Penerapan Fatwa DSN MUI Tentang Murabaha Bilwakalah Di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Bugisan, Yogyakarta
Mujiburrido
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email : ridokudsiyah23@gmail.com

## ABSTRAK
KSPS BMT BIF dalam usahanya dibagi menjadi dua yakni Baitul Maal (usaha sosial) dan Bisnis (Baitul Tamwil). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, Infaq dan  sedekah  serta  mentasyarufkannya  kepada  delapan  ashnaf. Jenis  penelitian  ini termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  analisis  yang manamenjelaskan  gambaran  secara  menyeluruh  dan  sistematik,  dan  untuk  memahami realita  tentang  pembiyaan murabahah  bil  wakalah di  BMT  BIF  Bugisan  secara  holistic dan dengan cara detesis dalam bentuk kata-kata.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan pembiayaan murabahah bil wakalah di BMTBIF Bugisan dilakukan dengan dua akad terpisah antara akad murabahah dan akad wakalah, penandatanganan  kedua  akad  ini  dilangsungkan  di  hari  dan  waktu  yang sama oleh  anggota,  lalu pihak  BMT mencairakan  dana  pembiayaan  kepada  anggota.  Menurut Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah praktek di lapangan kurang sesuai dengan ketentuan umum murabahah dalam bank syariah pasal 9.
Kata Kunci: Murabahah bil wakalah ; Baitul Maal; Baitul Tamwil; Fatwa DSN MUI

## PENDAHULUAN
Sejak  awal  70-an,  gerakan  Islam  di  tingkat  nasional  telah memasuki  bidang  ekonomi  dengan  diperkenalkannya  sistem ekonomi  Islam,  sebagai  alternatif  terhadap  sistem  kapitalis  dan sistem  sosialis. 1 Salah  satu  sistem  ekonomi  yang  diperkenalkan dalam  Islam  adalah  jual  beli  ( al- bay’ )  yaitu  mengalihkan  hak  milik kepada  seseorang  atas  suatu  barang  dengan  menerima  dari padanya  harta  (harga)  atas  keridoan  kedua  belah  pihak  (pihak penjual dan pihak pembeli). 2 Sedangkan dalam perkembangannya di  bidang  ekonomi  Islam  di  tingkat  nasional  sangatlah  pesat, dengan  di  tandai  lahirnya  beberapa  Lembaga  Keuangan  Islam  di
1 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam:Analisis  Fiqih  dan  Keuangan ,  cet.  ke-9  (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2013), kata pengantar.
2 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, Hukum Fiqih Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 328.
Indonesia  yang  menerapkan  sistem  jual  beli  atau  bagi  hasil.  salah satu  transaksi  yang  sering  di  gunakan  oleh  Lembaga  keuangan Syariah di Indonesia adalah transaksi murabahah .
Hampir  seluruh  belahan  dunia  Lembaga  Keuangan  Islam saat  ini  lebih  banyak  menggunakan  transaksi murabahah sebagai alternatif  atas  transaksi  finansial  yang  berbasisi  bunga.  Hal  ini, karenanya  membutuhkan  studi  mengenai  konsep  penundaan pembayaran  dalam murabahah .  Tetapi  di  sisi  lain  transaksi murabahah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam saat ini menuai  berbagai  kritik,  karena  bila  kita  lihat  praktek  transaksi murabahah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Islam saat ini jauh  berbeda  dengan  zaman  Rasulullah  Saw,  dan  para sahabatnya. 3
BMT  Bina  Ihsanul  Fikri  didirikan  pada  tahun  1996  di gedungkuning  Yogyakarta.  KSPS  BMT  BIF  didirikan  karena banyaknya  usaha  kecil    yang  kebutuhan  modalnya  dicukupi  oleh rentenir  dan  lintah  darat  yang  notabene  suku  bunganya  sangat besar. Disamping itu, kecenderungan dakwah Islam belum mampu menyentuh  kebutuhan  ekonomi,  sehingga  misi  dakwah  belum terasa  sempurna  Keprihatinan  ini  mendorong  niat  kami  untuk segera  meralisasikan  berdirinya  KSPS  BMT  BIF.  Sehingga  pada tanggal  11  Maret  1997  mendapatkan  badan  hukum  no 159BHKWK.12V1997 tanggal 15 Mei 1997.
KSPS  BMT  BIF  dalam  usahanya  dibagi  menjadi  dua  yakni Biatul Maal (usaha sosial) dan Bisnis (Baitul Tamwil). Usaha sosial ini  bergerak  dalam  penghimpunan  dana  Zakat,  Infaq  dan  sedekah serta mentasyarufkannya kepada delapan ashnaf. Skala prioritasnya  untuk  pengentasan  kemiskinan  melalui  program ekonomi  produktif  dan  beasiswa.  Sedangkan  usaha  bisnisnya
3 Adiwarman A. Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan , hlm. 343.
bergerak  dalam  pemberdayaan  masyarakat  ekonomi  kelas  bawah dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat  dalam  bentuk  tabungan  dan  deposito  berjangka  serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan/kredit kepada pengusaha kecil dan kecil bawah dengan system bagi hasil. Untuk memaksimalkan  dana  yang  di  himpun,  BMT  BIF  mengoptimalkan penyaluran  dana  dengan  menawarkan  beberapa  layanan  produk pembiayaan diataranya adalah: Musyarokah, Murabahah, Mudharabah,  Ijarah,  serta  Qordhul  Hasan. Dari  lima  produk  yang ditawarkan  oleh  BMT  BIF  yang  paling  mendominasi  dan  sering digunakan  oleh  BMT  BIF  untuk  pembiayaan  adalah  akad murabahah yang disertai dengan wakalah ( murabahah bil wakalah ) dari  pada  akad mudharabah dan musyarakah ,  karena  bagi  MBT
BIF  akad  ini  tidak  banyak  mengandung  risiko  dan  keuntungannya sudah pasti. 4
BMT BIF Bugisan Yogyakarta dalam melakukan pembiayaan murabhah menggunakan  media wakalah kepada  anggota  untuk membeli barang yang diinginkannya, lalu BMT BIF menjual barang tersebut  kepada  anggota  dengan  harga  pokok  ditambah  dengan keuntungan  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  yaitu, BMT  BIF  dan  anggota.  Dan  anggota  akan  membayar  semuanya dengan  kredit  kepada  BMT  BIF  dalam  jangka  waktu  tertentu, walaupun  dalam  hal  ini  BMT  BIF  dan  anggota  ketika  melakukan akad murabahah bil wakalah barang belum ada di tempat.
Adanya media wakalah kepada anggota dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BMT BIF Bugisan kepada anggota, menurut  peneliti  BMT  BIF  Bugisan  Yogyakarta  kurang  bijak  dan tidak  hati-hati  dalam  melakukan  akad murabahah  bil  wakalah .
Karena  pada  tanggal  1  April  2000  (26  Dzulhijjah  1420)  fatwa  MUI
4 BMT BIF, Profil BMT, http://www.bmtbif.co.id/index.php?menu=profileb&view=related , akses 15 Agustus 2019.
No.04/DSN-MUI/IV/2000  menetapkan  bahwa  jika  bank  atau  LKS hendak  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk  membeli  barang  dari pihak  ketiga,  maka  akad  jual  beli murabahah harus  dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain, pemberian  kuasa  ( wakalah )  dari  bank  kepada  nasabah  atau  pihak ketiga  manapun,  harus  dilakukan  sebelum  akad  jual  beli murabahah terjadi.  Pada  prakteknya  terkadang  akad murabahah seringkali  mendahului  akad wakalah, dimana Lembaga Keuangan Syariah  melakukan  akad murabahah dengan  nasabah  sebelum terjadi akad wakalah . 5
Bank  Indonesia  (BI)  nampaknya  cukup  tegas  dalam  hal  ini. Melalui  Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan uasaha berdasarkan prinsip syariah, pasal 9 ayat 1 butir (d) yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah ( wakalah )  untuk  membeli  barang,  maka  akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip milik bank. 6
Berdasarkan  urain  diatas  peneliti  kemudian  bermaksud untuk  mengetahui  lebih  dalam  sejauh  mana  penerapan  putusan DSN MUI tentang pembiayaan murabahah bil wakalah di MBT BIF Bugisan Yogyakarta.

## PEMBAHASAN
1. Pengertian Murabahah
Secara  etimologis murabahh diambil  dari  kata م ر اب ح ة -
ي ر اب ح asalnya  dari  lafadz ر ب ح     yang    ditambah    alif    untuk
menunjukan isytirak (bersekutu).    Yaitu  saling  memberikan
5 Mardani, Hukum  Perikatan  Syari’ah  di  Indonesia (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2013),  hlm.
126.
6 Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  7/46/PBI/2005  Tentang  Akad  Penghimpunan  dan Penyaluran  Dana  bagi  Bank  yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha  Berdasarkan  prinsip  Syariah, Pasal 9 ayat (1).
keuntungan  atau  laba diantara  yang  bersekutu  atau  orang  yang sedang mengadakan persekutuan. 7
Sedangkan secara estimologi murabahah adalah  jual  beli  barang  dengan  harga yang jelas dengan ditambah  keuntungan tertentu. 8
Selanjutnya  sumber hukum  murabahah ada  empat  yaitu: Al Quran Surat Al Baqarah ayat 275; An Nisa' ayat 29; Assunah; ijma';  dan  kaidah ﬁqh.  Sedangkan  landasan  operasinal murabahah utuk  Lembaga  Keuangan  Syariah  ada  dua  yaitu:
Fatwa  DSN  MUI  dan  Peraturan  Bank  Indonesia  (BI)  Nomor: 7/46/PBI/2005.  Akad  jual  beli murabahah memiliki  dua  bentuk: prtma, murabahah tanpa  pesanan  yaitu  jual  beli murabahah dilakukannya  penyediaan  barang  oleh  LKS  yang  tidak  ada pengaruh langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. 9
Kedua, murabahah berdasarkan  pesanan  yaitu  LKS  melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, dan dapat bersifat  mengikat  atau  tidak  mengikat  nasabah  untuk  membeli barang  yang  dipesannya  (LKS  dapat  meminta  uang  muka pembelian kepada nasabah). 10
Untuk  mencapai  akad  yang  sah,  maka  akad  tersebut harus memenuhi rukun dan syarat  dari akad itu sendiri. Adapun rukun akad murabahah adalah: 11
1) Para pihak (penjual dan pembeli);
2) Objek akad;
3) Pernyataan kehendak ( sighat );

## 4) Tujuan akad
7 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, Metode Penelitian Ekonomi Islam , hlm. 130.
8 Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatahu , alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 358.
9 Wiroso, Jual Beli Murabahah (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 37.
10 Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan , hlm. 115.
11 Suqiyah Musyafa’ah, hukum Ekonomi dan Bisnis Islam , hlm. 99.
Sedangkan syarat akad murabahah adalah: 12
1) Harga  pokok  harus  diketahui  oleh  pembeli  kedua,  karena murabahah adalah  jual  beli  harga  pokok  di  tambah keuntangan.  Jadi  itu  merupakan  syarat  sahnya.  Kalau  tidak diketahui, maka hukumnya  batal.
2) Harga dalam akad pertama tidak boleh sama sejenisnya.
3) Keuntungan  harus  diketahui,  karena  hal  itu  merupakan  dari bagian harga.
4) Akad pertama harus sah.
2. Media Wakalah Dalam Murabahah
Kata al-wakalah atau al-wikalah secara  bahasa  berarti penjagaan  atau  perlindungan  ( al-hifzh ),  dan  penyerahan  urusan ( al-tafwidh ). 13 Sedangkan
secara terminologi menurut
Hanafiyyah, wakalah adalah  memosisikan  orang    lain  sebagai pengganti  dirinya  untuk  mrnyelesaikan  suatu  persoalan  yang diperbolehkan  secara  syara’  dan  jelas  jenis  pekerjaannya. Menurut  Malikiyah,  Syafiiyah  dan  Hanabilah, wakalah adalah prosesi pendelegasian sebuah pekerjaan yang harus dikerjakan, kepada  orang  lain  sebagai  penggantinya,  guna  menyelesaikan pekerjaan  tersebut  dalam  masa  hidupnya. 14 Sumber  hukum wakalah ada  tiga  yaitu:  Al  Quran  dalam  surat  Al  Kahﬁ  ayat  19,
Yusuf'  ayat  55;  Hadits  Nabi  dan  juga  ijma'  (pendapat  para ulama).
