Pendahuluan : Mode Jaringan Awal “Kekuasaan ada di mana-mana,
suatu jaringan subtil dari wacana, pengetahuan, kenikmatan, dan kekuasaan” (Foucault, 1976). “Saya mengikuti kegaduhan di jaringan ‘ social media’” (Susilo Bambang
Yudhoyono, 2012)
Yudhoyono dan Foucault tentu tidak sedang  berdiskusi  atas  apa  itu  filosofi jaringan , tetapi  pernyataan  keduanya
saling  berkait  satu  sama  lain:  mereka sama-sama  bicara  atas  tema  kekuasaan. Yang pertama datang dari pikiran filosof kekuasaan ;  sementara  yang  kedua  lahir dari statemen penguasa .
Bagi  Michel  Foucault,  kekuasaan bekerja  dalam  jaringan  di  mana  di dalamnya tiap aktor selalu dalam posisi menjalankan  dan  dijalankan  kekuasaan. Kekuasaan  tidak  bisa  dimiliki,  tetapi disirkulasikan,  saling  didiseminasikan, dan  dipertukarkan  dalam  sebaran

## Dari Desentralisasi Jaringan ke [De]sentralisasi Kuasa: Dinamika, Kekuatan dan Pukulan Balik

## Rendy Pahrun Wadipalapa Universitas Airlangga

## Abstrak
Kuasa  bekerja  dalam  jaringan  di  mana  di  dalamnya  tiap  aktor  selalu  dalam  posisi menjalankan dan dijalankan kekuasaan. Kuasa tidak bisa dimiliki, tetapi disirkulasikan, saling didiseminasikan, dan dipertukarkan dalam sebaran jejaring yang luas. Masing- masing  aktor  menginginkan  tetap  dalam  sirkulasi  antar  dan  intra  jaringan  sehingga mampu  mengikuti  arusnya  untuk  bisa  bertahan.  Upaya  desentralisasi  jaringan  telah mengubah  keseimbangan  kekuasaan  politik.  Namun  demikian,  bentuk  teknologi komunikasi jaringan sosial saat ini, meskipun memiliki nilai yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai kekuatan dan konsolidasi politik, juga sangat berisiko mengalami pukulan balik. Sistem desentralisasi yang ada saat ini, dalam beberapa hal memiliki celah dan terpusat, dalam beberapa aspek masih tampak sentralistis. Mereka terlalu rentan terhadap pembalasan dan kontrol negara.
Kata kunci : kuasa, desentralisasi, jaringan

## Abstract
Power works in a network where each actor in it is always in a position of power to run and run. Power can not be owned, but circulated, disseminated each other, and exchanged in a wide distribution network. Each of these actors want to remain in the circulation of inter-and intra network so as to follow the current is to survive. Decentralization efforts the  network  has  changed  the  balance  of  political  power.  However,  forms  of  social network communication technology today, although it has tremendous value to be used as power and political consolidation, also risk a backlash. Decentralized system that exists  today,  in  some  ways  has  a  crack  and  centralized,  in  some  aspects  still  looks centralized: they are too vulnerable to state retaliation and control.
Keyword : power, decentralization, networking
jejaring  yang  luas.  Masing-masing  aktor menginginkan  tetap  dalam  sirkulasi antar  dan  intra  jaringan  sehingga mampu  mengikuti  arusnya  untuk  bisa bertahan. Pada beberapa tahap, jaringan itu  mengalami  akselerasi  ke  dalam bentuknya  yang  baru,  yang  diilhami oleh  teknologi  berlandas  komputer.  Ia terdesentralisasi.
Dan  persis  di  sinilah  posisi  kege- lisahan  Yudhoyono  bertempat:  jaringan baru  ini  terlampau  gaduh.  Sebelum ingar-bingar  jejaring  sosial  media  baru ( new  media ) meruap,  konsepsi  tentang apa itu jaringan dalam ranah komunikasi telah  lama  bertumbuh.  Inter-koneksi antar pribadi yang satu dengan yang lain, menjadi asumsi utama apa dan bagaimana jaringan  sosial  pada  awalnya  dipahami. Tulisan  ini  akan  melihat  bagaimana jaringan  itu  dikonseptualisasikan  dalam banyak  tradisi  keilmuan  komunikasi, serta bagaimana ia diartikulasikan secara bertahap. Kedua hal ini pada gilirannya akan  meringkas  pertanyaan  besar  yang banyak diajukan sebagai dilema teknologi komunikasi  kontemporer:  apa  implikasi sosio-politis atas jejaring komunikasi?
Perkembangan  analisis  jaringan komunikasi itu sendiri diringkas sebagai perjalanan awal dari tiga model. Pertama , model  komunikasi  linear. Kedua ,  kritik terhadap  model  komunikasi  linear.
Ketiga , model komunikasi konvergensi. Model komunikasi linier dikembangkan oleh Shannon dan Weaver (1949) melalui bukunya: The Mathematical
Theory  of  Communication .  Bagi  tradisi linier  ini,  konsepsi  jaringan  komunikasi belum  dikenal  oleh  karena  komunikasi dipandang sebagai aktifitas penyampaian informasi dari sumber kepada komunikan lewat aliran satu arah (dari komunikator ke  komunikan).  Kritik  paling  keras
terhadap  model  linear  ini,  yang  lantas menjadi  muasal  konsepsi  atas  jaringan komunikasi,  terutama  berisi  pandangan kritis  bahwa  dalam  setiap  komunikasi, komunikator dan komunikan adalah  dua pihak yang aktif, dan melakukan transaksi informasi  untuk  tujuan  pengertian bersama.  Kesamaan  pada  satu  tujuan bersama  ini  disebut  konvergensi.  Ada satu  wilayah  ‘tumpang-tindih’  antara komunikator  dan  komunikan  dalam proses  komunikasi  atau  penggunaan informasi  bersama.  Konvergensi  antara satu  orang  dengan  orang  lain  tidak pernah  lengkap  dan  sempurna,  dan  di sanalah  terjadinya  proses  konvergensi yang  bersifat  dinamis.  Di  sini,  jaringan komunikasi  antar  individu  diperhatikan sebagai salah satu variabel penting. Analisis jaringan komunikasi tumbuh  menjadi  salah  satu  pendekatan dari penelitian yang mempelajari perilaku manusia berdasarkan pendekatan model  konvergen.  Rogers  dan  Kincaid (1981)  menegaskan  bahwa  analisis jaringan komunikasi merupakan metode penelitian untuk mengidentifikasi struktur komunikasi dalam suatu sistem, di  mana  data  hubungan  mengenai arus  komunikasi  dianalisis  dengan menggunakan  beberapa  tipe  hubungan interpersonal  sebagai  unit  analisis. Lebih lanjut salah satu tujuan penelitian komunikasi dengan menggunakan analisis  jaringan  komunikasi  adalah untuk  memahami  gambaran  umum mengenai interaksi manusia dalam suatu sistem.
Logika  jaringan  yang  dipaparkan teoretisi awal jaringan semisal Rogers ini, penting  guna  membangun  pemahaman paling  dasar,  sebelum  berangkat  dalam diskusi  desentralisasi  jaringan.  Struktur komunikasi  adalah  susunan  dari unsur-unsur  komunikasi  yang  berbeda
yang  dapat  dikenali  melalui  pola  arus komunikasi dalam suatu sistem (Rogers & Kincaid 1981). Hal yang dapat dilakukan dalam  analisis  jaringan  komunikasi, yaitu:  (1)  mengidentifikasi  klik  dalam suatu  sistem;  (2)  mengidentifikasi peranan  khusus  seseorang  dalam jaringan  misalnya  sebagai liaisons , bridges ,  dan isolated ;  dan  (3)  mengukur berbagai  indikator  (indeks)  struktur komunikasi seperti keterhubungan Klik,  keterbukaan  klik,  keintegrasian klik,  dan  lain  sebagainya.  Sementara itu  yang  dimaksud  dengan  klik  adalah bagian dari sistem (sub sistem) di mana anggota-anggotanya  relatif  lebih  sering berinteraksi satu sama lain dibandingkan dengan  anggota-anggota  lainnya  dalam sistem komunikasi (Rogers & Kincaid, 1981).
Sebagai  dasar  untuk  mengetahui apakah  individu-individu  itu  dapat dimasukkan  ke  dalam  suatu  klik  atau tidak,  ada  tiga  kriteria  yang  dapat digunakan  untuk  mengidentifikasi  klik, yaitu: (1) setiap klik minimal harus terdiri dari  tiga  anggota;  (2)  setiap  anggota klik  minimal  harus  mempunyai  derajat keterhubungan  50%  dari  hubungan- hubungannya  di  dalam  klik;  dan (3)  seluruh  anggota  klik  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  harus saling berhubungan melalui suatu rantai hubungan dyadic yang berlangsung secara kontinyu dan menyeluruh di dalam klik (Rogers & Kincaid 1981).
Proses  komunikasi  yang  terjadi dalam  jaringan  komunikasi  dapat dijelaskan  dengan  menggunakan  model konvergen  sebagai  berikut  (Berlo,  1960; Rogers  dan  Kincaid,  1981)  :  1.  Satu informasi  bisa  mengandung  beberapa pengertian tergantung pada konteksnya, dan  untuk  mengambil  pengertian tergantung  pada  “frame  of  reference”. 2.  Terciptanya  kesamaan  makna  akan
suatu  informasi  antara  komunikator dan  komunikan  merupakan  tujuan utama  berkomunikasi.  3.  Hubungan interaktif  antara  komunikator  dengan komunikan menggunakan saluran jaringan  komunikasi  yaitu  saluran untuk  menyampaikan  pesan  dari  satu orang  ke  oran  lain  4.  Dari  hal-hal  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  proses komunikasi  akan  terjadi  bila  ada kesamaan pengertian terhadap informasi dari  pelaku-pelaku  yang  berkomunikasi dengan menggunakan jaringan komunikasi yang menghubungkan individu dengan  individu  atau  individu  dengam kelompok. Pada  konteks  komunikasi,  adalah konvergensi yang memungkinkan integrasi  progresif  dari  beberapa platform jaringan  yang  berbeda  untuk menyalurkan  layanan  yang  serupa  dan atau layanan-layanan yang berbeda yang disalurkan  pada  platform  jaringan  yang sama. Sampai  sini,  maka  konvergensi mendasari desentralisasi, yang semakin  intens  beriringan  dengan kehadiran  situs  jejaring  sosial  di  ruang maya.  Desentralisasi  memanfaatkan konvergensi  untuk  mendistribusikan keleluasaan  yang  lebih  bebas  bagi user , baik  sebagai  produsen  teks/pesan, distributor,  maupun  konsumen  itu sendiri—penjelasan  secara  teknis  akan dielaborasi  lebih  lanjut  pada  bagian berikutnya.  Yang  penting  diketahui adalah,  menguatnya  ide  desentralisasi jaringan  dipicu  oleh  luasnya  akses internet,  lebih-lebih  dari  terciptanya beragam  situs  jejaring  sosial  yang memberi  keleluasaan  besar  bagi user (Ahn, et. al .: 2011)
Sekilas  pandang  tentang  apa  dan bagaimana  situs-situs  ini  berkembang
adalah  sesuatu  yang  penting  untuk menjelaskan titik berangkat. Situs jejaring sosial  pertama,  yaitu sixdegrees.com mulai  muncul  pada  tahun  1997.  Situs ini  memiliki  aplikasi  untuk  membuat profil,  menambah  teman,  dan  mengirim pesan.  Tahun  1999  dan  2000,  muncul situs  sosial lunarstorm,  live  journal, cyword yang  berfungsi  memperluas informasi  secara  searah.  Tahun  2001, muncul ryze.com yang  berperan  untuk memperbesar  jejaring  bisnis.  Tahun 2002, muncul friendster sebagai situs anak muda  pertama  yang  semula  disediakan untuk  tempat  pencarian  jodoh,  namun dalam  kelanjutannya,  jejaring  ini  lebih diminati anak muda untuk untuk saling berkenalan dengan pengguna lain. Tahun 2003,  muncul  situs  sosial  interaktif  lain menyusul kemunculan friendster, Flick R, You Tube, Myspace .
Memasuki  tahun  2006,  penggunaan friendster  dan  Myspace  mulai  tergeser dengan  adanya  facebook.  Facebook dengan  tampilan  yang  lebih  modern memungkinkan orang untuk berkenalan dan mengakses informasi seluas-luasnya. Tahun 2009, kemunculan Twitter ternyata menambah  jumlah  situs  sosial.  Twitter menggunakan  sistem  mengikuti-tidak mengikuti  ( follow - unfollow ),  dimana  kita dapat melihat status  terbaru dari orang yang  kita  ikuti  ( follow ).  Kemudian  pada tahun  ini  muncul  jejaring  sosial  baru yaitu youfriends.net lebih memungkinkan fitur-fitur  yang  belum  ada  pada  jejaring lainnya  seperti  photo  editor,  zodiak, ramalan, halaman, game lebih banyak.

## Desentralisasi: Teknis & Politis
Pada  bagian  ini,  akan  didedah  dua pandangan  mengenai  desentralisasi, dari  penjelasan  peristiwa  yang  sangat teknis,  hingga  kontekstualisasi  konsep desentralisasi  dalam  ranah  Indonesia
secara politis.
Secara  teknis,  model  teknologi jaringan  yang  terdesentralisasi  adalah model  di  mana  suatu  keahlian  teknis dari  produksi  dan  konsumsi  pesan sepenuhnya  didistribusikan  secara  swa- kelola  kepada  masing-masing  individu ahli.  Dalam  model  teknologi  dengan logika  seperti  ini,  maka  seluruh  sistem komunikasi  didesain  menjadi  sistem multi-agent dimana  siapapun  tidak dibatasi  dalam  menciptakan  perangkat lunak,  memroduksi  pesan,  mengelola lalu-lintas pesan, dan sebagainya. Sementara sistem teknologi sentralistis  lebih  rentan  terhadap fluktuasi,  kurang  mampu  beradaptasi dengan  perubahan  situasional,  dan sering  membutuhkan  investasi  modal besar  untuk  menyediakan  infrastruktur pendukungnya,  sistem  desentralisasi cenderung  lebih  fleksibel,  mampu beradaptasi,  dan  dapat  mengambil keuntungan dari produksi dan penggunaan  media  teknologi  secara massal  sekaligus  murah  dan  mudah diakses.  Alasan-alasan  teknis  ini membuat  sistem  desentralisasi  jaringan beroperasi  secara  lebih  efisien  (Barabasi & Reka: 1999).
Adalah Paul Baran (1964) yang menilai bahwa  efisiensi  sistem  desentralisasi komunikasi  harus  diberi  tempat  pada perkembangan teknologi mutakhir. Baran menciptakan  sebuah  taksonomi  untuk menggambarkan  berbagai  jenis  sistem, dari  yang  terdistribusi,  terdesentralisasi, dan terpusat. Periksa gambar berikut:
Dari  tiga  model  ini,  secara  teknis, model  desentralisasi  komunikasi  jauh lebih menguntungkan ketimbang sistem  dengan  logika  sentralistis.  Paling tidak  ada  empat  alasan  fundamental mengapa  sistem  teknologi  sentralistis bermasalah. Pertama ,  sistem  tersentral seringkali menimbun informasi. Ia tidak mampu memberi daya untuk melakukan pembagian  informasi  dan  pesan, sehingga  itu  berarti  pula  ia  membatasi akses  informasi. Kedua , sistem  tersentral membatasi  pengambilan  keputusan  dan kemandirian  dalam  berimprovisasi. Operator  komunikasi  terpusat  secara oligarkis,  sehingga  titik  kendali  pesan dibatasi. Ketiga ,  ketakutan  pada  risiko kegagalan  teknis.  Sistem  tersentral mengandalkan  asumsi  utama  bahwa sistem adalah pusat komunikasi, ia harus dikelola  pula  secara  terpusat.  Membagi pengelolaan  dan  produksi  pesan/ informasi  hanya  akan  menciptakan peluang  kegagalan/kerusakan  teknis. Keempat ,  miskin  inovasi.  Sentralisme komunikasi tidak menciptakan kebaruan, atau sekalipun ada, kebaruan itu bergerak lambat dan lama (Baran: 1964).
Akan  tetapi,  secara  teknis  pula, sistem terdesentralisasi mengalami kelemahan,  terutama  dari  risiko  besar kegagalan  server  dalam  mengendalikan anarki  pesan,  karena  tiap  individu  atau user diberi kesempatan yang sama dalam berpartisipasi.  Kini,  dapat  dibayangkan bagaimana  protokol  didistribusikan lewat server yang berbeda sebagai suatu simpul,  dan  dijalankan  oleh  perusahaan hosting yang berbeda, dan pada masing- masing  simpul  ini  dapat  digunakan untuk menyimpan banyak account . Konsepsi  desentralisasi  jaringan  ti- dak mungkin dijelaskan tanpa melakukan tarikan historis atas kemunculan jaringan, dan  bagaimana  ia  didesentralisasikan. Sejak  kemunculan  teknologi  komputer pertama  kali  pada  awal  dekade  50 untuk  sensus  data  di  Amerika  Serikat, kemunculan  jaringan  baru  terjadi ketika  project  ARPANET  ( Advanced Research  Projects  Agency  Network ) diluncurkan  pada  tahun  1960.  Program ini  ditujukan  untuk  sebuah  eksperimen dan  demonstrasi  desentralisasi  jaringan komputer  yang  akhirnya  berkembang menjadi  struktur  dari  internet.  Tujuan awalnya: memperbaharui alat pertahanan untuk  menghadapi  musuh  yang  bisa
mengancam  untuk  menyerang  jaringan yang terpusat (Goldsmith & Wu: 2006). Titik  perkembangan  selanjutnya adalah  dimunculkannya  P2P  ( Peer-to-
Peer )  yang  pertama  kali  diluncurkan dan  dipopulerkan  oleh  aplikasi-aplikasi “berbagi-berkas”  ( file  sharing )  seperti Napster .  Pada  konteks  ini  teknologi  P2P memungkinkan  para  pengguna  untuk berbagi,  mencari  dan  mengunduh berkas  (Poplawski:  2008).  Sistem  ini memungkinkan  satu  komputer  dengan komputer lain untuk saling berhubungan secara dinamis dan berpartisipasi dalam mengarahkan  lalu  lintas  komunikasi informasi,  pemrosesan,  dan  pembagian bandwidth yang  intensif,  dimana  bila sistem  ini  tidak  ada,  tugas-tugas  ini biasanya  diemban  oleh  server  pusat (Donath dan Boyd, 2004).
Tumbuh-kembang  jaringan peer- to-peer meluas  ketika Microsoft merilis sistem  operasi Windows  for  Workgroups .
Karakteristik  kunci  jaringan  tersebut adalah dalam jaringan ini tidak terdapat sebuah server pusat yang mengatur klien- klien,  karena  memang  setiap  komputer bertindak sebagai server untuk komputer klien  lainnya.  Sistem  keamanan  yang ditawarkan  oleh  metode  ini  terbilang lebih  rendah  dibandingkan  dengan metode  klien/server  dan  manajemen terhadapnya  pun  menjadi  relatif  lebih rumit (Morland, 2005).
Di  samping  penjelasan  teknis,  pe- nulis  berupaya  menerangkan  hal-ihwal desentralisasi  dari  perspektif  politis dalam  konteks  Indonesia.  Sekurang- kurangnya, ada dua ragam desentralisasi dari  sudut  pandang  politis,  di  mana keduanya menyusun dirinya berdasarkan urutan  waktu  dan  bertambah  rumitnya teknologi.  Pada  lapis  pertama,  desen- tralisasi  jaringan  menerpa  dan  hanya berhenti  pada  perkara  institusi  media. Orde Lama dan Orde Baru menerapkan
logika  monolitik  atas  tata-kelola  media, dengan  cara  menempatkan  TVRI sebagai satu-satunya media yang diakui dan  diturut,  sementara  tumbuhnya media  lain  hanya  boleh  menawarkan sesuatu  yang  sifatnya  periferal,  tepian, dengan  tetap  menghormati  negara dan  medianya,  TVRI,  sebagai  sentral. Upaya  pembaharuan  politik  pada 1998  membawa  serta  dekonstruksi atas  sentralisasi.  Kekuasaan  negara dipreteli,  termasuk  dalam  ranah  media. Pembentukan  institusi  media  menjadi luwes  dan  menafikan  semua  peraturan represif: SIT, SIUPP, dan sebagainya.
Namun  demikian,  pada  lapis pertama  ini,  desentralisasi  kuasa  media berhenti  pada  level  institusional. Artinya,  kuasa  hanya  turun  dan  dibagi pada lembaga-per-lembaga, bukan individu-per-individu.  Sentralistis  TVRI dibagi  ke  stasiun/institusi  media  lain semisal  RCTI,  SCTV,  dan  sejenisnya.
Barulah  pada  lapis  kedua,  dipicu  oleh gelombang  besar  revolusi  media  baru dan rekontekstualisasi media berjejaring sosial,  desentralisasi  kuasa  tiba  sampai pada tataran individu. Teknologi dengan basis  media  komputer,  membawa konsekuensi  meningkatnya  hubungan antara  individu  dan  media,  sekaligus membebaskan  batasan  siapa  produsen dan siapa konsumen.
Desentralisasi  jaringan  juga  berada pada  konteks  yang  melingkungi transformasi  masyarakat  dari  analog ke  digital.  Itu  berarti  terjadi  pula metamorfosa  atas  transmisi  informasi, yang  secara  radikal  berubah  menjadi pertukaran  informasi  yang  bebas,  yang hampir memberikan dilema atas privasi, kekayaan  intelektual,  dan  sebagainya (Cardoso,2006). Distribusi informasi yang dimengerti secara konvensional, terlepas dari  konteks  desentralisasi  jaringan, adalah hasil adopsi dari pencetakan yang
bermula di akhir abad kelima belas dan terus berkembang sampai akhir abad dua puluh. Informasi dipahami sebagai artefak fisik,  dimana  memerlukan  persyaratan finansial untuk membuat, memindahkan dan menjualnya. Dari sinilah, ide tentang hak kekayaan intelektual lahir. Ia datang bersamaan  dengan  hitung-menghitung biaya  distribusi  informasi,  angka-angka biaya  untuk  menutup  ongkos  produksi, dan fee untuk menjual artefak fisik yang mengandung informasi.
Moralitas  ekonomi  yang  lahir  dari teknologi percetakan ini dapat dimaklumi karena  belum  ada  banyak  alternatif.  Di samping  itu,  logika  distribusi  terbatas pasti mengakibatkan eksklusifitas atas  beberapa  orang  yang  menguasai informasi.  Informasi  dengan  segera tersentralisasi kepada beberapa aktor, dan akan dianggap sebagai salah satu bentuk properti yang dihargai secara komersial. Oleh karena penghargaan atas informasi sebagai  properti,  maka  sang  pencipta informasi  harus  turut  menikmati  imbal hasil dari properti yang sudah dibeli dan dimanfaatkan.
Maka,  begitu  riwayat  sentralisme ini  dihapus  oleh  desentralisasi  yang dibawa oleh teknologi internet, apa yang diakui  sebagai  properti  informasi  dan lazim  diperjual-belikan,  luluh  lantak oleh  segala  situs-situs  berbagi  yang luar  biasa  banyaknya.  Problem  teoretik pun  bergeser,  dari  “siapa  yang  berhak memutuskan  konten  media?”  menjadi “apa  saja  yang  akan  dibagi?”  Problem atas authority yang  ada  dalam  logika sentralisme, tidak lagi menjadi penting di mata logika desentralisasi. Dalam layanan sentralistis, preferensi  konten  dibuat  dan  didesain oleh operator, yang secara sekaligus pula mengambil peran sebagai “gatekeeper”— seperti  editor  koran  yang  memutuskan mana  berita  layak  muat,  penerbitan
yang  memutuskan  naskah  mana  yang ideal  untuk  mencetak  buku,  eksekutif TV  dan  radio  yang  memutuskan  mana program  yang  layak  mengudara,  dan sejenisnya.  Model gatekeeper ini  kontras dengan  model  desentralisasi,  di  mana pengguna  sendirilah  yang  memutuskan apa  informasi  yang  dibagi  atau  dibuat, dan dengan demikian, apa pula informasi untuk dikonsumsi.
Desentralisasi  jaringan,  pun,  secara teknis  membawa  serta  desentralisasi kuasa. Ini karena telah terjadi pergeseran atas  kewenangan  individual  dalam mengelola  komunikasi,  lalu-lintasnya, maupun  produksi,  distribusi,  dan konsumsi  pesannya.  Ada  sekurangnya dua alasan teknis dari pergeseran kuasa ini. Pertama , pengguna dapat membangun dan  memulai  server  pribadi.  Pengguna mampu mengelola dan mengautentifikasi diri  ke  server  pribadi,  menggunakan kode  pribadi  atau password ,  pengenalan suara, scan iris mata, atau apa pun yang pengguna  suka.  Hal  semacam  ini  sama sekali  tidak  masalah  karena  pengguna tidak  perlu  bergantung  secara  fisik  ke server  lain. Kedua ,  dari  server  pribadi itu, dapat diciptakan aplikasi yang ingin dibuat  atau  digunakan.  Server  pribadi mengirimkan  pesan,  yang  merupakan permintaan untuk sesi aplikasi, ke server aplikasi  (Kumar,  Jasmine  &  Andrew: 2006).
Dalam isu yang paling baru, negara merasa  kesulitan  mengatur  soal  ini.  UU Pemilu  dapat  dinukil  sebagai  contoh yang  baik.  Kendati  UU  Pemilu  Nomor 8  tahun  2012  ini  tegas-tegas  mengatur metode  kampanye,  termasuk  batasan hingga  sanksi  pelanggarannya,  namun peraturan ini masih meninggalkan lubang menganga:  seluruh  pasal  dalam  bab VIII tentang kampanye sama sekali alpa merespons  tumbuh  kembang  internet sebagai media baru arus utama.
Contoh  pemilukada  DKI  Jakarta
2012  lalu  memang  terlampau  parsial untuk diambil, tetapi dari sini saja sudah dapat  diraba  kekosongan  etika  dalam memoderasi  kampanye  politik  di  ranah maya.  Tidak  ada  satu  pun  pegangan normatif  yang  mampu  mengantisipasi anomie  lalu  lintas  pesan  politik  di internet.  Akibatnya,  jadwal  kampanye mudah  dilanggar,  eksploitasi  SARA merebak  luar  biasa,  caci-maki  menjadi strategi yang lazim, dan kampanye hitam dibiarkan.
Mendesaknya  pengaturan  atas kampanye  politik  secara  online  didasari dua sebab penting. Pertama , telah terjadi perluasan dan sofistikasi konteks politik. Kini  tak  lagi  dapat  ditentukan  bahwa konteks  riil  politik  adalah  satu-satunya yang genuine dalam realitas politik, karena teknologi  internet  telah  menciptakan arena  realitas  politik  virtual  yang  jauh lebih luas dan tak terbatas. Maka, seiring ekspansi  jangkauan  konteks  politik ke  ranah  virtual,  itu  berarti  perluasan jangkauan  etika  juga  harus  diadopsi  ke dalam internet.
Kedua , pada saat bersamaan simbiosis mutual antara jagad politik dan internet membuat keduanya saling membutuhkan satu sama lain, kendati dalam banyak hal juga  menciptakan  tegangan-tegangan  di antaranya.  Masuknya  internet  sebagai bagian  penting  dari  metode  kampanye dan debat politik telah membuat siapapun untuk  memikirkan  strategi  etik  guna memoderasi lalu lintas pesan online.
Lagipula, terhadap tumbuh- kembang  dinamika  internet  ini,  dunia politik  mau  tak  mau  harus  melakukan penyesuaian  posisi.  Sebab,  model teknologi  media  baru  adalah  model  di mana suatu keahlian teknis dari produksi dan  konsumsi  informasi  politik  dapat sepenuhnya didistribusikan secara swakelola kepada masing-masing individu pengguna media. Dalam logika seperti  ini,  tidak  ada  “pusat”  yang membatasi  atau  mendikte.  Tiap  orang tak hanya memiliki kesamaan dalam hal membaca  pesan  atau  informasi  politik, melainkan  juga  menciptakannya  secara otonom. Oleh karena itu, kebebasan berpolitik dalam pengertian konvensional mengalami  pergeseran  ekstrim  tatkala perluasan  konteks  politik  di  ranah media  baru  diterima  sebagai  bagian dari  kenyataan  politik.  Kebebasan diartikulasikan lewat meningkatnya aksi- reaksi atas tiap-tiap peristiwa politik. Di dalam  kebebasan  itu,  kesopan-santunan dan  basa-basi  politik  yang  acapkali mewarnai  televisi  dan  surat  kabar  juga dapat  didekonstruksi  lewat  olok-olok dan komedi satire.
Kini, seiring berjalan waktu, lambat laun  mulai  terjadi  integrasi  pengalaman politik  yang  berkait-kelindan  dengan pengalaman kebebasan internet. Menguatnya  kesadaran  publik  atas fasilitas  internet  yang  menyediakan privelese politik, menjadi tantangan yang sukar  dijawab,  terutama  lantaran  risiko anarki pesan dan pendangkalannya.
Desentralisasi & Resistensi Etis: Online Hacktivism
Dalam  buku Cyber  Citizenship  and Cyber  Safety:  Cyber  Ethics ,  Diane  Bailey menjelaskan bahwa etika, “adalah aturan yang  memandu  untuk  menentukan apa  yang  benar  dan  keliru,  bahkan dalam  situasi  yang  paling  sulit  dan dilematis  sekalipun”.  Bertindak  secara etis  berarti  melakukan  hal  yang  benar walau  terkadang  dalam  situasi  yang sulit, dengan dibatasi oleh konteks ruang dan  waktu  dimana  suatu  tindakan  itu terjadi.  Jelas  bahwa  dalam  realitas  riil, konteks  itu  mewujud  pada  peraturan etis  dari  kebudayaan,  kode  etik  profesi,
atau  peraturan  etis  yang  disahkan negara.  Kesemuanya  ingin  meringkas satu tugas besar: mengarahkan individu pada tindakan benar yang sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat umum di sekitarnya (Alfred: 2002).
Karena  perluasan  dan  pendalaman atas  jaringan  konteks  dimungkinkan seiring dengan perkembangan teknologi media,  perluasan  jangkauan  etika  juga diadopsi ke dalam dunia siber yang kita kenal  dengan  istilah Cyber  Ethic atau etika siber. Menurut Richard A. Spinello (2004), cyberethics can be defined as the field of applied ethics than examines moral, legal, and social issues in the development and use of cybertechnology. Cybertechnology, in turn, refers  to  abroud  spectrum  of  technologies that range from stnad alone, computer to the cluster of networked computing, information, and  communication  technologies. Spinello menyatakan moral, hukum dan isu sosial yang  berkembang  di  dalam  teknologi siber  ( cybertechnology ),  adalah  substansi
dari cyberethics . Jika  secara  lentur  teknologi  siber dapat  didefinisikan  sebagai  spektrum besar  yang  membahas  tentang  kompu- tasi  jaringan,  informasi  dan  teknologi komunikasi,  maka cyberethics sesung- guhnya  adalah  etika  dalam  mengope- rasikan  jaringan  internet,  utamanya perilaku para pengguna.
Sederhananya, etika siber atau cyber ethics dapat dikatakan sebagai kumpulan nilai  moral  yang  berkaitan  dengan interaksi  antar  pengguna  teknologi informasi.  Belum  adanya  batas  jelas dalam  regulasi  pemerintah  dan  ikatan etika  yang  diatur  secara  nyata  dan  luas di  kalangan  masyarakat  dan  para  peng- guna  dunia  siber,  membuat  setiap orang  yang  menggunakan  teknologi infor masi  enggan  mendengar,  apalagi mematuhi,  jargon-jargon  etis.  Sehingga saat  bicara  mengenai  etika  siber,  maka
tak  ada  istilah  yang  bertindak  sebagai pengatur dan tak ada pula yang berposisi sebagai  yang  diatur.  Dimensi  subjek- objek  ditinggalkan  oleh  karena  tak  ada peninjau  atau  pengawas  etika—sesuatu yang  boleh  jadi  sangat  normal  ditemui dalam lingkup riil (Caldow, 2004).
Longgarnya  etika  ditambah  keya- kinan bahwa mengatur internet adalah sia- sia, telah menciptakan lubang menganga dalam  konstruksi  ruang  publik  dalam internet.  Marwick  (2008)  membahas khusus tema internet dan politik. Internet menjadi obyek studi filsafat politik karena dua perkara mendasar. Pertama , internet berevolusi  menjadi  instrumen  penting dalam upaya penguasaan politik. Kedua , dan  oleh  karenanya,  internet  digunakan dalam  dialog  politik  antara  politisi  dan warga  ( citizen ),  bagi  organisasi  politik dan aktivis, untuk kepentingan pemilihan umum,  diskusi  politik  bahkan  aktivitas terorisme.
Sebuah  filosofi  politik  negara modern  yang  tidak  memperhitungkan keberadaan cyberpolitics akan  berisiko terjebak hanya pada konsepsi usang dari proses  politik.  Selain  itu, cyberpolitics sendiri  adalah  obyek  yang  layak  studi, karena  pertanyaan-pertanyaan  tentang legitimasi  politik  dapat  diajukan mengenai  cara cyberpolitics seharusnya diselenggarakan. Di samping itu, internet seharusnya dipelajari oleh filsafat politik karena munculnya komunitas virtual dan jaringan  sosial  di  dunia  maya.  Struktur- struktur  sosial  yang  telah  muncul  di dunia  maya,  tampaknya  tidak  tunduk pada  otoritas  politik  dari  setiap  bangsa konglomerat  negara,  sehingga  sering disebut  pula  sebagai  “masyarakat  tanpa negara” (Winder, 2005).
Dalam konteks itu masyarakat tanpa negara  ini,  suatu  resistensi  atas  semua peraturan etis dari bermacam-maca versi, muncul  ke  permukaan  dalam  bentuk
yang  sebelumnya  sama  sekali  tidak terduga: hacktivism . Hacktivism secara definisi dimaknai sebagai aksi yang tidak menggunakan  kekerasan  fisik  dan  tidak menimbulkan  kekerasan  fisik  secara langsung, melainkan melukai target lewat teknik hacking komputer  untuk  tujuan- tujuan  politis.  Bentuk  aksi Hacktivism misalnya  seperti  yang  dilakukan kelompok Hacktivism pertama the Cult of the  Dead  Cow di  Amerika,  salah  satunya lewat  aksi  ‘ Goolag  Tool ’  sebagai  bentuk protes atas dominasi microsoft, kelompok Anonymous yang  menyerang  website Israel  sebagai  bentuk  protes  atas  invasi perang  Israel-Palestina  atau  kelompok
The  Electrohippies di  Inggris  dengan gerakan  propaganda  anti-globalisasi  di dunia maya (Marwick, 2008).
Pelanggaran  berat  etika  dunia maya—penggunaan  identitas  anonim/ palsu, menyerang data pribadi, pencurian perangkat lunak—dilakukan untuk tujuan advokasi politik. Seorang hacktivist tidak melakukan aksi (sekalipun ilegal) untuk tujuan profit atau menciderai internet users atau  individu  dan  kelompok  di  dunia nyata.  Diantara  aksi-aksi  Hacktivism yang  dikenal  umum  oleh  masyarakat global  adalah DDoS  Attack , Political Defacement / Cracking , penyerangan email,
Hacking  and  Computer  Breaks-in ,  serta penyebaran virus komputer dan worm ( I LOVE U Virus ) (Marwick: 2008).
Tanggal  penting  pertama  dalam asal-usul hactivism dapat ditelusuri sejak tanggal 12 September 1981, ketika Chaos
Computer  Club, salah  satu  organisasi terbesar di dunia hacking , resmi dibentuk di  Berlin.  Sejak  itu,  jumlah  pendukung hacktivism terus  tumbuh  sebagai  kelom- pok yang bergabung secara digital guna mempromosikan  perubahan  politik  dan sosial.  Setelah  mendapatkan  perhatian luas dan ketenaran pada kuartal terakhir 2010,  gerakan Anonymous merupakan komponen terbesar dan menjadi lambang gerakan hacktivisme kontemporer (Marwick, 2008). Aksi  kelompok Anonymous yang paling terbaru adalah menyerang sistem keamanan  jurnal  berbayar  JSTOR,  dan memublikasikan  ribuan  artikel  berbayar tersebut  ke  situs-situs  berbagi.  Aksi  ini ditujukan  untuk  menyindir  korporasi yang  memperjual-belikan  pengetahuan, sumber  keilmuan,  secara  sangat  mahal dan tidak terjangkau.

## Pukulan  Balik:  Sentralisasi  Negara  & Korporasi
Upaya  desentralisasi  jaringan  telah mengubah  keseimbangan  kekuasaan politik.  Namun  demikian,  bentuk teknologi  komunikasi  jaringan  sosial saat  ini,  meskipun  memiliki  nilai  yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai kekuatan  dan  konsolidasi  politik,  juga sangat berisiko mengalami pukulan balik. Sistem  desentralisasi  yang  ada  saat  ini, dalam  beberapa  hal  memiliki  celah  dan terpusat,  dalam  beberapa  aspek  masih tampak sentralistis; mereka terlalu rentan terhadap pembalasan dan kontrol negara.
Bukti  paling  telak  dalam  pendapat penulis  ini  adalah  diluncurkannya perundangan Stop Online  Piracy  Act (SOPA)  dan Protect  IP  Act (PIPA),  yang menghajar seluruh situs penyedia layanan berbagi  ( file  sharing )  di  Amerika  Serikat. Meskipun komunitas internet dunia tetap memberikan resistensinya atas peraturan ini,  toh  itu  tidak  mengubah  kondisi bahwa  sistem  yang  terdesentralisasi  ini, masih terlalu rentan karena negara masih memiliki  kewenangan  dan  cara  untuk mengontrolnya.
Negara  dapat  mendesain  skema kebijakan guna mengontrol konten. Salah satu  teknik  kontrol  atas  suatu  jaringan, adalah  selalu  melibatkan  jaringan  lain untuk  melakukan  fungsi  represif,  yakni
jaringan  situs  pemblokir  (Oates:  2006). Sementara  itu,  beberapa  kelompok sedang  mengembangkan  mekanisme untuk  mengalahkan  taktik  pemerintah. Kontestasi ini menyerupai logika kucing- dan-tikus, di mana satu sama lain sama- sama  berupaya  merebut  tempat  paling menguntungkan dari kebijakan yang ada.
Selain peranan negara dalam mendi- siplinkan  dan  mengerkah  batang  leher desentralisasi  internet,  korporasi  juga memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam mengontrol jejaring internet. Sejak  bulan  Januari  2011,  konsorsium investor  telah  menempatkan  modal sekitar  $  50  miliar  pada  Facebook, jaringan  sosial  yang  didirikan  oleh Mark  Zuckerberg  (NYT,  2011).  Jika revolusi dunia bersandar pada situs-situs semacam Facebook, maka persoalan yang akan  muncul  bukan  hanya  kebutuhan kaum  revolusioner  untuk  menjaga  agar Zuckerberg  dan  korporasi  Facebook untuk tetap loyal, melainkan juga harus mengendalikan  individu  yang  memiliki saham besar dalam korporasi itu. Sebab, ketika  semua  orang  hanya  bergantung dalam  satu  database  besar  yang dikendalikan  oleh  Zuckerberg,  adalah hal  yang  amat  mudah  untuk  menjegal revolusi  hanya  dengan  mengirimkan perintah  dan  tawaran  yang  tak  dapat ditolak kepada pihak korporasi.
Lewat  trik  penyensoran  yang paling  mudah,  perusahaan/korporasi dapat  dengan  sangat  ringan  mengubah kebijakannya  agar  tak  terlalu  permisif. Korporasi dapat mengondisikan peraturan sehingga ia mengikat pengguna dengan peraturan itu, dan memaksa user untuk melakukan swa-sensor atas semua aktifitasnya di jaringan. Strategi ini dapat diiringi dengan mengancam dihapusnya akun—sebuah penanda eksistensi user  atas  identitasnya.  Sementara  itu, perlawanan  atas  situasi  ini  bisa  diakali
dengan terus berpindah-pindah dari satu penyedia hosting ke  penyedia  yang  lain, selama pengguna mampu mengendalikan domainnya sendiri. Maka, di sini terjadi tolak-tarik yang sama  kuatnya.  Pada  satu  sisi,  dengan puluhan ribu server yang dienkripsi oleh individu-per-individu,  tidak  akan  ada satu tempat di mana pemerintah represif bisa mencari tahu siapa yang menerbitkan atau  membaca  materi  subversif  itu. Akan  tetapi  di  sisi  lain,  negara  dapat menerbitkan  peraturan,  dan  korporasi beserta  konsorsium  industri  internet tetap  bisa  mengontrol  semua  konten dalam situsnya.
Penting  pula  diingat,  pemerintah sebetulnya  sudah  bersiap  dalam menyambut gelombang besar demokrasi a  la online  ini.  Usaha  untuk  mendorong seluruh  instansi  negara  agar  memiliki forum dan website sendiri, adalah salah satu upaya yang patut dihargai, kendati perkembangannya  masih  jauh  dari harapan.  Negara  berupaya  merespons pertumbuhan signifikan teknologi informasi. Sejak tahun 2008, tanda-tanda menguatnya  adopsi  teknologi  sudah dapat  dilihat  sebagai  perkembangan yang  terlampau  pesat.  Pada  tahun  itu, pertumbuhan telepon seluler mengalami pertumbuhan  paling  tajam.  Tahun 2007  pemilik  telepon  seluler  93,39 juta  (41,35%),  tahun  2008  mencapai angka  124,81  juta  (54,61%).  Awal  mula menajamnya  pertumbuhan  ini  adalah sangat  penting  karena  berhubungan langsung  pula  dengan  pertumbuhan akses atas informasi.
Selain  itu,  peningkatan  tersebut juga  didorong  oleh  semakin  turunnya tarif internet di Indonesia. Pertumbuhan TIK  dan  penurunan  tarif  internet  ini berdampak  positif  kepada  masyarakat sebagai  pengguna  internet.  Berdasarkan laporan Internet  World  Stats ,  pengguna
internet  di  Indonesia  semakin  berkem- bang  mencapai  10,50%  dari  jumlah penduduk Indonesia, meskipun masih di bawah negara tetangga. Seperti Malaysia (62,80%),  Singapura  (67,40%),  Thailand (20,50%),  Filipina  (14,60%),  dan  Brunei Darussalam  (46,20%)  (Internet  World Stats: 2011).
Fenomena  di  atas  direspons  secara beramai-ramai  bukan  hanya  oleh lembaga-lembaga  negara  (eksekutif, yudikatif  dan  legislatif),  melainkan  juga oleh partai-partai politik untuk penetrasi informasi  politik  sekaligus  membuka peluang  kepada  masyarakat  untuk berinteraksi  dengan  lembaga-lembaga pemerintah melalui web site yang mereka bangun. Kalaun ingin berprasangka baik, kondisi  ini  membantu    peningkatan legitimasi  lembaga-lembaga  pemerintah dan partai politik; tetapi juga, prasangka buruknya, berisiko mencemari dinamika ruang diskusi maya dengan segala teknik pencitraan dan penetrasi politik.
Negara bahkan lebih jauh membuat
Instruksi  Presiden  RI  Nomor  6  Tahun 2001 tentang Inisiatif e-Government dan dipertegas dengan Instruksi Presiden RI
Nomor 3 Tahun 2003. Tindak lanjut dari kedua instruksi presiden tersebut adalah masing-masing  daerah  tingkat  1  dan  2 telah membangun website sebagai respon sekaligus  langkah  awal  dari  instruksi presiden tersebut.

## Daftar Pustaka
Ahn,  Yong-Yeol.  Han,  S.,  Kwak,.  H.,
Moon,  S.    (2011) Huge  Online  Social
Networking. London, Routledge.
Barabasi,  Albert-Laszlo.,  Albert.,  Reka. (1999). Emergence of Scaling In Random Networks . Science, 286 Baran,  Paul.  (1964), On  Distributed Communications: Introduction to Distributed Communications
Networks. Santa  Monica:  The  Rand Corporation Berlo,  David  K.,  (1960). The  Process  of Communication ,  New  York:  Holt, Rinehart, and Winston Cardoso,  Gustavo.  (2006). The  Media in  the  Network  Society:  Browsing, News, Filters and Citizenship , Lisboa, Portugal. CIES – Centre for Research and Studies in Sociology. Donath, J., Boyd, D. (2004). Public Displays of Connection . BT Technology Journal, 22(4) Foucault,  Michel.  [1976]  (1998). The History of Sexuality Vol. 1: The Will to Knowledge . London: Penguin. Goldsmith, Jack. & Wu, Tim. (2006). Who Controls  The  Internet?  Illusions  of  a Borderless World , New York, Oxford University Press Kompas, 8 Oktober 2012 Kumar, Ravi., Novak, Jasmine., Tomkins, Andrew.  (2006). Structure  and Evolution of Online Social Networks . In Proc. Of KDD, pages 611–617. Morland,  Mollie.  (2005). Redefining Accountability  in  a  Network  Society , Santa Clara. Poplawski, Laura J. (2008). Bounded Budget Connection  (BBC)  Games  or  How  to Make Friends and Influence People , on a Budget, PODC Oates,  Sarah.  Owen,  Diana.  &.Gibson, Rachel K. (ed), (2006). The Internet and Politics; Citizens, Voters and Activists , London, Routledge. Rogers,  Everett  M.,  Kincaid,  D. Lawrence.  (1981). Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research , Free Press  (New York and London). Shannon,  Claude  E.,  Weaver,  Warren. (1964). The  Mathematical  Theory  of Communication ,  The  University  Of Illinois Press Urbana The New York Times, 2011/02/16/