## Gagasan Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Sebagai Upaya Perlindungan
Hukum Bagi Tenaga Medis Herman 1, Abdul Razak 2 , Marwati Riza 3 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Email : hermanjumpa1@gmail.com

## Abstract
A  special  medical  court  was  formed  to  adjudicate  medical  disputes  between medical  personnel  and  patients.  Therefore,  a  special  court  is  needed  to  settle medical disputes, in which this special court hears/resolves medical disputes both criminal  and  civil,  which  is  expected  to  be  able  to  provide  justice  to  all  parties, especially to medical personnel. In this case the authors describe the concept of a special court of medical disputes which has its own peculiarities that is applying legal  and  medical  principles  in  the  court.  In  this  study,  the  researchers  used normative research methods. Where is meant by normative research is library law research.  In  conclusion,  the  special  court  in  the  settlement  of  medical  disputes should  be  established  to  provide  justice  for  the  disputing  parties,  especially  for medical  staff  because  medical  issues  are  something  specific,  so  there  is  also  a need for a judiciary that has the quality to resolve medical disputes later Keywords: medical dispute, special medical court, medical personnel

## Abstrak
Pengadilan khusus medis dibentuk untuk mengadili sengketa medis antara tenaga medis dan pasien. Olehnya itu diperlukan pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa  medis,  dimana  pengadilan  khusus  ini  megadili/menyelesaikan  sengketa medis  baik secara pidana maupun perdata yang diharapkan mampu memberikan keadilan  kepada  semua  pihak  terutama  kepada  tenaga  medis.  Dalam  hal  ini penulis  paparkan  konsep  pengadilan  khusus  sengketa  medis  yang  memilki kekhasan  tersendiri  yang  menerapkan  prinsip-prinsip  hukum  dan  medis  dalam pengadilan  tersebut.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mempergunakan  metode penelitian  normatif.  Dimana  yang  dimaksud  dengan  peneltian  normatif  adalah penelitian  hukum  kepustakaan.  Pada  kesimpulannya  pengadilan  khusus  dalam penyelesaian  sengketa  medik  seyogyanya  dibentuk  untuk  memberikan  keadilan bagi  para  pihak  yang  bersengketa  terutama  bagi  tenaga  medis  karena  persoalan medik  adalah  sesuatu  spesifik  sehingga  dibutuhkan  juga  peradilan  yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan sengketa medik nantinya.
Kata kunci: sengketa medis, pengadilan khusus medis, tenaga medis

## PENDAHULUAN
esehatan  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan  fundamental  dalam kehidupan  manusia.  Setiap  orang  akan  memberikan  kontribusi  yang positif dan produktif dalam kehidupannya jika memiliki kesehatan yang prima.  Arti  pentingnya  kesehatan  juga  dituangkan  di  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJP-N)  2005-2025.  Dalam  rangka memenuhi hak dasar warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945,  pembangunan  kesehatan  harus dipandang  sebagai  suatu  investasi  untuk  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia dan mendukung pembangunan secara menyeluruh dengan mengacu pada paradigma sehat. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan  masyarakat  melalui  peningkatan  upaya  kesehatan,  pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, dan obat. 1
Hukum  kesehatan  berkembang  sejalan  dengan  perkembangan  dibidang pelayanan  kesehatan  dan  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  semakin  perlu  dalam menjaga  keseimbangan  setiap  orang  dalam  menjaga  dan  meningkatkan  derajat kesehatannya.  Oleh  karena  itu  tatanan  hukum  kesehatan  secara  normatif menumbuhkan  pengembangan  hukum  kesehatan  bersifat  khusus  ( Lex  Specialis ) yang  mengandung  ketentuan  penyimpangan/eksepsional    jika  dibandingkan dengan ketentuan hukum umum ( Lex Generale ). 2
Pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  disebutkan  bahwa  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan  harus berdasarkan asas perikemanusiaan, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban,  keadilan,  tidak  membedakan  gender  dan  non  diskriminatif  sesuai dengan  norma-norma  agama.  Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004 tentang  Praktik  Kedokteran,  menjelaskan  tentang  hubungan  antara  tenaga  medis dengan  pasien,  bahwa  hubungan  yang  terbentuk  tersebut  karena  ada  persetujuan dari pasien kepada tenaga medis sebelum melakukan tindakan medis.
Proses  sebuah  penyelesaian  sengketa  medis  yang  ditempuh  oleh  pasien seringkali  melalui  jalur  hukum  dari  pada  melalui  organisasi  profesi  tenaga kesehatan.  Proses  panjang  harus  dilewati  oleh  dokter  ketika  dilaporkan  ke  polisi oleh  pihak  pasien  yang  selanjutnya  melewati  proses  penyidikan  hingga  proses
1 RPJPN 2005-2025
2 Indar, 2017, Etikolegal Dalam Pelayanan Kesehatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Hlm. 189
K
pengadilan.  Hal  ini  cukup  memberikan  dampak  yang  sangat  merugikan  bagi tenaga  medis,  antara  lain  tercoreng  reputasi  nama  baik,  risiko  kehilangan pekerjaan, depresi, dan lain sebagainya.
Pasal  75  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan,  disebutkan  tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan  praktik  berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.  Selain  itu  diatur  juga  pada  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya  sesuai  dengan  profesinya  memiliki  hak  mendapatkan  perlindungan hukum.  Hak  perlindungan  yang  dimaksud  pada  Pasal  tersebut  apabila  tenaga medis  ataupun  tenaga  kesehatan  dalam  melaksanakan  tugasnya  dalam  upaya menolong pasien sesuai  dengan standar operasional  prosedur dan standar profesi maka  tenaga  medis  memiliki  hak  dilindungi  yang  telah  diberikan  oleh  undang- undang. Kecuali secara bukti dan sah tenaga medis tersebut melakukan kelalaian yang  menyebabkan  pasien  mengalami  kecacatan  atau  meninggal,  maka  tenaga medis dapat di hukum sesuai dengan perundang-undangan.
Jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi pada bidang lain  seperti  tindak  pidana  korupsi,  kasus  terhadap  anak-anak  dan  pelanggaran HAM, telah ada pengadilan khusus yang telah dibentuk untuk menyelesaikan dan memutuskan  sengketa  perkara  tersebut.  Pengadilan  khusus  tersebut  terbentuk karena  adanya  ciri  khusus,  kenapa  dalam  penyelesaian  kasus  tersebut  harus diselesaikan dengan pengadilan khusus. kenapa perlunya dibentuknya pengadilan khusus?.
Pengadilan  khusus  dibentuk  untuk  mencari  keadilan  bagi  yang bersengketa, dan berharap sebuah keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan pada pengetahuan  para  penegak  hukum  pada  sengketa  yang  diselesaikan.  Salah  satu dengan  ditunjukkannya  hakim ad  hoc, adanya  hakim ad  hoc bertujuan memberikan keadilan para pihak yang bersengketa, sebab hakim ad hoc diangkat karena  memiliki  kemampuan  pengetahuan  dan  keahlian  terhadap  sengketa  yang akan di putus. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Melihat  dari  sengketa  medis  yang  terjadi  antara  pasien  dengan  tenaga medis  yang  jumlahnya  terus  meningkat.  Para  tenaga  medis,  mengharapkan pemerintah  dapat  segera  membentuk  pengadilan  khusus  untuk  menyelesaikan sengketa  medis.  Wacana  untuk  dibentuknya  pengadilan  khusus  dalam penyelesaian sengketa medis dari tenaga medis menjadi  hal  yang cukup  menarik
untuk diteliti oleh penulis. Apakah pembentukan pengadilan khusus tersebut dapat dibentuk,  bagaimanakah  konsep  pengadilan  khusus  medis  yang  ideal  dalam penyelesaian sengketa medis antara tenaga medis dan pasien di Indonesia?.

## METODE PENELITIAN

## Metode Pendekatan
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mempergunakan  metode  penelitian  normatif. Dimana  yang  dimaksud  dengan  peneltian  normatif  adalah  penelitian  hukum kepustakaan.

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yang  bertujuan  utuk  menggambarkan  atau menerangkan suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori sebagai acuan dalam  memecahkan  permasalahan  untuk  memberi  gambaran  dan  batasan  yang lebih terarah, penulis menggunakan studi kasus yang kemudian di analisa.