12 Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid  Wa  Nihayatul  Muqtashid ,  alih  bahasa  Abdul  Rasyad Shiddiq, cet. ke-I (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 373.
13 Musthafa al-Bugha dkk., fikih Manhaji , alih bahasa Misran (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 428.
14 Dimyauddin  Djuwaini, Pengantar  Fiqh  Muamalah (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2008), hlm. 239.
Adapun macam ada empat yaitu:
1) Wakalah al-ammah dimana prosesi pendelegasian wewenang besifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Prosesi pendelegasian  tersebut  meliputi  segala  transaksi  yang bersangkutan  dengan  diri muwakkil .  Seperti,  anda  adalah wakil saya dalam setiap aktifitas yang menjadi tanggung jawab saya, belikanlah mobil apa saja yang engkau temui.
2) Wakalah al-khossoh dimana prosesi pendelegasian wewenang  untuk  menggantikan  sebuah  posisi  pekerjaan bersifat  spesifik:  artinya,  perwakilan  yang  dibutuhkan dijelaskan  dengan  spesifikasi  tersebut,  seperti  halnya  BMT BIF menyuruh anggota membeli motor Honda tipe X.
3) Wakalah  al-muqoyyadah dimana  wewenang  dan  tindakan  si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, juallah motorku  ini  seharga  Rp.  10  juta  jika  kontan,  dan  Rp.  15  juta, jika kredit.
4) Wakalah  al-muthlaqah dimana  wewenang  dan  tindakan  wakil tidak  dibatasi  dengan  syarat  atau  kaidah  tertentu.  Misalnya, juallah motorku ini, tanpa menyebutkan harga dan mekanisme pembayaran.
Sedangkan jenis wakalah ada lima yaitu:
1) Wakil bil kusomah (mengambil alih beragam kasus atas nama principa).
2) Wakil bil taqazi al dayn (penerimaan hutang).
3) Wakil bil qabaza al dayn (kepemilikan hutang).
4) Wakil bil bai’ (keagenan untuk perdagangan).
5) Wakil bil shira (keagenan untuk pembelian).
3. Penerapan Akad Murabahah bil Wakalah di BMT BIF Bugisan Yogyakarta
Pembiayaan murabahah merupakan  pembiayaa  yang paling  sering  digunakan  dalam  penyaluran  dana  untuk pembiayaan  di  BMT  BIF  Bugisan  Yogyakarta.  Hal  ini  terjadi karena murabahah merupakan  pembiayaan  yang  akadnya simpel, mudah, dan cepat untuk diterapkan. Selanjutnya  alasan BMT BIF mengadopsi pembiayaan murabahah karena ekspektasinya  ke  akad  jual  beli, dimana  BMT  bebas mangambil untung  berapapun,  karena  jual  beli  dengan  mengambil  untung hukumnya halal. Tetapi ketika kita mengedepankan kesyariahan maka  yang  ideal  untuk  pembiayaan  yang  bersifat  produktif adalah musyarakah dan mudharabah .  Akan  Tetapi  dalam prakteknya  akad  ini  tidak  bisa  berkembang  di  BMT  BIF.  Hal  ini yang menyebabkan murabahah menjadi pembiayaan nomor satu di BMT BIF.
Pelaksannaan  pembiayaan murabahah baik  pembiayaan secara  produktif  maupun  konsumtif  yang  diterapkan  oleh  BMT BIF  menggunakan  akad murabahah  bil  wakalah dimana  BMT BIF  mewakilkan  proses  pembelian  barang  kepada  anggota. Murabahah didasarkan  pada  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Nomor  04/DSN-MUI/2000  tentang  Ketentuan  Umum  Akad Murabahah dalam  Bank  Syariah.  Fatwa  tersebut  telah merumuskan  ketentuan-ketentuan  dalam  pelaksanaan  akad murabahah .  Terdapat  beberapa  ketentuan  yang  sudah  sesuai dengan  fatwa  DSN-MUI  diatas,  akan  tetapi  masih  ada beberapa  ketentuan  yang  dilakukan  oleh  BMT  BIF  yang  belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa DSN- MUI tentang murabahah .
