Volume 4 No. 2 (2020)

## PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA BUNTET KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON
H. Edi Suhaedi 1 , Abdul Wahid 2 , Rohadi 3
1 Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon 2 3 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: abdul.wahid@umc.ac.id , rohadi.mh@umc.ac.id
Abstract
BPD Desa Buntet in realizing better village governance is to make Village Regulations needed. Village regulations that are made must be based on existing problems and the community wants a Village Regulation to be made as an effort to solve problems. Initiatives can also come from the Village Head, the proposals are examined to cover all the needs of the villagers or the problem comes only from one particular group to fulfill their interests. The problem in this study is the implementation of the BPD function in Buntet Village, Astanajapura District, Cirebon Regency, and the factors that hinder the implementation of the BPD function in Buntet Village, Astanajapura District, Cirebon Regency. This research uses sociological juridical research. The data collection technique uses the literacy method. It also uses interview and documentation techniques. The method of data management and analysis used by researchers is qualitative. The results of the research and discussion show that the implementation of the supervisory function by the BPD in Buntet Village has been carried out well, this is driven by coordination and cooperation between institutions. Therefore, to carry out this supervisory function, the BPD management in Buntet Village can consider several aspects that surround and relate to this function, including coordination with their partners, the Buntet Village Government as the object of supervision. 2. That the obstacles in carrying out its functions. There are 2 (two) inhibiting factors, namely: First, the internal inhibiting factor is the lack of communication; do not understand the function of BPD comprehensively; lack of experience in community organizations; lack of ability in terms of scientific legal drafting concepts. Second, the external inhibiting factor is that the Buntet Village Community does not fully understand the functions carried out by the BPD and there is no socialization.

## Keywords: Implementation, Function, Village Consultative Body.

## Abstrak
BPD Desa Buntet dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik adalah dengan membuat Peraturan Desa dibutuhkan. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa, usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi BPD di Desa Buntet, Kecamatan  Astanajapura,  Kabupaten  Cirebon  dan  faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  fungsi  BPD  di  Desa  Buntet, Kecamatan  Astanajapura,  Kabupaten  Cirebon.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  sosiologis.  Adapun  teknik pengumpulan data menggunakan metode literasi. Selain itu juga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode pengelolaan dan analisis data yang digunakan peneliti adalah secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD di Desa Buntet sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh faktor koordinasi dan kerja sama antar lembaga. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan ini, pengurus BPD di Desa Buntet dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang melingkupi dan berhubungan dengan fungsi tersebut, termasuk koordinasi dengan mitra kerjanya Pemerintah Desa Buntet sebagai objek di awasi. 2. Bahwa hambatan dalam melaksanakan fungsinya. Ada 2 (dua) faktor penghambat yaitu: Pertama, faktor penghambat internal ialah kurang berjalannya komunikasi; belum  memahami  fungsi  BPD  secara  komprehensif;  kurangnya  kemampuan  pengalaman  organisasi  kemasyarakatan; kurangnya kemampuan dalam hal keilmuan konsep legal drafting . Kedua, faktor penghambat eksternal adalah Masyarakat Desa Buntet belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD dan Tidak adanya sosialisasi.
Kata kunci: Pelaksanaan, Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa.

## A. Pendahuluan
Ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang  No.  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  menyebutkan  bahwa pemerintahan desa mempunyai makna penting sebab sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah.  Desa  sudah  semestinya  mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur  pemerintah  daerah  seperti  propinsi, kabupaten, atau kota. 1 Desa  sebagai  salah  satu  bentuk pemerintahan  daerah,  desa  sudah  semestinya mendapatkan  segala  status  dan  kedudukan, beserta  berbagai  unsur  pemerintahan  daerah sepeti provinsi, kabupaten, atau kota4. Sebagai pemerintahan  daerah,  desa  memiliki  seluruh tatanan  pemerintahan  otonom  yang  mandiri dalam  menjalankan  segala  urusan  rumah tangganya. Susunan organisasi dan pemerintahan  desa  masa  lalu  dengan  segala keaslian  tradisional.  Pemerintahan  desa  harus menjadi  bagian  integral  pemerintahan  NKRI yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baru. 2 Penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan desapun harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan  peran  aktif  masyarakat  untuk turut  serta  bertanggung  jawab  terhadap perkembangan  kehidupan  bersama  sebagai sesama  warga  desa. 3 Sebagai  perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan  Desa  yang  sesuai  dengan budaya  yang  berkembang  di  Desa  yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal
1 Dody  wijayanto, Peran  Kepala  Desa  dan BPD  dalam  Pemerintahan  Desa ,  Jurnal  (Semarang: UNDIP, 2015), h. 3.
2 Bagir  Manan, Menyongsong  Fajar  Otonomi Daerah ,  Pusat  Studi  Hukum  (PSH)  Fakultas  Hukum UII  Yogyakarta,  (Yogyakarta:  Cetakan  IV  2005),  h. 159.
3 Iswan Kaputra et.al (dkk), Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 70-71.
pelaksanaan  Peraturan  Desa,  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. 4 Pengertian  Badan  Permusyawaratan Desa  dapat  kita  jumpai  di  dalam  pembukaan Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  dimana  tercantum adanya kalimat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan. Dari kalimat ini, Joeniarto berpendapat bahwa sistem pemerintahan negara menurut Undang-undang Dasar  mengandung  dua  asas  yaitu:  Asas Kedaulatan Rakyat; dan Asas Permusyawaratan Perwakilan. 5
Pemerintahan  desa  sebagai  satuan pemerintahan  yang  paling  dekat  dengan masyarakat dapat menjadi model pengembangan  demokrasi,  seperti  penerapan prinsip permusyawaratan, akuntabilitas, transparansi, kolektivitas, kekeluargaan. 6 Pemerintah desa diharapkan dapat menyelenggarakan  pemerintahan  yang  efektif, efisien,  transparansi,  keadilan,  akuntabilitas dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  desa. Dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  desa perencanaan pembangunan merupakan sesuatu  yang  sangat  penting  karena  dari perencanaan  pembangunan  inilah  arah pembangunan desa
ditentukan.
Penyelenggaraan pemerintahan desa dipimpin oleh  Kepala  Desa (eksekutif) dibantu  oleh perangkat  desa,  serta  ada  lembaga  yang berpengaruh di dalam pemerintahan desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (legislatif) . 7
4 Ibid , h. 3-4.
5 Joeniarto, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara , (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 9.
6 I Gde Panjta Astawa , Problematika Otonomi di Daerah di Indonesia , (Bandung: Alumni, 2013), h. 326.
7 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), h. 74.
Kedudukan  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  dalam  menjalankan  fungsi  dan kewenangan mempunyai fungsi: 8
a) Membahas  dan  menyepakati  rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
b) Menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat desa; dan
c) Melakukan  pengawasan  kinerja  kepala desa. Berdasarkan  fungsi  diatas,  didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran  yang  sangat  penting  karena  merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa keberhasilan  Desa  dapat  dilihat  dari  seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya. Kedudukan BPD dengan fungsi dan wewenangnya  dalam  membahas  rancangan serta  menetapkan  Peraturan  Desa  bersama Kepala  Desa  merupakan  sebagai  kerangka kebijakan  dan  hukum  bagi  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  Desa. Pembentukan  peraturan  Desa  merupakan penjabaran  atas  berbagai  kewenangan  yang dimiliki  Desa,  tentu  berdasarkan  kepada kebutuhan  dan  kondisi  Desa  setempat,  serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang  lebih  tinggi.  Peraturan  Desa  sebagai sebuah produk hukum tidak boleh bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.  Sebagai  sebuah  produk  politik, peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif,  yakni  proses  penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai  hak  untuk  mengusulkan  atau memberi  masukan  kepada  BPD  maupun Kepala  Desa  dalam  proses  penyusunan peraturan Desa. 9 Fungsi  BPD  tersebut  menjadikan  BPD sebagai  lembaga  yang  turut  menentukan keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan
8 Pasal 55 Undang-undang Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa.
desa  karena  kedudukan  BPD  sejajar  dengan pemerintah  desa  kalau  dilihat  fungsi  dan wewenangnya yaitu fungsi legislasi, menjaring aspirasi masyarakat dan pengawasan. Namun, kenyataannya  BPD  Desa  Buntet,  Kecamatan Astanajapura,  Kabupaten  Cirebon  yang dibentuk  tersebut  dalam  realisasinya  belum dapat  mengontrol  pemerintah  desa,  karena lewat  BPD  ini  masyarakat  dapat  ikut menentukan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dengan fungsi legislasi, menyalurkan aspirasi dan kontrol yang dimiliki.
BPD  Desa  Buntet  dalam  mewujudkan pemerintahan  desa  yang  lebih  baik  adalah dengan membuat Peraturan Desa dibutuhkan. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas  masalah  yang  ada  dan  masyarakat menghendaki  untuk  dibuat  Peraturan  Desa sebagai  upaya  penyelesaian  permasalahan. Inisiatif  juga  bisa  datang  dari  Kepala  Desa, usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan mencakup  semua  keperluan  warga  desa  atau masalah  tersebut  datangnya  hanya  dari  satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan  mereka  sendiri.  Akan  tetapi, kurangnya  fungsi  BPD  Desa  Buntet  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  BPD Desa  Buntet  dalam  melaksanakan  fungsinya sebagai  legislator  di  Desa  tersebut  menjadi topik menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam tentang fungsi BPD di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

## B. Metodologi Penelitian
Metode  penelitian  yang  diambil  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis sosiologis,  artinya  suatu  penelitian  yang dilakukan  terhadap  keadaan  nyata  masyarakat atau  lingkungan  masyarakat  dengan  maksud dan  tujuan  untuk  menemukan  fakta  ( fact- finding ),  yang  kemudian  menuju  pada identifikasi  ( problem-identification )  dan  pada
9 E.B.  Sitorus,  dkk, Naskah  Akademik Rancangan  Undang-Undang  tentang  Pemerintahan Desa , I, (Jakarta: DEPDAGRI, 2013), h. 7.
akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah ( problem-solution ). 10
C. Pembahasan
1. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Adapun fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Buntet,
Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 yang  terdapat  pada  Pasal  55  adalah  Badan Permsuyawaratan Desa mempunyai fungsi:
a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa Akuntabilitas  merupakan  prinsip  utama dalam  proses  penyelenggaraan good  governance. Akuntabilitas diperlukan karena aparatur harus mempertanggung  jawabkan  tindakan  dan kinerjanya  kepada  masyarakat  dan  institusi yang  menaunginya.  Akuntabilitas  sebagai persyaratan  mendasar  untuk  mencegah penyalahgunaan  kewenangan  yang  diberikan. Akuntabilitas  bertujuan  agar  kewenangan diarahkan  untuk  tujuan  bersama  yang  dapat diterima  oleh  seluruh  masyarakat.  Dengan demikian  akuntabilitas  merupakan  kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab  dan  menerangkan  kinerja  BPD  di Desa Buntet kepada pihak yang memiliki hak dan  kewenangan  untuk  meminta  keterangan atau  pertanggung  jawaban. Akuntabilitas  juga menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan  dengan  transparan  dan  terbuka kepada  publik  mengenai  tindakan  apa  yang telah  dilakukan  termasuk  mengenai  metode, pelaksanaan, dan dampaknya. Dengan adanya penjelasan  tersebut  maka  masyarakat  akan mengerti  apa  yang  telah  dilakukan  oleh pemerintah  dan  bagaimana  dampaknya. Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Buntet
10 Soejono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1982), h. 10.
11 Muhamad Nur Riska Kurniawan,
Pelaksanaan  Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa
oleh  BPD  di  Desa  Buntet  dapat  dilihatpada Peran BPD di Desa Buntet dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan bersama Kepala Desa Buntet.
Good  governance dalam  penyelenggaraan pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan  yang  solid  dan  bertanggung jawab serta efektif, dan efisien, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Prosedur dan metode penyusunan keputusan harus terbuka, agar memungkinkan terjadinya  partisipasi  efektif  dan chek  and balances dari  seluruh  elemen  Berdasarkan indikator  ini  pada  dasarnya  suatu  keputusan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Buntet bersama dengan Kepala Desa  Buntet  harus  disusun  dengan  prinsip akuntabilitas.
Dapat  dijelaskan  proses  keterlibatan
BPD di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura,  Kabupaten  Cirebon  mulai  dari membuat rancangan peraturan desa, merumuskan peraturan desa, menetapkan apa saja  kategori  yang  dapat  dijadikan  sebuah peraturan  desa  yang  berguna  bagi  seluruh komponen  masyarakat  desa  membawa kesejahteraan  bagi  penduduk  desa  tersebut yang  kemudian  disahkan  menjadi  peraturan desa yang baru. Dalam fungsi ini BPD di Desa Buntet,  Kecamatan  Astanajapura,  Kabupaten Cirebon  juga  mempunyai  hak  untuk membatalkan  peraturan  desa  yang  sudah  ada yang dianggap tidak memberikan perkembangan yang baik untuk kemajuan desa itu sendiri. 11 Dalam  proses  merancang  peraturan  ini BPD di Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon menggunakan dua tahap perencanaan
(Bpd)  Di  Desa  Binabaru  Kecamatan  Kampar  Kiri Tengah Kabupaten Kampar, JOM FISIP Vol. 5 No. 1 – April 2018, h. 2.
pembuatan  peraturan  tersebut  yaitu  sebagai berikut:
a) Merumuskan  Perancangan  Peraturan Desa
Dalam merumuskan rancangan ini BPD di Desa Buntet mencari apa saja permasalahan dan  keluhan-keluhan  dari  masyarakat  yang memerlukan  solusi  dalam  pemecahannya sehingga  anggota  BPD  di  Desa  Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon dapat  merumuskan  permasalahan  tersebut kedalam rumusan rancangan peraturan desa. Proses  yang  dilakukan  oleh  BPD  dan Kepala  Desa  Buntet  di  dalam  merumuskan peraturan desa antara lain sebagi berikut.
 Pemerintah  Desa  (Kepala  Desa  dan Perangkat  Desa)  mengundang  anggota BPD di Desa Buntet untuk menyampaikan maksudnya  membentuk  peraturan  desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
 BPD  di  Desa  Buntet  terlebih    dahulu mengajukan    rancangan    peraturan      desa, demikian  halnya  dengan  pemerintah  desa yang juga mengajukan rancangan peraturan desa.
 BPD di Desa Buntet memberikan masukan atau  usul  untuk  melengkapi  atau menyempurnakan  rancangan  peraturan desa.
 Ketua BPD di Desa Buntet menyampaikan usulan  tersebut  kepada  pemerintah  desa untuk diagendakan.
 BPD  di  Desa  Buntet  mengadakan  rapat dengan  pemerintah  desa kurang  lebih  satu sampai  dua  kali  untuk  memperoleh kesepakatan bersama.
b) Menetapkan  Peraturan  Desa  bersama dengan Pemerintah Desa Dalam  menetapkan  peraturan  desa, antara  BPD  dan  kepala  desa  Buntet  memiliki peran  yang  sangat  penting  antara  lain  sebagai berikut:
 BPD  di  Desa  Buntet  menyetujui
dikeluarkannya Peraturan Desa;
 Kepala  Desa  Buntet  menandatangani Peraturan Desa tersebut;
 BPD di Desa Buntet membuat berita acara tentang  Peraturan  Desa  Buntet  yang  baru ditetapkan; dan
 BPD  di  Desa  Buntet  mensosialisasikan Peraturan  Desa  yang  telah  disetujui  pada masyarakat melalui Ketua Rukun Tetangga (RT)  untuk  diketahui  dan  dipatuhi  serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya. Menurut penulis sendiri dalam melaksanakan  perannya  dalam  fungsi  legislasi bahwa dalam pembentukan Peraturan desa tentang Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa (APBDes)  dan  Rancangan  Pembangunan  Jangka Menengah  Desa  (RPJMDes)  merupakan  bagian dalam tugas pelaksana Pemerintah Desa dalam hal ini  Kepala  Desa  Buntet  dan  Angota  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  di  Desa  Buntet dalam menyelenggarakan pembangunan Desa.
No Perdes Tahun 1 Peraturan  Desa  Buntet Nomor  02  Tahun  2014 Tentang Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja Pemerintah Desa 2014 2 Peraturan  Desa  Buntet Nomor  03  Tahun  2014 Tentang Perangkat Desa 2014 3 Peraturan    Desa  Buntet Nomor  04  Tahun  2014 Tentang Pembentukan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa 2014 4 Peraturan    Desa  Buntet Nomor  05  Tahun  2014 Tentang Penggunaan Tanah Kas Desa 2014 5 Peraturan    Desa  Buntet Nomor  06  Tahun  2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan Jual Beli Adat 2014
6
Peraturan  Desa  Buntet Nomor  07  Tahun  2014 Tentang Mekanisme Sewa, Perizinan  dan  Retribusi Desa  Sebagai  Penghasilan Yang Sah Yang Bersumber Di Luar Lokasi Dana Desa 2014 7 Peraturan  Desa  Buntet Nomor  08  Tahun  2014 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup 2014 8 Peraturan  Desa  Buntet Nomor  04  Tahun  2016 Tentang Pengelolaan Kekayaan Milik Desa 2016 9 Peraturan  Desa  Buntet Nomor  05  Tahun  2016 Tentang Pembentukan Lembaga  Kemasyarakatan Desa  Buntet  Kecamatan Astanajapura  Kabupaten Cirebon 2016 10 Peraturan  Desa  Buntet Nomor  06  Tahun  2016 Tentang Pendataan, Penataan  dan  Penggunaan Kekayaan  Desa  Buntet Kecamatan  Astanajapura Kabupaten Cirebon 2016 Sumber :  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) Desa Buntet. 2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Partisipasi  dan  tanggapan  masyarakat dalam  sebuah  pengambilan  keputusan memberikan  hasil  keputusan  yang  bisa  sesuai dengan  kehendak  dan  kebutuhan  masyarakat. Hal inilah yang menjadikan tolak ukur tingkat keterbukaan  pemerintah  terhadap  partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan  aspirasi.  Tanggapan  serta  kritik terhadap pemerintahan sangat diperlukan guna kontrol pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Hal ini yang dinamakan dengan
integrasi  sistem/nilai  demokrasi  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Masyarakat  serta pemerintah desa dapat menjadikan hal tersebut sebagai  pijakan  fondasi  legitimasi  dari  rakyat dalam sistem demokrasi.
BPD  di  Desa  Buntet,  Kecamatan Astanajapura,  Kabupaten  Cirebon  dalam menampung dan menyalurkan adalah membuka diri dan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan  aspirasinya,  dengan  cara mendengar,  menerima  dan  menyampaikan, serta  memperjuangkan  kepada  pemerintah desa  untuk  ditindaklanjuti  dalam  bentuk kebijakan  guna  menjawab  aspirasi  tersebut. Selain  itu,  menampung  dan  menyalurkan aspirasi masyarakat dapat beararti adanya sikap proaktif  dari  BPD  untuk  mencari  tahu kebutuhan  masyarakat  desa,  mendengar keluhan, harapan-harapan masyarakat kemudian  disampaikan  kepada  pemerintah desa.  BPD  harus  menggali  informasi  untuk mengetahui masalah yang dihadapi masyarakat desa kemudian problem tersebut disampaikan kepada  pemerintah  desa  untuk  diselesaikan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah desa.
BPD  di  Desa  Buntet,  Kecamatan Astanajapura,  Kabupaten  Cirebon  pada dasarnya  membuka  diri  kepada  masyarakat untuk  menyampaikan  aspirasinya  terhadap keinginan  dan  harapan-harapnya  dan  siap memperjuangkannya.  Hanya  saja,  aspirasi tersebut  belum  ada  yang  sampai  ke  BPD sehingga tidak ada yang bisa ditampung apalagi disalurkan. BPD lebih kepada posisi menunggu masyarakat  yang  datang  menyampaikan aspirasinya baik secara beramai-ramai maupun melalui  perwakilan  tokoh-tokoh  masyarakat. Bukan mereka yang harus proaktif untuk turun menemui dan menanyakan aspirasi masyarakat. Sebab  anggota  BPD  menganggap  bahwa keberadaannya cukup dekat dengan masyarakat dan  tidak  memerlukan  perjalanan  jauh  dan tidak  perlu  mengeluarkan  biaya  untuk menemuinya. Keberadaan anggota BPD tidak
sulit  untuk  dicari  karena  berada  ditengah- tengah masyarakat desa.
Terselenggaranya  Musyawarah  Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Buntet,  Kecamatan  Astanajapura,  Kabupaten Cirebon  merupakan  wujud  nyata  dari implementasi  tugas  dan  fungsi  Badan Permusyawaratan  Desa  yang  sesuai  dengan Pasal  55  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa.  Dalam  musyawarah rencana pembangunan desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa  yang  melibatkan  Pemerintah  Desa  dan unsur  masyarakat  dimusyawarahkan  dan disepakati hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Buntet. Hasil  musyawarah  desa  Buntet  dalam  bentuk kesepakatan  dituangkan  dalam  sebuah keputusan  hasil  musyawarah  dijadikan  dasar oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Desa.
Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 Tentang  BPD  salah  satu  tugas  dan  fungsinya adalah  menggali  aspirasi  masyarakat.  Hal  ini sudah terwujud pada Badan Permusyawaratan Desa  di  Desa  Buntet  yang  menggali  aspirasi masyarakat dengan berbagai cara, baik formal maupun  informal.  Tugas  dan  Fungsi  Badan Permusyawaratan  Desa  yang  diamanatkan dalam  Permendagri  Nomor  110  Tahun  2016 yang  menugaskan  BPD  untuk  membentuk panitia pemilihan Kepala Desa sudah berjalan di Desa Buntet. Pada bulan Juli 2019 ini BPD di  Desa  Buntet  telah  melaksanakan pembentukan  panitia  pemilihan  Kepala  Desa di  Desa  Buntet,  Kecamatan  Astanajapura,
12 Lihat  Harry  Eka  Saputra, Efektifitas
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan
Permusyawaratan  Desa  Di  Desa  Arang  Limbung Kecamatan  Sungai  Raya  Kabupaten  Kubu  Raya , Skripsi:  Universitas  Tanjungpura  Fakultas  Hukum Pontianak, 2013, h. 59-60.
Kabupaten Cirebon yang sudah diselenggarkan pada bulan Oktober 2019 tahun lalu.
Selain itu juga bahwa melalui penetapan peraturan  desa,  semua  aspirasi  masyarakat terserap dan dapat dilaksanakan penerapannya untuk  mewujudkan  kepentingan  masyarakat. Demikian  juga  yang  terjadi  pada  lembaga Badan
Permusyawaratan Desa pada masyarakat Desa Buntet Kecamatan Astanajapura  Kabupaten  Cirebon.  Bahwa selama  ini  Badan  Permusyawaratan  Desa Buntet  telah  berupaya  untuk  melaksanakan peraturan desa  yang dibuat, namun penerapannya  di  masyarakat  masih  terasa belum  terpenuhi  secara  maksimal  dan  belum optimal penerapan peraturan desa. Kewenangan  telah  dijalankan,  namun aspirasi masyarakat  masih  belum  terjangkau  dengan kondisi aparatur atau sumber daya manusianya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak berdedikasi tinggi untuk menjalankan  peraturan  desa  dikarenakan anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa mempunyai kesibukan masing-masing. 12 Dalam  melaksanakan  fungsinya  BPD Desa  Desa  Buntet  Kecamatan  Astanajapura Kabupaten Cirebon adalah melakukan hal-hal sebagai berikut: 13
a) Menangani  dan  menampung  aspirasi masyarakat Dalam  tahap  ini  anggota  BPD  melihat dan mencari apa saja yang menjadi keluhan dan masukan  dari  masyarakat  desa.  Setelah  dapat apa  yang  menjadi  permasalahan  yang  sedang berkembang  dalam  masyarakat  para  anggota menanganinya  serta  menampung  terlebih dahulu  apa  yang  menjadi  aspirasi  masyarakat yang telah disampaikan.
13 Lihat  Siska  Sintya  Dewita, Pelaksanaan Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa  (Bpd)  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Lubuk  Betung Kecamatan  Rokan  Iv  Koto  Kabupaten  Rokan  Hulu Provinsi, JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016, h. 4.
b) Menyalurkan aspirasi masyarakat Setelah semua apa yang menjadi aspirasi dan keluhaan masyarakat ditampung oleh BPD di  Desa  Buntet  maka  tindakan  selanjutnya adalah  mengelola  dan  menyalurkan  apa  yang menjadi aspirasi dan masukan dari masyarakat tersebut yang berguna untuk mencapai tujuan desa yang lebih baik.
1. Melakukan  Pengawasan  Terhadap Pelaksanaan  Peraturan  Desa  dan Keputusan Kepala Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa  menuju  pada  tahap  penyelenggaraan pemerintahan  yang  mandiri  secara  yuridis administratif.  Menurut  peraturan  pemerintah tersebut,  pemerintah  desa  melaksanakan transparansi  dan  akuntabilitas  pemerintahan melalui laporan pertanggungjawaban desa yang disampaikan  kepada  Bupati/Walikota  melalui Camat. Adapun mengenai mekanisme laporan pertanggungjawaban kepala desa juga disampaikan  kepada  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD).  Proses  dan  mekanisme  tersebut sebagai  bahan  evaluasi  oleh  Bupati/Walikota dan  BPD  untuk  dasar  pembinaan  dan pengawasan,  serta  fungsi  pengawasan  kinerja kepala desa. 14 Disamping itu, dalam peraturan pemerintah  tersebut  juga  diatur  mengenai Peraturan Desa yang telah diundangkan harus disampaikan kepada  bupati/walikota  sebagai bahan  pembinaan  dan  pengawasan  paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan. 15
Tugas  yang  paling  penting  anggota BPD Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten  Cirebon  adalah  mengawasi
14 Lihat  Pasal  49  Ayat  (1),  (2),  dan  (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
15 Lihat Pasal 84 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa.
jalannya  pelaksanaan  peraturan  desa  serta keputusan kepala desa yang telah ditetapkan, BPD tidak hanya berfokus dalam pengawasan peraturan desa namun anggota BPD juga harus mengawasi jalannya anggaran pendapatan dan belanja desa juga harus terkontrol.
Pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik  terhadap  perencanaan  dan  kegiatan pelaksanaannya,  selama  proses  manajemen maupun administrasi berlangsung atau setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Pengawasan administrasi merupakan penataan pelaksanaan seluruh  aktifitas  dalam  bagi  seluruh kelembagaan agar tercipta keteraturan. Tujuan pengawasan  adminstratif  dalam  kelembagaan khususnya  bagi  kelembagaan  publik  agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. 16 Dalam hal meneliti setiap hasil pekerjaan pemerintah Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura,  Kabupaten  Cirebon  diperoleh penjelasan bahwa Badan Perusyawaratan Desa (BPD) di Desa Buntet sudah dapat dikatakan baik  dalam  meneliti  setiap  hasil  kerja  dari Pemerintah  Desa,  hal  ini  terlihat  dari  adanya upaya-upaya yang ditekankan kepada Pemerintah Desa Buntet untuk dapat berperan aktif    baik  dari  komunikasi  dan  koordinasi dengan BPD di Desa Buntet, adanya laporan- laporan  yang  disampaikan  oleh  Pemerintah Desa  Buntet  kepada  BPD  di  Desa  Buntet mengenai program kerja untuk dapat dilakukan evaluasi dan koreksi.
16 Tarsim  dan  Erga  Yuhandra, Implementasi Kewenangan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (Bpd) Dalam  Menjalankan  Fungsi  Pengawasan  Terhadap Pemerintah  Desa  (Studi  Di  Kabupaten  Kuningan), UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, p-ISSN 2354-5976, e-ISSN  2580-7382,  Volume  05  Nomor  01,  Januari 2018, h.18.
Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa mengamatkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa  bertugas  mengawasi  dan  meminta keterangan
tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Dengan
demikian diketahui bahwa pelaksanaan  fungsi  pengawasan  oleh  BPD  di Desa Buntet sudah terlaksana dengan baik, hal ini  didorong  oleh  faktor  koordinasi  dan kerjasama  antar  lembaga. 17 Oleh  karena  itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan ini, pengurus BPD di Desa Buntet dapat  mempertimbangkan  beberapa  aspek yang  melingkupi  dan  berhubungan  dengan fungsi  tersebut,  termasuk  koordinasi  dengan mitra kerjanya (pemerintah desa) sebagai objek yang  diawasi.  Selain  itu  tujuan  pengawasan yang  dilakukan  oleh  BPD  di  Desa  Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon harus  dapat  diarahkan  untuk  membuat  suatu penilaian  objektif  dan  bukan  hanya  bersifat mencari-cari  kesalahan  dan  atau  ingin menjatuhkan  pemerintah  desa.  Oleh  dengan tujuan  yang  demikian  akan  mengarahkan fungsi  pengawasan  pada  substansi  yang sebenarnya  yaitu  mewakili  kepentingan masyarakat  yang  membutuhkan  suatu  bentuk kegiatan  pemerintah  yang  mendahulukan kepentingan  masyarakat  secara  keseluruhan, bukan kepentingan kelompok atau perorangan.
Melalui musyawarah desa yang diselenggaraakan  bertujuan  untuk  menggali aspirasi  dan  partisipasi  masyarakat  untuk  ikut
17 Pertama, mengenai tata hubungan pemerintahan  desa  dengan  supra  desa.  Prinsip  desa yang  didorong  dengan  konsep  kemandirian.  Artinya dengan mewujudkan kemandirian desa, pemerintahan desa mampu mendorong demokratisasi desa, kearifan lokal,  partisipasi,  transparansi  dan  akuntabilitas pembangunan desa. Kedua , menguatnya fungsi politik Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Pergulatan kewenangan  BPD  mengalami  perubahan-perubahan yang  cukup  signifikan.  Pergeseran  peran  dan  fungsi BPD  berubah  kembali  pasca  disahkannya  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.
serta  dalam  membangun  pemerintahan  desa yang  bersih  dan  profesional.  Sistem pengawasan  pemerintahan  desa  dalam perspektif partisipasi masyarakat ini membawa budaya  transparansi  dan  akuntabilitas  desa. Sehingga prinsip check and balances dapat terjalin sinergis  antara  kepala  desa,  BPD,  dan masyarakat desa dalam mewujudkan pemerintahan  desa  yang  mandiri  dan demokratis.Hal  demikian  serta  merta  hanya demi  kepastain  hukum,  merupakan  setiap tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan desa  Buntet  berdasarkan  pada  hukum  yang berlaku.  Pemerintahan  desa  Buntet  harus menjamin  kepastian  hukum  dan  keadilan. Dalam  lingkup  pemerintahan  desa,  Peraturan Desa  (Perdes)  merupakan  produk  hukum tertinggi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah desa. Peraturan Desa merupakan hasil mufakat antara Kepala Desa Buntet, BPD Desa Buntet, dan melibatkan masyarakat.
Dengan  demikian  diketahui  bahwa pelaksanaan  fungsi  pengawasan  oleh  BPD  di Desa Buntet sudah terlaksana dengan baik, hal ini  didorong  oleh  factor koordinasi  dan  kerja sama  antar  lembaga.  Oleh  karena  itu  dalam rangka  melaksanakan  fungsi  pengawasan  ini, pengurus  BPD  di  Desa  Buntet  dapat mempertimbangkan  beberapa  aspek  yang melingkupi  dan  berhubungan  dengan  fungsi tersebut,  termasuk  koordinasi  dengan  mitra kerjanya  Pemerintah  Desa  Buntet  sebagai objek di awasi.
Pengaturan menurut undang-undang tersebut mengeluarkan (eksklusi) BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD. ketiga, mengenai partisipasi masyarakat.  Dalam  UndangUndang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam forum musyawarah  desa.  Hal  ini  adalah  titik  kemajuan demokrasi  desa  dengan  melibatkan  peran  serta masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  kebijakan  desa.  Lihat Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
B. Faktor  Penghambat  Pelaksanaan Fungsi  BPD  di  Desa  Buntet Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon Fungsi  BPD  di  Desa  Buntet  sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa, tentu  terdapat  berbagai  hambatan-hambatan, sehingga  dapat  mempengaruhi  BPD  di  Desa Buntet  dalam  menjalankan  fungsinya  yang belum secara maksimal dilakukan. Hambatan- hambatan anggota BPD di Desa Buntet dalam menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa  secara  umum  terbagi menjadi  dua  jenis  penghambat  yaitu penghambat  internal  dan  penghambat eksternal.
Hasil  temuan  peneliti  di  Desa  Desa Buntet  Kecamatan  Astanajapura,  Kabupaten Cirebon,  kedua  jenis  penghambat  tersebut dapat diuraiakan sebagai berikut:
1) Faktor Penghambat Internal Adapun faktor penghambat internal dari BPD di Desa Buntet merupakan faktor-faktor yang  menghambat  fungsi  pengawasan  yang berasal  dari  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  di  Desa  Buntet  itu  sendiri.  Hal  ini disebabkan antara lain:
a) Faktor  kurang  berjalannya  komunikasi, melihat fakta yang terjadi di lapangan salah satu  faktor  penghambat  implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  di  Desa  Buntet  yaitu  pola komunikasi  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya,  baik  antara  ketua  dengan anggotanya  maupun  antara  anggota dengan  anggota  BPD  di  Desa  Buntet lainnya.  Hal  ini  terjadi  karena  kesibukan atau aktivitas sehari-hari dari ketua BPD di Desa  Buntet  dan  anggota  BPD  yang bekerja pada organisasi/instansi lain atau memiliki  usaha  sendiri  sehingga  waktu untuk  berkumpul  minim  dan  pola komunikasi terjalin kurang intensif.
b) BPD  di  Desa  Buntet  belum  memahami fungsinya  secara  komprehensif,  tentunya faktor ini menjadi penghambat implementasi  fungsi  dari  BPD  di  Desa Buntet yaitu anggota BPD di Desa Buntet tidak  memahami  fungsinya  sendiri,  fakta yang  ditemukan  di  lapangan  bahwa ternyata  anggota  BPD  di  Desa  Buntet tidak  memahami  fungsi  sesuai  yang  ada dalam  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Pahaman  mereka  bahwa fungsi  BPD  hanya  sekedar  mitra  kerja dimana  apapun  keputusan  kepala  desa, BPD harus mendukung penuh keputusan tersebut  tanpa  ada  musyawarah  atau komunikasi  sebelumnya  antara  Kepala Desa Buntet dengan BPD.
c) Kurangnya  kemampuan  pengalaman organisasi  kemasyarakatan  anggota  BPD di  Desa  Buntet  yaitu  suatu  pengalaman berorganisasi  yang  dimiliki  oleh  anggota BPD di Desa Buntet baik itu didapatkan melalui  organisasi  formal  maupun  non- formal.
d) Kurangnya  kemampuan  BPD  di  Desa Buntet  dalam  hal  keilmuan  konsep legal drafting ,  sehingga  menghambat  kinerja salah  satunya  menyusun  dan  membuat peraturan desa yang dibutuhkan.
2) Faktor Penghambat Eksternal Faktor penghambat eksternal
merupakan  faktor-faktor  yang  menghambat fungsi pengawasan yang berasal dari luar Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Faktor penghambat eksternal BPD dalam menjalankan  fungsi  pengawasan  terhadap pemerintahan desa antara lain sebagai berikut: a) Masyarakat Desa Buntet belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban  oleh  BPD,  yaitu  fungsi  BPD belum  seluruhnya  dipahami  dengan  baik oleh  masyarakat  sehingga  menimbulkan perbedaan  pandang  antara  masyarakat dengan  anggota  BPD  di  Desa  Buntet dalam  merealisasikan  fungsinya.  Salah
satunya  yaitu  ketika  mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi  BPD  yang  sangat  penting,  karena dengan ini dapat mengetahui sesuatu yang dibutuhkan masyarakat
harus tersampaikan  kepada  pemerintah  desa.
Disinilah  peran  BPD  di  Desa  Buntet untuk  mendengarkan  aspirasi  masyarakat begitupun  masyarakat  sangat  diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya. Namun yang  terjadi  di  lapangan  bukan  hanya anggota BPD di Desa Buntet yang kurang memahami  fungsinya  tetapi  masyarakat juga ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi  Bdan  Permusyawaratan  Desa (BPD).
b) Tidak  adanya  sosialisasi  terkait  fungsi BPD  di  Desa  Buntet,  Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, melihat  dari  faktor  tersebut  tentunya menjadi  penghambat  pelaksanaan  fungsi BPD  di  Desa  Buntet  berdasarkan peraturan  daerah  Kabupaten  Cirebon yang  berlaku  dan  masyarakat  kurang memahami  fungsi  dari  BPD.  Oleh karenanya  dibutuhkan  adanya  sosialisasi fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  baik  dari  pemerintah  desa  Buntet maupun  dari  anggota  BPD.  Hal  ini diharapkan  agar  memahami  fungsinya masing-masing  baik  pemerintaha  desa Buntet dan BPD maupun masyarakat itu sendiri dan juga sangat dibutuhkan dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

## D. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisis  yang  peneliti  lakukan  tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Buntet Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, maka pada bab ini akan di kemukakan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut: 1. Bahwa
pelaksanaan fungsi pengawasan  oleh  BPD  di  Desa Buntet  sudah  terlaksana  dengan baik,  hal  ini  didorong  oleh  faktor koordinasi  dan  kerja  sama  antar lembaga.  Oleh  karena  itu  dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan  ini,  pengurus  BPD  di Desa Buntet dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang  melingkupi  dan  berhubungan dengan  fungsi  tersebut,  termasuk koordinasi  dengan  mitra  kerjanya Pemerintah  Desa  Buntet  sebagai objek di awasi.
2. Bahwa  dalam  pelaksanaan  fungsi BPD di Desa Buntet tentunya tidak terlepas  dari  segala  kekurangannya yang mana hal ini menjadi hambatan dalam melaksanakan fungsinya. Ada 2  (dua)  faktor  penghambat  yaitu: Pertama, faktor penghambat internal ialah kurang berjalannya komunikasi;  belum  memahami fungsi  BPD  secara  komprehensif; kurangnya kemampuan pengalaman organisasi kemasyarakatan; kurangnya  kemampuan  dalam  hal keilmuan konsep legal drafting . Kedua, faktor penghambat eksternal adalah Masyarakat  Desa  Buntet  belum sepenuhnya  memahami  fungsi- fungsi yang diemban oleh BPD dan Tidak  adanya  sosialisasi  terkait
fungsi  BPD  di  Desa  Buntet, Kecamatan Astanajapura,
Kabupaten Cirebon.

## Daftar Pustaka
A.W.  Widjaja,  1993, Pemerintah  Desa  dan Adminitrasi  Desa ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Agustino  Leo,  2007, Perihal  Ilmu  Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu, ..
Astawa  I  Gde  Panjta , 2013, Problematika Otonomi  di  Daerah  di  Indonesia ,
Bandung: Alumni.
Bintarto R., 1986, Desa-Kota, Bandung: Alumni.
Dody  wijayanto,  2015, Peran  Kepala  Desa  dan BPD  dalam  Pemerintahan  Desa ,  Jurnal Semarang: UNDIP.
Dwiyanto  Agus,  2003, Reformasi  Tata Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. E.B.  Sitorus,  dkk,  2013, Naskah  Akademik Rancangan  Undang-Undang  tentang Pemerintahan Desa , I, Jakarta: DEPDAGRI.
Hanif  Nurcholis,  2011, Pertumbuhan  dan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa, Jakarta: Penerbit Erlangga.
HAW Widjaja, 2003, Pemerintahan Desa/Marga , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
HAW  Wijaya,  2003, Otonomi  Desa  Merupakan Otonomi  Yang  Asli,  Bulat  Dan  Utuh , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Herdiansyah  Haris,  2010, Metodologi  Penelitian Kualitatif, Jakarta: Selemba Humanika.
Huda  Ni’matul,  2015, Hukum  Pemerintahan Desa, Malang:  setara  press,  cetakan pertama.
Huda  Nikmatul,  2015, Hukum  Pemerintahan Desa, Malang: Setara Press.
Iswan  Kaputra  et.al  (dkk),  2013, Dampak Otonomi  Daerah  Di  Indonesia, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Joeniarto,  1990, Demokrasi  dan  Sistem Pemerintahan  Negara ,  Jakarta:  Rineka Cipta.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013, Medan: Bitra Indonesia.
Kansil  CST  et.al.,  2009, Hukum  Administrasi Daerah , Jakarta: Jala Permata Aksara..
Kansil  CST.  dan  Christine  ST  Kansil,  2005, Sistem  Pemerintahan  Indonesia ,  Jakarta: Bumi Aksara.
Labolo  Muhadam,  2007, Memahami  ilmu pemerintahan:  suatu  kajian,teori,konsep dan pengembangannya , Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Moleong  Lexy.  J. , 2000, Metodologi  Penelitian Kualitatif , Bandung: Rosda Karya.
Manan Bagir, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah ,  Pusat  Studi  Hukum  (PSH) Fakultas  Hukum  UII  Yogyakarta, Yogyakarta: Cetakan IV.
Mardiasmo,  2004, Otonomi  dan  Menejemen Keuangan  Daerah ,  Yogyakarta:  C.V. Andi Offset.
Marjoko,  Saputra  Iswan,  Hasibuan  Hawari, 2013, Pemerintahan  Desa  yang  baik ,
(Medan:  Bitra  Indonesia,  The Activator For Rural Progress.
Marzuki  Peter  Mahmud,  2008, Penelitian Hukum ,  edisi  Pertama,  Jakarta: Predana Media Group. Cetakan ke-4.
Rocman,  2000, Good  Governance:  Prinsip,
Komponen,  Dan  Penerapanya, Jakarta: Komnas HAM.
Santoso Purwo, 2003, Pembaharuan Desa Seacara Partisipatif , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan Pertama.
Santoso Purwo, 2003, Pembaharuan Desa seacara partisipatif , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan pertama.
Satori  Djam’an  dan  Aan  Komariah,  2010, Metode  Peneitian  Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sedarmayanti,  2012, Good  governance  &  good Corporate  Governance, Bandung:  CV. Mandar Maju.
Silalahi  Ulber,  2009, Metode  Penelitian  Sosial , Bandung: PT. Refika Aditama.
Soekanto  Soejono,  1982, Pengantar  Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Harry  Eka  Saputra, Efektifitas  Pelaksanaan Fungsi  Legislasi  Badan  Permusyawaratan Desa Di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai  Raya  Kabupaten  Kubu  Raya , Skripsi:  Universitas  Tanjungpura Fakultas Hukum Pontianak, 2013.
Kamaluddin, “ Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete
Riaja  Kabupaten  Barru”. Skripsi:
Fakultas  Ilmu  Sosial,  Universitas Negeri Makassar, 2016.
Lia Sartika Putri, Kewenangan Desa Dan Penetapan Peraturan  Desa ,  Jurnal  Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016 : 161-176.
Muhamad  Nur  Riska  Kurniawan, Pelaksanaan Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa (Bpd)  Di  Desa  Binabaru  Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, JOM FISIP Vol. 5 No. 1 – April 2018.
Pendi , Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menjalankan  Pengawasan  Terhadap Pemerintahan  Desa  Sebulu  Modern Kecamatan  Sebulu  Kabupaten  Kutai Kartanegara , Program S1 Administrasi Negara,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 2017. Prayoza  Syaputra ,  Optimalisasi  Peran  BPD Dalam  Pembentukan  Peraturan  Desa (Studi Kasus Di Desatridayaksa Kecamatan  Tambun  Selatan  Kabupaten Bekasi), Konsentrasi Hukum Kelembagaan Negara Program Studi Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  dan Hukum  Universitas  islam  Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
Putera  Astomo, Kedudukan  dan  Pengujian Konstitusionalitas  Peraturan  Desa  dalam Peraturan  Perundang-undangan, Jurnal Konstitusi,  Volume  15,  Nomor  2, Juni 2018.
Siska Sintya Dewita, Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan  Desa  (Bpd)  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa Lubuk Betung Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten  Rokan  Hulu  Provinsi, JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016.
Sugiman, Pemerintahan  Desa ,  Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018.
Syarifah  Devi  Isnaini  Assegaf, “Pelaksanaan
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di
Desa  Gentung  Kabupaten  Pangkep”.
Fakultas Hukum, Universitas
Hasanuddin Makassar, 2017.
Tarsim  dan  Erga  Yuhandra, Implementasi Kewenangan  Badan  Permusyawaratan Desa  (Bpd)  Dalam  Menjalankan  Fungsi Pengawasan  Terhadap  Pemerintah  Desa (Studi  Di  Kabupaten  Kuningan), UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, p- ISSN 2354-5976, e-ISSN 2580-7382, Volume 05 Nomor 01, Januari 2018.
Wijayanto Dody Eko,
Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan  Peraturan  Desa, Jurnal Independent Vol. 2 No. 1.
Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun
2014 tentang Desa.
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2  Tahun  2015  Tentang  Pemerintah Desa  Dan  Badan  Permusyawaratan Desa.