## IMPLEMENTASI SAP BERBASIS AKRUAL DALAM PENYAJIAN AKUNTANSI ASET TETAP DAERAH: PRESPEKTIF OPINI BPK

## Antin Okfitasari

## Maksi UNS

## ABSTRAKSI
Implementasi  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  melalui  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) berdasar PP no 71/2010 menimbulkan kesulitan bagi entitas pelaporan yang menggunakannya. Kesulitan ini  dapat  dilihat  dari  masih  sedikitnya  jumlah  laporan  keuangan  unit  pemerintah  yang  mendapat  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  dari  BPK.  Penerapan  basis  akrual  di  Indonesia  terkendala  oleh beberapa  hal  yaitu  pengembangan  sistem  akuntansi  permerintah  yang  bersifat  sentralis  dan  top  down, pencatatan dan sistem inventarisir aset sebagaai dasar penyusunan aset yang masih jauh memadai, sumber daya  manusia  (SDM)  yang  kurang  handal  dalam  pemahaman  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah (SAP).  Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Pengawasan diperlukan untuk menghindari  penyimpangan  dalam  perencanaan  maupun  pengelolaan  aset  yang    dimiliki  entitas pemerintah. Implementasi akrual atas akuntansi aset tetap di pemerintah daerah masih jauh dari apa yang diharapkan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  perbandingan  opini  BPK  atas  LKPD  Provinsi  pada  tahun  2011. Opini WTP atas LKPD Provini hanya sebesar 36% saja dan didominasi oleh opini WDP.
Kata kunci: basis akrual, akuntansi asset, Standar kuntansi Pemerintahan.

## ISSN : 1412-6029X

## PENDAHULUAN
Sebuah  fenomena  dari  bentuk  reformasi sektor  publik  adalah  hadirnya New  Public Management (NPM).  NPM  telah  mengubah konsep  akuntabilitas  sektor  publik,  NPM mendukung model sektor swasta untuk diterapkan  dalam  sektor  publik  (Christiaens  et al.,  2010;  Lapsley  et  al.,  2009;  Hood,  1995). Carnegie  dan  West  (2005)  menyatakan  bahwa perubahan  dalam  sektor  publik  dimotivasi  oleh adanya  harapan  akuntabilitas  pada  sektor tersebut, dan untuk mewujudkannya aturan yang pasti  harus  dibuat  untuk  mengadopsi  model berdasar  keuangan  sektor  organisasi  swasta. Sedangkan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektifitas Small Goverment tersebut, pemerintah perlu  bekerja  seperti  layaknya  dunia  bisnis (swasta)  dan  mengadopsi  praktek-praktek  dan prinsip-prinsip  bisnis  swasta.  Beberapa  studi berusaha  menjelaskan  penerapan  akuntansi berbasis  akrual  dalam  sektor  publik  (Lapsley  et al., 2009; Christiaens dan Rommel, 2008; Caccia dan Steccolini 2006; dan Carlin, 2005 )
Negara  Indonesia  telah  mengadopsi pemikiran  NPM  dengan  melakukan  reformasi keuangan negara yang mulai bergulir sejak akhir tahun  2003,  dengan  dikeluarkannya  tiga  paket peraturan keuangan negara yang baru, yaitu  UU No.  17  tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, Undang-Undang  No.1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara,  dan  UU  No.15  Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.
Implementasi  sistem  akuntansi  berdasar akrual  dalam  pemerintah  daerah  bukanlah  hal yang  mudah.  Implementasi  Sistem  Akuntansi
Pemerintah melalui Standar Akuntansi Pemerintahan  (SAP)  berdasar  PP  no  71/2010 menimbulkan  kesulitan  bagi  entitas  pelaporan yang  menggunakannya.  Kesulitan  ini  dapat
dilihat  dari  masih  sedikitnya  jumlah  laporan keuangan  unit  pemerintah  yang  mendapat  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  dari  BPK. Permasalahan yang menonjol adalah kompetensi sumber  daya  manusia  yang  mumpuni  dalam bidang  akuntansi  dan  pengelolaan  keuangan negara  serta  penyelesaian  aset  negara  yang belum  terdokumentasi  dengan  benar  (Rasona, 2011;  Hoesada, 2012).
Pada tanggal 3 Desember 2013,
pemerintah  melalui  menteri  dalam  negeri Republik Indonesia menetapkan Permendagri 64 tahun  2013  tentang  penerapan  standar  akuntansi pemerintahan  berbasis  akrual  pada  pemerintah daerah,  yang  diundangkan  pada  tanggal  6 Desember  2013,  yang  berlaku  pada  tanggal diundangkan. Dengan demikian awal tahun 2014 merupakan  awal  tahun  penerapan  akuntansi pemerintah  daerah  berbasis  akrual.  Permendagri ini  berlaku  bagi  pemerintah  daerah  di  level provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam  Permendagri  64  tahun  2013  ini diatur  mengenai  pedoman  bagi  pemerintah daerah  dalam  menerapkan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  berbasis  akrual.  Pedoman  ini mencakupi panduan Kebijakan Akuntansi Pemerintah  Daerah,  panduan  Sistem  Akuntansi Pemerintah  Daerah  (SAPD)  dan  Bagan  Akun Standar  (BAS),  mengandung  implikasi  praktis operasional  pada  tataran  pemerintah  daerah. Termasuk di dalamnya diatur mengenai akuntansi  untuk  aset  tetap  yang  sampai  saat masih  menjadi  masalah  tahunan  dalam  temuan hasil pemeriksaan BPK.
Penerapan  basis  akrual  di  Indonesia terkendala oleh beberapa hal yaitu pengembangan  sistem  akuntansi  permerintah yang bersifat  sentralis dan top  down, pencatatan dan  sistem  inventarisir  aset  sebagaai  dasar
penyusunan  aset  yang  masih  jauh  memadai, sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  kurang handal  dalam  pemahaman  penerapan  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  (Robinson  dan Harun  2004;  Marwata  dan  Alam  2006;  Harun 2007).
Hoesada  (2007)  menjelaskan  bahwa selama 30 tahun dalam public sector  accounting melakukan  kapitalisasi  aset  tetap  ke    dalam neraca.  Artinya  selama  ini  dalam  pencatatan, pengakuan  dan  penyajian  aset  tetap  dalam laporan  keuangan  pemerintahan  tidak  pernah memperhatikan aspek  penyusutan,  sebagai alokasi  manfaat  ekonomis.  Akibatnya  penilaian aset  tetap  dalam  neraca  pemerintahan  akan menjadi bias.
Siregar  (2004)  mengatakan  pengawasan dan  pengendalian,  dalam  pemanfaatan  dan pengalihan  aset  merupakan  suatu  permasalahan yang  sering  terjadi  pada  pemerintah  daerah  saat ini. Suatu sarana yang efektif dalam meningkatkan  kinerja  aspek  ini  adalah  melalui pengembangan SIMA (Sistem
Informasi Manajemen  Aset).  Melalui  sistem  ini  maka transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin  dan  dapat  diawasi  dengan  jelas,  karena keempat  aspek  di  atas  diakomodir  dalam  suatu sistem  yang  termonitor  dengan  jelas  seperti sistem arus keuangan  yang terjadi di  perbankan, sehingga  penanganan  dan  pertanggungjawaban dari tingkat pelaksana hingga pimpinan mempunyai otoritas yang jelas.
Mardiasmo  (2004)  menjelaskan  bahwa pengawasan  yang  ketat  perlu  dilakukan  sejak tahap  perencanaan  hingga  penghapusan  aset. Dalam hal ini peran masyarakat dan DPRD serta auditor  internal  sangat  penting.  Pengawasan diperlukan  untuk  menghindari  penyimpangan
dalam  perencanaan  maupun  pengelolaan  aset yang dimiliki entitas pemerintah.
Berbagai  permasalahan  terkait  dengan implementasi  akuntansi  akrual  dalam  penyajian aset tetap di pemerintah daerah menjadi hal yang menarik untuk  dijadikan isu  yang perlu dibahas. Terlebih  lagi  dengan  adanya  temuan  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  yang  selalu  setiap tahunnya  menekankan  atas  penyajian  aset  tetap pemerintah  daerah  yang  berakibat  munculnya potensi  kerugian  daerah,  dan  pada  ahkirnya berdampak  pemberian  opini  Wajar  Dengan Pengecualian bahkan Tidak Memberikan
Pendapatan  dikeluarkan  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan.  Dengan  demikian,  makalah  ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi  akrual  dalam  penyajian  aktiva tetap  di  pemerintah  daerah  tingkat  provinsi  di Indonesia  melalui  prespektif  opini  BPK.  Opini BPK merupakan salah satu indikasi keberhasilan implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan suatu entitas pemerintah.
Berdasar uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana implementasi akrual dalam penyajian  aktiva  tetap  di  pemerintah  daerah tingkat  propinsi  di  Indonesia  dilihat  dari prespektif opini BPK.

## LANDASAN TEORI Basis Akrual
Secara  definisi,  menurut  Guthrie  (1998) sistem  akuntansi  akrual  adalah  suatu  metode pencatatan transaksi atas peristiwa dan pengakuan  biaya  (beban)  berdasarkan  periode terjadinya  peristiwa  atau  transaksi  tersebut. Menurut  SAP    akrual  nomor  01  berdasar  PP  no 71 tahun 2010, basis akrual adalah
Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi  dan  peristiwa  lainnya  pada  saat transaksi  dan  peristiwa  itu  terjadi,  tanpa memperhatikan saat kas  atau setara kas diterima atau dibayar
Menurut  Lundqvist  (2003)  dan  Harun (2005)  kecenderungan  global  untuk  mengadopsi sistem  akrual  untuk  sistem  akuntansi  dan peanggaran  pemerintah  didorong  oleh  negara- negara  anggota  OECD.  Menurut  laporan  OECD (Lundqvist, 2003) dinyatakan bahwa keunggulan sistem akuntansi akrual banyak diakui dalam hal pengukuran  implikasi  ekonomi  jangka  pendek dan kesesuaiannya dengan pembatasan pembelanjaan,  sementara  kemampuan  sistem berbasis  kas  sebagai  sumber  informasi  untuk pengambilan  keputusan  dan  alat  pengendalian dibatasi  sistem  kas  yang  tidak  melaporkan  aset fisik, kas maupun utang.
Menurut    Nasution  (2007)    akuntansi akrual memiliki beberapa manfaat yaitu mengukur  biaya  pelayanan  jasa  pemerintahan, efisiensi  serta  kinerja  pemerintahan.  Sistem akrual  juga  membantu  pemerintah  mengetahui kewajiban kontijensi pemerintah karena komitmen atau hak maupun kewajiban kontijensi pemerintah  terutama  untuk  penerimaan  dan pengeluaraan  yang  melampaui  masa  satu  tahun anggaran.  Dengan  basis  akrual  maka  anggaran dengan  jangka  panjang  juga  dapat  lebih terkendali.
Menurut  H  Thompson  dalam  Mulyana  (2006), manfaat akrual yaitu:
1. Menyediakan  gambaran  yang utuh  atas posisi keuangan pemerintah
2. Menunjukkan bagaimana aktivitas pemerintah dibiayai  dan  bagaimana  pemerintah  dapat memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan informasi  yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban pemerintah
4.  Meningkatkan  daya  pengelolaan  asset  dan kewajiban pemerintah.
5. Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya.
6. Prinsip dan standar yang dapat diterima umum membentuk basis transaksi pelaporan.
7.  Menyediakan  data  yang  lebih  meningkat ketika pemerintah melakukan kegiatan perencanaan  dan  pengambilan  keputusan ekonomi.
Menurut Bastian (2010) keunggulan dasar akrual yaitu:
1. Penerimaan  dan  pengeluaran  dalam  laporan operasi berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya,  yang  berarti  dasar  akrual memberikan  alat  ukur  atas  barang  dan  jasa yang dikonsumsi. Basis Kas hanya mengukur arus keluar dan masuk atas kas.
2. Dasar  akrual  memberikan  gambaran  tentang pendapatan.  Perubahan  pendapatan  dan besarnya  biaya  historis  merupakan  alat  ukur kinerja
3. Dasar akrual dapat dijadikan alat ukur modal.
Selain  memiliki  keunggulan,  akrual  juga memiliki  beberapa  kelemahan.  Lapsley,  et  al, 2009;  Christiaens  &  Rommel,  2008;  Guthrie, 1998;  Mautz,  1989;  Pallot,  1990  menjelaskan adanya kelemahan penerapan basis akrual dalam sektor  publik  terutama  dalam  penilaian  asetnya. Kelemahan dasar akrual menurut Bastian (2010), yaitu:
1. Kelemahan  biaya  historis  yang  digunakan dalam dasar akrual.
2. Adanya  unsur  subjektivitas  atas  pencatatan dan  pengikhtisaran  pos  transaksi  ke  dalam jurnal
3. Membutuhkan  administrasi  dan  prosedur yang lebih rumit dibanding basis kas.
4. Peluang terjadinya manipulasi sulit dikendalikan dibandingkan jika
menggunakan dasar kas.
Dalam sistem akrual, pencatatan biaya depresiasi suatu asset dibebankan ke periode waktu selama suatu  aset  tersebut  digunakan  berdasarkan  biaya harga pembelian aset. Sedangkan menurut sistem akuntansi  berbasis  kas,  biaya  pengadaan  aset tersebut  dibebankan  ke  periode  saat  dilakukan pembayaran atas harga aset.
Isu  tentang  pentingnya  waktu  ( timing) dalam  pengakuan  ( recognition) suatu  transaksi atau  peristiwa  ekonomi  merupakan  hal  yang sangat  penting  dalam  suatu  lingkungan  sistem akrual, sehingga lebih membantu dalam meningkatkan  akuntabilitas  dan  pengambilan keputusan. Karena angka-angka akuntansi berdasarkan  sistem  akrual  dianggap  lebih informatif,  membawa  implikasi  yang  signifikan untuk pimpinan sektor publik dalam mengalokasikan  sumber  daya  yang  dimiliki. Dengan  demikian  adopsi  akuntansi  akrual mengarahkan  pelaksanaan  program  dan  aktifitas suatu  agen  sektor  publik  untuk  senantiasa mempertimbangkan  prinsip  dan  pengukuran transaksi,  peristiwa  serta  kinerja  aktivitas organisasi  pemerintah  berdasarkan  substansi operasional  ketimbang  fokus  pada  kapan  dan berapa  penerimaan  dan  pembelanjaan  kas  yang dilakukan pemerintah. Situasi seperti itu mendorong aspek relevansi, netralitas, ketepatan waktu,  kelengkapan  dan  komparabilitas  kinerja keuangan  suatu  agen  sektor  publik  menjadi perhatian para pimpinan organisasi pemerintah.

## Sistem   Akuntansi Aset
Laporan  asset  tetap  diperlukan  untuk pengendalian dan pengambilan keputusan terkait dengan  investasi  serta  penilaian  pemanfaatan sumber  daya  yang  dimiliki  pemerintah  daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP 07 menjelaskan berbagai hal terkait dengan definisi, pengakuan dan pengukuran aktiva tetap. SAP no 7 mendefinisikan aset adalah
Sumber  daya  ekonomi  yang  dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari  peristiwa  masa  lalu  dan  dari  mana  manfaat ekonomi  dan/atau  sosial  di  masa  depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah  maupun  masyarakat,  serta  dapat diukur  dalam  satuan  uang,  termasuk  sumber daya  nonkeuangan  yang  diperlukan  untuk penyediaan  jasa  bagi  masyarakat  umum  dan sumber-sumber  daya  yang  diperlihara  karena alasan sejarah dan budaya.
Definisi  aset  tetap  dalam  PSAP  07 dijelaskan
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  12  (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan,dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Dalam Permendagri 64 tahun 2013 diatur mengenai kebijakan akuntansi aset tetap mencakup
1. Peraturan  daerah  mengenai  nilai  satuan minimum  yang  dapat  dikapitalisasi  setiap jenis  aset  termasuk  aset  tetap  ,  yaitu  sebesar satu juta rupiah.
2. Peraturan  daerah  tentang  kapitalisasi  jenis- jenis  aset  tanpa  batas  minimum  kapitalisasi, seperti  tanah,  jalan,  irigasi,  jaringan,  koleksi perpustakaan, benda budaya, sarana mengajar pemerintah daerah
3. Peraturan daerah yang menjelaskan, memberikan  batas  minimum  dan  memberi contoh  pengeluaran  setelah  perolehan  atau pembuatan  /konstruksi/pembangunan  sendiri aset tetap yang menambah manfaaat ekonomis  seperti  adanya  renovasi  dan modifikasi  sehingga  harus  dikapitalisasi, misalnya  batas  minimum  sebesar  dus  puluh juta rupiah.
4. Peraturan  daerah  yang  menjelaskan  nama aset tetap yang disusutkan dan estimasi masa manfaat  ekonomi  tiap  jenis  aset  tetap. Penyajian  meliputi  kode  akun  tiap  jenis aktiva tetap, uraian nama tiap kelompok aset tetap, penetapan masa manfaat tiap jenis aset, dan masa residu paska penyusutan paripurna diharuskan  nihil  sehingga  hasil  pelepasan- penjualan aset diakui pendapatan.
Sementara  itu,  pengertian  aset  secara umum  menurut  Siregar  (2004:  178)  adalah barang  ( thing) atau  sesuatu  barang (anything) yang  mempunyai  nilai  ekonomi  ( economic value ),  nilai  komersial  ( commercial  value )  atau nilai  tukar  ( exchange  value )  yang  dimiliki  oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Istilah properti seringkali melekat dengan istilah lain  untuk  memberikan  pengertian  yang  lebih jelas  secara  hukum,  yaitu real  estate dan real property dimana  keduanya  mempunyai  makna yang  berbeda  meskipun  ada  juga yang menyebutnya  sebagai  sinonim  dalam  lingkup tertentu.  Selanjutnya, Real  estate  is  the  physical land and appurtenances affixed to the land, e.g., structure.  Real  estate bersifat  tidak  bergerak ( immobile )  dan  berwujud  ( tangibel ),  yang termasuk  dalam  pengertian  ini  adalah  tanah, semua  benda  yang  secara  alami  sebagai  bagian dari tanah, seperti pepohonan dan barang mineral dan  juga  segala  sesuatu  yang  dibangun  oleh
manusia  seperti  bangunan,  jaringan  dan  lain sebagainya.
Untuk  mencapai  tujuan  pengelolaan  aset secara  terencana,  terintegrasi,  dan  sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, diperlukan  suatu  sistem  informasi  pendukung pengambilan  keputusan  atas  aset  ( decision supporting system ), yang disebut sebagai Sistem Informasi  Manajemen  Aset  (Siregar,  2004).
Mardiasmo (2004) menjelaskan untuk pengelolaan  aset  daerah  secara  efesien  dan efektif  serta  menciptakan  transparansi  kebijakan pengelolaan  aset  daerah,  maka  pemerintah daerah  perlu  memiliki  atau  mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan  handal  sebagai  alat  pengambilan  keputusan. Sistem  tersebut  bermanfaat  untuk  menghasilkan laporan  pertanggungjawaban,  selain  itu  juga bermanfaat  untuk  dasar  pengambilan  keputusan mengenai  kebutuhan  pengadaan  barang  dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan
(modal) dalam penyusunan APBD Siregar (2004) menjelaskan bahwa pengawasan  dan  pengendalian  aset  tetap  dapat dilakukan dalam lima tahapan yaitu
a) Inventarisasi aset Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah, menjelaskan bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk  melakukan  pendataan,  pencatatan,  dan pelaporan hasil pendataan barang milik
b) Legal Audit
Siregar  (2004)  mengatakan  legal  audit, merupakan suatu ruang lingkup untuk
mengidentifikasi  dan  mencari  solusi  atas permasalahan legal mengenai prosedur penguasaan  atau  pengalihan  aset  seperti  status hak  penguasaan  yang  lemah,  aset  yang  dikuasai pihak  lain,  pemindahan  aset  yang  tidak termonitor dan lain-lain
c) Penilaian aset Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah, penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang  selektif  didasarkan  pada  data/fakta  yang obyektif  dan  relevan  dengan  menggunakan metode/teknis  tertentu  untuk  memperoleh  nilai barang  milik  daerah.  Dalam  rangka  menyusun neraca pemerintah perlu diketahui berapa jumlah aset  negara  sekaligus  nilai  dari  aset  tersebut. Untuk  diketahui  nilainya  maka  barang  milik negara secara periodik harus dilakukan penilaian baik  oleh  pengelola  barang  ataupun  melibatkan penilai  independent  sehingga  dapat  diketahui nilai  barang  milik  negara  secara  tepat.  Untuk penilaian  berupa  tanah  dan  atau  bangunan menggunakan  patokan  Nilai  Jual  Obyek  Pajak (NJOP).
Menurut  Siregar  (2004)  penilaian  aset merupakan  suatu  proses  kerja  untuk  melakukan penilaian  atas  aset  yang  dikuasai.  Untuk  itu pemerintah daerah dapat melakukan outsourcing kepada  konsultan  penilai  yang  profesional  dan independent.  Hasil  dari  nilai  tersebut  akan dimanfaatkan  untuk  mengetahui  nilai  kekayaan maupun  informasi  untuk  penetapan  bagi  aset yang akan dijual
d) Optimalisasi aset
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah, pemanfaatan  adalah  pendayagunaan  barang milik  daerah  yang  tidak  dipergunakan  sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  dalam  bentuk  sewa, pinjam  pakai,  kerjasama  pemanfaatan,  bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tanpa mengubah status kepemilikan
e) Pengembangan SIMA Siregar  (2004)  mengatakan  pengawasan  dan pengendalian, dalam pemanfaatan dan pengalihan  aset  merupakan  suatu  permasalahan yang  sering  terjadi  pada  pemerintah  daerah  saat ini. Suatu sarana yang efektif dalam meningkatkan  kinerja  aspek  ini  adalah  melalui pengembangan SIMA (Sistem
Informasi Manajemen  Aset).  Melalui  sistem  ini  maka transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin  dan  dapat  diawasi  dengan  jelas,  karena keempat  aspek  di  atas  diakomodir  dalam  suatu sistem  yang  termonitor  dengan  jelas  seperti sistem arus keuangan  yang terjadi di  perbankan, sehingga  penanganan  dan  pertanggungjawaban dari tingkat pelaksana hingga pimpinan mempunyai otoritas yang jelas.
Salah  satu  hal  mendasar  dalam  masalah akuntansi  aset  tetap  adalah  penyusutan  atas aktiva  tetap.  Menurut  Standar  Akuntansi Pemerintahan 07 dijelaskan penyusutan adalah
Alokasi  yang  sistematis  atas  nilai  suatu aset  tetap  yang  dapat  disusutkan  selama  masa manfaat aset yang bersangkutan
Menurut  Hoesada  (2007)  menjelaskan bahwa  selama  30  tahun  dalam public  sector
accounting melakukan  kapitalisasi  aset  tetap  ke dalam  neraca.  Artinya  selama  ini  dalam pencatatan,  pengakuan  dan  penyajian  aset  tetap dalam  laporan  keuangan  pemerintahan  tidak pernah memperhatikan aspek penyusutan, sebagai  alokasi  manfaat  ekonomis.  Akibatnya penilaian  aset  tetap  dalam  neraca  pemerintahan akan menjadi bias.
Hoesada  (2007)  menjelaskan  terdapat beberapa alasan pentingnya dilakukan depresiasi atas aktiva tetap di sektor pemerintahan, yaitu
1. Maching biaya dan manfaat yang layak daam akuntansi akrual penuh
2. Daya prediksi kebutuhan aktiva tetap di masa depan
3. Pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah ke legislatif harus purna
4. Laporan  keuangan  menyajikan  informasi tambahan tentang kinerja entitas
5. Penyusutan  menghasilkan  neraca  yang  tidak overstated
6. Pengukuran solvabilitas menjadi lebih objektif  bila  menggunakan  nilai  buku  aktiva tetap dalam neraca
7. Penyusutan  tidak  dapat  diganti  dengan impairment dan revaluation
8. Pertanggungjawaban penggunaan penuh kapasitas tersedia
9. Ketika  anggaran  masih  berbasis  kas,  maka sebaiknya  akuntansi  tetap  akrual  sehingga depresiasi harus dilakukan
10. Tanpa adanya depresiasi, maka akan muncul besar pasak daripada tiang
11. Terdapat kesulitan dalam memperbandingkan  laporan  keuangan  antar entitas  karena  pengakuan  aktiva  tetap memasukan sewa aktiva tetap dan pembelian aktiva tetap.
12. Penyusutan adalah akuntansi untuk
keselamatan publik, bila aktiva tetap dipergunakan  untuk  layanan  publik  atau wilayah publik.
13. Neraca  politik  :  bahwa  neraca  merupakan teknologi  menabung  lintas  tahun  bahkan lintas  kabinet  untuk  belanja  modal  dipandu oleh  teknologi  penyusutann  dan  sisa  umur aktiva tetap.
14. Kembali ke akuntansi dasar
15. Manajemen pemerintahan modern
16. Akuntabilitas  atas  biaya  tetap  atau  subsidi pemerinta
17. Pengukuran kinerja aktiva tetap
18. Database akuntansi aktiva tetap dan penyusutan digunakan untuk akuntansi biaya 19. Pentingnya  pengetahuan  atas  aset  yang dikelola
20. Aktiva tetap adalah objek audit BPK
21. Perubahan  sistem  pengendalian  kepatuhan berubah ke sistem pengendalian kinerja
22. Dari  akuntabilitas  menjadi  pengambilan keputusan berdasar akuntansi dan pelaporan 23. Informasi surplus APBN dilengkapi informasi surplus ekuitas
24. Kebutuhan  informasi  Dewan  Perwakilan Rakyat
25. Dalam  UU  no  17  tentang  keuangan  negara, dijelaskan  bahwa  aset  tetap  merupakan bagian dari keuangan negara
Dengan  melihat  alasan  tersebut  di  atas, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  penyusutan menjadi  hal  yang  penting  untuk  dilaksanakan untuk mencapai akuntanbilitas ke publik maupun para stakeholder pemerintah. Dengan menerapkan  penyusutan  atas  aktiva  tetap  maka laporan  keuangan  akan  menunjukan  kualitas yang lebih baik.
Akuntansi Aset Tetap Daerah: Prespektif Opini BPK

## ISSN : 1412-6029X
Standar Akuntansi Pemerintahan
membolehkan  penggunaan  beberapa  metode penyusutan  seperti  metode  garis  lurus,  metode saldo  memurun  ganda,  dan  metode  unit produksi. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode  diakui  sebagi  pengurang  nilai  tercatat aset  tetap  dalam  neraca  dan  beban  penyusutan disajikan dalam laporan operasional.
Berbeda  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  berdasar  PP  no  71  tahun  2010, dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013, hanya membolehkan  metode  penyusutan  garis  lurus tanpa  nilai  residu.  Kebijakan  akuntansi  pos laporan keuangan dan akun buku besar aset tetap pemerintah daerah hendaknya mengambil hikmah  PSAP,  Bultek  Neraca  Awal  Akrual Paripurna,  Bultek  Aset  Tetap  dan  Penyusutan Aktiva  Tetap  Akrual  Paripurna,  Bultek  Hibah dan Bultek Kerugian Negara.
Pemerintah  daerah  dalam  menetapkan kebijakan  akuntansi  aset  tetap  perlu  berhati-hati dan mewaspadai beberapa hal berikut:
a. Kebijakan tentang pembentukan dan akuntansi  Buku Pembantu  Buku  Besar Aset Tetap  ( subsidiary  ledger )  berdasar  nama aset dan lokasi;
b. Konstruksi dalam pengerjaan;
c. Bunga masa konstruksi;
d. Pembedaan  serta  pengklasifikasian  aset berwujud dan tidak berwujud,;
e. Dasar  pertimbangan  dan  metode  penentuan umur  ekonomis  tiap  kelompok  jenis  aset berterima BPK;
f. Pembuktian harga beli wajar berterima BPK (prosedur  tender,  tim  seleksi,  harga  pasar tanah,  spesifikasi  dan  gambar  teknis, kualitas direksi veering, dll);
g. Bukti  kas  keluar  ter-apropriasi  (terjatah, teralokasi) untuk proyek khusus tertentu;
h. Kebijakan
Kapitalisasi pengeluaran pengadaan  baru  atau  konstruksi  sendiri (misalnya  dalam  bentuk  daftar  jenis  dan nilai  kapitalisasi  minimum  tiap  jenis  aset tetap atau ATB);
i. Kebijakan Kapitalisasi tanpa Batas
Minimum  (misalnya  buku  pustaka  pemda, flora dan fauna hias, misalnya ikan Arwana, dll),  benda  seni,  barang  antik,  pusaka pemda, dll);
j. Kebijakan Kapitalisasi Dalam Bentuk Penambahan Nilai Terbawa Aset Renovasian; k. Kebijakan Penghibahan Aset Tetap (misalnya dasar pertimbangan hibah keluar; l. Kebijakan  Politik  dan  Syarat  Hibah  Yang Boleh Diterima Pemerintah Daerah
(misalnya  hibah  bersyarat  politik  dan/atau hibah  dari  pihak-pihak  tertentu  yang  tidak boleh diterima oleh Pemda);
m. Kebijakan hapus buku aset tetap ( derognition,  write  off ),  hapus  buku  dan akuntansi  kehilangan  (KKN,  Kerugian Negara) dan hapus buku dan penurunan nilai aset (impairment) akibat
kerusakan/kemusnahan  aset  tetap  (gempa bumi,kebakaran, banjir, tabrakan dll);
n. Kebijakan akuntansi pos Laporan Keuangan dan akun  Buku  Besar Aset  Tidak Berwujud hendaknya  mengambil  hikmah  PSAP  dan Bultek  Aset  Tidak  Berwujud.  Waspadai berbagai hal serupa namun tidak sepenuhnya sama  dengan  dimensi  perda  aset  tetap tersebut di atas, ditambah kebijakan kewajiban  evaluasi  berkala  (minimum  pada tanggal  neraca)  keusangan  teknologi  aset tidak  berwujud  yang  sebaiknya  dihapus buku (misalnya sarana perangkat lunak).
Penyajian  Aset  Tetap  Menurut  PP  No  71 Tahun 2010
Aset  tetap  sering  merupakan  bagian utama dalam aset pemerintah. Aset tetap menjadi bagian  signifikan  dalam  penyajian  neraca pemerintah daerah (SAP 07 para 5). Dalam SAP 07  dijelaskan  pengklasifikasian  aset  teap didasarkan  atas  kesamaan  dalam  sifat  dan fungsinya  dalam  aktivitas  operasi  entitas. Klasifikasi aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan  mesin,  gedung  dan  bangunan,  jalan,  irigasi dan  jaringan,  aset  tetap  lainnya  serta  konstruksi dalam pengerjaan.
Pengakuan  aset  tetap  diakui  ketika manfaat  ekonomi  masa  depan  dapat  diperoleh dan  nilainya  dapat  diukur  dengan  handal. Kriteria  yang  ditetapkan  dalam  SAP  07  untuk dapat diakui sebagai aset tetap, meliputi:
a) Berwujud
b) Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
d) Tidak  dimaksudkan  untuk  dijual  dalam operasi normal entitas
e) Diperoleh  atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
Pengukuran  aset  tetap  dinilai  dengan  nilai perolehan, ketika nilai perolehan tidak diperoleh maka pengukuran aset tetap didasarkan atas nilai wajar pada saat perolehan.
Pemerintah menginvestasikan dana yang besar  dalam  bentuk  asset  yang  tidak  secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti gedung perkantoran, jembatan,  jalan,  taman,  dan  kawasan  reservasi. gram  pemeliharaan  dan  rehabilitasi  yang memadai  diperlukan  untuk  Sebagian  besar  aset dimaksud  mempunyai  masa  manfaat  yang  lama
sehingga  promempertahankan    manfaat  yang hendak  dicapai.  Dengan  demikian,  fungsi  aset dimaksud  bagi  pemerintah  berbeda  dengan fungsinya  bagi  organisasi  komersial.  Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan  secara  langsung  bagi  pemerintah, bahkan  menimbulkan  komitmen  pemerintah untuk  memeliharanya  di  masa  mendatang.  Aset yang  digunakan  pemerintah,  kecuali  beberapa jenis  aset  tertentu  seperti  tanah,  mempunyai masa  manfaat  dan  kapasitas  yang  terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari  suatu  aset  dilakukan  penyesuaian  nilai (Setyaningsih, 2012).
Prinsip  pengungkapan  lengkap  ( full disclosure) adalah laporan keuangan menyajikan secara  lengkap  informasi  yang  dibutuhkan  oleh pengguna.  Informasi  yang  dibutuhkan  oleh pengguna  laporan  keuangan  dapat  ditempatkan pada  lembar  muka  ( on  the  face )  laporan keuangan  atau  Catatan  atas  Laporan  Keuangan. Pengungkapan  meliputi  dasar  penilaian  yang digunakan  untuk  menentukan  nilai  tercatat, rekonsiliasi  jumlah  tercatat  pada  awal  dan  ahkir periode,  informasi  penyusutan,  eksistensi  dan batasan  hak  milik  atas  aset  tetap,  kebijakan akuntansi  untuk  kapitalisasi  yang  berkaitan dengan  aset  tetap,  jumlah  pengeluaran  pada  pos aset  tetap  dalam  konstruksi  serta  jumlah komitmen  untuk  akuisisi  aset  tetap.  Terkait dengan pengungkapan aset bersejarah diungkapkan  secara  rinci,  meliputi  nama,  jenis, kondisi dan lokasi aset bersejarah.

## Opini BPK
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  IHPS  I tahun  2012,  pemberian  opini  BPK  atas  laporan keuangan suatu  entitas didasarkan  atas beberapa pertimbangan, yaitu
1. Kesesuaian  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintah
SAP  merupakan  pedoman  yang  digunakan sebagai  prinsip  akuntansi  yang  berlaku umum  di  Indonesia  untuk  semua  entitas pemerintahan. SAP yang pergunakan adalah SAP  berdasar  PP  no  71  tahun  2010  telah ditetapkan.
2. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern
Pemeriksaan  atas  efektifitas  SPI  didasarkan atas  PP  no  60  tahun  2008.  SPI  meliputi lingkungan  pengendalian,  penilaian  resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas keandalan pelaporan  keuangan,  keamanan  aset  negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelemahan  SPI  merupakan  temuan  BPK yang  merupakan  suatu  “kasus”    di  bagi menjadi  tiga  katagori  yaitu  (1)  kelemahan sistem  pengendalian  akuntansi  (pencatatan akuntansi  dan  pelaporan);  2)  kelemahan sistem  pengendalian  pelaksanaan  Anggaran Belanja  dan  Pendapatan  (Pemungutan  dan Penyetoran Penerimaan Negara/Daerah, pelaksanaan  program  atas  entitas  yang diperiksa) (3) kelemahan  SPI (ada tidaknya struktur  pengendalian  intern,  efektifitas struktur pengendalian intern).
3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan
Opini  didasarkan  atas  kepatuhan  entitas pemerintah  terhadap  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Atas hasil pemeriksaan  akan  menghasilkan  temuan yang  dikatagorikan  dalam  kerugian  negara,
potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi,
ketidakekonomisan,  ketidakefisienan  dan ketidakefektifan.
Menurut  Undang-undang  no  15  tahun 2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara,  BPK memberikan  empat  opini  atas  laporan  keuangan entitas, yaitu :
1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/
Unqualified Opinion )
Adalah  suatu  pendapat  yang  menyatakan bahwa  laporan  keuangan  pemerintah  yang diperiksa  menyajikan  secara  wajar  dalam semua  hal  yang  material.ys  Kas,  Neraca, dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  sesuai dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku umum  di  Indonesia  (SAP).  Opini  ini diberikan  oleh  BPK,  ketika  BPK  meyakini berdasar bukti-bukti audit yang dikumpulkan,  pemerintah  derah  dianggap telah  menyelenggarakan  prinsip  akuntansi yang berlaku dengan baik, kalaupun terdapat ada  kesalahan,  kesalahan  ini  dianggap bersifat  tidak  material  dan  tidak  secara signifikan
berpengaruh terhadap
pengambilan  keputusan  pengguna  laporan keuangan.
2. Pendapat Wajar  Dengan  Pengecualian (WDP/Qualified Opinion)
Adalah  pendapat  yang  menyatakan  bahwa laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang diperiksa  menyajikan  wajar  dalam  semua hal  yang  material.  Laporan  Keuangan meliputi  LRA,  Laporan  Arus  Kas,  Neraca dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  sesuai dengan  prinsip  akuntansi  yang  berlaku umum  di  Indonesia  (SAP),  kecuali  untuk dampak  hal-hal  yang  berhubungan  dengan
yang  dikecualikan.  Ketidakwajaran  yang muncul tidak mempengaruhi secara keseluruhan laporan keuangan. 3. Pendapat Tidak Wajar (TW/ Adverse

## Opinion)
Adalah  suatu  pendapat  yang  menyatakan bahwa  laporan  keuangan  yang  diperiksa tidak  disajikan  secara  wajar.  Laporan keuangan meliputi LRA, Lapora n Arus Kas,
Neraca dan Catatan atas  Laporan Keuangan tidak  disajikan  secara  wajar  sesuai  dengan prinsip  akuntansi  yang  berlaku  umum  di Indonesia.  Jika  opini  ini  dikeluarkan  oleh BPK,  berarti  BPK  meyakini  bahwa  laporan keuangan yang disajikan diragukan kebenarannya,  sehingga  dapat  menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
4. Pernyataan  Menolak  Memberikan  Pendapat (TMP/ Disclaimer Opinion)
Adalah  pendapat  yang  menyatakan  bahwa auditor  tidak  menyatakan  pendapat  atas laporan keuangan yang diperiksa.
Pertimbangannya  adalah  ketidakcukupan buktipemeriksaan  untuk  dibuat  kesimpulan oleh BPK. Pertimbangan lain adalah adanya pembatasan  ruang  lingkup  pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah yang diperiksa.

## PEMBAHASAN
Berdasar  Ikhtisar Hasil  Pemeriksaan Semester  (IHPS)  I  tahun  2012,  diperoleh  hasil pemeriksaan  dari  BPK  berupa  opini  atas pemerintah  daerah  provinsi  di  Indonesia.  Opini BPK merupakan salah satu indikator keberhasilan  implementasi  akrual  berdasar  SAP yang  telah  ditetapkan  pemerintah.  Di  bawah  ini tabel  yang  menunjukan  perkembangan  opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tingkat  Provinsi:  Opini  BPK  atas  Pemerintah Provinsi
WTP % WDP % TW % TMP % 2006 0 0% 25 76% 4 12% 4 12% 33 2007 1 3% 21 64% 3 9% 8 24% 33 2008 0 0% 24 73% 1 3% 8 24% 33 2009 1 3% 24 73% 3 9% 5 15% 33 2010 6 18% 22 67% 0 0% 5 15% 33 2011 (Smt 1) 10 36% 16 57% 0 0% 2 7% 28 Sumber : IHPS I Tahun 2012 Opini Thn LK Jumlah Dari tabel di atas tampak bahwa terdapat peningkatan  penyajian  LKPD  Provinsi  sejak tahun 2006.
Perkembangan peningkatan prosentase  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP)  di  tahun  2006  dibandingkan  di  tahun 2010  mengalami  peningkatan  sebesar  10%.  Jika
dibandingkan  dengan  hasil  pemeriksaan  tahun 2012  semester  I  menunjukan  peningkatan sebesar  36%.  Akan  tetapi  jika  dianalisis  lebih lanjut mayoritas opini atas LKPD Provinsi lebih didominasi oleh opini Wajar Dengan
Pengecualian  (WDP),  bahkan  masih  terdapat
provinsi  yang  laporan  keuangannya  masih mendapat  opini  Tidak  Mengeluarkan  Pendapat (TMP) sebanyak  2 provinsi yaitu Maluku Utara dan Papua.
Pemberian  opini  atas  LKPD  didasarkan atas beberapa pertimbangan meliputi:
1. Kesesuaian  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintah
2. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern
3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan Perolehan  opini  WDP  yang  lebih mendominasi  di  pemerintah  provinsi  menurut BPK yang dituangkan dalam IHPS I tahun 2012 disebabkan  oleh  masalah  pengelolaan  kas, persediaan  ,  investasi  permanen  dan  non permanen  serta  aset  tetap.  Pemeriksaan  yang dilakukan  BPK  meliputi  keempat  pertimbangan di atas.
Kesesuaian dengan Standar Akuntansi

## Pemerintah
Menurut  Rasono  (2011),  selama  tahun 2005  sampai  dengan  2009  laporan  keuangan pemerintah daerah didasarkan atas basis kas dan akrual  untuk  penyusunan  neraca.  Tahun  2010 dan 2011 menggunakan basis akrual sebagaimana PP no 71 tahun 2010, yaitu kecuali untuk  LRA  semua  laporan  keuangan  disusun berdasarkan  basis  akrual.  Akan  tetapi  untuk tahun  2010  sampai  dengan  2014,  jika  entitas pelaporan  belum  mampu  melaksanakan  basis akrual,  maka  basis  yang  digunakan  adalah  basis kas menuju akrual. Dengan demikian, selama ini pemerintah daerah masih menggunakan basis kas menuju akrual sebagaimana basis yang
ditetapkan  dalam  SAP  berdasar  PP  no  24  tahun 2005.
Tabel diatas menunjukan indikator kualitas  laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh pemerintah  daerah  yang  diukur  dari  Standar Akuntansi  Pemerintah.  Terdapat  peningkatan yang  cukup  bagus  dari  tahun  ke  tahun  atas kualitas  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah provinsi, akan tetapi jumlah pemerintah provinsi yang memperoleh opini WDP lebih mendominasi  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini menjadi  perhatian  khusus  bagi  pemerintah provinsi untuk terus memahami dan mengupayakan pemahaman atas Standar Akuntansi Pemerintah. Terlebih dengan
diterbitkannya  Permendagri  no  64  tahun  2013, pemerintah  propinsi  harus  lebih  memahami pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah  daerah.  Dengan  pemahaman  atas permendari  ini  diharapkan  akan  men- drive penerapan  SAP  yang  benar,  sehingga  diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

## Efektifitas Sistem Pengendalian Intern
Hasil pemeriksaan tahun 2011 menunjukan  bahwa  LKPD  yang  memperoleh opini WTP dan WDP umumnya memiliki Sistem Pengendalian  Intern  yang  memadai.  Untuk LKPD  yang  memperoleh  opini  TMP  dan  TW perlu  melakukan  perbaikan  pengendalian  intern dalam hal penilaian resiko, kegiatan pengendalian  dan  pemantauan.  Hasil  evaluasi atas  LKPD  menunjukan  kasus  kelemahan  SPI sebagaimana tabel di bawah ini:
Kelompok Temuan SPI atas Pemeriksaan LKPD tahun 2011 No  Kelompok Temuan Jumlah Kasus 1 Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 1.791 2 Kelemahan  Sistem  Pengendalian  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja 1.739 3 Kelemahan Struktur Pengendalian Intern 839 Jumlah 4.369 Sumber IHPS I tahun 2012 a. Kelemahan atas sistem pengendalian akuntansi dan pencatatan terdiri atas :
1. Sebanyak  1.005  kasus  pencatatan  tidak /belum dilakukan atau tidak akurat.
2. Sebanyak  603  kasus  proses  penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan
3. Sebanyak 13 entitas terlambat menyampaikan laporan 4. Sebanyak  147  kasus  sistem  informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
5. Sebanyak  23  kasus  sistem  informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM memadai.
Contoh  kasus  terkait  dengan  aset  tetap yaitu:  di  salah  satu  kabupaten  di  Jawa Tengah, terdapat aset tetap yang disajikan  dalam  neraca  per  31  Desember 2011  tidak  didasarkan  atas  pencatatan yang  memadai  dan  beberapa  aset  tanah belum  dicatat.  Akibatnya  adalah  nilai aset  tetap  tidak  akurat  dan  belum mencerminkan  aset  tetap  yang  dimilik pemerintah daerah.
b. Kelemahan Sistem
Pengendalian Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja,  kasus  yang  ditemukan  terdiri dari : 1. Sebanyak 577 kasus perencanaan kegiatan tidak memadai 2. Sebanyak 249 kasus mekanisme pemungutan,  penyetoran  dan  pelaporan serta  penggunaan  penerimaan  daerahdan hibah tidak sesuai ketentuan
3. Sebanyak  494  kasus  penyimpangan terhadap  peraturan  perundang-undangan bidang  teknis    tertentu  atau  ketentuan intern  organisasi  yang  diperiksa  tentang pendapatan dan belanja
4. Sebanyak 97 kasus peaksanaan belanja di luar mekanisme APBD
5. Sebanyak 237 kasus pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilaksanakan berakibat hilangnya potensi penerimaan /pendapatan
6. Sebanyak 80 kasus penetapan/pelakanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan belanja
7. Sebanyak  5  kasus  dikarenakan  adanya pengelolaan  dan  pengamanan  fisik  aset yang tidak memadai.
Misalnya  di  Provinsi  Jawa  Barat,  pekerjaan pembangunan  pasar  dalam  tahun  jamak  yang anggarannya  belum  dicadangkan  dan  belum dibuatkan perda sehingga berpotensi  tidak dapat diselesaikan karena anggaran yang kurang.
c. Kelemahan  Struktur  Pengendalian  Intern sebanyak 839 kasus terdiri dari:
1. Sebanyak  509  kasus  entitas  tidak memiliki SOP yang formal atas suatu prosedur
2. Sebanyak  247  kasus  SOP  yang  ada pada entitas tidak ditaati
3. Sebanyak  1  kasus  entitas  tidak memiliki satuan pengawas intern
4. Sebanyak  55  kasus  satuan  pengawas intern tidak memadai
5. Sebanyak 25 kasus tidak ada pemisahan fungsi dan tugas memadai
6. Sebanyak  2  kasus  pembatasan  ruang lingkup  audit  atas  pengelolaan  kas daerah
Dari  beberapa  temuan  atas  SPI  pemerintah daerah  tampak  bahwa  pencatatan  dan  pelaporan atas  aset  tetap  juga  menjadi  kasus  yang  harus direkomendasikan oleh BPK. Hasil rekomendasi BPK  ini  kemudian  harus  ditindaklanjuti  oleh
pemerintah  daerah  terkait  untuk  mencapai  SPI yang efektif yang pada ahkirnya akan memberikan nilai dalam opini BPK Kep

## Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan
Audit  atas  pemerintah  daerah  selain untuk tujuan keseuaian dengan Standar Akuntansi  Pemerintahan,  juga  ditujukan  atas kepatuhan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Temuan  pemeriksaan  atas  kepatuhan perundang-undangan biasanya dikatagorikan berdasar  dampak  yang    muncul  akibat  dari ketidakpatuhan  entitas  pemerintahan.  Temuan BPK  atas  LKPD  Pemerintah  Provinsi  di  tahun 2011 seperti tabel berikut ini:
Tabel  3  Temuan  Ketidakpatuhan  terhadap Ketentuan Perundang-undangan Tahun 2011
Jml Kasus Nilai (juta Rp) 1 Kerugian daerah 216 402.190,73 2 Potensi Kerugian Daerah 40 325.894,83 3 Kekurangan Penerimaan 87 52.471,50 Sub Total 1 343 780.557,06 4 Administrasi 21 0,00 5 Ketidakhematan 24 74.514,75 6 Ketidakefektifan 36 147.750,68 Sub Total 2 81 222.265,43 Total 424 1.002.822,49
Provinsi No Kelompok Temuan
Sumber :IHPS Semester 1 tahun 2012
Hasil  pemeriksaan  atas  kepatuhan  perundang- undangan  semester  1  tahun  2012    menunjukan kasus-kasus  pemeriksaan  yang  sering  terjadi  di
antaranya adalah permsalahan pengadaan barang/jasa,  kekurangan  penerimaan  dari  denda
keterlambatan  pekerjaan  serta  pengelolaan  aset tetap.
Pengelolaan  aset  tetap  menimbulkan potensi  kerugian  daerah  sebanyak  12  kasus dengan  nilai  sebesar  Rp  108.082,01  juta.  Kasus pengelolaan  aset  menempati  sekitar  30%  dari total potensi pengelolaan aset. Dengan demikian, pengelolaan aset menjadi masalah yang mengakibatkan  opini  BPK  selain  WTP.  Kasus pengelolaan  aset  tetap  disebabkan  antara  lain oleh  pejabat  yang  bertanggungjawab  atas  aset tetap  tidak  mentaati  aturan  yang  berlaku  dan lemahnya  pengawasan  serta  pengendalian  aset. Hal  ini  mengakibatkan  aset  tetap  milik  daerah dimanfaatkan  pihak  ketika  yang  mengakibatkan sejumlah  aset  tetap  dimanfaatkan  oleh  pihak ketiga  yang  tidak  berhak  serta  dikuasai  pihak lain yang tidak sah.
Pengelolaan aset tetap juga menimbulkan kasus administrasi. Temuan administrasi mengungkapkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan  yang  berlaku  baik  dalam  pelaksanaan anggaran  maupun  pengelolaan  aset  tetap,  hanya saja  penyimpangan  ini  tidak  mengakibatkan kerugian  daerah  atau  potensi  kerugian  daerah dan  tidak  mengandung  unsur  indikasi  tindak pidana.  Penyimpangan  terkait  aset  tetap  lainnya adalah kepemilikan aset tetap yang tidak disertai bukti  yang    tidak  didukung  bukti  yang  sah termasuk bukti kepemilikannya.
Potensi  kerugian  daerah  yang  cukup  besar, administrasi  yang  masih  kacau  sehingga  tidak ada  kepastian  secara  hukum  terkait  hak kepemilikan  syah  atas  aset  tetap  daerah.  Atas temuan ini, BPK telah memberikan rekomendasi yaitu  kewajiban  bagi  entitas  pemerintah  untuk menyelesaikan  inventarisasi  aset  tetap  daerah, melakukan  pengamanan  aset  dengan  meninjau kembali  perjanjian  pinjam  pakai  aset  tetap,
membuat  sertifikat  atas tanah milik  negara  guna menetapkan  status  aset  tetap  yang  saat  ini dikuasai pihak lain.
Dari  uraian  di  atas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  implementasi  akrual  atas penyajian  akuntansi  aset  tanah  di  pemerintah provinsi  masih  mengalami  kendala.    Besarnya pemerintah  provinsi  yang  mendapatkan  opini WTP di tahun 2011 hanyalah sebesar 36 % saja. Dari  angka  ini  menunjukan  masih  banyak pemerintah  provinsi  yang  belum  berhasil mengimplementasikan  akrual  dalam  akuntansi aset tetap, bahkan belum ada separo dari jumlah keseluruhan  pemerintah  provinsi  di  Indonesia. Temuan  audit  menunjukan  banyaknya  kasus yang menyebabkan potensi kerugian negara yang cukup  besar.  Kesalahan  pengadministrasian  aset tetap di  pemerintah provinsi  juga masih  banyak. Hal  ini  ditunjukan  dengan  proses  inventarisasi aset  tetap  yang  belum  selesai  hingga  saat  ini, ketidakjelasan kepemilikan tanah milik pemerintah  provinsi  serta  bukti  yang  memadai atas aset tetap yang dimiliki pemerintah provinsi.

## SIMPULAN
Implementasi  akrual  atas  akuntansi  aset tetap  di  pemerintah  daerah  masih  jauh  dari  apa yang  diharapkan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan perbandingan  opini  BPK  atas  LKPD  Provinsi pada tahun 2011. Opini WTP atas LKPD Provini hanya  sebesar  36%  saja  dan  didominasi  oleh opini WDP.
Audit  atas  efektivitas  SPI  terkait  aset tetap  pemerintah  daerah  menunjukan  tidak efektif terutama dalam pencatatan akuntansi aset tetap  dan  pelaporannya.  Hal  ini  menunjukan rendahnya  kemampuan  SDM  pemerintah  daerah atas sistem akuntansi aset  tetap di  daerah. Audit
atas  kepatuhan  perundang-undangan  atas  aset tetap  menunjukan  temuan  yang  mengakibatkan potensi kerugian daerah sebesar 30%.
Selain  itu,  terkait  dengan  minimnya pemahaman akan peraturan perundang-undangan terkait  aktiva  tetap  juga  mengakibatkan  temuan penyimpangan  administrasi.  Dengan  demikian, maka  perlu  perhatian  khusus  bagi  pemimpin daerah  provinsi  untuk  memahami  SAP  maupun peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan aset  tetap,  beserta  dengan  rekomendasi  BPK untuk perbaikan kualitas laporan keuangan  yang ditandai dengan opini WTP.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  Indra,  2010,  Akuntansi  Sektor  Publik edisi 3, Penerbit Airlannga

## BPK, 2012, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
1 tahun 2012
Caccia dan Steccolini  (2006),  „Accounting Change  in  Italian  Local  Governments: What‟s  Beyond  Managerial  Fashion?‟,
Critical Perspectives on Accounting (vol.17), pp. 154–174.
Carlin  (2005),  „Debating  the  Impact  of  Accrual
Accounting  and  Reporting  in  Public Sector‟, Financial Accountability & Management (vol. 21No.3), pp.309-336.
Carnegie dan West (2005), „Making Accounting Accountable in the Public Sector‟, Critical Perspective on Accounting (vol.16), pp.905-928.
Christiaens,  J.,  Reyniers,  B.,  dan  Rolle,  C.
(2010).  Impact  of  IPSAS  on  Reforming
Governmental Financial Information Systems: A Comparative Study. International  Review  of  Administrative Science . Vol. 76, No. 3, pp 537-554. Christiaens, J., dan Rommel, J, (2008), „Accrual Accounting Reforms: Only for businesslike  (parts  of)  governments,‟
Financial  Accountability  &  Management , Vol 24, No 1, pp 59-75.
Christiaens  Johan  (2003),  Accrual  accounting reforms  in  Belgian  local  governments:  A comparative examination Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management; Spring 2003; 15, 1; ABI/INFORM Global pg. 92
Halim,  Abdul  dan  Muhammad  Syam  Kusufi,
2012, Akuntansi Keuangan Daerah edisi 4,
Penerbit Salemba Empat
Harun, 2009, Reformasi Akuntansi dan Manajemen  Sektor  Publik  di  Indonesia, Penerbit Salemba Empat Hood, C. (1995). The “New Public Management” in The 1980s: Variations on
A Theme. Accounting,  Organizations,  and
Society , Vol. 20, No. 2/3, pp 93-109.
Hoesada, Jan, 2011, Rakernas KASP “ Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan  Pemerintah  dalam  Rangka Mewujudkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah  yang  Lebih  Berkualitas”, September 2011
Hoesada,  Joe,  2009, Dua  Puluh  Lima  Alasan Penyusutan Penting , Kompilasi Payamta
Lapsley,  I.,  Mussari,  R.,  dan  Paulsson,  G.
(2009).  On  the  Adoption  of  Accrual Accounting  in  the  Public  Sector:  A  Self Evident and Problematic Reform.
European Accounting Review . Vol. 18, No.
4, pp. 719-723.