## INFLASI DARI SUDUT PANDANG MONETER DAN FISKAL (STUDI KASUS SUMATERA BARAT)

## Zul Azhar, Alpon Satrianto, Nofitasari
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang
zulazhar@fe.unp.ac.id , alpon.unp@gmail.com, nofitasari2429@gmail.com
Abstract : This  study aims  to  analyze the effect of money  supply M2, interest  rate, government spending and local tax on the inflation in West Sumatera. This type of research is descriptive research and secondary datain the form of time-series from quartely  1  2007  to  2017 quartely  4  using  the  method  of Autoregresive  Distributed Lag  analysis.  The  results  of  this  study  indicate  that  money  supply  in  the  long  run have  a  significant  and  positive  effect  on  inflation  West  Sumatera.  In  the  short  run and  long  run  the  interest  rate  has  a  significant  and  positive  effect  on  inflation  in West  Sumatera.  Government  spending  in  the  Long  run  has  a  significant  and negative effect on inflation in West Sumatera. Based on the result of this study can be concluded that there is inflation in West Sumatera is monetery of phenomenon in the long run.
Keywords : Inflation, Money Supply, Interest Rate, Goverment Spending and Local Tax.
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengearuh jumlah uang beredar M2, suku bunga, pengeluaran pemerintah dan pajak daerah terhadap inflasi  di  Sumatera  Barat.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dan analisis diskriptif menggunakan data Time Series data kuartalan I  tahun 2007 sampai  tahun  2017  kuartal  IV.  Metode  anaisis  yang  digunakan  Autoregresi Distribusi  Lag.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  jumlah  uang  beredar  dalam jangka  panjang  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  inflasi  di Sumatera Barat. Suku bunga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengeluaran  pemerintah  memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap inflasi  di  Sumatera  Barat  daam  jangka  panjang.  Dari  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  inflasi  yang  terjadi  di  Sumatera  Barat  merupakan fenomena moneter lebih dominan pada jangka panjang.
Kata  kunci : Inflasi,  money  suplay(M2,  suku  bunga,  pengeluaran  Pemerintah dan pajak daerah.
Inflasi suatu  peristiwa yang dialami oleh setiap negara bahkan provinsi- provinsi  yang  ada  di  negara  tersebut,  Indonesia  yang  memiliki  34  provinsi termasuk  provinsi  Sumatera  Barat    yang  selalu  berusaha    menciptakan  tingkat inflasi  terkendali  dan  stabil.  Inflasi  sangat  berpengaruh  terhadap  perekonomian
suatu  wilayah.  Inflasi  memiliki  dampak  positif  dan  dampak  negatif  tergantung parah atau tidaknya inflasi.
Apabila inflasi itu ringan, maka mempunyai pengaruh yang positif dalam arti  dapat  mendorong  perekonomian  lebih  baik,  yaitu  meningkatkan  pendapatan nasional  dan  membuat  orang  bergairah  untuk  bekerja,  menabung  dan berinvestasi.  Sebaliknya,  dalam  masa  inflasi  yang  parah,  yaitu  pada  saat  terjadi inflasi  tak  terkendali  (hiperinflasi),  keadaan  perekonomian  menjadi  kacau  dan perekonomian  dirasakan  lesuSecara  umum  penyebab  terjadinya  inflasi  adalah adanya  tekanan  dari demand  pull  inflation dan cost  inflation .  Dari  sisi demand pull  inflation inflasi  terjadi  akibat  banyaknya  jumlah  uang  beredar  sedangkan jumlah  barang  yang  diawarkan  sedikit.  Dari  sisi cost  inflation, inflasi  terjadi karena kenaikan biaya produksi.
Untuk  mengatasi  inflasi  daerah  Sumatera  Barat,  Bank  Indonesia  selaku otoritas moneter melakukan berbagai kebijakan baik kebijakan moneter maupun kebijaka  fiskal.  Hal  ini  dapat  terlihat  pada  kinerja  dari  pemerintah  dan  Bank Indonesia  yang  berusaha  menjaga  kestabilan  inflasi  di  Sumatera  Barat. Kestabilan  inflasi  merupakan  prasyarat  bagi  pertumbuhan  ekonomi  yang berkesinambungan  yang  pada  akhirnya  memberikan  manfaat  bagi  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Pentingnya  pengendalian  inflasi  didasarkan  pada pertimbangan  bahwa  inflasi  yang  tinggi  dan  tidak  stabil  memberikan  dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

## Grafik 1. Perkembangan Inflasi di Sumatera Barat Tahun
2007-2017

## Sumber: Bank Indonesia
Pada  grafik  1  memperlihatkan  tekanan  inflasi  tahunan  Sumatera  Barat meningkat signifikan di akhir tahun 2008 dengan  pertumbuhan inflasi tertinggi terjadi  pada  tahun  2008  sebesar  12,68  persen.  Peningkatan  ini  penyebab utamanya  didorong  oleh  adanya  peningkatan  harga  pada  kelompok  bahan makanan. Pada triwulan ini kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 4,62 persen, inflasi tertinggi terjadi pada subkelompok bumbu-bumbuan, kurang lancarnya  pasokan  dari  sentra-sentra  penghasil  yang  menyebabkan  harga berbagai jenis  bumbu-bumbuan  seperti  cabe  dan  bawang.  Sebaliknya  kelompok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Inflasi (%) 7,9912,72,057,845,374,1610,911,61,084,892,03
Tahun 20072008200920102011201220132014201520162017 99% 99% 99% 100% 100% 100% Inflasi Tahun 2007-2017
transportasi,  komunikasi  dan  jasa  keuangan  pada  triwulan  justru  mengalami deflasi  yang  disebabkan  adanya  kebijakan  pemerintah  untuk  menurunkan  harga BBM  bersubsidi  mulai  awal  Desember  2008.  (Laporan  Kajian  Ekonomi Keuangan Regional Sumbar, Triwulan IV 2008)
Pada  tabel  1  memperlihatkan  tekanan  inflasi  tahunan  Sumatera  Barat menurun  signifikan  di  akhir  tahun  2015  dengan    pertumbuhan  inflasi  terendah terjadi  pada  tahun  2015  penurunan  ini  signifikan  dibandingkan  tahun  2014 sebesar  11,58  persen.  Laju  inflasi  tersebut  jauh  lebih  rendah  dibandingkan  laju inflasi  nasional  dan  rata-rata  laju  inflasi  regional  Sumatera,  bahkan  tercatat sebagai  provinsi  dengan  laju  inflasi  terendah  secara  nasional.  Relatif  lebih terjaganya  pasokan  pangan  dibandingkan  tahun  sebelumnya,  kecenderungan kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan harga energi stratgis sebagai dampak turunya  harga  energi  strategis  dunia,  berimbas  pada  pelemahan  daya  beli masyarakat  sebagai  dampak  perlambatan  ekonomi  Sumatera  Barat  sepanjang tahun  2015,  menjadi  faktor-faktor  dominan  yang  menjadikan  meredanya  Inflasi Sumatera Barat. (Laporan Kajian Ekonomi Keuangna Regional Sumbar, 2015)
Dalam  perkembangannya  hingga  saat  ini  pemikiran  mengenai  stabilitas inflasi,  di  mana  pun  itu  terjadi  dan  kapan  pun,  oleh  ekonom  inflasi  dapat dipercaya  sebagai  suatu  fenomena  moneter.  Penelitian  yang  dilakukan  Trisdian (2016) menyimpulkan bahwa volatilitas inflasi daerah di Indonesia pada periode 1999 hingga tahun 2009 lebih merupakan fenomena moneter.  Bawa (2016) juga melakukan penelitian tentang inflasi di Nigeria dan mereka menyimpulkan hasil dari  penelitian  mereka  bahwa  ada  dominasi  proposisi  monetaris  pada  dinamika inflasi  di  Nigeria.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hervino  (2011)  juga menyimpulkan hal sama yaitu sisi moneter lebih dominan dalam mempengaruhi volatilitas  inflasi  di  Indonesia  pasca  krisis  ekonomi  1997  dari  pada  sisi  fiskal. Satrianto  (2017)  Kebijakan  Fiskal  lebih  efektif  dibandingkan  dengan  kebijakan Moneter  terhadap  neraca  pembayaran  Indonesia.  Ketika  neraca  pembayaran turun  maka  pemerintah  mengutamakan  kebijakan  fiskal  dengan  menambah pengeluarannya.

## TINJAUAN LITERATUR Kebijakan Moneter terhadap Inflasi
Selama ini para ekonom percaya bahwa stabilitas inflasi, di mana pun itu terjadi  dan  kapan  pun  dipercaya  sebagai  sebuah  fenomena  moneter.  Kenaikan jumlah  uang  beredar  dan  perubahan  suku  bunga  merupakan  fenomena  moneter. Fenomena  moneter  dapat  terjadi  karena  adanya  kebijakan  moneter  yang dilakukan oleh bank sentral. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan bank  sentral  (otoritas  moneter)  untuk  mengendalikan  uang,  suku  bunga,  dan kondisi  kredit.  Kebijakan  moneter  dapat  yang  dilakukan  oleh  otoritas  moneter dapat  mempengaruhi  output,  tenaga  kerja,  harga  dan  inflasi  (Samuelson  dan Nordhaus, 2010).
a. Pasar Keseimbangan Uang Riil  b. Kurva LM Tingkat bunga,r Tingkat bunga, r LM 2
LM 1
r 2r r 2
r 1 L(r,Ȳ )   r 1
M 2 /P M 1 /P   keseimbangan                          Ȳ pendapatan, output,Y uang riil, M/P
Kurva 1: Penurunan Jumlah Uang Beredar Menggeser Kurva LM ke atas. Sumber: Mankiw 2006 Hal. 290-291. Pada gambar 3 memperlihatkan pasar keseimbangan Uang Riil dan Kurva LM ,    yang  menyatakan  tingkat  bunga  menyeimbangkan  pasar  uang  terhadap tingkat  pendapatan.  Namun,  tingkat  bunga  ekuilibrium  juga  tergantung  pada penawaran  keseimbangan  uang  riil,  M/P.  Dengan  mempertahankan  jumlah pendapatan  dan  kurva  permintaan  terhadap  keseimbangan  uang  riil  bahwa penurunan  penawaran  keseimbangan  uang  riil  menaikkan  tingkat  bunga  yang menyeimbangkan  pasar  uang.  Jadi,  penurunan  jumlah  uang  beredar  menggeser kurva LM ke atas.
Jadi,  kurva LM menunjukan  kombinasi  tingkat  bunga  dan  tingkat pendapatan yang konsisten dengan ekuilibrium dalam pasar keseimbangan uang riil.  Kurva LM di  gambar  untuk  penawaran  keseimbangan  uang  riil  tertentu. Penurunan  dalam  penawaran  keseimbangan  uang  riil,  menggeser  kurva LM ke atas  sehingga  suku  bunga  naik  dari  r 1 ke  r 2 .  Kenaikan  dalam  penawaran keseimbangan uang riil menggeser kurva LM ke bawah.

## Teori kuantitas uang
Untuk mengkaji bagaimana kuantitas uang dikaitkan dengan harga. Teori yang  dikembangkan  disebut  dengan  teori  kuantitas  uang  ( quantity  theory  of money ),  berasal  dari  pemikiran  salah  satu  ahli  teori  moneter  pertama  yang  juga seorang filsuf ekonomi, David Hume (1711-1776). Di dalam teori kuantitas uang hubungan antara transaksi dan uang ditunjukkan dalam persamaan berikut, yang disebut persamaan kuantitas ( quantity equation ): MV = PT
(1)
M  adalah  jumlah  uang  beredar,  V  adalah  kelanjutan  peredaran  uang,  P  adalah tingkat harga-harga, dan T adalah jumlah barang dan jasa yang diperjual belikan dalam suatu tahun tertentu.
Dimana  fungsi  permintaan  uang  ( money  demand  function )  adalah persamaan  yang  menunjukan  kuantitas  keseimbangan  uang  riil  yang  ingin ditahan orang. Fungsi permintaan uang uang sederhana adalah
(M/P) d = ⱪY
(2)
Dimana ⱪ adalah konstanta yang menyatakan berapa banyak uang yang ingin  ditahan  orang  untuk  setiap  pendapatan.  Persamaan  ini  menyatakan  bahwa kuantitas  keseimbangan  uang  riil  yang  diinginkan  adalah  proposional  terhadap pendapatan riil.
Fungsi  permintaan  uang  ini  menawarkan  cara  lain  untuk  memandang persamaan  kuantitas.  Untuk  melihat  hal  ini,  tambahkan  kondisi  yang menyebabkan  keseimbangan  uang  riil  (M/P) d harus  sama  dengan  jumlah  uang beredarnya M/P ke dalam fungsi permintaan uang.
M/P = ⱪY (3)
lalu persamaan ini diubah menjadi  M(1/ⱪ) = PY,
sehingga ditulis menjadi MV = PY
(4)
dimana  v  =  1/  ⱪ.  Menunjukan  kaitan  permintaan  terhadap  uang  dan perputaran  uang.  Ketika  orang  ingin  menahan  banyak  uang  untuk  setiap pendapatanya  (ⱪ  adalah  besar),  uang  tidak  sering  berpindah  tangan  ( V adalah kecil)  begitupun  sebaliknya.  Dengan  kata  lain,  parameter  permintaan  ⱪ  dan perputaran uang V adalah dua sisi yang berlawanan.
Persamaan kuantitas adalah sebuah identitas: definisi dari empat variabel membuat nilainya benar. Persamaan ini berguna karena menunjukkan bahwa jika satu  variabel-variabel  itu  berubah,  satu  atau  lebih  variabel  lainnya  juga  harus berubah untuk menjaga kesamaan. Misalnya, jika kuantitas uang meningkat dan perputaran  uang  tidak  berubah,  maka  baik  harga  atau  jumlah  transaksi  harus meningkat (Mankiw, 2006:83).
Jumlah  uang  beredar  berpengaruh  positif  terhadap  inflasi,  hal  ini didasarkan pada teori kuantitas uang yang menyatakan bahwa bank sentral, yang mengawasi  jumlah  uang  beredar,  memiliki  kendali  tertinggi  atas  tingkat  inflasi. Jika bank sentral mempertahankan jumlah uang beredar tetap stabil, tingkat harga akan  stabil.  Jika  bank  sentral  meningkatkan  jumlah  uang  beredar  dengan  cepat, tingkat harga akan meningkat dengan cepat (Mankiw, 2006:85).

## Kebijakan Fiskal terhadap Inflasi
Kebijkan fiskal adalah sebuah program pemerintah yang berhubungan dengan pembelian barang dan jasa dan pengeluaran pembayaran transfer dan jumlah dan jenis pajak. Fenomena fiskal dapat terjadi disebabkan oleh kebijakan fiskal yang dilakukan  oleh  pemerintah,  jika  pemerintah  menetapkan  kebijakan  fiskal ekspansif  yaitu  dengan  menaikknya  pengeluaran  pemerintah,  maka  kenaikan pengeluaran  pemerintah  yang  terjadi  tersebut  merupakan  fenomena  fiskal. Fenomena fiskal yang terjadi ini dapat mempengaruhi inflasi.
Pengeluaran  pemerintah  adalah  sebagai  penggunaan  uang  dan  sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka  mewujudkan  fungsinya  dalam  melakukan  kesejahteraan.  Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan:
Y = C + I + G + X-M
(5)
Formula  ini  dikenal  sebagai  identitas  pendapatan  nasional,  sekaligus mencerminkan  penawaran  agregat.  Sedangkan  variabel-variabel  di  ruas  kanan disebut  permintaan  agregat.  Variabel  G  menyatakan  pengeluaran  pemerintah ( government  expenditures ),  I  menyatakan  investasi,  X-M  adalah  ekspor  bersih.
Dengan  membandingkan  nilai  G  terhadap  Y  serta  mengamatinya  dari  waktu  ke waktu  dapat  diketahui  seberapa  besar  kontribusi  pengeluaran  pemerintah  dalam pembentukan  permintaan  agregat  atau  pendapatan  nasional.  Dengan  ini,  dapat dianalisis  seberapa  penting  peranan  pemerintah  dalam  perekonomian  nasional. (Mankiw, 2006:114)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  di  golongkan  kepada  penelitian  deskriptif  dan  asosiatif dengan  menggunakan  variabel  jumlah  uang  beredar,  suku  bunga    (variabel moneter)  dan  pengeluaran  pemerintah,  pajak  daerah  (variabel  fiskal)  yang merupakan variabel independen dan inflasi sebagai variabel dependen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series yaitu data yang berasal dari lembaga resmi Kantor Bank Indonesia perwakilan Sumbar (BI) yang dapat dilihat dari website internet pada lembaga yang bersangkutan dengan runtutan  waktu  dan  menggunakan  data  kuartal  tahun  2007:Q1  sampai  dengan 2017:Q4.  Metode  analisis  yang  digunakan  yaitu  metode  Autoregresi  Distribusi Lag untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat pada jangka  pendek  dan  jangka  panjang.  Untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh anatar variabel tersebut maka didapatkan model sebagai berikut:
Y t = Y α 0 + ∑ α 1 Y t−i + ∑ α 2 m i=1 X 1t−i n i=1 + ∑ α 3 X 2t−i ρ i=1 + ∑ α 4 X 3t−i + ρ i=1 ∑ α 5 X 4t−i ρ i=1 + μ t (6)
Y t adalah  Inflasi, X1 t adalah  Jumlah  Uang  Beredar, X2 t adalah  Suku  Bunga X3 t adalah  Pengeluaran  Pemerintah, X4 t adalah  Pajak, α 0 adalah  Konstan 𝜇𝑡 adalah error term .
Inflasi  merupakan  kenaikan  harga  secara  keseluruhan  dimana  inflasi yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Indikator  Indeks  Harga  Konsumen (IHK).  Jumlah  uang  beredar  (M2  yang  meliputi  uang  kuasi  yang  dipegang masyarakat dan surat berharga selain saham. Suku bunga SBI adalah suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek  dengan  sistem  diskonto  atau  bunga.  Sedangkan  data  pengeluaran pemerintah  diproksi  dengan  menggunakan  data  pengeluaran  konsumsi pemerintah. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oeh pribadi maupun suatu badan  kepada  daerah  yang  digunakan  dengan  tujuan  untuk  pembayaran  daerah dan  pembangunan  daerah.  Jenis  pajak  yang  digunakan  ialah  pajak  daerah Sumatera Barat.
Model  analisis  Autoregresi  distribusi  lag  digunakan  untuk  melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.  Dengan  mengunakan  α  5%  maka  dapat  dilihat  pengaruhnya  apakah signifikan atau tidak. Sebelum melakukan uji Autoregresi Distribusi Lag (ARDL) setiap variabel yang diteliti dilakukan uji stasioneritas, Pengujian unit root yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Philips-Perron  (PP)  Test.  Adapun kelebihan  dari  pengukuran  Philips-Perron  test  ini  dibandingkan  dengan Augmented Dicky Fuller (ADF) Test adalah PP test memasukan unsur perubahan struktural  yang  kritis  Mac-kimon  maka  hipotesis  nol  yang  menyatakan  bahwa
data  tidak  stasioner  ditolak,  terhadap  hipotesis  alternatifnya  yang  berarti  data stasioner.      Selanjutnya  dilakukan  uji  Kointegrasi Bound  Testing. Pengujian  ini dilakukan  untuk  mengetahui  adanya  kointegrasi  antara  variabel  yang  diteliti. Mahyus (2016) .
Definisi Operasional
Tabel 1. Tingkat Pengembalian Investasi Pendidikan Variabel Definisi Inflasi Inflasi yang dihitung dari pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai indikator dari inflasi dengan rumus sebagai berikut: Inflasi = 𝐼𝐻𝐾 𝑡 −𝐼𝐻𝐾 𝑡−1 𝐼𝐻𝐾 𝑡−1 × 100% Jumlah Uang Beredar uang beredar diambil dari data M2, yang menggunakan data M2 yang meliputi uang kuasi yang dipegang masyarakat dan surat berharga selain saham. Suku Bunga Suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah suku bunga BI rate yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pengeluaran pemerintah Data pengeluaran pemerintah diproksi dengan menggunakan data pengeluaran konsumsi pemerintah, Pengeluaran konsumsi pemerintah, mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang, baik pemerintah pusat dan daerah, tidak termasuk penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan (Bank Indonesia, 2016). Pajak Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  terdapat  5  variabel  yang  diteliti  yaitu  1  variabel terikat  dan  4  variabel  bebas,  dimana  variabel  tersebut  adalah  jumlah  uang beredar,suku  bunga  merupakan  variabel  moneter  dan  pengeluaran  pemerintah, pajak  daerah  merupakan  variabel  fiskal  serta  inflasi  sebagai  variabel  terikat dengan indikator IHK atau laju inflasi dengan satuan persen. Tabel 2 adalah hasil dari analisis ARDL jangka pendek.
Pada tabel 2 menunjukan Hasil memperlihatkan bahwa variabel lag dari variabel  dependen  yaitu  INFLASI(-1)  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  terhadap  Inflasi  inflasi  itu  sendiri,  melalui  estimasi  maka  diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,0260 < α = 0,05.  Selanjutnya dari Tabel 2 terlihat bahwa  Jumlah  uang  beredar  (X 1 )  terhadap  inflasi  di  Sumatera  Barat  adalah memiliki  pengaruh  yang  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  inflasi.  Artinya terjadinya perubahan terhadap jumlah uang beredar tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap inflasi dalam jangka pendek.
Variabel  suku  bunga  (X 2 )  terhadap  inflasi  di  Sumatera  Barat  adalah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat tanpa  lag  dimana  melalui  estimasi  maka  diperoleh  tingkat  signifikansi  sebesar 0.0014 < α = 0,05 dengan koefisien regresi sebesar 2,973309  Artinya kenaikan kenaikan suku bunga sebesar 1 persen akan menurunkan inflasi sebesar 2,973309
138 Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan ,  Volume 1, Nomor 1, Februari 2019, Hal 131 -144
persen  begitupun  sebaliknya.  Nilai  koefisien  yang  positif  artinya  apabila  suku bunga meningkat maka inflasi juga meningkat dengan asumsi ceteris paribus.
Tabel 2 Hasil Estimasi Jangka Pendek Variable Coefficient Prob. D(Inflasi(-1)) 0,4199 0,0260 D(Jub) -0,0010 0,0596 D(Suku Bunga) 2,9733 0,0014 D(Pengeluaran) -0,0011 0,0915 D(Pajak) -0,0853 0,0775 CointEq(-1) -1,6662 0,0000 Sumber: Hasil olahan Eview s 9, 2019
Variabel  pengeluaran  pemerintah  (X 3 ),  dari  tabel  2  terlihat  bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi di  Sumatera  Barat.  Artinya  terjadinya  perubahan  terhadap  variabel  pengeluaran pemerintah  tidak  memberikan  pengaruh  yang  berarti  terhadap  inflasi  dalam jangka pendek.
Variabel  lainnya  pajak  daerah  (X 4 ),  dari  tabel  2  terlihat  bahwa  variabel ini  memiliki  pengaruh  yang  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  inflasi  di Sumatera  Barat.  Artinya  terjadinya  perubahan  terhadap  variabel  pajak  tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap inflasi dalam jangka pendek.
Koefisien error correction (-1,666185) dan secara statistik signifikan. Hal ini  berarti  bahwa  5%  disequilibrium  yang  terjadi  antara  Inflasi  dengan  jumlah uang  beredar,  suku  bunga , pengeluaran  pemerintah dan  pajak  akan  dikoreksi kembali  dalam  masa  satu  periode  (satu  kuartal).  Tanda  koefisien  negatif menunjukkan  bahwa  terdapat  mekanisme  koreksi  terhadap  penyimpangan keseimbangan jangka panjangnya.
Selanjutnya  Estimasi  Autoregresi  Distribusi  Lag  (ARDL)  model  jangka panjang terlihat pada Tabel 3 yang memperlihatkan bahwa dalam jangka panjang jumlah  uang  beredar  (X 1 )  memiliki  pengaruh  positif  dan  siginifikan  terhadap inflasi. Melalui estimasi maka diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,0187< α = 0,05  dengan  koefisien  regresi  sebesar  0,0009  Artinya  kenaikan  jumlah  uang beredar sebesar 1 persen akan menaikan inflasi sebesar 0.0009 persen begitupun sebaliknya.  Nilai  koefisien  yang  positif  artinya  apabila  jumlah  uang  beredar meningkat maka inflasi juga meningkat dengan asumsi ceteris paribus.
Tabel 3 Hasil Estimasi Jangka Panjang Variable Coefficient Prob. Jub 0,0009 0,0187 Suku Bunga 2,5553 0,0002 Pengeluaran -0,0039 0,0004 Pajak -0,0500 0,2627 C -16,5478 0,0024 Sumber: Hasil olahan Eview s 9, 2019
Pada tabel 3 memperlihatkan suku bunga (X 2 ) memiliki pengaruh positif dan  signifikan    terhadap  inflasi.  Melalui  estimasi  maka  diperoleh  tingkat signifikansi sebesar 0,0002 < α = 0,05 dengan koefisien regresi sebesar 2,555309 Artinya  kenaikan  jumlah  uang  beredar  sebesar  1  persen  akan  menaikan  inflasi sebesar  2,555309  persen  begitupun  sebaliknya.  Nilai  koefisien  yang  positif artinya  apabila  suku  bunga  meningkat  maka  inflasi  juga  meningkat  dengan asumsi ceteris paribus.
Pengeluaran  pemerintah  (X 3 )  memiliki  pengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  variabel  inflasi  di  Sumatera  Barat.  Melalui  estimasi  maka  diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,0004 < α = 0,05 dengan koefisien regresi sebesar - 0,0039  Artinya  kenaikan  pengeluaran  pemerintah  sebesar  1  miliar  akan menurunkan  inflasi  sebesar  -0,0039  persen.  Nilai  koefisien  yang  negatif  artinya apabila  pengeluaran  pemerintah    meningkat  maka  akan  menurunkan    inflasi asumsi ceteris paribus.
Selanjutnya  pajak  memiliki  pengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan terhadap  variabel  inflasi.  Artinya  kenaikan  pajak    sebesar  1  Milyar  akan menurunkan  inflasi  sebesar  -0,0500  persen  tetapi  tidak  signifikan  pada  jangka panjang.

## Pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi di Sumatera Barat.
Dalam  jangka  pendek  JUB  memiliki  pengaruh  yang  negatif  dan  tidak signifikan  terhadap  variabel  inflasi  di  Sumatera  Barat.  Dalam  jangka  panjang jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif dan siginifikan terhadap inflasi di Sumatera  Barat.  Kondisi  ini  terlihat  dari  nilai  probabilitas  jumlah  uang  beredar yang  kecil  dari  0,05.  Signifikannya  jumlah  uang  beredar  yang  mengindikasikan bahwa  naik  turunya  tingkat  inflasi  ditentukan  oleh  jumlah  uang  beredar.  Dapat mengartikan  bahwa  dalam  jangka  panjang  kenaikan  jumlah  uang  beredar  akan meningkatkan inflasi begitupun sebaliknya penurunan jumlah uang beredar akan menurunkan inflasi di Sumatera Barat.
Jumlah  uang  beredar  berpengaruh  positif  terhadap  inflasi,  hal  ini didasarkan pada teori kuantitas uang yang menyatakan bahwa bank sentral, yang mengawasi  jumlah  uang  beredar,  memiliki  kendali  tertinggi  atas  tingkat  inflasi. Jika bank sentral mempertahankan jumlah uang beredar tetap stabil, tingkat harga akan  stabil.  Jika  bank  sentral  meningkatkan  jumlah  uang  beredar  dengan  cepat, tingkat harga akan meningkat dengan cepat (Mankiw, 2006:85).
Kebijakan  terhadap  pengendalian  jumlah  uang  beredar  yang  dilakukan oleh  Bank  Indonesia.  Kebijakan  moneter  ekspansif  ( monetary  expansive )  atau bisa  disebut  dengan  kebijakan  moneter  longgar  atau easy  money  policy yaitu suatu  tindakan  atau  kebijakan  yang  digunakan  dalam  rangka  meningkatkan jumlah  uang  beredar.  pengendalian  jumlah  uang  beredar  sangat  di  perlukan dalam  mengendalikan  perekonomian  agar  tetap  stabil,  jika jumlah  uang  beredar meningkat  terlalu  tinggi  ini  nantinya  akan  meningkatnya  permintaan  agregat yang  mendorong  tingkat  konsumsi  menjadi  tinggi,  jika  tingkat  konsumsi  tinggi namun penawaran terhadap pemintaan agregat rendah ini nantinya akan memicu adanya inflasi.
Hasil  penelitian  ini  relevan,  maka  terdapatnya  kesesuaian  antara  hasil yang  diteliti  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Kemal  (2006)  yang  hasil penelitinya menyatakan bahwa jumlah uang beredar secara positif dan signifikan mempengaruhi tingkat inflasi dalam jangka panjang di Pakistan.
Menurut  Mehrara  (2015)  dalam  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  uang beredar menunjukan berpengaruh positif dan signifikan. Sedangkan pengeluaran pemerintah berhubungan positif dengan inflasi di Iran.
Penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Trisdian (2015) Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  inflasi  daerah  di  Indonesia  pada  periode tahun  1999  hingga  tahun  2009  merupakan  fenomena  moneter,  bukan  fenomena fiskal.  Hal  ini  terlihat  pada  variabel  jumlah  uang  beredar  (dari  sisi  moneter) memiliki pengaruh signifikan terhadap inflasi daerah di Indonesia.

## Pengaruh Suku Bunga terhadap Inflasi di Sumatera Barat
Dalam jangka pendek dan jangka panjang suku bunga memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat. Kondisi ini terlihat dari  nilai  probabilitas  suku  bunga  yang  kecil  dari  0,05.  Signifikannya  pengaruh suku bunga terhadap inflasi mengindikasikan bahwa naik turunya tingkat inflasi di tentukan oleh tingkat suku bunga.
Teori  keynes  mengatakan  bahwa  tingkat  suku  bunga  yang  tinggi  akan menurunkan  inflasi  dikarenakan  masyarakat  langsung  menyimpan  uang  mereka di  bank-bank  umum  dan  berharap  mendapatkan  bunga  dari  simpanan  mereka tersebut  sehingga  jumlah  uang  beredar  berkurang  dan  inflasi  pun  ikut  turun. Signifikannya  pengaruh  suku  bunga  terhadap  inflasi  mengindikasikan  bahwa naik  turunnya  tingkat  inflasi  ditentukan  oleh  tingkat  suku  bunga.  Hal  ini dikarenakan  peningkatan  suku  bunga  akan  mengakibatkan cost  of  fund dari perusahaan meningkat. Peningkatan ini akan mengakibatkan biaya produksi dari perusahaan  mengalami  peningkatan  yang  mengakibatkan  harga  barang meningkat  dan  terjadilah  peningkatan  inflasi.  Inflasi  ini  dapat  dari  penyebab inflasi  dari cost  push  inflation dengan  asumsi cateris  paribus. Sebaliknya, penurunan suku bunga akan mengakibatkan cost fund dari perusahaan juga turun. Penurunan ini akan  menurunkan  biaya  produksi  dari perusahaan  yang  berakibat pada penurunan inflasi yang juga dilihat dari sisi cost push inflation.
Hasil  penelitian  ini  terdapatnya  kesesuaian  antara  hasil  yang  diteliti dengan  penelitian  yang  dilakukan  Asuquo  (2012)    bahwa  suku  bunga berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Nigeria. Selanjutnya Berdasarkan hasil penelitian  ini,  maka  terdapatnya  kesesuaian  antara  hasil  yang  diteliti  dengan penelitian yang dilakukan Agusmianata 2017 yang hasil penelitinya menyatakan bahwa  suku  bunga  secara  positif  dan  signifikan  mempengaruhi  tingkat  inflasi dalam  jangka  panjang  di  Indonesia.  Pengaruh  positif  suku  bunga  dan  inflasi mengisyaratkan  kebijakan  moneter  cenderung    mengikuti  pergerakan  inflasi. Dengan  kata  lain,  kebijakan  tersebut  bersifat  reaktif,  kemudian  diturunkan apabila tingkat inflasi sudah menunjukan trend penurunan.
Penelitian  ini  sejalan    dengan  penelitian  yang  dilakukan  Rahmawati (2011) bahwa suku bunga memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat inflasi di  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Hal  ini  terjadi  jika  pihak  bank  tidak  lagi
memperluas  penawaran  uang,  maka  suku  bunga  pasar  terpaksa  naik  ke  tingkat yang  sama  dengan  tingkat  alamiah,  hal  ini  mencegah  permintaan  investasi tambahan  (mungkin  mendorong  tabungan  dan  mengurangi  konsumsi)  dengan demikian menghentikan inflasi.

## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap inflasi di Sumatera Barat
Dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat. Sedangkan dalam jangka  panjang  Pengeluaran  pemerintah  memiliki  pengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  variabel  inflasi.  Kondisi  ini  terlihat  dari  nilai  probabilitas pengeluaran  pemerintah  yang  kecil  dari  0,05.  Artinya  kenaikan  pengeluaran pemerintah menurunkan inflasi di Sumatera Barat dalam jangka panjang.
Adanya  pengaruh  negatif  dan  signifikan  pengeluaran  pemerintah terhadap  inflasi  dalam  jangka  panjang,  hal  ini  disebabkan  oleh  pemerintah mengambil  kebijakan  fiskal  berupa  tindakan  memperkecil  pengeluaran pemerintah dengan menunda proyek-proyek pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya.  Kebijakan  fiskal  lainnya  adalah  dengan  mengurangi  transfer pemerintah,  yang  dimaksud  transfer  pemerintah  adalah  pengeluaran  tanpa  balas jasa langsung misalnya bantuan bencana alam, beasiswa pelajar, bantuan kepada rakyat miskin dan subsudi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Mehrara  (2015)  hasil  penelitiannya  bahwa  pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap inflasi selama lima puluh tahun di Iran. Hal  ini  disebabkan  oleh  peningkatan  subsidi  oleh  pemerintah  untuk  barang  dan jasa,  yang  mana  mengurangi  perubahan  biaya  produksi  dan  penawaran  agregat. Selanjutnya  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Rahmawati  (2011)  bahwa pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  inflasi  di Nanggroe Aceh Darussalam.
Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  Agusmianata  (2017) bahwa  variabel  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap  inflasi  di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  oleh  pemerintah  mengambil kebijakan  fiskal  berupa  tindakan  memperkecil  pengeluaran  pemerintah,  dengan menunda  proyek-proyek  pemerintah  yang  telah  direncanakan  sebelumnya. Kebijakan  fiskal  lainnya  adalah  dengan  mengurangi  transfer  pemerintah,  yang dimaksud transfer pemerintah adalah pengeluaran tanpa balas jasa langsung.
Adanya  pengaruh  negatif  dan  signifikan  pengeluaran  pemerintah terhadap  inflasi  dalam  jangka  panjang,  hal  ini  disebabkan  oleh  pemerintah mengambil  kebijakan  fiskal  berupa  tindakan  memperkecil  pengeluaran pemerintah dengan menunda proyek-proyek pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya.  Kebijakan  fiskal  lainnya  adalah  dengan  mengurangi  transfer pemerintah,  yang  dimaksud  transfer  pemerintah  adalah  pengeluaran  tanpa  balas jasa langsung misalnya bantuan bencana alam, beasiswa pelajar, bantuan kepada rakyat miskin dan subsudi.
Dengan  mengurangi  transfer  pemerintah  maka  laju  pertambahan  uang yang beredar di masyarakat dapat dikendalikan sehingga inflasi dapat dikurangi, hal  ini  sesuai  dengan  teori  Keynes  yang  mengatakan  ada  tiga  bentuk  kebijakan
142 Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan ,  Volume 1, Nomor 1, Februari 2019, Hal 131 -144
pemerintah  dapat  digunakan  untuk  mencapaitujuan-tujuan  kebijakan  makro ekonomi yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan pengawasan langsung.
Kebijakan  fiskal  dijalankan  oleh  Departemen  keuangan  dan  alat  yang digunakan  adalah  melalui  pengaturan  angggaran  pengeluaran  dan  penerimaan pemerintah  (perpajakan).  Saat  inflasi  biasanya  kebijakan  fiskal  akan berbentukengurangi  pengeluaran  pemerintah  dan  meningkatkan  pajak.  Secara lebih  khusus,  Keynes  yakin  pemerintah  memotong  pajak  atau  menaikkan pengeluarannya  disebut  kebijakan  fiskal  ekspansioner  untuk  mengeluarkan perekonomian  dari  penurunan.  Sebaliknya,  Keynes  mengemukakan  bahwa pemerintah  hendaknya  menaikan  pajak  atau  mengurangi  pengeluarannya  yang disebut  Kebijakan  fiskal  kontraksioner  untuk  mengeluarkan  perekonomian  dari inflasi.
Berkurangnya  pengeluaran  pemerintah  menyebabkan  jumlah  uang  yang akan  beredar  di  masyarakat  berkurang  dan  dengan  menaikan  pajak  berarti penghasilan  seseorang  akan  berkurang  karena  sebagian  dari  penghasilannya  itu dalam  bentuk  pajak  telah  di  berikan  kepada  pemerintah.  Artinya  pendapatan disponsibel berkurang yang pada gilirannya menyebabkan daya beli masyarakat juga  akan  berkurang.  Keadaan  ini  menyebabkan  harga-harga  barang  tidak  naik lagi sehingga demand pull inflation dapat dikendalikan dan inflasi akan turun.

## Pengaruh Pajak terhadap inflasi di Sumatera Barat
Dalam  jangka  pendek  dan  jangka  panjang  pajak  daerah  memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat. Artinya terjadinya  perubahan  terhadap  variabel  pengeluaran  pemerintah  tidak memberikan  pengaruh  yang  berarti  terhadap  inflasi  dalam  jangka  pendek. Artinya  kenaikan  pajak  akan  menurunkan  inflasi  tetapi  tidak  signifikan  pada jangka pendek maupun jangka panjang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  didukung  oleh  penelitian  yang dilakukan  Surjaningsih  (2012)  hasil  penelitiannya  bahwa  peningkatan  pajak menyebabkan  peningkatan  inflasi  pada  jangka  pendek  di  Indonesia.  Sementara pajak dalam jangka pendek berpengaruh negatif dan tidak signifikan di Sumatera Barat  artinya  perubahan  pajak  akan  menurunkan  inflasi  tetapi  tidak  signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Temuan bahwa shock kenaikan pajak akan berdampak terhadap kenaikan inflasi  ini  kurang  sejalan  dengan  tujuan  kebijakan  fiskal  untuk  mempengaruhi permintaan  agregat.  Kenaikan  pajak  pertambahan  nilai  misalnya  akan mempengaruhi  keputusan  konsumsi  pelaku  ekonomi,  sehingga  akan  berdampak terhadap  menurunnya  tekanan  inflasi  (Wren  Lewis  (2002)  dalam  surjaningsih (2012).  Salah  satu  argumen  bagi  temuan  tersebut  adalah  peningkatan  pajak dipandang  sebagai  kenaikan  biaya  produksi  oleh    produsen,  sehingga menyebabkan kenaikan harga jual barang ke konsumen. Argumen lainnya adalah bahwa  inflasi  lebih  disebabkan  oleh  faktor  di  luar  kebijakan  fiskal,  seperti imported  inflation, output  gap,  kebijakan  moneter,  dan  kebijakan  struktural pemerintah sehingga kenaikan pajak tidak berpengaruh terhadap inflasi.

## SIMPULAN
Dari pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas terhadap variabel  terikat  seperti  yang  telah  dijelaskan  maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa jumlah uang beredar berdasarkan hasil estimasi jangka pendek dan jangka panjang  pada  model  estimasi  ARDL didapatkan  bahwa  jumlah  uang  beredar memiliki  hubungan  terhadap  inflasi  di  Sumatera  Barat,  dimana  dalam  jangka pendek memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan serta jangka panjang jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif dan siginifikan terhadap inflasi di Sumatera Barat.
Berdasarkan  hasil  estimasi  jangka  pendek  dan  jangka  panjang  pada model  estimasi  ARDL didapatkan  bahwa  suku  bunga  memiliki  hubungan terhadap  inflasi  di  Sumatera  Barat,  dimana  dalam  jangka  pendek  positif  dan signifikan  serta  di  jangka  panjang  positif  dan  signifikan.  Berdasarkan  hasil estimasi  jangka  pendek  dan  jangka  panjang  pada  model  estimasi  ARDL didapatkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan terhadap inflasi di Sumatera  Barat, dimana  dalam  jangka  pendek  negatif  dan  tidak  signifikan  serta di jangka panjang negatif dan signifikan.
Dapat dinyatakan bahwa inflasi di Sumatera Barat berkointegrasi dengan jumlah uang beredar, suku bunga, pengeluaran pemerintah dan pajak yang berarti terdapatnya  pengaruh  jangka  panjang.  Inflasi  yang  terjadi  di  Sumatera  Barat Dapat  dinyatakan  sebagai  fenomena  Moneter  yang  terjadi  pada  jangka  panjang karena variabel moneter seperti uang beredar dan suku bunga terdapat hubungan positif signifikan.
Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran bagi pemerintah dan otoritas moneter  Bank  Indonesia  diharapkan  mempunyai  kebijakan  moneter  yang  tepat dalam  mengendalikan  jumlah  uang  beredar.  Karena  jumlah  uang  beredar berkaitan  dengan  kestabilan  perekonomian  di  Sumatera  Barat  dan  merupakan instrument penting dalam mengelola inflasi dan tingkat suku bunga.
Pemerintah  diharapkan  mempunyai  kebijakan  fiskal  yang  tepat  dalam mengendalikan  pengeluaran  pemerintah  dan  pajak.  Karena  pengeluaran pemerintah  berkaitan  dengan  perekonomian  di  Sumatera  Barat  dan  merupakan instrument penting dalam mengelola inflasi.
Bank  Indonesia  dan  pemerintah,  khususnya  pemerintah  daerah, seharusnya  melakukan  komunikasi  yang  baik  terkait  dengan  perumusan kebijakan  masing-masing,  namun  tidak  mengurangi  independensi  dari  Bank Indonesia  selaku  otoritas  moneter  dalam  mengendalikan  laju  inflasi  Provinsi Sumatera  Barat.  Salah  satu  contoh  nyatanya  yang  bisa  dilakukan  adalah memberikan  peran  yang  lebih  besar  terhadap  penguat  Tim  Pemantau  Inflasi Daerah  (TPID)  pada  masing-masing  daerah  untuk  mendukung  pengendalian Inflasi daerah yang terjadi.

## DAFTAR RUJUKAN
Aloysius,  Deno  Hervino.“Volatilitas  Inflasi  Di  Indonesia:  Fiskal  Atau Moneter?”, Finance  and  Banking  Journal,  Vol.  13  No.  2 .  2011,  hal.  139- 149.
Agusmianata,  Nuri  dkk.  2017.  “Pengaruh  Jumlah  Uang  Beredar  dan  Tingkat Suku  Bunga  Serta  Pengeluaran  Pemerintah Terhadap Inflasi  di  Indonesia ”, jurnal ekonomi bisnis dan manajemen , vol 19 No. 2, Hal. 1-13. Asoquo.  2012. Inflation  Accounting  and  Control  Through  Monetary  Policy Measures in Nigeria . IOSR Journal of Bussness management, hal 53-62. Bank  Indonesia,  2017.  Laporan  Kajian  Ekonomi  Keuangan    Regional  Sumbar
2017. Padang.
.........................,  2016.  Laporan  Kajian  Ekonomi  Keuangan    Regional  Sumbar 2016. Padang
.........................,  2015.  Laporan  Kajian  Ekonomi  Keuangan    Regional  Sumbar 2015. Padang.
.........................,  2008.  Laporan  Kajian  Ekonomi  Keuangan    Regional  Sumbar 2008. Padang.
Bank Indonesia, 2017. Laporan Kebijakan Moneter 2017. Jakarta. ..........................., 2014. Laporan Kebijakan Moneter 2014. Jakarta. ..........................., 2012. Laporan Kebijakan Moneter 2012. Jakarta. ..........................., 2010. Laporan Kebijakan Moneter 2010. Jakarta. ..........................., 2007 Laporan Kebijakan Moneter 2008. Jakarta
Bawa,  Sani  dkk.  2016. Threshold  Effect  of  Inflation  On  Economic  Growth  in Nigeria. CBN journal of applied statistic . Vol 3 Iss 1, Hal. 43-63.
Case, Karl. E dan Ray. C. Fair 2004. Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro . Indonesia: PT. Indeks,kelompok Gramedia. Kemal,  Ali.  2006. Is  Inflation  in  Pakistan  a  Monetery  of  Phenomenon . Journal The Pakistan Development Review 45:2 summer Hal. 213-220.. Mankiw, N Gregory. Makroekonomi Edisi ke Enam . Jakarta: Erlangga Mahyus. 2016. Analisi Ekonometrika Time Series edisi ke dua. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Mehrara, Mohsen dan Ahmad Sojoudi. 2015. The Relationship Between Money, Goverment  Spending  and  Inflation  in  the  Iranian  Economy. International Letter of social and humanistic sciences Vol. 51, Hal 89-94
Rahmawati.  2011.  Pengaruh  jumlah  uang  beredar,  pengeluaran  pemerintah  dan suku  bunga  terhadap  infasi  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Jurnal  aplikasi manajemen, vol 9 nomor 1 hal 177-188.
Rosyetti  dan  Eriyati.  2011.  “Pengaruh  Defisit  Anggaran  Terhadap  Inflasi  Di
Indonesia Tahun 1981-2010”. Hal. 1-9.
Satrianto,  Alpon.  2017.  Kebijakan  Fiskal,  Moneter  dan  Neraca  Pembayaran  di Indonesia:  Suatu  kajian  efektifitas. Jurnal  Economac.  Vol.  1  No. 2  Hal:54-
64.
Surjaningsih, Ndari dkk. 2012. “Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output Dan Inflasi”. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan . hal. 389-420.
Trisdian, Paula Adiati. 2015. “Volatilitas Inflasi Daerah di Indonesia: Fenomena
Moneter Atau Fiskal ?”. Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XXIV No. 1 . hal. 76-89.
Uang  beredar,  http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1074  di  akses  29 November 2018.