## Eksistensi  Banul  sebagai  Kearifan  Lokal  Pelestarian  Lingkungan  oleh  Lembaga  Adat  di  Desa  Tun’noe Kecamatan Miomaffo Timur
Fidelis Atanus a , Theodorus Monaldus Yanuaris Nabu b , dan Medan Yonathan Mael c
a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Kefamenanu, TTU – NTT, Indonesia.
b Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten TTU, Kefamenanu, TTU – NTT, Indonesia.
c Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor, Kefamenanu, TTU – NTT, Indonesia.
Article Info Abstrak Article history: Received 4 Desember 2017 Received in revised form 7 Maret 2018 Accepted 28 Maret 2018 Banul merupakan salah satu kearifan lokal di desa Tun’noe, kecamatan Miomaffo Timur, kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Banul juga merupakan salah satu tradisi larangan adat yang masih berlaku di desa Tun’noe sampai sekarang dalam era otonomi daerah ini. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang tingkat keteraturan, tingkat kepatuhan dan tingkat kesesuaian Banul di desa Tun’noe, kecamatan  Miomaffo  Timur,  kabupaten  TTU.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  April  sampai  Juli  2017  di  desa  Tun’noe,  kecamatan Miomaffo Timur, kabupaten TTU, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Pengambilan data dari lapangan digunakan beberapa teknik antara lain pengamatan yang mendalam ( observasi ), wawancara ( interview ) dan dokumen. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  keberadaan  Banul  dari  aspek  tujuannya  sebenarnya  cukup  membantu  masyarakat  dalam  mengelola lingkungan dan kesejahteraannya, selain itu Banul juga bernilai Sosial. Hal ini disebabkan karena dengan Banul maka kehidupan sosial masyarakat, panen dan keseimbangan lingkungan dapat diatur. Kepatuhan masyarakat terhadap Banul belum maksimal diterapkan karena perbendaan persepsi tentang hak milik terhadap apa yang dilarang. Di satu sisi ada hukum adat yang melarang namun disisi lain apa yang dilarang adalah kepemilikan pribadi atau suku. Seharusnya Banul tidak mengenal kepemilikan pribadi atau suku karena berkaitan dengan keseluruhan  lingkungan  atau  ekosistem  dan  merupakan  kesepakatan  seluruh  masyarakat.  Tradisi  Banul  belum  searah  dengan  hukum formal, sehingga perlu adanya peraturan daerah dan peraturan desa tentang pelestarian kearifan lokal untuk memperkuat eksistensi Banul. ©2018 dipublikasikan oleh Agrimor .
Keywords: Banul Kearifan Lokal Pelestarian Lingkungan Lembaga Adat Tun’noe

## 1. Pendahuluan
Banul  merupakan  salah  satu  kearifan  lokal  di  desa  Tun’noe,  kecamatan Miomaffo Timur, kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Banul juga merupakan salah  satu  tradisi  larangan  adat  yang  masih  berlaku  di  desa  Tun’noe  sampai sekarang  dalam  era  otonomi  daerah  ini.  Banul  itu  sendiri  tidak  terlepas  dari hukum  adat,  karena  siapa  saja  penduduk  desa  Tun’noe  yang  melanggar  pasti akan  dikenakan  sangsi  atau  dalam  bahasa  daerah  disebut ob yang  sudah ditetapkan  terlebih  dahulu  oleh  lembaga  adat  dalam  hal  ini  adalah tobe dalam satu  kesepakatan  bersama.  Banul  adalah  suatu  larangan  adat  atau  norma  adat yang  mengatur  sesuatu  yang  tidak  boleh  dilanggar  oleh  masyarakat  di  desa Tun’noe. Pelanggaran dimaksud adalah petik atau mengambil hasil hutan (asam, kayu  cendana)  sebelum  waktunya,  bercocok  tanam  (tebas  kebun)  sebelum waktunya,  juga  memanen  hasil  kebun  (padi,  jagung,  jenis  sayur-sayuran) sebelum waktu serta hasil kebun (kelapa, pinang, dan lainya).
Banul ada dan berasal dari prinsip keseimbangan alam, lahir dari salah satu hakikat terciptanya pandangan hidup manusia yaitu  hakikat hubungan manusia dengan alam dimana alam dipandang sebagai “ibu” yang memberi kehidupan. Oleh karena itu mewajibkan semua yang berada dalam dunia untuk menjaga dan melestarikannya.  Pada  tahap  inilah  lahirlah  Banul  atau  larangan  adat  yang mengatur  tentang  cara  menghargai  dan  menyelaraskan  alam.  Banul  adalah larangan  adat  yang  bersifat  konstruktif  demi  keseimbangan  alam  dan kebahagiaan manusia.
