## Analisis Pembiayaan Pembangunan Dengan Penerbitan Surat Utang (Obligasi) Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Bogor
Edy  Sudaryanto 1) ,  Ramlan 2)
1,2) Prodi Manajemen,Universitas  Pakuan
1) edysudaryanto1159@gmail.com

## ABSTRACT
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government mandates that local governments play an important role in determining the success or failure of creating self-reliance, but in practice, local governments encounter limitations in funding sources. Most of the districts and ci ties depend heavily on the transfer funds provided by the Central Government to the regions, be it Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU) , and Special Allocation Funds (DAK). Another source of income is from the limited Regional Origin al Revenue (PAD). Bogor City Government is one of the cities in West Java Province  that has been given authority by the center to carry out regional autonomy. By handing over this authority, of course, the government hopes that the Bogor City government can explore the potential of the region to finance its development to reduce dependence on  the  central  government.  This  study  aims  to  analyze  the  feasibility  of  the  Bogor  City  government  issuing regional bonds (bonds) to finance its construction. This study used a descriptive qualitative research design with an analytical approach. From the analysis of financing through the issuance of regional bonds (bonds) which cover 3 (three) aspects namely legal, organizational , and financial, the Bogor City government h as a score of 75% meaning that it is feasible to issue regional bonds (bonds). infrastructure.

## ABSTRAK
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  mengamanatkan  pemerintah  daerah sangat  berperan  penting  dalam  menentukan  berhasil  tidaknya  menciptakan  kemandirian  namun  dalam pelaksanaannya  pemerintah  daerah  menemui  keterbatasan  dalam  sumber  pendanaan.  Sebagian  besar  daerah kabupaten dan kota sangat bergantung pada dana transfer yang di berikan Pemerintah Pusat kepada daerah, baik itu  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber pemasukan lainnya  yaitu  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  terbatas.  Pemerintah  Kota  Bogor  adalah  salah satu  kota  yang  berada  di  Provinsi Jawa barat yang sudah diberikan wewenang oleh pusat untuk melaksanakan otonomi  daerahnya.  Dengan  menyerahkan  wewenang  tersebut  tent unya  pemerintah  berharap  agar  pmerintah Kota  Bogor  dapat  menggali potensi daerahnya untuk membiayai pembangunannya sehingga dapat mengurangi ketergantungan  terhadap  pemerintah  pusat.  Penelitian  ini  bertujuan  u ntuk  menganalisis  layak  tidaknya pemerintah  Kota  Bogor  untuk  menerbitkan  surat  utang  (obligasi)  daerah  dalam  membiayai  pembangunannya. Adapun  penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitan  kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  analisis.  Dari analisis pembiayaan melalui penerbitan surat utang (obligasi)  daerah yang mencakup 3 (tiga) aspek yaitu hukum, organisasi  dan  keuangan,  pemerintah Kota Bogor memiliki skor nilai 75% artinya layak untuk menerbitkan surat utang (obligasi) daerah.guna membiayai  pembangunan khususnya di bidang infrastruktur.
Kata Kunci: pembiayaa;, pembangunan ; obligasi daerah

## 1. PENDAHULUAN
Sejak  era  reformasi  tahun  1998  berlangsung, sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan  kita  telah  dinilai  oleh  berbagai  pihak banyak mengalami perubahan secara fundamental. Hal ini  dapat  terlihat  dari  lahirnya  kebijakan  otonomi daerah terwujud dengan dibentuknya Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1999  yang kemudian  direvisi  dengan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32 Tahun 2004 dan di revisi kembali dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Oleh karena  itu  kebijakan  otonomi  daerah  sangatlah diperlukan.  Masyarakat  membutuhkan  organisasi pemerintahan,  yang  memiliki  salah  satu  fungsi
menyelenggarakan  pelayanan  umum  sebagai  wujud dari tugas umum pemerintah dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan  otonomi  daerah  yang  berdasarkan kemandirian  daerah  masing-masing  di  harapkan mampu  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  . Seperti  yang  di  jelaskan  Aries  Djaenuri  (2012)  bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi  pada  kesejahteraan  masyarakat  dengan selalu  memperhatikan  kepentingan serta aspirasi yang tumbuh  dalam  masyarakat.  Dalam  UU  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (6),  di  sebutkan  bahwa  Otomoni  Daerah  adalah  hak, wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan
dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  pemerintah daerah  sangat  berperan  penting  dalam  menentukan berhasil  tidaknya  menciptakan  kemandirian  yang selalu di dambakan Pemerintah  Daerah.
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  Pemerintah Daerah  memiliki  kewajiban  serta  hak  untuk  mengatur serta  mengurus  urusan  pemerintahannya,  namun menemui  keterbatasan  dalam  sumber  pendanaan. Sebagian  besar  daerah  kabupaten  dan  kota  sangat bergantung  pada  dana  transfer  yang  di  berikan Pemerintah  Pusat  kepada  daerah,  baik  itu  Dana  Bagi Hasil  (DBH),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Dana Alokasi  Khusus  (DAK).  Sumber  pemasukan  lainnya yaitu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas.
Hal  ini karena ketiga sumber pendanaan tersebut banyak  digunakan pada belanja rutin. Dengan kondisi keuangan  tersebut  tentunya  sulit  bagi  pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan  karena  keterbatsan  anggaran .  Oleh sebab  itu  berbagai  inovasi  harus  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  dalam  upaya  mencari  sumber- sumber  pembiayaan  pembangunan  demi  suksesnya pelaksanaan otonomi daerah.
