## J-MAS
Jurnal Manajemen dan Sains, 8(1), 2023: 164-169 Program Magister Manajemen Universitas Batanghari ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print), DOI 10.33087/jmas.v8i1.940

## Mengenal Riba dalam Etika Ekonomi Islam

## Tatik Nurhasanah
Universitas Islam Negeri Salatiga *Correspondence email: tatiknurridwan@.gmail.com

## ABSTRAK
Riba  merupakan  sebuah  sistem  ekonomi  yang ditentang  dalam  Islam.  Meski  demikian  dalam  prakteknya,  riba tetap  menjadi  kebiasaan  yang  dianggap  menguntungkan.  Menghapus  sistem  riba  bukanlah  masalah  mudah. Komunitas  ekonomi  lemah  seringkali  tidak  punya  pilihan  ketika  berhadapan  dengan  kebutuhan  modal,  lalu menganggap riba merupakan satu-satunya jalan keluar. Namun tampaknya daya tarik sistem riba tak hanya subur di  kalangan  ekonomi  lemah,  namun  sudah  merata  di  semua  kelompok  masyarakat.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah mengetahui masalah minimnya pemahaman ummat Islam tentang apa itu riba dan apa saja jenis-jenisnya. Hal ini berakibat pada terjadinya praktek riba namun pelaku tidak memahami bahwa yang dilakukannya adalah riba. Parahnya lagi, secara fakta, riba menjadi sebuah kebiasan ekonomi yang umum dilakukan oleh banyak orang meski  orang  itu  sudah  tahu  bahwa  itu  riba.  Bukan  karena  mengingkari  keharaman  riba  namun  lebih  kepada ketidakmampuan  untuk  menghindari  sistem  riba  yang  sudah  menggurita.  Metode  dalam  penelitian  ini  adalah kualitatif  yang  menggunakan literature  review .  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengambil  sumber  dari berbagai  artikel baik  berbentuk  jurnal  atau  buku  serta  tulisan  yang  relevan.  Dan  hasil  dari  penelitian  ini  dapat diketahui bahwa riba dalam etika ekonomi Islam itu sangat tidak diperbolehkan dan harus ditinggalkan. Hal ini karena riba hukumnya adalah haram dan berdasar pada ketidakadilan.
Kata kunci : etika ekonomi islam; riba

## ABSTRACT
Riba  is  an  economic  system  that  is  opposed  in  Islam.  However,  in  practice,  usury  remains  a  habit  that  is considered profitable. Removing the usury system is not an easy matter. Weak economic communities often have no  choice  when  dealing  with  capital  needs,  and  consider  usury  the  only  way  out.  However,  it  seems  that  the attraction of the usury system is not only fertile among the economically weak, but is evenly distributed in all groups of society. The purpose of this study is to find out the problem of the lack of understanding in the Muslim community about what is usury and what are its types. This results in the practice of usury but the perpetrators do not understand that what they are doing is usury. Even worse, in fact, usury has become an economic habit that is commonly practiced by many people even though that person already knows that it is usury. Not because of denying the prohibition of usury, but rather because of the inability to avoid the usury system that is already spreading. The method in this research is qualitative using literature review. Data collection was carried out by taking sources from various articles in the form of journals or books and relevant writings. And the results of this study  can  be  seen  that  usury in  Islamic  economic  ethics  is strictly  prohibited  and  must  be  abandoned.  This  is because the law of usury is unlawful and based on injustice.

## Keywords : islamic economic ethics; usury

## PENDAHULUAN
Riba menjadi sebuah praktek ekonomi yang umum dilakukan oleh orang-orang pada masa ini. Tidak  hanya  karena  pemahaman  yang  kurang  tentang  keharaman  riba,  tapi  juga  karena  desakan ekonomi yang kemudian membuat riba menjadi satu-satunya jalan keluar atau solusi. Kamuflase yang dilakukan  oleh  banyak  oknum  pribadi  atau  oknum  lembaga  dalam  mengemas  praktek  riba  tak  ayal membuat  riba  menjadi  sebuah  candu.  Iming-iming  kemudahan  pembayaran,  iming-iming  tentang keuntungan dagang dari modal yang berhasil digelontorkan menjadi daya tarik yang membuat banyak masyarakat terjebak secara sukarela ke dalam praktek riba. Pada akhirnya, kerugian yang dialami oleh salah  satu  pihak  menjadi  kabur.  Pihak  yang  satu  menjadi  kaya  dengan  penggandaan  yang  berlipat, sementara yang lainnya tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban ketidakadilan. Kekaburan ini pula yang kemudian mendorong beberapa orang menghalalkan riba dengan menyamakannya dengan jual beli. Kesamaan yang dimaksud oleh golongan oknum yang berkepentingan ini di anataranya adalah
tentang: (a) keuntungan; jika tujuan jual beli adalah untuk meraup keuntungan, maka begitupun dengan riba.  Riba  juga  dilakukan dengan  tujuan  untuk  meraup  keuntungan.  Maka  jika jual  beli  hhukumnya halal,  kenapa  riba  haram?  Seharusnya  halal  pula  hukum  riba;  dan  (b)  asas  kerelaan;  jika  jual  beli menerapkan asas an taradhin atau suka sama suka, rela sama rela, maka demikian pulalah dalam riba (Rusfi, 2016). Jika jual beli yang dilakukan secara rela sama rela halal hukumnya, maka mengapa riba yang juga terlaksana atas dasar rela sama rela menjadi haram hukumnya?
Kekaburan  ini  semakin  menggurita  ketika  kemudian  pemilik  modal  dengan  segala kepiawaiannya  dalam  berkamuflase  mensinergikannya  dengan  gembar-gembor  propaganda  yang sistematis.  Wajarlah  jika  pada  akhirnya  riba  berhasil  menjadi  sebuah  sistem  yang  mencekik  namun dimunculkan dengan promosi-promosi keuntungan yang menukik. Riba, disadari kerugiannya namun tidak dapat dihindari keberadaannya. Yang paham tentang keharaman riba saja tidak dapat menghindar apalagi yang minus pemahaman tentangnya. Pada dasarnya, riba sudah ada jauh sebelum Islam datang. Di  Arab,  sebelum  Islam  datang,  riba  sudah  biasa  dilakukan.  Riba  juga  yang  menjadi  salah  satu  hal pertama yang ditentang Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar masa dakwah Nabi dibagi menjadi 2  fase  yaitu  periode  Makkiyah,  kurang  lebih  13  tahun.  Dakwah  Nabi  di  Mekkah  lebih  kepada pembangunan akidah. Hal ini karena ajaran tauhid adalah pondasi dari agama Islam secara keseluruhan. Setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Fase ini berlangsung kurang lebih 10 tahun sampai beliau wafat. Madinah adalah fase hijrah. Pada periode ini nabi mencermati 2 gejala sosial penting yang kemudian dikembangkan beliau hingga akhirnya menjadi pondasi keberlangsungan negara. Saat hijrah, peristiwa sosial penting yang terjadi yaitu bertemunya muslim asal Mekkah yang disebut Muhajirin (orang yang berpindah) dengan kaum muslim asal Madinah yang disebut Anshor (penolong). 