## HUBUNGAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DENGAN PARTISIPASI KOMUNITAS SMA NEGERI 26 BONE
Susisanti 1 , St. Syamsudduha 1 , dan Musdalifa 1
1 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Corresponding author: susianthy78@gmail.com

## ABSTRACT
This  article  aims  to  analyze  and  test  the  relationship  between  transparency, accountability, and community participation. This study  was conducted at  SMA Negeri 26  Bone  using  a  quantitative  approach  through  a  correlational  study.  Respondents  in this  study  found  87  people,  consisting  of  28  teachers  who  were  taken  as  a  whole,  53 parents  of  students,  and  6  school  committee  members.  The  data  collection  technique used is to distribute research respondent questionnaires. The data obtained through the questionnaire  were  then  analyzed  using  product  moment  correlation  analysis  and multiple  correlations.  The  results  of  this  study  have  proven  that:  1)  there  is  a  positive and significant relationship between transparency and community participation; and 2) there  is  a  positive  and  significant  relationship  between  accountability  and  community participation.  Thus,  the  application  of  transparency  in  education  management  will encourage  public  awareness  to  participate  in  helping  to  improve  the  quality  of education in schools.
Keywords : Transparency, Accountability, Society Participation
Diterima: 18 November 2021, Revisi: 27 Desember 2021, Dipublikasikan: 4 Juni 2022

## PENDAHULUAN
Desentralisasi  pendidikan  membawa  perubahan  dalam  manajemen  sekolah  yang memberikan  kesempatan  kepada stakeholders untuk  berpartisipasi.  Sekolah  dalam  hal  ini melakukan  pemberdayaan  kepada stakeholders untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  yang lebih  berkualitas  dan  berdaya  saing.  Kunandar  (2011)  mengemukakan  bahwa  sekolah sebagai lembaga pendidikan formal tidak bisa terlepas dari kebijakan reformasi pendidikan yang  sifatnya  desentralistik.  Pengelolaan  pendidikan  di  lingkungan  sekolah  merupakan bentuk manajemen sekolah dengan memberikan otonomi yang luas kepada tingkat sekolah yang  ditandai  dengan  semakin  meningkatnya  partisipasi  masyarakat  melalui  adanya pelimpahan wewenang melalui otonomi daerah.
Adanya  pemberian  otonomi  daerah  bukanlah  suatu  jaminan  bagi  permasalahan bangsa  akan terselesaikan.  Serangkaian  program reformasi khusus  dibutuhkan  pada sektor publik. Yuwono, et al. (2010) mengemukakan bahwa dimensi reformasi sektor publik dapat
mengubah  bentuk  lembaga  dengan  melakukan  inovasi  terhadap  fasilitas  yang  dapat mendukung beroperasinya lembaga publik secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.  Hal  tersebut  diperlukan  agar  sesuai  dengan  semangat  reformasi,  yaitu menghadirkan good governance.
Iswahyudi, et  al. (2017)  mengemukakan  bahwa  “ Good  governance adalah manifestasi  dari  penerimaan  akan  pentingnya  pengaturan  atau  tata  kelola  yang  dilakukan secara  baik  dalam  mengatur  hubungan,  fungsi  dan  kepentingan  berbagai  pihak  dalam urusan  bisnis  maupun  pelayanan  publik”. Good  governance diterapkan  dengan  maksud agar sistem pemerintahan dapat dibangun dan diselenggarakan secara efektif, efisien, bersih dan  bertanggung  jawab,  serta  bebas  dari  budaya  korupsi  (bukan  hanya  penyelewengan dana, tetapi penggunaan anggaran yang tidak tepat), kolusi (sikap dan perbuatan tidak jujur) dan  nepotisme  (pemilihan  bukan  berdasarkan  pada  kemampuan  seseorang). Good governance yang  diimplementasikan  secara  baik  dapat  meningkatkan  kinerja  suatu organisasi sesuai tujuan yang diharapkan.
Putra  &  Rasmini  (2019)  mengatakan  bahwa  terdapat  tiga  pilar  utama  dari good governance, yaitu  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipatif.  Lebih  lanjut,  Putra  & Rasmini  (2019)  menjelaskan  ketiga  prinsip  tersebut  dengan  mengemukakan  bahwa transparansi  dibangun  atas  dasar  kebebasan  dalam  mendapatkan  informasi  yang berhubungan  dengan  kepentingan  publik  secara  langsung  yang  bisa  diakses  bagi stakeholders yang  membutuhkan.  Kebebasan untuk mendapatkan  informasi  dapat  menarik perhatian  masyarakat  untuk  berpartisipasi  atau  keinginan  untuk  melibatkan  diri  dalam pengelolaan  di  dalamnya.  Akuntabilitas  merupakan  aspek  yang  mengacu  pada pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  seseorang  terhadap  orang  yang  memberikan tanggung  jawab.  Partisipasi  merupakan  keterlibatan stakeholders dalam  membuat keputusan sehingga dapat menyalurkan aspirasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung  melalui  lembaga  perwakilan.  Partisipasi  tersebut  dibangun  atas  dasar  kebebasan berbicara dan berasosiasi serta berpartisipasi secara konstruktif (memperbaiki).
