PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
Ageng Triganda Sayuti
Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstrak
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga  yang keberadaannya disebutkan dalam  Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  untuk  meningkatkan perekonomian  desa.  Pembentukan  BUMDesa  mempunyai  banyak  dampak  positif  salah satunya  ialah  dapat  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes).  Dari  peningkatan pendapatan asli desa maka akan membuat perekonomian desa dan masyarakat. Sebagai badan usaha  BUM  Desa  berhubungan  dengan  pihak  ketiga  dalam  menjalankan  kegiatan ekonominya tersebut. Dari sisi hukum bisnis, badan usaha terbagi yang berbadan hukum dan tidak  berbadan  hukum  yang  pendiriannya  dilakukan  oleh  Notaris,  tulisan  ini  membahas bagaimana  status  badan  Hukum  BUM  Desa  serta  bagaimana  peran  Notaris  sebagai  Pejabat Umum dalam pendririan BUM Desa.
Kata Kunci : BUMDesa, Badan Hukum, Notaris.

## Abstract
Village  Owned  Enterprises  (BUM  Desa)  is  an  institution  whose  existence  is  mentioned  in Law No. 6 of 2014 on villages to improve the village economy. The establishment of BUM Desa  has  many  positive  impacts,  one  of  which  is  to  increase  the  village's  original  income (PADes). From the increase of original income of the village will make the village economy and  society.  As  a  BUM  Desa  business  entity  related  to  third  party  in  carrying  out  its economic activity. In terms of business law, a business entity is divided into legal entities and non-legal  entities  whose  stance  is  made  by  Notaries,  this  paper  discusses  how  the  status  of BUM Village Law agency and how the role of Notary as Public Official in the establishment of BUM Desa.
Keywords : BUM Desa, Legal Entity, Notary Public.

## PENDAHULUAN
Sebagaian  besar  penduduk  Indonesia  tinggal  di  daerah  pedesaan,  namun pembangunan insfrastruktur yang tidak merata menyebabkan perkembangan ekonomi hanya terasa di kota kota besar, hal itu menyebabkan perpindahan penduduk desa ke kota dan desa
semakin ditinggal. Sementara itu sejatinya desa memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik dengan titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan.
Desa  sebagai  bagian  wilayah  dari  sebuah  kabupaten,  memiliki  otonomi  asli. Walaupun  dalam  batasan  otonomi  asli,  desa  dapat  membangun  kemampuan  sumber  daya ekonomi  dan  keuangannya  dalam  rangka  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  desa  dan peningkatan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Dengan  mengelola  sumber  daya  lokal  berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan), dan sumber daya sosial.
Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif danBadan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  Badan  Legislatif.  Pemerintahandesa  inilah  yang selanjutnya  mengayomi  masyarakat  serta  mengurus  kepentingan  desa  dalam  bidang pemerintahan,  dan  pembangunan.  Untuk  itulah  perlu  suatu  lembaga  yang  dapat  mengelola potensi desa denganmaksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa  yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
BUMDesa  adalah  lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian   desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDesa sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di  pedesaan  harus  memilikiperbedaan  dengan  lembaga  ekonomi  pada  umumnya.  Hal  ini dimaksudkan  agarkeberadaan  dan  kinerja  BUMDesa  mampu  memberikan  kontribusi  yang signifikanterhadap  peningkatan  kesejahteraan  warga  desa.  Disamping  itu,  agar tidakberkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkanpergeseran nilai nilai kearifan lokal pedesaan.
Pengaturan  mengenai  BUMDesa  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor6  Tahun  2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakanpendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi,gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarakan penjelasan dariPasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa  adalah  pendapatan  yang  berasal  dari  kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal-usul dankewenangan skala desa.
Pengaturan  lebih  lanjut  mengenai  BUMDesa  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan,Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pendirian  dan    anggaran  dasar  dibicarakan  dan    disepakati  dalam  musyawarah  desa  yg kemudian  dituangkan  dalam  berita  Acara  Musyawarah  Desa    unttk  selanjutnya  ditetapkan dandisahkan  dengan  peraturan  desa  yg  memuat  &  mengatur  ttg  Pendirian,  AD  ART  BUM Desa.
Pendirian  BUMDesa  dengan  didasari  musyawarah  desa  yang  kemudian  disahkan dengan  Peraturan  Desa,  maka  pendririan  BUMDesa  berbeda  dengan  dengan  badan  usaha yang lain yang didirikan dengan akta Notaris. Dalam menjalankan kegiatan usahanya terlebih ketika  berhubungan  dengan  pihak  ketiga,  pihak  yang  akan  melakukan  hubungan  hukum dengan  BUMDesa  dalam  melakukan  kerja  sama  meminta  pendirian  BUMDesa  dengan disahkan dengan akta Notaris.
Akta    Notaris  merupakan  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris menurut bentuk dan tata cara  yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.Akta otentik  menurut  pasal  1868  KUH  Perdata  adalah  suatu  akta  yangdibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan  Undang  Undang  atau  di  hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  itu  di tempat akta itu dibuat.Dari uraian diatas dapat permasalahan yang dapat dirumuskan adalah,
bagaimana  pendirian  BUMDesa  sebagai  badan  hukum  dan  peran  Notaris  dalam  pendirian BUMDesa?

## PEMBAHASAN

## 1. Dasar Hukum Pendirian BUMDesa
Membicarakan  masalah  BUMDesa  maka  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  keberadaan Desa,    Sebagai  bukti  keberadaanya,  Penjelasan  Pasal  18  Undang-Undang  DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara  Indonesia  terdapat  lebih  kurang  250  “ Zelfbesturende landschappen ” dan“ Volksgemeenschappen” ,  seperti  desa  di  Jawa  dan  Bali,  Nagari  di  Minangkabau,  dusun dan  marga  di  Palembang,  dan  sebagainya.  Daerah-daerah  itu  mempunyai  susunan  Asli  dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi  penghalang  bagi  para  pendiri  bangsa  ( founding  fathers) ini  untuk  menjatuhkan pilihannya  pada  bentuk  negara  kesatuan.  Meskipun  disadari  bahwa  dalam  suatu  negara kesatuan  perlu  terdapat  homogenitas,  tetapi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tetap memberikan  pengakuan  dan  jaminan  terhadap  keberadaan  kesatuan  masyarakat  hukum  dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.
Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
4. Undang-UndangNomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja;
5. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Di Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  hingga  yang terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desadisusun  dengan  semangat penerapanamanat  konstitusi,  yaitu  pengaturan  masyarakat  hukum  adat  dengan  tujuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  18  ayat  (7)  dan  Pasal  18B  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
1) memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  atas  Desa  yang  sudah  ada  dengan keberagamannya  sebelum  dan  sesudah  terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;
2) memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian  hukum  atas  Desa  dalam  sistem ketatanegaraan  Republik  Indonesia  demi  mewujudkan  keadilan  bagi  seluruhrakyat Indonesia;
3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5) membentuk  Pemerintahan  Desa  yang  profesional,  efisien  dan  efektif,  terbuka,  serta bertanggung jawab;
6) meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga  masyarakat  Desa  guna  mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7) meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya  masyarakat  Desa  guna  mewujudkan masyarakat  Desa  yang  mampu  memelihara  kesatuan  sosial  sebagai  bagian  dari ketahanan nasional;
8) memajukan  perekonomian  masyarakat  Desa  serta  mengatasi  kesenjangan pembangunan nasional; dan
9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
Salah satu  bentuk  peran  aktif masyarakat  tersebut dalam bidang pengelolaan potensi desa  melalui  BUMDesa  Sebagaimana  dinyatakan    dalam  pasal  1  angka  6  Undang  Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa  menjelaskan BUMDesaadalah badan usaha yang seluruh atausebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang berasal darikekayaan Desa  yang dipisahkan guna mengelola aset,  jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnyakesejahteraan masyarakat Desa.
Pasal 87 Undang Undang tersebut menyatakan:
(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya Pasal 88 mengatur:
(1) Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2)  Pendirian  BUMDesa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan  dengan  Peraturan Desa.
