e-ISSN : 2621-4105

## Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi

## Soraya Hafidzah Rambe, Paramitha Sekarayu
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya soraya.hafidzah.rambe-2020@fh.unair.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaturan  perjanjian  baku  dalam  polis  asuransi kesehatan di Indonesia dan perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami gagal klaim akibat ketidaktransparanan  informasi  dalam  polis  asuransi.  Polis  asuransi  memiliki  format  standar  dan bersifat  baku,  di  mana  polis  tersebut  diterbitkan  terlebih  dulu  oleh  perusahaan  asuransi  sebelum kontrak  disepakati.  Pada  prinsipnya,  sebuah  polis  atau  perjanjian  asuransi,  tidak  boleh  memiliki kalimat  yang  multitafsir.  Namun  pada  realitanya,  polis  yang  dibuat  oleh  perusahaan  asuransi mengandung  kalimat  yang  memiliki  makna  tersembunyi,  sehingga  mengindikasikan  adanya ketidaktransparan pihak perusahaan yang mengakibatkan gagal klaim bagi nasabah pemegang polis. Penulisan  ini  memiliki  urgensi  untuk  menjawab  langkah  preventif  dan  represif  atas ketidaktransparan  terkait  asuransi  kesehatan.  Metode  penelitian  ini  ialah  yuridis  normatif.  Hasil penelitian menunjukan bahwa klausula baku dalam kontrak polis asuransi ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,  yang  mana  seharusnya  asuransi  mengakomodir  kesehatan  seseorang  secara menyeluruh, jika tidak terpenuhi syarat substantif maka mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan ( voidable ),  sedangkan  tidak  jelasnya  objek  perjanjian  asuransi  kesehatan  dapat  mengakibatkan perjanjian batal demi hukum ( null and void ). Apabila terjadi perselisihan atau sengketa berkaitan dengan  gagal  klaim,  nasabah  berhak  mendapat  perlindungan  hukum  dengan  jalur  penyelesaian sengketa pada instansi mediasi meliputi perlindungan hukum pemegang polis, bagi tertanggung dan perusahaan asuransi.
Kata kunci: Asuransi; Kesehatan; Ketidaktransparan; Polis

## Legal Protection Customers On Failure Of Insurance Claims Due To Non-Transparent Information In The Insurance Policy

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  standard  agreement  arrangements  in  health  insurance  policies  in Indonesia and legal protection for customers who experience failed claims due to non-transparent information  in  insurance  policies.  Insurance  policies  have  a  standard  format  and  are  standard,  in which the policy is issued by the insurance company before the contract is concluded. In principle, a  policy  or  insurance  agreement  should  not  have  multiple  interpretations.  But  in  reality,  policies made  by  insurance  companies  contain  sentences  that  have  hidden  meanings,  thus  indicating  the company's  lack  of  transparency  which  results  in  failed  claims  for  policyholder  customers.  This writing has an urgency to answer preventive and repressive measures for non-transparency related to health insurance. This study  method is  normative juridical. The results show that the  standard clauses  in  the  insurance  policy  contract  are  determined  by  regulations,  which  insurance  should accommodate a person's health as a whole. if the substantive requirements are not met, the agreement can  be  voidable,  while  the  unclear  object  of  the  health  insurance  agreement  can  result  in  the agreement  being  null  and  void.  In  the  event  of  a  dispute  or  dispute  related  to  a  failed  claim,  the customer  is  entitled  to  legal  protection  by  way  of  dispute  resolution  at  the  mediation  agency including legal protection for the policyholder, the insured, and the insurance company.
Keywords: Insurance; Health; Non-Transparent; Policy
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Asuransi merupakan bentuk pengalihan suatu resiko kerugian, dari satu pihak pada  pihak  lain  dengan  membagi  risiko  pembayaran  pada  sejumlah  premi  yang dilakukan  secara  adil. 1 Asuransi  dapat  dikatakan  juga  sebagai  perjanjian  antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis. 2 Asuransi menyediakan perlindungan atau  pertanggungan  untuk  objek  aktivitas  yang  berpotensi  menimbulkan  risiko kerugian. 3 Perusahaan asuransi yang mengalikan risiko sesuai dengan kontrak bisa memaksimalkan  usaha  dan  memperluas  visi  dan  misi. 4 Premi  yang  didapat  bisa dimanfaatkan  untuk  mengembangkan  perusahaan  asuransi  untuk  memperkuat kepercayaan nasabah yang pada akhirnya manfaat tersebut bisa dinikmati nasabah tersebut. 5 Asuransi kerap dipakai karena asuransi menjamin pertanggungan untuk tertanggung,  baik  risiko  secara  personal,  maupun  risiko  yang  akan  ditanggung perusahaan  asuransi. 6 Beragamnya  produk  yang  ditawarkan  perusahaan  asuransi terkadang  ada  yang  tidak  sesuai  dengan  jaminan  yang  diberikan  untuk  nasabah, khususnya  dari  aspek  perlindungan  hukum.  Problem  yang  kerap  muncul  adalah kendala dalam memperoleh pembayaran uang polis ketika ada evenement . Hal ini bertentangan dengan tujuan utama nasabah yang berencana mendapat kompensasi jika mengalami insiden tidak terduga. 7
Pada kasus ini, perusahaan asuransi harus memiliki keterikatan secara hukum yang mengikat para pihak. Keterikatan hukum ini muncul sebagai konsekuensi dari perjanjian  kedua  pihak  yang  dicantumkan  dalam  kontrak  secara  tertulis  yang disebut polis. Polis berguna sebagai bukti otentik jika terjadi klaim atau konflik di antara  pihak  yang  terlibat. 8 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak nasabah yang memiliki kekuatan hukum. Keluhan nasabah saat ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena memberi perlindungan hukum pada nasabah dan memposisikan mereka  dalam bargaining  power . 9 Konsumen  juga  memiliki  hak  untuk mendapatkan informasi tentang seluruh hal yang akan disepakati dalam perjanjian asuransi.  Perusahaan  asuransi  harus  menginformasikan  kepada  nasabah  secara
1 Junaedi A Ganie, Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
2 Sukadi  Suratman  and  Muhammad  Junaidi,  “Sistem  Pengawasan  Asuransi  Syariah  Dalam  Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” Jurnal USM Law Review 2, no. 1 (2019): 63, https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2259.
3 Agus Wasita, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa,” Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal 2, no. 1 (2020): 105–13, https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6131.
4 Henky. K.V Paendong, “Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi,” Edisi Khusus I, no. 6 (2013): 1–14.
5 Paendong.
6 Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi and Desak Putu Dewi Kasih, “Pengaturan Lembaga Penjamin Polis Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 9, no. 4 (2020): 739, https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p06.
7 Adyan  Agit  Pratama,  Bambang  Eko  Turisno,  and  Suradi,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Terhadap Perjanjian Perpanjangan Asuransi Melalui Telemarketing,” Diponegoro Law JournaL 6 (2017): 1– 13.
8 Mulhadi, Dasar -Dasar Hukum Asuransi (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
9 Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
e-ISSN : 2621-4105
detail  dan  jelas  mengenai  isi  dan  arti  perjanjian  yang  tercantum  dalam  polis. Apabila  nasabah  merasa  dirugikan  karena  kompensasi  yang  mereka  dapatkan menyalahi  isi perjanjian  atau kontrak, undang-undang ini memberi jaminan pada nasabah untuk memperoleh ganti rugi. 10
Adanya  ketidakseimbangan  posisi  antara  nasabah  sebagai  pemegang  polis dan  pihak  perusahaan  asuransi,  biasanya  akan  menimbulkan  suatu  masalah. Nasabah  asuransi  memiliki  hak  untuk  memperoleh  dana  ganti  kerugian  dan/atau kompensasi,  jika  produk  yang  didapat  menyalahi  isi  kontrak  perjanjian  atau menyalahi kesepakatan, seperti dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen. 11 ” Sebagian  dari  nasabah  asuransi  adalah nasabah individual, dan ada pula nasabah dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah,  sehingga  peraturan  hukum  lebih  beratensi  dan  memberi  perlindungan hukum yang lebih kuat untuk nasabah dari peluang atau risiko adanya pelanggaran hukum yang dilakukan pihak perusahaan asuransi. 12
Sebagaimana yang terjadi pada kasus sengketa klaim asuransi dengan putusan Nomor: 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel yang dialami oleh nasabah PT. Prudential Life Assurance pada  tahun  2016  dengan  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 309/Pdt.G/2016/PN.Jkt.sel jo. 582/Pdt/2017/PT.DKI. Diperjanjikan  bahwa  PT. Prudential  Life  Assurance akan  membayar  dana  perawatan  atau  dana pertanggungan  jika  nasabah  meninggal  dunia  karena  menderita  sakit  atau mengalami  kecelakaan,  dengan  premi  senilai  Rp500.000,00  per  bulan.  Nasabah bernama  Ratua  Artha  Uli  menjalani  pemeriksaan  medis  di  RS  Siloam  Hospital MRCC. Pada 13 Juni 2014, nasabah tersebut mengubah polis utama yang awalnya senilai  Rp500.000,  00  per  bulan  menjadi  Rp1.000.000,00,  yang  kemudian disepakati  pada  tanggal  17  Juni  2014. ” Pada  bulan  ke-17  setelah  diterbitkannya perubahan major polis, nasabah mengajukan klaim untuk memperoleh manfaat dari Pru  Hospital dan Surgical  Cover  Plan  C dan Prumed di  mana  nasabah  sudah menjalani pengobatan medis.   Permasalahan inilah yang membuat nasabah tersebut menggugat klaim asuransi melalui jalur hukum.
Dari  kasus  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  kesalahan  pemberian  informasi atau  ketidaktransparan  perusahaan  asuransi  dapat  menimbulkan  risiko  terjadinya sengketa  hukum  atau  gugatan  klaim  asuransi  yang  berakhir  di  pengadilan. Transparansi  i nformasi  pada  awal  sebelum  penutupan  kontrak  asuransi  kerap diabaikan  oleh  perusahaan  asuransi,  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi nasabah. 13 Urgensi  transparansi  informasi  memiliki  makna  bahwa  penyampaian informasi yang benar dan bisa diterima oleh nasabah, sehingga memberi kejelasan
10 Kristiyanti.
11 Kristiyanti.
12 Fajrin Husain, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014  Tentang  Perasuransian,” Lex  Crimen  Vol.  V/No.  6/Ags/2016 44,  no.  8  (2011):  22280, https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201.
13 Esther  Masri,  “Pelanggaran  Prinsip  Itikad  Baik  Dalam  Perjanjian  Asuransi  Pada  PT.  Asuransi Jiwasraya Cabang Padang,” Bhayangkara, Jurnal Krtha 12, no. 1 (2018): 116–39., Jurnal Kartha Bhayangkara 12 no 1, (2018)
e-ISSN : 2621-4105
untuk  seluruh  pihak.  Hal  ini  akan  mendukung  optimalisasi  pemenuhan  hak  dan kewajiban oleh para pihak untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum atau penyimpangan. Nasabah sebagai pemegang polis, tentu memiliki rasa khawatir atas terjadinya  kejadian  yang  tidak  diinginkan  berkaitan  dengan  asuransi,  antara  lain, sulit mengajukan klaim dan/atau penolakan klaim yang berdampak menimbulkan kerugian. Oleh  karena  itu ,  pengetahuan  tentang  mekanisme  atau  prosedur pengajuan klaim, persyaratan klaim, dan tahap yang harus dijalankan oleh nasabah jika  klaim  ditolak  adalah  penting  untuk  dipahami.  Namun,  apabila  di  dalam peraturan  perundang-undangan  terjadi  kekosongan  terhadap  perlindungan pemegang polis tentu juga akan merugikan bagi masyarakat yang akan melakukan investasi jiwa maupun kesehatan. Dalam kasus diatas, kurangnya asas keterbukaan dalam kontrak asuransi.
Ditinjau  dari  Pasal  1320  KUHPerdata,  secara  garis  besar  menunjukkan adanya  kekaburan  hukum  terkait  keabsahan  perjanjian  asuransi  kesehatan. Problematika tersebut ialah ketidakjelasan objek yang diasuransikan, jika asuransi kesehatan tersebut tidak dilakukan tanpa pemeriksaan pendahuluan sebelum para pihak menyetujuinya (contoh: Andi mengasuransikan kesehatannya, namun tidak diperiksa keadaannya oleh pihak asuransi. Sementara itu, penyakit usus yang telah lama  dideritanya  baru  diketahuinya  saat  mengalami  pembengkakan,  akhirnya  ia mengajukan klaim, namun tidak bisa karena pihak asuransi berdalih hanya penyakit yang  dialami  pasca  perjanjian  saja  yang  dapat  diklaim  asuransinya).  Terdapat kekosongan  hukum  terkait  kewajiban  pemeriksaan  sebelum  menjadi  tertanggung atau pemegang polis.
Ketidakjelasan kategori apa dan sejak kapan objek perjanjian dalam asuransi kesehatan  dapat  diklaim  sewaktu  sakit  mengakibatkan  tidak  memenuhi  syarat objektif sehingga perjanjian batal demi hukum ( null and void ). Sedangkan terkait dengan  kelirunya  jasa  yang  diasuransikan  yang  seharusnya  kesehatan  secara menyeluruh  namun  hanya  sebagian  maka  dapat  dikategorikan  sebagai  obyek perjanjian error  in  substantia dan  mengakibatkan  perjanjian  dapat  dibatalkan ( voidable ). “ Pasal  18  Ayat  (1)  UU  No  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen mengatur  klausula  perjanjian  yang  dikecualikan  untuk  mengalihkan tanggung  jawab  perusahaan,  dimana  perusahaan  dilarang  menampilkan  klausula baku yang penempatan atau formatnya susah dilihat atau tidak bisa dibaca secara jelas, atau yang bahasanya sulit dipahami oleh nasabah. Praktik penerapan kontrak baku  dalam  polis  asuransi  berpotensi  menyebabkan  konflik  hukum,  tidak  saja tentang  keabsahan  polis  itu  sendiri,  tetapi  adanya  ketidaktransparanan  yang ditampilkan dalam klausul kontrak atas hak dan kewajiban pihak perusahaan dan nasabah.
Penelitian  ini  berkaca  dari  tiga  penelitian  sebelumnya  yang  berjudul  yaitu penelitian  Pratiwi  (2017)  berjudul  “Implementasi  Perlindungan  Hukum  Bagi
e-ISSN : 2621-4105
Tertanggung  Asuransi  Dalam  Mendapatkan  Klaim  Asuransi  Yang  Tidak  Sesuai Dengan  Polis  Asuransi  (Studi  Di  Asuransi  Bumiputera  Tulungagung)”.  Hasil penelitian empiris ini menyimpulkan bahwa Perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera Tulungagung  dalam  menjalankan  kegiatannya  telah  sesuai  dengan  Pasal  4  UU tentang  Usaha  Perasuransian  tersebut  yaitu  dalam  butir  b,  bahwa  Asuransi  Jiwa Bumiputera  Tulungagung  adalah  perusahaan  dalam  bidang  asuransi  jiwa  yaitu bidang  asuransi  kesehatan,  asuransi  diri  dan  pengurus  dana  pensiun,  produk asuransi unit link adalah bagian dari anak produk asuransi jiwa.
Penelitian Ridho (2016) berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pihak Asuransi Dalam  Menyelesaikan  Klaim  Atas  Kesalahan  Informasi  Oleh  Agen  Yang Merugikan  Pihak  Tertanggung  (Studi  di  PT.  Asuransi  Umum  Bumiputera  Muda 1967  Cabang  Malang)”.  Penelitian  Ridho  memiliki  metode  penelitian  empiris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi telah bertanggung jawab  dengan  memenuhi  klaim  dari  pihak  tertanggung  dan  perusahaan  asuransi dalam  menyelesaikan  klaim  memiliki  hambatan  internal  dan  eksternal  yang diselesaikan  dengan  upaya  pemanggilan  terhadap  agen,  negosiasi  dengan  pihak tertanggung dan menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi.
Berbeda  dengan  penelitian  terdahulu  di  atas,  penelitian  ini  merupakan penelitian normatif yang berfokus pada perlindungan hukum bagi nasabah asuransi kesehatan  atas  gagal  klaim  akibat  ketidaktransparanan  informasi  dalam  polis asuransi. Penelitian ini secara singkat memuat pengaturan substantif dan objektif terkait klausula baku, serta perlindungan hukum atas asuransi kesehatan. Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaturan  klausula  baku asuransi  kesehatan  di  Indonesia  dan  mengetahui  perlindungan  hukumnya  bila terjadi  gagal  klaim  akibat  ketidaktransparanan  informasi  dalam  polis  asuransi, sehingga  nasabah  asuransi  dapat  melakukan  upaya  hukum  secara  preventif  dan represif.
2. METODE
Metode  yang  dipakai  untuk  studi  ini  ialah  yuridis  normatif,  yang memfokuskan pada kajian kaidah atau norma dalam hukum positif. Metode yuridis normatif  berpedoman  pada  aturan  hukum  atau  perundang-undangan,  keputusan pengadilan, dan norma sosial yang mengikat atau berhubungan dengan kebiasaan di  masyarakat. 14 Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach ), dan pendekatan konseptual ( conceptual  approach) .  Berdasarkan  penelitian  ini  memahami  kasus  terkait perlindungan  hukum  bagi  nasabah  asuransi  kesehatan,  lalu  menganalisa kesesuaiannya  dengan  peraturan  perundang-undangan  terkait  sehingga  dapat ditemukan  problematika  dan  solusi  yang  tepat  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut.
14 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, “Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum,” 1979, 18.
e-ISSN : 2621-4105
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan Klausul Baku Asuransi Kesehatan di Indonesia
Kontrak  asuransi  merupakan  sebuah  bukti  otentik  terjadinya  keterikatan hukum antara perusahaan asuransi dan nasabahnya, bisa saja pada saat kontrak atau polis  asuransi  ditandatangani,  sudah  ada  klausul  yang  baku  sebagai  bentuk kesepakatan  yang  memposisikan  nasabah  sebagai  pemegang  polis  sebagai  pihak yang  lemah  dan  terjadi  klausul  yang  tidak  proporsional.  Di  Indonesia,  telah  ada peraturan  hukum  yang  menetapkan  klausula  baku  dalam  kontrak  bisnis  atau perjanjian usaha, 15 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ayat (2) yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”. Pada ayat (3) dijelaskan: “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian  yang memenuhi  ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. Implementasi ketentuan ayat  (3)  pemakaian  klausul  baku  seperti  ditetapkan  pada  ayat  (1)  dan  (2),  masih sering ditemukan. Pada ayat (3) juga disebutkan “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”.
Biasanya,  kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak  tersebut  tidak  terikat  dalam suatu format khusus. Hubungan hukum secara perdata yang terjalin di antara para pihak yang mengikatkan diri, memberi konsekuensi hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang terlibat. Hubungan hukum ini bermula dari terjadinya perjanjian  atau  kesepakatan  atas  tujuan  yang  diraih.  Di  samping  berhubungan dengan klausula baku, tindakan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan keadilan dalam  kontrak  perjanjian,  adalah  dengan  upaya  pembinaan  dan  pengawasan,  di mana  tanggung  jawab  untuk  melakukan  pembinaan  dilakukan  oleh  pemerintah seperti  ketentuan Pasal  29 Undang-undang No. 8 Tahun 1999. Iktikad baik  yang terdapat  di  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata,  menyebutkan  perjanjian  harus dilakukan dengan iktikad baik. Orang yang beriktikad baik  menaruh  kepercayaan sepenuhnya    kepada  pihak  lawan  yang  dianggapnya  jujur  dan  tidak menyembunyikan  sesuatu  yang  buruk  yang  dikemudian  hari  dapat  menimbulkan kesulitan-kesulitan. 16
Pembuatan  dan  pelaksanaan  perjanjian  yang  nantinya  akan  melahirkan kontrak, pasti akan ditemukan masalah-masalah. Masalah-masalah tersebut seperti salah satu pihak tidak menjalankan prestasinya. Padahal dibuatnya perjanjian maka para  pihak  harus  menjalankan  prestasinya  sesuai  dengan  yang  telah  disepakati.
15 Muhamad Hasan Muaziz and Achmad Busro, “Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak,” Law Reform 11, no. 1 (2015): 74, https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15757.
16 Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 66, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218.
e-ISSN : 2621-4105
Akibat hukum yang ditimbulkan ialah kerugian terhadap salah satu atau bisa juga kedua belah pihak yang telah bersepakat. 17
Otoritas  Jasa  Keuangan  menerbitkan  peraturan  tentang  standarisasi  untuk polis asuransi. Faktanya, peraturan yang dibuat OJK belum sepenuhnya diterapkan dalam klausul atau perjanjian polis asuransi. Problem penentuan klausula baku yang tidak  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan,  memuat  persepsi  dari  sejumlah pihak  bahwa  perusahaan  asuransi  memanfaatkan  peluang  untuk  membatasi tanggung jawab pada nasabah, membayar ganti rugi pada nasabah atau eksenorasi. Peluang  perusahaan  asuransi  sebagai  pembuat  polis  asuransi  terjadi  akibat lemahnya pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah. 18
OJK dapat pula memberikan perlindungan hukum preventif, seperti mengatur secara  keseluruhan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  pelaku  usaha  dalam menjalankan  usaha,  mengatur  tentang  hal  yang  dilarang  dilakukan  oleh  pelaku usaha. 19 Sebagian besar polis asuransi diketahui melakukan pelanggaran UU No. 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen dengan  ditemukan  sejumlah ketidaktransparanan dalam klausul perjanjian yang tercantum dalam polis asuransi. Kondisi  ini  tentu  merugikan  nasabah  karena  tanpa  pemahaman  yang  lengkap tentang  urgensi  dan  substansi  sebuah  polis,  nasabah  diposisikan  lemah  atas ketidakpahaman mereka pada klausul kontrak baku tersebut. Pelanggaran terhadap transparansi klausul baku dominan ditemukan pada polis asuransi kesehatan, yang esensinya secara fundamental adalah mengalihkan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan kepada nasabahnya.
Kegagalan  pencairan  dana  asuransi  atau  klaim  tentu  merugikan  nasabah. Berdasarkan kerugian yang ditanggung nasabah tersebut, perusahaan asuransi bisa digugat  secara  perdata  dengan  landasan  gugatan  melakukan  wanprestasi,  dan dituntut untuk membayar kompensasi uang. Tututan untuk membayar kompensasi sejumlah  uang  bisa  dilakukan  jika  pelanggaran  kontrak  pada  polis  asuransi  yang dibuat oleh salah satu pihak, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya. 20
Terjadi  kekaburan  hukum  terkait  keabsahan  kontrak  asuransi  kesehatan,  di mana  terdapat  kekeliruan  dan  ketidaktransparanan  objek  yang  diperjanjikan. Kelirunya jasa yang diasuransikan yang seharusnya kesehatan secara menyeluruh, sehingga  dikategorikan  sebagai  objek  perjanjian error  in  substantia dan mengakibatkan  perjanjian  dapat  dibatalkan  ( voidable ).  Selain  itu,  tidak  jelasnya objek  perjanjian  asuransi  kesehatan  yang  dapat  diklaim  sewaktu  sakit  dalam
17 Soegianto  Soegianto  M.  Arif  Maulana,  Diah  Sulistyani  RS,  Zaenal  Arifin,  “Klausa  Baku  Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat” 4, no. 1 (2021): 208–25, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369.
18 Muladi  Nur,  “Asas  Kebebasan  Berkontrak  Dalam  Kaitannya  Dengan  Perjanjian  Baku”  (Jakarta: Labes, 2008).
19 Paulus Jimmytheja Ng et al., “Eksistensi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum  Kepada  Pemegang  Polis  Asuransi,” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  2  (2020):  196, https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2308.
20 Merry Tjoanda, “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Jurnal Sasi 16, no. 4 (2010): 43–50.
e-ISSN : 2621-4105
kategori apa dan kapan yang mendapatkan klaim juga dapat mengakibatkan tidak memenuhi syarat objektif, sehingga perjanjian batal demi hukum ( null and void ). Oleh karena itu, dibutuhkan pembuktian dalam menangani problematika ini sebab terdapat  kekosongan  hukum  terkait  kewajiban  pemeriksaan  sebelum  menjadi tertanggung  sehingga  keabsahan  atas  perjanjian  asuransi  kesehatan  ini  perlu dipertanyakan.
Bila  ditinjau  lebih  lanjut  terdapat  problematika  antara  perjanjian  asuransi kesehatan  dengan  syarat  objektif  dalam  syarat-syarat  sah  perjanjian  Pasal  1320 KUHPerdata. Problematika tersebut ialah ketidakjelasan objek yang diasuransikan, jika  asuransi  kesehatan  tersebut  tidak  dilakukan  tanpa  pemeriksaan  pendahuluan sebelum para pihak menyetujuinya (contoh: Andi mengasuransikan kesehatannya, namun  tidak  diperiksa  keadaannya  oleh  pihak  asuransi.  Sementara  itu,  penyakit usus yang telah lama dideritanya baru diketahuinya saat mengalami pembengkakan, akhirnya  ia  mengajukan  klaim,  namun  tidak  bisa  karena  pihak  asuransi  berdalih hanya penyakit yang dialami pasca perjanjian saja yang dapat diklaim asuransinya). Terdapat  kekosongan  hukum  terkait  kewajiban  pemeriksaan  sebelum  menjadi tertanggung  atau  pemegang  polis.  Ketidakjelasan  kategori  apa  dan  sejak  kapan objek  perjanjian  dalam  asuransi  kesehatan  dapat  diklaim  sewaktu  sakit mengakibatkan  tidak  memenuhi  syarat  objektif  sehingga  perjanjian  batal  demi hukum ( null and void ).
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kesepakatan yang dilakukan di antara  tertanggung  dan  penanggung  dalam  perjanjian  asuransi  mengutamakan adanya pembuktian menggunakan dokumen berupa polis. Namun, jika polis belum diterbitkan, maka pembuktian bisa diberikan menggunakan nota, catatan, telegram, surat perhitungan, dan lain-lain. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 258 Ayat (1) KUHD yang menyebutkan bahwa seluruh alat bukti bisa dipakai jika ada pembuktian  awal  berupa  surat. 21 ” Ketentuan a  quo memberikan  kedudukan  bagi tertanggung sebagai pihak yang lebih lemah pada pihak penanggung menjadi lebih terjamin.  Peraturan  pembuatan  akta  perjanjian  (polis)  oleh  tertanggung  secara implisit  memberikan  perlindungan  kepada  pihak  tertanggung  serta  memberikan peluang bagi penanggung untuk menyetujui atau tidak menyetujui.
Klausul yang tercantum pada standar polis berlaku layaknya peraturan untuk semua pihak jika sudah disetujui antar kedua belah pihak. Jika nasabah menerima perjanjian  yang  tercantum  dalam  kontrak,  maka  nasabah  dapat  menandatangani kontrak tersebut. Jika ia menolak, maka kontrak tersebut dianggap tidak ada, karena pihak  nasabah  tidak  menandatangani  kontrak. 22 Hal  ini  berimplikasi  kepada tertanggung,  di  mana  tertanggung  perlu  membaca  seluruh  ketentuan  dan persyaratan  atau  kondisi  atau  klausula  yang  dituliskan  pada  polis  secara  teliti.
21 Muzayanah A. Saputra, D. Listiyorini, “Tanggung Jawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Fith,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 8, no. 1 (2020): 35–46, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/23548/14372.
22 Endang Prasetyawati, Hukum Kontrak Dan Kontrak Baku (Surabaya: Untag Press, 2009).
e-ISSN : 2621-4105
Seluruh  klausul  tersebut  dibuat  oleh  pihak  penanggung  sebagai  perusahaan  yang memiliki  tujuan  mendapatkan  profit.  Umumnya,  perusahaan  asuransi  yang  besar menggunakan  dokumen  polis  sendiri  dan  mengisinya  sesuai  dengan  kepentingan mereka. Pada intinya, isi polis memuat semua hal yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi,  dan  perundang-undangan  menggariskan  tentang  aturan  umum  dari  isi polis.
Tidak  tercantumnya insurable  interest atau  kepentingan  yang  dapat diasuransikan berakibat pada lemahnya legalitas perjanjian asuransi, dan batal demi pertimbangan  hukum.  Individu  dinyatakan  mempunyai  kepentingan  atas  objek yang  diasuransikan  jika  ia  mengalami  kerugian  finansial  akibat  kerugian, kehilangan, atau kerusakan atas objek yang dijamin oleh asuransi. Prinsip insurable interest menentukan syarat adanya kepentingan dalam membuat kontrak asuransi sebagai  akibat  batalnya  kontrak  asuransi  jika  tidak  dipenuhi. 23 Hal  ini  bertujuan untuk  mengantisipasi  supaya  asuransi  tidak  dijadikan  sebagai  sarana  perjudian. Pihak  penanggung  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  ganti  rugi  jika asuransi  dilakukan  tanpa  ada  kepentingan  pihak  tertanggung  atas  objek  yang diasuransikan sebagaimana diatur dalam Pasal 250 KUHD. 24
Banyaknya  ketentuan  pengaduan  konsumen  asuransi  di  atas  tidak  dapat disimpulkan  bahwa  pelanggaran  hak-hak  konsumen  dalam  perjanjian  asuransi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi. Sebaliknya, nasabah asuransi juga berpotensi  sama  dalam  melakukan  kecurangan,  misalnya  memberikan  data  atau fakta  yang  tidak  lengkap  dan  tidak  akurat  ( misrepresentation ).  Hal  ini  secara prinsip, bisa berpengaruh terhadap keputusan pihak penanggung dalam menerima atau  menolak  sebuah  risiko  yang  diajukan  nasabah  atau  pada  penetapan  jumlah premi.
Munculnya  konflik  atau  sengketa  asuransi  merupakah  suatu  keniscayaan yang  bisa  dipicu  dari  pihak  nasabah  atau  dari  perusahaan  asuransi.  Untuk  itu diperlukan  peraturan  hukum  dan  prosedur  penyelesaian  sengketa  yang  efektif. Perlindungan hukum untuk nasabah asuransi tidak hanya ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, tetapi ditetapkan juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perangkat hukum  ini  memberi  jaminan  kepastian  hukum  berkaitan  dengan  keamanan  dan keselamatan nasabah dalam mendapatkan produk atau layanan asuransi. Perangkat hukum  tesebut  mengatur tanggung jawab  yang  harus dijalankan oleh perusahaan asuransi  dalam  menyampaikan  informasi  kepada  nasabah  yang  berpeluang menyebabkan kerugian bagi pemegang polis.
Berkaitan dengan sejumlah kerugian yang dialami nasabah asuransi, Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen pada  prinsipnya
23 M Suparman Sastrawidjaja, Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian (Bandung: Penerbit Alumni, 2003).
24 Fitria Dewi Navisa, “Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi, Jurnal Unisma 9 no 2 (2020).
e-ISSN : 2621-4105
sudah  mengakomodasi  kepentingan  nasabah  asuransi,  dengan  menyampaikan peraturan dengan jelas dan tegas mengenai seluruh hak yang didapat nasabah yang wajib  dipenuhi  oleh  perusahaan  asuransi.  Jaminan  perlindungan  hukum  untuk subjek  hukum  bisa  diberikan  dalam  format  yang  sudah  ditentukan  atas  sebuah tindakan dan peristiwa hukum. Prinsip hukum dalam asuransi yang harus dijalankan baik  nasabah  atau  perusahaan  asuransi  yaitu  prinsip insurable  interest ,  prinsip utmost  good  faith ,  prinsip indemnity ,  prinsip proximate  cause ,  dan  prinsip kontribusi dan subrogasi. ”
Berbagai  gugatan  tersebut  sebetulnya  bisa  diantisipasi  jika  seluruh  pihak bekerja  sama  dengan  baik  untuk  menjalankan  hak  serta  kewajiban  sebagaimana perjanjian awal sebelum kontrak atau polis asuransi ditandatangani. Kewajiban ini yang  mengharuskan  nasabah  menginformasikan  seluruh  fakta  penting  berkaitan dengan objek asuransi. Pihak perusahan asuransi  wajib menyampaikan informasi dengan transparan atas seluruh risiko dan bentuk pertanggungan yang diberikan. 25 Kewajiban inilah  yang menjadi  prinsip  dasar asuransi,  yaitu Utmost Good Faith . Prinsip Utmost Good Faith memiliki pengaruh yang cukup besar didalam perjanjian polis  asuransi.  Apabila  prinsip Utmost  Good  Faith tidak  terpenuhi,  maka  akan mempengaruhi  proses  pencairan  dana  klaim.  Umumnya  banyak  perusahaan asuransi yang menolak klaim asuransi dikarenakan tertanggung menyembunyikan fakta material (yang dapat memperbesar resiko) yang seharusnya diberitahu kepada penanggung. 26
3.2 Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Atas  Gagal  Klaim  Asuransi Kesehatan Akibat Ketidaktransparanan Informasi Dalam Polis Asuransi Perlindungan  hukum  bagi  nasabah  selaku  pemilik  polis  asuransi  kesehatan merupakan  hal  yang  penting  untuk  dikaji,  sebab  dalam  praktiknya  tidak  jarang perusahaan  asuransi  kesehatan  menggunakan  klausula  baku  dalam  perjanjian asuransi  kesehatan.  Hal  tersebut  berimplikasi  pada  lemahnya  kedudukan  dan perlindungan hukum tertanggung saat menandatangani polis asuransi sebab materi atau  klausul  dalam  kontrak  lebih  menguntungkan  kedudukan  pihak  penanggung. Ketidaksetaraan  kedudukan  antara  nasabah  dan  pihak  penanggung  dapat menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  tertanggung  dalam  klaim  asuransi  kesehatan. Klaim  yang  diajukan  oleh  nasabah  pada  perusahaan  asuransi  kadang  mengalami prosedur yang berbelit, dan akhirnya ditolak dengan sejumlah alasan.
Akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  pelanggaran  kontrak  polis  asuransi otomatid merugikan nasabah. Nasabah sebagai pemegang polis dirugikan dalam hal tidak  mendapatkan  hal  atas  manfaat  polis  yang  dibelinya.  Kondisi  ini  akan ditentukan  oleh  nasabah  dalam  memilih  cara  untuk  menyelesaikan,  apakah mengambil  langkah  penyelesaian  sengketa  sesuai  jalur  yang  ada,  melalui  jalur pengadilan atau di luar pengadilan.  Apabila menganalisis ketetapan  dalam POJK
25 Selvi Harvia Santri, “Prinsip Utmost  Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian,” UIR Law Review 1, no. 01 (2017): 77–82, https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.165.
26 Andreas Freddy Pieloor, Asuransi Tukang Tipu? (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018).
e-ISSN : 2621-4105
No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, lebih dominan  memuat  atau  mengatur  perlindungan  hukum  untuk  nasabah  sebagai konsumen dibanding untuk pihak perusahaan asuransi.
Pada  saat  terjadi  sengketa  antara  nasabah  dan  perusahaan  asuransi,  selaras dengan  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan  OJK  menerapkan  prosedur  penyelesaian sengketa ini dengan jalur peradilan atau litigasi dan jalur luar peradilan atau non- litigasi.  Fokusnya  yaitu  bagaimana  proses  perlindungan  hukum  untuk  nasabah asuransi ini dapat diterapkan dengan baik. Hal ini diperkuat oleh Amriani bahwa secara  teoretis  terdapat  dua  langkah  yang  bisa  dilakukan  untuk  menyelesaikan konflik  atau  sengketa,  ialah  dengan  cara  adversarial  atau  litigasi  (arbitrase  atau pengadilan) atau cara kooperatif (negosiasi, mediasi, atau konsiliasi). 27 ”
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  antara  pemegang  polis  asuransi  dengan perusahaan asuransi pada gilirannya akan sampai terhadap proses pembuktiannya yakni penerapan perjanjian baku yang berat sebelah oleh perusahaan asuransi yang sudah barang tentu  telah terjadi  pelemahan terhadap kedudukan pemegang polis, dan  kemudian  dapat  pula  ditemukan  pelanggaran  perjanjian  asuransi  oleh perusahaan asuransi seperti penolakan oleh rumah sakit terhadap pemegang polis asuransi  oleh  karena  kesalahan  dari  pihak  perusahaan  asuransi  itu  sendiri.  Maka dari  itu,  penting  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  atas  asuransi  kesehatan baik  secara  preventif  maupun  represif  sehingga  nasabah  terhindar  gagal  klaim asuransi  kesehatan akibat ketidaktransparanan informasi dalam polis asuransi.
Tabel 1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah atas Gagal Klaim Asuransi
Kesehatan Akibat Ketidaktransparanan Informasi dalam Polis Asuransi Jenis Perlindungan Perlindungan Preventif Kontrak Asuransi berupa Klausula Baku yang Adil, yang melibatkan sejumlah unsur dalam polis asuransi, antara lain posisi tawar, negosiasi, dan proporsionalitas, keseimbangan. Represif Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (Badan Mediasi Arbitrase Indonesia dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau di dalam pengadilan.
Sumber: data diolah
Pada  Tabel  1  dapat  dijelaskan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  nasabah perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  nasabah  atas  gagal  klaim  asuransi kesehatan  akibat  ketidaktransparanan  informasi  dalam  polis  asuransi  ada  2  (dua) jenis  yakni  perlindungan  hukum  secara  preventif  dengan  bentuk  perindungan berupa  kontrak  asuransi  yang  memiliki  klausula  baku  yang  adil  dan  melibatkan
27 Nurnaningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Di  Pengadilan ,  1st  ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
e-ISSN : 2621-4105
unsur  –  unsur  dalam  polis  asuransi,  seperti  ;  posisi  tawar,  negosiasi,  dan proporsionalitas,  keseimbangan.  Selanjutnya  perlindungan  hukum  secara  represif diberikan dalam bentuk mediasi yang dilaksanakan oleh Badan Mediasi Arbitrase Indonesia dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau melalui pengadilan. Asuransi atas terjadinya kegagalan dalam klaim asuransi akibat ketidaktransparanan informasi dalam polis asuransi ialah dengan memberi jaminan keadilan.  Bentuk  keadilan  yang  tertuang  dalam  kontrak  perjanjian  asuransi  bisa dilihat  dalam  sebuah  kontrak  saat  kedua  pihak  membuat  sebuah  kesepakatan bersama  untuk  mengikatkan  diri  tanpa  paksaan  atau  tekanan  dari  pihak  lain. Perlindungan hukum bagi nasabah diatur dalam hal:
a. Meninjau  keabsahan  perjanajian,  sesuai  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  g  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
b. Nasabah melakukan kewajiban untuk membayar premi melewati waktu tempo, sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
c. Nasabah meninggal dunia setelah masa leluasa, sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
d. Nasabah belum membayar premi dan belum memiliki nilai tunai, sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
e. Pemberhentian pembayaran premi dan polis telah memiliki nilai tunai, sesuai Pasal  18  ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen.
f. Nasabah melakukan pemulihan polis, sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
g. Nasabah meminta santunan  yang telah jatuh tempo, sesuai  Pasal 18 ayat  (1) huruf  a  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
h. Materi pengajuan klaim  santunan, sesuai Pasal 25 huruf a KEP Menkeu No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggara Usaha Perasuransian Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
i. Tanggung jawab perusahaan  atas kerugian nasabah, sesuai  Pasal  18 ayat  (1) huruf  a  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Pada  prinsipnya,  nasabah  mendapatkan  jaminan  perlindungan  hukum  oleh ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  menetapkan  berbagai ketentuan yang dilarang, sedangkan perusahaan asuransi membuat peraturan atau kebijakan  yang  dilarang  peraturan  perundang-undangan  sehingga  nasabah mendapat perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada
e-ISSN : 2621-4105
nasabah  sehubungan  dengan  klausul  baku  yang  tercantum  pada  polis  asuransi kesehatan, yaitu:
a. Posisi Tawar
Posisi  nasabah  saat  hendak  mengajukan  polis  harus  menaati  peraturan  yang dibuat oleh perusahaan asuransi, tanpa memberi celah untuk melakukan tawar- menawar,  seperti  besar  premi,  masa  pembayaran,  sistem  pembayaran,  dan ketentuan lain. Posisi tawar ini juga berhubungan dengan kapabilitas para pihak dari  sisi  ekonomi.  Posisi  tawar  para  pihak  dalam  sebuah  kontrak  harus dikaitkan  dengan  kondisi  nasabah,  sehingga  bisa  diidentifikasi  dengan  jelas tentang posisi nasabah yang dalam kontrak adalah sebuah unsur yang tidak bisa dilepaskan.
b. Negosiasi
Negosiasi  menjadi  sebuah  faktor  krusial  dalam  sebuah  kesepakatan  atau kontrak.  Melalui  negosiasi,  kedua  pihak  bisa  memahami  hak  dan  kewajiban yang dibebankan. Negosiasi dalam sebuah kontrak terjadi karena kedua pihak mempunyai  visi  misi  tersendiri,  di  mana  dengan  negosiasi  terwujudlah kesepakatan.  Prinsip  dasar  yang  menjadi  tujuan  negosiasi  adalah win-win solution . Kontrak baku yang ditentukan oleh salah satu pihak, peluang untuk menerapkan negosiasi sangat minim. Ini bisa diamati dari sudah ditetapkannya sejumlah  klausul  oleh  pihak  perusahaan,  sehingga  pihak  nasabah  hanya  bisa memberikan persetujuan atau tidak.
c. Proporsionalitas
Pada klausul kontrak, proporsionalitas sebuah perjanjian bisa ditemukan pada adanya  transfer  kepentingan  dari  kedua  pihak,  baik  nasabah,  maupun perusahaan asuransi. Proporsionalitas pada sebuah kontrak bisa diamati pada materi  setiap  klausul  dalam  kontrak.  Proporsionalitas  berkorelasi  dengan adanya  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  bisa  diterapkan dengan  baik  atau  memberatkan  salah  satu  pihak.  Transparansi  informasi tentang  klausula  dalam  kontrak  setidaknya  selaras  dengan  tujuan  dibuatnya undang-undang perlindungan konsumen.
d. Keseimbangan
Klausul  kontrak  yang  tercantum  dalam  polis  asuransi,  keseimbangan  bisa dikaji pada situasi para pihak sebelum menyepakati perjanjian tersebut. Prinsip dalam  kontrak  yang  harus  menjadi  fokus  untuk  meraih  keseimbangan,  ialah tindakan  seluruh  pihak  yang  berkorelasi  dengan  subjek  kontrak.  Sebuah kontrak  bisa  terealisasi  saat  para  pihak  sama-sama  saling  mengikatkan  diri pada kontrak tersebut. Tindakan hukum yang dilaksanakan para pihak tersebut bisa  diamati  dari  pernyataan  tujuan  untuk  menerapkan  atau  mengabaikan tindakan  hukum.  Situasi  atau  kondisi  seluruh  pihak  berada  pada  posisi  yang seimbang, akan mampu menghasilkan sebuah kontrak yang baik. Sebaliknya,
e-ISSN : 2621-4105
saat tindakan hukum yang dijalankan bermula dari ketidakselarasan dari satu atau  kedua  pihak,  maka  kontrak  itu  dinyatak  tidak  memiliki  keseimbangan. Keseimbangan dalam  klausul perjanjian polis asuransi  berkaitan erat  dengan kesadaran dan kesepakatan seluruh pihak dalam melakukan kontrak.
Ketika  timbul  perselisihan  atau  persengketaan  di  antara  pemegang  polis asuransi  dengan  perusahaan  asuransi,  maka  sesuai  dengan  fungsi,  tugas  dan kewenangannya pada Otoritas Jasa Keuangan melakukan mekanisme penyelesaian sengketa  konsumen  baik  melalui  peradilan  atau  litigasi,  maupun  penyelesaian sengketa  di  luar  peradilan  atau  non-litigasi.  Permasalahannya  ialah  sejauh  mana perlindungan  pemegang  polis  asuransi  diwujudkan.  Nurnaningsih  Amriani berpendapat  bahwa:  Secara  teoritis  ada  dua  cara  yang  dapat  ditempuh  dalam menghadapi  atau  menyelesaikan  sengketa,  yaitu  secara adversarial atau  litigasi (arbitrase  atau  pengadilan)  dan  secara  kooperatif  (negosiasi,  mediasi,  atau konsiliasi). 28
Asuransi  merupakan  bisnis  yang  dilakukan  atas  dasar  kepercayaan  antara perusahaan  asuransi  dengan  nasabahnya.  Namun,  terkadang  timbul  juga perselisihan  antara  perusahaan  asuransi  dengan  nasabahnya.  Pada  asuransi  jiwa, perselisihan pada umumnya adalah pada apakah klaim ditolak atau diterima. 29 Pada asuransi umum perselisihan dapat pula timbul semata-mata mengenai jumlah klaim ( quantum ) sementara keabsahan suatu klaim telah diakui penanggung. 30 Perjanjian asuransi sebagai bukti adanya hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan pemegang  polis,  dapat  saja  ketika  penandatanganan  perjanjian  asuransi,  telah terjadi  klausul-klausul  baku  sebagai  bentuk  perjanjian  baku  yang  menempatkan pemegang polis pada posisi lemah dan tidak seimbang. Munir Fuady menjelaskan beberapa faktor penyebab sehingga seringkali kontrak baku menjadi berat sebelah, adalah kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar;; karena penyusunan kontrak yang sepihak; pihak yang  kepadanya  disodorkan  kontrak  baku  menempati  kedudukan  yang  sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersifat take it or leave it . 31
Prinsip take it or leave it atau ambil atau tinggalkan, adalah prinsip penting bagi  calon  pemegang  polis,  bahwa  jika  berkehendak  dengan  segala  konsekuensi hukumnya, maka tandatangani perjanjian atau kontrak itu, atau tinggalkan jika tidak berkenan.  Karakteristik  perjanjian  baku  dalam  hubungan  hukum  perasuransian menyebabkan  perlindungan  terhadap  pemegang  polis  menjadi  lemah,  sehingga hukum  diharapkan  dapat  memberikan  jaminan  dan  perlindungan  hukum  yang bersifat konsumen jelas.
Sejak  penandatangan  perjanjian  asuransi  sudah  tercantum  unsur  perjanjian
28 Nurnaningsih.
29 Admin,  “Kemana  Membawa  Sengketa  Klaim  Asuransi  Jiwa,”  accessed  Oktober  10,  2021, http://web.bisnis.com/edisicetak/edisi-harian/keuangan/1id141378.html
30 Admin,  “Kemana  Membawa  Sengketa  Klaim  Asuransi  Jiwa,”  accessed  Oktober  10,  2021, http://web.bisnis.com/edisicetak/edisi-harian/keuangan/1id141378.html .
31 Munir Fuady, Perbandingan Hukum Perdata (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
e-ISSN : 2621-4105
baku  atau  kontrak  baku  yang  berpotensi  merugikan,  dan  ditambah  dengan pelaksanaan  isi  perjanjian  asuransi  yang  juga  berbelit-belit  dan  cenderung dipersulit, maka kedudukan pemegang polis menjadi lebih lemah dan tidak berdaya. Manakala  timbul  persengketaan  dengan  perusahaan  asuransi,  menurut  Undang- Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, ditentukan pada Pasal 2 bahwa :
”Undang-Undang  itu  mengatur  penyelesaian  sengketa  atau  beda pendapat antarpara pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa  semua  sengketa  atau  beda  pendapat  yang  timbul  atau  yang mungkin  timbul  dari  hubungan  hukum  tersebut  akan  diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa“. 32
Penyelesaian  persengketaan,  lazimnya  ditempuh  melalui  litigasi  dan  non litigasi,  atau  dengan  perkataan  lain,  melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan. Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tersebut  merupakan  upaya  penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda dengan sidang perdata di tingkat pengadilan negeri, dalam proses arbitrase didahului dengan pengajuan permohonan arbitrase disertai dengan permohonan penunjukan arbiter  yang akan dipilih oleh pemohon untuk menangani sengketa di arbitrase hingga bukti-bukti yang akan diajukan oleh pemohon untuk mendukung permohonannya ( statement of claim ). 33
POJK No. 1/POJK.07/2012 mengatur penyelesaian sengketa yang dinamakan sebagai penyelesaian pengaduan konsumen, sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat- ayatnya, sebagai berikut:
(1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  atau  melalui pengadilan.
