Penggunaan Akun Bot Media Sosial untuk Mempengaruhi Opini Publik :

## Sebuah Tinjauan Hukum Di Indonesia

## ¹Devi Rahma Fatmala, ²Amanda Amelia, ³Fitri Agustina Trianingsih
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.
Email : devirahmafatmala11@gmail.com

## Info Artikel:
| Submission : 8 Mei 2020                                 | Revisions : 18 Mei 2020                                   | Accepted : 15 Juni 2020 : 12 Juni 2020

## Abstract
Today’s political discourse can’t be disattached from the usage of social media. There are plenty of political actors using it to campaign their issues and attack their political rival in order to influence public opinion. One of the instruments used by the political actor in using the social media is bot accounts.  Bot  accounts  are  an  automated  online  account  where  all  or  substantially  all  of  the actions or posts of that account are not the result of a person. The usage of bot accounts are viewed as harmful for democracy by many experts on law and democracy. However, a lot of states have no regulation  regarding  the  usage  of  bot  accounts,  including  Indonesia.  This  article  is  intended  to bring  legal  review  on  the  usage  of  bot  accounts  to  influence  public  opinion  in  Indonesia.  Using deliberative democratic theory, this article views  that the usage of bot accounts could prevent the objective achievement of democracy based on UUD 1945. The authors recommend the regulation of bot  accounts  through  the  revision  of  UU  No.  19  Tahun  2019  about  Informasi  dan  Transaksi Elektronik with bringing up various important argumentations regarding the law implementation. Keywords : Bot Accounts; Social Media; Public Opinion; Democracy; Legal Review.

## A. PENDAHULUAN
Diskursus politik merupakan aspek esensial dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Ia esensial  sebab  melalui  keberadaannya  lah  permasalahan-permasalahan  yang  berkaitan  dengan peletakan  dan  pengelolaan  kuasa  dibicarakan,  diperdebatkan,  dan  dipertarungkan.  Melalui diskursus  politik  yang  hidup,  gagasan  perencanaan  hingga  implementasi  kebijakan  diadu  dan mekanisme  pengawasan  berjalan.  Melewatinya  pula,  siapa  yang  berhak  dan  tidak  berhak memegang posisi apa, perkataan apa yang layak atau tidak layak dikatakan, hingga tindakan apa yang  patut  dan  tidak  patut  dilakukan  dipermasalahkan.  Oleh  karena  itu,  dalam  suatu  negara demokrasi, hidupnya diskursus politik menjadi salah satu ukuran akuntabilitas pemerintahannya dan  kemerdekaan  rakyatnya  dalam  mengutarakan  pendapat.  Dalam  konteks  hari  ini,  proses diskursus  politik  tidak  dapat  lepas  dari  keberadaan  media  sosial.  Media  sosial,  sebagai  bagian dari  perkembangan  teknologi  informasi  komunikasi  yang  terkait  erat  dengan  internet,  menjadi medium  bagi  para  warga  tidak  hanya  untuk  menyuarakan  pendapatnya,  tapi  juga  meluaskan pandangan  politiknya  hingga  menyusun  kekuatan  kolektif.  Memiliki  biaya  bergabung  yang rendah, media sosial menarik lebih banyak orang untuk turut serta meramaikan diskursus politik. Hal  inilah  yang  membuat  media  sosial  dinilai  sebagai  medium  dengan  potensi  positif  yang beberapa kali pernah membuktikan telah melahirkan gerakan-gerakan kolektif yang masif seperti Arab Spring atau Occupy Wall Street. 1
Namun demikian, sebagaimana medium lainnya, ada pula sisi-sisinya yang dapat menjadi ancaman  untuk  demokrasi.  Banyak  peneliti  menyoroti  berbagai  fenomena  yang  dinilai menurunkan  kualitas  kehidupan  demokrasi  dalam  suatu  negara.  Berbagai  fenomena  ini dimuarakan  dalam  dua  fenomena  yang  paling  umum  terjadi,  yaitu  polarisasi  politik  dan disinformasi.  Polarisasi  politik  adalah  pengutuban  situasi  politik  seakan-akan  dalam  kondisi politik  yang  ada  hanya  memiliki  dua  kubu  dengan  posisi  saling  berlawanan;  seringkali  kubu lawan  digambarkan  sebagai  pihak  yang  memiliki  karakteristik  dan  sifat  ekstrem  negatif  dan harus  diminimalisasi  sekuat  mungkin  agar  tidak  mendominasi  diskursus  politik.  Kemudian, disinformasi  dalam  pengertian  luasnya  adalah  penyebaran  informasi  yang  salah  dan  dalam pengertian  khususnya  adalah  penyebaran  informasi  yang  memiliki  landasan  faktual  namun dikemas  dalam  cara  tertentu  untuk  mengaburkan  dari  landasan  kontekstual  awal  informasinya menjadi landasan kontekstual baru sesuai dengan kepentingan politik penyebar informasi. 2
Dua hal  dan beberapa fenomena  yang mengikutinya terjadi  secara  global termasuk pula di  Indonesia.  Menajamnya  polarisasi  politik  dan  disinformasi  setidaknya  dapat  dilihat  sejak Pemilihan  Kepala  DKI  Jakarta  tahun  2012.  Dengan  129,2  juta  pengguna  media  sosial  yang aktif, 3 media  sosial  di  Indonesia  menjadi  salah  satu  medium  diskursus  politik  yang  ramai dipenuhi  oleh  polarisasi  dan  disinformasi.  Proses  polarisasi  dan  disinformasi  ini  paling  banyak disebarkan  dalam  rangka  melakukan  perang  siber  ( cyber  war ).  Perang  siber  sendiri  dalam
1 Samantha  Madison,  “How  Social  Media  Has  Changed  the  Way  Political  Movements  Organize,”  Government technology, 2017.
2 Joshua  A.  Tucker  et  al.,  “Social  Media,  Political  Polarization,  and  Political  Disinformation,” William  and  Flora Hewlett Foundation , 2018, https://doi.org/10.2139/ssrn.3144139.
