## PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)

## Nur Ghailina As’ari
Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Email: nurghailina@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  understanding  tax  laws,  service  quality,  taxpayer awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance of individuals at the District Rongkop, district Gunungkidul. This research type is quantitative research by using primary data. The population in this study is all taxpayers of individuals registered in KPP Pratama Wonosari. Especially Individual Taxpayers in Rongkop Subdistrict and the criteria of respondents in the study  are  registered  Private  Taxpayers.  Data  collection  was  done  directly  by  using.  Data analysis  in  this  research  using  multiple  regression  with  SPSS  program  version  16.0.  The results showed that the value of F arithmetic 27.707 greater than F table 2.49. These results indicate  that  the  understanding  of  tax  laws,  service  quality,  taxpayer  awareness,  and  tax sanctions  affect  simultaneously  to  the  compliance  of  individual  taxpayers.  In  persial understanding of tax regulations (X1) and tax penalties (X4) have a significant positive effect on taxpayer compliance of individuals. This result is proved by t count> t table 1,66543 and significance <0,05, that is (a) 3,061 and 0,003 (X1Y), (b) 2,219 and 0,03 (X4Y). The quality of service and awareness of the taxpayer has no significant effect on the taxpayer compliance of the individual. This is evidenced by the value of t arithmetic <t table 1.66543 and significance > 0.05, ie (a) 0.814 and 0.218 (X2Y) and (b) 1.389 and 0.169 (X3Y).
Keywords: Understanding of taxation regulation, service quality, taxpatyer awarness, and tax sanction on personal taxpayer compliance.

## PENDAHULUAN
Menurut  undang-undang  No  16  tahun  2009,  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak  merupakan  salah  satu sumber  pendapatan  terbesar  Negara.  Hal  ini  terlihat  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara  (APBN)  tahun  2016  dengan  pendapatan  Negara  di  Indonesia  sebesar  Rp.  1.822,5 triliun,  pajak  menyumbang  penghasilan  sebesar  Rp.  1.546,7  triliun  ini  berarti  pajak menyumbang  85%  dari  seluruh  penerimaan  Negarayang  diungkapkan  oleh  Kementrian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016 ( https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016 ). Naik  turunnya  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  orang  pribadi dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan,  sistem  pelayanan  yang  belum  memuaskan,  kurangnya  kesadaran  dalam membayar  pajak  dan  masih  lemahnya  sanksi  perpajakan.  Hal  ini  lah  yang  nantinya  akan menimbulkan  pelanggaran  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  dengan  cara penghindaran  pajak.  Dari  ketidak  patuhan  inilah  yang  nantinya  akan  di  perbaikin  dengan
beberapa cara yaitu, meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan  dengan  cara  memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan  kepada  wajib  pajak  yang akan  membayar  pajak,  membagikan  kesadaran  kepada  wajib  pajak  akan  pentingnya pembayaran  pajak,  dan  meningkatkan  sanksi  pajak  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar peraturan perpajakan yang telah di tetapkan.
Menurut  (Lovihan  2014)  Pemahaman  peraturan  perpajakan  adalah  cara  wajib  pajak dalam  memahami  peraturan  perpajakan  yang  telah  ada.  Wajib  pajak  yang  tidak  memahami peraturan perpajakan secara jelas  cenderung akan menjadi  wajib pajak  yang tidak taat.  Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib  pajak  terhadap  sanksi  yang  akan  diterima  bila  melalaikan  kewajiban  perpajakan mereka.  Dimana  wajib  pajak  yang    benar-benar  paham,  mereka  akan  mengetahui  sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. pemahaman wajib pajak terhadap  peraturan  perpajakan  adalah  cara  wajib  pajak  dalam  memahami  peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih dan Yuliananwati, 2011).
Kualitas  pelayanan  adalah  Pelayanan  merupakan  suatu  proses  bantuan  kepada  orang lain  dengan  cara-cara  tertentu  yang  memerlukan  kepekaan  dan  hubungan  interpersonal  agar tercipta kepuasan dan keberhasilan (Boediono, 2003 dalam Supadmi, 2009). Dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  Pasal  1 dijelaskan bahwa, Kualitas pelayanan menurut Supadmi (2009) adalah pelayanan yang dapat memberikan  kepuasan  kepada  wajib  pajak  dan  dalam  batasan  memenuhi  standar  pelayanan yang  dipertanggungjawabkan  serta  harus  dilakukan  secara  terus-menerus.  Kualitas  adalah kondisi  dinamis  yang  berhubungan  dengan  produk,  jasa,  proses  dan  lingkungan  yang memenuhi  atau  melebihi  harapan  pihak  yang  menginginkannya.  Dalam  kondisi  wajib  pajak merasa  puas  atas  pelayanan  yang  diberikan  kepadanya,  maka  mereka  akan  cenderung  akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kesadaran  wajib  pajak  adalah  suatu  kondisi  di  mana  wajib  pajak  mengetahui, memahami  dan  melaksanakan  ketentuan  perpajakan  dengan  benar  dan  sukarela.  Semakin tinggi  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  maka  pemahaman  dan  pelaksanaan  kewajiban perpajakan  semakin  baik  sehingga  dapat  meningkatkan  kemauan  membayar  pajak.  Menurut Nasution (2006:7) Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau  melaksanakan  kewajibannya  untuk  membayar  pajak  dan  telah  melaporkan  semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut  Mardiasmo  sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  dituruti/ditaati/dipatuhi,  bisa dikatakan  sanksi  perpajakan  alat  pencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan Mardiasmo (2006:39). Agar Undang-Undang dan peraturan dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarannya (Suyatmin, 2004).
Sanksi  pajak  merupakan  imbalan  atas  kesalahan  atau  pelanggaran  yang  pernah dilakukan.  Sanksi  perpajakan  terjadi  karena  terdapat  pelanggaran  terhadap  peraturan perundang-undangan  perpajakan  dimana  semakin  besar  kesalahan  yang  dilakukan  seorang wajib  pajak,  maka  sanksi  yang  diberikan  juga  akan  semakin  berat.  Menurut  Mardiasmo (2006:39)  sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi,  dengan  kata  lain sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan.  Indikator  Sanksi  Perpajakan:  Sanksi  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  harus jelas  dan  tegas,  sanksi  perpajakan  tidak  mengenal  kompromi  (not  arbitrary),  tidak  ada toleransi,  sanksi  yang  diberikan  hendaklah  seimbang  dan  hendaknya  sanksi  yang  diberikan langsung memberikan efek jera (Adam Smith, Rochmat Soemitro, 2010).

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan pajak  yang  telah  ada  (  Widiyanto,  2014  ).  Jika  wajib  pajak  diberikan  pengetahuan  tentang pemahaman peraturan perpajakan dengan sosialisasi  yang baik,  maka wajib pajak akan tahu pengtingnya  pembayaran  pajak  bagi  keperluan  negara  dan  nantinya  akan  meningkatkan kemauan membayar pajak. Menurut (Lovihan 2014) Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara  wajib  pajak  dalam  memahami  peraturan  perpajakan  yang  telah  ada.  Wajib  pajak  yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak  taat.  Jelas  bahwa  semakin  paham  wajib  pajak  terhadap  peraturan  perpajakan,  maka semakin  paham  pula  wajib  pajak  terhadap  sanksi  yang  akan  diterima  bila  melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
Penelitian  ini  didukung  oleh  penelitian  Prasanti  dan  Sulastiningsih,  (2014:122)  yang menemukan  bahwa  pengetahuan  akan  peraturan  perpajakan  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap  kemauan  membayar  pajak.  Penelitian  Lovihan  (2014:58)  yang  menemukan  bahwa pengetahuan  dan  pemahan  peraturan  perpajakan  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemauan membayar  pajak  orang  pribadi.  Berbeda  dengan  penelitian  (Widianto,  2014)  menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kemuan membayar pajak.
H1: pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kualitas  pelayanan  adalah  pelayanan  yang  dapat  memberikan  kepuasan  kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Secara sederhana definisi kualitas  adalah  suatu  kondisi  yang  berhubungan  dengan  produk,  jasa  manusia,  proses,  dan lingkungan  yang  memenuhi  atau  melebihi  harapan  pihak  yang  menginginkannya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Kualitas pelayanan adalah Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu  yang memerlukan kepekaan dan hubungan  interpersonal  agar  tercipta  kepuasan  dan  keberhasilan  (Boediono,  2003  dalam Supadmi, 2009). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 dijelaskan bahwa:
Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).  Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi. Penelitian ini  di  dukung  oleh  penelitian  Lovihan  (2014:58)  menemukan  bahwa  kualitas  layanan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Berbeda  dengan  penelitian Mahfud, dkk (2017:39) menemukan bahwa kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
H2: kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kesadaran  wajib  pajak  adalah  suatu  kondisi  di  mana  wajib  pajak  mengetahui, memahami  dan  melaksanakan  ketentuan  perpajakan  dengan  benar  dan  sukarela.  Semakin tinggi  tingkat  kesadaran  wajib  pajak  maka  pemahaman  dan  pelaksanaan  kewajiban perpajakan  semakin  baik  sehingga  dapat  meningkatkan  kemauan  membayar  pajak.  Menurut Nasution (2006:7) Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan
mau  melaksanakan  kewajibannya  untuk  membayar  pajak  dan  telah  melaporkan  semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meningkatkan  kesadaran  akan  menumbuhkan  motivasi  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  (Suryadi,  2006).  Kesadaran  Wajib  Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi. Hal Ini Didukung Oleh  Penelitian  Lovihan(  2014:58)  Yang  Menemukan  Kesadaran  Membayar  Pajak Berpengaruh  Secara  Signifikan  Terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak  Wajib  Pajak  Orang Pribadi.  Penelitian  Pertiwi,  Dkk  (2013)  Kedaran  Wajib  Pajak  Memberikan  Pengaruh Terhadap Kepatuhan Perpajakan Orang Pribadi. Berbeda Dengan Penelitian (Widianto 2014) Yang  Menemukan  Kesadaran  Membayar  Pajak  Tidak  Mempunyai  Pengaruh  Terhadap Kemauan Membayar Pajak.
H3: kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sanksi  pajak  merupakan  imbalan  atas  kesalahan  atau  pelanggaran  yang  pernah dilakukan.  Sanksi  perpajakan  terjadi  karena  terdapat  pelanggaran  terhadap  peraturan perundang-undangan  perpajakan  dimana  semakin  besar  kesalahan  yang  dilakukan  seorang wajib  pajak,  maka  sanksi  yang  diberikan  juga  akan  semakin  berat.  Menurut  Mardiasmo (2006:39)  sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan  dituruti/ditaati/dipatuhi,  dengan  kata  lain sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah  agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  Pertiwi  (2013)  menemukan  bahwa  sanksi perpajakan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  perpajakan.  Berbeda  dengan  penelitian  Fariz (2016:104)  menemukan  bahwa  sanksi  perpajakan  tidak  berpengaruh  secara  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
H4: sanksi  pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pibadi.

## METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak  di  KPP  Pratama  wonosari.  Khususnya  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kecamatan Rongkop.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  ada  di Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul. Pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan  metode purposive  sampling.  purposive  sampling digunakan  karena  informasi  yang akan  diambil  berasal  darisumber  yang  sengaja  dipilih  berdasarkan  kriteria  yang  telah ditetapkan  peneliti  (Sekaran,  2006).  Kriteria  sampel  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari. Khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Rongkop. Sampel dalam penelitian ini diambil berjumlah 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui  survai  Kuesioner  yang  diantar  dan  diambil  sendiri  oleh  peneliti.  Pengukuran  yang digunakan untuk mengukur pendapat responden yaitu skala likert 5 point.

## Pengembangan Instumen Penelitian
Peneliti mengembangkan instrumen penelitian dengan mendefinisikan operasionalkan variabel  dan  menurunkan  pernyataan  dari  indikator.  Pilot  test  dilakukan  dengan  menguji validitas dan reabilitas. Berikut instumen penelitian ini:

## a. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  merupakan  suatu  keadaan  di  mana  wajib pajak  memenuhi  semua  kewajiban  perpajakan  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya. (Rahayu, 2010:138).
Indikator Item Pertanyaan 1. Kepatuhan  dalam  mendaftarkan  diri  ke  kantor pajak 1. Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri. 2. Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP. 3. Saya  telah  mengetahui  batas  akhir  dalam pelaporan pajak.
2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu
4. Saya  selalu  mengisi  SPT  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan. 5. Saya  merasa  teknologi  informasi  mempermudah pelaporan SPT, sehingga mendorong wajib pajak untuk melapor sebelum batas waktu berakhir.
6. Saya  mampu  melakukan  perhitungan  pajak dengan benar. 3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar 7. Pemeriksaan  pajak  dapat  mempermudah  wajib pajak untuk membayar tepat waktu.. 8. Banyaknya  tempat  pembayaran  pajak  dapat mempermudah  wajib  pajak  untuk  membayar tepat waktu.
9. Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan
10. Saya  bersedia  membayar  kewajiban  pajak  serta tunggakan pajaknya. 11. Adanya  bunga  dalam  tunggakan  pajak  akan menambah beban pajak

## b. Pemahaman Peraturan Perajakan
Pemahaman  peraturan  perpajakan  adalah  cara  wajib  pajak  dalam  memahami peraturan  perpajakan  yang  telah  ada.  Wajib  pajak  yang  tidak  memahami  peraturan perpajakan  secara  jelas  cenderung  akan  menjadi  wajib  pajak  yang  tidak  taat  Menurut (Lovihan 2014).
Indikator Item Pertanyaan 1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 1. Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajban perpajakan yang berlaku.
2. Saya  telah  mengetahui  seluruh  peraturan- peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan
3. NPWP  berfungsi  sebagai  identitas  wajib  pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya.
4. Pajak  berfungsi  sebagai  sumber  penerimaan negara terbesar.
5. Pajak digunakan untuk pembiayaan pemerintah.
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar
6. Saya  paham  dengan  sistem  perpajakan  yang digunakan saat ini (menghitung,  membayar, dan melapor sendiri)
7. Masyarakat mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ertanggung
8. Pengetahuan  wajib  pajak  tentang  pajak  dapat dengan  mudah  diperoleh  dari  media  masa (seperti  televisi,  dan  radio),  spanduk,  reklame, dan media cetak lainnya.
c. Kualitas Pelayanan
Kualitas  pelayanan  adalah  Pelayanan  merupakan  suatu  proses  bantuan  kepada orang  lain  dengan  cara-cara  tertentu  yang  memerlukan  kepekaan  dan  hubungan interpersonal  agar  tercipta  kepuasan  dan  keberhasilan  (Boediono,  2003  dalam  Supadmi, 2009).
Indikator Item Pertanyaan 1. Keandalan 1. Saya  merasa petugas pajak sudah bekerja secara profesional  untuk  meningkatkan  kepercayaan wajib pajak.
2. Saya  merasa  petugas  pajak  cakap  dalam melaksanakan tugas 2. Ketanggapan 3. Saya merasa petugas pajak selalu menindaklanjuti  pengaduan  dari  masyarakat dengan cepat 4. Saya  merasa petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak
5. Saya merasa petugas pajak selalu siap membantu wajib  pajak  jika  terjadi  masalah/pertanyaan  dari wajib pajak.
3. Jaminan 6. Saya  merasa petugas pajak  menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu wajib pajak. 7. Saya  merasa petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-masing wajib pajak. 4. Empati
8. Saya merasa petugas pajak memberikan kemudahan dalam pelayanan.
9. Saya merasa petugas pajak memberikan pelayanan yang yang baik. 5. bukti langsung 10. Saya  merasa  petugas  pajak  memberikan perhatian  terhadap  masalah  yang  dialami  wajib pajak terkait pembayaran pajak.

## d. Kesadaran Wajib Pajak
Menurut  Nasution  (2006:7)  Kesadaran  wajib  pajak  merupakan  sikap  wajib  pajak yang  memahami  dan  mau  melaksanakan  kewajibannya  untuk  membayar  pajak  dan  telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator Item Pertanyaan 1. Persepsi  wajib  pajak  tentang  penggunaan  dana pajak 1. Kesadaran  wajib  pajak  bahwa  melakukan kepatuhan  pajak  berarti  berpartisipasi  dalam penyelenggaraan negara 2. Membayar  pajak  merupakan  bentuk  partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
2. Tingkat  pengetahuan  dalam  kesadaran  membayar pajak
3. Kesadaran  wajib  pajak  untuk  melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu. 4. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban  pajak  tepat  waktu  tanpa  pengaruh orang lain 3. Kondisi keuangan wajib pajak. 5. Kesadaran  wajib  pajak  bahwa  melakukan kepatuhan adalah kewajiban
6. Kesadaran  wajib  pajak  bahwa  pajak  digunakan untuk membiayai pembangunan sarana publik
e. Sanksi Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2006:39)  sanksi  perpajakan  merupakan  jaminan  bahwa ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  (norma  perpajakan)  akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
Indikator Item Pertanyaan 1. Sanksi  perpajakan  yang  dikenakan  bagi  pelanggar aturan pajak cukup berat. 1. Sanksi  pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak 2. Wajib  pajak  perlu  memahami  dengan  baik tentang sanksi perpajakan 3. Sanksi  pajak  membuat  wajib  pajak  jera  dalam melalaikan kewajiban perpajakannya
2. Penggenaan  sanksi  pajak  yang  cukup  berat merupakan  salah  satu  saran  untuk  mendidik  wajib pajak.
4. Saya  merasa  sanksi  dalam  surat  pemberitahuan (SPT) sangat diperlukan 5. Saya  selalu  mengisi  surat  pemberitahuan  (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku 3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
6. Sanksi  administrasi  bunga  2%  yang  terlambat membayar pajak sudah memberatkan 7. saya  paham  jika  melanggar  pembayaran  pajak maka  akan  dikenakan  sanksi  pidana  dan administrasi 8. Semakin  berat  sanksi,  anda  akan  semakin  patuh membayar pajak

## Metode Analisis Data
Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti untuk menguji hipotesis adalah analisis  regresi  berganda.  Analisis  regresi  berganda  digunakan  untuk  mengukur  kekuaatan hubungan antara variabel atau lebih dan menunjukan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Untuk mempermudah melakukan perhitungan secara sistematik, maka  semua  analisis  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  akan  diolah  dengan  bantuan program  SPSS  16.0 for  windows .  Berikut  ini  merupakan  model  regresi  berganda  yang digunakan dalam penilaian ini:
........... +e
Keterangan : Y   = kepatuhan wajib pajak orang pribadi = Konstanta
= Konefisien Regresi
= pemahaman peraturan perpajakan
= kualitas pelayanan
X 3 = kesadaran wajib pajak X 4 = sanksi pajak = Eror ( Variabel yang mempengaruhi )

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Kualitas Data
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  menggunakan  bantuan  SPSS  versi  16.0  dapat disimpulkan  bahwa  semua  butir  pernyataan  di  nyatakan  valid.  Butir  pernyataan  yang dinyatakan valid jika nilai pearson correlation besar dari nilai r-tabel (0,436-907>0,2199) dan nilai  signifikansinya  di  bawah  nilai  alpha,  yaitu  0,05.  Berdasarkan  hasil  pengolahan  data menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 dapat disimpulkan bahwa semua variabel di nyatakan reliabel. Hal ini dibuktikan dengan nilai Cronbach Alpha yang lebih tinggi dari 0,700 (antara 0,856-0,909).

## Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  dapat  dinyatakan  data  dalam penelitian  ini  sudah  lolos  dalam  pengujian  asumsi  klasik  yang  diantaranya  yaitu  uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

## Uji Simultan (Uji Statistik F)
Tabel 1 Hasil Uji Simultan (Uji F) Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1. Regression 1509,968 4 377,492 27,707 ,000(a) Residual 1021,832 75 13,624 Total 2531,8 79
Sumber : Data primer diolah 2017
Tabel  1  uji  simultan  (uji  F)  di  atas  menyatakan  bahwa  keempat  variabel  independen berpengaruh signifikan sebesar 0,000. Nilai F hitung dalam penelitian ini adalah 27,707 yang berada di atas nilai F tabel, yaitu 2,49. Dengan demikian maka keempat variabel pemahaman peraturan  perpajakan,  kualitas  pelayanan,  kesadaran  wajib  pajak,  dan  sanksi  pajak  dapat berpengaruh simultan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 2

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)
Model R R Square Adjusted R Std. Error of the Square Estimate 1 772a 0,596 0,575 3,691 Sumber : Data primer diolah 2017
Berdasarkan  tabel  2 di  atas dapat disimpulkan bahwa nilai adjusted R square adalah sebesar  0,575  atau  57,5%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pemahaman  peraturan  perpajakan, kualitas  pelayanan,  kesadaran  wajib  pajak,  dan  sanksi  pajak  dapat  di  pengaruhi  kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 57,5%, sedangkan sisanya 42.5%  tergantung oleh variabel lain.
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Tabel 3
Hasil Uji t Model
Unstandardized
Cofficients
Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1. (constant) 1,126 41,55 0,271 0,787 Pemahaman peraturan perpajakan 0,578 0,189 0,425 3,061 0,003 Kualitas pelayanan -0,194 0,238 -0,127 -0,814 0,418 Kesadaran wajib pajak Sanksi pajak 0,352 0,521 0,253 0,235 0,208 0,319 1,389 2,219 0,169 0,03 Sumber : Data primer diolah 2017
Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa:
a. Hipotesis  1:  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pemahaman  peraturan  perpajakan  berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  t  hitung  sebesar 3,061 > dari t tabel 1,66543 dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu  sebesar 0,003.
b. Hipotesis  2:  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi
Kualitas  pelayanan  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  t  hitung  sebesar  -0,814  <  dari  t  tabel  1,66543  dan  nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu  sebesar dengan nilai signifikan sebesar 0,418.
c. Hipotesis 3:  Pengaruh Kesadaran Wajib  Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kesadaran  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 1,389 < dari t tabel 1,66543 dan nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu  dengan nilai signifikan dengan nilai signifikan sebesar 0,169.
d. Hipotesis  4:  Pengaruh  Sanksi  PajakTerhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi
Sanksi  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi.  Hal ini  dibuktikan  dengan  nilai  t  hitung  sebesar  2,219  >  dari  t  tabel  1,66543  dan  nilai signifikansinya di bawah 0,05 yaitu dengan nilai signifikan sebesar 0,03.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil olah data tersebut dapat disimpulkan:
a. pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
b. Kualitas  pelayanan  dan  kesadaran  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
c. Pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak  berpengaruh  signifikan  secara  silmultan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.

## Saran
Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah:
a. Diharapkan  penelitian  yang  selanjutnya  menggunakan  ruang  lingkup  yang  lebih  luas. Misalnya melakukan penelitian di KPP Pratama Wonosari.
b. Penelitian  selanjutnya  dapat  menambah  variabel  lain  dalam  mempengaruhi  kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Misalnya sosialisasi perpajakan dan kepuasan wajib pajak.
c. Pengumpulan  data  selain  menggunakan  kuesioner  dapat  menggunakan  sistem wawancara. Sehingga data yang dikumpulkan lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiasa,  Nirawan.  2013.  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Dengan  Preferensi  Risiko  Sebagai  Variabel  Moderating. Skripsi.    Jurusan Akuntansi  Fakultas Ekonomi  Universitas Negeri Semarang
Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Kegiatan Usaha  Dan  Pekerjaan  Bebas    (Studi  Di  Wilayah  Kpp  Pratama  Cilacap). Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis  Universitas Diponegoro Semarang.
Asis, Moh. Difki. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Di Samsat Corner Galeria Mall Yogyakarta)”. Skripsi.  Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta .
Data Ketidak Patuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2012-2015. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari.
Febianti,  Siska  Kania.  2015.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dan  Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan ( Studi Survei Pada Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Garut  ). Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Widyatama. Terakreditasi  (Accredited)  Sk.Ketua  Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan  Tinggi (Ban-Pt) Nomor: 014/Ban-Pt/Ak-Vii/S1/Vi/2009.
Ghozali,  Imam.2011 Analisiss  Multivariet  dengan  program IBM  SPSS  19.semarang:  Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
Hirzan,  Rahadyan  Fariz  2016.  Pengaruh Self  Assessment  System Dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Bandung  Karees). Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Widaytama. Terakreditasi  (Accredited)  “A”  SK.  Ketua  Badan  Akreditasi  Nasional  Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 039/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015.
Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan  Fiskus  Dan  Kesadaran  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
“Kementerian Keuangan Republik Indonesia APBN 2016”. Https”//Www.Kemenkeu.Go.Id/Apbn2016 . Diakses Pada Tanggal 20 Febriari 2017 Pukul 13:23.
Komala,  Kirana  Cipta,  Dkk.  “Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Badan  (Studi  Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Madya  Malang)”. (Ps  Perpajakan,  Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasiuniversitas Brawijaya.
Kuncoro, Mudrajad. 2013. Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi. Yogyakarta. Kusuma,  Kartika  Candra.  2016.  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Pajak,  Pemahaman  Peraturan Perpajakan  Serta  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor  Pelayanan  Penyuluhan  Dan  Konsultasi  Perpajakan  Wonosobo). Program  Studi Akuntansi  Jurusan  Pendidikan  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Negeri Yogyakarta 2016.
Lovihan, Siska. 2014. “ pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib orang pribadi di kota tomohon”.
Mahfud,  Dkk.  2017 . “Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  Kesadaran  Membayar Pajak  Dan  Kualitas  Pelayanan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan (Studi  Empiris  Pada  Koperasi  Di  Kota  Banda  Aceh)”. Jurnal  Megister  Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Issn 2302-0164  Pp. 32 – 40.
Purnaditya, Riano Roy. 2015. “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Pajak  (Studi  Empiris  Pada  Wp  Op  Yang  Melakukan Kegiatan  Usaha  Di  Kpp  Pratama  Semarang  Candisari)”. Skripsi. Fakultas  Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
Prasanti, Uriyanik Senko, Dan Sulastiningsih. 2014. “Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pph (Studi Kasus Di Kabupaten Bantul)”. Jurnal Riset Manajemen Vol. 1, No. 2.
Pertiwi, Anna. 2013. “Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan  (Survey  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kpp  Pratama  Bandung  Karees)”. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
Pujiwidodo,  Dwiyatmoko.  2016.  “Persepsi  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi”. Jurnal Online Insan Akuntan, Vol.1, No.1.
Suryadi.  2006.  Model  Hubungan  Kausal  Kesadaran,  Pelayanan,  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dan Pengaruhnya  Terhadap  Kinerja  Penerimaan  Pajak:  Suatu  Survei  Di  Wilayah  Jawa  Timur*. Jurnal Keuangan Publik Vol. 4, No. 1, April 2006 Hal 105-121.
Sulastiningsih.  2014.  “pengaruh  kesadaran  dan  pengetahuan  terhadap  kemauan  wajib  pajak  orang pribadi untuk membayar pph (studi kasus di kabupaten bantul)”. Jurnal riset manajemen vol. 1, no.2.
Safri,  Ratriana  Dyah.  2013.  “Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Yogyakarta”. Tugas  Akhir.  Program  Studi  Akuntansi  DIII  Fakultas  Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Widianto,  Hanung.  2014 .  “Analisis  Pengaruh  Kesadaran,  Pengetahuan  Dan  Pemahaman,  Efektifitas Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Orang
Pribadi  Yang  Melalukan  Pekerjaan  Bebas  Pada  Kpp  Pratama  Surakarta)”. Naskah  publikasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Widagsono,  Seto.  2017. “ Pengaruhpengetahuan  Perpajakan,  Sanksi,  Dan  Relegiusitas  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Kasus  KPP  Pratama  Kepanjen)”.  Skripsi. Jurusan  Akuntansi Fakultas Ekonomi Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.