## JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan)
Volume 4 Nomor 3 Juli 2020
ISSN : 2541-4429 (Online) 2580-3417 (Print) Tersedia Online di http://journal2.um.ac.id/index.php/jmsp/

## JMSP JURNAL MANAJEMEN DAN SUPERVISI PENDIDIKAN

## Analisis Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai Pemerataan Pendidikan
Thomas Joni Verawanto Aristo; Ferdinanda Itu Meo Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
STKIP Persada Khatulistiwa
Jl. Pertamina KM 4, Sengkuang, Kecamatan Sintang, Kapuas Kanan Hulu, Kec. Sintang,
Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat Indonesia thomaspaoh@gmail.com
Article received : April 2020; revised : June 2020 ; accepted : July 2020 DOI : 10.17977/um025v4i32020p249
Abstract: The purpose of this research described the implementation of zoning system that effect  on  the  equalition  of  education  on  Sintang  Regency. This  research  used  qualitative approach with the method of Case Study. The subject of this research was the head section of middle school, education supervisor (Key Informant), Headmaster and Teacher (Supportive Informat). The technique was used document and interview. The analysis of data used Spradley model to analyze implementation of zoning system at Sintang Regency. The research found some of the result, they are: First, the implementation of the zoning system has had an impact so  as  to  provide  an  opportunity  for  the  implementation  of  educational  equity  in  Sintang Regency, Secondly the zoning system was still constrained due to geographical conditions and lack of infrastructure. Third, there were still a number of subdistricts that were not ready for the zoning system to take effect. Fourth, education participation in Sintang Regency has not been implemented optimally because the compulsory education program only reaches 6 years.
Keyword: equalition; zoning; sintang
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan sistem zonasi yang berdampak  pada  perwujudan  pemerataan  pendidikan  di  Kabupaten  Sintang,  Provinsi Kalimantan Barat Penelitian ini menggunakan pendekataan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek penelitian adalah Kepala Seksi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Pengawas SMP, Kepala Sekolah, dan Guru. Teknik pengumpulan data menggunakan  studi dokumentasi   dan   wawancara mendalam. Data dianalisis dengan menggunakan model  analisis  Spradley  .  Penelitian  ini  menghasilkan  beberapa  temuan, yaitu:  (1) pelaksanaan  sistem zonasi telah memberikan dampak sehingga memberikan kesempatan pada pelaksanaan pemerataan  pendidikan  di  Kabupaten  Sintang; (2) sistem zonasi masih  terkendala  akibat keadaan  geografis  dan  sarana  prasarana  yang  kurang; (3) masih ada beberapa kecamatan yang belum siap dengan diberlakukannya sistem zonasi; dan (4) partisipasi pendidikan di Kabupaten Sintang belum terlaksana maksimal karena program wajib belajar hanya mencapai 6 tahun.
Kata Kunci: pemerataan; zonasi; sintang
Pemerataan Pendidikan yang dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia mempunyai  bermacam-macam kendala  dalam  melaksanakannya. Permasalahan   tersebut  disebabkan   oleh   daerah   pedesaan   yang terpencil  dan  jauh  dari  perkotaan  dalam mengakses layanan pendidikan yang masih belum  terdistribusi secara  merata (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dan ketidakadilan disebabkan oleh aksessibilitas layanan pendidikan yang belum merata, terbatasnya tenaga pendidik, infrastruktur wilayah yang belum memadai, prasarana jalan, dan
sarana transportasi yang masih belum terpenuhi. Selain dikarenakan akses pendidikan yang terbatas, kendala  dari  pemerataan  pendidikan  adalah  faktor   finansial   atau   keuangan.   Semakin tinggi tingkat  pendidikan,  semakin mahal biaya  yang  dikeluarkan  oleh  peserta  didik tersebut. Menurut Aristo (2019: 33) “Pemerataan pendidikan menjadi terkendala  dan  tidak  terlaksana  dengan  baik, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan perhatian pemerintah terhadap kondisi pendidikan di wilayah yang jauh, yaitu di pedesaan, pedalaman dan di daerah perbatasan”. Sedangkan Menurut Castelli, Ragazzi, & Crescentini (2012: 2244) yang menyatakan bahwa “ Equity is one of the topics that have been identified in order to study the indicators of the scholastic system and among other aspects, includes the issues of inclusion, selectivity, guarantees of the right study and equal opportunities ”. Pemerataan pendidikan sering dihubungkan dengan keadilan dan kesamaan dalam mendapatkan pendidikan, ada beberapa indikator yang terkait dengan kesetaraan dalam pendidikan diantaranya adalah jaminan ataupun garansi untuk mendapatkan hak belajar serta persamaan dalam hak ataupun kesempatan mendapatkan pendidikan. Braathe & Otterstad (2014: 1196) menambahkan bahwa “ By connecting equity to measuring quality is defined as a function of equity, it can also be read the other way as if there is a casual relation; that improving quality in education will reduce inequality in education ”. Dalam konsep pemerataan pendidikan Equality dan Equity secara khusus dijelaskan sebagai kesatuan yang meliputi makna sebagai dua aspek yang tergabung dalam pemerataan. Dengan menghubungkan kualitas (quality) sebagai fungsi dari keadilan (equity) dan dengan meningkatkan kualitas (quality) pendidikan akan mengurangi ketidakmerataan (inequality) dalam pendidikan. Pemerataan pendidikan jika dilihat dari pelaksanaannya terbagi menjadi dua kategori yang paling penting dalam pendidikan, yaitu kesempatan belajar atau sekolah dan akses yang merata. Kesempatan belajar atau sekolah adalah tingkat partipasi penduduk pada usia tertentu dalam mendapatkan pendidikan pada jenjang tertentu. Semakin tinggi presentase yang mendapatkan kesempatan dalam partisipasi pendidikan, pelaksanaan pemerataan pendidikan akan semakin membaik. Kedua adalah akses layanan pendidikan, untuk memperlancar dan memudahkan kegiatan ataupun operasional pendidikan, dibutuhkan akses layanan yang memadai.
Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan upaya pemerataan pendidikan adalah Sistem Zonasi Sekolah PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor  14 Tahun  2018  tentang Sistem Zonasi sekolah PPDB dinyatakan bahwa “PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.” Ditambahkan pula pada Pasal 12 1b yang menyatakan bahwa “jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai kewenangannya.” Dan kembali ditegaskan pada Pasal 16 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima”. Pada pelaksanaannya kebijakan Sistem Zonasi sekolah banyak menuai pro kontra diberbagai daerah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), ratusan orang tua murid menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD  NTT  dan  Dinas  Pendidikan  NTT,  memprotes  sistem  zonasi  PPDB  yang  menyebabkan  anak mereka tidak diterima di sekolah negeri. Padahal jarak tempat tinggal dengan sekolah negeri sangat dekat (kompas.com). Aksi serupa terjadi di Tangerang, 9 Juli 2018, ratusan orang tua murid menggelar aksi di depan SMP Negeri 23 Tangerang. Aksi semakin panas ketika Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang, Abduh Surahman hanya memiliki solusi mendaftar ke sekolah swasta terlebih dahulu selama satu tahun, kemudian pindah melalui mekanisme mutasi, bukan sistem PPDB (kabar-banten.com).
Salah satu daerah yang terkena dampak dari kebijakan sistem zonasi sekolah adalah Kabupaten Sintang, sebagai salah satu daerah yang baru saja menerapkan sistem zonasi PPDB sekolah, dapat dipastikan akan banyak mengalami permasalahan dan kendala selama pelaksanaannya. Menurut Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Yustinus yang menyatakan bahwa “dengan pola zonasi ini sebutnya, akan berdampak besar pada meratanya pendidikan yang bermutu di semua sekolah. Menurutnya, selama ini siswa yang bertempat tinggal di pinggiran kota ada yang bersekolah di tengah kota. Akhirnya, sekolah pinggiran pun ada yang minim siswa. “Dengan adanya
Aristo & Meo : Analisis Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta ...
pola ini, tak ada lagi sekolah favorit dan tak favorit. Jadi semua sekolah favorit,”(pontianakpost.co.id). Sedangkan enurut Ketua DPRD Kabupaten Sintang Jeffray Edward yang menyatakan bahwa “Sistem zonasi ini bertujuan untuk menghilangkan adanya label Sekolah Favorit di Kabupaten Sintang. Namun, ini juga menjadi kekhawatiran sendiri bagi orangtua siswa khususnya yang ada di daerah mengingat kualitas sekolah baik dari sarana, prasarana dan SDM guru di daerah tentu berbeda dengan sekolah yang ada di perkotaan, (suarapemredkalbar.com).  Melihat dari pernyataan yang bertentangan ini, peneliti tertarik untuk melihat secara langsung pelaksanaan dari kebijakan zonasi PPDB Kabupaten Sintang serta untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan sistem zonasi yang terjadi di Kabupaten Sintang, terkait dengan regulasi, permasalahan, dan kendala. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan sistem zonasi sekolah yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sintang, serta untuk mengetahui dampak positif dan negatif terhadap partsispasi pendidikan di Kabupaten Sintang terutama untuk pendidikan menengah pertama dan menengah atas urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pola pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah yang diterapkan oleh Kabupaten Sintang.
Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pendidikan di daerah-daerah Indonesia adalah sistem zonasi PPDB sekolah. Penerimaan Peserta Didik Baru yang familiar dengan akronim PPDB adalah penerimaan peserta didik untuk jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang dilaksanakan pada awal tahun pelajaran baru. PPDB jenjang SMP dan SMA dilakukan secara serentak di seluruh sekolah Kabupaten Sintang, prioritasnya adalah anak usia 12- 15  tahun.  Seleksi  dilakukan  melalui  sistem  zonasi.  Pemerintah  Kabupaten  Sintang  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM) tahun 2016-2021 (2015: IV-5) menyatakan bahwa “keadaan mengindikasikan bahwa pembangunan pendidikan belum merata. Ketersediaan sarana dan prasarana belum lengkap dan persebarannya belum merata”. Kabupaten Sintang telah mendeteksi permasalahan yang terjadi di daerah sehingga mencoba untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan merencanakan perbaikan pada rencana pembangunan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian   kualitatif   dengan   pendekatan studi kasus, karena menurut McMillan (2012: 279) studi kasus merupakan sebuah penelitian yang meneliti peristiwa, kejadian, program, komunitas tertentu, dan individual ataupun mengeksplorasi sistem yang berbatas (bounded systems) . Yin (2014: 1) menambahkan bahwa penelitian studi kasus merupakan fokus pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini akan meneliti sistem zonasi PPDB yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang yang mewajibkan sekolah untuk menerima peserta didik dalam zona wilayah tertentu, yang pada pelaksanaannya berdampak pada kesempatan peserta didik dalam menerima kualitas sekolah tertentu. Selain itu, sistem zonasi juga membuka kesempatan dalam pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Sintang. Penelitian ini juga akan mencoba menjelaskan dampak negatif dan positif dari pelaksanaan sistem zonasi PPDB sekolah. Dengan  demikian,  penelitian  ini memiliki   suatu   kekhasan   dan   fenomena yang unik untuk dianalisis, sehingga penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai metode penelitian. Penelitian ini  dilaksanakan di  Kabupaten Sintang, yang terletak di bagian timur di Provinsi Kalimantan Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi.
Dalam penelitian ini yang dipilih menjadi subjek penelitian adalah Kepala Seksi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang,dan Pengawas SMP sebagai informan utama, sedangkan Kepala Sekolah, dan Guru sebagai informan pendukung. Analisis   data   penelitian   ini menggunakan model  analisis  yang  dikembangkan  oleh Spradley, 1980,  analisis  data  tersebut  terdiri  dari  empat tahapan, yaitu sebagai berikut. Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran umum  dan menyeluruh tentang situasi  sosial  yang  diteliti  atau  objek  penelitian.  Pada  tahapan  kedua adalah  analisis taksonomi  yang  melanjutkan  analisis  awal berupa domain-domain atau kategori yang telah ditemukan. Pada tahapan yang ketiga adalah analisis komponensial yang merupakan  kelanjutan dari  analisis  domain  yang telah  ditetapkan  sebagai cover  term. Pada saat itu, domain-domain tersebut akan berbentuk  atau  menjadi  elemen  yang  serupa dan  serumpum. Analisis  tema  budaya
merupakan  tahapan  terakhir  dalam  analisis data. Analisis tema budaya adalah tahapan yang  mencari keterkaitan  antara  domain.  Sehingga akan tersusun suatu pondasi yang mengambarkan situasi sosial ataupun objek penelitian yang sebelumnya  masih  belum jelas, dan setelah dilakukan penelitian menjadi lebih terang dan jelas. (Sugiyono, 2015:347-360)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahun 2016 sebelum diberlakukan sistem zonasi tingkat partisipasi sekolah Kabupaten Sintang masih pada kategori yang rendah  pada pendidikan menengah atas yaitu baru mencapai 58,14%, sedangkan angka partisipasi sekolah pada pendidikan dasar dan menengah pertama mencapai angka yang baik, yaitu  rata-rata 90% (BPS Sintang, 2019). Selanjutnya, pada tahun 2016 Kabupaten Sintang memiliki guru SD sebanyak 3.161 orang, guru-guru SMP sebanyak 1.049 orang, guru SMA sebanyak 477, dan guru SMK sebanyak 256  orang yang tersebar di daerah. Sementara itu jumlah sekolah untuk SD sebanyak 420 unit, SMP sebanyak 109 unit, SMA sebanyak 30 unit, dan SMK sebanyak 12 unit, data tersebut menunjukkan bahwa rasio guru SD dan sekolah adalah 1: 7, untuk guru SMP yaitu 1: 9, SMA yaitu 1: 15, dan SMK yaitu 1: 21. Dari data rasio tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata SD Kabupaten Sintang menyediakan 7 guru untuk 1 sekolah, SMP Kabupaten Sintang menyediakan 9 guru untuk 1 sekolah, SMA menyediakan 15 guru untuk 1 sekolah, dan SMK menyediakan 21 guru.
Berdasarkan pada penjelasan diatas bahwa partisipasi pendidikan pada tingkat dasar dan menengah sudah mengalami peningkatan tetapi pada rasio antara guru dan sekolah masih terdapat kekurangan, Berdasarkan pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dinyatakan bahwa “Setiap SD/MI menyediakan 6 enam orang guru untuk setiap satuan pendidikan, sedangkan SLTP menyediakan 1 (satu) orang guru untuk tiap mata pelajaran”. Hal tersebut menunjukan bahwa tenaga pengajar yang tersedia bagi pendidikan dasar di Kabupaten Sintang sudah mencukupi. Tetapi untuk membentuk sekolah menjadi lebih efektif, SD, dan SMA juga harus menambah 3 orang personil yang berperan sebagai 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru agama, dan 1 orang guru olahraga. Dengan tambahan 3 personil tersebut, sekolah-sekolah di Kabupaten Sintang masih memerlukan tambahan tenaga pengajar agar indikator standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Berdasarkan pada hasil wawancara, sebelum dilaksanakan sistem zonasi partisipasi pendidikan dibeberapa kecamatan berada pada angka rata-rata 7 tahun dari setiap anak, angka tersebut disebabkan karena kurangnya motivasi  untuk  melanjutkan  sekolah  pada  jenjang  yang  lebih  tinggi,  selain  pada  faktor  geografis yang agak menyulitkan peserta didik, beberapa sekolah menengah masih belum merata pada wilayah kecamatan di Kabupaten Sintang. Pada tahun 2016, sebelum diberlakukan sistem zonasi. Rasio antara guru dan siswa masih banyak yang menumpuk di daerah kabupaten, sehingga beberapa kecamatan mengalami kekurangan tenaga guru.
Selanjutnya jika kita melihat perbandingan pada tahun 2018/2019 pada saat sistem zonasi diberlakukan Pada  tahun  2018  tingkat  partisipasi sekolah Kabupaten Sintang masih pada kategori yang rendah pada pendidikan menengah  atas  yaitu  baru  mencapai  59,19%,  sedangkan   angka   partisipasi sekolah   pada pendidikan  dasar  dan  menengah  pertama mencapai  angka  yang  baik,  yaitu  rata- rata 89%,  Sementara itu jumlah sekolah untuk SD sebanyak 431 unit,  SMP  sebanyak  121  unit,  dan SLTA sebanyak  38  unit serta SMK 18 unit, sedangkan jumlah siswa baru SD sebanyak 55.338 jiwa, SMP sebanyak 21.581 jiwa, SMA sebanyak 16.050 jiwa dan SMK sebanyak 6.199 jiwa, sedangkan harapan lama sekolah hanya berkisar sampai 11,5 tahun dan rerata lama sekolah berkisar hanya 6,72 tahun (Badan Pusat  Statistik  Sintang,  2018), sedangkan untuk data rasio antara guru dan sekolah Kabupaten Sintang menyediakan 7 guru untuk 1 sekolah, SMP Kabupaten Sintang menyediakan 10 guru untuk 1 sekolah, SMA menyediakan 13 guru untuk 1 sekolah, dan SMK menyediakan 21 guru. Untuk SMK, masih terdapat 5 kecamatan yang belum memiliki memiliki pendidikan SMK, yaitu Tempunak, Amabalau, Kayan Hulu, Binjai Hulu, dan Ketungau Hilir (BPS, 2019)
Berdasarkan pada hasil wawancara, pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang setelah berlakukannya sistem zonasi masih dalam angka yang sama dalam partisipasi, yaitu sekitar 90%. Tetapi untuk jenjang menengah, pendidikan menengah kejuruan masih mengalami keterbatasan, dikarenakan
Aristo & Meo : Analisis Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta ...
beberapa kecamatan masih belum memiliki SMK, sehingga sistem zonasi menghambat beberapa kecamatan untuk melanjutkan sekolah kejuruan, tetapi hal tersebut masih dapat diatasi dengan adanya kuota penambahan siswa dari luar kecamatan dengan sistem rangking atau prestasi.
Sistem zonasi PPDB sekolah diterapkan agar dapat membantu pemerataan akses dan partsipasi sekolah peserta didik di sekolah, sistem zonasi akan membantu memberikan tanggung jawab baru bagi sekolah agar dapat memepertimbangkan peserta didik berdasarkan zona tempat tinggal. Tetapi hal tersebut juga akan menjadi pekerjaan baru bagi pihak sekolah, dikarenakan mayoritas sekolah yang bermutu hanya berada di dalam kota/kabupaten saja, Neraca Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang (2018) memberikan keterangan bahwa di Kabupaten Sintang SMP yang belum terakreditasi sebanyak 21,1 % sedangkan yang telah terakreditasi A sebanyak 15,4%, B sebanyak 39%, dan C sebanyak 24,4%, untuk SMA yang belum terakreditasi sebanyak 34,2%, sedangkan yang terakreditasi A sebanyak 13,2%, B sebanyak 34,2%, dan C sebanyak 18,4%, serta SMK 30% belum terakreditasi , sedangkan 14% terakreditasi A, B sebanyak 38% dan C sebanyak 18%, kebanyakan dari SMP dan SMA/SMK yang telah terakreditasi berada di Kecamatan Kota dan Kabupaten, sehingga kebanyakan orang tua ingin berkeinginan untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah yang bermutu harus mendaftarkan anaknya pada sekolah-sekolah di kabupaten dan peluang untuk peserta didik agar dapat diterima semakin kecil dikarenakan adanya sistem zonasi tersebut. Hal tersebut akan memicu adanya putus sekolah ataupun beralihnya kesekolah swasta yang bukan kewenangan dari pemerintah.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka berikut adalah simpulan yang dapat disampaikan. Pelaksanaan sistem zonasi PPDB di Kabupaten Sintang telah memberikan dampak yang baik untuk pemerataan pendidikan, beberapa daerah mengalami pingkatan dalam partsispasi pendidikan, tetapi pelaksanaan dari sistem zonasi juga belum terlaksanakan dengan maksimal,  hal  tersebut  dikarenakan  beberapa  permasalahan  yang  meliputi:  keadaan  geografis  yang masih menjadi kendala di Kabupaten Sintang, jumlah rasio guru bersertifikasi yang masih menumpuk diperkotaan, jumlah sekolah-sekolah yang terakreditasi masih mayoritas terdapat di kabupaten kota, serta jumlah Sekolah Kejuruan yang masih belum ada dibeberapa kecamatan dan masih kurangnya sarana dan prasarana diberbagai sekolah didaerah. Sehingga pelaksanaan sistem zonasi masih belum dapat diberlakukan secara maksimal.

## DAFTAR RUJUKAN
Aristo, T. J. V. 2019. Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Sintang. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, (online), Jilid 7 No. 1 (https://journal.uny.ac.id, diakses 20 Januari 2020) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. Prioritas Pembangunan, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan . Jakarta: Bappenas Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten sintang dalam angka. Sintang: BPS
--------------------------. 2019. Kabupaten Sintang dalam angka. Sintang: BPS
Braathe, H. J., & Otterstad, A. M. 2014. Education for all in norway: Unpacking quality and equity. Laborda, J. G, Ozdamli, F, & Maasoglu, Y (Eds). Procedia-Social and Behavioral Science. Paper presented at the 5th World Conference on Educational Sciences , Italy 06-08 February (pp.1193-1200)
Castelli, L., Ragazzi, S., & Crescentini, A. 2012. Equity in education: A general overview. Bekirogullari, Z (Eds). Procedia-Social  and  Behavioral  Science. Paper Presented at International Conference on Education % Educational Psychology (ICEEPSY 2012), Turkey 10-13 October 2012 (pp. 2244-2250)
“Disdikbud  Evaluasi  PPDB  Sistem  Zonasi”  https://www.suarapemredkalbar.com/berita/sintang/2019/07/23/ disdikbud-evaluasi-ppdb-sistem-zonasi, diakses 13 Agustus 2019
“Ihkwal Sistem Zonasi sekolah DPRD Akan Panggil Disdikbud Sintang” https://www.pontianakpost.co.id/ihwal- sistem-zonasi-sekolah-dprd-akan-panggil-disdikbud-sintang, diakses 13 Agustus 2019
Kabupaten Sintang. 2015. Rencana pembangunan jangka menengah kabupaten sintang . Sintang “Kadisdik Kota Tangerang Disandera Warga, Orangtua Siswa Segel SMPN 23 Kota Tangerang”, https://www.
254 (JMSP) Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan, Vol 4  No 3 Juli 2020: 249-254
kabar-banten.com/kadisdik-kota-tangerang-disanderawarga-orangtua-siswa-segel-smpn23-kota-tangerang/, diakses 12 Agustus 2019
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Peraturan Menteri Pendidikan No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Neraca Pendidikan Kabupaten Sintang.
McMillan, J. H. 2012. Educational research: Fundamentals for the consumers (6 ed.) . Upper Saddle River, NJ: Pearson.
“Sistem Zonasi PPDB Dinilai Hambat Pendidikan Anak", https://regional.kompas.com/ read/2018/07/11/17362241/ sistem-zonasi-ppdb-dinilai-hambat-pendidikan-anak, diakses 12 Agustus 2019.
Sugiyono. 2015. Metode penelitian pendidikan:Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta Yin, R. K. 2014. Studi kasus: Desain & metode. Terjemahan oleh M. Djauzi Mudzakir. California, US:Sage.(Buku asli diterbitkan tahun 1984)