3 Chairul Ansari et al., “Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia” (Jakarta Pusat, 2016).
konteks  media  sosial  adalah  pertarungan  wacana  untuk  memperoleh  posisi  dominan  dalam diskursus  politik  melalui  berbagai  instrumen  dari  diseminasi  propaganda  hingga  serangan terhadap  kepribadian  untuk  memukul  kondisi  psikologis  lawan  atau  memenangkan  dukungan dari  publik  yang  lebih  luas. 4 Salah  satu  konteks  yang  pernah  terjadi  adalah  perang  siber  antara JASMEV  (Jokowi  Ahok  Social  Media  Volunteers)  atau  organisasi  relawan  politik  untuk pemenangan  pasangan  Joko  Widodo  dan  Basuki  Tjahya  Purnama  sebagai  Gubernur  dan  Wakil Gubernur  DKI  Jakarta  2012-2017  dengan  kelompok  muslim  konservatif  pada  saat  itu  yang belum terkoordinasi dalam satu payung yang lebih jelas. Berikutnya pada tahun 2014 juga terjadi antara pendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang banyak relawannya berasal dari JASMEV dengan  pendukung  Prabowo  Subianto  dan  Hatta  Rajasa  yang  dikoordinasi  di  bawah  banyak payung namun secara umum profilnya adalah muslim konservatif. 5
Banyaknya siber war  yang terjadi  di  media sosial ini melibatkan berbagai  model ujaran kebencian  terhadap  kelompok  lawan.  Ujaran  kebencian  ini  yang  kemudian  meruncingkan polarisasi  yang  terjadi.  Polarisasi  dinilai  sebagai  instrumen  penggalangan  massa  yang  secara pragmatis  mampu  melahirkan  relawan-relawan  fanatik  atau  yang  biasa  disebut  dengan pendengung (buzzer)  yang rela membela kawan terlepas benar tidaknya. Selain itu, agar ujaran kebencian ini lebih mampu memantik emosi publik, ia banyak hadir dalam bentuk disinformasi dan  tidak  jarang  pula  diikuti  oleh  umpatan  atau  hinaan. 6 Tentunya,  kerasnya  perang  siber  ini tidak  dapat  secara  efektif  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  sudah  memiliki  posisi  tinggi  dalam pemerintahan  Indonesia  baik  di  posisi  eksekutif  maupun legislatif; sebab ia masih memerlukan image baik di mata publik demi elektabilitas suaranya. Di sisi lain, relawan yang ingin bergerak ke  atas  pun  juga  harus  berhati-hati  dalam  menggunakan  identitas  asli  agar  tidak  menjadi  jejak digital yang kontradiktif di kemudian hari. Dari kebutuhan inilah lahir banyak akun anonim dan, yang menjadi bahasan utama dalam tulisan ini, akun bot.
Keberadaan akun bot atau akun robot ini banyak difungsikan sebagai peramai suatu sudut pandang yang ingin diunggulkan, biasanya dalam bentuk penggunaan tagar ( hashtag ). Selain itu, ia juga berfungsi untuk menyerang tidak hanya argumentasi tapi juga kepribadian lawan secara ramai-ramai  dengan  tujuan  mendelegitimasi  suara  lawan.  Hal  ini  membuat  interaksi  dalam diskursus politik di media sosial tidak bersifat organik yang secara keseluruhannya dikendalikan oleh  manusia  dengan  agensi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Oleh  karena  itu,  banyak pengamat  hukum  dan  demokrasi  menilai  keberadaan  akun  bot  ini  menurunkan  kualitas demokrasi.  Selain  dari  sisi  menjadi  lebih  leluasanya  penyebaran  disinformasi  dan  penajaman polarisasi,  keberadaan  akun  bot  menngakibatkan  pertanggungjawaban  atas  suara  yang  sifatnya kontraproduktif menjadi tidak jelas; selain itu, hasil rekayasa opini publik dengan akun bot juga membuat  sesuatu  yang  banyak  dibicarakan  lewat  media  sosial  tidaklah  murni  atas  keresahan publik, melainkan ada pembajakan di sana yang dapat mencederai kepentingan publik itu sendiri.
4 Mas  Agus  Firmansyah  et  al.,  “Kontestasi  Pesan  Politik  Dalam  Kampanye  Pilpres  2014  Di  Twitter :  Dari  Kultwit Hingga Twitwar,” Jurnal Ilmu Komunikasi 16, no. 1 (2018): 42–53.
5 Iswandi  Syahputra,  “Demokrasi  Virtual  Dan  Perang  Siber  Di  Media  Sosial:  Perspektif  Netizen  Indonesia,” Jurnal ASPIKOM 3, no. 3 (2017): 457, https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.141.
6 Firmansyah  et  al.,  “Kontestasi  Pesan  Politik  Dalam  Kampanye  Pilpres  2014  Di  Twitter :  Dari  Kultwit  Hingga Twitwar”; Syahputra, “Demokrasi Virtual Dan Perang Siber Di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia.”
Walaupun  ada  potensi  kerugian  dari  keberadaan  akun  bot  untuk  diskursus  politik  dan kehidupan  berdemokrasi  di  Indonesia,  sampai  hari  ini  belum  terdengar  secara  nyaring perbincangan  dalam  konteks  hukum  mengenai  bagaimana  akun  bot  selayaknya  diposisikan dalam hukum Indonesia. Mengingat bahwa studi hukum mengenai akun bot ini masih minim di Indonesia,  penulis  berharap  tulisan  ini  mampu  menjadi  pembuka  diskusi-diskusi  yuridis  ke depan  mengenai  status  akun  bot.  Semuanya  ditujukan  demi  kehidupan  berdemokrasi  di Indonesia yang lebih baik.
Pertanyaan  mendasar  yang  berusaha  dijawab  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana selayaknya  akun  bot  diposisikan  di  dalam  hukum  Indonesia.  Lewat  pertanyaan  mendasar  ini, terdapat  pertanyaan  turunan  seperti  (1)  apa  itu  akun  bot,  (2)  bagaimana  tinjauan  filosofis  para ahli politik dan hukum mengenai akun bot, hingga (3) instrumen hukum  di  Indonesia apa  yang dapat digunakan untuk mewadahi hukum akun bot.
Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  melakukan  eksplorasi  hukum  mengenai  akun  bot  sekaligus untuk  meninjau  dan  memberikan  rekomendasi  bagaimana  akun  bot  selayaknya  diposisikan dalam  hukum  Indonesia.  Tulisan  ini  terbagi  menjadi  empat  bagian,  yaitu  pendahuluan, metodologi penelitian, hasil & pembahasan, serta kesimpulan. Bagian pendahuluan berisi dengan latar  belakang  permasalahan,  tujuan  penelitian,  dan  pertanyaan  penelitian.  Bagian  pendahuluan diakhiri oleh penjelasan mengenai pembagian tulisan ini.

## B. METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  hukum  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah metodologi  penelitian  normatif.  Metodologi  ini  melihat  hukum  sebagai  sesuatu  yang  harus diterapkan  secara  kolektif  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  metodologi  normatif  berangkat  dari mengerangkakan  asumsi  mengenai  nilai-nilai  yang  perlu  diterapkan  secara  kolektif  kemudian melihat  apakah  ada  produk  hukum  yang  dapat  diinterpretasikan  untuk  selaras  memenuhi  nilai- nilai  tersebut. 7 Sebagai  penelitian  hukum  normatif  tentang  penggunaan  akun  bot  dalam demokrasi,  penelitian  ini  akan  terlebih  dahulu  mengerangkakan  aspek-aspek  demokrasi  yang harus  dipenuhi  agar  kehidupan  demokrasi  terjaga  dan  negara  menjadi  lebih  akuntabel menggunakan  teori-teori  demokrasi  deliberatif  sebagai  kerangka  pembangunnya.  Setelah  itu, argumentasi-argumentasi  mengenai  keberadaan  akun  bot  apakah  merusak  atau  tidak  merusak demokrasi  sesuai  kerangka  yang  disusun  akan  dijabarkan.  Berikutnya,  argumentasi  atau pertimbangan tentang apa  yang perlu diperhatikan dan perlu dihindari dalam penerapan hukum tentang akun bot agar tidak melanggar fungsi demokrasi yang telah dikerangkakan sebelumnya.
Sehubungan  dengan  tidak  adanya  penelitian  atau  kasus-kasus  hukum  di  Indonesia mengenai  akun bot,  penelitian ini tidak menggunakan produk hukum  yang  ada sebagai  sumber primer. Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber sekunder dalam bentuk penelitian hukum di luar  negeri  mengenai  akun  bot  dan  penelitian  non-hukum  seperti  dari  disiplin  ilmu  politik mengenai hubungan antara akun bot dengan demokrasi sebagai sumber data yang akan dianalisis
7 Jaap Hage, “The Method of A Truly Normative Legal Science,” in Methodologies of Legal Research , ed. Mark Van Hoecke, 1st ed. (Oxford: Hart Publishing, 2011), 19–44, https://doi.org/10.5040/9781472560896.ch-005.
dan  diuraikan.  Berikutnya  data  dianalisis  secara  interpretatif  dan  diuraikan  untuk  menjawab pertanyaan  penelitian  mendasar  dan  turunannya  yang  telah  dijelaskan  dalam  bagian  akhir pendahuluan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Demokrasi Deliberatif
Demokrasi  merupakan  sebuah  konsep  abstrak  yang  berkaitan  dengan  bagaimana seharusnya kekuasaan dikelola dalam suatu aparatus pengelolaan kekuasaan seperti negara. Demokrasi  secara  umum  meletakkan  kekuasaan  berada  di  tangan  rakyat,  ia  hadir  sebagai antitesis dari otoritarianisme yang memusatkan kuasa pada pemimpin utama seperti presiden atau  raja.  Sebagai  konsep  abstrak,  operasionalisasi  tentang  demokrasi  begitu  variatif tergantung  bagaimana  setiap  ahli  mengerangkakannya.  Namun  demikian,  masih  terdapat benang  merah  dalam  aspek-aspek  demokrasi  yang  dinilai  perlu  ada  dalam  negara  bangsa. Ada  lima  kriteria  yang  banyak  disepakati  sebagai  karakteristik  demokrasi,  yaitu  (1) partisipasi  yang efektif dalam artian setiap penduduk memiliki akses dan kesempatan  yang sama  untuk  menyuarakan  suaranya  untuk  memengaruhi  hasil  akhir  sebuah  keputusan,  (2) kesetaraan memilih dalam artian setiap warga negara perlu memiliki bobot yang sama dalam pemilihan,  (3)  pemahaman  yang  mendalam  dalam  artian  setiap  warga  harus  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  mencari  tahu  mengenai  dampak  keputusan  publik  terhadap dirinya,  (4)  kendali  terhadap  agenda  yang  berarti  warga  memiliki  kesempatan  untuk memahami  bagaimana  sebuah  permasalahan  dapat  diposisikan  sebagai  agenda  politik,  dan (5)  inklusivitas  yang  maknanya  adalah    seluruh  proses  demokrasi  harus  meliputi  semua warga negara tanpa terkecuali. 8
Kriteria  ini  dikembangkan  lebih  jauh  oleh  teori  demokrasi  deliberatif.  Salah  satu pemikirnya  adalah  Karlsson 9 yang  menyatakan  bahwa  inti  proses  demokrasi  terletak  pada tahapan-tahapan  sebelum  pengambilan  keputusan  politik;  terutama  pada  tahapan  diskusi untuk  melahirkan  suatu  keputusan  politik.  Proses  demokrasi  yang  deliberatif  melibatkan aktor-aktor politik yang berkomunikasi berdasarkan argumen yang rasional untuk mengubah dan  membentuk  preferensi  pihak  lain.  Oleh  karena  itu,  terdapat  tiga  aspek  yang  perlu dikenali  terlebih  dahulu  untuk  mengenali  seberapa  deliberatif  suatu  proses  demokrasi. Aspek pertama adalah siapa  yang berbicara, aspek kedua adalah berapa banyak aktor  yang terlibat  dalam  pembicaraan,  dan  aspek  ketiga  adalah  di  mana  diskusi  atau  pembicaraan  itu berletak.  Dalam  aspek  pertama,  proses  demokrasi  yang  deliberatif  dapat  terjadi  di  antara warga  negara,  perwakilan  untuk  suatu  kelompok  populasi,  atau  antara  warga  negara  dan perwakilannya. Pada aspek kedua, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses  diskusi  antara  sesama  perwakilan  warga  negara,  sebab  tidak  setiap  percakapan tersebut  bisa  dikatakan  sebagai  deliberasi  tidak  langsung  yang  maksudnya  adalah
8 Robert Dahl, Democracy and Its Critics (New Haven: Yale University Press, 1991), https://doi.org/10.7312/grau91070-013.
9 (2003)
kepanjangan tangan dari warga negara. Pada aspek ketiga,  perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa inti dari proses yang deliberatif adalah untuk secara rasional merefleksikan terhadap tujuan  tindakan  politik  dan  terhadap  cara-cara  yang  dapat  mewujudkan  hasil  terbaik.  Jika sebelumnya area privat seringkali tidak dianggap sebagai bagian dari demokrasi deliberatif, hari ini dengan perkembangan internet, area privat menjadi semakin meluas dan orang bisa terlibat dalam proses deliberasi dengan lebih mudah. Di sisi lain, diskusi-diskusi yang terjadi di ruang publik tradisional seperti ruang publik fisik maupun media-media massa seringkali mendahulukan political correctness yang tidak disadari sehingga harus abai terhadap hal-hal yang sebetulnya menjadi bagian dari keresahan namun tidak tampil karena dinilai tidak patut untuk dibicarakan. 10
Selain  Karlsson,  Fishkin 11 juga  mengerangkakan  aspek-aspek  demokrasi  deliberatif dalam  lima  kriteria  yang  merupakan  turunan  dari  dua  aspek  fundamental  demokrasi deliberatif,  yaitu  inklusivitas  dan  utuhnya  kesadaran.  Lima  kriteria  tersebut  adalah  sebagai berikut. Kriteria pertama adalah ketepatan dan akurasi informasi. Kriteria ini terpenuhi jika setiap partisipan dalam proses deliberasi telah diberikan seluruh informasi  yang diperlukan untuk  memilih  posisi  yang  dipilih  melalui  pertimbangannya.  Kriteria  kedua  adalah keseimbangan substansi  yang tercapai  saat  argumentasi  suatu pihak dijawab dengan penuh pertimbangan  oleh  pihak  lain  yang  memiliki  sudut  pandang  lain.  Kriteria  ketiga  adalah keberagaman  yang  terpenuhi  dengan  seluruh  posisi  politis  di  masyarakat  harus  memiliki perwakilan dalam proses deliberasi. Tidak ada opini rasional yang boleh dihilangkan hanya karena  perbedaan  identitas  dan  setiap  posisi  identitas  tersebut  harus  memiliki  ruang  yang proporsinya  sama  sehingga  tidak  berat  sebelah.  Kriteria  keempat  adalah  kesadaran  yang terpenuhi  dengan  argumentasi  yang  diajukan  dibahas  dan  dinilai  sesuai  dengan  kualitas argumentasinya. Berikutnya adalah pertimbangan yang setara. Kriteria kelima ini terpenuhi saat  argumentasi  yang  keluar  dinilai  dari  sisi  argumentasinya,  bukan  dari  sisi  berasal  dari siapa. 12
Apakah  demokrasi  deliberatif  ini  dikehendaki  di  Indonesia,  menurut  interpretasi Haliim 13 atas Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945, 14 kedaulatan rakyat perlu didistribusikan secara meluas tidak hanya pada institusi otoritatif negara, namun juga perlu diterapkan pada proses-proses  di  dalam  lembaga-lembaga  tersebut.  Oleh  karenanya,  semua  proses pengambilan keputusan politik di dalamnya melalui proses yang transparan, akuntabel, dan inklusif yang itu semua menjadi bagian dari karakteristik demokrasi deliberatif.

## 2. Pengertian Akun Bot
Akun bot adalah akun-akun di dalam media sosial yang dikendalikan baik isi konten dan  perilakunya  oleh  program  perangkat  lunak  tertentu.  Di  media  sosial,  akun  bot  tidak
10 Karlsson.
11 (2014)
12 Fishkin.
13 (2016)
14 Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945” (1945).
ditandai  sebagai  bot  media  sosial,  akibatnya  akun  bot  tidak  jarang  disalahartikan  sebagai akun  media  sosial  orang  asli.  Pada  tahun  2017,  ada  studi  dari  University  of  Southern California  dan  Indiana  University  yang  memberikan  estimasi  bahwa  9-15%  pengguna Twitter  merupakan  akun  bot  dengan  pertumbuhan  angka  dari  waktu  ke  waktu. 15 Dalam konteks Indonesia, tidak ada penelitian yang memberikan estimasi jumlah akun bot, namun salah  satu  rilis  hasil  penelitian  lembaga  Drone  Emprit 16 menunjukkan  banyaknya  tweet- tweet akun bot dalam perang tagar (bagian dari perang siber) di Twitter saat-saat mendekati Pemilihan  Presiden  2019.  Dalam  perang  tagar  tersebut,  kedua  tagar  memiliki  tingkat interaksi yang rendah, paling tinggi 1,76% yang ini berarti banyak tweet tidak memperoleh like  atau  retweet  dan  ini  merupakan  indikasi  berat  bahwa  akun  tersebut  akun  bot,  dengan dominasi  oleh  akun-akun  dengan  pengikut  tidak  lebih  dari  500  dan  dibuat  di  bulan  yang sama. Dengan total 30.000 lebih tweet pada kedua tagar, sesedikitnya ada 13.000 tweet yang diproduksi oleh akun bot.
Sebetulnya,  dari  sedikit  gambaran  mengenai  akun  bot  ini  dapat  dilihat  bagaimana akun bot mendistorsi keriuhan suara di media sosial sehingga ia terlihat seakan-akan benar bahwa banyak orang sedang membicarakannya atau, bahkan lebih buruk, dianggap sebagai suara  publik.  Berikutnya,  perkembangan  teknologi  membuat  akun  bot  bisa  belajar  untuk lebih menyerupai manusia. Menggunakan perangkat lunak dengan algoritma yang membuat akun bot bisa melakukan machine learning , akun bot bahkan dapat membaca lebih banyak konten media sosial melebihi manusia manapun karena ia dapat aktif 24 jam tanpa berhenti. Semakin  canggih  program  akun  bot  mampu  meniru  perilaku  manusia,  semakin  ia  dihargai mahal  dalam  industri  pendengung. 17 Walaupun  demikian,  perlu  dicatat  bahwa  akun  bot merupakan  alat,  ia  tidak  hanya  digunakan  untuk  melakukan  propaganda  politik,  ia  bisa digunakan  untuk  hal-hal  yang  secara  murni  ditujukan  untuk  hiburan,  misalnya  seperti membagikan satu puisi setiap hari, menghubungkan antara situs berita dengan media sosial menggunakan  bot  yang  bisa  mengunggah  berita  setiap  ada  berita  baru,  atau  membagikan informasi-informasi faktual lainnya.

