## Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi
Gunardi Endro
Universitas Bakrie
gunardi.endro@bakrie.ac.id

## A B S T R A K

## Kata ‘integritas’ dipakai secara luas untuk menyatakan kompaknya
DWDX XWXKQ\D VHVXDWX WHULGHQWL¿NDVL GDUL UHDNVLQ\D WHUKDGDS rangsangan dari lingkungannya. Penyelisikan makna hakiki integritas pada  akhirnya  berujung  pada  pemahaman  tentang  pentingnya  dua proses yang berlangsung serentak, yaitu proses pengendalian internal dan  proses  partisipasi  eksternal.  Pada  kasus  manusia  atau  institusi yang dikendalikan manusia, proses pengendalian internal berkaitan dengan  persoalan  bagaimana  membangun  dan  mempertahankan identitas  diri,  sedangkan  proses  partisipasi  eksternal  berkenaan dengan persoalan bagaimana mewujudkan keputusan dan tindakan yang  baik  berdasarkan  identitas  diri  itu.  Identitas  diri  seharusnya tidak  terlepas  dari  keputusan  dan  tindakan  yang  baik.  Meskipun kekuasaan  dibangun  dari  kemampuan  partikular,  kekuasaan  itu seharusnya dipergunakan demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, integritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau  budaya  baik  organisasi,  yang  menimbulkan  daya  dorong  bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan
bersama. Karakter atau budaya ini jelas bertentangan dengan korupsi, karena korupsi merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan dengan memanipulasi kebaikan bersama demi kepentingan pribadi tertentu. Jadi,  karakter  integritas  dan  budaya  integritas  secara  langsung bertentangan dengan korupsi. Pengembangan karakter integritas dan budaya integritas mengandung keniscayaan logis menangkal korupsi.
Kata  Kunci :  Integritas,  pengendalian  internal,  partisipasi eksternal, kebaikan bersama, korupsi

## A B S T R A C T
The  word  “integrity”  is  widely  used  to  state  the  compactness RU WKH LQWDFWQHVV RI D WKLQJ LGHQWL¿HG IURP LWV UHDFWLRQV DJDLQVW the  surrounding  stimuli.  An  investigation  of  the  true  meaning  of integrity  ultimately  leads  to  understanding  the  importance  of  two simultaneous  processes,  namely  the  self-governance  process  and the  externally  participation  process.  In  the  case  of  human  being or  human-controlled  institution,  the  self  governanve  process  is associated with the issue of how to build and maintain self-identity, whereas the externally participation process is associated with how to actualize good decisions and actions based on that self-identity. The self-identity should be inseparable from the good decisions and actions.  Though  any  power  is  built  from  particular  capabilities,  it should be used for the common good. Therefore, integrity is a virtue, a  good  human  character  or  a  good  organizational  culture,  that disposes  those  who  posses  it  to  exercise  decisions  and  actions  for the  common  good.  This  character  or  culture  is  clearly  contrary  to corruption, because corruption is an abuse of power by manipulating the common good for particular interests. Thus, character of integrity and  culture  of  integrity  are  in  direct  opposition  to  corruption. Developing character of integrity and culture of integrity contains a logical necessity of preventing corruption.
Keywords :  integrity,  self-governance,  external  participation, common good, corruption

## P E N D A H U L U A N
Integritas  menjadi  kata  yang  sering  sekali  disebutkan  beberapa dekade  belakangan  ini,  namun  pemaknaannya  tidak  jelas.
Ketidakjelasan itu mungkin terkait dengan terlalu banyaknya sesuatu yang dapat diberikan atribut integritas. Integritas dikaitkan dengan karakteristik tertentu yang dimiliki sesuatu apa saja, seperti misalnya integritas  jembatan,  integritas database ,  integritas  jaringan  listrik, integritas  tubuh,  integritas  orang,  integritas  kesenian,  integritas perusahaan,  integritas  pasar,  integritas  pemerintahan,  integritas negara,  dan  bahkan  integritas  ekosistem.  Meskipun  ada  nuansa karakteristik  “kompak”  atau  “utuh”  pada  setiap  sesuatu  yang berintegritas, namun petunjuk tentang apa persisnya dan bagaimana mewujudkan kekompakan atau keutuhan itu belum jelas.
Dalam  hal  orang,  misalnya,  integritas  umumnya  dihubungkan dengan  suatu  keutamaan/  kebajikan  ( virtue )  atau  karakter  yang baik (Audi & Murphy 2006). Pengembangannya seringkali dikaitkan dengan  upaya  pencegahan  korupsi,  sehingga  salah  satu  indikator yang paling sering disebutkan sebagai representasi sifat orang yang berintegritas  adalah  kejujuran.  Namun,  bagaimana  menjelaskan kejujuran  dalam  kaitannya  dengan  kekompakan/  keutuhan? Meskipun  benar  bahwa  orang  tidak  mungkin  memiliki  integritas tanpa  mempraktikkan  kejujuran,  tetapi  bukan  tidak  mungkin seseorang yang selalu jujur memiliki tingkat integritas yang rendah (Carter  1996,  52).  Kejujuran  buta  tanpa  pertimbangan  kelayakan konteks malah bisa menunjukkan sifat narsistik dan ketidakpedulian terhadap akibat buruk yang bakal menimpa orang lain (Martin 1996, 121), suatu sifat yang tampaknya bertentangan dengan integritas.
Kalaupun integritas dikaitkan dengan karakter orang yang penuh pertimbangan,  karakter  yang  menjamin  apa  yang  dilakukannya selalu  tepat,  namun  kaitan  itu  bukanlah  tanpa  syarat.  Seorang yang  berintegritas  tidak  selayaknya  terlalu  perhitungan  hingga mengabaikan ikatan afeksi pribadi, perasaan belas kasih, dan emosi moral pada umumnya. Kalaupun integritas dikaitkan dengan karakter orang yang teguh memegang komitmennya, kemungkinan perbaikan komitmen  pun  tidak  bisa  diabaikan  bagi  orang  yang  berintegritas. Seorang  yang  berintegritas  memang  tidak  akan  kompromistis ketika  dihadapkan  pada  kesulitan,  tetapi  bukan  tidak  mungkin  dia harus  mengevaluasi  dan  memperbaiki  komitmennya  atas  alasan fundamental agar dia tidak melawan dirinya sendiri (Davion 1990).
Jadi  belum  ada  satu  patokan  yang  bisa  dipakai  sebagai  rujukan untuk  penjelasan  komprehensif  tentang  makna  integritas.  Semakin terkenal  kata  integritas  dalam  berbagai  penggunaannya,  semakin
besar  pengaruhnya  dalam  kehidupan  sosial  dan  politik,  justru semakin kabur maknanya. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki dan menemukan patokan penjelas makna integritas agar supaya bisa menjadi  petunjuk  arah  dalam  setiap  diskusi  tentang  integritas  dan terutama  dalam  setiap  upaya  pengembangan  karakter  dan  budaya integritas.  Sebagai  langkah  awal,  penyelisikan  asal  mula  makna integritas perlu dilakukan.

## Menyelisik Asal Mula Makna Integritas
Secara etimologis, kata integritas ( integrity ), integrasi
( integration )  dan  integral  ( integral )  memiliki  akar  kata  Latin  yang sama,  yaitu  “ integer ”  yang  berarti  “seluruh”  (“ whole  or  entire” ) atau  “suatu  bilangan  bulat”  ( “a  whole  number” ),  bilangan  yang bukan bilangan pecahan (Skeat 1888, 297; Black 1825, 215-6). Jadi, sesuatu  yang  berintegritas  merupakan  sesuatu  yang  utuh  dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, dimana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Meskipun sesuatu yang berintegritas terdiri dari banyak elemen, keutuhan atau kebulatannya selalu  terjaga  sebagai  hasil  dari  hubungan  timbal  balik  yang  kuat diantara  elemen-elemennya.  Namun  bersatunya  elemen-elemen  itu lebih  merupakan  suatu  persatuan  ( incorporation )  daripada  suatu kesatuan ( unity ), karena identitas elemen tidak hilang. Identitas tiap elemen dari sesuatu yang berintegritas masih bisa dikenali, meskipun fungsinya sulit dipisahkan dari fungsi keseluruhan. Istilah sederhana “kompak” dan “kekompakan” barangkali tepat untuk menggambarkan bersatunya  elemen-elemen  sesuatu  yang  berintegritas  sedemikian sehingga  konotasi  keutuhan  atau  kebulatannya  ( wholeness )  tetap terjaga.
