Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terkait Kebocoran Data Pribadi Pasien Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, (6) 3, https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3121 E-ISSN:
2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terkait Kebocoran Data Pribadi
Pasien Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Erwin Tumpal Ferdinand Tampubolon 1 , Andika Persada Putera 2 ,
M. Khoirul Huda 3 1,2,3 Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia Email: 1 erwintumpal@gmail.com, 2 andika.putera@hangtuah.ac.id, 3 emka.huda@hangtuah.ac.id

## Abstrak
Isu  kebocoran  data  pribadi  di  Indonesia,  termasuk  di  sektor  kesehatan,  semakin mengkhawatirkan.  Rumah  Sakit,  sebagai  korporasi,  memikul  tanggung  jawab  besar dalam  menjaga  data  pribadi  pasien  dan  potensi  konsekuensi  hukum  yang  timbul  dari setiap pelanggaran data. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akuntabilitas rumah sakit  terhadap  kebocoran  data  pribadi  pasien  berdasarkan  peraturan  hukum.  Untuk menjamin  perlindungan  informasi  pribadi  pasien  di  rumah  sakit,  pemerintah  harus menyediakan  kerangka  legislatif  yang  sesuai  dan  mematuhi  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Dengan demikian, pasien dapat memiliki kepastian hukum dan kepercayaan  bahwa  data  pribadi  atau  informasi  kesehatannya  tidak  akan dikompromikan selama prosedur medis di rumah sakit. Sebagai korporasi, rumah sakit tidak  dapat  menghindari  kewajiban  hukumnya.  Kewajiban  ini  mencakup  semua tanggung  jawab  hukum  perdata,  pidana,  dan  administratif  sehubungan  dengan pengungkapan  informasi  pasien.  Dengan  memahami  dan  menerapkan  ketentuan  ini, rumah  sakit  dapat  secara  efektif  menjaga  keamanan  data  pribadi  pasien  dan menghindari konsekuensi hukum yang merugikan.
Kata  Kunci :  Rumah  Sakit,  Kebocoran  Data  Pribadi,  Akuntabilitas  Hukum,  Peraturan Perundang-Undangan.

## Abstract
The  issue  of  personal  data  leakage  in  Indonesia,  including  in  the  health  sector,  is increasingly  worrying.  Hospitals,  as  corporations,  bear  a  huge  responsibility  in safeguarding patients' personal data and the potential legal consequences arising from any  data  breach.  This  study  aims  to  explain  the  accountability  of  hospitals  for  the leakage of patients' personal data based on legal regulations. To ensure the protection of  patients'  personal  information  in  hospitals,  the  government  must  provide  an appropriate  legislative  framework  and  comply  with  applicable  laws  and  regulations. Thus,  patients  can  have  legal  certainty  and  confidence  that  their  personal  data  or health information will not be compromised during medical procedures in hospitals. As a corporation, hospitals  cannot  evade their legal obligations. This  obligation includes all  civil,  criminal,  and  administrative  legal  liability  with  respect  to  the  disclosure  of patient information. By understanding and implementing these provisions, hospitals can effectively keep patients' personal data safe and avoid adverse legal consequences.
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 3, March 2024
Keywords : Hospital,  Personal  Data  Leakage,  Legal  Accountability,  Laws  And Regulations.

## PENDAHULUAN
Tanggung  jawab  atas  semua  yang  terjadi  dan  kebutuhan  untuk  mengganti kerugian berasal dari sebuah perbuatan, itulah yang dimaksud dengan tanggung jawab. Kewajiban untuk memegang segala sesuatu apabila terjadi sesuatu yang dapat digugat, ataupun disalahkan, merupakan suatu hak yang berfungsi menerima beban akibat sikap seseorang dari pihak lain merupakan salah satu cara memandang tanggung jawab dalam arti yang paling mendasar. Istilah “kewajiban” menggambarkan keadaan dalam hukum perdata. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 (selanjutnya disebut  Persetujuan  PMK  Tata  Cara  Medis)  juga  memberikan  acuan  normatif  pada istilah tanggung jawab. Tanggung jawab hukum masih tetap ada bahkan setelah operasi medis  telah  mendapat  izin,  menurut  Pasal  6.  Kegagalan  profesional  medis  untuk melakukan  kehati-hatian  selama  prosedur  pasien  yang  mengakibatkan  cedera (Astuti, 2011).
Rumah Sakit istilah dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan  Kesehatan  perseorangan  secara  paripurna  melalui  Pelayanan  Kesehatan promotif,  preventif,  kuratif,  rehabilitatif,  dan/  atau  paliatif  dengan  menyediakan pelayanan  rawat  inap,  rawat  jalan,  dan  Gawat  Darurat.  Rumah  Sakit  dapat menelenggarakan  pelayanan  kesehatan  perseorangan  dalam  bentuk  spesialistik  dan  / atau  subspesialistik.  Selain  Pelayanan  Kesehatan  perseorangan  dalam  bentuk spesialistik  atau  subspesialistik.  Rumah  Sakit  dapat  memberikan  Pelayanan  Kesehatan dasar.  Selain  menyelenggarakan  Pelayanan  Kesehatan  perseorangan  sebagaimana dimaksud pada Rumah Sakit dapat menyelenggarakan fungsi pendidikan dan penelitian di bidang Kesehatan (Indonesia n.d.).
Rekam  medis  adalah  dokumen  yang  berisikan  data  identitas  Pasien, pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan,  dan  pelayanan  lain  yang  telah  diberikan  kepada Pasien  yang  dibuat  dengan  menggunakan  sistem  elektronik  yang  diperuntukkan penyelenggaraan  rekam  medis.  Dalam  hal  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  tidak  dapat menyelenggarakan  rekam  medis  secara  elektronik  karena  hambatan  teknis,  dapat digunakan rekam medis nonelektronik sampai dengan hambatan selesai, serta dilakukan penginputan ulang data rekam medis pada sistem rekam medis elektronik (Siarif, 2023). Information  technology  has  continuously  advanced  and  has  been  integrated  with medical  technology  to  produce  superb  medical  technology.  As  different  technologies depend  on  the  exchange  and  application  of  data,  the  most  important  concerns  of medical  records  in  the  medical  field  include  data  privacy,  data  correctness,  and  data security (Lee, Lee, Hsu, Kung, & Chiu, 2022) .
Pasien merupakan setiap orang yang mendapatkan perawatan medis dari dokter, perawat,  atau  penyedia  layanan  kesehatan  lainnya.  Siapapun  yang  tidak  mampu merawat  dirinya sendiri,  baik  fisik  maupun mental,  namun  mampu menerima terapi  di fasilitas  kesehatan  dan  mematuhi  rencana  pengobatan  dianggap  sebagai  pasien  (Hadi,
Erwin Tumpal Ferdinand Tampubolon 1 , Andika Persada Putera 2 , M. Khoirul Huda 3
2022). Complex  data  sharing  agreements,  governance  rules,  and  technical  barriers  to accommodating legal provisions for patient data security have been considered barriers to interoperability (Shrivastava, Song, Han, & Dietzman, 2021).
Perlindungan  hukum  bagi  pasien  semakin  terkikis,  dan  hal  ini  sangat disayangkan  karena  pasien  membutuhkan  penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia dan  hak  asasinya.  Namun,  ada  sejumlah  alasan  mengapa  hak-hak  pasien  terkadang diabaikan.  Perlindungan  hukum,  menurut  Satijipto  Raharjo,  diberi  pada  rakyat  supaya mereka bisa menikmatii seluruhnya hak yang diperbolehkan (Sartijipto Raharjo, 2002).
Hak  untuk  mengetahui  siapa  yang  memiliki  akses  terhadap  data  pribadi seseorang  dan  bagaimana  data  tersebut  digunakan  merupakan  komponen  privasi lainnya. The  relationship  between  privacy  protection  and  personal  data  protection  is not only a legal problem significantly impacting on civil rights and social developments, but  also  gives  rise  to  considerable  conflict  in  academic  research (Guo,  Hao,  & Kennedy,  2024) . Individu  harus  memiliki  otonomi  untuk  memutuskan  apakah  akan membagikan  atau  mengungkapkan  informasi  pribadinya,  sesuai  dengan  gagasan perlindungan  data  dengan  demikian  pentingnya  melindungi  data  pribadi,  karena perolehan dan pengungkapannya merupakan pelanggaran privasi  (Wahyudi  Djafar dan Asep  Komarudin,  2014). Although  transparency  helps  people  understand  how  their data  are  being  used,  it  cannot  mitigate  the  key  issue  of  data  privacy,  which  is  the fairness of receiving benefits from data (Wu, 2024) .
Jerman  menjadi  negara  pertama  yang  melindungi  informasi  pribadi,  disusul Swedia, Amerika Serikat, dan Inggris, sebagai konsekuensi maraknya kasus kebocoran data di negara lain. Negara-negara tersebut telah menetapkan pengaturan khusus untuk mengatur  perlindungan  data  pribadi  secara  spesifik  dan  komprehensif.  serta  di Indonesia,  dimana  presiden  telah  menandatangani  Undang  Undang  data  pribadi masyarakat,  pelanggaran  data  yang  melibatkan  informasi  sensitif  masih  sering  terjadi (Makarim, 2015).
Ketika  informasi  pribadi  tanpa  sengaja  dipublikasikan  hal  ini  dikenal  sebagai kebocoran  data.  Komputer,  email,  hard  drive,  dan  laptop  merupakan  titik  masuk potensial  bahaya  ini.  Istilah  pelanggaran  data  dan  kebocoran  data  tidak  dapat dipertukarkan.  Izinkan  saya  menjelaskannya  untuk  Anda:  Meskipun  pelanggaran  data mencakup  upaya  yang  disengaja  untuk  mendapatkan  akses  tidak  sah  ke  informasi sensitif,  kebocoran  data  dapat  terjadi  karena  kecerobohan  atau  tindakan  perlindungan data  yang  tidak  memadai.  pengguna  secara  mandiri  (NKD,  2020). Moving  toward widespread health information exchange has important cybersecurity implications that can  significantly  impact  both  patients  and  healthcare  organizations (Choi,  Chen,  & Tan, 2023) .
Terdapat 94 kasus kebocoran data di Republik Indonesia sejak tahun 2019, dan 35 di antaranya terjadi pada tahun 2023, menurut Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal  Aplikasi  dan  Informatika  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (CNN Indonesia, 2023). Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang  tidak  dapat  dicabut  untuk  menjaga  keamanan  informasi  pribadinya,  dan  penting
untuk diingat bahwasanya komponen dari HAM adalah sebuah hak dan bukan tambahan bersifat  opsional.  mereka  berhak  atas  penjelasan  dan  pembelaan  jika  timbul  masalah dengan data pribadinya.
Fasilitas  dan  staf  kesehatan  merupakan  sumber  daya  kesehatan  yang  paling penting  untuk  upaya  ini. To  realize  immersive  healthcare  experiences,  the  metaverse infrastructure requires extensive accessibility to monitor and mediate sensitive aspects of human lives (Letafati & Otoum, 2023) . Sebagai penyedia layanan kesehatan, rumah sakit harus mengelola pelayanan klinis dengan baik. Pasien dan keluarga mereka harus menyetujui  semua  prosedur  rumah  sakit.  Selain  itu,  profesional  kesehatan  diharapkan memberikan  layanan  yang  berkualitas  tinggi,  optimal,  dan  berkelanjutan.  Sebagai penyedia  layanan  kesehatan,  rumah  sakit  mempunyai  tanggung  jawab  langsung  untuk memenuhi  permintaan  pasien  terhadap  akses  terhadap  rekam  medis  mereka  guna memfasilitasi  promosi  kesehatan,  pencegahan,  pengobatan,  dan  rehabilitasi. Security approaches, like detection of malware, cyber-attack detection, unusual activity tracking, detection of breaches, and cyberattack detection, have used computational intelligence techniques (Kuliha  &  Verma,  2024).  Riwayat  kesehatan,  riwayat  kesehatan  mental, dan/atau catatan kesehatan disebut sebagai “data dan informasi kesehatan” pada bagian penjelasan  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  yang  merupakan  bagian  dari Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Data  Pribadi.  Perlindungan.  Bagian undang-undang  ini  mengklasifikasikan  rekam  medis  pasien  sebagai  “informasi kesehatan”, adalah bagian dari data pribadi (Bahtiyar, Anwar, & Aziz, 2023).
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  24  Tahun  2022  berisi  daftar  dokumen yang  dapat  digunakan  untuk  mencatat  nama  pasien,  hasil  tes,  terapi,  prosedur,  dan pelayanan  lainnya.  Rekam  medis  awal  dibuat  untuk  setiap  pasien  yang  menerima layanan kesehatan. Lebih dari sekedar catatan dan kertas. Diantaranya file data identitas pasien. Dokumentasi dan catatan harus merinci bagaimana penyakit pasien memburuk, tes apa yang dilakukan, rencana penatalaksanaan, observasi klinis dan hasil pengobatan, prosedur  yang  disetujui  atau  ditolak,  ringkasan  pemulangan,  nama  dan  tanda  tangan penyedia  layanan  kesehatan,  dan  banyak  lagi.  Tertib,  tepat  waktu,  tepat  (Hamama, 2023).
Perlu  diketahui  bahwa  rumah  sakit  wajib  menyimpan  rekam  medis.  Walaupun telah  diatur  didalam  undang-undang  tetapi  harus  diakui  bahwa  potensi  kebocoran  data pribadi rekam medis pasien ini juga dapat terjadi, maka hal ini harus menjadi perhatian serius  bagi  rumah  sakit  dan  pemerintah  didalam  memberikan  perlindungan  atas  data pribadi pasien sebab kebocoran data kesehatan pasien dapat berdampak kecemasan dan ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  layanan  kesehatan,  karena  masyarakat  akan kehilangan  kepercayaan  terhadap  rumah  sakit  akibat  pelanggaran  privasi  pasien  atau pengungkapan informasi sensitif.
Rumah  Sakit  memiliki  pertanggungjawaban  dalam  permasalahan  bocornya informasi  pasien  dan  keberadaan  informasi  itu  sesuai  dengan  Undang-Undang Kesehatan (selanjutnya disebut “UU Kesehatan”), khususnya Ayat 6 Rekam Medis pada Pasal  296,  297,  298.  Kegiatan  yang  dilakukan  Satu-satunya  tugas  fasilitas  kesehatan
Erwin Tumpal Ferdinand Tampubolon 1 , Andika Persada Putera 2 , M. Khoirul Huda 3
untuk  menjaga  informasi  yang  terkandung  dalam  rekam  medis  pasien  adalah memastikan  bahwa  catatan  tersebut  aman,  utuh,  rahasia,  dan  tersedia  (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).
Kasus-kasus  kebocoran  data  pribadi  pasien  rekam  medis  dapat  terjadi disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor Internal diakibatkan kurangnya sumber daya  manusia  yang  memadai  di  rumah  sakit  dan  juga  karena  faktor  kelalaian  tenaga medis  dalam  menjaga  data  pribadi  rekam  medis  pasien  ,  faktor    kesengajaan  dengan sadar  membocorkan  data  pribadi  pasien    untuk  kepentingan  pribadi  yakni    mengambil keuntungan  dari  tindakan  tersebut  dan  faktor  ketidakpahaman  yang  dilakukan  para tenaga  medis  bahwa  rahasia  rekam  medis  itu  adalah  sebuah  kerahasian  yang  harus dijaga    dan  hanya  pihak-pihak  tertentu  yang  dapat  mengaksesnya  sedangkan  faktor eksternal  yaitu  faktor  yang  barada  diluar  rumah  sakit  misalnya  pihak  keluarga  yang mungkin memposting atau meyebarkan  keberadaan pasien di media sosial tanpa seijin atau sepengetahuan pasien sendiri dan hal ini semua diatur dalam PMK  tentang Rekam Medis. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaturan Data  Pribadi  Pasien  yang  diatur  berdasarkan  Perundang-Undangan  sehingga  tidak terjadinya  penyalahgunaan  data  pribadi  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  dan adanya  keamanan  dari  pengguna  data  pribadi  itu  sendiri  dan  memberikan  gambaran pertanggung  jawaban  hukum  Rumah  Sakit  sebagai  korporasi  terhadap  terjadinya kebocoran  data  pribadi  pasien  di  rumah  sakit    ditinjau  dari  Peraturan  Perundang- Undangan yang bertujuan untuk  mewujudkan kepastian hukum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  disusun  dengan  menggunaka  tipe  penelitian  yuridis  normatif. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Pendekatan  perundang  undangan ( statute  approach )  biasanya  di  gunakan  untuk  meneliti  peraturan  yang  dalam penormaannya  masih  terdapat  kekurangan  atau  malah  menyuburkan  praktik penyimpangan  baik  dalam  tataran  teknis  atau  dalam  pelaksanaannya  di  lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan yang bersangkutan dengan permasalahan  yang  sedang  dihadapi.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang Undang Dasar dengan Undang Undang, atau antara Undang Undang yang satu dengan Undang Undang yang lain.
Pendekatan perbandingan ( comparative approach ) merupakan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan  melakukan  perbandingan  hukum  antara  Indonesia dengan  Amerika  Serikat  dan  Australia.  Hal  ini  dikarenakan  kedua  negara  tersebut memakai  sistem Common  Law, berbeda  dengan  Indonesia  yang  menggunakan  sistem Civil Law.
Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum yang  bersifat  autoritif  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  perundang-
undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan  penelitian  yang  dilakukan,  yang  bersifat  mengikat  dan  mutlak.  Bahan  hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber lain dan memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  diantaranya  buku-buku  yang  ditulis  oleh para  ahli  hukum/pendapat  hukum/doktrin,  jurnal-jurnal  hukum,  kasus-kasus  hukum, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun laman internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.
Proses  pengumpulan  dan  pengolahan  bahan  hukum  yang  dilakukan  pada penelitian  ini  menggunakan  metode  studi  dokumen  kepustakaan,  yaitu  dengan mengumpulkan dan melakukan penelusuran bahan hukum kepustakaan yang bersumber dari  peraturan  perundangan-undangan,  buku  buku  hukum,  jurnal-jurnal  hukum, dokumen  resmi,  publikasi,  kamus  hukum,  kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  dan  hasil penelitian  terdahulu  yang  memuat  tentang  penelitian  ini.  Langkah-langkah pengumpulan  bahan  hukum  kepustakaan  seperti  :  membaca,  mempelajari,  mengutip, menghubungkan  bahan-bahan  hukum  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder hingga menjadi satu kesatuan sehingga mudah dalam memberikan pengertian yang ingin disampaikan.
Analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis normatif  berdasarkan  norma/kaidah  hukum.  Norma  hukum  yang  diperlukan  sebagai premis  mayor,  kemudian  dikorelasikan  dengan  fakta-fakta  yang  relevan (legal  facts) yang  dipakai  sebagai  premis  minor  dan  melalui  proses  silogisme  akan  diperoleh kesimpulan (conclusion) terhadap permasalahannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Penting  untuk  menetapkan  pedoman  hukum  mengenai  pengaturan  data  pribadi pasien  untuk  melindungi  hak-hak  pasien  dan  mencegah  akses,  pengungkapan,  atau penyalahgunaan  informasi  mereka  yang  tidak  sah.  Hal  ini  akan  memastikan  bahwa semua pemrosesan pemrosesan informasi pribadi dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan  yang  berlaku,  sehingga  melindungi  privasi  dan  kesejahteraan  pemilik  data. Manfaat,  jaminan,  dan  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  harus  dijamin  oleh  kerangka hukum  yang  diatur.  Kategori  data  pribadi  spesifik  dan  umum  didefinisikan  oleh Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  sebagai  milik  pasien.  Menurut  Undang- Undang  Kesehatan,  pasien  mempunyai  hak  untuk  mengakses  catatan  kesehatannya sendiri, dan penyedia layanan kesehatan serta profesional kesehatan lainnya mempunyai kewajiban untuk melindungi privasi pasien ketika menangani informasi pribadi mereka. Menjaga kerahasiaan informasi pribadi pasien merupakan prioritas utama bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah juga bertanggung jawab mengelola data pribadi pasien dan memastikan catatan kesehatan aman dari paparan.
Rumah  sakit  sebagai  suatu  entitas  maupun  individu  atau  entitas  yang bertanggung  jawab  menangani  informasi  pribadi  pasien  mempunyai  kewajiban  untuk bertanggung  jawab  kepada  hukum  atas  setiap  kecelakaan  yang  mungkin  terjadi  di
Erwin Tumpal Ferdinand Tampubolon 1 , Andika Persada Putera 2 , M. Khoirul Huda 3
lingkungan  rumah  sakit.  Pertanggungjawaaban  administrasi,  perdata,  serta  pidana semuanya  termasuk  dalam  kategori  ini,  dan  masing-masing  cabang  hukum  ini mempunyai  seperangkat  peraturan  dan  ketentuannya  sendiri.  Konsekuensi  hukum administrasi mencakup peringatan lisan dan tertulis, denda, dan pencabutan izin rumah sakit;  konsekuensi  hukum  perdata  termasuk  kompensasi;  konsekuensi  hukum  pidana termasuk denda dan hukuman lainnya.
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  syarat  rekam  medis  meliputi  kegiatan penyimpanan  data  tentang  riwayat  pasien  harus  di  jakan  kerahasiaannya  agar  tidak disalah  gunakan  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggungjawab.  Ruma  sakit  wajib  memiliki tanggungjawab atas kerahasiaan rekam medis pasien.

## Pembahasan
Setiap  pasien  mempunyai  hak  yang  melekat  atas  kerahasiaan  dan  privasi informasi  kesehatan  mereka,  terlepas  dari  tingkat  keparahan  penyakit  mereka.  Dengan demikian pemerintah bertanggung jawab untuk  membuat landasan hukum berdasarkan peraturan  perundang-undangan  sehingga  setiap  pasien  mendapat  kepastian  hukum  atas data  pribadi  pada  saat  melakukan  pengobatan  di  rumah  sakit.  Undang-Undang  Nomor 27 Tahun 2022 tentang  Perlindungan Data Pribadi.  Salah satu  hak asasi  manusia yang menjamin hak warga negara atas perlindungan pribadi adalah perlindungan data pribadi. Oleh  karena  itu,  pengaturan  perlindungan  data  pribadi  harus  berdasarkan  undang- undang  Menurut  Pasal  28  Huruf  G  Ayat  (1),  "Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  perbuatan  atau  perbuatan  yang dilakukannya tidak melakukan sesuatu yang salah." Artinya stiap warga negara dijamin secara  hukum  keselamatan  dan  keamanan  untuk  melindungi  dirinya,  keluarganya, kehormatannya,  harkat  dan  martabatnya,  serta  harta  benda  yang  dimilikinya,  serta  hak untuk merasa terlindungi dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Setiap warga negara berhak agar data pribadinya dihormati dan dilindungi oleh negara. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yaitu :
1. Asas Perlindungan
Perlindungan,  yang  berarti  "melindungi"  atau  "dilindungi",  "melindungi suatu  sistem",  atau  "menjadi  orang  atau  benda  yang  melindungi",  adalah padanannya  dalam  kamus  bahasa  Inggris.  Juga,  jagalah  dalam  bentuk  lisannya. Berbagai  benda  dan  tempat  dapat  dianggap  dilindungi  menurut  KBBI.  Persamaan bahasa  antara  kedua  definisi  tersebut  menunjukkan  bahwa  ada  tiga  komponen perlindungan,  yaitu  tindakan  melindungi  diri  sendiri,  keberadaan  orang  yang melindungi,  dan  cara  dalam  melindungi.  yang  harus  dilindungi  berhubungan  erat. Data  pribadi  dapat  dilindungi  melalui  2  alternatif:  1).  dengan  memastikan keamanan  fisik  data;  sera  2).  dengan  memberlakukan  undang-undang  yang berupaya  menjamin  privasi  sehubungan  dengan  penggunaan  data  (Siti  Yuniarti, 2019).  Dalam  konteks  ini,  Prinsip  Perlindungan  berarti  itu  melindungi  privasi pemilik data saat memproses data pribadi dan mencegah datanya digunakan dengan cara yang merugikan kepentingan mereka.
2. Asas kepastian hukum
Di  antara  prinsip-prinsip  dasar  hukum  adalah  gagasan  kepastian  hukum, yang diidentifikasi oleh Gustav Radbruch. Harapan dan persyaratan mendasar dari prinsip  ini  adalah  bahwa  undang-undang  harus  dibuat  secara  tertulis.  Karena menjamin produk hukum yang positif sudah ada, kehadiran asas ini menjadi sangat penting  (Mario  Julyano  dan  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  2019).  Dasar  hukum,  juga dikenal  sebagai  kepastian  hukum,  memberikan  kepastian  dalam  penanganan  data pribadi yang sah. untuk melindungi subjek data dan semua pihak yang terlibat, dan bahwa undang-undang ini akan diakui dalam/luar pengadilan.
3. Asas Kepentingan Umum
Kekuasaan  negara  untuk  menjaga  dan  mengendalikan  kepentingan  publik merupakan landasan premis kepentingan publik. Dua persyaratan utama agar suatu tindakan  dapat  dipertimbangkan  demi  kepentingan  publik  adalah  tujuan  yang dimaksudkan  dan  potensi  keuntungan  sosial  yang  dapat  diperoleh  dari  tindakan tersebut    (Supriyanto,  2015).  Penerapan,  penegakan,  dan  pelaksanaan  tindakan perlindungan  data  pribadi  perlu  mempertimbangkan  kepentingan  umum  atau masyarakat  secara  keseluruhan,  yang  meliputi  kepentingan  penyelenggara  negara, pertahanan, dan keamanan nasional, sesuai dengan asas kepentingan umum.
4. Asas Kemanfaatan
Tujuan  undang-undang  memaksimalkan  manfaat  bagi  masyarakat  sangat penting  untuk  selalu  dipertimbangkan  dalam  pembuatan  produk  hukum  apa  pun, termasuk  undang-undang.  Sesuai  dengan  asas  kemaslahatan  yang  dimaksudkan dalam  landasan  hukum  ini,  maka  persyaratan  aturan  perlindungan  Kepentingan nasional  harus  membenarkan  penggunaan  data  pribadi,  terkhusus  dalam  mencapai tujuan kesejahteraan umum bagi seluruh lapisan masyarakat.
5. Asas Kehati-hatian
Data  Pribadi  adalah  hak  privasi  yang  sudah  dilindungi  oleh  lembaga  atau badan hukum internasional, regional dan nasional maka dari itu  perlu semua orang atau  organisasi  yang  mengelola  data  pribadi  hendaknya  memperhatikan  seluruh aspek  secara  hati-hati  yang  memungkin  terjadinya  potensi  yang  mengakibatkan kerugiaan bagi subjek data pribadi.
6. Asas Kesimbangan
Salah satu pengertian keseimbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah  “Suatu  keadaan  di  mana  kekuatan-kekuatan  yang  sama  kuatnya  namun berlawanan menyeimbangkan atau menghentikan semua kekuatan dan kecenderungan.”  Definisi  lainnya  adalah  “keadaan  seimbang”,  yang  dapat  berarti kesamaan  atau  kesetaraan  dalam  kekuatan  atau  bobot  (W.J.S.  Purwadarminta, 2007).
7. Asas Pertanggungjawaban
Sepenuhnya  seseorang  harus  mempertanggungjawabkaan  suatu  kesalahan yang  diperbuatnya;  apabila  terjadi  kesalahan,  Anda  berisiko  digugat,  dituduh,  dan digugat  lagi.  Seseorang  harus  bertanggung  jawab  jika  ingin  memenuhi
Erwin Tumpal Ferdinand Tampubolon 1 , Andika Persada Putera 2 , M. Khoirul Huda 3
kewajibannya,  sesuai  definisi  hukum  (Andi  Hamzah,  2008).  Semua  pihak  yang terlibat dalam pemrosesan, penyebaran, pengelolaan, atau pemantauan data pribadi bertanggung  jawab  untuk  bertindak  secara  bertanggung  jawab  sesuai  dengan Prinsip  Akuntabilitas  untuk  menjaga  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajibannya, serta subjek data.
8. Asas Kerahasiaan
Untuk  mencegah  akses  tidak  sah  ke  data  penting,  langkah-langkah kerahasiaan  harus  diterapkan.  Contoh  menjaga  privasi  pengguna  adalah  kebijakan yang melarang administrator mengakses atau membaca email pengguna. Informasi pribadi  (nama,  alamat,  tanggal  lahir,  tempat,  nomor  kartu  kredit,  penyakit  yang diderita,  dll)  yang  perlu  diamankan  untuk  digunakan  dan  disebarluaskan  oleh pengelola  dan  pengguna  juga  harus  dijamin  kerahasiaannya  (Siregar,  Kurniawan, 2020).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan tetang Kode Etik Kesehatan yang dijabarkan pada bagian penjelasan secara spesifik ada pada Pasal 2 :
a. Asas  Etika  dan  Profesionalitas;  Berdasarkan  etika  dan  perilaku  profesional, semua  penyedia  layanan  kesehatan  mempunyai  kewajiban  terhadap  pasien untuk  menjaga  kerahasiaan  informasi  pribadi  mereka  saat  mereka  menerima perawatan.
b. Asas Penghormatan terhadap hak dan kewajiban; Kemampuan setiap fasilitas kesehatan,  tenaga  kesehatan,  dan  tenaga  medis  untuk  memahami  dan menghormati hak dan tanggung jawab setiap masyarakat secara setara di mata hukum sangat menentukan tercapainya pembangunan kesehatan yang prima.
c. Asas  Kesadaran  Hukum;  Pengetahuan  masyarakat  dan  kepatuhan  individu dan  kolektif  diperlukan  agar  pembangunan  kesehatan  berhasil  mencapai tujuannya  dalam  meningkatkan  kapasitas  masyarakat  untuk  menjalani kehidupan yang sehat secara fisik, psikologis, dan sosial.
d. Asas  Ketertiban  dan  Kepastian  Hukum;  Institusi  pelayanan  kesehatan  dan penyelenggara  inisiatif  kesehatan  lainnya  mempunyai  tanggung  jawab  untuk menyediakan sistem pelayanan yang dapat mewujudkan kepastian sosial dan hukum; Hal ini karena kepastian pada hakikatnya adalah persoalan ketertiban.
Terwujudnya ketertiban memungkinkan individu untuk hidup dalam keadaan pasti, sehingga memungkinkan mereka berpartisipasi dalam kehidupan sosial sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.
Rumah  sakit  sebagai  korporsi  setidaknya  memiliki  tanggung  jawab  dalam bidang  hukum  dan  yang  menjadi  pertanggungjawaban  rumah  sakit  terhadap  terjadinya kebocoran data pribadi pasien yaitu :
1. Pertanggungjawaban Rumah Sakit dalam Hukum Perdata Dalam  bahasa  Indonesia,  “tanggung  jawab”  berarti  “menanggung  segala sesuatu” (yakni dituntut, disalahkan, ditaksir, dsb) apabila terjadi sesuatu yang tidak beres). Seseorang wajib melaksanakan tugasnya menurut pengertian tugas menurut
kamus hukum. Pada prinsipnya, menurut hukum perdata yang pada dasarnya adalah hukum  privat  siapa  pun  yang  melukai  orang  lain  wajib  memberikan  kompensasi kepada  orang  tersebut,  artinya  dalam  konsep  hukum  perdata  maka  seorang  pasien yang melakukan pengobatan di rumah sakit dan merasa dirugikan oleh pihak rumah sakit dalam hal data pribadinya maka bisa minta ganti rugi.
Rumah Sakit sebagai korporasi yang merupakan subyek hukum penyandang hak  dan  kewajiban,  memiliki  kewenangan  untuk  bertindak  dalam  arti  melakukan perbuatan hukum dalam lingkup hukum keperdataan, seperti melakukan hubungan hukum  baik  dengan  pasien,  orang  perorangan  (bukan  pasien),  korporasi  lain  atau non badan hukum, serta Pemerintah atau Negara. Bahkan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya rumah sakit juga memungkinkan melakukan perbuatan melawan hukum (Andriano, 2020).
2. Jaminan Kerahasiaan Rekam Medis
Undang  Undang  Nomor  17  tahun  2023  tantang  Kesehatan  mewajibkan rumah  sakit  untuk  menjamin  keamanan  pelayanan  kesehatan  dengan  tetap mengutamakan  kepentingan  pasien  sesuai  dengan  standar  pelayanan  rumah  sakit, tidak  diskriminatif,  efektif,  dan  bermutu.  kepada  setiap  klien.  Hal  ini  termasuk memberikan layanan yang tidak diskriminatif, efektif, aman, dan berkualitas tinggi. benar, hal ini dapat dianggap sebagai tindak pidana; kelima, pasien tidak diberitahu sebelum rekam medisnya dimusnahkan.
Isi  Rekam  medis  merupakan  milik  pasien  sehingga  pada  saat  rekam  medis pasien hendak dimusnahkan maka rumah sakit berkewajiban untuk memberitahukan  kepada  pasien  tersebut,  pada  saat  rumah  sakit  tidak menyampaikan  informasi  tentang  pemusnahan  rekam  medis  kepada  pasien  maka pihak rumah sakit melakukan perbuatan melanggar hukum ; Keenam Mengabaikan Kebutuhan  Pasien  Terlebih  Dahulu  Apa  pun  yang  terjadi,  pasien  harus  selalu didahulukan  saat  menerima  perawatan  medis  dari  rumah  sakit  dan  tenaga  medis profesional lainnya. Hal ini sejalan dengan UU Kesehatan yang menyatakan bahwa rumah  sakit  harus  mengutamakan  kepentingan  pasien  dalam  memenuhi  standar pelayanan (Pasal 189 Ayat 1 Huruf b). Ketika rumah sakit gagal mematuhi standar layanan  mereka  sendiri  ketika  memberikan  perawatan  medis,  hal  ini  dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Dalam ranah hukum perdata terdapat berbagai bentuk tanggung jawab hukum ( Ricardo Goncalves Klau ,Muhammad Saiful Fahmi, Gusti Ayu Utami , 2022) antara lain :
a) Contractual  liability ,  khususnya,  tanggung  jawab  ini  timbul  karena kegagalan  memenuhi  tujuan  tawar-menawar,  seperti  kegagalan  mencapai suatu tujuan atau melaksanakan hak yang dimiliki pihak lain dalam kontrak.
b) Liability in tort , Seseorang bertanggung jawab karena karena kesalahannya sendiri ia melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW), sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.
c) Strict  liability ,  Salah  satu  persyaratan  utama  untuk  mendapatkan  tanggung jawab berdasarkan rezim tanggung jawab ketat sistem hukum perdata adalah
Erwin Tumpal Ferdinand Tampubolon 1 , Andika Persada Putera 2 , M. Khoirul Huda 3
adanya  unsur  kesalahan.  Hal  ini  diperlukan  agar  dapat  dimintai pertanggungjawaban  secara  hukum  atas  akibat  dari  kegiatan  yang melanggar  hukum.  Dalam  teori  ini  beban  pembuktian  bergeser  dari  pihak korban ke pihak pelaku.
d) Vicarious  liability ,  Tanggung  jawab  semacam  ini  berkembang  ketika karyawan  tingkat  bawah  melakukan  kesalahan.  Sebagai  pemberi  kerja, rumah sakit bertanggung jawab atas kesalahan perawatan pasien oleh dokter bawahannya. Ketika dokter merupakan mitra setara dengan rumah sakit baik sebagai  dokter jaga atau kontraktor independen situasinya berubah. Hal  ini sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam pasal 1367 BW mewajibkan orang  perseorangan  membayar  kerugian  yang  ditimbulkannya,  juga tanggungan  tanggungannya,  atau  oleh  barang  miliknya.  tindakan  kelalaian atau  kecerobohan  karyawan  dikenal  sebagai  tanggung  jawab  sipil  dalam sistem hukum.

## KESIMPULAN
Penting  untuk  menetapkan  pedoman  hukum  mengenai  pengaturan  data  pribadi pasien  untuk  melindungi  hak-hak  pasien  dan  mencegah  akses,  pengungkapan,  atau penyalahgunaan  informasi  mereka  yang  tidak  sah.  Hal  ini  akan  memastikan  bahwa semua pemrosesan pemrosesan informasi pribadi dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan  yang  berlaku,  sehingga  melindungi  privasi  dan  kesejahteraan  pemilik  data. Manfaat,  jaminan,  dan  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  harus  dijamin  oleh  kerangka hukum  yang  diatur.  Kategori  data  pribadi  spesifik  dan  umum  didefinisikan  oleh Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  sebagai  milik  pasien.  Menurut  Undang- Undang  Kesehatan,  pasien  mempunyai  hak  untuk  mengakses  catatan  kesehatannya sendiri, dan penyedia layanan kesehatan serta profesional kesehatan lainnya mempunyai kewajiban untuk melindungi privasi pasien ketika menangani informasi pribadi mereka. Menjaga kerahasiaan informasi pribadi pasien merupakan prioritas utama bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah juga bertanggung jawab mengelola data pribadi pasien dan  memastikan  catatan  kesehatan  aman  dari  paparan.  Pemerintah  sebagai  fungsi pembina dan pengawas  harus dapat  memastikan bahwa rumah sakit sudah memahami, mematuhi    dan  melaksanakan    setiap  aturan  hukum  tentang  pengaturan  data  pribadi yang telah berlaku dengan benar dan memastikan  serta memberikan akibat atau sanksi hukum  kepada  rumah  sakit  yang  melanggar  aturan  tersebut  sesuai  regulasi,  dengan demikian bisa memberi hukum yang pasti yaitu keamanan data pribadi bagi pasien pada saat melakukan tindakan pengobatan di rumah sakit. Rumah sakit sebagai suatu entitas maupun  individu  atau  entitas  yang  bertanggung  jawab  menangani  informasi  pribadi pasien  mempunyai  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  kepada  hukum  atas  setiap kecelakaan  yang  mungkin  terjadi  di  lingkungan  rumah  sakit.  Pertanggungjawaaban administrasi, perdata, serta pidana semuanya termasuk dalam kategori ini, dan masing- masing cabang hukum ini mempunyai seperangkat peraturan dan ketentuannya sendiri. Konsekuensi  hukum  administrasi  mencakup  peringatan  lisan  dan  tertulis,  denda,  dan
pencabutan  izin  rumah  sakit;  konsekuensi  hukum  perdata  termasuk  kompensasi; konsekuensi  hukum  pidana  termasuk  denda  dan  hukuman  lainnya.  Kewajiban  sebuah lembaga  kesehatan  ialah  menjalankan  fungsinya  untuk  menjaga,  melindungi  dan bertanggungjawab  secara  perdata,  pidana  dan  administrasi  terhadap  kebocoran  data pribadi  pasien  oleh  para  pihak  yang  melakukan  pelanggaran.  Rumah  sakit  harus menjalankan  kewajiban  serta  pertanggungjawabaan  seperti  yang  tertuan  dalam  aturan yang masih aktif sehingga pasien sebagai subjek data pribadi dapat memperoleh haknya yaitu  perlindungan  data  pribadinya,  serta  secara  terbuka  siap  untuk  menerima konekuensi  akibat  hukum  perdata,  pidana  maupun  admintrasi  akibat  terjadinya kebocoran data pribadi pasien dalam melakukan tindakan medis.

## BIBLIOGRAFI
Astuti,  E.  K.  (2011).  Tanggung  gugat  dokter  dan  rumah  sakit  kepada  pasien  pada kegagalan pelayanan medis di rumah sakit. Masalah-Masalah Hukum , 40 (2), 164– 171.
Bahtiyar,  A.,  Anwar,  I.,  &  Aziz,  M.  F.  (2023). Implikasi  Hukum  Pidana  Dalam Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi .
Choi,  S.  J.,  Chen,  M.,  &  Tan,  X.  (2023).  Assessing  the  impact  of  health  information exchange  on  hospital  data  breach  risk. International  Journal  of  Medical Informatics , 177 , 105149.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2023.105149
CNN  Indonesia.  (2023).  4  Kasus  Kebocoran  Data  SI  Semester  I  2023  ,Mayoritas Dibantah.
Guo, Z., Hao, J., & Kennedy, L. (2024). Protection path of personal data and privacy in China:  Moving  from  monism  to  dualism  in  civil  law  and  then  in  criminal  law. Computer Law & Security Review , 52 , 105928.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105928
Hadi,  S.  (2022).  Implementasi  Metode  End  User  Development  Pada  Aplikasi  Rekam Medis  Pasien. Implementasi  Metode  End  Development  Pada  Aplikasi  Rekam Medis Pasien .
Hamama, L. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam  Medis  di  RSUP M. Djamil Padang:  Keamanan dan Perlindungan Data  Rekam  Medis  Elektronik. Abstract  of  Undergraduate  Research,  Faculty  of Law, Bung Hatta University , 11 (1), 8–10.
Indonesia, F. O. H. A. (n.d.). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang .
Kuliha,  M.,  &  Verma,  S.  (2024).  Secure  internet  of  medical  things  based  electronic
Erwin Tumpal Ferdinand Tampubolon 1 , Andika Persada Putera 2 , M. Khoirul Huda 3
health  records  scheme  in  trust  decentralized  loop  federated  learning  consensus blockchain. International Journal of Intelligent Networks .
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijin.2024.03.001
Lee, Y.-L., Lee, H.-A., Hsu, C.-Y., Kung, H.-H., & Chiu, H.-W. (2022). SEMRES - A
Triple  Security  Protected  Blockchain  Based  Medical  Record  Exchange  Structure.
Computer Methods and Programs in Biomedicine , 215 , 106595. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2021.106595
Letafati, M.,  &  Otoum, S. (2023). On the privacy and security for e-health  services in the metaverse: An overview. Ad Hoc Networks , 150 , 103262. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2023.103262
Makarim,  E.  (2015).  Keautentikan  Dokumen  Publik  Elektronik  Dalam  Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik. Jurnal Hukum & Pembangunan , 45 (4), 508– 570.
NKD,  F.  (2020).  Mengenal  Apa  Yang  Dimaksdu  Dengan  Kebocoran  Data  (  Data Leakage)? Retrieved September 25, 2023, from logique website: https://www.logique.co.id/blog/2020/10/22/kebocoran-data/
Shrivastava,  U.,  Song,  J.,  Han,  B.  T.,  &  Dietzman,  D.  (2021).  Do  data  security measures,  privacy  regulations,  and  communication  standards  impact  the interoperability  of  patient  health  information?  A  cross-country  investigation.
International Journal of Medical Informatics , 148 , 104401. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2021.104401 Siarif,  T.  (2023).  Kendala  Rekam  Medis  Elektronik  di  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan. Retrieved December 31, 2023, from kompasiana website:
https://www.kompasiana.com/tammysiarif/65913611c57afb35fa1dad02/kendala- rekam-medis-elektronik-di-fasilitas-pelayanan-kesehatan
Sinaga, T. R., Pardede, J. A., & Purba, S. D. (2022). Tinjauan Pelaksanaan Penanganan Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  Di  Puskesmas  Buhit  Kabupaten  Samosir. Jurnal Tekesnos , Vol. 4, pp. 225–232.
Siregar,  Kurniawan,  R.  (2020).  Keamanan  Informasi.  Retrieved  December  13,  2023, from kementrian keuangan republik Indonesia website: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/13120/
Supriyanto,  J.  (2015).  Pengertian  asas  keperntingan  umum.  Retrieved  December  13,
2023, from temukan pengertian website:
https://www.temukanpengertian.com/2015/04/
Wijaya, D. N. (2016). Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke Daya Negri Wijaya Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang Email: Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis , 1 (2), 183–193.
Wu, C. (2024). Data privacy: From transparency to fairness. Technology in Society , 76 ,
102457. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102457
Copyright holder:
Erwin Tumpal Ferdinand Tampubolon 1 , Andika Persada Putera 2 , M. Khoirul Huda 3 (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: