## Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah  Vol. 1 No. 1
Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Ekonomi Islam
Dharma Kharini Abd Haling 1*, Uswatun Hasanah 2 , Nuriatullah Nuriatullah 3 , Noor Riefma Hidayah 3
1 Jurusan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu
2 Jurusan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu
3 Jurusan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu
ABSTRAK INFORMASI ARTIKEL
Kebutuhan akan kartu kredit saat ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: Pertama,  Keunggulan;  Praktis,  adanya  diskon  khusus  dan reward . Kedua, Kemudahan, Memiliki cadangan uang, fasilitas dan kemudahan dan bisa beli sekarang bayar kemudian. Bank BNI menjadi bank milik negara pertama yang mengeluarkan kartu kredit syariah. Kartu kredit Hasanah  Card  merupakan  salah  satu  produk  yang  dikeluarkan  bank Syariah dan memberikan inovasi baru bagi dunia perbankan Islam di Inonesia. Ditinjau dari aspek hukum, Hasanah Card payung hukumnya berasal  dari  Fatwa  DSN  No.  54/DSN-MUI/X/2006.  Sebagaimana dalam Bank BNI Syariah menyebutkan produk ini terdiri dari tiga akad, yaitu: Kafalah,  Qardh, dan Ijarah. Penelitian  ini  betujuan  untuk menganalisis impelentasi kartu kredit yariah yang ada pada PT. Bank BNI Syariah cabang Palu, serta implementasinya kartu kredit syariah yang  ada  pada  PT.  Bank  BNI  Syariah  dari  segi  perspektif  ekonomi islam.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif.  Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari dokumentasi, observasi, serta wawancara langsung dengan pihak bank.

## Kata kunci:
Implementasi, Kartu Kredit, BNI Syariah, Ekonomi Islam

## 1. PENDAHULUAN
Di Indonesia pelopor Perbankan syariah adalah  Bank  Muamalat  Indonesia,  berdiri pada  tahun  1991  dan  bank  ini  diprakarsai oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan pemerintah  serta  dukungan  dari  ikatan cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI) adalah beberapa pengusaha muslim. 1
Bank  Muamalat  Indonesia  sempat mengalami  masalah  akibat  imbas dari  krisis  moneter  pada  akhir tahun90-an  sehingga  pendapatannya hanya  sepertiga  dari  modal  awal. Namun,  saat  itu  BMI  mendapatkan suntikan  dana  dari  IDB  sehingga pada  periode  1999-2002  dapat bangkit  kembali  dan  menghasilkan laba.  Keberadaan  bank  Syariah  di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  perubahan  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang Perbankan. 2
Kemudian,  pada  tahun  1999  disahkan UU  No.23  tahun  1999  tentang  Bank Indonesia,  bahwa  Bank  Indonesia  dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsis-prinsip Syariah. 3
Undang-Undang No 10 Tahun 1999 dan Undang-Undang  no 23  Tahun  1999 selanjutnya  menjadi  dasar  hukum  bagi keberadaan dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara
1 Santoso dan Sulhadi, Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Yudisia, Vol.6, No. 1, Juni 2015. 121..
2 Ibid, hal. 122.
3 Ali Syokron, Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.3, No.2, 2013, 29.
berdampingan dalam memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat.
Dalam masalah perekonomian, setiap waktu  mengalami  perkembangan termasuk  pada  perbankan  syariah. Sejak  tahun  2000-an  perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang,  dan  perkembangan tersebut  diiringi  dengan  munculnya beberapa  produk  baru,  termasuk kartu  kredit  syariah.  Selanjutnya, industri  perbankan  syariah  telah mengalami perkembangan yang pesat  dan  memiliki  landasan  hukum yang memadai yakni dengan diterbitkannya  Undang-Undang  No. 21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah. 4
Kebutuhan  akan  kartu  kredit  saat  ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 5 : Pertama, Keunggulan; Praktis, adanya diskon khusus dan reward .  Kedua,  Kemudahan,  Memiliki cadangan uang, fasilitas dan kemudahan dan bisa beli sekarang bayar kemudian.
Dalam penggunaan kartu kredit syariah, kita  bisa  mendapatkan  manfaat,    yaitu 6 ;  a) Menjadi  lebih  hemat.  Dalam  sistem penggunaan  kartu  kredit  syariah  memiliki batasan yang harus dipenuhi ketika menggunakannya,  dan  itu  mengacu  pada Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/x/2006. Batasan  tersebut  salah  satunya  adalah  agar tidak  memicu  pengeluaran  yang  berlebihan
4 Ibid, ha l. 31.
5 Risna Sulistyawaty, Perilaku Konsumen dalam Penggunaan Kartu Kredit di Wilayah DKI Jakarta, Artikel. 7.
6 Reni Widya Astari, https://kreditgogo.com/artikel/Kartu- kredit/keuntungan -memiliki-kartu-kredit- syariah.html.
atau dikenal  dengan sebutan  Israf. b) Tidak ada sistem bunga. Kartu kredit syariah tidak menerapkan  sistem  bunga,  bank  penerbit kartu kredit syariah biasanya hanya menerima  fee  (ujrah  kafalah)  sesuai perjanjian  atau  akad  dengan  nasabah pemegang  kartu.  c)  Tidak  ada  bunga keterlambatan.  Biasanya  dalam  kartu  kredit akan di kenakan denda. Namun dalam kartu kredit  syariah  denda  ditarik  dari  biaya penagihan  bank  serta  jumlah  presentase tertentu dari tagihan.  d) Bisa beramal. Biaya denda  yang  dibayarkan  nasabah  akibat keterlambatan  membayar  tagihan  tidak menjadi hak bank penerbit kartu. Denda itu dialihkan  kearah  sektor-sektor  sosial.  Ini akan menjadi kebijakan atau Qardhul Hasan yang  langsung  amal  yang  telah  ditunjuk.  e) Biaya  Administrasi  di Merchant lebih rendah.  Besarnya  fee  yang  dikenakan didasarkan  pada  nilai  transaksi,  sehingga bersifat fluktuatif.
Bank  BNI  menjadi  bank  milik  negara pertama  yang  mengeluarkan  kartu  kredit syariah. Kartu kredit Hasanah Card merupakan salah satu produk yang dikeluarkan  bank  Syariah  dan  memberikan inovasi baru bagi  dunia  perbankan  Islam di Inonesia.  Ditinjau  dari  aspek  hukum, Hasanah Card paying hukumnya berasal dari Fatwa  DSN  No.  54/DSN-MUI/X/2006.
Sebagaimana dalam situs resmi BNI Syariah menyebutkan  produk  ini  terdiri  dari  tiga akad,  yaitu: Kafalah,  Qardh, dan Ijarah. 7
Dan penggunaaan katu kredit tersebut hanya dapat  di  guanakan  untuk  transaksi  yang sesuai dengan Syariah.
Seiring dengan perkembangan perbankan  di  Indonesia,  maka  perbankan yang  berbasis  syariah  yang  lebih  Islami ditawarkan  kepada  masyarakat  dengan memberikan  layanan  bebas  bunga  kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga  dilarang  dalam  semua  bentuk transaksi.  Islam  melarang  kaum  muslim menarik  atau  membayar  bunga  (riba). Pelarangan inilah yang membedakan perbankan Islam (Syariah) dengan perbankan konvensional.
Kehadiran  kartu  kredit  syariah  ini dianggap  sebagai  sebuah  jalan  keluar  atas keresahan masyarakat dengan praktik bunga yang  diterapkan  dalam  produk  kartu  kredit dari  bank  konvensional.  Selain  itu,  adanya kartu kredit syariah dapat menjadi alternatif bagi  masyarakat  yang  beragama  Islam sebagai  pengganti  kartu  kredit  yang menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya.
Alasan  penulis  mengangkat  judul  ini karena  berdasarkan  jurnal  penelitian  oleh Indah  Nuhyatia,  berjudul  kajian  fiqh  dan
perkembangan  kartu  kredit  syariah  di Indonesia.  Bahwa  adanya  dampak  negatif pada  nasabah  maupun  bagi  bank  yang menerbitkannya yaitu: 8 Kartu kredit syariah bisa  mendorong  nasabah  untuk  bersikap konsumtif,  boros  yang  dilarang  oleh  ajaran agama Islam, dan salah satu misi utama bank syariah adalah mendorong terciptanya sektor riil  yang  banyak  menyerap  tenaga  keja bukannya  sebaliknya  menciptakan  umat yang konsumtif.
Kalau  banyak  kartu  kredit  syariah  yang bermasalah  misalnya  pembayaran  kartu kredit  syariah  banyak  yang  macet,  hal  ini bisa    menggangu  misi  utama  bank  syariah dalam  mendorong  terciptanya  sektor  riil tersebut,  serta  kartu  kredit  syariah  tidak dikenakan  bunga  keterlambatan  dan  tidak adanya  jaminan  (collateral)  dari  para nasabah  penggunanya  sehingga  nasabah tidak  ada  ikatan  moral  maupun  materiil untuk segera melakukan pembayaran tagihan kartu  kredit  syariahnya,  sehingga  nasabah cenderung melakukan penundaan pembayaran tagihan kartu kredit syariahnya. Hal  ini  bisa  meningkatkan  resiko Non Performing Financing (kredit bermasalah) di Bank Syariah yang menerbitkan kartu kredit syariah.
8 Indah Nuhyatia, Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card)
Masyarakat  saat  ini masih sangat  awam dalam memahami kartu  kredit syariah  yang diterbitkan oleh perbankan Islam, masyarakat masih menyamakan kartu kredit syariah dengan kartu kredit yang diterbitkan bank konvensional. Oleh karena itu, menarik untuk  dikaji  lebih  dalam    mengenai  salah satu produk pembiayaan ini.
Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan diatas, maka peneliti termotivasi untuk meneliti mengenai “Analisis Implementasi Kartu Kredit Syariah pada PT. Bank  BNI  Syariah  cabang  Palu  (Perspektif Ekonomi Islam).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian ini mengkaji tentang Analisis implementasi  kartu  kredit  syariah  pada  PT. Bank  BNI  syariah  cabang  Palu  yang dimaksud  adalah  Hasanah  Card,  dan perspektif  ekonomi  Islam.  Sebagai  analisis pembanding dalam penelitian ini, agar dapat diketahui signifikan antara penelitian terdahulu  dengan  penelitian  yang  akan dilakukan,  baik  secara  teori  dan  lain sebagainya.
di Indonesia, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No.1. 2015, 30.
Penelitian  Kurniawan  Rahmadianto, (Universitas  Brawijaya  Malang  2013). 9
Judul  Kajian  Kesyariahan  Kartu  Kredit Sayriah: Teori dan Realita, (studi pada Bank BNI  Syariah  Kota  Malang).  Tujuan  dari penelitian  ini  untuk  mengetahui  bagaimana mekanisme perhitungan bagi hasil dari kertu kredit  syariah  ( Hasanah  Card), mekanisme akad  dan  pertanggung  jawaban  hukum syariah  terhadap  kartu  kredit  tersebut. Selanjutnya  Tujuan  lain  untuk  mengetahui apakah  kartu  kredit  tersebut  telah  sesuai dengan  azas-azas  kesyariahan  yang  ada sehingga  kartu  kredit  tersebut  layak mendapatkan predikat kartu kredit syariah di dalam  perbankan  Islam  di  Indonesia  yang merupakan  suatu  inovasi  terbaru  dan merupakan  sebuah  pilihan  alternative  bagi nasabah  yang  tidak  menginginkan  adanya riba’ dalam tabungannya.
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dari hasil penelitian yang ditemukan, bahwa kartu  kredit  syariah  ini  belum  memenuhi azas-azas kesyariahannya yang telah berlaku di  Indonesia  sendiri.  Dalam  mekanisme perhitungan fee, nasabah cenderung mengatakan  bahwa  perhitungannya  tidak jauh  berbeda  antara  konvensional  dengan syariah. Hanya saja pada kartu kredit syariah bebas  dari Annual  fee dan  lebih  ringan  jika
9 Kurniawan Rahmadianto, Kajian Kesyariahan Kartu Kredit Sayriah: Teori dan
dibandingkan dengan kartu kredit konvensional. Sedangkan dalam penggunaan akad, kartu kredit syariah menggunakan tiga akad  yaitu kafalah,  Qardh, dan Ijarah. Namun, dalam pembuatan akad kartu kredit syariah  ini  masih  dilakukan  secara  sepihak oleh bank, seharusnya perjanjian itu disetujui oleh  kedua  belah  pihak.  Untuk  penegakan hukum,  masih  sering  terjadi  kredit  macet yang  diakibatkan  nasabah  sering  lupa membayar minimum  payment -nya . Hal  ini terjadi  ksrena nasabah lebih  condong untuk nerperilaku konsumtif. Namun dalam penyelesaiannya  bank  BNI  syariah  tidak menggunakan debt collector, tetapi lebih ke azas kekeluargaan dimana sifat hukum yang berlaku adalah  elastis.
Persamaan dalam penelitian sebelumnya yaitu pada lokasi penelitian pada Bank BNI Syariah, yang berbeda hanya pada kota lokais penelitian. Selanjutnya, memiliki persamaan  pada  judul  yaitu  sama-sama mengangkat  mengenai  kartu  kredit  syariah akan  tetapi  berbeda  pada  apa  yang  ingin  di teliti,  pada  penelitian  sebelumnya  lebih kepada teori dan realita dan penulis gunakan lebih  kepada  implementasinya.  Peneliti  ini menggunakan  peneltian  deskriptif  atau pendekatan kualitatif.
Realita, (studi pada Bank BNI Syariah Kota Malang), Universitas Brawijaya, Malang, 2013 .
Penelitian  Eka  Rahmawati  (UNISMUH Surakarta,  2006) 10 .  Judul  Studi  Komparatif Kartu  Kredit  Konvensional  Dengan  Kartu Kredit Syariah. Penelitian ini menggunakan metode  komparatif  analitik,  yaitu  suatu metode    dimana  penulis  mengumpulkan data,  dijelaskan,  dianalisa  baru  kemudian dibandingkan.  Pendekatan  yang  diapakai adalah  deskriptif  analitis  yaitu  berusaha menjelaskan  data  yang  telah  dikumpulkan kemudian  memberikan  analisis  berkaitan dengan  hal  tersebut  dengan  memakai  pola pikir deduktif dan Induktif yaitu menganalisa pada kondisi yang bersifat khusus kemudian disusun  rumusan  yang  bersifat  umum  atau sebaliknya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem  kerja  kartu  kredit  konvensional dengan  kartu  kredit  syariah  terdapat beberapa perbedaan. Begitu juga jika dilihat dari  sisi  alur  transaksinya  kedua  kartu tersebut  juga  memiliki  banyak  perbedaan. Pada  kartu  kredit  konvensional,  terdapat beberapa  perjanjian  seperti  perjanjian  jual beli, perjanjian kredit, perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian penjaminan perseorangan.  Meskipun  dalam  kartu  kredit syariah  juga  dapat  ditemukan  perjanjian yang  sama,  akan  tetapi  berbeda  pada  nama perjanjian dan sistemnya. Dalam kartu kredit
10 Eka Rahmawati, Studi Komparatif Kartu Kredit Konvensional Dengan Kartu Kredit Syariah,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006 .
syariah, beberapa perjanjian tersebut dikenal dengan  beberapa akadnya ,  yaitu Akad wakalah,  Akad  kafalah,  Akad  bai’,  (jual beli/Tijaroh), ijaroh, hiwalah dan Qard.
Persamaan  kedua  kartu  kredit  ini  yaitu keduanya sama-sama menguntungkan brerbagai  pihak,  karakter  desainnya  sama, mempunyai  keuntungan  dan  resiko  yang hampir  sama,  serta  para  pihak  yang  terlibat juga  sama.  Sedangkan  perbedaannya  kartu tersebut  berada  pada settlement /instrumen biaya, layanan/fasilitas yang nyata halal dan nilai  ketuhanan/ illahiyah yang  mendarah daging.
Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas mengenai implementasi kartu kredit syariah yang  ada  di  PT  Bank  BNI  Syariah  cabang Palu. Penelitian ini juga berbeda pada lokasi penelitian.  Persamanya  yaitu  pada  metode penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode deskriptif atau kualitatif.

## 2.2 Karakteristik Kartu Kredit Syariah
Kartu  kredit  dalam  kacamata  hukum memiliki  karakteristik  sendiri,  antara  lain: Kartu  kredit  terdiri  dari  dua  akad,  yaitu transaksi financial dan akad kredit. Menurut Ms.  De.  Muth  mengatakan, “Defininsi  ini menunjukkan  karakter  kartu  kredit  adalah
bahwa  dalam  kartu  ini  terdapat  sifat-sifat akad transaksi dan sifat-sifat kredit. 11
Kartu  ini  memiliki  kelebihan  dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kartu lainnya,  antara  lain: 12 Pertama,  Kartu  ini diaggap  sebagai  instrumen  kredit  yang hakiki,  sebagai  suatu  hal  yang  menjadi pertimbangan  dasar  pembentukan  akad antara Issuer bank dan card holder; Kedua,
Bagi  orang  yang  ingin  mendapatkan  kartu tersebut  tidak  diharuskan  untuk  memiliki rekening  di  bank Issuer  Card ;  Ketiga,
Pemegangnya  tidak  di  tuntut  untuk  segera melunasi  kreditnya,  bahkan  bisa  dibayar selama  waktu  yang  telah  disepakati  antara card holder dengan Issuer bank; Keempat, Pelunasan  dilakukan  dengan  cara  cicilan; dan  kelima,  Sebagian  bank  menerbitkan jenis kartu ini bagi nasabahnya tanpa melihat kepada pendapatan mereka.
Akan tetapi kartu kredit syariah juga bisa berdampak  negative  pada  nasabah  maupun bagi  bank  syariah  yang  menerbitkannya, yaitu: 13 Kartu kredit syariah bisa mendorong nasabah  untuk  bersikap  konsumtif,  boros yang dilarang oleh ajaran agama Islam; salah satu  misi  utama  bank  syariah  adalah mendorong  terciptanya  sektor  riil  yang
11 Ibid ,  48.
12 Ibid, 49.
13 Indah Nuhyatia, Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card)
banyak  menyerap  tenaga  keja  bukannya sebaliknya menciptakan ummat yang konsumtif. Kalau banyak kartu kredit syariah yang bermasalah misalnya pembayaran kartu kredit  syariah  banyak  yang  macet,  hal  ini bisa    menggangu  misi  utama  bank  syariah dalam  mendorong  terciptanya  sektor  riil tersebut; kartu kredit syariah tidak dikenakan bunga  keterlambatan  dan  tidak  adanya jaminan  (collateral)  dari  para  nasabah penggunanya  sehingga  nasabah  tidak  ada ikatan  moral  maupun  materiil  untuk  segera melakukan pembayaran tagihan kartu kredit syariahnya,  sehingga  nasabah  cenderung melakukan  penundaan  pembayaran  tagihan kartu  kredit  syariahnya.  Hal  ini  bisa meningkatkan  resiko Non  Performing Financing (kredit  bermasalah)  di  Bank Syariah  yang  menerbitkan  kartu  kredit syariah.
Adapun batasan-batasan dalam penggunaan  kartu  kredit  syariah,  yaitu 14 : tidak  menimbulkan  riba,  tidak  digunakan untuk  transaksi  yang  tidak  sesuai  dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran  yang berlebihan  (israf),  dengan  cara  antara  lain menetapkan  pagu  maksimal  pembelanjaan; pemegang kartu harus memiliki kemampuan
di Indonesia, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 5, No.1. 2015, 30.
14 Fatwa DSN No. 54/DSN- MUI/X/2006www.dsnmui.or.id, diakses pada 31-01- 2017, jam 23:50.
finansial untuk melunasi pada waktunya; dan tidak memberikan fasilitas yang tidak sesuai syariah.
Dalam  Skripsi  Widyanti  Khaerudin, yang berjudul  Analisis Sistem  Kartu Kredit Syariah  pada  PT.  Bank  BNI  Syariah. persamaan  kartu  kredit  syariah  dengan konvensional yaitu dari segi pengajuan/permohonan  kartu  kredit,  seperti data-data  pribadi,  data  pekerjaan,  data keuangan,  dan  data  kartu  tambahan  (jika pemohon mengajukan), dan juga proses yang dilakukan  sama,  yaitu  dengan  menagnalisa data  pemohon  yang  telah  ada,  misalnya dengan mengacu pada aturan Bank Indonesia yaitu nama pemohon tidak tercantum dalam Daftar  Hitam  Nasional  dan  Asosiasi  Kartu Kredit Indonesia (AKKI), pemohon memenuhi  syarat  administrative,  memiliki alamat  yang  jelas  dan  nomor  telepon  yang dapat  di  hubungi,  serta  melihat  sejarah  dari kartu kredit lain yang dimiliki oleh pemohon. Output  yang  dihasilkan  juga  sama,  yaitu kartu  kredit  yang  mencantumkan  nama pemohon (nama pemeilik kartu kredit 15 .
Adapun  hal  yang  menjadi  pembeda antara  kartu  kredit  syariah  dan  kartu  kerdit konvensional yakni: 1). Dasar hukum,  yang menjadi dasar  adalah  Undang-undang Perbankan, Undang-undang perbankan
15 Widyanti Khaeruddin, Analisis Kartu Kredit Syariah pada PT. Bank BNI Syariah , Skripsi, 2012. 57.
syariah,  dan  Fatwa  Dewan  Pengawas Syariah  Nasional.  Sedangkan  di  bank konvensional  dasar  hukumnya  hanya  satu, yaitu Undang-undang Perbankan. 2). Penerbit, yang menjadi penerbit adalah bank Syariah,  yaitu  PT.  Bank  BNI  Syariah, sedangkan  yang  menjadi  penerbit  kartu kredit konvensional adalah bank konvensional. 3). Perjanjian, perjanjian yang ada  pada  kartu  kredit  syariah  berdasrkan akad Kafalah, Ijarah, dan qardh. Sedangkan pada  kartu  kredit  konvensional,  perjanjian yang digunakan berdasarkan pada bunga. 4). Ketentuan  penggunaan,  pada  kartu  kredit syariah penggunaannya dibatasi hanya untuk transaksi  yang  sesuai  dengan  syariah, sedangkan  pada  kartu  kredit  konvensional, penggunaannya tidak dibatasi. 5). Fitur-fitur yang  digunakan  dalam  kredit  syariah maupun  konvensional  adalah  sama,  yang membedakannya  adalah  penetapan fee- nya.
6).  Pendapatan  bank,  pada  bank  syariah berasal  dari annual  fee,  monthly  fee, merchant  fee,  cash  advance  fee, dan sebagainya.  Sedangkan  pada  kartu  kredit konvenisonal  adalah annual  fee, bunga  atas nominal  transaksi, merchant  fee, dan denda keterlambatan.  7). Cash  collateral, dalam kartu kredit syariah, dibutuhkan untuk kartu Hasanah Card Classic, yaitu 10% dari limit.
Hal  ini  diperlukan  karena  melihat  dari pengalaman  yang  ada  bahwa  melihat  dari pengawalaman  bahwa  sebagian  besar  kartu bermsalah  adalah  dari  jenis  kartu gold ke bawah  atau  dengan  kata  lain classic .
Sedangkan  dalam    konvensional  cash collateral tidak diperlukan.

## 3. METHODOLOGY
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di PT. Bank BNI Syariah Cabang
Palu. Dengan Alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 7, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Alasan peulis melakukan penelitian di  PT  Bank  BNI  Syariah  Cabang  Palu, dengan  pertimbangan  saat  ini    Bank  BNI Syariah  satu-satunya  Bank  Syariah  yang berada di kota Palu menerapkan Kartu Kredit Syariah, berdasarkan hasil observasi di Bank BNI Syariah cabang Palu.
Data dikumpul melalui teknik observasi, wawancara  mendalam,  dan  dari  berbagai dokumen  yang  ada.  Setelah  sejumlah  data dan  keterangan  penulis  dikumpulkan,  maka langkah  selanjutnya  adalah  menganalisi data.  Adapun  teknik  analisi  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  : Reduksi  Data,  yaitu  penulis  merangkum beberapa  data  yang  ada  di  lapangan,
16 Moleong, Metode , 184.
kemudian  mengambil  dari  beberapa  data yang  dianggap  mewakili  untuk  dimasukan dalam  pembahasan  ini. 16 Penyajian  data, yaitu  menyajikan  data  yang  telah  direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari  adanya  kesalahan  penafsiran terhadap data tersebut. Selanjutnya dilakukan verifikasi data, yaitu adanya suatu pengambilan  kesimpulan  yang  dilakukan oleh peneliti terhadap data tersebut.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Lokasi Penelitian
Tempaan  krisis  moneter  tahun  1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga)  pilarnya  yaitu  adil,  transparan  dan maslahat  mampu  menjawab  kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih  adil.  Dengan  berlandaskan  pada Undang-undang  No.10  Tahun  1998,  pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara  dan  Banjarmasin.  Selanjutnya  UUS BNI  terus  berkembang  menjadi  28  Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu 17 . Disamping  itu  nasabah  juga  dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI  Konvensional  (office  channelling)
dengan  lebih  kurang  1500  outlet  yang tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Di dalam  pelaksanaan  operasional  perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap  aspek  syariah.  Dengan  Dewan Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  saat  ini diketuai  oleh  KH.Ma’ruf  Amin,  semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari  DPS  sehingga  telah  memenuhi  aturan syariah.
Berdasarkan  Keputusan  Gubernur  Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal  21  Mei  2010  mengenai  pemberian izin  usaha  kepada  PT  Bank  BNI  Syariah. Dan  di  dalam  Corporate  Plan  UUS  BNI tahun  2003  ditetapkan  bahwa  status  UUS bersifat  temporer  dan  akan  dilakukan  spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada  tanggal  19  Juni  2010  dengan beroperasinya  BNI  Syariah  sebagai  Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal  berupa  aspek  regulasi  yang kondusif  yaitu  dengan  diterbitkannya  UU No.19  tahun  2008  tentang  Surat  Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan  perbankan  syariah  semakin kuat  dan  kesadaran  terhadap  keunggulan produk  perbankan  syariah  juga  semakin
18 www.bnisyariah.co.id,diakses pada 1 Februari 2017 jam 14:59.
meningkat.  Juni  2014  jumlah  cabang  BNI Syariah  mencapai  65  Kantor  Cabang,  161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil  Layanan  Gerak  dan  20  Payment Point 18 .
Kartu  kredit  syariah  di  keluarkan  oleh PT.  Bank  BNI  Syariah  didasarkan  pada fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syaruiah  Card dan  surat  persetujuan  dari Bank Inonesia, No. 10/337/DPbs tanggal 11- 03-2008.
Kartu  kredit  syariah  atau  biasa  disebut dengan  Hasanah  Card  di  terbitkan  pada tahun 2009. Walaupun kartu krdit syariah ini belum lama beredar tapi kartu kredit syariah ini  sudah  memperoleh  penghargaan,  yaitu pelopor kartu kredit pertama yang hanya bisa bertransaksi di gerai halal dan sebagai kertu kreddit pertama yang meinginspirasi berwirausaha.

## 4.2  Implementasi  Kartu  Kredit  Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Dalam implementasi kartu kredit syariah, PT Bank BNI Syariah menerapkannya  berdasarkan  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai  ketentuan  syariah  card  yang  di maksud adalah:
1. Ketentuan Akad 19
Kafalah :  Penerbitan kartu adalah penjamin  (kahfi)  bagi  pemegang  kartu terhadap  merchant  atas  semua  kewajiban bayar (dayn) yang timbul dan atau penarikan uang  tunai  selain  Bank  atau  ATM  Bank Penerbit  Kartu.  Atas  pemberian  Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah).
Qard :  Penerbit kartu adalah pemberi jaminan (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari  Bank atau ATM Bank Penerbit Kartu.
Ijarah :  Penerbit kartu adalah penyedia  jasa  sistem  pembayaran  dan pelayanan  terhadap  pemegang  kartu.  Atas Ijarah  ini,  pemegang  kartu  dikenakan Membership fee.
a. Akad Kafalah
Kafalah  menurut  bahasa  berarti al- Dhaman (Jaminan), hamalah (beban),  dan za’amah (tanggungan) 20 . Sedangkan menurut  istilah  yang  dimaksud  dengan kafalah atau al-Dhaman sebagaimana dijelaskan  oleh  para  ulama  adalah  sebagai berikut:
19 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN- MUI/X/2006
20 Dwi Swiknyo, Ayat-ayat Ekonomi,
Pustaka Pelajar: Yogyakarta, cet. 2010. 134.
a. Menurut Mazhab Hanafi bahwa Kafalah memiliki  dua  pengertian,  yang  pertama, arti Kafalah ialah  menggabungkan dzimah  kepada  dzimah  yang  lain kedalam penagihan, dengan jiwa, uatang atau zat benda. Arti kafalah yang kedua ialah  menggbungkan  dzimah  dalam pokok asal utang 21 .
b. Menurut  Mazhab  Maliki  bahwa kafalah ialah  orang  yang  berhak  mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya  sendiri  yang  disatukan,  baik menanggung  pekerjaan  yang  sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda 22 .
c. Menurut  Mazhab  Hanbali  bahwa  yang dimaksud  dengan kafalah adalah  Iltizam sesuatu  yang  diwajibkan  kepada  orang lain  serta  kedekatan  denda  tersebut  yang dibebankan  atau  Iltizam  orang  yang mempunyai  hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai  hak menghadirkan dua harta (pemiliknya) kepada orang yang mempunyai hak 23 .
d. Menurut  Mazhab  Syafi’I  bahwa  yang dimaksud  dengan kafalah ialah  Akad
21 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiah ‘ala
Madzahib al’Arba’ah , 221.
22 Ibid, 223.
23 Ibid, 224.
yang  menetapkan  Iltizam  hak  yang  tetap pada  tanggungan  (beban)  yang  lain  atau menghadirkan zat beban yang dibebankan atau  menghadirkan  badan  oleh  yang berhak menghadirkan 24 . Berdasarkan definisi  yang  dikemukakan  oleh  Mazhab Syafi’I di atas bahwa kafalah terdiri atas tiga pengertian, yaitu: al-kafalah al-Dayn,
al-Kafalah  al-‘Ain  dan  al-Kafalah  al-
Abdan.
e. Menurut  Sayyid  Sabiq  yang  dimaksud dengan kafalah ialah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban ashil dalam tuntutan dengan benda
(materi)  yang  sama,  baik  utang,  barang maupun pekerjaan.
f. Menurut Imam Taqiy al-Din bahwa yang dimaksud dengan kafalah adalah mengumpulkan satu beban kepada beban lain.
g. Menurut  Hasbi  ash-Shiddiqie  bahwa yang  dimaksud  dengan Kafalah ialah menggabungkan dzimah kepada dzimah lain dalam penagihan.
2. Ketentuan Fee 25
a. Iuran  keanggotaan  (membership  fee),
penerbit  kartu  berhak  menerima  iuran keanggotaan ( rusum al-‘udwiyah ) termasuk perpanjangan masa
24 Ibid, 225.
25 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN- MUI/X/2006
keanggotaan  dari  pemegang  Kartu sebagai  imbalan  ( Ujrah )  atas  izin penggunaan fasilitas kartu.
b. Merchant  fee,  penerbit  kartu  boleh menerima  fee  yang  diambil  dari  harga objek  transaksi  atau  pelayanan  sebagai upah/imbalan  ( ujrah )  atas  perantara ( samsarah ),  pemasaran  ( taswiq) dan penagihan ( tahsil al-dayn ).
c. Fee penarikan uang tunai, penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai ( rusum  sahb  al-nuqud )  sebagai  fee  atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya  tidak  dikaitkan  dengan  jumlah penarikan.
d. Fee  Kafalah,  penerbit  kartu  boleh menerima  fee  dari  pemegang  kartu  atas pemberian Kafalah.
Semua bentuk fee tersebut di atas (a-b-c- d)  harus  ditetapkan  pada  saat  akad  aplikasi kartu  secara  jelasdan  tetap,  kecuali  untuk merchant fee.
3. Batasan  (Dhawabith  wa  Hudud) Kartu Kredit Syariah 26
a. Tidak menimbulkan riba.
b. Tidak  digunakan  untuk  transaksi  yang tidak sesuai dengan syariah.
c. Tidak  mendorong  pengeluaran  yang berlebihan  ( Israf ),  dengan  cara  antara
26 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN- MUI/X/2006
lain menetapakan pagu maksimal. dengan  cara  antara  lain  menetapakan pagu maksimal.
d. Pemegang kartu harus memiliki kemampuan  financial  untuk  melunasi pada waktunya.
e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.
4. Ketentuan Ta’widh dan Denda 27
a. Penerbit kartu dapat mengenakan ta’widh , yaitu ganti rugi terhadap biaya- biaya yang dikenakan oleh Penerbit kartu akibat  keterlambatan  pemegang  kartu dalam  membayar  kewajibannya  yang telah jatuh tempo.
b. Denda keterlambatan ( late charge )
Penerbit  kartu  dapat  mengenakan  denda keterlambatan  pembayaran  yang  akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.
5. Ketentuan Tertutup 28
Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan kewajibannya  atau  jika  terjadi  perselisihan antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya  dapat  dilakukan  melalui Badan  Arbitrase  Syari’ah  atau  melalui Pengadilan  Agama  salehah  tidak  tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## Analisis
Impelementasi kartu kredit  syariah yang ada pada PT. Bank BNI Syariah cabang Palu
27 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN- MUI/X/2006
telah sesuai dengan ketetapan ekonomi islam dengan tidak menimbulkan riba karena tidak ada unsur kezhaliman di dalamnya, dan juga transparan dalam mnentukan kesepakatan.
Menurut saya akad dan batasan yang ada pada PT. Bank BNI Syariah cabang Palu telah sesuia dengan ketetapan ekonomi islam  yang dibuat oleh mui yaitu:
a. batasan kartu kredit syariah yabg ada pad apt bank bni syariah.
1. Tidak  digunakan  untuk  transaksi  yang tidak sesuai dengan syariah.
2. Tidak  mendorong  pengeluaran  yang berlebihan (israf).
3. Pemegang  kartu  kredit  syariah  harus memiliki  kemampuan  financial  untuk melunasi pada waktunya.
b.  batasan  kartu  kredit  syariah  yang ditetapman oleh mui.
1.Tidak menimbulkan riba.
2.Tidak  digunakan  untuk  transaksi  yang tidak sesuai dengan syariah.
3.Tidak  mendorong  pengeluaran  yang berlebihan ( Israf ), dengan cara antara lain menetapakan pagu maksimal. dengan cara antara lain menetapakan pagu maksimal.
4.Pemegang kartu harus memiliki kemampuan financial untuk melunasi pada waktunya.
28 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.54/DSN- MUI/X/2006
Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Impelentasi  Kertu  Kredit  Syariah  yang ada pada PT. Bank BNI Syariah cabang Palu telah  sesuai  dengan    perspektif  ekonomi islam,  mulai  dari  proses  penerbitan  hingga disetujuinya.  Hal  ini    berdasarkan  batasan kartu  kredit  syariah.  Dalam  implementasi kartu kredit syariah yang ada pada PT Bank BNI  Syariah  cabang  palu,  menutup  rapat resiko  yang akan menimbulkan adanya riba dengan cara menutup sementara kartu kredit syariah  yang  digunakan  nasabah  secara sementra  sampai  akhirnya  dilunasi  oleh nasabah yang bersangkutan. secara otomatis dalam  penggunaan  kartu  kredit  akan terdeteksi dan tidak dapat diguanakan dalam transaksi  yang  tidak  sesuai  dengan  syariah, seperti membelanjakannya untuk pembelian alkohol,  daging  babi  dan  ditempat  hiburan malam dan lain sebagainya.
Dalam  kartu  kredit  syariah  yang  ada pada PT. Bank BNI Syariah sudah ditetapkan limit/batas  penggunaan  kartu  kredit  syariah berdasarkan jenis kartu yang digunakan  oleh nasabah. Pada PT. Bank BNI Syariah cabang Palu,  telah  menetapkan  bahwa  salah    satu syarat utama dalam menerbitkan kartu kredit syariah harus memiliki kemampuan finansial,  dan  standarnya  berdasarkan  jenis
kartu  yang  diinginkan  oleh  nasabah  yang bersangkutan.  Dengan  tidak  melakukan empat hal batasan yang kartu kredit syariah, maka  PT.  Bank    BNI  Syariah  cbang  Palu, bisa  dikatakan    tidak  memberikan  fasilitas yang tidak sesuai syariah.
Saran kami untuk meningkatkan kualitas layanan  perusahaan  dan  kinerja  bank  yaitu dengan  mensosialisasikan  keberadaan  kartu kredit  syariah  “Hasanah  Card”  kepada masyarakat  luas  dan  lebih  banyak  lagi melakukan kerja sama dengan merchantmerchant ataupun pihak-pihak tertentu agar penggunaan kartu kredit syariah tersebut dapat lebih efisien. Dalam implemtasinya perlu dilakukan  pengawasan yang  intensif  sehingga  tidak  menimbulkan keragu-raguan  bagi  pengguna  kartu  kredit syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alquran,  Departemen  Agama  Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 18 September 2014).
Abd,  Wahab  Sulaiman  Ibrahim, Banking Card    Syariah  Kartu  Kredit  dan Debit dakam Perspektif Fiqih. Terjemahan oleh Aidil Novia. Edisi 1 Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 2006),
Ali  Syokron, Dinamika  Perkembangan Perbankan  Syariah  di  Indonesia, Jurnal  Ekonomi  dan  Hukum  Islam, Vol.3, No.2, 2013
Bambang  Prasetyo  dan  Lina  Miftahul  Jannah,
Metode  Penelitian  Kualitatif ,  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Caroline, Penerapan  Kartu  Kredit  Syariah dan  Perlindungan  Nasabah  di  Bank BNI  Syariah, Universitas  Indonesia, Jakarta, 2010.
Dewi  Sukma  Kristianti, Kartu  Kredit Syariah  dan  Perilaku  Konsumtif Masyarakat, Jurnal  Ahkam:  Vol.
XIV, No. 2, Juli 2014.
Eka  Rahmawati, Studi  Komparatif  Kartu
Kredit  Konvensional  Dengan  Kartu Kredit Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006.
Fatwa  DSN  No.  54/DSN-MUI/X/2006, www.dsnmui.or.id, diakses pada 31- 01-2017, jam 23:50.
http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_deskri ptif.  Diakses  pada  01-Februari-2017 , jam 15:58.
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bank-
_Negara_Indonesia .  Diakses  pada  1
Februari 2017, jam 14;21. http://id.m.wikipedia.org/wiki/Perspektif. Diakses pada 1 Februari 2017, jam 14;32.
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekonomi- _Islam.  Diakses  pada  1  Februari 2017, jam 14;41.
Indah Nuhyatia, Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah
(Syariah Card) di Indonesia,
Economic:  Jurnal  Ekonomi  dan
Hukum Islam, Vol. 5, No.1. 2015
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Analisis (Aplikasi).
Kamus
Besar Bahasa Indonesia ,
Implementasi (Aplikasi).
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII
Yogyakarta,  bekerja  sama  dengan Bank  Indonesia, Ekonomi  Islam, Jakarta:  PT.RajaGrafindo  Persada, 2008.
Rozalinda, Ekonomi  Islam  (Teori  dan Aplikasi  pada  Aktivitas  Ekonomi), Jakarta:  PT.RajaGrafindo  Persada, 2015
Risna  Sulistyawaty, Perilaku  Konsumen dalam  Penggunaan  Kartu  Kredit  di
Wilayah DKI Jakarta, Artikel.
Reni Widya Astari, https://kreditgogo.com/artikel/Kartu- kredit/keuntungan-memiliki- kartu-
kredit-syariah.html.
Santoso dan Sulhadi, Periodisasi Perkembangan  Hukum  Perbankan Syariah di Indonesia, Yudisia, Vol.6, No. 1, Juni 2015.
Suwiknyo,  Dwi, (Kompilasi  Tafsir)  Ayat- Ayat Eknomi
Islam, Cet. I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
S.Margono, Metodologi  Penelitian  Pendidikan,
Cet. II ,Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
Sutrisno hadi, Metodologi Research Jilid I, Cet. 50; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002. www.suduthukum.com .  Dia  kses  pada  1 Februari 2017, jam 14:55.