## Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan Kawasan Ibu Kota Nusantara

## Authority of the Nusantara Capital City Authority as the Management Rights
Holder of the Nusantara Capital Region

## Fahrul Fauzi, Suparjo Sujadi
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia email: ffahrul107@gmail.com
Submitted: August 14, 2023  Accepted: September 1, 2023  Publish: September 9, 2023
Abstract: The relocation of the National Capital is a national strategic project to create a sustainable city  that  attracts  investment  from  both  within  the  country  and  abroad.  The  Nusantara  Capital Authority, which is responsible for the preparation, development, and management of the city, has authority over the management of land included in the assets controlled by the authority. This study aims to identify the extent of the authority of the rights of management holders in Nusantara Capital and its implications on investment activities there. The research employs a doctrinal research method, utilizing a normative juridical approach through the analysis of legislative policies in relation to their actual  implementation. The  study reveals  that  the  Nusantara  Capital  Authority  holds  the  power to formulate land allocation plans in accordance with the master plan of the Nusantara Capital, to utilize land management rights, and/or to collaborate with other parties. Additionally, the authority has the prerogative  to  determine  rates  and/or  annual  dues  payable  by  land  rights  holders  above  the management rights of the Nusantara Capital Authority. The authority vested in the Nusantara Capital Authority  as  the  holder  of  the  rights  of  management  can  synergistically  align  with  the  strategy  of attracting  investors  to  invest  in  Nusantara  Capital,  particularly  concerning  the  regulation  of  the duration of land rights with third parties in the Land Utilization Agreement.
Keywords: Nusantara Capital City, Nusantara Capital Authority, Right of Management
Abstrak : Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  adalah  proyek  strategis  nasional  untuk  menciptakan  kota berkelanjutan yang  menarik  investasi  baik  dari  dalam  negeri maupun  luar  negeri.  Otorita  Ibu  Kota Nusantara, yang bertugas untuk persiapan, pembangunan, dan pengelolaan kota tersebut, memiliki wewenang atas pengelolaan tanah yang termasuk dalam aset yang dikuasai oleh otorita. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi sejauh mana kewenangan pemegang hak pengelolaan di Ibu Kota Nusantara  dan  implikasinya  pada  aktivitas  investasi  di  sana.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  doktrinal  atau  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  cara  analisis  kebijakan  perundang- undangan terhadap realitas implementasi yang terjadi. Penelitian ini mengungkap bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki wewenang untuk menyusun rencana peruntukan tanah sesuai rencana induk Ibu Kota Nusantara, menggunakan tanah hak pengelolaan dan/atau mengkerjasamakan dengan pihak lain, dan menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan yang harus dibayar mitra pemegang hak atas tanah  di  atas  hak  pengelolaan  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara.  Wewenang  Otorita Ibu  Kota  Nusantara selaku pemegang hak pengelolaan dapat berjalan beriringan dengan strategi menarik penanam modal untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara, khususnya kewenangan untuk mengatur jangka waktu hak atas tanah dengan pihak ketiga dalam Perjanjian Pemanfaatan Tanah.
Kata Kunci : Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara, Hak Pengelolaan

## Pendahuluan
Teori  Harrod-Domar  merupakan  teori  terkemuka  yang  membahas  signifikasi penanaman modal ( investment ) dalam pertumbuhan ekonomi. Aktivitas investasi dalam teori ini  menjadi  salah  satu key  element (faktor  penting)  yang  memiliki  peran  ganda  sekaligus mempengaruhi  lalu  lintas  perekonomian (Ain’,  2019) .  Peran  pertama  dapat  dilihat  bahwa aktivitas  investasi  berbanding  lurus  atau  memiliki  hubungan  positif  ( in  direct  proportion ) dengan  pendapatan  suatu negara.  Semakin mudah  kelangsungan proses  investasi di  suatu negara akan membangkitkan dan mengundang aktivitas penanaman modal sehingga makin bertambah gross  domestic  product suatu  negara.  Peran  kedua  dapat  dilihat  bahwa penenaman modal ( investment ) meningkatkan production capacity dengan cara peningkatan stok modal ( increasing the capital stock ). Penambahan tingkat modal ini berpengaruh pada pengeluaran yang akan meningkatkan permintaan keburuhan seluruh masyarakat. Investasi pada intinya dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran yang memiliki signifikasi pada pertumbuhan ekonomi (Hochstein, 2020).
Indonesia sebagai negara yang mengejar pertumbuhan ekonomi sedang meningkatkan proyek  investasi  dan  mengundang  para  investor  asing  ke  dalam  negeri.  Tercatat  saat  ini perekonomian  Indonesia  yang  didasarkan  pada Gross  Domestic  Product (GDP)  pada  2022 berdasar  harga  dasar  berlaku  mencapai  Rp19.588,4  T  dan  GDP/kapita  mencapai Rp71.000.000  (US$  4.783,9).  Perekonomian  Indonesia  2022 grow di  angka  5,31%, pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian 2021 yang hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,70% (Badan Pusat Statistik, 2023). Tren pertumbuhan ekonomi yang positif pasca covid-19 ini belum diiringi dengan pemerataan ekonomi di tanah air (Chancel et al., 2022).
Salah  satu  upaya  pemerataan  ekonomi  di  tanah  air  dan  upaya  ini  perlu  dimasifkan adalah  pembangunan  infrastruktur.  Urgensi  pengembangan  infrastruktur  dalam menggerakkan  pertumbuhan  ekonomi  tidak  dapat  disangkal  para  ekonom.  Keberadaan infranstruktur yang memadai berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi, yakni dengan terciptanya  peluang  kerja,  mempertipis  angka  kemiskinan,  dan  meninggikan  pendapatan individu.  Keberadaan  fasilitas  infrastruktur  berkualitas  menjamin  efisiensi,  mempermudah gerak  barang  dan  jasa,  serta  meninggikan  nilai  ekonomi  yang  dihasilkan.  Dapat  dikatakan bahwa  tersedianya  infrastruktur  adalah  satu  dari  banyak  faktor  yang  mendorong  tingkat produktivitas suatu daerah (Panjaitan et al., 2020).
Pembangunan  infrastruktur  memiliki  peran  signifikan  untuk  keberlangsungan  negara mengingat  negara  memiliki  tujuan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  memompa national  economic  growth .  Investasi  jangka  panjang  suatu  negara  yang  ingin  menciptakan kesejahteraan  bagi  rakyatnya  adalah  penyediaan  infrastruktur.  Jenis  dan  karakteristik infrastruktur  yang  diperlukan  dalam  suatu  daerah  dipengaruhi  oleh  ciri  geografis  dan  pola distribusi  penduduk  yang  khas  di  daerah  tersebut  (Fauzi,  2021).  Eksistensi  infrastruktur signifikan dalam meningkatkan kualitas human resources di suatu daerah. Pandangan yang lebih  luas,  infrastruktur  dapat  mendorong  pertumbuhan  investasi  wilayah,  kuantitas
Fauzi &Sujadi, Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan … 173
produksi, dan peningkatan aktivitas perdagangan yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan suatu wilayah (Arga et al., 2022).
Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  pemerataan  ekonomi  dan  infrastruktur  adalah dengan program kebijakan ibu kota baru, ke wilayah yang non-javasentris. Pertengahan tahun 2019,  Pemerintah  memberitakan  ibu  kota  Indonesia  akan  dipindahkan  di  luar  Pulau  Jawa. Rencana  tersebut  semakin  terlihat  konkrit  dengan  ditentukannya  lokasi  ibu  kota  baru  di wilayah Kalimantan Timur, khususnya Kab. Panajam Paser Utara & Kutai Kartanegara (Javier, 2023).  Wacara  pemindahan  ibu  kota  negara  ini  semakin  realistis  setelah  diundangkannya Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara (selanjutnya disebut “UU IKN”). UU IKN mengatur bahwa IKN memiliki fungsi sebagai Ibu Kota NKRI,  pusat  terselenggaranya  aktivitas  pemerintah  pusat,  lokasi  kantor  perwakilan  negara lain,  serta  tempat  representatif international  organization .  Pembangunan  IKN  adalah  jalan menuju hilirisasi NKRI untuk menggapai status negara maju sebagaimana Visi Negara 2045. Konsep  Indonesia-sentris  diusung  IKN  untuk  mempercetak  transformasi  dan  pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ibu Kota Negara dinamakan Nusantara, atau untuk memperjelas penamaan adalah Ibu Kota Nusantara (IKN), dimana IKN diamanatkan menjadi satuan pemda tingkat satu bersifat khusus yang daerahnya mencakup keseluruhan wilayah IKN. Penyelenggara dan pengurusan wilayah IKN ini dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (untuk selanjutnya disebut “Otorita IKN”) sesuai Pasal 8 UU IKN. Kepala Otorita (KaOtorita) IKN memimpin penyelenggaraan IKN yang  didampingi  Wakil  Kepala  (WakaOtorita)  Otorita  IKN  yang  mengacu  pada  UU  IKN merupakan  pejabat  utusan  Presiden,  dalam  artian  diangkat  dan  diberhentikan  Presiden, dengan  memperhatikan  hasil  konsultasi  dengan  DPR.  KaOtorita  menjabat  selama  5  (lima) tahun dan atas keputusan Presiden dapat dilantik kembali pada jabatan yang sama dan janga waktu yang sama.
Pembangunan  IKN  dilimpahkan  oleh  Presiden  kepada  Otorita  IKN.  Kebijakan pertanahan dalam rangka pembangunan IKN ini adalah terkait proses perolehan tanah dan pengalihan  lahan.  Pasal  16  ayat  (1)  UU  IKN  mengatur  yang  pada  intinya  adalah pengambilalihan lahan oleh Otorita IKN maupun lembaga negara yang nantinya berada di IKN dilaksanakan  melalui  prosedur  melepaskan  kawasan  hutan  dan/atau  pengadaan  tanah. Pengadaan  tanah  untuk  keperluan  pembangunan  IKN  dikategorikan  sebagai  lahan  untuk proyek kepentingan umum. Mengacu pada Pasal 16 ayat (6) UU IKN mengatur jika Otorita IKN selaku penyelenggara pemda di IKN dapat dilimpahkan hak atas lahan berupa hak pakai (HP) dan/atau  hak  pengelolaan  (un tuk  selanjutnya  disebut  “HPL”)  dengan  mekanisme sebagaimana  aturan  hukum  pertanahan  yang  berlaku.  Otorita  IKN  sebagai  pemegang  HPL memiliki kewenangan dalam melaksanakan dan mengikatkan IKN pada individu atau badan hukum  dengan  melakukan  perjanjian  pemanfaatan  lahan  di  IKN,  termasuk  melekat  juga kewenangan,  kewajiban,  dan  hak  dari  pemegang  HPL  sebagaimana  ketentuan  perundang- undangan.
Penelitian  terkait  IKN  telah  dilakukan  oleh  peneliti  lain,  Nugrohosudin  (2022)  dalam penelitiannya menyatakan bahwa implikasi pemindahan ibu kota Indonesia dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan memberikan signifikansi perubahan pada tata susunan penyelenggara pemerintahan  ibu  kota  Indonesia  yang  baru.  Penelitian  lainnya,  Nurahmani  &  Sihombing (2022)  mengungkapkan  perlunya  pengaturan land  freezing yang  komprehensif  untuk membatasi hak seseorang atas tanah khususnya di wilayah yang diproyeksikan menjadi IKN demi  mencegah  sengketa  pertanahan  yang  berpotensi  terjadi  di  IKN.  Penelitian-penelitian yang ada sebelumnya tersebut tidak membahas bagaimana wewenang yang diberikan negara kepada lembaga pengelola IKN yakni Otorita IKN untuk melaksanakan tugas pengaturan tanah di wilayah IKN. Kajian terkait kewenangan Otorita IKN dalam kapasitasnya selaku pemegang HPL  belum  mendalam  sehingga  perlu  adanya  suatu  kajian  tersendiri  untuk  menganalisa sejauh  mana  wewenang  Otorita  IKN  untuk pengaturan  lahan di  IKN  dan  implikasinya pada strategi investasi Pemerintah. Penelitian ini bermaksud memberikan suatu kebaruan kajian dengan  menghadirkan  analisis  atas  kewenangan  Otorita  IKN  selaku  pemegang  HPL  dan implikasinya pada aktivitas penanaman modal di IKN.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  doktrinal  atau  lebih  dikenal  dengan  pendekatan yuridis  normatif  yang  bertumpu  pada  analisis  perundang-undangan  yang  berlaku  (Zaini, 2011).  Penelitian  ini  bersifat eksplanatoris yakni  menguatkan  dan/atau  menguji  keadaan hukum  yang  berlaku  atau  yang  sudah  ada,  sehingga  dapat  memberikan  nuansa  dalam penerapan teori atau norma hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer ( primary legal materials ) berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (untuk  selanjutnya  disebut “UUPA” ),  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Cipta  Kerja (untuk  selanjutnya  disebut  “UU  6/2023”),  Undang -Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2022  tentang  Ibu  Kota  Negara  (“UU  IKN”),  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun 2021 (untuk sela njutnya disebut “PP 18/2021”), dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 (untuk selanjutnya disebut “PP 12/2023”). Metode penelitian ini merupakan salah satu cabang metode penelitian hukum, suatu ilmu yang sui generis (berbeda dengan cabang ilmu lain), dimana analisis perundang-undangan terkait IKN dan HPL akan digunakan sebagai bahan dalam menganalisis bagaimana hukum semestinya berjalan dan batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam mengambil kebijakan penanaman modal di IKN.

## Hasil dan Pembahasan

## Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara dan Strategi Investasi Pemerintah
Relokasi  ibu  kota  sebagai  sebuah  kebijakan  politik  suatu  negara  tentu  tidak  dapat dijelaskan secara sederhana karena timbul dari beberapa faktor yang saling berkaitan (Schatz, 2003). Beberapa pemindahan ibu kota yang pernah terjadi di dunia penuh dengan dinamika, walaupun efektif per hari ini tidak berubah kembali, namun dalam prosesnya membutuhkan
Fauzi &Sujadi, Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan … 175
penyesuaian kebijakan dalam waktu yang tidak sedikit. Brasil yang merubah ibu kota-nya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1956, Pakistan yang mengubah ibu kota-nya dari Karachi ke Islamabad, Kazakhstan yang merubah Almaty ke Astana, Malaysia yang mengubah ibu kota Kuala Lumpur ke Putrajaya, Australia yang mengubah Sydney ke Canberra, dan masih banyak contoh lain perpindahan ibu kota negara yang efektif telah dilakukan dan berhasil hingga saat ini  setelah  melewati  dinamika  politik  dan  sosial.  Indonesia  berencana  dan  telah  terlihat realistis  melakukan  kebijakan  relokasi  ibu  kota  negara  ke  wilayah  yang  dianggap  lebih strategis secara geopolitik dibandingkan dengan ibu kota saat ini, Jakarta.
