INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 8579-8593 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatra
Permata Oktarista 1 🖂 , Firmansyah 2 , Yevi Dwitayanti 3
Prodi Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya
Email :  oktaristapermata041001@gmail.com 1 🖂

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi di  Pulau  Sumatra.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di pulau sumatra, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di pulau sumatra,  dana  alokasi  khusus  tidak  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  pada  provinsi  di  pulau sumatra,  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  berpengaruh  terhadap  belanja  modal  pada  provinsi  di pulau sumatra.
Kata Kunci : Belanja Modal, PAD, DAU, DAK, SILPA.

## Abstract
This study aims to determine the Factors Influencing Capital Expenditure in Provinces on the Island of Sumatra. This research method uses quantitative methods. The results of this study indicate that local revenue has an effect on capital expenditure in the provinces on the island of Sumatra, general allocation funds have no effect on capital expenditures in the provinces on the island of Sumatra, special allocation funds have no effect on capital expenditures in the provinces on the island of Sumatra,  the  remaining  excess  budget  financing  effect  on  capital  spending  in  provinces  on  the island of Sumatra.
Keywords: Capital Expenditures, PAD, DAU, DAK, SILPA.

## PENDAHULUAN
Reformasi  yang  bergulir  pada  tahun  1998  telah  membuat  perubahan  politik  dan administrasi  di  Indonesia,  salah  satu  bentuk  reformasi  tersebut  adalah  perubahan  bentuk pemerintahan  yang  semula  sentralis  menjadi  bentuk  pemerintahan  yang  terdesentralisasi dengan  diberlakukan  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999  yang  kemudian  diganti  dengan Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  dan  terakhir  diganti  dengan  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Desentralisasi  mempunyai  arti  bahwa  adanya penyerahan kewenangan pemerintahan, dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah (daerah  otonom)  berdasarkan  asas  otonomi.  Tujuan  ekonomi  yang  hendak  dicapai  lewat desentralisasi merupakan mewujudkan kesejahteraan lewat penyediaan pelayanan publik yang lebih  menyeluruh  serta  memperkecil  jarak  antara  penyedia  layanan  publik  serta  masyarakat lokal,  Selain  itu  juga  diharapkan dapat  menciptakan  proses  pengambilan  keputusan  publik secara demokratis (Rihardjo, 2021).
Pelaksanaan  otonomi daerah  yang menitik  beratkan  pada daerah  Kabupaten dan  Kota ditandai  dengan  adanya  penyerahan  sejumlah  kewenangan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada Pemerintah  Daerah.  Pemerintah  Daerah  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan  alokasi sumberdaya  yang  dimiliki  untuk  belanja-  belanja  daerah  dengan  menganut  asas kepatuhan,kebutuhan,  dan  kemampuan  daerah  yang  tercantum  dalam  anggaran  daerah. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  merupakan  rencana  keuangan tahunan Pemda  yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan  daerah.  APBD  merupakan  dasar  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  merupakan pedoman  bagi  Pemda  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  publik  dalammasa  satu  tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya  yang  dimiliki  untuk  belanja  daerah  dengan menganut  asas  kepatuhan,  kebutuhan  dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan fasilitas di berbagai sektor terutama sektor publik, hal ini dikarenakan dari semakin banyaknya permintaan dari masyarakat akan pelayan publik maupun barang publikyang diberikan oleh pemerintah dan dampak lainnya akan meningkatkan daya  tarik  bagi  investor  untuk  menanamkan  investasinya  di  daerah  yang  nantinya  akan memajukan pembangunan suatu daerah (Kusnandar dan Siswantoro, 2016).
Salah satu bentuk otonomi daerah adalah dalam hal pengelolaan anggaran belanja daerah. Belanja daerah dipisahkan dua bentuk yang terbagi atas Belanja Operasi dan Belanja Modal.
