## KERJASAMA AMERIKA SERIKAT – FILIPINA DALAM PERANG MELAWAN TERORISME DI FILIPINA

## Irfan Nurhakim
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia Jalan Dipatiukur 112-116, Bandung, 40132
E-mail :  irfan.nurhakim2895@gmail.com

## Abstract
This study discusses the cooperation between the United States and the Philippines in war on  terrorism  in  the  Philippines  that  began  from  2001  until  2014.  The  United  States  helps  the Philippines in war on terrorism because of the Al-Qaeda connection as the perpetator behind 9/11 event with groups in the Philippines such as the Abu Sayyaf Group, MILF and Jamaah Islamiyah. This study uses data collection techniques through literature study because the data obtained comes from  articles/magazines/internet/documents.  Data  analysis  techniques  using  data  reduction techniques  so  data  that  has  been  obtained  from  the  article/magazine/internet/documents  are reducted to be taken an important point. Based on the results obtained from 2001-2014, the strength of  the  Abu  Sayyaf  Group  is  reduced  and  has  successfully  overcome  the  conditions  under  which terrorism is born so that this cooperation can be said to succeed
Keywords: Terrorism, Abu Sayyaf, JSOTF-P, Balikatan, Global War on Terrorism.

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  kerjasama  antara  Amerika  Serikat  dan  Filipina  dalam perang  melawan  terorisme  di  Filipina  yang  dimulai  dari  tahun  2001  hingga  tahun  2014.  Amerika Serikat  membantu  Filipina  dalam  mengatasi  permasalahan  terorisme  di  negaranya  karena  adanya sangkut  paut  kelompok  Al-Qaeda  sebagai  pelaku  peristiwa  9/11  dengan  kelompok  di  Filipina seperti  ASG,  MILF  dan  JI.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  melalui  studi kepustakaan  dikarenakan  data-data  yang  didapat  berasal  dari  artikel/tulisan/internet/dokumen. Teknik  analisa  data  menggunakan  teknik  reduksi  data  yaitu  data  yang  telah  diperoleh  dari  studi pustaka  di  reduksi  untuk  diambil  pokok  penting.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didapat  dari tahun 2001-2014, kekuatan kelompok ASG berkurang dan telah berhasil mengatasi kondisi-kondisi dimana lahirnya terorisme sehingga kerjasama ini dapat dikatakan berhasil.
Kata kunci: Terorisme, Abu Sayyaf, JSOTF-P, Balikatan, Global War on Terrorism.

## 1.  Pendahuluan 1.1 Latar Belakang
Serangan  11  September  2001  merupakan serangkaian  dari  empat  serangan  terorisme terkoordinasi  yang  dilakukan  oleh  Al-Qaeda (Melalui  History,  2010).  Serangan  9/11 terjadi pada Selasa pagi, 11 September 2001. Serangan  tersebut  menewaskan  kurang  lebih 3000  orang  dan  melukai  6000  orang  serta menyebabkan kerugian besar akibat kerusakan  infrastrukur  kurang  lebih  sebesar 10  milyar  US  Dollar  dan  kerugian  secara keseluruhan yaitu tiga triliun US Dollar.
Kejadian  tersebut  bermula  saat  pembajak dari  Al-Qaeda  berjumlah  19  orang  berhasil membajak  pesawat  penumpang United Airlines serta American  Airlines lalu menabrakkan  kedua  pesawat  tersebut  ke menara kembar World Trade Center (WTC) di pusat  finansial  kota  New  York.  Serangan tersebut  berhasil  meruntuhkan  kedua  menara kembar dalam kurun waktu dua jam.
Selain  menabrakkan  pesawat  ke  gedung WTC,  pembajak  juga  berhasil  menabrakkan pesawat  ketiga  ke  gedung  Pentagon  di Arlington,  Virginia.  Sementara  pesawat keempat  gagal  mencapai  target  utamanya  di Washington  D.C.  sebelum  akhirnya  pesawat tersebut  jatuh  di  sebuah  lapangan  dekat Shanksville,  Pennsylvania.  Serangan  tersebut menghancurkan  simbol  kedigdayaan  ekonomi AS yang dilambangkan oleh gedung WTC dan simbol  kedigdayaan  militer  AS  yang dilambangkan oleh Gedung Pentagon.
Setelah  tragedi  9/11,  AS  dibawah pemerintahan Bush mengeluarkan strategi dan kebijakan  yang  militeristik  agar  serangan serupa tidak lagi dapat menyerang AS di masa depan seperti dengan mengeluarkan Quadrennial  Defense  Review  Report (QDR) dan disusul dengan National Security Strategy (NSS).  Kedua  strategi  tersebut  merupakan gambaran  bagaimana  serangan  9/11  telah memberikan  efek  psikologis  yang  luar  biasa bagi AS. Selanjutnya, Presiden AS George W. Bush mengemukakan tugas besar AS kedepan pada  pidatonya  di  West  Point  yaitu  AS  akan memerangi  terorisme  global  demi  terjadinya
keamanan dan kedamaian dengan membangun hubungan  yang  baik  dan  akan  memperluas perdamaian  dengan  mendorong  masyarakat yang terbuka dan bebas.
Setelah  itu,  dalam  merespon  serangan 9/11, AS mengeluarkan kebijakan Global War on  Terrorism (GWOT)  dimana  AS  akan melakukan  kampanye  global  dengan  tujuan menyamakan  pandangan  mengenai  terorisme yaitu  dalam  memerangi  Al-Qaeda  dan kelompok  di  dunia  yang  memiliki  hubungan dengan Al-Qaeda. Karena bagi AS, kelompok manapun  di  dunia  yang  memiliki  hubungan dengan  Al-Qaeda  harus  diberantas  dengan cara  memberi  bantuan  militer  bagi  negara tersebut.  Dalam  kebijakan  tersebut,  AS  akan memperkuat aliansi keamanan dan melakukan kerjasama  internasional  dengan  negara  di dunia  untuk  mengalahkan  terorisme  global dalam upaya mencegah serangan terhadap AS dan  juga  sekutu  AS.  Selain  itu,  menurut dokumen National  Strategy  for  Combating Terrorism ,  AS  juga  akan  memberikan dukungan dalam bentuk intelijen, pelaksanaan undang-undang  dan  bantuan  militer  kepada setiap  pemerintahan  di  dunia  yang  berupaya memerangi  terorisme  serta  memberikan perhatian lebih terhadap aliansi AS di kawasan Asia Tenggara.
Kawasan  Asia  Tenggara  juga  menjadi signifikan  dalam  kepentingan  AS,  dimana setelah  Perang  Dunia  usai,  AS  memiliki perhatian pada negara-negara di kawasan Asia Timur  dalam  politik  luar  negerinya,  tetapi setelah  peristiwa  9/11,  AS  mengalihkan perhatiannya  pada  kawasan  Asia  Tenggara dalam  politik  luar  negerinya.  AS  dalam kepentingannya  di  Asia  Tenggara  menyebut kawasan  ini  sebagai the  second  front  war  on terrorism karena  pada  kawasan  tersebut terdapat  kelompok-kelompok  yang  terafiliasi dengan  Al-Qaeda  yang  merupakan  pelaku yang bertanggungjawab dibalik serangan 9/11.
Al-Qaeda  secara  jelas  memiliki  hubungan dengan kelompok yang berada di wilayah Asia Tenggara  yaitu  JI  yang  berada  di  beberapa negara  di  kawasan  tersebut.  JI  dan  Al-Qaeda juga  merupakan  kelompok  yang  bertanggung
jawab atas terjadinya serangan Bom Bali pada tahun  2002  di  Indonesia  yang  menyebabkan AS  menganggap  kawasan  ini  memiliki ancaman  serius  yang  dapat  mengancam stabilitas kawasan serta mengancam kepentingan  AS  yaitu  dalam  mengamankan warga  AS  dan  sekutu  AS  di  kawasan  Asia Tenggara.  Dalam  kaset  audio  yang  berisi rekaman suara, Osama Bin Laden menyatakan bahwa  tragedi  Bom  Bali  2002  merupakan pembalasan  secara  langsung  atas  dukungan terhadap AS dalam GWOT dan adanya peran Australia  dalam  pembebasan  Timor  Leste karena dalam tragedi Bom Bali 2002 tersebut menewaskan  banyak  warga  negara  asal  AS dan Australia (Melalui The Age Australia, 13 November 2002).
Di  kawasan  Asia  Tenggara  terdapat  juga kelompok-kelompok  lain  yang  berada  di wilayah  Filipina  selatan.  Di  wilayah  selatan tersebut merupakan basis dari kelompok Islam seperti di kepulauan Mindanao, Sulu, Basilan dan Palawan. Di wilayah tersebut diantaranya terdapat  kelompok-kelompok  seperti Abu Sayyaf  Group (ASG), Moro  Islamic Liberation  Front (MILF), Moro  National Liberation  Front (MNLF), Bangsamoro Islamic  Freedom  Fighters (BIFF), Maute Group ,  dan Khalifa  Islamiyah  Mindanao (KIM)  serta  terdapat  sebagian  kecil  JI  yang berada di wilayah selatan Filipina.
Di  Filipina  selatan,  Al-Qaeda  membantu menyediakan  pelatihan,  pendanaan,  dan indoktrinasi ideologi kepada kelompok utama teroris dan pemberontak separatis yaitu MILF dan  ASG  (Kumar  dan  Tan,  2003:  98).  ASG memiliki  hubungan  dengan  Al-Qaeda  karena kelompok  tersebut  pernah  mengirimkan anggotanya  ke  Afghanistan  untuk  diberi pelatihan  serta  kelompok  tersebut  pada awalnya  mendapatkan  dukungan  dana  dari Mohammad  Jamal  Khalifa  yaitu  saudara  ipar Osama  Bin  Laden  yang  menikah  dengan seorang  wanita  Filipina  (Melalui  ABC  News, 20 Desember 2001).
Di  Filipina  juga  terdapat  kelompok komunis  yaitu  NPA  yang  menjadi  ancaman bagi  keamanan  Filipina.  Kelompok  tersebut
merupakan  ancaman  dari  wilayah  utara Filipina.  Menurut  AS  dalam  daftar Foreign Terrorist  Organizations ,  ASG  (10/8/1997),  JI (10/23/2002)  dan  Kelompok  Komunis  yaitu New  People's  Army (NPA)  (8/9/2002) merupakan  kelompok  yang  dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh US Department of State .
Filipina  merupakan  negara  yang  terus terang  sebagai  negara  pendukung  dalam sebuah koalisi global yang dipimpin AS untuk perang  melawan  terorisme.  Al-Qaeda  yang menyerang  AS  memiliki  keterkaitan  dengan kelompok  yang  berada  Filipina.  Oleh karenanya  AS  membantu  Filipina  dalam memerangi  terorisme  di  Filipina  karena adanya hubungan Al-Qaeda dengan kelompok di Filipina.
Kerjasama  AS  dan  Filipina  dalam  perang melawan  terorisme  di  Filipina  termasuk kedalam  kerjasama  VFA,  MDT  dan Kapit
Bisig
Framework . Kerjasama-kerjasama tersebut menghasilkan program-program kerjasama  dalam  memerangi  terorisme  yaitu JSOTF-P  dan  Balikatan.  Bentuk  kedua program  kerjasama  tersebut  adalah  latihan militer  dalam  meningkatkan  kapasitas  AFP dan  proyek  bantuan  kemanusiaan  dalam mengurangi  dukungan  masyarakat  lokal terhadap kelompok teroris.

## 1.2 Rumusan Masalah
Rumusan  masalah  terbagi  menjadi  dua bagian  yaitu  rumusan  masalah  mayor  dan minor sebagai berikut:

## Rumusan Masalah Mayor
“Bagaimana  kerjasama  Amerika  Serikat dan Filipina dalam perang melawan terorisme di Filipina (2001-2014)?”

## Rumusan Masalah Minor
Rumusan  masalah  minor  diantaranya sebagai berikut:
1. Apa  saja  program  kerjasama  yang telah  dilakukan  Amerika  Serikat  dan Filipina  dalam  perang  melawan terorisme di Filipina?
2. Apa  saja  kendala  yang  dihadapi Amerika  Serikat  -  Filipina  dalam perang melawan terorisme di Filipina?
3. Apa  saja  hasil  program  kerjasama Amerika  Serikat  dan  Filipina  dalam perang melawan terorisme di Filipina?
4. Bagaimana  evaluasi  dan  prospek  dari kerjasama  Amerika  Serikat  dan Filipina  dalam  perang  melawan terorisme di Filipina?

## 2.  Kajian Pustaka Dan Kerangka Pemikiran
2.1 Kerjasama Internasional
Di  dalam  kajian  hubungan  internasional, terdapat  kerjasama  internasional.  Alasannya karena  negara  tidak  dapat  memenuhi kebutuhannya  sendiri.  Maka,  harus  adanya kerjasama  internasional  sebagai  jawaban dalam  memenuhi  kebutuhan  negara.  Alasan lain  terdapatnya  kerjasama  internasional adalah karena dalam kehidupan internasional terdapat  berbagai  bidang  seperti  ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pertahanan  dan  keamanan.  Akibat  berbagai bidang tersebut, muncul isu-isu yang berakar dari  kepentingan  yang  multi  dimensi sehingga  harus  adanya  jawaban  dengan  cara kerjasama  internasional  (Perwita  dan  Yani, 2014: 33-34).
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama internasional terjadi karena adanya  komitmen  antar  negara,  kepercayaan antar negara dan keinginan dari negara yang melakukan  kerjasama  untuk  memenuhi kebutuhan  negara-negara  tersebut  daripada suatu  negara  itu  berusaha  sendiri  untuk memenuhi kebutuhannya sehingga kerjasama tersebut  akan  menguntungkan  kedua  belah pihak.
Dalam  kerjasama  internasional  terdapat tujuan  yang  hendak  dicapai  negara-negara yang  didasari  pada  kepentingan  nasional
negara tersebut. Didalam kerjasama internasional  terdiri  dari  seperangkat  aturan, prinsip,  norma  dan  prosedur  pembuat keputusan  yang  mengatur  jalannya  rezim internasional  (Martin,  2007:  11).  Kerjasama internasional  juga  merupakan  suatu  bukti adanya  saling  pengertian  antar  bangsa sebagai  akibat  dari  adanya  interpendensi antar  bangsa  dan  bertambah  kompleksnya kehidupan  dalam  masyarakat  internasional (Perwita & Yani, 2014: 121).

## 2.2 Kerjasama Keamanan
Menurut  Dokumen Green  Book dari Defense  Institute  of  Security  Cooperation Studies (DISCS),  istilah  kerjasama  keamanan pertama  kali  diperkenalkan  yaitu  pada  tahun 1997  oleh Defense  Reform  Initiative (DRI). DRI  mengusulkan  kepada  Departemen Pertahanan  AS  untuk  mendanai  program- program  internasional  beserta  personil- personil  mereka  dan  SDM  yang  terkait  untuk diatur  oleh  apa  yang  disebut  dengan Defense Security Assistance Agency (DSAA).
Kerjasama keamanan yang dilakukan oleh AS  diantaranya  meliputi  bidang-bidang pendidikan, pelatihan, pemberantasan narkoba,  bantuan  kemanusiaan,  pertukaran informasi  intelijen,  kontra  non-proliferasi; defense and military contacts; defense support to public diplomacy (Dyekman, 2007: 2). Kerjasama keamanan menurut Douglas M. Faherty  adalah  kegiatan  kerjasama  keamanan semuanya  terstruktur,  terorganisir,  dan dikelola  secara  formal  yang  mengatur interaksi  antarnegara  antara  unit  militer  yang bermitra  dan  pemimpin-pemimpin  mereka. Program  kerjasama  keamanan  bercita-cita untuk  membangun  harapan  bersama  dengan negara-negara  mitra  sehingga  bantuan  militer mereka  tersedia  bila  diperlukan.  Rencana kerjasama keamanan harus mendukung tujuan nasional,  memperluas  pilihan  kebijakan,  dan menghilangkan  potensi  kejutan  dari  negara- negara  mitra.  Kerjasama  keamanan  harus sengaja dirancang sejak awal untuk mencapai tujuan tersebut” (2012: 1).
2.3 Keamanan Internasional Pengkajian keamanan internasional
dalam  studi  Hubungan  Internasional  telah berlangsung  lama.  Berakhirnya  Perang Dingin  telah  membuka  era  baru  dalam pemahaman  tentang  keamanan.  Definisi keamanan  pasca-Perang  dingin  tidak  lagi bertumpu  pada  konflik  ideologis  antara  blok Barat  dan  blok  Timur.  Namun,  kini  definisi keamanan  meliputi  pula  soal-soal  ekonomi, pembangunan,  lingkungan,  hak-hak  asasi manusia,  demokratisasi,  konflik  etnik  dan berbagai masalah sosial lainnya (Perwita dan Yani, 2014: 119).
Keamanan  merupakan  sebuah contested concept
atau konsep yang masih diperdebatkan  oleh  para  sarjana  Hubungan Internasional  jika  dilihat  dari  berbagai literatur. Hal tersebut sangat beralasan karena dalam  era  globalisasi  saat  ini  yang menyebabkan semakin kompleksnya hubungan  antar  negara  membuat  konsep keamanan  semakin  meluas  maknanya  serta didorong dengan
meningkatnya interpendensi. Masalah keamanan yang harus menjadi  perhatian  lebih  adalah  isu  terorisme yang telah menjadi tantangan besar, ancaman dan gangguan bagi keamanan nasional suatu negara  dibuktikan  dengan  dijadikannya instrumen  politik  luar  negeri  yang  memiliki keterkaitan  dengan  tujuan  nasional  maupun kepentingan  nasional  (Perwita  dan  Yani, 2014: 120-121).

## 2.4 Keamanan Non-Tradisional
Dalam  memahami  konsep  keamanan, perlu  diketahui  terdapat  pendekatan  non- tradisional.  Keamanan  tradisional  muncul akibat  dari  berkembangnya  dimensi-dimensi keamanan  dan  adanya  peran  dari  globalisasi yaitu  perkembangan  yang  terjadi  di  dunia internasional.  Globalisasi  telah  memunculkan kecenderungan  similaritas  dan  uniformitas para  individu,  kelompok  dan  sistem  sosial yang  melewati  bahkan  menghapus  batas negara.  Akibat  dari  globalisasi  adalah munculnya  aktor  baru  seperti  kelompok penjahat  lintas  batas,  gerakan  separatis  dan
kelompok  teroris  internasional  (Perwita  dan Yani, 2014: 125-126).

## 2.5 Kepentingan Nasional
Kepentingan  nasional  merupakan  suatu konsep  yang  sangat  vital  karena  merupakan suatu  fundamental  untuk  dapat  menjelaskan kepentingan  dan  perilaku  luar  negeri  dari suatu  negara.  Selain  itu  dalam  memahami perilaku  internasional,  sangat  dibutuhkan konsep  kepentingan  nasional  untuk  dapat menjelaskannya (Perwita dan Yani, 2014: 35) . Kepentingan nasional juga dapat didefinisikan sebagai tujuan yang paling dasar dan  faktor  penentu  akhir  yang  mengarahkan para  pembuat  keputusan  dari  suatu  negara dalam  merumuskan  kebijakan  luar  negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan  unsur-unsur  yang  membentuk kebutuhan negara yang paling penting, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan kesejahteraan  ekonomi  (Plano  dan  Olton dalam Perwita dan Yani, 2014: 35).

## 2.6 Terorisme
Terorisme  merupakan  sebuah  masalah yang  dihadapi  oleh  banyak  negara  di  dunia karena  terorisme  tidak  hanya  mengancam keamanan  suatu  negara  namun  terorisme sudah  mengancam  keamanan  global.  Salah satu negara yang giat dalam
mengkampanyekan perang melawan terorisme adalah  AS.  AS  merupakan  negara  adidaya yang memberikan perhatian lebih terhadap isu terorisme,  karena  terorisme  merupakan ancaman  tingkat  pertama  bagi  keamanan  AS menurut  dokumen  NSS  2002  (Jackson  dan Sorensen,  2013:  485).  Kejadian  9/11 merupakan  titik  anjak (starting  point) masyarakat  dunia  yang  dipimpin  AS  untuk mendeklarasikan  perang  global  melawan terorisme  (Perwita  dan  Yani,  2014:  140). Namun,  ada  hal  penting  yang  harus  diingat yaitu  terorisme  pada  dasarnya  sudah  ada selamanya  dan  mungkin  akan  terus  ada (Mueller, 2004: 199).
Untuk  memahami  terorisme  diperlukan suatu definisi yang dapat menggambarkan apa
yang  disebut  aksi  atau  tindakan  terorisme. Namun,  dalam  mendefinisikan  terorisme, muncul  beberapa  masalah  misalnya  pertama saat  dua  pakar  terorisme  meminta  100  orang yang  bekerja  pada  bidang  tersebut  untuk mendefinisikan terorisme. Kuisioner menghasilkan sebanyak 109 definisi mengenai apa  itu  terorisme  (Weinberg  dan  Eubank, 2008: 186).
Masalah  muncul  saat  terorisme  dikaitkan dengan  kekerasan  revolusioner  atau  operasi yang  mendukug  tindakan  politik  dengan operasi  lain  yang  tidak  mendukung  tindakan politik.  Masalah  kedua  adalah  menyangkut dimasukan  atau  tidaknya  terorisme  yang disponsori  negara.  Dalam  sejumlah  kasus, negara-negara jelas telah mensponsori terorisme  (Sluka,  2000  dalam  Menjivar  dan Rodriguez, 2005). Masalah terakhir
adalah dalam
mendefinisikan  terorisme  muncul  istilah ‘orang  sipil’  sebagai  target  aksi  terorisme. Istilah  tersebut  dalam  beberapa  situasi  tidak benar sepenuhnya karena target dari serangan terorisme  juga  terjadi  kepada  personil  militer yang  sedang  tidak  bertugas.  Sehingga  istilah yang  paling  tepat  dalam  mendefinisikan terorisme adalah istilah ‘bukan tentara’ dalam menggantikan  istilah  ‘orang  sipil’  (Jackson dan Sorensen, 2013: 486).

## 2.7 Global War On Terrorism
Global  War  On  Terrorism (GWOT) merupakan  kebijakan  dan  suatu  deklarasi perang secara global melawan terorisme oleh AS  setelah  terjadinya  serangan  9/11  dimana parameter  dari  perang  tersebut  masih  belum jelas.
Pemerintah  AS  menyebutkan  beberapa musuh yang akan dihadapi AS dalam GWOT yaitu rogue  states ,  negara  yang  memiliki senjata  pemusnah  massal (Weapon  Mass Destruction) ,  organisasi  teroris  pada  level global,  regional,  dan  nasional  termasuk terorisme itu sendiri dengan perhatian khusus terhadap kelompok teroris Al-Qaeda (Record, 2003: 5).

## 2.8 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan adanya keterkaitan antara Al- Qaeda  dengan  beberapa  kelompok  di  Filipina dan  dalam  mengimplementasi  kebijakan GWOT,  AS  melakukan  kerjasama  dengan Filipina  dalam  melawan  terorisme  di  wilayah Filipina.  Filipina  merupakan  negara  yang dijadikan  AS  sebagai  major  non-NATO  ally dan  perang  melawan  terorisme  di  Filipina disebut  AS  sebagai the  second  front  war  on terrorism .
Selain  terdapatnya  keterkaitan,  AS  dan Filipina  melakukan  kerjasama  dalam  perang melawan terorisme karena adanya kepentingan nasional  kedua  negara.  Bagi  AS,  kelompok manapun  di  dunia  yang  memiliki  keterkaitan dengan Al-Qaeda harus di perangi dan adanya kepentingan  AS  dalam  melindungi  warganya yang  berada  di  luar  negeri  menjadi kepentingan  AS.  Sementara  kepentingan Filipina  adalah  dalam  menciptakan  keamanan di  negaranya  mengingat  banyaknya  aksi terorisme  yang  terjadi  di  Filipina  oleh kelompok militan.
Kerjasama  antara  AS  dan  Filipina dilakukan  melalui  kerjasama  MDT  dan  VFA. Melalui landasan kerjasama tersebut terbentuklah  program  kerjasama  antara  AS dan Filipina dalam perang melawan terorisme yaitu  melalui  latihan  militer  bersama  antara militer  AS  dan  militer  Filipina  melalui Balikatan  yang  setelah  terjadi  serangan  9/11 lebih  ditujukan  dalam  perang  melawan terorisme.
Melalui  landasan  kerjasama  tersebut  juga terbentuklah  program  kerjasama  JSOTF-P pada 2002 dalam perang melawan terorisme di wilayah selatan Filipina. Selain itu, pada 2014 terdapat pula kerjasama peningkatan pertahanan melalui EDCA sehingga AS dapat memiliki pangkalan militer di wilayah Filipina dan  dapat  menggunakan  fasilitas  instalasi militer  Filipina  dan  akan  terbentuknya program-program militer baru dengan meningkatnya kehadiran dan rotasi militer AS yang  akan  memudahkan  kedua  negara  dalam perang melawan terorisme di Filipina.

