dan  legislasi hukum  Islam,  maupun  menyangkut  kesesuaian  kesadaran (yang mengejawantah pada perilaku masyarakat. Pendekatan legal  atau  yuridis  dilakukan  dengan  mempertimbangkan elemen-elemen tertentu dari hukum Islam dalam hal ini konsep ‘urf. Pendekatan historis digunakan atas pertimbangan bahwa analisa  sejarah  akan  dapat  melihat  secara  objektif    tentang praktek  ranub  kong  haba  dikaitkan  dengan  prinsip-  prinsip ‘urf  dalam konteks Islam. Penelitian ini menemukan bahwa adat  ranub  kong  haba  adalah  sebuah  kearifan  lokal  dalam peneguhan atas proses khitbah yang mempunyai landasan ‘urf dalam  hukum  Islam.  Namun  kebiasaan  mengembalikan  dua kali lipat bawaan (“mahar”) yang dibawa pada saat proses khitbah  adalah  sebuah  praktek    ‘urf  shahih,  yang sesungguhnya  tidak  terdapat  perintah  dan  larangan  secara langsung dalam agama. Namun hal tersebut dipandang baik karena  dapat  menutup  jalan  (sadd  al-zariah)  pada  sikap mengingkari janji terhadap pihak lain.
Kata Kunci: ‘Urf, Ranub Khong Haba, Aceh.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pendahuluan
Adat  dan  agama  secara  sosio  historis  dan    kultural  telah menjadi  unsur  dominan  dalam  mengendalikan  gerak  kehidupan masyarakat  Aceh. 1 Agama  Islam  telah  membentuk  identitas masyarakat  sejak  masa  awal.  Nilai-  nilai  hukum  dan  norma  adat telah  menyatu  dengan  Islam  dan  menjadi way  of  life di  dalam masyarakat Aceh. 2 B.J Boland seorang antropolog Belanda, sebagai dinukil oleh Rusjdi Ali Muhammad,  mengatakan: “Being Aceh is equivalent to being A Moslem ”. 3 Pengaruh hukum Islam terhadap hukum  adat  telah  meliputi  semua  bidang  hukum,  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  hukum  Islam  dan  hukum  adat  telah  melebur menjadi  satu  hukum,  hingga  ada  sebuah  adagium  yang menggambarkan kemanunggalan adat dan agama ini dengan istilah “Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeuet” 4 (Hukum agama dengan adat  seperti  zat  dengan  sifat  yang  telah  menyatu).  Ungkapan  ini merupakan cerminan bahwa Islam telah menyatu menjadi pedoman hidup di dalam semua aspek kehidupan masyarakat Aceh.
Terminologi lain yang dekat  dengan pengertian adat adalah urf. Dalam  hal  tertentu adat  sering diidentikkan  dengan urf. Adapun Urf adalah sesuatu yang telah terbiasa di kalangan manusia dalam hal muamalat dan telah tetap dalam diri mereka secara terus menerus yang diterima oleh akal sehat dan lahir dari hasil pemikiran
1 Nashruddin Sulaiman, Aceh: Manusia, Masyarakat, Adat dan Budaya, (Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi, 1992), h. 82. Baca Juga A. Rani Usman, Sejarah Peradaban Aceh, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003),h. 108.
2 Demikian  besar  pengaruh  Islam  di  Aceh,  sehingga  sapaan  waktu berjumpa dan ucapan waktu berpisah, tidak ada lagi ucapan selain ucapan salam . Bila  seseorang  menerima  pemberian  dari  orang  lain,  tidak  lagi  mengucapka “terima  kasih”  atau  yang  lain,  kecuali  telah  diganti  dengan  ucapan hamdallah. Lihat  Mattulada,  dkk., Agama  d  an  Perubahan  Sosial ,  (Jakarta:  Raja  Grifindo Persada, 1996), h. 6.
3 Rusjdi  ali  Muhammad, Revitalisasi  syariat  Islam  di  Aceh  Problem, Solusi dan Implementasi , (Jakarta: Logos, 2003), 48.
4 Dikutip dari Nashruddin Sulaiman, Aceh: Manusia, Masyarakat, Adat dan Budaya, (Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi, 1992), h. 82. Baca Juga A. Rani  Usman, Sejarah ….,h.  108,  juga  baca  Kaoy  Shah  dan  Lukman  Hakim , Keistimewaan Aceh……, h. 67. Baca juga Rusjdi, Revitalisasi ...., h. xxvi.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dan pengalaman manusia. 5 Dari pengertian ini terkadang istilah urf disamakan dengan istilah adat, yaitu
ِةَمْيِلَّسلا ِةَه ِج ْنِم  ِس ْوُفُّنلا يِف َّرَقَتْسا اَم “Sesuatu  yang  tetap  di  dalam  jiwa  dari  segi  dapatnya diterima oleh akal dan watak yang benar” 6 . ‘ Urf dan  adat  termasuk  dua  kata  yang  sering  dibicarakan dalam  literatur  ushul  fikih.  Keduanya  berasal  dari  bahasa  Arab, bahkan  kata  adat  sudah  diserap  ke  dalam  bahasa  Indonesia  yang baku. Menurut Tgk. Muslim Ibrahim, ‘urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan  oleh  masyarakat  dan  dijalankan  terus-menerus,  baik berupa perkataan, maupun perbuatan. 7 Dalam penjelasannya beliau tidak  membedakan  antara  dua  terminologi  tersebut.  Namun, sementara ulama ada yang membedakannya. Menurut mereka, ‘urf adalah perbuatan telah diakui dan diterima oleh orang banyak. Dan ‘urf itu biasanya mengandungi konotasi baik. Sedangkan adat adalah perbuatan  yang  telah  dilakukan  secara  berulang-ulang  tetapi berkonotasi  netral,  artinya  tidak  mengandungi  makna  baik  atau buruk. 8 Namun demikian perbedaan tersebut nampaknya tidaklah urgent,  karenanya  kebanyakan  ulama  tidak  membedakannya, mengingat keduanya sama-sama mengandung pengertian berulangnya suatu perbuatan.
Adat ranub  kong  haba 9 adalah  proses  peresmian khitbah , dan juga sebagai ikatan antara calon pengantin laki-laki dan calon
5 A.  Basiq  Djalil ,  Ilmu  Ushul  Fiqh  12 ,  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2010), h. 162.
6 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh , (Jakarta: Amzah, 2014), h. 209.
7 Muslim  Ibrahim, Mukhadarat  fi  Ilm  Ushul  Fiqh  al-Muqarran ,  Diktat Mata Kuliah Fiqh Muqarran, (Banda Aceh: t.pn.1988),  h. 110 .
