## History:
Received  : 25 Mei 2023 Revised  : 10 Juni 2023 Accepted : 23 Juli 2023 Published : 30 Agustus 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No
Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 4, (2023), Agustus: 1012 - 1026 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i4.3247
PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NIRMILITER INDONESIA
M. asa’ari Yusuf 1 , Cosmas Manukallo Danga 2 , Lukman Yudho Prakoso 3 , Muliahadi Tumanggor 4 , Sakum 5
Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Corresponding Author: spaceworkacademy@gmail.com ; manukallodanga@gmail.com Lukman.yudho@idu.ac.id ; Muliahadi.tumanggor@idu.ac.id ; sakum@idu.ac.id

## Abstrak
Pertahanan Nirmiliter pada hakikatnya merupakan segala usaha bersifat semesta untuk memperjuangkan kepentingan  nasional  dalam  berbagai  dimensi  kehidupan  bangsa,  yang  penyelenggaraannya  didasarkan pada  kesadaran  akan  hak  dan  kewajiban  seluruh  warga  negara  serta  keyakinan  akan  kekuatan  sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kementrian atau Lembaga mana yang paling dominan sebagai penyelenggara pertahanan nirmiliter Indonesia dalam konteks keamanan nasional. Metode penelitian yang digunakan  adalah  studi  literatur  dengan  analisis  konten  terhadap  sumber  utama  yaitu  Petunjuk  Umum Pertahanan  Negara  tahun  2021.  Hasil  penelitian  didapat  adanya  gap  pelaksanaan  Pertahanan  Nirmiliter yang dilakukan Kementerian atau Lembaga terhadap strategi Keamanan Nasional dan sistem Pertahanan Negara.  hasil  konten  analisis  menunjukkan  Institusi  penyelenggara  Pertahanan  Nirmiliter  yang  paling sering muncul justru Kepolisian RI dengan Modus 35 kali diikuti dengan BIN terbanyak kedua dengan 33 kali kemunculan, sedangkan  kemendagri berada  di posisi ke 3 dengan  modus 31, ironisnya Kementerian Pertahanan justru dan hanya 14 kali di sebutkan dalam tugas sebagai pendukung saja tanpa tugas sebagai penyelenggara utama Pertahanan Nirmiliter dan berada di peringkat ke 12 diantara seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Secara rata-rata seluruh kementerian lembaga mempunyai nilai mean 11,58537. Penelitian ini menyarankan adanya  Dewan yang mengkoordinasikan pelaksanaan Pertahanan Nir Militer yang  dilakukan  Oleh  Kementerian  /Lembaga  agar  pelaksanaannya  bukan  sekedar  berkoordinasi  akan tetapi  dapat  terkoordinasi  dan  menempatkan  Kementrian Triumvirat (Kemendagri,  Kemenlu  dan Kemenhan)  pada  kedudukannya  dalam  penyelenggaraan  Pertahanan  Nirmiliter,  mengingat  tujuan Pertahanan  Nirmiliter  adalah  mengantisipasi  keadaan  terburuk  kehidupan  bernegara  dari  Dimensi ancaman Non Militer . Kata Kunci : Pertahanan Nirmiliter, Kementerian, Lembaga,Keamanan Nasional

## Abstract
Non-military  Defence  is  essentially  a  universal  effort  to  fight  for  national  interests  in  various  dimensions  of  the nation's life, the implementation of which is based on awareness of the rights and obligations of all citizens and belief in their own strength. This research aims to find out which Ministry or Institution is the  most dominant organizer of Indonesia's  non-military  defense  in  the  context  of  national  security.  The  research  method  used  is a  literature study with content analysis of the main source, namely the General Direction of State Defence in 2021. The research results showed  a  gap  in  the  implementation  of  Non-Military  Defence  carried  out  by  Ministries  or  Institutions  against  the National Security Strategy and the State Defence system. The results of content analysis show that the most frequently appearing  Non-Military  Defence  organizing  institution  is  the  Indonesian  National  Police  with  a  mode  of  35  times followed by the second most BIN with 33 appearances, while the Ministry of Home Affairs is in 3rd position with a mode of 31, ironically the Ministry of Defence is actually and only 14 times mentioned in the task as a supporter-only without  the  task  as  the  main  organizer  of  Non-Military  Defence  and  is  ranked  12th  among  all  Ministries  and
M. asa’ari Yusuf 1 , Cosmas Manukallo Danga 2 , et al., Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Indonesia
Government  Institutions.  On  average,  all  ministries  and  agencies  have  a  mean  score  of  11.58537.  This  research suggests  that  there  is  a  Council  that  coordinates  the  implementation  of  Non-Military  Defence  carried  out  by Ministries/Agencies so that the implementation is not just coordinated but can be coordinated and put the Triumvirate Ministry  (Ministry  of  Home  Affairs,  Ministry  of  Foreign  Affairs,  and  Ministry  of  Defense)  in  its  position  in  the implementation of Non-Military Defence, considering the purpose of Non-Military Defence is to anticipate the worst situation of state life from the Non-Military threat dimension . Keywords : Non-Military Defense, Ministries, Agencies, National Security

## PENDAHULUAN
Indonesia,  negara  yang  terletak  di  Asia  Tenggara,  adalah  negara  kepulauan terbesar  di  dunia.  Kondisi  strategis  Indonesia  sangat  penting  karena  letak  geografisnya sebagai  negara  maritim dan  jembatan  antara  benua  Asia  dan  Australia  (Prasetya, 2018). Indonesia juga berada di jalur perdagangan internasional dan rawan bencana alam. Selain itu, Indonesia juga memiliki posisi geopolitik yang strategis dengan memiliki hubungan yang erat dengan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik. Semua faktor ini  mempengaruhi  kebijakan  dan  strategi  pertahanan  Indonesia.  Strategi  Pertahanan Negara Indonesia dirumuskan berdasarkan kekhasan dan kondisi geografi sebagai negara kepulauan berciri Nusantara, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.  Strategi  Pertahanan  Indonesia  adalah  Sistem  Pertahanan  Keamanan  Rakyat Semesta, didalamnya terkandung unsur pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter.
Penyelenggaraan  Pertahanan  Negara  berpedoman  pada  Sishankamrata  dengan melibatkan  seluruh  warga  negara,  wilayah,  dan  sumber  daya  nasional  lainnya.  Setiap warga negara berhak dan wajib terlibat aktif dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara,  keutuhan  wilayah  NKRI,  dan  keselamatan  segenap  bangsa  (Roringkon  et  al., 2022).  Hak  dan  kewajiban  warga  negara  diwujudkan  melalui  keikutsertaan  secara  aktif dalam usaha pertahanan negara  yang merupakan  sikap, perilaku,  tanggung jawab, dan kehormatan  yang  dijiwai  oleh  kesadaran  dan  kecintaan  kepada  NKRI.  Pertahanan Nirmiliter bertumpu pada kualitas sumber daya manusia (warga negara) yang memiliki kemampuan  intelektual  dan  profesionalisme  yang  baik  serta  memiliki  kesadaran  dan kemampuan bela negara (Kementerian pertahanan Republik Indonesia, 2017)
Seluruh  warga  negara  sesuai  peran  dan  fungsinya  dipersiapkan  atau mempersiapkan  diri  untuk  menghadapi  hakikat  ancaman,  gangguan,  hambatan,  dan tantangan  terhadap  eksistensi  NKRI  yang  ditimbulkan  oleh  adanya  perubahan lingkungan  dan  konteks  strategis.  Pertahanan  Negara  bertitik  tolak  pada  falsafah  dan pandangan  hidup  bangsa  Indonesia  untuk  menjamin  keutuhan  dan  tetap  tegaknya Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945.  Pertahanan  Negara  sebagai  salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  yang merupakan  usaha  untuk mewujudkan  satu  kesatuan  pertahanan negara  guna mencapai tujuan  nasional.  Dalam  penyelenggaraan  Pertahanan  Negara  warga  negara  mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan  kebangsaan  yang menjamin  hak-hak warga negara  untuk hidup setara,  adil, aman,  damai,  dan  sejahtera;  Usaha  Pertahanan  Negara  dilaksanakan  dengan membangun,  memelihara,  mengembangkan,  dan  menggunakan  kekuatan  pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum,
M. asa’ari Yusuf 1 , Cosmas Manukallo Danga 2 , et al., Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Indonesia
lingkungan  hidup,  ketentuan  hukum  nasional,  hukum  internasional  dan  kebiasaan internasional,  serta  prinsip  hidup  berdampingan  secara  damai(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 2002).
Ancaman  terhadap  Pertahanan  Negara  yang  semakin  kompleks  dan  sulit diprediksi terdiri atas ancaman Militer, Ancaman Hibrida dan Ancaman Non Militer
Sumber: Doktrin Pertahanan Negara (2014)
Ancaman  Non  Militer  yang  nyata  dan  multi  dimensi  diantisipasi  dengan pertahanan Nirmiliter.  Pengerahan kekuatan  nir  militer  adalah  strategi  yang digunakan oleh  suatu  negara  atau  organisasi  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tertentu  tanpa  harus menggunakan  kekuatan  militer.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  cara,  seperti diplomasi,  ekonomi,  pengaruh  budaya,  dan  kekuatan  lunak  (soft  power).  Di  buku Doktrin  Pertahanan  Negara  (2014),(KEMENTERIAN  PERTAHANAN  REPUBLIK INDONESIA, 2014) dijelaskan bahwa pertahanan negara diselenggarakan dengan tujuan mencegah  dan  mengatasi  segala  bentuk  ancaman  yang  berasal  dari  dalam  dan  luar negara.  Identifikasi  terhadap  ancaman  yang  berpotensi  membahayakan  kedaulatan negara,  keutuhan  wilayah  NKRI,  dan  keselamatan  rakyat  menjadi  faktor  utama  yang menjadi dasar dalam merancang sistem pertahanan negara. Keamanan nasional menjadi isu yang selalu aktual di setiap negara. Ancaman dari luar maupun dalam negara selalu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh suatu negara. konsep kekuatan pertahanan nirmiliter  muncul  sebagai  konsekuensi  Sistem  Pertahanan  Keamanan  Rakyat  Semesta dalam mencapai tujuan dan sasaran Keamanan Nasional.
Pertahanan Nirmiliter Indonesia memiliki sistem pertahanan nirmiliter yang terdiri dari berbagai macam unsur, seperti intelijen, keamanan, dan diplomasi. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing unsur:
Intelijen  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan nasional. Indonesia memiliki Badan Intelijen Negara  (BIN)  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengumpulkan,  menganalisis,  dan menyebarkan  informasi  yang  berkaitan  dengan  keamanan  dan  pertahanan  nasional. Selain  BIN,  setiap  kementerian  dan  lembaga  juga  memiliki  unit  intelijen  yang
bertanggung jawab untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing.
Keamanan  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk  melindungi  masyarakat  dan keamanan  nasional  dari  berbagai  macam  ancaman.  Di  Indonesia,  keamanan  dilakukan oleh  kepolisian  dan  TNI  (Tentara  Nasional  Indonesia).  Kepolisian  bertanggung  jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri, sedangkan TNI bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara dari ancaman dari luar negeri.
Diplomasi  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  memperjuangkan  kepentingan nasional  di  kancah  internasional.  Indonesia  memiliki  Kementerian  Luar  Negeri  yang bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kegiatan  diplomasi.  Diplomasi  dilakukan dengan  cara  menjalin  hubungan  baik  dengan  negara-negara  lain  dan  juga  lembaga internasional,  seperti  PBB  (Perserikatan  Bangsa-Bangsa)  dan  ASEAN  (Association  of Southeast Asian Nations).
Literatur  review yang utama dalam studi  kali ini  adalah  Peraturan  yang menjadi dasar  hukum  Pertahanan  Nirmiliter  Indonesia  terdiri  dari  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  Untuk Pertahanan Negara. Permenhan RI Nomor 19 Tahun 2016. Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter.Kemhan  RI.  2014. Doktrin  Pertahanan  Negara .  Jakarta:  Kemhan.  Kemhan  RI. 2015. Buku  Putih  Pertahanan  Negara. Jakarta:  Kemhan.  Undang-Undang  RI  Nomor  3 Tahun  2002  tentang  Pertahanan  Negara.  Undang-Undang  RI  Nomor  34  Tahun  2004 tentang  Tentara  Nasional  Indonesia.  Jurnal  -jurnal  antara  lain  Perkembangan  Doktrin Sistem dan Keamanan Negara Indonesia (Danga et al., 2023)
Teori yang digunakan adalah Teori Pertahanan menurut Supriatna, Ilmu Pertahanan adalah “Suatu ilmu dan seni yang mempelajari sumber daya nasional (potential national resources)  yang  dimiliki  suatu  negara  untuk  dijadikan  sebagai  kekuatan  nasional (national power) pada saat damai, digunakan pada saat perang (konflik bersenjata), dan pada saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman dari luar dan dari dalam negeri, baik  berupa  ancaman  militer  dan  non-militer  terhadap  keutuhan  wilayah,  kedaulatan negara,  dan  keselamatan  segenap  bangsa  dan  negara  dalam  rangka  mewujudkan keamanan  nasional.” (Supriyatno,  2014).  Dalam  manajemen  Pertahanan  menurut Yusgiantoro  dengan  menggunakan  pendekatan  ilmu  pengetahuan  dalam  memahami prinsip-prinsip  manajemen,  maka  hasilnya  dapat  lebih  terukur,  di  samping  perlunya membuat  justifikasi  atau  alasan  dari  proses  pengambilan  keputusannya  (Yusgiantoro, 2014).    teori  ancaman  non  militer  menurut  Jakum  Hanneg  2020-2024,  Teori  Ancaman nonmiliter: usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan  atau  berimplikasi  mengancam  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dilakukan oleh aktor negara dan non negara, dari  luar  atau  dalam  negeri  atau  kolaborasi  keduanya.  Dimensi  utama  ancaman  Non Militer yaitu Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi, Keselamatan Umum dan Legislasi (Perpres No.8 Tahun 2021 Tentang Jakum Hanneg) .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  studi  literatur  dengan  content  analisis  terhadap berbagai  sumber  yang  relevan  terutama  Kebijakan  Umum  Pertahanan  2020-2024. Analisis konten adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna dari teks tertulis, gambar, atau audio dalam konteks tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara  mengidentifikasi  dan  mengkategorikan  informasi  yang  terdapat  dalam  teks  atau gambar, lalu menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya, Analisis kritis dilakukan  untuk  mengevaluasi  kekuatan  dan  kelemahan  dari  berbagai  konsep  dan strategi  kekuatan  pertahanan  nirmiliter  yang  telah  diterapkan  di  berbagai  negara (PASARIBU,  2021).  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah penelitian  kepustakaan  atau  library  research  (PASARIBU,  2021).  Metode  ini  sering disebut sebagai studi pustaka yang meliputi serangkaian kegiatan dalam pengumpulan data  pustaka,  membaca,  mencatat,  dan  mengolah  bahan  penelitian  yang  sudah  ada. Penelitian kepustakaan biasanya dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari sumber  yang  berbeda  untuk  mendukung  analisis  dan  pembahasan  yang  dilakukan. Metode ini cocok digunakan dalam penelitian yang tidak membutuhkan pengumpulan data  primer,  seperti  pada  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  atau  literatur.  Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk meneliti dan menganalisis informasi yang telah tersedia secara efisien dan efektif. (Zed, 2008).

## HASIL dan PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kekuatan  pertahanan  nir  militer  dapat menjadi  kekuatan  yang  efektif  dalam  mempertahankan  keamanan  nasional  apabila terkoordinasi  dengan  baik bukan  sekedar  ber”koordinasi”.  sehingga  diperlukan  Dewan yang  mengkoordinasi  dalam  Dewan  Keamanan  nasional,  hasil  Konten  analisis menunjukkan  bahwa  Kepolisian  RI dengan  35 point dan  BIN  dengan  dan  33 poin  serta Kemendagri  dengan  31  poin  adalah  Institusi  terbanyak  kemunculan  sebagai penyelenggara  utama  dan  pendukung  Penyelenggara  Pertahanan  Nir  Militer  di Indonesia,  temuan  yang  cukup  ironi  justru  penelitian  ini  menemukan  bahwa  Kemhan sebagai  institusi  yang  bertanggung  jawab  dibidang  Pertahanan  justru  tidak  banyak mendapat  peran  dalam  matriks  penyelenggaraan  Pertahanan  Nirmiliter.  hal  ini  dapat dilihat  dari  Tabel  1  di  bawah  ini  yang  merupakan  hasil  rekapitulasi  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  dengan  analisis  konten  terhadap  matriks  penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter berdasarkan Perpres No.8 Tahun 2021
Tabel 1. PENYELENGGARA PERTAHANAN NIRMILITER INDONESIA
KEMENTERIAN/LEMBAGA Utama Pendukung Total Kepolisian Republik Indonesia/Polri 1 34 35 Badan Intelijen Negara/BIN 2 31 33 Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri 5 26 31 Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemenkominfo 2 25 27
Kementerian Luar Negeri/Kemenlu 3 20 23 Tentara Nasional Indonesia/TNI 0 20 20 Kementerian Hukum dan Ham/Kemenkumham 3 17 20 Kejaksaan Agung RI 0 17 17 Kementerian Sosial/Kemensos 2 16 18 Kementerian Kesehatan/Kemenkes 1 13 14 Kementerian Keuangan/Kemenkeu 1 13 14 Kementerian Pertahanan/Kemenhan 0 13 13 Kementerian Perhubungan/Kemenhub 0 12 12 Kementerian Desa dan Daerah /Kemendes PDTT 1 10 11 Kementerian Pertanian/Kementan 1 10 11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud 2 9 11 Kementerian Agama/Kemenag 1 9 10 Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP 1 9 10 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/Kemen ESDM 3 8 11 Kementerian Perdagangan/Kemendag 3 8 11 Kemen LHK 1 8 9 Kemenristek BRIN 1 8 9 Kemen PUPR 1 7 8 Kemen ATR 0 7 7 Kemenperin 0 7 7 BNPT 1 6 7 PPATK 1 6 7 Kemensetneg 0 6 6 BNPB 1 5 6 KemenPPPA 0 5 5 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kemen PPN 0 5 5 Sekretaris Kabinet/SETKAB 0 5 5 Kementerian Tenaga Kerja/Kemenaker 2 4 6 Badan Narkotika Nasional/BNN 2 4 6 Bank Indonesia/BI 1 4 5 Otoritas Jasa Keuangan/OJK 1 4 5 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah/Kemenkop UKM 0 4 4 Kementerian Pendayagunaan Aparatur 1 3 4
Negara/Kemenpan RB Badan Pembina Ideologi Pancasila/BPIP 2 2 4 Dewan Energi Nasional/DEN 0 4 4 Badan Keamanan Laut/BAKAMLA 0 4 4 Mean
: dari  jumlah  setiap  keterlibatan  kementerian  atau  instansi  secara menyeluruh adalah di dapati rata-rata nilai 11,58537
Median : dari  jumlah  setiap  keterlibatan  kementerian  atau  instansi  secara menyeluruh didapati 9 Modus : Modus  Data  pada  Institusi  Kepolisian  RI  adalah  tertinggi  dengan kemunculan sebanyak 35 kali
Sebelum  membahas  Pertahanan  Nirmiliter,  kita  harus  memahami  ancaman  non militer, Hakekat ancaman non militer adalah usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang dinilai  mempunyai  kemampuan  membahayakan  atau  berimplikasi  mengancam kedaulatan  negara, keutuhan wilayah  neg, dan  keselamatan  segenap bangsa.  Dilakukan oleh aktor negara dan non negara, dari luar atau dalam negeri atau kolaborasi keduanya. Penilaian  Ancaman  Militer  adalah  memahami,  mengidentifikasi  dan  menganalisis tingkatan  ancaman  berdasarkan  ancamannya  terhadap  kedaulatan  negara  di  bidang ipoleksosbud,  tekno,  keselamatan  umum,  legislasi.  Ancaman  harus  ditangani  sejak  dini sehingga  tidak  mengarah  pada  eskalasi  yang  lebih  tinggi:  pembuatan  kebijakan,  dan implementasi  kebijakan.  Sasaran  Ancaman  Non  Militer di  wilayah  aktual:  ancaman terjadi  di  sendi  kehidupan  masyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  dan  di  wilayah konseptual: ancaman terjadi di wilayah perumusan kebijakan atau perumusan peraturan perundang-undangan.