Pelimpahan  wewenang  akan  melahirkan  konsekuensi  terhadap  pembiayaan  yang dapat  mendukung  dan  membantu  proses  desentralisasi,  seperti  yang  termaktub  dalam  UU No.  33  Tahun  2004  (Republik  Indonesia,  2004). Undang-undang  tersebut  bertujuan  untuk mewujudkan  pemberdayaan  dan  peningkatan  kemampuan  perekonomian  daerah, menciptakan  sistem  pembiayaan  daerah  yang  adil,  proporsional,  transparan,  partisipatif, rasional, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, strategi pengelolaan dalam manajemen sekolah  yang  tepat  sangat  diperlukan  agar  dapat  mewujudkan  pengelolaan  yang  penuh tanggung  jawab  sehingga  dapat  bermanfaat  bagi  penduduk  daerah  yang  bersangkutan. Pemerintah  daerah  tidak  dapat  mengerjakan  berbagai  kegiatan  dengan  seorang  diri  untuk mendapatkan  hasil  yang  maksimal,  berhasil  guna,  dan  berdaya  guna  dalam  menangani permasalahan  suatu  daerah.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  tidak  dapat bekerja sendiri, tetapi membutuhkan pihak lain ( stakeholders ) pada bidang-bidang yang ada
di  daerah  tersebut,  seperti  pihak  internal  sekolah  (guru)  pihak  eksternal  sekolah  (komite sekolah  maupun  orang  tua  siswa).  Dengan  demikian,  koordinasi  dan  kerja  sama  yang diterapkan  oleh  pemerintah  daerah  dengan stakeholders menjadi  sangat  penting  dalam mewujudkan  asas  desentralisasi,  terutama  yang  berkaitan  dengan  sistem  pengelolaan  atau manajemen sekolah (Arbangi, et al ., 2016).
Pengelolaan sekolah merupakan kegiatan yang rumit karena di dalamnya tidak hanya dihadapkan dengan berbagai persoalan internal, tetapi juga persoalan eksternal (Rahman & Husain,  2020).  Dengan  demikian,  sekolah  harus  dikelola  dan  diberdayakan  dengan  baik agar  dapat  menyandang  predikat  sebagai  sekolah  bermutu  (Danial  &  Damopolii,  2019). Manajemen  sekolah  merupakan  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  proses  pendidikan yang  dikelola  agar  dapat  mencapai  tujuan  sesuai  yang  diharapkan,  baik  tujuan  jangka pendek  maupun  tujuan  jangka  panjang.  Pengelolaan  sekolah  termasuk  dalam  komponen yang  integral  sehingga tidak dapat  terpisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Pernyataan  tersebut  menandakan  bahwa  sekolah  tidak  dapat  mencapai  tujuannya  secara optimal, efektif, dan efisien tanpa manajemen yang dilakukan. Mulyasa (2014) menjelaskan bahwa  sekolah  membutuhkan  pengelolaan  yang  efektif  dan  efisien  dan  kesadaran  akan pentingnya  MBS  yang  memberikan  kewenangan  penuh  kepada  pihak  sekolah  untuk mengelola  pendidikan  dan  pengajaran, melalui  perencanaan,  pengorganisasian, pengawasan,  pertanggungjawaban,  serta  mengatur  segala  sumber  daya  yang  dapat membantu terlaksananya kegiatan pembelajaran seperti tujuan sekolah yang diharapkan.
Sistem  manajemen  sekolah  terkait  pengelolaan  dana  diatur  dalam  UU  RI  No.  20 Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional  pada BAB XIII (Pendanaan Pendidikan) bagian  ketiga  pasal  48  ayat  (1),  bahwa  pengelolaan  dana  pendidikan  berdasarkan  pada prinsip keadilan, efisiensi, transparan, dan akuntabilitas publik (Republik Indonesia, 2003). Artinya,  sistem  pengelolaan  dana  pendidikan,  baik  dana  sumbernya  dari  pemerintah maupun yang sumbernya dari masyarakat harus dikelola dengan berlandaskan pada prinsip transparency dan accountability publik.  Melalui  pengelolaan  dana  yang  dilakukan  secara transparan  dan  akuntabel, stakeholders dapat  mengetahui  dan  memercayai  penggunaan keuangan  sekolah.  Berdasarkan  regulasi  tersebut,  transparansi  dan  akuntabilitas  adalah sesuatu yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata dalam lembaga pendidikan (sekolah).
Realitas  yang  terjadi  di  lapangan  terkait  sistem  pembiayaan  dan  pengelolaan keuangan  pendidikan  setelah  diberlakukannya  sistem  otonomi  daerah,  sebagaimana dikemukakan  oleh  Bastian  (2010,  h.  160)  bahwa:  a)  pengelolaan  keuangan  yang dilimpahkan  dari  pusat  ke  daerah  dalam  rangka  pengelolaan  sektor  pendidikan,  baru mencapai taraf pemenuhan kebutuhan operasional gaji pegawai; b) kemampuan pemerintah daerah  untuk  membiayai  sektor  pendidikan  belum  mengalami  perbaikan  yang  signifikan sejak  diberlakukannya  sistem  otonomi  tersebut,  bahkan  masih  banyak  daerah  yang mengalami penurunan; dan c) permasalahan utama pembiayaan pendidikan di era otonomi ini diakibatkan oleh rendahnya akuntabilitas dan transparansi publik di hampir semua level.
Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem manajemen pendidikan atau  manajemen  sekolah  akan  berimplikasi  pada  peningkatan  kualitas  pendidikan  itu sendiri.  Peningkatan  kualitas  pendidikan  sangat  menekankan  pentingnya  peranan  sekolah sebagai pelaku dasar utama yang otonom, dan peranan pihak berkepentingan ( stakeholders) dalam  pengembangan  pendidikan.  Sebagai  lembaga  yang  otonomi,  sekolah  mendapatkan peluang untuk  melakukan pengelolaan  melalui koordinasi  dalam  mewujudkan tujuan  yang diharapkan.  Hal  tersebutlah  yang  melahirkan  pendekatan  baru,  yaitu  pengelolaan pendidikan  dengan  mengacu  pada  peningkatan  mutu  yang  berbasis  sekolah.  Suryosubroto (2010)  kemudian  menegaskan  bahwa pendekatan  tersebut kemudian  dikenal dengan  nama “ school  based  quality  management/  school  based  quality  improvement” .  Sekolah  perlu mendapatkan  kepercayaan  untuk  melakukan  pengelolaan  secara  mandiri  sesuai  dengan situasi dan kebutuhan masyarakat agar tingkat partisipasi masyarakat meningkat.
Boy  &  Siringoringo  (2009)  menjelaskan  bahwa  prinsip  transparansi  merupakan penjaminan  terhadap  kebebasan  akses  bagi  setiap  orang  yang  berkepentingan  terhadap informasi  penyelenggaraan  organisasi  publik,  berupa  informasi  kebijakan,  proses pembuatan  kebijakan,  serta  pencapaian  hasil  kebijakannya.  Oleh  karena  itu,  keterbukaan dan  kebebasan  akses  informasi  harus  dijalankan  sekolah  agar  proses  fungsionalisasi  atau keterlibatan stakeholder sebagai  salah satu pengawas sekolah dapat terjadi dengan sebaik- baiknya,  dan  sekolah  yang  menjalankan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam mengelola  sekolah,  dapat  dianggap  memiliki  kinerja  yang  baik  apabila  tujuan  pendidikan sudah tercapai dalam hal kemandirian dan tanggung jawab (akuntabilitas). Adapun prinsip akuntabilitas merupakan suatu keadaan seseorang yang dinilai oleh orang lain, karena mutu performance dalam  upaya  mencapai  tujuan  yang  menjadi  bidang  garapan  dan  tanggung jawabnya  (Wibowo,  2013).  Sistem  pengelolaan  keuangan  yang  berprinsip  pada akuntabilitas akan  mampu  menjadikan sekolah  mendapatkan nilai tambah  dari pemerintah dan masyarakat.
Kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  untuk  ikut  bertanggung  jawab  terhadap pendidikan  bukanlah  suatu harapan  lagi,  namun  merupakan suatu tuntutan  mendasar  yang harus  diwujudkan  menjadi  aktivitas  operasional  yang  nyata  adanya.  Keterlibatan masyarakat  ini  merupakan  bagian  integral  yang  tak  terpisahkan  dalam  memajukan pendidikan,  baik  dengan  cakupan  yang  kecil  dan  besar  sekalipun.  Wibowo  (2013) mengemukakan  bahwa  partisipasi  masyarakat  terhadap  sekolah,  baik  berwujud  fisik maupun  nonfisik  akan  memengaruhi  kualitas  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah sebagaimana  penyelenggaraan  pendidikan  tersebut  melibatkan  berbagai  komponen,  baik manusia  (pihak  internal  dan  eksternal  sekolah)  maupun  non  manusia  (proses  pelaksanaan pendidikan).
SMA  Negeri  26  Bone  merupakan  salah  satu  lembaga  pendidikan  yang  diberikan  otonomi untuk  mengelola  sekolahnya  secara  otonomi.  Akan  tetapi,  berdasarkan  observasi  awal ditemukan  beberapa  masalah  terkait  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam
manajemen  sekolah  yang  berdampak  terhadap  partisipasi  masyarakat.  Hal  tersebut  terjadi karena  pihak  sekolah  tidak  melibatkan stakeholders (guru,  komite/orang tua  siswa)  dalam proses  perencanaan,  penyusunan  dan  pelaksanaan  kegiatan  sekolah.  Sekolah  belum memiliki  media  atau  papan  informasi  baik  tertulis  maupun  elektronik  mengenai perencanaan,  penyusunan  dan  pelaksanaan  kegiatan  sekolah  kepada stakeholder dan  pada penerapan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas.  Dengan  demikian, stakeholders tidak mendapatkan  kemudahan  akses  informasi  terkait  perencanaan,  pengelolaan  dan pelaksanaan  penggunaan  anggaran.  Artinya,  pihak  sekolah  tidak  memberikan  informasi terkait kegiatan program-program sekolah, dan penggunaan anggaran,  yang terkesan tidak transparan dan akuntabel karena stakeholders belum mengetahui secara jelas tentang sistem manajemen  sekolah.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menganalisis  dan menguji hubungan transparansi dan akuntabilitas dengan partisipasi masyarakat pada SMA Negeri  26  Bone.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  berkontribusi  terhadap  para  pengelola sekolah  tentang  pentingnya  menerapkan  transparansi  dan  akuntabilitas  agar  masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam membantu terwujudnya sekolah yang berkualitas.

## METODE
Pelaksanaan  penelitian  dilakukan  selama  3  bulan,  terhitung  mulai  Maret-Mei  2021 yang dilaksanakan pada SMA Negeri 26 Bone, Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan field  research dengan  menggunakan quantitative  approach melalui  studi  korelasional. Sukardi (2013) mengemukakan bahwa correlational study merupakan suatu penelitian yang melibatkan  tindakan  pengumpulan  data  untuk  menganalisis  hubungan  dan  tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih.  Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menguji  korelasi  antara  transparansi  dan  akuntabilitas  dengan  partisipasi  masyarakat  di SMA  Negeri  26  Bone.  Populasi  yang  menjadi  subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh guru, orang tua siswa, dan komite sekolah yang berjumlah 577 orang, terdiri dari 28 orang guru,  544 orang tua  siswa,  dan  6 orang  komite  sekolah.  Penentuan  sampel  melalui  teknik disproportionate stratified random sampling. Penggunaan  teknik  tersebut  disebabkan oleh populasi  yang  memiliki  strata  dan  tidak  proporsional.  Dengan  demikian,  sampel  dalam penelitian  ini  berjumlah  87  orang,  terdiri  dari  28  orang  guru  yang  diambil  secara keseluruhan, 53 orang tua peserta didik yang ditentukan berdasarkan rumus Slovin (Riadi, 2016), dan 6 orang komite sekolah yang diambil secara keseluruhan.
Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  instrumen  angket. Angket tersebut berisi 3 variabel yang masing dikembangkan ke dalam beberapa indikator. indikator  dari  variabel  transparansi  terdiri  atas  pengumuman,  kemudahan  akses  dokumen, laporan  pertanggungjawaban  dan  terakomodasinya  usulan stakeholder .  Variabel akuntabilitas disusun berdasarkan pengambilan keputusan dibuat secara tertulis, pembuatan keputusan  sesuai  aturan,  akurasi  dan  kelengkapan  informasi,  kejelasan  dari  tujuan  yang
ingin  dicapai,  kelayakan  dan  konsistensi  dari  target  operasional  dan  sistem  informasi manajemen  dan  monitoring  hasil.  Variabel  partisipasi  disusun  berdasarkan  indikator partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan,  partisipasi  dalam  pelaksanaan  dan partisipasi  dalam  pengambilan  manfaat.  Instrumen  tersebut  telah  teruji  validitas  dan reliabilitasnya, baik  melalui judgment expert, maupun secara empiris. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui analisis product moment correlation dan korelasi ganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hubungan Transparansi dengan Partisipasi Masyarakat di SMA Negeri 26 Bone
Hubungan transparansi dengan partisipasi  masyarakat di SMA Negeri 26 Bone diuji melalui analisis korelasi product moment. Angka indeks korelasi antara transparansi dengan partisipasi  masyarakat  yang  diperoleh  melalui  perhitungan  dengan  menggunakan  bantuan SPSS dapat dilihat output- nya pada Tabel 1.
Tabel 1. Output Korelasi antara Transparansi dengan Partisipasi Masyarakat
Correlations Transparansi Partisipasi Masyarakat Transparansi P. Correlation 1 .615 ** Sig. (2-tailed) .000 N 87 87 Partisipasi Masyarakat P. Correlation .615 ** 1 Sig. (2-tailed) .000 N 87 87 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Output korelasi product  moment pada  Tabel  1  mengindikasikan  bahwa  hubungan antara  transparansi  dengan  partisipasi  masyarakat  di  SMA  Negeri  26  Bone  merupakan hubungan positif dan signifikan karena nilai coefficient correlation 0,615 dengan Sig. 0,000 <  0,05.  Angka  0,615  tersebut  menunjukkan  korelasi  yang  kuat  sebagaimana  dalam pedoman interpretasi koefisien korelasi pada Tabel 2.
Tabel 2. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi
Sumber (Sugiyono, 2016)
Pedoman  interpretasi  koefisien  korelasi  dalam  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  angka 0,615  berada  pada  tingkat  korelasi  yang  kuat.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa keterlibatan  masyarakat  untuk  membantu  meningkatkan  kualitas  pendidikan  pada  SMA Negeri  26  Bone  terwujud  karena  transparansi  yang  diterapkan.  Dengan  demikian, transparansi  pengelolaan  pendidikan  di  SMA  Negeri  26  Bone  mampu  membangun kepercayaan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan pendidikan.
Transparansi  pengelolaan  pendidikan  merupakan  salah  satu  karakteristik  dari manajemen  berbasis  sekolah.  Jubaedah, et  al .  (2008)  menegaskan  bahwa,  “Transparansi atau  keterbukaan  merupakan  prinsip  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk memperoleh  akses  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak  diskriminatif  mengenai penyelenggaraan  organisasi  dengan  memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi  pribadi, golongan,  dan  negara”.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  transparansi  diterapkan  dalam pengelolaan  pendidikan  agar  masyarakat  dan stakeholders dapat  mengetahui  dan memahami  sistem  pengelolaan  sekolah  yang  dilakukan.  Dengan  mengetahui  dan memahami,  masyarakat  dan  pihak  yang  membutuhkan  informasi  dapat  menaruh kepercayaan terhadap sekolah.
Penerapan  transparansi  di  sekolah,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Bennis, et  al . (2009) bahwa, “Transparansi dilakukan untuk mewujudkan keterbukaan kepada masyarakat pada setiap program atau kegiatan yang dilakukan, meningkatkan kepercayaan, mengakses informasi,  dan  kerja  sama  antara  pengelola  dengan stakeholders ”. Berdasarkan penjelasan tersebut  dapat  dipahami  bahwa  transparansi  bertujuan  untuk  menekan  proses  terjadinya kecurangan  para  pengelola  organisasi  publik  dan  menghadirkan  kepercayaan  publik.  Oleh karena  itu,  transparansi  merupakan  komponen  yang  penting  untuk  diterapkan  dalam pengelolaan  sekolah  karena  kepercayaan  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan dibutuhkan keterlibatannya untuk membantu peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
Penelitian  ini  telah  memberikan  bukti  tentang  adanya  hubungan  antara  penerapan transparansi  dengan  partisipasi  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  suatu  sekolah perlu  mengelola  pendidikan  secara  transparan,  terutama  dalam  hal  penggunaan  anggaran, agar  dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat.  Penerapan  transparansi  di  sekolah  tidak dapat  dipisahkan  dari  peran  penting  kepala  sekolah.  Kepala  sekolah  memegang  kendali dalam  pengelolaan  pendidikan  di  sekolah  sehingga  kemampuan  kepala  sekolah  dalam menerapkan  kepemimpinannya  dapat  berdampak  pada  keberhasilan  dalam  mewujudkan transparansi.  Hal  tersebut  sesuai  temuan  Indraningrum  (2018)  dalam  penelitiannya  bahwa keberhasilan penerapan manajemen berbasis sekolah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat tidak  terlepas  dari  peran  kepala  sekolah.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa kemampuan sekolah dalam mewujudkan manajemen berbasis sekolah, termasuk penerapan transparansi di dalamnya, dapat memicu meningkatnya partisipasi masyarakat.
