## PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK MEREK YANG SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK HAK MEREK
Oleh:
Selvi Nurma Fitriani Email: Nurmafitrianiselvi@gmail.com Universitas Jember
Dyah Ochtorina Susanti Email: Dyahochtorina.fh@unej.ac.id
Universitas Jember

## A’an Efendi
Email: Aan_efendi.fh@unej.ac.id Universitas Jember

## Abstrak
Hak Merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Berdasarkan Pasal  499  KUH  Perdata,  pada  intinya  menyatakan  bahwa  benda  merupakan  segala  sesuatu  yang dapat menjadi obyek hak milik bisa di jaminkan maupun dialihkan. Maka dari itu, isu hukum dalam penulisan ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan dan kepastian hukum kedepan bagi pemegang hak merek  yang  sesuai  dengan  karakteristik  hak  merek.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menemukan  hak merek  sebagai  hak  alamiah  atau  hak  hukum  yang  sesuai  dengan  karakteristik  hak  merek.  Hasil penelitian ini Karakteristik hak merek yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek  yang  terdaftar  dalam  jangka  waktu  tertentu  serta  dapat  dialihkan  dengan  membuat  surat perjanjian  atau  lisensi  kepada  orang  lain  untuk  menggunakannya,  selanjutnya  merek  dalam  hukum kebendaan yang melekat untuk dinikmati serta bisa dilihkan dengan jaminan, namun pada standart itu belum  ada  kepastian  hukumya  apabila  debitor  mengalami  kredit  macet,  maka  dibutuhkan perlindungan  oleh  negara  berupa  peraturan  perundangan  bersifat  preventif  yang  dilakukan  melalui pendaftaran merek.
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Perlindungan Hak Merek

## Abstract
Trademark right are exclusive rights granted by the state to brand owners, based on Article 499 of the Civil  Code,  in  essence  it  states  that  objects  are  anything  that  can  become  objects  of  property. Therefore, the legal issues in this writing are, what forms of future legal protection and certainty for trademark  rights  holders  are  appropriate  with  trademark  rights  characteristics.  The  purpose  of  this study  is  to  find  trademark  rights  as  natural  rights  or  legal  rights  that  are  in  accordance  with  the characteristics of trademark rights. The results of this research are the characteristics of trademark rights, namely the exclusive rights granted by the State to trademark owners who are registered for a certain  period  of time  and  can  be  transferred  by  making  a  letter  of  agreement  or  license  to  another person  to  use  it,  then  the  mark  in  material  law  is  inherent  to  be  enjoyed  and  can  be  changed  by guarantee, but at this standard there is no legal certainty if the debtor has bad credit, then protection by  the  state  is  needed  in  the  form  of  preventive  legislation  which  is  carried  out  through  trademark registration.
Keywords: Intellectual Property, Brand Rights, Brand Right Protection
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Titik  anjak  dari  penelitian  ini  adalah norma  dalam  Pasal  Pasal  41  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang
Merek  dan  Indikasi  Geografis  (selanjutnya disebut  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis) yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa merek  dapat  beralih  atau  dialihkan  karena beberapa hal yaitu pewarisan, wasiat, hibah,
perjanjian,  dan  lain-lain,  yang  dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.  Selain itu,  pemegang  hak  merek  terdaftar  dapat memberikan lisensi kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut untuk sebagian  atau  seluruhnya. 1 Pada  dasarnya, merek merupakan bagian dari Hak kekayaan  intelektual  (selanjutnya  disebut HKI). 2
HKI  merupakan  kekayaan  yang  ada dalam  kemampuan  intelektual  manusia. HKI  dapat  dibedakan  dalam  2  kategori yaitu  hak  cipta  dan  hak  milik  perin- dustrian. 3 Hak  milik  perindustrian  sendiri terdiri  dari  paten,  hak  merek,  desain industri,  rahasia  dagang,  dan  desain  tata letak  sirkuit  terpadu.  Hak  cipta  merupakan hak  eksklusif  pencipta  dalam  mengumum- kan,  mengatur,  dan  memperbanyak  peng- gunaan  hasil  penuangan  ide  atau  hasil ciptaan, dan atau memberikan izin untuk itu dengan  tidak  mengurangi  batasan-batasan berdasarkan  undang-undang. 4 HKI  terdiri atas  objek  perlindungan  yang  luas  dan memiliki  karakteristik  serta  bentuk  per- lindungan  yang  berbeda  atau  tidak  sama
1 Berkatini  Caroline, Pengualifikasian  Merek Sebagai  Benda  Berdasarkan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  Untuk  Dapat  Dijadikan Objek  Jaminan, Tesis.  (Bandung:  Universitas Katolik Parahyangan, 2017), h. 5
2 Wizna Gania Balqiz, Perlindungan Merek Sebagai Hak  Kekayaan  Intelektual:  Studi  di  Kota Semarang,  Indonesia, Jurnal  of  Judicial  Review, ISSN 1907-6479, 2021, h. 42
3 OK  Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015),
h. 16
4 Ibid
persis  antara  bidang  HKI  satu  dengan lainnya. 5 HKI lahir dari sistem hukum barat karena hukum adat tidak mengenal perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak ekonomi  atas  kreasi  intelektual  manusia. HKI  merupakan  suatu  bentuk  hak  milik. Pemegang  HKI  sama  dengan  hak  milik pada  benda  dalam  buku  II  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  di- sebut  KUH  Perdata),  dalam  arti  pemilik haknya adalah individu dan bukan masyarakat. 6
Pada beberapa kategori HKI yang telah disebutkan  di  atas,  yang  menjadi  pem- bahasan  dalam  penulisan  ini  yaitu  hak merek.  Hak  merek  sebagai  kekayaan intelektual  diatur  di  dalam  UU  Merek  dan Indikasi Geografis. Hak merek dimasukkan di  dalam  kategori  benda  yang  tidak berwujud  karena  semua  yang  termasuk dalam  hak  kekayaan  intelektual  adalah benda  tidak  berwujud.  Hak  merek  yang sudah  di  daftarkan,  dapat  dialihkan  dengan membuat  perjanjian.  Perjanjian  dalam  hal ini  tidak  disebutkan  secara  signifikan sehingga  seseorang  dapat  menganggap perjanjian tersebut sebagai perjanjian kredit atau jual beli. 7
Hak  merek  sebagai  HKI  berasal  dari penemuan  suatu  karya  yang  di  mana
5 Ibid
6 Ibid
7 Dewi  Asri  Jayanto, Kajian  Yuridis  Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan, Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  32,  No.  3, 2017, h. 509
terdapat  suatu  logo  atau  nama  yang  ada  di dalam  HKI  lainnya  seperti  hak  cipta.  Hak merek  pada  dasarnya  merupakan  suatu lambang  atau  logo  yang  merupakan karakteristik hasil karya orang lain, dimana supaya  masyarakat  bisa  dengan  mudah menyebutkan  atau  mengenal  nama  karya ciptaan  seseorang. 8 Pada  umumnya,  pihak- pihak  yang  memiliki  merek  yaitu  para pengusaha. Tidak hanya satu atau dua orang yang  menjadi  pelaku  usaha  tetapi  banyak- nya  pelaku  usaha  juga  menambah  banyak- nya  pesaing  dalam  bidang  tersebut.  Terkait itu,  maka  para  pengusaha  memiliki  ke- pentingan  yang  banyak  dalam  melindungi mereknya  ketika  melakukan  persaingan usaha  di  dalam  era  pasar  global.  Perlindu- ngan  terhadap  merek  oleh  pelaku  usaha penting  dalam  era  globalisasi  agar  ke- amanan  mereknya  tidak  dapat  di  contoh oleh orang lain. Maka dari itu, merek harus didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak merugikan pengusaha.  Terkait  adanya  perlindungan merek  juga  dapat  dijadikan  sebagai  alat dalam  masyarakat  yang  menjadi  konsumen untuk  melindungi  dari  adanya  penipuan terhadap  kualitas  barang  tersebut.  Seperti merek  berkualitas  yang  dianggap  oleh konsumen  adalah  baik,  ternyata  dihasilkan oleh  pihak  lain  maka  akan  membuat konsumen  dirugikan  karena  kualitas  yang
8 Sulastri, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek,
Jurnal Yuridis, Vol. 5, No. 1, 2018, h. 162
dihasilkan pihak lain adalah rendah. 9
Merek  yang  di  daftarkan  harus  me- menuhi  syarat  dan  prosedur  perlindungan hukum  serta  dilakukan  oleh  pemohon  dan kuasanya  kepada  Direktorat  Jenderal  Hak Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya disebut  Ditjen  HKI).  Hak  atas  merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek  oleh  Ditjen  HKI.  Merek  harus didaftarkan  oleh  pemohon  merek  untuk menyatakan  bahwa  dirinya  adalah  pe- megang  hak  merek  yang  sah.  Terkait  itu tidak berlaku mutlak karena bisa bertentangan  dengan  gugatan  pengadilan pendaftaran  merek  jika  dapat  dibuktikan merek  tersebut  seharusnya  tidak  terdaftar termasuk  itikad  tibak  baik  dan  seharusnya pendaftaran  ditolak  meskipun  yang  men- daftar tersebut adalah pemegang hak merek yang pertama kali mengajukan pendaftaran, hal  tersebut  rentan  terjadi  sengketa  merek dan merugikan pemegang hak merek akibat persaingan usaha  yang  tidak sehat. 10 Ditjen HKI  merupakan  lembaga  yang  di  tugaskan memberikan  perlindungan  terhadap  HKI seperti  hak  cipta  logo,  tugas  untuk  me- lindungi  hak  kekayaan  intelektual  tersebut
9 Khoirul  Hidayah, Kajian  Hukum  Islam  Terhadap Hak  Merek  Sebagai  Obyek  Dalam  Perjanjian Rahn, Jurnal  Syariah  dan  Hukum,  Vol.  6,  No.  1, 2014, h. 2
10 Nur Aisyah, Lindatin Dwiatin, Kasmawati dengan Judul Penelitian Penyelesaian Sengketa Kepemilikan  Merek  Dagang  Antara  Perusahaan dan  Direktur ,  Fakultas  Hukum,  Pactum  Law Journal Volume 1, No 01 (2017).
lahir  karena  Ditjen  HKI  merupakan lembaga  yang  memberikan  legitimasi  ter- hadap pendaftaran hak. 11
Merek  merupakan  bagian  dari  HKI yang  oleh  karena  itu  konsep  yang  terdapat pada HKI berlaku pula bagi merek. Konsep yang  ada  dalam  HKI  dapat  dirumuskan yaitu: 12
1. Orang  yang  menciptakan  suatu  karya beserta karyanya harus di hargai
2. Orang  yg  menciptakan  karya  berhak atas  hak  moral  dan  hak  ekonomis  atas hasil karyanya
3. Pencipta  karya  mendapatkan  per- lindungan  hukum  atas  hak  ekonomi terhadap karyanya
4. Suatu  karya  yang  telah  melewati periode  waktu  tertentu  memberikan kesempatan  kepada  masyarakat  umum untuk bisa menikmatinya dengan akses yang lebih terbuka
5. Sejarah  hak  kekayaan  intelektual menunjukkan  adanya  kecenderungan perlindungan  hak  monopoli  pencipta semakin panjang.
Menurut  Pasal  1  angka  5  UU  Merek dan  Indikasi  Geografis,  dinyatakan  bahwa Hak  atas  merek  adalah  hak  eksklusif  yang diberikan  oleh  negara  kepada  pemilik merek  yang  terdaftar  untuk  jangka  waktu
11 Surianto  Ruslam ,  Mendesaian  Logo ,  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 40.
12 Bekartini  Caroline, Pengkualifikasian  Merek Sebagai  Benda  Untuk  Dapat  Dijadikan  Objek Jaminan, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 34, No. 1, 2016, h. 104
tertentu  dengan  menggunakan  sendiri merek  tersebut  atau  memberikan  izin kepada  pihak  lain  untuk  menggunakanny a.
Berdasarkan  Pasal  499  KUH  Perdata,  pada intinya  menyatakan  bahwa  benda  merupa- kan  segala  sesuatu  yang  dapat  menjadi obyek  hak  milik.  Maka  dari  itu,  yang menjadi  obyek  hak  milik  bisa  berupa barang dan bisa pula berupa hak seperti hak merek.  Pada  hak  merek  masih  banyak pelanggaran yang dilakukan seperti pembajakan merek. 13
Terdapat  contoh  kasus  pelanggaran terhadap  hak  merek  yaitu,  Putusan  No. 56/Pdt.Sus-HK/Merek/2019/PN  Niaga  Jkt. Pst,  dimana  Ruben  Samuel  Onsu  sebagai Penggugat  dan Yangcent  sebagai Tergugat. Penggugat  melalui  surat  gugatan  No. 0104/VIII.22/MSP/2019 tanggal 22
Agustus  2019,  yang  telah  di  daftarkan  di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  pada tanggal 23 Agustus 2019 telah  mengajukan gugatan  yang  pada  pokoknya,  bahwa penggugat adalah pemilik hak dan pendaftar  pertama  atas  merek  “Bensu” dengan  nomor  pendaftaran  IDM000622427 yang  di  mohonkan  tanggal  3  September 2015,  pendaftaran  tanggal  7  Juni  2018  dan berakhir  tanggal  3  September  2025.  Tetapi tanpa  seizin  dari  penggugat,  pada  laman
13 I Ketut Markeling, Bahan Kuliah Hukum Perdata (Pokok  Bahasan:  Hukum  Benda), (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), h. 5
https://pdki-indonesia.dgip.go.id , telah terdaftar merek “I Am Geprek Bensu” yang terdaftar  pada  tanggal  24  Mei  2019  atas nama  Yangcent  atau  tergugat.  Penggugat sangat keberatan dengan pendaftaran merek yang  dilakukan oleh  tergugat  karna menggunakan  kata  “Bensu”.  Kata  Bensu merupakan  identik  nama  penggugat  yang merupakan  singkatan  dari  Ruben  Onsu yang  telah  di  kenal  oleh  khalayak  ramai sebagai  artis  yang  berkiprah  di  industri hiburan  televisi  sebagai  pembawa  acara atau  MC  sejak  tahun  2006  sampai  saat  ini. Dibuktikan  pula,  bahwa  tergugat  telah menggunakan foto penggugat  yang telah di kenal  oleh  masyarakat  dalam  melakukan promosi  produk  usaha  yang  dijalankan dengan  mereknya untuk  menjadi daya tarik kepada  konsumen,  sehingga  menimbulkan informasi  yang  menyesatkan  kepada  kon- sumen  atau  masyarakat  seolah-olah  usaha yang  dijalankan  oleh  tergugat  tersebut adalah milik penggugat.
Berdasarkan pertimbangan hakim setelah  dilakukannya  proses  peradilan seperti  pembuktian,  dan  lainnya,  hakim menimbang  bahwa  penggugat  merupakan duta  promosi  ( ambassador) pada  sejumlah cabang  makanan  merek  “I  Am  Geprek Bensu”  milik  tergugat,  dan  bukan  me- rupakan  pemilik  pertama  dari  merek tersebut.  Penggugat  merupakan  pemohon yang  patut  di  duga  dalam  mendaftarkan mereknya  memiliki  niat  untuk  meniru,
menjiplak  atau  mengikuti  merek  pihak  lain demi  kepentingan  usahanya  menimbulkan kondisi  persaingan  yang  tidak  sehat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa penggugat  adalah  pemohon  yang  beritikad tidak baik, sehingga majelis hakim berpendapat  bahwa  tergugat  merupakan pemakai pertama dari pemilik merek “ I Am Geprek Bensu Sedep Bener” . 14

## 1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana bentuk perlindungan hukum  pemegang  hak  merek  yang  sesuai dengan karakteristik hak merek?

## 1.3 Metode Penelitian
Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum  maupun  doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep  baru  sebagai  pedoman  dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 15
Pembahasan  penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  hukum  normatif  ( legal research ),  yaitu  penelitian  yang  menitik- beratkan pada penerapan kaidah atau norma dalam  metode  praktik.  Kajian  hukum normatif  semacam  ini  dilakukan  dengan mengkaji  berbagai  kaidah  hukum  yang bersifat  formal  seperti  hukum,  tata  cara,
14 Putusan  No.  56/Pdt.Sus-HK/Merek/2019/PN Niaga Jkt. Pst
15 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 133.
kepustakaan dengan konsep-konsep teoritis. 16

## PEMBAHASAN
Perlindungan  hukum  bagi  pemilik  hak merek  tidak  terlepas  dari  sifat  hak  merek yang  bersifat  khusus.  Hak  khusus  itu sifatnya monopoli yang berarti hak tersebut hanya  bisa  dilakukan  oleh  pemilik  merek. Apabila  pemegang  hak  merek  tidak  mem- berikan izin orang lain untuk menggunakan merek  tersebut,  maka  siapapun  tidak  boleh menggunakan  merek  itu.  Jika  seseorang menggunakan  suatu  merek  tanpa  adanya izin  dari  pemegang  hak  merek,  maka termasuk  melanggar  hukum  dan  dapat  di kenai sanksi. 17 Perlindungan hukum terhadap  merek  dinilai  penting  karena banyaknya  kasus  pelanggaran  terhadap  hak merek  di  Indonesia.  Umumnya,  yang menjadi  sasaran  peniruan  dan  pemalsuan merupakan merek terkenal yang diharapkan bisa  menaikkan  penghasilan  penjualan pelaku  pelanggaran  hak  merek.  Apabila merek  tersebut  telah  mendapatkan  predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang digunakan agar terhindar dari peniruan  merek  oleh  orang  lain  adalah bentuk  perlindungan  hukum  yang  sifatnya preventif dan represif yang menitikberatkan pada upaya dalam  mencegah supaya merek
16 Ibid
17 Agung  Sudjatmiko, Perlindungan  Hukum  Hak Atas Merek, Yuridika, Vo. 15, No. 5, September  – Agustus, 2000, h. 349
terkenal itu tidak digunakan oleh orang lain secara  salah.  Upaya  itu  dapat  berupa sebagai berikut: 18
1. Kepastian  pengaturan  tentang  merek terkenal  disini  berhubungan  dengan materi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan  tentang  merek  itu sendiri  sebagaimana  diatur  dalam  UU Merek.  Materi  yang  diatur  harus  jelas, tidak  tumpeng  tindih  serta  tidak menimbulkan multitafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkanal dan sistem perlindungan hukumnya
2. Terkait  untuk  mendapatkan  hak  atas merek harus melalui mekanisme pendaftaran. Pendaftaran merek tersebut sebagai  sarana  perlindungan  hukum bagi  pemilik  merek.  Pendaftaran  merek disini  adalah  merupakan  inisiatif  dari pemilik  tersebut,  yang  sadar  akan perlunya  perlindungan  hukum  atas merek  yang  dimilikinya.  Sebagaimana diungkapkan  di  atas,  hak  atas  merek baru  lahir  jika  telah  didaftarkan  oleh pemiliknya  ke  kantor  merek.  Dengan demikian  sifat  pendaftaran  hak  atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya.
Mekanisme pendaftaran ha katas  merek tersebut sesuai dengan sistem konsitutif yang dianut oleh UU Merek.
18 Fajar  Nurcahya  Dwi  Putra, Perlindungan  Hukum Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Merek  Terhadao Perbuatan  Pelanggaran  Merek, Jurnal  Ilmu Hukum, ISSN: 08538964, h. 103
3. Penolakan  pendaftaran  oleh  kantor merek  melalui  UU  Merek,  mekanisme perlindungan  hukum  terhadap  merek terkenal  selain  melalui  inisiatif  pemilik merek  tersebut  untuk  mendaftarkan mereknya, dapat pula ditempuh  melalui penolakan  oleh  kantor  merek  terhadap permintaan  pendaftaran  merek  yang sama pada pokoknya atau ke- seluruhannya  dengan  merek  terkenal. Jika  ada  pendaftaran  merek  yang dilakukan  oleh  orang  lain  dengan meniru  merek  terkenal  yang  sudah  ada, maka akan di tolak oleh kantor merek
4. Untuk  melindungi  pemilik  merek  yang sah, maka dapat dilakukan dengan jalan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak merek orang lain. Akibat kesalahan  pendaftaran  yang  dilakukan oleh petugas kantor merek, suatu merek yang  seharusnya  tidak  dapat  didaftar tetapi  akhirnya  didaftar  dalam  daftar umum merek yang mengesahkan merek tersebut.  Padahal  merek  tersebut  jelas- jelas  melanggar  merek  orang  lain, karena  berbagai  hal  antara  lain  mirip atau  sama  dengan  merek  orang  lain yang  terdaftar  sebelumnya.  Apabila terjadi  kasus  seperti  itu,  pemilik  merek yang dilanggar dapat mengajukan upaya gugatan pembatalan merek pada pengadilan  niaga.  Gugatan  tersebut dapat  diajukan  dalam  hangkan  waktu  5 tahun  sejak  tanggal  pendaftaran  merek.
Sedangkan jika merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban  umum,  gugatan  pembatalan tersebut  dapat  diajukan  tanpa  batas waktu, jika gugatan tersebut dikabulkan, maka merek yang bersangkytan  akan  dicoret  dari  daftar umum merek yang mengakibatkan tidak ada perlindungan lagi.
Konsep  perlindungan  hukum  terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek  yang  bersifat  khusus.  Hak  khusus tersebut  bersifat  monopoli  artinya  hak  itu hanya  dapat  dilaksanakan  oleh  pemilik merek.  Tanpa  adanya  izin  dari  pemilik merek, orang lain tidak boleh memperguna- kan  hak  khusus.  Jika  pihak  lain  yang mempergunakan  hak  khusus  tadi  dengan tanpa  adanya  izin  dari  pemilik  hak  merek, maka  telah  terjadi  pelanggaran  yang  dapat dikenai  sanksi  tertentu. 19 Konvensi  paris convention  for  the  protection  of  industrial property adalah konvensi pertama mengenai  HKI  pada  tahun  1883  di  Paris, dimana  perlindungan  merek  mulai  diatur secara Internasional. Konvensi ini merupakan  konvensi  Internasional  bidang HKI yang sangat penting karena meletakkan  dasar-dasar  perlindungan  HKI dan  memberikan  suatu  pedoman  bagi
19 Agung  Sudjatmiko, Perlindungan  Hukum  Atas Merek, Jurnal  Yuridika,  Vol.  15,  No.  5,  2000,  h. 349
cakupan  masalah  HKI  bagi  negara-negara di  dunia.  Selain  itu  terdapat  juga  WIPO ( World  Intellectual  Property  Organitation) yang  berdiri  sejak  tahun  1883  yang tugasnya  adalah  promosi  dan  perlindungan HKI di seluruh dunia. 20
Perlindungan  HKI  telah  berlangsung sangat  lama.  Salah  satu  temuan  paling  tua mengenai perlindungan HKI adalah monopoli  yang  diberikan  oleh  raja  kepada para  tukang  masak  di  Sybaris  (sebuah koloni  masyarakat  Yunani  di  sebelah selatan  Italia  yang  terkenal  karena  pola hidupnya  yang  mewah)  selama  1  tahun untuk  mempersiapkan  suatu  jenis  resep masakan hasil penemuannya yang dianggap memiliki  cita  rasa  luar  biasa,  sekitar  500 tahun  sebelum  masehi.  Sebuah  temuan lainnya  yang  jauh  lebih  tua,  yaitu  sekitar 3200 tahun sebelum masehi adalah pemberian  tanda  pada  keramik  yang dilakukan  oleh  masyarakat  Yunani  dan negara  Eropa  lainnya  yang  berdekatan, seperti  Turki  dan  Italia  dan  wilayah  timur tengah yang juga dekat dengan benua Eropa untuk  menunjukkan  identitas  pembuatan- nya. 21
Pada  umumnya,  konsep  HKI  belum berkembang sepenuhnya sebelum ditemukannya teknologi yang memudahkan
20 Oka  Saidin, Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) , h. 7
21 https://jdih.kemenparekraf.go.id/asset/data_puu/Ar t_19-Landasan%20Filosofis%20HKI.pdf diakses pada tanggal 20 September 2022, Pukul 20:57
proses  duplikasi  suatu  produk.  Setiap  jenis HKI  juga  memiliki  latar  belakang  sejarah perkembangan yang berbeda satu sama lain. Pada  bidang  hak  atas  merek,  proses perkembangannya  juga  telah  dimulai  sejak dimulainya  kegiatan  perdagangan.  Per- debatan  dari  aspek  akademis  mengenai justifikasi  perlindungan  HKI  masih  terus berlangsung hingga saat ini, apalagi dengan semakin  berkembangnya  teknologi  infor- masi sebagai media yang semakin mempermudah  duplikasi  dan  publikasi suatu  hasil  karya  intelektual.  Sekalipun perdebatan  tersebut  terjadi  di  negara  maju yang sejatinya adalah pencipta konsep HKI, pada saat yang bersamaan kualitas perlindungan HKI di sana juga sangat kuat. Fenomena  tersebut  pada  suatu  tingkat tertentu  akan  menimbulkan  pertanyaan mengapa  mereka  memperdebatkan  sesuatu yang  telah  mereka  sendiri  aplikasikan selama  ratusan  tahun  secara  konsisten  dan telah menjadi bagian dari kebudayaannya.
Sebuah fakta  yang dapat dilihat secara jelas  adalah  bahwa  negara  yang  me- nerapkan  sistem  perlindungan  HKI  dengan baik  pada  umumnya  adalah  negara  maju. Terkait  itu,  sebuah  kesimpulan  sementara dari  fakta  dan  analisis  terhadap  perdebatan mengenai  justifikasi  perlindungan  HKI adalah  bahwa  konsep  tersebut  mampu memberikan  insentif  terhadap  seseorang untuk  menciptakan  sesuatu  yang  baru dan/atau  bermanfaat  bagi  masyarakat  luas.
Hal tersebut tidak dapat berkembang secara optimal  di  negara  yang  masih  kurang memahami  dan  menghargai  perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang. 22
Berdasarkan  aspek  filosofis  perlindu- ngan  HKI  pada  bagian  sebelumnya,  dapat diketahui  bahwa  masyarakat  barat  pada dasarnya menempatkan kepentingan individu  sebagai  landasan  perlindungan dimaksud.  Perdebatan  yang  kemudian  ter- jadi sebenarnya adalah lebih kepada pilihan media  yang  tepat  untuk  mewujudkannya. Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  pe- nerapannya  di  Indonesia  secara  harfiah kemungkinan  besar  akan  dan  dalam berbagai  kasus  telah  terbukti  menimbulkan persoalan  yang  signifikan  karena  pan- dangan  hidup  masyarakatnya  yang  lebih mengedepankan aspek kolektivisme.
Apabila  ditinjau  dari  aspek  ke- budayaan,  perlu  dibangun  terlelbih  dahulu sebuah  jembatan  jika  akan  dikehendaki adanya  keseimbangan  antara  kepentingan kelompok  masyarakat  yang  didasarkan kepada paham kolektivisme dengan perlindungan  hukum  HKI  yang  didasarkan kepada  paham  individualisme.  Secara teoritis,  hal  tersebut  dimungkinkan  ber- dasarkan  beberapa  alasan.  Pertama,  sistem hukum  HKI  memungkinkan  perlindungan terhadap  karya  cipta  yang  dimiliki  oleh suatu  kelompok  masyarakat.  Salah  satu
22 Ibid
jenis  HKI  adalah  indikasi  geografis. Indikasi  geografis  dilindungi  sebagai  suatu tanda  yang  menunjukkan  daerah  asal  suatu barang,  yang  karena  faktor  lingkungan geografis  termasuk  faktor  alam,  faktor manusia,  atau  kombinasi  dari  kedua  faktor tersebut,  memberikan  ciri  dan  kualitas tertentu  pada  barang  yang  dihasilkan. Rezim  hukum  indikasi  geografis  dapat mem-berikan  perlindungan  untuk  suatu ciptaan  atau  produk  yang  dihasilkan  oleh komunitas  di  suatu  wilayah  geografis tertentu. 23
Kedua,  para  pendukung  konsep  HKI menunjukkan bahwa perlindungan terhadap individu  yang  telah  menghasilkan  suatu karya  berbasis  kemampuan  intelektual ditujukan  demi  mengakomodasi  hak  setiap orang untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep-konsep tersebut  sebenarnya  juga  telah  tersirat  di dalam  amandemen  ke-4  UUD  1945, khususnya di dalam Pasal 28 C, 28D, 28G, dan  28H.  perlindungan  HKI  juga  dijamin oleh Pasal 27 ayat 2 Universal Declaration of  Human  Rights di  mana  Indonesia merupakan  salah  satu  negara  yang  terikat kepadanya. Ketiga, bangsa Indonesia sendiri  mengakui  secara  tidak  langsung, bahwa  setiap  orang  berhak  atas  dirinya sendiri. Jika tidak, berarti bangsa Indonesia mengakui  perbudakan.  Sebagaimana  dapat
23 Ibid
dilihat  pada  pembukaan  UUD  1945  alinea pertama, dengan demikian, seharusnya hasil karya  seseorang  juga  diakui  sebagai  milik- nya sesuai dengan labour theory. 24
Indonesia secara resmi telah memasuki globalisasi perdagangan dengan di- berlakukannya convention  establishing  the world  trade  organization (konvensi  WTO) termasuk di dalamnya Agreement on Trade Related  Apects  ofintellectual  Property Rights (persetujuan  TRIPs).  Ditindaklanjuti dengan meratifikasi Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1994  tentang  pengesahan persetujuan  pembentukan  organisasi  per- dagangan  dunia.  Pada  konvensi  tersebut dimuat  persetujuan  mengenai  aspek-aspek dagang  dari  hak  kekayaan  intelektual  yang tertuang  dalam  TRIPs.  Pasal  7  Undang- Undang  tersebut  pada  intinya  menyatakan bahwa perlindungan dan penegakan hukum HKI bertujuan untuk mendorong timbul dan berkembangnya  inovasi,  pengalihan,  dan penyebaran  untuk  memanfaatkan  ekonomi bangsa-bangsa  di  dunia.  Keikutsertaan Indonesia  dalam  WTO  dan  TRIPs,  maka negara  Indonesia  harus  menyesuaikan dengan  ketentuan  sebagai  konsistensi  ter- hadap  ratifikasi  yang  telah  dilakukan Indonesia,  maka  perubahan  atas  Undang- Undang  yang  sudah  ada  dan  pembentukan UU  No.  15  Tahun  2001  yang  merevisi
24 Ibid, h. 414
Undang-Undang No. 14 Tahun 1997. 25
Awalnya  Indonesia  menganut  sistem deklaratif  atau first  to  use, dimana  sistem ini  menganut  bahwa  pemilik  merek  tidak diharuskan  untuk  mendaftarkan  mereknya ketika  ingin  mendapatkan  hak  atas  merek tersebut  secara  hukum  (pemakai  pertama kali  bukan  kerena  pendaftaran),  sehingga siapapun  yang  memiliki  merek  sebagai pemilik  pertama  meskipun  tidak  didaftar- kan  akan  tetap  mendapatkan  perlindungan hukum. 26 Sistem  deklaratif  selalu  men- dasarkan  perlindungan  hukum  kepada mereka  yang  menggunakan  suatu  merek terlebih  dahulu,  hal  ini  kurang  menjamin kepastian  hukum  juga  akan  menimbulkan permasalahan serta hambatan dalam lingkup dunia usaha. Sejak diberlakukannya UU  No.  21  Tahun  1961  tentang  merek perusahaan  dan  merek  perniagaan  ke- mudian  terjadi  pergeseran  sistem  menjadi sistem  konstitutif  karena  adanya  per- timbangan bahwa berlakunya sistem deklaratif  dalam  UU  No.  21  Tahun  1961 masih dianggap kurang memberikan kepastian  dan  perlindungan  hukum,  hal tersebut terlihat dari adanya beberapa kasus pembatalan merek yang justru dimenangkan oleh  pihak  yang  tidak  mendaftarkan mereknya. Sistem yang kurang memberikan
25 Fajar Nurcahya Dwi Putra, Op. Cit, h. 103
26 R  Murjiyanto, Konsep  Kepemilikan  Hak  Atas Merek  di  Indonesia  (Studi  Pergeseran  Sistem Deklaratif  ke  Dalam  Sistem  Konstitutif), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vo. 24, No. 2, 2017, h. 52
kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum terhadap para pemilik merek tentunya akan menimbulkan  ketidakmauan  pemilik  merek untuk mendaftarkan mereknya. 27
Sistem  konstitutif  menganut  bahwa yang  berhak  mendapatkan  hak  atas  suatu merek  adalah  orang  atau  organisasi  atau perusahaan  yang  mendaftarkan  mereknya pertama  kali,  sehingga  pihak  yang  men- daftarkan  mereknya  maka  ia  lah  satu- satunya  yang  berhak  atas  suatu  merek  dan pihak  lain  harus  menghormati  hak  si pendaftar tersebut sebagai hak yang mutlak. Pertimbangan secara khusus mengenai ada- nya  perubahan  sistem  hak  atas  merek  dari sistem  deklaratif  menjadi  sistem  konstitutif dijelaskan  secara  umum  dalam  UU  merek Tahun  1992  bahwa  ada  pergeseran  sistem deklaratif  ke  sistem  konstitutif  karena sistem  tersebut  dianggap  lebih  menjamin kepastian hukum dari pada sistem sebelumnya. 28
Meskipun  dalam  pendaftaran  merek  di Indonesia  adalah  tidak  terdapat  kewajiban bagi  pelaku  bisnis  untuk  mendaftarkan merek  yang  mereka  miliki,  akan  tetapi  jika ingin  mendapatkan  perlindungan  hukum berdasarkan  hukum  merek,  maka  harus lebih  dahulu  untuk  didaftarkan.  Sehingga dalam  hal  ini,  kekuatan  pendaftaran  dapat
27 Ibid, h. 56
28 Muhammada Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2009), h.
dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkeuntungan  dengan  bukti  bahwa  pihak- nyalah  yang  merupakan  pemakai  pertama atas  merek  tersebut. 29 Suatu  merek  akan mendapatkan  perlindungan  apabila  merek tersebut  didaftarkan  di  Direktorat  Jenderal Hak  Kekayaan  Intelektual,  sebagaimana disebutkan  dalam  perjanjian  TRIPs  dan  di dalam  Pasal  1  angka  5  UU  Merek  dan Indikasi  Geografis  bahwa  pemilik  merek yang  terdaftar  akan  mendapatkan  hak eksklusif untuk menggunakan sendiri merek  tersebut  atau  memberikan  izin kepada  pihak  lain  untuk  menggunakannya. Tujuan pemberian hak eksklusif atas merek agar  mempermudahkan  pemberian  jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek tersebut.  Adapun  yang  dimaksudkan  hak khusus  yang  diberikan  negara  kepada pemilik merek yang terdaftar meliputi: 30
1. Menciptakan  hak  tunggal  ( sole  or single right), yaitu hukum atau undang- undang  memberikan  hak  tersendiri kepada  para  pemilik  merek,  dimana hak  yang  dimaksudkan  terpisah  dan berdiri  sendiri  secara  utuh  tanpa campur tangan dari pihak lain
2. Mewujudkan  hak  monopoli  ( monopoly
29 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek” Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), h. 37
30 Sudargo  Gautama, Hak  Merek  Dagang  Menurut Perjanjian  TRIPs-GATT  dan  Undang-Undang Merek Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), h. 19
right), yaitu  siapapun  dilarang  meniru, memakai  serta  mempergunakan  suatu merek  dalam  perdagangan  barang  atau jasa  tanpa  seizin  dari  pemilik  merek tersebut 3. Memberikan hak paling unggul
( superiror  right), yaitu  hak  yang diberikan  doktrin  hak  paling  unggul kepada  produsen  pertama,  sehingga pemegang hak khusus atas suatu merek akan  menjadi  unggul dari  merek  orang lain untuk mendapatkan perlindungan Perlindungan  hukum  secara  represif ditiik  beratkan  kepada  pemberian  sanksi hukum, baik perdata maupun pidana kepada barang  siapa  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  hak  merek  bahwa  pemilik  merek terdaftar  mendapat  perlindungan  hukum atas pelanggaran ha katas merek baik dalam wujud  gugatan  ganti  rugi  atau  penghentian semua  perbuatan  yang  berkaitan  dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat  penegak  hukum.  Pemilik  merek  ter- daftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap  merek  yang  ia  miliki  yang  di- daftarkan orang lain secara tanpa hak. 31
Sistem  pendaftaran  merek  yang  ada  di seluruh  dunia  mencakup  empat  sistem, antara  lain  pendaftaran  tanpa  pemeriksaan merek  terlebih  dulu,  pendaftaran  dengan
31 Ibid
pemeriksaan  merek  terlebih  dulu,  pen- daftaran  dengan  pengumuman  sementara, serta  pendaftaran  dengan  pemberitaan terlebih dahulu: 32
1. Pendaftaran  tanpa  pemeriksaan  merek terlebih  dulu,  menurut  sistem  ini, pendaftaran  merek  yang  dimohonkan oleh seseorang atau badan usaha segera didaftarkan  ketika  semua  syarat  telah terpenuhi  yang  meliputi  pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan berkas serta pendaftaran.
2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek  terlebih  dulu.  Menurut  sistem ini, pemeriksaan terhadap merek dilakukan  terlebih  dahulu  sebelum merek  tersebut  didaftarkan  ke  daftar umum  kantornya,  dimana  terlebih dahulu  akan  diumumkan  di  trade journal  atau  kantor  pendaftaran  merek dalam  jangka  waktu  tertentu,  dimana dalam  jangka  waktu  tersebut  pihak ketiga  atau  pihak  lain  diberikan kesempatan  untuk  mengajukan  ke- beratan terhadap merek tersebut. Apabila dalam jangka waktu yang telah diberikan  tidak  ada  keberatan  dari pihak  lain,  maka  pendaftaran  merek akan dikabulkan
3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara
4. Pendaftaran  dengan  pemberitaan  ter-
32 Raden  Suryodiningrat, Pengantar  Ilmu  Hukum Merek, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2017), h. 10
lebih  dahulu  mengenai  adanya  merek lain  yang  terdaftar  yang  diindikasikan memiliki persamaan.
5. Pasal  18  UU  Merek  menyatakan  pada intinya bahwa merek terdaftar mendapat  perlindungan  hukum  untuk jangka  waktu  10  tahun  sejak  tanggal penerimaan  dan  jangka  waktu  per- lindungan itu dapat diperpanjang. Pada Pasal tersebut berarti bahwa UU Merek yang  berlaku  saat  ini  memberikan perlindungan  terhadap  merek  yang terdaftar  dalam  daftar  umum  merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU  Merek  yaitu  10  tahun  lamanya. Jangka  waktu  perlindungan  tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan  terhadap  merek  yang sama.  Pemberian  sanksi  hukum  me- rupakan  bagian  dari  upaya  pemberian perlindungan  hukum  bagi  pemilik merek yang sah. 33
6. Apabila  merek  telah  terdaftar,  maka mendapat  perlindungan  hukum,  baik secara  perdata  maupun  pidana.  Terkait dengan  perlindungan  hukum  secara pidana, yaitu dengan pemberian hukuman  kepada  barang  siapa  yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran  merek  sebagaimana  diatur dalam Pasal 90, 91, dan 94 UU Merek.
33 Ibid, h. 104
Pasal  90  UU  Merek  pada  dasarnya memberikan  ancaman  hukuman  pen- jaran  paling  lama  5  tahun  dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah kepada  barang  siapa  yang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. 34
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan adanya sengketa merek adalah di- daftarkannya merek-merek yang sepatutnya tidak  bisa  untuk  didaftarkan  seperti  merek yang  sama  atau  serupa  dengan  merek  lain yang  telah  didaftarkan  terlebih  dahulu  oleh pihak  lain  dan  pendaftaran  merek  yang sama,  serta  tidak  didasarkan  pada  adanya saling  persetujuan  antara  pemilik  merek terdaftar tersebut. Apabila dalam pendaftaran  merek  ada  pihak-piahk  yang merasa  keberatan  maka  dapat  dilakukan Tindakan  sanggahan,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 25 UU Merek  dan  Indikasi  Geografis,  bahwa selama  periode  pengumuman  yaitu  dalam jangka  waktu  3  bulan,  setiap  pihak  dapat mengajukan  keberatan  atas  pendaftaran merek  tersebut  dan  mengajukan  alasan- alasan  tertulis  disertai  bukti  bahwa  merek yang  dimohonkan  pendaftarannya  seharus- nya  tidak  dapat  diatur  dalam  Pasal  4  dan
34 Ibid, h. 105
Pasal 5 UU Merek dan Indikasi Geografis.
Sementara Pasal 91 memberikan ancaman  hukuman  penjara  maksimal  4 tahun  dan/atau  denda  maksimal  delapan ratus  juta  rupiah  bagi  barang  siapa  yang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengguna- kan  merek  yang  sama  pada  pokoknya dengan  merek  terdaftar  milik  pihak  lain untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis  yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.
Sedangkan  Pasal  94  memberikan  ancaman hukuman  pidana  kurungan  maksimal  satu tahun  atau  denda  maksimal  200  juta  bagi barang  siapa  yang  memperdagangkan barang  dan/atau  jasa  yang  diketahui  atau patut  diketahui  bahwa  barang  dan/atau  jasa terseut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  90  dan 91.  Berdasarkan  UU  Merek,  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  di  atas  merupakan delik  aduan  dan  mengubah  ketentuan  yang terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  1992  sebagaimana  diubah  dan disempurnakan  dengan  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997. 35
Perlindungan  hukum  secara  perdata juga  diberikan  kepada  pemegang  merek yang  sah.  Apabila  hak  merek  telah dipegang,  maka  menurut  sistem  hukum merek  Indonesia,  pihak  pemegang  merek tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Artinya, apabila terjadi pelanggaran
35 Ibid
hak  atas  merek,  pihak  pemegang  merek dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak lainnya  yang  melakukan  pelanggaran  ha katas  merek.  Gugatan  ini  ditujukan  untuk mendapatkan  ganti  ruugi  dan  penghentian semua  perbuatan  yang  berkaitan  dengan penggunaan  merek  tersebut.  Gugatan  ter- sebut diajukan ke pengadilan niaga. 36
Adanya  pelanggaran  merek  yang dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  beritikad tidak  baik  dan  tidak  bertanggung  jawab terhadap merek terkenal yang dilanggarnya, tentu  akan  menimbulkan  kerugian  yang dirasakan  oleh  produsen  atau  pengusaha pemegang  ha  katas  merek  yang  terkenal. Sebagai  pihak  yang  dirugikan,  tentu  pe- megang  hak  atas  merek  terkanal  akan menempuh  jalur  hukum  untuk  menyelesai- kan  kasus  pelanggaran  merek.  Hal  tersebut bertujuan  agar  pelaku  pelanggaran  merek tidak  akan  lagi  memakai  merek  yang menyerupai  pada  pokoknya  atau  ke- seluruhannya  dari  merek  terkenal  atau bahkan  menghentikan  aktivitas  produksi- nya.  Perbuatan  pelanggaran  merek  selain diatur  di  dalam  UU  Merek,  juga  dapat dikenai  sanksi  yang  dapat  ditinjau  dari hukum  pidana,  perdata,  maupun  adminis- trasi. 37 Sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  oleh
36 Budi  Agus  Riswandi  dan  M.  Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 93
37 Muhammad  Djumhana  dan  Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h.
pelaku  pelanggaran  merek  selain  dari  UU Merek adalah sebagai berikut: 38
1. Pemakaian  merek  tanpa  hak,  dapat digugat  berdasarkan  perbuatan  me- langgar  hukum  (Pasal  1365  KUH Perdata) yaitu pada intinya menyatakan setiap  perbuatan  melanggar  hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,  mewajibkan  orang  yang  karena salahnya  menerbitkan  kerugian  itu, mengganti  kerugian  tersebut.  Sebagai pihak  penggugat  harus  membuktikan bahwa  ia  karena  perbuatan  melanggar hukum tergugat, menderita kerugian
2. Sanksi  pidana  terhadap  Tindakan  yang melanggar  hak  seseorang  di  bidang merek  selain  diatur  khusus  dalam ketentuan  sanksi  peraturan  perundang- undangan  merek  itu  sendiri,  juga  ter- dapat  dalam  ketentuan  KUHP.  Per- saingan  tidak  jujur  dengan  sendirinya bersifat melawan hukum, karena hukum memberikan perlindungan terhadap  pergaulan  yang  tertib  dalam dunia  usaha.  Persaingan  tidak  jujur tersebut  digolongkan  suatu  tindak pidana  sesuai  dengan  Pasal  382  KUH. Perbuatan  materiil  diancam  hukuman penjara  setinggi-tinggi  1  tahun  atau denda  setinggi-tinggi  900  rupiah  ialah melakukan perbuatan yang tipu muslihat untuk  mengelabui  masyarakat
38 Ibid
atau  seorang  tertentu.  Pengelabuan  ini dipakai  oleh  si  pembuat  sebagai  upaya untuk memelihara atau menambah hasil perdagangan  atau  perusahaannya  di pembuat atau orang lain.
3. Sanksi  administrasi  negara,  bila  terjadi pelanggaran  terhadap  hak  intelektual, negara  bisa  juga  menggunakan  ke- kuasaannya  untuk  melindungi  pemilik hak  yang  sah.  Melalui  kewenangan administrasi  negara,  yaitu  diantaranya melalui  pabean, standar  industry, kewenangan pengawasan badan penyiaran,  kewenangan  pengawasan standar periklanan.
Pada  penelitian  ini  digunakan  teori perlindungan  hukum  dalam  menelaah  dan mencari tau sejauh apa peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  dalam melindungi  hak  merek  yang  terkenal  atau dengan kata lain yang dikenal secara umum di  dalam  masyarakat.  Termasuk  kaitannya dengan  asas  itikad  baik  yang  seharusnya diberlakukan pada saat dilakukannya pendaftaran  hak  merek  oleh  pihak-pihak yang  berkepentingan,  sehingga  nantinya akan  ditemukan  jawaban  atas  keterkaitan asas  itikad  baik  dilihat  dari  sudut  pandang peraturan perundang-undangan yang seharusnya melindungi hak kekayaan intelektual  milik  seseorang,  terkhusus  hak merek  yang  pada  umumnya  berdampak pada  keuntungan  secara  ekonomi  bagi
pemiliknya atau bahkan sebaliknya. 39
Pada  UU  Merek  harus  disertai  dengan prinsip  itikad  baik  yang  mana  prinsip  ini melekat  kepada  pemohon  yang  melakukan pendaftaran,  akan  tetapi  prinsip  ini  hanya dapat  dibuktikan  Ketika  tidak  ada  gugatan pembatalan  merek.  Artinya,  Ketika  pen- daftar  merek  diterima  mereknya  ia  harus memiliki  itikad  baik  bahwa  yang  di- daftarkannya  adalah  benar-benar  mereknya sendiri  memiliki  daya  asal  diciptkan  atau murni  hasil  krasinya.  UU  Merek  lebih cenderung merujuk kepada ukuran kepatutan  daripada  ukuran  norma  hukum. Pentingnya  pemilik  merek  beritikad  baik ditetapkan  sebagai  salah  satu  syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari  kepastian  hukum  mengenai  siapa yang  sesungguhnya  orang  yang  menjadi pemilik  merek.  Pada  sistem  konstitutif dimaksudkan  agar  negara  tidak  keliru memberikan  perlindungan  hukum  beserta hak  atas  merek  kepada  orang  yang  tidak berhak  menerimanya.  Pemilik  merek  yang beritikad  baik  adalah  pemilik  merek  yang jujur.  Sifat  yang  jujur  harus  ditunjukkan tidak  adanya  niat  pemilik  merek  untuk berbuat  curang  pada  merek  orang  lain. Pengertian  merek  orang  lain  dibatasi dengan  merek  yang  sudah  dikenal  di masyarakat. 40
39 Ibid
40 Ari  Wibowo, Penerapan  Prinsip  Itikad  Baik  dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang
Indonesia  memberi  perhatian  lebih terhadap  perlindungan  merek  terkenal dengan bergabung menjadi anggota organisasi Internasional salah satunya  yaitu Paris  Convention yang  kemudian  di- ratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor  15  Tahun  1997  tentang  perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan Paris Convention for The Worl Intelectual Property Organization. Sebagai- mana  dijelaskan  dalam  alasan  menimbang dari  Keppres  tersebut  bahwa  pemerintah Republik  Indonesia  telah  menjadi  pihak pada Paris  Convention tanggal  20  Maret 1883  sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah,  terakhir  tanggal  14  Juli  1967  di Stockholm,  Swedia  dengan  Keputusan Presiden  Nomor  24  Tahun  1979  tentang Pengesahan Paris  Convention  for  the protection  of  industrial  propertu  dan convention establishing the world intellectual  property  organization dengan disertai  pensyaratan  terhadap  Pasal  1 sampai  Pasal  12  dan  Pasal  28  ayat  1 Paris Convention  for  the  Protection  of  Industrial Property.
Ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12  tersebut  mengatur  ketentuan  yang bersifat  substantif  yang  mnejadi  dasar  bagi pengaturan  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  hak  atas  kekayaan
yang  Bersifat  Keterangan  Barang  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001  Tentang Merek, Junal Privat Law, Vol. VII, 2015, h. 32
industry.  Terkait  itu,  dipadang  perlu  untuk mencabut  persyaratan  terhadap  Pasal  1 sampai  dengan  Pasal  12  tersebut  dengan ketentuan Keputusan Presiden. 41
Pemegang  merek  berhak  mendapatkan perlindungan  berupa  pendaftaran  serta perlindungan  dalam  wujud  gugatan  ganti rugi  maupun  dalam  bentuk  pidana  melalui aparat  penegak  hukumnya.  Penyelesaian hukum  melalui  instrument  hukum  perdata bisa  dilakukan  melalui  pengadilan  dengan gugatan  ganti  kerugian  tersebut  dan menghentikan  seluruh  perbuatan  membuat, memakai,  menjual,  dan/atau  mengedarkan barang-barang  yang  diberi  hak  merek, ataupun  diluar  pengadilan  yang  memung- kinkan  para  pihak  bisa  merampungkan sengketa  tadi  melalui  arbitrase  atau  cara lain penyelesaian sengketa dengan menggunakan  negosiasi,  mediasi,  dan konsiliasi. Perlindungan merek diatur dalam Pasal  3  UU  Merek  dan  Indikasi  Geografis yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.  Terdaftar  artinya  telah  melalui tahapan  permohonan  dengan  proses  pe- merikasaan formalitas, proses pengumuman dan  juga  proses  pemeriksaan  substantif serta telah memperoleh persetujuan Menteri untuk  menerbitkan  sertifikat. 42 Menurut Satjipto  Raharjo,  perlindungan  hukum
41 Tommy  Hendra  Purwaka, Perlindungan  Merek,
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017), h. 15
42 Ibid
harus  melihat  tahapan  yakni  perlindungan hukum  lahir  dari  suatu  ketentuan  hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh  masyarakat,  dimana  merupakan  ke- sepakatan  dari  masyarakat  untuk  mengatur hubungan  perilaku  antar  anggota  lainnya dan  antara  perseorangan  yang  dianggap mewakili kepentingan masyarakat. 43

## KESIMPULAN
Bentuk perlindungan hukum pemegang hak merek yang sesuai dengan karakteristik hak  merek  yaitu  perlindungan  dari  negara berupa peraturan perundang-undangan sebagai  bentuk  kepastian  hukum  kepada pemegang  hak  merek  agar  dapat  mem- pertahankan  mereknya  dari  orang  yang menggunakan mereknya tanpa ijin.
Pemegang  merek  memiliki  hak  men- dapatkan perlindungan hukum secara pidana  maupun  perdata.  Perlindungan hokum  secara  perdata  dalam  wujud mengajukan  gugatan  ganti  rugi  melalui pengadilan.  Penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan dapat dilakukan melalui negosiasi,  mediasi,  dan  konsiliasi  dan arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA
Agung  Sudjatmiko, Perlindungan  Hukum  Hak Atas  Merek, Yuridika,  Vo.  15,  No.  5, September – Agustus, 2000.
Ari  Wibowo, Penerapan  Prinsip  Itikad  Baik dan  Daya  Pembeda  Dalam  Pendaftaran
43 Satjipto  Raharjo, Ilmu  Hukum, (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53
Merek Dagang yang Bersifat Keterangan Barang  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  15  Tahun  2001  Tentang  Merek, Junal Privat Law, Vol. VII, 2015.
Asri  Jayanto,  Dewi, Kajian  Yuridis  Terhadap Merek  Sebagai  Jaminan  Pada  Lembaga Perbankan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32, No. 3, 2017.

## Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 1997.
Hak  Kekayaan  Intelektual  dan  Budaya Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Caroline,  Berkatini.  2017. Pengualifikasian Merek Sebagai Benda Berdasarkan Kitab
Undang-Undang  Hukum  Perdata  Untuk
Dapat  Dijadikan  Objek  Jaminan, Tesis. Bandung: Universitas Katolik
Parahyangan.
Fajar  Nurcahya  Dwi  Putra, Perlindungan Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Merek Terhadao
Perbuatan Pelanggaran Merek, Jurnal  Ilmu  Hukum,  ISSN:
08538964.
Gania  Balqiz,  Wizna, Perlindungan  Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual: Studi di  Kota  Semarang,  Indonesia, Jurnal  of Judicial Review, ISSN 1907-6479, 2021.
Hery  Firmansyah.  2013. Perlindungan  Hukum
Terhadap  Merek”  Panduan  Memahami
Dasar-Dasar  Hukum  Penggunaan  dan
Perlindungan Merek.
Yogyakarta:
Medpress Digital.
I Ketut Markeling. 2016. Bahan Kuliah Hukum
Perdata (Pokok Bahasan: Hukum
Benda). Denpasar: Universitas Udayana.
Khoirul Hidayah, Kajian Hukum Islam Terhadap  Hak  Merek  Sebagai  Obyek Dalam  Perjanjian  Rahn, Jurnal  Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 1, 2014.
Muhammada  Djumhana  dan  R.  Djubaedillah. 2009. Hak  Milik  Intelektual,  Sejarah, Teori  dan  Prakteknya  di  Indonesia.
Bandung: Citra Aditya bakti.
Nur  Aisyah,  Lindatin  Dwiatin,  Kasmawati dengan  Judul Penelitian  Penyelesaian Sengketa  Kepemilikan  Merek  Dagang Antara Perusahaan dan Direktur ,
Fakultas  Hukum,  Pactum  Law  Journal Volume 1, No 01 (2017).
OK Saidin. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
R  Murjiyanto, Konsep  Kepemilikan  Hak  Atas Merek  di  Indonesia  (Studi  Pergeseran Sistem  Deklaratif  ke  Dalam  Sistem Konstitutif), Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum, Vo. 24, No. 2, 2017.
Raden  Suryodiningrat.  2017. Pengantar  Ilmu
Hukum Merek. Jakarta: Pradnya
Paramita.
Ruslam , Surianto.  2009. Mendesaian  Logo . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sudargo  Gautama.  2016. Hak  Merek  Dagang
Menurut  Perjanjian  TRIPs-GATT  dan
Undang-Undang
Merek Republik
Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sulastri, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Jurnal  Yuridis,  Vol.  5,  No.  1, 2018.
Tommy  Hendra  Purwaka.  2017. Perlindungan Merek. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Selvi Nurma Fitriani adalah Mahasiswa  Magister  Kenotariatan  Fakultas Hukum Universitas Jember.
Dyah  Ochtorina  Susanti ,  adalah Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember. A’an Efendi , adalah Dosen
Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Jember.