## PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAHAN DESA DALAM TEKNIS PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
Gunardi 1 dan Rasji 2
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta Email: gunardi@fh.untar.ac.id
2 Penulis korenspondensi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta Email: rasji@fh.untar.ac.id

## ABSTRACT
The village government has the duty and authority to regulate and manage village government affairs. The goal is that the village government can carry out village government affairs well, so that the village government can create the welfare of the village community. Likewise, the village government in Indramayu Regency is obliged to carry out these duties and authorities. One of the important aspects that must be possessed by village government officials is their ability to make various decisions related to the implementation of their duties and authorities and to  solve  various  problems  they  face.  The  village  government  in  Indramayu  Regency  still  does  not  understand technically the correct and appropriate decision making in accordance with applicable regulations. What are the efforts to develop village government human resources so that they are technically able to make decisions properly and correctly? That  is the problem that  the village government  needs to  overcome through community service activities with the theme "Development of village government human resources in technical decision making in Indramayu Regency". The goal is that village government officials can make decisions properly and correctly. The method used is the lecture method and technical guidance in making decision letters. The results of community service  activities  show  that  village  government  resources  are  increasingly  understanding  and  able  to  make decisions properly and correctly in accordance with applicable regulations. The conclusion is that this activity has been able to develop the human resource capacity of the village government apparatus, so that the village apparatus is able to make decisions properly and correctly
Keywords: Village Government, Resource Development, Decree.

## ABSTRAK
Pemerintah  desa  mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  desa. Tujuannya  adalah  agar  pemerintah  desa  mampu  menjalankan  urusan  pemerintahan  desa  dengan  baik,  agar pemerintahan  desa  dapat  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Demikian  juga  pemerintah  desa  di Kabupsten Indramayu wajib melaksanakan tugas dan wewenang  tersebut. Salah satu  aspek penting  yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah desa adalah kemampuannya untuk membuat berbagai keputusan yang berkaitan dengan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenangnnya  serta  untuk  menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang dihadapinya. Pemerintah desa di Kabupaten Indramayu masih belum memahami secara teknis pembuatan surat keputusan yang benar dan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagaimana upaya pengembangan sumber daya manusia pemerintahan desa agar secara teknis mampu membuatan surat keputusan dengan baik dan benar? Itulah  permasalahan  yang  perlu  atasi  oleh  pemerintah  desa  melalui  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat dengan tema “pengembangan sumber daya manusia pemerintahan desa dalam teknis pembuatan surat keputusan di Kabupaten indramayu”. Tujuannya adalah agar aparatur pemerintahan desa mampu membuat surat keputusan dengan  baik  dan  benar.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  ceramah  dan  pembimbingan  secara  teknis pembuatan surat keputusan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukan sumber daya pemerintah desa makin memahami dan mampu membuat surat keputusan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Kesimpulannya adalah kegiatan ini telah mampu mengembangkan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa, sehingga aparatur desa mampu membuat surat keputusan dengan baik dan benar.
Kata kunci: Pemerintah Desa, Pengembangan Sumber Daya, Surat Keputusan.

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintahan desa adalah jenjang pemerintahan terendah di dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.  Pemerintahan  ini  berada  di  wilayah  negara  yang  memiliki  ciri-ciri  wilayah pedesaan.  Ciri-ciri  wilayah  pedesaan  antara  lain  sumber  pencaharian  penduduknya  berbasis agaris, jelan lingkungan masih dominan berupa tanah, alat komunikasi masih menggunakan banda-benda  tradisional,  dan  lain-lain  (Asyari,  1998).  Selain  itu,  kehidupan  penduduk  di wilayah  pedesaan  masih  kental  dengan  budaya  tradisional,  hubungan  kekeluargaan  masih bersifat  homogen  karena  penduduk  desa  masih  merupakan  kerabat  keluarga  yang  masih memiliki hubungan keluarga (Anonim, 2020). Di wilayah masyarakat perkotaan, pemerintahan yang  setara  dengan  pemerintahan  desa  ini  adalah  pemerintahan  kelurahan  (Simangunsong, 2014).
Pemerintahan desa berada di bawah pemerintahan kecamatan. Secara geografis wilayah desa berada  di  dalam  wilayah  kecamatan.  Wilayah  kecamatan  adalah  wilayah  pemerintahan kecamatan.  Secara  jenjang,  pemerintahan  kecamatan  berada  satu  tingkat  di  bawah pemerintahan  kabupaten  (Nurmayani,  2002).  Pemerintahan  kabupaten  adalah  pemerintahan daerah,  yang  memiliki  otonomi  daerah,  yang  wilayah  dan  penduduknya  memiliki  dominasi ciri-ciri wilayah pedesaan. Di wilayah perkotaan, daerah kabupaten adalah setingkat dengan daerah kota. Secara jenjang, daerah kabupaten dan daerah kota adalah daerah otonomi yang berada satu tingkat di bawah daerah provinsi (Indonesia, 2014)
Kabupaten Indramayu adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang secara geografis berada di  daerah  Provinsi  Jawa  Barat.  Kabupaten  ini  membawahi  31  pemerintahan  kecamatan  dan memiliki  315  pemerintahan  desa  (Indramayu,  20018).  Wilayahnya  didominasi  wilayah pertanian,  kehidupan  masyarakatnya  masih  bersifat  gotong  royong,  dan  kekerabatannya bersifat  bilateral.  Meskipun  sudah  makin  banyak  pengembangan  fasilitas  ke  arah  unsur perkotaan,  Kabupaten  Indramayu  masih  banyak  memiliki  budaya  tradisional,  yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh penduduknya.
Para  pemerintahan  desa  di  Kabupaten  Indramayu  ditemukan  fakta  masih  banyak  diiisi  oleh aparatur yang berpendidikan sekolah tingkat menengah. Meskipun secara umum tugas-tugas pemerintahan  berlangsung  dengan  baik,  namun  secara  kualitas  aparatur  pemerintahan  desa masih  banyak  memiliki  kelemahan  (Rasji,  2020).  Salah  satu  kelemahannya  adalah  aparatur pemerintahan  desa  masih  belum  banyak mengetahui teknis  membuat  surat  keputusan.  Surat keputusan  adalah  suatu  surat  ketetapan  yang  memutuskan  suatu  peristiwa  konkret  yang dihadapi oleh pemerintah desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Surat  keputusan  ini  berbeda  dengan  surat  biasa  karena  memiliki  unsur-unsur  formal  dan material yang wajib ditulis secara baik dan benar.
Surat keputusan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pembuatnya dan yang diputuskannya. Surat keputusan yang dibuat secara baik dan benar akan menimbulkan kesadaran hukum bagi para pihak atas hak dan kewajibannya. Sebaiknya, kesalahan dalam membuat surat keputusan akan berdampak pak tuntutan hukum oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang membuat surat keputusan. Karena itu aparatur pemerintahan desa perlu memahami surat keputusan dan teknik membuatnya
Pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu memiliki peran sangat penting dalam menerapkan berbagai  kebijakan  dan  program  pemerintah  pusat,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat, Pemerintah  Kabupaten  Indramayu,  dan  pemerintah  kecamatan  kepada  masyarakat  desa. Sebaliknya  pemerintah  desa  juga  memiliki  peran  penting  dalam  memperjuangkan  aspirasi rakyat, hak asal usul desa, dan hak tradisi masyarakat desa ke pemerintahan di atasnya. Karena
itu ketepatan pemerintah desa dalam memutuskan peristiwa konkret di desa akan berdampak positif bagi keberhasilan program pemerintahan di atasnya dan bagi kesejahteraan masyarakat desa (Rasji, 2020). Karena itu, pengembangan sumber daya manusia pemerintahan desa dalam teknis  pembuatan  surat  keputsan  desa  perlu  dilakukan  untuk  membantu  pemerintahan  desa dalam membuat surat keputusan desa secara baik dan benar. Bagaimana cara pengembangan sumber  daya  manusia  pemerintahan  desa  dalam  teknis  pembuatan  surat  keputusan  desa  di Kabupaten Indramayu? Inilah permasalahan yang dibahas dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Indramayu.
Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan dalam  pembahasan permasalahan di atas  adalah  metode  pendekatan  pelatihan  dan  pembimbingan  teknis  pembuatan  surat keputusan.  Sasarannya  adalah aparatur  pemerintahan  desa  di  Kabupaten  Indramayu.  Tujuan yang ingin dicapai adalah agar masyarakat sasaran mendapatkan pemahaman dan kemampaun teknis membuat surat keputusan. Hal ini memberi kontribusi bagi pengembangan kemampuan sumber daya manusia pemerintahan desa, dalam pembuatan surat keputusan secara baik dan benar. Mengingat banyaknya jumlah desa dan aparatur pemerintahan desa, sasaran pelatihan ini  mengambil  sampel  aparatur  pemerintahan  desa  di  bawah  Kecamatan  Bongas Kabupaten Indramayu.  Unsur  pemerintahan  desa  yang  dilibatkan  dalam  pelatihan  ini  adalah  unsur pemerintah dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari setiap desa di dalam wilayah Pemerintahan Kecamatan Bongas (Rasji, 2020).

## 2.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya  pengembangan  sumber  daya  manusia  pemerintahan  desa  dalam  pembuatan  surat keputusan  telah  dilakukan  melalui  kegiatan  bimbingan  teknis  pembuatan  surat  keputusan. Kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan dan pembimbingan terhadap aparatur pemerintahan desa  dalam  pembuatan  surat  keputusan,  yang  dilakukan  dengan  metode  bimbingan  secara teknis.  Aparatur  pemerintahan  desa  dari  delapan  pemerintahan  desa  yang  berada  di  dalam wilayah  Kecamatan  Bongas  Kabupaten  Indramayu  mengikuti  kegiatan  pelatihan  tersebut. Pelatihan dilaksanakan selama dua hari yang bertenpat di kantor Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini juga diikuti oleh aparatur unsur pemerintahan kecamatan, yang ingin memahami  dan  berlatih  teknik  pembuatan  surat  keputusan.  Kegiatan  ini  juga  dihadiri  dan dibuka oleh Camat Kecamatan Bongas (Rasji, 2020).
Pada  pelatihan  ini,  aparatur  pemerintahan  desa  dibekali  dahulu  pemahaman  tentang pengetahuan  dasar  surat  keputusan.  Pengetahuan  dasar  dimaksud  meliputi  peraturan perundang-undangan,  keputusan  pemerintah  atau  administrasi  negara,  perbedaan  antara peraturan  perundang-undangan  dengan  surat  keputusan,  syarat-syaratnya  suatu  surat keputusan, dan kekuatan mengikat atau keberlakuan surat keputusan. Materi tersebut diberikan oleh beberapa dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, termasuk penulis artikel ini. Metode yang digunakan dalam pembekalan materi ini adalah metode ceramah yang diberikan oleh para narasumber dan metode diskusi antara narasumber dengan peserta pelatihan (Rasji, 2020).
Setelah diberikan pembekalan materi pengetahuan, narasumber memberikan bimbingan teknis pembuatan  keputusan  desa.  Peserta  pelatihan  dibagi  dalam  beberapa  kelompok,  dan narasumber  memberikan  bimbingan  kepada  kelompok-kelompok  tersebut.  Narasumber memberikan format surat keputusan dan menjelaskan bagian-bagian format tersebut, kemudian memberikan  bimbingan  teknis  pembuatan  dan  penulisan  surat  keputusan.  Peserta kelompok diminta  membuat  surat  keputusan  sesuai  dengan  materi  yang  diinginkan  oleh  kelompok masing-masing dengan bimbingan narasumber. Selanjutnya setiap kelompok
mempresentasikan  surat  keputusan  yang  dibuatnya  secara  bergiliran.  Pada  setiap  presentasi kelompok dilakukan diskusi dengan peserta kelompok lainnya yang dipandu oleh narasumber. Narasumber  memberikan  penjelasan  dan  pemahaman  mengenai  kesalahan  dan  kesesuaian surat keputusan yang dibuat oleh kelompok masing-masing, yang pada akhirnya semua peserta pelatihan memahami dan mampu membuat surat keputusan dengan baik dan benar.
Desa telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini  merupakan  pengaturan  lebih  lanjut  Pasal  371  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan  bahwa di dalam daerah kabupaten atau kota dapat  dibentuk  desa.  Secara  administrasi,  desa  terikat  dengan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Berdasarkan  ketiga  UU  tersebut,  desa  dan pemerintahan  desa  wajib  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan  desa.  Salah  satu  tugas pemerintahan,  termasuk  pemerintahan  desa  adalah  mengambil  keputusan terhadap  peristiwa konkret yang ditetapkan secara tertulis atau elektronik.
Menindaklnjuti ketentuan di atas, Pasal 29, Pasal 51, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tiga macam keputusan desa, yaitu keputusan kepala desa, keputusan perangkat desa, dan kebutusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa adalah pemimpin pemerintahan desa, yang di Kabupaten Indramayu disebut kuwu. Perangkat desa  adalah  unsur  pelaksana  pemerintahan  desa,  yang  membantu  tugas  kepala  desa  (kuwu) sesuai dengan bidang urusannya masing-masing. Perangkat desa dimaksud antara lain mepiluti sekretaris  desa  yang  dikenal  dengan  sebutan  jurutulis,  bendahara  desa,  dan  pamong  desa. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan perwakilan rakyat desa yang mewakili rakyat desa dalam menyalurkan aspirasi rakyat desa (Indramayu, 2018). Ketiga unsur pemerintahan desa tersebut  merupakan  satu  kesatuan  aparatur  pemerintahan  desa,  yang  perlu  dikembangkan kemampuannya dalam membentuk surat keputusan.
Menurut Pasal 1 angka UU No. 30 Tahun 2014 keputusan pemerintahan desa di atas disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara, yaitu ketetapan tertulis yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  baik  pejabat  atau  badan  pemerintah,  dalam  rangka menyelenggarakan  urusan  pemerintahannya.  Keputusan  ini  memiliki  sifat  individual  dan konkret, yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  keputusan  desa  memiliki  sifat  tambahan  yaitu  bersifat  final.  Sifat individual  artinya keputusan  itu  hanya  ditujukan  kepada  orang/badan  atau  orang-orang/badan-badan  tertentu, yang  berarti  tidak  ditujukan  kepada  masyarakat  umum.  Sifat  konkret  artinya  keputusan  ini menetapkan  perbuatan  tertentu,  yang  berarti  tidak  mengatur  semua  perbuatan.  Sifat  final artinya keputusan itu mempunyai kekuatan berlaku mengikat tanpa menunggu, digantungkan, atau diperlukan syarat lain. Keputusan ini mempunyai daya laku (keberlakuan mengikat) sekali selesai  ( einmahlig ),  artinya  surat  keputusan  itu  berlaku  untuk  sekali  penetapan  peristiwa tertentu, dan ketika penetapan itu telah dilakukan maka selesailah keberlakuannya (Soeprapto, 2007), artinya tidak berlaku bagi penetapan peristiwa konkret lainnya
Berdasarkan  peraturan  tersebut  di  atas,  maka  pemerintahan  desa  mempunyai  wewenang membentuk  surat  keputusan,  yang  sering  disebut  keputusan.  Kewenangan  tersebut  untuk menetapkan  status  peristiwa  hukum  yang  berkaitan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  urusan  pemerintahan  desa.  Karena  itu  unsur  pemerintahan  desa  yang berwenang memutuskan harus mampu membuat surat keputusan secara baik dan benar. Suatu surat  keputusan  memiliki  keabsahan  apabila  memenuhi  syarat  material,  personal,  tempus, lokus, prosedur, dan sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Syarat material adalah syarat isi atau materi hukum yang diputuskan, yaitu merupakan materi yang berkaitan dengan  bidang tugas pembuat  surat keputusan. Syarat personal adalah syarat  yang
berkaitan  dengan  pembuat  surat  keputusan.  Pembuat  surat  keputusan  adalah  pejabat  yang memiliki wewenang membuat surat keputusan menurut peraturan perundang-undangan. Syarat tempus adalah syarat yang  berkaitan dengan waktu, yaitu surat keputusan harus dibuat oleh pejabat yang masih memiliki masa jabatan atau sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.  Syarat  lokus  adalah  syarat  yang  berkaitan  dengan  tempat  berlakunya surat keputusan. Dalam hal ini surat keputusan harus dibentuk di wilayah kewenangan hukum pejabat  pemerintah  pembuat  surat  keputusan  dan  berlaku  di  wilayah  kewenangan  pejabat pembuat surat keputusan. Syarat prosedur adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara atau mekanisme pembuatan surat keputusan yang wajib diikuti oleh pembuat surat keputusan (Safri Nugraha, 2008).
Agar sumber daya manusia pemerintahan desa memahami hal-hal di atas dalam membuat surat keputusan, maka pelatihan teknik pembuatan surat keputusan adalah salah satu cara yang baik dilaksanakan bagi aparatur pemerintahan desa.  Karena itu, melalui kegiatan pelatihan teknik pembuatan  surat  kepututusan  ini, aparatur  pemerintahan  desa  sebagai  sumber  daya  manusia pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu mampu memahami surat keputusan, tata cara atau prosedur pembuatannya, dan teknik pembuatan surat keputusan desa.
Pembuatan  surat  keputusan  mencakup  pemahaman  materi  surat  keputusan,  format  surat keputusan,  dan  teknik  pembuatannya.  Materi  surat  keputusan  adalah  materi  yang  berkaitan dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi isi surat keputusan. Apabila dilihat dari tiga macam  surat  keputusan  yang  dibuat  oleh  aparatur  pemerintahan  desa,  maka  materi  surat keputusan  meliputi  materi  bidang  urusan  pemerintahan  desa  yang  dimiliki  oleh  kepala  desa (kuwu),  materi  urusan  permusyawaratan  desa  yang  dimiliki  oleh  BPD,  dan  materi  bidang- bidang urusan pemerintahan desa tertentu yang dimiliki oleh setiap perangkat desa. Karena itu, materi  masing-masing  surat  keputusan  hanya  dapat  diputuskan  oleh  aparatur  pemerintahan desa sesuai dengan bidang urusan aparatur pemerintahan desa masing-masing.
Format surat keputusan desa terdiri atas empat bagian utama yaitu bagian judul/kepala, bagian pembukaan,  bagian  batang  tubuh,  dan  bagian  penutup/kaki  (Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 2012).  Surat keputusan desa juga  dapat  dilengkapi  dengan  bagian  penjelasan  dan/atau  bagian  lampiran,  apabila  hal  itu diperlukan.  Bagian-bagian  tersebut  disusun  dan  dirumuskan  secara  berurutan,  sehingga  tata letak  bagian-bagian  tersebut  tidak  dapat  ditukar  atau  diputar  balik.  Bagian-bagian  juga merupakan satu kesatuan yang utuh, sebagai bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan dari surat keputusan desa.
Bagian judul atau begian kepala surat keputusan berisi sebutan Surat Keputusan pejabat yang berwenang,  penyebutan  nomor  dan  tahun  pembuatan,  penyebutan  kata  “tentang”,  dan penyebutan  kalimat  pokok/penamaan  isi  surat  keputusan.  Rumusan  judul  surat  keputusan ditulis  di  bagian  awal  format  surat  keputusan,  ditulis  dengan  memggunakan  huruf  kapital, disusun secara berurutan dari atas ke bawah, diletakan di tengah marjin halaman/nahkah surat keputusan,  dan  ditulis  tanpa  diberi  tanda  baca  apapaun.  Pejabat  yang  berwenang  di pemerintahan desa adalah kepala desa atau kuwu, Ketua BPD, dan perangkat desa. Perangkat desa  dimaksud  misalnya  adalah  sekretaris  desa,  bendahara  desa,  dan  sebagaimnya.  Nomor surat keputusan adalah nomor agenda pembuatan surat keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa masing-masing. Nomor yang dicantumkan di dalam surat keputusan adalah nomor urut pembuatan  surat  keputusan  desa  di  agenda  surat  keputusan  desa  atau  BPD.  Tahun  surat keputusan adalah tahun surat keputusan ditandatangani pembuat surat keputusan. Penyebutan kalimat  pokok/penamaan  isi  surat  keputusan  harus  mencerminkan  isi  surat  keputusan  dan ditulis secara singkat.
Bagian  pembukaan  adalah  bagian  kedua  surat  keputusan  yang  mencakup  penulisan  frase “DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA”,  penulisan  jabatan  pembuat  surat keputusan,  penulisan  rumusan  konsideran  atau  pertimbangan  pembuat  surat  keputusan, penulisan dasar hukum yang melandasi kewenangan pembuat surat keputusan dan materi yang diputuskan dalam surat keputusan, penulisan kata diktum “MEMUTUSKAN”, penulisan kata “menetapkan”, dan penulisan nama surat keputusan. Pertimbangan pembuat surat keputusan berisi  dasar  pemikiran/alasan/tujuan  pembuatan  surat  keputusan.  Secara  teknis,  pejabat pembuat surat keputusan dapat merumuskan lebih dari satu pertimbangannya, yang masing- masing  pertimbangan  diurutkan  dengan  tanda  urut  huruf  a,  huru  b,  dan  seterusnya.  Setiap pertimbangan diawali dengan bata “bahwa” dan diakiri dengan tanda baca titik koma (;). Pada pertimbangan terakhir disebutkan pernyataan perlunya dibuat surat keputusan tentang materi yang diputuskan (Budhiman, 2021).
Dasar hukum surat keputusan desa adalah peraturan yang menjadi dasar hukum dibuatnya surat keputusan.  Dasar  hukum  ini  berupa  peraturan  perundang-undangan,  termasuk  peraturan daerah. Dasar hukum ditulis secara berurutan mulai dari peraturan tertinggi sampai peraturan terendah  yang  digunakan.  Pengurutan  penulisan  peraturan  tersebut menggunakan tanda  urut angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Setiap penulisan dasar hukum diakhiri dengan tanda baca titik koma  (;).  Jika  ada  hal-hal  yang  menjadi perhatian  atau  surat  perintah  dan  sejenisnya  dalam pembuatan surat keputusan, hal-hal itu tidak boleh dimasukan ke dalam dasar hukum, tetapi dapat dimasukan ke bagian konsideran.
Diktum kata “MEMUTUSKAN” ditulis setelah perumusan dasar hukum, diletakan ditengan- tengah marjin naskah, dan diakhiri tanda baca titik dua (:). Kata “Menetapkan” ditulis dikiri marjin naskah setelah menuliskan kata “MEMUTUSKAN”, yang diakhiri tanda baca titik dua (:), dan ditulis dengan huruf kecil yang diawali dengan huruf besar (M). Setelah tanda baca titik dua diteruskan dengan menulis kalimat pokok atau nama keputusan yang ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanca baca titik (.).
Batang  tubuh  surat  keputusan  adalah  bagian  surat  keputusan  yang  berisi  materi  keputusan. Materi keputusan adalah materi yang berisi menetapkan status hukum suatu peristiwa hukum, sehingga status peristiwa hukum itu menjadi jelas. Misalnya jika materi surat keputusan adalah pengangkatan seseorang menjadi sekretaris desa, maka isi surat keputusannya adalah tentang hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pengangkatan  seorang  sekretaris  desa  tersebut.  Batang  tubuh surat keputusan juga berisi tanggal mulai berlakunya surat keputusan tersebut. Rumusan materi keputusan  dituangkan  ke  dalam  diktum.  Jumlah  diktum  adalah  relatif,  bergantung  pada banyaknya  hal  yang  diputuskan.  Diktum  ditulis  dengan  kata  “KESATU,  KEDUA”,  dan seterusnya,  yang  ditulis  dengan  menggunakan  huruf  kapital  (Arsip  Nasional,  2021).  Setiap rumusan isi diktum ditulis dengan menggunakan huruf kecil, kecuali huruf pertama dari setiap kalimat diktum, dan diakhir dengan tanda baca titik.
Bagian penutup atau bagian kaki adalah bagian akhir dari susunan surat keputusan. Bagian ini mencakup tempat ditetapkannya surat keputusan, tanggal dan tahun surat keputusan ditetapkan, jabatan pejabat yang menetapkan surat keputusan, tandatangan pejabat yang menetapkan surat keputusan, dan nama pejabat yang menetapkan surat keputusan (Arsip Nasional, 2021). Bagian ini dibuat jika semua materi yang diputuskan pada magian batang tubuh sudah selesai. Tempat surat  keputusan  dibuat  ditulis  dengan  menggunakan  nama  tempat  ibukota  desa  yang melingkupi  wilayah  kerja  pejabat  pembuat  surat  keputusan,  yang  ditulis  seperti  berikut: “Ditetapkan di Sidamulya”. Tanggal dan tahun pembuatan adalah disesuaikan dengan tanggal dan  tahun  surat  keputusan  ditandatangani  pembuat,  yang  dibuat  dengan  huruf  kecil  seperti
contoh  “pada  tanggal  24  Agustus  2021”.  Jabatan  pejabat  pembuat  surat  keputusan  ditulis dengan  huruf  kapital, misalnya  “KUWU SIDAMULYA,”.  Tandatangan  dibubuhkan  di  atas nama pejabatan pembuat surat keputusan. Format surat keputusan, susunan, dan tata tulisnya secara prinsip dapat dilihat pada format seperti pada Gambar 1.

## Gambar 1
Format surat keputusan, susunan, dan tata tulisnya secara prinsip .
Dalam hal diperlukan adanya penjelasan atas surat keputusan, pembuat surat keputusan dapat membuat  penjelasannya.  Penjelasan  merupakan  penafsiran  autentik  ketentuan  dalam  surat keputusan, yang dibedakan atas penjelasan umum dan penjelasan khusus. Penyelesan umum merupakan  penjelasan  seacara  umum  ketentuan  surat  keputusan,  yang  menjadi  dasar pemikiran,  tujuan,  dan  sasaran  yang  ingin  dicapai.  Penjelasan  khusus  adalah  penafsiran terhadap norma keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum surat keputusan. Meskipun demikian, penjelasan surat keputusan relatif jarang dibuat di dalam prakti, karena sifat norma keputusan yang infividual, konkret, dan final. Norma demikian sudah dirumuskan secara jelas di dalam pembukaan dan batang tubuh dari surat keputusan tersebut.
Dalam  hal memerlukan  adanya  lampiran,  pemuat  surat  keputusan  dapat  membuat lampiran. Lampiran merupakan bagian bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan. Keberadaan lampiran  harus  disebutkan  di  dalam  diktum  batang  tubuh  surat  keputusan.  Lampiran  surat keputusan dapat berisi antara lain, uraian daftar materi, table-tabel, grafik, gambar, dan/atau narasi  tentang  materi  yang  mendukung  surat  keputusan.  Apabila  terdapat  lebih  dari  satu lampiran, maka setiap lampiran harus disebutkan nomor lampirannya di dalam diktum dan di lampiran,  dengan menggunakan  nomor  urut  1,  2,  dan  seterusnya. Lampiran  surat keputusan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan kekuatan mengikat diktum di dalam batang tubuh surat keputusan. Lampiran dirumuskan di lembar lampiran. Pada lembar lampiran ditulis kata “LAMPIRAN” dengan menggunakan huruf kapital, yang letaknya di sudut kiri atas lembar  lampiran  dengan  margin  rata  kiri  dan  tanpa  diakhiri  tanda  baca.  Di  bawah  kata
“LAMPIRAN”  ditulis  judul  surat  keputusan,  Nomor  dan  Tahun  pembuatan,  kata “TENTANG”,  dan  nama  surat  keputusan.  Bagian  isi  lampiran  diuraikan  dalam  naskah lampiran  sesuai  dengan  jenis  isinya,  seperti  table,  gambar,  atau  lainnya.  Pada  bagian  akhir lampiran dicantumkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan, kemudian nama jabatan pembuat surat keputusan, tandatangan, dan nama pejabat pembuat surat keputusan.

## 3.  KESIMPULAN
Pengembangan  sumber  daya  manusia  aparatur  pemerintahan  desa  di  Kabupaten  Indramayu dalam  pembuatan  surat  keputusan  merupakan  hal  yang  perlu  dilakukan.  Salah  satu  bentuk kegiatan  yang  dilakukan  adalah  bimbingan  teknis  pembuatan  surat  keputusan.  Aparatur pemerintahan  desa  yang  terdiri  atas  unsur  pemerintah  desa,  perangkat  desa,  dan  BPD  telah mengikuti kegiatan bimbingan tekis pembuatan surat keputusan dengan baik. Metode ceramah, diskusi,  bimbingan  teknis  oleh  narasumber  terhadap  peserta  bimbingan  teknis  telah memberikan  pemahaman  pengetahuan  hukum  tentang  peraturan  perundang-undangan,  surat keputusan, kewenangan pemerintah desa dalam membuat surat keputusan, format dan bagian- bagian surat keputusan, materi muatan surat keputusan, dan teknis perumusan surat keputusan. Aparatur  pemerintahan  desa  juga  telah  mampu  membuat  surat  keputusan  dengan  baik  dan benar sesuai denan ketentuan hukum yang berlaku.
Bimbingan  teknis  ini  telah  memberikan  kontribusi  kepada  pemerintahan  desa  dalam pengembangkan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu.  Aparatur  pemerintahan  des  adi  Kabupaten  Indramayu  memiliki  pemahaman tentang  surat  keputusan  dan  kemampuan  membuat  surat  kebutusan  dengan  baik  dan  benar sesuai peraturan yang berlaku. Kemampuan ini akan menambah kinerja baik pemerintah desa dalam mengambil keputusan terhadap setiap permasalahan yang dihadapinya.

## Ucapan Terima Kasih
Dengan  terlaksananya  kegiatan  bimbingan  teknis  pembuatan  surat  keputusan  dalam  rangka pengembangan  sumber  daya  manusia  aparatur  pemerintahan  desa  di  Kabupaten  Indramayu, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada  Masyarakat  Universitas  Tarumanagara  beserta  ketua  dan  stafnya  yang  telah menyediakan program pengabdian kepada msyarakat, menyetujui program bimbingan teknis, dan membiayai kegiatan sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Camat Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu beserta unsur pemerintahannya, para kepala desa (kuwu) beserta perangkat desanya, Ketua dan anggota BPN desa  di  wilayah  Kecamatan  Bongas  Kabupaten  Indramayu  yang  telah  aktif  sebagai  peserta bimbingan  teknis.  Terima  kasih  juga  disampaikan  kepada  para  narasumber  dan  mahasiswa yang ikut aktif dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis ini. Semoga kegiatan ini dapat terus  dilaksanakan  untuk  membantu  pengambangan  sumber  daya  manusia  aparatur pemerintahan desa pada desa-desa lain yang perlu dibantu pengembangan sumber dayanya.

## REFERENSI
Anonim. (2020). “Pengertian Desa”, https://hedisasrawan.blogspot.co.id/2016/01/pengertian- desa-artikel-lengkap.html?m=1, 14 Nopember 2020.
Arsip Nasional Republik Indonesia. (2021), Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang  Pedoman  Umum  Tata  Naskah  Dinas.  Arsip  Nasional,  Republik  Indonesia, Jakarta.
Asyari,Sapari Imam. (1998). Sosiologi Kota dan Desa . Usaha Nasional, Surabaya.
Budhiman, Ilham. (2021). 5 Contoh Surat Keputusan Yang Baik Dan Benar Dil engkapi Cara Membuatnya, https://www.99.co/blog/indonesia/contoh-surat-keputusan/, 2 021.
Dea.  (2021).  “Perbedaan  Desa  dan  Keluarahan  Yang  Wajib  Diketahui”, Error!  Hyperlink reference not valid. , 25 April 2021.
Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .
_____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perunang- undangan .
_____. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2914 tentang Desa .
Indramayu. (2018). Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 TAhun 2018 tentang Pemerintahan Desa .
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, (2012). Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah . Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Jakarta.
Nugraha, Safri et al. (2008). Hukum Administrasi Negara . FH UI, Jakarta.
Nurmayani dalam Ridwan HR. (2002). Hukum Administrasi Negara . UII Press, Yogyakarta.
Rasji.  (2020).  “Laporan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Tentang  Bimbingan  Teknis Pembuatan  Peraturan  Desa  dan  Keputusan  Desa  di  Kabupupaten  Indramayu”.  LPPM Untar, Jakarta.
Simangunsong, Fernandes. (2014). “Kajian Akademik Keberadaan Pemerintahan Keluarahan Yang DImungkinkan Untuk Kembali Menjadi Desa Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”, Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi , Volume IV No. II/Desember 2014
Soeprapto, Maria Farida Indrati. (2007). Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan . Kanisius, Yogyakarta.
Widjaja, HAW. (2008). Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli . Rajawali Pers, Jakarta.