8 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh, (Jakarta  :  Logos  Wacana  Ilmu,  2001) jilid II, h. 388.
9 Ranub kong haba ini dibawa setelah selesai jak meulakee (meminang), maka kemudian pihak calon mempelai laki- laki dating kembali dengan membawa ranub ( mee ranub ) untuk peukong haba , (memastikan) untuk npertunangan.   Jadi ranub  khong  haba terjadi  setelah  proses jak  meulakee atau  meminang.  Ada beberapa  prosedur  yang  dilakukan  di  Aceh  sebelum  upacar  perkawinan (gatib), yiau Cah Ret  (proses mencari seorang wanita untuk jodoh anaknya),  Meulakee (meminang),  Ranub  Kong  Haba  baru  kemudian  Gatib  (menikah).    Baca  Hasil Lokakarya Adat dan Budaya, Upacara Perkawinan , Lhokseumawe 8-10 Januari
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
pengantin  perempuan  setelah  proses jak  meulakee . 10 Pada    acara ranub  kong  haba ,  pihak  keluarga  laki-laki  datang  bersama rombongannya  dengan  membawa  sirih  sebagai  penguat  ikatan. 11
Selain  itu,  mereka  juga  membawa  berbagai  makanan  khas  daerah Aceh ( penajoh ), seperti bulukat kuneeng dengan tumpho , aneka buah buahan, keukarah , seperangkat pakaian wanita dan perhiasan yang disesuaikan  dengan  kemampuan  pihak  keluarga  laki-laki. 12 Di dalam  proses ranub kong  haba ini  ada  beberapa  hal  yang dibicarakan,  seperti  penentukan    jumlah jeunamee (mas  kawin), waktu yang baik untuk menikah ( gatib ), dan beberapa hal lain terkait rencana  pernikahan  yang  dirasa  perlu. 13 Dan  pada  beberapa  kasus tertentu,    terkadang  disampaikan  secara  santai  walau  bermaksud serius 14 tentang  konsekwensi  jika  ada  pihak  yang  membatalkan rencana pernikahan 15 yaitu dengan mengembalikan bawaan lamaran tersebut. 16
1988, h. 23. . Lihat juga Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA ), Pedoman Umum Adat Aceh , (Banda Aceh, tp., th), Edisi I, 38- 43.
10 Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA ), Pedoman Umum Adat
Aceh , (Banda Aceh, tp., th), Edisi I, h. 38.
11 Baca  Hasil  Lokakarya  Adat  dan  Budaya, Upacara  Perkawinan , Lhokseumawe 8-10 Januari 1988, h. 21.
12 Perhiasan  dimaksud  dalam  istilah  Aceh  disebut  juga  dengan  istilah “ euntat  tanda ,  atau tanda  kong  nariet ,  yang  merupakan  tanda  pengikat  ,  yang biasanya berbentuk cincin seberat 1 atau 2 mayam. 1 mayam kurang lebih seberat 3,3  gram  emas.  Lihat  Kebudayaan  Aceh  (LAKA), Pedoman  Umum  Adat  Aceh , Edisi 1, tahun   1990, h. 42.
13 Uang hangus, uang pengantar, lihat Adat dan Upacara Perkawinan Daerah ...., 81. 14 Jika orang tua saling kenal.....
15 Hal ini biasanya terjadi jka calon pengantin perempuan adalah pilihan hati calon pengantin pria, sehingga pihak keluarga laki- laki tidak mengenal pihak orang tua dari calon pengantin perempuan. Seperti kasus lamaran yang terjadi   di Meunasah Rayeuk Matang, secara bergurau Seulangke (perantara) menyampaikan,  bahwa  jika  diputuskan  secara  sepihak  pertunangan  ini,  mereka tidak meminta dua kali. lalu dijawab oleh pihak perempuan bahwa mereka tidak berniat memutuskan, insya Allah.  Prosesi  lamaran di  Meunasah rayeuk matang, hari kamis , tgl.   9 April 2019.
16 Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA ), Pedoman Umum Adat Aceh , (Banda Aceh, tp., th), Edisi I, h. 42.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Selama  ini  kajian  tentang  hukum  dan  adat  di  Aceh 17 lebih memberikan  penekanan  pada  pelaksanaan  syariat  Islam,  terutama tentang formalisasi  hukum pidana Islam di Aceh yang oleh pihak luar  banyak  memberikan  sikap  kontroversi, 18 di  samping    kajian tentang  adat dan syariat di Aceh secara umum saja. Oleh karena itu kajian  ini  dianggap  penting  untuk  mengetahui  bagaimana  praktek tunangan  (adat ranub  kong  haba )  di  Aceh  dan  implikasinya  jika terjadi batal nikah oleh para pihak serta sejauh mana praktek tersebut sama atau berbeda dengan ketentuan ‘urf dalam kajian hukum Islam. Mengingat  masih  minim  tulisan  ilmiah  terkait  hal  tersebut,  maka penulis tertarik untuk mengkajinya. Adapun objek kajian tulisan ini adalah kasus- kasus lamaran yang terjadi di  Aceh Utara dan  Aceh Besar.  Meskipun  hanya  mengambil  setting  kasus  adat ranubkong
17 Denys Lombard  dalam tulisannya tentang adat Aceh mengatakan ada empat bagian yang mencakup adat; 1. Sekumpulan peraturan (majelis) mengenai kekuasaan raja, organisasi istana, dan seterusnya, 2. Kronik raja- raja, 3. Upacara yang melukiskan bermacam jenis pawai dan perayaan khidmat, 4. Daftar terperinci mengenai  berbagai  pajak  dan  cukai  yang  dipungut  di  pelabuhan  Aceh.(  denys lombart, Kerajaan Aceh, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 27.  Jika merujuk  ke pendapat  Lombart  di  atas,  maka  nampaknya  kajian baa  ranub ini  masuk  dalam kategori  ketiga  yaitu  adat  dalam  kaitannya  dengan  upacara  atau  perayaan khidmatdi Aceh.
18 Di  samping  banyak  pihak  yang  menyambut  baik  kehadiran pemberlakuan  Syariat  Islam  di  Aceh,  di  sisi  lain,  banyak  juga  kritikan  muncul terhadap  keberadaan  Qanun  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam  ini,  terutama  yang menyangkut hukum pidana ( jinâyah). Oleh beberapa kalangan keberadaan Qanun- Qanun itu tidak saja dinilai sebagai akan memunculkan  dualisme hukum, namun sebagian dari hukum pidana Islam dianggap sebagai tidak sesuai dengan prinsip hak-  hak  asasi  manusia  (HAM).  Kritikan  itu  baik  datang  dari  kelompok  non Muslim maupun dari kelompok Islam sendiri. Sikap seperti ini terlebih mengingat secara realitas politik, produk-produk yang bernuansa hukum Islam tersebut telah hadir sebagai produk perundang-undangan dalam suatu negara. Permasalahan di atas,  sebagaimana  juga  telah  dikemukakan,  berangkat  dari  pemikiran  adanya konflik  (pertentangan)  antara  hukum  Barat  dengan  hukum  Islam,  sebagaimana tampak dalam sejarah pembentukan hukum nasional.  Konflik semacam ini, pada dasarnya,  adalah  usang  dan  semu,  bukan  konflik  sebenarnya.  Sebab,  masalah pokok  yang  dihadapi  saat  ini  adalah  seberapa  jauh    pemahaman  kita  tentang hukum (syariat) Islam itu sendiri. Baca Yuni Roslaili, Formalisai Hukum Pidana Islam di Indonesia (Analisis Kasus Penerapan Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam), Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
haba di  Aceh  Utara  dan  Aceh  Besar,    diharapkan  dapat  mewakili gambaran Aceh secara keseluruhan mengingat Aceh Utara dan Aceh Besar  merupakan  dua  daerah  terluas  dan  terbanyak  sebaran penduduknya di Provinsi Aceh.

## Kajian Kepustakaan
‘Urf yang  dapat  dilihat  dari  beberapa  segi 19 yaitu;  ditinjau dari  segi  materi  yang  biasa  dilakukan,  ada  dua  macam:  (a) ‘Urf Amaly , yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya jual beli mu’athah , yakni  jual beli di mana pembeli mengeluarkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya tanpa mengadakan  ijab  kabul  karena  harga  tersebut  sudah  dimaklumi bersama.  (b) ‘Urf  Qauly ,  yaitu  kebiasaan  yang  berlaku  dalam penggunaan  kata-kata  atau  ucapan.  Umpamanya  perkataan walad (anak), menurut bahasa sehari-hari hanya khusus bagi anak laki-laki saja,  sedang  anak  perempuan  tidak  termasuk  pada  perkataan  itu, perkataan lahm (daging),  dalam  pembiacaraan  sehari-hari  tidak mencakup ikan, dan lain-lain.
Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa dua bentuk ‘urf di atas apabila ditinjau dari segi ruang lingkupnya, maka ada yang bersifat umum dan khusus. ‘Urf  ‘Am ( umum) adalah suatu kebiasaan, baik berupa  perbuatan  maupun  ucapan  yang  telah  umum  berlaku  di seluruh negeri. Adapun ‘urf khash (khusus) adalah suatu kebiasaan, baik  perbuatan  maupun  ucapan,  yang  dilakukan  oleh  sekelompok orang  di  tempat  tertentu  atau  pada  waktu  tertentu. 20 Sedangkan apabila  dilihat  dari  segi  penilaian  baik  dan  buruk, ‘urf itu  terbagi kepada ‘urf shahih dan ‘urf fasid . ‘Urf shalih adalah adat kebiasaan yang dilakukan   oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil  syara’.  Misalnya  adat  kebiasaan  di  sebuah  tempat  bahwa seorang yang melamar wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah,  bukan  sebagai  mahar,  adat  kebiasaan  dalam  membayar mahar,  secara  kontan  atau  hutang.  Sedang ‘urf fasid adalah  adat
19 Muslim  Ibrahim, Mukhadarat  Fi  Ilm Ushul  Fiqh al-Muqaran , ...., h. 110.
20 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 391. Baca juga Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 210.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  bertentangan dengan  dalil  syara’  karena  dapat  menimbulkan  kerusakan  dan menghilangkan  kebaikan.  Misalnya  kebiasaan-kebiasaan  dalam akad  perjanjian  yang  bersifat  riba,  seperti  mencari  dana  dengan mengadakan macam-macam kupon berhadiah, dan lain-lain.
Berbicara  tentang  kehujjahan ‘urf ,  Tgk.  Muslim  Ibrahim melihat  bahwa  kehujjahan ‘urf tidak  didasari  oleh  dalil nash tersendiri,  namun  keberadaannya  hanya  berdasarkan  pemahaman- pemahaman dari dalil-dalil syariat, yang beliau sebut sebagai dalil mu’tabarah . Di antara alasannya sebagai berikut: 21
1. Adanya  kebijakan  syari’at  untuk  memelihara  adat  kebiasaan orang-orang  Arab  sebelum  Islam  dalam  penetapan  hukum Islam.  Misalnya  pengakuan  terhadap  jual  beli  dalam  bentuk salam dan araya ,  adanya  prinsip kafa’ah dalam  perkawinan, membayar denda sebagai ganti qishas dan lain-lain.
2. Adanya amaliah dan praktek di kalangan para fuqaha’ tentang penggunaan ‘urf sebagai  suatu  keadaan  yang  sudah  diterima bersama. Sikap ini dianggap sebagai ijma’ sukuti. Oleh karena itu dalam hal ini keabsahan ‘urf dalam menetapkan suatu hukum dapat dikatakan telah menjadi ijma’ fuqaha’ .
3. Bahwa sesungguhnya digunakan ‘urf bukan semata karena ia adalah ‘urf tetapi  karena  adanya  dalil syara’  yang
mendukungnya.
Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  para  ulama  yang  menerima ‘urf sebagai  dalil  dalam  menginstinbath  hukum,  menetapkan  beberapa persyaratan dalam mengamalkannya, di antaranya :
1) ‘Urf tidak  boleh  bertentangan  dan  melalaikan  dalil  syara’
yang ada.
Sebenarnya  persyaratan  ini  hanya  menguatkan  bagi penerima ‘urf shahih ,  karena  kalau  adat  itu  bertentangan dengan nash yang ada maka ia termasuk ‘urf yang fasid yang telah  disepakati  para  ulama  untuk  menolaknya.  Seperti kebiasaan  berbuat  riba,  meminum  khamar  pada  perayaan tertentu dan lain-lain.
21 Muslim Ibrahim, Mukhadarat Fi Ilm Ushul Fiqh al-Muqaran , ......, h. 394.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
2) ‘Urf tersebut berlaku umum dan merata di kalangan orang- orang  yang  berada  dalam  lingkungan  sekitarnya,  atau dikalangan sebagian besar warganya.
3) Urf yang  dijadikan  sandaran  dalam  penetapan  hukum  itu telah  berlaku  pada  saat  itu,  bukan ‘urf yang  muncul kemudian.
Suatu ‘urf ,  baru berlaku apabila tidak ada yang menyalahi kandungannya. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam kaidah:
هفلاخ ىلع صن اذا تبثي لا ركذ نودب فرعلاب تبثي ام
Sesuatu  yang  ditetapkan  oleh  ‘urf,  bisa  menjadi  batal apabila ada nash yang menyalahinya.
Dari uraian di atas jelaslah bahwa ‘urf itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas ‘urf itu  bukanlah  karena  semata  mata  ia  bernama ;urf .  Jadi eksistensi ‘urf bukanlah  dalil  yang  berdiri  sendiri. ‘Urf menjadi dalil karena ada yang mendukungnya, atau ada tempat sandarannya yaitu nash syar’i .
Adapun terkait tulisan ilmiah tentang adat ranub kong haba di Aceh sepanjang  pengetahuan  penulis  belum  ada  tulisan  yang mengkaji hal ini, apalagi  dianalisa dengan pendekatan ‘ urf . Tulisan- tulisan  yang  membahas  adat ranub  kong  haba biasanya  hanya digabungkan dengan kajian adat perkawinan di Aceh; misalnya buku Upacara  Perkawinan, 22 atau  buku  Kompilasi  Adat  Aceh, 23 Buku Upacara  Perkawinan  Daerah  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh. 24
Namun  demikian,  ada  sebuah  penelitian  yang  dilakukan  tentang prosesi  peminangan  di  Aceh,  misalnya  tulisan  Sihar  Pandapotan dengan  judul  Proses  Peminangan  Menurut  Adat  Istiadat  Gayo  di Desa  Kala  Lengkio  Kecamatan  Kebayakan  Kabupaten  Aceh Tengah, namun  tulisan ini hanya membahas satu masalah saja, yaitu
22 Hasil Loka karya Adat dan Budaya , Upacara Perkawinan,Hasil Loka karya Adat dan Budaya , Lhok SeumaweTahun 1988.
23 Laporan Penelitian yayasan TOYOTA , Kompilasi Adat Aceh , , tahun 1989.
24 A.  Hasjmy,  dkk, Adat  dan  Upacara  Perkawinan  Daerah  Propinsi daerah Istimewa Aceh , Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah  Budaya  Proyek  Penelitian  Dan  Pencatatan  Kebudayaan  Daerah, 1978/1979.
bagaimana proses peminangan menurut adat istiadat Gayo di Desa Kala  Lengkio  Kecamatan    Kebayakan  Aceh  Tengah.  Dalam tulisannya  penulis  menyimpulkan  bahwa  masyarakat  Desa  Kala Lengko masih mempertahankan adat istiadat yang telah dilakukan di Gayo,  yaitu Mungintee merupakan  tradisi  yang  telah  dilakukan masyarakat  Gayo  di  Desa  Kala  Lengkio  Kecamatan    Kebayakan Aceh Tengah secara turun temurun. Sedangkan tulisan- tulisan yang membahas  tentang  peminangan    di  beberapa  daerah  di  Indonesia, bisa dikatakan banyak, namun itu pun tidak ada yang mengkajinya dengan pendekatan urf . Di antaranya adalah: Tulisan Haji Abdullah Sidik  yang  ditulis  bersamaan  dengan  hukum  adat  dalam  buku Hukum  Adat  Rejang,  tulisan,    Prof.  Soepomo  dalam  bukunya Hukum Perdana Adat Jawa Barat.
Adapun kajian terkait  yang membahas ‘urf , saja banyak, di antaranya  tulisan Ach. Maimun, berjudul Memperkuat ‘ Urf dalam Pengembangan Hukum Islam, 2017 . Ruang kajian tulisan ini ingin meneguhkan  metode istinbath hukum  dengan  menggunakan urf dalam  pengambilan  keputusan  hukum,  sebab  jika  menetapkan hukum  tanpa  menghiraukan  tradisi  lokal  ( urf )  dan  memaksakan pemahaman  tekstual  terhadap nash bahkan  untuk  kasus  di  luar konteks,  maka  yang  akan  terjadi  bahwa  hukum  Islam  akan  tidak sesuai  dengan perkembangan kehidupan umat manusia. Sedangkan di  dalam  kajian  ‘ urf tentang  adat ranub  kong  haba dan  akibat pembatalannya di Aceh ini akan membahas adat ranub khong haba di Aceh dengan pendekatan ‘ urf .

## Metode Penelitian
Adapun  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif. 25 Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah sosio-legal-historis.
25 Metode  kualitatif  sebagaimana  konsep  Bogdan  dan  Taylor  seperti dikutip Lexy Moeleong adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat  diamati  atau  dijadikan  sumber  informasi.  Dalam  penelitian  kualitatif penggunaan  data  dan  analisis  deskriptif  dipilih  untuk  menjawab  pertanyaan- pertanyaan “mengapa, alasan apa dan bagaimana terjadinya” dari suatu fenomena social dalam kehidupan masyarakat. Lihat Lexy Moeleong, Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosdakarya, 1995, h.3.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pendekatan  sosiologis  digunakan  untuk  mengamati  pola-pola interaksi  dan  prilaku  masyarakat, 26 baik  yang  mengilhami pembaharuan  hukum  Islam  dan  legislasi  hukum  Islam,  maupun menyangkut  kesesuaian  kesadaran  yang  mengejawantah  pada perilaku  masyarakat.  Pendekatan  legal  atau  yuridis  dilakukan dengan  mempertimbangkan  elemen-elemen  tertentu  dari  hukum Islam dalam hal ini konsep ‘ urf. Pendekatan historis digunakan atas pertimbangan  bahwa  analisa  sejarah  akan  dapat  melihat  secara objektif  tentang praktek ba ranub dikaitkan dengan prinsip- prinsip ‘urf  dalam konteks Islam.
Concern penelitian  ini  ialah  memberikan  gambaran  secara utuh mengenai potret janji menikah ( ranub kong haba ) dan akibat pembatalan yang terjadi di Aceh Utara dan Aceh Besar. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lebih kepada pendekatan  kualitatif  yuridis, artinya  bahwa    praktek  dan  kejadian ranub kong haba di Aceh yang akan dianalisis dengan menggunakan tolak ukur (kerangka analisis) urf dalam konsep Islam.

## Adat Ranub Kong Haba dan Akibat Pembatalannya di Aceh
Ranub Kong Haba 27 adalah sebuah simbol dari suatu proses dari janji untuk menikah  di Aceh. 28 Ranub secara etimologi artinya sirih, yaitu daun sirih yang telah  disusun dan dihias sedemikian rupa disertai pinang dan kelengkapan menyirih lainnya, seperti kapur dan gambir.  Dalam  hal  ini  bawaan  yang  menjadi  simbol  adalah  sirih ( ranub ) 29 meskipun pihak laki- laki juga membawa barang- barang
26 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , cet, 2, (Bandung: Alumni, 1986), h. 310.
27 Dalam hal ini ada beberapa istilah melamar yang dipakai di sejumlah daerah  di Aceh selain ranub kong haba, di antaranya peukong haba, ba ranub, mee rabub, ba tanda,  intat ranub gaca (h.343), ngerisi (423), ikat janji (h. 424), tanda kong nariet, menginte.
28 Lembaga Ada dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Pedoman Umum Adat Aceh, (tt,: tp, 1990), h. 41. Lihat juga  Upacara Perkawinan,Hasil Loka karya Adat dan Budaya, Lhok SeumaweTahun 1988, h. 23., Kompilasi  Adat  Aceh, laporan Penelitian yayasan TOYOTA, tahun 1989, h. 296.
29 Kompilasi  Adat  Aceh,  laporan  Penelitian  yayasan  TOYOTA,  tahun 1989,  h. 348. Baca juga Lembaga Ada dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Pedoman
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
lainnya. 30 Sedangkan Kong  Haba artinya  memperkuat  berita.  Bisa dikatakan  bahwa ranub  kong  haba adalah    simbol  dari  sebuah pertunangan  di  Aceh  yang  tujuannya  adalah  untuk  menyatakan bahwa  pihak laki- laki serius dan jadi untuk menikahi perempuan yang  dilamar.  Maksud  dari    membawa ranub  kong  haba adalah sebuah tanda jadi yang menyatakan benar- benar jadi untuk menikah. Bagi  pihak  laki-  laki  adalah  simbol  bahwa  mereka  serius  akan menikahi  gadis  pinangannya  dan  bagi  pihak  perempuan  sebagai simbol bahwa dia sudah diikat oleh laki- laki yang melamarnya dan tidak boleh  lagi menerima lamaran laki- laki lain. 31
Ketika  membawa ranub kong haba , pihak calon linto baro membawa bungong  jarou atau  oleh-oleh,  seperti  bahan  pakaian, kain  sarung,    alat  rias,  kue-  kue  khas  Aceh  (dodoi,  wajeeb, meuseukat, halwa) yang biasa disebut dengan istilah penajoh , serta emas. 32 Biasanya bungong  jarou tersebut  dimasukkan  di  dalam
Umum  Adat  Aceh,  (tt,:  tp,  1990).  Lihat  juga    Upacara  Perkawinan,Hasil  Loka karya Adat dan Budaya, Lhok SeumaweTahun 1988.
30 Biasanya  berupa  kue-  kue  adat  (seperti  dodoi,  wajeeb,  meusekat, halwa),  bakal  pakaian,  sirih  serta  emas  yangbiasanya  berupa  cincin.  Baca Kompilasi Adat Aceh, laporan Penelitian yayasan TOYOTA, tahun 1989,  h. 348. Baca juga Lembaga Ada dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Pedoman Umum Adat Aceh, (tt,: tp, 1990). Lihat juga  Upacara Perkawinan,Hasil Loka karya Adat dan Budaya, Lhok SeumaweTahun 1988.
31 Sebelum proses membawa ranub kong haba (melamar),  ada beberapa kegiatan adat lain yang dilakukan oleh pihak laki- laki, seperti meulakee istilah di  Aceh  Besar, cah  rot dan jak  meulakee di  Pidie, cah  rauh di  Aceh  Utara, meulakee dan cah  drien di  Aceh  Timur,  ngelek  (nginte)  di  Aceh  Tamiang, mengintee di Aceh Tengah, atau risik di Aceh Tenggara. Kesemua istilah tersebut pada  intinya  sebagai  sebuah  proses  penjajakan  terhadap  diri  seorang   gadis  dan keluarganya  sebelum  dilakukan  proses  pertunangan.,  yang  bertujuan  untuk memastikan  apakah  gadis  tersebut  sudah  ada  yang  melamar  atau  apakah keluarganya  mau  menerima  lamaran  mereka.  Baca    Darwis  A  Soelaiman, .Kompilasi Adat Aceh,  Laporan Penelitian Yayasan TOYOTA, 1989.
32 Mengenai  perhiasan  emas  ini  diikrarkan  suatu  perjanjian  tertentu. Lazimnya  berupa  hibah  dan  kadang=  kadang  sebagi  jaminan  atas  pertunangan. Bila  pertunangan  diputuskan  oleh  pihak  anak  dara,  ia  harus  mengembalikan perhiasan  tersebut  dengan  ganda,    dan  jika  yang  memutuskan  hubungan  pihak pemuda perhiasan tersebut  akan menjadi  milim  anak dara. Baca  Lembaga Ada dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Pedoman Umum Adat Aceh, (tt,: tp, 1990), h. 42.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
talam dan dibungkus dengan kain kuning. Pemilihan warna kuning mengandung  pengertian  kemakmuran,  hal  mana  diharapkan  calon pengantin  nantinya  akan  hidup  rukun  dan  damai  serta  berlimpah rezeki dari Allah SWT. Dan emas yang dibawa biasanya seberat satu mayam atau dua mayam 33 yang dimasukkan di dalam kertas dihias dan dimasukkan ke dalam sebuah tempat khusus yang biasa disebut dengan  cerana.  Di  dalam  cerana  selain  diisi  dengan  emas,  juga kapas,  beras-padi  dan  kunyit.  Kapas  mengandung  makna  ringan, agar jika ada masalah yang terjadi di antara kedua mempelai dapat dengan  mudah  diselesaikan.  Beras  dan  padi  mengandung  maksud, bahwa  padi  masih  kotor  sedang  beras  sudah  bersih,  berharap  jika kelak  mereka  menghadapi  ada  masalah  bisa  segera  diselesaikan, sedangkan  kunyit  melambangkan  makna  kemakmuran  karena buahnya cukup banyak. 34
Dalam  proses  peminangan  ( ranub  kong  haba )  harus  dapat disimpulkan minimal dua hal berikut, Pertama , bahwa pihak calon dara baro sudah menerima sepenuhnya pinangan pihak calon linto baro. Kedua serah terima tanda ikatan yang dibawa oleh pihak calon linto baro ditegaskan  sifatnya  yaitu  ada  ijab  qabulnya  dari  kedua belah pihak bahwa “ meunyo linto yang glak, tanda nyoe mandum hak si dara, tapi meunyo si dara yang mundo (menolak menikah), tanda akan diganto dua kali lipat. 35
Baca  juga    Kompilasi  Adat  Aceh,  laporan  Penelitian  yayasan  TOYOTA,  tahun 1989,  h. 348. Baca juga Lembaga Ada dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Pedoman Umum  Adat  Aceh,  (tt,:  tp,  1990).  Lihat  juga    Upacara  Perkawinan,Hasil  Loka karya Adat dan Budaya, Lhok SeumaweTahun 1988.
