Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA BAGI KLIEN PEMASYARAKATANDI BALAI PEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
Saradinda Salsabila
Politeknik IlmuPemasyarakatan, email: saradinda99@gmail.com

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Klien  yang  dalam  masa    pembimbingan  di  Balai  Pemasyarakatan  ialah seseorang yang telah melalui proses peradilan dan telah diputus oleh Hakim di  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Berdasarkan  putusan pengadilan  itulah  Balai  Pemasyarakatan  berwenang  dan  berkewajiban melaksanakan  bimbingan  pada  klien  pemsayarakatan.  Tujuan  diadakan bimbingan kegiatan kerja agar ketika klien keluar dari Balai Pemasyarakatan mereka  memilki  kemampuan  yang  dapat  dikembangkan  serta  dapat memenuhi  kebutuhan  mereka  dan  tidak  mengulangi  kesalahan,  sehingga memberikan  kesempatan  kepada  klien  agar  mendapatkan  suatu  pekerjaan atau kemampuan bekerja. Balai Pemasyarakatan adalah suatu sarana untuk melaksanakan  bimbingan  klien  Pemasyarakatan.  Bapas  mempunyai  tugas dan  fungsi  menyelenggarakan  pembimbingan  klien  pemasyarakatan. Berkaitan  pada  masalah  yang  dihadapi  saat  ini  adalah  pandemi  Covid-19, pihak Bapas terhambat dan terpaksa memberhentikan sementara kegiatan kerja  tersebut  agar  mengurangi  penyebaran  virus  Covid-19  dengan melakukan aktivitas yang berkerumun yang biasa dilaksanakan di Bapas.

## Kata Kunci:
Kegiatan Kerja; Balai Pemasyarakatan; Covid-19
Cite this paper: Salsabila, S., 2021. Pelaksanaan Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatandi Balai Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi Covid-19. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Perilaku  yang  tidak  sesuai  dengan  norma,  atau  perilaku  yang  menyimpang  dari norma,  justru  dapat  mengganggu  keamanan  dan  ketertiban  manusia.  Masyarakat biasanya  menandai  pelanggaran  norma  sosial  sebagai  pelanggaran  atau  bahkan kejahatan.  Kejahatan  dalam  kehidupan  manusia  adalah  fenomena  sosial  yang  akan dihadapi setiap orang, masyarakat dan seluruh negara. Kehidupan nyata membuktikan bahwa  kejahatan  hanya  dapat  dicegah  dan  dikurangi,  tetapi  tidak  dapat  diberantas sepenuhnya. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan dan memelihara lingkungan masyarakat yang aman dan tertib. Secara umum, hukuman adalah upaya menyadarkan narapidana, sehingga dapat menyesali segala perbuatannya, menjadikan dirinya warga negara yang baik, taat hukum, menjunjung  tinggi  nilai-nilai  moral,  sosial  dan  agama  sehingga  tercapainya  keamanan,
ketertiban  dan  ketentraman.  Kehidupan  komunitas.  Undang-undang  Pemasyarakatan memperkuat pekerjaan membangun sistem disipliner pemasyarakatan, yang merupakan pedoman  bagi  para  warga  binaan  pemasyarakatan.  Artinya,  tujuan  akhir  dari  sistem pemasyarakatan adalah menyatukan kembali klien pemasyarakatan dengan lingkungan masyarakat  dan  membentuk  kewarganegaraan  yang  baik  dan  bertanggung  jawab sehingga  para  mantan  narapidana  di  masyarakat  dapat  kembali  ke  masyarakat  dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat yang aman dan terorganisir dengan baik.
Balai Pemasyarakatan sendiri mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan beberapa tugas  pokok  dalam  penyelenggaraan  pembimbingan  klien  pemasyarakatan  didaerah setempat.  Ada  banyak  bentuk  bimbingan  yang  diberikan,  mulai  dari  pemberian bimbingan  agama  dan  keterampilan  hingga  pengembangan  kepribadian.  Tujuan pemberian  pembimbingan  ini  adalah  agar  klien  dapat  menjalani  kehidupan  yang  baik dalam  masyarakat  sebagai  warga  negara  yang  bertanggung  jawab,  agar  dapat menginspirasi klien yang disiplin sehingga dapat memperbaiki diri daripada mengulangi kejahatan  (residivisme).  Balai  Pemasyarakatan  (BAPAS)  juga  berperan  penting  dalam memberikan  pembinaan  kepada  narapidana  yang  mendapat  program  pembebasan bersyarat, yaitu dengan memberikan pengawasan khusus.
Namun, kita telah mendengar kabar bahwa di awal tahun 2020 ini seluruh dunia dikejutkan dengan merebaknya virus corona atau yang dalam bahasa ilmiahnya adalah virus  Covid-19.  Pasalnya,  wabah  ini  pertama  kali  terjadi  di  Wuhan,  ibu  kota  Provinsi Hubei,  China  pada  Desember  2019  lalu.  Sampai  saat  ini,  pandemi  Covid-19  terhitung sudah berlangsung selama 8 bulan dan masih berkembang, namun belum ditemukan obat atau vaksin untuk menyembuhkannya. Virus Covid-19 terus berkembang secara bertahap karena ciri-ciri virus Covid-19 yang mudah menyebar dan menyebar dengan cepat akibat interaksi  orang  yang  dekat  satu  sama  lain.  Menurut  penelitian  dan  pernyataan  dari Organisasi Kesehatan Dunia atau yang lebih dikenal World Health Organization (WHO), virus  dapat  menyebar  melalui  kontak  dengan  tetesan  pernapasan,  seperti  hidung  dan mulut seseorang yang terinfeksi virus. Penularan terjadi ketika permukaan suatu benda yang mengenai percikan kepada orang lain kemudian disentuh dan dihirup oleh orang tersebut.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dari  penelitian  ini,  sangat  berkaitan  dengan pelaksanaan  kegiatan  kerja  yang  sudah  di  selenggarakan  oleh  Balai  Pemasyarakatan setempat yang selama ini berjalan sesuai jadwal dan pergantian klien pada setiap harinya, kini harus terhambat dan tidak berjalan sementara akibat dampak dari pandemi Covid- 19.  Sehingga  dari  penelitian  tersebut,  dapat  diketahui  suatu  masalah  yaitu  “Apa  yang menjadi hambatan Balai Pemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja dan upaya yang  dilakukan  Balai  Pemasyarakatan  untuk  mengatasi  hambatan  di  tengah  masa pandemi Covid-19”.

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah  ilmu  yang  mempelajari  tentang  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  hal-hal atau masalah yang spesifik pada suatu area dan waktu tertentu. Dalam penelitian ini akan menggambarkan  pelaksanaan  program  pembimbingan  kegiatan  kerja  bagi  klien pemasyarakatan  di  Balai  Pemasyarakatan  pada  masa  Pandemi  Covid-19.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dan metode hukum sosiologis,  dimana  penelitian  hukum  empiris  bertujuan  untuk  memperoleh  data berdasarkan pengalaman narasumber untuk mengungkap realita dilapangan. Penelitian hukum empiris merupakan upaya untuk memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan hakikat hukum yang sebenarnya atau realitas kehidupan sosial. Sedangkan maksud dan tujuan metode yuridis sosiologis berdasarkan situasi masyarakat yang sebenarnya adalah untuk  menemukan  fakta  (menemukan  fakta),  kemudian  mengarah  pada  identifikasi (identifikasi  masalah)  dan  akhirnya  menyelesaikan  masalah  (menyelesaikan  masalah). Jenis dan sumber data utama diperoleh dari studi pustaka dari berbagai studi sebelumnya (diperoleh langsung dari narasumber).
1 Pada  saat  terjadinya  pandemi  Covid-19,  penelitian  terkait  pelaksanaan  program pembimbingan  kegiatan  kerja  bagi  klien  pemasyarakatan  di  Balai  Pemasyarakatan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan  kegiatan  kerja bagi klien  pemasyarakatan di Balai  Pemasyarakatan,  untuk  mengetahui  faktor  penghambat  yang  mempengaruhi pemberhentian sementara Pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan pada masa  Pandemi  Covid-19,  serta  untuk  menemukan  upaya-upaya  yang  dapat  dilakukan untuk  tetap  melaksanakan  program  pembimbingan  kegiatan  kerja  bagi  klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan pada masa Pandemi Covid-19.
Teknik  pengumpulan  data  primer  diperoleh  melalui  wawancara  langsung  atau tanya jawab langsung, dan dilakukan melalui teknik wawancara yang bersifat bebas dan menggunakan  pedoman  wawancara.  Sedangkan  Teknik  pengumpulan  data  sekunder diperoleh  dengan  menggunakan  penelitian  kepustakaan  dan  dokumentasi,  yaitu pengumpulan  data  dengan  mempelajari  sumber-sumber  perpustakaan  berupa  buku kepustakaan,  peraturan  perundang-undangan,  serta  melakukan  penelitian.  Teknik analisis data dengan menganalisis secara kualitatif data primer dan data sekunder dari data yang diperoleh, yaitu memverifikasi proses pemecahan masalah dengan menyajikan data  yang  diperoleh  dari  studi  pustaka,  kemudian  menganalisis  dalam  bentuk kesimpulan.
1 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M>01-PK.10 Tahun 1998

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembimbingan
Menurut  Undang-Undang  No.12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  tujuan pemberian bimbingan adalah agar individu dapat merencanakan kegiatan kehidupan di masa  depan,  memaksimalkan  potensi  dan  kelebihannya  secara  penuh,  beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, serta mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, para Pembimbing Kemasyarakatan harus mengetahui beberapa standar yang harus dipenuhi. Panduan dari bimbingan itu sendiri  bertujuan  untuk  Mengenali  dan  memahami  potensi  lingkungan  dan  tanggung jawab,  Menentukan  rencana  hidup  dan  pencapaian  tujuan,  serta  Beradaptasi  dengan keadaan dan tuntutan lingkungannya.
Pembimbingan  adalah  memberikan  bimbingan  untuk  meningkatkan  ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, sikap, perilaku, serta kesehatan jasmani dan rohani  para  profesional  dan  obyek  pendidikan.  Pada  masa  pergantian  tahapan, Pembimbing Kemasyarakatan menentukan program pembimbingan melalui mekanisme sidang  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan.  Adapun  proses  bimbingan  meliputi  tiga  tahap, yaitu:
a. Tahap awal
Dimulai sejak orang tersebut berstatus Klien sampai ¼ masa pembimbingan, prosedur dan mekanisme ialah Litmas, Menyusun rencana program bimbingan, Pelaksanaan program, Monev pelaksanaan program yang sudah terlaksana.
b. Tahap lanjutan
Dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai ¾ masa pembimbinga, prosedurnya yaitu Pelaksanaan program bimbingan dan Monev pelaksanaan program pembimbingan.

## c. Tahap akhir
Dimulai  sejak  akhir  bimbingan  lanjutan  sampai  berakhirnya  masa pembimbingan,  prosedur 2 dan  mekanismenya  antara  lain  Melaksanakan  program bimbingan,  Penelitian  dan  Monev  hasil  pelaksanaan  program,  Persiapan  klien mengakhiri masa bimbingan di Bapas.

## Pelaksanaan Program Kegiatan Kerja Bagi Klien Pemasyarakatan
Balai  Pemasyarakatan  memiliki  tanggung  jawab  untuk  bertindak  sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing klien pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan  perundang-undangan yang berlaku di lembaga tersebut. Hal ini
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
merupakan salah satu tugas Balai Pemasyarakatan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk untuk memperhatikan dan memperbaiki diri, bukan  untuk  melakukan  kejahatan  lainnya.  Dalam  penelitian  ini  yang  dibahas  adalah pelaksanaan  kegiatan  kerja  yang  memberikan  program  pembimbingan  kepada  klien pemasyarakatan  dewasa.  Balai  Pemasyarakatan  sendiri  memiliki  tugas  dan  fungsi menjalankan sebagian dari tugas pokok dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan  di  daerah  setempat.  Bentuk  pemberian  bimbingan  itu  bermacam- macam,  mulai  dari  pemberian  agama,  keterampilan  kerja  hingga  pengembangan kepribadian.  Tujuan  pemberian  bimbingan  ini  adalah  agar  klien  dapat  menjalani kehidupan yang baik dan bertanggung jawab dalam masyarakat sebagai warga negara, agar dapat memotivasi klien, meningkatkan kemampuannya, dan menghindari kejahatan yang berulang.
Dalam pelaksanaan program kegiatan kerja terdapat pula faktor-faktor penghambat dalam menjalankan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan, apalagi pada situasi saat ini yang menjadi permasalahan di seluruh dunia yaitu kasus penularan virus Covid-19. Di Indonesia  penularan  virus  ini  semakin  hari  semakin  meningkat,  yang  dimana  pada kenyataan  ini  tentu  pemerintah  masih  fokus  untuk  melakukan  berbagai  langkah pencegahan  untuk  menanggulangi  penyebaran  virus  covid-19.  Berbagai  upaya pemerintah untuk memerangi pandemi yang melibatkan seluruh dunia ini, tak terkecuali pada Kemenkumham RI, mengikuti jejak berbagai negara lain dalam menangani Covid-19 dengan membebaskan narapidana nya pada program asimilasi demi mencegah mereka dari pandemi yang sedang terjadi. Oleh karena itu program asimilasi yang dilanjutkan di Bapas menjadikan semakin bertambahnya klien pemasyarakatan yang harus dibimbing oleh para pembimbing kemasyarakatan. Hal ini menjadikan Bapas harus berlanjut pada pelaksanaan  kegiatan  kerja,  guna  memberikan  kesempatan  kepada  klien  agar mendapatkan  suatu  pekerjaan  atau  kemampuan  bekerja,  karena  Warga  binaan Pemasyarakatan  yang  mendapatkan  program  asimilasi  di  Lapas  menjadi  korban  dari dampak  penyebaran  virus  ini.  Dengan  situasi  umum  yang  dihadapi,  bahwa  mereka memiliki ruang gerak dan ruang akses informasi yang sangat terbatas.

## Klien Pemasyarakatan
Penjelasan  mengenai  Klien  Pemasyarakatan  termuat  di  dalam  Undang-Undang Pemasyarakatan  yang  berbunyi  “Klien  Pemasyarakatan  adalah  seseorang  yang  telah selesai  melaksanakan  masa  pembinaan  di  Lapas  dan  kini  sedang  berada  dalam pengawasan  masa  bimbingan  di  Balai  Pemasyarakatan”.  Klien  adalah  seseorang  yang berada  di  dalam  pelayanan,  pembimbingan,  pengawasan,  dan  pendampingan  oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
Di bawah bimbingan Balai Pemasyarakatan, klien adalah orang yang telah melalui prosedur 3 peradilan  atau  hukum  dan  ditetapkan  oleh  pengadilan  yang  mempunyai
3 Permenkumham No 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Indonesia, 2020
kekuatan  hukum  tetap. 4 Menurut  putusan  pengadilan,  Balai  Pemasyarakatan  memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan program pembimbingan kepada klien. Dapat kita ketahui  kewajiban-kewajiban  klien  pemasyarakatan  yaitu  mematuhi  semua  peraturan dan ketentuan yang sudah berlaku di Balai Pemasyarakatan dalam proses pembimbingan dan menjalankan serta melaksanakan  semua program pembimbingan.  Sedangkan hak- hak  klien  pemasyarakatan  yaitu  mendapatkan  perlakuan  non-diskriminatif, mendapatkan perlindungan HAM, dan mendapatkan pembinaan diluar lembaga.

## Terhambatnya Pelaksanaan Program Kegiatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19
Berkenaan  dengan  hal  tersebut  Organisasi  Kesehatan  Dunia  melakukan  berbagai upaya atas wabah pandemi Covid-19 yang tengah dihadapi seluruh umat manusia secara mendunia. Salah satu upaya dalam menanggulangi wabah ini dengan menyarankan atas kebijakan penutupan wilayah (lockdown) secara global guna meminimalisir penyebaran virus  Covid-19.  Kebijakan  ‘lockdown’  juga  mengatur  masyarakat  agar  selalu  berada  di rumah  dan  melarang  keberadaan  masyarakat  di  luar  rumah  terkecuali  diperlukannya kegiatan yang sangat tidak memungkinkan dilakukan di rumah.
Berkenaan  dengan  instruksi  dari  pemerintah  tersebut  beberapa  negara  terkait beberapa  Lembaga  Pemasyarakatan    seperti  di  negara  Eropa  memberikan  kebijakan serupa  dengan  memberikan  pembebasan  kepada  narapidana  berisiko  rendah  dan narapidana  berusia  lanjut  serta  memiliki  masalah  kesehatan.  Di  Amerika  juga memberlakukan penangguhan cuti liburan, larangan atau pembatasan kunjungan, serta penggunaan  masker.  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Timur  Tengah  pun  dilakukannya kebijakan  pemberian  pengampunan  dan  pembebasan  sementara.  Serta  Lembaga Pemasyarakatan  di  beberapa  negara  bagian  Benua  Asia  dan  Australia  memberikan pembebasan kepada narapida berisko rendah dan juga menerapkan larangan kunjungan keluarga  kepada  narapidana.  Di  Indonesia,  pemerintah  juga  memberikan  pembebasan narapidana  melalui  program  asimilasi  dan  intergrasi  secara  bersamaan.  Kebijakan pembebasan  ini  ditetapkan  pada  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  10  Tahun  2020,  hal  ini  menjadi  perhatian  penting  bagi  petugas  Balai Pemasyarakatan  yaitu  Pembimbing  Kemasyarakatan  yang  bertugas  membimbing  dan mengawasi  klien  atas  kelanjutan  hidupnya  dengan  diadakan  kegiatan  kerja  bagi  para klien yang baru saja mendapat program asimilasi akibat pandemi Covid-19.

## Kendala dalam Melaksanakan Program Kegiatan Kerja bagi Klien Pemasyarakatan
Untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  pengawas  bagi  para  klien pemasyarakatan  dalam  bimbingan  kegiatan  kerja  dengan  cara  klien  datang  sendiri  ke Balai Pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya  Bapas juga mengalami kendala baik internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil  data yang diperoleh, maka
4 World Health Organization (2019), Coronavirus. Retreived from Wordl Health Oragnization: https://www.who.int/health- topics/coronavirus .
dapat  diketahui  bahwa  kendala-kendala  yang  dihadapi  Bapas  dalam  menjalankan bimbingan, diantaranya sebagai berikut:
A. Kendala Internal yaitu:
1. Kendala  Kuantitas  Bapas,  klien  pemasyarakatan  yang  sedang menjalankan  masa  bimbingan  tidak  seimbang  dengan  jumlah  pegawai  yang bertugas  sebagai  pembimbing  pemasyarakatan  dan  pihak  ketiga  yang menyalurkan hanya beberapa program kegiatan kerja di Bapas tidak seimbang.
2. Kendala  Berkomunikasi,  untuk  komunikasi  sering  mengalami kesulitan  dan  juga  ‘miskomunikasi’  antara  klien  pemasyarakatan  dengan pembimbing kemasyarakatan serta pihak ketiga yang menyalurkan kegiatan kerja di Balai Pemasyarakatan.
3. Kendala Luas Wilayah, sebagian klien pemasyarakatan tidak hanya berpendudukan  di  wilayah  setempat  yang  berdekatan  dengan  lokasi  Bapas, oleh  karena  itu  sangat  menghambat  kedatangan  klien  untuk  melaksanakan bimbingan kegiatan kerja. Apalagi pada masa pandemi covid-19 ini para pihak Bapas tidak menganjurkan para klien untuk datang langsung ke Bapas karena marus  mengikuti  peraturan  pemerintah  yang  harus  mengikuti  protocol Kesehatan  untuk  mencegah  penularan  virus  covid-19.  Selain  itu  jika  para Pembimbing  Kegiatan  Kerja  tidak  dapat  turun  langsung  ke  rumah  masing- masing  klien  untuk  memberikan  bimbingan  atau  mengunjungi  klien pemasyarakatan,  karena  kurangnya  dana  dan  kurangnya  kuantitas  untuk dapat menjangkau daerah diluar lokasi Bapas. Apabila dana mencukupi, maka kemungkinan dapat menjangkau tempat tinggal  klien.
B. Kendala Eksternal yaitu:
1. Kendala anggaran, dalam hal Anggaran yang diperoleh Bapas dari  pemerintah  untuk  melakukan  bimbingan  bagi  para  klien.  Dimana dengan  banyaknya  klien  yang  sekarang  masih  menjalankan  masa bimbingan,  tidak  semua  klien  dapat  melaksanakan  bimbingan keterampilan kerja karena alasan dana atau anggaran yang sangat minim.
Sehingga Bapas hanya dapat memberikan bimbingan pelatihan kerja yang hanya kepada beberapa klien saja.
2. Klien yang telah diberikan kesempatan dalam bekerja tidak mau  memanfaatkan  kesempatan  yang  diberikan  tersebut  dikarenakan ingin mendapatkan sesuatu secara instant atau mudah. Akan tetapi ada juga dikarenakan  beberapa  hal  klien  tidak  menerima  kegiatan  kerja  tersebut yaitu karena kegiatan kerja yang disediakan oleh Bapas tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka.
3. Lokasi  tempat  tinggal  klien  yang  jauh  dari  lokasi  Bapas
membuat  sulit  untuk  dijangkau  dengan  kendaraan  umum,  tidak  semua klien  memiliki  kendaraan  pribadi  oleh  karena  itu  beberapa  klien bermodalkan kendaraan umum.

## Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Kerja
5 Untuk  mengatasi  kendala  yang  dihadapi  oleh  Balai  Pemasyarakatan  dalam menjalankankan bimbingan pelaksanaan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan, maka diperlukan upaya dari Bapas sendiri, yaitu:

## A. Hal Internal yaitu :
1. Dengan  jumlah  pegawai  Bapas  yang  sedikit,  dan  klien pemasyarakatan  yang  berjumlah  lebih  banyak  dibandingkan  pegawai,  maka Bapas berupaya dalam mengatasi bagaimana caranya setiap klien mempunyai dan dapat di handle oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Bapas juga berusaha untuk merekrut orang-orang yang dengan sukarela ingin menjadi pembimbing pemasyarakatan atau Pekerja Sosial dari pihak ketiga.
2. Para pegawai  Bapas terutama yang bertugas sebagai pembimbing Kemasyarakatan  diusahakan  dapat  menyesuaikan  Bahasa  komunikasi  yang digunakan  antara  PK  dengan  klien  agar  mempermudah  komunikasi,  agar antara  pembimbing  Kemasyarakatan  dengan  klien  dapat  berkomunikasi dengan baik tanpa adanya komunikasi yang tidak jelas.  Serta meminimalisir masalah ‘miskomunikasi’ diantara Klien dan Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Dengan luas wilayah yang kurang memadai dan upaya pencegahan penularan virus covid-19 Bapas berusaha agar dapat mengunjungi dan tetap memberi  bimbingan  kegiatan  kerja  bagi  klien  pemasyarakatan  yang  berada diluar  Kabupaten/Kota  setempat  dengan  cara  pihak  Bapas  bekerjasama dengan pemkot dimana para klien berada, sehingga dapat menjangkau klien pemasyarakatan.  Agar  para  klien  pemasyarakatan  mendapatkan  kegiatan bimbingan yang sama.

## B. Hal Eksternal yaitu:
1. 6 Dengan  anggaran  yang  sedikit  berusaha  semaksimal  mungkin memanfaatkan  anggaran  atau  dana  yang  ada  cukup  untuk  melakukan bimbingan bagi para klien yang mendapatkan bimbingan kegiatan kerja agar program  pembimbingan  yang  ada  dapat  berjalan  sesuai  dengan  diharapkan serta  terlaksana  dengan  sebaik-baiknya  untuk  mewujudkan  klien  yang
5 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.Jakarta,Departemen Kehakiman RI.1999
6 Adi Sujatno,Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri,Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004
memiliki  bekal  dan  menjadi  manusia  yang  dapat  bertanggung  jawab.  Serta Bapas tidak hanya memberikan bimbingan bekal kerja saja, tetapi Bapas juga melakukan  kerjasama  kepada  pihak  swasta  atau  instansi  swasta  untuk mempermudah klien mendapatkan kegiatan kerja serta memperbanyak bekal dan  kemampuan  bagi  klien,  tujuan  dilakukan  tersebut  agar  klien  memiliki bekal maupun kemampuan sehingga ketika klien mendapatkan pekerjaan dan skill  untuk  mempertahankan  kehidupannya  dan  menjadi  manusia  yang bertanggung jawab.
2. Dengan  kekurangan  sumber  daya  manusia  untuk  bekerja,  maka Bapas mendorong para klien agar mau bekerja. Terutama kepada klien yang sama sekali yang tidak memiliki kemampuan atau skill dalam bekerja. Karena tidak semua klien memiliki kemampuan dalam bidang pekerjaan dan memiliki background  berpendidikan,  maka  tujuan  diadakan  ini  agar  klien  dapat memiliki kemampuan dalam bekerja sehingga tidak mengulangi kesalahan lagi dan  menjadi  manusia  dapat  memenuhi  kebutuhan  kehidupannya  serta menjadi manusia yang bertanggungjawab.
Adapun pencegahan, penanganan, pengendalian, dan pemulihan Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan diatur sebagaimana dijelaskan pada instruksi tersebut bahwa adanya penyediaan fasilitas kesehatan pada Lapas, Rutan maupun Bapas seperti cairan antisepik, air bersih, cairan desinfektan, sarung tangan, masker, dll sebagai bentuk pencegahan serta melakukan pengendalian pada zona merah dengan cara:
1. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
2. Memberhentikan layanan kunjungan.
3. Memberikan perlakuan khusus terhadap penyelenggaraan layanan yang berkaitan dengan Covid-19.
4. Tetap  melaksanakan  kegiatan  kerja  yang  dilaksanakan  oleh  Bapas  dengan mematuhi protokol kesehatan.
5. Menjaga keadaan kondusif.
Untuk  pelaksanaan  aktivitas  pada  Unit  Pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan sebagaimana  gambaran  keseharian  Petugas  Pemasyarakatan  dengan  narapidana, tahanan  maupun  klien  pemasyarakatan  mengacu  pada  intruksi  pencegahan  yang diberikan oleh Pemerintah, meliputi:
1. Mencuci  tangan  memakai  sabun  pada  air  yang  mengalir  atau  bisa  juga menggunakan hand sanitizer sesuai petunjuk pemakaian.
2. Tidak menyentuh area mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan dengan bersih.
3. Ketika batuk dan bersin sangat wajib menutup mulut dengan lengan kita sendiri, atau dengan menggunakan tisu, bisa juga menggunakan kain, setelah itu baru cuci tangan lagi.
4. Menggunakan masker yang sesuai anjuran pemerintah.

## 5. Selalu jaga jarak atau dapat dikenal dengan Social Distancing.
Balai Pemasyarakatan adalah Unit Pelaksanaan Teknis dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang secara teknis berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan berada  langsung  dibawah  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  wilayah setempat.
7 Dari  pengamatan  yang  saya  lakukan  di  beberapa  Balai  Pemasyarakatan  dapat dijelaskan bahwa program pembimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan merupakan program kegiatan yang berorientasi pada pemberian keterampilan  kerja  berdasarkan  minat  dan  bakat  bagi  klien  pemasyarakatan  yang memiliki keahlian dan dapat berguna serta dapat diaplikasikan didalam maupun setelah keluar  dari  Bapas.  Dengan  adanya  program  ini  diharapkan  klien  pemasyarakatan mendapatkan  pengalaman  dan  keahlian  yang  lebih  sehingga  tidak  mengulangi  tindak pidananya lagi dan dapat kembali ke kehidupan masyarakat sebagai warga negara yang baik.  Berikut  ini  terdapat  program  pembimbingan  kegiatan  kerja  bagi  klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan antara lain Pelatihan Bengkel Motor dan Mobil, Kursus  stir  mobil/supir,  Pelatihan  Bengkel  Las,  Pelatihan  Service  AC,  serta  Pelatihan service alat-alat elektronik lainnya.
Adapun tujuan program pembimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan sebagai berikut :
1. Mengenal/memahami kepribadian dan lingkungannya
2. Menerima keadaan dirinya dan lingkungan secara positif dan dinamis.
3. Mampu bersikap objektif/mandiri dalam mengambil keputusan.
4. Memperoleh pengarahan diri sendiri atau memotivasi diri klien.

## 5. Klien Pemasyarakatan mampu memahami pewujudan dirinya.
Bimbingan jika dilaksanakan terus menerus kepada klien pemasyarakatan secara tatap  muka  atau  berhadapan  langsung  akan  mempengaruhi  perubahan  perilaku  klien. Perubahan perilaku ini tercermin dari peningkatan kepribadian  klien dan peningkatan hubungan sosial klien dalam lingkup keluarga dan masyarakat. Contohnya seperti Klien mematuhi perintah agama diharpakan dengan cara klien dapat meningkatkan bimbingan
7 Ninik Widiyanti, Yulius Waskita,Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penyegahannya,Bina Aksara, Jakarta,1987.
sosial  dan  ketaatan  saat  menjalankan  perintah  agama  yang  ada  di  Bapas,  dan  juga diharapkan  klien  mematuhi  aturan  dan  regulasi  yang  berlaku  dengan  mendapat bimbingan sosial, diharapkan  klien bisa mematuhi aturan  atau  norma sosial  dan  tidak akan pernah  mengulangi  kejahatan lain. Selain itu juga dapat bertujuan meningkatkan hubungan  sosial  klien  seperti  hubungan  dengan  keluarga  klien  diharapkan  dapat membuat  hubungan  harmonis  dengan  keluarga  dan  juga  hubungan  klien  dengan komunitas  klien  diharapkan  untuk  membangun  hubungan  baik  dengan  masyarakat, termasuk korban, dan berperan aktif dalam kegiatan lingkungan masyarakat. Agar klien pemasyarakatan  dapat  melaksanakan  pelayanan  masyarakat  dan  kembali  kepada masyarakat  maka  akan  memberikan  bimbingan  agar  mereka  menjadi  anggota masyarakat  yang  produktif  dan  bermanfaat  untuk  memotivasi  mereka  dalam mewujudkan  harapan  dan  cita-citanya  serta  berperan  aktif  dalam  kegiatan kemasyarakatan.
8 Berkaitan dengan masa pandemi covid-19 saat ini, beberapa waktu lalu Menteri Hukum dan HAM membuat suatu kebijakan publik pada bidang pemasyarakatan dengan membuat kebijakan melalui Keputusan Menteri Hukum  dan Ham tentang  pengeluaran dan  pembebasan  narapidana  melalui  asimilasi  sebagai  tujuan  dasar  penanggulangan penyebaran Covid-19. Yang dimana dalam Kepmenkumham tersebut merupakan salah satu  upaya  pencegahan  dan  penyelamatan  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan dalam  pencegahan  Covid-19.  Pengeluaran  ini  dilakukan  dan  diberikan  kepada  seluruh narapidana yang ada di seluruh Indonesia dengan ketentuan yang berlaku. Pembebasan bersyarat dan pengeluaran yang dilakukan melalui asimilasi dilakukan secara serentak dengan  melalui  Permenkumham  No  10  tahun.  Dalam  keputusan  menteri  itu  dapat diketahui bahwa sejumlah ketentuan bagi narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi. Kemudian program reintegrasi tersebut dilanjutkan di Balai Pemasyarakatan khususnya yang sedang di teliti di Bapas.

## HASIL
Adapun  analisis  dari  hasil  penelitian  di  atas  untuk  memahami  sejauhmana implementasi  kebijakan  pembimbingan  mengenai  Program  Bimbingan  Kegiatan  Kerja bagi  klien  pemasyarakatan  di  Balai  Pemasyarakatan.  Model  implementasi  kebijakan Pembimbingan  tersebut  menetapkan  adanya  5  (lima)  variabel  yang  mempengaruhi kinerja  implementasi  program  bimbingan  kegiatan  kerja  di  tengah  pandemi  Covid-19, antara lain :
a. Standar dan Ukuran
Pemahaman tentang ukuran dan tujuan  program  kegiatan kerja  bagi para  klien pemasyarakatan  sangat  penting,  karena  akan  menentukan  tingkat  ketercapaian program  pembimbingan.  Para  pelaksana  program  pembimbingan  klien pemasyarakatan  di  Bapas  adalah  klien  pemasyarakatan.  Ukuran  dan  tujuan
8 Intruksi Ditjenpas No. PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian, dan Pemulihan Corona Virus Disease (COVID-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
program  kegiatan  kerja  pada  dasarnya  adalah  apa  yang  hendak  dicapai  oleh pembimbing kemasyarakatan, hal tersebut seharusnya mendapat perhatian dari para petugas Bapas karena kadangkala rencana program yang sudah dirumuskan tidak sepenuhnya berjalan, sehingga menimbulkan pengimplementasian program kegiatan kerja yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
Agar  suatu  kebijakan  dapat  terimplementasi  dengan  baik  perlu  adanya komunikasi antara pembimbing kemasyarakatan dengan para klien pemasyarakatan. Komunikasi dilakukan untuk menjelaskan ukuran dan tujuan program kegiatan kerja yang  akan  diimplementasikan.  Dengan  adanya  pemahaman  yang  sama  diharapkan kedua  belah  pihak  memiliki  motivasi  yang  sama  dan  dapat  bekerjasama  mencapai tujuan. Melalui komunikasi, klien akan memiliki gambaran tentang program kegiatan kerja apa yang akan dilaksanakan selama masa bimbingan serta sumber daya apa yang dibutuhkan.  Kegiatan  kerja  klien  pemasyarakatan  berlangsung  selama  masa pembimbingan  klien  tersebut  berakhir,  jadi  sangat  membutuhkan  motivasi  yang tinggi dan sumber daya finansial yang cukup besar, terutama bagi klien yang lokasi tempat tinggalnya cukup jauh dari kantor Bapas.
b. Sumber Daya
9 Keberhasilan program pembimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan di  Bapas  sangat  dipengaruhi  oleh  kondisi  sumber  daya  manusia  yang  tersedia. Kondisi  sumber  daya  manusia  di  Bapas  saat  ini  dinilai  masih  sangat  kurang. Apabila jumlah pelaksana program kegiatan kerja seimbang dengan pembimbing pelaksanaan  kegiatan  kerja,  maka  kegiatan  kerja  di  Bapas  akan  berhasil  dan berjalan dengan baik. Kenyataan yang ada jumlah pembimbing kemasyarakatan lebih  sedikit  dibandingkan  jumlah  klien  pemasyarakatan.  Tidak  seimbangnya jumlah pembimbing kemasyarakatan dengan jumlah klien juga berpengaruh pada kemampuan  dalam  melakukan  pengawasan,  sehingga  tidak  sedikit  klien  tidak melaksanakan bimbingan.
Untuk  meningkatkan  keterampilan/skill  pada  klien  diperlukan  berbagai pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan program bimbingan di Bapas. Bapas berupaya  untuk  meningkatkan  kualitas  para  pembimbing  kemasyarakatannya, misalnya menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan pelaksana kegiatan kerja yang lain.
c. Aktivitas Komunikasi
Komunikasi  dan  kerjasama  memang  merupakan  suatu  proses  yang  saling berhubungan karena memerlukan sikap saling memahami tugas dan peranan dari masingmasing  pihak  dan  sikap  saling  menghargai  perbedaan  pendapat. Komunikasi dan kerjasama yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di
9 Prayitno dan Amti E (1994). Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling.Jakarta. Rineka Cipta .
Bapas dengan para klen saat ini masih sangat terbatas. Melalui komunikasi dan kerjasama  dengan  keluarga,  petugas  bapas  dan  masyarakat  akan  memiliki informasi  yang  didapat  sebagai  bahan  pelaksanaan  bimbingan  kegiatan  kerja, seperti informasi tentang kegiatan sehari-hari klien pemasyarakatan.
d. Anggaran
Petugas bapas dalam melaksanakan program bimbingan sangat bergantung pada suatu anggaran yang di terima oleh Bapas, hal ini merupakan faktor yang sangat penting.  Karena  dengan  terpenuhinya  suatu  anggaran  yang  di  terima,  maka pelaksanaan bimbingan kegiatan  kerja bagi klie pemasyarakatan dapat berjalan sesuai perencanaan program dan akan terimplementasi sangat optimal.
e. Lingkungan Masyarakat dan Lingkungan Sosial
Faktor  lingkungan  masyarakat  sangat  mempengaruhi  pelaksanaan  program bimbingan  klien  di  Bapas.  Apalagi  yang  sekarang  ini  kondisi  sedang  kita  alami bahkan seluruh dunia mengalami dan merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini sangat menjadi perhatian petugas bapas atas keberhasilan klien yang harus memiliki  sebuah  keterampilan  dalam  bidang  pekerjaan  agar  kelak  ia  memiliki kemampuan untuk melanjutkan hidupnya di masyarakat.
Sedangkan pada kondisi saat ini, pelaksanaan program bimbingan kegiatan kerja di bapas  sementara  terhenti  dan  terhambat  karena  himbauan  pemerintah  untuk  berjaga jarak  dan  tidak  di  perbolehkan  untuk  interaksi  langsung  dengan  orang-orang  yang bertujuan untuk mencegah mata rantai virus covid-19. Oleh karena itu Bapas sementara ini melaksanakan program bimbingan melalui daring dan home visit oleh pembimbing kemasyarakatan yang tempat tinggal klien masih bisa terjangkau.
Permasalahan  lain  yang  biasanya  dihadapi  oleh  klien  adalah  kondisi  lingkungan sosial,  baik  lingkungan  sosial  keluarga  maupun  masyarakat.  Klien  memerlukan  ruang untuk  segera  mengembalikan  dan  mengembangkan  kemampuan  dirinya.  Penerimaan keluarga  terhadap  klien  sangat  mempengaruhi  sikap  klien  dalam  melaksanakan bimbingan. Jika keluarga menunjukan sikap yang mendukung klien dalam melaksanakan program bimbingan di Bapas, maka klien pun memiliki semangat untuk melaksanakan bimbingan dan secepatnya memperbaiki kehidupannya.

## PENUTUP
Berdasarkan  penjelasan  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan bahwa  Pelaksanaan  program  kegiatan  kerja  bagi  klien  pemasyarakatan  di  Balai Pemasyarakatan  yang  selama  ini  dilaksanakan  belum  mencapai  kinerja  yang  optimal. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaanya yaitu kurangnya keseimbangan sumber daya  manusia  antara  petugas  bapas  dengan  klien  pemasyarakatan,  pemahaman komunikasi  antara  klien  pemasyarakatan  dengan  pembimbing  kemasyarakatan  masih kurang tercipta hubungan yang harmonis, program pembimbingan yang tergolong tidak
mengikuti  zaman  sehingga  para  klien  kurang  berminat  dan  kurang  antusias  untuk melaksanakan program bimbingan kegiatan kerja.
Selain  itu  agar  dapat  berjalan  sesuai  dengan  perencanaan  program  bimbingan kegiatan kerja bagi klien pemasyarakatan secara  optimal, untuk itu diajukan beberapa saran seperti agar Pemerintah dapat melebihkan anggaran dana Bapas yang digunakan untuk  program  pembimbingan  kegiatan  kerja  klien,  agar  pegawai  Bapas  khususnya Pembimbing  Kemasyarakatan  atau  SDM  Bapas  dapat  ditambahkan,  meningkatkan pelatihan bagi pegawai Bapas untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, memperluas kerjasama terhadap institusi atau pihak ketiga diluar Bapas, agar program kegiatan kerja dapat bervariasi dan dapat berjalan dengan baik, tetap melaksanakan program bimbingan kegiatan kerja  di tengah masa  pandemic covid-19 tetapi harus benar-benar  mematuhi protokol  kesehatan  yang  ditentukan  pada  peraturan  pemerintah,  dengan  begitu  klien dapat  tetap  melaksanakan  kewajibannya  dengan  cara  social  distancing  di  Bapas, disarankan agar klien mau mengikuti pelatihan kegiatan kerja yang disediakan oleh Bapas terutama yang tidak punya keahlian.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Adi  Sujatno,Sistem  Pemasyarakatan  Indonesia  Membangun  Manusia  Mandiri,Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, 2004.
Ninik Widiyanti, Yulius Waskita,Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penyegahannya,Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Prayitno dan Amti E. 1994. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta. Rineka Cipta.
Alfaris,  M.  R.,  2018.  Peran  Dan  Tindakan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Konteks Kekuasaan  Dan  Kewenangan  Yang  Merepresentasikan  Rakyat  Daerah. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 1(1).
Zulkarnain, I. N. N. B. S. I. N., 2020. Corporate Criminal Liability based on Economic Analysis of Law. s.l., International Conference in Recent Innovations (ICRI).

## Peraturan Perundang-Undangan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.Jakarta,Departemen Kehakiman RI.1999.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998 Permenkumham No 10 Tahun  2020  tentang  syarat  pemberian  asimilasi  dan  hak  integrasi  bagi
narapidana  dan  anak  dalam  rangka  pencegahan  dan  penanggulangan penyebaran COVID-19.
Indonesia,  2020,  Intruksi  Ditjenpas  No.  PAS-08.OT.02.02  Tahun  2020  Tentang Pencegahan,  Penanganan,  Pengendalian,  dan  Pemulihan  Corona  Virus  Disease (COVID-19) Pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

## Lainnya
World  Health  Organization  (2019),  Coronavirus.  Retreived  from  Wordl  Health Oragnization: https://www.who.int/health-topics/coronavirus .