## Wajah Multikulturalisme Eropa: Ancaman atas Kehidupan Sosial Politik Imigran Muslim di Inggris

## Siswanto

## Abstract
This article describe Europe multiculturalism especially Muslim social life in England. One of important social issues in the country is unharmony relation  between  British  society  and  Muslim  imigrant.  This  is  an  irony because European community eventually is based on liberalism which give freedom to citizen and non-discrimination principle. There are few condition which cause discrimination in UK, as follow;  social jealous to imigrant in Europe as we known that many immigrant who success in its business or working and there is opinion that immigrant  take over job opportunity from indigenous people in Europe and misperception to Islam.
Keyword: Europe, multiculturalism, immigrant, Muslim

## Pendahuluan
Akibat  perjalanan  sejarah,  Eropa  berkembang  menjadi  masyarakat  yang merefleksikan beragam unsur kebudayaan. Hal itu meliputi perpaduan antara sejumlah  kebudayaan,  yaitu  antara  lain  Latin,  Slavia,  Jerman,  dan  Celtic. Selanjutnya, perpaduan unsur kebudayaan atau akulturasi ini dipengaruhi lagi  oleh  unsur-unsur  kebudayaan  dan  keyakinan  Yahudi,  Yunani,  dan Islam. Kebudayaan Eropa merefleksikan proses dialektika kebudayaan yang berlangsung lama sampai tercapai suatu peradaban  tinggi seperti yang dapat disaksikan sekarang. Masih dalam catatan sejarah bahwa 200 sampai 146 tahun Sebelum Masehi masyarakat Romawi sudah berinteraksi dengan masyarakat Mediterania.  Ada  keyakinan  bahwa  kejayaan    kekaisaran  Romawi  tidak terlepas dari pengaruh warna kebudayaan Yunani Kuno. Seperti diketahui Romawi  sebagai  imperium  mengadopsi  peradaban  Yunani  kuno,  mereka menyerap karya sastra, filsafat, dan pengetahuan yang sudah berkembang pesat  di  wilayah  itu  (Breisach,  1990:  50).  Dengan  demikian,  keberhasilan Kekaisaran  Romawi  meletakan  pilar  dan  membangun  peradaban  Eropa karena keberhasilannya berinteraksi dan mengambil hikmah dari peradaban Yunani Kuno yang sudah mapan tersebut.
Berpijak  pada  fakta-fakta  historis  di  atas,  multikulturalisme  bukan sesuatu  yang  asing  bagi  masyarakat  Eropa  karena  pada  masa  lalu  mereka sudah berinteraksi dengan masyarakat dari beragam kebudayaan dan agama. Mereka  bahkan  bukan  sekedar  berinteraksi  namun  menerimanya  sebagai bagian dari kebudayaan mereka. Dengan kata lain, sikap masyarakat Eropa dimasa  lalu  terbuka  kepada  masyarakat  luar  dan  unsur  kebudayaannya tanpa ada rasa takut atau curiga.
Namun,  permasalahannya  mengapa  belakangan  ini  ada  sekelompok masyarakat  di  Eropa  yang  menolak  bahkan  anti  terhadap  kelompok imigran  dan  kultur  yang  dibawanya.  Mereka  berdalih  kelompok  imigran ini dikhawatirkan akan mengancam eksistensi kebudayaan Eropa. Sikap ini mencengangkan  sebagian  besar  masyarakat  Eropa  sendiri  dan  masyarakat internasional.  Dalam  perkembangannya,  keberadaan  mereka  memang mengkristal  sedemikian  sehingga  Parlemen  di  sejumlah  negara  Eropa mewadahi  aspirasi  mereka  ke  dalam  ideologi  konservatif  ekstrim.  Dalam pengamatan  sepintas,  memang  kehadiran  kelompok  ini  dengan  ideologi konservatif  ekstrimnya belum mendapat dukungan yang luas dari masyarakat Eropa.
Fenomena di atas dimaknai sebagai perubahan perilaku sosial. Perubahan perilaku  sebagian masyarakat Eropa Barat dalam berinteraksi dengan imigran atau  kaum  pendatang.  Perubahan  perilaku  sosial  ini  dipahami  sebagai pergeseran tata nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat Eropa Barat dari yang sebelumnya menjunjung   multikulturalisme seperti yang dianut oleh nenek  moyangnya  menuju  monokulturalisme.  Dalam  hal  ini,  pergeseran terjadi  dari  pengakuan  atas  keragaman  kultural  menjadi  eksklusif  hanya memberi pengakuan kepada satu kultur saja, yaitu kultur Eropa. Masyarakat Eropa berubah dari yang toleran terhadap kelompok sosial di luar dirinya menuju sikap yang intoleran di dalam interaksi sosial.
Oleh  karena  itu,  multikulturalisme  di  Eropa  Barat  belakangan  ini dipertanyakan kalau tidak ingin dikatakan digugat oleh sebagian warganya terutama  oleh  kelompok  imigran  Muslim.  Sikap  pemerintah  beberapa negara di Eropa dan perilaku sebagian warganya mengindikasikan tidak lagi berpijak  pada  nilai-nilai  multikulturalisme,  tetapi  telah  terjadi  pergeseran tata nilai yang berimplikasi pada pergeseran perilaku. Pergeseran perilaku sosial sebagian masyarakat Eropa Barat ini bisa jadi karena disebabkan oleh berbagai faktor baik intenal maupun eksternal.

## Multikulturalisme dan Tata Nilai Liberal
Multikulturalisme  sebenarnya  sangat  sejalan  dengan  nilai-nilai  liberalisme yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Eropa Barat. Nilai-nilai itu meliputi demokrasi, nilai-nilai kebebasan untuk berkehendak, persamaan hak di depan
hukum,  pengakuan  hak-hak  individu,  dan  pengakuan  terhadap  hak-hak azasi manusia. Jadi tidak heran, masyarakat Eropa Barat dan Amerika Serikat yang  berinduk  pada  liberalisme  kemana-mana  selalu  mengumandangkan nilai-nilai tersebut.
Seperti    tersebut  di  atas,  multikulturalisme  merupakan  manifestasi dari nilai-nilai demokrasi. Multikulturalisme hanya bisa berkembang dalam masyarakat  yang  demokratis.  Hal  ini  sesuai  dengan  pengertian  demokrasi itu  sendiri  yaitu  kekuasaan  berada  di  tangan  rakyat.  Rakyat  diberi  izin untuk mengembangkan kebudayaannya tanpa memperoleh hambatan dari manapun, sejauh tidak melanggar hukum. Rakyat memiliki kekuasaan sesuai dengan pernyataan di atas, namun didelegasikan kepada wakil-wakilnya di parlemen dan pemerintahan. Selanjutnya, kekuasaan itu diberikan kembali oleh negara kepada rakyat berupa hak-hak warga negara untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaannya.
Disamping  itu,  multikulturalisme  juga  dilindungi  oleh  prinsip- prinsip  kebebasan  seperti  pandangan  John  Lock  bahwa  manusia  memiliki akal  sehat,  kebebasan,  dan  toleransi  terhadap  perbedaan.  (Deliar  Noer 1982  dan  1985)  Multikulturalisme  juga  hanya  bisa  berkembang  di  dalam tatanan politik yang mengakui prinsip-prinsip kebebasan tersebut. Dengan kata  lain,  multikulturalisme  tidak  bisa  hidup  dalam  tatanan  politik otoriter  atau  tatanan  sosial  politik  yang  mengingkari  keberagaman  dalam masyarakat.  Multikulturalisme  dan  otoriterisme  secara  “kimia  politik” sesuatu yang bertentangan. Kedua paham itu tidak mungkin disandingkan atau  dikompromikan  karena  memiliki  hakekat  yang  sangat  berbeda  satu sama lain. Oleh karena itu, keduanya hampir mustahil untuk dapat hidup berdampingan.
