## DINAMIKA PERBEDAAN  PENDAPAT TERKAIT KEWARISAN ANAK KETIKA FORMULASI KOMPILASI HUKUM ISLAM

## Muhammad Fadhlan Is
Dosen Prodi Hukum Keluarga STAIN Mandailing Natal Email : fadhlan_102585@yahoo.com

## ABSTRACT
An  opinion  differencein  the  stipulation  of  Islamic  Law  is  not  a  new  thing.  It  already  existed  even  when  the Prophet  was  still  alive.  Likewise,  during  the  KHI  formulation,  it  was  clear  that  there  was  a  dynamic  of  opinion differenceamong  Islamic  Law,  Customary  Law  and  Civil  Law  (Burgerlijk  Wetboek)  which  were  intersected  in influencing the stipulation  of the  Islamic  Lawin the country.  There are  many  factorsthat lead to the dynamics of different  opinions;  among  others  is  the  existence  of  Civil  Law  products  (Burgerlijk  Wetboek)  which  had  been applied before KHI.This colonial Law is what influences the  national lawyers’ pattern of thinkingin determining Islamic  law  in  KHI.    The  results  of  the  study  show  the  fact  that  the  formulation  of  KHI  through  a  structural approach  is  top  down  from  the  central  government,  but  still  involves  the  role  of  the  ulama,  scholars  and practitioners of Islamic law. KHI material absorbs fiqh that is familiar in the country. The dynamics of differences of  opinion  are  found  in  three  patterns  of  Islamic  Law  thought  that  emerged  at  that  time.  First,  the  literalisasi group, which is a group that opposes thoughts that violate the nash qat'i . Secondly, the group is assimilative, this group  tries  to  find  a  new  interpretation  in  understanding  nash  qat'i.  The  three  groups  are  Harmonized, Characteristics of this group  may be out of zahir nash , if  judging there are provisions that can be an alternative, inheritance  is  included  in  the  category  of  mu'amalat  worship  which  must  be  open  to  accepting  changes  by considering the interests and eliminating the narrowness in society.

## ABSTRAK
Perbedaan  Pendapat  dalam  penetapan  Hukum  Islam  bukanlah  suatu  hal  yang  baru,  bahkan  sudah  terjadi  disaat Rasulullah  masih  hidup.  Begitu  juga  ketika  formulasi  KHI,  terlihat  jelas  adanya  dinamika  perbedaan  pendapat antara Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ) yang bersaing dalam mempengaruhi penetapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Tanah air. Banyak faktor yang menyebabkan dinamika perbedan pendapat  dalam formulasi  KHI.  Hasil penelitian  menunjukkan fakta terkait dinamika perbedaan pendapat terjadi dalam formulasi  KHI diaktori tiga corak pemikiran  Hukum  Islam  yang  muncul di  waktu itu, Pertama, kelompok bercorak  tekstul,  yaitu  kelompok  yang  menentang  pemikiran  yang  melanggar  nas} qat}’i> . Kedua ,  kelompok bercorak  asimilatif,  kelompok  ini  mencoba  mencari  tafsir  baru  dalam  memahami nas}  qat}’i . Ketiga kelompok bercorak  Harmonisasi , Ciri  dari  kelompok  ini    mengusulkan  revisi  beberapa  hukum  yang  digagas  oleh  dua kelompok  sebelumnya,  bagi  kelompok  ini  kewarisan  termasuk  kategori  ibadah  mu’amalat  yang  mesti  terbuka menerima pembaharuan.
Kata kunci : Dinamika, Perbedaan Pendapat, Formulasi, Kompilasi Hukum Islam,Waris, Hibah dan Wasiat.

## A. Pendahuluan
Sejarah mencatat keberhasilan dalam  usaha  formulasi  KHI  banyak dibayang-bayangi  oleh  persaingan  dan pertarungan  antara  beberapa  pemikiran hukum  Islam,  terlebih  lagi  saat  itu mayoritas  Muslim  Indonesia  menganut mazhab  Sya>fi‟iyah  (Azhar,  2016).  Terkait
tentang  hukum  waris  ketika  pertengahan dekade  80-an,  Munawir  Sjadzali  yang ketika itu menjabat sebagai menteri agama RI,  pernah  melontarkan  ide  agar  dalam pembagian  waris  umat  Islam  Indonesia memberikan  bagian  yang  sama  terhadap anak  laki-laki  dan  perempuan.  Munawir Sjadzali  mengemukakan  bahwa  al-Qur‟an
menganut nasakh (pembatalan),  bagian  2:1 bisa  dinasakh  atau  dibatalkan  hukumnya, hal  ini  didasarkan  pada  budaya  dan  adat Arab setempat. Dahulu pada masa sebelum Islam, wanita sama sekali tidak mendapatkan  warisan.  Setelah  Islam datang,  wanita  diberi  bagian  warisan meskipun hanya setengah (Sjadzali, 1993)
Amir  Syarifuddin,  menjelaskan “KHI secara umum dipandang sebagai fikih khas  Indonesia  yang  berbeda  dengan negara  Islam  lainnya,  Munculnya  KHI  di Indonesia  sebagai  hasil  pemikiran  Hukum Islam  Indonesia  yang    diwakili  oleh  para ulama, pakar hukum Islam dan cendekiawan se-Indonesia dengan melakukan  beberapa  tahapan-tahapan. Namun  disebabkan  adanya  perbedaan  di kalangan  kelompok  atau  perorangan  di kalangan ulama dalam paradigma metodologi  dan  metode  ijtihad  dalam memahami  teks  al-Qur‟an  dan  Sunah tentang hukum kewarisan Islam yang baru ini,  melahirkan  dinamika  perbedaan pendapat  dan  bahkan  penolakan    ketika diformulasikannya Kompilasi Hukum Islam waktu itu (Amir Syarifuddin, 2017) Yahya  Harahap,  salah  seorang perumus KHI dalam tulisannya menyatakan :
“Jangan  mimpi  seolah-olah  KHI sudah  final  dan  sempurna.  Jangan tergoda oleh bayang-bayang kepalsuan  yang  menganggap  KHI
sebagai karya sejarah yang monumental dan agung, keliru sekali impian dan hayalan seperti itu. Yang benar,  terima  dan  menyadari  KHI dengan  segala  kekurangan  dan ketidaksempurnaan.  Pengkaji  dan perumusnya  adalah  manusia  biasa dengan  segala  sifat epemeral yang melekat  pada  dirinya.  Sudah pasti KHI  banyak  sekali  mengandung kelemahan-kelemahan  dan  ketidak sempurnaan” (Harahap, 1999)
Berdasarkan  pemaparan  di  atas, penulis  akan  mengungkapkan  bagaimana dinamika  perbedaan  pendapat  dalam formulasi kewarisan anak dalam Kompilasi Hukum  Islam  dan  bagaimana  corak pemikiran hukum Islam yang terjadi ketika itu  baik    dari  segi  materi,  matode  ijtihad dan istinbat hukumnya.

## B. Kajian Literatur
Di  antara  tulisan,  buku  dan  karya ilmiyah lainnya yang relevan dengan kajian ini, penulis temukan diantaranya adalah:
Penelitian disertasi dari
Habiburrahman (2014), dimana ia menggugat  dasar  kehujjahan  beberapa pasal-pasal  waris  KHI  yang  tidak  diatur dalam  al-Qur‟an,  Hadis  dan  kitab-kitab fikih  ulama  mujtahid  terdahulu,  dasar pertimbangan  hukum  serta  tinjauan  teori- teori hukum terhadap pasal-pasal ketentuan  dari  pasal-pasal  tersebut  justru
dianggap  bertentangan  dengan  asas ijba>ri
dalam hukum kewarisan Islam (Habiburrahman, 2011)
Penelitian  disertasi  yang  dilakukan Suparman  Usman  (2012)  yang  berjudul  “ Hukum  Islam  Dalam  Hukum  Positif    di Indonesia,  Studi  Kritis  Hukum  Kewarisan Menurut  KHI    di  Indonesia  dan pelaksanaannya  di  Pengadilan  Agama. Penelitian  beliau  ini  membahas  tentang sejauh  mana  pengaturan  materi  hukum kewarisan  Islam  menurut  KHI  sebagai hukum positif di Indonesia.
Penelitian  disertasi  oleh  Minhajul Falah yang meneliti aturan kewarisan yang ditawarkan KHI dan dibandingkan dengan aturan  kewarisan  dalam  fikih  klasik. Dimana  ia  menemukan  bahwa  kerancuan dan  ketidak  relevanan  satu  aturan  dengan aturan  kewarisan  lainnya  dan  kekacauan dalam penerapannya (Falah, 1993)
Penelitian  disertasi  IAIN  Imam Bonjol  Padang,  yang  ditulis  oleh  Elfia (2016),  dengan  judul  “  Kebijakan  Hukum Dalam  Penyelesaian  Warisan  Menurut Hukum  Kewarisan  Islam.  penelitian  ini membahas  tentang  bagaimana  kebijakan hukum  dalam  pembagian  warisan  secara takharruj menurut  ulama  Hanafiyah  dan selain ulama Hanafiyah.
Berbeda  dengan  fokus  penelitian- penelitian  sebelumnya,  dalam  penelitian penulis  akan  membahas  tentang  dinamika perbedaan  pendapat  dalam  formulasi  KHI
tentang  hukum  waris,  hibah  dan  wasiat, dilihat  dari  sisi  materi  ijtihad,  metode ijtihad dan Istinbat hukum.

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan field research (penelitian  lapangan)  dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.  Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  sumber  data primer  dan  data  sumber  data  sekunder. diperoleh  dari  wawancara  langsung dilakukan  terhadap  informan  seperti  para perumus  langsung  yang  terlibat  dalam formulasi  Kompilasi  Hukum  Islam,  juga beberpa  pakar  hukum  Islam  yang dipandang  memahami  masalah  yang diteliti.  Adapun  data  sekunder  untuk penelitian  ini  diambil  dari  buku  yang terkait dan beberapa jurnal hasil penelitian seperti Mimbar Hukum yang pernah terbit secara  berkala  diawal-awal  lahirnya  KHI. Adapun  teknik  analisis  data  yang  akan dilakukan  peneliti  yaitu  reduksi  data, penyajian  data,  melakukan  verifikasi  dan menarik kesimpulan.

