## KAJIAN HUKUM PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HIBAH PEMBANGUNAN
MASJID SRIWIJAYA PALEMBANG PADA PUTUSAN NOMOR 44/PID.TPK/2021/PN.PLG
Oleh : Hendri Permana 1)
Abdul Latif Mahfuz 2)
Hambali Yusuf 3)
Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 1,2,3)
E-mail:
Hendripermana@gmail.com 1)
mahfuz.abdul83@gmail.com 2) hambaliysusf@gmail.com 3)

## ABSTRACT:
Corruption  can  cause  a  country's  economic  growth  to  slow  down,  decrease  investment, increase  poverty  and  increase  income  inequality.  The  research  method  used  is  normative research  method.  The data  used in  this research  is  secondary data.  Based on the results  of the  research,  it  shows  that  1)  Law  enforcement  against  perpetrators  of  data  abuse  crimes penal enforced is repressive in nature (a form of crime prevention that focuses on repressive actions  after  a  crime  has  occurred),  namely  retaliation  against  the  perpetrators  of  a  crime with imprisonment for Defendant I MS with imprisonment for 7 (seven) years and Defendant II AN with imprisonment for 8 (eight) years. However, this criminal sanction is felt to be not optimal because it has not fully fulfilled the sense of justice it is felt to be inappropriate and the punishment given is relatively light, considering that the nominal amount of the corrupted funds  is  quite  large.  and  2)  Basis  for  Judges'  Considerations  in  Dropping  State  Civil Apparatus (ASN) Who Committed the Crime of Corruption Funds for the Construction of the Palembang  Sriwijaya  Mosque  in  Decision  Number  44/Pid.TPK/2021/PN.Plg,  namely  based on juridical, sociological and psychological considerations. Where, with Decision no 44/Pid.TPK/2021/PN.Plgini, the considerations are objective, based on the facts revealed at trial.
Keywords:  Enforcement;  Law;  State  Civil  Apparatus  (ASN);  Criminal  act;  Corruption; Fund; Grant

## ABSTRAK:
Korupsi    dapat  mengakibatkan    melambatnya  pertumbuhan  ekonomi  negara,  menurunnya investasi,  meningkatnya  kemiskinan  dan  meningkatnya  ketimpangan  pendapatan.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  normatif.  Data  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  data  data  sekunder.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  1)  Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  kejahatan  penyalahgunaan  data  Penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang   melakukan   tindak   pidana   korupsi dana      hibah      pembangunan      Masjid  Sriwijaya  Palembang  Pada  Putusan  Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg,  telah  ditegakan  secara  penal  bersifat Repressif (bentuk penanggulangan  kejahatan  yang  menitik  beratkan  pada  tindakan  represif  setelah  terjadinya suatu tindak pidana) yaitu pembalasan terhadap pelaku tindak pidana dengan sanksi penjara pada Terdakwa  I  MS  dengan  pidana  penjara  selama  7  (tujuh)  tahun dan Terdakwa  II AN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Namum, sanksi pidana ini dirasakan belum optimal karena belum sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan dirasakan kurang tepat dan hukuman  yang diberikan tergolong ringan, mengingat jumlah nominal  dana  yang dikorupsi cukup  besar.  dan  2)  Dasar  Pertimbangan Hakim  dalam  Menjatuhkan  AparaturSipil  Negara (ASN) yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya
Palembang  Pada  Putusan  Nomor  44/Pid.TPK/2021/PN.Plgyaitu  berdasarkan  pertimbangan yuridis, sosiologis       dan      psikologis.      Dimana,             dengan       Putusan       nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plgini, pertimbangannya sudah obyektif, telah berdasarkan fakta  yang terungkap dipersidangan.
Kata  Kunci:  Penegakan;  Hukum;  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN);  Tindak  Pidana;
Korupsi; Dana; Hibah.

## 1. PENDAHULUAN
Isu  korupsi  terus  menggerogoti bangsa  ini  dan  dalam  berbagai  aspek kehidupan, dalam dua dekade terakhir telah terjadi  peningkatan  yang  sangat  drastis setidaknya    dari    tahun    2004    hingga 2021 sejalan dengan pemberantasan korupsi secara masif oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Dalam praktiknya  perilaku  korupsi,    baik  dilihat dari  modus  operandi  maupun  karena dampak  negatifnya  yang  sangat  besar, dapat  dikategorikan  sebagai  kejahatan  luar biasa.  Hal  ini  karena  korupsi  berkaitan dengan  berbagai  kompleksitas  masalah, antara            lain              masalah  moral/sikap mental,  masalah  gaya  hidup,  budaya  dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/kebutuhan ekonomi dan perbedaan  sosial  ekonomi,    serta    masalah struktur/sistem ekonomi. , masalah sistem/budaya politik dan lemahnya birokrasi/prosedur  administrasi  di  bidang keuangan dan pelayanan publik.
