## Analisis Terhadap Sistem Pembagian Harta Warisan
Muhammad Asykur Muchtar Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong E-mail: asykurs.hi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  antara  sistem  hukum  kewarisan Islam, Adat dan perdata serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pembagian harta warisan apakah terdapat banyak perbedaan antara ketiganya.
Metode  penelitian  yang  digunakan  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data-data  melalui  buku-buku yang relevan dengan penelitian.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sistem  hukum  kewarisan  Islam,  Adat  dan  Perdata memiliki beberapa perbedaan yaitu bagian yang didapatkan para ahli  waris berbeda satu sama lain.salah satu contoh yaitu pembagian harta warisan menurut hukum Islam, bagian ahli  waris  laki-laki  dau  bagian  dari  bagian  ahli  waris  perempuan  dimana  dalam  hukum kewarisan  Adat  bagian  ahli  waris  seimbang  atau  sama  rata  antara  ahli  waris  laki-laki maupun ahli waris perempuan.
Kata Kunci : Analisis, Sistem Pembagian Harta Warisan

## PENDAHULUAN
Hukum  waris  merupakan  salah  satu  dari  hukum  perdata  secara  keseluruhan  dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan  ruang  lingkup  kehidupan  manusia,  sebab  setiap  manusia  pasti  akan  mengalami peristiwa  hukum  yang  dinamakan  kematian.  Akibat  hukum  yang  selanjutnya  timbul dengan  terjadinya  peristiwa  hukum  kematian  seseorang,  diantaranya  ialah  masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.
Oleh  karena  itu,  Pembagian  harta  warisan  bagi  orang  yang  ditinggalkan  sudah menjadi  ketetapan  umum.  Akan  tetapi  sebelum  Islam  datang  pembagian  tersebut  belum sepenuhnya dikatakan adil. Hal ini disebabkan belum adanya ketetapan secara pasti siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Bahkan, pada zaman jahiliyah, wanita yang
tidak  memiliki  andil  besar  dalam  perjuangan  tidak  mendapatkan  bagian.  Bahkan,  para wanita  dijadikan  tumbal  dan  dibunuh  secara  keji  karena  dianggap  tidak  memberikan kontribusi yang baik bagi keluarganya, selain dianggap sebagai pembawa mudharat . Oleh karena itu Islam datang dan memperbaiki semua itu. Setelah Islam datang, ketetapan ahli waris  pun  menjadi  jelas.  Hal  ini  tidak  diragukan  lagi  bahwa  ternyata  Islam  sangat  teliti dan cermat dalam masalah penghitungan warisan. Tidak hanya bagian anak dan saudara yang  memiliki  hubungan  darah  langsung  dari  mayit  yang  diperhatikan,  tetapi  saudara jauh  bahkan  ahli  waris  yang  tidak  mendapatkan  warisan  dan  sebab-sebab  mereka  tidak mendapatkan warisan pun dijelaskan secara lengkap dan jelas.
Di  Indonesia  hukum  waris  adat  bersifat  pluralistik  menurut  suku  bangsa  atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang  berbeda-beda,  yang  menjadi  dasar  dari  sistem  suku-suku  bangsa  atau  kelompok- kelompok etnik.
Dalam  prakteknya  ditengah  masyarakat  masih  banyak  dijumpai  praktek pembagian  harta  warisan yang menyalahi atau tidak mengikuti peraturan-peraturan yang telah  ada,  baik  itu  hukum  kewarisan  Islam  maupun  hukum  kewarisan  Adat.  Hal  inilah yang dapat menimbulkan perselisihan diantara ahli waris dalam pembagian harta warisan. Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  dapat  dirumuskan  masalah  pokok  sebagai berikut :(a)Bagaimanakah sistem pembagian harta waris menurut hukum Islam, adat, dan perdata?  (b)Faktor-faktor  apakah  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pembagian  harta waris?

## PEMBAHASAN
Kepastian  yang  pasti  dihadapi  oleh  manusia  di  dunia  adalah  kepastian  yang menyatakan  bahwa  semua  manusia  akan  meninggal  dunia.  Sewaktu  ia  masih  hidup sebagai  anggota  masyarakat  disertai  hak  dan  kewajiban  terhadap  orang,  misalnya terhadap  sanak  saudara  yang  ditinggalkan.  Dan  sebagaimana  diketahui  terdapat bermacam-macam perhubungan hukum menyangkut meninggalnya seseorang, menyangkut  tentang  harta  benda,  yang  pada  hakikatnya  akan  berpindah  kepada  orang lain.  Kematian  seseorang  sudah  jelas  tidak  melenyapkan  perhubungan  hukum  tersebut. Sehingga  dalam  kenyataannya  diperlukan  cara  dan  bagaimana  hak  dan  kewajiban  yang menyangkut harta benda saat yang bersangkutan meninggal dunia akan berpindah kepada orang yang masih hidup. Karena itulah umumnya masyarakat menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut harta benda yang ditinggalkan setelah ia meninggal dunia.
Sampai  sekarang  ini,  hukum  waris  yang  berlaku  untuk  mengatur  pewarisan  di Indonesia  masih  beraneka  ragam,  terdapat  tiga  sistem  hukum  yang  mengatur  masalah warisan,  yaitu  hukum  Islam,  hukum  Adat  dan  hukum  perdata  barat  (BW).  Berdasarkan uraian  diatas,  mari  kita  lihat  bagaimana  sistem  pembagian  dari  ketiga  sistem  hukum tersebut.

## Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam
Harta warisaan, merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada  orang-orang  terdekatnya  seperti  keluarga  dan  kerabat-kerabatnya.  Pembagian harta  waris  dalam  Islam  telah  begitu  jelas  diatur  dalam  al  qur  an,  yaitu  pada  surat  An Nisa. Allah dengan  segala rahmat-Nya, telah memberikan pedoman dalam mengarahkan manusia  dalam  hal  pembagian  harta  warisan.  Pembagian  harta  ini  pun  bertujuan  agar  di antara  manusia  yang  ditinggalkan  tidak  terjadi  perselisihan  dalam  membagikan  harta waris.
Harta  waris  dibagikan  jika  memang  orang  yang  meninggal  meninggalkan  harta yang  berguna  bagi  orang  lain.  Namun,  sebelum  harta  waris  itu  diberikan  kepada  ahli waris, ada tiga hal yang terlebih dahulu mesti dikeluarkan, yaitu peninggalan dari mayit: (a)  Segala biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenasa;(b) Wasiat dari orang yang meninggal; dan (c) Hutang piutang sang mayit.
Ketika  tiga  hal  di  atas  telah  terpenuhi  barulah  pembagian  harta  waris  diberikan kepada keluarga dan juga para kerabat yang berhak.
Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut:
Pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam al-qur'an surat an nisa secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6).
Hukum  Kewarisan  menurut  hukum  Islam  sebagai  salah  satu  bagian  dari  hukum kekeluargaan  (Al  ahwalus  Syahsiyah)  sangat  penting  dipelajari  agar  supaya  dalam pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  tidak  terjadi  kesalahan  dan  dapat  dilaksanakan dengan  seadil-adilnya,  sebab  dengan  mempelajari  hukum  kewarisan  Islam   maka  bagi ummat  Islam,  akan  dapat  menunaikan  hak-hak  yang  berkenaan  dengan  harta  warisan setelah  ditinggalkan  oleh  muwarris  (pewaris)  dan  disampaikan  kepada  ahli  waris  yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni
tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh rasulullah Saw. Yang artinya:
“Belajarlah  Al Qur’an dan  ajarkanlah  kepada manusia, dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu  akan  terangkat,  dan  bisa  jadi  akan  ada  dua  orang  berselisih,  tetapi  tak  akan mereka  bertemu  seorang  yang  akan  mengabarkannya  (HR.  Ahmad  Turmudzi  dan An Nasa’I”).
Berdasarkan hadits tersebut di atas, maka ilmu kewarisan menururt Islam adalah sangat penting,  apalagi bagi para penegak  hukum  Islam adalah mutlak  adanya, sehingga bisa memenuhi harapan  yang tersurat dalam hadits rasulullah di atas.
Dalam  pasal  171  Kompilasi  Hukum  Islam,  ada  beberapa  ketentuan  mengenai kewarisan  ini,  yaitu:  (a)hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (b) Pewaris adalah orang  yang  pada  saat  meninggal  berdasarkan  putusan  Pengadilan  beragama  Islam, meninggalkan ahli awaris dan harta peninggalan. (c) Ahli waris adalah orang yang  pada saat  meninggal  dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan  dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum unutk menjadi ahli waris. (d) Harta  peninggalan  adalah  harta  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  baik  yang  berupa  harta benda  yang  menjadi  hak  miliknya  maupun  hak-haknya.  (e)  Harta  warisan  adalah  harta bawaan  ditambah  bagian  dari  harta  bersama  setelah  digunakan  untuk  keperluan  pewaris selama  sakit  sampai  meninggalnya,  biaya  pengurusan  jenazah,   pembayaran  hutang  dan pemberian  untuk  kerabat.  (f)  Wasiat  adalah  pemberian  suatu  benda  dari  pewaris  kepada orang-orang  lain  atau  lembaga  yang  akan  berlaku  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  (g) Hibah  adalah  pemberian  suatu  benda  secara  sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari  seseorang kepada  orang  lain  yang  masih  hidup  untuk  dimiliki.  (h)  Baitul  Maal  adalah  balai  harta keagamaan.
Sedang kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut ketentuan pasal 175 KHI adalah:  (a)  Mengurus  dan  menyelesaikan  sampai  pemakaman  jenazah  selesai.  (b) Menyelesaikan  baik  hutang-hutang  berupa  pengobatan,  perawatan  termasuk  kewajiban pewaris maupun menagih piutang. (c) Menyelesaiakan wasiat pewaris. (d) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
Para  ahli  waris  baik  secara  bersama-sama  atau  perseorangan  dapat  mengajukan permintaan  kepada  ahli  waris  yang  tidak  menyetujui  permintaan  itu,   maka  yang
bersangkutan   dapat  mengajukan  gugatan  melalui  Pengadilan  Agama  untuk  dilakukan pembagian harta warisan (pasal 188 KHI).
Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui  ada  atau  tidaknya,  maka  harta  tersebut  atas  putusan  Pengadilan  Agama diserahkan  penguasaannya  kepada  Baitul  Maal  untuk  kepentingan  agama  Islam  dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI).
Bagi  pewaris  yang  beristeri  lebih  dari  seorang,   maka  masing-masing  isteri berhak  mendapat  bagian  dagi  gono-gini  dari  rumah  tangga  dengan  suaminya  sedangkan keseluruhan  bagian  pewaris  adalah  menjadi  hak  milik  para  ahli  warisnya  (Pasal  190 KHI).
Duda  mendapat  separuh  bagian,  bila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak,  dan  bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian (Pasal 179 KHI).
Janda  mendapat  seperempat  bagian,  bila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak,  dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian (Pasal 180 KHI).
Masalah waris mewarisi dikalangan ummat Islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam  pasal  49  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989,  bahwa  Pengadilan  Agama berwenang  memeriksa,  memutus   dan  menyelesaikan  perkara-perkara  kewarisan  baik ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a) Perkawinan. (b) Kewarisan,  wasiat  dan  hibah  yang  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam.  (c)  Wakaf  dan sedekah.
Menurut  hukum  Islam  hak  waris  itu  diberikan  baik  kepada  keluarga  wanita (anak-anak  perempuan,  cucu-cucu  perempuan,  ibu  dan  nenek  pihak  perempuan,  saudara perempuan  sebapak  seibu, sebapak atau seibu saja). Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang  terdiri  dari  15  orang  dari  pihak  laki-laki  dan  10  dari  pihak  perempuan.  Ahli  waris dari pihak  laki-laki ialah:  (a) Anak laki-laki  (al ibn). (b) Cucu  laki-laki, yaitu anak laki- laki  dan  seterusnya  kebawah  (ibnul  ibn)  .(c)  Bapak  (al  ab).  (d)Datuk,  yaitu   bapak  dari bapak (al jad). (e) Saudara laki-laki seibu sebapak (al akh  as syqiq). (f)Saudara laki-laki sebapak  (al  akh  liab).  (g)  Saudara  laki-laki  seibu  (al  akh  lium).  (h)  Keponakan  laki-laki seibu sebapak (ibnul akh as syaqiq). (i) Keponakan laki-laki sebapak (ibnul akh liab). (j) Paman  seibu  sebapak.  (k)  Paman  sebapak  (al  ammu  liab).  (l)Sepupu  laki-laki  seibu sebapak  (ibnul  ammy  as  syaqiq).  (m)  Sepupu  laki-laki  sebapak  (ibnul  ammy  liab).  (n) Suami  (az  zauj).  (o)Laki-laki  yang  memerdekakan,  maksudnya  adalah  orang  yang memerdekakan seorang hamba apabila sihamba tidak mempunyai ahli waris.
Sedangkan  ahli  waris  dari  pihak  perempuan  adalah:  (a)Anak  perempuan  (al  bint).  (b) Cucu perempuan (bintul ibn). (c) Ibu (al um). (d) Nenek, yaitu ibunya ibu ( al jaddatun). (e) Nenek dari pihak bapak (al jaddah minal ab). (f)Saudara perempuan seibu sebapak (al ukhtus  syaqiq).  (g)  Saudara  perempuan  sebapak  (al  ukhtu  liab).(h)Saudara  perempuan seibu  (al  ukhtu  lium).  (i)  Isteri  (az  zaujah).  (j)Perempuan  yang  memerdekakan  (al mu’tiqah).
Sedangkan  bagian  masing-masing  ahli  waris  adalah  isteri  mendapat  ¼  bagian apabila  sipewaris  mati  tidak  meninggalkan  anak  atau  cucu,  dan  mendapat  bagian  1/8 apabila  sipewaris  mempunyai  anak  atau  cucu,  dan  isteri  tidak  pernah  terhijab  dari  ahli waris. Adapun yang menjadi dasar hukum bagian isteri adalah firman  Allah dalam surat An Nisa’ ayat 12:
Terjemahnya :
“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, dan jika kamu mempunyai anak, maka isteri-isteri memperoleh seperdelapan  dari  harta  yang  kamu  tinggalkan  sesudah  dipenuhi  wasiat  atau setelah dibayar hutang-hutangmu”.
Suami mendapat ½ bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak dan mendapat ¼ bagian apabila pewaris mempunyai anak, berdasarkan firman Allah surat an Nisa’ ayat 12: Terjemahnya :
“Dan  bagimu  (suami-suami)  seperdua  bagian  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh isteri-isterimu,  jika  tidak  mempunyai  anak,  dan  jika  ada  anak  maka  kamu mendapat  seperempat  dari  harta  yang  ditinggalkan  sesudah  dipenuhi  wasiat  dan sesudah dibayar hutang-hutangnya”.
Sedangkan  bagian  anak  perempuan  adalah:  (a)  Seorang  anak  perempauan  mendapat  ½ bagian, apabila pewaris mempunyai anak laki – laki. (b) Dua anak perempauan atau lebih, mendapat 2/3 bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. (c) Seorang anak perempuan  atau  lebih,  apabila  bersama  dengan  anak  laki-laki,  maka  pembagiannya  dua berbanding satu (anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian), hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat An Nisa’ Ayat 11
Terjemahnya :
“Jika anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.
Bagian  anak  laki-laki  adalah:  (a)  Apabila  hanya  seorang  anak  laki-laki  saja,  maka  dia mengambil  semua  warisan  sebagai  ashabah,  jika  tidak  ada  ahli  waris  dzawil  furudz, namun  jika  ada  ahli  waris  dzawil  furudz  maka  ia  hanya  memperoleh  ashabah  (sisa) setelah  dibagikan  kepada  ahli  waris  dzwil  furudz  tersebut  (ashabah  bin  nafsih).  (b) Apabila  anak  laki-laki  dua  orang  atau  lebih,  dan  tidak  ada  anak  perempauan,  serta  ahli
waris  dzwil  furudz  yang  lain,  maka  ia  membagi  rata  harta  warisan  itu,  namun  jika  ada anak  perempuan,  maka  dibagi  dua  banding  satu  (ashabah  bil  ghair),  berdasarkan  surat Anisa’ ayat 11 dan 12 tersebut.
Ibu dalam menerima pusaka/bagian  harta waris adalah sebagai berikut: (a)  Ibu mendapat seperenam,  apabila  pewaris  meninggalkan  anak.  (b)Ibu  mendapat  sepertiga  bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak.
Dan diantara ahli  waris yang  ada, apabila ada ibu maka yang dihijab ibu  adalah nenek  dari  pihak  ibu,  yaitu  ibu  dari  ibu  dan  seterusnya  keatas.  Nenek  dari  pihak  bapak yaitu ibu dari bapak dan seterusnya keatas. Hal ini berdasarkan surat An Nisa’ ayat 11:
Terjemahnya
”Dan  untuk  dua  orang  ibu  bapak,  baginya  seperenam  dari  harta  yang ditinggalkan, jika pewaris itu  mempunyai anak”.
Bagian  Bapak  adalah:  (a)    Apabila  sipewaris  mempunyai  anak  laki-laki  atau  cucu  dari anak laki-laki, maka bapak mendapat 1/6 dari harta peninggalan dan sisanya jatuh kepada anak  laki-laki.  (b)  Apabila  pewaris  hanya  meninggalkan  bapak  saja,  maka  bapak mengambil  semua  harta  peninggalan  dengan  jalan  ashabah.  (c)  Apabila  pewaris meninggalkan ibu dan bapak, maka ibu mendapat 1/3 dan bapak mengambil 2/3 bagian. Sedangkan  bagian  nenek  adalah:  (a)Apabila  seorang  pewaris  meninggalkan  seorang nenek  saja,  dan  tidak  meninggalkan  ibu,  maka  nenek  mendapat  bagian  1/6.  (b)Apabila seorang  pewaris  meninggalkan  nenek  lebih  dari  seorang  dan  tidak  meninggalkan  ibu, maka nenek mendapat 1/6 dibagi rata diantara nenek tersebut.
Menurut  hukum  waris  Islam,  orang  yang  tidak  berhak  mewaris  adalah:  (a)    Pembunuh pewaris,  berdasrkan  hadtis  yang  diriwayatkan  oleh  At  tirmidzi,  Ibnu  Majah,  Abu  Daud dan An Nasa’i. (b) Orang murtad, yaitu keluar dari agama Islam, berdasarkan hadits yang diriwayatkan  oleh  Abu  Bardah.  (c)  Orang  yang  berbeda  agama  dengan  pewaris,  yaitu orang  yang  tidak  menganut  agama  Islam  atau  kafir. (d)Anak zina, yaitu  anak  yang lahir karena  hubungan  diluar  nikah,  berdasarkan  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  At  Tirmidzi (Hazairin, 1964: 57).
Perlu diketahui bahwa jika pewaris meninggalkan ibu, maka semua nenek terhalang, baik nenek  dari  pihak  ibu  sendiri  maupun  nenek  dari  pihak  ayah  (mahjub  hirman).  Dan  jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah  hanya anak (baik laki- laki  maupun perempuan),  ayah, ibu, dan janda atau duda sedangkan ahli waris yang lain terhalang (mahjub) (Pasal 174  Ayat (2) KHI).

## SIMPULAN
Dari uraian panjang yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka kita dapat melihat tiga sisi hukum yang berbeda yang dianut oleh Negara Indonesia. Dimana orang Islam tunduk dan patuh pada hukum kewarisan Islam sedang orang non muslim tunduk pada hukum perdata (KUH Perdata) ataukah hukum adat.
Kemudian  yang  menjadi  perbedaan  antara  sistem  hukum  waris  Islam,  hukum waris Adat dan hukum  waris Perdata  adalah  bagian  yang diperoleh oleh ahli  waris  laki- laki  dan  ahli  waris  perempuan.  Dalam  hukum  waris  Islam  bagian  ahli  waris  laki-laki mendapatkan dua kali bagian ahli waris perempuan. Sedangkan hukum waris adat bagian ahli waris perempuan seimbang atau sama rata dengan bagian ahli waris laki-laki adapun dalam  hukum  waris  perdata  sistem  kewarisannya  melalui  pewarisan    absentantio. (berdasarkan undang-undang) dan testamentair (wasiat).
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pembagian  warisan  baik  itu secara  hukum  Islam,  hukum  adat  maupun  hukum  perdata  memiliki  beberapa  perbedaan dan  persamaan.  Seperti  pada  hukum  waris  Islam  faktor  utama  seseorang  menjadi  ahli waris  yaitu adanya hubungan perkawinan,  kekerabatan, hubungan memerdekakan budak dan hubungan agama ataukah sesama Islam.
Begitupun  faktor-faktor  yang  menyebabkan  seseorang  terhalang  untuk  menjadi ahli  waris  masing-masing  hukum  memiliki  perbedaan  dan  persamaan.  Seperti  pada hukum  Islam    faktor  yang  menjadi  penghalang  seseorang  mendapatkan  warisan  yaitu pembunuhan  baik  secara  sengaja  maupun  mirip  sengaja.  Selanjutnya  adalah  karena perbedaan agama, kemudian karena perbudakan dan yang terakhir adalah karena berbeda Negara atau kewarganegaraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran al-Karim Abdulkadir,  Muhammad, Hukum  Dan  Penelitian  Hukum ,  Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2004
Afandi, Ali, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
Anshori,  Abdul  Ghofur. Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia  Eksistensi  dan Adabtabilitas ,  Edisi  1,  Cetakan  1,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University  Press, 2012.
Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, Teungku. Koleksi Hadits-Hadits Hukum 3 , Semarang : Pustaka Rezki Putra, 2011.
Ash-Shiddieqy, Teungku M. Hasbi, Fiqh Mawaris, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997 Dahlan, Abd.Rahman, Ushul Fiqh , Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta : Amzah, 2010
Ela Khalifa, Muhammad Thaha, Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam , Cetakan 1, Solo : Tiga Serangkai, 2007.
Ghofur  Anshori,  Abdul, Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia, Yogyakarta:  Ekonisia,
2002
Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta : Kencana, 2011.
Hadikusuma,  Hilman, Hukum  Waris  Adat, Cetakan  7,  Jakarta:  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
2003
Ibrahim, Jhonny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
Idrus, Muhammad, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,
Edisi 2, Jakarta: Erlangga, 2009.
Mardani, Hukum  Kewarisan  dalam  Islam  di  Indonesia ,  Edisi  1,  Cetakan  1,  Jakarta  : Rajawali Pers, 2014.
Muhibbin,  Mohammad,  Abdul,  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam  Sebagai  Pembaruan Hukum Positif di Indonesia , Edisi 1, Cetakan 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
Noor,  Juliansyah, Metodologi  Penelitian  Skripsi,  Tesis,  Desertasi,  dan  Karya  Ilmiah,
Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta : Kencana, 2011.
Putra, Nusa, Research & Development Penelitian dan Pengembangan : Suatu Pengantar, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
Qadri,  AA, Sebuah  Potret  Teori  dan  Praktek  Keadilan  Dalam  Sejarah  Pemerintahan Muslim , Yogyakarta: PLP2MP 1987
Quthb, Sayyid, Keadilan Sosial Dalam Islam , Bandung: Pustaka 1994
Rahman, Asymuni.A., et.al. Ilmu Fiqhi 3 , Cetakan 2, t.d.
Ramulyo,  Idris, Perbandingan  Hukum  Kewarisan  Islam  dengan  Kewarisan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Buku  II  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang Hukum  Kewarisan .  Bandung  :  Citra Umbara, t,th.
Rofiq, Ahmad, Fiqhi Mawaris, Edisi revisi, Cetakan 5, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.
Rofiq, Ahmad, Fiqh Mawaris, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002 Samosir,  Djamat, Hukum  Adat,  Eksistensi  Dalam  Dinamika  Perkembangan  Hukum  di Indonesia, Cetakan 1, Bandung: Nuansa Aulia, 2013
Setiadi,Tholib, Intisari  HUkum  Adat  Indonesia  dalam  Kajian  Kepustakaan, Cetakan  3, Bandung: Alfabeta, 2013
Soekanto, Soerjono, Sri, Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali Pers, 2006
Soraya Bugaib, Andi, Buku Ajar Kuliah Kewarisan. t.p.
Suhrawardi  K.  Lubis,  Komis  Simanjuntak, Hukum  Waris  Islam, Jakarta:  Sinar  Grafika, 1992
Sukandarrumidi, Metodologi  Penelitian  Petunjuk  Peraktis  Untuk  Peneliti  Pemula , Cetakan III, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006.
Syarifuddin,  Amir, Hukum  Kewarisan  Islam, Edisi  1,  Cetakan  IV,  Jakarta  :  Kencana 2012.
Utomo, laksanto, Hukum Adat, Cetakan 1,Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2016
Yunus, A.Assaad, Pokok-Pokok Hukum Kewarisan Islam (Faraidh) , Jakarta: Al Qushwa, 1992.