Dalam  Jakum  Hanneg  2020-2024,  terdapat  Matrik  Penyelenggaraan  Pertahanan Nirmiliter,  terdapat  7  Dimensi  utama  ancaman  Non  Militer  yaitu  Ideologi,  Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Teknologi, Keselamatan Umum dan Legislasi.

## Dimensi Ideologi
Mengahadapi  jenis  ancaman  menurunnya  nilai  nilai  kebangsaan,  Ideologi  yang bertentangan dengan Pancasila, Aliran Bermasalah dan menyimpang dan Paham anarkis dari kelompok radikal, Maka sebagai Unsur utama penyelenggara pertahanan nirmiliter adalah  Kemendagri  dan  Kemenag  serta  Badan  Pembina  Ideologi  Pancasila.  Unsur Pendukung  adalah  Seluruh  Kementerian/Lembaga  dan  pemerintah  daerah.  Sedangkan Jenis  ancaman  terorisme  yang  menjadi  unsur  utama  adalah  BNPT,  Kemendagri  dan Badan  Pembina  Ideologi  Pancasila  didukung  oleh  Seluruh  Kementerian  /Lembaga  dan pemerintah daerah
Dimensi Politik Jenis ancaman Disintegrasi bangsa, Euforia dan demokrasi yang anarkis, Mobilisasi /penggalangan  kekuatan  massa  dan  Separatisme  yang  menjadi  Unsur  utama  adalah
M. asa’ari Yusuf 1 , Cosmas Manukallo Danga 2 , et al., Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Indonesia
Kemendagri  dan  BIN  dibantu  unsur  pendukung  Kemenlu,Kemenhan,Kemenkumham, Kemendikbud,  Kemensos,  Kemenkominfo,  Kejaksaan  RI,  TNI,  Kepolisian  RI  dan Pemda,K/L  terkait.  Sedangkan  untuk  jenis  ancaman  terhadap  keamanan  warga  negara dan  badan  hukum  Indonesia  yang  berada  di  Luar  Negeri  maka  unsur  penyelenggara utama  adalah  Kemenlu  dibantu  unsur  pendukung  Kemendagri,  Kemenhan, Kemenkumham,  Kemensos,  Kemenkominfo,  Kemenparekraf,  Kejaksaan  RI,  TNI, Kepolisian  RI,  BIN,  BNPT,  Pemda  dan  K/L  terkait.  Untuk  jenis  ancaman  dari  Spionase asing  maka  unsur  utama  pertahanan  nirmiliter  adalah  BIN  dibantu  unsur  pendukung Kemenlu,  Kemendagri,  Kemenhan,  Kemenkumham,  Kejaksaan  RI,  TNI,  Kepolisian RI,Pemda dan  K/L terkait. Adapun  menghadapi  jenis ancaman  Intervensi  Asing dalam Hubungan  Luar  Negeri  maka  unsur  utama  pertahanan  nirmiliter  adalah  Kemenlu didukung oleh Seluruh Kementerian /Lembaga dan pemerintah daerah

## Dimensi Ekonomi
Dalam  menghadapi  jenis  ancaman  Pencucian  uang  maka  PPATK  menjadi  unsur utama Pertahanan nirmiliter dibantu Kemenlu, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemenperin, Kemendag, Kemenhub, Kemenkominfo, Kejaksaan  RI, Kepolisian  RI, BIN,  BNPT, BNN, KPK,  OJK,  BI,  Pemda  dan  K/L  terkait.  Jenis  ancaman  penguasaan  Sumber  Daya  alam, unsur  utama  pertahanan  nirmiliter  adalah  Kementerian  ESDM  dibantu  Kemen  PUPR, Kemenkominfo,  Kementan,  Kemen  LHK,  KKP,  Kemen  ATR/BPN,  Pemda  dan  K/L terkait.  Ancaman  Pemanfaatan  Tumbuhan, Satwa liar,  dan  Sumber  daya genetik tanpa ijin, unsur utama adalah Kemen LHK dibantu Kemendagri, Kemenhan, Kemenkumham, Kemenkes,  Kemenperin,  Kemendag,  Kemen  ATR/BPN,  Kemenristek  /BRIN,  Kejaksaan RI,  TNI,  Kepolisian  RI,  BIN,  KPK,  Pemda  dan  K/L  terkait.  Menghadapi  Pertambangan Ilegal,maka  unsur  utama  adalah  Kemen  ESDM  dibantu  Kemendagri,  Kemenkumham, Kemendag, Kemenhub, Kemen LHK, Kejaksaan, Kepolisian, BIN, BPK, Pemda dan K/L terkait.  Menghadapi  jenis  ancaman  Pencurian  Ikan,  Unsur  utama  adalah  KKP  dibantu Kemendagri,  Kemenperin,  Kemendag,  Kejaksaan,  TNI,  Kepolisian,  BIN,  BAKAMLA, Pemda  dan  K/L  terkait.  Ancaman  Perdagangan  Manusia,  Unsur  utama  adalah Kementerian  ketenagakerjaan  dibantu  Kemendagri,  Kemenlu,  Kemenkumham, Kemensos,  Kemenhub,  Kemen  PPPA,  Kepolisian  RI,BIN,Badan  Perlindungan  Pekerja Migran Indonesia,Pemda dan K/L terkait
Menghadapi  Penyelundupan  dan  peredaran  Narkoba,  Unsur  utama  pertahanan Nirmiliter
adalah
BNN dibantu
Kemenlu,Kemenkumham
,Kemenkeu,Kemenkes,Kepolisian  RI,BIN,Pemda  dan  K/L  terkait.  sedangkan  ancaman Korupsi,Kolusi  dan  Nepotisme,unsur  utama  adalah  Kemenpan  RB  dibantu  Seluruh Kementerian /Lembaga dan pemerintah daerah. Ancaman Inflasi Tinggi,Kemenkeu,Kemendag  dan  BI  menjadi  unsur  utama  dibantu  Kemendagri,Kemen ESDM,Kemen PUPR,Kemenhub,Kementan,Kemen PPN/BPPN,Kemen BUMN,Kepolisian RI,Setkab,Pemda  dan  K/L  terkait  Membanjirnya  Produk  Luar  Negeri,  Kemendag  dan dibantu Kemenlu, Kemenkeu, Kemenperin ,Kemenhub, Kemenkominfo, Kementan, KKP ,Kepolisian, BIN, BSN,Pemda dan K/L terkait.
Kesenjangan  ekonomi,  pengangguran  dan  kemiskinan,  Kemensos,  Kementerian,
M. asa’ari Yusuf 1 , Cosmas Manukallo Danga 2 , et al., Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Indonesia
ketenagakerjaan,  maka  penyelenggara  pertahanan  nirmiliter  adalah  Kemendes  PDTT dibantu  Kemendagri,  Kemenkeu,  Kemenkes,  Kemenperin,  Kemendag,  Kemen  PUPR, Kementan, KKP, KPPN/BPPN, BPS, Pemda, K/L terkait. Pemanfaatan infrastruktur yang belum optimal, Utama Kemen PUPR , Pendukung, Kemendagri, Kemenhan, Kemenkeu, Kemen  ESDM,  Kemenhub,  Kementan,  KKP,  Kemendes  PDTT,  Kemen  BUMN,  TNI, Kepolisian,  BKPM,  BIN,  Pemda  dan  K/L  terkait.  Menghadapi  Krisis  Energi,  Unsur Pertahanan  Nirmiliter  utama  adalah  Kemen  ESDM  dan  dibantu  Kemendagri,  Kemen BUMN,  Kemenristek/BRIN,  TNI,  Kepolisian,  BIN,  BKPM,  DEN,  BATAN,  Pemda  dan K/L terkait. Menghadapi Krisis Pangan, maka unsur pertahanan nirmiliter utama adalah Kementan dibantu Kemensos, Kemendes PDTT, Kemen ATR/BPN, KPPN/BPPN, Pemda dan K/L terkait. Jenis ancaman investasi ekonomi digital, menghadapi ancaman ini unsur utama  pertahanan  nirmiliter  adalah  Kemendag  dibantu  Kemendagri,  Kemenlu, Kemenkeu,  Kemenperin,  Kemen  ESDM,  Kemenkominfo,  Kementan,  KKP,  Kepolisian, BKPM, BIN, BSN, Pemda dan K/L terkait.

## Dimensi Sosial Budaya
Konflik Sosial,unsur  utama Kemendagri  unsur pendukung Kemenhan, Kemenag, Kemenkumham,  Kemendikbud,  Kemensos,  Kemenkominfo,  Kemendes  PDTT, Kemenpora, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian, BIN, Pemda dan K/L terkait. Mengantisipasi bangkitnya  semangat  primordial  sempit/  menguatnya  ego  kedaerahan,  unsur  utama Kemendikbud,  unsur  pendukung  Kemendagri,  Kemenlu,  Kemenhan,  Kemenag, Kemenkumham, Kemenkeu, Kemensos, Kemenkominfo, Kemendes PDTT, Kemenristek/BRIN,  Kemenpora,  TNI,  Kepolisian,  BIN,  Pemda  dan  K/L  terkait.  Jenis ancaman  Pengangguran,  Kementerian  Ketenagakerjaan  dibantu  Kemendagri, Kemenkumham,  Kemenkeu,  Kemensos,  Kemenkominfo,  Kemendes  PDTT,  Kemenpora, Kepolisian  RI, Pemda dan  K/L terkait.  Adapun  Penyalahgunaan Narkotika ,oleh  BNN dibantu  Kemendagri,  Kemenkumham,  Kemendikbud,  Kemenkes,  Kemensos, Kemenkominfo, Kemenpora, Kejaksaan RI, TNI, Kepolisian RI, BIN, MA, Pemda dan K/L terkait.
Aksi  anarkis  massa  ,  Kepolisian  Republik  Indonesia  dibantu  Kemendagri, Kemenkumham,  Kemenkominfo,  Kemenpora,  Kejaksaan  RI,  TNI,  Kepolisian  RI,  BIN, Pemda danK/L terkait. Pergaulan Bebas dan Penyakit Sosial Lainnya, Kemensos dibantu Kemendagri,  Kemenag,  Kemendikbud,  Kemenkes,  Kemensos,  Kemenkominfo,  Kemen PPPA, Kemenpora, BIN, Pemda dan K/L terkait. Sedangkan ancaman Penetrasi Budaya asing,  Kemendikbud  dibantu  Kemendagri,  Kemenlu,  Kemenag,  Kemensos, Kemenkominfo, Kemendes PDTT, Kemenpora, BIN, Pemda dan K/L terkait.

## Dimensi Teknologi
Kejahatan Siber, Khususnya terhadap Obyek Vital Nasional, Unsur Utama adalah BSSN dibantu Kemenlu, Kemenhan, Kemenkominfo, TNI, Kepolisian RI, BIN, Pemda dan K/L terkait. Sedangkan Kejahatan Perbankan, Unsur pertahanan nirmiliter utama adalah OJK dibantu Kemenkeu,Kemenkominfo, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, BIN, PPATK, KPK, Pemda  dan  K/L  terkait.  di  bagian  ini  tidak  menyebutkan  BI  cukup  mengejutkan.
M. asa’ari Yusuf 1 , Cosmas Manukallo Danga 2 , et al., Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Indonesia
Menghadapi  Penyadapan  Ilegal,  Unsur  utama  adalah  Kemenkominfo  dan  BSSN,  unsur Pendukung adalah Kemenlu, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, BIN, Pemda dan K/L terkait. Sementara  itu  Pembajakan  Hak  Cipta,  Kemenkumham  sebagai  unsur  utama  dibantu Kemenlu,  Kemenkominfo,  Kejaksaan  RI,  Kepolisian  RI,  Pemda  danK/L  terkait. Sedangkan  untuk  menghadapi  penyalahgunaan  teknologi  informasi  melalui  berbagai media  internet  untuk  tujuan  propaganda,  intimidasi,  menyesatkan  yang  dapat mendorong gerakan sosial yang mengancam kedaulatan negara, maka unsur pertahanan nirmiliter  utama  adalah  Kemenkominfo  dibantu  Kemendagri,  Kemenlu,  Kemenag  , Kemendikbud,  Kemensos,  Kemenkominfo,  Kemenpora,  Kepolisian  RI,  BIN,  pemerintah daerah dan Kementerian lembaga terkait
Ancaman non militer Pencurian Potensi Sumber daya genetik dan Penyalahgunaan agensia  Biologi  ,  maka  unsur  pertahanan  non  militer  utama  adalah  Kemenristek/BRIN dan didukung, Kemenlu, Kemenkes, Kementan, Kemenkominfo, Kemen LHK, Kepolisian RI,  BIN,  pemerintah  daerah  dan  Kementerian  lembaga  terkait.  Menghadapi penyelundupan bahan-bahan radioaktif/ nuklir maka unsur pertahanan nirmiliter utama adalah  Kementerian  keuangan  dan  BAPETEN,  cukup  aneh  memang  menunjuk Kemenkeu  sebagai  unsur  utama  menghadapi  ancaman  radioaktif  dan  nuklir,  didukung oleh  Kemenlu,  Kemenkes,  kominfo,    KLHK,  Kepolisian  RI,  BIN,  LAPAN,  pemerintah daerah  dan  Kementerian/  lembaga  terkait.  TNI  yang  memiliki  kemampuan  NUBIKA justru tidak dilibatkan dalam pertahanan nirmiliter bidang ini.

## Dimensi Keselamatan Umum
Menghadapi  Bencana  Alam,  Unsur  utama  adalah  BNPB  di  bantu  Kemendagri, Kemenkes,  Kemensos  ,  Kemen  ESDM,  Kemenhub,  Kemenkominfo,  Kemen  LHK,  TNI, Kepolisian RI, BMKG, BNPP, PMI, pemerintah daerah dan Kementerian lembaga terkait. Ancaman  Bioterorisme  dan  Wabah  Penyakit  Menular,  maka  unsur  utama  adalah Kemenkes  dibantu  Kemendagri,  Kementan,  Kemensos,  Kemenhub,  Kemenkominfo, Kemenristek  /BRIN,  TNI,  Kepolisian  RI,  BNPB,  BNPT,  PMI,  pemerintah  daerah  dan Kementerian  lembaga  terkait.  Menghadapi  ancaman  pencemaran  Lingkungan,  Unsur utama  adalah  KLHK  dibantu  Kemendagri,  Kemenkes,  Kemenperin,  Kemenristek,  BIN, TNI, Kepolisian RI, BNPB, Pemerintah daerah dan kementerian/ lembaga terkait.
Dimensi Legislasi
Ancaman  adanya  intervensi  asing  yang  mempengaruhi  proses  pembentukan perundang-undangan, maka unsur utama adalah Kemenlu dan Kemenkumham dibantu Kementerian  Sekretariat  Negara,  Kemendagri,  Kemenhan,  Kepolisian  RI,  BPIP,  BIN, SETKAB,  PPATK,  Badan  Legislasi  DPR,  Pemerintah  daerah  dan  kementerian/  lembaga terkait.  Menghadapi  ego  Kedaerahan  dalam  pembuatan  kebijakan  daerah  yang merugikan  kepentingan  Nasional,  maka  unsur  pertahanan  nirmiliter  utama  adalah Kemendagri  dan  kemenkumham  dengan  unsur  pendukung  Kemensetneg,  Kemenlu, Kemenhan,  TNI,  Kepolisian  RI,  BPIP,  BIN,  PPATK,  Badan  Legislatif  DPR,  Pemerintah daerah dan Kementerian lembaga terkait
Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter terhadap Dimensi ancaman dalam
Jakum Hanneg diatas bila kita lihat dari semua unsur utama penyelenggaraan kekuatan nir militer tersebut justru Kementerian Pertahanan tidak tampak perannya, Kementerian yang  bertanggung  jawab  terhadap  Pertahanan  negara  justru  hanya  hanya  di  sebutkan sebanyak  13  kali  dan  ke  13  tersebut  hanya  sebagai  Kementrian  Pendukung.  Kemhan, dalam  mendukung  kebijakan  ini,  telah  mengembangkan  Universitas  Pertahanan  yang melahirkan  kader-kader  Bela Negara  dari Sipil dan  Militer  dengan bekal  akademik dari banyak  jurusan  disiplin  ilmu,  tapi  apakah  lulusan  Unhan  sudah  diakomodir  oleh Kementerian dan Lembaga yang menjadi penyelenggara Pertahanan nir militer tersebut? sejauh ini baru Kementerian tertentu saja seperti Kemenhub yang sudah melakukannya. hal  ini  bisa  kita  lihat  dari  konten  analisis  kuantitatif  terhadap  kebijakan  umum Pertahanan Negara, Instansi mana yang paling banyak disebutkan sebagai penyelenggara pertahanan  nirmiliter  dalam  jakum  hanneg  tersebut?  Bagaimana  peran  Kementrian Pertahanan?
Grafik 1. Unsur utama dan pendukung Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Sumber : PERPRES No.8 Tahun 2021 Tentang Jakum Hanneg 2020-2024
Dari  Grafik  ternyata  Institusi  utama  penyelenggara  Pertahanan  Nirmiliter bukanlah Kementerian Pertahanan seperti perkiraan kita selama ini, hasil konten analisis terhadap matrik Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter dalam Perpres No.8 Tahun 2021 tentang  Kebijakan  Umumum  Pertahanan  Negara  untuk  tahun  2020-2024,  justru
M. asa’ari Yusuf 1 , Cosmas Manukallo Danga 2 , et al., Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Indonesia
menunjukkan  hasil  yang  sama  sekali  berbeda  dari  pemahaman  umum  tentang penyelenggara  pertahanan  nirmiliter,  3  Institusi  teratas  penyelenggara  Pertahanan  Nir Militer di Indonesia justru Kepolisian RI, BIN dan Kemendagri. Kemhan justru berada di posisi ke 14 dengan 13 tugas sebagai unsur Pendukung penyelenggara saja dan  tanpa ada satupun sebagai penyelenggara pertahanan nirmiliter dalam Dimensi ancaman Ideologi, Politik,  Ekonomi,  Sosbud,  Keselamatan  umum,  teknologi  dan  legislasi  .  Yakinkah pemerintah  bahwa  setiap  kementrian  dan  Lembaga  akan  memprioritaskan  kepentingan Pertahanan  dalam  membuat  kebijakan  penyelenggaraan  pertahanan  nirmiliter  dalam konteks Keamanan Nasional?
Salah  satu  contoh  nyata  adalah  Pertahanan  Nir  Militer  di  bidang  Energi  yang dipimpin  oleh  Kementerian  ESDM  dan  Dewan  Energi  Nasional  (DEN),  dalam kebijakannya  KEN  dan  RUEN  sama  sekali  tidak  menyentuh  masalah  Cadangan  Energi Strategis  untuk  Pertahanan,  seperti  yang  dimiliki  negara  lain.  sehingga  TNI  kerap  kali harus  berhutang  kepada  Pertamina  untuk  melaksanakan  tugasnya.  Contoh  lain  adalah ketahanan  Pangan  seperti  yang  disampaikan  Hajkowicz  sehingga  masalah  ketahanan pangan  ini  dikategorikan  sebagai  komoditas  strategis  yang  akan  menimbulkan  efek ekonomi,  sosial  politik  dan  juga  masalah  Pertahanan  dan  keamanan  (Hajkowicz  et al.,2012). akan tetapi dalam matrik penyelenggaraan pertahanan Nirmiliter Dimensi Krisis Pangan,  Kemhan  dan  TNI  justru  tidak  disebutkan  dalam  Perpres  tersebut,  meskipun pelaksanaannya justru Presiden dan Kementan sering mengerahkan TNI untuk tugas ini.