Mekanisme  lebih  lanjut  mengenai  pendirian  BUMDesa  kemudian  diatur  dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015  Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagai Lex specialis dari UU Desa.
Pendirian  BUMDesa  dimaksudkan  sebagai  upaya  mewadahi  seluruh  kegiatan  di bidang  ekonomi  dan/atau  pelayanan  umum  yang  dikelola  oleh  Desa  dan/atau  kerja  sama antar-Desa.  Dengan  tujuan  seperti  yang  tertulis  pada  pasal  3  Peraturan  menteri tersebutPendirian BUM Desa bertujuan:
a. meningkatkan perekonomian Desa;
b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar  yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  perbaikan  pelayanan  umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
Atas  pertimbangan  tersebut  maka  desa  dapat  mendirikan  BUM  Desa  dengan penyertaan modal yang dipisahkan seperui yang diatur pasal selanjutnya permen tersebut:
(1) Desa dapat  mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan  Desa tentang Pendirian  BUM

## Desa
(2)  Desa  dapat  mendirikan  BUM  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dengan mempertimbangkan:
a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
b. potensi usaha ekonomi Desa;
c. sumberdaya alam di Desa;
d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan
e. penyertaan  modal  dari  Pemerintah  Desa  dalam  bentuk  pembiayaan  dan  kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.
Pendirian  BUMDesa  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  disepakati  melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal,  dan  Transmigrasi  tentang  Pedoman  Tata  Tertib  dan  Mekanisme  Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan:
a. pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
b. organisasi pengelola BUMDesa;
c. modal usaha BUMDesa; dan
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
Lebih  lanjut  hasil  kesepakatan  Musyawarah  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  menjadi  pedoman  bagi  Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.
Dalam  rangka  melakukan  kegiatan  perekonomian  desa,  BUMDes  dapat  mendirikan Unit  Unit  usaha  untuk  melaksanakan  bidang  bidang  usahanya,  hal  ini  dinyatakan  dalam Peraturan Menteri tersebut pada pasal 7:
(1) BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)  Unit  usaha  yang  berbadan  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDesa dan masyarakat.
(3)  Dalam  hal  BUMDesa  tidak  mempunyai  unit-unit  usaha  yang  berbadan  hukum,  bentuk organisasi  BUMDesa  didasarkan  pada  Peraturan  Desa  tentang  Pendirian  BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
Pasal 8:
BUMDesa dapat membentuk unit usaha meliputi:
a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  yang  sebagian  besar  dimiliki  oleh BUMDesa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
Dari  peraturan  menteri  diatas  bahwa  BUMDes  didirikan  berdasarkan  musyawarah desa,  yang  kemudian  ditetapkan  dengan  Peraturan  Desa.  Setelah  ditetapkan  BUMDes  bisa membentuk  unit  unit  usaha  yang  berbadan  badan    hukum  untuk  mendukung  kegiatan pengembangan usaha yang lebih profesional.
Unit usaha yang dapat dibentuk yaitu:
a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  yang  sebagian  besar  dimiliki  oleh  BUM
Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
Unit usaha yang dibentuk BUM Des tersebut merupakan badan hukum privat,  Istilah badan  hukum  atau rechtspersoon merupakan  lawan  kata  dari natuurlijk  person (manusia).
Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  KUHPerdata  (KUHPerdata)  tidak  dijumpai istilah rechtspersoon maupun  badan  hukum,  juga  tidak  terdapat  peraturan  umum  yang mengatur mengenai rechtspersoon maupun badan hukum secara lengkap 1 .
Menurut  Subekti,  badan  hukum  atau rechtspersoon ,  artinya  orang  yang  diciptakan oleh  hukum 2 .Wirjono  Prodjodikoro  mengemukakan  pengertian  suatu  badan  hukum,  yaitu badan  yang  disamping  manusia  perseorangan  juga  dianggap  dapat  bertindak  dalam  hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain 3 .
1 Amelia sri kusuma dewi, Peranan Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes)
Sebagai  Upaya  dalam    Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  Serta  Menumbuhkan Perekonomian Desa, Jurnal of Rural and Development, volume v, Nomor 1, 2014, hal. 6
2 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, 1985, hal.  21.
