## PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG YANG DILAKUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

## Oleh: Samuel
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Borobudur

## Abstrak
Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, melahirkan dan memberikan kewenangan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi sejak Agustus 2003. Indonesia mulai memantapkan diri untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional modern. Setiap undang-undang yang dinilai melanggar Undang  Undang Dasar 1945 pasca amandemen dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya (constitutional review) oleh hakim konsitusi. Pelem- bagaan mekanisme pengujian undang-undang (judicial review) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud dari adanya pemurnian atau purifikasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia setelah dilakukannya empat kali (1999-2002) perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi tiga kewenangannya, yaitu memutus pengujian undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945, sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilihan umum dan kemudian termasuk pula perselisihan pemilihan kepala daerah menyusul diberikannya kewenangan memutus sengketa pemilihan kepala daerah kepada Mahkamah Kons- titusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya menguji konstitusionalitas un- dang-undang telah memberi akses bagi warga negara Indonesia untuk memperjuang-kan hak-hak konstitusional mereka.
Kata kunci: Penemuan Hukum ( Rechtsvinding ), Mahkamah Konstitusi

## Abstract
Changes or amendments to the 1945 Constitution, gave birth and granted authority to the Constitutional Court since August 2003. Indonesia began to establish itself to apply the principles of modern constitutional democracy. Any law deemed to have violated the post-amendment 1945 Constitution may be brought to the Constitutional Court to be tested for constitutionality by a Constitutional Court judge. The institutionalization of the judicial review mechanism conducted by the Constitutional Court is one form of purification or purification of the presidential government system in Indonesia after the fourfold (1999-2002) amendments to the 1945 Constitution. The Constitutional Court has three powers, namely to decide the judicial review of the 1945 Consti- tution,  the dispute over the authority of state institutions, and the dispute over the results of the general election and subsequently including disputes over regional head elections following the granting of authority to decide on disputes over the election of regional heads to the Constitutional Court. The existence of the Constitutional Court with the authority to examine the constitutionality of the law has provided access for Indonesian citizens to fight for their constitutional rights.

## Keywords: Legal Discovery (Rechtsvinding), Constitutional Court

## A.  Pendahuluan
Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia saat ini diakui sebagai negara contoh terbaik dalam
berdemokrasi. Praktik demokrasi konstitusional di Indonesia kini sedang mengalami kemajuan cukup berarti sejak dimulainya proses demok-
ratisasi menyusul jatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. 1 Praktik demokrasi konstitusional saat ini relatif telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional modern karena ditegakkannya mekanisme checks and balances dan adanya jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. 2
Sebagai negara yang berdasarkan atas hu- kum (recststaat) maka, sejak era reformasi ne- gara Indonesia lebih appresiatif dalam mewu- judkan supremasi hukum. Hukum itu untuk ba- gian  terbanyak ditetapkan oleh kekuasaan atau kewibawaan yang  berwenang. Ini hampir selalu berupa perlengkapan penguasa ( overheids-or- gann ) dari suatu tatanan hukum dan tatanan ne- gara yang konkret. 3
Dibentuknya  lembaga  yudisial  Mahka- mah Konstitusi, Republik  Indonesia  semakin memantapkan  praktik  demokrasi konstitusional di Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas In- donesia dan Ketua Mahkamah Konstitusi Repu- blik Indonesia yang pertama periode tahun 2003 -2008; Keberadaan Mahkamah Konstitusi meru- pakan fenomena baru dalam dunia ketatanega- raan. Umumnya, negara-negara, yang sistem dan praktek demokrasinya sudah mapan tidak mengenal atau tidak membentuk lembaga Mah- kamah Konstitusi yang berdiri sendiri di sam- ping Mahkamah Agung. Pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi umumnya dilakukan oleh negara yang lepas dari kekuasaan otoritarian dan memulai demokratisasi. 4
Indonesia yang memulai proses demokra- tisasi pada Era Reformasi, memandang perlu pula membentuk lembaga Mahkamah Konstitu- si. 5 Ini merupakan terobosan penting untuk praktek demokrasi konstitusional di Indonesia. Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang mulai menjalankan tugasnya pada Agustus
1 Irmawan, Supremasi Hukum Era Reformasi ,  Cempaka Media, Jakarta, 2001, hal 37.
2 Isrok Mahardi, Politik Hukum Ketatanegaraan Pasca Reformasi , Brawijaya Press, Malang, 2009, hal 15.
3 Salim, Perkembangan  Teori Dalam Ilmu Hukum , Raja- wali Pers, Jakarta, 2010 , hal 35.
4 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indo- nesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hu- kum Universitas Indonesia, 2004, hal. 194.
5 Ibid , hal 32.
2003, Indonesia tidak memiliki lembaga yudi- sial yang memiliki wewenang menguji undang- undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 jika undang-undang tersebut dinilai bertenta- ngan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 6 Sebelum berdiri Mahkamah Konstitusi, kewenangan judicial review dimiliki oleh Mah- kamah Agung yang hanya terbatas pada me- nguji peraturan di bawah undang-undang terha- dap undang-undang. Mahkamah Agung tidak memiliki wewe-nang untuk melakukan judicial review terhadap konstitusionalitas suatu un- dang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, meskipun undang-undang tersebut berten- tangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 7 Akibatnya, sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Mahfud MD, Ketua Mahka- mah Konstitusi yang kedua, undang-undang pa- da masa Orde Baru didominasi oleh eksekutif mulai dari perencanaan hingga ke pelaksanaan- nya, bahkan pengesahannya pun sangat tergan- tung pada Presiden. 8
Setelah perubahan atau amandemen Un- dang-Undang Dasar 1945 dari tahun 1999 hing- ga 2002 dan kemudian disusul dengan pemben- tukan lembaga Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2003, doktrin di atas tidak berlaku la- gi. 9 Indonesia mulai memantapkan diri untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi konstitu- sional modern. Maka, undang-undang yang di- nilai melanggar Undang  Undang Dasar 1945 pasca amandemen dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji konstitusionalitasnya (constitutional review) oleh hakim konsitusi. 10
Menurut Saldi Isra, adanya pelembagaan mekanisme pengujian undang-undang (judicial review) yang dilakukan oleh Mahkamah Kons- titusi merupakan salah satu wujud dari adanya pemurnian atau purifikasi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia setelah dilakukannya empat kali (1999-2002) perubahan Undang-Un-
6 Ibid , hal. 201.
7 Hermanto, Demokrasi dan Negara Hukum , Dharma- wangsa Press, Surabaya, 2003, hal 62.
8 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Mene- gakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2006, hal. 133.
9 Ibid , hal 136.
10 Loc.cit , hal 53
dang Dasar 1945. 11 Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan tiga kewenangannya, yaitu me- mutus pengujian undang-undang atas Undang- Undang Dasar 1945, sengketa kewenangan lem- baga negara, dan perselisihan hasil pemilihan umum dan kemudian termasuk pula perselisihan pemilihan kepala daerah menyusul diberikannya kewenangan memutus sengketa pemilihan ke- pala daerah kepada Mahkamah Konstitusi. 12 Hu- kum itu memiliki suatu bentuk tertentu, suatu struktur formal. Sebagai Negara yang berdasar- kan hukum ( rechtstaat ), hukum memiliki fungsi mengatur ketertiban masyarakat, dan masyara- kat wajib patuh terhadap ketentuan hukum. Arti- nya masyarakat tidak boleh abai terhadap kai- dah hukum. 13 Kita membedakan kaidah-kaidah hukum, figur-figur hukum dan lembaga-lemba- ga hukum (pranata hukum). Termasuk ke dalam kaidah-kaidah hukum adalah aturan-aturan umum (misalnya undang-undang), keputusan- keputusan konkret (misalnya vonis-vonis, kepu- tusan keputusan pemerintah atau ketetapan) dan asas-asas hukum. 14
Permasalahannya Mengapa Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dalam Pengujian Un- dang-Undang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi ?