## 3. Akun Bot Sebagai Penghalang Terwujudnya Demokrasi Deliberatif
Meskipun  sebagai  suatu  alat  secara  asal  akun  bot  bersifat  netral,  secara  nyata penggunaannya  dalam  industru  pendengung  banyak  ditujukan  untuk  keperluan-keperluan perang  siber  yang  mempertajam  polarisasi  dan  disinformasi.  Dalam  penelitian  Oxford Internet  Institute 18 dijelaskan  bahwa  industri  pendengung  di  Indonesia  mayoritas menggunakan pasukan siber dengan kapasitas  yang kecil  yang notabene hanya aktif ketika mendekati masa-masa pemilihan dan karena kecilnya kapasitas ini akhirnya mengandalkan
15 Raffa A. Athallah, “Memanipulasi Publik Lewat Akun Bot Twitter,” Remotivi, 2019.
16 Ismail  Fahmi,  “Perang  Robot  Kubu  01  vs  02_  #VisiMisiJokowiMenang  vs  #HaramPilihPemimpinIngkarJanji,” Drone Emprit, 2019.
17 Katrina Lee, “Your Honor, on Social Media: The Judicial Ethics of Bots and Bubbles,” Nevada Law Journal 19, no. 3 (2019): 789–822.
18 Samantha Bradshaw and Philip N Howard, “The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation” (Oxfor, 2019).
akun  bot  untuk  mengamplifikasi  pesan  tertentu  melalui  disinformasi.  Menurut  keduanya, akun  bot  ini  digunakan  baik  untuk  menyebarkan  pesan  yang  dilakukan  untuk  mendukung suatu  kubu,  menyerang  oposisi,  dan  mempertajam  perselisihan  di  antara  pihak-pihak  yang bertikai. Salah satu penelitian 19 melakukan visualisasi percakapan di Twitter dalam konteks penerapan  hukum  vaksinasi  di  California.  Dalam  visualisasinya  terdapat  banyak  titik, masing-masing  titik  merepresentasikan  satu  akun  Twitter.  Tiap-tiap  titik  itu  memiliki ukuran, semakin besar berarti akun tersebut memperoleh interaksi dan pengaruh lebih besar. Terdapat tiga warna dalam titik-titik tersebut, yaitu merah yang menandakan bot, biru yang menandakan akun manusia, dan ungu yang menandakan kesulitan menentukan apakah akun ini bot atau bukan. Garis-garis yang menghubungkan antar titik merepresentasikan interaksi di antara titik-titik tersebut. Visualisasi yang dibuat adalah sebagaimana di bawah ini.
Visualisasi Perang Siber di Twitter. 20
Melalui  visualisasi  ini  dapat  dilihat  bagaimana  warna  merah  mendominasi percakapan  baik  dalam  ukuran  besar  maupun  dalam  ukuran  kecil.  Hal  ini  tentu  membuat kabur apakah betul bahwa percakapan yang mendominasi di Twitter dalam konteks khusus itu  maupun  di  media  sosial  dalam  konteks  umum  benar-benar  diangkat  oleh  manusia- manusia  dengan  agensi  asli  yang  menginginkan  proses  deliberasi.  Penggunaan  akun  bot yang  dikendalikan  oleh  sekelompok  manusia  sejatinya  hanya  membuat  lingkarannya membesar dan membuat lingkaran-lingkaran kecil lainnya semakin kekurangan atau bahkan kehilangan  kesempatan  untuk  menyuarakan  pendapatnya  mengenai  isu  yang  sedang dibicarakan.
Sebagaimana  yang  diperlihatkan  di  atas,  keberadaan  akun  bot  mencederai  proses demokrasi  deliberatif  dari  berbagai  sisi.  Sisi  pertama  adalah  akun  bot  memanipulasi perbincangan  publik  sehingga  apa  yang  ramai  dibicarakan  sejatinya  bukanlah  apa  yang
19 Emilio  Ferrara  et  al.,  “The  Rise  of  Social  Bots,” Communications  of  the  ACM 59,  no.  7  (2016):  96–104, https://doi.org/10.1145/2818717.