## Lokasi Penelitian
Dengan  bentuk  penelitian  hukum  yang  normatif  maka  didalam  penelitian  ini tidak  dilakukan  studi  empiris  terhadap  obyek  penelitian  tertentu  sehingga  tidak terdapat  tempat  khusus  yang  digunakan  sebagai  lokasi  penelitian.  Penulis memperoleh  data  yang  akan  digunakan  sebagai  pendukung  analisa  dari  berbagai literature buku dari perpustakaan, pemerintah, rumah sakit serta pengadilan.

## Jenis dan Sumber Data
Dalam metode ini, materi diperoleh melalui pencarian dan pengumpulan data sekunder.  Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan dengan mempergunakan bahan bahan hukum yaitu;
1. Bahan  hukum  primer  yaitu  dengan  menggunakan  peeraturan  perundang undangan di bidang kesehatan yang terkait. 3
2. Bahan hukum  sekunder  yaitu mencakup buku buku acuan, majalah, surat kabar, internet dan bahan-bahan lain yang menunjang dan bekaitan dengan permasalahan.
3. Bahan hukum tertier, yaitu mencakup kamus umum dan ensiklopedia yang memberikan  petunjuk  dan  penjelasan  kepada  bahan  hukum  primer  dan sekunder
3 Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, 2013, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 35.

## Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menyesuaikan  dengan  jenis  data  yang  digunakan  dalam  memperoleh  data sekunder, dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research). Dengan  menumpulkan  bahan-bahan  sekunder  seperti  peraturan  perundang undangan, buku dan kamus.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  merupakan  penjabaran  mengenai  proses  memenfaatkan  data  yang terkumpul  untuk  selanjutnya  digunakan  dalam  memecahkan  masalah  penelitian. Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  di  analisis  secara  kualitatif  dengan menjabarkan  atau  menguraikan  dengan  kalimat-kalimat  sehingga  diperoleh pembahasan yang sistematis, dapat dimengerti dan dapat dipertanggung jawabkan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konsep Peradilan Khusus Sengketa Medis di Indonesia
Berikut ini penulis paparkan konsep pengadilan khusus sengketa medis yang memilki  kekhasan  tersendiri  yang  mencoba  menerapkan  prinsip-prinsip  hukum dan medis dalam pengadilan tersebut.
1. Aspek-aspek pembentukan pengadilan khusus sengketa medis
Pembentukan  suatu  pengadilan  khusus  dalam  hal  ini  adalah  pembentukan pengadilan khusus sengketa medis harus meninjau dari beberapa aspek yaitu :
a. Aspek Filosofis
Pembentukan  pengadilan  khusus  medis  harus  mengacu  pada  pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dan Undang-undang  Dasar  1945,  yang  mana  harus  menjamin  perwujudan  tata kehidupan  negara  dan  bangsa  yang  adil  dan  sejahtera,  aman,  tenteram  dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat.
b. Aspek sosiologis
Meningkatnya  pemahaman  akan  hak  pasien  tidak  dapat  dihindarkan timbulnya  sengketa  medis  dokter  dengan  dokter  yang  memerlukan penyelesaian  yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana.
c. Aspek yuridis
Meninjau  dari  aspek  yuridis  pembentukan  pengadilan  khusus  sengketa medis  yaitu  Pasal  28D  ,Pasal  28H  (  ayat  )  1  UUD  1945,  Undang-Undang
Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran,  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
Pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,  hanya  dapat  dibentuk  dalam  salah  satu  lingkungan  badan peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  dan  pembentukannya harus  dengan  undang-undang.  Pengadilan  khusus  tersebut  harus  memiliki spesifikasi  kewenangan  yang  jelas,  tidak  boleh  bertentangan  dengan kepentingan  umum  dan  bertujuan  mencapai  keadilan  yang  sama  dan  yang tidak  berpihak  pada  salah  satu  pihak  saja  di  hadapan  pengadilan.  Hal  ini mengacu  pada  Pasal  28D  UUD  1945  yang  menyebutkan  bahwa  “setiap orang berhak atas  pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
d. Aspek psikologis
Melihat dari aspek psikologi dapat pandang dari sisi masyarakat, pasien dan juga  tenaga  medis.  Meningkatnya  kesadaran  akan  kesehatan  dan  hak  atas kesehatan di masyarakat dan juga perkembangan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini secara tidak langsung menuntut tenaga medis untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Perkembangan informasi yang  begitu  cepat  turut  serta  mempengaruhi  sebuah  pemberitaan  di masyarakat.  Kondisi  ini  harus  disikapi  baik  dari  tenaga  medis  maupun pasien. Tingkat kepercayaan pasien kepada tenaga medis harus selalu dijaga dengan  baik  oleh  tenaga  medis.  Perlunya  komunikasi  yang  baik  dan  jelas antara  tenaga  medis  dengan  pasien,  sehingga  dalam  upaya  memberi pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  keluhan  yang  diderita  pasien.  Begitu juga  pemahaman  akan  kondisi  kesehatan  pribadi  pasien,  turut  serta mempengaruhi  sebuah  upaya  penyembuhan  karena  proses  kesembuhan sebuah  penyakit  dipengaruhi  banyak  faktor  salah  satunya  adalah  semangat dalam diri pasien untuk sembuh.
2.  Perspektif  pembentukan  pengadilan  khusus  dibawah  kekuasaan kehakiman
Salah  satu  karakter  absahnya  suatu  sistem  pengadilan  adalah  bila  ia dijamin,  ditegaskan,  atau  diatur  oleh  suatu  ketentuan  dalam  konstitusi  atau
perundang-undangan.  Pasca  Orde  Baru,  sistem  peradilan  di  Indonesia mengalami  reformasi  setelah  sebelumnya  mengalami  subordinasi  dari lembaga  eksekutif.  Hal  ini  bisa  terlihat  pada  Amandemen  III  UUD  1945 pada tahun 2001 pada Pasal 24 yang menyatakan:
a. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan  yang merdeka untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan keadilan.
b. Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan  tersebut  secara  eksplisit  merupakan  suatu  independensi peradilan  yang mencakup dan lebih superior berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan  yang  tidak  terjadi  sebelumnya  di  Orde  Baru.  Perubahan  dan penggantian  sejak  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  hingga  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  yang  mengatur  tentang  pokok-pokok kekuasaan  kehakiman,  telah  mencerminkan  keinginan  yang  kuat  dan konsekuen  untuk  menciptakan  kekuasaan  kehakiman  yang  mandiri  dan merdeka  dari  intervensi  pihak  luar  untuk  menegakkan  keadilan, kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum.  Kekuasaan  kehakiman  dalam  lembaga peradilan  tersebut  mencirikan  bahwa  independensi  dan  profesionalitas kekuasaan  kehakiman  sesuai  dengan  amanat  undang-undang.  Independensi kekuasaan  kehakiman  merupakan  bentuk  dari  prinsip  negara  hukum  yang demokratis.
Prinsip demikian diperlukan untuk melindungi kekuasaan kehakiman dari segala  bentuk  intervensi,  bujukan,  rayuan,  paksaan  maupun  pengaruh lembaga, teman sejawat, atasan atau pihak-pihak lain, sehingga hakim dapat memutus  perkara  berdasar  pada  keadilan  hukum,  rasa  keadilan  dan  hati nurani. Hal ini ditegaskan pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada:
Pasal 3
(1)  Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  hakim  dan  hakim  konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
(2)  Segala  campur  tangan  dalam  urusan  peradilan  oleh  pihak  lain  di  luar kekuasaan  kehakiman  dilarang,  kecuali  dalam  hal-hal  sebagaimana
dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(3)  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dipidana  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Pasal 4 (1)  Pengadilan  mengadili  menurut  hukum  dengan  tidak  membeda-bedakan orang.
(2)  Pengadilan  membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi  segala hambatan dan rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan  yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Independensi  peradilan  secara  eksplisit  yang  mencakup  dan  lebih superior  berdasarkan  prinsip  pemisahan  kekuasaan  yang  tidak  terjadi sebelumnya  di  Orde  Baru.  Hal  tersebut  terdapat  pada  Pasal  18  Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang menyatakan bahwa :
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  oleh  sebuah Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  maupun  Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur syarat pembentukan pengadilan khusus bahwa landasan  hukumnya  haruslah  Undang-Undang.  Hal  ini  tertuang  pada  Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :
(1)  Pengadilan  khusus  hanya  dapat  dibentuk  dalam  salah  satu  lingkungan peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(2)  Ketentuan  mengenai  pembentukan  pengadilan  khusus  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam undang-undang.
Pada  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  49  Tahun  2009  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  Tentang Peradilan  Umum,  juga  menegaskan  prosedur  pembentukan  pengadilan khusus  dengan  Undang-Undang,  bahwa  di  lingkungan  peradilan  umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.
3. Perspektif  Putusan  MKDI  sebagai  Syarat  pengajuan  tuntutan hukum terhadap tenaga medis.
Dugaan  malapraktik  medis  hingga  hari  ini  sangat  sulit  dibuktikan, karena  di  Indonesia  tidak  adanya  aturan  tentang  Standar  Pelayanan  Medik (SPM),  yang  menjadi  dasar  ukuran  untuk  menetukan  telah  terjadinya malapraktik medis atau tidak, jadi para penegak hukum hanya bisa menduga duga.  Oleh  karena  itu  keputusan  sidang  Mejelis  Kehormatan  disiplin Kedokteran  Indonesia  atau  MKDKI  dapat  dijadikan  alat  bukti  awal  di pengadilan, karena keduanya mempunyai proses pembuktian yang sama dan putusan MKDKI pula telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat karena putusan  MKDKI  yaitu  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang/lembaga resmi,  dilakukan  melalui  suatu  proses  yang  sah  berdasarakan  Undang- Undang  dan  prosesnya  sama  dengan  proses  beracara  pada  hukum  pidana, prosesnya  Dilakukan  secara  mendalam  karena  dilakukan  oleh  orang  yang professional. seyogianya masyarakat menggunakan putusan MKDKI sebagai dasar  laporan  ke  pengadilan  dan  untuk  menciptakan  ketertiban  umum, menciptakan  pelayanan  kesehatan  yang  baik  tanpa  ada  rasa  kekhawatiran, agar  menimbulkan  efek  jera  terhadap  tenaga  medis  untuk  meningkatkan profesionalitasnya sebagai tenaga kesehatan.
Menurut  pendapat  penulis,  walaupun  bunyi  pasal  66  ayat  3  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran  membuka peluang  cukup  luas  untuk  memasuki  wilayah  hukum,  namun  masyarakat masih  berdiam  diri  dan  tidak  mengadukan  kepada  pihak  yang  berwenang apabila  mengalami  dugaan  malapraktik  medis.  Karena  dugaan  malapraktik medis  hingga  hari  ini  sangat  sulit  dibuktikan,  karena  di  Indonesia  tidak adanya  aturan  tentang  Standar  Profesi  Medik  (SPM),  yang  menjadi  dasar ukuran untuk menetukan telah terjadinya malapraktik medis atau tidak, jadi para  penegak  hukum  hanya  bisa  menduga-duga,  namun  isu  yang berkembang  di  masyarakat  tentang  dugaan  malapraktIk  medis  semakin meningkat.
Menurut  penulis,  untuk  membuktikan  dugaan  malapraktik  medis tersebut tanpa menggunakan Standar Pelayanan Medik (SPM), yaitu dengan cara menggunakan Putusan MKDKI yang mengadili khusus disiplin profesi kedokteran, karena pelanggaran disiplin kedokteran yang diatur dalam buku pedoman  Peraturan  Konsil  Kedokteran  Indonesia  (PERKONSIL),  jelas
tertuang  28  jenis  pelanggaran  dan  pelanggaran  tersebut  menitikberatkan pada  sebab  terjadinya  suatu  pelanggaran  bukan  akibat,  jadi  apabila  tenaga medis  dalam  menerapakan  keilmuannya,  ternyata  terjadi  akibat  yang merugikan  terhadap  diri  pasien,  dan  kemudian  ditemukan  pelanggaran disiplin  dari  tindakan  tersebut,  maka  jelas  pula  ditemukan  pelanggaran hukum,  khusus  pidananya,  Karena  hukum  pidana  menitik  beratkan  pada akibatnya  bukan  sebabnya.  Dari  beberapa  permasalahan  yang  diadukan merupakan  yaitu  masalah  kompetensi  yang  mengakibatkan  meninggal dunia,  ingkar  janji  mengakibatkan  cacat,  penelantaran,  komunikasi  dan pembiayaan mengakibatkan kerugian pada pasien.
Oleh  karena  itu,  berdasarkan  akibat  yang  ditimbulkan  kelalaian  tenaga medis  tidak  boleh  dibiarkan  berlangsung  secara  terus  menerus  tanpa  ada perhatian dari pemerintah atau tanpa ada upaya pemberian efek jera tarhadap tenaga medis karena akibat  yang ditimbulkan pada kematian dan kecacatan yang sangat merugikan masyarakat.
untuk  membuktikan  dugaan  malapraktik  medis  di  pengadilan,  yang menjadi  kekhawatiran  dimasyarakat  karena  tidak  adanya  SPM,  maka putusan  MKDKI  dapat  dijadikan  alat  bukti  awal  karena  memiliki  kedunya mempunyai  persamaan  dalam  proses  pembuktian.  Persamaan  pembuktikan yang  dianut  oleh  MKDKI  dan  peradilan  umum  memiliki  kesamaan  yang sangat urgen dalam proses pembuktian dan hampir tidak ada perbedaan.
Oleh karena itu untuk membuktikan tenaga medis di hadapan pengadilan bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana  dalam  penerapan  ilmunya  maka  putusan MKDKI  sangat  dapat  dijadikan  alat  bukti  dalam  proses  paradilan  pidana karena memiliki parsamaan proses pembuktian.
Putusan MKDKI sangat  dapat  digunakan sebagai alat bukti awal  dalam proses  pengaduan pada tingkat  pengadilan khususnya pidana, karena sudah melalui  rangkaian  proses  dan  merupakan  hasil  dari  sebuah  proses penanganan  disiplin,  yang  memang  kami  mengetahui  ada  adanya  dugaan pelanggaran  pidana.  Dalam  hal  ini  adapun  yang  menjadi  alat-alat  bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, adalah sebagai berikut:
a) Keterangan  saksi:  adalah  salah  satu  bukti  dalam  perkara  pidana  yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar  sendiri,  ia  liat  sendiri,  dan  ia  alami  sendiri  dengan  menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Subekti, 2001)
b) Keterangan  ahli/ verklaringen  van  een  deskundige/expect  testimony adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus  tentang  hal  yang  diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Sidik, 2004)
c) Surat:  surat  adalah  yang  memuat  tanda-tanda  bacaan  yang dimaksudkan  untuk  mencurahkan  isi  hati  atau  untuk  menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.
Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan,  atau  meskipun  memuat  tanda-tanda  bacaan,  akan  tetapi  tidak mengandung  buah  pikiran,  tidaklah  termasuk  dalam  pengertian  alat bukti  tertulis  atau  surat.  Sudikno  Metrokusumo  (Sasangka  H,  dkk,
2003 )
d) Petunjuk : adalah suatu isyarat yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian  atau  keadaan  dimana  isyarat  tadi  mempunyai  persesuaian antara  yang  satu  dengan  yang  lain  maupun  isyarat  tadi  mempunyai persesuaian  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri,  dan  dari  isyarat  yang bersesuaian  tersebut  “melahirkan”  atau  mewujudkan  suatu  petunjuk yang  membentuk  kenyataan  terjadinnya  suatu  tindak  pidana  dan terdakwalah pelakunya. (Harahap, 2000)
e) Keterangan  terdakwa:  adalah  apa  yang  terdakwa  nyatakan  di  sidang tentang  perbuatan  yang  ia  lakukan  atau  yang  ia  ketahui  sendiri  atau alami sendiri. (Andi, 1984)
Menurut  penulis  yang  menjadi  dasar  pula  bahwa  putusan  MKDKI  layak dijadikan  alat  bukti  pertama  karena  telah  memenuhi  unsur  sebagai  alat  bukti surat  sebagai  salah  satu  alat  bukti  yang  diakui  dalam  proses  pembuktian KUHAP dalam karena dalam putusan tersebut terkandung hal-hal:
a) Dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang/ lembaga resmi.
b) Karena  dilakukan  melalui  suatu  proses  yang  sah  bedasarkan  Undang- Undang  dan  prosesnya  sama  dengan  proses  beracara  pada  hukum pidana.
c) Prosesnya  Dilakukan  secara  mendalam  karena  dilakukan  oleh  orang yang professional.
4. Perspektif kedudukan pengadilan khusus sengketa medis
Kedudukan  Peradilan  khusus  sengketa  medis  merupakan  salah  satu pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  untuk  menyelesaikan  ada  atau  tidak adanya  kesalahan  atau  kelalaian  tenaga  medis  dalam  menyelenggarakan
Praktik Kedokteran. Peradilan khusus  sengketa  Medis  dalam melaksanakan tugasnya  merupakan  peradilan  khusus  yang  berkedudukan  di  lingkungan Peradilan Umum. Peradilan khusus sengketa Medis mengacu pada ketentuan pembentukan  pengadilan  khusus  pada  Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  bahwa  pengadilan  khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
Pengadilan  khusus  sengketa  Medis  dan  Pengadilan  Tinggi  khusus sengketa  Medis  dibentuk  dengan  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung. Pembentukan  Pengadilan  khusus  sengketa  medis  dapat  di  bentuk  dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung, dalam  hal  ini  sebenarnya telah sesuai dengan  prosedur  pembentukan  suatu  pengadilan  khusus.  Pada  Pasal  27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal  8 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Umum, secara  tegas  disebutkan  bahwa  Ketentuan  mengenai  pembentukan pengadilan  khusus  hanya  dapat  dibentuk  dalam  salah  satu  lingkungan peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  dan  diatur  dalam undang-undang.
Hakim  pada  Pengadilan  khusus  sengketa  Medis  dan  Pengadilan Tinggi  khusus  sengketa  Medis  terdiri  dari  ahli  hukum  dan  tenaga  medis. Hakim  yang  berasal  dari  tenaga  medis  dapat  berupa  hakim ad  hoc .  jumlah hakim  sekurang-kurangnya  5  orang  hakim  dengan  komposisi  hakim  yang terdiri  dari  Ketua,  Wakil  Ketua  dan  hakim ad  hoc .  Pengadilan  khusus sengketa Medis berkedudukan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi khusus  sengketa  Medis  yang  berkedudukan  di  Pengadilan  Tinggi.
Pembentukan  pengadilan  khusus  seharusnya  tetap  memperhatikan  asas peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  yang  bertujuan  agar  proses pemeriksaan  tidak  berbelit-belit  dan  untuk  melindungi  hak  dari  tersangka guna  mendapat  pemeriksaan  dengan  cepat  agar  segera  didapat  kepastian hukum.
5.  Perspektif    Hakim Ad-Hoc Pada  Pengadilan  Khusus  Sengketa Medis
Berdasarkan  pasal  1  angka  9  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009 tentang  kekuasan  kehakiman,  Hakim  Ad  hoc  adalah  hakim  yang  bersifat
sementara  yang  memiliki  dan  pengalaman  di  bidang  tertentu  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus    suatu  perkara  yang  pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
Hakim  ad  hoc  sendiri  pada  pengadilan  khusus,  yang  merupakan pengadilan  dalam  salah  satu  lingkungan  peradilan  yang  berada  dibawah Mahkamah  Agung,  baik  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  peradilan agama,  peradilan  militer  dan  peradilan  tata  usaha  Negara.  Misalnya  Hakim ad  hoc  pada  pengadilan  HAM,  pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi, Pengadilan Perikanan, atau Pengadilan Niaga.
Dalam  suatu  perkara  yang  diadili  dalam  pengadilan  khusus,  majelis hakim  yang  bertugas  terdiri  dari  hakim  pada  umumnya  (hakim  pada Mahkamah Agung) dan hakim ad hoc. Misalnya dalam majelis hakim pada pengadilan  tindak  pidana  korupsi  berjumlah  ganjil  sekurang-kurangnya  3 (tiga)  orang  hakim  dan  sebanyakbanyaknya  5  (lima)  orang  hakim,  terdiri dari hakim Karier dan Hakim adhoc.
Untuk  pengangkatan  hakim  ad  hoc  pada  pengadilan  khusus  medis diangkat  dengan  keputusan  presiden  atas  usul  ketua  Mahkamah  Agung, calon  Hakim ad  hoc harus  seorang  dokter  setidak-tidaknya  memiliki pengalaman  praktek  minimal  20  tahun,  pengusulan  Hakim Ad  hoc pada pengadilan  khusus  medis  dilakukan  oleh  organisasi  profesi  tenaga  medis dalam hal ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI). komposisi majelis hakim pada pengadilan  khusus  medis  yang  ideal  yaitu  satu  hakim  karir  dan  dua  hakim ad  hoc .  Sejatinya  hakim ad  hoc yang  diangkat  dari  kalangan  dokter memiliki pengalaman dan kemampuan serta memahami semua aspek praktik kedokteran  secara  komprehensif  sehingga  diharapkan  dalam  menjalankan tugas  dan  dan  kewenanganny,  keputusan  yang  diambil  dapat  memberikan keadilan bagi semua pihak terutama bagi tenaga medis.
Ada juga kekhawatiran bahwa apabila hakim ad hoc dan saksi ahli yang dihadirkan  merupakan  bagian  dari  teman  sejawat.  Hal  ini  dengan pertimbangan  apabila  hakim ad  hoc diangkat  dari  profesi  kedokteran, sehingga  akan  menimbulkan  pertanyaan  tentang  sikap  independent  seorang hakim ad  hoc dalam  mengambil  keputusan.  Karena  sesuai  penjelasan  pada Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman  bahwa  seorang  Hakim  harus  memiliki  integritas,  jujur,  adil, profesional,  bebas  dari  campur  tangan  pihak  luar  dan  bebas  dari  segala bentuk  tekanan.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  agar  putusan  hakim  sesuai
dengan  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat.  Secara  tegas  disebutkan  juga pada  Pasal  17  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi Manusia  Setiap  orang,  tanpa  diskriminasi,  berhak  untuk  memperoleh keadilan  dengan  mengajukan  permohonan,  pengaduan,  dan  gugatan,  baik dalam  perkara  pidana,  perdata,  maupun  administrasi  serta  diadili  melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang  menjamin  pemeriksaan  yang  objektif  oleh  hakim  yang  jujur  dan  adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

## B. Konsep peradilan pidana pada pengadilan khusus medis
a. Penyelidikan dan Penyidikan
Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut cara  yang  diatur  dalam  undang-  undang  untuk  mencari  serta mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang tindak  pidana  yang  terjadi  guna  menemukan  tersangkanya. 4 Penyidikan yang  dilakukan  oleh  pejabat  kepolisian  negara  Rl  bertujuan  untuk mengumpulkan  bukti  guna  menemukan  apakah  suatu  peristiwa  yang terjadi  merupakan  peristiwa  pidana,  dengan  penyidikan  juga  ditujukan untuk menemukan pelakunya. Setelah sebelumnya diadakan penyelidikan, pasal  5  KUHAP  mencantumkan  penyelidikan  adalah  serangkaian tindakan/penyelidikan  untuk  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dapat dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut  dengan  KUHAP)  yang  berlaku  sejak tanggal 31 Desember 1981 dimuat dalam Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981.  Penulis  berpendapat  bahwa  yang  melakukan  penyedelidikan  dan penyidikan terhadap kasus dugaan adanya malapraktik medis adalah Polisi yang  berstatus  sebagai  seorang  dokter/atau  setidak-tidaknya  penyidik PPNS yang memiliki latar belakang pendidikan kedokteran, agar penyidik tersebut  dapat  memahami  tanggung  jawab  sebenarnya  seorang  tenaga medis dan memahami seperti apa malapraktk medis itu.
4 Pasal 1 ayat  2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
Dalam  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  tenaga medis yang diduga melakukan malapaktik medis terhadap adanya laporan atau pengaduan adanya dugaan malapraktik medis, laporan dan pengaduan tersebut harus dilengkapi dengan adanya putusan MKDI.
Untuk  menjaga  perasaan  dan  penghormatan  terhadap  profesi tenaga  medis  sebagai  profesi  yang  mulia,  polisi  meghindari  penekanan kebohongan,  intimidasi  atau  pelakuan  keras  atau  kasar  terhadap  tenaga medis  selama  wawancara  berlangsung.Tempat  wawancara  dilakukan dalam suasana ruangan yang nyaman.
polisi  dalam  melakukan  pemeriksaan  mengupayakan  terciptanya suasana  yang  akrab  di  antara  penyidik  yang  sedang  mewawancarai  dan tenaga medis yang sedang diperiksa.
Ada  beberapa  hal  yang  tidak  boleh  dilakukan  oleh  seorang  polisi dalam melakukan penyidikan terhadap tenaga medis, yaitu:
1) Penyidik  melakukan  kekerasan  dan  tindakan  tidak  wajar  terhadap tenaga medis.
2) Memberi  label  buruk  pada  tenaga  medis  dengan  menggunakan kata-kata  yang  sifatnya  memberikan  label  buruk  pada  tenaga medis.
3) Penyidik  kehilangan  kesabaran  sehingga  menjadi  emosi  dalam melakukan wawancara terhadap tenaga medis.
4) Penyidik tidak boleh menggunakan kekuatan badan atau fisik atau perlakuan  kasar  lainya  yang  dapat  menimbulkan  rasa  penghinaan terhadap profesi tenaga medis.
Sebelum  melakukan  penyelidikan  tentu  harus  diketahui  terlebih dahulu  apakah  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana.Jalur  untuk  mengetahui adanya  suatu  tindak  pidana  adalah  melalui  pengaduan, 5 laporan, 6 dimana menurut  penulis  terhadap kasus  dugaan malpraktik medis  yang dilakukan
5 Pengaduan  adalah  pemberitahuan  disertai  permintaan  oleh  pihak  yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah  melakukan  tindak  pidana  aduan  yang  merugikannya,  Pasal  1  ayat  25  UU  No  8  tahun 1981 tentang KUHAP.
6 Laporan  adalah  pemberitahuan  yang  disampaikan  oleh  orang  karena  hak  atau kewajiban  berdasarkan  undang-undang  kepada  pejabat  yang  berwenang  tentang  telah  atau sedang  atau  diduga  akan  terjadinya  peristiwa  pidana.  Pasal  1  ayat  24  UU  No.  8  tahun  1981 tentang KUHAP.
oleh  tenaga  medis  idealnya  putusan  MKDI  menjadi  syarat  pengajuan pengaduan atau pelaporan itu dapat ditindaklanjuti.
b. Penangkapan dan Penahanan
Undang-Undang  Nomor.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana,  mengatur  wewenang  polisi  dalam melakukan  penyidikan  dan  penyelidikan  yang  selanjutnya  diatur  dalam petunjuk  pelaksanaan  (juklak)  dan  petunjuk  teknis  (juknis)  kepolisian. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian Rl dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
1) Tindakan  penangkapan  diatur  Pasal  16  sampai  19  KUHAP.  Menurut Pasal  16  untuk  kepentingan  penyelidikan,  penyelidik  atas  perintah penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Sesuai  dengan  Pasal  18  KUHAP  perintah  penangkapan  dilakukan terhadap  seorang  yang  diduga  keras  melakukan  tindak  pidana berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup  dengan  menunjukkan  surat perintah  penangkapan  kecuali  tertangkap  tangan.  Dalam  hal  penyidik akan  melakukan  penangkapan  terhadap  tenaga  medis,  penyidik  harus berkoordinasi  dengan  organisasi  profesi  kedokteran  dalam  hal  ini Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
2) Khusus  tindakan  penangkapan  terhadap  tenaga  medis,  polisi memperhatikan  hak-hak  tenaga  medis  dengan  melakukan  tindakan perlindungan terhadap profesi tenaga medis oleh karena profesi tenaga medis  sebagai  profesi  yang  mulia  ( officium  nobile )  sebagai  penolong dan penyelamat bagi umat manusia yang terkena penyakit, seperti:
a) Perlakukan tenaga medis dengan asas praduga tak bersalah.
b) Perlakukan tenaga medis dengan arif, santun dan bijaksana,
c) Saat  melakukan  penangkapan  segera  memberitahukan  keluarga tenaga medis.
d) Wewenang  mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang bertanggung  jawab,  polisi  atau  masyarakat  berdasar  pada  asas kewajiban.
e) Penangkapan  terhadap  tenaga  medis  yang  diduga  sebagai tersangka, merupakan kontak atau tahap pertama pertemuan antara tenaga medis  dengan polisi. Tahap ini penting bagi  seorang polisi menghidarkan  tenaga  medis  dari  pengalaman-  pengalaman traumatik  dan  merusak  citra  profesi  tenaga  medis  yang  mungkin
akan  dibawanya  seumur  hidup.  Untuk  itu  polisi  memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(1) Menunjukkan  surat  perintah  penangkapan  legal  kepada tenaga medis yang diduga sebagai tersangka dengan ramah dan  bertanggung  jawab.  Cara  yang  ramah  memberi  rasa nyaman terhadap tenaga medis sebagai bentuk penghormatan kepada profesi tenaga medis. (2) Mengunakan  pakaian  yang  sederhana  dan  hindari penggunaan  kendaraan  yang  bertanda/berciri  khas  polisi untuk  menghindari  tekanan  mental  tenaga  medis  akibat simbol-  simbol  polisi  yang  terkesan  membahayakan  dan mengancam citra profesi tenaga medis. (3) Petugas  yang  melakukan  penangkapan  tidak  boleh menggunakan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang akan menarik  perhatian  orang-orang  yang  berada  di  sekeliling tenaga  medis.  Penggunaan  kata-kata  yang  bersahabat  akan mempermudah  tenaga  medis  menjalani  setiap  prosesnya dengan tenang tanpa rasa takut dan tertekan. (4) Membawa  tenaga  medis  dengan  baik  untuk  menciptakan rasa  bersahabat,  hindari  perlakuan  kasar  dan  menyakitkan seperti memegang kerah baju atau bahkan menyeret dengan kasar. (5) Petugas tidak memerintahkan tenaga medis melakukan hal- hal  yang mempermalukannya dan merendahkan harkat dan martabatnya  sebagai  manusia,  seperti  menyuruh  membuka pakaian. Akan tetapi memberikan perlindungan mental dan jiwa tenaga medis saat ditangkap. (6) Jika  keadaan  tidak  memaksa  dan  membahayakan,  polisi tidak  perlu  melakukan  penangkapan  dengan  menggunakan borgol  terhadap  tenaga  medis,  karena  perlakuan  ini menyakitkan  dan  membuat  trauma  serta  rasa  malu  dilihat masyarakat  atau  tetangganya  serta  mencoreng  citra  profesi tenaga medis.
(7) Media  massa  tidak  boleh  melakukan  peliputan  proses penangkapan tersangka tenaga medis demi menjaga jati diri dan identitas tenaga medis.
(8) Pemberian  pelayanan  kesehatan  seperti  pemeriksaan kesehatan  fisik  dan  psikis  tenaga  medis  sesegera  setelah penangkapan.  Berkas  pemeriksaan  medis  dan  pengobatan tenaga  medis  menjadi  bagian  catatan  kasus  tenaga  medis yang berhadapan dengan hukum. (9) Penangkapan  yang  dilakukan  diinformasikan  kepada  pihak keluarga dalam waktu tidak lebih dari 24 jam dan kesediaan keluarga untuk mendampingi tenaga dalam pemeriksaan di kantor polisi. (10) Polisi  melakukan  wawancara  atau  pemeriksaan  di ruangan  yang  layak  dan  khusus  untuk  tenaga  medis  guna memberikan rasa nyaman kepada tenaga medis.
c. Penuntutan
Menurut  proses  peradilan  pidana,  tahapan  setelah  penyidikan  yaitu tahapan  penuntutan, 7 yang  dijalankan  oleh  penuntut  umum.  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  memuat  wewenang  penuntut  umum  untuk menerima  dan  memeriksa  berkas  perkara  penyidikan  dari  penyidik  atau penyidik  pembantu. 8 Setelah  menerima  dan  memeriksa  berkas  perkara, penuntut  berkewajiban  mengadakan  prapenuntutan  apabila  ada  kekurangan pada  penyidikan  oleh  pihak  penyidik,  dengan  memberi  petunjuk  dan  arahan apa  saja  yang  mesti  mendapat  penyempurnaan  berkas  penyidikan  dari penyidik. 9 Apabila  diperlukan  untuk  proses  penyidikan  penuntut  dapat melakukan  perpanjangan  penahanan,  melakukan  penahanan  atau  penahanan lanjutan  dan  atau  mengubah  status  tahanan  setelah  perkaranya  dilimpahkan oleh penyidik. 10
Setelah berkas yang diterima dari penyidik telah sempurna selanjutnya penuntut harus membuat surat dakwaan. 11 Setelah surat dakwaan diselesaikan
7 Penuntutan  adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan  perkara  pidana  ke pengadilan  yang  berwenang  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang  undang  ini dengan  permintaan  supaya  diperiksa  dan  diputuskan  oleh  hakim  di  sidang  pengadilan.  Pasal  1 Butir 7 KUHAP.
8 KUHAP Pasal 14 Jo pasal 138 ayat 1
9 Ibid., pasal 14 Jo Pasal 138 ayat 2
10 Ibid., pasa 14
11 Ibid.,pasal 14 jo pasal 140 ayat 1.
dengan  sempurna  seterusnya  dilakukan  pelimpahan  perkara  ke  pengadilan. 12 Sebagai  tindak  lanjut  pelimpahan  berkas  perkara  ke  pengadilan,  penuntut berkewajiban  menyampaikan  pemberitahuan  kepada  terdakwa  tentang ketentuan  hari  dan  waktu  perkara  disidangkan  yang  disertai  surat  panggilan, baik  kepada  terdakwa  maupun  kepada  saksi,  untuk  datang  pada  sidang  yang telah  ditentukan. 13 Tugas  selanjutnya  setelah  waktu  persidangan  dimulai adalah  melakukan  penuntutan, 14 menuntut  perkara  demi  kepentingan  hukum dan  mengadakan  tindakan  lain  dalam  lingkup  tugas  dan  tanggung  jawab sebagai  penuntut  umum  menurut  ketentuan  undang-undang  ini  seperti penetapan  hakim. 15 Jika  terdakwa  meminta  kepada  penuntut  umum  untuk dilakukan  penangguhan  penahanan  dengan  atau  tanpa  syarat  jaminan  uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan, maka penuntut dapat melakukan penangguhan penahanan. 16
d. Persidangan
Lamanya  proses  pengadilan  seseorang  untuk  dibuktikan  bersalah  atau tidaknya,  berada  dalam  penahanan  menjadi  renungan  bagi  kita  semua  untuk memikirkan  kembali  tentang  konsep  keadilan  bagi  tenaga  medis  berhadapan dengan  hukum.  Lamanya  proses  pengadilan  ini  membuktikan  bahwa  proses tahapan persidangan yang akan dilalui oleh tenaga medis dalam persidangan, menambah  panjangnya  penderitaan  yang  akan  dihadapi.  Mulai  dengan pembukaan  sidang  pengadilan,  dimana  hakim  memanggil  terdakwa  dan memeriksa  identitas  terdakwa  dengan  teliti  sampai  proses  pembacaaan putusan ada sekitar 11 kali sidang.
Setelah  terdakwa  menerima  vonis  atau  putusan  hakim  ia  masih memiliki  upaya  hukum  untuk  mencari  keadilan.  Upaya  hukum  yang  dapat ditempuh  oleh  terdakwa,  yaitu  upaya  hukum  biasa  dan  upaya  hukum  luar biasa. Upaya hukum biasa adalah suatu upaya hukum  yang dapat  dilakukan, baik  oleh  terdakwa  maupun  penuntut  umum  terhadap  putusan  pengadilan melalui  banding,  kasasi  dan  perlawanan,  baik  perlawanan  terhadap  putusan
12 Ibid.,pasal 14 jo pasal 139 jo pasal 143 ayat 1.
13 Ibid.,pasal 146.
14 Ibid.,pasal 137.
15 Ibid.,pasal 14.
16 Ibid.,pasal 31 ayat 1
hakim  yang  bersifat  penetapan  maupun  perlawanan  terhadap  putusan verstek.Upaya  hukum  luar  biasa  yaitu  peninjauan  kembali  dan  kasasi  demi kepentingan hukum.
Idealnya  Hakim  yang  melangsungkan  persidangan  yaitu  hakim memiliki  pemahaman  dan  mempunyai  latar  belakang  pendidikan  kedokteran yang  telah  memiliki  pengalaman  praktik  kedokteran  minimal  20  Tahun, sehingga  perlu  diangkat  Hakim ad-hoc pada  pengadilan  khusus  medis, komposisi majelis hakim pada pengadilan khusus medis yang ideal yaitu satu hakim karir dan dua hakim ad-hoc.
Konsep pemeriksaan hearing bisa diterapkan dalam proses pemeriksaan tenaga  medis,  ini  semata-mata  dilakukan  untuk  melindungi  profesi  tenaga medis  tersebut  oleh  karena  di  Indonesia  seorang  tenaga  medis  yang  telah divonis  atau  bersangkut  paut  dengan  kasus  hukum  berkaitan  profesinya, masyarakat  cenderung  untuk  menghindarinya  ini  bisa  sangat  berakibat  fatal terhadap karir tenaga medis.
Dampak  positif  dengan  diselenggarakannya  persidangan  secara tertutup,  yakni  masyarakat  atau  orang  lain  yang  tidak  berkepentingan  tidak dapat  hadir  untuk  mengikuti  jalannya  proses  persidangan  secara  langsung sehingga  nantinya  kelak  tenaga  medis  bilamana  divonis  bersalah  dan  telah menjalani hukumannya dapat kembali menjalankan profesinya.
C. Konsep peradilan perdata pengadilan khusus sengketa medis
Prosedur  penyelesaian  kasus  sengketa  medis  secara  perdata  pada pengadilan  khusus  sengketa  medis  idealnya  sama  pada  Peradilan  Umum hanya adanya syarat putusan MKDI dalam pengajuannya serta adanya proses dismissal , sebagai berikut : 17
Pasien dapat  mengajukan gugatan kerugian secara perdata ke pengadilan, selain  mengadukan  tenaga  medis  yang  diduga  lalai  malapraktik  medis  ke MKDKI (Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia) sesuai Pasal 66 ayat  3  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktik  Kedokteran.  Tanggung  jawab  hukum  adalah  tanggung  jawab  yang diakui  dan  ditegakkan  oleh  pengadilan  diantara  para  pihak  yang  berperkara. Tanggung  jawab  di  bidang  hukum  perdata  dari  seorang  tenaga  kesehatan muncul  dalam  bentuk  tanggung  gugat,  bahwa  tenaga  medis  dapat  digugat  di
17 Rinanto Suryadhimirtha, Op.Cit., hlm. 26-30 .
muka  pengadilan  karena  perbuatannya.  Gugatan  dalam  hukum  perdata  dapat dilakukan  wanprestasi  atau  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum.  Gugatan dapat  muncul  karena  kerugian  yang  diderita  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan. 18
Penggugat yang menggugat dalam lingkup Peradilan Umum, menggunakan hukum acara perdata. Pengertian hukum acara perdata menurut Sudikno  Mertokusumo 19 adalah  peraturan  hukum  yang  mengatur  bagaimana caranya  menjamin  ditaatinya  hukum  Perdata  materiil  dengan  perantaraan Hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang  menentukan  bagaimana  caranya  menjamin  pelaksanaan  hukum  perdata materiil.  Lebih  konkret  lagi  dapatlah  dikatakan,  hukum  acara  perdata mengatur  tentang  bagaimana  caranya  mengajukan  tuntutan  hak,  memeriksa serta  memutusnya  dan  pelaksanaan  putusannya.  Tuntutan  hak  dalam  hal  ini tidak  lain  adalah  tindakan  yang  bertujuan  memperoleh  perlindungan  hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "eigenrichting" atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan  hak  menurut  kehendaknya  sendiri  yang  bersifat  sewenang- wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian.
Menurut  Rinanto  Suryadhimirtha,  Penggugat  harus  dapat  membuktikan dalil-dalil tuduhannya terhadap Tergugat, hal ini diatur dalam Pasal 163 HIR, Pasal  283  RBG  atau  Pasal  1865  KUH  Perdata  yang  menyatakan:  "Setiap orang  yang  mendalil-kan  bahwa  ia  mempunyai  sesuatu  hak,  atau  guna menegakkan  haknya  sendiri  maupun  membantah  sesuatu  hak  orang  lain, menunjuk  suatu  peristiwa,  diwajibkan  membuktikan  adanya  hak  atau peristiwa tersebut".
Dalam  kaitan  dengan  tanggung  jawab  perdata,  gugatan  Penggugat  ada  2 (dua)  macam  gugatan,  yaitu  gugatan  wanpres-tasi  dan  perbuatan  melawan hukum.  Menurut  Antari  Innaka 20 gugatan  berdasarkan  wanprestasi  dalam
18 Siti Ismijati Jenie, Tanggung jawab Perdata di Dalam Pelayanan Medis Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Perdata Materiil, Mimbar Hukum, Vol. 18, Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.2 dalam Rinanto Suryadhimirtha, Ibid ., hlm. 27
19 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.2 dalam Rinanto Suryadhimirtha, Ibid ., hlm. 27
20 Antari Innaka, Loc.Cit., hlm. 4 dalam Rinanto Suryadhimirtha, Ibid ., hlm. 28
hukum  perikatan,  yang  dimaksud  dengan  wanprestasi  adalah  tidak dipenuhinya suatu prestasi oleh salah satu pihak ( debitur ) karena adanya unsur kesalahan. Kesalahan itu sendiri dapat berupa :
a. Kesengajaan,  yaitu  perbuatan  yang  menyebabkan  tidak  terpenuhinya kewajiban itu memang dikehen-daki/diketahui oleh si debitur;
b. Kelalaian,  yaitu  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu  hanya  mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibat yang merugikan itu akan timbul Akibat dari adanya gugatan berdasarkan wanprestasi itu adalah timbulnya kewajiban untuk memberikan ganti rugi sebagaimana diatur di dalam Buku III KUH Perdata. Di dalam transaksi teraupetik, gugatan berdasarkan wanprestasi dapatdiajukan  apabila  seorang  tenaga  kesehatan  yang  berpraktik  se-cara mandiri  atau  suatu  lembaga  (Rumah  Sakit)  telah  berjanji  untuk  memberikan pelayanan kesehatan atau transaksi terapeutik, tetapi kemudian ternyata bahwa ia  tidak  melaksanakan  janji  tersebut,  padahal  ia  tidak  dalam  keadaan memaksa. 21
Dengan  terjadinya  wanprestasi  tentu  saja  akan  menimbulkan  gugatan kerugian  bagi  si  pasien.  Oleh  karena  itu,  si  pasien  berhak  menuntut  dan mendapatkan ganti rugi. Hak pasien untuk mendapatkan ganti rugi atas suatu wanprestasi,  di  samping  didasarkan  pada  ketentuan  hukum  perikatan  juga didasarkan pada ketentuan hukum  kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 58  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan yang menentukan sebagai be-rikut : 22
a. Setiap  orang  berhak  menuntut  ganti  rugi  terhadap  seseorang,  tenaga kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan  atau  kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya;
b. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam kea-daan darurat.
Ketentuan  ayat  (1)  tersebut  sebenamya  menunjuk  pada  ketentuan mengenai  pemberian  ganti  rugi  yang  diatur  dalam  KUH  Perdata.  Sebenamya rumusan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan  tersebut,  di  samping  sebagai  dasar  hukum  gugatan
21 Ibid .
22 Ibid .
wanprestasi  juga  dapat  digunakan  sebagai  dasar  hukum  gugatan  berdasarkan perbuatan melawan hukum. 23
Gugatan  berdasarkan  wanprestasi  hanya  dapat  ditujukan  terhadap orang/lembaga yang merupakan pihak di dalam perjanjian penyembuhan. Jadi, apakah  gugatan  wanprestasi itu akan ditujukan kepada tenaga kesehatan  atau Rumah Sakit tergantung pada perjanjiannya. Besarnya ganti kerugian ini harus disesuaikan  dengan  besarnya  kerugian  yang  diderita  pasien.  Kerugian  itu sendiri  dapat  dibedakan  menjadi  kerugian  material  dan  kerugian  immaterial. Kerugian material ditentu-kan dalam Pasal 1243 KUH Perdata berupa: 24 a. Biaya (kosten) yaitu  segala  pengeluaran  atau  perongkosan  yang  nyata- nyata sudah dikeluarkan;
b. Rugi (scaden) yaitu  berkurangnya  harta  kekayaan  kreditur  akibat wanprestasi; dan
c. Bunga (interessen) yaitu  keuntungan  yang  dihara-pkan  tidak  diperoleh karena adanya wanprestasi.
Pengaturan  tentang  ganti  rugi  yang  terdapat  dalam  Pasal  1246  KUH Perdata  menyebutkan  bahwa  biaya,  rugi,  bunga  yang  dapat  dituntut penggantiannya meliputi : 25
a. Kerugian yang senyatanya diderita yaitu kerugian yang merupakan akibat langsung dan serta merta dari wanprestasi tersebut;
b. Keuntungan  yang  diharapkan  yang  hilang  kare-na  adanya  wanprestasi tersebut.
Sementara  itu,  untuk  kerugian  immaterial  hingga  saat  ini  belum  ada pedomannya.  Oleh  karena  itu,  dalam  menentukan  besarnya  kerugian immaterial sangat subjektif. Adapun, gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum  oleh pasien dapat  dilakukan dengan mendasarkan ketentuan pada  UU Kesehatan  maupun  ketentuan  yang  diatur  dalam  KUH  Perdata.  Bedanya dengan  gugatan  berdasar  wanprestasi  adalah  didasarkan  pada  transaksi teraupetik  (hubungan  kontraktual).  Dasar  hukum  gugatan  berdasarkan perbuatan melawan hukum adalah : 26
23 Ibid
24 Ibid ., hlm. 4-5 dalam Rinanto Suryadhimirtha, Ibid ., hlm. 29
25 Ibid .
26 Ibid ., hlm. 5 dalam Rinanto Suryadhimirtha, Ibid ., hlm. 30
a. Pasal  58  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan, sebagaima-na telah dikemukakan di atas;
b. Pasal  1365  KUH  Perdata  yang  menentukan  bahwa:  Tiap-tiap  perbuatan melawan  hukum  yang  membawa  kerugian  pada  orang  lain  mewajibkan orang  yang  karena  kesalahannya  menimbulkan  kerugian  itu  mengganti kerugian tersebut";
c. Pasal  1366  KUH  Perdata  yang  menentukan  bahwa:  "Setiap  orang bertanggungjawab  tidak  saja  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena perbuatannya,  tetapi  juga  untuk  kerugian  yang  disebabkan  karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya";
d. Pasal  1367  KUH  Perdata,  yang  menentukan  bahwa:  "Seorang  tidak  saja bertanggungjawab untuk kerugian karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk  kerugian  karena  perbuatannya  orang-orang  yang  menjadi tanggungannya  atau  disebabkan  oleh  barang-barang  yang  ada  di  bawah pengurusannya
Perbuatan  melawan  hukum,  selain  perbuatan  seseorang  bertentangan dengan Undang-undang, juga jika seseorang berbuat atau tidak berbuat yang: 27
a. Melanggar hak orang lain;
b. Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat;
c. Berlawanan dengan kesusilaan; dan
d. Tidak sesuai dengan kepatutan dan kecermatan tentang diri atau orang lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat.
Apabila  seorang  pasien  yang  merasa  dirugikan  hendak  mengajukan gugatan  berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum  terhadap  tenaga  medis  atau sarana  pelayanan  kesehatan,  maka  ia  harus  dapat  membuktikan  bahwa  telah terjadi  suatu  perbuatan  melawan  hukum  dengan  kriteria  seperti  tersebut  di atas.  Di  samping  itu,  pasien  juga  harus  dapat  membuktikan  bahwa  antara perbuatan  melawan  hukum  dengan  kerugian  yang  dideritanya  ada  hubungan kausal. 28
Pada  bagian  atas  telah  disebutkan  bahwa  hukum  acara  pada  pemeriksaan perdata  pada  pengadilan  khusus  sengketa  medis  umumnya  sama  pada peradilan  umum,  hanya  perbedaannya  terletak  pada  adanya  proses  dismissal pada  pemeriksaan  perdata  pengadilan  khusus  sengketa  medis.  Konsep  proses
27 Setiawan dalam Rinanto Suryadhimirtha, Ibid ., hlm. 30
28 Ibid .
dismissal  pada  pengadilan  khusus  sengketa  medis  yaitu  adanya  proses dismissal,  berupa  proses  untuk  meneliti  apakah  gugatan  yang  diajukan penggugat  layak  dilanjutkan  atau  tidak.  Pemeriksaan  Disimissal,  dilakukan secara  singkat  dalam  rapat  permusyawaratan  oleh  ketua  dan  ketua  dapat menunjuk  seorang  hakim  sebagai reporteur (raportir).  Dalam  Prosedur Dismissal  Ketua  Pengadilan  berwenang  memanggil  dan  mendengar keterangan  para  pihak  sebelum  menentukan  penetapan  disimisal  apabila dipandang  perlu.Ketua  Pengadilan  berwenang  memutuskan  dengan  suatu penetapan  yang  dilengkapi  dengan  pertimbangan-pertimbangan  bahwa gugatan  yang  diajukan  itu  dinyatakan  tidak  diterima  atau  tidak  berdasar, dalam hal :
a. Pokok  gugatan  tersebut  nyata-nyata  tidak  termasuk  dalam  wewenang Pengadilan khusus sengketa medis.
b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud yaitu adanya putusan MKDI tidak  dipenuhi  oleh  penggugat  sekalipun  ia  telah  diberitahu  dan diperingatkan.
c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
Dalam  hal  adanya  petitum  gugatan  yang  nyata-nyata  tidak  dapat  dikabulkan,
maka  kemungkinan  ditetapkan  dismissal  terhadap  bagian  petitum  gugatan tersebut.  Hal  ini  dalam  praktek  tidak  pernah  dilakukan  karena  adanya  perbaikan gugatan  dalam  pemeriksaan  persiapan.  Penetapan  Dismissal  ditandatangani  oleh ketua  dan  panitera/wakil  panitera  (wakil  ketua  dapat  pula  menandatangani penetapan  dismissal  dalam  hal  ketua  berhalangan).  Penetapan  Ketua  Pengadilan tentang dismissal  proses  yang berisi  gugatan penggugat  tidak diterima atau tidak berdasar,  diucapkan  dalam  rapat  permusyawaratan  sebelum  hari  persidangan ditentukan  terlebih  dahulu  memanggil  kedua  belah  pihak  untuk  didengar keterangannya .

## PENUTUP
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa tidak seharusnya  kasus  medikal  malapraktik  yang  memenuhi  unsur  tindak  pidana penyelesaiannya  hanya  lewat  sidang  etika  saja,  semestinya  kasus  medikal malapraktik harus diproses juga secara hukum agar para pihak dapat memperoleh keadilan terutama korban dan keluarganya.
Dugaan malapraktik medis hingga hari ini sangat sulit dibuktikan, karena di  Indonesia  tidak  adanya  aturan  tentang  Standar  Pelayanan  Medik  (SPM),  yang
menjadi  dasar  ukuran  untuk  menetukan  telah  terjadinya  malapraktik  medis  atau tidak,  jadi  para  penegak  hukum  hanya  bisa  menduga  duga.  Oleh  karena  itu keputusan  sidang  Mejelis  Kehormatan  disiplin  Kedokteran  Indonesia  atau MKDKI  dapat  dijadikan  alat  bukti  awal  di  pengadilan,  karena  keduanya mempunyai  proses  pembuktian  yang  sama  dan  putusan  MKDKI  pula  telah memenuhi  syarat  sebagai  alat  bukti  surat  karena  putusan  MKDKI  yaitu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang/lembaga resmi, dilakukan melalui suatu proses yang sah berdasarakan Undang-Undang dan prosesnya sama dengan proses beracara  pada  hukum  pidana,  prosesnya  Dilakukan  secara  mendalam  karena dilakukan oleh orang yang professional
Bahwa pengadilan khusus dalam penyelesaian sengketa medik seyogyanya dibentuk untuk  memberikan keadilan bagi  para pihak  yang bersengketa terutama bagi  tenaga  medis  karena  persoalan  medik  adalah  sesuatu  spesifik  sehingga dibutuhkan  juga  peradilan  yang  mempunyai  kualitas  untuk  menyelesaikan sengketa medik nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Agus  Budianto  dan  Gwedolyn  Ingrid  Utama,  2010, Aspek  Jasa  Pelayanan Kesehatan  dalam  Perpektif  Perlindungan  Pasien ,  Bandung:  Karya  Putra Darwati
Ari  Yunanto  dan  Helmi,  2010, Hukum  Pidana  Malpraktik  Medik-Tinjauan  dan Pespektif Medikolegal , Andi: Yogyakarta Ascobat  Gani,  1995, Aspek-aspek  Pelayanan  Kesehatan,  Cet  Ke-1 ,  Jakarta  : Rajawali Press
Azrul  Azwar,  1996, Pengantar  Administrasi  Kesehatan ,  Jakarta  :  Binarupa Aksara
Bahder  Johan  Nasution,  2005,  Hukum  Kesehatan  Pertanggung  Jawaban  Dokter, Cet. 1, Jakarta : PT. Rineka Cipta
Hendrojono  Soewono,  2005, Batas  Pertanggung  Jawaban  Hukum  Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik , Surabaya: Srikandi Hermansyah,  Imran,  Elza  Faiz  dan  Dinal  Fedrian  (ed),  2013, Putih  Hitam Pengadilan  Khusus ,  Jakarta:  Sekretariat    Jenderal  Komisi  Yudisial Republik Indonesia
Hermien  Hadiati  Koeswadji,  1998, Hukum  Kedokteran ,  Bandung    :Citra  Aditya Bakti
Ilyas Amir. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medik Di Rumah Sakit. Rangkang Education, Yogyakarta. Indan Entjang, 2000. Ilmu Kesehatan Masyarakat , Cet ke-13, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
Indar. 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Lembaga Penerbitan Unhas, Makassar. _______  2017, Etikolegal  Dalam  Pelayanan  Kesehatan, Pustaka  Pelajar, Yogyakarta.
_______ 2018, Konsep dan Perspektif  Etika  dan Hukum Kesehatan  Masyarakat , Yokyakarta: Pustaka Pelajar
Joni Afriko. 2016, Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya), In Media, Bogor Marlina,  2009. Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia;  Pengembangan  Konsep Diversi dan Restorative Justice , Bandung: PT. Refika Aditama Muntaha,  2017, Hukum  Pidana  Malapraktik:  Pertanggung  Jawaban  dan Penghapus Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Riadi Machili, 2018, Teori Iknemook dalam Mediasi Malapraktik Medik , Jakarta: Kencana
Rianto  Ontran  Sumantri,  2018, Pembentukan  Pengadilan  Khusus  Medis , Yogyakarta: Deepuplish
Rio  Cristiawan,  2003. Aspek  Hukum  Kesehatan  dalam  Upaya  Medis Transplantasi  Organ  Tubuh ,  Yogyakarta    :Universitas  Atmajaya Yogyakarta
Rinanto  Suryadhimirta,  Hukum  Malapraktik  Kedokteran,  Disertai  Kasus  dan Penyelesaiannya, Yogyakarta: Total Media, 2011.
Sadi  Muhammad,  2017, Etika  Hukum  Kesehatan:  Teori  dan  Aplikasinya  di Indonesia , Jakarta: Kencana Safitri  Hariyani,  2005, Sengketa  Medik:  Alternatif  Penyelesaian  Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien , Jakarta: Diadit Media Samsi  Jacobalis,  2005,  Perkembangan  ilmu  Kedokteran,  Etika  Medis  dan Bioetika, Jkarta: CV.Sagug Seto
Sidik  Sunaryo,  2004, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Malang:  UMM Press
Syahrul  Machmud,  2012, Penegakan  Hukum  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi Dokter yang Di diga Malakukan Medisal Malpaktik , Bandung: KDP Triwibowo., C. 2014. Etika Dan Hukum Kesehatan . Nuha Medika. Yogyakarta. Wila Chandrawila Supriadi, 2001, Hukum Kedokteran , Bandung : Mandar Maju Yamin M.,  2012. Tindak Pidana Khusus . Pustaka Setia. Bandung. Y.  A  Triana  Ohoiwutun,  2017, Buga  Rampai  Hukum  Kedokteran ,  Malang: Bayumedia Publishing
Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI ed. kedua. 1994, Jakarta: Balai Pustaka

## B. JURNAL
Endang  Kusumah  Astuti,  2010, Hubungan  Hukum  Antar  Dokter  dan  Pasien dalam  Upaya  Pelayanan  Medis,  Legality  Jurnal  Ilmia  Hukum ,  Diakses Tanggal 5 Desember 2018, http://ejournal.umm.ac.id/inex/php/legality/article/view /292/0
Siti  Ismijati  Jenie, Tanggung  jawab  Perdata  di  Dalam  Pelayanan  Medis  Suatu Tinjauan  dari  Segi  Hukum  Perdata  Materiil, Mimbar  Hukum,  Vol.  18, Nomor 3, 2006.