## Hasil Penelitian

## Abstract
S tudy of cultural values   and political life of the community in Riau Malay, which is believed to be able to support the application of the principles of democracy at the local level. This is considered important because of the values   and culture that lives and grows a reflection of power relations between individuals, groups, social institutions, and governments in the region that has lasted a long time.
Political system and democratic governance requires the participation of all citizens in the political process is important. On this basis, the research interest in restoring the values   and culture of the Malay community, which will be explored from theoretical perspectives - normative and empirical, both in the kingdom, independence, and decentralization (regional autonomy) today, in order to understand the knowledge local power relations and their implications for the democratic process that relies on the framework and capabilities fikir society itself.
In this research, emphasis will be devoted to the use of qualitative methods. The data analy- sis technique used the descriptive analysis. As a non-statistical analysis techniques, in addition to presenting information and facts for what it is, a description and interpretation of the data, tables, graphs, or figures are available is also a typical sharpness of this method of analysis. Analysis will also be preceded by exposition and explanation of empirical facts (deductive) that relate directly to this study. In addition, empirical facts will also conceptualized with the theory which is then tested in a rational (inductive).
Keywords: Power Relations, Political Life, Malay Society, Democracy  and local domains

## Abstrak
Kajian nilai-nilai dan budaya dalam kehidupan politik masyarakat melayu Riau, yang diyakini akan dapat menopang diterapkannya prinsip-prinsip demokrasi di aras lokal. Ini dipandang penting karena nilai-nilai dan budaya yang hidup dan berkembang merupakan refleksi dari relasi kekuasaan antar individu, kelompok, institusi sosial, dan pemerintahan di daerah yang telah berlangsung lama.
Sistem politik dan pemerintahan demokratis mensyaratkan turut sertanya warga masyarakat dalam segenap proses politik penting. Atas dasar inilah, penelitian ini berkepentingan untuk merajut kembali nilai-nilai dan budaya pada masyarakat melayu, yang akan ditelusuri dari perspektif teoretik – normatif dan empirik, baik pada masa kerajaan, kemerdekaan, maupun era desentralisasi (otonomi daerah) sekarang ini, guna memahami local knowledge dalam relasi kekuasaan dan implikasinya terhadap proses demokratisasi yang bersandar pada kerangka fikir dan kemampuan masyarakat itu sendiri.
Dalam penelitian ini, penekanan akan dicurahkan pada penggunaan metode kualitatif. Adapun tehnik analisa data yang digunakan yakni deskriptif analisis. Sebagai tehnik analisis non statistik, disamping memaparkan informasi dan fakta apa adanya, uraian dan pemaknaan

## Relasi Kuasa dalam Kehidupan Politik Masyarakat Melayu Riau : Menemukan Penopang Demokrasi di Aras Lokal

## Hasil Penelitian
terhadap data, table-tabel, grafik, atau angka-angka yang tersedia juga merupakan tipikal ketajaman analisis metode ini. Analisis juga akan diawali dengan pembentangan dan pemaparan fakta-fakta empirik (deduktif) yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Disamping itu, Fakta empirik juga akan dikonseptualisasikan dengan perangkat teori yang kemudian diuji secara rasional (induktif).
Kata Kunci:   Relasi Kuasa, Kehidupan Politik, Masyarakat Melayu, Demokrasi, dan Aras lokal
* Ishak
Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

## A.  Latar Belakang Masalah
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji nilai-nilai dan budaya dalam kehidupan politik pada masyarakat melayu Riau, yang diyakini akan dapat menopang diterapkannya prinsip-prinsip demokrasi di aras lokal. Ini dipandang penting karena nilai- nilai dan budaya yang hidup dan berkembang merupakan refleksi dari relasi kekuasaan antar individu, kelompok, institusi sosial, dan pemerintahan di daerah yang telah berlangsung lama.
Sistem politik dan pemerintahan demokratis mensyaratkan turut sertanya warga masyarakat dalam segenap proses politik. Atas dasar inilah, penelitian ini berkepentingan untuk merajut kembali nilai- nilai dan budaya pada masyarakat melayu, yang akan ditelusuri dari perspektif teoretik – normatif dan empirik, baik pada masa kerajaan, kemerdekaan, maupun era desentralisasi (otonomi daerah) sekarang ini, guna memahami local knowledge dalam relasi kekuasaan dan implikasinya terhadap proses demokratisasi yang bersandar pada kerangka fikir dan kemampuan masyarakat itu sendiri.
Dalam perspektif politik, fenomena yang lebih menarik untuk ditinjau ulang adalah apakah potret realasi kuasa, perilaku dan
pelembagaan politik yang dipresentasikan oleh politisi lokal dalam segenap proses perumusan dan pembuatan kebijakan di aras lokal merupakan kristalisasi dari tradisi dan relasi politik masa lampau ataukah hasil bentukan dari segenap konsekuensi logis diterapkannya otonomi daerah. Atas dasar kebutuhan komunikasi dan interaksi maka kemudian terbentuklah tradisi, norma, dan tatanan sosial yang pada gilirannya sebagian warga masyarakat tadi membentuk wadah berupa insitusi-institusi lokal. Kemampuan warga masyarakat dalam mempertahankan kelompoknya lewat organisasi dan koordinasi memungkinkan mereka memainkan peran- peran penting dalam kehidupan sosial dan politik. Lahirnya strata sosial adalah konsekuensi logis dari interaksi dan relasi kekuasaan. Kekuasaan merupakan produk budaya dan politik, setiap budaya memiliki sistem kekuasaan sendiri, tetapi sejarah merupakan proses dialogis yang melibatkan manusia dengan realitas kehidupan yang kompleks dan dinamis, sejarawan Ahmad Ma’arif (dalam berpolitik.com) mendefinisikan sejarah sebagai rekaman interaksi dan dialog jiwa dan pikiran dengan realitas kehidupan

## Hasil Penelitian
manusia yang berlangsung secara dinamis dan kreatif dalam ruang dan waktu tertentu.
Dalam konteks relasi kekuasaan, ketika kemampuan berorganisasi dan berkoordinasi terabaikan, yang muncul ke permukaan adalah spirit “individualisme” dan “absolutisme,” manusia merasa sudah cukup, dengan dirinya sendiri, tidak butuh orang lain, kekuasaannya hanya untuk dirinya sendiri dan cenderung mengabaikan kepentingan orang lain. D e n g a n
menguatnya semangat individualisme dan absolutisme, kekuasaan rezim semakin kuat yang pada gilirannya melahirkan persoalan baru yaitu kecenderungan terbentuknya pola hubungan patronage . Hubungan patronage ini merupakan hubungan antara dua individu yaitu sipatron dan si klien.  Saling terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal- balik dengan mempertukarkan sumber daya ( exchange of resource ) yang dimiliki  oleh masing-masing pihak. Si patron memiliki sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian dan rasa sayang, dan sumber yang berupa materi seperti harta, kekayaan, tanah garapan, dan uang. Sedangkan klien, memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan, dan loyalitas. Pola hubungan tersebut akan tetap terpelihara selama masing-masing pihak tetap memiliki sumberdaya tersebut. Persoalan individualisme dan absolutisme, serta kecenderungan patronage ini adalah persoalan tingkah laku manusia yang melampaui titik ketidakwajarannya saat mendapatkan kekuasaan, masalah ini tidak muncul begitu saja tetapi ada hal yang melatarinya, diantaranya adalah pengawasan kekuasaan yang melemah. Realitas ini menarik untuk dikaji lebih jauh mengingat hal ini merupakan gambaran suatu keajegan yang berpola yang muncul secara berkala sehingga dapat dipahami sebagai suatu fenomena yang tetap sehingga dengan
demikian dapat diteliti bukan hanya tingkah laku itu sendiri yang diwujudkan oleh individunya, akan tetapi juga pedoman yang mendasari munculnya tingkah laku tersebut.
Menurut Bambang Rudito dan Melia Famiola (2008:3) tindakan-tindakan yang berpola yang mengikuti aturan tersebut pada dasarnya mengandung norma, moral, dan nilai yang menyelimuti tingkali laku yang bersangkutan sehingga tampak adanya sikap- sikap yang seharusnya ada dan mempunyai arti simbolis bagi pelaku-pelaku yang terlibat interaksi sosial satu dengan lainnya. Kultur politik Melayu Riau pada konteks kekuasaan pada masa kini tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan yang lebih besar yang melingkupinya yaitu Indonesia, dalam artian sebagai budaya nasional dan kebudayaan daerah - daerah yang ada didalamnya. Terjadinya pergeseran makna relasi kekuasaan ini dikarenakan adanya perubahan sosial dan kebudayaan masyarakat Melayu Riau yang telah berakulturasi, perubahan ini akan terus terjadi selama manusia itu hidup.
Perubahan-perubahan ini hanya akan dapat ditemukan bila kita bandingkan susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dengan susunan dan kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lain. Dari pengantar awal diatas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang 2 (dua) hal: pertama, bentuk nilai, budaya, dan perilaku politik masyarakat melayu Riau yang telah berproses sehingga menghasilkan relasi kuasa pada masa pra- kemerdekaan, kemerdekaan (orde lama dan orde baru), serta orde reformasi (era otonomi dearah). Kedua, implikasi dari relasi kuasa pada masa lampau terhadap kecenderungan ditumbuh-kembangkannya nilai-nilai demokrasi di aras lokal, yang memungkinkan penguatan bagi demokrasi nasional Indonesia.

