P -ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 11—24 e-ISSN: 2655-6057 https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Siswa di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus Nomor: B-01281/SAP-01/XI/2018)
Cindy 1 , Vionita Stone 2 , Michail Charles 3 , Sonya Airini Batubara 4 1,2,3,4 Program Studi Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan; cindytan456123@gmail.com

## Diterima: 2 Maret 2021  Disetujui: 7 Mei 2021  Dipublikasikan: 30 Juni 2021

## ABSTRACT
Child  abuse  is  a  human  issue  in  a  form  of  social  reality,  especially  in  educational environment.  This  is  because  it  is  an  essential  factor  for  social  changes  -  the  changes that is needed to achieve a better and prosper life quality. Child protection, is therefore, critical for children to pursue their rights and opportunity endlessly  - according to Law No. 35 of 2014. By using Normative Approach, the collected data will then be analysed against  Disposition  of  Case  No.:  B-01281/SAP-01/XI/2018.  The  data  included  will  be school  interviews,  books,  journals,  Legislation  (Undang-Undang)  and  Government Regulation  (Peraturan  Pemerintah).  This  study  aims  to  establish  the  impact  of  both government  and  school  in  child  protection  in  school  environment.  The  conclusion  will determine  the  importance  of  a  proper  law  by  balancing  both  the  law  and    educational environment's fundamental. This will, therefore, resulting to a better and more realistic system  -  one  that  is  practiacally  responsible  and  realistic toward  any  practioner  in  the educational environment.
Keyword: Children, Education, School

## ABSTRAK
Masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial,  terutama  di  dunia  pendidikan,  karena  merupakan  salah  satu  pilar  utama  dalam menentukan perubahan sosial - perubahan menuju ke arah kemajuan dan kesejahteraan hidup  yang  berkualitas.  Pentingnya  perlindungan  anak  di  lingkungan  sekolah  agar mereka  bisa  memperoleh  hak  dan  kesempatan  seluas-luasnya,  baik  dalam  materi  teori maupun  praktek;  bukan  hanya  di  luar  sekolah,  melainkan  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014.  Dengan  menggunakan  metode  Penelitian  Yuridis Normatif,  data  yang  dikumpulkan  melalui  analisis  terhadap  kasus  disposisi  nomor  :  B- 01281/SAP-01/XI/2018; yang berupa wawancara di sekolah-sekolah, buku, jurnal, serta Undang-Undang  dan  Peraturan  Pemerintah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui peranan  pemerintah  dan  sekolah  terhadap  perlindungan  hukum  anak  di  lingkungan sekolah.  Hasilnya  menunjukan  bahwa  pentingnya  membuat  sistem  yang  baik  dengan menyeimbangkan  antara  UU  dengan  kondisi  sekolah,  dimulai  dari  akarnya,  sehingga akan  menghasilkan  buah  yang  baik  pula  dengan  sistem  nyata  –  yang  bisa dipertanggungjawabkan  dan  direalisasikan  secara  praktisi.  Terlebih  lagi,  di  dunia pendidikan  dan  pihak  yang  berperan  di  dalamnya,  pentingnya  untuk  meregulasi  sistem secara faktual dan nyata.
Kata Kunci : Anak , Pendidikan , Sekolah
P -ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 11—24 e-ISSN: 2655-6057 https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## PENDAHULUAN
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam  keberlangsungan  bangsa  dan  negara,  anak  perlu  mendapat  kesempatan  yang seluas-luasnya  untuk  bertumbuh  dan  berkembang  secara  optimal:  baik  dalam  fisik, mental,  maupun  sosial. 1 Anak  juga  harus  mendapatkan  pembinaan  sejak  dini,  karena saat  itu  juga  merupakan  periode  pembentukan  watak,  kepribadian,  dan  karakter  diri seorang manusia.  Hal-hal ini diperlukan agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan baik fisik maupun mental. 2 Anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” 3
Terlebih  lagi,  anak  di  lingkungan  pendidikan  yang  disebut  sebagai  ―siswa‖ dimana ada guru berperan di dunia pendidikan sebagai sarana didik yang penting dalam kelangsungan  pembelajaran,  guna  mencerdaskan  penerus  cita-cita  bangsa. 4 Ini dikarenakan  pendidikan  pada  dasarnya  adalah  usaha  sadar  untuk  menumbuh- kembangkan  potensi  sumber  daya  manusia  peserta  didik,  dengan  mendorong  dan memfasilitasi  kegiatan  belajar  mereka.  Pendidikan  merupakan  salah  satu  pilar  utama dalam  menentukan  perubahan  sosial.  perubahan  ke  arah  kemajuan  dan  kesejahteraan hidup  yang  berkualitas.  Selain  itu,  pendidikan  juga  bertanggungjawab  atas  terciptanya generasi bangsa yang paripurna, sebagaimana tercantum  dalam garis-garis besar negara; yaitu  terwujudnya  masyarakat  indonesia  yang  damai,  demokratis,  berkeadilan,  berdaya saing,  maju  dan  sejahtera,  dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  -  yang didukung oleh manusia sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air,  berkesadaran  hukum  dan  lingkungan,  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. 5
Sudah  jelas  kiranya  jika  guru  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Ini dikarenakan, guru merupakan pengatur sekaligus pelaksana  dalam  proses  pembelajaran  yang  berlangsung.  Oleh  sebab  itu,  guru  harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar  bagi  siswanya  dan  memperbaiki  kualitas  mengajarnya. 6 Terlebih  lagi, perlindungan anak pada suatu negara dinilai sebagai alat untuk menolak-ukur peradaban bangsa  tersebut,  karena  kegiatan  perlindungan  anak  merupakan  suatu  tindakan  pidana yang berakibat hukum.