Lebih  lanjut,  multikulturalisme  juga  sejalan  dengan  azas  persamaan yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh masyarakat Eropa Barat. Sesuatu yang perlu diingat bahwa Revolusi Prancis tahun 1789 mewarisi prinsip persamaan, kebebasan,  dan  persaudaran.  Prinsip-prinsip  ini  berlaku  universal  tidak hanya untuk masyarakat Prancis, tetapi juga sudah menjadi suatu gagasan ideal  yang  diadopsi  oleh  masyarakat  internasional.  Ancaman  terhadap multikulturalisme  di  Eropa  Barat  merupakan  pelecehan  terhadap  gagasan mulia dan diperjuangkan habis-habisan oleh Napoleon Bonaparte dan para pahlawan Revolusi Prancis lainnya yang telah gugur dalam memperjuangkan semboyannya atau keyakinannya tersebut.
Multikulturalisme juga sangat sejalan dengan semangat individualisme. Semangat  Individualisme  memberi    hak  pada  setiap  individu  untuk beraktivitas sejauh tidak melanggar hukum. Dalam hal ini, hak-hak tersebut termasuk  didalamnya  hak-hak  untuk  merefleksikan  kebudayaan  dan keyakinan yang dianutnya. Pengekangan terhadap multikulturalisme sebagai
bentuk  pengingkaran  terhadap  semangat  individualisme  yang  biasanya sangat diagungkan dalam kehidupan sosial di Eropa Barat. Dengan kata lain, masyarakat Eropa Barat telah terperangkap dalam sikap inkonsisten dalam penegakan semangat individualisme. Hal ini sesuatu yang memprihatinkan karena selama ini masyarakat Eropa Barat dikenal sangat menghormati hak- hak individu.
Selanjutnya, multikulturalisme juga dilindungi oleh doktrin pengakuan hak asasi manusia (HAM). Seperti diketahui bahwa salah satu satu unsur dari multikulturalisme adalah refleksi kehidupan beragama. Padahal, masyarakat Eropa Barat merupakan pelopor penegakan HAM di seluruh penjuru dunia. Bagamamana hal ini bisa terjadi? Masyarakat yang menjadi pelopor HAM, namun  tanpa  disadari  dirinya  terjebak  pada  sikap  melanggar  HAM.  Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut, masyarakat lain di luar Eropa Barat akan mentertawakan keberadaan Eropa Barat sebagai pengawal penegakan HAM di  negara  lain.  Dunia  menyaksikan  sikap  kritis  Eropa  Barat  ketika  terjadi pelanggaran  HAM  di  wilayah  lain.  Yang  lebih  menyedihkan  lagi,  Eropa Barat akan merosot kredibilitasnya sebagai pelopor dan pengawal HAM di dunia. Sementara itu, kekuatan pengawal penegakan HAM diperlukan oleh masyarakat  internasional  dalam  mewujudkan  tatanan  sosial  yang  beradab dan  berprikemanusiaan.  Jadi,  pengekangan  Multikulturalisme  di  Eropa Barat sesuatu yang kontra produktif dengan keberadaannya sebagai pejuang HAM.

## Kecemburuan Sosial Ekonomi
Sejarah  kolonialisme  memberi  pengaruh  pada  pola  penyebaran  imigran  di Eropa Barat. Imigran umumnya pergi ke negara-negara yang pada masa lalu menjadi  negara  kolonial  di  wilayahnya,  seperti  misalnya  orang  Indonesia cenderung  menjadi  imigran  di  Belanda;  orang  Maroko,  Aljazair,  Tunisia menjadi imigran di Prancis; dan orang Mesir, India, dan Pakistan lebih suka menjadi  imigran  di  Inggris.  Walaupun  demikian,  ada  pengecualian,  yaitu imigran  yang  datang  ke  Eropa  walaupun  tidak  memiliki  kaitan  dengan sejarah kolonialisme, misalnya orang Turki di Jerman atau orang Ghana di Kroasia.    Jadi,  secara  umum  aspek  historis  (kolonialisme)  mempengaruhi negara tujuan para imigran ke Eropa Barat, namun ada pengecualian untuk kasus-kasus tertentu.
Kehadiran imigran ke Eropa bisa berdampak positif, namun juga bisa negatif. Kehadiran imigran berdampak positif ketika keberadaanya bersifat komplementer. Misalnya di sektor ketenagakerjaan,  para imigran menjadi tenaga buruh yang bekerja di pabrik-pabrik di Eropa Barat. Hal ini terjadi ketika  negara  tersebut  sudah  tidak  banyak  lagi  memiliki  tenaga  buruh. Akibatnya,  para  imigran  tadi  bisa  dimanfaatkan  menjadi  tenaga  buruh  di
negara-negara Eropa Barat tersebut. Di satu sisi, para imigran membutuhkan pekerjaan, di sisi lain industri-industri ringan negara-negara Eropa tertentu membutuhkan tenaga tidak terdidik atau kaum buruh dari luar negaranya.
Namun demikian, keberadaan para imigran ini bisa berdampak negatif ketika keberadaannya bersifat kompetitif. Keberadaan para imigran menjadi bisa  saingan  para  pencari  kerja  warga  asli  negara-negara  di  Eropa  Barat. Para imigram yang berstatus tenaga buruh bisa menjadi saingan dari negara- negara Eropa Barat yang masih memiliki jumlah tenaga buruh yang banyak atau  masih  memiliki  angka  pengangguran  yang  tinggi.  Formasi  lowongan yang ada diperebutkan antara kaum imigran dan warga asli negara-negara tersebut. Kondisi persaingan ini bisa berkembang menjadi persaingan tidak sehat diantara mereka. Bahkan, hal ini bisa berkembang menjadi sikap anti imigran  karena  mereka  dipandang  menjadi  ancaman  untuk  peluangnya mencari kerja.
Peningkatan jumlah imigran yang berprofesi pengusaha  bisa menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi negara-negara di Eropa Barat. Keberadaan pengusaha walaupun  kecil ikut mendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya ditopang oleh pilar- pilar ekonomi yang besar, namun juga ditopang oleh sektor ekonomi skala kecil atau sektor riil. Misalnya, para wirausahawan Turki yang membuka restoran di Jerman mereka sedikit banyak membantu negara ini dalam pertumbuhan ekonomi  negara.  Keberadaan  mereka  sebagai  pengusaha  diterima  oleh Pemerintah  dan  masyarakat  negara  tersebut.  Tanpa  keberadaan  sektor  riil tersebut  Jerman  belum  tentu  menjadi  negara  yang  memiliki  pertumbuhan ekonomi tertinggi di Eropa seperti sekarang ini.
Namun demikian, peningkatan jumlah imigran di Eropa Barat memang menjadi suatu persoalan sosial tersendiri jika mereka tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap. Ketiadaan pekerjaan dapat mendorong mereka terjebak pada tindakan kriminalitas. Para imigran perlu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, dan pakaian. Jika kebutuhan dasar ini tidak  terpenuhi,  mereka  akan  mengusahakannya  bagaimanapun  caranya. Kebutuhan  dasar  seperti  makanan  tidak  bisa  dikompromikan.  Di  samping itu,  ketiadaan  pekerjaan  akan  berdampak  tidak  adanya  kemampuan  para imigran untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang tetap, apalagi para imigran yang sudah memiliki keluarga. Hal ini tentu menjadi persoalan bagi yang bersangkutan dan beban bagi pemerintah di mana imigran itu berada.
Peningkatan jumlah imigran bisa berkorelasi dengan kehidupan politik, namun juga bisa tidak terkait sama sekali. Bagi negara yang memberi ruang politik  bagi  para  imigran,  keberadaan  mereka  memiliki  arti  dalam  proses politik  karena  sebagai  warga  negara  yang  sah  memiliki  hak  suara  dalam pemilihan umum maupun dalam pengambilan keputusan. Mereka bahkan bisa memiliki wakilnya di parlemen seperti kasus kehidupan politik di Inggris.
Hal ini tidak harus seorang imigran yang menjadi anggota parlemen, namun seorang  politisi  lokal  yang  peduli  kepada  nasib  para  imigan  dan  bersedia mengartikulasikan kepentingan politik imigran bisa bertindak menjadi wakil komunitas imigran. Transaksi politik antara imigran dan politisi ini sudah merefleksikan kehidupan politik yang adil  dan demokratis. Proses politik itu sudah cukup menjadi sarana perjuangan hak imigran dalam kehidupannya. Sebagai pembanding di Eropa Timur, yaitu di Kroasia, ada seorang imigran dari Afrika yang datang ke negara itu tahun 1980-an dan berhasil menjadi seorang Walikota disana. Hal ini suatu sikap politik yang mengherankan dari masyarakat di kawasan tersebut dalam kaitannya dengan eksistensi imigran. Suatu  gambaran  paradoks,  masyarakat  Eropa  Barat  yang  terkenal  dengan semangat kebebasannya sebagian masih khawatir dengan keberadaan kaum imigan, sedangkan masyarakat Eropa Timur yang sebelumnya terkenal dengan masyarakat yang berada dibawah tatanan politik otoriter (komunisme) dan tidak memiliki kebebasan justru lebih terbuka terhadap kaum imigran dalam kehidupan sosial politik. Apa dibalik paradoks ini?
Seandainya  suatu  negara  tidak  memberi  ruang  politik  kepada  para imigran,  para  imigran  tidak  memiliki  payung  politik.  Konsekuensinya, mereka mudah diombang-ambingkan oleh berbagai konflik dan kepentingan dari aktor-aktor politik di dalam negara itu. Mereka juga tidak memiliki posisi tawar sehingga tidak diperhitungkan didalam proses politik dan pengambilan keputusan. Para imigran ini dalam wujudnya sebagai kelompok sosial ada, namun didalam proses politik dipandang tidak ada. Para imigran ini tidak memiliki  hak  dan  kewajiban  didalam  kehidupan  politik.  Hal  ini  artinya, mereka juga tidak memiliki hak dan kewajiban  dalam proses pengambilan keputusan.  Dari  sudut  ini,  mereka  sulit  untuk  dikatakan  sebagai  warga negara  dari  negara  yang  bersangkutan  karena  hak-haknya  sebagai  warga negara tidak melekat dalam dirinya.
Sikap  anti-imigran  yang  ditunjukan  oleh  sebagian  warga  Eropa  Barat sebagai  akumulasi  dari  ketidakpuasannya  terhadap  peningkatan  jumlah kaum imigran. Mereka merasa terganggu dengan peningkatan jumlah imigran di negaranya. Mereka memandang imigran mulai menjadi ancaman terhadap dirinya  sehingga  sebagian  dari  mereka  mulai  mengekpresikan  sikap  anti imigrannya secara terang-terangan atau terbuka. Akibatnya, isu anti-imigran mulai  mencuat  ke  permukaan  dan  mempengaruhi  kebijakan  pemerintah terhadap kaum imigran. Secara tidak langsung fenomena ini suatu gambaran dari mulai terancamnya multikulturalisme di Eropa Barat.

## Stigma di Barat: Islam Sebagai Ancaman
Opini publik sudah terlanjur mencitrakan bahwa tragedi teror WTC tahun 2001 terkait dengan Islam. AS mengkaitkan tragedi WTC dengan jaringan Al-
Qaeda, yaitu suatu lembaga pendidikan dan dakwah Islam yang berlokasi di Afganistan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan-pernyataan dari pemimpin organisasi tersebut yang menyebut  aksinya sebagai  perjuangan Islam atau “Jihad”. Hal ini diperkuat lagi oleh organisasi-organisasi yang terkait dengan Al-Qaeda juga melakukan aksi serupa di berbagai tempat lain. Hal ini semakin memperkuat opini publik tentang keterkaitan Islam dan teror.
Namun demikian, faktanya tidak semua umat Islam setuju dengan aksi terorisme  diberbagai  kawasan  di  dunia.  Bahkan  banyak  umat  Islam  yang mengutuk aksi teror WTC tahun 2001 di berbagai tempat. Dalam pandangan mereka, aksi ini menimbulkan korban kepada individu-individu yang tidak bersalah.  Suatu  aksi  teror  bersifat  acak  tidak  mengenal  siapa  yang  jadi korban. Aksi teror pasca tragedi WTC berkelanjutan di berbagai kawasan di dunia, misalnya di Irak, Afganistan, Pakistan, dan Indonesia. Kesemua aksi umumnya  bertujuan  untuk  menolak  kehadiran  AS  dan  sekutunya  (Eropa Barat), walaupun  terdapat juga aksi-aksi teror yang bersifat konflik sekterian. Yang  pasti  aksi  teror  itu  menimbulkan  korban  yang  tidak  terkait  dengan target mereka.
Sikap sebagian warga di Eropa Barat yang anti imigran karena mereka dihubungkan  dengan  kaum  teroris.  Hal  ini  terjadi  hanya  karena  para imigran  beragama  Islam  yaitu  sama  dengan  agama  yang  dianut    teroris. Dalam pandangan kaum imigran sikap ini tentu saja dinilai tidak adil karena mungkin  saja  mereka  juga  mengutuk  aksi  teror  tersebut.  Kasus  WTC  dan beberapa tempat terjadinya teror tidak bisa digeneralisir bahwa kekerasan ini merefleksikan  sikap umat Islam di dunia. Dengan demikian, kaum imigran mempertanyakan alasan sesungguhnya dari sikap anti imigran dan anti Islam ini.
Solusi  dari  kesenjangan  sikap  antara  sebagian  warga  dengan  kaum imigran ini adalah perlu ada suatu jembatan komunikasi. Melalui komunikasi ini  diharapkan masing-masing pihak mengetahui aspirasi dari kedua belah pihak secara langsung. Sejalan dengan hal itu, perlu lembaga atau individu yang berfungsi menjembatani posisi kedua belah pihak yang bersebarangan itu  untuk  mengeliminir  salah  paham  diantara  keduanya.  Pihak  ketiga  ini bisa dari unsur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, masyrakat, atau individu yang terpanggil untuk menyelamatkan multikulturalisme di Eropa Barat. Meredupnya multikulturalisme tidak hanya disayangkan oleh kaum imigran di Eropa Barat sendiri, namun juga disesalkan oleh masyarakat dunia. Secara  teori,  multikulturalisme  seharusnya  tumbuh  subur  di  bumi  Eropa Barat  karena  merupakan  bumi  liberal  yang  seharusnya  niscaya  menjamin kebebasan berekspresi.
Dari  sisi  pemerintah,  kebijakan  bernada  anti  multikulturalisme  yang dikeluarkan oleh pemerintahan negara-negara di Eropa Barat tidak terlepas dari kebijakan anti teror yang dikembangkan AS. Tidak lama setelah tragedi
WTC,  Presiden  Bush  mendeklarasikan  masyarakat  dunia  dibagi  kedalam dua kubu, yaitu “mereka” dan “kami.” Mereka dihubungan para pihak yang berhubungan dengan terorisme, sedangkan kami dihubungkan dengan koalisi atau  sahabat AS. Dalam hal ini Eropa Barat merupakan sekutu AS maka suka atau tidak suka cenderung mendukung kebijakan anti teror tersebut. Hal ini seperti dikatakan di atas imigran dihubungkan dengan teror dan Islam oleh karena  itu  keberadaannya  dibatasi  ruang  geraknya  dengan  mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan tertentu.
Beberapa Pemerintah negara di Eropa Barat secara implisit terjebak pada anti Multikulturalisme karena mendukung AS dalam perang melawan teror, padahal  kaum  imigran  bukan  kaum  teroris,  sehingga  tidak  perlu  dibatasi ruang geraknya. Dengan demikian, pemerintahan tersebut juga terjebak pada sikap menggeneralisasi fenomena WTC tahun 2001, sehingga para pihak yang berhubungan dengan Islam dikategorikan ke dalam “mereka.” (pendukung teroris)  Dalam  hal  ini  keberadaan  “mereka”  sebagai  musuh  yang  harus diperangi.  “Mereka” mempunyai tingkatan-tingkatan tertentu dari bentuk dan  kualitas.  Dari  segi  bentuk  “mereka”  adalah  negara,  kelompok  sosial, individu  yang  memiliki  hubungan  dengan  terorisme.  Dari  segi  kualitas, “mereka’ memiliki strata ancaman yaitu potensi berbahaya, berbahaya dan sangat berbahaya. “Mereka”  yang berbentuk negara dan berkualitas sangat berbahaya  ialah  Irak  dan  Afganistan.  Kedua  negara  itu  dihancurkan  dan pemimpin-pemimpinnya  diturunkan.  Sedangkan,  mereka  yang  berbentuk individu  adalah  Osama  bin  Laden  (sudah  terbunuh)  dan  para  pembantu- pembantunya. Selanjutnya, “mereka” yang berbentuk kelompok sosial antara lain Jamaah Islamiah. Organisasi yang dihubungkan dengan teror.
Media  massa  juga  bertanggungjawab  terhadap  pemberitaan  yang provokatif  terhadap  keberadaan  imigran  dan  terorisme.  Terbentuk  opini publik tidak terlepas dari pemberitaan media massa. Media massa disadari atau tidak ikut bertanggungjawan terhadap sikap sebagian masyarakat Eropa Barat yang anti imigran dan Islam. Dalam hal ini tentu tidak semua media massa bersikap provokatif terhadap umat Islam karena ada juga media massa yang  objektif  dalam  pemberitaan.  Namun  demikian,  media  massa  tidak sedikit  yang  tendensius  dalam  pemberitaannya  sehingga  merugikan  umat Islam, lalu pada gilirannya berpengaruh  buruk pada citra  imigran. Misalnya adanya media massa Denmark  yang memuat kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW dengan disertai roket/bom. Hal ini suatu simbolisasi oleh  media  massa  tersebut  bahwa  Islam  indentik  dengan  kekerasan/teror. Simbolisasi    ini  berdampak  buruk  bagi  pencitraan  umat  Islam  termasuk kaum  imigran  di  Eropa.  Jadi,  targetnya  imigran  atau  umat  Islam  di  Eropa Barat tercitrakan sebagai penerbar kekerasan atau teror.

## Sejarah Demokrasi Inggris dan Mispersepsi terhadap Islam
Sejarah mencatat pada abad ke-13 Inggris memiliki Magna Carta, yaitu piagam besar yang ditandatangani oleh Raja John yang tujuannya untuk membatasi kekuasaan  seorang  Raja  Inggris.  Piagam  ini  sebagai  buah  karya  dari  para perjuangan    konstitusi  dan  demokrasi.  Keberadaan  piagam  ini  dipandang sebagai pilar perjuangan demokrasi di Eropa bahkan di dunia. Ketika tatanan politik Eropa masih dikungkung oleh monarki absolut, keberadaan piagam ini  dipandang  sebagai  pendobrak  dari  tatanan  politik  tersebut.  Upaya mendeklarasikan  piagam  ini  memerlukan  keberanian  dan  pengorbanan raja, bangsawan, dan rakyat Inggris. Mereka telah bertindak sebagai pelopor sistem konstitusional, demokrasi, dan kebebasan.
Selanjutnya, pada abad ke-17 di Inggris kembali terjadi peristiwa yang bersejarah bagi demokrasi dan kebebasan. Saat itu terjadi peristiwa Glorious Revolution, yaitu suatu upaya untuk mengontrol kekuasaan raja. Nyatanya perjuangan  ini  berhasil  dan  juga  menjadi  tonggak  sejarah  perjuangan demokrasi  di  Inggris  khususnya,  di  Eropa  dan    bahkan  di  dunia  pada umumnya. Sekali lagi, rakyat Inggris berani membatasi kekuasaan rajanya demi  perimbangan  politik  dan  terhindar  dari  kesewenang-wenangan kekuasaan.  Upaya  ini  sejalan  dengan  ide  dari  pemikir  politik    Lord Acton yang  juga  berasal  dari  Inggris.  Acton  menyimpulkan  bahwa  kekuasaan yang  absolut  cenderung  membawa  seseorang  pada  perilaku  korup.  Acton berkesimpulan  ada  korelasi  antara  absolutisme  dan  korupsi.  Jadi,  untuk menghindari korupsi oleh penguasa absolutism perlu dieliminasi.
Dengan demikian, dua pilar demokrasi lahir di Inggris. Yang pertama adalah Magna  Carta dan  yang  kedua  adalah Glorius  Revolution .  Keduanya menjadi inspirasi demokratisasi di dunia karena gaungnya sampai kemana- mana. Kelahiran Amerika Serikat pada tahun 1776 bahkan berawal dari 13 koloni  di  New  England  yang  menggabungkan  diri  menjadi  konfederasi, lalu  berubah  menjadi  federasi,  juga  tidak  terlepas  dari  inspirasi  pilar-pilar demokrasi tersebut dan dinamika pemikiran politik di Eropa lainnya. Oleh karena itu, munculnya sikap diskriminatif terhadap Muslim di Inggris menarik untuk dikaji karena bertolak belakang dengan citra yang dipahami oleh dunia selama ini bahwa Inggris adalah negara pelopor demokrasi dan kebebasan. Di negara ini  simbol-simbol demokrasi dan kebebasan dilahirkan.
Jika  berpijak  pada  fakta-fakta  historis  di  atas,  Inggris  sudah  memiliki tatanan sosial yang mengedepankan kebebasan dan demokrasi sejak dahulu kala. Mengapa  tatanan sosial yang dibanggakan oleh masyarakat dan Raja- Raja Inggris itu kini dilanggar ? Hal ini pasti ada yang keliru dari sikap sebagian penguasa dan masyarakat Inggris dalam memandang eksistensi kaum imigran Muslim. Seperti diketahui bahwa sektor-sektor yang dikenakan diskriminasi kepada kaum Muslim Inggris merupakan sektor-sektor yang strategis bagi kemajuan kaum Muslim. Misalnya sektor pendidikan merupakan segi yang
mendasar bagi kemajuan dan masa depan komunitas imigran. Diskriminasi di sektor ini sama saja dengan menghancurkan secara perlahan masa depan imigran  Muslim  tersebut.  Dengan  demikian,  kita  bisa  membayangkan bagaimana  keberadaan  kaum  Muslimin  pada  masa  mendatang  jika  anak- anak dan generasi mudanya tidak memperoleh pendidikan yang memadai atau dipersulit untuk bersekolah.
Sebaliknya, para imigran Muslim akan menjadi kuat di kemudian hari jika mengenyam pendidikan yang memadai atau pendidikan tinggi. Hal ini suatu yang harus dipertaruhkan untuk merebut masa depan. Keberhasilan imigran  Muslim  dalam  menempuh  pendidikan  tinggi  akan  menentukan prospek  kejayaan  mereka  dikemudian  hari.  Di  samping  itu,  keberhasilan mereka  di  sektor  pendidikan  akan  mempengaruhi  posisi  tawar  mereka di  dalam  kehidupan  sosial  politik  karena  dengan  pendidikan  yang  tinggi kemungkinan akan membuat mereka juga sukses dalam berbagai profesi dan karir.  Oleh  karena  itu,  diskriminasi  di  sektor  pendidikan  ini  sesuatu  yang membahayakan  bagi  masa  depan  para  imigran  tersebut  sehingga  sedapat mungkin mereka seharusnya berjuang untuk melawannya. Seharusnya Uni Eropa  dan  masyarakat  dunia  seharusnya  menolak  dan  mengkritik  hal  ini karena memperoleh pendidikan merupakan salah satu dimensi dari hak-hak azasi manusia.
Selanjutnya  juga  terdapat  catatan  bahwa  saat  ini  masih  terdapat upaya  pengekangan  terhadap  kehidupan  beragama  khususnya  terkait  hak kaum  Muslim  dan  Muslimah  untuk  melakukan  ibadah.  Upaya  ini  terjadi di  kantor  swasta,  universitas,  dan  gedung  penjara  (Basyar,  2006:  105). Pengekangan ini bisa dimaknai sebagai bentuk diskriminasi atau kebijakan anti-multikulturalisme  di  Inggris.  Kondisi  ini  semakin  diperburuk  dengan terjadinya  peristiwa  teror  di  WTC  tahun  2001  yang  memberi  citra  buruk kepada umat Islam. Upaya pengekangan dalam beribadah bisa memancing konflik sosial yang berujung pada anarkisme. Bisa jadi, berbagai kebijakan diskriminasi tersebut terjadi karena salah persepsi terhadap ajaran hakekat Islam dan keberadaan imigran Muslim. Jika dilihat dari sejarah politiknya, Inggris  negara  yang  peduli  terhadap  nilai-nilai  demokrasi  dan  kebebasan sehingga perlu telaah lebih jauh sampai mereka bersikap demikian.
Dalam  konteks  ini  konsep  persepsi  dipahami  sebagai  pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan  informasi  dan  menafsirkan  pesan  (Marliany,  2010:  188). Dengan demikian, persepsi merupakan penilaian individu atau masyarakat terhadap  suatu  hal  yang  merujuk  pada  berbagai  peristiwa  dan  informasi yang  memiliki  hubungan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Persepsi mempengaruhi  perilaku  individu  maupun  kelompok  dalam  kehidupan sosial. Persepsi positif terhadap suatu objek akan mendorong kepada sikap empati, sebaliknya persepsi negatif terhadap suatu objek akan memicu sikap
anti terhadap objek tersebut. Jadi, persepsi bisa bermuara kepada dua sikap yang satu sama lain bertolak belakang.
Jika  persepsi  dipahami  sebagai  konsep  atau  gagasan,  maka  hal  itu memiliki beberapa ciri sebagai instrumen untuk menalaah berbagai fenomena. Ciri-ciri  dari  persepsi  itu  meliputi:  (1)  Proses  pengorganisasian  berbagai pengalaman; (2) Proses menghubung-hubungkan antara pengalaman masa lalu dengan yang baru; (3) Proses pemilihan informasi; (4) Proses teriosasi dan rasionalisasi; (5) Proses penafsiran dan pemaknaan pesan verbal dan non- verbal;  (6)  Proses  interaksi  dan  komunikasi  berbagai  pengalaman  internal dan eksternal; dan (7) Melakukan penyimpulan atau keputusan-keputusan, pengertian-pengertian  dan  yang  membentuk  wujud  persepsi  individu (Marliany, 2010).
Individu atau kelompok sosial bisa keliru dan bisa juga benar persepsinya terhadap suatu objek. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi persepsi individu  atau  kelompok  sosial,  yaitu  objektivitas,  emosi,  logika,  data atau  informasi,  dan  pengalaman  yang  dialami  terkait  dengan  objek  yang disikapinya.  Individu  atau  masyarakat  bisa  memiliki  persepsi  yang  salah tentang  objek  tertentu  jika  tidak  berhati-hati  dalam  memandang  objek tersebut. Individu, kelompok sosial, atau masyarakat yang sudah kehilangan objektivitiasnya  terhadap  sesuatu,  maka  logika  atau  akal  sehatnya  tidak lagi  berperan  secara  benar,  sebaliknya  yang  dominan  adalah  segi-segi subjektivitasnya  saja.  Akibatnya  perilaku  atau  sesuatu  yang  datang  dari objek atau kelompok sosial tertentu tertentu dicurigai dan cenderung ditolak karena dimaknai sebagai ancaman.
Interaksi politik masa lalu Inggris dan umat Islam berada dalam posisi saling  berlawanan.  Misalnya  Inggris  sebagai  kekuatan  politik  global  pada masa lalu berhasil menduduki beberapa wilayah dari imperium Islam Otoman yang meliputi wilayah Turki, Timur Tengah, Afrika Utara, dan Teluk Parsi. Dengan demikian, secara psikologis keduanya dihadapkan pada warisan pola interaksi yang bersifat bermusuhan atau pola hubungan yang tidak harmonis. Umat  Islam  memandang  Inggris  sebagai  pencaplok  wilayah  mereka, sedangkan  Inggris  memandang  Islam  sebagai  mantan  lawan  politiknya. Psikologi konflik masa lalu kedua kelompok sosial ini tidak bisa begitu saja dilupakan. Hal ini semacam trauma politik masa lalu yang berbekas dalam kehidupan  kekinian  walaupun  generasi  sekarang  tidak  mengalami  sendiri pertarungan  politik  itu.  Catatan-catatan  sejarah  dan  cerita-cerita  nenek moyang mereka mempengaruhi persepsi mereka satu sama lain. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak mengherankan membangun hubungan harmonis dan saling percaya diantara keduanya bukan pekerjaan yang mudah.
Oleh karena itu, dalam Perang Dunia II, pasukan Inggris lebih banyak dibantu  oleh  pasukan  Gurkha  yang  non-Muslim.  Pemerintah  Inggris  lebih mempercayai sekutunya yang non-muslim. Dimensi masa lalu dan sekaligus
dimensi  agama  menentukan  pihak  mana  yang  prioritas  dilibatkan  dalam membantu pasukan Inggris di berbagai medan tempur dalam Perang Dunia II. Pasukan Gurkha direkrut dari Mongolia dan India yang memang memiliki keyakinan non-Islam. Dalam peperangan, pasukan Inggris umumnya lebih percaya percaya kepada pasukan Gurkha, ketimbang sekutunya dari pasukan yang beragama Islam. Pasukan yang beragama Islam biasanya berasal dari Pakistan.
Di  samping  itu,  kesalahan  persepsi  ini  besar  kemungkinan  terkait dengan dimensi arus informasi yang tidak seimbang. Opini publik sebagian masyarakat Inggris terhadap Islam dipengaruhi oleh ketidakseimbangan arus informasi. Masyarakat Inggris lebih banyak menerima arus informasi yang negatif  ketimbang yang  positif tentang Islam konsekuensinya mendorong kepada opini dan citra yang negatif pula. Opini negatif ini pada gilirannya menyebabkan salah persepsi terhadap Islam dan imigran Muslim. Misalnya pada  kasus  Salman  Rusdhie  warga  negara  Inggris  keturunan  India  yang menulis buku berjudul Satanic Verses . Masyarakat khusus warga Inggris diberi informasi yang tidak benar tentang kehidupan Nabi Muhammad dimana ini dapat  menimbulkan  cita  buruk  tentang  Islam.  Penulis  tersebut  dipandang memberi  informasi  yang  menyesatkan  dan  berpotensi  menimbulkan  salah persepsi terhadap ajaran Islam.
Tulisan  kontroversi  itu  secara  tidak  langsung  memprovokasi  konflik antara  Pemerintah Inggris dengan komunitas Islam. Di satu sisi, Pemerintah Inggris  berkewajiban  melindungi  warganya  dari  ancaman    dari  manapun datangnya.  Saat  itu  ada  ancaman  pembunuhan  terhadap  Rusdhie  dari penguasa Iran sehubungan dengan penulisan buku tersebut. Di lain pihak, masyarakat  Inggris  terdorong  oleh  sikap  solidaritas  sesama  warga  negara Inggris  untuk  bersikap  membantu  Rusdhie.  Sedangkan,  penguasa  Iran yang  mewakili  umat  Islam  dunia  mengancam  membunuh  Rusdhie  karena dipandang  telah  memfitnah  nabinya.  Peristiwa  semacam  ini  memberi kontribusi  bagi  rusaknya  hubungan  masyarakat  Inggris  dengan  imigran Islam.
Disamping  itu,  masyarakat  Inggris  seperti  umumnya  masyarakat Barat memandang secara keliru ajaran Islam. Barat memaknai Islam sebagai agama yang memiliki ciri intervensionis, sarat dengan  kekerasan, otoriter, diskriminatif,  dan  tidak  sejalan  dengan  semangat  gender.  Akibatnya, Islam  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  mengancam  peradaban  Barat. Konsekuensinya  Barat  termasuk  di  dalamnya  Inggris  menempati  posisi berlawanan atau berkonflik dengan umat Islam. Pendeknya mereka merasa saling curiga satu sama lain.
Ditambah  lagi,  intektual  Barat  melakukan  pengembangan  teori  atau teorisasi dan rasionalisasi secara kacau. Barat dan Islam dihadap-hadapkan atau  diadudomba.  Misalnya,  Samuel  Huntington,  sosiolog  Amerika    yang
berpandangan  bahwa  seiring  berakhirnya  Perang  Dingin  pola  hubungan internasional mengalami perubahan dari bipolarisme Barat melawan Timur kepada  bipolarisme  yang  baru  yaitu  antara  Barat  melawan  Islam.  Hal  ini diformulasikan  sebagai  konflik  peradaban  yang  sempat  mempengaruhi pikiran masyarakat beberapa waktu yang lalu. Sejumlah akademisi sempat terpesona oleh tesis Huntington. Jadi, sebenarnya siapa penyebar benih-benih konflik  atau  permusuhan?  Walaupun  tesis  Huntington  hanya  merupakan suatu  dari  refleksi  pemikiran,  namun  dampaknya  cukup  serius  terhadap pola hubungan Barat dan Islam. Tesis Huntington ini pula yang mendorong sebagian  kaum  Muslimin    berperang  melawan  Barat  yang  berujung  pada tragedi WTC tahun 2001. Bukankah suatu aksi berawal dari ide?
Bertitik  tolak  dari  tesis  Huntington  soal  konflik  peradaban  di  atas, pertanyaannya  adalah  apakah  kekuatan  negara-negara  Islam  setara dengan kekuatan Uni Soviet sehingga bisa menggantikannya melawan AS? Bagaimana  mungkin  ketidakseimbangan  kekuatan  ini  bisa  menggantikan posisi Uni Soviet seperti waktu era Perang Dingin. Bukti ketidakseimbangan adalah aksi semaunya AS dalam menghancurkan dua negara berpenduduk mayoritas Islam yaitu Irak dan Afganistan. Seandainya terjadi keseimbangan kekuatan seperti diidentifikasi oleh Huntington, maka AS tidak akan berani memporakporandakan keberadaan dua negara tersebut. Di samping itu, dunia Islam dalam keadaan tidak bersatu jadi sulit untuk bisa bicara keseimbangan kekuatan guna mengimbangi eksistensi AS. Kalaupun dunia Islam bersatu masih diragukan apakah dapat mengimbangi negara Adiadaya AS kecuali menggunakan minyak sebagai alat politik untuk melakukan tekanan melalui embargo minyak seperti tahun 1973, meski ini pun masih perlu dikaji lebih jauh efektivitasnya.
Bandingkan keseimbangan kekuatan antara AS dan Soviet dalam Perang Dingin. Selama Perang Dingin berlangsung belum pernah AS dan Uni Soviet menghindari konflik terbuka secara langsung atau perang secara langsung. Hal ini terjadi karena memang mereka seimbang secara kekuatan. Seandainya kedua negara ini terlibat perang secara langsung, mereka akan hancur kedua- duanya. Akibatnya, baik AS maupun Uni Soviet tidak mau terlibat perang secara langsung. Ini bukti keseimbangan kekuatan atau keseimbangan teror yang  memang  betul-betul  ada  atau  hadir  dalam  pola  interaksi  antara  dua kekuatan.
Berdasarkan  pada  logika  perimbangan  kekuatan,  konflik  peradaban antara Barat melawan Islam adalah tesis yang tidak benar. Secara akademik tesis tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara logika maupun empiris. Dalam kasus Perang Afganistan dan Perang Irak dimana AS memang berhadapan dengan negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Namun demikian,  hal  ini  tidak  berarti  membuktikan  kebenaran  tesis  tersebut.  Hal ini seperti pengakuan Presiden Bush sendiri bahwa aksi di kedua negara ini
bukan dalam rangka perang terhadap Islam. Perang Afganistan karena reaksi tragedi  WTC  dan  untuk  melumpuhkan  kekuatan  Al  Qaeda  dan  Taliban. Sementara itu, Perang Irak disebabkan dendam pribadi Presiden Bush yunior terhadap pemimpin Irak yang merupakan warisan sikap permusuhan Bush senior terhadap Saddam Hussein.
Yang perlu digarisbawahi, Huntington adalah seorang sosiolog sehingga tidak punya kompetensi yang memadai untuk berbicara soal problem hubungan internasional.  Wajar  saja  dia  tidak  memahami  dengan  baik  prinsip-prinsip perimbangan  kekuatan,  sehingga  dia  dengan  mudah  menyederhanakan pola hubungan internasional atau bipolarisme. Huntington menukar posisi Uni  Soviet  dengan  Islam  dalam  konteks  sistem  internasional  pasca-Perang Dingin.  Ada  kemungkinan  Huntington  telah  terjebak  pada  pelacuran intelektual,  yaitu  dia  melayani  dan  menyuarakan  kepentigan  pihak  pihak tertentu yang anti-Islam. Dia menjadi juru bicara kepentingan dari musuh- musuh Islam agar Islam masuk dalam skenario musuh Barat karena ini cara paling efektif dan efesien melumpuhkan Islam. Setelah Barat mengalahkan Timur dalam Perang Dingin, kemudian giliran Islam diposisikan berhadapan dengan Barat dengan harapan juga dapat dikalahkan. Hal ini terkait dengan kenyataan  bahwa  Barat  memiliki  teknologi  tinggi  dan  senjata  yang  sangat kuat. Keduanya merupakan  elemen penting dalam sejarah perang modern.

## Koalisi Islam-Politik di Inggris
Karena merasa sudah tidak cocok, kelompok imigan Muslim akhirnya keluar dari Koalisi Partai Buruh di Inggris. Hal ini tentu saja sebagai upaya untuk memperoleh peluang yang lebih baik  memperjuangkan aspirasi kaum imgran Muslim  tersebut.  Walaupun  ini  mungkin  berat  untuk  dilakukan,  mereka akhirnya mampu mengambil keputusan yang sulit.
Pada awalnya keberadaan imigran muslim di Inggris diwakili oleh Partai Buruh.  Partai  ini  relatif  lebih  bisa  menerima  keberadaan  imigran  Muslim ketimbang Partai Konservatif. Ideologi Partai Buruh yang mengedepankan liberalisme,  keterbukaan,  dan  kebebasan,  sehingga  lebih  memungkinkan hidupnya multikulturalisme dan kemajemukan. Wajar jika Partai Buruh lebih menjadi  pilihan  dari  unsur-unsur  masyarakat  yang  termarjinalkan  dalam proses politik di Inggris, termasuk kaum imigran Muslim.
Namun  demikian,  kasus  penulisan  buku Satanic  Verses oleh  Rusdhie seperti  tersebut  di  atas  telah  mengecewakan  kaum  Muslimin  di  Inggrs. Partai Buruh tidak bersikap seperti yang diharapkan kaum Muslim (Basyar, 2006: 117). Sikap Rusdhie tersebut menyakitkan kaum Muslimin. Kecaman keras dan usulan hukuman berat diharapkan keluar dari pernyataan Partai Buruh, namun hal itu tidak terjadi, padahal Partai Buruh adalah satu-satunya kendaraan politik yang diharapkan untuk memberi tekanan politik kepada
Salman Rusdhie. Seandainya Partai Buruh yang merupakan partai berwibawa itu  memberi  kecaman  keras  kepada  penulis  buku  itu,  tentu  saja  dia  sama halnya menerima pukulan politik yang telak. Karena yang terjadi justru Partai Buruh bersikap netral, situasi ini bisa dimaknai sebagai kekalahan imigran Muslim dan kemenangan politik  Rusdhie.
Sebagai  akibat  dari  kasus  tersebut,    umat  Islam  di  Inggris  akhirnya memilih  untuk  tidak  berkoalisi  dengan  Partai  Buruh.    Partai  ini  dianggap sikapnya terlalu lunak dan kurang mencerminkan aspirasi kaum Muslimin dalam kasus tersebut. Partai Buruh dinilai sudah tidak lagi menjadi wadah yang  tepat  untuk  mengartikulasikan  kepentingan  politik  imigran  Muslim Inggris. Sikap kaum imigran ini dipandang sebagai aksi politik yang penuh harga diri dan terhormat.
Kasus penulisan ini menyebabkan munculnya sebagai sikap  paradoks. Di satu sisi, fenomena ini dipandang sebagai tidak lebih dari gejala biasa dari kebebasan berekspresi, sedangkan di sisi yang lain fenomena ini dipandang sebagai  suatu  penistaan  agama  di  mana  pelakunya  harus  dihukum.  Kalau sudah memasuki konflik bernuansa  agama atau keyakinan  sulit dicarikan solusinya.  Kalaupun  terjadi  dialog  belum  tentu  membuahkan  hasil  yang diterima oleh kedua belah pihak. Masalahnya kasus ini merupakan sesuatu yang mendasar. Sebagian masyarakat Inggris merasa dirinya sebagai pelopor kebebasan, tetapi pada saat yang sama kaum Muslim merasa berkewajiban mengawal eksistensi agamanya.
Akibat kekecewaan itu, kaum muslimin mendeklarasikan “ the Muslim Manifesto” pada  tahun  1990  (Basyar,  2006).  Deklarasi  ini  memuat  dua  hal penting,  yaitu:  (1)  Strategi  menghadapi  masalah  internal  kaum  Muslimin; dan (2) Strategi menghadapi keberadaan kaum muslimin di tengah-tengah non-Muslim.  Strategi  pertama  dipahami  seperti  upaya  untuk  melakukan konsolidasi terhadap persoalan-persoalan di dalam kaum Muslimin sendiri. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kekompakan dan persatuan umat Islam di Inggris. Sedangkan strategi kedua lebih kepada pola berhubungan dengan masyarakat di luar Islam. Sikap saling menghormati tentu menjadi etika  penting  untuk  menjaga  kerukunan  antar  umat  beragama  di  Inggris. Sikap  untuk  bersabar  dan  tidak  mudah  terprovokasi  juga  sesuatu  yang penting bagi menjaga hubungan baik antara kaum Muslimin dengan umat yang non-Muslim.
Namun demikian, dari sisi lain keluarnya kaum Muslimin dari koalisi Partai  Buruh  dipandang  mengurangi  posisi  tawarnya  di  dalam  struktur perimbangan  politik    di  Inggris.  Sebaliknya,  berkoalisinya  kaum  Muslim dengan Partai Buruh dinilai mendongkrak posisi tawar politiknya. Sebagian masyarakat  dan  pengamat  menilai  keputusan  kaum  Muslimin  ini  sesuatu yang  mengandung  unsur  emosional  ketimbang  rasional.  Dari  sisi  idelogis,
hal  ini  dipandang  mencerminkan  langkah  politik  yang  konsisten  dengan garis perjuangannya dan ideologi.
Keluarnya kekuatan Islam dari koalisi Partai Buruh dapat juga dipandang sebagai dinamika demokrasi. Politik selalu dinamis dan berjalan menuju arah kepentingan  yang  terkadang  sejalan  dan  terkadang  berbenturan  di  antara unsur-unsurnya atau faksi-faksinya. Pada saat itu, nampaknya Partai Buruh sengaja mengambil garis moderat dalam menyikapi kasus Salman Rusdhie. Hal  ini  berkaitan  dengan  kenyataan  bahwa  faksi  di  dalam  Partai  Buruh beragam  dan  kaum  Muslimin  hanyalah  salah  satu  faksi  saja.  Seandainya partai ini mengambil garis keras dengan memberi kecaman atau pernyataan yang keras bagaimana dengan faksi-faksi lain yang bukan dari unsur kaum Muslimin, apalagi kaum Muslimin bukan faksi yang mayoritas dalam Partai Buruh itu. Sikap yang demikian belum tentu bisa diterima oleh faksi-faksi lain dari aliran politik non-Islam.
Namun demikian, hal yang perlu dicermati adalah standar ganda dalam nilai  kebebasan  yang  dianut  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  Inggris.  Hal ini sebagai refleksi sikap tidak konsisten dari mereka dan sekaligus cermin dari sikap tidak objektif atau bias terhadap keberadaan kaum Muslim dan anti-Muslim di Inggris. Jadi,  erdapat standar ganda dalam kehidupan sosial politik di Inggris terkait dengan isu Islam dan imigran Muslim. Khususnya dalam  kasus  tersebut,  masyarakat  Inggris  menyampaikan  sikap  atas  nama kebebasan ketika Salman Rudhie melakukan tindakan yang menyakiti hati umat Islam. Namun demikian, masyarakat Inggris tidak menyampaikan hal yang sama ketika Muslim Inggris mendapat perlakuan diskriminatif dalam kehidupan sosial-politiknya seperti dikatakan di bagian sebelumnya.
Berdasarkan  hal  ini,  sikap  konsisten  masyarakat  dan  pemerintah Inggris dalam soal penegakan nilai kebebasan dan prinsip persamaan patut dipertanyakan.  Masyarakat  Inggris  bersikap  bias  dalam  menegakan  nilai- nilai kebebasan di negaranya. Mereka tidak bersikap objektif dan adil dalam menyikapi  kasus  yang  melibatkan  Salman  Rusdhie  dan  kaum  Muslim, padahal  keduanya  mempresentasikan  warga  negara  yang  syah  di  Inggris. Tampaknya nilai seorang Salman Rusdhie yang keturunan India masih lebih bernilai ketimbang jutaan kaum Muslim di Inggris.

## Catatan Penutup
Sikap intoleransi dan diskriminasi telah mendorong mundurnya semangat multikulturalisme  di  Eropa  Barat  khusunya  di  Inggris.  Sikap  ini  kontra produktif dengan dinamika dan hakekat demokrasi yang selama ini dipahami secara  universal.  Sikap  yang  mengkhianati  nilai-nilai  persamaan  dan kebebasan yang sebelumnya dipegang secara teguh. Rotasi sikap politik yang berputar dari bandul politik yang satu kepada yang lain, dari sikap politik
primitif di era sejarah masa lalu menuju sikap rasional dan berperadaban di era modern yang mengagungkan nilai-nilai luhur, lalu  kembali kepada sikap politik primitif yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan.
Kemunduran sikap politik dalam ukuran-ukuran peradaban masyarakat sipil atau masyarakat madani ini terjadi karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Pertama , kecemburuan sosial atas kehadiran dan keberhasilan kaum imigran.  Hadirnya  sejumlah    imigran  ke  Eropa  berdampak  positif,  namun juga bisa negatif. Kehadiran imigran berdampak positif ketika keberadaanya bersifat  komplementer.  Misalnya  di  sektor  ketenagakerjaan,  para  imigran menjadi tenaga buruh yang bekerja di pabrik-pabrik di Eropa Barat. Hal ini terjadi ketika negara tersebut sudah tidak banyak lagi memiliki tenaga buruh. Akibatnya  para  imigran  tadi  bisa  dimanfaatkan  menjadi  tenaga  buruh  di negara-negara Eropa Barat tersebut. Di satu sisi para imigran membutuhkan pekerjaan, sementara di sisi lain industri-industri ringan negara-negara Eropa Barat tertentu membutuhkan tenaga tidak terdidik atau kaum buruh dari luar negaranya.
Keberadaan kaum imigran ini berdampak negatif ketika keberadaannya bersifat  kompetitif.  Keberadaan  kaum  imigran  menjadi  bisa  saingan  para pencari  kerja  warga  asli  negara-negara  di  Eropa  Barat.  Para  imigran  yang berstatus tenaga buruh bisa menjadi saingan dari negara-negara Eropa Barat yang masih memiliki jumlah tenaga buruh yang banyak atau masih memiliki angka pengangguran yang tinggi. Formasi lowongan yang ada diperebutkan antara  kaum  imigran  dan  warga  asli  negara-negara  tersebut.  Kondisi persaingan  ini  bisa  berkembang  menjadi  persaingan  tidak  sehat  diantara mereka. Fenomena persaingan tidak sehat ini antara lain bisa dimaknai dari sikap  anti-imigran  yang  ditunjukan  oleh  sebagian  penduduk  asli  negara- negara  Eropa  Barat  karena  imigran  dipandang  menjadi  ancaman  dalam memasuki pasar kerja di negaranya.
Kedua , sikap sebagian warga di Eropa Barat yang anti-imigran Muslim karena  adanya  stigma    teroris  terhadap  Islam.  Hanya  karena  agama  yang dianut oleh sebagian imigran sama dengan agama yang dianut oleh teroris yang  melakukan  aksi  teror  disejumlah  tempat.  Kasus  teror  di  WTC  dan aksi teror di beberapa tempat tidak boleh digeneralisir bahwa kekerasan ini mencerminkan dari sikap umat Islam di seluruh dunia. Dalam pandangan kaum  imigran  Muslim,  sikap  ini  tentu  saja  dinilai  tidak  adil  dan  semena- mena karena umumnya mereka juga mengutuk aksi teroris tersebut karena Islam tidak mengajarkan kekerasan. Dengan demikian, kaum imigran Muslim mempertanyakan  argumentasi  sesungguhnya  dari  sikap  anti-imigran  dan anti-Islam ini yang belakangan ini marak melanda Eropa Barat.
Ketiga,  aspek  sejarah  yang  terlupakan  mendorong  terancamnya Multikulturalisme  di  Eropa  khususnya  di  Inggris  sebagai  indikasi menurunnya  sikap  toleransi  dalam  kehidupan  sosial  politik.  Negara  dan
sebagian  masyarakatnya  sedang  melangkah  mundur  dalam  perlindungan hak-hak warga negara dalam kehidupan sosial politik. Eksistensinya sebagai negara pelopor nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sejak abad ke-13 yang ditandai oleh lahirnya Magna Charta dan the Glorius Revolution di abad ke -17 saat ini sedang terlupakan, sehingga tak berdaya untuk memberi pencerahan pada kehidupan sosial politik di Inggris.
Keempat,    mispersepsi  juga  berkontribusi  terhadap  sikap  segolongan orang  di  Inggris  yang  anti-Islam.  Pola  hubungan  masyarakat  Inggris  dan umat  Islam  dipengaruhi  oleh  ketidakseimbangan  informasi.  Masyarakat Inggris  lebih  banyak  menerima  informasi  yang  bersifat  negatif  ketimbang yang  bersifat  positif  tentang  Islam.  Hal  ini  menimbulkan  salah  persepsi masyarakat  Inggris  terhadap  Islam.  Masyarakat  khusus  warga  Inggris memperoleh informasi yang tidak benar tentang Islam. Informasi yang keliru tentang Islam menimbulkan salah persepsi terhadap  Islam yang dilabelkan sebagai simbol kekerasan, anti gender, anti HAM, dan anti demokrasi.
Perang  informasi  merupakan  problem  besar  yang  dialami  oleh  dunia Islam. Dunia Islam harus berhasil meyakinkan kepada Barat bahwa mereka selama  ini  telah  keliru  dalam  memandang  nilai-nilai  Islam.  Barat  telah tercemar  oleh  aliran  informasi  dari  kelompok  anti-Islam  sehingga  keliru dalam memandang keberadaan Islam. Ajaran Islam yang memberi rahmat kepada seluruh isi alam diubah citranya menjadi Islam yang  penuh dengan kekerasan  dan  menakutkan.  Walaupun  diakui  di  sebagian  dunia  Islam sekarang ini kerap terjadi aksi kekerasan, hal itu bukan sikap kaum Muslim yang merujuk pada nilai-nilai Islam yang mengedepankan sabar, damai, dan toleran terhadap lawan-lawannya,  namun  perilaku sebagian kaum pejuang Muslim yang terbawa arus perjuangan politik yang dinamis, tegas, dan keras. Mereka meyakini  perlu strategi perjuangan alternatif atau yang tidak biasa dalam menghadapi lawan-lawan yang berat. l
Referensi Breisach,  Ernst.  1990. Historiography:  Ancient,  Medieval,  &  Modern .  Chicago: The University of Chicago Press.
Noer, Deliar. 1982. Pemikiran Politik di Negeri Barat . Jakarta: Rajawali Press.
Mashad, Dhurorudin. 2006. “Minoritas Muslim Prancis” dalam Afadlal (ed.).
Problematik Minoritas Muslim di Kanada dan Prancis Pasca 9/11. Jakarta: LIPI Press.
Hamdan  Basyar.  2006.  “Kebijakan  Pemerintah  Inggris  Terhadap  Minoritas Mujslim, Minoritas Muslim di Australia dan Inggris,” dalam Indriana Kartini  (ed.). Minortias  Muslim  di  Australia  dan  Inggris .  Jakarta:  LIPI Press.
Afadlal.  2006.  “Keminoritasan  Muslim  Dalam  Masyarakat  Barat”  dalam Afadlal (ed). Problematik Minoritas Muslim di Kanada dan Prancis . Jakarta: LIPI Press.