## SOSIALISASI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
M. Mahrus Ali Universitas Raden Rahmat Malang (UNIRA) Email: mahrus@unira.ac.id

## Abstract
The progress of a nation can be seen from the level of legal awareness of its citizens. The higher the legal awareness of the population of a country, the more orderly the life of society and state will be. This research has a problem formulation:  What  is  the  importance  of  legal  socialization  in  society?  What are the inhibiting factors for the socialization of law in society? Basically, the Indonesian  people  know  and  understand  the  law,  but  they  are  also consciously committing acts that violate the law. Narcotics users and dealers know that consuming and distributing narcotics against the law is a criminal act, but the fact is that the act is still being committed. The legal awareness of the Indonesian people is still weak which is synonymous with lawlessness. The  next  factor  is  the  means  or  facilities  that  support  law  enforcement. Without  certain  means  or  facilities,  it  is  impossible  for  the  efforts  to eradicate  narcotics  crime  to  proceed  smoothly.  These  facilities  or  facilities include,  among  others,  human  resources,  good  organization,  adequate equipment and space, adequate finance, and so on.
Keywords : Socialization, Law, Community Life
PENDAHULUAN
Dewasa  ini  banyak  masyrakat  Indonesia  yang  bingung  terhadap  hukum, padahal  hukum  sendiri  adalah  sebuah  aturan  yang  di  ciptakan  untuk  membuat kehidupan dapat berjalan –maksimal- ideal atau mendekati kehidupan yang ideal. berangkat dari intrumen hukum inilah yang kita usahakan agar hal tersebut dapat tercapai.
Namun bagaimana hal tersebut (kehidupan yang ideal) dapat tercapai jika hukum  sendiri  ternyata  malah  membuat  masyarakat  semakin  bingung.  berawal dari  lambang  yang  di  berikan  orang-orang  terhadap  hukum  yakni  hukum  di ibaratkan sebagai pedang yang di pegang oleh seorang wanita yang kedua matanya di tutup oleh kain, kalau kita kaji bersama anadaikan hukum di ibaratkan pedang dan di pegang oleh orang yang di tutup matanya bagaimana hukum itu akan dapat menjadi intrumen yang tepat bagi kita guna menuju kehidupan yang ideal, karena hukum  sendiri  dapat  di  gunakan  sebagaimana  dua  mata  pisau  artinya  ada pemikiran  yang  paradoks  antara  tujuan  hukum  yang  ada  dengan  fakta  realita  di lapangan,  jika  hukum  masih  berada  dalam  keadaan  abu-abu  artinya  dia  tidak

## M. Mahrus Ali
mutlak  sesuai  kebutuhan  maka  hukum  akan  semakin  membingungkan masyarakat,  atau  memang  sengaja  hukum  di  buat  bertujuan  seperti  yang  di gambarkan dalam patung ratu keadilan itu?
Bukan  bermaksud  memprovokasi  tentang  benar  tidaknya  keberadaan hukum  khususnya  di  Indonesia  ini,  akan  tetapi  lebih  kepada  keinginan  untuk mengajak masyarakat kita agar lebih peduli dengan keberadaan hukum itu sendiri, karena jika kita apatis terhadap hukum, maka jangan pernah berharap kehidupan yang ideal akan terlaksana, yakni kehidupan social yang penuh dengan nilai-nilai keadilan.
Jika  kita  ingin  hukum  itu  benar-benar  ada  di  tengah  kita  maka  mari  kita coba kaji dengan perlambangan hukum itu sendiri, pertama harusnya kita berfikir hukum  bukanlah  analogi  dari  sebuah  pedang  yang  memiliki  dua  mata  yang berlawanan, tapi kita harus berfikir bahwa hukum itu bagaikan payung yang siap memayungi  siapa  saja  dalam  keadaan  apapun  khususnya  ketika  terjadi  hujan- masalah-  jika  hukum  kita  lambangkan  dengan  payung  maka  semua  elemen masyarakat  akan  benar-benar  terpayungi  dengan  adanya  hukum.  bukan sebaliknya masyarakat malah menjadi objek hukum yang sewaktu-waktu dengan gampangnya  akan  terkena  jeratan  hukum,  jika  hukum  sudah  seperti  ini  maka dapat dipastikan tidak akan ada tatanan kehidupan yang ideal di dalamnya. Dapat kita  kaji  pula  hukum  yang  seperti  apa  yang  dapat  membawa  kita  dalam  tatanan kehidupan  yang  ideal,  pertama  tentu  hukum  yang  di  ciptakan  sesuai  dengan kebutuhan dan keadaan yang sedang di hadapi oleh suatu masyarakat, agar hukum itu berjalan tanpa harus di dorong atau di paksa bahkan di bantah oleh masyarakat itu  sendiri,  dengan  kata  lain,  mekanisme  proses  pembuatan  hukum  harus mencerminkan alam berpikir dan perilaku masyarakatnya, atau hukum itu harus representatif terhadap kehidupan sosial masyarakat.
Selanjutnya setelah kita semua dapat mengetahui arti penting dari sebuah hukum  maka  kita  seharusnya  mengetahui  lebih  dalam  dan  memahami  tentang segala aturan hukum yang ada, dengan adanya hukum yang lebih memasyarakat itu akan dapat menjadikan hukum lebih memahami dari pada hanya sebuah aturan yang tidak mengena terhadap seluruh lapisan masyarakat.
Eksistensi  Hukum  dalam  masyarakat  yang  dalam  kepustakaan  bahasa Inggris  diistilahkan  sebagai “Law  in  Society” atau  dalam  kurikulum  berbagai program  studi  hukum  di  Indonesia  diistilahkan  dengan  Sosiologi  Hukum, merupakan  salah  satu  cabang  kajian  tentang  hukum  sebagaimana  adanya  dalam kehidupan  masyarakat.  Beberapa  akademisi  menggolongkan  kajian  ini  sebagai bentuk kajian hukum yang diperluas, sebagian lagimemasukkan cabang kajian ini kedalam rumpun ilmu pengetahuan sosial, apapun juga nomenklaturnya kajian ini adalah  suatu  cabang  kajian  yang  seperti  cabang  kajian  tentang  kehidupan bermasyarakat  pada  umumnya,  menyangkut  upaya-upaya  manusia  dalam menegakkan  dan  mensejahterakan  diri  lewat  kehidupan  yang  tertib  dan terkontrol.

## M. Mahrus Ali
Mempunyai  perhatian  yang  lebih  khusus,  yang  sedikit  banyak  telah membedakan diri dari kajian ilmu hukum yang klasik, tetapi juga membedakan diri cabang  kajian  ilmu-ilmu  sosial  yang  lain.    Kajian  “Hukum  dalam  Masyarakat”  ini hendak  berfokus  pada  masalah  otoritas  dan  kontrol  yang  memungkinkan kehidupan  kolektif  manusia  itu  selalu  beradadalam  keadaan  yang  relative  tertib dan berketeraturan. Kekuatan control dan otoritas pemerintah sebagai pengemban kekuasaan negara yang mendasari control itulah yang kemudian disebut “Hukum” atau  tepatnya  diseyogyakan  untuk  disebut  agak  lengkap  dengan  istilah  “Hukum Undang-Undang  Nasional”,  maka  dalam  hubungan  ini  tidaklah  keliru  jika  Black mendefinisikan  hukum  sebagai “Government’s  Social  Control ”  (Donald  Black, 1976:2-4)
Dalam  kehidupan  masyarakat  pra-modern,  ketika  kehidupan  itu  masih berada pada skalanya dan formatnya yang lokal, homogen dan eksklusif, akan lebih sesuai  untuk  diistilahkan  dengan  komunitas  ( community )  daripada  masyarakat ( society) atau bahkan masyarakat negara ( political state ).  Apa yang disebut hukum ini umumnya tidak tertulis dan eksis sebagai azas-azas umum dalam ingatan warga komunitas,  dirawat  secara  turun  temurun  sebagai  tradisi  yang  dipercaya  berasal dari  nenek  moyang.  Inilah  yang  kemudian  disebut  tradisi  atau  moral  kehidupan suatu komunitas yang dalam  kajian sosiologi hukum disebut juga dengan hukum rakyat,  dalam  kajian  ilmu  hukum  disebut  dengan  hukum  kebiasaan  atau  hukum adat (Van den Bergh dalam von Benda-Beckman dan Fons Strijbosch, 1986:67).
Dalam  perkembangan  kehidupan  yang  lebih  modern,  ketika  kehidupan bernegara dan berbangsa menggantikan pola kehidupan lokal yang berskala kecil dan  eksklusif,  apa  yang  disebut  hukum  itu  mulai  menampakkan  wujudnya  yang tertulis, inilah yang kemudian disebut dengan hukum undang-undang yang ditulis dalam rumusan-rumusan yang lebih eksak, dibentuk atau dibuat melalui prosedur tertentu, terstruktur atau terlembagakan sebagai sarana control yang nyata-nyata formal  sifatnya,  dalam  konteks  demikian  maka  selanjutnya  otoritas  kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk mendayagunakan sanksi.
Dalam  sejarah  Eropa  Barat,  bersamaan  dengan  kebijakan  pembentukan Undang-Undang Nasional dalam fungsinya sebagai standar perilaku warga negara, ketentuan-ketentuan  undang-undang  yang  berjumlah  banyak  itu  acapkali  tidak dibiarkan  tercerai  berai  melainkan    dibukukan  dan  dinyatakan  berlaku  sebagai standar  perilaku  seluruh  warga  negara,  selanjutnya  difungsikan  secara  efektif sebagai  kontrol  sentral,  dalam  konteks  inilah  kemudian  kajian-kajian  hukum disebut kodifikasi dan unifikasi.  Dengan demikian maka setiap ketentuan hukum harus  diwujudkan  dalam  bentuk  undang-undang  agar  aturan-aturan  berperilaku dalam  masyarakat  akan  dapat  diniscayakan  sehingga  kepastian  hukum  yang berkeadilan dapat diwujudkan.

## Pengertian Hukum
Dalam  kehidupan  masyarakat  modern,  hukum  diartikan  sebagai  sebuah norma  sosial  yang  diformalisasikan  melalui  institusi-institusi  kekuasaan  negara,

## M. Mahrus Ali
sehingga cukup rasional untuk dikatakan bahwa hukum dalam modelnya sebagai undang-undang  adalah  invensi  negara  bangsa  yang  terjadi  di  Eropa  Barat  yang mengakhiri  sejarah  Eropa  sebagai  sejarah  raja-raja  yang  dikenal  dengan “The making  Europe  is  the  making  of  Kings  and  Queens  no  more,  but  the  making  of Nations”.
Tumbuh  berkembangnya  negara-bangsa  yang  secara  cepat  atau  lambat mengakhiri  era  kerajaan,  telah  berkonsentrasi  pada  kebutuhan  akan  suatu perangkat hukum baru, yaitu Hukum Nasional. Apabila hukum raja-raja dipandang sebagai hukum kaum elit-otokrat yang berbasis pada titah-titah sepihak penguasa, maka hukum nasional dibenarkan sebagai hukum yang lahir dari paradigma baru, bahwa  suara  rakyat  yang  disatukan  secara  rasional  lewat  kesepakatan  dianggap sebagai  suara  Tuhan.  ( Vox  Populi-Vox  Dei ).  Hasil  kesepakatan  rakyat  inilah  baik secara  langsung  atau  melalui  wakil-wakilnya  kelak  pada  gilirannya diinstitusionalisasi melalui lembaga legislatif.
Sebagai  Hukum  Nasional,  hukum  envensi  Eropa-yang  kelak  menyebar  ke seluruh  dunia  ditengarai  memiliki  sejumlah  ciri  atau  karakteristik,  antara  lain (Harold  Berman,  1983:77). Pertama ,  Hukum  itu  untuk  diakui  sebagai  hukum formal, penegakannya harus dilakukan oleh aparat-aparat nasional dan ditegaskan dalam  rumusan-rumusan  tertulis, Kedua ;  Hukum  Undang-Undang  atau  Doktrin Supremasi  Hukum  harus  diterima  sebagai  pengganti  mutlak  berlakunya  semua norma social yang hidup dalam masyarakat, dalam statusnya yang demikian maka Hukum Undang-Undang akan berlaku sebagai Hukum tertinggi, mengatasi norma sosial macam apapun.
Tercatat sebagai ciri karakteristik yang ketiga, adalah realita bahwa Hukum Nasional  adalah  hukum  hasil  kinerja  manusia,  oleh  sebab  itu  memiliki  cirri karakteristik  khusus  yang  disebut  “Historisitas”,  Hukum  Nasional  adalah  adalah Hukum  produk  sejarah  manusia,  oleh  sebab  itu  meski  didoktrinkan  dan diindoktrinasikan  sebagai  hukum  “yang  konon”  akan  dapat  menjamin  kepastian- akan  selalu  saja  disifati  oleh  cirri  relativitas,  karena  itu  pula  Hukum  akan mengalami perubahan dari masa ke masa.
Ciri Keempat, adalah bahwa hukum yang telah diformalkan sebagai hukum positif harus dikelola secara eksklusif oleh para ahli hukum dan sanggup bekerja secara  kolektif  di  bawah  kontrol  suatu  kode  etik.  Keahlian  yang  terkontrol  oleh seperangkat norma etik yang telah dibukukan akan serta merta menjadikan para ahli hukum tersebut sebagai pakar hukum  profesional.  Keahlian dan etika inilah yang  menjadikan  para  akar  hukum  itu  terpercaya  untuk  merawat  dan  menjaga kewibawaan hukum.
Konsekuwen  dengan  aspek  profesionalisme  tersebut,  sebagai  ciri  kelima, Hukum  dalam  eksistensinya  sebagai  suatu  institusi  kehidupan  bernegara, memerlukan bantuan logistik dari dunia pendidikan universiter, tidak ada hukum nasional  modern  yang  harus  berfungsi  melayani  kehidupan  bernegara  dan berbangsa, yang tidak dirawat dan dikelola serta dikontrol perkembangannya oleh para  profesional  yang  memperoleh  keahlian  dari  lembaga-lembaga  pendidikan

## M. Mahrus Ali
akademik. Profesionalisme hukum dan pendidikan hukum adalah dua entitas yang saling melengkapi, sehingga dengan demikian memberikan karakteristik tersendiri kepada  hukum  nasional  modern  sebagaimana  awalnya  berkembang  di  Eropa Barat.
Hukum  dan  masyarakat  keduanya  seolah-olah  merupakan  pasangan  yang tidak bisa terpisah, sebab berbicara tentang hukum pasti juga akan terkait dengan apa yang disebut masyarakat begitu sebaliknya karena hukum merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum tidak bisa terlepas dari pengaruh  timbal  balik  dengan  keseluruhan  aspek  yang  ada  dalam  masyarakat, itulah  sebabnya  dikatakan  bahwa  hukum  itu  tidaklah  otonom,  dari  sini  terlihat bahwa hukum merupakan suatu realitas dalam masyarakat sehingga hukum disini lebih bersifar relistis dan empirik, yang mana hal ini sejalan seperti apa yang telah dikemukakan  oleh  Satjipto  Raharjo  (1983:37)  bahwa  “Saat  ini  hukum  tidak  lagi dilihat  sebagai  suatu  hal  yang  sifatnya  otonom  dan  independen,  melainkan difahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitannya dengan interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat.
Soetandyo  (1986:75)  mengatakan  bahwa  dimana  kita  bertemu  dengan masyarakat manusia disitulah kita akan bertemu dengan sejumlah aturan karena tak  ada  masyarakat  manusia  dimanapun  yang  tak  mengenal  tata  aturan/norma, dimana aturan tersebut diharapkan akan memberikan suatu keadilan, kedamaian, dan  ketertiban  bagi  seluruh  warga  masyarakat  tersebut.  Maka  untuk  dapat mewujudkannya, hukum tidak akan bisa lepas dari tugas/fungsi yang diembankan pada hukum sebab untuk mencapai dan mewujudkan tujuan hukum maka hukum harus  difungsikan  menurut  fungsi-fungsi  tertentu  bergantung  pada  apa  yang hendak  dicapai untuk  mencapai  kehidupan  yang  aman  ,tentram,  tertib  dan  adil dalam masyarakat, maka  hukum harus dapat difungsikan dengan baik salah  satu fungsi  hukum  yang  dapat  dilakukan  adalah  fungsi  hukum  sebagai  kontrol  sosial (pengendalian sosial) yakni bahwa hukum berfungsi untuk mempertahankan dan menjaga  suatu  keadaan  pada  suatu  masyarakat  agar  tetap  berada  dalam  pola tingkah laku yang diterima oleh masyarakat yang bersangkutan.
Menurut Satjipto Rahardjo (1983:87) bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial  diartikan  sebagai  suatu  proses  mempengaruhi  orang-orang  untuk bertingkah  laku  yang  sesuai  dengan  harapan  masyarakat  yang  dapat  dijalankan dengan berbagai cara , hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Steven Vago bahwa  “ Sosial  Control  refers  to  the  proceses  and  method  used  by  members  of  a society  or  a  group  maintain  social  order  by  enforcing  approved  behavior” artinya bahwa  kontrol  sosial  lebih  ditujukan  pada  proses-proses  atau  cara- cara/mekanisme  yang  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  menjamin  penyesuaian dirinya  terhadap  norma-norna  yang  ada,  dimana  mekanisme  tersebut  disebut sebagai mekanisme kontrol sosial.
Cara  atau  mekanisme  yang  dapat  dilakukan  dalam  pengendalian  sosial menurut  J.S.Roucek  ditegaskan  bahwa  mekanisme  kontrol  sosial  adalah  segala sesuatu yang yang dijalankan untuk melaksanakan proses yang direncanakan atau

## M. Mahrus Ali
tidak  direncanakan  untuk  mendidik,  mengajak  atau  bahkan  memaksa  warga masyarakat  agar  menyesuaikan  diri  dengan  kebiasaan-kebiasaan  dan  nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses pengendalian sosial dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Persuasif, yaitu  tanpa  paksaan,  seperti  mendidik,  mengajak  melalui  proses sosialisasi.  Cara  ini  lebih  bersifat  prefentif  (pencegahan)  terhadap  terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian dalam masyarakat.
b. Coercive , yaitu dengan paksaan/kekerasan, cara ini lebih bersifat represif yang berwujud  seperti  dengan  penjatuhan  sanksi  pada  warga  yang melanggar/menyimpang  dari  kaidah-kaidah  yang  berlaku  (Satjipto  Rahardjo, 1983:167)
Namun  demikian  penerapan  cara-cara  tersebut  tergantung  pada  faktor terhadap  siapa  dan  dalam  keadaan  bagaimana  hal  tersebut  dapat  diperlakukan. Misalnya bila cara kekerasan begitu saja diterapkan pada suatu masyarakat tanpa melihat  keadaannya  maka  bisa  saja  cara  tersebut  malah  akan  menimbulkan dampak yang negatif dimana ketaatan/kepatuhan masyarakat timbul hanya karna adanya  faktor  dari  luar  ( outer )  bukan  berasal  dari  lubuk  hatinya  ( inner )  dimana kepatuhan yang berasal dari outwer tidak akan berlangsung lama.
Alat-alat yang digunakan dalam pengendalian social beraneka ragam, yang dalam pembahasan  makalah ini difokuskan pada hukum nya sebagai alat kontrol sosial  ,dimana  telah  dikemukakan  sebelumnya  bahwa  hukum  merupakan pedoman bagi manusia dalam bertingkahlaku/bergaul sehingga dengan pedoman- pedoman tersebut manusia dapat mengontrol/mengendalikan perbuatannya agar tidak  menyimpang  dari  aturan  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini  tentunya  selain diperlukan  adanya  peranan  masyarakat  juga  peran  dari  aparat  penegak hukumnya.
Menurut  Ronny  H.S  Bahwa  sosial  kontrol  merupakan  aspek  normatif  dari kehidupan  sosial  dimana  hukum  sebagai  alat  kontrol  sosial  berfungsi  unntuk menetapkan  tingkah  laku  mana  yang  dianggap  menyimpang  dan  sanksi  serta tindakan apa yang dapat dilakukan oleh hukum terhadap penyimpangan tersebut hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Donald  Black  bahwa “ Social control is the normative aspect of social life “ Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  utama  yang  hendak dicapai dengan adanya proses pengendalian sosial atau kontrol sosial adalah untuk mencapai  keserasian  di  dalam  masyarakat  dan  dengan  keserasian  tersebut  akan tercipta suatu
keadaan yang damai, adil dan tertib.
Hukum  sebagai  kaidah  positif  yang  merupakan  dasar  pembenar  bagi  para penguasa  ataupun  aparat  penegak  hukum  dalam  melaksanakan  fungsi  hukum sebagai cara untuk mengendalikan prilaku masyarakat ( social control ), tidak dapat dielakkan  hubungannya  yang  teramat  erat  dengan  dengan  proses  sosialisasi, karena  sosialisasi  merupakan  suatu  proses  untuk  menjadikan  insan-insan  sosial menjadi  sadar  akan  adanya  kaidah-kaidah  hukum  sehingga  akan  tercipta  insan

## M. Mahrus Ali
yang  sanggup  dengan  sepenuh  hati  ( to  obey )  atau  setidak-tidaknya  dapat menyesuaikan perilakunya ( to conform ) dengan ketentuan-ketentuan kaidah yang berlaku.
Sosialisasi  juga  merupakan  suatu  mekanisme  dalam  proses  pengendalian sosial yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto diatas , sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi ini perlu dilakukan untuk menunjang fungsi hukum sebagi social control karena agar hukum dapat mengendalikan pola tingkah laku manusia, untuk itu  maka  hendaknya  manusia  tersebut  sadar  terlebih  dahulu  akan  betata pentingnya  suatu  aturan  hukum  yang  kesadaran  tersebut  dapat  ditumbuhkan melalui sosialisasi sehingga ia akan  tau aturan apa yang harus ditaati dan sanksi apa yang akan ditemui jika aturan tersebut tidak dipatuhi. Namun,  tentunya  suatu  proses  sosialisasi  dalam  fungsinya  sebagi  kontrol  sosial tidak  begitu  saja  berjalan  mulus  dan  lancar,  tetapi  ada  saja  hal-hal  yang menghambat  pelaksanaan  proses  tersebut.  Untuk  itu  dalam  makalah  ini  penulis akan  mengetengahkan  dan  mengkaji  permasalahan  yang  terkait  dengan  hal tersebut dalam kacamata sosiologi hukum.
Melihat  keterkaitan  yang  begitu  erat  antara  sosialisasi  dengan  proses kontrol  sosial,  menimbulkan  beberapa  permasalahan  terkait  diantaranya:  1) Apakah  pentingnya  sosialisasi  hukum  dalam  masyarakat?  2)  Apakah  faktor penghambat sosialisasi hukum dalam masyarakat?

## Urgensi Sosialisasi Hukum dalam Masyarakat
Dalam  kehidupan  masyarakat  dijumpai  berbagai  institusi  yang  masing- masing  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  dan  mempelancar jalanya  pemenuhan  kebutuhan  tersebut.  Oleh  karena  fungsi  yang  demikian  itu maka  masyarakat  sangat  membutuhkan  kehadiran  sebuah  institusi  penunjang, yaitu Institusi yang bergerak di sekitar kebutuhan tertentu manusia.
Apabila masyarakat telah mulai memperhatikan suatu kebutuhan tertentu maka akan berusaha agar dalam masyarakat dapat diciptakan suatu sarana untuk memenuhinya.  Dalam  tahapan  inilah  institusi  tersebut  dibangun.  Jadi  institusi pada hakikatnya merupakan alat pelengkap bagi masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-kebutuhannya  dapat  dipenuhi  secara  seksama.  Dan,  salah  satuanya adalah  persoalan  Keadilan  yang  merupakan  salah  satu  kebutuhan  dalam  hidup manusia.  Adalah  wajar  jika  aspek  keadilan  itu  kemudian  dikukuhkandalam institusi  yang  hukum,  maka  secara  otomatis  pada  tahap  berikutnya  institusi hukum  harus  mampu  menjadi  sarana  agar  nilai  keadilan  diselenggarakan  secara seksama  dalam masyarakat. Beberapa  ciri yang umumnya melekat pada institusi sebagai perlengkapan masyarakat:
1. Stabilitas.  Kehadiran  institusi  hukum  menimbulkan  suatu  keteraturan  dalam usaha manusia untuk memperoleh keadilan.
2. Memberikan  kerangka  sosial  terhadap  kebutuhan  dalam  masyarakat.  Dalam ruang lingkup kerangka yangt telah diberikan dan dibuat oleh masyarakat itu, anggota masyarakat dapat memenuhi semua kebutuhanya.

## M. Mahrus Ali
3. Institusi  menampilkan  wujudnya  dalam  bentuk  norma.  Norma-norma  inilah yang  merupakan  sarana  untuk  menjamin  agar  anggota-anggota  masyarakat dapat dipenuhi kebutuhanya secara terorganisasi.
Hukum merupakan institusi sosial yang tujuannya untuk menyelenggarakan  keadilan  dalam  masyarakat.  Sebagai  suatu  institusi  sosial, maka  penyelenggaraanya  bekaitan  dengan  tingkat  kemampuan  masyarakat.  Oleh karena itu suatu masyarakat akan menyelengarakannya dengan cara tertentu yang berbeda  dengan  masyarakat  yang  lain.  Perbedaan  ini  berhubungan  erat  dengan faktor  sarana  yang  tersedia  dalam  masyarakat  dan  itu  ini  berarti  adanya berhubungan  yang  erat  antara  institusi  hukum  suatu  masyarakat  dengan  tingkat perkembangan organisasi sosialnya.
Hukum  dalam  masyarakat  merupakan  tuntutan,  mengingat  bahwa  kita tidak  mungkin  menggambarkan  hidup  manusia  tanpa  atau  di  luar  masyarakat. Maka  manusia,  masyarakat,  dan  hukum  merupakan  pengertian  yang  tidak  bisa dipisahkan.  Untuk  mencapai  ketertiban  dalam  masyarakat,  diperlukan  adanya kepastian dalam pergaulan antar-manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja  agar  kehidupan  masyarakat  menjadi  teratur  akan  tetapi  akan  mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya.
Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup ( the living  law )  dalam  masyarakat,  yang  tentunya  sesuai  pula  atau  merupakan pencerminan  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat  tersebut.    Manusia dan  hukum  adalah  dua  entitas  yang  tidak  bisa  dipisahkan.  Bahkan  dalam  ilmu hukum,  terdapat  adagium  yang  terkenal  yang  berbunyi:  “ Ubi  societas  ibi  ius ”  (di mana  ada  masyarakat  di  situ  ada  hukumnya).  Artinya  bahwa  dalam  setiap pembentukan  suatu  bangunan  struktur  sosial  yang  bernama  masyarakat,  maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “semen perekat” atas berbagai komponen  pembentuk  dari  masyarakat  itu,  dan  yang  berfungsi  sebagai  “semen perekat” tersebut adalah hukum.
Untuk  mewujudkan  keteraturan,  maka  mula-mula  manusia  membentuk suatu  struktur  tatanan  (organisasi)  di antara  dirinya  yang  dikenal  dengan  istilah tatanan  sosial  ( social  order )  yang  bernama:  masyarakat.  Guna  membangun  dan mempertahankan  tatanan  sosial  masyarakat  yang  teratur  ini,  maka  manusia membutuhkan pranata pengatur yang terdiri dari dua hal: aturan (hukum) dan si pengatur (kekuasaan).
Ketika Manusia sudah ada hubungan dengan Hukum maka hal yang harus dilakukan Manusia untuk terbebas dari jerat hukum adalah memperbaiki Nilai dan Moral  karena  ketika  Nilai  Moral  sudah  bagus,  maka  dorongan  untuk  melakukan kejahatan  secara  perlahan  akan  menghilang.  Berikut  adalah  Beberapa  pengaruh nilai dalam kehidupan sehari-hari:
1. Pengaruh  Kehidupan  Keluarga  dalam  Pembinaan  Nilai  Moral  Keluarga berperan  sangat  penting  bagi  pembinaan  nilai  moral  anak,  hal  ini  karena dalam  keluargalah,  pendidikan  pertama  dan  utama  anak  sebelum memasuki  dunia  pendidikan  dan  masyarakat.  Kehidupan  keluarga  akan

## M. Mahrus Ali
mempengarahi  perkembangan  jiwa  dan  nilai  moral  anak  kedepannya, apabila dalam keluarga itu baik, maka anak itu juga akan baik, begitu juga sebaliknya.
2. Pengaruh  Teman  Sebaya  terhadap  Pembinaan  Nilai  Moral  Pengaruh pergaulan dengan teman sebaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku generasi  muda  kitadalam  hal  moralnya.  Apabila  kita  bergaulan  dengan teman  yang  baik,  maka  kita  juga  terbawa  kearah  yang  baik,  begitu  juga sebaliknya.
3. Pengaruh  Figur  Otoritas  terhadap  Perkembangan  Nilai  Moral  Individu Pengaruh  figure  otoritas  terhadap  perkembangan  nilai  moral  individu sangat besar pengaruhnya. Maka dari itu sosok seorang figur otoritas harus memberi  contoh  yang  baik  agar  pemuda  atau  generasi  yang  ada dibawahnya  bisa  ikut  meniru  apa  yang  dilakukannya  dan  akhirnya  akan membawa seseorang pemuda tersebut kearah yang baik juga.
4. Pengaruh Media Komunikasi terhadap Perkembangan Nilai Moral Pengaruh media  telekomunikasi  akhir–akhir  ini  memang  cukup  memprihatinkan  di kalangan  generasi  muda.  Penyalahgunaan  sarana  telekomunikasi  yag seharusnya digunakan sesuai fungsinya ini cukup mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda kita.
5. Pengaruh  media  elektronik  dan  internet  terhadap  pembinaan  nilai  moral Seiring  majunya  teknologi,  maka  seluas  itu  juga  semua  informasi  bisa diketahui  dan  bisa  diakses  langsung  dengan  yang  namanya  internet. Penyalahgunaan  pemakaian  elektronik  maupun  internet  sangat  mudah dijumpai  apalagi  di  kalangan  pemuda  dan  para  remaja  sekarang. Penyalahgunaan  inilah  yang  nantinya  juga  bisa  berakibat  terhadap pembentukan nilai moral anak tersebut.
Sebelum kita mengetahui fungsi hukum, perlu kita dalami terlebih daluhu bahwa  hukum  mempunyai  peranan  sangat  besar  dalam  pergaulan  hidup  atau bermasyarakat.  Karena  hal  ini  dapat  dilihat  dari  ketertiban,  ketenteraman  dan tidak  terjadinya  ketegangan  di  dalam  sosialisali  hukum  di  masyarakat,  karena hukumbersifat  mengatur,  menentukan  hak  dan  kewajiban  serta  melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Dalam hal ini adapun fungsi hukum dalam  kehidupan  masyarakat  seperti;  menertibkan  masyarakat  dan  pengaturan pergaulan  hidup,  menyelesaikan  pertikaian,  memelihara  dan  mempertahankan tata  tertib  dan  aturan-aturan  jika  perlu  dengan  kekerasan,  memelihara  dan mempertahankan  hak,  mengubah  tata  tertib  dan  aturan-aturan  dalam  rangka penyesuaian  dengan  kebutuhan  masvarakat,  serta  memenuhi  tuntutan  keadilan dan kepastian hukum. Selain itu juga fungsi hukum sebagi sarana ketertiban  dan ketenteraman  dalam  masyarakat  dan  juga  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.

## M. Mahrus Ali
Pada  umumnya  supaya  fungsi  hukum  dapat  terlaksana  dengan  baik,  para pelaksanaan penegak hukum tentunya dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau  menerapkan  hukum  dengan  seninya  tersendiri,  dengan  cara  menafsirkan hukum sedemikian rupa yang disesuaikan dengan keadaan dan posisi pihak-pihak. Bahkan  bila  perlu  hukum  dapat  diterapkan  dengan  analogis  atau  menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama, atau hampir sama, serta penghalusan hukum. Selain  tiu  pula  hal  lain  yang  perlu  diperhatiakn  adalak  faktor  pelaksana  penegak hukum,  karena  yang  dibutuhkan  dalam  menegakkan  hukum  yang  dibutuhkan adalah  kecekatan,  ketangkasan  dan  keterampilannya.  Di  samping  fungsi  hukum yang perlu diketahui pua adalah tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan tatanan  masyarakat  yang  tertib,  menciptakan  ketertiban  dan  keseimbangan dengan  tercapainya  ketertiban  dan  ketentraman  dalam  masyarakat  dan diharapkan kepentingn manusia akan dpat terlindungi dalam mencapai tujuannya.
Karena fungsi hukum adalah membagi hak dan kewajiban antar perorangan di  dalam  masyarakat  dan  juga  membagi  wewenang  serta  mengatur  cara memecahakan masalah hukum. Tidak hanya itu, tujuan serta fungsi hukum dalam kehidupan  manusia  yang  semkain  terus  berkembang  dengan  sejalannya perkembangan  masyarakat  dimana  hukum  tersebut  berada.  Dan  secra  garis besarnya  fungsi  hukum  sebagai  sarana  pengendalian  sosial  yaitu  menjalankan tugas untuk mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan dalam masyarakat. Kemudian  perlu  deketahui  pula  bahwa  diadakannya  hukum  sama  dengan  tujuan Negara  yang  sesuai  dengan  bunyi  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI Tahun  1945  yaitu  untuk  membentuk  suatu  Negara  yang  melindungi  segenap bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  di  Indonesia  serta  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang artinya tujuan dan fungsi hukum ini adalah akat secara damai, untuk menjaga  kepentingan  tiap  manusia  agar  tidak  saling  menggagu  serta  untuk menjamin  kepstian  hukum  dalam  kehidupan  manusia  sehari-hari  di  masyarakat. Nah untuk itu patuhilah hukum yang ada agar tujuan dan fungsi hukum tersebut dapat berjalan dengan baik.

## Faktor-Faktor Penghambat Sosialisasi Hukum dalam Masyarakat
Sosialisasi hukum tidak selamanya berjalan dengan baik, salah satu faktor yang  menjadi  penghambat  dalam  proses  sosialisasi  hukum  adalah  stratifikasi social yang bersumber pada unsur kekuasaan dalam komunitas masyarakat.  Suatu pengamatan  terhadap  masyarakat  Secara  sosiologis  memeperlihatkan,  bahwa kekuasaan itu tidak tebagi secara merata dalam masyarakat. Struktur pembagian yang  demikian  itu  menyebabkan,  bahwa  kekuasaan  itu  terhimpun  pada sekelompok orang-orang tertentu, sedangkan orang-orang lain tidak atau kurang memiliki  kekuasaan  itu.  Keadaan  seperti  inilah  yang  menimbulkan  perlapisan sosial  di  dalam  masyarakat.  Bagaimana  struktur  yang  berlapis-lapis  itu  bisa terbentuk  banyak  tergantung  dari  sistem  perekonomian  suatu  masyarakat.

## M. Mahrus Ali
Terjadinya  penumpukan  kekuasaan  di  tangan  sekelompok  orang-orang  tertentu berhubungan  dengan  sistem  pembagian  sumber  daya  dalam  masyarakat. Kekuasaan  itu  tidak  terlepas  dari  penguasaan  barang-barang  dalam  masyarakat. Oleh  karena  itu  terjadinya  perlapisan  kekuasaan  berhubungan  erat  dengan barang-barang  yang  bisa  dibagi-bagikan  itu  tentunya  susah  dibayangkan timbulnya perlapisan sosial dalam masyarakat.
Para ahli sosiologi hukum memberikan perhatian besar terhadap hubungan antara  hukum  dengan  perlapisan  sosial  ini.  Dengan  terjadinya  perlapisan  sosial maka hukum pun susah untuk memperhatikan netralitas atau kedudukannya yang tidak memihak. Perlapisan sosial ini merupakan kunci penjelasan mengapa hukum itu  bersifat  diskriminatif,  baik  pada  peraturan-peraturannya  sendiri,  maupun melalui penegakannya. Para ahli tersebut di muka berpendapat, bahwa peraturan- peraturan hukumnya sendiri tidaklah memihak. Dalam keadaan yang demikian ini pendapat  yang  berkuasapun  akan  menentukan  bagaimana  isi  peraturan  hukum dibuat.
Dengan  demikian,  harus  diusahakan  agar  penegakan  hukum  itu  tidak memihak, namun karena sudah sejak  kelahirannya peraturan-peraturan itu tidak representatif, maka hukum pun bersifat memihak, keadaan yang demikian itu juga dijumpai  pada  masalah  penegakan  hukum.  Kalaulah  kita  sekarang  sudah mengetahui  betapa  besar  peranan  hukum  di  dalam  membantu  menciptakan ketertiban  dan  kelancaran  dalam  kehidupan  masyarakat,  kita  masih  saja  belum mengetahui  benar  apa  yang  dikehendaki  oleh  hukum  tersebut.  Apakah  sekedar untuk menciptakan ketertiban atau lebih jauh daripada itu?
Pertanyaan  atau  masalah  ini  layak  sekali  untuk  mendapatkan  perhatian kita.  Apabila  kita  mengatakan,  bahwa  hukum-hukum  itu  bermaksud  untuk menciptakan  ketertiban,  maka  sebetulnya  kita  hanya  berurusan  dengan  hal-hal yang bersifat dengan hal-hal teknik. Melarang orang untuk melakukan  pencurian dengan  menciptakan  suatu  hukum  dengan  sanksinya  adalah  suatu  usaha  yang bersifat teknik. Tapi mengapa justru mencuri itu yang dilarang? Jawabanya adalah, karena  mencuri  itu  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  tercela  oleh  masyarakat. Dengan  demikian,  kita  telah  memasuki  bidang  yang  tidak  teknik  lagi  sifatnya, melainkan sudah ideal.
Pembicaraan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih sesuai dengan  kenyataan  dalam  kita  meninjau  dan  mempelajari  hukum,  yaitu  bahwa hukum itu hadir dalam masyarakat karena harus melayani kebutuhan-kebutuhan tertentu dan harus mengolah bahan-bahan tertentu yang harus ia terima sebagai suatu  kenyataan.  Karena  hukum  itu  memberikan  pembatasan-pembatasan  yang demikian  itu  maka  institusi  hukum  itu  hanya  bisa  berjalan  dengan  seksama  di dalam  suatu  lingkungan  sosial  dan  politik  yang  bisa  dikendalikan  secara  efektif oleh hukum. Suatu masyarakat yang berkehendak untuk diatur oleh hukum tetapi yang  tidak  bersedia  untuk  membiarkan  penggunaan  kekuasaannya  dibatasi  dan dikontrol,  bukan  merupakan  lingkungan  yang  baik  bagi  berkembangnya  institusi hukum.

## M. Mahrus Ali
Mengakui  adanya  ciri  historisitas  yang  melekat  pada  eksistensi  hukum Undang-Undang,  orang  pada  dasarnya  akan  segera  tersadar  bahwa  Hukum Nasional  itu  tidak  akan  berkepastian  tinggi  sebagaimana  yang  diperlihatkan hukum-hukum  empirik,  adagium  kepastian  hukum  yang  menurut  doktrinnya dilekatkan  pada  eksistensi  Hukum  Undang-Undang  positif  itu  sebenarnya merupakan suatu pernyataan yang bersifat relatif. Sepanjang sejarah, hukum akan berubah sejalan perubahan zaman, dari kajian hukum positif ini pulalah lahirnya kajian hukum dalam masyarakat yang berfokus pada kajian text in context . Kajian-kajian  tekstual  terhadap  hukum  berkembang  dengan  sebutan jurisprudential  sepanjang  abad  ke  18  hingga  abad  ke  19,  kajian  ini  banyak berimprovisasi  dengan  upaya  yang  sistematik  dari  produk  perundang-undangan berikut  prosedur-prosedur  pendayagunaannya,  ditunjang  juga  oleh  ajaran-ajaran yang  menjadikan  preskripsi-preskripsi  undang-undang  yang    terorganisasi  ke dalam  suatu  sistem  yang  logis  dan  koheren  (Dragan  Milovanovich,  1976,  2-4). Kajian    terkstual  terhadap  hukum  berjalan  seiring  dengan  perubahan  kehidupan sosial  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Gilin  menyatakan  perunahan-perubahan sosial  adalah  suatu  variasi  dan  cara-cara  hidup  yang  telah  diterima  baik  karena perubahan-perubahan  kondisi  geografis,  kebudayaan  material,  ideologi  maupun karena  adanya  digusi  ataupun  penemuan-penemuan  baru  dalam  masyarakat. Secara  singkat,  Samuel  Koeng  menyatakan  bahwa  perubahan  social  menunjuk pada  modifikasi-modisikasi  yang  terjadi  pada  pola-pola  kehidupan  manusia, modifikasi-modifikasi  mana  terjadi  karena  sebab-sebab  intern  maupun  ekstern (Samuel Koening, 1957:279).
Lebih  jauh  Selo  Soemarjan  dalam  (Soerjono  Soekanto,  1995:337) merumuskan  bahwasanya  perubahan  sosial  adalah  segala  perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu kehidupan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk didalamnya kaidah-kaidah hukum yang dianut,  nilai-nilai,  sikap  dan  perilaku  diantara  kelompok-kelompok  dalam masyarakat.
Adalah  suatu  kenyataan  bahwa  transisi-transisi  transformatif  yang  pesat dan  transparan  sebagai  realita  sosiologis  tidak  bisa  secara  cepat  diimbangi  oleh pembaharuan  dalam  seluruh  tatanan  perundang-undangan.  Dengan  kata  lain, aturan-aturan lama yang mendasarkan pada ketentuan-ketentuan preskripsi lama tidak  sepenuhnya  mampu  memberikan  solusi  atas  permasalahan-permasalahan baru  yang  muncul  seiring  dengan  berkembangnya  perubahan  kehidupan  sosial dalam masyarakat
Pendayagunaan  kajian  sosiologik  inilah  yang  kemudian  memperkuat  daya kerja ilmu hukum, dari kajian-kajian hukum murni yang mengkaji hukum dengan keyakinan yang doctrinal namun sempit akan eksistensi ilmu hukum sebagai ilmu yang tersendiri (Sui Generis) menjadi suatu studi yang sangat luas.  Membuka diri untuk  memanfaatkan  hasil  kajian-kajian  ilmu  sosial  yang  marak  sejak  belahan akhir  abad  ke-19,  dan  pada  abad  ke-20,  ilmu  hukum  memiliki  karakternya  yang baru yang disebut “in between jurisprudence” (Dragon Milovanovich, 1994:227).