Untuk  menjaga  keselarasan  dan  keseimbangan  serta  keseragaman  dalam pelestarian,  keseimbangan  sosial  dalam  hidup  bermasyarakat di desa  Tun’noe, tobe bersama tokoh adat dan pemerintah melakukan suatu ritual adat penyerahan kepada  para  leluhur  atau  tuan  tanah  ( tana’at  neu  pah )  dengan  sepenggal  doa ( toes )  dalam  kaitan  dengan  upacara  Banul.  Doa  yang  diucapkan  oleh  seorang tobe dalam bahasa daerah atau bahasa dawan adalah sebagai berikut:
“Hoe au usi amoet ma apaket, apinat ma aklat, pah tun’noe in tuana in am i,neon i ait an kit oef i ma nafuf i ne toitit he pau bale tola i ma naijan i he he te in olsat neu mnahat mninut ma namanaut ni heto bi neon namuin sufa kauf me et nait ma lab nahun hi et mi penje ma minoin’a a fela kai ao min’a ma ansau mi’na, tonja ona le i basnat ona le i” yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “Tuhan maha pencipta yang bercahaya juga para leluhur dan tuan tanah di wilayah ini, hari ini kami datang membawa persembahan ini (ayam/babi)  untuk  meminta  menjaga tempat ini  (kebun, hasil perkebunan, hasil  hutan,  sumber  air)  dari  anak  cucu  yang  sengaja  mengambil  maka kenakanlah  teguran  kepadanya,  kami  minta  berkat  kesehatan,  kedamaian bagi kami, demikian permohonan kami sampai di sini.”
Biasanya  sebelum  melakukan  ritual  adat  ini  akan  diadakan  musyawarah bersama  dan  mengundang  semua  kepala  suku  yang  ada  untuk  hadir  bersama dalam  upacara  tersebut,  hewan  sembelihan  juga  menjadi  tanggung  jawab bersama.
Barang  siapa  yang  melanggar  Banul  ini  akan  di  kenakan  sanksi  adat  oleh tobe yang sebelumnya sudah ditentukan bersama. Sanksi adat itu ada bermacam- macam sesuai berat ringannya pelanggaran yang dibuat. Pelanggaran yang paling berat  itu  dikenakan  sanksi  berupa  satu  ekor  babi  besar,  beras  lima  puluh kilogram,  sopi  dua  karfaun,  semua  itu  akan  dibuatkan  ritual  adat  dan  makan minum bersama ( tauf tob ), sedangkan yang paling ringan berupa ayam satu ekor, dan sopi satu botol.
Berbagai kebijakan lembaga adat terkait upaya penyelesaian masalah Banul sampai sekarang tidak terlepas dari perhatian pemerintah desa Tun’noe, karena lembaga adat itu sendiri tidak terlepas dari pemerintahan desa bagaikan dua sisi mata  uang  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Namun  khusus  untuk  perhatian  dari pemerintahan  kabupaten  maupun  provinsi  masih  sangat  kurang.  Pemerintah
lebih berorientasi pada masalah-masalah yang ada di desa. Pada dekade terakhir ini peran dari lembaga adat dalam pembangunan, pelestarian alam, sistem bertani dan penyelesaian masalah di desa sangat besar namun tingkat kepatuhan terhadap Banul  makin  menipis.  Hal  ini  dilihat  dari  acuhnya  masyarakat  khususnya generasi muda menghargai dan menaati Banul. Contohnya adanya kesepakatan adat untuk tidak memetik buah secara sembarangan dan diatur pada musim yang disepakati  tetapi  generasi  muda  tidak  memedulikan  bahkan  melanggar  dengan memetik  buah  seperti  kelapa,  pinang  dan  buah-buahan  lainnya  yang  dilarang. Dalam konteks ini eksistensi lembaga adat kian hari makin pudar bahkan hilang. Selain itu juga penyelesaian masalah-masalah sosial melalui lembaga adat belum mendapat tempat yang sepatutnya dimana lembaga adat yang mengurus masalah- masalah  sosial  dianggap  kuno  dan  ketinggalan  jaman.  Kelembagaan  Banul sepenuhnya  adalah  kewenangan  lembaga  adat  dalam  hal  ini  adalah tobe . Seharusnya,  melalui tobe penyelesaian  masalah  Banul  yang  dilanggar  oleh masyarakat  akan  menerimanya  dengan  lapang  dada  tanpa  bantahan,  keberatan juga  tidak  ada  kata-kata  pembelaan  maupun  upaya  pendekatan  secara perorangan. Namun hal ini telah jauh dari harapan.
