## PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, METODE AKUNTANSI, DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP

## TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2013

## Edeline
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie claudiaedeline@yahoo.com

## Amelia Sandra
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

## ABSTRACT
Tax  is  one  source  of  country’s  revenue  comes  from  the  people.  Efforts  in  this country instead of optimizing revenues is not without obstacles. The main obstacle in the context of state income tax in this sector is tax  avoidance. The purpose of this  research  is  to  examine  if  firm  size,  accounting  method,  and  ownership structure  have  an  influence  on  tax  avoidance  in  manufacturing companies  listed in Indonesia Stock Exchange in period 2010-2013. This study uses observational methods on secondary data which obtained from the annual financial report and audited  financial  statements  of  companies.  This  study  uses  27  manufacturing companies  that  listed  in  Indonesian  Stock  Exchange  as  a  sample.  This  research uses  purposive  sampling  method  for  sampling  method.  The  analytical  method used  is  Structural  Equation  Modelling  (SEM)  using  a  variance-based  Partial Least Square (PLS). The results showed that firm size has a value of T-statistic for 2.521 where the value is greater than 1.96, accounting method has a value of T- statistic for 4.015 where the value is greater than 1.96, and ownership structure has a value of T-statistic for 1.759 where the value is smaller than 1.96. From the results  of  this  study  concluded  that  firm  size  and  the  accounting  method  have influence on tax avoidance. While the ownership structure found no effect on tax avoidance.
Keywords : Tax Avoidance, Firm Size, Accounting Method, Ownership Structure.

