NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 ( 2020) E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-

## 1702

## FUNGSI BEA METERAI DALAM SURAT PERJANJIAN

## Siti Nurdiyah Fauza Tuanaya
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro liatuanaya@gmail.com

## Abstract
This paper with the title of the Stamp Duty Function is very important to realize the duty stamp duty in the agreement  to  the public.  The purpose of this paper is  to  know and understand the function of the stamp duty in the agreement, to know and understand the validity of the letter of agreement which is not equipped with  the stamp  duty, and to  know and  understand the validity of the agreement without the stamp duty. In this paper the author uses normative juridical approaches. That the use of stamp duty is not a valid indicator or invalid of an agreement letter.

## Keyword: stamp duty; tax; letter of agreement

## Abstrak
Penulisan dengan judul Fungsi Bea Meterai sangatlah penting untuk menyadarkan fungsi bea meterai dalam  surat  perjanjian  kepada  masyarakat.  Penulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami fungsi  bea  meterai  dalam  surat  perjanjian,  untuk  mengetahui  dan  memahami  sah  atau  tidaknya  surat perjanjian yang tidak dilengkapi bea meterai, dan untuk mengetahui dan memahami  sah atau tidaknya surat perjanjian yang tidak dilengkapi bea meterai. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahwa penggunaan bea meterai bukanlah indikator sah atau tidak sahnya surat perjanjian.

## Kata kunci : bea; meterai; surat perjanjian

## A. Pendahuluan
Perjanjian  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  diatur  pada  pasal  1313.  Suatu persetujuan  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika kita telaah kembali, pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  tersebut  jelas  menyatakan bahwa hanya satu  pihak saja  yang aktif mengikatkan dirinya, menandakan bahwa perjanjian yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak. Maka menurut penulis, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang memiliki nilai ekonomis dimana masing- masing  pihak  saling  mengikatkan  diri  satu  dengan  lainnya.  Kemudian  suatu  perjanjian  harus memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian.  Syarat  sahnya  perjanjian  diatur  dalam  pasal  1320  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 ( 2020) E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Dengan terpenuhinya syarat tersebut, tidak menutup kemungkinan akan timbulnya permasalahan hukum di masa yang akan datang.
Dalam  penulisan  artikel  ini  penulis  menggunakan  beberapa  teori,  diantaranya  Teori Kemanfaatan dimana kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang  mendatangkan  kemanfaatan  bagi  manusia.  Kemanfaatan  dapat  juga  diartikan  kebahagiaan ( happiness) ,  sehingga  dalam  pelaksanaan  dan  penegakan  hukum,  masyarakat  mengharapkan adanya  kemanfaatan.  Karena  hukum  untuk  manusia,  maka  pelaksanaan/penegakannya  haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya, penegakan  hukum  malah  menimbulkan  keresahan  masyarakat.  (Margono,  2019).  Jika  dianalisis menggunakan Teori Kemanfaatan, jelas meterai memiliki nilai manfaat bagi suatu surat perjanjian. Kemudian Teori Kepastian Hukum dimana masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena  dengan  adanya  kepastian  hukum  masyarakat  akan  lebih  tertib.  Hukum  bertugas menciptakan  kepastian  hukum  karena  tujuannya  adalah  untuk  ketertiban  masyarakat.  Jika dianalisis  menggunakan  Teori  Kepastian  Hukum  maka  jelas  penggunaan  meterai  pada  surat perjanjian  dapat  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  surat  perjanian  tersebut  di  muka pengadilan apabila suatu saat surat perjanjian tersebut dipermasalahkan. Selain teori-teori  hukum tersebut diatas, dalam penelitian ini didukung pula dengan penggunaan Konsep Hukum Perjanjian dimana ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian, seperti yang telah disebutkan di paragraf pertama.
Lazimnya  dalam  praktek  keseharian,  setiap  surat  perjanjian  menyertakan  meterai. Masyarakat  cenderung  menggunakan  meterai  sebagai  indikator  dalam  menentukan  sah  atau tidaknya suatu perjanjian. Hal ini dikarenakan banyak masyrakat yang belum mengetahui fungsi bea meterai dalam surat perjanjian, masyarakat tidak mengerti apakah surat perjanjian yang tidak dilengkapi dengan bea meterai dapat dinyatakan sah kemudian masyarakat juga tidak mengetahui bagiamana kekuatan yuridis surat perjanjian yang dilengkapi bea meterai apabila terjadi sengketa di pengadilan.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 ( 2020) E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan- permasalahan  yang  ada  yaitu  mengenai  fungsi  bea  meterai  yang  sesungguhnya  dalam  surat perjanjian,  bagaimana  keabsahan  surat  perjanjian  tanpa  bea  meterai,  dan  bagaimana  kekuatan yuridis  bea  meterai  apabila  terjadi  sengketa  di  pengadilan.  Semua  permasalahn  tersebut  akan dibahas  ke  dalam  penulisan  artikel  yang  berjudul “Fungsi  Bea  Meterai  Dalam  Surat Perjanjian” .

