Analisis  Putusan  Nomor  66/Pid.B/2014/Pn.Amp  dalam  Kasus  Pidana Pembunuhan: Adanya Pertimbangan Hakim yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Hukum
Gunawan Widjaja 1* , Delia Bazlina 1 1 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia
widjaja_gunawan@yahoo.com*

## ARTICLE INFO
Article history:
Received June 01, 2024 Revised July 17, 2024 Accepted July 23, 2024

## Abstract
This  study  analyzes  Decision  Number  66/Pid.B/2014/PN.Amp  in  a  murder case,  highlighting  the  alleged  inconsistencies  in  judicial  considerations  with legal provisions. A normative approach was used to evaluate the consistency of  the  judge's  considerations  with  the  available  evidence,  adherence  to  legal procedures,  and  principles  of  justice.  The  analysis  reveals  that  the  District Court of Amlapura applied Article 338 of the Criminal Code (ordinary murder), despite  evidence  suggesting  premeditation  that  should  be  categorized  under Article 340 (premeditated murder). The High Court of Denpasar corrected this by applying Article 340 and increasing the prison sentence to 13 years. This correction aligns better with the facts and principles of justice, setting a better legal precedent for judicial practices in Indonesia.
Keywords : Criminal Law, Premeditated Murder, Verdict Published by CV. Creative Tugu Pena ISSN 2774-7077 Website https://attractivejournal.com/index.php/bce/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Dasar hukum Indonesia dibangun di atas fondasi yang telah dirancang sejak masa kemerdekaan  (Purba  et  al.,  2023).  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  dirancang oleh  para  pendiri  bangsa  sebagai  landasan  hukum  tertinggi  negara.  Dalam  perjalanan sejarah, UUD 1945 kerap kali memiliki berbagai hal yang diubah dan disesuaikan seiring dengan zaman yang terus berkembang (Dwiyanto, 2022); .
UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur prinsip- prinsip  dasar  negara,  hak  dan  kewajiban  warga  negara,  serta  struktur  dan  fungsi pemerintahan.  Pasal-pasal  dalam  UUD  1945  menetapkan  berbagai  hak  asasi  manusia, prinsip  demokrasi,  dan  konsep  negara  hukum  yang  menjadi  pedoman  utama  dalam pengembangan  hukum  di  Indonesia  (Rachman,  2022).      Pancasila,  yang  merupakan ideologi  dasar  negara,  juga  memainkan  peran  penting  dalam  sistem  hukum  Indonesia. Pancasila  dianggap  sebagai  grundnorm  atau  norma  dasar  yang  menjadi  acuan  utama dalam  pembentukan  dan  penegakan  hukum  di  Indonesia.  Nilai-nilai  Pancasila  seperti keadilan,  kemanusiaan,  dan  ketuhanan  tercermin  dalam  berbagai  undang-undang  dan peraturan yang ada (Rahim, 2022).
Sistem hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh periode kolonial, khususnya hukum Belanda.  Banyak  peraturan  dan  prinsip  hukum  dari  masa  kolonial  yang  diadopsi  dan dimodifikasi  untuk  disesuaikan  dengan  konteks  Indonesia.  Meskipun  begitu,  terdapat upaya  terus-menerus  untuk  membangun  sistem  hukum  yang  lebih  mencerminkan  nilai- nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia (Ali, 2022).

## Bulletin of Community Engagement
Akses  terhadap  keadilan  menjadi  salah  satu  fokus  utama  dalam  pengembangan sistem hukum nasional. Melalui berbagai program bantuan hukum, pemerintah berupaya memastikan  bahwa  semua  lapisan  masyarakat,  termasuk  kelompok  rentan  dan  miskin, dapat  menikmati  hak-hak  hukum  mereka.  Ini  adalah  bagian  dari  upaya  untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan inklusif (Lamintang & Lamintang, 2022). Tindak  pidana  pembunuhan  merupakan  salah  satu  kejahatan  paling  serius  dalam sistem  hukum  pidana  di  Indonesia.  Pembunuhan,  dalam  terminologi  hukum,  mengacu pada tindakan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tanpa justifikasi hukum. Menurut Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  statistik  kriminal  2021  menunjukkan  bahwa  kasus pembunuhan  masih  menjadi  perhatian  utama  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia (Arba,  2021).  Analisis  putusan  hakim  dalam  kasus  tindak  pidana  pembunuhan  menjadi sangat penting karena keputusan tersebut tidak hanya menentukan nasib terdakwa, tetapi juga memberikan preseden hukum yang dapat mempengaruhi putusan-putusan di masa depan. Menurut (Welner et al., 2023), analisis terhadap putusan hakim diperlukan dalam kepastian  pertimbangan  hukum  agar  sesuai  dengan  prinsip  keadilan  dan  aturan  hukum yang berlaku.
Dalam  kasus  Nomor  66/Pid.B/2014/PN.Amp,  analisis  terhadap  pertimbangan hakim  sangat  penting  dilakukan  untuk  menilai  apakah  putusan  tersebut  telah mempertimbangkan semua aspek hukum secara tepat dan adil. Studi oleh (Chopin et al., 2021)  menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  individual  dan  lingkungan  sangat mempengaruhi  pola-pola  keputusan  dalam  kasus pembunuhan.  Oleh  karena  itu,  analisis yang  mendalam  diperlukan  untuk  memahami  bagaimana  faktor-faktor  tersebut dipertimbangkan oleh hakim dalam kasus ini.
Selain  itu,  (Robinson,  2020)  menyatakan  bahwa  karakteristik  spesifik  dari  setiap kasus  pembunuhan,  seperti  motivasi  pelaku  dan  kondisi  psikologis,  harus  dievaluasi dengan  cermat  dalam  proses  peradilan  .  Sehingga  hal  ini  menekankan  bahwa  dalam analisis  putusan,  berbagai  hal  yang  memiliki  kerelevanan  wajib  untuk  dianalisis  oleh hakim.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Nomor
66/Pid.B/2014/PN.Amp,  terutama  fokus  pada  pertimbangan  hakim  yang  diduga  tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi  bagi  perbaikan  praktik  peradilan  dan  penegakan  hukum  yang  lebih  adil  di Indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  normatif,  pendekatan  yang  sering digunakan  dalam  kajian  hukum  untuk  mengevaluasi  dan  menganalisis  norma-norma hukum  yang  berlaku.  Jurnal  ini  bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan  mendalam tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan bagaimana peraturan hukum yang ada  diinterpretasikan  dalam  praktik  (Jelahut,  2022);  (JUNAIDI,  2021).  Pendekatan  ini fokus  pada  analisis  teks  undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku.  Peneliti  meneliti ketentuan  hukum  secara  mendetail  untuk  memahami  bagaimana  hukum  tersebut mengatur situasi tertentu. Misalnya, dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pasal- pasal  yang  relevan  dalam  undang-undang  pidana  yang  mengatur  tindak  pidana pembunuhan.  Pendekatan  ini  melibatkan  studi  terhadap  putusan-putusan  pengadilan untuk  memahami  bagaimana  hukum  diterapkan  dalam  kasus-kasus  nyata.  Peneliti menganalisis  bagaimana  hakim  menafsirkan  hukum  dan  faktor-faktor  apa  saja  yang dipertimbangkan dalam membuat putusan (Caglayan, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Kasus
Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN. Amp (Fadhillah & Hermansyah, 2019); (Ubro & Murary, 2022) berisikan putusan pengadilan terhadap I Ketut Suarna, terdakwa dalam
kasus pembunuhan berencana terhadap I Nengah Sweca. I  Ketut Suarna,  seorang petani berusia  55  tahun  dari  Banjar  Dinas  Tanah  Ampo, Desa  Jungutan, Kecamatan  Bebandem, Kabupaten  Karangasem,  merasa  marah  dan  dendam  terhadap  korban  karena  tidak mendapatkan  bagian  dari  hasil  penjualan  kayu  senilai  Rp16.000.000,-  yang  diterima korban pada tanggal 3 Juni 2014. Pada tanggal 5 Juni 2014, terdakwa mendatangi korban di  kebun  dan  terjadi  konfrontasi.  Malam  harinya,  terdakwa  kembali  ke  rumah  korban dengan  membawa  kapak  dan  menunggu  korban  tertidur.  Setelah  memastikan  korban tertidur,  terdakwa  memasuki  dapur  dan  memukul  kepala  korban  dengan  kapak, menyebabkan korban meninggal dunia. Hasil visum menunjukkan luka-luka pada kepala korban yang disebabkan oleh kekerasan tajam. Barang bukti berupa kapak, pakaian, dan topi  dengan  bercak  darah  yang  sesuai  dengan  golongan  darah  korban  diperiksa  dan diajukan dalam sidang. Kesaksian dari keluarga korban, termasuk anak dan istri korban, mengungkapkan bahwa terdakwa sering marah-marah karena tidak mendapatkan bagian dari  hasil  penjualan  kayu.  Mereka  juga  mencurigai  terdakwa  karena  perilaku  dan komentarnya sebelum kejadian.

## Rangkuman Fakta Persidangan dalam Putusan
Berikut adalah rangkuman fakta persidangan berdasarkan dokumen putusan:
1. Peristiwa Kejadian Pada tanggal 3 Juni 2014, sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa mendatangi rumah korban dengan membawa kapak namun tidak melakukan pembunuhan karena korban dan  keluarganya  masih  terjaga  menonton  TV.  Tanggal  5  di  bulan  Juni  tahun  2014, kurang  lebih  pada  jam  23.00  WITA,  ketika  korban  dan  keluarganya  sudah  tertidur, terdakwa  kembali  mendatangi  rumah  korban.  Terdakwa  memasuki  dapur  dan memukul  kepala  korban  dengan  kapak  sebanyak  satu  kali,  menyebabkan  luka  yang parah hingga korban meninggal dunia.
2. Keterangan Saksi
- Saksi I Wayan Sridana, anak korban, menemukan korban sudah meninggal di dapur dengan luka di kepala. Saksi curiga terhadap terdakwa karena sering marah-marah terkait pembagian hasil penjualan kayu.
- Saksi  Ni  Wayan  Srini,  istri  korban,  melihat  suami  tertidur  dan  menemukan  luka robek di kepala ketika mencoba membangunkan korban.
3. Barang Bukti
- Kapak  yang  digunakan  untuk  memukul  korban  ditemukan  dengan  bercak  darah yang sesuai dengan golongan darah korban
- Pakaian yang dikenakan korban saat kejadian juga ditemukan dengan bercak darah.
4. Hasil Visum Hasil visum menunjukkan adanya luka-luka akibat kekerasan tajam di kepala korban yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan perdarahan.
5. Kesimpulan Persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa tidak termasuk pembunuhan berencana  tetapi  lebih  kepada  percobaan  pembunuhan  yang  tertunda.  Namun, terdakwa  tetap  dinyatakan  bersalah  melakukan  pembunuhan  dan  dijatuhi  hukuman penjara.

## Analisis Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN
Dalam  putusan  ini  terhadap  terdakwa  I  Ketut  Suarna  pada  awalnya  dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura dengan hukuman 10 tahun penjara berdasarkan Pasal 338  KUHP  (subsidair)  (Hafid,  2015);  (Hamdi  &  Efendi,  2022).  Namun,  jaksa  penuntut umum  mengajukan  banding  dengan  Nomor:  93/PID/2014/PT.DPS  terhadap  putusan Nomor  66/Pid.B/2014/PN,  dan  Pengadilan  Tinggi  Denpasar  memutuskan  untuk mengabulkan banding tersebut. Pengadilan Tinggi Denpasar mengoreksi putusan dengan
menggunakan  Pasal  340  KUHP  (primair)  yang  lebih  tepat  mengingat  adanya  unsur perencanaan  dalam  tindakan  terdakwa,  dan  menjatuhkan  hukuman  penjara  selama  13 tahun kepada terdakwa. Dengan adanya putusan dari Pengadilan Tinggi, putusan tersebut telah inkrach atau berkekuatan hukum tetap (Mentari, 2020); (Agung et al., 2021).
Terdakwa  I  Ketut  Suarna  tidak  dibebaskan  atau  dilepaskan,  melainkan  dipidana. Pengadilan  Negeri  Amlapura  awalnya  menjatuhkan  hukuman  10  tahun  penjara berdasarkan  Pasal  338  KUHP,  namun  setelah  banding,  Pengadilan  Tinggi  Denpasar meningkatkan  hukuman  menjadi  13  tahun  penjara  berdasarkan  Pasal  340  KUHP. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana.
Analisis  menunjukkan  bahwa  putusan  awal  Pengadilan  Negeri  Amlapura  dinilai tidak  sesuai  karena  tidak  memperhatikan  fakta-fakta  yang  menunjukkan  adanya  unsur perencanaan  dalam  pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa.  Pengadilan  Negeri menggunakan  Pasal  338  KUHP  (subsidair),  yang  menyatakan  pembunuhan  biasa, sementara fakta-fakta menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut direncanakan terlebih dahulu,  yang  seharusnya  masuk  dalam  kategori  Pasal  340  KUHP  (primair)  tentang pembunuhan berencana (Sodiqin, 2015); (Sinulingga & Sugiharto, 2020). Oleh karena itu, koreksi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menggunakan Pasal 340 KUHP  dan  menjatuhkan  hukuman  13  tahun  penjara  dianggap  lebih  sesuai  dengan  fakta hukum dan keadilan.

## Evaluasi Terhadap Pertimbangan Hakim
1. Penggunaan Pasal yang Tidak Tepat Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Amlapura  menerapkan  Pasal  338  KUHP
(subsidair) dalam putusan mereka, menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembunuhan biasa. Namun, terdapat argumen bahwa perbuatan terdakwa  seharusnya  dikategorikan  sebagai  pembunuhan  berencana  sesuai  dengan Pasal  340  KUHP  (primair),  mengingat  fakta  bahwa  terdakwa  telah  merencanakan pembunuhan tersebut terlebih dahulu. Hakim dianggap kurang cermat dalam menilai fakta-fakta  persidangan  yang  menunjukkan  adanya  unsur  perencanaan  dalam pembunuhan tersebut.
2. Konsistensi dengan Bukti-bukti Persidangan Menurut  studi  oleh  (Pontoan,  2023),  evaluasi  bukti  harus  dilakukan  secara komprehensif  dan  objektif  untuk  memastikan  kesesuaian  antara  putusan  dan  bukti yang  ada  di  persidangan.  Pertimbangan  hakim  dalam  kasus  di  putusan  ini diperdebatkan  karena  diduga  tidak  konsisten  dengan  bukti-bukti  yang  terungkap selama persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura  memutuskan bahwa perbuatan  terdakwa  I  Ketut  Suarna  merupakan  pembunuhan  biasa  sesuai  Pasal  338 KUHP  (subsidair).  Namun,  fakta-fakta  persidangan  menunjukkan  bahwa  terdakwa telah  merencanakan  pembunuhan  tersebut,  termasuk  mempersiapkan  kapak  dan melakukan  beberapa  kali  kunjungan  ke  rumah  korban  sebelum  akhirnya  melakukan pembunuhan. Ini menunjukkan adanya perencanaan yang seharusnya membuat kasus ini masuk dalam kategori pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP.
3. Kepatuhan terhadap Prosedur Hukum
Penelitian  oleh  (Fitri  &  Rustamaji,  2021)  menunjukkan  bahwa  ketidakpatuhan terhadap  prosedur  hukum  dapat  mengakibatkan  putusan  yang  tidak  adil  dan berpotensi  merusak  integritas  sistem  peradilan.  Dalam  putusan  ini,  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dinilai tidak sepenuhnya mematuhi prosedur hukum yang berlaku.  Hakim  diharapkan  untuk  mempertimbangkan  semua  bukti  yang  ada  secara menyeluruh, termasuk keterangan saksi dan bukti-bukti material lainnya. Dalam kasus ini, hakim dianggap kurang cermat dalam mengevaluasi bukti-bukti tersebut, terutama yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dalam tindakan terdakwa. Kesalahan ini
mengakibatkan penerapan pasal yang kurang tepat, yaitu Pasal 338 KUHP (subsidair) alih-alih Pasal 340 KUHP (primair) yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap.
4. Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Keadilan Menurut  (Pontoan, 2023) prinsip keadilan harus mencerminkan berat ringannya kejahatan  dan  tingkat  kesalahan  yang  dilakukan  untuk  memastikan  putusan  yang proporsional.  Dalam  putusan  nomor  ini,  putusan  hakim  juga  diperdebatkan  dari  sisi kesesuaiannya  dengan  prinsip-prinsip  keadilan.  Prinsip  keadilan  mengharuskan putusan yang diambil berdasarkan fakta yang benar dan hukum yang berlaku. Dalam kasus  ini,  majelis  hakim  dinilai  tidak  sepenuhnya  adil  karena  tidak  memperhatikan fakta-fakta yang menunjukkan adanya perencanaan dalam tindakan terdakwa. Sebagai akibatnya, terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun, yang dianggap tidak  setimpal  dengan  perbuatannya  jika  dibandingkan  dengan  ancaman  hukuman dalam Pasal 340 KUHP yang mencakup hukuman mati atau penjara seumur hidup.

## KESIMPULAN
Analisis  terhadap  Putusan  Nomor  66/Pid.B/2014/PN.Amp  mengungkapkan bahwa  terdapat  ketidaksesuaian  antara  pertimbangan  hakim  dengan  bukti-bukti  yang terungkap selama  persidangan.  Fakta-fakta  yang ada  menunjukkan  adanya  perencanaan pembunuhan  oleh  terdakwa,  yang  seharusnya  dikategorikan  sebagai  pembunuhan berencana  sesuai  Pasal  340  KUHP.  Namun,  majelis  hakim  pada  tingkat  pertama  hanya menjatuhkan  putusan  berdasarkan  Pasal  338  KUHP  yang  mengatur  pembunuhan  biasa. Ketidakakuratan  ini  menimbulkan  kritik  bahwa  hakim  tidak  sepenuhnya  mematuhi prosedur  hukum  yang  berlaku  dan  tidak  adil  dalam  mengambil  putusan,  yang mengakibatkan hukuman yang lebih ringan bagi terdakwa. Selain itu, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar, setelah menerima banding, mengoreksi putusan  dengan  menerapkan  Pasal  340  KUHP  dan  meningkatkan  hukuman  penjara menjadi  13  tahun.  Koreksi  ini  dianggap  lebih  sesuai  dengan  fakta-fakta  yang  ada  dan prinsip-prinsip keadilan.

## REFERENSI
Agung,  A.  A.  G.,  Dewi,  A.  A.  S.  L.,  &  Widyantara,  I.  M.  M.  (2021).  Perlindungan  Hukum terhadap  Pelaku  Pembunuhan  Begal  atas  Dasar  Pembelaan  Terpaksa. Jurnal Interpretasi Hukum , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3075.1- 7 Ali, M. (2022). Dasar-dasar hukum pidana . books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=aRBsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1 &dq=dasar+hukum+indonesia&ots=L-uheJD- 13&sig=2Bk7j2NTfy5jHQd5aM5asFItA4c Arba, M. (2021). Hukum Agraria Indonesia . books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ZdgrEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1 &dq=dasar+hukum+indonesia&ots=ochTuwQ0Ei&sig=oZMOxWKPBfEzPzBORzrw tVcQqJs
Caglayan, S. (2021). Theoretical  and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice. Hacettepe Hukuk Fak. Derg. , 11 , 1524.
Chopin, J., Beauregard, E., & Real, K. (2021). Criminal Mobility and Motiveless Homicide: An Investigative Approach. Journal of Police and Criminal Psychology , 36 (4), 716 – 728. https://doi.org/10.1007/s11896-021-09458-7
Dwiyanto,  D.  (2022).  Dasar  Hukum  Bagi  E-Government  Di  Indonesia:  Studi  Pemetaan
Hukum  Pada  Pemerintah  Daerah. …  REVIEW:  Jurnal  Penelitian  Hukum  (e -ISSN: 2776 … , Query date: 2024-07-20 15:59:49 . https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/520
Fadhillah,  T.  E.,  &  Hermansyah,  A.  (2019).  Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri Amlapura  Nomor  66  /  Pid.B  /  2014  /  PN.Amp  Tentang  Tindak  Pidana Pembunuhan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , 3 (1), Article 1. Fitri,  N.  A.,  &  Rustamaji,  M.  (2021).  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penjatuhan  Pidana  Di Bawah Minimum Khusus Perkara Narkotika: Putusan Nomor 215/PID.SUS/2020/PN.JTH. Verstek , 9 (4), Article 4. https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72309 Hafid,  A.  (2015).  Kajian  Hukum  Tentang  Pembunuhan  Berencana  Menurut  Pasal  340 KUHP. LEX CRIMEN , 4 (4), Article 4. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/8932 Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif
Indonesia  dan  Hukum  Islam. MAQASIDI:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum ,  144 – 159. https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558 Jelahut,  F.  E.  (2022). Aneka  Teori  Dan  Jenis  Penelitian  Kualitatif . Query  date:  2024-05-25 20:59:55 . https://doi.org/10.31219/osf.io/ymzqp JUNAIDI,  J.  (2021). Anotasi  metodelogi  penelitian  kualitatif  john  w.  Creswell . Query  date: 2024-05-25 20:59:55 . https://doi.org/10.31237/osf.io/6kt5q Lamintang,  P.,  &  Lamintang,  F.  (2022). Dasar-dasar  hukum  pidana  di  Indonesia .
books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=_CRtEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1
&dq=dasar+hukum+indonesia&ots=oH4t2D-- A7&sig=QtS4EqWmLxW7EZpCxBRK3RgJxIw Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  dengan  Hukum  Islam. Al-Ishlah:  Jurnal  Ilmiah  Hukum , 23 (1),  Article  1. https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33
Pontoan, S. I. I. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Pada Kasus Persetubuhan  Anak  (Studi  Kasus  Putusan  No.  312/pid.  Sus/2020/PN  Bjn  dan Putusan No. 64/pid. Sus/2021/PN Mdn) [PhD Thesis]. https://repository.uksw.edu/handle/123456789/31974 Purba, O., Syamil, A., Nooraini, A., Sepriano, S., & ... (2023). Dasar Hukum & Analisis Tata
Kelola  Ibu  Kota  Negara  Dari  Berbagai  Bidang .  books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dhjEEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7
1&dq=dasar+hukum+indonesia&ots=a7MJjh54gi&sig=50pxyx_GTbJWGkjAEy1EeP XJZOk
Rachman, A. (2022). Dasar hukum kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , Query  date:  2024-07-20 15:59:49 . https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3616
Rahim,  A.  (2022). Dasar-Dasar  Hukum  Perjanjian:  Perspektif  Teori  dan  Praktik . books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=wRxgEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA 1&dq=dasar+hukum+indonesia&ots=Vn7FHtDJ8m&sig=- BIQdbQT7_GCGinWLPBC8mfMFaw
Robinson, D. (2020). The Oxford handbook of International criminal law . Oxford University Press, USA. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=CCbTDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP 1&dq=Robinson,+D.+(2020).+The+Oxford+handbook+of+International+criminal+l aw.+Oxford+University+Press,+USA.&ots=x7mZ- ckqp3&sig=P5ofho6osVWDsyWe3B3eRKK2lt0 Sinulingga, R., & Sugiharto, R. (2020). Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan  Hukum  Pidana. Sultan  Agung  Fundamental  Research  Journal , 1 (1), Article 1.
Sodiqin,  A.  (2015).  Restorative  Justice  dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan:  Perspektif Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Hukum  Pidana  Islam. Asy- Syir’ah:  Jurnal  Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 49 (1), Article 1. https://doi.org/10.14421/ajish.v49i1.133
Ubro, Y. Y., & Murary, W. (2022). Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana  Pembunuhan  Yang  Di  Lakukan  Dengan  Sengaja:  Analysis  Of  Judges’ Decisions  In  Cases  Of  Criminal  Actions  That  Are  Intentionally  Performed. Jurnal
Wos Kenem , 1 (2), Article 2. https://doi.org/10.56942/wk.v1i2.119 Welner,  M.,  DeLisi,  M.,  Knous-Westfall,  H.  M.,  Meltzer,  C.  C.,  &  Seward,  J.  D.  (2023).
Homicide and Criminal Maturity of Juvenile Offenders: A Critical Review. American
Journal  of  Criminal  Justice , 48 (5),  1157 – 1182.  https://doi.org/10.1007/s12103- 022-09694-5
Copyright Holder:
© Gunawan Widjaja, Delia Bazlina (2024)
First Publication Right : © Bulletin of Community Engagement This article is under:

## CC BY SA