## MELAWAN BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING (BEPS)

## DEMI MENYELAMATKAN PENERIMAAN NEGARA INDONESIA
Resha Dwiayu Pangesti Mulyono Universitas Negeri Jember

## ABSTRAK
Praktik transfer  pricing saat  ini  sangat  meresahkan potensi  penerimaan  pajak sehingga   mengakibatkan   potensi   pendapatan   negara   dari   sektor   pajak   mengecil   atau bahkan menghilang. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam mengatasi permasalahan digital ekonomi melalui Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dengan upaya memperkokoh peran regulasi pajak di Indonesia. Usaha meminimalkan   beban   pajak   perusahaan   multinasional   yang   kerap   melakukan penghindaran   pajak   dengan   memanfaatkan   celah  dan   ketidaksesuaian   peraturan   pajak antarnegara dan menggeser keuntungannya ke lokasi lain dengan tarif pajak lebih rendah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan cara kajian literature   dan   deskripsi   permasalahan.   Hasil   kajian   menjelaskan   bahwa   terdapat   dua pendekatan untuk mengukur BEPS agar mudah ditelusuri yaitu pendekatan makro dan mikro.   Kemudahan   akses   data   keuangan   perusahaan   dan   ketersediaan   data   yang transparan  diharapkan mampu  menanggulangi  praktik  BEPS.  Rencana  aksi  mengatasi gejolak praktik BEPS didasarkan pada tiga prinsip utama yaitu koheren, substansi, dan transparansi,   yang   salah   satu   tujuannya   adalah   dapat   mengurangi   praktik   manipulasi transfer pricing dan penghindaran pajak. Ketentuan pendokumentasian transaksi afiliasi ( transfer   pricing   documentation) dan   juga   penggunaan   tiga   pendekatan pendokumentasian, yaitu master file, local file , dan country diharapkan dapat mengatasi BEPS. Penerapan Advance Pricing Agreement dan Mutual Agreement Procedure secara intensif harus dilakukan agar praktik BEPS dapat teratasi antar negara.
Keywords: BEPS, Transfer Pricing , Regulasi Pajak

## PENDAHULUAN
Seiring   berkembangnya   aera globalisasi dan teknologi mengakibatkan meningkatnya   aktivitas   ekonomi   salah satunya melalui perdagangan internasional   yang   memungkinkan individu   ataupun   perusahaan   dapat melakukan   transaksi   bisnis   secara global. Demi memenangkan persaingan, meningkatkan   efesiensi,   hingga memperluas   pasar.   Banyak   perusahaan yang mulanya berbasis hanya pada satu negara   kemudian   beroperasi   menjadi perusahaan   berbasis   multinasional. Pergerakkan transaksi bisnis yang begitu pesat   membuat   pemerintah   berfokus terhadap   target   penerimaan   pajak   agar dapat   mencapai   target   penerimaan negara   dengan   menjadikan   perusahaan multinasional   menjadi   wajib   pajak. Disisi   lain,   perusahaan   multinasional sebagai   wajib   pajak   enggan   untuk
membayar   pajak   atau   cenderung  untuk menghindari pajak. Penghindaran pajak ini   dilakukan   enggan   memanfaatkan perbedaan tarif dan peratuan perpajakan antar   negra   untuk   mendpatkan keuntungan   perpajakan.   Menurut   Eden et al. (2011) bahwa sekarang ada lebih dari   82.000   perusahaan   multinasional diseluruh   dunia   dengan   rata-rata   10 perusahaan afiliasi di luar negeri. Pada tahun   2009,   nilai   tambah   tambah kegiatan perushaan mencapai 11 persen dari   GDP  dunia.   Pada   tahun   2010,   42 dari 100 besar kegiatan ekonomi didunia adalah   MNC,   bukan   negara.   Total pendapatan   5   besar   perusahaan multinasional   lebih   besar   daripada kombinasi   110   GDP   negara-negara miskin di dunia.
Beberapa   waktu   yang     lalu terdapat   berita   yang   menghebohkan yaitu  kasus  yang  menimpa  Google  di
Melawan Base Erosin ................. (Resha) hal. 131 - 141                                                              131
Inggris,   Starbucks   Inggris,   Amazon Inggris,   dan   lain-lain.   Perusahaan- perusahan   multinasional   tersebut menggunakan   praktik transfer   pricing untuk     meminimalkan     pembayaran pajak   mereka. Dengan   memanfaatkan celah-celah     peraturan     yang   ada, mereka dapat memindahkan keuntungan  di  Inggris ke  luar  negeri dengan     tarif     pajak   yang   jauh   lebih rendah.   Meskipun   terlihat   legal   tetapi cara-cara   seperti   ini   dianggap   sebagai cara   yang   amoral. Transfer   pricing sendiri   berkaitan   dengan   penentuan harga   wajar   sesuai   dengan   prinsip kewajaran   dan   kelaziman   usaha   atau disebut   sebagai arm’s  length   principle bagi perusahaan yang berafiliasi. Harga wajar   mengacu   kepada   harga   pasar, yaitu   harga   yang   mencerminkan   syarat dan kondisi yang disepakati oleh pihak ketiga atau di luar pihak afiliasi.
Praktik transfer   pricing ini mengakibatkan   potensi   pendapatan negara dari sektor pajak mengecil atau bahkan   menghilang.   Padahal   pajak merupakan   sumber   utama  pendapatan negara.   Misalnya   di   Indonesia,   pajak menyumbangkan   74   –   80%   dari   total pendapatan.   Menurut   OECD   (2014), terdapat   60%   lintas   perdagangan internasional yang dilakukan multinational cooperation di Indonesia. Namun,   39%   dari   transaksi   tersebut artinya   melakukan   penghindaran   pajak melalui   aktivitas transfer   pricing . Transfer   pricing oleh   perusahaan multinasional menyumbangkan sebanyak 81% dari illicit financial flows
dan   19%   berasal   dari   praktik   korupsi, pencucian   uang,perdagangan   narkoba dan kriminalitas lainnya. Jika tidak ada upaya-upaya yang masif dan kooperatif antar-negara   dalam   pencegahan   dan penindakan transfer   pricing ,   maka pembiayan sektor-sektor strategis seperti pendidikan,   kesehatan,   jaminan   sosial, daninfrastruktur   dapat   terganggu   (GFI Report, 2017). Tren penghindaran pajak yang   marak   juga   tercermin   dari bagaimana   budaya   dan   perilaku perusahaan yang berinvestasi di negara tujuan.   Perusahaan   yang   memiliki
perilaku   buruk   akan   cenderung melakukan aggressive tax planning yang bisa mengarah ke penggelapan pajak. Adanya   praktik   penghindaran pajak ini dianggap oleh banyak  negara sebagai   penyebab   tergerusnya   basis pajak   domestic (base   erosion) dan pergeseran   keuntungan (profit shifting). Terjadinya   BEPS   disebabkan peraturan   perpajakan   yang   ada   di negara-negara   di   dunia   tidak berkembang   secepat   dan   seiring dengankemajuan   teknologi   informasi dan globalisasi. Transaksi dan interaksi bisnis   lintas   batas   negara   secara bersamaan   memungkinkan   terjadinya interaksi regulasi perpajakan
antarnegara.   Celakanya,   ketidaksiapan negara-negara   dalam   mengantisipasi perkembangan   bisnis   lintas   batas menyebabkanterjadinya   bias   dan loop hole dalam   aturan   pengenaan   pajak, sehingga   menyebabkan   terjadinya peluang BEPS yang dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan   multinasional (Multi-National   Enterprises sering disingkat MNEs) untuk tidak membayar pajak   atau   membayar   pajak   namun dalamjumlah   yang   teramat   kecil (Rakhmindyarto,   2014).   Banyak   hal yang   harus   diwaspadai   pada   saat perusahaan   multinasional   melakukan transfer  pricing dengan  mengenal  jenis perusahaan dan pola penggeseran laba di berbagai   negara   dengan   tarif   pajak rendah.
Mengingat   praktik transfer pricing sangat   erat   berkaitan   dengan hubungan   antar   negara,   maka permasalahan tersebut
bukan hanyamenjadi   masalah   satu   negara melainkan   termasuk   ke   dalam permasalahan   global.   Jika   halini   tidak secara   cepat   dan   tepat   diatasi   maka negara   berkembang   seperti   Indonesia akansangat   dirugikan,   mengingat   74   - 80%   penerimaan   negara   berasal   dari pajak.   Berdasarkan   penjelasan   diatas maka   untuk   melawan praktik   transfer pricing yang   berakibat   pada penggerusan   laba   (BEPS)   di   Indonesia diperlukan   tindakan   hukum   berupa sanksi  hingga  tindak pidana agar  lebih
tertib   dan   perekonomian   suatu   negara dapat   terselamatkan.   Isu   terkait   BEPS saat ini menjadi perhatian penting agar segera diatasi, hal ini dikarenakan dalam waktu   singkat   dapat   menggerus penerimaan   suatu   negara   dan   dapat menciptakan   kompetisi   yang   tidak seimbang   dalam   perekonomian   global yang   dapat   berdmpak   dalam   stabilitas sektor   keuangan   global.   Dengan mempelajari alur cara BEPS bekerja dan perlindungan   harga   agar   tidak   terjadi transfer   pricing tidak   terjadi   sehingga bagaimana   Pemerintah   Indonesia bekerja   melalui   peraturan   perundang- undangan   hingga   Peraturan   Menteri Keuangan dapat mengatasi hal tersebut agar penerimaan negara dapat tercapai.
Tujuan   penulisan   makalah   ini adalah   untuk   memberikan   kontribusi pemikiran   dalam   mengatasi   BEPS melalui   peran   regulasi   pajak   di Indonesia   melalui   kajian   literature dengan   menggunakan   pendekatan peraturan   dan   beberapa   kajian   dalam menanggulangi BEPS secara efektif agar tidak   semakin   menimbulkan   kerugian terhadap   penerimaan   Negara   melalui suatu pemantapan kebijakan Pemerintah. Sehingga bagaimana bentuk pemantapan peran   regulasi   yang   dicanangkan Pemerintah Indonesia guna menanggulangi Base Erosion and Profit Shifting dalam era digitalisasi ekonomi guna menyelematkan APBN khususnya penerimaan   Negara   agar   tidak mengalami kerugian akibat BEPS.

## TINJAUAN PUSTAKA
Definisi Base   Erosion   And   Profit Shifting (Beps) Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS)   adalah   strategi   perencanaan pajak (tax   planning) yang memanfaatkan   gap   dan   kelemahan- kelemahan   yang   terdapat   dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk
“menghilangkan”   keuntungan   atau mengalihkan   keuntungan   tersebut   ke negara   lain   yang   memiliki   tarif   pajak yang   rendah   atau   bahkan   bebas   pajak. Tujuan akhirnya adalah agar perusahaan
tidak perlu membayar  pajak atau pajak yang   dibayar   nilainya   sangat   kecil terhadap  pendapatan  perusahaan secara keseluruhan (OECD, 2013).
Faktor-Faktor   Penyebab   Terjadinya BEPS
Terdapat  setidaknya   ada   lima faktor yang  memberikan insentif untuk perusahaan   multinasional untuk mempraktikan BEPS,   penyebab terjadinya disebabkan antara lain:
1. Yuridiksi   terhadap   pajak   yang dipegang   oleh   setiap   negara   yang memiliki   tujuan   masing-masing (De   Wilde,   2010).   Setiap   negara memiliki   sistem   pajak   yang beragam dan berbagai faktor yang mempengaruhi   desain   pajak, termasuk   budaya,   sosial,  ekonomi, dan   sikap   politik   negara. Selanjutnya,   celah   antara   sistem pajak   tidak   dapat   dihindari, sehingga   memberi   insentif   kepada perusahaan   multinasional  untuk mengeksploitasi   ketidakcocokan untuk mengalihkan laba mereka. 2. Menurut   De   Graaf   (2013) Pendekatan akuntansi terpisah yang menganggap   setiap   afiliasi perusahaan   multinasional  sebagai entitas   eksklusif.   Ini   kemudian memotivasi perusahaan untuk membuat   transaksi   internal   yang disesuaikan   dengan   cara   untuk mengurangi   kewajiban   pajak, terutama   dalam   entitas   yang terletak   di   yurisdiksi   tarif   pajak tinggi. Tidak adanya kerangka kerja yang   memungkinkan   pemerintah untuk   melihat perusahaan multinasional  sebagai   satu   entitas ekonomi   membuat   mereka   sulit untuk   mendapatkan   informasi lengkap   tentang   seluruh   entitas yang   dikelompokkan   dalam perusahaan.   Akibatnya,   menjadi sulit   bagi   otoritas   pajak   untuk mengidentifikasi   transaksi   mana yang murni dimotivasi pajak tanpa atau sedikit substansi bisnis.
3. Keberadaan CIT-rate yang berbeda antar   negara   mempengaruhi   cara
Melawan Base Erosin ................. (Resha) hal. 131 - 141                                                              133
MNEs   mengalokasikan   laba mereka. Secara rasional, MNE akan memusatkan   laba   mereka   di yurisdiksi   pajak   rendah   atau   tidak ada   dibandingkan   dengan   negara- negara   dengan   tingkat   CIT   yang lebih   tinggi,   Tanpa   harmonisasi tingkat  koperasi   atau pajak,   setiap negara   akan   terus   menutup   kartu mereka,   dengan   tujuan   untuk melindungi   setiap   basis   pajak sendiri,   atau   jika   mungkin, meningkatkan   basis   pajak   mereka dengan   menarik   aset   dan   laba perusahaan   untuk   dialihkan   ke negara mereka.
4. Berkaitan erat dengan faktor ketiga, keberadaan tax   haven (pajak preferensial) yang  secara langsung memberikan   peluang   bagi perusahaan   multinasional   untuk secara   artifisial   menggeser   laba mereka.   Biasanya,   yuridiksi tersebut   secara   geografis   kecil tanpa keunggulan kompetitif dalam hal   sumber   daya   alam   dan ketergantungan   yang   rendah terhadap   penerimaan   pajak. Keunggulan   kompetitif   mereka terletak pada kemampuannya untuk menurunkan tarif pajak mereka  ke tingkat   di   mana   mereka   cukup kompetitif   untuk   menarik   dana untuk   dipindahkan   ke   sana. Akibatnya,   yurisdiksi   yang   paling diuntungkan   secara   pasti   adalah negara-negara   surga   pajak   yang tidak hanya menawarkan CIT yang rendah   atau   tidak   ada   tetapi   juga memberikan   informasi (Eden,
2005).
5. Perlakuan   pajak   berbeda   antara utang   dan   ekuitas.   Keduanya merupakan   sumber   pendanaan untuk   perusahaan   apa   pun   untuk kegiatan   opertional   mereka. Pendanaan   dari   yang   pertama meningkatkan   pembayaran   bunga, sedangkan yang kedua menciptakan pembayaran   dividen.   Di   sebagian besar   negara   termasuk   Indonesia, pengeluaran yang   disebabkan oleh pembayaran   bunga   merupakan
komponen yang dapat dikurangkan dari   kewajiban   pajak,   sementara pengeluaran   yang   berasal   dari pembayaran deviden tidak. Hal ini memicu perusahaan untuk membuat pinjaman   internal   antara   afiliasi mereka   untuk   menciptakan deductible maksimum   yang   akan menurunkan   kewajiban   pajak keseluruhan   mereka  (Mc   Lure   Jr, 2005).

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam   penelitian   ini   adalah   jenis penelitian   kualitatif   yaitu   kajian literature dengan data sekunder. Kajian berupa   artikel   (penelitian   terdahulu), kajian Organisation  for  Economic   Co- operation   and   Development (OECD) dan   regulasi   perpajakan   di   Indonesia guna melawan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)   dalam   Peraturan Menteri   Keuangan   213/PMK.03/2016 Tahun   2016   mengenai   jenis   dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan   oleh   wajib   pajak   yang melakukan transaksi dengan para pihak yang   mempunyai   hubungan   istimewa, dan   tata   cara   pengelolaannya.   Studi Literatur membandingkan referensi teori yang   relevan   dengan   kasus   dan permaslahan yang dibahas dalam sebuah penelitian.   Referensi   teori   yang digunakan   dalam   penelitian   studi literature  merupakan  fondasi  dasar  dan alat utama bagi penelitian ini.

## HASIL

## Pemetaan Aksi BEPS
Aksi   BEPS   yang   dirumuskan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) itu ke dalam dua isu besar, yaitu isu teknikal dan isu administratif.
1. Pada isu teknikal ada pemajakan transaksi   digital   (Aksi   1), arbitrase   pajak   antaryurisdiksi (Aksi   2),   perusahaan   yang dikendalikan entitas asing (Aksi 3), transaksi keuangan (Aksi 4), perjanjian   pajak   (Aksi   6),   dan
penghindaran   status   Badan Usaha   Tetap   (BUT)   (Aksi   7). Kemudian   ada   penentuan   nilai tambah   dalam  masalah   transfer pricing   (Aksi   8-10),   serta implementasi   perjanjian   pajak secara   multilateral   (Aksi   15). Nah,   kecuali   untuk   sebagian Aksi   15,   kita   tahu   tidak   ada satupun   hal   baru   pada   isu-isu teknikal ini.
2. Pada   isu   administratif,   ada resolusi sengketa (Aksi 14) dan akses   informasi   melalui kesepakatan bilateral/ multilateral   atau   unilateral seperti   laporan   negara   per negara   dan   kewajiban keterbukaan   informasi   atas perencanaan pajak agresif (Aksi 5,12,13).
Terdapat   beberapa   ukuran   baru yang   diperkenalkan,   misalnya dalam base   erosion, yaitu   penetapan   negara sumber pajak untuk entitas hibrid (Aksi 2), dan penggunaan laba sebelum bunga, pajak,   depresiasi   dan   amortisasi (EBITDA)   sebagai   basis   pembiayaan pajak (Aksi 4). Namun, harus dikatakan bahwa   dua   Aksi   BEPS   itu   bukan merupakan  rencana   komprehensif  yang bisa   menyelesaikan base   erosion . Faktanya,   BEPS   dapat   menggerus kebocoran   pajak   suatu   negara.   Ada banyak   bukti   bahwa   perusahaan multinasional   sengaja   menghindari kewajiban   perpajakannya   dengan mengalihkan   keuntungannya   ke   negara lain yang  menerapkan tarif pajak lebih rendah atau nol. Suka tidak suka, hal ini ini menimbulkan persepsi bahwa BEPS telah   mengakibatkan   pemerintah kehilangan   potensi   penerimaan   pajak terutama   yang   bersumber   dari   pajak perusahaan.   Bagi   negara   berkembang, tentu   ini   adalah   isu   yang   tidak   boleh diremehkan.   Kondisi   tersebut   dapat berpengaruh   terhadap   keadilan   dan integritas   sistem   perpajakan   karena BEPS   dapat   menguntungkan   sepihak saja   yaitu   sisi   pengusaha   tanpa mementingkan kepentingan Negara.
Di   Indonesia   peraturan perpajakan terkait praktik-praktik BEPS sudah   cukup   komprehensif   mengingat peraturan   perpajakan   yang   mengatur tentang   transfer   pricing   sudah   ada. Namun   pada   praktiknya   dilapangan masih   banyak   praktik   tersebut   yang belum   bisa   ditangani   oleh   Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Efek   globalisasi   mengakibatkan   para investor akan mencari tempat baru untuk berinvestasi   di   Negara-negara   yang minim   akan   pajak.   Logikanya   dengan jika   memberikan   insentif   pajak, perusahaan   akan   berbondong-bondong dating   ke   Indonesia   dan   menggunakan fasilitas   yang   ditawarkan   sehingga perusahaan   multinasional   khususnya akan   semakin   banyak   tumbuh   dan berkembang   di   Indonesia.   Semakin terbukanya   perekonomian   dunia   maka akan   mengakibatkan   pasar   ekonomi Indonesia di mata investor akan menjadi tujuan investasi.
Kurangnya database informasi yang   dimiliki   oleh   Direktorat   Jenderal Pajak   untuk   saat   ini   masih   menjadi sebuah   kelemahan.   Database   yang tersedia harus seimbang dengan jumlah fiskus     yang   menguasai   atau   dapat mengakses   database   tersebut.   Database yang   lengkap   sangat   diperlukan     dan disesuaikan
dengan keadaan perekonomian, produk, industri, tingkat laba, perusahaan, royalty, lisensi, harga jasa-jas   dan   termasuk   perusahaan multinasional   di   Indonesia   agar   dpat mendeteksi   praktik transfer   pricing sejak dini.
Pengukuran BEPS Terdapat dua pendekatan dalam mengukur   BEPS   yaitu   pendekatan makro   dan   pendekatan   mikro.   Untuk mengawali   pengukuran   BEPS, pendekatan   makro   merupakan pendekatan   yang   paling   ideal   dalam melakukan   pengukuran   BEPS. Pendekatan ini dapat memberikan hasil pengukuran   yang   mencerminkan seberapa elastis basis pajak yang ada di Indonesia   yang   mulai   tergerus   oleh perbedaan   tariff   pajak   dan   keberadaan
Melawan Base Erosin ................. (Resha) hal. 131 - 141                                                              135
tax   haven .   Sayangnya,   pendekatan   ini masih   terdapat   kelemahan,   terutama dalam membedakan antara penggerusan basis   pajak   yang   disebabkan   oleh praktik   BEPS   dan   yang   disebabkan antara   keputusan   bisnis   riil.   Menurut Kristiaji & Denny (2017) tidak mudah dalam   melakukan   pengukuran   aksi BEPS, hal ini disebabkan oleh tiga hal antara lain sebagai berikut:
a. Aktivitas   BEPS   sulit   untuk diukur   karena   pada   dasarnya suatu keputusan finansial dapat dikatakan   masuk   kedalam praktik   BEPS   jika   hal   tersebut semata-mata   dilakukan   untuk mengurangi   kewajiban   pajak tanpa disertai substansi ekonomi yang kuat. Secara nyata hal ini sulit   untuk   dibedakan   secara jelas antara keputusan financial yang   didorong   oleh   keputusan bisnis riil dan yang disebabkan oleh motif penghindaran pajak. b. Permasalahan spesifikasi model.
Faktor yang mendorong praktik BEPS   memiliki   bentuk   yang sangat   beragam.   Hal   ini   dapat berpengaruh   terhadap   bentuk skema   penagihan   laba   yang digunakan. Namun tidak semua faktor   pendorong   aktivitas BEPS   beserta   skemanya   dapat dengan   mudah   dipresentasikan ke   dalam   suatu   model pengukuran.   Sebagai   contoh praktik   BEPS   dapat   didorong oleh   ketidakcocokan   peraturan pajak antar Negara. Memasukkan   faktor   ini   ke dalam   suatu   model   bersifat kuantitatif   dapt   menimbulkan kerumitan   tersendiri   yang   sulit untuk dipahami.
c. Keterbatasan   ketersediaan   data yang  komprehensif.  Akses data seperti data keuangan peusahaan multinasional   di   Indonesia seharusnya   mudah   untuk diakses   kemudian   digunakan secara langsung untuk keperluan penelitianterkait bidang perpajakan   sangat   membantu
Pemerintah   dalam   membuat kebijakan   yang   sesuai   dengan kondisi Negara.
Regulasi Terkait BEPS Sebagai   langkah   melawan praktik   tersebut,   negara-negara   yang tergabung   dalam   G20   bersama   dengan OECD   pada   pertemuan   di   Moscow tanggal 19-20 Juli 2013, mendiskusikan 15   rencana   aksi   yaitu   Rencana   Aksi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS Action   Plan) dan   mempublikasikan laporan   finalnya   pada   Oktober   2015. Kelima   belas   rencana   aksi   tersebut didasarkan pada tiga prinsip utama yaitu koheren,   substansi,   dan   transparansi, yang salah satu tujuannya adalah dapat mengurangi praktik manipulasi transfer pricing dan penghindaran pajak. Sebagai   bentuk   penerapan prinsip   transparansi,   salah   satu   aksi tersebut,   khususnya   aksi   BEPS   ke-13 (selanjutnya: BEPS 13) merekomendasikan mengenai perubahan dalam   ketentuan   pendokumentasian transaksi   afiliasi   ( transfer   pricing documentation/TP   Doc) dan   juga penggunaan tiga pendekatan pendokumentasian,   yaitu master   file, local   file ,   dan country   by   country reporting. Rekomendasi   tersebut diharapkan dapat mengurangi keterbatasan informasi  yang  selama  ini dialami oleh otoritas pajak suatu negara. Pemerintah Indonesia
mengeluarkan   Peraturan   Menteri Keuangan   213/PMK.03/2016   Tahun 2016 mengenai jenis dokumen dan/atau informasi   tambahan   yang   wajib disimpan   oleh   wajib   pajak   yang melakukan transaksi dengan para pihak yang   mempunyai   hubungan   istimewa, dan tata cara pengelolaannya. Peraturan tersebut selain menjawab Pasal 10 ayat (3)   Peraturan   Pemerintah   nomor   74 tahun   2011   tentang   Tata   Cara Pelaksanaan   Hak   dan   Pemenuhan Kewajiban   Perpajakan,   juga   sekaligus mengadopsi   rekomendasi     aksi   BEPS 13. PMK 213/PMK.03/2016 Tahun 2016 tersebut tentu saja masih menimbulkan beberapa   pertanyaan   bagi   wajib   pajak,
khususnya mengenai latar belakang dan sifat   materiil   atas   peraturan   tersebut. Namun   pada   faktanya,   ketentuan   yang terdapat   pada   PMK   213   tersebut merupakan   penerapan   dari   hampir
seluruh rekomendasi BEPS 13. Berikut adalah   ringkasan   perbandingan   antara rekomendasi yang terdapat dalam BEPS 13   dengan  ketentuan  yang   telah   diatur dalam PMK 213.
Tabel 1. Ringkasan Perbandingan BEPS 13 dengan PMK 213 Hal yang Diatur Rekomendasi BEPS 13 Ketentuan di dalam PMK 213 Jenis Dokumen yang Digunakan Menggunakan pendekatan 3 tingkat, yaitu Master File; Local File; dan Country by Country Reporting. Menggunakan 3 jenis dokumen, yaitu Dokumen Induk ( Master File); Dokumen
Lokal ( Local File); dan Laporan per
Negara (Country by Country Reporting) (Pasal 2 Ayat (1) PMK 213) Jenis data dan informasi yang digunakan Menganut prinsip “ Contemporaneous Documentation”, atau dengan kata lain menggunakan data pembanding yang tersedia pada saat terjadinya transaksi dengan tujuan wajib pajak akan menetapkan harga transfer menggunakan data pembanding, sesuai dengan arm’s length principle . BEPS 13 juga merekomendasikan bahwa otoritas pajak juga harus mempertimbangkan beban kepatuhan wajib pajak. Menggunakan data dan informasi yang tersedia pada saat dilakukan transaksi afiliasi untuk Dokumen Induk dan Dokumen Lokal; dan
Menggunakan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir tahun pajak untuk Laporan Per Negara.
Wajib pajak dianggap tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha jika tidak memenuhi ketentuan di atas. (Pasal 3 PMK 213) Batas Waktu Pelaporan Paling lambat dilaporkan saat batas waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pada tahun pajak yang bersangkutan Khusus untuk laporan per negara, paling lambat dilaporkan satu tahun setelah batas waktu pelaporan SPT pada tahun yang bersangkutan. Wajib melampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan berupa ikhtisar atas Dokumen Induk dan Dokumen Lokal dan harus tersedia paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Laporan per Negara wajib dilampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan pada tahun pajak berikutnya dan harus tersedia paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akhir tahun pajak. (Pasal 4 dan Pasal 7 PMK 213) Penggunaan Bahasa Tidak dijelaskan secara pasti, namun menggunakan terminologi “commonly used language” atau bahasa yang biasa digunakan agar tidak mengurangi kegunaan atas dokumen tersebut. Jika dibutuhkan penerjemahan lebih lanjut atas suatu dokumen, otoritas pajak harus secara spesifik meminta bagian yang ingin diterjemah dan menyediakan waktu yang cukup untuk wajib pajak. Harus dibuat oleh wajib pajak dalam Bahasa Indonesia, kecuali mendapat izin untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah.
Jika menggunakan bahasa asing, wajib disertai dengan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
(Pasal 11 PMK 213)
Ketidakpatuhan dan Sanksi BEPS 13 menjelaskan mengenai peristiwa yang dianggap sebagai “ketidakpatuhan” oleh wajib pajak, yaitu: a. Tidak memenuhi ketentuan dokumentasi transfer pricing sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Tidak memberikan dokumentasi sesuai dengan jangka waktu yang diberikan Atas ketidakpatuhan tersebut, direkomendasikan agar wajib pajak dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Sanksi administratif berupa denda (dapat menggunakan jumlah tetap atau sesuai proporsi) b. Sanksi non-moneter seperti pengalihan beban pembuktian. PMK 213 tidak mengatur ketentuan mengenai sanksi. Namun, ketentuan mengenai sanksi merujuk pada Undang – Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah diubah
Terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya: UU KUP).
Wajib pajak akan dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban sebagai berikut:
a. Tidak menggunakan data dan informasi sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) pada PMK 213;
b. Tidak menyampaikan dokumen yang diminta oleh otoritas pajak atau menyampaikan dokumen melebihi jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 5 PMK 213; c. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), (2), (3), dan (4) pada PMK 213. Kerahasiaan Informasi Otoritas pajak harus dapat memastikan informasi yang terdapat didalam seluruh dokumen ( Master File, Local File, Country by Country Reporting) dijaga kerahasiaannya. PMK 213 tidak mengatur mengenai kerahasiaan informasi, tetapi tunduk pada ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU KUP
Sumber : PMK 213/PMK.03/2016 Tahun 2016
Rencana   memerangi   aksi   BEPS Pemerintah   Indonesia   melalui   Pusat Kebijakan   Penerimaan   Negara   (PKPN) Badan   Kebijakan   Fiskal   telah memberikan masukan tentang beberapa ketentuan   perpajakan   yang   dapat diimplementasikan   di   Indonesia   antara lain (Arifin, 2013):
a. Undang   –   Undang   Pajak Penghasilan   yang   mengatur tentang Digital Economy (Action 1)
b. Indonesia   telah   memiliki ketentuan   CFC   Rule   dalam PMK   256/PMK.03/2008:   dan PER-59/PJ/2010   (Action   2   dan
3)
c. Indonesia   telah   menyusun ketentuan   tentang   Thin
Capitalization   (DER/ Debt   to Equity Ratio ) (Action 4)
d. Pemberian   fasilitas   perpajakan di   Indonesia   untuk   menarik Real/ Direct   Investment (Seperti
Tax   Holiday atau Tax Allowance )   sehingga   dapat mencegah   terjadinya harmful tax practice (Action 5)
e. Kebijakan P3B di Indonesia saat ini   telah   mengadopsi   prinsip anti-treaty  abuse.  Klausul anti- treaty   abuse telah   terdapat dalam   beberapa   P3B   Indonesia dengan Negara mitra. Indonesia telah   mengatur   terkait anti- treaty abuse . (Action 6) f. Indonesia   telah   memiliki peraturan   mengenai Tranfer Pricing, Tranfer Documentation, Advance Pricing   Agreement   (APA), Mutual   Agreement   Procedure 9MAP) dan pertukaran informasi   (Exchange   of Information). (Action 8,9,10,12,13 dan 14) g. Menerapkan Advance   Pricing Agreement (APA) dengan Wajib
Pajak   maupun   Negara   lain. Telah   diatur   sebelumnya   Pada peraturan   Direktorat   Jenderal Pajak   Nomor   69   tahun   2010 tentang   kesepakatan   Harga Transfer   Pricing/APA   guna mengantisipasi   kerugian   akibat transfer   pricing   dengan mengajak   wajib   pajak menerapkan APA. h. Menerapkan Mutual Agreement
Procedure   (MAP)   dengan negara   lain   secara   intensif. Diharapkan   jika   MAP   dapat diterapkan   melalui   kesepakatan antara   Indonesia   dan   Negara lain dapat saling menguntungkan     bagi   kedua Negara dan dapat meningkatkan penerimaan   pajak   secara fair dengan   kesepakatan   bersama yang   telah   disetujui   satu   sama lain.

## Permasalahan   untuk   mengatasi
Base   Erosion   and   Profit   Shifting tidak dapat   lepas   dari   perhatian,   OECD menyarankan   pemerintah   untuk melakukan   tabulasi   dan   agregasi informasi   serta   menyamarkan   identitas yang terdapat didalamnya. Kedepannya, setiap   unit   dalam   Pemerintah   yang memiiki   data   perpajakan   maupun   non perpajakan   yang   berguna   untuk   terus mengembangkan   kebijakan   mengatasi BEPS   yang   mulai   menyerang   Negara- negara   dalam   era   digitalisasi   ekonomi. Hendaknya   Pemerintah   memiliki   basis data   yang   terintegrasi   secara high technology dimana   kelak   bertujuan untuk memudahkan  kegiatan  penelitian yang   berkesinambungan   terkait kebijakan   melawan   BEPS   yang   tepat agar   tidak   semakin   menimbulkan kerugian terhadap penerimaan Negara.

## KESIMPULAN
a) Faktor   penyebab   praktik   BEPS dapat melalui memberikan insentif pajak   yang   berlebihan  kepada perusahaan   multinasional  untuk mengalihkan   laba   mereka.  Tidak adanya   kerangka   kerja   yang
memungkinkan   pemerintah   untuk melihat  perusahaan   multinasional sebagai   satu   entitas   ekonomi membuat   mereka   sulit   untuk mendapatkan   informasi   lengkap tentang   seluruh   entitas   yang dikelompokkan   dalam  perusahaan. Akibatnya,   menjadi   sulit   bagi otoritas pajak untuk mengidentifikasi   transaksi   mana yang murni dimotivasi pajak tanpa atau   sedikit   substansi   bisnis. Keberadaan CIT-rate yang berbeda antar   negara   mempengaruhi   cara MNEs   mengalokasikan   laba mereka.  Berkaitan   erat   dengan faktor ketiga, keberadaan tax haven (pajak   preferensial)   yang   secara langsung memberikan peluang bagi perusahaan   multinasional   untuk secara   artifisial   menggeser   laba mereka.   Perlakuan   pajak   berbeda antara   utang   dan   ekuitas.   Hal   ini memicu perusahaan untuk membuat pinjaman   internal   antara   afiliasi mereka   untuk   menciptakan deductible maksimum   yang   akan menurunkan   kewajiban   pajak keseluruhan mereka.
b) Rencana   aksi   untuk   menghindari praktik   BEPS   di   Indonesia didasarkan pada tiga prinsip utama yaitu   koheren,   substansi,   dan transparansi,   yang   salah   satu tujuannya adalah dapat mengurangi praktik manipulasi transfer pricing dan   penghindaran   pajak.   Dengan mengeluarkan PMK 213/PMK.03/2016   Tahun   2016 Tentang Jenis
Dokumen     Dan/Atau   Informasi Tambahan   Yang   Wajib   Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai   Hubungan   Istimewa Dan Tata Cara Pengelolaannya dan melakukan   deteksi   sejak   dini dengan   penelitian   menggunakan mikro   dan   makro   maka   dapat menyelamatkan  penggerusan pajak untuk menyelamatkan uang Negara dari   mafia   praktik   BEPS.
Penerapan Advance   Pricing Melawan Base Erosin ................. (Resha) hal. 131 - 141                                                              139
Agreement dan Mutual   Agreement Procedure juga   diperlukan   dan saling   bersinergi   satu   sama   lain antara pihak fiskus, wajib pajak dan Negara lain.

## SARAN
a) Pelatihan   secara   konseptual, praktikal   dan   teknologi   untuk peningkatan   kualitas   seluruh elemen   sumber   daya   manusia Direktorat   Jenderal   Pajak   terkait dengan   praktik   BEPS.   Petugas pajak   harus   siap   menghadapi permasalahan praktik BEPS jika ini terjadi   maka   dengan   kematangan pelatihan khususnya  petugas pajak yang   bertugas   pada   KPP   yang tempat   terdaftarnya     perusahaan multinasional dapat diminimalisir
b) Meningkatkan   perbaikan   kualitas dan   kuantitas database dan accessibility dapat   diakses   dengan mudah   oleh   petugas   Direktorat Jenderal Pajak terutama untuk KPP tempat   terdaftarnya   perusahaan multinasional.
c) Pengkajian   secara   berkala   serta melakukan   pemantauan   atas aktivitas   perusahaan   multinasional dalam   aktivitas   bisnisnya   guna memanfaatkan   celah   praktik transfer pricing dengan disesuaikan atas peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kekuatan hukum atas pencegahan BEPS harus terus ditingkatkan,   agar   kecolongan pajak   tidak   terjadi   karena   ulah pelaku praktik BEPS.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Arifin,   N.Z.   2013. Position   paper mengenai BEPS untuk pertemuan G20   finance   and  central   bank deputies,   15-16   Desember 2013.Canberra: Australia Cockfield,   A.   J.   2010. Introduction: The Last Battleground   of   Globalization. Toronto:   University   of   Toronto Press:
Eden. L., Smith, L.M., 2011, The Ethics of   Transfer   Pricing,   for Presentation   at   the   AOS Workshop   on   “Fraud   in
Accounting,   Organizations   and
Society. , London.
Global Financial Integrity Report . 2017. Illicit   Financial   Flows   to   and from   Developing
Countries:
2005-2014.  Creative   Commons
Attribution   License (CC   BY).
Finlandia Kristiaji,   Bawono   &   Denny   Vissaro. 2017  . Measuring BEPS  and  Its Countermeasures   I  Indonesia:   A Preliminary Research Guide, Tax Lawa and Policy Series No. 1717. Jakarta: DDTC Working Paper OECD.   2013. Action   Plan   on   Base Erosion and Profit Shifting . Paris: OECD Publishing
OECD. 2014. OECD Finalises guidance on transfer pricing
documentation   and   coutry   by country   reporting. Paris:   OECD Publishing OECD. 2014. Countering Harmful Tax Practices   More   Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. Paris: OECD Publishing Rakhmindyarto, 2014. Base Erosion and Profit   Shifting   (BEPS):   Aktivitas Ekonomi   Global  dan   Peran OECD .   Badan   Kebijakan   Fiskal.
Jakarta. Republik   Indonesia.   Peraturan   Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016   Tentang   Jenis Dokumen     Dan/Atau   Informasi
Tambahan  Yang  Wajib  Disimpan Oleh   Wajib   Pajak   Yang Melakukan   Transaksi   Dengan Para   Pihak   Yang   Mempunyai Hubungan   Istimewa   Dan   Tata Cara Pengelolaannya. Jakarta.
Jurnal De   Graaf,   A.   2013. International   tax policy   needed   to   counterbalance the   excessive   behaviour   of
multinationals.  EC   Tax   Rev. , 22 (2) : 106. De Wilde, M. F. 2010. Some thoughts on a fair allocation of corporate tax in   a   globalizing economy.
Intertax , 38 (5) , 281-282. Eden,   L.,   &   Kudrle,   R.   T.  2005. Tax havens:   Renegade   states   in   the international tax regime?. Law & Policy , 27 (1):100-127.
Mc Lure Jr, C. E. 2005. Will the OECD initiative   on   harmful   tax competition   help  developing  and transition   countries. Bulletin   of International   Bureau   of   Fiscal Documentation, March 59 (3): 92