## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN
Mikha Christin Yunitasari, Tjahya Supriatna & Dety Mulyati Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Cilandak-Jakarta, Indonesia Email Korespondensi: mikhachristin24@gmail.com

## ABSTRACT
Pasar Minggu is one of the oldest markets in DKI Jakarta which is one of the causes of overcrowding, resulting in limited selling space. The lack of selling land has pushed some people to turn into street vendors (PKL) since the expansion of the Jakarta City area. As a result, Pasar Minggu has become an unorganized area, in this case it is contrary to DKI Jakarta Regulation Number 10 of 2015 concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors. This research is aqualitative research that aims to find out how the implementation, supporting and inhibiting factors and the right strategy in the arrangement and control of street vendors carried out by the Civil Service Police Unit at Sunday Market, South Jakarta. This study explains that there are 4 (four) indicators of policy implementation, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The process of collecting data using observation techniques, interviews, and documentation. The results showed that the implementation of DKI Governor Regulation Number 10 of 2015 concerning Arrangement and Empowerment of Street Vendors by the Civil Service Police Unit at Pasar Minggu, South Jakarta has not run optimally due to several factors, such as the  lack  of  awareness  of  street  vendors  about  order,  not  yet  optimal  enforcement  of  regulations,  and  lack  of socialization of regulations. The strategies that can be used to improve the implementation of these regulations are improving the quality of Satpol PP human resources through education and training, conducting outreach related to structuring street vendors and optimizing Satpol PP tasks so they can work optimally.

## Keyword: Implementation, Pasar Minggu, Street Trades

## PENDAHULUAN
Adanya  pemekaran  wilayah  Kota  Jakarta  membawa  perubahan  pada  Rencana  Ulang  Tata Ruang  (RUTR)  tahun  1965  sampai  dengan  tahun  1985  dan  kawasan  Pasar  Minggu  yang  awalnya sebagai kawasan hijau ditambah menjadi kawasan pemukiman. Kemudian lahan-lahan pemukiman mulai  berubah  menjadi  perkantoran,  pertokoaan,  dan  pusat  perekonomian  yang  menyebabkan terjadinya penggusuran terhadap pemukiman warga.
Rupahnya pembangunan lokasi pemukiman baru tersebut di wilayah Pasar Minggu membawa pengaruh  yang  cukup  signifikan  dan  bertambahnya  jumlah  penduduk  di  wilayah  Pasar  Minggu meningkatnya  angka  kepadatan  penduduk  yang  berpengaruh  pada  peningkatan  keperluan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga daya beli masyarakat yang juga turut mengalami peningkatan sehingga peluang tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berdagang.
Adanya jumlah pedagang yang terus bertambah mempengaruhi lahan atau lokasi berjualan semakin  terbatas  sehingga  masyarakat  yang  tidak  mendapatkan  berdampak  papa  kemunculan pedangan-Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan disamping-samping trotoar jalan raya.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Berdasarkan  pengamatan  langsung  yang  dilakukan  oleh  Peneliti  di  kawasan  Pasar  Minggu ditemukan fakta bahwa PKL disana belum tertata dengan baik dan sangat mengganggu aktivitas lalu lintas  terutama  untuk  pejalan  kaki  karena  adanya  PKL  bukan  lagi  berdagang  di  samping-samping trotar jalan raya namun sudah memasuki area trotoar yang seharusnya menjadi akses pejalan kaki dan jalan  raya  untuk  lalu  lintas  kendaraan.  Peneliti  juga  mengamati  pejalan  kaki  yang  datang  di  Pasar Minggu terpaksa harus menggunakan jalan raya untuk berjalan karena akses trotoar sudah tertutup dengan barang dagangan PKL, hal inilah yang menyebabkan terjadinya kemacetan, resiko kecelakan, pemandangan yang tidak mengenakkan serta munculnya bau yang tidak sedap.
Pemerintah DKI Jakarta sendiri telah berusaha untuk menerbitkan dan menata PKL melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Pergub No. 10 Tahun 2015). Namun antara harapan ( Das Sollen ) dengan fakta dilapangan ( Das Sein ) berbanding terbalik karena PKL di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan sampai dengan saat ini masih berjualan diatas trotoar dan jalan raya.
Berdasarkan hasil pengamanatan yang peneliti uraikan diatas, maka peneliti berkesimpulan pemerintah belum maksimal melaksanakan tugas penataan terhadap PKL di Pasar Minggu. Hal ini tentunya sudah menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk membenahi masalah tersebut  termasuk peranan aktif dari Satpol PP.
Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Soclihin Abdul Wahab (2004:64) adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu. Istilah implementasi sering disebut juga dengan pelaksanaan atau tindakan, atau mekanisme dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Sebab dalam implementasi terdapat tindakan atau pelaksanaan mengenai suatu hal atau objek. Implementasi banyak  pengertian.  Solichin  Abdul  Wahab  (2004:63)  menjelaskan  bahwa  implementasi  merupakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan dari politik kedalam administrasi.
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses, atau pelaksanaan  yang  digunakan  dalam  kelompok  untuk  mentransfer  ide  atau  gagasan,  program  atau harapan.
Sahya  (2014:232)  mendefinisikan  “implementasi  merupakan  suatu  kegiatan  usaha  yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan degan harapan akan memperoleh suatu hasilyang sesuai dengan tujuan  atau  sasaran  dari  suatu  kebijakan’.  Menurut  Willian  N  Dunn  (2013:132)  “implementasi kebijakan  adalah  pelaksanaan  dan  pengendalian  arah  tindakan  kebijakan  sampai  tercapainya  hasil kebijakan.”
Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  adalah  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat  mencapai tujuannya.  Tidak  lebih  dan  tidak  kurang.  Untuk  mengimplementasikan  kebijakan  publik,  ada  dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.
Menurut Ripley (dalam Samudra Wibawa,2004:46) ada dua perspektif yang dapat digunakan dalam  mengkaji  implementasi,  yaitu:  a)  Perspektif compliance berasumsi  bahwa  implementasi  akan berhasil  jika  para  pelaksana  mematuhi  petunjuk  yang  diberikan  oleh  birokrasi  yang  menetapkan kebijakan tersebut. Pada bentuk idealnya banyak sekali melakukan analisis terhadap perilaku organisasi pelaksana dari kebijakan; b) Perspketif what’s happening melihat suatu kebijakan atau program dari segala hal, asumsinya adalah bahwa implementsi kebijakan melibatkan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang  terlibat  dalam  implementasi,  dan  faktor  tersebut  lebih  penting  untuk  dikaji  dari  pada  selalu mempersoalkan sesuai tidaknya implementasi dengan keharusan-keharusan yang mesti dilakukan.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Menurut  pandangan  Edward  III  (dalam  Subarsono,  2011:  90-92)  implementasi  kebijakan dipengaruhi  oleh  empat  variabel,  yaitu:  a) Komunikasi ,  yaitu  keberhasilan  implementasi  kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan  sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran  (target  group),  sehingga  akan mengurangi distorsi implementasi; b) Sumberdaya , meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya  kompetensi  implementor  dan  sumber  daya  finansial;  c) Disposisi ,  adalah  watak  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementor,  seperti  komitmen,  kejujuran,  dan  sifat  demokratis. Apabila  implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  implementor  tersebut  dapat  menjalankan kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Ketika  implementor memiliki  sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  maka  proses  implementasi kebijakan  juga  menjadi  tidak  efektif;  d) Struktur  Birokrasi ,  Struktur  organisasi  yang  bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Menurut  Hamdi  (2015:105)  Implementasi  kebijakan  adalah  suatu  penggalan  dari  proses kebijakn, yang berisi upaya untuk mengubah target menjadi hasil. Target tersebut adalah konkretisasi atau spesifikasi dar tujuan kebijakan yang telah ditetapkam, yang secara rinci dan berjenjang menjadi program-program (dann juga mungkin lebih rinci lagi menjadi sub-sub program) dan kegiatan-kegiatan.
Implementasi  Kebijakan  menurut  Grindle  dalam  (Wibawa,  1994:  22)  ditentukan  oleh  isi kebijakanl  dan  konteks  implementasinya.  Bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan  proses  umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.
Dari  pengertian-pengertian  menurut  ahli  diatas,  maka  Kebijakan  Publik  dan  Implementasi Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
Berdasarkan uraian diatas, maka kajian tentang Implementasi peraturan gubernur DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Pasar Minggu Jakarta Selatan Peneliti menggunakan teori implementasi oleh Edward III  karena  menurut  Peneliti  teori  ini  menjadi  indikator  untuk  mengukur  keberhasilan  suatu implementasi  kebijakan  yang  digambarkan  dalam  4  (empat)  variabel  yang  mampu  menjawab permasalahan  yang  terjadi  terkait  dengan  judul  Peneliti  yaitu  sebagai  berikut:  a)  Komunikasi,  yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana tujuan dan sasaran kebijakan akan dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target grup), untuk mengurangi bias implementasi; b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara  jelas  danl  konsisten,  namun  jika  para  pelaksana  tidak  memiliki  sumber  daya  untuk mengimplementasikannya,  maka  implementasinya  tidak  akan  efektif.  Sumber  daya  tersebutl  dapat berupa sumber dayal manusia, seperti keterampilan pelaksana dan sumber daya keuangan; c) Disposisi, yaitu  kepribadian  dan  karakteristik  pelaku,  seperti  komitmen,  kejujuran,  sifat  demokratis.  Jika performer memiliki orientasi yang baik, maka performer dapat mengimplementasikan kebijakan seperti yang  diinginkan  oleh  pengambil  keputusan.  Ketika  pelaksana  memiliki  sikap  atau  pandangan  yang berbeda dengan pengambil keputusan, maka proses implementasi kebijakan juga akan kurang efektif; d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang membidangi implementasi kebijakan memiliki pengaruh

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi adalah standar operasional prosedur  dan  fragmentasi.  Struktur  organisasi  yang  terlalu  panjang  akan  cenderung  melemahkan pengawasan  dan  menimbulkan  birokrasi,  yaitu  prosedur  birokrasi  yang  kompleks  yang  membuat kegiatan organisasi menjadi tidak fleksibel.

## METODE PENELITIAN
Untuk memberikan persepsi dan pemahaman yang sama terhadap dimensi dan konsep yang ada dalam penelitian ini, maka dideskripsikan fokus penelitian sebagai berikut: Penelitian ini berbentuk survey atas data primer dan data sekunder. Data Primer diambil secara langsung melalui instrument kuisioner dari pedagang kaki lima. Data sekunder merupakan data yang diambil dari beberapa instansi terkait dan beberapa sumber kepustakaan lain yang mendukung data primer yang didapatkan.
Kerangka  konseptual  penelitian  menurut  Setiadi  (2013)  yaitu  kaitan  atau  hubungan  antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang akan diteliti. Konsep penelitian memberikan gambaran kompleks tentang kontekks yang berkaitan dengan fokus penelitian dan memuat aspek-aspek yang akan diteliti dari suatu objek tertentu dengan tujuan menjawab masalah dari peneltian. Peneliti menetapkan  lingkup  penelitian  pada  Peraturan  Gubernur  DKI  Nomor  10  Tahun  2015  tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan menggunakan teori Edward III (Subarsono 2011:90- 92) yang mengkaji 4 (empat) variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## PEMBAHASAN
Sesuai dengan judul yang di pilih oleh Peneliti yaitu “Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja  Di Pasar Minggu Jakarta Selatan” maka untuk menunjang hasil penelitian ini, Peneliti akan memfokuskan penelitian ini dengan menggunakan teori Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) dengan pendekatan  4 (empat) variable sebagai berikut:

## Komunikasi
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti terhadap Bapak Didik Hari Cahyono selaku Kasatpol PP Kecamatan Pasar Minggu tanggal 19 Juli 2023, disampaikan:
Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu melakukan sosialisasi secara rutin di Pasar Minggu dengan cara turun langsung ke lapangan menemui masyarakat sekitar termasuk Pedagang-pedagang di Pasar  Minggu.  Satpol  PP  Kecamatan  Pasar  Minggu  menyampaikan  perihal  larangan  bagi pedagang  Kaki  Lima  untuk  berjualan  disepanjang  jalur  pejalan  kaki  dan  trotoal,  hal  ini ditindaklanjuti dengan mamasang tanda larang dan dasar hukum yang berlaku.  Selanjutnya kami dari Satpol PP Pasar Minggu juga aktif dalam memberikan sosialisasi berupa pembinaan kepada pedagang-pedagang kaki lima yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan usaha dengan cara menggunakan berjualan dengan sistem e-commerce.
Senada dengan wawancara dengan Bapak Kasatpol PP Kecamatan Pasar minggu Bapak Didik Hari  Cahyono,  Berikut  wawancara  dengan  Bapak  Jasmani  selaku  bagian  Pengelolah  di  Satpol  PP Kecamatan Pasar Minggu, beliau menjelaskan bahwa :
Kami  dari  anggota  Satpol  PP  sudah  sering  dan  berulang  kali  melakukan  sosialisasi  akan peraturan  bagi  pedagang  kaki  lima,  hanya  saja  dalam  pelaksanaannya  tidak  mungkin  kami setiap hari standby dalam mengawasi kegiatan para pedagang tersebut. Salah satu langkah yang

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
kami ambil adalah dengan mendirikan larangan untuk berjualan di tempat-tempat yang tidak diperuntukkan untuk pedagang kaki lima.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  Satpol  PP  terbukti  sudah  melakukan  fungsi pelaksanaannya  yakni  menegakkan  peraturan  dan  perda  terhadap  pedagang  kaki  lima  pada  Pasar Minggu. Peneliti juga melakukan wawancara dengan sekertaris Camat Kecamatan Pasar Minggu terkait koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam pelaksanaan tugasnya. Berikut wawancara dilakukan di Ruang Kantor Camat Kecamatan Pasar Minggu pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023 pukul 14.30 WIB. Hasil wawancara tersebut yakni :
Dalam pelaksanaan penertiban PKL di Pasar Minggu, sebelumnya dari Satpol PP melakukan koordinasi dengan kita terkait setiap kegiatan yang mereka lakukan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi mereka Satpol PP dengan kami selaku pemegang dan pemimpin wilayah .Kami dari pihak Kecamatan juga kerap kali ikut serta dalam upaya Satpol PP mensosialisasikan peraturan serta penegakkan peraturan itu sendiri. Kerap kami ikut serta dalam apel pagi yang dilakukan  anggota  Satpol  PP  di  Pasar  minggu  sebagai  bentuk  dukungan  terhadap  kinerja mereka.
Untuk mendapatkan data dan informasi mendalam terhadap pernyataan dari pihak Pol PP, Peneliti  melakukan  observasi  dan  wawancara  terhadap  Pedagang  Kaki  Lima  yang  berjualan  di  Pasar Minggu. Peneliti mewawancarai Bapak Usnan yang sehari-hari berjualan buah di Pasar Minggu pada hari  senin  tanggal  24  Juli  2023  pukul  09.00  WIB.  Berikut  hasil  wawancara  Peneliti  dengan  Bapak Usnan:
Satpol  PP  sering  datang  kesini,  biasanya  melakukan  himbauan-himbauan  kepada  kami pedagang  yang  sedang  berjualan  disini.  Sejauh  yang  saya  lihat,  anggota  satpol  pp  dalam memperlakukan  kami  para  pedagang  masih  terbilang  wajar,  terlihat  dari  cara  mereka menyampaikan  himbauan-himbauan  mereka  dengan  kata-kata  sopan  dan  pada  saat mendatangi kami terlebih dahulu mengucapkan salam dan menanyakan kabar dan keadaan kami. Jauh dari yang sering kita lihat di tv-tv dimana petugas pol pp datang dengan membawa pentungan  mengancam  para  pedagang.  Kalau  disini  anggota-anggotanya  pada  ramah-ramah tapi tegas.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam menjalankan tugasnya mensosialisasikan peraturan-peraturan, Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu  telah  melaksanakan  perannya  dengan  baik.  Hal  ini  terbukti  dari  hasil  wawancara  yang dilakukan oleh Peneliti di Lapangan.

## Sumberdaya
Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan ( renewable resources ) dan sumber daya tak terbarukan ( non-renewable resources ).
Sebagaimana pandangan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) implementasi kebijakan salah satu variabelnya adalah sumberdaya. Isi dari pendapat Edward mengemukakan bahwa Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia.
Hasil  wawancara  terkait  sumberdaya  dalam  menjalankan  tugas  dari  Pol  PP  oleh  beberapa informan yang dikumpulkan Peneliti. Berikut hasil wawancara dengan Kasatpol PP Kecamatan Pasar

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Minggu  Bapak  Didik  Hari  Cahyono  pada  hari  rabu  tanggal  19  juli  2023  pukul  14.30  WIB.  beliau menjelaskan bahwa :
Dalam  menjalankan  tugas  pelaksanaan  dari  pol  pp,  setiap  hari  kami  menurunkan  personil dengan  pembagian  regu-regu  kerja.  Jadi  sekali  turun  lapangan  tidak  semua  personil  kami turunkan. dalam 1 hari kerja terdapat 1 regu yang terdiri dari 10 personil, yang diantaranya ada 1 orang koordinator dan 9 anggota kelompok. Terdapat 3 regu kelompok yang sering kami bagi shift. Ini cukup membantu kami dalam mengatasi kekurangan personil walaupun tidak mengcover seluruhnya. Pembagian tugas regu yang turun ke lapangan dimulai dari subuh yaitu dari pukul 05.00-12.00. Kemudian dilanjutkan pada shift sore yaitu pukul 16.00-19.00. Dan itu berlaku setiap harinya kami lakukan.
Wawancara berikutnya peneliti lakukan kepada anggota Satpol PP yakni Ibu Rani pada hari rabu tanggal 26 juli 2023 pukul 10.00 WIB. Beliau memberikan pernyataan serupa :
Kalau disini kami turun ke Lapangan berregu-regu yang terdiri dari 10 orang personil dibawa pimpinan kordinator namanya. Kami turun kelapangan tentunya tidak hanya sekedar turun saja namun dibekali dengan pengetahuan dan ilmu dalam menghadapi para pedagang kaki lima  yang  melanggar.  salah  satunya  bagaimana  cara  berkomunikasi  dengan  mereka  tanpa adanya  kekerasan,  memberikan  himbauan  dengan  cara  yang  humanis  agar  mereka  merasa nyaman  dan  tidak  tertekan.  nah  itu  semua  tidak  kami  peroleh  begiru  saja  namun  dengan pelatihan-pelatihan yang kami lakukan.
Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Jasmani selaku pengelolah pada hari jumat 21 juli 2021 pukul 11.00 WIB. Beliau memberikan informasi yang hampir sama dengan kedua informan diatas, yakni :
Anggota kami bahkan kami lini atas sebelum turun kelapangan tentunya kami membekali diri terlebih dahulu. Dari satpol PP sendiri dalam meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya kami, melakukan pelatihan dan pembekalan terhadap personil kami. Khusus di tahun 2023 ini saja terdapat 3 (tiga) pelatihan yang sudah dan akan kami lakukan. Diantaranya pelatihan yang diberikan dari Kemendagri. Pada bulan Januari saja melakukan pelatihan dengan materi tingkat dasar PolPP. Pada bulan Juli ada pelatihan peningkatan ke jenjang ahli. Dan setiap hari rabu, ada namanya sekolah rabu. Itu dilakukan via zoom oleh BSDM.
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa  sumberdaya  yang  ada  di  Satpol  PP  sendiri  sudah  dibekali  dan  membekali  diri  dalam  rangka meningkatkan kualitas diri mereka dalam menghadapi para pedagang kaki lima yang ada di lapangan. Terlihat dari informasi yang peneliti dapat dari wawancara tersebut yang menerangkan bahwa terdapat beberapa  pelatihan  dan  pembekalan  yang  mereka  ikuti  untuk  menunjang  kinerja  dan  kualitas  diri mereka. Disamping itu, selain informasi dari wawancara dengan informan-informan tersebut, secara langsung  peneliti  melakukan  observasi  dan  dokumentasi-dokumentasi  terkait.  Serta  peneliti  juga melihat beberapa alat penunjang kerja pol pp yang dulunya sering digunakan anggota pol pp di lapangan seperti pentungan, dll yang memberi kesan keras pada satpol pp tidak lagi digunakan. Sebagai bentuk humanis mereka dalam mendekatkan diri kepada masyarakat.

## Disposisi
Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
E-ISSN: 2721-9232
Ketika  implementor  memiliki  sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
Sebagaimana  dengan  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  Edward  III  diatas,  yaitu  dalam menjalankan suatu kebijakan sangat erat pengaruhnya karakter dan watak pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas tersebut, yakni komitmen yang kuat untuk menjalankannya, serta kejujuran san sifat demokratis sangat berpengaruh didalamnya.
Peneliti melakukan wawancara pada hari rabu, tanggal 19 Juli 2023 dengan bapak Didik Hari Cahyono selaku Kasatpol PP Kecamatan Pasar MInggu, Beliau menerangkan bahwa :
Salah  satu  yang  kami  tanamkan  pada  anggota  kami  yaitu  tanggung  jawab,  sopan  dalam berhadapan dengan masyarakat. Hampir setiap dalam apel kami menyampaikan hal serupa. Hal ini  kami lakukan sebagai bentuk perhatian pimpinan dalam menanamkan image humanis dalam diri anggota kami saat turun kelapangan. Kami ingin menghilangkan image lama dari Polpp  yang  anarkis  dan  tidak  disukai  masyarakat.  Sejauh  saya  ikut  turun  kelapangan,  saya melihat  anggota  saya  sudah  berlaku  humanis  kepada  pedagang  kaki  lima,  Bahkan  sampai- sampai  ada  beberapa  anggota  kami  yang  dalam  penertiban  yang  mengharuskan  untuk mengangkut  barang  dagangan,  mereka  tidak  tegah.  Dan  ini  juga  yang    salah  satu  menjadi kendala kami karena berakibat tidak kelihatan bersungguh-sungguh.
Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka peneliti melakukan wawancara terkait dengan Bapak Jasmani pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 pukul 11.00 WIB selaku pengelolah di satpol pp. Beliau menerangkan bahwa :
Kami dari jajaran Satpol PP Kecamatan Pasar minggu dalam menjalankan tugas dan fungsi kami di masyarakat mengedepankan yang namanya etos kerja tinggi. Kami menanamkan dalam diri  kami  bahwa  dalam  menjalankan  tugas  harus  bersungguh-sungguh  dan  sabar  dalam menghadapi setiap situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan. Terbukti dengan keterlibatan kami  dan  anggota  selain  upaya  menertibkan  pedagang  kaki  lima,  kami  berkomiten  dalam membantu pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat dalam hal ini pedagang kaki lima dengan memberikan inovasi seperti penjualan melalui e-commers diantaranya shopee gofood.
Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk menambahkan pendapatan pedagang kaki lima. Mendukung  hasil  wawancara  dengan  bapak  pengelolah  satpol  pp,  Anggota  satpol  pp  yakni Bapak Saiful Anwar juga memberikan keterangan yang serupa. Wawancara dilakukan di ruang kerja satpol  pp  Kecamatan  Pasar  Minggu  pada  hari  Rabu  tanggal  19  Juli  2023  pukul  15.00  WIB.  Beliau menerengkan bahwa :
Dalam  upaya  menjalankan  kebijakan  pimpinan,  kami  dari  satpol  pp  selaku  pelaksana kebijakan  melakukan  tanggung  jawab  dan  kewajiban  kami  dengan  penuh  kesungguhan. Dimana  kami  rutin  melakukan  patrol  setiap  harinya  di  lingkungan  pasar  minggu  dan sekitarnya dalam menjaga kondusifitas di tempat tersebut. Tanpa kenal lelah kami turun ke lapangan dengan maksud untuk mewujudkan ketentarman dan ketertiban di tempat tersebut. Guna mendapatkan data dan informasi yang akurat, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan di pasar minggu. Pada hari Sabtu 22 juli 2023 pukul 09.00 WIB peneliti mewawancari Ibu Suwarni 45 Tahun sebagai penjual sayur di Pasar Minggu. Beliau menerangkan bahwa :
Setiap hari Bapak/Ibu pol pp datang untuk berpatroli disini. Tidak jarang mereka mendapati kami berjualan tidak pada tempatnya. Seperti saya ini contoh sehari-hari berjualan di trotoar penawarkan sayuran. saya berjualan mulai dari subuh, dan dari subuh ini bapak/ibu pol pp sudah mulai berpatroli. Kadang mereka menegur saya untuk berpindah tempat apalagi kalau

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
sudah pagi hari sekitar pukul 09.00 itu kami disuruh untuk tidak berjualan karena katanya mereka  mengganggu  pejalan  kaki  dan  aktifitas  lainnya.  Tapi  mereka  masih  sopan  dalam menegur kami. Saya pun kalau ditegur yang mengangkat barang dan kadang juga saya biarkan saja dan tetap berjualan disitu.
Selain wawancara dengan ibu Suwarni, peneliti lebih lanjut mewawancarai pedagang lainnya yakni Ibu Asmiati, 41 tahun sebagai pedagang perabot rumah tangga. Wawancara dilakukan pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukul 09.00 wib. Beliau memberi keterangan bahwa :
Memang benar bapak-bapak satpol pp setiap harinya datang ketempat ini untuk berpatroli. Setiap kali datang mereka beramai-ramai. Kalau mereka berpatroli ada juga yang bernada keras tapi saya yakin itu karena ada yang kami langgar, tapi sebagian besar mereka sopan. Mereka juga sering membantu kami mengangkat barang dagangan saat sidak pasar.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  beberapa  informan  diatas  maka  dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pol pp untuk menertibkan pedagang kaki lima terbilang berkomitmen, terbukti dari pernyataan beberapa informan yang sehari-harinya berada di pasar minggu berjualan, mereka memberikan informasi bahwasanya polpp setiap harinya melakukan patrol keliling  disekitaran  lingkungan  pasar  minggu,  dan  dalam  menjalankan  tugasnya  satpol  pp melakukannya dengan mengedepankan humanism namun dengan tegas juga. Berdasarkan keterangan dari informan pol pp yang menerangkan bahwa salah satu kunci dalam menjalankan tugasnya yaitu komiten yang tinngi dan etos kerja sesuai arahan pimpinan. Kemudian dari keterangan bapak Didik Hari  cahyono  selaku  Kasatpol  PP  Kecamatan  pasar  minggu  bahwa  beliau  menanamkan  nilai-nilai humanis dalm berhadapan dengan masyarkat namun tentunya tetap tegas sebagai bentuk keseriusan menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah.

## Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure  (SOP)  dan  fragmentasi.  Struktur  organisasi  yang  terlalu  panjang  akan  cenderung melemahkan  pengawasan  dan  menimbulkan  red-tape,  yakni  prosedur  birokrasi  yang  rumit  dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
Pelaksanaan fungsi penegakan perda dan perkada diikuti dengan kewenangan satpol pp untuk penertiban  non-yustusial  terhadap  masyarakat.  Dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi  dan kewenangan yang diberikan, satpol pp memiliki acuan dalam melaksanakan semua tugas dan fungsinya. Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operation Prosedure (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja.
Penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  yang  dilakukan  oleh  Satpol  pp  Kecamatan  Pasar  Minggu dilakukan  secara  terjadwal  dan  taat  aturan.  Ini  dibuktikan  dari  hasil  wawancara  peneliti  bersama Sekertaris Camat Kecamatan Pasar Minggu Ibu Rizki Noviana Purnama pada hari rabu tanggal 19 juli 2023 pada pukul 14.30 WIB diruang kerja beliau mengatakan bahwa :
Satpol PP selaku organisasi pemerintah daerah yang bertugas menjalankan perda dan perkada, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam menangani hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Dalam pelaksanaan penertiban tentunya kita melakukan monitoring dan rapat persiapan saat akan melakukan kegiatan di lapangan. Tujuannya agar pelaksanaan kegiatan tersebut terorganisir dengan baik dan sesuai SOP.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  Kasatpol  PP  Kecamatan  Pasar  Minggu  Bapak  Didik  Hari Cahyono pada hari rabu tanggal 19 Juli 2023 beliau mengatakan bahwa :
Satpol-pp  saat  terjun  ke  masyarakat  dalam  melaksanakan  tugasnya  kami    selalu  ingatkan tehadap  Standar  Operasional  Prosedur  yang  berlaku.  Dalam  hal  ini  Standar  Operasional Prosedur yang di pegang menjadi acuan ialah Standa Operasional Prosedur Satpol-pp yang terdapat  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  tahun  2011  tentang  Standa Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (SOP SATPOL-PP). Permendagri tersebut kita jadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Anggota juga kita lakukan penyuluhan  dan  sosialisasi  terhadap  SOP  tersebut.    Tidak  menutup  kemungkinan  ada oknum-oknum yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan perbutan diluar SOP yang ada.
Apabila hal tesebut terjadi tentu akan kita tindak lanjuti sesua dengan perauran yang ada. Sesuai  arahan  pimpinan  bahwa  Pol  PP  saat  ini  harus  menghilangkan  image  keras  dalam berhadapan dengan masyarakat, Pol PP harus bertindak secara humanis Dalam pelaksanan penataan dan penertiban Pedagang Kaki Lima, Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu sendiri menerapkan sanksi dan hukuman berdasarkan aturan yang berlaku. Hasil wawancara peneliti dengan bapak Jasmani selaku pengelolah dan koordinator lapangan regu 1 pada hari jumat tanggal 21 juli 2023 pukul 10.00 WIB. Beliau memberikan keterangan sebagai berikut :
Permasalahan pedagang kaki lima ini bisa dibilang bukan hal yang sepele dan tidak bisa untuk disepelekan. Satpol-pp kerap melakukan penertiban di lokasi yang padat akan pedagang kaki lima yang melanggar aturan seperti di sepanjang jalan trotoar bahu jalan dan tempat-tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk menjajahi dagangan. Pada saat kita tertibkan mereka patuh dan taat, akan teapi besok lusa kembali lagi seperti semula. Kemudian saat ada unsur pelanggaran  di  tempat  itu,  kami  tidak  sertamerta  melakukan  penertiban  tanpa  adanya perencanaan dan koordinasi yang baik. Bukan hanya koordinasi dengan instansi terkait akan tetapi  juga  dengan  masyarakat  dan  pedagang  kaki  lima  itu  sendiri.  Salah  satu  contohnya, sebelum kami lakukan penertiban kita dari satpol pp terlebih dahulu melakukan monitoring patroli. Jika kami melihat ada pelanggaran ditempat tersebut kita berikan peringatan secara lisan. JIka tidak ada maka kami tindaklanjut maka kami berikan peringatan dua hingga tiga Kali. Kalau peringatan satu, dua dan tiga tidak digubris oleh para pedagang kaki lima maka akan  kami  lanjutkan  dengan  operasi  penertiban  tentunya  dengan  berpedoman  pada  surat perintah pimpinan.
Senada  dengan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Jasmani,  peneliti  melakukan  wawancara dengan informan selanjutnya yakni Bapak Umang Sanuman selaku Danru 3 pada hari senin tanggal 24 juli 2023 pukul 10.00 WIB. Beliau mengatakan bahwa :
Penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh satpol pp merupakan suatu kegiatan yang dilakukan  dan  mempunyai  dasar  hukum.  Dan  saat  melaksanakan  tugas  juga  selalu  kami mengedepakan SOP yang ada. Pada pelaksanaannya tidak jarang kami menemukan kendala- kendala.  Banyak  spekulasi  dari  masyarakat  tentang  satpol  pp  kasar,  arogan  ataupun  tidak berperi kemanusiaan. Padahal dibelakang itu masyarakat tidak sadar dan tidak mengetahui bahwa kami melakukannya itu tidak sertamerta melakukan penertiban, namun dengan proses yang bisa dibilang panjang. Terkadang ada oknum pedagang kaki lima yang saat kami lakukan penertiban juga melakukan perlawanan dengan memaki kami. Juga permasalahan yang sering kami  temukan  di  lapangan  yaitu  kucing-kucingan  dengan  pedagang,  maksudnya  disini  saat kami  melakukan  patroli  mereka  hilang  bahkan  saat  ditegur  mereka  membereskan  barang