Belanja Operasi yang hakekatnya merupakan biaya  (expense) untuk membiayai kegiatan non investasi  yang  memiliki  kegunaan  kurang dari  1  tahun,  sedangkan  Belanja  Modal  dalam pengertiannya merupakan belanja investasi berupa biaya yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun (Mahmudi, 2015). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang sistem Akuntansi Pemerintahan, ditegaskan bahwa belanja modal ini merupakan alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kaitannya dengan peningkatan penerimaan daerah, Belanja  Modal memiliki  peranan yang amat penting terkait  dengan peningkatan sarana dan prasarana publik pada suatu daerah. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan  peningkatan  investasi  modal  bentuk  asset  tetap,  yaitu  peralatan,  pembangunan, infrastruktur  dan  harta  dalam  tetap  lainnya  Undang – Undang  No.  32  Thn  2004  yang  berisi tentang pemerintah Daerah memberikan kewenangan penuh bagi tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk membenahi dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah pusat ke daerah. Transferan dari pemerintah pusat yang berbentuk DBH, DAU dan DAK tersebut merupakan sumber utama pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah sehari-hari dengan tujuan mengurangi kesenjangan fiscal dengan daerah lain dan menyakinkan terlaksananya standar pelayanan publik (Kusnandar dan Siswantoro, 2016).
Fenomena  yang  terjadi  pada  provinsi  di  pulau  sumatra  menunjukkan  belanja  modal merespon secara cepat informasi yang membuat bursa saham menjadi semakin peka terhadap peristiwa disekitarnya. Studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi belanja modal terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar modal Akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh belanja modal. Secara empiris, pengujian umum terhadap respon atau reaksi belanja modal adalah menggunakan indikator pendapatan asli daerah (PAD) di pulau sumatra (Suganda, 2018:2).
Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan Pendapatan asli daerah (PAD). Jika digunakan Pendapatan Asli daerah (PAD), maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang  mempunyai  kandungan  informasi  Akan  memberikan  Pendapatan  asli  daerah  kepada belanja modal. Sebaliknya yang tidak mengandung informasi tidak memberikan pendapatan asli daerah  kepada  belanja  modal  (Hartono,  2015).  Selain  menggunakan  return  saham  sebagai informasi, reaksi belanja modal juga dapat diukur melalui parameter pergerakan Dana Alokasi
Khusus  (DAK)  di  pasar.  Analisis  Dana  alokasi  khusus  dilakukan  untuk  melihat  reaksi  belanja modal  terhadap  informasi  melalui  parameter  pergerakan  aktivitas.  Volume  perdagangan  di pasar dan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang reaksi belanja modal. Apabila  setelah  terjadi  suatu  peristiwa  yang  mengakibatkan  volume  perdagangan  saham meningkat maka  informasi yang dikeluarkan merupakan informasi positif, sebaliknya apabila volume perdagangan menurun maka informasi yang dikeluarkan merupakan informasi negatif. Penggunaan Dana alokasi khusus untuk mengukur reaksi belanja modal.
Dalam penelitian ini peristiwa yang Akan diuji kandungan informasinya terhadap belanja modal adalah pengaruh belanja modal pada provinsi di pulau sumatra. Apabila informasi atau peristiwa  tersebut  memberikan  hasil  yang  positif  bagi  belanja  modal,  maka  Akan  dihasilkan pendapatan asli daerah yang lebih besar dari pendapatan yang diharapkan. Namun sebaliknya jika informasi atau peristiwa tersebut memberikan hasil yang negatif bagi pasar modal, maka Akan  dihasilkan  pendapatan  yang  lebih  kecil  dari  pendapatan  yang  diharapkan.  Selain menggunakan  pendapatan  asli  daerah  belanja  modal  juga  diamati  dengan  melihat  aktivitas volume Dana alokasi khusus.
Penelitian ini nantinya Akan memilih pasar modal yang terdaftar pada provinsi di sumatra selatan pada saat periode terjadinya peristiwa tersebut. Pemilihan indeks provinsi di  sumatra selatan sebagai objek penelitian karena indeks ini terdiri atas 17 kabupaten/kota yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Jadi dengan adanya penelitian ini  diharapkan  dapat  dilihat  reaksi  belanja  modal  secara  umum  terhadap  peristiwa  yang mempengaruhi pasar modal pada provinsi di pulau  sumatra. Peristiwa tersebut dapat dilihat melalui gambar proporsi belanja modal pada provinsi di pulau sumatra tahun 2017 – 2021.
Gambar 1. Rincian Proporsi Belanja modal Pada Provinsi di Pulau Sumatra Tahun 2017 – 2021 Sumber: Data yang diolah (2023)
Berdasarkan dari data Gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwa belanja modal pada provinsi di pulau sumatra berfluktuasi pada tahun 2017 – 2021.  Belanja pegawai pada provinsi di pulau sumatra pada tahun 2021 menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan keempat tahun lainnya.  Tahun  2021  belanja  pegawai  di  pulau  sumatra  mencapai  angka  sebesar  Rp 2.000.000.000 dan pada tahun 2018, 2019  dan 2020 mencapai angka sebesar  Rp 1.800.000.000. Sedangkan  tahun  yang  memiliki  belanja  pegawai  terendah  di  tahun  2017  yaitu  sebesar  Rp 1.600.000.000.  Belanja  Barang  dan  Jasa  pada  provinsi  di  pulau  sumatra  pada  tahun  2021 menduduki  posisi  tertinggi  jika  dibandingkan  dengan  keempat  tahun  lainnya.  Tahun  2021 belanja barang dan jasa di pulau sumatra mencapai angka sebesar Rp 1.800.000.000 dan pada tahun 2018, 2019  dan 2020 mencapai angka sebesar  Rp 1.600.000.000. Sedangkan tahun yang memiliki belanja barang dan jasa terendah di tahun 2017 yaitu sebesar Rp 1.400.000.000.
Belanja Modal pada provinsi di pulau sumatra pada tahun 2021 menduduki posisi tertinggi jika dibandingkan dengan keempat tahun lainnya. Tahun 2021 belanja modal di pulau sumatra mencapai angka sebesar Rp 2.000.000.000 dan pada tahun 2020 mencapai angka sebesar Rp 1.800.000.000.  Sedangkan  tahun  2018 – 2019  sebesar  Rp  1.600.000.000,  dan  yang  memiliki belanja  modal  paling  rendah  di  tahun  2017  yaitu  sebesar  Rp  1.400.000.000.  Belanja  Tidak Terduga  pada  provinsi  di  pulau  sumatra  pada  tahun  2020  menduduki  posisi  tertinggi  jika dibandingkan  dengan  keempat  tahun  lainnya.  Tahun  2020  Belanja  tidak  terduga  di  pulau sumatra mencapai angka Rp 800.000.000 dan pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2021 menurun drastis Belanja Tidak terduga yaitu sebesar Rp 600.000.
Isu tentang belanja modal merupakan salah satu isu yang mendapat perhatian khusus oleh pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah.  Kondisi  pandemi  memaksa pemerintah untuk melakukan penghematan yang memangkas pagu belanja pemerintah dengan jumlah  yang  cukup  signifikan.  Salah  satu  instrumen  kebijakan  fiskal  dalam  mempengaruhi perekonomian  adalah  melalui  sektor  pengeluaran  pemerintah.  Pengeluaran  pemerintah tersebut  bertujuan  untuk  menyediakan  barang  dan  jasa,  serta  memenuhi  kebutuhan  dasar masyarakat  yang  tidak  dapat  disediakan  oleh  pihak  swasta.  Dalam  penelitiannya  mengenai hubungan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Belanja  Modal  di  Kabupaten  Aceh  Tenggara bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  memiliki pengaruh  terhadap  Belanja  Modal  (Odilian  dan  Juliansyah,  2019).    dalam penelitian  lainnya bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh signifikan pada Belanja Modal, Dana Alokasi Umum  memiliki  pengaruh  negatif  pada  Belanja Modal,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  memiliki pengaruh positif pada Belanja Modal (Zais, 2017).
Penelitian ini memiliki beda dari penelitian sebelumnya yang dimana pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal dan memiliki perbedaan objek yang dimana penelitian ini menggunakan objek Belanja Modal Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Pulau Sumatra.
Dengan adanya pernyataan diatas, penulis akan melakukan pertimbangan dengan tinjauan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang faktor- faktor  yang memengaruhi belanja modal di Provinsi Sumatra Selatan. Dengan pertimbangan sebelumnya,  maka  peneliti melanjutkan  penelitian  dengan  judul “ Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatra ” .

## METODE
Pada Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Provinsi di Pulau Sumatra Periode 2017 – 2021 dengan menggunakan laporan realisasi APBD yang diambil situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah https://djpk.kemenkeu.go.id. Penelitian ini dilakukan pada  Juni 2023 hingga  selesai. Populasi dalam  riset  ini  yaitu  seluruh  provinsi  di  pulau  sumatra  yang  terdiri  dari  10  provinsi  dengan periode 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Sehingga jumlah populasi pada penelitian ini 50 (10 pemerintah provinsi × 5 tahun). Pada penelitian ini penulis menjadikan seluruh anggota populasi penelitian sebagai sampel, karena penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh. Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 10 provinsi di pulau sumatra pada tahun 2017 sampai dengan 2021 yang berjumlah 50 data.
Tabel 1. Sampel Penelitian
No Nama Provinsi 1 Provinsi Aceh 2 Provinsi Sumatra Utara 3 Provinsi Sumatra Barat 4 Provinsi Riau 5 Provinsi Kepulauan Riau 6 Provinsi Jambi 7 Provinsi Bengkulu
8 Provinsi Sumatra Selatan 9 Provinsi Bangka Belitung

## 10 Provinsi Lampung
Teknik  analisis  merupakan  suatu teknik  atau  prosedur  yang  digunakan untuk menguji hipotesis  penelitian.  Pengujian  yang  digunakan  di  dalam  metode  ini  dapat berupa  analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

## Hipotesis
HI :   Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatra.
H2  :  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  Belanja  Modal  Pada Provinsi di Pulau Sumatra.
H3 : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatra.
H4 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatra.
H5  :    Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Sisa  Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Berpengaruh Secara Simulta Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi di Pulau Sumatra.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Regresi Linier Berganda
Untuk  mengukur  kekuatan  hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih  dan  untuk menunjukkan  arah  hubungan  antara  variabel  dependen  dengan  variabel  independen  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  regresi  lenier  berganda  (Ghozali,  2018:  96).Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah belanja modal dan yang menjadi variabel independen  adalah  pendapatan  asli  daerah  (PAD),  dana  alokasi  umum  (DAU),  dana  alokasi khusus (DAK), dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS 29, 2023
Dari hasil analisis regresi pada tabel 2. diperoleh model regresi sebagai berikut: Y = 499574.789 + 1.272 PAD + 0,070 DAU + 0,040 DAK + 0,470 SLPA + e Persamaan regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Konstanta  sebesar  499574.789  menyatakan  bahwa  jika  variabel  independen  dianggap konstan (PAD = 0, DAU=0, DAK=0, SILPA= 0,) maka belanja modal tiap daerah sebesar 499574.789.
2. Koefisien  regresi  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  senilai  1.272  berarti  bahwa  setiap peningkatan nilai PAD sebesar 1% maka nilai belanja modal akan meningkat sebesar 1,284 % dengan mengasumsikan variabel lain konstan.
3. Koefisien  regresi  dana  alokasi  umum  (DAU)  senilai  0,070  menyatakan  bahwa  setiap peningkatan nilai DAU sebesar 1% maka nilai belanja modal akan ikut meningkat sebesar 70,7% dengan mengasumsikan bahwa variabel lain konstan.
4. Koefisien  regresi  dana  alokasi  khusus  (DAK)  senilai  0,040  menyatakan  bahwa  setiap peningkatan nilai DAK sebesar 1% maka nilai belanja modal akan ikut meningkat sebesar 40,4%
5. Koefisien regresi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) senilai 0,470 menyatakan bahwa setiap peningkatan nilai SILPA sebesar 1% maka nilai belanja modal akan ikut meningkat sebesar 47,7% dengan mengasumsikan bahwa variabel lain konstan.

## Uji Ketepatan Model

## Uji F
Uji F pada penelitian ini digunakan untuk mengukur ketepatan model fungsi dari regresi sampel. Sehingga penelitian ini menggunakan uji Goodness of fit dengan melihat nilai statistik dari uji F (Ghozali, 2018: 98).
Tabel 3.Hasil Uji F
Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS 29, 2023
Dari tabel  3 didapat nilai  signifikansi 0,001. Karena  nilai  signifikansi kurang  dari 0,05 maka model regresi layak atau dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal.
Uji Koefisien Determinasi ( R 2 )
Untuk  melihat  seberapa  jauh  kemampuan  model  dapat  menerangkan  variasi  variable dependen yaitu dengan menguji koefisien determinasinya ( 𝑅 2) (Ghozali, 2018: 97).
Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( R 2 )
Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS 29, 2023
Dari tabel 4. didapat nilai R Square sebesar 0,530 atau 53,0%. Hal ini berarti keempat variabel independen yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), dan Belanja modal (BM) memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel dependen sebesar 53,0%. Dan sisanya 0,47% (100% - 53,0%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.
Uji Hipotesis
Uji  T  digunakan  untuk  menunjukkan  seberapa  jauh  kemampuan  setiap  variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018:98). Jika nilai signifikansi lebih kecil  dari  0,05  dan  nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih  besar  dari  nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka  hipotesis  diterima,  yang menunjukkan bahwa variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018:99).
Tabel 5. Hasil Uji T Hipotesis
Sumber: Data Sekunder yang diolah SPSS 29, 2023
Berdasarkan tabel 4.10 menunjukan bahwa:
1. Nilai t hitung  dari variable pendapatan  asli daerah (PAD) sebesar 4,310 dan nilai t tabel = 1,9755. Nilai 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > t tabel dengan tingkat signifikansi 0,001 < α (0,05), maka H 1 diterima. Hal ini berarti variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.
2. Nilai t hitung dari variable Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 280 dan nilai t tabel = 1,9755. Nilai 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > t tabel dengan tingkat signifikansi 0,781 < α (0,05), maka H 1 diterima. Hal ini berarti variabel dana alokasi umum daerah tidak mempengaruhi terhadap belanja modal. 3. Nilai t hitung dari variable Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 398 dan nilai 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,9755. Nilai t hitung > t tabel dengan tingkat signifikansi 0,693 < α (0,05), maka H 1 diterima. Hal ini berarti variabel dana alokasi khusus daerah tidak mempengaruhi terhadap belanja modal.
4. Nilai t hitung dari variable Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 3,124 dan nilai
t tabel = 1,9755. Nilai t hitung > t tabel dengan tingkat signifikansi 0,003 < α (0,05), maka H 1 diterima.  Hal  ini  berarti  variabel  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  daerah  berpengaruh terhadap belanja modal.

## Pembahasan dan Analisis Data
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal
Pendapatan asli daerah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal pada provinsi  di  pulau  sumatra.  Pendapatan  asli  daerah  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Pendapatan  asli  daerah  bersumber  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil
pegelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (UU No. 33 Tahun 2004).
provinsi yang memiliki nilai pendapatan asli daerah paling tinggi pada tahun 2021 adalah Provinsi  Sumatra  Utara  yaitu  senilai  Rp  6.402.714.086.507,00  belanja  modal  Rp 1.606.219.507.432,00. Dan pemerintah provinsi dengan nilai PAD paling rendah yaitu Sumatra Barat  dengan  PAD  senilai  Rp  2.965.115.860,00  memiliki  nilai  belanja  modal  senilai  Rp 204.451.315.164,00.
Hal tersebut berarti peningkatan pendapatan asli daerah akan diikuti pula peningkatan dari belanja modal pada provinsi pulau sumatra tahun 2017 hingga 2021. Begitu pula sebaliknya penurunan  pendapatan  asli  daerah  akan  diikuti  pula  penurunan  nilai  belanja  modal  pada provinsi pulau sumatra tahun 2017 hingga 2021.
Dapat disimpulkan bahwa Jika suatu daerah memiliki pendapatan tinggi yang berasal dari  kemampuan  pengembangan  daerahnya,  daerah  tersebut  memiliki  kesempatan  besar menggunakan dana tersebut untuk keperluan masyarakat di daerah tersebut dan terhindar dari adanya kepentingan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Kasdy, dan Nardisyah, 2018).
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana, Masitoh, dan  Dewi  (2020)  dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Malau  dan  Pulungan  (2019)  yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal
Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004, jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN, DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal yang dimaksud adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan alokasi dasar yaitu dihitung berdasarkan jumlah Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (Wahyuni dan Rosmida, 2018). Provinsi yang memiliki nilai dana alokasi umum paling tinggi  pada  tahun  2019  adalah  Provinsi  Sumatra  Utara  yaitu  senilai  Rp  2.713.750.553.000,00 dengan belanja modal Rp 1.249.600.483.637,00. Dan provinsi dengan nilai DAU paling rendah yaitu Provinsi Bangka Belitung dengan DAU senilai Rp 1.018.435.174.809,00 memiliki nilai belanja modal senilai Rp 315.397.833.095,00.
Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dana alokasi umum maka belanja modal akan ikut serta meningkat pada provinsi di pulau sumatra tahun 2017 hingga 2021. Begitu pula sebaliknya
ketika dana alokasi  umum menurun, nilai  belanja modal akan ikut serta  turun pada  provinsi pulau sumatra tahun 2017 hingga 2021.
Hal  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  dari  (Pratiwi,  dkk,  2017),  (Rahmawati  dan Tjahjono, 2018), dan (Setyarini & Rustiyaningsih, 2021) menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.
Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal
Pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  Daerah  tertentu  dengan  tujuan  untuk membantu mendanai kegiatan  khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan  Daerah.  Dana  Alokasi  Khusus  dialokasikan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan  daerah, kegiatan khusus tersebut  sesuai dengan fungsi yang telah  ditetapkan  oleh  APBN. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana  Pendamping  sekurang-kurangnya  10%  dari  nilai  DAK  yang  diterima  untuk  mendanai kegiatan fisik, dana tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun berjalan. Menurut UU No 33 Tahun 2004, pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi: kriteria umum, kriteria khusus, kriteria teknis.
Pemanfaatan DAK diarahkan pada sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (investasi  pembangunan,  pengadaan,  peningkatan,  perbaikan  sarana  dan  prasarana  fisik pelayanan  publik  dengan  umur  ekonomis  jangka  panjang).  Dengan  adanya  arahan  tentang pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang telah direalisasikan dalam alokasi belanja modal.
provinsi yang memiliki nilai dana alokasi khusus paling tinggi pada tahun 2020 adalah Provinsi Riau yaitu senilai Rp  2.000.906.541.174,00 ,00 dengan belanja modal Rp 919.245.593.570,00. Dan provinsi dengan nilai DAK paling rendah yaitu Provinsi Sumatra Selatan dengan DAK senilai Rp 13.543.126.921,00 memiliki nilai belanja modal senilai Rp 1.607.608.175.981,00.
Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dana alokasi khusus maka belanja modal akan ikut serta meningkat pada provinsi di pulau sumatra tahun 2017 hingga 2021. Begitu pula sebaliknya ketika dana alokasi khusus menurun, nilai belanja modal akan ikut serta turun pada provinsi pulau sumatra tahun 2017 hingga 2021.
Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal
Sisa lebih pembiayaan anggaran terbukti berpengaruh positif terhadap belanja modal pada provinsi di pulau sumatra. Sisa lebih pembiayaan anggaran merupakan selisih lebih dari realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran  dalam  satu  periode  akuntansi  (Maulana, Masitoh, Dewi, 2020).
provinsi yang memiliki nilai sisa lebih pembiayaan anggaran paling tinggi pada tahun 2020 adalah Provinsi Jambi yaitu senilai Rp 420.323.429.670,45 ,00 dengan belanja modal Rp 642.695.707.788,00. Dan provinsi dengan nilai SILPA paling rendah yaitu Provinsi Jambi dengan SILPA senilai Rp 6.347.368.000,00 memiliki nilai belanja modal senilai Rp 27.703.514.027,00.
Hal  ini  berarti  bahwa  semakin  tinggi  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  maka  belanja modal akan ikut serta meningkat pada provinsi di pulau sumatra tahun 2017 hingga 2021. Begitu pula sebaliknya ketika sisa lebih pembiayaan anggaran menurun, nilai belanja modal akan ikut serta turun pada provinsi pulau sumatra tahun 2017 hingga 2021.
Dalam penyusunan APBD angka SILPA harus nol karena penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang ada, namun jika masih terdapat defisit anggaran positif atau  masih  terdapat  sisa  dari  pembiayaan  netto,  dana  tersebut  harus  dialokasikan  untuk menunjang program-program pembangunan yang ada di daerah (DJPK).
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Maulana, Masitoh, dan  Dewi  (2020)  dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sari,  Kepramareni,  dan  Novitasari (2017).yang  menyatakan  bahwa  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap belanja modal.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi belanja modal pada provinsi di pulau sumatra periode 2017 – 2021 dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di pulau sumatra. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di pulau sumatra. Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi di pulau sumatra. Sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal  pada provinsi di pulau sumatra.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  belanja  modal.  Sehingga  tidak  bisa  digunakan  dalam memprediksi  belanja  modal.  Hasil  penelitian  menunjukan  dana  alokasi  umum  secara  parsial berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  belanja modal. Sehingga bisa digunakan dalam memprediksi belanja modal. Hasil penelitian menunjukan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  belanja modal. Sehingga bisa digunakan dalam memprediksi  belanja  modal.  Hasil  penelitian  menunjukan  sisa  lebih  pembiayaan  anggaran secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Sehingga tidak bisa digunakan dalam memprediksi belanja modal.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  2012 Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Penerbit  Salemba Empat. Jakarta
Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta Budi, Purnomo S. 2009. Obligasi Daerah. Bandung: Alfabeta.
Baldric Siregar. 2015. Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual). Edisi Pertama. Yogyakarta:Unit Penerbitan dan Pencetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
Farel, Rully. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal di Kabupaten Bogor. Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi"  4.2 (2015)
Gani, Irawan, dan Siti Amalia, 2015, ALAT ANALISIS DATA – Aplikasi Statistik Untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial, Edisi 1, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
Iswari, M., & Nurhastuti. (2018). Anatomi, Fisiologi Dan Genetika. Padang: UNP spress padang. Kusuma,  H.  (2016). “ Desentralisasi  Fiskal  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia. ” Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, 9(1), 1 – 11
Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta, Bandung.
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara      Pemerintah Pusat dan Daerah.
Utami, S. D. B., & Rihardjo, I. B. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG    MEMPENGARUHI BELANJA MODAL. JURNAL ILMU DAN RISET AKUNTANSI (JIRA), 10(4).
Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja  Sektor Publik Edisi 3. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan
Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Nuarisa,  Sheila  Ardhian. "Pengaruh  PAD,  DAU  dan  DAK  terhadap  pengalokasian  anggaran belanja modal." Accounting Analysis Journal" 2.1 (2013).
Nazaruddin,  Ietje.,Agus  Tri  Basuki.  (2017). Analisis  Statistik  Dengan  SPSS.  Yogyakarta:  Danisa Media.
Purba, Dace, Darwin Damanik, and Elidawaty Purba. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Simalungun." Jurnal Ekuilnomi 3.2 (2021): 115-126.
Kusnandar dan Dodik Siswantoro. (2016). Pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Jurnal dan Prosiding SNA-Simposium Nasional Akuntansi. Vol. 15.
Zais, Gogor Mustawa. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumatra Selatan." Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis 2.1 (2018): 140-147. Kurniawansyah,  Deddy,  Sigit  .K.  dan  Firdaus  A.R.  (2018).  Teori  agency  dalam  pemikiran organisasi; pendekatan positivist dan principle-agen. JRABA (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga). Vol. 3, No. 2, 435-446.
Nurlis.  (2016).  The  factors  affecting  of  the  capital  expenditure  allocation  case:  The  Local Government of Indonesia. Research Journal of Finance and Accounting. Vol. 7, No. 1, 107- 113.
Rahmayati, Anim. (2019). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Gerbang Media.
Sugiyono. (2017). Statistika untuk penelitian. Bandung: Alfabeta.
Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan. “ Belanja  modal ” .  djpk.kemenkeu.go.id. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-dimaksud-dengan belanja-modal. (Diakses pada Juni 3, 2023
-------------------------. “ SILPA ” .djpk.kemenkeu.go.id.  www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa- yang-dimaksud-dengan-silpa-2. (Diakses pada Juni 11, 2023).
Suganda, T. R. (2018). Event Sudy: Teori dan Pembahasan Reaksi Pasar Modal Indonesia. Malang:

## Seribu Bintang
Hartono, Jogiyanto 2015. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kesepuluh. Yogyakarta:

## BPFE
Hartono,  Jogiyanto.  2017.  Teori  Portofolio  dan  Analisis  Investasi,  Edisi  Kesebelas.Yogyakarta:
Penerbit BPFE Yogyakarta.