## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional

## Hak Atas Tanah Pada Kawasan Konservasi
Orias Reizal de Rooy 1 , Hendrik Salmon 2 , Reny Heronia Nendissa 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: reizal2705@gmail.com
: xxxxxxxxxxxxxxxx
Dikirim: 07/01/2021 Direvisi: 19/02/2021 Dipublikasi: Info Artikel Abstract Keywords: Land Rights; Conservation Areas; Syncronization of
Regulation.
Introduction: Regulation  of  the  land  control  and  land  use  on  conservation areas, especially in coastal and coastal areas refers to the agrarian regulation in general, both for the benefit of the government and the public interest. The public interest is related to the rights that the State can give to its people for certain objects. Concerning the rights of the people, the state constitution guarantees the existence of the basic rights of the people, not only to the rights to land but also to other basic rights that are indeed held by the people and must be protected by the State.
Purposes of the Research: Analyze the status of land rights in conservation areas and the legal consequences of land rights in conservation areas. Methods  of  the  Research: The  research  methods  used  in  this  article  is Normative Research, which is to examines and identify laws and regulations as well as legal concepts, especially about Land Rights on Conservation Areas to be the subject of study in finding the answers to the issues above.
Results  of  the  Research: The  nature  of  the  law  which  is  always  open  and dynamic following the dynamics of changing community needs is expected to be able to answer the need for legal certainty itself through synchronization and harmonization of laws and regulations that explicitly regulate control and use of land in conservation areas that can guarantee certainty of community rights in the area. the coast.

## Abstrak
Kata Kunci: Hak Atas Tanah; Kawasan
Konservasi; Sinkronisasi Peraturan.
Latar  Belakang: Pengaturan  terhadap  penguasaan  dan  penggunaan tanah yang ada pada kawasan konservasi khususnya di kawasan pantai dan pesisir mengacu kepada pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah  pada  umumnya,  baik  untuk  kepentingan  pemerintah  maupun kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat berkaitan dengan hak-hak yang dapat  diberikan  oleh  Negara  kepada  rakyatnya  atas  obyek  tertentu. Menyangkut  hak-hak  rakyat  tersebut,  konstitusi  negara  menjamin adanya hak-hak dasar rakyat, tidak hanya terhadap hak-hak atas tanah tetapi juga terhadap hak-hak dasar lainnya yang memang diemban oleh rakyat dan wajib dilindungi oleh negara.
Tujuan  Penelitian: Menganalisis  status  hak  atas  tanah  pada  kawasan konservasi dan akibat hukum hak atas tanah pada kawasan konservasi Metode  Penelitian: Jenis  penelitian  yang  digunakan  yakni  Penelitian Yuridis  Normatif  atau  metode  penelitian  hukum  kepustakaan  yaitu melakukan  inventarisasi  dan  identifikasi  peraturan  perundang- undangan  serta  konsep-konsep  hukum  khususnya  tentang  Hak  Atas Tanah  Pada  Kawasan  Konservasi  untuk  menjadi  bahan  kajian  dalam menemukan jawaban atas isu hukum yang diteli.

## Pattimura Magister Law Review
Volume 1 Nomor 1, Maret 2021: h. 40 – 54
E-ISSN: 2775-5649
Hasil  Penelitian: Sifat  hukum  yang  selalu  terbuka  dan  dinamis mengikuti  dinamika  perubahan  kebutuhan  masyarakat  diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan kepastian hukum itu sendiri melalui sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan dan peraturan yang secara  eksplisit  mengatur  tentang  penguasaan  dan  penggunaan  tanah pada  kawasan  konservasi  yang  dapat  menjamin  kepastian  hak masyarakat di wilayah pesisir.

## 1. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang memiliki laut dan pulau yang begitu luas dan karena itu tidak salah jika Indonesia dijuluki sebagai Negara Kepulauan. Indonesia sebagai negara kepulauan adalah salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3,1 juta km² (0,3 juta km² perairan teritorial dan 2,8 km² perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya 1 . Sumber daya alam yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI) harus dimanfaatkan dengan bijaksana dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya  disingkat  UUD  NRI  Tahun  1945)  yakni  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Penggunaan bumi, air dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemanfaatannya semata-mata untuk mensejahterakan rakyat  sekaligus  dengan  memperhatikan  aspek  keadilan  yang  ditunjukkan  dari  kata  "sebesar- besarnya", artinya hasil dari penggunaan dan pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam tersebut bukan untuk perseorangan atau kelompok tertentu tetapi untuk rakyat banyak 2 .
Pembahasan mengenai agraria pada mulanya hanya tertuju pada masalah mengenai tanah sebagai permukaan bumi. Tanah meliputi permukaan bumi yang ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut 3 . Legalisasi  aset juga menguatkan klaim atas tanah dan pemusatan tanah pada segelintir orang atau negara 4 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) pada Pasal 19 Ayat  (1)  dikemukakan  bahwa  untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sumber UUPA ini lahir dari Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pada Pasal 2 Ayat (2) UUPA dikemukakan bahwa: “Hak menguasai dari Negara termaksud dalam Ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
a) mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b) menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c) menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.”
1 Rokhmin  et.al  Dahuri,  Pengelolaan  Sumber  Daya  Wilayah  Pesisir  Dan  Lautan  Secara  Terpadu  (Jakarta:  Pradnya Paramita, 1996), h. 1.
2 Dahuri. h. 151
3 Boedi  Harsono,  Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  Dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 6-7.
4 Ronald Saija et al., “Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Marga Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria Di Kabupaten Maluku Tenggara,” SASI 26, no. 1 (2020): 99–110, https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.246, h. 103.
Tujuan hak menguasai oleh negara atas sumber daya alam khususnya tanah ialah keadilan sosial  dan  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat 5 .  Berdasarkan  konsep  Pasal  2  ayat  (2)  UUPA tersebut, pengertian “dikuasai” oleh negara bukan berarti dimiliki, melainkan hak yang memberi kewenangan pada negara untuk menguasai hal tersebut di atas. Kemudian, dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA  mengatur  bahwa  dalam  rangka  penerapan  paham  sosialisme  di  Indonesia,  pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Wewenang tersebut dengan kata lain  adalah  wewenang  untuk  melakukan  penataan  ruang.  Dalam  melakukan  penataan  ruang tersebut,  maka  wajib  memperhatikan  asas-asas  pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  asas-asas penataan ruang serta asas-asas lain yang bersangkut paut dengan hal tersebut yang terdapat dalam aturan perundang-undangan lainnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU No. 23 Tahun 2014) dimana tiap-tiap daerah  memiliki  kewenangan  penuh  atas  daerahnya  sendiri,  maka  tiap-tiap  kepala  daerah mempunyai hak untuk kemudian melakukan penataan ruang 6 .
