KEBIJAKAN SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN
oleh:

## Muhammad Fedryansyah
Program Doktoral Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Jl. Bukit Dago Utara no. 25 Bandung – 40135 e-mail : fedry_cons@yahoo.com

## ABSTRAK
Kebijakan sosial dan program pelayanan telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Meskipun suatu kebijakan sosial telah dirancang dengan baik, tidak berarti pelaksanaannya akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut dapat diwujudkan  menjadi  pedoman  yang  lebih  aplikatif  untuk  menjadi  panduan  dalam  implementasi kebijakan  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  tentang  interpretasi kebijakan Peraturan Bupati Sumedang No. 12/2013 oleh aparat pemerintah daerah terkait.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemahaman  aparat  pemerintah  mengenai  kebijakan dilihat dari pemahaman mengenai masalah sosial yang menjadi sasaran dari kebijakan, tujuan dari kebijakan,  serta  regulasi  lain  yang  terkait  dengan  kebijakan.  Selain  itu,  pada  aspek  pilihan implementasi terdapat nilai-nilai dan kriteria  yang muncul dari aspek-aspek pilihan. Adapun nilai- nilai yang muncul adalah equality dan equity , sedangkan kriteria yang muncul adalah effectiveness dan efficiency .  Ketika  menginterpretasikan  kebijakan  tersebut,  aparat  pemerintah  juga  memahami kendala  dalam  implementasi  kebijakan.  Adapun  kendala  dalam  implementasi  antara  lain  kondisi sosial budaya masyarakat, kebijakan pendukung, serta ketersediaan fasilitas pendukung.
Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal antara lain pelibatan dinas teknis lain dalam implementasi  kebijakan,  penyusunan  peraturan  pendukung,  serta  memaksimalkan  pelibatan masyarakat dan pihak swasta dalam implementasi kebijakan.
Kata Kunci: Kebijakan Sosial, Interpretasi Kebijakan, Landasan Nilai

## ABSTRACT
Social policy and program have been conducted by the government. Though an social policy has been designed well, does not mean that its implementation would be in line with the aim of which is expected to .The success of a policy from the point of view of how this policy can be interpreted become  a  guideline  for  more  applicative  to  be  a  guide  for  the  implementation  of  this  policy.  This research aims to describe the interpretation of the policy regulations of Bupati Sumedang Number 12/2013 by administrator in Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Lingkungan Hidup Sumedang.
The  results  showed  that  understanding  administrator  about  the  policy  as  seen  from  the understanding of the social issues that become the targets of the policy, the goals of policy, and other related policies. In addition, there are values and criteria that became the basis for the administrator in  determining  the  choices.  Values  in  choices  are  equality  and  equity,  while  the  criteria  are effectiveness  and  efficiency.  When  interpreting  the  policy,  administrators  can  also  understand  the constraints in the implementation of the policy. As for the obstacles in the policy implementation are the community's culture, policy evaluation, and the availability of supporting facilities.
The  recommendations  of  this  research  are  involving  more  agencies,  developing  more operational  regulation,  improving  community  and  private  sectors  involvement  in  policy implementation.

## Keywords: Social Policy, Policy Interpretation, Value Based

## 1. Pendahuluan
Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk memperbaiki dan
meningkatkan kualitas hidup manusia. Terkait dengan hal tersebut, pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah  sehingga  perbaikan  dan  peningkatan kualitas  hidup  manusia  dapat  tercapai.  Suatu perangkat  pedoman  yang  memberikan  arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan  dapat  pula  disebut  sebagai kebijakan.  Lebih  lanjut,  kebijakan  yang dirancang  untuk  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  atau  kualitas  hidup  masyarakat tersebut didefinisikan sebagai kebijakan sosial (Midgley and Livermore, 2009 : x).
Midgley (2009 : 5) kemudian membagi kebijakan sosial kedalam dua aspek. Pertama, kebijakan  sosial  dipahami  sebagai  kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah, yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  atau  meningkatkan harkat  manusia.  Kedua,  kebijakan  sosial
dipahami  sebagai  kegiatan  akademik  yang mencakup  deskripsi,  eksplanasi,  dan  evaluasi terhadap kebijakan sosial.
Melihat  pendapat  Midgley  tersebut, dapat  dikatakan  bahwa  kebijakan  sosial berkaitan  dengan  kesejahteraan  masyarakat atau  kesejahteraan  sosial.  Pandangan  tersebut sejalan  dengan  pendapat  Zastrow  (2010  :  2) yang  mengemukakan  bahwa  tujuan  dari kesejahteraan  sosial  adalah  untuk  memenuhi kebutuhan  sosial,  ekonomi,  kesehatan,  dan rekreasional pada setiap individu di masyarakat.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut, maka  dari  kebijakan  sosial  disusun  program- program pelayanan sosial kepada masyarakat.