Salah  satu  cita  nawacita  yang  dicanangkan oleh Presiden  Jokowidodo  adalah  membangun   Indonesia dari  pinggiran  dengan memperkuat daerah-daerah dan desa  dalam  kerangka  negara  kesatuan.  Dibangunnya infrastruktur  fisik  merupakan  cara  yang  dipilih Pemerintahan  Jokowi-JK  untuk  memperkuat  daerah, dengan  harapan  hal  tersebut  dapat  menjadi  faktor fundamental  dalam  mendorong  pemerataan  dan pertumbuhan  ekonomi  yang  berkeadilan.  Seluruh Pemerintah  Derah  di  Indonesia  sedang  gencar gencarnya membangun infrastruktur. Untuk memenuhi  pembiayaan  pembangunan  infrastruktur tersebut,  tidak  semua  daerah  dengan  dana  transfer yang  di  berikan  pemerintah  pusat  baik  dalam  bentuk Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  ataupun  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  maupun  dari Pendapatan  Asli  Dearah  (PAD)  yang  di  hasilkan mampu menutup pembiayaan penyelenggaraan infrastruktur tersebut. Keterbatasan sumber dana yang dimiliki  oleh  pemerintah  daerah    ini  masih  menjadi dilema  karena  keterbatasan  sumber dana yang dimiliki oleh daerah, sedangkan  aset  tetap  utamanya infrastruktur sangat dibutuhkan.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 pasal 51 dan 52 memungkinkan pemerintah untuk menggunakan  beberapa  instrumen  keuangan  dalam mencari  pinjaman  yang  dapat  dipergunakan  sebagai sumber pembiayaan daerah (pembangunan infrastruktur).  Sebagai  tindak  lanjut  dari  UU  tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor  33  Tahun  2011  tentang  pinjaman  daerah  serta Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 pasal 300-302 memberi  ruang  kepada  daerah  untuk  melakukan pinjaman  daerah.  Pinjaman  daerah  adalah  semua
transaksi  yang  mengakibatkan  daerah  menerima sejumlah  uang  atau  menerima  manfaat  yang  bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban  untuk  membayar  kembali.  Pinjaman  daerah dapat  bersumber  dari  Pemerintah,  pemerintah  daerah lain,  lembaga  keuangan  bank,  lembaga  keuangan bukan  bank,  dan  masyarakat.  Pasal  57  Undang- Undang  tersebut  yang  lebih  rinci  mengatur  obligasi daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah. Menteri  Keuangan  juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 mengenai tata cara penerbitan
dan pertanggungjawaban obligasi daerah sehingga Pemerintah  Daerah  dapat  dengan  mudah  untuk menerbitkan  obligasi  daerah.  Penerbitan  obligasi daerah  hanya  dapat  digunakan  untuk  membiayai kegiatan  investasi  prasarana  dan/atau  sarana  dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan  penerimaan  bagi  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Penerimaan  diperoleh dari  pungutan  atas  penggunaan  prasarana  dan/atau sarana  yang  dibangun.  Artinya  apabila  kegiatan investasi yang dilakukan tidak menghasilkan penerimaan  langsung  atas  penggunaan  sarana  dan prasarana  maka  investasi  tersebut  tidak  boleh menggunakan  dana  dari  penerbitan  obligasi  daerah. Obligasi  daerah  sebagai  sumber  dana,  sudah  lama dijadikan  wacana  dan  bahan  pembicaraan,  baik  di daerah  atau  pusat  maupun  forum-forum  formal.  Jika penerbitan  obligasi  daerah  dapat  terealisasi,  maka dalam  struktur  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  obligasi daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dan tentunya dapat pula menjadi  dukungan keuangan bagi pemerintah daerah.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah mendukung dalam penawaran Obligasi daerah dengan mengeluarkan  beberapa  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  (POJK)  guna  mendukung  dan  mendorong program  Pemerintah,  terutama dibidang pembangunan infrastruktur  didaerah  melalui  peraturan  mengenai obligasi  daerah,  keuangan  berkelanjutan  ( green bonds ), dan percepatan proses bisnis (e-regristration) yang  telah  dicanangkan  sejak  akhir  tahun  2017. Seperti  yang  diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jas a Keuangan  (OJK)  Nomor  58/POJK.04/2017  tentang Penyampaian  Pendaftaran  atau  Pengajuan  Aksi Korporasi  secara  Elektronik.  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  (POJK)  telah  menyiapkan  sistem elektronik guna  mempermudah  daerah  menerbitkan  Obligasi Daerah  yang  diberi  nama  Sistem  Perijinan  dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Kementrian
Keuangan  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah mendorong  dan  mendukung  secara  penuh  daerah menerbitkan Obligasi Daerah guna membiayai pembangunan infrastruktur.
Pemerintah  Kota  Bogor  adalah  pemerintah  kota yang  sudah  diberikan  wewenang  oleh  pusat  untuk melaksanakan otonomi daerahnya. Dengan menyerahkan wewenang tersebut tentunya pemerintah
berharap  agar  pemerintah  Kota Bogor dapat menggali potensi  daerahnya  sehingga  dapat  mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bogor mendapatkan predikat sebanyak  lima  kali  secara  berturut-turut  yang diberikan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) perwakilan  Provinsi  Jawa  Barat  kepada  pemerintah Kota  Bogor  yaitu  predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah (LKPD)  tahun  anggaran  2016  sampai  dengan  2020 dan pemerintah Kota Bogor juga mendapatkan piagam penghargaan  dari  Mendagri kepada Wali Kota Bogor, Bima  Arya  selaku  pembina  pelayanan  publik  d engan kategori sangat baik tahun 2019.
Dalam
rangka menjalankan fungsi dan kewenangan  pemerintahan  daerah  diharapkan  bisa menggali  sumber-sumber  keuangan  khususnya  untuk memenuhi  kebutuhan  pemerintah  dan  pembangunan daerahnya  melalui  Pendapatan  Asli  Daerah   (PAD). Semakin  besar  kontribusi  PAD  terhadap  struktur APBD, maka semakin kecil ketergantungan pemerintah  daerah  dalam  meminta  bantuan  pada pemerintah  pusat  (Ekasuryana,  2018).  Di  bawah  ini gambaran  realisasi  (audited)  PAD,  pendapatan  dana transfer  dan  belanja  modal  pemeritah    Kota  Bogor pada tahun 2019-2022  sebagai berikut:
Tabel  1.
Realisasi Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Transfer  dan  Belanja  Modal  Pemerintah  Kota  Bogor
Tahun  2019-2022 (Audited) Sumbe r Pe ndapatan, Be lanja Modal Tahun 2019 2020 2021 2022 PAD 1.015.884.216.919,86 872.017.242.152,12 1.075.240.926.213,11 1.147.623.045.708,92 Dana T ransfer 1.455.644.350.874,00 1.415.498.666.396,00 1.463.000.794.326,00 1.639.426.533.844,00 Belanja Modal 501.033.407.778,00 276.157.283.029,00 418.874.649.797,00 571.966.552.801,00 T otal Pendapatan 2.559.857.207.793,86 2.428.579.603.649,12 2.644.780.935.777,11 2.787.105.058.802,92 %Pendapatan- Dana T ransfer T erhadap  T otal Pendapatan 56,86 58,29 55,32 58,82 T otal Belanja 2.526.504.949.919,19 2.353.736.171.982,00 2.636.065.820.905,00 2.984.193.683.003,00 Sumber: https://ppid.kotabogor.go.id/, 20 23
Berdasarkan  tabel  1.1  di  atas  pendapatan  pemerintah Kota  Bogor  masih  didominasi  pendapatan  yang berasal dari dana transfer dari pemerintah pusat ( rata- rata  di  atas  55%)  dibanding  dengan  PAD  artinya pemerintah  Kota  Bogor  pendapatannya  masih  sangat tergantung  dari kucuran dana transfer dari pemerintah Pusat  dan  disatu  sisi  belanja  modal  yang  direalisir sangat  kecil  dan  mengalami  fluktuasi ( rata-rata masih di  bawah  20%).  Hal  ini    dapat  disimpulkan  bahwa
porsi  belanja  modal  masih  sangat  minim  dan  untuk meningkatkannya tentu tergantung kemampuan pemerintah  Kota  Bogor  untuk  menghimpun  pundi- pundi sumber pendapatannya.,Gambaran upaya pemerintah  Kota  Bogor  untuk  menutup  kekurangan (defisit  )  anggaran  selama  tahun  2019-  2022  nampak sebagai berikut.
Tabel  2. Penerimaan  Pembiayaan  Pemerintah  Kota  Bogor Tahun  2019 -2022 (Audited)
Sumber Penerimaan Pe mbiayaan Tahun 2019 2020 2021 2022 Penggunaan SilPa 256.564.582.703,52 277.640.687.080,19 327.542.156.075,31 365.001.935.698,42 Pinjaman Dalam Negeri 139.752.780.949,00 32.159.096.032,00 160.538.461.551,00 0,00 Penerimaan  Kembali Pemberian  Pinjaman Daerah 5.484.766.178,00 5.484.766.176,00 5.484.766.176,00 5.484.766.176,00 Penerimaan  Kembali Piutang Daerah - 19.053.167.687,00 - -
Sumber: https://ppid.k otabogor.go.id/, 20 23
Berdasarkan  tabel  1.2  di  atas  pada  dasarnya penerimaan  pembiayaan  pemerintah  Kota  Bogor guna  menutup  defisit    anggarannya  2019-2022 (audited)  dilakukan  melalui  penggunaan  SilPa tahun  lalu,  pinjaman  dalam  negeri,  penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan  kembali  piutang  daerah  dan  tidak  ada sumber  penerimaan  yang  berasal  dari  surat  utang (obligasi)  daerah  dan  hal  ini dapat diartikan upaya pemerintah  Kota  Bogor  untuk  meningkatkan belanja  modal  melalui  skema  pembiayaan  masih kurang.
Nawacita  yang  dicanangkan  oleh  Bapak
Presiden Jokowi
mengenai pembangunan infrastruktur tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di  daerah,  namun kenyataannya  membuat  sebagian  daerah  termasuk pemerintah  kota  Bogor  memiliki  keterbatasan  dan kesulitan  dana  untuk  membangun  infrastruktur tersebut  yang  merupakan  bagian  dari  komponen belanja  modal.  Senada  dengan  Nawacita  menurut Rodrigo  Chaves,  mantan  Kepala  Perwakilan  Bank Dunia  periode  2017-2019  untuk  Indonesia  pada situs resmi Kementrian Keuangan  Republik Indonesia  juga  berpendapat  yang  sama  dengan presiden  yang  mengatakan  bahwa  pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan untuk penyediaan  transportasi  umum  di  daerah -daerah yang belum terhubung, air bersih untuk kebutuhan masyarakat, perumahan masyarakat yang terjangkau,  serta  fasilitas -fasilitas  sanitasi  dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengangkat  jutaan  masyarakat  Indonesia  keluar dari kemiskinan  yang dialami.

## 2. TINJAUAN  PUSTAKA
Obligasi  ( bond )  merupakan suatu kontrak jangka panjang  dimana  pihak  peminjam  setuju  untuk melakukan  pembayaran  bunga  dan  pinjaman  pada tanggal  tertentu  kepada  pemegang  obligasi  tersebut. Fahmi  (2013:179)  mendefinisikan  obligasi sebagai :
Suatu  surat  berharga  yang  dijual  kepada  publik, dimana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan  berbagai  hal  seperti  nominal,  tingkat suku  bunga,  jangka  waktu  ,  nama  penerbit  dan beberapa  ketentuan  lainnya  yang  dijelaskan  dalam undang-undang  yang  disahkan  oleh  lembaga  yang terkait.
Sedikit  berbeda  dengan  argumentasi  yang disampaikan diatas, Siegel dan Shim (1992) mendefinisikan:  “Obligasi  ( bond )  sebagai  janji tertulis dari sebuah perusahaan, pemerintahan, atau keuangan lembaga  lainnya  untuk  membayar  sebanyak  nilai nominal  pada waktu jatuh tempo”. Penerbitan obligasi selama  ini  memang dilaksanakan oleh perusahaan dan Negara,  dimana  obligasi  yang  diterbitkan  memiliki legalitas dari segi hukum, dan dapat
dipertanggungjawabkan pada kemampuan  untuk membayarnya.
Shook  (2002)  menggambarkan  obligasi  ( bond ) sebagai:  “sekuritas  hutang  jangka  panjang  yang diterbitkan  oleh  sebuah  perusahan  atau  pemerintah, yang  memiliki  suku  bunga  dan  tangal  jatuh  tempo yang  tetap”.  Lebih  lanjut  diungkapkan  bahwa penjelasan  dan  aturan  obligasi  harus  sangat  jelas, karena  menyangkut  dengan  sejumlah  dana  yang diinvestasikan  pada  sejumlah  surat  berharga,  dan obligasi  termasuk  ke  dalam  kategori  surat  berharga. Sedangkan Dictionary  of  Economics,  Business  and Finance menjabarkan obligasi sebagai berikut:
a. Persetujuan  atau  perjanjian  tertulis  yang  telah ditetapkan  pemerintah  atau  selainnya.  Perjanjian ini menjelaskan bahwa perusahaan mesti membayar sejumlah harta dan bunga dan tanggal yang telah ditetapkan.
b. Perjanjian  antara  dua orang atau lebih, bertujuan agar  salah  satu  pihak  mesti  mempunyai  kewajiban yang akan membayar  utang kepada pihak lain.
Penerbitan  obligasi daerah merupakan salah satu instrument sumber pembiayan pembangunan. Purnomo (2009) mendifinisikan  obligasi  dearah ( Municipal  Bond )  sebagai:  Surat  utang  yang diterbitkan  oleh  pemerintah  daerah  yang  ditawarkan kepada  publik  melalui  penawaran  umum  di  pasar modal  sebagai  bukti  bahwa  pemerintah  daerah  telah melakukan  pinjaman/utang  jangka  panjang  kepada masyarakat,  dan  akan  dibayarkan  berdasarkan  jangka waktu  tertentu  dengan  persyaratan  yang  telah  sama- sama di setujui.
Obligasi  ini  tidak  dijamin  oleh  pemerintah  pusat sehingga segala resiko yang timbul sebagai akibat dari penerbitan  obligasi  daerah  menjadi  tanggung  jawab pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang menerbitkan  obligasi  daerah  berkewajiban  membayar bunga  secara  berkala  sesuai  dengan  jangka  waktu yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah berkewajiban  mengembalikan  pokok  pinjaman  pada saat jatuh tempo. Penerbitan obligasi daerah bertujuan untuk  membiayai  suatu  kegiatan  investasi  sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan  manfaat  bagi  masyarakat.  Untuk itu perlu diperhatikan bahwa penerbitan obligasi tidak ditujukan  untuk  menutup  kekurangan  kas  daerah. Obligasi  daerah  akan  diperjual  belikan  di pasar modal negeri  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan pasar modal.
Sebelum obligasi daerah diterbitkan dan ditawarkan  kepada  masyarakat  atau  investor,  terlebih dahulu  diperlukan  beberapa  persyaratan.  Purnomo (2009)  mengelompokkan  persyaratan  kedalam  tiga aspek, yaitu :
a. Aspek Hukum
Setiap  calon  penerbit  harus  mempunyai  status sebagai  badan  hukum,  dalam  hal  ini  pemerintah daerah  dan  instansi  dibawahnya  secara  hukum
telah  memenuhi  syarat  berdasarkan  UU  tentang Pemerintah  Daerah.
b. Aspek Organisasi Setiap calon penerbit harus mendapat persetujuan dari Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD). Persetujuan ini diperlukan  untuk  pembayaran  pokok  dan  bunga obligasi  serta  penggunaan  dana  obligasi  daerah akan menjadi  bagian  dalam  APBD  yang
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui  DPRD.
c. Aspek keuangan Setiap  calon  penerbit  harus  menunjukkan  data keuangannya sehingga calon investor (pemegang
obligasi)  dapat  mengetahui  kredibilitas  dan solvabilitas keuangan penerbit. Pemeringkatan  obligasi  dalam  kaitan  investasi menurut Singh (1998) dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel  3.
Arti dan  Peringkat Obligasi
Dalam  konsep prudential  principle (prinsip  kehati- hatian)  telah  terjelaskan  bahwa  bagaimanapun  suatu lembaga  yang  begitu  prestisius  telah  mengeluarkan
dan  memberikan  informasi  tentang  peringkat  obligasi, namun  pada  kenyatannya  tidak  dapat  menjamin dengan pasti
tingkat pengembalian terhadap para investor.
. Tabel  4. Bond Ratings Bond  ratings Very High Quality High  Quality Speculative Very Poor Standard & Poor’s AAA AA A BBB BB B CCCC D Moody;s Aaa Aa A Baa Ba B Caa C Sumber: Singh (1998:35)
Dari  uraian  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  surat bukti  hutang  (pinjaman)  kepada  pihak  lain  badan maupun  perseorangan  yang  akan  dilunasi  dalam jangka  waktu  tertentu.  Obligasi  yang  dijual  ke  publik dalam prespektif para pembeli, melihatnya berdasarkan  peringkat  ( rating ).  Peringkat  tersebut menggambarkan  pada credible dan  prospek layaknya obligasi  tersebut  dibeli  untuk  dijadikan  salah  atu current asset perusahaan.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun 2011  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 111/PMK.07/2012  tentang  Tata  Cara  Penerbitan  dan
Pertanggung  jawaban  Obligasi  Daerah,  Oblig asi Daerah  adalah  Pinjaman  Daerah  yang  ditawarkan kepada  publik  melalui  penawaran  umum  di  pasar modal.  Hal  senada  juga  tercantum  di  dalam Peraturan OJK Nomor 61/OJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan  Pendaftaran  Dalam  Rangka  Penawaran Umum  Obligasi  Daerah  dan/atau  Sukuk  Daerah  Bab I Pasal  1  (ayat  5)  :  “Obligasi  Daerah,  adalah  obligasi daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan Pemerintah  mengenai pinjaman  daerah”.
Penerbitan  Obligasi  Daerah  dapat  menjadi alternatif  pembiayaan  infrastruktur,  dengan  tetap
Moody’s S & P Arti Aaa AAA Kualitas terbaik, dengan resiko terkecil;  penerbitnya stabil dan dapat diandalkan Aa AA Kualitas tinggi, dengan resiko jangka panjang yang sedikit lebih tinggi A A Kualitas tinggi hingga menengah, dengan banyak atribut kuat, tetapi agak rentan terhadap kondisi perekonomian Baaa BBB Kualitas menengah, jangka pendek memadai,  tetapi kurang dpat diandalkan untuk jangka panjang Ba BB Ada unsur spekulatif, dengan tingkat kemanan  yang moderat, tetapi tidak ada jaminan  kemanan B B Mampu membayar  sekarang, tetapi dengan resiko macet dimasa  yang akan datang Caa CCC Kualitas rendah, bahaya nyata kegagalan dimasa  yang akan datang Ca CC Kualitas yang berspekulasi tinggi, seringkali  gagal C C Urutan terendah, prospek pembayaran kembali  rendah meskipun mungkin masih bisa terbayar K K Tidak mampu  membayar  bunga
Sumber: Singh (1998:35)
mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk meminima lkan  risiko  yang ada.
Adapun  proses  penerbitan  Obligasi  Daerah meliputi  beberapa tahap, yaitu:
1. Persiapan
Persiapan  penerbitan  obligasi  daerah,  sekurang - kurangnya meliputi:
a. Identifikasi  proyek-proyek  yang  akan  dibiayai obligasi  daerah  hanya  boleh  diterbitkan  untuk membiayai  proyek-proyek  yang  menghasilkan pendapatan.
b. Pemantauan  batas  kumulatif pinjaman dan posisi pinjaman  kumulatif  yaitu    menghitung  kapasitas daerah dalam memperoleh pinjaman dan kemampuan keuangan daerah untuk
mengembalikan  pinjaman.
c. Perhitungan rasio kemampuan membayar kembali  pinjaman.  Kemampuan  keuangan  daerah dalam  mengembalikan  pinjaman  diukur  dengan
Debt  Service  Coverage  Ratio  (DSCR) yang ditetapkan pemerintah serendah-rendahnya sebesar 2,5 X. Rasio ini mencerminkan kemampuan  suatu  daerah  dalam  menanggung seluruh  beban  yang  ditimbulkan  oleh  seluruh pinjaman  jangka panjang pada satu periode.
Rumus perhitungan DSCR  adalah:
DSCR: (        (         )) ≥X
d. Pengajuan permohonan persetujuan prinsip pihak DPRD
Setiap  hutang  daerah  termasuk  obligasi  akan  menjadi tanggungjawab  daerah.  Oleh karenanya, langkah keempat  yang  harus  dilakukan  pemerintah daerah  untuk  dapat  menerbitkan  obligasi  adalah mendapat persetujuan dari pihak DPRD.
e. Pengajuan  permohonan  persetujuan  prinsip kepada pemerintah
Rencana  daerah  untuk  menerbitkan  obligasi  daerah harus  mendapat  persetujuan  pemerintah  pusat.
Pemerintah  pusat  selain  bertujuan  untuk  menilai kelayakan pemerintah daerah yang akan menerbitkan obligasi daerah juga ingin memastikan bahwa daerah tersebut tidak memiliki tunggakan pinjaman kepada
Pemerintah  Pusat  dan/atau  pemberian  pinjaman luar negeri.
2. Penilaian  oleh OJK
Setelah  menghitung  kapasitas  dan  kapabilitas  daerah untuk  mendapatkan  pinjaman,  memperoleh  izin  baik dari  DPRD  maupun  pemerintah  pusat,  Pemerintah Daerah harus menyiapkan dokumen pendaftaran untuk dinilai  oleh  OJK  guna  mendapatkan  pernyataan efektif.  Beberapa  ketentuan  OJK yang harus dipenuhi oleh pemerintah  daerah sebagai emiten antara lain:
1) Persetujuan  Menteri  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  keuangan terkait
dengan  penerbitan  Obligasi  Daerah  dan/atau Sukuk Daerah;
2) Peraturan  Daerah  terkait  penerbitan  Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
3) Persyaratan  lain  terkait  dengan  Penerbitan Obligasi  Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
4) Jadwal Penawaran Umum;
5) Contoh surat efek;
6) Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) yang  telah  diaudit  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan Republik  Indonesia;
7) Laporan  pemeriksaan  dan  pendapat  dari  segi hukum  terkait  dengan  aspek  hukum  dari Penawaran  Umum  Obligasi  Daerah  dan/atau Sukuk  Daerah  termasuk  Kegiatan  yang  akan dibiayainya;
8) Riwayat  hidup  dari  Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah;
9) Kontrak Perwaliamanatan;
10) Perjanjian  penjaminan  emisi  efek,  jika  ada;
11) Peringkat  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan pemeringkat  efek  atas  Obligasi  Daerah  dan/atau Sukuk Daerah,  jika  ada;
12) Perjanjian  penanggungan, jika ada;
13) Pernyataan  dari  Emiten  dalam  bentuk  dan  isi sesuai dengan format Pernyataan Emiten sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
14) Pernyataan  dari  profesi  penunjang  Pasar  Modal sesuai dengan format Pernyataan Profesi
Penunjang  Pasar  Modal  sebagaimana  tercantum dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
15) Pernyataan  dari  penjamin  pelaksana  emisi  efek (jika  ada)  sesuai  dengan  format  Pernyataan Penjamin  Pelaksana  Emisi  Efek  sebagaimana tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Otoritas Jasa Keuangan (POJK)  ini; dan
16) Dokumen  yang  memuat  informasi  lain  sesuai dengan  permintaan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  yang  dianggap  perlu  dalam  penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan  kepada  masyarakat  tanpa  merugikan kepentingan Emiten.
3. Penawaran Pasar Perdana
Dalam  tahap  ini,  penerbit  melakukan  penawaran  efek kepada  masyarakat.  Penawaran efek (Obligasi Daerah) kepada  masyarakat  setelah  mendapat  izin  dari  OJK sampai dengan saat pencatatan di bursa disebut pasar perdana meliputi  beberapa tahapan, yaitu  :
a. Pengumuman  dan  pendistribusian  prospectus ( official statements );
b. Masa penawaran;
c. Masa penjatahan;
d. Masa pengembalian dana;
e. Penyerahan efek; dan
f. Pencatatan efek di bursa efek.
Mekanisme  Penerbitan  Obligasi  Daerah  di  atas  dapat digambarkan  sebagai berikut:
Sumber: https://ppid.k otabogor.go.id/, 20 23
Gambar :  1. Alur Proses Persiapan  Penerbitan  Obligasi Daerah
3. METODE  PENELITIAN Dalam melakukan penelitian
penulis memerlukan  metode  serta  teori  yang  relevan  dengan objek  penelitian  yang  akan  dilakukan.  Ilmu  yang mengkaji  dan  mengembangkan  tentang  metode  ini disebut  sebagai  metodologi.  Babbie dalam Hamdi dan Ismaryati  menyatakan  “ whereas  ephistimology  is  the science  of  k nowing,  methodology  (a  subfield  of ephistimology) might be called the science of finding out ”.  Dengan  pernyataannya  tersebut  Babbie  dalam Hamdi  dan  Ismaryati  menegaskan  bahwa  metodologi dapat  disebut  sebagai  ilmu  pengetahuan  mengenai penemuan sesuatu. Menentukan sebuah desain dalam metode  penelitian  yang  digunakan  merupakan  salah satu  hal yang penting untuk menjaga penelitian dapat terlaksana dengan mudah dan terarah.
Cresswell  (2013)  menyatakan  bahwa: The design of  the  study  (research  design)  is  a  plan  a nd procedures covering the research; assumptions widely to  methods detailed in the collection and analysis of data,  the  design  involves  a  number  of  decisions related to the philosophical assumptions uderlying the research,  the  procedures  used  in  this  study  and specific methods to be used in the collection, analysis and  interpretation  of  the  data.  The  selection  of  a design or research design is also needs to be based on problems/issues to be observed, personal experience if the researcher, and the target or targets readers.
Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitan kualitatif  deskriptif  dengan  pendekatan  analisis.  Hal ini  selaras  dengan  pendapat  Robert  B.  Burns  dalam Silalahi  (2018)  bahwa:  “ The  naturalistic  approach  to
research  emphasizes the importance of the subjective experience of individuals, with a focus on qualitative analysis. Social reality is a regarded as a creation of individual  conclusiousness,  with  meaning  and  the valuation of events seen as a personal an d subjective construcsion.  Such  a  focus  on  the  individual  case rather  than  general  law-mak ing  is  termed  an ideographic approach”
Penelitan yang bersifat deskriptif berarti penelitian  ini  berawal  dari  keadaan  dan  berbagai permasalahan yang terdapat dilapangan yang dianalisa oleh  penulis  terkait  fakta  dan  data  dari  berbagai sumber  untuk  kemudian  penulis  menarik  sebuah kesimpulan.  Adapun  pendekatan  induktif  dilakukan oleh  penulis  dengan  mempelajari  dan  mengamati masalah-masalah  yang  terjadi  di  lapangan  dengan mengumpulkan  data  dan  fakta  yang  nyata  dan  murni dari  pengalaman  untuk  kemudian  dianalisis  dan diinterprestasikan  secara  tepat,  sehingga  dapat menghasilkan gambaran atau tulisan tentang permasalahan tersebut.
Dari  uraian  di  atas  penelitian  kualitatif-deskriptif yang  akan  dilakukan  peneliti dengan tahapan sebagai berikut:
1. Mengamati  dan  mempelajari  masalah  di  lapangan (fenomena);
2. Mencatat hal yang terjadi;
3. Mengumpulkan fakta dan data;
4. Menganalisis  berbagai  dokumen  yang  ditemukan di  lapangan  dikaitkan  dengan  kebijakan  yang mengaturnya; dan
5. Melaporkan hasilnya secara mendetail.
4. HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Analisis  terhadap  penerbitan  obligasi  daerah yang  diukur  melalui  tiga  aspek  dengan  delapan indikator.  Aspek tersebut adalah:
1) Aspek  Hukum,  dengan  indikator:  status  sebagai badan  hukum  dan  kelengkapan  landasan  hukum penerbitan  pada  dasarnya   pemerintah kota Bogor telah memenuhi  persyaratan dari aspek hukum.
2) Aspek  Organisasi,  dengan  indikator:  persetujuan pemerintah  pusat,  persetujuan DPRD dan lembaga pengelola  investasi  pada  dasarnya hanya masalah
administrasi  dan  ini  akan  terwujud  apabila  aspek keuangan memenuhi  syarat/terpenuhi.
3) Aspek Keuangan, dengan indikator:
(1) Kemampuan  membayar  pinjaman
Kemampuan  pemerintah  kota  Bogor  dalam membayar pinjaman
dihitung melalui perhitungan  DSCR.  DSCR  ( Debt  Service Coverage  Ratio )  merupakan  rasio  kemampuan daerah  untuk  membayar  pokok  hutang  dan bunganya.
Tabel  5. DSCR  Pemerintah  Kota  Bogor  Tahun  2019-2022 Kompone n Pe rhitungan Tahun (Rp.) 2019 2020 2021 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1.015.884.216.919,86 872.017.242.152,12 1.075.240.926.213,11 1.147.623.045.708,92 Dana Alokasi Umum (DAU) 838.948.449.000,00 762.556.115.000,00 751.862.545.000,00 745.659.353.200,00 (DBH) 77.654.424.279,00 125.014.721.701,00 148.091.697.195,00 114.794.960.827,00 (DBHDR) 0 0 0 0 (DBH-DBHDR) 77.654.424.279,00 125.014.721.701,00 148.091.697.195,00 114.794.960.827,00 Belanja Wajib 1.181.889.361.829,00 1.010.111.841.189,00 1.091.969.595.660,00 1.128.093.224.058,00 Pokok Pinjaman 139.752.780.949,00 32.159.096.032,00 160.538.461.551,00 0 Bunga 6.578.046.142,00 5.427.749.091,00 4.047.853.424,00 4.282.366.790,00 Biaya Lain 0 0 0 0 DSCR 5,13 19,94 5,37 20,55 Sumber: https://ppid.k otabogor.go.id/ diolah Peneliti Dari  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan  DSCR pemerintah  Kota  Bogor  mulai  tahun  2019 sampai  dengan  tahun  2022  masing-  masing 5.13, 19.94, 5.37 dan 20,55 hal ini menunjukkan  bahwa  DCSR  lebih besar dari 2.5 sebagaimana  ketentuan  yang    ada  hal  ini mencerminkan  kemampuan  pemerintah  Kota Bogor  untuk menanggung seluruh beban yang ditimbulkan  oleh  seluruh  pinjaman  jangka panjang (obligasi daerah) pada satu periode.
(2) Batas kumulatif  pinjaman  daerah Indikator  kedua  dalam  aspek  keuangan  yaitu penentuan  batasan  kumulatif  pinjaman  daerah yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  30  Tahun  2011.  Disebutkan  bahwa penerimaan umum daerah terdiri atas:
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi
Umum  (DAU),  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH). Selain  itu,  masih  terdapat  batasan  kumulatif dari  pinjaman  pusat  dan  daerah  serta  defisit anggaran  yang  dihitung  berdasarkan  Produk Domestik  Bruto (PDB).
Analisa  batas  maksimal  pinjaman  dihitung berdasarkan  jumlah  sisa  pinjaman  daerah ditambah  jumlah  pinjaman  yang  akan  ditarik tidak  melebihi  75%  (tujuh  puluh  lima  persen) dari  jumlah  penerimaan  umum  APBD  tahun sebelumnya.,Rumus  untuk  menghitung  jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik  ( R ) adalah sebagai berikut :
Perhitungan R nampak  sebagai berikut:
Tabel  6.
Perhitungan  Jumlah  Sisa Pinjaman  Daerah  Ditambah  Jumlah  Pinjaman
Yang  Akan Ditarik ( R ) Pemerintah  Kota  Bogor Tahun  2019 -2022 No. Kompone n Pe rhitungan Tahun (Rp.) 2019 2020 2021 2022 1 Sisa Pinjaman 139.495.608.833,00 56.245.341.402,00 135.617.812.976,00 5.484.766.176,00 2 Pinjaman  Yang  Akan Ditarik  (T ahun  Yang Bersangkutan) 139.752.780.949,00 32.159.096.032,00 160.538.461.551,00 0 3 Penerimaan APBD T ahun Sebelumnya 2.328.703.432.668,85 2.503.920.227.893,86 2.428.579.503.649,12 2.644.780.935.777,11 4 DAK T ahun Sebelumnya 179.875.196.265,00 189.891.532.535 195.601.128.198,00 170.168.021.371,00 5 (1+2) 279.248.389.782,00 88.404.437.434,00 296.156.274.527,00 5.484.766.176,00 6 (3+4) 2.507.951.822.451,00 2.693.811.760.429,00 2.624.180.631.847,00 2.814.948.957.148,11 7 75% x (3+4) 1.880.963.866.838,00 2.020.358.820.322,00 1.968.135.473.885,00 2.111.211.717.861,00 8 R (%) 1,11 3,28 11,29 0,19 9 Batas Kumulatif Pinjaman 5<7 Memenuhi Syarat 5<7 Memenuhi Syarat 5<7 Memenuhi Syarat 5<7 Memenuhi Syarat Sumber: data primer,2023
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  tahun 2019  sampai  dengan  tahun  2022  jumlah pinjaman  daerah  ditambah  dengan  jumlah pinjaman  yang  akan  ditarik  ditahun  berjalan lebih  kecil  dari  pada  75%  x  penerimaan  APBD tahun  sebelumnya  ditambah  dengan  DAK tahun  sebelumnya ( R ) artinya batas kumulatif pinjaman  pemerintah  Kota  Bogor  masih  di bawah batas aman (75%) atau dengan kata lain memenuhi  syarat.
(3) Pendapatan  Domistik  Regional  Bruto  (PDRB) dan Defisit Anggaran
PDRB  pada  suatu  kota  pada  dasarnya  untuk menggambarkan  kemampuan  suatu  wilayah untuk  menciptakan  output  (nilai  tambah)  pada suatu  waktu  tertentu.  PDRB  pemerintah  Kota Bogor  tahun  2019  sampai  dengan  tahun  2022 nampak  sebagai berikut:
Tabel  7. PDRB  Pemerintah  Kota  Bogor Tahun  2019-2021 Uraian Tahun 2019 2020 2021 2022 PDRB 6,19 - 0,41 3,76 5,65 Sumber: BPS Kota Bogor,2023 Dari  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  PDRB tahun  2019  sebesar  6,19  mengalami  kenaikkan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 6,14  namun  PDRB  tahun  2020  mengalami penurunan bahkan minus 0,41 hal ini penyebab utama  adalah  masa  pandemic  covid-19  yang berdampak  tidak hanya disektor kesehatan tapi juga  kesektor  perekonomian  terutama  tingkat inflasi  yang  meningkat  PDRB  di  tahun  2021 sebesar  3,76  mulai  ada  kenaikkan  walaupun belum  maksimal  seiring  pandemic  covid-19
sudah  mulai  mereda  dan  dapat  diatasi  oleh pemerintah  dan  PDRB  di  tahun 2022 mulai ada kenaikkan      seiring  telah  sirnyanya  pandemic covid-19  dan  penyumbang  naiknnya  PDRB adalah jasa lainnya, penyediaan akomodasi dan makan  serta jasa perusahaan.
(4) Jumlah  Defisit  APBD Selanjutnya  defisit  anggaran  pemerintah  Kota Bogor    tahun  2019  sampai  dengan  tahun  2022 nampak  sebagai berikut:
Tabel  8 Jumlah  Defisit APBD Pemerintah  Kota  Bogor Tahun  2019 -2022
Komponen Perhitunga n Tahun  (Rp.) 2019 2020 2021 2022 Jumlah Pendapatan 2.559.857.207.793, 86 2.428.579.503.649, 12 2.644.780.935.777, 11 2.787.105.058.802, 92 Jumlah Belanja  dan Transfer 2.258.500.802.938, 19 2.354.870.702.982, 00 2.637.726.570.905, 00 2.986.354.433.003, 00 Surplus/ (Defisit) 31.356.404.855,67 73.708.800.667,12 7.054.364.872,11 (199.249.374.200,0 8)
Sumber: https://ppid.k otabogor.go.id/ diolah Peneliti,2023
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan  sejak tahun 2019  sampai  dengan  tahun  2021  realisasi APBD  pemerintah  Kota  Bogor  mengalami suplus walaupun dalam APBD direncanakan  ada defisit sedang tahun 2022 mengalami  defisit  walaupun  tidak  sebesar yang direncanakan . Bila defisit diperbandingkan  dengan  PDRB  yang  mana menurut  ketentuan  defisit  tidak  boleh kurang  dari  3%  dari  PDRB  nampak  sebagai berikut
Tabel  9. Defisit APBD  dan  Perbandingan  Dengan  PDRB Pemerintah  Kota  Bogor Tahun  2019-2022 Uraian Tahun (Rp.) 2019 2020 2021 2022 Defisit 0 0 0 199.249.374.20 0,08 Defisit- PDRB 0 < 3% Memenuhi Syarat 0 <3% Memenuhi Syarat 0 <3% Memenuhi Syarat 6,68 >3 Tidak Memenuhi Syarat*)

## Sumber:diolah peneliti, 2023.
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan sejak tahun 2019  sampai  dengan  tahun  2021  realisasi
APBD pemerintah Kota  Bogor  tidak mengalami  defisit  bahkan  surplus sehingga kalau diperbandingkan dengan PDRB masih  lebih  kecil  dari  3%  namun  tahun 2022  realisasi  APBD  pemerintah  Kota Bogor  mengalami  defisit  sebesar  6,68% dibanding  dengan  realisasi  belanjanya namun defisit tersebut dapat ditutup dengan SiLPA  tahun  2021  yang  cukup  besar walaupun  dibanding  dengan  PDRB  lebih besar dari 3% *) namun hal ini
menunjukkan pemerintah Kota Bogor masih aman atau memenuhi  persyaratan.
(5) Opini  BPK Opini hasil  pemeriksaan  BPK-RI  atas
Laporan
Keuangan entitas merupakan pernyataan  atau  pendapat  profesional  BPK yang  merupakan  kesimpulan  pemeriksa mengenai  tingkat  kewajaran  informasi  yang disajikan  dalam  laporan  keuangan.  Opini hasil  pemeriksaan  BPK-RI  atas  Laporan Keuangan  pemerintah  kota  Bogor  tahun 2019-2021  nampak  sebagai berikut:
Tabel  10. Opini  BPK  Atas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Bogor tahun  2019 -2022 Uraian Opini 2019 2020 2021 2022 Laporan Keuangan WTP WTP WTP WTP Sumber: IHPS BPK-RI Dari  tabel  di  atas  menunjukkan  sejak tahun
2019  sampai  dengan  tahun  2022  hasil pemeriksaan  BPK-RI  atas laporan keuangan pemerintah  Kota  Bogor  memperoleh  rapot Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)    artinya pemeriksa  BPK  tidak  meragukan  atas informasi  yang  disajikan  dalam  laporan keuangan pemerintah Kota Bogor. Selanjutnya aspek keuangan sebagaimanatelah  diuraikan  di  atas  secara rekapitulasi  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini: Tabel  11. Rekapulasi  Analisis Aspek Keuangan  Pemerintah  Kota  Bogor Tahun  2019-2022 Uraian Opini 2019 2020 2021 2022 DSCR Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Perhitungan  Jumlah Sisa Pinjaman Daerah Ditambah Jumlah Pinjaman Yang  Akan  Ditarik (R) Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat PDRB Naik Menurun Naik Naik  Signifikan Defisit  APBD - - - 199.249.374.200,08 Defisit  APBD  dan Perbandingan Dengan PDRB Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat Memenuhi Syarat (Walaupun terdapat difisit tapi masih bisa ditutup dengan SiLPA  tahun 2021 dan terdapat kenaikan PDRB yang cukup signifikan) Opini  Hasil Pemeriksaan  BPK- RI WTP WTP WTP WTP

## Sumber: IHPS BPK-RI
Dari  tabel  di  atas  menunjukkan  sejak  tahun 2019  sampai  dengan  tahun  2022  dari  hasil analisis  dari  aspek  keuangan  secara  umum memenuhi  syarat  walaupun  salah  satu  aspek Defisit  APBD  dan  Perbandingan  Dengan PDRB  tahun  2022  mengalami  defisit  namun pemerintah  Kota  Bogor  mampu  menutupinya dengan  SiLPA  tahun  2021  dan  kenaikkan PDRB  yang  signifikan  dibanding  dengan tahun  sebelumnya.  Hal  ini dapat disimpulkan secara umum pemerintah Kota Bogor memenuhi  syarat  dengan  kata  lain  layak untuk  menerbitkan  surat  utang  (obligasi) daerah.  Selanjutnya  untuk  mengukur  tingkat kelayakan  penerbitan  surat  utang  (obligasi) daerah dilakukan berdasarkan daftar penilaian terhadap ketiga aspek di atas. Setiap
indikator  dari  masing-masing  aspek  yang telah  dilaksanakan  atau  tercapai,  maka  diberi skor  1  dan  setiap  indikator  yang  belum dilaksanakan  atau  tercapai  maka  diberi  skor 0.  Hasil  penilaian  diasumsikan  dalam  kelas interval yang mencerminkan tingkat kelayakan  penerbitan  obligasi  daerah.  Kelas interval yang digunakan adalah:
0-20 : sangat tidak layak
>20-40   : kurang layak
>40-60   : cukup layak
>60-80   : layak
>80-100:  sangat layak
Berikut  merupakan  hasil  pemberian  skor untuk masing-masing indikator yang tercakup di  dalam  ketiga  aspek  yang  diukur,  yaitu  (1) hukum,  (2)  organisasi, dan (3) keuangan.
Tabel  12.
Hasil Pengukuran  Tingkat Kelayakan  Penerbitan  Obligasi Daerah
No Aspek Indikator Skor 1 Hukum Status sebagai badan hukum 1 Kelengkapan landasan hukum penerbitan 1 2 Organisasi Persetujuan pemerintah pusat 0 Persetujuan DPRD 0 Lembaga  pengelola investasi 1 3 Keuangan Kemampuan  membayar  pinjaman 1 Batas kumulatif  pinjaman  daerah 1 Jumlah  defisit APBD 1 Total 6 Tingkat Kelayakan = x  100%  = x  100%  = 75%
Dari  tabel  di  atas  dapat  terlihat  bahwa  dari delapan  indikator  ada  enam  atau  setara  75% indikator yang sudah terlaksana atau dicapai oleh pemerintah  Kota  Bogor  dalam  perencanaan penerbitan  obligasi  daerah  sedang  sisanya sebesar  25%  lebih  banyak  pengaruh  dari  faktor eksternal  di luar pemerintah Kota Bogor. Tingkat kelayakan  penerbitan  obligasi  daerah  dengan asumsi  kelas  interval  >  60-80%  menandakan bahwa  pemerintah  Kota  Bogor  “Layak” menerbitkan  obligasi daerah.
5. PENUTUP
1. Kesimpulan
Penerbitan surat utang (obligasi) daerah merupakan  salah  satu cara pembiayaan pembangunan daerah  khususnya  di  bidang  infrastruktur  selain pembiayaan  melalui  pinjaman  baik  sesama  instansi pemerintah  (pusat  dan  daerah)  maupun  melalui  jasa perbankan.
Dari  analisis  pembiayaan  melalui  penerbitan surat  utang  (obligasi)  daerah  yang  mencakup  3 (tiga) aspek  yaitu  hukum,  organisasi  dan  keuangan, pemerintah  Kota  Bogor  memiliki  skor  nilai  75% artinya pemerintah Kota Bogor layak untuk menerbitkan  surat  utang  (obligasi)  daerah  guna membiayai  pembangunan  khususnya  di  bidang infrastruktur.
2. Saran
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk mengumpulkan data, fakta, informasi maupun argumen  di  lapangan  terkait  bagimana  penerbitan obligasi  dapat  menjadi  sumber  alternatif  dalam pembiayaan  pembangunan  infrastruktur  ada beberapa saran sebagai berikut:
1) Berdasarkan pada aspek regulasi dimana sebelum  obligasi  daerah  diterbitkan,  pemerintah Kota Bogor perlu mengkaji lebih dalam perencanaan penerbitan obligasi daerah, pemerintah  Kota  Bogor  perlu  mempersiapkan regulasi  daerah  dalam  bentuk  peraturan  daerah untuk mengakomodasi mekanisme obligasi
daerah  yang  setidaknya  memuat  hal-hal  berikut, yaitu:  mekanisme  perencanaan,  penggunaan dana, pelunasan, dan pertanggungjawaban.
2) Berdasarkan  pada  kondisi  internal  pemerintah Kota  Bogor,  perencanaan  penerbitan  obligasi daerah  perlu  menganalisis  proyek  pembangunan yang  menjadi  prioritas  untuk  dibiayai  melalui penerbitan  obligasi  daerah.  Selain  itu,  kesiapan sumber daya manusia maupun instansi pengelola harus ditingkatkan.
3) Penerbitan obligasi daerah sebaiknya direncanakan secara matang dan menyeluruh, hal ini  dimaksudkan  agar  penerbitan  obligasi daerah menjadi  salah  satu  instrumen  pembiayaan  yang dapat memajukan  daerah.
4) Perlu  dilakukan  penelitian  yang  lebih  luas  dan mendalam  khususnya  mengakaji  dari  aspek hukum  dan  organisasi  serta    diperlukan  studi komparasi dengan  pemerintah  daerah  lain (Kota/Provinsi) dan Pusat dalam  hal  ini Kementerian  Keuangan  yang  telah  berhasil  dan memelopori penerbitan obligasi pemerintah (ORI)  serta Otoritas Jasa keuangan (OJK).

## DAFTAR  PUSTAKA
Creswell, John W, 2013, Research Design Pendek atan Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  Mixed ,  Pustaka Pelajar,  Yogyakarta.
Fahmi,  2013, Analisis  Laporan  Keuangan ,  Alfabeta, Bandung.
Hamdi,  M.,  &  Ismaryati,  S,,  1998, Metodologi Penelitian Administrasi, UniversitasTerbuka.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2011  tentang
Pinjaman Daerah . Peraturan Menteri Keuangan Nomor
111/PMK.07/2012  tentang  Tata  Cara  Penerbitan dan Pertanggung jawaban Obligasi Daerah.
Peraturan OJK Nomor 61/OJK.04/2017 tentang Dok umen Pernyataan Pendaftaran Dalam
Rangk a Penawaran Umum Obligasi Dae rah
Purnomo,2009, Metodologi  Penelitian  Sosial ,  Bumi Aksara, Jakarta. Siegel  dan Shim,  1992, Budgeting, Erlangga, Jakarta. Silalahi,  Ulber.  2018. Metode  Penelitian  Sosial , Refika  Aditama, Bandung. Shook,  2002, Wallstret  Dictionary terjemahan  Roy Sembel,   PT Erlangga,  Jakarta. Singh, Kalvajit, 1998, Memahami Globalisasi Keuangan: Panduan Untuk  Memperk uat Rak yat , YAKOMA-PGI,  Jakarta.
UU  No.  33  tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan
Pemerintahan Daerah
UU  No. 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah
bpk.go.id (IHPS  BPK-RI) https://ppid.kotabogor.go.id/ https:// bps.kota bogor.go.id https://djpk.kemenkeu.go.id