Melihat  sistem  Pertahanan  Nir  Militer  yang  dikembangkan  negara  yang  lain berdasarkan  pengalaman  mereka  menghadapi  berbagai  ancaman,  meskipun  tidak seluruhnya  dapat  kita  terapkan  di  Indonesia,  akan  tetapi  kita  dapat  pelajaran  dari pengalaman mereka. Negara seperti Amerika, Singapura dan Malaysia memiliki semacam Dewan  Keamanan  Nasional,  National  Security  Council  ,bahkan  karena  masalah Keamanan  Nasional  menjadi Prioritas, selain  memiliki  Kementerian Pertahanan , untuk masalah  Sinergitas  Pertahanan  Militer  dan  Nir  Militer,  Presiden  AS  dibantu  pejabat  US Secretary Of Defense, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DoD, USDOD atau DOD) adalah  departemen  cabang  eksekutif  pemerintah  federal  yang  bertugas mengkoordinasikan dan mengawasi semua lembaga dan fungsi pemerintah yang terkait langsung  dengan  keamanan  nasional  dan  Angkatan  Bersenjata  Amerika  Serikat. kementerian  Pertahanan  Singapura,    Kementerian  Pertahanan  (MINDEF),  mengawasi Angkatan  Darat  Singapura,  Angkatan  Laut  Republik  Singapura,  dan  Angkatan  Udara Republik  Singapura  yang  seluruhnya  disebut  sebagai  Angkatan  Bersenjata  Singapura, bersama  “perusahaan  relawan  swasta”  sebagai  pembantu.  Peningkatan  jumlah peperangan  non-konvensional  dan  terorisme  telah  mendorong  peningkatan  fokus terhadap aspek pertahanan non-militer.Kementerian Pertahanan Malaysia dipimpin oleh Menteri Pertahanan dan dibantu oleh seorang Timbalan Menteri. Organisasi Kementerian Pertahanan  Malaysia  terdiri  dari  dua  perkhidmatan  utama  yaitu  Perkhidmatan  Awam yang  diketuai  oleh  Ketua  Setiausaha  dan    Angkatan  Tentera  Malaysia  (ATM)  diketuai oleh  Panglima Angkatan  Tentera.  Sedangkan  Kemhan  di  Indonesia seperti  hasil  konten analisis  dari  Perpres  No  8  Tahun  2021  tentang  Kebijakan  Umum  Pertahanan  Negara khususnya Matrik Penyelenggaraan Pertahanan nirmiliter seperti  yang sudah kita bahas,
ternyata  satu  satunya  kementerian  Pertahanan  yang  tidak  mengkoordinasikan pertahanan nirMiliter  negaranya tetapi  harus berkoordinasi  dengan  instansi  lain  karena hanya  sebagai  unsur  pendukung  dalam  14  ancaman  dan  tidak  disebutkan  dalam menghadapa ancaman non militer lainnya.
Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  68  Tahun  2019  tentang  Organisasi Kementerian  Negara,  kementerian  kelompok  I  adalah  kementerian  yang  menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD  1945.  Kementerian-kementerian  ini  nomenklaturnya  tidak  dapat  diubah  sampai kapan  pun  karena  telah  jelas  disebutkan  dalam  UUD  1945.  Ada  tiga  kementerian  yang nomenklaturnya  selalu  tetap.  Ketiga  Kementerian  Utama  ini  dalam  Tata  Negara  kita adalah  Kemendagri,  Kemenlu  dan  Kemenhan  sebagai  Pasal  8,  UUD  1945  yang  telah disempurnakan (amandemen ke 4 pada 2002) pada ayat (3) menyebutkan : Jika Presiden dan  Wakil  Presiden  mangkat,  berhenti,  diberhentikan,  atau  tidak  dapat  melakukan kewajibannya  dalam  masa  jabatannya  secara  bersamaan,  pelaksana  tugas  kepresidenan adalah  Menteri  Luar  Negeri,  Menteri  Dalam  Negeri,  dan  Menteri  Pertahanan  secara bersama-sama.  Kementrian  ini  disebut  sebagai  Triumvirat.  sehingga  sudah  sepatutnya penyelenggaraan  Pertahanan  Nirmiliter  Negara  dikoordinir  oleh  ketiga  kementerian tersebut  dalam  suatu  Dewan  sesuai  bidang  tugasnya  masing-masing  mengkoordinir kementrian  /Lembaga  lain  untuk  Pertahanan  Militer  dan  Nirmiliter,  bukan  oleh Kementerian maupun lembaga yang lain dan kementrian triumvirat ini justru diposisikan dibawah  koordinasi  kementrian/Lembaga  lain  sebagai  pendukung.  Dengan  kebijakan umum  pertahanan  2020-2024  yang  menempatkan  kementrian  Triumvirat  dibawah koordinasi Kementrian dan Lembaga lain bukan saja tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 8, akan tetapi juga dapat membahayakan keberlangsungan hidup bernegara.
Berbicara  masalah  Pertahanan  Negara  adalah  membicarakan  Tindakan  antisipasi terhadap  keadaaan  kritis  terburuk  dari  kondisi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, bukan berbicara  “ Business  as  usual ”.  Seb agai  contoh  dalam  Dimensi  Sosial  Budaya menghadapi  jenis  ancaman  Aksi  anarkis  massa  dalam    Perpres  tersebut,  maka penyelenggara  utama  adalah  Kepolisian  Republik  Indonesia  dibantu  Kemendagri, Kemenkumham,  Kemenkominfo,  Kemenpora,  Kejaksaan  RI,  TNI,  BIN,  Pemda  danK/L terkait.  Bagaimana  bila  kondisi  aksi  anarkis  massa  tersebut  sampai  menyebabkan Presiden  dan  Wakil  Presiden  tidak  dapat  melakukan  kewajibannya  dalam  masa jabatannya  secara  bersamaan?  Apakah  Kepolisian  selaku  penyelenggara  utama pertahanan  nir  militer  menghadapi  aksi  anarkis  massa  tersebut  akan  mengambil  alih keadaan? Tentu tidak sesuai amanat konstitusi kita, akan tetapi Perpres no 8 tahun 2021 tersebut justru menempatkan Kemendagri hanya sebagai unsur pendukung dan bahkan tidak  menyebutkan  keterlibatan  Kemenhan  dan  Kemenlu  dalam  menghadapi  ancaman aksi anarkis massa.
Beberapa  strategi  non-kinetik  yang  dapat  digunakan  dalam  penyelenggaraan kekuatan  pertahanan  nir  militer  diantaranya  seperti  diplomasi,  kampanye  informasi, dan  keamanan  siber.  Diplomasi  dapat  digunakan  untuk  membangun  hubungan  yang baik  dengan  negara  lain  dan  mengurangi  potensi  konflik.  Kampanye  informasi  dapat digunakan  untuk  memperkuat  citra  negara  di  mata  dunia  internasional.  Sedangkan,
M. asa’ari Yusuf 1 , Cosmas Manukallo Danga 2 , et al., Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Indonesia
keamanan siber dapat digunakan untuk melindungi infrastruktur penting dari serangan siber  yang  dapat  membahayakan  keamanan  nasional.  Namun,  kekuatan  pertahanan nirmiliter  juga  memiliki  kelemahan.  Salah  satu  kelemahannya  adalah  bahwa  konsep kekuatan  pertahanan  nirmiliter  masih  relatif  baru  dan  belum  sepenuhnya  diakui  oleh masyarakat  internasional.  Selain  itu,  kekuatan  pertahanan  nirmiliter  hanya  dapat digunakan  dalam  skala  terbatas  dan  tidak  dapat  sepenuhnya  menggantikan  kekuatan militer.  biar  bagaimanapun  Kementerian  Pertahanan  dan  Militer  suatu  negara  adalah representasi dari negara tersebut di saat kritis .

## SIMPULAN
Dari  hasil  konten  analisis  terhadap  matriks  Institusi  Penyelenggara  Pertahanan Nirmiliter  maka  Kepolisian  RI  justru  memiliki  modus  tertinggi  secara  total  sebagai penyelenggara Pertahanan Nirmiliter dengan Nilai Total 35, diikuti BIN dengan nilai total modus  33,  adapun  Kemendagri  secara  total  berada  di  posisi  ke  3  dengan  total  nilai  31, akan  tetapi  Kemendagri  muncul  sebagai  institusi  terbanyak  sebagai  unsur  utama Pertahanan  Nirmiliter  dengan  kemunculan  5  kali.  Sedangkan  Kemenlu  berada  pada posisi  ke  5  di  bawah  Kemenkominfo  sebagai  unsur  total  penyelenggara  pertahanan nirmiliter,  akan  tetapi  sebagai  unsur  utama  menempati  posisi  ke  2  bersama Kemenkumham,  Kemen  ESDM  dan  Kemendag  di  bawah  Kemendagri.  Dari  Ketiga Kementerian  Triumvirat  (Kemendagri,Kemenlu  dan  Kemenhan),  Hanya  Kementerian Pertahanan  yang  seharusnya  paling  bertanggung  jawab  terhadap  pertahanan  Negara justru  hanya  berada  di  posisi  ke  12  dan  hanya  sebagai  unsur  Pendukung  saja,  bahkan tidak ada poin sebagai unsur utama penyelenggara Pertahanan Nirmiliter, suatu hal yang sangat  ironi.  sehingga  dapat  kita  simpulkan  bahwa  Kemenhan  RI  hanya  bertugas menyelenggarakan Pertahanan Militer bersama TNI, untuk Pertahanan Nirmiliter hanya sebagai  pendukung  dan  harus  berkoordinasi  pada  Kementerian  Lembaga  yang  lebih diberi  kewenangan sebagai penyelenggara utama Pertahanan Nirmiliter. Semantara kita tahu  bahwa  Berkoordinasi  adalah  hal  yang  tidak  mudah  dilakukan,  sehingga  beberapa negara  yang  mengagap  masalah  Pertahanan  adalah  hal  yang  Vital  bagi  negara  lebih memilih  membentuk  Lembaga  atau  Dewan  yang  mengkoordinasikan,  seperti  jabatan Sekretaris  Pertahanan  di  Amerika  Serikat,  Dewan  Keamanan  Nasional  atau  National Security Council maupun National Security Agency.
Kekuatan  pertahanan  nirmiliter  dapat  menjadi  kekuatan  yang  efektif  untuk memperkuat pertahanan negara menghadapi ancaman non militer. Kekuatan nirmiliter seperti  diplomasi,  ekonomi,  budaya,  dan  sumber  daya  manusia  dapat  digunakan sebagai pendekatan yang lebih humanis dan tidak berbahaya dalam mengatasi berbagai ancaman dari dalam maupun luar negeri. Namun demikian, penting juga untuk diingat bahwa  kekuatan  nir  militer  tidak  dapat  menggantikan  kekuatan  militer  tradisional secara  total.  Oleh  karena  itu,  strategi  pertahanan  yang  efektif  harus  mencakup keseimbangan  antara  kedua  jenis kekuatan  tersebut  untuk  memastikan  keamanan  dan stabilitas  negara.  Berbicara  masalah  pertahanan  negara,  berarti  kita  berbicara mengantisipasi  keadaan  kritis  atau  terburuk  yang  bisa  terjadi  yang  harus  diantisipasi,
M. asa’ari Yusuf 1 , Cosmas Manukallo Danga 2 , et al., Penyelenggaraan Pertahanan Nirmiliter Indonesia
bukan “ Business as usual ”. Kemendagri, Kemenlu dan Kemenhan adalah tiga Kementrian Triumvirat  yang  mendapat  mandat  dari  konstitusi  kita  dalam  keadaan  darurat  baik akibat ancaman militer maupun ancaman non militer bila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan  secara  bersamaan.  maka  disarankan  untuk  Penyelengaraan  Pertahanan Militer dan Nir Militer di bentuk suatu Dewan yang dipimpin oleh Presiden RI dengan ke  tiga  kementrian  Triumvirat  tersebut  pada kedudukannya  sesuai  amanat  UUD  1945 sebagai  anggota tetap dan  Kementrian/Lembaga lain  sebagai  anggota tidak tetap baik sebagai  penyelenggara  utama  maupun  pendukung  sesuai  dengan  jenis  ancaman  non militer yang dihadapi .

## DAFTAR PUSTAKA
Danga,  C.,  Hutajulu,  B.,  Rinaldi,  A.,  Fahlevie,  Hutajulu,  R.,  Agusta,  F.,  &  Prakoso,  L.
(2023). Perkembangan Doktrin Sistem dan Keamanan Negara Indonesia . 104 – 115. KEMENTERIAN  PERTAHANAN  REPUBLIK  INDONESIA.  (2014). DOKTRIN PERTAHANAN NEGARA . https://www.kemhan.go.id/itjen/wp- content/uploads/migrasi/peraturan/252014.pdf
Kementerian  pertahanan  Republik  Indonesia.  (2017). Pedoman  Strategis  Pertahanan Nirmiliter .
PASARIBU, A. P. (2021). STUDI LITERATUR: ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM CEGAH STUNTING . JURUSAN GIZI POLKESMED.
Prasetya,  M.  N.  (2018).  Membangun  Kembali  Budaya  Maritim  Indonesia:  Melalui Romantisme Negara (Pemerintah) dan Civil Society. Jurnal PIR: Power in International Relations , 1 (2), 176 – 187.
Roringkon,  D. L., Sarjito, A., & Saragih,  H.  J. R. (2022).  Kesiapan  Kapasitas Pengelolaan Komponen  Cadangan  Matra  Darat  Guna  Memperkuat  Komponen  Utama  TNI.
Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Pertahanan , 8 (1). Supriyatno, M. (2014). Tentang Ilmu Pertahanan . Yayasan Pustaka Obor Indonesia. UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA.  (2002). NOMOR  3  TAHUN  2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA .