## IAI Al -Khoziny Sidoarjo
Email:  ratnasuraiya88@gmail.com
: Female circumcision is a practice based on tradition carried out by most  people  in  Indonesia.  Historically,  female  circumcision  existed  long before the presence of Islam since the days of ancient Egypt which inherited
the traditions of the
wives of the Prophet Ibrahim > hi > m As., They believed it to be part of the ritual of purification of the soul. This tradition then spread to various  regions  in  Africa,  the  Middle  East,  Latin  America  and  Asia  such  as India,  Malaysia  and  Indonesia.  Medical
science  observes  that  female circumcision does not provide benefits to women, but instead causes damage to  the  tissues  of  female  organs  which  threatens  reproductive  fertility  and decreases  the  level  of  aggression  of  women.  On  that  basis,  the  Minister  of He alth of the Republic of Indonesia has issued a regulation prohibiting female circumcision  and  is  only  allowed  to  do  so  symbolically.  The  rule  was  later revoked because of reaping protests from elements of the muslin community who  considered  it  a  command  of
the  Shari'a.  This  paper  analyzes  female circumcision in the perspective of history, medical and Islamic law in order to find  the  truth  on  the  assumption  that  female  circumcision  is  part  of  the command of Shari'a. The results of this study state that femal
e circumcision is not  at  all  included  in  the  commandments  of  the  Shari'a,  but  as  a  tradition passed down through the lives of Muslim communities.
: Female circumcision, Tradition, Islamic Law
Sunat  perempuan  merupakan  praktek  atas  dasar  t
radisi  yang
dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Secara historis,
sunat
perempuan sudah ada jauh sebelum kehadiran agama Islam sejak zaman Mesir kuno  yang  mewarisi  tradisi  istri -istri  Nabi  Ibra > hi > m  As.,  mereka  meyakininya sebagai  bagian  dari  ritual penyucian jiwa.  Tradisi  ini  kemudian  menyebar  ke
berbagai  wilayah  di  Afrika,  Timur  Tengah,
Ratna Suraiya
abad  16  SM. 9 Bukti  tersebut  diperkuat  dengan  adanya  relief
-relief  tentang
F GM ( Female Genital Mutilation ) di Mesir yang berasal dari tahun 2800 SM.
10
Sebetulnya bila kita melihat sejarah umat manusia, praktek sunat sudah dilakukan  jauh  sebelum  peradaban  Mesir  kuno.  Praktek  sunat
pertama  kali
dilakukan  oleh  Nabi  Ibra
> hi > m  pada  usi anya  yang  kedelapan  puluh  tahun. Sebagaimana dalam hadis riwayat al -Bukha > ri > menyebutkan : لاق ةريره بىأ نع : للها لوسر لاق ( ص ) ؛ " ُنْبِا َوُه َو ُمَلاَّسلا ِهْيَلَع ُمْيِهاَرْ بِإ ََتََتْخِإ ِمْوُ َ ْلاِب ةً َ َس َْ ِااََ " ·’DUL$EX > Hurayrah berkata: bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Ibra > hi > m  As.  telah  melakukan  khitan  pada  usia  delapan  puluh  tahun dengan beliung ‛ . 11 Sementara itu, khusus untuk sunat perempuan, menurut catatan sejarah
Abu > al -H { asan ‘ Ali > ibn Muh { ammad al -Kha za >‘ i > al -Talmasa
> ni > (w. 789 H.) dalam bukunya  yang  berjudul Takhri >j  al-Dila>la>th  al-Sam ‘ iyyah ‛ , menyebutkan  sunat perempuan pertama kali dilakukan oleh H
} ajar istri kedua Nabi Ibra > hi > m yaitu
ibu  dari  Nabi  Isma
>’ il.  Bersamaan  dengan  praktek  sunat  itu  H
{ ajar menindik
kedua daun telinganya. Tindakan tersebut diyakini sebagai bentuk ritual untuk
penyucian jiwa. Itulah yang kemudian menyebabkan Sa
> rah istri pertama Nabi
Ibra > hi > m menjadi iri sehingga terdorong untuk melakukan hal yang serupa. 12 Berdasarkan data  historis  di  atas,  tidak  salah  apabila  dikatakan  tradisi
sunat juga dijumpai di zaman Mesir kuno. Zaman itu adalah masa kehidupan
para pengikut ajaran Nabi Ibra > hi > m dan anak -anak keturunannya yang mewarisi
tradisi  nenek  moyang.  Mesir  kuno  adalah  wilay
ah  yang  dihuni  oleh  orang
-
orang  Bani  Israil  dan  keluarga  Fir
‘ aun.  Bani  Isra
’ il  adalah  keturunan  Nabi Ish { a > q  alias  Isra >’ i > l  dalam  bahasa  Ibrani,  dia  anak  kedua  Nabi  Ibra > hi > m.  Selain
Bani Israil, praktek sunat perempuan juga dilakukan oleh keluarga Fir
‘ au n yang
merupakan  penduduk  asli  Afrika.  Oleh  sebab  itu,  penduduk  Sudan  saat  ini mengistilahkan  sunat  perempuan  dengan  sebutan
‚ Khfa >d{  Fir ‘ awni >‛ , dengan maksud menisbatkan sunat perempuan kepada tradisi di zaman Fir
‘ aun.
9 Asriati Jamil, ·6XQDW3HUHPSXDQGDODP,VODP6HEXDK$QDOLVLV*HQG HU dalam Jurnal Kajian Agama dan Filsafat ,  Vol. 3, No. 2, 2001, 53.
10 Gadis Arivia, Feminisme: Sebuah Kata Hati,
(akarta: Kompas, , 2006), 189.
11 Abu > ¶$EG$OODK0XK { ammad ibn Isma > •L > l al -Bukha > ri > , al-Ja > PL•DO -S {ah{i>h{, ed.: Muh { ib al -Di > n al -Khat { i > b, jilid 2, cet. I, (Kairo: al -Mat { ED•DKDO -Salafiyyah, 1403 H.), (hadis nomor. 3356), 461.
12 Abu > al-H { DVDQ¶$OLLEQ0XK { ammad al -Khaza > •L > al-Talmasa > ni > , Takhri >j al-Dala>la>t al- 6DP•L\\DK , (tah { qi > q: Ah { mad Muh { ammad Abu > Sala > mah), (Kairo: al -Majl i > s al - $•OD > li al -Shu ׳ u > n al -Isla > miyyah, 1995), 767.
Walaupun sunat perempuan cukup
berkembang di kalangan Bani Israil,
namun tidak ditemukan ilmiah bahwa hal tersebut mereka lakukan atas dasar perintah agama. Sunat perempuan dipraktekkan secara kultural di masyarakat
yang didasari mitos
-mitos tradisi. Sa > mi > al-Dayb dalam penelitiannya m engenai
praktek  sunat  pada  agama  Yahudi,  Nasrani  dan  Islam,  menegaskan  bahwa tidak  ditemukan  pernyataan  dari  kitab  suci  Taurat  dan  Injil  yang memerintahkan  sunat  untuk  perempuan.
13 Bahkan  sebagian  pemeluk  Yahudi
mengklaim  tradisi  sunat  perempuan  bukan  beras
al  dari  zaman  Ibra > hi > m  dan Ish { a > q, melainkan berasal dari tradisi di zaman Raja Sulayma > n. 14
Praktek sunat perempuan yang mentradisi di Mesir tersebut kemudian menyebar  ke  wilayah -wilayah  lain  di  kawasan  benua  Afrika.  Lalu  melebar keluar  sampai ke  Jazirah  Arab  yang  pada  akhirnya  tradisi  itu  sampai  ke  kota
Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa ORMAS Islam yang memandang sunat
perempuan itu adalah bagian dari perintah
syariat. 28
Menurut  Dwi  Murtiastutik,  dokter  spesialis  kulit  dan  kelamin, menjelaskan prinsip sunat perempuan sebenarnya sama dengan sunat laki
-laki, yakni sama -sama membuang bagian yang tidak diperlukan pada alat vital. Yang perlu  diperhatikan  adalah  anat omi  dari  alat  vital  itu  sendiri.  Jika  khitan
dilakukan pada pria adalah dengan memotong kulit ujung penis ( preputium ) agar bagian glans  klitorides terlihat  dan  bersih,  sedangkan  untuk  wanita  hanya dilakukan  dengan  sedikit  menggores  bagian
preputium pada  kl itorisnya.  Dwi juga  menjelaskan,  jika  sunat  dilakukan  dengan  benar,  perempuan  akan mendapat  beberapa  manfaat,  salah  satunya  adalah  organ  vital  menjadi  lebih bersih. 29
Sedangkan  menurut  dokter  spesialis  kandungan
RF  Umi  R. 30 dan dokter  Kery  Ramlan  Kartosen
31 dalam  wawancara  penulis.  Menurut  mereka selama  ini  dalam  dunia  kedokteran  khususnya  spesialisasi  kandungan  tidak pernah  mengenal  sirkumsisi  untuk  perempuan.  Sunat  perempuan  tidak  ada manfaatnya  sama  sekali  karena  di  area  klitoris  itu  adalah  tempat  yang  sa
ngat sensitif, banyak  dialiri  pembuluh  darah  dan  urat  syaraf , sehingga  jika  ada
sentuhan  atau  tekanan  baik  langsung  atau  tidak  langsung  akan  berpengaruh kepada  sensitifitas  rangsangan  seksual,  maka
tidak  perlu  ada  penggoresan
apalagi pemotongan.
Pada  inti
nya  kalangan  ahli  tidak  mengenal  sunat  untuk  bayi,  balita maupun perempuan dewasa dalam bentuk apapun. Praktek sunat perempuan yang  berkembang  adalah  mengikuti  tradisi  masyarakat  yang  banyak diasumsikan sebagai bagian dari perintah syariat Islam. Tindakan
medis dalam
melayani  permintaan  masyarakat  untuk  sunat  perempuan  adalah  mengikuti peraturan  Menteri  Kesehatan  RI
nomor  1636
,  yaitu  dengan  teknik
penggoresan atau  hanya dengan teknik pengusapan bagian atas klitoris dengan tujuan  untuk  membersihkan.  Teknik sunat  secara  simbolik  ini  dilakukan semata -mata  untuk  menghindari  bahaya  kerusakan  jaringan
-jaringan  pada
organ vital perempuan. 28 MUI  merespons  pelarangan  tersebut  dengan  mengeluarkan  Keputusan  Fatwa  Nomor  9A  Tahun 2008. Menurut Fatwa MUI ini, sunat perempuan adalah
makrumah (memuliakan) dan pelarangan sunat perempuan dianggap bertentangan dengan syiar Islam.
29 ’ZL 0XUWLDVWXWLN · 0HQJDSD 3HUHPSXDQ :DMLE .KLWDQ" GDODP Tabloid  Nurani ,  Edisi  481, (Surabaya: PT. Nurani Med ia Teduh, 2010), 7.
30 RF Umi R, Wawancara, di klinik Spesialis Kandungan Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, Kamis, 2 Mei 2013, pukul 12.20 WIB. 31 Kery  Ramlan  Kartosen, Wawancara, di  klinik  Spesialis  Kandungan  Rumah  Sakit  Islam  Siti  Hajar
Sidoarjo, Rabu
, 1 Mei 2013, pukul 11. 10 WIB.
Namun  pasalnya,  peraturan  sunat  perempuan  Menkes
Nomor  1636
tahun 2010 tersebut kemudian dicabut dengan dikeluarkannya peratur
an baru
Nomor  6  tahun  2014.  Pencabutan  ini  dinyatakan
‛ berdasarkan  pada  aspek budaya  dan  keyakinan  masyarakat  Indonesia  hingga  saat  ini  masih  terdapat permintaan  dilakukannya  sunat  perempuan  yang  pelaksanaannya  tetap  harus memperhatikan  keselamatan  dan  kes
ehatan  perempuan  yang  disunat,  serta
tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (FGM)
‛ . 32
Dengan  keluarnya  surat  pencabutan  tersebut  menandakan  lepas
-
tangannya  pemerintah  RI  terhadap  praktek  sunat  perempuan  yang
berkembang  di  masyarakat.  Sebagaimana  dalam  surat  pencabutan  tersebut
dinyatakan  :
‛ bahwa  sunat  perempuan  hingga  saat  ini  tidak  merupa
kan tindakan  kedokteran  karena pelaksanaannya tidak  berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan
‛ . 33 Dalam arti lain, pemerintah membuka  peluang praktek liar sunat perempuan di masyarakat  karena sud
ah
tidak ada lagi standar medi
s  sebaga imana yang terdapat dalam peraturan yang
dicabut. Bilamana  pencabutan  peraturan  medi s  sunat  perempuan  didasarkan
pada  aspek  budaya  bangsa,  maka  hal  ini  tidak  terlepas  dari  pandangan
keagamaan  masyarakat  Indonesia  khususnya  umat  Islam  sebagai  ka
um mayoritas. Sebagian besar umat Islam di Indonesia meyakini sunat perempuan
adalah  bagian  dari  perintah  syariat.  Asumsi  ini  tertanam  kuat  hingga  seakan -
akan menjadi syarat tradisi dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Namun, apabila  perspektif  medis  me
nyatakan  adanya  dampak  bahaya  dan  tidak  ada manfaat  pada  segi  kesehatan,  maka  pertanyaan  besar  yang  muncul  adalah apakah  Allah  Swt.  menetapkan  aturan  syariat  yang  mengandung  unsur mafsadat  bagi  manusia?  Hal  tersebut  sangat  bertentangan  dengan  prinsip umum hukum  Islam  sebagaimana  yang  selama  ini  diyakini  kaum  muslimin
bahwa  tujuan  utama  pensyariatan  hukum  Islam  adalah  untuk  mewujudkan
kemaslahatan  dan  kebaikan  untuk  kehidupan  umat  manusia  di  dunia  dan  di akhirat.  Pertanyaan  ini  akan  dibahas  pada  topik  beriku
tnya  mengenai  sunat
perempuan dalam perspektif hukum Islam.
32 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 6 tahun 2014  tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 tahun 2010 tentang Sunat Perempuan. (Menimbang: butir c).
33 Ibid., (Menimbang: butir b).
Para  ulama  di  masa  klasik  hampir  seluruhnya  mengakui  sunat perempuan sebagai bagian dari perintah syariat. Adapun
perselisihan pendapat
yang muncul hanya berkisar pada status hukumnya
antara wajib, sunnah, dan
ada  pula  yang  menganggapnya  sebagai  bentuk
makrumah (kehormatan)  bagi perempuan  yang  dikhitan.  Perselisihan  pendapat  tersebut  dapat  diklarifikasi sebagai berikut:
a .Pendapat  yang  menyatakan  hukum  sunat  perempuan  adalah  wajib.
Pendapat  ini  dikeluarkan  oleh  al
-Sha > fi ’ i > ,  Ah { mad  ibn  H { ambal  dalam  salah satu  ri wayat,  Yah { ya > ibn  Sa ’ i > d  dari  Shi >’ ah. 34 Al -Nawawi > dalam al-Majmu >’
menjelaskan pernyataan hukum wajib ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf (yaitu golongan Sahabat dan Ta > bi ’ i > n) seperti pula yang diceritakan al - Khut { a > bi > . 35 b .Pendapat  yang  menyatakan hukumnya  sunnah.  Pendapat  ini  dikeluarkan oleh Abu > Hani > fah, Ma > lik dalam riwayat yang paling masyhur, dan salah satu riwayat dari Ah { mad, 36 dan pendapat al -Murtad { a > dari madzhab Shi >’ ah. 37
c .Pendapat  yang  menyatakan  hukumnya
makrumah .  Dikeluarkan  oleh  Ib n Quda > mah,  seorang  ulama  mad z hab  Hanbali > , 38 dan  al >
لاق للها لوسر نع هيبأ نع  ماسأ نبا حيللما بىأ نع ةءاطْرأ نب  اّجلحا نع
:
" ِءاَس  لا  ِفى ةٌ َمْوُرْ َم َو ِلاَ  رلا  ِفى ةٌ َ ُس ُناَتِْ َا ." ·’DULDO -H { ujja > j ibn Art { a ah dari Abu al -Mali > h { dari Usa > mah dari ayahnya bahwa  Rasulullah  Saw.  bersabda  :  Khitan  itu  hukumnya sunnah bagi laki - ODNL GDQ NHKRUPDWDQ EDJL SHUHPSXDQ +5 $K { mad  dan  al - Bayhaqi > ) 46 Hadis  ini  dikeluarkan  oleh Ah { mad  dan  al -Bayhaqi > dari  al -H { ujja > j  ibn Art { a > h. Al-H { ujja > j dikenal sebagai  seorang perawi yang lemah. Ibn H
{ ajar dalam al-Talkhi >s{ menyatakan  al -H { ujja > j  adalah  seorang  pendusta. 47 Al -H { ujja > j  sering menyebutkan  jalur  riwayat  yang  berubah -ubah,  terkadang  menyebutkan  jalur
riwayat  seperti  di  atas  dan  terkadang  menambahkan  nama  Shadda
> d  ibn  Aws setelah ayahnya Abu > Mali > h { , dan terkadang juga disebutkan dari riwayat Makh
{ u > l dari  Abu > Ayyu > b — seperti  yang  dikeluarkan  oleh  Ibn  Abi > Shaybah,  Ibn  Abi > H { a > tim, dan al -T { abra > ni > . Adapun hadis yang dikeluarkan Ah { mad, menurut Ibn Abi > H { a > tim berdasarkan cerita ayahnya, bahwa terdapat kesalahan riwayat dari
al -H { ujja > j  atau  perawi  lain  di  zaman  al
-Wa > h { id  ibn  Ziya > d.  Al-Bayhaqi > menyatakan  hadis  ini  adal
ah d {a ’ i >f  munqat{i ’ (lemah  dan  terputus).  Sedangkan dalam  penilaian  Abu
> al -T { ayyib  Aba > di > ,  hadis  ini  tetap  tidak  bisa  dipegangi sekalipun  terdapat  jalur  riwayat  lain  dari  al
-T { abra > ni > dan  al -Bayhaqi > sebagai hadis marfu >’ dari Ibn ‘ Abba > s. 48 Menurut Muh { ammad  Sali > m  al - ‘ Awa > ,  peneliti  hadis  asal  Mesir,  dalam hasil penelitiannya menyebutkan riwayat
-riwayat hadis yang dijadikan sandaran
hukum masalah ini yang paling populer adalah riwayat Ummu
‘ At { iyyah; hadis ini dikeluarkan oleh al -H { a > kim,  al -Bayhaqi > dan Abu > Da > wu > d dengan matan yang hampir sama. Semua periwayatannya adalah
d {a ’ i >f sebagaimana hasil koreksi al - H { a > fidh al - ‘ Ira > qi > . Al - ‘ Awa > juga menegaskan: ‚ para peneliti kontemporer telah meneliti riwayat
-riwayat hadis yang terkait sunat perempuan namun semuanya 46 Muh { ammad LEQ¶$OL > ibn Muh { ammad al -Shawka > ni > , Nayl al-Awt {a> r, jilid 1, (Kairo: Shirkah Maktabah wa Mat { ED•DK0XV { t { afa > al -Ba > b al -H { alibi > , 135 47 Ibid., jilid 1, 135.
48 Abu > al-T { ayyib Muh { ammad Shams al
-H { aq al - ¶$] { i > m Aba > di > , ¶$ZQDO - 0D•EX >d Sharh{ Sunan Abi> Da>wu>d 0D•D6KDUK > al-H{a>fidh Ibn al-Qayyim al -Jawziyyah) HG¶$EGDO - 5DKPDQ0XKDPPDG¶8WKPD > n, jilid 14, cet. I, (Madinah: al -Maktabah al -Salafiyyah, 1969), 186.
menyatakan d {a ’ i >f ,  termasuk  hasil  penelitian  ahli  hadis  terkenal  Muh { ammad Lut { fi al -S { iba > gh ‛ . 49 Kontroversi  pendapat  hukum  tentang  sunat  perempuan  di  kalangan ulama dan  sarjana kontemporer  tidak  lagi  pada  pengakuan  hukum  wajib,
sunnah dan makrumah, melainkan pada pernyataan hukum
muba >h{, makru>h dan bahkan h {ara>m.
Argumentasi  ini  muncul  sebagai  konsekuensi  ilmiah  karena melihat  legalitas  sunat  perempuan  tidak  memiliki  pijakan
dalil  yang  kuat.
Kendati  demikian  ada  sebagian  ulama  kontemporer  yang  masih  berpegang kuat  pada  wacana  fiqh  klasik  yang  mengakui  relevansi  sunat  perempuan sebagai bagian dari perintah syariat dan sebagai tradisi yang patut dilestarikan.
Pendapat hukum yang mengakui sunat perempuan sebagai bagian dari
perintah syariat di antaranya dikeluarkan oleh H
{ asanain Muh { ammad Makhlu > f
(fatwa  Da > r  al -Ifta > Mesir  1949), 50 Mah { mu > d  Shaltu > t  (fatwa  Da > r  al -Ifta > Mesir 1951),
51 Muh { ammad Sayyid T { ant { a > wi > (fatwa Da > r al -Ifta > Mesir 1993), 52 Ja > d al -
H { DT •$OL > Ja > d  al -H { aq  (fatwa  Da > r  al -Ifta > Mesir  1981  dan 0DMPD• %XK { u > th  al -
Azhar 1994). 53 Sedangkan di Indonesia kita temukan pendapat
Mami ’ Syafa ’ ah dalam tesis ilmiah di IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun  2005 dengan judul

## Khitan Perempuan dan Prostitusi.
Adapun  yang  menjadi  landasan  argumentasi  sejumlah  tokoh  tersebut
adalah  dalil -dalil  yang  diangkat  oleh  para  ulama  madzhab  sebagaimana  yang
telah  di sebutkan  sebelumnya.  Sejumlah  tokoh  kontemporer  yang  disebut  di
atas adalah ahli di bidang hukum Islam, pastinya mereka tidak menutup mata
dengan riwayat -riwayat hadis yang bermasalah tersebut. Mereka lebih banyak
menyandarkan  pendapatnya  kepada  pernyataan
umum,  terlebih  dalil -dalil tentang fitrah dan sunat laki -laki. Sebagaimana dalam fatwa Mah
{ mu > d Shaltu > t yang  lebih  condong  kepada
hadis  riwayat  Abu > Hurayrah  tentang  lima  jenis
fitrah  dalam  Islam,  sebab  hadis  tersebut  dikeluarkan  oleh  al
-Bukha > ri > dan
49 Muh { ammad  Sali > m  al - ¶$ZD > ·)DWZD > ;  Khita > n  al -Bana > t  laysa  Sunnatan  wala > Makrumata Q GDODP -
Jama > l al -Banna > , Khita >n al-Bana>t laysa Sunnatan wala > Makrumatan wala >kin Jari>matan, 131 -132. 50 H { asanayn Muh { ammad Makhlu > f, Fatawa > 6KDU•L\\DK (Kairo: Da > r al - ,•WLV { a > m, t.th.), 142. 51 Fatwa Mah { mu > d Shaltu > t dipublikasikan pada majalah Liwa > •DO -Isla >m, Vol. 1, tahun ke -5, Januari 1951 sebelum  ia  dinobatkan  sebagai  imam  besar  al -Azhar  Mesir.  Lihat
- Sa > mo > ¶,ZDG { al -Dayb, Khita >n  al- Dhuku >r wa al-Ina> WK¶LQGDDO -Yahu >d wa al-Masi<h{iyyi>n wa al-Muslimi>n, 664.
52 Fatwa Muh { ammad Sayyid
T { ant { a > wi > dari Da > r al -Ifta > ׳ Mesir tahun 1993 dikutip oleh Jama > l al -Banna > , Khita >n al-Bana>t laysa Sunnatan wala > Makrumatan wa la >kin Jari>matan, 73-74.
53 Fatwa pertama tertanggal 29 Januari 1981. Ja
> d al -H { DT•$OL > Ja
terjadi  di  masyarakat.  Pencabutan  peraturan  tersebut  juga  membuka  peluang di lakukannya  praktek  sunat  liar  oleh  para  dukun  dan  pihak
-pihak  lain  yang
tidak  mempunyai  pengetahuan  ilmu  kesehatan.  Dengan  ungkapan  lain  dapat
dikatakan bahwa dengan pencabutan peraturan tersebut pemerintah Indonesia
membiarkan  praktek  mutilasi  terhadap  pe
rempuan  yang  jelas -jelas  melanggar hak asasi manusia.
Dari peraturan Nomor 1636 tahun 2010 pada dasarnya juga merupakan bentuk  diskriminasi  terhadap  kaum  perempuan.  Adanya  aturan  sunat perempuan harus dilakukan dengan teknik penggoresan, atau bahkan dengan cara  simbolik  sekalipun,  sama  sekali  tidak  mendatangkan  manfaat  bagi perempuan  baik  dari  segi  kesehatan  maupun  dari  segi  pengamalan  ajaran Islam. Hal yang disayangkan adalah pencabutan pelarangan
medikalisasi sunat
perempuan Nomor HK. 00.07.1.31047a yang
semestinya lebih dipertegas lagi
dengan penetapan sanksi hukum.
Beberapa  negara  telah  melakukan  upaya  pemangkasan  tradisi  sunat perempuan  dengan  membuat  aturan  pelarangan  di  antaranya  Afrika,  New Zealand, Perancis, Mesir, dan Australia.
66 Di Australia pada Mei 2014, Badan Legislatif  NSW  mengesahkan  RUU Crimes  Amendment  Bill 2014  mengenai
FGM  dan  menaikkan  hukuman  menjadi  21  tahun  pada  siapa  pun  yang
dinyatakan  bersalah. 67
Sedangkan  di  Negara  Islam  seperti  Mesir  tahun  2008 menetapkan praktek sunat perempuan s
ebagai tindak pidana
dengan hukuman penjara minimal 3 bulan dan maksimal 2 tahun dengan disertai denda sebesar LE. 5000.
68
Bilamana  yang  menjadi  pertimbangan  pemerintah  Indonesia  adalah sunat perempuan sebagai budaya bangsa, maka sangat tidak mewakili
apabila
hanya  mengakomodasi  pendapat
-pendapat  sebagian  kaum  muslimin  yang
fanatik kepada fiqh madzhab klasik. Ini berarti mengabaikan fakta ilmiah dari studi keislaman yang berupaya membuktikan bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk  menciptakan  kebaikan  b
agi  umat  manusia.  Hal  yang  sepatutnya dilakukan adalah membuka wacana keislaman secara lebih inklusif, agar agama Islam  tidak  menjadi  kambing  hitam  dengan  mensyariatkan  sesuatu  yang mengancam stabilitas hidup manusia.
66 Yulita  Dwi  Pratiwi  &  Hananto  Widodo, Pengaturan  Sunat  Perempuan  dalam  Perundang -Undangan  di Indonesia, (Surabaya: UNESA, 2016), 2.
67 Crimes Amendment (Female Genital Mutilation) Bill 2014. Lihat- Yulita Dwi Pratiwi & Hananto Widodo,
Pengaturan Sunat Perempuan dalam Peraturan Perundang -Undangan di Indonesia, 1.
68 Al-Tashri > •D >t  al-Wat{aniyyah  wa  al -Mara >si>m  wa  al-Bayana>t  allati>  Tuh{az{iru  Khita>n  al-Ina>th , http://egypt.unfpa.org/Arabic/fgmStaticpages/National_Legislations ( diakses pada 8 Juli 2013).
‘ Abd al -Rah { ma > n , Mah { mu > d . Mu ’ jam al-Mus {t{alah{a>t wa al-Alfa>z{ al-Fiqhiyyah . Jilid 2. Cet. I . Kairo: Da > r al -Fad { i > lah . t.th .. al -Sha > t { ibi , Abu > Ish { a > q . al-Muwa >faqa>t fi> Us{u>l al-Shari >‘ ah. Jilid 2. Kairo: Maktabah al -Tawfi > qiyyah . t. th.. Aba > di > , Abu > al -T { ayyib  Muh { ammad  Shams  al -H { aq  al - ‘ Az { i > m . ‘ Awn  al-Ma ’ bu >d Sharh { Sunan Abi> Da>wu>d (Ma ’ a Sharh > al-H{a>fidh Ibn al-Qayyim al -Jawziyyah . . ed.: ‘ Abd al -Rahman Muhammad ‘ Uthma > n . Jilid 14. Cet. I . Madinah: al - Maktabah al -Salafiyyah . 1969 . Abu > Zahrah , Muh { amm ad . Us {u>l al-Fiqh. Kairo: Da > r al -Fikr al - ‘ Arabi > . 1996 .
A l - Qarad { a > wi > , Yu > suf . Hady al-Isla >m: Fatawa> Mu ‘ a >s{irah. Kuwait: Da > r al -Qalam . 1987 . al -Banna > (Jama > l Khita >n  al-Bana>t  laysa  Sunnatan  wala >  Makrumatan  wala >kin Jari >matan. Kairo: Maktabah al -Fikriyyah . t.th .. al -Bukha > ri > (Abu > ‘ Abd  Allah  Muh
{ ammad  ibn  Isma
>’ i > l > . al-Ja >mi ’ al-S {ah{i>h{. ed.: Muh { ib  al -Di > n  al -Khat { i > b . Cet.  I.
Kairo:  al -Mat { ba ’ ah  al -Salafiyyah . 1403 H .. A l -Dayb  ( Sa > mi > ‘ Arad { . Khita >n  al-Dhuku>r  wa  al-Ina>th ‘ inda  al-Yahu >d  wa  al- Masi >h{iyyi>n wa al- WHO . Female  Genital  Mutilation . Geneva:  World  Health Organization . 2001 .. Al-Mawsu >’ ah  al-Fiqhiyyah . Jilid 19. Cet.  II . Kuwait:  Wuza > rah  al -Awqa > f  wa  al - Shu ’ u > n al -Isla > miyyah . 1990 . A l -Nawawi >, (Abu > Zakariya > Muh { y  al -Di > n  ibn  Sharaf . al-Majmu >’ Sharh {  al- Muhadhdhab . ed.:  Muh { ammad  Naji > b  al -Mut { i >’ i > . Jeddah:  Maktabah  al - Irsha > d . t.th .. 349 al -Qurt } ubi > , Muh } ammad ibn Abu Bakar . al-Jami ’ li Ahkam al-Qur’an (ed.: ‘ Abd Allah ibn ‘ Abd al -Muhs in al -Turki .. Jilid 12. Cet. I . Beirut: Mu'assasah al - Risalah . 2006. A l -Sajasta > ni > , Abu > Da > wu > d  Sulayma > n  ibn  al -Ash ’ ath . Sunan  Abi >  Da>wu>d. ed. Muh { ammad  Na > s { ir  al -Di > n  al -Alba > ni > . Cet.  II .
Riya > d { :  Maktabah  al - < a ’ a > rif . 1424 H .. A l -Shawka > ni >, Muh { ammad  ibn ‘ Ali > ibn  Muh { ammad . Nayl  al-Awt {a> r