## D. Hasil Dan Analisis Penulis
1. Dinamika  perbedaan  pendapat  ketika formulasi  terkait  kewarisan  anak ketika  formulasi  Kompilasi  Hukum Islam
Munculnya  perbedaan  pendapat yang paling tajam dikalangan ulama  dalam
merancang  hukum  kewarisan  KHI  adalah ketika  wacana  Menteri  Agama  Munawir Sjadzali dan  Tim Perumus KHI yang ingin menyamaratakan  porsi  waris  anak  lelaki dengan  anak  perempuan  menjadi  1:1. Munawir  Sjazali  (Sjadzali,  n.d.)  dalam berbagai forum dan seminar terkait Hukum Islam,  sering  melontarkan  gagasannya untuk  memberikan  porsi  waris  yang  sama antara  anak  laki-laki  dan  perempuan, gagasannya  tersebut  memancing  polemik dan  perbedaan  pendapat  diberbagai kalangan,  ada yang mendukung dan tidak sedikit  yang    menentang  keras  gagasanya tersebut (Sjadzali, 1986)
Untuk  menguatkan  pendapatnya itu Munawir Sadzali memberikan beberapa argumentasi,  diantaranya: Pertama ,  melihat
“realita” kehidupan dimasyarakat Indonesia,  pembedaan  waris  antara  anak laki-laki dengan anak perempuan 2:1 dalam surat An-Nisa ayat 11 sangat tidak adil dan merugikan anak perempuan,  beliau mencoba menawarkan perlunya melakukan penafsiran ulang dengan memberikan porsi yang  sama  banyak  diantara  anak  laki-laki dan anak perempuan. Kedua, jika dinyatakan  pembagian  anak  laki-laki dengan  anak  perempuan  2:1  adalah bersumber  dari  dalil  Qath‟i,  beliau menjawab  bahwa  dalam  al-Qur‟an  dan Hadis  Nabi  terdapat naskh .  Dalam  kitab suci  terdapat  ayat-ayat  yang  berisikan pergeseran  atau  bahkan  pembatalan
terhadap  hukum-hukum  atau  petunjuk yang  diturunkan  sebelumnya. Ketiga, konsensus para ulama bahwa Hukum Islam terbagi  atas  dua  kategori,  yaitu  Ibadah mah}dah dan Ibadah muamalah. Dalam ibadah mu‟amalat ini lebih luas ruang gerak untuk penalaran  intelektual  dengan  kepentingan masyarakat  sebagai  dasar  pertimbangan atau  tolak  ukurnya,  seperi  hukum kewarisan  yang  termasuk  dalam  kategori hukum  kedua  ini. Keempat ,  ketika  mesti mencontoh  bagaimana  ketauladanan  dari Umar  Bin  Khattab,  yang  telah  berani mengeluarkan  kebijakan  dalam  bidang hukum  yang  tidak  sepenuhnya  sesuai dengan  bunyi  ayat-ayat  al-Qur‟an.  Kasus yang  paling  terkenal  adalah  permasalahan pembagian  rampasan  perang  yang  keluar dari petunjuk al-Qur‟an, surat al-Anfal ayat 41 (F.Mas‟udi, 1988)
Terkait  gagasan  Munawir  Sjazali dalam  bukunya  “Aktualisasi  Ajaran  Islam” telah  banyak  menimbulkan  perbedaan pendapat  dari  beberapa  ulama  dan cendikiawan  muslim  yang  hidup  dimasa itu.  Pada  tahun  1987  Pustaka  Panjimas menerbitkan  sebuah  kumpulan  tulisan yang  disadur  dari  forum  pendapat  terkait beberapa tanggapan dan kritikan pemikiran  Munawir  Sajzali  ini.  Kumpulan tulisan ini diberi judul “Polemik Reaktualisasi  Ajaran  Islam”.  Sebagaimana kasus-kasus  sebelumnya,  ketika  ada tawaran  pemikiran  Islam  yang  berbeda
dengan  pemahaman  umum  masyarakat yang  sudah  mapan  selalu  menuai kontroversi, ada yang mendukung dan ada yang  menolak,  dan  ada  juga  yang mendukung  dengan  revisi  terkait  porsi warisan anak ini:
a. Kelompok  yang  menolak  Tawaran  hak waris  untuk  Anak  Laki-Laki  dan Perempuan Menjadi 1:1 Dan
Argumentasinya.
1) Rifyal Ka‟bah
Menanggapi  tawaran  pemikiran
Munawir  yang  menyatakan  perasaan Munawwir kurang enak menerima keadilan ilahi yang menetapkan pembagian warisan  anak  laki-laki  dua  kali  lipat  dari pembagian  anak  perempuan”.  Rifyal menyatakan  bahwa  Munawir  terpengaruh oleh  konsep  keadilan  Liberal.  Menurut Rifyal,  manusia  adalah  hamba  Allah, dipandang  sama  dihadapan  Allah,  tetapi fungsi  dan  kewajiban  mereka  berbeda. Laki-laki  sebagian  suami  dan  ayah, posisinya dinaikkan sebagai kepala keluarga  yang  harus  bertanggungjawab dalam  nafkah  lahir  dan  batin  kepada keluarganya,  dan  wanita  sebagai  ibu  dan istri  bertugas  mengurus  kedalam  keluarga dengan  mendidik  anak  dan  memberikan kasih  sayang  kepada  seluruh  anggota keluarga.  Dalam  hal  ini  wanita  tidak dibebani
tanggung
jawab keuangan(Darokah, 1987)
Mengenai pembatalan hukum dengan nasakh yang  telah  ditegaskan  oleh teks  al-Qur‟an  dan  Sunnah  adalah  hak khusus pembuat syari‟at (Allah dan Rasul). Sekarang pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan lagi karena wahyu telah terhenti dan  rasul  telah  tiada,  sementara  itu,  nalar manusia  yang  disebut ra‟yu dapat digunakan sebagai sumber hukum. Praktek nasakh  dalam  kasus  ini  dapat  berimbas kepada  hak-hak  kesaksian,  hak  talak, keluarnya  rumah  tanpa  muhrim  dan  lain sebagainya  yang  sudah  menjadi  ketentuan baku dalam syariat Islam.
2) Ali Yafie
Menurutnya naskh hukum  dalam ayat  yang  qat‟i al-Qur‟an  dan  Sunnah, maka  hal  ini  tidak  pada  tempatnya  lagi, karena  perubahan  hukum  melalui  jalur naskh berakhir  sejak  wafatnya  penerima wahyu  yaitu  Rasulullah  Saw.  Karena masalah  waris  menurutnya    termasuk kategori  hukum-hukum  keluarga  yang dinilai sama dengan solat, zakat,puasa dan hukum  semuanya  ini  dipandang  sesuatu yang tauqi>fiyah  ( berdasarkan  wahyu  dan kepatuhan ) sekalipun  ada  kalanya  disertai dengan  penjelasan  hikmahnya.  Jenis hukum  seperti  ini  tidak  menerima  lagi perubahan. Dalam analisis Ali Yafie, hal ini termasuk  kedalam  kategori  „ Urf  Fa>sid ”, terkait  dengan  warisan  anak  perempuan dibenarkan  sama  besarnya  dengan  yang diberikan  kepada  anak  laki-laki,  maka
menurutnya  hal  ini  tidak  boleh  dilakukan karena  bertentangan  dengan  hukum syari‟at Islam dan termasuk kepada bentuk „urf  fa>sid yang  tidak  dapat  dipakai  dalam melahirkan hukum syara‟.
3) Aminullah HM.
Persoalan yang ditulis oleh Munawir,  yang  menyatakan  ,  “saya  kok tidak “sreg” kalau saya meninggal nanti tiga anak laki-laki saya yang sudah saya ongkosi mahal  itu  masih  akan  menerima  dua  kali lebih  besar  dari  pada  apa  yang  diterima oleh  anak  perempuan-perempuan  saya”. Aminullah menjelaskan bahwa logika yang digunakan  oleh  Munawwir  adalah  “tidak matang”.  Pasalnya  yang  menjadi  ukuran besar  kecilnya  konsumsi  kebutuhan hidup dilihat  dari  yang  sekarang  dijalani,  tetapi, lebih  jauh  yang  dilihat  adalah  posisi tanggung jawab, yang jelas berbeda antara antara laki-laki dan perempuan. b . Kalangan  Pendukung  Penuh  Pemikiran
Munawir Sadzali dalam  Menyamakan Porsi Waris Anak 1:1.
1) Masdar F. Mas‟udi
Beliau  adalah  Seorang  cendikiawan muda  NU,  ketika  Masdar  mendengar langsung  gagasan  dari  Munawir  dalam sebuah  acara  wisudah  di  IAIN  Syarif Hidayatullah tahun 1987, membuat dirinya terbawa  ikut  menerima  gagasan  Munawir, yang  menurutnya  Munawir  berhasil memunculkan    opini  ditengah-tengah peserta  seminar  tersebut  bahwa  sejumlah
ayat al-Qur‟an  sudah tidak relevan dengan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, diantara yang paling mencolok  adalah  perbedaan  porsi  2:1  bagi anak  laki-laki  dan  perempuan  (Sjadzali,
1986)
Terkait polemik pemikiran
Munawir  dalam  permasalahan  porsi  waris anak  laki-laki  dan  perempuan  dalam pemikiran Masdar F. Mas‟udi menyampaikan  beberapa  pokok-pokok pikiran  diantaranya  (F.Mas‟udi,  1988) Pertama, dengan memandang  ayat-ayat  al- Qur‟an  tetap  sebagai  ayat  yang  berarti tanda  dan  simbol  dari  ide-ide  universal yang demi fitrah telah diakui oleh  segenap manusia  semata-mata  karena  dia  manusia. Maka  terobosan  atau  “modifikasi”dalam pikiran  Munawir    secara  teoritis  adalah bisa, dan dalam kondisi tertentu malah tak terelakkan. Kedua ,  Kategori qat}‟i> dan z}anni>, sebagai  istilah  tidak  terdapat  baik dalam  al-Qur‟an  maupun  Hadis  Nabi. Istilah ini adalah produk ulama fikih, yang mana  istilah  ini  diciptakan  untuk membebaskan  diri  dari  kontroversi  yang cukup  seru  seputar  “ mutasyabbiha>t . Ketiga , syariat  yang  tersurat  dalam  2:1  antara pewaris  pria  dan  wanita    bisa  saja  diubah dan di modifikasi.  Menurut hemat Masdar bahwa  semangat  ayat  itu  lebih  kepada keinginan  untuk  menggaris  bawahi  suatu prinsip  ( Sunatulla>h ),  bahwa  tuntutan tanggung jawab laki-laki dalam kehidupan
keluarga adalah lebih berat dari pada yang harus  dipikul  oleh  wanita.  Tapi  kondisi tersebut  bisa  berubah  sesuai  dengan kondisi sosiologi dan budaya suatu tempat (F.Mas‟udi, 1988)
2)  M. Yahya Harahap
Sebagai salah seorang Hakim Agung dimasa itu, menanggapi pemikiran Munawir,  beliau  menjelaskan  bahwa penggunaan asas qat}‟i> surat an-Nissa ayat 11  sebagai  alasan  menolak  aktualisasi Ajaran  Islam  perlu  ditalaah  ulang.  Penulis tidak  mengatakan  asas    ini  di  buang.
Malahan kita patut bangga atas kemampuan para mujtahid besar, menyusun sistem usul fiqih sebagai metode berfikir  menentukan  cara-cara  menafsir dan  merumus  syariat.  Namun  sebaliknya, jika asas qathi kita paksakan dalam bidang muamalah,  akan  menamatkan  kita  sebagai „ khaira  ummah ”  (sebagai  umat  teladan).
Seperti  penolakan  KB  yang  ddasari  dari nash yang dinilai qathi (Harahap, 1999)
Menurut  M.  Yahya  Harahap  dalam memahami  kalimat  “ fari>d}atan  minalla>h ”
menjelaskan larangan untuk menghapuskan  hak  dan  kedudukan  anak perempuan  mewarisi  harta  peninggalan orang  tuanya  seperti  yang  terjadi  dimasa jahiliyah.  Allah  telah  menetapkan  batas minimum  yang  mesti  diberikan  kepada anak  perempuan  yakni  setengah  bagian seorang anak laki-laki.  Oleh karena bagian yang  ditetapkan  di  situ  merupakan  garis
batas  minimum  berarti  ketetapan  itu bukan  sukatan  ukuran  mati.  Tetapi  dapat diperbesar  jumlahnya  apabila  suatu  masa dan tempat, masyarakat Islam menghendaki dengan jalan memberi bagian yang  sama  antar  lelaki  dengan  anak perempuan.  Pengkajian  tafsir  ini  dapat disepakati  apabila  masalah warisan dimasukkan  dalam  kategori  “ iba>dah mu‟a>malah ”.  Bukan  bidang  “ iba>dah  al-
„ubu>diyah ” yang melarang penggunaan nalar terlampau  bebas.  Menurutnya  jika  kita mencoba  memahami  hukum  waris  Islam dilihat  dari  pendekatan  ilmu  hukum umum.  Warisan termasuk hukum perdata, rumusan dan substansinya pada hakikatnya  bersifat  “mengatur”  bukan bersifat  “ imperatif ”  atau  memaksa.  Ajaran demikian,  hampir  bersamaan  dengan  sifat Ibadah Muamalah dalam ajaran Islam, yang memberikan  gerak  nalar  berijtihad dengan ungkapan  sabda  Rasul  “ kamu  lebih  tahu mengenai urusan dunia” .
3). Nurcholish  Madjid,
Hal  senada  juga  datang  dari Nurchalis, saat
heboh-hebohnya reaktualisasi ajaran agama yang dilontarkan  Munawir  Sjadzali.  Menurut Nurchalish  terkait  polemik  Aktualisasi Ajaran Islam yang digagas Mnawir Syadzali ini,
Nurcholish menyampaikan dukungannya terhadap pemikiran
Munawir  ini  dengan  beranalogi  dan mengkiaskannya dengan keberanian
Ijtiha>d  Umar  bin  Khatta>b,  baginya  perlu mempertimbangkan  kemaslahatan  atau kepentingan umum dalam usaha menangkap makna  dan  semangat berbagai ketentuan  keagamaan.  Pertimbangan  itu terlebih  lagi  berlaku  berkenaan  dengan ketentuan  agama  yang  tercakup  dalam pengertian istilah “ syari‟ah ” sebagai hal yang mengarah  kepada  sistem  hukum  dalam masyarakat  (Madjid,  1988).  Contoh  klasik untuk  tindakanan  mempertimbangkan kepentingan  umum  dalam  menangkap makna  semangat  agama  itu  ialah  apa  yang dilakukan  oleh  khalifah  Umar  ibn  al- Khatta>b  RA,  berkenaan  dengan  masalah tanah-tanah  pertanian  beserta  garapan- garapannya  yang  baru  dibebaskan  tentara Muslim  di  negeri  Syam,  Irak,  Persi  dan Mesir.  Bukanlah  berarti  peniadaan  ayat atau nas}, melainkan justru berpegang teguh kepada nas} itu dengan dalil-dalil berbagai nas} lain mengikuti kemashlahatan umum.
4) Jalaluddin Rakhmat
Beliau  menegaskan  keberpihakanya kepada ide aktualisasi munawir ini dengan menyandarkannya  dengan  logika  Umar yang  telah  melakukan  penemuan  hukum (ijtiha>d )  yang  dinilai  mendatangkan kemashlahatan  dimasa  itu.  Menurut Jalaludin paling tidak, ada lima pandangan tentang ijtihad Umar (Jalauddin, n.d.)
a) Ijtihad  Umar  tidak  meninggalkan  nash, apalagi  mengganti  atau  menghapus ketentuannya.
b) Ijtihad  Umar  memang  meninggalkan z}ahi>riyah nas}, kaena  ia  berpegang  pada ruhnya  nas},atau maqa>s}id  al-Ah}ka>m  al- Syari>‟ah .
c) Ijtihad Umar berkenaan dengan masalah-masalah  yang  qat}‟i>  hanya dibolehkan  khusus  untuk  umar  karena disebabkan  juga  karena  kekurangan informasi terkait dalil .
d) Ijtihad  Umar  telah  meninggalkan  nas{ yang  s}ari>h,  tetapi  tetap  mendapatkan satu ganjaran pahala.
c. Kelompok Pendukung Gagasan
Munawwir  Dengan  Syarat  Revisi Terkait  Porsi  Warisan  Anak    Laki-Laki Dengan Anak Perempuan
1) K.H Ahmad Azhar Basyir
Menurutnya  pengaturan  hukum waris dalam al-Qur‟an  sudah diatur secara rinci,  karena  harta  benda  sangat  mudah menimbulkan  perselisihan  karena  secara naluri  manusia  sangat  senang  memperoleh kekayaan  besar  dan  manusia  seringkali serakah  terhadap  harta  warisan.  Untuk mengatasinya,  Allah  sendirilah  yang membagi  harta  warisan  secara  teliti, menyeluruh dan utuh.
Ahmad  Azhar  Basyir  memberikan solusi  dan  jalan  tengah  ketika  seseorang hakim  atau  kondisi  para  ahli  waris  waktu itu    menghadapi  kasus  khusus,  orang  tua boleh melakukan “ s}ulh}u> ” atau perdamaian yang  dilakukan  ahli  waris  setelah  masing- masing mengetahui haknya sesuai
ketentuan  hukum  waris  karena  semata- mata  ingin  menolong  saudaranya  yang susah.
2) K.H. Ali Darokah
K.H.  Ali  Darokah  menjelaskan bahwa anak laki-laki tidak harus menerima dua kali lebih banyak dari anak perempuan. Menurutnya  hukum  fara‟id  bukanlah semuanya dengan  dasar  dalil qat}‟i> namun sebagiannya  dengan  dalil zanni> yang
diambil dari ijtiha>di> dengan pertimbangan qiya>s atau maslah}a>t mursalah atau  lain-lain  seperti  masalah h{ima>riyah , masalah garawai>n dan  masalah  pembagian kakek  dengan  saudara  laki-laki  atau perempuan. KH  Ali  Darokah  dalam memahami  firman  Allah  “ Li-dzakari  mishlu
h}adzil unthsayai>n” apabila seorang laki-laki sudah  menghilangkan  syarat  “kelaki- lakiannya”  sudah  barang  tentu,  ketentuan hukum  baginya  pasti  dapat  berubah. Maksudnya disini adalah  merelakan harta bagiannya  yang  telah  ditentukan  kepada waris  lain  dengan  syarat,  bahwa Is}la>h terjadi  setelah masing-masing  waris  yang merelakan  bagiannya,  ia  harus  sudah mengetahui beberapa bagian yang menjadi miliknya,  supaya  jika  ia  rela,  ya,  benar- benar rela.
3) Syafruddin Prawiranegara
Surat An-Nisa ayat 11 itu menurutnya  masuk  kepada voluntary  law ( hukum  sukarela)  yang  artinya  hukumnya baru  berlaku,  jika  yang  berkepentingan
tidak  mempergunakan  alternatif  (pilihan) lain  yang  tersedia.  Kalau  semua  ahli  waris sepakat secara sukarela, tanpa ada paksaan dari  siapapun  untuk  membagi-bagi  harta waris  itu  secara  lain  daripada  yang ditetapkan  dalam  surat  an-Nissa:  11,  ini bukan  merupakan  “penyimpangan”dari ayat  itu,  tetapi  sesuatu  yang  diizinkan Allah.
`4) Amir Syarifuddin
Amir Syarifuddin menawarkan penyelesaian  polemik  ini,  jika  semua  ahli waris  sepakat  secara  sukarela,  tanpa  ada paksaan  dari  siapapun  dengan  melakukan takharru>j sebagai  hukum  rukhshah  dalam fikih.  Dengan  cara  ini  suatu  kesulitan dalam  memecahkan  persoalan  pembagian warisan  dalam  keadaan  tertentu  dapat diselesaikan.
2. Analisa  Metode  Ijtihad  dari  beberapa pendapat  ketika  formulasi  Kompilasi Hukum  Islam  terkait  Porsi  Waris Anak 2:1.
Penulis  melihat  adanya  dinamika perbedaan pendapat yang tajam antara tiga corak pemikiran hukum Islam di kalangan ulama dan cendikiawan muslim Indonesia, baik  yang  bercorak  tekstual,  pemikiran bercorak  kontekstual  seperti  pemikiran dari  para penggagas fikih Indonesia. Akhir dari  polemik  dan  perdebatan  pendapat yang  tajam  antara  dua  kelompok  tersebut dimenangkan oleh pemikiran yang bercorak tekstual denga kuat dan gigihnya
mempertahankan argumentasi yang mereka  tawarkan.  Hal  ini  dapat  terlihat dengan  dirumuskannya pasal 178 KHI.
Dilihat dari segi dalil yang dijadikan pedoman  dirumuskannya  pasal  178  KHI termasuk kepada bentuk Ijtihâd bayânî . Dan jika  dilihat  dari  segi  bentuk  karya ijtihadnya , termasuk kepada bentuk Ijtihad istinbâthî ,  yang  berusaha  menggali  dan menemukan  hukum  dari  dalil-dalil  yang telah ditentukan yaitu berdasarkan pemahaman dari zhohir nash yang terdapat dalam  surar  an-Nissa‟  ayat  11.  Pemikiran hukum  ini  menilai hukum  waris  termasuk kategori ta‟abbudi> dan  bersifat ijb a ri>, sehingga mas{lah{at -nya  hanya  diketahui oleh  Allah  SWT  dan mas{lah{at yang bertentangan dengan nash bukan mas{lah{at yang  hakiki  jadi kewarisan adat  dan  BW yang  tidak  sesuai  dengan nas} tidak  bisa diterima.
Adanya 183 dalam KHI adalah usaha kelompok ketiga yang mencoba mengharmonisasikan pendapat sebelumnya.  Kelompok  ini  mengakomodir hukum  adat yang  sudah  lama dipraktekan di masyarakat, menjaga rasa keadilan yang dipahami  oleh  kelompok  yang  bercorak tekstual juga mempertimbangkan pendapat dari kelompok bercorak tekstual. Maka  ketentuan  penerapan  hukum  dalam pasal 178 KHI tidak sesuatu yang final dan kaku,  karena  perlu  dalam  menerapkan pembagian  waris antara anak laki-laki dan
perempuan  juga  bisa  menggunakan  pasal 183  KHI  jika  telah  memenuhi  syarat  dan ketentuan yang semestinya.
Kelompok  ketiga  ini  mencoba meluruskan  pemikiran  Munawwir  yang dinilai  menerobos  ketentuan  zhohir  nash, hal  ini  dianggap  bentuk  kesalahan  dalam berijtihad.  Kelompok  ketiga  mengajukan solusi untuk mencari jalan tengah dari dua pemikiran  sebelumnya  dengan  menerima pendapat  kelompok  bercorak  tekstual tetapi  tetap  mempertimbangkan  realita praktek  waris  masyarakat  dalam membagi sama  rata  antara  anak  laki-laki  dengan anak perempuan, maka munculah ketentuan  pasal  183  KHI,  yang  boleh diterapkan  jika  telah  memenuhi  syarat tertentu  sehingga  tidak    termasuk meninggalkan nash.
Dilihat dari segi dalil yang dijadikan pedoman  dirumuskannya  pasal  183  KHI termasuk  kepada bentuk Ijtihâd bayânî , dan jika  dilihat  dari  segi  bentuk  karya ijtihadnya , maka  dirumuskannya  pasal  183 juga  termasuk  kepada  bentuk  Ijtihad istinbâthî ,  yang  berusaha  menggali  dan menemukan  hukum  dari  dalil-dalil  yang telah  ditentukan(Zahrah,  n.d.)    Dalam  hal ini  dalil  yang  digunakan  dalam  mencari solusi  penyelesaian  polemik  kewarisan anak  ini,  dengn  mengeluarkan  istilah “ is}la>h” (perdamaian), berlandaskan kepada surat An-Nissa ayat 128:
….Maka  tidak  mengapa  bagi  keduanya Mengadakan  perdamaian  yang  sebenar- benarnya[358],  dan  perdamaian  itu  lebih baik (bagi mereka).
Dari  kalimat Was}s}hulh}u  Khairu ” dipahami akan bolehnya melakukan “ sulh}u ” (istilah  KH.  Ahmad  Azhar  Basyir)  atau “ takhri>j ”  (istilah  KH.  Ali  Darokah),  yaitu para  ahli  waris  sama–sama  keluar  dari ketentuan warisan sesuai fara‟id , kemudian melakukan  pembagian  waris  1:1.  hal  ini dapat dilakukan setelah ahli waris masing- masing mengetahui dan merelakan  haknya.
Penulis  juga  menyimpulkan  bahwa pasal  183  KHI  juga  dibangun  atas  dasar kaidah istishlâh. (Zuhailî,  1986)Yaitu menjaga  kemashlahatan  dan  keadilan dalam  kasus  khusus  seperti  keadaan  anak perempuan  di  waktu  pembagian  hart warisan    dalam  keadaan  susah  sedangkan saudaranya  yang  laki-laki  kaya  dan berkecukupan  atau  karena  anak  laki-laki tersebut    tidak  melakukan  tugas  “kelaki- lakiannya” dalam hal member nafkah untuk keluarganya  bahkan  abai  menjalankan fungsinya  tersebut  maka  ketentuan  waris ini bisa dibagi sama rata.

## E. Kesimpulan
Dari  pemaparan  dan  uraian  dalam beberapa bab-bab yang telah diungkapkan sebelumnya,  sampailah  penulis  pada kesimpulan bahwa pada awalnya perumusan  KHI  bersifat top-down karena
digagas  oleh  elit  politik  pemegang kekuasaan  eksekutif  maupun  yudikatif melalui  pendekatan  struktural.  Namun tidak bisa dinafikan keterlibatan dan peran para  ulama,  cendikiawan  dan  praktisi hukum  Islam.  Polemik  muncul  ketika formulasi KHI disebabkan adanya tawaran pemikiran  baru  dari  segelintir  tokoh penggagas  fikih  Indonesia  yang  berbeda dengan  pemahaman  umum  masyarakat yang  sudah  mapan,  sehingga  melahirkan tiga kelompok pemikiriran yaitu kelompok yang  mendukung  penuh,  kelompok  yang menolak  dan  kelompok  yang  mendukung pemikiran  baru  tersebut  dengan  syarat perlu  adanya  revisi.  Perbedaan  pendapat ketika  formulsi  KHI  termasuk  kategori ikhtila>f  tanawwu>‟ (variatif)  dan al  khila>f  as sa>‟igh  al  maqbu>l karena  faktor  terjadinya perbedaan  tersebut  disebabkan  perbedaan dalam  memahami  dan  menggunakan  dalil dalam penyelesaian  suatu hukum syara‟.
Dinamika  perbedaan  pendapat dalam  formulasi pasal  waris,  hibah  dan wasiat KHI  terlihat  dengan  adanya proses dialektika syariah dengan sosio-kultural di Indonesia jug a diseb abkan polemik penerapan teori masl}ah}ah . Sehingg a melahirkan  tiga  kelompok  pemikiran hukum  Islam, pertama, kelompok  yang bercorak tekstual ,  kelompok  ini  menilai hukum  waris  termasuk  kategori ta‟abbudi> dan ijb a ri>, sehingga mas{lah{at -nya  hanya diketahui  oleh  Allah  SWT  dan mas{lah{at
yang  bertentangan  dengan  nash  bukan mas{lah{at yang hakiki. Kewarisan adat dan BW  yang  tidak  sesuai  dengan nas} tidak bisa  diterima. Kedua ,  kelompok  bercorak kontekstul ,  dalam  merumuskan  hukum kewarisan  KHI  corak  kelompok  ini menerima  hukum  adat  dan  BW,  karena hukum  Islam  haruslah  diderivasikan  dari karakteristik masyarakat Indonesia.
Kelompok ini mencoba menawarkan tafsir baru  dalam  memahami nas}  qat}‟i>  Ketiga , kelompok  pemikir an yang  mengambil sikap  h armonisasi ( wasatîyah ),  y ang tidak terlalu  tekstual  dan  tidak  terlalu  bebas.
Waris termasuk kategori ibadah mu‟amalat yang  mesti  terbuka  dan inklusif menerima pembaharuan dengan tetap berpegang pada nas} d an  kemashlahatan  umum  seperti hukum Islam harus tunduk dengan hukum yang lebih besar (hukum nasional) dengan mempertimbangkan  hirarki  hukum  yang berlaku  di  Indonesia.  Dan  jika  dilihat dari segi  metode  ijtihadnya , beberapa  pasal terkait waris, hibah dan wasiat dalam KHI umumnya melakukan penggabungan antara  ijtihad  selektif  ( Ijtihad  intiqo>‟i>) deng an ijtihad kreatif ( insya>‟i> ).

## Daftar Pustaka
Bakar,  Al-Yasa,  abu, Ahli  Waris  Sepertalian Darah:  kajian  perbandingan  terhadap penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab ,Jakarta: INIS, 1998.
Basyir,   Ahmad   Azhar  , “Corak    lokal   dalam Hukum    Positif    Islam    di  Indonesia (Sebuah  Tinjauan  Filosofis)”, Mimbar Hukum,No.13, Th.IV, 1994.
Basri, Cik Hasan dkk, Kompilasi Hukum Islam dalam  Sistem  Hukum  Nasional , Jakarta:Logos wacana Ilmu, 1999.
Bruinessen,  Martin NU  Tradisi,  Relasi-relasi Kuasa  Pencarian  Wacana  Baru Yogyakarta: LKIS. 1994.
Buthi,  Said  Ramadhan  al-, Alla  Mazhabiyah Akhtharu Bid‟ah Tuhaddidu al-Syari‟ah al  –islamiyah ,  Pent  Anas  Thohir Samsuddin,  Surabaya:  Ibnu  Ilmu, 1981.
Burhan,  Bungin, Metodologi  Penelitian Kualitatif, Jakarta:  Rajawali  Pers,
2011.
Djamil,  Faturrahman, Metode  Ijtihad  Majlis Tarjih Muhammadiyah , Jakarta: Logos Publising Haouse, 1995.
Dirjen Binbaga Islam, Kompilasi Hukum Islam , (Jakarta:  Depertemen  Agama  R.I, 1991.
Dudung,    Abdurrahman, Metode  Penelitian Sejarah ,  Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu, 1999.
Falusi,  Mas‟ud  bin  Musa Madrasah  al- Mutakallimin wa Manhajuhu fi Dirasati Us}uli  Fiqh ,  Maktabah  al-Rusy, Riyad, 2004.
Feener,  R.  Michael Muslim  Legal  Thought  In Modern  Indonesia ,  New  York: Cambridge University Press, 2007.
Friedman,  Lawrence  M., Sistem  Hukum Perspektif  ilmu  Sosial,  ( Penterjemah M.  Khozim,  Bandung:  Nusa Media, 2009.
