FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik P-ISSN: 2528-2689; E-ISSN: 2540-9751 November 2023, Vol.8 No. 2

## I M P L E M E N TA S I   T E O R I   G O O D   GO V E R N A N C E   D A L A M M E N I N G K A T K A N   K I N E R J A   A D M I N I S TR A S I   P U B L I K
Dana Mulanda 1 , M. Fachri Adnan 2
Universitas Negeri Padang Email: danamulanda25@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  explore  the  implementation  of  Good  Governance  theory  in  improving  public administration  performance.  Good  Governance  is  considered  an  essential  framework  for  achieving effective,  transparent  and  accountable  governance  in  public  administration.  This  research  uses descriptive  analysis  methods  and  literature  studies  to  evaluate  the  concept  of  Good Governance  and apply it in the context of public administration. The research results show that the implementation of Good  Governance  in  public  administration  involves  several  key  aspects,  including  community participation,  accountability,  transparency,  rule  of  law,  and  efficiency.  Efforts  to  improve  public administration performance must be based on the principles of Good Governance. Active community involvement  in  the  decision-making  process,  monitoring  policy  implementation,  and  government accountability  are  the  keys  to  achieving  Good  Governance.  Apart  from  that,  there  is  a  need  to strengthen  the  capacity  and  integrity  of  public  administration  institutions  as  part  of  the implementation of Good Governance. Effective management systems, human resource development, and the application of information technology can support the achievement of Good Governance goals in improving public administration performance. This research provides an important contribution to the  understanding of the importance of integrating Good Governance theory in  the context of public administration.  The  practical  implication  is  that  the  implementation  of  Good Governance  can  be  the basis  for  improving  the  public  administration  system  which  is  more  responsive,  accountable  and oriented towards community services. Thus, this research can be a guide for policy makers and public administration  practitioners  in  optimizing  the  performance  of  the  public  administration  system through the application of Good Governance principles.
Keywords : Good Governance, Performance, Public Administration

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  implementasi  teori  Good  Governance  dalam meningkatkan kinerja administrasi publik. Good Governance dianggap sebagai kerangka  kerja yang esensial  untuk  mencapai  tata  kelola  yang  efektif,  transparan,  dan  akuntabel  dalam  administrasi publik. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan studi literatur untuk mengevaluasi konsep  Good  Governance  dan  menerapkannya  dalam  konteks  administrasi  publik.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  implementasi  Good  Governance  dalam  administrasi  publik  melibatkan beberapa  aspek  kunci,  termasuk  partisipasi  masyarakat,  akuntabilitas,  transparansi,  aturan  hukum, dan efisiensi. Upaya untuk meningkatkan kinerja administrasi publik harus didasarkan pada prinsip- prinsip  Good  Governance  ini.  Keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan, pemantauan  pelaksanaan  kebijakan,  dan  pertanggungjawaban  pemerintah  menjadi  kunci  untuk mencapai  Good  Governance.  Selain  itu,  perlunya  memperkuat  kapasitas  dan  integritas  lembaga- lembaga administrasi publik sebagai bagian dari implementasi Good Governance. Sistem manajemen yang  efektif,  pengembangan  sumber  daya  manusia,  dan  penerapan  teknologi  informasi  dapat

## Template / Pedoman Penulisan Artikel pada
mendukung  pencapaian  tujuan  Good  Governance  dalam  meningkatkan  kinerja  administrasi  publik. Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  penting  untuk  pemahaman  tentang  pentingnya mengintegrasikan  teori  Good  Governance  dalam  konteks  administrasi  publik.  Implikasi  praktisnya adalah  bahwa  penerapan  Good  Governance  dapat  menjadi  landasan  untuk  perbaikan  sistem administrasi  publik  yang  lebih  responsif,  akuntabel,  dan  berorientasi  pada  pelayanan  masyarakat. Dengan  demikian,  penelitian  ini  dapat  menjadi  panduan  bagi  pembuat  kebijakan  dan  praktisi administrasi  publik  dalam  mengoptimalkan  kinerja  sistem  administrasi  publik  melalui  penerapan prinsip-prinsip Good Governance.
