SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018): 143-164 DOI: http://dx.doi.org/10.21580/sa.v13i2.2826 Copyright © 2018 SAWWA: Jurnal Studi Gender
SAWWA: Jurnal Studi Gender p-ISSN 1978-5623 e-ISSN 2581-1215
143

## Dinamika Perempuan Berpolitik: Strategi Pengembangan Partai Keadilan Sejahtera di Era Reformasi
Mochamad Parmudi, 1 Tulus Warsito, 2 Sidik Jatmika 3 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2,3 Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta email: parmudimochamad@yahoo.com
Abstract: Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS)  is  a  unique  and phenomenal  party,  it  was  born  from  the  womb  of  a  social- religious  movement  named  Jama'ah  Tarbiyah  which  later morphed into an Islamic political party. The PKS social base is a middle-class, educated and young Muslim community. This research explores the strategy of developing PKS in Kebumen District  from  1999  to  2014  in  the  dynamics  of  Indonesian Islamic  politics.  This  research  reveals  the  unique  pheno- menon of PKS Kebumen's role in an electoral manner in the distribution  of  votes  and  seats  in  the  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). The method of approach uses pheno- menological  studies.  The  results  of  this  study  are  that  PKS was  born  of  an  ideology,  or  Islamic  religious  thought.  His birth  was  acceptable  to  the  community  because  PKS approached  the  community  through  collective  actions  such as; majlis  ta'līm ,  social  services,  natural  disaster  assistance, channeling financial loan funds, establishing school buildings, and places of worship.
Keywords: dynamics; Islamic politics; Partai Keadilan Sejahtera; Kebumen
Abstrak: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah partai yang unik  dan  fenomenal,  ia  lahir  dari  rahim  gerakan  sosial keagamaan bernama Jama’ah Tarbiyah yang kemudian ber- metamorfosis  menjadi  partai  politik  Islam.  Basis  sosial  PKS adalah  masyarakat  Muslim  kelas  menengah,  terdidik,  dan muda. Penelitian ini mengeksplorasi strategi pengembangan PKS  di  Kabupaten  Kebumen  1999-2014  dalam  dinamika politik Islam Indonesia. Penelitian ini mengungkap fenomena unik  kiprah  PKS  Kebumen  secara  elektoralis  dalam  per- sebaran  perolehan  suara  dan  kursi  anggota  Dewan  Per- wakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Kebumen.  Metode  pen- dekatan menggunakan studi fenomenologis. Hasil penelitian ini  adalah  bahwa  PKS  lahir  dari  sebuah  ideologi,  atau pemikiran keagamaan Islam. Kelahirannya bisa diterima ma- syarakat karena  PKS melakukan  pendekatan  ke masyarakat melalui  tindakan  kolektif  seperti majlis  ta'līm ,  bakti  sosial, bantuan  bencana  alam,  menyalurkan  dana  pinjaman keuangan, mendirikan bangunan sekolah, dan tempat ibadah.
Kata Kunci: dinamika; politik Islam; Partai Keadilan Sejahtera; Kebumen
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)

## A.  Pendahuluan
Runtuhnya  rezim  Orde  Baru  tahun  1998  tidak  saja  membuka  peluang kebebasan bagi kehidupan politik bangsa Indonesia, tetapi juga menumbuhkan hasrat  para  tokoh  politik,  agamawan,  pengusaha,  dan  kalangan  intelektual untuk menggapai kekuasaan melalui partai politik. Bagaikan kuda yang lepas dari  kandang,  antusiasme  masyarakat  untuk  mendirikan  partai  sangat  besar. Hal  ini  ditandai  dengan  kenyataan  munculnya  tidak  kurang  dari  150  partai politik  baru  hanya  dalam  kurun  waktu  enam  bulan,  sejak  runtuhnya  Orde Baru. 1
Pasca  reformasi  tahun  1998,  terjadi  fenomena  yang  sangat  menonjol, yaitu munculnya banyak partai baru di antara partai-partai terdahulu yang ikut dalam verifikasi untuk menjadi peserta pemilihan umum tahun 1999. Pemilu 1999 diikuti oleh empat puluh delapan (48) partai politik. Partai Keadilan (PK) merupakan  salah  satu  kontestan  yang  berazaskan  Islam.  Ali  Said  Damanik mencatat bahwa PK adalah satu-satunya partai politik yang memiliki keunikan karena didukung oleh aktivis dakwah kampus, intelektual muda yang berasal dari lingkungan penganut Islam. 2 Oleh karena tidak terpenuhinya aturan syarat minimal  perolehan  suara  sah  ( electoral  threshold )  sebesar  3%  seperti  yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 pada Pe- milihan  Umum  1999,  maka  Partai  Keadilan  untuk  dapat  mengikuti  pemilu 2004 harus metamorphosis (berubah nama) menjadi sebuah partai yang dapat mengakomodasi  keinginan  kader-kader  Partai  Keadilan  untuk  tetap  ber- kontribusi pada perjuangan umat.
Partai  Keadilan  Sejahtera  (selanjutnya  ditulis  PKS)  sebagai  partai  Islam merupakan fenomena unik dalam arena perpolitikan Indonesia. PKS bermula dari Partai Keadilan yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 oleh para aktivis kampus (Jama’ah  Tarbiyah) dan secara resmi  dideklarasikan  pada 9 Agustus
__________
1 Bambang Setiawan dan Bastian Nainggolan, Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009 (Jakarta:  Kompas  Gramedia  Group,  2004),  vii;  Muhammad  Iqbal  dan  Amien  Hussein Nasution, Pemikiran  Politik  Islam:  dari  Masa  Klasik  Hingga  Indonesia  Kontemporer ,  3  ed.  (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 298-300.
2 Ali  Said  Damanik, Fenomena  Partai  Keadilan:  Transformasi  20  Tahun  Gerakan  Tarbiyah  di Indonesia (Jakarta: Teraju, 2003), xxiii.
1998.  Dalam  menghadapi  realitas  politik  Indonesia,  PKS  cenderung  adaptif, dinamis dan lentur kendatipun begitu tetap mengusung gagasan Islam sebagai solusi komprehensif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 3
PKS  adalah  partai  yang  tidak  biasa,  ia  lahir  dari  rahim  gerakan  sosial bernama  Jama’ah  Tarbiyah  yang  kemudian  bermetamorfosis  menjadi  partai politik  Islam.  Basis  sosial  partai  tersebut  adalah  kelompok  Muslim  terdidik, muda, dan golongan kelas menengah kota. PKS tampil sebagai “partai kader” yang  militansinya  cukup  tinggi  dengan  menerapkan  standar  ketat,  disiplin dalam proses  rekrutmen dan  pelatihan  anggota-anggotanya,  juga aktif  dalam bakti sosial membantu korban bencana alam di Indonesia.
Kaderisasi PKS memiliki fungsi rekrutmen calon anggota dan fungsi pem- binaan untuk seluruh anggota, kader, dan fungsionaris partai. Fungsi-fungsi ini dijalankan  secara  terbuka  melalui  infra  struktur  kelembagaan  partai  yang tersebar  dari  tingkat  pusat  hingga  tingkat  ranting.  Fungsionalisasi  berjalan sepanjang waktu selaras dengan tujuan dan sasaran umum partai, khususnya dalam bidang penyiapan sumber daya manusia dalam partai. 4
Pada  Pemilu  1999,  PK  sangat  kuat  berwarna  Islam  eksklusivis.  Seperti banyak  partai  Islam  lain,  kampanye  utamanya  adalah  Islam  ideologis  seperti pemberlakuan  syariat  agar  negara  lebih  Islami.  Namun  Muslim  Indonesia tampaknya  tidak  punya  keinginan  cukup  untuk  agenda  itu,  karena  seperti terjadi,  banyak  dari  mereka  tidak  memilih  PK.  Pada  Pemilu  1999,  PK  hanya mendapatkan 1,7% suara. 5
Melihat fakta tersebut, PK berubah menjadi PKS pada tahun 2002 kendati pun begitu bukan berarti sekedar mengganti nama saja. Tetapi PKS mengubah strategi  kampanyenya,  dari  menyokong  program  Islam exclusive menjadi mendukung  isu-isu  yang  lebih  universal  seperti  pemerintahan  bersih,  anti kekerasan, dan antikorupsi. PKS berusaha keras menghindari jargon ideologis Islam.  Hasilnya  cukup  mengejutkan!  Pada  pemilu  2004,  partai  itu  berhasil
__________
3 Damanik, dalam Suaidi Asy’ari, Nalar Politik NU dan Muhammadiyah (Yogyakarta: LKiS, 2010), 162-163.
4 M. Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS (Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara, 2008), 237.
5 Luthfi Assyaukanie, Ideologi Islam dan Utopia (Jakarta: Freedom Institute, 2011), 254.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
meningkatkan  peroleh  suaranya  hampir  lima  kali  lipat  yaitu  menjadi  7,3%. Banyak yang berargumen bahwa keberhasilan PKS itu bukan diakibatkan citra Islam mereka, melainkan lebih disebabkan perubahan strategi kampanye non ideologis mereka. 6
Pemilu 1999 dengan nama Partai Keadilan atau PK, secara nasional mem- peroleh 1.436.565 suara atau 1,4 % (7 kursi) dan mengalami peningkatan yang sangat  signifikan  pada  Pemilu  2004  dengan  perolehan  suara  8.325.020  atau 7,34%  suara.  Namun  kemudian  jumlah  suara  PKS  menurun  dalam  Pemilu 2009  yang  lalu,  yaitu  8.206.955,  walaupun  prosentasenya  sedikit  meningkat menjadi 7,38% karena akibat penurunan jumlah suara sah. Sebagian kalangan, baik  internal  PKS  maupun  eksternal  melihat  stagnasi  perolehan  suara  PKS sebagai sinyal menguatnya dinamika internal partai itu, terutama pasca Pemilu 2004. 7
Penelitian  tentang  dinamika  Partai  Keadilan  Sejahtera  sudah  pernah  di- lakukan beberapa peneliti, yaitu antara lain oleh Anies Baswedan, bahwa peta yang relatif lengkap tentang kiprah Islam politik di Indonesia, dari tujuh partai politik  yang  meraih  suara  signifikan  dalam  Pemilu  1999,  Baswedan  me- nempatkan  PBB,  PPP,  PKS  (sebelumnya  PK),  PKB,  PAN  dan  Partai  Golkar  ke dalam kategori Islam-friendly parties , yang tidak hanya mencakup partai-partai berasas  Islam,  namun  juga  yang  sensitif  terhadap  aspirasi  umat  Islam,  serta didominasi  oleh  tokoh-tokoh  yang  berlatar-belakang  santri.  Sementara  itu, PDIP  dikategorikan  sebagai secular-exclusive  party yang  menjaga  jarak  ter- hadap agenda-agenda Islam. 8
Baswedan  juga  mengidentifikasi  sejumlah  karakteristik  PKS. Pertama, sejak  awal  kiprahnya  di  publik  politik  Indonesia  PKS  menghindari  keter- gantungan  pada  tokoh  tertentu. Kedua, PKS  relatif  mampu  mengelola  per- bedaan internalnya sehingga terhindar dari perpecahan. Ciri yang pertama dan kedua ini membedakan PKS dari keenam partai lainnya . Ketiga, PKS, dan juga
__________
6 Assyaukanie.
7 Arief Munandar, Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus  Kader PKS dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004 (Disertasi, Universitas Indonesia, 2011), 1.
8 Anies Rasyid Baswedan, “Politik Islam di Indonesia: Lintasan Sekarang dan Masa Depan,” Jurnal
Survei Asia 44, no. 5 September (2004).
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
PAN,  tidak  memiliki  hubungan  dengan  kekuatan  politik  masa  lalu,  sehingga tidak  memiliki  beban  sejarah. Keempat, PKS,  sebagaimana  Golkar,  PPP,  dan PBB, tidak merepresentasikan salah satu dari dua organisasi Islam mainstrem: NU dan Muhammadiyah. Kelima , PKS menyiasati jumlah kursinya yang masih relatif  kecil  di  parlemen  dengan  mengintensifkan  aktifitas  pelayanan  kepada masyarakat  yang  kemudian  diinstitusionalisasikan  dalam  bentuk  organisasi sayap  ( wajihah ). Keenam, berbeda  dengan  partai-partai  lain,  PKS  mengakses para  anggota  sampai  ke  level  terbawah  sepanjang  waktu,  terutama  melalui pertemuan rutin halaqah tiap sepekan. Pertemuan tersebut lebih dari sekedar forum  untuk  membahas  isu-isu  politik,  karena  juga  merupakan  sarana  pe- ningkatan pemahaman agama, pelibatan anggota, rekrutmen anggota baru, dan pembentukan  disiplin  berpartai. Ketujuh, berbeda  dengan  PBB  dan  PPP,  PKS tidak  berfokus  pada  upaya  mengadopsi  syariah  secara  formal  dalam perundang-undangan, melainkan memusatkan perhatian pada dakwah untuk mengedukasi umat mengenai syariah. 9
Terkait  dengan  ciri-ciri  yang  telah  diuraikan  di  atas,  Baswedan  mem- prediksi bahwa PKS berpotensi sebagai “ a major player ”. Lonjakan perolehan suara  PKS  pada  Pemilu  2004  (7,34%)  dibandingkan  PK  tahun  1999(1,4%) menunjukkan bahwa prediksi tersebut relatif tepat, walaupun kemudian pada Pemilu  2009  perolehan  suara  PKS  mengalami  stagnasi.  Berikut  ini  beberapa penelitian terdahulu yang dirangkum dalam Tabel 1.
Tabel 1. Penelitian Terdahulu No. Penulis Judul Kesimpulan 1 Aay Muhammad Furkon PKS: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer (2004)
PKS tidak dapat sepenuhnya dilihat se- bagai cabang ( off shoot ) Ikhwanul Musli- min. Menurut Furkon, PKS tidak mem- punyai pemimpin atau tokoh kharismatik, berbeda dengan Ikhwanul Muslimin yang sangat bergantung pada ketokohan al- Banna. Bagi Furkon, justru pandangan politik PKS sejalan dengan modernisme Islam. 10
__________
9 Baswedan.
10 Aay  Muhammad  Furkon, Partai  Keadilan  Sejahtera:  Ideologi  dan  Praksis  Politik  Kaum  Muda Muslim Indonesia Kontemporer (Jakarta: Teraju, 2004).
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
2 Ali Said Damanik Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia (2002) PKS adalah partai politik yang memiliki akar dalam gerakan dakwah kampus. Damanik berpendapat bahwa transfor- masi PKS dari gerakan mahasiswa menjadi gerakan politik dimungkinkan oleh dua pengaruh global: revolusi Iran tahun 1979 dan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dia menyimpulkan bahwa PKS lebih dipeng- aruhi oleh aktifis dan gagasan-gagasan Ikhwanul Muslimin melalui tulisan-tulisan para ideolog Ikhwan seperti Hassan al- Banna dan Sayyid Quthub ketimbang
Revolusi Islam di Iran. 11 3 Arief Munandar, Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader PKS dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004 Kiprah PKS pada arena politik Nasional ditentukan oleh kapasitas tindakan
kolektifnya. Dalam arti, ada lonjakan perolehan suara di Pemilu 2004 ke- timbang Pemilu 1999 mencerminkan peningkatan pada kualitas aksi kolektif PKS. Sebaliknya, stagnasi prestasi PKS di Pemilu 2009 juga menunjukkan bahwa dari 2004 ke 2009 tidak terdapat peningkatan yang cukup berarti pada kapasitas aksi kolektif PKS. Hal ini terjadi karena ada pelemahan kohesi sosial atau
group inclusiveness . 12
4 Burhanuddin Muhtadi Dilema PKS: Suara dan Syariah (2012) Memotret fenomena PKS dari sudut pandang akademis, mulai dari asal-usulnya sebagai Jama’ah Tarbiyah pada masa Orde Baru, pengaruh ideologis dari Ikhwanul Muslimin Mesir, pendirian Partai Keadilan pada awal Reformasi, sampai dinamika internal antara berbagai aspirasi dalam PKS. Juga, dibahas mengenai strategi PKS memperjuangkan agenda politik Islamis- nya di panggung politik Indonesia. 13 5 Haedar Nasir Gerakan Islam Syariat: Re- produksi Salafiyah Ideologis di Indonesia (2007) Bahwa Gerakan Islam di Indonesia seperti memasuki fase baru. Pergeseran isu global sejak tragedi 11 September telah memicu artikulasi yang lebih vokal dari kelompok- kelompok yang memperjuangkan formalisasi agama dalam negara. Fase
__________
11 Damanik, Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia .
12 Munandar, Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader PKS dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004 . 13 Burhanuddin  Muhtadi, Dilema  PKS:  Suara  dan  Syariah (Jakarta:  Kepustakaan  Populer Gramedia, 2012).
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
baru itu ditandai dengan perjuangan me- lalui jalur konstitusional dengan me- munculkan peraturan-peraturan (perda) bernuansa syariat. Gerakan-gerakan ini melirik kembali nilai-nilai ajaran salaf yang dianggap sebagai solusi-kritis-tunggal dengan militansi yang andal dan cermat dalam beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Gerakan tersebut juga terjadi pada partai politik, salah satunya PKS. 14 6 Nasiwan Dilema Transfromasi Partai Keadilan Sejahtera (2015) Transformasi dari Gerakan Jemaah Tarbiyah menjadi partai politik dipeng- aruhi oleh dua faktor, faktor internal (Corak pemahaman Islam-ideologinya
tidak memisahkan antara Islam dan Politik; sosial dan jaringan dakwah, dan kader militant) dan faktor eksternal ( political opportunity ). Transformasi yang dihadapi oleh gerakan ini baik internal maupun eksternal adalah transformasi terbatas dan memicu dilemma bagi Partai Keadilan Sejahtera. Ada tiga level dilema yaitu dilema doktrin, strategi dan outcomes ( muwashafat ). Ada kecenderungan discontinuity process antara pemahaman dalam ranah keyakinan (ideologi) yang komplek dan pemahaman dalam ranah politik yang pragmatis. Transformasi yang tergantung pada kegiatan tarbiyah dan menggunakan political opportunity yang sudah ada tidak mampu mendapatkan dukungan yang signifikan dari Gerakan
Jemaah Tarbiyah. 15 7 Pradana Boy “Menakar Komitmen Peaceful Way Hizbut Tahrir Indonesia dalam Konsolidasi Demokrasi,” (2013) Bahwa salah satu ekspresi politik umat Islam Indonesia yang dewasa ini tengah berkembang adalah model Islamis- formalis. Model politik ini mengedepankan simbol-simbol keislaman dalam aktivitas politik dan sering mengeksploitasi doktrin- doktrin agama untuk kepentingan politik praktis. Umumnya, gerakan-gerakan politik seperti ini menjadikan formalisasi syariah sebagai tujuan utamanya. Dengan
__________
14 Haedar Nasir, Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiah Ideologis di Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2007).
15 Nasiwan, “Dilema Transformasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)” (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2015).
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
mengambil contoh kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), tulisan ini berpendapat bahwa pada masa-masa mendatang, politik kelompok Islamis akan mengalami tantangan serius, dan karena itu ke- mungkinan untuk gagal jauh lebih besar ketimbang berhasil. Salah satu alasannya adalah trauma terhadap politik aliran yang hanya memperkeruh ketegangan, di- tambah dengan trauma atas kepemimpin- an nasional yang tidak efektif, menjadikan masyarakat lebih cenderung menentukan kepemimpinan berbasis kinerja. 16 8 Yon Machmudi Partai Keadilan Sejahtera: Wajah Baru Islam Politik Indonesia, Syaamil Cipta Media, 2006. Sejarah panjang PKS: halaqah yang berlanjut dengan organisasi mahasiswa, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah
Kampus (FSLDK) yang membidani Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menjelang Reformasi 1998, dan akhirnya mendirikan Partai keadilan (PK) pada tanggal 28 Juli 1998 yang berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtra (PKS) pada tanggal 20 April 2003. Intinya, Machmudi memfokuskan kajian pada asal-usul, ideology, dan pengaruh PKS terhadap Islam di Indonesia. Ia menyatakan bahwa: “PKS tidak berupaya mengusung penerapan syariah melainkan mencoba merevisi citra partai dengan mencurahkan energy pada isu-isu keadilan dan kesejahteraan. 17 9 M. Faishal Aminudin, Reorganisasi Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia.” (2010) Mengeksplorasi reorganisasi PKS pada periode-periode penting perjalanan partai, bahwa perubahan nama dari PK menjadi PKS yang membawa perubahan tipologi fundamental dari partai dakwah menjadi partai yang berbasis mobilisasi massa untuk reorganisasi partai. Pada periode perubahan tersebut, PKS sukses dalam mengatur ideologi dan jaringan dengan unsur-unsur politik lainnya. PKS menjadi
__________
16 Pradana Boy, “Menakar Komitmen Peaceful Way Hizbut Tahrir Indonesia dalam Konsolidasi Demokrasi,” Jurnal Maarif Institute 8, no. 2 (2013). 17 Yon Machmudi, PKS: Wajah Baru Islam Politik Indonesia (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006).
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
salah satu partai di Indonesia yang berpengaruh di masa yang akan datang. 18 10 Teguh Imansyah Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik.” (2012). Realitas yang berkembang saat ini menunjukan lemahnya kelembagaan partai yang ada saat ini. Keadaan tersebut terlihat dari menurunnya tingkat kepercayaan terhadap partai dan maraknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi pada para kader partai. Permasalahannya adalah bagaimana regulasi sistem kepartaian yang ada dalam membentuk kelembagaan partai untuk memenuhi fungsinya sebagai partai politik sesuai dengan undang-undang. Regulasi kepartaian yang ada belum berpengaruh signifikan dalam penguatan kelembagaan partai. Lemahnya kelembagaan partai yang ada saat ini lebih disebabkan oleh sistem internal partai yang belum modern. 19
PKS  di  Kabupaten  Kebumen  dapat  dikatakan  cukup  fenomenal  karena perolehan  suara  cukup  signifikan  dari  Pemilu  1999,  2004,  2009,  dan  2014 sehingga menjadikan keunikan ketimbang penelitian-penelitian tersebut di atas.
Penelitian  ini  merupakan  studi  fenomenologis  PKS  di  Kabupaten  Ke- bumen  tahun  1999-2014.  Dalam  konteks  politik  lokal  Kebumen,  PKS  pada Pemilu 1999 dan 2004 belum bisa meraih kursi, baru pada Pemilu 2009 PKS memperoleh  2  kursi.  Baru  kemudian  pada  Pemilu  2014  perolehan  kursi bertambah menjadi 3. Uniknya ketiga kursi anggota DPRD Kebumen dari PKS itu diduduki oleh perempuan yang cukup fenomenal yaitu: Erni Kristanti, 1774 suara (Dapil I: Kebumen dan Buluspesantren), Herni Ning Susanti, 2663 suara (Dapil II: Kutowinangun, Alian, Sadang, Poncowarno), dan Nur Hidayati, 2897 suara (Dapil III: Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Padureso).
Secara  sosiologis  masyarakat  Kebumen  didominasi  kaum  Santri  (Nah- dliyin) dan Abangan. Dominasi kaum Nahdliyin seharusnya menjadikan Partai __________
18 Faishal  Aminuddin,  “Reorganisasi  Partai  Keadilan  Sejahtera  di  Indonesia,” Jurnal  Studi Pemerintahan 1, no. 1 (2010): 141–57, http://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/182.
19 Teguh  Imansyah,  “Regulasi  Partai  Politik  dalam  Mewujudkan  Penguatan  Peran  dan  Fungsi Kelembagaan Partai Politik,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 3 (2012): 375–95, http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/91.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
Kebangkitan Bangsa yang notabene partainya Nahdlatul Ulama mendapatkan suara besar, begitu juga kaum Abangan sebagai kelompok Muslim yang tidak terlalu  peduli  pada  praktik  formal  agama,  berbeda  dengan  santri,  Muslim abangan  sebagian  besar  tinggal  di  daerah  pedesaan  sebagai  petani.  Dalam politik, mereka cenderung mendukung partai-partai “sekular” atau non-religius seperti  Partai  Nasionalis  Indonesia  (PNI),  Partai  Sosialis  Indonesia  (PSI),  dan Partai Komunis Indonesia (PKI). 20
Kemenangan  dalam  pemilihan  Bupati  Kebumen  dengan  mengusung pasangan  H.  Buyar  Winarso,  SE  dan  Djuwarni,  B.A.  merupakan  bukti  bahwa PKS telah berproses dan kemudian diterima di masyarakat. Keberadaan PKS di Kabupaten Kebumen merupakan hal yang menarik untuk dikaji, dikarenakan adanya gap yang terjadi atas kelahiran PKS di Kabupaten Kebumen. PKS me- rupakan salah satu partai politik berazaskan Islam dengan stigma “Wahabi”. 21
Berangkat  dari  persoalan  tersebut  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk mengkaji  “keajaiban”  PKS  dalam  penelitian  ini.  Tujuan  penelitian  ini  untuk menjelaskan  dinamika  PKS  dan  strategi  pengembangan  yang  menyebabkan PKS eksis di Kabupaten Kebumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat  sebagai  baik  secar  akademis  mamupus  praktis.  Secara  akademis, temuan  ini  akan  memperkaya  bangunan  pengetahuan  ( body  of  knowledge ) sosiologi politik, khususnya mengenai organisasi (institusi) partai politik, basis sosial, strategi politik, dan pola hubungan kekuasaan ( power relationship ).
Kegunaan secara praktis yaitu berupa strategi pengembangan yang dapat dilakukan  untuk  memperkuat  upaya  menjadi  pemimpin  politik  ( elective political  leader ),  termasuk  di  dalamnya  terdapat  arena  kontestasi  pemimpin politik  secara langsung. Penelitian  ini menjadi  penting untuk dipakai  rujukan dalam  memahami  gerakan  sosial  politik  Islam  khususnya  PKS  di  Kabupaten Kebumen  (elite  maupun  kader  partai  politik),  senator,  pejabat  pemerintah (birokrat), militer maupun sipil, tokoh masyarakat, dan para pemerhati politik.
__________
20 Assyaukanie, Ideologi Islam dan Utopia, 5.
21 Wahabi  lebih  tepatnya  Wahabisme  (Arab:  wahhābiyah)  atau  Salafi  adalah  sebuah  aliran reformasi keagamaan dalam Islam. Aliran ini berkembang oleh dakwah seorang teolog Muslim abad ke-18  yang  bernama  Muhammad  bin  Abdul  Wahhab  dari  Najd,  Arab  Saudi,  yang  bertujuan  untuk membersihkan dan mereformasi ajaran Islam kembali kepada ajaran yang sesungguhnya, berdasarkan kepada Qur'an dan Hadis (purifikasi), dari "ketidakmurnian" seperti praktik-praktik bid’ah, syirik dan khurafat. “Wahhabisme,” Wikipedia, n.d., https://id.wikipedia.org/wiki/Wahhabisme.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber utama  adalah  studi  pustaka  ( library  research )  dan  lapangan.  Penelitian lapangan ( field research ) dilakukan untuk memperoleh materi-materi penting seperti dokumentasi, arsip, jurnal, buku, dan sebagainya. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, analisis ini mencoba menggambarkan dan meng- uraikan  keadaan  suatu  objek  berdasarkan  fakta-fakta  yang  nampak  atau sebagaimana apa adanya. 22 Penelitian ini juga menggunakan pendekatan feno- menologis  dimaksudkan  untuk  meneliti  data  menurut  bentuk-bentuk penampakannya.  Fenomenologis  menunjukan  proses  “menjadi”  dan  kemam- puan mengetahui  gejala  yang  nampak secara  bertahap untuk  menuju penge- tahuan (makna) yang benar dari objek yang diamati. Jadi, dengan metode ini diharapkan  akan  memperoleh  interpretasi  tentang  dinamika  perempuan berpolitik  dalam  strategi  pengembangan  Partai  Keadilan  Sejahtera  di  Ka- bupaten Kebumen Era Reformasi, yakni dalam rentang tahun 1999-2014.

## B.  Perempuan Berpolitik
Kiprah perempuan dalam dunia politik di Kebumen sangat menarik dalam perhatian  penulis.  Kabupaten  Kebumen  pernah  dipimpin  oleh  Bupati  per- empuan  pertama  di  era  reformasi  (Dra.  Hj.  Rustriningsih,  M.Si.)  selama  dua periode tahun 2000-2005, dan terpilih kembali secara langsung untuk periode tahun  2005-2010.  Pada  tahun  2008  terpilih  menjadi  Wakil  Gubernur  Jawa Tengah  berpasangan  dengan  Gubernur  Bibit  Waluyo.  Dalam  konteks  sosial politik  munculnya  Rustriningsih,  ketika  itu  dominasi  budaya  patriarki  di Indonesia sangat membatasi peluang perempuan secara umum untuk terjun ke dunia  politik,  atau  lebih  jauh  lagi  memegang  tampuk  kepemimpinan  politik. Berdasarkan budaya ini, kaum laki-laki lebih dilegitimasikan dalam politik dan hukum.
Hubungan perempuan dan politik tidak lepas dari image dan konstruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat. Image yang selama ini muncul di benak masyarakat adalah perempuan ‘tidak layak’ masuk dunia politik karena politik itu kejam, keras, dan penuh dengan intrik, yang hal itu hanya layak dan bisa dipenuhi oleh kaum laki-laki. Dalam konteks perpolitikan Indonesia saat
__________
22 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), 63-64.
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
ini,  naiknya  perempuan  sebagai  pemimpin  politik  (kepemimpinan  lokal ataupun nasional) diwarnai pro-kontra karena adanya budaya patriarki, nilai- nilai  sosial,  dan  justifikasi  ajaran  agama.  Hal  ini  secara  langsung  atau  tidak langsung,  membatasi  kiprah  perempuan.  Struktur  dan  sistem  politik  (sistem pemilu)  sengaja  atau  tidak,  diciptakan  oleh  laki-laki  untuk  laki-laki.  Ke- cenderungan dalam budaya patriarki adalah bahwa tokoh politik perempuan (yang  berkiprah  di  ranah  publik)  juga  harus  dapat  mempertahankan  ke- harmonisan rumah tangganya. Dalam arti, peran politik diperbolehkan sejauh fungsi rumah tangga tetap bisa berjalan seperti biasa.
Fakta  sosial  politik  di  Kebumen  dalam  Pemilu  Legislatif  2014  bahwa daftar  pemilih  tetap  berjumlah  1.034.732  yang  terdiri  dari  pemilih  laki-laki 520.305  dan  perempuan  514.427.  Menurut  Yulianto,  M.Kom.,  anggota  KPUD Kebumen,  jumlah  pemilih  tersebut  tersebar  di  460  desa/kelurahan,  dengan jumlah 3.014 TPS. Hasil Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Kebumen dikejutkan dengan  fenomena  keterpilihan  tiga  perempuan  sekaligus  dari  PKS.  Hal  ini menjadikan  prestasi  tersendiri  bagi  PKS  karena  keterwakilan  kader  per- empuannya tak tertandingi oleh parpol lainnya (PDIP: 2, Gerindra: 2, Nasdem: 2, Golkar: 2, PD: 1, PAN: 1).
Adapun  nama-nama  anggota  DPRD  Kebumen  dari  PKS  periode  2014- 2019  yaitu:  1)  Ermi  Kristanti;1.774  suara  dari  daerah  pemilihan  meliputi Kebumen dan Buluspesantren. 2) Herni Ning Susanti; 2.663 suara dari dapil 2 meliputi  Kutowinangun,  Alian,  Sadang,  Poncowarno,  Karangsambung.  3) Nur Hidayati 2.897 suara dari dapil 3 meliputi Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, dan Padureso .

## C.  PKS sebagai Gerakan Sosial dan Politik
Apabila PKS Kebumen merupakan organisasi gerakan sosial (lihat bagan sub  judul  D.kerangka  berpikir)  maka  eksistensinya  bisa  dijelaskan  dengan empat  faktor  yaitu: pertama,  political  opportunity  strutucture (struktur  ke- sempatan  politik).  Bahwa  PK(S)  pusat  muncul  bermula  dari  adanya  situasi kondisi kegaduhan sosial dan politik (runtuhnya rezim Orde Baru) yang mem- buka  celah  struktur  kesempatan  politik.  Adanya  kebijakan  konstitusi:  UUD 1945, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008  tentang  Kepartaian. Kedua,  resource  mobilization (mobilisasi  sumber daya). Dalam hal ini, PKS Kebumen dapat memanfaatkan struktur kesempatan
politik  melalui  mobilisasi  sumber  daya  manusia  (pendiri  PKS  Kebumen:  Drs. Rahadi,  Haryoko,  S.Pd.,  Abdul  Choliq,  S.Kom.  dan  Drs.  Mundzir  Hasan merupakan  aktivis  Lembaga  Dakwah  Kampus),  termasuk  jejaring  organisasi dan  sumber  dananya  dalam  rangka  mendukung  kesinambungan  organisasi tersebut. Ketiga, collective action framing (pembingkaian aksi kolektif). Di sini PKS  secara  sadar  merespon  atas  terbukanya  kesempatan  politik  dan peningkatan kapasitas organisasi dan infrastruktur untuk memobilisasi kader dengan  menggunakan  nilai-nilai  keagamaan,  keyakinan,  budaya  dan  ideologi yang  bisa  diterima  bersama. Keempat,  Religious  Movement  (Gerakan  sosial keagamaan). PKS  Kebumen  tidak  bisa  terlepas  dari  kebijakan  institusi  pusat yaitu adanya framing (pembingkaian) isu-isu transnasional Islamis. Dalam hal ini,  gerakan  sosial  keagamaan  sebagai  strategi  politik  PKS  Kebumen  melalui majelis taklim, halaqah,  liqo, dan sebagainya.  Tujuannya  menjelaskan  kepada masyarakat  Kebumen  bahwa  PKS  adalah  partai  politik  yang  mengusung ideologi Islam. Secara singkat, bahwa PKS adalah partai politik yang dilahirkan melalui rahim gerakan sosial Islam yaitu Jama’ah Tarbiyah.
Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara PKS dan Jama’ah Tarbiyah. (Partai  adalah  Jama’ah,  dan  Jama’ah  adalah  Partai).  PKS  mengambil  bentuk gerakan sosial keagamaan karena PKS tidak hanya mengartikulasikan agenda politiknya di dalam institusi partai yang terlembaga secara formal, akan tetapi juga menyatakan, mengekspresikan kepentingan politiknya melalui serangkai- an aksi kolektif yang diikuti oleh para kader dan simpatisannya dan dilakukan secara regular.

## D.  Dinamika Politik Lokal Kebumen
Jumlah  penduduk  laki-laki  sebanyak  581.947  jiwa  dan  perempuan sebanyak 581.644 jiwa. Jika dilihat dari persebaran penduduk, maka penduduk terbanyak  berada  di  Kecamatan  Kebumen,  yaitu  sebesar  10,24%,  dan  pen- duduk  paling  sedikit  di  Kecamatan  Padureso  sebesar  1,13%  dari  penduduk Kabupaten  Kebumen  (1.163.591  jiwa).  Menurut  kategori  umur,  penduduk  di bawah 15  tahun  sebesar  27,50% (319.987  jiwa)  dan  penduduk  65  tahun  ke atas  sebesar  8,73%  (101.581  jiwa),  sedangkan  penduduk  yang  berumur kisaran 15 tahun sampai dengan 65 tahun yaitu 63,77% atau 742.022 jiwa.
Awal  era  reformasi  menjadi  salah  satu  momentum  kebangkitan  partai berhaluan Islam, meskipun direpresentasikan oleh partai berbasis massa Islam
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
dan partai berasas Islam, mulai dari PPP, PBB, PKB, PAN, PK , PNU, PKNU, PSII,
Masyumi  dan  lain  sebagainya.  Pada  pemilu  1999  yang  merupakan  pemilu pertama era reformasi, di Kabupaten Kebumen, PDI-P yang dianggap mewakili kalangan abangan mendapatkan dukungan 38,3% (16 kursi) disusul dua partai yang banyak didukung kalangan Islam “tradisional” yaitu PKB 21,2% (9 kursi) dan  PPP  12,2%  (7  kursi)  Golkar  yang  sering  dianggap  mewakili  kelompok priyayi  meraih  12,1%;  (5  kursi),  PAN  yang  dianggap  representasi  kalangan Islam “modernis” meraih dukungan 5,2%; (1 kursi), sedangkan Partai Keadilan belum bisa menduduki kursi DPRD Kebumen. (lihat Gambar1)
Pemilihan bupati Kebumen periode tahun 2000-2005 dimenangkan oleh pasangan Dra. Hj. Rustriningsih dan KH Nashirudin al Manshur yang diusung oleh PDIP. Secara politik dominasi kelompok “abangan” dan “Nahdliyin” sangat kuat baik itu di parlemen maupun di eksekutif. Realitas sosial politik Kebumen direpresentasikan oleh figure kepemimpinan daerah dari kader PDIP dan PKB.
Pada  pemilu  legislatif  2004  dominasi  PDIP  semakin  kuat  karena  per- olehan kursi DPRD II Kebumen meningkat menjadi 19 kursi, kendatipun ada penurunan  pada  PKB  yaitu  dari  9  kursi  menjadi  7  kursi.  Kendatipun  begitu pada pemilihan Bupati periode 2005-2010 secara langsung pasangan Dra Hj. Rustriningsih  dengan  KH  Nashirudin  yang  diusung  PDIP  dan  PKB  kembali memperoleh kepercayaan masyarakat  Kebumen dengan memenangi kompeti-
Gambar 1. Dominasi Perolehan Kursi Legislatif Th.1999
petisi pemilihan kepala daerah yang kedua kalinya. Tetapi pada periode kedua tidak terselesaikan karena Rustriningsih terpilih menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah, mendampingi Bibit Waluyo, untuk periode tahun 2008-2013.
Dinamika  politik  lokal  Kebumen  pada  tahun  2009  terlihat  dari  hasil pemilu  legislatif  yaitu  menurunnya  perolehan  suara  PDIP  menjadi  15  kursi kendatipun masih sebagai pemenang pemilu. Adapun PKB memperoleh kursi 5,  PAN  meraih  3  kursi,  sedangkan  PKS  baru  bisa  menduduki  1  kursi.  Pada pemilihan  bupati  2010-2015  koalisi  “partai  islam”  berhasil  memenangi  kon- testasi demokrasi secara dramatis (dua putaran) dengan mengusung pasangan Buyar  Winarso  dan  Djuwarni  yang  mengalahkan  pasangan  KH  Nashiruddin dan Probo Indartono yang diusung oleh koalisi “Nahdliyin dan Abangan”.
Kemudian pada tahun 2014 fenomena politik Kebumen berubah secara cukup signifikan karena kendatipun dominasi kaum abangan masih terlihat kuat, akan tetapi  mulai  menurun  drastis  yaitu  karena  perolehan  kursi  PDIP  menjadi  9 kursi.  Sedangkan  perolehan  kursi  PKS  menjadi  3  kursi  yang  uniknya  ketiga kursi  itu  diduduki  oleh  kader-kader  perempuan.  Ketika  pemilihan  Bupati periode 2015-2020 pasangan calon bupati yang diusung PDIP dapat dikalah- kan oleh koalisi PAN, PKB, PPP dan Gerindra. Peningkatan perolehan suara dan kursi PKS pada pemilu 2014 walaupun “sedikit”, akan tetapi secara politik lokal Kebumen  menandakan  bahwa  PKS  semakin  mendapatkan  kepercayaan  dari masyarakat Kebumen.
Gambar 2. Dominasi Perolehan Kursi Legislatif Th.2004
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)

## E.   Implikasi Teoritik

## Tabel 2.
Eksistensi PKS Kabupaten Kebumen sebagai Gerakan Sosial
Partai Kader (Ciri Umum) Temuan (pendukung) Partai Kader Berbasis Gerakan Keagamaan (Ciri Khusus) Temuan (pendukung) 1 Basis sosial: muslim, kota, terdidik & muda. konstituen pemilih yang relatif kecil
Perolehan suara;
Tahun 1999: 4244 Tahun 2004: 20965 Tahun 2009: 29569
Tahun 2014: 50355
1 Dominasi ideologi Islam Pemilihan format terbuka. Muncul
Faksionalisasi Harakah versus Hizb. “Gerakan Dakwah” dengan doktrin “(jama’ah adalah partai, dan partai adalah jama’ah), serta azas
Islam yang termaktub dalam Anggaran Dasar
/Aanggaran Rumah
Tangga.
2 Strategi pengembangan /perluasan basis pemilih Wacana menjadi Partai Terbuka
(inklusif), Tagline yang
“ngepop” dan kontroversial, misalnya: “Biar Kempes Tetep PKS”,
PKS: Partai Kita
Semua. Munas di Bali (2009) 2 Struktur organisasi yang cenderung Oligarkis Ketua Majelis Syura atau Murraqib ‘Am
dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau Majelis Riqabah ‘Ammah yang memiliki otoritas yang sangat besar
3 Struktur organisasi hirarkhis, vertikal yang kuat Dewan Pimpinan
Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah
(DPW), DPD
(Kabupaten/Kota), DPC (Kecamatan), dan
DPRa (Kelurahan/ Desa) 3. Mekanisme “demokrasi terbatas” untuk mewadahi partisipasi akar rumput.
Pemilihan raya untuk memilih sebagian dari anggota Majelis
Syura yang mewakili para kader di
seluruh Indonesia
4 Kombinasi dana
taktis, sumber finansial dari anggota dan publik Iuran Anggota, potongan gaji anggota legislatif, dan pejabat publik dari PKS, dana aspirasi; subsidi negara, donatur 4. Sistem kaderisasi yang ketat, selektif, dan berjenjang. Sistem tarbiyah dengan enam level keanggotaan dan mekanisme taqwim (evaluasi) kenaikan level.
Sumber Data: Diolah dari Berbagai Sumber
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
Berdasarkan uraian kerangka teoritik yang meliputi basis sosial, strategi politik,  dan  pendekatan  integrasi  gerakan  sosial  maka  implikasi  teoriknya adalah  bahwa  PKS  tidak  lahir  sebagai  representasi  dari  sebuah  kelas  sosial tertentu,  melainkan  dari  sebuah  ideologi,  atau  pemikiran  keagamaan  Islam. Realita sosial dan politik dengan sistem demokrasi yang berlangsung saat ini, maka  PKS  untuk  bisa  eksis  harus  memperluas  basis  sosial  pemilihnya, sekaligus menerapkan strategi politiknya yang relevan dan dinamis. Gambaran implikasi teoritiknya dapat dilihat pada Tabel 2.
Kemudian sebagai implikasi teoritik strategi politik pengembangan PKS di Kabupaten  Kebumen  dalam  perolehan  kursi  di  DPRD  Kabupaten  Kebumen dapat  diilustrasikan  secara  sederhana  dalam  Tabel  3.  Adapun  gerakan  kader PKS Kebumen di era reformasi dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 3.

## Ilustrasi Strategi Peerolehan Kursi PKS Kebumen
No. Strategi Gerakan/Respon Isu PK 1999 PKS 2004 PKS 2009 PKS 2014 1 Ofensif (sosialisasi atribut PKS), Majelis Taklim, Respon Islam Radikal, Wahabisme, Bakti sosial, Bantuan Bencana Alam 0 2 Ofensif, Majelis Taklim, Respon Islam Radikal, Wahabisme, Bakti sosial, Bantuan Bencana Alam, Bantuan Pendidikan 0
3 Ofensif, Strukturisasi, Kaderisasi, Majelis Taklim, Respon Islam Radikal, Wahabisme, Bakti sosial, Bantuan Bencana Alam, Bantuan Pendidikan, Inklusivisme, Pola Komunikasi Politik 2 4 Ofensif, Strukturisasi, Kaderisasi, Majelis Taklim, Respon Islam Radikal, Wahabisme, Bakti sosial, Bantuan Bencana Alam, Bantuan Pendidikan,
Inklusivisme, Ta’awun (Bantuan Pinjaman
Finansial), Kuota Perempuan 3
Sumber Data: Diolah dari Berbagai Sumber
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
Tabel 4.
Mobilitas Kader PKS Kebumen di Era Reformasi
No. Gerakan Perluasan Jaringan Rahadi Suratno Ermi Kristanti Herni Ning Susanti Nur Hidayati 1 Modal Awal, Ekonomi, Kultural Harta Keluarga Harta Keluarga, Harta Keluarga Harta Keluarga, Harta Keluarga Penghasilan Pekerjaaan Penghasilan Pekerjaaan Penghasilan Pekerjaaan Penghasilan Pekerjaaan Penghasilan Pekerjaaan Guru, S1 Driver, SMU S2 S1 Konsultan; S1 2 Jaringan Ormas/ Islam/Sosial Lain Muhammadiy ah, Asosiasi Guru Serikat Pekerja (Sopir) Ikatan Istri Dokter Pengurus DPC PKS Kebumen Pengurus DPD PKS Kebumen 3 Kedudukan Politik yang Dicapai Anggota
DPRD
Kebumen, 2009-2014 Anggota DPRD Kebumen, 2009-2014 Anggota DPRD Kebumen, 2014-2019 Anggota DPRD Kebumen, 2014-2019 Anggota DPRD Kebumen, 2014-2019
Sumber Data: Diolah dari Berbagai Sumber

## F. Kesimpulan
Berdasarkan tahap-tahap pembahasan hasil penelitian, dan merujuk pada pertanyaan  pertanyaan  penelitian  maka  diperoleh  dua  kesimpulan  sebagai berikut: Pertama, bahwa kelahiran PKS bisa diterima dan eksis di masyarakat Kabupaten  Kebumen  karena  PKS  melakukan  pendekatan  ke  masyarakat melalui  berbagai  bidang,  yakni  melalui  kegiatan-kemasyarakatan  seperti; keagamaan,  pendidikan,  budaya,  sosial,  dan  ekonomi.  Pendekatan  tersebut dilakukan tanpa membawa misi dakwah atau membawa perbedaan faham dan murni  dengan  tujuan  membantu  masyarakat.  Sehingga  walaupun  terjadi perbedaan  faham  dengan  masyarakat  yang  notabene  warga  Nahdliyin,  tidak menimbulkan  konflik  bagi  eksistensi  PKS  di  Kebumen.  Hal  ini  juga  tidak  ter- lepas dari eksistensi PKS di Indonesia yang mengadopsi pemikiran Hasan al- Banna  dari  Ikhwanul  Muslimin  di  Mesir  tersebut  disesuaikan  dengan  situasi, kondisi, serta budaya di Indonesia. Eksistensi PKS Kebumen ditopang dengan basis  sosialnya  muslim,  masyarakat  kota,  terdidik,  muda  kendatipun  masih termasuk konstituen pemilih yang relatif kecil. Ini terbukti dengan dukungan perolehan suara;  tahun 1999: 4244,  tahun 2004: 20965,  tahun  2009:  29569, dan  tahun  2014:  50355.  Di  satu  sisi,  PKS  cerdas  dalam  merebut  hati
masyarakat Indonesia secara umum termasuk di Kebumen, tetapi di sisi lain, PKS  di  Indonesia  justru  kehilangan  citranya  sebagai  partai  dakwah  yang berideologi Islam. Hal ini justru sedikit demi sedikit mulai melunturkan watak ideologis PKS di Indonesia. Akhirnya, PKS menjadi terlihat cenderung bersifat pragmatis (elektoralis), permisif, dan kompromis dalam berpolitik.
Kedua , PKS Kebumen menggunakan strategi menyerang (ofensif) dalam arti memobilisasi sumber daya manusia, dengan pembingkaian gerakan sosial keagamaan  yang  berupa  aksi-aksi  kolektif,  strategi  pengembangan  menjadi Partai Terbuka (inklusif). Hal ini diekspresikan dengan tagline yang “ngepop” dan kontroversial, misalnya: “Biar kempes tetep PKS”, “PKS: Partai Kita Semua”. Ini bisa memperluas basis sosial PKS Kebumen.
Temuan kebaruan penelitian ini dapat dibaca secara kombinasi (hibridasi) bahwa partai politik bisa eksis tidak hanya dengan dukungan basis sosial saja tetapi harus memiliki ideologi, dan menerapkan strategi menyerang (ofensif). Adanya  struktur  kesempatan  politik,  mobilisasi  sumber  daya  yang  dibingkai menjadi aksi kolektif, ataupun gerakan keagamaan. Kemudian ditopang dengan struktur organisasi secara vertikal yang kuat.

## Saran-saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai  berikut: Pertama ,  ideologi  partai  merupakan  modal  utama  dalam menuju keberhasilan politik, karena itu PKS perlu mengkaji, dan menentukan kembali  ideologi  sebagai  strategi  pengembangan  PKS.  Peralihan  ideologis menjadi  pragmatis  akan  menimbulkan  konflik  di  tubuh  PKS. Kedua , loyalitas dan  tanggung  jawab  kader terhadap  partai  untuk  menjunjung  tinggi  ideologi partai.  Oleh  karena  itu  sebagai  partai  yang  mempunyai  basis  pengkaderan seharusnya  PKS  tidak  mudah  menerima  anggota  baru  dalam  partainya, sehingga hanya dijadikan batu loncatan.[s]

## Daftar Pustaka
Aminuddin,  Faishal.  “Reorganisasi  Partai  Keadilan  Sejahtera  di  Indonesia.” Jurnal Studi Pemerintahan 1, no. 1 (2010): 141–57. http://journal.umy. ac.id/index.php/jsp/article/view/182.

## Mochamad Parmudi, Tulus Warsito, Sidik Jatmika
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
Assyaukanie, Luthfi. Ideologi Islam dan Utopia . Jakarta: Freedom Institute, 2011.
Asy’ari, Suaidi. Nalar Politik NU dan Muhammadiyah . Yogyakarta: LKiS, 2010.
Baswedan,  Anies  Rasyid.  “Politik  Islam  di  Indonesia:  Lintasan  Sekarang  dan Masa Depan.” Jurnal Survei Asia 44, no. 5 September (2004).
Boy,  Pradana.  “Menakar  Komitmen  Peaceful  Way  Hizbut  Tahrir  Indonesia  dalam Konsolidasi Demokrasi.” Jurnal Maarif Institute 8, no. 2 (2013).
Damanik ,  Ali  Said. Fenomena  Partai  Keadilan:  Transformasi  20  Tahun  Gerakan Tarbiyah di Indonesia . Jakarta: Teraju, 2003.
Furkon ,  Aay  Muhammad. Partai  Keadilan  Sejahtera:  Ideologi  dan  Praksis  Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer . Jakarta: Teraju, 2004.
Imansyah , Teguh. “Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi  Kelembagaan  Partai  Politik.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 3 (2012): 375–95. http://rechtsvinding. bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/91.
Iqbal , Muhammad, dan Amien Hussein Nasution. Pemikiran Politik Islam: dari Masa Klasik  Hingga  Indonesia  Kontemporer .  3  ed.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media, 2010.
Machmudi , Yon. PKS: Wajah Baru Islam Politik Indonesia . Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006.
Muhtadi ,  Burhanuddin. Dilema  PKS:  Suara  dan  Syariah .  Jakarta:  Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
Munandar ,  Arief. Antara  Jemaah  dan  Partai  Politik:  Dinamika  Habitus  Kader  PKS dalam  Arena  Politik  Indonesia  Pasca  Pemilu  2004 .  Jakarta:  Disertasi. Universitas Indonesia, 2011.
Nasir ,  Haedar. Gerakan  Islam  Syariat:  Reproduksi  Salafiah  Ideologis  di  Indonesia . Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2007.
Nasiwan .  “Dilema  Transformasi  Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS).”  Disertasi.
Universitas Gadjah Mada, 2015.
Nawawi,  Hadari. Metode  Penelitian  Bidang  Sosial .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press, 1998.
Rahmat,  M.  Imdadun. Ideologi  Politik  PKS .  Yogyakarta:  PT.  LKiS  Pelangi  Aksara, 2008.
Setiawan, Bambang, dan Bastian Nainggolan. Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009 . Jakarta: Kompas Gramedia Group, 2004.
“Wahhabisme.” Wikipedia, n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Wahhabisme.
Mochamad Parmudi, Tulus Warsito, Sidik Jatmika
SAWWA: Jurnal Studi Gender – Vol 13, No 2 (2018)
This page intentionally left blank