Fuad,  Mahsun  Hukum  Islam  Indonesia : Dari    Nalar    Partisipatoris    hingga Emansipatoris ,  Yogyakarta:  LKiS, 2005.
Ghazali,  Abu  Hamid , al-Mustahfa   fi  Ilmu  al- Us}ul ,  Beirut:  Dar-Kutub  al- Ilmiyah, 1983.
Ghazali,Moqsit,dalamhttp://islamlib.com/i d/artikel/hukumwaris-dalam- suatu-konteks,  diunduh  pada  19 September 2012.
Habiburrahman,
Rekonstruksi Hukum
Kewarisan Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2011.
Harahab,  Abdul  Ghofur  Yulkarnain,
Dinamika Hukum Islam Dan Perkembangannya Di Indonesia , Yogjakarta:  Kreasi  Total  Media  , 2008.
Harahap,  M.  Yahya, Mempositifkan  Abstraksi Hukum  Islam , J akarta:  PT.  Logos Wacana Ilmu, 1999 .
Hasballah,Ali, Ushul  at-Tasyri‟  al-Islami , Mesir : Dar al-Ma‟arif, 1986.
Hidayatullah, Kajian  Islam  Tentang  Berbagai Masalah Kontemporer. Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988
Himpunan  Putusan  Tarjih ,  Yogyakarta:  PP Muhammadiyah. Jogjakarta, 1992.
Hooker,  M.B. Undang-Undang  Islam  di  Asia Tenggara, terj.    Rohani  Abdul Rahim    dkk.    Kuala    Lumpur: Dewan    Bahasa    dan    Pustaka Kementerian
Pendidikan
Malaysia, 1992
Haroen,Nasrun  , Ijtihad  Ibn  al-Qayyim  al- Jauziyah  dalam  Konteks  Perubahan Sosial , DisertasiDoktor, Jakarta, 1996.
Huberman, Matthew  B.Miles &  A.  Michel
Analisa  data  Kualitatif,  Terj  Tjetjep Rohandi Rohidi, Jakarta :
Universitas Indonesia, 1992
Husein,  Amin  Nasution, Hukum  Kewarisan, Suatu  Analisis  Komparatif  Pemikiran Mujtahiddan  Kompilasi  Hukum  Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Husnan,  Ahmad, Keputusan  Al-Qur‟a>n  di Gugat ,  Bangil:  Yayasan  al- Muslimun, 1991.
Ibrahim, Muhammad Ismail Mu‟jamAlfazhwa al-A‟lam al-Quraniyah , Kairo : Dar al- Fikr al-„Arabi, [t.th]).
Ibrahim  muh}ammad al–Jama>l, Fiqh Muslim „ala  al-Maza>hib  al-Arba‟ah ,  Jilid  2,
,Beirut: Da>r al-Jilid.
Ibrahim,  Nana  Sudjana Penelitian  dan Penilaian Pendidikan, Bandung: Sinar Baru, 1984.
Idris, Mahsyar Verifikasi dan Catatan Terhadap Kitab  Himpunn  Putusan  Tarjih Muhammadiyah ,Pare-pare:  Lembaga Penerbitan  Muhammadiyah  Pare- Pare, 2010.
Inkeles, Alex, The  Modern  Man, Modernization:The Dynamic of Growth ,
Voice of America Lecturer,1966.
Jafizham ,  T., Persentuhan Hukum di Indonesia dengan  Hukum  Perkawinan  Islam , Medan: Percetakan Mustika, 1977.
Jawar, Ahmad  „Abd, Usul  „Ilm  al-Mawaritsh (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
Jizani,  Muhammad  bin  Husain  al Ma‟alim, Us}ul  al  Fiqh ,  Jeddah:  Dar  Ibn  al Jauzi, 1998.
Jum‟ah,  Ali, Ilmu  Us}ul  lil  Fiqh  wa  „Alaqatuhu bi‟I  Falsafah  al-islamiyah ,  Cairo,  Al- Fikry Al-Islami,1996.
Jurnal  al-Ahkam,  “ Dinamika  Pemikiran  Fikih Mazhab Indonesia” (Perspektif Ka‟bah,  Rifyal‟ Penegakan  Syari‟at Islam  Di  Indonesia ,  Jakarta,  Rifyal Ka‟bah Foundation, 2016.
Madjid,  Nurcholis  dkk, Fiqih  Lintas  Agama:
Membangun  Masyarakat  Inklusif- Pluralis , (Editor: Mun‟im A. Sirry.), Jakarta: Paramadina, 2004.
Mah{alli,  Jala>l    al-Di>n, Syarh  Minha>j  al- T{a>libi>n ,3 (Kairo: Da>r Ih{ya     al- Kutub al-  „Arabi>,tt.
Mahfud, Moh MD, Politik Hukum di Indonesia , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009 Edisi Revisi.
Mahfuzh,Sahal  Nuansa, Fiqih  Sosial ,
Yogyakarta: LKiS, 1994.
Mahmassani,  Sobhi Filsafat  Hukum  dalam Islam ,  terjemahan  Ahmad  Sidjono (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, 1981.
Malik, al-Mudawanah  al-Kubra>, Mesir:  al- Sa‟a>dah: t.th.
Manan , Abdul, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia ,(Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
Mantja,  W.,  Etnografi  Desain  Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan, Malang: Winaka
Media, 2003.
Marzuki, Metodologi  Riset, Yogyakarta: BPFE-UII, 1991.
Maraghi,  Ahmad  Musthafa, Tafsir  al- Maraghi , [t.t]: Dar al-Fikr, 1974.2004.
Martadi.E, Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai Hukum  Terapan  di  Pengadilan  Agama . dalam Mimbar Hukum No. 24 thn VII, Jakarta: PT. Internusa, 1996.
Nurlaelawati,    Euis,    Jurnal  Ilmu  Syari‟ah dan Hukum, Hukum Keluarga Islam ala Negara Vol. 50, No. 1, Juni 2016. Praja,  Juhaya  S.,  Filsafat  Hukum  Islam, Bandung: Pusat Penerbitan
Universitas Islam, 1995.