## PERLAKUAN TERHADAP ANAK
DI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(Telaah Kritis Pasal 7 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentag Batas Umur Melangsungkan Perkawinan)
Sofia Hardani Dosen Fakultas Syari‟ah & Hukum UIN Suska Riau Email: sofia.hardani@yahoo.com
Abstract : In article 7, paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on marriage mentioned that the maturity of a child is if the man was 21 years old and 18 year old girl. In article 7, paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on marriage  states  that  marriage  is  only  allowed  if  a  man  has  reached  the  age  of  19  years  and  women  have attained the age of 16 years. That is, the law allows minors to enter into marriage. On the other hand, the law looks acknowledge a violation of the provisions of the age and maturity limits candidates to enter into marriage.  It  is  accommodated  in  article  7,  paragraph  (2)  of  Law  No.  1  1974,  that  court  or  other  officials appointed by the parents of the male and female can give dispensation to the minors to enter into marriage. Inconsistency  Law  1  1974  about  the  age  limit  can  be  interpreted  as  accommodate  marriage  of  underage marriage. Moreover, in Article 7 of the law as well as in his explanation did not mention the reasons that can be used as the basis of given dispensation, so that everyone can easily obtain it. Law's provision is very loose, but  when  viewed  from  various  aspects,  a  lot  of  harm  caused  by  the  underage  marriage,  particularly  for women.

## Keywords: Law, Marriage, Maturity, Children
Abstrak: Di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa kedewasaan seorang anak adalah jika laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Di  dalam  pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  disebutkan  bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun.  Artinya,  undang-undang  ini  membolehkan  anak  yang  belum  dewasa  untuk  melangsungkan perkawinan.  Di  sisi  lain,  undang-undang  terlihat  mengakui  pelanggaran  terhadap  ketentuan  batas  umur dan kematangan calon untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diakomodir dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, bahwa pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki  maupun  perempuan  dapat  memberikan  dispensasi  kepada  anak  di  bawah  umur  untuk melangsungkan  perkawinan.  Ketidakkonsistenan  UU  No.  1  tahun  1974  tentang  batas  umur  perkawinan dapat  dimaknai  sebagai  akomodisasi  perkawinan  di  bawah  umur.Apalagi  di  dalam  pasal  7  UU  tersebut maupun  dalam  penjelasannya  tidak  disebutkan  alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  diberikan  dispensasi, sehingga  setiap  orang  dapat  dengan  mudah  memperolehnya.Ketetapan  undang-undang  sangat  longgar, padahal jika ditinjau dari berbagai aspek, banyak kemudharatan yang ditimbulkan akibat perkawinan anak di bawah umur, terutama bagi perempuan.
Keywords: Undang-undang, Perkawinan, Kedewasaan, Anak

## PENDAHULUAN
Menurut  pasal   1  ayat  (3)  UUD  1945 perubahan  ketiga,  negara  Indonesia  adalah negara  hukum.  Dengan  dimasukkannya pasal  ini  ke  dalam  bagian  UUD  1945
menunjukkan  bahwa  penegakan  keadilan  di Indonesia  merupakan  amanat  negara  yang harus dilaksanakan.
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia sudah  melakukan  pembangunan  hukum
sejak  lama.Akan  tetapi,  sampai  saat  ini, belum  dilakukan  evaluasi  secara  mendasar dan menyeluruh terhadap model hukum dan perundang-undangan yang dibentuk sebagai sarana  pembaharuan  masyarakat  dalam menciptakan  keadilan  serta  kepastian hukum.Akibatnya,  hukum  dan  perundang- undangan  yang  dihasilkan  lebih  banyak berjalan tidak efektif.Apalagi jika disesuaikan dengan  dinamika  masyarakat  Indonesia selama lebih dari setengah abad sejak zaman proklamasi kemerdekaan. 1
Sebagai  patron  bagi  pembuatan peraturan  perundang-undangan  yang  akan terus  dibentuk  untuk  menjawab  kebutuhan rasa  keadilan  masyarakat,  pemerintah menetapkan  Undang-Undang  No.  12  tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan.  Undang-undang  ini sesungguhnya  hadir  sebagai  penyempurna bagi  Undang-Undang  No.  10  tahun  2004 yang  dianggap  masih  terdapat  kekurangan- kekurangan.
Akan  tetapi,  banyak  peraturan perundang-undangan yang dibuat sejak lama sebelum  patron  diatas  diberlakukan.Salah satunya,  yang  banyak  mendapat  sorotan akhir-akhir  ini  adalah  Undang-Undang nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan. Undang-undang  ini  belakangan  banyak mendapat  kritikan  dengan  berbagai  alasan, antara  lain  karena  diantara  pasal-pasalnya terdapat  pasal-pasal  yang  dianggap  tidak memenuhi  unsur  keadilan,  khususnya  bagi kaum perempuan.
Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan Terhadap  Perempuan  (Komnas  Perempuan) bersama-sama  sejumlah  organisasi  gerakan perempuan  pernah  mengajukan  revisi terhadap UU Perkawinan. Beberapa permasalahan  pokok  yang  diusulkan  untuk direvisi  antara  lain;  (1)  Pendewasaan  usia perkawinan  di  atas  18  tahun,  dengan  tidak membedakan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki; (2) Prinsip non diskriminasi  dalam  pencatatan  perkawinan, di  unit-unit  di  bawah  naungan  Departemen Agama;  (3)  Prinsip  non  diskriminasi  juga diterapkan terhadap hak dan kewajiban bagi perempuan dan  laki-laki;  (4) Hak dan  status anak  yang  dilahirkan  di  luar  hubungan pernikahan  tetap  memiliki  hak  dan  status yang  sama  dengan  anak  yang  dilahirkan dalam  ikatan  perkawinan  secara  perdata, sesuai UU No. 23 tahun 2002 pasal 7 ayat (1) menyebutkan  “Setiap  anak  berhak  untuk mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkan,  dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”
Terlepas  dari  pro-kontra  dan  alasan pengusulan perubahan seperti yang dikemukakan  diatas,  di  dalam  UU  no.  1 tahun  1974  memang  termuat  aturan-aturan yang tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang ini. Disamping ketidaktegasan undang-undang tentang batas  usia  perkawinan,  problematika  aturan pencatatan  perkawinan,    aturan  putusnya perkawinan,  aturan  tentang  hak  dan kewajiban  suami  istri,  masalah  wali  nikah, dan  beberapa  masalah  lainnya,  undang-
undang  ini  tidak  mengatur  sanksi  terhadap pelanggarannya.
Tulisan  ini  akan  membahas  tentang batas  minimal  usia  untuk  melangsungkan perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 7  ayat  1  UU  no.  1  tahun  1974.  Bagaimana sesungguhnya
undang-undang ini memandang  konsep  “kedewasaan”  untuk dapat  melangsungkan  perkawinan.Apa  saja permasalahan  yang  terjadi  terkait  aturan undang-undang  ini,  baik  ditinjau  dari  aspek Undang-undang  N0.  23  tahun  2002  tentang perlindungan  anak,  dan  dari  aspek  medis, serta  bagaimana  solusi  hukum  untuk kedepannya.

## PEMBAHASAN

## 1. Landasan  Historis  Pembentukan  UU

## No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Untuk  menjawab  permasalahan  diatas perlu ditinjau landasan historis pembentukan UU  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan dan relevansinya dengan kondisi masyarakat setelah diberlakukannya undang-undang ini.
Sebelum  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  1974  tentang  Perkawinan  lahir,  umat Islam  di  Indonesia  menggunakan  hukum
Islam sebagai pedoman hukum perkawinannya.  Hukum  Islam  yang  telah diresepsi ke dalam hukum adat
mendapatkan  pengakuan  dari Indische Staats Regeling (ISR),  khususnya  pasal  163,  yang membedakan  tiga  golongan  penduduk, yaitu; 2 a)  Golongan  Eropa  (termasuk Jepang);  b)  Golongan  pribumi  (orang
Indonesia  asli)  dan;  c)  Golongan  Timur Asing.  Menurut  ISR,  bagi  golongan  pri bumi yang  beragama  Islam  berlaku  hukum adatnya.
Bermula  dari  kesadaran  kaum perempuan  Islam  akan  hak-haknya  yang merasa  dikebiri  oleh  dominasi  pemahaman fikih klasik  atau  konvensional  yang  telah mendapat  pengakuan  hukum  dalam  ISR, kaum perempuan merefleksikan hal tersebut dalam  pertemuan-pertemuan  yang  kelak menjadi  embrio  lahirnya  Undang-Undang Perkawinan.  Arso  Sosroatmojo  mencatat 3 sejak  Kongres  Perempuan  Indonesia  pada tahun 1928, diadakan forum yang membahas permasalahan-permasalahan  yang  terjadi dalam  perkawinan  di  kalangan  umat  Islam, seperti perkawinan  paksa,  perkawinan  anak  di bawah umur, poligami dan talak yang sewenang- wenang. Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  kaum perempuan  mendesak  untuk  dibentuknya suatu  perundang-undangan  yang  dapat melindungi kaum perempuan dalam perkawinan, yang hak-hak dan kewajibannya tidak  diatur  dalam  hukum  tertulis.  Hukum perkawinan  orang  Indonesia  asli  yang beragama Islam tercantum dalam kitab-kitab fikih, sementara menurut sistem hukum yang berlaku, hal tersebut tidak dapat digolongkan  kedalam  kategori  “hukum tertulis”  karena  tidak  tertulis  di  dalam peraturan perundang-undangan. 4
Hukum  tertulis  yang  dimaksud  jelas hukum  positif  yang  dapat  diberlakukan  dan diterapkan secara pasti, terutama bagi hakim
yang  menyelesaikan  perkara,  juga  sebagai pedoman masyarakat luas dalam melakukan tindakan  hukum,  sehingga  jika  terjadi pelanggaran hak orang lain dapat dilakukan tindakan  hukum  yang  sifatnya  mengikat secara pasti.
Setelah  Indonesia  merdeka,  langkah perbaikan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah antara  lain  mengeluarkan  Undang-undang Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk  (NTR) pada  tahun  1946.  Disusul  dengan  Peraturan Mentri  Agama  mengenai wali hakim dan tata cara pemeriksaan  perkara  fasid  nikah,  talak dan  rujuk  di  Pengadilan  Agama.  Namun demikian, tuntutan untuk perbaikan belumlah  terpenuhi,  karena  undang-undang dan  peraturan-peraturan  tersebut  hanya terkait dengan
masalah formal belaka.Hukum  materilnya,  yaitu  undang- undang  yang  mengatur  perkawinan  itu sendiri belum ada. Pada  akhir  tahun  1950,  berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No.B/2/4299  tertanggal  1  Oktober  1950 dibentuk  Panitia  Penyelidik  Peraturan  dan Hukum  Perkawinan,  Talak  dan  Rujuk  bagi
umat  Islam.  Sementara  itu,  berbagai organisasi terus menerus mendesak Pemerintah  dan  DPR  agar  secepat  mungkin merampungkan  penggarapan    Rancangan Undang-undang  (RUU)  hukum  perkawinan untuk  segera  diundangkan.  Usaha  umat Islam 5 untuk  memperjuangkan  RUU  tentang Pokok-Pokok  Perkawinan  Umat  Islam tersebut  tidak  berhasil,  dan  DPR  hasil
pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah.
Segala  upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan  undang-undang  perkawinan yang sesuai untuk umat Islam. Menurut Arso Sosroatmojo, 6 pada  rentang  waktu  tahun 1972-1973  berbagai  organisasi  gabungan terus  memperjuangkan  lahirnya  undang- undang  tersebut.  Simposium  Ikatan  Sarjana Wanita  Indonesia  (ISWI)  pada  tanggal
1972 menyarankan agar PP ISWI memperjuangkan Undang-Undang Perkawinan.  Selain  itu,  Badan  Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia  pada  tanggal  22  Februari  1972 salah  satunya  menghasilkan  keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan  kembali  RUU  tentang  Pokok- Pokok  Perkawinan  Umat  Islam  dan  RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan. Selanjutnya, organisasi Mahasiswa yang ikut ambil  bagian  dalam  perjuangan  RUU Perkawinan  Umat  Islam  yaitu  Himpunan Mahasiswa  Islam  (HMI)  yang  telah mengadakan  diskusi  panel  pada  tanggal  11 Februari 1973.
Akhirnya  setelah  bekerja  keras, tanggal 31 Juli 1973 pemerintah
menyampaikan  RUU  tentang  Perkawinan yang  baru  kepada  DPR,  yang  terdiri  dari  15 bab  dan  73  pasal.  RUU  ini  mempunyai  tiga tujuan,  yaitu  (a)  memberikan  kepastian hukum  bagi  masalah-masalah  perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang maka perkawinan hanya bersifat judge made law, (b)
untuk melindungi hak-hak kaum perempuan sekaligus  memenuhi  keinginan  dan  harapan kaum  perempuan  serta  (c)  menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Setelah  melalui  proses  yang  cukup panjang,  setelah  mendapat  persetujuan  dari DPR,  Pemerintah  mengundangkan  Undang- Undang  Perkawinan  pada  tanggal  2  Januari 10974  dalam  Lembaran  Negara  Nomor  1 tahun  1974.  Pada  tanggal  1  April  1975, dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  9 tahun  1975  yang  memuat  peraturan pelaksanaan  UU Perkawinan tersebut. Pada tanggal 1 Oktober 1975, UU No. 1 tahun 1974 sudah dapat berjalan dengan efektif. 7
Disahkannya  UU  No.  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  memang  menjadi  angin segar  dan  oase  di  tengah  gurun  protes beberapa organisasi besar terhadap pemerintah,  khususnya  aktivis  perempuan Indonesia  dari  kalangan  muslim,  yang merasa
hak-haknya terkebiri oleh
pemahaman konvensional tentang peran dan kedudukan  perempuan  dalam  keluarga  dan masyarakat  serta  pemahaman  fikih  klasik yang  cenderung  patriarkhis.  Reaksi  atas keburukan-keburukan  yang  terjadi  dalam perkawinan 8 di  kalangan  umat  muslim seperti  perkawinan  di  bawah  umur,  kawin paksa,  talak  serampangan 9 dan  sebagainya, mendapatkan tanggapan positif dari
pemegang kebijakan pada waktu itu dengan lahirnya undang-undang tersebut.
Sudah  hampir  setengah  abad  UU No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan tersebut  berlaku  bagi  seluruh  warga  negara Indonesia.  Hanya  ada  beberapa  perundang- undangan  dan  peraturan  yang  dikeluarkan setelahnya,  seperti  UU  No.  10  tahun  1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan Inpres No. 1 Tahun 1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang keduanya hanya merupakan catatan kaki dan pelengkap dari UU No. 1 Tahun 1974.
Jika  ditelaah  pasal  demi  pasal,  di dalam  UU  No.  1  tahun  1974  tersebut ditemukan  beberapa  pasal  yang  perlu mendapat  perhatian,  kaitannya  dengan jaminan  terhadap  semua  unsur  yang berkaitan  dengan  perkawinan  dan  keluarga, terutama kaum perempuan, jika dikontekstualisasikan dan dilihat
relevansinya  dengan  isu-isu  gobal  yang beredar  dan  kebutuhan  umat  muslim  akan peraturan  yang  mengakomodasi  dan  tidak mengekang  kebutuhan  umat. Demikian  juga jika  ditinjau  dari  aspek  historis  dibuatnya undang-undang ini.
2. Konsep “kedewasaan”
untuk melangsungkan  perkawinan  menurut UU No. 1 tahun 1974
Di  dalam  Bab  I  pasal  1  UU  No.  1 Tahun  1974  disebutkan  tentang  definisi  dan tujuan  perkawinan,  yaitu  “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau
rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 10 Banyak faktor yang harus
diperhatikan  untuk  dapat  terwujudnya keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  tersebut, antara lain adalah kesiapan dan kematangan calon  suami  maupun  istri  untuk  berumah tangga.  Kesiapan  dan  kemantangan  ini mencakup fisik, mental, dan material.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut, Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan  di  Indonesia  telah merumuskan  prinsip-prinsip  perkawinan, diantaranya  adalah  calon  suami  dan  calon istri  haruslah  telah  “masak  jiwa  raganya” untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan agar  dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan dengan  baik  tanpa  berpikir  pada  perceraian dan  mendapat  keturunan  yang  baik  dan sehat. 11
Sejalan  dengan  prinsip  perkawinan tersebut, pasal 7 ayat (1) undang-undang ini menyebutkan  bahwa  “perkawinan  hanya diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai umur  19  tahun  (sembilan  belas  tahun)  dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas)  tahun.Ketentuan  batas  umur  ini, seperti  disebutkan  di  dalam  Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1), 12 didasarkan pada  pertimbangan  kemaslahatan  keluarga dan  rumah  tangga  perkawinan. 13 Untuk itulah  harus  dicegah  adanya  perkawinan antara  calon  suami  dan  calon  istri  yang masih dibawah umur. 14
Kebijakan pemerintah dalam menetapkan  batas  minimal  usia  pernikahan ini  tentunya  melalui  proses  dan  berbagai pertimbangan.  Hal  ini  dimaksudkan  agar kedua  belah  pihak  benar-benar  siap  dan matang  dari  segi  fisik,  psikis,  dan  mental untuk melangsungkan perkawinan. 15 Kedewasaan  seorang  anak menurut  undang-undang  ini  jika  laki-laki berumur  21  tahun  dan  perempuan  berumur 18 tahun.Artinya, undang-undang  ini membolehkan  anak  yang  belum  dewasa (berumur  dibawah  21  tahun  bagi  laki-laki dan  dibawah  18  tahun  bagi  perempuan) untuk melangsungkan perkawinan.
Di  sisi  lain,  undang-undang  terlihat mengakui  pelanggaran  terhadap  ketentuan batas  umur  dan  kematangan  calon  untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diakomodir dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun  1974,  bahwa  pengadilan  ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua  dari  pihak  laki-laki  maupun  perempuan dapat  memberikan  dispensasi  kepada  anak di  bawah  umur  untuk  melangsungkan perkawinan.
Ketidakkonsistenan  UU  No.  1  tahun 1974  tentang  batas  umur  perkawinan  sangat memicu  terjadinya  perkawinan  di  bawah umur.Apalagi  di  dalam  pasal  7  UU  tersebut maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan  suatu  alasan  yang  dapat dijadikan dasar dapatnya diberikan dispensasi,  sehingga  setiap  orang  dapat dengan  mudah  memperoleh  dispensasi
tersebut. 16 Dengan  demikian,  ketetapan undang-undang  tersebut  menjadi  sangat bersifat  longgar  dan  tidak  terlalu  mengikat, karena  perkawinan  dibawah  batas  usia minimal  tersebut  dapat  disahkan  oleh undang-undang.
Selanjutnya,
undang-undang
menyebutkan  bahwa  jika  seorang  anak belum  mencapai  usia  21  tahun  untuk melangsungkan perkawinan ia harus mendapat  izin  dari  kedua  orang  tuanya (pasal 6 ayat 2). Dalam hal salah seorang dari orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  tidak mampu menyatakan pendapatnya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan  kehendaknya  (pasal  6  ayat 3). 17 Apabila  izin  tidak  didapat  dari  pihak orang  tua,  Pengadilan  dapat  memberikan izin  berdasarkan  atas  permintaan  orang- orang yang hendak melangsungkan perkawinan. 18
Ketentuan  terakhir  ini,  juga  terlihat cukup  longgar  dan  sangat  berpotensi  untuk diabaikan, karena jika orang tua  tidak dapat memberikan  izin,  pengadilanpun  dapat menggantikan peran mereka.