Pemilihan  Jakarta  (dahulu  Jayakarta)  sebagai  pusat  pemerintahan  dan  ekonomi memiliki kisah yang panjang. Batavia (nama dahulu Jakarta) telah menjadi pusat perdagangan dan  pemerintahan  sejak  penjajahan  Hindia  Belanda.  Menunjang  hal  tersebut,  berbagai fasilitas yang menunjang kegiatan pemerintahan dan perdagangan telah disediakan dengan baik dibanding kota-kota lain di sekelilingnya  (Herdiana, 2022). Setelah Indonesia merdeka pada  1945,  Jakarta  tetap  ditetapkan  sebagai  ibukota  mengingat  peran  dan  lokasi  strategis Kota  Jakarta  dalam  upaya  melepaskan  diri  dari  penjajahan,  serta  adanya state  vital  object bekas  pemerintahan  penjajah  yang  terletak  di  kota  tersebut  sehingga  memuluskan  proses pemindahan  kekuasaan.  Awal-awal  merdeka,  ibukota  pernah  berpindah  dua  kali  yaitu  ke Yogyakarta  pada  Januari  1948  dan  ke  Bukittinggi  pada  Desember  1948  yang  dikarenakan kondisi  keamanan,  pertahanan,  dan  politik  yang  terjadi  saat  itu  ketika  Hindia-Belanda mencoba menguasai kembali wilayah Indonesia. Meski demikian, ketika kondisi telah stabil ibukota kembali pindah ke wilayah Jakarta hingga waktu ini (Hadi & Ristawati, 2020).
Wacana  pemindahan  ibukota  sudah  terungkit  sejak  masa  pemerintahan  Presiden Soekarno, dimana wacana pemindahan ibukota beralasan pada kondisi politik Jakarta yang masih memiliki simbol penjajahan serta alasan distribusi pemerataan pembangunan. Daerah Palangka Raya pernah menjadi wacara untuk dijadikan ibukota mengingat berada di tengah Indonesia sehingga memiliki letal geografis yang strategis, namun wacana ini hanyalah sebuah wacana (Novelino, 2019). Kemudian pada era orde baru, Presiden Soeharto berwacana untuk memindahkan  ibukota  yang  disebabkan  anggapan  bahwa  Jakarta  tidak  lagi  mencerminkan representatif  dengan  status  ibukota  sehingga  perlu  kota  baru  yang capable untuk mengakomodir  kegiatan  pemerintahan  tanpa  mematikan  Kota  Jakarta  yang  menjadi  pusat ekonomi.  Wacana  ini  sedikit  lebih  konkrit  karena  Presiden  Soeharto  kala  itu  telah menerbitkan Keppres No. 1 Tahun 1997 tentang pemilihan daerah Jonggol untuk proyeksi ibu kota baru kala itu (Haryadi, 2019). Namun rencana ini tidak juga terealisasi pada masa orde baru.
Wacana  pemindahan  ibukota  muncul  kembali  pada  masa  kepemimpinan  Presiden Susilo  Bambang  Yudhoyono  yang  kembali  merencanakan  ibukota  di  luar  Jawa.  Wacana  ini lebih terlihat konkrit pada fase kedua kepemimpinan Presiden Jokowi yang menyebut nama daerah  di  Pulau  Kalimantan  yakni  Kab.  Penajam  Paser  Utara  dan  Kutai  Kartanegara  yang dinobatkan sebagai wilayah next capital city pada tahun 2019 untuk diproyeksikan sebagai pusat negara baru yang non javasentris yang dipisahkan dari sentral ekonomi negara di Jawa.
Faktor terjadinya pemindahan ibukota membawa dalih bahwa situasi Jakarta saat ini sudah tidak memadai untuk pengembangan ibukota impian baik dalam konteks land avaibility atau kondisi sosial masyarakat yang tidak akan optimal dalam menunjang roda pemerintahan yang menyebabkan Jakarta diproyeksikan menjadi sentral bisnis semata. Perwujudan pemindahan ibukota telah mulai terealisasi pasca DPR dan Presiden menerbitkan UU Ibu Kota Negara pada tahun  2022  sebagai  perwujudan  dimulainya  proses  pemindahan  ibukota  negara  ke  pulau Kalimantan.  Setiap  kebijakan  tentunya  memiliki  konsekuensi.  Alasan  pemindahan  ibukota yang mengacu pada economic growth dan development redistribution memiliki konsekuensi pada kebijakan perubahan ibukota yang wajib diiringi dengan kebijakan economic growth dan development redistribution .
IKN  memiliki  visi  sebagai world  city  for  all yang  dikembangkan  dan  pengelolaannya ditujukan untuk menjadi sustainable city , pemicu roda perekonomian negara pada masa yang akan  datang,  serta  sebagai national  identity yang  mempresentasikan  keberagaman bangsa Indonesia  berasaskan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Namun  pembangunan  IKN  tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit sehingga Pemerintah harus mencari strategi untuk meningkatkan investasi di wilayah IKN. Terbaru, PP 12/2023 yang mengatur izin usaha di IKN, insentif  berusaha,  dan  fasilitas  investasi  untuk  investor  di  IKN  telah  diterbitkan  oleh Pemerintah  Pusat  sebagai  upaya  menarik  investasi  di  wilayah  IKN.  Regulasi  ini  diharap menjadi pijakan dan kepastian hukum bagi para investor yang ingin masuk ke IKN. Salah satu dari banyak kebijakan yang dipermudah pada ketentuan tersebut yakni mekanisme perolehan hak  atas  lahan  dan  fasilitas  masa  berlaku  hak  atas  lahan  di  IKN.  Hal  ini  diharapkan  dapat menjadi  kebijakan  yang eyecacthing di  mata  para  investor.  Beberapa  kebijakan  tersebut antara lain:
Kemudahan  investasi  asing  dengan  tidak  berlakunya  pembatasan  kepemilikan  modal asing. Pasal 5 PP 12/2023 mengatur bahwa ketentuan batasan kepunyaan modal asing pada suatu badan usaha yang pada daerah lain berdasarkan UU Cipta Kerja diberlakukan, di IKN tidak  berlaku  karena  ketentuan pasal  ini.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa Pemerintah  ingin para  investor  untuk  dapat  sesegera  mungkin  berinvestasi  di  IKN  sehingga  pembangunan dapat berjalan  optimal  ke depannya.  Kedatangan penanam  modal  asing  di  IKN diharapkan dapat menggiatkan pergerakan pembangunan dan penguatan ekonomi.
Penanaman  modal  nantinya  pasti  akan  melakukan  kegiatan  pembangunan  gedung- gedung  dan  bangunan,  yang  mana  atas  gedung  dan/atau  bangunan  tersebut  harus mendapatkan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF). Dalam hal ini, insentif diberikan kepada para penanam modal bahwa dalam rangka pemberian PBG dan SLF, penanam modal tidak dikenakan biaya atau zero rupiah. Selain insentif tersebut, ada pula insentif dalam perolehan lahan, dimana para investor dalam perolehan dan/atau pemberian hak atas lahan digratiskan biaya BPHTB atau dengan tarif 0% dari nilai perolehan. Artinya, ini merupakan  insentif  bagi  para  investor  baik  asing  maupun  lokal  dalam mendapatkan  lahan tanpa perlu membayar BPHTB. BPHTB yang sejatinya dikenakan 5% namun tidak dikenakan dalam perolehan tanah IKN merupakan insentif yang sangat mempermudah dan menghemat
Fauzi &Sujadi, Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan … 177
biaya bagi para penanam modal IKN. Kemudian adalah adanya kemudahan pemberian masa waktu  hak  atas  lahan.  Diperbolehkan  jangka  waktu  hak  atas  lahan  di  IKN  secara  sekaligus dengan jangka waktu yang panjang sebagaimana diatur pada Pasal 18, 19, 20 PP 12/2023. Segala  kebijakan  investasi  yang  diterbitkan  Pemerintah  untuk  pembangunan  IKN  perlu dikawal  secara  ketat  dalam  implementasinya  sehingga  tidak  menimbulkan  polemik  di kemudian hari. Tentu, pemerintah harus belajar dari pembangunan proyek strategis nasional kereta  cepat  Jakarta-Bandung  yang  pada  akhirnya  menggunakan  sejumlah  APBN  dalam penyelesaiannya.

## Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Ibu Kota Nusantara
Peranan hukum sangat berpengaruh pada policy di masa modern. Pound salah satu ahli sosiologi hukum United States mengemukakan teori yang dikenal dengan “ law as a tool for social engineering ” yang kerap diterjemahkan hukum adalah alat untuk merekayasa sosial. Maknanya adalah ilmu hukum bukan selalu dalam konteks ilmu sosial, ilmu hukum juga dapat berperan  sebagai  teknologi  yang  diaplikasikan  pada  masalah  sosial  yang  timbul  (Freeman, 2014; Ratnapala, 2017). Sorotan highlight pada signifikansi peran hukum dalam mengubah sosial  kemasyarakatan  adalah  bagaimana  hukum  berperan  dalam  pembangunan  di  negara berkembang.
Kondisi  saat  ini,  pembangunan  infrastruktur  tengah  digalakan  di  beberapa  negara berkembang,  termasuk  Indonesia.  Dalam  konteks  pembangunan,  hukum  berperan menjalankan  fungsi tinkering , following ,  dan leading (Theberge,  1980).  Jika  era  kolonial, tinkering dan following terjadi  pada  mayoritas  negara-negara  dunia  ketiga,  dimana  para penjajah saat itu menerapkan hukum barat secara paksa yang patuh tak patuh akan tetap berlaku  kepada  daerah  jajahannya.  Yang  kemudian  setelah  pasca  kemerdekaan,  dengan adanya  hasrat  bahwa  dalam  rangka  pembangunan,  hukum  dapat  berperan  untuk  menjadi dasar  dan  memimpin  ( leading )  proses  pembangunan  itu  sendiri  maka  hukum  kemudian menjalankan  fungsi leading .  Pemikiran  ini  merupakan  gagasan  hasil  refleksi economic development di  negara  barat.  Berakar  dari  pernyataan  Weber,  konsistensi  dan  penegakan norma yang ada karena hukum adalah indikator vital dalam proses pembangunan industri di negara Eropa (Theberge, 1980).
Rumusan  Weber  dikembangkan  oleh  Burg,  Burg  melanjutnya  studi  tentang law  and development dengan mengutip 5 (lima) kualitas hukum yang diperlukan untuk kondisivitas pembangunan  suatu  negara  yaitu stability,  predictability,  fairness,  education,  and  special skills  development  for  lawyers .  Dua  kualitas  pertama  merupakan  sebuah  prasyarat  utama agar  suatu  sistem  ekonomi  dapat  berfungsi  optimal  di  negara. Stability bermakna  bahwa hukum  berpotensi  mensejajarkan  serta  mengakomodasi  berbagai  benturan  kepentingan yang  mungkin  terjadi.  Sedangkan predictability menjadi  isu  penting  untuk  negara  yang masyarakatnya  memasuki  hubungan  ekonomi  yang  telah  lampaui  lingkungan  tradisional sosialnya. Kemudian aspek fairness maksudnya adalah bagaimana proses hukum, kesetaraan perlakuan, dan strandardisasi penegak hukum di suatu negara. Aspek keempat dan kelima merupakan kunci keberhasilan ( key for succes ) pembangunan hukum dalam jangka panjang.
Praktiknya, implementasi hukum pada negara-negara berkembang yang sedang dalam fase pembangunan tidaklah mudah dan sulit berjalan mulus. Banyak faktor penghambat seperti kondisi sociocultural , infrastruktur dan law education , struktur ekonomi, dan faktor sejarah. Indonesia  sebagai  negara  berkembang  yang  sedang  giat  melakukan  pembangunan mengarahkan hukum yang baik untuk pembangunan yang berhasil. Salah satu pembangunan yang  sedang  dilakukan  adalah  program  pemindahan  ibu  kota  negara  Indonesia.  Dapat dikatakan dalam program pemindahan ibu kota tersebut, hukum berfungsi sebagai leading , dibuktikan dengan  diundangkan-nya  UU  IKN  dan PP  12/2023  yang diikuti dengan  berbagai kebijakan perundang-undang lainnya. Berbagai kebijakan kemudian diberikan dalam rangka memberikan  kemudahan  penanaman  modal  di  daerah  IKN.  Dalam  hal  ini  dapatlah dikategorisasikan bahwa “ law as a tool of social engineering ” yang telah mengarahkan arah kebijakan Pemerintah dalam rangka kebijakan pemindahan ibu kota. Teori hukum sebagai alat dari  pembangunan  muncul  didasari  pemikiran  bahwa  ketertiban/keteraturan  dalam  suatu pembangunan  ekonomi  adalah  suatu  yang  diperlukan  dan  mutlak  harus  ada.  Hukum mengatur  arah  aktivitas manusia  pada  arah  yang  diinginkan  oleh  kebijakan pembangunan, dalam hal ini IKN.

## Dasar Pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara
Perpindahan ibu kota negara ( moving capital city ) ke Pulau Kalimantan dari Pulau Jawa harus memperhatikan aspek economy, human resources, dan environment / natural resources (Shimamura  &  Mizunoya,  2020).  Ibu  kota  negara  yang  baru  diproyeksikan  menjadi  sarana dalam  rangka  mencukupi  kebutuhan  warga  negara  Indonesia  serta  mengejawantahkan bentuk  ibu  kota  negara  yang  memberikan  rasa safe,  modern,  sustainable ,  dan resilient . Wacana  penggantian  ibu  kota  negara  dari  DKI  Jakarta  pada  akhirnya  mulai terlihat  konkrit pada awal tahun 2022. Setelah melewati proses penjajakan dan bahas rancangan draft RUU IKN di DPR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut “UU IKN”) telah terbit sejak 15 Februari 2022. UU IKN mengamanatkan penamaan ibu kota negara yang baru sebagai “Nusantara”, atau yang akan familiar disebut Ibu Kota Nusantara (IKN). Mengacu Pasal 1 UU IKN, IKN merupakan satuan pemerintah daerah khusus tingkat pertama (provinsi) yang daerahnya meliputi seluruh wilayah IKN sebagaimana diatur dalam UU IKN. Penjelasan tersebut kemudian dipertegas kembali melalui Keppres No. 62 Tahun 2022 tentang Otorita IKN (untuk selanjutnya disebut “Pe rpres 62/2022).
Pemerintah Daerah Khusus IKN yang ditunjuk dalam UU IKN adalah bernama Otorita Ibu  Kota  Nusantara  (untuk  selanjutnya  disebut  “Otorita  IKN”).  Otorita  IKN  mengacu  pada amanat UU IKN bertugas sebagai pelaksana aktivitas preparation , construction , dan moving Ibu Kota Negara serta sebagai penyelenggara Pemda Khusus IKN. Otorita IKN juga merupakan lembaga selevel kementerian diberikan tugas khusus untuk menyelenggarakan Pemda Khusus IKN.  Dalam  rangka  pembangunan  IKN,  Otorita  IKN  bertanggung  jawab  sepenuhnya  untuk melaksanakan tugas selaku pelaksana Pemda Khusus IKN sesuai amanat Pemerintah Pusat. Perpres  62/2022  mengatur  setidaknya  28  fungsi  Otorita  IKN  dalam  melaksanakan  tugas preparation , construction , dan moving Ibu Kota Negara.
Otorita  IKN  dikepalai  seorang  KaOtorita  IKN  didampingi  seorang  WakaOtorita  IKN. KaOtorita  dan  WakaOtorita  dalam  menjalankan  tugas  diberikan  bantuan  oleh  perangkat- perangkatnya  yang  terdiri  dari  Sekretariat  Otorita,  Deputi,  dan  Unit  Saker  Hukum  dan Kepatuhan.  Untuk  efektivitas  perencanaan,  pengerjaan,  dan  pengalihan  ibu  kota,  unsur perangkat Otorita IKN untuk sementara waktu dan efektivitas diisi oleh para Aparatur Sipil Negara  yang  ditugaskan  oleh  dari  instansi  induknya.  Dalam  aspek  pendanaan  ( budgeting ), KaOtorita  IKN  merupakan  kuasa  yang  mengelola  keuangan  IKN  dan  berstatus  selaku pengguna anggaran serta yang mengelola budgeting IKN. Otorita IKN mengelola pendanaan yang berkaitan preparation, construction, and moving capital city . Secara lebih khusus, Kepala Otorita  IKN  dapat  menerbitkan  regulasi  untuk  mengatur  secara  teknis  terkait  rencana pemindahan ibu kota negara.

## Amanat Perundang-undangan: Pemegang Hak Pengelolaan Ibu Kota Nusantara
Kebijakan  IKN  adalah  suatu  kebijakan  momentum  dalam  memperbaiki  performansi pemerintahan  sebagai  awal  dari  perubahan  ( transform )  menuju  stabilitas  politik.  Sebagai pusat  dan  jantung  negara  nantinya,  IKN  diharapkan  bisa  mewujudkan  stabilitas  politik, dimana  salah  satu  cara  Pemerintah  adalah  dengan  meniadakan  politik  lokal  di  IKN  serta menghilangkan  lembaga  perwakilan  di  IKN.  Penempatan  badan  otorita  sebagai  utusan Pemerintah Pusat ditandai dengan klausula KaOtorita IKN yang dikelompokan dengan jabatan setingkat  menteri  yang  proses  pengangkatannya  dilakukan  oleh  Presiden  dengan pertimbangan DPR (Wibowo, 2022). Salah satu amanat perundang-undangan yang diberikan kepada  Otorita  IKN  adalah  kebolehan  pemberian  HPL  kepada  Otorita  IKN.  Hal  ini  memiliki artian IKN sebagai subjek HPL merupakan kategorisasi sebagai instansi Pemerintah Pusat atau legal entity yang diamanatkan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur Pasal 5 PP 18/2021 yang mengatur tentang subjek HPL.
Pasal  16  ayat  (6)  UU  IKN  menyatakan  bahwa  Otorita  IKN  diberikan  fasilitas  hak  atas lahan  berupa  HP  dan  HPL  dengan  selalu  memperhatikan  perundang-undangan  dalam implementasinya.  Hal  ini  mengartikan  bahwa  permukaan  bumi  termasuk  daratan  maupun yang berada di bawah air, dalam hal ini juga ruang atas dan dalam tubuh bumi di IKN dapat diberikan HP dan/atau HPL kepada Otorita IKN. Atas dasar pemberian hak atas lahan tersebut, Pasal 16 ayat (7) UU IKN kemudian memberikan kewenangan kepada Otorita IKN untuk dapat melakukan  hubungan  hukum  dengan  individu/badan  hukum  yaitu  dengan  melakukan perjanjian pemanfaatan tanah di IKN. Otorita IKN juga diberikan kewenangan berupa dapat memberikan jaminan perpanjangan hak atas lahan serta pembaharuan hak atas lahan di atas tanah HPL dengan melakukan perjanjian.
Ketentuan  dalam  UU  IKN  ini  kemudian  dipertegas  kembali  pada  Perpres  62/2022, Otorita  IKN  dalam  melaksanakan  tugas  perencanaan,  konstruksi,  dan  pengalihan  ibu  kota Indonesia  menjalankan  fungsi  pengambilalihan  dan  mengelola  lahan  di  IKN  termasuk melakukan perjanjian dengan pihak ketiga atas suatu hak atas lahan dan dapat memberikan persetujuan  terhadap  pengalihan  ha-hak  atas  tanah  yang  terbit  di  IKN.  Kemudian  dalam Perpres 65/2022 diatur pula adanya aset dalam penguasaan Otorita IKN (untuk selanjutnya
disebut  sebagai  “ADP”) yakni  tanah wilayah  IKN  yang tidak berhubungan  langsung  dengan lokasi penyelenggara pemerintahan IKN. Terhadap ADP tersebut, Pasal 14 Perpres 65/2022 mengatur lahan ADP yang ditetapkan pemerintah dikelola oleh Otorita IKN sesuai peraturan. Tanah ADP tersebut diberikan HPL kepada Otorita IKN. Pengelolaan tanah di IKN sangat erat kaitannya  dengan  HPL.  Dalam  konteks  HPL,  sejatinya  Otorita  IKN  telah  diberikan  segempil atau  bagian  dari  hak  menguasai  negara  (Harsono,  2018;  Hutagalung  &  Sitorus,  2011; Sumardjono, 2008).

## Tinjauan Hak Pengelolaan Berdasarkan Hukum Tanah Nasional
HPL memiliki keterkaitan yang erat dengan hak menguasai dari negara (HMN), dimana HMN adalah hak suatu negara selaku organ kekuasaan tertinggi untuk menetapkan macam- macam hak atas tanah. Meski begitu, HPL merupakan hak yang tidak disebutkan dalam UUPA (Parlindungan,  1989),  hanya  Pasal  2  ayat  (4)  UUPA  secara  implisit  tersurat  jika  HMN  bisa diberikan  kuasa  kepada  daerah swatantra dan  masyarakat  hukum  adat  sesuai  kebutuhan serta mengikuti ketentuan perundang-undangan. Kemudian hari, implisitas klausul tersebut menciptakan suatu hak atas tanah baru bernama HPL (Librianto et al., 2023).
Eksistensi  HPL  yang  diatur  hukum  positif  agraria  nasional  memang  tidak  eksplisit tersebut pada UUPA, namun secara implisit tercantum dalam bagian Penjelasan Umum Kedua poin 2 UUPA yang pada intinya menyebutkan negara bisa memberikan lahan pada seorang atau suatu legal entity dengan suatu hak menyesuaikan tujuan penggunaannya seperti HM, HGU,  HGB,  dan  HP,  atau  dapat  memberikan dalam  pengelolaan kepada  suatu  Badan Penguasa (dalam artian Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatantra) untuk dimanfaatkan bagi pelaksanaan tugas badan penguasa tersebut. HPL merupakan gempilan dari HMN, yang dibedakan  dengan  suatu  hak  atas  tanah  pada  umumnya  (Harsono,  2018).  Ahli  lainnya menyebut bahwa HPL adalah bagian ( part of ) dari HMN yang wewenang-nya diberikan pada pemegang hak-nya (Sumardjono, 2008).
Pasal  136  UU  6/2023  mendefinisikan  HPL  sebagai  suatu  HMN  yang  wewenang implementasinya diberikan pada pemegang hak-nya. Hal ini senada dengan yang didefinisikan PP  18/2021,  PP  tersebut  menyebut  definisi  yang  sama  bahwa  HPL  merupakan  HMN  yang wewenang pelaksanaan-nya sebagian dilimpahkan pada pemegang hak-nya. Subjek hukum pemegang  HPL  dilimpahkan  wewenang  untuk  melaksanakan  penyusunan  rencana optimalisasi  /  pemanfaatan  lahan  sesuai  RTRW  setempat,  memanfaatkan  lahan  HPL  untuk dipergunakan  oleh  pihaknya  sendiri  atau  dijalin  kerjasama  dengan  pihak  lain,  dan menentukan biaya iuran wajib tahunan dari pihak ketiga yang memanfaatkan lahan HPL.
Lahan  HPL  bisa  bersumber  dari  tanah  ulayat  dan/atau  tanah  negara.  Makna  tanah negara yakni lahan yang secara langsung dikuasai negara dalam artian lahan tersebut tidak diberi suatu hak atas lahan, tidak termasuk juga dalam kategori wakaf maupun tanah ulayat. Sedangkan maksud tanah  ulayat  ialah  tanah  yang  berada  dalam  lingkup kuasa  masyarakat hukum adat (MHA). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan subjek hukum yang dapat diberikan  HPL  adalah  “a.  Instansi  Pemerintah  Pusat;  b.  Pemerintah  Daerah;  c.  badan  ba nk tanah; d. badan usaha milik negara/daerah; e. badan hukum milik negara/daerah; f. badan
Fauzi &Sujadi, Wewenang Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan … 181
hukum yang ditunjuk Pemerintah Pusat.” Subjek pemegang HPL sesuai kewenangannya dapat menerbitkan hak atas lahan pada tanah HPL untuk pihak lain berupa HGU, HGB, dan HP.
Pengaturan mengenai pemberian HGU, HGB, dan HP di atas lahan HPL secara eksplisit diatur Pasal 8 PP 18/2021. Pemanfaatan lahan HPL, baik itu menyeluruh atau hanya bagian bisa dimanfaatkan oleh subjek penerima HPL itu sendiri maupun dimanfaatkan pada  pihak ketiga dengan cara pemberian hak atas tanah berupa HGU, HGB, dan HP di atas lahan. Kerja sama  dengan  pihak  ketiga  tersebut  dilakukan  dengan  menyusun  suatu  perjanjian pemanfaatan  tanah  (PPT).  Implementasinya  di  lapangan  PPT  dikenal  dengan  nomenklatur atau  istilah  yang  berbeda,  seperti  PPT  Industri,  PPT  Kawasan,  dan  sebagainya.  Perundang- undangan mengatur bahwa PPT harus memenuhi isi yang minimal terdapat (a) identitas profil subjek  hukum  yang  bekerjasam;  (b)  informasi  terkait  letak  ( location ),  batasan,  dan  luasan tanah; (c) tujuan pemanfaatan tanah dan rencana bangunan yang akan didirikan; (d) tipe hak yang diberikan, periode waktu, tata cara perpanjangan, peralihan, pembaharuan, dan/atau hapusnya  hak  tersebut;  (e)  besarnya  biaya  wajib  tahunan  dan  tata  cara  pelunasannya;  (f) syarat-syarat lain, cara implementasi pembangunan, besaran denda, aturan cidera janji, dan prosedur  pemutusan  hubungan  perjanjian.  Atas  PPT  tersebut  kemudian  nantinya  akan diterbitkan hak atas lahan dalam bentuk HGB, HGU, dan/atau HP pada lahan HPL.

## Kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara Selaku Pemegang Hak Pengelolaan
Kegiatan persiapan IKN dilakukan oleh Otorita IKN, hal ini mengacu pada Pasal 1 ke-9 UU IKN yang mengamanatkan Pemda Khusus IKN yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan preparation , construction ,  dan moving  capital ,  juga  menyelenggarakan Pemda  Khusus  IKN. Namun  kemudian  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  b  mengatur  pula  bahwa  Otorita  IKN  merupakan lembaga  selevel  kementerian  negara  yang  bertugas  sebagai  penyelenggara  Pemda  Khusus IKN.  KaOtorita  IKN  juga  dinyatakan  sebagai  kepala  Pemda  Khusus  IKN  yang  kedudukannya selevel dengan Menteri. Layaknya seorang menteri, KaOtorita dan WakaOtorita IKN diutus langsung  oleh  Presiden  setelah  mendengarkan  pandangan  DPR.  Sebagai  suatu  lembaga, kedudukan IKN atas kekhususannya memiliki karakteristik tersendiri. Wibowo (2022) dalam penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  politik  hukum  pemerintahan  IKN  terletak  dalam penguasaan  pengendalian  Pemerintah  Pusat  secara  menyeluruh  (penuh),  hal  ini  tidak mencermunkan konsep otonomi daerah yang dianut oleh daerah-daerah lain yang mengurus rumah tangganya sendiri. Kekhususan tersebut semestinya secara kelembagaan Otorita IKN harus  ditempatkan  sebagai  bagian  dari  Pemerintah  Pusat  dan  bukan  melaksanakan  sistem pemerintahan daerah yang dikenal pada konsep otonomi daerah.
Mengingat status dan kedudukan IKN serta implikasinya atas HPL yang dapat dikuasai, maka  perlu  diperhatikan  subjek  hukum  yang  dapat  menguasai  HPL  berdasarkan  hukum agraria  nasional  yang  berlaku.  Pasal  5  PP  18/2021  mengamanatkan  bahwa  HPL  dapat diterbitkan untuk subjek-subjek hukum sebagai berikut: (1) instansi Pemerintah Pusat, yang dapat berupa kementerian (dahulu departemen), lembaga pemerintah non kementerian, alat negara, dan lembaga lain yang berpuncak pada presiden; (2) Pemda, yang dalam hal ini dapat berupa  Pemda  baik  tingkat  pertama  atau  provinsi  dan/atau  tingkat  kedua,  yaitu
kota/kabupaten; (3) badan usaha milik negara/daerah; (4) badan hukum milik negara/daerah, maksudnya adalah legal entity yang didirikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah yang statusnya sebagai public legal entity seperti PTN-BH atau bentuk lainnya; (5) Badan Bank Tanah, yaitu badan khusus/ specific entity ( sui generis ) yang dibentuk Pemerintah Pusat untuk pengelolaan tanah di Indonesia; (6) badan hukum yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, dalam artian legal  entity tersebut  diberi  tugas  oleh  Pemerintah  Pusat  dalam  rangka  pengembangan daerah-daerah tertentu seperi badan otorita.