Menariknya,  integritas  bisa  masuk  dalam  kategori  peristilahan evaluatif  maupun  non-evaluatif,  tergantung  pada  apakah  sesuatu yang  memiliki  integritas  itu  melibatkan  manusia  di  dalamnya ataukah tidak. Jika sesuatu yang memiliki integritas adalah sesosok manusia  atau  sesuatu  yang  meliputi  manusia  sebagai  salah  satu pengendalinya,  seperti  misalnya  perusahaan,  pasar  dan  ekosistem, maka  integritas  merupakan  istilah  evaluatif.  Namun  jika  manusia tidak  ada  di  dalam  sesuatu  yang  memiliki  integritas,  seperti misalnya  jembatan, database ,  jaringan  listrik  dan  benda-benda mati  lainnya,  maka  integritas  merupakan  istilah  non-evaluatif. Sebagai istilah yang evaluatif, integritas diapresiasi sebagai patokan
dalam  mempertimbangkan  baik-buruk  suatu  tindakan.  Sedangkan sebagai istilah yang non-evaluatif, integritas hanyalah dipakai untuk menyatakan  suatu  fakta.  Keduanya  tetap  mengandung  makna konotatif  kekompakan  ( whole )  yang  menggambarkan  kualitas hubungan antar elemen-elemen sesuatu yang memilikinya.
Ketika integritas non-evaluatif menjadi atribut dari sesuatu yang PHPLOLNLQ\D NHNRPSDNDQ KXEXQJDQ DQWDU HOHPHQ WHULGHQWL¿NDVL dari fakta bahwa identitas sesuatu tersebut tetap bertahan meskipun berada  dalam  tekanan  lingkungan  yang  berubah-ubah.  Jembatan yang  memiliki  integritas,  misalnya,  akan  tetap  berfungsi  baik sebagai  jembatan  tanpa  perubahan  bentuk,  meskipun  jumlah  dan berat  kendaraan  yang  melaluinya  berubah-ubah.  Sistem  jaringan tenaga  listrik  yang  memiliki  integritas  akan  tetap  menjamin pasokan tenaga listrik ke konsumen-konsumen, meskipun beberapa bagiannya  diistirahatkan  untuk  pemeliharaan.  Di  sini,  integritas menggambarkan  kualitas  daripada  dua  proses  sekaligus,  yaitu proses  pengendalian  internal  dan  proses  partisipasi  eksternal. Proses  pengendalian  internal  adalah  mekanisme  yang  terjadi  di dalam  sesuatu  yang  memiliki  integritas,  bagaimana  elemen-elemen mengatur hubungan antara satu dengan yang lain ketika merespon tekanan lingkungan sedemikian sehingga kekompakan identitasnya tetap  terjaga.  Proses  partisipasi  eksternal  adalah  mekanisme  yang terjadi  pada  sesuatu  yang  memiliki  integritas,  bagaimana  ketika merespon  tekanan  lingkungan  kekompakan  diekspresikan  secara fungsional sesuai dengan identitasnya. Pada integritas non-evaluatif, kedua  proses  itu  tunduk  pada  hukum  alam  dan  berlangsung serentak, tak terpisahkan. Keduanya beroperasi secara natural untuk menyatakan  fakta  ada-tidaknya  identitas  yang  sudah  tertetapkan terlebih dahulu ( predetermined ). Jembatan yang memiliki integritas, misalnya, akan tetap berfungsi sebagaimana identitas jembatan yang sesungguhnya.  Sedangkan  jembatan  yang  tidak  memiliki  integritas akan  gagal  berfungsi  sebagaimana  jembatan  dan  menjadi  bukan jembatan lagi.
Ketika  integritas  evaluatif  menjadi  atribut  dari  sesuatu  yang memilikinya,  seperti  misalnya  sosok  individu  manusia  atau  sosok individu organisasi yang dikendalikan manusia, kekompakan identitas tetap  bertahan  meskipun  sosok  individu  tersebut  tertantang  harus merespon  keadaan  lingkungan  yang  berubah-ubah.  Sosok  individu yang berintegritas tidak menyerahkan diri pada pengaruh luar atau
mengubah dirinya menjadi sosok lain tergantung konteks hidupnya, melainkan  tetap  bertahan  dengan  perilaku  yang  menunjukkan satu  identitas  dirinya  yang  asli  dalam  berbagai  konteks  hidupnya. Persoalannya,  karena  manusia  memiliki  kebebasan  kehendak,  mau tidak  mau  harus  memilih : ingin  menjadikan  diri  sosok  seperti  apa dan ingin berbuat apa, maka identitas yang dipertahankannya tidak tertetapkan  terlebih  dahulu  ( not  predetermined ).  Demikian  pula perbuatan-perbuatan yang mau mengekspresikan identitas tersebut. Baik identitas yang mau dipertahankan maupun perbuatan yang mau dilakukan  sebagai  ekspresi  identitasnya  bergantung  pada  pilihan manusia. Dengan kata lain, proses pengendalian internal dan proses partisipasi  eksternal  tidak  tunduk  pada  hukum  alam  dan  tidak  ada hubungan  natural  kausalistik  di  antara  keduanya.  Integritas  tidak dicapai  melalui  pemenuhan  hukum  alam,  melainkan  diupayakan secara aktif melalui pilihan identitas dan tindakan yang seharusnya dilakukan karena ada nilai lebih yang akan diperoleh dengan pilihan identitas  dan  tindakan  itu.  Di  sini,  integritas  bukan  menyatakan fakta apa yang terjadi, melainkan menyatakan apa yang seharusnya diupayakan.
Peran  sentral  manusia  pada  sesuatu  yang  memiliki  integritas evaluatif membuat integritas tak dapat dipisahkan dari aspek moral (aspek baik-buruk manusia sebagai manusia). Berdasarkan hakekat dirinya  sebagai  manusia,  orang  yang  berintegritas  atau  organisasi yang  berintegritas  diharapkan  mengambil  keputusan  dan  tindakan yang bermoral. Dan keputusan dan tindakan yang bermoral itu harus mengekspresikan identitas diri yang dibangunnya untuk menegaskan bahwa makna kekompakan pada dirinya terwujud dan terekspresikan. Jadi,  ada  dua  aspek  integritas  bagi  individu  orang  atau  individu organisasi  yang  berintegritas : pertama,  integritas  berkaitan  dengan bagaimana  individu  membangun  dan  mempertahankan  identitas dirinya  (proses  pengendalian  internal);  dan  kedua,  integritas berkaitan  dengan  bagaimana  individu  melakukan  perbuatan  yang bermoral  (proses  partisipasi  eksternal).  Makna  integritas  yang benar  seharusnya  mencakup  dua  aspek  tersebut  bersama-sama. Tetapi tampaknya tidak mudah menemukan satu kriteria yang dapat merepresentasikan  dua  aspek  tersebut  sekaligus.  Dalam  sejarah perkembangannya,  makna  integritas-evaluatif  cenderung  direduksi dengan  menekankan  salah  satu  aspeknya  saja.  Memang  reduksi makna  tidak  terjadi  pada  integritas  non-evaluatif,  karena  proses
pengendalian internal dan proses partisipasi eksternal tunduk pada hukum  alam,  keduanya  memiliki  hubungan  kausalitas  dan  secara natural terjadi bersamaan (serentak). Namun justru integritas dalam makna  evaluatif  lah  yang  sering  diperbincangkan  di  masyarakat. Reduksi makna menjadi persoalan serius.