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
(3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konsumen dapat menyampaikan  permohonan  kepada  otoritas  jasa  keuangan  untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di pelaku usaha jasa keuangan.
Sengketa  konsumen  tersebut  dalam  hal  terjadi  wanprestasi  dari  perusahaan asuransi  berkenaan  dengan  tuntutan  atau  klaim  asuransi  yang  menimbulkan masalah, dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan (Badan Mediasi Arbitrase Indonesia dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
32 Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  “Undang-Undang  Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa” (1999).
33 Admin, “Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase,” n.d.
e-ISSN : 2621-4105

## 4. PENUTUP
Kontrak  yang  dibuat  oleh  para  pihak  biasanya  tidak  terikat  dalam  suatu format khusus, berhubungan dengan klausula baku, tindakan yang bisa dijalankan untuk  mendapatkan  keadilan  dalam  kontrak  perjanjian  adalah  dengan  upaya pembinaan  dan  pengawasan,  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  seperti  ketentuan Pasal  29  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999.  Problem  penentuan  klausula  baku yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan,  memuat  persepsi  dari sejumlah  pihak  bahwa  perusahaan  asuransi  memanfaatkan  peluang  untuk membatasi tanggung jawab pada nasabah, membayar ganti rugi pada nasabah atau eksenorasi.  Peluang  perusahaan  asuransi  sebagai  pembuat  polis  asuransi  terjadi akibat  lemahnya  pengawasan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah.  Perlindungan hukum  bagi  nasabah  asuransi  kesehatan  yang  mengalami  gagal  klaim  akibat ketidaktransparanan informasi dalam polis asuransi ialah dengan memberi keadilan, bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  terdapat  dua  macam,  yaitu  secara preventif  yakni  transparansi  klausul  kontrak  agar  nasabah  mendapatkan  keadilan yang melibatkan sejumlah unsur dalam polis asuransi. Kedua, secara represif yaitu, penyelesaian sengketa nasabah asuransi dapat melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Saputra,  D.  Listiyorini,  Muzayanah.  “Tanggung  Jawab  Asuransi  Dalam Mekanisme  Klaim  Pada  Perjanjian  Asuransi  Berdasarkan  Prinsip  Utmost Good Fith.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 8, no. 1 (2020): 35–46.
https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/23548/14372.
Admin. “Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase,” n.d.
Amriani,  Nurnaningsih. Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Di Pengadilan . 1st ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. Arifin,  Miftah.  “Membangun  Konsep  Ideal  Penerapan  Asas  Iktikad  Baik  Dalam Hukum  Perjanjian.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  1  (2020):  66. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218.
Fuady, Munir. Perbandingan Hukum Perdata . Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
Ganie, Junaedi A. Hukum Asuransi Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Husain, Fajrin. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU  No.  40  Tahun  2014  Tentang  Perasuransian.” Lex  Crimen  Vol.  V/No. 6/Ags/2016 44,  no.  8  (2011):  22280.  https://doi.org/10.1088/1751- 8113/44/8/085201.
Kristiyanti,  Celine  Tri  Siwi. Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2016.
Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Undang-Undang  Tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1999).
M. Arif Maulana, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin, Soegianto Soegianto. “Klausa
Baku  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  Perkreditan  Rakyat”  4,  no.  1  (2021): 208–25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369.
Masri, Esther. “Pelanggaran Prinsip  Itikad Baik  Dalam Perjanjian Asuransi  Pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Padang.” Bhayangkara, Jurnal Krtha 12, no. 1 (2018): 116–39.
Muaziz, Muhamad Hasan, and Achmad Busro. “Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak.” Law Reform 11, no. 1 (2015): 74. https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15757.
Mulhadi. Dasar -Dasar Hukum Asuransi . Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017. Ng,  Paulus  Jimmytheja,  Jemmy  Rumengan,  Fadlan  Fadlan,  and  Idham  Idham. “Eksistensi  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Memberikan  Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Polis Asuransi.” Jurnal Ius Constituendum 5, no.
2 (2020): 196. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2308.
Nur, Muladi.  “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam  Kaitannya Dengan Perjanjian Baku.” Jakarta: Labes, 2008.
Paendong,  Henky.  K.V.  “Perlindungan  Pemegang  Polis  Pada  Asuransi  Jiwa  Di Kaitkan Dengan Nilai Investasi.” Edisi Khusus I, no. 6 (2013): 1–14. Pieloor,  Andreas  Freddy. Asuransi  Tukang  Tipu? Jakarta:  PT.  Elex  Media Komputindo, 2018.
Pradnya  Dewi,  Ni  Putu  Sintha  Tjiri,  and  Desak  Putu  Dewi  Kasih.  “Pengaturan Lembaga  Penjamin  Polis  Pada  Perusahaan  Asuransi  Di  Indonesia.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 9, no. 4 (2020): 739. https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p06.
Prasetyawati, Endang. Hukum Kontrak Dan Kontrak Baku . Surabaya: Untag Press, 2009.
Pratama, Adyan Agit, Bambang Eko Turisno, and Suradi. “Perlindungan Hukum Bagi  Konsumen  Terhadap  Perjanjian  Perpanjangan  Asuransi  Melalui Telemarketing.” Diponegoro Law Journal 6 (2017): 1–13.
Santri,  Selvi  Harvia.  “Prinsip  Utmost  Good  Faith  Dalam  Perjanjian  Asuransi
Kerugian.” UIR Law Review 1, no. 01 (2017): 77–82. https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.165.
Sastrawidjaja,  M  Suparman. Hukum  Asuransi:  Perlindungan  Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian . Bandung: Penerbit Alumni, 2003. Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. “Peranan Dan Penggunaan Kepustakaan Di Dalam Penelitian Hukum,” 1979, 18.
Suratman, Sukadi, and Muhammad Junaidi. “Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam  Kajian  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  Tentang Perasuransian.” Jurnal  Usm  Law  Review 2,  no.  1  (2019):  63. https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2259.
Tjoanda,  Merry.  “Wujud  Ganti  Rugi  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.” Jurnal Sasi 16, no. 4 (2010): 43–50. Wasita, Agus. “Perlindungan  Hukum Terhadap  Pemegang Polis Asuransi  Jiwa.”
Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal 2, no. 1 (2020): 105–13. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6131.