## 845

## MODELING : Jurnal Program Studi PGMI
Volume 10, Nomor 3, September 2023; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 845-855

## PERENCANAAN PENDIDIKAN DALAM OTONOMI DAERAH

## Abd Hakim
IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo e-mail: abd.hakim@gmail.com
Abstrak
P erencanaan  pendidikan  adalah  suatu  “prinsip  awal”  atau “pandangan”  untuk  melaksanakan  pendidikan,  yang  mencakup langkah-langkah tindakan yang sistematis (misalnya Pendekatan perencanaan pendidikan adalah suatu kerangka untuk memulai atau  mengatur  penyelenggaraan  pendidikan  dengan  langkah- langkah  tindakan  yang  sistematis  untuk  mencapai  tujuan pendidikan.  Perencanaan  pendidikan  bertanggung  jawab  untuk memberikan kerangka kerja yang jelas bagi proses pelaksanaan pendidikan. Oleh karena itu, perencana pendidikan harus mampu membuat  cetak  biru  dengan  menggunakan  pendekatan perencanaan  pendidikan.  Pendekatan  perencanaan  pendidikan berbeda-beda  menurut  jenis  dan  tingkat  pendidikan.  Hal  ini disebabkan  karena  setiap  satuan  pendidikan  mempunyai  cara pandang yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan pendidikan.
Tujuan  desentralisasi  pendidikan  adalah  untuk  meningkatkan mutu  pendidikan    di  Indonesia.  Fungsi-fungsi  berikut  dapat ditugaskan  kepada  sekolah  untuk  mencapai  tujuan  ini,  seperti perencanaan dan evaluasi program sekolah, pengelolaan proses pembelajaran,  kurikulum,  sumber  daya  manusia,  pengelolaan peralatan, penganggaran, dan keuangan.
Kata Kunci: Perencanaan Pendidikan, Otonomi Daerah .
PENDAHULUAN Konsep  manajemen  merupakan hal mendasar dalam studi perencanaan. Bidang  kajian  perencanaan  selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip manajemen.  Fokus  dan  fungsi  utama perencanaan  dalam  pendidikan  adalah untuk menentukan efektivitas kegiatan pendidikan dalam mencapai tujuannya,
oleh  karena  itu  perencanaan  dianggap
sebagai aspek penting dalam manajemen.    Setiap  jenis  dan  jenjang tertentu merupakan suatu pendidikan. Sejak Reformasi, program desentralisasi  telah  dilaksanakan  di hampir  semua  bidang  kecuali  lima bidang:  keuangan,  agama,  hukum,  dan pertahanan.  Sebelumnya  ada  bidang lain  yaitu  bidang  pendidikan.  Artinya, sistem  pendidikan  nasional  yang
846 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
tadinya  terpusat  kini  berubah  menjadi desentralisasi. Sistem pendidikan yang tidak  memiliki  kekuasaan  terpusat tidak  cukup  untuk  mengakomodasi keberagaman
daerah, keragaman sekolah  dan  variasi  siswa,  dan  bahkan untuk menekan keterlibatan masyarakat dalam kemajuan pendidikan.  Namun  sistem  pendidikan yang  terdesentralisasi  diwujudkan melalui  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 yang mengalihkan sebagian  besar  kewenangan  dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah.  Penyelarasan  pelaksanaan otonomi  daerah  akan  mempengaruhi perubahan penyelenggaraan pendidikan,  termasuk  membatasi  atau menghilangkan  peran  pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan. Desentralisasi pendidikan merupakan  kebijakan  politik  yang berpengaruh pada proses pembangunan pendidikan. Pembangunan  yang  menurut  definisi PBB sebagai upaya atau proses dinamis tanpa  akhir.  Oleh  karena  itu, rekontruksi pendidikan sangat diperlukan  sebagai  bentuk  adaptasi terhadap perubahan kebijakan pendidikan.  Rekontruksi  pendidikan diperlukan adanya kerjasama yang baik antara  pemerintah  pusat  maupun daerah dengan lembaga-lembaga pendidikan  yang  bersangkutan  dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksaan  kebijakan  tersebut  demi tercapainya tujuan pendidikan
nasional.  Dan  dalam  makalah  ini pemakalah  akan  membahas  tentang perencanaan pendidikan dalam konteks desentralisasi pendidikan PEMBAHASAN Menurut  Chamidi  dalam  Azmi Rencana adalah aktivitas yang bertujuan untuk membawa masa depan ke  masa  kini  dengan  menggunakan asumsi- asumsi  tertentu”  (Lailatulazmi,
2018).  Sedangkan  menurut  Sa'ud  dan Makmun  perencanaan  adalah  suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan  terjadi  dan  apa  yang  akan dilakukan” (Syaefudin dan Syamsuddin, 2011: 27). Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka perencanaan adalah  proses  yang  rasional  dan sistematis dengan menetapkan langkah-langkah kegiatan guna sebagai pedoman  dalam  pelaksanaan  dan pencapaian tujuan kegiatan. Undang-Undang Sistem Pendidikan  Nasional  Nomor  20  Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta  keterampilan  yang  diperlukan dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan negara”.
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 847
Pendidikan  yaitu  upaya  secara sadar  seorang  guru  yang  memiliki tujuan  dalam  pengembangan  mutu anak  didik.  Termuat  sebuah  arti  atau makana  bahwa  proses  yang  dilabeli nama  pendidikan  tersebut  tak  akan pernah  terlaksana  jika  tidak  unsur pelaksana  dan  melaksankan  proses pembelajaran yaitu guru dan anak didik sehiangga  dapat  disebut  bahwa  guru dan  anak  didik  adalah  pilar  pokok dalam proses pendidikan (Cikka, 2020: 45).
Berdasarkan  penjelasan  dalam undang-undang tersebut, maka pendidikan  adalah  usaha  terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran  yang  meliputi  adanya pendidik  dan  peserta  didik  dalam rangka  meningkatkan  potensi  dan membentuk  totalitas  peserta  didik sebagai individu.
Perencanaan  pendidikan  adalah proses intelektual yang berkesinambungan dengan berorientasi pada pelaksanaan kegiatan pendidikan.  Hal  ini  di  pertegas  oleh Effendi “ perencanaan pendidikan merupakan  suatu  proses  intelektual dalam  rangka  menetapkan  strategi pengembangan pendidikan
yang terpadu  dengan  pembangunan  yang menyeluruh”.
Berdasarkan uraian di atas, maka pendekatan  perencanaan  pendidikan adalah  titik  tolak  atau  sudut  pandang yang digunakan dalam proses pelaksanaan pendidikan
dengan adanya langkah-langkah kegiatan yang
sistematis  guna  mencapai  tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Hakekat Perencanaan Pendidikan Perencanaan pendidikan menempati  posisi  strategis  dalam keseluruhan proses pendidikan. Perencanaan  pendidikan  memberikan kejelasan  arah  dalam  usaha  proses penyelenggaraan  pendidikan.  Dengan kejelasan  arah  ini  manajemen  usaha pendidikan  akan  dapat  dilaksanakan dengan  lebih  efektif  dan  efisien. Mengingat pentingnya posisi perencanaan  tersebut,  maka  seorang perencana  pendidikan  dituntut  untuk memiliki kemampuan dalam menyusun  sebuah  rancangan  dengan menggunakan salah satu jenis pendekatan  perencanaan  pendidikan, yang  memudahkan  dalam  pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pendidikan  tidak  dipandang sebagai sektor yang bersifat konsumtif dan  tidak  produktif  yang  menyerap penggunaan  biaya  (nilai  ekonomis), tetapi  di  pandang  sebagai  suatu investasi atau penanaman modal yang dapat  memperbaiki  kualitas  sumber daya  manusia,  terutama  dalam  hal pendidikan. Untuk memenuhi tuntutan itu, para pendidik dan para perencana pendidikan  harus  memikirkan  suatu cara  atau  titik  tolak  atau  sudut pandang  yang  tepat  dalam  mengelola pendidikannya,  atau  dalam  hal  ini disebut
dengan pendekatan perencanaan pendidikan.