## Pereduksian Makna Integritas
Reduksi  makna  integritas  jenis  pertama  adalah  dengan menekankan proses pengendalian internal atau menekankan kriteria bagaimana kekompakan terwujud pada diri ( self ) atau identitas diri ( self identity ) individu yang memilikinya. Apa yang dianggap penting pada  reduksi  jenis  ini  adalah  keadaan  atau  adanya  kekompakan identitas diri, bagaimana individu membangun dan mempertahankan kekompakan  identitas  dirinya.  Taylor  (1985),  misalnya,  memaknai integritas  dengan  menekankan  pada  bagaimana  individu  secara sadar  memilih  dan  mengintegrasikan  berbagai  hasrat/keinginan menjadi kehendak yang terpadu sedemikian sehingga terbangun diri yang kompak. Williams (1973) memaknai integritas sebagai kesetiaan pada  beberapa  proyek  hidup  mendasar  yang  paling  membentuk identitas  diri  individu  yang  memilikinya.  Demikian  pula  Blustein (1991)  mengaitkan  makna  integritas  dengan  individu  yang  setia pada komitmen-komitmen mendasar yang membentuk identitas diri individu yang memilikinya. Calhoun (1995) menggambarkan pemilik integritas sebagai individu pemikir yang memperjuangkan tegaknya komitmen-komitmen  yang  dipegangnya  dan  memperlakukan komitmen-komitmen itu sebagai sesuatu yang sangat bernilai. McFall (1987) menegaskan pentingnya individu untuk memelihara integritas dengan  menolak  segala  macam  kompromi  terhadap  komitmen- komitmen pembentuk identitasnya.
Masalah  yang  muncul  dari  reduksi  makna  integritas  jenis pertama  tersebut  adalah  tiadanya  persyaratan  normatif  pada kriteria pemberian atribut integritas. Sepanjang individu memenuhi kriteria  formal,  yaitu  mampu  membangun,  memelihara  dan mentransformasikan  berbagai  hasrat/keinginan,  proyek  hidup mendasar,  ataupun  komitmen,  menjadi  identitas  diri  yang  kompak maka  ia  adalah  individu  yang  berintegritas.  Tidak  ada  persyaratan apakah  keputusan  dan  tindakan  yang  mengekspresikan  hasrat/ keinginan, proyek hidup mendasar dan komitmen itu sesuai tuntutan moral ataukah tidak. Moralitas ekspresi identitas diri tergantung pada
kebetulan  apakah  individu  yang  bersangkutan  memiliki  kesadaran moral ataukah tidak. Oleh karena itu, individu yang jahat dan kejam namun  memiliki  identitas  diri  yang  kompak  bisa  dianggap  sebagai individu yang berintegritas. Integritas bukan lagi suatu keutamaan/ kebajikan  ( virtue )  atau  karakter  yang  baik.  Kesimpulan  seperti  itu pada umumnya sulit diterima. Pertanyaan tentang kandungan moral di dalam makna integritas pun kemudian muncul.
Meskipun  adanya  kandungan  moral  di  dalam  makna  integritas sulit  ditolak,  hubungan  antara  integritas  dan  moralitas  seringkali diinterpretasikan secara berbeda-beda tergantung pada moralitas versi mana yang dipakai sebagai patokan : apakah versi individu penerima atribut  integritas  ataukah  versi  individu  pemberi  atribut  integritas. Halfon  (1989)  melihat  bahwa  moralitas  versi  penerima  atribut integritas  lah  yang  seharusnya  menjadi  patokan.  Menurut  Halfon, integritas dikaitkan dengan komitmen individu yang memberlakukan pada dirinya pandangan moral yang secara konseptual jelas, secara logika  konsisten,  dan  memperhitungkan  semua  fakta  empiris  dan pertimbangan moral. Calhoun (1995) mengemukakan pendapat yang serupa dengan menegaskan bahwa individu yang berintegritas harus tetap membela tegaknya pertimbangan terbaiknya sendiri meskipun perlu menghormati pertimbangan terbaik individu lain. Masalahnya, kedua  pendapat  itu  tidak  bisa  memberikan  batas  demarkasi  yang jelas  antara  individu  yang  berintegritas  dan  individu  yang  fanatik. Implikasi yang dapat ditarik dari kedua pendapat itu adalah bahwa individu fanatik, seperti misalnya seorang teroris yang berpandangan radikal, masih mungkin disebut sebagai individu yang berintegritas. Kesimpulan ini secara intuitif juga sulit diterima.
Reduksi makna integritas jenis kedua adalah dengan menekankan proses  partisipasi  eksternal  atau  menekankan  moralitas  tindakan versi  individu  pemberi  atribut  integritas.  Kriteria  yang  dipakai sebagai  patokan  adalah  bagaimana  konsistensi  tindakan  moral LQGLYLGX \DQJ PHQHULPD DWULEXW LQWHJULWDV WHULGHQWL¿NDVL ROHK pemberi  atribut  integritas.  Karena,  tindakan  moral  merupakan wujud ekspresi kekompakan diri individu dari segi kemanusiaannya. Ashford (2000), misalnya, memaknai integritas dengan menekankan segi objektivitas bagaimana individu harus patuh pada komitmennya terhadap  kewajiban-kewajiban  moral.  Bagi  Ashford,  konsepsi  diri individu  dapat  dikembangkan  namun  harus  disesuaikan  dengan persyaratan-persyaratan  moral  nyata  dari  luar  dirinya.  Implikasi
dari  pemaknaan  integritas  objektif  seperti  itu  adalah  bahwa  atribut integritas  hanya  bisa  diberikan  kepada  individu  yang  moralitasnya bersesuaian  dengan  standar  moralitas  masyarakat  pemberi  atribut. Masalahnya,  pemberian  atribut  integritas  umumnya  tidak  secara ketat mensyaratkan persetujuan moral pemberi atribut. Sebagaimana ditunjukkan  Cox,  La  Caze  dan  Levine  (2003),  kita  dapat  tetap menghormati seseorang sebagai orang yang berintegritas meskipun kita  tidak  setuju  dengan  pandangannya  tentang  persoalan  moral tertentu.  Memaksakan  persetujuan  moral  pemberi  atribut  berarti merendahkan individu itu sendiri sebagai subjek moralitas. Dengan kata lain, reduksi makna jenis kedua ini mengabaikan aspek personal individu,  seperti  misalnya  hasrat/  keinginan,  pertautan  emosional dan  komitmen  pribadi  terhadap  proyek  hidup  mendasar.  Padahal pengabaian  pentingnya  aspek  personal  individu  sama  saja  berarti pengabaian pentingnya individu itu sendiri sebagai sumber tindakan moral.  Individu  tidak  diapresiasi  sepantasnya  sebagai  subjek moralitas.
Jadi, reduksi makna integritas jenis pertama maupun jenis kedua menimbulkan masalah serius. Penekanan pada proses pengendalian internal memenuhi makna kekompakan dari aspek personal individu tetapi mengabaikan aspek moralitas tindakannya, sehingga individu yang  jahat  tidak  dapat  ditolak  kemungkinannya  menjadi  individu yang menerima atribut integritas. Sedangkan penekanan pada proses partisipasi  eksternal  memenuhi  makna  kekompakan  dari  aspek moralitas tindakan individu tetapi mengabaikan aspek personalnya, sehingga  individu  lebih  berperan  sebagai  objek  moralitas  daripada berperan  sebagai  subjek  moralitas.  Tantangan  selanjutnya  adalah menemukan  konstruksi  pemahaman  yang  dapat  mengembalikan makna  dasar  integritas  dan  memberikan  kriteria  tunggal  untuk pemberian atribut integritas dengan makna dasarnya itu.

## Mengembalikan Makna Dasar Integritas
Tidak mudah mengembalikan makna dasar integritas
“kekompakan”  dengan  mengintegrasikan  proses  pengendalian internal  dan  proses  partisipasi  eksternal.  Proses  pengendalian internal yang berkaitan dengan bagaimana individu secara personal membangun  dan  mempertahankan  identitas  diri  (aspek  personal) mencerminkan  partikularitas  dan  subjektivitas.  Artinya,  individu sebagai subjek sepenuhnya sadar tentang keadaan partikular dirinya, keadaan  partikular  yang  diinginkannya,  dan  nilai-nilai  yang  harus
dirujuk dalam tindakannya pada konteks tertentu. Proses partisipasi eksternal yang berkaitan dengan moralitas tindakan individu (aspek moral) mencerminkan universalitas dan objektivitas. Artinya, tindakan individu bisa dijelaskan secara objektif dari segi kewajarannya terkait baik-buruknya  bagi  manusia,  sehingga  tindakan  itu  dapat  diterima secara universal. Makna kekompakan tercermin dari kedua aspeknya : aspek personal dan aspek moral. Jika proses pengendalian internal dan proses partisipasi eksternal terintegrasikan, maka identitas diri akan  sungguh-sungguh  terekspresikan  menjadi  tindakan-tindakan moral  dan  makna  kekompakan  akan  sungguh-sungguh  terwujud dengan kedua aspeknya itu.
Berikut  ini  akan  diajukan  konstruksi  pemahaman  dengan latar  belakang  etika  keutamaan  Aristoteles  ( Aristotle )  untuk mengembalikan  makna  dasar  integritas.  Konstruksi  pemahaman yang  dimaksud  di  sini  ditopang  oleh  dua  pilar  pemahaman,  yaitu pemahaman tentang hubungan dan tindakan moral dan pemahaman tentang  konsep  diri.  Pilar  pemahaman  pertama  berkaitan  dengan proses  partisipasi  eksternal,  sementara  pilar  pemahaman  kedua berkaitan dengan proses pengendalian internal.

## 1. Pemahaman tentang Hubungan dan Tindakan Moral
Hubungan baik antar manusia dipahami sebagai hubungan yang  ada  di  dalam  suatu  ‘ruang  konsep’  komunitas  ideal  yang mempersatukan  mereka.  Hubungan  baik  antara  suami  dan istri,  misalnya,  dipahami  sebagai  hubungan  yang  ada  dalam perspektif  konsep  keluarga  yang  ideal.  Hubungan  moral  tidak dipahami secara sederhana sebagai hubungan diadik manusia-A dan  manusia-B,  melainkan  dipahami  sebagai  hubungan  triadik manusia-A, manusia-B dan komunitas ideal. Akibatnya, tindakan moral  tidak  secara  sederhana  dipahami  sebagai  tindakan  yang langsung  mempengaruhi  kepentingan  atau  kebutuhan  manusia lain  ( other-regarding  action ),  melainkan  dipahami  sebagai tindakan  berkeutamaan  ( virtuous  action )  yang  mempengaruhi kepentingan  atau  kebutuhan  manusia  lain  melalui  proses perwujudan  komunitas  ideal.  Contohnya,  ketika  ada  banyak pengemis meminta-minta, tindakan yang baik barangkali bukan dengan mendermakan uang receh kita (karena ternyata aktivitas SHQJHPLVLWXGLNRRUGLQLUROHKVHRUDQJPD¿DPHODLQNDQGHQJDQ mendorong Dinas Sosial Pemerintah setempat untuk mengambil
tindakan disiplin-berkeadilan guna mengatasi masalah sosial itu. Melalui  perwujudan  komunitas  yang  ideal,  pengemis-pengemis itu  akan  dihantarkan  untuk  memenuhi  kebutuhannya  sebagai manusia.  Jadi,  tindakan  moral  atau  tindakan  berkeutamaan merupakan upaya partisipatif mewujudkan komunitas yang ideal.

## 2. Pemahaman tentang Konsep Diri
Konsep  diri  merupakan  konsep  yang  lumer  karena  “diri” tampaknya tidak dapat dianggap secara sederhana sebagai objek untuk  suatu  penjelasan  yang  sifatnya  deskriptif.  Dengan  adanya aneka  perjalanan  dan  pengalaman  hidup,  sulit  menjelaskan apakah  diriku  ini  tetap  sama  selamanya  ataukah  ada  perbedaan antara diriku saat ini dan diriku sepuluh tahun yang lalu. Kalau berbeda, lalu siapakah diriku ini? Sepertinya diri bukanlah sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu hasil dari proses pembentukan yang berlangsung terus-menerus (Hadi 2010, 133-4). Oleh karena itu,  diri  lebih  tepat  dipahami  secara  evaluatif  sebagai  sesuatu yang  menjadi  ( becoming ),  “menjadi  diri”  dengan  melakukan perbuatan-perbuatan  untuk  mewujudkannya  karena  ada  nilai lebih yang akan diperoleh di dalamnya. Dalam hal ini, perbuatan yang  dilakukannya  adalah  tindakan  moral  atau  tindakan berkeutamaan,  sedangkan  diri  yang  mau  diwujudkannya  adalah GLULGDULVRVRNLQGLYLGX\DQJPHQJLGHQWL¿NDVLNDQGLULQ\DGHQJDQ komunitas ideal. Konsep diri yang dirujuk di sini disebut konsep “diri yang diperluas” ( the expanded self ).
Konsep diri-yang-diperluas dapat ditemukan akarnya di dalam etika  keutamaan  Aristoteles  ( Aristotle ).  Aristotle  (2001)  dalam karyanya Ethica Nicomachea paragraf IX.9.1170b.5-7 menyatakan “… if as the virtuous man is to himself, he is to his friend also ( for his friend is another self )…” Artinya, orang berkeutamaan ( virtuous man ) akan menempatkan seorang teman sebagai “diri yang lain”
( another  self )  seakan-akan  diri  yang  sesungguhnya  lebih  luas daripada batas diri yang alami. Pertemanan yang baik ( virtuous friendship )  mengatasi  batas  terpisahnya  individu  satu  dengan individu lain sedemikian rupa sehingga ada suatu persatuan antara diri  dan  diri-yang-lain.  Namun,  berbeda  dengan  interpretasi Stern-Gillet (1995) yang menganggapnya sebagai persatuan yang sifatnya psikis, persatuan tersebut harus diinterpretasikan sebagai persatuan yang sifatnya konseptual. Ada skema hubungan triadik
antara “orang berkeutamaan” ( virtuous man ), “diri sendiri” ( self ), dan “temannya” ( another sellf ) sedemikian sehingga hanya jika diri sendiri dan temannya memiliki atribut orang yang berkeutamaan maka diri sendiri dan temannya akan saling menempatkan yang lain sebagai diri-yang-lain ( another self ). Kalau kumpulan individu dalam  pertemanan  yang  baik  ( virtuous  friendship )    –    dimana masing-masing individu memiliki atribut orang berkeutamaan  – disebut komunitas ideal, maka skema hubungan triadik tersebut merupakan  skema  hubungan  antara  komunitas  ideal  ( ideal community ),  diri-sendiri  ( self ),  dan  temannya  ( another  self ). Dengan begitu, seseorang yang mau mewujudkan dirinya dengan tindakan berkeutamaan (mau menjadi orang yang berkeutamaan) DNDQPHQJLGHQWL¿NDVLNDQGLULQ\DGHQJDQNRPXQLWDVLGHDONDUHQD disitu  temannya  ditempatkannya  sebagai  diri-yang-lain.  Diri  di sini  adalah  “diri-yang-menjadi”,  diri  yang  dalam  artian  tertentu diperluas  dengan  komunitas  ideal  ( the  expanded  self ),  atau diri  yang  hanya  akan  terwujud  jikalau  komunitas  ideal  secara partisipatif diwujudkannya.
Dua pilar pemahaman tersebut menunjukkan adanya hubungan ‘kausalitas’ antara pilar pemahaman pertama dan pilar pemahaman kedua,  antara  proses  partisipasi  eksternal  dan  proses  pengendalian internal.  Keduanya  secara  konseptual  harus  terjadi  bersamaan (serentak).  Diri  atau  identitas  diri  individu  akan  terwujud  ketika dia  melakukan  tindakan  moral,  yaitu  melakukan  upaya  partisipatif mewujudkan komunitas ideal. Sebaliknya, tindakan moral (tindakan berkeutamaan)  akan  dilakukan  ketika  dia  mengekspresikan  dirinya melalui  upaya  partisipatif  mewujudkan  komunitas  ideal  yang merupakan  bagian  dari  dirinya.  Dengan  demikian,  makna  dasar LQWHJULWDV ³NHNRPSDNDQ´ GLNHPEDOLNDQ PHODOXL SHQJLGHQWL¿NDVLDQ diri  dengan  komunitas  ideal  dan  upaya  partisipatif  untuk mewujudkannya.  Sosok  individu  yang  berintegritas  adalah  sosok LQGLYLGX\DQJVHODOXPHQJLGHQWL¿NDVLNDQGLULQ\DGHQJDQNRPXQLWDV ideal  sehingga  akan  selalu  melakukan  upaya  partisipatif  untuk mewujudkannya. Tidak ada persoalan motivasional disini.
Pertanyaan  yang  kemudian  barangkali  muncul,  apakah  ciri-ciri komunitas ideal dan bagaimanakah jika ada banyak komunitas yang harus diupayakan secara partisipatif oleh individu menjadi komunitas- komunitas  ideal?  Sebagai  makhluk  sosial,  setiap  individu  dapat
dipastikan menjadi anggota dari banyak komunitas yang kesemuanya KDUXVGLSHUMXDQJNDQPHQMDGLNRPXQLWDVLGHDO'H¿QLVLVLQJNDWGDUL komunitas ideal adalah suatu komunitas yang seharusnya ada untuk WXMXDQVHVXQJJXKQ\D\DLWXWXMXDQ\DQJVHFDUDKLHUDUNLVGLGH¿QLVLNDQ dengan kehidupan yang baik ( the good life ) sebagai tujuan akhirnya. Di  bidang  ekonomi,  misalnya,  seorang  individu  menjadi  elemen komunitas  perusahaan,  komunitas  perusahaan  menjadi  elemen komunitas  pasar,  dan  komunitas  pasar  menjadi  elemen  komunitas umat manusia. Di bidang kemasyarakatan, seorang individu menjadi elemen  keluarga,  keluarga  menjadi  elemen  komunitas  kelurahan, komunitas  kelurahan  menjadi  elemen  komunitas  kabupaten, komunitas  kabupaten  menjadi  elemen  komunitas  Negara,  dan komunitas  Negara  menjadi  elemen  komunitas  umat  manusia.  Di bidang keprofesian, seorang profesional menjadi elemen komunitas keprofesian, dan komunitas keprofesian menjadi elemen komunitas XPDW PDQXVLD 7XMXDQ PDVLQJPDVLQJ NRPXQLWDV GLGH¿QLVLNDQ berdasarkan tujuan komunitas yang lebih besar sedemikian sehingga tujuan akhir komunitas paling besar (komunitas umat manusia) akan selalu mendasari tujuan setiap komunitas. Adapun tujuan komunitas paling besar (komunitas umat manusia) adalah kehidupan bersama yang  baik  ( the  good  life )  atau  kebahagiaan  bersama  di  dalam komunitas ( eudaimonia ).
Dengan  demikian,  setiap  komunitas  ideal  harus  mendasarkan tujuannya demi kehidupan bersama yang baik ( the good life ) sebagai tujuan akhir. Agar tujuan akhir tersebut bisa tercapai, tiga keutamaan/ kebajikan/  nilai  sosial  harus  diupayakan  keterwujudannya  yaitu kemandirian  individual  ( autonomy ),  kepedulian  ( caring )  dan keadilan  ( justice ).  Kemandirian  individual  ( autonomy )  diperlukan agar setiap elemen (anggota) mampu ikut serta mengalami kehidupan bersama yang baik ( the good life ) dengan melakukan upaya partisipatif mewujudkan  komunitas  ideal  dan,  dengan  begitu,  menjadi  elemen (anggota) yang berintegritas. Kepedulian ( caring ) diperlukan untuk membawa  setiap  elemen  (anggota)  ke  dalam  kehidupan  bersama dengan  elemen-elemen  lainnya  dan  mewujudkan  komunitas  ideal. Keadilan ( justice ) diperlukan agar setiap elemen (anggota) tetap bisa mempertahankan identitasnya dalam artian bahwa ia mendapatkan KDNQ\D XQWXN PHPEHULNDQ NRQWULEXVL VSHVL¿N VHEDJDL XSD\D partisipatif mewujudkan komunitas ideal.
Selain  kemandirian  individual  ( autonomy ),  kepedulian  ( caring )
dan keadilan ( justice ), setiap komunitas ideal memiliki keutamaan/ NHEDMLNDQQLODLVRVLDOODLQ\DQJSHUGH¿QLVLKDUXVMXJDGLXSD\DNDQ keterwujudannya  di  dalam  komunitas  itu  dan  di  elemen-elemen komunitas itu. Komunitas pasar yang memiliki integritas, misalnya, PHZXMXGNDQQLODLVRVLDOH¿VLHQVLDJDUWXMXDQVHVXQJJXKQ\DWHUFDSDL Perusahaan  (anggota  komunitas  pasar)  yang  berintegritas,  selain PHZXMXGNDQQLODLVRVLDOH¿VLHQVLMXJDKDUXVPHZXMXGNDQQLODL\DQJ terkait dengan kualitas layanan agar tujuan sesungguhnya tercapai. Karyawan  (anggota  komunitas  perusahaan)  yang  berintegritas, VHODLQ PHZXMXGNDQ QLODLVRVLDO H¿VLHQVL GDQ NXDOLWDV OD\DQDQ MXJD harus  mewujudkan  tercapainya  nilai  tertentu  sesuai  dengan  peran VSHVL¿NQ\D GL SHUXVDKDDQ 'HQJDQ EHJLWX DQWDUD NRPXQLWDV \DQJ memiliki integritas dan elemen-elemennya sangat erat hubungannya ( intimate )  sedemikian  sehingga  seolah-olah  identitas  elemen  sulit dipisahkan  dari  identitas  komunitas.  Kesimpulan  ini  mematahkan argumentasi  Kasulis  (2002)  yang  memisahkan  intimasi  ( intimacy ) dari integritas ( integrity ), karena disini integritas justru mensyaratkan intimasi  antara  komunitas  dengan  elemen-elemennya.  Untuk mewujudkan  diri  sebagai  elemen  yang  memiliki  integritas,  elemen itu  harus  melakukan  upaya  partisipatif  untuk  mentransformasikan komunitas-komunitas  yang  lebih  besar  (dimana  ia  menjadi anggotanya) menjadi komunitas-komunitas ideal.
Jadi,  makna  dasar  integritas  dikembalikan  melalui  perwujudan skema hierarkis komunitas-komunitas ideal sebagaimana dijelaskan di atas. Sosok individu yang berintegritas adalah sosok individu yang VHODOX PHQJLGHQWL¿NDVLNDQ GLULQ\D GHQJDQ NRPXQLWDVNRPXQLWDV ideal sehingga akan selalu melakukan upaya partisipatif untuk secara hierarkis  mewujudkan  semuanya.  Karyawan  yang  berintegritas akan  memperjuangkan  perusahaan  tempatnya  bekerja  menjadi perusahaan  yang  beintegritas,  dengan  mana  perjuangannya  itu sekaligus  juga  menghantarkan  perusahaan  melaksanakan  upaya partisipatif  mewujudkan  pasar  yang  berintegritas  dan  pasar mewujudkan kehidupan bersama yang baik di masyarakat (komunitas umat  manusia).  Agar  hal  itu  terwujud,  ketika  karyawan  tersebut mempertimbangkan  keputusan  dan  tindakan  yang  akan  dilakukan, nilai-nilai sosial dasar bagi kehidupan bersama yang baik (komunitas umat  manusia),  yaitu  kemandirian  individual  ( autonomy ), kepedulian  ( caring )  dan  keadilan  ( justice )  menjadi  prioritas pertama  sebelum  nilai-nilai  sosial  lain  berturut-turut : H¿VLHQVL
(komunitas  pasar),  kualitas  layanan  (komunitas  perusahaan),  dan QLODLVRVLDO\DQJEHUNDLWDQGHQJDQSHUDQVSHVL¿NQ\DVHQGLULGLGDODP perusahaan. Jadi jelas bahwa sosok individu yang berintegritas akan selalu  melakukan  upaya  partisipatif  terbaik  dengan  ikut  mengelola berfungsinya semua partikularitas (pada contoh karyawan tersebut : NHPDPSXDQ VSHVL¿NQ\D SHUXVDKDDQ WHPSDWQ\D EHNHUMD SDVDU tempat  perusahaannya  beroperasi)  demi  kehidupan  bersama  yang baik.  Karakteristik  seperti  ini  menjadi  cikal-bakal  pertentangannya dengan korupsi.

## Pertentangan Integritas dengan Korupsi
Secara  etimologis,  kata  korupsi  ( corruption )  memiliki  padanan kata Latin “ corruptus ” ataupun “ corrumpere ” yang berarti merusak, menghancurkan,  membusuk,  dan  hancur  berkeping  (Skeat  1888, 136;  Klein  1971,  169).  Makna  ini  bersesuaian  dengan  penjelasan Aristotle  (2001)  dalam  karyanya De  Generatione  et  Corruptione bahwa  korupsi  ( corruption ),  sebagai  lawan  dari  pembentukan/ pembangkitan  ( generation ),  mengacu  pada  sesuatu  yang  berhenti menjadi,  yang  mengalami  kemerosotan,  atau  yang  binasa.  Pada seorang manusia, korupsi berarti kemerosotan pada kecenderungan berperilaku  dari  apa  yang  seharusnya  menjadi  perilaku  manusia. Sedangkan pada konteks pemerintahan suatu Negara, korupsi berarti kemerosotan  yang  sifatnya  sistemik  terhadap  praktik-praktik  dan komitmen-komitmen  yang  membentuk  sistem  pemerintahan  yang sehat (Buchanan 2004). Makna korupsi seperti itu lebih menekankan gambaran  korupsi  sebagai  fenomena  sistemik  dari  sudut  pandang sesuatu  yang  terkorupsi.  Masalahnya,  gambaran  korupsi  sebagai fenomena  sistemik  cenderung  melebih-lebihkan  peran  kebaikan bersama  ( common  good ) dan  cenderung  mengabaikan  adanya kemungkinan bahwa tindakan tunggal (non-sistemik) yang koruptif bisa sama destruktifnya dengan korupsi sistemik.
Alternatif  pemaknaan  lain  terhadap  korupsi  adalah  dari  sudut pandang  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  mengorupsi. Gambaran  korupsi  yang  disorot  berupa  tindakan  tunggal  yang secara  rasional  bisa  dikategorikan  sebagai  korupsi.  Euben  (1989) menggambarkan korupsi sebagai tindakan tunggal seperti itu dengan melandaskan pada asumsi bahwa setiap orang merupakan individu egois yang hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Asumsi Euben merujuk  pada  kodrat  manusia  egoistik  yang  diilustrasikan  Hobbes
(1651)  dalam  karyanya Leviathan bahwa  manusia  satu  berbahaya bagi  manusia  lainnya  namun  setiap  manusia  dapat  mengamankan keberadaan dan memenuhi kepentingan dirinya melalui kesepakatan bersama  yang  terwujud  dalam  bentuk  kekuasaan  Negara.  Jadi menurut Euben (1989), pemegang kekuasaan publik (Negara) yang mendapatkan  legitimasi  dari  seluruh  individu  (hasil  kesepakatan bersama)  diwajibkan  menyelenggarakan  kekuasaannya  sesuai dengan  standar  yang  ditetapkan  demi  kepentingan  seluruh individu (kepentingan publik). Korupsi kemudian dimaknai sebagai penyelenggaraan  kekuasaan  yang  tidak  sesuai  dengan  standar.  Hal LQLWHUFHUPLQSDGDGH¿QLVL\DQJGLWHWDSNDQROHK:RUOG%DQN bahwa  korupsi  adalah  penyalahgunaan  kekuasaan  publik  untuk kepentingan  yang  sifatnya  privat  ( the  abuse  of  public  power  for private  gain ).  Masalah  yang  timbul  dari  gambaran  korupsi  sebagai penyalahgunaan  kekuasaan  publik  adalah  pengabaian  adanya  fakta bahwa  penyalahgunaan  kekuasaan  yang  sifatnya  privat  bisa  lebih destruktif dibandingkan dengan penyalahgunaan kekuasaan publik. Sebagai  contoh,  misalnya,  skandal  korporasi  yang  melibatkan penyalahgunaan  kekuasaan  privat  oleh  beberapa  pemimpin  bisnis di  bursa  saham  Amerika  awal  abad  ke-21  menimbulkan  dampak krisis ekonomi yang terbukti lebih menyengsarakan masyarakat luas daripada dampak skandal korupsi pejabat publik suatu Negara.
Oleh  karena  itu,  jika  korupsi  mau  dipahami  secara  lebih NRPSUHKHQVLI GDULSDGD NRUXSVL \DQJ KDQ\D WHUGH¿QLVLNDQ VHFDUD legal  formal  sebagai  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  pejabat publik,  maka  korupsi  harus  dilihat  secara  paradigmatik  sebagai penyalahgunaan  kekuasaan  di  semua  bidang  kehidupan.  Seorang petinju yang mau menerima uang suap untuk mengalah, dokter yang menolak  memberi  kesaksian  atas  malpraktik  koleganya,  atlet  yang menggunakan  doping  agar  menang  dalam  perlombaan  olahraga, dosen yang menjiplak tulisan orang lain, ataupun bahkan seseorang yang membohongi teman hidupnya untuk kepuasan nafsunya sendiri, kesemuanya  itu  merupakan  kasus  yang  secara  paradigmatik  dapat dimasukkan  ke  dalam  kategori  korupsi  (Miller  2013).  Pada  kasus- kasus tersebut, orang memiliki kekuasaan berdasarkan kepercayaan komunitas terhadap kemampuan partikular yang dimilikinya untuk menjalankan peran demi kebaikan bersama ( common good ). Ketika kekuasaan  itu  disalahgunakan  untuk  kepentingan  pribadi  tertentu (partikular) dengan memanipulasi seolah-olah kekuasaan itu masih digunakan  untuk  kebaikan  bersama,  maka  kasus  korupsi  secara
paradigmatik  telah  terjadi.  Jadi  jelas,  korupsi  secara  paradigmatik memanipulasi kebaikan bersama ( common good ) untuk kepentingan partikular.
Sementara itu, dari penjelasan tentang integritas sebelumnya dapat disimpulkan  bahwa  integritas  merupakan  keutamaan/  kebajikan yang mendorong individu yang memilikinya untuk melakukan upaya partisipatif terbaik mewujudkan kehidupan bersama yang baik ( the good  life )  melalui  pengelolaan  berfungsinya  semua  partikularitas yang  individu  tersebut  miliki  atau  pengaruhi  keterwujudannya. Individu  yang  dimaksud  di  sini  bisa  berupa  seorang  manusia  atau suatu  institusi/  organisasi  yang  secara  fungsional  dikendalikan atau  dipengaruhi  sekelompok  manusia  di  dalamnya.  Pada  seorang manusia, integritas merupakan suatu karakter yang baik, sedangkan pada suatu institusi/ organisasi, integritas merupakan suatu budaya organisasi yang baik. Baik pada seorang manusia maupun pada suatu institusi/  organisasi,  integritas  menimbulkan  daya  dorong  untuk mengarahkan berfungsinya partikularitas demi kebaikan umum yang sebanyak mungkin manusia bisa ikut merasakan ( common good ).
Dengan demikian, ekspresi integritas secara langsung berlawanan dengan korupsi. Sementara tindakan yang berintegritas mengarahkan berfungsinya  partikularitas  demi  kebaikan  bersama,  korupsi mengarahkan apa yang seharusnya menjadi kebaikan bersama demi kepentingan  partikular.  Sementara  tindakan  yang  berintegritas mempromosikan  atau  memperbesar  kemungkinan  terwujudnya komunitas  ideal,  korupsi  merusak  atau  memperkecil  kemungkinan terwujudnya  komunitas  ideal.  Karena  arahnya  secara  substansial persis  berlawanan,  integritas  tidak  hanya  secara  empiris  mencegah korupsi melainkan secara logis niscaya menangkal korupsi. Dengan kesimpulan ini tidak berarti bahwa individu yang memiliki integritas cenderung  mengabaikan  pentingnya  partikularitas.  Terkait  dengan pentingnya  partikularitas,  tiga  catatan  berikut  barangkali  bisa melengkapi gambaran tentang integritas dan individu yang memiliki integritas.
Pertama, bagi individu yang berintegritas, vitalitas atau daya hidup partikularitas  sangat  penting  karena  hanya  dengan  partikularitas yang  daya  hidupnya  kuat,  kebaikan  bersama  dalam  komunitas ideal  akan  semakin  bisa  diwujudkan.  Pada  kasus  tertentu,  upaya kreatif individu mempertahankan daya hidup partikularitas dengan mengorbankan  perwujudan  kebaikan  bersama  untuk  sementara
waktu bisa jadi merupakan bagian dari rencana tindakan yang paling tepat, karena dengan melakukannya individu tersebut pada akhirnya bisa  memberikan  kontribusi  terbaik  bagi  terwujudnya  kebaikan bersama.  Seorang  eksekutif  perusahaan,  misalnya,  terpaksa  harus mengorbankan  nilai-nilai  sosial  tertentu  untuk  mempertahankan keberadaan  perusahaannya  di  komunitas  pasar  yang  korup, sementara  dia  memproyeksikan  bagaimana  pada  akhirnya SHUXVDKDDQQ\D GDSDW PHPEHULNDQ NRQWULEXVL \DQJ VLJQL¿NDQ EDJL perbaikan moralitas komunitas pasar dan bagi perwujudan kebaikan bersama dalam komunitas ideal umat manusia. Ada kesan “urgensi” pada upaya mempertahankan daya hidup partikularitas, tetapi daya hidup  partikularitas  yang  dipertahankan  itu  tidak  boleh  menjadi tujuan akhir. Setiap segmen proses menjadi bagian dari upaya besar yang tujuan akhirnya adalah terwujudnya kebaikan bersama dalam komunitas ideal umat manusia.
Kedua,  berhubung  setiap  individu  memiliki  partikularitas  yang berbeda-beda  sementara  tujuan  akhirnya  satu  yaitu  terwujudnya kebaikan  bersama,  rencana  upaya  partisipatif  individu  yang berintegritas  harus  mempertimbangkan  persaingannya  dengan rencana upaya partisipatif yang ditawarkan individu-individu lainnya sedemikian sehingga upaya partisipatif terbaik yang diputuskan dan dijalankannya  dapat  secara  masuk  akal  dipertanggungjawabkan. Upaya  partisipatif  terbaik  yang  diputuskannya,  relatif  terhadap partikularitas  yang  dimilikinya,  dapat  diterima  akal  sehat  individu lain  karena  siapapun  yang  memiliki  partikularitas  yang  sama cenderung  akan  mengambil  keputusan  yang  sama.  Individu  yang berintegritas  selalu  siap  mempertanggungjawabkan  bahwa  upaya partisipatif  yang  dipilihnya  akan  memberikan  kontribusi  terbaik bagi  perwujudan  kebaikan  bersama,  meskipun  upaya  partisipatif yang dipilihnya itu justru dengan memberikan kesempatan individu lain  yang  lebih  ahli  (memiliki  partikularitas  yang  lebih  baik)  untuk mengambil  peran  yang  lebih  besar.  Individu  yang  berintegritas tidak  akan  berlindung  di  balik  minimnya  partikularitas  yang dimilikinya  untuk  bermalas-malasan  dari  peluang  mewujudkan kebaikan bersama dan, sebaliknya, tidak akan menggunakan alasan perwujudan kebaikan bersama untuk mengambil sebanyak mungkin peran  meskipun  partikularitas  yang  dimilikinya  tidak  memadai. Individu yang berintegritas selalu meningkatkan mutu partikularitas yang  dimilikinya,  misalnya  mengasah  kompetensi  dan  kemampuan
organisasi tempatnya berkiprah, demi peningkatan upaya partisipatif mewujudkan kebaikan bersama.
Ketiga,  organisasi  (komunitas)  yang  berintegritas  tidak  hanya melakukan upaya partisipatif mewujudkan kebaikan bersama tetapi juga  memastikan  bahwa  upaya  itu  merupakan  hasil  kerjasama  dari anggota-anggotanya  dalam  memberikan  kontribusi  terbaik  bagi terwujudnya  kebaikan  bersama.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi logis dari ketentuan bahwa individu yang berintegritas (manusia atau organisasi  dengan  manusia  di  dalamnya)  tidak  akan  memudarkan identitas  elemen-elemennya.  Jika  elemen-elemennya  berupa  agen moral (manusia atau organisasi dengan manusia di dalamnya), maka kemandirian individual ( autonomy ) dari agen-agen moral harus dijaga sedemikian  sehingga  mereka  masing-masing  bisa  mengekspresikan identitas, partikularitas yang dimilikinya, bagi terwujudnya kebaikan bersama.  Integritas  organisasi  (komunitas)  merupakan  hasil  upaya anggota-anggota  yang  berintegritas,  merupakan  cerminan  anggota- anggota yang berintegritas. Organisasi yang berintegritas hanya akan terwujud  bersamaan  dengan  terwujudnya  anggota-anggota  yang berintegritas  ( co-realization  or  co-actualization ).  Budaya  integritas organisasi  mendorong  terbentuknya  karakter  integritas  anggota- anggotanya.  Semakin  kuat  karakter  integritas  anggota-anggotanya, semakin  kuat  identitas  anggota-anggotanya  yang  diekspresikan demi  kebaikan  bersama,  semakin  kuat  kualitas  dan  daya  hidup partikularitas  anggota-anggotanya  yang  diekspresikan  demi kebaikan  bersama,  semakin  kuat  pula  budaya  integritas  organisasi. Dengan  demikian,  baik  pentingnya  kebaikan  bersama  ( common good )  maupun  pentingnya  partikularitas  individu,  tidak  saling merendahkan dan direndahkan.
Jadi  bagi  individu  yang  berintegritas,  urgensi  daya-hidup partikularitas  yang  dimilikinya  perlu  dipertahankan  (catatan pertama),  kualitas  partikularitas  yang  dimilikinya  harus  terus- menerus ditingkatkan (catatan kedua), dan pentingnya partikularitas yang dimilikinya tidak akan direndahkan atas dasar alasan kebaikan bersama  (catatan  ketiga).  Makna  integritas  tidak  menekankan polarisasi “partikularitas” versus “kebaikan bersama ( common good )” dengan memosisikan satu lebih penting daripada yang lain, melainkan menekankan arah fungsional dari partikularitas ke kebaikan bersama ( common good ). Penekanan pada arah fungsional ini menunjukkan bahwa  ekspresi  integritas  secara  substansial  berlawanan  dengan
korupsi,  karena  korupsi  mendorong  apa  yang  seharusnya  menjadi kebaikan  bersama  ( common  good )  ke  arah  kepentingan  partikular. Jelas  sebagai  karakter  yang  baik  atau  budaya  organisasi  yang  baik, integritas mengandung keniscayaan logis menangkal korupsi.

## K E S I M P U L A N
Meskipun  penggunaan  kata  integritas  dalam  retorika  politik di  masyarakat  saat  ini  berpengaruh  besar  dalam  meningkatkan keprihatinan  moral  terhadap  korupsi,  namun  ketidakjelasan  dalam penyajian  maknanya  akan  membuat  pengaruh  tersebut  berhenti di  tataran  politik  saja  dan  tidak  berlanjut  ke  dalam  rancangan keputusan  dan  tindakan  riil  yang  secara  sistematis  bisa  menangkal korupsi.  Penyelisikan  makna  integritas  di  sini  dilakukan  secara ¿ORVR¿VXQWXNPHQHPXNDQPDNQDGDVDUQ\DPHQMHODVNDQEDJDLPDQD makna  dasar  itu  kemudian  direduksi  hingga  muncul  berbagai varietas  makna  yang  beredar  di  masyarakat,  dan  mengupayakan skema  pengembalian  makna  dasar  agar  supaya  mendapatkan satu  patokan  makna  integritas  yang  jelas.  Integritas  tampaknya tidak  cukup  direpresentasikan  oleh  kejujuran,  kecermatan  dalam berperilaku,  keteguhan  dalam  berkomitmen,  atau  pun  keutamaan/ kebajikan/  nilai-nilai  lain  seperti:  kesederhanaan,  kesabaran, visioner, keberanian, kedisiplinan, kerja keras, kerjasama, tanggung jawab,  dan  sebagainya.  Keutamaan/  kebajikan/  nilai-nilai  tersebut lebih merupakan akibat dari terwujudnya individu yang berintegritas daripada menjadi penyebab munculnya individu yang berintegritas.
Hasil penyelisikan menunjukkan bahwa integritas individu akan WHUZXMXGNHWLNDLDVHODOXPHQJLGHQWL¿NDVLNDQGLULGHQJDQNRPXQLWDV komunitas ideal sedemikian rupa sehingga ia akan selalu melakukan upaya  partisipatif  untuk  secara  hierarkis  mewujudkan  komunitas- komunitas  ideal  dalam  rangka  mewujudkan  dirinya.  Kebaikan bersama ( common good ) terjamin dan terjaga keberadaannya di dalam komunitas-komunitas  ideal  itu.  Jadi,  skema  pengembalian  makna dasar integritas menyajikan kontrasnya perbedaan antara integritas dan korupsi. Sementara korupsi merupakan perilaku penyalahgunaan kekuasaan  dengan  memanipulasi  apa  yang  seharusnya  menjadi kebaikan bersama demi kepentingan partikular (kepentingan pribadi tertentu), integritas merupakan keutamaan/ kebajikan ( virtue ) yang menimbulkan daya dorong untuk mengelola berfungsinya kekuasaan
partikular (kekuasaan yang terkait dengan kompetensi, sumberdaya, dan  kemampuan  individu  maupun  organisasi)  demi  kepentingan kebaikan  bersama.  Arah  fungsional  integritas  tepat  berlawanan dengan korupsi sehingga secara logis integritas niscaya bertentangan dengan  korupsi.  Baik  integritas  maupun  korupsi  disini  dipahami secara paradigmatik. Maknanya tidak dibatasi oleh pengertian legal- formal. Makna tunggal integritas yang disajikan secara paradigmatik di  sini  direkomendasikan  untuk  dimanfaatkan  sebagai  landasan teoretis bagi praktik pengembangan karakter integritas dan budaya integritas dalam rangka upaya menangkal korupsi.

## R E F E R E N S I
Aristotle.  2001.  “Ethica  Nichomachea.”  Dalam The  Basic  Works of  Aristotle, terj.  W.D.  Ross,  ed.  Richard  McKeon.  NY:  Modern
Library.
____________.  “Politica.”  Dalam The  Basic  Works  of  Aristotle, terj. Benjamin Jowett, ed. Richard McKeon. NY: Modern Library.
____________. “De Generatione et Corruptione.” Dalam The Basic Works of Aristotle, terj. Harold H. Joachim, ed. Richard McKeon.
NY: Modern Library.
Ashford,  Elizabeth.  2000.  “Utilitarianism,  Integrity,  and  Partiality.”
Journal of Philosophy XCVII:8 (August): 421-39.
Audi,  Robert,  dan  Patrick  Murphy.  2006.  “The  Many  Faces  of Integrity.” Business Ethics Quarterly 16(1): 3-21.
Black, Harrison. 1825. An Etymological and Explanatory Dictionary of Words Derived from the Latin . 2 nd ed. London: Longman.
%OXVWHLQ-HɣUH\ Care and Commitment: Taking the Personal Point of View. New York: Oxford University Press.
Buchanan,  Bruce.  2004.  “The  Moral  Physics  of  the  Body  Politic:
Changing Contours of Corruption in Western Political Thought.”
Dalam Proceedings  of  the  Australasian  Political  Studies Association  Conference. University  of  Adelaide  (September  - October 2004). http://www.adelaide.edu.au/apsa/papers/.
Calhoun,  Cheshire.  1995.  “Standing  for  Something.” Journal  of Philosophy XCII(5): 235-60.
Carter, Stephen L. 1996. Integrity . New York: Basic Books.
Cox,  Damian,  Marguerite  La  Caze,  dan  Michael  P.  Levine.  2003.
Integrity and the Fragile Self. Aldershot-Hants: Ashgate.
Davion,  Victoria  M.  1990.  “Integrity  and  radical  change.”  Dalam
Feminist  Ethics, ed.  Claudia  Card.  Kansas:  Kansas  University Press.
Endro,  Gunardi.  2007. Integrity  in  Economic  Life:  An  Aristotelian Perspective. Dissertation. National University of Singapore.
Euben, J. Peter. 1989. “Corruption.” Dalam Political Innovation and Conceptual Change , ed. Terence Ball, James Farr dan Russell L. Hanson. New York: Cambridge Univ. Press.
Hadi,  Protasius  Hardono.  2010. Potret  Siapakah  Aku. Yogyakarta: Kanisius.
Halfon,  Mark  S.  1989. Integrity:  A  Philosophical  Inquiry. Philadelphia: Temple Univ. Press.
Hobbes,  Thomas.  1651. Leviathan. London:  Andrew  Crooke  at  the Green Dragon.
Kasulis,  Thomas  P.  2002. Intimacy  or  Integrity:  Philosophy  and
&XOWXUDO'LɣHUHQFH Honolulu: University of Hawai’i Press.
Klein, Ernest. 1971. A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language . Amsterdam: Elsevier.
Martin, Mike W. 1996. /RYH¶V9LUWXH Lawrence: University Press of Kansas.
McFall, Lynne. 1987. “Integrity.” International Journal of Ethics 98:1 (October): 5-20.
Miller,  Seumas.  2013.  “Integrity.” Stanford  Encyclopedia  of Philosophy. plato.stanford.edu/entries/corruption/  (Fri  Jan  25, 2013).
Skeat,  Walter  W.  1888. An  Etymological  Dictionary  of  the  English Language. 2 nd ed. Oxford: Clarendon Press.
Stern-Gillet,  Suzanne.  1995. $ULVWRWOH¶V 3KLORVRSK\ RI )ULHQGVKLS
Albany: State University of New York Press.
Taylor,  Gabriel.  1985. Pride,  Shame  and  Guilt:  Emotions  of  Self- Assessment. New York: Oxford University Press.
Williams,  Bernard.  1973.  “A  Critique  of  Utilitarianism.”  Dalam Utilitarianism for and against, ed. J.J. Smart & Bernard Williams. Cambridge: Cambridge University Press.
World  Bank.  1997. World  Development  Report:  The  State  in  a
Changing Society. Washington D.C.: World Bank.