Kebutuhan  akan  tanah  tidak  hanya  dirasakan  oleh  masyarakat  di  perkotaan,  tetapi  juga masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil. Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil yang berpenghuni dan memiliki akses yang cukup mudah dari pusat pemerintahan daerah memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang mengakibatkan kebutuhan mereka akan tanah juga  semakin  tinggi  sedangkan  tanah  yang  tersedia  sangat  terbatas  dan  telah  digunakan  untuk membangun rumah dan bangunan-bangunan lainnya, sehingga mereka berusaha mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka akan tanah 7 . Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih lingkungan dan sumber daya pesisir. Lingkungan pesisir dapat bersifat alam ataupun buatan. Lingkungan yang bersifat alami yang terdapat di wilayah pesisir antara lain terumbu karang, hutan mangroves, padang lamun, pantai berpasir, formasi pes-caprea, formasi baringtonia, laguna dan delta.  Sedangkan  lingkungan  yang  bersifat  buatan  yang  terdapat  di  wilayah  pesisir  antara  lain tambak,  sawah  pasang  surut,  kawasan  pariwisata,  kawasan  industri,  kawasan  agroindustri  dan kawasan  pemukiman.  Perencanaan  dan  pengelolaan  wilayah  pesisir  secara  sektoral  biasanya berkaitan dengan hanya satu macam pemanfaatan sumber daya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah  untuk  memenuhi  tujuan  tertentu,  seperti  perikanan  tangkap,  tambak,  pariwisata, pelabuhan,  pemukiman  atau  industri  minyak  dan  gas.  Pengelolaan  semacam  ini  dapat menimbulkan  konflik  kepentingan  antar  sektor  yang  berkepentingan  yang  melakukan  aktivitas pembangunan pada wilayah pesisir. 8
Secara  kasat  mata,  pemanfaatan  ruang  di  pesisir  dan  pantai  makin  tidak  terkendali  dan terkesan  ada  pembiaran  oleh  aparatur  yang  berwenang  walau  hal  itu  jelas-jelas  melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pengaturan terhadap penguasaan dan penggunaan tanah yang ada di  kawasan  pantai  dan pesisir  mengacu  kepada  pengaturan  penguasaan  dan  penggunaan  tanah pada  umumnya,  baik  untuk  kepentingan  pemerintah  maupun  kepentingan  rakyat. Kepentingan
5 Fengky Kotalewala, Adonia Ivone Laturette, and Novyta Uktolseja, “Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Jalan  Untuk  Kepentingan  Umum,”  SASI  26,  no.  3  (2020):  415-433, https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.397, h. 416.
6 Muhammad Ilham Arisaputra, “Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia,” Perspektif Hukum 15, no. 1 (2015): 27–44, https://doi.org/10.30649/phj.v15i1.22. h, 29
7 Yona  Yonanda  Soly  and  Yuwono  Prianto, “Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Atas  Penetapan  Batas  Penguasaan Tanah/Ruang Di Wilayah Pesisir Dan Pantai,” Era Hukum 15, no. 1 (2017): 150–63, https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.669. h, 152.
8 Arisaputra, “Penguasaan Tanah Pantai Dan Wilayah Pesisir Di Indonesia.” h, 28.
rakyat berkaitan dengan hak-hak yang dapat diberikan oleh Negara kepada rakyatnya atas obyek tertentu. Menyangkut hak-hak rakyat tersebut, konstitusi negara menjamin adanya hak-hak dasar rakyat, tidak hanya terhadap hak-hak atas tanah tetapi juga terhadap hak-hak dasar lainnya yang memang diemban oleh rakyat dan wajib dilindungi oleh negara 9 .
Pada kawasan pantai juga terdapat kawasan konservasi, yang mana kawasan konservasi ini berguna bagi kelangsungan hidup masyarakat kedepan. Salah satu tujuan dari penetapan kawasan konservasi yakni melindungi habitat-habitat kritis, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas sumberdaya, melindungi  keanekaragaman hayati,  dan  melindungi  proses-proses ekologi. Ketika kelestarian sumberdaya alam tercapai dan terjadi keseimbangan ekosistem maka dapat mendukung peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dan  mutu  kehidupan  manusia.    Penguasaan  tanah  di wilayah  pesisir  diperbolehkan  menurut  perundang-undangan  yang  berlaku  dimulai  dengan lahirnya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (selanjutnya disingkat UU No. 27 Tahun 2007) yang pada perkembangannya diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 2014) lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi orang-orang yang hidup di wilayah pesisir dan pantai. Tidak berbeda dengan penguasaan tanah di wilayah daratan (di luar wilayah pesisir), penguasaan tanah di wilayah pesisir juga sering mengalami masalah 10 . Sehubungan dengan hal tersebut,  muncul  suatu  persoalan  terhadap  tanah  dipesisir  pantai  yang  merupakan  kawasan konservasi. UU No. 1 Tahun 2014 menggunakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai  suatu  pengoordinasian,  perencanaan,  pemanfaatan,  pengawasan,  dan  pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  (selanjutnya  disingkat  Permen  ATR/Kepala  BPN  No.  17  Tahun  2016)  mengatur  sebagai berikut:
“Pemberian  Hak  Atas  Tanah  pada  pantai  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  huruf  a, hanya dapat diberikan untuk bangunan yang harus ada di Wilayah Pesisir pantai, antara lain:
a) bangunan yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan;
b) pelabuhan atau dermaga;
c) tower pernjaga keselamatan pengunjung pantai;
d) tempat tinggal masyarakat adat atau anggota masyarakat yang secara turun-temurun sudah bertempat tinggal ditempat tersebut; dan/atau
e) pembangkit tenaga listrik.”
Sejalan dengan itu, dalam Pasal 62 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Provinsi Maluku Tahun 2018-2038 (selanjutnya disingkat Perda Provinsi Maluku No.1 Tahun 2018) menyatakan bahwa:
1) Setiap  orang  yang  melakukan  pemanfaatan  ruang  dari  sebagian  perairan  pesisir  dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
9 Soly and Prianto, “Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Penetapan Batas Penguasaan Tanah/Ruang Di Wilayah Pesisir Dan Pantai.” h, 152-153
10 Soly and Prianto. h, 153.
2) Izin  Lokasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menjadi  dasar  pemberian  Izin Pengelolaan.
3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan RZWP-3-K.
4) Pemberian  izin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  mempertimbangkan kelestarian  ekosistem  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil,  ruang  penghidupan  dan  akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
5) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
a) orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
b) korporasi yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia; dan
c) koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
Sementara  dalam  Pasal  1  angka  13  Perda  Provinsi  Maluku  No.1  Tahun  2018  menyatakan “Perairan  Pesisir  adalah  laut  yang  berbatasan  dengan  daratan  meliputi  perairan  sejauh  12  (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.”
Permasalahannya  kini  terkait  dengan  tanah-tanah  hak  milik  masyarakat  yang  terletak  di wilayah  pesisir  yang  merupakan  kawasan  konservasi,  bolehkah  terus  diakui  sebagai  hak  milik. Fenomena di masyarakat terdapat hak milik pada kawasan konservasi mangrove, keberadaan hutan mangrove yang selama ini telah banyak memberikan manfaat itu, nyatanya telah banyak dibabat habis  oleh  masyarakat  sekitar  baik  untuk  permukiman  dan  pertambakan,  sementara  kawasan konservasi  disepanjang  pantai  harus  tetap  dipelihara  dan  tidak  dapat  dimilik  sebagai  hak  milik masyarakat.

## 2. Metode Penelitian
Tulisan  ini  menerapkan  metode  penelitian  hukum  normatif,  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  (Statute  Approach)  guna  menjelaskan  aspek  perundang- undangan yang berisikan suatu objek tertentu kemudian dipadukan dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yang lebih mengarahkan kajian teoritik tentang pandangan ahli berdasarkan hasil-hasil penelitian maupun argumentasi pemikiran berdasarkan kebenaran ilmu tertentu, serta digunakan  pula  pendekatan  kasus  (Case  Approach)  untuk  mempertegas  kajian  teoritik  dan mendukung analisis pembahasan. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan,  asas-asas,  pandangan-pandangan,  doktrin-doktrin  serta  isi  kaidah  hukum,  serta analisis kajian menggunakan deskriptif analitis.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Status Hak Atas Tanah Pada Kawasan Konservasi
UUPA tidak mengatur ihwal tanahnya, melainkan soal hak atas permukaan bumi saja. Jadi, tidak termasuk seluruh bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Tanah yang dimaksud  dalam  UUPA  tidak  sama  dengan  tanah  yang  dimaksud  dalam  KUH  Perdata  sebagai benda tak bergerak, tetapi tanah dalam UUPA memiliki asas yang sangat spesifik dan merupakan kultur  budaya  bangsa  Indonesia.  Dalam  UUPA  terdapat  unsur  komunalistik  religious  artinya ketentuan hukum Indonesia  melihat bahwa tanah itu adalah milik bersama yang diberikan oleh sang  pencipta  guna  kesejahteraan  masyarakat,  berarti  Indonesia  mengatur  prinsip  Negara kesejahteraan. Sebagai Negara kesejahteraan, Negara Indonesia mengikuti asas bahwa peraturan yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  atau  menyimpang  dari  peraturan  yang  lebih  tinggi tingkatannya. Karena itu Negara memiliki tugas dan tanggung jawab khusus yaitu memberikan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan hak atas tanah sesuai dengan falsafah Pancasila.
Pengelolaan  kawasan  budidaya  pantai  tidak  dapat  dipisahkan  dari  status  fungsi  dan kepemilikan lahan pada kawasan tersebut. Pemberian hak atas tanah, baik yang dikuasai secara perorangan maupun yang dikuasai secara adat untuk lahan-lahan daratan yang tidak dipengaruhi pasang  surut  air  laut  lebih  mudah  diselesaikan,  karena  sudah  diatur  oleh  UUPA  dan  peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan mengenai pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil  di  Indonesia  diatur  dengan  UU  No.  1  Tahun  2014,  serta  tidak  terlepas  pula  dari  UUPA. Lahirnya UU No. 1 Tahun 2014 patut diberikan apresiasi positif karena hal ini menandakan adanya niat baik dari semua pihak, terutama legislatif dan eksekutif untuk memperhatikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai potensi unggulan yang selama ini termarjinalkan. UU No. 1 Tahun 2014  diharapkan  menjadi  payung hukum  bagi  semua  stakeholder  yang  memanfaatkan  kawasan perairan  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  agar  terhindar  dari  konflik  pemanfaatan  yang berkepanjangan.
Pemanfaatan  perairan  pesisir  diberikan  dalam  bentuk  Hak  Pengusahaan  Perairan  Pesisir (selanjutnya disingkat HP3), yakni hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu. HP3 yang dimaksud meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut. HP3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu  dan  pemberian HP3  yang  dimaksud  wajib  mempertimbangkan kepentingan  kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing. HP3 dapat diberikan kepada orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau masyarakat adat.
Pengelolaan wilayah pesisir tidak dapat dipisahkan dari status fungsi dan kepemilikan tanah pada kawasan tersebut. Pemberian hak atas tanah, baik yang dikuasai secara perorangan maupun yang dikuasai secara adat untuk lahan-lahan daratan yang tidak dipengaruhi pasang surut air laut lebih mudah diselesaikan, karena sudah diatur oleh UUPA dan peraturan perundang-undangan lainnya.  Masalah  lain  yang  sangat  menonjol  adalah  daratan-daratan  di  kawasan  pantai  tersebut bergerak secara labil dan tak terduga. Pergeseran daratan ini dapat diakibatkan oleh adanya tanah longsor atau adanya tanah timbul akibat sedimentasi. Dalam usaha memanfaatkan tanah timbul ada perbedaan perbedaan pendapat. Ada tanah yang sudah dimanfaatkan ketika belum lagi berbentuk tanah, melainkan baru sebagai genangan air yang dangkal. Ada pula sebidang tanah timbul yang sudah dimanfaatkan, ketika sifat tanahnya masih belum pantas lagi diolah untuk menjadi tanah pertanian, karena kadar garam tanahnya masih tinggi. Dalam pertumbuhan tanah timbul, okupasi lahan oleh masyarakat belum tentu menunggu sampai benar-benar ada wujud tanah, ada pula yang merupakan  wilayah  konservasi  mangrove  Begitu  tanah  itu  muncul  kemudian  dimulai pengolahannya menjadi tanah pertanian yang baik, okupasi masyarakat di atas tanah itu biasanya sudah mantap. Lahan di kawasan pantai yang tidak dibebani hak milik, dikuasai oleh Negara dan digunakan sesuai peruntukan/fungsinya untuk kemakmuran rakyat.
Sebagai  contoh,  pada  bulan  Desember  2019  salah  satu  Komunitas  Pencinta  lingkungan  di Maluku melakukan penanaman mangrove pada kawasan pesisir pantai di lateri, namun sebelum dilakukan penanaman mangrove beberapa masyarakat justru mengklaim tanah yang akan ditanami mangrove sebagai kepemilikan tanah keluarga mereka.  Kasus lain yang ditemukan pada kawasan Poka Kota Ambon yang juga merupakan kawasan konservasi mangrove namun tetap diberikan ijin usaha untuk dibangun beberapa usaha disitu. Hal yang sama pun terjadi pada kawasan mall ACC passo, di daerah ACC dahulunya banyak sekali tanaman mangrove disitu namun pada akhirnya juga di tebang dan  tetap diberikan izin pada tanah yang merupakan kawasan konservasi.
Termasuk  dalam  kategori  “milik  bersama”  adalah  pembagian hak  milik  atas  sumber  daya alam  sehingga  beberapa  pemilik  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  menggunakan sumber  daya tersebut. Kepemilikan dalam arti ini hanya sebatas untuk menggunakan, tidak termasuk hak untuk mengalihkannya.  Ahli  waris  pemilik  bersama  akan  memiliki  secara  bersamasama  hanya  karena keanggotaannya  pada  kelompok  (suku,  desa,  dan  sebagainya).  Adanya  kepemilikan  bersama tentunya  tidak  menafikkan  keberadaan  kepemilikan  pribadi  karena  kepemilikan  pribadi merupakan hak alamiah/kodrati. Hak milik adalah hak alamiah dari setiap individu berdasarkan prinsip  keadilan.  Hubungan  pemerintah  dalam  pengaturan  kembali  hak-hak  tersebut  dapat dilakukan  sepanjang  ada  konsesi  terhadap  hak  individu  tersebut.  Dengan  demikian,  tindakan pemerintah  untuk  melindungi  hak  milik  hanyalah  sepanjang  hak-hak  untuk  hidup  dan kemerdekaan. Tanah di wilayah pantai pada umumnya telah tempati oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan bahkan ada yang telah dihuni atau bermukim di wilayah tersebut secara turun temurun. Penguasaan secara turun temurun tersebut bersangkut paut dengan penguasaan wilayah pesisir oleh masyarakat adat yang kemudian diakui dalam undang-undang.
Penataan ruang wilayah pesisir dan laut relatif lebih dinamis dibandingkan dengan penataan ruang wilayah daratan. Dari ketiga aspek yang mempengaruhi penataan ruang, yaitu aspek fisik, sosial dan ekonomi, ketiganya relatif lebih dinamis pada penataan ruang wilayah pesisir. Aspek fisik pada penataan ruang wilayah daratan hampir tidak berubah selama berlakunya rencana tata ruang,  kecuali  jika  terjadi  bencana  alam  yang  merubah  secara  drastis  rupa  bumi  wilayah perencanaan.  Sebaliknya  penataan  ruang  pada  wilayah  pesisir,  perubahan  aspek  fisik  harus diperhatikan  secara  khusus,  karena  wilayah  pesisir  merupakan  bentang  alam  yang  senantiasa berubah akibat intensifnya gaya-gaya di daratan dan di lautan. Di samping akibat gaya-gaya yang bersifat  alamiah  tersebut,  wilayah  pesisir  dapat  pula  berubah  akibat  perbuatan  manusia,  proses reklamasi dan agunisasi merupakan dua contoh yang mulai banyak terjadi di Indonesia.
Dilihat dari aspek ekonomi, wilayah pesisir juga mengakibatkan perubahan yang sangat cepat pada  nilai  atau  opportunity  cost  dari  lahan  pesisir.  Kebutuhan  pengembangan  pelabuhan  akibat membengkaknya arus perdagangan, kebutuhan lahan untuk pengembangan Water Front City akibat bertambahnya jumlah penduduk yang berpendapatan menengah ke atas yang menuntut adanya lokasi  pemukiman  yang  lebih  berkualitas,  pengembangan  tambak  akibat  kenaikan  permintaan ikan/udang  di  pasar  dunia,  eksploitasi  lahan  pesisir  menjadi  tambang  galian  C  akibat  berbagai kepentingan  dalam  kebijakan  peningkatan  pendapatan,  merupakan  empat  contoh  klasik  dari dinamika  perekonomian  yang  memiliki  dampak  yang  cukup  besar  terhadap  penataan  ruang wilayah pesisir.
Peta  Pola  Ruang  Kota  Ambon  Tahun  2011-2031  yang  menggambarkan  daerah  kawasan lindung, dapat dilihat rencana tata ruang yang ditujukan untuk Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Desa Poka, Kelurahan Lateri, dan Desa Passo). Namun pada kenyataannya banyak hak atas tanah yang dimiliki masyarakat serta bangunan mal. Kawasan pesisir dari lateri hingga passo, tergambar jelas masih terdapat kepemilikan hak milik pada wilayah konservasi yang jelas berada pada pesisir pantai. Pada permasalahan ini, pada status tanah dikawasan konservasi lebih jelas dilihat jelas juga dalam  Pasal  27  Peraturan  Daerah  Provinsi  Maluku  Nomor  10  Tahun  2013  tentang  pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil perlu dipertegas agar pengelolahannya tanah pada kawasan konservasi  tidak  banyak  penggunaan  lainnya  di  dalam  kawasan  konservasi  karena  pengelolaan kawasan konservasi merupakan kewenangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah. Meskipun diatas tanah dikawasan pesisir diberikan hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha maupun hak Pakai namun hal ini menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan produk hukum yang  harus dipertegas mengenai kepemilikan status secara tegas dalam peraturan daerah.

## 3.2 Akibat Hukum Terhadap Status Tanah Hak  Milik Atas Kawasan Konservasi
Kekayaan sumber daya pesisir dikuasai oleh negara untuk dikelola sedemikian rupa untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat,  memberikan  manfaat  bagi  generasi  sekarang  tanpa mengorbankan  kebutuhan  generasi  yang  akan  datang.  Secara  umum,  banyak  masyarakat  yang sudah bermukim di wilayah pesisir dan bahkan sudah ada pula yang memiliki hak atas tanah di wilayah pesisir. Hal ini kemudian berdampak pada perubahan ekosistem pesisir karena masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut melakukan eksploitasi terhadap sumber daya pesisir. Namun, selain berdampak negatif, ada pula yang berdampak positif, yakni makin terpeliharanya ekosistem pesisir  karena  mereka  yang  bermukim  di  wilayah  tersebut  berpandangan  bahwa  itulah  potensi hidup mereka.
