eISSN: 2721-5717; pISSN: 2747-2124
https://journal.unhas.ac.id/index.php/zonalaut

## ZONA LAUT

## JOURNAL OF OCEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION

## ANALISIS KINERJA PELABUHAN DEPAPRE SEBAGAI SIMPUL TOL LAUT DALAM MENDUKUNG DISTRIBUSI LOGISTIK DI KABUPATEN JAYAPURA
*Febriyanti Karimba Pangadongan 1 , Muhammad Asdar 1 , Andi Sitti Chairunninsa 2
1 Program Studi Transportasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin
2 Departemen Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin *fpangadongan@gmail.com

## Abstrak
Kinerja  pelabuhan  merupakan  ukuran  performa  operasional  yang  dapat  dicapai  oleh  suatu  pelabuhan  dalam  melayani pengguna jasa kepelabuhanan. Pelabuhan Depapre, yang berstatus Pelabuhan Pengumpul, diresmikan pada Januari 2021 untuk menerima limpahan dari Pelabuhan Jayapura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja operasional dan faktor-faktor  kendala  pengembangan  Pelabuhan  Depapre.  Data  pelayanan  pelabuhan  dikumpulkan  dan  dievaluasi berdasarkan  standar  kinerja  pemerintah.  Faktor-faktor  kendala  pengembangan  pelabuhan  ditentukan  dengan menggunakan diagram Fishbone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pelabuhan Depapre masih kurang baik, kecuali  untuk  kinerja  bongkar  muat  petikemas  dan  utilitas  fasilitas  dan  peralatan.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi kinerja pelabuhan  adalah manusia,  fasilitas  pelayanan  kapal,  lingkungan, muatan  dan  metode.  Faktor-faktor  penyebab utama  kinerja  pelabuhan  tidak  maksimal  adalah  hak  ulayat  dan  infrastruktur.  Disarankan  agar  pemerintah  dapat menyelesaikan  permasalahan  hak  ulayat  dengan  membuat  peraturan  daerah  khusus  dan  memperbaiki  infrastruktur pelabuhan.
Kata Kunci: Pelabuhan, Stevedoring , Kinerja, Diagram Fishbone

## Abstract
Port performance is a measure of operational performance that can be achieved by a port in serving port service users. Depapre  Port,  which  has  the  status  of  a  Collector  Port,  was  inaugurated  in  January  2021  to  receive  overflow  from Jayapura  Port.  This  study  aims  to  determine  the  operational  performance  and  development  constraints  of  Depapre Port.  Port  service  data  was  collected  and  evaluated  based  on  government  performance  standards.  The  factors constraining port development were determined using the Fishbone diagram. The results showed that the performance of  Depapre  Port  was  still  poor,  except  for  the  performance  of  container  loading  and  unloading  and  the  utility  of facilities and equipment. The factors that affect port performance are human, ship service facilities, environment, cargo and method. The main factors causing port performance to be suboptimal are customary rights and infrastructure. It is suggested  that  the  government  can  resolve  the  customary  rights  issue  by  making  special  regional  regulations  and improving port infrastructure.
Keyword: Ports, Stevedoring, Performance, Cause and Effect Diagram (Fishbone)

## 1. PENDAHULAN
Pelabuhan  adalah  salah  satu  simpul  pertemuan  antar  moda  darat  dan  moda  laut.  Oleh  sebab  itu  pelabuhan memegang peranan sangat penting sebagai pintu gerbang keluar masuknya kapal dan pendistribusian barang dari  satu  negara  atau  wilayah  lainnya  [1].  Pelabuhan  Depapre  terletak  di  Desa  Waiya,  Distrik  Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Dari Kota Sentani lokasi ini berjarak sekitar 27 Km, sedangkan jarak dari  Depapre  ke  Kota  Jayapura  adalah  sekitar  60  Km.  Pelabuhan  Depapre  saat  ini  merupakan  pelabuhan
pengumpul yang mempunyai fungsi untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut  dalam  jumlah  menengah  dan  sebagai  tempat  asal  tujuan  penumpang  atau  barang,  serta  angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi [2].

## Gambar 1. Pelabuhan Depapre
Pelabuhan  Depapre  merupakan  salah  satu  bagian  dari  program  pemerintah  berupa  program  tol  laut  yang menghubungkan wilayah Papua dan Papua Barat melalui jalur Trayek T-19 (Merauke – Kokas – Sorong  – Baik/Korido  –  Depapre/Jayapura  –  Sorong  –  Merauke)  yang  masih  berada  dibawah  naungan  Kementerian Perhubungan.  Sebagai  salah  satu  pelabuhan  yang  menjadi  tempat  pendistibusian  barang  dan  naik  turunnya penumpang  antar  wilayah  di  Provinsi  Papua,  Pelabuhan  Depapre  memiliki  potensi  yang  besar  untuk dikembangkan  dengan  semakin  meningkatnya  kebutuhan  pendistribusian  barang  antar  wilayah  /  pulau melalui pelabuhan, menyebabkan pengaruh pelabuhan semakin meningkat. Terkait dengan fungsi pelabuhan sebagai unit pelayanan jasa yang modal usahanya masih di danai oleh Pemerintah melalui jalur Kementerian Perhubungan, tentunya memiliki target ukuran kinerja yang telah ditetapkan [3].
Dikutip  dari  jurnal  Puspandam  Katias,  Iyori  K.  Muhammad  (2017)  dengan  judul  “Analisis  Kinerja Berth Time Kapal Kargo Muatan Curah Kering dan Usulan Perbaikannya di Terminal Jamrud Pelabuhan Tanjung Perak  Surabaya”  dengan  menggunakan  diagram cause  and  effect .  Dari  hasil  penelitian  diketahui  kinerja berdasarkan produktivitas (T/G/J) sudah cukup baik, karena sudah mencapai standar yang ditetapkan, kinerja berdasarkan  ET:BT  belum  cukup  baik  karena  belum  mencapi  standar  yang  ditentukan  dan  untuk  faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja Terminal Jamrud dibagi dalam 5 kategori, yaitu manusia, fasilitas/mesin, lingkungan,  material  dan  metode/ methods ,  dimana  masalah  utamanya  adalah  pergantian  shift  dan  jam istirahat TKBM yang terlalu lama [4].
Tingkat   kinerja   Pelabuhan   Laut   Lembar berdasarkan kriteria kinerja pelayanan dinyatakan cukup baik dari waiting time dan approach time , sedangkan nilai ET:BT dikategorikan kurang baik, kinerja produktivitas dapat  dikatakan  cukup  baik  dimana  kinerja  produktivitas  kerja  bongkar  muat  kapal  barang  bag  cargo  dan container kurang baik, sedangkan untuk kapal barang curah kering dan curah cair mempunyai kinerja yang baik  demikian  juga  dengan receiving  /  delivery petikemas  dan  kinerja  utilitas  berdasarkan  kriteria  kinerja pelabuhan adalah kurang baik, dimana hanya tingkat penggunaan lapangan (YOR) yang mempunyai kinerja yang baik, sedangkan parameter yang lainnya kurang baik [5].
Penelitian ini berkaitan dengan identifikasi dan pengukuran kinerja pelabuhan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi  capaian  kinerja  pelabuhan.  Berdasarkan  Keputusan  Dirjen  Perhubungan  Laut  Nomor HK.103/2/18/DJPL-16  tentang  Standar  Kinerja  Pelayanan  Operasional  Pelabuhan  pada  Pelabuhan  yang diusahakan  secara  komersial,  terdapat  sembilan  indikator  yang  menjadi  tolak  ukur  nilai  standar  kinerja pelayanan operasioal pelabuhan. Kesembilan indikator itu terdiri dari waktu  tunggu kapal (Waiting Time / WT), waktu  pelayanan  pemanduan (Approach  Time  /  AT) ,  waktu  efektif  ( Effective    Time dibanding Berth Time /  ET:BT),  produktivitas  kerja, Receiving  /  Delivery petikemas,  tingkat  penggunaan  dermaga  ( Berth Occupancy Ratio / BOR), tingkat penumpukan gudang ( Shed Occupancy Ratio / SOR), tingkat penggunaan lapangan      ( Yard  Occupancy  Ratio /  YOR),  dan  kesiapan  operasi  peralatan.  Standar  kinerja  pelayanan operasional adalah standar hasil kerja dari tiap-tiap pelayanan yang harus dicapai oleh operator terminal atau pelabuhan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  jasa  kepelabuhanan  termasuk  dalam  penyediaan  fasilitas  dan peralatan pelabuhan.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  kinerja  Pelabuhan  Depapre  sebagai  simpul  tol laut  dalam  mendistribusikan  logistik  di  Kabupaten  Jayapura  serta  faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi kendala  dalam  pembangunan  Pelabuhan  Depapre  dalam  mendukung  kebijakan  tol  laut.  Untuk

## mengidentifikasi permasalahan, penelitian ini menggunakan diagram Fishbone.
Dari  hasil  penelitian ini  diharapkan  dapat  mengetahui  sejauh mana  kinerja  dari Pelabuhan  Depapre  selama beroperasi dalam meningkatkan arus kunjungan barang dan penumpang serta sebagai bahan referensi untuk pengembangan  penelitian  berikutnya.  Hasil  penelitian  ini  dapat  menunjang  pengembangan  Pelabuhan Depapre ke arah yang lebih baik.

## 2. METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Pelabuhan  Depapre  dalam  mendistribusikan  logistik  di  Kabupaten  Jayapura  serta  faktor-faktor  yang mempengaruhinya. Kelebihan dari metode kualitatif deskriptif adalah dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam, aktual, dan kontekstual tentang fenomena yang diteliti. Kelemahan dari metode kualitatif deskriptif adalah  dapat  menyebabkan  kesulitan  dalam  menggeneralisasi  hasil  penelitian  ke  situasi  atau  populasi  yang berbeda.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  peneliti  melakukan  triangulasi  data  dengan  menggunakan  sumber-sumber data yang beragam dan valid.

## 2.1. Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh  pihak  lain  dan  digunakan  oleh  peneliti  untuk  keperluan  penelitian.  Data  primer  dikumpulkan  melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan data eksisting. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelayanan kapal di Pelabuhan Depapre mulai dari kedatangan  kapal,  proses  bongkar  muat  barang,  sampai  keberangkatan  kapal.  Observasi  dilakukan  selama  1 bulan  pada  bulan  Agustus  2022  dengan  menggunakan  lembar  observasi  yang  berisi  indikator  kinerja Pelabuhan  Depapre,  seperti  waktu  tunggu  kapal,  waktu  sandar  kapal,  waktu  bongkar  muat  barang,  jumlah barang yang dibongkar dan dimuat, jumlah kapal yang datang dan berangkat, dan lain-lain. Dokumentasi  dilakukan  untuk  mengumpulkan  dokumen-dokumen  resmi  yang  berkaitan  dengan  kinerja Pelabuhan Depapre, seperti laporan operasional, laporan pelayanan, surat izin usaha pelabuhan, rencana induk pelabuhan,  dan  lain-lain.  Dokumentasi  dilakukan  dengan  cara  meminta  dokumen-dokumen  tersebut  kepada pihak pengelola Pelabuhan Depapre atau mengunduhnya dari situs web resmi Kementerian Perhubungan dan Kabupaten Jayapura.
Wawancara  dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja Pelabuhan Depapre dari sudut pandang pihak-pihak yang terlibat atau mengetahui kegiatan kepelabuhanan di Pelabuhan  Depapre.  Wawancara  dilakukan  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara  yang  berisi pertanyaan-pertanyaan  terbuka  tentang  faktor-faktor  internal  dan  eksternal  yang  mempengaruhi  kinerja Pelabuhan  Depapre.  Wawancara  dilakukan  dengan  beberapa  instansi  terkait,  antara  lain,  KSOP  Kelas  II Jayapura,  Balai  Besar  Jalan  Nasional  XVIII  Jayapura,  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Papua  dan  Kabupaten Jayapura,  PT.  Pelni  Cabang  Jayapura,  PT.  Sarana  Bandar  Nasional  Cabang  Jayapura,  Koperasi  Sinau  Pauw Depapre dan akademisi yang ahli di bidang transportasi laut.
Studi  literatur  dilakukan  untuk  mengkaji  teori-teori,  konsep-konsep,  model-model,  dan  hasil-hasil  penelitian sebelumnya  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian  ini.  Studi  literatur  dilakukan  dengan  cara  mencari  dan membaca buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel-artikel online, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.
Data eksisting adalah data yang sudah ada sebelumnya dan digunakan oleh peneliti untuk keperluan analisis data.  Data  eksisting  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  tentang  kinerja  pelayanan  operasional Pelabuhan  Depapre  yang  berasal  dari  Kementerian  Perhubungan,  Badan  Pusat  Statistik,  dan  sumber-sumber lain yang terpercaya.

## 2.2. Pengolahan Data
Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan diagram cause and effect atau diagram sebab-akibat.  Diagram cause  and  effect adalah  alat  analisis  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  dan menampilkan  semua  faktor  yang  menjadi  penyebab  suatu  permasalahan.  Diagram cause  and  effect dipilih karena  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  ini  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja
Pelabuhan  Depapre  dalam  mendistribusikan  logistik  di  Kabupaten  Jayapura.  Kelebihan  dari  diagram cause and  effect adalah dapat memberikan  gambaran  yang  jelas  dan sistematis tentang  hubungan  antara  sebab  dan akibat suatu permasalahan. Kelemahan dari diagram cause and effect adalah dapat menyebabkan kesimpulan yang  terlalu  sederhana  atau  subyektif  tentang  penyebab  permasalahan.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  peneliti melakukan triangulasi data dengan menggunakan sumber-sumber data lain seperti observasi, dokumentasi, dan studi literatur.
Metode  pengolahan  data  menggunakan diagram cause  and  effect dilakukan  dengan  langkah-langkah  sebagai berikut :
1. Menentukan  permasalahan  yang  ingin  dianalisis,  yaitu  rendahnya  kinerja  Pelabuhan  Depapre  dalam mendistribusikan logistik di Kabupaten Jayapura.
2. Menyusun  diagram  tulang  ikan  dengan  menuliskan  permasalahan  tersebut  di  sebelah  kanan  dan  menarik garis horizontal ke kiri sebagai tulang utama.
3. Menentukan  kategori-kategori  penyebab  permasalahan,  yaitu  manusia,  fasilitas  pelayanan  kapal, lingkungan, muatan, dan metode.
4. Menarik garis diagonal dari tulang utama ke setiap kategori penyebab permasalahan sebagai tulang cabang.
5. Menentukan faktor-faktor penyebab permasalahan di setiap kategori berdasarkan hasil wawancara dengan informan.
6. Menarik  garis  diagonal  dari  setiap  tulang  cabang  ke  setiap  faktor  penyebab  permasalahan  sebagai  tulang sub cabang.
7. Menambahkan informasi tambahan seperti data, fakta, atau bukti yang mendukung setiap faktor penyebab permasalahan.

## 2.3. Analisis Data
Metode analisis data adalah metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan hasil pengolahan data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang  diteliti  berdasarkan  data  kualitatif.  Metode  deskriptif  kualitatif  dipilih  karena  sesuai  dengan  jenis  data yang diperoleh dari metode pengumpulan data dan pengolahan data dalam penelitian ini.
Metode  analisis  data  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dilakukan  dengan  langkah-langkah  sebagai berikut :
1. Melakukan  reduksi  data,  yaitu  memilih,  menyederhanakan,  dan  menyusun  data  yang  relevan  dengan pertanyaan penelitian.
2. Melakukan penyajian data, yaitu menampilkan data dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau narasi yang mudah dipahami.
3. Melakukan penarikan  kesimpulan,  yaitu  menyimpulkan  dan  menjelaskan  temuan-temuan  dari  data  yang  telah disajikan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Analisis Kinerja Pelabuhan Depapre
Analisis  kinerja  operasional  Pelabuhan  Depapre  dilakukan  untuk  mengukur  capaian  kinerja  pelayanan Pelabuhan  Depapre  dengan  membandingkan  data  eksisting  kinerja  pelayanan  pelabuhan  berdasarkan Keputusan  Dirjen  Perhubungan  Laut  Nomor  HK.103/2/18/DJPL-16  tentang  Standar  Kinerja  Pelayanan Operasional  Pelabuhan  yang  diusahakan  secara  komersial.  Pencapaian  kinerja  pelayanan  operasional indikator  Waktu  Tunggu  Kapal  ( Waiting  Time /WT),  Waktu  Pelayanan  Pemanduan (Approach  Time/AT) , Tingkat  Penggunaan  Dermaga (Berth  Occupancy  Ratio/BOR) ,  Tingkat  Penggunaan  Gudang (Shed Occupancy  Ratio/SOR) ,  Tingkat  Penggunaan  Lapangan  Penumpukan (Yard  Occupancy  Ratio/YOR) dan Receiving/Delivery ditentukan dengan :
a) Apabila nilai pencapaian di bawah nilai standar kinerja pelayanan operasional yang diresmikan, dinyatakan baik;
b) Apabila nilai pencapaian 0% hingga 10% diatas nilai standar  kinerja pelayanan operasional yang ditentukan, dinilai cukup baik;
c) Apabila  nilai  pencapaian  di  atas  10%  dari  nilai  standar  kinerja  pelayanan  operasional  yang  ditentukan, dinilai kurang baik.
Sedangkan pencapaian kinerja dari indikator rasio Effective Time : Berthing Time , Kinerja Bongkar Muat dan Kesiapan Operasi Peralatan ditentukan sebagai berikut : a) Apabila nilai pencapaian di atas nilai standar kinerja pelayanan operasional yang diresmikan, dinyatakan baik;
b) Apabila nilai pencapaian di atas 90% hingga 100% dari nilai standar kinerja pelayanan operasional yang ditetapkan, dinilai cukup baik; dan
c) Apabila nilai pencapaian kurang dari 90% dari nilai standar pelayanan operasional yang ditentukan, dinilai kurang baik.
Tabel 1. Capaian Kinerja Operasional Pelabuhan No. Indikator Standar Kinerja Hasil Kriteria I. Pelayanan Kapal 1.  Waiting Time (Jam) 1 0,00 - 2.  Approch Time (Jam) 1,5 1,35 Baik 3.  ET : BT (%) 80 80,52 Baik II. Pelayanan Barang 4.  General Cargo (T/G/J) 20 25,00 Baik 5.  Bag Cargo (T/G/J) 25 30,00 Baik 6.  Unitized (T/G/J) 35 0,00 - 7.  Curah Cair (T/J) 100 0,00 - 8.  Curah Kering (T/J) 100 0,00 - III.  Pelayanan Petikemas 9.  B/C/H Petikemas 20 25,00 Baik 10.  B/S/H Petikemas 20 32,13 Cukup Baik 11.  B/C/H Konvensional 0 0,00 - 12.  B/S/H Konvensional 0 0,00 - 13.  Receiving 30 15,00 Baik 14.  Delivery 45 25,00 Baik IV. Utilitas Fasilitas dan Peralatan 15.  BOR (%) 75 41,13 Baik 16.  SOR (%) 0 0,00 - 17.  YOR (%) 70 74,00 Cukup Baik 18.  Kesiapan Peralatan (%) 90 90,00 Baik
Berdasarkan  pada  Tabel  1,  dapat  diketahui  bahwa  Pelabuhan  Depapre  berdasarkan  kesembilan  indikator secara keseluruhan dikategorikan Baik. Adanya beberapa indikator kinerja pelabuhan yang memiliki capaian cukup  baik,  diantaranya  pelayanan  petikemas (B/S/H) dan  Tingkat  Pelayanan  Lapangan (YOR) .  Pelayanan petikemas memiliki capaian bongkar muat barang dalam satu kapal memiliki nilai capaian diatas 90% sampai 100%  dari  nilai  standar  sehingga  pelayanan  dinyatakan  cukup  baik,  sedangkan nilai  capaian  penggunaan lapangan berada di antara 0% sampai dengan 10% diatas nilai standar kinerja sehingga pelayanan dinyatakan Cukup Baik.
Untuk meningkatkan B/S/H dapat dilakukan dengan bentuk kerjasama yang baik tidak hanya oleh operator crane saja, tetapi juga dengan driver , TKBM serta semua pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan bongkar muat  petikemas.  Semakin  tinggi  angka B/S/H , maka  semakin tinggi  kualitas  bongkar muat  dan juga  waktu pelayanan menjadi semakin pendek tentu akan mempengaruhi turn round time serta mengurangi ongkos kapal.
3.2. Identifikasi  Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Kinerja  Pelabuhan  Depapre  dalam Mendistribusikan Logistik di Kabupaten Jayapura
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan pihak terkait, maka ditemukan beberapa faktor  penyebab  tidak  efektifnya  kegiatan  bongkar  muat  barang  dan  pendistribusian  logistik  di  Kabupaten Jayapura yang dibagi dalam lima kategori besar.
Gambar 2. Diagram Cause and Effect (Fishbone)

## 3.2.1. Manusia / Man
a. Adanya perbedaan kemampuan
TKBM  merupakan  tenaga  penunjang  operasional  pelabuhan  serta  memegang  peranan  penting  dalam kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal di pelabuhan serta sangat berperan juga terhadap seluruh aktivitas di suatu pelabuhan.
Dari hasil wawancara yang dilakukan, pelatihan terhadapan TKBM Sinar Pauw Depapre telah dilaksanakan. Setelah dilakukannya pelatihan tersebut, para TKBM langsung dilibatkan dalam pekerjaan bongkar muat di pelabuhan  Depapre,  mengingat  di  Pelabuhan  Depapre  belum  adanya  alat  bongkar  muat,  jadi  masih menggunakan tenaga manusia.
Hingga saat ini TKBM Sinar Pauw dalam melaksanakan kegiatan b/m di pelabuhan, tidak di dampingi oleh Pemerintah / Instansi terkait yang membawahi / memantau kinerja mereka dilapangan.
b. Tidak ada tenaga teknis
Dari  hasil  observasi  dan  wawancara,  ditemukan  tidak  adanya  tenaga  teknis  dalam  bidang  pelayaran  dan kepelabuhanan. Hal ini yang menyebabkan kegiatan operasional di Pelabuhan Depapre tidak dapat berjalan dengan baik, karena tanpa adanya tenaga teknis tersebut kegiatan di pelabuhan tidak dapat berjalan dengan baik, secara khusus dalam operator alat b/m, pembuatan pelaporan hasil kinerja, pengurusan dalam kegiatan yang berkaitan dengan TKBM maupun dunia pelayaran.
Peraturan  yang  berlaku  dalam  penerimaan  tenaga  kerja  di  Provinsi  Papua  adalah  memprioritaskan  tenaga kerja  dari  masyarakat  Asli  Orang  Papua  (AOP)  berdasarkan  aturan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Papua Nomor  4  Tahun  2013  Tentang  Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan.  Dengan  adanya  aturan  ketenagakerjaan ini,  diharapkan  masyarakat  AOP  dapat  memiliki  kesetaraan  dan  kesejahteraan  di  tanahnya  sendiri  dimana
dapat  membangun  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  AOP  dan  dapat  bersaing  dengan  daerah  diluar Provinsi Papua. Selain itu, dalam penerimaan tenaga teknis di bidang perhubungan laut, pemerintah daerah tidak  pernah  membuka  penerimaan  tenaga  kerja  teknis  perhubungan,  sehingga  berdampak  pada  kinerja operasional pelabuhan yang tidak efisien.
c. Belum adanya penetapan tarif TKBM
Dari  hasil  wawancara,  sejak  Pelabuhan  Depapre  diresmikan  dan  telah  beroperasi  dengan  kegiatan  tol  laut, hingga saat ini Pelabuhan Depapre belum mempunyai aturan / surat keputusan terkait tarif TKBM. Dengan tidak  adanya  penetapan  tarif  TKBM  tersebut,  kegiatan  bongkar  muat  tidak  dapat  terlaksana  dengan  baik dimana akan berpengaruh pada hasil upah yang akan di dapat oleh TKBM. Selain itu tidak adanya penetapan tarif TKBM ini juga tentunya akan berdampak pada kesalahpahaman antara sesama TKBM bahkan kepada para pemangku kepentingan dalam hal ini Pemerintah.

## 3.2.2. Fasilitas Pelayanan Kapal
a. Keterbatasan alat
Berdasarkan hasil observasi, Pelabuhan Depapre hingga saat ini belum memiliki fasilitas alat bongkar muat. Hal ini disebabkan karena Pelabuhan Depapre masih dalam tahap pembangunan / pengembangan, sehingga dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat masih mengandalkan alat bongkar muat milik PT. PELNI berua forklif  dan  crane  kapal.  Jika  salah  satu  alat  rusak,  maka  kegiatan  bongkar  muat  petikemas  tidak  dapat dilaksanakan.
b. Ketidaktersedianya truk
Kegiatan  B/M  di  Pelabuhan  Depapre  dilakukan  dengan  teknik truck  lossing yakni  fasilitas  pengeluaran barang  yang  langsung  dimuat  diatas  truck  tanpa  melalui  gudang  atau  pun  tempat  lainnya.  Kurangnya angkutan  darat  /  truk  ini  sangat  mempengaruhi  kelancaran  kegiatan  bongkar  muat.  Hal  ini  dapat  terjadi karena adanya pelarangan truk / pembatasan truk dari luar kawasan Pelabuhan Depapre untuk memasuki ke Pelabuhan  Depapre  untuk  mengambil  barang  bongkaran.  Adanya  tuntutan  untuk  harus  menggunakan  truk dari masyarakat di kawasan Pelabuhan Depapre.

## 3.2.3. Lingkungan / Environment
a. Kondisi Cuaca
Dalam  aktivitas  bongkar  muat container ,  cuaca  yang  paling  tidak  dapat  dihindari  adalah  hujan,  jika container terkena hujan permukaan container akan menjadi  licin sehingga tidak bisa melanjutkan aktivitas bongkar  muat  dengan  tujuan  untuk  menjaga  keselamatan  TKBM  serta  muatan  yang  berupa  beras  yang mudah rusak jika terkena air. Biasanya aktivitas sudah berhenti saat gerimis. Pada umumnya, kondisi cuaca yang  berpengaruh  dalam  bongkar  muat  selain  hujan  adalah  ombak  yang  besar  dan  angin  yang  kencang, karena  kapal  yang  beroperasi  di  pelabuhan  Depapre  menggunakan ship  crane untuk  kegiatan stevedoring , maka saat ombak besar ditambah angin yang kencang membuat operator crane dan TKBM kesulitan dalam melaksanakan bongkar muat container karena kapal yang goyang diikuti dengan container. b. Kondisi pelabuhan yang tidak terduga
Dari  hasil  wawancara  dan  observasi,  penyebab  ketidakefesienan  pendistribusian  logistik  di  wilayah Kabupaten  Jayapura  melalui  Pelabuhan  Depapre  adalah  rusaknya  infrastruktur  jalan  dan  jembatan  dan kondisi geografis pelabuhan yang terdiri atas pengunungan dan sungai-sungai, dan pesisir Pantai. Ruas jalan yang menjadi prioritas pembangunan dalam mendukung kegiatan program tol laut adalah ruas jalan Kemiri – Depapre dengan total panjang jalan 16,35 km.

## 3.2.4. Muatan / Material
Faktor material yang dimaksud disini adalah komoditas utama yang ada di kawasan Depapre dimana hingga saat ini belum maksimal. Hal ini dikarenakan komoditi unggulan dari Kabupaten Jayapura berupa kebutuhan pokok belum siap dan belum adanya tempat untuk memproduksinya. Selain itu, dalam proses pemuatan batu ciping dan pasir ke dalam petikemas, muatan sering hanya diletakkan begitu saja di dermaga. Tidak adanya tempat khusus untuk meletakkan muatan tersebut, menyebabkan lapangan penumpukan dan dermaga menjadi kotor dan tentunya akan berpengaruh pada aktivitas kegiatan pelabuhan, dimana sisa-sisa dari muatan tersebut akan  bercampur  dengan  muatan  lainnya  yang  nantinya  akan  dimasukkan  kedalam  kontainer  serta  akan membuat gundukan pasir di sepanjang lapangan penumpukan yang akan berakibat pada kecelakaan kerja.

## 3.2.5. Metode / Methods
Standar Operasional Prosedur atau yang disingkat dengan SOP merupakan panduan bagi pelaksana kerja atau petugas dalam menjalankan tugasnya yang diharapkan mampu mempermudah kegiatan dalam mencapai tujuan dengan hasil yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan. SOP dibuat di dokumentasikan secara tertulis  yang  memuat  prosedur  (alur  proses)  kerja  secara  rinci  dan  sistematis.  Tidak  adanya  SOP,  dapat membuat  efektivitas  dan  efisiensi  suatu  pekerjaan  berkurang,  dimana  suatu  pekerjaan  tidak  dapat  berjalan dengan baik.
Dari hasil wawancara dengan pihak koperasi TKBM, tidak adanya aturan tetap yang dibuat oleh Pemerintah terkait SOP kegiatan operasional Pelabuhan Depapre, membuat pekerjaan dilapangan menjadi tidak terukur dengan  baik,  seperti  halnya  kegiatan  bongkar  muat  yang  masih  dominan  menggunakan  tenaga  manusia (TKBM)  di  dapati  tidak  adanya  APD  yang  digunakan.  Terkait  hal  ini  tentunya  akan  berdampak  pada keselamatan dan kesehatan kerja (K3) TKBM. Selain itu tidak adanya pemantauan langsung dari pemerintah bahkan para stackholder terkait membuat sistem kinerja di pelabuhan menjadi tidak optimal.

## 3.2.6. Usulan Perbaikan
Setelah dilakukan identifikasi penyebab tidak efektifnya kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Depapre dalam  pendistribusian  logistik  di  Kabupaten  Jayapura,  maka  ususlan  dapat  diberikan  untuk  meningkatkan kinerja pelayanan operasional Pelabuhan Depapre, yakni :
a. Dalam proses pelepasan tanah, khususnya tanah ulayat semua pihak ikut terlibat dalam musyawarah terkait hak  ulayat  dan  hasil  dari  musyawarah  tersebut  dibuatkan  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis  dan  otentik, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atau pemerintah ingkar janji terhadap kesepakatan tersebut,  maka  masyarakat  punya  dasar  yang  kuat  untuk  menuntut  pelaksanaan  kewajiban  dari pemerintah.
b. Pemerintah  harus  kooperatif  dan  membuka  ruang  untuk  kembali  bermusyawarah  dengan  masyarakat khususnya pada suku-suku yang berada di wilayah kawasan Pelabuhan Depapre dan ruas Jalan Kemiri  – Depapre  yang  akan  dilakukan  pembangunan  untuk  menunjang  operasional  pelabuhan.  Hal  ini  sebagai wujud hadirnya Negara dalam menjamin hak-hak setiap warga negaranya.
c. Pemerintah harus  membuat  Perda  Khusus  (Perdasus)  tentang hak ulayat  agar ada  satu  kepastian  hukum bagi masyarakat  pemilik tanah. Hal  ini  guna menghindari  permasalahan  yang  kerap terjadi  di  Papua dan tentunya masyarakat yang memiliki tanah, wajib juga membayar pajak dan sebagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

## 4. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  analisis  kinerja  Pelabuhan  Depapre  secara  keseluruhan  dikategorikan baik,  karena  sudah  mencapai  standar  yang  ditentukan,  meskipun  kinerja  pelayanan B/S/H dan  tingkat pelayanan  lapangan (YOR) dikategorikan  cukup  baik.  Dari  hasil  penentuan  faktor  yang  mempengaruhi pembangunan Pelabuhan Depapre dalam mendukung kebijakan tol laut dengan menggunakan diagram cause and  effect ditemukan  lima  penyebab  permasalahan  yang  terdiri  dari  manusia,  fasilitas  pelayanan  kapal, lingkungan,  muatan  dan  metode.  Dari  ke  lima  faktor  penyebab  permasalahan  tersebut,  ditemukan  dua permasalahan  yang  menjadi  penyebab  utamanya,  yaitu  permasalahan  hak  ulayat  dan  infrastruktur.  Proses pelepasan tanah adat terkait hak ulayat untuk pembangunan Pelabuhan  Depapre di Kabupaten Jayapura telah dilakukan  musyawarah  dengan  tokoh-tokoh  adat  yang  ada  di  wilayah  pembangunan  pelabuhan  serta  ruas jalan Kemiri-Depapre yang menjadi akses utama jalan menuju ke pelabuhan, tetapi hingga saat ini pembayaran ganti rugi terkait tanah tersebut belum ada penyelesaiannya.
Dari  hasil  penelitian  ini  memberikan  kontribusikan  kepada  seluruh  pemangku  kepentingan,  secara  khusus bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Jayapura  guna  meningkatkan  kinerja  Pelabuhan  Depapre  dengan  cara melakukan  penyelesaian  terlebih  dahulu  terkait  hak  ulayat  masyarakat  dengan  membuat  Peraturan  Khusus terkait Hak Ulayat, sehingga tidak terjadi lagi kegiatan pembangunan fisik yang dihentikan /  dipalang oleh masyarakat. Jika terselesaikan dengan baik, tentunya program pemerintah yang akan menjadikan Pelabuhan Depapre  sebagai  Hub  Wilayah  Indonesia  bagian  Timur  ini  akan  tercapai  dengan  kinerja  pelabuhan  yang semakin meningkat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada KSOP Kelas II Jayapura beserta staff, PT. PELNI Cabang Jayapura, Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, Willem Thobias Fofid, S.Si.T, M.Pi yang membantu penulis selama melakukan penelitian, Dr. Andi Sitti Chaerunnisa M, ST., MT selaku pembimbing yang banyak memberikan masukan  serta  kepada  semua  pihak  yang  tidak  dapat disebutkan  satu  per  satu  yang  telah  membantu  dalam menyediakan data dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] M.  T.  Azikin,  A.  S.  Sukri,  Andriyani,  and  Ikhwan  Amulana  Hatta,  “Analisis  Kinerja  Pelabuhan Bungkutoko  Kendari  Terhadap  Tingkat  Penggunaan Lapangan  Penumpukan (YOR),”  Stabilita,  vol.  7, no. 3, hlm. 269, Nov 2019.
[2] Kementerian Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 927 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Depapre Provinsi Papua. Indonesia, 2017.
[3] P. Damongilala, A. Sutrisno, and J. Mende, “Pengukuran Kinerja Operasi Bongkar Muat Petikemas di Pelabuhan Bitung, “Jurnal Tekno Mesin Unsrat, vol. 8, no. 1, hlm. 5, sJuni 2022.
[4] P. Katias, I. Kharisma, and K. Muhammad, ”Analisis Kinerja Berth Time Kapal Kargo Muatan Curah Kering  dan  Usulan  Perbaikannya  di  Terminal  Jamrud  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Surabaya,” Business and Finance Journal , vol 2, no. 2, Okt 2017.
[5] D. H. Munah, I. W. Suteja, and I. G. P. Warka, “Analisis Pengukuran Kinerja Pelabuhan Laut Lembar Berdasarkan Kriteria Kinerja Pelabuhan, “Gara, vol. 12, no. 1, Mar 2018.
[6] Indonesia.Go.Id  Portal  Informasi  Indonesia,  “Pelabuhan  Depapre  Disiapkan  sebagai  Hub  Indonesia Timur,” 2022. https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/3905/pelabuhan-depapre-disiapkan- sebagai-hub-indonesia-timur