## 3. Realitas  penyimpangan  pasal  7  ayat (1)
UU No. 1 tahun 1974 di Indonesia
Di tengah kontroversi tentang ketentuan  batas  umur  perkawinan  dan kedewasaan  yang  terdapat  dalam  UU  No.  1 tahun 1974, perkawinan anak di bawah umur di  Indonesia  masih  banyak  terjadi  karena tradisi  di  dalam  suatu  komunitas  dan
pengamalan  terhadap  “ ketentuan  agama ”, tanpa  memandang  aspek  maslahah  dan mafsadah.
Di  dalam  masyarakat  Indonesia, fenomena  pernikahan  anak  dibawah  umur bukanlah  hal  yang  baru,  baik  di  kota  besar maupun  di  daerah  pedesaan.  Banyak  alasan yang menjadi penyebabnya, seperti persoalan  ekonomi,  rendahnya  pendidikan, pemahaman  budaya  dan  nilai-nilai  agama tertentu, atau hamil terlebih dahulu sebelum menikah.Konon  para  orang  tua  zaman  dulu banyak yang menikahi gadis di bawah umur. Bahkan  —pada  zaman dahulu—  pernikahan di  usia  ”matang”  akan  menimbulkan preseden  buruk  di  mata  masyarakat. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut perawan tua.
Di  Jawa  dan  Aceh,  adalah  suatu kelumrahan  terjadinya  suatu  perkawinan seorang  perempuan  yang  belum  mencapai usia  15  tahun,  tetapi  mereka  belum  boleh hidup  bersama  sebagai  suami  istri.  Harus ditangguhkan  dulu  sampai  kedua  pihak mencapai  usia  yang  pantas.  Di  Jawa, perkawinan  dengan  corak  demikian  disebut dengan “gantung nikah”. 19
Akan  tetapi,  seiring  perkembangan zaman,  pada  masa  sekarang  image  sebagian masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi  yang  melaju  dengan  cepat mengubah  sikap  dan  cara  pandang masyarakat;  perempuan  yang  menikah  di usia  muda  dianggap  sebagai  sesuatu  hal
yang tidak pantas. Bahkan lebih jauh lagi, hal itu  dianggap  menghancurkan  masa  depan perempuan,  memberangus  kreativitasnya,
serta mencegah perempuan untuk mendapatkan  pengetahuan  dan  wawasan yang lebih luas. Selanjutnya, realitas tentang pernikahan  anak  di  bawah  umur  menjadi sesuatu yang absurd.
Pro-kontra  dari  berbagai  sudut pandang  bermunculan,  baik  sudut  pandang agama Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak,  Undang-Undang  Perkawinan  hingga Konvensi  PBB  tentang  Hak  Anak. 20 Pada umumnya, komentar dari berbagai kalangan tersebut  bernilai  negatif,  karena  disinyalir bahwa pernikahan dini menyebabkan Angka Kematian  Ibu  melahirkan  (AKI)  meningkat secara  signifikan.Pernikahan  dini  juga berkorelasi  positif  dengan  meningkatnya angka  kehamilan  yang  tidak  diinginkan, aborsi,  perdagangan  manusia  ( trafficking) , jumlah  anak  telantar,  meningkatnya  angka perceraian  dan  pengangguran, 21 serta meningkatnya  populasi  penduduk.  Siti Musdah  Mulia,  lebih  keras  menyatakan bahwa  pernikahan  anak  dibawah  umur merupakan  bentuk  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia, khususnya hak kesehatan reproduksi,  dan  yang  paling  penting pernikahan  tersebut  bertentangan  dengan esensi ajaran agama yang intinya menghargai manusia dan kemanusiaan. 22
Pada  awal  tahun  2008,  tim  PKPA (Pusat  Kajian  dan  Perlindungan  Anak) melakukan  penelitian  tentang  kekerasan
terhadap perempuan dan pernikahan dini di
Kabupaten Nias.
Berdasarkan hasil
penelitian,  diperoleh  angka  pernikahan antara usia 13-18 tahun sekitar 9,4 % dari 218 responden  perempuan  yang  telah  menikah dan akan menikah. Angka pernikahan di usia muda  bagi  anak  perempuan  3x  lebih  besar dibanding dengan anak laki-laki. 23
Realitas selanjutnya, berdasarkan data dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  pada  tahun 2002,  di  Indonesia  terdapat  34,2  % perempuan menikah di bawah usia 15 tahun dan  11,9  %    laki-laki  menikah  dibawah  usia 21  tahun.  Hasil  penelitian  seorang  dokter spesialis  anak  mengungkapkan,  bahwa  di wilayah  Pantura  (Jawa),  sebanyak  42,8  % responden  dari  kasus  yang  diteliti  menikah di  bawah  usia  15  tahun.  Dari  total perkawinan di seluruh Indonesia, sekitar 34% melanggar  Undang-Undang  Perkawinan No.1/1974. 24
Informasi  di  atas  diperkuat  lagi dengan  data-data  kasus  yang  dilansir  setiap tahunnya  oleh  lembaga-lembaga  pemerhati masalah  anak  dan  perempuan  serta  hasil- hasil  penelitian  dan  survey.  Misalnya, laporan Into  A  New  World:  Young  Women‟s Sexual  and  Reproductive Lives yang  didukung oleh The William H. Gates Foundation pada tahun  1998  telah  mengungkapkan  bahwa usia  perempuan  pertama  kali  melahirkan  di Indonesia  antara  usia  13  s/d  18  tahun mencapai  18  %,  dan  pernikahan  di  bawah usia  18  tahun  mencapai  49  %  pada  tahun
1998. Saat sekarang ini kondisinya tidak  jauh berbeda. 25
Di  kota  Malang  menurut  catatan kantor Pengadilan Agama (PA) Kota Malang tahun 2008, angka pernikahan di bawah usia 15  tahun  meningkat  500  %  dibanding  tahun 2007. Hingga September tahun 2008, tercatat 10  kasus  pernikahan  yang  usia  pengantin perempuannya masih di bawah 15 tahun. 26
Fenomena  pernikahan  dini  di  daerah lainnya  tidak  jauh  berbeda,  mengingat  fakta perilaku seksual remaja yang melakukan seks pra-nikah  sering  berujung  pada  pernikahan usia  muda,  serta  kultur  masyarakat Indonesia  yang  masih  memposisikan  anak perempuan  sebagai  warga  kelas  dua  dan ingin  mempercepat  perkawinan  dengan berbagai  alasan;  alasan  ekonomi,  sosial, anggapan  pendidikan  tinggi  tidak  penting bagi  anak  perempuan,  dan  stigma  negatif terhadap status perawan tua.
Berdasarkan  hasil  kajian  dan  laporan kasus-kasus  KDRT,  kekerasan  terhadap perempuan  dan  kekerasan  terhadap  anak, diskursus  dan  penelitian  yang  dilakukan oleh  PKPA  tahun  2008,  sebagian  besar masyarakat  Indonesia  masih  menganut kultur yang memandang hal yang wajar jika pernikahan  dilakukan  pada  usia  anak-anak. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya, antara lain: 27
a. Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang  yang  dilihat  dari  perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan  uang  atau  telah  terjun  ke
sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat
melangsungkan  perkawinan,  meskipun usia mereka masih anak-anak.
b. Kedewasaan seseorang yang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan  dan  mimpi  basah  bagi  anak laki-laki,  diikuti  dengan  perubahan terhadap organ-organ reproduksi.
c. Terjadinya  kehamilan  di  luar  nikah, maka  menikah  adalah  solusi  yang diambil  oleh  keluarga  dan  masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran.
d. Korban  perkawinan  di  bawah  umur lebih  banyak  anak  perempuan  karena kemandirian  secara  ekonomi,  status pendidikan dan kapasitas bahwa perempuan  bukan  hal  penting  bagi keluarga.  Karena  perempuan  sebagai istri  segala  kebutuhan  dan  hak-hak individualnya  akan  menjadi  tanggung jawab suami.
e. Tidak  adanya  sanksi  pidana  terhadap pelanggaran Undang-undang
Perkawinan,  menyebabkan  pihak-pihak yang  memaksa  pernikahan  di  usia  dini tidak dapat ditangani secara pidana.
Jika semua orang, terutama orang tua, benar-benar  menyadari  dan  belajar  dari berbagai  dampak  negatif  yang  ditimbulkan akibat  perkawinan  anak  di  bawah  umur, dapat  dipastikan  tidak  ada  anak-anak  di bawah  umur,  terutama  anak  perempuan,
akan  menjadi  korban  dari  dampak  negatif perkawinan dimaksud.

## 4. Telaah  Undang-Undang  Perlindungan Anak terhadap Penyimpangan ketentuan
UU  No.  1  tahun  1974  tentang  batas  usia minimal perkawinan
Sebagaimana  disebutkan,  Undang- undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak  menunjukkan  batasan  yang  tegas tentang  “kematangan”  calon  penganten, sehingga  calon  penganten  yang  belum “dewasa” pun dapat melangsungkan perkawinan jika diinginkan oleh pihak-pihak yang  bersangkutan,  dan  pengadilanpun dapat memberikan izin kepada mereka untuk menikah.
Undang-Undang  No.  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  yang  datang belakangan, 28 sangat  memperhitungkan masalah pendewasaan usia  perkawinan. Hal ini  terlihat,  antara  lain,  pada  prinsip-prinsip yang  mendasari  pembentukan  undang- undang  ini,  yaitu    prinsipnon-diskriminasi; prinsip  kepentingan  terbaik  bagi  anak, prinsip  hak  untuk  hidup,  kelangsungan hidup,  dan  perkembangan,  dan  prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. 29
Di  dalam  undang-undang  tersebut dinyatakan  bahwa  ada  beberapa  hak  anak yang  harus  dipenuhi,  yaitu:  a)  Hak  untuk mendapatkan  pendidikan,  b)  Hak  untuk berpikir  dan  berekspresi,  c)  Hak  untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya,  d) Hak  untuk  beristirahat  dan
memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman  sebaya,  bermain,  berekspresi,  dan berkreasi,  dan  e)    Hak  untuk  mendapatkan perlindungan.  Dalam  kaitannya  dengan pernikahan anak di bawah umur, kelima hak anak tersebut diatas menjadi terlanggar.
Hak  anak  untuk  mendapatkan perlindungan, sebagaimana disebutkan dalam  UU  No.  23  tahun  2002,  sejalan  pula dengan  pasal  2  ayat  3  dan  ayat  4  Undang-
Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyebutkan: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.  Anak  berhak  atas  perlindungan- perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan
perkembangannya dengan wajar”. 30
Oleh  karena  itu,  sudah  menjadi kewajiban orang tua untuk melindungi anak- anaknya,  mendidik,  bahkan  menafkahinya sampai ia dewasa. Anak mestinya dilindungi dari  hal-hal  yang membawa  dampak negatif pada  perkembangannya,  baik  fisik  maupun psikhis.Dengan  perkawinan  dibawah  umur, perlindungan orang tua yang tulus dan sejati menjadi  berkurang  karena  beralih  kepada suami.Anak  seharusnya  dilindungi  dari pernikahan  dini  yang  berdampak  pada perkembangannya, baik secara fisik maupun psikis.
Undang-undang  No.  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  sudah  memuat
ancaman  pidana  bagi  pelanggarnya.  Dalam permasalahan  pernikahan  anak  dibawah umur, dalam pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 dinyatakan    bahwa  barangsiapa  melakukan bujuk  rayu,  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  anak  untuk melakukan  atau  membiarkan  dilakukannya perbuatan  cabul,  maka  dapat  dijerat  pidana penjara 3 (tiga) sampai 15 (lima belas) tahun dan  denda  paling  banyak  Rp.  300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
Dengan  demikian,  Undang-Undang No.  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak sudah cukup tegas memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Akan tetapi, persoalannya  tidak  sesederhana yang disebutkan,  karena  dalam  pelaksanaannya, berbagai  unsur  akan  turut  tarik  menarik kepentingan.

