## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KHI TENTANG IKRAR TALAK DI DEPAN PENGADILAN
(STUDI MULTI KASUS ULAMA SALAFIYAH CUKIR)

## Misbahul Munir
Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib misbachul442@gmail.com

## Abstrack
Pada  dasarnya  hak  penjatuhan  talak  itu  ada  pada  tangan  suami  akan  tetapi sebagai  pimpinan  rumah  tangga  suami  tidak  di  benarkan  berbuat  kekerasan  terhadap istri  terlebih  dalam  hal  mentalak  istri  karena  menurut  Fiqh  Islam  jika  suami  sudah menjatuhkan  kata  talak  terhadap  istri  maka  sudah  dikatakan  jatuh  talak.  Dalam penelitian  ini  penulis  mengambil  rumusan  masalah  yaitu  :  Bagaimana  konsep  Islam tentang  ikrar  talak,  bagaimana  konsep  KHI  tentang  ikrar  talak  dan  bagaimana pandangan  ulama  Cukir  tentang  penerapan  ikrar  talak  di  depan  pengadilan  agama, Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pandangan  ulama tentang penjatuhan talak di depan pengadilan agama maupun di luar sidang pengadilan agama, serta Bagaimana  pendapat  mereka  terhadap  penjatuhan  talak  menurut KHI. Agar  penelitian  ini  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan  oleh peneliti,  maka  dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  jenis  penelitian field research .  Berdasarkan data yang ada dapat di analisis bahwa  para  ulama  Cukir  masih  berpegang  teguh  terhadap  fiqh  klasik,  mereka  kurang sependapat  dengan  keharusan  ikrar  talak  di  depan  pengadilan  agama,  mereka beralasan  talak  bisa  jatuh  dimana  pun  tanpa  harus  di  depan  pengadilan  Agama. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa menurut ulama Cukir talak itu bisa jatuh dimana saja,  pendapat  ini  mereka  ambil  berdasarkan  alqur’an,  fiqh  klasik,  serta  pemikiran, pengalaman dan keilmuan yang  mereka miliki.
Kata Kunci : Pandangan Ulama, Ikrar Talak, Pengadilam Agama, KHI.

## A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan  atau  rumah  tangga  adalah  suatu  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang laki-laki  dengan  seorang  perempuan  melalui  akad  nikah  dengan  tujuan  untuk membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera. 1 Bisa juga kalau kita melihat Undang- undang No.1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.” 2 Pada  prinsipnya  perkawinan  itu  bertujuan  untuk  mewujudkan
1 Sidi Nazar Bakry, Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga Yang Sakinah, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 2001), cet I, h.2
2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, h.17
kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,  wa  rahmah.  Sehingga  tercapailah kebahagiaan yang kekal bagi suami istri yang bersangkutan.
Sedangkan  dalam  syari’at  Islam  juga  dijelaskan  bahwa  tujuan  dari  perkawinan antara  lain  :  1)  Membuat  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  menjadi terhormat dan saling meridhai. 2) Memberikan jalan yang paling sentosa pada seks sebagai naluri manusia,  memelihara  keturunan  dengan  baik  dan  menghindarkan  kaum  wanita  dari penindasan  kaum  laki-laki.  3)  Membuat  pergaulan  suami  istri  berada  dalam  naungan naluri  keibuan  dan  kebapaan,  sehingga  akan  melahirkan  anak  keturunan  yang  baik sebagai  generasi  penerus  misi  kekhalifaan.  4)  Menimbulkan  suasana  yang  tertib  dan aman  dalam  kehidupan  sosial. 3 Pada  hakikatnya,  seseorang  yang  melakukan  akad pernikahan  adalah  saling  berjanji  serta  berkomitmen  untuk  saling  membantu, menghargai  dan  menghormati  antara  yang  satu  dengan  lainnya,  sehingga  tercapailah kebahagiaan dan cita-cita yang diinginkan. Selain itu juga telah disebutkan dalam KHI mengenai  tujuan  dari  adanya  sebuah  perkawinan  yaitu  terletak  pada  pasal  3  yang berbunyi “Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. 4
Para ulama dalam kitab fiqih telah menentukan rukun dan syarat yang harus ada dalam  menjatuhkan  talak.  Dalam  hal  ini,  ada  ulama  yang  menyebutkan  bahwa  rukun talak ada 5, yaitu (1) lafal talak ; (2) istri ; (3) wilayah atau kekuasaan suami; (4) tekat atau  tekat  untuk  berbuat  ;  (5)  suami  atau  wakil  yang  menceraikan.  Ulama  yang berpendapat  demikian,  diantaranya,  al-bajuri  (w.  1276  H)  dalam Hashiyah  al-bajuri, Abu Zakariya al-Ansari (w. 926 H) dalam Fath al-Wahhab. Sementara itu, ulama yang menyatakan bahwa rukun talak ada 4 dengan tidak memasukan wilayah atau kekuasaan suami sebagai rukun talak, di antaranya  adalah ‘Abd al-Rahman al-jaziri (w. 1941 M) dalam kitab  al-fiqh  ‘ala  al-madhahib  al-Arba’ah dan  Abu  Zakariya  dalam Tuhfat  al  – Tullab .  Sedangkan,  Zayn  al-Din  al-jubba’i  al-Amili  (w.  965  H)  dalam al-  Rawdah memasukkan ishhad (persaksian sewaktu suami ikrar talak) dan qasd dalam rukun talak.
Melalui  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  pemerintah  telah  mengatur  mekanisme  dan
3 H.M.Zuffran  Sabrie, Analisa  Hukum  Islam  Tentang  Anak  Luar  Nikah, (Jakarta,  Departemen Agama RI, 1998), h.7-8
4 Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Departemen  Agama  RI,  Direktur  Jendral  Kelembagaan Agama Islam Tahun 2001, h.14
syarat  sahnya  talak  atau  perceraian  di  mata hukum, yaitu perceraian yang dilakukan di  depan  sidang  pengadilan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pasal  115  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  jo  Undang-Undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974  jo  PP  No  9  Tahun 1975  tentang  Pelaksanaan  UU  No.1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Disana disebutkan  bahwa  “perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan agama  setelah  pengadilan  agama  tersebut  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua belah pihak”. 5 Perbedaan  talak  yang  terdapat  dalam  aturan fiqh dengan aturan KHI, dapat  menimbulkan  kontroversi  khususnya  di  kalangan  ulama pesantren  yang masih kental dengan ajaran kitab kuning, yang didalamnya masih terdapat ajaran fiqh klasik.  Jika  ternyata  kontroversi  itu  memang  ada,  maka  tentunya  akan  sangat berpengaruh terhadap efektifitas dan penerapan hukum Islam di Indonesia.
Munculnya  perubahan  hidup  antara  suami  istri,  timbul  perselisihan  pendapat diantara  keduanya,  berubahnya  kecenderungan  hati  pada  masing-masing  akan memungkinkan  timbulnya  sebuah  krisis  rumah  tangga  yang  akan  merubah  suasana harmonis  menjadi  tidak  harmonis,  persesuaian  akan  menjadi  pertikaian,  kasih  sayang menjadi kebencian. 6 Dalam penelitian ini, peneliti berupaya melacak keterkaitan aturan- aturan  tersebut  dengan  pemikiran-pemikiran  para  intelektual  muslim(ulama),  serta melacak perdebatan-perdebatan yang muncul ketika aturan-aturan ini diperbincangkan. Selain  itu,  penelitian  ini  juga  berupaya  mengungkapkan  talak  dari  kajian  kompilasi hukum  islam,  sehingga  dapat  bermanfaat  bagi  semua  orang  yang  berkepentingan  dan membutuhkannya. Masalah-masalah yang disebutkan di atas menjadi masalah-masalah penting  yang  akan  dicarikan jawabannya  dalam  penelitian  ini  dan juga  menjadi  paling utama dalam fokus masalah yang akan dibahas pada berikutnya.