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan  negara  yang  berasal  dari rakyat.  Dengan  adanya  pembayaran pajak, maka pemerintah dapat
melakukan program-program pembangunan  yang  dapat  dinikmati oleh  rakyat  (Pradipta  dan  Supriyadi, 2015).  Pemerintah  menggunakan pajak  sebagai  sumber  pembiayaan
negara  dan  target  penerimaan  pajak setiap tahun diharapkan terus meningkat. Pajak ditempatkan sebagai  salah  satu  kewajiban  dalam bernegara,  yaitu  sebagai  sarana masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi dalam  rangka  memenuhi  target penerimaan  negara  sebagai  sumber pembiayaan pembangunan. Bagi negara-negara  yang  ada  di  dunia  ini, pajak  merupakan  unsur  penting  dan bahkan  paling  penting  dalam  rangka
untuk menopang anggaran penerimaan  negara.  Oleh  karena  itu, pemerintah  negara-negara  di  dunia ini  begitu  besar  menaruh  perhatian terhadap sektor pajak. Upaya mengoptimalkan  penerimaan  sektor pajak  dapat  dilakukan  melalui  usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan  jumlah  pajak.  Namun demikian, usaha
untuk mengoptimalkan  penerimaan  sektor ini  bukan  tanpa  kendala.  Salah  satu kendala  dalam  rangka  optimalisasi penerimaan  pajak  adalah  adanya penghindaran pajak (Tax Avoidance), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Pajak  merupakan  hal  yang  menjadi perhatian penting karena beban pajak
akan  mengurangi  laba  bersih  dan sudah menjadi rahasia umum perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih dan Sari, 2013). Meminimalisasi  beban  pajak  dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara, mulai  dari  yang  masih  berada  dalam bingkai  peraturan  perpajakan  sampai dengan  yang  melanggar  peraturan perpajakan.
Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar  undang-undang  sering disebut dengan Tax Avoidance (Sari, 2012). Tax avoidance yang
dilakukan  ini  bersifat  legal  karena tidak melanggar perundang-
undangan perpajakan karena biasanya dilakukan dengan memanfaatkan  hal-hal  yang  tidak diatur dalam undang-undang (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Penghindaran pajak merupakan upaya  untuk  meminimalkan  beban pajak  menggunakan  peraturan  yang berlaku (Lawful) , sedangkan penggelapan  pajak (Tax  Evasion) adalah upaya melakukan penghematan pajak dengan
menggunakan  cara  yang  melanggar ketentuan  pajak  (Ayu  dan  Hastuti, 2009).  Oleh  karena  itu,  persoalan
penghindaran  pajak  diperbolehkan
secara  hukum  selama  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang  yang  ada. Namun di sisi yang lain, penghindaran pajak juga tidak diinginkan  karena  dianggap  dapat mengurangi penerimaan negara. Banyak  dari  perusahaan-perusahaan maju  yang  melakukan  tindakan penggelapan pajak dan penghindaran pajak  untuk  meminimalkan  beban biaya  pajak  terutang  yang  harus dibayarkan kepada kas negara.
Terkait  dengan  penghindaran  pajak di  Indonesia  pada  tahun  2005, terdapat  750  perusahaan  Penanam
Modal Asing yang diketahui melakukan penghindaran pajak dengan  melaporkan  rugi  dalam waktu  5  tahun  berturut-turut  dan tidak membayar pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat  dari  jumlah  perusahaan telah  melakukan  penghindaran  pajak yakni dengan membayar pajak kurang  dari  20%,  padahal  rata-rata pajak  yang  dibayarkan  perusahaan mendekati  30%  (Dyreng,  Hanlon, dan Maydew, 2007).
Terdapat  banyak  faktor  yang  dapat dikaitkan  dengan tax  avoidance .
Salah  satu  faktor  penentu  dalam pengambilan keputusan untuk melakukan  tax  avoidance  adalah karakteristik perusahaan.
Karakteristik  tersebut  dapat  dilihat dari  jenis  usaha  atau  industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas,  tingkat  profitabilitas,  dan ukuran  perusahaan  (Subair,  dalam Ngadiman  dan  Puspitasari  2014). Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan  perusahaan  terhadap tax avoidance , diantaranya memfokuskan pada ukuran perusahaan. Semakin besar
ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah  dan  akan  menimbulkan kecenderungan  bagi  para  manajer perusahaan untuk berlaku patuh  atau agresif ( tax avoidance ) dalam perpajakan  (Kurniasih  dan  Sari, 2013).
Faktor  lain  yang  diprediksi  akan memengaruhi  penghindaran  pajak adalah penggunaan metode
akuntansi. Menurut ketentuan perpajakan, terdapat beberapa
metode  akuntansi  yang  diatur  secara tegas  untuk  digunakan  oleh  suatu perusahaan, diantaranya adalah
metode  penyusutan  dan  metode penilaian persediaan. Metode penyusutan yang diperbolehkan berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2008  adalah  metode  garis lurus (straight  line  method) dan metode  saldo  menurun (declining
balance method). Metode penyusutan akan memengaruhi besarnya biaya penyusutan suatu aset dalam  laporan  keuangan,  termasuk berpengaruh  terhadap  pajak  yang terutang  dari  suatu  perusahaan.  Hal ini  dikarenakan  beban  penyusutan merupakan  salah  satu  biaya  yang dapat dikurangkan (deductible expense). Pemilihan metode akuntansi persediaan untuk pelaporan keuangan guna memenuhi kebutuhan komersial  di  Indonesia  diatur  dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan  (PSAK)  No.  14  (Revisi 2008).  Namun  dalam  kaitannya dengan  pelaporan  keuangan  untuk kebutuhan  fiskal,  sesuai  dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, persediaan dan pemakaian persediaan  untuk  perhitungan  harga pokok  dinilai  berdasarkan  harga perolehan  yang  dilakukan  secara rata-rata atau dengan cara
mendahulukan persediaan yang diperoleh  pertama.  Metode  penilaian persediaan  yang  digunakan  oleh suatu  perusahaan  akan  memengaruhi besarnya  harga  pokok  penjualan. Harga  pokok  penjualan  merupakan pengurang  pendapatan  perusahaan yang  akan  memengaruhi  besarnya pajak  yang  terutang  dari  suatu perusahaan.
Selain ukuran perusahaan dan metode akuntansi, struktur kepemilikan juga memiliki keterkaitan  terhadap tax  avoidance .
Rusydi dan Martani (2014) menyatakan bahwa struktur
kepemilikan  dapat  ditinjau  dari kepemilikan  keluarga,  asing,  dan pemerintah. Sedangkan, menurut Bachtiar (2015), struktur kepemilikan  dapat  ditinjau  dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan publik.  Namun,  dalam  perusahaan manufaktur struktur kepemilikan lebih  terlihat  jelas  dari  struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan publik.
Kepemilikan institusional merupakan persentase  saham  yang  dimiliki  oleh pihak institusi perusahaan pada akhir tahun.  Bachtiar  (2015)  menyatakan
bahwa semakin besar proporsi saham
yang dimiliki oleh pihak institusional membuat pengawasan terhadap manajemen juga akan meningkat dan keputusan  yang  diambil  manajemen akan  sesuai  dengan  kepentingan pemegang saham.
Kepemilikan  publik  menunjukkan besarnya kepemilikan saham
perusahaan  yang  nilainya  masing- masing  kurang  dari  5%  dan  tidak terafiliasi dengan
perusahaan
(Santoso,  2014).  Karena  proporsi kepemilikan  oleh  publik  tergolong kecil, mereka menjadi kurang memperhatikan  kebijakan  strategis perusahaan  dan  kurang  termotivasi mengontrol kerja manajer. Kurangnya motivasi pemegang saham  publik  untuk  mendapatkan laba
yang sebesar-besarnya, menjadikan  strategi  pajak  yang diambil  kurang  agresif  (Puspita  dan Harto, 2014).
Berdasarkan permasalahan penelitian yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh peneliti, yaitu:
1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui apakah metode akuntansi  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui apakah struktur  kepemilikan  berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 2. TELAAH LITERATUR
Teori Keagenan ( Agency Theory ) Jensen dan Meckling (1976)
menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (principal)  mempekerjakan  orang lain  (agent)  untuk  melakukan  suatu jasa  yang  melibatkan  pendelegasian wewenang untuk pengambilan keputusan  kepada  agen.  Manajer (agen)  sebagai  pihak  yang  diberi wewenang  oleh  pemilik  saham (prinsipal)  memiliki  tanggung  jawab untuk dapat menjalankan perusahaan dengan  sebaik  mungkin  sehingga dapat  mencapai  tujuan  perusahaan dan  menghasilkan  tingkat  return yang  tinggi  untuk  pemilik  saham. Namun, agency theory mengasumsikan  setiap  individu  akan bertindak  untuk  kepentingan  dirinya sendiri.  Seperti  sifat  dasar  manusia yang  hanya  mementingkan  dirinya sendiri. Manajemen sebagai
pengelola  perusahaan  lebih  banyak
mengetahui  informasi  internal  dan juga going  concern perusahaan dibandingkan dengan pemilik (pemegang saham). Ketidakseimbangan luasnya
informasi  akan  menimbulkan  suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (information  asymmetry)
(Rusydi dan Martani, 2014). Dengan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemilik saham,  manajer  akan  terdorong untuk  melakukan  tindakan-tindakan yang  bertujuan  untuk  mengejar kepentingannya semata. Permasalahan keagenan dimana
terdapat  perbedaan  kepentingan  bagi agen dan prinsipal memicu timbulnya  perilaku aggressive  tax avoidance .  Hal  ini  dikarenakan  di satu  sisi  manajemen  menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang  tinggi,  sedangkan  di  sisi lainnya  pemegang  saham  ingin menekan  biaya  pajak  melalui  laba yang  rendah.  Maka  dalam  rangka menjembatani agency  problem ini timbul perilaku aggressive tax avoidance dalam rangka mengoptimalkan  kedua  kepentingan tersebut (Rusydi dan Martani, 2014).
Teori  Akuntansi  Positif  ( Positive Accounting Theory )
Watts dan Zimmerman (1990)
menjelaskan prediksi kebijakan akuntansi  yang  hendak  dipilih  oleh perusahaan  dalam  kondisi  tertentu. Dalam  teori  ini  dipaparkan  bahwa faktor-faktor  ekonomi  tertentu  bisa dikaitkan  dengan  perilaku  manajer atau para pembuat laporan keuangan. Tiga  hipotesis  utama  dalam  teori akuntansi positif (Watts dan Zimmerman, 1990), yaitu
(1) The  Bonus  Plan  Hypothesis
(antara manajemen dengan pemilik) Manajer perusahaan yang termotivasi oleh perolehan bonus akan cenderung menggunakan metode akuntansi  yang  meningkatkan  laba saat  ini.  Laba  yang  meningkat  akan mempengaruhi  bonus  yang  diterima oleh manajer perusahaan.
(2) The  Debt  To  Equity  Hypothesis (antara manajemen dengan kreditur) Watts dan Zimmerman (1990) memprediksi  bahwa  semakin  tinggi rasio hutang, maka semakin mungkin manajer  memilih  metode  akuntansi untuk  meningkatkan  laba  karena perjanjian utang mensyaratkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi  oleh  perusahaan,  seperti
menjaga posisi keuangan pada tingkat tertentu dan sebagainya.
(3) The  Political  Hypothesis (antara manajemen dengan pemerintah) Perusahaan besar akan menggunakan metode  akuntansi  yang  cenderung mengurangi  laba  yang  dilaporkan. Perusahaan tidak ingin terlihat
sebagai perusahaan dengan laba yang tinggi dengan tujuan untuk
meminimalkan  biaya  politik  yang harus mereka tanggung. Penghindaran Pajak ( Tax Avoidance )
Penghindaran pajak yang juga disebut  sebagai tax  planning ,  adalah proses  pengendalian  tindakan  agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki.
Penghindaran  pajak  adalah  suatu tindakan  yang  benar-benar  legal. Seperti halnya suatu pengadilan tidak dapat  menghukum  seseorang  karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau  tidak  termasuk  dalam  kategori pelanggaran  atau  kejahatan,  begitu pula mengenai pajak yang tidak dapat dipajaki.  Dalam  hal  ini,  sama  sekali tidak  ada  suatu  pelanggaran  hukum yang dilakukan dan malah sebaliknya akan  diperoleh  penghematan  pajak
dengan  cara  mengatur  tindakan  yang menghindarkan  aplikasi  pengenaan pajak  melalui  pengendalian  fakta- fakta  sedemikian  rupa,  sehingga terhindar  dari  pengenaan  pajak  yang lebih  besar  atau  sama  sekali  tidak kena pajak (Zain, 2008: 49).
Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak
Besar  kecilnya  ukuran  perusahaan dapat  dilihat  dari  besarnya  nilai equity ,  nilai  penjualan  atau  nilai aktiva  (Riyanto,  dalam  Ngadiman dan Puspitasari 2014). Dalam penelitian  ini,  ukuran  perusahaan diukur  dengan natural  logarithm total asset dan natural  logarithm total  revenue. Semakin  besar total asset dan total revenue mengindikasikan  semakin  besar  pula ukuran perusahaan tersebut.
Hasil  penelitian  Waluyo,  Basri,  dan Rusli  (2015)  menyatakan  bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap tax avoidance yang menunjukkan bahwa perusahaan  besar  lebih  memiliki sumber  daya  yang  lebih  banyak  dan aktivitas  operasi  yang  lebih  rumit sehingga  terdapat  celah-celah  untuk
dimanfaatkan  dalam  keputusan tax avoidance . Berdasarkan hasil penelitian Kurniasih  dan  Sari  (2013)  diketahui bahwa ukuran perusahaan berpengaruh  secara  negatif  terhadap
tax  avoidance yang  menunjukkan bahwa semakin besar ukuran
perusahaan maka perusahaan tersebut cenderung untuk meminimalkan tindakan penghindaran pajak. Hal ini
dikarenakan  perusahaan  tidak  selalu
dapat  menggunakan power yang
dimilikinya untuk melakukan perencanaan  pajak  karena  adanya batasan berupa kemungkinan menjadi  sorotan  dan  sasaran  dari keputusan  regulator  – political  cost theory ( Watts  dan  Zimmerman, 1978). Hasil  penelitian  ini  didukung oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ngadiman  dan  Puspitasari  (2014) yang  menyatakan  bahwa  ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif  dan  signifikan  terhadap tax avoidance .
H 1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Pengaruh Metode Akuntansi

## Terhadap Penghindaran Pajak
Metode akuntansi merupakan metode tertentu  yang  dipakai  perusahaan sebagai  dasar  atau  acuan  dalam proses  akuntansi  perusahaan,  seperti metode  penyusutan  dan  metode penilaian  persediaan.  Selama  setiap laporan keuangan menggunakan metode  penyusutan  atau  metode penilaian  persediaan  yang  berbeda,
dapat dipastikan bahwa penghitungan laba menurut akuntansi akan sangat berbeda dengan penghitungan  laba  menurut  fiskus
yang menjadi dasar untuk menentukan  berapa  besarnya  pajak yang terutang (Zain, 2008: 104). Metode penyusutan akan
memengaruhi besarnya beban penyusutan  suatu  aset  dalam  laporan keuangan,  termasuk  berpengaruh terhadap  penghasilan  kena  pajak perusahaan.  Hal  ini  dikarenakan dalam  ketentuan  perpajakan,  beban penyusutan  merupakan  beban  yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.  Metode  penyusutan  yang diperbolehkan  berdasarkan  Undang-
Undang  Nomor  36  Tahun  2008 adalah  metode  garis  lurus  dan metode saldo menurun. Metode garis lurus akan menyebabkan pembebanan  biaya  penyusutan  yang tetap jumlahnya tiap periode sehingga  laba  yang  dihasilkan  setiap periode  relatif  konstan  (Nugroho, 2006).  Pada  saat  yang  sama,  mereka menggunakan  metode  penyusutan dipercepat  (saldo  menurun)  pada pengembalian  pajak  mereka  untuk meminimalkan  pembayaran  pajak mereka  (Kieso,  Weygandt,  dan Kimmel, 2011: 398). Metode  penilaian  persediaan  yang digunakan  suatu  perusahaan  akan memengaruhi  besarnya  harga  pokok penjualan.  Harga  pokok  penjualan merupakan  pengurang  pendapatan perusahaan  yang  akan  memengaruhi besarnya pajak yang terutang. Menurut  Undang-Undang  No.  10 Tahun 1994, metode penilaian persediaan yang diperbolehkan adalah  metode FIFO  dan  metode
rata-rata. Ketika
perusahaan
menggunakan  FIFO  dalam  periode inflasi,  persediaan  pada  laporan posisi keuangan dan laba bersih pada laporan  laba  rugi  lebih  tinggi dibandingkan ketika perusahaan menggunakan metode rata-rata. Namun beberapa perusahaan menggunakan metode rata-rata karena  metode  ini  menghasilkan pembayaran pajak yang lebih rendah, hal  ini  dikarenakan  laba  bersih  yang lebih  rendah  selama  periode  inflasi (Kieso,  Weygandt,  dan  Kimmel, 2011: 259-260). Menurut hasil penelitian Salim (2010), metode rata- rata  merupakan  metode  penilaian persediaan yang
dapat meminimalkan  pajak  yang  harus dibayar  perusahaan.  Oleh  karena  itu, perusahaan-perusahaan memanfaatkan  metode  penyusutan dan  metode  penilaian  persediaan yang merupakan indikator dari metode  akuntansi  sebagai  sarana untuk  meminimalkan  pajak  yang terutang  tanpa  melanggar  ketentuan perpajakan yang ada ( tax avoidance ).
H 2 : Metode Akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh  Struktur  Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak
Struktur  kepemilikan  digambarkan dalam  suatu  komposisi  kepemilikan saham  dan  timbul  akibat  adanya perbandingan persentase saham yang dimiliki oleh pemilik saham (shareholder) dalam satu perusahaan (Gabriella, dalam Hadi dan Mangoting 2014). Salah satu
kebijakan perusahaan untuk memperoleh modal perusahaan adalah  dengan  menerbitkan  saham. Semakin  banyak  saham  dijual,  maka semakin  banyak  pula  saham  yang beredar  dan  saham  dapat  dimiliki oleh  siapa  saja  yang  membeli  saham tersebut.  Sebuah  perusahaan  dapat dimiliki oleh institusi, publik, keluarga,  maupun  orang  dalam perusahaan  tersebut  (manajerial). Dalam penelitian ini, struktur
kepemilikan diukur dengan menggunakan kepemilikan
institusional  dan  kepemilikan  publik sebagai indikator.
Kepemilikan institusional diukur melalui persentase kepemilikan
institusional. Hasil penelitian Ngadiman  dan  Puspitasari  (2014) dan  Pranata,  Puspa,  dan  Herawati (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan  institusional  memiliki pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap tax avoidance, yang menunjukkan  bahwa  semakin  besar kepemilikan  institusional  maka  akan meningkatkan tindakan pajak agresif. Maka  dari  itu,  besar  kecilnya kepemilikan institusional diduga akan  memengaruhi  kebijakan  pajak agresif (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan.
Kepemilikan  publik  diukur  melalui persentase saham yang dijual kepada masyarakat (publik). H asil penelitian
Puspita dan Harto (2014) menunjukkan  kepemilikan  publik berpengaruh  negatif  dan  signifikan terhadap tax avoidance , yang menunjukkan semakin besar kepemilikan publik dalam
perusahaan dapat meminimalkan tindakan tax avoidance .
H 3 : Struktur Kepemilikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## Kerangka Pemikiran

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Peneliti menggunakan teknik
pengumpulan  data  berupa  teknik dokumentasi, yaitu dengan observasi
data sekunder. Data sekunder tersebut antara lain:
1. Data  laporan  keuangan  yang termasuk dalam perusahaan manufaktur  periode  2010-2013 yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia (BEI).
2. Data mengenai pembayaran pajak,  laba  sebelum  pajak,  total asset perusahaan,  total revenue perusahaan,  metode  penyusutan, metode penilaian persediaan, besarnya  persentase  saham  yang
dimiliki oleh pihak-pihak institusi, besarnya persentase
saham  yang  dimiliki  oleh  pihak- pihak  publik,  yang  terdapat dalam  laporan  keuangan  audited perusahaan.
Teknik  pengambilan  sampel yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah non-probability sampling dengan  metode purposive  sampling . Purposive sampling merupakan teknik  pengambilan  sampel  secara khusus  berdasarkan  kriteria-kriteria tertentu  (Sari,  2012).  Berdasarkan pertimbangan kriteria, 27 perusahaan terpilih  sebagai  sampel  yang  akan digunakan dalam penelitian ini.

## Variabel Penelitian
Tax Avoidance
Penghindaran pajak yang juga disebut  sebagai tax  planning, adalah
Ukuran Perusahaan Metode Akuntansi Struktur Kepemilikan Tax Avoidance
proses  pengendalian  tindakan  agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak
dikehendaki.  Penghindaran  pajak adalah  suatu  tindakan  yang  benar-
benar  legal.  Indikator  dari Tax Avoidance adalah Cash ETR .
Penelitian  ini  menggunakan  rumus Cash  ETR yang  dikembangkan  oleh Chen et al. (2010):

## Ukuran Perusahaan
Ukuran  perusahaan  adalah  suatu skala  dimana  dapat  diklasifikasikan besar  kecilnya  perusahaan  menurut beberapa  cara,  antara lain:  total  aset, penjualan  bersih,  dan  kapitalisasi
pasar (Fitriani dalam Andhika, 2010: 49).  Ukuran  perusahaan  dihitung menggunakan Natural logarithm total  asset dan Natural  logarithm total  revenue yang  dimiliki  oleh suatu perusahaan.

## Metode Akuntansi
Metode  akuntansi  adalah  metode tertentu  yang  dipakai  sebagai  dasar atau  acuan  di  dalam  melakukan pengukuran, pengakuan, dan pelaporan  menyangkut  efek  dari transaksi,  peristiwa,  kejadian,  atau keadaan  tertentu  (Harnanto,  2003: 38).  Indikator  dari  metode  akuntansi adalah:
(1) Metode penyusutan, diukur dengan memberikan nilai 1 untuk metode saldo  menurun dan memberikan nilai 0 untuk metode garis lurus.
(2) Metode  penilaian  persediaan, diukur  dengan  memberikan  nilai 1  untuk  metode  rata-rata  dan memberikan nilai 0 untuk metode FIFO.

## Struktur Kepemilikan
Struktur  kepemilikan  digambarkan dalam  suatu  komposisi  kepemilikan saham  dari  suatu  perusahaan  dan timbul  akibat  adanya  perbandingan persentase  saham  yang  dimiliki  oleh pemilik  saham (shareholder) dalam satu  perusahaan  (Gabriella,  dalam Hadi dan Mangoting 2014).
(1) Kepemilikan institusional, diukur dengan besarnya persentase saham  yang  dimiliki  oleh  pihak- pihak institusi.
(2) Kepemilikan publik, diukur dengan besarnya persentase saham  yang  dimiliki  oleh  pihak masyarakat atau publik.

## Teknik Analisis Data
Dalam  melakukan  pengolahan  data dan  menganalisis  data-data  yang diperoleh untuk mendapatkan informasi  yang  diinginkan,  peneliti menggunakan  alat  bantu  pengolahan data  berupa  penggunaan software (perangkat  lunak)  yaitu  SMARTPLS versi  3.0  yang  digunakan  untuk melakukan uji outer model ,
indikator-indikator,  uji  model  dan hipotesis  ( inner  model ),  analisis regresi  data  panel  untuk  melihat pengaruh  dari  variabel-variabel  yang ada. Teknik analisis data
menggunakan statistik berupa analisis  kausalitas  SEM  ( Structural Equation Modelling ) berbasis
component atau variance yang terkenal dengan Partial Least Square (PLS), karena bersifat kausal prediktif  dimana  akan  menjadi  lebih efektif.  SEM  lebih  sesuai  untuk
analisis  data  dalam  penelitian  ini karena mampu menggambarkan konsep  model  dengan  variabel  laten (variabel  yang  tidak  dapat  diukur secara  langsung)  akan  tetapi  diukur melalui indikator-indikatornya ( manifest variabel).

## 1. Evaluasi  Model  Pengukuran
(Outer Model)
Evaluasi  model  pengukuran  atau outer model dilakukan dengan menilai  validitas  dan  reliabilitas model. Outer model dengan indikator refleksif  dievaluasi  melalui  validitas convergent dan discriminant dari indikator  pembentuk  konstruk  laten dan composite reliability serta cronbach alpha untuk blok indikatornya  (Chin,  dalam  Ghozali dan Latan 2015: 73).

## a. Validitas Convergent
Validitas convergent berhubungan  dengan  prinsip bahwa pengukur-pengukur
( manifest variabel)  dari  suatu
konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji
validitas convergent indikator refleksif  dapat  dilihat  dari nilai loading factor untuk tiap indikator konstruk. Nilai
loading faktor 0.5-0.6 dianggap cukup (Chin, dalam Ghozali dan Latan 2015: 74). b. Validitas Discriminant
Validitas discriminant berhubungan  dengan  prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda
seharusnya  tidak  berkorelasi tinggi  (Ghozali  dan  Latan, 2015: 74). Cara untuk menguji validitas discriminant dengan
indikator refleksif yaitu dengan  melihat  nilai cross loading dari  setiap  variabel harus  >0.70  Cara  lain  yang dapat digunakan adalah dengan  membandingkan  akar kuadrat dari Average
Variance  Extracted (AVE) untuk  setiap  konstruk  dengan nilai  korelasi  antar  konstruk dalam  model.  Nilai  AVE yang direkomendasikan harus lebih  besar  dari  0.50  yang mempunyai  arti  bahwa  50%
atau  lebih variance dari indikator dapat dijelaskan.
c. Reliabilitas Konstruk
Uji reliabilitas dilakukan untuk  membuktikan  akurasi, konsistensi,  dan  ketepatan istrumen  dalam  mengukur konstruk  (Ghozali  dan  Latan, 2015: 75). Penggunaan
Cronbach’s  Alpha untuk menguji  reliabilitas  konstruk akan  memberikan  nilai  yang lebih rendah ( under estimate ) sehingga  lebih  disarankan untuk menggunakan Composite  Reliability. Nilai Composite  Reliability harus lebih  besar  dari  0.7  untuk penelitian yang bersifat confirmatory dan  nilai  0.6  - 0.7  masih  dapat  diterima untuk penelitian yang bersifat exploratory .
2. Evaluasi Model Struktural
(Inner Model)
a. Signifikansi (Estimasi Koefisien Jalur) Nilai  estimasi  koefisien  jalur antara konstruk harus memiliki nilai yang signifikan.  Nilai  signifikansi untuk  mengetahui  pengaruh antar variabel dapat diperoleh dengan prosedur
bootstrapping atau jackknifing (Ghozali dan Latan,  2015:  80).  Nilai  yang dihasilkan  berupa  nilai  t- hitung yang kemudian dibandingkan  dengan  t-tabel. Apabila  nilai  t-hitung  >  t- tabel (1.96) pada taraf signifikasi    5%  maka nilai
estimasi koefisien jalur
tersebut signifikan.

## 4. HASIL & ANALISIS
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian ini  menggunakan  metode Partial Least Square (PLS). PLS merupakan metode  alternatif  analisis  dengan
Structural Equation Modelling
(SEM)  yang  berbasis variance .
Keunggulan  metode  ini  adalah  tidak memerlukan asumsi dan dapat diestimasi  dengan  jumlah  sampel yang  relatif  kecil.  Alat  bantu  yang digunakan berupa program
SmartPLS versi 3.0. Model struktural dalam  penelitian  ini  ditampilkan pada gambar di bawah:
Gambar 2. Gambar Model Struktural
Sumber : Olahan PLS
Gambar  di  atas  menunjukkan  bahwa konstruk  Ukuran  Perusahaan  diukur
dengan  dua  indikator,  yaitu Total Asset  dan  Total  Revenue .  Konstruk
Metode  Akuntansi  diukur  dengan
dua indikator, yaitu Metode
Penyusutan  dan  Metode  Persediaan.
Konstruk Struktur Kepemilikan diukur  dengan  dua  indikator,  yaitu Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan  Publik.  Konstruk Tax Avoidance diukur dengan satu
indikator, yaitu Cash ETR .
Arah  panah  antara  indikator  dengan konstruk  laten  Ukuran  Perusahaan,
Metode Akuntansi, Struktur Kepemilikan,  dan  antara  indikator dengan konstruk
laten Tax
Avoidance adalah  menuju  indikator yang  menunjukkan  bahwa  penelitian menggunakan  indikator  refleksif. Hubungan yang akan diteliti (hipotesis)  dilambangkan  dengan anak panah antara konstruk.

## Validitas Convergent
Suatu  indikator  dikatakan  valid  jika mempunyai loading factor di atas 0.5 terhadap konstruk yang dituju.
Berikut  adalah  diagram loading factor masing-masing indikator dalam model penelitian:
Gambar 3. Nilai Loading Factor
Sumber : Olahan PLS
Berdasarkan  gambar  di  atas  nilai loading factor pada indikator- indikator  konstruk  laten  Ukuran Perusahaan, Metode Akuntansi,
Struktur  Kepemilikan,  dan Tax Avoidance adalah sebagai berikut:
1) Nilai loading  factor sebesar 0.991  untuk  indikator Total Asset ,  yakni  di  atas  nilai  yang disarankan  yaitu  0.5  sehingga Total Asset dinyatakan valid.
2) Nilai loading  factor sebesar 0.994  untuk  indikator Total Revenue , yakni di atas nilai yang disarankan  yaitu  0.5  sehingga Total Revenue dinyatakan valid.
3) Nilai loading  factor sebesar 0.916  untuk  indikator Metode Penyusutan ,  yakni  di  atas  nilai yang disarankan yaitu 0.5 sehingga Metode Penyusutan dinyatakan valid.
4) Nilai loading  factor sebesar  - 0.617  untuk  indikator Metode Persediaan , yakni di bawah nilai
yang disarankan yaitu 0.5
sehingga Metode Persediaan dinyatakan  tidak  valid  dan  harus dikeluarkan dari model.
5) Nilai loading  factor sebesar 0.981 untuk indikator
Kepemilikan  Institusional ,  yakni di  atas  nilai  yang  disarankan yaitu  0.5  sehingga Kepemilikan Institusional dinyatakan valid.
6) Nilai loading  factor sebesar  -
0.980 untuk
indikator
Kepemilikan  Publik ,  yakni  di bawah  nilai  yang  disarankan yaitu  0.5  sehingga Kepemilikan Publik dinyatakan tidak valid dan harus dikeluarkan dari model.
7) Nilai loading  factor sebesar 1.000 untuk indikator Cash ETR ,
yakni di atas nilai yang disarankan  yaitu  0.5  sehingga Cash ETR dinyatakan valid.
Model  re-estimasi  kembali  dengan membuang indikator
Metode
Persediaan  dan  Kepemilikan  Publik menjadi:

## Gambar 4. Re-estimasi Model 1
Sumber : Olahan PLS
Validitas Discriminant
Indikator  refleksif  juga  perlu  diuji discriminant validity . Suatu indikator dikatakan valid jika memiliki loading  factor tertinggi  kepada
konstruk  yang  dituju  dibandingkan loading  factor kepada  konstruk  lain.
Pengujian discriminant validity dilakukan  dengan  cara cross  loading sebagai berikut:
Tabel 1. Hasil Cross Loading

## Sumber: Olahan PLS
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa loading  factor untuk  indikator Total Asset kepada konstruk Ukuran Perusahaan memiliki  nilai  lebih tinggi  daripada  dengan  konstruk
lainnya,  yaitu  0.991  lebih  besar daripada  -0.181,  0.158,  dan  -0.130. Hal serupa juga tampak pada loading factor untuk indikator Total Revenue kepada konstruk Ukuran Perusahaan
memiliki  nilai  lebih  tinggi  daripada dengan konstruk lainnya, yaitu 0.994 lebih  besar  daripada  -0.164,  0.192, dan  -0.161.  Hal  serupa  juga  tampak pada loading  factor untuk  indikator Metode Penyusutan kepada  konstruk Metode  Akuntansi memiliki  nilai
lebih tinggi daripada dengan konstruk  lainnya,  yaitu  1.000  lebih besar  daripada  0.025,  -0.147,  dan  - 0.173.
Hal serupa juga tampak pada loading factor untuk  indikator Kepemilikan
Institusional kepada konstruk Struktur  Kepemilikan memiliki  nilai lebih tinggi daripada dengan konstruk  lainnya,  yaitu  1.000  lebih besar  daripada  0.025,  0.138,  dan
0.178.  Hal  serupa  juga  tampak  pada loading  factor untuk  indikator Cash ETR kepada konstruk Tax Avoidance memiliki  nilai  lebih  tinggi  daripada dengan konstruk lainnya, yaitu 1.000 lebih  besar  daripada  -0.147,  0.138, dan -0.149.
Dengan  demikian,  konstruk  laten memprediksi  indikator  pada  blok mereka  lebih  baik  dibandingkan dengan  indikator  di  blok  yang  lain. Metode lain untuk melihat discriminant  validity adalah  dengan melihat  nilai square  root  of  average variance  extracted (AVE).  Nilai yang  disarankan  adalah  di  atas  0.5. Berikut  adalah  nilai  AVE  dalam penelitian ini:
Tabel 2. Average Variance Extracted (AVE)
Sumber: Olahan PLS Tabel di atas memberikan nilai AVE
di atas 0.5 untuk Ukuran Perusahaan, Metode Akuntansi,
Struktur Kepemilikan, dan Tax Avoidance, maka  konstruk Ukuran Perusahaan, Metode Akuntansi,
Struktur Kepemilikan, dan Tax
Avoidance dinyatakan valid.

## Reliabilitas Konstruk
Uji  reliabilitas  dilakukan  dengan melihat  nilai composite  reliability dari  blok  indikator  yang  mengukur
konstruk.  Hasil composite  reliability akan  menunjukkan  nilai  memuaskan
jika  di  atas  0.7.  Berikut  adalah  nilai composite reliability pada output:
Tabel 3. Composite Reliability

## Sumber : Olahan PLS
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa nilai composite  reliability untuk semua  konstruk  di  atas  0.7  yang menunjukkan bahwa semua konstruk pada model yang diestimasi
memenuhi kriteria discriminant validity .
Uji  reliabilitas  juga  bisa  dilihat melalui Cronbach’s  Alpha .  Namun, penggunaan Cronbach’s Alpha untuk menguji  reliabilitas  konstruk  akan memberikan  nilai  yang  lebih  rendah
( under  estimate )  sehingga  lebih disarankan untuk menggunakan Composite  Reliability (Ghozali  dan Latan, 2015: 75).

## Signifikansi  (Estimasi  Koefisien
Jalur) Untuk mengetahui signifikasi
hubungan dan pengaruh antar variabel  dapat  diperoleh  dengan prosedur Bootstrapping yang  bisa dilihat dari model di bawah ini:
Gambar 4. Model Koefisien Jalur ( Path Coefficient Model )
Tabel 4. Uji Hipotesis
Sumber : Olahan PLS
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa hubungan  antara  Ukuran  Perusahaan dengan Tax  Avoidance signifikan karena T-statistic sebesar  2.521 (>1,96).  Dengan  demikian  maka Hipotesis  1  yang  berbunyi  “Ukuran Perusahaan  berpengaruh  terhadap Penghindaran Pajak” dapat diterima. Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa hubungan  antara  Metode  Akuntansi dengan Tax  Avoidance signifikan karena T-statistic sebesar  4.015  ( >1,96).  Dengan  demikian  maka Hipotesis  2  yang  berbunyi  “Metode Akuntansi berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak” dapat diterima. Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa hubungan antara Struktur
Kepemilikan dengan Tax  Avoidance tidak  signifikan  karena T-statistic sebesar  1.759  (tidak>1,96).  Dengan demikian  maka  Hipotesis  3  yang berbunyi  “Struktur  Kepemilikan berpengaruh  terhadap  Penghindaran Pajak” tidak terdapat cukup bukti.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Dalam hasil path coefficient , variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai T- statistic sebesar  2.521.  Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  dapat dikatakan  bahwa  terdapat  cukup bukti  bahwa  Ukuran  Perusahaan berpengaruh  terhadap  Penghindaran Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai T-statistic sebesar 2.521 dimana nilai ini  lebih  besar  dari  1.96  (>  1.96). Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hipotesis yang diajukan penulis. Ukuran  perusahaan  yang  diwakili oleh total  asset dan total  revenue berpengaruh  terhadap  penghindaran pajak.  Semakin  besar total  asset dan total revenue mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan  tersebut.  Semakin  besar ukuran  perusahaan  yang  dilihat  dari indikator total  asset maka  semakin banyak  sumber  daya  yang  dimiliki perusahaan, sedangkan semakin
besar ukuran perusahaan yang dilihat dari  indikator total  revenue maka semakin  besar  laba  yang  diperoleh perusahaan  tersebut.  Laba  yang semakin  besar  menunjukkan  beban pajak  yang  semakin  besar,  sehingga hal  ini  diduga  dapat  membuat perusahaan untuk semakin melakukan  tindakan tax  avoidance . Namun, di sisi lain diduga perusahaan  dengan  ukuran  yang lebih  besar  memiliki  kemungkinan menjadi  pusat  perhatian  pemerintah sehingga lebih sulit untuk melakukan tax  avoidance .  Maka  dari  itu, perusahaan  dengan  ukuran  yang lebih besar dianggap mampu
membayar kewajibannya
dibandingkan  dengan  perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil  penelitian  Waluyo,  Basri,  dan Rusli (2015) yang menyatakan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh  secara  positif  terhadap tax avoidance . Hal ini diduga karena perusahaan  besar  lebih  memiliki sumber  daya  yang  lebih  banyak  dan aktivitas  operasi  yang  lebih  rumit sehingga  terdapat  celah-celah  untuk dimanfaatkan  dalam  keputusan tax avoidance .  Sedangkan  perusahaan
kecil  memiliki  sumber  daya  relatif sedikit  dan  aktivitas  yang  masih terbatas,  sehingga  sedikit  sulit  untuk melakukan tax avoidance .
Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan dengan  hasil  penelitian  Kurniasih dan  Sari  (2013)  dan  Ngadiman  dan Puspitasari (2014) yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif  terhadap tax  avoidance yang menunjukkan  bahwa  semakin  besar ukuran  perusahaan  maka  perusahaan tersebut cenderung untuk meminimalkan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan  perusahaan  tidak  selalu dapat  menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan
perencanaan  pajak  karena  adanya batasan berupa kemungkinan menjadi  sorotan  dan  sasaran  dari keputusan  regulator  – political  cost theory ( Watts  dan  Zimmerman, 1978). Namun,  hasil  penelitian  ini tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian Puspita  dan  Harto  (2015)  yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  penghindaran pajak.
Arah  pengaruh  ukuran  perusahaan terhadap  penghindaran  pajak  ini tergantung  kepada  perilaku  manajer sebagai agen dari pemilik perusahaan yang melakukan tindakan tax avoidance .  Perilaku  manajer  dalam perusahaan  adalah  relatif,  dimana tidak terdapat ukuran pasti.
Pengaruh Metode Akuntansi
terhadap Penghindaran Pajak Dalam hasil path coefficient , variabel Metode  Akuntansi  memiliki  nilai T- statistic sebesar  4.015.  Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  dapat dikatakan  bahwa  terdapat  cukup bukti  bahwa  Metode  Akuntansi berpengaruh  terhadap  Penghindaran Pajak. Hal ini dapat dilihat dari nilai T-statistic sebesar 4.015 dimana nilai ini  lebih  besar  dari  1.96  (>  1.96). Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hipotesis yang diajukan penulis. Zain (2008: 104) menjelaskan bahwa penggunaan  metode  penyusutan  atau metode  penilaian  persediaan  yang berbeda,  dapat  dipastikan  bahwa penghitungan laba menurut akuntansi akan sangat berbeda dengan penghitungan  laba  menurut  fiskus yang menjadi dasar untuk menentukan  berapa  besarnya  pajak
yang  terutang,  sehingga  perusahaan- perusahaan  memanfaatkan  metode penyusutan  dan  metode  penilaian persediaan yang merupakan indikator dari metode akuntansi sebagai sarana untuk  meminimalkan  pajak  terutang mereka  tanpa  melanggar  ketentuan perpajakan yang ada ( tax avoidance ).
Metode akuntansi yang diwakili oleh metode penyusutan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, diduga karena  nilai aktiva  tetap  perusahaan- perusahaan  umumnya  cukup  besar bahkan  dapat  mencapai  50%  dari total  aset  yang  ada.  Aktiva  tetap  ini akan  disusutkan  dan  dibebankan sebagai  biaya  penyusutan  aktiva tetap oleh perusahaan. Biaya penyusutan aktiva tetap tersebut akan menjadi pengurang pendapatan perusahaan sehingga laba perusahaan berkurang dan pajak terutang perusahaan  pun  akan  berkurang. Banyak  perusahaan  menggunakan metode  penyusutan  tertentu  yang dapat  mengatur  pembayaran  pajak yang  seoptimal  mungkin,  baik  itu metode  garis  lurus  maupun  metode saldo  menurun.  Penentuan  metode yang  digunakan  suatu  perusahaan dipertimbangkan dari berbagai faktor kondisi  perusahaan  masing-masing,
seperti umur aktiva, nilai total aktiva, dan lain-lain.
Pengaruh  Struktur  Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak Dalam hasil path coefficient , variabel
Struktur  Kepemilikan  memiliki  nilai T-statistic sebesar 1.759. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan  dapat  dikatakan  bahwa tidak  terdapat  cukup  bukti  bahwa Struktur  Kepemilikan  berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini dapat  dilihat  dari  nilai T-statistic sebesar  1.759  dimana  nilai  ini  lebih kecil  dari  1.96  (tidak  >  1.96).  Hasil penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan hipotesis yang diajukan penulis. Struktur  Kepemilikan  yang  diwakili oleh  kepemilikan  institusional  tidak cukup  bukti  berpengaruh  terhadap penghindaran  pajak.  Hasil  penelitian ini  mengindikasikan  bahwa  besar atau kecilnya suatu struktur
kepemilikan dari indikator kepemilikan institusional pada
perusahaan tidak memengaruhi penghindaran  pajak.  Hal  itu  diduga karena yang melakukan tax
avoidance adalah  pihak  manajemen.
Institusi selaku pemilik hanya memberikan wewenang kepada
manajer  agar  berfokus  pada  kinerja yang  baik,  selebihnya  merupakan tugas  manajemen  untuk  mengelola perusahaan termasuk urusan
perpajakannya,  maka  diduga  tidak ada pengaruh besar kecilnya kepemilikan  institusional  terhadap tax avoidance .
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil  penelitian  Waluyo,  Basri,  dan Rusli  (2015)  yang  menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan
terhadap penghindaran pajak. Namun,  hasil  penelitian  ini  tidak sejalan dengan hasil penelitian Ngadiman  dan  Puspitasari  (2014) dan  Pranata,  Puspa,  dan  Herawati (2014)  yang  menunjukkan  bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan institusional  terhadap  penghindaran pajak.
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  Teori Agensi (Agency  Theory), dimana pihak institusi memberikan
wewenang  kepada  manajer  untuk mengambil keputusan-keputusan yang menghasilkan kinerja
perusahaan  yang  baik,  sehingga manajer  bertanggung  jawab  untuk mengambil keputusan yang
memaksimumkan kemakmuran pihak  institusi.  Oleh  karena  itu,  dari hasil  penelitian  ini  diduga bahwa bukanlah pihak institusi yang memengaruhi timbulnya perilaku tax avoidance , melainkan pihak
manajemen. Pihak manajemen bertanggung jawab sebagai pengelola perusahaan dan lebih banyak mengetahui informasi internal, sehingga  diduga  manajemen  dalam perusahaan  merupakan  pihak  yang dapat  membuat  keputusan-keputusan untuk  mengatur  perpajakan  yang memicu timbulnya praktik tax avoidance .

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  data  yang  sudah diolah  dan  pengujian  analisis  data yang  sudah  dilakukan,  maka  dapat diambil  kesimpulan  bahwa Ukuran
Perusahaan  berpengaruh  terhadap penghindaran pajak, Metode Akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran  pajak,  dan  Struktur
Kepemilikan tidak berpengaruh
terhadap penghindaran pajak.
Beberapa  saran  untuk  penelitian selanjutnya  adalah  bagi  peneliti selanjutnya  yang  tertarik  meneliti judul yang sama, diharapkan mampu
menambah sampel penelitian misalnya menambah kategori perusahaan yang terdaftar di BEI dan tidak terbatas pada perusahaan manufaktur  saja,  seperti  Sektor Keuangan,  Sektor  Pertambangan, Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi, dan lain lain. Bagi peneliti yang  akan  datang  diharapkan  untuk menambah  periode  tahun  penelitian, karena  penghindaran  pajak  dapat dilakukan  secara  jangka  panjang. Untuk  peneliti  selanjutnya  yang ingin  meneliti  judul  yang  sama  agar dapat  mempertimbangkan  faktor- faktor  lain  yang  mempengaruhi Tax Avoidance, seperti Corporate  Social Responsibility  (CSR), kualitas  audit, dan  komisaris  independen.  Untuk proksi  pengukuran Tax  Avoidance peneliti selanjutnya dapat menggunakan  proksi  pengukuran lainnya,  seperti Current  Efectif  Tax Rate ( Current ETR )  dan Book  Tax Gap .

## DAFTAR PUSTAKA
Andhika,  Bayu  (2010),  Skripsi: Pengaruh Mekanisme Corporate  Governance  dan Ukuran Perusahaan Terhadap  Manajemen  Laba dan  Nilai  Perusahaan  Pada Perusahaan Manufaktur yang  Terdaftar  di  BEI Periode 2004-2008 , IBII. Ayu  R.,  Stephana  Dyah  dan  Rini Hastuti  (2009), Persepsi
Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral pada  Tax  Evasion  Wajib Pajak dalam Aspek Kemungkinan  Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi) ,  Kajian  Akuntansi, Februari 2009, Hal. 1-12.
Bachtiar  (2015),  Skripsi: Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Capital  Intensity  Terhadap Effective  Tax  Rate  (ETR) Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2013, Universitas Diponegoro. Budiman,  Judi  dan  Setiyono  (2012), Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran  Pajak  (Tax Avoidance) , Simposium Nasional  Akuntansi  XVIII, Medan,  16-19  September 2015. Bursa Efek Indonesia, www.idx.co.id, diakses tanggal 28 November 2015. Chen,  S.  et  al  (2010), Are  Family Firms  More  Tax  Avoidance Aggressive  Than  Non-Family Firms? , Journal  of  Financial Economics, Vol.  95,  pp.  41-
61.
Dyreng,  Scott  D.,  Michelle  Hanlon, dan  Edward  L.  Maydew (2007), Long-Run  Corporate Tax  Avoidance, Accounting
Review, Vol. 83, No. 1. Ghozali,  Imam  dan  Hengky  Latan (2015), Partial Least Squares:  Konsep,  Teknik, dan  Aplikasi  Menggunakan Program  SMARTPLS  3.0 , Edisi  2,  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hadi,  Junilla  dan  Yenni  Mangoting (2014), Pengaruh  Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak , Tax  &  Accounting  Review ,
Vol. 4, No. 2.
Harnanto (2003), Akuntansi Perpajakan, Edisi 1, Yogyakarta: Penerbit BPFE. IDX Watch 2010-2011 Tenth Edition
(2010), Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia.
IDX  Watch  2011-2012  Eleventh Edition (2011), Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia.
IDX Watch 2012-2013 Twelfth
Edition (2012), Jakarta:
Pustaka Bisnis Indonesia.
IDX  Watch  2013-2014  Thirteenth Edition (2013), Jakarta: Pustaka Bisnis Indonesia.
Jensen,  Michael  C.  dan  William  H. Meckling  (1976), Theory  of The Firm: Managerial Behavior,  Agency  Costs  and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, pp. 305-360.
Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Paul D. Kimmel (2011),
Financial  Accounting  IFRS
Edition ,  United  States  of
America:  John  Willey  & Sons, Inc.
Kurniasih,  T.  dan  R.  Sari  (2013),
Pengaruh  Return  on  Asset, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan  dan  Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance , Buletin Studi Ekonomi , Vol. 18, No.1, Hal.
58-66. Ngadiman dan Puspitasari C. (2014), Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak  (Tax  Avoidance)  pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia  2010- 2012 , Jurnal  Akuntansi .  Vol. XVIII,  No.  03,  September 2014, Hal. 408-421.
Nugroho,  Andy  Harom  (2006),
Skripsi: Analisis  Penerapan Metode  Penyusutan  Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap  Laba  Perusahaan (Studi Kasus pada Tomodachi Restoran) , Universitas Widyatama. Pradipta,  Dyah  H.  dan  Supriyadi (2015), Pengaruh  Corporate Social  Responsibility  (CSR), Profitabilitas,  Leverage,  dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak, Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan, 16- 19 September 2015. Pranata,  Febri  Mashudi,  Dwi  Fitri
Puspa,  dan  Herawati  (2014), Pengaruh  Karakter  Eksekutif dan  Corporate  Governance Terhadap  Tax  Avoidance,  E- Journal  Universitas  Bung Hatta, Vol. 4, No. 1.
Puspita,  Silvia  Ratih  dan  Puji  Harto
(2014), Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak, Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 3, No. 2.
Republik  Indonesia.  1994. Undang- Undang  Nomor  10  Tahun
1994  Tentang  Perubahan Keempat Atas Undang- Undang  Nomor  7  Tahun 1993 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara  RI  Tahun  1994,  No. 3567. Sekretariat Negara.
Jakarta.
Republik  Indonesia.  2008. Undang- Undang  Nomor  36  Tahun 2008  Tentang  Perubahan Keempat Atas Undang- Undang  Nomor  7  Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara  RI  Tahun  2008,  No.
133. Sekretariat Negara. Jakarta.
Rusydi, M.  Khoiru dan Dwi Martani (2014), Pengaruh  Struktur Kepemilikan Terhadap Agressive  Tax  Avoidance, Simposium Nasional Akuntansi  XVII ,  Mataram,
24-27 September 2014.
Salim, Fika (2010), Skripsi: Perbandingan Metode Penilaian  Persediaan  yang Diperbolehkan  oleh  Undang- undang  Pajak  Penghasilan dan  Pengaruhnya  Terhadap Meminimalkan Pajak Penghasilan  Terutang  (Studi Kasus pada PT CANDRATEX, Bandung), Universitas Kristen Maranatha. Santoso  (2014),  Skripsi: Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan , Universitas Diponegoro. Sari,  Gusti  M.  (2012), Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi  Rugi  Fiskal  dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance, diakses  27  Oktober  2015, http://ejournal.unp.ac.id/stude nts/index.php/akt/article/view File/1601/1224
Standar  Akuntansi  Keuangan  Per  1 Juni  2012 (2012),  Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
Waluyo,  Teguh  M.,  Yessi  Mutia Basri,  dan  Rusli  (2015), Pengaruh  Return  on  Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi  Fiskal  dan  Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak, Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan, 16- 19 September 2015.
Watts,  Ross  L.  dan  Jerold  L.
Zimmerman  (1990), Positive Accounting  Theory:  A  Ten Year Perspective, The Accounting  Review, Vol.  65, No. 1, pp. 131-156.
Watts,  Ross  L.  dan  Jerold  L. Zimmerman (1978), Towards a  Positive  Theory of  the
Determination  of  Accounting Standards,  The  Accounting Review, Vol.  LIII,  No.  1,  pp. 112-134. Zain, Mohammad (2008), Manajemen Perpajakan, Edisi  3 , Jakarta:  Salemba
Empat.