Kata kunci : Good Governance, Kinerja, Administrasi Publik
DOI :  - Received : Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. LATAR BELAKANG
Masyarakat  bangsa  kita  kini  mengharapkan  pemerintah  mampu  menyelenggarakan tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (good  governance)  yang  mencakup  penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. Implementasi yang efektif mengacu pada eksekusi yang tepat sasaran sejalan dengan strategi strategis yang telah ditentukan,  Efektif  berarti  pelaksanaannya  dilakukan  dengan  cara  yang  bermanfaat  dan transparan; akuntabel artinya penyelenggara pemerintahan mempertanggungjawabkan kepada seluruh warga negara atas kebijakan yang telah ditetapkannya dan atas kinerjanya pada setiap akhir  tahun  penyelenggaraan  pemerintahan.  Segala  kebijakan  yang  dilaksanakan  oleh penyelenggara  negara  terbuka  untuk  pengawasan  publik  dan  setiap  orang  yang mengerjakannya  dapat  diawasi  secara  langsung  untuk  memberikan  penilaian  terhadap kinerjanya terhadap hasil yang dicapai. Maryam (2018)
Manajemen pembangunan, yang sering disebut administrasi pembangunan, mencakup tata  kelola  yang  baik  sebagai  salah  satu  aspeknya.  Intinya,  implementasi  sistem  karena pelayanan  publik  yang  lebih  baik  disediakan  oleh  pemerintahan  yang  dikelola  dengan  baik, Kecamatan  Baranti,  Kabupaten  Sidenreng  Rappang,  harus  memprioritaskan  penerapan  tata kelola  yang  baik.  Pemerintah  pusat  berperan  dalam  manajemen  pembangunan  atau administrasi  pembangunan.  Hasilnya,  pemerintah  berkembang  menjadi  agen  perubahan masyarakat  dalam  suatu  negara  yang  juga  terus  berkembang,  khususnya  di  pusat-pusat regional. (Mustanir at al., 2019).
Agar dapat tercapai, pelayanan publik harus mengedepankan tata kelola pemerintahan yang  baik  dan  menjadikannya  sebagai  prioritas  dalam  memberikan  pelayanan.  Melayani masyarakat  sangat  penting  untuk  mencapai  tujuan  pemerintahan  yang  baik.  (Jamal.  2020). Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penerapan prinsip-prinsip good governance sangat penting  untuk  meningkatkan  efisiensi  aparatur  negara.  Hal  ini  bertujuan  agar  perbaikan birokrasi dapat ditingkatkan dan pelayanan publik dapat dihasilkan dengan lebih baik. Oleh karena  itu,  pemerintah  menciptakan  gagasan  prinsip-prinsip  good  governance.  (Cahyadi, 2017).
Meskipun  globalisasi  didefinisikan  sebagai  saling  ketergantungan  antar  negara, khususnya  dalam  pengelolaan  sumber  daya  ekonomi  dan  aktivitas  korporasi,  demokrasi  di Indonesia  ditandai  dengan  meningkatnya  pengaruh  sosial  terhadap  administrasi pemerintahan.  Evolusi  globalisasi  dan  demokratisasi  memerlukan  pendefinisian  ulang  peran
mereka  yang  terlibat  dalam  administrasi  pemerintahan.  Pemerintahan  yang  selama  ini mempertahankan kontrol ketat terhadap pemerintah, pada akhirnya harus melakukan transisi dari pemerintahan yang mengatur dan mendikte ke pemerintahan yang memfasilitasi.
Etika  dan  protokol  pelayanan  yang  muncul  dalam  birokrasi  kita  sangat  berbeda dengan  prinsip  dan  adat  istiadat  yang  menghormati  masyarakat  sebagai  individu  yang berdaulat.  Lebih  lanjut,  konsep  PNS  sebagai  pegawai  negeri  (pegawai  negeri  dalam  arti sebenarnya) mendapat tantangan untuk menjadi kenyataan karena sejak era reformasi, jabatan pegawai negeri (ambtennar) sudah mulai dilihat oleh masyarakat, khususnya di Pulau Jawa. sebagai  seorang  yang  terhormat.  Hal  ini  terlihat  dari  pemerintahan  yang  ada  saat  itu  yang bernama Pangreh Raja (Pemerintah Negara) dan Pamong Praja (Penjabat Pemerintah),  yang menunjukkan bahwa mereka lebih siap untuk dilayani, bukannya siap untuk melayani.
Lebih lanjut, pola pelayanan ideal yang dipuja belum dapat mendukung keterbatasan infrastruktur  organisasi.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  belum  adanya  pedoman  atau  praktik yang  seragam  dalam  pelayanan  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat,  serta  minimnya persyaratan kualitas yang perlu diwaspadai oleh masyarakat umum sebagai pelanggan, serta adanya informasi yang komprehensif mengenai tanggung jawab organisasi pelayanan publik.
Terdapat  kasus  UNDP  dan  Bank  Dunia  terus  mendukung  tata  pemerintahan  yang baik,  meskipun  mereka  belum  memiliki  kesepakatan  yang  tegas.  Gagasan  ini  paling  umum dipahami  sebagai  cara  untuk  mencapai  operasi  pemerintah  yang  efektif  dan  efisien.  Bank Dunia  adalah  donor  yang  membantu  negara-negara  membangun  kapasitas  kelembagaan mereka dan menawarkan pelatihan pegawai negeri untuk meningkatkan kompetensi mereka. Pendekatan  penelitian  ini  memadukan  tinjauan  pustaka  dengan  metode  pengumpulan  data deskriptif  kualitatif.  Kurangnya  kontrol  terhadap  penerapan  tata  pemerintahan  yang  baik  di kalangan  aktor  pemerintah  merupakan  salah  satu  keberatan  yang  dilontarkan  terhadap gagasan tata pemerintahan yang baik.
Selain itu, meskipun cita-cita tata pemerintahan yang baik tidak sesuai dengan sistem tata kelola negara bagian, federal, dan lokal saat ini, hal tersebut sering kali diterapkan pada suatu  negara.  Terkait  penerapan  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  Indonesia  masih menghadapi  beberapa  tantangan,  antara  lain  reformasi  birokrasi  yang  belum  memadai, praktik KKN, dan tuntutan penerapan prinsip-prinsip yang, dalam beberapa hal, tidak sesuai dengan ciri khas masyarakat Indonesia. masyarakat, namun keterlibatannya masih sedikit.

## Implementasi Teori Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Administrasi Publik
Latar  belakang  masalah  implementasi  teori  Good  Governance  dalam  meningkatkan kinerja  administrasi  publik  mencakup  sejumlah  faktor  kunci  yang  menggarisbawahi pentingnya penelitian ini. Beberapa pertimbangan latar belakang masalah melibatkan:

## 1. Tuntutan Masyarakat yang Semakin Kompleks
Perkembangan  masyarakat  modern  membawa  perubahan  signifikan  dalam kebutuhan  dan  harapan  masyarakat  terhadap  pelayanan  publik.  Kompleksitas  tuntutan masyarakat  dapat  menciptakan  tekanan  tambahan  pada  administrasi  publik  untuk menjadi lebih efisien, responsif, dan akuntabel.
2. Tingginya Harapan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
Masyarakat  semakin menuntut  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan sumber  daya  publik.  Good  Governance  menekankan  prinsip-prinsip  ini,  dan implementasinya  diharapkan  dapat  menjawab  harapan  masyarakat  akan  pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.
3. Tantangan Global dan Lokal
Administrasi  publik  dihadapkan  pada  tantangan  kompleks,  termasuk  perubahan ekonomi  global,  krisis  kesehatan,  dan  masalah  lingkungan.  Implementasi  Good Governance  dapat  menjadi  alat  untuk  mengatasi  tantangan  ini  dan  membangun keberlanjutan di tingkat lokal dan global.
4. Peningkatan Kompleksitas Kebijakan Publik
Dalam  menghadapi  isu-isu  kompleks  seperti  perubahan  iklim,  ketidaksetaraan, dan  urbanisasi,  kebijakan  publik  menjadi  semakin  kompleks.  Dalam  konteks  ini, pentingnya  Good  Governance  sebagai  landasan  untuk  merancang,  melaksanakan,  dan mengevaluasi kebijakan menjadi semakin krusial.
5. Pengalaman Negatif dalam Administrasi Publik
Kejadian  korupsi,  ketidaktransparan,  dan  ketidakmampuan  administrasi  publik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dapat menciptakan kebutuhan mendesak untuk  mereformasi  sistem  administrasi  publik.  Good  Governance  menjadi  solusi  yang potensial untuk mengatasi masalah ini.
6. Persaingan Global dan Investasi
Negara-negara  bersaing  untuk  menarik  investasi  dan  memperbaiki  citra internasional mereka. Implementasi Good Governance dapat meningkatkan kepercayaan
investor  dan  membantu  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang  lebih  stabil  dan  dapat diandalkan.
7. Krisis Kepemimpinan dan Kepercayaan Masyarakat
Krisis  kepercayaan  terhadap  pemerintah  dan  lembaga  publik  dapat  menciptakan hambatan  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan.  Good  Governance,  dengan menempatkan  integritas  dan  transparansi  sebagai  prinsip  utama,  dapat  membantu memulihkan kepercayaan masyarakat.