Lebih  lanjut,  kebijakan  sosial  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dapat  dimaknai secara sempit  dan secara luas. Secara sempit, kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah  antara  lain  dapat  dilihat  dari program-program  pelayanan  sosial  dalam bidang kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Deacon (2002 : 4) yaitu pelayanan sosial
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
di  bidang  kesehatan,  pelayanan  sosial  di bidang pendidikan, pelayanan sosial di bidang perumahan,  serta  layanan  sosial  personal. Secara luas, kebijakan sosial dimaknai sebagai kebijakan kesejahteraan sosial ( social welfare policy ),  yakni  apa  yang  dilakukan  oleh pemerintah yang mempengaruhi kualitas hidup manusia  (Di  Nitto,  2003  :  2).  Upaya  yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dikategorikan  menjadi public  assistance , social  insurance , social  service ,  serta  isu-isu yang  mempengaruhi  pemenuhan  layanan kesejahteraan sosial.
Terkait  dengan  kebijakan  sosial, terdapat  beberapa  penelitian  yang  sudah dilakukan  dalam  mengkaji  kebijakan  sosial yang  diterapkan  oleh  pemerintah.  Pada umumnya  kajian  terhadap  kebijakan  sosial dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  telah terjadi  perubahan  atau  perbaikan  terhadap kondisi  kehidupan  klien  atau  kelompok sasaran program. Dengan kata lain, penelitian yang  terkait  dengan  kebijakan  sosial  tersebut lebih  diarahkan  pada  implementasi  dan evaluasi  terhadap  kebijakan  sosial.  Penelitian mengenai  evaluasi  kebijakan  dilakukan  pada program-program yang dijalankan oleh pemerintah  (Mujiyadi  dan  Sumarno,  2013; Suradi, 2012; Habibullah dan Noviana, 2013; Widodo, dkk., 2010; Sumarno dan Roebiyantho,  2013;  Anasiru,  2011;  Supeno, 2006).  Selain  evaluasi  kebijakan  sosial, penelitian  lain  mengenai  kebijakan  sosial diarahkan  pada  implementasi  dari  kebijakan
sosial  (Astuti,  2013;  Padmi,  dkk.,  2013; Purwanto  dan  Syawie,  2013;  Fatony,  2011; Suradi,  dkk.,  2013).    Kesimpulan  dari penelitian-penelitian  tersebut  adalah  bahwa kebijakan dan program pelayanan telah banyak dilakukan  namun  masih  terdapat  beberapa kendala  dalam  pelaksanaan  program  dan pencapaian tujuan program. Meskipun kebijakan  sosial,  yang  menjadi  pedoman dalam  penyusunan  program,  telah  dirancang dengan  baik,  tidak  berarti  pelaksanaannya akan  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan. Dengan kata lain, keberhasilan suatu kebijakan dilihat dari bagaimana kebijakan tersebut dapat diinterpretasikan  oleh  pihak-pihak yang terkait.  Terutama,  bagaimana  suatu  kebijakan diinterpretasikan menjadi pedoman yang lebih aplikatif  untuk  menjadi  panduan  dalam implementasi kebijakan tersebut.
Untuk  memahami  interpretasi  pada kebijakan tersebut dapat dilihat dari pandangan Jamrozik  mengenai  level  dalam  kebijakan sosial.  Jamrozik  (2001  :  51-52)  menjelaskan bahwa  kebijakan  sosial  merupakan  suatu rangkaian  proses,  yang  meliputi  tiga  level, yaitu  level  politik (political  sphere) ,  level administratif (administrative  sphere) ,  dan level  operasional (operational  sphere) .  Level politik  merupakan  proses  perencanaan  dan formulasi  kebijakan (policy  planning  and formulation) .  Level  administratif  merupakan proses  interpretasi  dan  penyusunan  kebijakan menjadi  serangkaian  kegiatan  yang  lebih operasional. Proses intepretasi tersebut sebagai
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
kerangka kerja untuk level operasional dimana pelayanan  sosial (service  delivery) yang sebenarnya  dilaksanakan  langsung  kepada masyarakat (service-receiving public) .