Kategorisasi Otorita IKN sebagai Pemerintah Daerah yang  masih menjadi perdebatan bagi akademisi tata negara, maka dasar pemberian HPL kepada Otorita IKN bukanlah sebagai subjek  Pemerintah  Daerah  melainkan  sebagai  kategori  subjek  badan  hukum  yang  ditunjuk oleh  Pemerintah  Pusat.  Melalui  UU  IKN  dan  Perpres  62/2022,  Pemerintah  menugaskan Otorita  IKN  untuk  mempersiapkan  pembangunan  IKN.  Atas  dasar  penugasan  tersebut, kemudian Otorita IKN diberikan HPL di atas tanah negara. Perlu diketahui bahwa tanah di IKN diperolah melalui pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah ditetapkan sebagai Barang  Milik  Negara  (BMN)  atau  ADP  berdasarkan  Perpres  65/2022.  Tanah  IKN  yang ditetapkan  sebagai  BMN  merupakan  tanah  yang  digunakan  untuk  menyelenggarakan pemerintahan, dimana tanah tersebut diberikan HP selama dipergunakan kepada Otorita IKN dan/atau  kementerian/lembaga  yang  nantinya  akan  pindah  ke  kawasan  IKN.  Lahan  di  IKN yang  ditetapkan  sebagai  ADP  diberikan  status  HPL  kepada  Otorita  IKN.  Otorita  IKN  dalam selaku  pemegang  HPL  atas  ADP  memiliki  beberapa  wewenang  atas  tanah  di  IKN  sebagai berikut:
Pertama,  Otorita  IKN  berwenang  untuk  menyusun  perencanaan  pemanfaatan, peruntukan,  dan/atau  penggunaan  tanah  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  dan  rencana induk IKN serta perincian rencana induk IKN. Dalam penyusunan rencana induk, Otorita IKN wajib  memperhatikan  dan  mengacu  pada  Rencana  Tata  Ruang  Kawasan Strategis  Nasional (RTR KSN) IKN dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN. Perencanaan tata ruang dan tata peruntukan  tanah  yang  baik  di  IKN  oleh  Otorita  IKN  dapat  memberikan  kepastian  arah pembangunan  kota  dan  berpeluang  menarik  penanam  modal  baik  penanam  modal  lokal maupun  penanam  modal  luar  negeri  ke  IKN.  Perencanaan  tata  kota  yang  buruk  dapat berimplikasi pada kurangnya minat penanam modal untuk berinvestasi di IKN. Namun perlu dibatasi  bahwa perencanaan  tata  ruang  dan tata  peruntukan  tanah  yang  baik  adalah  yang tetap memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat sekitar.
Kedua, Otorita IKN berwenang untuk memanfaatkan atau menggunakan seluruh atau sebagian tanah HPL untuk dipergunakan untuk sendiri atau dikelola dengan cara kerja sama dengan  pihak  ketiga.  Dalam  rangka  kerjasama  lahan  HPL  untuk  pihak  ketiga,  Otorita  IKN berwenang  mengikatkan  diri  untuk  melakukan  perjanjian  pemanfaatan  tanah  di  IKN  yang dibuat dihadapan pejabat umum. Otorita IKN dapat memberikan kepastian jaminan kepada pihak ketiga terkait pembaharuan hak dan/atau perpanjangan hak secara sekaligus. Pasal 15 ayat  (5)  Perpres  65/2022  menyatakan  juga  bahwa  jangka  waktu  PPT  bisa  menyesuaikan kebutuhan penanaman modal dan kebutuhan lain yang sejalan dengan proses pembangunan
dan  perencanaan  IKN.  Terhadap  pihak  ketiga  yang  bekerja  sama  tersebut  dapat  diberikan HGB,  HGU,  atau  HP  pada  lahan  HPL  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  investor  dan kesesuaiannya dengan perundang-undangan. Kewenangan Otorita IKN tersebut merupakan salah  satu  cara  kebijakan  yang  menarik  para  penanam  modal  untuk  berinvestasi  di  IKN mengingat dengan adanya kepastian jangka waktu hak atas tanah ditambah dengan jaminan perpanjangan hak atas tanah secara sekaligus maka investor tidak perlu lagi khawatir akan lokasi bisnisnya di IKN. Namun kebijakan ini pun perlu dibatasi agar penguasaan seseorang atau  badan  hukum  atas  tanah  tidak  diberikan  secara  berlebihan.  Pemberian  tanah  secara berlebih  berpotensi  menjadi  aset  terlantar  yang  tidak  optimal.  Pemberian  jangka  waktu secara  sekaligus  perlu  dipertegas  seperti  apa  mekanismenya  agar  pengelola  IKN  nantinya tidak terjebak dalam Perjanjian yang dibuatnya sendiri.
Ketiga,  Otorita  IKN  berwenang  untuk  menerapkan  tarif  dan/atau  uang  (iuran)  wajib tahunan kepada pihak lain yang bekerja sama di atas tanah HPL Otorita IKN. Penetapan tarif ini biasanya dinyatakan dalam perjanjian penggunaan tanah yang disepakati pemegang HPL dan  penerima  hak  atas  lahan  di  atas  tanah  HPL.  Kebijakan  iuran  wajib  ini  biasanya  akan ditetapkan  besarannya  berdasarkan  regulasi  yang  dikeluarkan  oleh  badan  otorita  terkait dalam  hal  ini  Otorita  IKN  selaku  pengelola  kawasan.  Besaran  iuran  yang  mesti  dibayar dituliskan dan/atau dituangkan dalam bentuk tertulis yakni dalam PPT yang dibuat oleh pihak ketiga  dan  Otorita  IKN.  Kewenangan  yang  ketiga  ini  dapat  menjadi  alat  untuk  menarik penanam  modal  dengan  cara  pemberian  potongan  iuran  dengan  mekanisme  yang menguntungkan bagi Otorita IKN.
Ketiga kewenangan Otorita IKN dalam kapasitas selaku pemegang HPL dan ditambah dengan kebijakan insentif lainnya sebagaimana diatur dalam PP 12/2023 seperti free BPHTB dan  biaya  pengurusan  perizinan  merupakan  salah  satu  cara  untuk  percepatan  penanaman modal  di  IKN  yang  bertujuan  untuk  mengundang  minat  penanam  modal  dalam  negeri maupun  luar  negeri  untuk  berinvestasi  di  IKN.  Namun  demikian,  kewenangan  Otorita  IKN selaku pemegang HPL harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang tercantum dan diatur dalam UUPA selaku kodifikasi hukum agraria nasional.

## Penutup
Pemindahan  ibu  kota  negara  ke  kawasan  IKN  merupakan  langkah  strategis  nasional untuk  mewujudkan  Visi  Indonesia  2045.  Pemerintah  mengamanatkan  Otorita  IKN  selaku lembaga  (badan)  yang  ditugaskan  untuk  melakukan  persiapan,  pembangunan,  dan penyelenggaraan  IKN.  Lahan  di  IKN  yang  dikategorisasi  sebagai  Aset  Dalam  Penguasaan Otorita  IKN  diberikan  HPL  terhadap  Otorita  IKN.  Pemberian  HPL  kepada  Otorita  IKN diperbolehkan mengingat bahwa Otorita IKN dalam ketentuan perundang-undangan terkait HPL dapat dikategorikan sebagai subjek HPL yang dikelompokkan sebagai badan hukum yang ditunjuk  oleh  Pemerintah  Pusat  dalam  rangka  pengembangan  dan  pembangunan  IKN berdasarkan  UU  IKN  dan  Perpres  62/2022.  Atas  dasar  HPL  tersebut,  Otorita  IKN  memiliki wewenang  untuk  menyusun  rencana  peruntukan  tanah  sesuai  rencana  induk  IKN,
menggunakan tanah hak  pengelolaan  dan/atau mengkerjasamakan dengan  pihak  lain,  dan menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan yang harus dibayar mitra pemegang hak atas tanah di atas HPL Otorita IKN. Penyusunan rencana peruntukan tanah dan ruang yang baik dapat memberikan kepastian arah pembangunan kota IKN sehingga menarik minat penanam modal. Kerjasama penggunaan tanah dengan pihak ketiga sebagaimana kewenangan kedua Otorita HPL dapat dilakukan dengan cara memberikan hak atas tanah di atas HPL Otorita IKN kepada investor dengan jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian. Kewenangan terkait pengenaan iuran kepada pemegang hak atas tanah di atas HPL juga dapat diarahkan untuk menarik  investor  dengan  mengadakan  potongan  iuran  dengan  tetap  memperhatikan keuntungan bagi pengembangan IKN. Insentif-insentif lain yang diatur dalam PP 12/2023 juga menjadi daya tarik bagi penanam modal. Dengan demikian, kewenangan Otorita IKN selaku pemegang HPL ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi peningkatan penanaman  modal  di  IKN  karena erat  kaitannya  dengan  pemberian hak atas  tanah  di  atas tanah HPL.

## Rekomendasi
Kebijakan perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah secara sekaligus di atas HPL di wilayah  IKN  yang  diamanatkan  perundang-undangan  mesti ditinjau  kembali  kesesuaiannya dengan  UUPA  dan  hukum  positif  pertanahan  di  Indonesia.  Kebijakan  perpanjangan  dan pembaruan  secara  sekaligus  pernah diatur  dalam  UU  Penanaman Modal  namun  kebijakan tersebut  telah  dinyatakan  tidak  berlaku  berdasarkan  Putusan  MK  No.  21-22/PUU-V/2007, oleh  karena  itu  perlu  dikaji  mengapa  suatu  kebijakan  yang  telah  dianggap  bertentangan dengan UUD 1945 sebelumnya, di kemudian hari tetap diatur kembali dalam sampul regulasi yang lebih baru.

## Acknowledgement
Penelitian  ini  dapat  terlaksana  dan  tertulis  atas  bantuan  hibah  riset  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia Tahun 2023 berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor 780/UN2.F5.D/PPM.00.02/2023.

## Daftar pustaka
Ain’, N. N. (2019). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi.
Jurnal Al-Tsaman , 3 (1), 162 – 169. https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al- tsaman/article/view/504
Arga,  K.  I.,  Safe’i,  M.,  Yossi,  M.,  Amalia,  M.,  Saputra,  R.,  &  Gustiawan,  R.  (2022).  Pengaruh Pembangunan  Infrastruktur  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia. Salam: Islamic Economics Journal , 3 (1), 62 – 79.
Badan  Pusat  Statistik.  (2023). Ekonomi  Indonesia  Tahun  2022  Tumbuh  5,31  Persen .  Badan Pusat Statistik.
Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (2022). World Inequality Report 2022. World Inequality Lab .
Fauzi, F. (2021). Social Justice: The Basis for Implementing Compensation in Land Acquisition for The National Strategic Projects in Indonesia. Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan ,
7 (1), 14 – 27.
Freeman, M. (2014). Lloyd’s Introduction to Jurisprudence (9th ed.). Thomson Reuters.
Hadi,  F.,  &  Ristawati,  R.  (2020).  Pemindahan  Ibu  Kota  Indonesia  dan  Kekuasaan  Presiden dalam Perspektif Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 17 (3), 530 – 557.
https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1734
Harsono, B. (2018). Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya) . Universitas Trisakti.
Haryadi, M. (2019, April 30). Jonggol Nyaris Jadi Ibu Kota RI di Era Ode Baru, Kenapa Akhirnya Batal? Padahal Sudah Ada Keppres. Tribunnews .
Herdiana, D. (2022). Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik. Jurnal Transformative , 8 (1), 1 – 30.
Hochstein, A. (2020). The Harrod-Domar Model, the Money Market and the Elasticity of the Investment  Demand  Curve.  In International  Advances  in  Economic  Research (Vol.  26, Issue 2, pp. 197 – 198). https://doi.org/10.1007/s11294-020-09784-2
Hutagalung, A. S., & Sitorus, O. (2011). Seputar Hak Pengelolaan (1st ed.). STPN Press.
Javier, W. M. T. (2023, May 15). Sekilas Mengenai Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara . Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
Librianto, D., Djumeno, L. D., & Fauzi, F. (2023). Granting of The Right of Building Over The Right of Management: Alternative Land Settlement For Retired Indonesia Navy Army In Pangkalan Jati Plot. Jurnal Hukum To-Ra , 9 (2), 201 – 211.
https://doi.org/https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.219
Novelino, A. (2019, April 29). Sejarah Pemindahan Ibu Kota Sejak Era Hindia Belanda. CNN Indonesia .
Nugrohosudin,  E.  (2022).  Kedudukan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  dalam  Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022. Jurnal Legislatif , 5 (2), 79 – 90. https://doi.org/doi.org/10.20956/jl.v5i2.21002
Nurahmani,  A.,  &  Sihombing, P.  (2022).  Kajian  Kebijakan Pembatasan  Pengalihan  Hak  Atas Tanah  di  Ibu  Kota  Nusantara. Majalah  Hukum  Nasional , 52 (1),  27 – 46. https://doi.org/doi.org/10.33331/mhn.v52i1.181
Panjaitan,  H.  A.  M.,  Mulatsih,  S.,  &  Rindayati,  W.  (2020).  Analisis  Dampak  Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan , 8 (1), 43 – 61. https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.29898
Parlindungan, A. P. (1989). Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA (1st ed.). Mandar Maju.
Peraturan  Pemerintah  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran Tanah . PP Nomor 18 Tahun 2023. LN Nomor 28 Tahun 2021, TLN Nomor 6630.
Peraturan  Pemerintah  Pemberian  Perizinan  Berusaha,  Kemudahan  Berusaha,  dan  Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara . PP Nomor 12 Tahun 2023. LN Nomor 37 Tahun 2023, TLN Nomor 6854.
Ratnapala,  S.  (2017).  Jurisprudence,  Third  edition.  In Jurisprudence,  Third  Edition . https://doi.org/10.1017/9781316716960
Schatz,  E.  (2003).  When  capital  cities  move:  The  political  geography  of  nation  and  state building. Working Paper of the Helen Kellogg Institute for International Studies , 303 . Shimamura,  T.,  &  Mizunoya,  T.  (2020).  Sustainability  prediction  model  for  capital  city relocation in Indonesia based on inclusive wealth and system dynamics. Sustainability (Switzerland) , 12 (10). https://doi.org/10.3390/su12104336
Sumardjono,  M.  S.  W.  (2008). Tanah  dalam  Pespektif  Hak  Ekonomi  Sosial  dan  Budaya . Penerbit Kompas.
Theberge, L. J. (1980). Law and Economic Development. Denver Journal of International Law & Policy , 9 (2), 231 – 238.
Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria . UU Nomor 5 Tahun 1960. LN Nomor 104 Tahun 1960, TLN Nomor 2043.
Undang-undang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang . UU Nomor 6 Tahun 2023. LN Nomor 41 Tahun 2023, TLN Nomor 6856.
Wibowo,  T.  A.  A.  (2022).  Politik  Hukum  Desain  Otonomi  Khusus  Ibu  Kota  Nusantara.
Staatsrecht:  Jurnal  Hukum  Kenegaraan  Dan  Politik  Islam , 2 (2),  213 – 226. https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2810
Zaini,  Z.  D.  (2011).  Implementasi  Pendekatan  Yuridis  Normatif  dan  Pendekatan  Normatif Sosiologis  dalam  Penelitian  Ilmu  Hukum. Pranata  Hukum , 6 (2),  117 – 132. https://doi.org/http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159