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
dagangannya. Namun saat kami pergi mereka menjajaki lagi barang jualan mereka dan ini yang paling sering kami alami di lapangan.
Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan  pada  satuan  polisi  pamong  praja,  dapat peneliti simpulkan bahwa bentuk dan jenis hukuman yang satpol PP berikan terhadap Pedagang kaki Lima  di  Pasar  Minggu  Kecamatan  Pasar  Minggu  yang  terdapat  pelanggaran  terbagi  menjadi  2  (dua) penertiban yaitu penertiban non-yustisial dan penertiban yustisial. Tahapan non-yustisial sendiri terbagi beberapa tahapan dari awal sampai pada tahap akhir pemberian sanksi. Dimulai dari tahap teguran lisan dan himbauan, lalu pemberian berupa surat peringatan 1 (satu), surat peringatan 2 (dua), sampai pada surat peringatan 3 (tiga). Kemudian setelahnya dilakukan penertiban yustisial yang dilakukan apabila tidak  adanya  tindaklanjut  terhadap  penertiban  non-yustisial.  Penertiban  yustisial  sendiri  dilakukan secara terstruktur dengan tetap berpedoman pada SOP yang berlaku di satuan polisi pamong praja.
Untuk  mendapatkan  informasi  yang  lebih  akurat,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan pihak lain yakni para pedagang kaki lima Ibu Mingkem beliau adalah penjual bumbu-bumbu dapur pada hari sabtu tanggal 22 juli 2023 pukul 09.00 Wib. Beliau mengatakan bahwa :
Bapak-bapak  satpol  pp  sering  melakukan  patroli  dan  melakukan  sosialisasi  dan  himbauan kepada para pedagang kaki lima dsini, terkhusus yang berdagang di bahu jalan dan kawasan yang  tidak  diperuntukkan  untuk  berjualan  disitu.  Dan  sudah  keseringan  kami  mendapat teguran  dari    mereka.  Kami  dari  pedagang  juga  mengerti  bahwa  satpol  pp  itu  sedang menjalankan  tugas  mereka  akan  tetapi  bila  kami  tidak  berjualan  disini  kami  tidak  punya tempat lain untuk berjualan. Memang ada disediakan tempat bagi pedagang untuk berjualan di tempat itu tapi kawasan tersebut tidak ramai pembeli, sedangkan kalau kami berjualan disini akan  menambah  penghasilan  kami  lebih  karena  banyak  warga  yang  lalu  lalang.  Masyarakat sering membeli barang dagangan kami ya masyarakat yang lalu lalang di jalan besar ini. Lanjut  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Bapak  Iman  Susanto,  51  tahun  dan  seorang pedagang jus buah pada hari sabtu tanggal 22 juli 2023 pukul 09.00 WIB. Beliau mengatakan bahwa : Satpol pp sering datang kesini, biasanya mereka memberikan himbauan kepada kami untuk tidak berjualan disini karena katanya mengganggu pejalan kaki dan lain membuat jalan makin sempit. Saya sendiri sudah sering mendapat teguran, bahkan sudah pernah mendapatkan surat teguran. Tapi mau bagaimana lagi keluarga saya butuh makan kalau saya tidak berjualan disni mau dapat dari mana uang untuk biaya hidup sehari-hari.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  satpol  pp  terbukti  kerap  melakukan  Sosialisasi  dan himbauan-himbauan  akan  peraturan-peraturan  serta  melakukan  tindakan  penertiban  terhadap pedagang kaki lima. Dan tidak jarang dalam pelaksanaan penertiban tersebut pedagang dan satpol pp kerap Kali kucing-kucingan. Tidak jarang juga pedagang kaki lima mematuhi aturan tersebut namun pada  akhirnya  berulang  kembali  menjajakan  barang  dagangan  mereka  kembali.  Hal  ini  terjadi dikarenakan begadang merupakan mata pencaharian mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan keluarganya.

## CONCLUSION
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, maka kesimpulan yang didapatkan oleh Peneliti untuk menjawab Implementasi Peraturan Gubernur DKI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Pasar Minggu Jakarta Selatan (Pergub 10/2015) adalah sebagai berikut: 1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan  polisi  pamong  praja  sudah  berjalan  dengan  baik  terbukti  dengan  dilakukannya  patroli  rutin dalam rangka sosialisasi akan peraturan yang ada dengan mengedepankan pendekatan humanis kepada

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Pedagang  Kali  Lima  guna  meningkatkan  kesadaran  pedagang  akan  pentingnya  menjaga  ketertiban umum  termasuk  mentaati  Pergub.  Namun  demikian  Satpol  PP  Kecamatan  Pasar  Minggu  masih kekurangan personil yang bekerja dilapangan sehingga penangan terhadap Pedagang Kali Lima kurang optimal; 2) Faktor yang mendukung penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan yaitu tersedianya payung hukum bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dilapangan dan adanya upaya dalam meningkatkan hubungan antara PKL dengan Satpol PP melalui komunikasi dengan cara yang humanis. Selanjutnya Satpol PP Kecamatan Pasar Minggu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan tingkat dasar dan sekolah Rabu guna menciptakan sumber daya yang berkualitas;  3)  Faktor  yang  menghambat  penertiban  Pedagang  Kaki  Lima  di  Pasar  Minggu  Jakarta Selatan  yaitu:  a)  Kurangnya  Tingkat  Kesadaran  Pedagang  Kaki  Lima  Akan  Ketertiban;  b)  Belum optimalnya penerapan saksi terhadap pelanggaran yang ditemukan di Pasar Minggu dan masih adanya oknum petugas yang tidak menjadikan Stándar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam melakukan tugas-tugas lapangan; c) Sarana dan Prasarana berupa kendaraan oprasional yang digunakan petugas Pol PP Pasar Minggu masih terbilang kurang memadai sehingga menjadi salah satu hal yang menghambat dalam pelaksanaan kegiatan Satpol PP.

## REFERENCE Buku
Adrian Sutedi, SH, MH. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik . Sinar Grafika. 2010 Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan publik . Bandung: Pustaka Setia. Alisjahbana. “ Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan ”. 2006. Jakarta: ITS Press. Hlm 147
Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi . Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2013.
Bungin, Burhan. Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Kartono, Demartoto. 2008. Aspek Hukum Pedagang Kaki Lima. Jakarta: Penebar Swadaya. Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif . Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.
Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya Mukhtar. Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif . Jakarta Selatan: GP. Press Group, 2013. N.M, Spelt, J.B.J.M. Ten Berge, Philipus.M.Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, 1993, Hlm 186
Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri. 2019. Metodologi Penelitian Sosial . Surabaya: Media Sahabat Surabaya Rangkuti, Freddy. 2019 Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT . Jakarta: PT. Gramedia Soetandoyo, Wignjosoebroto. “ Hukum dalam Masyarakat ”. Bayumedia Jakarta. 2008. Hlm 91 Sondang, P, Siagaan. “ Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strategi ”. Gunung Agung. Jakarta. 1990. Hlm 56
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta Utrecht,E. Pengantar Hukum Administrasi Negara . Cetakan Kedelapan. Jakarta:Ichtiar 1957 Halaman 187

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
E-ISSN: 2721-9232

## Jurnal
Febrian, R. A., Rahman, K., Yuza, A. F., & Zainal, Z. (2023). Local government innovation model in Pekanbaru  City,  Indonesia:  a  study  of  public  service  mall. Otoritas:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 13 (2), 302-314.
Fitriyanti,  N.  (2022).  Implementation  Of  Government  Regulations  In  The  Imtlementationof  Child Protection In Rokan Hilir Regency Of Indonesia.
Istikarini,  Indah.  2018. Implementasi  Perda  Kota  Malang  Nomor  1  tahun  2010  tentang  Pengaturan  Dan Pembinaan PKL Dalam Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan PKL Di Kota Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.
Pratama, Fransisco Galih. 2015. Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (studi Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian,  Perdagangan,  Pertambangan  dan  Energi  Kota  Kediri. Universitas  Muhammadiyah Malang.
Fransisca,  Lidya  Monalisa.  2015. Peran  Satpolpp  dalam  Melakukan  Komunikasi  Interpersonal  untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda). Universitas Mulawarman Samarinda.
Raharjo, Paiman. 2018. Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. Universitas Prof. Dr. Moestopo. Pratama, Jerli Ade. 2022. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bakhri, Syaeful. 2021. Penataan Pedagang Kaki Lima: Resiliensi Usaha Di Masa Pandemi . Institutut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Vol.6 No.2/2021.
Hartoyo, Hutagaol, Mashudi. 2014. Strategi Penataan PKL Di Jalan Dewi Sartika Kota Bogor. Institusi Pertanian Bogor.Vol.6 No.2/2014.
Liana, Devi. 2015. Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jakarta (Studi Kasus:Pedagang Kaki Lima Di Jalan  Raya  Ragunan,  Keluruhan  Pasar  Minggu,  Kecamatan  Pasar  Minggu,  Jakarta  Selatan). Universitas Negeri Jakarta.
Dodi Indra Sukmaya.2003. Opini Masyarakat tentang Pedagang Kaki Lima” . Fakultas Ilmu Administrasi UPN Veteran Jawa Timur.
Rachmawati, I. N. 2007. Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara Jurnal Keperawatan Indonesia, 11(1), 35-40.
Yuza,  A.  F.,  Manaf,  H.  A.,  &  Zainal,  Z.  (2023).  Deforestation  Policy  Governance  In Indonesia. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 9 (1).
Zainal, Z., Riauan, M. A. I., & Welasari, W. (2023). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Dalam  Peningkatan  PAD  Kepenghuluan  Darussalam  Kabupaten  Rokan  Hilir. ARSY:  Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat , 3 (2), 159-168.
Zainal, Z., & Putra, R. N. (2022). Implementation of Update Voter Data on Election of Governor and Vice Governor of Riau in Bengkalis Regency. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics , 8 (2), 1-15.
Sumber Internet http://articontohnya.blogspot.com/2013/apa-arti-konsep -penataan diakses pada tanggal 19 Februari 2023, jam 19.07 WIB.
http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima di akses tanggal 18 Januari 2023 jam 15.00 WIB. Wijaya, Ilham. Tipe-tipe Usaha Masyarakat Kota. 2006. (www.kompas.com ) diakses tanggal 18 Januari 2023 jam 19.45 Wib

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
http://id.wikipedia.org/wiki/peraturan_daerah diakses tanggal 18 Januari 2023 jam 18.00 WIB. http://id.wikipedia.org/wiki/pedagang_kaki_lima diakses tanggal 23 Januari 2023 jam 20.00 wib https://eprints.umm.ac.id/35941/3/jiptummpp-gdl-aricahyawi diakses tanggal 19 Februari 2023  jam 21.00 WIB.
https://www.pinhome.id/blog/pengertian-pemberdayaan-menurut-para-ahli  diakses  tgl  20  Februari 2023  jam 08.00 WIB
https://promkes.kemkes.go.id/Pemberdayaan Masyarakat Sarat Akan Makna, diakses tgl 20 Februari 2023  jam 12.00 WIB
http://eprints.umm.ac.id/14/BABIIKajian  Pustaka.  KajianTeoritis,  Implementasi  diakses  tanggal  21 Februari 2023  jam 07.30 WIB
https://repository.ump.ac.id/BABIIsurokhim_Hukum tanggal 21 Februari 2023  jam 10.00 WIB http://e-journal.uajy.ac.id/10321/3/2EA20013.Tinjauan Pustaka Bab II diakses tanggal 15 Juli 2023 jam 09.00 WIB.
https://repository.usm.ac.id/files/skripsi diakses tanggal 15 Juli 2023 jam 21.20 WIB http://cahyoid-pasarminggu.blogspot.com/2011/12/visi-dan-misi.html  diakses  tanggal  28  Juli  2023 jam 23.44 WIB