1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
2 Maidin gultom, perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia, Refika aditama , Bandung , 2008 , hlm 88
3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
4 Abdul Hakim G. Nusantara , hukum dan hak-hak anak , disunting oleh Mulyana W.Kusumah , ( Jakarta : Rajawali , 1986 ),hlm 23
5 Achmad Patoni, Dinamika pendidikan Anak. (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), hal. 42
6 Moch. User Usman, Menjadi guru Profesionall, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal.21
P -ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 11—24 e-ISSN: 2655-6057 https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Masalah  perlindungan  anak  adalah  suatu  masalah  manusia  yang  merupakan kenyataan  social. 7 Semestinya, setelah lahirnya UU Perlindungan  Anak  yang ada dalam starta hukum, semua ketentuan lain berhubung dengan definisi ―anak‖ harus disesuaikan. Ini  termasuk  kebijakan  yang  dilahirkan  serta  berkaitan  dengan  pemenuhan  hak  anak, karena sudah seharusnya peraturan perundang-undangan yang telah ada memilki (mono) definisi. Dengan definisi yang tertera tidak akan menimbulkan tumpang-tindih peraturan perundang-undangan yang ada pada tatanan praktis akan menyusahkan penyelenggaraan pemerintahan.  Untuk  itu,  UU  Perlindungan  Anak  memang  seyogianya  menjadi  rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan pada hak anak. 8
Perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu  diusahakan  demi  kegiatan  kelangsungan  perlindungan  anak 9 dan  mencegah penyelewengan, baik yang membawa akibat negatif ataupun yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan  kegiatan  perlindungan  anak.    Perlu  juga  dilakukan  upaya  perlindungan umtuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak  dengan  memberikan  jaminan  terhadap pemenuhan  hak-haknya  tanpa  perlakuan  diskriminatif.  Upaya  perlindungan  anak  harus diantisipasi  sedini  mungkin,  agar  kelak  dapat  berpartisipasi  secara  optimal  bagi pembangunan  bangsa  dan  negara.  Berdasarkan  kutipan  dari  konstitusinya  Indonesia, Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  (UUD  1945),  sebagai  norma  hukum  tertinggi  telah menggariskan,  bahwa  ― setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” 10

## METODE
Metode  ini  menggunakan  metode  Penelitian  Yuridis  Normatif  yang  berfungsi untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat berdasarkan pada kejadian  nyata  yang  dialami.  Kejadian  tersebut  bisa  didapatkan  melalui  masyarakat, badan  hukum,  badan  pemerintah,  studi  kasus,  ataupun  wawancara.  Kejadian  nyata dengan dasar yang mutlak dapat digunakan sebagai pembuktian sifat penelitian deskriptif analitis;  dengan  memeriksa  aturan  hukum  yang  ada,  peristiwa  yang  telah  terjadi  secara realistis  di  masyarakat,  dan  untuk  menemukan  serta  menggambarkan  fakta-fakta  dari masyarakat.  Hasil  dari  penelitian  objek  atau  insiden  yang  telah  terjadi  untuk membuktikan identifikasi masalah akhirnya akan menjadi penyelesai masalah.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  cara:  (1) Studi  literatur  -  dilakukan  dengan  mempelajari,  membaca,  kemudian  memahami  buku- buku,  undang-undang  beserta  peraturan,  dan  pendapat  yang  terkait  erat  dengan  materi yang diteliti. (2) Studi lapangan -dilakukan dengan mempelajari kegiatan mengenai suatu proses  atau  objek  untuk  memahami  suatu  fenomena  dengan  pertimbangan  pengetahuan dan ide yang diketahui sebelumnya. Studi juga dilakukan untuk mendapatkan informasi yang  diperlukan  untuk  melakukan  penelitian  mengenai  aturan  hukum  yang  digunakan sebagai  konsep,  perspektif,  teori,  bahkan  paradigma  penelitian.  Analisis  data  sebagai faktor penting dalam penelitian yang memungkinkan penyelesaian masalah yang timbul dari masalah utama. Analisis data meliputi pemeriksaan, studi literatur yang terkait, dan
7 Arief Gosita, masalah perlindungan anak , ( Jakarta : Akademika Pressindo , 1985 ), hlm. 15.
8 Hadi supeno , Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemindanaan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama , 2010, hlm.41.
9 Arief Gosita, masalah korban kejahatan , ( Jakarta : Akademika Pressindo , 1993 ), hlm. 222
10 UU No 35 tahun 2014 pasal 28B ayat (2) UUD 1945
P -ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 11—24 e-ISSN: 2655-6057 https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
membandingkan  dengan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  melalui  data.  Dengan menggunakan  analisis  data  secara  kualitatif,  data  yang  terpakai  bukanlah  dalam  bentuk angka  kuantitatif.  Penelitian  di  bidang  hukum  memiliki  karakter  ilmiah  yang  berbeda dibandingkan yang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Lapangan dan Hasil Wawancara Terhadap Kasus Penganiayaan Siswa di Lingkungan Pendidikan.
Berdasarkan  hasil  studi  lapangan  yang  dilakukan,  telah  diperoleh  kasus  dengan melalui surat rekomendasi Kesbangpol (  Badan  Kesatuan Bangsa dan  Politik ) Provinsi Sumatera  Utara  dengan  nomor:  070-144/BKB.P/I/2020 11 yang  kemudian  diarahkan  di P2TP2A  (Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  )  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Utara  dengan  nomor  :  070/0134/PPPA/2020 12 diperoleh  kasus ―Penganiayaan Anak oleh Guru SMA Syafiyyatul Amaliyyah Medan ― dengan Nomor : B-01281/SAP-01/XI/2018 13 dan  dengan  kronologis  cerita  (nama  disamarkan)  yang ditanganin  oleh  Kuasa  Hukum  SAIFUL  ANAM,  SH.,  MH.,  dan  FUAD  ABDULLAH, SH., M.SI Advokat dan Konsultan Hukum.
Kronologis singkat terjadinya penganiayaan adalah sebagai berikut: 14
1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2018, inisial H dan saudara kembarnya inisial A beserta  2  (dua)  orang  teman  kelasnya  yang  bernama  inisial  M  dan  inisial  D terlambat memasuki kelas.