## M. Mahrus Ali
Istilah  “ between jurisprudence ”  ini  memang  mengundang  kontroversi, apakah kajian hukum dalam masyarakat itu sesungguhnya terbilang ilmu hukum ( jurisprudence )  atau  sudah  bergeser  menjadi  kajian  yang  lebih  masuk  ke  ranah ilmu-ilmu sosial yang lebih empirik dengan fokus kajian yang berarah ke persoalan “apa yang terjadi” dan “mengapa sampai terjadi”, daripada yang normatif dan/atau preskriptif  dengan  fokus  kajiannya  yang  berarah  ke  persoalan  “bagaimana seharusnya  bertindak”.  Pendapat  yang  menolak  kajian  “ in  between  jurisprudence sebagai kajian hukum menyebut kajian yang berada di wilayah abu-abu ini sebagai kajian  sosiologi  hukum,  sementara  yang  menerima  kajian  yang  satu  ini  sebagai kajian  imu  tentang  hukum  menyebutnya  dengan  istilah  “Hukum  dalam Masyarakat”.

## PENUTUP
Kemajuan  suatu  bangsa  dapat  dilihat  dari  tingkat  kesadaran  hukum warganya.  Semakin  tinggi  kesadaran  hukum  penduduk  suatu  negara,  akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum artinya semakin lemah tingkat  kesadaran  masyarakat,  semakin  lemah  pula  kepatuhan  hukumnya sebaliknya  semakin  kuat  kesadaran  hukumnya  semakin  kuat  pula  faktor kepatuhan  hukum.  Kesadaran  hukum  masyarakat  yang  pada  gilirannya  akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan  rasa keadilan,  menciptakan  kepastian  hukum  dalam  masyarakat  dan  memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat.
Pada dasarnya masyarakat Indonesia tahu dan paham hukum, tetapi secara sadar  pula  mereka  masih  melakukan  perbuatan-perbuatan  melanggar  hukum. Para  pemakai  dan  pengedar  narkotika  tahu  bahwa  mengkomsumsi  dan mengedarkan  narkotika  secara  melawan  hukum  adalah  tindak  pidana,  tetapi faktanya  perbuatan  itu  masih  tetap  dilakukan.  Kesadaran  hukum  masyarakat Indonesia masih lemah yang identik dengan ketidaktaatan hukum.
Upaya  sosialisasi  hukum  kepada  masyarakat  juga  harus  terus  dilakukan untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Sosiologi  hukum  sangat berperan  dalam  upaya  sosialisasi  hukum  demi  meningkatkan  kesadaran  hukum yang  positif,  baik  dari  warga  masyarakat  secara  keseluruhan,  maupun  dari kalangan  penegak hukum. Sosialisasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses  kontrol  sosial  sebab  untuk  dapat  mempengaruhi  orang-orang  agar bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum berlaku.
Faktor  berikutnya  adalah  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung penegakkan  hukum.  Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tertentu,  maka  tidak mungkin  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  berlangsung  dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan dan tempat yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

## M. Mahrus Ali

## DAFTAR RUJUKAN
Achmad  Ali,  2002. Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologi), Jakarta: P.T. Toko Gunung Agung ---------------,  2002. Keterpurukan  Hukum  di  Indonesia  (Penyebab  dan  Solusinya) , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ali  Aspandi,  tt. Menggugat  Sistem  Hukum  Peradilan  Indonesia  yang  Penuh Ketidakpastian , Surabaya: LeKSHI
Donald Black, 1976. The Behavior of Law. London: Academic Press. Dragan Milovanovich, 1976. The Bahavior of Law. London: Academic Press. Dragon Milovanovich, 1994. A Premier in The Sociology of Law , New York: Harrow and Heston.
Harold  Berman.  1983. “Law  and  Revolution”:  The  Formation  of  Western  legal Tradition . Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press. Marc Galanter, 1966. “Modern Law” dalam Myron Weiner (ed) Modernization, The Dynamics of Growth . Washington DC, Voice of America Forum Lectures. Samuel Koening, 1957. Man and Society, The Basic Teaching of Sociology , New York,
Borness van Noble Inc.
Satjipto  Rahardjo.  1983. Hukum  dan  Perubahan  Sosial, Edisi  Pertama,  Bandung: Alumni.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  1986. Hukum,  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika Masalahnya, Jakarta: Elsan & Huma.
Soerjono Soekanto, 1995. Sosiologi: Suatu Pengantar , Jakarta: Rajawali Pers. Rachmad Budiono, 1999. Memahami Hukum, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Soerjono Soekanto, 2000. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
----------------------,  2002. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
----------------------, 2001. Pengantar Sosiologi , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Van den Bergh. 1986. “The Concepts of Folklaw in Historical Context, a Brief Outline” dalam Keebet von Benda-Beckman dan Fons Strijbosch (ed) Anthropology of Law in The Netherlands. Dordrecht: Foris Publications.
http://kelompok4isbd.wordpress.com/2012/04/12/makalah-ilmu-sosial-dan- budaya-dasar-manusia-nilai-moral-dan-hukum/ http://ilmubudayadasar-wanda.blogspot.com/2011/12/sumber-sumber- hukum.html http://www.siputro.com/2013/02/fungsi-hukum-dalam-kehidupan-masyarakat/ http://kubuskecil.blogspot.com/2013/01/peranan-hukum-dalam-sosial- masyarakat.html