Vol. 10, No. 1, Januari 2022, Hlm. 33-42
© Copyright: The Author(s)
https://jurnal.polines.ac.id/index.php/keunis
This is an open access article under the CC BY-SA license

## ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN UMKM DI KOTA PALU

## SYAMSUL
STIE Panca Bhakti Palu syamsulsyahrir@gmail.com
Abstract: This study aims to describe the financial recording and reporting system of micro, small and medium enterprises (MSMEs). This population is 19,197 MSMEs and the research sample is 27 MSMEs in Palu City. Data were obtained through questionnaires and interviews with MSMEs. The data analysis technique used analysis descriptive.  The  results  showed  that  the  majority  of  MSMEs  included  in  the  micro-enterprise  group  had  not recorded and reported financial statements. However, most of the small and medium-sized MSMEs have carried out  financial  recording  and  reporting  both  manually  and  computerized.  Furthermore,  most  MSMEs  have  never attended financial management training, particularly financial recording and reporting. Therefore, MSMEs want training  and  assistance  in  financial  recording  and  reporting  by  the  government  or  other  institutions.  This information is important for the local government and related agencies in the context of counseling and mentoring business management in the future.
Keywords: MSMEs, Accounting Systems, Financial Statements, Financial Accounting Standards
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  sistem  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan  usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Populasi ini adalah sebanyak 19.197 pelaku UMKM dan sampel penelitian sebanyak  27  pelaku  UMKM  di  Kota  Palu.  Data  diperoleh  melalui  kuisioner  dan  wawancara  kepada  pelaku UMKM.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  mayoritas UMKM  yang  termasuk  dalam  kelompok  usaha  mikro  belum  melakukan  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan. Akan  tetapi,  UMKM  yang  berskala  kecil  dan  menengah  sebagian  besar  telah  melakukan  pencatatan  dan pelaporan  keuangan  baik  secara  manual  dan  terkomputerisasi.  Selanjutnya,  sebagian  besar  UMKM  belum pernah mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan, khususnya pencatatan dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu,  pelaku  UMKM  menginginkan  dilakukannya  pelatihan  maupun  pendampingan  pencatatan  dan  pelaporan keuangan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya. Informasi ini penting bagi pihak pemerintah daerah dan instansi terkait dalam rangka penyuluhan dan pendampingan pengelolaan usaha di masa mendatang.
Kata kunci: UMKM, Sistem Akuntansi, Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan

## PENDAHULUAN
Usaha  mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM),  memegang  peran  strategis  dalam  peningkatan perekonomian  dan  kesejahteraan  di  Indonesia.  Kontribusi  UMKM  sangat  berarti  terhadap produk domestk  bruto (PDB),  dan  meningkatkan  peluang  kerja  sehingga  mereduksi  tingkat  pengangguran (Savitri & Saifudin, 2018). Oleh karena itu, eksistensi dan pengembangan UMKM perlu dipertahankan. Salah  satunya  melalui  peningkatan  keahlian  pelaku  UMKM  dalam  mengelola  usahanya,  khususnya dalam bidang keuangan. Siagian & Indra (2019) mengungkapkan bahwa pelaku UMKM tidak luput dari berbagai  persoalan  dan  tantangan  yang  dihadapi,  diantaranya  dalam  hal  pengelolaan  keuangan, utamanya  dari  segi  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan  usaha.  Padahal,  menurut  Kurniwati  et  al. (2012) pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor utama penyebab keberhasilan UMKM.