## Hasil Penelitian

## B. Perumusan Masalah
Potret perilaku aktor-aktor politik (baik individu maupun lembaga-lembaga politik di Riau) mengkonfirmasikan secara jelas bahwa telah terjadi pergeseran nilai, peran, dan makna kekuasaan pada masyarakat melayu Riau. Apakah hubungan patronage, indiviualisme, dan primordialisme telah mengalami perancangan baru dan pemaknaan ulang dalam relasi kekuasaan pada masyarakat melayu Riau ataukah kekuasaan masih dipandang secara ideal, bahwa ia merupakan sarana untuk melindungi kaum yang lemah dari penindasan kaum yang kuat. Adapun permasalahan pokok yang dirumuskan dalam rencana penelitian ini adalah :
Bagaimanakah bentuk nilai, budaya, dan perilaku politik masyarakat melayu Riau berproses sehingga menghasilkan relasi kuasa pada masa pra-kemerdekaan, kemerdekaan (orde lama dan orde baru), serta orde reformasi (era otonomi dearah)?.
Bagaimanakah implikasi dari relasi kuasa pada masa lampau terhadap kecenderungan ditumbuh-kembangkannya nilai-nilai demokrasi di aras lokal, yang memungkinkan penguatan bagi demokrasi nasional Indonesia?.

## C. Landasan Teori
Dalam penelitian sosial, tinjauan pustaka atau landasan teori pada dasarnya merupakan suatu review of literature . Di dalamnya dikemukakan dan ditelaah segenap perangkat teoritis yang dipandang memiliki relevansi dengan topic penelitian serta dibayangkan berguna dalam memotret topik penelitian tersebut. Karena mungkin tersedia begitu banyak teori  yang memiliki kaitan dengan topik penelitian ini, maka peneliti  akan melakukan pemilahan terhadap perangkat teori dimaksud. Untuk kepentingan praktis penelitian ini, maka perangkat teori tersebut
adalah: teori demokrasi dan demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah, relasi kekuasaan, negara dan masyarakat.

## 1.   Demokrasi
Menurut pemahaman kekinian, sepertinya demokrasi tidak hanya menjadi opsi idelogis yang paling diganderungi tetapi barangkali telah menjadi standar dan tolok ukur yang signifikan bagi legalitas sebuah pemerintahan. Meskipun demokrasi mengalami perkembangan yang panjang dan pemaknaan yang mungkin berbeda dalam prakteknya, tapi setidaknya, di dalam Ilmu Politik di kenal dua macam pendekatan untuk memahaminya, yaitu pendekatan normatif- maksimalis dan pendekatan empirik- minimalis. Dari sudut pandang pendekatan normatif-maksimalis, demokrasi adalah sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Ungkapan normatif tersebut biasanya dicantumkan dalam konstitusi pada masing- masing negara. Sedangkan demokrasi dalam pengertian empirik-minimalis adalah demokrasi yang betul-betul terwujud dalam kehidupan politik praktis (Afan Gaffar, 1999: 3-4).
Ahli lain seperti Dahl,
mengungkapkan demokrasi adalah suatu sistem politik dimana para anggotanya saling memandang satu sama lain sebagai orang yang sama secara politik, sama-sama berdaulat secara bersama, dan memiliki segala kemampuan, sumberdaya, dan lembaga yang mereka perlukan untuk memerintah dari mereka sendiri (Robert A. Dahl, 1992: 167).  Masih dalam pengertian Dahl dalam bukunya yang lain, mengatakan bahwa sistem politik demokratis ditandai oleh adanya sikap tanggap negara terhadap preferensi warga negaranya.
Responsivitas itu mensyaratkan warga negara

## Hasil Penelitian
harus memiliki peluang untuk (1) merumuskan preferensi mereka, (2) memberitahukan preferensi mereka itu kepada sesama warga negara dan Pemerintah melalui aksi individu maupun kolektif, (3) mempertimbangkan masuknya preferensi tersebut ke dalam tata aturan Pemerintah (Robert A. Dahl, 1971: 2). Apa yang dikedepankan oleh Dahl tentang sikap tanggap negara terhadap preferensi warga masyarakat – termasuk sebatas mempertimbangkan masuknya preferensi warga kedalam tata aturan Pemerintah – bisa saja terjadi dan diterima dalam setiap sistem demokrasi. Tetapi, apakah preferensi masyarakat itu bisa dipastikan menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah, masih merupakan tanda tanya besar dan debatable . Mengapa demikian?. Tiga argumen berikut diharapkan dapat membantu dan selanjutnya terjelaskan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Sulit membedakan apakah kebijakan itu – termasuk kebijakan untuk tidak melakukan apa-apa (political inac- tion) – merupakan pandangan politik pemimpin (sebagai aktor) atau cerminan dari preferensi warga masyarakat.
2.  Apa yang dipersyaratkan oleh Dahl diatas, hanya berada pada ranah masyarakat. Tidak ada jaminan negara (Pemerintah) terhadap masuknya aspirasi atau tuntutan masyarakat kedalam perumusan kebijakan publik.
3.  Untuk memastikan preferensi dan hak-hak politik warga masyarakat masuk kedalam lingkaran intra negara (Pemerintah), diperlukan negosiasi, dan pergulatan kekuatan. Jika tidak, benevolent negera – dari perspektif politik – sulit  diharapkan sebagaimana juga sulitnya meminta
hujan ke langit.
2.   Demokratisasi Demokratisasi saat ini telah dipandang sebagai fenomena global, dan secara sederhana demokratisasi dapat dimaknai sebagai proses membentuk sistem politik dan pemerintahan menjadi lebih demokratis. Robert Dahl memaknainya sebagai jalan menuju sistem politik dimana tingkat kontestasi publik dan partisipasi sama- sama tinggi atau biasa disebut poliarchy (Robert A. Dahl, 1971: 7).
Sementara itu, pada tingkat yang pal- ing sederhana menurut Huntington, demokratisasi mensyaratkan tiga hal, yakni: (1) berakhirnya  sebuah rezim otoriter;  (2) dibangunnya sebuah rezim demokratis; dan (3) pengonsolidasian rezim demokratis itu sendiri (Samuel P. Huntington, 1983: 45).
Pada, umumnya demokratisasi dibagi menjadi empat fase, yakni liberalisasi, transisi, instalasi, dan konsolidasi. Masing-masing fase ini saling bertautan satu sama lain, meskipun hasil akhir yang dicapai tidak selalu sama.
3.  Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Salah satu perwujudan pengembangan desentralisasi dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah adalah otonomi daerah. Hal ini berarti bahwa desentralisasi mengacu kepada pembentukan sebuah area ( teritory ) yang disebut sebagai daerah otonom, yang berkedudukan sebagai tempat dimana wewenang akan diserahkan atau diatur, diurus dan dilaksanakan. Daerah tersebut memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Kebijakan desentralisasi pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan otonomi daerah sesungguhnya merupakan kebijaksanaan yang sesuai dengan konsep “ community based resources manage-