20 Ferrara et al.
benar-benar  publik  inginkan,  melainkan  apa  yang  satu  pihak  dengan  akses  terhadap penggunaan  akun  bot  secara  masif  inginkan.  Dalam  konteks  Indonesia  sebagaimana  yang tercermin  dalam  penelitian  Fahmi 21 dapat  dilihat  bahwa  keberadaan  pendengung  dengan akun-akun  botnya  membuat  realita  seakan-akan  hanya  terbagi  menjadi  dua  pihak  saja, padahal  kenyataannya  seandainya  faktor  akun  bot  dibuang,  maka  perbincangan  akan  lebih kaya  dan  tidak  hanya  ditemukan  dua  pihak  dalam  posisi  ekstrem  berlawanan.  Berikutnya, keberadaan  akun  bot  memperbanyak  penyebaran  disinformasi.  Dikarenakan  tujuannya adalah  mempertajam  fanatisme  politik,  salah  satu  cara  yang  mudah  untuk  mencapainya adalah dengan konten-konten memantik emosi yang menyinggung aspek identitas pihaknya. Oleh  karena  itu,  disinformasi  menjadi  alat  yang  banyak  digunakan  karena  dinilai  relatif lebih  mudah  untuk  memantik  aspek  emosional  tersebut.  Hal  ini  tentu  melanggar  aspek informasi  yang  dikehendaki  dalam  demokrasi  deliberatif.  Informasi  yang  disebarkan  akun bot  didukung  dengan  algoritma  media  sosial  yang  ada  membuat  orang-orang  banyak menerima informasi parsial yang menyocokki preferensi dalam kehidupannya. Oleh karena itu,  realita  yang  tersusun  tidak  utuh  dan  seakan-akan  aktivitas  pihak  lawan  senantiasa membuat mereka rugi dan terancam. 22
Berikutnya  keberadaan  akun  bot  juga  membuat  interaksi  antara  pihak-pihak  yang bertikai  juga  tidak  seimbang  secara  substantif.  Dalam  artian,  jawaban  atas  argumen  suatu pihak  tidak  diolah  terlebih  dahulu  menurut  pertimbangannya,  melainkan  dibantah  mentah- mentah entah benar ataupun salah. Hal ini tercermin dalam rilis yang dibuat oleh Athallah 23 yang  memperlihatkan  bahwa  dalam  industri  pendengung  salah  satu  hal  yang  pantang dilakukan  adalah  mengaku  kalah  dalam  debat.  Oleh  karena  itu,  akun  bot  tidak  sedikit dikerahkan untuk meluncurkan serangan-serangan verbal dalam bentuk ejekan, hinaan, dan cemoohan  untuk  mendelegitimasi  pendapat  pihak  lawan.  Kemudian,  keberadaan  akun  bot juga  merusak  aspek  keberagaman  dalam  demokrasi  deliberatif.  Penggunaan  akun  bot membuat  banyak  suara-suara  yang  tidak  memiliki  akses  terhadap  akun  bot  harus  tergusur, alhasil  keberadaan  kelompok-kelompok  dengan  identitas  minoritas  akan  terabaikan  dalam proses  deliberasi.  Dengan  adanya  akun  bot,  opini  yang  muncul  dan  berkembang  paling banyak  terjadi  hanya  terbatas  pada  dua  pilihan  posisi  yang  ekstrem.  Pembatasan keberagaman  juga  berlaku  pada  sisi  ketersediaan  pilihan  posisi  dan  pengutukan  terhadap pihak  yang  memiliki  posisi  yang  tidak  sama  sepertinya;  seakan-akan  jika  tidak  seposisi berarti sepihak dengan lawan, padahal tidaklah mesti demikian. 24
21 (2019)
22 Erik Hellden and Johanna Gulliksen, “A New Threat to Democracy? Examining the Democratic Implications of the Social Bot Phenomen” (Lund University, 2017).
23 (2019)
24 Hellden  and  Gulliksen,  “A  New  Threat  to  Democracy?  Examining  the  Democratic  Implications  of  the  Social  Bot Phenomen.”

## 4. Pertimbangan Pemosisian Akun Bot dalam Hukum Indonesia
Menimbang  ancaman  potensial  dari  keberadaan  akun  bot  untuk  kehidupan demokrasi  di  Indonesia,  perlu  untuk  memasukkan  pembahasan  mengenai  akun  bot  dalam produk  hukum  Indonesia.  Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  bahwa  UUD 1945 Pasal  1 ayat  (2) dan (3) selaras dengan karakteristik  yang diinginkan oleh demokrasi deliberatif, oleh karena itu salah satu yang diamanahkan oleh UUD 1945 adalah memastikan bahwa  proses-proses  yang  terjadi  sebelum  dan  saat  pengambilan  keputusan  politik kedaulatan  tetap  di  tangan  rakyat  dengan  tanpa  distorsi  dan  manipulasi.  Selain  itu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28E Ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J ayat (2) UUD  1945  perlu  adanya  produk-produk  hukum  lainnya  yang  mampu  meningkatkan kepastian penerapan isi-isi ayat dalam pasal-pasal tersebut. 25 Oleh karena itu, isu mengenai akun bot penting untuk diletakkan dalam hukum Indonesia.
Salah  satu  pilihan  yang  dapat  ditempuh  untuk  memasukkan  regulasi  akun  bot  di Indonesia  adalah  dengan  memasukkannya  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  atau  UU  ITE  terbaru  melalui  proses  revisi. 26 Salah  satu  aspek  pokok  yang  perlu  dimasukkan  dalam  regulasi  tentang  akun  bot  adalah kewajiban untuk mempublikasikan status akun bot sebagai akun bot di media sosial. Di sini, aturan  tersebut  dapat  diwajibkan  tidak  hanya  pada  pengguna,  melainkan  juga  pada perusahaan media sosial  yang berada di  Indonesia. Untuk semakin menghilangkan insentif penyalahgunaan akun bot, pelanggaran atas kewajiban menyertakan status akun bot sebagai akun bot  dapat  dihukum baik  melalui mekanisme perdata maupun pidana. Aturan ini lebih mudah  untuk  dipertimbangkan  dimasukkan  karena  parameternya  lebih  objektif  dan  relatif lebih  mudah  diperdebatkan  statusnya  dalam  pengadilan.  Selain  itu,  untuk  mendorong insentif  dilakukannya  pengawasan  oleh  publik,  salah  satunya  dapat  ditempuh  dengan memberikan  sebagian  dari  denda  yang  harus  dibayar  terdakwa  baik  lewat  mekanisme perdata atau pidana kepada pihak yang melaporkannya dan terbukti benar atas laporannya di pengadilan.
Aspek-aspek  berikutnya  mengenai  akun  bot  yang  dapat  dimasukkan  dalam  hukum Indonesia  adalah  yang  berkaitan  dengan  kerugian  yang  ditimbulkannya  dari  aktivitas- aktivitas  yang  terbukti  menghalangi  proses  demokrasi  berjalan  adil.  Misalnya  pelarangan terhadap  aktivitas  menggunakan  akun  bot  secara  sistematis  untuk  menaikkan  tagar, menyebarkan  disinformasi,  ataupun  menyerang  pihak  tertentu.  Di  sini  agar  tidak menjadikannya  pasal  karet  yang  rawan  disalahgunakan,  fokus  diletakkan  pada  aktivitas penggunaan  akun  bot  secara  sistematis.  Jadi,  secara  asal  menaikkan  tagar,  menyebarkan disinformasi, atau menyerang pihak tertentu tanpa menggunakan akun bot dibiarkan menjadi masalah lain yang belum diregulasi secara jelas; namun penggunaan akun bot untuk tujuan- tujuan  itu  yang  akan  dinilai  menghalangi  proses  demokrasi.  Hal  ini  perlu  untuk  tidak
25 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
26 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (2016).
dicampuradukkan dengan hukum penggunaan akun anonim, hal tersebut adalah masalah lain yang  membutuhkan  pertimbangan  etika  tertentu.  Hukuman  terhadap  pelanggaran- pelanggaran yang sifatnya menghalangi proses demokrasi ini adalah pemidanaan baik dalam bentuk kurungan ataupun denda.
