## Analisis Hukum Pemberian Remisi Dalam Tindak Pidana Pencurian
Ridwan Shaleh 1 , Hisbullah 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : 10400116006@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  sejauh  mana  efektifitas  pemberian  remisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan sejauh mana penerapan hukum pidana positif daalam pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologis  yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data lengkap dan vailid  terkait  pemberian  remisi  dalam  tindak  pidana  mencuri  yang  penelitiannya  dilakukan  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada  penelitian  ini  yaitu  interview,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  efiektivitas  pemberian  remisi  terhadap  warga  binaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  1 Makassar dapat dikatakan sangat efektif, karena warga binaan yang melakukan residivice setelah mendapatkan  remisi  sangatlah  sedikit  sehingga  potensi  untuk  mengulangin  tindak  pidananya sangat  sedikit.  Pemberian  remisi  terhadap  narapidana  dan  anak  pidana  yang  melakukan  tindak pidana  pencurian  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  1  Makassar  sama  dengan  tindak  pidana umum lainnya yang dimana telah tertera pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 3 Tahun 2018, begitu juga terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian yang telah melakukan residivice.

## Kata Kunci: Remisi, Tindak Pidana Pencurian

## Abstract
The purpose of this study is to deteerrmine the effectiveness of remission for the perpetrators of theft  and  the  extent  to  which the  application  of  positive  law  in  granting  remissions  against  the perpetrators of theft. This type of research used in this study is a qualitative study, using a juridical sociological approach, namely research conducted directly to the field to obtain complete and valid data related to the provision of remissioan in theft crimes whose research is conducted in Makassar Class  1  penitentiary.  As  for  the  data  collection  methods  used  in  this  study  are  interviews, observation  and  documentation.  From  the  result  of  the  study  showed  that  the  effectiveness  of reminsion to the prisoners of Makassar class 1 prison can be said to be effective sting, because the prisoners  who  make  residivice  after  getting  a  sting  remission  are  few  so  that  thepotential  for repeating criminal acts is very limited. The granting of remissions to inmates and criminal offenses who commit theft of theft in Makassar class 1 penitentiary is the same as other general offenses which have been stated in the decree of the minister of law and human rights number 3 of 2018, as well convicted perpetrators of theft have done redivice.

## Keywords: Remission, Criminnal Theft

## Pendahuluan
Salah satu penyebab timbulnya kejahatan kerena keinginan untuk memperoleh harta benda, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila suatu  kebutuhan  terpenuhi,  maka  kebutuhan  selanjutnya  akan  segera  timbul,  begitu  seterusnya tampa henti. Manusia dalam mendapatkan kebutuhanya seperti harta benda, terkadang menempuh cara-cara yang ilegal penipuan, penggelapan, bahkan pembunuhan. 1
Pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum yang sering terjadi akibat keserakahan manusia akan sebuah materi dengan target berupa barang-barang berharga yang memiliki nilai jual yang tinggi serta laku dipasaran. Para pelaku kejahatan ini pun tak memandang korban, baik yang tua maupun muda, pria maupun wanita. Pelaku kejahatan ini pun dalam melaksakana aksinya tak memangdang lokasi, baik di dalam rumah warga, perkantoran, warkop bahkan tidak sedikit para pelaku  tindak  pidana  ini  melakukan  aksinya  di  tempat  beribadatan.  Dalam  hal  ini  dapat menggambarkan  bahwa  tindak  pidana  pencurian  telah  marak  terjadi  dan  sangat  membuat masyarakat resah. Kejahatan yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat ini dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan dalam bentuk modus yang berbeda-beda.
Pembentukan  hukum  yang  tegas  telah  diterapkan  terhadap  pelaku  kejahatan  mencuri sebagai  mana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  362-367  KUHP  “Barangsiapa  mengambil  barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian  kepunyaan orang lain dengan makssut dimiliki secara melawan  hukum,  diancam  dengan  pidana  pencurian  paling  lama  lima  tahun  atau  denda  paling banyak  enaam  puluh  rupiah”  ,  namun  kenyataannya  masih  banyak  masyarakat  yang  masih membabi  buta  terhadap  pelaku  kejahatan  mencuri,  sehingga  perbuatan  ini  pun  dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Walau pun telah ada hukum sebagai suatu sistem yang dapat menjadi jalan untuk mencapai tujuan kemaslahatan bersama .
Hak  Asasi  Mnusia  (HAM),  salah  satunya  adalah  memiliki  kesamaan  didahapan  umum. Remisi tidaklah sekedar pemotongan masa tahanan tetapi juga menyangkut hak yang dimiliki oleh para  pelaku  kejahatan  pidana  mencuri  tersebut.  Karena  itulah  tidak  ada  lagi  UU  tentang kepenjaraan, tetapi telah diganti UU dan peraturan tentang pemasyarakatan.
Terkait  dengan  pemahaman  pemberian  remisi  yang  juga  merupakan  hak  bagi  pelaku kejahatan mencuri, kita bisa menyimak pada kepres Nomor 5 Tahun 1987 Jo. Keputusan Menteri Kehakiman RI Noor 01 HN.02.01 Tahun 1987 tentang Pelaksanan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988  tentang  Tambahan  Remisi  bagi  Narapidana  yang  Menjadi  donor  organ  tubuh  dan  Donor Darah dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 03.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 10 Maret 1988 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana
1 M. Ali Zaidan . Kebijakan Criminal (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2016), h. 1.
Penjara  Sementara  bedasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  5  Tahun1987.  Dan  juga  keputusan presiden  terkait  pemberian  remisi  ada  pada  KEPPRES  Nomor  174  Tahun  1999  Jo.  Keputusan Mentri  Hukum  Keputusan  Presiden  Nomor  M.09.HN.02.01  Tahun  1999  tentang  pelaksanaan Keputusan  Presiden  Nomor  174  Tahun  1999,  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Perundang- undangan Nomor M.01.HN.02.01. Tahun 1999 tentang pelimpahan wewenang Pemberian Remisi Khusus. 2
Dalam hukum Islam, selalu mengedepankan konsep tahliq amalih an-nas (Merelasasikan kemaslahatan  untuk  ummat).  Dalam  kaitannya  dengan  pengurangan/pemotongan  masa  tahanan (remisi), maka unsur kemaslahatan ini menjadi pertimbangan yang mutlak dalam pertimbangan remisi di Indonesia. Dan unsur kemaslahatan ini pula yang menjadi pokok syari’at Islam. Selain pertimbangan maslahat, dalam pemberian pengampunan berupa pengurangan/pemotongan masa menjalani  pidana  tidak  telepas  dari  konsekuensi  dari  narapidana  untuk  memperbaiki  diri  dan menyesali perbuatan serta berupaya untuk tidak mengulanginya lagi. Upaya perbaikan diri tersebut bisa berwujud perilaku yang baik setalah menyesali perbuatannya dan bertuabat. 3
Penghapusan  sanksi  dalam  hukum  Islam  bisa  didapatkan  dengan  cara  bertobat,  dengan menyesali  perbuatan,  berjanji  untuk  tidak  mengulangi  kejahatan  yang  sama,  berniat  dan menguatkan hati untuk tidak melakukan kejahatan yang sama. Begitupun apabila si korban dari jarimah mencuri memaafkan si pelaku jarimah, maka hudud yang akan dikenakan kepada pelaku jarimah akan terhapus. Hukuman penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana mencuri dapat dikurangi apabila telah memenuhi ketentuan remisi yang brlaku dan hudud potong tangan bagi pelaku jarimah mencuri yang dapat dikurangi apabila mendapatkan ampunan dari sikorban dan mendapatkan keringanan dari hakim sama-sama mengandung unsur pendidikan, hampir sama dengan sistem pemasyarkatan saat ini yang menerapkan remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda  bertaubat  dan  memenuhi  syarat  mendapatkan  remisi  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
2 Eva Achjani Zulfa, Anugrah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad , Perkembangan Sistem Pemidanan dan Sisterm Pemasyarakatan (Depok; Rajawali Pers,2017), h. 105.
3 Agung Purwanto , Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar, 2012.

## Hasil  dan Pembahasan

## A. Efektifitas Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar
Remisi  diberikan  kepada  Narapidana  dan  anak  pidana  dengan  tujuan  agar  mereka termotifasi  untuk  selalu  melakukan  perbuatan  yang  baik  selama  menjalani  masa  pembinaan  di Lembaga Pemasyarakatan, hal tersebut juga tidak lepas dari peran Lembaga Pemasyarakatan yang dimana  bertujuan  untuk  mendidik  narapidana  untuk  kembali  kejalan  yang  benar  dan  taat  akan hukum,  dan  juga  selalu  memotifasi  narapidana  agara  senantiasa  berkelakuan  baik  dilembaga pemasyarakatan  yang  dimana  hal  tersebut  dapat  menjadi  kebiasaan  para  narapidana  dan  anak pidana.

## Tabel 1
Jumlah Narapidana Pelaku Tidak Pidana Pencurian yang Mendapatkan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar
Tahun Jumlah Narapidana
Jumlah yang Mendapatkan Remisi Jumlah yang Melakukan residivice 2017-2019 128 84 19

## Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar
Dari data diatas jumlah narapidana pelaku tindak pencurian dari tahun 2017-2019 sebanyak 128 orang, yang mendapatkan remisi sebanyak 84 orang terdiri dari remisi umum dan remisi khusus, dan yang melakukan residivice sebanyak 19 orang.
Dari data yang tertera diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  1  Makassar  dalam  mendidik  dan  memotifasi  Narapidana  pelaku  tindak pidana pencurian untuk berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan sebesar 65% hal terebut sudah dapat dikatakan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan, baik dari segi pendidikan yang akan yang dijalani oleh para narapidana selama menjalani masa tahanan dan juga terus memotifasi para  narapidana  untuk  selalu  berkelakuan  baik  di  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  dimana  hal tersebut merupakan  salah  satu  persyaratan  untuk  memperoleh  remisi juga  pembiasaan  terhadap narapidana  untuk  selalu  berbuat  baik,  baik  itu  didalam  Lembaga  Pemasyarakatan  maupun ditengan-tengan masyarakat.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) |  Volume 2 Nomor 2 Agustus 2020
Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian  yang  telah  melakukan  residivice  dengan  inisial  MA 4 ,  beliau  mengatakan  pernah mendapatkan  remisi  yaitu  remisi  khusus  sebanyak  3  bulan,  dalam  memenuhi  persyaratan mendapatkan remisi beliau juga tidak mendapatkan kendala sama sekali, saat penulis menanyakan terkait efektifitas pemberian remisi untuk memotifasi narapidana untuk selalu berkelakuan baik, beliau mengatakan “sudah bagus, bisa memotifasi narapidana untuk selalu berkelakuan baik, dan juga  dapat  menyemangati  narapidana  dalam  menjalani  proses  pemidanaan”,  beliau  juga mengatakan “pemberiaan remisi terhadap residivice pelaku tindak pidana pencurian masih perlu karena masih membutuhkan pembinaan”.
Dari penjelasan narapidana pelaku tindak pidana pencurian yang berinisial MA dapat penulis simpulkan  bahwa  pemberian  remisi  bagi  pelaku  tindak  pidana  pencurian  yang  melakukan residivice tidak ada kendala sama sekali, dan dapat pula penulis simpulkan bahwa selain untuk memotifasi  narapidana  untuk  selalu  berkelakuan  baik,  remisi juga  dapat memberikan  semangat bagi narapidana dalam menjalani proses pemasyarakatan.

## B. Tinjauan Hukum Pemberian Remisi Terhadap Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Keelas 1 Makassar
Remisi bertujuan untuk memberikan  motifasi terhadap narapidana dan anak pidana agar selalu berkelakuan baik dalam menjalani proses pemidanaan sehingga setelah bebas mereka dapat diterima kembali ditengan-tengan masyarakat. Remisi merupakan hak yang dimiliki oleh setia  narapidana  namun  dalam  mendapatkan  hak  tersebut  haruslah  memenuhi  persyaratan peraturan perundang-undangan yang belaku.
Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap A. Asmidar Aziz, SE., MH terkait pemberian  remisi  terhadap  narapidana  pelaku  tindak  pidana  pencurian  pada  Lapas  Kelas  1 Makassar  beliau  mengatakan  “pemberian  remisi  bagi  narapidana  pelaku  tindak  pidana pencurian sama dengan pelaku kejahatan pidana umum yang lainnya dan hal ini tertera pada Peraturan Meenteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2018” 5 , begitupun terhadap anak pidana pelaku tindak pidana pencurian dan yang melakukan residivice, tidak ada pembedaan dalam syarat pemberian remisi dengan tindak pidana umum lainnya, selama mereka telah memenuhi syarat  maka  mereka  berhak  untuk  menerima  remisi  karena  remisi  adalah  hak  bagi  semua narapidana  dan  anak  pidana  yang  dimana  hal  tersebut  telah  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  12  Tahun  1995  Pasar  144  Huruf  I  yang  menyebutkan  bahwa  “narapidana  berhak mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi).
4 MA, Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, kamis 13 Februari 2020.
5 A. Asmidar Azis, Sub.bag Registrasi, wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Jum’at 31 Januari 2020.
Hak remisi diberikan bagi narapidana pelaku tindak pidana pencurian sama dengan pelaku tindak pidana umum lainnya, sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Berdasarkan pasal tersebut syarat untuk mendapatkan remisi terdapat pada Pasal 5 yaitu:
(1) Remisi  dapat  diberikan  oleh  Menteri  kepada  Narapidana  yang  telah  memenuhi syarat:
a. berkelakuan baik; dan
b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
(2) Syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
a. tidak  sedang  menjalani  hukuman  disiplin  dalam  kurun  waktu  6  (enam) bulan  terakhir,  terhitung  sebelum  tanggal  pemberian  Remisi;  dan  telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.
Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap A. Asmidar Aziz, SE., MH terkait pelaksanaan  dan  mekanisme  pemberian  remisi  terhadap  narapidana  pelaku  tindak  pidana pencurian  pada  Lapas  Kelas  1  Makassar  beliau  mengatakan  “pelaksanaan  dan  mekanisme pemberian  Remis  terhadap  narapidana  pelaku  tindak  pidana  pencurian  sama  dengan narapidana  umum  lainnya,  dan  juga  tidak  ada  syarat-syarat  tertentu  yang  harus  dipenuhi, selama narapidananya telah memenuhi syarat yang tertera pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018 maka narapidana tersebut sudah dapat untuk menerima remisis” 6 . Dalam pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian serta narapidana  pelaku  tindak  pidana  umum  lainnya  di  Lembaga  Pemasyarakataan  Kelas  1 Makassar tidak mengalami kendala karena sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2018.
Remisi yang diberikan pada narapidana pelaku tindak pidana pencuria juga sama dengan narapidana pelaku tindak pidana umum lainnya, yaitu remisi yang telah tertera pada Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 pasal 2, diataranya remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan, namun dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada A. Asmidar Aziz, SE.,  MH  selaku  Sub.Bag  Registrasi  mengatakan  “sejauh  ini  penberian  remisi  pada  pelaku
6 A. Asmidar Azis, Sub.bag Registrasi, wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Jum’at 31 Januari 2020.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) |  Volume 2 Nomor 2 Agustus 2020
tindak pidana pencurian hanya dari remisi umum dan khusus, belum ada yang mendapatkan remisi tambahan” 7
Pelaksanaan  pemberian  remisi  terhadap  narapidana  dan  anak  pidana  pada  Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM pasal 7 yaitu:
Syarat  pemberian  Remisi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  dan  Pasal  6  dibuktikan dengan melampirkan dokumen:
a. fotokopi  kutipan  putusan  hakim  dan  berita  acara  pelaksanaan  putusan pengadilan;
b. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lapas;
c. surat  keterangan  tidak  sedang  menjalani  Cuti  Menjelang  Bebas  dari  Kepala Lapas;
d. salinan register F dari Kepala Lapas;
e. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
f. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
Terhadap  narapidana  dapat  tidak  dapat  diberikan  remisi  apabila  tidak  memenuhi persyaratan yang telah tertera pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.3 Tahun 2018 Pasar 6, yaitu:
Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan bagi Narapidana yang:
a. sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas; dan
b. sedang menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda
Pelaksanaan  dan  mekanisme  pemberian  remisi  terhadap  anak  pidana  yang  melakukan tindak pidana pencurian juga sama, tidak ada hal-hal yang membedakan dengan tindak pidana umumnya. Dalam wawancara yang penulis lakukan terhadap A. Asmidar Aziz, SE., MH beliau menjelaskan “pemberian remisi terhadap anak pelaku tindak pidana pencuriapun sama, tidak ada hal yang membedakan dan hal tersebut telah diataur dalam Peraturam Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 3 Tahun 2018”.

## Kesimpulan
7 A. Asmidar Azis, Sub.bag Registrasi, wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Jum’at 31 Januari 2020.
Sesuai  dengan  hasil  penelitian  diatas  yang  disajikan  oleh  penulis  tentang  Analsis  Hukum Pemberian Remisi Dalam Tindak Pidana Pencuria yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar, maka dapat ditarik kesimpulah sebagai berikut:
1. Efektiftas pemberian remisi terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana pencurian sangatlah  efektif,  karena  narapidana  pelaku  tindak  pidana  pencurian  yang  melakukan residivice  sangatlah  sedikit,  hal  ini  mengambarkan  selain  berkelakuan  baik  untuk mendapatkan  remisi,  narapidana  juga  dapat  mengaplikasikannya  ditengah-tengah masyarakat, dan juga remisi dapat menjadi penyemangat bagi narapidana dalam menjalani proses pemidanaan
2. Pemberian  remisi  terhadap  narapidana  dan  anak  pidana  yang  melakukan  tindak  pidana pencurian  sama  dengan  tindak  pidana  umum  lainnya  yang  dimana  telah  tertera  pada Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor.  3  Tahun  2018,  begitu  juga terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian yang telah melakukan residivice.

## Daftar Pustaka
A. Asmidar Azis, Sub.bag Registrasi, wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Jum’at 31 Januari 2020.
Agung  Purwanto , Tinjauan  Yuridis  Pemberian  Remisi  Terhadap  Narapidana  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar, 2012
Eva  Achjani  Zulfa,  Anugrah  Rizki  Akbari,  Zakky  Ikhsan  Samad ,  Perkembangan  Sistem Pemidanan dan Sisterm Pemasyarakatan (Depok; Rajawali Pers,2017)
M. Ali Zaidan . Kebijakan Criminal (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2016)
MA, Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, kamis 13 Februari 2020.