## Wajah Hukum

## Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19
Helda Rahmasari 1 , Stevri Iskandar 2 , Lidia Br Karo 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Correspondence email : heldarahmasari@unib.ac.id, st.iskandar@unib.ac.id, lidia59@gmail.com
Abstrak. Asimilasi  adalah  proses  pembinaan  Narapidana  dan  Anak  yang  dilaksanakan  dengan  membaurkan  Narapidana  dan Anak  dalam  kehidupan  masyarakat,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1  angka  4  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  03  Tahun  2018.  Fokus  penelitian  ini  adalah  pada  asimilasi  yang  diberikan  kepada  anak.  Untuk  memutus  mata  rantai penyebaran Covid -19, Menteri Hukum dan Ham  pun telah  mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 10 Tahun 2020  tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka  pencegahan  dan penanggulangan  terhadap  Penyebaran  C ovid -19  yang  telah  diundangkan  pada  tanggal  30  Maret  2020.  Pendekatan  penelitian menggunakan penelitian hukum normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dalam hal ini meneliti dan menganalisis Permenkumham Nomor10 Tahun 2020 melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan  pendekatan filosofis dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  asimilasi  dalam  kondisi  pandemi  Covid-19  bukan  merupakan  suatu  kebijakan  yang  tepat,  hal  ini  didasari karena  kondisi  sosial  dan  perekonomian  yang  tidak  stabil  untuk  mendukung  akan  pelaksanaan  hal  tersebut.  Karena  selama narapidana  masih  menjadi  warga  binaan  negara,  maka  sudah  semestinya  menjadi  kewajiban  negara  untuk  memenuhi  hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.
Kata kunci : Kajian, Yuridis, Asimilasi, Pencegahan, Covid-19
Abstract.  Assimilation  is  the  process  of  fostering  prisoners  and  children  carried  out  by  blending  prisoners  and  children  in community life, this is regulated in Article 1 number 4 of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 03 of 2018. The focus of this research is on assimilation given to  children. To break the chain  of  spread of Covid-19, the Minister of Law and Human Rights has also issued Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 concerning Conditions for  Providing  Assimilation  and  Integration  Rights  for  Prisoners  and  Children  in  the  Context  of  Prevention  and  Control  of  the Spread  of  Covid-19  which  was  promulgated  in  dated  March  30,  2020.  The  research  approach  uses  normative  legal  research because it is carried out  by researching  library materials or secondary data  in  this case researching  and analysing  Minister of Law  and  Human  Rights  Regulation  Number  10  of  2020  through  a  statutory  approach,  conceptual  approach  and  philosophical approach by collecting data through document studies and qualitative analysis. The results of the study indicate that assimilation in  the Covid-19 pandemic is not  an appropriate policy, this is based on unstable social and economic conditions to support  the implementation of this. Because as long as prisoners are still state-guided citizens, it should be the state's obligation to fulfilling the prisoners' rights as regulated in Article 14 of Law Number 12 of 1995.
Keyword: Study, Juridical, Assimilation, Prevention, Covid-19

## PENDAHULUAN
Pada  hakikatnya  pemasyarakatan  adalah  kegiatan  untuk  membina  seluruh  warga  binaan  agar  dengan  harapan pada  saat  selesai  menjalani  masa  pidana,  para  warga  binaan  tersebut  dapat  kembali  dan  diterima  di  tengah-tengah masyarakat,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan  sistem,  kelembagaan,  dan  cara  pembinaan  yang  merupakan  bagian  akhir  dari  sistem  pemidanaan  dalam tata peradilan pidana.
Salah  satu  hak  dari  warga  binaan  adalah  asimilasi.  Asimilasi  adalah  proses  pembinaan  Narapidana  dan  Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang  Syarat  Dan  Tata Cara Pemberian Remisi,  Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.  Fokus  penelitian  ini  adalah  pada  asimilasi  yang  diberikan  kepada  anak,  dan  bukan  kepada  narapidana dewasa.
Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid -19, Menteri Hukum dan Ham pun telah mengeluarkan Peraturan Menteri  Hukum  dan  Ham  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi  Bagi Narapidana  dan  Anak  Dalam  Rangka  pencegahan  dan  penanggulangan  terhadap  Penyebaran  C ovid -19  yang  telah diundangkan pada tanggal 30 Maret 2020. Sampai dengan tanggal 5April 2020, sebanyak 31.786 narapidana dan anak
Helda Rahmasari et al., Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19
telah  dibebaskan  melalui  program  asimilasi. 1 Dengan  dikeluarkannya  Permenkumham  ini,  menimbulkan  banyak permasalahan  di  masyarakat,  antara  lain  beberapa  saat  setelah  program  ini  dilaksanakan  para  narapidana  yang mendapatkan asimilasi  kembali berulah dengan melakukan tindak pidana kembali  sehingga masyarakat merasa tidak aman.  Permasalahan  lain  muncul  apabila  melihat  tujuan  dikeluarkannya  peraturan  ini  sebagai  upaya  pencegahan permasalahan covid-19 .
Perbedaan  yang  terdapat  pada  pelaksanaan  asimilasi  berdasarkan  Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2020 dengan  Permenkumham  Nomor  03  Tahun  2018  adalah  pada  tempat  pelaksanaan,  dimana  pada  Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 proses asimilasi dan integrasi dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan dari pihak Bapas.
Dengan  demikian  dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  permasalahan  adalah  apabila  dikembalikan  pada  tujuan asimilasi  dan  hak  integrasi  yaitu  untuk  membaurkan  warga  binaan  ke  masyarakat  dan  mendapatkan  proses  asimilasi seperti  yang  dimaksud  dalam  Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2020  tersebut  apakah  sudah  sesuai  dengan  tujuan yang hendak dicapai.

## METODE Pendekatan Penelitian
Pada  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  karena  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder  dalam  hal  ini  meneliti  dan  menganalisis  Permenkumham  Nomor10  Tahun  2020  melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan  pendekatan filosofis.

## Rancangan Kegiatan
Adapun  rancangan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peneliti  terkait  dengan  penelitian  tentang  Kajian  Yuridis Permenkumhan  Nomor  10  Tahun  2020  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Covid-19  yaitu  Peneliti  melakukan  penelitian selama 3 bulan yaitu bulan Juni sampai Agustus 2020

## Ruang Lingkup Atau Objek
Adanya ruang lingkup memberikan batasan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga terfokus pada  permasalahan  terkait  dengan  kajian  yuridis  terhadap  Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2020  sebagai  upaya pencegahan covid-19. Ruang lingkup Dalam penelitian ini terkait dengan menganalisis isi Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.
Objek  dalam  penelitian  ini  adalah  asas  hukum  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pemasyarakatan  dan  asimilasi yaitu  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  dan  Permenkumham  Nomor  3  Tahun  2018 Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersayarat, Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia. Nomor  M.2,PK.04-10  Tahun  2007  tentang  syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  asimilasi,  pembebasan  bersyarat,  cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

## Bahan dan Alat Utama
Dalam  meneliti  tentang  Kajian  Yuridis  Permenkumham  Nomor  10  Tahun  2020  Sebagai  Upaya  Pencegahan Covid-19 bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. a. Bahan Hukum Primer.
Bahan  hukum  primer  ini  berupa  aturan  hukum  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  badan  yang  berwenang. Adapun  aturan  hukum  tertulis  ini  seperti  undang-undang  yang  dikeluarkan  oleh  badan  legislatif,  aturan  hukum terkait dengan peraturan badan eksekutif dan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Hakim.  Dalam penelitian ini  bahan  hukum  primer  adalah  Undang-Undang  Pemasyarakatan  Nomor  12  Tahun  1995,    Peraturan  Menteri Hukum  dan  Ham  Nomor  03  Tahun  2018  tentang  Syarat    Dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti  Bersyarat,  Peraturan  Menteri Hukum dan Ham Nomor 10 Tahun 2020 tentang  Syarat Pemberian  Asimilasi dan Hak  Integrasi Bagi Narapidana dan  Anak  Dalam  Rangka  pencegahan  dan  penanggulangan  terhadap  Penyebaran  C ovid -19,  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia.  Nomor  M.2,PK.04-10  Tahun  2007  tentang  syarat  dan  tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
b. Bahan Hukum sekunder.
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang isinya terkait dengan ajaran atau doktrin para ahli, di mana  bahan  hukum  ini  dapat  dikeluarkan  melalui  buku,  artikel  baik  berupa  cetak  maupun  elektronik.    Dalam
1 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200405133853-12-490457/ditjen-pas-31786-napi-dan-anak-sudah- dibebaskan, Diakses pada  tanggal 19 April 2020 Pkl. 22.48 WIB
Helda Rahmasari et al., Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19
penelitian tentang Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 ini bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  adalah  buku-buku  hukum,  artikel-artikel  tentang  hukum  dan  koran  atau majalah yang berkaitan dengan permasalahan asimilasi.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan tambahan dimana pada bagian ini menjelaskan terkait dengan Bahan hukum primer maupun bahan  hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa situs-situs internet sebagai bahan pendukung untuk mencari bahan hukum yang tidak terdapat di dalam Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
Alat utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen yang terkait dengan permasalahan asimilasi.

## Tempat
Tempat  dalam  penelitian  ini  adalah  negara  Indonesia  karena  mengkaji  isi  Permenkumham  Nomor  10  Tahun 2020.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  Data,  dilakukan  melalui  studi  pustaka  untuk  memperoleh  dan  mereview  data  sekunder  yang berupa  bahan-bahan  hukum  (primer,  sekunder,  tersier)  maupun  non  hukum.  Pengumpulan  data  dan  bahan  hukum dilakukan  dengan  mengidentifikasi,  inventarisasi,  dan  membuat  catatan-catatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan,  literatur  hukum,  karya  ilmiah  hukum,  laporan  hasil  penelitian  hukum,  jurnal  hukum,  dokumen  hukum seperti Kamus hukum dan  sebagainya,  yang  berhubungan dengan program asimilasi  sebagaimana  yang diatur dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi operasional variabel penelitian merupakan suatu penjelasan terkait dengan istilah yang terdapat dalam judul  penelitian  sehingga  dengan  adanya  definisi  operasional  variabel  penelitian  ini  penulis  harus  memberikan penjelasan  terkait  dengan  istilah-istilah  yang  ada  dalam  judul  penelitian.  Untuk  itu,  definisi  operasional  variabel penelitian pada penelitian tentang Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 sebagai Upaya Pencegahan Covid-19 sebagai berikut :
a. Asimilasi
Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan  Tata Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas dan  Cuti  Bersyarat  menjelaskan  bahwa  asimilasi  adalah  proses  pembinaan  Narapidana  dan  Anak  yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.
b. Covid -19
Coronavirus  atau virus  corona merupakan  keluarga  besar  virus  yang  menyebabkan  infeksi  saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. 2
Infeksi  coronavirus  disebabkan  oleh virus  corona itu  sendiri.  Kebanyakan  virus  corona  menyebar  seperti virus lain pada umumnya, seperti: 3
1) Percikan air liur pengidap (bantuk dan bersin);
2) Menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi;
3) Menyentuh  mata,  hidung,  atau  mulut  setelah  memegang  barang  yang  terkena  percikan  air  liur  pengidap  virus corona;
4) Tinja atau feses (jarang terjadi).

## Teknik Analisis
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  kualitatif,  yaitu  menggambarkan  kualitas  dan  data  secara memadai  dalam  bentuk  pernyataan  kalimat  yang  teratur,  logis,  dan  efisien  untuk  memudahkan  pemahaman  dan interpretasi data dengan menggunakan kerangka piker deduktif induktif. Dalam penelitian ini memberikan penjelasan terkait  dengan  hal  yang  diteliti  sesuai  data  yang  ada  dimana  data  tersebut  memiliki  mutu  yang  berkualitas  dan  hasil penelitian ini dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur dan sistematik, dimana kalimat-kalimat tersebut akan dituangkan di dalam pembahasan penelitian ini.
2 https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus, Diakses pada tanggal 26 April Pukul 21.30 WIB.
3 Ibid .
Helda Rahmasari et al., Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19

## HASIL
Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi merupakan salah satu hak dari warga binaan, namun pemberiannya pun harus  tetap  berpedoman  pada  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  sehingga  tidak  menimbulkan  permasalahan  atau polemik baru yang justru menghilangkan arti penting dari proses asimilasi dan integrsi itu sendiri.
Asimilasi  adalah  proses  pembinaan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  yang  dilaksanakan  dengan membaurkan  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Integrasi  berupa  pemberian hak Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi narapidana dan anak untuk berintegrasi ke dalam masyarakat. 4
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia.  Nomor  M.2,PK.04-10  Tahun  2007 tentang  syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  asimilasi,  pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas,  dan  cuti  bersyarat tidak  menjelaskan  apa  syarat  bagi  narapidana  untuk  bisa  ditempatkan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka,  tapi hanya menyebutkan seorang narapidana atau anak didik dapat diberikan asimilasi apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.
Untuk  dapat  mengikuti  program  asimilasi  setiap  narapidana  harus  memenuhi  ketentuan  tertentu.  Program asimilasi  ini  hanya  diperuntukkan  bagi  narapidana  yang  dikenakan  pidana  satu  tahun  atau  lebih  dari  satu  tahun  atau beberapa  putusan  pengadilan,  dan  dapat  diikuti  setelah  narapidana  tersebut  menjalani  setengah  masa  pidana  setelah dikurangi  masa  tahanan  dan  remisi  dihitung  sejak  tanggal  penahanan.  Selain  itu,  narapidana  harus  memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atau kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana, harus memperlihatkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat, serta tidak pernah mendapat hukuman disiplin setidak-tidaknya selama sembilan bulan terakhir.
Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana dan anak pidana adalah:
a. Narapidana telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana;
b. Narapidana telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
c. Narapidana telah berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
d. Kondisi masyarakat telah dapar menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
e. Selama  menjalani  pidana,  narapidana  tidak  pernah  mendapat  hukuman  disipin  sekurang-kurangnya  dalam  waktu Sembilan bulan terakhir, sehingga yang diasimilasikan adalah narapidana yang mempunyai masa pidana dua belas bulan atau lebih;
f. Masa pidana yang dijalani minimal setengah dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi narapidana atau anak didik pemasyarakatan adalah:
a. Salinan putusan pengadilan.
b. Surat  keterangan  asli  dari  kejaksaan  bahwa  narapidana  yang  bersangkutan  tidak  mempunyai  perkara  atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.
c. Adanya  laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litman)  dan  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  tentang  pihak  keluarga yang  akan  menerima  narapidana,  keadaan  masyarakat  sekitar  dan  pihak  lain  yang  ada  hubungannya  dengan narapidana.
d. Salinan  daftar  yang  memuat  tentang  pelanggaran  tata  tertib  yang  dilakukan  narapidana  selama  menjalani  masa pidana dari Kalapas.
e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti Grasi, Remisi, dan lain-lain dari Kalapas.
f. Surat  pernyataan  kesanggupan  menerima  atau  menjamin  dari  pihak  keluarga  yang  diketahui  oleh  pemerintah setempat serendahrendahnya Lurah atau Kepala Desa.
g. Syarat keterangan sehat dari psikolog, atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya, dan apabila  di  Lapas  tidak  ada  psikolog  atau  dokter,  maka  surat  keterangan  dapat  diminta  kepada  dokter  puskesmas atau rumah sakit umum.
h. Bagi narapidana atau anak pidana Warga Negara Asing diperlukan syarat tambahan:
1) Surat keterangan sanggup menjamin Kedutaan Besar/Konsulat Negara orang asing yang bersangkutan.
2) Surat rekomendasi dari kepala kantor imigrasi setempat.
3) Telah diusulkan oleh persetujuan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas yang bersangkutan dan mendapat persetujuan  Kalapas  serta  keputusan  asimilasi  dibuat  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Hukum  dan HAM dengan tembusan kepada Kepolisian setempat, Pemda, dan Hakim Wasmat.
4 https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata- laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020, Diakses pada tanggal 26 April Pukul 21.30 WIB.
Helda Rahmasari et al., Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19
Untuk  mengurangi  over  kapasitas  pada  LAPAS  dan  RUTAN  dalam  upaya  pencegahan  Covid-19  Pemerintah mengambil  langkah  kebijakan  guna  mencegah  penyebaran  virus  corona  dengan  menerbitkan  Keputusan  Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Dalam  Permenkumham  Nomor  10  tahun  2020  ini  dinyatakan  bahwa  salah  satu  dasar  pertimbangan  terbitnya kebijakan  ini  adalah  tingginya  tingkat  hunian  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sehingga sangat rentan penyebaran dan penularan Covid-19.
Adapun kriteria Narapidana dan Anak yang dapat bebas melalui asimilasi di rumah adalah :
1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020;
2. Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020;
3. Narapidana  dan  anak  yang  tidak  terkait  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Syarat  dan Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Serta,  tidak  menjalani  subsidaer  dan  bukan  warga negara asing;
4. Asimilasi  dilaksanakan  di  rumah  sampai  dengan  dimulainya  integrasi  berupa  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.
Dan kriteria narapidana dan anak yang dapat bebas melalui integrasi:
1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana;
2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana;
3. Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak menjalani subsider dan bukan warga negara asing;
4. Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan;
5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Jika dilihat dari berbagai dampak  negatif yang diakibatkan dari Over Crowded tersebut, bisa dikatakan bahwa pemerintah sudah melakukan suatu langkah yang tepat dengan mengeluarkan dan membebaskan narapidana pada saat pandemi  COVID-19  yang  sedang  berlangsung  saat  ini,  setidaknya  pemerintah  sudah  membendung  berbagai kemungkinan  yang  akan  terjadi  apabila  fenomena  ini  berlanjut  terus-menerus.  Namun  pada  pelaksanaan  dari kebijakan  ini,  narapidana  juga  diwajibkan  untuk  mengikuti  protokol  kesehatan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  BNPB selaku  ketua  gugus  tugas  dalam  menangani  kasus  pandemi  virus  corona  ini  di  Indonesia,  sehingga  mereka  para narapidana  yang  mendapatkan  kesempatan  ini,  bisa  bebas  dengan  baik  dan  terhindar  dari  bahaya  COVID-19  ini, dengan harapan mereka bisa melakukan hal-hal positif yang bisa mendukung pemerintah dalam pencegahan covid ini, agar  prediksi  masyarakat  tentang  akan  adanya  peningkatan  angka  residivis,  dan  akan  menciptakan  citra  positif  bagi pemasyarakatan  karena  dianggap  telah  berhasil  melakukan  pembinaan  kepada  mereka  selama  mereka  menjalankan hukumannya di dalam Lapas. 5
Dengan  dikeluarkannya  Permenkumham  No.  10  Tahun  2020  tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak Integrasi  bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19, Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui  Asimilasi  dan  Integrasi  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19,  dan  Surat Edaran Ditjenpas No. PAS-497.PK.01.04.04 tentang  hal yang sama, maka per-1 Mei 2020 ini, sudah  hampir 40.000 orang narapidana dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat melalui kebijakan tersebut. 6
Sebenarnya kebijakan ini merupakan suatu hal yang lazim, karena menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1995,  pada  hakikatnya  narapidana  memiliki  beberapa  hak,  dan  2  (dua)  diantaranya  merupakan  hak  untuk memperoleh  asimilasi  dan  integrasi  yang  diatur  lebih  lanjut  dalam  Permenkumham  No.  M.HH-02.PK.05.06  Tahun 2010  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat. Oleh karena itu, para narapidana tentu tidak semata-mata dibebaskan melainkan harus memenuhi beberapa syarat  (substantif  dan  administratif)  serta  ketentuan  yang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan  rasa keadilan masyarakat.
Selain  itu,  kebijakan  ini  juga  merupakan  sebuah  kebijakan  yang  selalu  dilaksanakan  pada  setiap tahunnya. Terlebih  lagi, dalam skema tahun ini terdapat 55.000 narapidana  yang memang  berhak untuk memperoleh pembebasan  bersyarat  tersebut.  Namun,  dengan  adanya  pandemi  Covid-19  ini,  maka  pembebasan  tersebut dilaksanakan  dalam  waktu  yang  bersamaan. Hal  inilah  yang  selanjutnya  menjadi  sorotan  publik,  yakni  pemerintah dinilai terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan untuk membebaskan para narapidana tersebut, yang berakibat
5 http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1703/pdf, Diakses pada tanggal 26 April Pukul 21.30 WIB.
6 https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/,  Diakses  pada tanggal 26 April Pukul 21.30 WIB.
Helda Rahmasari et al., Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19
pada meningkatnya angka kriminalitas di situasi seperti ini. Apalagi pengeluaran kebijakan dilakukan menjelang bulan Ramadhan  dan  Idul  Fitri,  bukankah  angka  kriminalitas  di  situasi  seperti  ini  cenderung  meningkat  dari  tahun  ke tahunnya? Pada tahun ini saja, Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri menunjukkan bahwa angka kriminalitas di seluruh Indonesia dalam dua pekan menjelang Hari Raya Idul Fitri mengalami kenaikan sebesar 7,04 persen.
Di  samping  itu  ,  kebijakan  ini  juga  dilatarbelakangi  dengan  adanya  rekomendasi  dari World  Health Organization (WHO), United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime (UNODC)  dan  beberapa  lembaga  lainnya,  yang mana  rekomendasi  tersebut  tidak  hanya  ditujukan  kepada  Indonesia  saja,  melainkan  kepada  seluruh  negara  di dunia. WHO telah mengidentifikasi bahwa overcrowding yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan atau tempat- tempat  penahanan  lainnya,  justru  dapat  menjadi  salah  satu  media  penyebaran  Covid-19. Oleh  karena  itu,  untuk mencegah terjadinya outbreak di lembaga pemasyarakatan, maka mau tidak mau pemerintah perlu mempertimbangkan  rekomendasi  tersebut  dan  satu-satunya  opsi  yang  dapat  dilaksanakan  pada  saat  ini  adalah membebaskan narapidana.
Di  lain  sisi,  penerapan  kebijakan  pembebasan  narapidana  di  tengah  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  ini  dapat dikatakan  belum  sepenuhnya  tepat,  karena  dikhawatirkan  akan  menimbulkan  permasalahan  baru,  yang  mana  akan mengancam tujuan sebenarnya dari kebijakan itu sendiri.
Beberapa waktu lalu, masyarakat diresahkan dengan sederet kasus tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa narapidana yang baru saja dibebaskan melalui hak asimilasi. Seperti yang diketahui bahwa pengulangan tindak pidana atau  residivis  bukanlah  menjadi  hal  yang  baru  dalam  dunia  hukum.  Yang  mana  pengulangan  tindak  pidana  tersebut dianggap sebagai kelanjutan dari niat jahat. Hal tersebut menjadi lebih mengkhawatirkan ketika dalam keadaan seperti saat  ini,  di  mana  saat  narapidana  dibebaskan  tidak  serta  merta  menjamin  terhindar  dari  kesulitan  dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya, yang salah satunya dikarenakan susahnya mencari pekerjaan sehingga besar potensi bagi mantan narapidana  untuk  melakukan  tindak  pidana  kembali,  adapun  tindak  pidana  yang  dilakukan  bervariasi  seperti  tindak pidana  pencurian,  kekerasan  hingga  menjadi  kurir  narkoba. Namun,  walaupun  dengan  alasan  sebagai  pemenuhan kebutuhan  hidup,  hal  itu  tidak  dapat  dijadikan  alasan  pembenaran  bagi  mantan  narapidana  yang  telah  melakukan tindak pidana tersebut, apalagi jika telah menimbulkan keresahan di masyarakat.
Selain  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  hidup,  faktor  lain  yang  mendorong  terjadinya  residivis  ialah  tidak efektifnya fungsi pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia  dalam  Bapas  itu  sendiri  dan  diketahui  pula  bahwa  Bapas  tidak  melakukan  pembinaan  dengan  cara  seperti biasanya,  saat  ini  hanya  mengandalkan  teknologi  yang  ada,  sehingga  tidak  dapat  memberikan  pelayanan  secara optimal.
Diketahui  pula  bahwa  dalam  kebijakan  tersebut  tidak  semua  narapidana  dapat  dibebaskan,  melainkan  terdapat kriteria  tertentu  yang  diterbitkan  dalam  surat  edaran  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  No.  PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  yang  sudah  ditandatangani  oleh  Plt.  Direktur  Jenderal pemasyarakatan.
Hal tersebut kemudian mengakibatkan kecemburuan terhadap narapidana lain yang tetap tinggal di dalam lapas dan  merasa  tidak  adil  bagi  mereka  yang  juga  ingin  mendapatkan  hak  asimilasi.  Ini  dibuktikan  dengan  terdapatnya kasus dimana ratusan narapidana membakar lapas dan merusak fasilitas yang ada di sana sebagai bentuk unjuk rasa.
Adapun dalam mengeluarkan sebuah peraturan harus disesuaikan dengan perkembangan  dan kebutuhan hukum dalam  masyarakat,  apabila  dikatakan  tujuan  dibentuknya  kebijakan  tersebut  ialah  untuk  menjamin  narapidana terhindar dari paparan Covid-19 akibat kondisi lapas yang overcrowded , justru jika  hal itu diterapkan akan berakibat sebaliknya, karena dapat dikatakan kecil kemungkinannya terjadi penyebaran Covid-19 jika narapidana tetap berada di lapas,  sebab  mereka  tidak  mendapati  kontak  langsung  dengan  orang  luar.  Upaya  lain  yang  dapat  dilakukan  dalam menangani hal itu ialah seperti menerapkan sistem restorative justice , mensterilkan wilayah sekitar lapas, membatasi jadwal besuk dan pemeriksaan ketat terhadap kondisi para narapidana.
Kebijakan  untuk  membebaskan  Narapidana  di  tengah  Covid-19  adalah  langkah  yang  kurang  tepat  dan  hanya merupakan solusi yang bersifat sementara. Secara normatif, asimilasi terdapat dalam Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  yaitu  sebuah  proses  pembinaan  narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
Hal  ini  sejalan  dengan  fungsi  dari  sistem  pemasyarakatan  dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995,  yaitu  sistem  pemasyarakatan  berfungsi  menyiapkan  Warga  Binaan  Permasyarakatan  agar  dapat  berintegrasi secara  sehat  dengan  masyarakat,  sehingga  dapat  berperan  kembali  sebagai  anggota  masyarakat  yang  bebas  dan bertanggung jawab.
Melaksanakan asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari  karena  kondisi  sosial  dan  perekonomian  yang  tidak  stabil  untuk  mendukung  akan  pelaksanaan  hal  tersebut. Karena  selama  narapidana  masih  menjadi  warga  binaan  negara,  maka  sudah  semestinya  menjadi  kewajiban  negara
Helda Rahmasari et al., Kajian Yuridis Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19
untuk  memenuhi  hak  narapidana  yang  diatur  dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995.  Yang  mana dalam  ayat  pertama  terkandung  beberapa  kewajiban  negara  untuk  memenuhi  pelayanan  kesehatan  dan  perawatan jasmani dan rohani untuk warga binaan; terdapat dalam poin (b) dan (d). Hal yang tidak dapat dijamin pemenuhannya oleh negara jika para warga binaan diasimilasikan di tengah pandemi ini.
Kebijakan  tersebut  justru  menuai  kontroversi  di  kalangan  akademisi  maupun  masyarakat  karena  kebijakan tersebut dianggap dapat menimbulkan kerawanan keamanan ditengah masyarakat dalam kondisi saat ini yang tengah panik  dengan  kerawanan  sosial  bahkan  sampai  dianggap  merupakan  akal-akalan  pemerintah  guna  meloloskan narapidana  korupsi.  Pasalnya,  sudah  hampir  empat  kali  dalam  kurun  waktu  2015-2019  pemerintah  ingin  merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mana peraturan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan Undang- Undang  Nomor  12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  sehingga  program  pemberian  asimilasi  kepada  narapidana dianggap memanfaatkan situasi krisis dalam penanggulangan bencana pandemi corona virus atau Covid-19.

## SIMPULAN
Melaksanakan asimilasi dalam kondisi pandemi Covid-19 bukan merupakan suatu kebijakan yang tepat, hal ini didasari  karena  kondisi  sosial  dan  perekonomian  yang  tidak  stabil  untuk  mendukung  akan  pelaksanaan  hal  tersebut. Karena  selama  narapidana  masih  menjadi  warga  binaan  negara,  maka  sudah  semestinya  menjadi  kewajiban  negara untuk  memenuhi  hak  narapidana  yang  diatur  dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995.  Yang  mana dalam  ayat  pertama  terkandung  beberapa  kewajiban  negara  untuk  memenuhi  pelayanan  kesehatan  dan  perawatan jasmani dan rohani untuk warga binaan; terdapat dalam poin (b) dan (d). Hal yang tidak dapat dijamin pemenuhannya oleh negara jika para warga binaan diasimilasikan di tengah pandemi ini

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Ham  Nomor  03  Tahun  2018  tentang  Syarat    Dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Ham  Nomor  10  Tahun  2020  tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  dan  Hak  Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyebaran C ovid -19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Internet https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/ http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1703/pdf https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum/2884-covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata- laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200405133853-12-490457/ditjen-pas-31786-napi-dan-anak-sudah- dibebaskan https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus