## ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN REGIONAL DI PROVINSI ACEH

## Abstract
This  study  aimed  to  analyze  the  level  of  income disparity in the district / city in the province of Aceh. The study  used  secondary  data  from  2002  through  2011. Theil  entropy  index  is  used  to  look  at  the  level  of disparity  between  districts  /  cities  in  Aceh  province which have been grouped into three groups of regions of the  North-East  region,  Central  Aceh  region,  and  the South-West  region.    The  results  showed  that  the  per capita  income  disparities  between  districts  /  cities  that occur  between  the  Aceh  region  is  relatively  high.  This study also found that income disparity with Theil entropy index  is  highest  in  the  North-East  region  of  Aceh, followed by the Central region of Aceh, and the smallest in  the  South-West  region  of  Aceh.  The  study recommends:  (1)  Local  government  as  policy  makers should not only focus on economic growth but also to be able  to  do  a  more  equitable  income  distribution,  (2) Pressing the population growth rate becomes essential to keep  the  level  of  income  disparity  in  the  area  can  be minimize.

## Nur Aidar
Staf pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala E-mail: nur_aidar@yahoo.com

## Ramadhan Syahputra

## Alumni pada Fakultas Ekonomi
Universitas Syiah Kuala
Keywords:
Economic growth, income per capita, Disparities

## PENDAHULUAN
Keberhasilan pembangunan bukan hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Kenyataannya,  pertumbuhan  ekonomi  yang  cepat  akan  menimbulkan  tingkat  ketimpangan pendapatan, jika tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat (Sukirno, 2006:423).
Pertumbuhan  penduduk  yang  melebihi  pertumbuhan  ekonomi  akan  menyebabkan  terjadinya disparitas  pendapatan  dengan  daerah  yang  memiliki  pertumbuhan  penduduk  yang  lebih  terkendali. Disparitas pendapatan merupakan inti permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah negara miskin dan negara sedang berkembang.
Provinsi Aceh yang memiliki sumber daya alam yang melimpah juga menghadapi permasalahan dalam  proses  pembangunan,  yaitu  ketimpangan  antar  daerah  dalam  hal  ini  kabupaten/kota,  ini dikarenakan perbedaan sumberdaya alam yang dimiliki dan jumlah penduduk di masing-masing
Tabel  1  di  bawah  ini,    menunjukkan  PDRB  per  kapita  di  atas  rata-rata  dimiliki  oleh  10 Kabupaten/kota termasuk  Kota Banda Aceh sebagai kota dengan pendapatan per kapita paling tinggi yang  menunjukkan  angka  14,18  juta  rupiah,  diikuti  kabupaten/kota  Sabang,  Aceh  Besar,  Bireuen, Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Selatan.
Tabel 1 Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita Kab/Kota di Provinsi Aceh Tanpa Migas Tahun 2011 Kabupaten/Kota Penduduk (jiwa) % Penduduk PDRB Perkapita (rupiah) 1.    Kota Banda Aceh 228,562 4.97 14.180,720 2.    Kota Sabang 31,355 0.68 8.176,910 3.    Kab. Aceh Besar 359,464 7.82 7.388,069 4.    Kab. Pidie 387,787 8.44 4.604,910 5.    Kab. Pidie Jaya 136,000 2.96 5.017,634 6.    Kab. Bireuen 398,201 8.66 6.983,505 7.    Kab. Aceh Utara 541,878 11.79 5.382,976 8.    Kota Lhokseumawe 175,082 3.81 13.263,270 9.    Kab. Aceh Timur 368,728 8.02 4.598,312 10.  Kota Langsa 152,355 3.31 6.099,726 11.  Kab. Aceh Tamiang 257,681 5.61 5.244,929

## Tabel 1
Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita Kab/Kota di Provinsi
Aceh Tanpa Migas Tahun 2011 Kabupaten/Kota Penduduk (jiwa) % Penduduk PDRB Perkapita (rupiah) 12.  Kab. Bener Meriah 125,076 2.72 6.301,428 13.  Kab. Aceh Tengah 179,546 3.91 6.938,611 14.  Kab. Gayo Lues 81,382 1.77 5.552,121 15.  Kab. Aceh Tenggara 183,108 3.98 4.310,819 16.  Kab. Aceh Barat 177,532 3.86 7.462,849 17.  Kab. Aceh Barat Daya 128,922 2.80 5.430,075 18.  Kab. Aceh Jaya 78,540 1.71 3.663,821 19.  Kab. Nagan Raya 142,861 3.11 7.084,002 20.  Kab. Aceh Selatan 206,881 4.50 6.568,705 21.  Kota Subussalam 68,990 1.50 4.005,502 22.  Kab. Aceh Singkil 104,856 2.28 4.853,668 23.  Kab. Simeulue 82,521 1.79 3.225,351 Provinsi Aceh 4,597,308 100.00 6.699,940 Sumber : BPS Aceh 2013 (diolah).
Sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya memiliki pendapatan per kapita dibawah rata-rata dengan Kabupaten  Simeulue  sebagai  kabupaten  dengan  pendapatan  per  kapita  terendah  yaitu  3.22  juta rupiah. Dengan demikian jika mengacu pada PDRB perkapita dapat dikatakan bahwa sebagian besar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh memiliki pendapatan perkapita dibawah rata-rata.
Tabel  1  juga  memperlihatkan  bahwa  jumlah  penduduk  yang  lebih  tinggi  tidak  memberikan dampak yang baik pada pendapatan per kapitanya, seperti Kabupaten Aceh Utara persentase jumlah penduduknya  11.79  persen  dibandingkan  Kota  Banda  Aceh  yang  hanya  4.97  persen  jumlah penduduknya membuat Kabupaten Aceh Utara mempunyai pendapatan per kapita dibawah rata-rata.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  yang  menjadi  permasalahan dalam  penelitian  ini  adalah  berapa  besar  tingkat  disparitas  pendapatan  pada  kabupaten/kota  di Provinsi  Aceh.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  analisis  tingkat  disparitas pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

## TINJAUAN TEORITIS
Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh  Douglas  C  North  dalam  analisanya  tentang  Teori  Pertumbuhan  Neo-Klasik.  Dalam  teori tersebut  dimunculkan  sebuah  prediksi  tentang hubungan  antara  tingkat  pembangunan  ekonomi nasional  suatu  negara  dengan ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah.  Hipotesa  ini  kemudian lazim  dikenal sebagai  Hipotesa  Neo-Klasik  (Sjafrizal,  2008:  105).  Menurut  Hipotesa  Neo-klasik, pada  umumnya  negara-negara  maju  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah  akan  lebih  rendah. Pada  negara-negara  sedang  berkembang  pada  umumnya  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah cenderung  tinggi,  bila  proses  pembangunan  terus  berlanjut,  maka  secara  bertahap  ketimpangan pembangunan  antar  wilayah  tersebut  akan  menurun.  Dari  penjelasan  di  atas,  maka  kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah berbentuk huruf U terbalik (Sjafrizal, 2008: 105).

## Gambar 1 Hipotesa Neo-klasik
Dari  Gambar  1  dapat  dilihat  bahwa  pada  permulaan  proses  pembangunan,  ketimpangan  regional cenderung  meningkat,  tetapi  setelah  titik  maksimum  bila  pembangunan  terus  dilanjutkan,  maka ketimpangan  pembangunan  antar  daerah  akan  berkurang  dengan  sendirinya.  Kemajuan  teknologi, peningkatan  investasi  dan  peningkatan  jumlah  tenaga  kerja  suatu  wilayah  berhubungan  positif dengan  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  yang  bersangkutan.  Adapun  beberapa  faktor-faktor  yang menyebabkan  ketimpangan  regional  antara  lain:  perbedaan  sumberdaya  alam  antar  daerah,  tingkat mobilitas  dan  faktor-faktor  produksi  yang  rendah  antar  daerah,  konsentrasi  kegiatan  ekonomi wilayah, alokasi investasi, kurang lancarnya perdagangan (Tambunan, 2001).
Ketimpangan  pada  kenyataannya  tidak  dapat  dihilangkan  dalam  pembangunan  suatu  daerah. Adanya  ketimpangan,  akan  memberikan  dorongan  kepada  daerah  yang  terbelakang  untuk  dapat berusaha  meningkatkan  kualitas  hidupnya  agar  tidak  jauh  tertinggal  dengan  daerah  sekitarnya.
Pertumbuhan  versus  distribusi  pendapatan  merupakan  masalah  yang  menjadi  perhatian  di  negara- negara  sedang  berkembang.  Dengan  adanya  pertumbuhan  ekonomi  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  akan  berpengaruh  terhadap  masalah  ketimpangan  regional.  Ketimpangan  dalam pembagian  pendapatan  adalah  ketimpangan  dalam  perkembangan  ekonomi  antara  berbagai  daerah pada  suatu  wilayah  yang  akan  menyebabkan  pula  ketimpangan  tingkat  pendapatan  perkapita  antar daerah (Kuncoro, 2004).
Untuk  melihat  ukuran  perbedaan  kemerataan  distribusi  pendapatan  dalam  suatu  negara  atau antar  wilayah  tidaklah  hal  yang  mudah.  Terdapat  berbagai  kriteria  atau  tolak  ukur  yang  sering digunakan  untuk  mengukur  kemerataan  distribusi  pendapatan,  diantaranya  yaitu  :  Kriteria  Bank Dunia, Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, Kurva Lorenz dan Koefesien Gini. Setiap metode analisa  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing  dan  semuanya  dapat  dipergunakan tergantung dari tujuan analisa dan jenis data yang tersedia.

## Kriteria Menurut Bank Dunia
Kriteria  Bank  Dunia  mendasarkan  penilaian  distribusi  pendapatan  yang  dinikmati  oleh  tiga lapisan penduduk, yaitu pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40  persen  penduduk  yang  berpendapatan  menengah,  serta  20  persen  penduduk  berpendapatan tertinggi. Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan dalam Kuncoro (2006), yaitu:
a. Tinggi,  bila  40  persen  penduduk  berpenghasilan  terendah  menerima  kurang  dari  12  persen bagian pendapatan.
b. Sedang, bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima 12 hingga 17 persen bagian pendapatan.
c. Rendah, bila 40 persen penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17 persen bagian pendapatan.

## Indeks Entropi Theil
Indeks Entropi Theil merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan dan konsentrasi industri yang menawarkan tentang pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan. Adapun rumusan dari indeks entropi Theil adalah sebagai berikut (Kuncoro, 2004: 134):
I(y) = ∑ (yj / Y) log [(yj / Y) / (xj / X)]
Keterangan:
I(y) = Indeks Entropi Theil
yj   = PDRB Per Kapita daerah j
Y   = Rata-rata PDRB Perkapita seluruh daerah xj   = Jumlah Penduduk daerah j
X   = Jumlah Penduduk seluruh daerah
Indeks  Entropi  Theil  berkisar  antara  0  s/d  1,  di  mana  semakin  mendekati  nilai  nol  artinya wilayah  tersebut  semakin  tidak  mengalami  disparitas  pendapatan.  Sedangkan  bila  mendekati  satu maka semakin mengalami disparitas pendapatan pada wilayah yang di teliti.

## METODE PENELITIAN
Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Aceh untuk melihat  hubungan  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  disparitas  pendapatan,  pembagian  kawasan dilakukan berdasarkan wilayah yang berbeda, yaitu kawasan wilayah pantai Barat-Selatan Aceh (8 kabupaten/kota),  kawasan  wilayah  Tengan  Aceh  (4  kabupaten/kota),  dan  kawasan  wilayah  Timur- Utara Aceh (11 kabupaten/kota) (Abdullah, 2012: 145)
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dalam  bentuk  data time  series yang  diperoleh  dari Badan Pusat Ststistik Provinsi Aceh serta instansi lain yang terkait. Data yang diperlukan adalah data Produk  Domestik  Regional  Bruto,  data  pendapatan  perkapita  dan  data  pertumbuhan  ekonomi  dari tahun 2002-2011.
Di dalam penelitian ini analisis yang dilakukan dengan menggunakan model analisis kuantitatif dan  kualitatif,  yaitu  dengan  menggunakan  Indeks  Entropi  Theil  untuk  menghitung  besarnya disparitas pendapatan wilayah ( Kuncoro, 2004:134).
I(y) = ∑ (yj / Y) log [(yj / Y) / (xj / X)]
Dimana:
I(y) = Indeks Entropi Theil yj   = PDRB Per Kapita kabupaten/kota
Y   = Rata-rata PDRB Perkapita seluruh daerah xj   = Jumlah penduduk kabupaten/kota
X   = Jumlah penduduk seluruh daerah
Indeks  Entropi  Theil  berkisar  antara  0  s/d  1,  di  mana  semakin  mendekati  nilai  nol  artinya wilayah  tersebut  semakin  tidak  mengalami  disparitas  pendapatan.  Sedangkan  bila  mendekati  satu maka semakin mengalami disparitas pendapatan pada wilayah yang di teliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Laju Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Aceh
Pada  periode  2002  hingga  2011,  kondisi  sebaran  penduduk  kabupaten/kota  di  provinsi  Aceh menyebar    di  dua  puluh  tiga  kabupaten/kota  berbeda  kepadatannya  antar  daerah.  Tabel  2  terlihat bahwa  jumlah  penduduk  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  dari  tahun  2002-2009  terus  mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2005 jumlah penduduk Provinsi Aceh mengalami penurunan. Hal ini disebabkan  oleh  bencana  tsunami  yang  menimpa  Aceh  pada  tahun  2004,  dan  banyak  memakan korban jiwa terutama di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Jaya yang mengalami dampak paling parah.

## Laju Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Aceh Periode 2002-2011(persen)
Kabupaten/Kota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Wilayah Timur-Utara Kota Banda Aceh 4,99 4,99 5,50 4,22 4,76 5,20 5,08 4,86 4,86 4,97 Kota Sabang 0,55 0,55 0,66 0,68 0,70 0,69 0,68 0,67 0,68 0,68 Kab. Aceh Besar 6,59 6,59 6,94 7,04 7,28 7,28 7,22 7,17 7,82 7,82 Kab. Pidie 11,53  11,53  10,81  11,26 8,75 8,84 8,86 8,85 8,44 8,44 Kab. Pidie Jaya 3,39 3,37 3,50 3,67 3,74 3,04 3,05 3,10 2,96 2,96
Kabupaten/Kota 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kab. Bireuen 8,05 8,05 8,01 8,35 8,47 8,43 8,33 8,23 8,66 8,66 Kab. Aceh Utara 11,66  11,66  11,22  11,72  12,10  12,09  12,06  12,20  11,79  11,79 Kota Lhokseumawe 3,73 3,73 3,19 3,67 3,77 3,74 3,70 3,65 3,81 3,81 Kab. Aceh Timur 7,39 7,39 7,18 7,23 7,45 7,42 7,75 7,81 8,02 8,02 Kota Langsa 2,74 2,74 3,11 3,27 3,35 3,31 3,27 3,22 3,31 3,31 Kab. Aceh Tamiang 5,01 5,01 5,28 5,59 5,72 5,67 5,59 5,54 5,61 5,61 5,97 5,96 5,95 6,07 6,01 5,97 5,96 5,94 6,00 6,01 Wilayah Tengah Kab. Bener Meriah 1,48 1,48 1,57 1,71 2,62 2,63 2,62 2,62 2,72 2,72 Kab. Aceh Tengah 6,07 6,07 6,57 3,81 3,99 4,04 4,25 4,34 3,91 3,91 Kab. Gayo Lues 1,48 1,48 1,45 1,71 1,76 1,76 1,74 1,72 1,77 1,77 Kab. Aceh Tenggara 3,36 3,36 3,87 4,01 4,14 4,13 4,09 4,06 3,98 3,98 3,10 3,10 3,37 2,81 3,13 3,14 3,18 3,19 3,09 3,09 Wilayah Barat-Selatan Kab. Aceh Barat 4,34 4,34 3,69 3,57 3,62 3,61 3,57 3,63 3,86 3,86 Kab. Aceh Barat Daya 2,57 2,57 2,56 2,75 2,80 2,87 2,87 2,86 2,80 2,80 Kab. Aceh Jaya 2,20 2,20 1,82 1,44 1,58 1,67 1,76 1,90 1,71 1,71 Kab. Nagan Raya 3,21 3,21 2,54 2,94 2,96 2,94 2,90 2,87 3,11 3,11 Kab. Aceh Selatan 4,40 4,40 4,27 4,55 4,83 4,97 4,89 4,93 4,50 4,50 Kota Subussalam 1,18 1,20 1,27 1,41 1,48 1,50 1,50 1,52 1,50 1,50 Kab. Aceh Singkil 2,78 2,78 3,33 3,52 2,21 2,25 2,34 2,35 2,28 2,28 Kab. Simeulue 1,32 1,32 1,65 1,86 1,92 1,92 1,90 1,89 1,79 1,79 2,75 2,75 2,64 2,75 2,68 2,72 2,72 2,75 2,69 2,69

## Sumber : Aceh Dalam Angka 2012 (diolah).
Pesebaran penduduk merupakan masalah kependudukan yang rumit, karena pesebaran penduduk akan  berimbas  kepada  permasalahan  ekonomi  dan  sosial.  Persebaran  penduduk  yang  merata memberi  dampak  positif  kepada  pertumbuhan  ekonomi  maupun  pendapatan  per  kapita,  sedangkan persebaran  penduduk  yang  timpang  dapat  memberikan  masalah  baik  sosial-ekonomi  maupun distribusi pendapatan per kapita di daerah tersebut.

## Hasil Estimasi Dengan Model Entropi Theil

## Disparitas Pendapatan Kab/Kota dalam Wilayah Provinsi Aceh
Analisis dilakukan terhadap nilai indeks untuk keseluruhan kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh yang  dibagi  menjadi  tiga  wilayah  penelitian  ( group ).  Tiga  wilayah  tersebut  adalah  Wilayah  Pantai Utara-Timur  Aceh  (11  kabupaten/kota),  Wilayah  Tengah  Aceh  (  4  kabupaten/kota)  dan  Wilayah Pantai Barat-Selatan Aceh (8 kabupaten/kota). Pembagian wilayah ini didasarkan pada asumsi bahwa terdapat  perbedaan  pencapaian  pembangunan  antara  ketiga  wilayah.  Asumsi  ini  diperkuat  dengan
analisa deskriptif terhadap perbedaan capaian beberapa indikator seperti pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya.

## Disparitas Pendapatan Wilayah Timur-Utara Provinsi Aceh
Apabila  nilai  indeks  disparitas  semakin  mendekati  nilai  nol  maka  wilayah  tersebut  berarti disparitas  semakin  kecil  atau  merata.  Sedangkan  bila  mendekati  nilai  satu  maka  wilayah  tersebut mengalami disparitas pendapatan semakin besar atau tidak merata. Tabel 3 menunjukkan besar nilai indeks disparitas pendapatan kabupaten/kota dalam wilayah Timur-Utara Aceh berbeda dari tahun ke tahun. Nilai indeks disparitas rata-rata pada wilayah Utara-Timur Aceh adalah cukup tinggi dengan nilai indeks berkisar antara 1,48 – 1,68.

## Tabel 3 Indeks Entropi Theil Kabupaten/Kota dalam Wilayah Timur-Utara Aceh Tahun 2002- 2011
Wilayah Timur-Utara 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kota Banda Aceh 1,88 1,88 1,83 2,73 3,72 3,72 3,73 3,69 3,63 3,71 Kota Sabang 2,46 2,43 2,07 2,00 2,85 2,89 2,90 2,98 2,98 2,94 Kab. Aceh Besar 1,54 1,54 1,44 1,51 1,34 1,49 1,40 1,40 1,35 1,37 Kab. Pidie 0,48 0,45 0,47 0,66 0,67 0,65 0,65 0,65 0,68 0,68 Kab. Pidie Jaya 0,94 0,90 0,87 0,93 0,82 1,09 1,09 1,09 1,13 1,13 Kab. Bireuen 1,15 1,17 1,22 1,13 1,04 1,25 1,2 1,22 1,21 1,01 Kab. Aceh Utara 0,99 0,98 0,96 0,77 0,77 0,75 0,74 0,73 0,74 0,74 Kota Lhokseumawe 3,47 3,52 3,62 3,35 3,27 3,57 3,52 3,57 3,61 3,65 Kab. Aceh Timur 0,88 1,01 1,01 1,01 0,89 0,83 0,76 0,73 0,70 0,70 Kota Langsa 1,82 1,84 1,73 1,58 1,44 1,41 1,39 1,41 1,41 1,41 Kab. Aceh Tamiang 1,11 1,13 1,11 0,97 0,93 0,86 0,97 1,01 0,96 0,97 Rata-Rata 1,52 1,53 1,48 1,51 1,61 1,68 1,67 1,68 1,67 1,66
Sumber : Hasil penelitian 2013 (diolah).
Berdasarkan  Tabel  3  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  wilayah  Timur-Utara  Aceh  dalam  kurun waktu 10 tahun yakni dari tahun 2002 hingga 2011 masih banyak kabupaten/kota yang mengalami disparitas  pendapatan  dan  nilai  indeks  Entropi  Theil  diatas  nilai  rata-rata.  Kota  Lhokseumawe  dan Kota  Banda  Aceh  merupakan  daerah  yang  memiliki  indeks  disparitasnya  lebih  besar  dari kabupaten/kota  lainnya.  Adapun  nilai  indeks  paling  terendah  dari  kabupaten/kota  lainnya  selama kurun waktu yang lama adalah Kabupaten Pidie. Nilai indeks terendah pada Kabupaten Pidie terjadi di tahun 2003 yaitu 0,45

## Disparitas Pendapatan Wilayah Tengah Provinsi Aceh
Tabel 4 Indeks Entropi Theil Kabupaten/Kota dalam Wilayah Tengah Aceh
Tahun 2002-2011 Wilayah Tengah 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kab. Bener Meriah 1,95 2,24 2,06 2,15 1,75 1,67 1,66 1,66 1,56 1,56 Kab. Aceh Tengah 1,40 1,35 1,29 1,54 1,41 1,34 1,54 1,52 1,58 1,59 Kab. Gayo Lues 1,58 1,60 1,55 1,34 1,53 1,50 1,51 1,55 1,48 1,49 Kab. Aceh Tenggara 0,57 0,61 0,59 0,94 1,03 0,79 0,79 0,80 0,83 0,84 Rata-Rata 1,38 1,45 1,37 1,49 1,43 1,33 1,38 1,38 1,36 1,37
Sumber : Hasil penelitian 2013 (diolah).
Pada  Tabel  4  dapat  dilihat  bahwa  nilai  indeks  disparitas  pendapatan  kabupaten/kota  dalam wilayah  Tengah  Aceh  berbeda  dari  tahun  ke  tahun.  Nilai  indeks  disparitas  rata-rata  pada  wilayah Tengah Aceh berkisar 1,33 – 1,49. Pada wilayah Tengah Aceh hanya terdapat satu kabupaten yang memiliki  nilai  indeks  disparitas  dibawah  rata-rata  dalam  kurun  waktu  yang  lama  serta  nilai indeksnya  terendah  adalah  Kabupaten  Aceh  Tenggara.  Indeks  yang  terendah  selama  waktu  yang panjang  terjadi  pada  tahun  2002  yaitu  sebesar  0,57,  namun  masih  dikategorikan  mengalami diasparitas menurut kriteria Theil.

## Disparitas Pendapatan Wilayah Barat-Selatan Provinsi Aceh
Tabel  5  dapat  dilihat  bahwa  nilai  indeks  disparitas  pendapatan  kabupaten/kota  dalam  wilayah Barat-Selatan Aceh berbeda dari tahun ke tahun. Nilai indeks disparitas rata-rata pada wilayah Barat- Selatan Aceh berkisar 1,22 – 1,50.

## Tabel 5 Indeks Entropi Theil Kabupaten/Kota dalam Wilayah Barat-Selatan Aceh Tahun 2002-2011
Wilayah Barat-Selatan 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 Kab. Aceh Barat 1,73 1,73 2,13 1,77 1,67 1,68 1,78 1,76 1,73 1,75 Kab. Aceh Barat Daya 1,57 1,53 1,49 1,40 1,24 1,25 1,24 1,24 1,26 1,28 Kab. Aceh Jaya 1,22 1,46 1,22 1,19 1,05 0,85 0,84 0,78 0,89 0,89 Kab. Nagan Raya 1,03 1,31 1,97 2,02 1,95 1,87 1,82 1,79 1,74 1,74 Kab. Aceh Selatan 2,39 1,64 1,77 1,61 1,43 1,37 1,36 1,36 1,41 1,42 Kota Subussalam 1,61 1,55 1,45 1,34 1,16 1,03 1,01 1,00 1,01 1,03
Wilayah Barat-Selatan 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  2011 Kab. Aceh Singkil 1,16 1,12 1,26 1,14 1,18 1,16 1,17 1,15 1,16 1,17 Kab. Simeulue 1,03 1,02 0,74 0,57 0,63 0,68 0,69 0,70 0,69 0,74 Rata-Rata 1,47 1,42 1,50 1,38 1,29 1,24 1,24 1,22 1,24 1,25
Sumber : hasil penelitian 2013 (diolah).
Kabupaten/kota  dalam  wilayah  Barat-Selatan  Aceh  masih  mengalami  disparitas  pendapatan yang nilainya berbeda tiap tahunnya dan masih banyak kabupaten yang memiliki nilai indeks diatas rata-rata.  Terdapat  kabupaten  yang  nilai  indeks  disparitas  pendapatan  dibawah  rata-rata  dari  tahun 2002 hingga 2011, yaitu Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue. Menurut kriteria Theil, kabupaten tersebut masih dikategorikan mengalami disparitas pendapatan yang semakin tinggi.

## Perbandingan Indeks Disparitas Antarwilayah Provinsi Aceh
Berdasarkan  Gambar  2  dapat  dilihat  bahwa  nilai  indeks  disparitas  pendapatan  yang  terdapat pada  tiga  wilayah  Aceh  masih  sangat  tinggi  menurut  kriteria  Theil  ini  dikarenakan  nilai  indeks melebihi nilai satu.  Dari tahun 2002 hingga 2004, nilai indeks wilayah Tengah Aceh lebih rendah dari wilayah Timur-Utara dan wilayah Barat-Selatan Aceh. Nilai indeks disparitas tertinggi dimiliki wilayah Timur-Utara Aceh. Ini berarti tingkat disparitas pendapatan regional pada wilayah tersebut lebih besar daripada dua wilayah lainnya.
Pada  periode  2005-2011  terlihat  bahwa  tren  disparitas  pendapatan  wilayah  Timur-Utara  terus mengalami  kenaikan  walaupun  di  tahun  2010  dan  2011  sedikit  menurun.  Terjadi  penurunan  nilai indeks  theil  yang  terjadi  pada  wilayah  Barat-Selatan  Aceh  yang  mengindikasikan  menurunnya disparitas pendapatan regional per kapita di wilayah tersebut. Sebaliknya wilayah Timur-Utara dan wilayah Tengah mengalami kenaikan yang berarti naiknya disparitas pendapatan regional per kapita di kedua wilayah tersebut.

## Gambar 2 Indeks Entropi Theil Kabupaten/Kota dalam Wilayah
di Provinsi Aceh Tahun 2002-2011

## Sumber: hasil penelitian 2013 (diolah).
Meskipun  secara  perhitungan  indeks  ada  wilayah  di  Provinsi  Aceh  yang  mengalami  tren penurunan  dalam  priode  tertentu  dan  ada  pula  wilayah  yang  mengalami  peningkatan  nilai  indeks, secara  umum  kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi  Aceh  masih  mengalami  ketimpangan  dalam pembagian pendapatan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jamal dan Abrar (2008) yang melihat ketimpangan pendapatan masih tetap ada di Provinsi Aceh.
Ketimpangan  pendapatan  disebabkan  karena  perbandingan  laju  pertumbuhan  penduduk  jauh lebih besar dari PDRB Per Kapita, perbedaan sumberdaya alam antar daerah dan kurangnya investasi di suatu wilayah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  laju  perkembangan  penduduk  dalam  kurun  waktu  10  tahun  (2002-2011)  wilayah Timur-Utara  Aceh  merupakan  wilayah  dengan  laju  pertumbuhan  penduduk  paling  tinggi  berkisar antara  sebesar  5sampai  dengan  6  persen,  diikuti  wilayah  Tengah  Aceh  yaitu  sebesar  2  sampai  3 persen dan terkecil pada wilayah Barat-Selatan Aceh yang hanya berkisar 2 persen.
Berdasarkan indeks EntropiTheil rata-rata tertinggi terjadi pada wilayah Timur Utara Aceh yaitu sebesar  1,66,  diikuti  wilayah  Tengah  Aceh  sebesar  1,37  dan  terkecil  pada  wilayah  Barat-Selatan Aceh yaitu sebesar 1,25. Keadaan ini menunjukkan bahwa pada ketiga wilayah Aceh secara umum masih mengalami disparitas atau kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota.
Wilayah Timur-Utara
Wilayah Tengah
Wilayah Barat-Selatan

## Saran
Pemerintah daerah harus mampu melakukan distribusi pendapatan yang lebih merata sehingga tidak  ada  lagi  daerah-daerah  yang  mengalami  disparitas  pendapatan.  Pemerintah  lebih memperhatikan  daerah-daerah  yang  memiliki  pendapatan  per  kapita  rendah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dengan  cara  berinvestasi  pada  sektor-sektor  yang  lebih  unggul  di  daerah tersebut  sehingga  dapat  meningkatkan  pendapatan  per  kapita  daerah.  Pada  wilayah  Timur-Utara Aceh  yang  memiliki  keunggulan  pada  sektor  pertanian,  jasa-jasa,  perdagangan,  hotel,  restoran  dan pada wilayah Tengah memiliki keunggulan sektor pertanian, serta sektor keunggulan pada wilayah Barat-Selatan  Aceh  yaitu  sektor  pertanian  dan  perdagangan.  Menekan  laju  pertumbuhan  penduduk agar tingkat disparitas pendapatan di daerah mampu diperkecil.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Razali.  2012.  Kesenjangan  Pendapatan  Regional  Per  Kapita  Antar  kabupaten/kota  di Provinsi Aceh. Disertasi . PPS Universitas Syiah Kuala, Aceh.
Aliasuddin. 2002. Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan Di Aceh. Jurnal Triwulan Ekonomi dan Pembangunan . Vol. 1, No. 1, 2002, hal. 27–35.
BPS. 2012. Aceh Dalam Angka . www.bps.go.id
Jamal, Abd, dan Muhammad Abrar, 2008. Analisis Disparitas Sosioekonomi Intra dan Antarwilayah (Imtra  and  Interregional)  Di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam, Laporan  Penelitian , Lemlit Unsyiah.
Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah . Jakarta: Erlangga.
________________. 2006. Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan , UPP AMP YKTN, Yogyakarta.
Sjafrizal, 2008. Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi . Padang: Baduose Media.
Sukirno, Sadono. 2006. Makroekonomi Teori Pengantar . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Tambunan, Tulus TH. 2001. Perekonomian Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Yurina. 2010. Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Regional di Provinsi Aceh . Jurnal Ekonomi dan Bisnis . Vol. 9, No. 1 April 2010: 94-105.