Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024 ISSN ( Online ) 2657-2036 ISSN ( Print ) 2684-6802
Karya ini terlisensi dibawah Creative Commons Attribution 4.0 International.

## Analisis Barang Kebutuhan Pokok yang Mendapat Fasilitas PPN Dibebaskan

## Danny Wibowo
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya email: dannywibowo@stiesia.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  upaya  wajib  pajak  dalam  merespon perubahan  kebijakan  mengenai  pengelompokan  barang  kebutuhan  pokok  menjadi Barang Kena Pajak (BKP). Dalam hal ini khusus wajib pajak yang berstatus Pengusaha Kena  Pajak  (PKP)  yang  usahanya  bergerak  bidang  barang  kebutuhan  pokok  atau sembako. Latar belakang penelitian ini ialah pengusaha PKP  yang berusaha beradaptasi ditengah  ketatnya  persaingan  bisnis  di  kota.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode  wawancara  kepada  5  orang  pengusaha  sebagai informan  dari  kelompok  pengusaha  berstatus  PKP  di  wilayah  Surabaya.  Penelitian  ini menunjukkan  bahwa  kebijakan  atas  pengelompokkan  barang  kebutuhan  pokok ditetapkan  menjadi  BKP,  dari  sisi  administrasi  akan  menambah  beban  kewajiban menerbitkan  faktur  pajak  bagi  PKP.  Selain  itu,  pajak  masukan  yang  tidak  dapat dikreditkan  akan  berdampak  pada  harga  jual  produk  yang  lebih  tinggi.  Saat  harga produk  naik  maka  daya  beli  masyarakat  akan  menurun  sebab  permintaan  juga mengalami  penurunan.  Kemudian  diketahui  bahwa  perubahan  kebijakan  tersebut memberikan  beberapa  dampak  bagi  PKP,  yang  jika  tidak  diimbangi  dengan  strategi bisnis dapat berpotensi kebangkrutan.
Kata kunci: PPN, PKP, BKP, Fasilitas PPN, Barang Kebutuhan Pokok

## ABSTRACT
This  study  was  conducted  to  determine  taxpayers'  efforts  in  responding  to  policy changes regarding grouping basic necessities into Taxable Goods (BKP). In this case, it is  specifically  taxpayers  with  the  status  of  Taxable  Entrepreneurs  (PKP)  whose businesses  are  engaged  in  essential  goods  or  necessities.  The  background  of  this research is PKP entrepreneurs trying to adapt amid intense business competition in the city,  and  this  study  uses  a  qualitative  approach  with  interview  methods  of  5 entrepreneurs  as  informants  from  a  group  of  entrepreneurs  with  PKP  status  in  the Surabaya  area.  This  research  shows  that  the  policy  on  grouping  necessities  is determined to be taxable goods; from the administrative side, it will increase the burden of  the  obligation  to  issue  tax  invoices  for  PKP.  In  addition,  input  tax  that  cannot  be credited will impact the higher selling price of the product. People's purchasing power
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024
will  decrease  when  product  prices  rise  because  demand  also  decreases.  Then,  it  is known  that  the  policy  change  has  several  impacts  on  PKP,  which  can  lead  to bankruptcy if not balanced with a business strategy.
Keywords: VAT, Taxable Person for VAT Purposes, VAT Facility, Basic Needs Goods

## PENDAHULUAN
Diantara  sumber  pendapatan  negara  yang  sangat  potensial  dan  memberikan sumbangsih paling  besar  adalah pajak. Pajak  bagi  pejabat negara  bukan  hanya  sekedar sumber  penghasilan,  tetapi  juga  sebagai  faktor  pendukung  yang  berfungsi  untuk mengatur  jalan  perdagangan  ekonomi.  Pajak  adalah  penerimaan  terbesar  yang  dipakai sebagai  instrumen  untuk  memelihara  kesehatan  keuangan  negara  dan  mendorong pemasukan negara yang kuat dan berkelanjutan.
Aksi  lembaga  pemerintahan  untuk  menunjang  pemasukan  negara  diantaranya dengan  melakukan  reformasi  perpajakan  dan  perluasan  basis  pajak  melalui  Undang- Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP).  Harmonisasi  aturan  perpajakan memiliki  tujuan  untuk  menyeimbangkan  tatanan  perpajakan  yang  mengikuti  situasi negara dan  rakyatnya  yang  bergerak dinamis. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi satu  diantara  jenis  pajak  yang  dilakukan  pembaharuan  menurut  UU  HPP.  PPN  adalah iuran  wajib  yang  dipungut  atas  nilai  tambah  dari  suatu  komoditi  dan  dikenakan  pada setiap  proses  produksi.  PPN  hanya  memiliki  satu  jenis  tarif  untuk  bermacam-macam kelompok komoditi, sehingga pengalokasian besaran pajak akan sama rata karena setiap produk yang di pasarkan dari  sumber  industri dikenakan tarif pajak yang sama (Djufri, 2022).
Pajak  Pertambahan  Nilai  atau  yang  biasanya  dikenal  sebagai  PPN  merupakan suatu  jenis  pajak  yang  dipungut  saat  ada  kegiatan  dagang  yang  dilakukan  oleh  Wajib Pajak  baik  orang  pribadi  ataupun  perusahaan  yang  telah  berstatus  Pengusaha  Kena Pajak (PKP) secara sukarela  maupun secara  jabatan.  PPN  adalah pungutan pemerintah yang dibebankan pada proses transaksi  jual-beli  barang atau jasa pada  pengusaha  yang berstatus  PKP.  Indonesia  menganut  tarif  pajak  tunggal  PPN  sebesar  10%  untuk penyerahan  barang  dalam  negeri  dan  0%  untuk  ekspor.  Ketentuan  tersebut  sebelum ditetapkannya perubahan dalam UU HPP yang  sudah ditetapkan pada tahun 2021  lalu, terdapat  beberapa  aturan  baru  mengenai  PPN.  Peraturan  baru  tersebut  diantaranya menetapkan  tarif  PPN  sebesar  11%  yang  terdapat  pada  UU  HPP  Pasal  7,  yang  mulai berlaku tanggal 1 April 2022 (Aryani & Tambunan, 2022).
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024 ISSN ( Print ) 2684-6802
Dalam pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia sudah sering terjadi beberapa  perubahan  dan  perkembangan  untuk  meningkatkan  dan  mengoptimalkan pendapatan  negara.  Perubahan-perubahan  tersebut  dilakukan  karena  keputusan  terkait PPN  ini  menjadi  alternatif tax  policy yang  dinilai  efisien  untuk  meningkatkan penerimaan  negara  dan  menekan  lebih  sedikit  distorsi  dalam  perekonomian  karena memperhitungkan  rangkaian  proses  produksi  dan  urutan  pembagian  biaya  (Erero, 2021).  Dalam  sistem  pemungutan  PPN  di  Indonesia  sendiri  terdapat  beberapa  jenis fasilitas.  Antara  lain  yaitu  PPN  dengan  tarif  0%,  tidak  dikenakan,  tidak  dipungut,  dan dibebaskan dari PPN.
Sebagai pembanding,  PPN dengan tarif 0% hanya berlaku  untuk barang  dan  jasa yang  melalui  kegiatan  ekspor  (Sulfan,  2020).  Sedangkan  tidak  dikenai  PPN  berarti bahwa objek tersebut termasuk kategori negative list PPN, jadi tidak terdapat kewajiban PPN yang dikenakan atas objek tersebut.  Undang-undang PPN sendiri  pada prinsipnya menganut  landasan negative  list ,  yang  maksudya  seluruh  barang  pada  dasarnya merupakan  Barang  Kena  Pajak  (dikenai  PPN)  melainkan  yang  dikecualikan  oleh  UU PPN.  Dengan  adanya  perubahan  yang  dilakukan  terhadap  undang-undang  juga  secara langsung  menyebabkan  perubahan  terhadap  peraturan  perpajakan.  Sebagai  contoh adalah dengan pemberlakuan UU HPP yang baru. Diberlakukannya UU HPP ini cukup memiliki  dampak  dalam  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan.  Salah  satu  contohnya adalah  dalam  pemungutan  PPN,  terdapat  beberapa  barang  yang  dihapuskan  dari negative list PPN, hingga perubahan tarif pemungutan PPN. Perubahan yang dilakukan terhadap negative list ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memperluas  basis  pemajakan  BKP  dan  JKP  serta  untuk  meningkatkan  kinerja penerimaan PPN dengan memperbesar ruang lingkup dan batasannya melalui perubahan perlakuan beberapa objek PPN.
Barang kebutuhan pokok adalah satu diantara jenis objek yang pengelompokannya  beralih  sebagai  Barang  Kena  Pajak  (BKP)  setelah  disahkan  UU HPP.  Walaupun  telah  menjadi  BKP,  tidak  seluruhnya  penyerahan  BKP  akan  terutang PPN. Perihal  ini, pemerintahan telah menyiapkan program  berupa  fasilitas pembebasan PPN  bagi  barang  yang  bersifat  penting  yang  mengarah  pada  pembangunan berkelanjutan  secara  nasional,  diantaranya  yaitu  barang  pokok  yang  benar-benar diperlukan oleh masyarakat luas (Paramesti, 2022).
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024 ISSN ( Print ) 2684-6802
Berdasarkan pasal 16B ayat (1a) UU PPN dalam UU HPP, barang yang termasuk kebutuhan  pokok  adalah  barang  penting  yang  menjadi  keperluan  manusia  untuk bertahan  hidup  dan  dalam  aturan  pajaknya  pemberian  fasilitas  berupa  pajak  terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan. Kemudian, dalam siaran pers oleh  Kemenkeu No  SP-39/KLI/2022,  disampaikan terkait jenis kelonggaran PPN  yang diberikan  adalah  fasilitas  pembebasan  PPN.  Adanya  pemberian  fasilitas  pembebasan PPN, masyarakat  yang  berperan selaku pembeli tidak akan  dibebani oleh  besaran  PPN yang  tercermin  dalam  harga  ( forward  shifting ).  Walaupun  berubah  menjadi  BKP, pengadaan  fasilitas  pembebasan  PPN  ini  dimaksudkan  dapat  menjadi  pemecahan masalah  agar  biaya  yang  dikeluarkan  konsumen  untuk  pembelian  barang  pokok  tidak mengalami  peningkatan  akibat  pajak  PPN.  Harga  yang  terjangkau  atau  mengarah  ke harga  murah  merupakan  poin  krusial  supaya  barang  pokok  dapat  dikonsumsi  oleh seluruh  kelas  masyarakat,  menimbang  pentingnya  kebutuhan  pokok  dalam  kehidupan sehari-hari.
Walaupun  konsumen  sebagai  pihak  yang  tidak  ikut  memikul  beban  PPN  sebab adanya  fasilitas  pembebasan  PPN,  tetapi  sesungguhnya  tidak  secara  otomatis membebaskan konsumen dari kewajiban  menanggung beban  pajak atas barang sebagai konsekuensi  PPN  yang  memiliki legal  character pajak  tidak  langsung.  Alasannya karena  pajak  masukan  terhadap  barang  yang  memperoleh  fasilitas  pembebasan  PPN tidak bisa dikreditkan. Para pelaku usaha dengan terpaksa menitikberatkan jumlah pajak yang  tidak  dapat  dikreditkan  tersebut  kepada  harga  jual  barang,  yang  akhirnya  harga barang  pokok  mengalami  kenaikan  atau  harga  menjadi  mahal.  Kondisi  seperti  itu, menjadi  tidak  menguntungkan  pihak  pembeli  lantaran  menanggung  biaya  pajak  yang lebih  tinggi  dari  sebelumnya.  Adanya  tendensi  tindakan  pelaku  usaha  untuk  dapat mengkapitalisasi  pajak  masukan  yang  tidak  dapat  dikreditkannya  membuat  pemberian fasilitas pembebasan PPN menjadi tidak netral dalam rantaian penyerahan BKP.
Pengalihan ketentuan BKP atas barang kebutuhan pokok bisa mempengaruhi alur dalam  administrasi  pajak  yang  berbeda  pada  penjual/pedagang  yang  melakukan kegiatan  penyerahan  barang  pokok.  Terkait  hal  tersebut,  jika  pelaku  usaha  yang melakukan penyerahan barang/jasa melebihi ambang batas tertentu yang dalam kata lain omset usaha sudah  mencapai  batas  maksimum,  maka pengusaha tersebut  berkewajiban melaporkan  bisnisnya  untuk  dilantik  menjadi  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  Batas
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024 ISSN ( Print ) 2684-6802
maksimum  untuk  omset  tersebut  dijelaskan  dalam  PMK  No  197/PMK.03/2013 mengenai  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  No  68/PMK.03/2010  terkait Batasan  Pengusaha  Kecil  Pajak  Pertambahan  Nilai,  yaitu  sebesar  Rp4.800.000.000,00. Bilamana  pelaku  usaha  yang  sudah  berstatus  PKP  tersebut  melaksanakan  penyerahan barang,  disitu  terdapat kewajiban  mencetak faktur pajak. Dengan demikian,  pengusaha tersebut memiliki tambahan kewajiban pajak dalam hal melakukan administratif PPN.
Strategi  untuk  memperluas  cakupan  pajak  melalui  dihapusnya  kebutuhan  pokok dari  pasal  4A  ayat  (2)  huruf  b  UU  PPN  dalam  UU  HPP  dapat  memberikan  disinsentif kepada  rakyat  sebagai  pelaku  ekonomi.  Disinsentif  terlihat  dari  bertambahnya kewajiban administrasi perpajakan pelaku usaha yang melaksanakan penyerahan barang kebutuhan  pokok  yang  belaku  bagi  pengusaha  tersebut  sudah  cukup  memenuhi persyaratan untuk dilantik menjabat sebagai PKP (Hidayat, 2022).
Menurut  Gultom et  al. , (2022),  penerapan  pajak  terhadap  bahan  pokok  sejatinya disusun  untuk  melaksanakan  asas  keadilan  bagi  masyarakat  dengan  berdasarkan  pada asas ability  to  pay dan  mengatasi  terjadinya tax  incidence akibat  produk  yang  kalah bersaing  dengan  produk  impor.  Dalam  penelitian  Nurrizqi et  al .,  (2022),  menyatakan hasil  bahwa  ada  perbedaan  perlakukan  terhadap  bahan  daging  tergolong  barang kebutuhan  pokok  sebelum  dan  sesudah  diterbitkannya  UU  HPP,  serta  ada  potensi kerugian dari segi pendapatan pemerintahan untuk impor daging.
Dalam  rangka  melaksanakan  asas  keadilan  dan  memperkuat  sistem  perpajakan, salah satunya pengenaan PPN terhadap kebutuhan pokok yang merupakan aspek dalam UU  HPP.  Sehingga  terdapat  beberapa  masalah  yang  menjadi  keresahan  untuk  diteliti, pertama,  jika  terdapat  barang  kebutuhan  pokok  yang  melewati  proses  industrial  maka secara  otomatis  sudah  memuat  nilai  tambah.  Kedua,  barang-barang  kebutuhan  primer yang  tergolong  non-BKP  berpotensi  terjadi tax  incidence (Nurrizqi et  al .,  2022). Kebijakan  pajak  yang  baru  ini  melibatkan  konsumen  dan  produsen  karena  perubahan harga.  Meningkatnya  harga  dibandingkan  permintaan  mengakibatkan  konsumen menanggung  beban  pajak.  Kemungkinan  konsumen  akan  mengeluarkan  biaya  lebih besar  dan  disaat  yang  bersamaan,  pedagang  atau  penjual  merasakan  penurunan penjualan.
Adapun penelitian ini dilakukan pada pengusaha PKP di daerah Surabaya dengan jenis  usaha  dibidang  sembako  atau  barang  kebutuhan  pokok.  Pertimbangan  pemilihan
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024
lokasi penelitian karena wilayah tersebut cukup kompetitif dalam persaingan usaha, hal tersebut  dapat  mempengaruhi  kemampuan  mengembangkan  strategi  bisnis  untuk mempertahankan usahanya agar tetap eksis.

## KAJIAN LITERATUR

## Barang Kebutuhan Pokok
Salah  satu  kebutuhan  manusia  yang  jika  tidak  terlaksana  dapat  menyebabkan kesulitan  dalam  menjalani  kelangsungan  hidupnya  adalah  kebutuhan  pokok  (primer) (Siregar  &  Budiarto,  2022).  Maka  dari  itu,  untuk  dapat  hidup  minimal  setiap  orang harus  memenuhi  kebutuhan  primernya.  Pengertian  dari  Barang  Kebutuhan  Pokok termuat  pada  Peraturan  Presiden  RI  No.  71  Tahun  2015  terkait  Penetapan  dan Penyimpanan  Barang  Kebutuhan  Pokok  dan  Barang  Penting  adalah  ”Barang  yang menyangkut  hajat  hidup  seluruh  umat  dengan  proporsi  pemenuhan  kebutuhan  yang tinggi  serta  menjadi  faktor  pendukung  kesejahteraan  masyarakat”.  Sebelum  perubahan regulasi,  tepatnya  di  Pasal  4A  UU  No.  42  Tahun  2009,  pengelompokan  barang  pokok dan  jasa  tertentu  tidak  termasuk  objek  pajak.  Lalu  dirancangnya  Undang-Undang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP)  diantara  isinya  mengenai  kebutuhan pokok diklasifikasikan dalam BKP yang diberikan fasilitas pembebasan PPN.
Keputusan  pemerintah  untuk  mengkategorikan  sebagian  barang  dan  jasa  tertentu menjadi BKP/JKP karena pemerintah ingin memperluas cakupan penerimaan pajak. Hal ini  diungkapkan  Bapak  Suryo  Utama  selaku  Direktur  Jenderal  Pajak  bahwa  salah  satu upaya  memperluas  cakupan  penerimaan  PPN  adalah  dengan  melakukan  pemfokusan ulang  ( refocusing )  terhadap  pengecualian  dan  pemberian  fasilitas  PPN  (Siregar  & Budiarto, 2022).
Kebutuhan  Pokok  yang  diberikan  fasilitas  pembebasan  PPN,  berarti  akan  ada perbedaan perlakuan dalam hal menerbitkan faktur pajak. Dalam penelitian Nurrizqi et al., (2022)  menyatakan  bahwa  sebelum  diberlakukannya  UU  HPP,  daging  termasuk objek  pajak  yang  dibebaskan  dari  PPN,  sehingga  penerbitan  faktur  pajak  dalam penyerahan  BKP  atas  daging  tidak  diperlukan.  Sesudah  ditetapkannya  UU  HPP kegiatan  dagang  penjual  daging  yang  berstatus  PKP  perlu  mengeluarkan  faktur  pajak dengan  kode  faktur  08.  Jika  kebijakan  tersebut  tidak  dibuat  lebih  spesifik,  dengan memisahkan  jenis-jenis  daging  (lokal  dan  impor),  maka  dapat  menimbulkan  potensi kerugian.
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024
Terdapat  perbedaan  dalam  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Gultom  (2022), dengan  mengambil  kesimpulan  dari  data  yang  telah  dikumpulkan  selama  beberapa tahun  silam  bahwa  pengenaan  PPN  untuk  barang  beras  akan  menambah  kewajiban Wajib  Pajak,  terkhusus  untuk  WP  berpenghasilan  minim  yang  pemakaian  utama penghasilannya  sebagian  besar  dibiayakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari. Sehingga, solusi yang diberikan  lembaga pemerintahan adalah dengan  bantuan  fasilitas pembebasan  PPN.  Dalam  UU  HPP  merupakan  peraturan  perpajakan  yang  adil  dengan berpihak  terhadap  masyarakat  bawah  dalam  bentuk  pemberian  fasilitas  PPN  terhadap kebutuhan  pokok.  Fasilitas  PPN  menyebabkan  tidak  mengharuskan  masyarakat  untuk membayar  PPN  ketika  menggunakan  atau  melangsungkan  penyerahan  barang  yang memperoleh  pembebasan  PPN.  Pembebasan  PPN  ini  merupakan  pemberian  fasilitas yang  memberikan  keringanan  kepada  konsumen  pada  saat  mengonsumsi  atau menggunakan  produk  tersebut.  Ketika  barang  kebutuhan  pokok  tidak  termasuk  objek pajak,  pembeli  bisa  dihadapkan  dua  kondisi.  Pertama,  terkena  dampak  dari  kenaikan harga atau yang kedua, pembeli akan diuntungkan dari regulasi tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi produsen yang berstatus PKP, yang juga akan terkena dampak serupa jika barang pokok dan beberapa  jasa tertentu masih tergolong tidak kena pajak, karena ada kemungkinan  mereka tidak  bisa  mengkreditkan pajak  masukan.  Atas diberikannya pembebasan  PPN  tersebut  hanya  dapat  dinikmati  oleh  konsumen  akhir.  Dampak pembebasan  PPN  tertuang  dalam  Pasal  16B  ayat  (3)  UU  HPP,  yaitu  pajak  masukan yang  terutang  oleh  PKP  untuk  komoditas  yang  menunjang  produksi  kebutuhan  pokok yang mendapat  fasilitas  pembebasan PPN tidak dapat dikurangkan.

## Fasilitas PPN Dibebaskan untuk BKP dan JKP
Dalam  ruang  lingkup  PPN,  fasilitas  pajak  dapat  berupa  pembebasan  PPN  dimana pajak  masukkannya  tidak  bisa  dikreditkan.  Fasilitas  ini  merupakan  salah  satu  skema yang diberikan oleh pemerintah dan ditujukan untuk PKP yang melangsungkan kegiatan impor atau penyerahan BKP
Kebijakan  dianggap  tepat  guna  dan  tepat  sasaran  apabila  sesuai  dengan  kondisi sosial  saat  ini.  Peraturan  yang  direvisi  akan  menyesuaikan dengan kebutuhan  sekarang dan  mengarahkan  pada tujuan baru yang  ingin diwujudkan (Sandi  & Herwangi, 2019). Indonesia  sudah  melakukan tax reform (reformasi  pajak)  sejak  tahun 1983  hingga saat ini dan akan berlanjut hingga tercapainya tujuan. Dinamika aturan perpajakan berfungsi
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024 ISSN ( Print ) 2684-6802
untuk  mengurangi  ketidakseimbangan  antara  kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan penerimaan  negara  (Santosa  &  Sesung,  2021).  Reformasi  pajak  merupakan  proses mengubah  cara  pengumpulan  pajak  dengan  membenahi  aspek  administrasi,  regulasi, dan  meningkatkan  cakupan  pajak.  Untuk  perubahan  aturan  pajak  tahun  2021  hingga tahun  2024,  pemerintah  telah  menentukan  sasaran  berupa  stimulasi  pertumbuhan ekonomi, pengadaan skema-skema pemulihan, dan memaksimalkan  pendapatan  negara (Santosa  &  Sesung,  2021).  Demi  mencapai  tujuan  penyempurnaan  sistem  pajak,  akan disesuaikan  sejumlah aturan perpajakan. Dengan  demikian, tax reform dalam  UU HPP merupakan  bentuk  sinkronisasi  antara  perpajakan  dengan  target  negara  untuk menjadikan sistem pajak lebih baik. Diantara pembaharuannya adalah pengelompokkan kebutuhan  pokok  yang  semula  bukan  merupakan  objek  pajak  berubah  menjadi BKP/JKP  dan  diberikannya  fasilitas  pembebasan  PPN.  Situs  resmi  Kemenkeu  yang mengulas  aturan  baru  PPh  &  PPN  pada  RUU  HPP  yang  menyatakan  bahwa  dalam rangka  perluasan  jangkauan  penerimaan  PPN,  barang  kebutuhan  pokok  hendak dibebaskan dari PPN (Kementerian Keuangan, 2021).
Dalam  perubahannya  terkait  fasilitas  PPN  dibebaskan  untuk  BKP,  terdapat perbedaan  yaitu  barang  kebutuhan  pokok  yang  sebelumnya  merupakan  non-BKP menjadi  BKP  setelah  adanya  harmonisasi.  Keputusan  ini  termust  di  Peraturan Pemerintah  No.  49  Tahun  2022  Pasal  (7)  yang  menyebutkan  kelompok  barang kebutuhan  pokok  dalam  penyerahannya  dibebaskan  dari  pungutan  PPN  antara  lain beras,  gabah,  jagung,  sagu,  kedelai,  garam  konsumsi,  telur,  daging,  susu,  buah  dan sayuran.  Melalui UU  7/2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP), pemerintah  mengatur  perluasan  basis  PPN  melalui  pengurangan  pengecualian.  Barang kebutuhan  pokok  selama  ini  tidak  dikenakan  pajak  berdasarkan  Pasal  44A  UU  PPN, tetapi diberi fasilitas berdasarkan aturan PPN sebagaimana dalam UU HPP.
Berhubungan dengan fasilitas pembebasan PPN merupakan fasilitas yang diberikan untuk  konsumen  (Wijaya  &  Arsini,  2021).  Aturan  tesebut  menjelaskan  bahwa konsumen atau masyarakat tidak dikenakan PPN saat mengkonsumsi kebutuhan pokok. Namun,  bagi  perusahaan  yang  kegiatan  usahanya  memproduksi  maupun  penyerahan barang  dan  jasa  juga  mengharapkan  bahwa  fasilitas  tersebut  tidak  hanya menguntungkan  satu  pihak  saja.  Perusahaan  juga  menginginkan  loyalitas  konsumen
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024
tetap  stabil  dan  terus  menghasilkan  keuntungan,  dalam  hal  ini  harus  merencanakan strategi penetapan harga agar tetap terjangkau bagi konsumen (Setiabudi et al ., 2023).

## Dampak bagi Pengusaha Kena Pajak
Dari sudut pandang pedagang, asas keadilan  hanya diterima oleh  konsumen  akhir, sedangkan dari sisi penjual merasa menanggung beban pajak yang sangat tinggi. Hal ini bertolak  belakang  dengan  karakter  PPN  pada  umumnya  yang  bersifat  netral. Sebagaimana dalam penelitian oleh Suparna & Izzah (2021), PPN pada hakikatnya ialah netral,  berarti  pengenaan  PPN  tidak  mempengaruhi  perilaku  konsumen  dalam mengkonsumsi  dan  tidak  mempengaruhi  produsen  untuk  terus  menciptakan  produk (Setiabudi et al ., 2023). Apabila tidak dapat mengkreditkan pajak masukan, maka beban pajak  akan  ditanggung  oleh  perusahaan.  Namun  hal  tersebut  tidak  menjadi menguntungkan  sehingga  beban  tersebut  akan  dibagi  dengan  konsumen  yang dikapitalisasikan ke harga jual produk. Tindakan ini dapat dibenarkan selama tidak ada unsur  penipuan  di  dalamnya,  dan  ini  menunjukkan  bahwa  perusahaan  dalam  melihat keuntungan akan mempertimbangkan laba setelah pajak ( net income after tax ).
Sebagai  pajak  tidak  langsung,  sebab  PPN  dipungut  dari  konsumen  tetapi dibayarkan  melalui perusahaan (Hanjarwadi, 2022).  Pajak  Pertambahan Nilai dipungut atas  konsumsi  seluruh  produk  yang  termasuk  dalam  objek  pajak.  Barang  Kena  Pajak adalah  istilah  untuk  jenis  barang  yang  dikategorikan  sebagai  objek  PPN.  Pelaku  usaha yang  bertindak  menyerahkan  BKP/JKP  disebut  dengan  Pengusaha  Kena  Pajak,  yang biasanya dikenal PKP. Pengusaha yang omzetnya mencapai 4.8 miliar dalam satu tahun buku, maka berkewajiban mengukuhkan dirinya sebagai PKP.
Sementara  itu,  pelaku  usaha  dengan  omzet  dibawah  4.8  miliar  dalam  satu  tahun buku  belum  bisa  dikukuhkan  menjadi  PKP.  Ketetapan  tersebut  di  dalam  Pasal  1  &  4 PMK  No.  197/PMK.03/2013.  Dasar  hukum  PPN  ada  pada  UU  No  8  Tahun  1983  dan telah diperbarui dalam UU No 42 Tahun 2009, dan beberapa bagian yang berhubungan dengan PPN di ganti di dalam UU No 7 Tahun 2021 atau yang dikenal dengan UU HPP. PPN menerapkan tarif tunggal sebesar 10% yang terakhir berlaku pada Maret 2022, dan sejak tanggal 1 April 2022  naik  menjadi 11%  seperti  yang termuat  di dalam UU HPP pasal 7 ayat (1) huruf a.
Adanya  fasilitas  PPN  menjadikan  konsumen  tidak  harus  dipungut  PPN  dalam mengonsumsi  atau  melangsungkan  penyerahan  barang  yang  terbebas  dari  pungutan
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024 ISSN ( Print ) 2684-6802
PPN.  Penetapan  keputusan  ini  memberikan  keringanan  bagi  pembeli,  berbentuk pembebasan PPN saat mengonsumsi komoditas. Hal tersebut juga dirasakan konsumen ketika  barang  kebutuhan  pokok  yang  bukan  termasuk  objek  pajak.  Begitupun  bagi pedagang  yang  posisinya  PKP,  akan  merasakan  pengaruh  yang  serupa  seperti  saat barang  kebutuhan  pokok  masih  dalam  kelompok  bukan  objek  pajak,  yaitu  tidak  bisa mengkreditkan  pajak  masukan.  Alternatif  yang  diberikan  melalui  fasilitas  pemebasan PPN, hanya tersalurkan kepada konsumen akhir.
Berkaitan  tentang  fasilitas  yang  dibebaskan  dari  PPN  dijelaskan  oleh  Wijaya  & Arsini  (2021),  bahwa  ketentuan  ini  adalah  bentuk  keringanan  yang  ditujukan  untuk konsumen  akhir,  sehingga  pada  praktiknya  di  hubungkan  dengan  jenis  barang kebutuhan  pokok.  Penelitian  oleh  Taspirin  memperjelas  bahwa  fasilitas  tersebut dipersembahkan  kepada  konsumen,  sebab  telah  dibebaskan  dari  pengenaan  PPN. Sedangkan  produsen,  berpotensi  memikul  beban  pajak  masukan  yang  tidak  bisa dikreditkan.  Diketahui  tujuan tax  reform tahun  2021  sampai  dengan  2024  sebagai perluasan cakupan penerimaan pajak untuk mengoptimalisasi pemasukan negara namun tetap  memerhatikan  asas  keadilan  untuk  masyarakat.  Keadilan  hanya  dinikmati  oleh pihak  pembeli,  sedangkan  produsen  masih  harus  menanggung  beban  pajak.  Hal  ini bertolak  belakang  dengan  karakter  umum  PPN  yang  mengandung  netralitasi.  Seperti dalam  penelitian  Wijaya  &  Dewani  (2021),  pada dasarnya  PPN  bersifat  netral,  artinya PPN hanya dibebankan pada konsumen tingkat akhir dan pelaku usaha akan memungut dari konsumen, lalu menguranginya dengan pajak masukan untuk bisa mengetahui PPN kurang  bayar,  sehingga  PKP  beban  terbagi  kepada  kedua    pihak  (Wijaya  &  Dewani, 2021).
Ketika tidak bisa mengkreditkan pajak masukan, otomatis para PKP akan memikul beban  pajak  secara  mandiri  sebab  pajak  keluaran  yang  harusnya  di  pungut  kepada konsumen  tidak  dapat  dibebankan.  Kondisi  tersebut  berdampak  kepada  PKP  akan merasa terbebani dan dapat mengurangi keuntungan. Dalam mengatasi hal itu maka ada kemungkinan pajak masukan dikapitalisaikan ke harga jual produk, yang berarti adanya kenaikan  harga  atau  harga  produk  menjadi  lebih  tinggi  dari  sebelumnya  (Siregar  & Budiarto, 2022).
Berdasarkan  Pasal  16  B  UU  No  42  Tahun  2009  menjelaskan  tentang  pemberian fasilitas  PPN  dibagi  menjadi  dua  macam,  yaitu  dibebaskan  dan  tidak  dipungut.  Kedua
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024
jenis fasilitas tersebut diberikan oleh pemerintah kepada PKP yang melakukan kegiatan impor atau penyerahan BKP. Fasilitas pembebasan PPN berarti dibebaskannya kegiatan penyerahan  BKP  dari  pengenaan  PPN.  Sedangkan  tidak  dipungut  PPN  maka  tidak dikenakan  beban  PPN  untuk  barang  dan  jasa  yang  bersifat  kepentingan  umum  seperti bahan  pangan.  Perbedaannya  antara  dua  fasilitas  tersebut  terletak  di  pajak  masukan, dimana  untuk  pembebasan  PPN  tidak  dapat  mengkreditkan  pajak  masukan  sehingga berpotensi pada kenaikan harga jual produk. Sebaliknya, pajak masukan untuk fasilitas tidak  di  pungut  dapat  dikreditkan  untuk  memperkecil  jumlah  PPN  yang  kekurangan bayar.

## Kerangka Penelitian
Sesuai  dengan  dasar  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  fokus  penelitian menarik  pemahaman  tentang  pengaruh  implementasi  UU  HPP  tentang  pemberian fasilitas PPN dibebaskan untuk BKP terhadap keberlanjutan bisnis pengusaha PKP.
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber: Hasil Analisis, 2024

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  menggunakan  metode  kualitatif.  Pendekatan  dalam penelitian  ini  yakni  memakai  studi  naratif  dan  studi  fenomenologi.  Pendekatan  studi naratif  merupakan  studi  yang  berfokus  pada  narasi,  cerita  atau  deskripsi  tentang kumpulan  kejadian  berkaitan  dengan  pengalaman  pribadi  individu  (Creswell,  2015:8). Kemudian pendekatan studi fenomenologi adalah studi yang berusaha mencari ”esensi” makna  dari  suatu  fenomena  yang  dialami  oleh  beberapa  individu  (Creswell,  2015).
Fasilitas PPN Dibebaskan untuk BKP Kontinuitas Usaha Implementasi Pasca UU HPP Kenaikan Harga Jual Penurunan Daya Beli Respon PKP
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024 ISSN ( Print ) 2684-6802
Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  wawancara  kepada  beberapa responden  untuk  melihat  respon  dari  para  responden  secara  fenomenologis.  Setelah terkumpul  data  hasil  wawancara  yang  sudah  memenuhi  kebutuhan  penelitian  ini, selanjutnya  data  tersebut  dirapikan  dalam  tabel  yang  memuat  poin-poin  dari  jawaban para responden.
Setelahnya,  inti  hasil  wawancara  dapat  dijadikan  jaringan  semantik  yang membentuk pola berisi konsep dasar penelitian, berguna  untuk melihat keterkaitan dari jawaban setiap responden, lalu disusun sebagai kerangka konseptual. Dari pola tersebut dapat  ditarik  kesimpulan  jawaban  para  responden  yang  digunakan  untuk  menyusun narasi.  Jaringan  tersebut  juga  dapat  dikembangkan  dengan  bantuan software untuk mengambil quotations atau kutipan  jawaban penting dan  yang  memiliki  informasi dari responden. Dalam fokus studi ini adalah berhubungan dengan peristiwa berbagai respon Wajib  Pajak  yang  ditunjukan  oleh  kelompok  masyarakat  tertentu.  Karena  penelitian fenomenologis  akan  mencari  jawaban  atas  pertanyaan  penelitian  secara  deskriptif melalui pengamatan langsung yang paling dekat dengan fenomena tersebut (Davidson et al., 2014). Maka dari  itu respon dari  Wajib  Pajak  sangat tepat  dianalisis  menggunakan pendekatan  studi  fenomenologis  sebab  dengan  langsung  secara  subjektif  dapat  ikut merasakan pengalaman dari subjek wawancara.

## Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur dengan narasumber yang memiliki usaha dalam bidang komoditi. Lokasi penelitian dipilih karena kedekatan dengan  infrastruktur dan persaingan  bisnis di wilayah penelitian  sangat kompetitif dan berdaya  saing.  Pada  lokasi  penelitian,  penulis  juga  mempertimbangkan  unsur  strategis lokasi subjek dan responden yang memiliki kriteria kesesuaian dengan topik penelitian.

## Informan Penelitian
Peneliti berfokus pada usaha yang sudah berstatus PKP supaya bisa menyelaraskan tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu melihat dari sudut pandang pengusaha PKP yang  berada  di  Kota  Surabaya  mengenai  fasilitas  PPN  dibebaskan  terhadap  barang kebutuhan  pokok  dan  dampaknya  terhadap  perubahan  tarif  PPN  menjadi  11%. Pertimbangan  dalam  memilih  informan  ialah  (1)  berstatus  PKP;  (2)  usaha  bergerak  di bidang  komoditi;  (3)  peneliti  merasakan  bahwa  informan  paham  dan  mengerti  dengan
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024
baik terkait topik penelitian. Berikut rangkuman informasi mengenai informan  terdapat dalam tabel sebagai berikut.

## Tabel 1. Latar Belakang Informan
No. Jenis Usaha Lokasi Inisial Informan 1 Supermarket Surabaya BN 2 Distributor Sembako Surabaya HM 3 Supermarket Surabaya TB 4 Supermarket Surabaya MT 5 Supermarket Surabaya AD
Sumber: Hasil Analisis, 2024.

## HASIL & PEMBAHASAN

## Hasil dan Pembahasan
Harmonisasi  UU  Perpajakan  terkait  dengan  PPN  yang  mendapat  fasilitas dibebaskan  memberikan  perubahan  pengelompokkan  objek  PPN.  Barang  kebutuhan pokok  tertentu,  seperti  beras,  telur,  daging,  susu,  gula  konsumsi  (bentuk  kristal  tanpa tambahan  pewarna  atau  perasa),  buah-buahan,  sayur-sayuran,  jagung,  sagu,  kedelai, garam, dan gabah, yang sebelumnya merupakan non-BKP menjadi BKP setelah adanya perubahan aturan. Barang-barang tersebut merupakan barang kebutuhan  yang sering di konsumsi  masyarakat.  Perubahan  tersebut  dirasakan  oleh  para  konsumen  maupun informan  yang  memiliki  usaha  dalam  bidang  bahan  pokok  atau  kebutuhan  primer. Dalam memenuhi kewajiban sebagai  Wajib Pajak, menimbulkan berbagai reaksi dalam bentuk sikap Wajib Pajak untuk patuh atau tidak mematuhi yang dapat dipengaruhi oleh niat wajib pajak dan pengaruh lingkungan sekitar untuk menjalankan kewajibannya.
Terkait  perubahan  yang  terjadi  terhadap  perpajakan  dalam  hal  ini  adalah  Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN),  para  informan  memiliki  tanggapan  yang  beragam  dalam berperilaku  baik  dalam  bentuk  menolak  ataupun  menyetujui  hingga  informan  yang mengaku  belum  merasakan  perbedaan  secara  perpajakan  pada  umumnya.  PPN  pada dasarnya  memiliki  netralitasi  dan  dikenakan  pada  setiap  konsumen.  Pengusaha  Kena Pajak  bertindak  sebagai  pemungut  PPN  yang  melakukan  pemungutan,  penyetoran  dan pelaporan PPN melalui sistem pengkreditan Pajak Masukan (Wijaya & Dewani, 2021). Berhubungan  dengan  netralitas  PPN,  umumnya  regulasi  PPN  tidak  bisa  mengganggu
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024 ISSN ( Print ) 2684-6802
persaingan  antara  bisnis  asing  dan  domestik,  atau  dalam  arti  lain  PPN  tidak  boleh menjadi  hambatan  proses  bisnis  untuk  berinvestasi  atau  melakukan  aktifitas  di  negara tertentu.
Perubahan  yang  terjadi  atas  pengenaan  PPN  pada  BKP  yang  semulanya  adalah bukan merupakan objek pajak yang kemudian menjadi objek pajak dibebaskan dari PPN ini  mendapatkan  respon  yang  cukup  berbeda  juga  dari  para  pelaku  usaha  yang menjalankan  usahanya  dalam  bidang  sembako  seperti  swalayan  atau  toko  sembako. Pelaku usaha  yang  memilih  bidang penjualan sembako sendiri pada dasarnya  memiliki berbagai alasanya tersendiri.
Namun  intinya,  kebutuhan  pokok  yang  menjadi  BKP  dibebaskan  dari  PPN.  Hal tersebut  memunculkan  pertanyaan  tentang  bagaimana  pengaruhnya  terhadap  kegiatan usaha yang bergerak di bidang bersangkutan, dan apakah mempengaruhi pola konsumsi masyarakat jika harga barang naik. Ini menjadi tantangan bagi pengusaha untuk berdaya saing  dan  terus  mengembangkan  bisnisnya.  Bisa  juga  menjadi  hambatan  jika  pelaku usaha tersebut tidak dapat cepat beradaptasi dan tidak memiliki strategi yang tepat.

## Respon Terhadap Perubahan Regulasi
Peraturan  perpajakan  akan  terus  terjadi  perubahan  menyesuaikan  kondisi perekonomian  negara.  Wajib  Pajak  sebagai  pelaku  usaha  terhadap  adanya  kebijakan- kebijakan perpajakan khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) beranggapan bahwa  PPN  menjadi  beban.  PPN  selalu  dikaitkan  dengan  fasilitas  perpajakan,  fasilitas tersebut  ada dua macam,  yaitu atas barang dan  jasa. Fasilitas terkait BKP diatur dalam UU  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  HPP.  Dalam  kasus  ini  terjadi  perubahan pengelompokan  BKP,  dimana  barang  kebutuhan  pokok  yang  merupakan  non-BKP menjadi BKP setelah diterapkan harmonasasi UU HPP.
Informan penelitian selaku Wajib Pajak Badan atau pengusaha memiliki kewajiban yang  dalam  setiap  melakukan  penyerahan  BKP  wajib  melaporkan  beban  pajaknya berupa PPN, maka  jika terjadi perubahan regulasi, pengusaha  harus  segera  beradaptasi terkait perubahan tersebut. Lebih lanjut dapat melihat pernyataan informan berikut:
“…..repotnya  ya  setiap  ada  perubahan  regulasi  seperti  ini  harus  mengikuti  dan cepat  tanggap  cari  strategi  baru,  karena  kan  ada  pengaruhnya  ke  bisnis.” (informan AB)
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024 ISSN ( Print ) 2684-6802
Ungkapan  oleh  informan  AB  menyadari  bahwa  regulasi  perpajakan  akan mengalami  dinamika.  Pihaknya  berpendapat  untuk  terus  update  terkait  peraturan perpajakan  khususnya  PPN.  Dalam  hal  ini,  informan  AB  memiliki  kemampuan beradaptasi  yang  baik  dengan  selalu  mengikuti  pembaharuan.  Selain  itu,  karena  pajak memiliki  posisi  startegis  dalam  kegiatan  bisnis,  dimana  jika  terdapat  kegiatan  bisnis yang  menghasilkan  keuntungan  ekonomis  maka  disitu  terdapat  kewajiban  pajak sehingga  mempengaruhi  keberlangsungan  bisnis  pengusaha.  Kemudian  tanggapan lainnya yaitu:
“Saya seringkali  kesusahan dalam hal administrasi  perpajakan karena saya yang memang kurang memahami sistem perpajakan, semenjak jadi PKP saya pakai jasa konsultan  pajak  sampai  sekarang.  Kalau  tanggapan  untuk  BKP  bebas  PPN  itu sebenarnya kurang setuju.” (informan BN)
Pernyataan informan BN bahwa mengalami kendala dalam administrasi perpajakan yang  dinilai  sulit  dan  rumit  dan  kurangnya  pemahaman  dalam  bidang  perpajakan. Sebagai  pengusaha  yang  memiliki  tingkat  kesibukan  cukup  tinggi,  informan  BN mengaku  tidak  mampu  jika  harus  mengurus  sendiri  sehingga  memilih  menggunakan tenaga  ahli  untuk  membantu  menghitung  dan  melaporkan  beban  pajaknya.  Selain  itu, informan BN kontra terhadap pemberian fasilitas PPN untuk BKP.  Hal yang sama juga disampaikan oleh informan MO dan TB:
“Ya  sebetulnya  saya  merasa  terbebani,  dengan  aturan  baru  kalau  bahan-bahan sembako jadi objek pajak. Cuma ya tetap harus menyesuaikan, saya minta tolong ke konsultan pajak itu lebih meringankan beban saya.” (informan MO)
“Kendalanya  selama  ini,  ya  harus  cepat  adaptasi  dengan  perubahan  regulasi, harus  update  dan  paham  dengan  perpajakan.  Nah  itu  harus  didukung  dengan pegawai  yang  ahli  di  bidangnya  untuk  membantu  saya.  Untuk  pengelompokkan BKP kali ini saya kurang setuju.” (informan TB)
Informan MO dan TB menyatakan ketidaksetujuan akan perubahan pengelompokkan  BKP  untuk  barang  kebutuhan  pokok,  walapun  mereka  sadar  akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan PKP tetapi seringkali mereka kewalahan karena percepatan perubahan, sehingga dalam rangka menyesuaikan kondisi tersebut informan MO menggunakan jasa konsultan pajak dan informan TB merekrut karyawan yang ahli di  bidangnya.  Upaya  ini  bertujuan  untuk  meringankan  beban  pekerjaan  informan sebagai  PKP,  agar  dalam  menghitung  jumlah  pajak tidak  terjadi  kekeliruan  dan  sesuai dengan keadaan sebenarnya.  Tindakan   yang dilakukan  informan dalam  menyewa  jasa
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024
konsultan  pajak  merupakan  kemampuan  untuk  menghadapi  risiko,  tantangan,  dan peluang bisnis.
Keluhan lainnya juga disampaikan oleh informan HD.
“Untuk  status  PKP  ini  cukup  banyak  tantangan  yang  saya  alami  seperti menghitung PPN dan menentukan harga agar usaha ini juga  masih  bisa bersaing dengan  usaha  lain  yang  sejenis.  Mengenai  sembako  itu  ya  tidak  setuju  sih, walaupun  tidak ada PPN tapi jatuhnya sama aja. Harapannya ya pengusaha juga diberi insentif lah, supaya harga ini sesuai dengan target pasaran.” (informan HD) Pernyataan informan HD mengalami banyak tantangan setelah di kukuhkan sebagai PKP,  salah  satunya  terkait  PPN.  Perubahan  barang  kebutuhan  pokok  menjadi  objek pajak  menambah  beban  kepada  informan  HD,  karena  dalam  hal  tersebut  PKP  wajib menerbitkan  faktur pajak,  yang  mana  faktur pajak masukannya tidak dapat dikreditkan (Nurrizqi,  2022).  Dengan  demikian,  perlunya  mengatur  ulang  strategi  penetapan  harga produk. Informan HD berharap bahwa perubahan regulasi tersebut sebaiknya diberikan juga insentif perpajakan kepada PKP.
Keseluruhan  informan  berpendapat  sama  terkait  perubahan  pengelompokan  BKP yang  diberikan  fasilitas  bebas  PPN,  hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  informan membutuhkan  waktu  untuk  berapdatasi  dengan  perubahan  tersebut.  Kemampuan adaptasi harus dimiliki oleh pengusaha dan disikapi dengan pikiran terbuka agar dapat mengikuti  perkembangan,  sehingga  dapat  menyusun  strategi  yang  berguna  untuk kelangsungan usaha.
Mengembangkan  strategi  bisnis  dapat  dilakukan  dari  beberapa  aspek,  seperti meningkatkan  kualitas  produk  dan  pelayanan,  berhubungan  baik  dengan  pelanggan, kerjasama  dengan  para  prinsipal,  dan  memanfaatkan  kedekatan  pihak-pihak  yang berperan  dalam  bisnis  (Glueck  &  Jauch,  1999).  Dengan  mengakses  sumber  daya tersebut dapat menjadi modal untuk mencapai tujuan usaha.

## Dampak Terhadap Kenaikan Harga Produk
Terdapat  perbedaan  perlakuan  sebelum  dan  sesudah  diterapkannya  aturan pengkreditan  pajak  masukan  atas  penyerahan  BKP.  Saat  ini  kebutuhan  pokok  yang sering  di  konsumsi  oleh  masyarakat  seperti  beras,  menjadi  BKP  yang  diberi  fasilitas dibebaskan.  Fasilitas  pembebasan  dari  pengenaan  PPN  merupakan  kelonggaran  yang
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024
diberikan  atas  objek  tertentu,  yang  kenyataannya  terhadap  tranksaksi  tersebut terutang PPN,  namun  atas  kegiatan  tersebut  tidak  dikenakan  PPN.  Dalam  prosedurnya  PKP wajib  membuat faktur pajak dan Pajak Masukan  untuk perolehan BKP  yang  tidak  bisa dikreditkan  karena  Pajak  Keluaran  tidak  ada.  Menurut  para  informan  hal  tersebut terpaksa dibebankan ke dalam harga produk. Berikut tanggapan dari informan BN:
“Tentu  saja  berpengaruh,  harga  jadi  naik  menyebabkan  fluktuasi  harga  yg dipengaruhi rantai retail.” (informan BN)
Berdasarkan informan BN perubahan kebijakan PPN tersebut akan berdampak ke harga  jual  produk  kepada  konsumen  akhir.  Walaupun  penentuan  harga  barang mengikuti  kondisi  pasar,  tetapi  beberapa  pedagang  memiliki  strategi  sendiri  untuk menetapkan  harga  produknya.  Strategi  penetapan  harga  tersebut  mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh. Begitupun pernyataan informan HD dan TB:
“Ya  kalau  harga  pasarannya  naik,  otomatis  mengikuti.  Masuk  akal  kalau  ada dampaknya  ke  harga  jual  untuk  konsumen.  Walaupun  tidak  dikenakan  PPN  tapi secara langsung konsumen akhir ikut terdampak ya, karena kita sebagai penjual kan pasti menghitung keuntungan setelah pajak.” (informan HD)
“Tentu ada, ya karena pajak masukan untuk BKP yang dibebaskan itu tidak bisa dikreditkan  jadinya  dibebankan  ke  harga.  Makanya  ada  kenaikan  harga,  dan takutnya  kalau  terlalu  mahal  konsumen  protes  dan  beralih  ke  tempat  lain.” (informan TB)
Menurut yang disampaikan informan HD dan TB, meskipun BKP  tidak dipungut PPN,  namun  pajak  masukan  terpaksa  akan  dikapitalisasikan  ke  harga  barang-barang yang  diperjual-belikan  kepada  para  konsumen.  kondisi  ini  membuat  konsumen  akhir akan  menanggung  akibat  atas  peningkatan  harga  barang  kebutuhan  pokok  yang dimaksud.
Selain  itu,  informan  TB  mengatakan  kekhawatiran  akan  peningkatan  harga  bisa berpengaruh pada penurunan tingkat belanja masyarakat. Salah satu pertimbangan untuk mengambil  keputusan  sebelum  membeli  yaitu  harga  barang.  Kemampuan  daya  beli masyarakat  akan  menurun  ketika  harga-harga  produk  mengalami  kenaikan.  Dalam  hal ini,  kenaikan  harga  barang  kebutuhan  pokok  dapat  membuat  konsumen  mengurangi jumlah pengeluaran mereka.
Informan  HD  juga  menyampaikan  dalam  melihat  keuntungan  berorientasi  pada net  income  after  tax atau  keuntungan  setelah  pajak,  berarti  memasukkan  biaya  pajak dalam perhitungannya.  Kesadaran  ini  yang dibutuhkan oleh pengusaha akan peran dan
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024 ISSN ( Print ) 2684-6802
pentingnya pajak bagi bisnis. Sebagai pengusaha harus memperhatikan, mempersiapkan dan  mengantisipasi  kemungkinan  yang  akan  terjadi  berkaitan  dengan  pajak.  Sikap tersebut dapat membantu pengusaha untuk memprediksikan segala risiko di masa yang akan datang.
Kemudian, informan MO dan AB menyampaikan dari segi administrasif, sebagai berikut:
“ Oh  itu,  iya  perbedaannya  sekarang  harus  bikin  faktur  pajak  tapi  tidak  bisa dikreditkan  itu  ya.  Jadinya  pajak  masukan  untuk  mengganti  nilai  PPN  akhirnya dikapitalisasi ke harga produk pak.” (informan MO)
“Iya  semenjak  ada  perubahan  aturan  BKP  tertentu  itu    tentunya  juga perlakuannya  beda  ya.  Memang  tetap  tidak  dikenakan  PPN  tetapi  kami  wajib membuat faktur pajak dan itu tidak bisa di kreditkan pula. Jadi mau tidak mau ya pengaruh ke harga.” (informan AB)
Dari  ungkapan  informan  MO  dan  AB,  diketahui  perubahan  terhadap  objek  PPN menjadi  keluhan  informan  sebagai  pengusaha  sembako  ialah  mereka  perlu  membuat faktur pajak untuk BKP  yang diberi  fasilitas dibebaskan PPN. Berdasarkan pernyataan diatas  bahwa  faktur  pajak  masukan  atas  penyerahan  BKP  bebas  PPN  tidak memungkinkan  untuk  dikreditkan.  Hal  ini  karena  tidak  adanya  beban  PPN  yang dilaporkan, pengusaha PKP hanya wajib menerbitkan faktur pajak dengan kode 08.
Dengan demikian, dampaknya ialah pengkreditan dari Pajak Masukan tidak dapat dilakukan  sehingga  akan  mempengaruhi  harga  jual  produk.  Hal  itu  secara  tidak langsung  dibebankan  kepada  konsumen  akhir,  sehingga  harga  produk  menjadi  lebih tinggi.  Kondisi  tersebut  dapat  mempengaruhi  konsumen  dalam  mengonsumsi  sumber daya. Sebab dari sisi konsumen, keputusan membeli dilihat dari membandingkan harga dan kualitas.

## Pengaruh Terhadap Daya Beli Masyarakat
Berdasarkan  bunyi  hukum  permintaan  yang  mengatakan  “jika  harga  naik,  maka daya  beli  menurun”.  Hal  tersebut  dipengaruhi  permintaan  masyarakat  terhadap  suatu produk  semakin  rendah.  Akibat  dari  kondisi  tersebut  dapat  berpengaruh  terhadap pertumbuhan  ekonomi,  sebab  kontribusi  belanja  rumah  tangga  menjadi  salah  satu indikator penting.
“ Iya sempat ada itu pak, pelanggan saya jadi beralih ke toko lain, cari barang yang  harganya  lebih  murah  dari  sini.  Dan  tentu  saja  penurunan  jumlah
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024
permintaan  itu  ada,  biasanya  stok  barang  itu  seminggu  sekali,  tapi  waktu  itu bisa satu atau dua bulan sekali. ” (informan AB)
“ Memang  sempat  mengalami  penurunan  penjualan  dan  toko  sepi,  beberapa pelanggan yang biasanya suka memborong jadi belanja sedikit.” (informan BN)
Menurut  informan  AB  dan  BN,  mereka  sempat  mengalami  penurunan  daya  beli dari pelanggan. Salah satu penyebabnya karena ada kenaikan harga, produk yang dijual memiliki  kualitas  yang  sama  saat  sebelum  harga  naik.  Tentu  hal  tersebut  tidak  dapat diterima oleh konsumen. Begitupun juga yang dialami oleh informan MO:
“ Naik  turun  omzet  pasti  ada  ya,  tapi  sebisa  mungkin  tetap  dapat  memenuhi kebutuhan  dan  kewajiban  usaha  ini.  Kalau  selama  perubahan  regulasi  ya pernah,  beberapa  pelanggan  beralih  ke  toko  yang  harganya  sangat  murah.” (informan MO)
Selain  itu,  kenaikan  harga  dapat  membuat  pelanggan  berhenti  membeli  produk dan lebih memilih membeli dari kompetitor yang harganya masih murah. Hal ini dapat menurunkan  angka  penjualan  sehingga  berakibat  pada  risiko  kebangkrutan.  Sama halnya dengan yang dirasakan informan TB dan HD berikut:
“ Sangat berdampak. Sempat turun drastis omzetnya  waktu awal ditetapkan nya regulasi  itu.  Tarif  naik  dan  pengenaan  BKP  sebagai  objek  PPN  itu memberatkan  bagi  bisnis  saya  ini.  Apalagi  di  kota  ini  persaingannya  ketat  ya, jadi kalau tidak cepat menyesuaikan bisa terancam bangkrut.” (informan TB)
“ Iya  ada  dan  sempat  turun,  tapi  tidak  sampai  anjlok  sekali  dan  masih  bisa cover untuk lainnya.” (informan HD)
Berdasarkan wawancara kedua  informan,  mereka memberikan pernyataan  bahwa salah  satu  dampak  yang  mereka  terima  ialah  penurunan  daya  beli  oleh  konsumen dikarenakan  adanya  kenaikan  harga.  Penurunan  daya  beli  yang  terus  menerus  tanpa diimbangi  dengan  strategi  akan  berakibat  pada  kerugian  hingga  kebangkrutan  usaha karena  masyarakat  tidak  dan/atau  mengurangi  pembelian  produk  terhadap  usaha informan.

## KESIMPULAN
Hasil  studi  ini  menunjukkan  bahwa  perubahan  kebijakan  pengelompokan  BKP yang diberikan fasilitas PPN dibebaskan memberi pengaruh terhadap pengusaha PKP di Surabaya  dimana  usahanya  bergerak  di  bidang  kebutuhan  pokok.  Melihat  dari  respon para informan penelitian ini, diketahui  bahwa perubahan  atas kebijakan tersebut secara administrasi  justru  merepotkan  bagi  wajib  pajak.  Dengan  dihilangkannya negative  list
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024 ISSN ( Print ) 2684-6802
dan  berubahnya  status  menjadi  Barang  Kena  Pajak  (BKP)  maka  ada  kewajiban menerbitkan faktur pajak bagi pelaku usaha. Implikasi ini akan menjadi “tugas rumah” yang harus bisa diprediksi oleh PKP. Hal tersebut dapat menjadi beban kepatuhan baru bagi  Wajib Pajak,  karena  membuat dan  menerbitkan  faktur pajak untuk transaksi  yang cukup banyak membutuhkan waktu dan ketelitian tingkat tinggi.
Hal lain yang juga menjadi faktor keresahan PKP ialah tidak dapat mengkreditkan pajak  masukan.  Dengan  tidak  dapat  dikreditkannya  pajak  masukan  maka  harga  jual produk  berpotensi  mengalami  kenaikan.  Umumnya,  pelaku  usaha  cenderung melimpahkan  beban  pajak  ini  ke  konsumen.  Di  sisi  lain,  pengusaha  juga  merasa kenaikan  harga  dapat  mempengaruhi  tingkat  pembelian  konsumen.  Dimana  jika  ada kenaikan  harga,  maka  daya  beli  konsumen  akan  menurun  karena  permintaan  juga  ikut menurun. Jika kondisi tersebut tidak diimbangi dengan perencanaan strategi yang tepat, bisnis dapat mengalami kebangkrutan.

## SARAN
Kepada  penelitian  selanjutnya  diharapkan  selain  menggunakan  data  informan dapat juga mengandalkan sumber data sekunder lainnya, serta dapat mempertimbangan untuk  menambah  jumlah  narasumber  penelitian  maupun  variabel  penelitian  agar  dapat memberikan  gambaran  informasi  dari  sudut  pandang  yang  beragam  mengenai  tema yang akan menjadi bahan penelitian.

## REFERENSI
Aryani,  L.,  &  Tambunan,  M.  (2022).  Catatan  Formulasi  Kebijakan  Perubahan  Tarif Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  di  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Administrasi  Publik , 4 (2), 362–381.
Creswell, J. W. (2015). Penelitian kualitatif & Desain Riset (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
Davidson,  G.  C.,  Neale,  J.  M.,  &  M,  K.  (2014). Psikologi  Abnormal  Edisi  ke-9. (9th ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
Djufri.  (2022).  Dampak  Pengenaan  PPN  11%  Terhadap  Pelaku  Usaha  Sesuai  No.  7 Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  Di  Indonesia. Journal  of Social Reserch , 1 (5), 391–404.
Erero,  J.  L.  (2021).  Contribution  of  VAT  to  economic  growth:  A  dynamic  CGE analysis. Journal of Economics & Management , 43 , 22–51.
Gultom, Y. A., Nurika, R., Pratama, K. A., & Wijaya, S. (2022). Alternatif Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Beras. Jurnalku , 2 (4), 552–562.
Hanjarwadi,  W.  (2022). Mengenal  Pajak  Langsung-Tak  Langsung  dan  Contohnya .
ISSN ( Online ) 2657-2036 Danny Wibowo / MSDJ vol 6 no 2 tahun 2024 ISSN ( Print ) 2684-6802
PAJAK. https://www.pajak.com/pajak/mengenal-pajak-langsung-tak-langsung- dan-contonya/2/
Kementerian  Keuangan.  (2021). Ini  Aturan  baru  PPh  dan  PPN  dalam  RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan . https://www.menpan.go.id/site/berita- terkini/berita-daerah/ini-aturan-baru-pph-dan-ppn-dalam-ruu-harmonisasi- peraturan-perpajakan
Nasution, L. H., & Marshayul, T. (2008). Pajak Pertambahan Nilai . PT Grasindo.
Nurrizqi,  F.  A.,  Rizal,  M.  N.,  Syuhada,  T.,  &  Wijaya,  S.  (2022).  Fasilitas  Pajak Pertambahan  Nilai  Dibebaskan  Atas  Daging:  Dampak  Dan  Saran  Kebijakan. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 4 (1S), 435–445. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1981
Pratiwi, A. S. (2021). Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai  (Perbandingan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  116/PMK.10/2017 Dengan  Peraturan  Presiden  71  Tahun  2015). Journal  of  Law,  Administratio,  and Social Science , 1 (1), 47–60.
Siregar,  K.  M.,  &  Budiarto,  M.  T.  (2022).  Barang  Kebutuhan  Pokok  dan  Jasa-jasa Tertentu  Menjadi  Barang  dan  Jasa  Kena  Pajak  di  Dalam  UU  HPP:  Meninjau Penyebab dan Dampak. Jurnal Pajak Indonesia , 6 (2), 397–409.
Sulfan.  (2020).  Kinerja  PPN  dI  Indonesia  Tahun  2011-2020. Jurnal  Pajak  Indonesia , 5 (2), 206–216.
Wijaya,  S.,  &  Arsini,  K.  R.  (2021).  Fasilitas  PPN  Tidak  Dipungut  Atau  Dibebaskan: Perbedaan  dan  Permasalahan. Jurnal  Manajemen  Suber  Daya  Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 8 (1), 91–104.
Wijaya, S., & Dewani, I. A. S. (2021). Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law. Jurnal Pajak I , 5 (1), 1–19.