## URGENSITAS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) IMPLEMENTASINYA DALAM ‘PASAR’ INDUSTRI KEUANGAN DAN PERTI EKONOMI

## Didin Fatihudin
Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jl Sutorejo No 59 Surabaya email: dfatihudin@yahoo.co.id

## Abstract
Financial  services  authority  (FSA)  representing  the  government  in  the financial  services  industry  market  stabilization.  FSA  has  the  freedom  to  make decisions  and  non-government  managers.  FSA  oversees  banking  products, investment and finance. FSA is expected to direct economic activity (market) on the path to equality and welfare of Indonesian society as a whole. If the FSA's role is broader than the previous institutions function, then it should be the orientation of the  curriculum  of  courses  in  economics  faculty  also  need  to  change  and  be expanded with the development of other empirical level.
Key words: financial services authority, the financial services industry

## PENDAHULUAN
Otoritas jasa keuangan (OJK) mewakili  pemerintah dalam stabilisasi  pasar industri jasa keuangan. OJK memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan pengurusnya non  government .  OJK  bertugas  mengawasi  produk  perbankan, investasi dan keuangan.  OJK diharapkan mampu mengarahkan kegiatan ekonomi (pasar)  pada  jalur    pemerataan  dan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  secara keseluruhan.  Jika  peran  OJK  lebih  luas  dari  fungsi  lembaga  sebelumnya,  maka seharusnya orientasi kurikulum mata kuliah di fakultas ekonomi juga perlu berubah dan diperluas sesuai perkembangan tataran empiris lainnya.

## PEMBAHASAN

## Peran OJK
Bagaimana keterkaitan antara OJK dengan Bank Indonesia (BI), Bursa Efek Indonesia  (BEI),  dan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  serta  industri jasa  keuangan  lainnya  di  Indonesia.  Tidak  sepenuhnya  tahu.  OJK  sepertinya berfungsi  pengganti  Bapepam  (pasar  modal),  entah  dengan  Bapepti  (pasar komoditas). OJK adalah sebuah keputusan politik pemerintah  Indonesia di  bidang kelembagaan  ekonomi  untuk  industri  jasa  keuangan,  bank  dan  non  bank.  Otoritas moneter  tetap  menjadi  kewenangan  Bank  Indonesia.  OJK  bertugas  mengawasi produk  perbankan,  investasi  dan  keuangan  lainnya.  Seperti  bank-bank  plat  merah (pemerintah)  maupun  plat  hitam/kuning  (swasta),  bank  umum,  ataupun  bank devisa. Selain itu juga mengawasi jasa non perbankan seperti asuransi, perusahaan sekuritas, leasing, koperasi, pegadaian dan industri keuangan lainnya.
Bila  dilihat  dari  peranannya  OJK  ini  lebih  meluas.  Lebih  melebar dibandingkan  fungsi  Bapepam  terdahulu  yang  baru  mampu  menegur  perusahaan sekuritas  yang  nakal.  Lalu  lintas  modal  antar  individu,  perusahaan,  antar  negara dalam  pasar  multilateral  kadang  tidak  terkontrol.  OJK  memang  penting keberadaannya  dalam  mengontrol  lalu  lintas  modal  ataupun  pasar  industri keuangan  di  Indonesia.  Terlepas  dari  itu  semua,  yang  paling  penting  adalah bagaimana peranan OJK pada tingkat implementasinya di lapangan. Terutama pada mekanisme pasar industri keuangan di Indonesia.

## OJK dan Dimensi Pasar
Dalam perspektif makroekonomi, OJK ini nampaknya mewakili pemerintah dalam  stabilisasi  pasar  industri  jasa  keuangan.  OJK  memiliki  kebebasan „independensi‟ dalam  mengambil  keputusan.    Pengurusnya  OJK  juga non government .  Apakah  independensinya  OJK  mirip  dengan  Bank  Indonesia  sebagai pemegang  otoritas  moneter.  Terlepas  dari  itu.  Dalam  Teori  ekonomi  klasik dikatakan  bahwa  intervensi  pemerintah  (OJK)  dalam  „pasar‟  tidak  boleh  terlalu dalam,  terutama  dalam  „pasar  uang‟,  termasuk  di    „pasar  barang‟  ataupun  „pasar tenaga kerja‟. Biarkan saja dilepas ke “mekanisme pasar”.
Aliran  klasik  meyakini Equilibrium pasar  akan  terjadi  dengan  sendirinya. Berbeda dengan aliran Neoklasik, Keynesian, justru keterlibatan pemerintah (sebut OJK)  dalam  mekanisme  pasar  tersebut  diperlukan  peranannya  untuk  mengatur: alokasi, distribusi, dan  stabilisasi ekonomi. Rupanya sistem ekonomi Indonesia ini lebih dekat pada aliran yang kedua, Keynesian, seperti hal hampir di semua negara
di dunia. Memang hampir semua negara di dunia tidak ada yang ekstrim menganut kapitalisme  atau  sosialisme  murni,  tetapi  merupakan  campuran  ( mixsystem ). Sebagian ekonom aliran pemerataan (bukan Growt-isme) ada yang berpendapat ciri kapitalisme  Indonesia  adalah  adanya  konglomeratisasi,  ciri  sosialismenya  adalah koperasi.  Rupanya  OJK  ini  merupakan  pelaksana  dari  aliran  Keynesian  khusus untuk  pasar  industri  keuangan  di  Indonesia.  Mulai  dari  membuat  regulasi  hingga pada  pengambilan  keputusan,  seperti  rangkap  jabatan  direksi,  komisaris  hingga rasio  kepemilikan  saham  perusahaan  jasa  keuangan.  Hingga  jenis  produknya semisal  Obligasi,  saham,  dana  pensiun,  reksadana,  valas,    premi  asuransi,    dan produk  keuangan  lainnya.  Ada  beberapa  kasus  yang  masih  hangat  diberitakan investasi bodong (fiktif) hingga ke sang pengelolanya kabur. Ini disebabkan karena ketidak  tahuan  atau  kecerobohan  investor  dalam  mengambil  keputusan.  Atau memang lemahnya pengawasan pemilik otoritas di bidang jasa keuangan.
Dalam  hal  ini  tidak  mempersoalkan  keberadaannya  OJK,  akan  tetapi mempertanyakan  seberapa  jauh  peranan  OJK  mampu  menciptakan equilibrium pasar dalam mekanisme pasar industri keuangan di Indonesia. OJK dinilai mampu menguntungkan  semua  pihak  baik  dari  sisi  investor  maupuan  dari  sisi  emiten, mulai  dari  investor  perseorangan,  investor company ,  investor  domestik,  maupun investor  asing.  Lebih  penting  lagi  OJK  dan  pemerintah  dalam  peranannya diharapkan  mampu  mengarahkan  kegiatan  ekonomi  (pasar)  tersebut  pada  jalur pemerataan  dan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  secara  keseluruhan. Kepemilikan  aset  tidak  hanya  didominasi  oleh  sekelompok  orang  (kaya)  saja. Seperti  kebijakan  batasan price premi  atas-bawah  bagi  produk  asuransi  itu  bagus. Dipecahnya  harga unit  price obligasi,  reksadana  yang  diperkecil  agar  masyarakat berpendapat kecil mampu membeli produk obligasi dan reksadana tersebut. Ini juga bagus mengarah pada pemerataan. Intervensi pemerintah (OJK) dalam mekanisme pasar  tidak  dipersoalkan,  asalkan  pemerintah  (OJK)  mampu  mengarahkan  pasar bagi pemerataan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## OJK dan Perti Ekonomi
Objek  materi  kajian  dari  OJK  ini  adalah    industri  jasa  keuangan.  Bila dikaitkan  dengan  mata  kuliah  terutama  untuk  contoh  kasus,  sangat  erat  kaitannya dengan  materi  sub  pokok  bahasan  beberapa  mata  kuliah  antara  lain:  seperti  mata kuliah  manajemen  keuangan,  manajemen  investasi  dan  protofolio  investasi,  pasar modal,  ekonomi  moneter,  akuntansi  keuangan,  perekonomian  Indonesia,  teori makroekonomi, mikroekonomi dan hukum bisnis. Baik di prodi IESP, Manajemen maupun  prodi  Akuntansi.  Bila  OJK  dan  kelembagaan  ekonomi  lainnya  telah berubah.  Peran  dan  fungsinya  lebih  luas  dari  fungsi  lembaga  sebelumnya,  maka
seharusnya orientasi kurikulum mata kuliah di fakultas ekonomi juga perlu berubah dan  diperluas  sesuai  perkembangan  tataran  empiris.  Begitu  pula  bagi  para  tenaga pengajar  dan  sivitas  akademika  di  lingkungan  perguruan  tinggi  ekonomi,  harus dinamis mau dan mampu memperkaya materi pembelajarannya ke arah yang lebih aktual,  baru  dan  inovatif.  Diharapkan  perguruan  tinggi  ekonomi  mampu melahirkan lulusan yang berkompeten dan menguasai ilmu di bidangnya.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Otoritas jasa keuangan (OJK) mewakili  pemerintah dalam stabilisasi  pasar industri jasa keuangan. OJK memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dan pengurusnya non  government .  OJK  bertugas  mengawasi  produk  perbankan, investasi dan keuangan lainnya, seperti bank-bank plat merah (pemerintah) maupun plat hitam/kuning (swasta), bank umum, ataupun bank devisa. OJK dinilai mampu menguntungkan  semua  pihak  baik  dari  sisi  investor  maupuan  dari  sisi  emiten, mulai  dari  investor  perseorangan,  investor company ,  investor  domestik,  maupun investor  asing.  OJK  diharapkan  mampu  mengarahkan  kegiatan  ekonomi  (pasar) tersebut  pada  jalur  pemerataan  dan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  secara keseluruhan.  Selain  itu,  implikasi  OJK  di  Perguruan  Tinggi  terutama  Fakultas Ekonomi adalah perubahan  orientasi  kurikulum  mata kuliah sesuai perkembangan tataran empiris.

## Saran
Perlu  kebijakan  batasan price premi  atas-bawah  bagi  produk  asuransi  itu bagus.  Dipecahnya  harga unit  price obligasi,  reksadana  yang  diperkecil  agar masyarakat  berpendapat  kecil  mampu  membeli  produk  obligasi  dan  reksadana tersebut.  Intervensi pemerintah (OJK) dalam mekanisme pasar tidak dipersoalkan, asalkan  pemerintah  (OJK)  mampu  mengarahkan  pasar  bagi  pemerataan  dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Selain  itu,  orientasi  kurikulum  mata  kuliah  di  fakultas  ekonomi  perlu berubah dan diperluas sesuai perkembangan tataran empiris. Begitu pula bagi para tenaga  pengajar  dan  sivitas  akademika  di  lingkungan  perguruan  tinggi  ekonomi, harus dinamis mau dan mampu memperkaya materi pembelajarannya ke arah yang lebih aktual, baru dan inovatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Bisnis Indonesia, Peta Jalan (roadmap) OJK . Rabu 5 Februari 2014. Jakarta.
Pedoman Akademik FE-UM Surabaya. 2013. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Samuelson, Paul A, William D Nordhaus. 2001. Macroeconomic . New York: McGraw-Hill Company.
------------------------------------------------------------------------------------- *) Workpaper ini disampaikan pada forum “Seminar  dan Sosialisasi OJK serta Implementasi nya di Perti Ekonomi”, yang diselenggarkan FE-UM Surabaya, pada tanggal, 27 Februari 2014 di Surabaya.