Selain itu, perlu pula ketentuan khusus dalam penggunaan akun bot berkaitan dengan pemilihan  umum  pejabat  pemerintahan.  Ketentuan  khusus  ini  bisa  diletakkan  dalam  revisi UU  ITE  ataupun  dimasukkan  dalam  revisi  UU  Pemilu.  Isi  dari  ketentuan  khusus  ini berkaitan  dengan  konsekuensi  yang  harus  dihadapi  apabila  menggunakan  akun  bot  secara sistematis  untuk  melakukan  hal-hal  yang  menghalangi  proses  demokrasi  dengan  hukuman yang lebih berat. Untuk semakin mengurangi insentif menggunakan akun bot di saat pemilu dengan  tujuan-tujuan  tersebut,  opsi  ketentuan  pengurangan  suara  dapat  dilakukan  tentunya dengan  perhitungan-perhitungan  yang  perlu  menghadirkan  para  saksi  ahli  yang  bisa memberikan keterangan yang objektif mengenainya.

## D. KESIMPULAN
Dengan 129,2 juta pengguna media sosial  yang aktif, media sosial di  Indonesia menjadi salah satu medium diskursus politik yang ramai dipenuhi oleh polarisasi dan disinformasi. Proses polarisasi  dan disinformasi  ini paling banyak disebarkan dalam rangka melakukan perang siber ( cyber war ). Perang siber sendiri dalam konteks media sosial adalah pertarungan wacana untuk memperoleh posisi dominan dalam diskursus politik melalui berbagai instrumen dari diseminasi propaganda hingga serangan terhadap kepribadian untuk memukul kondisi psikologis lawan atau memenangkan  dukungan  dari  publik  yang  lebih  luas.  Akun  bot  yang  merupakan  akun-akun  di dalam media sosial  yang dikendalikan baik  isi konten dan perilakunya oleh program  perangkat lunak tertentu digunakan sebagai instrumen perang siber tersebut.
Meskipun  sebagai  suatu  alat  secara  asal  akun  bot  bersifat  netral,  secara  nyata penggunaannya dalam industru pendengung banyak ditujukan untuk keperluan-keperluan perang siber  yang  mempertajam  polarisasi  dan  disinformasi.  Akun  bot  ini  digunakan  baik  untuk menyebarkan  pesan  yang  dilakukan  untuk  mendukung  suatu  kubu,  menyerang  oposisi,  dan mempertajam  perselisihan  di  antara  pihak-pihak  yang  bertikai.  Alhasil,  keberadaan  akun  bot mencederai  proses  demokrasi  deliberatif  dari  berbagai  sisi.  Sisi  pertama  adalah  akun  bot memanipulasi perbincangan publik sehingga apa yang ramai dibicarakan sejatinya bukanlah apa yang  benar-benar  publik  inginkan,  melainkan  apa  yang  satu  pihak  dengan  akses  terhadap penggunaan akun bot secara masif inginkan.
Informasi  yang  disebarkan  akun  bot  didukung  dengan  algoritma  media  sosial  yang  ada membuat  orang-orang  banyak  menerima  informasi  parsial  yang  menyocokki  preferensi  dalam kehidupannya. Oleh karena itu, realita yang tersusun tidak utuh dan seakan-akan aktivitas pihak lawan  senantiasa  membuat  mereka  rugi  dan  terancam.  Kemudian,  keberadaan  akun  bot  juga merusak  aspek  keberagaman  dalam  demokrasi  deliberatif.  Penggunaan  akun  bot  membuat banyak  suara-suara  yang  tidak  memiliki  akses  terhadap  akun  bot  harus  tergusur,  alhasil keberadaan  kelompok-kelompok  dengan  identitas  minoritas  akan  terabaikan  dalam  proses
deliberasi.  Dengan  adanya  akun bot,  opini  yang  muncul dan berkembang paling banyak terjadi hanya terbatas pada dua pilihan posisi yang ekstrem.
Salah  satu  pilihan  yang  dapat  ditempuh  untuk  memasukkan  regulasi  akun  bot  di Indonesia adalah dengan memasukkannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan  Transaksi  Elektronik  atau  UU  ITE  terbaru  melalui  proses  revisi.  Salah  satu  aspek  pokok yang  perlu  dimasukkan  dalam  regulasi  tentang  akun  bot  adalah  kewajiban  untuk mempublikasikan  status  akun  bot  sebagai  akun  bot  di  media  sosial.  Aspek-aspek  berikutnya mengenai  akun  bot  yang  dapat  dimasukkan  dalam  hukum  Indonesia  adalah  yang  berkaitan dengan kerugian  yang ditimbulkannya dari aktivitas-aktivitas yang terbukti menghalangi proses demokrasi  berjalan  adil.  Misalnya  pelarangan  terhadap  aktivitas  menggunakan  akun  bot  secara sistematis untuk menaikkan tagar, menyebarkan disinformasi, ataupun menyerang pihak tertentu. Selain itu, perlu pula ketentuan khusus dalam penggunaan akun bot berkaitan dengan pemilihan umum pejabat pemerintahan. Ketentuan khusus ini bisa diletakkan dalam revisi UU ITE ataupun dimasukkan dalam revisi UU Pemilu. Isi dari ketentuan khusus ini berkaitan dengan konsekuensi yang  harus  dihadapi  apabila  menggunakan  akun  bot  secara  sistematis  untuk  melakukan  hal-hal yang menghalangi proses demokrasi dengan hukuman yang lebih berat.

## DAFTAR PUSTAKA
a) Buku dan Bab dalam Buku
Dahl,  Robert. Democracy  and  Its  Critics .  New  Haven:  Yale  University  Press,  1991. https://doi.org/10.7312/grau91070-013.
Fishkin,  James  S.  “Deliberative  Democracy  in  Context:  Reflections  on  Theory  and  Practice.”  In Deliberative  Mini-Publics:  Involving  Citizens  in  the  Democratic  Process ,  edited  by  Kimmo Grönlund, Andre Bächtiger, and Maija Setälä. ECPR Studies, 2014.
Hage, Jaap. “The Method of A Truly Normative Legal Science.” In Methodologies of Legal Research , edited  by  Mark  Van  Hoecke,  1st  ed.,  19–44.  Oxford:  Hart  Publishing,  2011. https://doi.org/10.5040/9781472560896.ch-005.
Karlsson,  Christer.  “Den  Deliberativa  Drömmen  Och  Politisk  Praktik  –  Samtalsdemokrati  Eller Elitdiskussion.”  In Demokratins  Mekanismer ,  edited  by  Mikael  Giljam  and  Jörgen  Hermansson. Malmo: Liber, 2003.
b) Artikel Jurnal
Ferrara, Emilio, Onur Varol, Clayton Davis, Filippo Menczer, and Alessandro Flammini. “The Rise of Social Bots.” Communications of the ACM 59, no. 7 (2016): 96–104. https://doi.org/10.1145/2818717.
Firmansyah,  Mas  Agus,  Deddy  Mulyana,  Siti  Karlinah,  and  Suwandi  Sumartias.  “Kontestasi  Pesan Politik  Dalam  Kampanye  Pilpres  2014  Di  Twitter :  Dari  Kultwit  Hingga  Twitwar.” Jurnal  Ilmu Komunikasi 16, no. 1 (2018): 42–53. http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/2681/2246.
Haliim, Wimmy. “Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif.” Jurnal Masyarakat Indonesia 42, no. 1 (2016): 19–30. http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/download/556/457.
Lee, Katrina. “Your Honor, on Social Media: The Judicial Ethics of Bots and Bubbles.” Nevada  Law Journal 19, no. 3 (2019): 789–822.
https://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1794&context=nlj.
Syahputra,  Iswandi.  “Demokrasi  Virtual  Dan  Perang  Siber  Di  Media  Sosial:  Perspektif  Netizen Indonesia.” Jurnal ASPIKOM 3, no. 3 (2017): 457. https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.141.

## c) Laporan
Ansari, Chairul, Subhan Hadil, Karet Susetyo, Agus Triyanto, Bambang Pujicahyono, Fadhiya Djunaidy, Ike  Kusumaningtyas,  and  Yonda  Nurtaqwa.  “Penetrasi  &  Perilaku  Pengguna  Internet  Indonesia.” Jakarta Pusat, 2016.
Athallah, Raffa A. “Memanipulasi Publik Lewat Akun Bot Twitter.” Remotivi, 2019.
Bradshaw, Samantha, and Philip N Howard. “The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation.” Oxfor, 2019.
Dahl,  Robert. Democracy  and  Its  Critics .  New  Haven:  Yale  University  Press,  1991. https://doi.org/10.7312/grau91070-013.
Fahmi, Ismail. “Perang Robot Kubu 01 vs 02_ #VisiMisiJokowiMenang vs #HaramPilihPemimpinIngkarJanji.” Drone Emprit, 2019.
Ferrara, Emilio, Onur Varol, Clayton Davis, Filippo Menczer, and Alessandro Flammini.  “The Rise of Social Bots.” Communications of the ACM 59, no. 7 (2016): 96–104. https://doi.org/10.1145/2818717.
Firmansyah,  Mas  Agus,  Deddy  Mulyana,  Siti  Karlinah,  and  Suwandi  Sumartias.  “Kontestasi  Pesan Politik  Dalam  Kampanye  Pilpres  2014  Di  Twitter :  Dari  Kultwit  Hingga  Twitwar.” Jurnal  Ilmu Komunikasi 16, no. 1 (2018): 42–53.
Fishkin,  James  S.  “Deliberative  Democracy  in  Context:  Reflections  on  Theory  and  Practice.”  In Deliberative  Mini-Publics:  Involving  Citizens  in  the  Democratic  Process ,  edited  by  Kimmo Grönlund, Andre Bächtiger, and Maija Setälä. ECPR Studies, 2014.
Hage, Jaap. “The Method of A Truly Normative Legal Science.” In Methodologies of Legal Research , edited  by  Mark  Van  Hoecke,  1st  ed.,  19–44.  Oxford:  Hart  Publishing,  2011. https://doi.org/10.5040/9781472560896.ch-005.
Haliim, Wimmy. “Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif.” Jurnal Masyarakat Indonesia 42, no. 1 (2016): 19–30.
Hellden,  Erik,  and  Johanna  Gulliksen.  “A  New  Threat  to  Democracy?  Examining  the  Democratic Implications of the Social Bot Phenomen.” Lund University, 2017.
Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar 1945 (1945).
———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2016).
Karlsson,  Christer.  “Den  Deliberativa  Drömmen  Och  Politisk  Praktik  –  Samtalsdemokrati  Eller Elitdiskussion.”  In Demokratins  Mekanismer ,  edited  by  Mikael  Giljam  and  Jörgen  Hermansson. Malmo: Liber, 2003.
Lee,  Katrina.  “Your  Honor,  on  Social  Media:  The  Judicial  Ethics  of  Bots  and  Bubbles.” Nevada  Law Journal 19, no. 3 (2019): 789–822.
Madison,  Samantha.  “How  Social  Media  Has  Changed  the  Way  Political  Movements  Organize.” Government technology, 2017.
Syahputra,  Iswandi.  “Demokrasi  Virtual  Dan  Perang  Siber  Di  Media  Sosial:  Perspektif  Netizen Indonesia.” Jurnal ASPIKOM 3, no. 3 (2017): 457. https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.141.
Tucker,  Joshua  A.,  Andrew  Guess,  Pablo  Barber ,  Christian  Vaccari,  Alexandra  Siegel,  Sergey Sanovich,  Denis  Stukal,  and  Brenden  Nyhan.  “Social  Media,  Political  Polarization,  and  Political Disinformation.”
William
and
Flora Hewlett Foundation , 2018.
https://doi.org/10.2139/ssrn.3144139.
Penggunaan Akun Bot Media Sosial untuk Mempengaruhi Opini Publik : Sebuah Tinjauan Hukum Di Indonesia