## URGENSI PENGGUNAAN TERAAN CAP ATAU STEMPEL NOTARIS PADA MINUTA AKTA NOTARIS DI KOTA MAKASSAR, KABUPATEN GOWA DAN KABUPATEN MAROS
Andi Rahmat Husni Agung Iksan Email : rahmathusni412@gmail.com
Nurfaidah Said Email : nurfaidahsaid@yahoo.com
Hasbir Email : hasbirpasserangi@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mengkaji  urgensi  dari  suatu cap/stempel jabatan pada akta Notaris dan mengetahui serta mengkaji wajib atau tidaknya pembubuhan teraan cap/stempel pada akta Notaris. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan – ketentuan perundang–undangan ( in abstraco ) serta penerapannya  pada  peristiwa  hukum  ( in  concreto ).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  urgensi  dari  suatu  cap/stempel  jabatan  pada  suatu  akta Notaris  ialah  sebagai  penguatan  dan  penegasan  tandatangan  Notaris  di  dalam suatu akta, dan menunjukkan bahwa dalam membuat akta, mengeluarkan salinan akta  dan  melegalisasi  dan  mendaftarkan  surat  dibawah  tangan  Notaris  bertindak berdasarkan  jabatannya,  selain  itu  urgensi  dari  suatu  cap/stempel  jabatan  pada akta Notaris  ialah sebagai  pengesahan dari Notaris  dan pertanggungjawaban dari Notaris.
Kata Kunci: Akta Notaris, Cap/ Stempel, Minuta Akta

## Abstract
The  research  aims  to  determine  the  urgency  of  a  position  stamp  on  notary  deed and to  determine the necessity or not  the punctuation of  notary deed stamp.  The research  was  normative-empirical,  a  research  in  which  the  object  of  research includes  legislation  provisions  (in  abstracto)  and  its  implementation  on  legal events (in concreto). The result of research indicates that the urgency of position stamp  on  notary  deed  as  reinforcement  and  affirmation  of  notary  signature  in  a deed,  and  it  shows  that  in  making  deed,  issuing  deed  copy  and  legalize  and registering  a letter under  notary signature on behalf its position, in  addition the urgency of a position stamp on notary deed as legalization of notary and notary’s liability.
Keywords: Notary Deed, Stamp, Deed Minuta

## A. Latar Belakang Masalah
Sebagai negara hukum, Negara Indonesia mengakui dan
menghormati hak dan kewajiban tiap individu, meskipun terkadang
terdapat  benturan kepentingan antara satu  orang  dengan  orang  lain.  Untuk
menjamin kepastian dalam hubungan hukum yang sengaja dibentuk, seringkali hubungan tersebut dituangkan  dalam  bentuk  tertulis. Perbuatan  hukum  yang  dituangkan dalam  bentuk  tertulis  dan  dibuat dengan  tujuan  semata-mata  untuk pembuktian  dikenal  dengan  istilah akta.  Secara  etimologi  menurut  S.  J. Fachema  Andreae,  kata  “akta” berasal dari bahasa latin “ acta ” yang berarti  “ geschrift ”  atau  surat. 1 Akta adalah  surat  yang  diberi  tanda tangan,  yang  memuat  peristiwa- peristiwa yang menjadi dasar daripada  suatu  hak  atau  perikatan, yang  dibuat  sejak  semula  dengan sengaja  untuk  pembuktian. 2 Dalam praktiknya  dikenal  dua  macam  akta yaitu  akta  otentik  dan  akta  dibawah tangan.  Pasal  1868  KUH  Perdata mengatur  bahwa  akta  otentik  ialah suatu akta  yang dibuat dalam bentuk yang  ditentukan  undang  –  undang oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum yang  berwenang  untuk  itu  di  tempat akta  itu  dibuat,  sedangkan  dalam
1 Suharjono,  1995,  “Varia  Peradilan  Tahun
XI  Nomor  123”. Sekilas  Tinjauan  Akta Menurut Hukum , hlm. 128.
2 Sudikno  Mertokusumo,  1981, Hukum Acara Perdata Indonesia ,
Liberty, Yogyakarta, hlm. 110.
ketentuan  Pasal  1874  KUH  Perdata mengatur  bahwa  yang  dianggap sebagai  akta  di  bawah  tangan  adalah akta  yang  ditandatangani  di  bawah tangan,  surat,  daftar,  surat  urusan rumah  tangga  dan  tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.
Pasal  1868  KUH  Perdata menentukan bahwa suatu akta otentik ialah  suatu  akta  yang  di  dalam bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang – undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai  –  pegawai  umum  yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta  dibuatnya.  Salah  satu  pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik  ialah  Notaris.  Salah  satu kewenangan  dari  seorang  Notaris ialah  Notaris  berwenang  membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan  dan/atau  yang dikehendaki oleh yang berkepentingan  untuk  dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian  tanggal  pembuatan  akta, menyimpan akta, memberikan grosse,  salinan  dan  kutipan  akta, semuanya  itu  sepanjang  pembuatan akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undang-undang. 3
Pasal  16  ayat  1  huruf  l
Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)  mengatur  bahwa  dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib  mempunyai  cap  atau  stempel yang memuat lambang negara Republik  Indonesia  dan  pada  ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan,  dan  tempat  kedudukan  yang bersangkutan. Notaris sebagai pejabat  umum  memegang  sebagian kekuasaan Negara dengan memberikan pelayanan kepada publik  yaitu  dalam  membuat  akta
otentik dan kewenangan –
kewenangan  lainnya  yang  diatur  di dalam UUJN, sehingga dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, Notaris menggunakan lambang  Negara  pada  cap/stempel jabatannya  yaitu  lambang  burung Garuda.
Pasal  56  ayat  (1)  UUJN mengatur  bahwa  Akta  originali, Grosse  Akta,  Salinan  Akta,  atau Kutipan  Akta  yang  dikeluarkan  oleh Notaris wajib dibubuhi teraan
3 Pasal 15 ayat (1) UUJN.
cap/stempel,  kemudian  dalam  Pasal 56  ayat  (2)  UUJN  mengatur  bahwa teraan  cap  harus  pula  dibubuhkan pada  salinan  surat  yang  dilekatkan pada minuta akta. Berdasarkan ketentuan ini maka teraan cap/stempel  Notaris  digunakan  pada akta  originali,  grosse  akta,  salinan akta,  atau  kutipan  akta  dan  salinan surat  yang  dilekatkan  pada  minuta Akta. Bentuk dan ukuran cap/stempel  Notaris  diatur  lebih lanjut  di  dalam  Peraturan  Menteri Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia
Republik Indonesia Nomor : M.02.HT.03.10 TAHUN 2007 Tentang Bentuk Dan Ukuran Cap/Stempel Notaris (untuk
selanjutnya  disebut  Permen  tentang Bentuk  dan  Ukuran  Cap/Stempel Notaris).  Pasal  5  Permen  tentang Bentuk  dan  Ukuran  Cap/  Stempel Notaris  mengatur  bahwa  teraan Cap/Stempel Notaris digunakan pada minuta  Akta,  akta  originali,  salinan akta,  kutipan  akta  grosse  akta,  surat di  bawah  tangan,  dan  surat-surat resmi  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 15  Undang  –  Undang    Jabatan Notaris.
Terkait dengan ketentuan Pasal 5  Permen  tentang  Bentuk  dan Ukuran Cap/Stempel Notaris
tersebut,  menimbulkan  perbedaan persepsi  dikalangan  Notaris,  dimana ada  5  (lima)  orang  Notaris  di  Kota Makassar  yang  menganggap  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Permen  tentang  Bentuk  dan  Ukuran Cap/Stempel  Notaris  maka  minuta akta  Notaris  juga  wajib  untuk dibubuhi teraan cap/stempel. Namun, ada  7  (tujuh)  orang  Notaris  yang menganggap  bahwa  karena  di  dalam ketentuan  Pasal  56  ayat  (1)  dan  ayat (2)  UUJN  tidak  disebutkan  bahwa minuta  akta  wajib  untuk  dibubuhi teraan cap/ stempel maka hal tersebut bukanlah
merupakan suatu kewajiban. 4 Perbedaan  persepsi  di kalangan Notaris tersebut menimbulkan adanya ketidakseragaman minuta akta Notaris, sebab
berdasarkan penemuan  dilapangan  ada  beberapa Notaris  yang  membubuhkan  teraan cap/stempel pada minuta aktanya dan ada  pula  yang  tidak  membubuhkan teraan  cap/  stempel  pada  minuta
4 Berdasarkan  hasil  pra  penelitian  yang dilakukan  pada  beberapa  kantor  Notaris  di Kota  Makassar  pada  tanggal  20  Januari 2018.
aktanya.  Masing  –  masing  Notaris mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka membubuhkan atau tidak membubuhkan
teraan cap/stempel  jabatan  pada  minuta aktanya  dan  sampai  saat  inipun belum ada persamaan persepsi mengenai wajib atau tidaknya minuta akta  Notaris  di  bubuhi  teraan cap/stempel  jabatan, 5 selain  itu belum ada aturan yang jelas mengenai  implikasi  atau  akibat hukum  dari  suatu  akta  Notaris  yang tidak  dibubuhi  teraan  cap/stempel, menurut  penulis  hal  ini  perlu  untuk diatur di dalam UUJN untuk mengetahui akibat hukum atau implikasi  dari  suatu  akta  yang  tidak dibubuhi  teraan  cap/  stempel,  baik implikasi  atau  akibat  terhadap  akta itu  sendiri  maupun  terhadap  Notaris dan para pihak yang terkait di dalam akta tersebut, namun sebelum mengetahui  implikasi  atau  akibat hukum  dari  suatu  akta  Notaris  yang tidak  dibubuhi  teraan  cap/stempel maka  yang  perlu  dipahami  terlebih dahulu  ialah  fungsi  atau  urgensi  dari cap/stempel  jabatan  pada  suatu  akta
5 Berdasarkan  hasil  pra  penelitian  yang dilakukan  pada  beberapa  kantor  Notaris  di Kota  Makassar  pada  tanggal  20  Januari 2018.
Notaris.  Dalam  tulisan  ini,  penulis fokus pada :
1. Bagaimanakah urgensi cap/ stempel jabatan pada akta Notaris?
2. Apakah
Notaris wajib
membubuhkan cap/ stempel jabatan pada minuta akta?

## B. Metode Penelitian
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif  empiris,  yaitu  penelitian
hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan –  ketentuan
perundang – undangan ( in abstraco ) serta  penerapannya  pada  peristiwa hukum ( in concreto) .
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Urgensi Cap/ Stempel Jabatan Pada Akta Notaris Jabatan adalah sebagai
pendukung  hak  dan  kewajiban,
sebagai  subjek  hukum  ( persoon ) berwenang melakukan perbuatan
hukum ( rechtsdelingen )
baik menurut  hukum  publik  maupun
menurut  hukum  privat. 6 Berbicara mengenai urgensi dari suatu cap/stempel jabatan pada akta Notaris,  menurut  Lumban  tobing pembubuhan  cap/stempel  pada  suatu akta Notaris ialah untuk
menunjukkan  kepada  pihak  luar  dari siapa  surat  tersebut  berasal,  artinya pembubuhan  teraan  cap/  stempel jabatan  pada  suatu  akta  Notaris dimaksudkan  untuk  menunjukkan bahwa  akta  tersebut  berasal  dari seorang
Notaris
tertentu.
Pembubuhan teraan cap/stempel jabatan  Notaris  dimaksudkan  untuk menegaskan  sahnya  tanda  tangan dari seorang Notaris yang dibubuhkan di atas akta itu dan untuk menunjukan  bahwa  surat  –  surat yang  diberikan  itu  berasal  dari seorang pejabat umum yang dilengkapi  dengan  kekuasaan  umum ( bekled met openbaar gezag ), dengan demikian  menjamin  otentisitasnya serta  untuk  mencegah  pemalsuan atau peniruan dari surat – surat itu. 7
6 Utrecht, E., 1957, Pengantar Hukum Tata Usaha  Negara  Indonesia ,  NV  Bali  Buku
Indonesia, Jakarta, hlm. 144.
7 G.H.S  Lumban  Tobing,  1999, Peraturan Jabatan  Notaris ,  Erlangga,  Jakarta,  hlm.
Berdasarkan  pendapat  Lumban Tobing  tersebut  maka  cap/  stempel jabatan berfungsi untuk menguatkan/menegaskan
sahnya tanda  tangan  Notaris  dalam  suatu akta  Notaris.  Berdasarkan  ketentuan Pasal  15  ayat  (1)  UUJN  seorang Notaris  berwenang  untuk  membuat akta  dalam  bentuk  minuta  akta, mengeluarkan  salinan  akta,  kutipan akta  dan  grosse  akta.  Selain  itu, Notaris  juga  berwenang  membuat kopi  dari  asli  surat  di  bawah  tangan berupa  salinan  yang  memuat  uraian sebagaimana ditulis dan
digambarkan dalam surat yang bersangkutan,  membuat  Akta  yang berkaitan  dengan  pertanahan,  dan membuat Akta risalah lelang.
Berkaitan dengan kewenangan Notaris  yang  diatur  dalam  Pasal  15 UUJN,  setiap  akta  Notaris  yang dibuat  dalam  bentuk  minuta  akta, salinan  akta,  kutipan  akta,  grosse akta wajib untuk ditandatangani oleh Notaris  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  38  ayat  (4)  Undang  –  Undang Jabatan Notaris. Tandatangan Notaris tersebut  dikuatkan  atau  ditegaskan dengan  adanya  pembubuhan  teraan cap/ stempel jabatannya yang menandakan  bahwa  dalam  membuat
akta tersebut Notaris bertindak berdasarkan jabatannya sebagai seorang  pejabat  umum  yang  telah diberikan kewenangan oleh undang – undang  untuk  membuat  akta  otentik dan  kewenangan  –  kewenangan lainnya  sebagaimana  diatur  dalam Undang- Undang Jabatan Notaris.
Sebagai seorang pejabat umum yang menjalankan jabatannya pembubuhan  tanda  tangan  oleh Notaris  tidaklah  cukup,  sehingga perlu  adanya  pembubuhan  teraan cap/  stempel  untuk  menguatkan/ menegaskan  sahnya  tanda  tangan Notaris tersebut hal ini sesuai dengan teori jabatan yang dikemukakan oleh Logemen  yang  menyatakan  bahwa seseorang bertindak atas nama jabatannya  jika  dalam  melakukan suatu  perbuatan  seorang  pemangku jabatan  atau  pejabat  menggunakan stempel  jabatannya.  Cap/  stempel jabatan juga berfungsi untuk menunjukkan  bahwa  akta  tersebut berasal  dari  seorang  pejabat  umum serta  menunjukan  identitas  berupa nama  dan  tempat  kedudukan  Notaris yang membuat akta tersebut, sebab di dalam  cap/  stempel  tersebut  terdapat nama  dan  tempat  kedudukan  Notaris yang  membuat  atau  mengeluarkan
akta  tersebut,  hal  ini  sesuai  dengan teori  Lumban  Tobing  mengenai urgensi  cap/  stempel  jabatan  pada
akta Notaris yang menjelaskan bahwa  urgensi  dari  cap/stempel jabatan pada akta Notaris ialah untuk menunjukan  bahwa  surat  –  surat yang  diberikan  itu  berasal  dari seorang pejabat umum yang dilengkapi  dengan  kekuasaan  umum ( bekled met openbaar gezag ).
Pembubuhan teraan cap/ stempel  pada  akta  Notaris  juga dilakukan untuk menghindari adanya pemalsuan  terhadap  akta  tersebut, sehingga  perlu  adanya  pembubuhan teraan  cap/stempel  jabatan  untuk lebih  menjamin  keotentisitas  suatu akta,  sebab  jika  hanya  tanda  tangan Notaris  saja  maka  menurut  penulis hal  tersebut  akan  lebih  memudahkan adanya  pemalsuan  atau  peniruan terhadap  suatu  akta  Notaris,  oleh karena  itu  untuk  lebih  menguatkan suatu  akta  Notaris  dan  mencegah adanya  pemalsuan  terhadap  akta tersebut maka perlu adanya pembubuhan teraan cap/stempel jabatan.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan teori  Lumban  Tobing  mengenai urgensi  teraan  cap/stempel  pada suatu  akta  Notaris  yang  menyatakan
bahwa  salah  satu  urgensi  teraan cap/stempel  pada  akta  Notaris  ialah untuk  mencegah  pemalsuan  atau peniruan dari surat – surat itu.
Pembubuhan teraan cap/ stempel  jabatan  pada  salinan  akta, kutipan  akta  maupun  grosse  akta juga dimaksudkan untuk memberikan  jaminan  bahwa  salinan akta,  kutipan  akta  maupun  grosse akta  yang  diserahkan  kepada  pihak yang  berkepentingan  tersebut  telah dibuat dan dikeluarkan sesuai dengan akta  aslinya  atau  minuta  aktanya, sehingga dengan
adanya pembubuhan teraan cap/stempel tersebut akan lebih menjamin kebenaran/otentisitas mengenai salinan  akta,  kutipan  akta  maupun grosse  akta  tersebut.  Salinan  akta, kutipan  akta  maupun  grosse  akta yang  dikeluarkan  tanpa  adanya pembubuhan teraan cap/stempel jabatan  Notaris  yang  membuatnya tentunya  akan  memberikan  keraguan terhadap  keaslian  dari  salinan  akta, kutipan  maupun  grosse  tersebut,  hal ini  tentunya  akan  merugikan  para pihak  yang  memegang  akta  tersebut dalam  melakukan  hubungan  atau perbuatan  hukum,  sebab  tidak  ada jaminan    bahwa  akta  tersebut
memang betul dibuat dan
dikeluarkan  oleh  seorang  Notaris yang  diberikan  kewenangan  untuk mengeluarkan  salinan  akta,  kutipan akta  maupun  grosse  akta  sesuai dengan  asli  akta  tersebut  yang dipegang  oleh  Notaris.  Dengan pembubuhan teraan cap/stempel jabatan pada akta Notaris
menandakan  bahwa  ada  pihak  yang bertanggung  jawab  terhadap  akta tersebut  terkait  dengan  jabatannya dalam  hal  ini  ialah  Notaris  yang membuat  dan  menandatangani  serta membubuhkan  teraan  cap/  stempel jabatannya.  Tanggung  jawab  Notaris terhadap  suatu  akta  yang  dibuatnya hanya sebatas tanggungjawab
mengenai  kebenaran  formal  dari suatu akta yang dibuat atau dikeluarkannya,  sedangkan  Notaris tidaklah bertanggung jawab terhadap kebenaran  materiil  suatu  akta  sebab seorang  Notaris  hanya  bertugas untuk  menuangkan  keinginan  para pihak dalam suatu akta dan tidak ada kewajiban untuk Notaris menyelidiki lebih  jauh  mengenai  kebenaran materiil dari suatu akta yang dibuatnya. 8
8 Habib  Adjie, Sanksi  Perdata  dan Administrasi  Terhadap  Notaris  Sebagai
2. Penggunaan Teraan
Cap/Stempel  Notaris  Pada Minuta Akta Notaris
Penggunaan teraan cap/stempel Notaris  di  dalam  Undang  –  Undang Jabatan Notaris diatur di dalam Pasal 56  UUJN.  Pasal  56  ayat  (1)  Undang
– Undang Jabatan Notaris
menentukan  bahwa  Akta  originali, Grosse  Akta,  Salinan  Akta,  atau Kutipan  Akta  yang  dikeluarkan  oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel. Teraan cap/stempel jabatan  harus  pula  dibubuhkan  pada salinan  surat  yang  dilekatkan  pada Minuta  Akta.  Pasal  56  ayat  (3) UUJN  menentukan  bahwa  surat  di bawah  tangan  yang  disahkan  atau dilegalisasi,  surat  di  bawah  tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi  oleh  Notaris  wajib  diberi teraan  cap/stempel  serta  paraf  dan tanda  tangan  Notaris.  Di  dalam ketentuan UUJN tidak ada ketentuan yang  mengatur  bahwa  minuta  akta wajib untuk dibubuhi teraan cap/stempel Notaris, namun di dalam ketentuan  Pasal  5  Permen  tentang Bentuk  dan  Ukuran  Cap/Stempel Notaris  ditentukan  bahwa  teraan
Pejabat  Publik ,  PT  Refika Aditama, Bandung, hlm. 72.
cap/stempel  Notaris digunakan pada Minuta  Akta,  akta  originali,  salinan akta,  kutipan  akta  grosse  akta,  surat di  bawah  tangan,  dan  surat-surat resmi  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  tugas  jabatan  Notaris sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 15 UUJN.
Dari jumlah 149 (seratus empat puluh  sembilan)  Notaris  di  Kota Makassar penulis  mengambil  sampel sebanyak  18  (delapan  belas)  Notaris dan  dari  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh penulis 12 (dua belas) diantarnya  memilih  untuk  tidak membubuhkan  teraan  cap/stempel pada  minuta  aktanya,  sedangkan  6 (enam)  diantaranya  memilih  untuk membubuhkan  teraan  cap/stempel pada  minuta  aktanya.  12  (dua  belas) Notaris di Kota Makassar yang tidak membubuhkan  teraan  cap/stempel pada minuta akta. Dari 72 Notaris di Kabupaten Gowa penulis mengambil sampel sebanyak 8 (delapan) Notaris dan  dari  hasil  penelitian  penulis dapat  diketahui  bahwa  semuanya sepakat  untuk  tidak  membubuhkan teraan  cap/  stempel  pada  minuta aktanya.    Di  Kabupaten  Maros, penulis  mengambil  sampel  sebanyak 5  (lima)  Notaris  dan  dari  hasil
penelitian yang dilakukan oleh penulis  1  (satu)  Notaris  memilih untuk membubuhkan teraan cap/stempel pada minuta aktanya dan 4  (empat)  memilih  untuk  tidak membubuhkan  teraan  cap/  stempel pada  minuta  aktanya.  4  (empat) Notaris  di  Kabupaten  Maros  yang tidak membubuhkan teraan
cap/stempel Notaris pada minuta akta Dari total 31 (tiga puluh satu) Notaris yang menjadi sampel dalam penelitian  ini  24  (dua  puluh  empat) Notaris memilih untuk tidak membubuhkan  teraan  cap/  stempel pada  minuta  aktanya  dan  7  (tujuh) memilih  untuk  membubuhkan  teraan cap/stempel pada minuta aktanya. 9
Berdasarkan  hasil  wawancara penulis dengan 24 (dua puluh empat) Notaris maka beberapa asalan Notaris  tidak  membubuhkan  teraan cap/stempel  pada  minuta  aktanya ialah sebagai berikut: 10
1. Kewajiban  untuk  membubuhkan teraan  cap/stempel  pada  minuta
9 Hasil  Wawancara  dengan  18  (delapan belas) Notaris di Kota Makassar, 8 (delapan) Notaris  di  Kabupaten  Gowa  dan  5  (lima) Notaris di Kabupaten Maros.
10 Hasil  Wawancara  dengan  24  (dua  puluh empat)  Notaris  Notaris  di  Kota  Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros.
akta  tidak  diatur  di  dalam  UUJN terkhusus  di  dalam  Pasal  56 UUJN dan hanya diatur di dalam Permen  tentang  Bentuk  dan Ukuran  Cap/  Stempel  Notaris, padahal menurut hirarki perundang – undangan Undang – Undang  berada  di  atas  Peraturan
Menteri sehingga berlakulah asas “ lex superior derogat legi inferior ”.
2. Di  dalam  ketentuan  mengenai
akhir  akta  Notaris  yaitu  Pasal  38 ayat  (4)  Undang  –  Undang
Jabatan Notaris tidak ada ketentuan yang mewajibkan untuk membubuhkan teraan cap/stempel.
3. Belum ada sosialisi dari
Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia mengenai
keharusan  pembubuhan  teraan cap/stempel  pada  minuta  akta selain  itu  belum  ada  sanksi  baik dari  Permen  tentang  Bentuk  dan Ukuran  Cap/  Stempel  Notaris maupun  dari  Majelis  Pengawas Notaris  apabila  ada  Notaris  yang tidak membubuhkan teraan cap/stempel pada minuta akta.
4. Pembubuhan  teraan  cap/stempel jabatan  pada  minuta  akta  tidak
memengaruhi keabsahan/otentisitas  dari  suatu minuta akta.
5. Di dalam Permen tentang Bentuk dan Ukuran Cap/ Stempel Notaris tidak  ada  aturan  yang  jelas  sejak kapan seorang Notaris yang telah terangkat  sebelum  tahun  2007 harus membubuhkan teraan cap/stempel pada minuta akta dan jenis  cap/stempel  apa  yang  akan digunakan.
6. Permen  tentang  Bentuk  dan Ukuran Cap/Stempel Notaris
seharusnya hanya mengatur tentang bentuk dan ukuran cap/stempel Notaris bukan mengatur penggunaan
cap/stempel Notaris.
7. Penafsiran Pasal 5 Permen tentang  Bentuk  dan  Ukuran  Cap/ Stempel  Notaris  ialah  bukanlah minuta  aktanya,  namun  surat  – surat  yang  dijahit  dengan  minuta tersebut  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUJN.
8. Minuta  akta  merupakan  produk Notaris  yang  disimpan  daln dipelihara  sendir  oleh  Notaris, berbeda  halnya  dengan  salinan, kutipan dan grosse yang diberikan kepada pihak luar.
9. Jika  suatu  saat  dijadikan  alat bukti  minuta  akta  tersebut  dapat distempel pada saat akan dijadikan  alat  bukti  karena  tidak ada  keterangan  mengenai  waktu pembubuhan  teraan  cap/stempel pada aka Notaris.
Berdasarkan  hasil  wawancara penulis  dengan  7  (tujuh)  Notaris
yang membubuhkan teraan cap/stempel Notaris pada minuta akta
maka beberapa alasan Notaris membubuhkan  teraan  cap/  stempel pada  minuta  aktanya  ialah  sebagai berikut: 11
1. Permen  tentang  Bentuk  dan Ukuran Cap/Stempel Notaris merupakan  peraturan  pelaksana dari  Pasal  16  ayat  (6)  UUJN sehingga sudah seharusnya
Notaris juga tunduk pada ketentuan Pasal 5 Permen tentang Bentuk  dan  Ukuran  Cap/Stempel Notaris  yang  menentukan  bahwa teraan  cap/stempel  Notaris  juga digunakan pada minuta akta.
2. Tidak  ada  larangan  di  dalam UUJN  yang  melarang  minuta akta dibubuhi teraan cap/stempel,
11 Hasil  Wawancara  Dengan  7  (tujuh) Notaris Notaris di Kota Makassar, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros.
sehingga  Permen  tentang  Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel  Notaris tidak bertentangan dengan Undang–Undang Jabatan Notaris.
3. Untuk  menghindari  adanya  celah yang  dapat  membuat  pihak  lain mempermasalahkan  minuta  akta tersebut saat dijadikan pembuktian. 4. Menandakan bahwa yang membuat  akta  adalah  seorang pejabat  umum  yang  diberikan kewenangan untuk membuat akta tersebut.
5. Menunjukkan  identitas  Notaris yang  telah  membuat  minuta  akta tersebut  dan  menguatkan  tanda tangan  Notaris  di  dalam  minuta akta  sehingga  lebih  menjamin keabsahan  dari  minuta  tersebur selain  itu  menghindari  adanya pemalsuan  terhadap  minuta  akta tersebut.
Menurut Illya Amahoru berdasarkan ketentuan Pasal 5
Permen  tentang  Bentuk  dan  Ukuran
Cap/Stempel Notaris
yang menyatakan bahwa teraan cap/ stempel  juga  digunakan  pada  minuta akta,  maka  Notaris  juga  harus membubuhkan  teraan  cap/  stempel pada  minuta  aktanya,  meskipun  hal
ini  tidak  diatur  di  dalam  Undang– Undang  Jabatan  Notaris  namun Permen  tentang  Bentuk  dan  Ukuran Cap/  Stempel  Notaris  ini  juga merupakan  suatu  aturan  yang  harus ditaati  oleh  Notaris  karena  berasal dari instansi yang mengangkat Notaris,  yaitu  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia dan di dalam sumpah  jabatan  Notaris  juga  telah bersumpah  untuk  tidak  hanya  taat pada  UUJN  namun  juga  taat  pada peraturan perundang–undangan lainnya. 12
Menurut  Anshori  Ilyas,  minuta akta  sebaiknya  di  bubuhi  teraan  cap/ stempel  untuk  menghindari  adanya keraguan pada keaslian suatu minuta akta  apabila  minuta  akta  tersebur menjadi  alat  bukti. 13 Menurut  Surya Jaya,  minuta  akta  harus  dibubuhi teraan cap/ stempel untuk menandakan  bahwa  akta  tersebut  di buat  oleh  pejabat  yang  berwenang, apabila suatu minuta akta  yang tidak dibubuhi  teraan  cap/  stempel  notaris dijadikan  alat  bukti  di  persidangan
12 Hasil  Wawancara  Dengan  Illya  Amahoru Selaku  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah Kota Makassar Pada Tanggal 1 Maret 2018.
13 Hasil Wawancara Dengan Anshori Selaku Akademisi  di  Bidang  Hukum  Administrasi Negara Pada Tanggal 20 Maret 2018.
maka akan lemah kekuatannya karena  dapat  diragukan  keaslian/ keotentikanya  karena  tidak  ada simbol yang menandakan bahwa akta tersebut  dibuat  oleh  seorang  pejabat yang    berwenang.  Suatu  minuta  akta yang  tidak  dibubuhi  teraan  cap/ stempel  jabatan  dan  dijadikan  alat bukti dapat membuat kekuatan pembuktiannya tidak sempurna. 14
Menurut  Syamsul  Edy,  fungsi atau urgensi cap/ stempel pada suatu akta  Notaris  adalah  sebagai  simbol kehadiran  seorang  pejabat  umum dalam hal  ini Notaris di  dalam suatu akta, sehingga sebaiknya minuta akta Notaris  juga  dibubuhi  teraan  cap/ stempel  Notaris  untuk  menandakan kehadiran  seorang  pejabat  yang berwenang  dalam  hal  ini  Notaris  di dalam  minuta  akta  tersebut.  Suatu minuta akta yang tidak bubuhi teraan cap/stempel  maka  secara  simbolik Notaris  tidak  hadir  di  dalam  akta tersebut. 15 Menurut  Andi  Bahtiar, cap/  stempel  Notaris  sifatnya  hanya atributif dan bukan penentu
14 Hasil  Wawancara  Dengan  Surya  Jaya Selaku  Hakim  Mahkamah  Agung  Pada Tanggal 20 April 2018.
15 Hasil  Wawancara  Dengan  Syamsul  Edy Selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan Pada Tanggal 20 April 2018.
keabsahan suatu akta otentik
sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal 1868 KUH Perdata, namun demikian agar  kinerja  Notaris  dapat  sempurna dan tidak menimbulkan kecurigaan/keraguan terhadap keasilan  akta  tersebut  serta  untuk memenuhi  kepentingan  administrasi maka  lebih  baik  jika  minuta  akta Notaris juga dibubuhi teraan cap/stempel  Notaris.  Hal  ini  juga bertujuan  agar  para  pihak  di  dalam akta  tersebut  merasa  lebih  aman dengan  adanya  pembubuhan  teraan cap/stempel, sebab lebih menguatkan keabsahan  suatu  minuta  akta  dan menghindari adanya keraguan/ kecurigaan  terhadap  meinuta  akta tersebut. 16
Menurut  penulis,  setiap  akta Notaris  baik  dalam  bentuk  minuta akta,  salinan  akta,  kutipan  akta maupun  grosse  akta  harus  dibubuhi teraan  cap/stempel  Notaris,  sebab urgensi  cap/stempel  Notaris  pada suatu  akta  Notaris  ialah  untuk menguatkan dan menegaskan
tandatangan  Notaris  di  dalam  suatu akta. Pembubuhan teraan cap/
16 Hasil  Wawancara  Dengan  Andi  Bahtiar Selaku Mantan Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Pada Tanggal 20 April 2018.
stempel  Notaris  pada  suatu  akta Notaris dilakukan untuk menandakan bahwa  Notaris  bertindak  atas  nama jabatannya  bukan  atas  nama  pribadi. Hal  ini  sesuai  dengan  teori  jabatan yang  dikemukakan  oleh  Logeman menyatakan bahwa seorang pemangku  jabatan  bertindak  atas nama jabatannya jika ada tandatangan dan
cap/stempel jabatan, 17 oleh sebab itu pembubuhan teraan  cap/  stempel  Notaris  pada minuta  akta  juga  perlu  dilakukan, untuk menguatkan/menegaskan tandatangan Notaris di dalam minuta akta  tersebut  serta  menujukkan bahwa  minuta  akta  tersebut  dibuat oleh  seorang  pejabat  umum  yang diberikan kewenangan untuk membuat  akta  otentik  sesuai  dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN.

## D. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Urgensi  dari  suatu  cap/stempel jabatan  pada  suatu  akta  Notaris ialah  sebagai  penguatan  dan penegasan tandatangan Notaris di
17 Logeman,  1948, Tentang  Teori  Suatu Hukum  Tata  Negara  Positif, Ichtiar  Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 134.
dalam suatu akta, dan menunjukkan bahwa dalam membuat  akta,  mengeluarkan salinan akta dan melegalisasi dan mendaftarkan surat dibawah tangan Notaris bertindak berdasarkan jabatannya, selain itu cap/stempel  jabatan  pada  suatu akta  Notaris  juga berfungsi sebagai  pengesahan  dari  Notaris untuk semua salinan akta, kutipan  akta  maupun  grosse  akta yang  akan  diberikan  kepada  para pihak  dan  sebagai  pengesahan surat  di  bawah  tangan  yang dilegalisasi serta pengesahan kecocokan  fotokopi  dengan  surat aslinya  yang  dilakukan  oleh Notaris,  selain  itu  cap/stempel jabatan  pada  akta  Notaris  juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban  Notaris  di dalam akta tersebut.
2. Berdasarkan hasil penelitian
penulis  mengenai  pembubuhan teraan  cap/stempel  Notaris  pada minuta  akta  terdapat  24  (dua puluh  empat)  Notaris  yang  tidak membubuhkan teraan cap/stempel  Notaris  pada  minuta akta  dengan  alasan  terbanyak karena pembubuhan teraan
cap/stempel  Notaris  pada  minuta akta  tidak  diatur  di  dalam  UUJN dan  terdapat  7  (tujuh)  Notaris yang membubuhkan teraan cap/stempel  Notaris  pada  minuta akta  dengan  alasan  terbanyak bahwa pembubuhan teraan cap/stempel  Notaris  pada  minuta akta  diatur  di  dalam  Pasal  5 Permen  tentang  Bentuk  dan Ukuran Cap/Stempel Notaris yang merupakan peraturan pelaksana  dari  UUJN  selain  itu dilakukan untuk menunjukan bahwa  minuta  akta  tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang  dalam  hal  ini  adalah Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA A. Buku
Adjie,  Habib,  2008, Sanksi  Perdata dan  Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, PT  Refika  Aditama, Bandung.
Kelsen, Hans, 2015, Pengantar Teori Hukum , Nusa Media, Bandung.
Logeman, 1948, Tentang Teori Suatu Hukum  Tata  Negara  Positif ,
Ichtiar Baru Van Hoeve,
Jakarta.
Mertokusumo, Sudikno, 1981, Hukum Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta.
Tobing, G.H.S Lumban, 1999, Peraturan  Jabatan  Notaris ,
Erlangga, Jakarta.
Utrecht, E., 1957, Pengantar Hukum Tata  Usaha  Negara  Indonesia , NV  Bali  Buku  Indonesia, Jakarta.

## B. Jurnal
Suharjono,  1995,  “Sekilas  Tinjauan Akta  Menurut  Hukum”, Varia Peradilan ,  Tahun  XI  Nomor
123, Tahun 1995.
C. Peraturan Perundang- Undangan Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan  Republik  Indonesia 1945. Kitab Undang–Undang Hukum Perdata. Undang–Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana  telah  diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang– Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.HT.03.10 TAHUN 2007  Tentang  Bentuk  Dan Ukuran Cap/Stempel Notaris.