## 5. Telaah  medis  tentang  pernikahan  usia muda
Pada  umumnya,  berbagai  kalangan menilai  negatif  tentang  pernikahan  anak  di bawah umur, karena disinyalir menyebabkan Angka  Kematian  Ibu  melahirkan  (AKI) meningkat  secara  signifikan.  Data  statistik menunjukkan  bahwa  angka  kematian  ibu (AKI)  pasca  natal  di  Indonesia  merupakan ranking  tertinggi  dibanding  dengan  Negara- negara  lain  di  ASEAN.  Di  Malaysia,  angka tersebut  hanya  mencapai  39  kasus  untuk 100.000  persalinan,  sementara  di  Indonesia
mencapai 307 kasus untuk 100.000
persalinan. 31
Pernikahan  dini  juga  berkorelasi positif dengan meningkatnya angka kehamilan  yang  tidak  diinginkan,  aborsi, perdagangan  manusia  ( trafficking) ,  jumlah anak  telantar,  serta  meningkatnya  angka perceraian dan pengangguran. 32
Dari  aspek  kesehatan,  ketua  Satgas Perlindungan  Anak  Ikatan  Dokter  Anak Indonesia  (IDAI),  DR  Rahmat  Sentika, menganjurkan  masyarakat  Indonesia  untuk segera menghentikan kebiasaan kawin muda, karena secara medis anak perempuan usia di bawah  16  tahun  masih  dianggap  belum matang  secara  seksual  karena  organ reproduksinya  baru  mengalami  menstruasi sehingga tidak dianjurkan untuk menikah. 33
Beberapa  resiko  pernikahan  usia muda,  baik  secara  psikis,  kesehatan reproduksi,  serta  keselamatan  ibu  dan  bayi yang  menjadi  taruhan,  antara  lain: 34 a)
Kurangnya  perawatan  selama  hamil  dan sebelum melahirkan, b) Mengalami
pendarahan,  c)  Hipertensi,  d)  Kelahiran premature,  e)  Depresi  pasca  melahirkan,  f) Keguguran,  g)  Anemia  kehamilan,  h) Keracunan kehamilan ( Gestosis ). Mengingat efek negatif dari
perkawinan  usia  muda  bagi  perempuan ditinjau  dari  aspek  medis,  sebagaimana dijelaskan  diatas,  dapat  dipahami  bahwa konsep  kedewasaan  untuk  melangsungkan perkawinan harus diperhatikan dan diprioritaskan ketimbang keinginan ataupun
ego  kedua  calon  mempelai  maupun  ego orang tua.

## 6. Analisis
Permasalahan-permasalahan yang terjadi  terkait  pernikahan  di  bawah  umur, memperlihatkan  bahwa  dari  segi  substansi hukum  tidak  memadai  bagi  anak-anak, khususnya  perempuan,  untuk  mencapai tujuan  perkawinan,  yaitu  memperoleh “keluarga yang bahagia, dan kekal.” 35 Karena ketika diimplementasikan, ketentuan hukum yang sangat longgar rentan sekali menimbulkan  penafsiran-penafsiran  yang keluar  dari  substansi  hukum  tersebut.  Oleh karena itu, untuk menentukan solusi hukum di  masa  yang  akan  datang,  di  samping permasalahan-permasalahan yang
diungkapkan  di  atas,  perlu  dikaji  beberapa aspek  sebagai  bahan  pertimbangan,  antara lain adalah:

## a. Aspek Yuridis
Lembaga perkawinan dalam perspektif    Islam  adalah  lembaga  yang sakral. Ikatan perkawinan tersebut diibaratkan  sebagai  katan  yang  kuat ( mitsaqan  ghalizhan) yang  bertujuan  untuk membentuk  keluarga  yang sakinah mawaddah wa  rahmah .  Tujuan  ini  juga  diakomodir  di dalam  pasal  1  ayat  1  UU  No.1  tahun  1974: “ Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami istri dengan tujuan  membentuk keluarga (rumah
tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Di  dalam  ketentuan  agama  (Islam) memang  tidak  ada  batas  umur  minimal untuk  perkawinan.Yang  disyaratkan  adalah baligh atau dewasa. Karena kedewasaan tidak sama  diantara  satu  anak  dengan  yang lainnya,  maka  batas  umur  tersebut  menjadi elastis.
Penentuan  batas  umur  di  dalam  UU No.  1  tahun  1974  maupun  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  di  Indonesia  memang bersifat ijtihadiyah, sebagai  upaya  pembaharuan pemikiran  fikih  masa  lampau.  Akan  tetapi, jika  dilacak,  referensi syar‟iy nya  mempunyai landasan  yang  kuat.  Umpamanya  isyarat Allah SWT dalam surat An-Nisa‟ ayat 9:
اىُفاَخ اًفاَع ِض ًتَّي ِّسُر ْنِهِفْلَخ  ْنِه اىُك َشَت  ْىَل َنيِزَّلا  َشْخَيْل َو
( اًذيِذَس لا ْىَق اىُلىُقَيْل َو َ َّاللَّ اىُقَّتَيْلَف ْنِهْيَلَع ٩ )
“Dan  hendaklah  takut  kepada  Allah orang-orang  yang  seandainya  meninggalkan  di belakang  mereka  anak-anak  yang  lemah,  yang mereka  khawatir  terhadap  (kesejahteraan) mereka.Oleh  sebab  itu,  hendaklah  mereka bertakwa  kepada  Allah  dan  hendaklah  mereka mengucapkan perkataan yang benar.”
Ayat  tersebut  memang  bersifat umum,  tidak  secara  langsung  menunjuk bahwa  perkawinan  anak  di  bawah  umur akan meninggalkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan dari berbagai  pihak,  rendahnya  usia  perkawinan lebih  banyak  menimbulkan  hal-hal  yang
tidak  sejalan  dengan  tujuan  perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.  Tujuan  tersebut  akan  sulit  terwujud jika masing-masing pasangan belum matang (dewasa)  fisik  dan  mentalnya.  Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh  dalam  menyelesaikan  setiap problem  yang  terjadi  di  dalam  keluarga. Banyak  kasus  menunjukkan  hal  tersebut. Umpamanya  di  Pengadilan  Agama  di  Jawa Tengah  menunjukkan  bahwa  banyaknya perceraian  cendrung  didominasi  akibat perkawinan di usia muda. 36
Rasulullah  saw  sesungguhnya  sudah mengisyaratkan syarat utama untuk melangsungkan perkawinan, yaitu
kesanggupan. Hal tersebut ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan dari „Abdullah bin Mas‟ud, Rasulullah s.a.w. bersabda: 37
عاطتسلاا نه بابشلا ششعه اي
،ج ّوزتيلف ةءابلا نكنه
نل نه و ،جشفلل نصحا و شصبلل  ّضغا هناف ) هيلع قفّته(  ء اجو هل هنإف مىصل اب هيلعف عيطتسي
“ Hai  para  pemuda,  barangsiapa  diantara kamu  yang  sudah  sanggup  untuk  kawin  maka kawinlah,  karena  hal  ituakan  menjadi  obat  dan menahan  pandangan  dan  memelihara  kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng” (Muttafaq „Alaih)
Dalam hadits tersebut ada persyaratan  untuk  dapat  melangsungkan perkawinan, yaitu
kesanggupan.
Kesanggupan  dapat  berupa  kesanggupan
fisik  dan  mental.  Jika  dikaitkan  dengan perkawinan anak yang belum matang secara fisik  dan  mentalnya,  jelas  persyaratan tersebut  belum  mereka  miliki,  maka solusinya  mereka  harus  menahan  diri terlebih  dahulu  (berpuasa),  sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah saw.
Memang,  dalam  pandangan  imam mazhab, seperti Syafi‟I, Maliki, Hanbali, dan Hanafi,  menikahkan  anak  yang  belum dewasa  itu  dibolehkan.Hal  ini  dikaitkan dengan adanya hak ijbar , yaitu hak ayah atau kakek untuk mengawinkan anak perempuannya,  baik  yang  sudah  dewasa maupun  yang  masih  belia  tanpa  harus mendapatkan  persetujuan  dan  izin  terlebih dahulu  dari  anak  perempuan  tersebut, asalkan  anak  perempuan  itu  tidak  berstatus janda. 38
Menurut  fuqaha  yang  lain,  seperti Ibnu  Syubrumah,  Abu  Bakr  al-Asham,  dan Utsman  al-Batti,  laki-laki  dan  perempuan yang  masih  dibawah  umur  tidak  sah dinikahkan. Mereka hanya boleh dinikahkan setelah  baligh  dan  melalui  persetujuan  yang bersangkutan  secara  eksplisit.  Alasan  yang mereka  gunkan  adalah  firman  Allah  dalam surat An-Nisa‟ ayat 6:
ْنُتْسَنآ  ْنِإَف  َحاَكِّنلا  اىُغَلَب  اَرِإ  ىَّتَح  ىَهاَتَيْلا  اىُلَتْبا َو ْنُهَلا َىْهَأ ْنِهْيَلِإ اىُعَفْداَف اًذْش ُس ْنُهْنِه
… ( ٦ )
“ dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka cukup  umur  untuk  kawin,  kemudian  jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara  harta),  maka  serahkanlah  kepada mereka harta-hartanya…” (QS . 4: 6)
Berdasarkan  ayat  ini,  menurut  ketiga ulama  diatas,  jika  anak-anak  yang  belum baligh boleh dinikahkan, maka ayat ini tidak memiliki  nilai  fungsi.  Ibnu  Syubromah menyatakan bahwa agama melarang perkawinan  anak  sebelum  usia  baligh. Menurutnya,  nilai  esensial  perkawinan adalah  memenuhi  kebutuhan  biologis  dan melanggengkan  keturunan.  Sementara  dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh.  Ia  lebih  menekankan  pada  tujuan pokok perkawinan. Ibnu Syubromah mencoba  melepaskan  diri  dari  kungkungan teks,  dan  memahami  masalah  ini  dari  aspek historis,  sosiologis  dan  kultural  yang  ada, sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad  s.a.w.  dengan  Siti  A‟isyah  yang saat  itu  berusia  usia  6  tahun,
39 Ibnu Syubrumah menganggap sebagai
pengecualian  dan  ketentuan  khusus  bagi Nabi  Muhammad  s.a.w.  yang  tidak  bisa diberlakukan bagi umatnya . 40
Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan menurut Islam sangat ditekankan demi tercapainya tujuan perkawinan,  meskipun  agama  juga  tidak menentukan  batas  umur  yang  pasti.  Dalam hal ini, diserahkan kepada masyarakat untuk menentukannya  sendiri,  asalkan  tidak menimbulkan  kemudharatan,  dan  asalkan menjamin  terwujudnya  keluarga  yang sakinah dan tentram dalam keadilan. Dalam kaitan ini, sudah sepatutnya para ulama dan
umara  di  Indonesia  memperhatikan  konsep istishlah dan sadd al-dzari‟ah dalam penetapan hukum terkait usia pernikahan.
Istishlah adalah sesuatu yang dipandang  baik  oleh  akal  sehat  karena mendatangkan kebaikan dan menghilangkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan  tujuan  syara‟  dalam  menetapkan hukum. 41 Sadd  al-dzari‟ah, menurut  Ibn Qayyim,adalah  menutup  apa-apa  yang menjadi  perantara  dan  jalan  kepada sesuatu. 42

## b. Aspek Sosiologis
Suatu  ketentuan  hukum  harus dapat  tumbuh  dan  berkembang  ditengah- tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat dengan baik, dan tak kalah pentingnya dapat memberikan  kemashlatan  untuk  seluruh masyarakat  baik  laki-laki,  perempuan,  anak- anak  maupun  dewasa.  Oleh  karena  itu  agar suatu  peraturan  perundang-undangan  itu dapat diterapkan di dalam masyarakat perlu dilakukan  sosialisasi  secara  komprehensif dan menyeluruh agar berbagai aspirasi yang berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat dapat diakomodir dalam rancangan peraturan yang akan dibuat tersebut. Rumusan suatu peraturan
perundang-undangan  yang  dihasilkan  tidak akan  berarti  jika  tidak  dapat  diterima masyarakat.  Disinilah  signifikansi  suatu peraturan  perundang-undangan  dilihat  dari aspek sosiologis. Apalagi masalah perkawinan merupakan masalah yang sakral
dan  akan  berkaitan  dengan  kemashlatan orang-orang yang berada dalam perkawinan; suami,  istri  dan  anak-anak  yang  dilahirkan serta keluarga besar kedua belah pihak.

## c. Aspek Filosofis
Sesungguhnya syari‟at (hukum) Islam tidak  memiliki  tujuan  lain  kecuali  untuk mewujudkan  kemashlatan  kemanusiaan yang  universal  ( jalb  al-mashlih )  dan  menolak segala  bentuk  kemafsadatan  ( dar‟u  al- mafasid). Ibn  al-Qayyim  al-Jauziyah,  seorang
tokoh Islam bermadzhab Hanbali, menyimpulkan bahwa syari‟at Islam
dibangun  untuk  kepentingan  manusia  dan tujuan-tujuan  kemanusiaan  universal,  yaitu kemashlatan  ( al-mashlahat ),  keadilan  ( al-„adl ),
kerahmatan  ( al-rahmat ),  dan  kebijaksanaan
( al-hikmah ).  Prinsip-prinsip  ini  haruslah menjadi  dasar  dan  substansi  dari  seluruh persoalan  hukum  Islam.Ia  harus  senantiasa ada  dalam  pikiran  para  ahli  fikih  ketika memutuskan suatu kasus hukum.
Penyimpangan  terhadap  prinsip- prinsip ini berarti menyalahi cita-cita hukum Islam.  Persoalannya,  jika  acuan  hukum adalah kemashlatan, maka siapa yang berhak mendefinisikan  dan  yang  memiliki  otoritas untuk merumuskannya? Untuk menjawabnya,  perlu  dibedakan  antara kemashlatan yang bersifat individual (subyektif)  dan  kemashlatan  yang  bersifat sosial  (obyektif).  Yang  pertama  adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang  per  orang  yang  terpisah  dengan kepentingan orang lain. Penentu
kemashlatan  pertama  ini  adalah  orang  yang bersangkutan.  Jenis  kemashlatan  kedua adalah  kemashlatan  yang  menyangkut kepentingan  orang  banyak.  Otoritas  yang memberikan  penilaian  adalah  orang  banyak melalui  mekanisme syura untuk  mencapai konsensus ( ijma‟ ). Sesuatu yang telah menjadi konsensus dari proses pendefinisian maslahat melalui musyawarah itulah hukum tertinggi yang  mengikat. Di sinilah pemecahan masalah bersama cukup
menentukan. Al-Qur‟an mengatakan, urusan mereka  dimusyawarahkan  (dibicarakan  dan diputuskan)  bersama  di  antara  mereka sendiri.  (QS.: al-Syura ,38).

## KESIMPULAN
Ketidaktegasan undang-undang dalam  menentukan  batas  usia  perkawinan berimplikasi  terhadap  pelaksanaannya  di dalam  masyarakat.  Apalagi  di  dalam keyakinan  agama  yang  dianut  masyarakat juga tidak ditentukan secara tegas.
Mengingat  tujuan  perkawinan  yang luhur,  batas  usia  untuk  melangsungkan perkawinan  perlu  ditegaskan  oleh  undang- undang,  yaitu  21  tahun  bagi  pria  dan  19 tahun  bagi  wanita  (merevisi  pasal  7  ayat  1 yang menyebutkan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun  bagi  wanita).  Tidak  perlu  ada dispensasi terhadap hal tersebut seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 dan 3. Batas usia tersebut ditentukan berdasarkan berbagai  pertimbangan,  sebagaimana  sudah dipaparkan.
Tidak kalah pentingnya harus diperhatikan adalah pendidikan yang cukup bagi kedua calon pengantin. Calon pengantin yang  mempunyai  pendidikan  dan  wawasan yang  cukup  akan  sangat  berpengaruh terhadap  kualitas  perkawinan  dan  kualitas keturunan  yang  akan  dihasilkan  dari perkawinan tersebut.
Melangsungkan pernikahan di bawah batas  usia  yang  telah  ditentukan  oleh undang-undang berarti pelanggaran terhadap  hukum  atau  perundang-undangan yang  berlaku.  Akan  tetapi,  sanksi  bagi pelanggaran tersebut tidak diatur sama sekali di  dalam  undang-undang.  Inilah  kelemahan hukum  keluarga  di  Indonesia  pada umumnya, dan khususnya hukum perkawinan, sehingga banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Sanksi terhadap pelanggar perlu  ditegaskan, sebagaimana  undang-undang  lain,  agar setiap  ketentuan  dalam  undang-undang tidak hanya seolah secarik acuan bagi hakim untuk  memutuskan  perkara  di  pengadilan “jika ada yang mau berperkara”. Selebihnya, undang-undang  ini  seolah  tidak  bertujuan mengayomi  dan  menciptakan  ketentraman dan  keadilan  dalam  masyarakat,  seperti  apa yang  diperjuangkan  sebelum  undang- undang ini dibentuk.
Sosialisasi tentang tujuan diberlakukannya undang-undang, serta
maslahat  dan  mafsadat  yang  ditimbulkan dari perkawinan usia muda, perlu dilakukan secara  terus  menerus  kepada  masyarakat
untuk  memberikan  pemahaman  yang  lebih baik  dan  mengayomi  pihak-pihak  yang lemah  dalam  perkawinan  usia  muda tersebut.
Anggapan  sebagian  kalangan  bahwa perkawinan  sebagai  masalah  individu  dan cukup  dilakukan  dengan  aturan-aturan agama  sudah  saatnya  diubah.Pemerintah sebagai  pemegang  otoritas  kekuasaan, melalui  peraturan  perundang-undangan, sangat dibutuhkan campur tangannya dalam mengurus  masalah  perkawinan  karena perkawinan  adalah  masalah  sosial  ( hablum min  al-naasi) yang  sangat  berpengaruh terhadap  ketentraman  dan  keteraturan masyarakat.

## Endnotes
1 Undang-undang  sebagai  hasil  ijtihad  kolektif ( jama‟i) dinamikanya  relatif  lamban.Karena biasanya  untuk  mengubah  suatu  undang- undang  memerlukan  waktu,  biaya,  persiapan yang tidak sedikit. Tidak setiap negara muslim memiliki  produk  pemikiran  hukum  jenis undang-undang  ini.  Umpamanya  Saudi Arabia,  belum  dijumpai  adanya  undang- undang, karena mereka merasa cukup dengan ketentuan  syari‟ah,  atau  dalam  batas-batas tertentu  fiqh.Barulah  belakangan  mereka membentuk lembaga legislatif. Tetapi Negara- negara  muslim  lain  seperti  Yordania,  Irak, Mesir,  al-Jazair,  termasuk  Indonesia,  memiliki undang-undang  sebagai  peraturan  organik tentang  masalah  tertentu.  Lihat  Tahir Mahmood, Personal  Law  in  Islamic  Countries, (New  Delhi:  Academy  of  Law  and  Religion, 1987), hal. 8
2 Lihat Daniel S.Lev, Peradilan Agama di Indonesia, alih  bahasa  Zaini  amhad  Noeh,  (Jakarta: Intermasa, 1980),  hal. 32-34
3 Arso  Sosroatmodjo  dan  A.  Wasit  Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia ,  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1978),  hal. 9
4 Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  dan Peradilan  Agama, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 1997),  hal. 21
5 Usaha tersebut juga terlihat dengan dilangsungkannya Musyawarah Pekerja Sosial (1960),  Musyawarah  Kesejahteraan  Keluarga (1960), Konferensi Badan Penasihat
Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat  ,  dan  Seminar  Hukum  oleh  Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963).
6 Arso Sosroatmojo, op. cit., hlm. 11
7 Undang-undang  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan tersebut terdiri dari 14 bab dan 67 pasal.Isi  masing-masing  bab  itu  secara  garis besar adalah: Bab I: Dasar perkawinan. Bab II: Syarat-syarat perkawinan, Bab III: Pencegahan perkawinan,  Bab    IV:  Batalnya  perkawinan, Bab  V:  Perjanjian  perkawinan,  Bab  VI  :  Hak dan  kewajiban  suami  istri.  Bab    VII:  Harta benda  dalam  perkawinan.  Bab  VIII:  Putusnya perkawinan  serta  akibatnya.  Bab    IX: Kedudukan anak. Bab X:   Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, Bab XI: Perwalian, Bab  XII  :  Ketentuan-ketentuan  lain.  Bab  XIII: Ketentuan  Perwalian.  Bab  XIV:  Ketentuan Penutup
8 Menurut Khoiruddin Nasution, keburukan itu antara  lain  a.  suami  berhak  menahan  isteri untuk  tetap  di  rumah;  b.  isteri  wajib  patuh kepada  suami;  c.  suami  berhak  memberikan pelajaran  kepada  isteri;  d.  isteri  wajib memenuhi  kebutuhan  seks  suami.  Lihat: Khoiruddin Nasution, Tentang Relasi Suami dan Isteri  (Hukum  Perkawinan  I)  Dilengkapi  dengan Perbandingan  UU  Negara  Muslim (Yogyakarta:
Academia-Tazzafa, 2004), Hal. 285
9 Arso Sosroatmodjo, op. cit, Hal. 9
10 Pasal  1  UU  No.  1  Tahun  1974  dan  Pasal  1 Permendagri No. 12 Tahun 2010.
11 Ahmad  Rofiq, op.  cit., hlm.  57.  Lihat  juga Penjelasan  Umum  UU  No.  1  tahun  1974  jo. Peraturan  Pemerintah  No.  9  tahun  1975  tentang Perkawinan, (Jakarta, Pradnya Paramita, , 1977), Hal. 28-29 sub 4.
12 Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992)
13 Ahmad Rofiq, op. cit., Hal. 77
14 Aturan  tentang  batas  umur  perkawinan  juga diatur  di  dalam  KUH  Perdata,  pasal  28, disebutkan  bahwa  seorang  jejaka  yang  belum mencapai umur genap 18 tahun, sebagaimana seorang  gadis  yang  belum  mencapai  umur genap  15  tahun,  tidak  diperbolehkan mengikatkan  diri  dalam  perkawinan.  Bagi bangsa  Indonesia  yang  beragama  Kristen, masalah  usia  perkawinan  bagi  mereka  diatur dalam  Ordonansi  Perkawinan  Indonesia Kristen  (HOCI)  yang  menyebutkan  bahwa pemuda yang umurnya belum cukup 18 tahun dan  pemudi  yang  umurnya  belum  cukup  15 tahun  tidak  boleh  menikah  (pasal  4  HOCI). Lihat  Djoko  Prakoso  dan  I  Ketut  Murtika, Azas-azas  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Hal. 18
15 Undang-undang  nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  menyatakan  secara  tegas bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan  (Pasal  1) dan  pada  pasal  26  ayat  1  poin  c  disebutkan bahwa    keluarga  dan  orang  tua  berkewajiban untuk  mencegah  terjadinya  perkawinan  di usia  anak-anak.  Secara  jelas  undang-undang ini  mengatakan,  tidak  seharusnya  pernikahan dilakukan  terhadap  mereka  yang  usianya masih di bawah 18 tahun.
16 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, op, cit., hlm.
56
17 Ibid.
18 Masalah  izin  orang  tua  bagi  anak  dibawah umur, juga berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan  Eropa,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  9 dan 10 Stbld.1933.
19 Djoko  Prakoso  dan  I  Ketut  Murtika, op.  cit., Hal. 57
20 Dapat dilihat kasus pernikahan Syekh Puji yang pernah menyita perhatian. khabarislam.wordpress.com. menulis:
“Pernikahan Syekh Puji dengan Luthfiana Ulfa yang  dilaksanakan  pada  bulan  Agustus  2008 menuai  kontroversi.  Adanya  pihak-pihak  luar dari  kedua  belah  pihak  yang  menginginkan pembatalan  pernikahan  tersebut  dengan alasan  secara  UU  (hukum-hukum  positif negara  ini)  pernikahan  tersebut  tidak  sah
karena  terjadi  terhadap  anak  dibawah  usia  18 tahun.
21 http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01
/29/01050780/pernikahan.dini.melanggar.hm
22 Siti Musdah Mulia, dalam Diskusi “Pernikahan Anak  di  Bawah  Umur  dalam  Perspektif Perlindungan Anak",  Jakarta, 28 Maret 2009
23 Data  Populasi  Nias  dan  Nias  Selatan,  BPS Tahun  2005.  Ahmad  Sofian,  MA  dan  Misran Lubis  -  Tim  PKPA  (Pusat  Kajian  dan Perlindungan Anak).
24 Ahmad Sofian, MA dan Misran Lubis, op. cit.
25 Data  Populasi  Nias  dan  Nias  Selatan,  BPS Tahun 2005.
26 Ibid.
27 BCZ Online/Kamis, 30 Oktober 2008
28 Sebelum  kelahiran  Undang-Undang  No.  23 tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, Indonesia  telah  memiliki  beberapa  undang- undang yang melindungi hak-hak anak, yaitu: pasal 20, pasal 20A ayat (1), pasal 21, pasal 28B ayat (2), dan pasal 34 UUD RI tahun 1945; UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; UU  No.  7  tahun  1984  tentang  Penghapusan
Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ( Convention on the Elimination of All Forms  of  Discrimination  Agains  Woman); UU No.  3  tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak; UU  No.  4  tahun  1997  tentang  Penyandang Cacat;  UU  No.  20  tahun  1999  tentang Pengesahan ILO Convention No. 138Concerning Minimum Age for Admission to Employment; UU No.  39  tahun  1999  tentang  Hak  Azasi Manusia;UU  No.  1  tahun  2000  tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the  Prohibition  and  Immediate  for the  Elimination of  the  Worst  Forms  of  Child  Labour. Kementrian
Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial RI, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hal. 10-12.
29 Lihat  pasal  2  UU  no.  23  tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.
30 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1987), Hal. 17
31 Badan  Pusat  Statistik  tahun  2003,  dikutip  dari Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh
Pemberdayaan  Perempuan, (Jakarta:  el-Kahfi, 2008), Hal. 222
32 http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/ 29/01050780/pernikahan.dini.melanggar.ham
33 Ibid.
34 http://masiahonly-chiinges.blogspot .  com/ 2012/05/bahaya-pernikahan-dini-hamil- usia.html
35 Sesuai dengan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974
36 Ahmad Rofiq, op.cit., Hal. 78
37 Al-Shan‟aniy, Subul al-Salam, Juz 3, (Kairo: Dar al-Ihya‟ al-Turats al-„Arabiy, 1980), Hal., 109
38 Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: el-Kahfi, 2008), Hal. 219
39 Ibn Hazm, Al-Muhalla, Juz 9, hlm. 459, dikutip oleh  Husein  Muhammad,  “Fiqh  Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Jender”, (Yogyakarta: LKIS, 2001), Hal. 70-72
40 Ibrahim, al Bajuri , vol. 2 (Semarang: Toha Putra, 1992), Hal. 90
41 Untuk  lebih  jelasnya  tentang  konsep Maslahah ini  baca  a.l.  Wahbah  al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islam ,  (Damaskus:  Dar  al-Fikr,  1968),  hlm. 756- 793; Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 345-363.
42 Baca  selengkapnya  Wahbah  al-Zuhaili, Ibid.,
Hal. 902-942

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada, 1995
Ahmad  Sofian,  MA  dan  Misran  Lubis  -  Tim PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) Al-Shan‟aniy, Subul  al-Salam, Juz  3,  Kairo: Dar al-Ihya‟ al-Turats al-„Arabiy, 1980
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009
Arif  Gosita, Masalah  Perlindungan  Anak, Jakarta:  CV  Akademika  Pressindo, 1987
Arso  Sosroatmodjo  dan  A.  Wasit  Aulawi, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia , Jakarta: Bulan Bintang, 1978
BCZ Online/Kamis, 30 Oktober 2008
Daniel  S.Lev, Peradilan  Agama  di  Indonesia, alih  bahasa  Zaini  amhad  Noeh, Jakarta: Intermasa, 1980
Data  Populasi  Nias  dan  Nias  Selatan,  BPS Tahun 2005
Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-azas Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1987
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/0 1/29/01050780/pernikahan.dini.mela nggar.ham
http://masiahonly- chiinges.blogspot.com/2012/05/baha ya-pernikahan-dini-hamil-usia.html
Ibn  Hazm, Al-Muhalla, Juz  9,  hlm.  459, dikutip  oleh  Husein  Muhammad, “Fiqh  Perempuan  Refleksi  Kiai  atas
Wacana Agama dan Jender”, Yogyakarta: LKIS, 2001
Ibrahim al-Bajuri, al Bajuri , vol. 2, Semarang: Toha Putra, 1992
khabarislam.wordpress.com.
Khoiruddin  Nasution, Tentang  Relasi  Suami dan  Isteri  (Hukum  Perkawinan  I)
Dilengkapi  dengan  Perbandingan  UU Negara Muslim, Yogyakarta:
Academia-Tazzafa, 2004
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Humaniora Utama Press, 1992
Muhammad  Daud  Ali, Hukum  Islam  dan Peradilan  Agama, Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 1997
Penjelasan  Umum  UU  No.  1  tahun  1974  jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang  Perkawinan, Jakarta,  Pradnya Paramita, 1977
Tahir  Mahmood, Personal  Law  in  Islamic Countries, New  Delhi:  Academy  of Law and Religion, 1987
Wahbah  al-Zuhaili, Ushul  al-Fiqh  al-Islam , Damaskus: Dar al-Fikr, 1968 Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan  Perempuan, Jakarta:  el- Kahfi, 2008