licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/
Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia erlawanan Pihak Ketiga Pemegang Sertifikat Hak Pakai Atas Sita Eksekusi Tanah Sriwedari The Significanity of Academic Manuscripts Dignity on Legal Products Anzhari 1 , Sunardi 2 , Moh. Muhibbin 3 Azmi Hawari Sunny 1 , Artaji 2 , Betty Rubiati 3 Muhammad Ramadhana Alfaris 1 , Sulthon Miladiyanto 2
1 Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, anzharian52@gmail.com 2 Universitas Islam Malang 3 Universitas Islam Malang 1 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, azmi18004@mail.unpad.ac.id 2 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 3 Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia 1 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia, ramadhanaalfaris@yahoo.com 2 Faculty of Law, Universitas Widya Gama, Malang, Indonesia

## ABSTRACT
MANUSCRIPT INFO The  purpose  of  this  research  is  to  describe  the  provisions  of  Indonesian criminal  law  regarding  the  detention  of  suspects  and  to  analyze  the  legal protection of suspects during detention in terms of Indonesian criminal law. This  research  is  normative  legal  research,  which  examines  laws  and regulations in a coherent legal system and legal values related to the detention of suspects in the study of Indonesian criminal law. The results of the study show that the provisions for detaining suspects are regulated in Article 1 point 21 of the Criminal Procedure Code of Criminal Procedure. While in detention, suspects can exercise their rights in accordance with articles 50 to 68 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). Legal protection is always associated with the concept of rechtstaat or the concept of the Rule of Law because the birth of these concepts cannot be separated from the desire to provide recognition and protection of human rights. A suspect has rights at the time of detention that are guaranteed by law, such as the right to receive and read a Detention Warrant or a Judge's Order which lists the identity of the suspect or defendant and states the reasons for the detention and a brief description of the crime case being suspected or charged and the place where he is being detained in accordance with Article 21 paragraph (2) Criminal Procedure Codes
Manuscript History:
Received:
2023-05-08
Accepted: 2024-02-27
Corresponding Author: Anzhari, anzharian52@gmail.com
Keywords : Detention; Suspects; Criminal Law
Widya Yuridika: Jurnal Hukum is L icensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License
Layout Version:
v.7.2024 Cite this paper
Anzhari,  Sunardi,  &  Muhibbin,  M.  (2024).  Penahanan
Tersangka  dalam  Kajian  Hukum  Pidana  Indonesia.
Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 7(1).

## PENDAHULUAN
Negara telah menjamin dan melindungi individu-individu atas segala hak yang melekat dalam  dirinya  sebagai  manusia  yang  memiliki  harkat  dan  martabat  yang  tidak  dapat dirampas  oleh  siapapun  termasuk  Negara  (Berutu,  2017).  Indonesia  adalah  salah  satu negara  yang  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  menjamin  setiap  warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum (equality of law), serta wajib menjunjung tinggi hukum (Martono, 2020).  Di dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dinyatakan; “Bahwasanya segala warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” .  Hak  asasi  manusia  memberikan  jaminan  hukum  dan  moral  pada  individu
sebagai kontrol dan aturan dalam praktik hukum negara terhadap individu sehingga setiap individu  mempunyai  hubungan  yang  bebas  dengan  negara,  dan  negara  wajib  memenuhi kebutuhan dasar individu yang berada di wilayah hokum negara tersebut.
Secara  Internasional,  hak  asasi  manusia  diterima  sebagai  konsepsi  dasar  perubahan umat  manusia,  namun  dalam  praktiknya  pelanggaran  HAM  masih  sering  terjadi  (Parsial, 2005). Salah   satu   hak   dasar   dari   setiap   manusia   yang   bersifat   universal,   adalah hak perlindungan hukum yang meliputi beberapa hak yang sangat fundamental, antara lain hak-hak   yang   timbul   karena   asas   praduga   tak   bersalah   ( Presumption   of Innocence ), pembatasan  jangka  waktu  penahanan  bagi  tersangka/terdakwa,  hak untuk  memperoleh bantuan    hukum    pada    semua    tingkat    pemeriksaan,    hak    untuk  menggunakan    upaya hukum  dan  hak  untuk  segera  diberitahukan  surat  perintah penahanannya, hak untuk segera diperiksa, dan hak-hak lainnya (Martono, 2020).
Perlindungan  hak  asasi    seorang    tersangka    dilaksanakan    sejak    seorang    tersangka ditangkap,  ditahan, dituntut dan diadili dimuka sidang pengadilan. Dalam proses perkara pidana, seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparatur- aparaturnya,  yang  oleh  Van  Bammelen  digambarkan  seakan-akan  merupakan  suatu pertarungan, sehingga mengatakan: garansi hak-hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi manusia (Widhayanti, 1998).
Isu  mengenai  perlunya  perlindungan  hak  asasi  manusia  bagi  pelaku  kejahatan  yang seringkali  dilanggar  oleh  aparat  penegak  hukum  pidana  memunculkan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rendahnya perlindungan hak asasi manusia bagi para tersangka dan terdakwa yang berhadapan dengan penegak hukum pidana  yang  dibekali  dengan  berbagai  macam  kewenangan  akan  diperbaiki  oleh  KUHAP. KUHAP  menentukan  suatu  tatanan  beracara  untuk  seluruh  proses  perkara  pidana  yang dirumuskan  dalam  Undang-undang.  Tatanan  tersebut  menjadi  aturan  bekerjanya  alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi seseorang. Apabila timbul dugaan terjadi tindak pidana dan untuk menetapkan keputusan yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (Poernomo, 1982).
KUHAP merupakan Undang-undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia.  Sebagai  salah  satu  instrumen  dalam  norma  hukum  Indonesia,  KUHAP  harus memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak  kemanusiaan.  Dalam  menegakkan  hukum pidana materiil, para penegak hukum membutuhkan proses hukum pidana formil, disinilah kita akan menggunakan KUHAP sebagai dasar hukum pidana formil. Namun dalam rangka pencapaian tujuan dari dibentuknya KUHAP tersebut adalah dengan melakukan optimalisasi terhadap  peraturan  tersebut  untuk  menjamin  tercapainya  keadilan  dan  keamanan  demi tegaknya hukum. Dalam KUHAP inilah, diberikan batasan dan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan penegakan hukum
Di dalam  KUHAP bahwa proses penanganan perkara pidana meliputi beberapa tahapan, yaitu:  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  dan pelaksanaan  putusan  pengadilan.  Penyelidikan  adalah  tindakan  dari  penyelidik  untuk mencari  dan  menemukan  suatu  perbuatan  yang  di  duga  sebagai  tindak  pidana  guna menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan.  Sedangkan  penyidikan  adalah tindakan dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut digunakan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
KUHAP  sudah  mengatur  secara  jelas  mengenai  tata  cara  dalam  menegakkan  Hukum Acara  Pidana,  namun  pada  prakteknya  masih  saja  terjadi  penyimpangan-penyimpangan, entah  dalam  proses  penyidikan,  penangkapan,  penahanan  dan  proses-proses  lain  yang diatur dalam KUHAP. Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada proses penangkapan dan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana oleh aparat Kepolisian.
Setelah proses penyidikan dinyatakan selesai dan lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas  perkaranya  kepada  penuntut  umum.  Kemudian  penuntut  umum  melakukan penuntutan, yaitu suatu tindakan dari penuntut umum melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan  negeri  yang  berwenang.  Selanjutnya  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri memeriksa,  mengadili,  dan  memutuskan  perkaranya  untuk  menentukan  bersalah  atau tidaknya terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal terdakwa dijatuhi pidana penjara atau kurungan, maka putusan hakim tersebut dilaksanakan oleh penuntut umum dengan cara menempatkan terpidana di dalam lembaga permasyarakatan untuk menjalani masa pemidanaan.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  dengan  menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta  menitikberatkan pada bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP).  Sifat  analisis  deskriptif  kualitatif,  menggambarkan  kondisi  apa adanya,  tanpa  memberi  perlakuan  atau  manipulasi  pada  variable  yang  diteliti. Pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau kepustakaan, pengolahan bahan hukum  dilakukan  dengan  cara  pemeriksaan,  penandaan,  rekonstruksi,  dan mensistematika.  Analisis  bahan  hukum  dilakukan  secara  kualitatif  dan  sistematis  guna mendapat jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  menggunakan  pendekatan peraturan  perundang-undangan  yang  menitikberatkan  pada  bahan  hukum  primer  yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Sifat  analisis  deskriptif  kualitatif. Pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen atau kepustakaan, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, rekonstruksi, dan mensistematika. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dan konprehensif

## HASIL DAN PEMBAHASAN Penahanan terhadap Tersangka Menurut Hukum Pidana Indonesia
Wewenang yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara harus dilaksanakan atas dasar peraturan perundang-undangan (Berutu, 2017). Terdapat tiga prinsip dalam hukum pidana,  yaitu  prinsip  legalitas,  prinsip  nesesitas,  dan  prinsip  proporsionalitas.    Prinsip legalitas  terkait  dengan  penentuan  apakah  suatu  peraturan  hukum  pidana  dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebutdapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi (Ali, 2012).
Petugas  penegak  hukum  hanya  boleh  menggunakan  kekuatan  bila  benar-benar dibutuhkan dan hanya jika diperlukan untuk melaksanakan tugas. Hal ini berkaitan dengan prinsip nesesitas. Prinsip nesesitas terkait ada tidaknya upaya-upaya lain yang perlu diambil agar  tujuan  yang  hendak  dicapai  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Sementara  itu  prinsip proporsionalitas diartikan sebagai pemeliharaan rasio yang pantas antara dua komponen. Dengan kata lain berhubungan dengan kemasukakalan suatu tindakan yang diambil. Apabila tindakan  tidakmasuk  akal  maka  disebut  tidak  proporsional.  Atau  bias  kita  sebut  dengan ilegalitas  dan  ketidak  pantasan  prosedural  (Ugochukwu,  2014).  Secara  hukum  pidana, proporsionalitas mengacu pada keseriusan kejahatan dan beratnya sanksi pidana.
Penahanan  terhadap  tersangka  dalam  penanganannya  seringkali  dilakukan  tanpa memperhatikan isi Pasal 21 KUHAP, terutama yang berkaitan dengan ancaman hukuman. Hal  ini  seringkali  diabaikan  sehingga  pada  akhirnya  siapapun  yang  dianggap  sebagai tersangka,  akan  mengalami  penahanan.  Tindakan  penahanan  dengan  cara  seperti  ini
tentunya  berakibat  pada  penuhnya  tempat  penahanan,  sedangkan  fasilitas  yang  tersedia sangat kurang.
Penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik terhadap seseorang tersangka, akan menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat. Hal ini terkait dengan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan tersangka dianggap tercela, dan tersangka serta keluarga harus menanggung beban moril, dicap sebagai pelaku tindak pidana sebelum adanya kekuatan hukum tetap yang memang menyatakan bahwa tersangka bersalah.
Pandangan masyarakat ini pula sangat merugikan tersangka dan keluarga disebabkan asas praduga tidak bersalah terabaikan. Penyidik seringkali melakukan penahanan hanya berdasarkan subyektivitas pelaku atau hanya berdasarkan ketidaksukaan pada seseorang yang  akhirnya  menyebabkan  tersangka  mendekam  lama  di  tahanan  tanpa  mendapatkan kepastian yang jelas mengenai kasusnya. Tindakan seperti ini pada akhirnya menyebabkan rakyat  kecil  sering  menjadi  korban,  ditangkap  hanya  karena  masalah  tindakan  pidana ringan.
Pasal  1  butir  21  KUHAP  mengatur  tentang  pengertian  penahanan  yang  berbunyi: “Penahanan adalah p enempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau  penuntut  umum  atau  Hakim  dengan  penempatannya,  dalam  hal  serta  menurut  cara yang  diatur  dalam  Undang- Undang  ini”.  Jadi  jelaslah  bahwa  penahanan  sebagaimana tersebut di atas dapatlah dimengerti, bahwa penahanan itu adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau Hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan berdasarkan tata cara yang diatur dengan Undang-Undang.
Penahanan  tersangka  haruslah  berdasarkan  hukum  dan  keperluan.  Dasar  menurut hukum adalah harus ada dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana dan bahwa terhadap tindak pidana itu diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun atau lebih, atau suatu tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh  Undang-Undang  meskipun  ancaman  hukumannya  kurang  dari  lima  tahun.    Dasar menurut hukum saja tidak cukup untuk menahan seseorang, karena itu dilengkapi dengan dasar  menurut  keperluan  yaitu  dengan  adanya  kekhawatiran  bahwa  tersangka  atau terdakwa  akan  melarikan  diri  atau  merusak/menghilangkan  barang  bukti  atau  akan mengulangi tindak pidana tersebut. Sifat alasan menurut keperluan adalah alternatif, artinya apabila  terdapat  salah  satu  dari  ketiga  pernyataan  tersebut  di  atas  maka  sudah  dapat dilakukan penahanan.
Sedangkan Pasal 1 butir 20 KUHAP mendefinisikan penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik  berupa  pengekangan  sementara  waktu  kebebasan  tersangka  atau  terdakwa apabila  terdapat  cukup  bukti  guna  kepentingan  penyidikan  atau  penuntutan  dan  atau peradilan  dalam  hal  serta  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini.  Apabila seseorang ditangkap atau ditahan dasar hukum atau dasar keperluan serta ia berpendapat “bahw a  penangkapan  atau  penahannya  tidak  sah  yaitu  tidak  memenuhi  persyaratan perundang-undangan, maka ia dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh Hakim tentang sahnya  penangkapanatas  dirinya  tersebut,  serta  berhak  minta  ganti  rugi”.  Upaya  ini dilakukan pada tingkat penyidikan dan penuntutan dengan proses pra peradilan. Beberapa hal  penting  dalam  penangkapan  adalah  pertama,  pejabat  yang  diberi  wewenang  untuk melakukan  penangkapan,  yaitu  penyidik.  Kedua,  alasan  penangkapan  dilakukan  jika tercapat  cukup  bukti;  ketiga,  tata  cara  penangkapan  dan  keempat  jangka  waktu penangkapan.
Untuk  kepentingan  penyelidikan,  penyidik  dapat  memerintahkan  penyelidik  untuk melakukan  penangkapan  (Pasal  16  ayat  1  KUHAP).  Penangkapan  dilakukan  tanpa  surat perintah,  dengan  ketentuan  bahwa  penangkapan  harus  segera  menyerahkan  tertangkap
bersama barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu yang terdekat. Setelah diketahui tentang kewenangan serta pelaksanaan tugas penangkapan, maka perlu diuraikan tentang hak-hak  tersangka  yang  dikenai  penangkapan.  Jadi,  kewenangan  penyelidik  untuk melakukan penangkapan hanya dalam tahap penyelidikan berdasarkan perintah penyidik. Jika tidak ada perintah oleh penyidik, penyelidik tidak berwenang melakukan penangkapan.
Mengacu pasal 17 KUHAP, alasan penangkapan dilakukan bila seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Akan tetapi, bukti permulaan  yang  cukup  belum  jelas  definisinya  sehingga  dalam  praktiknya  diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Maka, perlu  ada definisi yang tegas mengenai makna bukti permulaan yang cukup, misalnya penangkapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penyelidik  atas  perintah  penyidik  jika  didasarkan  pada  minimal  dua  alat  bukti  yang  sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir penggunaan subyektifitas penyidik, juga agar proses penangkapan tetap menghormati hak asasi manusia.
Berkenaan dengan tata cara penangkapan, penyidik yang melakukan tugas penangkapan haryslah memperlihatkan surat tugas penangkapan. Surat tugas tersebut diberikan kepada tersangka,  mencakup  identitas,  alasan  penangkapan  dan  uraian  singkat  perkara    serta tempat pemeriksaan perkara. Lain halnya jika tertangkap tangan, maka surat perintah tidak diperlukan.  Akan  tetapi  harus  menyerahkan  barang  bukti  yang  ada  kepada  penyidik terdekat.
Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Penyidik atau penyelidik dapat menangkap seseorang kurang dari 24 jam, tetapi tidak  boleh  lebih  dari  24  jam.  Penangkapan  yang  dilakukan  lebih  dari  24  jam  harus dinyatakan batal demi hukum dan melanggar hak asasi manusia.
Untuk  menjamin  hak,  harkat  dan  martabat  seseorang  tersangka  atau  pelaku  tindak pidana yang dikenakan penangkapan, proses penahanan harus memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat Subjektif terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang mana syarat ini hanya tergantung kepada siapa orang yang memerintahkan penahanan tersebut, dan  apakah  syarat  yang  disebutkan  dalam  pasal  tersebut  ada  atau  tidak.  Adapun  syarat objektif  terdapat  dalam  Pasal  21  ayat  (4)  KUHAP.  Terhadap  kedua  syarat  penahanan tersebut  yang  terpenting  yaitu  syarat  objektif,  sebab  penahanan  hanya  dapat  dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP terpenuhi. Sedangkan syarat subjektif biasanya hanya dipergunakan untuk memperkuat syarat objektif dan dalam hal  sebagai  alasan  mengapa  tersangka  dikenakan  perpanjangan  penahanan  atau  tetap ditahan sampai dengan penahanan tersebut habis.
Syarat  objektif  penahanan  hanya  dapat  dikenakan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa yang  melakukan  tindak  pidana  dan  atau  percobaan  maupun  pemberian  bantuan  dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Yang termasuk ke dalam syarat subjektif adalah;
a. Tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
b. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
c. Merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).
Penentuan kedua syarat ini terlihat sangat mudah dan tidak banyak memerlukan suatu penafsiran. Hal ini dapat dilihat secara tegas dalam penjelasan Pasal tersebut, namun syarat subyektif sifatnya sangat elastis karena sangat tergantung pada penafsiran masing-masing penegak hukum yang akhirnya menyebabkan ketidak adilan bagi tersangka. Dasar hukum atau dasar obyektif menunjuk kepada tindak pidana yang menjadi obyek atau jenis tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, yaitu tindak pidana yang dipersangkakan diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana yang tunjuk dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.
Dasar kepentingan subyektif merujuk kepada kepentingan aparat penegak hukum untuk melakukan  penahanan,  yaitu  untuk  kepentingan  pemeriksaan.  Sesuai  dengan  tujuan penahanan, apabila pemeriksaan di tingkat penyidikan telah selesai, maka BAP harus segera dilimpahkan pada kejaksaan negeri atau penuntut umum, demikian seterusnya pelimpahan perkara dari penuntut umum dari pengadilan serta pemeriksaan dalam dipengadilan.
Berkaitan  dengan  penahanan  ada  tiga  jenis  penahanan  berdasarkan  pasal  22,  yaitu penahanan  rumah  tahanan  negara,  penahanan  rumah,  dan  penahanan  kota.  Penahanan rumah dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan  memberikan  pengawasan  untuk  menghindarkan    munculnya  kesulitan  dalam penyidikan,  penuntutan  atau  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan.  Penahanan  kota dilaksanakan  di  kota  tempat  tinggal  tersangka  atau  terdakwa,  dengan  kewajiban  bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Masa penangkapan dan atau  penahanan  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan.  Untuk  penahanan kota  pengurangan  tersebut  seperlima  dari  jumlah  lamanya  waktu  penahanan  sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.
KUHAP juga membedakan lama waktu penahanan dalam tahap penyidikan, penuntutan atau  pemeriksaan.  Berdasar  pasal  24,  25,  26,  27  dan  Pasal  28  penyidik  dapat  menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Penuntut umum dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari. Hakim pengadilan negeri dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim pengadilan tinggi dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim mahkamah agung dapat menahan terdakwa paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 60 hari.
Penangkapan dan penahanan dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia dan hokum yang berlaku dilakukan untuk menilai bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik atau aparat penegak hukum yang lain sesuai atau bertentangan dengan prinsip- prinsip hak asasi manusia.

## Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Penahanan Menurut Hukum Pidana Indonesia
Pidana  karakteristiknya  adalah  adanya  pengenaan  nestapa  atau  penderitaan  dengan sengaja (Failin, 2017). Ciri ini berhubungan dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan  penderitaan  dalam  mempertahankan  norma-norma  yang  diakui  di  dalam hukum.  Pemberian  nestapa  atau  penderitaan  yang  (sengaja  dikenakan  kepada  seorang pelaku  yang  melanggar  ketentuan-ketentuan  hukum  pidana  adalah  dimaksudkan  untuk menimbulkan efek penjeraan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana, dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan (Failin, 2017).
Tujuan pemidanaan saat ini merupakan variasi dari bentuk penjeraan (deterrent) baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang yang mempunyai potensi  penjahat.  Perlindungan  kepada  masyarakat  dari  perbuatan  jahat,  perbaikan
(reformasi)  kepada  penjahat  yang  cukup  popular  dimana  bertujuan  tidak  saja  kepada perbaikan  pemenjaraan  tetapi  juga  mencari  alternative  lain  yang  bukan  bersifat  pidana dalam  membina  pelanggaran  (Sitompul  dan  Maysarah,  2021).nMenurut  Pasal  1  butir  14 KUHAP,  tersangka  adalah  “seorang  yang  karena perbuatannya  atau  keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Menurut J.C.T. Simorangkir      tersangka  adalah  seseorang  yang  telah  disangka  melakukan  suatu  tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Sementara menurut Darwan Prints  tersangka adalah seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).
Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP, bahwa pengertian terdakwa adalah “seorang tersangka yang  dituntut,  diperiksa  dan  diadili  di  sidang  pengadilan”.  Menurut  J.C.T.  Simorangkir, bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah ”seseorang yang diduga telah melakukan suatu  tindak  pidana  dan  ada  cukup  alasan  untuk  dilakukan  pemeriksaan  di  muka persidangan.” Perlindungan  hukum  terhadap  setiap  pelaku  kejahatan  adalah  kewajiban bagi setiap  aparat  Polri  sebagai  upaya  penghormatan  dan  perlindungan  terhadap HAM, dalam   rangka    penegakan    hukum    pada    tingkat    Kepolisian (Martono, 2020: 104). Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, status tersangka yang ditetapkan oleh penyidik  tergantung  berapa  lama  proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik .Perubahan  status  tersangka  akan  diperoleh,  jika  penyidik  telah  melimpahkan  perkara kepada  kejaksaan  dan  kejaksaan  menganggap  berkas  perkara  tersebut  lengkap,  maka kejaksaan  akan  segera  melimpahkan  perkara  tersebut  ke  pengadilan  (Suswantoro  et  al., 2018).
Kegiatan  Pokok  dalam  proses  penyidikan  dilakukan  dalam  3  proses,  yaitu  proses penyelidikan, penindakan, dan pemeriksaan. KUHAP menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Permasalahannya  adalah,  jika  ketentuan  hukum  dikaitkan  dengan  implementasi perlindungan hak-hak manusia (tersangka) dalam KUHAP terjadi banyak kesenjangan yang cukup  ketara.  Peluang  terjadinya  penggunaan  wewenang  yang  semena-mena  tersebut misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP yang menyatakan penyidik  dapat  “mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab. Rumusan  pasal  ini  memberi  keleluasaan  kepada  penyidik  untuk  bertindak  semaunya, dengan  alasan  bahwa  tindakan  yang  dilakukan  tersebut  merupakan  tindakannya  suatu keharusan dan masih sejalan dengan wewenang yang diamatkan Undang-Undang.
Perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan  undang-undang terhadap  subjek  hukum  dalam  bentuk  perangkat  hukum  baik  yang  bersifat  preventif maupun  yang  bersifat  represif,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis.  Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hokum, karena dalam pembentukan  suatu  Negara,  dibentuk  pula  hukum  yang  mengatur  tiap-tiap  warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara  satu  sama  lain,  dan  perlindungan  hukum  merupakan  salah  satu  hak  yang  wajib diberikan oleh suatu Negara kepada warga negaranya.
Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atau konsep rule of law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia.  Suatu  perlindungan  bisa  disebut  sebagai perlindungan hukum jika mengandung beberapa unsur, yaitu:
1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya.
2. Adanya jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
Dalam  upaya  mendapatkan  perlindungan  hukum,  seorang  tersangka  mempunyai beberapa hak pada saat dilakukan penahanan atas dirinya yang dijamin oleh hukum, yaitu hak  menerima  dan  membaca  Surat  Perintah  Penahanan  atau  Penetapan  Hakim  yang mencantumkan  identitas  tersangka  atau  terdakwa  dan  menyebutkan  alasan  penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP. Selama dalam penahanan, penyidik tidak menghalangi  tersangka  untuk  menggunakan  hak-haknya  sesuai  dengan  pasal  50  sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara bersyarat terkait tiga alasan penahanan yang seringkali ditafsirkan subjektif. Alasan subjektif dinilai tidak memiliki batasan atau ukuran yang jelas dan akhirnya akan berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Selain itu Pasal ini juga dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Untuk  menjaga  dan  melindungi  tersangka  dari  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dalam penahanan, KUHAP mengatur tentang penagguhan penahanan yang terdapat dalam Pasal 31 KUHAP  dengan  jaminan  orang  dan  jaminan  uang.  Menurut  Yahya,  penetapan  syarat  ini merupakan conditio sine quanon dalam pemberian penangguhan. Sehingga, tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan.

## PENUTUP
Penghormatan,  perlindungan  serta  penegakan  hak  warga  Negara  meliputi  hak persamaan kedudukan didalam hokum, hak atas pengakuan dan perlindungan, persamaan kedudukan,  perlakuan  dan  kepastian  dalam  hukum  telah  dijamin.  Hak  asasi  dan  hak perlindungan telah diatur dalam KUHAP. Ketentuan penahanan terhadap tersangka diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 21, Dinyatakan, penahanan merupakan penempatan tersangka atau  terdakwa  di  suatu  tempat  tertentu  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum  atau  hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Dalam upaya memberikan perlindungan hukum, seorang tersangka diberikan beberapa hak pada saat dilakukan penahanan atas dirinya yang dijamin oleh undang-undang yaitu hak menerima  dan  membaca  Surat  Perintah  Penahanan  atau  Penetapan  Hakim  yang mencantumkan  identitas  tersangka  atau  terdakwa  dan  menyebutkan  alasan  penahanan dilkaukan  serta  uraian  singkat  perkara  kejahatan  yang  dipersangkakan  atau  didakwakan serta tempat ia ditahan, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP.

## Saran
Penegak hukum dalam melakukan penahanan terhadap tersangka harus berpegang pada prinsip kesamaan dalam hukum (equality before the law), aturan hukum yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Selain memberikan hak- hak  kepada  tersangka,  penegak  hukum  juga  harus  memberikan  penerangan  kepada  para tersangka  akan  kewajiban  yang  harus  mereka  penuhi  selama  dalam  tahanan.  Sehingga dengan demikian, maka terciptalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dari tersangka.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ali, M. (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika
Arief,  B.  N.  (2006). Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan . Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group Basri, T. (2021). Panduan Bantuan Hukum Indonesia . Medan: Yayasan Obor Indonesia Hamzah, A. (2000). Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika
Kuffal, H. M. A. (2007). Penerapan KUHAP dalamPraktik Hukum . Malang: UMM Press Salim, R. (2017). Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya . Depok: Rajawali Pers Teguh. (2017). Hukum Pidana Ed. Revisi. Cet.8. Depok: Rajawali Pers.
Tim  Imparsial.  (2005). Perlindungan  terhadap  Human  Rights  Defenders  (Hambatan  dan Ancaman dalam Peraturan Perundang-Undangan) . Jakarta: Imparsial
Widhayanti, E. (1998). Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP. Yogyakarta: Liberty

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

## Artikel Jurnal
Brutu, E. S. (2017). Penangkapan dan penahanan tersangka menurut kuhap dalam hubungan dengan hak asasi manusia. Lex Crimen, VI (6), 82-92
Failin.  (2017).  Sistem  pidana  dan  pemidanaan  di  dalam  pembaharuan  hukum  pidana Indonesia. Jurnal Cendekia  Hukum, 3 (1), 14-31
Martono.  (2010).  Perlindungan  hukum  terhadap  penangkapan  dan  penahanan  tersangka dalam perspektif hak azasi manusia. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23 (1), 98-114 Sitompul, R. M., & Maysarah, A. (2021). Asas ultimum remedium pada putusan pidana anak dalam menciptakan keadilan restorative justice. Jurnal Cendikia Hukum, 7 (1), 32-46
Suswantoro., Suhartono, S., & Sugianto. (2018). Perlindungan hukum bagi tersangka dalam bataswaktu  penyidikan  tindak  pidana  umum  menurut  hak  asasi  manusia. Jurnal Hukum Magnum Opus, I (1).
Ugochukwu,  B.  (2014).  Balancing  proportionality,  and  human  rights  adjudication  in comparative  context:  Lessons  for  Nigeria. York  University  and  Transnational Humman Rights Review, 1