## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN BAGI PEGAWAI  NEGERI SIPIL
O l eh :
I Made G ede  Adi  P al guna .,  S.H .,M .H Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12 , Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115.
(adipalguna93@gmail.com)
Abstrak, Pernikahan  adalah  ikatan  batin  dan  luar  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  suami  dan  istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada satu keilahian  tertinggi.  Perceraian  adalah  eleminasi  perkawinan  dengan  keputusan  hakim  atau  tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian atau sertifikat  terlebih  dahulu  dari  pejabat.  Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana prosedur yang harus diikuti bagi PNS untuk mendapatkan izin perceraian dan bagaimana konsekuensi  hukum  yang  timbul  dari  perceraian  bagi  PNS.  Penelitian  ini  adalah  hukum  normatif, pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  hukum.  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Pengumpulan  materi  hukum  dilakukan  dengan  mengutip, merangkum, dan memberikan ulasan serta dokumentasi bahan hukum utama. Analisis bahan hukum yang  digunakan  adalah  mengumpulkan  bahan  hukum  yang  kemudian  dianalisis  secara  sistematis. Prosedur  yang  harus  diikuti  dalam  memperoleh  izin  perceraian  untuk  pegawai  negeri  adalah  harus memiliki izin dari atasannya kepada mereka yang berganti pegawai negeri sipil. Lingkungan, masing- masing  yang  pertama  kali  diupayakan  rekonsiliasi  antara  suami  dan  istri,  jika  tidak  berhasil,  maka petugas  meminta  keputusan  atas  permintaan  lisensi  perceraian  dengan  mempertimbangkan  alasan alasannya.  Konsekuensi  hukum  yang  timbul  dari  perceraian  kepada  pegawai  negeri  adalah  karena hukum suami-istri adalah konsekuensi hukum bagi anak-anak yang berbagi hak asuh atas anak-anak sebagai akibat dari harta perkawinan, yaitu pembagian harta bersama atau harta bersama.

## Kata kunci: perceraian, PNS
Abstract, Marriage is a bond the inner and outer man and woman as husband and wife with the aim of forming a family or household that is happy and eternal based on one supreme divinity. Divorce is the elemination of the marriage with the decision of the judge or the demands of one of the parties to the marriage.Civil servants who will do the divorce or certificate in advance of the official. Issues raised in this research is how the procedure to  be followed for civil servants to obtain a permit divorce and how the legal consequences arising from divorce for civil servants. This study is the legal normative, conceptual approach and approach the laws. Legal materials used are the primary legal material and secondary legal materials. Collection of legal material is done by quoting, summarizing and provides reviews and documentation of primary legal materials. Analysis of legal material used are collecting legal material which is then analyzed  systematically. Procedure to be followed in obtaining permits divorce  for  civil  servants  is  a  must  have  permission  from  his  superiors  to  those  in  change  of  civil servants. Environment, respectively the first to be attempted reconciliation between the husband and wife, if not succesful, then the officer tok the decision at the request of the divorce license with consider the reason the reason. Legal consequences arising from divorce to civil servants is due to the law of the husband and wife are legal consequences for children are sharing custody of children  as a result of marital property, namely the division of joint property or possessions together.

## Keywords: divorce, civil servants

## 1.1 Latar Belakang
Dalam masalah perkawinan dan perceraian    bagi  Pegawai  Negeri  Sipil diberlakukan  ketentuan  khusus  dalam  proses perkawinan  dan  perceraian  karena    Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara  dan  abdi  masyarakat,  dimana  mereka ini dalam kedudukannya terikat dengan sumpah dan  janjinya  selaku  Pegawai  Negeri  Sipil  dan ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku. Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil    pria  yang  akan beristri  lebih  dari  seorang,  wajib  memperoleh izin  tertulis  lebih  dahulu  dari  Pejabat.  Bagi Pegawai  Negeri  Sipil  wanita  tidak  diizinkan menjadi  isteri  kedua/ketiga/keempat.  Seorang wanita  yang  berkedudukan  sebagai  isteri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP NO. 10 tahun 1983  tentang  izin  perkawinan  dan  perceraian bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  dinyatakan  tidak diperbolehkan  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil hidup  bersama-sama  dengan  pasangannya diluar ikatan perkawinan yang sah.

## 1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana  prosedur  yang  harus  ditempuh
bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh ijin perceraian?
2. Bagaimana  akibat  hukum  yang  timbul  dari perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ?
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
1. Untuk  perkembangan  dan  pengetahuan  di bidang Hukum Khususnya bagi Mahasiawa maupun bagi masyarakat pada umumnya.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi  dibidang  penelitian  yang  di  lakukan oleh Dosen

## 1.3.2 Tujuan Khusus
1. Untuk  menegetahui    prosedur  yang  harus ditempuh bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh ijin perceraian
2. Untuk  mengetahui  akibat  hukum  yang timbul dari perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

## 1.4 Tinjauan Pustaka
a. Tata  cara  atau  prosedur  yang  harus  di tempuh adalah harus ada ijin dari atasannya yaitu  mereka  yang  membawahi  Pegawai Negeri  Sipil  dalam  lingkungannya  masing- masing,  maka  terlebih  dahulu  haruslah berusaha  merukunkan  kembali  suami  istri, kalau tidak berhasil, maka pejabat mengambil  keputusan  atas  permintaan  ijin perceraian  itu  dengan  mempertimbangkan alasan-alasan.
b. Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  jika  terjadi perceraian maka akibat yang timbul adalah dijatuhinya  dua  sanksi  yaitu  baik  berupa sanksi  adminitratif  berupa  pemberhentian dengan  hormat  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil yang  bersangkutan  dan  dijatuhi  sanksi hukum  (Yuridis)  yang  berupa  pemutusan peceraian oleh Pengadilan.

## 1.5 Metode Penelitian
Dalam  memperoleh,  mengumpulkan dan  menganalisis  setiap  data/bahan  hukum yang  bersifat  ilmiah,  memerlukan  metode dengan  tujuan  agar  suatu  karya  ilmiah mempunyai  susunan  yang  sistematis,  terarah dan  konsisten.  Adapun  metode  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  Normatif  yang menggunakan  pendekatan  konsepsional  dan pendekatan  perundang-undangan.    Bahan Hukum  yang  dipergunakan  adalah  bahan
hukum  primer  dan  bahan  hukum  skunder. Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan cara  mengutip,  meringkas,  serta  memberikan ulasan-ulasan  dan  dokumentasi  bahan-bahan hukum  primer.  Analisi  Bahan  Hukum  yang dipergunakan  adalah  mengumpulkan  bahan Hukum  yang  kemudian  dianalisis  secara sistematis.
2.1 Hasil Dan Pembahasan 2.1.1 Prosedur dan Akibat Hukum
Terhadap Suami dan Istri dalam izin Cerai
Prosedur yang harus ditempuh memperoleh  ijin  perceraian  bagi  Pegawai Negeri  Sipil  adalah  harus  ada  ijin  dari atasannya  yaitu  mereka  yang  membawahi Pegawai  Negeri  Sipil  dalam  lingkungannya masing-masing, maka terlebih dahulu haruslah berusaha  merukunkan  kembali  suami  istri, kalau tidak  berhasil, maka pejabat mengambil keputusan  atas  permintaan  ijin  perceraian  itu dengan mempertimbangkan alasan-alasan.
Akibat Hukum perceraian bagi Suami dan Isteri menurut  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar Nomor : 579/Pdt.G/2011/PN.Dps. yaitu :
1. Akbat Hukum terhadap Suami yaitu :
a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
b. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal  31  desember  1997  secara  Agama Hindu  yang  dilangsungkan  di  kelurahan Kaliuntu  dan  perkawinan  tersebut  telah didaftarkan  di  Kantor  catatan  Sipil Kabupaten  Singaraja  dengan  Nomor  : 158/WNI/BLL/1998 tertangal 18 Juli 1998 putus Karena Perceraian.
2. Akibat Hukum terhadap Isteri yaitu :
a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
b. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal  31  desember  1997  secara  Agama Hindu  yang  dilangsungkan  di  kelurahan Kaliuntu  dan  perkawinan  tersebut  telah didaftarkan  di  Kantor  catatan  Sipil Kabupaten  Singaraja  dengan  Nomor  : 158/WNI/BLL/1998 tertangal 18 Juli 1998 putus Karena Perceraian.

## 2.1.2  Akibat  Hukum  Terhadap  Harta Perkawinan
Dalam  Kasus  yang  diangkat  tidak terdapat dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan NOMOR : 579/pdt.G/2011/PN.Dps.    mengenai  harta bersama,  karena  dalam  kasus  perceraian  ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan atau menuntut mengenai harta bersama, dikarenakan  sudah  lama  pihak  tergugat  dan penggugat  pisah  ranjang  atau  tidak  hidup bersama-sama  lagi,  jadi  kedua  belah  pihak hidup  masing-masing  dengan  harta  yang dimiliki  masing-masing,  dan  dari  hubungan perkawinan  kedua  belah  pihak  tidak  memiliki harta  bersama  yang  ternilai  cukup  besar  jika dinilai dengan materiil atau uang. Maka dalam kasus ini tidak terjadi pembagian harta bersama atau harta gono-gini.

## 3.1 SIMPULAN DAN SARAN
3.1.1 Simpulan
Dari  uraian  pembahasan  yang  penulis bahas  diatas  maka  penulis  dapat  menarik beberapa kesimpulan yaitu :
1. Prosedur yang harus ditempuh memperoleh ijin  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil adalah  harus  ada  ijin  dari  atasannya  yaitu mereka yang membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, maka  terlebih  dahulu  haruslah  berusaha merukunkan  kembali  suami  istri,  kalau tidak  berhasil,  maka  pejabat  mengambil keputusan  atas  permintaan  ijin  perceraian itu  dengan  mempertimbangkan  alasan- alasan.
2. Akibat  Hukum  yang  ditimbulkan  dari perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil yaitu :
a. Akbiat  Hukum  terhadap  Suami  dan  Istri Akibat Hukum yang di timbulkan terhadap suami dan istri adalah Putusnya perkawinan oleh  Hakim  dengan  didasari  oleh  gugatan penggugat  yang  di  sertai  alasan-alasan penggugat.  Didalam  putusnya  perkawinan karena Perceraian tentunya terdapat pembagian  harta  bersama  dan  Hak  asuh Anak. Selain daripada itu apabila perceraian di  gugat  oleh  suami,  maka  suami  wajib menafkahi  bekas  istrinya,  selama  bekas istrinya  belum  melangsungkan  perkawinan kembali,  dan  apabila  perceraian  tersebut  di gugat  oleh  istri,  maka  bekas  istri  tidak berhak  mendapatkan  nafkah  dari  bekas suaminya.
b. Akibat  Hukum  terhadap  Harta  Bersama
Mengenai  akibat  Hukum  terhadap  Harta Bersama  belum  di  atur  secara  khusus didalam Undang-Undang Perkawinan, dimana  dalam  Pasal  37  UU  perkawinan cuma  menyatakan  bahwa  Harta  Bersama diatur  dalam  Hukum  Adat dan  Agamanya
masing-masing,  tetapi  dalam  pasal  128 KUHPerdata  menyatakan  harta  bersama dibagi  dua  antara  bekas  suami  dan  bekas istri.

## 3.1.2 .Saran
Masalah perceraian menyangkut beberapa aspek yaitu aspek sosial, aspek agama dan  aspek  hukum  disamping  biaya  hidup terhadap  Pegawai  Negeri  Sipil,  maupun  istri dan  anak-anaknya,  maka  pada  kesempatan  ini penulis  menyarankan  kepada  semua  Pegawai Negeri  Sipil  dan  anak-anaknya,  maka  pada kesempatan  ini  penulis  menyarankan  kepada Pegawai  Negeri  Sipil  yang  ingin  melakukan penceraian, terlebih dahulu mempertimbangkan dari segala seginya.
a. Kepada  pejabat  yang  memberi  ijin perceraian,  hendaknya  lebih  berhati-hati menangani  masalah ini yaitu dengan jalan melihat  secara  langsung  tentang  alasan yang  dipergunakan  oleh  Pegawai  Negeri Sipil tersebut, sehingga apa yang dipertimbangkan tidak secara sepihak. Dan merupakan suatu keaadan yang tidak dapat dihindari  untuk  memenuhi  pemberian  ijin tersebut.

## DAFTAR BACAAN
Ahmad  Ghufron, Hukum  Kepegawaian  Di Indonesia , Rineka Cipta, cetakan pertama, Jakarta.
Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian  Hukum, Cetakan  Pertama,
Raja Grafindo Persada,Jakarta.
A.W.  Widjaja, Adminitrasi  Kepegawaian , Rajawali, Jakarta.
Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
Djamil  latif, Aneka  Hukum  Perceraian  di Indonesia ,Cetakan Pertama,Ghalia Indonesia, Jakarta.
Happy  Susanto, Pembagian  Harta  Gono-Gini saat  Terjadinya  Perceraian, Redaksi, Cetakan ketiga, Jakarta.
Hilman  Hadi  Kusuma, Hukum  Perkawinan Adat , Citra Aditya Bakti,Cetakan Keempat, Bandung.
J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  pada Pengadilan Agama , Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
Munir Fuadi, Konsep Hukum perdata, Cetakan pertama, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
Musanef, Manajemen Kepegawaian di
Indonesia , Gunung Agung, Jakarta.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
Salim  HS, Pengantar  Hukum  Perdata Tertulis (BW), Cetakan Pertama, Sinar Grafika,Jakarta.
Soedharyo  Soimin, Hukum  Orang  dan Keluarg, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  asis  safioedin,
Hukum  Orang  dan  Keluarga ,  Alumni Bandung.
Sri  Hartini,  Setiajeng  Kadarsih  dan  Tedi Sudrajat., Hukum  Kepegawaian  Di
Indonesia , cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
Subekti, Perbandingan    Hukum  Perdata ,
Cetakan  Keenam  belas,    Pradnya Paramita, Jakarta.
Sudarsono, Hukum  perkawinan  Nasional , cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
Taufiqurrohman  Syahuri, Legislasi  Hukum Perkawinan Di Indonesia, Edisi pertama,  Cetakan  Pertama,  Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta. Tolib  Setiady, Intisari  Hukum  Adat  Indonesia dalam kajian kepustakaan , Alfabeta, Bandung. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor.  1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan Undang-Undang  Nomor  43  Tahun  1999 Tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  tahun  1983 Tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian  bagi Pegawai Negeri Sipil Peraturan  Pemerintah  Nomor.  45  tahun  1990 Tentang Perubahan atas PP.
No.  10  tahun  1983  Tentang  izin Perkawinan  dan  Perceraian  Bagi Pegawai Negeri Sipil
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil Surat Edaran Kepala BAKN Nomor
08/SE/1983 Tentang  Ijin  Perkawinan dan  Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri
Sipil http://sharingdisini.com/2013/06/18/faktor- penyebab-perceraian-yang-sering terjadi/ (Accessed : 2014, November 6)