## B. Pembahasan

## 1. Fungsi Bea Meterai dalam Surat Perjanjian
Pada zaman Kolonial Belanda, ada banyak lurah yang dipecat oleh Pemerintah Belanda karena  dianggap  lalai  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  memungut  bea  meterai  atas dokumen yang terhutang. Sebelum dipecat, lurah tersebut diarak mengelilingi pasar dengan tangan terborgol sehingga menjadi bahan tontonan warga masyarakat. Kejadian ini menjadi bahan  pembelajaran  secara  efektif  kepada  masyarakat  yang  secara  mayoritas  masih  buta huruf,  tidak  memiliki  kemampuan  membaca  staatsblad  1817  No.  50  (Pemungutan  Bea Meterai  1817)  ataupun  staatsblads  1885  No.  131  (Ordonansi  pemungutan  Bea  Meterai  di Hindia-Belanda)  ataupun  staatsblad  1921  No.498  (Aturan  Bea  Meterai  1921/ zegelverordening 1921). (Pamungkas, 2017)
Dengan  adanya  kejadian  tersebut  masyarakat  membuat  kesimpulan  sendiri,  mereka beranggapan bahwa suatu dokumen atau surat perjanjian yang tidak disertai meterai adalah tidak sah. Salah satu budaya yang tumbuh dalam masyarakat adalah anggapan atau persepsi bahwa  surat  perjanjian  adalah  sah  jika  surat  perjanjian  tersebut  lunas  bea  meterai.  Jika dihubungkan dengan kepatuhan pajak, maka budaya tersebut adalah baik.
Dalam  rangka  pembangunan  nasional,  peran  serta  segenap  warga  masyarakat  perlu ditingkatkan  dalam  menghimpun  dana  pembiayaan  yang  sumbernya  sebagian  besar  dari sektor perpajakan, maka salah satu cara mewujudkannya ialah dengan memenuhi kewajiban pembayaran Bea Meterai atas dokumen-dokumen tertentu yang digunakan.
Bea Meterai adalah pengenaan pajak atas dokumen, dan memberikan kekuatan yang sempurna, dalam arti apabila telah dibayarkan bea meterianya maka akta tersebut terhindar dari  sanksi  administratif  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Bea  Meterai.  Dokumen  oleh Siahaan didefinisikan sebagai kertas yang berisikan tulisan yang memiliki arti dan maksud
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 ( 2020) E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
tentang  perbuatan,  keadaan,  atau  kenyataan  bagi  seseorang  dan  atau  pihak–pihak  yang berkepentingan. (Arief, 2011)
Kata  “Bea”  digunakan  sebagai  istilah  khusus  untuk  menyatakan  “pajak  tidak langsung”.  (Soemitro,  1992)  Pajak  tidak  langsung  adalah  pajak  yang  dikenakan  secara insidental  yaitu  pada  saat  dipenuhinya Tatbestand (keadaan,  perbuatan,  peristiwa)  yang ditentukan dalam undang-undang pajak, tidak mempunyai kohir atau daftar dan jumlahnya dapat dilimpahkan kepada orang lain. (Soemitro, 1991)
Jika  dihubungkan  dengan  kesadaran  hukum,  anggapan  atau  budaya  mengenai  suatu dokumen atau surat perjanjian tanpa meterai adalah tidak sah, kurang bagus nilainya. Perlu diperhatikan bahwa sah atau tidaknya suatu perjanjian tidak ditentukan oleh pelunasan bea meterai  tetapi  ditentukan  oleh  pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. (Supriyanto, 2010)
Bea Meterai berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai tidak  bersifat  sebagai  penggantian  jasa.  Ketika  pemerintah  mengenakan  bea  meterai  atas dokumen  tidak  ada  imbalan  secara  langsung  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  kepada pembayar  bea  meterai  tersebut.  Dalam  melakukan  suatu  perbuatan,  adanya  suatu  keadaan atau peristiwa, tidak diharuskan seseorang membuat suatu dokumen untuk itu. Dengan kata lain  bahwa  jika  tidak  dibuat  dokumen  tidak  ada  masalah  pengenaan  bea  meterai  atau disingkat  :  tiada  dokumen,  tiada  bea  meterai.  Objek  bea  meterai  bukanlah  perbuatan hukumnya  sendiri,  seperti  perbuatan  jual  beli,  menerima  uang,  melakukan  perborongan pekerjaan  dan  sebagainya  melainkan  dokumen  yang  dibuat  untuk  membuktikan  adanya perbuatan  itu  seperti  surat  perjanjian.  Sebagaimana  disampaikan  di  atas  bahwa  objek  bea meterai  adalah  dokumen,  tetapi  tidak  semua  dokumen  dikenakan  bea  meterai.  Yang dikenakan bea meterai hanya dokumen yang disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. (Tedjosiswodjo, 1988) Termasuk di dalamnya adalah surat perjanjian.
Surat-surat yang diterbitkan oleh Pemerintah seperti akta kelahiran, surat nikah, talak dan  rujuk, surat  izin  mengemudi,  surat  tanda  nomor  kendaraan  bermotor,  dan  berbagai macam  surat  izin  lainnya  dari  Pemerintah, tidak  dikenakan  bea  meterai,  sebab  surat-surat yang diterbitkan oleh pemerintah demikian itu adalah bersifat hukum publik dan karena itu bukan objek bea meterai atau dalam artian tidak disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang No.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 ( 2020) E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
13  Tahun  1985  Tentang  Bea  Meterai.  Dokumen  yang  berasal  dari  Pemerintah  tidak dikenakan bea meterai karena menjadi tugas dari pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
Menurut Undang-Undang  Bea Meterai, surat  perjanjian  yang dikenakan  bea meterai ialah  surat  perjanjian  yang  dibuat  dengan  tujuan  untuk  dapat  dipergunakan  sebagai pembuktian  mengenai  perbuatan,  kenyataan  atau  peristiwa  keadaan  yang  bersifat  perdata. Jadi yang dikenakan bea meterai bukan perjanjiannya, melainkan dokumen yang telah dibuat untuk membuktian telah terjadi perbuatan, kenyataan, atau peristiwa keadaan yang bersifat perdata.
Tarif Bea Meterai dibagai menjadi dua, yaitu tarif berdasarkan jenis dokumen dan tarif berdasarkan jumlah nominal yang disebutkan pada dokumen tersebut. Pembagian ini tidak disebutkan  secara  jelas  dalam  Undang-Undang  No.  13  Tahun  1985  Tentang  Bea  Meterai, namun  secara  implisit  dapat  dilihat  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  No.  13  Tahun  1985 Tentang Bea Meterai, yaitu dokumen yang merupakan surat yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai  alat  bukti di  pengadilan, seperti akta notaris  dan akta PPAT dikenakan tarif yang sama tanpa melihat isi dari dokumen tersebut.
Besaran  nilai  bea  materai  yang  di  bayarkan  dalam  pembayaran  bea  materai  itu diwujudkan  dengan  menempelkan  materai  atau  dengan  selembar  kertas  bermaterai,  maka nilai  materai  atau kertas  bermaterai  yang digunakan telah di  atur dalam  Pasal  2  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. (Ermawati, 2017)
Selain tarif bea meterai, bentuk, ukuran dan warna benda meterai juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.03/2014 Tentang Bentuk, Ukuran, Dan Warna Benda Meterai, lebih tepatnya pada pasal 1 dan 2 peraturan ini. Aturan ini dikeluarkan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengamanan terhadap meterai guna menghindari atau mencegah pemalsuan meterai serta untuk memudahkan pengenalan masyarakat awam terhadap ciri-ciri benda meterai yang asli.
2. Sahnya Surat Perjanjian Tanpa Bea Meterai
Kehadiran meterai pada setiap dokumen tertentu selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, selain itu juga penggunaan meterai yang paling dirasakan kehadirannya adalah
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 ( 2020) E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
penggunaan meterai yang dilakukan oleh masyarakat dalam setiap transaksi yang dilakukan melalui pembuatan surat perjanjian atau kontrak. Untuk dapat memperoleh kepastian hukum suatu  surat  perjanjian, harus dilakukan menurut  ketentuan atau norma-norma hukum  yang berlaku  dalam  masyarakat.  Sehingga  akibat  hukum  dari  surat  perjanjian  yang  dibuat menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi  masing-masing  pihak  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan yang terdapat pada surat perjanjian tersebut. (Tumilaar, 2015)
Surat  perjanjian dan perjanjian tentunya  adalah dua  hal  yang tidak dapat  dipisahkan saat orang membuat perjanjian. Sedangkan perjanjian sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang mana seseorang atau lebih membentuk ikatan dengan orang yang lain dengan  suatu  ikatan  di  mana  kedua  belah  pihak  setuju  tanpa  adanya  paksaan  untuk melakukan hal-hal yang telah disepakati bersama. (Palit, 2015)
Surat sebagai alat bukti tertulis di bedakan menjadi akta dan bukan akta. Akta dapat di bedakan menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan. Suatu surat agar dapat di katakan sebagai akta harus ditandatangani oleh para pihak, harus dibuat dengan sengaja, dan harus dipergunakan  oleh  orang  untuk  keperluan  siapa  surat  itu  di  buat.  Dalam  KUH  Perdata, ketentuan mengenai akta di atur dalam Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1880.
Perbedaan  pokok  antara  akta  auentik  dengan  akta  dibawah  tangan  ialah  cara pembuatannya atau terjadinya akta tersebut. Akta autentik cara pembuatannya atau terjadinya akta  tersebut  dilakukan  oleh  dan  atau  dihadapan  pejabat  pegawai  umum  (seperti  notaris, hakim, panitra dan jurusita. Untuk akta di bawah tangan, cara pembuatannya atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak yang berkepentingan saja.
Salah  satu  fungsi  penting  dari  akta  adalah  sebagai  alat  pembuktian.  Akta  autentik merupakan  alat  pembuktian  yang  sempurna  mengikat  bagi  kedua  belah  pihak  dan  ahli warisnya serta sekalian orang  yang mendapat hak darinya tentang apa  yang dimuat dalam akta tersebut. Akta autentik merupakan bukti yang mengikat, yang berarti bahwa kebenaran dari  hal-hal  yang  tertulis  dalam  akta  tersebut  harus  diakui  oleh  hakim,  yaitu  akta  tersebut dianggap  sebagai  benar-benar  selama  kebenarannya  itu  tidak  ada  pihak  lain  yang  dapat membuktikan sebaliknya. Menurut Pasal 1857 KUHPerdata, apabila akta di bawah tangan tanda  tangannya  di  akui  oleh  orang  terhadap  siapa  tulisan  itu  hendak  di  pakai,  maka  akta
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 ( 2020) E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
tersebut dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna bagi orang yang menandatanganinya, serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.
Pada Undang-Undang Bea Meterai dapat diketahui bahwa surat perjanjian dan surat- surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan,  kenyataan  atau  peristiwa  keadaan  yang  bersifat  perdata  maka  dikenakan  atas dokumen tersebut bea meterai.
Dengan tidak adanya meterai dalam dalam surat perjanjian  (contoh pejanjian jual beli), tidak  berarti  perbuatan  hukumnya  (perjanjian  jual  beli)  tidak  sah,  melainkan  hanya  tidak memenuhi  persyaratan  sebagai  alat  pembuktian.  Sedangkan  sah  atau  tidaknya  suatu perjanjian tersebut tidak ditentukan oleh pelunasan bea meterai melainkan ditentukan oleh Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata. Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Persyaratan  tersebut  diatas  berkaitan  mengenai  subjek  maupun  objek  perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkaitan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan dari kedua persyaratan tersebut dikaitkan dengan masalah batal demi hukumnya ( nieteg  atau  null  and  ab  initio )  dan  dapat  dibatalkannya  ( vernietigbaar  =  voidable )  suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut  dapat  dibatalkan  atau  sepanjang  perjanjian  tersebut  belum  atau  tidak  dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. (Gumanti, 2015)
Dengan  terpenuhinya  empat  syarat  sahnya  perjanjian  tersebut  di  atas,  maka  suatu perjanjian  menjadi  sah  dan  mengikat  secara  hukum  bagi  para  pihak  yang  membuatnya. (Suharnoko, 2009) Dalam sahnya suatu perjanjian syarat adanya kesepakatan merupakan hal yang  sangat  penting  untuk  terpenuhi.  Sepakat  ini  sendiri  ditandai  dengan  penawaran  dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, dan simbol-simbol tertentu. Kesepakatan
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 ( 2020) E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
yang dilakukan dengan cara tertulis dapat dilakukan dengan akta autentik dan akta di bawah tangan. (Artadi & Putra, 2010) Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat umum. (Rismadewi & Utari, 2012)
Mengenai  kekuatan  mengikat  para  pihak  akta  di  bawah  tangan  sama  halnya  dengan akta  autentik,  jadi  apabila  perjanjian  dibuat  secara  sah  yang  artinya  tidak  bertentangan dengan  undang-undang,  maka  berdasarkan  pasal  1338  KUH  Perdata,  perjanjian  tersebut berlaku  sebagai  undang-undang  untuk  mereka  yang  membuatnya,  sehingga  perjanjian  itu tidak  dapat  ditarik  kembali,  kecuali  berdasarkan  persetujuan  kedua  belah  pihak  atau berdasarkan  alasan-alasan  yang  ditetapkan  undang-undang.  (Subekti,  1984)  Dengan demikian kini kita telah memahami bahwa Bea Meterai hanyalah sebuah pajak atas dokumen dan tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya suatu dokumen.
3. Kekuatan Yuridis Meterai Apabila Terjadi Sengketa di Pengadilan
Dalam  suatu  perkara  perdata  atau  dari  keseluruhan  tahap  persidangan  dalam penyeleksian  perkara  perdata,  pembuktian  memegang  peranan  yang  sangat  penting. Pengertian  pembuktian  tidak  disebutkan  secara  khusus  dalam  peraturan  perundang- undangan,  namun  terdapat  dalam  ketentuan  pasal  1865  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, menjelaskan :
“setiap orang yang mendalilkan bahwa bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”
Alat pembuktian meliputi :
1. Bukti tertulis,
2. Bukti saksi,
3. Persangkaan,
4. Pengakuan dan sumpah.
Dalam perkara perdata terutama mengenai perjanjian, maka yang dapat dijadikan alat bukti  pada  persidangan  salah  satunya  adalah  bukti  tertulis  berupa  surat  perjanjian.  Surat tersebut  dapat  digolongkan    dalam  pengertian  akta,  maka  surat  itu  harus  ditandatangani, keharusan tanda tangan ini tersirat dalam pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keharusan  adanya  tanda  tangan  tidak  lain  bertujuan  untuk  membedakan  antara  akta  yang satu dengan akta yang lain. Jadi fungsi tanda tangan pada suatu akta adalah untuk memberi
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 ( 2020) E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
ciri sebuah akta. Karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut. (Kotimah, 2017)
Alat  bukti  tulisan  atau  surat  merupakan  alat  bukti  yang  paling  utama  dalam  perkara perdata sehingga ditempatkan pada urutan pertama dan paling atas. Dalam lapangan hukum perdata orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum perdata umumnya sengaja membuat bukti tulisan untuk keperluan pembuktian dikemudian hari. (Syahrani, 2009)
Alat bukti tertulis yang diajukan dalam acara perdata harus dibubuhi meterai agar dapat digunakan sebagai alat bukti Pengadilan. Namun hal ini bukan berarti dengan tiadanya meterai  dalam  alat  bukti  tertulis  menyebabkan  tidak  sahnya  perbuatan  hukum  yang dilakukan, hanya akta dari perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat untuk dapat  digunakan sebagai alat bukti Pengadilan. (Waluyo, 1996)  Jika suatu  surat  yang dari semula tidak diberi meterai dan akan dipergunakan sebagai alat bukti di  Pengadilan maka permeteraian dapat dilakukan belakangan. (Gani, 2017)
Apabila  terjadi  sengketa  di  kemudian  hari,  surat  perjanjian  yang  belum  atau  tidak dibubuhi  meterai  dapat  dilakukan  pemeteraian  kemudian.  Aturan  mengenai  pemeteraian kemudian  diatur  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian.

## C. Simpulan
Fungsi  bea  meterai  dalam  surat  perjanjian  adalah  agar  surat  perjanjian  tersebut  dapat digunakan sebagai alat bukti pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau peristiwa keadaan yang bersifat perdata.
Dengan tidak adanya meterai dalam dalam surat perjanjian, tidak berarti bahwa perbuatan hukumnya  tidak  sah,  melainkan  hanya  tidak  memenuhi  persyaratan  sebagai  alat  pembuktian. Sedangkan  sah  atau  tidak  sahnya  suatu  perjanjian  tidak  ditentukan  oleh  pelunasan  bea  meterai tetapi  ditentukan  oleh  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Untuk  sahnya persetujuan-persetujuan  diperlukan  empat  syarat,  yaitu  :  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan dirinya,  kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan,  suatu  hal  tertentu,  suatu  sebab  yang  halal. Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 ( 2020) E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Kekuatan yuridis surat perjanjian yang dilengkapi bea meterai apabila terjadi sengketa di Pengadilan  apabila  terpenuhinya  syarat  sahnya  perjanjian,  maka  surat  perjanjian  tersebut  dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.

## D. DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Artadi, I. K., & Putra, I. D. N. R. A. (2010). Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak . Denpasar: Udayana University Press.
Ermawati, E. (2017). Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Tanpa Bea Materai . Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
Gumanti, R. (2015). Syarat Sahnya Perjanjian . Universitas Negeri Gorontalo Press.
Margono.  (2019). Asas  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan  Kepastian  Hukum  dalam  Putusan  Hakim . Jakarta: Sinar Grafika.
Rismadewi, A., & Utari, A. A. S. (2012). Kekuatan Hukum dari Sebuah Akta di Bawah Tangan . Denpasar: Udayana University Press.
Soemitro, R. (1991). Pajak Ditinjau dari Segi Hukum . Bandung: Eresco.
Soemitro, R. (1992). Asas dan Dasar Perpajakan (1st ed.). Bandung: Eresco.
Subekti. (1984). Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa.
Suharnoko. (2009). Hukum Perjanjian: Teori dan Kasus . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Supriyanto, H. (2010). Cara Menghitung PBB, BPHTB, dan Bea Meterai . Jakarta Barat: Indeks. Syahrani, R. (2009). Materi Dasar Hukum Acara Perdata . Jakarta: Citra Aditya Bakti.
Tedjosiswodjo, L. (1988). Bea Meterai Berdasarkan UU No. 13 TH. 1985 . Bandung.
Waluyo, B. (1996). Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia . Sinar Grafika.

## B. ARTIKEL JURNAL
Arief,  S.  (2011).  Penggunaan  Bea  Meterai  Yang  Benar  Dalam  Rangka  Sempurnanya  Akta Autentik. HUMANITY , 7 (1), 44–52.
Gani,  E.  S.  (2017).  Keabsahan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Tanpa  Meterai  Serta  Akibat Hukumnya. IAIN Ambon , XIII (1), 15.
NOTARIUS, Volume 13 Nomor 2 ( 2020) E-ISSN:2686-2425  ISSN: 2086-1702 - 1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Kotimah, E. K. (2017). Urgensi Tanda Tangan dan Materai dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Kontrak Waralaba (Franchise). HOLREV , 1 (1), 43–63.
Palit,  R.  C.  (2015).  Kekuatan  Akta  di  bawah  Tangan  Sebagai  Alat  Bukti  diPengadilan. Lex Privatum , III (2), 137.
Pamungkas,  A. A. (2017). Tinjauan Yuridis  Fungsi  Bea Materai  Dalam  Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian. Jurnal Repertorium , IV (2), 26.
Tumilaar,  M.  (2015).  Fungsi  Meterai  Dalam  Memberikan  Kepastian  Hukum  Terhadap  Surat Perjanjian. Lex Privatum , III (1), 59.

## C. UNDANG-UNDANG

## Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  65/PMK.03/2014  Tentang  Bentuk,
Ukuran, Dan Warna Benda Meterai .
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  70/PMK.03/2014  Tentang  Tata  Cara Pemeteraian Kemudian .
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai .