Volume: III,  Nomor: I,    Halaman: 34 - 40,   Februari  2011 Pendampingan dalam Proses Perencanaan Partisipatif Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Hery Budiyanto

## PENDAMPINGAN DALAM PROSES PERENCANAAN PARTISIPATIF PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK)

## Hery Budiyanto
Jurusan Arsitektur Universitas Merdeka Malang; budiyanto_hery@yahoo.com

## Abstract
Program  Penataan  Lingkungan  Permukiman  Berbasis  Komunitas  (PLPBK)  adalah program    tatanan  kehidupan  dan  hunian  yang  tertata  selaras,  sehat,  produktif, berjatidiri  dan  berkelanjutan  yang  direncanakan,  dipasarkan  dan  dibangun sepenuhnya  oleh  partisipasi  masyarakat  Desa.  Dalam  program  ini  terdapat  peran “pendamping”  yaitu  Tenaga  Ahli  Perencanaan  Partisipatif  (TAPP)  yang  fungsinya bukan untuk mengambil alih pengambilan keputusan melainkan untuk menunjukkan konsekuensi dari tiap keputusan yang diambil masyarakat, dengan kata lain menjadi "fasilitator" dalam proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil akan  rasional,  sesuai  dengan  potensi,  masalah  dan  keinginan  masyarakat. Pendekatan  partisipatif    merupakan  salah  satu  model  pendekatan  untuk mengakomodasikan  pengetahuan  lokal,  kebiasaan  lokal  dan  budaya  lokal masyarakat.  Kearifan  budaya  lokal  dalam  pembangunan  permukiman  di  pedesaan menjadi penting sebagai upaya untuk mengeliminir kesenjangan budaya dalam proses membangun. Penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas di desa gudang merupakan  contoh  kasus  pentingnya  pemahaman  kearifan  lokal  dalam  proses membangun komunitas.
Keywords – Pendampingan, PLPBK, ND

## I. PENGANTAR
Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) atau Neighborhood Development (ND)  merupakan  puncak  dari  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri (PNPM-Mandiri) yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Dimana masyarakat yang mendapatkan program ini dianggap telah mencapai  masyarakat  mandiri  menuju  masyarakat  madani  ( Gambar  1 ).  Desa  Gudang  Kabupaten Situbondo  merupakan  salah  satu  desa  penerima  program  ND  diantara  25  desa  di  Jawa  Timur. Program ini meliputi 3 tahap yaitu: perencanaan, pemasaran, dan pembangunan. Penulis merupakan Tenaga  Ahli  Perencanaan  Partisipatif  (TAPP)  yang  dipilih  oleh  masyarakat  desa  Gudang  untuk mendampingi dan mengawal proses perencanaan partisipatif.
Program  Penataan  Lingkungan  Permukiman  Berbasis  Komunitas  adalah  program    tatanan kehidupan  dan  hunian  yang  tertata  selaras,  sehat,  produktif,  berjatidiri  dan  berkelanjutan.  Fokus utamanya  adalah  pada    penguatan  dan  pengembangan  sosial  kapital melalui  pengokohan  nilai-nilai universal  dan  kearifan  lokal  (perilaku),  penguatan  pelayanan  masyarakat  di  bidang  ekonomi, lingkungan dan sosial  (community services), serta dengan  membuka ruang kreativitas dan  inovasi di masyarakat  untuk  menciptakan  sumberdaya  pembangunan  permukiman  mereka  ( Community Entrepreneurship ).  Ciri  utama Neighborhood Development adalah Community Based Management , yakni  :  Penanganan  persoalan  permukiman  melalui  perencanaan,  pelaksanaan  serta  pengelolaan hasil-hasil  pembangunannya  yang  dipelihara/dikelola  oleh  masyarakat  setempat,  dengan  prinsip “Good”.
Volume: III,  Nomor: I,    Halaman: 34 - 40,   Februari  2011 Pendampingan dalam Proses Perencanaan Partisipatif Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Hery Budiyanto

## II. PENDAMPINGAN  UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Secara  umum pemberdayaan  masyarakat dapat  diartikan  sebagai  suatu  upaya  untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas  manusia  &  warga  negara  (Kusuma,  2008).  Cahyani  (2008)  menyatakan  bahwa perkembangan masyarakat untuk mencapai tingkat kematangan perlu dipercepat dengan kehadiran pendamping .  Program  pengembangan  yang  disusun  untuk  mendorong  keberhasilan  kelompok swadaya  yang  disalurkan  melalui  tenaga-tenaga  pendamping  kelompok,  antara  lain:  program pengembangan sumberdaya manusia, program pengembangan kelembagaan kelompok, program pemupukan  modal  swadaya,  program  pengembangan  usaha,  program  penyediaan  informasi tepatguna.
Konsepsi pembangunan ditandai dengan semakin pentingnya peran masyarakat (partisipasi masyarakat) sebagai subyek pembangunan dan timbulnya kebutuhan fungsi pendamping, pengarah maupun fungsi pengampu. Partisipasi masyarakat merupakan proses pelibatan diri secara penuh pada  suatu  tekad  yang  telah  menjadi  kesepakatan  bersama.  Dimana  tiap  pihak  yang berkepentingan/terlibat  (pemerintah,  pemodal,  dan  masyarakat)  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dan pembangunan. Hal-hal yang terpenting dalam proses perencanaan partisipatif adalah: Hak dan Kewenangan masyarakat (sebagai pelaku utama) untuk memutuskan. Dengan demikian peran masyarakat (partisipasi masyarakat) sejak proses perencanaa lebih  nyata,  dengan  kata  lain:    perencanaan  tata  ruang  kota  yang  disusun,  serta implementasi pembangunannya haruslah memberikan ‘nilai tambah’ bagi masyarakat.

## Gambar 1.  Transformasi Kondisi Sosial
Konsepsi  Pembangunan Partisipatif didasari pemahaman bahwa pembangunan adalah dari rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat,  dimana pelaksanaannya dilakukan bersama-sama antara pemerintah  dan  masyarakat.  Dengan  demikian  inisiatif  pembangunan  berasal  dari  masyarakat, perencanaannya dilakukan bersama masyarakat, dan hasil-hasil pembangunannya secara langsung
Volume: III,  Nomor: I,    Halaman: 34 - 40,   Februari  2011 Pendampingan dalam Proses Perencanaan Partisipatif Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Hery Budiyanto
dinikmati  masyarakat  banyak.  Dalam pembangunan  yang partisipatif ini  didalamnya terdapat  proses- proses  pelibatan  aktif  berbagai  pihak  ( stakeholders )  sejak  tahap  identifikasi  permasalahan, perumusan  permasalahan,  perumusan  kebutuhan dan  kesepakatan  tujuan  pembangunan,  maupun program-programnya.  Pembangunan  yang  partisipatif  merupakan  suatu  hasil  kesepakatan  bersama dari  para  pelaku/berbagai  pihak  yang  berkepentingan.  Dengan  demikian  proses  perencanaan  lebih menyerupai  proses  dialog  antar  berbagai  pihak  yang  berkepentingan  atau  terlibat  dalam  proses pembangunan itu sendiri.
Perencanaan Partisipatif merupakan titik temu antara pendekatan dari bawah ( Bottom Up ) dan pendekatan  dari  atas  ( Top  Down ).  Perencanaan  ini  mempertemukan  perencanaan  makro  yang berwawasan  lebih  luas  dengan  perencanaan  mikro  yang  lebih  bersifat  kontekstual,  sehingga pembangunan  mikro  akan  merrupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  seluruh  perencanaan makro.  Perencanaan  partisipatif  merupakan  model  perencanaan  yang  melibatkan  komunitas pemanfaat  sebagai  pelaku  utama  untuk  secara  aktif  mengambil  langkah  langkah  penting  yang dibutuhkan  untuk  memperbaiki  hidup  mereka.  Dimulai  dengan  upaya  membangun  kesadaran masyarakat  dan  sekaligus  menata  kembali  tatanan  sosial  yang  ada.  Perencanaan  partisipatif  pada prinsipnya merupakan pola perencanaan yang secara langsung melibatkan semua pihak yang terkait dalam  proses pengambilan  dan  pelaksanaan  keputusan dengan  tetap  mendudukkan komunitas/masyarakat  pemanfaat  sebagai  pelaku  utama,  artinya  keputusan-keputusan penting yang langsung menyangkut hidup mereka sepenuhnya ada di tangan komunitas/masyarakat.
Yang perlu  diperhatikan dalam pola perencanaan  partisipatif dalam program ND  adalah peran “pendamping”  yaitu  Tenaga  Ahli  Perencanaan  Partisipatif  (TAPP)  bukan  untuk  mengambil  alih pengambilan keputusan melainkan untuk menunjukkan konsekuensi dari tiap keputusan yang diambil masyarakat,  dengan  kata  lain  menjadi  "fasilitator"  dalam  proses  pengambilan  keputusan  sehingga keputusan  yang  diambil  akan  rasional.  Tiap  tahapan,  mulai  dari  pengenalan  persoalan  dan perumusan  kebutuhan,  perencanaan  dan  pemrograman,  pelaksanaan,  pengoperasian  dan pemeliharaan  merupakan  kesepakatan  bersama  antar  pelaku  pembangunan  yang  terlibat (pemerintah,  swasta  dan  masyarakat),  dimana  seluruh  proses  perencanaan  sekaligus  merupakan proses belajar bagi tiap pihak yang terlibat. Tenaga Ahli Perencaan Partisipatif dalam hal ini bertindak sebagai  "katalis"  dan  masyarakat  sebagai  "klien"  yang  diberdayakan  dan  difasilitasi  agar  mampu berperan  sebagai  "pelaku  utama"  untuk  memecahkan  persoalan  mereka  melalui  hasil  kerja  mereka sendiri.  Ciri-ciri perencanaan yang parisipatif adalah:
• TAPP bersama masyarakat merumuskan persoalan yang dihadapi
• Masyarakat  aktif  mengambil  sikap  dan  tindakan  untuk  mengatasi  persoalan  tersebut  serta menentukan cara menangani persoalan tersebut
• TAPP  bersama  masyarakat  menetapkan  sumber  daya  yang  dapat  dialokasikan  untuk memecahkan persoalan tersebut
• TAPP  bersama  masyarakat  memutuskan  rencana  dan  program  pelaksanaan  untuk  mencapai tujuan pemecahan persoalan tersebut di atas.
• TAPP lebih menekankan pada upaya untuk mendorong masyarakat mengembangkan diri sendiri untuk mampu mengambil  keputusan yang  rasional, dan  merencanakan perbaikan masa depan mereka melalui tata organisasi yang berakar dalam masyarakat.

## III. KEGIATAN PENDAMPINGAN DALAM PERENCANAAN PARTSIPATIF PLPBK
Lingkup  kegiatan  pendampingan  dalam  perencanaan  partisipatif  dalam  program  Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) secara skematik dapat dilihat di Gambar 2 dan secara rinci  meliputi:
Volume: III,  Nomor: I,    Halaman: 34 - 40,   Februari  2011 Pendampingan dalam Proses Perencanaan Partisipatif Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Hery Budiyanto

## Gambar 2. Siklus Perencanaan Partisipatif
(1) Persiapan Proses Perencanaan Partisipatif
a. Serangkaian  kegiatan  sosialisasi  kepada  masyarakat  meliputi  berbagai  aspek  dalam pengembangan permukiman meliputi: lingkungan hidup/tata ruang, perumahan & bangunan, sarana/prasarana, kelembagaan, pengembangan ekonomi, peningkatan pelayanan publik.
b. Bimbingan  dan  penguatan  TAPP  kepada  Unit  Pelaksana  Lembaga  Keswadayaan Masyarakat untuk pelayanan masyarakat.
(2) Penyusunan  Rencana  Pengembangan  Lingkungan  Permukiman  (RPLP)  (Perencanaan Makro)
a. Review perencanaan untuk menggali informasi kebijakan dan rencana-rencana pembangunan Pemerintah mulai dari tingkat Kabupaten Situbondo hingga Desa Gudang ( Gambar 3 ).
Gambar 3: Sosialisasi, koordinasi, rembug warga
b.Penyiapan Peta Dasar Kawasan Desa Gudang, disiapkan oleh TAPP berupa gambar peta skalatis.
c. Kegiatan  Pemetaan  Swadaya  (Pengumpulan  data,  peta  dan  informasi  wilayah  Desa), dilakukan oleh warga melalui pokja-pokja dan TIPP, selanjutnya peta-peta tersebut digambar ulang oleh TAPP menjadi peta-peta  Rona Kawasan Desa Gudang skalatis ( Gambar 4 ).
Volume: III,  Nomor: I,    Halaman: 34 - 40,   Februari  2011 Pendampingan dalam Proses Perencanaan Partisipatif Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Hery Budiyanto

## Gambar 4:Pemetaan Swadaya
d.Membangun  visi  dan  misi  yang  diambil  dan  diolah  berdasarkan  visi  dan  misi  Kabupaten Situbondo serta Desa Gudang menjadi visi dan misi ND Gudang Sejahtera.
e.Menyusun  bersama  masyarakat  Rencana  Penataan  Lingkungan  Permukiman  (RPLP)  Desa Gudang  secara  partisipatif,  meliputi  zona-zona  penataan:  Peternakan  & Pertanian  Terpadu, Agro Wisata Desa, Industri & Pemasaran Makanan Tradisional.
(3) Penyusunan Rencana Teknik Pengembangan Lingkungan Permukiman (RTPLP) Kawasan Prioritas (Perencanaan Mikro)
a. Membuat  Kesepakatan  Penetapan  Kawasan  Prioritas,  meliputi:  Kawasan  Produksi  Biogas dan Pupuk Organik, Budidaya Anggur, Jalur dan Fasilitas Agro Wisata Desa, Taman Bermain, Koridor  Jalan Utama Desa, Kawasan Pengembangan Makanan Tradisional.
b. Membuat  Perencanaan  Lingkungan  Mikro  yaitu  Rencanaan  Tindak  Penataan
Lingkungan Permukiman (RTPLP) dan menetapkan  Kawasan Prioritas
c. Melakukan analisis pengembangan kawasan RTPLP
d.
Menyepakati rencana penataan bangunan dan lingkungan
e. Penyusunan Rencana Detail  Sub Proyek
f. Proses Konsultasi Publik
(4) Penyusunan Aturan Bersama (AB).
Tabel 1: Proses Perencanaan Partisipatif Berbasis Masyarakat di Desa Gudang Kabupaten Situbondo.
TAHAPAN URAIAN KEGIATAN METODE Inisiatif Perencanaan Inisiatif  perencanaan  berasal  dari  pemerintah  desa  atau masyarakat Persiapan sosial di masyarakat Pada  fase  ini  dilakukan  proses  penyadaran,  pelatihan  dan pembentukan sikap dari masyarakat dan stakeholders sebelum memulai proses  partisipatif. Pendekatan dilakukan kepada tokoh-tokoh kunci di masyarakat.
Ahli perencana partisipatif menggali potensi dan masalah yang ada di masyarakat • Perkenalan • Pendekatan
• dialog Survey Swadaya Survey  terhadap  situasi  lingkungan  dilakukan  untuk  lebih menghayati  segala  permasalahan  yang  ada  maupun  potensi yang  dimiliki.  Untuk  itu  sejumlah  masyarakat  di  dampingi  dan dilatih  sehingga  mampu  menyelenggarakan  survey  secara mandiri.
Pada  level  individu/keluarga  dilakukan  pula Community Diagnostic yang  merupakan self  assesment terhadap  profil keluarga.
Hasil-hasil yang didiskusikan dengan masyarakat/ stakeholders
• Pelatihan.
• Participatory Rapid Appraisal .
• Community Diagnostic .
• Rembug warga
Volume: III,  Nomor: I,    Halaman: 34 - 40,   Februari  2011 Pendampingan dalam Proses Perencanaan Partisipatif Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Hery Budiyanto
dalam suatu rembug warga. Perencanaan Bersama Dalam  proses  perencanaan  bersama,  komunitas  diajak untuk lebih  menyadari  terhadap  persoalan-persoalan  yang  ada, potensi yang dimiliki, serta hambatan yang ada. Melalui  proses  rembug  warga,  dilakukan  proses  kesepakatan terhadap :
• Persoalan yang akan ditanggulangi.
• Tingkat perbaikan yang akan dicapai.
• Rencana/program yang akan dislaksanakan untuk mengatasi persoalan dan mengembangkan potensi.
• Penggalangan dan alokasi sumber daya manusia.
Hasil  akhir  dari  fase  ini  adalah  disepakatinya  sebuah masterplan beserta program-programnya.
• Masterplan , SWOT.
• Participatory Planning .
• Community Design .
• Rembug warga.
• Focus Group Discussion .

## IV. KESIMPULAN
• Program  Penataan  Lingkungan  Permukiman  Berbasis  Komunitas  (PLPBK)  atau Neighborhood Development (ND) merupakan puncak dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)  yang  juga  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Program Penanggulangan  Kemiskinan  di  Perkotaan  (P2KP).  Program  ini  meliputi  3  tahap  yaitu: perencanaan, pemasaran, dan pembangunan.
• Perencanaan partisipatif merupakan pola perencanaan yang  secara langsung melibatkan semua pihak  yang  terkait  dalam  proses  pengambilan  dan  pelaksanaan  keputusan  dengan  tetap mendudukkan komunitas/masyarakat pemanfaat sebagai pelaku utama.
• Peran  “pendamping”  yaitu  Tenaga  Ahli  Perencanaan  Partisipatif  (TAPP)  dalam  tahap perencanaan bukan untuk mengambil alih pengambilan keputusan melainkan untuk menunjukkan konsekuensi  dari  tiap  keputusan  yang  diambil masyarakat,  dengan  kata  lain  menjadi  "fasilitator" dalam proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil akan rasional.

## PUSTAKA
[1] Kusuma, Sonny W. 2002. Membangun Institusi Warga untuk Penanganan Kemiskinan
[2] Pengalaman Kasus Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Jurnal Analisis Sosial, Vol 7. No.2. Juni 2002
[3] Cahyani,  Diah.2008.    Revitalisasi  Kawasan  Lembah  Tamansari  Melalui  Pemberdayaan Organisasi Masyarakat. Jurnal Teras, Vol. 8. No. 1 Juli 2008
[4] Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya.  2008.  Pedoman  Pelaksanaan  Program  PLP-BK.  Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum.
Volume: III,  Nomor: I,    Halaman: 34 - 40,   Februari  2011 Pendampingan dalam Proses Perencanaan Partisipatif Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Hery Budiyanto
LOCAL WISDOM-JURNAL ILMIAH ONLINE, ISSN: 2086-3764

## LAMPIRAN
Gambar 5: Menggambar kampung impian dan menyepakati aturan bersama tingkat SD
Gambar 6: Pembuatan Maket Desa