## Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Alfisa Rizky Zatira 1) ; Muhammad Husni Thamrin 2)
1) Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
2) Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra
Email: 1) Alfisarizky98@gmail.com ; 2) mhusnithamrinnasution@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [11 November 2022]
Revised [30 November 2022]
Accepted [15 Desember 2022]

## ABSTRAK
Tanah  mempunyai  arti  yang  penting  dalam  kehidupan  manusia,  hal  ini  disebabkan hampir  seluruh  aspek  kehidupan  manusia  tidak  dapat  terlepas  dari  keberadaan  tanah. Setiap  tahun  pertumbuhan  penduduk  semakin  meningkat,  maka  mengakibatkan meningkatnya  juga  kebutuhan  atas  tanah  dan  berakibat  juga  pada  peningkatan permasalahan  yang  menyangkut  bidang  pertanahan,  sedangkan  ketersediaan  tanah yang  sifatnya  tetap  sehingga  mejadi  salah  satu  pemicu  tingginya  potensi  konflik  dan sengketa  tanah.  Permasalahan  yang  sering  terjadi  membuat  pemerintah  mengeluarkan suatu kebijakan untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah yaitu program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Dalam  pasal  3  ayat  (4) Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah  Sistematik  Lengkap  (PTSL).  Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  menyimpulkan  Efektivitas  pelaksanaan  program Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dalam  Penerbitan  Sertifikat  Tanah  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sudah dijalankan. Dilihat dari pencapaian tujuan di dalam  kurun  waktu  yang  dilakukan  dalam  setahun  dan  masih  ada  beberapa  sertifikat yang  belum  juga  di  terbitkan.  Pada  integrasi  proses  dalam  pelaksanaannya  juga  sudah dilaksanakan dan sosialisasi yang dilakukan belum dikatakan berhasil karena sosialisasi dilakukan  hanya  pada  desa  yang  dipilih  untuk  dilakukan  pelaksanaan  setiap  tahunnya, jadi  tidak  begitu  banyak  masyarakat  yang  mengetahui  dari  program  Penfataran  tanah sistematis  lengkap.  Pada  adapatasi  dalam  peningkatan  kemampuan  pegawai  kantor pertanahan  tidak  dilakukan  peningkatan  kemampuan  karna  proses  pelaksanaan program  Pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  sama  dengan  kegiatan  biasanya  dan sarana  prasarana  yang  digunakan  oleh  pegawai  untuk  turun  kelapangan  sudah  di sediakan oleh kantor pertanahan.

## ABSTRACT
Land  has  an  important  meaning  in  human  life,  this  is  because  almost  all  aspects  of human  life  cannot  be  separated  from  the  existence  of  land.  Every  year  population growth increases, resulting in an increase in the need for land and results in an increase in problems related to the land sector. Problems that often occur make the government issue  a  policy  to  make  it  easier  for  the  community  to  process  land  certificates,  namely the  Complete  Systematic  Land  Registration  (PTSL)  program  in  Article  3  paragraph  (4) of  the  Regulation  of  the  Minister  of  Agrarian  Affairs  and  Spatial  Planning/Head  of  the National  Land  Agency  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  6  of  2018  concerning Acceleration  of  the  implementation  of  Complete  Systematic  Land  Registration  (PTSL). The  method  used  in  this  study  is  descriptive  qualitative  with  data  collection  techniques in  the  form  of  interviews,  observation  and  documentation.  The  results  of  the  research conclude that the effectiveness of the implementation of the Complete Systematic Land Registration  program  in  Issuing  Land  Certificates  at  the  Land  Office  of  Deli  Serdang Regency  has  been  carried  out.  Judging  from  the  achievement  of  the  goals  within  the period  of  time  that  was  carried  out  in  a  year  and  there  are  still  several  certificates  that have  not  been  issued.  Process  integration  in  its  implementation  has  also  been  carried out  and  the  socialization  that  has  been  carried  out  has  not  been  said  to  be  successful because  the  socialization  is  carried  out  only  in  villages  that  are  selected  to  be  carried out  annually,  so  not  many  people  know  about  the  complete  systematic  land  upgrading program.  In  adaptation  to  increasing  the  capacity  of  land  office  employees,  capacity building is not carried out because the process of implementing the complete systematic land registration  program is the same  as usual activities and the infrastructure used  by employees to get off the ground has already been provided by the land office.

## KEYWORDS
Efektivitas, Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Penerbitan Sertifikat
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Tanah  mempunyai  arti  yang  penting  dalam  kehidupan  manusia,  hal  ini  disebabkan  hampir seluruh  aspek  kehidupan  manusia  tidak  dapat  terlepas  dari  keberadaan  tanah.  Setiap  tahun pertumbuhan  penduduk  semakin  meningkat,  maka  mengakibatkan  meningkatnya  juga  kebutuhan  atas tanah. Persoalan tanah memang seakan tidak pernah lepas karena setiap tahun bertambahnya populasi manusia sehingga meningkatnya juga angka kebutuhan akan tanah dan berakibat juga pada peningkatan permasalahan yang menyangkut bidang pertanahan, sedangkan ketersediaan tanah yang sifatnya tetap sehingga mejadi salah satu pemicu tingginya potensi konflik dan sengketa tanah.
Keadaan  seperti  ini  perlu  di  antisipasi  secara  sungguh-sungguh  dengan  segala  kemungkinan permasalahan  yang  akan  timbul.  Lahirnya  konflik-konflik  pertanahan  sering  muncul  karena  lemahnya sertifikasi  kepemilikan  akan  tanah  serta  kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  memenuhi  kewajiban administratifnya  untuk  melakukan  pendaftaran  hak  atas  tanah  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum berupa bukti sertifikat tanah untuk menjamin penguasaan dan kepemilikan atas tanah yang ditempatinya tersebut.  Juga,  tidak  terlepas  dari  permasalahan  tentang  pembuatan  sertifikat  tanah  yang lumayan  memakan  waktu,  seperti  lambatnya  waktu  dalam  proses  pembuatan  sertifikat tanah  selama  ini  menjadi  perhatian  pemerintah  untuk  mengatasi  permasalahanya  yang terjadi,  pemerintah  meluncurkan  program  Percepatan  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) melalui  Kementrian  ATR/BPN.  ( https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan- penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr ).
Permasalahan  yang  sering  terjadi  membuat  pemerintah  mengeluarkan  suatu  program  untuk memudahkan  masyarakat  dalam  pengurusan  sertifikat  tanah  yaitu  program  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  adalah  badan  pemerintahan  yang membuat  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL).  Pelaksanaan  program  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  memiliki  anggaran  khusus  melalui  APBD/APBN.  Untuk  menerbitkan suatu kepastian hukum dalam hak kepemilikan atas tanah maka dibutuhkan suatu pendaftaran tanah di kantor  Pertanahan.  Pendaftaran  tanah  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh negara/pemerintah  untuk  pengumpulan  keterangan  atau  data  mempetakan  tanah-tanah  tertentu  yang ada  di  wilayah-wilayah  tertentu,  pengolahan,  penyimpanan  dan  penyajiannya  bagi  kepentingan  rakyat, dalam  hal  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan,  termasuk  penerbitan  tanda buktinya dan pemeliharaannya.
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  merupakan  program  pengganti  dari  kebijakan program  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  (PRONA).  Pergantian  ini  dikarenakan  dalam  kebijakan PRONA  satu  tahun  anggaran  bisa  disebar  ke  beberapa  desa,  bahkan  hingga  ke  10  desa  sehingga pelaksanaannya  tidak  optimal.  Dalam  kebijakan  PRONA,  tidak  seluruh  bidang  tanah  yang  tidak bersertifikat  dalam  satu  desa  diberikan  bantuan  secara  bertahap,  sedangkan  program  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terpusat di satu desa dan seluruh tanah dalam daerah tersebut yang belum memiliki sertifikat akan dibuatkan jika pemohon/masyarakat bermohon kepada Badan Pertanahan Nasional.  Sebagai  gambaran,  jika  menggunakan  metode  pendaftaran  tanah  sporadis,  maka  maksimum pencapaian target per tahun adalah hanya 1 juta bidang tanah, yang artinya untuk menyelesaikan 79 juta bidang diperlukan waktu 79 tahun. Sementara melalui PTSL, target pendaftaran 79 juta bidang tanah itu dapat diselesaikan tahun 2025. ( https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-ptsl-pastikan- penyelesaian-sertifikasilahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr).
Tabel 1. Target dan Realisasi PTSL 2017-2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
No Tahun Target SHT Realisasi Belum diserahkan Sudah diserahkan 1 2017 17.708 17.708 393 9.124 2 2018 28.000 28.000 3.577 13.151 3 2019 22.272 22.272 3.961 7.019 4 2020 1.303 1.303 304 1.009 5 2021 2.356 2.356 599 1.760
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, 2021
Berdasarkan tabel 1 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sertifikat tanah dari tahun 2017 sampai 2018  meningkatnya  jumlah  penerbitan  sertifikat  tanah  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, tetapi pada tahun 2019 sampai 2020 memiliki penurunan sertifikat tanah karena adanya  pandemi  Covid-19.  Untuk  tahun  2021  mulai  meningkat  kembali  sertifikat  tanah  setelah  pasca Pandemi Covid-19.
Untuk  memperoleh  kepastian  hak  dan  kepastian  hukum  hak  atas  tanah  serta  menjaga  tidak terjadinya  masalah  atau  sengketa  atas  tanah,  Undang-Undang  Pokok  Agraria  telah  meletakkan kewajiban  kepada  Pemerintah  untuk  melaksanakan  pendaftaran  tanah  yang  ada  di  seluruh  wilayah Indonesia yang terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pokok  Agraria  “Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan  ketentuan  yang  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Pasal ini merupakan landasan hukum bagi pendaftaran tanah khususnya pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah diseluruh wilayah di Indonesia.
Adanya  kebijakan  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  ini  untuk  memudahkan masyarakat  dalam  mengurus  pengurusan  sertifikat  tanah  agar  persoalan  yang  berhubungan  dengan permasalahan tanah yang terjadi dapat diminimalisir dengan penerbitan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  menjadi  bukti  kuat  atas  kepemilikan  tanah  yang  dimiliki  oleh masyarakat  yang  sesuai  dengan  Pasal  3  PP  Nomor  24  tahun  1997  menyatakan  bahwa  sertifikat digunakan  sebagai  bukti  kepemilikan  yang  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum kepada  pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang  terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

## LANDASAN TEORI

## Efektivitas
Lubis  dan  Huseini  (2007:55),  menyatakan  bahwa:  “Efektivitas  sebagai  konsep  yang  penting dalam  organisasi  karena  menjadi  kriteria  keberhasilan  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya.  Oleh karena  itu,  efektivitas  bukanlah  hal  yang  sederhana,  mengingat  perbedaan  tujuan  masing-masing organisasi  dan  keragaman  tujuan  organisasi itu  sendiri.  Menurut  Sondang  P.  Siagian (2001)  Efektivitas adalah  pemanfaatan  sumber  daya,  sarana  dan  prasaranan  dalam  jumlah  tertentu  secara  sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

## Kriteria Pengukuran Efektivitas
Teori  yang  peneliti  gunakan  sebagai  pemandu  ialah    Duncan  yang  dikutip  Richard  M.  Steers (1985:53)  dalam  bukunya “Efektivitas  Organisasi”  mengatakan  mengenai ukuran  efektivitas,  sebagai berikut:
1. Pencapaian  tujuaan  adalah  keseluruhan  upaya  organisasi  dalam pencapaian  tujuan  harus  dipandang sebagai  suatu  proses.  Oleh  karena  itu,  agar  pencapaian  tujuan  akhir  semakin  terjamin,  diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.  Pencapaian  tujuan  terdiri  dari  beberapa  faktor,  yaitu  :  (  (Duncan,  dalam  Steers 1985:53).
a.  Kurun  waktu  pencapaiannya  Proses  pencapaian  tujuan  yang  efektif  tidak  terlepas  dari  waktu yang  telah  direncanakan,  sehingga  hasil  pekerjaan  itu  sesuai  dengan  yang  diharapkan  baik  itu dilihat  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas  pekerjaan  yang  telah  dilaksanakan.  (Siagian 1997:151)
b.  Sasaran  merupakan  target  yang  kongkrit  sasaran  adalah  target  dimana  semua  elemen organisasi  bekerja sama  untuk  mewujudkannya. sasaran  merupakan  penjabaran  dari  sebuah tujuan,  mengenai  tentang  apa  yang  akan  menjadi  hal  yang  dicapai  atau  akan  dihasilkan  oleh sebuah  organisasi  atau  suatu  perusahaan  di  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan. (kuncoro:2006).
2.  Integrasi  yaitu  pengukuran  terhadap  tingkat  kemampuan  suatu  organisasi  untuk  mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu
a. Prosedur merupakan tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir. (Crisyanti 2011:43)
b.  Sosialisasi  merupakan  proses  bagi  individu  di  dalam  masyarakat  untuk  mempelajari  nilai  dan
norma  yang berlaku di suatu masyarakat.(Soekanto, 2006:22)
3.   Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan –perubahan  yang  terjadi  di  lingkungannya.  Adaptasi  terdiri  dari  beberapa  factor (Duncan, dalam Steers 1985:53), yaitu :
a. Peningkatan kemampuan menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat kemampuan yang negatif  berubah  menjadi  positif.  Peningkatan  kemampuan  dapat  dilakukan  melalui  pelatihan, pembinaan  maupun  penghargaan  terhadap  sumber  daya  manusia  di  dalam  sebuah organisasi. (Adi S, 2003: 67).
b. Sarana  dan  Prasarana  Secara  Etimologis (bahasa)  prasarana  berarti  alat  tidak  langsung  untuk mencapai  tujuan  dalam  suatu  organisasi.  Sedangkan  sarana  berarti  alat  langsung  untuk mencapai  tujuan  organisasi.  Dengan  demikian  dapat  di  tarik  suatau  kesimpulan  bahwa  sarana dan prasarana suatu organisasi itu adalah semua komponen yang sacara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya  proses  untuk mencapai tujuan itu sendiri.

## Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2018,  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  adalah kegiatan  Pendaftaran  Tanah  untuk  pertama  kali  yang  dilakukan  secara  serentak  bagi  semua  objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  merupakan  program  yang  digunakan untuk  mempermudah  pelayanan  administrasi  di  bidang  pertanahan  dalam  pengurusan  penerbitan sertifikat  tanah  dan  memiliki  tujuan  untuk  mewujudkan  pemberian  kepastian  hukum  dan  perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil merata dan terbuka serta akuntabel, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran  masyarakat dan ekonomi negara,  serta  mengurangi  dan  mencegah  sengketa  dan  konflik  pertanahan.  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dengan menghasilkan keluaran (output) dengan 3 (tiga) kriteria yaitu sebagai berikut :
a. Kluster 1 (satu) yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat; b. Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang hanya dicatat di dalam buku tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan  sertipikat  yang  disebabkan  karena  bidang  tanah  tersebut  dalam  keadaan  sengketa  atau beperkara di pengadilan; c. Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan subyek atau obyeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya.

## Sertifikat Tanah
Sertifikat tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah surat tanda bukti hak sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  UUPA  untuk  hak  atas  tanah,  hak  atas pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat merupakan tanda bukti yang terdiri dari adanya salinan buku tanah dan surat ukur yang diberi sampul bergambar Garuda dan dijilid menjadi satu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat sebagai alat bukti yang menyatakan bahwa tanah  tersebut  telah  diadministrasikan  oleh  negara,  kemudian  buktinya  diberikan  kepada  orang  yang telah  mengadministrasikan.  Sertifikat  tanah  memiliki  tujuan  khusus  yaitu  untuk  menghindari  sengketa tanah atau lahan yang ada di setiap daerah.

## METODE PENELITIAN
Peneliti menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif  merupakan  penelitian  yang  digunakan  untuk  menganalisis  dan  menyajikan  fakta  secara sistematis  sehingga  lebih  mudah  dipahami  dan  disimpulkan  (Saifudin,  2007:6).  Dengan  demikian, penelitian  ini  akan  menjelaskan  gambaran  realita  dari  masalah  dengan  menggunakan  data-data  yang ada. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yang berlokasi di  jalan  Perbarakan,  Kecamatan  Pagar  Merbau,  Kabupaten  Deli  Serdang,  Sumatera  Utara.  Adapun teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Sementara untuk  informasi  yang  akurat,  penulis  menggunakan  teknik purposive  sampling dalam  menentukan informan  penelitian.  Adapun  kriteria  informan  penulis  ialah  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha,  seketaris panitia ajudikasi, analisis sumber daya manusia aparatur pertama. Setelah informasi dikumpulkan, maka
penulis  akan  melakukan  analisis  data  dengan  teknik  analisis  yang  dilakukan  secara  interaktif,  yaitu dengan  cara  mereduksi  data,  menyajikan  data  dan  menarik  kesimpulan.  Sementara  untuk  teknik keabsahan  data,  penulis  menggunakan  triangulasi  data,  dengan  membandingkan  data  yang  diperoleh melalui wawancara antar subjek penelitian yang satu dengan yang lain, kemudian membandingkan data hasil  pengamatan  dengan  data  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  sehingga  memperoleh  suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan program Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap
Berdasarkan  hasil  dari  penelitian  diketahui  bahwa  secara  garis  besar  tahapan  pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu Perencanaan dan Persiapan, dan Penetapan lokasi kegiatan PTSL
Dalam tahap perencanaan kegiatan PTSL, Kepala Kantor Pertanahan melakukan kegiatan ini dalam rangka  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan  kegiatan  PTSL  maka  Kepala  Kantor  Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentasikan di beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan.  Setelah  lokasi  PTSL  ditetapkan,  Kepala  Kantor  Pertanahan  menyiapkan  peta  dasar pendaftaran  yang  berbentuk  peta  garis  atau  peta  foto.  Peta  sebagaimana  dimaksud  telah  memuat pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar haknya.
1.  Pembentukan  dan  penetapan  Panitia  Ajudikasi  PTSL.  Kemudian  dalam  tahap  ini  Kepala  Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas, yang dituangkan dalam bentuk  keputusan.  Sebelum  melaksanakan  tugasnya,  Panitia  Ajudikasi  PTSL  dan  satgas  wajib mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang mengangkatnya.
2.  Penyuluhan.  Penyuluhan  merupakan  kegiatan  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  beserta Panitia  Ajudikasi  PTSL,  Satgas  Fisik  dan  Satgas  Yuridis  yang  telah  dibentuk  terhadap  masyarakat dan  juga  daerah  tanah  yang  telah  ditetapkan  pada  peta  lokasi.    Penyuluhan  dilakukan  pada desa/kelurahan  yang  sudah  ditetapkan  pada  penetapan  lokasi  program  PTSL.  Penyuluhan  yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak kepala desa maupun pihak  kelurahan  untuk  dapat  mengajak  masyarakat  mengikuti  kegiatan  penyuluhan  agar masyarakat dapat  mengetahui  dan  mengenal  manfaat  tentang  program  PTSL  dan  menaikkan  antusias masyarakat untuk mau mendaftarkan tanah yang masyarakat miliki.
3.  Pengumpulan  Data  Fisik  dan  Data  Yuridis  bidang  tanah.  Dalam  rangka  optimalisasi  dan  simplifikasi pelaksanaan kegiatan PTSL maka Pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan  pemetaan  bidang  tanah,  dilaksanakan  oleh  Satgas  Fisik  dengan  berpedoman  pada  ketentuan peraturan  perundang-  undangan.  Pengumpulan  data  yuridis  meliputi  pengumpulan  alat  bukti mengenai  kepemilikan  atau  penguasaan  tanah,  baik  bukti  tertulis,  keterangan  saksi  dan/atau pernyataan  yang  bersangkutan.  Pengumpulan  data  yuridis  dilakukan  oleh  Satgas  Yuridis  dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.  Pemeriksaan tanahDalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali  maka  dapat  dilengkapi  dan  dibuktikan  dengan  surat  pernyataan  tertulis  tentang  pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan. Surat pernyataan sebagaimana  dimaksud  dibuat  dengan  ketentuan: a.  Disaksikan  paling  sedikit  oleh  2  (dua)  orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan b.  Dibuat  berdasarkan  keterangan  yang  sebenar- benarnya  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan  baik secara perdata maupun pidana.
5.  Pengumuman  Data  Fisik  dan  Data  Yuridis  bidang  tanah  serta  pembuktian  hak.  Setelah  rekapitulasi data fisak dan data yuridis untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis  dan  data  fisik  bidang  tanah  diumumkan  dengan  menggunakan  formulir  Pengumuman  Data Fisik  dan  Data  Yuridis  selama  14  (empat  belas)  hari  kalender  di  Kantor  Panitia  Ajudikasi PTSL  dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan.
6.  Pembukuan  dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah. Pembukuan hak ini juga dicantumkan terkait pembatasan-  pembatasan  atas  tanah  tersebut  yang  kemudian  ditandatangani  oleh  Ketua  Panitia Ajudikasi  atas  nama  Kepala  Kantor  Pertanahan.  Pada  Penerbitan  Sertipikat  Hak  atas  Tanah  ,  Hak Milik,  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai    dan    wakaf  yang  sudah  didaftar  dalam  buku  tanah  dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya, diterbitkan sertipikat hak atas  tanah. Sertipikat
hak atas tanah diserahkan kepada pemegang hak  atau  kuasanya,  dan  Sertipikat wakaf  diserahkan kepada nadzir.

## Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap dalam Penerbitan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
Untuk  mengetahui  seperti  apa  efektivitas  p el ak sana an   pro gra m  pe nda fta ran   ta nah si ste ma ti s   d al a m  pen erbi ta n   se rti fi kat   tana h,   peneliti  menggunakan  teori  efektivitas  yang dikemukakan  oleh  Duncan  (Richard M. Steers 1985:53) yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

## Pencapaian Tujuan
Tujuan sangat penting dirumuskan dengan jelas karena akan digunakan sebagai tolak ukur pembentukan  oraganisai  pemerintah  maupun  swasta.  Tujuan  tersebut  dapat  melahirkan  berbagai macam  fungsi  dan  fungsi-fungsi  tersebut  dapat memperkuat  organisasi  dan  memberikan  fokus  bagi kegiatan-kegiatan organisasi untuk  mencapai  hasil-hasil  yang  dikehendaki  secara baik.  Dalam  hal ini keseluruhan  upaya  pencapaian  tujuan  harus  dipandang  sebagai  suatu  proses.  Pencapaian  tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

## Kurun Waktu
Pencapai  tujuan  perlu  ketepatan  kurun  waktu  dalam  pelaksanaannya  agar  tujuan  yang  telah ditetapkan dapat efektif.  Kurun waktu pencapaiannya pada proses pencapaian tujuan yang efektif tidak terlepas  dari  waktu  yang  telah  direncanakan,  sehingga  hasil  pekerjaan  itu  sesuai  dengan  yang diharapkan  baik  itu  dilihat  dari  segi  kualitas  maupun  kuantitas  pekerjaan  yang  telah  dilaksanakan. (Siagian  1997:151).  Kantor  Pertanahan  harus  memiliki  ketepatan  waktu  dalam  melaksanakan pekerjaannya, jika waktu yang telah ditentukan tidak sesuai dengan perencanaan maka  dikatakan tidak efektif.
Dari  hasil  wawancara  penyebab  dari  sertifikat  tanah  yang  lama  di  terbitkan  adalah  karena  dari pihak masyarakatnya masih belum melengkapi data-data yang dibutuhkan membuat proses pelaksanaan program  PTSL  ini  menjadi  sedikit  terkendala.  Namun,  terdapat  beberapa  kendala  lain  yang  membuat pengurusan sertifikat tanah PTSL menjadi lama dan melebihi batas tahun anggaran pelaksanaan. Mul ai dari  adanya  tumpang  tindih  hak,  sengketa,  kelengkapan  berkas,  hingga  masyarakat  belum  membayar biaya  yang  dibebankan  menjadi  alasan  banyaknya  sertifikat  yang  belum  juga  selesai  walaupun  sudah melewati  batas  anggaran  pelaksanaan  program  PTSL.  Berkaitan  dengan  indikator  pencapaian  kurun waktu dalam penerbitan sertifikat tanah yang sudah terlaksanakan tetapi masih ada sertfifikat yang belum diterbitkan  karena  masih  memiliki  permasalahan  yang  berbeda-beda,  terlihat  dari  kurun  waktu penyelesaian  sertifikat  yang  sudah  lewat  dari  tenggat  waktu  yang  sudah  tidak  sesuai  standar  dalam pelayanan penerbitan sertifikat tanah.

## Sasaran target
Sasaran  adalah  target  dimana  semua  elemen  organisasi  bekerja sama  untuk  mewujudkannya. Sasaran merupakan penjabaran dari sebuah tujuan, mengenai tentang apa yang akan menjadi hal yang dicapai atau akan dihasilkan oleh sebuah organisasi atau suatu perusahaan di dalam jangka waktu yang telah ditentukan. (kuncoro:2006). Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang sasaran atau tujuan penerbitan  Sertifikat  Tanah  memberi  kepastian  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  terkhusus masyarakat  yang  memiliki  tanah.  Selain  memiliki  bukti  pengesahan  dari  pemerintah  sehingga  bisa meminimalisir  permasalahan  tentang  sertifikat  tanah.  Dari  hasil  penelitian  maka  peneliti  menganalisis sasaran  dan  tujuan  dari  penerbitan  sertifikat  tanah  yaitu  sebagai  kepemilikan  sertifikat  tanah  memiliki fungsi  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  19  ayat  2C  UUPA adalah  seseorang  atau  badan  hukum  akan  mudah  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  atas suatu  bidang  tanah  dengan  begitu,  dapat  memberikan  rasa  aman  kepada  pemilik  tanah,juga  dapat membantu  perekonomian  masyarakat  ketika  akan  mengajukan  tanahnya  sebagai  pinjaman  karena sasaran dari program PTSL adalah masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk dapat  membuat  sertifikat  tanah  dengan  biaya  yang  murah.  Juga,  untuk  terselenggaranya  tertib administrasi  pertanahan  untuk  mewujudkan  kelengkapan  data  dari  setiap  bidang  tanah  tercatat  dan diketahui  dengan  mudah,  baik  mengenai  riwayat,  kepemilikan,  subjek  haknya,  keadaan  fisik  serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah melalui pendaftaran tanah.

## Integrasi
Integrasi  adalah  pengukuran  terhadap  tingkat  kemampuan  suatu  organisasi  untuk  mengadakan sosialisasi,  pengembangan  konsensus  (mengenai     kesepakatan  bersama),  dan  komunikasi  dengan berbagai  macam  organisasi  lainnya.  Sosialisasai  adalah  sebuah  proses  penanaman  atau  transfer kebiasaan  atau  nilai  dan  aturan  dari satu  generasi  ke  generasi  lainnya  dalam  sebuah  kelompok  atau masyarakat.  Sosialisasi  merupakan  suatu  proses  bagaimana  memperkenalkan  sebuah  sistem  pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.

## Prosedur
Prosedur  merupakan  tata  cara  kerja  yaitu  rangkaian  tindakan,  langkah  atau  perbuatan  yang harus  dilakukan  oleh  seseorang  dan  merupakan  cara  yang  tetap  untuk  dapat  mencapai  tahap  tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir. (Crisyanti 2011:43). Prosedur standar operasi adalah tolak ukur yang  dipergunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan  penilaian  kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas,  cepat,  mudah,  terjangkau  dan  terukur.  Selain  itu,  prosedur  standar  operasi  merupakan kesepakatan  tertulis  yang  berisi  aturan,  kebijakan,  spesifikasi  teknis  yang  harus  digunakan  secara konsisten  untuk  menjamin  proses,  produk  dan  jasa  yang  menjadi  luarannya  sesuai  dengan  tujuan  dan kualitas yang ditentukan. Prosedur standar operasi harus dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi sebagai  panduan  untuk  menjalankan  tugas  dan  fungsi  setiap  bagia  yang  ada.  Sehingga  dengan begitu  adanya  prosedur  standar  operasi  ini  dapat memudahkan  dan  menertibkan  pekerjaan  yang  akan dijalankan.  Peran  pentingnya  prosedur  standar  operasi  ini  membuat  pelaku  bisnis  harus  mengetahui terkait tujuan dan fungsi dari prosedur standar operasi itu sendiri. Walaupun memiliki fungsi sebagai alat pemandu, prosedur standar operasi juga dapat digunakan sebagai alat ukur, pantau, dan pelatihan.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Deli  Serdang  melaksanakan  Standar  Prosedur  Operasi Pengaturan  dan  Pelayanan  (SPOPP)  yang  berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No  6  Tahun  2018  tentang  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  yang  didasari  oleh  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997, dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). SOP  wajib  dilaksanakan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia,  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Provinsi  serta  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota.  Program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  (PTSL)  memiliki  standar  yang  berupa  persiapan,  pengumpulan  dokumen,  pengolahan,dan penyajian.  Persiapan  yang  dimaksud  adalah  dengan  adanya  penyuluhan;  pengumpulan  dokumen/ melakukan pendataan; pengolahan yang berupa pemeriksaan dan pengukuran tanah, pengumuman dan penetapan  hak,  pembukuan  hak;  dan  yang  terakhir  adalah  penyajian  yang  berupa  penerbitan  dan penyerahan sertifikat. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara peneliti dapat diketahui bahwa  standar  dari  Program  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  terdapat dalam  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 6 Tahun 2018 yang meliputi persiapan, pengumpulan dokumen, pengolahan,dan penyajian. Pegawai juga mengikuti standar dalam pelaksanaan program  PTSL  dengan  melaksanakan  kegiatan  berupa  pengumpulan  berkas  dan  pengelolaan  berkas- berkas yang mereka terima dari masyarakat.

## Sosialisasi
Sosialisasi  merupakan  proses  bagi  individu  di  dalam  masyarakat  untuk  mempelajari  nilai  dan norma  yang berlaku di suatu masyarakat.(Soekanto, 2006:22. Sosialisasi merupakan suatu konsep yang dapat  dimaknai  sebagai  sebuah  proses  dimana  kita  belajar  melalui  interaksi  dengan  orang  lain  tentang cara  berfikir,  merasakan,  dan  bertindak,  dimana  hal  tersebut  merupakan  hal-hal  yang  sangat  penting dalam  menghasilkan  partisipasi  sosial  yang  efektif.  Tujuan  inti  dari  sosialisasi  adalah  memberikan pemahaman dan pengertian kepada subyek sosialisasi dengan harapan dapat diterima dengan baik oleh subyek sosialisasi.  Sosialisasi  pada  masyarakat  terutama  yang  belum  memiliki  sertifikat  tanah  berguna untuk meningkatkan kesadaran untuk mendaftarkan tanahnya dan  meiliki sertifikat tanah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  sudah  melaksanakan  sosialisasi  dengan  baik,  namun kurangnya minat masyarakat yang mengikuti sosialisasi karena mengingat pembatasan tatap muka yang masih harus dilakukan karena wabah virus corona-19, juga kegiatan bekerja para masyarakat yang tidak bisa  ditinggalkan.  Dalam  pelaksanaan  sosialisasi  aparatur  kantor  Pertanahan  sudah  melaksanakan kegiatan  sosialisasi  dengan  personil  anggota  yang  sudah  memahami  kegiatan  pelaksanaan  program PTSL.

## Adaptasi
Adaptasi yang di maksud disini adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.  Adaptasi  terdiri  dari  beberapa  faktor,  yaitu,  peningkatan  kemampuan  dan  sarana prasarana.  Dalam  hal  ini  sumber  daya  manusia  baik  dari  jumlah  pegawai  maupun  kemampuan  dan sarana  prasarana.  Dimana  sumber  daya  disini  berkaitan  dengan  sumber  yang  dapat  digunakan  untuk mendukung  keberhasilan  suatu  organisasi  seperti  keterampilan,  dedikasi,  profesionalitas,  dan kompetensi  dibidangnya.  Sumber  daya  manusia  sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan organisasi, tanpa sumber daya manusia organisasi akan berjalan lambat.

## Peningkatan Kemampuan
Peningkatan  kemampuan  menggambarkan  perubahan  dari  keadaan  atau  sifat  kemampuan yang  negatif  berubah  menjadi  positif.  Peningkatan  kemampuan  dapat  dilakukan  melalui  pelatihan, pembinaan  maupun  penghargaan  terhadap  sumber  daya  manusia  di  dalam  sebuah organisasi. (Adi S, 2003:  67).  Adaptasi  dapat  dilihat  dari  sumber  daya  manusia  yang  ada  telah  memenuhi standar  yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program PTSL dalam penerbitan sertifikat tanah. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik  institusi   maupun  perusahaan.  Sumber  daya  manusia  juga  merupakan  kunci  yang  menentukan perkembangan  organisasi.  Berdasarkan  pada  hasil  beberapa  wawancara  diatas  menunjukkan  bahwa aparatur  pegawai  pada  dinas  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Deli  Serdang  disiplin  melakukan pekerjaannya  dengan  memberikan  arahan  yang  benar  terhadap  masyarakat  karena  sudah  memiliki kemampuan  dari  program  kegiatan  yang  sama  di  Kantor  Pertanahan  dengan  kegiatan  program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dengan kemampuan memberikan pelayanan yang baik dengan berinteraksi  langsung  dengan  masyarakat  dapat  menambah  kepercayaan  masyarakat  untuk  mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistemtis Lengkap yang diadakan di daerahnya masing-masing, walaupun masih ada masyarakat yang enggan untuk mendaftarkan tanahnya.

## Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah faktor fasilitas fisik meliputi ruang kantor, perlengkapan peralatan atau sarana  yang  dimiliki  oleh  suatu  organisasi.  Dinas  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Deli  Serdang  dalam rangka  mendukung  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan,  melengkapi  sarana  dan  prasarana  dan perlengkapan kantor lainnya. Sarana dan prasarana pegawai di Dinas Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang  dapat  menjadi  alat  bantu  agar  memudahkan  pekerjaan,  selain  sarana  dan  prasarana  juga diperlukan  sumber  daya  manusia  yang  tidak  hanya  memenuhi  kualitas  secara  akademis  namun  harus telah  siap  bekerja  melayani  dengan  tidak  memberatkan  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  observasi  dan wawancara  mengenai  sarana  dan  prasarana  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Deli  Serdang  suasana terasa nyaman, dengan di lengkapi pendingin ruangan yang membuat udara sangat sejuk dan merasa.
Seharusnya dengan adanya berbagai fasilitas tersebut berdampak pada pelayanan yang dilakukan menjadi  semakin  baik  dan  semakin  mudah  dengan    fasilitas  yang  membuat  aparatur  nyaman  dalam bekerja serta masyarakat yang datang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Efektivitas  pelayanan  publik  dalam  pelaksanaan  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  dalam  Penerbitan  Sertifikat  Tanah  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Deli  Serdang  sudah efektif.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  waktu  penyelesaian  sertifikat  yang  sudah  diterbitkan  dalam kegiatan  program  PTSL  sudah  banyak  tapi  masih  ada  beberapa  yang  belum  diterbitkan  sesuai dengan  pelayanan  dalam  satu  tahun  anggaran.  Sosialisasi  terkait  program  Pedafataran  Tanah Sistematis  Lengkap  kepada  masyarakat  dinilai  belum  cukup  baik  karena  fokus  pada  daerah  yang dilaksanakan  program  PTSL  ini  menjadikan  banyak  yang  belum  tau  program  PTSL,  serta kemampuan aparatur dalam  memberikan pelayanan  yang baik kepada masyarakat karena program PTSL ini sama dengan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh kantor pertanahan .
Menurut  Duncan  yang  mengemukakan  bahwa  organisasi  yang  efektif  dalam  memahami bagaimana Efektivitas pelayanan publik dalam Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap  dalam  Penerbitan  Sertifikat  Tanah  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Deli  Serdang  ,  dapat dilihat melalui pengukuran efektivitas dengan beberapa indikator, yaitu:
1.  Pencapaian  tujuan,  target  penerbitan  sertifikat  tanah  sudah  banyak  diterbitkan  oleh  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Deli  Serdang  kepada  masyarakat  yang  mengikuti  program  PTSL  dan dalam  pelaksanaan  kegiatan  program  PTSL  pada  setiap  daerah  aparatur  membantu masyarakat  dalam  penyiapan  dokumentasi  apa  saja  yang  harus  disediakan  untuk memudahkan waktu proses kegiatan program PTSL.
2.  Integrasi,  sosialisasi  yang  diadakan  sudah  dilakukan  ke  setiap  daerah  yang  dilaksanakan program  PTSL  sudah  memadai.  Walaupun  masih  ada  masyarakat  yang  acuh  dalam melaksanakan pendaftaran tanah pada program PTSL ini.
3.  Adaptasi, sumber daya manusia yang ada di Dinas Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dinilai  sudah  memadai  kemampuan  dan  kedisiplinan  yang  dimiliki  aparatur.  Hal  ini  tentu menjadikan  pelaksanaan  program  PTSL  ini  dapat  berjalan  dengan  baik  karena  kemampuan yang dimiliki aparatur. Sarana dan prasarana yang dinilai juga sudah sangat baik, fasilitas yang ada membuat aparatur dan masyarakat nyaman.

## Saran
Saran  yang  dapat  diberikan  penulis  terkait  Efektivitas  pelayanan  publik  dalam  pelaksanaan program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  dalam  Penerbitan  Sertifikat  Tanah  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang yaitu:
1.  Pencapaian  tujuan,  dalam  proses  penerbitan  sertifikat  tanah  yang  sudah  dalam  pengurusan yang belum diterbitkan dapat segera diselesaikan dan diterbitkan.
2.  Integrasi,  Dinas  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Deli  Serdang  lebih  gencar  dalam  melakukan sosialisasi  untuk  memberikan  penjelasan  manfaat  dari  adanya  sertifikat  dam  menarik  minat masyarakat  untuk  ikut  mendaftar  pada  kegiatan  program  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  agar  masyarakat  mau  mengikuti  kegiatan  program  Pendaftaran  tanah  sistematis lengkap.
3.  Adaptasi, Dinas Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang hendaknya mengadakan pelatihan kepada  aparatur  agar  dapat  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik,  dan  sosialisasi  dalam kegiatan  program  PTSL  dalam  penerbitan  sertifikat  tanah  kepada  aparatur  agar  bisa  memiliki kemampuan  yang  baik  dalam  memberikan  pelayanan  dan  dapat  meningkatkan  antusias masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .  Bandung: Alfabeta.
Ibrahim, 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif: Paduan Penelitian Beserta   Contoh Proposal Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik . Jakarta: PT Raja Grafindo. Lubis,  Hari.  S.  B.  dan  Martani  Husaini.  2007. Efektivitas  Pelayanan  Publik .    Jakarta:  Pustaka  Binaman Presindo.
Lubis, S. M. Hari & Huseini, Martani. 1987. Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial. Moleong, lexy. 2006 . Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: alfabeta.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Republik      Indonesia  Nomor12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sastropoetro, Santoso. 1982. Pengertian Pelaksanaan . Jakarta: UI Press. Siagian,  Sondang  P.  2001. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Radar  Jaya  Offset. Cetakan  Ketujuh. Jakarta : Radar Jaya Offset.
Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta Sutedi, Adrian. 2012. Sertifikat Hak Atas Tanah . Jakarta: Sinar Grafika
Syukur, Abdullah. 1987. Permasalahan Pelaksanaan . Jakarta. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria;