## KONTROVERSI HUKUM ASURANSI:
Studi tentang Argumentasi Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā’ dalam Pembolehan Asuransi

## Hasanudin
Fakultas Syariʼah IAIN Purwokerto Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 hasanudin@iainpurwokerto.ac.id

## Abstrak
Asuransi datang ke dunia Islam sekitar abad ke-19 M. Terkait dengan hukumnya para ulama kontemporer terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama , membolehkan secara  mutlak, kedua ,  mengharamkan  secara  mutlak  dan  yang ketiga , menghalalkan  asuransi  sosial  dan  mengharamkan  asuransi  komersial.  Salah  satu ulama  kontemporer  yang  menghalalkan  asuransi  secara  mutlak  adalah  Muṣṭafā Aḥmad  Al-Zarqā’,  seorang  ulama  terkemuka  mazhab  Ḥanafī  dari  Suriah.  Hasil temuan  dari  penelitian  ini  adalah  dalam  prespektif  teori  hukum  Islam  argumen- argumen  Al-Zarqā’  dapat  dibenarkan.  Teori  hukum  Islam  yang  dipakai  Al- Zarqā’dalam  mengupas  asuransi  adalah  teori  ijtihad bi  al-ra’y dengan  metode istiṣḥābī dan ta’līlī .  Dengan  metode istiṣḥābī Al-Zarqā’  memandang  bahwa asuransi merupakan akad baru yang belum ada dalam fikih Islam di mana setiap muslim  diperbolehkan  membuat  akad  baru  yang  belum  ada  sebelumnya  selama tidak  ada  dalil  yang  melarangnya.  Sedangkan  dengan  metode ta’līlī Al-Zarqā’ menganalogikan asuransi dengan akad-akad yang sudah ada dalam fikih Islam, di antaranya  adalah  akad muwālāh dalam  mazhab  Ḥanafị, ḍamān  khaṭr  al-ṭarīq dalam  mazhab  Ḥanafī ,  al-iltizām  wa  al-wa’d  al-mulzim dalam  mazhab  Mālikī , dan al-‘āqilah dalam mazhab Syafi’i .
Kata kunci: kontroversi, argumen, Muṣṭafā Al-Zarqā’, asuransi, hukum Islam

## Abstract
Insurance came to the Islamic world around the 19th century AD. As long as the insurance  law  in  Islam  is  concerned,  the  contemporary  Islamic  scholars  are divided  into  three  groups.  First,  scholars  who  allow  it  absolutely;  secondly,  the ulama  who  forbid  it  absolutely;  and  thirdly,  scholars  who  legalize  social insurance  and  forbid  commercial  insurance.  One  of  the  contemporary  scholars who justifies insurance is Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā', a prominent Islamic scholar of  Ḥanafi  from  Syria.  The  findings  of  this  study  are  that  in  the  perspective  of Islamic  legal  theory  the  arguments  of  al-Zarqāʼ  can  be  justified.  The  theory  of Islamic  law  used  by  al-Zarqā'  in  examining  insurance  is  the  theory  of ijtihad  bi ar-ra'y by istiṣḥābī and ta'līl methods.  Al-Zarqa'  views  that  insurance  is  a  new contract that does not exist in Islamic jurisprudence. Every Muslim is allowed to create new contracts that have not existed before as long as there is no prohibition against  them.  Al-Zarqāʼ  analogize  the  insurance  with  the  existing  contracts  in Islamic  jurisprudence,  among  which  is  the  contract of muwālāh from  Hanafite
school  of  law, ḍamān  khaṭr  al-ṭarīq from  Hanafites, al-iltizām  wa  al-wa’d  al- mulzim in Malikites, and al-‘āqilah in Syafi’ites.
Keywords: controversy, argument, Muṣṭafā Al-Zarqā’, insurance, Islamic law
A.  Pendahuluan
Islam adalah agama yang memperhatikan  segala  sudut  kehidupan manusia, termasuk perekonomian.
Kegiatan  perekonomian  yang  ada  tidak luput  dari  perhatian  Islam.  Manusia diberikan  kebebasan  sepenuhnya  dalam melakasanakan
dan memenuhi kebutuhan  mereka. 1 Tentunya  hal  ini harus  sejalan  dengan  prinsip-prinsip Islam  itu  sendiri.  Namun  demikian  Al- Qurʼan  tidak  menjelaskan  secara  rinci kaidah-kaidah  yang  harus  dilaksanakan oleh pelaku ekonomi agar kegiatan yang ada sejalan dengan aturan-aturan Islam. 2
Berkembangnya
kebutuhan manusia  sering  memunculkan  transaksi baru  yang  belum  dikenal  pada  masa Rasulullah,  Sahabat,  tabi'in  dan  bahkan para ulama kelasik yang belum diketahui keabsahannya  dalam  hukum  Islam.Di sinilah  peran  ulama  kontemporer  dalam menjawab problem perekonomian modern.  Salah  satu  transaksi  yang berkembang  di  masyarakat  adalah  akad asuransi.  Secara  umum  asuransi  adalah suatu  perjanjian  yang  dengan  perjanjian tersebut  penanggung  mengikatkan  diri kepada  seorang  tertanggung  untuk memberikan  penggantian  kepadanya, karena  suatu  kerugian,  kerusakan,  atau kehilagan  keuntungan  yang  diharapkan yang  mungkin  dideritanya  karena  suatu peristiwa yang tidak tertentu. 3
Asuransi  muncul  di  Dunia  Barat pada abad 15 Masehi. 4 Mulai saat itulah berbagai macam jenis asuransi bermunculan dari mulai asuransi kecelakaan, asuransi  kesehatan, asuransi jiwa,  dan  asuransi  lainnya.  Berbagai jenis  asuransi  yang  menjadi  bagian  dari asuransi  konvensional  tersebut  menjadi perdebatan  di  kalangan  ulama  para ulama
kontemporer tentang
keabsahannya dalam pandangan Islam. 5
Dalam menyikapi keabsahan asuransi  konvensional  ini,  para  ulama berbeda  pendapat.  Secara  umum  para ulama  terbagi  menjadi  dua  kubu,  kubu yang  membolehkan  dan  kubu  yang mengharamkan. Bagi yang
membolehkan  juga  berbeda-beda,  ada yang  membolehkan  secara  mutlak  dan ada  yang  membolehkan  dalam  asuransi tertentu  saja.  Salah  satu  ulama  yang membolehkan  asuransi  secara  mutlak adalah  Musṭafā  Aḥmad  Al-Zarqā’. Beliau membolehkan asuransi konvensional  secara  mutlak.  Beliau menuangkan pikirannya tentang asuransi dalamkarya  tulis  yang  diajukan  pada Majma'  al-Fiqh  al-Islāmī .  Al-Zarqā’ menjelaskan  secara detail asuransi konvensional  dalam  pandangan  Islam. Dalam  karyanya  tersebut,  Al-Zarqā’’ memandang bahwa, asuransi konvensional  dapat  disamakan  dengan akad muwālāh dalam hukum waris. 6
Alasan  lain  yang  diajukan  oleh Al-Zarqā’  dalam  pembolehan  asuransi konvensional  adalah  penyamaan  akad asuransi ini dengan aturan ʼāqilah dalam Islam 7 .  Hal  lain  yang  menjadi  alasan pembolehan  asuransi  adalah  dalam pandangan Al-Zarqā’ asuransi merupakan  akad  pertanggungan  sosial guna  meringankan  beban  atas  risiko yang  timbul  akibat  dari  kecelakaan  atau lainnya  yang  dikelola  oleh  perusahaan asuransi. 8
Pandangan  Musṭafā  Aḥmad  Al- Zarqā’  ini  menarik  untuk  disimak mengingat  bahwa  sebagian  besar  ulama kontemporer  mengharamkan  asuransi konvensional  ini,  bahkan  konsensus ulama fikih Timur Tengah yang dilaksanakan  di  berbagai  negara  telah menetapkan keharaman
asuransi konvensional.  Selain  itu  Al-Zarqā’ merupakan  ulama  terkemuka  pada
masanya  yang  sekiranya  sangat  jarang berpandangan  yang  menyalahi  sebagian besar ulama pada umumnya. 9
Berdasarkan  pada  latar  belakang di  atas,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji lebih  mendalam  perihal  argumentasi Musṭafā  Aḥmad  Al-Zarqā’  tentang Pembolehan asuransi .

## B. IJTIHAD BI AL-RA’Y DAN METODE-METODENYA
Ijtihad  dari  segi  bahasa  berarti mengerahkan  segala  kemampuan  dan potensi  dalam  mencapai  suatu  perkara atau perbuatan. 10 Kata ijtihad digunakan untuk  istilah  yang  mempunyai  beban yang  berat.  Sedangkan  ijtihad  menurut istilah  sebagiamana  diungkapkan  al- Isnāwī  adalah  mencurahkan  segala kemampuan  dalam  menemukan  hukum- hukum  syari’at. 11 Kata  ijtihad  hampir sama  dengan istinbāt ̣.  Kata istinbāt ̣ menurut bahasa adalah mengeluarkan air dari  sumbernya نم  ءاملا  جارختسا( ) نيعلا. 12 Sedangkan istinbāt ̣ menurut istilah menurut al-Jurjānī adalah mengelurakan makna-makana dari naṣṣ- naṣṣ dengan  menumpahkan  pikiran  dan kemampuan  (potensi atau bakat). 13
Dari  pengertian  tersebut  di  atas, dapat diketahui bahwa
ijtihad mempunyai  makna  lebih  luas  dari istinbāṭ .  Hal  senada  juga  disampaikan oleh  al-Zuḥailī  bahwa  ijtihad  adalah aktifitas istinbāt ̣ itu sendiri. 14 Ra’y berasal  dari  kata    ىَأ َر  yang berarti  melihat  (melihat  dengan  indera mata nyata); dan bisa pula melihat dalam artian  tidak  nyata,  seperti  mimpi. Sedangkan ra’y menurut istilah menurut Abd  al-Wahhāb  Khallāf  sebagaimana dikutip  oleh  Jaih  Mubarok  adalah (pengarahan) akal dan pemikiran dengan satu  atau  beberapa  media  yang  syari'at mengantarkannya kepada petunjuk (Allah) dalam menggali hukum ( istinbāṭ )  terhadap  sesuatu  yang  tidak ada ketentuannya dalam naṣṣ. 15
Muḥammad
Abū Zahrah
menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud dengan ijtihad bi al-ra’y adalah perenungan  dan  pemikiran  dalam  upaya mengetahui  sesuatu  yang  dekat  kepada al-Qur’an  dan  Sunah  Rasulullah  saw; baik  apakah  lebih  dekat  kepada naṣṣ, itulah  yang  disebut  dengan qiya ̄s,  atau lebih  dekat  kepada  tujuan  umum (global) syari’at dan itulah yang disebut dengan maṣlaḥah. 16 Penjelasan mengenai pengertian  ijtihad bi  ar-ra’y yang dikemukakan  oleh  Muḥammad  Abū Zahrah  ini  tampaknya  menjadi  dasar pembagian ijtihad. Sebagaimana diketahui para ulama membagi ijtihad ke dalam  tidak  bentuk;  Ijtihad bayānī , ijtihad qiyāsī dan ijtihad istiṣlāḥī.
Menurut  Al-Zuḥailī  jika  suatu kejadian  baru  yang  belum  ditemukan hukumnya di dalam al-Qur’an dan Hadis maupun ijmā’ ,  maka  untuk  menggali hukum tersebut adalah dengan menggunakan dalil yang porsi akal lebih banyak.  Di  antara  metode-metode  yang dapat  digunakan  adalah  dengan  metode qiyāsi ̄, ta’līli ̄, istisḥābi ̣,  atau istiṣlāḥi ̄,juga metode-metode  lain  yang  merupakan metode ijtihad yang diperselisihkan oleh pakar uṣūl  al-fiqh ( al-adillah  al- mukhtalaf fīḥai ̣). 17

## 1. Metode Ta’līlī
Metode  ijtihad ta’līlī atau  sering disebut  juga qiyāsī adalah  meletakan hukum-hukum syar’iyyah untuk kejadian-kejadian  (peristiwa)  yang  tidak terdapat  di  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadis, dengan jalan mengunakan qiyās atas apa yang terdapat di dalam naṣṣ-naṣs ̣ hukum syar’i  dengan  pertimbangan ‘illat  al- ḥukm (alasan dari pencetusan hukum). 18
Secara  bahasa qiyās berarti ريدقتلا ةيوستلاو (mengira-irakan dan mempersamakan). 19 Pengertian qiyās secara  bahasa  yang  lebih  dekat  kepada qiyās secara istilah adalah mempersamakan  cabang  kepada  pokok ( لصلأا  ىلإ  عرفلا  ةيوست). 20 Sedangkan
pengertian qiyās secara istilah dijelaskan oleh para ulama berbeda-beda.
Al-Qāḍī  Abū  Bakr  al-Bāqillānī menuturkan  sebagaimana  dikutip  oleh Jaih  Mubarok  bahwa  pengertian qiyās adalah
ىَلَع  ٍم ْوُلْعَم  ُلْمَح ٍم ْوُلْعَم ْكُحلا   تاَبْث ا ي ف م ٍع ماَج ٍر ْمَأ ب اَمُهَـل  ُهُيْفَن ْوَأ اَمُهَـل
.اَمُهَنْيَب 21 Sedangkan  qiyas  menurut  Al- Āmidī  adalah mempersamakan  antara cabang  dengan  pokok  atas  dasar  ‘illah hukum pokok. 22
Agar peng qiyās an yang
dilakukan  dapat disahkan  menurut hukum  Islam,  ada  beberapa  rukun  dan syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku qiyās .  Rukun-rukun  tersebut  adalah kasus  asal  atau  pokok  ( al-aṣl ),  kasus baru  atau  cabang  ( al-far’ ),  alasan  ( al- ‘illah ),  dan  ketentuan  Hukum  ( al- Ḥukm ). 23
Masing-masing  dari keempat rukun  tersebut  mempunyai  syarat-syarat yang  harus  dipenuhi.  Syarat-syarat tersebut  adalah: 24 (1)  kasus  asal  atau pokok ( al-aṣl ) bukan merupakan cabang atau al-far’ dari al-aṣl yang  lain. 25 (2) kasus baru atau cabang ( al-far’ ) mempunyai ‘illah yang  sama  persis dengan  asal ( al-aṣl ),  tidak  boleh mendahului pokok ( al-aṣl ) dalam penetapan hukumnya, tidak
memiliki naṣs ̣ dan ijmā’ yang  menetap- kan  hukumnya,  dan  ketika  terjadi peng qiyās an  pada  kasus  baru,  hukum pada kasus asal tidak boleh berubah. 26 (3)  Alasanhukum  atau  yang lebih  dikenal  dengan al-‘illah . ‘Illah dianggap  paling  penting  karena  syarat- syarat  dan  hal-hal  yang  harus  berkaitan dengan ‘illah sangatlah  kompleks  dan harus  teliti.  Syarat-syarat ‘illah dalam qiyās  diantaranya  adalah; pertama , ‘illah tersebut  harus  tampak  secara  jelas sehingga  keberadaanya  dapat  diketahui panca  indera,  seperti  belum  dewasa (anak-anak, ṣighār )  dalam  menentukan wali  perkawinan  anak  kecil. Kedua , ‘illah bersifat  tetap ( munḍabiṭ ) sehingga
tidak  berubah  karena  perubahan  yang disifati, kecuali perbedaan kecil. Ketiga , ‘illah harus  tidak  terbatas  ( muta’ādiyan ) dan  tidak  mengurangi  sifat  yang  ada pada pokok. Keempat , ‘illah bukan sifat yang diabaikan oleh syar’i. 27 (4) Ketentuan  Hukum  ( al-Hukm ).  Syarat- syaratnya  adalah; pertama ,  ketetapan hukum  asal  bukan  berdasarkan qiyās namun  boleh  dengan ijmā’ . Kedua , hukum  asal  masih  satu  jenis  dengan kasus  baru  atau  cabang.  Peng qiyās an hukum  syari’at  hanya  dilakukan  untuk hukum  syari’at  juga  bukan  hukum  akal atau  sebaliknya. Ketiga tidak  keluar  dari aturan qiyās . Seperti kesaksian Khuzaimah  ibn  Ṡābit  seorang  diri.  Nabi menegaskan bahwa kesaksian
Khuzaimah  yang  hanya  seorang  diri sama  dengan  kesaksian  dua  orang. Kendati  Abu  Bakar  lebih  baik  dari Khuzaimah  dan  lebih  tinggi  derajatnya, akan  tetapi  kesaksian  Khuzaimah  yang disamakan  dengan  kesaksian  dua  orang adalah  atas  perintah  Nabi  dan  tidak dapat  di qiyās kan  kepada  yang  lain karena keluar dari aturan qiyās . Keempat ,dalil  pada  hukum  asal  tidak mencakup  kasus  baru  atau  cabang. Karena jika mencakup kasus baru, maka ketetapannya  bukan  berdasarkan qiyās melainkan berdasarkan dalil tersebut. 28
Setelah  semua  syarat  dari  rukun qiyās terpenuhi,  ada  hal  yang  sangat penting dalam proses peng qiyās an, yaitu cara  mencari ‘illah atauyang  lebih dikenal dengan Masālik  al-‘Illah. Pencarian  ‘ illah ini  sangat  penting. Sebab  dengan  terkumpulnya  syarat- syarat  rukun qiyās saja  tidak  cukup untuk  manghukumi  bahwa qiyās yang dilakukan dapat dipertanggung-
jawabkan.  Karena  alasan  atau ‘illah yang
harus benar-benar diakui keberadaannya.  ‘ Illah hukum  dapat diketahui  melalui  tiga  cara  yaitu; pertama  didapatkan  dari naṣṣ baik eksplisit  maupun  implisit;  kedua  dapat didapatkan  melalui  konsesus  ( Ijmā’ );
dan  ketiga  didapatkan  dengan  cara munāsabah . 29
2. Metode Istiṣlāḥī Metode  ijtihad istiṣlāḥī adalah ijtihad  yang  dilakukan  dengan  cara menggali, menemukan,
dan merumuskan  hukum  syar’i  dengan  cara menerapkan  kaidah kullī untuk  kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat pada naṣs ̣, baik qaṭ’ī maupun ẓannī dan tidak mungkin mencari kaitannya dengan naṣs ̣  yang  ada,  juga  belum pernah diputuskan dalam ijmā’ . 30
Muḥammad  Sallām  Madkūr menjelaskan bahwa arti maṣlaḥah secara bahasa adalah keadaan baik dan bermanfaat ( ةَعَفْنـ َم ْلا َو   رْيَخلا  َل ْوَح). 31 Dalam rangkan  menjelaskan  arti maṣlaḥah secara  istilah,  Imam  al-Gazālī  (w.  505 H)  dalam al-Mustaṣfā ,  menjelaskan sebagai berikut:
َي هَف ُةَحَلْصَمْلا اَّمَأ
بْلَج  ْنَع   لْصَ ْلأا ي ف ٌة َراَب ع َّن إَف ، َك لَذ   ه ب ي نْعَن اَنْسَل َو ،ٍة َّرَضَم  عْفَد  ْوَأ  ٍةَعَفْنَم قْلَخْلا  ُد  صاَقَم   ة َّرَضَمْلا  َعْفَد َو   ةَعَفْنَمْلا  َبْلَج ي نْعَن اَّن كَل ،ْم ه د  صاَقَم  لي  صْحَت ي ف  قْلَخْلا ُح َلََص َو ْلا   ةَحَلْصَمْلا ب ع ْرَّشلا   دوُصْقَم  ىَلَع  َةَظَفاَحُم ْنَأ  َوُه َو  :ٌةَسْمَخ   قْلَخْلا  ْن م   ع ْرَّشلا  ُدوُصْقَم َو ْمُهَلْسَن َو  ْمُهَلْقَع َو  ْمُهَسْفَن َو  ْمُهَني د  ْم هْيَلَع  َظَفْحَي لوُصُ ْلأا   ه ذَه  َظْف  ح  ُنَّمَضَتَي  اَم  ُّلُكَف  ،ْمُهَلاَم َو َحَلْصَم  َوُهَف   ةَسْمَخْلا ه ذَه  ُت  وَفُي  اَم  ُّلُك َو  ،ٌة .ةَحَلْصَم اَهُعْفَد َو ٌةَدَسْفَم  َوُهَف َلوُصُ ْلأا
32
Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan  bahwa  yang  dimaksud dengan maṣlaḥah adalah  sesuatu  yang dipandang  baik  oleh  akal  sehat  karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia dan  sejalan  dengan  tujuan  syara’  dalam menetapkan hukum. 33
Al-Gazālī  dalam al-Mustaṣfa ̄ membagi maslaḥah kedalam tiga bagian,yaitu maṣlaḥah mu’tabarah ( maṣlaḥah yang diakui syara’), maṣlaḥah mulgāh ( maṣlaḥah yang  tidak diakui  syara’),  dan maṣlaḥah  mursalah
( maṣlaḥah yang belum diketahui tentang status diakui dan tidaknya oleh syara’). 34
(1) Maṣlaḥah mu’tabarah adalah
maṣlaḥah yang  didukung  oleh  syara’ untuk  memeliharanya.  (2) Maṣlaḥah Gair Mu’tabarah adalah maṣlaḥah yang diabaikan oleh syari’at. Secara
sederhana maṣlaḥah  Gair  Mu’tabarah adalah maṣlaḥah yang  dianggap  baik oleh akal,  akan tetapi  tidak diperhatikan oleh syara’ dan ada petunjuk syara’ yang menolaknya.  Hal  ini  berarti  akal menganggapnya baik dan sejalan dengan tujuan  syari’at,  namun  ternyata  syara’ menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut olah maṣlaḥah itu. 35 (3) Maṣlaḥah  mursalah adalah bagian ketiga dari pembagian maṣlaḥah . Ibn  Barhan  sebagiamana  dikutip  oleh Imam  asy-Syaukānī  (1250  H)  dalam Irsyād al-Fuḥūl mengatakan bahwa yang dimaksud  dengan maṣlaḥah  mursalah adalah  Sesuatu  yang  tidak  disandarkan kepada  asal  (Al-Qur’an  dan  Hadis) tertentu,  baik  yang  sersifat  global maupun yang bersifat partikular. 36
3. Metode Istiṣḥābī
Istiṣḥāb termasuk  salah  satu metode  penetapan  hukum  Islam  yang tidak disepakati penggunaanya di kalangan  pakar uṣūl  al-fiqh. Metode  ini digunakan  ketika  para  pelaku  ijtihad tidak  dapat  menyelesaikan  masalah dengan  metode  yang  disepakati  oleh para  pakar uṣūl  al-fiqh .  perbedaan terhadap istiṣḥāb ini  bukan  disebabkan perbedaan  dalam  mengartikan istiṣḥāb tersebut,  akan  tetapi  memang  beda dalam  menempatkannya  sebagai  suatu dalil yang berdiri sendiri. 37
Istiṣḥāb secara  bahasa  menurut Abū  Bakar  Ismā’il  sebagaimana  dikutip oleh  Jaih  Mubarok  adalah ْةَبْحُّصلا  ُبَلَط .اَه ُرا َرْم تْسا َو 38 Sedangkan pengertian istiṣḥāb dijelaskan  oleh  ulama  dengan redaksi  yang  berbeda-beda.  Dalam  hal ini  penulis  akan  mengutip  pendapatnya Abd Wahhāb Khallāf, asy-Syaukānī, dan al-Jurjānī. Abd Wahhāb Khallāf berpendapat  bahwa  yang  dimaksud dengan istiṣḥāb adalah  Menjadikan
hukum  yang  telah  tetap  pada  masa dahulu  menjadi  tetap  pada  masa  kini sampai  ada  dalil  yang  membuatnya berubah. 39 Al-Jurjānī  dalam at-Ta’rīfāt mendefinisikan: ي ف  ُتُبْثَي  ي ذَّلا  ُمكُحلا  َوُه َو .ل َّوَلأا  ناَم َزلا ىلَع ًءاَن ب ي ناَثلا  ناَم َزلا.
40 Semua definisi
yang dikemukakan  oleh  para  ulama  di  atas menuju  pada  kesamaan  arti  yang didasari  oleh  tiga  segi: pertama ,  segi waktu; kedua ,  segi  ketetapan;  dan ketiga , segi dalil.
Dari segi waktu, istiṣḥāb dihubungkan  dengan  tiga  waktu.  Yaitu waktu sekarang ( ḥāḍir ), waktu mendatang  ( istiqbāl )  dan  waktu  dahulu ( māḍi ).  Sedangkan  dari  segi  ketetapan, istiṣḥāb terdapat dua kemungkinan yaitu diperbolehkan  dan  tidak  diperbolehkan (dicegah).  Sedangkan  dari  segi  dalil adalah ketidak adaan dalil tidak mengubah  hukum  masa  lalu  menjadi kunci istiṣḥāb .  Apabila  ada  dalil  yang mengubah  hukum  yang  telah  tetap  pada masa  lalu,  maka istiṣḥāb tidak  berlaku. Oleh  karena  itu, istiṣḥāb diartikan  oleh para ulama sebagai upaya memberlakukan  ketetapan  (masa  lalu), pada  masasekarang  ini,  dan  mendatang selama tidak ada dalil yang mengubahnya.

## C.  BIOGRAFI MUṢṬAFĀ AḤMAD AZ-ZARQĀ’
Nama  lengkap  Muṣṭafā  Aḥmad Al-Zarqā’  adalah  Muṣṭafā  ibn  Aḥmad ibn  Muḥammad  ibn  Sayyid  ‘Uṡmān  ibn Muḥammad ibn Abd al-Qadīr Al-Zarqā’.
Ia  dilahirkan  di  daerah  Aleppo  ( Halb ) Suriah  pada  tahun  1322  H.  bertepantan dengan  1904  M.  dari  keluarga  yang saleh. 41
Ayahnya, Aḥmad  Al-Zarqā’ adalah  seoang  ulama  besar  mazhab Ḥanafī,  penulis Syarḥ  al-Qawā’id  al- Fiqhiyyah .  Sedangkan  ibunya,  Zainab bin  Muḥammad  Ḥalab  al-Hājj,  kendati bukan seorang yang mempunyai
pengetahuan mendalam mengenai
agama,  beliau  merupakan  ibu  yang salihah. Dikisahkan ketika ibunya sedang  mengandung  Muṣṭafā,  sang  ibu tidak merasa bahwa beliau telah mengandung  dan  bermimpi  bertemu Rasulullah  saw.  serta  mengabarkan bahwa  ia  sedang  mengandung  seorang laki-laki  kemudian  menyarankan  agar kelak ia memberi nama anaknya tersebut dengan nama Muṣṭafā (terpilih) sebagaimana  nama  kakaknya.  Muṣṭafā Aḥmad  Al-Zarqā’  wafat  di  Riyadh ketika tengah melaksanakan tanggungjawabnya  tersebut,  tepatnya setelah  Asyar  pada  hari  sabtu  7  Maret 1999 (19 Rabiul Awal 1420 H). 42 Muṣṭafā  sekolah  di Aleppo syariʻa Collage ( al-Madrasah al-
Khasrawiyah  al-Syariʻah )  yang  terletak di  sebuah  kompleks  masjid  yang dibangun  oleh  Khesrev  Pasha,  seorang penguasa  kekaisaran  Usmaniyah  di Aleppo. 43 Muṣṭafā mengikuti ujian akhir Sarjana  Muda  Tingkat  Pertama  dalam dua  bidang  sekaligus,  sains  dan  budaya, dan  dia  berhasil  memperoleh  nilai terbaik  seantero negeri.  Setelah itu pada tahun  1929  dia  pindak  ke  Damaskus untuk  menyelesaikan  Sarjana  Muda Tingkat Kedua dalam bidang filsafat dan kembali  berhasil mendapat  nilai  terbaik. Kemudian  dia  mendaftar  di  Universitas of  Syiria  (yang  kemudian  dikenal dengan  nama  University  of  Damascus). Dia  mengikuti  dua  fakultas  sekaligus, fakultas hukum dan fakultas budaya, dan pada  tahun  1933  dia  lulus  dari  kedua fakultas tersebut. 44
Di  samping  pelajaran-pelajaran formal,  Muṣṭafā  juga  secara  rutin mendatangi  pengajian-pengajian  syekh Badr  ad-Dīn  al-Hasanī.  Selain  itu Muṣṭafā  juga  rutin  mengikuti  pengajian ayahnya  di  masjid.  Ayahnya  mengajar beberapa  kitab,  di  antaranya  adalah Hasyiyah  Ibn  ‘Ābidīn ,  di  mana  Muṣṭafā adalah  peserta  termuda  dalam  pengajian tersebut.  Muṣṭafā  juga  belajar  dari ayahnya di rumah. Mereka berdua sering
berdiskusi dan bakhan berdebat.
Kadang-kadang selama berjam-jam mereka  berdua  mendiskusikan  kitab- kitab seperti Agānī, al-‘Aqd al-Farīd dan al-Luzūmiyyat karya  Abu  al-‘Allā’  al- Ma’arri. 45
Ada beberapa ulama yang berpengaruh  besar  terhadap  kehidupan intelektual  Muṣṭafā  Aḥmad  Al-Zarqā’, antara  lain:  Syekh  Aḥmad  Al-Zarqā’, ayahnya yang mengajar dasar-dasar fikih Ḥanafī  serta  fikih  secara  umum,  Syaikh Muḥammad  Rakib  at-Tabākh  yang sangat gemar  menulis  hadis  dari
manuskripnya,  yang  mengajari  Muṣṭafā hadis serta sirah, dan syekh Muḥammad al-Ḥanafī,  salah  seorang  murid  syekh Muḥammad  Al-Zarqā’  yang  mengajari Muṣṭafā tafsir, tauhid dan Balāgah. 46 Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā’ mendedikasikan hidupnya untuk
mengembangkan  dan  menyusun  ulang Fikih  Islam,  hal  itu  dilakukan  dengan menjadi pengajar, terlibat dalam komite- komite  fikih  dan  menulis  karya-karya fikih.  Setelah  lulus  kuliah  beliau mengajar al-Adab  al-‘Arabī (Sastra Arab), fikih (kitab ad-Duror Syarḥistiṣḥāb al-Garar ) dan uṣūl al-fiqh (kitab Kasyf al-Asrār karya al-Bazdawī)
di sekolah Khesrevye ( al- Khasrawiyyah ). 47 Pada  tahun  1944 Muṣṭafā diangkat menjadi dosen Hukum Perdata  dan  Syari’ah  Islam  di  Fakultas Hukum  di  Universitas  Suriyah.  Beliau diangkat  menjadi  kepala  jurusan  hukum di  fakultas  tersebut  hingga  mencapai usia pensuin pada akhir tahun 1966. 48 Di samping berbagai jabatan prestisius yang pernah  diembannya,  pada  tahun  1984 Muṣṭafā menerima Penghargaan Internasional King Faisal atas kontribusinya  dalam  bidang  fikih,  yaitu berkat karyanya al-Madkhal Ila
Naẓariyah  al-Iltizām  fi  al-Fiqh  al-
Islāmi ̄. 49 Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā’
adalah  seorang  ulama  yang  memahami
semua  mazhab  dengan  baik,  kendati beliau  dan  ayahnya  memilih  mazhab Ḥanafī.  Karya-karya  tulisnya  mencakup beragam  persoalan  dalam  berbagai mazhab dengan penekanan pada mazhab Ḥanafi.  Karya  monumental  adalah  seri kitab al-Fiqh  al-Islāmī  fī  Ṡawbih  al- Jadīd (Fikih  Islam  dalam  Format  Baru) dalam  empat  juz  yang  ditulis  katika mengajar di Universitas Damaskus yang mendapat  penghargaan  dari  Raja  Faisal pada  tahun  1404  H  untuk  bagian  ketiga dari seri buku ini. 50

## D.   ASURANSI KONVENSIONAL DAN SUBSTANSI AKADNYA
1. Pengertian dan Sejarah Asuransi
Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance 51 yang  dalam  bahasa Indonesia  telah  menjadi  bahasa  populer dan  diadopsi  dalam  kamus  besar  bahasa Indonesia  dengan  nama  padanan  kata "pertanggungan".  Angga  P.  Wicaksana memaknai  kata insurance dengan  istilah asuransi dan jaminan. 52 Menurut Ismanto kata  asuransi  berasal  dari  bahasa Belanda assurantie, dan di dalam bahasa hukum Belanda dipakai kata verzekering . 53 Dalam bahasa Arab asuransi digunakan istilah al-
Ta’mīn, 54 penanggungnya disebut
mu’ammin ,  dan  tertanggung  disebut mu’amman  lah atau  sering  disebut  juga musta’min . 55 Sedangkan  istilah takāful tidak  lazim  digunakan  dalam  literatur bahasa  Arab  di  Timur  Tengah  kendati istilah ini sering digunakan di Indonesia.
Definisi resmi asuransi disebutkan  dalam  pasal  246  KUH Dagang, yang berbunyi.
Asuransi atau pertanggungan adalah suatau  perjanjian  dengan  mana orang seorang penanggung mengikatkan  diri  kepada  seorang tertanggung  dengan  suatu  premi untuk memberikan penggantian karena  suatu  kerugian,  kerusakan
atau  kehilangan  keuntungan  yang diharapkan,  yang  mungkin  akan dideritanya  karena  suatu  peristiwa yang tidak tentu. 56
Jadi  pasal  246  ini  melukiskan asuransi  sebagai  suatu  perjanjian  di mana  penanggung  dengan  mempunyai hak  atas  suatu  premi,  mengikatkan dirinya  terhadap  tertanggung  yang  akan diderita  karena  suatu  peristiwa  yang tidak  tentu.  Jika  dilihat  kembali  sejarah baik  Islam  ataupun  non  Islam,  transaksi pertanggungan yang menjadi cikal bakal transaksi  asuransi  sudah  dikenal  oleh masyarakat  walaupun  masih  dalam bentuk yang sederhana. Hal ini tentunya didorong  oleh  sifat  manusia  itu  sendiri sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup  sendiri  dan  pasti  membutuhkan orang  lain  untuk  menolongnya  dalam berbagai hal dalam kehidupan.
Lahirnya  asuransi  di  negara Timur Tengah diawali dengan berdirinya berbagai  cabang  perusahaan  asuransi negara  Barat  di  negara-negara  Timur Tengah  pada  paruh  kedua  dari  abad  ke-
19 termasuk Mesir. Kemudian perusahaan asuransi swasta Mesir muncul  pada  tahun  1900  M  dengan berdirinya  perusahaan  asuransi  pertama dengan  nama Syarīkah  al-Ta’mīn  al- Ahliyyah al-Miṣriyyah . Perusahaan tersebut menjadi pelopor terhadap munculnya  perusahaan-perusahaan  lain di Timur Tengah. 57

## 2. Substansi Akad Asuransi
Asuransi  sebagai  satu  bentuk kontrak  modern  tidak  dapat  terhindar dari  akad  yang  membentuknya.  Hal  ini disebabkan  karena  dalam  praktiknya, asuransi  melibatkan  dua  orang  yang terikat  oleh  perjanjian  untuk  saling melaksanakan  kewajiban,  yaitu  antara peserta  asuransi  dengan  perusahaan asuransi.
Akad  secara  bahasa  berarti al- ribṭu atau  ikatan,  yaitu  ikatan  yang menggabungkan antara dua pihak. Sedangkan  menurut  pandangan  ulama
fikih adalah ikatan antara ījab (penyerahan)  dan qabūl (penerimaan) dalam  bentuk  (yang  sesuai  dengan) syari’ah,  yang membawa pengaruh pada tempatnya. 58 Kaitannya dengan asuransi, menurut Muḥammad Baltājī, hal mendasar  yang  dijadikan  pijakan  dalam menghukumi  akad  asuransi  adalah mengenai asal dari segala sesuatu, akad, dan  transaksi.  Apakah  hukum  asal  dari pembentukan akad diperbolehkan selama tidak ada dalil yang
melarangnya,  atau  bahkan  sebaliknya.
Menurutnya, asal dari suatu akad adalah boleh  selama  tidak  ada  dalil  yang melarangnya. 59
Implikasi dari penghukuman atas asal  dari  akad  adalah  boleh  yaitu diperbolehkannya atas pembentukan akad  baru  yang  belum  ada  dan  ditemui dalam  literatur  fikih  klasik  yang  salah satunya  adalah  akad  atau  kontrak asuransi.  Dari  segi  akad  asuransi  adalah akad baru yang belum ditemui hukumnya  dalam  literatur  fikih  klasik. Selain  asuransi,  ada  juga  beberapa  akad yang tergolong baru yang belum ditemui dalam  fikih  klasik  dan  kemudian menjadi suatu akad yang telah mempunyai  ketentuan-ketentuan  sendiri seperti  akad bay’  al-wafā’ , aqd  al- ijāratain, 60 dan  sebagainya.  Maka,  jika mengacu  pada  kaidah  ini,  asuransi merupakan akad baru yang pembentukannya diperbolehkan menurut hukum Islam. 61 Abd Wahhāb Khallāf Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo sebagaimana dikutip Syakir Sula mengatakan  bahwa,  asuransi  masuk dalam  akad muḍārabaḥ . 62 Sedangkan Baltājīberpendapat bahwa, akad asuransi sangat  mirip  dengan walā’  al-Muwālāh dalam  mazhab  Ḥanafī. Walā’  al- muwālāh adalah  akad  antara  dua  orang yang  tidak  terikat  hubungan nasab (keturunan), yang salah satunya menanggung  kerugian  yang  dilakukan
yang lain dan penanggung akan mendapatkan warisan jika yang ditanggung telah meninggal. 63 Sedangkan menurut Ḥusain
Ḥāmid Ḥissan salah satu akad  yang ada pada  asuransi  adalah  akad mu’āwaḍah ( tabādul  al-ḥuqūq ),  yaitu  akad  yang didasarkan  atas  saling  mengganti  antara kedua  belah  pihak  yang  terlibat.  Di mana kedua belah pihak baik penanggung  atau  tertanggung  saling memberi  dan  menerima,  penanggung mengambil  premi  dari  nasabah  sebagai pembeli  dan  tertangung  menerima  dana dari penanggung ketika terjadi kecelakaan selaku penjual polis. 64

## E.   PEMBOLEHAN ASURANSI
1. Argumen Muṣṭafā Aḥmad Al- Zarqā’ Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā’
adalah salah satu ulama yang berpendapat
bahwa asuransi diperbolehkan  menurut  hukum  Islam.
Pembolehan  itu  tentunya  bukan  tidak berargumen. 65 Argumen  yang  diajukan Al-Zarqā’  di  antaranya  adalah  mengacu pada  hukum  asal  dari  suatu  akad, peng qīyas an  terhadap  aturan ‘āqilah , muwālāh , ḍamān  khaṭr  al-ṭarīq ,  kaidah iltizām wa al-wa’d al-mulzim . Penjelasan  mengenai  argumen  beliau adalah sebagai berikut.
Pertama  asuransi  adalah  akad baru.  Al-Zarqā’  berpendapat  bahwa asuransi  adalah  akad  baru  dalam  fikih Islam.  Pada  masa  ulama  terdahulu, belum  ditemukan naṣṣ-naṣs ̣  fikih  yang membahas
tentang asuransi. Pembahasan  mengenai  asuransi  baru ditemukan ketika Ibn ‘Ābidin
menyinggung  masalah sūkrah yang berlaku pada saat itu. 66 Al-Zarqā’ menegaskan  bahwa,  pada  hakikatnya syari’ah  tidak  membatasi  umat  manusia dalam  bertransaksi  agar  menggunakan akad yang telah ada. Dalam hal ini umat manusia  dapat  membuat  akad  baru
dalam  muamalah  selama  tidak  ada larangan terhadapnya sebagaimana dijelaskan  dalam  Al-Qur’an  surat  al- Mā’idah ayat 1. 67 Kedua kontrak asurasi disamakan  dengan  akad al-muwālāh atau  yang  disebut walā’  al-muwālāh. Muwālāh adalah  akad  yang  terjalin antara  orang  yang  tidak  diketahui nasabnya  dengan  orang  yang  diketahui nasabnya.  Kemudian  orang  yang  tidak diketahui  nasabnya  berkata  kepada orang  yang  diketahui  nasabnya:  “kamu adalah  waliku,  kamu  membayar  denda darah  jika  saya  melakukan  tindak kriminal  dan  kamu  akan  mewarisi hartaku jika saya meninggal”. 68
Kaitannya dengan sah dan tidaknya  akad muwālāh sebagai  salah satu  dari  hukum  Islam,  para  ulama berbeda  pendapat.  Imam  Abu  Ḥanifah selaku pendiri mazhab Ḥanafi
berpandangan bahwa muwālāh
merupakan  akad  yang  sah  dan  menjadi salah  satu  sebebab-sebab  waris.  Akan tetapi ketiga mazhab yang lain berpendapat  bahwa muwālāh bukan merupakan  akad  yang  sah  dan  tidak dapat menyebabkan waris. 69
Salah  satu  dalil  yang  dipakai ulama  Ḥanafiyah  dalam  penetapan muwālāh adalah al-Qur’an surat an-Nisā ayat 33. Yang  dimaksud  dengan muwālāh di  sini  adalah  pengukuhan adanya  bandingan  terhadap  harta  yang diberikan  (waris)  dengan  denda  (denda kriminal)  jika  orang  tersebut  melakukan tindak kriminal. 70
Jika dihubungkan dengan asuransi, dan asuransi ini adalah asuransi kecelakaan  bukan  asuransi  jiwa,sebagai contoh asuransi
mobil,pemilik disamakan dengan mawlā dan perusahaan  asuransi  disamakan  dengan walī sedangkan  risiko  yang  dihadapi disamakan dengan jināyah /denda terhadap  tindak  kriminal.  Lebih  lanjut Al-Zarqā’ mengatakan bahwa hubungan
antara muwālāh dan  asuransi  berkaitan sangat  erat.  Ketidak  pastian  yang  ada pada  akad muwālāh seperti  janji  waris dan  tindak  kriminal  adalah  hal  yang belum  dapat  dipastikan  begitu  juga dalam  asuransi,  risiko  yang  dihadapi, premi  yang  dibayarkan  dan  kompensasi adalah  hal  yang  juga  belum  dapat dipastikan. 71 Jika  dipandang  dari  sudut uṣūl  al-Fiqh dalam penganalogian adalah akad muwālāh sebegai aṣl (kasus asal),  asuransi  sebagai far’ (kasus baru/cabang), ‘illah -nya akad adalah
taḍāmun
dan hukumnya adalah diperbolehkan.
Argumen  lain  yang  ditawarkan oleh  Al-Zarqā’  adalah  penganalogian asuransi  dengan ḍamān  khaṭr  al-ṭarīq . Ḍamān  khaṭr  al-ṭarīq adalah  akad  di mana
seseorang menanggung keselamatan  orang  lain  yang  akan melaksanakan perjalanan dengan membayar  uang  kepada  penanggung. Contoh  yang  diutarakan  oleh  Al-Zarqā’ adalah  jika  seorang  berkata  kepada orang lain: “berjalanlah di jalan ini maka sesungguhnya jalan ini aman, maka jika terjadi  sesuatu  kepada  kamu,  saya  akan menanggung”  kemudian  ia  berjalan  dan ternyata uangnya diambil oleh perampok maka penanggung harus membayar ganti rugi kepada tertanggung. 72
Ḍamān  khaṭr  al-ṭarīq berlaku  di dunia Islam dan Ibn ‘Ābidīn merekamnya  dalam Ḥāsyiyah  Radd  al- Mukhtār . Sebenarnya sebagaimana  yang penulis  ketahui, ḍamān  khaṭr  al-ṭarīq bukan  akad  tersendiri  yang  mempunyai ciri  tersendiri,  namun  bagian  dari  akad kafālah .  Hal  ini  juga  disinggung  oleh Al-Zarqā’  bahwa  akad  “berjalanlah  di jalan  ini....”  dibahas  dalam kafālah . 73 ‘Ābidīn  sendiri  membahasnya  dalam lima tempat dalam Radd al- Mukhtār . 74 S edangkan  kaitannya  dengan dalil  yang  digunakan  dalam  pengesahan akad ḍamān  khaṭr  al-ṭarīq ini  adalah dalil  yang  digunakan  dalam  akad kafālah itu  sendiri.  Di  antara  beberapa
dalil  yang digunakan adalah Hadis  yang diriwayatkan  oleh  Imam  at-Tirmiẓī tentang kafālah . 75 Al-Zarqā’ berpendapat bahwa  antara ḍamān  khaṭr  al-ṭarīq dan asuransi memiliki kesamaan yang memungkinkan  peng qiyās an  asuransi terhadap ḍamān  khaṭr  al-ṭarīq kendati dalam Radd  al-Mukhtār ,  Ibn  ‘Ābidīn berpendapat bahwa peng qiyās an sukrah 76 dengan ḍamān  khaṭr  al-ṭarīq tidak  sah  karena  ada  perbedaan  yang mendasar  di  antara  keduanya 77 di  mana sukrah merupakan salah satu bentuk dan cikal  bakal  asuransi  yang  ada  di  negara Islam  pada  masa  Ibn  ‘Ābidīn.  Namun Al-Zarqā’  tidak  menjelaskan  di  mana letak kesamaan di antara keduanya 78
Singkatnya,  penaggung  dalam akad ḍamān  khaṭr  al-ṭarīq atau kafālah
sama dengan penanggung dalam asuransi.  Tertanggung  dalam ḍamān khaṭr al-ṭarīq atau kafālah sama dengan tertanggung dalam asuransi konvensional.  Begitu  juga  risko  yang ada  pada ḍamān  khaṭr  al-ṭarīq sama dengan  risiko  pada  asuransi  dan  akad keduanya  merupakan  akad ḍamānah . Sedangkan  kaitannya  dengan qiyās , kafālah yang  dalam  hal  ini  adalah  akad ḍamān  khaṭr  al-ṭarīq sebagai aṣl (asal), asuransi  sebagai far’ (kasus  baru),  akad ḍamānah (penanggugan)  sebagai ‘illah dan hukumnya diperbolehkan.
Argumen keempat yang disampaikan Al-Zarqā’ dalam Niẓām at-
Ta'mīn adalah  penganalogian  asuransi terhadap  kaidah al-Iltizām  wa  al-Wa’d al-Mulzim dalam  mazhab  Malikī. Namun  perlu  ditegaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan  kaidah al-Iltizām  wa al-Wa’d  al-Mulzim bukanlah  kaidah seperti  halnya  kaidah-kaidah  yang  ada pada uṣūl  al-fiqh namun  kata  kaidah hanya  sebagai  ungkapan.  Dalam  bahasa yang digunakan dalam kitab-kitab mazhab  Imam  Mālik  digunakan  bahasa al-Wa’d al- Mulzim.
Al-Iltizām wa al-Wa’d al-Mulzim adalah  janji  yang  mengikat  dengan
konsekwensi dapat digugat ke pengadilan  atas  apa  yang  dijanjikan tersebut. Al-Iltizām  wa  al-Wa’d  al- Mulzim ini  dipakai  oleh  mazhab  Imam Mālik.  Sedangkan  dalam  mazhab Ḥanafī,  dan  jumhur  ulama  janji  tidak dapat  menjadi  wajib  dan  mengikat kecuali  dalam  hal  yang  sempit  dan diucapkan  dengan ṣigat  Ta'līq .  Contoh dari kaidah ini sebagaimana di sampaikan  Al-Zarqā’  adalah  ketika  ada seorang berjanji untuk menghutangi atau membayar  kerugian  atau  meminjami sesuatu  yang  aslinya  bukan  merupakan hal wajib baginya. 79
Al-Zarqā’  berpandangan  bahwa kaidah al-Iltizām wa al-Wa’d al-Mulzim ini  dapat  dijadikan  rujukan  dalam pembolehan asuransi dengan asas peng qiyās an  asuransi  dengan iltizām menurut  pendapat  yang rājiḥ dari mazhab  Imam  Mālik.  Penghukuman  ini berdasar  pada  asas  di  mana  asuransi adalah iltizām dari  penanggung  kepada tertanggung  yang  harus  ditepati  kendati tanpa  ada  timbal  balik  dari  tertanggung dengan  membayar  premi. 80 Dengan demikian,  jika  mengacu  pada  kaidah qiyās maka al-Iltizām  wa  al-Wa’d  al-
Mulzim sebagai aṣl (asal),  asuransi sebagai far’ (cabang),  dan ‘illah- nya keduanya  sama  sebagai  janji  dari penanggung  kepada  tertanggung,  dan hukumnya adalah boleh.
Argumen kelima yang sampaikan oleh Al-Zarqā’  dalam peng qiyās an  asuransi  adalah niẓām  al- ‘awāqil.‘Awāqil adalah  bentuk  jamak dari ‘āqilah . ‘Āqilah adalah aṣābah yaitu kerabat  dari  pihak  bapak  yang  ikut membayar diyah dalam  pembunuhan tidak sengaja (yang dilakukan saudaranya). 81 Atas  dasar  hal  tersebut, dapat  diketahui  bahwa niẓam al-‘awāqil dalam  Islam  aslinya  adalah  adat  yang baik yang bersifat tolong menolong yang sudah  ada  sejak  sebelum  Islam  dalam pembagian  bagian  cicilan diyah oleh
para keluarga. Di samping itu datangnya syari’at Islam mengakui adanya pemikiran tentang diyah ini  dikarenakan ada maṣlaḥaḥ muzdawijah dan dijadikan sebagai  hukum  Islam  yang  mewajibkan anggota  keluarga  dalam  menanggung denda  tersebut.  Kewajiban  denda  ini berlaku  dalam  tindak  kriminal  yang tidak  disengaja.  Sedangkan  jika  tindak pidana  tersebut  ada  unsur  kesengajaan, maka  yang  berlaku  adalah  hukum qiṣās bukan diyah .  Menurut  Al-Zarqā’  hal  ini tentunya  sama  dengan  aturan  asuransi yang  tidak  memasukan jināyah atau kecelakaan yang disengaja. 82
Secara  umum  jika  ditinjau  dari seluruh  akad  adalahbahwa aṣl (asal)nya berupa aturan ‘āqilah yang berupa sosial (tolong  menolong)  wajib  secara  syara’ dalam menanggung tanggungjawab harta  dari  pembunuhan  tidak  sengaja. Sedangkan far’ (cabang)nya adalah asuransi  yaitu  akad  sosial  (tolong menolong) sukarela dengan jalan transaksi  atas  pembagian  premi  dalam asuransi  kecelakaan  (bukan  asuransi jiwa). ‘Illah- nya  adalah  sama-sama aturan  tentang  sosial  atas  pembagian dana bantuan. 83
2. Tanggapan Ulama Kontemporer Yang Mengharamkan Asuransi Perdebatan mengenai hukum asuransi  dipandang  dari  segi  hukum Islam  selalu  menjadi  hal  yang  ramai dibicarakan  dan  dibahas.  Beberapa ulama  yang  tidak  sepakat  dengan  Al- Zarqā’  mencoba  menanggapi  dan melemahkan  pendapat  dan  argumen yang  ditawarkan.  Beberapa  rincian mengenai tanggapan-tanggapan  para ulama  mengenai  argumen  Al-Zarqā’  di antaranya  adalah; Pertama ,  berkaitan dengan  akad  baru  Muḥammad  Baltājī sepakat dengan konsep
diperbolehkannya.  Namun,  ia  tidak sepakat dengan Al-Zarqā’ dalam pembolehan  asuransi.  Karena  dalam asuransi  ada  beberapa  unsur  yang
dilarang dalam Islam,yaitu unsur perjudian,  unsur  taruhan,  mengandung unsur tidak pasti dan riba. 84
Kedua ,  mengenai  akad muwālah seorang ulama ternama Muḥamamd Abū Zahrah  menanggapi  agumen  Al-Zarqā’ terkait pembolehan asuransi yang disamakan dengan akad muwālah . Dalam mu’tamar  Usbū’  al-Fiqh  al- Islāmī yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai  6  April  1961  M  di  Damaskus,
Muḥamamd Abū Zahrah tidak sependapat dengan apa
yang disampaikan Al-Zarqā’ terkait dalil yang disampaikannya  dalam  acaratahunan tersebut.  Ketidaksepakatannya  tentunya bukan  tidak  beralasan.  Menurut  Abū Zahrah qiyās yang  disampaikan  Al- Zarqā’  tidak  memiliki  kekuatan  hukum karena  salah  satu  rukun qiyās tidak  ada dan  dalam  kasus  di  atas  adalah ‘illah jāmi’ah (alasan hukum yang menghubungkan  keduanya)  kendati  Al-
Zarqā’  berpendapat  bahwa ‘illah yang ada  tidak  harus  sama  persis.  Karena  hal ini sesuatu yang tidak mungkin. Apabila ada ‘illah yang seperti  ini, maka hukum kedua  bukan  berdasarkan qiyās akan tetapi  berasarkan  dalil aṣl (asal)  atau dalil  dari  hukum  yang  telah  ada.  dan hukum  kasus  baru  otomatis  masuk dalam  hukum  asal  dan  tidak  perlu di qiyās kan. 85
Ketiga , ḍamān  khaṭr  al-ṭarīq dalam  mazhab  Ḥanafī.  Sementara  itu Abū  Zahrah  yang  mengikuti Usbū’  al- Fiqh  al-Islāmī bersama  Al-Zarqā’  tidak berkomentar  terkait  argumen  Al-Zarqā’ mengenai  hal  ini.  Namun,  Baltājī mencoba  menanggapi  dalam  bukunya ‘Uqūd  at-Ta'mīn .  Ia  mengacu  pada  apa yang  disampaikan  Ibn  ‘Ābidīn  dalam menyikapi hal yang berlaku di zamannya tentang sūkrah . Ada beberapa hal  yang  disampaikan  Baltājī  terkait tanggapannya  terhadap  argumen  Al- Zarqā’  tentang  asuransi.    Hal  tersebut yang  membedakan  antara  asuransi dengan ḍamān  khaṭr  al-ṭarīq ; Pertama
asuransi adalah akad jual beli sednagkan ḍaman  khtạr  ṭarīq adalah akad tabarru’.Kedua perusahaan asuransi tidak  mengetahui  risiko  yang  akan terjadi. Ketiga ,  pemeberian  dana  dalam kafālah tidak  jika  dihubungkan  dengan kecelakaan. Berbeda dengan asuransi. 86
Keempat ,  kaidah al-Iltizām  wa al-Wa’d al-Mulzim dalam mazhab Malikī.  Baltājī  dalam ‘Uqūd  at-Ta'mīn tidak  sependapat  dengan  argumen  Al- Zarqā’ terkait pembolehan asuransi yang menggunakan  dalil  peng qiyās an  teradap kaidah al-Iltizām wa al-Wa’d al-Mulzim dalam mazhab Malikī. Beliau mengatakan  bahwa  jika  seandainya  saja kita ikuti pendapat yang rājiḥ sebagaimana  dalam  mazhab  Mālikī maka  argumen  tersebut  tidak  sampai pada  asuransi  atau  tidak  bisa  diterapkan dalam  asuransi.  Karena,  ada  perbadaan yang  mendasar  antara  kedua  kontrak tersebut.  Kaidah  yang  berlaku  dalam mazhab  Mālikī  tersebut  adalah  akad tabrru’āt (sukarela)  dan  tidak  ada  ganti rugi  atas  janji  yang  ia  utarakan. Sedangkan  akad  asuransi  adalah  akad mu’āwaḍah (akad  tukar  menukar/jual beli).  Dari  hal  ini  Baltājī  tidak menemukan  titik  temu  antara  kedua akad tadi. 87
Kelima , penyamaan asuransi dengan ‘āqilah .  Kaitannya  dengan argumen Al-Zarqā’  tentang  aturan
‘āqilah, Abū Zahrah menanggapi bahwa antara  keduanya  (aturan ‘āqilah dan asuransi) tidak ada kaitannya. Bagaimana tidak, ‘āqilah adalah keluarga jāni. Antara jāni dan ‘āqilah dihubungkan  dengan  darah  dan  tali silaturrahim  yang  diperintahkan  oleh Allah  swt  serta  dihubungkan  dengan adanya saling tolong menolong terhadap taqwa dan kebaikan. Sedangkan kaitannya  dengan  denda  mereka  ( jāni dan keluarganaya)
dihubungkan bekerjasama  mereka  dalam  memperolah harta. Pertanyaan yang muncul adalah di mana  letak  kesamaan  antara  hubungan
‘āqilah dan  hubungan  antara  peserta asuransi  dan  perusahaan  serta  peserta dan  peserta  asuransi  lainnya.  Hal  ini tentunya  tidak  sama. 88 Jika  di  lihat antara ‘āqilah dan  asuransi  sangat berbeda dan ‘illah atas peng qiyās an atas keduanya  juga  sangat  jauh.  Di  mana ‘āqilah adalah aturan yang bersifat wajib dari  syai’at  dan  atas  dasar  tolong menolong.  Sedangkan  asuransi  atas dasar mencari untung dan antara anggota keluarga  tidak  ada  pertalian  keluarga bahkan  antara  peserta  dan  peserta asuransilaintidak kenal
satu denganyanglain. 89

## A. KESIMPULAN
Al-Zarqā’  sebagai  salah  satu ulama  kontemporer  yang  membolehkan asuransi  mendasarkan  pandangannya pada  teori  pembentukan  akad  baru  yang belum  ditemukan  dalam  fikih  klasik.  Di mana menurut  teori ini, sebagai  seorang muslim  tidak  hanya  terpaku  dengan adanya  akad-akad  yang  sudah  ada  dan bernama dalam fikih  Islam  atau  yang di
sebut  dengan al-‘uqūd  al-musammāh, akan  tetapi  kita  juga  diperkenankan untuk  membuat  akad-akad  baru  yang belum  ada  sebelumnya  sepanjang  tidak ada  dalil  yang  melarangnya,  termasuk asuransi.
Selain  itu,  dalam  menghukumi asuransi Al-Zarqā’ juga menganalogikan asuransi  dengan  beberapa  kontrak  yang sudah  ada  dalam  fikih  Islam.  Baik  dari maẓhab  Ḥanafiyah  sendiri  dimana  ia adalah  ulama terkemuka  maẓhab tersebut, atau maẓhab yang lain. Kontrak atau  akad-akad  yang  sudah  ada  tersebut di  antaranya  adalah  akad muwālāh dalam  mazhab  Ḥanafī, ḍamān  khaṭr  al- ṭarīq dalam  mazhab  Ḥanafī,  kaidah al- Iltizām  wa  al-Wa’d  al-Mulzim dalam mazhab Mālikī, dan kontrak ‘āqilah . Kendati  argumen-argumen  Al- Zarqā’  tersebut  tidak  sepi  dari  kritikan para  pakar  hukum  Islam  kontemporer, namun  dalam  prespektif  teori  hukum Islam  argumen  Al-Zarqā’  masih  dapat dibenarkan.

## Catatan Akhir:
1 Salah  satu  kaidah  fikih  dalam mu'amalah  yang  menjadi  dasar  atas  kegiatan transaksi  berbunyi: اَم  َّلَّإ  ُةَّح   صلا   د ْوُقُعلا  ي ف  ُلْصَلأا َو هُل ْوُس َر َوهللا  ُهَلَطْبَأ  Kaidah  ini  menjelaskan  bahwa seluruh  transaksi  yang  dilaksanakan  atau  dibuat oleh manusia dihukumi sah, sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Muh ̣ ammad Muṣṭafā al- Zuḥailī, al-Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mażāhib al-Arba’ah (Dimasyq: Dār al-Fikr, 2006), I:196.
2 Munz ̇ ir  Qaḥf  dari  Universitas  Raja Abdul  Aziz  berhasil  mengumpulkan  sebanyak 515  ayat  al-Qur'an  yang  menyingung  ekonomi Islam.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  kehidupan perekonomian  menjadi  hal  yang  pening  dan sangat  diperhatikan  dalam  Islam.  Munz ̇ ir  Qah ̣̣f, al-Nus ̣̣̣̣us ̣̣̣̣  al-Iqtiṣadiyah  min  al-Qur'ān  wa  al- Sunnah (Jedah: Markāz al-Nasyr al-'ilmī Jami'ah al-Malik 'Abdul Aziz, t.t.)
3 Nurul  Huda  dan  Mohamad  Heykal,
Lembaga  Keuangan  Syariah (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 151.
4 Sejarah awal adanya asuransi kembali pada  abad  15  masehi  di  utara  Italia.  Muhammd Uṣman  Syubair, al-Mu'āmalah  al-Māliyah  al- Mu'āṣirah fi al-Fiqh al-Islāmī , cet IV (Yordania: Dār al-Nafais, 2001), hlm. 106.
5 Dalam Majma'  al-Fiqh  al-Islāmī
(konsensus  para  ulama  Timur  Tengah)  tanggal 10 Sya'ban tahun 1398 H. di Mesir membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi sosial, dan  berakhir  pada  pengharaman  asuransi konvensional  dan  membolehkan  asuransi  soial. Majd Aḥmad Makki, Fatawa Musṭafā Aḥmad al- Zarqā’ (Bairūt: Dar al-Qalam, 2001) 6 Muṣṭafā  Ah ̣ mad  al-Zarqā’, Niẓām  al- Ta'mīn Haqiqatuh wa Ra'yu al-Syar'i fih (Bairūt: Mu'assasah ar-Risalah, 1984), hlm. 57.
7 Ramḍān  Hāfiẓ  Abd  al-Raḍmān,
Mawqifi  al-Syarī'ah  al-Islāmiyyah  min:  al- Bunūk  wa  sundūq  al-Tawfīr  wa  Syahadah  al- Istis ̇ mar,  al-mu'āmalah  al-Maṣrafiyah  wa  al- Badīl  'Anhā,  al-Ta'mīn  'ala  anfus  wa  al-Amwal (Kairo: Dar as-Salam, 2005), hlm. 197-198. 8 Al-Zarqāʼ, Niẓām at-Ta’mīn , hlm. 19.
9 Al-Zuḥailī  menyebutkan  setidaknya ada  7  ketetapan  konsensus  ulama  timur  tengah yang  menetapkan  keharaman  asuransikomersial. Namun  az-Zarqā'  tetap  bersikukuh  pada berpendapatnya  tentang  pembolehan  asuransi. Al-Zuḥailī, al-Mu'āmalah al-Māliyah al- Mu'āṣirah (Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2002),
263-264,  Majd  Ahmad  Makki, Fatawa  Muṣṭafā Aḥmad  al-Zarqā’ (Bairūt:  Dār  al-Qalam,  2001), hlm. 411.
10 Al-Rāzi ̄̄   dalam  Mukhtār  aṣ-Ṣiḥāh menegaskan  bahwa  kata  mujāhadah,  Jihād, ijtihād, dan Tajāhud mempunyai arti yang sama. Semuanya  mempunyai  asala  kata  yang  berbeda namun  mempunyai  akar fi’il  maḍI tigahuruf yang  sama.  Lihat  Zain  ad-Dīn  Muḥammad  ibn Abī Bakr ibn Abd al-Qādir al-Rāzī , Mukhtār al- Ṣiḥāh (Bairūt:  Maktabah  al-‘Aṣriyyah,  1999), hlm. 63.
11 Abd  al-Raḥīm  ibn  al-Ḥasan  ibn  ‘Alī al-Isnawī ,  Nihạyah  al-Sūl  Syarh  Minhāj  al- Wusūl (Bairūt:  Dār  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah, 1999), I: 394.
12 Alī  ibn  Muḥammad  ibn  Alī  al-Zain al-Syarīf  al-Jurjānī ,  al-Ta’rīfāt (Bairūt:  Dār  al- Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), I: 22.
13 Ibid.
14 Wahbah  al-Zuḥailī ,  Uṣūl  al-Fiqh  al-
Islāmī (Damskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1039. 15 Ibid . 16 Ibid ., hlm. 97 17 Wahbah  al-Zuḥailī ,  Uṣūl  al-Fiqh  al-
Islāmī (Damskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1053.
18 Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al- Fiqh (Kairo: Maktabah al-Da’wah, tt), hlm. 52. 19 Jaih  Mubarok, Metodologi  Ijtihad Hukum  Islam (Yogyakarta:  UII  Press,  2002),
hlm. 98.
20 Ibid. 21 Jaih  Mubarok, Metodologi  Ijtihad
Hukum  Islam (Yogyakarta:  UII  Press,  2002), hlm. 99. 22 Saif  al-Dīn  Alī  ibn  Abī  Alī  ibn Muḥammad  al-Āmidī, Al-Ihkām  fī  Uṣūli  al- Ahkām (Bairūt: al-Maktab al-Islāmī, tt), II: 190.
23 Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al-
Fiqh (Kairo: Maktabah al-Da’wah, tt), hlm. 60. 24 Abu  Yahya  Zakariya  al-Anṣārī,
SyarhGāyah  al-Wuṣūl (Surabaya:  Toko  Kitab al-Hīdayah,  t.t.),  hlm.  111-119.  Lihat  juga  Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad , hlm. 112-114.
25 Wahbah  al-Zuḥailī ,  Uṣūl  al-Fiqh  al- Islāmī (Damskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 643. 26 Ibid , hlm. 643-645.
27 Jaih  Mubarok, Metodologi  Ijtihad , hlm. 112-114.
28 Abū  Yahyā  Zakariya  al-Anṣārī, SyarhGāyah  al-Wuṣūl (Surabaya:  Toko  Kitab al-Hīdayah, t.t.), hlm. 111-119.
29 Muḥammad Abū al-Nūr Zuhair, Uṣūl al-Fiqh (Kairo:  Dār  al-Baṣā’ir,  2007),  IV:  75- 127.  Lihat  juga  Jaih  Mubarok, Metodologi Ijtihad, 114-117.  Dan  Muḥammad  ibn  Bahadur ibn  Abdullah  al-Zarkasyī, al-Baḥr  al-Muḥīt ̣ (Bairūt:  Dār  al-Kutub  al-‘Ilmiyah,  2007),  IV:
176-200.
30 Abd al-Wahhāb Khallāf, ‘Ilm Uṣūl al- Fiqh (Kairo: Maktabah al-Da’wah, tt), hlm. 84. 31 Jaih  Mubarok, Metodologi  Ijtihad, hlm. 152.
32 Abū  Hāmid  Muḥammad  ibn Muḥammad  al-Gazālī  al-Ṭūfī, al-Mustaṣfā  min ‘Ilmi al-Uṣūl, (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), hlm. 174.
33 Ibid, hlm. 324.
34 Abū  Hāmid  Muḥammad  bin Muḥammad  al-Gazālī  al-Ṭūfī, al-Mustaṣfā  min ‘Ilmi al-Uṣūl, (Bairūt: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), hlm. 371 .
35 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh (Ciputat:  PT.  Logos  Wacana  Ilmu,  2005),  II: 331.
36 Muḥamad ibn Alī ibn Muḥammad al-
Syaukānī al-Yamanī, Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Haq  min  ‘ilm  Uṣūl (Bairūt:  Dār  al-Kitāb  al- ‘Arabī, 1999), II: 184.
37 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2005), II: 342. 38 Jaih  Mubarok, Metodologi  Ijtihad Hukum Islam, hlm. 133. 39 Abd  Wahhāb  Khallāf, ‘IlmUṣūl  al- Fiqh  wa  Khulāṣah  Tātikh  at-Tasyri’ (tp: Muassasah as-Sa’ūdiyah, t.t.p), hlm 87 . 40 Al-Jurjānī , at-Ta’rīfāt, I:22
41 Majd  Aḥmad  Makkī ,  Fatāwā  Muṣṭfā az-Zarqā’ (Dimasyq: Dar al-Qalam, 2004), hlm. 21.
42 Makkī, Fatāwā, 22.  Llihat  juga Muḥammad  H ̣ umaidi,  “Badan  Usaha  Menurut Muṣṭfā  Aḥmad  az-Zarqā'”,  Skripsi  tidak diterbitkan  (Yogyakarta:  Fakultas  Syariah  UIN SUKA, 2005), hlm. 42
43 Makkī, Fatāwā, 24-25.
44 Ibid. , hlm. 25-26.
45 Ibid. , hlm. 25-26.
46 Ibid. , hlm. 27-30.
47 Ibid. ,  hlm.  30.  Lihat  juga  Aḥmad
Fakhri  ar-Rifa’ī,  “al-‘Allāmah  al-Faqīh  Asy-
Syaikh
Muṣtạfā
Aḥmad
al-Zarqāʼ,
http://feqhweb.com/vb/t1003.html , (dikases  pada tanggal 11 April 2015) 48 Makkī, Fatāwā , 30-31. Lihat juga  ar- Rifa’i, “al-‘Allāmah”.
49 Makkī, Fatāwā, hlm. 33.
50 Ibid. , hlm. 35.
51 John  M.  Echols  dan  Hasan  Syadilly,
Kamus  Inggris-Indonesia (Jakarta:  Gramedia, 1990), hlm. 326.
52 Angga  P.  Wicaksana, Kamus  975 Triliun Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris (Surabaya: Anugerah, 2013), hlm. 165.
53 Kuat  Ismanto, Asuransi  Syari’ah: Tinjauan  Asas-asas  Hukum  Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 20.
54 Muṣṭafā  Aḥmad  al-Zarqāʼ, Niẓām al- Ta’mīn;  Haqīqatuh  wa  al-Ra’yu  Al-Syar’i  fīh (Bairūt: Muassasah ar-Risālah, 1984) hlm. 19 55 Ibid.
56 Subekti dan Tjitrosudibio, KUHD dan
Peraturan  Kepailitan (Jakarta:  PT.  Pradnya Paramita, 2000).
57 Admin,  “Tarikh  Ṣinā’ah  at-Ta'mīn  fī al-Waṭan  al-‘Arabī”,  ‘Ālam  at-Taqniyah  wa  al- A’māl,  September  2010, http://www.w-tb.com (diakses 12 Juni 2015)
58 Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā', al-Fiqh al- Islāmī  fi  S ̇ awbihi  al-Jadīd;  al-Madkhal  al-Fiqh al-‘Ām (Dimasyq: Dār al-Qalam, 1998) I: 381. 59 Dalam hal ini (asal atas pembentukan akad  adalah  boleh)  beliau  sepakat  dengan  az- Zarqā',  kendati  dalam  hukum  asuransi  beliau menolak  dan  tidak  sepakat  dengan  az-Zarqā'. Lihat  Muḥammad  Baltājī, ‘Uqud  at-Ta'mīn  min Wijhah al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Mustaw’ibah likāfah  Wijhāt  an-Naẓar  fī  ‘Aqdai  al-Ta'mīn  al- Tijāri  wa  al-Ta'mīn  al-Ta’āwunī (Kairo:Dār  as- Salam, 2008), hlm. 111-112.
60 ‘ Aqd  Ijāratain adalah  kesepakatan antara  pengurus  wakaf  dan  seseorang  untuk membayar sejumlah dana yang digunakan untuk mengurusi wakaf ketika pengurus wakaf (ta’mir wakaf  tersebut)  tidak  mampu  untuk  mengurus dan  merawatnya,  dengan  syarat  si  pembayar
medapatkan  hak  tetap  untuk  mengurusi  wakaf yang  bersangkutan.  Al-Zarqa, al-Madkhal  al- Fiqhī , I: 633. 61 Ibid . hlm.112.
62 Syakir Sula, Asuransi, hlm. 72-73.
63 Muḥammad Baltājī, ‘Uqud al-Ta'mīn min  Wijhah  al-Fiqh  al-Islāmī (Kairo:  Dār  as- Salām, 2008), hlm. 91.
64 H ̣ usain  H ̣ āmid  Ḥassan, H ̣ ukm  al- Syari’ah  al-Islāmiyyah  fi  ‘Uqud  al-Ta'mīn (Kairo: Dār al-I’tiṣam), hlm. 29.
65 Hal  ini  tercermin  dari  sumber-sumber yang  ia  tulis  dan  kepiawaiannya  tentang  bahasa Perancis.
66 Ibn  ‘Ābidīn  dalam  Hasyiahnya menangapi apa yang telah berjalan di masyarakat di  mana  sudah  hal  yang  maklum  di  kalangan pedagang  jalur  laut  yang  akan  berdagang  ke negara  non  Islam.  Setiap  pedagang  yang  akan berdagang  di  negara  barat  membayar  yang dinamakan sukrah kepada  negara  Barat  yang dibayarkan  pada  wakil  yang  berada  di  negara Islam  yang  nantinya  jika  kapal  tersebut tenggelam,  terbakar,  dirampok  atau  lainnya seberapapun  kerugian  yang  diderita  oleh pedagang  tersebut,  maka  ia  akan  diberi kompensasi  atas  risiko  tersebut.  Muḥammad Amīn  ibn  Umar  Ibn  ‘Ābidīn, Radd  al-Mukhtār ‘ala  Durr  al-Mukhtār (Bairūt:  Dār  al-Fikr,
1992), IV: 170.
67 Syariat  Islam  tidak  membatasi transaksi  dalam  hal  tertentu  saja  yang  tidak boleh melebihi kepada hal lain, Di dalam syari’at Islam  tidak  ada  dalil  yang  menunjukan pembatasan  terhadap  akad  dan  keterikatan pembasahannya,  (yang  ada)  hanya  (berupa syarat) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syara’ yang  berupa  kaidah-kaidah  dan  syarat-syarat umum  dalam  bertransaksi.  Lihat  Az-Zarqā’, al- Fiqh al-Islāmī fi S ̇ awbih al-Jadīd ,  I: 634. 68 Az-Zarqā’, Niẓām al-Ta'mīn , hlm. 28.
69 Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn  Muḥammad  ibn  Aḥmad  ibn  Rusyd  al-H ̣ afīd (w 595 H), Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al- Muqtaṣid (Kairo: Dār al-Hadīs ̇ , 2004 ), IV: 145.
70 Muḥamamd ibn Aḥmad ibn Abī Sahl Syams  al-Aimmah  al-Sarakhsī  (483  H), al- Mabsūṭ (Bairūt: Dār al-Ma’rifah, 1993), VIII: 81.
71 Az-Zarqā’, Niẓām at-Ta'mīn, hlm. 57, hlm. 89-90.
72 Ibid. , hlm. 58.
73 Ibid . 74 Kelima  bab  itu  adalah bāb  isti’mān al-kāfir,  bāb  al-Murābahah  wa  al-tawliyyah, maṭlab  fī  at-Ta’līq  al-kafalah  bisyarṭ  gair mulāim,  maṭlab  bay’  al-‘īnah  dua  kali .  Lihat Radd al-Mukhtār bab-bab tersebut.
75 َي  لَص ُي ل  ٍلُج َر ب  َي تُأ َمَّلَس َو  هْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص  َّي بَّنلا  َّنَأ
َمَّلَس َو   هْيَلَع ُهَّللا  ىَّلَص  ُّي بَّنلا  َلاَقَف  ، هْيَلَع « َص  ىَلَع  اوُّلَص ،ْمُك ب  حا
اًنْيَد   هْيَلَع  َّن إَف » َص   هَّللا  ُلوُس َر  َلاَقَف  َّيَلَع  َوُه :َةَداَتَق وُبَأ  َلاَق ، ىَّل ُهَّللا :َمَّلَس َو   هْيَلَع « ءاَف َولا ب » ْيَلَع ىَّلَصَف ، ءاَف َولا ب :َلاَق ، ه . Lihat
Muḥammad  ‘Īsa  Surah  At-Tirmiz ̇ ī, Sunan  al- Tirmiz ̇ ī (Maṣr:  Syarikah  Maktabah  wa  Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī, t.p.),hlm. III/373, nomor Hadis 1069.
76 Kata sukrah sangat  masyhur di timur tengah  dengan  makna ‘aqd  al-Ta'mīn yang sesungguhnya  berasal  dari  bahasa  Perancis (sécurité  ةيتيروكيس).  Lihat  footnote  al-Zarqāʼ dalam Niẓām al-Ta'mīn hlm. 21. 77 Ibn  ‘Ābidīn, Radd  al-Mukhtār ,  IV:
170.
78 Al-Zarqāʼ, Niẓam al-Ta'mīn , hlm. 58.
79 Al-Zarqāʼ, Niẓam al-Ta'mīn , hlm. 58-
59.
80 Al-Zarqāʼ, Niẓām al-Ta'mīn, hlm. 58- 60. 81 Muḥammad ibn Makram ibn ‘Alī Abū Faḍl, Lisān al-‘Arab (Bairūt: Dār Ṣādir, 1414 H), XI: 460. 82 Az-Zarqā’, Niẓām, hlm. 61. 83 Ibid. 84 Muḥammad  Baltājī, ‘Uqud  al-Ta'mīn min  Wijhah  al-Fiqh  al-Islāmī:  Dirāsah Mustaw’ibah  likāfah  Wijhāt  al-Naẓar  fī  ‘Aqdai al-Ta'mīn  al-Tijāri  wa  al-  Ta’mīn  Al-Ta’āwunī (Kairo:Dār as-Salam, 2008), hlm. 114 . 85 Az-Zarqā', Niẓām al-Ta’mīn , hlm. 92.
86 Baltājī, ‘Uqūd al-Ta’mīn , hlm. 100.
87 Baltājī, ‘Uqūd al-Ta’mīn , hlm. 102.
88 Nāṣiḥ  ‘Ulwān, Hukm  al-Islām ,  hlm.
20-21.
89 Baltājī, ‘Uqūd al-Ta’mīn , hlm. 103.

## DAFTAR PUSTAKA
Abū  Faḍl,  Muḥammad  ibn  Makram  ibn ‘Ali. Lisān  al-‘Arab. Bairūt:  Dār Ṣādir, 1414 H.
al-Āmidī, Saif al-Dīn Alī ibn Abī Alī ibn Muḥammad. Al-Ihkām  fī  Uṣūli al-Ahkām .  Beirūt:  al-Maktab  al- Islāmī, tt.
Admin, “Tarikh Ṣinā’ah at-Ta'mīn fī al- Waṭan  al-‘Arabī”,  ‘Alām  at- Taqniyah wa al-A’māl, September  2010,  dalam www.w-
tb.com (diakses 12 Juni 2015). al-Anṣārī,  Abu  Yahya  Zakariya. Syarh Gāyah  al-Wuṣūl. Surabaya: Toko Kitab al-Hīdayah, t.t. Baltājī,  Muḥammad. ‘Uqud  al-Ta'mīn min  Wijhah  al-Fiqh  al-Islāmī: Dirāsah  Mustaw’ibah  likāfah Wijhāt  an-Naẓar  fī  ‘Aqdai  al- Ta'mīn al-Tijāri wa al-Ta'mīn al- Ta’āwunī. Kairo:  Dār  al-Salam, 2008.
Echols,  John  M.  dan  Syadilly,  Hasan.
Kamus  Inggris  -  Indonesia. Jakarta: Gramedia, 1990. al-Gazālī,  Abū  Hāmid  Muḥammad  ibn Muḥammad  al-Ṭūfī. al-Mustaṣfā min ‘Ilmi al-Uṣūl. Bairūt: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyah, 1993. Ḥassān,  Ḥusain  H ̣ āmid. H ̣ ukm  al- Syari’ah  al-Islāmiyyah  fi  ‘Uqud al-Ta'mīn .  Kairo:  Dār  al-I’tiṣām, t.t.
Huda,  Nurul  dan  Mohamad  Heykal.
Lembaga  Keuangan Syariah.
Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2010. Humaidi,  Muhammad  “Badan  Usaha Menurut  Muṣṭfā  Aḥmad  az- Zarqā’.  Skripsi  tidak  diterbitkan (Yogyakarta:  Fakultas  Syariah UIN SUKA, 2005. Ibn  ‘Ābidīn,  Muḥammad  Amīn  ibn
Umar. Radd  al-Mukhtār  ‘ala Durr al-Mukhtār. Beirūt:  Dār al- Fikr, 1992.
Ibn  Rusyd,  Abū  al-Walīd  Muḥammad ibn  Aḥmad  ibn  Muḥammad  ibn Aḥmad. Bidāyah  al-Mujtahid  wa
Nihāyah al-Muqtaṣid. Kairo: Dār
al-Hadīs ̇ , 2004. Ismanto, Kuat. Asuransi Syari’ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009. al-Isnawī , Abd  al-Raḥīm  ibn  al-Ḥasan ibn  ‘Alī. Nihạyah  al-Sūl  Syarh Minhāj al-Wusūl. Beirūt:  Dār  al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999. al-Jurjānī , Alī  ibn  Muḥammad  ibn  Alī az-Zain  al-Syarīf. al-Ta’rīfāt.
Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah,
1983.
Jumantoro,  Totok  dan  Amin,  Samsul
Munir. Kamus  Ilmu  ushul  Fikih.
Jakarta: Bumi Aksara, 2009. Khallāf, Abd Wahhāb. ‘IlmUṣūl al-Fiqh wa  Khulāṣah  Tātikh  at-Tasyri’. tp: Muassasah al-Sa’ūdiyah, t.t. Makki,  Majd  Aḥmad. Fatawa  Musṭafa Aḥmad az-Zarqā’, Beirūt: Dar al- Qalam, 2001. Makkī,  Majd  Aḥmad. Fatāwā  Muṣṭfā az-Zarqā'. Dimaskus:  Dar  al- Qalam, 2004.
Mubarok,  Jaih. Metodologi  Ijtihad Hukum  Islam. Yogyakarta:  UII Press, 2002.
Qaḥf,  Munz ̇ ir. Al-Nuṣūṣ  al-Iqtiṣadiyah min  al-Qur'ān  wa  al-Sunnah.
Jedah:  Markāz  al-Nasyr  al-ʻIlmī Jamiʻah  al-Malik  ʻAbdul  Aziz,
t.t.
al-Rāzī , Zain al-Dīn Muḥammad ibn Abī
Bakr  ibn  Abd  al-Qādir. Mukhtār al-Ṣiḥāh. Beirūt:  Maktabah  al-
‘Aṣriyyah, 1999. al-Raḍmān, Ramḍān Hāfiz.̣ Abd Mawqifi al-Syarī'ah al- Islāmiyyah  min:  al-Bunūk  wa sundūq  al-Tawfīr  wa  Syahadah
al-Istis ̇ mar,  al-mu'āmalah  al- Maṣrafiyah  wa  al-Badīl  'Anhā, al-Ta'mīn  'ala  anfus  wa  al-
Amwal. Kairo:  Dar  as-Salam, 2005.
al-Rifa’ī,  Aḥmad  Fakhri.  “al-‘Allāmah al-Faqīh  Asy-Syaikh  Muṣtạfā Aḥmad al-Zarqā’, dalam www.feqhweb.com. Diakses  11 April 2015. al-Sarakhsī. Muḥamamd ibn Aḥmad ibn Abī  Sahl  Syams  al-Aimmah. al- Mabsūṭ. Bairūt:  Dār  al-Ma’rifah, 1993.
al-Syaukānī  Muḥamad  ibn  Alī  ibn Muḥammad  al-Yamanī. Irsyād al-Fuḥūl  ilā  Taḥqīq  al-Haq  min ‘ilm  Uṣūl. Bairūt:  Dār  al-Kitāb al-‘Arabī, 1999.
al-Tirmiz ̇ ī,  Muḥammad  ‘Īsa  Surah. Sunan al-Tirmiz ̇ ī. Maṣr: Syarikah Maktabah  wa  Maṭba’ah  Muṣṭafā al-Bābī, t.t.
Subekti  dan  Tjitrosudibio. KUHD  dan Peraturan Kepailitan. Jakarta:
PT. Pradnya Paramita, 2000.
Syarifuddin,  Amir. Ushul  Fiqh. Ciputat:
PT. Logos Wacana Ilmu, 2005.
Syubair,
Muhammd Uṣman. Al- Mu’āmalah al-Māliyah al- Mu'āṣirah  fi  al-Fiqh  al-Islāmi . Yordania: Dār an-Nafais, 2001. Wicaksana, Angga P. Kamus 975 Triliun Inggris-Indonesia Indonesia-
Inggris. Surabaya:  Anugerah, 2013. al-Zarkasyī,  Muḥammad  ibn  Bahadur bin  Abdullah. al-Baḥr  al-Muḥīt ̣. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007 al-Zarqā’,  Muṣṭafā  Aḥmad. Niẓām  al- Ta'mīn  Haqīqatuh  wa  Ra'yu  al- Syar'i  fīh. Bairūt: Mu'assasah ar- Risalah, 1984. al-Zarqā’,  Muṣṭafā  Aḥmad. al-Fiqh  al- Islāmī  fi  S ̇ awbih  al-Jadīd;  al- Madkhal al-Fiqh al-‘Ām. Dimasyq: Dār al-Qalam, 1998.
al-Zarqā’,  Muṣṭafā  Aḥmad. Niẓām  al- Ta’mīn;  Haqīqatuh  wa  al-Ra’yu Al-Syar’i  fīh (Bairūt:  Muassasah ar-Risālah, 1984. al-Zuḥailī,  Muḥammad  Muṣṭafa. al- Qawāid
al-Fiqhiyyah wa
Taṭbīqātuhā  fī  al-Maz ̇ āhib  al- Arba’ah .  Dimasyq:  Dār  al-Fikr, 2006. al-Zuḥailī , Wahbah. Uṣūl  al-Fiqh  al- Islāmī. Damskus:  Dār  al-Fikr, 1986. Zuhair, Muḥammad Abū al-Nūr. Uṣūl al- Fiqh. Kairo:  Dār  al-Baṣā’ir, 2007.