Pencatatan  dan  pelaporan  keuangan  sangat  bermanfaat  sebagai  sumber  informasi  dalam pengambilan keputusan suatu bisnis dalam rangka pengembangan  dan kesuksesan UMKM (Kurniwati
et al., 2012). Akan tetapi, sampai saat ini sebagian besar pelaku UMKM belum menerapkan pencatatan dan  pelaporan  keuangan  berdasarkan  siklus  akuntansi,  yang  dimulai  dari  penyediaan  bukti  transaksi sampai  dengan  terbitnya  laporan  keuangan,  dan  tidak  sejalan  dengan  standar  akuntansi  yang  telah ditetapkan. Argumen ini tercermin dari temuan penelitian terdahulu. Misalnya, penelitian Ramdani et al. (2018)  yang  bertujuan  menelusuri  permasalahan  pencatatan  laporan  keuangan  berbasis  SAK  ETAP pada  UMKM  Warkop  di  Kota  Makassar.  Temuan  mereka  mengindikasikan  bahwa  pencatatan  dan penyusunan laporan keuangan yang disusun pengelola UMKM Warkop, hanya sebatas laporan bisnis sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan mereka saja. Kemudian, Savitri & Saifudin (2018) meneliti tentang  bagaimana  praktik  pencatatan  akuntansi  dan  persepsi  pemilik  UMKM  terhadap  pencatatan akuntansi. Hasilnya, menunjukkan bahwa UMKM MR. Pelagi Semarang, yang menjadi subjek penelitian mereka  ternyata  belum  maksimal  dalam  menerapkan  sistem  pencatatan  akuntansi,  karena  pemilik berpendapat bahwa akuntansi merupakan masalah yang rumit. Selanjutnya, penelitian Siagian & Indra (2019)  bertujuan  mengetahui  pengetahuan  akuntansi  pelaku  UMKM.  Hasil  analisis  mengindikasikan bahwa  pelaku  usaha  mikro  telah  menyusun  laporan  keuangan  atau  catatan  pembukuan  meskipun terbilang  sederhana.  Selain  itu,  mereka  juga  menginformasikan  bahwa  pengelola  UMKM  masih kesulitan  untuk  membuat  laporan  keuangan  sebagaimana  mestinya.  Terakhir,  penelitian  Suryani  & Subardjo  (2020)  dengan  desain  penelitian  kualitatif  melalui  pendekatan  deskriptif  dan  interpretatif. Hasilnya, menunjukkan bahwa seluruh informan penelitian telah melakukan pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, tetapi masih sangat sederhana dan didasarkan pada pemahaman tiap pelaku UMKM. Sejatinya, dengan pencatatan dan pelaporan keuangan yang memadai, UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit yaitu laporan keuangan, menilai kinerja, menganalisis posisi keuangan, dan mengetahui jumlah pajak (Warsono & Darmawan, 2010).
Beberapa penelitian yang ada, lihat Salmiah et al. (2018), Savitri & Saifudin (2018), Ramdani et al. (2018)   Siagian & Indra (2019), Suryani & Subardjo (2020) belum mengungkapkan secara utuh setiap tahapan  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan,  dengan  kata  lain  penelitian  tersebut  dalam  mengkaji pengelolaan  keuangan  UMKM  belum  sesuai  dengan  siklus  akuntansi.  Padahal,  informasi  tentang  itu sangat  bermanfaat  dalam  menyampaikan  sampai  sejauhmana  praktik  pencatatan  dan  pelaporan keuangan dilakukan oleh pelaku UMKM. Informasi ini penting untuk diketahui sebagai bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini hadir dalam rangka memberikan gambaran secara utuh dari setiap tahapan pencatatan dan  pelaporan  keuangan  UMKM  berdasarkan  siklus  akuntansi,  mulai  dari  bukti  transaksi  hingga penyusunan laporan keuangan. Secara khusus, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pencatatan dan  pelaporan  UMKM  di  Kota  Palu?  Dengan  mengetahui  jawaban  atas  pertanyaan  penelitian  ini, diharapkan  dapat  dijadikan  rujukan  oleh  Pemerintah  Kota  Palu  dan  dinas  terkait,  maupun  lembaga lainnya dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan UMKM di Kota Palu, ditinjau dari segi pencatatan dan pelaporan keuangan.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), disebutkan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriterianya yaitu jumlah kekayaan bersih yang dimiliki lebih  kecil  dari  atau  sama  dengan  Rp50.000.000,00  dengan  total  penjualan  tahunan  tidak  lebih  dari Rp300.000.000,00.  Usaha  kecil  adalah  usaha  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh perseorangan  atau  badan  usaha  bukan  merupakan  anak  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai, atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau  besar  yang memenuhi  kriteria  usaha  kecil.  Kriterianya,  yaitu  mempunyai  kekayaan  bersih  diatas  dari Rp50.000.000,00 sampai batas paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat  usaha,  dan  mendapatkan  omzet  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp300.000.000,00  sampai
dengan  paling  banyak  Rp2.500.000.000,00.  Kemudian,  usaha  menengah  adalah  usaha  ekonomi produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau  hasil  penjualan  tahunan.  Kriteria  usaha  menengah,  yaitu  kekayaan  bersih  lebih  besar  dari Rp500.000.000,00  sampai  dengan  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00  tidak  termasuk  tanah  dan bangunan tempat usaha, dan omzet penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai paling banyak  Rp50.000.000.000,00.  Intinya,  UMKM  adalah  aktivitas  bisnis  yang  dibentuk  oleh  masyarakat, baik  berupa  usaha  perorangan  maupun  badan  usaha  (Farida,  2016)  yang  memenuhi  kriteria  UMKM yang ditetapkan oleh pemerintah.
Menurut  Jusup  (2016:4)  akuntansi  adalah  sistem  informasi  yang  mengukur  aktivitas  bisnis mengolah data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Lebih lanjut, Jusup (2016:5) mendefinisikan akuntansi dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pemakai jasa  akuntansi,  dan  dari  sudut  proses  kegiatannya.  Dilihat  dari  sudut  pemakainya,  akuntansi  adalah sebagai  suatu  disiplin  yang  menyediakan  informasi  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kegiatan secara  efisien  dan  mengevaluasi  kegiatan-kegiatan  suatu  entitas.  Sementara  itu,  dari  sudut kegiatannya, akuntansi adalah sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu entitas. Intinya, akuntansi adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan aktivitas keuangan perusahan kepada pemangku kepentingan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Selanjutnya, siklus akuntansi adalah tahapan kegiatan dalam proses pencatatan dan pelaporan akuntansi, berawal dari terjadinya transaksi hingga terbitnya laporan  keuangan.  Menurut  Soemarso  (2004:110)  siklus  akuntansi  dimulai  dari  transaksi  dan  bukti transaksi,  jurnal,  buku  besar,  daftar  saldo,  kertas  kerja  dan  jurnal  penyesuaian,  laporan  keuangan, jurnal penutup, daftar saldo penutup, jurnal pembalik. Secara umum terdapat lima laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan  keuangan  (CaLK).  Kelima  laporan  tersebut,  masing-masing  mempunyai  fungsi  menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi bisnis suatu usaha (Kurniwati et al., 2012).
Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (SAK  ETAP).  Standar  ini merupakan  pedoman  bagi  entitas  yang  tidak  memiliki  akuntabilitas  publik  signifikan  dan  tidak menerbitkan  laporan  keuangan  untuk  tujuan  umum  bagi  pengguna  eksternal.  Dengan  adanya  SAK ETAP,  usaha  kecil  dan  menengah  dapat  menyusun  sendiri  laporan  keuangan  dan  laporan  tersebut diaudit dan memperoleh opini audit. Sehingga, laporan tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha (Martani et al., 2012). Pada intinya, SAK ETAP ini  disusun,  bertujuan  untuk  menciptakan  fleksibilitas  dalam  implementasinya  dan  memberikan kemudahan  akses  ETAP  kepada  sumber  pendanaan  dari  perbankan  (Hetika  &  Mahmudah,  2017). Adapun jenis laporan keuangan menurut SAK ETAP terdiri dari Laporan Neraca, Laba Rugi, Perubahan Modal,  Arus  Kas,  dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK).  Selanjutnya,  standar  Entitas  Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM) merupakan pedoman untuk entitas yang lebih dikhususkan bagi pemilik usaha  yang  telah  memenuhi  kriteria  sesuai  dengan  Undang  Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  Menurut  Suryani  &  Subardjo  (2020)  standar  EMKM ditetapkan  sebagai  bentuk  penyederhanaan  dari  SAK  ETAP,  namun  laporan  keuangannya  tetap memenuhi kebutuhan yang diharapkan pelaku bisnis. Meskipun, bentuknya penyederhanaan, standar ini  diharapkan  mengurangi  anggapan negative pelaku  usaha  bahwa  pencatatan  dan  pelaporan keuangan dalam akuntansi itu merupakan aktivitas yang sulit. Penyajian laporan keuangan berdasarkan pada SAK EMKM, hanya terdapat tiga laporan keuangan yang harus dipersiapkan oleh entitas, yaitu Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif,  dimaksudkan  untuk menjelaskan tentang pencatatan dan pelaporan keuangan UMKM. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara  dan  kuisioner.  Populasi  penelitian  berjumlah  19.197  Pelaku  UMKM  di  Kota  Palu.  Data tersebut, di peroleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu Tahun 2020. Teknik penetapan sampel menggunakan  rumus  slovin  dengan  tingkat  kesalahan  15  persen,  sehingga  sampel  penelitian  ini sebanyak  44  pelaku  UMKM.  Akan  tetapi,  terdapat  beberapa  kuisioner  yang  dibagikan  tidak  diisi lengkap, sehingga tersisa 27 kuisioner yang dapat diolah. Pada penelitian ini pencatatan dan pelaporan keuangan  didefinisikan  sebagai  sebuah  sistem  pengelolaan  keuangan  UMKM  dimulai  dari  bukti transaksi  sampai  dengan  penyusunan  laporan  keuangan.  Adapun  dimensi  dan  indikatornya  dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 1. Dimensi dan Indikator Objek Penelitian
Dimensi Indikator - Transaksi
- Bukti Transaksi - Jurnal - Penjualan (Pendapatan) Kredit - Penjualan (Pendapatan) Tunai - Pembelian Kredit - Pembelian Tunai - Penerimaan Uang (Kas Masuk) - Pengeluaran Uang (Kas Keluar)
- Buku Besar
- Kas
- Piutang - Persediaan - Pelengkapan - Aset Tetap - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Utang - Modal - Prive - Penjualan (Pendapatan) - Pembelian - Beban-Beban - Neraca Saldo - Neraca Saldo - Jurnal Penyesuaian - Jurnal Penyesuaian - Kertas Kerja
- Kertas Kerja
- Laporan Keuangan
- Laporan Laba Rugi
- Laporan Perubahan Modal
- Laporan Neraca - Laporan Arus Kas - Catatan Atas Laporan Keuangan - Jurnal Penutup - Jurnal Penutup - Neraca Saldo Setelah Penutupan - Neraca Saldo Setelah Penutupan
Sumber: diolah dari berbagai literature (2021)
Secara  khusus,  pengukuran  unit  analisis  (objek  penelitian)  menggunakan  skor  dikotomi.  Setiap item  pertanyaan  pada  kuisioner  yang  dijawab  “Ya”  oleh  responden  diberi  nilai  1,  dan  untuk  item pertanyaan yang dijawab “Tidak” diberi nilai 0. Selanjutnya, dihitung jumlah responden yang menjawab “Ya”  dan  jumlah  responden  yang  menjawab  “Tidak”  dari  setiap  item  pertanyaan.  Kemudian,  data tersebut  diolah  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif  dan  diberikan  penjelasan  tambahan  melalui hasil wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pada tabel 2, dapat dijelaskan bahwa pelaku UMKM yang terlibat dalam penelitian ini, mayoritas  UMKM  yang  berbentuk  perseorangan,  yaitu  sebanyak  81,48  persen.  Kemudian,  UMKM tersebut sebagian besar berjenis usaha dagang yaitu sebanyak 70,37 persen.
Tabel 2. Deskripsi Bentuk, dan Jenis Usaha Responden Bentuk Usaha Jumlah % Jenis Usaha Jumlah % Perseorangan 22 81,48  Jasa 6 22,22 CV 3 11,11  Dagang 19 70,37 PT 2 7,41 Manufaktur 2 7,41 Total 27 100 Total 27 100
Sumber: Data primer diolah (2021)
Kemudian, tabel 3 juga terlihat bahwa responden atau pengelola UMKM yang terlibat dalam survei ini  adalah  sebagian  berjenis  kelamin  laki-laki  sebesar  59,26  persen,  dan  memiliki  tingkat  pendidikan mayoritas sarjana yaitu 40,74 persen.
Tabel 3. Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
Jenis Kelamin Jumlah % Tingkat Pendidikan Jumlah % Laki-Laki 16 59,26 SD 1 3,70 Perempuan 11 40,74 SMP 5 18,52 SMA 10 37,04 Sarjana 11 40,74 Total 27 100 Total 27 100
Sumber: Data primer diolah (2021)
Selanjutnya,  pada  tabel  4  dapat  disampaikan  bahwa  transaksi  yang  paling  sering  dicatat  oleh pelaku UMKM adalah transaksi penjualan saja, baik secara tunai maupun kredit. Pencatatan keuangan khususnya  pada  UMKM  yang  berskala  mikro,  pencatatan  yang  dilakukan  sebatas  mencatat  jumlah barang yang dijual, itupun tidak semua transanski dicatat seperti itu, dengan istilah lain kadang-kadang mereka  melakukan  pencatatan.  Kondisi  ini,  diperjelas  dari  hasil  wawancara  pelaku  usaha,  sebagai berikut.
“.…usaha  ini  pencatatan  tidak  dilakukan  secara  detail,  hanya  seadanya  saja.  Untuk  mengetahui berapa pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya.…” (I Melda Candra Pemilik Joyful Bakery) “.…untuk  mengetahui  pengeluaran  dan  pemasukan.…”  (Serni  Dewangga  Pemilik  Warung  Morut Sederhana)
“.…kurangnya pengetahuan dalam pembuatan pencatatan jadi catat yang seperlunya seperti hasil- hasil  penjualan  per  hari  lalu  diakumulasikan  di  akhir  bulan  ya  begitu  saja  pencatatannya.…”  (Mukli Pemilik Somai Mujur).

## Tabel 4. Pencatatan Transaksi UMKM
No. Transaksi yang Dicatat dalam Jurnal UMKM Jumlah Mencatat Tidak Mencatat UMKM Jumlah % Jumlah % Total  % 1  Penjualan (Pendapatan) Kredit 12 44,44 15 55,56 27 100 2  Penjualan (Pendapatan) Tunai 12 44,44 15 55,56 27 100 3  Pembelian Kredit 6 22,22 21 77,78 27 100 4  Pembelian Tunai 6 22,22 21 77,78 27 100 5  Penerimaan Uang (Kas Masuk) 4 14,81 23 85,19 27 100 6  Pengeluaran Uang (Kas Keluar) 6 22,22 21 77,78 27 100
Sumber: Data primer diolah (2021) Selain  itu,  hasil  survei  ini  menunjukkan  bahwa  pelaku  UMKM  melakukan  pencatatan  keuangan semata-mata hanya bertujuan mengetahui jumlah pemasukan dan pengeluaran. Hasil ini sesuai dengan temuan  Ramdani  et  al.  (2018)  yang  menginformasikan  bahwa  komponen  yang  dilaporkan  oleh pengelola UMKM, lebih dominan hanya sebatas pencatatan kas masuk dan kas keluar.
Tabel 5. Penyusunan Buku Besar UMKM No. Menyusun Buku Besar UMKM Jumlah Membuat Tidak Membuat UMKM Jumlah % Jumlah % Total  % 1  Kas 11 40,74 16 59,26 27 100 2  Piutang 9 33,33 18 66,67 27 100 3  Persediaan 12 44,44 15 55,56 27 100 4  Pelengkapan 7 25,93 20 74,07 27 100 5  Aset Tetap 9 33,33 18 66,67 27 100 6  Ak. Penyusutan Aset Tetap 4 14,81 23 85,19 27 100 7  Utang 11 40,74 16 59,26 27 100 8  Modal 9 33,33 18 66,67 27 100 9  Prive 5 18,52 22 81,48 27 100 10  Penjualan (Pendapatan) 15 55,56 12 44,44 27 100 11  Pembelian 15 55,56 12 44,44 27 100 12  Beban-Beban 12 44,44 15 55,56 27 100
Sumber: Data primer diolah (2021)
Pada tabel 5, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak menyusun buku besar dalam pengelolaan keuangan usaha mereka. Selain itu, terlihat bahwa pelaku UMKM yang menyusun buku besar penjualan dan pembelian masing-masing sebesar 55,56 persen. Setelah itu, pelaku UMKM yang menyusun buku besar beban-beban dan persediaan masing sebesar 44,44 persen, penyusunan buku  besar  kas  dan  utang  hanya  sebesar  40,74  persen  dari  seluruh  pelaku  UMKM  yang  diteliti. Sementara itu, juga terekam kurang dari 40 persen pelaku UMKM yang menyusun buku besar lainnya. Fakta  ini,  menunjukkan  bahwa  mayoritas  pelaku  UMKM  hanya  menyusun  buku  besar  penjualan, pembelian,  beban,  persediaan,  kas  dan  utang  sebagai  laporan  dari  pengelolaan  keuangan  usaha mereka. Hasil wawancara dengan pelaku usaha juga membuktikan kondisi tersebut.
“….secara  rinci  sampai  pembuatan  neraca  dan  buku  besar  saya  tidak  paham,  apalagi  bagi  saya yang tidak mempunyai dasar dibidang itu….” (Patina Pemilik Bakery Kue Tradisonal)
“….pencatatan atau pembukuan yang perlu dilakukan hanyalah berupa pembelian bahan baku yang digunakan setiap harinya, seperti sabun bubuk dan sampo motor. Dan juga pencatatan keuangan yang masuk setiap harinya….” (Agung Hirawan Pemilik Cuci Motor Swaha).
Pada  tabel  6,  terlihat  bahwa  hanya  beberapa  pelaku  UMKM  yang  menyusun  laporan  keuangan berupa  laporan  laba  rugi  dan  perubahan  modal,  yaitu  sekitar  25  persen  dari  seluruh  UMKM  yang ditelusuri.  Sementara  itu,  pelaku  UMKM  yang  menyusun  laporan  neraca,  arus  kas,  dan  catatan  atas laporan  keuangan  kurang  dari  25  persen.  Angka  ini,  menunjukkan  bahwa  mayoritas  pelaku  UMKM belum  menyusun  laporan  keuangan  atas  usaha  yang  mereka  jalankan.  Kemudian,  berdasarkan penelusuran ditemukan bahwa pelaku UMKM yang menyusun laporan keuangan adalah UMKM yang tergolong dalam bentuk usaha CV dan PT dengan kategori usaha kecil dan menengah.
Tabel 6. Penyusunan Laporan Keuangan UMKM
No. Menyusun Laporan Keuangan UMKM Jumlah Menyusun Tidak Menyusun UMKM Jumlah % Jumlah % Total  % 1  Laporan Laba Rugi 7 25,93 20 74,07 27 100 2  Laporan Perubahan Modal 7 25,93 20 74,07 27 100 3  Laporan Neraca 6 22,22 21 77,78 27 100 4  Laporan Arus Kas 6 22,22 21 77,78 27 100 5  Catatan Atas Laporan Keuangan 6 22,22 21 77,78 27 100
Sumber: Data primer diolah (2021) Sederhananya,  mayoritas  pelaku  UMKM  belum  menyusun  laporan  keuangan  sebagaimana mestinya,  utamanya  UMKM  yang  masih  masuk  dalam  kategori  usaha  kecil.  Hal  ini  sesuai  dengan ungkapan pelaku usaha berikut ini.
“….kami  tidak  bisa  melakukan  atau  membuat  catatan  keuangan  sebagaimana  mestinya….” (Gladis Taga Pemilik Depot Lahiro)
“….kami tidak pencatatan keuangan karena kurangnya pengetahuan tentang ilmu akuntansi….”. (Dodi Jhon Sampouw Pemilik Rumah Makan Seafood Banggai)
“….tidak melakukan pencatatan keuangan, karena belum terlalu menguasai tentang pembukuan pencatatan keuangan….” (Asnawati Pemilik Anugrah Indah)
Hasil ini sesuai dengan temuan Savitri & Saifudin (2018) mengemukakan bahwa pembukuan bagi pelaku UMKM merupakan sesuatu yang sulit dilaksanakan, disebabkan sempitnya pemahaman mereka tentang  ilmu  akuntansi,  bahkan  sebagian  dari  pelaku  UMKM  beranggapan  bahwa  laporan  keuangan bukanlah  hal  yang  penting  untuk  disusun.  Akan  tetapi,  kondisi  ini  sangat  berbeda  dengan  Pelaku UMKM  yang  masuk  dalam  kategori  usaha  kecil  dan  menengah  mayoritas  sudah  mengoperasikan sistem  kompeterisasi  dalam  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan  usaha.  Fakta  ini  tercermin  dari kutipan wawancara berikut ini.
“….  Sistem  pencatatan  keuangan  perusahaan  ini  sudah  berbasis  komputer,  makanya  lebih mudah….” (Johny Limbunan Pemilik PT Patrako Abadi)
Sederhananya, pada tabel 7 terlihat bahwa mayoritas pelaku UMKM yang diteliti tidak menerapkan sistem  akuntansi  dalam  pencatatan  (pengelolaan)  keuangan  usaha  mereka.  Dapat  dilihat  pada  tabel tersebut,  bahwa  lebih  dari  50  persen  pelaku  usaha  tidak  menjalankan  prosedur  akuntansi  dalam pengelolaan keuangan mereka, mulai dari penyediaan bukti transaksi, pembuatan jurnal, buku besar, neraca saldo, penyusunan jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Kondisi ini pun, tercermin dari hasil kutipan wawancara pelaku UMKM, sebagai berikut.
“….  Memang  pencatatan  keuangan  itu  penting,  tetapi  karena  usaha  yang  berjalan  usaha  kecil, makanya  saya  tidak  menggunakan  pencatatan  keuangan….”  (Moh.  Fauzan  Pemilik  Fauzan Babershop).
“.... saya enggan membuat catatan keuangan, dengan cara saya sendiri saya dapat mengetahui dengan mudah jumlah uang yang keluar dan masuk….” (Purnomo Pemilik Kartika Motor).
Tabel 7. Penerapan Sistem Akuntansi UMKM
No. Penerapan Sistem Akuntansi UMKM Jumlah Membuat Tidak Membuat UMKM Jumlah % Jumlah % Total  % 1  Bukti Transaksi 12 44,44 15 55,56 27 100 2  Jurnal 12 44,44 15 55,56 27 100 3  Buku Besar 6 22,22 21 77,78 27 100 4  Neraca Saldo 6 22,22 21 77,78 27 100 5  Jurnal Penyesuaian 4 14,81 23 85,19 27 100 6  Kertas Kerja 6 22,22 21 77,78 27 100 7  Laporan Keuangan 6 22,22 21 77,78 27 100 8  Jurnal Penutup 6 22,22 21 77,78 27 100 9  Neraca Saldo Setelah Penutupan 6 22,22 21 77,78 27 100
Sumber: Data primer diolah (2021)
Merujuk  pada  hasil  survei  ini,  dapat  dijelaskan  bahwa  yang  paling  banyak  disusun  oleh  pelaku UMKM dari setiap tahapan pencatatan, yaitu hanya pada penyediaan bukti transaksi dan pencatatan ke dalam  jurnal.  Mereka  hanya  membuat  catatan  sederhana,  dimana  catatan  tersebut  memperlihatkan jumlah  pembelian  (modal  barang)  dan  penjualan  (omzet  penjualan).  Sehingga,  jika  mereka  ingin mengetahui  apakah  terjadi  laba  atau  rugi,  yaitu  mereka  tinggal  membandingkan  antara  jumlah penjualan dengan jumlah pembelian. Ketika jumlah penjualan lebih tinggi daripada jumlah pembelian, selisihnya itulah yang disebut untung (laba). Sebaliknya, jika jumlah penjulan lebih kecil daripada jumlah pembelian, kelebihannya itu mereka sebut rugi. Sampai pada tahapan itu saja, itupun tidak seperti yang terdapat  dalam  literatur-literatur  akuntansi  maupun  standar  akuntansi  yang  telah  ditetapkan.  Oleh karena  itu,  sebagian  besar  para  pelaku  UMKM  belum  memiliki  sistem  pencatatan  keuangan sebagaimana mestinya, artinya tidak sesuai dengan sistem akuntansi.
Pelaku UMKM yang tidak membuat pencatatan dan pelaporan keuangan usaha, karena memang mereka  sama  sekali  belum  mengetahuinya.  Meskipun,  terdapat  UMKM  khususnya  yang  termasuk dalam kelompok mikro melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, namun belum sesuai dengan sistem akuntansi. Artinya, pencatatan keuangan yang diterapkan belum mengikuti tahapan-tahapan di dalam siklus akuntansi, dan pencatatan tersebut hanya dapat dipahami oleh pelaku UMKM itu sendiri. Hasil  ini,  sejalan  dengan  Salmiah  et  al.  (2018)  yang  menemukan  bahwa  penerapan  akuntansi  bagi UMKM  masih  sangat  sederhana  atau  tidak  mengikuti  tahapan-tahapan  dalam  siklus  akuntansi. Begitupula, penelitian Ramdani et al. (2018) yang mengemukakan bahwa pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan pengelola usaha hanya sebatas laporan bisnis yang dibuat sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan masing-masing pengelola UMKM. Mestinya, hasil dari pencatatan dan  pelaporan  keuangan  tersebut  juga  dapat  memberikan  informasi  kepada  pihak  eksternal  tentang kondisi  keuangan  perusahaan,  sehingga  memenuhi  karakteristik  informasi  yaitu  mudah  dipahami, relevan dan akurat (Alfitri et al., 2014).
Selanjutnya,  pelaku  UMKM  juga  mengatakan  bahwa  selama  ini  memang  mereka  belum  pernah terlibat dalam pelatihan pengelolaan keuangan instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya.
“….saya  tidak  pernah  mendapat  pelajaran  tentang  keuangan….”.  (Agung  Hirawan  Pemilik  Cuci Motor Swaha)
Kemudian,  pelaku  UMKM  juga  memiliki  harapan  untuk  diberikan  pelatihan  khusus  tentang pengelolaan keuangan yang sederhana dan mudah dipahami. Seperti yang disampaikan oleh pelaku UMKM pada kutipan wawancara berikut.
“….  agar  kedepannya  bisa  mengikuti  pelatihan  pengelolaan  keuangan  untuk  usaha….”  (Gladis Taga Pemilik Depot Lahiro)
“….kedepannya ada yang mengajari masalah keuangan yang benar….” (Agung Hirawan Pemilik Cuci Motor Swaha)
“….dilakukan bimbingan berupa pelatihan pengelolaan usaha….” (Gisel Pemilik Kios Gisel) “….harapannya pemerintah menyediakan pelatihan pencatatan keuangan khususnya pada yang mempunyai usaha….” (Asnawati Pemilik Anugrah Indah).
Temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelaku  UMKM  yang  masih  berskala  mikro  belum melakukan  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan  sebagaimana  mestinya,  hal  ini  terjadi  karena kurangnya  pemahaman  mereka  dibidang  tersebut.  Hasil  ini  menguatkan  argumentansi  dari  Savitri  & Saifudin (2018) yang menjelaskan bahwa pelaku UMKM tidak mengetahui bagaimana pencatatan dan penyusunan  laporan  keuangan  yang  baik  dan  benar.  Dengan  demikian,  diperlukan  pelatihan  dan pendampingan kepada pelaku UMKM, utamanya dibidang pencatatan dan pelaporan keuangan usaha. Sementara  itu,  pelaku  UMKM  yang  tergolong  dalam  kelompok  usaha  kecil  dan  menengah  sebagian besar  telah  menerapkan  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan  sesuai  dengan  tahapan  dalam  siklus akuntansi. Pencatatan dan pelaporan keuangan mereka pun, telah berbasis komputer ( software ). Selanjutnya,  penerapan  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan,  pelaku  UMKM  dapat  mengetahui kondisi usahanya, apakah terjadi perkembangan ataukah penurunan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Bahkan, dapat memberikan informasi posisi keuangan perusahaan, besarnya pemasukan dan pengeluaran perusahaan, dan informasi perubahan modal dari periode ke periode, serta jumlah pajak yang  harus  dibayar.  Selain  itu,  dengan  adanya  laporan  keuangan  yang  handal  dan  dapat  dipercaya dapat  digunakan  oleh  pelaku  UMKM  dalam  berbagai  tujuan.  Misalnya,  memenuhi  persyaratan  untuk memperolah  tambahan  modal  pengembangan  usaha  dari  pihak  kreditur.  Dengan  kata  lain,  apabila pelaku UMKM konsisten dalam melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan dengan baik dan memadai. Maka, berbagai macam manfaat yang diperoleh dari laporan keuangan tersebut untuk pengembangan usaha di masa mendatang, utamanya UMKM di Kota Palu.

## PENUTUP
Penelitian ini menginformasikan bahwa mayoritas pelaku UMKM yang berskala mikro di Kota Palu tidak melakukan pencatatan keuangan dari semua jenis transaksi yang terjadi, tidak menyediakan buku besar, dan belum menyusun laporan keuangan. Artinya, pelaku UMKM di Kota Palu belum menerapkan sistem akuntansi dalam pencatatan (pengelolaan) keuangan usahanya. Namun demikian, untuk UMKM yang  berskala  kecil  dan  menengah  sebagain  besar  telah  menerapkan  pencatatan  dan  pelaporan keuangan, baik secara manual dan terkomputerisasi.
Penelitian  ini  terbatas  dilakukan  pada  beberapa  UMKM  saja  yang  di  Kota  Palu,  dan  didominasi UMKM  berskala  mikro.  Oleh  karena  itu,  saran  untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  mengambil  sampel penelitian  yang  lebih  berimbang  dari  setiap  kelompok  UMKM,  sehingga  lebih  kelihatan  perbedaan antara  pencatatan  dan  pelaporan  keuangan  UMKM  berskala  mikro,  kecil,  dan  menengah.  Penelitian lain,  juga  dapat  mengidentifikasi  faktor  –  faktor  pendukung  dan  penghambat  penerapan  sistem pencatatan dan pelaporan keuangan pelaku UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfitri,  A.,  Ngadiman,  &  Sohidin.  (2014).  Penerapan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabuaten Klaten. Jupe UNS , 2 (2), 135–147.
Farida, U. I. (2016). Akuntansi Untuk Umkm (F. Nurhayani (ed.); 1st ed.). Penerbit CV Kekata Group. http://eprints.umpo.ac.id/2828/5/UMKM LAYFIX.pdf Hetika, H., & Mahmudah, N. (2017). Penerapan Akuntansi Dan Kesesuaiannya Dengan Sak Etap Pada Umkm  Kota  Tegal. JURNAL  AKUNTANSI,  EKONOMI  Dan  MANAJEMEN  BISNIS , 5 (2),  259. https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i2.531 Jusup, A. H. (2016). Dasar-dasar Akuntansi Jilid 1 (IV). Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
Kurniwati, E. P., Nugroho, P. I., & Arifin, C. (2012). Penerapan Pencatatan dan Laporan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Informatics and Business Insitute Darmajaya , 2 (2), 1– 10. https://doi.org/10.31294/jabdimas.v2i2.5818 Martani,  D.,  Veronica,  S.,  Wardhani,  R.,  Farahmita,  A.,  &  Tanujaya,  E.  (2012). Akuntansi  Keuangan Menengah Berbasis PSAK . Salemba Empat. Ramdani,  M.  R.,  Kamidin,  M.,  &  Ajmal,  A.  (2018).  Implementasi  SAK-ETAP  Pada  UMKM  Warkop  di Kota Makassar. Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan) , 3 (2), 0–19. Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . Sekretariat Negara.
Salmiah,  N.,  Indarti  Siregar,  &  Fitri,  I.  (2018).  Analisis  Penerapan  Akuntansi  dan  Kesesuaiannya Dengan  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Tanpa  Akuntabilitas  Publik  (Pada  UMKM  di Kecamatan Sukajadi Binaan DisKop & UMKM Kota Pekanbaru). Jurnal Akuntansi , 3 (2), 212–226.
Savitri,  R.  V.,  &  Saifudin,  .  .  (2018).  Pencatatan  Akuntansi  Pada  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah (Studi Pada Umkm Mr. Pelangi Semarang). JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi). , 5 (2), 117–125. https://doi.org/10.35794/jmbi.v5i2.20808
Siagian, A. O., & Indra, N. (2019). Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Laporan Keuangan. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia , 1 (1), 41–57.
Soemarso. (2004). Akuntansi Suatu Pengantar Buku 1 . Salemba Empat. Suryani, N. H., & Subardjo, A. (2020). Penerapan Akuntansi Pelaku UMKM dan Kesesuaiannya Dengan SAK EMKM. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 9 . Warsono,  S.,  &  Darmawan,  A.  (2010). Akuntansi  UMKM  Ternyata  Mudah  Dipahami  dan  Dipratikkan . Asgard Chapter.