33 Wawancara  dengan  Nursiah,  tokoh  adat  perempuan  di  Desa  Rayek Matang    Aceh  Utara,  pada  tanggal  23  Maret  2019.  Baca  juga  buku Upacara Perkawinan, Hasil    Loka  Karya  adat  dan  Budaya,  Lho’Seumawe  8-10  Januari 1988.
34 Setelah  selang  dua  atau  tiga    hari  dari  acara  pertunangan  itu,  pihak calon dara baro melakukan kunjungan balasan ke rumah calon linto baro dengan membawa  peunajoh  (kue-  kue  adat),  yang  disebut  dengan  istilah euntat  pulang tanda  atau  beunalah  kong  haba. Sejak  saat  itu  jika  ada  salah  pihak  calon  yang kena  musibah,  maka  kedua  belah  pihak  sudah  saling  mengunjungi.  Singkatnya, kedua keluarga ini sudah terikat secara adat.
35 Hasil  wawancara  dengan  Siti  Rahmah  Diana,  sekretaris  PKK Gampong Lampanah Indrapuri Aceh Besar, pada 20 Maret 2019.  Dalam hal ini lanjut  beliau,  semuanya  tergantung  kesepakatan  kedua  belah  pihak  juga.  Pihak
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Di  Aceh  Utara  jika  terjadi  kasus  yang  mengakibatkan batalnya ghatib (menikah), hukum adat juga memberlakukan aturan bahwa  jika  calon linto  baro yang  memutuskan  pertunangan  maka semua barang bawaan seperti emas, pakaian, segala macam kue kue penganan  telah  sah  menjadi  milik  si  gadis  (calon dara  baro ), sedangkan jika calon dara baro atau keluarganya yang memutuskan pertunangan,  maka  semua  barang  bawaan  harus  dikembalikan kepada pihak calon linto dengan beban dua kali lipat dari yang telah dibawakan pihak calon linto baro . 36 Demikian pula yang terjadi di Aceh  Besar,  umumnya  hukuman  adat  ini  diberlakukan  bahwa  jika pertunangan  diputuskan  oleh  pihak dara  baro ia  harus mengembalikan  perhiasan  (emas)  secara  ganda,  namun  jika  yang membatalkan  dari  pihak  linto  baro,  maka  perhiasan  tersebut  akan menjadi  milik  calon dara  baro . 37 Walaupun  disejumlah  daerah memegang kesepakatan ini, namun dalam prakteknya, penggantian kerugian    itu  hanya  terbatas  pada  benda-  benda  berupa  barang perhiasan  atau  uang  tunai,  sedangkan  bahan  penganan  adat  yang dibawa  saat  tunangan,  tidak  terlalu  diperhatikan  dalam  kasus pengembaliannya. 38
Dalam  konteks  Islam,  masa  janji  untuk  menikah (pertunangan)  ini  dalam  ketentuan  Islam  sebaiknya  dilakukan dengan  singkat.  Dalam  arti  bilamana  sudah  diterima,  maka  akad nikah  di  antara  calon  suami  isteri  tersebut  dilaksanakan  sesegera mungkin, kurang lebih tiga bulan sampai enam bulan jangan lebih
laki-  laki  akan  bertanya  (biasanya  secara  sambil  bercanda,  namun  serius), bagaimana jika suatu waktu pihak perempuan membatalkan rencana pernikahan, apakah  dikembalikan  dua  kali  atau  bagaimana.  Dan  hal  seperti  ini  terlebih lagidilakukan  jika terjadi rencana pernikahan antar dua kampung  yangberbeda. Baca juga Kompilasi Adat Aceh tentang adat Aceh Besar, h. 299.
36 Wawancara  dengan  Baihaqi,  Keuchik  Rayeuk  Matang  Aceh  Utara, pada tanggal 23 Maret 2019. Baca juga buku Kompilasi Adat Aceh , tentang adat Aceh Utara,  h. 350.
37 Hasil  wawancara  dengan    Rita  Zahara,  Ketua  PKK  Gampong Lampuuk  Aceh  Besar,  pada  tanggal  25  Maret  2019.  Baca  juga  buku Kompilasi Adat Aceh , h. 408 dan  Buku Pedoman Umum Adat Aceh , h.  43.
38 Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, h. 92.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dari  itu. 39 Dalam  masa  pertunangan  kedua  calon  mempelai  belum boleh  mengadakan  hubungan  sebagaimana  hubungan  suami  isteri, karena  pada  dasarnya  calon  mempelai  masih  sama  hubungannya dengan  hubungan  antara  orang-orang  yang  bukan mahram yang belum  terikat  oleh  tali  perkawinan.  Oleh  karena  itu  larangan- larangan  yang  berlaku  dalam  hubungan  antara  laki-laki  dan perempuan  yang  bukan mahram berlaku pula  bagi  mereka.  Hanya saja calon mempelai perempuan tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain, karena ia dalam pinangan calon suaminya. 40
Demikian pula halnya hak dan kewajiban antara calon suami dan  calon  istri,  agama  belum  mengaturnya.  Pemberian  yang diberikan oleh pihak yang satu pada pihak yang lain sama dengan pemberian  biasa,  tidak  ada  ikatan,  dan  tidak  wajib  pemberian  itu dikembalikan  seandainya  pertunangan  tidak  sampai  pada perkawinan. Pertunangan dalam Islam itu semacam perjanjian biasa, karena  itu  membatalkan  pertunangan  sama  hukumnya  dengan membatalkan  perjanjian  biasa. 41 Hanya  saja  ini  dipandang  tidak baik  dan  menurut  salah  satu  hadits  Nabi  termasuk  ciri-ciri  orang yang  munafik.  Menepati  janji  adalah  suatu  perbuatan  mulia  dan terhormat dalam hidup dan bergaul di tengah masyarakat. Menepati janji pada umumnya, dijadikan ukuran bagi kejujuran dan kelulusan hati. Maka karenanya orang yang menepati janji  dimasukkan dalam golongan  orang-orang  yang  dapat  dipercaya  dan  dapat  diberi tanggung  jawab. 42 Sebaliknya  memungkiri  janji  dianggap  suatu kesalahan  besar  dan  dapat  merendahkan  derajat  seseorang  dalam pandangan  umum,  sehingga  hilang  kepercayaan  orang  kepadanya dan dia dimasukkan dalam golongan orang-orang yang tidak dapat dipercaya,  baik  dalam  hubungan  keuangan  maupun  harta  benda, ataupun dalam urusan tugas dan tanggung jawab.
39 Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia , 1990, U.I. Press, Cet V, Jakarta, h.. 160.
40 Hasbullah Bakry, Pedoman ..., ., h. 160. 41 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan 1993 . Bulan Bintang, Cet. III, Jakarta, hlm. 29. Seperti juga yang diutarakan dalam al- Akhwal al-Syahsyiyyah , hlm. 28.
42 Fachruddin Hs., Ensiklopedia Al-Qur’an , 1992, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 556.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Artinya: “Sesungguhnya  binatang  (makhluk)  yang  paling  buruk disisi  Allah  adalah  orang-orang  yang  kafir,  karena mereka itu tidak beriman. (Yaitu) orang-orang yang kamu telah  mengambil  perjanjian  dari  mereka,  sesudah  itu mereka  mengkhianati  janjinya  pada  setiap  kalinya,  dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya)” (QS. Al-Anfal;55- 56). 43
Beberapa  pendapat  yang  berhubungan  dengan  uang  atau barang yang diberikan oleh seorang calon mempelai laki-laki pada calon  mempelai  perempuan  berkaitan  dengan  penyelenggaraan perkawinan, bila pertunangan itu putus adalah:
1) Menurut  Madzhab  Maliki  bila  yang  memutuskan  dari  pihak laki-laki  maka  barang  tersebut  tidak  dapat  diminta  lagi,  tetapi bila yang memutuskan pihak perempuan maka barang tersebut boleh diminta kembali baik masih utuh atau sudah rusak. 44
2) Menurut Madzhab Syafii barang tersebut dapat diminta kembali baik  yang  membatalkan  itu  pihak  laki-laki  atau  pihak perempuan. 45 Namun  disepakati  bahwa  pemberian  yang dimaksudkan  tidak  berhubungan  dengan  penyelenggaraan perkawinan (bukan mahar), maka ini dianggap hadiah  biasa jadi tidak  perlu  dikembalikan  bila  pertunangan  (janji  untuk menikah) di antara keduanya putus.
3) Menurut Madzhab Hanafi bila janji tersebut tidak berbuah maka pemberi hadiah tidak berhak atas hadiah yang diberikan. 46
Melihat uraian tentang janji untuk menikah di atas dapat dilihat adanya keberanjakan dari hu kum Islam awal di mana hukum Islam
43 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya , 2000, Mekar Surabaya, Surabaya, hlm. 270. Beberapa ayat lain yang mengecam  sikap ingkar janji, di antaranya ..........................................
44 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat , (Semarang: Diva Utama, 1993), h. 20.
45 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah , juz 2. 1990, al-fath lil I’lam al-Araby, Madianah, h.. 146.
46 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah , juz 2. 1990, al-fath lil I’lam al-Araby, Madianah, hm. 146.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menganggap bahwa bila janji ini diputuskan, maka tidak berakibat adanya ganti rugi dari pihak manapun karena janji di sini dianggap janji biasa. Seandainya ulama fiqh ada yang berbeda pendapat dari segi akibatnya, itu juga hanya sebuah pendapat. Hal demikian terjadi ada  kemungkinan  dipengaruhi  oleh  adat  masing-masing  di  mana para  ulama  itu  hidup.  Hal  ini  ditegaskan  pula  oleh  Syafi’i  yang mengatakan  bahwa,  “Setiap  ibu  kota  negeri  kaum  muslim  adalah pusat pengajaran yang penduduknya mengikuti pendapat salah satu tokoh mereka dalam sebagian besar ajarannya”. 47
Jadi  di  pusat-pusat  dunia  Islam  awal  para  ulama  dan  faqih mengembangkan doktrin-doktrin mereka sendiri dengan menggabungkan  praktek  setempat,  al-Qur’an  dan  pengetahuan mereka  tentang  tradisi.  Hal  ini  dapat  dilihat  karena  antara  Imam Hanafi,  Imam  Malik,  Imam  Hambali  serta  Imam  Syafii  berbeda pendapat  dalam  memandang  sebuah  pemberian  bila  janji  untuk menikah itu diputuskan. Perbedaan pendapat mereka itu adalah:
➢ Hanafi  menganggap  hadiah  itu  sama  dengan  hibah,  di  mana bila orang yang menghibahkan itu boleh mencabut hibahnya kembali bila barangnya masih utuh.
➢ Maliki membedakan dari mana asal pemutusan tersebut. Bila pemutusan dari pihak laki-laki maka ia tidak berhak lagi atas hibahnya  tetapi  apabila  pemutusan  dari  pihak  wanita  maka laki-laki berhak atas barang hibahnya atau diganti dengan yang lainnya.
➢ Syafi  dan  Hambali  berpendapat  bahwa  barang  yang  sudah dihibahkan itu tidak dapat ditarik kembali. 48
Sedangkan dalam undang-undang masing-masing negara ada yang menetapkan adanya ganti rugi walaupun besarnya ganti rugi tersebut juga tidak secara pasti disebutkan dalam jumlah besar atau angkanya padahal dalam hukum asal ataupun pendapat ulama tidak ada yang menyebutkan adanya ganti rugi tersebut.
Dan dalam hal ini Islam menganggap juga bahwa hukum adat yang  merupakan  sinonim  dari urf yang  menurut  ahli  ushul  fiqh,
47 John  L.  Esposeto, Ensiklopedia  Oxford  Islam  Modern ,  (Bandung: Mizan),  h. 199.
48 Van  Hoeve, Ensiklopedia  Hukum Islam ,  1997,  Ichtiar  Baru, jilid  III, Jakarta hlm.932.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dapat dijadikan dalil atau alasan untuk menetapkan hukum. 49 Hal ini didasarkan pada Hadits yang mengatakan: “ Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, maka disisi Allah dianggap baik ”.
Untuk  lebih  lanjut  perlu  diketahui  bahwa urf bisa  dipakai sebagai hukum hanya dalam bidang muamalah yaitu yang langsung berhubungan  antara  manusia  dengan  manusia  sedangkan  yang berhubungan dengan ibadah 50 dan akidah tidak diperkenankan. Dan dalam hal ini urf yang dimaksud adalah urf yang shahih yaitu yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadits.  Sehingga  sesuatu  yang  dianggap urf walaupun  biasa dilakukan  dalam  masyarakat  tetap  tidak  dianggap  sebagai  hukum yang bisa diikuti bila urf tersebut adalah fasid (bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur’an dan Hadits).

## Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan pula bahwa ‘urf dapat digunakan  sebagai  landasan  dalam  menetapkan  hukum,  namun penerimaan  itu  bukanlah  karena  semata  mata  ia  berkedudukan sebagai urf . Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ‘urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri, namun ‘urf menjadi dalil karena ada yang mendukungnya, atau ada tempat sandarannya yaitu nash syara’ . Jika memperhatikan  pendapat  para  ulama  tentang  konsep  ‘ urf dan dikorelasikan dengan adat ranub kong haba ini, dapat disimpulkan bahwa ranub kong haba termasuk dalam kategori ‘urf shalih yaitu suatu  kebiasaan  yang baik yaitu tidak  bertentangan  dengan  dalil syara’. Selain itu adat ini umum dilakukan di daerah tersebut, dalam hal ini Aceh Besar dan Aceh Utara ( urf ‘am ),  dan adat ranub kong
49 Mochtar  Effendi, Ensiklopedia  Agama  dan Filsafat ,  200,  Universitas Sriwijaya, hlm. 65.
50 Aspek  ibadah  adalah  seseorang  berhubungan  dengan  Allah  secara vertikal, menyembah kepadanya dengan penuh tawakkal.Muamalah adalah aspek manusia  yang  berhubungan  secara  horizontal  antara  satu  dengan  lainnya  dalam rangka  memenuhi  hajat  di  dunia  fana  ini.  (Abdul  Mukti  Ali, Agama  dan Masyarakat , Djam’annuri (editor), 1993, Kurnia Kalam Semester, Yogyakarta, h. 340).
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
haba tersebut telah dilakukan  oleh masyarakat Aceh dalam perilaku keseharian mereka ( urf fi’ly ) dari dahulu hingga hari ini. Adapun  ketetapan  untuk  mengembalikan  dua  kali  lipat pemberian “mahar” pada saat terjadi khitbah jika terjadi pembatalan nikah, dipandang sebagai upaya untuk mencegah sikap ingkar janji terhadap calon  suami  atau  calon  istri  yang  akan  menanggung  rasa kecewa  dan  malu  di  tengah  masyarakat  jika  terjadi  pembatalan nikah.  Dan  perilaku  ingkar  janji  ini  sangat  dikejam  dalam  agama sebagaimana ancaman dalam Q.S Al-Anfal: 55-56 di atas. Langkah seperti ini dalam kajian ilmu ushul fiqh dipandang sebagai langkah sadd  al-zariah ,  yaitu  usaha  menutup  jalan  terjadinya  sikap  ingkar janji terhadap pihak lain.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Abdul Mukti, Agama dan Masyarakat , Djam’annuri (editor), ( Yogyakarta: Kurnia Kalam Semester 1993). Bakry, Hasbullah , Pedoman Islam di Indonesia , 1990, U.I. Press,
Cet V, Jakarta.
Dahlan, Abd. Rahman, Ushul Fiqh , (Jakarta: Amzah, 2014). Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya , (Surabaya:
Mekar Surabaya, 2000).
Djalil , A. Basiq, Ilmu Ushul Fiqh 12 , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
Effendi,  Mochtar ,  Ensiklopedia  Agama  dan  Filsafat ,  200,
Universitas Sriwijaya.
Esposeto, John L. , Ensiklopedia Oxford Islam Modern , (Bandung:
Mizan).
Farah,    Caesar  E. Islam ,  (New  York:  Barron’s  Educational  Series
Inc, 1970).
Hasil  Loka  karya  Adat  dan  Budaya  , Upacara  Perkawinan,Hasil Loka  karya  Adat  dan  Budaya ,  Lhok         SeumaweTahun 1988.
Hasil wawancara dengan  ......  Keuchik  Lampuuk Aceh Besar, pada tanggal 25 Maret 2019.
Hasjmy, A.  dkk, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Propinsi daerah  Istimewa  Aceh ,  Departemen        Pendidikan  Dan
Kebudayaan  Pusat  Penelitian  Sejarah  Budaya  Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah,
1978/1979.
Hoeve,  Van Ensiklopedia  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  Ichtiar  Baru, 1997).
Hs.,  Fachruddin ,  Ensiklopedia  Al-Qur’an ,  1992,  Rineka  Cipta, Jakarta.
Ibrahim,    Muslim ,  Mukhadarat  fi  Ilm  Ushul  Fiqh  al-Muqarran , Diktat  Mata  Kuliah  Fiqh  Muqarran,  (Banda  Aceh: t.pn.1988).
Kompilasi Adat Aceh, laporan Penelitian yayasan TOYOTA, tahun
1989.
Laporan  Penelitian  yayasan  TOYOTA  , Kompilasi  Adat  Aceh ,  , tahun 1989.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Lembaga  Adat  dan  Kebudayaan  Aceh  (LAKA ),  Pedoman  Umum Adat Aceh , (Banda Aceh, tp., th), Edisi I. Lexy Moeleong, Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosdakarya, 1995. Lokakarya Adat dan Budaya, Upacara Perkawinan , Lhokseumawe 8-10 Januari 1988. lombart, denys, Kerajaan Aceh , (Jakarta: Balai Pustaka, 1986). Mattulada,  dkk., Agama  d  an  Perubahan  Sosial ,  (Jakarta:  Raja Grifindo Persada, 1996).
Muchtar,  Kamal  , Asas-asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan
1993 . Jakarta: Bulan Bintang, Cet. III,
Muhammad, Rusjdi Ali , Revitalisasi syariat Islam di Aceh Problem,
Solusi dan Implementasi , (Jakarta: Logos, 2003).
Nur, Djamaan, Fiqh Munakahat , (Semarang: Diva Utama, 1993). Rahardjo, Satjipto , Ilmu Hukum , cet, 2, (Bandung: Alumni, 1986). Roslaili,  Yuni ,  Formalisai  Hukum  Pidana  Islam  di  Indonesia (Analisis  Kasus  Penerapan  Hukum  Pidana  Islam  di Nanggroe  Aceh  Darussalam), Disertasi,  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
Sabiq, Sayyid Figh al-Sunnah , juz 2. 1990, al-fath lil I’lam al-Araby, Madinah.
Soelaiman, Darwis A,  .Kompilasi Adat Aceh,  Laporan Penelitian
Yayasan TOYOTA, 1989.
Sulaiman,  Nashruddin ,  Aceh:  Manusia,  Masyarakat,  Adat  dan Budaya, (Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi, 1992). Syarifuddin,  Amir, Ushul  Fiqh, (Jakarta  :  Logos  Wacana  Ilmu,
2001) jilid II.
Usman, A. Rani, Sejarah Peradaban Aceh, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003)