Berdasarkan data yang ada menunjukkan  bahwa  Indonesia      berada di peringkat 89 dari 180 negara. Nilai yang diterima    adalah    38  dari  skala  0-100,
semakin  rendah  nilainya  maka  semakin korup  negara  tersebut    dan    sebaliknya. Dibandingkan tahun 2019, negara Indonesia berada  di  peringkat  96  dengan skor  37.  Peningkatan  IPK  sebesar  1  (satu) poin  tidak  membuat  penegak  hukum maksimal  dalam  pemberantasan  korupsi, meski  dari  sisi  peningkatan  peringkat. Point  ini  seharusnya  menjadi  masukan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia .
Pada  catatan  beberapa  tahun  ini, pemberantasan  korupsi  di  Indonesia    satu sisi  merupakan kejahatan  luar biasa  ( extra ordinery  crime )  yang  harus  diberantas bersama  komponen  negara,  namun  di  sisi lain  pengaturan  korupsi  harus  dilakukan. diatur  secara  terukur  dan  proposional karena  dalam  konteks  politik  hukum nasional,  khususnya  di  bidang  tindak pidana korupsi harus dirumuskan sedemikian  rupa  sehingga  tujuan  dan  isi yang  dimaksudkan  oleh  pembentukan peraturan perundang-undangan dapat diungkapkan    dengan    jelas    dan  terukur. dengan  tepat.  untuk memenuhi perubahan
kehidupan  masyarakat  dan  tujuan  politik hukum negara.
Hal ini menunjukkan bahwa masalah  korupsi  telah  menjadi  penyakit sosial  yang  terjadi  dalam  berbagai  aspek kehidupan  di  berbagai  lapisan  masyarakat. Dalam  konteks kesadaran  hukum,  hal  ini menunjukkan semakin menurunnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara.  Berdasarkan data  LP  Klas  IA  Pakjo  Palembang    tahun
2021    saja,  sedikitnya  56  narapidana korupsi  mencapai  angka  kriminalitas  yang cukup  tinggi  dibandingkan  dengan  jenis kejahatan  yang  dilakukan  oleh  narapidana Kelas  IA  Pakjo.  Jenis  kejahatan  terbesar adalah  kejahatan  narkoba          sebanyak 315          orang,  kemudian    kejahatan perlindungan  anak  97  orang  dan  beberapa kasus  pidana  khusus  seperti  kesusilaan  55 orang  dan  pencurian  sebanyak  113  orang, seperti terlihat pada tabel 1 dibawah ini :
Tabel 1 Jenis Tindak Pidana Khusus di Kota Palembang Tahun 2021 No Jenis Kejahatan Khusus Jumlah 1 Pidana narkoba 315 2 Pidana perlindungan anak 97 3 Pidana korupsi 56 4 Pidana kesusilaan 55 5 Pidana pencurian 113 6 Pidana penganiayaan 45
*Sumber :     Dokumentasi     Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, 2022
Korupsi merupakan kejahatan yang cukup  besar,  yang  menempati    urutan keempat  dibandingkan  kejahatan  lain seperti  kejahatan  umum,  yaitu  kesusilaan, pencurian,   penganiayaan   dan   lain- lain. Tingginya angka korupsi di kota Palembang      menunjukkan  menurunnya pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan  pejabat  daerah,  termasuk  di dalamnya  semangat  nasionalisme  atau cinta  bangsa  dan  negara.      Namun, terpidana      korupsi  merupakan  warga
negara  yang  perlu  dikembangkan  karakter bangsanya  agar  setelah  kembali  ke masyarakat tidak mengulangi perbuatannya  dan  menjadi  warga  negara yang  baik.  Merujuk  pada  konstitusi  kita  , dimana  negara  memiliki  tanggung  jawab untuk  menjaga  hak  setiap  warga  negara untuk dapat berkembang dan berkontribusi bagi  kepentingan bangsa dan negara tanpa kecuali.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Pasal 28C,  Ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang  menyatakan    bahwa    setiap    orang
berhak  maju  dalam  memperjuangkan haknya  untuk  bersama-sama  membangun suatu  bangsa  dan  negara.  Artinya  setiap orang,  termasuk  narapidana,  berhak  atas pembinaan yang ditujukan untuk kemajuannya  dalam  membangun  bangsa dan masyarakat negara.
Fenomena  ini  menunjukkan  bahwa telah  terjadi  krisis  kesadaran  berbangsa dan  bernegara,  khususnya  kesadaran    dan penghormatan  terhadap  hukum  nasional. Situasi  ini  juga      meluas      di      berbagai daerah  dengan  banyaknya  kasus  operasi penangkapan  manual  (OTT)  oleh  KPK, termasuk    di    kota    Palembang, peningkatan  kasus  korupsi,  baik  yang ditangani  oleh  polisi  maupun  yang  telah dipidana  dan  memiliki  hukum.  kekuasaan, dan  masih  merupakan  kejahatan    terbesar ketiga    di  Indonesia.  kota  palembang. Berdasarkan uraian di  atas  penulis  tertarik untuk  menulis  ketertaikan  guna  mengkaji Kajian  Hukum  terhadap  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  yang  Melakukan  Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid  Sriwijaya  Palembang    Pada Putusan  Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg.

## 2.       TINJAUAN PUSTAKA
Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh pejabat  publik  atau  orang  lain  yang bertindak  untuk  mempengaruhi  dan/atau menyuap  pejabat  publik  dan  dapat
merugikan      keuangan      negara  atau daerah  atau  mengganggu  perekonomian negara dapat          diartikan  sebagai perbuatan  korupsi.  Pemegang  kekuasaan dan  jabatan  di  suatu  daerah  lebih cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan banyaknya      kasus      korupsi  yang mengikuti  penyelenggara  negara  yang sebagian  besar  adalah  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  /  Pegawai  Negeri      Sipil (PNS),      komersialisasi  jabatan  yang meluas  di  segala  bidang,  dan  dilakukan baik  oleh  aparatust  level  atas  maupun aparatur  level  bawah.  Apalagi  mengingat kecenderungan  hubungan  erat  antara atasan dan bawahan yang menyalahgunakan posisinya. Meski seorang  PNS  mengucapkan  sumpah jabatan  saat  akan  menjabat,  namun nyatanya  sumpah  tersebut  tidak banyak membantu.
Korupsi    masuk  kesemua  elemen dan  pertumbuhan  ekonomi  setiap  negara. Persoalan korupsi sudah merupakan masalah  internasional  yang  membutuhkan keterlibatan    aktif  semua  negara  dalam memeranginya. Sederhananya, korupsi bukan  hanya  masalah  negara  Indonesia, tetapi  sudah  masalah  global.  Korupsi  juga dapat  dilihat  sebagai  perilaku  yang  tidak berprinsip,  artinya  dalam  pengambilan keputusan  contohnya  di  bidang  ekonomi,
baik  yang  dilakukan  oleh    individu    di sektor    swasta  serta        pejabat        publik, sering  muncul  penyimpangan        dari aturan     yang ditetapkan .
Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan  dengan  tidak  hormat dari tugasnya  sebagai  pegawai  negeri  sipil apabila  dipidana  dengan  pidana  penjara karena  melakukan  suatu  tindak  pidana yang  berkaitan      dengan      jabatannya oleh  suatu  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap, aparatur tersebut harus diberhentikan dengan tidak hormat  dari  tugasnya. Melakukan tindak pidana  atau  tindak  pidana  yang  berkaitan dengan  jabatan  (antara  lain  diatur  pada pasal  413  sampai  dengan  pasal  436 KUHP).  Dalam  ketentuan  pasal  tersebut korupsi terjadi karena adanya penyalahgunaan   wewenang dan   jabatan yang      dipegang      oleh  pejabat  atau aparatur  sipil  negara  untuk  keuntungan pribadi dengan menggunakan nama pribadi    atau  nama  keluarga,  kerabat  dan teman. penenerimaan hadiah dari seseorang dengan tujuan mempengaruhi  seorang  pejabat  maka telah  terpenuhi  unsur  tindak    pidana korupsi    jika    ia  untuk  mengambil keputusan yang menguntungkan si pemberi hadiah .

## 3.      METODE PENELITIAN
Penelitian dalam penulisan menggunakan pendekatan hukum normatif. Data  utama  dalam  penelitian  ini  adalah data  sekunder,  dengan  menggunakan  data yang diperoleh dari studi literatur

## 4. HASIL   DAN PEMBAHASAN
a. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dana HibahPembangunan Masjid Sriwijaya Palembang
Pada Putusan Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg
Dalam kasus korupsi hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dalam          Putusan          No. 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg.  Putusan  hakim menetapkan  bahwa  Mengingat    Terdakwa I.    dan  Terdakwa  II.  secara  sah  dan  tegas dinyatakan    bersalah    melakukan  tindak pidana  dan  dipidana  karena  melakukan tindak           pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat  (1),  Pasal  197    ayat    (1)    huruf    dan UU    No.    8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  Surat  Edaran No.  17  Tahun  1983  tentang  Ganti Rugi Perkara  pidana,  majelis  akan  mendakwa terdakwa  I  dan  Memilih.  II      wajib membayar   biaya   perkara  yang besarnya akan  ditentukan  oleh  putusan    ini    dengan mengenakan  denda  Opt.  Dan  Opt.  II dengan  pidana  penjara  selama  7  (tujuh) tahun  dan  Opt.  II  Dr.  H.  Akhmad  Nasuhi,
SH.MM.  penjara  selama  8  (delapan)  tahun Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya,  dalam  perspektif  hukum pidana  Indonesia,  tindak    pidana    korupsi diatur    dalam  UU  No.  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan    Tindak    Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang   Nomor   31   Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
Upaya  penanggulangan  kejahatan secara   garis  besar  dapat   dibagi  menjadi dua  kebijakan  pidana, yaitu  pidana (hukum      pidana)      dan      non pidana (hukum  non/non  pidana).  Pendapat  G.P. Hoenagels  di  atas,  menyebutkan  dalam poin  (2)  dan  (3)  dapat  dimasukkan  dalam kelompok  upaya  yang  tidak  dihukum. Sedangkan  pendekatan  (1)  bila  ditempuh berarti  pencegahan  kejahatan  dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (penalpolicy/criminal           lawpolicy
/strafrechtspoliitiek),  yang  berarti  hukum pidana  berfungsi  sebagai  alat  kontrol sosial,  yaitu  sanksi  berupa  tindak  pidana yang  akan  digunakan sebagai  sarana untuk memerangi kejahatan.
Mengingat    upaya  pencegahan kejahatan  melalui  jalur  non  pidana  lebih merupakan  upaya  preventif  terhadap terjadinya kejahatan, maka tujuan
utamanya  adalah  untuk  menghadapi faktor- faktor  yang mendukung terjadinya kejahatan. Faktor-faktor yang memungkinkan  ini  termasuk  kondisi sosial  yang  secara  langsung  atau  tidak langsung dapat menyebabkan atau mendorong  kejahatan.  Berdasarkan  fakta di  persidangan,    terungkap    bahwa penegak  hukum  terhadap  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  yang  melakukan  tindak pidana  korupsi  dalam  alokasi  dana pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang  merupakan  pelaku  tindak pidana  dengan  pidana  penjara  7  tahun (tujuh) tahun dan terdakwa  II AN dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun.
Namun,  sanksi  pidana  ini  dinilai belum  optimal  karena  tidak  sepenuhnya memenuhi  rasa  keadilan  di    masyarakat, dalam    pasal    2    dan    3 Undang-Undang Nomor   31   Tahun 1999   Junto   Undang- Undang    Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan.  tindak  pidana  korupsi dengan pidana paling tinggi dengan pidana 20 tahun. Artinya, hukum pidana berfungsi sebagai    alat  kontrol  sosial,  yaitu  sanksi berupa  tindak  pidana  digunakan  sebagai sarana pemberantasan
kejahatan.
Terdapat  indikasi  mafia  peradilan yang melakukan:  kasus  “jual  beli”, praktik tindak      pidana      korupsi      di      hampir
semua  proses  peradilan,  adanya  intervensi eksekutif dan legislatif terhadap yudikatif,      sehingga      tidak  mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, tumpang  tindih  peraturan  perundang- undangan, pelaksanaan kesejahteraan peradilan  masih  rendah,  dan      fungsi pengawasan   yang   ada tidak efektif.
Hukum pidana penindakan kejahatan    merupakan    kegiatan    yang didahului  dengan  penetapan  kejahatan (kriminalisasi).      Secara      garis      besar dapat          dilihat          bahwa          upaya penanggulangan    kejahatan    melalui jalur pidana      lebih      menitikberatkan  pada sifat                                  represif (penindasan/pemberantasan/penindas an) setelah      kejahatan       terjadi, sedangkan cara     non-punitif     lebih menitikberatkan pada sifat preventif.
pencegahan/pencegahan/pengendalian) sebelum  kejahatan  itu  terjadi,  sehingga dapat    dikatakan    tindakan  represif  pada hakikatnya  dapat  dilihat  sebagai  tindakan preventif dalam arti yang lebih luas.
Penegakan hukum yang mengandung  kepatuhan  tidak  muncul secara tiba- tiba tetapi melalui suatu proses yang  terbentuk  dari  kesadaran  setiap manusia  untuk  menegakkan  dan  tidak menegakkan sesuai dengan bunyi peraturan    yang  ada.  Prosesnya  tidak datang dari atas ke bawah atau sebaliknya,
tetapi  tidak  peduli  dari  mana    asalnya, karena    kewajiban  untuk  mematuhi  segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah  milik    seluruh    rakyat    Indonesia. Dalam  kenyataan  sehari-hari,  ada  warga negara yang taat  hukum, ada warga negara yang  melakukan  kesalahan      atau      salah menghormati  hak  dan  kewajibannya, sehingga  dianggap  yang  bersangkutan telah  melanggar  hukum.  Anggapan  bahwa seseorang  telah  melanggar  hukum  terlebih dahulu  harus  dibuktikan secara  seksama dan  menyeluruh karena asas praduga tidak bersalah.
b.  Dasar      Pertimbangan      Hakim  dalam Menjatuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya  Palembang    Pada    Putusan Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg
Pertimbangan  hakim  merupakan salah  satu  subjek  kajian  sosiologi  hukum. Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan kebenaran hukum (hukum) dengan kebenaran  filosofis  (keadilan).  Mengingat implikasi      hukum      dan      dampaknya terhadap  masyarakat,  dalam  membuat keputusan hakim seharusnya dapat bertindak  adil  dan  bijaksana.    Fakta-fakta di  persidangan  dapat  menjadi  dasar  atau bahan  pertimbangan  hakim  melakukan
analisis  hukum  untuk  menilai  apakah terdakwa  dapat  dipersalahkan  atas  kasus tersebut  atau  apakah  terdakwa  layak dihukum atas perbuatannya yang terungkap.  di  pengadilan.  Setiap  putusan yang  dibuat  oleh  harus  didasarkan  pada fakta  persidangan  dan  disertai  dengan putusan  yang mencerminkan rasa keadilan seutuhnya.
Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana harus menjamin tegaknya kebenaran,  keadilan  dan  kepastian  hukum bagi  orang  tersebut.  Bukan  sekedar  balas dendam,  rutinitas    kerja    atau    formalitas. Apabila  kita  kembalikan  ke  tujuan  hukum acara pidana, dimana hanya untuk mencari kebenaran  materiil.  Seharusnya  tujuannya lebih luas, yaitu tujuan akhir  hukum acara pidana  adalah  mewujudkan  masyarakat yang  tertib,  damai,  damai,  adil  dan sejahtera.
Adapun    teori    putusan  pengadilan menurut  Sudikno  Mertokusum  yaitu  teori Rasio-  Decindendi.  Teori  ini  didasarkan pada  landasan filosofis dasar yang mempertimbangkan    semua    aspek  yang berkaitan  dengan  pokok  perkara  yang disengketakan  dan  kemudian  melihat kepada  peraturan  perundang-  undangan yang  relevan  dengan  pokok  perkara  yang disengketakan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan oleh hakim.
pertimbangan  harus didasarkan  pada motivasi  yang  jelas  untuk  menegakkan hukum  dan  menjamin  keadilan  bagi  pihak yang berperkara. berdasarkan pertimbangan  hukum,  sosiologis  dan psikologis. Sebagai teori dasar pertimbangan hakim Menurut Rusla Muhammad,  ada  tiga  jenis  pertimbangan hakim,  yaitu  pertimbangan  hukum,  dan pertimbangan sosiologis dan psikologis.
Tentang hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan  hakim  dalam  menolak Aparatur        Sipil        Negara  (ASN)  yang melakukan  tindak  pidana  korupsi  alokasi dana  pembangunan  Masjid  Sriwijaya Palembang dalam Putusan No.
44/Pid.TPK/2021/PN.Plg;
1. Pertimbangan Yuridis Pertimbangan
yuridis merupakan pertimbangan  hakim  yang  memandang hukum  sebagai  suatu  sistem  yang  utuh yang  meliputi  fakta-  fakta  hukum  yang ditemukan  di  persidangan,    asas-asas hukum,  norma-norma  hukum,  dan  kaidah- kaidah  hukum.  Berikut  fakta  hukum  yang ditemukan  di  persidangan  berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan terkait  alat  bukti,  serta  apa  yang  dinilai majelis  hakim  atas  perbuatan  terdakwa  I MS  selaku  Sekretaris  Daerah  Provinsi Sumatera   Selatan   dan   Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan
terdakwa  II  AN  selaku  Plt.  Kepala  Dinas Kesejahteraan  Rakyat  Provinsi  Sumatera Selatan  dalam  proses  penganggaran  dan verifikasi  pembayaran  dana  hibah  Masjid Sriwijaya  yang  bersumber  dari  APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan 2017 adalah sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  oleh karena dakwaan
Penuntut
Umum disusun secara Subsidaritas  maka  Majelis  Hakim  akan mempertimbangkan  lebih  dulu  dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat  (1) Juncto Pasal  18  Undang  Undang  R.I.  Nomor  31 Tahun  1999  tentang    Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang  Undang  R.I. Nomor  20  Tahun  2001  juncto  Pasal  55 ayat  (1)  ke  –  1  KUHP  juncto Pasal 64 ayat  (1)  KUHP,  yang  unsur  -  unsurnya sebagai berikut :
1. Setiap orang;
2. Secara melawan Hukum;
3. Melakukan              Perbuatan Memperkaya  Diri  sendiri  atau orang lain atau suatu koorporasi;
4. Dapat                                  Merugikan Keuangan
Negara,atau
PerekonomianNegara;
5. Sebagai            orang            yang melakukan, menyuruh
melakukan,atau        turut  serta melakukan;
6. Unsur          perbuatan          yang berlanjut (vorgazettehandeling)”
Berdasarkan  fakta-fakta  hukum tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan apakah terbukti bahwa orang  tersebut  melakukan  tindak    pidana atau    tidak,    dan    siapa  yang  didakwa bersama-sama dengan terdakwa, kemudian menentukan  semua  unsur  pasal  yang didakwakan  oleh  jaksa.  terdakwa  harus dibuktikan  dan  dipuaskan  sepenuhnya. Berangkat  dari    fakta-fakta    hukum tersebut    di  atas,    maka    majelis mempertimbangkan apakah terbukti bahwa orang      tersebut      melakukan  suatu  tindak pidana atau tidak, dan siapa yang didakwa bersama-sama  dengan  terdakwa,  maka semua  unsur  pasal  yang  didakwakan  oleh jaksa  negara    kepada    terdakwa    harus terbukti  dan  terpenuhi  sepenuhnya.  Oleh karena itu, menurut undang- undang, unsur ini  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan, dan  karena  semua  unsur  dakwaan  dasar terbukti, majelis tidak  mempertimbangkan sub dakwaan jaksa.
Dari  hasil  pemeriksaan  di  sidang utama diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan  bahwa  para  terdakwa  dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak ditemukan
pembenaran atas pengampunan dan pembenaran, serta berdasarkan fakta- fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan memenuhi  segala  unsur-unsur    yang didakwakan    oleh  jaksa  negara  dalam dakwaan  pertama,  dengan  memperhatikan ketentuan  Pasal  183  dan  Pasal  193 KUHAP,  karena  terdakwa  telah  terbukti secara meyakinkan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas. , ia harus menjatuhkan pidana yang adil  dan  setimpal  atas  perbuatan  yang dilakukannya, dengan memperhatikan ketentuan  Pasal  22  ayat  (4)  KUHAP, karena  terdakwa  menjalani  pidananya  di Penjara  Negara.,    maka    pidana    yang dijatuhkan    harus    dikurangi  seluruhnya dari    masa    penangkapan  dan    penahanan yang  dijalani terdakwa, kemudian dengan memperhatikan    ketentuan    Pasal    21 KUHAP  dan  untuk  memperlancar  proses persidangan  selanjutnya  dan  tidak  ada alasan  majelis  hakim  menunda  penahanan terdakwa,  maka  terdakwa  perlu  tetap ditahan; Adapun alat bukti berupa: 1 (satu) parang  hitam,  majelis  hakim  menetapkan statusnya  dalam  putusan  di  bawah  ini  dan memperhatikan    ketentuan    Pasal  222 KUHAP,  karena  terdakwa  secara  sah  dan meyakinkan membuktikan bahwa ia melakukan  tindak  pidana  sebagaimana tersebut  di  atas,  maka  terdakwa    dibebani untuk    membayar    biaya    acara    ini    yang
besarnya    akan  dicantumkan  dalam putusan ini.
2.   Pertimbangan Sosiologis
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat. Jelasnya, dalam memberikan  putusan  suatu      perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan  aspek  yuridis  saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan  aspek  sosiologisnya. Sebelum  menjatuhkan  hukuman  kepada terdakwa,  majelis  hakim  terlebih  dahulu seperti  yang  tertera  dalam  surat  putusan berdasarkan  ketentuan  pasal  197  ayat  (1) huruf  f  KUHAP,  harus  dijadikan  dasar pertimbangan  berat  ringannya    pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;
Keadaan yang memberatkan:
-Perbuatan        Terdakwa        I        dan Terdakwa  II  tidak  mendukung  program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
-Perbuatan          Terdakwa          I          dan Terdakwa II meresahkan masyarakat;
-Terdakwa    I    H.Mukti    Sulaiman,
SH.,M.Hum sebagai
Sekretaris
DaerahProvinsi  Sumatera  Selatan  dan Koordinator  Tim  Anggaran  Pemerintah Daerah(TAPD)  dan  Terdakwa  II  Drs.H. Akhmad  Nasuhi,  SH.MM.,  selaku  Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi    Sumatera  Selatan  dalam  proses penganggaran  dan  verifikasi  pembayaran dana hibah Masjid Sriwijaya yang bersumber  dari  APBD  Pemerintah  Daerah Provinsi Sumatera SelatanTahun
2015  dan  Tahun  2017,  telah  merugikan keuangan  Negara  /  daerah  cq.  Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa   I   dan   Terdakwa   II belum pernah dihukum;
- Terdakwa   I   dan   Terdakwa   II sopan dan tidak berbelit selama persidangan;
Menurut  ketentuan  Pasal  22  ayat (4)  KUHAP,  pidana  yang  dijatuhkan dikurangi  seluruhnya  selama  terdakwa  I dan  terdakwa  II  berada  dalam  tahanan; Mengingat  terdakwa  I.  dan  terdakwa  II. berada  dalam        tahanan        dalam Penitipan Negara, dan penahanan terhadap para  terdakwa  berdasarkan  alasan-alasan yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal  21  KUHAP,  ditetapkan  bahwa
Terdakwa  I.  dan  Terdakwa  II.  keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
Bercermin dari hal yang memberatkan  dan  meringankan  di  atas, berkaitan dengan sifat perbuatan terdakwa, dengan  memperhatikan  sistem  pidana  di Indonesia,  pidana  yang  akan  dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan  kesalahan terdakwa.    Setelah  mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, hakim menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa Marsal Bin W'mundierat, Pasal 338 KUHP dan  anak-anaknya,  perbuatan  terdakwa diatur  dan  diancam  dengan  tindak  pidana dalam Pasal 351 ayat (3) ) KUHP, dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh) tahun,  dengan  fakta  bahwa  terdakwa dikreditkan  sepenuhnya  dengan  waktu penangkapan dan penahanan yang dihabiskannya dalam hukuman.
3. Pertimbangan Psikologis
Secara  sederhana,  Pertimbangan psikologis dasar digunakan dalam persidangan yaitu putusan yang ditetapkan haruslah  berdasar      pada      fakta persidangan  dan  disertai  dengan  putusan yang  mencerminkan  rasa  keadilan.,  tapi pada  kenyataannya  masih  belum  optimal karena  beberapa  di  antaranya  tidak digunakan. Sehingga hukuman yang dijatuhkan  kepada  terdakwa  dianggap terlalu  tinggi,  padahal  hakim  sebelum
menjatuhkan  hukuman    kepada    terdakwa dan  dengan  memperhatikan  ketentuan Pasal  197  ayat    (1)  huruf  f  KUHAP  harus mempertimbangkan berat ringannya. pidana yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan,          juga          harus memperhatikan terdapat hal yang meringankan yaitu terdakwa masih bersikap  sopan  dan  mengakui  secara  jujur peristiwa  yang  ada,  selanjutnya  terdakwa menyesali  perbuatannya  dan  berjanji  tidak akan  mengulangi  perbuatan  tersebut, terdakwa  tidak  pernah  dihukum.  dan berperilaku baik selama proses persidangan.
Hakim tidak terikat dengan putusan
yang  bersifat  sementara,  bahkan  hakim dapat mengubahnya menurut keyakinannya. Dalam pengambilan
keputusan hakim digunakan   teori   Ratio
Decindendi yaitu teori ini didasarkan pada landasan filosofis
dasar
yang
mempertimbangkan    segala    aspek  yang berkaitan dengan subjek yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan subjek yang disengketakan.  dari  perselisihan.  Perkara yang  disengketakan  sebagai  dasar  hukum pengambilan  keputusan  dan  pertimbangan hakim  harus  didasarkan  pada  motivasi yang jelas untuk     menegakkan     hukum
dan  menjamin  keadilan  bagi  para  pihak dalam  gugatan  dimana  putusan  yang memuat  hukuman  tersebut  merupakan putusan  yang  menjatuhkan  pidana.  pada terdakwa  karena  tindak  pidana  yang didakwakan  pada  kasus  korupsi  tersebut adalah sah dan meyakinkan terbukti bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana  yang didakwakan   kepadanya   (Pasal   193 ayat (1)  KUHP).  Dasar  rujukan  putusan  ini adalah  Pasal  193  ayat  (3)  KUHAP  yang berbunyi: “Apabila pengadilan menganggap terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana penjara  selama- lamanya.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas, penulis  dapat  menarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Penegakan        hukum        terhadap Aparatur      Sipil      Negara      (ASN) yang  melakukan  tindak  pidana korupsi dalam alokasi dana pembangunan  Masjid  Sriwijaya Palembang.    Dalam    Putusan Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg hal tersebut dilakukan secara represif yaitu    pembalasan terhadap  pelaku  tindak  pidana
dengan  sanksi  terdakwa  I  MS dengan  pidana  penjara  7  tahun. (tujuh)   tahun   dan   terdakwa   II dengan  pidana  penjara  AN  selama 8  (delapan)  tahun,  mengingat jumlah      nominal      dana      korupsi yang cukup besar.
2. Dasar  hakim  menjatuhkan  pidana kepada  Aparatur  Sipil  Negara
(ASN)  yang  melakukan  tindak pidana korupsi              sumbangan pembangunan  Masjid  Sriwijaya Palembang  dalam  Putusan  Nomor 44/Pid.TPK/2021/PN.Plg, yaitu pada  dasar  pertimbangan  hukum, sosiologis    dan    psikologis.
Dimana,      dengan      Putusan      No. 44/Pid.TPK/2021/PN.Plgini, pertimbangannya              objektif, berdasarkan  fakta  yang  ditemukan di pengadilan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdul Latif, 2014, Hukum      Administrasi dalam  Praktik      TindakPidana Korupsi, Jakarta: Kencana
Indra
Kumalasari Munthe,2018,
Analisis         Yuridis         Tindak Pidana  Korupsi  Yang  Dilakukan Oleh            Aparatur             Sipil Negara Ditinjau dalam UU Nomor 5  Tahun  2014  Tentang  Aparatur Sipil  Negara ,  Jurnal  Hukum
Kaidah, Vol  17,  No  2  (2018) , hlm.18 diakses 2 Maret 2022
Isye Nuriyah Agindawati, 2020, Analisis Yuridis Penyidikan Tindak  Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan, Jurnal
InspirasiI  Vol.11No.2,Desember
2020:205-2015,  hlm.1diakses  2  Maret 2022
Leden  Marpauling,  2016, Asas  Teori Peraktek Hukum Pidana, Bandung:  Sinar Grafika
Marzuki  Wahid.,  dkk,  2016, Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi , Jakarta: Lakpesdam PBNU Sariaman Panjaitan,, 2019, Analisis Yuridis  Tindak  Pidana  Korupsi Oleh  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) yang  Diadili  oleh                  Majelis
Hakim Secara In Absentia (Studi  Putusan  Nomor  26/Pid.Sus- TPK/2017/PN-Bna), Jurnal Hukum, (online)
http://repository.uhn.ac.id/ diakses2 Maret 2022
Vito    Tanzi,    2016, Corruption,
Governmental    Activities,    and Markets , IMF Working
Paper
Wana  Alamsyah  dkk.,  2021, Laporan Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi , Jakarta: ICW