2 latar belakang dari masing-masing  kaum  ini  yang  menjadikan  peristiwa  pertmuan  keduanya  menjadi  penting.Kaum Muhajirin  asal  Mekkah  adalah  suku  pedagang.  Piawai  dan  mahir  dalam  mengelola  perekonomian. Sementara kaum Anshor asal Madinah adalah kaum yang mayoritas warganya adalah petani. Nah, di sinilah  kemudian  terlihat  betapa  Nabi  adalah  pribadi  yang  sangat  cerdas  dan  jeli.  Pertanian  dan perdagangan adalah 2 sektor penting dalam keberlangsungan kehidupan. Bahkan dalam pembangunan sebuah negara, 2 sektor ini merupakan sektor yang sangat strategis. Keberadaannya harus diprioritaskan karena perannya yang sangat penting.
Saat  pertama  kali  sampai  di  Madinah,  Rasulullah  Saw  menyadari  pentingnya  membangun fondasi perekonomian untuk kemandirian umat Islam. Nabi kemudian melakukan beberapa aksi, yaitu :Pertama,  membangun  masjid;  masjid  adalah  bangunan  terpenting  bagi  umat  Islam.  Selain  Masjid sebagai tempat shalat, juga berfungsi sebagai pusat keislaman (Islamic center) (Karim, 2019); kedua , mempersatukan  kaum  Muhajirin  dan  kaum  Anshor;  Nabi  mempersaudarakan  kaum  Muhajirin  dan Ansar agar dapat saling membantu satu sama lain; dan ketiga, Rasulullah SAW membuat pasar milik Umat Islam sendiri; saat itu, pusat perekonomian terdapat di pasar yang dikuasai oleh para pedagang Yahudi. Banyak praktik kecurangan dan riba di pasar tersebut.
Dalam  pengelolaan  pasar,  Rasulullah  SAW  menerapkan  peraturan  dan  kebijakan  strategis yaitu: (a) menentukan lokasi pasar yang strategis dengan memilih lokasi di pinggir kota Madinah untuk memudahkan pedagang menyuplai barang; (b) barangsiapa datang ke pasar terlebih dahulu, maka dia yang berhak menempati lapak tersebut. Seseorang dilarang membuat tempat khusus di pasar. Kebijakan ini  dimaksudkan  agar  tidak  ada  diskriminasi  pedagang  karena  pasar  adalah  milik  bersama;  (c) Rasulullah SAW tidak mengenakan biaya retribusi di pasar tersebut; (d) Rasulullah SAW mendorong para  pedagang  untuk  melakukan  impor  dan  ekspor  komoditas;  dan  (e)  Rasulullah  SAW  melakukan pengawasan dengan turun langsung ke pasar.
Melalui  kebijakan  yang  diterapkan  ini,  pasar  umat  Islam  yang  baru  didirikan  berhasil mengalahkan pasar Yahudi yang merupakan pusat perekonomian sebelumnya. Berkat kebijakan Rasul SAW,  aktivitas  pertanian  meningkat  dan  jumlah  industri  serta  kerajinan  tangan  berkembang  di Madinah. Dalam hal ini aktivitas ekonomi lainnya yang berlangsung pada masa pemerintahan Rasul SAW  adalah  industri  tenun,  jahitan,  konstruksi  bangunan,  pandai  besi,  kerajinan  kulit  dan pengeksplorasian sumber air.

## METODE
Metode  penelitian  bermakna  sebagai  metode  ilmiah  guna  mendapatkan  dengan  memiliki tujuan yang khusus. Metode ini juga dimaknai sebagai cara untuk mengumpulkan data untuk kemudian juga menganalisis data yang didapat. Data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan guna memperoleh
wawasan  baru  melalui  aturan  yang  reliabel  dan  terpercaya.  Penelitian  ini  mempergunakan  studi kepustakaan,  dimana  bermakna  suatu  kegiatan  guna  menyerap  berbagai  informasi  yang  benar  dan sejalan  dengan topik  yang sedang  diangkat  sebagai  obyek  dari  penelitian.  Informasi  yang  dimaksud didapat dari berbagai sumber kepustakaan meliputi sekumpulan buku, kumpulan karya ilmiah, beberapa tesis,  ensiklopedia,  sebagian  kecil  dari  internet  dan  bermacam  sumber  lainnya  (Milya  Sari,  2020). Diharapkan dengan adanya penelitian ini, peneliti mampu menggunakan manfaat dari informasi dan pemikiran yang benar dan cocok dengan penelitiannya di masa mendatang.

## HASIL

## Pengertian Riba
Kata riba menurut bahasa adalah ziyadah atau tambahan. Menurut syara’ artinya suatu akad perjanjjian  yang terjadi  dalam  tukar  menukar  suatu  barang  yang  tidak  diketahui  sama  atau  tidaknya menurut  syara’  atau  dalam  tukar  menukar  itu  disyari’atkan  terlambat  menerima  salah  satu  dari  dua barang (Abyan, 2006). Riba adalah sebuah istilah dalam praktek ekonomi yang sudah lama ada sebelum Islam muncul. Riba secara umum dipahami sebagai sebuah kegiatan transaksi keuangan yang salah satu pihaknya  diharuskan  menambahkan  sejumlah  uang  sebagai  akibat  dari  penundaan  pelunasan  hutang (Askar, 2020). Hukum riba adalah haram. Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqoroh ayat 275 yang artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba.  Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba.  Barangsiapa  mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.
Penekanan tentang keharaman riba di dalam ayat di atas tentu bukan tanpa makna, tanpa tujuan. Secara sosial, riba adalah sebuah masalah. Dia ibarat gunungan es. Bahaya hanya tampak di ujungnya saja  namun  kedalamannya  menyimpan  bahaya  yang  lebih  besar.  Di  antaranya;  (1)  mendatangkan permusuhan,  powerful  versus  powerless;  (2)  menumbuhkan  sifat  malas  bekerja;  (3)  menumbuhkan sikap  egois;  (4)  menghilangkan  kebiasaan  tolong  menolong  karena  bantuan  yang  diberikan  lebih berorientasi pada keuntungan pribadi; (5) menumbuhkan sikap menumpuk-numpuk kekayaan pada satu tangan orang lain; (6) menghilangkan rasa empati karena cenderung bersikap senang di atas penderitaan orang lain; (7) menumbuhkan sifat kolonial atau menjajah dengan mengeruk banyak keuntungan dari pihak lain yang lebih lemah; dan (8) memunculkan sifat bakhil dan kikir karena orientasi berlebihan pada keuntungan (Rochim, 2004).
Hal  tersebut  tentu  saja  bertentangan  dengan  prinsip  pokok  ekonomi  Islam,  yaitu  :  (1)  Allah SWT  adalah  penguasa  tertinggi  sekaligus  pemilik  absolut  seluruh  alam  semesta.  Merasa  berkuasa terhadap  kelompok  di  bawahnya  tentu  menunjukkan  sikap  yang  tidak  etis  terhadap  pemilik  alam sesungguhnya.  Kenapa?  Sebab  manusia  adalah  khalifah  Allah  SWT  di  muka  bumi,  bukan  pemilik sebenarnya;  (2)  semua  yang  dimiliki  dan  didapatkan  manusia  adalah  atas  rahmat  Allah  SWT.  Oleh sebab  itu,  manusia  yang  kurang  beruntung  mempunyai  hak  atas  sebagian  kekayaan  yang  dimiliki saudaranya;  (3)  kekayaan  harus  berputar  dan  tidak  boleh  ditimbun;  (4)  eksploitasi  dalam  segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan; (5) islam menerapkan sistem warisan (Mawârits/Farâidl) sebagai alternatif solusi sekaligus bisa menjadi media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai  konflik  individu;  dan  (6)  islam  memunculkan  berbagai  bentuk  sedekah,  baik  yang  bersifat wajib  maupun  sukarela,  terhadap  para  individu  yang  memiliki  harta  kekayaan  yang  banyak  untuk membantu para anggota masyarakat yang tidak mampu.

## Jenis-Jenis Riba
Madzhab Hanafi, Maliki dan Hanabilah membagi riba dalam 2 jenis yaitu : (1) riba nasi’ah, yaitu  tambahan  pokok  pinjaman  yang  diisyaratkan  dan  diambil  oleh  pemberi  pinjaman  dari  yang berhutang sebagai kompensasi atas tangguhan pinjaman yang diberikannya tersebut (Sabiq, 2013); dan (2) riba fadhl, yaitu yang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan. Istilah riba Fadhl diambil dari kata al- fadhl, yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Riba jenis ini diharamkan pada 6 barang, yaitu : emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam.
Artinya pembelian ke-6 jenis barang tersebut harus setara, emski dengan kualitas yang berbeda. Apabila  transaksi  barang  tersebut  dilakukan  dengan  disertai  tambahan  maka  hukumnya  haram. Keterangan mengenai riba fadhl terdapat dalam hadits berikut:
ُ بَهَّذلا ُِبَهَّذلاِب ُ ةَّضِفْلا َو ُِةَّضِفْلاِب ُ ر بْلا َو ُِ ر بْلاِب ُ ريِعَّشلا َو ُِريِعَّشلاِب ُ رْمَّتلا َو ُِرْمَّتلاِب ُ حْلِمْلا َو ُِحْلِمْلاِب ُالْث ِم ُ لْث ِمِب اادَي ُ دَيِب ُْنَمَف َُدا َز ُِوَأ َُدا َزَتْسا ُْدَقَف ىَب ْرَأ ُ ذ ِخلآا ىِطْع مْلا َو ُِهيِف ُ ءا َوَس
“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka  jumlah  (takaran  atau  timbangan)  harus  sama  dan  dibayar  kontan  (tunai).  Barangsiapa menambah  atau  meminta  tambahan,  maka ia  telah berbuat  riba.  Orang yang mengambil  tambahan tersebut  dan  orang  yang  memberinya  sama-sama  berada  dalam  dosa. ”  (HR.  Muslim  no.  1584) (Fauzan, 2006).
Selain  2  jenis  riba  di  atas,  ada  2  jenis  riba  lain  yang  juga  dikenal  dalam  praktek  kegiatan ekonomi, yaitu : (1) riba qardh, yang dimaksud dengan riba qardh yaitu ketika terjadi akad utang piutang yang  diikat  dengan  penambahan  dan  konsekwensi  waktu.  Contoh;  Si  Fulan  A  meminjamkan  uang kepada B, sebesar 2 juta selama 10 bulan. Si B harus mengembalikan kepada si A pada waktu yang telah  disepakati  dengan  tambahan  10%;  dan  (2)  riba  yad,  yang  dimaksud  dengan  riba  yad  yaitu terjadinya transaksi dengan perbedaan nilai ketika pembayaran dilakukan dengan cara yang berbeda. Contoh  :  Si  Fulan  A  membeli  jam  tangan  kepada  B  dengan  harga  300.000,-  apabila  dibayar  tunai. Apabila dicicil maka harga jamnya menjadi 375.000,- dengan tidak disertai kejelasan terhadap nominal pembayaran dan waktu serah terima barang.

## Pandangan Alim Cendekia Tentang Praktek Riba
Merebaknya  praktek  riba  menjadi  tantangan  sendiri  bagi  kaum  alim  cendekia.  Beban  moral untuk  memberikan  pemahaman  secara  lebih  luas  menjadi  sebuah  acuan  untuk  melakukan  sebuah gerakan  massif  sebagai  upaya  mencegah  riba  bergulir  menjadi  sistem  yang  mendarah  daging  dalam kehidupan  ummat  muslim.  Beban  moral  tersebut  menggerakkan  beberapa  kelompok  masyarakat muslim  untuk  memunculkan  gerakan-gerakan  yang  mencoba  memberikan  ilmu  kepada  muslimin tentang riba dan keharamannya. Di antaranya Komunitas Bahagia Tanpa Riba (Jogja), Lazizmu BMT UMY (Jogja) dan masih banyak lainnya.
Bersamaan dengan itu, upaya dari pihak yang diuntungkan atas adanya sistem riba juga tidak kalah  memborbardir  terus  menerus  dengan  aktif  menebar  propaganda.  Jenis-jenis  riba  dikemas sedemikian  rupa  sehingga  berganti  rupa  dan  mengecoh  pembeli  muslim,  misalnya pay  later, kredit emas,  kartu  kredit,  kredit  motor,  dan  lainnya.  Sampai  pada  tahap  di  mana  riba  pada  akhirnya  tanpa disadari  dirasakan  oleh  banyak  orang  sebagai  sebuah  sistem  yang  biasa,  bahkan  dipandang  sebagai sebuah sistem yang saling menguntungkan. Contohnya; kredit motor, kredit emas, bank titil di pasar- pasar tradisonal dan masih banyak lagi praktek lainnya.
Sebagaimana  jamak  terjadi  pro  dan  kontra  dalam  sebuah  masalah,  begitupun  dengan  riba. Contohnya  dalam  hal  bunga  bank.  Sebagian  mengharamkan  karena  jelas  ada  aktivitas  pengambilan tambahan namun sebagian yang lain menghalalkan dengan mengemukakan alasan-alasan yang logis. Bunga  bank,  begitu  juga  dengan  kredit  motor  dan  yang  lainnya  dalam  Islam  termasuk  wilayah ijtihadiyah  mengingat  masalah  ini  memerlukan  diskusi  panjang  dari  para  ahli  fiqih  melalui  metode ijtihad (Wakum, 1996). mengingat ternyata ketegasan ayat tentang haramnya riba tidak cukup untuk menahan  adu  pendapat  tentang  kehalalan  dan  keharamannya.  Hal  ini  terjadi  karena  perbedaan penafsiran terhadap apa saja praktek-praktek ekonomi yang masuk dalam kategori riba. Misalnya bunga bank  tadi.  Meski  MUI  sejak  tahun  2003  jelas  mengfatwakan  keharamannya.  Namun  tidak  menutup diskusi tentangnya tetap bergulir di masyarakat secara umum. Hal ini karena perbedaan pemahaman tentang bunga. Sebagian berpendapat bunga adalah pengambilan tambahan sehingga dia termasuk riba, sebagian lagi berpendapat bunga berbeda dengan riba (Yuni, 2014).
Kontroversi tentang halal dan haramnya riba di antaranya terlihat dalam keputusan-keputusan hasil diskusi para alim di bawah ini (Dudi Badruzaman, 2019):
1. Lembaga Islam di luar Indonesia
a. Dewan Studi Islam al-Azhar, Kairo, dalam konferensi DSI al-Azhar pada bulan Muharram
1385 H/ Mei 1965 M, yang memutuskan bahwa “bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan”
b. Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983.
c. Majma'  al-Fiqh  al-Islami,  Organisasi  Konferensi  Islam,  dalam  Keputusan  No.  10  Majelis Majma’ Fiqh Islami, pada Konferensi OKI ke-2 di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 10-16 Rabi’ ats-Tsani 1406 H / 22-28 Desember 1985, yang memutuskan bahwa “seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula  tambahan  (atau  bunga)  atas  pinjaman  dari  permulaan  perjanjian  adalah  dua gambaran dari riba yang diharamkan secara syari’ah.
d. Rabithah  al-'Alam  al-Islami,  dalam  keputusan  No.  6  sidang  ke-9  yang  diselenggarakan  di Mekkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H, yang memutuskan bahwa “bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan”.
e. Jawaban Komisi Fatwa al-Azhar pada 28 Februari 1988.
2. Lembaga Islam di Indonesia
a. Muhammadiyah  dalam  Lajnah  Tarjih tahun  1968  di Sidoarjo  memutuskan  bahwa  “hukum bunga bank pemerintah adalah musytabihat.
b. Nahdhatul Ulama dalam Lajnah Bahsul Masa'il, Munas Bandar Lampung pada tahun 1992 mengeluarkan fatwa tentang bunga bank dengan mengakomodasi tiga keputusan, yaitu bunga bank adalah haram, halal dan syubhat.
c. Majelis Ulama Indonesia dalam Lokakarya Alim Ulama di Cisarua tahun 1991 memutuskan bahwa 1) bunga bank sama dengan riba; 2) bunga bank tidak sama dengan riba; dan 3) bunga bank tergolong syubhat.
d. Lajnah Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, pada Silaknas MUI pada tanggal 16 Desember 2003 memutuskan bahwa “bunga bank sama dengan riba”.
e. PP  Muhammadiyah,  Fatwa  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  No.  8  pada  bulan  Juni  2006 diumumkan  pada  Rakernas  dan  Bussiness  Gathering  Majelis  Ekonomi  Muhammadiyah tanggal 19-21 Agustus 2006 memutuskan bahwa “bunga bank haram”.

## Analisa Maqosid Syari’ah Terhadap Riba
Konsep kemaslahatan ummat dalam pengharaman riba sangat erat kaitannya dengan maqosid syari’ah.  Di  mana  dalam  maqosid  syari’ah  disebutkan  secara  jelas  tentang  konsep  perlindungan terhadap 5 hal urgen dalam kehidupan manusia, yaitu : (1) maqosid syariah untuk melindungi agama; (2) maqosid syariah untuk melindungi jiwa; (3) maqosid syariah untuk melindungi pikiran; (4) maqosid syariah untuk melindungi harta; dan (5) maqosid syariah untuk melindungi keturunan.
Islam adalah agama yang humanis. Tujuan kebaikan adalah konsep dasarnya. Maka dari itu, konsep  maslahah  dalam  menentukan  hukum  haruslah  diutamakan.  Secara  umum,  sistem  riba  dalam transaksi ekonomi adalah pengambilan tambahan dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga terjadi dzulm atau  kedhaliman.  Maka  fungsi  maslahah  menjadi  tidak  ada.  Meskipun  demikian,  konsep maslahah ini juga diperdebatkan dalam memutuskan tentang halal dan haram riba. Banyak pihak yang keukeuh  membolehkan  beberapa  transaksi  ekonomi  yang  sesungguhnya  terjadi ziyadah  atau pengambilan  tambahan namun  dianggap  menguntungkan  bagi  kedua  pihak.  Seperti  dalam  kegiatan transaksi kredit motor. Pemberi kredit diuntungkan dengan bertambahnya jumlah uang yang diterima, sementara  pemohon  kredit  diuntungkan  dengan  jangka  waktu  yang  diberikan  dalam  pembayaran dengan dasar bahwa gaji yang diterima pemohon setiap bulannya tidaklah cukup apabila dipakai untuk membeli motor secara tunai. Win win solution.

## SIMPULAN
Terlepas dari pro kontra tentang penafsiran transaksi apa saja yang termasuk riba dan bukan riba, semangat ketaatan terhadap aturan Allah haruslah menjadi yang pertama dan utama. Buya Yahya dalam  salah  satu  ceramahnya  saat  membacakan  dan  menerangkan  bab  riba  dalam  bulughul  marom menerangkan ; sudahlah pasti bahwa riba adalah haram. Maka menjauhi sesuatu yang haram adalah kewajiban, mengingkarinya  adalah  kemungkaran,  karena  sistem riba  yang  sudah  begitu  menggurita, maka ketika background ekonomi tidak memungkinkan untuk menghindarkan diri dari transaksi yang mengandung  riba,  jangan  kemudian  menjadikan  muslim  melegalkan  transaksi  tersebut  dengan  serta merta. Tetaplah meyakini tentang keharamannya meskipun menjadi pelaku di dalamnya. Sehingga hal
tersebut  menjadikan  status  muslim  menjadi  ahli  ma’siyat,  namun  tidak  tercerabut  keimanannya. Wallahu a’lam bisshowab.

## DAFTAR PUSTAKA
Abyan, A. 2006, Fiqih . Semarang: Toha Putra.
Askar, A. 2020, Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur’an : Studi Komparasi, Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan , 19(2), 1080–1090.
Dudi Badruzaman, 2019, Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam, Al Amwal , 1(2), 49. Fauzan, S. al, 2006, Fiqh Sehari-hari, Cet. ke-1 , . Jakarta: Gema Insani. Karim, A. A. 2019, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Keempat . Depok: Rajawali Pres. Milya Sari, 2020, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA,
Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, 6(1), 41–53. Rochim, A. 2004, Fiqh untuk Madrasah Aliyah Kelas X . CV Gani SON. Rusfi, M. 2016, Antaradhin Dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer Dan Implikasinya Terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan . Yogyakarta: Deepublish.
Sabiq, S. 2013, Fiqh Sunnah . Jakarta: Tinta Abadi Gemilang. Wakum, 1996, BMUI dan takaful indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Yuni, 2014, Analisis Tentang Suku Bunga Dan Hukum Bunga Dalam Perbankan Menurut Pandangan Hukum Islam.