Banul  tidak  terlepas  dari  hukum.  Hukum  mempunyai  kaitan  erat  dengan sistem  pemerintahan,  karena  bersama-sama  bertujuan  untuk  mengintegrasikan dan  mengarahkan  kehidupan  masyarakat  sesuai  idealisme.  Eksistensi  lembaga adat  dalam  upaya  pelestarian  Banul  pada  era  otonomi  daerah  dalam  tingkat pemerintahan  yang  paling  bawah  dan  paling  dekat  pada  rakyat  yaitu  pada pemerintahan desa memiliki peran terbesar dalam hal pelestarian Banul, untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan topik “Eksistensi Banul sebagai Kearifan Lokal Pelestarian Lingkungan oleh Lembaga Adat di Desa Tun’noe Kecamatan Miomaffo Timur”. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran tentang tingkat  keteraturan,  tingkat  kepatuhan  dan  tingkat  kesesuaian  Banul  di  desa Tun’noe, kecamatan Miomaffo Timur, kabupaten TTU.

## 2. Metode
Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Juli 2017 di desa Tun’noe, kecamatan  Miomaffo  Timur,  kabupaten  TTU.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  eksploratif  yakni peneliti  ingin  mengeksplor  fenomena-fenomena  alamiah,  menggali  kenyataan- kenyataan  yang  belum  terungkap,  mendeskripsikan  suatu  keadaan  yang sebenarnya dan menginterpretasikannya berdasarkan metode dan proses-proses analisis data. Fokus penelitian ini adalah tingkat keteraturan, tingkat kepatuhan dan  tingkat  kesesuaian  Banul.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  aparatur pemerintah  desa  Tun’noe,  tokoh-tokoh  adat,  lembaga  adat  yang  melakukan Banul dan masyarakat desa Tun’noe.
Pengambilan  data  dari  lapangan  digunakan  beberapa  teknik  antara  lain pengamatan yang mendalam ( observasi ), wawancara ( interview ) dan dokumen. Miles  and  Huberman  yang  dikutip Sugiyono,  (2006) mengemukakan  bahwa aktivitas dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara  terus  menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh.  Adapun tahap-tahap analisis datanya adalah data collection (koleksi data) , data reduction (reduksi data) , data display (penyajian data) , dan conclusions drawing/verification.
3. Hasil dan Pembahasan 3.1 Tingkat Keteraturan Banul
Banul  cukup  membantu  masyarakat  dalam  mengelola  lingkungan  dan kesejahteraannya, selain itu Banul juga bernilai Sosial. Hal ini disebabkan karena Banul dapat mengatur kehidupan, mengatur panenan dan mengatur keseimbangan lingkungan.  Banul  merupakan  salah  satu  kearifan  lokal  yang  perlu  dilestarikan dan  dijaga.  Kearifan  lokal  menurut Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam BAB I Pasal 1 butir 30 adalah  “nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk  antara  lain  melindungi  dan  mengelola  lingkungan  hidup  secara  lestari”. Selanjutnya Liliweri,  (2003) memaparkan  bahwa  kearifan  lokal  atau  sering disebut local  wisdom dapat  dipahami  sebagai  usaha  manusia  dengan menggunakan  akal  budinya  ( kognisi )  untuk  bertindak  dan  bersikap  terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.