Sebelum diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur mengenai kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut yang meliputi:
a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
b) pengaturan administratif;
c) pengaturan tata ruang;
d) penegakan  hukum  terhadap  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  daerah  atau  yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
e) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
f) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut tersebut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3  dari  wilayah  kewenangan  provinsi  untuk  kabupaten/kota  yaitu  0-4  mil.  Setelah  adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  maka  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  tidak  lagi  memiliki kewenangan  untuk  mengelola  wilayah  laut.  Pemerintah  daerah  kabupaten  hanya  memiliki kewenangan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai pengelolaan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau  kecil  yang  pembagian  urusannya  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah  provinsi. Urusan tersebut terkait:
a) Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
b) Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi; dan
c) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
Konsepsi  yang  menjadi  dasar  filosofis  dari  pemberian  izin  adalah  sebagai  instrumen pengawasan  terhadap  perilaku  masyarakat.  Pemberian  izin  juga  dapat  diartikan  dengan pembatasan  terhadap  potensi-potensi  yang  jumlahnya  terbatas.  Secara  umum,  izin  diasumsikan sebagai keputusan yang bersifat menguntungkan, sehingga tidak dapat begitu saja ditarik kembali atau diubah atas kerugian yang berkepentingan 11 . Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta  merta,  namun  mestinya  ditopang  oleh  “wewenang”  yang  telah  diberikan  kepada  pejabat publik  (pemerintah  sebagai  pelaksana  undang-undang).  Pada  akhirnya  pemberian  Izin  oleh pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.
11 Philipus M Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan (Surabaya: Yuridika, 1993), h. 9.
UU No. 1 Tahun 2014 membentuk aturan baru untuk menggantikan HP3, yaitu Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan. Izin Lokasi dimaksudkan untuk memberikan izin memanfaatkan ruang dari sebagian  pesisir  yaitu  wajib  mempertimbangkan  kelestarian  ekosistem  pesisir  dan  pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing dan  dalam  luasan  dan  waktu  tertentu.  Sedangkan  izin  pengelolaan  dimaksudkan  untuk memanfaatkan  sumber  daya  perairan  pesisir  dan  perairan  pulau-pulau  kecil  untuk  kegiatan produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, wisata bahari, dan lain-lain sebagaimana di maksud pada pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 2014. Dengan berlakunya hak izin lokasi dan hak izin pengelolaan, maka pihak-pihak yang mendapatkan izin tersebut sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 harus merealisasikan tujuan diberikannya izin tersebut dengan jangka waktu paling lama 2 tahun sejak izin diterbitkan agar izin tersebut tidak dicabut.
Izin  Lokasi  adalah  izin yang  diberikan  untuk  memanfaatkan  ruang  dari  sebagian  Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil. Sementara itu, Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil. Dengan demikian Izin Lokasi dibutuhkan apabila seseorang ingin menggunakan ruang dari pulau ataupun dari perairan di sekitarnya. Sementara jika penggunaan  ruang  tersebut  diikuti  dengan  pemanfaatan  sumber  daya  (penambangan, penangkapan ikan, dll), Izin Lokasi tersebut harus diikuti dengan Izin Pengelolaan.
Izin  Lokasi  merupakan  syarat  mutlak  bagi  Izin  Pengelolaan  apabila  seseorang  ingin melakukan  pemanfaatan  ruang  dari  sebagian  wilayah  pesisir  atau  pulau-pulau  kecil.  Namun kewajiban untuk mempunyai Izin Lokasi ini dikecualikan dari Masyarakat Hukum Adat. Artinya suatu  kelompok  Masyarakat  Hukum  Adat  dapat  melakukan  pemanfaatan  dan  pengelolaan  atas suatu wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil tertentu tanpa perlu melapor atau mendapat izin dari Pemerintah Daerah. Dalam konteks konservasi sumberdaya alam di Indonesia sering menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal yang mendiami area konservasi, tampak bahwa mestinya konflik- konflik tersebut tidak mungkin terjadi karena masyarakat telah memiliki nilai-nilai konservasi yang haru  dilindungi  keanekaragaman  hayati.  Argumentasi  konservasi  di  Indonesia  didasari  atas pertimbangan rasional yang ditujukan untuk pemanfaatan namun tidak pada pemanfaatan yang seenaknya.
Oleh karena hukum yang mengatur tentang konservasi di Indonesia agar tidak menimbulkan konflik  berkepanjangan  sudah  seharusnya  menjadi  hukum  yang  responsif  yakni  dengan mengakomodasi kepentingan masyarakat berupa wilayah konservasi yang memperhatikan nilai- nilai  masyarakat. Pengaturan konservasi  berdasarkan beberapa teori  diatas diperlukan beberapa tipe hukum yang sesuai dengan karakteritik masyarakat di Indonesia, dimana nilai-nilai kearifan yang berada di masyarakat dapat menuju pada pengelolahan konservasi strategis kebijakan negara terlebih  bagi  daerah.  Daerah  sebegai  pemegang  kendali  harusnya  semakin  tegas  dalam memutuskan sesuatu yang salah dan melanggar aturan pada wilayah konservasi.
Hal  lain  yang  justru  ditemukan  adalah  tumpang  tindihnya  kewenangan  pada  kawasan konservasi.  Seperti  diketahui,  terkait  kelembagaan  dalam  pengelolaan  taman  nasional  yang menurut pasal 78A UU No. 1 Tahun 2014 sudah mengamanatkan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam bentuk Taman Nasional/Taman Nasional Laut,  suaka  Margasatwa,  dll  diserahkan  pengelolaannya  dari  Kementerian  Kehutanan  ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun dalam prakteknya di lapangan masih dikelola oleh PHKA (KLHK); adapula konflik antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan UU No.1 Tahun 2014 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPPK) dimana dalam Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan peraturan daerah. Tata ruang wilayah yang dimaksud mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Sementara itu Pasal 9 ayat (5) UU No. 27 tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Jangka waktu RTRW ataupun RZWP-3-K berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali, Pasal 9 ayat (2) UU No 14 Tahun 2014 mengatur bahwa RZWP-3-K  juga  harus  diserasikan,  diselaraskan,  dan  diseimbangkan  dengan  RTRW  pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, hal ini menegaskan bahwa keduanya seharusnya tidak perlu dibuat dengan dua format hukum yang berbeda (dua Perda). RTRW dan RZWPPK mengatur hal yang relatif sama namun pada tataran teknis harus mengeluarkan dua Peraturan Daerah yang berbeda.  Meski  tidak  menimbulkan  permasalahan  hukum,  namun  akan  menumbulkan pembebanan anggaran.
Beranjak  dari  situ,  justru  Peraturan  Daerah  Provinsi  Maluku  No.16  Tahun  2013  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku 2013-2033 telah ada sejak tahun 2013 serta Perda Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil  Provinsi  Maluku  Tahun  2018-2038  namun  keberadaannya  justru  tidak  begitu  membawa dampak yang signifikan.  Karena daerah pesisir yang merupakan kawasan konservasi  mangrove seperti telah diuraikan dalam masalah sebelumnya seyogianya tetap diberikan izin oleh pemerintah daerah, baik itu izin mendirikan bangunan maupun izin mendirikan usaha.
Penyelenggaraan pembangunan dan/atau hak pada tanah di wilayah konservasi merupakan suatu tindakan hukum yang juga dalam pelaksanaannya menimbulkan suatu akibat hukum bagi para pihak, dalam hal ini para pihak adalah pemilik tanah, pemerintah, dan masyarakat. Wujud akibat hukum dalam teori ilmu hukum dapat berupa: 12
a) lahir dan berubahnya suatu keadaan hukum;
b) lahir,  berubah  atau  lenyapnya  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  atau  lebih  subjek hukum, apabila antar belah pihak telah melakukan suatu hak dan kewajibannya; dan
c) lahirnya sanksi apabila dilakukan suatu tindakan yang melawan hukum.
Oleh karena itu, subjek hukum dalam hal penyelenggaraan bangunan gedung akan dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perintah pembongkaran dan sanksi pidana. Permasalahan pendirian bangunan di tepi pantai tentang kepemilikan kepemilikan sertipikat hak atas tanah dan banyaknya masyarakat yang telah menempati tanah kosong di tepi pantai lebih dari 20 (dua puluh) tahun lamanya. Pada permasalahan masyarakat memiliki tanah pada kawasan konservasi di lateri, masyarakat tersebut menggunakan sistem perolehan hak secara tradisional yaitu perolehan hak atas tanah secara accupatio, yakni pendudukan tanah yang belum dimiliki oleh sesorang. Teori accupatio menjadi  lemah  dan  tidak  sesuai  apabila  diterapkan  pada  kondisi  saat  ini,  sebab  karena pertumbuhan sosial masyarakat yang semakin kompleks, mendorong berkembangnya pemikiran- pemikiran dan melahirkan hukum yang logis dan baru, bahwa negara adalah pemilik tanah dan tanah merupakan suatu objek kekuasaan negara 13 .
Selain  disebabkan  karena  adanya  perbedaan  konsep  hukum  tradisional  Indonesia  dengan hukum barat yang menimbulkan dampak persoalan pertanahan di masyarakat dalam hal perolehan hak atas tanah bagi seseorang, persoalan yang juga banyak terjadi adalah masyarakat tidak begitu mementingkan perizinan mengenai pendirian bangunan yang ditempatinya, karena merasa telah
12 Hadjon. h. 293.
13 Hadjon. h, 31
memiliki  hak  atas  bangunan  tersebut  melalui  pengusahaan  secara  intensif  pada  tanah  yang dianggapnya  kosong,  tanpa  memperhatikan  bahwa  mereka  melakukan  pembangunan  dan reklamasi serta menempati tanah tersebut yang merupakan kawasan konservasi sejak dahulu.  Pada zaman  ini,  kebutuhan  akan  tanah  untuk  dijadikan  sumber  penghasilan dan  nilai  tanah  semakin meningkat sehingga setiap orang atau badan hukum dengan berbagai usaha untuk memperolehnya baik itu dengan sengketa dalam pewarisan, okupasi bahkan memiliki tanah pada areal kawasan tanpa izin dari pihak yang berwenang.
Sebelum  maupun  sesudah  penetapan  kawasan  konservasi  pada  tanah-tanah  milik masyarakat, pemerintah  terlebih dahulu melakukan inventarisasi terhadap hak-hak yang berada dalam kawasan tersebut, yang bertujuan untuk menghimpun tanah-tanah yang dimiliki masyarkat terdapat di dalam kawasan konservasi yang akan ditentukan status hukumnya dan memberikan penyelesaiannya agar dalam kawasan konservasi tidak terdapat bukti kepemilikan tanah sehingga dalam  kawasan  konservasi  tidak  ditemukan  lagi  alas  hak  apapun.  Dengan  dilakukan  langkah- langkah  preventif  di  atas,  bertujuan  untuk  membuktikan  bahwa  pada  areal  kawasan  konservasi tidak ada lagi terdapat bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat, surat sporadik dan SPPT pembayaran pajak, karena hal yang terpenting dari sertifikat dapat memberikan kedudukan hukum sebagai alat pembuktian kuat guna menjamin akan kepastian hukum bagi pemegangnya.

## 3.3 Perlindungan Hukum Bagi Tanah di Kawasan Konservasi
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (selanjutnya disingkat dengan UUPLH). Pasal  1  ayat (1) memberikan pengertian bahwa “Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk  hidup  lain.”    Pasal  1  ayat  (2)  juga  mengatakan  bahwa,  “Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan  dan penegakkan hukum”.
Sejalan  dengan  itu  pengelolaan  kawasan  pesisir  dan  pantai  memiliki  pengertian  bahwa pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  jasa-jasa  lingkungan  pesisir  melalui  penilaian  secara menyeluruh  (comprehensive  assesment),  merencanakan  serta  mengelola  segenap  kegiatan pemanfaatannya guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan, dengan demikian keterpaduan  dalam  perencanaan  dalam  pengeloaan  kawasan  pesisir  dan  pantai  mencakup  4 (empat) aspek, yaitu:
a) Keterpaduan  ekologis  atau  wilayah,  meliputi  batasan  wilayah  perencanaan  (bukan batasan  administratif),  kawasan  pesisir  sebagai  dasar  pengelolaan  kawasan  dihulunya dan keterpaduan antara ekosistem darat dan laut;
b) Keterpaduan sektoral, yaitu antara sektor-sektor pembangunan;
c) Keterpaduan  disiplin  ilmu,  merupakan  perhitungan  dan  pertimbanganpertimbangan akademis sebagai input kebijakan;
d) Keterpaduan  stakeholder,  yaitu  pengelolaan  yang  menjadi  tanggung  jawab  antara pemerintah dan masyarakat.
Norma agama sebagai norma dasar kehidupan manusia pada hakikatnya mengakui hak milik sebagai hak asasi yang harus dijamin, tidak adapun satu agama di dunia ini yang membolehkan seseorang  merusak  atau  bahkan  mencuri  barang  milik  orang  lain.  Pengakuan  juga  terkandung dalam  larangan  melakukan  praktik  penipuan  serta  larangan  terhadap  semua  tindakan  yang
E-ISSN: 2775-5649                             PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol. 1, No. 1 (2021): 40-54
merugikan harta benda milik orang lain 14 . Kepemilikan tanah oleh masyarakat merupakan sebuah hak  asasi  manusia  yang  dilindungi  oleh  hukum  Internasional  maupun  hukum  nasional.  Dalam hukum  Internasional,  hak  milik  ini  diatur  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM), yang mana dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:
1) Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama- sama dengan orang lain;
2) Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas,  dijaminnya  secara  konstitusional  perllindungan  hak kepemilikan termasuk di dalamnya adalah hak kepemilikan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas tanah kepemilikan merupakan salah satu hak yang paling esensial bagi  manusia  selain hak untuk  hidup.  Konsekuensinya  bahwa  negara,  melalui  institusinya,  bertanggung  jawab  untuk melindungi,  memenuhi  menghormati,  dan  memfasilitasi  masyarakat  dalam  mencapai  dan mempertahankan hak atas kepemilikan oleh setiap orang tanpa diskriminasi.
Kawasan Konservasi sebagai  benteng terakhir pelestarian sumber daya di Indonesia, tidak terlepas dari beberapa permasalahan seperti di uraikan atas. Hal ini tentu saja ironis, mengingat penunjukan maupun penetapan suatu kawasan menjadi kawasan konservasi merupakan salah satu bentuk  perwujudan  upaya  konservasi.  Suatu  batasan  dari  konservasi  sumber  daya  alam  hayati adalah  pengelolaan  sumber  daya  alam  hayati  yang  pemanfaatannya  dilakukan  secara  bijaksana untuk  menjamin  kesinambungan  persediannya  dengan  tetap  memelihara  dan  meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Penetapan kawasan konservasi di atas tanah hak milik tidak serta  merta  dapat  dihilangkan  hak  kepemilikannya  atas  tanah  setelah  status  kawasan  berubah menjadi  hutan  lindung  dan  juga  dengan  penetapan  kawasan  hutan  lindung,  sertipikat  yang dipengang oleh masyarakat tidak akan memberikan kedudukan hukum sebagai alat pembuktian yang kuat guna menjamin kepastian hukum bagi pemegangnya.
Pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum yang masih lemah telah memicu timbulnya berbagai  permasalahan  lingkungan.  Kurangnya  pengawasan  dan  penegakkan  terhadap pelaksanaan  hukum  baik  di  tingkat  bawah  (masyarakat)  maupun  tingkat  atas  (pemerintah) membuat kecenderungan kerusakan lingkungan lebih parah. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya suatu  lembaga  khusus  yang  independen  dengan  otoritas  penuh  melakukan  pengawasan  dan penegakan  hukum  yang  mengatur  pengelolaan  sumberdaya  alam.  Saat  ini  di  Indonesia  telah banyak hukum dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang berkelanjutan. Namun pada kenyataannya hukum dan peraturan-peraturan tersebut banyak yang  tidak  diimplementasikan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  lemahnya  penegakkan  hukum  (law enforcement), egoisme sektoral (sectoral egoism) dan lemahnya koordinasi antara sektor.
Berdasarkan  peraturan  sektoral  tersebut,  terjadi  konflik  kepentingan  antar  institusi  dalam mengelola  wilayah  konservasi  sumberdaya  pesisir  laut  dan  pulau-pulau  kecil.  Bahkan,  seiring dengan era otonomi daerah, ada kecenderungan pemerintah daerah membuat peraturan-peraturan daerah  berdasarkan  kepentingannya  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Oleh karenanya,  hal  ini  dikhawatirkan  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam  pembangunan  di wilayah  pesisir  laut  dan  pulau-pulau  kecil  yang  dapat  berujung  pada  kerusakan  wilayah konservasi.
Paradigma bahwa masyarakat di sekitar kawasan konservasi (masyarakat lokal) merupakan ancaman  bagi  kelestarian  kawasan  konservasi  tampaknya  sudah  tidak  relevan  lagi  untuk diterapkan saat ini, mengingat fakta di lapangan bahwa prinsip konservasi sendiri ternyata banyak
14 Achmad Ali, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dibidang Kepemilikan Tanah (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005). h. 14-15
diadopsi oleh kultur (budaya lokal) mereka, terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam secara bijak.  Bahkan  minimnya  informasi  bagi  masyarakat  disekitar  kawasan  konservasi  pun  menjadi berbahaya dalam kehidupan sumber daya di kawasan konservasi.
Dari  permasalahan  diatas  maka  langkah-langkah  yang  perlu  diperhatikan  dalam pembangunan  perlindungan  dan  konservasi  alam  adalah  Community  Based  Conservation Management,  merupakan  suatu  pola  dalam  pengembangan  kawasan  konservasi  di  Indonesia mengingat keterkaitan masyarakat sangat kuat secara historik, yaitu dengan cara sebagai berikut:
1) Pemahaman terhadap sosial budaya berkaitan dengan pola lingkungan secara tradisional perlu  lebih  digalakan  mengingat  peran  serta  masyarakat  lokal  sangat  penting  dalam upaya konservasi;
2) Perlunya  kepekaan  dalam  menjaring  berbagai  isu  pengembangan  yang  konkret  di lapangan seperti kebutuhan akan programprogram pembangunan yang lebih cepat dapat memberikan  manfaat  langsung  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  nelayan, peningkatan lingkungan hidup, dan percepatan otonomi daerah;
3) Pembuatan aturan hukum dan sanksi yang tegas bagi pengrusak dan pelanggar kebijakan tentang kawasan konservasi;
4) Perlu  dipertegas  RTRW  bagi  kawasan  konservasi  agar  kawasan  konservasi  tetap dipelihara.  Dimana  pelestarian  wilayah  konservasi  di  Indonesia  didasarkan  untuk pemanfaatan yang mempertimbangkan kepentingan generasi;
5) Peran serta masyarakat dan para pelaku pembangunan kawasan konservasi. Pada masa sekarang cenderung terjadi pergeseran paradigma pendekatan, dari top down ke bottom up di dalam proses perencanaan tata ruang yang lebih demokratis dan akomodatif terhadap semua  kepentingan.  Pengalaman-pengalaman  masa  lalu  banyak  menunjukkan  bahwa perencanaan  yang  prosedural,  normatif,  dan  kurang  mengakomodasikan  kepentingan para pelaku pembangunan yang ada di dalam proses penyusunannya, menjadi kurang dapat diimplementasikan karena menghadapi berbagai kendala di lapangan. Rencana- rencana seperti itu selain kurang aspiratif juga cenderung tidak legitimasi (diakui), tidak diterima, dan tidak ditaati didalam pelaksanaannya.
6) Salah satu dari banyak hal yang selama ini hampir tidak pernah diperhatikan di dalam proses penataan ruang adalah masyarakat sama sekali tidak mengetahui ataupun diberi hak  untuk  ikut  menegosiasikan  penyelesaian  konfllik  ataupun  aspek  kompensasi terhadap  konsekuensi-konsekuensi  biaya  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  akibat diberlakukannya  rencana  tata  ruang  pada  suatu  kawasan  baik  terhadap  timbulnya dampak lingkungan fisik maupun sosial ekonomi. Oleh karena itu kiranya masih perlu dipertimbangkan perlunya keberadaan lembaga protokol penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang bersifat operasional, independen, bekerja atas dasar profesi,  serta  mampu  dan  berkewenangan  untuk  memediasi  konflik  dan  kepentingan antar para pelaku pembangunan;
7) Rencana pengembangan perlu disusun dalam satu struktur tata ruang yang terpadu antar wilayah  darat  dan  pesisir  laut  yang  memungkinkan  bagi  berlangsungnya  keterkaitan fungsional antar keduanya. Dalam rencana ini juga ditentukan sektor-sektor unggulan (leading sectors) pengembangan dimana sektor-sektor kegiatan lain harus menyesuaikan dan mendukungnya.
Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat pemegang sertipikat hak milik atas tanah dan masyarakat yang bermukim di dalam kawasan hutan lindung yaitu dengan opsi relokasi dimana pemerintah menyiapkan lokasi yang layak sebagai hunian dengan pertimbangan lahan  masyarakat  tersebut  berada  di  dalam  kawasan  konservasi,  mencegah  perambahan  yang
berkelanjutan oleh masyarakat, mempertahankan fungsi hutan lindung dan kondisi topografi. Demi tercapainya keadilan diantara masyarakat dan pemerintah maka dilakukan relokasi.
Kepemilikan  tanah  masyarakat  yang  berada  pada  kawasan  pesisir  dilindungi  dengan dibuktikan dengan kepemilikan masyarakat pada kawasan pesisir. Dengan ini maka pemerintah memiliki bukti yang cukup dalam merelokasi tanah pada kawasan konservasi tersebut. Sebelum mencapai hal ini, maka koordinasi antar sector terkait merupakan basis utama dalam mendukung hal dimaksud.
Dengan pembuktian kepemilikan hak masyarakat pada kawasan pesisir maka menjadi titik untuk melakukan relokasi hak milik masyarakat yang berada pada kawasan pesisir, hingga dalam hal ini hak masyarakat terlindungi dan pemerintah menata kawasan konservasi pun menjadi lebih aman.  Sejalan  dengan  itu,  penataan  RTRW  juga  tetap  dijalaskan  dengan  baik  dan  tidak menimbulkan tumpang tindih aturan satu sama lainnya.

## 4. Kesimpulan
Adanya  tumpang  tindih  kepentingan  atas  tanah  pada  kawasan  konservasi  dalam  hal  ini kawasan  lindung  sehingga  tidak  ada  kepastian  hak  atas  tanah  tersebut  dikarenakan  koordinasi antar  instansi  dalam  bidang  pertanahan  dan  juga  pemerintah  daerah  serta  instansi  terkait,  serta harmonisasi  peraturan  mengenai  tanah-tanah  masyarakat  di  atas  kawasan  konservasi  yang peruntukan  dan  penggunaannya  diatur  oleh  Negara  untuk  kepentingan  umum  yang  kurang maksimal, akibatnya status hak atas tanahnya menjadi tidak jelas. Pemerintah daerah cenderung mengeluarkan peraturan-peraturan daerah terkait perizinan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah  tanpa  memperhatikan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  yang  didalamnya  diatur  terkait perlindungan terhadap kawasan-kawasan lindung agar tetap dilestarikan untuk generasi yang akan datang.
Hak-hak  keperdataan  yang  dimiliki  masyarakat  pada  kawasan  konservasi  masih  diakui, namun Negara mengatur peruntukan, penggunaan dan pemanfaatnya agar hak-hak keperdataan itu tidak beralih secara individu sehingga merugikan kepentingan umum. Pemerintah Daerah tidak mengatur  secara  spesifik  terkait  pengaturan  hak  atas  tanah  di  dalam  kawasan  konservasi  yang ditetapkan  melalui  RTRW  maupun  RZWP3K  sehingga  akibat  hukumnya  yaitu  timbul  ketidak pastian penegakan hukum dan juga tumpang tindih kewenangan.

## Referensi
Ali, Achmad. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dibidang Kepemilikan Tanah. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.
Arisaputra,  Muhammad  Ilham.  “Penguasaan  Tanah  Pantai  Dan  Wilayah  Pesisir  Di  Indonesia.” Perspektif Hukum 15, no. 1 (2015): 27–44. https://doi.org/10.30649/phj.v15i1.22.
Dahuri, Rokhmin et.al. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
Hadjon, Philipus M. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika, 1993.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2007.
Kotalewala, Fengky, Adonia Ivone Laturette, and Novyta Uktolseja. “Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum.” SASI 26, no. 3 (2020): 415–33. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.397.
Saija,  Ronald,  Fransiscus  X.  V.  R  Letsoin,  Rory  Jeff  Akyuwen,  and  Pieter  Radjawane.  “Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Marga Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria Di Kabupaten Maluku Tenggara.” SASI 26, no. 1 (2020): 99–110.
https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.246.
Soly, Yona Yonanda, and Yuwono Prianto. “Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Penetapan Batas Penguasaan Tanah/Ruang Di Wilayah Pesisir Dan Pantai.” Era Hukum 15, no. 1 (2017): 150– 63. https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.669.