## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA
(Studi Kasus Di Sekretariat DPR Papua)
Penulis: Kaillin Lalli  Randa 1 Lalli.kai70@gmail.com
Ida Ayu Purba Riani 2 purbariani@gmail.com Balthazar Kreuta 3 kreutabalthazar@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is to assess the factors influencing the implementation of Performance-Based Budgeting (PBB) in local government institutions. The research uses a survey method and disseminates questions  to  staff  working  at  the  Secretariat  of  the  Papuan  People's  Representative  Council.  We analysed  data  using  the  Ordinary  Least  Square  (OLS)  technique.  The  results  show  that  four  factors significantly influence PBB are an organisational commitment, system improvement, human resource quality, and gratefulness. The less influential factor is the sanction factor.
Keywords: Performance Based Budgeting, Papua Province

## PENDAHULUAN
Anggaran  Berbasis  Kinerja  merupakan  sistem  penganggaran  yang  berorientasi  pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2007).  Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output.
Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik (Mardiasmo & MBA, 2002).
Dikeluarkannya  UU/32  dan  33/2004  memberikan  perubahan  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  sehingga  terjadi  reformasi  dalam  manajemen  keuangan  daerah. Pengelolaan  keuangan  daerah  harus  dilakukan  secara  transparan  dan  akuntabel  sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai keuangan daerah.
Selain  perubahan  terhadap  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah,  kedua  undang – undang  tersebut  merubah  akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ekonomi  Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
Keselarasan  antar  dokumen-dokumen  perencanaan  dapat  dilihat  dari  keselarasan indikator  kinerja  yang  terdapat  dalam  dokumen-dokumen  tersebut.  Pada  SKPD,  indikator kinerja  yang  dimuat  dalam  Renja  SKPD  haruslah  mendukung  pencapaian  indikator  kinerja yang  termuat  dalam  Renstra  SKPD.  Dan  selanjutnya,  indikator  kinerja  Renja  SKPD  harus didukung oleh indikator kinerja yang dimuat dalam RKA SKPD. Adanya keselarasan indikator kinerja  ini  secara  logis  akan  dapat  mengaitkan  tujuan-tujuan  yang  hendak  dicapai  yang dicantumkan  dalam  dokumen  perencanaan  strategis  (Renstra  SKPD)  dengan  kegiatan- kegiatan operasional yang dilaksanakan SKPD.
Reformasi  anggaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  mengakibatkan  perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan APBD untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja.
Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  diatur  dalam  Permendagri/13/2006  dan  diubah lagi dengan Permendagri/59/2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan  ini,  disebutkan  tentang  penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (RKA-SKPD).  Adanya  RKA-SKPD  ini  berarti  telah  terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas.
Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang  dialokasikan  sehingga  setiap  pengeluaran  harus  berorientasi  atau  bersifat  ekonomi, efisien, dan efektif. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.
Pengukuran  kinerja  secara  berkelanjutan  akan  memberikan  umpan  balik,  sehingga upaya  perbaikan  secara  terus  menerus  akan  mencapai  keberhasilan  di  masa mendatang (Bastian, 2007) .
Penyusunan anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk dapat meningkatkan efisiensi pengalokasian  sumber  daya  dan  efektivitas  penggunaannya  sesuai  dengan  perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mendukung peningkatan tranparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik. Selain itu, anggaran berbasis kinerja memfokuskan pemanfaatan anggaran untuk perbaikan kinerja organisasi yang berpedoman pada prinsip value for money . Pentingnya  dilakukan  penelitian  ini  adalah  melihat  dari  fenomena  yang  terjadi  di lingkungan sekretariat DPR Papua, dimana kinerja pemerintah saat ini seperti sekretariatan DPR  Papua  banyak  disoroti  oleh  masyarakat,  terutama  kinerja  instansi  pemerintah  yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik.
Untuk Pemerintah Provinsi Papua Kota, berdasarkan data APBD Tahun 2011, secara keseluruhan belum menunjukkan indikasi adanya peningkatan kinerja dan perbaikan kinerja
yang signifikan dalam pelaksanaannya seperti pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua  Tahun  Anggaran  2011  disusun  berdasarkan  PP/24/2005  yang  terdiri  atas  Laporan Realisasi Angggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan  Realisasi  Anggaran  periode  1  Januari  sampai  dengan  31  Desember  2011 menunjukkan realisasi Pendapatan sebesar Rp6.227.545.144.533,73 atau 99,80% dari yang dianggarkan  Rp6.239.786.688.550,00.  Realisasi  Pendapatan  Tahun  Anggaran  2011  terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp363.100.749.953,73; Pendapatan Transfer sebesar Rp5.850.944.394.580,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp13.500.000.000,00.
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp6.290.375.712.882,75 atau 89,75% dari  yang  dianggarkan    sebesar  Rp7.008.690.497.550,00.  Realisasi  Belanja  terdiri  dari Belanja Operasi sebesar Rp4.762.070.057.903,75; Belanja Modal sebesar Rp1.421.658.223.557,00;  Belanja  Tak  Terduga  sebesar  Rp2.978.368.924,00  dan Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota sebesar Rp103.669.062.498,00.
Dilihat dari penjelasan diatas  bahwa jumlah belanja yang dianggarkan untuk membiayai program/kegiatan  yang  menunjukkan  bahwa  antara  rencana  anggaran  yang  ditetapkan dengan realiasasi anggaran kegiatan terdapat ketidak tercapaian. Hal ini terlihat dari selisih antara  anggaran  dengan  realisasi  belanja  yang  mengalami  kelebihan  anggaran,  ini menunjukkan  dalam  penyusunan  APBD  belum  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku  dan diindikasikan adanya program/kegiatan yang belum sepenuhnya dilaksanakan.
Anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program -program yang dibiayai dengan uang publik. Sebagai alat akuntabilitas  publik,  penggunaan  anggaran  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  dengan menggunakan hasil dari dibelanjakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi pemerintah.
Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikeluarkan regulasi  yang  mengatur  mengenai  perubahan  pengelolaan  keuangan  daerah  untuk  lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung  jawab,  pemerintah  mengeluarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999 (Inpres 7/1999) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  tersebut  dipandang  perlu  untuk  mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pelaporan kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang  diamanahkan  untuk  melaksanakan  program  atau  kegiatan  dalam  rangka  untuk mencapai visi dan misi dan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh organisasi.
Tuntutan  pentingnya  pelaksanaan  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja,  ternyata membawa  konsekuensi  yang  harus  disiapkan  sebagai  faktor  pemicu  keberhasilan
implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu : 1) Kepemimpinan dan komitmen dari  seluruh  komponen  organisasi;  2)  Fokus  penyempurnaan  administrasi  secara  terus menerus; 3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu, dan orang); 4) Penghargaan ( reward ) dan sanksi ( punishment ) yang jelas; 5) Keinginan yang kuat untuk berhasil (BPKP, 2015).
Dalam struktur Organisasi SETWAN Propinsi Papua yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD kemudian Sekretaris Dewan dengan 4 bagian yaitu Bagian umum (Tata Usaha, Kendaraan, Urusan Dalam) Bagian Persidang (Persidangan, Risalah, Perundang-undangan) Bagian Keuangan (anggaran, pengambangan, Verifikasi dan Pembukuan) dan Bagian Humas (protokol, Publikasi dokumentasi, perjalanan). Pada masing-masing bagian mempunyaitugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan Peraturan Propinsi Papua. Tapi apakah selama ini anggaran berbasis kinerja yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPR Papua sudah sesuai dengan aturan yang ada.
Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : (a) Untuk  menganalisis  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  Anggaran  Berbasis  Kinerja pada Sekretariat DPR Papua; dan (b) Untuk menganalisis diantara faktor-faktor tadi manakah yang sangat berpengaruh terhadap Anggaran berbasis Kinerja pada Sekretariat DPR Papua.
Pengertian  Anggaran,  Menurut  Mardiasmo  (2009:3)  dalam  buku  Akuntansi  Sektor Publik,  definisi  Anggaran  adalah  sebagai  berikut  : “Anggaran  merupakan  pernyataan mengenai  estimasi  kinerja  yang  hendak  dicapai  selama  periode  waktu  tertentu  yang dinyatakan dalam ukuran fianansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran.”
Menurut  Bastian  (2010)  mengemukakan pengertiam  anggaran  adalah  :“Anggaran merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiyainya dalam periode waktu tertentu.”
Sedangkan  menurut  Halim  &  Damayanti  (2007)  mengarti kan  anggaran  adalah  :“ Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggran biasanya dalam jangka waktu setahun ”
Jadi  berdasarkan  teori-teori  diatas  anggaran  adalah  suatu  rencana  kegiatan  yang diwujudkan dalm bentuk finansial meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode  waktu  serta  dikembangkan  untuk  melayani  berbagai  tujuan  termasuk  guna pengendalian  keuangan,  rencana  manajemen,  prioritas  dari  pengguna  dana  dan pertangungjawaban kepada publik.
Pengertian  Anggaran  berbasis  kinerja.  Menurut Halim  &  Damayanti  (2007) mengartikan  Anggaran  Berbasis Kinerja  adalah  :  “Anggaran  berbasis  kinerja  merupakan metode  penganggaran  bagi  manajemen  untuk  mengaitkan  setiap  pendanaan  yang dituangkan  dalam  kegiatan-kegiatan  dengan keluaran  dan  hasil  yang  diharapkan termasuk
efisiensi dalam pencapain hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja ”.
Sementara  itu,Bastian  (2007)  mengemukakan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  adalah  : “Anggaran  berbasis  kinerja  adalah  sistem  penganggaran  yang  berorintesai  pada  “ output ” organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi”.
Sedangkan  Solihin  (2007)  mengemukakan  Anggaran Berbasis  Kinerja  adalah  :  “ Anggaran  berbasis  kinerja  ( Perfomance  Bused  Budgeting )  adalah  penyusunan  anggaran yang  didasarkan  perencanaan  kinerja  yang  terdiri  dari  program  dan  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  serta  indikator  kinerja  yang  ingin  dicapai  oleh  suatu  entitas  anggaran ”Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan pengertian Anggaran Berbasis  Kinerja  yaitu  :  “  Anggaran  berbasis  kinerja  (ABK)  merupakan  suatu  pendekatan dalam  penyusunan  anggaran  yang  didasarkan  pada  kinerja  atau  prestasi  kerja  yang  ingin dicapai ”.
Berdasarkan teori diatas, Anggaran berbasis kinerja adalah instrumen kebijakan yang berisi  satu  atau  lebih  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang  dikoordinasikan  oleh  instansi  pemerintah  sehingga  setiap  rupiah  anggaran  yang dikeluarkan  dalam  Renja-SKPD  disetiap  unit-unit  kinerjanya  didalam  suatu  instansi pemerintah  dapat  dipertanggung  jawabkan  kemanfaatan  anggaranya  kepada  DPR  dan Masyarakat luas.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Papua.  Populasi  dalam penelitian ini adalah pegawai secretariat DPRP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.
Tabel. 1 Populasi Penelitian No Bagian Jumlah pegawai 1. Bagian Umum 32 2. Bagian Persidangan 16 3. Bagian Keuangan 15 4. Bagian Hubungan Masyarakat 24 J u m l a h 87
Sumber:  Sekretariat DPRP. Tahun 2014
Berdasarkan  informasi  yang  tersaji  pada  Tabel  1,  maka    teknik  penarikan  sampel  yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Arikunto (2002), maka semua pegawai dijadikan sampel.

## Teknik Analisis Data
Untuk  menjawab  permsalahan  penelitian,  maka  penulis  memakai  rumus  yang  sudah banyak dipakai peneliti-peneliti dalam menganalisis anggaran berbasis kinerja    digunakan model regresi berganda, Ordinary least  square (OLS), yaitu ketergantungan satu variabel ( Variabel  dependen )  pada  satu  atau  lebih  variabel  ( variable  indenpenden ),  sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai (Gujarati & Porter, 2003).
Adapun  bentuk  fungsi  model  dalam  penelitian  ini  seperti  dikutip  dari   Soekartawi, Hartono, & Ansjarullah (1999) adalah:
Y = a +β1X1 +β2X2 + + β3X3 +β4X4 +β5X5 + e
Di mana:
Y = Anggaran berbasis Kinerja A = Konstanta β1,β2,............βi = koefisien parameter yang diukur XL X2, ..Xi = variable independen.
Dimana
X1 : Komitmen dari seluruh anggota Organisasi
X2 : Penyempurnaan Sistem Administrasi
X3 : Sumber Daya yang cukup
X4 : Penghargaan X5 : Sanksi
E : Kesalahan penganggu (eror)
Faktor  yang  dinilai  paling  tinggi  adalah  merupakan  factor  prioritas  yang  dapat direkomendasikan  guna  menangani  permasalahan  dalam  melihat  Anggaran  berbasis Kinerja pada Sekretariat DPR papua.
Dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan  juga  uji  normalitas  untuk  mengetahui  pengaruh variable indenpenden terhadap variabel dependen. Uji t akan valid jika  residual yang kita dapatkan mempunyai distribusi normal (Widarjono, 2007). Sedangkan Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variable indenpenden terhadap variable dependen.
Jika t hitung > t table, maka bi berpengaruh secara signifikan Degree of freedom n-k-1
Uji dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
Thitung =
b –βi
S e
Keterangan;
T =  nilai t koefisien regresi
B =  koefiseien regresi
ß1 =  banyaknya variable bebas
Se =  standar error variable indenpenden
Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variable indenpenden terhadap variable dependen.
Jika F hitung > F table maka secara bersama-sama variable X berpengaruh terhadap variable terikat Y. Degree of freedomnya n, n-k-1
Untuk memperoleh nilai Fhitung digunakan rumus sebagai berikut :
Thitung =
SSR/(k-1)
SSE/(n-1)
Keterangan ; SSR  =  Jumlah kuadart residu
SSE  =  Jumlah kuadrat kesalahan
N
=  Jumlah observasi
K =  jumlah variable dependen
Hipotesa statistic:
1.  Secara parsial
H o : b1= variable bebas Xi tidak mempengaruhi variable Yi
Ha : bi ≠ variable bebas Xi mempengaruhi variable Yi
2.  Secara s erentak  :
Ho: bi = b2 = ............b10 = 0 bi = 0
Ha ; paling tidak salah satu variabel X i mempengaruhi Y Hipotesis statistiknya : minimal salah satu dan bi # 0

## PEMBAHASAN
Dari hasil kuisioner  yang diperoleh dari para pegawai Sekretarit DPR Propinsi Papua bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi  anggaran  berbasis  kinerja  pada Sekretariat DPR Papua terdiri dari 6 variabel yaitu dapat kita lihat pada Tabel 2. dibawah ini:

## Tabel 2.
Hasil Kuisioner berdasarkan Variabel
No Variabel Frekwensi Persentasi (%) Setuju Sangat Setuju Setuju Sangat Setuju 1 Komitemen Organisasi (X1) 78 9 90,3 9,7 2 Penyempurnaan Sistem (X2) 65 22 96,0 4,0
3 SD yang Cukup (X3) 60 27 96,8 3,2 4 Penghargaan (X4) 69 18 95,2 4,8 5 Sanksi (X5) 66 21 95,9 4,1 6 Anggaran berbasis Kinerja (Y) 50 37 97,6 2,4
Sumber: Data primer di olah Tahun 2014
Sesuai Tabel diatas menunjukkan bahwa 95% responden dari 87 responden atau 78 responden memilih Setuju (S) untuk variabel-variabel yang mempengaruhi anggaran berbasis kinerja, baik itu Komitmen Organisasi (X 1 ), Penyempurnaan Sistem (X 2 ), Sumber Daya yang cukup (X3), penghargaan (X 4 ) dan sanksi (X 5 ). Sedangkan untuk yang menyatakan Sangat setuju  (SS)  rata-rata  5%  atau  9  responden dari  87  responden.  Untuk kriteria  Sangat tidak setuju  (STS)  ,  Tidak  Setuju  (TS)  dan  Kurang  Setuju  (KS)  tidak  ada  responden  yang memilihnya.
Untuk  Variabel  (X 1 )  yaitu  Komitmen  Organisasi  dengan  nilai  rata-rata  responden memilih Setuju (S) yaitu 78 responden atau 90,3% sedangkan yang memilih Sangat Setuju (SS)  ada  9  responden  atau  9,7%    dari  11  pertanyaan  yang  diajukan.  Variabel  komitmen oragnisasi dalam sebuah instansi pemerintahan perlu diperhatikan dengan melihat Pimpinan dan seluruh komponen SKPD telah mampu menjabarkan tugas pokok dan fungsi instansinya, Satuan  kerja  perangkat  daerah/SKPD  telah  memiliki  dokumen  perencanaan  strategik (Renstra) instansinya yang lebih operasional, Penyusunan program dan kegiatan selama ini sudah mengakomodir tugas pokok dan fungsi SKPD, Pimpinan dan seluruh komponen SKPD telah  melibatkan  seluruh  bawahannya  untuk  menjabarkan  tugas  pokok  dan    fungsi instansinya.
Dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan pimpinan dan seluruh komponen SKPD  telah  memahami  anggaran  berbasis  kinerja  sebagai  acuan,  Pimpinan  dan  seluruh komponen  SKPD  telah  mengimplementasikan  swecara  konsekuen  silkus  manajemen (perencanaan,  penganggaran,  pengendalian  atau  monitoring  dan  evaluasi),  Dalam penyusunan  anggaran, komponen  organisasi  pada  SKPD  telah  berdasarkan  Program  atau kegiatan  tahunan,  namun  belum  melakukan  evaluasi  capaian  organisasi  sehingga  hampir tidak ada hal yang baru setiap penyusunan anggaran.
Variabel  (X 2 )  yaitu  Penyempurnaan  sistem  yang  memilih  Setuju  (S)  sebanyak  65 responden  atau  96%  responden.  Sedangkan  yang  memiih  Sangat  setuju  (SS)  ada  22 respoden atau 4% responden dari 6 pertanyaan. Yang menyatakan bahwa Penyempurnaan sistem juga merupakan hal yang cukup penting untuk diperhatikan dalam pengimplementasian  anggaran  berbasis  kinerja.  Dalam  Dokumen  perencanaan  Daerah (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Rencana Strategik, Rencana Kinerja, (Renstra/ Renja SKPD)  pada  umunya  hanya  berada  pada  pimpinan  SKPD  dan  beberapa  Staf  penyusunan anggaran kegiatan.
Dokumen  perencanaan  Daerah  (Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah)  Rencana Strategik, Rencana Kinerja, (Renstra/ Renja SKPD) tersebut telah dilengkapi dengan ukuran pencapaian  kinerja  program  dan  kegiatan,  kemudianInstrumen  pengukuran  kinerja  seperti analisis standar belanja, standard pelayanan minimal, dan standar harga satuan telah dimiliki SKPD.  Standard  analisis  belanja  dan  standard  harga  yang  spesifik  pada  masing-masing SKPD  sudah  dimutakhirkan/  revisi  setiap  tahun.  Agar  pencapaian  kinerja  satuan  kerja perangkat daerah bermanfaat dan  pengukuran yang kuantitatif dan terukur secara berkala disempurnakan
Sumber  Daya  yang  cukup  (X 3 )  hasil  penilaian  responden  bahwa  60  responden  atau 96,8% responden memilih  Setuju (S)  sedangkan  yang memilih  Sangat  Setuju  (SS)  ada  27 responden atau 3,2% responden memilih Sangat Setuju (SS) ”. Dengan adanya sumber daya manusia  yang  cukup  sangat  membantu  dalam  mencapai  implementasi  anggaran  berbasis kinerja pada Sekretariat DPR Papua.
Pada 9  pertanyaan yang diberikan bahwa Penyusunan anggaran program dan kegiatan selama ini berdasarkan telaah sehingga mudah dilaksanakan. Program dana kegiatan untuk memberhasilkan  visi  dan  misi  serta  tujuan  dan  sasaran  SKPD  telah  direvisi  sesuai perkembangan  tahunan,  Keberhasilan  organisasi  SKPD,  efisiensi  dan  optimalisasi  sumber daya, evaluasi dan pelaporan kinerja selama ini diukur dengan capaian realisasi anggaran.
Personil  /sumber  daya  manusia  pada  SKPD  sebaiknya  setiap  ada  kesempatan diikutsertakan  dalam  pembelajaran  /pelatihan  tentang  anggaran  berbasis  kinerja,  Guna meningkatkan kualitas kinerja SKPD, personil yang menangani penyusunan anggaran diberi kesempatan prioritas untuk mendalami anggaran berbasis kinerja.
Untuk meningkatkan kinerja SKPD, penyusunan anggaran program dan kegiatan agar mengacu kepada penganggaran berbasis kinerja.. Agar lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran  suatu  program  kegiatan,  menentukkan  dasar  alokasi  anggarannya  harus mempertimbangkan karakteristik indikator input setiap program/ kegiatan.
Untuk penghargaan (X 4 ) diperolah 69 responden atau 95,2%  responden menyatakan Setuju  (S)  dan  18  responden  atau  4,8%  responden  memilih  sangat  Setuju  (SS)  Dengan  3 pertanyaan  yang  diberikan  kepada  pera  pengisi  kuisioner.    Untuk  menjamin  efektivitas capaian  kinerja  tupoksi  SKPD  perlu  adanya  penghargaan  atau  reward  kepada  seluruh komponen organisasi terutama kepala SKPD dan personil penyusunan anggaran.
Dengan adanya reward yang adil kepada satuan kerja perangkat daerah yang berhasil menjadi  motivasi  melaksanakan  tujuan  organisasinya.  Sehubungan  dengan  penghargaan yang  dimaksud  agar  dijelaskan  berupa  promosi  jabatan  atau  penghargaan  lainnya  bagi satuan kerja perangkat daerah yang berhasil mengembangkan anggaran berbasis kinerja.
Untuk Variabel yang terakhir yaitu Sanksi (X 5 ) diperoleh hasil responden bahwa yang memilih Setuju (S) 66 responden atau 95,9% responden dan yang memilih Sangat Setuju ada
21  responden  atau  4,1%  responden  dengan  3  pertanyaan.  Ternyata  bagi  para  Pegawai Sekretarit DPR Papua bahwa mereka setuju dengan adanya sanksi yang diberikan kepada para Pegawai.
Dengan  hukuman  ( punishment )  yang  adil  dan  tegas  kepada  satuan  kerja  perangkat daerah  yang  tidak  berhasil  menjadi  motivasi  melaksanakan  tujuan  organisasinya, Sehubungan dengan ukuran yang tegas dimaksudkan agar dijelaskan berupa mutasi jabatan atau  hukuman  disiplin  lainnya  bagi  satuan  kerja  perangkat  daerah  yang  tidak  berhasil mengembangkan  anggaran  berbasis  kinerja,  Pimpinan  dan  satuan  kerja  perangkat  daerah selaku  penanggung  jawab  keberhasilan  tujuan  organisasinya,  agar  orang  yang  paling bertanggung jawab memberi motivasi kepada bawahannya.
Sementara  untuk  dapat  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Sekretariat DPR Papua, berdasarkan kuisioner yang telah disebarkan  kepada  87  responden  maka  dapat  dilihat  pada  lampiran  2  dengan  jumlah pertanyaan  32  yang  terdiri  dari  11  pertanyaan  untuk  komitmen  dari  seluruh  anggota organisasi,  6  pertanyaan  untuk  penyempurnaan  sistem  administrasi,  9  pertanyaan  untuk sumber  daya  yang  cukup,  3  pertanyaan  untuk  penghargaan  yang  jelas,  dan  3  pertanyaan untuk sanksi yang tegas.
Berdasarkan Tabulasi data pada lampiran 2, maka dapat dihitung rata-rata (mean) dan dipoeroleh hasil sebagai berikut:
Me = ∑xi N
Me = 11.946 87 Me = 137,31
Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka nilai yang diperoleh adalah 137,31. Apabila nilai  tersebut  dibandingkan  dalam  kriteria  yang  telah  penulis  tetapkan,  maka  nilai  rata-rata termasuk  dalam  kategori  “Sangat  Baik”.  Artinya  bahwa  Implementasi  Anggaran  Berbasis Kinerja pada Sekretariat DPR Papua sudah berjalan dengan Sangat Baik.
Komitmen  organisasi,  Penyempurnaan  sistem,  SDM  yang  cukup,  pengahargaan  dan sanksi  secara  Simultan  dan  Parsial  Terhadap  Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja. Sebelum  dilakukan  uji  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  Komitmen  organisasi  (X 1 ), Penyempurnaan  system  (X 2 ),  SDM  yang  cukup  (X 3 ),  pengahargaan  (X 4 )  dan  sanksi  (X 5 ) secara  Simultan  dan  Parsial  Terhadap  Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (Y)  maka terlebih  dahulu  akan  dianalisis  tentang  kekuatan  hubungan  antara  variabel  bebas  dengan variabel  terikat  serta  besarnya  pengaruh  masing-masing  variabel  bebas  tersebut  terhadap variabel terikat.
Kekuatan  hubungan  antara  varibel  bebas  dengan  variabel  terikat  dapat  dianalisis dengan  menggunakan  koefisien  korelasi multiple R.  Jika  nilai  koefisien  korelasi multiple R mendekati  1  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  erat  antara  variabel  bebas  dan variabel  terikat.  Sebaliknya,  jika  nilai  koefisien multiple R  mendekati  0,  menunjukkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat semakin renggang atau tidak erat.
Perhitungan  komputer  tentang  koefisien  multiple  R  menunjukkan  hasil  sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Tabel 3. Hasil perhitungan nilai R dan R Square No. Uraian Nilai 1. Nilai  R multiple 0,990 2. Nilai  R Square 0,981
Sumber : Data diolah, 2014
Hasil  perhitungan  pada  Tabel  3  di  atas  menunjukkan  bahwa  koefisien multiple R sebesar  0,990  atau  99,00  persen,  sehingga  dapat  dikatakan  terdapat  hubungan  yang  erat antara  Komitmen  organisasi  (X 1 ),  Penyempurnaan  system  (X 2 ),  SDM  yang  cukup  (X 3 ), pengahargaan  (X 4 )  dan  sanksi  (X 5 )  secara  Simultan  dan  Parsial  Terhadap  Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Y).
Selanjutnya,  untuk  mengetahui  kesesuaian  model  penelitian,  maka  digunakan  nilai koefisien R kuadrat (R square ). Nilai koefisien R kuadrat semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa model penelitian semakin sesuai. Artinya bahwa perubahan yang terjadi pada variabel terikat  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  bebas.  Sebaliknya,  semakin  kecil  nilai  koefisien  R kuadrat menunjukkan bahwa model kurang sesuai, sehingga perlu ditambahkan variabel lain di luar model.
Menurut hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien R kuadrat (R Square ) sebesar 0,981 atau  98,10  persen.  Artinya  bahwa  98,10  persen  perubahan  produktivitas  pekerja  pegawai dapat dijelaskan oleh factor 99,00 persen, sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan yang erat antara Komitmen organisasi, Penyempurnaan system, SDM yang cukup, pengahargaan dan sanksi, Sedangkan sisanya sebesar 00,01% persen dijelaskan oleh variabel lain di luar Komitmen organisasi, Penyempurnaan system, SDM yang cukup, pengahargaan dan sanksi. Dengan  demikian,  untuk  penelitian  yang  akan  datang  disarankan  agar  perlu mempertimbangkan untuk mengikutsertakan variable lain.
Untuk mengetahui  besaran  pengaruh  Komitmen organisasi,  Penyempurnaan  system, SDM  yang  cukup,  pengahargaan  dan  sanksi  secara  Simultan  dan  Parsial  Terhadap Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (Y),  maka    digunakan  analisis  regresi  berganda ( Multiple Regression ).  Hasil komputasi menunjukkan koefisien regresi variabel pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan disiplin seperti nampak pada tabel berikut.

## Tabel 4.

## Hasil Perhitungan Regresi Berganda
No. Uraian Nilai 1. Komitmen organisasi (X1) 1,264 2. Penyempurnaan system (X2) 0,356 3. SDM yang cukup (X3) 0,146 4. Pengahargaan (X4) 0,007 5. Sanksi (X5) 0,047 6. Nilai Konstanta 0,001
Sumber : Data diolah, 2013
Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4 di atas, maka dapat  disusun persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 0,001 + 1,264 X 1 + 0,356 X 2 + 0,146 X 3 + 0,007 X 4 . + 0,047 X 5
Persamaan  dimaksud  menunjukkan  bahwa  terdapat    hubungan  positif    antara Komitmen  organisasi  (X 1 ),  Penyempurnaan  system  (X 2 ),  SDM  yang  cukup  (X 3 ), pengahargaan (X 4 ) dan sanksi (X 5 ) dengan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Y)
Koefisien  regresi  variabel  komitmen  organisasi  sebesar  1,264  mengandung  makna bahwa,  apabila  variabel  Penyempurnaan  system,  SDM  yang  cukup,  pengahargaan  dan sanksi  tetap,  maka  setiap  kenaikkan  1  satuan  variabel  komitmen  organisasi  dapat meningkatkan implementasi anggaran berbasis kinerja sebesar 1,264 satuan.
Koefisien regresi variabel penyempurnaan sistem sebesar 0,356 menunjukkan bahwa jika variabel komitmen organisasi, SDM yang cukup, pengahargaan dan sanksi tetap, maka setiap  kenaikkan  1  satuan  variabel  pelatihan  dapat  meningkatkan  implementasi  anggaran berbasis kinerja sebesar 0,356 satuan.
Koefisien regresi variabel SDM yang cukup sebesar 0,146 mengandung makna bahwa, jika variabel komitmen organisasi, penyempurnaan sistem, pengahargaan dan sanksi tetap, maka  setiap  kenaikkan  1  satuan  variabel  pengalaman  dapat  meningkatkan  implementasi anggaran berbasis kinerja sebesar 0,247 satuan.
Koefisien regresi variabel penghargaan sebesar 0,007 mengandung makna bahwa, jika variabel  komitmen  organisasi,  SDM  yang  cukup,  penyempurnaan  sitem,  dan  sanksi  tetap, maka setiap kenaikkan 1 satuan variabel disiplin dapat meningkatkan implementasi anggaran berbasis kinerja sebesar 0,388 satuan.
Koefisien  regresi  variabel  sanksi  sebesar  0,047  mengandung  makna  bahwa,  jika variabel komitmen organisasi, penyempurnaan sistem, SDM yang cukup, dan penghargaan tetap,  maka  setiap  kenaikkan  1  satuan  variabel  sanksi  dapat  meningkatkan  implementasi anggaran berbasis kinerja sebesar 0,388 satuan.

## Uji Simultan (F Test)
Guna  mengetahui  pengaruh  variabel  Komitmen  organisasi  (X 1 ),  Penyempurnaan system (X 2 ), SDM yang cukup (X 3 ), pengahargaan (X 4 ) dan sanksi (X 5 ) secara Simultan dan Parsial Terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Y) yakni dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel.  Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel pada tingkat  signifikan  tertentu,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  variabel-variabel  bebas  secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil  dari  nilai  F  tabel,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  secara  simultan  variabel  bebas berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat.
Tingkat  signifikan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebesar  5%  (a=  0,05), sedangkan nilai derajat bebas ( degree of freedom = df ) numerator 5 dan denominator adalah sebesar  sebesar  81.  Nilai  F  tabel  pada  tingkat  signifikansi  5%  (a=0,05),  numerator  4  dan denominator 81 adalah sebesar 0,990.
Model Change Statistics R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 ,981 824,419 5 81 ,000
Beradasarkan hasil uji F tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian yang  menyatakan  variable  Komitmen  organisasi  (X 1 ),  Penyempurnaan  system  (X 2 ),  SDM yang cukup (X 3 ), pengahargaan (X 4 ) dan sanksi (X 5 ) secara Simultan dan Parsial Terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Y) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat  Provinsi Papua diterima pada tingkat signifikansi 5% atau alpha 0,05.

## Uji Parsial (t Test)
Selanjutnya,  untuk  menguji  pengaruh  variabel  Komitmen  organisasi  (X 1 ), Penyempurnaan  system  (X 2 ),  SDM  yang  cukup  (X 3 ),  pengahargaan  (X 4 )  dan  sanksi  (X 5 ) secara  Simultan  dan  Parsial  Terhadap  Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (Y) Sekretaris  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Provinsi  Papua  digunakan  uji  t.  Uji  parsial  ( t  test ) dilakukan dengan cara membandingkan nilai-nilai t hitung dengan nilai t table, dengan syarat bahwa    jika  nilai  t  hitung  lebih  besar  dari  nilai  t  tabel,  maka  variabel  bebas  secara  parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.  Sebaliknya, jika nilai t hitung lebih kecil dari nilai  t  tabel,  maka  variabel  bebas  secara  parsial  berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap variabel terikat.
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,990 a ,981 ,980 ,03748
Hasil perhitungan komputer dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0, menunjukkan  nilai-nilai t hitung variabel-variabel bebas adalah sebagaimana nampak pada tabel berikut.
Tabel 5. Hasil Perhitungan Nilai t No. Uraian Nilai t Sig 1. Komitmen organisasi (X1) 1,264 ,000 2. Penyempurnaan system (X2) 0,356 ,000 3. SDM yang cukup (X3) 0,146 ,003 4. Pengahargaan (X4) 0,007 ,571 5. Sanksi (X5) 0,047 ,001 6. Nilai Konstanta 0,001 ,990
Sumber : Data diolah, 2013
Hasil perhitungan pada Tabel 5 di atas,  menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel Komitmen organisasi (X 1 )adalah  sebesar 1,264, nilai t hitung untuk variabel Penyempurnaan system (X 2 ) adalah sebesar  0,356, dan nilai t hitung variabel SDM yang cukup (X 3 ) adalah sebesar 0,146, dan nilai t hitung untuk variabel Pengahargaan (X 4 ) adalah  sebesar 0,007. dan nilai t hitung untuk variabel Sanksi (X 5 ) adalah sebesar 0,001.
Seperti  diketahui  bahwa  nilai  t  tabel  pada  tingkat  signifikansi  5%  (a  =  0,05)  dengan derajat bebas 81 adalah sebesar 1,677. Berdasarkan nilai t hitung untuk variabel Komitmen organisasi (X 1 ) (1,264), dengan tingkat signifikansi sebesar (0,000), sehingga dapat dikatakan bahwa  variabel  Komitmen  organisasi  (X 1 )  berpengaruh  signifikan  terhadap  Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Y) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
Dengan  demikian,  hipotesis  penelitian  yang  menyatakan  bahwa  diduga  variabel pendidikan (X 1 ) berpengaruh signifikan terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Y) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat  Provinsi Papua diterima pada tingkat signifikansi 5% atau alpha 0,05.
Nilai  t  hitung  variabel  Penyempurnaan  system  (X 2 )  adalah  sebesar  0,356,  dengan tingkat  signifikansi  sebesar  (0,000),  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  Komitmen organisasi (X 1 ) berpengaruh signifikan terhadap  Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Y) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
Dengan  demikian,  hipotesis  penelitian  yang  menyatakan  bahwa  diduga  variabel Penyempurnaan  system  (X 2 )  berpengaruh  signifikan  terhadap  Implementasi  Anggaran Berbasis  Kinerja  (Y)  Sekretaris  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Provinsi  Papua  diterima  pada tingkat  signifikansi  5%  atau  alpha  0,05.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  variabel Penyempurnaan  system  (X 2 )    berpengaruh  signifikan  terhadap  Implementasi  Anggaran Berbasis Kinerja (Y).
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan  diduga  variabel  Penyempurnaan  system  (X 2 )  berpengaruh  signifikan  terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Y) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua diterima pada tingkat signifikansi 5% atau alpha 0,05.
Selanjutnya,  nilai  t  hitung  variabel  SDM  yang  cukup  (X 3 )  adalah  sebesar  0,dengan tingkat  signifikansi  sebesar  (0,003).  Oleh  sebab  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  SDM yang  cukup (X 3 )  berpengaruh  signifikan terhadap  Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja (Y).
Dengan  demikian  hipotesis  penelitian  yang  menyatakan  bahwa  diduga  variabel  SDM yang  cukup (X 3 )  berpengaruh  signifikan terhadap  Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja (Y) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat  Provinsi Papua diterima pada tingkat signifikansi 5% atau alpha 0,05.
Nilai t hitung variabel disiplin  (X 4 ) sebesar  0,007 dengan tingkat  signifikansi sebesar (0,571),  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  disiplin  (X 4 )  berpengaruh  namun  tidak signifikan terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Y). Dengan demikian hipotesis penelitian  yang  menyatakan  bahwa  diduga  variabel  disiplin  (X 4 )  berpengaruh  tetapi  tidak signifikan  terhadap  Implementasi  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (Y)  Sekretaris  Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua tidak diterima .
Pengaruh  dominan  variabel  pendidikan  dengan  Produktivitas.  Untuk  mengetahui variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap variabel terikat digunakan nilai koefisien r pasial. Perubahan yang terjadi pada variabel terikat merupakan kontribusi dari pada variabel bebas. Oleh sebab itu variabel yang memberikan kontribusi terbesar terhadap variabel terikat disebut sebagai variabel yang berpengaruh dominan.
Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana terlampir, diketahui nilai kontribusi r parsial seperti pada tabel berikut.
Tabel 5 Hasil perhitungan nilai r parsial No. Uraian Nilai Kontribusi r Parsial 1. Komitmen organisasi (X1) 0,887 2. Penyempurnaan system (X2) 0,694 3. SDM yang cukup (X3) 0,321 4. Pengahargaan (X4) 0,063 5. Sanksi (X5) 0,362
Sumber  : Data diolah, 2014
Tabel 8 tersebut di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut; koefisien kontribusi r parsial variabel  Komitmen  organisasi  (X 1 )  adalah  sebesar  0,887  atau  88,70  persen,  variabel Penyempurnaan system (X 2 ) adalah sebesar 0,694 atau 69,40 persen, variabel SDM  yang
cukup (X 3 ) adalah sebesar 0,321 atau 32,10 persen, dan variabel Pengahargaan (X 4 ) adalah sebesar 0,063 atau 06,30 persen, dan variabel Sanksi (X 5 ) adalah sebesar 0,362 atau 36,20 persen.
Berdasarkan besaran koefisien korelasi parsial (r) dari keempat variabel bebas tersebut di atas terlihat bahwa variabel Komitmen organisasi (X 1 ), Penyempurnaan system (X 2 ), SDM yang cukup (X 3 ), pengahargaan (X 4 ) dan sanksi (X 5 ). Artinya bahwa perubahan pada variabel Komitmen  organisasi  (X 1 )  berdampak  lebih  besar  terhadap  perubahan  Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Y) dibandingkan keempat variabel bebas lainnya.
Atau dengan kata lain, kontribusi variabel komitmen organisasi (X 1 ) terhadap perubahan pada Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Y) lebih dominan yakni sebesar 88,70 persen dibandingkan variabel penyempurnaan sistem 69,40 persen, variabel SDM yang cukup32,10 persen, dan variabel penghargaan sebesar 06,30 persen, dan variabel sanksi yaitu sebesar 26,20 persen.
Berdasarkan kenyataan di atas, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa diduga variabel  komitmen  organisasi  (X 1 )  berpengaruh  dominan  terhadap  Implementasi  Anggaran Berbasis Kinerja (Y) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua diterima .

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Implementasi  Anggaran  berbasis  Kinerja  pada Sekretariat  DPR  Papua  adalah  sudah  berjalan  dengan  sangat  baik.  Hal  ini  sesuai  dengan perhitungan rata-rata (mean) dari 32 item pertanyaan dan 87 responden dan hasilnya adalah 137,31. Apabila nilai tersebut dibandingkan dalam kriteria yang telah penulis tetapkan, maka nilai rata- rata termasuk dalam kategori “Sangat Baik”.
Berdasarkan kuisioner yang diperoleh bahwa penilaian dari para Pegawai Sekretariat DPR Papua menunjukkan 78 responden memilih Setuju atau 95%, sedangkan sangat Setuju (SS) ada 9 responden atau 5% responden. Untuk kriteria sangat tidak setuju, kurang setuju dan tidak setuju tidak ada responden yang memilihnya..
Secara  Partial    komitmen  organisasi  ( X1 )  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  dan positif terhadap anggaran berbasis kinerja pada Sekretariat DPR Papua (Y) sebesar 1.261. Penyempurnaan  sistem  ( X2 )  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  dan  positif  terhadap Anggaran berbasis kinerja pada Sekretariat DPR Papua (Y) sebesar 0,356. SDM yang cukup ( X3 ) mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap anggaran berbasis kinerja pada Sekretariat  DPR  Papua  (Y)  sebesar  0,146.  Penghargaan  ( X4 )  mempunyai  pengaruh  yang signifikan dan positif terhadap anggaran berbasis kinerja  pada Sekretariat DPR Papua (Y) sebesar 0,007.
Sedangkan  Sanksi  (X5)  tidak  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  dan  negatif terhadap  anggaran  berbasis  kinerja  pada  Sekretariat  DPR  Papua  (Y)  sebesar  0.047.
Komitmen  organisasi,  penyempurnaan  sistem,  SDM  yang  cukup,  penghargaan  dan  sangsi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap anggaran berbasis kinerja  pada  Sekretariat  DPR  Papua  sebesar  98,1%,  sedangkan  sisanya  2,9%  dapat dijelaskan oleh factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Yang  mempunyai  pengaruh  yang  dominan  terhadap  anggaran  berbasis  kinerja  pada Sekretariat DPR Papua adalah variabel Komitmen Organisasi (X 1 ) yaitu sebesar 1.261.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. (2002). Metodologi penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta .
Bastian, I. (2007). Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3, Erlanga. Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik, Edisi 4, Erlanga.
BPKP. (2015). Akuntabilitas dan Good Governance - Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) . Jakarta.
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2003). Basic Econometrics. 4th. New York: McGraw-Hill.
Halim, A., & Damayanti, T. (2007). Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo (2009:3). (2015). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado. Perpajakan, 1(3), 2007 –2011.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Mardiasmo, D., & MBA, A. (2002). Akuntansi Sektor Publik . Yoyakarta: Andi Offiset.
Soekartawi, S., Hartono, T., & Ansjarullah, A. (1999). Rancangan instruksional . PT Rajawali Press, Jakarta.
Solihin, D. (2007). Ind ikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan
Demokratisasi di Indonesia . Bandung: BAPPENAS.
Widarjono, A. (2007). Ekonometrika: teori dan aplikasi untuk ekonomi dan bisnis.
Yogyakarta: Ekonisia.