## PEMBATASAN USIA PERKAWINAN DALAM SUDUT PANDANG MAQASHID SYARI’AH AL SYATHIBI
Achmad Kadarisman 1 , Tutik Hamidah 2 1 STAI Hasan Jufri Bawean dan Hakim PA Bawean , 1 UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang
Email: 1 achmadkadarisman@gmail.com, 2 tutikhamidah@uin-malang.ac.id
Abstract : In classical jurisprudence there is no age requirement for marriage. Even  children  who  have  not  reached  puberty  can  be  married  by  their guardians  with  some  conditions.  However,  nowadays  almost  all  parts  of  the world,  including  Indonesia  are  working  hard  to  limit  the  age  allowed  for marriage. Islamic law has a very broad point of view beyond fiqh. The Shari'ah gives the spirit or spirit of welfare for mankind. In this article will examine the urgency of limiting the age of marriage in Indonesia by using the perspective of  sharia  maqashid  according  to  imam  al  Syathibi.  The  results  of  this  study give the reader an understanding that the Republic of Indonesia  has  made a series  of  regulations  and  legislation  that  remain  oriented  and  aim  to  realize benefits in line with the concept of maqashid al syariah initiated by Imam Al- Syatibi for the benefit of the future young generation of Indonesia.
Keywords : maqashid syariah, age restriction, marriage dispensation
Abstrak :  Dalam  fiqih  klasik  ketentuan  umur  dibolehkannya  melangsungkan perkawinan tidak ada. Bahkan anak-anak yang belum mencapai usia baligh pun bisa dikawinkan oleh walinya dengan beberapa ketentuan. Namun, pada masa sekarang hampir di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia sedang gencar untuk  membatasi  usia  dibolehkannya  melakukan  perkawinan.  Syariat  Islam memiliki  sudut  pandang  yang  sangat  luas  melebihi  fiqih.  Syariat  memberikan semangat atau spirit kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam artikel ini akan meneliti  urgensi  pembatasan  usia  perkawinan  di  Indonesia  dengan menggunakan  perspektif  maqashid  syariah  menurut  imam  al  Syathibi.  Hasil penelitian  ini  memberikan  pemahaman  kepada  pembaca  bahwa  Negara Republik  Indonesia  telah  membuat  serangkaian  peraturan  dan  perundang- undangan  yang  tetap  berorientasi  dan  bertujuan  mewujudkan  kemaslahatan yang  selaras  dengan  konsep  maqashid  al  syariah  yang  digagas  oleh  imam  Al- Syatibi demi kebaikan masa depan generasi muda bangsa Indonesia.
Kata kunci: maqashid syariah, pembatasan umur, dispensasi kawin

## Pendahuluan
Islam  mengatur  kehidupan  privat  manusia  yang  di  antaranya  adalah bagaimana manusia melakukan upaya dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Setiap  makhluk  hidup  pasti  akan  berkembang  biak  sesuai  fisiologi  masing- masing.  Manusia  dalam  hal  ini  memiliki  keunikan  sendiri  yang  lain  dengan makhluk lainnya. Misalnya, amoeba  tidak perlu melakukan perkawinan untuk berkembang biak. Ia cukup membelah dirinya saja.
Jika  dikerucutkan  perspektif  Islam,  maka  pandangan  kita  akan  kembali pada  zaman  sebelum  Nabi  Muhammad  SAW  menyampaikan  wahyu-wahyu Allah SWT. Berdasarkan riwayat dari Aisya RA pada  masa itu di  tanah Arab dikenal  4  macam  bentuk  perkawinan,  yaitu nikah  rayah,  nikah  rahth,  nikah istinjad, dan nikah wiladah . Nikah rayah adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan lacur. 1 Dalam literatur fiqih tidak didapati aturan atau regulasi atau pendapat maupun anjuran yang membuat batasan secara tegas usia anak yang boleh  dikawinkan.  Jika  membaca  sejarah  yang  terekam  dalam  hadis-hadis tentang usia perkawinan, maka akan dapat ditemui fakta bahwa pada masa itu (perempuan)  dikawinkan  di  usia  muda  atau  masih  anak-anak  bukan  menjadi masalah.
Di  Indonesia  terjadi  pergulatan  hukum  perkawinan  sejak  jaman  pra- kolonial, kolonial, kemerdekaan (orde lama, orde baru). Secara garis besar pada jaman  pra-kolonial  belum  ada  lembaga  resmi  yang  secara  khusus  menangani urusan  hukum  perkawinan.  Hanya  saja  ada  orang-orang  yang  diserahi  untuk mengurus  masjid  dan  perkawinan.  Setelah  masyarakat  muslim  mulai  teratur dibuatlah  lembaga ahlu  al  hal  wal  aqdhi yaitu  orang  yang  dipercayai  dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan dan segala keputusannya diikuti.
Setelah  berjalan  beberapa  puluh  tahun  kemudian  dibuatlah  Undang- undang  Tentang  perkawinan  yang  baru,  yakni  Undang-undang  Nomor  16 Tahun 2019, yang senyatanya merupakan perubahan terhadap Undang-undang nomor  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Pasal  yang  baru  hasil  perubahan adalah  pasal  7  yang  mengatur  batas  minimal  dibolehkannya  melangsungkan perkawinan bagi laki-laki/perempuan. Semula masing-masing adalah 16 dan 18 tahun diubah menjadi umur paling sedikit 19 tahun baik bagi perempuan atau laki-laki.
Dalam peraturan/Undang-undang tersebut membuka peluang apabila laki- laki  dan  perempuan  atau  salah  satu  di  antaranya  belum  cukup  umur  untuk melangsungkan  akad  perkawinan,  maka  harus  mendapat  keringanan  dari
1 Al Mawardy, Kitab Al-Hawi Al-Kabir , 1st ed. (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1994). 6-7
Pengadilan.  Apabila  yang  bersangkutan  beragama  Islam  harus  melalui Pengadilan  Agama  sementara  bagi  non-muslim  mengajukan  ke  Pengadilan Negeri.
Mengutip  hasil  penelitian  yang  dilakukan  atas  kerjasama  UNICEF, PUSKAPA, Badan Pusat Statistik, dan Kementrian PPN/BAPPENAS tahun 2020, menyampaikan bahwa arah pergerakan perkawinan perempuan di bawar umur  di  Indonesia,  baik  mereka  yang  melakukan  atau  melangsungkan perkawinan  pertama kali  sebelum  mencapai usia 18 tahun ataupun 15  tahun, memberikan informasi adanya penurunan sepanjang rentang waktu tahun 2008 s.d 2018, tetapi penurunannya masih tergolong pelan. Sedangkan perkawinan di  antara  anak-anak  perempuan  arah  pergerakannya  mengalami  penurunan, sementara  perkawinan di antara anak laki-laki di Indonesia pada kurun waktu 2015 s.d. 2018 menggambarkan arah pergerakan yang cenderung tetap. 2 Dari sini  nampak  bahwa  negara  terus  berupaya  menekan  angka  perkawinan  anak- anak.
Dalam artikel ini akan dilakukan upaya untuk meneliti urgensi pembatasan usia  perkawinan  dengan  menggunakan  perspektif  maqashid  syariah  menurut imam al Syathibi. Dengan demikian diharapkan memperoleh hasil yang dapat dipahami  oleh  semua  kalangan  tentang  urgensi  pembatasan  usia  perkawinan. Dengan  demikian  semua  pihak  ataupun stake  holder yang  terkait  tidak  akan saling  berselisih  bahkan  berhadapan  dengan  perbedaan  persepsi  masing- masing. harapannya tujuan penelitian ini tercapai sehingga penelitian ini akan memberikan  kontribusi  yang  nyata  dalam  pembangunan  Hukum  Keluarga Islam di Indonesia.

## Pembahasan Fenomena Perkawinan di Bawah Umur
Telah digambarkan dalam latar belakang tersebut bahwa perkawinan usia anak atau di bawah umur adalah fenomena yang mudah ditemui di Indonesia. Bukan  berarti  itu  adalah  hal  yang  wajar  melainkan  banyak  risiko  yang  di tanggung oleh pasangan muda yang baru kawin. Risiko itu bisa terjadi pada diri sendiri  atau  pun  berdampak  pada  kehidupan  masyarakat  sekitar.  Terjadinya perkawinan  di  bawah  umur  perlu  dilakukan  kajian  mendalam  tentang bagaimana  sebab  yang  mendorong  baik  dari  internal  dan  eksternal  pelaku. Bagaimana mitigasi risiko dan pengendaliannya.
Sebab yang melatarbelakangi perkawinan anak di bawah umur berbeda di
2 Badan  Pusat  Statistik,  " Pencegahan  Perkawinan  Anak  Percepatan  Yang  Tidak  Bisa  Ditunda". Badan Pusat Statistik 6–10 (2020).
tiap  daerah  berbeda-beda.  Setiap  perbedaan  yang  ada  lekat  dengan  kondisi sosio-kultural setempat di mana anak itu tumbuh dan berkembang. Mulai dari kondisi  budaya,  agama,  pendidikan,  ekonomi,  dan  geografis  turut berkontribusi  dalam  memberi  pertimbangan  bagi  masyarakat  yang memutuskan  untuk  melangsungkan  akad  perkawinan  anak-anak  di  bawah umur.
Di  antara  daerah  di  Indonesia  diketahui  terjadi  perkawinan  di  anak  di bawah  umur  adalah  di  Kecamatan  Malangke,  Kabupaten  Luwu  Utara.  Di wilayah  kecamatan  ini  saja  tercatat  80  pasangan  yang  melakukan  perkawinan anak  di  bawah  umur  dalam  rentang  waktu  2017  s.d.  2019.  Keputusan  ini diambil  para  orang  tua  karena  mereka  tidak  sanggup  membayar  biaya pendidikan.  Rendahnya  tingkat  pendidikan  mengakibatkan  tingginya pengangguran,  sehingga  anak-anak  menggunakan  waktunya  untuk  mendekati lawan jenis dan berlanjut ke jenjang perkawinan. 3
Di  wilayah  Bogor  juga  lebih  kurang  demikian  meresahkan  dengan tingginya  perkawinan  anak  di  bawah  umur.  Bahkan  perkawinan  yang dilangsungkan  memiliki  korelasi  dengan  angka  perceraian  di  wilayah  Bogor. Pendorong  pokok  terjadinya  akad  perkawinan  anak-anak  di  bawah  umur merebaknya gaya pergaulan muda-mudi yang mengarah hubungan seks dengan bebas di  luar koridor ikatan perkawinan yang  sah. Bila sudah terlanjur, maka mereka  akan  sesegera  melakukan  segala  upaya  agar  perkawinan  terlaksana bagaimanapun  caranya.  Di  antaranya  mereka  mengurus  dispensasi  kawin  ke Pengadilan Agama. 4
Di  samping  faktor-faktor  yang  telah  disebutkan  di  atas  masih  terdapat beberapa faktor lainnya yang mendorong  terjadinya  perkawinan anak-anak di bawah umur.  Faktor tersebut adalah adat budaya yang menganggap orang tua belum  sukses  dan  berhasil  manakala  masih  memiliki  anak  perempuan  yang sudah dianggap gadis –oleh budaya setempat– belum bersuami. Bahkan hal ini bisa  dianggap  aib  bagi  keluarga.  Sebab  lainnya  adalah  derasnya  informasi berupa  tayangan-tayangan  yang  vulgar  sehingga  mendorong  anak  di  bawah umur untuk segera melakukan hubungan seks. 5
3 Mukhoyyaroh  Yunus,  Muh.  Idris,  “Pernikahan  Di  Bawah  Umur  Pada  Masyarakat  Pesisir Malangke,” Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam 3, no. 2 (2020): 43–51.
4 Ani  Yumarni  and  Endeh  Suhartini,  “Perkawinan  Bawah  Umur  Dan  Potensi  Perceraian  (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor),” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no. 1 (2019): 193–211.
5 Edwin  Hadiyan,  “Membangun  Kesadaran  Masyarakat  Mengenai  Tradisi  Pernikahan  Di  Bawah Umur Terhadap Hak Anak,” Jurnal Studi Gender dan Anak 3, no. 1 (2017): 51–74.

## Batas Usia Perkawinan dalam Fiqih
Pada  zaman  sebelum  Nabi  Muhammad  SAW  menyampaikan  wahyu- wahyu Allah SWT. Berdasarkan riwayat dari Aisya RA pada masa itu di tanah Arab dikenal 4 macam bentuk perkawinan, yaitu nikah rayah, nikah rahth, nikah istinjad, dan nikah wiladah . Nikah rayah adalah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan  lacur.  Perempuan  ini  menancapkan rayah (bendera)  di  depan rumahnya.  Sehingga  setiap  laki-laki  yang  melintas  di  depan  rumahnya  dapat melakukan hubungan badan hingga perempuan itu hamil. Setelah lahir, maka anak  itu  akan  dinilai  kemiripan  fisiknya  dengan  laki-laki  yang  pernah berhubungan  badan. Nikah  rahth adalah  perkawinan  yang  teknis pelaksanaannya  seorang  perempuan  melakukan  hubungan  badan  dengan beberapa  laki-laki  (kurang  dari  10  orang).  Setelah  perempuan  itu  melahirkan anak,  maka  ia  bisa  dengan  bebas  menunjuk  siapa  yang  akan  jadi  suaminya (ayah  dari  anak  yang  dilahirkannya). Nikah  isntinjad (disebut  juga nikah istibdaha’ ) adalah ketika ada pasangan suami istri yang menginginkan anak dari keturunan  terpandang  kemudian  atas  persetujuan  suami,  si  istri  melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain yang dianggap terpandang hingga hamil dan melahirkan. Nikah wiladah adalah perkawinan yang dilakukan pria bujang dan wanita gadis sebagaimana yang dikenal sampai sekarang. 6
Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu secara berangsur-angsur, maka 4 macam bentuk perkawinan tersebut direduksi hingga tinggal menjadi 1 macam saja, yaitu Nikah Wiladah . Dalam al Quran sangat jelas disebut tentang perkawinan dengan menggunakan istilah nikah . Sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat berikut:
اوُحِكْنَأَو . ْمُكْنِم  ٰىَمَيََْلْا . َيِِلِاَّصلاَو . ْمُكِداَبِع  ْنِم . ْمُكِئاَمِإَو ۚ ْنِإ . اوُنوُكَي ُمِهِنْغُ ي َءاَرَقُ ف . ْنِم َُّللَّا . ِهِلْضَف ۚ َُّللَّاَو . ٌعِساَو . ٌميِلَع
Maknanya:  “ Dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sedirian  diantara  kamu,  dan orang-orang  yang  layak  (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu  yang  perempuan  jika  mereka  miskin Allah  akan  memampukan  mereka  dengan  kurnia-Nya  dan  Allah  Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (an Nur: 32)
ۗ ْمُكْتَ بَجْعَأ  ْوَلَو ٍةَكِرْشُم ْنِم ٌرْ يَخ ٌةَنِمْؤُم ٌةَمََلَْو ۚ َّنِمْؤُ ي َّٰتََّح  ِتاَكِرْشُمْلا اوُحِكْنَ ت  َلََو ٌرْ يَخ ٌنِمْؤُم ٌدْبَعَلَو ۚ اوُنِمْؤُ ي  َّٰتََّح  َيِكِرْشُمْلا اوُحِكْنُ ت  َلََو ۗ ْمُكَبَجْعَأ  ْوَلَو  ٍكِرْشُم  ْنِم
ِل ِهِتَيَآ ُِّيَ بُ يَو ۖ ِهِنْذِِبِ ِةَرِفْغَمْلاَو ِةَّنَْلْا  َلَِإ وُعْدَي َُّللَّاَو ۖ ِراَّنلا  َلَِإ َنوُعْدَي  َكِئَٰلوُأ ِساَّنل
َنوُرَّكَذَتَ ي ْمُهَّلَعَل
Maknanya: “Dan  janganlah  kamu  menikahi  wanita-wanita  musyrik,  sebelum mereka beriman sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita  musyrik,  walaupun  dia  menarik  hatimu  dan  janganlah  kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka  beriman  sesungguhnya  budak  yang  mukmin  lebih  baik  dari  orang musyrik,  walaupun  dia  menarik  hatimu  mereka  mengajak  ke  neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya dan Allah menerangkan  ayat-ayat-Nya  (perintah-perintah-Nya)  kepada  manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”
Selain  ayat-ayat  al  Quran  yang  bertutur  tentang  perkawinan,  di  dalam riwayat atau hadis Nabi juga banyak membicarakan tentang perkawinan. Salah satu di antaranya adalah hadis yang riwayatkan oleh imam Bukhari 7 : ،ِءاَرْغَلما  ِبَِأ ُنْب ُةَوْرَ ف  ِنَِثَّدَح ْنَع ،ِهيِبَأ  ْنَع ،ٍماَشِه  ْنَع ،ٍرِهْسُم ُنْب  ُّيِلَع اَنَ ثَّدَح
: ْتَلاَق ،اَهْ نَع َُّللَّا َيِضَر َةَشِئاَع « َع ُالله ىَّلَص ُِّبَِّنلا  ِنَِجَّوَزَ ت
ُتْنِب َنََأَو َمَّلَسَو ِهْيَل ِّتِس
ِنْب  ِثِراَلِا  ِنَِب  ِفِ اَنْلَزَ نَ ف َةَنيِدَلما اَنْمِدَقَ ف ،َيِنِس ،يِرَعَش  َقَّرَمَتَ ف  ُتْكِعُوَ ف ،ٍجَرْزَخ ، ِلِ  ُبِحاَوَص  يِعَمَو  ،ٍةَحوُجْرُأ  يِفَل  ِّنِّإَو  ،َناَموُر  ُّمُأ  يِّمُأ  ِنِْتَ تَأَف  ًةَمْيَُجُ  َفََوَ ف َب ىَلَع  ِنِْتَفَ قْوَأ  َّتََّح يِدَيِب  ْتَذَخَأَف  ِبِ ُديِرُت اَم يِرْدَأ َلَ ،اَهُ تْ يَ تَأَف  ِبِ  ْتَخَرَصَف ِب ِهِب  ْتَحَسَمَف ٍءاَم ْنِم اًئْ يَش ْتَذَخَأ َُّثُ ،يِسَفَ ن ُضْعَ ب َنَكَس  َّتََّح ُجِْنَُْلْ  ِّنِّإَو ،ِراَّدلا ىَلَع َنْلُقَ ف ، ِتْيَ بلا  ِفِ ِراَصْنَلْا َنِم ٌةَوْسِن اَذِإَف ،َراَّدلا  ِنِْتَلَخْدَأ َُّثُ ،يِسْأَرَو يِهْجَو ىَلَعَو ،ِةَكَرَ بلاَو ِْيَْلخا ِنِْعُرَ ي ْمَلَ ف ، ِنّْأَش ْنِم َنْحَلْصَأَف ،َّنِهْيَلِإ  ِنِْتَمَلْسَأَف ،ٍرِئاَط ِْيَْخ ِعْسِت  ُتْنِب ٍذِئَمْوَ ي َنََأَو ،ِهْيَلِإ  ِنِْتَمَلْسَأَف ،ىًحُض َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص َِّللَّا  ُلوُسَر  َّلَِإ َيِنِس »
Maknanya: “ Menceritakan kepada kami farwah bin Abi al-Migrai Menceritakan kepada  kami  Ali  bin  Mas-har  dari  Hisyam  dari  ayahnya  dari  Aisyah berkata Rasulullah saw menikahiku sewaktu aku berusia enam tahun, dan diboyong kepada beliau saat berumur Sembilan tahun, Aisyah meneruskan: sesampainya  kami  di  Madinah,  aku  terserang  demam  selama  satu  bulan,
7 Muhammad bin Ismail Abu „Abd Allah Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari , Dar Al-Fikr , 1st ed. (Beirut: Darul Ibnu Kathir, 2002). 954
sampai  rambutku  sempurna  mencapai  telinga  Ummu  Rumah  kemudian mendatangiku  Saat  itu  aku  sedang  bermain  urjuhah  bersama  teman- temanku  Ibuku  memanggilku,  hingga  akupun  mendatanginya  Aku  tidak tahu  apa  yang  dikehendaki  ibuku  atas  diriku  Ia  kemudian  meraih tanganku,  (membawaku)  lalu  menghentikanku  di  pintu  (rumah)  Aku berkata, A, a, sampai nafasku terputus, Ibuku kemudian memasukkanku ke  dalam  rumah  Ternyata  disana  sudah  ada  beberapa  wanita  Anshar Mereka berkata, Semoga (engkau) memperoleh kebaikan dan keberkahan
Semoga  (engkau)  memperoleh  bagian  yang  baik  Ibuku  menyerahkan  aku kepada  mereka  Mereka  kemudian  mengeramasi  kepalaku  dan mendandaniku  Tidak  ada  yang  mengejutkanku  kecuali  saat  Rasulullah (datang) pada waktu dhuha dan hari itu saya berusia sembilan tahun.”
Dalam  hadis  tersebut  menceritakan  bahwa  ada  fakta  bahwa  Nabi Muhammad  SAW  melakukan  perkawinan  dengan  Aisyah  RA  saat  beliau berusia  6  tahun.  Akan  tetapi,  nabi  Muhammad  SAW  tidak  langsung  tinggal serumah dengan Aisyah RA hingga beliau berusia 9 tahun.
Rukun-rukun  yang  harus  dipenuhi  ketika  dilangsungkannya  akad perkawinan  Islam  adalah  harus  ada  bakal  calon  pengantin  laki-laki  dan perempuan, wali nikah dari pihak perempuan, mahar, saksi, dan akad. Khusus untuk syarat yang melekat bagi perempuan adalah 8 :
1. Harus  benar-benar  berjenis  kelamin  perempuan  bukan  yang  lain.  Laki-laki tidak  sah  mengawini  laki-laki  lainnya  atau  banci Musykil yang  tidak  jelas kelaminnya,  laki-laki  atau  perempuan.  Walaupun  sesama  laki-laki  yang dimaksud  ini  saling  mencintai  dan  bersepakat,  tetap  tidak  akad  sah  dan mengikat akad nikah nya.
2. Perempuan yang hendak dikawinkan harus tidak memiliki hubungan mahram dengan  laki-laki  yang  akan  dikawini.  Baik  hubungan  tersebut  adalah hubungan  nasab  dengan  batasan  yang  sudah  ditentukan,  ataupun  ada hubungan radhoah (sesusuan).
Dalam  literatur  fiqih  tidak  didapati  aturan  atau  regulasi  atau  pendapat maupun  anjuran  yang  membuat  batasan  usia  perempuan  yang  boleh dikawinkan.  Jika  membaca  sejarah  yang  terekam  dalam  hadis-hadis  tentang usia perkawinan bagi perempuan, maka akan dapat ditemui fakta bahwa pada masa itu perempuan dikawinkan di usia muda atau anak-anak bukan menjadi masalah.
8 Wahbah Zuhaily, “ Al- Fiqh Al- Islāmy Wa Adillatuhu Juz VII” (Dimasyq: Darul Fikr, 1985).  49

## Wali Nikah dan Kewenangannya
Nikah atau  disebut  perkawinan  –sebutan  dalam  Undang-undang perkawinan– merupakan perbuatan hukum yang dipandang berbeda-beda oleh ulama.  Sebagian  ulama  ada  yang  menganggapnya  bukan  termasuk  kategori ibadah  dengan  alasan  sahnya  perkawinan  orang  kafir.  Ada  pula  yang berpendapat  perkawinan  adalah  salah  satu  bentuk  ibadah  karena  ia  adalah mandat yang ada di dalam ayat-ayat al Quran dan juga dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. 9
Telah  menjadi  pengetahuan  umum  di  Indonesia  tentang  ketentuan perkawinan  yang  akan  dilakukan  perlu  keberadaan  wali  agar  perkawinannya menjadi  sah  menurut  hukum.  Ketentuan  tentang  wali  ini  juga  memiliki beberapa bentuk yang sebagaimana terdapat dalam mazhab-mazhab populer di dunia dan juga di Indonesia, yaitu mazhab Syafii, Maliki, Hanbali, dan Hanafi. Akan tetapi, secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yakni kelompok (mazhab  Syafii,  Maliki,  Hanbali)  yang  mewajibkan  wali  dan  kelompok  yang tidak mewajibkan wali (mazhab Hanafi). 10
Perempuan  yang  akan  melangsungkan  perkawinan,  maka  walinya  harus menanyakan  persetujuannya  apakah  ia  mau  dikawinkan  atau  menolaknya. Apabila  perempuan  ini  sudah  janda,  maka  wajib  untuk  dimintai persetujuannya. Akan tetapi, apabila masih gadis (belum pernah kawin), maka ada  yang  berpendapat  tidak  perlu  dimintai  persetujuan.  Lain  halnya  dengan pendapat  imam  Hanifah  bahwa  persetujuan  perempuan  adalah  mutlak diperlukan, baik perempuan itu janda atau masih gadis. Tanpa persetujuannya, wali tidak boleh mengawinkannya. 11
Adapun  anak-anak  baik  laki-laki  atau  perempuan  tidak  diperlukan persetujuannya.  Namun,  hal  inipun  terdapat  beberapa  pendapat  di  kalangan ulama. Ibnu Syubramah, Abu Bakar al Asham, dan Usma al Butti, berpendapat bahwa  anak  kecil  tidak  boleh  kawin  atau  dikawinkan  hingga  mencapai  umur baligh. Mereka berargumen dengan surat an-Nisa: 6
ٰىَماَتَ يْلا اوُلَ تْ باَو
َحاكِّنلا اوُغَلَ ب اَذِإ َّٰتََّح Maknanya:  “ Dan  ujilah  anak  yatim  itu  sampai  mereka  cukup  umur  untuk kawin .”
Akan tetapi, jumhur ulama (mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali) tidak mensyaratkan  akal  dan baligh dalam  sahnya  perkawinan.  Bahkan  mereka
9 Mausuah al Fiqhiyah , juz 41, 217.
10 Wahbah, al fiqhul Islam wa adillatuhu , juz 7, 187.
11 al-Sarakhsi, Kitab al Mabsuth , juz 5,   2.
berpendapat sah perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah umur (kecil) dan orang gila. 12
Perbedaan  para  ulama  mazhab  tersebut  di  atas  menitik  beratkan  akal sebagai objek yang tidak dijadikan syarat perkawinan. Menurut mazhab Hanafi, seorang  wali  boleh  mengawinkan  laki-laki  atau  perempuan  yang  gila  maupun idiot,  baik  mereka  masih  kecil  atau  sudah  besar/dewasa,  baik  masih perawan/perjaka atau janda/duda. Demikian juga dalam Mazhab Maliki, tetapi jika gilanya kadang-kadang sembuh, maka ditunggu sampai sadar betul untuk meminta  izinnya  dan  tidak  dipaksa.  Sementara  mazhab  Syafii  berpendapat bahwa orang yang gila baik ia besar atau masih kecil hanya boleh dikawinkan jika  memang  ia  memiliki  hajat  dalam  perkawinan  tersebut.  Adapun  yang bertindak  sebagai  wali  adalah  Ayah  atau  Kakek  saja.  Apabila  keduanya  tidak ada, maka pemerintahlah yang mengambil alih fungsi tersebut.
Ayah dan Kakek dapat mengawinkan perempuan gila baik ia masih kecil atau sudah besar apabila mereka (ayah/kakek) melihat ada kemaslahatan dalam hal  itu.  Apabila  jika  anak  tersebut  belum  dikawinkan  hingga  dewasa,  maka pemerintah  dapat  mengawinkannya  jika  dinilai  ada  kepentingan  bagi  si  anak. Mazhab  Hanbali  berpendapat  jika  anak  yang  gila  memiliki  ketertarikan terhadap  laki-laki  yang  diketahui  melalui  ucapannya  atau  perilakunya,  maka wali  boleh  mengawinkannya  dengan  tujuan  agar  tidak  terjadi  kerusakan  pada diri anak. 13
Selain  wilayah  kewenangan  wali  untuk  mengawinkan  orang  yang  tidak sempurna  akalnya  baik  anak-anak  atau  besar,  terdapat  juga  perbedaan pendapat  tentang  kewenangan  mengawinkan  perempuan  yang  masih  dalam kondisi gadis dan perempuan yang dalam status sudah janda. Menurut mazhab Hanafi  anak  perempuan  yang  sudah  baligh  dan  sempurna  akalnya  (tidak gila/idiot), maka ia telah memiliki hak untuk mengatur kehidupannya di bidang harta dan perkawinan. Ia tidak bisa lagi dikawinkan secara paksa ( ijbar ) baik ia masih  perawan  ataupun  janda.  Sedangkan  menurut  mazhab  Syafii,  hanya perempuan  janda  dan  berakal  (tidak  gila/idiot)  yang  tidak  boleh  dikawinkan secara ijbar . 14

## Kewenangan Wali dalam Undang-undang Perkawinan
Dalam pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia tidak ada ketentuan dengan rinci tentang kewenangan wali. Pada
12 Wahbah, Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu , juz 7,   179.
13 Ibid.,   184.
14 Ibid., 189-190.
pasal  tersebut  tercantum  pokok-pokok  bahwa  perkawinan  bisa  dilaksanakan jika  mendapat  persetujuan  mempelai  dan  orang  tua  atau  wali.  Apabila mempelai  dan  wali  sama-sama  sepakat,  tetapi  mempelai  masih  belum  cukup umur, maka wali dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan. Hal yang senada juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 s.d. pasal 23. Peraturan-peraturan  tersebut  memberikan  kewenangan  kepada  wali  yang berhak untuk mengawinkan anak sepanjang syarat umur minimal terpenuhi.
Negara  memberikan  kewenangan  kepada  Pengadilan  untuk  memberikan dispensasi  kepada  anak  (di  bawah  umur)  laki-laki  atau  ayah/wali  anak  (di bawah  umur)  perempuan  hendak  kawin,  tetapi  umurnya  tidak  mencukupi batas  minimal.  Ada  3  fase  batas  umur  dibolehkannya  perkawinan dilangsungkan di Indonesia. Fase pertama, sebelum diberlakukannya Undang- undang  nomor  1  tahun  1974.    Saat  itu  regulasi  perkawinan  diatur  dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, serta Undang-undang nomor 32 tahun 1954. 15 Kedua Undang-undang ini  mengatur  tata  cara  pencatatan  Perkawinan,  Talak,  dan  Rujuk  saja  serta pemberlakuannya di Jawa-Madura dan Luar Jawa-Madura. Di dalamnya sama sekali  tidak  mengatur  tentang  batas  usia  dibolehkannya  kawin.  Fase  kedua, setelah  diberlakukannya  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  Tentang Perkawinan.  Di  dalam  Undang-undang  ini  mengatur  lebih  banyak  tentang perkawinan  bukan  saja  bagi  orang  Islam  melainkan  bagi  non-Islam.  Melalui peraturan ini baru dimunculkan dan diberlakukan ketentuan pembatasan umur minimal untuk dilakukannya perkawinan, yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19  tahun  bagi  laki-laki.  Jika  kurang  dari  batas  itu,  maka  wajib  mendapat penetapan  Dispensasi  dari  Pengadilan  terlebih  dahulu.  Fase  ketiga,  setelah diberlakukannya  Undang-undang  nomor  16  tahun  2019  Tentang  Perubahan Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Dalam  Undang- undang  ini  ditentukan  bahwa  umur  dibolehkannya  kawin  bagi  laki-laki  dan perempuan  adalah  19  tahun.  Dibuatnya  Undang-undang  ini  adalah  dalam rangka mentaati isi putusan Mahkamah Konsitusi nomor 22/PUU-XV/2017, dalam  putusan  ini  pembuat  Undang-undang  diberi  tempo  3  tahun  untuk melakukan  perubahan  terhadap  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974, khususnya tentang batas usia 16 tahun bagi perempuan. 16

## Pedoman Bagi Hakim
Tuntutan  sebagai  Hakim  adalah  mampu  mengenal,  mendalami,  dan
15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946
16 Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PUU-XV/2017
memahami  nilai-nilai  dan  aturan-aturan  yang  hidup  dan  berlaku  di  tengah masyarakat.  Spirit  ini  termaktub  dalam  Undang-undang    Nomor  48  Tahun 2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Hal  ini  tidak  lain  bertujuan  dengan kekuasaan  kehakiman  dapat  menghadirkan  fungsi  hukum  dan  tegaknya keadilan bagi masyarakat.
Hakim  adalah  organ  negara  yang  akan  disorot  oleh  masyarakat  karena ialah  „benteng  terakhir‟  tegaknya  keadilan.  Para  pencari  keadilan  sangat mengharapkan hal ini benar-benar terwujud. Hakim yang didambakan adalah hakim yang memiliki profesionalisme dan integritas yang baik antara keilmuan dan akhlak.
Dalam  menyelesaikan  perkara-perkara  permohonan  Dispensasi  Kawin Hakim tetap dituntut mandiri, bebas dari tekanan, dan imparsial. Terdapat 10 karakter  yang  harus  tertanam  dalam  diri  Hakim  sebagaimana  tertulis  dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yaitu: “Berperilaku Adil, Berperilaku Jujur,  Berperilaku  Arif  dan  Bijaksana,  Bersikap  Mandiri,  Berintegritas  Tinggi, Bertanggung  Jawab,  Menjunjung  Tinggi  Harga  Diri,  Berdisiplin  Tinggi, Berperilaku Rendah Hati, Bersikap Profesional.” 17
Selain pedoman umum sebagaimana disebut di atas, ada pedoman khusus yang  diterbitkan  oleh  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (MARI),  yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019  Tentang  Pedoman  Mengadili  Dispensasi  Kawin.  PERMA  ini  menjadi pedoman  bagi  yang  berkepentingan  dalam  Dispensasi  Kawin,  terutama  bagi para  Hakim.  Dengan  adanya  PERMA  ini  diharapkan  ada standart baku  yang dipedomani  baik  bagi  peradilan  umum  ataupun  peradilan  agama.  Dengan adanya pedoman baku ini, masyarakat akan bisa mengukur dan menilai secara mandiri bagaimana posisi dan kedudukannya dalam perkara Dispensasi Kawin. Penetapan  Dispensasi  Kawin  akan  minim  disparitas  pertimbangan  karena dalam PERMA ini sangat detil mengatur apa saja yang harus dipertimbangkan dalam  menangani  perkara  Dispensasi  Kawin.  Peraturan  ini  merupakan terbosan  hukum  yang  dibuat  oleh  Mahkamah  Agung  RI  setelah  sekian  lama Hakim menangani perkara ini tanpa panduan khusus.
PERMA  Nomor  5  tahun  2019  berisikan  7  bab  dan  21    Pasal.  Secara umum dalam PERMA ini dapat dikelompokkan 3 tema pokok, yaitu tentang asas,  administrasi,  dan  teknis  pemeriksaan  perkara  Permohonan  Dispensasi Kawin.  Sebelum  diterbitkan  PERMA  ini  Hakim  Pengadilan  Agama
17 KMA/104A/SK/XII/2006  tanggal  22  Desember  2006,  tentang  Pedoman  Perilaku  Hakim  dan Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  215/KMA/SK/XII/2007  tanggal  19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.
berpedoman  pada  asas-asas  yang  lebih  universal,  seperti  asas  keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan adanya PERMA ini bukan berarti asas-asas  yang  biasa  dipakai  diabaikan,  tetapi  lebih  menguatkan  dan memperjelas setiap langkah yang ditempuh oleh Hakim pemeriksa.
Asas-asas yang ada dalam PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 2, adalah: “Kepentingan  terbaik  bagi  anak,  Hak  hidup  dan  tumbuh  kembang  anak, Penghargaan  atas  pendapat  anak,  Penghargaan  atas  harkat  dan  martabat manusia,  non-diskriminasi,  Kesetaraan  gender,  Persamaan  di  depan  hukum, Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian hukum.” 18
Adapun untuk bagian ketentuan administrasi tidak menyulitkan dan padat dipahami masyarakat karena hanya menyertakan fotokopi dokumen-dokumen yang  sudah  dimiliki.  Kemudian  bagian  tentang  teknis  mengadili  terdapat ketentuan yang cukup progresif, yaitu tertuang dalam pasal 10 sampai dengan pasal 18. Ketentuan pemeriksaan dalam persidangan yang harus dilakukan oleh Hakim adalah:
a. Memberi  kesempatan  untuk  menghadirkan  anak  yang  hendak  dikawinkan dan  orang  tua/wali  yang  bersangkutan.  Apabila  tidak  hadir,  maka  perkara permohonan  Dispensasi  Kawin  yang  sudah  dijukan  tidak  dapat  diterima dalam persidangan
b. Menggunakan  tata-bahasa  yang  mudah  dipahami  dan  tidak  mengenakan atribut toga sidang
c. Memberikan  pemahaman  kepada  calon  pasangan  suami/istri  dan  orang tua/wali  tentang  risiko  pendidikan  yang  terhambat,  kesehatan  reproduksi yang belum siap, dan potensi kekerasan-perselisihan dalam rumah tangga
d. Mendengarkan keterangan dari orang tua/wali dan calon pengantin. Apabila upaya ini tidak jalankan, maka penetapan tersebut akan batal demi hukum
e. Hakim  dapat  meminta  rekomendasi  dan  masukan  dari  tenaga  ahli  yang berkompeten  menangani  kebutuhan  anak,  seperti  psikolog,  tenaga kesehatan, dan lain sebagainya
f. Hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum terkait  dan  kearifan  lokal  serta  esensi  keadilan  yang  hidup  di  khalayak masyarakat
Dari  uraian  tentang  3  tema  pokok  dalam  PERMA  nomor  5  tahun  2019 tampak  upaya  serius  dari  Mahkamah  Agung  RI  untuk  memberikan kemaslahatan  dalam  setiap  penetapan  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim. Kewenangan  Mahkamah  Agung  RI  menerbitkan  PERMA  (Peraturan
18 PERMA nomor 5 tahun 2019 pasal 2
Mahkamah  Agung)  yang  merupakan  delegasi  dari  badan  legislatif.  Delegasi kewenangan ini ditujukan agar dapat mengisi hukum yang kosong yang tidak senantiasa dapat dicukupi oleh Undang-undang. Oleh karenanya PERMA yang diterbitkan  memberikan  ruang  gerak  tambahan  bagi  hakim  dan  pihak-pihak yang terkait agar kebutuhan akan hukum dapat segera terpenuhi. 19

## Menakar Pembatasan Usia Minimum Perkawinan Menggunakan Teori Maqasid Syariah Al Syatibi
Al-Syatibi adalah ulama kesekian dari rentetan ulama yang membahas tentang Maqasyid Syariah. Secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut 20 :
1. Imam al Haramayn al Juwayni (wafat tahun 478 H) Imam  Juwayni  memiliki  nama  lengkap  Abu  al  Maali  Abdul  Malik  bin
Abdillah  bin  Yusuf  al  Juwayni.  Beliau  secara  jelas  menyebu  bahwa seseorang  hanya  mampu  menetapkan  hukum  apabila  ia  telah  mampu memahami  maksud  dari  ditetapkannya  syariat.  Imam  Juwayni  lah  ulama yang meletakkan pondasi maqashid syariah, yakni dhoruriyat, Hajiyyat, dan tahsiniyat.
2. Imam al Ghazali (wafat tahun 505 H)
Imam  al  Ghazali  adalah  murid  dari  Imam  al  Juwayni.  Beliau meneruskan  pemikiran  gurunya.  Beliau  menyatakan  bahwa  penetapan hukum  yang  terkait  muamalah  harus  memperhatikan  illat  yang  selaras dengan  maqashid  syariah.  Selain  itu  beliau  juga  menyatakan  bahwa kemaslahatan selalu berorientasi dalam 5 hal, yaitu: “ memelihara agama, jiwa, akal,  keturunan  dan  harta ”.  Setiap  produk  hukum  yang  mengakomodir  5 prinsip  tersebut  adalah  maslahat,  sedangkan  yang  tidak  mengakomodir kelimanya adalah mafsadah yang harus dihindari bahkan ditolak.
3. Imam al Izzuddin bin Abdusalaam (wafat tahun 660 H) Menurut  Beliau,  kemaslahatan  harus  dieratkan  dengan  3  rangakaian skala  prioritas,  yakni dhoruriyyat , hajiyyat ,  dan takmiliyat /tatimmat.  Selain  itu beliau menyampaikan bahwa setiap produk ketentuan hukum harus memuat du jenis kemaslahatan, maslahat dunia dan akhirat.
4. Imam Al-Syatibi (wafat tahun 790 H) Setelah  ketiga  ulama  besar  di  atas,  maka  muncullah  nama  imam  al- Syatibi,  pada  abad  ke  delapan  hijriyah  dengan  karya  monumentalnya  al-
19 Agus  Satory  Hotma  Pardomuan  Sibuea,  “Problematika  Kedudukan  Dan  Pengujian  Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan,” PALAR (Pakuan Law Review) 06, no. 1 (2020): 1–27.
20 Musolli Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer,” AT- TURAS: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 1 (2018): 60–81.
Muwafaqat  fi  Usul  al-Syariah  yang  menjadi  pertanda  awal  perkembangan orientasi  kajian  mengenai  ushul  fiqh,  utamanya  mengenai  konsep  Maqasid Syariah.”
Abu  Ishaq  Ibrahim  ibn  Musa  bin  Muhammad  al-Lakhami  al-Garnati  al- Syathibi  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  nama  imam  al-Syatibi 21 adalah merupakan  seorang  ulama  Malikiyah  (pengikut  madzhab  Imam  Malik)  ahli ushul  fiqh,  Bahasa  Arab,  tafsir  dan  hadis  pada  masanya.  Beliau  wafat  di Granada yang merupakan salah satu kota di Spanyol pada tanggal 8 Syaban 790 H/1388  M  di  Granada,  sedangkan  untuk  tempat  dan  tahun  kelahirannya sampai  saat  ini  sejarawan  masih  berdebat  mengenai  hal  tersebut.  Sebagian mengatakan  al-Syathibi  lahir  pada  tahun  730H  dan  Sebagian  lain  pada  tahun 720H.”
Sampai  saat  ini,  latar  belakang  keluarga  imam  al-Syatibi  belum  diketahui. Akan tetapi jika melihat gelar nama al-Syatibi yang ada pada namanya adalah merupakan  penisbatan  dari  tempat  kelahiran  nenek  moyangnya,  yaitu  Xativa (Syatibat,  bahasa  Arab),  sebuah  wilayah  terletak  sebelah  timur  Andalucia. 22
Akan  tetapi,  kemungkinan  besar  imam  al-Syatibi  tidak  lahir  di  Xativa  karena puluhan tahun sebelum kelahirannya kota Xativa berada dalam kekuasaan raja Uraqun  Spanyol  pada  1239  M,  sehingga  pada  ahli  sejarah  memberikan kesimpulan bahwa beliau lahir dan tumbuh besar di Grananda.”
Catatan  mengenai  pengembaraan  imam  al-Syathibi  dalam  mencari  ilmu, tidak ada keterangan yang pasti mengenai hal tersebut sebagaimana tanggal dan tempat kelahiran beliau. 23 Akan tetapi, para ahli sejarawan berpendapat bahwa imam  al-Syathibi  sekalipun  tidak  pernah  keluar  dari  kota  Granada  walaupun untuk  sekedar  menunaikan  haji.”Imam  Syatibi  tumbuh  dan  mendapatkan edukasinya  di  Granada  yang  kala  itu  adalah  ibu  kota  dari  kerajaan  Nashr, Spanyol. Ketika Syatibi masih remaja, di sana diperintah oleh Raja Muhammad V al Ghany Billah.
Kondisi  tersebut  sangat  mendukung  bagi  Syatibi  untuk  mengembangkan potensi akademisnya. Ia dengan sungguh-sungguh belajar tentang metodologi dan hakikat ( wasail dan maqashid ). Imam Syatibi belajar bahasa Arab dari  Abu Abdillah  Muhammad  ibn  Fakhkarn  Al-Biri,  Abu  Qasim  Muhammad  ibn Ahmad  Al-Syatibi,  dan  Abu  Ja ‟ far  Ahmad  Al-Syaqwari.  Kemudian  ia mempelajari  dan  mendalami  ilmu  hadits  dari  Abu  Qasim  ibn  Bina  dan
21 Fathur  Rohman,  “ Maqasid  Syariah  dalam  Perspektif  al-Syatibi,” E-Jurnal:  ISTIDAL  Jurnal  Studi Hukum Islam Vol. 4 No. 2 ISSN: 2356-0150 (Desember 2017), 164
22 Ahmad Raisuni, Nazariyyat al-Maqasih Inda al-Syatibi , (Herndon-Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995), 109
23 Ibid, 109
Syamsuddin Al-Tilimsani. Sementara untuk ilmu filsafat atau kalam, ia belajar dari  Abu  Ali  Mansur  Al-Zawawi.  Adapun  ilmu  tentang  ushul  fiqih,  ia mempelajari  dari  Abu  Abdillah  Muhammad  ibn  Ahmad  Al-Miqarri  dan  Abu Abdillah  Muhammad  ibn  Ahmad  Al-Syarif  Al-Tilimsani.  Termasuk  ilmu sastra/bahasa dari Abu BakarAl-Qarsyi Al-Hasymi. 24
Sebelum Al-Syatibi menerangkan apa perihak maqashid al-syari’ah, imam al- Syatibi  memberikan  penjelasan  pendahuluan  perihal ta’lil  al-syari’ah (sebab/alasan  hukum).  Menurutnya  syariat  (Allah  swt.)  menetapkan  suatu hukum semata-mata untuk kebaikan manusia sebagai hamba-Nya ketika hidup di  dunia  maupun  setelah  di  kehidupan  akhirat  nanti.  Imam  al-Syatibi  juga menuturkan  bahwa  penelitian  hukum  yang  telah  dilakukannya  dapat membuktikan ditetapkannya hukum oleh syariat adalah demi kebaikan hamba- Nya.  Proses  penentuan  alasan  ( illat )  hukum  ini,  diterapkan  terhadap  semua produk hukum secara rinci.
Menurut  al-Syatibi  bahwa muatan  maqasid al-syari‟ah atau  tujuan hukum adalah  demi  kebaikan  ummat  manusia.  Upaya  memahami  maqasid  al-syariah menempati bagian yang sangat besar dalam karya al-Syatibi. Teori Maqasid al- syariah  senantiasa  mewarnai  corak  pembahasannya  di  dalam  keempat  jilid buku karyanya ( al-Muwafaqat ). Imam Al-Syatibi menekankan bahwa kandungan hukum seluruh ayat-ayat al Quran terdapat maksud dan tujuan dan Syari’ untuk memberikan kebaikan (maslahat) kepada manusia. 25
Apabila  unsur-unsur  yang  meliputi  ”penjagaan  Agama,  jiwa,  keturunan, akal  dan  harta”,  dipelihara  dan  diwujudkan,  maka  kemaslahatan  yang diharapkan  akan  bisa  direalisasikan. 26 Dalam  usaha  mewujudkan  dan memelihara  lima  unsur  pokok  itu  al-Syatibi  membaginya  menjadi  3  bagian. Sebagaimana  yang  telah  diketahui  bahwa  imam  Al-Syatibi  mengklasifikasikan kebutuhan  dasar  menjadi  3  tingkatan,  yaitu dhoruryyat,  hajiyat, dan tahsiniyat .
Mengenai  penjagaan  Agama,  jiwa,  keturunan,  akal  dan  harta,  digolongkan menjadi bagian dari dhoruriyyat.
Kelima  kategori  tersebut  bersifat  kumulatif  bukan  alternatif,  sehingga kelima hal tersebut harus ada agar kebutuhan dhoruriyyat bisa terpenuhi. Tanpa adanya  kehidupan  (keselamatan  nyawa),  akal  yang  sehat,  keturunan  yang terjaga  dari  hal  buruk  menurut Syari’ ,  dan  kecukupan  harta,  maka  akan  sulit
24 Melis, “Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi,” Islamic Banking 2, no. 1 (2016): 51– 62.
25 Al-Muwafaqat I, 6-7
26 Lima  unsur  pokok  di  atas,  dalam  literatur-literatur  hukum  Islam  lebih  dikenal  dengan  Ushul  al- Khamsah dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
memenuhi  kewajiban-kewajiban  yang  dibebankan  oleh Syari’ ,  dalam  hal  ini adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan.
Adapun  kebutuhan Hajiyat adalah  mempermudah  terlaksananya kebutuhan Dhururiyyat .  Sebagai  gambaran  implementasi  akan  hal  ini  adalah keringanan  atau rukhsoh yang  diberikan  dalam  pelaksanaan  shalat  dan  puasa. Bagi  yang  tidak  mampu,  maka  ada  mekanisme  lain  sebagai  penggugur kewajiban. Dengan demikian seorang mukallaf akan dapat melaksanakan segala kewajiban dengan nyaman.
Sedangkan  kebutuhan Tahsiniyat merupakan  sesuatu  yang  tidak  harus dipenuhi.  Pada  tingkatan  ini  yang  ditekankan  lebih  kepada  nilai  estetika kehidupan.  Misalnya  berhias  secara  layak  ketika  pergi  ke  Masjid, memperbanyak ibadah sunnah, dan tidak boros dalam bermuamalah. 27
Dalam upaya memahami pergerakan dan pergeseran dunia hukum Islam, pengategorian  yang  dibuat  yang  dilakukan  oleh  al-Syatibi  menjadi  3  bentuk maqashid bisa juga digolongka menjadi 2 bagian. Beliau memang tidak secara jelas  menyebut  2  pembagian  ini.  Akan  tetapi,  dari  arah  pemikirannya  yang bermaksud mengedepankan kemaslahatan bagi subjek hukum. Arah pemikiran atau  orientasinya  pendapat  hukumnya  adalah  selalu  mengarah  kepada kemaslahatan  dunia  dan  kemaslahatan  akhirat, Al-Mashalih  al-Dunyawiyah (tujuan  kebaikan  duniawi)  dan Al  Mashalih  al-Ukhrawiyah (tujuan  kebaikan ukhrowiy).
Pembagian  maqasid  ke  dalam  maqasid  yang  berorientasi  kebaikan  dunia dan  kebaikan  akhirat  dimaksudkan  oleh  beliau,  imam  al-Syatibi,  sebagai penegas  bahwa  Islam  adalah  agama  yang  kompleks,  agama  yang  mengatur seluruh  lini  kehidupan  manusia.  Di  samping  itu  untuk  sebagai  penanda  bagi pemikir  hukum  ( mujtahid )  agar  tidak  menyentuh  dan  mengutak-atik  wilayah yang sudah baku dan hanya menyentuh wilayah-wilayah yang dapat “diijtihadi” demi menemukan hukum baru sesuai dengan kebutuhan manusia di zamannya sendiri. 28
Dalam  fiqih  munakahat  yang  telah  disinggung  pada  bagian  awal, menjelaskan  kedudukan  hukum  asal  perkawinan  dalam  Islam.  Ada  sebagian ulama  Syafiiyah  yang  berpendapat  perkawinan  bukanlah  ibadah,  tetapi  lebih banyak  ulama  yang  berpendapat  perkawinan  adalah  juga  merupakan  ibadah. Pada  asalnya  perkawinan  dalam  Islam  adalah  boleh  (mubah),  kemudian  akan
27 Hamsah  Hudaf  Agung  Kurniawan,  “ Konsep  Maqasid  Syari’ah  Imam  Asy-Syatibi  Dalam  Kitab  Al- Muwafaqa t” al Mabsut 1 5, no. 1 (2021): 29–38.
28 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syari’ah Menurut al-Syatibi ,  73
berubah-ubah  sesuai  dengan  kondisi,  keadaan,  konteks  yang  meliputi  subjek Hukum.
Dalam  Islam  ada  dikenal  5  macam  status  hukum,  yaitu  wajib,  sunnah, mubah, makruh, dan haram. 29 Demikian pula perkawinan akan dapat berubah menjadi 5 status hukum. Perkawinan menjadi wajib manakala si pelaku/subjek hukum memiliki keinginan berhubungan seks dan ia mampu memberi nafkah dan bertanggung jawab atas akibat hukum dari sebuah perkawinan. Apabila ia tidak  dapat  menyalurkan  kebutuhan  biologisnya,  kemudian  ia  khawatir  akan terjadi  perzinahan,  maka  bagi  orang  tersebut  berada  di  posisi  „wajib‟  untuk melangsungkan perkawinan.
Perkawinan  dapat  menjadi  sunnah  apabila  subjek  hukum  memiliki kemampuan  untuk  bertanggung  jawab  akan  konsekuensi  hukum  dan  lain sebagainya pasca perkawinan, tetapi ia masih merasa secara terukur  bahwa ia mampu menahan diri dari perbuatan  zina ataupun yang  mendekati  zina (hal- hal seduktif). Oleh karena itu, para ulama berpendapat bagi orang yang dalam keadaan seperti ini dianjurkan untuk melangsungkan perkawinan.
صلى الله عليه وسلم الله  ُل وُسَر اَنَل  َلاَق  َل اَق الله ِدْبَع  ْنَع اَبَّشلا  َرَشْعَم  َيَ
ُكْنِم َعاَطَتْسا ِنَم  ِب ُم َّوَزَ تَ يْلَ ف َةَءاَبْلا ُّضَغَا ُهَّنِاَف ُج ِرَصَبْلِل ْرَفْلِل ُنَصْحَاِّو ِب ِهْيَلَعَ ف ْعِطَتْسَي َلَ ْنَمَو ِج ُهَّنِاَف ِمْوَّصلا اَجِو ُهَل
ء
Maknanya: “ Dari Abdillah berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami, hai para  pemuda  barang  siapa  diri  kalian  mampu  untuk  menikah,  maka nikahlah,  sesungguhnya  nikah  itu  dapat  menundukkan  pandangan  dan menjaga  kehormatan,  sedang  bagi  yang  belum  mempunyai  kemampuan menikah  agar  menunaikan  ibadah  puasa,  sebab  puasa  dapat  menjadi penawar nafsu sahwat .”
Perkawinan  dapat  dihukumi  sebagai  perbuatan  yang  mubah  manakala dilakukan dengan tidak didorong oleh kekhawatiran berbuat keji dan tidak pula karena didorong oleh keinginan yang kuat. Inilah yang berlaku secara umum di tengah masyarakat, sehingga para ulama bersepakat menghukumi mubah akan perkawinan yang seperti ini. Hukum mubah ini juga diperuntukkan bagi subjek hukum yang dalam kondisi di ambang keraguan apakah ia akan melangsungkan perkawinan  atau  tidak.  Misalnya  punya  keinginan,  tetapi  ia  ragu  akan kemampuan tanggung jawabnya. Demikian juga ia sudah mempunyai potensi
29 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian , ed. Wildan, 2nd ed. (Bantul: Ladang Kata, 2020). 52-57
kemampuan,  tetapi  ia  belum  memiliki  dorongan  yang  kuat  untuk  melakukan perkawinan.
Kondisi  hukum  selanjutnya  adalah  makruh.  Perkawinan  dapat  menjadi makruh  manakala subjek hukumnya  memiliki  kemampuan di  bawah rata-rata kebutuhan  pasangannya.  Misalnya  dari  penghasilan  yang  pas-pasan  atau  di bawah  standar  minimum  hidup  pasangannya.  Bisa  juga  dari  kemampuan biologis yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasangannya. Jika subjek hukum dalam kondisi seperti itu kemudian dia tetap melangsungkan perkawinan akan membuka peluang lebih besar akan terjadinya hal-hal yang kurang disukai oleh pasangannya.
Kondisi  hukum  yang  kelima  adalah  Haram.  Perkawinan  akan  menjadi haram dilakukan apabila si pelaku/subjek hukum tidak memeliki kemampuan untuk  melaksanakan  kewajibannya.  Ini  tidak  hanya  dibebankan  kepada  salah satu  jenis  kelamin  saja,  tetapi  kepada  laki-laki  dan  perempuan  yang  akan melakukan  perkawinan.  Misalnya  laki-laki  tidak  mempunyai  sumber penghasilan  sehingga  sama  sekali  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  dasar kehidupan,  yaitu  penyediaan  tempat  tinggal,  pakaian  penutup  aurat,  dan makanan yang sehat dan wajar demi menopang kehidupan. Bisa juga salah satu baik laki-laki atau perempuan tidak bisa sama sekali melakukan hubungan seks yang  tentunya  akan  menghambat  esensi  perkawinan  itu  sendiri.  Apabila dipaksakan perkawinan dengan kondisi  seperti ini, makan yang  terjadi adalah keteraniayaan  salah  satu  pasangan,  atau  bahkan  keduanya  hidup  dalam kesukaran dan penderitaan.
Dalam  penentuan  lima  macam  hukum  akan  perkawinan  sebagaimana terurai  di  atas  nampak  sekali  akan  dominasi  logika  maqashid  syariah  dalam menentukan  maslahat  atau  kebaikan  yang  hendak  di  capai  dalam  ikatan perkawinan. Kelima kondisi hukum tersebut bisa diuraikan dengan pendekatan risk-reward sebagaimana yang sering digunakan dalam manajemen risiko dalam ilmu modern. Apabila risk-reward adalah 2:0, akan menjadi Haram. Apabila risk- reward adalah 1:0, akan menjadi makruh. Apabila risk-reward 1:1, akan menjadi mubah.  Apabila risk-reward 0:1  akan  menjadi  sunnah.  Apabila risk-reward 0:2 akan menjadi wajib.
Dalam pembahasan maqashid syariah imam Al-Syatibi senantiasa berupaya sekuat  tenaga  untuk  mengurai  dan  merinci  satu  persatu  komponen  terkait perbentukan  hukum  dikaitkan  dengan  kepentingan  duniawi  dan  ukhrowi. Seberapa  besar  hasil  duniawi  dan  ukhrowi  yang  hendak  dicapai  oleh  pelaku (subjek hukum). Kemudian dilanjutkan dengan konstantir dan kualifisir unsur-
unsur yang dapat memenuhi lima kriteria penjagaan ( al hifdz ), hifdz al diin, hifdz al nafs, hifdz al aql, hifdz al maal, dan hifdz al nasl.
Dalam  ketentuan  PERMA  nomor  5  tahun  2019  terdapat  asas-asas  yang harus dipatuhi oleh hakim pemeriksa perkara, yaitu:
a. Kepentingan terbaik bagi anak
b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak
c. Penghargaan atas pendapat anak
d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
e. Non-diskriminasi
f. Kesetaraan gender
g. Persamaan di depan hukum
h. Keadilan
i. Kemanfaatan
j. Kepastian hukum
Asas  pertama  tentang  “kepentingan  terbaik  bagi  anak”,  Hakim  haru  bisa mengidentifikasi  kepentingan  apa  saja  yang  dibutuhkan  oleh  si  anak,  bukan kepentingan  yang  diinginkan.  Kerap  kali  terjadi  dalam  Permohonan  tertulis yang  diajukan,  belum  dibedakan  antara  kepentingan  dan  keinginan.  Sehingga sering  kali  wali/orang  tua  mengedepankan  keinginan  anak  walau  harus mengorbankan  kepentingan.  Asas  kedua  tentang  “Hak  hidup  dan  tumbuh kembang anak” ditujukan agar Hakim betul-betul menakar apakah perkawinan yang  nantinya  akan  dilakukan  tidak  menghalangi  hak  hidup  anak    dan menghambat  tumbuh  kembang  anak.  Bisa  jadi  setelah  perkawinan  si  anak justru  tidak  sempat  mencukupi  kebutuhan  nutrisi  tubuhnya  karena  sibuk mengurus keluarga barunya.
Asas yang ketiga “Penghargaan atas pendapat anak” merupakan asas yang harus  dipahami  dan  dilakukan  tidak  saja  oleh  Hakim,  tetapi  juga  oleh  orang tua/wali  si  anak.  Oleh  karenanya,  di  pasal-pasal  selanjutnya  dalam  PERMA nomor  5  tahun  2019  harus  dihadirkan  anak  yang  hendak  dikawinkan  dan orang  tua/wali  yang  bersangkutan  untuk  didengar  pendapat  dan  keterangan- keterangan terkait. Apabila tidak hadir, maka perkara permohonan Dispensasi Kawin yang sudah diajukan tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam  realitas  di  persidangan  kadang  ditemukan  perbedaan  pendapat  yang bertolak belakang antara anak dan wali/orang  tua. Si anak ingin  melanjutkan sekolah  yang  lebih  tinggi,  sementara  orang  tua/wali  ingin  segera  anaknya melangsungkan perkawinan.
Asas  keempat  adalah  “Penghargaan  atas  harkat  dan  martabat  manusia” mengharuskan  Hakim  lebih  lembut  dalam  melakukan  pemeriksaan  perkara
dispensasi  perkawinan.  Dalam  pasal  ainnya  di  PERMA  nomor  5  tahun  2019 Hakim pemeriksa Dispensasi Perkawinan hanya dilakukan oleh Hakim tunggal, bukan lagi hakim majelis sebagaimana pemeriksaan perkara perdata lainnya. Di samping  itu  Hakim  tidak  diperkenankan  menggunakan  baju  Toga  Sidang. Dengan kondisi hakim tunggal dan tidak mengenakan Toga sidang diharapkan si  anak  tidak  merasa  takut  dan  tertekan  sepanjang  jalannya  persidangan sehingga  ia  bisa  mengutarakan  kehendak  maksudnya  dalam  perkara  yang sedang dijalaninya.
Asas kelima adalah “non-diskriminasi” standar baku umum bahwa Hakim harus  memperlakukan  sama  semua  orang  di  hadapan  hukum.  Hakim  tidak boleh memperlakukan berbeda setiap anak yang menjadi subjek dalam perkara permohonan  dispensasi  kawin,  misalnya  karena  berasal  dari  keluarga  orang terpandang dan kaya. Dalam risalah Umar bin Khattab yang populer ditulikan bahwa seorang Hakim harus memperlakukan secara sama siapapun di hadapan hukum  sehingga  orang  yang  kaya/berkuasa  tidak  akan  mengharapkan kecurangan Hakim dan orang miskin/lemah tidak berputus asa akan keadilan Hakim. 30
Asas  keenam  adalah  “kesetaraan  jender”  yang  mengharuskan  Hakim pemeriksa  perkara  Dispensasi  Kawin  memiliki  rasa  sensitif  terhadap  hal  ini. Jaman  sudah  bergulir  jauh  sejak  al  Quran  diturunkan  pertama  kali.  Peran, kedudukan, dan kontribusi perempuan sudah nyaris seimbang dengan laki-laki bahkan  ada  yang  sanggup  melampaui.  Dengan  asas  ini  hakim  tidak  boleh memandang  lemah  calon  istri  yang  hendak  dimintakan  dispensasi perkawinannya.  Anak  laki-laki  dan  perempuan  sama  harus  ditakar kemampuannya terlebih dahulu di tahap konstantir ketika pemeriksaan perkara yang dilanjutkan dengan pembuktian.
Asas ketujuh adalah “Persamaan di depan hukum” sangat senafas dengan konten yang ada di dalam Risalah Umar. Dunia peradilan masa lalu tidak dapat dipungkiri  ada  indikasi  bias  gender  dalam  proses  penanganan  perkara.  Oleh karenanya,  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  menerbitkan  PERMA nomor  3  tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan Berhadapan  Dengan  Hukum.  Dalam  proses  analisisnya  yang  dimulai  sejak pemeriksaan  awal  hingga  merumuskan  putusan,  seorang  Hakim  pemeriksa perkara  Dispensasi  kawin  harus  mengidentifikasi  dan  memahami  pembagian kerja  dan  peran  laki-laki  dan  perempuan,  yang  dalam  hal  ini  mereka  masih
30 Aah Tsamrotul Fuadah, Huku Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khatab , 2nd ed. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019).   195
anak-anak  di  bawah  umur,  dengan  memperhatikan  faktor  sosial,  pendidikan, dan budaya setempat. 31
Asas  kedelapan  hingga  kesepuluh  adalah  “keadilan,  kemanfaatan, kepastian  hukum”.  Ini  adalah  ruh  dari  setiap  putusan  dan  penetapan  Hakim yang  dijatuhkannya.  Keadilan  adalah  nilai  sulit  dinilai  karena  ia  bentuknya abstrak  dan  tidak  bisa  diukur  dengan  angka  deret.  Namun,  adanya  keadilan dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  pencari  keadilan  manakala  putusan  atau penetapan  terkait  dispensasi  kawin  dapat  memberikan  manfaat,  misalnya secara ekonomi, manfaat kesehatan, manfaat pendidikan, dan lain sebagainya. Begitu  juga  keadilan  bisa  dirasakan  manakala  putusan/penetapan  yang dijatuhkan  memiliki  kepastian  hukum.  Dengan  adanya  penetapan  yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin, maka anak-anak di bawah umur yang akan melakukan perkawinan akan dapat melangkah ke tahap selanjutnya dan dapat melakukan tindakan hukum lainnya pasca perkawinannya. Demikian juga  bila  permohonan  dispensasi  kawin  yang  diajukan  ditolak  oleh  Hakim, maka  subjek  hukum  (anak-anak)  akan  memulai  babak  baru  dan  mengakhiri niatnya  untuk  melakukan  perkawinan  hingga  usia  dibolehkannya  melakukan akad perkawinan.
Dari  kesepuluh  asas  yang  dibebankan  oleh  peraturan  kepada  Hakim Pemeriksa  dalam  menangani  perkara  Dispensasi  kawin  dapat  dianggap memenuhi  upaya  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  dua  dimensi,  yaitu kemaslahatan  duniawi  dan  kemaslahatan  ukhrowi.  Hakim  tidak  boleh mengabulkan sebuah permohonan dispensasi kawin jika tidak terbukti bahwa perkawinan  yang  akan  dilakukan  dapat  memberikan  kemaslahatan  duniawi. Boleh  jadi  jika  perkawinan  dipaksakan  agar  terlaksana  hanya  mendapat kemaslahatan  ukhrawi,  yakni  terhindar  dari  dosa  zina.  Akan  tetapi,  mereka (anak-anak)  akan  menjalani  kehidupan  yang  berat.  Akan  banyak  kebutuhan dhoruri yang  tidak  terpenuhi,  misalnya  kesehatan  organ  reproduksi  terancam karena  belum  matang  terpaksa  hamil,  kesehatan  mental  karena  laki-laki  yang masih  di  bawah  umur  harus  menanggung  beban  tanggung  jawab  sebagai suami.
Negara  juga  mengambil  langkah  moderat  yang  akomodatif  dalam menyelesaikan  perkara  perkawinan  anak-anak  di  bawah  umur.  Tidak  bisa dipungkiri ketika anak-anak sudah memiliki perasaan suka kepada lawan jenis yang  kuat,  maka  upaya  melarang  semata  akan  menjadi  bumerang  bagi  orang tua  dan  anak  itu  sendiri.  Pergaulan  seks  bebas  akan  memberikan
31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017
kemadhorotan  yang  lebih  luas  di  tengah  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  orang tua/wali  berbagi  tanggung  jawab  mengurus  rumah  tangga  dengan  si  anak. Tanggung  jawab  sebagai  kepala  rumah  tangga  tidak  dibebankan  seutuhnya kepada  si  anak,  melainkan  orang  tua/wali  juga  turut  wajib  membantu  dan membimbing  mereka.  Sehingga  pengantin  baru  yang  masih  di  bawah  umur, dapat  tetap  bertumbuh  dan  berkembang  secara  normal  dan  wajar  serta  tetap mendapatkan  pemenuhan  hak-hak  dasar  sebagai  manusia,  yaitu  kesehatan, pendidikan,  dan  ekonomi.  Inilah  langkah  negara  memberikan win-win  solution kepada  warganya  sehingga  unsur-unsur  penjagaan  terhadap  agama,  nyawa (kehidupan), harta, akal sehat, dan keturunan dapat terpenuhi guna menggapai maslahat dunia dan akhirat.

## Penutup
Agama Islam adalah agama yang memberikan kemanfaatan dan kebaikan bagi umat manusia baik untuk kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Salah satu  perbuatan  untuk  meraih  itu  adalah  lembaga  perkawinan.  Dari  masa  ke masa pelaksanaan akad-akad perkawinan mengalami perubahan dan modifikasi bentuknya.  Termasuk  dalam  ajaran  Islam  mengalami  modifikasi  terkait pembatasan  umur  minimal  dibolehkannya  melakukan  perkawinan.  Melalui organ-organ  negara,  kebijakan  pembatasan  umur  ini  dilakukan  dan  terapkan terhadap  masyarakat  Indonesia.  Hasilnya  adalah  setiap  laki-laki  atau perempuan  yang  belum  genap  berumur  19  tahun  dilarang  melakukan perkawinan.  Apabila  tetap  ingin  melakukannya,  maka  harus  mendapat persetujuan Pengadilan dalam bentuk Penetapan.
Dalam proses membuat penetapan oleh Hakim di pengadilan, para hakim tersebut harus mentaati prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan oleh negara. Terdapat 10 asas yang harus dipenuhi dalam setiap pemeriksaan perkara yang disidangkan.    Seluruh  10  macam  asas-asas  tersebut  selaras  dengan  5  kaidah dalam maqashid al Syariah yang digagas oleh imam al Syatibi, yaitu hifdz al diin, hifdz  al  nafs,  hifdz  al  aql,  hifdz  al  nasl, dan hifdz  al  maal .  Kesepuluh  asas  dan kelima  kaidah  tersebut  semuanya  berada  dalam  koridor dhorury yang  harus dijaga, dipenuhi, dan dipelihara keberlangsungannya.

## Daftar Pustaka
Aah Tsamrotul Fuadah, Huku Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam  Dalam  Risalah  Qadha  Umar  Bin  Khatab ,  2nd  ed.  (Depok:  PT Rajagrafindo Persada, 2019)
Agus  Satory  Hotma  Pardomuan  Sibuea,  “Problematika  Kedudukan  Dan Pengujian  Peraturan  Mahkamah  Agung  Secara  Materiil  Sebagai
Peraturan Perundang-Undangan,” PALAR (Pakuan Law Review) 06, no. 1 (2020)
Ahmad  Raisuni, Nazariyyat  al-Maqasih  inda  al-Syatibi ,  (Herndon-Virginia:  The International Institute of Islamic Thought, 1995) Al  Mawardy, Kitab  Al-Hawi  Al-Kabir ,  1st  ed.  (Beirut:  Darul  Kutub  Ilmiyah, 1994) Al-Sarakhsi, Kitab al Mabsuth , juz 5, (Beirut: Darul Makrifah)
Al Syatibi, Al-Muwafaqat , juz I, (Dar Ibn Affan) Asafri  Jaya  Bakri, Konsep  Maqasid  Syari’ah Menurut  al-Syatibi , PT.  Rajagrafindo
Persada , 1996
Ani  Yumarni  and  Endeh  Suhartini,  “Perkawinan  Bawah  Umur  Dan  Potensi Perceraian  (Studi  Kewenangan  KUA  Wilayah  Kota  Bogor),” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no. 1 (2019)
Badan  Pusat  Statistik,  " Pencegahan  Perkawinan  Anak  Percepatan  Yang  Tidak  Bisa Ditunda". Badan Pusat Statistik 6–10 (2020) Edwin  Hadiyan,  “Membangun  Kesadaran  Masyarakat  Mengenai  Tradisi Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Hak Anak,” Jurnal Studi Gender dan Anak 3, no. 1 (2017)
Fathur  Rohman,  “ Maqasid  Syariah  dalam  Perspektif  al-Syatibi,” E-Jurnal:
ISTIDAL  Jurnal  Studi  Hukum  Islam  Vol.  4  No.  2  ISSN:  2356-0150 (Desember 2017)
Hamsah  Hudaf  Agung  Kurniawan,  “ Konsep  Maqasid  Syari’ah  Imam  Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqa t” al Mabsut 15, no. 1 (2021)
Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian , ed. Wildan, 2nd ed. (Bantul:
Ladang Kata, 2020).
Mausuah al Fiqhiyah al kuwaity, juz 41 Melis, “Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi,” Islamic Banking 2, no. 1 (2016)
Muhammad bin Ismail Abu „Abd Allah Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari , Dar Al- Fikr , 1st ed. (Beirut: Darul Ibnu Kathir, 2002) Mukhoyyaroh  Yunus,  Muh.  Idris,  “Pernikahan  Di  Bawah  Umur  Pada Masyarakat Pesisir Malangke,” Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam 3, no. 2 (2020): 43–51.
Musolli,  “Maqasid  Syariah:  Kajian  Teoritis  Dan  Aplikatif  Pada  Isu-Isu Kontemporer,” AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 1 (2018) Wahbah  Zuhaily,  “Al-  Fiqh  Al-  Islāmy  Wa  Adillatuhu  Juz  VII”  (Dimasyq: Darul Fikr, 1985)
Undang-undang  nomor  32  tahun  1954  jo.  Undang-undang  nomor  22  tahun 1946 Putusan Mahkamah Konsitusi nomor 22/PUU-XV/2017 KMA/104A/SK/XII/2006  tanggal  22  Desember  2006,  tentang  Pedoman Perilaku  Hakim  dan  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017