## B. Fokus Penelitian
Dari pemaparan di atas, maka yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pelaksanaan KHI Tentang Ikrar talak Di Depan Pengadilan (Studi Multi Kasus Ulama Salafiyah Cukir) dengan fokus masalah penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep Islam tentang ikrar talak?
2. Bagaimana konsep KHI tentang ikrar talak?
3. Bagaiamana pendapat ulama Cukir tentang ikrar talak?
5 UU RI No. 1 Th. 1974 “Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Op.Cit., 268
6 Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, ( Kompilasi Hukum Islam, 2001)

## C. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  peneliti  adalah  pendekatan  kualitatif  yang  selalu bekerja  dengan    desain  yang  terbuka  dan  fleksibel,  bahwa  penelitian  kualitatif  sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti 7
Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkip wawancara, catatan lapangan dan bahan - bahan lain yang telah di himpun oleh peneliti untuk  menambah  pemahaman  Setelah  data  terkumpul  maka  dilaksanakan  sebuah analisis. Penelitian ini menggunakan dua metode analisis yaitu:
1. Metode deduktif yaitu menyimpulkan data  yang diambil dari teori generalisasi yang  bersifat  umum  selanjutnya  ditemukan  kenyataan  yang  bersifat  khusus. 8
Metode ini digunakan untuk menganalisa fenomena dilapangan tentang praktek pemahaman  tentang  ikrar  talak  di  depan  sidang  pengadilan  Agama  yang kemudian  hasil  analisis  disesuaikan  dengan  sistem  atau  teori  -  teori  yang  ada dalam syariat Islam.
2. Metode  deskriptif  yaitu  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  mendeskripsikan makna  data  shingga  pembaca  dapat  merasakan  seakan  -  akan,  merasakan  atau mengalamai  apa  yang  terlihat,  dirasakan  atau  dialamai  oleh  peneliti.  Untuk menganalisis  pelaksanaan  hukum  ikrar  talak  di  depan  sidang  pengadilan Agama,  penerepan  ulama  tentang  penerapan  ikrar  talak  di  depan  sidang pengadila Agama yang berlaku untuk umum dan generalisasi. 9

## D. Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama
1. Pengucapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama
Ikrar  talak  yang  berlaku  di  Indonesia  harus  dilakukan  di  depan  sidang pengadilan  agama,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  39,  ayat  1  dan  2 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Pasal  65  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  jo  Undang-Undang
7 Bagong  Suryatno  dan  Sutinah  (ed), Metode  Penelitian  Sosial  Berbagai  Alternatif  Pendekatan.
( Jakarta: Kencana, 2006 ), 166
8 Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, cet I (Bandung : Sinar Baru, 1991), 7
9 Sumadi, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), hlm 18-19.
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Ikrar  talak  diucapkan  oleh  suami  setelah  pengadilan  berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian.  Dalam  hal  ini,  pengadilan  menetapkan  bahwa  permohonan  yang diajukan suami atau kuasa hukumnya dikabulkan. Terdahap penetapan ini, istri dapat  mengajukan  keberatan  dengan  melalui  banding  ke  Pengadilan  Tinggi Agama  (PTA).  Kemudian  setelah  penetapan  tersebut  memperoleh  kekuatan hukum  yang  tetap  ( inkraacht ),  Pengadilan  menentukan  hari  penyaksian  ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. Dalam sidang tersebut, suami atau wakilnya yang diberi  kuasa khusus dalam suatu akte otentik untuk mengucapkan ikrar talak,  yang dihadiri oleh istri atau  kuasanya.  Jika  istri  telah  mendapatkan  panggilan  secara  sah  atau  patut, tetapi  dia  tidak  datang  menghadap  sendiri  atau  wakilnya,  maka  suami  atau wakilnya  dapat  mengucapkan  ikrar  talak  dengan  tanpa  hadirnya  istri  atau wakilnya.  Hal  ini  berbeda,  jika  suami  dalam  tenggang  waktu  6  (enam)  bulan sejak  ditetapkan  hari  sidang  penyaksian  ikrar  talak,  tidak  datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian talak tidak  dapat  diajukan  lagi  berdasarkan  alasan  yang  sama,  Pasal  70  ayat  1-6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Ikrar  talak  tidak  dapat  diucapkan  suami  di  depan  sidang  pengadilan, sebelum  mendapatkan  izin  dari  pengadilan,  setelah  suami  istri  dipanggil pengadilan  dengan  mendatangkan  saksi-saksi  dari  keluarga  atau  teman  dekat untuk  didengar  keterangannya  berdasarkan  alasan-alasan  yang  dikemukakan oleh suami. Setelah itu, kemudian hakim dengan melalui mediator (juru damai) dan  ternyata  tidak  dapat  dipertemukan  lagi  antara  suami  istri  (gagal),  maka pengadilan  membuat  keputusan  untuk  memberikan  izin  kepada  suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama, setelah keputusan itu  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  ( inkracht ).  Artinya,  setelah  ada keputusan  pengadilan,  selama  belum  ada  keputusan  hukum  yang  tetap,  isteri
diberi hak banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA),  selama 14 hari setelah ada keputusan pengadilan.
Dalam cerai talak diterapkan ketentuan penggugat dan tergugat, bersifat contensiosa ,  yang  produk  hukumnya  berupa  keputusan.  Akan  tetapi,  sewaktu ikrar talak diterapkan ketentuan yang bersifat volunteer , yang produk hukumnya ketetapan,  sehingga  bersifat  sepihak,  yang  berarti  pengadilan  semu.  Dengan demikian,  dalam  ikrar  talak  ada  dua  produk,  yaitu  keputusan  untuk  pemberian izin  talak  dan  ketetapan  untuk  ikrar  talak.  Walaupun  suami  sudah  datang  pada hari penyaksian ikrar talak dan sidang majlis sudah dimulai, Hakim Majlis masih berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, sehingga hakim bersifat aktif, bukan pasif. Dalam hal ini, hakim masih mempunyai harapan barangkali suami berniat  untuk  tidak  melanjutkan  perceraian  dan  hidup  kembali  sebagaimana keadaan semula, karena dia melihat nasib anak-anaknya jika terjadi perceraian. Akan  tetapi,  jika  suami  tidak  berkehendak  untuk  kembali,  Hakim  Ketua mempersilahkan  kepada  suami  untuk  mengucapkan  ikrar  talak,  yang  dihadiri istrinya atau kuasa hukumnya.

## 2. Masa Berlakunya Ikrar Talak di Indonesia.
Penetapan berlakunya ikrar  talak dimaksudkan  untuk mengetahui  kapan seorang mantan istri memulai masa tunggu ( 'iddah ), baik 'iddah talak raj'i atau talak bain kubra'. Bahkan,  untuk  mantan  isteri  yang  tidak  menunggu 'iddah , yaitu  yang  belum  disetubuhi  suaminya  ( qabl al - dukhul ).  Dalam  hal  ini  harus dimengerti  bahwa  segala  hal  ihwal  yang  terjadi  dalam  sidang  ikrar  talak  harus dicatat  oleh  panitera.  Begitu  juga,  hakim  membuat  penetapan  yang  isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi (Pasal 71 ayat 1-2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Artinya, produk akhir dari  cerai  talak  ini  berupa  penetapan,  yang  berarti volunter walaupun sebelumnya masuk dalam kategori contensiosa . 10
10 Pasal  18  PP  No.  9  Tahun  1975:  Perceraian  itu  dihitung  pada  saat  perceraian  itu  dinyatakan dalam sidang; Pasal 71 (2) hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi dan Pasal 123 KHI: Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.
Penetapan hakim tentang cerai talak tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari wajib dikirimkan satu helai salinannya oleh Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk jika sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,  tanpa  bermaterai  kepada  pegawai  pencatat  nikah  yang  wilayah  meliputi tempat  kediaman  untuk  mendaftarkan  putusan  perceraian  dalam  sebuah  daftar yang disediakan untuk itu (Pasal 72 jo Pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang  Peradilan  Agama).  Jika  cerai  talak  dilakukan  di  wilayah  yang  berbeda dengan  wilayah  pencatat  nikah  tempat  perkawinan  dilangsungkan,  maka  maka satu helai petetapan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,  tanpa  bermaterai  dikirimkan  pula    kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  di tempat  perkawinan  berlangsung  dan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  nikah tersebut  dicatat  pada  bagian  pinggir  daftar  catatan  perkawinan  (Pasal  72  jo  84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
Sementara itu, jika  perkawinan dilangsungkan di  luar negeri, maka  satu helai  salinan  putusan  sebagaimana  yang  dimaksud  disampaikan  pula  kepada Pegawai  Pencatat  Nikah  ditempat  didaftarkannya  perkawinan  di  Indonesia (Pasal  72  jo  84  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989).  Dalam  hal  ini, panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai  kepada para pihak selambat-lambatnya tujuh hari terhitung setelah penetapan ikrar talak memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap  tersebut  diberitahukan  kepada  para pihak  (Pasal  72  jo  84  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama).  Kelalaian  pengiriman  salian  ketetapan  tersebut  menjadi tanggung  jawab  panitera  yang  bersangkutan  atau  pejabat  pengadilan  yang ditunjuk jika yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi mantan suami atau istri atau keduanya. 11
Hal  ini  berbeda  dengan  cerai  gugat,  sebagaimana  diterangkan  dalam  Pasal  81  (2)    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989: Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum.
11 Dengan  adanya  Pasal  72  jo  Pasal  84  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama, Pasal 28 ayat (7) Permenag Nomor 3 Tahun 1975 tidak berlaku lagi. Dalam Permenag dinyatakan: Suami isteri atau kuasanya dengan membawa surat keterangan tentang terjadinya talak datang ke  pegawai  pencatat  nikah  yang  mewilayahi  tempat  tinggal  suami  untuk  mendapatkan  Kutipan  Buku Pendaftaran Talak.

## E. HASIL PENELITIAN

## 1. Analisis Pandangan Ulama Cukir Tentang Penerapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama
Kehidupan  berumah  tangga  yang  sakinah  itu  bukanlah  pemberian cuma-cuma  dari  Allah  SWT,  jadi  setiap  orang  yang  menikah  itu  harus berusaha  untuk  menciptakan  keluarganya  agar  menjadi  keluarga  yang bahagia.  Islam  memberikan  panduan  dan  aturan  rinci  yang  harus  dilakukan oleh  setiap  pasangan  suami  isteri  demi  membentuk  keluarga sakinah mawaddah warohmah .  Selain  itu  juga  Islam  mengatur  bagaimana  cara memilih  jodoh  yang  baik,  cara  meminang,  bagaimana  cara  pelaksanaan  akad nikah,  cara  pergaulan  dalam  rumah  tangga,  apa  saja  hak  dan  kewajiban  suami isteri dan sampai kepada aturan ketika perkawinan harus berakhir.
Namun  saat  pasangan  suami  isteri  itu  sudah  tidak  bisa  disatukan kembali  dengan  cara  perdamaian  atau  melalui  cara  apapun  maka  pasangan suami  isteri  itu  berhak  untuk  mengakhiri  ikatan  perkawinannya  yang  disebut dengan  talak  atau  perceraian.  Meskipun  jalan  perceraian  itu  adalah  perbuatan yang  dibenci  oleh  allah  SWT  namun  Allah  SWT  pun  menghalalkan perceraian itu, sebagaimana hadits di bawah ini:
لوسر لاق :لاق رمع نب الله دبع نع

## الله ملسو هيلع الله ىلص
ضغبا قلاطلا الله لىا للالحا
”Dari  Ibnu  Umar  ra.  ia  berkata,  Rosululloh  SAW  bersabda: “Sesuatu  yang  halal,  tetapi  dibenci  Allah  adalah  talak”.  (H.R.  Abu Dawud. Ibnu Majah). 12
Dari  hadis  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  meskipun  cerai  itu  dihalal  kan oleh  Allah  SWT  tapi  juga  dibenci  oleh  Allah  SWT,  jadi  talak  atau  perceraian jangan  dilakukan  secara  sembarangan  tanpa  adanya  landasan  dari  hukum Islam,  salah  satunya  yaitu  bisa  menghadirkan  seorang hakam agar  bisa memberikan  solusi  atau  perdamaian  antara  suami  isteri  yang  berselisih. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An nisa ayat 35:
َقاَقِش  ْمُتْفِخ  ْنِإَو اَمِهِنْيَ ب اَديِرُي  ْنِإ  اَهِلْهَأ  ْنِم  اًمَكَحَو  ِهِلْهَأ  ْنِم  اًمَكَح  اوُثَعْ باَف
12 Ibnu Majah, dalam sunan Ibnu Majah , Juz I, Bab Thalaq  hal.  650 hadis  ke 2018.

## هنِإ اَمُهَ نْ يَ ب ُهللَّا ِقِِّفَوُ ي اًحلاْصِإ اًيرِبَخ اًميِلَع َناَك َهللَّا
Dan  jika  kamu  khawatir  ada  persengketaan  antara  keduanya,  maka kirimkanlah  seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang hakam  dari  keluarga  perempuan.  Jika  kedua  orang  hakam  itu bermaksud  mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik kepada  suami-isteri  itu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi Maha Mengenal. ( QS. An nisa: 35). 13
Penjelasan  ayat  di  atas  mengenai  adanya  seorang  hakam  di  kalangan ulama berbeda pendapat, yaitu:
a.  Pendapat  yang  menyebutkan  bahwa hakam adalah  dari  keluarga  dan hanya  bertugas  mendamaikan  dan  tidak  memiliki  hak  untuk menceraikan.  Hal  ini  didukung  oleh  pendapat  Imam  Abu  Hanifah, sebagian  pengikut  Imam  Hambali  dan qaul qadim dari  Imam  Syafi’i yang  menyandarkan tugas hakam dari  pengertian  “ hakam ”  yang  berarti wakil.  Sama  halnya  dengan  wakil  maka hakam tidak  boleh menjatuhkan  talak  kepada  pihak  isteri  sebelum  mendapat  persetujuan dari  pihak  suami,  begitu  pula hakam tidak  boleh  mengadakan  khuluk sebelum mendapat persetujuan dari isteri.
b.  Pendapat  yang  menyebutkan  bahwa hakam disandarkan  pada  hakim sehingga  dapat  memutuskan  perkara  tersebut  dan  dapat  juga  berasal dari  luar  keluarga  suami-isteri  yang  bertikai.  Pendapat  ini  di antaranya  diungkapkan  oleh  Imam  Malik,  sebagian  lain  pengikut Imam  Hambali  dan qaul jadid pengikut  Imam  Syafi’i  yang menyamakan  tugas hakam pada  makna  “ hakam ”  sebagai  hakim.  Dari penyandaran  makna  tersebut  maka hakam boleh  memberi  keputusan sesuai  dengan  pendapat  keduanya  tentang  hubungan  suami-isteri  yang sedang  berselisih  itu,  apakah  ia  akan  memberi  keputusan  perceraian atau  ia  akan  memerintahkan  agar  suami isteri  itu  berdamai  kembali. Menurut  pendapat  kedua  bahwa  yang  menyangkut hakam itu  adalah hakim  atau  pemerintah,  karena  ayat  diatas  diajukan  kepada  seluruh muslimin.  Dalam  hal  perselisihan  suami-isteri,  urusan mereka
13 Departemen  Agama  RI, Alqur’an dan Terjemahnya ,  Bandung:  Media  Fitrah  Rabbani, 2011, hlm. 84
diselesaikan  pemerintah  mereka  atau  oleh  hakim,  yang  telah  diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan. 14
Banyak  sekali  kasus  tentang  talak  di  luar  pengadilan  terjadi  karena dalam  prakteknya  Alqur’an  dan  hadis  tidak  mengatur  secara  terperinci mengenai  tata  cara  talak.  Oleh  karena  itu  terjadi  perbedaan  pendapat  ulama dalam  masalah  tata  cara  perceraian,   dan  hukum  senantiasa  berubah  seiring dengan  berkembangnya  zaman,  namun  tidak  semua  hukum  mengalami perubahan.  Hukum  berubah  karena  adanya  persoalan-persoalan  baru  atau  ada hukum  yang  memang  perlu  untuk  ditinjau  kembali.  Karena  itu  seorang memerlukan  metode  tertentu  agar  mendapatkan  hasil  produk  hukum  yang  baik dan aplicable .  Terkait  dengan  perkembangan  zaman  ini  maka  ada permasalahan  yang  muncul  yaitu  tentang  talak  di  depan  pengadilan.  Meskipun talak  di  luar  pengadilan  itu  sah  menurut  hukum  Islam  namun  talak  yang dijatuhkan  di  luar  sidang  Pengadilan  menurut  hukum  yang  ada  di  Indonesia adalah  tidak  sah.  Karena  hukum  Islam  merupakan  produk  zaman  dulu  jadi dalam  beberapa  persoalan  pun  terkadang  tidak  bisa  memberikan  solusi  pada zaman modern ini.
Menurut  jumhur  ulama  melihat  bahwa  ayat-ayat  Alqur’an  dan  hadis terbatas  jumlahnya,  sementara  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat senantiasa  muncul  dan  jawabannya  tidak  senantiasa  ditemukan  dalam Alqur’an  dan  hadis,  dalam  menghadapi  kasus  yang  baru,  yang  tidak  ditemukan dalam  nash,  kemudian  para mujtahidin berijtihad 15 guna  menetapkan suatu  hukum  yang  baru  tersebut.
Ulama  ahli  fiqh  dalam  menggali  hukum  atau  memecahkan  persoalan melalui  beberapa  langkah,  yang  pertama  yang  ditempuh  dalam  penetapan hukum  tersebut  adalah  pertama-tama  hendaklah  dicari  dalam  Alqur’an,  jika
14 Kamal  Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta:  PT  Karya  Unipress,  1974,  hlm.  189 190.
15 Terdapat  istilah  keislaman  lagi  yang  seakar  dengan  kata  ijtihad  yakni  jihad  (Ar:Jihad) dan  Mujahadah.  Wacana  ijtihad  biasa  dipakai  dalam  Ushul  Fiqh  dan  tidak  jarang  pula  dipakai dalam  pemikiran  Islam  lainnya,  yang  pengertiannya  mengacu  kepada  pengerahan  kemampuan intelektual  secara  optimal  untuk  mendapatkan  suatu  solusi  hukum  atau  untuk  mendapatkan  suatu pengetahuan.  Pengertian  demikian  tercermin  dalam  hadist  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Dawud  dan Al-Tirmidzi  terdapat  ungkapan  : Ajtahidu ra’yi (aku  akan  berijtihad  dengan  pikiranku)  demikian terlihat  bahwa  ijtihad  mengacu  pada  aktifitas  penalaran  intelektual  (Nasrun  Rusli, Konsep Ijtihad Al-Syaukani , relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia , hlm. 73.
ketetapan  hukumnya  sudah  ada  dalam  Alqur’an,  maka  ditetapkanlah  hukum tersebut  sesuai  dengan  ayat-ayatnya.  Apabila  tidak  ada  nashnya  tindakan selanjutnya  adalah  meneliti  sunnah  dan  apabila  sunnah  tidak  ada  nashnya maka  para  ulama  ahli  fiqh  menempuh  jalan  pemeriksaan  putusan  para mujtahidin yang  menjadi ijma’ (kesepakatan)  dari  satu  masa  ke  masa  tentang masalah  yang  dicari  ketetapan  hukumnya.  Apabila  terdapat  dalam  ijma’, maka  hendaknya  berusaha  dengan  sungguh-sungguh dan mengeluarkan  semua kemampuan  daya  pikir  untuk  melakukan  ijtihad guna menetapkan hukum 16
Berkaitan  dengan  talak,  Islam  memang  memberikan  hak  talak  hanya kepada  suami, 17 karena  keinginan  suami  lebih  kuat  untuk  tetap  melanjutkan tali  perkawinan  yang  telah  banyak  mengorbankan  harta,  sehingga  jika  suami ingin  cerai  atau  menikah  lagi,  tentu  sang  suami  harus  memberikan  hadiah talak  dan  harus  mengeluarkan  biaya  yang  besar  kepada  isteri  yang  di  talak selama dalam masa iddah .
Meskipun  begitu  suami  tidak  boleh  melakukan  talak  tanpa  ada kesepakatan  di  antaranya  keduannya  karena  sebuah  perceraian  itu  harus di latarbelakangi  dengan kondisi yang jelas dan darurat, tapi  dalam kedaruratan  ini  harus  bermusyawarah  di  antara  keduanya,  sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Asy-Syura ayat 38:
َنوُقِفْنُ ي ْمُهاَنْ قَزَر اهِمَِو ْمُهَ نْ يَ ب ىَروُش ْمُهُرْمَأَو َةلاهصلا اوُماَقَأَو ْمِِِّبَِرِل اوُباَجَتْسا َنيِذهلاَو Sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan  musyawarah  antara mereka,  dan  mereka  menafkahkan  sebagian  dari  rezki  yang  Kami  berikan kepada mereka . (QS Al-Asyura:38). 18
Menurut  ayat  di  atas  bahwa  dalam  proses  percerain  harus  ada musyawarah  yang  di  mana  suami  harus  bersikap  demokratis  dan  adil.  Adil  di sini  artinya  suami  mempertimbangkan  pendapat-pendapat  isteri  sebagai bentuk  implementasi  ajaran  Islam  tentang  demokrasi.  Oleh  karena  itu,  hak isteri  di  sini  bukan  hanya  pada  pasca  pernikahan  dalam  pengertian  mendapat pesangon  dan  nafkah  selama iddah, tapi  isteri  juga  harus  memiliki  posisi
16 Imam Ahmad bin Hambali, Juz II , Beirut: Darul Fikri, 1978, hlm. 495.
17 Sayyid  Sabiq, Fiqih Sunnah 4 ,  Penerjemah:  Abdurrahim  dan  Masrukhin,  Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 9
18 Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya ,  Bandung:  Media  Fitrah  Rabbani, 2011, hlm. 487.

## tawar dalam proses perceraian. 19
Sedangkan  aturan  yang  berlaku  di  Indonesia  mengatur  bahwa  setiap perceraian  baik  cerai  talak  ataupun  cerai  gugat  harus  dilakukan  di  pengadilan, hal ini diatur dalam:
1.  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan: ”Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Pengadilan setelah  Pengadilan  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua belah pihak” .
2.  Pasal  65  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama:” Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” .
3.  Pasal  15  Inpres.  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam:  ”Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan Agama  setelah  Pengadilan  Agama  yang  bersangkutan  berusaha  dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
Alqur'an,  hadis,  dan  fiqh  klasik,  bahkan  dalam  kitab  kontemporer  tidak banyak ditemukan pembahasan tentang ikrar talak di depan pengadilan. Padahal, di Indonesia telah ditetapkan suatu peraturan yang mengharuskan ikrar talak di depan pengadilan.  Hal  ini  berlaku  sejak  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974,  lebih-lebih  setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama  dan  dianjurkannya  para  hakim  menggunakan  Kompilasi Hukum  Islam  sebagai  hukum  materiil  melalui  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991. Sebelum  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  ikrar  talak  boleh  dilakukan  oleh suami terhadap isterinya kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi, kemudian suami memberitahukan  hal  tersebut  kepada  pengadilan  agama  dan  pengadilan mencatatnya  sebagaimana  diatur  dalam  UU  Nomor  42  Tahun  1946.  Karena  itu, setelah diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak berlaku ithbat (penetapan) talak,  berbeda  dengan ithbat (penetapan)  nikah  sebagaimana  diatur  dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Berdasarkan  wawancara  peneliti  lakukan  bahwa  pada  dasarnya  ulama Cukir  Jombang  (KH.  Mukhlis  Dimyati,  KH.  Syamsudin  Aly,  KH.  Amir
19 Ali  Imron, Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-qur’an Melalui Pendekatan Ilmu Tafsir), Semarang: Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 80.
Jamiludin,  KH.  Magfur  Aly)  kurang  begitu  sependapat tentang  keharusan  talak di  depan  pengadilan  agama,  karena  bagi  mereka  talak  itu  bisa  terjadi  tanpa harus  di  depan  pengadilan  agama,  sebagai  landasanya  mereka  berkeyakinan dengan hadis yang berbunyi : 20
اَنَ ثهدَح يِبَنْعَقْلا اَنَ ثهدَح ُدْبَع ِزيِزَعْلا ِنْعَ ي َنْبا دهمَُمُ ْنَع ِدْبَع ِنَْحْهرلا ِنْب بيِبَح ْنَع ِءاَطَع ِنْب يِبَأ حَبََر ْنَع ِنْبا َكَهاَم ْنَع ِبَأ َةَرْ يَرُه هنَأ َلوُسَر ِهللَّا ىهلَص ُهللَّا ِهْيَلَع َمهلَسَو َلاَق َث َلا ث ِج هنُهيد ِج د هنُُلُْزَهَو ِج د ُحاَكِِّنلا هطلاَو َلا ُق ُةَعْجهرلاَو
"Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda : ada tiga perkara yang hukumnya sama antara sengaja  dan tidak sengaja,  yaitu nikah, talak dan rujuk"
Selanjutnya jika ingin mendapatkan kepastian hukum atau legalitas  maka mereka bisa  mengajukan  perkara  perceraian  mereka  ke  pengadilan  agama.  Hal  ini  sesuai dengan  bunyi  pasal  129  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  berbunyi  “seorang suami  yang  akan  menjatuhkan  talak  kepada  istrinya  mengajukan  permohonan  baik lisan  maupun  tertulis  kepada  pengadilan  agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal istri  disertai  dengan  alasan  serta  meminta  agar  diadakan  sidang  untuk  keperluan itu” 21
Dari  sini  dapat  kita  ketahui  dan  kita  fahami  bahwa  kebanyakan  dari ulama Cukir masih  kurang  faham  bahkan  tidak  menghiraukan  ikrar talak  menurut  pemerintah yang  dalam  hal  ini  adalah  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  padahal  prosedur  talak menurut  KHI  banyak  sekali  hal-hal  yang  menguntungkan  bagi  mereka  terutama  pada masalah  administrasinya  akan  lebih  murah  dibandingkan  dengan  melalui  orang  lain. Meskipun  melakukan  proses  sidang  ke  Pengadilan  Agama  mereka  masih  merasa bahwa  Pengadilan  Agama  itu  hanya  sebagai  legalitas  atau  pelengkap saja karena mereka  beranggapan bahwa hakikat  talak yang  sesungguhnya  itu  ya ketika  suami  sudah  menjatuhkan  talak  pada  istri  meski  itu  di  rumah  bagi  mereka  itu sudah  sah  dan  mereka  melakukan  proses  di  pengadilan  agama  itu  hanya  agar  mereka bisa mendapatkan akta cerai saja.
Dari  seluruh  informan  yang  peneliti  wawancarai  rata-rata  mereka  berpendapat bahwa  talak  itu  bisa  dilakukan  di  manapun,  tanpa  harus  di  depan  pengadilan  agama. Tetapi ada satu ulama Cukir yang setuju yakni KH. Magfur Aly . Beliau mengatakan  bahwa
20 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud , vol.2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 259.
21 UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .  (Cet.  I; Bandung: Citra Umbara, 2007),  272
talak  itu  harus  dilakukan  di  depan  pengadilan  agama,  karena  hal  itu  baginya  akan mendatangkan maslahah lebih banyak dari pada mudharatnya, terutama maslahah terhadap keuturunanya . Beliau mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115  yaitu:  “perceraian  hanya dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  agama  setelah  pengadilan  agama  tersebut berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak” 22 , dan  undang-undang No.  1  Tahun  1974,  karena  di  Indonesia  ini  setatus  hukum  itu  harus  jelas. 23 Beliau  juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Nisa' (4): 59 yang berbunyi :
اَهي يَأَيَ َنيِذهلا ْاوُنَماَء ْاوُعيِطَأ َالله ْاوُعيِطَأَو َلوُسهرْلا ليوُأِو ِرْمَلأا ْمُكنِم
"Wahai orang-orang  yang beriman taatlah kepada  Allah dan taatlah  kepada rasul dan pemerintah" 24
Peneliti  juga  setuju  jika  hak  talak  ada  pada  suami  karena  pada konsep  pernikahan  memang  tidak  menjelaskan  bahwa  talak  tidak  harus dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan,  namun  bukan  berarti  hukum  Islam membenarkan  kalau  talak  itu  dilakukan  secara  mudah  atau  sembarangan apalagi  sampai  berdampak  negatif  pada  pihak-pihak  yang  harus  dilindungi berkaitan  dengan  ikatan  perkawinan  tersebut,  seperti  dalam  hak  asuh  anak  dan mut’ah ,  karena  agama  Islam  itu  adalah  agama  yang rahmatal  lilalamin yang akan  terus  selaras  dengan  perkembangan  zaman  dan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia ini atau di dunia, sampai hari akhir kelak yang tujuan utamanya adalah untuk kemaslahatan umatnya.

## 2. Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Penerapan Ikrar Talak di Depan Pengadilan Agama
Ikrar  talak  yang  berlaku  di  Indonesia  tidak  sama  dengan  ikrar  talak sebagaimana  apa  yang  terdapat  dalam  kitab  fiqh.  Artinya,  dalam  kitab  fiqh  ikrar talak  tidak  diperhatikan,  tidak  ada  bahasan  terkait  dengan  proses  terjadinya  talak. Bahkan, yang lebih kejam lagi, suami dalam keadaan dipaksapun jika mengucapkan ikrar talak dianggap jatuh atau sah talaknya (Hanafiyah), berbeda dengan mayoritas
22 UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .  (Cet.  I; Bandung: Citra Umbara, 2007),  268
23 KH. Magfur Aly , wawancara, (Cukr, 20 Juni 2017)
24 Depag, al-Qur'an , 128.
ulama  yang  menganggap  tidak  jatuh  talak.  Begitu  juga,  suami  yang  mengucapkan ikrar  talak  dalam  keadaan  bergurau (hazl) dan  main-main (la'ab) dianggap  jatuh, walaupun keberadaan hadis yang terkait dengan menjatuhkan talak secara hazl dan la'ab masih  dipermasalahkan.  Dalam  kitab  fiqh,  yang  terpokok  suami  sudah  ada kesengajaan untuk melafalkan kata talak (qasd talaffuz al-talaq), talak sudah terjadi walaupun  tidak  ada  unsur  kesengajaan  untuk  menjatuhkan  talak  ( qasd iqa'i al - talaq ). Sebagaimana termaktub dalam surat al-baqarah (2): 241 yang berbunyi :
ِتاَقهلَطُمْلِلَو عاَتَم ِفوُرْعَمْلِبَ اًّقَح ىَلَع َيِقهتُمْلا
"Kepada  wanita-wanita  yang  diceraikan  (hendaklah  diberikan  oleh  suaminya) mut'ah  menurut  yang  ma'ruf,  sebagai  suatu  kewajiban  bagi  orang-orang  yang bertakwa". 25 dan al-talaq (65): 6 yang berbunyi :
هنُهوُنِكْسَأ ْنِم ُثْيَح ْمُتْ نَكَس ْنِم ْمُكِدْجُو َلَو هنُهويراَضُت اوُقِِّيَضُتِل هنِهْيَلَع ْنِإَو هنُك ِت َلوُأ لَْحْ اوُقِفْنَأَف هنِهْيَلَع هتَّح َنْعَضَي هنُهَلَْحْ ْنِإَف َنْعَضْرَأ ْمُكَل هنُهوُتَآَف هنُهَروُجُأ اوُرَِتَْأَو ْمُكَنْ يَ ب فوُرْعَِبِ ْنِإَو ُْتْرَساَعَ ت ُعِضْرُ تَسَف ُهَل ىَرْخُأ
"Tempatkanlah  mereka  (para  isteri)  di  mana  kamu  bertempat  tinggal  menurut kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk  menyempitkan (hati)  mereka.  dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang  sudah  ditalaq)  itu  sedang  hamil, maka  berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya  hingga  mereka  bersalin,  kemudian  jika mereka  menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu,  maka  berikanlah  kepada  mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika  kamu  menemui  kesulitan  maka  perempuan  lain  boleh  menyusukan  (anak  itu) untuknya. 26
Masalah  ikrar  talak  di  depan  pengadilan  ini  sampai  sekarang  masih diperdebatkan  oleh  para  ulama,  sehingga  peneliti  tertarik  tentang  apa  penyebab perbedaan  itu  dan  bagaimana  ulama  mengatasi  masalah  ini  dan  mencoba menganalisisnya dari kompilasi hukum Islam (KHI).
Ilmu  KHI  meneliti  mengapa  manusia  patuh  pada  hukum  dan  mengapa  ia gagal  untuk  mentaati  hukum  tersebut  serta  faktor-faktor  sosial  yang mempengaruhinya.  Sebagai  suatu  cabang  KHI  yang  relatif  baru,  ilmu  KHI dikembangkan  untuk  menjelaskan  hubungan  timbal  balik  pola-pola  perilaku  dan hukum  yang  belum  dapat  dijelaskan  oleh  cabang-cabang  ilmu  pengetahuan  sosial
25 Depag, al-Qur'an, 241.
26 Ibid, 946.
lainnya.    KHI  berkembang  atas  dasar  suatu  anggapan  dasar  bahwa  proses  hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Artinya  adalah,  hukum  hanya  dapat  dimengerti  dengan  jalan  memahami  sistem sosial terlebih dahulu dan bahwa hukum adalah suatu proses. 27 Untuk memberikan pengertian  hukum,  penulis  mengemukakan  beberapa  pendapat  yang  mempunyai kapasitas  keilmuan  di  bidang  KHI,  diantaranya,  Soerjono  Soekanto  KHI  adalah suatu  cabang  ilmu  pengetahuan  yang  secara  analitis  dan  empiris  menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. 28 Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa KHI adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku  masyarakat  dalam  konteks  sosialnya. 29 R.  Otje  Salman  berpendapat  KHI adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala- gejala  sosial  lainnya  secara  empiris  analitis. 30 H.  L.  A.  Hart  tidak  mengemukakan defenisi  tentang  KHI.  Namun,  defenisi  yang  dikemukakannya  mempunyai  aspek sosiologi  hukum.  Hart  mengungkapkan  bahwa  suatu  konsep  tentang  hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam  gejala  hukum  yang  tampak  dari  kehidupan  bermasyarakat.  Masih menurutnya, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama ( primary  rules )  dan  aturan  tambahan  ( secondary  rules ).  Aturan  utama  merupakan ketentuan informal  tentang  kewajiban-kewajiban  warga  masyarakat  yang  bertujuan untuk  memenuhi  kebutuhan  pergaulan  hidup,  sedangkan  aturan  tambahan  terdiri atas  (a) rules  of  recognition ,  yaitu  aturan  yang  menjelaskan  aturan  utama  yang diperlukan  berdasarkan  hierarki  urutannya,  (b) rules  of  change ,  yaitu  aturan  yang mensyahkan adanya aturan utama yang baru, (c) rules of adjudication , yaitu aturan yang  memberikan  hak-hak  kepada  orang  perorangan  untuk  menentukan  sanksi hukum dari suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat. 31
Max Weber mengatakan, bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem  hukum  yang  bersangkutan.  Dalam  Islam  budaya  dan  perubahan  sosial  itu sangat  jelas  pengaruhnya  terhadap  pemikiran  hukum.  Perbedaan  budaya  dan
27 http://tesisiain.blogspot.com
28 Soerjono Soekanto, Mengenal KHI, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), Hal. 11.
29 Lihat uraian Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1982), h. 310.
30 R. Otje Salman, Sosiologi Hukum , (Bandung: Armico, 1992), h. 13.
31 Lihat H. L. A. Hart, The Concept of Law , (London: Oxford Inversity Press, 1961), hal. 32.
perubahan  sosial  yang  terjadi  di  daerah-daerah  yang  dikuasai  oleh  umat  Islam  di awal  abad  ke-2  H  sampai  pertengahan  abad  ke-4  H  merupakan  salah  satu  faktor yang  menyebabkan  tejadinya  perbedaan-perbedaan  pendapat  dikalangan  fuqaha (ulama  fiqh)  mengenai  sesuatu  masalah  hukum  yang  akhirnya  menyebabkan terbentuknya aliran-aliran hukum dalam Islam. 32
Pendapat yang disampaikan oleh Max Weber di atas sejalan dengan kaidah yang disampaikan oleh Yusuf Qardawi 33 yang berbunyi :
غ  ت  ب ىو ت ف لار ي  غ ت ير لأاو لاو حلأاو ة  ن  ك  ملأاو ة  ن مز لأا ارع ف .
Artinya :
Fatwa (hukum) dapat berubah karena perubahan zaman, tempat,  keadaan dan adat (‘urf).
Bila dilihat dari teori KHI yang dikemukakan oleh Max Weber serta kaedah yang di sampaikan oleh Yusuf Qordowi, belum atau tidak diterapkannya ikrar talak di depan pengadilan agama studi multi kasus ulama Cukir Jombnag Jawa Timur, di sebabkan  karena  pemahaman  serta latar belakang  pendidikan,  kajian  ilmu  yang  di pelajari,  pengetahuan  serta  pemahaman terhadap  kajian  fiqh  klasik  yang  dijadikan pedomanya,  lebih-lebih  memahami  tentang  adanya  perkembangan  hukum  Islam yang semakin maju, khususnya masalah talak di depan pengadilan agama.
Perdebatan  soal  eksisensi  hukum  agama  (Islam)  dalam  sebuah  negara, seperti Indonesia yang tak berasaskan Islam, memang sangat alot dan mengundang polemik  panjang,  sehingga  akan  menghasilkan  prodak  hukum  yang  berbeda-beda pula.  Akan  tetapi  di  sini  penulis    akan  menganalisis  hasil  wawancara  dengan ulama  Pondok  Pesantren  di  Desa  Cukir  Jombang,  tentang  talak  dalam  perspektif Kompilasi Hukum Islam  sebagai berikut :
Yang  pertama KH.  Mukhlis  Dimyati, mengatakan  talak  di  tinjau  dari perspektif  Kompilasi  Hukum  Islam  yaitu  : talak itu  sesuai dengan apa  yang  saya ungkapkan  di  atas  tadi,  bahwa  talak  itu  di  manapun  bisa  terjadi  baik  di  depan pengadilan  maupun  di  luar  pengadilan,  akan  tetapi  untuk  mendapatkan  legalitas dan  kepastian  setelah  terjadinya  talak  itu  lebih  baik  di  pengadian  agama.  Ini
32 (Max Weber,  Tebba.2003), hal: 4
33 ( Yusuf  al-Qardawi, Malamih al - Mujtama' li Muslim Alladhi Anshadah (Kairo:  Maktabat Wahbah, 2001), hlm: 77-78
kenapa  agar  masyarakat  itu  hati-hati  dalam  masalah  talak  ini,  agar  anak  beserta keluarganya  tidak  menjadi  korban  dari  perbuatan  yang  mereka  lakukan.  Jadi intinya adalah untuk menjaga kemaslahatan dirinya sendiri dan nasib anaknya. 34
KH.  Mukhlis  Dimyati mengatakan  hal  yang  seperti  itu  karena  di  latar belakangi  dengan  pendidikan  dan  pengalamanya.  KH.  Mukhlis  Dimyati  sejak kecil  sudah  mondok  di  pesantren  sampai  beliau  dewasa,  baru  mengenyam pendidikan di bangku kuliah tahun 2010 an itupun sudah berkeluarga dan menjadi pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah 2, jadi pendapat beliau yang dilontarkan berdasarkan apa yang beliau pelajari dalam fiqh klasik, seperti fathul qarib, fathul mu’in dan kitab-kitab lainya. Beliau juga berpedoman kepada hadis :
َطَع ْن َع   ب يِبَح ِن ْب ِنَْحْهر لا ِد ْبَع ْن َع  د همَُمُ َن ْبا  ِن ْعَ ي ِز يِزَعْلا ُدْبَع اَنَ ثهدَح يِبَنْعَقْلا اَنَ ثهدَح ِءا
َع َك   َهاَم ِن   ْبا ْن   َع  حَبََر  ِبَأ ِن   ْب
َلا   َق َمهل   َسَو ِه   ْيَلَع ُهللَّا ىهل   َص ِهللَّا َلو   ُسَر هنَأ َةَر   ْ يَرُه  ِبَأ ْن .ُةَعْجهرلاَو ُقَلاهطلاَو ُحاَكِِّنلا  دِج هنُُلُْزَهَو  دِج هنُهيدِج  ثَلاَث
"Diriwayatkan  dari  Abi  Hurairah  ra.,  Rasulullah  saw.  bersabda:  ada  tiga perkara  yang  hukumnya  sama  antara  sengaja  dan  tidak  sengaja,  yaitu  nikah, talak dan rujuk". 35
Untuk masalah talak ditinjau dari Kompilasi Hukum  Islam KH. Syamsudin Aly , kurang begitu menjelaskan, tetapi beliau mengatakan :
Talak  itu  dimanapun  bisa  terjadi,  maslahah  atau  tidaknya  itu kembali  lagi  kepada  individu  masing-masing,  jadi  siapa  orangnya  yang sudah  berani  berbuat  talak,  maka  ia  akan  menanggung  segala  akibatnya, akan  tetapi  kalau  punya  kekuatan  hukum  tetap  atau  legalitas  hukum  itu semuanya  menjadi  enak,  karena  ada  dasar  dan  pijakan  hukumnya  untuk nafkah dirinya sendiri dan anaknya kelak. 36
KH.  Syamsudin  Aly  mengatakan  hal  tersebut  dilandasi  keilmuan  yang beliau miliki, beliau menghabiskan masa kecilnya di pondok pesntren atas perintah abahnya KH. Aly Ahmad. Menurut peneliti beliau  mengatakan hal tersebut karena berdasarkan dan berpedoman kepada kitab-kitab atau fiqh klasik. Memang di dalam fiqh klasik tidak di jelaskan talak itu harus di depan pengadilan agama, tapi talak itu bisa  di  jatuhkan  oleh  suami  di  manapun,  baik  serius  atau  sanda  gurau  (bercanda). Beliau juga menguatkan argumentasinya dengan hadis :
34 KH. Mukhlis Dimyati, wawancara , (Cukir, 21  Juni 2017)
35 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud , vol.2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 259.
36 KH. Syamsudin Aly, wawancara , (Cukir, 21  Juni 2017)
َطَع ْن َع   ب يِبَح ِن ْب ِنَْحْهر لا ِد ْبَع ْن َع  د همَُمُ َن ْبا  ِن ْعَ ي ِز يِزَعْلا ُدْبَع اَنَ ثهدَح يِبَنْعَقْلا اَنَ ثهدَح ِءا َلا   َق َمهل   َسَو ِه   ْيَلَع ُهللَّا ىهل   َص ِهللَّا َلو   ُسَر هنَأ َةَر   ْ يَرُه  ِبَأ ْن   َع َك   َهاَم ِن   ْبا ْن   َع  حَبََر  ِبَأ ِن   ْب .ُةَعْجهرلاَو ُقَلاهطلاَو ُحاَكِِّنلا  دِج هنُُلُْزَهَو  دِج هنُهيدِج  ثَلاَث "Diriwayatkan dari Abi  Hurairah ra., Rasulullah  saw. bersabda:  ada tiga perkara yang hukumnya sama antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu nikah, talak dan rujuk". 37
Pendapat yang hampir sama juga di utarakan oleh KH. Amir Jamiludin yang mengatakan :
Talak itu  sejauh  yang  saya  tahu  itu  ya  talak  menurut  agama  dan  talak menurut  negara,  kalau  talak  menurut  agama  itu  jika  semisal  saya  sudah mentalak  istri  saya  itu  sudah  jatuh  talaknya  sedangkan  ke  pengadilan agama itu sebagai kelanjutan dari talak yang saya jatuhkan tadi untuk selanjutnya di  proses  di  pengadilan  agama,  tapi  dari  sudut  pandang  Kompilasi  Hukum  Islam yang  begitu,  untuk  menjaga  nasibnya  sendiri  dan  nasib  anaknya,  biar  ada  yang merawat dan menjaganya. 38
Pendapat  yang  ini  menurut  peneliti  agak  longgar,  biarpun  beliau menyatakan  talak  itu  di  manapun  bisa  terjadi  tetapi  dibalik  itu  beliau  juga mempunyai  kelonggaran,  bahwa  untuk  kebaikan  dirinya  dan  keturunya  talak  itu harus  di  depan  pengadilan.  Menurut  peneliti,  ungkapan  yang  beliau  pilih  itu  juga berdasarkan  keilmuan  yang  didapat  ketikah  masih  nyatri  di  pondok  pesantren  dan karena beliau juga menjabat sebagai pengasuh pondok pesantren Wali Songo Cukir kabupaten Jombang, beliau mengungkapan dasarnya:
ميِلَع  عيَِسَ َهللَّا هنِإَف َق َلاهطلا اوُمَزَع ْنِإَو "Dan  jika  mereka  ber'azam  atau  berketetapan  hati  untuk  talak,  maka sesungguhnya  Allah  Maha  Mendengar  dan  Mengetahui"  (Q.S.  Al-Baqarah :227). 39
Pendapat  yang  berlainan  di  ungkapkan  oleh KH.  Magfur  Aly beliau mengatakan :
Talak itu yang lebih baik di depan pengadilan agama, semuanya akan jelas dan  akan  terjamin  hak-haknya,  baik  hak  dirinya  sendiri  dan  anaknya,  sehingga
37 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud , vol.2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 259.
38 KH. Amir Jamiludin, wawancara , (Cukir, 22  Juni 2017)
39 Departemen Agama RI, Al-Qur'an, 55
suaminya  tidak  akan  seenaknya  sendiri  menjatuhkan  talak.  Kalau  talak  menurut Kompilasi Hukum Islam, dasar-dasar dari apa yang disyariatkan oleh agama Islam akan  terlaksana  dengan  baik,  karena  kecendrungan  manusia  itu  selalu  berubah- ubah,  kadang-kadang  bilang  A  kadang-kadang  B,  maka  dari  itu  harus  ditetapkan oleh pemerintah agar orang itu berhati-hati dan tidak sesuka hatinya sendiri. 40
Berdasarkan analisis peneliti kenapa KH. Magfur Aly berani mengungkapan perkataan  seperti  itu,  karena  selain  didasri  dari  pendidikan  pesantren KH.  Magfur Aly juga  aktif  bermasyarakat  sehingga  tau  perkembanagan  hukum  yang  ada  di Negara, sehingga  sedikit banyak pola pemikiran dan pemahaman KH. Magfur Aly berubah mengikuti perkembangan zaman, seperti qaidah :
غ  ت  ب ىو ت ف لار ي  غ ت ير لأاو لاو حلأاو ة  ن  ك  ملأاو ة  ن مز لأا ارع ف .
“Fatwa  (hukum)  dapat  berubah  karena  perubahan  zaman,  tempat, keadaan dan adat (‘urf)”.
Dan juga berdasarkan ayat :
ِ هلا لاَو َنوُفا ََتَ هنُهَزو  ُشُن هنُهو ُظِعَف هنُهوُر  ُجْهاَو ِف ِع ِجا َضَمْلا هنُهوُبِر ْضاَو ْنِإ  َف ْمُكَن ْعَطَأ َلا  َف اوُغْ بَ ت هنِهْيَلَع ًلايِبَس هنِإ َهللَّا َناَك اًّيِلَع اًيرِبَك
“Wanita-wanita  yang  kamu  khawatir  nusyuznya  maka  nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah. Kemudian jika mereka  menaatimu,  maka  janganlah  kamu  mencari-cari  jalan  untuk menyusahkannya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Tinggi  lagi  Maha  Besar"  (Q.S. An-Nisa’ :34) . 41
Penyebab  yang  lain  tidak  atau  belum  dilaksanakannya  talak  di  depan pengadilan agama, adalah adanya  pemahaman, khususnya yang berkenaan dengan fiqh perceraian (talak), dalam hal ini peran ulama, khususnya ulama Cukir Jombang dalam  memahi  masalah  hukum  Islam  harus  terus  dikembangkan,  agar  antara  fiqh klasik  dapat  berjalan  bersama-sama  demi  kemaslahatan  umat  manusia,  khususnya di negara Indonesia.
Sebaiknya  dalam  penerapan  ikrar  talak  di  depan  pengadilan  agama  yang peneliti lakukan pada ulama Cukir Jombang langkah lebih baiknya  memperhatikan kembali tujuan asas-asas penerapan hukum Islam sebagai berikut :
40 KH> Magfur Aly, wawancara , (Cukir, 22 Juni 20147)
41 Depag, alqur'an, 123.

## 1. Mengurangi Beban ( Taqlil al-Taklif )
Prinsip  kedua  ini  merupakan  langkah  prenventif  (penanggulangan) terhadap mukallaf dari pengurangan atau penambahan dalam kewajiban agama.
Alqur’an  tidak  memberikan  hukum  kepada mukallaf agar  ia  menambahi  atau menguranginya,  meskipun  hal  itu  mungkin  dianggap  wajar  menurut  kacamata sosial.
2. Penetapan Hukum secara Periodik
Alquran  merupakan  kitab  suci  yang  dalam  prosesi tasri’ sangat memperhatikan  berbagai  aspek,  baik  natural,  spiritual,  kultural,  maupun  sosial umat.  Dalam  menetapkan  hukum,  alqur’an  selalu  mempertimbangkan,  apakah mental  spiritual  manusia  telah  siap  untuk  menerima  ketentuan  yang  akan dibebankan  kepadanya?.  Hal  ini  terkait  erat  dengan  prinsip  kedua,  yakni  tidak memberatkan  umat.  Karena  itulah,  hukum  syariat  dalam  alqur’an  tidak diturunkan  secara  serta  merta  dengan  format  yang  final,  melainkan  secara bertahap,  dengan  maksud  agar  umat  tidak  merasa  terkejut  dengan  syariat  yang tiba-tiba. Karenanya, wahyu alqur’an senantiasa turun sesuai dengan kondisi dan realita yang terjadi pada waktu itu.

## 3. Sejalan dengan Kemaslahatan Universal
Manusia  adalah  obyek  dan  subyek  legislasi  hukum  alqur’an.  Seluruh hukum  yang  terdapat  dalam  alqur’an  diperuntukkan  demi  kepentingan  dan perbaikan kehidupan umat, baik mengenai jiwa, akal, keturunan, agama, maupun pengelolaan  harta  benda,  sehingga  penerapan  hukumnya  alqur’an  senantiasa memperhitungkan lima kemaslahatan, di situlah terdapat syariat Islam.
Islam  bukan  hanya  doktrin  belaka  yang  identik  dengan  pembebanan, tetapi  juga  ajaran  yang  bertujuan  untuk  mensejahterakan  manusia,  karenanya segala  sesuatu  yang  ada  di  dunia  ini  merupakan  fasilitas  yang  berguna  bagi manusia dalam memenuhi kebutuhannya.
4. Persamaan dan Keadilan (al-Musawah wa al-Adalah)
Persamaan  hak,    di muka adalah  salah  satu  prinsip  utama  syariat  Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan hak tersebut tidak hanya  berlaku  bagi  umat  Islam,  tetapi  juga  bagi  seluruh  agama.  Mereka  diberi
hak  untuk  memutuskan  hukum  sesuai  dengan  ajaran  masing-masing,  kecuali kalau mereka dengan sukarela meminta keputusan hukum sesuai hukum Islam.
Penyamarataan hak di atas berimplikasi pada keadilan yang sering kali didengungkan alqur’an dalam menetapkan hukum, yaitu :
ِلْدَعْلِبَ اوُمُكَْتَ ْنَأ ِساهنلا َْيَ ب ْمُتْمَكَح اَذِإَو... …Dan  apabila  kamu  menetapkan  hukum  di  antara  manusia,  supaya  kamu menetapkan dengan adil.... (QS. An-Nisa: 58)
Prinsip  persamaan  hak  dan  keadilan  adalah  dua  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (basyariyah insaniyah, akhirnya, kiranya tulisan ini dapat menggugah para pemikir dari umat Islam yang sampai saat ini masih mempunyai  pandangan  bahwa  nikah  dan  talak  dapat  dilakukan  di  sembarang tempat dan dianggap sah atau terjadi walaupun dengan tanpa unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Hal demikian, karena tulisan yang dianggap  berbeda  dengan  pendapat  mereka  itu  sebenarnya  menggunakan  ilmu istinbat  atau  istidlal  yang  dimiliki  mereka,  yang  selalu  dipelajari  dan ditekuninya. Bahkan, mereka berdalil dengan kaidah:
حلصلأا ديدلجبَ ذخلأا و لحاصلا يمدقلا ىلع ةظفالمحا
"Melestarikan  tradisi  lama  yang  baik,  dan  mengakomodir  kondisi  baru yang lebih baik" 42
Oleh  karena  itu,  ilmu  tersebut  tidak  boleh  ditinggalkan,  harus dipertahankan  sebagai  ciri  khas  dalam  memahami  ilmu  keislaman,  yang  pada umumnya  ditulis  dengan  tulisan  Arab.  Semoga  tulisan  ini  dapat  mengisi kekosongan  dalam  khazanah  ilmu  pengetahuan  keislaman  tentang  talak khususnya  talak  di  depan  pengadilan  agama,  dan  dapat  dilanjutkan  oleh  para penulis atau peneliti selanjutnya, amin ya mujib al-sailin.
42 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- masalah  yang  Praktis (Jakarta:  Prenada  Media  Group,  2006),  193.  Kaidah  ini  merupakan  kaidah  yang terkenal di kalangan pondok pesantren dalam rangka mempertahankan teori yang sudah baik, yang telah ada  dan  menerima  teori-teori  lain  yang  lebih  baik  untuk  menjaga  kelestarian  pondok yang  salih  li  kulli zaman.

## F. Kesimpulan
Dari  hasil  analisis  yang  peneliti  lakukan,  maka  sebagai  upaya  memahami dengan  lebih  sederhana,  singkat  dan  padat,  penulis  melengkapi  penelitian  ini dengan poin-poin kesimpulan yang mencakup seluruh isi sebagai berikut :
1. Talak  di  depan  pengadilan  Agama  menurut  fiqh  klasik  (ketika  suami  sudah menjatuhkan  kata  talak  terhadap  istrinya  baik  itu  secara  jelas  ataupun sindiran)  sudah jatuhlah talak tersebut.
2. Menurut  kajian  dari  Kompilasi  Hukum  Islam,  Perceraian  yang  berlaku  di Indonesia.  Perceraian   hanya   dapat   dilakukan   di   depan   sidang   Pengadilan Agama   setelah   Pengadilan   Agama   yang   bersangkutan   berusaha   dan tidak berhasil  mendamaikan  kedua belah pihak
3. Talak  di  depan  pengadilan  agama  menurut  pandangan  ulama  Salafiyah  Cukir seperti (KH.  Amir  Jamiludin,KH.  Syamsudin  Aly,  KH.  Magfur  Aly  dan  KH. Mukhlis  Dimyati) Talak  itu  tidak  harus  di  depan  sidang  pengadilan  agama, karena menurut mereka talak itu bisa dijatuhkan dimana pun, mengucapkan talak dirumah pun bisa dan itu sah menurut hukum fiqh klasik, baik dengan bercanda atau  serius,  baik  dengan  kata-kata  yang  jelas  atau  sendiran.  Talak  melalui pengadilan  agama,   mereka  anggap  hanya  sebagai  legalitas  semata  yang meskipun tidak dilaksanakan tidak menjadikan  tidak  sahnya  talak  tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qardawi,  Yusuf, Malamih al - Mujtama' li Muslim Alladhi Anshadah (Kairo: Maktabat Wahbah, 2001)
Bagong,  Suryatno  dan  Sutinah  (ed), Metode  Penelitian  Sosial  Berbagai  Alternatif Pendekatan. ( Jakarta: Kencana, 2006 )
Dawud, Abu, Sunan Abi Dawud , vol.2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya ,  Bandung:  Media  Fitrah Rabbani, 2011.
Departemen  Agama  RI, Alqur’an dan Terjemahnya ,  Bandung:  Media  Fitrah Rabbani, 2011
Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, ( Kompilasi Hukum Islam, 2001)
Djazuli, A., Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) Hambali, Ahmad bin, Juz II , Beirut: Darul Fikri, 1978. Hart, L. A., The Concept of Law , (London: Oxford Inversity Press, 1961). Imron,  Ali, Kedudukan Wanita Dalam Hukum Keluarga (Perspektif Al-qur’an Melalui Pendekatan Ilmu Tafsir), Semarang:  Universitas  Diponegoro, 2007.
Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta: PT Karya Unipress, 1974
Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia ,  Departemen  Agama  RI,  Direktur  Jendral Kelembagaan Agama Islam Tahun 2001
Majah, Ibnu, dalam sunan Ibnu Majah , Juz I, Bab Thalaq  hal.  650 hadis  ke 2018. Nazar Bakry Sidi, Kunci Keutuhan Rumah Tangga; Keluarga Yang Sakinah, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 2001
Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1982).
Rusli,  Nasrun, Konsep Ijtihad Al-Syaukani , relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia ,
Sabiq,  Sayyid, Fiqih Sunnah 4 ,  Penerjemah:  Abdurrahim  dan  Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
Sabrie,  Zuffran, Analisa  Hukum  Islam  Tentang  Anak  Luar  Nikah, (Jakarta, Departemen Agama I, 1998)
Salman, R. Otje, Sosiologi Hukum , (Bandung: Armico, 1992). Soekanto, Soerjono, Mengenal KHI, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989). Sudjana,  Nana, Tuntunan  Penyusunan  Karya  Ilmiah,  cet  I (Bandung  :  Sinar  Baru, 1991)
Sumadi, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1. UU RI No. 1 Th. 1974 “ Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam” . UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .  (Cet.  I; Bandung: Citra Umbara, 2007)
UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .  (Cet.  I; Bandung: Citra Umbara, 2007)