## Hasil Penelitian
ment ” (manajemen pendayagunaan sumberdaya lokal). Konsep ini merupakan wahana yang tepat untuk mewujudkan sustainable development dalam situasi budgeter yang kurang menguntungkan ini. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa manajemen pemerintahan yang serba sentralistis hanya sedikit mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah “local variety, local resources, dan local accountability” .
4.Relasi Kekuasaan,  Negara dan Masyarakat
Dalam kehidupan berorganisasi selalu terdapat pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk mempengaruhi atau menentukan sikap orang lain sesuai dengan keinginan yang memiliki kekuasaan. Max Weber mengatakan, kekuasaan adalah kesempatan (chance of probability) pada seseorang atau sejumlah orang untuk melaksanakan kemauan-kemauannya sendiri, dalam suatu tindak sosial, meskipun mendapat tentangan dari orang lain dalam tindakan.
Terkait dengan kekuasaan, Max We- ber (dalam Yunisaputro.wordpress.com), membagi kekuasaan dan wewenang dalam tiga tipe, yaitu: Pertama adalah Rational- legal authority , yakni bentuk kekuasaan yang didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Singkatnya, orang yang sedang melaksanakan kekuasaan legal -  rasional adalah karena dia memiliki suatu posisi sosial yang menurut peraturan yang sah dia didefinisikan sebagai seorang yang memiliki posisi berkuasa.
Wewenang yang didapatkan dalam kekuasaan ini berlandaskan sistem yang berlaku. Bahwa semua peraturan ditulis
dengan jelas dan diundangkan dengan tegas serta, batas wewenang para pejabat atau penguasa ditentukan oleh aturan main. Kepatuhan serta kesetian tidak ditujukan kepada pribadi pemimpin, melainkan kepada lembaga yang bersifat impersonal. Dalam masyarakat demokratis kedudukan wewenang berupa sistem birokrasi, dan ditetapkan untuk jangka waktu terbatas (periode).
Hal ini untuk, mencegah peluang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya sekaligus menjamin kepentingan masyarakat atas kewenangan legal tersebut.
Kedua adalah Traditional authority , yakni jenis kekuasaan yang berlandaskan pada suatu kepercayaan yang mapan terhadap kekudukan tradisi-tradisi jaman dulu, serta legitimasi status mereka yang menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Jadi, alasan penting orang taat pada struktur kekuasaan itu ialah kepercayaan mereka bahwa hal itu sudah selalu ada. Mereka yang menggunakan kekuasaan termasuk dalam satu kelompok status yang secara tradisional menggunakan kekuasaan mereka dipilih sesuai dengan peraturan-peraturan yang dihormati sepanjang waktu.
Jenis wewenang dalam kekuasaan tradisional ini diambil keabsahannya berdasarkan atas tradisi yang dianggap suci. Jenis wewenang ini dapat dibagi dalam dua tipe, yakni patriarkhalisme dan patrimonialisme. Patriarkhalisme adalah suatu jenis wewenang di mana kekuasaan didasarkan atas senioritas. Mereka yang lebih tua atau senior dianggap secara tradisional memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
Berbeda dengan patriarkhalisme, patrimonalisme adalah jenis wewenang yang mengharuskan seorang pemimpin bekerjasama dengan kerabat-kerabatnya

## Hasil Penelitian
atau dengan orang - orang terdekat yang mempunyai loyalitas pribadi terhadapnya. Dalam patriarkhalisme dan patrimonialisme ini, ikatan-ikatan tradisional memegang peranan utama. Pemegang kekuasaan adalah mereka yang dianggap mengetahui tradisi yang disucikan.
Penunjukan wewenang lebih didasarkan pada hubungan-hubungan yang bersifat personal/pribadi serta pada kesetiaan pribadi seseorang kepada sang pemimipin yang terdahulu. Ciri khas dari kedua jenis wewenang ini adalah adanya sistem norma yang dianggap keramat yang tidak dapat diganggu gugat. Pelanggaran terhadapnya akan menyebabkan bencana baik yang bersifat gaib maupun religious.
Ketiga adalah Charismatic authority, yakni kekuasaan yang didasarkan kepada mutu luar biasa yang dimiliki pemimpin itu sebagai seorang pribadi. Kekuasaan seperti itu lain daripada bentuk kekuasaan yang biasa. Istilah ‘karisma digunakan dalam pengertian yang luas untuk menunjuk pada daya tarik pribadi yang ada pada sesorang sebagai seorang pemimpin. Dari dua definisi di atas kita bisa melihat adanya perbedaan pandangan antara Weber dengan Etzioni. Definisi Weber nampaknya lebih netral, sedangkan Etzioni memperlihatkan hubungan yang agak negatif dan kurang diinginkan, karena mereka yang dikuasai merasa kehilangan kebebasan. Menurut Etzioni, kepemilikan asset atau/modal yang ada pada seseorang (misal uang, benda berharga, kekuatan fisik, dan pengetahuan) dapat dipergunakan oleh pemiliknya untuk menunjang kekuasaan.
Asset sering juga disebut kekuasaan potensial atau sumber kekuasaan. Hal ini untuk membedakan dengan kekuasaan aktif yaitu kekuasaan yang sudah dituang dalam bentuk tindakan. Asset bersifat kurang lebih stabil, sedangkan kekuasaan bersifat dinamik
atau prosedural.
Menurut Miriam Budiarjdo (2008), Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan ( relationship ), dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah (the ruler and the ruled); satu pihak yang memberi perintah yang mematuhi perintah. Tidak ada persamaan martabat, selalu yang satu lebih tinggi daripada yang lain dan selalu ada unsur paksaan dalam hubungan-kekuasaan.
Mac Iver (dalam kekuasaan: pandu.blog) mengemukakan bahwa kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu berbentuk piramida. Ini terjadi karena kenyataan kekuasaan yang satu membuktikan dirinya lebih unggul, yaitu bahwa yang satu itu lebih kuat dengan jalan mensubordinasikan kekuasaaan lainnya.
Menurut MacIver ada tiga pola umum piramida kekuasaaan yang terbentuk dalam masyarakat, yaitu:
1. Tipe pertama (tipe kasta) adalah pola kekuasaaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Tipe semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat berkasta, dimana hampir-hampir tak terjadi gerak sosial vertikal. Garis pemisah antara masing - masing lapisan hampir tak mungkin ditembus.
2. Tipe kedua (tipe oligarkis) masih mempunyai garis pemisah yang tegas. Akan tetapi dasar perbedaan kelas-kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat, terutama pada kesempatan yang diberikan kepada warga untuk memperoleh kekuasaan-kekuasaan tertentu. Bedanya dengan tipe yang pertama adalah walaupun kedudukan para warga pada tipe kedua masih didasarkan pada kelahiran ascribed status, tetapi individu masih diberi

## Hasil Penelitian
kesempatan untuk naik lapisan.
3. Tipe ketiga (tipe demokrasi) menunjukkan kenyataan akan adanya garis pemisah antara lapisan yang sifatnya mobil sekali. Kelahiran tidak menentukan seseorang, yang terpenting adalah kemampuan dan kadang-kadang juga faktor keberuntungan. Yang terakhir ini terbukti dari anggota - anggota partai politik, yang dalam suatu masyarakat demokratis dapat mencapai kedudukan - kedudukan tertentu melalui partai.
Pada jaman sekarang, sistem politik yang demokratis dimana kedaulatan ada di tangan rakyat tampaknya sudah menjadi sistem yang diterima oleh kebanyakan negara.
Kalau sistem politik yang demokratis dijalankan, negara yang terbentuk adalah negara pluralis. Dalam pemikiran kaum Pluralis, negara hanyalah sekedar wahana politik dimana kekuatan-kekuatan sosial yang ada di masyarakat saling bersaing untuk menguasai negara. Kadang-kadang, negara dikuasai oleh kelompok tertentu, kadang- kadang kelompok lain yang berhasil menguasai birokrasi negara (AS Hikam, 1997: 30).
Bila negara dikuasai oleh kelompok tertentu, sangatlah logis kalau negara terutama melayani kepentingan kelompok tersebut. Tetapi, untuk bisa berkuasa secara efektif dan cukup lama, negara yang dikuasai kelompok tertentu ini perlu juga melayani kelompok lainnya, supaya basis politiknya menjadi lebih luas. Karena, bagaimanapun juga, kelompok-kelompok lain dibutuhkan untuk mendukung kekuasaan negara. Akibatnya, meskipun negara ini dikuasai oleh kelompok tertentu, dia harus juga bekerja untuk kepentingan yang lebih umum.
Kecenderungan negara pluralis yang
lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya, mendorong para teoretisi pluralis untuk memusatkan diri pada persoalan bagaimana mencegah supaya negara tidak dikuasai oleh  satu kelompok saja, dan bagaimana negara dapat didemokratiskan sehingga berbagai kepentingan terakomodasi. Untuk menjawab masalah ini maka lahirlah varian baru dari teori negara pluralis seperti reformed plu- ralism, plural elitism, neo-pluralism dan radical democracy yang mengkritik dan kemudian menyempurnakan cara pandang kaum pluralis klasik tersebut. (David Marsh dan Gerry Stoker, 1995: 209-227).
Untuk menghindarkan ketegangan antara negara dan masyarakat tersebut, Giddens menawarkan perlunya hubungan kemitraan antara keduanya, yang saling memberikan kemudahan dan saling mengontrol. Dengan model ini, maka negara tidak mendominasi masyarakat, sebaliknya masyarakat tidak mendominasi negara. Masing-masing dapat memasuki wilayah yang lainnya dengan tujuan untuk kepentingan keduanya tanpa ada maksud terselubung atau terang-terangan untuk mendominasi salah satunya.
Dalam pengertian ini, tak ada oposisi zero-sum game antara masyarakat sipil dan negara. Sebaliknya, masyarakat sipil membutuhkan negara yang kuat sekaligus membatasi diri. Negara harus membatasi diri dalam arti tidak memonopoli kekuasaan masyarakat. Tetapi negara (sipil) juga harus kuat, dalam arti ia mampu menjaga kebebasan asosiasi dan inisiatif tempat bergantungnya kehidupan politik yang penuh semangat. Jika tidak, kehidupan publik juga bisa terancam oleh kekuatan-kekuatan masyarakat sebanyak ia bisa terancam oleh negara (Robert W. Hefner, 2000: 290).
5.  Masyarakat Melayu

## Hasil Penelitian
Dalam penelitian ini, kata “masyarakat” akan dimaknai sebagai fenomena plural, dalam arti bahwa tidak ada satu pun dari anggota masyarakat atau institusi dalam masyarakat yang secara hegemonis menjadi wakil dari anggota masyarakat lainnya, dan meminggirkan pihak lain yang ingin mengartikulasikan kepentingannya. Menurut Darwin, yang termasuk dalam pengertian masyarakat disini adalah individu, asosiasi- asosiasi, kelompok-kelompok kepentingan, dan media massa. Masyarakat adalah jaringan dari semua komponen tersebut (Muhadjir Darwin, 2001:31).
Dalam konteks kekuasaan pada masyarakat melayu Riau, kekuasaan diartikan sebagai sebuah amanah. Seorang pemimpin adalah seorang yang memegang amanah yang mempunyai tanggung jawab besar akan kekuasaannya dan akan mempertanggung jawabkan apa yang dipimpinnya terhadap masyarakat dan Tuhannya. Begitu pentingnya arti sebuah kepemimpinan dalam budaya Melayu sampai begitu banyak naskah Melayu yang memuat perlunya sebuah kepemimpinan, seperti dalam Tunjuk, Ajar Melayu (Tenas Effendy, 2004) yang menyebutkan :
Bertuah ayam ada induknya Bertuah serai ada rumpunnya Bertuah rumah ada tuannya Bertuah kampung ada penghulunya Bertuah negeri ada rajanya
Bertuah imam ada jemaahnya
Ungkapan ini mencerminkan pentingnya pemimpin dalam kehidupan manusia. Ungkapan lain menyebutkan (Tenas Effendy, 2004) :
Bila negeri tidak beraja, Bila kampung tak berpenghulu, Bila rumah tidak bertuan, Angin lalu tempias pun lalu, Tuah hilang marwah terbuang, Hidup celaka sengketa pun datang. Kesadaran akan pentingmya
pemimpin dalam kehidupan manusia, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, berumah tangga, dan sebagainya, maka or- ang-orang Melayu berusaha mengangkat pemimpin yang lazim disebut “dituakan” oleh masyarakat. Pemimpin diharapkan mampu membimbing, melindungi, menjaga, dan menuntun masyarakat dalam arti luas, baik untuk kepentingan hidup duniawi maupun untuk kepentingan ukhrawi (Tenas Effendy, 2004). Pada masa Melayu tua kekuasaan pemimpin terdiri dari pemangku adat (sebagai pemimpin formal) disamping tokoh tradisi seperti dukun, bomo, pawang, kemantan, dan guru silat, sebagai pemimpin informal. Pergeseran istilah kepemimpinan ini berubah setelah masa Melayu muda yang membentuk beberapa kerajaan Melayu. Pemegang kendali kerajaan disebut dengan raja, sultan serta yang dipertuan. Untuk kalangan ulama disebut cendekiawan (UU Hamidy, 2006:4).
Pada masa kerajaan atau negara, orang Melayu di Riau memandang kerajaan itu alat untuk melindungi yang lemah daripada penindasan oleh yang kuat. Pengertian kekuasaan hendaklah digunakan sebagai alat untuk menegakkan yang benar serta menghalangi yang hasil. Ini berarti kepala negara hendaklah dalam rangka beramal kebajikan melaksanakan pemerintahannya. Pada masa kerajaan Melayu ini terdapat tiga bentuk hubungan relasi kekuasaan yaitu relasi kekuasaan antara raja dengan para bangsawan yang memiliki jabatan dengan kata lain terdapat pola pendistribusian wewenang yang bersifat struktural. Relasi antara raja dengan rakyatnya serta bangsawan sebagai pemegang mandat wewenang kepada rakyatnya. Dalam budaya Melayu hubungan tersebut dalam rangka beramal kebajikan melaksanakan pemerintahannya.
Makna kekuasaan tidak lebih sebagai sarana/media untuk melindungi

## Hasil Penelitian
rakyatnya yang bagi seorang raja Melayu hal ini merupakan amanah yang diberikan Allah kepadanya. Lebih lengkapnya pola pembagian kekuasaan raja - raja Melayu dijelaskan oleh UU Hamidy (2006:19) bahwa kekuasaannya terbagi atas beberapa kendali. Yang Dipertuan Besar dengan gelar Sultan, adalah simbol kerajaan, sebagai pucuk pimpinan. Yang Dipertuan Besar dengan gelar Raja, adalah pelaksana amanah kerajaan. Sedangkan Kadi Kerajaan atau Mufti yang memegang teraju mahkamah akan memberikan panduan syariat, undang dan adat, agar terpelihara keadilan dan kebenaran. Dalam kesatuan kepemimpinan adat maka terbagilah kekuasaan atas Penghulu atau Batin, sebagai pemegang kendali, Monti (Tongkat) sebagai pemelihara teks adat, Hulubalang (Antan-Antan) sebagai pengambil tindakan terhadap pelanggar norma-norma, dan Malin (ulama) memberikan timbangan keadilan. UU Hamidy menyebutkan ada tiga sistem nilai yang hidup dalam masyarakat, dihayati dan diindahkan dalam kehidupan bermasyarakat dalam budaya Melayu Riau.
Pertama, sistem nilai yang diberikan oleh agama Ialam. Perangkat nilai ini merupakan sistem nilai yang amat dipandang mulia oleh masyarakat. Nilai-nilai yang diberikan ajaran Islan merupakan nilai yang tinggi kualitasnya. Paling elok dan ideal oleh Karena itu pelaksanaan nilai ini tidak memerlukan komando atau perintah dari pihak manapun. Setiap pribadi atau insan sewajarnya menyadari nilai yang agung itu, sehingga dengan rela hati akan mengikuti dan mematuhinya. Orang yang berbuat demikian dipandang sebagai manusia yang tinggi martabat pribadinya, dan dipandang sebagai suri teladan untuk menuju jalan hidup yang mulia.
Karena sistem nilai ajaran Islam diakui sebagai nilai-nilai yang paling asasi
bersumber dari kebenaran yang mutlak dari Tuhan Yang Maha Esa, maka sistem nilai ini memberikan sanksi yang sifatnya juga su- pernatural, tidak dapat dilihat dengan nyata dalam realitas, kehidupan manusia. Kekuatan sistem nilai ini akan terasa dari dalam diri manusia itu sendiri sejauh mana dia dapat menyadari, mernahaimi dan merenungkannya. berjalan bukan pertama- tama oleh tindakan suatu lembaga atau badan tertentu, tetapi lebih banyak ditentukan oleh faktor pribadi seseorang. Nilainya hadir bukan dengan suatu perintah yang memaksa, tetapi meminta kesadaran dan kerelaan atas kebenaran itu semata-mata. Jadi sistem nilai agama merupakan serangkaian nilai yang, dipandang paling ideal – sumber segala nilai – oleh sifatnya yang demikian sistem nilai ini tidak selalu dijabarkan begitu praktis dalam kehidupan nyata. Sebagai sumber; dia adalah bagaikan konsep. Itu berarti dapat dituangkan kedalam berbagai kemungkinan. Sistem nilai agama sering dipandang sebagai sistem nilai yang vertikal saja, hanya hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antara yang diciptakan dengan Sang Pencipta, hubungan mahluk dengan Khalik, padahal dalam agama ini sistem nilainya disamping bersifat vertikal juga bersifat horizontal.
Kedua, adalah sistem nilai yang diberikan oleh adat, yang pada daerah kepulauan dan beberapa daerah pesisisr timur pantai pulau Sumatera di daerah Riau, tidak merupakan sistem yang ketat, kecuali dalam bentuk adat kebiasaan, sehingga lebih condong kepada tradisi raja. Sistem nilai ini memberikan ukuran dan ketentuan – ketentuan terhadap bagaimana manusia harus berbuat dan bertingkah laku, serta dengan serangkaian sanksi-sanksi yang cukup tegas. Sistem nilai yang diberikan oleh adat merupakan hasil pernikiran yang mendalam dari datuk – datuk terdahulu tentang bagaimana sebaiknya kehidupan

## Hasil Penelitian
bermasyarakat dapat diatur, sehingga kehidupan dapat berjalan dengan damai dan bahagia serta harmonis. Dari tujuan ini maka sistem nilai adat berupaya membuat sistem nilai yang bersifat horizontal. Sistem nilai adat memberikan keselarasan antara manusia dengan manusia. Jika ada gerak vertical seperti hubungan rakyat dengan penguasa atau raja, itupun masih dalam sistem keharmonisan antar manusia.
Ketiga, adalah sistem nilai tradisi mencoba membuat keharmonisan antara manusia dengan alam. Ketika sistem nilai agama bersandar kokoh akan wahyu Tuhan dan sistem nilai adat mengandalkan kesejarahan para datuk masa silam, maka sistem nilai tradisi memberikan pembenaran kepada sistemya melalui mitos-mitos. Dalam hal ini kadang-kadang dipandang sejajar dengan manusia, tetapi bisa pula dipandang lebih tinggi dari manusia. Istilah Community dapat diterjemahkan sebagai “Masyarakat setempat, istilah mana menunjukkan pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa (Soekamto, 1990: 149). Apabila anggota- anggota sesuatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang utama. Maka kelompok tadi disebut masyarakat setempat”. Masyarakat-masyarakat setempat yang mempunyai tempat tinggal tetap dan permanen, biasanya mempunyai ikatan solidaritas yang kuat sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggalnya.
Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut “ society ”, asal katanya socius yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu Syirk artinya bergaul. Adanya saling bergaul dan berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama. Sehingga
masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Mac Iver, Jl. Gillin dan JP. Gillin dalam M. Munandar 1986:122) Masyarakat ada setiap saat dari masa lalu ke masa mendatang. Kehadirannya justru melalui fase antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dalam masyarakat kini terkandung pengaruh bekas dan jiplakan masa lalu serta bibit dan potensi untuk masa depan. Sifat berprosesnya masyarakat secara tersirat berarti bahwa fase sebelumnya berhubungan sebab akibat dengan fase kini dan fase kini merupakan fase berikutnya.Ini berarti apapun yang terjadi dalam masyarakat kini harus dilihat sebagai akumulasi produk dari apa yang telah terjadi sejak awal kehidupan manusia, sebagai hasil keseluruhan sejarah manusia. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut (Piotr Sztompka, 2007).
Pertumbuhan masyarakat tidak hanya menyebabkan perbanyakan dan penyatuan kelompok, tetapi juga meningkatkan kepadatan penduduk atau meningkatkan solidaritas. Integrasi yang mengikuti diferensiasi tidak hanya berarti memperbanyak massa tetapi juga menunjukkan massa itu menuju hubungan antar bagian yang lebih akrab. Setiap masyarakat ditandai oleh suatu infra-struktur. Yakni struktur ekonomi dan supra-struktur yang terdiri dari ideologi, hukum, pemerintahan, keluarga dan agama. Pada hakikatnya masyarakat akan berkembang menjadi suatu keadaan dimana setiap orang akan berbuat sesuai dengan kemampuannya dan akan menerima sesuai dengan kebutuhannya (H. Lauer., 2001: 81).

## Hasil Penelitian
D . Pembahasan 1. Struktur Kekuasaan Dalam Masyarakat Melayu Riau Sejarah Riau Pra kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih diwarnai riwayat Kerajaan Melayu Islam. Di daerah Riau pernah berdiri kerajaan-kerajaan Melayu yang gaung kekuasaanya berpengaruh sekali pada kancah perdagangan dan politik tidak hanya dalam wilayah Nusantara tetapi juga Internasional waktu itu. Kondisi ini didukung oleh keadaan geografisnya yang terletak di jalur pelayaran internasional, menghadap ke Selat Melaka. Dalam Sejarah Riau oleh Tim Universitas Riau Pekanbaru Tahun 1977 hal. 61, disebutkan bahwa arus dagang di perairan Selat Malaka memegang peranan sejak awal Tarikh Masehi yang terbentang antara India dan Cina.
Letak daerah Riau yang strategis dan kaya alamnya menyebabkan daerah ini menjadi magnet saudagar-saudagar negeri lain.
Disisi lain, wilayah tersebut bagian dari Kerajaan Kesultanan Malaka dan lebih dikenal dengan wilayah Kerajaan Johor- Riau. (Lihat lebih lanjut Suwardi, dkk. Sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura, 1987, hal. 74). Propinsi Riau sampai hari ini meliputi beberapa kabupaten/kota, diantaranya Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Meranti. Kabupaten/ Kota di Riau ini masing-masing mempunyai sejarah dan peranannya sendiri-sendiri. Sebagaimana yang dialami juga oleh masyarakat dan daerah lainnya di Indonesia, Struktur kekuasaan dalam masyarakat Melayu Riau juga telah mengalami perubahan, pergeseran, dan dinamika, baik relasi kekuasaan antara penguasa-rakyat pada masa melayu tua, melayu muda (masa kerajaan), termasuk pola pembagian kekuasaannya, maupun pada
masa eksekutif-legislatif-rakyat pada masa pemerintahan Republik Indonesia, termasuk didalamnya penyelenggaraan otonomi daerah.
Berikut ini akan dielaborasi dinamika penyelenggaraan kekuasaan dalam masyarakat Melayu Riau. Dalam perkembangan sejarah, hal yang menarik untuk diamati adalah di Kerajaan Siak dimana ibukota kerajaannya berpindah-pindah karena situasi dan kondisi pada saat itu. seperti : Buantan, Mempura, Mempura Besar, Senapelan (Pekanbaru), Kota Tinggi (Siak Sri Indrapura). Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 1, termasuk nama-nama Sultan Siak yang memerintah Kerajaan Siak, masa pemerintahan dan pusat kerajaannya berikut ini :
Tabel. 1 : Nama-nama Sultan Siak, Masa Memerintah dan Lokasi Ibukota Kerajaan Siak
Sumber : OK Nizam Jamil, 2002 : 23 – 24
N o   N a m a S u l ta n M a s a
M e m e r in t a h I b u   k o t a K e r a j a a n
1 S u l ta n   A b d u l   J a l i l R a h m a d   S y a h /  R a ja K e c il 1 7 2 3   –   1 7 4 6 B u a n t a n /   S i a k 2 S u l ta n   A b d u l   J a l i l M u z a f f a r   S y a h / T e n g k u B u a n g   A s m a r a 1 4 7 6   –   1 7 6 5 K o t a   R in g in / S i a k 3 S u l ta n   A b d u l   J a l i l J a la l u d d i n   S y a h / T e n g k u I s m a il 1 7 6 5   –   1 7 6 7 M e m p u r a / S i a k 4 S u l ta n   A b d u l   J a l i l A l a m u d d i n   S y a h / T e n g k u   A l a m 1 7 6 7   –   1 7 8 0 S e n a p e l a n / P e k a n b a r u 5
S u l ta n   M u h a m m a d   A l i A b d u l   J a l i l  M u a z z a m
S y a h /   T e n g k u M u h a m m a d   A l i
P a n g l im a   B e s a r
1 7 8 0   –   1 7 8 2 S e n a p e l a n / P e k a n b a r u 6 S u l ta n   Y a h y a   A b d u l J a li l   M u z a f f a r   S y a h / T e n g k u   Y a h y a 1 7 8 2   –   1 7 8 4 M e m p u r a /
S i a k
7 S u l ta n   A s s y a id i s   S y a r i f
I b r a h im   A b d u l   J a l i l S y a if u d d in   B a a l a w i / T e n g k u   S a y e d   A l i
1 7 8 4   –   1 8 1 0 K o t a   T in g g i / S i a k 8 S u l ta n   A s s y a id i s   S y a r i f
I b r a h im   A b d u l   J a l i l K h a ilu d d i n   S y a h / T e n g k u   S a y e d   I b r a h i m 1 8 1 0   –   1 8 2 7 K o t a   T in g g i /
S i a k 9 S u l ta n   A s s y a id i s   S y a r i f
I b r a h im   A b d u l   J a l i l J a la l u d d i n /   T e n g k u S a y e d   I s m a i l
1 8 2 7   –   1 8 6 4 K o t a   T in g g i / S i a k 1 0 S u l ta n   A s s y a id i s   S y a r i f I b r a h im   A b d u l   J a l i l
S y a if u d d in /  T e n g k u P a n g l im a   B e s a r   S a y e d K a s y i m   I 1 8 6 4   –   1 8 8 9 K o t a   T in g g i / S i a k 1 1 S u l ta n   A s s y a id i s   S y a r i f
H a s y i m   A b d u l  J a lil S y a if u d d in /    T e n g k u
N g a h   S a y e d   H a s y i m 1 8 8 9   –   1 9 0 8 K o t a   T in g g i /
S i a k
1 2 S u l ta n   A s s y a id i s   S y a r i f
Q a s i m   S a n i   A b d u l  J a l il S y a if u d d in /  T e n g k u P u t r a   S a y e d   K a s y im
1 9 1 5   –   1 9 4 6 K o t a   T in g g i /
S i a k

## Hasil Penelitian
Tabel di atas menunjukkan telah terjadi pergantian beberapa kali pusat Pemerintahan Kerajaan Siak, di beberapa wilayah. Tetapi mulai tahun 1784 sampai tahun 1946 Pusat Pemerintahan ditetapkan di Kota Tinggi/ Siak. Bahwa sistem desentralisasi pemerintah kerajaan Siak diselenggarakan secara devolusi yang merupakan batas terjauh atau puncak dari desentralisasi. Keberadaan persukuan yang ada di Kerajaan Siak terhimpun dalam suatu satu badan yang diselenggarakan oleh Kesultanan Siak tetapi tiap-tiap suku tetap berdiri sendiri dan memiliki otonomi untuk mengatur masalah didalam pemerintahan bagian masing- masing.
Hanya saja masing-masing persukuan tersebut dikoordinasikan oleh Sultan yang mengurus hal-hal yang dianggap untuk kepentingan nasional. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi Kerajaan Siak adalah faktor tradisi dan adat. Dari kedua faktor tersebut faktor tradisi merupakan unsur yang paling dominan yang mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi di Kerajaan Siak.
Bagan Relasi kekuasaan dalam masyarakat Melayu pada masa Melayu tua:Pemangku adat (sesuai dengan persukuan masing-masing) Dukun, Bomo, Pawang, dan atau kemanti Anggota kaum persukuan (masyarakat). Bagan Relasi kekuasaan dalam masyarakat Melayu pada masa Melayu muda:
Bagan 1. Pola Relasi Kuasa Masayarakat Melayu Pada  Tatanan Masyarakat Melayu Muda .
Kejayaan bangsa Melayu-Islam di Asia Tenggara umumnya dan Melayu Riau sejatinya, kelihatannya milik masa lalu, karena dominasi orang Melayu dibidang perdagangan dan mengontrol pelayaran, mempunyai kekuasaan dan pengaruh politik yang amat luas dan besar sepertinya teredusir oleh kolonialisasi Barat dalam berbagai aspek kehidupan. Kini, budaya Melayu berada dipersimpangan jalan. Banyak masalah dan tantangan yang harus dihadapi baik internal maupun eksternal, ditambah dengan adanya tanggapan dan reaksi yang berbeda-beda. Pemiliknya senantiasa merasa kebingungan, bahkan mungkin kehilangan arah. Banyak kebencian emosional telah menjadi warisan yangn jika tidak diarahkan secara tepat dan benar dapat mengakibatkan kehilangan identitasnya.
Sejarah masa lalu menunjukkan adanya pasang surut pada kerajaan-kerajaan yang ada di kepulauan Nusantara. Pada masa itu tanah Melayu hanya terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil dan tersebar dalam daerah kekuasaan yang terbatas. Tapi pada waktu munculnya kerajaan-kerajaan besar, seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Malaka, dimana luas kerajaan-kerajaan itu bertambah luas pula. Saat inilah kita teringat masa lalu yang memperlihatkan dunia Melayu mencapai wilayah mulai dari Malagasi (Madagaskar) di pantai Utara benua Afrika, disebelah Barat sampai ke Kepulauan Paskah (Lautan Fasifik), di sebelah Timur: dari Kepulauan Okinawa di Utara sampai ke New Zealand di sebelah Selatan. Semua daerah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan itu mengakui Pemerintahan Pusat (Mahdini, 2003: 94).
Pada masa kemerdekaan, khususnya selama orde lama dan orde baru,
- suka atau tidak – masyarakat Melayu Riau secara perlahan tapi pasti dipaksa untuk menanggalkan custom (adat-istiadat, tradisi,
Pola 1. Bangsawan Raja/Sultan Rakyat Pola 3. Bangsawan Rakyat Pola 2. Raja/Sultan Rakyat

## Hasil Penelitian
dan budaya lama) yang telah hidup dan berkembang selama berabad-abad di bumi Melayu Riau. Sebagai konsekuensi logis dari bergabungnya pemerintahan kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indone- sia, pemerintah memberlakukan format pengaturan kekuasaan politik secara sentralistik sehingga daerah dan masyarakatnya harus tunduk kepada pengaturan pusat.
Mulai dari penentuan kepala Daerah, anggota legislatif dan yudikatif Daerah, kehidupan politik  masyarakat, keuangan Daerah, birokrasi Daerah, bahkan sampai pada level pengaturan hidup masyarakat berkaum yang dikendalikan melalui pemberlakuan system pemerintahan desa. Pemerintah menerapkan kebijakan yang mengedepankan prinsip homogenitas diseluruh wilayah Nusantara dan tentu saja pada saat yang sama memarjinalkan keragaman potensi sosio-kultural yang ada di Daerah. Meskipun secara normative pemerintahan orde baru menerapkan tiga azas (azas sentralisasi, desentralisasi, dan medebewind) dalam pennyelenggaraan pemerintahan di Daerah, namun kenyataannya yang mengemuka tetaplah prinsip sentralisasi.
Seiring dengan arus globalisasi dibelahan dunia Barat dan diikuti pula oleh bergulirnya reformasi di banyak Negara, masyarakat yang merasa terkekang dalam berbagai segi kehidupan tentu saja ikut serta melepaskan diri dari belenggu kebebasan yang membuat mereka selama ini terpuruk kedalam “kemiskinan akut”, termasuk masyarakat Indonesia. Reformasi yang diperjuangkan pada tahuan 1998-1999 oleh semua komponen masyarakat ini membuahkan hasil, diantaranya adalah:
- Kebebasan berpartai politik,
- Diberlakukannya desentralisasi
(otonomi daerah) - Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, - Pembangunan dan kemandirian Daerah, - Dan lain sebagainya. Koswara (1996), mengatakan
bahwa desentralisasi pada dasarnya mempunyai makna bahwa melalui proses desentralisasi urusan-urusan Pemerintah yang semula termasuk wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat sebagian diserahkan kepada badan/lembaga pemerintahan Daerah agar menjadi urusan rumah tangganya sehingga urusan tersebut beralih kepada dan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Prakarsa untuk memudahkan prioritas, memilih alternatif, dan mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan Daerahnya, baik dalam hal menentukan kebijaksanaan, perencanaan, maupun pelaksanaan, sepenuhnya diserahkan kepada Daerah. Demikian pula hak yang menyangkut pembiayaan dan perangkat pelaksana, baik personil maupun alat perlengkapan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Daerah yang bersangkutan, proses desentralisasi ini juga berlaku bagi Pemerintah Daerah Tingkat I terhadap Pemda Tingkat II, (dalam Sarundajang, 1999: 48).
Di era reformasi (otonomi daerah) inilah sejatinya struktur kekuasaan dalam pemerintahan dan ditengah-tengah masyarakat menemukan kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai, budaya, dan perilaku yang dianggap ideal oleh masyarakat Melayu Riau. Namun demikian, masyarakat Melayu Riau belum secara optimal dapat mewarnai penyelenggaraan kekuasaan politik dan pemerintahan di Daerah. Misalnya saja, ketika masyarakat melihat ketidak- seimbangan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang besar

## Hasil Penelitian
dengan pembangunan yang dilaksanakan, masyarakat melakukan sanggahan dengan berbagai cara. Dalam kultur Melayu, masyarakat membiarkan dulu penguasa berbuat menurut kepentingannya, kemudian jika perilaku penguasa semakin menzalimi masyarakatnya lalu kemudian masyarakat menyampaikan protes bahkan “mengamuk” , dan jika tidak juga direspon secara positif oleh pemerintah maka masyarakat akan membiarkan saja fenomena ini, bahkan masyarakat sampai pada tingkat “merajuk” atau dalam bahasa lainnya apatis . Hal ini dinyatakan oleh beberapa responden ketika wawancara mendalam melaluiu forum focus group discussion (FGD) diselenggarakan di Bengkalis dan Siak
. 2. Posisi Masyarakat Dalam Relasi Kekuasaan
Dalam setiap kehidupan masyarakat hampir dapat dipastikan selalu ada hubungan kekuasaan, baik antara penguasa, maupun antara masyarakat, bahkan antara penguasa dengan masyarakat. Hubungan demikian akan menghasilkan pola-pola yang adakalanya tidak konstan. Penguasa dengan segala sumberdaya, fasilitas dan kelebihan yang dimilikinya selalu lebih unggul daripada rakyatnya, dan rakyat dengan segala keterbatasannya selalu saja berada pada posisi lemah. Oleh karena itu, kehadiran negara/ pemerintah mestilah Posisi politik masyarakat adalah suatu keadaan dimana masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingannya baik melalui wakil-wakilnya di DPRD, menyampaikannya langsung kepada Pemerintah Kota, maupun dengan memanfaatkan saluran-saluran politik lainnya.
Menurut Sarundajang, pemberian otonomi kepada Daerah memiliki empat aspek tujuan, yakni :
a. Dari segi politik adalah mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan Daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dengan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan bawah. b. Dari segi manajemen Pemerintah, adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan memperluas jenis- jenis pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat.
c. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi dan menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian Pemerintah, serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses penumbuhannya.
d. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat (Sarundajang 1999: 34-35). Pemberian otonomi kepada Daerah tidak hanya akan menjadi “tantangan”, tetapi juga “kesempatan”  bagi Daerah untuk berprakarsa, melakukan konsolidasi secara dini, bertahap dan berkelanjutan, guna mengembangkan pemerintahan Daerah yang mampu mandiri dan tepercaya. Untuk itu, kesiapan Daerah perlu dilakukan untuk menghadapi perkembangan di masa depan. Dalam struktur politik serta tradisi perencanaan ataupun pengambilan keputusan yang sangat otoriter dan paternalistik, gagasan pelibatan komunitas

## Hasil Penelitian
dalam penyelenggaraan urusan publik merupakan sesuatu yang tidak populer atau kurang dapat diterima, khususnya oleh Pemerintah Daerah. Tetapi, dalam era desentralisasi dan otonomi Daerah sekarang ini, pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku dan subyek dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sampai kepada pemanfaatan dan pengawasan kebijakan publik, merupakan suatu keharusan yang hendak diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Menghadap pada kecenderungan global yang menuntut terwujudnya proses demokratisasi di tingkat lokal, serta bersandar pada anjuran teori-teori kontemporer tentang governance, maka diasumsikan atau dibayangkan bahwa melalui konsultasi yang baik dengan warga yang relevan, keputusan akan menjadi lebih aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan mereka yang menjadi sasaran atau yang kena dampak dari keputusan tersebut. Pada gilirannya, hal ini akan mempermudah proses implementasinya. Dengan demikian, desentralisasi berarti memberikan peluang yang lebih besar bagi paritisipasi warga. Sedangkan model pengambilan keputusan yang top-down dan ditentukan oleh sekelompok kecil orang saja (elitis) sudah tidak sesuai lagi dengan konteks desentralisasi dan otonomi Daerah. Dalam banyak kasus, – terutama pada masa lalu – publik dikonsultasikan setelah keputusan dibuat. Jadi, lebih bermakna sebagai pemberitahuan ketimbang perlibatan.
Fenomena yang menarik belakangan ini, yakni adanya keinginan publik untuk berbicara dan melibatkan diri dalam urusan publik dan politik lokal yang sangat tinggi. Jika Pemerintah Daerah tidak sensitif dan tidak responsif terhadap partisipasi yang adakalanya bersifat ‘instan’ ini, maka justeru bisa berpengaruh negatif terhadap jalannya fungsi pemerintahan. Dengan kata lain,
partisipasi publik yang tidak terinstitusionalisasi justeru dapat menjadi ancaman terhadap manajemen publik dan demokrasi itu sendiri.
Sementara itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan Pemerintah atau untuk merubah keputusan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah. Partisipasi ini dapat terjadi secara spontan, berkesinambungan atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1990: 4).
Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan perwujudan dari keterikatan dan komitmen bangsa terhadap nilai-nilai demokrasi dan etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan. Meskipun frekuensi, relevansi dan intensitas diantara warga masyarakat tidak sama dalam berpartisipasi, namun partisipasi masyarakat dapat dipandang sebagai salah satu tolok ukur yang mendasar dan paling logis dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Masyarakat dapat berpartisipasi pada empat jenjang, yakni: (1) partisipasi dalam proses pembuatan keputusan; (2) partisipasi dalam pelaksanaan; (3) partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan (4) partisipasi dalam evaluasi (Kaho, 1991: 114).
Masa pemerintahan Sultan ke XI, yaitu Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin, memerintah tahun 1889 sampai tahun 1908. Perekonomian Kerajaan Siak membaik. Kemakmuran dalam masa pemerintahan Sultan ke XI ini dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Rakyat ditampung bekerja pada perkebunan- perkebunan milik Sultan bahkan rakyat yang

## Hasil Penelitian
tidak mempunyai pekerjaan dan matapencaharian akan dicarikan pekerjaan oleh Sultan. (Pemda Propinsi Riau, 1992:89) Perkembangan diatas dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang kuat, tetapi ketika Sultan yang berkuasa lemah maka sistem perekonomian pun ikut melemah. Ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Sultan ke VIII tahun 1810-1815. Kondisi fisik Sultan yang tidak mendukung itu (sakit-sakitan) menyebabkan tidak terpantaunya keadaan ekonomi secara penuh. Hal ini mengakibatkan sistem perekonomian kerajaan menurun serta lapangan kerja bagi rakyat susah didapat. Akibatnya melemah pula sistem politik terutama dalam mempertahankan wilayah taklukan Kerajaan Siak yang luas itu.
Secara politik, Sultan ke XII Kerajaan Siak ini adalah seorang raja yang memerintah dengan kesadaran keagamaan Islam yang tinggi, bersifat demokrasi dan memiliki kesadaran nasional yang bersikap anti penjajahan. Hal ini dapat dilihat dari sistem pemerintahan yang ia jalankan sehari-sehari diantaranya :
a. Sebagai kepala pemerintahan dalam melaksanakan suatu kebijakan Sultan XII tidak memutuskan sendiri tetapi selalu bermusyawarah dengan pembantu- pembantunya yang empat orang, setingkat jabatan menteri.
b. Aktivitas pemerintahan bersumber dari tiga pusat, yaitu :
1. Istana, berfungsi sebagai tempat tinggal dan kantor sultan, tempat menerima tamu dan rakyat. Dari istanalah lahir kebijakan pemerintahan, karena itu kemegahan istana merupakan gambaran kekuatan pemerintahan, yang memperkuat kharismanya dan kebanggaan rakyat sebagai hamba
negeri.
2. Balairung Sari, berfungsi sebagai tempat sultan bermusyawarah dengan para pembesarnya.
3. Mesjid merupakan proyeksi kepemimpinan Sultan sebagai
Khalifakullah dipermukaan bumi Kerajaan Siak. (Ahmad Yusuf,
1992:237).
Sebenarnya politik dan ekonomi sebuah negara/ kerajaan  erat kaitannya dengan penduduk yang mendiami daerah itu. Sebab penduduk adalah aktor dalam kedua kegiatan tersebut. Dalam masyarakat tradisional biasanya sebagian besar kegiatan ekonomi diorganisir dan muncul dalam keluarga. Setiap anggota keluarga akan siap berpartisipasi langsung dalam kegiatan ekonomi. Bukan saja pusat tenaga kerja tetapi juga media sosialisasi, penerus pengetahuan, dan teknologi untuk mendukung kegiatan ekonomi.
Di Kerajaan Siak penduduk terdiri penduduk asli dan pendatang yang berjenis- jenis suku bangsanya. Mereka tinggal didaerah-daerah tertentu di Kota Pelabuhan dan daerah Pedalaman diantaranya adalah :
- Suku Melayu merupakan penduduk asli dan mayoritas, memakai bahsa melayu menyebut dirinya orang Siak.
- Suku Bugis, Batak, Jawa, Minangkabau, Cina, India. (Tim Penulis Sejarah Riau, 1977:51.
Suku Melayu adalah kelompok masyarakat yang sehari-hari pekerjaannya bertani, nelayan, mengolah hasil hutan, menenun dan mengayam baik secara individu ataupun kelompok. Sedangkan suku- suku yang lain adalah pedagang, hidup dikota- kota dagang dan pelabuhan seperti Sabah Auh, Sungai Apit itu adalah pusat perdagangan yang didominasi oleh pedagang Cina dan Minangkabau serta Arabian.

## Hasil Penelitian
Dengan struktur masyarakat di Kerajaan Siak sudah dapat dipastikan bahwa orang-orang istana adalah bangsawan dengan gelar Sayid, Syarifah, Wan, Tengku dan orang-orang kebanyakan. Sedangkan pendatang adalah kelompok pedagang yang disebut “orang kaya”. Perkataan itu sepadang dengan kata saudagar yang berasal dari bahasa parsi atau baniaga dari bahasa Sanskrit, atau kata Cethi yang lebih umum dalam dunia melayu (Reid, 1993:114 dalam DEPDIKBUD – RI, 1996,31).
Karena pengaruh interaksi dengan para pedagang dari luar Siak, maka penduduk Siak (melayu) ada juga yang menjadi pedagang. Hal ini didukung pula oleh kebijakan Sultan ke XI yang memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk berdagang sampai ke Tumasik, Johor dan kota-kota lainnya di In- donesia. Pada visi dan misi Lima Tahunan Kabupaten Siak 2006-2011, dilandasi oleh analisis terhadap kondisi umum daerah yang terjadi pada lima tahun periode I dan prediksi kondisi umum Kabupaten Siak kedepan. Hal ini menjadi penting agar kebijakan yang diambil untuk lima tahun kedepan oleh Pemerintah Kabupaten tepat guna dan menyentuh kesemua lapisan masyarakat disetiap daerah. Sebagai daerah baru berkembang Kabupaten Siak memiliki permasalahan geomorfologi dan lingkungan hidup. Hal ini merupakan akibat pertumbuhan penduduk, menimbulkan persaingan untuk mendapatkan sumberdaya lahan, sumberdaya air, dan lainnya yang apabila tidak teratasi akan menjadi tekanan yang sangat berat dimasa depan untuk mensejahterakan rakyat. (Pengamatan Observasi, selama penelitian).
Sebagai masukan untuk menghadapi kondisi diatas Pemerintah Kabupaten Siak harus mengambil langkah awal yaitu pemerataan pertumbuhan penduduk di antara
kecamatan yang ada agar pemerataan pembangunan bisa merata dan penduduk tidak terpusat disatu sentra daerah saja. Visi Jangka Menengah tahun   2006-2011 sebagai mana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu : “Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat Yang Lebih Merata Dan Terbentuknya Landasan Yang Kuat Menuju Kabupaten Siak Sebagai Pusat Budaya Melayu di Riau Yang Didukung Agribisnis, Agroindustri dan Pariwisata Yang Maju”.
Visi diatas menunjukkan bahwa titik berat pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2006-2011 adalah pemerataan kesejahteraan dan peningkatan tumpuan ekonomi pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan mengutamakan agroindustri sebagai lokomotif ekonomi. (Pemda Kabupaten Siak, 2009:2.21)
Hal diatas akan dapat dicapai apabila :
1. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta menjunjung tinggi norma-norma hukum
2. Infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan berwawasan lingkungan. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu :
-   Mewujudkan rasa aman dan damai
-     Menampung aspirasi masyarakat yang dinamis
-   Menjamin penegakan hukum yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif
-   Mengabdi pada kepentingan masyarakat
Visi Kabupaten Siak Tahun 2006-2011 diatas dijabarkan kedalam Misi Jangka Menengah untuk lima tahun kedepan (2006- 2011) yaitu :
1. Mengembangkan dan meningkatkan

## Hasil Penelitian
sarana dan prasarana daerah yang mendukung peningkatan pemerataan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
2. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia profesional yang menguasai ilmu pengetahuan dan tehnologi dan berjiwa kewirausahaan dengan dilandasi keimanan, ketaqwaan dan nilai-nilai budaya melayu.
3. Memberdayakan masyarakat, sumber daya alam dan seluruh kekuatan ekonomi daerah untuk memperkuat landasan struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis, agroindustri dan pariwisata (Pemda Kabupaten Siak, 2009:5-21)
Untuk itu pemberdayaan masyarakat termasuk pemberian otonomi dalam banyak hal, memperbesar alokasi anggaran untuk daerah, memperbesar porsi muatan lokal dalam kurikulum, meningkatkan peran daerah dalam pengelolaan pendidikan menjadi motivasi untuk semakin bermutunya pembangunan di Kabupaten Siak. Sehingga perlu pula dikembangkan media komunikasi massa sebagai sarana untuk memberi wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat, tentang bagaimana mengisi dan memanfaatkan otonomi yang mereka miliki.

## E. Penutup
Kesimpulan 1. Struktur kekuasaan dalam masyarakat Melayu Riau telah mengalami pergeseran tidak hanya pada level elit politik, tapi juga
merambah kepada hubungan social kemasyarakatan. 2. Baik masyarakat asli Melayu maupun masyarakat pendatang agar selalu bersatu untuk bekerja sama
dalam membangun bumi Melayu kedepan, sehingga apa yang menjadi
tujuan pembangunan di Riau bisa tercapai dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. 3. Generasi muda selaku penerima tongkat estafet pembangunan hendaknya menjaga, merawat, dan memanfaatkan hasil pembangunan untuk diteruskan kegenerasi berikutnya. Sebab sumber daya alam yang dijadikan untuk modal pembangunan tidak selamanya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di masa datang. Saran 1. Ketauladanan, kebangsawanan dan kearifan yang ditampilkan oleh sosok Sultan seyogyanya dijadikan rujukan dan pedoman oleh penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Siak hari ini dan masa datang.
2. Otonomi daerah hendaknya benar- benar menjadikan Pemerintah Daerah sebagai pengelola pemerintahan yang amanah dan mampu membawa masyarakatnya kearah yang lebih, berkualitas dalam segala bidang tanpa menanggalkan kultur dan kepribadian Melayunya. 3. Untuk efisiensi pembangunan,
pemerintah daerah diharapkan mampu bekerja sama dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat lainnya agar menghasilkan pembangunan tepat guna dan tepat sasaran sehingga membawa Siak ke era modern yang berbasis teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA
B. C. Smith. 1985, Decentralization: The Territorial Dimention of The State, London, George Allen & Unwin.
Cheema, G. Shabir & Rondinelli. 1983, De- centralization and Development,

## Hasil Penelitian
Policy Implementation in Develop- ing Coutries, Baverly Hills, London & New Dhelhi: Sage Publications
Cho, Chang-hyun dan Ziemek, Manfred (ed.). 1993, The Role of Local Gov- ernment Associations and Local Autonomy, Seoul-Korea.
David Osborne dan Pater Plastrik. 2001,
Memangkas Birokrasi , PPM, Jakarta.
—————————————, 1998, Reinventing Government,
Terjemahan, Mewirausahakan Birokrasi, Mentransfer semangat Wirausaha Kedalam Sektor Publik , Pustaka Dinamika Presindo,
Jakarta.
Dunn, N. William. 2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
De Guzman, Raul P. & Referma, Mila A. 1993, Decentralization Towards Democratization and Develop- ment, Eropa Secretariat.
Gaffar, Afan. 2001, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Grindle, Merile S. 1997, Getting Good
Government, Capacity Building in the Public Sector of Development Countries , Harvard University,
Harvard
Haynes, Jeff. 2000, Demokrasi & Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Harsono. 1992, Hukum Tata Negara Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa, Liberty, Yogyakarta.
Hikam, Muhammad AS. 1999, Demokrasi dan Civil Society, LP3ES, Jakarta.
Huntington,  Samuel P. and Nelson, Joan. 1990, No Easy Choise: Political Participation in Developing Coun- tries, alih bahasa Sahat Simamora,
Rineka Cipta, Jakarta
Kana, L. Nico cs, ed. 2001, Dinamika Politik Lokal di Indonesia, Perubahan, Tantangan dan Harapan , Pustaka Percik, Salatiga.
Manan, Bagir. 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah , Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta.
Mawhood, Philip, (ed.) . 1983, Local Gov- ernment in The Third World: The Experience of Tropical Africa, Group University of Brimingham, New York.
McAndrew, Collin dan Amal, Ichlasul. 2000, Hubungan Pusat Daerah dalam Pembangunan , Rajawali Press, Jakarta. Ryaas Rasyid dan Afan Gaffar,
Resentralisasi Pemerintahan dan Penciptaan Otoritarianisme Lokal: Catatan Atas Draft Perubahan UU No. 22/99 , Makalah.
Pamudji, Drs. MPA, 1994, Perbandingan Pemerintahan , Bumi Aksara, Jakarta
Riwu Kaho, Josef, MPA. 1998, Prospek Otonomi Daerah di Negara
Republik Indonesia, Identifikasi beberapa Faktor Yang M e m p e n g a r u h i Penyelenggaraannya , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Santoso, Purwo. 2001, Epistemik Politik dan Pembangunan Local Good Governance , Dalam Jurnal RENAI Edisi Juli – September 2001, Pustaka Percik, Salatiga.