3 Wirjono Prodjodikoro. Azas-Azas Hukum Perdata . Bale Bandung – Sumur Bandung. 1987. Hal.  23.
Dari  penjelasan  diatas  maka  BUMDes  sebagai  badan  usaha  bukanlah  badan  hukum privat  atau  perusahaaan.  Badan  usaha  dengan  perusahaan  dapat  dibedakan  seperti  yang dijelasakan oleh A. Ridwan halim yang dikutip oleh Chidir Ali sebagai berikut 4 :
Nomor Perusahaan Badan Usaha 1 Perusahaan  ialah  suatu  daya  ikhtiar atau  pekerjaan  yang  teratur  yang dilaksanakan sebagai mata pencaharian sehari-hari. Badan  usaha  merupakan  perwujudan atau pengejawantahan organisasi
perusahaan,  yang  memberikan  bentuk cara kerja, wadah kerja dan bentuk/besar  kecilnya  tanggung  jawab pengurus/para anggotanya. 2 Perusahaan  menghasilkan  barang  & jasa  yang  selanjutnya  dilemparkan ke  pasaran  (oleh  badan  usaha  yang bersangkutan). Badan  usaha  menghasilkan  laba  yang didapat  dari hasil pemasaran barang  & jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya. 3 Suatu  perusahaan  tidak  selalu  pasti berwujud  suatu  badan  usaha,  karena mungkin  saja  perusahaan  itu  tidak berwujud organisasi, melainkan
dijalankan hanya oleh seorang
pelaksana  (yang  setidaknya  dibantu
oleh  seorang  atau  beberapa  orang
pembantunya).
Suatu  badan usaha pastilah merupakan perwujudan dari suatu perusahaan yang
terorganisir.
4 Chidir Ali, Badan Hukum , Alumni, Bandung, 2005, hal. 107-108.
4 Secara konkret perusahaan itu Nampak,  misalnya  sebagai  toko, bengkel,  restoran,  bioskop,  hotel,
gudang-gudang yang disewakan
(milik perusahaan penyewaan gudang), tempat pemangkasan rambut, tempat berobat umum (milik
pribadi si pengobat) dan sebagainya.
Badan  usaha  itu  wujudnya  abstrak karena  pada  hakikatnya  merupakan organisasi  dari  suatu  perusahaan,  yang dapat diketahui umum untuk dibedakan hanyalah  bentuknya  yang  tertulis  di depan  namanya,  misalnya:  Firma,  CV, PT,  dan  sebagainya,  sedangkan  yang terlihat secara konkret dari suatu badan
usaha itu sebenarnya adalah perusahaannya.
Lebih  lanjut  bila ditinjau secara  yuridis badan usaha dibedakan pula,  yang berbadan hukum dan bukan berbadan dapat dibandingkan sebagai berikut:
Nomor Badan Usaha yang badan Hukum Badan  Usaha  yang  Bukan  Badan Hukum 1 Yang  menjadi  subjek  hukumnya  disini adalah  badan  usaha  itu  sendiri,  karena ia  telah  menjadi  badan  hukum  yang juga  termasuk  subjek  hukum  di samping manusia. Yang  menjadi  subjek  hukum  disini adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya,  jadi  bukan  badan  usaha itu  sendiri  karena  ia  bukanlah  hukum sehingga  tidak  dapat  menjadi  subjek hukum. 2 Pada  badan  usaha  ini  harta  kekayaan perusahaan terpisah dari harta
kekayaan pribadi para pengurus/ anggotanya. Akibatnya
kalau
Pada  badan  usaha  ini  harta  perusahaan bersatu  dengan  harta  pribadi  para pengurus/ anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya  pailit,  harta  pribadi
perusahaannya pailit,  yang terkena sita hanyalah  harta  perusahaannya  saja (harta  pribadi  pengurus/  anggotanya
tetap bebas dari sitaan).
pengurus/anggotanya  ikut  tersita  selain
harta perusahaannya. 3 Bentuk-bentuk  badan  usaha  yang termasuk badan hukum antara lain: PT (Perseroan Terbatas) PN (Perusahaan Negara)
PD (Perusahaan Daerah)
Koperasi
Perum (Perusahaan Umum)
Perjan (Perusahaan Jawatan)
Persero (Perusahaan Sero)
Yayasan dan sebagainya.
Dengan  melihat  perbandingan  diatas,  adanya  pemisahan  kekayaan  desa  menjadi kekayaan  BUMDesa  maka  BUMDesa  termasuk  kategori  usaha  yang  berbadan  hukum  yang dibentuk oleh musyawarah desa yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## 2. Peran Notaris pada pendirian BUMDesa
Sebelum  membahas  peran  notaris  dalam  pendirian  BUMDes  terlebih  dahulu dijelaskan sekilas mengenai jabatan notaris. Secara bahasa notaris berasal dari kata notarius, yaitu  orang  yang  menjalankan  pekerjaan  menulis  pada  zaman  romawi.  Pada  abad  ke-5  dan ke-6 sebutan notarius, majemuknya notariil, diberikan kepada penulis atau sekretaris pribadi
saja 5 . Pada perkembangannya dikenal pula dua jenis istilah notaris, yaitu notaris civil law dan notaris Common law. Notaris civil law adalah lembaga notariat yang berasal dari Italia Utara dan dianut pula di Indonesia dengan ciri cirinya adalah 6 :
1. Notaris diangkat oleh pejabat yang berwenang;
2. Bertujuan melayani masyarakat umum; dan
3. Mendapat honorarium dari masyarakat umum.
Sementara  notaris common  law adalah  notaris  yang  ada  di  negara  Ingris  dan Skandinavia, ciri cirinya adalah 7 :
1. Ia tidak dinagkat oleh penguasa;
2. Akta yang dibuatnya tidak berbentuk akta otentik tertentu.
Sebagai  pejabat  publik  notaris  di  Inggris  mempunyai  kedudukan  dan  peranan  yang sangat penting, karena mempunya dua fungsi yaitu 8 :
1. Fungsi internal dan ( international function ); dan
2. Fungsi internal ( internal function ).
Fungsi internasional dari notaris, yaitu 9 :
1. Mempersiapkan,  membuat  dan  mengesahkan  dokumen  hukum  yang  dapat memengaruhi hak; dan
2. Mengatur hak dan kewajiban warga Inggris di uar Inggris.
Klien mereka termasuk:
1. Departemen dan organisasi pemerintah;
2. Perusahaan industri dan perdagangan; dan
3. Perorangan.
5 Nico, Tanggung  Jawab  Notaris  selaku  Pejabat  Umum, Center  for  Documentation  and  Studies  of Bussines Law (CDSBL), yogyakarta, 2003, hal. 31
6 Ustad Adil, Mengenal Notaris Syariah , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 13
7 Ibid
8 Michael,  dalam  Salim.  Hs ,  Teknik  Pembuatan  Akta  Satu  (Konsep  Teoritis,  kewenangan  Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hal. 54
9 Ibid
Fungsi Internalnya, meliputi:
1. Mempersiapkan,  membuat  dokumen  yang  berkaitan  dengan  pemindahan  atau balik nama, termasuk di dalamnya untuk tujuan pendaftaran tanah;
2. Menyiapkan  atau  membuat  surat  surat  atau  instrumen  hukum  untuk  pemberian wasiat atau menentang pemberian wasiat atau surat surat administrasi lainnya;
3. Mengambil sumpah dan deklarasi hukum
4. Membuat  catatan  atau  menyatakan  transaksi  yang  berkaitan  dengan  wesel  dan surat berharga lainnya.
Notaris  merupakan  profesi  hukum  dengan  demikian  profesi  notaris  adalah  suatu profesi  mulia  ( nobile  officium) .  Disebut  sebagai nobile  officium dikarenakan  profesi  notaris sangat  erat  hubungannya  dengan  kemanusiaan 10 .  Dalam  memahami  notaris  sebagai  sebuah profesi,  Liliana  Tedjosaputro  mengetengahkan  falsafah,  hakikat  dari  profesi  dan profesionalisme  secara  integral.  Menurutnya  persyaratan  keseimbanagan  keselarasan,  dan keserasian sesuai dengan pancasila merupakan hal yang harus diperhatikan 11 .
Kedudukan  seorang  notaris  sebagai  suatu  fungsionaris  dalam  masyarakat  hingga sekarang  dirasakan  masih  disegani.  Seorang  notaris  biasanya  dianggap  sebagai  seorang pejabat  tempat  seseorang  dapat  memperoleh  nasihat  yang  boleh  diandalkan.  Segala  sesuatu yang  ditulis  serta  ditetapkannya  ( konstatir) adalah  benar.  Ia  adalah  pembuat  dokumen  yang kuat dalam proses hukum 12 .
Dalam  kaitannya  dengan  pendirian  BUMDesa  pandangan  masyarakat  ini  terlihat dalam praktek kenotariatan dimana hasil musyawarah desa diminta dilakukakan pengesahan
10 Abdul  ghofur  Anshori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  dan  Etika ,  UII  Press, Jakarta, 2009. hal. 25
11 Liliana  Tedjosaputro ,  Etika  Profesi  Notaris  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana ,  BIGRAF PUBLISHING, yogyakarta, 1995, hal. 45
12 Tan Thong Kie, Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris , Iktiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994 , hal. 218
dengan  akta  notaris.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  hasil  rapat  tersebut  menjadi  suatu  alat  bukti yang yang  memppunyai kekuatan hukum sempurna.
Akta  semacam  ini  dikenal  dalam  dunia  kenotariatan  sebagai  akta  relaas  yang  sering ditemui  pada  ranah  hukum  perusahaan  dengan  badan  hukum  perseroan  terbatas,  dimana notaris membuat berita cara rapat pemegang saham. Istilah berita acara itu sendiri berasal dari bahasa Inggris,  yaitu deed of minutes atau minutes of deed , sedangan dalam bahasa Belanda disebut dengan de notulen van de , sedangkan di Jerman disebut dengan das protokoller.
A.A  Andi  Prayitno  mengemukakan  mengenai  akta  relaas  adalah,  mencatat  segala peristiwa  apa  yang  dilihat,  didengar  dan  dirasakan  dari  pelaksanaannya  jalannya  rapat  atau acara  yang  diliput 13 .  Senada  dengan  itu,  G.H.S  Lumbun  menyajikan  pengertian  akta  relaas adalah, berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris  sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan ke dalam akta notaris 14 .
Unsur Unsur akta relaas dalam definisi yaitu berisi uraian tentang 15 :
1. Yang dilihat;
2. Disaksikan; dan
3. Atas permintaan para pihak
Sebuah akta reelas terdiri dari unsur unsur sebagai berikut, yaitu 16 :
1. Adanya surat tanda bukti;
2. Yang dilihat dan disaksikan;
3. Adanya peristiwa;
4. Langsung.
Surat tanda bukti merupakan tulisan yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau perbuatan  hukum.  Peristiwa  adalah  suatu  kejadian  atau  perkara  yang  benar  benar  terjadi.
13 A. A. Andi Prayitno, Pengetahuan Praktik tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia , Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hal. 69
14 G.H.S Lumbun, Peraturan Jabatan Notaris ,  Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 51.
15 Salim. H.S, Op.Cit, hal. 90.
16 Ibid.
Secara langsung artinya bahwa notaris benar benar mengetahui suatu kejadian tanpa melalui perantara orang lain 17 . Ketika notaris membuat akta musyawarah pendirian BUM Desa maka notaris hadir menyaksikan pelaksanaan musyawarah tersebut secara langsung.
Selain  itu  terdapat  pula  permintaan  atas  peraturan  desa  yang  merupakan  penetapan dari  hasil  musyawarah  desa  tersebut  dibuatkan  penegasan  dalam    akta  notaris.  Sedangkan Peraturan  Desa  merupakan  produk  hukum  pemerintah  dalam  hal  ini  pemerintahan  desa, kedudukan  notaris  di  Indonesia  sebagai  perpanjangan  tangan  negara  dalam  pengurusan  hal hal  tertentu  sesuai  yang  diberikan  oleh  Undang  Undang  berbeda  dengan  sistem  notaris  di Inggris dimana departemen dan organisasi pemerintah termasuk klien dari notaris.
Secara  yuridis  di  Indonesia  notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat  akta  autentik  dan  memiliki  kewenagan  lainnya  sebagaimana  diatur  oleh  Undang Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  perubahan  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris.
Sebagai pejabat publik, notaris tersebut diangkat oleh pemerintah dengan persyaratan yang dalam pasal 3 UUJN, adalah:
a. Warga negara Indonesia;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
d. Sehat  jasmani  dan  rohani  yang  dinyatakan  dengan  surat  keterangan  dari  dokter dan psikiater;
e. Berijasah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
f. Telah menjalani magang atau nyata nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut turut pada kantor
17 Ibid.
notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
g. Tidak  berstatus  pegawai  negeri,  pejabat  negara,  advokat,  atau  tidak  sedang memangku  jabatan  lain  yang  oleh  undang  undang  dilarang  untuk  dirangkap dengan jabatan notaris; dan
h. Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pegadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak  pidana  yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Produk  hukum  dari  jabatan  notaris  adalah  akta  autentik,  yang  dalam  bahasa  ingris disebut dengan authentic deed sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan authentieke akte  van 18 . Dalam  peraturan  perundang-undangan  pengertian  akta  autentik  tercantum  dalam pasal  1868  KUH  Perdata,  akta  autentik  adalah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan Undang Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenag untuk itu di tempat akta itu dibuat.
Dalam hal ini Salim.HS membagi tiga unsur akta autentik, meliputi 19 :
a. Dibuat dalam bentuk tertentu
b. Di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu; dan
c. Tempat dibuatnya akta.
Akta autentik  yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum tersebut meperlihatkan peran  notaris  dalam  menjamin  kepastian  hukum  yang  telah  diberikan  kewenangan  oleh peraturan perundang-undangan. Unsur Unsur yang tercantum dalam kewenangan meliputi:
1. Adanya kekuasaan formal
2. Kekuasaaan diberikan oleh undang undang 20
18 Salim. Hs , Op.Cit , hal. 17
19 Ibid
Unsur Unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan notaris yang meliputi:
1. Adanya kekuasaan;
2. Ditentukan oleh undang undang; dan
3. Adanya objek 21 .
Kekuasaan  diartikan  sebagai  kemampuan  dari  notaris  untuk  melaksanakan  jabatannya.
Kewenangan notaris dibagi menjadi dua macam, yaittu:
1. Kewenangan akta autentik; dan
2. Kewenangan lainnya 22 .
Dalam  sistem  hukum  Indonesia  kewenangan  ditentukan    dalam  pasal  15  Undang Undang Jabatan Notaris, yaitu:
1) Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian, dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan  dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjangpembuatan  Akta  itu  tidak  juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. membuat  kopi  dari  asli  surat  di  bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat uraian;
20 Ateng  Syaifudin, Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan  Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Jusitisia Edis IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000,  hal. 22
21 Salim.HS, Op.cit . hal.  49
22 Ibid
d. sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
e. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
f. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta Risalah Lelang.
g. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
h. membuat Akta risalah lelang.
3) Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris mempunyaikewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”
Kewenangann  lainnya  merupakan  kekuasaan  yang  telah  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan,  selainUndang  Undang  Jabatan  Notaris,  seperti  pembuatan  akta koperasi,  sebagaimana  diatur  dalam  undang  undang  Koperasi.  Dari  penjelasan  diatas  dapat diberikan  batasan  terhadap  kewenangan  lainnya  dari  jabatan  notaris  yaitu  ditentukan  oleh undang undang lain selain Undang Undang Jabatan Notaris.
Ketika Undang Undang tidak menyebutkan memberikan kewenangan untuk itu, maka tidak  ada  kewenangan  notaris  membuatkan    akta.  Dalam  hal  pendirian  BUMDesa  tidak ditemukan  aturan  hukum  yang  memberikan  kewenangan  pada  notaris  untuk  membuatkan akta.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  disebutkan  bahwa  BUMDesa  didirikan  dengan musyawarah  desa  ditetapkan  dengan  perdes  artinya  sudah  ada  pejabat  lain  yang  ditunjuk untuk melakukan perbuatan tersebut seperti yang ditegaskan pada pasal 15 (1) UUJN .
Dari  pembahasan  diatas  maka,  dalam  pendirian  BUMDesa  tidak  ada  aturan  yang memberikan  kewenangan  pada  notaris,  notaris  sebagai  pejabat  umum  berperan  ketika BUMDesa membentuk unit usaha berbentuk badan hukum privat. Kebutuhan interaksi bisnis BUMDesa dengan mitra tidak dapat menjadikan BUMDesa dilakukan pendirian oleh notaris.
Undang  Undang  menyatakan  BUMDesa  dapat  mendirikan  unit  usaha  berbadan hukum privat,  keberadaan badan hukum privat melalui unit usaha inilah yang memberi ruang
bagi  desa  melakukan  interaksi  bisnis  dengan  pihak  luar,  yang  mengubah  pengelolaan  desa dari tradisonal menjadi profesional dengan tetap didasari asas untuk kepentingan masyarakat.

## KESIMPULAN
BUM  Desa  merupakan  sebuah  badan  usaha  yang  menaungi  kegiatan  usaha  desa dalam  rangka  peningkatan  ekonomi  untuk  kesejahteraan  desa  sesuai  dengan  kondisi, kemampuan  dan  kekhasan  desa  itu  sendiri  dengan  dibentuk  melalui  musyawarah  desa  yang kemudian  ditetapkan  menjadi  Peraturan  Desa.  Musyawarah  pendirian  BUM  Desa memutuskan  pemisahan  kekayaan  desa  menjadi  kekayaaan  BUM  Desa,  adanya  pemisahan kekayaan tersebut  menjadikan BUM Desa sebagai  badan usaha  yang berbadan hukum  yang didirikan melalui Peraturan Desa
Peran  notaris  dilihat  dari  dasar  hukum  serta  bentuk  badan  hukum  pendirian  BUM Desa,  dihubungkan  dengan  kewenangan  notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang membuat akta otetik, peran serta notaris adalah dalam hal pendiriran Uunit Unit Usaha yang dari BUM Desa yang berbadan hukum privat.

## Daftar Pustaka
A. A. Andi Prayitno, Pengetahuan Praktik tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia , Putra
Media Nusantara, Surabaya, 2010.
Abdul  ghofur  Anshori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  dan  Etika ,  UII
Press, Jakarta, 2009.
Amelia sri kusuma dewi, Peranan Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes)
Sebagai  Upaya  dalam    Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  Serta Menumbuhkan  Perekonomian Desa, Jurnal of Rural and Development, Volume V,
Nomor 1, 2014.
Ateng  Syaifudin, Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan
Bertanggung  Jawab, Jurnal  Pro  Jusitisia  Edis  IV,  Bandung:  Universitas Parahyangan,2000.
Chidir Ali, Badan Hukum , Alumni, Bandung, 2005.
G.H.S Lumbun, Peraturan Jabatan Notaris ,  Erlangga, Jakarta, 1983.
Liliana  Tedjosaputro ,  Etika  Profesi  Notaris  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana ,  Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.
Nico, Tanggung  Jawab  Notaris  selaku  Pejabat  Umum, Center  for  Documentation  and Studies of Bussines Law (CDSBL), yogyakarta, 2003.
Salim. Hs , Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Intermasa, Jakarta, 1985.
Tan Thong Kie, Studi Notariat: Serba Serbi Praktek Notaris , Iktiar Baru Van Hoeve, Jakarta,
1994.
Ustad Adil, Mengenal Notaris Syariah , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
Wirjono Prodjodikoro. Azas-Azas Hukum Perdata . Bale Bandung – Sumur Bandung. 1987.