## S U R Y A    A B D I M A S
Vol. 6  No. 3 (2022) pp. 572 - 581
Available online at: http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/abdimas/index p-ISSN: 2580-3492 e-ISSN: 2581-0162

## Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Khususnya Dalam Bidang Akuntansi Untuk Meningkatkan Perekonomian Desa
Memed Sueb, Dewi Kania Sugiharti, Cahya Irawadi, Indri Yuliafitri  , Rully Herdita Ramadhani
Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Sumedang, Jawa Barat 45363, Indonesia | indri.yuliafitri@unpad.ac.id | DOI : https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i3.1960 |

## Abstrak
BUMDes  merupakan  salah  satu  wujud  pelaksanaaan  undang-undang  Desa,  yang  menjadikan  desa sebagai ujung tombak pembangunan. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola dan mencari sumber pendanaan dengan mengali potensi dan mengoptimalkan pemberdayaan potensi yang dimilikinya. Saat ini  hampir  sebagian  besar  BUMDes  masih  memiliki  kendala  berkaitan  dengan  pengelolaan  kegiatan maupun anggaran yang dimilikinya. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman  mengenai  pengelolaan  keuangan  desa  dari  perspektif  hukum  dan  peningkatan  peran BUMDes  dalam  mewujudkan  masyarakat  yang  maju  dan  sejahtera.  Pengabdian  dilaksanakan  secara luring,  dengan  memberikan  sosialisasi  terhadap  aparat  desa  dan  pengurus  BUMDes  Waluyo  yang bertempat  di  desa  Cintaratu  kecamatan  Parigi  kabupaten  Ciamis.  Pengabdian  ini  berhasil mengidentifikasi permasahan yang dihadapinya, dan mencoba mencari solusi yang tepat sesuai arah yang disampaikan  narasumber.  Hasil  yang  diperoleh  dari  kegiatan  ini  adalah  meningkatnya  pemahaman mengenai keuangan desa dan kekuatan serta kelemahan yang dimiliki oleh BUMDes Waluyo. Sehingga kelak BUMDes Waluyo dapat dikelola dengan lebih baik.
Kata Kunci : BUMDes, Pemberdayaan, Akuntansi, Perekonomian desa
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0 International License

## 1. Pendahuluan
Kebijakan pemerintah mengenai pengembangan ekonomi desa merupakan satu upaya  untuk  mewujudkan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  perkembangan  kegiatan ekonomi  produktif  dan  kewirausahaan  di  desa,  dalam  rangka  meningkatkan perekonomian masyarakat desa (Suparji, 2019) . Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa telah membawa angin segar bagi pemerintahan desa. Berdasarkan undang-undang  ini,  desa  memiliki  wewenang  untuk  mengelola  rumah  tangganya sendiri.  Dalam  rangka  memperkuat  regulasi  mengenai  desa,  maka  pemerinta mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.  Peraturan Pemerintah ini menjadi payung hukum penyaluran dana desa, dan  menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kewenangan dan sumber dana untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.  Penyelenggaraan  wewenang  tersebut,  salah  satunya  melalui  pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
BUMDes  merupakan  Lembaga  Desa,  yang  dibentuk  melalui  musyawarah  desa yang  dihadiri  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa,  Pemerintah  Desa  dan  unsur masyarakat. BUMDes dibentuk dengan harapan dapat menggali dan mengembangkan potensi  desa  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  diharapkan turut  berkontribusi  bagi  pendapatan  desa ( Widyastuti,R.D. et  al .,  2021) .  BUMDes diharapkan dapat menjadi wadah yang menaungi semua kegiatan di Desa, terutama yang berkaitan dengan perekonomian dan pelayanan umum.
Sebagai salah satu Lembaga desa, BUMDes memiliki fungsi ekonomi dan fungsi sosial.  Dalam  melaksanakan  fungsi  ekonominya,  BUMDes  menjalankan  kegiatan- kegiatan usaha desa yang dapat memberikan keuntungan baik bagi desa maupun bagi masyarakat desa. Sedangkan dalam mengemban fungsi sosialnya, BUMDes secara tidak langsung dengan mentransfer keuangan bagi kas desa melalui peningkatan Pendapatan Asli  Desa  (PAD).  Selain  itu,  BUMDes  secara  langsung  melakukan  pembinaan  dan pendampingan  terhadap  kegiatan  usaha  yang  dilakukan  masyarakat  desa,  BUMDes juga menjadi pengelola barang/ jasa milik umum seperti air bersih, pasar desa, irigasi, pariwisata desa, hutan desa, listrik desa dan lain-lain (Suparji, 2019).
Pendirian BUMDes merupakan upaya lain dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian  desa  dengan  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa,  dimana pengelolannya sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari  desa, oleh desa dan untuk desa. BUMDes menjadi wadah kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang dikelola secara profesional sehingga masyarakat menjadi lebih produktif dan efektif (M.  Zulkarnaen, 2017) .  Oleh  karena  itu  pendirian  BUMDes  sangat  diperlukan demi tercapainya kesejahteraan dan peningkatan perekonomian masyarakat desa.
Pemerintah saat ini sangat memperhatikan perkembangan desa, oleh karena itu lahirlah PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, PP ini memperkuat payung hukum keberadaan BUMDes. Dalam PP No.11 Tahun 2021, diatur dengan jelas mengenai  pendirian  BUMDes.  BUMDes  didirikan  oleh  suatu  desa  berdasarkan Musyawarah Desa, dimana pendiriannya ditetapkan dalam Peraturan Desa. BUMDes juga bisa didirikan oleh lebih dari satu desa yang disebut dengan BUMDes Bersama, yang  didirikan  melalui  Musyawarah  Antar  Desa,  dan  ditetapkan  dalam  Peraturan Bersama Kepala Desa. Dapat disimpulkan bahwa pendirian BUMDes tidak terikat batas wilayah administratif.
Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa  mempertimbangkan  ada  atau  tidaknya  BUM  Desa  di  Desa  masing-masing. Adapun Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan tersebut paling sedikit memuat: penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa  bersama;  Anggaran  Dasar  BUM  Desa/  BUM  Desa  bersama;  dan  penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama. BUM Desa/ BUM Desa bersama memperoleh status badan  hukum  pada  saat  diterbitkannya  sertifikat  pendaftaran  secara  elektronik  dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.  Adapun  jika  BUM  Desa/  BUM  Desa  bersama  memiliki  Unit  Usaha  BUM Desa/ BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM  Desa/  BUM  Desa  bersama  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Pada  praktiknya  masih  banyak  permasalah  yang  dihadapi  BUMDes,  seperti kesulitan dalam mengelola dana desa dan kapabilitas sumber daya manusia (pengelola) yang  kurang  mumpuni,  hingga  adanya  konflik  kepentingan  yang  menghambat pengelolaan BUMDes dengan baik (Ferina  et al., 2020) . Peningkatan jumlah BUMDes dari  tahun  ke  tahun,  tidak  sejalan  dengan  peningkatan  kualitas  laporan  kinerja  dan laporan  keuangan  BUMDes  tersebut.  Padahal  di  sisi  lain  desa  diwajibkan  untuk melaporkan  aktivitas  keuangannya  sesuai  dengan  ketentuan  UU  No.6  Tahun  2014 (Amin & Astuti, 2021) .
BUMDes Waluya, adalah BUMDes yang ada di desa Cintaratu, kec. Parigi. kab. Ciamis. BUMDes yang berada di dekat kawasan wisata Pangandaran, Ciamis memiliki misi  yang  dikenal  dengan  “Tri  Walatra”  yaitu,  1)  Daya:  meningkatkan  sumber  daya masyarakat  secara  optimal  dan  merata  untuk  menumbuhkan  keberdayaan  dalam menggali dan mengembangkan potensi sosial ekonomi diri dan lingkungan, 2) Karya: menciptakan  lapangan  kerja  secara  luas  dan  merata  untuk  mengaktualisasikan keberdayaan seluruh masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi secara merata sesuai dengan  potensi  yang  dimiliki,  3)  Rasa:  melaksanakan  kegiatan  sektor  riil  dan  sektor keuangan mikro secara sehat dan merata sehingga terasa keberadaannya oleh seluruh masyarakat. Misi ini merupakan bukti bahwa pembentukan BUMDes merupakan cara untuk  memanfaatkan  undang-undang  yang  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah  desa  untuk  berinovasi  dalam  pembangunan  desa  untuk  meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Agunggunanto et al., 2016) . Potensi ekonomi yang dimiliki desa Cintaratu ini antara lain berupa tanah atau lahan yang digunakan untuk pertanian, peternakan, perkebunan, pariwisata, property, perdagangan dan perhutanan. Desa ini juga sudah memiliki PDAM Desa, Irigasi dan DAM  untuk  sumber  energi  listriknya.  BUMDes  Waluya  telah  berusaha mengoptimalkan potensi yang dimilik desa tersebut dalam berbagai usaha, antara lain: penyewaan pelampung di tempat usaha, BRI Link, pupuk  pertanian, penggemukkan sapi, penjualan produk sostro, penyewaan kantin dan penyertaan modal.
Merujuk pada penelitian dan pengadian sebelumnya yang membuktikan bahwa pengelolan  BUMDes  saat  ini  masih  belum  optimal.  Pembentukan  BUMDes  belum berkontribusi  aktif  dalam  mencapai  tujuan  dibentuknya  BUMDes  seperti  yang diamanahkan dalam undang-undang, terkesan hanya formalitas (Kurniasih & Satwika Wijaya,  2017) .  Selain  itu  manajemen  BUMDes  masih  belum  cukup  mumpuni  dalam melalukan pengelolaan BUMDes secara profesional.
Tim Pengabdian Pada Masyarakat UNPAD telah melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  BUMDes  Waluya.  Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMDes Waluya, antara lain:
a. Kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  mau  bergabung,  dikarenakan  upah/gaji yang belum sesuai.
b. Persaingan langsung dengan usaha pribadi masyarakat.
c. Regulasi  yang  dianggap  terlalu  kaku,  sehingga  ketika  ada  peluang  tidak  dapat langsung dieksekusi.
d. Pelaporan keuangan yang belum baku.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka kegiatan pengabdian ini akan difokuskan pada pemberdayaan BUMDes Waluya, desa Cintaratu, kec. Parigi, kab. Ciamis. Tujuan dari kegiatan ini antara lain melakukan sosialisasi mengenai bagaimana meningkatkan pengelolaan BUMDes agar bisa lebih optimal, sehingga kedepannya BUMDes Waluya akan semakin maju dan berkembang.

## 2. Metode
Pengabdian  Pada  Masyarakat  ini  menggunakan  metode  sosialisasi  yang dilaksanakan secara luring. Adapun materi yang disampaikan pada sosialisasi antara lain mengenai pengelolaan dana desa dan pemberdayaan BUMDes. Diharapkan dengan mendapatkan  pengetahuan  ini,  maka  aparat  desa  dan  pengurus  BUMDes  dapat mengelola BUMDes secara lebih profesional, efektif dan efisien. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam pengabdian ini disajikan pada Gambar 1 .
Gambar 1. Tahapan kegiatan pengabdian
Tahapan  kegiatan  pengabdian  yang  ditunjukkan  pada Gambar  1 dapat  dirinci sebagai berikut:

## 2.1. Tahap Persiapan
Pada  tahap  persiapan,  tim  mulai  menyusun  rencana  kegiatan  dan  mengurus perijinan  untuk  melaksanakan  pengabdian  di  Desa  Cintaratu.  Setelah  mendapatkan perijinan, tim melakukan observasi  awal  untuk  mempelajari  kondisi  dan permasalah yang  dihadapi  oleh  pemerintah  desa  dan  BUMDes  Waluya.  Hasil  dari  observasi dibuatlah identifikasi permasalahan yang dihadapi BUMDes Waluya.

## 2.2. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, langkah awal yang dilakukan adalah menyusun rundown kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  pada  saat  sosialisasi.  Kemudian  melakukan pembagian  tugas  pada  pelaksanaan  acara.  Akhirnya  melakukan  sosialisasi  dengan dihadiri aparat Desa Cintaratu dan juga pengurus BUMDes Waluya.

## 2.3. Tahap Evaluasi
Pada tahap evaluasi, dilakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah dilaksanakan di Desa Cintaratu dan mengidentifikasi implementasi dari hasil sosialisasi. Dimana ada langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh BUMDes Waluya, sebagai usaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi saat ini.
• Perijinan • Observasi awal • Identifikasi Masalah Persiapan Sosialisasi secara luring Pelaksanaan • Identifikasi implementasi hasil sosialisasi • Penyusunan Laporan PPM • Pembuatan artikel Evaluasi
Dilanjutkan dengan menyusun laporan pengabdian, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang sudah dilaksanakan, serta menyusun artikel pengabdian.
Secara keseluruhan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada bulan September – November 2021, secara hybrib. Di mana diskusi- diskusi baik dengan tim maupun dengan pihak Desa Cintaratu dan BUMDes Waluyo sebagian besar dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom. Hanya pelaksanaan sosialisasi  yang  dilaksankaan  secara  luring  dengan  menerapkan  protokol  kesehatan yang ketat.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Pengabdian ini dimulai dengan merumuskan lokasi kegiatan serta tema yang akan diusung  dalam  pelaksanaan  kegiatan.  Setelah  ditentukan  lokasi  pengabdian  di  desa Cintaratu,  kec.Parigi,  kab.  Ciamis,  langkah  selanjutnya  adalah  menyusun  surat menyurat  mengenai  ijin  pelaksanaan  pengabdian.  Setelah  urusan  administrasi  dan perijinan selesai, tim melakukan observasi awal mengenai potensi desa, perekonomian desa, BUMDes yang dimiliki desa dan berbagai masalah yang dihadapinya.
Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pengabdian, tim menyusun rundown acara sosialisasi yang akan dilaksanakan pada Jum’at, 22 Oktober 2021, sesuai hasil diskusi tim  dengan  aparat  desa  Cintaratu  seperti  ditunjukkan  pada Gambar  2 .  Sebelum pelaksanaan pengabdian, tim melakukan kunjungan dan diskusi dengan Kepala Desa Cintaratu, untuk menggali informasi secara langsung mengenai pengelolaan keuangan dan BUMDes.

## Gambar 2. Kunjungan ke Kepala Desa Cintaratu
Agenda final dari pengabdian ini adalah pelaksanaan sosialisasi. Acara sosialisasi dihadiri kurang lebih 30 orang yang terdiri dari aparat Desa Cintaratu dan pengurus BUMDes  Waluya.  Materi  disampaikan  dengan  baik  oleh  para  narasumber,  dan membuat peserta sosialisasi antusias untuk menyimak dan bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi yang disampaikan seperti ditunjukkan pada Gambar 3 .
Gambar 3 . Peserta Sosialisasi Sedang Menyimak Materi yang Disampaikan Narasumber
Materi pertama disampaikan oleh Dr. Dewi Kania Sugiharti, SH., M.H, mengenai “Sistem Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum” seperti ditunjukkan pada Gambar 4 . Materi in membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa dan pengelolaan dana desa. Selain itu dibahas juga mengenai definisi dan materi dasar tentang desa. Kemudian disampaikan pula mengenai pengelolaan keuangan desa, mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  serta  pelaporan  dan pertanggungjawaban. Dengan materi ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi aparat desa  dalam  mengelola  keuangan  desa,  sehingga  akan  berimbas  kepada  BUMDes, dimana  jika  desa  mampu  mengelola  keuangannya  dengan  baik  maka  BUMDes  akan mendapatkan penyertaan modal yang memadai, serta birokrasi pelaksanaan program kegiatan  BUMDes  dalam  rangka  meningkatkan  perekonomian  dan  kesejahteraan masyarakat  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  diwujudkan  jika  terjalin kerjasama  yang  baik  antara  BUMDes  dan  pengelola  desa.  Ibu  Dewi  Kania  juga menyampaikan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  desa,  antara  lain  permasalahan  yang berkaitan  dengan  regulasi,  anggaran,  transparansi  dan  akuntabilitas,  pembinaan  dan pengawasan  serta  kapasitas  Kepala  Desa  dan  perangkat  desa  dalam  pengelolaan BUMDes.
Gambar 4. Penyampaian Materi oleh Dr. Dewi Kania Sugiharti, SH., M.H. dan Dr. H. Memed Sueb, SE., M.Si., Ak.
Pembicara kedua, yaitu Dr. H. Memed Sueb, SE., M.Si., Ak, menyampaikan materi tentang “Pemberdayaan BUMDES Untuk Meningkatkan Ekonomi Desa Cintaratu, Kec. Parigi”. Dalam materi ini disampaikan terlebih dahulu mengenai desa yang mempunyai kondisi  masyarakat  yang  kuat  dan  mengakar.  Dimana  modal  sosial  yang  berupa keragaman ikatan sosial dan solidaritas sosial kuat yang dimiliki masyarakat desa ini menjadi penyangga penting kegiatan pemerintah, pembangunan dan masyarakat.
Dalam materi ini dibahas mengenai permasalahan/ kendala yang dihadapi oleh BUMDes  Waluya,  dan  coba  diberikan  beberapa  alternatif  solusi,  seperti  menjalin kerjasama  dengan  masyarakat  yang  memiliki  usaha  serupa,  sehingga  tidak  terjadi persaingan.  Mengadakan  pelatihan  akuntansi  bagi  pengelola  BUMDes  sehingga BUMDes akan lebih akuntabel. Topik ini menjadi diskusi yang cukup hangat selama proses sosialisasi.
Selain itu, dijelaskan pula mengenai perbedaan desa lama dan desa  baru dalam perspektif  undang-undang  desa  sebagaimana  disajikan  pada Gambar  5 (Silahuddin, 2015) . Dimana desa lama payung hukumnya UU No.32 Tahun 2004 dan PP No.72 Tahun 2005, serta berasaskan desentralisasi dan residualitas. Desa lama berkedudukan sebagai organisasi  pemerintah  yang  berada  dalam  sistem  pemerintahan  kabupaten/kota. Sedangkan Desa Baru landasan hukumnya adalah UU No.6 Tahun 2014, dengan asas utama  rekognisi  dan  subsidiaritas.  Desa  baru  berkedudukan  sebagai  pemerintahan masyakarat. Berikut merupakan gambaran wajah baru desa.

## Gambar 5. Wajah Baru Desa
Wajah baru desa berdasarkan UU Desa, menempatkan desa tidak hanya sebatas lokasi  program  pembangunan.  Saat  ini  desa  juga  merupakan  bagian  dari  pelaku pembangunan.  Dimana  Desa  sebagai  subjek  pembangunan  dengan  menggunakan pendekatan imposisi. UU Desa ini juga melatarbelakangi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2005 tentang desa. Tujuan pendirian BUMDes antara lain sebagai upaya penguatan ekonomi desa, serta melindungi masyarakat desa dari persaingan para pemodal besar (Admin Dispmd, 2018) .
Penyertaan  modal  merupakan  salah  satu  aspek  penting  yang  turut  berperan dalam perkembangan BUMDes. Modal BUMDes biasanya sebagian besar berasal dari dana  desa  yang  disalurkan  melalui  APB  Desa.  Dalam  rangka  meningkatkan ketersediaan  modal  serta  memperluas  jangkauan  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat,  maka  BUMDes  harus  bekerjasama  dengan  pihak  ketiga (Ariadi,  2018) . Gambar 6 menyajikan skema penyertaan modal dalam BUMDes.

## Gambar 6. Skema Penyertaan Modal BUMDes
BUMDes harus dikelola sesuai dengan prinsip pengelolaan BUMDes yang sudah diamanahkan  dalam  peraturan  perundangan.  Adapun  prinsip  pengelolaan  BUMDES yaitu:  kooperatif,  partisipatif,  emansipatif,  transparan,  akuntabel  dan  berkelanjutan. Penjelasan dari prinsip pengelolaan BUMDes dapat digambarkan pada Gambar 7 .

## Gambar 7 . Prinsip Pengelolaan BUMDes
Diharapkan  berbekal  pengetahuan  dan  pemahaman  ini,  kedepan  aparat  desa Cintaratu serta BUMDes Waluya dapat berkerja dengan lebih baik dan profesional demi kemajuan  dan  perkembangan  Desa  Cintaratu.  Amanah  dari  undang-undang  dapat terwujud,  yaitu  desa  yang  dapat  memberdayakan  potensi  yang  ada  dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya.
Gambar 8. Foto Bersama Tim Dan Peserta Sosialisasi
Kegiatan  sosialisasi  berjalan  dengan  lancar  dan  efektif  sesuai  yang  sudah dijadwalkan  sebelumnya  seperti  ditunjukkan Gambar  8 .  Pengabdian  ini  telah memberikan edukasi yang cukup efektif bagi pengurus BUMDes dan aparat Desa agar ke  depannya  BUMDes  Waluya  bisa  berkembang  dan  memberikan  kontribusi  dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Cintaratu. Setelah mengikuti kegiatan ini  pengurus  BUMDes  dan  aparat  Desa  mendapatkan  wawasan  lebih  mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan BUMDes. Tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini,  akan  dilakukan  kembali  sosialisasi  dan  edukasi  mengenai  UMKM  kepada masyarakat Desa Cintaratu yang akan dilaksanakan pada kegiatan pengabdian tahun berikutnya.  Kegiatan  pun  diakhiri  dengan  foto  Bersama  dan  penyerahan  kenang- kenang kepada aparat desa dan BUMDes Waluya.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pengabdian  kali  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  keberadaan BUMDes  belum  secara  optimal  berkontribusi  signifikan  terhadap  peningkatan kesejahteraan  dan  perekonomian  masyarakat  desa.  Masih  banyak  kendala  yang dihadapi BUMDes Waluyo yang juga merupakan kendala yang dihadapi BUMDes yang harus  segera  diselesaikan.  Diharapkan  kegiatan  sosialisasi  ini  dapat  memberikan pemahaman kepada aparat desa dan pengelola BUMDes, sehingga dapat menciptakan solusi  terhadap  permasalahan  yang  dihadapi  saat  ini.  Dengan  demikian  kedepannya akan ada peningkatan kualitas pengelolaan BUMDes yang kemudian akan mendorong terciptanya masyarakat desa yang makmur dan sejahtera.

## Acknowledgement
Kami  menyampaikan  terima  kasih  dan  penghargaan  yang  setinggi-tingginya  kepada apparat desa Cintaratu dan pengelola BUMDes Waluyo yang telah berkenan menerima kami dengan baik untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian  Pada  Masyarakat  (PPM).  Kami  juga  mengucapkan  terima  kasih  kepada DRPMI Universitas Padjadjaran yang telah memfasilitasi pelaksanaan pengabdian ini.

## Daftar Pustaka
Admin  Dispmd.  (2018).  Landasan  Hukum  Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa. https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank_data/landasan- hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa- 91#:~:text=Berdirinya%20Badan%20Usaha %20Milik%20Desa,71%20Tahun%202005%20tentang%20Desa. Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., Pengembangan, D., Mandiri, D.,
Pengelolaan, M., Usaha, B., Desa, M., Fitrie, ), Wibowo, A. E., & Darwanto, K. (2016).  PENGEMBANGAN  DESA  MANDIRI  MELALUI  PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes). Jurnal Dinamika Dan Bisnis, III(1), 67–81.
Amin, A., & Astuti, N. P. (2021). AKUNTANSI BUMDES DI DESA JE’NEMADINGING KABUPATEN GOWA. Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat,
3(2), 137–142. https://doi.org/10.31334/ jks.v3i2.1276
Ariadi,  S.  (2018).  Pengembangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di  Jawa  Timur Development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in East Java. Dialektika, 13(2), 169–182. https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.169-182
Ferina,  Z.  I.,  Hanila,  S.,  Fitriano,  Y.,  Susanti,  N.,  &  Soleh,  A.  (2020).  Peningkatan Pengelolaan  Keuangan  dan  Akuntansi  Bumdes  Desa  Pulau  Panggung Kecamatan Talang Empat Bengkulu Tengah. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia, 3(1). https://doi.org/10.36085/jpmbr.v3i1.752
Kurniasih, D., & Satwika Wijaya, S. (2017). KEGAGALAN BISNIS PEMERINTAH DESA (Studi tentang Relasi Bisnis-Pemerintah pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Banyumas). Journal of Public Sector Innovations), 1(2), 66–72. M. Zulkarnaen, R. (2017). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Dharmakarya, 5(1), 1–4. https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v5i1.11430
Silahuddin, M. (2015). Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa Oleh Kemendes PDTT (1st ed.).  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Republik Indonesia.
Suparji. (2019). Pedoman Tata Kelola BUMDES. In D. Azhari S (Ed.),  UAI Press. UAI Press.  https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/pedoman- tata-kelola-bundes_fix.pdf
Widyastuti, R. D., Risal, R., & Sari, W. (2021). Pendampingan Pengelolaan Badan Usaha Milik  Desa  Maju  Jaya  di  Desa  Rasau  Jaya  Tiga  Kecamatan  Rasau  Jaya Kabupaten Kubu Raya. Surya Abdimas, 5(2), 70-80. https://doi.org/10.37729/abdimas.vi.919