## 2. Tinjauan Pustaka
Tujuan dari kesejahteraan sosial adalah untuk  memenuhi  kebutuhan  sosial,  ekonomi, kesehatan,  dan  rekreasional  pada  setiap individu  di  masyarakat  (Zastrow,  2010  :  2). Kesejahteraan sosial berupaya untuk meningkatkan  keberfungsian  sosial  pada semua  lapisan  umur,  baik  yang  tergolong dalam  kelompok  miskin  maupun  kelompok kaya.  Pandangan  yang  sedikit  berbeda dikemukakan  oleh  Midgley  (1995  :  5)  yang melihat  kesejahteraan  sosial  sebagai  suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia yang tercipta  ketika  berbagai  permasalahan  sosial dapat  dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.
Pandangan
Midgley tersebut menggambarkan tentang pengelolaan masalah sosial  yang  baik  akan  dapat  mewujudkan kesejahteraan  sosial.  Selain  pengelolaan masalah  sosial,  kesejahteraan  sosial  juga dicirikan ketika kebutuhan-kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut  tidak  saja  kebutuhan  dasar  (seperti makan,  pakaian,  dan  perumahan),  tetapi  juga kebutuhan  yang  melengkapi  kebutuhan  dasar seperti  pendidikan  dan  kesehatan.  Midgley juga menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial
terwujud  ketika  kesempatan  sosial  dapat dimaksimalkan.  Melihat  pendapat  Midgley tersebut, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan sosial tidak sekedar bicara tentang keberfungsian  sosial  individu,  namun  juga membahas tentang suatu kondisi atau keadaan yang memungkinkan setiap individu mendapatkan layanan-layanan untuk meningkatkan  kualitas  hidupnya.  Dengan demikian,  kesejahteraan  sosial  merupakan suatu keadaan ketika setiap individu mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk mengakses  layanan-layanan  yang  terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhannya.
Pendapat
Midgley tersebut menunjukkan keluasan cakupan kesejahteraan sosial.
Untuk memahami keluasan pembahasan  kesejahteraan  sosial  ini,  dapat dilakukan dengan memahami keluasan makna dari  kebijakan  kesejahteraan  sosial  ( social welfare  policy )  yang  disampaikan  oleh  Di Nitto. Ditambahkan pula oleh Di Nitto (2003 : 2-4) bahwa kebijakan sosial tersebut merujuk pada  tindakan  pemerintah  yang  berdampak pada  kesejahteraan  masyarakatnya  melalui penyediaan  layanan  dan  pendapatan.  Pada umumnya,  kebijakan  sosial  dibatasi  pada kebijakan  pemerintah  yang  terkait  langsung dengan  pendapatan,  layanan,  dan  kesempatan bagi mereka yang lanjut usia, miskin, disable, sakit, atau kelompok  rentan lainnya. Di Nitto beranggapan bahwa kebijakan sosial itu lebih luas yang dapat dikategorikan menjadi public assistance (karena hanya untuk orang miskin),
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
social  insurance (karena  untuk  mencegah orang menjadi miskin), social service (karena untuk  menyediakan  layanan,  pendidikan,  dan lainnya),  serta  isu-isu  yang  mempengaruhi pemenuhan layanan kesejahteraan sosial.
Dari pendapat Di Nitto tersebut, dapat dilihat  bahwa  kebijakan  sosial  merupakan segala tindakan yang diambil pemerintah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.  Tindakan  yang  diambil  tersebut tidak  hanya  terfokus  pada  bidang-bidang pekerjaan sosial melainkan juga pada bidang- bidang  pembangunan  lain  yang  lebih  luas. Dengan  kata  lain  pemerintah  bertanggung jawab  dalam  memberikan  layanan  kepada masyarakat  miskin;  memberikan  jaminan kepada masyarakat supaya tidak jatuh miskin; menyediakan layanan-layanan kepada seluruh masyarakat  dalam  meningkatkan  kualitas hidup  masyarakat;  serta  isu-isu  yang  terkait secara  langsung  maupun  tidak  langsung dengan  upaya  pemenuhan  layanan  yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.
Pandangan Di Nitto mengenai keluasan kebijakan  kesejahteraan  sosial  tersebut,  juga sejalan  dengan  pendapat  Gilbert  and  Terrell (1993  :  33)  bahwa  kebijakan  kesejahteraan sosial dipahami secara komprehensif. Pemahaman  secara  komprehensif  tersebut dapat  dilihat  berdasarkan  kategori  bidang fungsional (seperti misalnya bidang kesehatan, pengadilan, pendidikan), area masalah (seperti misalnya  kekerasan  domestik,  tuna  wisma, pengangguran),  kelompok  populasi  (seperti
misalnya anak-anak, remaja, lanjut usia), atau kombinasi dari ketiganya. Meskipun, ditambahkan  oleh  Gilbert  and  Terrell,  bahwa seringkali  ketiga  kategori  tersebut  saling tumpang  tindih  sehingga  akan  menyulitkan dalam  pemisahan  secara  substantif.  Dapat dilihat  bahwa  kebijakan  kesejahteraan  sosial terkait  dengan  program  pelayanan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  pada  tiga  kategori tersebut.
Untuk  memahami  pandangan  dari  Di Nitto  dan  Gilbert  and  Terrell  tersebut,  dapat dilihat pula dari pandangan Spicker (1995 : 3) yang  menyebutkan  bahwa  kebijakan  sosial merupakan kajian tentang pelayanan sosial dan negara kesejahteraan. Meskipun kajian tersebut  tersebut  mengalami  perkembangan, akan  tetapi  pelayanan  sosial  merupakan  awal dari kajian kebijakan sosial dan masih menjadi inti dari kajian tersebut. Pandangan Spicker ini menjelaskan bahwa kebijakan sosial merupakan  kajian  tentang  pelayanan  sosial dalam  negara  kesejahteraan.  Lebih  lanjut, Spicker  menjelaskan  bahwa  pada  prinsipnya layanan  tersebut  merupakan  tanggung  jawab pemerintah  di  seluruh  negara,  bukan  hanya pemerintah pada negara kesejahteraan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa layanan tersebut juga  disediakan  oleh  negara  yang  tidak termasuk dalam kategori negara kesejahteraan. Semua  negara  atau  pemerintahan  akan bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakatnya.  Jadi  kajian  tentang  kebijakan sosial  tidak  hanya  kajian  tentang  pelayanan
sosial yang diberikan dalam negara kesejahteraan, tapi juga pelayanan sosial yang diberikan  oleh  semua  negara  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Dari pandangan Spicker tersebut dapat dilihat  bahwa  peningkatan  kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan sosial merupakan tujuan yang ingin dicapai  dalam  kebijakan  sosial.  Pandangan tersebut dapat menjelaskan pendapat Midgley sebelumnya  di  atas,  mengenai  kesejahteraan sosial dalam arti yang luas. Dimana, kebijakan sosial  muncul  ketika  pemerintah  berupaya untuk mengelola permasalahan sosial; menyediakan  layanan  yang  terkait  dengan pemenuhan kebutuhan dan menjamin layanan tersebut dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.
Pemikiran ini diperkuat oleh pandangan Blackmore and Griggs (2007 :  1), yang  mendefinisikan  tujuan  kebijakan  sosial sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan  sosial  (meskipun  seringkali mengalami  kegagalan)  serta  untuk  memenuhi kebutuhan individu seperti pendidikan, kesehatan,  perumahan,  dan  jaminan  sosial. Pemenuhan kebutuhan individu dan peningkatan kesejahteraan sosial ini menunjukkan  bahwa  nilai  keadilan  sosial sangat kental dalam kebijakan sosial.
Dari pandangan tersebut,  dapat  dilihat bahwa  kebijakan  sosial  memiliki  dua  sasaran utama  yakni peningkatan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan individu.
Pemisahan dua sasaran tersebut menunjukkan bahwa  kebijakan  sosial  tidak  hanya  terkait dengan layanan-layanan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial. Melainkan juga dengan upaya- upaya yang mendorong terciptanya kesejahteraan sosial di masyarakat.
Pandangan lain mengenai pemahaman kebijakan  sosial  juga  dapat  dilihat  dari pendapat Jamrozik mengenai definisi kebijakan sosial. Kebijakan sosial dikemukakan  oleh  Jamrozik  (2001  :  37) sebagai sebuah mekanisme untuk mengalokasikan  sumberdaya  yang  ada  pada masyarakat  dengan  tujuan  untuk  mencapai outcome tertentu  sesuai  harapan  nilai-nilai dominan  masyarakat  serta  tujuan  dan  sasaran kebijakan yang telah ditentukan.
Lebih lanjut, dijelaskan oleh Jamrozik bahwa  kebijakan  sosial  pada  hakekatnya berurusan dengan pengaturan hubungan sosial yang  bertujuan  untuk  menegaskan  nilai-nilai dan  kepentingan  tertentu.  Hal  tersebut dilakukan  melalui  implementasi  pendekatan yang  sesuai  yang  didesain  untuk  mencapai hasil yang diharapkan.
Berbeda  dengan  Jamrozik,  Midgley and Livermore (2009 : 5) membagi kebijakan sosial  kedalam  dua  aspek.  Pertama  kebijakan sosial  dipahami  sebagai  kebijakan  dan program  yang  dijalankan  oleh  pemerintah, yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  atau  meningkatkan harkat  manusia.  Kedua,  kebijakan  sosial
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
dipahami  sebagai  kegiatan  akademik  yang mencakup  deskripsi,  eksplanasi,  dan  evaluasi terhadap kebijakan sosial.
Pandangan Midgley tersebut diperkuat oleh  pendapat  Deacon  (2002  :  4-8)  yang menyatakan  bahwa  kebijakan  sosial  sebagai suatu kajian dan analisis seringkali dipandang tidak  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan ilmu sosial lainnya seperti ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, dan ilmu politik. Namun, pandangan tersebut  terbantahkan  ketika  melihat  pada manfaat  dari  jaminan  sosial  atau  administrasi dari  sistem  layanan  kesehatan.  Pendukung kajian  kebijakan  sosial  justru  melihat  bahwa kajian  tersebut  memiliki  hubungan  yang  erat dengan ilmu sosial lainnya ketika mewujudkan kesejahteraan  sosial  masyarakat,  dengan menggunakan  kerangka  kerja  analitisnya  dan penekanan  pada  isu  keadilan  sosial  dan kebutuhan manusia.
Bahasan  dan  kajian  kebijakan  sosial dapat  dilihat  dari  beragam  cara  dan  saling mengikat satu  dengan lainnya. Pada satu  sisi, ini  merupakan  kebijakan  dan  praktik  dalam menyelenggarakan layanan kesehatan, layanan jaminan  sosial  atau  perlindungan  sosial, layanan  pendidikan,  dan  layanan  perumahan. Sementara kajian kebijakan sosial ini dianggap sebagai  bagian  dari  sektor  kebijakan  yang dikembangkan di negara-negara kesejahteraan, kajian  ini  mulai  tumbuh  dan  diterapkan  di negara-negara yang sedang berkembang (Hall and  Midgley,  2004;  Mkandawire,  2005). Ketika  diterapkan  di  negara-negara  tersebut,
perlu  dilakukan  modifikasi  untuk  mengubah kerangka  berpikir  dan  merangkul  masyarakat miskin  sehingga  kesejahteraan  sosial  dapat diwujudkan  (Gough  and  Woods,  2004). Karena itu kajian kebijakan sosial merupakan bagian  dari  kajian  negara  kesejahteraan  dan kajian  pembangunan  pada  pengembangan negara kesejahteraan. Pemisahan kedua konsep  tersebut  akan  mengaburkan  tentang pemahaman  kajian  pembangunan  di  negara kesejahteraan  serta  kebijakan  sosial  dalam konteks pembangunan yang hanya fokus pada kemiskinan,  akibatnya  akan  melupakan  isu keadilan dan universalisme. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan sosial memiliki dua sasaran utama yakni peningkatan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan  individu  yang  terkait  dengan layanan  dalam  bidang  pendidikan,  layanan dalam bidang kesehatan, layanan dalam bidang perumahan, dan layanan jaminan sosial.

## 3. Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mencari informasi yang  mendalam  tentang  interpretasi  yang dilakukan  di  level  administratif  mengenai kebijakan sosial yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Informasi yang mendalam  mengenai  intepretasi  kebijakan  di level  administratif  tersebut  dilihat  dari pemahaman  aparat  pemerintah  mengenai kebijakan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12  Tahun  2013  tentang  Rencana  Tata
ISSN:2339 -0042         (cetak) ISSN: 2528-1577 ( elektronik )
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor.
Penelitian ini mendeskripsikan mengenai  interpretasi  kebijakan  Peraturan Bupati  Sumedang  Nomor  12  Tahun  2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan  Kawasan  Strategis  Provinsi Pendidikan  Jatinangor,  yang  dilakukan  oleh aparat  pemerintah  di  level  administratif. Interpretasi  tersebut  dilihat  dari  pemahaman mengenai  masalah  sosial  dan  tujuan  yang tercantum  dalam  suatu  kebijakan;  serta pemahaman  mengenai  regulasi  yang  terkait dengan  kebijakan  tersebut.  Selain  itu  juga dilihat  dari  nilai-nilai  ( equality , equity, dan adequacy )  dan  kriteria  tunggal  ( effectiveness , efficiency , cost ffective , atau cost benefit ) yang muncul dari pilihan-pilihan yang diambil oleh aparat  pemerintah  dalam  menginterpretasikan kebijakan.  Nilai-nilai  tersebut  muncul  dalam pilihan  aparat  pemerintah  mengenai bases allocation dan social  provision .  Sedangkan, kriteria  tunggal  muncul  ketika  menetapkan pilihan mengenai delivery system dan finance .

## 4. Hasil
Interpretasi kebijakan Peraturan Bupati Sumedang  Nomor  12  Tahun  2013  Tentang Rencana  Tata  Bangunan  dan  Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor  yang  dilakukan  oleh  aparat pemerintah, antara lain dilihat dari pemahaman aparat pemerintah, pilihan implementasi  yang diambil,  serta  kendala  implementasi  yang
dirasakan. Adapun pemahaman aparat pemerintah ketika menginterpretasikan kebijakan  tersebut  antara  lain  pemahaman mengenai masalah sosial yang menjadi sasaran kebijakan,  pemahaman  mengenai  tujuan kebijakan, serta pemahaman mengenai regulasi  terkait.  Sedangkan  pilihan  yang diambil terkait dengan aspek-aspek penentuan penerima program, penentuan program, penentuan penyampaian program, serta penentuan  pendanaan.  Selain  itu,  juga ditemukan adanya kendala implementasi yang dirasakan  oleh  aparat  pemerintah  ketika menginterpretasikan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2013 tersebut.
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Bangunan dan  Lingkungan  Kawasan  Strategis  Provinsi Pendidikan  Jatinangor  merupakan  suatu kebijakan  sosial  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Sumedang.  Pendapat ini  mengacu  pada  pandangan  Di  Nitto mengenai  kebijakan  sosial.  Di  Nitto  (2003) menyebutkan bahwa kebijakan sosial merupakan  segala  tindakan  yang  dilakukan oleh pemerintah  yang mempengaruhi kualitas hidup  masyarakat.  Pemerintah  bertanggung jawab  dalam  memberikan  layanan  kepada masyarakat  miskin,  memberikan  jaminan kepada masyarakat supaya tidak jatuh miskin, serta  menyediakan  layanan-layanan  kepada seluruh  masyarakat  dalam  meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, dapat  dikatakan  bahwa  melalui  Peraturan
Bupati  Nomor  12  Tahun  2013  tersebut, pemerintah  Kabupaten  Sumedang  berupaya untuk menyediakan layanan kepada masyarakat  Jatinangor  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat Jatinangor.
Selain  dilihat  dari  pendapat  Di  Nitto, pandangan dari Blackmore and Griggs (2007) juga  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  ketika menyebutkan bahwa kebijakan tersebut termasuk sebagai kebijakan sosial. Pandangan Blackmore and Griggs tersebut lebih menekankan  pada  peran  pemerintah  dalam menangani  masalah  sosial.  Dimana,  peran tersebut  muncul  dalam  bentuk  kebijakan- kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah. Peraturan  Bupati  Nomor  12  Tahun  2013  itu sendiri  diarahkan  untuk  mengatasi  masalah- masalah  sosial  yang  ada  di  Jatinangor  seperti antara  lain  pemukiman  yang  padat;  banjir; pemenuhan  air  minum  dan  air  bersih;  serta persampahan. Ketika masalah-masalah tersebut  dapat  diatasi  oleh  pemerintah,  maka peningkatan kualitas hidup masyarakat Jatinangor  akan  dapat  tercapai.  Dimana, masyarakat  Jatinangor  akan  mendapatkan kualitas  hidup  yang  layak,  yang  dilihat  dari pemukiman  yang  tertata,  akses  layanan  air bersih  yang  baik,  pengelolaan  sampah  yang baik, serta terhindar dari masalah banjir.
5. Simpulan
Pemahaman aparat pemerintah mengenai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2013 dapat dilihat dari pemahaman aparat  pemerintah  mengenai  tujuan  dari kebijakan  tersebut.  Pemahaman  mengenai tujuan  kebijakan  juga  tidak  dapat  dilepaskan dari  pemahaman  aparat  pemerintah  mengenai masalah  sosial  yang  menjadi  sasaran;  serta pemahaman mengenai regulasi yang terkait.
Landasan  nilai  dalam  interpretasi kebijakan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12  Tahun  2013  dilihat  dari  kategori  pilihan yang  antara  lain bases  allocation , social provision , delivery  system ,  dan finance .  Pada kategori bases allocation menunjukkan bahwa aparat pemerintah memilih target sasaran yang bersifat universal .  Kemudian,  pada  kategori social  provision ,  aparat  pemerintah  memilih program  dan  layanan  yang  bersifat concrete and  diversified .  Dari  aspek  pilihan bases allocation dan social  provision tersebut,  nilai yang muncul adalah equality dan equity . Pada kategori delivery system , pilihan yang diambil adalah public,  private,  and  free-standing, sedangkan, kategori finance pilihannya adalah fixed-amount  block  grant .  Dari  aspek  pilihan delivery  system ,  dan finance tersebut,  kriteria yang  muncul  adalah effectiveness dan efficiency .
Dari  hasil  penelitian  juga  dapat disimpulkan  adanya  kendala  implementasi ketika menginterpretasikan kebijakan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2013,  antara  lain  perilaku  masyarakat,
kebijakan pendukung, dan ketersediaan fasilitas pendukung.
-------------------------

## Daftar Pustaka
Alcock,  P.,  Erskine,  A.,  and  May,  M.  2003. “The  Students’  Companion  to Social Policy”. Oxford : Blackwell.
Alston,  Margaret  and  Wendy  Bowles.  1998. “Research  for  Social  Workers  an Introduction to Methods”. Sydney :
NSW.
Anasiru,  Ronawati.  2011.  “Implementasi
Model-Model Penanggulangan Anak  Jalanan  di  Kota  Makassar”.
Sosiokonsepsia . Vol. 16 No. 02. Astuti,  Mulia  dkk.  2013.  “Kebijakan
Kesejahteraan  dan  Perlindungan Anak  :  Studi  Kasus  Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak  di  Provinsi  DKI  Jakarta,  DI Yogyakarta,  dan  Provinsi  Aceh”.
Jakarta : P3KS.
Babbie,  A.  R.  2005.  “Research  Methods  for
Social  Work”.  Belmont:  Thomson Brooks/Cole. Bappeda Kabupaten Sumedang. 2009. “Laporan  Akhir  Studi  Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan”. Bappeda  Kabupaten  Sumedang.  2013  “Profil Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2013”.
Blackmore,  Ken.  and  Edwin  Griggs.  2007. “Social  Policy  an  Introduction”. New York : McGraw-Hill. Chambers, Donald E. and Kenneth R. Wedel. 2005.  “Social  Policy  and  Social Programs  :  a  Method  for  the Practical  Public  Policy  Analyst”. Boston : Pearson Education Inc. Chambers, Donald E., Kenneth R. Wedel, and Rodwell  M.,  1992.  “Evaluating Social  Programs”.  Boston  :  Allyn and Bacon.
Colby,  Ira  C.  2008.  “Comprehensive Handbook  of  Social  Work  and
Social  Welfare  (Social  Policy  and Policy Practice)”. John Wiley&Sons, Inc. Creswell,  J.  W.  (2002).  “Desain  Penelitian Kualitatif”. Jakarta: KIK Press.
Deacon,  Alan.  2002.  “Perspectives  on Welfare”.  Buckingham:  Open University Press.
Di  Nitto,  Diana  M.  2003.  “Social  Welfare Politics  and  Public  Policy”.USA  : Allyn and Bacon.
Dobelstein, Andrew W. 1991.”Social Welfare Policy  and  Analysis”.  Chicago  : Nelson-Hall Publishers.
Dubois, Brenda. Karla Krogsrud Miley. 2010. “Social  Work  :  An  Empowering
Profession”. Boston: Pearson
Education Inc.
Ellis,  Rodney  A.  2008.  “Policy  Practice”
dalam Colby, Ira C. 2008. “Comprehensive  Handbook  of Social  Work  and  Social  Welfare (Social Policy and Policy Practice)”. John Wiley&Sons, Inc. Fatony, Achmad. 2011. “Kebijakan Pengentasan  Kemiskinan  Berbasis Participatory Poverty Assessment : Kasus
Yogyakarta”.
Sosiokonsepsia . Vol. 16 No. 02. Friedlander,  Walter.  1980.  “Introduction  to Social Welfare”. Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall
Gilbert,  Neil  dan  Paul  Terrel.  1993. “Dimensions  of  Social  Welfare Policy”. Massachusetts:  Allyn and
Bacon. Gough,  Ian.  and  Geof  Wood.  “Welfare Regimes : Linking Social Policy to Social Development”. http://www.staff.bath.ac.uk. Habibullah, dan Ivo Noviana. 2013. “Kebijakan  Pendamping  Program
Keluarga  Harapan”.  Jakarta  :
P3KS.
Hall,  Anthony  &  James  Midgley.  2004. “Social  Policy  for  Development”. London: Sage Publications. http://pkh- sumedang.blogspot.com/2011_03_ 01_archive. html

## Jansson,  B.  2008.  “Becoming  an  Effective
Policy  Advocate  :  form  Policy Practice to Social Justice”. Pacific Groove, CA : Brooks/Cole. Jamrozik, Adam. 2001. “Social Policy in The
Post-Welfare State : Australians on The Threshold of The 21st Century. Australia : Longman. Jamrozik, Adam & Nocella, Luisa. 1998. “The
Sociology  of  Social  Problems  : Theoretical Perspectives and Methods of Intervention”. Cambridge : Cambridge University Press.
Kirst-Ashman,  Karen.  2010.  “Introduction  to Social  Work  and  Social  Welfare  : Critical  Thinking  Perspective”.
Canada:  Brooks/Cole,  Cengage
Learning.
Kwok, Joseph Kin Fun. 2008. “Social Justice for Marginalized and Disadvantaged Groups” dalam Colby, Ira C. 2008. “Comprehensive  Handbook  of Social  Work  and  Social  Welfare (Social Policy and Policy Practice)”. John Wiley&Sons, Inc.
Mendoza, Thelma Lee. 1981. “Social Welfare and Social Work, an Introduction”.
Cebu City : E.Q. Cornejo&Sons.
Midgley, James. 1995. “Social Development :
The  Developmental  Perspective  in Social  Welfare”.  London  :  SAGE Publications Ltd.
Midgley,  James  and  Michelle  Livermore. 2009.  “The  Handbook  of  Social Policy”.  California  :  SAGE
Publications Ltd. Midgley, James and Michael Sherraden. 2009. “The Social Development Perspectives  in  Social  Policy”. Dalam  James Midgley,  Martin B.
Tracy  dan  Michelle  Livermore (ed),  The  Handbook  of  Social
Policy. London: Sage.
Minichiello,  Victor  R.  A.  1995.  “In-Depth
Interviewing”. Melbourne Australia: Longman.
Mkandawire,  T.  2005.  “Social  Policy  in  a Development  Context”.  Geneva:
UNRISD Mujiyadi,  B.  dan  Setyo  Sumarno.  2013. “Evaluasi Program Bedah Kampung”. Jakarta : P3KS. Neuman, Laurance. W. 2006. “Social Research Methods”.  Boston:  Allyn  and
Bacon.
Padmi, Teti Ati, dkk. 2013. “Studi Kebijakan
Penanggulangan  Bencana  Alam Berbasis Masyarakat : Studi Kasus Kampung  Siaga  Bencana  dalam Mengurangi Resiko Bencana Alam,  di  Kota  Padang,  Provinsi Sumatera  Barat  dan  Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta”. Jakarta : P3KS.
Purwanto,  Agus  Budi  dan  Moch.  Syawie. 2013.  “  Kebijakan  Pembangunan Kesejahteraan  Sosial  di  Daerah Perbatasan Antar Negara : Studi di Kabupaten  Sambas,  Kalimantan Barat”. Jakarta : P3KS.
Rein, Martin. 1983. “From Policy to Practice”.
London : Macmillan.
Rubin,  Allen  and  Earl  R.  Babbie.  2008. “Research  Methods  for  Social Work”.
Belmont: Thomson Brooks/Cole.
Spicker, Peter. 1995. “Social Policy : Themes and  Approaches”.  London  : Prenctice Hall.
Stein,  Theodore  J.  2001.  “Social  Policy  and Policy  Making  :  The  Branches  of Government  and  the  Public-at- Large”.  New  York  :  Columbia University Press.
Suharto,  Edi.  2005.  “Analisis  Kebijakan
Publik”. Bandung: Alfabeta. Sumarno,  Setyo  dan  Haryati  Roebiyantho. 2013. “Evaluasi Program Keserasian Sosial dalam Penanganan Konflik Sosial”. Jakarta : P3KS. Supeno, Eko. 2006. “Implementasi Kebijakan Jaring  Pengaman  Sosial-Operasi Pasar  Khusus  Beras  (JPS-OPKB) Keluarga Pra Sejahtera”.
Masyarakat,  Kebudayaan,  dan Politik . Vol. 19 No. 1.
Suradi, dkk. 2013. “Kebijakan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil”.
Jakarta : P3KS. Suradi.  2012.  “Studi  Evaluasi  Dampak Kebijakan  Sosial  :  Rehabilitasi
Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni bagi  Keluarga  Miskin  di  Kota Banjarmasin”. Sosiokonsepsia .
Vol. 17 No. 02. Thompson, Neil. 2005. “Understanding Social Work  :  Preparing  for  Practice”. New York : Palgrave Macmillan. Weimer,  D.  and  Vining,  A.  1992.  “Policy Analysis : Concepts and Practice”.
Englewood  Cliffs,  NJ  :  Prentice Hall.
Widodo,  Nurdin.  Ruaida  Murni.,  Anwar Sitepu.,  Togiaratua  Nainggolan. 2010. “Studi Kebijakan Pengembangan  Kegiatan  Satuan Bakti Pekerja Sosial di Panti Sosial
Masyarakat”. Jakarta : P3KS.
Zastrow,  Charles.  2010.  “Social  Work  and Social Welfare”. Canada: Brooks/Cole,
Cengage Learning.