Selanjutnya Keraf,  (2010) memberikan  uraian  bahwa  kearifan  lokal  bukan hanya  menyangkut  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  adat  tentang manusia  dan  bagaimana  relasi  yang  baik  di  antara  manusia,  melainkan  juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan  bagaimana  relasi  di  antara  semua  penghuni  komunitas  ekologis  ini  harus dibangun.  Seluruh  kearifan  tradisional  ini  dihayati, dipraktikkan,  diajarkan  dan diwariskan  dari  satu  generasi  ke  generasi  lain  yang  sekaligus  membentuk  pola perilaku  manusia  sehari-hari,  baik  terhadap  sesama  manusia  maupun  terhadap alam  dan  Yang  Gaib.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  1)  kearifan  tradisional adalah  milik  komunitas.  Demikian  pula,  yang  dikenal  sebagai  pengetahuan tentang  manusia,  alam  dan  relasi  dalam  alam  juga  milik  komunitas.  Tidak  ada pengetahuan  atau  kearifan  tradisional  yang  bersifat  individual;  2)  kearifan tradisional, yang juga berarti pengetahuan tradisional, lebih bersifat praktis, atau “pengetahuan  bagaimana”.  Pengetahuan  dan  kearifan  masyarakat  adat  adalah pengetahuan bagaimana hidup  secara  baik  dalam  komunitas  ekologis,  sehingga menyangkut  bagaimana  berhubungan  secara  baik  dengan  semua  isi  alam. Pengetahuan  ini  juga  mencakup  bagaimana  memperlakukan  setiap  bagian kehidupan dalam alam sedemikian rupa, baik untuk mempertahankan kehidupan masing-masing  spesies  maupun  untuk  mempertahankan  seluruh  kehidupan  di alam  itu  sendiri.  Itu  sebabnya,  selalu  ada  berbagai  aturan  yang  sebagian  besar dalam  bentuk  larangan  atau  tabu  tentang  bagaimana  menjalankan  aktivitas kehidupan  tertentu  di  alam  ini;  3)  kearifan  tradisional  bersifat  holistik,  karena menyangkut  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  seluruh  kehidupan  dengan segala relasinya di alam semesta. Alam adalah jaring kehidupan yang lebih luas dari sekedar jumlah keseluruhan bagian yang terpisah satu sama lain. Alam adalah rangkaian  relasi  yang  terkait  satu  sama  lain,  sehingga  pemahaman  dan pengetahuan tentang  alam  harus  merupakan  suatu pengetahuan  menyeluruh; 4) berdasarkan  kearifan  tradisional  dengan  ciri  seperti  itu,  masyarakat  adat  juga memahami semua aktivitasnya sebagai aktivitas moral. Kegiatan bertani, berburu dan  menangkap  ikan  bukanlah  sekedar  aktivitas  ilmiah  berupa  penerapan pengetahuan ilmiah tentang dan sesuai dengan alam, yang dituntun oleh prinsip- prinsip dan pemahaman ilmiah yang rasional. Aktivitas tersebut adalah aktivitas moral  yang  dituntun  dan  didasarkan  pada  prinsip  atau  tabu-tabu  moral  yang bersumber  dari  kearifan  tradisional;  dan  5)  berbeda  dengan  ilmu  pengetahuan Barat  yang  mengklaim  dirinya  sebagai  universal,  kearifan  tradisional  bersifat lokal,  karena  terkait  dengan  tempat  yang  partikular  dan  konkret.  Kearifan  dan pengetahuan  tradisional  selalu  menyangkut  pribadi  manusia  yang  partikular (komunitas masyarakat adat itu sendiri), alam (di sekitar tempat tinggalnya) dan relasinya  dengan  alam  itu.  Tetapi  karena  manusia  dan  alam  bersifat  universal, kearifan  dan  pengetahuan  tradisional  dengan  tidak  direkayasa  pun  menjadi universal  pada  dirinya  sendiri.  Kendati  tidak  memiliki  rumusan  universal sebagaimana  dikenal  dalam  ilmu  pengetahuan  modern,  kearifan  tradisional ternyata  ditemukan  di  semua  masyarakat  adat  atau  suku  asli  di  seluruh  dunia, dengan substansi yang sama, baik dalam dimensi teknis maupun dalam dimensi moralnya.
Dengan  kemampuan  Banul  dalam  mengatur  kehidupan,  mengatur  panenan dan mengatur keseimbangan lingkungan maka dapat disimpulkan bahwa  Banul merupakan  salah  satu  kearifan  lokal  yang  memiliki  keteraturan  dan  perlu dilestarikan dan dilindungi oleh pemerintah.

## 3.2 Tingkat Kesesuaian Banul
Hasil  penelitian  berkaitan  dengan  tingkat  kesesuaian  Banul  menunjukkan bahwa kurangnya sinergitas antara hukum formal dan hukum adat tentang Banul dimana  hukum  adat  mewajibkan  bagi  pelanggar  hukum  adat  untuk  dikucilkan atau dikeluarkan  dari  desa  Tun’noe  namun hal  ini  bertentangan  dengan hukum formal atau dengan kata lain tradisi Banul belum maksimal searah dengan hukum formal. Hal ini dilihat dari sanksi-sanksi yang bersifat jera belum searah dengan hukum formal.
Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan desa sebagai “desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut  desa,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,  berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam pengertian desa di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan Self Community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa  desa  memiliki  kewenangan  untuk  mengurus  dan  mengatur  kepentingan masyarakatnya  sesuai  dengan  kondisi  dan  sosial  budaya  setempat,  maka  posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang  seimbang  terhadap  penyelenggaraan  Otonomi  Daerah.  Karena  dengan Otonomi  desa  yang  kuat  akan  mempengaruhi  secara  signifikan  perwujudan Otonomi  Daerah.  Wujudnya  melalui  penempatan  adat  istiadat  pada  tempatnya ( Huda, 2014 ). Adat  selalu  menyesuaikan  diri  dengan  keadaan  dan  kemajuan  zaman, sehingga  adat  itu  tetap  kekal,  karena  adat  selalu  menyesuaikan  diri  dengan kemajuan  masyarakat  dan  kehendak  zaman.  Adat-istiadat  yang  hidup  di  dalam
masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat ( Salim, 2015 ). Menurut Juliantara, (2003) adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan  ada  yang  tipis dan  senantiasa  menebal  dan menipis.  Aturan-aturan  tingkah laku  di  dalam  masyarakat  ini  adalah  aturan  adat  dan  bukan  merupakan  aturan hukum.

## 3.3 Tingkat Kepatuhan terhadap Banul
Berkaitan dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Banul ditemukan bahwa Banul belum maksimal diterapkan karena perbendaan persepsi tentang hak milik  terhadap  apa  yang  dilarang.  Di  satu  sisi  ada  hukum  adat  yang  melarang namun disisi lain adalah kepemilikan pribadi atau suku. Seharusnya Banul tidak mengenal  kepemilikan  pribadi  atau  suku  karena  berkaitan  dengan  keseluruhan lingkungan atau ekosistem dan merupakan kesepakatan seluruh masyarakat.
Maskun,  (2002) mendefinisikan  hukum  adat  adalah  endapan  kesusilaan dalam  masyarakat  yaitu  kaidah-kaidah  kesusilaan  yang  kebenarannya  telah mendapat  pengakuan  umum  dalam  masyarakat  itu.  Hal  ini  dipertegas  oleh Juliantara, (2003) bahwa hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan  tingkah  laku  manusia  dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam masyarakat,  sebagian  besar  tidak  tertulis,  senantiasa  ditaati  dan  dihormati  oleh rakyat  karena  mempunyai  akibat  hukum  (sanksi).  Hal  yang  sama  juga disampaikan  oleh Soemardjan,  (1990) ,  bahwa  hukum  adat  adalah  hukum  tidak tertulis di dalam peraturan tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun  tidak ditetapkan  oleh  yang  berwajib  tetapi ditaati  dan didukung  oleh rakyat  berdasarkan  atas  keyakinan  bahwasanya  peraturan-peraturan  tersebut mempunyai kekuatan hukum.
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat  kurang  mematuhi kesepakatan  yang  menjadi  hukum  adat  dalam  Banul.  Sebenarnya  hukum  adat prinsipnya tidak tertulis namun wajib ditaati dalam kehidupan bersama sebagai sebuah sistem nilai yang mengarahkan masyarakat kepada kebaikan bersama.

## 4.   Simpulan
Keberadaan  Banul  dari  aspek  tujuannya  sebenarnya  cukup  membantu masyarakat dalam mengelola lingkungan dan kesejahteraannya, selain itu Banul juga bernilai Sosial. Hal ini disebabkan karena  dengan Banul maka kehidupan sosial masyarakat, panen dan keseimbangan lingkungan dapat diatur. Kepatuhan masyarakat  terhadap  Banul  belum  maksimal  diterapkan  karena  perbendaan persepsi tentang hak milik terhadap apa yang dilarang. Di satu sisi ada hukum adat  yang  melarang  namun  disisi  lain  apa  yang  dilarang  adalah  kepemilikan pribadi atau  suku.  Seharusnya  Banul  tidak  mengenal  kepemilikan pribadi  atau suku  karena  berkaitan  dengan  keseluruhan  lingkungan  atau  ekosistem  dan merupakan kesepakatan seluruh masyarakat. Tradisi Banul belum searah dengan hukum  formal,  sehingga  perlu  adanya  peraturan  daerah  dan  peraturan  desa tentang pelestarian kearifan lokal untuk memperkuat eksistensi Banul.

## Pustaka
Huda,  A. 2014.  Kesejahteraan Masyarakat  Pasca  Pemekaran  Desa  (Studi pada Desa  Sumberbrantas,  Kota  Batu). Jurnal  Administrasi  Publik ,  2(4):  627– 633.
Juliantara,  D.  2003. Pembahuruan  Desa,  Bertumpu  pada  Angka  Terbawah . Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
Keraf, A.S. 2010. Etika Lingkungan Hidup . Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Liliweri, A. 2003. Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya . Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
Maskun,  S.  2002. Otonomi  Daerah  Peluang  dan  Tantangan .  Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan.
Salim, M. 2015. Adat Recht sebagai Bukti Sejarah dalam Perkembangan Hukum Positif di Indonesia. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan , 4(1): 16–31.
Soemardjan  1990. Sosiologi  Suatu  Pengantar .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .