ISSN 2774-3659 (Media Online) Vol 3, No 1, Desember 2022 DOI 10.47065/bulletincsr.v3i1.181 | Hal 7 − 13 https://hostjournals.com/bulletincsr

## Perancangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui E-Village Budgeting
Chairul Rizal 1,* , Supiyandi 2 , Muhammad Amin 1
1 Sains dan Teknologi, Sistem Komputer, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia
2 Sains dan Teknologi, Teknologi Informasi, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia Email: 1,* chairulrizal@dosen.pancabudi.ac.id, 2 supiyandi@dosen.pancabudi.ac.id , 3 muhammadamin@dosen.pancabudi.ac.id, Email Penulis Korespondensi: chairulrizal@dosen.pancabudi.ac.id
Abstrak− Tata  kelola  pemerintahan  yang  buruk  yang  dilakukan  oleh  sebagian  pelaku  ekonomi,  merupakan  salah  satu  penyebab terjadinya  krisis  ekonomi  di  Indonesia.  Sehingga  munculnya  ketidakpercayaan  publik  terhadap  kinerja  pemerintah.  Untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang salah satu bentuknya adalah penerapan e-government. E-government adalah bentuk teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dimana  dapat  memberikan  inforamasi  dan  layanan  kepada  masyarakat,  urusan  bisnis,  serta  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pemerintahan. Salah satu hasil pengembangan dari egovernment adalah e-Village Budgeting. E-village budgeting merupakan aplikasi manajemen penganggaran desa berbasis online dalam rangka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran desa. Salah satu  permasalahan  yang  sering  muncul  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  adalah  terkait  dengan  sistem  administrasi pengelolaan  keuangan  desa  yang  tidak  tertib,  sehingga  tidak  sedikit  yang  menimbulkan  permasalahan  penyimpangan  penggunaan anggaran. Penelitian ini akan dirancang suatu aplikasi berbasis web yang dapat membantu membuat pelaporan keuangan menjadi lebih mudah. Aplikasi tersebut dibuat agar penganggaran dan monitoring pembangunan di pelosok desa lebih transparan
Kata Kunci: e-Village Budgeting; Pengelolaan Keuangan Desa
Abstract− Bad governance or poor governance by some economic actors is one of the causes of the economic crisis in Indonesia. So that the emergence of public mistrust of government performance. To restore public confidence to the government, good governance is needed, one of which is the application of e-government. E-government is a form of information and communication technology by the government which can provide information and services to the public, business affairs, and matters relating to government. One of the  results  of  the  development  of  e-government  is  e-Village  Budgeting.  E-village  budgeting  is  an  online-based  village  budget management application in order to increase transparency and accountability of the village budget. One of the problems that often arises in the administration of village governance is related to the administrative system of village financial management that is not orderly, so that not a few that cause problems of irregularities in the use of the budget. This research will be designed a web-based application that can help make financial reporting easier. The application was made so that budgeting and development monitoring in remote villages are more transparent.
Keywords : e-Village Budgeting; Management Village Financial

## 1. PENDAHULUAN
Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten  Asahan merupakan sebuah desa yang  memiliki potensi yang besar dalam hal pertanian. Desa Tomuan Holbung merupakan desa dari Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan.Terdapat 8 desa yang ada di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yaitu Desa Bandar Pasir Mandode, desa Gotting Sidodadi, Desa Huta Padang, Desa Bagasan, Desa Sei Kopas, Desa Silau Jawa, Desa Suka Makmur, Desa Tomuan  Holbung.  Terdapat  10  Dusun  yang  ada  didesa  Tomuan  Holbung,  dimana  mayoritas  warganya  adalah  suku Batak,Jawa, dan suku lainnya, mata pencarian warga adalah Petani, Pegawai Negri Sipil (PNS), dan juga bekerja sebagai Karyawan  di  PT.  Bakrie  Sumatra  Plantation  (BSP)[1][2].  Aplikasi[3]  menjadi  jalan  kemudahan  bagi  manusia  dalam berkomunikasi  dan  mencari  sebuah  sistem[4]  informasi  yang  ada  di  dunia  saat  ini[5].  Desa  Tomuan  Holbung[6] merupakan salah satu desa di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang berasal dari pemekaran Padang Huta dengan dasar Undang-Undang Peraturan Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Asahan sehingga Desa Tomuan Holbung saat ini terdiri dari Dusun X[7].
Penduduk  Desa  Tomuan  Holbung[8]  yang  berjumlah  2.673  jiwa  yang  terdiri  dari  1.244  laki-laki  dan  1.429 perempuan,  memiliki  keyakinan  agama  yang  berbeda,  yang  terdiri  dari  1.762  Islam,  dan  911  Kristen[9].  Mayoritas penduduknya  adalah  etnis  Jawa  dengan  tingkat  pendidikan  sekolah  dasar.  Masyarakat  Desa  Tomuan  Holbung  masih menjunjung  tinggi  sifat  gotong  royong  dan  kekeluargaan  dalam  kehidupan  sosialnya.  Hal  ini  terlihat  dengan  aktifnya organisasi  STM  (serikat  buruh  membantu)  yang  kegiatannya  menjenguk  orang  sakit  atau  musibah  tanpa  memandang keyakinan  agamanya.  Pada  umumnya  sebagian  besar  masyarakat  desa  Tomuan  Holbung,  Kecamatan  Bandar  Pasir Mandoge  bermata  pencaharian  sebagai  petani,  pegawai  swasta,  sebagian  lainnya  bekerja  sebagai  buruh  bangunan, pedagang  dan  hanya  sebagian  kecil  yang  bekerja  sebagai  pegawai  negeri  sipil.  Alat  transportasi  yang  paling  banyak digunakan  masyarakat  desa  Tomuan  Holbung  adalah  sepeda  motor.  Di  desa  ini  sarana  transportasi  seperti  bus  atau angkutan umum belum tersedia, karena jalan masuk ke Desa Tomuan Holbung masih  belum berupa jalan beton  yang diaspal oleh pemerintah.
Menurut [10] menyatakan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola yang buruk (bad governance) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta). Salah satu usaha untuk memulihkan kondisi ekonomi,  sosial  dan  politik  adalah  dengan  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerintah  dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau yang dikenal dengan istilah good governance.
ISSN 2774-3659 (Media Online) Vol 3, No 1, Desember 2022 DOI 10.47065/bulletincsr.v3i1.181 | Hal 7 − 13 https://hostjournals.com/bulletincsr
Salah  satu  strategi  untuk  mewujudkan  good  and  clean  government  adalah  dengan  menerapkan  electronic government yang merupakan suatu inovasi dari sektor publik. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan  pemerintahan.  Di  Indonesia  pelaksaan  penggunaan  teknologi  informasi  pada  pemerintahan  dimulai  sejak diterbitkannya  Instruksi  Presiden  No.  3  Tahun  2003  Tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan  e- government Indonesia. Melalui pengembangan e-government, dilakukan penataan sistem pengelolaan serta proses kerja di  lingkungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  otonom  dengan  mengoptimalisasi  pemanfaatan  teknologi informasi yang terintegerasi.
Salah satu  hasil pengembangan dari  e-government  adalah e-Village Budgeting. E-village budgeting merupakan aplikasi manajemen penganggaran desa berbasis online dalam rangka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran desa. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa  adalah terkait dengan  sistem  administrasi  pengelolaan  keuangan  desa  yang  tidak  tertib,  sehingga  tidak  sedikit  yang  menimbulkan permasalahan  penyimpangan  penggunaan  anggaran.  Melalui  program  e-Village  Budgeting  ini  semua  pengelolaan keuangan desa dijadikan satu dalam sistem online.
Sistem penganggaran berbasis online dilakukan seiring rencana kucuran APBN ke desa yang akan mendapatkan lebih dari Rp 1,4 miliar per tahun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari sisi regulasi, desa  tidak  lagi  menjadi  bagian  dari  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Desa-desa  di Indonesia  akan  mengalami  reposisi  dan  pendekatan  baru  dalam  pelaksanaan  pembangunan  dan  tata  kelola pemerintahannya.
Pada hakikatnya Undang-Undang Desa memiliki tujuan dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel agar terhindarkan dari  resiko  terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Laporan keuangan desa akan menjadi suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (opennes) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Namun pada kenyataannya permasalahan yang sering  terjadi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  adalah  administrasi  pengelolaan  keuangan  desa  yang  kurang tertib, sehingga menimbulkan penyimpangan penggunaan anggaran.
Sistem e-Village Budgeting yang menyinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten diharapkan  mampu  melakukan  monitoring  anggaran,  memastikan  program  pembangunan  di  desa sesuai  dengan kebutuhan masyarakat dan menjamin penggunaan anggaran tetap sasaran serta mewujudkan transparansi di sektor publik. Terdapat  tiga  tahap  dalam  e-Village  Budgeting  di  desa  Tomuan  Holbung  Kabupaten  Asahan  yaitu  perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.
Desa Tomuan Holbung menjadi pelopor dalam pembuatan software aplikasi keuangan desa yang dibangun oleh kabupaten. Payung-payung hukum Desa Tomuan Holbung untuk implementasi  Undang-Undang Desa sangat  baik  dan dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Indonesia untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Desa. Penggunaan e-Village  Budgeting  juga  sebagai  sikap  preventif  dari  penyelewangan  dana  desa  dengan  maksud  untuk  memberikan pembedayaan kepada aparatur desa.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  telah  dilakukan  berkenaan  dengan  e-Village  Budgeting  salah  satunya  adalah Kabupaten  Banyuwangi  yang  telah  menerapkan  sistem  tersebut.  Sesuai  dengan  saran  dari  penelitian  sebelumnya  [11] untuk melihat keefektifan penggunaan e-Village Budgeting. Perbedaan lokasi tersebut dapat menjadi salah satu penentu dalam  keberhasilan  penerapan  e-Village  Budgeting.  Hal  itu  dikarenakan  adanya  kesenjangan  kualitas  sumber  daya manusia dan hambatan lain seperti kesenjangan akses internet antara desa yang berlokasi di kota dan di desa.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

## 2.1 Metode Pengembangan Sistem
Metode air terjun sering dikenal dengan metode waterfall atau dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle), Metode ini menjelaskan tentang alur pembuatan sistem secara sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, diawali dengan menentukan spesifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna kemudian melewati beberapa proses seperti  perencanaan  (planning),  permodelan  (modeling),  konstruksi  (construction),  serta  penyerahan  sistem  ke  para pengguna  (deployment)  dan  diakhiri  dengan  dukungan  pada  perangkat  lunak  lengkap  yang  dihasilkan  [23].  Tahapan metode waterfall dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
ISSN 2774-3659 (Media Online) Vol 3, No 1, Desember 2022 DOI 10.47065/bulletincsr.v3i1.181 | Hal 7 − 13 https://hostjournals.com/bulletincsr

## a. Requirement
Pada  tahap  ini  diperlukan  analisa  pengembang  sistem  dengan  cara  berkomunikasi  langsung  dengan  pengguna  untuk memahami  perangkat  lunak  yang  diharapkan.  Kemudian  informasi  dianalisisa  untuk  menentukan  kebutuhan  yang dibutuhkan oleh pengguna.
b. Perancangan Sistem (Design)
Perancangan sistem dilakukan ketika requirement sudah pasti dan jelas. c. Implementasi (Implementation)
Pada  tahap  ini,  sistem  mulai  dikembangkan  dalam  program  kecil  yang  dinamakan  unit,  sistem  ini  nantinya  dapat diintegrasi  dalam  tahap  selanjutnya.  Selanjutnya  setiap  unit  system  kemudian  diuji  untuk  fungsionalitas  yang  disebut sebagai unit testing.
d. Verifikasi (Verification)
Setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit, seluruh sistem diuji untuk mengecek adanya kegagalan maupun kesalahan.
e. Pemeliharaan (Maintenance)
Pemeliharaan berfungsi untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya.
2.2 Jenis dan Sumber Data (After 6 pt, Before 6 pt)
Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa Tomuan Holbung Kabupaten Asahan. Pihak-pihak tersebut diantaranya kepala, sekertaris, dan bendahara desa Tomuan Holbung Kabupaten Asahan. Selain itu data sekunder yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak  langsung  melalui  media  perantara,  namun  hanya  sebagai  pendukung  data  primer berupa laporan

## 2.3 Teknik Analisis Data (After 6 pt, Before 6 pt)
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  analisis  yang  bersifat  deskriptif.  Penelitian  yang  menggunakan  pendekatan tersebut  harus  menggambarkan  kondisi  penelitian  yang  sebenarnya,  caranya  yaitu  dengan  melakukan  penelitian  yang mendalam. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian adalah pengumpulan data, reduksi data, uji keabsahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## 2.4 Uji Keabsahan Data (
Pengertian  triangulasi  menurut  [12]  adalah  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang memanfaatkan  sesuatu  yang  lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi  dapat  dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen [13].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Use Case Diagram
Pada pembahasan hasil, maka dibuat perancangan sistem menggunakan use case diagram. Use case diagram merupakan suatu kegiatan yang dapat merepresentasikan sebuah interaksi dilakukan oleh aktor dengan sistem.
Aplikasi  Pengelolaan  Keuangan  Melalui  E-Village  Budgeting  Sebagai  Sarana  Transparansi  Pengelolaan Keuangan di Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan terdapat 3 User yaitu Admin, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa dengan wewenang akses yang berbeda. Admin dapat mengakses seluruh menu dan
ISSN 2774-3659 (Media Online) Vol 3, No 1, Desember 2022 DOI 10.47065/bulletincsr.v3i1.181 | Hal 7 − 13 https://hostjournals.com/bulletincsr
data yang terdapat didalam sistem, Bendahara Desa dapat mengakses penerimaan dan pengeluaran, Sekretaris desa dapat mengakses RKP, RKA, RAB.

## 3.2 Class Diagram
Class  diagram  adalah  model  yang  menggambarkan  struktur  dan  deskripsi  class  serta  hubungannya antara  class.  Class diagram mirip dengan ER-Diagram.

## Gambar 3. Class Diagram

## 3.3 Implementasi
Pengguna dapat login ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password dan menekan tombol “Login” untuk masuk ke dalam sistem.
Gambar 4. Halaman Login
Untuk masuk ke menu utama admin harus berhasil login terlebih dahulu. Setelah itu sistem akan terbuka.
ISSN 2774-3659 (Media Online) Vol 3, No 1, Desember 2022 DOI 10.47065/bulletincsr.v3i1.181 | Hal 7 − 13 https://hostjournals.com/bulletincsr
Halaman ini digunakan untuk menginputkan data-data pegawai serta mengupdate data-data pegawai dalam sistem e-budgeting.
Gambar 6. Halaman Master Data Pegawai Halaman ini digunakan untuk menginputkan jenis belanja dalam sistem e-budgeting
Gambar 7. Halaman Master Jenis Belanja
Halaman ini digunakan untuk memasukkan sub jenis belanja dalam sistem e-budgeting.
Gambar 8. Halaman Master Sub Jenis Belanja
Halaman ini digunakan untuk memasukkan jenis target dan realisasi dalam sistem e-budgeting
ISSN 2774-3659 (Media Online) Vol 3, No 1, Desember 2022 DOI 10.47065/bulletincsr.v3i1.181 | Hal 7 − 13 https://hostjournals.com/bulletincsr
Gambar 10. Halaman Data Umum
Halaman ini merupakan halaman detail dari anggaran belanja. Dihalaman ini bisa terlihat statusnya aktif atau tidak.
Gambar 11. Halaman Anggran Belanja
Gambar 12. Halaman Laporan

## 4. KESIMPULAN
Hasil  wawancara  dan  pembahasan  yang  telah  peneliti  jelaskan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan keuangan  desa  melalui  e-Village  Budgeting  dimulai  dari  tahap  perencanaan  melalui  tilik  dusun,  Musdes, Musrenbangdes dan menjadi RKPDesa hingga RAPBDesa dan disetujui oleh camat menjadi APBDesa, barulah operator mengentry  RPD  ke  e-Village  Budgeting.  Tahap  kedua  yaitu  pencairan  APBDesa  yang  terdiri  dari  dua tahap, penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa  an operator e-Village Budgeting melalui Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib  mempertanggungjawabkan  uang  melalui  laporan  pertanggungjawaban  yang  disampaikan  setiap  bulan  kepada kepala  desa  dan  paling  lambat  tanggal  sepuluh  bulan  berikutnya.  Bendahara  desa  juga  harus  menyampaikan  laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada kepala desa yang kemudian disalurkan kepada bupati melalui DPM. Kepala desa juga  harus  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  kepada  bupati  melalui  DPM setiap  akhir  tahun  anggaran.  Penerapan  e-Village  Budgeting  ini  membuat  pengelolaan  keuangan  desa  menjadi  lebih efektif dan efisien. Selain itu juga memudahkan dalam pengendalian dan pengawasan, pola perencanaan desa lebih terarah dengan perencanaan sebelumnya.

## REFERENCES
[1] S. Supiyandi, M. Zen, C. Rizal, and M. Eka, “Perancangan Sistem Informasi Desa Tomuan Holbung Menggunakan Metode
ISSN 2774-3659 (Media Online) Vol 3, No 1, Desember 2022 DOI 10.47065/bulletincsr.v3i1.181 | Hal 7 − 13 https://hostjournals.com/bulletincsr
Waterfall,” JURIKOM (Jurnal Ris. Komputer), vol. 9, no. 2, pp. 274–280, 2022.
[2] D. A. Luta, S. M. B. Sitepu, and A. S. Harahap, “Pemanfaatan Kompos Dalam Pembudidayaan Bawang Merah Pada Pekarangan Rumah  Di  Desa  Tomuan  Holbung  Kecamatan  Bandar  Pasir  Mandoge,”  J.  PRODIKMAS Has.  …,  vol.  5,  pp.  32–35,  2020, [Online]. Available: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/prodikmas/article/view/5746
[3] Supiyandi and B. Fachri, “Aplikasi Pengolahan Citra Perbaikan Kualitas Image Citra Digital Menggunakan Metode Harmonic Mean Filter,” J. Tek. dan Inform., vol. 5, no. 1, pp. 58–62, 2018.
[4] T. Limbong et al., Sistem Pendukung Keputusan: Metode & Implementasi. Yayasan Kita Menulis, 2020.
[5] D.  Setiawan,  “Dampak  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  terhadap  budaya,”  J.  SIMBOLIKA  Res.  Learn. Commun. Study, vol. 4, no. 1, pp. 62–72, 2018.
[6] S.  Supiyandi,  C.  Rizal,  M.  Zen,  and  M.  Eka,  “Pelatihan  Perangkat  Desa  Dalam  Penerapan  Metode  Waterfall  Pada  Sistem Informasi Desa,” JMM (Jurnal Masy. Mandiri), vol. 6, no. 3, pp. 2346–2356, 2022.
[7] C. Rizal, S. Supiyandi, M. Zen, and M. Eka, “Perancangan Server Kantor Desa Tomuan Holbung Berbasis Client Server,” Bull. Inf. Technol., vol. 3, no. 1, pp. 27–33, 2022.
[8] D. S. Sari and M. G. Saragih, “Look For Tourism Development Model Derived Bolon Waterfall Tourism Development Model And Community-Based Ecotourism ( Look For Tourism Development Model Derived Bolon Waterfall And Community-Based Ecotourism In The Village Tomuan Holbung District Bandar,” no. September 2018, pp. 177–182, 2020.
[9] &  M.  G.  S.  Dian  Septiana  Sari,  “Model  Pengembangan  Wisata  Berbasis  Ekowisata  Dan  Komunitas  (Mencari  Model Pengembangan Wisata Air Terjun Turunan Bolon Berbasis Ekowisata Dan Komunitas Di Desa Tomuan Holbung Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan),” J. Bisnis Adm., vol. 7, no. 1, pp. 9–19, 2018.
[10]  Sunarsip.  2001.  Corporate  Governance  Audit:  Paradigma  Baru  Profesi  Akuntansi  dalam  Mewujudkan  Good  Coorporate Governance. Media Akuntansi, No. 17/Th. VII.pp. II-VII.
[11]  Septiyani,  Ayu  Dwi.  2017.  Pengaruh  Penggunaan  E-Village  Budgeting  terhadap  Kinerja  Aparatur  Desa  di  Kabupaten Banyuwangi dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Pemoderasi. Skripsi. Jember: Universitas Jember
[12]  Nasution. 2003. Metode Penelitian Natuiralistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
[13]  Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003
[14]  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
[15]  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
[16]  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52  Tahun  2015  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah.
[17]  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
[18]  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
[19]  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
[20]  Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
[21]  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
[22]  C.  Rizal,  S.  Supiyandi,  M.  Zen,  and  M.  Eka,  “Perancangan  Server  Kantor  Desa  Tomuan  Holbung  Berbasis  Client  Server,” Bulletin of Information Technology (BIT), vol.3, no. 1, pp. 27–33, 2022.
[23]  R. Pressman, Rekayasa Perangkat Lunak: pendekatan praktisi, Buku 1. Yogyakarta: Andi Offset, 2007.