Penelitian  ini  sesuai  dengan  temuan  Dwiharja  &  Kurrohman  (2017)  melalui  hasil penelitiannyayang  menyimpulkan  bahwa  pengelolaan  APBS  (Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja  Sekolah)  yang  transparan  memiliki  pengaruh  secara  positif  terhadap  partisipasi komite  sekolah.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  pengelolaan  keuangan  di  sekolah  yang transparan  akan  meningkatkan  partisipasi  komite  sekolah  dan  masyarakat.  Dengan demikian,  sekolah  kesulitan  untuk  mewujudkan  partisipasi  masyarakat  kemungkinan dipengaruhi  oleh  kurangnya  transparansi  pengelolaan  keuangan.  Oleh  karena  itu, pengelolaan  keuangan  yang  transparan  merupakan  prinsip  yang  berhubungan  erat  dengan manajemen berbasis sekolah. Kemampuan sekolah dalam menerapkan transparansi menjadi salah satu indikator keberhasilannya dalam mewujudkan manajemen berbasis sekolah.
Keberhasilan  SMA  Negeri  26  Bone  menerapkan  prinsip  transparansi  tentu  akan menghasilkan  manfaat.  Hal  ini  sesuai  dengan  ungkapan  Minarti  (2011)  yang mengemukakan  beberapa  manfaat  jika  transparansi  diterapkan,  yaitu  “mewujudkan kepercayaan  timbal  balik  antara  pemerintah,  masyarakat,  orang  tua  siswa,  dan  warga sekolah  melalui  penyediaan  informasi  dan  kemudahan  mengakses  informasi  yang  akurat dan  memadai”.  Lebih  lanjut  Adrianto  (2007)  menguraikan  bahwa  penerapan  transparansi dapat: 1) mencegah korupsi; memudahkan identifikasi kelemahan, kekuatan, dan kebijakan; 2)  meningkatkan akuntabilitas;  3) meningkatkan  kepercayaan terhadap komitmen lembaga dalam  memutuskan  kebijakan  tertentu;  4)  menguatkan  hubungan  sosial  karena  adanya kepercayaan  masyarakat terhadap  instansi; dan  5)  menghadirkan  iklim  investasi  yang baik dan  meningkatkan  kapasitas  usaha.  Berdasarkan  ungkapan  tersebut,  salah  satu  manfaat yang  dapat  diperoleh  dengan  diterapkannya  transparansi  adalah  menguatkan  hubungan sosial  karena  kepercayaan  masyarakat.  Hal  ini  telah  terbukti  melalui  penelitian  ini  bahwa tingginya  tingkat  partisipasi  masyarakat  ada  hubungannya  dengan  transparansi  yang diterapkan di SMA Negeri 26 Bone.

## 2. Hubungan antara Akuntabilitas dengan Partisipasi Masyarakat di SMA Negeri 26 Bone
Hubungan akuntabilitas dengan partisipasi masyarakat di SMA Negeri 26 Bone diuji melalui  analisis  korelasi product  moment. Angka  indeks  korelasi  antara  akuntabilitas dengan  partisipasi  masyarakat  yang  diperoleh  melalui  bantuan  SPSS  dapat  dilihat output- nya pada Tabel 3.
Tabel 3. Output Korelasi antara Akuntabilitas dengan Partisipasi Masyarakat

## Correlations
Transparansi Partisipasi Masyarakat Akuntabilitas P. Correlation 1 .519 ** Sig. (2-tailed) .000 N 87 87 Partisipasi Masyarakat  P. Correlation .519 ** 1 Sig. (2-tailed) .000 N 87 87
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Output korelasi product  moment pada  Tabel  3  mengindikasikan  bahwa  hubungan antara  akuntabilitas  dengan  partisipasi  masyarakat  di  SMA  Negeri  26  Bone  merupakan hubungan positif dan signifikan karena nilai correlation coefficient 0,519 dengan Sig. 0,000 <  0,05.  Angka  0,519  tersebut  menunjukkan  tingkat  korelasi  yang  sedang  sebagaimana interpretasi dalam tabel pedoman koefisien korelasi pada Tabel 4.

## Tabel 4. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi
Sumber (Sugiyono, 2016)
Pedoman  interpretasi  koefisien  korelasi  dalam  Tabel  4  menunjukkan  bahwa  angka 0,519  berada  pada  tingkat  korelasi  yang  sedang.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa keterlibatan  masyarakat  dalam  membantu  meningkatkan  kualitas  pendidikan  pada  SMA Negeri  26  Bone  terwujud  karena  akuntabilitas  yang  diterapkan.  Dengan  demikian, akuntabilitas  pengelolaan  pendidikan  di  SMA  Negeri  26  Bone  mampu  membangun kepercayaan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  membantu  sekolah  untuk  melakukan pengelolaan pendidikan.
Salah satu karakteristik MBS yaitu adanya akuntabilitas yang diterapkan. Manajemen berbasis  sekolah  memberikan  wewenang  yang  luas  kepada  pengelola  sekolah,  yang merupakan  kewenangan  untuk  mengelola  dan  mengurus  sendiri  sekolahnya,  mengambil keputusan,  mengelola,  memimpin,  dan  mengontrol  sekolah.  Dengan  demikian,  pengelola sekolah harus memahami bahwa kinerja yang dicapai harus dipertanggungjawabkan kepada publik  (Departemen  Pendidikan  Nasional,  2007).  Oleh  karena  itu,  akuntabilitas  dari pengelolaan  sekolah  harus  diwujudkan  demi  menjaga  kepercayaan  pemerintah  dan masyarakat.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  dan  masyarakat  membutuhkan pengelolaan  sekolah  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  kondisi  riil  atau  sesuai dengan yang sebenarnya.
Hasil penelitian  ini telah  membuktikan bahwa partisipasi  masyarakat dapat terwujud jika  pengelolaan  sekolah  dilakukan  secara  akuntabel.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa masyarakat  membutuhkan  wujud  akuntabilitas  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  sekolah. Ketertarikan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  menjadi  hal  penting  bagi  keberhasilan sekolah.  Mutu  pendidikan  dapat  meningkat  jika  dapat  menciptakan  dan  membangun
kepercayaan pemerintah dan masyarakat. Oleh karena, sekolah harus mampu menunjukkan akuntabilitas pengelolaan yang sesuai dengan fakta.
Akuntabilitas  yang  diterapkan  oleh  SMA  Negeri  26  Bone  merupakan  wujud  dari pertanggungjawabannya  terhadap  amanah  pengelolaan  yang  diberikan  kepadanya.  Hal  ini sebagaimana  dikemukakan  oleh  Mardiasmo  (2018)  yang  menegaskan  bahwa  akuntabilitas merupakan kewajiban dari pihak pemangku kebijakan untuk memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan  mengungkapkan  setiap  pekerjaan maupun  kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  sang  pemberi  amanah  yang memiliki  hak  dan  wewenang  untuk  meminta  pertanggungjawabannya . Dengan  demikian, pertanggungjawaban  yang  diberikan  merupakan  wujud  keberhasilan  suatu  sekolah  dalam melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya.
Penelitian  ini  mendukung  temuan  Dwiharja  &  Kurrohman  (2017)  melalui  hasil penelitiannya yang telah membuktikan bahwa “akuntabilitas pengelolaan APBS (Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah)  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  partisipasi  komite sekolah”. Hal tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi komite sekolah akan  meningkat jika  sekolah  dapat  menunjukkan  akuntabilitas  yang  baik.  Selain  itu,  masyarakat  sebagai stakeholders pendidikan  membutuhkan wujud akuntabilitas dari pengelolaan sekolah  yang dilakukan.  Tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  membantu  mewujudkan  kualitas  sekolah ditentukan  dari  kemampuan  sekolah  mempertanggungjawabkan  pengelolaan  yang dilakukan.
Keberhasilan  SMA  Negeri  26  Bone  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  yang  baik memberikan dampak terhadap kepercayaan pemerintah dan masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat  yang  aktif,  sekolah  dapat  mengetahui  dan  memahami  aspirasi  dan  kebutuhan mereka sehingga keduanya saling berhubungan timbal balik. Terwujudnya  hubungan  yang baik  antara  sekolah  dengan  masyarakat  dapat  melahirkan  kepercayaan  dari  masyarakat sehingga mereka dapat memberikan dukungan, baik berupa materi maupun nonmateri yang mengarah  kepada  peningkatan  kualitas  pendidikan.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa partisipasi  masyarakat  menjadi  salah  satu  aspek  penting  dalam  memajukan  sekolah.  Oleh karena  itu,  sekolah  harus  menerapkan  akuntabilitas  demi  membangun  partisipasi masyarakat, sebagaimana telah dibuktikan dalam penelitian ini bahwa tingginya partisipasi masyarakat  ada hubungannya dengan penerapan akuntabilitas pengelolaan di SMA  Negeri 26 Bone.
Kemampuan  pihak  sekolah  dalam  melakukan  pengelolaan  pendidikan  secara transparan  dan  akuntabel  merupakan  bentuk  penerapan  manajemen  berbasis  sekolah. Keberhasilan  SMA  Negeri  26  Bone  menerapkan  manajemen  berbasis  sekolah  sudah tercermin  dari  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  diterapkan  sehingga  membangun kepercayaan masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Kepercayaan  masyarakat  terhadap  suatu  sekolah  merupakan  kunci  keberhasilan  sekolah dalam  menampilkan  kinerja  yang  baik.    Sebaliknya,  sikap  skeptis  masyarakat  terhadap
sekolah menunjukkan bahwa sekolah kurang mampu menunjukkan kinerja yang baik  pada pandangan  masyarakat.  Dengan  demikian,  sekolah  dituntut  untuk  berupaya  dalam meningkatkan kualitas pendidikan demi memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
Penelitian  ini  telah  membuktikan  bahwa  transparansi  dan  akuntabilitas  memiliki hubungan  dengan  partisipasi  masyarakat.  Hasil  penelitian  ini  telah  mendukung  temuan Dwiharja & Kurrohman (2017)  yang diperoleh melalui  hasil penelitian yang dilakukannya bahwa  meningkatnya  partisipasi  komite  sekolah  ditentukan  oleh  penerapan  akuntabilitas dan  transparansi  pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  sekolah.  Hal  tersebut mengindikasikan  bahwa  partisipasi  komite  sekolah  akan  meningkat  jika  sekolah  mampu menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan. Begitu pula dengan partisipasi masyarakat, sebagaimana telah dibuktikan melalui penelitian ini.
Partisipasi  masyarakat  di  SMA  Negeri  26  Bone  membuktikan  bahwa  mereka memiliki  kepedulian  terhadap  kemajuan  sekolah.  Wujud  partisipasi  masyarakat  tentu beragam,  di  antaranya  dapat  berupa  dukungan  finansial,  nonfinansial,  atau  membantu memanfaatkan dan menjaga sekolah. Hal ini juga telah dikemukakan oleh Hafiz & Jumriadi (2017)  dalam  penelitiannya  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  pendidikan  dapat  berupa “partisipasi  sebagai  pengurus  yayasan  dan  anggota  komite,  partisipasi  dalam  kegiatan- kegiatan  yang  diadakan  oleh  sekolah,  partisipasi  dalam  menjaga  keamanan  sekolah,  dan partisipasi  dalam  memanfaatkan  fasilitas  dan  pelayanan  sekolah”.  Partisipasi  masyarakat tersebut merupakan wujud keberhasilan manajemen berbasis sekolah. Hal ini sebagaimana dibuktikan  oleh  Putri  &  Wibowo  (2018)  bahwa  keterlibatan  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  pengelolaan  pendidikan  di  sekolah  berpengaruh  secara  positif  dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan manajemen berbasis sekolah.
Penerapan  transparansi  dan  akuntabilitas  tidak  hanya  memberikan  dampak  bagi masyarakat  sebagai  pihak  eksternal,  tetapi  juga  berdampak  pada  pihak-pihak  internal seperti  guru.  Guru  dapat  lebih  meningkatkan  kinerjanya  jika  pengelolaan  yang  dilakukan oleh  sekolah  secara  transparan  dan  akuntabel.  Pernyataan  tersebut  telah  dibuktikan  oleh Utama  &  Setiyani  (2014)  melalui  penelitiannya  bahwa,  “Upaya  sekolah  dalam mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  informasi  keuangan  kepada stakeholders, termasuk  guru  sebagai stakeholder internal  akan  mendorong  kepatuhan  sekolah  terhadap berbagai  peraturan  yang  berlaku  ( responsibility ),  sehingga  akan  menciptakan  iklim  kerja yang  baik  bagi  para  guru,  mendorong  peningkatan  kualitas  guru  dan  sekolah,  serta  pada akhirnya  akan  mampu  mendorong  terwujudnya  peningkatan  kinerja  guru  dan  sekolah secara  optimal”.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  akuntabilitas  dan  transparansi  yang diterapkan  akan  memicu stakeholders, baik stakeholders internal  maupun stakeholders eksternal untuk peduli terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
MBS diberlakukan dengan tujuan untuk  memberdayakan  dan  memandirikan sekolah dengan kewenangan yang diberikan, pemberian tanggung jawab, pekerjaan yang bermakna, problem  solving sekolah  secara  bersama-sama,  tugas  yang  bervariasi,  hasil  kerja  yang
terukur, kemampuan untuk mengukur kinerjanya sendiri, tantangan, kepercayaan, didengar, apresiatif,  menghargai  ide,  mengetahui  bahwa  ia  adalah  bagian  penting  bagi  sekolah, kontrol  dinamis,  dukungan,  keefektifan  komunikasi,  umpan  balik  yang  baik,  sumber  daya yang  dibutuhkan  ada,  dan  warga  sekolah  diberikan  kesempatan  untuk  ikut  aktif  dalam pengelolaan  sekolah  (Umaedi,  2000).  Sekolah  dapat  mengembangkan  program  melalui kemandirian  yang tentu lebih  sesuai dengan kebutuhan dan potensi  yang dimiliki. Dengan pengambilan  keputusan  partisipasif  dengan  melibatkan  warga  sekolah  secara  langsung dalam  mengambil keputusan akan melahirkan rasa tanggung  jawab. Tanggung jawab yang meningkat  akan  meningkatkan  pula  dedikasi  warga  sekolah  terhadap  sekolahnya. Peningkatan otonomi sekolah maupun pengambilan keputusan partisipasif ditujukan untuk peningkatan  kualitas  sekolah  berdasarkan  kebijakan  pendidikan  nasional  yang  berlaku (Suharno, 2008).
Penerapan  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  mendorong  kesadaran  masyarakat untuk  berpartisipasi  di  SMA  Negeri  26  Bone  merupakan  representasi  dari  manajemen berbasis sekolah. kemampuan SMA Negeri 26 Bone membangun kepercayaan masyarakat melalui penerapan transparansi dan akuntabilitas tersebut menandakan bahwa SMA Negeri 26  Bone  telah  mampu  mandiri  dalam  melakukan  pengelolaan,  sebagaimana  tujuan  dari manajemen berbasis sekolah.
Penelitian  ini  telah  membuktikan  bahwa  transparansi  dan  akuntabilitas  berhubungan positif  dengan  partisipasi  masyarakat  pada  SMA  Negeri  26  Bone.  Hal  tersebut mengindikasikan  bahwa  betapa  pentingnya  suatu  sekolah  menerapkan  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  pengelolaan  sekolah.  Dengan  demikian,  tinggi  rendahnya  partisipasi masyarakat  dalam  suatu  sekolah  ada  hubungannya  dengan  kemampuan  sekolah  tersebut dalam  menerapkan  transparansi  dan  akuntabilitas.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  yang menaruh  kepercayaan  terhadap  sekolah  cenderung  akan  peduli  terhadap  peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

## PENUTUP
Penelitian  ini telah  membuktikan bahwa:  penerapan transparansi  memiliki  hubungan positif  dan  signifikan  dengan  partisipasi  masyarakat  pada  SMA  Negeri  26  Bone  karena nilai  koefisien  korelasi  sebesar  0,615  dan  nilai Sig. 0,000  <  0,05;  penerapan  akuntabilitas memiliki  hubungan  positif  dan  signifikan  dengan  partisipasi  masyarakat  sebesar  0,519 dengan  nilai sig. 0,000  <  0,05.  Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  penerapan transparansi  dalam  pengelolaan  pendidikan  akan  mendorong  kesadaran  masyarakat  agar berpartisipasi  dalam  membantu  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  sekolah.  Begitu  pula dengan  penerapan  akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat  akan  meningkat  jika  pengelolaan pendidikan di sekolah dilakukan secara akuntabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  membantu  meningkatkan  mutu  pendidikan  di
sekolah,  ada  hubungannya  dengan  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  diterapkan  dalam pengelolaan sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto, N. (2007). Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government, h. 21. Malang: Bayumedia Publishing.
Arbangi, Dakir, & Umiarso. (2016). Manajemen Mutu Pendidikan . Jakarta: Kencana.
Bastian, I. (2010). Akuntansi Pendidikan . Jakarta: Erlangga.
Bennis,  W.,  O’Toole,  J.,  &  Goleman,  D.  (2009). Transparansi:  Bagaimana  Pemimpin Menciptakan Budaya Keterbukaan . Jakarta: Libri.
Boy,  D.,  &  Siringoringo,  H.  (2009).  Analisis  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Sekolah  (APBS)  terhadap  Partisipasi Orang Tua Murid. Jurnal Ekonomi Bisnis , 14 (12), 79–87.
Danial,  &  Damopolii,  M.  (2019).  Hubungan  antara  Budaya  Madrasah  dengan  Motivasi Kerja  Guru  di  MTs  se-Kecamatan  SInjai  Barat. Lentera  Pendidikan:  Jurnal  Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan , 22 (36), 141–156.
https://doi.org/doi.org/10.24252/lp.2019v22n1i12
Dwiharja,  L.  M.,  &  Kurrohman,  T.  (2017).  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Sekolah  (Apbs)  Terhadap  Partisipasi Komite  Sekolah  (Studi  Empiris  pada  Sekolah  Dasar  Negeri  se-Kecamatan  Patrang Kabupaten  Jember). Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Keuangan , 1 (3),  182–194. https://doi.org/10.17509/jrak.v1i3.6696
Hafiz,  A.,  &  Jumriadi.  (2017).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pendidikan;  Studi  Pada Sekolah Menengah Kejuruan Yayasan Pendidikan Kejuruan (SMK-YPK) Banjarbaru. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 7 (1), 9–23.
Indraningrum,  E.  (2018).  Peran  Kepala  Sekolah  dan  Partisipasi  dari  Masyarakat  dalam Implementasi  Manajemen  Berbasis  Sekolah  unruk  Mewujudkan  Kualitas  Pendidikan Madrasah  Tsanawiyah  Negeri  Kota  Madiun. Gulawentah:Jurnal  Studi  Sosial , 3 (1), 11–21. https://doi.org/10.25273/gulawentah.v3i1.2826
Iswahyudi, A., Triyuwono, I., & Achsin, M. (2017). Hubungan Pemahaman Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Value for Money dan Good Governance (Studi Empiris pada SKPD  di  Kabupaten  Lumajang). Jurnal  Ilmiah  Akuntansi , 1 (2),  151–166. https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9992
Jubaedah, E., Dawud, J., Mulyadi, D., Nugraha, Faozan, H., & Wulandari, P. (2008). Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah  Daerah Kabupaten Kota . Bandung: PKP2AILAN.
Kunandar. (2011). Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru . Jakarta: Rajawali Pers. Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi Offest.
Minarti, S. (2011). Manajemen Berbasis Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Mulyasa,  E.  (2014). Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Konsep,  Strategi,  dan  Implementasi . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nasional,  D.  P.  (2007). Manajemen  Berbasis  Sekolah .  Jakarta: :  Direktorat  Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
Putra,  I.  M.  Y.  D.,  &  Rasmini,  N.  K.  (2019).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi,  dan Partisipasi  Masyarakat  pada Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa. E-Jurnal  Akuntansi , 28 , 132–158. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06
Putri,  N.  H.,  &  Wibowo,  U.  B.  (2018).  Pengaruh  Kinerja  Kepala  Sekolah  terhadap Keberhasilan  Manajemen  Berbasis  Sekolah  Melalui  Partisipasi  Masyarakat  di  SMP.
Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan , 6 (1), 45–59.
https://doi.org/10.21831/amp.v6i1.9810
Rahman,  D.,  &  Husain,  A.  (2020). Motivasi  Kerja  Guru:  Hubungan  Realitas  Iklim  dan Budaya dengan Motivasi Kerja Guru Madrasah . Sidoarjo: Nizamia Learning Center. Republik  Indonesia.  (2003). Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional . Jakarta: Yayasan Peduli Anak Negeri. Republik  Indonesia.  (2004). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah . http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract
Riadi, E. (2016). Statistika Penelitian: Analisis Manual  dan IBM SPSS . Yogyakarta:  Andi Offest.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suharno.  (2008). Manajemen  Pendidikan:  Sebuah  Pengantar  bagi  Para  Calon  Guru . Surakarta: UPT Penerbit dan Percetakan UNS.
Sukardi. (2013). Metode Penelitian Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara.
Suryosubroto, B. (2010). Manajemen Pendidikan di Sekolah . Rineka Cipta.
Umaedi.  (2000). Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah:  Dinamika  Pendidikan . Yogyakarta: UNY Press.
Utama,  D.  A.,  &  Setiyani,  R.  (2014).  Pengaruh  Transparansi,  Akuntabilitas,  dan Responsibilitas  Pengelolaan  Keuangan  Sekolah  terhadap  Kinerja  Guru. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan , 9 (2), 100–114.
Wibowo, A. (2013). Akuntabilitas Pendidikan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Yuwono,  S.,  Indrajaya,  T.,  &  Hariyadi.  (2010). Penganggaran  Sektor  Publik:  Pedoman Praktis  Penyusunan,  Pelaksanaan,  dan  Pertanggungjawabab  APBD  (Berbasis  Kinerja) . Malang: Bayu Media.