2. Bahwa  sesampainya  masuk  kelas,  keempatnya  bersama-sama  menyalami  Miss inisial  C,  akan  tetapi  salam  inisial  H  ditolak  atau  tidak  diterima  oleh  Miss  C, kemudian  H  dilarang  duduk  dan  disuruh  berdiri  didepan  kelas.  H  menanyakan kepada Miss C mengapa dia sendiri yang disuruh berdiri sendirian di depan kelas. Menurut tuduhan Miss C karena H menunggu si inisial I, padahal H telah berkata jujur  kalau  dia  dari  kamar  mandi  membetulkan  dasi  dan  merapikan  rambut. Namun Miss C tidak percaya dan mengatakan H telah membohoginya.
3. Bahwa kemudian setelah 5 (lima) menit H berdiri didepan kelas, teman-temannya menyuruh  H  duduk,  karena  2  (dua)  teman  H  dan  saudara  kembarnya  yang terlambat  diperbolehkan  duduk.  Tetapi  Miss  C  marah  dan  H  kembali  maju kedepan kelas untuk berdiri lagi. Setelah 10 (sepuluh) menit berdiri, kaki H pegal dan H duduk kembali. Tiba-tiba H dilempar penghapus dan spidol, penghapus itu megenai  kaki  H  sementara  spidol  mengenai  dada  H  .  H  merasa  sakit,  tetapi  dia kembali berdiri. Kemudian, setelah H berdiri, H dipukul dengan sapu 2 (dua) kali mengenai  betis  H.  Namun  H  diam  saja.  Kemudian  Miss  C  menghampiri  H  ,
11 Surat rekomendasi kesbagpol ( badan kesatuan bangsa dan politik ) provinsi sumatera utara dengan nomor : 070-144/BKB.P/I/2020
12 P2TP2A ( dinas  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ) pemerintah provinsi sumatera utara dengan nomor : 070/0134/PPPA/2020
13 Kasus ― penganiayaan anak oleh guru SMA Syafiyyatul Amaliyyah Medan― dengan Nomor : B-01281/SAP-01/XI/2018
14 Kronologis singkat kasusyang ditanganin oleh Kuasa Hukum SAIFUL ANAM, SH., MH., dan FUAD ABDULLAH, SH., M.SI Advokat dan Konsultan Hukum.
P -ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 11—24 e-ISSN: 2655-6057 https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
menjambak serta menjewer kuping H, dan menarik jambang H. Selain itu kepala H dibenturkan ke dinding. Kemudian mengunting rambut H dengan ayunan cepat dan  kasar;  nyaris  mengenai  mata  dan  kening  H.  Miss  C  kemudian  menyuruh  H merapikan  dasi  H  dengan  nada  suara  tinggi  dan  H  merapikannya.  Aka  tetapi, Miss  C  tidak  sabar  menunggu  H  merapikan  dasi.  Miss  C  kembali  melilit  dasi tersebut  di  leher  H  dengan  kuat  dan  kasar.  H  tercekek  oleh  dasi  H  sendiri  yang diperbuat oleh Miss C
4. Bahwa dikarenakan H merasa kesakitan dan malu dianiaya oleh Miss C didalam kelas didepan teman-teman, H berkata, ―Sebenarnya Miss ga suka kan sama saya, kenapa  kedua  teman  saya  Miss  kasih  duduk  ,  padahal  kedua  teman  saya  sama- sama terlambat masuk kelas, kenapa saya tidak Miss kasih duduk...?‖. Kemudian Miss C berkata, ―Udah jago kau pikir melawan Miss!‖, sambil menarik baju H. Kemudian  H  dibawa  ke  kantor  guru.  Setelah  sampai  di  kantor  guru,  Miss  C berkata, ―Saya tidak takut mau orangtuamu atau polisi atau militer.‖
5. Bahwa  kemudian  H  disuruh  ke  kantor  BK  (Bimbingan  Konseling)  dan  H menceritakan  kejadian  tersebut  kepada  guru  BK,  Miss  M.  H  diberi  nasehat. Setelah  selesai  dari  kantor  BK,  H  disuruh  disuruh  Miss  M  untuk  minta  maaf kepada Miss C. Setelah itu, H keluar dari ruang BK menuju ke gedung D lantai 4 mencari Miss C untuk meminta maaf. Setelah sampai di lantai 4, H bertemu Miss E (guru kimia) dan H mengucap salam sambil menyodorkan tangan, tetapi Miss E tidak  mau  menerima  salam  H.  Kemudian  Pak  S  datang  menghampiri  H  dan bertanya,  ―Kenapa  kamu  disini?‖.  Kemudian  Miss  E  menyelutuk,  ―Dia  tadi melawan  Miss  C!‖.  Pak  S  dengan  suara  yang  keras,  ―Betul  kamu  H  ngelawan Miss  C?‖.  H  membalas,  ―Engga,  pak.  Saya  hanya  membela  diri  saya‖.  Pak  S berkata, ―Kesini kamu... Hadap sana kamu!‖. kemudian menampar pipi H sebelah kanan dengan kuat, lalu bertutur, ―Mau sekali lagi!?‖. H membalas engga. Pipi H yang  dipukul  di  sebelah  kanan  merah  dan  kupingnya  berdegung.  H  kemudian disuruh  Pak  S  mengambil  kursi  untuk  dia  duduk.  Sesudah  Pak  S  duduk,  dia berkata,  ―H,  jongkok  kamu‖.  H  jongkok,  tetapi  lutut  H  pegal.  Lutut  H  pun  dia letakkan ke lantai, hal ini mengesalkan Pak S. ―Kamu tau H saya suruh jongkok‖, tutur  Pak  S.  H  mengatakan,  ―Tahu,  pak‖,  dan  H  kembali  menjongkok.  Pak  S kemudian  memeriksa  kantong  H  dan  bertanya,  ―Mana  dompet  kamu?‖.  H menjawab,  ―Ga  bawa,  pak‖.  Pak  S  bertanya  lagi,  ―Kenapa  ga  bawa?‖.  H menjawab,  ―Biar  hemat  uang  jajan‖.  Pak  S  kembali  bertanya,  ―Kalau  kamu melawan  guru  lagi  apa  yang  cocok  untuk  hukuman  kamu,  H?‖.  H  bilang  ―Buat surat  perjanjian,  pak‖,  dan  Pak  S  bilang,  ―Alah,  udah  basi  itu  sama  bapak‖.  H bilang, ―Yaudah, pak. Bibir H sumbing‖, dan Pak S berkata, ―Bibir kamu aja gak sumbing udah jelek kau, H‖. H bilang ―Yaudah, tangan saya patah‖, dan kata Pak S,  ―Tangan  kamu  belum  patah  aja  udah  nyusahin  orang‖.  H  kesal  dan  bilang, ―Yaudah,  pak.  Saya  keluar  dari  sekolah  ini  aja,  kalau  saya  melakukan  ini  lagi‖, dan Pak S bilang ― Yaudah, biar bapak yang keluarin kamu dari sekolah ini‖. H bilang, ―Iya, pak‖, Pak S berkata,―Sekarang kamu ke kelas XI-D. saya hitung 1-3, kalau masih nampak, saya panggil lagi.‖
P -ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 11—24 e-ISSN: 2655-6057 https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
6. Bahwa selain itu, sebelumnya, Pak S juga pernah mengancam H untuk berduel di sekolah  jika  tidak  senang,  ―Kalau  sudah  duel  sama  saya,  harus  ada  salah  satu yang  mati.  Kalau  belum  ada  yang  mati,  saya  tidak  akan  berhenti.‖  Pak  S  juga pernah meminta uang H sebesar Rp.100.000,- dengan perkataan, ―H, kamu punya hutang  kan  sama  saya?‖  Karena  H  tak  punya  hutang  ke  Pak  S,  H  tidak  mau memberikan uang tersebut. Pak S juga berkata kepada H, ―Jika ada yang melawan guru  akan  berhadapan  dengan  saya.‖  Selain  itu,  Miss  C  juga  pernah melakukan/menyuruh  H  untuk  melepaskan  sepatu  H  dari  ruang  makan.  Sepatu tersebut  kemudian  harus  dikalungkan  di  leher  H  sambil  jalan  menuju  kelas. Beberapa teman H melihat hal tersebut
7. Bahwa  pada  tanggal  04  Oktober  2018,  setelah  terjadinya  penganiayaan  tersebut. Orang tua beserta paman H dan A, bernama insial A dan D, meminta pertanggung jawaban  pihak  sekolah.  Pihak  sekolah  kemudian  mempertemukan  kedua  orang tua dan paman H dan A dengan Miss C serta Pak S. Disitulah Miss C dan Pak H mengakui  perbuatan  nya.  Pada  saat  itu  pula  terjadilah  argumen  antara  Pak  A dengan Pak D dan Miss C dengan Pak S. Pada akhirnya, pihak sekolah memecat Miss C dan Pak S sebagai guru SMA Syafiyyatul Amaliyyah Medan.
8. Bahwa  setelah  Miss  C  dan  Pak  H  dipecat  sebagai  guru  SMA  Syafiyyatul Amaliyyah  Medan,  H  dan  A  yang  tetap  di  sekolah  merasa  tidak  nyaman.  Ini dikarenakan mereka mendapat perlakuan yang tidak sesuai dari guru dan teman- teman. Pada hari Jumat, tanggal 05 Oktober 2018, guru bermata pelajaran kimia, Miss E, datang ke kelas XI-D sambil berkata, ―Puas, kalian? Sudah bisa membuat guru  dipecat?  Sudah  merasa  hebat  kalian?  A,  kalau  kamu  tidak  suka  pada  guru, kamu  saja  yang  pindah  sekolah.  Jangan  guru  yang  dipecat.  Sana,  kamu  adukan lagi sama orang tua kamu ucapan saya ini.‖ Semua guru pada hari ini memandang sinis,  benci,  serta  menyindir  terhadap  murid  kelas  XI-D.  Begitu  juga  dengan murid  kelas  X  ,  XI,  dan  XII.  H  juga  menerima  perlakuan  buruk  dari  kakak kelasnya  di  kelas  XII.  Tiga  orang  mencegat  H.  Salah  satunya  yang  bernama inisial R menendang kaki H sambil berkata, ―Memang kau ga ada otak. Gara-gara kau, Miss C dipecat. Lebih bagus kau yang dikeluarkan dari sekolah.‖ Kemudian dua temannya mengatakan, ―bagusnya si H kita apain ya..?‖ H pun meninggalkan mereka.
9. Bahwa  oleh  karena  suasana  yang  tidak  kondusif,  H  dan  A  akhirnya  meminta untuk  pindah  sekolah.  Akan  tetapi,  dikarenakan  opini  dari  media  yang  telah diputarbalikkan  sedemikian  rupa,  seolah  olah  orang  tua  H  dan  A  digambarkan orang  tua  yang  kurang  baik.  Akibatnya,  beberapa  sekolah  tujuan  H  dan  A menolak mereka. Ujungnya, dikarenakan rasa trauma, terganggulah psikis H dan A.  Kemudian  orang  tua  H  dan  A  memindahkan  mereka  ke  sekolah  taruna  di Bandung, Jawa Barat.
Berdasarkan  kasus  diatas,  wawancara  pun  dilakukan  di  4  sekolah.  Tujuannya  untuk menganalisis, menjawab, serta membuktian secara praktisi; ―Bagaimana ruang lingkup di sekolah?‖,  ―Apakah  diakibatkan  kurang  nya  standarisasi  sekolah?‖,  ―Apakah
P -ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 11—24 e-ISSN: 2655-6057 https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
dikarenakan aturan dan tata tertib yang diberlakukan kurang dipertegas atau kurang baik dengan perilaku guru dan murid disekolah?‖
Berikut  hasil  wawancara  di  4  sekolah,  sekolah  yang  terpilih  berupa  swasta  dan  negeri: Wawancara  1  dilakukan  di  sekolah “TK,  SD,  SMP,  SMA  Namira  Medan” dengan Kepala  Sekolah  Bapak  Gunawan  S.Pd.I,  Ma.  dengan  4  pertanyaan  yang  ditanyakan berupa :
1. Aturan  yang  diberlakukan  di  sekolah  terhadap  siswa:  bersifat  tertulis  dan peraturan terdapat di website ―smanamira.sch.id‖ yang bisa dibuka secara umum di bagian peraturan tata terbib siswa. Didalamnya terdapat bobot nilai dan akan dinilai  berdasarkan  ―point‖.  Apabila  melebihi  aturan  akan  dikenakan  sanksi, sesuai  dengan  aturan  yang  ada.  Salah  satu  diantaramya  adalah:  tidak  hadir  di sekolah  tanpa  surat/keterangan  lebih  dari  4x  maka  akan  dipanggil  orang  tua beserta murid untuk penjelasan. Ditambah pada saat pendaftaran sebelum ajaran tahun  baru,  pihak  sekolah  akan  memberikan  surat  berisi  tentang  aturan  kepada orang tua dan murid untuk dibaca selama 1 hari dan ditanda tanganin.
2. Aturan yang diberlakukan di sekolah terhadap guru: dalam proses perbaruan dan dikarenakan akan memasuki ajaran tahun
3. Apabila  terjadi  perselisihan  antara  siswa  dan  guru  solusi  apa  yang  dilakukan pihak  sekolah:  Hal  pertama  yang  dilakukan  adalah  pihak  sekolah  akan melakukan  ―interview‖  terhadap  guru  yang  bersangkutan.  Kemudian  pihak sekolah  juga  akan  melakukan  ―interview‖  terhadap  siswa  yang  bersangkutan  di ―moment‖ yang berbeda. Kemudian pihak sekolah akan mencari letak persamaan dan perbedaan dari hasil ―interview‖ guru dan siswa. Apabila berbeda maka akan dilanjutkan  ke  PKS  1  dan  akan  bekerjasama  dengan  bagian  kesiswaan  untuk menyelesaikan  masalah.  Kemudian  mempertemukan  guru,  siswa,  dan  orang  tua siswa yang kemudian akan menjelaskan tanpa ada yang ditutupi.
4. Apabila  orang  tua  murid  tidak  menerima  proses  mediasi  dari  sekolah  apa  yang dilakukan pihak sekolah: Diawal pada saat pendaftaran ajaran tahun baru orang tua murid sudah diberikan aturan, sanksi, beserta lain lain nya orang tua diminta tanda  tangan  sebagai  bukti  otentik  serta  diberi  waktu  1  hari  untuk  membaca.
Berarti orang tua setuju dan menyerahkan pihak sekolah menyelesaikan sebaik- baiknya dan sebenar-benarnya. 15
Wawancara  2  dilakukan  di  sekolah “TK,  SD,  SMP,  SMA  Kalam  Kudus  Medan” dengan  Wakil  Kepala  Sekolah Bapak  Wirawan  Herutomo dengan  4  pertanyaan  yang ditanyakan berupa :
1. Aturan  yang  diberlakukan  di  sekolah  terhadap  siswa:  bersifat  tertulis  dalam  28 aturan,  pelanggaran  dengan  bobot  nilai  serta  sanksi  pelanggarannya.  Salah  satu
P -ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 11—24 e-ISSN: 2655-6057 https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
diantaramya adalah dilarang menggunakan  HP ketika jam pelajaran berlangsung dengan  bobot  nilai  20.  Dengan  sanksi  pelanggaran  HP  disita  guru  dan  dapat diambil kembali oleh orang tua siswa yang bersangkutan.
2. Aturan  yang  diberlakukan  di  sekolah  terhadap  guru:  bersifat  tertulis  dalam  15 aturan dalam bentuk pasal. Salah satu diantaranya terdapat dalam pasal 8, ―Setiap guru dan karyawan wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh displin, tanggung jawab,  jujur,  setia,  cinta  kasih,  dan  menyadari  bahwa  tugas  pendidikan  yang dilakukan  adalah  tugas  mulia  dihadapan tuhan  merupakan  panggilan  tuhan  guna pengabdian terhadap nusa dan bangsa setiap guru dan karyawan.‖  Apabila hadir ditempat  kerja,  wajib  mengisi  daftar  hadir  ―fingerprint‖.  Setiap  guru  dan karyawan  tidak  dibenarkan  untuk  mengalihkan  tugasnya  kepada  orang  lain, kecuali dengan izin pimpinan/kepala sekolah.
3. Apabila  terjadi  perselisihan  antara  siswa  dan  guru  solusi  apa  yang  dilakukan pihak sekolah: Hal pertama yang dilakukan adalah pihak sekolah akan melakukan ―interview‖ terhadap guru yang bersangkutan. Melakukan pertemuan antara guru dengan orang tua murid. Guru akan diberi peringatan sesuai dengan perbuatannya akan tidak mengulangi hal yang sama apabila guru memang melakukannya
4. Apabila  orang  tua  murid  tidak  menerima  proses  mediasi  dari  sekolah  apa  yang dilakukan  pihak  sekolah:  diusahakan  dengan  proses  mediasi  antara  guru  dan orang tua murid. Diharapkan untuk tidak melanjutkan sampai ke jalur hukum. 16
Wawancara  3  dilakukan  di  sekolah “SMA  15  Negeri  Medan” dengan  Wakil  Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Bapak Dr. Andus Pesta Lumban Gaol dengan 4 pertanyaan yang ditanyakan berupa :
1. Aturan yang diberlakukan di sekolah terhadap siswa: bersifat tertulis yang terbagi dalam  10  aturan,  salah  satunya  diantaranya  ―upacara  peringatan  dan  hari  -  hari besar‖. Saat mengikuti upacara bendera dan hari hari besar  – mengikuti upacara bendera  setiap  hari  Senin  dengan  pakaian  seragam  yang  telah  ditentukan. Mengikuti  upacara  peringatan  hari  besar  nasional  seperti:  HUT  RI,  Hardiknas, HUT  Guru,  Hari  Pahlawan,  dan  lain  lain.  Mengikuti  kegiatan  peringatan  hari besar  keagamaan  seperti:  Maulid  Nabi,  Isra  Miraj,  Natal,  dan  lain  lain  sesuai agama masing masing.
2. Aturan  yang  diberlakukan  di  sekolah  terhadap  guru:  bersifat  lisan  dan  tertulis. Bersifat lisan – pihak sekolah secara rutin melakukan rapat terhadap guru baik itu permasalahan, solusi maupun perbaruan sistem sekolah. Bersifat tertulis – sedang dalam proses perbaruan sistem sekolah karena sekolah rutin melakukan perbaruan setiap ajaran tahun.
3. Apabila  terjadi  perselisihan  antara  guru  dan  siswa  solusi  apa  yang  dilakukan pihak  sekolah:  Akan  diselesaikan  di  Bagian  Kesiswaaan  dengan  mencari  tahu
15 Hasil wawancara di sekolah ―SMA Namira Medan‖ dengan kepala sekolah Bapak Gunawan S.Pd.I,Ma tanggal 06 maret 2020
16 Hasil wawancara di sekolah  ―SMA Kalam Kudus Medan‖ dengan wakil kepala sekolah Bapak Wirawan Herutomo tanggal 27 febuari 2020
P -ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 11—24 e-ISSN: 2655-6057 https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
terlebih dahulu permasalahan sebenarnya serta kronologis nya. Setelah itu wakil kepala  sekolah  bagian  kesiswaan  akan  melakukan  rapat  terhadap  guru  yang terkait  dalam  masalah  tersebut.  Wakil  kepala  sekolah  akan  melakukan  mediasi antar wali kelas guru yang terkait dalam masalah beserta orang tua murid.
4. Apabila  orang  tua  murid  tidak  menerima  proses  mediasi  dari  sekolah  apa  yang dilakukan pihak sekolah: Diusahakan diselesaikam dengan proses mediasi antara guru  dan  orang  tua  murid.  Diharapkan  untuk  tidak  melanjutkan  sampai  ke  jalur hukum. 17
Wawancara  4  dilakukan  di  sekolah “SMA Kartika  I-1 Medan” dengan  Wakil  Kepala Sekolah  bagian  Kesiswaan Ibu  Eva  Mardiah,  S.Pd dengan  4  pertanyaan  yang ditanyakan berupa:
1. Aturan  yang  diberlakukan  di  sekolah terhadap  siswa:  aturan  diberikan  pada  saat pendaftar  formulir  ajaran  tahun  terhadap  siswa  dan  disosialisikan  pada  saar orientasi/MOS sekolah dengan 10 aturan dengan standar sekolah. Namun diantara 10  aturan  yang  paling  penting  standar  yang  diberlakukan  pada  siswa  hanya  3 syarat:  kehadiran, perilaku/moral, dan nilai akademik.
2. Aturan  yang diberlakukan di sekolah terhadap guru: pada dasarnya peraturan itu berlaku  seluruh  anggota  sekolah;  baik  guru,  pegawai,  terutama  siswa.  Peraturan guru ada yang bersifat lisan dan tertulis dan selalu melakukan perbaharuan.
3. Apabila  terjadi  perselisihan  antara  siswa  dan  guru  solusi  apa  yang  dilakukan pihak sekolah: Hal pertama yang dilakukan adalah pihak sekolah akan melakukan komunikasi terhadap guru dan siswa yang bersangkutan. Selanjutnya, melakukan proses mediasi kepada yang bersangkutan. Apabila masih tidak bisa diselesaikan akan diselesaikan di kantor BP.
4. Apabila  orang  tua  murid  tidak  menerima  proses  mediasi  dari  sekolah  apa  yang dilakukan  pihak  sekolah:  diusahakan  dengan  proses  mediasi  antara  guru  dan orang tua murid diharapkan untuk tidak melanjutkan sampai ke jalur hukum. 18
B.  Pentingnya  Sistem  Nyata  Dalam  Mengatasi  Penganiayaan  Terhadap  Siswa  di Lingkungan Pendidikan.
Dari  kasus  dan  wawancara  yang  diperoleh  diatas,  3  hal  yang  bisa  dilakukan  untuk mengurangi kekerasan yang terjadi antara guru dan siswa, yaitu 3P:
1. Pengelolaan  emosi  terhadap  guru  (  pengendalian  dalam  berbicara  dan  bersikap dalam kegiatan mengajar )
Seperti yang dituliskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 BAB IV Bagian Kesatu, 19 guru  setidaknya  harus  memiliki  empat  kualifikasi  kompetensi,  diantaranya
17 Hasil wawancara Sekolah ―SMA 15 Negeri Medan‖ dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Bapak Dr. Andus pesta lumban gaol tanggal 29 febuari 2020
18 Sekolah ―SMA Kartika I-1 Medan‖ dengan wakil kepala sekolah bagiam Kesiswaan Ibu Eva mardiah,s.pd tanggal 05 maret 2020
19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Depdiknas
P -ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 11—24 e-ISSN: 2655-6057 https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
kompetensi  kepribadian  dan  kompetensi  sosial.  Penguasaan  terhadap  keduanya akan  menentukan  bagaimana  guru  melakukan  pengelolaan  emosinya  dalam proses  kegiatan  belajar  mengajar.  Perlunya  pengelolaan  emosi  agar  tidak menimbulkan permasalahan bagi guru dalam bertindak, sehingga guru tidak akan melakukan  kekerasan  verbal  maupun  fisik  terhadap  siswanya. 20 Berbagai informasi  menyebutkan  alasan  guru  melakukan  perbuatan  menyimpang didasarkan  pada  reaksi  terhadap  situasi  lingkungan  yang  timbul  pada  saat  itu. Misalnya,  siswa  tidak  melakukan  instruksi  guru  dengan  benar.  Maksud  guru menghukum siswa menjadi disiplin dan teratur, tetapi menjadi sebuah kekerasan dalam pendidikan yang berakibat pada pasal 5 ayat 15a dalam UU No. 35 Tahun 2014. 21 Tentunya  kekerasan  seperti  ini  bertentangan  dengan  UU  No.  35  Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana guru, atau siapapun lainnya di sekolah, dilarang  memberikan  hukuman  fisik  kepada  anak-anak  sesuai  dengan  pasal  54 ayat  (1)  UU  No.  35  Tahun  2014. 22 Maka  perlunya  pembinaan  terhadap kecerdasan  emosi  dilakukan  sebelum  guru  benar-benar  terjun  dalam  dunia pendidikan.  Pembinaan  dilakukan  pada  saat  guru  masih  menjadi  calon  guru pembinaan  yang  dilakukan  dapat  mengadaptasi  gagasan 23 dengan  melakukan penyeimbangan terhadap stakeholder di sekitar calon guru. Beberapa diantaranya adalah  dengan  melakukan  usaha  intensif,  terorganisir,  dan  terus  menerus  untuk terjadinya  kolaborasi  antara  para  calon  guru.  Kolaborasi  dimaksudkan  untuk berbagi  pengalaman  dalam  hal  penguasaan  dan  pengimplementasian  prinsip- prinsip  pengajaran  yang  tepat  terhadap  siswa  yang  berlaku  pada  setiap  mata pelajaran dengan pendekatan kasih sayang. Keberhasilan pengelolaan emosi guru tidak  lepas  dari  peran  serta  pribadi  guru  itu  sendiri.  Penekanan-penekanan terhadap  dasar  dunia  pendidikan  yaitu  kasih  sayang  dan  cinta  kasih  yang  tulus perlu disegarkan kembali. Penyegaran kembali dasar ini dapat dilakukan melalui pendekatan  komunikasi  yang  baik  serta  ajaran  agama  yang  sesuai  dengan  iman guru tersebut. 24
2. Pendidikan Ramah Anak / Sekolah Ramah Anak ( SRA )
Sekolah  ramah  anak  bertujuan  menjamin  kesempatan  setiap  siswa  untuk menikmati  haknya  dalam  pendidikan  tanpa  diskriminasi  berdasarkan  disabilitas, jenis kelamin, suku bangsa, agama, jenis kecerdasan, dan latar belakang orang tua
20 Mulyana, Edi H. 2010 : 8 . Guru Berkualitas: Profesional dan Cerdas Emosi.Jurnal Saung Guru, Vol. 1 No. 2: 1-11
21 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 Ayat 15a
22 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 Ayat (1)
23 Mulyana, Edi H. 2010 : 10 . Guru Berkualitas: Profesional dan Cerdas Emosi.Jurnal Saung Guru, Vol. No. 2: 1-11
24 Mulyana, Edi H. 2010 : 10 . Guru Berkualitas: Profesional dan Cerdas Emosi.Jurnal Saung Guru, Vol. No. 2: 1-11
P -ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 11—24 e-ISSN: 2655-6057 https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
yang  terdapat  dalam  pasal  9  ayat  (1)  UU  No.  35  tahun  2014. 25 Sekolah  Ramah Anak  berfungsi  agar  situasi  sekolah  aman,  bersih,  sehat,  peduli,  berbudaya, lingkungan  hidup  yang  terjamin,  memenuhi,  menghargai  hak-hak  dan perlindungan siswa dari kekerasan, diskriminasi, bebas dari perlakuan tidak wajar lainnya.  Serta  menjamin  keikutsertaan  siswa  dalam  perencanaan,  kebijakan, pembelajaran,  pengawasan,  dan  mekanisme  pengaduan  terkait  pemenuhan  hak dan  perlindungan  siswa  dalam  menempuh  pendidikan. 26 Sekolah  Ramah  Anak juga  bertujuan  untuk  menciptakan  siswa  agar  mempunyai  kepercayaan  diri, merasa  senang,  nyaman,  dan  menyenangkan  dalam  proses  belajar  di  sekolah tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Maka akan terbentuk sikap siswa yang tidak  arogan  dan  lebih  ada  penalaran  -  akan  memunculkan  karakter  siswa  yang toleran  dan  sadar  akan  peraturan  yang  ada.  Hubungan  antara  karakter  dan Pendidikan  Ramah  Anak  terdapat  kesinambungan,  sehingga  ada  kesesuaian antara  keduanya.  Sekolah  Ramah  Anak  menghormati  hak  siswa  ketika mengekspresikan  pandangannya  dalam  segala  hal  khususnya  tentang  ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
3. Program implementasi penerapan pendidikan budi pekerti Implementasi  adalah  suatu  kegiatan 27 yang  direncanakan  serta  dilaksanakan dengan  serius  dengan  maksud  untuk  mengacu  pada  norma-norma  tertentu  guna mencapai  tujuan  kegiatan.  Perlunya  pertemuan  Rutin  Guru  dengan  Orang  Tua Siswa  seperti  yang  terdapat  dalam  pasal  20  UU  No  35  tahun  2014 28 dengan membangun  komunikasi  yang  baik,  sehingga  kedua  belah  pihak  dapat bekerjasama;  baik  pada  saat  pendaftaran ajaran  tahun,  proses  sekolah,  dan  akhir ajaran  tahun  -  serta  berkomunikasi  terus-menerus  via  ―online‖.  Dengan  adanya pertemuan  antara  guru  dan  orang  tua,  siswa  bisa  menghindari  perselisihan  yang diakibatkan  oleh  ketidakpahaman  dan  ketidaksepahaman  (miscomunication) antara  guru  dan  orang  tua  siswa.  Selain  itu,  dengan  adanya  pertemuan  bisa menumbuhkan  kedekatan  antara  guru  dan  orang  tua  siswa.  Keduanya  dapat bersama-sama menyusun strategi yang tepat untuk mendidik siswa sesuai dengan standar nasional sekolah yang etis dan juga menentukan kemana arah masa depan mereka.  Upaya-upaya  tersebut  tentunya  bukan  hanya  sekadar  solusi,  tetapi  juga harus  dipertimbangkan  untuk  direalisasikan.  Sehingga  penumbuhan  budi  pekerti bisa berlangsung dengan baik. Sehingga  program tersebut juga bisa lebih efektif dan berperan banyak untuk mengurangi kekerasan antara guru dan murid.
25 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Ayat (1)
26 Uray Iskandar. (2015). Pengertian dan Standar Sekolah Sehat
27 Menurut KBBI ( kamus besar bahasa indonesia )
28 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.
P -ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 11—24 e-ISSN: 2655-6057 https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  wawancara  kasus  diatas,  kekerasan  pada  anak  di  sekolah masih  sering  terjadi  hingga  saat  ini;  baik  kekerasan  fisik,  maupun  psikis.  Selain  itu, upaya  yang telah dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak kekerasan pada anak di lingkungan  pendidikan  di  pemerintah  hanya  sebatas  disposisi  surat  menyurat  namun tidak  ditindak  lanjutin  sesuai  dengan  Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang  - Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan  Anak.  Sedangkan  sekolah  tindakan  yang  dilakukan  hanya  sebatas  upaya persuasif,  yang  dilakukan  oleh  berbagai  pihak;  baik  kepala  sekolah  mapun  guru  hanya bersifat mediasi.
Perlindungan  hukum,  secara  UU,  belum  efektif  atau  belum  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Pentingnya  membuat  sistem  yang  baik  dengan  menyeimbangkan  antara Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang  -  Undang  Nomor  23  Tahun  2003  Tentang  Perlindungan  Anak  dengan  kondisi sekolah  perlu  dimulai  dari  akarnya.  Sehingga,  sistem  tersebut  akan  menghasilkan  buah yang  baik  pula  dengan  sistem  nyata  -  yang  memang  bisa  dipertanggungjawabkan  dan direalisasikan  secara  praktisi,  terlebih  lagi  di  dunia  pendidikan.  Ini  dikarenakan  dunia pendidikan tidak akan pernah mati dan ketinggalan zaman. Pihak yang berperan di dunia pendidikan  penting  untuk  meregulasi  secara  faktual  dan  nyata.  Perlu  adanya  jaminan hukum  bagi  kegiatan  perlindungan  anak.  Kepastian  hukum  perlu  diusahakan  demi kegiatan  kelangsungan  perlindungan  anak  dan  mencegah  penyelewengan,  baik  yang membawa  akibat  negatif  ataupun  yang  tidak  diinginkan  dalam  pelaksanaan  kegiatan perlindungan  anak.  Perlu  dilakukan  upaya  perlindungan  untuk  mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan  diskriminatif.  Upaya  perlindungan  anak  harus  diantisipasi  sedini  mungkin, agar  kelak  dapat  berpartisipasi  secara  optimal  bagi  pembangunan  bangsa  dan  negara. Berdasarkan  kutipan  dari  konstitusinya  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 (UUD  1945),  sebagai  norma  hukum  tertinggi  telah  menggariskan,  bahwa “setiap  anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

## DAFTAR PUSTAKA
Nahuda, (ed), Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan
Jakarta:Pusat : Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, 2007.
Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan : Tipologi Kondisi, Kasus dan konsep, Yogjakarta: Tiara Wacana, 2004, hal 3-4
Bahri Djamarah, (ed), Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif . Yogjakarta: Tiara Wacana, 2004.
Bahri, (ed), Guru dan Anak Didik , Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
P -ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 11—24 e-ISSN: 2655-6057 https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Danim, (ed), Profesionalisme dan Etika Profesi Guru . Bandung: Alfabeta, 2010.
Darmadi, Pengembangan Model Metode Pembelajaran Dalam Dinamika Belajar Siswa , Yogjakarta: Grup penerbitan CV. BUDI UTAMA, 2017.
Prakoso Abintoro, Hukum Perlindungan Anak , Yogjakarta: Laksbang Presindo, 2018.
Abu Huraerah, Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak ) Bandung: Nuansa, 2007.
Saraswati Rika, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.
Sugijokanto Suzie, Cegah Kekerasan Pada Anak , PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014.
Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia (UIPress), Jakarta, 1986.
Harefa Beniharmoni, Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak , Deepublish, Yogyakarta, 2016.
Hermino, Agustinus, Kepemimpinan Pendidikan Di Era Globalisasi , Yogyakarta:
Pustaka Belajar, 2014.
Huraerah, A, Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia , Cetakan I. Jakarta: Nuansa, 2008.
J. Moleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
Afriansyah, A., ―Foreigners Land Rights Regulations: Indonesia’s Practice‖. Jurnal Mimbar Hukum, 27(1): 98-116, 2015
Mulyana, Edi H. ―Guru Berkualitas, Profesional dan Cerdas Emosi‖, Jurnal Saung Guru, Vol. 1 No. 2:1-11, Oktober, 2010.
Affandi Agus, ―Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Guru dalam Mendidik Siswa‖, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 11, No 2 , Juli-Desember, 2016.
Gosita, Arif, ―Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak‖, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, Vol. V, No. 4, April, 1999.
Muchlid Sy. Wahab ―Perlindungan Anak Dari Praktek Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru di Sekolah Dalam Prespektif HAM‖, jurnal Lex Administratum, Vol. III
No.3, Mei, 2015.
Fransiska Novita Eleanora, ―Ramah Anak Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan dan Diskriminasi‖, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. VI, No. 3, Februari, 2018.
P -ISSN: 0216-4396 Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 17 (1) 2021 11—24 e-ISSN: 2655-6057 https:// http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/index
Derta Rahmanto, (ed)., ―Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru SDN CEMPAKA BARU 05 KEMAYORAN JAKARTA PUSAT‖, Jurnal ABDIMAS Unmer Malang, Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta, Vol. III, No 1, Juni, 2018.
Jauhari, Imam .“Kajian Yuridis terhadap Perlindungan Anak dan Penerapannya (Studi  di  Kota  Binjai,  Kota  Medan  dan  Kabupaten  Deli  Serdang)”. Program Doktor  Ilmu  Hukum.  Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Sumatera  Utara,  Medan. Jurnal Psikologi Perkembangan. 2004. Jakarta: Yacobi, 2005.