## Implementasi Keadilan dalam Pembangunan
Ekonomi Islam
Desi Rahmiyanti, Siti Achiria
Email: desirahmianti@gmail.com, siti.achiria@uii.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatar  belakangi  adanya  ketimpangan  pendapatan  yang  berujung  pada  rendahnya kesejahteraan  masyarakat.  Tujuan  penulisan  untuk  membuktikan  implementasi  keadilan  dalam pembangunan  ekonomi.  Dengan  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  literatur review  yang  di  ambil  dari  beberapa  referensi  terkait,  berupa  jurnal  maupun  kitab-kitab  klasik. Hasil  dari  kajian  menjelaskan  pembangunan  ekonomi  menurut  ekonomi  Islam,  bukan  sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa. Islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan sebagai  sesuatu  yang  terpisah  dengan  cara  distribusinya  (pemerataan)  dan  tuntutan  realisasi keadilan. Perkembangan ekonomi yang ideal akan mampu terwujud dengan optimal dan memiliki dampak terhadap pemerataan ekonomi jika tidak hanya dibutuhkan suatu pertumbuhan tetapi juga dibarengi  dengan  pemerataan.  Dengan  pemerataan  perkembangan  ekonomi  yang  adil  akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keyword: Perkembangan ekonomi, pemerataan ekonomi, keadilan

## Pendahuluan
Pembangunan  ekonomi  adalah  salah  satu  strategi  untuk  mencapai  tujuan  yang  dicita- citakan  bangsa  ini.  Pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  perkapita  penduduk,  jumlah pengangguran,  tingkat  kemiskinan,  dan  neraca  pembayaran  adalah  ukuran-ukuran  yang  dicapai dalam menilai tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi.
Pembangunan ekonomi dewasa ini banyak ketergantungan kepada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan  ekonomi  itu  sendiri  merupakan  proses  kenaikan  produksi  perekonomian  suatu negara  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  kenaikanpendapatan  nasional. 1 Salah  satu  indikator terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian  pada  suatu  periode  tertentu.  Jadi  Salah  satu  indikator  untuk  mengukur
1 Nurul Huda, (2015), EkonomiPembangunan Islam , Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.77.

## Volume. 14, Nomor 2, Desember 2018

## Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam
pertumbuhan  ekonomi  adalah  naik  turunnya  besaran  pendapatan  nasional  atau Gross  Domestic Product . 2
Grafik PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Indonesia Tahun 2011-2015

## Sumber: Bappenas
Grafik  di  atas  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  dilihat  dari  PDRB  atas dasar harga konstan 2010 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut menggambarkan bahwa Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik.
Selain  itu  bukti  lain  pertumbuhan  ekonomi  membaik  adalah  jumlah  kemiskinan  di Indonesia  yang  menurun,  kemiskinan  di  Indonesia  dari  tahun  ketahun  jumlahnya  fluktuatif, cenderung  menurun  namun  perubahannya  lambat  dan  pertumbuhan  yang  terjadi  tidak  secara merata.
2 Rahardja, P. (2008). PengantarIlmuekonomi:mikroekonomidanmakroekonomi . Jakarta: fakultasEkonomiUniversitas Indonesia. Hlm. 5

## GrafikPresentasePendudukMiskin di Indonesia Tahun 2011-2015
Sumber: Bappenas
Secara  garis  besar,  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia  pada  tahun  2011-2015  mengalami penurunan setiap tahunnya. Meskipun persentase kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, tetapi penurunan kemiskinan tersebut tidak terjadi secara merata di setiap Provinsi, dalam waktu yang  bersamaan  kesenjangan  penduduk  miskin  dan  penduduk  kaya  di  Indonesia  tidak  berubah, koefisien  gini/rasio  gini  dalam  lima  tahun  sejak  2010  sampai  hingga  2015  tercatat  0,38;  0,41; 0,41; 0,42; 0,42; dan 0,42. 3
Grafik Gini Rasio di Indonesia Tahun 2011-2015

## Sumber: BPS
3 I. S. Beik, (2016), Ekonomi Pembangunan Syariah , Jakarta: Raja GrafindoPersada, hlm. 23
0 5 10 15 20 25 30 35 A ce h Su mater aUtar a Su mater aBarat R iau Jambi
Su mater aS el atan Beng ku lu
Lamp u n g Kep …
Kep u lau an R iau D KIJakar ta Jaw aBarat Jaw aTeng a h
D .IYo gy akar ta Jaw aTi mu r
Ban te n BA LI N u saTeng gar aBa… N u saTeng gar aTi …
Kal iman tan B ar at Kal iman tan T en gah
Kal iman tan Se latan
Kal iman tan T imu r
Kal iman tan Utar a Su lawe si Utar a Su lawe si Teng ah Su lawe si Se latan Su lawe si Teng gar a G o ro n tal o Su lawe si Bar at M al u ku M al u ku U ta ra Pap u a Bar at Pap u a

## Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam
Dari  data  tersebut  terlihat  bahwa  ketimpangan  ekonomi  Indonesia  cenderung  meningkat dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Dengan  begitu,  tidak  sulit  menggambarkan  dengan  jelas  siapa yang  sesungguhnya  menikmati  pertumbuhan  ekonomikarena  justru  rata-rata  gini  rasio menunjukkan angka peningkatan.
Ini berarti pencapaian pendapatan domestik bruto (PDB) yang tinggi selama ini, ternyata masih tak mampu mewujudkan berbagai fenomena penting bagi kualitas hiduprakyat. Tak heran jika  saat  sebagian  kalangan  bangga  dengan  prestasi  pertumbuhan  PDB  yang  dicapai,  mayoritas rakyat justru kurang merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yaitu adanya perbaikan taraf kehidupan.
Di  satu  sisi,  pencapaian  pertumbuhan  mampu  mengurangi  tingkat  kemiskinan  dan memperbesar  jumlah  kelas  menengah.  Namun,  di  sisi  lain  juga  mempelebar  ketimpangan ekonomi.  Menurut  Bank  Dunia,  manfaat  dari  pertumbuhan  ekonomi  lebih  dinikmati  oleh  20% masyarakat  terkaya. Sementara sekitar 80% penduduk, lebih dari 205 juta orang terlihat  merasa masih tertinggal. 4
Kemudian hasil survei lain yang dipaparkan oleh Oxfam International pada Januari 2017, hasil  riset  tersebut  menyatakan  bahwa  Indonesia  berada  pada  peringkat  keenam  dalam  kategori ketimpangan  distribusi  kekayaan  terburuk  di  dunia.  Selain  itu  Oxfam  dalam  laporannya menyatakan bahwa delapan orang terkaya memiliki  kekayaan penduduk  bumi, selama 15 tahun menunjukkan konsentrasi kekayaan di Indonesia dengan kelompok ultrakaya semakin bertambah kekayaannya. 5
Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan suatu pembahasan mengenai konsep keadilan dalam  perkembangan  ekonomi  agar  menjadi  solusi  untuk  mengatasi  permasalahan  terkait kesejahteraan  dan  pemeratan  ekonomi.  Sebab  pemerataan  ekonomi  merupakan  hal  yang  sangat penting  guna  mewujudkan  kesejahteraan.  Namun  dengan  pola  ekonomi  saat  ini  yang menggunakan  pola  konvensional  akan  sulit  mewujudkan  pemerataan  ekonomi  untuk  itu diperlukan kajian mengenai pembangunan ekonomi Islam.
4 WorldBank.  (2015). MeluasnyaKetimpangan  di  Indonesia .  Retrieved  from  The  World  Bank: http://www.worldbank.org/in/n ews/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide
5 OXFAM.  (2017). Menuju  Indonesia  Yang  LebihSetara:LaporanKetimpangan  Indonesia .  Retrieved  from ISSUU: https://issuu.com/oxfaminindon esia/docs/report_indonesia

## Pembangunan Ekonomi
Pembangunan  ( development )  mengandung  pengertian  suatu  proses  yang  menyebabkan sesuatu  dapat  tumbuh  ( growth ),  atau  menjadi  lebih  matang  atau  dewasa,  lebih  maju  atau  lebih terorganisasi. Secara konsep, pengertian pembangunan ekonomi memang sedikit berbeda dengan pertumbuhan  ekonomi,  namun  walaupun  telah  dibedakan  arti,  pada  akhirnya  kedua  istilah tersebut akan sering digunakan secara silih berganti.
Pembangunan ekonomi adalah suatu studi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk  di  negara-negara  yang  sedang  berkembang,  dengan  memecahkan  masalah-masalah utamanya  yakni  kemiskinan,  pengangguran  dan  pemerataan.  Pembangunan  di  negara-negara berkembang  pada  pelaksanaannya  telah  memunculkan  pola,  metode,  atau  model  yang  berbeda- beda  diantara  mereka.  Perbedaan  ini  telah  menjadi  paradigma  atau  pandangan  yang  mendunia dalam melaksanakan pembangunan. 6
Dalam  ekonomi  pembangunan  konvensional,  isu  utama  dalam  perekonomian  adalah pertumbuhan.  Pertumbuhan  ekonomi  selalu  menjadi  indikator  kesejahteraan  dan  menjadi  solusi bagi  setiap  krisis  ekonomi.  Pertumbuhan  ini  dipacu  dengan  peningkatan  sumber  daya  terutama sumber daya manusia dan teknologi. 7
Istilah  pembangunan  ekonomi  ( economic  development )  biasanya  dikaitkan  dengan perkembangan  ekonomi  di  negara-negara  berkembang.  Sebagian  ahli  ekonomi  mengartikan istilah  ini  sebagai  ” economic  development  is  growth  plus  change ”  atau  pembangunan ekonomiadalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. 8
Indikator-indikator  kunci  pembangunan  secara  garis  besar  pada  dasarnya  dapat diklasifikasikan  menjadi:  indikator  ekonomi,  indikator  sosial.  Yang  termasuk  sebagai  indikator ekonomi  adalah:  GNP  (GNI)  per  kapita  laju  pertumbuhan  ekonomi,  GDP  per  kapita  dengan
6 Sadono  Sukirno.  (2009). EkonomiPembangunan,Proses,  Masalah,  danDasarKebijaksanaan .  Jakarta: BimaGrafika. hlm. 35.
7 F. Ulum, (2015), KonstruksiSistemEkonomi Islam MenujuKesejahteraan Yang Merata , TSAQAFAH, 3.
8 Almizan, (2016), Pembangunan EkonomidalamPerspektifEkonomi Islam . MAQDIS: JurnalKajianEkonomi Islam, 204-222.
Purchasing  Power  Parity .  Yang  termasuk  indikator  sosial  adalah  HDI  ( Human  Development Index ) dan PQLI ( Physical Quality Life Index ) atau indeks Mutu Hidup. 9

## Pembangunan Ekonomi Menurut Ekonomi Islam
Paradigma  sebagai  ruang  lingkup  berpikir  dan  aktivitas  menjadi  variabel  yang  cukup signifikan  dalam  membedakan  paradigma  pembangunan  ekonomi  Islam.  Perbedaan  cara pandanglah  yang  memunculkan  kesimpulan  yang  berbeda  tentang  paradigma  pembangunan ekonomi. 10 Dalam  konteks  pemikiran  landasan  pembangunan  konvensional  hanya  mendasarkan materialistis,  sistem  nilai  dan  etika  yang  ditawarkan  oleh  Islam  berbeda  dengan  yang  diusung oleh  kapitalisme  dan  sosialisme.  Aspek  spiritual  menjadi  dasar  utama  yang  membedakannya. 11 Adapun sistem ekonomi Islam berangkat dari way of life kesadaran tentang etika sebuah, ethical economy seorang  muslim  dalam  berekonomi.  Sedangkan  sistem  ekonomi  lain,  baik  kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan ( interest ). 12
Pertumbuhan  ekonomi  dalam  Islam,  bukan  hanya  dalam  persoalan  ekonomi  semata melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi materi dan spiritual  manusia. 13 Dilihat  dari  tujuan  pokoknya,  Islam  tidak  melihat  pertumbuhan  kekayaan sebagai  sesuatu  yang  terpisah  dengan  cara  distribusinya  (pemerataan)  dan  tuntutan  realisasi keadilan sosial. 14 Pemerataan yang optimal apabila distribusi kebutuhan-kebutuhan individu telah berhasil dipenuhi secara memadai dan telah terwujud pembagian pendapatan dan kekayaan yang merata  tanpa  menngakibatkan  efek  samping  yang  buruk.  Efisiensi  pemerataan  dalam  distribusi tidak akan terwujud apabila moral tidak dibentuk.
Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah  berjalan.  Ia  memiliki  akar  dan  syariat  yang  membentuk  pandangan  dunia  sekaligus sasaran-sasaran dan strategi ( maqashidasy-syariah ) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang
9 Mudrajat  Kuncoro,  (2010), Dasar-dasar  Ekonomika  Pembangunan ,  Yogyakarta:  UPP  STIM  YKPN,  hlm. 10.
10 Nurul Huda, (2015), EkonomiPembangunan Islam , Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.20.
11 Ismail Nawawi, (2009), Pembangunan DalamPerspektif Islam ,Surabaya: Putra Media Nusantara, hlm 25.
12 Fadlan,  (2010), Konsep  Pembangunan  EkonomiBerbasis  Islam  (SebuahUpaya  Pembangunan  Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera) ,alIhkam, Vo l.V N o .2, 259.
13 A. A. Tariqi, (2004), Ekonomi IslamPrinsip, DasardanTujuan , Yogyakarta: MagistraInsania Press, hlm 24.
14 Umar Chapra, (2000), Islam dan Pembangunan Ekonomi , Jakarta: GemaInsani, hlm. 34
menguasai  dunia  hari  ini.  Sasaran-sasaran  yang  dikehendaki  Islam  secara  mendasar  bukan materiel.  Mereka  didasarkan  atas  konsep-konsep  Islam  sendiri  tentang  kebahagiaan  manusia ( falah )  dan  kehidupan  yang  baik  ( hayatan  thayyibah )  yang  sangat  menekankan  aspek persaudaraan ( ukhuwah ), keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia.
َّيَعَّى ا ٗسُِثَم َ َّللَّٱ ْاوُسُم أذٱَو ِ َّللَّٱ ِو أضَف نِم ْاىُغَتأبٱَو ِض أزَ ألۡٱ ٍِف ْاوُسِشَتنٲَف ُة ٰىَيَّصىٱ ِتَُِضُق اَذِإَف َ  ىُوِيألُف  أ ُن
“Apabila  telah  ditunaikan  shalat,  maka  bertebaranlah  kamu  di  muka  bumi,  dan  carilah karunia  Allah  dan  ingatlah  Allah  sebanyak-banyaknya  supaya  kamu  beruntung.”  (QS.  Al- Jumu’ah:10).
Selain dari dalil ayat alquran masih terdapat pula dalam hadist yang menjelaksan tentang keutamaan bekerja, diantaranya; “Tidaklah seorang di antara kamu, makan suatu makanan lebih baik  daripada  memakan  dari  hasil  keringatnya  sendiri”  (HR.  Baihaqi).  Selanjutnya  hadist  yang diriwayatkan oleh ImamAhmad “Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari maka pada malam itu ia diampuni.”(HR. Ahmad).
Islam  menganjurkan  suatu  sistem  yang  sangat  sederhana  untuk  peningkatan  ekonomi masyarakat yang membolehkan anggotanya melakukan proses pembangunan ekonomi yang stabil dan  seimbang  bebas  dari  kelemahan  sistem  kapitalis  dan  sosialis.  Sistem  ekonomi  Islam menyediakan peluang-peluang  yang sama dan memberikan hak-hak alami  kepada semua (yaitu, hak terhadap harta dan bebas berusaha), dan pada saat yang sama menjamin keseimbangan dalam distribusi kekayaan, semata-mata untuk tujuan memelihara kestabilan dalam sistem ekonomi.
Selain  itu  pertumbuhan  ekonomi  menurut  ekonomi  Islam,  bukan  sekedar  terkait  dengan peningkatan  terhadap  barang  dan  jasa,  namun  juga  terkait  dengan  aspek  moralitas  dan  kualitas akhlak  serta  keseimbangan  antara  tujuan  duniawi  dan  ukhrawi.  Ukuran  keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak sema-tamata dilihat dari sisi pencapain materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  justru  memicu  terjadinya  keterbelakangan,  kekacauan
dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi. 15

## Pemerataan Ekonomi
Masalah  pemerataan  merupakan  suatu  hal  yang  kompleks,  karena  seringkali  berkaitan dengan nilai-nilai sosial suatu masyarakat. Sebagian masyarakat memandang pemerataan sebagai suatu tujuan yang bernilai karena adanya implikasi moral dan hubungan yang erat dengan unsusr kelayakan  keadilan  sosial.  Selain  itu,  masalah  pemerataan  juga  berkaitan  dengan  upaya pengentasan kemiskinan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. 16
Pemerataan  distribusi  pendapatan  merupakan  salah  satu  permasalahan  pembangunan sebab  pertumbuhan  ekonomi  tidak  banyak    bermanfaat  terhadap  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  apabila  distribusi  hasil  pembangunan  tidak  merata.  Terdapat  delapan  penyebab ketidakmerataandistribusi  pendapatan,  diantaranya;  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi,  in-lasi, pembangunan daerah tidak merata, penggangguran tinggi, mobilitas sosial rendah,memburuknya nilai tukar produk NSB, dan hancurnya industri kerajinan rakyat. 17
Distribusi  atau  pembagian  pendapatan  antar  lapisan  masyarakat  ditelaah  dengan mengamati  perkembangan  angka-angka  rasio  gini.  Namun  koefisien  ini  sendiri  bukanlah merupakan  indikator  paling  ideal  untuk  mengukur  ketidakmerataan  distribusi  pendapatan  antar lapisan.  Derajatketidakmerataan  pendapatan  dinyatakan  dengan  koefisien  gini  (Gini  ratio,  yang bernilai 0 (kemerataan sempurna sampai dengan 1 (ketidakmerataan sempurna).Sebaran gini ratio berkisar antara 0,50-0,70= ketidakmerataan tinggi, 0,36-0,49= ketidakmerataan sedang, dan 0,20- 0,35=  ketidakmerataan  rendah.  koefisien  gini  dapat  diperoleh  dengan  menghitung  rasio  bidang yang  terletak  antara  garisdiagonal  dan  kurva  loren  dibagi  dengan  luas  separuh  bidang  di  mana kurva  loren  itu  berada.  Dalam  ilmu  ekonomi  industri,  koefisien  gini  juga  dapat  dipergunakan untuk melihat konsentrasi pasar. 18
15 I. S. Beik, (2016), Ekonomi Pembangunan Syariah , Jakarta: Raja GrafindoPersada, hlm. 44.
16 Lincolin Arsyad, (2016), Ekonomi Pembangunan , Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 284.
17 Ibid., hlm. 283.
18 Ibid., hlm. 86

## Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam
Ketidakmerataan  distribusi  pendapatan  antar  lapisan  masyarakat  bukansaja  berlangsung secara nasional akan tetapi hal itu juga terjadi secara spasial atauantar daerah yakni antara daerah perkotaan  dan  pedesaan.  Ketidakmerataan  pendapatan  yang  berlangsung  antar  daerah  tidak hanyadalam  hal  distribusinya,  tapi  juga  dalam  hal  tingkat  atau  besarnya  pendapatan  itusendiri. Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  cara  membandingkan  persentase  penduduk    pedesaan  terhadap penduduk perkotaan untuk tiap-tiap golongan pendapatan.
Pengangguran,  kelangkaan  barang,  inflasi  merupakan  beberapa  kriteria  di  mana  proses distribusi pada suatu negara sedang memburuk. Sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmati  tingkat  kesejahteraan  dan  kelayakan  hidup  yang  adil,  bahkan  untuk  memenuhi kebutuhan hidup minimumpun sangat sulit. Dengan demikian, jika kondisi tersebut terjadi, maka sistem ekonomi telah menyimpang dari salah satu tujuan penting  Islam di dalam  ekonomi  yaitu keadilan sosial ekonomi dalam hal distribusi harta dan kekayaan di lapisan masyarakat. 19
Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan  yang adil, hingga setiap individu memperoleh  jaminan  serta  tingkat  hidup  yang  manusiawi  dan  terhormat,  sesuai  dengan  harkat manusia  yang inheren dalam  ajaran-ajaran  Islam,  yaitu  sebagai  khalifah  (wakil)  Allah  di  muka bumi (QS. Al-Baqarah(2): 30):
بَهُِف ُدِس ألَُ نَم بَهُِف  ُوَع أجَفَأ ْآَٰىُىبَق ٗۖٗتَلُِيَخ ِض أزَ ألۡٱ ٍِف  ٞوِعبَج ٍِّنِإ ِتَنِئََٰٰٓيَمأيِى َلُّبَز َهبَق  أذِإَو َءَٰٓبَمِّدىٱ ُلِل أسَََو
َ  ىُمَي أعَف  َلَ بَم ُ َي أعَأ ٍَِّٰٓنِإ َهبَق  َٗۖلَى  ُسِّدَقُنَو َكِد أمَوِب ُحِّبَسُن  ُن أوَنَو
Artinya: " Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan  (khalifah)  di  bumi  itu  orang  yang  akan  membuat  kerusakan  padanya  dan menumpahkan  darah,  padahal  kami  senantiasa  bertasbih  dengan  memuji  Engkau  dan mensucikan  Engkau?"  Tuhan  berfirman:  "Sesungguhnya  aku  mengetahui  apa  yang  tidak  kamu ketahui. "
Kesejahteraan  sosial  memiliki  tempat  yang  mutlak  penting  dalam  Islam,  dan  kebebasan individu,  walaupun  sangat  penting,  tidak  boleh  mengabaikan  implikasi  sosialnya.Kebebasan
19 Umar Chapra, (2000), Islam dan Pembangunan Ekonomi , Jakarta: GemaInsani, hlm. 40.

## Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam
individu,  dalam  batas-batas  etika  Islam,  hanya  dianggap  sah  selama  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  masyarakat  yang  lebih  besar,  atau  selama  individu  yang  bersangkutan  tidak melanggar hak-hak orang lain. 20

## Paradigma Keadilan Ekonomi Menurut Al-Qur’an
Keadilan  secara  harfiah  diartikan  sebagai  memberikan  kepada  semua  yang  berhak  akan haknya,  baik  pemilik  hak  itu  sebagai  individu  atau  kelompok  atau  berbentuk  sesuatu  apa  pun, bernilai  apa  pun,  tanpa  melebihi  atau  pun  mengurangi.  Tanpa  melakukan  pemihakan  yang berlebihan,  setidaknya  dalam  koridor  konsep  maupun  premis,  Islam  mengajarkan  tentang keadilan  jauh  lebih  dahulu  sebelum  kaum  konvensional  meletakkan  prinsip-prinsip  keadilan dalam  ekonomi.  Islam  telah  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat  dalam  pengaturan  keadilan  dan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara rohani dan jasmani, dan antara dunia dan akhirat.
Di  bawah  sistem  ekonomi  Islam,  penumpukan  kekayaan  oleh  sekelompok  orang dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada anggota masyarakat yang belum bernasib baik. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang  adil  dan  seksama  serta  berupaya  menjamin  kekayaan  tidak  terkumpul  hanya  kepada  satu kelompok  saja,  tetapi  tersebar  diseluruh  masyarakat  ciri-ciri  penting  sistem  ekonomi  Islam tersebut digambarkan dalam ayat Al-Qur’an, yaitu dalam QS. Al-Hasyr (59) ayat 7:
ٱَو  ًَٰمَٰتَُأىٱَو  ًَٰب أسُقأىٱ  ٌِرِىَو  ِهىُسَّسيِىَو  ِهَّيِيَف  ٰيَسُقأىٱ  ِوأهَأ  أنِم  ۦِهِىىُسَز  ًَٰيَع ُ َّللَّٱ  َءَٰٓبَفَأ َٰٓبَّم ِنأبٱَو  ِنُِن َٰسَمأى
َ ألۡٱ  َنأَُب  ََۢتَىوُد  َ  ىُنََ  َلَ  أٍَم  ِوُِبَّسىٱ
ْاىُهَتنٲَف ُه أيَع  أ ُنٰكَهَن بَمَو ُ وُرُذَف  ُهىُسَّسىٱ  ُ ُنٰكَفاَء َٰٓبَمَو   أ ُنيِم  ِءَٰٓبَُِي أغۡن
ِةبَقِعأىٱ ُدَِدَش َ َّللَّٱ  َّ  ِإ َٗۖ َّللَّٱ ْاىُقَّفٱَو
“ Harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa  negeri,  adalah  untuk  Allah,  Rasul,  kerabat  (Rasul),  anak-anak  yatim,  orang-orang miskin  dan  untuk  orang-orang  yang  dalam  perjalanan,  agar  harta  itu  jangan  hanya  beredar diantara  orang-orang  kaya  saja  diantara  kamu.  Apa  yang  diberikan  Rasul  kepadamu  maka
20 Nurul Huda, (2015), EkonomiPembangunan Islam , Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.20.
terimalah.  Dan  apa  yangdilarangnya  bagimu  maka  tinggalkanlah.  Dan  bertakwalah  kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya .”
Dalam  sistem  ekonomi  Islam  tidak  terdapat  individu-individu  yang  menjadi  pengelola kekayaan  negara  ataupun  sebaliknya  semua  individu  secara  paksa  diletakkan  pada  tingkat ekonomi  yang  sama.  Tetapi,  kondisi  tersebut  diperbaiki  supaya  setiap  individu  tanpa mengganggu individu yang lain, dapat memperoleh kekayaan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya  dengan  cara  yang  baik.  Individu  akan  mengeluarkan  pendapatannya  secara  lebih ekonomis  tanpa  mengganggu  keseimbangan  ekonomi  masyarakat  keseluruhan.  Dalam  sistem tersebut, tidak ada kemungkinan untuk beberapa individu mengambil kesempatan mengumpulkan kekayaan secara berlebihan, sementara mayoritas rakyat dibiarkan susah payah dalam memenuhi keperluan pokok hidupnya. 21
Untuk  persoalan  ekonomi,  negara  harus  menjamin  dan  memastikan  bahwa  setiap  warga negara  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  mengakses  dan  memanfaatkan  sumber  daya ekonomi.  Dampaknya,  setiap  anggota  masyarakat  akan  dapat  hidup  dengan  standar  kebutuhan minimum, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, pakaian, ibadah, dan pendidikan. Dengan demikian,  negara  selayaknya  mengatur  pemanfaatan  sumber  daya  ekonomi  tersebut  agar  dapat terdistribusi secara merata dan adil. Sehingga tidak ada satupun bagian dari anggota masyarakat yang terzalimi haknya baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut. 22
Islam  dalam  menegakkan  hukum-hukumnya  didasarkan  atas  landasan  keadilan  di  antara manusia.  Allah  telah  memerintahkan  untuk  berbuat  adil  dalam  banyak  ayat  Al-Qur’an.  Allah berfirman dalam QS. An-Nahl (16) ayat 90:
ٱَو ِسَنيُمأىٱَو ِءَٰٓبَش أوَلأىٱ ِنَع  ًَٰهأيَََو  ًَٰب أسُقأىٱ ٌِذ  ِ ٌَٰٓبَتَِإَو ِن َٰس أحِ ألۡٱَو ِه أدَعأىٲِب ُسُم أأََ َ َّللَّٱ َّ  ِإ أ ُنَّيَعَى  أ ُنُظِعََ   ٍِ أغَبأى
َ  وُسَّمَرَف
21 Ibid., hlm.23.
22 Ibid., hlm. 40.
“ Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku  adil  dan  berbuat  kebajikan,  memberi kepada  kerabat,  dan  Allah  melarang  dari  berbuat  keji,  kemungkaran  dan  permusuhan.  Dia memberi pengajaran kepada kamu agar mendapat pelajaran ”
Selaras  dengan  hal  ini,  Ibrahim(2011)  tujuan  utama  ekonomi  pembangunan  pada  sistem ekonomi  Islam  adalah  kesejahteraan  manusia  ( human  welfare ).  Proses  pembangunan  ekonomi dalam  Islam  menurutnya  harus  memanusiakan  manusia.  Ia  harus  terfokus  terhadap  pendidikan, mengutamakan  integrasi  sosial  dan  konservasi  terhadap  lingkungan.  Baginya,  pembangunan ekonomi  harus  berkelanjutan  dan  tidak  melupakan  generasi  yang  akan  datang  ( future generation ). 23

## Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Di  Indonesia,  strategi  pembangunan  yang  diprioritaskan  pada  pemerataan  hasil-hasil pembangunan dimulai sejak PELITA (Pembangunan Lima Tahun) III di era Soeharto. Ini sejalan dengan  amanat  GBHN  bahwa  arah  dan  tujuan  pembangunan  nasional  Indonesia  harus  dapat dimanfaatkan  bagi  peningkatan  kesejahteraan  rakyat,  dan  hasil-hasil  yang  dicapai  harus  dapat dinikmati  secara  merata  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia.  Tujuan  pembangunan  tersebut  erat kaitannya dengan upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. 24
Perkembangan  distribusi  pendapatan  di  Indonesia  tergolong  rendah  selama  1976-2008 dengan  menggunakan  kriteria  Bank  Dunia.  Pada  tahun  1976,  kelompok  40%  penduduk berpendapat  terendah  telah  menerima  19,6%  dari  pendapatan.  Pada  tahun  2008,  kelompok, tersebut  dapat  menikmati  19,5%  dari  pendapatan.  Dengan  kata  lain  “kue  pendapatan”  yang menikmati  40%  kelompok  berpenghasilan  terendah  di  Indonesia  cenderung  menurun  selama 1976-2008.
Kendati  ketimpangan  distribusi  pendapatan  di  Indonesia  relatif  rendah  menurut  standar Bank  Dunia,  ternyata  porsi  terbesar  kue  nasional  tetap  dinikmati  20%  penduduk  berpendapatan tertinggi dan 40% penduduk berpendapat menengah. Pada tahun 1976, kelompok 20% penduduk
23 Ibrahim,  Patmawati,  SitiArniBasir,  and  Asmak  Ab  Rahman,(2011), Sustainable  Economic  Development: Concept, Principles and Management from Islamic  Perspective , European Journal of Social Sciences, 24 (3): 330- 338.
24 Lincolin Arsyad, (2016), Ekonomi Pembangunan , Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Hlm. 85.
berpendapat  tertinggi  telah  menerima  42,5%  dari  pendapatan;  pada  tahun  2008  kelompok tersebut  dapat  menikmati  44,2%  dari  pendapatan.  Pada  tahun  1976,  kelompok  40%  penduduk berpendapatan  menengah  telah  menerima  38%  dari  pendapatan;  pada  tahun  2008,  kelompok tersebut dapat menikmati 35,6% dari pendapatan.
Proses  ekonomi  di  Indonesia,  selama  pemerintahan  orde  baru  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  etika  sosial  dan  moralitas  ekonomi  tidak  menjadi  landasan  dalam  hubungan  dan  proses ekonomi.  Terlihat  dengan  nayata  bahwa,  baik  secara  sadar  maupun  tidak  telah  didominasi  oleh pemikiran  ekonomi  kapitalisme  abad  ke-  19.  Terbukti  dengan  tumbuhnya  secara  kukuh  kelas pemupuk rente dalam ekonomi Indonesia yang pada umumnya adalah konglemerat. 25
Konsentrasi  kekuasaan  ekonomi  ditangan  para  konglomerat  terjadi  sebagai  akibat  tidak adanya  moralitas  ekonomi  atau  etika  sosial  dalam  hubungan  dan  proses  ekonomi  dalam mansarakat,  kendatipun  sudah  termaktub  dalam  UUD  1945.  Kelas  pemupuk  rente  ekonomi menjalin  hubungan  yang  simbiotis  dengan  elit  kekuasaan  dan  para  birokrat  melalui  hubungan yang  simbiolis  ini  terjadilah  apa  yang  disebut  sebagai ditributional  cualition .  Kualisi  ini merupakan  suatu  jaringan  mirip  kartel  yang  bertujuan  meraih  rente  ekonomi  semaksimum mungkin yang antara lain dilakukan dalam proses penguasaan aset-aset ekonomi melalui hak-hak istimewa bahkan secara tidak manusiawi (misalnya, tanah) atas nama pembangunan.
Pandangan  Stiglitz  (2002)  yang  dituangkan  dalam Washington  Consensus perlu  kiranya dicermati, khususnya bagi pemerintah dalam usaha memperbaiki kinerjanya dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.  Beliau menuangkan lima proporsi untuk memperbaiki kerja  pemerintah  dan  tata  pemerintah  berdasarkan  prinsip-prinsip  dan  instrumen  ekonomi  yang diturubkan dari nilai-nilai kebersamaan sebagai berikut:
1. Proporsi  pertama,  intervensi  pemerintah  dalam  bidang  yang  secara  nyata  dan  signifikan telah dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu harus dibatasi.
2. Proporsi kedua, tindakan pemerintah harus didorong untuk memajukan persaingan.
3. Proporsi ketiga, keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan harus dikedepankan.
25 Nurul Huda, (2015), EkonomiPembangunan Islam , Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.116.

## Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam
4. Proporsi keempat, upaya penyediaan barang publik oleh institusi di luar pemerintah harus didorong  sebagai  mekanisme  untuk  menciptakan  persaingan  serta  sarana  penyaluran aspiratif yang efektif.
5. Propordi  yang  kelima,  harus  terdapat  keseimbangan  antara  kepakaran  dan  partisispasi demokratis dan prinsip pertanggung gugatan dalam pengambilan keputusan.
Kelima  proporsi  tersebut  merupakan  acuan  yang  dapat  diguanakan  untuk  memperbaiki kelemahan  pemerintah.  Memang  banyak  kelemahan  pemerintah  yang  tetap  tidak  bisa  diatasi, namun  lima  proporsi  yang  diajukan  tersebut  setidaknya  dapat  membuat  respon  masyarakat terhadap peran pemerintah menjadi lebih berimbang.
Dalam  proses  pembangunan  ekonomi  pada  suatu  lingkungan  masyarakat  dan  elit kekuasaan yang berbudaya tinggi, sebenarnya dimensi keadilan merupakan sebuah dimensi yang tidak  dapat  terpisahkan.  Dalam  pengertian  ini,  proses  pembangunan  ekonomi  yang  tidak berdimensi keadilan dikategorikan sebagai proses yang anti pembangunan. Proses pembangunan dengan  dimensi  keadilan  sebagai  dimensi  utama  hanya  dapat  berlangsung  secara  efektif  dan langgeng  di  dalam  masyarakat    jikalau  sistem  kemasyarakatan  telah  mengalami  reformasi  yang mendasar  sehingga prinsip-prinsip keadilan mendasari interaksi antara anggota masyarakat.
Suatu  ilusi bahwa proses pembangunan  yang berkeadilan akan dapat  berlangsung secara efektif  dan  permanen  di  dalam  masyarakat  apabila  sistem  sosial  tidak  mengandung  basis-basis strategis kemasyarakatan yang kondusif untuk itu yang berkaitan dengan perilaku elit kekuasaan, dialektik  hubungan  ekonomi,  dan  sikap  budaya  rakyat,  perubahan  sosial  yang  mendasar mengandung  pengertian  yakni  perubahan  dimana  mencangkup  ketiga  variabel  kemasyarakatan tersebut. 26
Proses  pembangunan  yang  berdimensi  keadilan  selain  tercermin  pada  tingkat  ekonomi haruslah tercermin pada tingkat ekonomi mikro. Jikalau tidak, akan terperangkap ke dalam suatu sistem  ekonomi  dimana  pemilik  modal  atau  aset  materiel  secara  sepihak  akan  menjadi  penentu distribusi  nilai  tambah  produk  atau  jasa  yang  diproduksi.  Oleh  sebab  itu,  sistem  ekonomi  yang demokratis  secara  nasional  haruslah  diikuti  dengan  terbentuknya  unit-unit  ekonomi  yang demokratis ditingkat mikro.
26 Ibid ., hlm.117.

## Kesimpulan
Pertumbuhan  ekonomi  menurut  ekonomi  Islam,  bukan  sekedar  terkait  dengan peningkatan  terhadap  barang  dan  jasa,  namun  juga  terkait  dengan  aspek  moralitas  dan  kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi.   Kesejahteran dan Pertumbuhan Ekonomi  yang  ideal  akan  mampu  terwujud  dengan  optimal  dan  memiliki  dampak  terhadap pemerataan ekonomi jika menggunakan prinsip ekonomi Islam yang menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat bisa terpenuhi.
Dalam  sistem  ekonomi  Islam  tidak  terdapat  individu-individu  yang  menjadi  pengelola kekayaan  negara  ataupun  sebaliknya  semua  individu  secara  paksa  diletakkan  pada  tingkat ekonomi  yang  sama.  Tetapi,  kondisi  tersebut  diperbaiki  supaya  setiap  individu  tanpa mengganggu individu yang lain, dapat memperoleh kekayaan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik.
Tujuan  utama  ekonomi  pembangunan  pada  sistem  ekonomi  Islam  adalah  kesejahteraan manusia  ( human  welfare ).  Proses  pembangunan  ekonomi  dalam  Islam  harus  memanusiakan manusia.  Ia  harus  terfokus  terhadap  pendidikan,  mengutamakan  integrasi  sosial  dan  konservasi terhadap lingkungan. Baginya, pembangunan ekonomi harus berkelanjutan dan tidak melupakan generasi yang akan datang ( future generation ).

## Daftar Pustaka
Arsyad,Lincolin.(2016). Ekonomi Pembangunan . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Almizan.  (2016). Pembangunan  Ekonomi  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam .  MAQDIS:  Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 204-222.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2016). Pembangunan Daerah Dalam Angka 2016 . Jakarta: Direktorat Pengembangan Wilayah.
Badan Pusat Statistik. (2016). Statistik Indonesia Tahun 2016 . Jakarta: Badan Pusat Statistik
Beik, I. S. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah . Jakarta: Raja GrafindoPersada.
Chapra, Umar. (2000). Islam dan Pembangunan Ekonomi . Jakarta: GemaInsani.
Fadlan.  (2010). Konsep  Pembangunan  EkonomiBerbasis  Islam  (SebuahUpaya  Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera). alIhkam, Vo l.V N o .2, 259.
Huda, Nurul. (2015). EkonomiPembangunan Islam .Jakarta: Prenadamedia Group.
Ibrahim,  Patmawati,  SitiArniBasir,  and  Asmak  Ab  Rahman.(2011). Sustainable  Economic Development: Concept,  Principles and Management from Islamic Perspective . European Journal of Social Sciences, 24 (3): 330-338.
Kuncoro,  Mudrajat.  (2010). Dasar-dasar  Ekonomika  Pembangunan .  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Nawawi,  Ismail.  (2009). Pembangunan  DalamPerspektif  Islam .  Surabaya:  Putra  Media Nusantara.
OXFAM.  (2017). Menuju  Indonesia  Yang  LebihSetara:LaporanKetimpangan  Indonesia . Retrieved from ISSUU: https://issuu.com/oxfaminindon esia/docs/report_indonesia
Rahardja, P. (2008). PengantarIlmuekonomi:mikroekonomidanmakroekonomi . Jakarta: fakultasEkonomiUniversitas Indonesia.
Sukirno,  Sadono.  (2009). EkonomiPembangunan,Proses,  Masalah,  danDasarKebijaksanaan . Jakarta: BimaGrafika.
Tariqi,A.  A.    (2004). Ekonomi  IslamPrinsip,  DasardanTujuan .  Yogyakarta:  MagistraInsania Press.
Ulum,  F.  (2015). KonstruksiSistemEkonomi  Islam  MenujuKesejahteraan  Yang  Merata . TSAQAFAH, 3.
WorldBank.  (2015). MeluasnyaKetimpangan  di  Indonesia .  Retrieved  from  The  World  Bank: http://www.worldbank.org/in/n ews/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide.