## MASALAH-MASALAH YANG MUNCUL DALAM PENYELENGGARAAN

## PEMILU DI INDONESIA
1 Julkifli, 2 Surya Wibawa
Dosen STKIP Budidaya
1 Julkifli.ap.b1@gmail.com
2 Suryawibawa733@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tentang  masalah-masalah  yang  muncul  dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi literatur tentang masalah- masalah  yang  muncul  dalam  penyelenggaraan  pemilu  di  indonesia  yang  bertujuan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu di indonesia. Metode  yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dengan mencari literatur  yang  terkait  dengan  fokus  apa  yang  akan  dilteliti  atau  menggunakan  data  skunder. Hasil  penelitian  ini  diperoleh  bahwa  Indonesia  memiliki  permasalahan  sistem  pemilu  yang mendasar.  Beberapa  masalah  diantaranya  :  Praktik  politik  uang  ( money  politics ),  Golongan Putih  (golput)  atau  tidak  menggunakan  hak  pilih  ketika  hari  pemungutan  suara,  intimidasi, pendahuluan start kampanye, kampanye negatif, dan kampanye hitam (black campaing).
Kata kunci : Masalah, Pemilu.

## A. PENDAHULUAN
Dewasa  ini,  politik  di  Indonesia diwarnai  dengan  hiruk-pikuk  demokrasi. Sejak  runtuhnya  rezim  orde  baru  di  tahun 1998, maka wajah pemerintahan Indonesia beralih dari otoritarian,  bertransformasi  ke demokrasi.  Ini  bukan  sebuah  reformasi yang  mudah,  karena  telah  banyak  tenaga, jiwa,  dan  raga,  yang  telah  dikorbankan demi  terwujudnya  perubahan  yang  lebih baik.  Demokrasi  menjadi  satu-satunya pilihan  terbaik,  Karena  konsep  yang ditawarkan  sesuai  dengan  karakteristik rakyat Indonesia. Sejak lengsernya presiden
soeharto pada bulan Mei 1998 maka estafet pemerintahan beralih ke tangan pak habibie yang  saat  itu  menjabat  sebagai  wakil presiden republik Indonesia. 13 bulan pasca reformasi, pemilihan umum kembali dilaksanakan. Desakan agar kembali melaksanakan pemilihan umum datang dari berbagai  pihak,  dilatarbelakangi  distrust (kehilangan kepercayaan) dari dunia internasional.  Sehingga  beberapa  pihak mendesak BJ Habibie untuk melaksanakan pemilu kembali.
Perjalanan  pelaksanaan  pemilihan umum  adalah  sebuah  perjalanan  yang
panjang.  Tercatat  ada  empat  masa  dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan  umum  digelar  pertama  kali  di tahun  1955  dan  dikenal  dengan Masa Parlementer . Pemilihan umum tahun 1955 adalah  pemilu  pertama  yang  dilaksanakan dalam sejarah Indonesia. Pemilihan umum tahun 1955 dilaksanakan di masa demokrasi parlementer pada cabinet burhanuddin  harahap.  Pemungutan  suara pada pemilihan umum tahun 1955 dilakukan  sebanyak  2  kali,  yaitu  memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) pada tanggal 29 september 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal  25  Desember  1955.  Pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955 menggunakan sistem  pemilu  proporsional.  Pada  masa pemilihan umum tahun 1955 ini, Indonesia dipimpin  oleh  presiden  ir.  Soekarno,  dan wakilnya Moehammad Hatta. Pada tanggal 5 Juli tahun 1959, ir. Soekarno mengeluarkan  Dekrit  Presiden.  Undang- Undang  Dasar  1945  dinyatakan  sebagai dasar  Negara.  Konstituante  dan  Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu dibubarkan diganti  dengan  DPR-GR.  Kabinet  diganti dengan  kabinet  gotong  royong.  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Badan
Pemeriksa  Keuangan,  dan  Mahkamah Agung  diangkat  sebagai  pembantu  ir. Soekarno dengan diberi jabatan Menteri.
Selanjutnya  pemilihan  umum  di tahun  1971-1977  dikenal  dengan Masa Orde  Baru .  Pemilihan  umum  tahun  1971 ini menggunakan sistem perwakilan berimbang  (proporsional),  dengan  sistem stelsel  daftar  yang  berarti  besarnya kekuatan  perwakilan  organisasi  dalam Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  berimbang dengan besarnya dukungan pemilih. Pemilih  memberikan  suaranya  kepada organisasi  peserta  pemilu.  Selanjutnya pemilu di tahun 1999-2009 dikenal dengan Masa  Reformasi .  Pemungutan  suara dilaksanakan  pada  tanggal  7  juni  1999 secara  serentak  di  seluruh  Indonesia. Sistem  pemilihan  umum  tahun  1999  ini masih  menggunakan  sistem  perwakilan berimbang  (proporsional)  dengan  stelsel daftar  dan  diikuti  oleh  48  partai  politik (parpol).  Pemilihan  umum  tahun  2004 dikenal  dengan Masa  Pemilihan  Pilpres Secara Langsung , adalah pemilihan umum pertama  kali  yang  mengusung  konsep bahwa  rakyat  memilih  secara  langsung presiden dan wakil presiden, serta memilih wakil  mereka  untuk  duduk  di  DPR,  DPD, dan DPRD Provinsi juga DPRD kabupaten/kota.  Selanjutnya  pemilihan umum di tahun 2009, 2014, dan 2019 masih mengusung  konsep  yang  sama  dengan memilih  secara  langsung.  Pemilu  tahun 2024  adalah  pemilihan  umum  yang
bersamaan dengan pemilihan kepala daerah pada tahun yang sama. Dari beberapa masa penyelenggaraan  pemilu  di  Indonesia,  ada beberapa masalah yang masih saja muncul dalam pelaksanaannya, antara lain : praktik politik  uang,  golongan  putih,  intimidasi, pendahuluan start kampanye, dan kampanye  hitam  (black  campaing).  Tentu masalah-masalah  ini  harus  diidentifikasi dan dicari solusi untuk mengatasinya, agar penyelenggaraan  pemilu  berjalan  dengan baik  sesuai  dengan  Asas  dan  Prinsip penyelenggaraan pemilu.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  studi literatur  tentang  masalah-masalah  yang muncul  dalam  penyelenggaraan  pemilu  di indonesia yang  bertujuan  mengidentifikasi masalah-masalah  yang  muncul  dalam penyelenggaraan  pemilu  di  indonesia. Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini adalah  metode  studi  kepustakaan  dengan mencari literatur yang terkait dengan fokus apa  yang  akan  dilteliti  atau  menggunakan data skunder

## C. HASIL PENELITIAN
Dari beberapa masa yang telah dilewati dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia,  masalah-masalah  yang  sama muncul secara berulang dan terus menghiasi  proses  penyelenggaraan  pemilu
di  Indonesia.  Permasalahan-permasalahan yang  terus  berulang  dan  terus  terjadi  itu antara lain :

## 1. Politik Uang ( money politics )
Kegiatan ini adalah kegiatan membagi-bagikan uang atau barang kepada pemilih  dengan  tujuan  supaya  pemilih memberikan  suaranya  untuk  si  pemberi. Politik  uang  merupakan  momok  terbesar dalam  setiap  rekrutmen  politik,  termasuk dalam  pemilihan  umum  dan  pemilihan kepala  daerah  (pilkada).  Melalui  pemilu dan pilkada, diharapkan terpilih pemimpin- pemimpin  yang  berkualitas  sesuai  dengan kehendak rakyat. Namun dalam pelaksanaannya,  justru  “pesta  demokrasi” ini  ternodai  dengan  dipertontonkannya perilaku- perilaku kecurangan, ketidakjujuran, kebohongan-kebohongan dalam  kampanye  bahkan  membodohi masyarakat dengan memberikan uang atau barang  menjelang  pencoblosan  agar  para pemilih memilih calon tertentu inilah yang dimanakan  dengan  politik  uang  (money politics).

## 2. Golongan Putih (Golput)
Merupakan salah satu bentuk perlawanan  terhadap  praktik  politik  dari orang-orang yang kecewa terhadap penyelenggaraan negara dengan cara tidak
memilih  partai  atau  legislator.  Golput semacam ini kerap disebut golput ideologis, karena mereka yang melakukannya memiliki argumentasi yang kuat dan masuk akal. Akan tetapi, ada ancaman pidana bagi pihak-pihak yang mengajak untuk melakukan  golput.  Dalam  Pasal  515 Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017 (yang telah diubah menjadi Perpu Nomor 1 Tahun  2022)  disebutkan,  "Setiap  orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara  menjanjikan  atau  memberikan  uang atau  materi  lainya  kepada  pemilih  supaya tidak  menggunakan  hak  pilihnya  dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda  paling banyak 36 juta rupiah." Menurut pasal itu, perbuatan  yang  bisa  dipidana  minimal harus  memenuhi  3  unsur  atau  syarat. Pertama dilakukan pada saat hari pemungutan  suara  (hari  pencoblosan). Kedua,  dengan  menjanjikan  atau  memberi uang atau materi lainnya. Ketiga, merusak surat  suara  sehingga  menyebabkan  surat suaranya tidak sah atau tidak bisa dihitung sebagai suara hasil pemilu.

## 3. Intimidasi
Beberapa oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Ini
jelas-jelas  melanggar  peraturan  pemilihan umum.  Sementara  pengusikan  hak  pilih ( challenge  to  right  to  vote )  dapat didefinisikan sebagai upaya penyalahgunaan wewenang untuk mempertanyakan  eligibilitas  seseorang untuk  terdaftar  sebagai  pemilih  atau memberikan suara. Intimidasi dan pengusikan  hak  pilih  bertaut  erat  dengan adanya  relasi  pengaruh  dan  kuasa.  Pihak yang punya pengaruh dan kuasa lebih kuat melakukan  intimidasi  terhadap  kelompok rentan  yang  punya  pengaruh  dan  kuasa lebih  lemah  atau  tidak  punya  kuasa  sama sekali.

## 4. Pendahuluan Start Kampanye
Tindakan  inilah  yang  paling  sering terjadi. Dengan seperti pemasangan baliho, spanduk,  pembagian  selebaran  dan  lain- lain.  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) menetapkan  masa  kampanye  dan  masa tenang  selama  periode  tertentu.    Dengan adanya kampanye, masyarakat bisa mengenal kandidat dengan baik. Masyarakat bisa mengetahui latar belakang kandidat.  Selain  itu,  mereka  juga  bisa mengetahui  seperti  apa  visi-misi  yang  dia usung dalam memimpin  suatu  daerah  atau negara.  Media  untuk  berkampanye  ada berbagai  jenis.  Selain  media  seperti spanduk  dan  baliho,  terdapat  pula  media
seperti  televisi,  YouTube,  sampai  media sosial.  Bahkan,  para  politisi  juga  kerap menyewa  tempat  seperti  lapangan  bola untuk  berkampanye.  Media  apapun  yang dipilih, harus dimanfaatkan dengan maksimal.    Selain  memperhatikan  media, isi  dari  kampanye  itu  sendiri  tentu  saja harus menjadi prioritas untuk diperhatikan.
5. Kampanye  Negatif  &  Kampanye
Hitam ( black campaign )
Ini  dikarenakan,  informasi  masih dilihat  sebagai  sebuah  hal  yang  tidak penting oleh masyarakat. Masyarakat hanya “menurut” pada sosok tertentu yang selama ini  dianggap  tokoh  masyarakat.  Jika kampanye negatif dilakukan dengan menunjukkan  kelemahan  dan  kesalahan pihak lawan politik, maka kampanye hitam adalah  menuduh  pihak  lawan  dengan tuduhan  palsu  atau  belum  terbukti,  atau melalui  hal-hal  yang  tidak  relevan  terkait kapasitasnya  sebagai  pemimpin.  Sebagai contoh,  kampanye  negatif  dalam  kontes pemilihan  presiden  (pilpres)  dilakukan dengan mengumbar data hutang luar negeri petahana calon presiden (capres) oleh pihak lawan. Sementara contoh untuk  kampanye hitam,  menuduh  seseorang  tidak  pantas menjadi  pemimpin  karena  agama  atau rasnya.

## D. KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  diatas,    maka peneliti    dapat  menyimpulkan  bahwa Indonesia  punya  permasalahan  sistem pemilu  yang  mendasar.  Permasalahan- permasalahan tersebut antara lain : praktik politik  uang  (money  politics),  tidak menggunakan hak pilihnya (golput), intimidasi,  pendahuluan  start  kampanye, kampanye  negative,  dan  kampanye  hitam (black campaign). Terlepas dari apapun itu masalahnya sebagai masyarakat dan warga negara  yang  baik  hendaklah  berhati-hati dan bijak dalam mencari informasi tentang apa  yang  akan  kita  pilih  nantinya  Ketika masa  pemilu  berlangsung,  dan  setiap mayarakat  hendaknya  dibekali  melek informasi  akan  perkembangan  seputar pemilu nantinya.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Ardipandanto,  A.  (2019).  Permasalahan Penyelenggaraan
Pemilu Serentak  Tahun  2019. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 11 (11), 25-30.
Begouvic,  M.  E.  H.,  &  Cuan,  B.  (2021).
Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia. Sol
Justicia , 4 (2), 105-122.
Ekatjahjana, W. (2010). Beberapa Masalah
dalam Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada di Indonesia. Jurnal Konstitusi
PK2P-FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta .
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 (yang  telah  diubah  menjadi Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022).
Asshiddiqi,  jimly.  2006.  Tindak  pidana pemilu. Jakarta : Sinar grafika.