Untuk  mengetahui  apakah  penerapan  pembiayaan
murabahah  bil  wakalah di  BMT  BIF  Bugisan  Yogyakarta  sudah sesuai  atau  tidak  dengan  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  04/DSN- MUI/IV/2000  tentang murabahah ,  maka  dapat  kita  lihat  sebagai berikut:
1) Jaminan  dalam murabahah pasal  1  dan  2  yaitu;  Jaminan dalam murabahah dibolehkan,  agar  anggota  serius  dengan pesanannya  dan  BMT  BIF  dapat  meminta  anggota  untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
Praktik  tentang  jaminan  di  BMT  BIF  Bugisan
Yogyakarta mengharuskan setiap anggota yang mengajukan pembiayaan muraabahah menyerahkan atau disertai jaminan.  Hal  ini  untuk  menjamin  pembayaran  kembali
fasilatas pembiayaan BMT BIF kepada anggota,
sebagaimana sudah dituangkan dalam draft akad
pembiayaan murabahah pasal  8  yang  ditanda  tangani  oleh pihak BMT BIF dan anggota.
a. Utang  dalam murabahah pasal  1  yaitu:  Secara  prinsip, penyelesaian  utang  anggota  dalam  transaksi murabahah tidak  ada  kaitannya  dengan  transaksi  lain  yang  dilakukan anggota  dengan  pihak  ketiga  atas  barang  tersebut.  Jika nasabah  menjual  kembali  barang  tersebut  dengan keuntungan  atau  kerugian,  ia  tetap  berkewajiban  untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
b. Menurut  pihak  BMT  BIF  Bugisan  Yogyakarta  bahwa apabila  anggota  menjual  kembali  barang  yang  menjadi obyek  jual  beli murabahah sedangkan  pembiayaan murabahah belum  selesai  maka  hal  tersebut  tidak
mempengaruhi angsuran pembiayaan terhadap BMT BIF.
c.  Ketentuan  umum murabahah pasal  6  yaitu:  BMT
kemudian  menjual  barang  tersebut  kepada  anggota (pemesan)  dengan  harga  jual  senilai  harga  beli  plus keuntungannya. Dalam kaitan ini BMT harus memberitahu secara  jujur  harga  pokok  barang  kepada  anggota  berikut biaya yang diperlukan.
Sebelum  melakukan  akad murabahah  bil  wakalah ,
BMT  BIF  melakukan  proses  administrasi,  yaitu  suatu proses di  mana  anggota  harus  melengkapi  suatu  persyaratan tertentu.  Setelah  semuanya  dipenuhi,  anggota  mengajukan permohonan pembiayaan. Jika disetujui maka BMT BIF akan mengeluarkan  Surat  Keputusan  Pembiayaan  (SKP)  yang dibuat  bersamaan  dengan  akad wakalah sebagai  bentuk perwujudan  bahwa  BMT  mewakilkan  kepada  anggota  untuk mencari barang yang sesuai dengan kriteria anggota. Setelah mendapatkan  barang  yang  sesuai,  barulah  dibuat  akad pembiayaan murabahah dan ditandatangani atas persetujuan kedua  belah  pihak  (pada  tahap  ini  BMT  sudah  dapat
memperkirakan  biaya  yang  diperlukan  untuk  pengadaan barang  tersebut  secara  detail  sebagaimana  ada draft akad pembiyaan murabahah ).  Kemudian,  BMT  akan  mencairkan sejumlah  dana  kepada  anggota.  Dalam  hal  ini,  nota pembelian  langsung  atas  nama  anggota  bukan  atas  nama BMT yang diwakilkan. BMT tidak bisa menjual barang kepada anggota  apabila  tidak  bisa  membuktikan  secara  prinsip maupun  efektif,  bahwa  barang  tersebut  adalah  milik  BMT sebagai  penjual,  sehingga  menurut  peneliti  pasal  ini  kurang terlaksana  dan  mengakibatkan  kurang  sahnya  transaksi murabahah ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.
Ketentuan  umum murabahah pasal  9  yaitu:  Jika  BMT hendak  mewakilkan  kepada  anggota  untuk  membeli  barang dari  pihak  ketiga,  akad  jual  beli murabahah harus  dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik BMT.
Praktek  pembiayaan  yang  digunakan  oleh  BMT  BIF adalah murabahah bil  wakalah dan  bukan murabahah murni karena  pada  waktu  pencairan  dana  ke  anggota,  anggota menandatangani 2 akad,  yaitu akad pembiayaan murabahah dan  akad wakalah .  Hal  ini  menyebabkan  keraguan  atas
status  kepemilikan  barang  karena  BMT  tidak  membeli langsung  barang  yang  dibutuhkan  Anggota.  Seakan-akan Akad wakalah dilakukan sebagai prasyarat dilangsungkannya
akad murabahah dalam  praktek  perbankan  syariah  di
Indonesia.  Ketentuan  ini  menegaskan  bahwa  apabila  BMT hendak  mewakilkan  proses  pengadaan  barang  kepada anggota,  maka  pembelian  barang  tersebut  seharusnya menggunakan  nama  BMT  agar  barang  tersebut  secara prinsip menjadi milik BMT.
Prosedur  pemberian  akad wakalah inilah  yang menjadikan BMT BIF kurang bijak dan menjadi tidak hati-hati dalam  menerapkan  akad wakalah dalam  pengadaan  atau
pembelian barang oleh anggota. Akibatnya terjadi
penyimpangan  yang  menyebabkan  tidak  sahnya  akad tersebut secara syariah. Selain itu dalam prakteknya di BMT BIF  objek  akad  belum  ada  atau  belum  dibeli  ketika  akad pembiayaan murabahah bil wakalah terjadi.
Bank  Indonesia  secara  tegas  juga  menjelaskan tentang murabahah  bil  wakalah melalui  Peraturan  Bank
Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 tanggal 14 november 2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip syariah  pada  pasal  9  ayat  1  butir  d,  yaitu  dalam  hal  bank mewakilkan  kepada  nasabah  ( wakalah )  untuk  membeli barang,  maka  akad murabahah harus  dilakukan  setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.  Dalam penjelasan
PBI  ditegaskan  yang  dimaksud  secara  prinsip  milik  bank adalah adanya aliran  dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian.

## KESIMPULAN
Penerapan  pembiayaan murabahah  bil  wakalah di  BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Bugisan Yogyakarta adalah calon anggota mengisi  formulir  permohonan  pembiayaan  dengan  menuliskan jumlah  pembiayaan  yang  dibutuhkan  dan  membawa  persyaratan (slip  gaji,  surat  jaminan, fotokopi  KTP)  yang telah  ditentukan  oleh BMT  BIF  Bugisan  Yogyakarta.  Lalu  BMT  menganalisa  formulir permohonan dan persyartan yang di bawa dan ditulis oleh anggota untuk  ditentukan  layak  tidaknya  permohonan  itu  disetujui  atau tidak.  Jika  permohonan  pembiayaan  yang  diajukan  oleh  calon anggota  diterima  oleh  BMT  BIF  Bugisan,  kemudian  dilakukan kesepakatan  plafond  dan  keuntungan  yang  akan  diterima  oleh BMT BIF. Setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya pihak BMT BIF menyodorkan draft akad  pembiayaan murabahah dan draft akan wakalah untuk ditanda tangani oleh anggota, setelah itu dana baru dicairkan  ke  anggota  oleh  pihak  BMT  BIF.  Kemudian  anggota membayar harga yang  telah disepakati bersama kepada BMT BIF Bugisan  dengan  cara  mengansur  sesuai  dengan  kesepatan diawal.
Dewan  Syariah  Nasional  Majlis  Ulama  Indonesia  Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Murabaha bil wakalah dalam proses penerapannya  di  BMT  BIF  Bugisan  terjadi  beberapa  hal  yang kurang sesuai, yang mengakibatkan tidak tercapainya kemaslahatan  dan  terpenuhinya  rukun  dan  syarat  akad murabahah sebagai  perjanjian  pokoknya.  Hal  tersebut  adalah barang yang dibeli oleh anggota atas kuasa dari BMT BIF melalui
akad wakalah ,  kuitansi  atau  nota  pembelian  diatasnamakan langsung  kepada  anggota.  BMT  BIF  sebagai  penjual  tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menunjukkan bahwa BMT  BIF  adalah  pemilik  barang  yang  menjadi  objek murabahah tersebut.  Kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan,  anggota  membeli langsung dari penjual atau supplier. Sehingga barang telah secara prinsip  maupun  secara  efektif  telah  menjadi  milik  BMT  BIF  tidak terpenuhi,  selain  itu  penandatanganan  kontrak murabahah  bil wakalah dilakukan  oleh  BMT  BIF  dan  anggota  ketika  objek  akad murabahah belum  ada  atau  belum  dibeli  di  supplier.  Prinsip syariah  pada  Fatwa  DSN  nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang murabahah dan  Fatwa  DSN  nomor  10/DSNMUI/IV/2000  tentang wakalah inilah  yang  belum  terlaksana  di  BMT  BIF  Bugisan Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  Hafidz.  2012. Menggugat  Bank  Syariah ,  (Bogor:  Al Azhar Press).
Ahmad, Beni dan Abdullah, Boedi. 2014. Metode Penelitian Ekonomi Islam , (Bandung: Pustaka Setia).
Al-Asqalani, Ibn Hajar al. 2005. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam,
( Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd).
al-Bugha,  Musthafa  dkk.  2012. Fikih  Manhaji :  + Membumikan  Fiqih dengan Bermadzhab, Jilid II, (Yogyakarta: Darul Uswah).
al-Muslih,  Abdul  dan  Shalah,  Ash-Shawi.  2008. Fikih  Ekonomi Keuangan Islam , (Jakarta: Darul Haq).
Antonio, Syafi’I. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik , (Jakarta: Gema Insani).
Anwar,  Syamsul.  2010. Hukum  Perjian  Syariah, (Jakarta:  Rajawali Pers).
Ash Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1997. Hukum Fiqih Islam,
(Semarang: Pustaka Rizki Putra).
Asqalani,  Ibn  Hajar  al.  2011. Bulughul  Maram:  Pesan-Pesan  Nabi untuk  Perbaikan  Akhlak,  Ibadah,  dan  Kebahagian  Dunia Akhirat, (Bandung: Penerbit Jabal).
as- Sa’di,  Abdurrahman  dkk.  2008. Fiqh  al- Bay’  wa  asy-Syira:  Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah , (Jakarta: Senayan Publishing).
Auda,  Jasser.  2008. Maqasid  al- Shariah  A  Beginner’s  Guide , (London: The International Institute of Islamic Thought).
Ayub,  Muhammad.  2007. Understanding  Islamic  Finance ,  (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
Aziz, Abdul bin Abdurrahman bin Ali bi Rabi’ah. 2002. Ilmu Maqashid al- Syari’ah , Riyadh: al-Mamlakah al- ‘Arabiyah al-Saudiyyah.
Azwar,  Saefuddin.  1998. Metode  Penelitian ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar).
Az-Zuhaili,  Wahbah.  2011. Fiqih  Islam  Wa  Adillatahu ,  alih  bahasa Abdul  Hayyie  al-  Kattani,  dkk,  cet.  ke-1  (Jakarta:  Gema Insani).
Bakri,  Asafri  Jaya.  1996. Konsep  Maqashid  al- Syari’ah  Menurut
Syatibi. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
Departemen  Agama  RI.  2016. Al- Qur’an  dan  Terjemahannya , (Yogyakarta: Crimea Quran).
Djamil,   Fathurrahman.  2001. Hukum  Perjanjian  Syariah  dalam Kompilasi Hukum Perikatan. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
Djazuli, Ahmad. 2003. Fiqh Siyasah , (Bandung: Prenada Media).
Djazuli.  2016. Kaidah - Kaidah  Fiqih : Kaidah - Kaidah  Hukum  Islam Dalam  Menyelesaikan  Masalah - Masalah  yang  Praktis ,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
Djuwaini,  Dimyauddin.  2008. Pengantar  Fiqh Muamalah,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah .
Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah .
Ghazaly,  Abdul  Rahman  dkk.  2010. Fiqh  Muamalat ,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group).
http://mysharing.co/dsn-mui-cetak-rekor-sebagai-pembuat-fatwa-terbanyak,
diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.
http://www.bmt-bif.co.id/index.php?menu=profileb&view=related, diakses pada tanggal 15 September 2019.
http://www.bmtbif.co.id/index.php?menu=profileb&view=related,
diakses
pada tanggal 15 Agustus 2019.
Ibnu  Rusyd.  2013. Bidayatul  Mujtahid  Wa  Nihayatul  Muqtashid , (Jakarta: Akbar Media).
Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif , (Jakarta: Penerbit Erlangga).
Karim,  Adiwarman.  2013. Bank  Islam:Analisis  Fiqih  dan  Keuangan , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
Karim, Helimi. 2002. Fiqih Muamalah , cet. ke-III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Khofsah, Sholihatin. 2017. Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah  Sebagai  Upaya  Untuk  Meningkatkan  Ekonomi Peternakan  Sapi  di  BMT  Al-Hijrah  Kan  Jabung, Tesis,
(Malang;  Pasca  Sarjana  Universitas  Islam  Negeri  Maulana
Malik Ibrahim).
Manan,  Abdul.  2012. Hukum  Ekonomi  Syariah:  Dalam  Perspektif Kewenangan  Peradilan  Agama (Jakarta:  Prenada  Media Group).
Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah , (Jakarta: Kencana).
Mudzhar,  Atho.  1998. Pendekatan  Studi  Islam  dalam  Teori  dan Praktek, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offiset).
Muhammad. 2005. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah , (Yogyakarta: UII Pers).
Musyafa’ah,  Suqiyah.  2013. Hukum  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press).
Nawawi,  Ismail.  2012. Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontenporer,
(Bogor: Ghalia Indonesia).
Peraturan  Bank  Indonesia  (BI)  Nomor:  7/46/PBI/2005  tentang Akad Penghimpunan  dan  Penyaluran  Dana  Bagi  Bank  yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
Perhimpunan  BMT  Indonesia.  2014. Pedoman  Akad  Syariah ,
(Jakarta: PT Permodalan BMT Ventura).
Putra,   Adiyes    dan   Nurnasrina. 2017. Kegiatan Usaha Bank Syariah , (Yogyakarta: Kalimedia).
Qi  Mangku  Bahjatullah.  2007. Pembiayaan  Murabahah  dalam Wacana  Fikih  dan  Perbankan  Syariah, Tesis,  (Yogyakarta:
Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
Rakhma,  Arsyada.  2017. Penyelesain  Masalah  Penyimpangan Penggunaan  Dana  Murabahah  bil  wakalah  di  BMT  Al- Hikmah Jepara Tesis, (Yogyakarta: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
Riyanto,  Adi.  2004. Metodologi  Penelitian  Social  dan  Hukum , (Jakarta: Granit).
Sabiq, Sayyid. 1983. Fiqh al-Sunnah , juz I, Beirut Daar al-Fikr.
Saparuddin.  2007. Kritik  Abdullah  Saeed  Terhadap  Pembiayaan Murabahah  pada  Bank  Islam ,  Tesis,  (Yogyakarta:  Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
Sjahdeini, remy, Sutan. 2014. Perbankan Syariah , (Jakarta: Prenada Media Group).
Soemitra, Andri. 2009. Bank & Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:
Kencana Pranadamedia Group, 2009.
Soewadji,  Jusuf.  2012. Pengantar  Motodologi  Penelitian ,  (Jakarta: Mitra Wacana Media).
Sugiyono.  2011. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D , (Bandung: Alfabeta).
Suryabrata, Sumardi. 1998. Metodologi Penelitian , (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada).
Suswinarno, dan Irma Devita. 2011. Akad Syariah, (Bandung: Kaifa).
Sutedi,  Adrian.  2009. Perbankan  Syariah ,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia).
Syafei,  Rachmat.  2001. Fiqih  Muamalah ,  (Bandung:  CV  Pustaka Setia).
Widi, Restu Kartiko. 2010. Asas Metodelogi Penelitian , (Yogyakarta: Graha Ilmu).
Widodo.  2014. Model  Pembiayaan  Lembaga  Keuangan  Islam Perspektif Aplikatif , (Yogyakarta: Kaukaba).
Wiroso. 2005. Jual Beli Murabahah , (Yogyakarta: UII Press).