Melalui  pemahaman  mendalam  terhadap  latar  belakang  ini,  penelitian  tentang implementasi  teori  Good  Governance  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  nyata terhadap  perbaikan  kinerja  administrasi  publik  dan  pengelolaan  sumber  daya  publik  yang lebih efektif.

## 2. METODE
Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif  kualitatif dengan alat penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah sekelompok kajian tentang pengumpulan  data,  pembacaan,  pencatatan,  dan  tata  cara  pengolahan  sumber-sumber penelitian  kepustakaan.  Selama  proses  pengumpulan  data,  penulis  berkonsultasi  dengan jurnal  penelitian  domestik  dan  internasional,  laporan  tahunan,  buku  tambahan,  jurnal  online dan  situs  web,  serta  sumber-sumber  lain  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang relevan.
Tinjauan  literatur  mengisi  kesenjangan  penelitian  dari  penelitian  sebelumnya  dan membangun hubungan antara penelitian baru dan kumpulan literatur saat ini dengan memberi informasi  kepada  pembaca  tentang  temuan  penelitian  yang  ada  dan  sangat  relevan  dengan penelitian yang sedang dilakukan pada saat itu. (Wirapraja & Hariyanti, 2018).
Teknik  analisis  data  yang  diterapkan  dalam  studi  literatur  ini  adalah  analisis  isi. Dengan  mengkaji  komunikasi  yang  terdapat  dalam  buku  teks,  jurnal,  surat  kabar,  novel, musik,  iklan,  dan  jenis  komunikasi  lainnya,  akademisi  dapat  memperoleh  pemahaman  tidak langsung tentang perilaku manusia. Analisis adalah proses mengidentifikasi kata, ide, subjek, frasa, karakter, atau kalimat tertentu dalam suatu teks atau kumpulan teks. (Sari, 2021)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Implementasi Kebijakan
Mendefinisikan  batasan  ide  implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  tantangan karena dilihat dari berbagai sudut pandang. Pengertian implementasi secara sederhana dapat ditemukan  dalam  kamus  Webster  Wahab  tahun  2005.  Disebutkan  bahwa  “toimplement” adalah  “menyediakan  sarana  untuk  melakukan  sesuatu;  pada  apa  pun).  (Darmiah  dan Mustanir, 2018)
Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Implemetasi  Kebijakan  Publik  dari  teori George C. Edward yaitu:
1. Komunikasi,  organisasi  merupakan  proses  yang  sangat  rumit  dan  sulit.  Hanya dapat  dipegang  oleh  satu  orang  untuk  keperluan  tertentu  atau  untuk didistribusikan.  Selain  itu,  sumber  informasi  yang  beragam  akan  menghasilkan penafsiran  yang  beragam  pula.  Siapa  yang  bertanggung  jawab  atas  implementasi untuk  memastikan  efektivitas?  Orang  yang  bertugas  melaksanakan  suatu  pilihan harus  menyadari  kemampuannya.  Kurangnya  komunikasi  dari  para  pelaksana mempunyai dampak besar terhadap bagaimana kebijakan diimplementasikan.
2. Sumber  Daya.  Implementasi  tidak  akan  berhasil  meskipun  instruksi  diberikan secara  tepat,  ringkas,  dan  konsisten  jika  pelaksana  tidak  memiliki  sumber  daya untuk  melaksanakannya.  Ketersediaan  sumber  daya  sangat  penting  untuk melaksanakan kebijakan publik. Sumber daya mencakup personel dengan jumlah dan  kualifikasi  yang  sesuai  untuk  melakukan  pekerjaan  mereka,  serta pengetahuan, tenaga, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengubah rencana tertulis menjadi layanan publik yang operasional.
3. Menurut Edward III, disposisi adalah kecenderungan, keinginan, atau persetujuan para  pelaksana  kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Kesediaan pihak-pihak yang bertugas melaksanakan kebijakan untuk melakukan hal tersebut sama pentingnya dengan efektivitas implementasi kebijakan seperti halnya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pelaku parapolicy.
4. Struktur  Birokrasi.  Implementasi  kebijakan  mungkin  sulit  dilakukan  meskipun sumber  daya  tersedia  cukup,  pelaksana  kebijakan  mempunyai  motivasi  dan pengetahuan  tentang  apa  yang  perlu  dilakukan,  dan  kebijakan  itu  sendiri  telah dirancang dengan baik. Belum efektif karena inefisiensi struktur birokrasi. Aspek
struktur  birokrasi  meliputi  struktur  organisasi  internal  organisasi  yang bersangkutan serta hubungan eksternal organisasi.

## 3.2. Konsep Good Governance
Definisi bahasa Inggris dari  "pemerintah" adalah "badan pemerintahan suatu bangsa, negara  bagian,  kota,  dll."  Namun,  kata  “pemerintahan”  atau  “governance”  dalam  bahasa Inggris  merujuk    pada “the  act,  fact,  way  of  governing” ,  yaitu  “tindakan,  fakta,  pola,  dan sikap  atau  penyelenggaraan  kegiatan  administrasi”.  Menurut  Kooiman  (Sedarmayanti 2012:2), maka tata kelola adalah suatu kegiatan atau proses. Lebih tepat digambarkan sebagai rangkaian  interaksi  sosial  dan  politik  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  berbagai domain  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  masyarakat  dan  campur  tangan  pemerintah terhadap kepentingan tersebut (Nurimansyah dkk. 2020).
Sebagaimana  dinyatakan  oleh  United  Nations  Development  Program  (UNDP) (Kasemin  2015:33),  good  governance  adalah  “implementasi  otoritas  politik,  ekonomi,  dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara di semua tingkatan.” Dengan kata lain, hal ini  berarti  bahwa  tata  pemerintahan  yang  baik  memadukan  hubungan  yang  positif  dan kooperatif antara  sektor  publik  dan  swasta  dengan  penerapan  otoritas  politik,  ekonomi,  dan administratif untuk mengelola urusan suatu negara di semua tingkatan. (Dkk., Nurimansyah, 2020)
Mardiasmo (1999: 18) mendefinisikan good governance sebagai suatu strategi dimana pemerintah  memusatkan  perhatian  pada  pertumbuhan  sektor  publik.  Negara-negara  dengan pemerintahan  birokratis  harus  mengubah  tren  mereka.  Birokrasi  populis  menggantikan birokrasi yang mementingkan diri sendiri dan elitis. Di manakah upaya pengelolaan sumber daya yang berasal dari birokrasi pemerintah dan swasta sebagai pengelola sumber daya yang mengelola  sumber  daya  di  luar  negeri?  Pemanfaatan  pada  akhirnya,  keterlibatan  organisasi rakyatnya  sebagai  check  and  balance  terhadap  negara  sangat  diperlukan  demi  tercapainya tujuan pemerintahan yang baik. (Cahyadi, 2017)

## 3.3. Prinsip-prinsip Good Governance
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau UNDP, mengatakan bahwa ciri-ciri  atau  gagasan  berikut  akan  tercipta  dalam  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik (Nurimansyah,at.al. 2020)

## Implementasi Teori Good Governance dalam Meningkatkan Kinerja Administrasi Publik
a. Keterlibatan Dalam proses pengambilan keputusan, setiap individu atau warga negara harus  mempunyai  hak  suara  yang  sama  berdasarkan  tujuan  dan  kepentingannya masing-masing.
b. Hukum  dan  Ketertiban  (Rule  of  Law)  Kerangka  peraturan  perundang-undangan, khususnya  yang  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia,  harus  adil,  ditegakkan,  dan dipatuhi sepenuhnya.
c. Keterbukaan  dan  kejujuran  agar  informasi  dapat  digunakan  sebagai alat  pemantauan dan  evaluasi,  informasi  tersebut  harus  disediakan  dalam  jumlah  yang  cukup  dan dengan  cara  yang  dapat  dimengerti,  dapat  diakses  secara  bebas  oleh  mereka  yang memerlukannya,  dan  dibangun  dalam  kerangka  aliran  bebas  proses  informasi  yang beragam.
d. Daya Tanggap (Respons): Semua lembaga dan prosedurnya harus fokus dalam upaya membantu berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder).
e. Pendekatan  Konsensus  Untuk  mengambil  keputusan  demi  kepentingan  terbaik masing-masing  pihak,  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  akan  berfungsi  sebagai mediator bagi berbagai kepentingan.
f. Pemerintahan  yang  berfungsi  dengan  baik  akan  memberikan  kesempatan  yang  sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mencapai tujuan.
g. Efektivitas  dan  Efisiensi  Setiap  prosedur  dan  organisasi  dirancang  untuk menggunakan  sumber  daya  semaksimal  mungkin  dari  berbagai  sumber  yang  dapat diakses untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar memenuhi kebutuhan Anda.
h. Pengambil keputusan di sektor publik mempunyai akuntabilitas baik kepada pemilik (stakeholder) maupun masyarakat umum. Warga negara bertanggung jawab terhadap keduanya.  Kewajiban  ini  berbeda-beda  berdasarkan  jenisnya  Keputusan  yang  dibuat oleh suatu organisasi mungkin bersifat internal atau eksternal.
i. Pernyataan  Visi  Strategis.  Para  pemimpin  dan  warga  negara  memandang  tata  kelola yang  efektif  dari  sudut  pandang  jangka  panjang  yang  luas  dan  mempertimbangkan kebutuhan  akan  pertumbuhan  manusia  dan  pembangunan  itu  sendiri.  Selain  itu, mereka  menyadari  kompleksitas  sosial  yang  mendasari  pendapat  mereka  serta dimensi sejarah, budaya, dan lainnya.
j. Bahwa  masing-masing  ciri  pemerintahan  yang  efektif  di  atas  saling  berhubungan, memperkuat yang lain, dan tidak dapat berdiri sendiri.

## 3.4. Kajian Teoriti Meningkatkan Kinerja Adminidtrasi Publik (Pelayanan Masyarakat)
Pada  kenyataannya,  studi  administrasi  publik  telah  lama  menjadi  pusat  kontroversi  seputar optimalisasi  pelayanan  publik  oleh  pemerintah.  Perdebatan  para  ahli  mengenai  bagaimana  membentuk pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan efisien telah berlangsung selama beberapa dekade. Setiap ahli menyajikan  teori  dan/atau  menantang  dan  memajukan  teori  sebelumnya.  Ketika  teori-teori  yang  sudah mapan “dimitoskan” dan menjadi paradigma,
Konsep Reinventing Government yang diusung Osborne dan Gaebler mencakup sepuluh konsep kewirausahaan  untuk  birokrasi. Prinsip  pertama adalah  tata  kelola  katalitik,  yang  menekankan  pada pengendalian atas mengayuh. Jika pemerintah diibaratkan sebuah perahu, maka fungsinya adalah sebagai pengemudi,  yang  memandu  jalannya  kapal,  dan  bukan  sebagai  pendayung,  yang  menarik  dayung  untuk mendorong  perahu  maju.  Pemerintah  dengan  pola  pikir  kewirausahaan  harus  lebih  fokus  pada mengarahkan membuat kebijakan strategis daripada mengayuh menangani isu-isu layanan teknis. Hal ini memungkinkan  pemerintah  berfungsi  sebagai  pembeli  yang  mahir,  memanfaatkan  produsen  untuk mencapai tujuan kebijakannya.
Dalam banyak hal, pejabat publik terus memberikan layanan, meskipun mereka sering kali harus bersaing  dengan  penyedia  layanan  swasta  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Namun  penyedia  layanan publik  tersebut  tidak  berafiliasi  dengan  kelompok  pengelola  yang  membuat  kebijakan.  Mereka  yang memiliki  kemampuan  untuk  memahami  gambaran  besarnya  dan  mengelola  tuntutan  sumber  daya  yang saling  bertentangan  diperlukan  untuk  memimpin  aktivitas.  Dibutuhkan  orang  yang  berkomitmen  penuh untuk menyelesaikan suatu tugas dengan keunggulan dalam mengayuh sepeda.
Kedua, rakyat  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah,  bukan  sebaliknya.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  birokrasi  pemerintahan  yang  mengedepankan  pelayanan  mengakibatkan ketergantungan  pada  masyarakat.  Kebebasan  sosio-ekonomi  mereka  bertentangan  dengan  hal  ini.  Oleh karena  itu,  mendorong  inisiatif  mereka  sendiri  harus  menggantikan  metode  pelayanan.  Klub  sosial, organisasi  persaudaraan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  menjadi  sumber  pemecahan  masalah  bagi  diri mereka sendiri. Bentuk pemberdayaan ini pada akhirnya akan menumbuhkan lingkungan di mana warga negara  berpartisipasi  aktif  dalam  proses  pemerintahan  dan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  bahwa pemerintah  adalah  milik  mereka.  Tugas  pemerintah  tidak  berakhir  ketika  pemerintah  berusaha memaksakan  kepemilikan  dan  kendali  atas  masyarakat.  Bahkan  ketika  pemerintah  tidak  dapat  lagi menyediakan  layanan,  pemerintah  tetap  bertanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  persyaratannya dipenuhi.
Ketiga, tata kelola yang kompetitif: menghadirkan persaingan dalam penyediaan layanan. Artinya, upaya untuk menyediakan setiap layanan akan menyebabkan habisnya sumber daya pemerintah dan juga pertumbuhan  layanan  yang  diperlukan  melebihi  kapasitas  pemerintah  (organisasi  publik).  Akibatnya,
layanan publik yang diberikan oleh organisasi-organisasi ini memiliki kualitas dan efektivitas yang rendah. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah harus menumbuhkan persaingan antar  sektor  publik,  swasta,  dan  non-pemerintah.  Peningkatan  akuntabilitas,  peningkatan  efisiensi,  dan pengembangan suasana yang lebih kreatif merupakan hasil yang diharapkan.
Salah  satu  keuntungan  paling  nyata  dari  persaingan  adalah  peningkatan  produktivitas,  yang meningkatkan  pendapatan;  persaingan  memaksa  terjadinya  monopoli,  baik  pemerintah  maupun  swasta; persaingan memberi insentif pada inovasi; dan persaingan menanamkan rasa harga diri dan keuletan pada pegawai negeri.
Keempat, mentransformasi  perusahaan  yang  berbasis  aturan  melalui  tata  kelola  yang  berbasis misi.  Hal  ini  berarti  bahwa  karena  pemerintahan  yang  berbasis  peraturan  beroperasi  dengan  lambat  dan melelahkan,  maka  pemerintahan  tersebut  akan  menjadi  kurang  efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu,  agar pemerintah  dapat  berfungsi  lebih  efektif  dan  efisien,  misi  harus  menjadi  tujuan  utamanya.  Birokrat pemerintah  dapat  membuat  kerangka  peraturan  dan  anggaran  mereka  sendiri  yang  memberikan  otonomi kepada staf mereka untuk melaksanakan tujuan organisasi dengan menjadikannya sebagai tujuan mereka. Pemerintahan  yang  termotivasi  oleh  suatu  tujuan  lebih  baik  daripada  pemerintahan  yang  didorong  oleh peraturan karena pemerintahan tersebut lebih inventif, efisien, mudah beradaptasi, dan antusias.
Kelima , membiayai hasil dibandingkan masukan dalam pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Hal ini berarti berkurangnya insentif bagi lembaga pemerintah untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi jika  pendanaan  mereka  ditentukan  oleh  input  (pendapatan).  Namun,  jika  pendanaan  mereka  bergantung pada  kinerja  mereka,  mereka  mengembangkan  obsesi  terhadap  kesuksesan.  Struktur  gaji  dan  insentif, misalnya,  harus ditentukan  oleh  kualitas pekerjaan  yang  dihasilkan, bukan  oleh jumlah  kekuasaan,  masa kerja, atau anggaran. Rezim birokrasi jarang berhasil karena mereka tidak memantau hasilnya. Meskipun mereka menghabiskan lebih banyak uang untuk pendidikan umum, tidak ada perbedaan dalam angka putus sekolah dan hasil tes. Meskipun mereka menghabiskan lebih banyak uang untuk penjara dan polisi, tingkat kejahatan masih meningkat.
Jadi,  penerapan  tata  kelola  yang  baik  diperkirakan  dapat  membantu  menumbuhkan  lingkungan perusahaan yang positif, meningkatkan daya saing, dan sangat berhasil dalam menghindari anomali serta menggagalkan  korupsi  dan penyuapan.  Dunia usaha  dan otoritas  negara baik di pusat  maupun di daerah sering  kali  menyatakan  keinginannya  untuk  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik.  Persoalannya adalah  bagaimana  mencapai  tata  kelola  yang  baik  dan  kebijakan  apa  yang  harus  diambil  untuk mewujudkannya.

## 5. SIMPULAN
Kesimpulan  dari  implementasi  teori  Good  Governance  dalam  meningkatkan  kinerja administrasi  publik  menyoroti  sejumlah  hal  penting  yang  dapat  diambil  sebagai  gambaran akhir  dari  penelitian  atau  analisis  yang  dilakukan.  Berikut  beberapa  kesimpulan  yang mungkin dihasilkan yaitu:
1. Pentingnya Good Governance. Implementasi teori Good Governance muncul sebagai langkah  krusial  dalam  memperbaiki  kinerja  administrasi  publik.  Prinsip-prinsip seperti transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat,  dan aturan  hukum  terbukti memberikan dasar yang kokoh untuk tata kelola yang baik.
2. Peningkatan  Responsivitas  dan  Efisiensi.  Good  Governance  memberikan  landasan untuk  meningkatkan  responsivitas  administrasi  publik  terhadap  kebutuhan masyarakat.  Dengan  meminimalkan  birokrasi  yang  tidak  perlu  dan  mempromosikan efisiensi, kinerja administrasi dapat meningkat secara signifikan.
3. Keterlibatan  Masyarakat  sebagai  Kunci  Sukses.  Partisipasi  aktif  masyarakat  adalah elemen  penting  dalam  implementasi  Good  Governance.  Penerapan  kebijakan  yang lebih  baik  dan  hasil  yang  lebih  baik  dapat  dicapai  melalui  keterlibatan  masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan.
4. Peran  Sistem  Manajemen  dan  Teknologi  Informasi.  Penguatan  kapasitas  lembaga administrasi  publik,  pengembangan  sumber  daya  manusia,  dan  penerapan  teknologi informasi  menjadi  kunci  dalam  mewujudkan  Good  Governance.  Sistem  manajemen yang efektif dan teknologi informasi dapat mendukung perbaikan kinerja administrasi publik.
5. Tantangan  Implementasi.  Meskipun  penting,  implementasi  Good  Governance  tidak terjadi  tanpa tantangan.  Perubahan  budaya  organisasi,  resistensi  terhadap  perubahan, dan masalah kelembagaan dapat menjadi rintangan yang perlu diatasi untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam administrasi publik.
6. Dampak  Positif  pada  Kepercayaan  Masyarakat.  Implementasi  Good  Governance dapat  membantu  membangun  dan  memperkuat  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah.  Keterbukaan  dan  akuntabilitas  meningkatkan  legitimasi  lembaga  publik di mata masyarakat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Cahyadi, Arif. 2017. “Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas  Pelayanan  Elektronik  Kartu  Tanda  Penduduk  Berbasis  Good  Governance  Di Kecamatan Sukolilo Surabaya).” JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik 3(2).
Donald. 1984. “Kualitas Pelayanan Publik Konsep Dimensi Indikator Dan Implementasinya.” Book: 22. http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23790/4/Chapter I.pdf.
Jamal,  Yenni,  Ahmad  Mustanir,  and  Adam  Latif.  2020.  “Penerapan  Prinsip  Good Governance  Terhadap  Aparatur  Desa  Dalam  Pelayanan  Publik  Di  Desa  CiroCiroe Kecamatan  Watang  Pulu  Kabupaten  Sidenreng  Rappang.”  PRAJA:  Jurnal  Ilmiah Pemerintahan 8(3): 207–12.
Maryam,  Neneng  Siti.  2018.  “Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik.” Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi VI(1): 1–18.
Mustanir,  Ahmad,  and  Darmiah  Darmiah.  2018.  “Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe
Kabupaten  Sidenreng  Rappang.”  Jurnal  Politik  Profetik  4(2):  225–38. http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uinal auddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457.
Mustanir,  Ahmad,  and  Irfan  Jaya.  2018.  “Pengaruh  Kepemimpinan  Dan  Budaya  Politik Terhadap  Perilaku  Pemilih  Towani  Tolotang  Di  Kecamatan  Maritengngae  Kabupaten Sidenreng Rappang.” Jurnal Politik Profetik 4(1): 84– 97.
http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2741#%0Ahttp://journal.uina lauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/430.
Mustanir, Ahmad, and Jusman. 2018. “Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.” Jurnal Ilmiah Akmen 13(3): 542–58. https://e- jurnal.stienobelindonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/69%0Ahttps://e- jurnal.stienobelindonesia.ac.id/index.php/akmen/issue/view/6.
Mustanir,  Ahmad,  Adam  Latif,  and  Irwan  Irwan.  2019.  “Analisis  Kepemimpinan Terhadap Optimalisasi  Masyarakat  Pada  Perencanaan  Pembangunan  Di  Enrekang.”  Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik (JAKPP) 5(2): 1– 20. journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp.
Nurimansyah,  Muwaffiq,  R  Misriah  Ariyani,  Sulawesi  Selatan,  and  Jawa  Barat.  2020. “Implementasi Good Governance Dalam.” 2(2): 114–27.
Sulaeman,  Zhilviana,  Ahmad  Mustanir,  and  Andi  Ilham  Muchtar.  2019.  “Partisipasi Masyarakat  Terhadap  Perwujudan  Good  Governance  Di  Desa  Damai  Kecamatan Watang  Sidenreng  Kabupaten  Sidenreng  Rappang.”  PRAJA:  Jurnal  Ilmiah Pemerintahan 7(3): 88–92.