## B.  Kewenangan Menguji Undang-undang Oleh  Mahkamah Konstitusi
Makin banyaknya perkara pengujian un- dang-undang yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi sedikitnya menunjukkan tiga hal penting.
1.   Munculnya kesadaran konstitusional di kalangan warga negara Indonesia ten- tang hak-hak konstitusional mereka yang telah dijamin oleh Undang Undang Da- sar 1945. Keberadaan Mahkamah Kons- titusi dengan kewenangannya menguji konstitusionalitas undang-undang telah memberi akses bagi warga negara Indo- nesia  untuk  memperjuangkan hak-hak
11 Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2010, hal. 63.
12 Ibid , hal 65.
13 Faisal Santiago, Pengantar Ilmu Hukum , Cintya Press, Jakarta, 2014, hal 59.
14 Hermasyah Adiwijata, Pengantar Filsafat Hukum, Ja- kal Press, Yogyakarta, 2004, hal 29.
konstitusional mereka.
2.  Banyak undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan pe- raturan perundang-undangan serta men- cederai hak-hak kon-stusional warga ne- gara Indonesia. Inilah yang kemudian mendorong pihak-pihak yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut mengajukan permohonan pengujian un- dang-undang ke Mahkamah Konstitusi. 3.  Banyaknya permohonan pengujian un- dang-undang yang diajukan ke Mahka- mah Konstitusi, merupakan salah satu bukti bahwa pembentukan undang-un- dang belum sepenuhnya mewujudkan asas-asas pembentukan peraturan perun- dang-undangan yang baik. Akibatnya, "terkesan Mahkamah Konstitusi merupa- kan tempat untuk menampung pelbagai kelemahan yang dimiliki undang-un- dang". 15
Dalam beberapa putusan pengujian un- dang-undang oleh Mahkamah Konstitusi terse- but ada yang berdimensi penemuan hukum (rechtsvinding).
Mahkamah Konstitusi telah mengintrodu- sir penemuan hukum (rechts-vinding) dalam putusannya tersebut. Keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang berdimensi pene- muan hukum (rechtsvinding) ini telah memicu perdebatan pro dan kontra baik di kalangan ma- syarakat, politisi, maupun ahli dan praktisi hu- kum. 16
Sejak terbentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi tanggal  13 Agustus 2003 dan mulai berfungsi sejak 19 Agustus 2003, maka sejak itu secara resmi negara Indonesia telah memiliki lembaga yudisial yang berwenang melakukan pengujian konstitusional (constitutional review) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. 17
Kelahiran  Mahkamah  konstitusi merupa-
15 Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perun- dang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Un- dang-Undang Berkelanjutan , RajaGrafindo Persada, Ja- karta, 2009, hal. 9 dan 242.
16 Hermasyah, Demokrasi di Negara Hukum , Cakra Me- dia Press, Surakarta, 2005, hal 28.
17 Ibid , hal 34.
kan bagian dari transisi politik yang berkem- bang di Indonesia.
Menurut Prof.  Dr.  Satya Arinanto, SH. MH ;
Dalam beberapa kasus, arah transisi po- litik telah menuju demokrasi, baik dengan cara memulihkan suatu bentuk demokrasi dari pemerintahan yang telah dirusak oleh suatu rezim yang diktator atau melalui langkah-langkah untuk membentuk suatu pemerintahan demokrasi yang baru, dima- na tak satu pihakpun dari rezim sebelum- nya dilibatkan. 18
Masa transisi dari era pemerintahan orde baru ke era reformasi, diantaranya berlatar bela- kang kondisi sosial politik dan hukum di Indo- nesia yang terjadi penyimpangan serta tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Keberadaan perundang-undangan banyak tidak terkontrol, sehingga justru substansinya lebih banyak me- menuhi kemauan pemegang kekuasaan. Perilaku pemegang kekuasaan atas nama hukum justru sifatnya hanya formalitas.  Dapat dicontohkan misalnya kebebasan pers di batasi. Kebebasan menyampaikan pendapat juga terbelenggu. Dan bahkan kontrol terhadap undang-undang  tidak ada, atau identik bahwa undang-undang seolah telah memenuhi ketentuan hukum karena telah dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan hukum. 19
Mahkamah Konstitusi yang diberi kewe- nangan menguji konstitusionalitas undang-un- dang yang sementara memiliki kewenangan ju- dicial review adalah Mahkamah Agung. Selan- jutnya MA hanya memiliki kewenangan terbatas hanya menguji peraturan di bawah undang-un- dang terhadap undang-undang. Dengan demiki- an, pernah terjadi ruang kosong pengujian kons- titusionalitas undang-undang yang cukup lama dalam sejarah konstitusionalisme Indonesia. Alasan lainnya yaitu tugas hakim tidak menguji
18 Satya Arinanto, Politik Hukum Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi, Paper dalam acara Pengukuan Jabatan  Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Paper ini merupakan salah satu ba- han kajian untuk mata kuliah yang diampu beliau  pada kuliah program Doktor Ilmu Hukum Pancasarjana Uni- versitas Borobudur, Semester Ganjil 2011.
19 Edi Suryono, Regulasi Hukum, Politik dan Demokrasi , Wacana Media Press, Bandung, 2003, hal 43
undang-undang, tetapi menerapkan undang-un- dang, dan jika hakim berwenang menguji un- dang-undang  -maka itu akan bertentangan de- ngan konsep supremasi Majelis Permusyawara- tan Rakyat (MPR). 20
Kewenangan Mahkamah Agung melaku- kan judicial review pernah dicantumkan saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Seri- kat (RIS) Tahun 1949 pada
Pasal 156, 157, dan 158. Namun, kewena- ngan judicial review oleh Mahkamah Agung ini hanya terbatas pada pengujian undang-undang yang berlaku di negara bagian RIS terhadap Konstitusi RIS. 21 Sementara pada masa berla- kunya Undang-Undang Dasar Sementara Ta- hun 1950 (UUDS 1950), yang menggantikan berlakunya Konstitusi RIS, pengujian undang- undang terhadap UUDS 1950 tidak dapat dila- kukan karena tidak ada ketentuan tentang ju- dicial review dan tidak ada satu pun lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung, yang me- miliki wewenang untuk menguji undang-un- dang atas konstitusi. 22
Kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji secara materil peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang diperkuat melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1973 Pasal 11 ayat (4).
Ketentuan ini kemudian-dicantumkan da- lam Pasal 11 ayat (4) Ketetapan MPR No- mor II/MPR/1978, yang selanjutnya di- cantumkan dalam Pasal 24A ayat (1) Un- dang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga (tahun 2001) dan dijabarkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Ke- hakiman (Undang-Undang Nomor 4 Ta- hun 2004) dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No- mor 5 Tahun 2004). 23
Selanjutnya, Pada dekade 1980-an, mun- cul kembali usulan memberikan kewenangan pada Makamah Agung untuk melakukan pe- ngujian undang-undang, sebagaimana telah
20 Achmad Roestandi, Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hal. 2.
21 Ibid , hal 25
22 Ibid , hal 30
23 Achmad Roestandi, Op. cit ., 2006, hal. 3
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 701 - 710
pernah diusulkan oleh Muhammad Yamin se- belumnya. Namun, usulan ini kembali kandas dengan alasan yang sama seperti yang telah pernah dikemukakan oleh Soepomo. 24
Dengan demikian, kewenangan judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tetap terbatas pada  pengujian peraturan perun- dang-undangan di bawah undang-undang. 25 Ar- tinya, pengujian konstitusionalitas undangun- dang oleh lembaga yudisial tetap belum dapat dilakukan  di Indonesia selama praktik ketata- negaraan periode berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan pas- ca-reformasi tahun 1998. Gagasan tentang per- lunya pengujian konstitusionalitas undang-un- dang tetap sebatas wacana dan aspirasi.
Di Era Reformasi, Majelis Permusyawa- ratan Rakyat mengesahkan Ketetapan Nomor III/MPR/2000  tentang Sumber Hukum dan Ta- ta Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang memberi kewenangan pada MPR untuk mengu- ji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 5 ayat (1) Ketetapan MPR tersebut menyebutkan bahwa "Majelis Permusya- waratan Rakyat berwenang menguji un- dang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR". 26
Kewenangan legislative review Majelis Permusyawaratan Rakyat ini tidak pernah di- laksanakan,  yang jika pun dilaksanakan maka tentu saja tidak dapat disebut sebagai judicial review karena Majelis Permusyawaratan Rak- yat bukan lembaga kehakiman.
Selanjutnya, gagasan pentingnya penguji- an konstitusionalitas Undang-undang oleh suatu lembaga yudisial baru terwujud ketika dilaku- kan pengesahan atas Perubahan Ketiga Undang Undang-Dasar 1945 pada 9 November 2001. Sejak itulah gagasan tentang pembentukan Mah- kamah Konstitusi diadopsi dalam sistem ketata- negaraan Indonesia.
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kekuasaan ke-
24 Ibid , hal 3
25 Abdoel Gani, op.cit , hal 58
26 TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hu- kum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
hakiman dilakukan oleh sebuah Mahka- mah Agung dan badan peradilan yang ber- ada di bawahnya dalam lingkungan pera- dilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh se- buah Mahkamah Konstitusi". 27
Penyebutan lembaga Mahkamah Konsti- tusi itu menegaskan tentang pembentukan lem- baga kehakiman baru yang berada di luar ling- kungan peradilan Mahkamah Agung, namun se- derajat kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Kemudian Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan secara eksplisit ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh Mahka- mah Konstitusi. Saat dilakukan Perubahan Ke- empat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, disahkan Pasal III Aturan Peralihan Un- dang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa "Mahkamah Konstitusi dibentuk selam- bat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebe- lum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung". 28 Ketentuan ini mem- berikan kepastian konstitusional atas pemben- tukan Mahkamah Konstitusi karena ada batas waktu yang jelas pembentukannya.
Pada tanggal 13 Agustus 2003 kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 29 Undang- Undang Mahkamah Konstitusi secara khusus mengatur lebih lanjut tentang kedudukan, susu- nan, dan kekuasaan Mahkmah Konstitusi, peng- angkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi serta hukum acara Mahkamah Konstitusi. De- ngan disahkannya Undang-Undang tentang
27 Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan Pasal 24 ayat (2).
28 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, disahkan Pasal III Aturan Peralihan Undang- Undang Dasar 1945.
29 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No- mor 98, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indo- nesia Nomor 4316. Tanggal 13 Agustus tersebut kemudi- an ditetapkan oleh Mah-kamah Konstitusi sebagai hari peringatan lahirnya Mahkamah Konstitusi. Sembilan Ha- kim Konstitusi periode pertama tersebut yaitu: Jimly Asshiddiqie, Achmad Roestandi, dan I Gede Palguna (da- ri jalur Dewan Perwakilan Rakyat); Ahmad Syarifuddin Natabaya, Abdul Mukthie Fadjar, dan Harjono (dari jalur Presiden); dan Mohamad Laica Marzuki, Soedarsono, dan Maruarar Siahaan (dari jalur Mahkamah Agung).
Penemuan Hukum (rechtsvinding) Dalam Pengujian Undang- Undang …                                                                         Samuel
Mahkamah Konstitusi ini, kemudian dilakukan rekrutmen dan pengangkatan sembilan Hakim Konstitusi melalui tiga jalur, yaitu Dewan Per- wakilan Rakyat, Presiden, dan Mahkamah A- gung. Pada tanggal 15 Agustus 2003, pengang- katan sembilan Hakim Konstitusi ditetapkan de- ngan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003, yang kemudian dilanjutkan dengan pe- ngucapan sumpah jabatan dan pelantikan sem- bilan Hakim Konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003.  Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2003 para Hakim Konstitusi mulai melaksanakan tu- gasnya. Pada tanggal itu pula, untuk pertama ka- linya melalui sidang tertutup terpilih Jimly As- shiddiqie sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan M. Laica Marzuki sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Menurut Jimly Asshiddi- qie, ketika itu Mahkamah Konstitusi hanya pu- nya modal tiga lembar kertas, yaitu Undang-Un- dang Dasar 1945 buatan Majelis Permusyawa- ratan Rakyat, Undang-Undang tentang Mahka- mah Konstitusi buatan Dewan Perwakilan Rak- yat, dan Keputusan Presiden tentang Pengang- katan Hakim Konstitusi buatan Presiden. 30
Saat ini Mahkamah Konstitusi telah rela- tif berhasil melakukan institutional and capacity building karena telah memiliki kelengkapan pra- sarana dan sarana yang sangat memadai untuk menjadi sebuah lembaga yudisial.

## C.  Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi
Secara teoritis terkait tujuan hukum Roes- coupound, “Produ k hukum yang mulai di- berlakukan tersebut secara filosofis dapat dinyatakan sebagai upaya membangun teori tentang hukum dan teori tentang pembuatan undang-undang, dan mencoba mempersatukannya dengan suatu gagasan yang akhirnya memecahkan persoalan yang sama dengan tugas menghasilkan suatu yang sempurna. yang harus berdiri teguh selama-lamanya. 31

## Keberadaan Mahkamah Kosntitusi, meru- pakan upaya gagasan memecahkan persoalan di
30 Jimly Asshiddiqie, op.cit.2008, hal 104.
31 Roscoe Pound, An Introduction to the Philosophy of Law (terjemahan), Jakarta: Bhatara Niaga Media, 1996, hal. 3.
bidang hukum.
Secara jelas, kedudukan Mahkamah Kons- titusi disebutkan pada Pasal  2 dan Pasal 3 Un- dang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi.
Pasal 2 menyebutkan bahwa "Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan keha- kiman yang merdeka untuk menyelengga- rakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kemudian Pasal 3 menye- butkan bahwa "Mahkamah Konstitusi ber- kedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia". 32
Mahkamah Konstitusi memiliki kedudu- kan yang kuat dan tinggi dalam sistem ketatane- garaan Indonesia.  Disebut memiliki kedudukan kuat karena pembentukan Mahkamah Konstitusi memiliki sandaran konstitusional melalui Un- dang-Undang Dasar 1945. 33 Sementara disebut memiliki kedudukan tinggi karena Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara dan sebagai lembaga  kehakiman tersen- diri. Mahkamah Konstitusi berkedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung. Perbedaan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yaitu terletak pada kewenangan yang di- miliki. 34
Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi harus berperan sebagai “judex factie", yaitu terlibat aktif dalam meme- riksa fakta-fakta di lapangan. Sementara Mah- kamah Agung hanya bertindak sebagai “judex juris", yaitu hanya memeriksa berkas perkara dan memperhatikan aspek-aspek penerapan hu- kum dalam putusan pengadilan yang lebih ren- dah. 35
Kekuasaan kehakiman di Indonesia dapat disebut menganut sistem bifurkasi ( bifurcation
32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mahka- mah Konsitusi.
33 Joko Pranowo, Kedudukan Hukum Mahkamah Konsti- tusi , Gama UP, Yogyakarta, 2006, hal 19.
34 Dahlan Thaib, Lembaga Tinggi Negara Di Era Refor- masi , Cakra Buana Press, Yogyakarta, 2005, hal 51.
35 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang- Undang, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005, hal. 206.
system ) 36 atau dualist structure, 37 karena pelaku kekuasaan kehakiman terbagi menjadi dua ca- bang, yaitu cabang peradilan biasa (ordinary court) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dilaksana- kan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun Mah- kamah Agung dan Mahkamah Konstitusi meru- pakan pelaku kekuasaan kehakiman yang berke- dudukan sejajar, keduanya memiliki yurisdiksi dan kompetensi berbeda. Namun, jika dilihat dari kewenangannya, Mahkamah  Konstitusi tampak berkedudukan "sedikit lebih tinggi" dari Mahkamah Agung. 38 Hal ini jika ditelaah terli- hat misalnya, pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah un- dang-undang yang sedang dilakukan oleh Mah- kamah Agung wajib dihentikan apabila undang- undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahka- mah Konstitusi sampai ada puiusan Mahkamah Konstitusi". 39
Dalam kedudukannya sebagai lembaga kehakiman yang kewenangannya bersinggungan dengan konstitusionalisme dan ketatanegaraan, ada lima fungsi yang biasanya dilekatkan pada Mahkamah Konstitusi, yaitu:
1.   Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai Pengawal Konstitusi (the guardian of the Constitution) agar supremasi konstitusi dapat ditegakkan.
2.   Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai Pengendali  Keputusan berdasarkan sis- tem demokrasi (control of democracy).
3.   Mahkamah Konstitusi merupakan satu- satunya Penafsir Konstitusi (the sole or the highest interpreter of the Constituti- on) yang memiliki kekuatan hukum me- ngikat.
36 Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, Mema- hami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2004, hal. 62.
37 Achmad Roestandi, "Peran dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 3, No- mor 1, Februari 2006, hal. 9.
38 Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusi- onal Diberbagai Negara,Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 108.
39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mah- kamah Konstitusi.
4.   Mahkamah Konstitusi melaksanakan fungsi sebagai Pelindung Hak Konstitu- sional (the protector of citizen's consti- tutional rights).
5.  Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (the protector of human rights) . 40
Menurut Hans Kelsen, dalam konteks me- lakukan pengujian undang-undang atas konsti- tusi, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai negative legislator, yaitu berwenang menge- nyampingkan dan bahkan membatalkan undang- undang yang terbukti bertentangan dengan konstitusi. 41 Itu  dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang mengikat semua pihak (erga omnes), meskipun permoho- nan atas putusan itu dimohonkan oleh hanya sa- tu atau beberapa orang.
Sebagai lembaga yudisial yang berfungsi sebagai negative legislator, Mahkamah Konstitusi adalah sebagai counter-balance atas Dewan Perwakilan Rakyat yang  ber- fungsi sebagai positive legislator, yaitu lembaga yang membuat dan mengesahkan undang-undang. Perbedaannya antara ke- duanya terletak pada prosedur rekrutmen- nya. 42 Hakim Konstitusi merupakan peja- bat lembaga tinggi negara yang diangkat (appointed officials) sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah pejabat lembaga tinggi negara yang dipilih lewat pemilihan umum (elected officials) . 43
Hakim Konstitusi yang tidak dipilih lewat pemilihan umum berwenang membatalkan suatu undang-undang yang dibuat oleh anggota  ang- gota Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih le- wat pemilihan umum. Artinya, hanya dengan li- ma orang Hakim Konstitusi dari sembilan orang Hakim Konstitusi, Hakim Konstitusi dapat me- nyatakan materi suatu undang-undang, baik se- bagian atau seluruhnya, tidak memiliki kekuatan
40 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakar- ta, 2007, hal. 604.
41 Ibid , hal 609.
42 Aswanto, Kedudukan Hakim Konstitusi Dalam  Sistem Peradilan di Indonesia , Cempaka Media, Jakarta, 2006, hal 78.
43 Ibid , hal 79.
44 Ibid , hal 82
45 Eko Prasojo, " Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hu- kum dan Politik Indonesia ", Jentera, Edisi 11 Tahun III Januari-Maret 2006, hal. 31-34.
46 Munafrizal Manan, Dinamika Demokrasi dan Politik Nasional Pasca Orde Baru, Pustaka Jaya Abadi, Yogya- karta,  2008, hal. 157
47 Ibid , hal 163
hukum dan tidak mengikat untuk umum jika materi undang-undang tersebut bertentangan de- ngan Undang-Undang Dasar 1945. 44
Hal tersebut dimungkinkan karena sistem ketatanegaraan Indonesia menerapkan suprema- si konstitusi yang Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal supremasi konstitusi tersebut. Secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi merupa- kan organ hukum (Organ des Rechts) dan bu- kan sebagai organ politik (Organ der Politik). Sejumlah kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi sebetulnya berhubungan erat dengan politik dan karena itu putusan-putusan yang di- jatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh atau dampak politik, meskipun proses pembuatan putusan di Mahkamah Konstitusi adalah proses hukum dan bukan proses poli- tik . 45
Artinya, Mahkamah Konstitusi pada da- sarnya adalah lembaga negara yang sangat ber-
dekatan dengan dimensi politik, meskipun fung- si yang harus dijalankannya merupakan wilayah hukum. Sebagai lembaga kehakiman yang mer- deka dan imparsial, tentu saja Mahkamah Kons- titusi harus harus independen dan netral dari se- gala bentuk pengaruh dan partisan politik. 46

## D. Penutup
Dengan demikian, tampak jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dalam sistem keta- tanegaraan Indonesia. 47 Dengan kedudukan dan fungsi stategis yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi mampu mempengaruhi dan bahkan menentukan temuan hukum melalui praktik konstitusionalisme melalui sidang peradilan pe- ngujian undang-undang yang diajukan ke Mah- kamah Konstitusi dan sekaligus kehidupan poli- tik di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Abdoel Gani, Sistem Hukum di Indonesia , Airlangga UP, Surabaya, 1999. Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2004.
Arinanto, Satya, Nunik Triyanti, Memahami Hukum: Dari Kontruksi sampai Implimentasi , Rajawa- li Press, Jakarta, 2009.
Arinanto, Satya , Politik Hukum Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi , Paper dalam acara Pengukuan Jabatan  Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Paper ini merupakan salah satu bahan kajian untuk mata kuliah yang diampu beliau  pada kuliah program Doktor Ilmu Hukum Pancasarjana Universitas Borobudur, Semester Ganjil 2011.
Aswanto, Kedudukan Hakim Konstitusi Dalam  Sistem  Peradilan di Indonesia , Cempaka Media, Jakarta, 2006.
Dahlan Thaib, Kewenangan Lembaga Tinggi Negara , Jakal Press, Yogyakarta, 2006.
Dahlan Thaib, Lembaga Tinggi Negara Di Era Reformasi , Cakra Buana Press, Yogyakarta, 2005. Edi Suryono, Regulasi Hukum ,Politik dan Demokrasi , Wacana Media Press, Bandung, 2003. Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2004.
Hermasyah Adiwijata, Pengantar Filsafat Hukum, Jakal Press, Yogyakarta, 2004. Hermasyah, Demokrasi di Negara Hukum , Cakra Media Press, Surakarta, 2005. Isrok Mahardi, Politik Hukum Ketatanegaraan Pasca Reformasi , Brawijaya Press, Malang, 2009 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
Jimly Asshiddiqie, Menegakkan Tiang Konstitusi, Memoar Lima Tahun Kepemimpinan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. di Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanite- raan MKRI, 2008.
Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusional Diberbagai Negara ,  Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang di Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Ke- paniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara, Jakarta: Sekre- tariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
Joko Pranowo, Kedudukan Hukum Mahkamah Konstitusi , Gama UP, Yogyakarta, 2006.
Lili Rasjidi dkk, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2010. Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2006. Munafrizal Manan, Dinamika Demokrasi dan Politik Nasional Pasca Orde Baru, Pustaka Jaya Abadi, Yogyakarta,  2008.
Rifai,Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Roestandi,Achmad, Mahkamah  Konstitusi dalam Tanya Jawab, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
Roestandi, Achmad " Peran dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi ", Jurnal Konstitusi, Volume 3, Nomor 1, Februari 2006.
Salim SH,MS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2010. Santiago, Faisal, Pengantar Ilmu Hukum , Cintya Press, 2014. Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan Pasal 24 ayat (2).
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002, disahkan Pasal III Aturan Pera- lihan Undang-Undang Dasar 1945.
TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi.
Jurnal Lex Publica, Vol. IV, No. 1, Nopember 2017, hal. 701 - 710