## 3. PEMBAHASAN 3.1 Gambaran Objek Penelitian

## 3.1.1 Gambaran Hubungan AS dan Filipina
Filipina merupakan negara berdaulat yang terletak  di  kawasan  Asia  Tenggara  dan  juga terletak  di  Samudera  Pasifik  bagian  barat. Negara  ini  terikat  oleh  Laut  Cina  Selatan  di sebelah barat, Laut Filipina di timur dan Laut Sulawesi di barat daya. Filipina juga berbagi perbatasan  maritim  dengan  Taiwan  di  utara, Vietnam  di  barat,  Palau  di  timur  dan Malaysia serta Indonesia di Selatan.
Filipina  merupakan  negara  kepulauan yang  terdiri  dari  7,641  pulau  (Melalui Wheninmanila,  6  Maret  2017).  Di  Filipina terdapat  tiga  kepulauan  besar  yaitu  Luzon, Visayas  dan  Mindanao.  Wilayah  kepulauan Mindanao  yang  terletak  di  Filipina  selatan terdiri  dari  kepulauan  utama  seperti  Basilan, Jolo, Tawitawi dan kepulauan lainnya dimana secara geografis kepulauan tersebut merupakan  hutan  belantara  yang  merupakan tempat  dimana  basis  kelompok  militan bersenjata
berada.
Negara
Filipina beribukotakan  di  Manila  sementara  wilayah paling  padat  secara  populasi  adalah  Quezon City  dan  kedua  wilayah  tersebut  termasuk kedalam daerah Metro Manila.

## 3.1.2 Hubungan Amerika Serikat dan Filipina
Hubungan  AS  dan  Filipina  dapat  dilihat dari  segi  historis  karena  Filipina  dahulu merupakan  negara  bekas  koloni  AS  di kawasan  Asia  Tenggara.  Kedua  negara memiliki  hubungan  yang  kuat  sejak  dahulu hingga  sekarang  walaupun  pada  masa  awal pemerintahan  Presiden  Rodrigo  Duterte, Filipina  akan  mengurangi  ketergantungan kepada  AS  dan  akan  lebih  berhubungan dengan  Cina  (Melalui  Reuters,  20  Oktober 2016).  Namun,  dengan  telah  terjalinnya hubungan  pertahanan  dengan  AS,  Filipina dibawah  pemerintahan  Presiden  Rodrigo Duterte  akan  tetap  menghormati  hubungan yang  sudah  ada  seiring  dengan  dipilihnya Presiden  Donald  Trump  yang  dapat  merubah
hubungan  kedua  negara  untuk  lebih  baik (Melalui Inquirer, 9 November 2016).

## 3.1.3 Kerjasama AS dan Filipina dalam Bidang Militer
AS  dan  Filipina  memiliki  hubungan militer yang erat dan sudah terjalin sejak lama sehingga  dapat  dilihat  dari  sisi  historis  yaitu sejak  berlangsungnya  perang  dunia  kedua dimana  pada  saat  itu  tentara  Filipina membantu militer AS yang sedang berperang dalam  pertempuran  Pasifik.  Setelah  momen itu,  kedua  negara  sepakat  untuk  menjalin kerjasama-kerjasama  dalam  bidang  militer seperti ditandatanganinya beberapa perjanjian yaitu Military  Bases  Agreement (MBA), Mutual  Defense  Treaty (MDT), Visiting Forces  Agreement (VFA)  dan Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA).

## 3.1.4 Permasalahan Terorisme di Filipina
Terorisme merupakan isu sosial utama di Filipina  dan  terkait  dengan  konflik  Moro serta  pemberontakan  NPA.  Terorisme  yang terjadi  di  Filipina  selatan  merupakan  akibat dari  adanya  konflik  Moro  yang  merupakan sebuah  pemberontakan  di  wilayah  Mindanao di  Filipina  selatan.  Konflik  Moro  terjadi akibat  adanya  faktor  sejarah  masa  lampau yaitu marginalisasi yang disebabkan kebijakan  yang  memaksa  disertakannya wilayah  Mindanao  dan  Sulu  ke  wilayah persemakmuran  Filipina  pada  tahun  1935. Akibat  hal  tersebut,  tensi  politik  mulai meninggi  dan  menyebakan  lahirnya  konflik antara  pemberontak  Bangsamoro  dengan Pemerintah Filipina.
Selanjutnya,  terorisme  di  Filipina  juga muncul  akibat  adanya  pemberontakan  CPP– NPA–NDF. Pemberontakan tersebut mengacu  pada  konflik  yang  sedang berlangsung  antara  pemerintah  Filipina  dan koalisi komunis dari Communist Party of the Philippines (CPP), New People Army (NPA), dan National  Democratic  Front (NDF). Koalisi  tersebut  berusaha  menggulingkan
Pemerintah Filipina untuk mendirikan negara sosialis komunis melalui gerakan bersenjata.

## 3.1.5 Landasan Hukum Terorisme di Filipina
Karena isu terorisme di Filipina semakin menjadi masalah besar dan dalam mendukung upaya  pemberantasan  terorisme,  pada  tahun 2007  dibentuklah  undang-undang  terorisme yaitu Human  Security  Act  of 2007  yang memuat landasan hukum mengenai terorisme. Undang-undang  tersebut  dirancang  untuk meredam  terorisme  di  Filipina  mengingat permasalahan  di  wilayah  Filipina  selatan tidak  kunjung  selesai  akibat  semakin kompleksnya  permasalahan  yang  terjadi. Dengan adanya landasan tersebut diharapkan dapat  memberikan  efek  penggetaran  dalam mencegah dan mengatasi isu terorisme.

## 3.1.6 Kelompok Teroris di Filipina
Berdasarkan keberadaan kelompok teroris  yang  telah  sejak  lama  berada  di Filipina,  maka  kelompok  teroris  yang memiliki  eksistensi  di  Filipina  merupakan kelompok teroris yang salah satunya terdaftar di  daftar Foreign  Terrorist  Organization (FTO)  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen Luar Negeri AS.
Kelompok  teroris  di  Filipina  antara  lain ASG yang tetapkan sebagai kelompok teroris pada  tanggal  10/8/1997,  JI  pada  10/23/2002 dan New  People  Army pada  8/9/2002 (Melalui  Office  of  the  Coordinator  for Counterterrorism,  9  Desember  2015).  ASG juga  telah  dikategorikan  sebagai  kelompok teroris  oleh  pengadilan  di  wilayah  Basilan (Melalui Inquirer, 12 September 2015).
3.1.7  Pelaksana Global  War  On  Terrorism di Filipina Perang  melawan  terorisme  di  Filipina yang  merupakan  bagian  dari  kebijakan Global War On Terrorism dilaksanakan oleh militer  Filipina  dan  militer  AS.  Militer Filipina yaitu AFP bertugas dalam melaksanakan upaya perang melawan
terorisme  dengan  dibantu  oleh  pihak kepolisian Filipina yaitu PNP.
Sementara  itu,  militer  AS  yang  bertugas membantu AFP dan PNP merupakan personil militer  AS  yang  tergabung  kedalam The United  States  Special  Operations  Command (USSOCOM).  Di  Filipina,  USSOCOM menurunkan pasukan dari Special Operations Command  Pacific (SOCPAC)  yang  juga merupakan  bagian  dari United  States  Pacific Command .
3.2 Analisa Hasil Penelitian

## 3.2.1 Program Kerjasama Amerika Serikat dan Filipina dalam Perang Melawan Terorisme di Filipina
Kerjasama AS dan Filipina dalam perang melawan  terorisme  di  Filipina  termasuk kedalam  kerjasama  MDT,  VFA  dan Kerangka  Kapit  Bisig.  Kerjasama  MDT merupakan  dasar  dari  kerjasama  tersebut. VFA  merupakan  kerjasama  yang  mengatur kehadiran  militer  AS  di  wilayah  kedaulatan Filipina.  Sementara  Kerangka  Kapit  Bisig merupakan  dasar  dari  kampanye  AS  dan Filipina  dalam  perang  melawan  terorisme  di Filipina.
Kerjasama AS dan Filipina dalam perang melawan  terorisme  di  Filipina  yaitu  dari tahun 2001 hingga 2014 terbagi kedalam dua periode  pemerintahan  Filipina  yaitu  masa administrasi Arroyo dan Aquino. Dua periode pemerintahan tersebut memiliki perbedaan.
Pada masa administrasi Arroyo, kerjasama AS dan Filipina dalam memerangi terorisme  lebih  intensif.  Hal  tersebut  dapat dimengerti  karena  pada  masa  tersebut, kekuatan  ASG  sedang  dalam  puncaknya dengan  banyaknya  anggota  yang  dimiliki serta  adanya  indikasi  hubungan  Al-Qaeda dengan ASG dan JI.
Pada masa administrasi Aquino,
kerjasama AS dan Filipina dalam memerangi terorisme  lebih  menggunakan  cara soft .  Hal tersebut  dapat  dimengerti  karena  adanya program  kontra-radikalisme  serta  pada  masa
tersebut  kekuatan  ASG  tidak  sekuat  pada masa administrasi Arroyo.
Selanjutnya  dalam  upaya  memerangi terorisme  di  Filipina,  terdapat  program kerjasama yang dilakukan kedua negara yaitu melalui  JSOTF-P  dan  Balikatan.  JSOTF-P lebih  berfokus  di  Filipina  Selatan  dengan menggabungkan  beberapa  upaya  yaitu pelatihan,  proyek  bantuan  kemanusiaan, pengumpulan data dan informasi intelijen dan operasi informasi.
Program  kerjasama  selanjutnya  adalah Balikatan dimana didalamnya terdapat latihan gabungan militer AS dan militer Filipina serta terdapat  misi humanitarian  assistance yang berguna  untuk  meminimalisir  dukungan masyarakat  lokal  terhadap  kelompok  teroris serta meningkatkan legitimasi AFP.

## 3.2.2  Kendala  Kerjasama  AS  dan  Filipina Dalam  Perang  Melawan  Terorisme di Filipina
Terdapat  kendala-kendala  dalam  perang melawan  terorisme  di  Filipina  antara  lain faktor di lapangan yaitu faktor geografis yang menyulitkan dalam memerangi ASG. Kelompok  ASG  sangat  memahami  faktor geografis  dimana  mereka  beroperasi  karena anggota  ASG  merupakan  orang  yang  berasal dari  wilayah  mereka  beroperasi  sehingga mereka  sangat  paham  dengan  medan pertempuran  mereka.  Sehingga  pada  level taktis,  kelompok  ASG  sudah  sangat  paham dengan medan mereka bersembunyi sehingga mereka  sangat  mengetahui  setiap  sudut  dan celah di medan tersebut.
Medan pertempuran dapat berupa wilayah perairan,  kepulauan  dan  hutan  belantara, sehingga menyulitkan pihak militer dalam hal mobilitas  pergerakan  dan  dalam  menangkap anggota ASG.
Kendala lain adalah wilayah dimana ASG berada  merupakan  wilayah  yang  miskin, infrastruktur  dan  sarana  pendidikan  yang tidak memadai dan memiliki kehadiran pihak pemerintahan yang terbatas seperti kurangnya kehadiran  pihak  kepolisian  sehingga  jika Pemerintah  Filipina  dapat  menghadirkan
pihak  pemerintahan  disana  akan  membantu mengeliminasi safe havens .

## 3.2.3  Hasil  Kerjasama  AS  dan  Filipina Dalam  Perang  Melawan  Terorisme di Filipina
Dalam  upaya  perang  melawan  terorisme di Filipina yang termasuk kedalam kebijakan AS yaitu Global War On Terrorism (GWOT), terdapat  beberapa  hasil  yang  dicapai  oleh kedua  negara  dalam  perang  melawan terorisme  di  Filipina.  Kerjasama  tersebut berhasil mengurangi kapasitas dan kapabilitas kelompok  teroris  ASG  dan  JI  dengan tewasnya  beberapa  pimpinan  kunci  dari kelompok-kelompok tersebut. Pimpinan kunci  yang  tewas  antara  lain  Khadafy Janjalani,  Abu  Solaiman,  Komandan Black Killer dan Zulkifli Bin Hir alias Marwan. Keberhasilan  lain  adalah  meningkatnya kapasitas dan kapabilitas militer Filipina yaitu AFP  yang  dibantu  PNP  akibat  dari  pelatihan, nasihat  dan  dukungan  yang  diberikan  militer AS  melalui  latihan-latihan  yang  diberikan guna meningkatkan kemampuan personil AFP dan PNP.
Selain  itu,  akibat  dari  intensifnya  proyek bantuan  kemanusiaan  yang  diberikan  kedua negara, sehingga dapat mengurangi dukungan masyarakat  lokal  terhadap  kelompok  teroris sehinnga  kelompok  teroris  tersebut  dapat menurun dari segi kapabilitas.

## 3.2.4 Evaluasi dan Prospek Kerjasama AS dan Filipina dalam Perang Melawan Terorisme di Filipina
Evaluasi  dari  kerjasama  AS  dan  Filipina dalam  perang  melawan  terorisme  di  Filipina dapat  dievaluasi  bahwa  kerjasama  tersebut dapat  mengurangi  kapasitas  dan  kapabilitas kelompok teroris di Filipina terutama ASG.
Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  upaya  AS dan  Filipina  yang  tidak  hanya  menggunakan jalur militer saja, namun menggabungkan dua jalur  dalam  memerangi  terorisme.  Dua  jalur tersebut  adalah  jalur  militer  dan  non-militer.
Jalur  militer  dilakukan  melalui  latihan-latihan militer  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kemampuan  serta  berguna  bagi  AFP  dalam memerangi kelompok teroris. Jalur non-militer adalam  melalui  proyek  bantuan  kemanusiaan sehingga  pengaruh  kelompok  teroris  dapat diminimalisir.
Sementara prospek dari kerjasama AS dan Filipina  dalam  memerangi  terorisme  di Filipina memiliki prospek yang bagus dengan adanya peningkatan kerjasama militer melalui EDCA.  Kerjasama  militer  melalui  EDCA menurut  otoritas  Filipina  dalam  masa pemerintahan  Presiden  Rodrigo  Duterte  salah satunya  akan  berfokus  pada  upaya  kontra- terorisme.
Dengan  adanya  EDCA,  militer  AS  dapat memiliki  pangkalan  militer  non-permanen  di wilayah Filipina yang telah disetujui. Namun, dalam  menyelesaikan  permasalahan  terorisme di  Filipina  tidak  dapat  diselesaikan  dalam waktu yang singkat. Tetapi dibutuhkan waktu yang  lama  dalam  menyudahi  terorisme  di Filipina.

## 4. Kesimpulan Dan Saran

## 4.1 Kesimpulan
Kerjasama AS dan Filipina dalam perang mealwan  terorisme  di  Filipina  termasuk kedalam kerjasama MDT, VFA dan Kerangka Kapit  Bisig.  Kerjasama  tersebut  terbagi kedalam dua periode pemerintahan yaitu masa administrasi  Presiden  Arroyo  dan  Presiden Aquino.  Program  kerjasama  yang  telah dilakukan  adalah  melalui  JSOTF-P  dan Balikatan.
Dalam  kerjasama  tersebut  terdapat kendala-kendala  yang  dihadapi  seperti  dari faktor  geografis  dilapangan.  Namun,  selain terdapat  kendala,  terdapat  juga  keberhasilan dalam  memerangi  terorisme  di  Filipina  yaitu dengan  adanya  beberapa  pimpinan  kunci  dari kelompok  teroris  yang  tewas  terbunuh  dalam operasi militer.
Evaluasi  dari  kerjasama  AS  dan  Filipina dalam memerangi terorisme di Filipina dinilai dapat  mengurangi  kapasitas  dan  kapabilitas kelompok  teroris.  Sementara  itu  dari  segi
prospek  kerjasama  tersebut  memiliki  prospek yang  bagus  dengan  adanya  peningkatan kerjasama  dalam  bidang  militer  yaitu  melalui EDCA.

## 4.2 Saran
Dalam  memerangi  terorisme  yang  terjadi di  Filipina,  maka  terdapat  beberapa  saran, yaitu  antara  lain  perlu  adanya  upaya  serta program  kerjasama  baru  dibawah  kerjasama EDCA,  perlunya  kerjasama  antara  negara- negara  yang  berdekatan  dengan  Filipina seperti Malaysia dan Indonesia agar pengaruh terorisme  tidak  masuk  ke  negara-negara tetangga  Filipina  dan  perlunya  upaya  dari pemerintah  Filipina  serta  pemerintah  AS dalam meningkatkan pembangunan di Filipina selatan  dari  segi  ekonomi  dan  sosial dikarenakan  permasalahan  terorisme  di Filipina  salah  satunya  terjadi  karena  faktor kemiskinan.

## Daftar Pustaka
Buku:
Amitav Acharya and Arabinda Acharya, The Myth of the Second Front: Localizing the War  on  Terror  in  Southeast  Asia,  The Washington  Quarterly.  Autumn  2007,  p.
87
Banlaoli,  Rommel.  2010.  Philippine  Security in  the  Age  of  Terror:  National,  Regional and  Global  Challenges  in  the  Post  9/11 World.  CRC  Press  Taylor  and  Francis Group: Boca Raton, Florida, USA.
Faherty,  Douglas  M.  2012.  Harnessing International Relations Theory to Security Cooperation  Program  Design.  United States Army War College
General  Headquarter  of  the  AFP,  Internal Peace  and  Security  Plan,  Bayanihan (Quezon  City:  Armed  Forces  of  the Philippines Headquarters, 2010), p.12
Gregory  J.  Dyekman.  2007.  Security Cooperation: A Key to the Challenges of the  21st  Century.  Strategic  Studies Institute.
Holsti, K.J. 2009. Politik Internasional: Suatu Kerangka Teoritis. Bandung: Bina Cipta.
IBP  USA.  2012.  Philippines  Company  Laws and  Regulations  Handbook.  International Business  Publication  USA:  Washington DC.
James  E.  Dougherty  and    Robert  L.
Pfaltzgraff, Jr. 2000. Contending Theories of International Relations. Pearson.
John  Baylis  dan  Steve  Smith.  2001.  The Globalization  of  World  Politics:  An Introduction  to  International  Relations. United  Kingdom:  Oxford  University Press.
Kartasasmita, Koesnadi. 2004. Organisasi dan Administrasi  Internasional.  Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
Kumar  Ramakhrisna  dan  Tan  See  Seng. 2003. After Bali: The Threat of Terrorism in  Southeast  Asia.  Singapore:  Nanyang Technological  University  Institute  of Defence and Strategic Studies.
Mark  T.  Berger  dan  Heloise  Weber.  2010.
War  Peace  and  Progeress  In  The  21st Century:  Development  Violance  and Insecurity. England: Routledge Abingdon
Oxon. Martin,  Lisa  L.  2007.  Neo  Liberalism  in International Relations Theories: Discipline and Diversity. United Kingdom: Oxford University Press.
Menjivar,  C.  dan  Rodriguez,  N.  2005.  When
States  Kill:  Latin  America,  the  US  and Technologies  of  Terror.  Austin,  Texas: University of Texas Press.
Mueller,  J.  2004.  The  Remnants  of  War. Ithaca,  New  York:  Cornell  University Press.
Perwita  dan  Yani.  2014.  Pengantar  Ilmu Hubungan
Internasional.
Bandung:
Remaja Rosda Karya.
Robert  Jackson  dan  Georg  Sorensen.  2013.
Pengantar  Studi  Hubungan  Internasional: Teori  dan  Pendekatan.  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Russell  Hiang-Khng  Heng,  Denis  Hew  Wei- Yen.  2003.  Regional  Outlook:  Southeast Asia  2003-2004.  Institute  of  Southeast Asian Studies: Singapore.
Santos,  Soliman,  Jr.  2005.  Dynamics  and Directions  of  the  GRP-MILF  Peace Negotiations.  Davao  City,  Philippines:
Alternate  Forum  for  Research  in Mindanao, Inc. USA-Philippines. 2009. Philippines Diplomatic Handbook. International
Business Publications: USA.

## Karya Tulis Ilmiah dan Jurnal:
Abuza, Zachary. 2010. The Philippines Chips Away  at  the  Abu  Sayyaf  Group’s Strength.  CTC  Sentinel,  April  2010. Vol.3
Banlaoli,  Rommel.  2012.  Crime-Terrorism- Insurgency  Nexus  in  the  Philippines. Philippines  Institute  of  Peace  Violence and Terrorism Research.
Chalk, Peter. 2008. US Security Assistance to Philippines:  A  Success  Story  Against Terrorism. CTC Sentinel. February 2008. Vol.1 Guerrero, Rustico. 2002. Philippine
Terrorism  and  Insurgency:  What  to  do About  The  Abu  Sayyaf  Group.  USMC Marine Corps University: Virginia USA. International  Crisis  Group.  2008.  The Philippines: Counter-insurgency vs. Counter-terrorism in Mindanao. Rivera, Carla. 2012. U.S.-Philippines Cooperation  on  Terrorism:  the  Fight Against  the  Abu  Sayyaf  Group  Since 9/11. Georgetown University: Washington D.C.
Robinson,  Linda,  Johnston  Patrick  dan  Oak
Gilian.  2016.  U.S.  Special  Operations
Forces  in  the  Philippines,  2001–2014.
Rand Corporation: Santa Monica, California, USA.
Weinberg,  L.,  dan  Eubank,  W.  2008. Problems  with  the  Crtitical  Studies Approach  to  the  Study  of  Terrorism. Critical Studies on Terrorism ½ : 185-195.

## Dokumen:
Central  Intelligence  Agency.  2003.  National Strategy for Combating Terrorism.
Defense  Institute  of  Security  Cooperation Studies. 2017. Green Book.
Department  of  Homeland  Security.  2008. National  Strategy  Homeland  Security. dalam http://faculty.maxwell.syr.edu/rdenever/N atlSecurity2008_docs/NationalStrategy_H omelandSecurity.pdf
File Presentasi Briefing JSOTF-P 2008.
International  Council  on  Human  Rights Policy.  2008.  Talking  about  Terrorism Risks  and  Choices  for  Human  Rights Organisations.
U.S.  Department  of  Defense.  2001. Quadrennial  defense  Review:  Defense Strategy dalam http://archive.defense.gov/pubs/qdr2001.p df United Nations. 1996. The Draft Comprehensive Convention on International Terrorism US  Department  of  State.  2003.  Patterns  Of Global Terrorism, dalam https://www.state.gov/documents/organiz ation/31912.pdf Philippine  Defense  Newsletter.  2014.  An Evolving  Partnership  The  PHL-US Enhanced Defense Cooperation Agreement: A Step Forward in
Mantaining  Security  and  Stability  in  the Region.

## Rujukan Elektronik:
ABC News. 2001. The Abu Sayyaf - Al Qaeda Connection dalam http://abcnews.go.com/International/story ?id=79205&page=1
Inquirer. 2015. Basilan court declares ASG terrorist group dalam http://newsinfo.inquirer.net/721376/basila n-court-declares-asg-terrorist-group
Inquirer. 2016. Duterte congratulates Trump,
wishes ‘enhanced PH-US relations’ dalam http://globalnation.inquirer.net/149274/du terte-congratulates-trump-wishes- enhanced-ph-us-relations
Office of the Coordinator for Counterterrorism. 2015. Foreign Terrorist Organizations U.S. State Department dalam https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/12
3085.htm
Parkinsons,  Tony.  2002.  'Bin  Laden'  voices new  threat  to  Australia    dalam http://www.theage.com.au/articles/2002/1
1/13/1037080786315.html
Reuters. 2016. Duterte aligns Philippines with
China, says U.S. has lost dalam https://www.reuters.com/article/us-china- philippines-idUSKCN12K0AS When  in  Manila.  Philippines  Now  Has  7641 Islands dalam http://www.wheninmanila.com/read-the- philippines-now-has-7641-islands/