Pendekatan
perencanaan pendidikan  tiap  jenis  dan  jenjang pendidikan  akan  berbeda.  Hal  ini dikarenakan  adanya  sudut  pandang yang  berbeda  dari  setiap  satuan pendidikan  dalam  menempuh  tujuan pendidikan. Sehingga akan menggunakan jenis pendekatan perencanaan pendidikan yang berbeda pula. Perlunya pendekatan perencanaan pendidikan ini, dikarenakan suatu perencanaan dipandang penting dan diperlukan bagi suatu  lembaga  pendidikan,  yang berperan dalam meletakkan titik tolak dari kegiatan selanjutnya dan memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa perlunya pendekatan perencanaan  pendidikan  berkaitan erat  dengan  pentingnya  perencanaan.
Suatu pendekatan
perencanaan pendidikan  akan  menjadi  titik  tolak atau sudut pandang dalam penyusunan perencanaan  pendidikan,  sedangkan suatu  perencanaan  pendidikan  akan menjadi strategi atau langkah-langkah kegiatanyang  akan  dilakukan  dalam pendidikan  untuk  mencapai  tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Desentralisasi Pendidikan
Sejak Reformasi,
program desentralisasi  telah  dilaksanakan  di hampir  semua  bidang  kecuali  lima bidang: keuangan, agama, hukum, dan pertahanan.  Di  masa  lalu  terdapat
sektor  industri  tersendiri,  yaitu pendidikan. Artinya, sistem pendidikan nasional  yang  tadinya  terpusat  kini berubah  menjadi  desentralisasi.  Fakta yang  diakui  adalah  bahwa  sistem pendidikan terpusat tidak mengakomodasi keberagaman regional,  keberagaman  sekolah,  atau keberagaman siswa; apalagi cenderung menekan partisipasi masyarakat dalam  pembangunan  pendidikan. Namun  sistem  pendidikan  yang terdesentralisasi  diwujudkan  melalui
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  yang  mengalihkan  sebagian besar  kewenangan  dari  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah. Kreativitas,  inovasi  dan  improvisasi dalam upaya pengembangan masyarakat,  termasuk  di  bidang pendidikan.  Tercapainya  otonomi daerah akan mempengaruhi perubahan penyelenggaraan pendidikan,  seperti  berkurangnya keterlibatan  pemerintah  pusat  dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Rondinelli, dalam Efendi, terdapat empat bentuk desentralisasi, yaitu: 1. Dekonsentrasi  adalah  pembagian sebagian kewenangan atau tanggung  jawab  administratif  ke tingkat  yang  lebih  rendah  di bawah departemen dan perwakilan  pusat,  pengalihan beban kerja dari pejabat pusat ke kantor  di  luar  ibukota  atau pemerintahan pusat.
2. Delegasi  merupakan  pelimpahan
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 849
pengambilan  keputusan dan kewenangan  menejerial  untuk melakukan  tugas-tugas  khusus kepada  suatu  organisasi  yang tidak  secara  langsung  berada dibawah pengawasan pemerintah pusat.
3. Devolusi  merupakan  transfer kewenangan  untuk  pengambilan keputusan, keuangan, dan menejemen  kepada  unit  otonomi daerah. 4. Privatisas adalah tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah  kepada  badan-badan sukarela,  swasta  dan  swadaya masyarakat. (Effendi, 2009: 35). Keempat  bentuk  tersebut  yang menjadi  menjadi  model  desentralisasi di Indonesia sesuai dengan UU No. 32 tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah  adalah  bentuk  yang  ketiga, yaitu  model  devolusi.  Model  ini memiliki konsekuensi tanggung jawab atas  apa  yang  diputuskan  termasuk berimplikasi  pada  keuangan  dan manajemen dibebankan pada kabupaten  dan  kota.  Oleh  karenanya, pemerintah  kabupaten/kota  memiliki kewenanangan  dan  tanggung  jawab pada  pelayanan  dasar  di  daerahnya seperti di bidang pertanahan, pertanian,  pendidikan,  kebudayaan dan yang lainnya. Sedangkan desentralisasi pendidikan merupakan gabungan dari dua  kata  yaitu  antara  desentralisasi dan pendidikan. Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai
pengertian  desentralisasi  pendidikan, diantaranya yaitu:
1. Menurut  Burnett  e.al  yang  dikutip oleh  M.  Sirozi,  desentralisasi pendidikan  adalah  otonomi  untuk menggunkan  input  pembelajaran sesuai  dengan  tuntunan  sekolah dan komunitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang  tua  dan  komunitas  (Sirozi, 2005: 83). 2. Abdul Halim, mengartikan desentralisasi  pendidikan  yaitu terjadinya  pelimpahan  kekuasaan dan  wewenang  yang  lebih  luas kepada  daerah  untuk  membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan- permasalahan  yang  dihadapi  di bidang  pendidikan  (Halim,  2010: 15). 3. Menurut Sufyarman, desentralisasi pendidikan adalah sistem menajemen  untuk  mewujudkan pembangunan  pendidikan  yang menekankan  pada  kebhinekaan (Sufyarman, 2003: 83).
Dengan  demikian,  desentralisasi pendidikan  dapat  diartikan  sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah beserta masyarakat,  pengelola  dan  pengguna pendidikan itu sendiri, untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusan  sendiri  dalam  mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan  dengan  mengacu  kepada Sistem Pendidikan Nasional.
850 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
Tujuan Desentralisasi Pendidikan di Indonesia
Dalam pelaksanaannya, desentralisasi pendidikan dilatarbelakangi  bahwa  setiap  daerah mengetahui  sejarah,  kondisi,  potensi, permasalahan,  dan  asprasi  daerahnya sendiri.  Untuk  itu  daerah  yang bersangkutan harus mampu merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan serta menentukan langkah-langkah pelaksanaan pendidikan daerah bersangkutan. Pengalaman desentralisasi pendidikan yang dilakukan
di beberapa  negara  Amerika  Latin, Amerika  Serikat,  dan Eropa.  Jika  yang menjadi  tujuan  adalah  pemberian kewenangan di sektor pendidikan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, maka  tujuan  strategi  desentralisasi pendidikan  yang  seperti  ini  adalah target untuk mencapai efesiensi dalam penggunaan  sumber  daya  (school resources;  dana  pendidikan  yang berasal dari pemerintah dan masyarakat) (Alisjahbana, 2002: 2). Dari  konsep  tersebut  dapat dipahami bahwa desentralisasi pendidikan  yang  pertama  berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah  dari  pusat  ke  daerah, sedangkan konsep kedua memfokuskan pada pemberian kewenangan  yang  lebih  besar  pada tingkat  sekolah  dilakukan  dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan  demikian  jika  yang menjadi tujuan desentralisasi pendidikan adalah peningkatan kualitas  pendidikan  yang  berarti proses  belajar  mengajar  dan  kualitas dari  hasil  proses  belajar  mengajar tersebut, maka desentralisasi pendidikan  lebih  difokuskan  pada reformasi  proses  belajar  mengajar.
Partisipasi  bahkan  rasa  tanggung jawab  orang  tua  dalam  kegiatan pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang paling menentukan. Ruang Lingkup Desentralisasi Pendidikan Jalal dan Musthafa, Sirozi (2005: - 234) mengemukakan bahwa desentralisasi pendidikan dapat digambarkan  dalam  dua  konsep  yang saling  bergantung.  Gagasan  utamanya berkaitan  dengan  desentralisasi,  yang melibatkan pengalihan kendali kebijakan  pendidikan  dari  pusat  ke daerah.  Berdasarkan  gagasan  ini, pemerintah  bertanggung  jawab  untuk menyediakan  sumber  daya  yang memungkinkan  pemerintah  daerah mengembangkan  kebijakan  di  bidang pendidikan  dan  mendanai  proyek- proyek tersebut. Meskipun pemerintah harus  mempertimbangkan  kebutuhan masing-masing  pemerintah  daerah, pemerintah pada akhirnya bertanggung jawab menentukan jumlah  dan  tingkat  pendidikan  yang dibutuhkan. Konsep kedua
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 851
menyangkut transfer keputusan pendidikan  dari  pemerintah  ke masyarakat.  Ide  di  balik  konsep  ini adalah masyarakat merupakan konsumen program pendidikan, sehingga  mereka  perlu  mengetahui dan  memutuskan  sendiri  program pendidikan  seperti  apa  yang  mereka inginkan.
Dengan  dua  konsep  tersebut maka  lebih  dijelaskan  kembali  bahwa tujuan utama desentralisasi pendidikan adalah untuk meningkatkan  mutu  pendidikan.  Ada semacam konsenseus global, khususnya di kalangan negara berkembang, bahwa melakukan desentralisasi  adalah  cara  terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena  mutu  pendidikan  ditentukan oleh banyak faktor yang saling terkait, maka desentralisasi.
Pengelolaan Keuangan Pengelolaan  keuangan,  terutama pengalokasian  atau  penggunaan  uang sudah  sepantasnya  dilakukan  oleh sekolah.  Sekolah  juga  harus  diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan- kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah. Pelayanan siswa Pelayanan  siswa  mulai  dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan,  penempatan  untuk melanjutkan  sekolah  atau  untuk memasuki dunia kerja hingga
pengurusan alumni telah
didesentralisasikan. Hubungan Sekolah dan Masyarakat Esensi  hubungan  sekolah  dan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan  dari  masyarakat,  terutama dukungan  moral  dan  finansial  yang sudah merupakan kewenangan sekolah,  yang  diperlukan  adalah peningkatan intensitas dan ekstensinya. Pengelolaan iklim sekolah Iklim  sekolah  yang  kondusif untuk  melakukan  kegiatan  akademik merupakan prasayarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar  yang  efektif.  Lingkungan sekolah  yang  aman  dan  tertib, optimisme  dan  harapan  yang  tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah dan  kegiatan-kegiatan  yang  terpusat pada siswa adalah contoh iklim sekolah yang  dapat  menumbuhkan  semangat belajar  siswa.  Iklim  sekolah  sudah merupakan  kewenangan  sekolah  dan yang  diperlukan  adalah  peningkatan intensitas dan ekstensinya.
Implementasi Desentralisasi Pendidikan Nasional di Indonesia Pemberlakuan UU Otonomi Daerah yang dimulai dengan diterapkannya  UU  Nomor  22  Tahun 1999  dan  kemudian  disempurnakan dengan  UU  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah,  dan dengan diserahkannya sejumlah
852 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
kewenangan  yang  semula  menjadi urusan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah,  mengakibatkan terjadinya  perubahan  dalam  berbagai aspek  pembangunan  di  Indonesia,
termasuk juga dalam aspek pendidikan. Kewenangan yang telah diberikan  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  tersebut  juga membawa  perubahan  struktur  dalam pengelolaan  pendidikan,  dan  berlaku juga  pada  penentuan  stakeholders  di dalamnya. Dimana dalam pelaksanaan desentralisasi
pendidikan ini memerlukan the  stakeholders  society , yakni  masyarakat  yang  anggotanya mempunyai  kepentingan  bersama untuk  membangun  masyarakatnya sendiri,  yang  meliputi:  1)  masyarakat lokal; 2) orang tua; 3) peserta didik; 4) negara;  5)  pengelola  profesional pendidikan.  Jika  pada  masa  sebelum diberlakukannya  otonomi  daerah, stakeholders  pendidikan  sepenuhnya berada di tangan aparat pusat, maka di era  otonomi  pendidikan  sekarang  ini peranan  sebagai  stakeholdersakan tersebar  kepada  berbagai  pihak  yang berkepentingan.  Dalam  hal  ini  fungsi negara  juga  bukan  lagi  sebagai penguasa  atau  sebagai  pemegang kekuasaan  tunggal  yang  bertujuan melestarikan kekuasaan negara, tetapi sebagai  partner  yang  memfasilitasi proses  pendidikan  yang  disepakati bersama. Dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan juga
dibutuhkan  adanya  Kolaborasi  antara ketiga pelaku utama pendidikan, yaitu pemerintah daerah, pihak sekolah dan masyarakat.  Ketiga  pelaku  utama pendidikan  tersebut  berfungsi  dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan  serta  evaluasi  dengan manajemen yang lebih baik. Namun,  terdapat  permasalahan mendasar pada pendidikan di Indonesia  yaitu  rendahnya  mutu pendidikan  pada  setiap  jenjang  dan satuan pendidkan dasar dan menengah.  Sedikitnya  ada  3  faktor utama  yang  menyebabkan  mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan  yang  merata.  Berikut penjelasannya. Faktor pertama, kebijakan penyelenggaraan nasional menggunakan pendekatan input- output analisis yang tidak dilaksanakan secara  konsekuen.  Maksudnya  yaitu lembaga  pendidkan  berfungsi  sebagai pusat  produksi  yang  apabila  dipenuhi semua input yang  diperlukan  dalam kegiatan  produksi  tersebut,  maka lembaga  menghasilkan output yang dikehendaki.  Pendekatan  ini  gagal karena kurang memperhatikan proses pendidikan.
Faktor  kedua,  penyelenggaraan pendidikan  nasional  dilakukan  secara birokratik-sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan  sangat  tergantung  kepada keputusan birokratis yang mempunyai jalur yang panjang dan kadang-kadang kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 853
sesuai dengan kodisi sekolah setempat. Dengan  demikian  sekolah  kehilangan kemandirian,  motivasi  dan  inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan  lembaganya  termasuk peningkatan mutu pendidikannya.
Faktor  ketiga,  peran  serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam  penyelenggaraan  pendidikan sangat  minim.  Partisipasi  masyarakat lebih  banyak  bersifat  dukungan  input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan  keputusan,  monitoring, evaluasi  dan  akuntabilitas)  (Salim, 2007: 12-13).
Permasalahan  pendidikan  ini seyogyanya  perlu  dikaji  kembali,  bila perlu  dalam  perspektif  sosiologis karena pendidikan tidak hanya sebagai produk  tetapi  sebagai  proses  yang menyangkut hasil interaksi sosial antar berbagai  elemen-  elemen  dalam masyarakat. Oleh karenanya pemberian  otonomi  yang  luas  pada sekolah merupakan bentuk kepedulian pemerintah  terhadap  gejala-gejala yang  muncul  di  masyarakat  serta upaya  peningkatan  mutu  pendidikan secara umum.
Dengan  otonomi  yang  lebih besar, maka sekolah memiliki kewenangan otonomi yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih mampu mengembangkan  program-  program yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan potensi  yang  dimilikinya.  Demikian juga  dengan  pengambilan  keputusan partisipatif,  yaitu  pelibatan  warga
sekolah  secara  langsung  dalam pengambilan  keputusan,  maka  rasa memiliki warga sekolah akan meningkat.  Adanya  peningkatan  rasa memiliki  ini  akan  menyebabkan  rasa tanggung jawab dan peningkatan rasa tanggung  jawab  akan  meningkatkan dedikasi  warga  sekolah  terhadap sekolahnya. Kebijakan otonomi daerah, bagaimanapun akan membawa implikasi  yang  besar  dalam  berbagai tatanan  pemerintahan,  baik  pusat maupun  daerah,  tak  terkecuali  dalam bidang pendidikan. Meskipun pendidikan  merupakan  salah  satu kewenangan  yang  diserahkan  pusat kepada daerah. Namun dalam penyelenggaraannya  ternyata  banyak mengalami persoalan, meskipun hal ini bukan merupakan alasan orang untuk menyalahkan kebijakan otonomi daerah, sebab pada dasarnya pelaksanaan  sebuah  kebijakan  lebih banyak  bertumpu  pada  kesiapan daerah itu sendiri, terutama menyangkut  sumber  daya  manusia daerah dan pemahaman orang terhadap otonomi daerah sendiri

## KESIMPULAN
Dalam  sistem  negara  kesatuan Republik  Indonesia,  desentralisasi mengacu  pada penyerahan  kekuasaan pemerintahan  kepada  daerah  otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan. Desentralisasi pendidikan berarti memberikan kewenangan kepada daerah/masyarakat/pengguna
854 | MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023
pendidikan  yang  dapat  melaksanakan perencanaan  sesuai  dengan  sistem pendidikan  nasional  dan  mengambil keputusan  sendiri  untuk  mengatasi permasalahan  pendidikan.  Dengan melakukan  desentralisasi  pendidikan, daerah,  masyarakat,  dan  pengguna pendidikan  diberikan  kewenangan untuk  melakukan  perencanaan  sesuai dengan  sistem  pendidikan  nasional dan menentukan pilihan sendiri dalam mengatasi  permasalahan  pendidikan. Tujuan desentralisasi pendidikan adalah  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan  di  Indonesia.  Untuk mencapai  tujuan  tersebut,  fungsi- fungsi  berikut  dapat  didistribusikan kepada sekolah, antara lain perencanaan  dan  evaluasi  program sekolah, pengelolaan proses
pembelajaran, pengelolaan kurikulum,
pengelolaan  sumber  daya  manusia, pengelolaan  peralatan  dan  bahan, pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Pelaksanaan
desentralisasi
pendidikan  di  Indonesia  yaitu  dengan diserahkannya  otonomi  yang  lebih besar  pada  daerah-daerah  yang kemudian  dilanjutkan  ke  lembaga pendidikan atau sekolah, maka sekolah memiliki  kewenangan  otonomi  yang lebih besar dalam
mengelola sekolahnya,  sehingga  sekolah  lebih mandiri.  Dengan  kemandiriannya, sekolah lebih mampu mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dan dalam pelaksanaanya perlu  adanya  pengambilan  keputusan
yang  bersifat  partisipatif,  demi tercapainya tujuan pendidikan nasional. Pendekatan perencanaan pendidikan  adalah  titik  tolak  atau sudut pandang yang digunakan dalam proses pelaksanaan pendidikan dengan adanya langkah-langkah kegiatan yang sistematis guna mencapai  tujuan  pendidikan  secara efektif  dan  efisien.  Perencanaan pendidikan berperan dalam memberikan  kejelasan  arah  dalam usaha proses penyelenggaraan pendidikan.  Oleh  karena  itu  seorang perencana  pendidikan  dituntut  untuk memiliki kemampuan
dalam menyusun  sebuah  rancangan  dengan menggunakan salah satu jenis. DAFTAR PUSTAKA Alisjahbana,  Armida  S. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan . Bandung, Universitas Padjajaran, 2000. Cikka, Hairuddin . Peranan Kompetensi Guru  Pendidikan Agama  Islam  (PAI)  dalam Meningkatkan Interaksi Pembelajaran di Sekolah ,  p-ISSN: 2623-2359
Effendi. Perencanaan  Pendidikan  dan
Permasalahannya .  Jakarta:  PT Bhratara Karya Aksara, 2009 Halim, Abdul. Bunga Rampai Manajemen  Keuangan  Daerah .
Yogyakarta,  UPP  AMP  YPKN,
2010
MODELING, Volume 10, Nomor 3, September 2023 | 855
Hidayat,  Ara.  dan  Machali,  Imam. Pengelolaan  Pendidikan  Konsep,
Prinsip  dan  Aplikasi  dalam Mengelola Sekolah
dan
Madrasah .  Bandung:  Pustaka Educa, 2010. Salim,  Agus. Indonesia  Belajarlah!
Membangun Pendidikan Indonesia , Cetakan
ke-2,.
Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007. Sirozi, M. Politik  Pendidikan .  Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2005.
Sufyarman,
M. Kapita selekta
Manajemen Pendidikan . Bandung: Alfabeta, 2003. Syaefudin, Sa'ud Udin dan Syamsuddin, Makmun Abin. Perencanaan  pendidikan:  Suatu Pendekatan Komprehensif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.