Equalita, Vol. 3 Issue 1, Juni 2021 Avaliable online at http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/8631
Diterbitkan  oleh  Pusat  Studi  Gender  dan  Anak  LP2M  IAIN  Syekh  Nurjati  Cirebon, Indonesia
LAKI-LAKI ATAU PEREMPUAN, ADALAH PEMIMPIM KELUARGA?
Nama *

## Wakhid Hasim
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
• Received: 1  Mei 2021
• Accepted: 30  Mei 2021 • Published online :  1  Juni
2021

## Abstract:
Artikel  ini  berupaya  untuk  memahami  kepemimpinan  keluarga  dalam  masyarakat muslim dalam konteks kehidupan modern. Fokus kajiannya adalah konsep tentang kepemimpinan dalam keluarga, kepemimpinan laki-laki, kepemimpinan perempuan, dan  peluang  laki-laki  untuk  bekerjasama  dalam  memimpin  keluarga  bersama perempuan. Paparan dapat memberi beberapa pelajaran antara lain pertama, bahwa perubahan  sosial  mempengaruhi  terhadap  perubahan  keluarga,  termasuk kepemimpinan laki-laki dan relasi gender. Kedua, secara tekstual keagamaan, makna kepemimpinan  dapat  diperluas  tidak  saja  oleh  laki-laki,  namun  juga  oleh perempuan.  Kepemimpinan  dapat  dimaknai  sebagai  kewenangan  mengambil keputusan,  dan kewenangan  melaksanakan hasil keputusan  musyawarah keluarga. Ketiga, laki-laki dalam konteks masyarakat patriarki memiliki modalitas kuat untuk berkerjasama  dengan  perempuan  dalam  memimpin  keluarga,  baik  dari  aspek dominasi, signifikasi maupun legitimasi.
Kata kunci: Laki-laki, Perempuan, Keluarga, Semantic, tafsir.

## Abstract
This article seeks to understand family leadership in Muslim society in the context of modern life. The focus of the study is the concept of leadership in the family, male leadership, female leadership, and opportunities for men to work together in leading the family with women. The presentation can provide several lessons, among others, first, that social changes affect family changes, including male leadership and gender relations. Second, religiously, the meaning of leadership can be expanded not only by men,  but  also  by  women.  Leadership  can  be  interpreted  as  the  authority  to  make decisions, and the authority to carry out the results of family deliberation decisions. Third, men in the context of a patriarchal society have a strong modality to cooperate with  women  in  leading  the  family,  both  in  terms  of  dominance,  significance  and legitimacy.
Keywords: Men, Women, Family, Semantic, Interpretation.

## Wakhid Hasyim

## A.  PENDAHULUAN
Bagi  kaum  muslim  yang  taat  beragama,  berkeluarga  di  lingkungan masyarakat  modern  memiliki  tuntutan  yang  tidak  mudah.  Peraturan  hukum  Islam menuntut  keluarga  untuk  menaati  batasan-batasannya  di  satu  sisi,  di  sisi  lain batasan-batasan tersebut tidak selalu sesuai dengan situasi modern. Misalnya aturan kepemimpinan,  siapa  yang  harus  memimpin  keluarga.  Pandangan  umum mengatakan  bahwa  laki-laki  memimpin  keluarga  karena  memiliki  kelebihan  dari perempuan  dan  karena  ia  memberi  nafkah  kepada  perempuan.  Masalahnya, bagaimana  dengan  perempuan  yang  justru  memiliki  kelebihan  dari  laki-laki? Bagaimana dengan perempuan yang menjadi tulang punggung nafkah keluarga?
Sebagian  kelompok  masyarakat  tidak  memedulikan  masalah  ini  dengan alasan  perkara  agama  seyogyanya  dilakukan  dengan  semangat  menaati  syari’at Allah  dan  RasulNya.  Namun  kelompok  lain  mempertanyakan  sikap  demikian tersebut  tidak  sesuai  dengan  prinsip  pelaksanaan  syariat,  misalnya  prinsip memudahkan  dan  tidak  menyulitkan  ( yassir  wala  tu’assir ),  prinsip  penyesuaian konteks  sosial  ( taghayyurul  ahkam  bi  taghoyyuril  ahwal,  wal  amkan  wal  azminah ),  dan prinsip memegang tujuan syariat ( maqashid asy- syari’ah ).
Artikel  ini  berupaya  untuk  memahami  kepemimpinan  keluarga  dalam masyarakat  muslim  dalam  konteks  kehidupan  modern.  Fokus  kajiannya  adalah konsep  tentang  kepemimpinan  dalam  keluarga,  kepemimpinan  laki-laki, kepemimpinan  perempuan,  dan  peluang  laki-laki  untuk  bekerjasama  dalam memimpin keluarga bersama perempuan.
Metodologi  pembahasan  tulisan  ini  menggunakan  analisis  semantik  atas Qur’an  Surat  Annisa:  34  untuk  memahami  konsep  kepemimpinan  laki -laki  dan perempuan  dalam  keluarga,  dan  menggunakan  pendekatan  sosiologis  untuk penerapan kerjasama laki-laki dan perempuan dalam memimpin keluarga. Analisis semantik  dilakukan  dengan  memanfaatkan  analisis  makna  ungkapan  sintakmatik ( manthuq ) dan paradigmatik melalui pemahaman konteks secara  sistemik ( mafhum ). Analisis  sintakmatik  (manthuq)  memakai  seperangkat  alat  analisis  antara  lain pemaknaan denotatif tersurat (‘ ibaroh ), maupun tersirat ( isyaroh ). Sedangkan analisis paradigmatic  ( mafhum )  menggunakan  alat  konsekuensi  konteks  kalimat  ( mafhum muwafaqoh )  maupun  konsekuensi  konteks  makna  di  luar  kalimat  yang  sifatnya negasi  ( mafhum  mukholafah ).  Metode-metode  ini  dilengkapi  dengan  prinsip-prinsip analisis menggunakan kaidah tafsir, usul fiqh dan teori sosial yang relevan.

## B.  METODOLOGI PENELITIAN
Paper  ini  menggunakan  pendekatan  semantic  dan  sosiologis  atas  tafsir  surat annisa:34.

## C.  RESULT AND DISCUSSION
A. Laki-laki  sebagai  Pemimpin  Keluarga  dan  Masalah  Redaksi  Teks  Q.S. Annisa: 34
Ayat 34 Surat Annisa berbunyi sebagai berikut.
ىلع نوماوق لاجرلا ضعب ىلع مهضعب الله لضف امب ءاسنلا مهلاوما نم اوقفنا امب و
Para laki-laki menjadi pemimpin atas para perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian dari laki-laki atas sebagian dari perempuan dan karena para laki-laki telah memberi nafkah dengan sebagian dari harta mereka.
Ayat ini menjadi alasan mendasar bagi kepemimpinan laki-laki dalam Islam, baik  kepemimpinan dalam  keluarga  maupun  di  masyarakat.  Ayat ini  juga  menjadi pokok  argumen  pada  praktik  sosial  gender  yang  menyangkut  relasi  laki-laki  dan perempuan,  misalnya  aturan  bagian  waris,  aturan  wali  nikah,  nilai  suara  dalam persaksian, dan praktik keagamaan lainnya.
Terkait  masalah  yang  diajukan  pada  sub  bab  pengantar  di  atas,  yaitu bagaimana jika perempuan memiliki kelebihan dari perempuan dan memberi nafkah keluarga, posisi mendasar sebagai pokok argument relasi gender ini penting untuk diuraikan. Perempuan dalam posisi seperti itu secara logis dapat menjadi pemimpin bagi keluarga, namun demikian perlu kehati-hatian supaya tidak hanya berargumen secara  rasional  belaka,  namun  juga  menggunakan  aturan  tafsir  terhadap  nash Qur’an.
Berikut  kita  akan  telusuri  alasannya  melalui analisis  atas  pilihan  kata  dalam ayat ( mufrodat ), lalu bentuk kalimat, makna indikatif ( isyarat ) dari lafadz, dan makna konsekuensial ( mafhum mukholafah ).
1. Kepemimpinan  Laki-laki  tidak  otomatis,  namun  memiliki  syarat  yang  harus dipenuhi
Laki- laki menjadi pemimpin perempuan memiliki dua alasan yaitu “memiliki kelebihan  yang  diberikan  oleh  Allah”  dan  “telah  menafkahi  dengan  mengguna kan sebagian  hartanya”.  Pada  struktur  sintaktik ayat  ini  terdapat  makna  isyarat bahwa laki-laki  yang  tidak  memenuhi  syarat  tersebut  tidak  dapat  menjadi  pemimpin keluarga.  Sebagai  konsekuensi  dari  makna  isyarat  ini,  perempuan  yang  memenuhi kreteria kepemimpinan keluarga ini dapat menjadi pemimpin keluarga.
Argumen  yang  dapat  diajukan  untuk  kesimpulan  tersebut  dengan menganalisis konsep kelebihan atau “ fadhl ”, fungsi kata depan “ bi ” dalam kata “ bi ma fadhalallohu” ,  konsep  kepemimpinan  dalam  kata  “ qowam ”, dan  makna  isyarat  dari kata sebagian atau “ba’dh” dalam kata “ ba’dhahum ‘ala ba’dh ”.
a. Makna kata fadl ( لضف( , sifat lebih dari laki-laki Syekh  Ahmad  Ash-showy  Al-Maliki  dalam  tafsir  Ash-Showy  (Ash-Showy,
217-218)  memberi  penjelasan  bahwa  kelebihan  laki-laki  atas  perempuan  ada  dua macam,  kelebihan  yang  diberikan  ( wahbiyah )  dan  kelebihan  yang  diupayakan ( kasbiyah ). Dalam penjelasannya, kelebihan yang diberikan oleh Allah terkait dengan peran  dan  tugas  keagamaan  seperti  menjadi  imam,  mendapat  kewajiban  sholat jum’at,  menjadi  jamaah  utama,  dan  eksistensi  nabi  yang  berjenis  kelamin  laki -laki. Berbeda  dengan  itu,  kelebihan  yang  diupayakan  antara  lain  kualitas  akal,  suara persaksian  yang  bernilai  dua  suara  perempuan,  kemampuan  menjadi  pemimpin negara/khalifah,  memiliki  hak  poligami,  dan  memiliki  hak  untuk  talak  dan  rujuk (Ash-Showi, 218).
Al-Qurtuby  dalam  Kitabnya  Al- Jami’  li  Ahkami  Al -Qurani,  Juz  ke-5, menyatakan  bahwa  kelebihan  laki-laki  dibanding  perempuan  dilihat  dari keunggulannya dalam akal dan pemikiran, hakikat jiwa dan materi badannya yang panas  dan  basah  dibanding  perempuan  yang  dingin  dan  kering (Al-Qurtuby,  169). Dengan  kelebihan-kelebihan  ini,  laki-laki  memimpin  dengan  menanggung  nafkah
dan membela perempuan, laki-laki menjadi hakim, memerintah, dan maju di medan perang, hal yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan (Al-Qurtuby, 168).
Dengan  menafikan  peran  dan  tugas  keagamaan,  kualitas-kualitas  lebih  dari laki-laki  yang  diungkapkan  Ash-Showy  dan  Al-Qurthuby  dapat  mengacu  kepada kualitas-kualitas  yang  dapat  diupayakan.  Kualitas-kualitas  ini  tidak  langsung diwarisi,  namun  perlu  dilatih  dan  dipelajari.  Baik  laki-laki  maupun  perempuan dengan demikian dapat mempelajari dan mendapatkannya.
Pertanyaannya,  apakah  tugas  dan  peran  keagamaan  yang  diberikan  oleh Allah  kepada laki-laki  tergantung dari  kualitas  laki-laki  yang  diupayakan  tersebut, atau  melekat  pada  jenis  kelaminnya?  Dalam  hal  ini  kita  perlu  melihat  konteks kalimat lebih lanjut.
b. Makna kata sambung bi-sababiyah ) ب ( dan ma-mashdariyah/maushuliyah ( ) ام
Kata  sambung  “bi”  (dengan)  dalam  kalimat ayat “bi  ma  fadhalallohu  ba’dhohum ‘ala ba’dh ” dan “ wa bima anfaqu min amwalihim ” menurut Ash -Showy bermakna sebab ( bi sababiyah ). Artinya, laki- laki menjadi pemimpin itu dengan adanya “sebab”, yaitu memiliki  kelebihan  dan  menafkahi  perempuan.  Sedangkan  kata  sambung  “ma” berfungsi mashdariyah atau  ( adverb ).  Artinya,  pengangkatan  laki-laki  menadi pemimpin  itu  “dengan  cara”  memberikan  kelebihan  kepada  laki -laki  atas perempuan. Ada pula yang me maknai artikel “ma” berfungsi kata sambung “yang” ( maushuliyah ), maksudnya karena kelebihan yang diberikan oleh Allah.
Apa gunanya memperhatikan fungsi artikel bi dengan fungsi penyebab, dan ma dengan fungsi mashdariyah dan maushuliyah di atas? Bagi Imam Al-Qurthuby dua alasan ini sangat serius terkait dengan eksistensi akad perkawinan. Jika dua alasan ini  tidak  terpenuhi,  maka  akad  nikah  ini  rusak  (fasakh).  Hal  ini  dikuatkan  oleh pandangan  madhab  Maliki  dan  madzhab  Syafi’y,  walaupun  ditolak  oleh  madzhab Hanafy.  Bagi  madzhab  Hanafy,  sekalipun  alasan  ini  tidak  terpenuhi,  perkawinan tidak rusak dengan sendirinya karena semangat agama tidak boleh mempersulit, “ wa in kana zu ‘usrotin fanazirotun ila maisartin ” (Alqurtuby: 169).
Pandangan Al-Qurtuby cukup kontroversial jika kita pandang dari kaca mata modern,  dengan  sistem  peradilan  yang  bersifat  formal  di  Lembaga  Pengadilan Negeri/Agama.  Di  Indonesia,  seseorang  yang  menalak  istrinya,  selagi  belum diketahui  secara  formal  di  Pengadilan  Agama,  maka  status  perkawinannya  masih dianggap  belum  rusak,  sampai  Pengadilan  Agama  memutuskannya.  Namun pandangan ini menarik dari aspek pemaknaan terhadap konsep kepemimpinan laki- laki. Kita dapat memaknai bahwa kepemimpinan ini membawa konsekuensi, namun tidak perlu sampai pada rusaknya perkawinan. Lalu bagaimana?
Laki-laki yang tidak mampu memenuhi kualitas unggul dan fungsi menafkahi perempuan dapat mempertimbangkan untuk mengatur ulang fungsi-fungsi bersama dalam  menjalankan  keluarga.  Keluarga  adalah  kontrak  perikatan/aqad  antara  dua subyek  mandiri, laki-laki dan  perempuan,  menjadi  suami dan  istri.  Subyek  hukum dapat  bermusyawarah  untuk  melakukan  kerjasama  demi  kelangsungan  keluarga. Siapa,  melakukan  apa,  dengan  cara  bagaimana,  merupakan  hakikat  kontrak  yang sepadan  antar  laki-laki  dan  perempuan  secara  fungsional,  dengan  mengabaikan kedudukan formal kepemimpinan. Lalu bagaimana caranya?
Hal  ini  sangat  terkait  dengan  makna  konsep  kepemimpinan  dalam  kata “ qowam ”.  Apakah  makna  ini  terkait  dengan  otoritas/kewenangan  memutuskan
masalah  keluarga  ( leadership ),  ataukah  terkait  dengan  kewenangan  melaksanakan kesepakatan ( manajerial ), atau kombinsi keduanya? Penjelasannya ada di bawah ini.
c. Makna kata “qowwam ) ماوق ( , memimpin
Makna  denotatif  dalam  kamus  Bahasa  Arab  Al-Munawwir  terkait  kata  qoma, meliputi  tiga  kombinasi.  Pertama,  “ qoma  ‘ala ”,  berarti  membantu,  mengamati, menjaga,  menetapi.  Kedua,  “ qoma  bi ”  berarti  menguasai,  menunaikan,  melakukan, dan  ketiga  “qoma  fi”  berarti  memulai  mengerjakan.  (Al -Munawwir,  1984:  1260/1). Ayat  ini  menggunakan  kata qoma  ‘ala ,  lebih  mendekati  ke  arah  fungsi  manajerial. Namun kita perlu telusuri pandangan para ahli tafsir di bawah ini.
Imam  Al-Jalalain  dalam  Kitab  Tafsir  Jalalain  menafsirkan qowwam bermakna mushollithun , artinya menguasai, dengan mengajarkan sikap adab ( yuaddibunahunna ) dan bertanggungjawab atas kehidupan perempuan ( wa ya’khudzuna ‘ala aidiyahunna ). Imam  Ash-Showi  memperjelas  maksud  kata  mushollithun  dengan  kata  memiliki otoritas  seperti shulthon ,  seperti  kepala  negara  kepada  rakyatnya.  Kepala  negara berkuasa  dan  bertanggungjawab  atas  kekuasannya  kepada  rakyatnya  (Ash-Showi, 217-218).
Al-Qurtuby  menjelaskan  bahwa  qowwam  merupakan  gaya  superlatif ( mubalaghoh )  mengikuti  pola fa’al ,  berarti  menanggung  dengan  sangat  dan menjaganya  dengan  daya  upaya.  Dalam  konteks  ayat  ini,  laki-laki  memiliki kewajiban kepada perempuan dengan cara mendidiknya, menguatkan karakternya, menjaganya  di  rumah,  menncegahknya  dari  keburukan.  Perempuan  sebagai gantinya  berkewajiban  untuk  menaati,  menjalankn  perintahnya  yang  tidak menyalahi syariat. (Al-Qurtuby: 169).
Penjelasan  di  atas  tampak  masih  mencampur  aduk  fungsi  kepemimpinan sebagai pengambil keputusan dan sebagai manajer pelaksana keputusan. Al-Jalalain dan Ash-Showi pemaknaan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pelaksana keputusan sekaligus. Al-Qurthuby lebih melihat konteks relasional dalam keluarga, dimana jika satu pihak memberikan kewajibannya, maka dia mendapatkan haknya. Jika laki-laki memenuhi kewajiban memimpin dan memberi nafkah, maka istri harus menunaikan kewajiban taat kepada laki-laki dan menjalankan perintahnya.
Pandangan-pandangan  di  atas  memberi  pemahaman  bahwa  subyek perempuan dalam kepemimpinan keluarga bersifat pasif, dan ditentukan oleh laki- laki.  Laki-laki  mengambil  keputusan,  dan  perempuan  menjalankan  sebagian keputusan  itu.  Penjelasan  ini  dapat  ditangkap  sebagai  pancaran  situasi  sosiologis ketika  tafsir  ini  ditulis,  dimana  posisi  perempuan  memang  dalam  keadaan  pasif dalam keluarga.
Namun hal ini bertentangan dengan konteks kalimat pada ayat selanjutnya, di mana  perempuan  memiliki  posisi  sebagai  subyek  mandiri  dalam  keluarga.  Hal  ini ditunjukkan ketika keluarga mengalami perpecahan, ketika ada kekhawatiran terjadi pembangkangan  (nusyuz).  Laki-laki  sebagai  pemegang  kuasa  dibenarkan  untuk melakukan  langkah-langkah  procedural,  dari  memberi  nasehat,  memberi  sangsi pisah  ranjang,  dan  memukul  tanpa  melukai.  Pada  proses  selanjutnya,  dipaparkan jika  ada  syiqoq,  yaitu  perempuan  melakukan  penolakan  atas  semua  prosedur  itu, maka  harus  ada  perdamaian  dengan  melibatkan  wakil-wakil  keluarga  keduabelah pihak yang dipercaya.
“ fa  in  khiftum  syiqoqo  bainahuma  fab’athu  hakaman  min  ahlihi  wa  hakaman  min ahliha”.
Posisi  Syiqoq  menunjukkan,  bahwa  Surat  Annisa  memberi  ruang  bagi perempuan  menunjukkan  diri  sebagai  subyek  yang  diakui.  Posisi  subyek  hukum mandiri  ini  yang  belum  ditangkap  dengan  baik  dalam  penjelasan  tafsir  di  atas, sehingga  memandang  konsep  kepemimpinan  berpusat  pada  laki-laki,  sebagai pengambil keputusan maupun manajer pelaksana keputusan.
Posisi  perempuan  sebagai  subyek  yang  aktif  dalam  perikatan  keluarga  dini dikuatkan  oleh  pilihan  kata  “al - rijalu”  dan  “al - nisau”  untuk  laki -laki  dan perempuan, yakni menggunakan artikel “al” yang berfaidah definitif. Penjelasannya di bawah ini.
d. Makna “al” ) لا ( dalam kata “Al - rijalu” ) لاجرلا ( dan “Al - nisau” ) ءاسنلا ( .
Pada kalimat “ ar- rijalu qowwamuna ‘ala an -nisai ”, kata yang bermakna laki -laki dan perempuan menggunakan artikel “al” yang berfungsi definitif. Fungsi definitif mengubah makna laki-laki secara umum menjadi laki-laki tertentu, dan perempuan secara umum menjadi perempuan tertentu. Kalimat itu bermakna “laki -laki tertentu memimpin  perempuan  tertentu”.  Jika  kita  ambil  makna konsekuensialnya ( mafhum mukholafah ),  maka  kita  a kan  mendapat  dua  alternatif,  yaitu  “laki -laki  tertentu  tidak memimpin perempuan tertentu”, dan “perempuan tertentu tidak dipimpin oleh laki - laki tertentu”.
Sebagian  orang  mungkin  tidak  suka  dengan  pemaknaan  ini,  dan  cenderung memberi penekanan kepada ar tikel “al” dengan fungsi “meliputi segala jenis” laki - laki  dan  perempuan  ( lil  istighro’ ).  Hal  ini  masuk  akal  karena  dalam  kaidah  Bahasa Arab,  salah  satu  fungsi  artikel  “al” ketika  masuk  pada  kata  benda  jenis  seperti “al - rojalu”  dan  “al - nisau” dimaksudkan  untuk  peliputan  keseluruhan  laki-laki  dan perempuan, dan dengan demikian semakna dengan kondisinya ketika masih umum dan belum tertentu ( nakiroh ).
Namun  pendapat  ini  jikapun  benar,  gugur  maknanya  oleh  konteks  kalimat selanjutnya,  yaitu  dengan  penyebutan  kepemimpinan  laki-laki  itu  memiliki  dua alasan,  sebagian  laki-laki  memiliki  kelebihan  dari  Allah  atas  sebagian  perempuan, dan laki-laki menafkahi perempuan. Adanya alasan kepemimpinan, ini merupakan bukti  bahwa  tidak  semua  laki-laki  dapat  memenuhi  kreteria  kepemimpinan sebagaimana dijelaskan di atas.
Hal ini diperkuat dengan penyebutan kata “sebagian laki - laki” dan “sebagian perempuan”.  Menurut  Ash -showi,  sebagian  perempuan  memang  memiliki keunggulan  disbanding  laki-laki,  misalnya  adalah  Khadijah  istri  Nabi,  Fathiman Azzahro putri Nabi, dan Aisyah bint Abi Bakr istri Nabi. (As-showi: 218). Tidak ada yang memungkiri kelebihan mereka baik dalam ketaatan dan keilmuan dari sahabat Nabi lainnya.
Sampai di sini penjelasan dalam bab di atas dapat disimpulkan, pertama , laki- laki dapat menjadi pemimpin bagi perempuan di rumah hanya jika memenuhi dua kreteria  yaitu  memiliki  kelebihan  dan  menafkahi  perempuan  dengan  sebagian hartanya. Kedua , sebagai konsekuensi secara afirmatif ( mafhum muwafaqoh ) bermakna hanya sebagian laki-laki saja yang dapat menjadi pemimpin bagi perempuan. Ketiga , secara negasi ( mafhum mukholafah ) dapat dimaknai bahwa sebagian perempuan tidak dipimpin oleh laki-laki. Kesimpulan ini diperkuat oleh kaidah:
. ورشم هضيقنف نيئيش دحا ققحتب طورشم مكح لك اعم امهئافتناب ط
امهدحا ءافتناب طورشم هضيقنف اعم امهققحتب طورشم مكح لك و
“Setiap  hukum  yang  dipersyaratkan  adanya  dengan  adanya  salah  satu  dua  hal, kebalikannya  ( mafhum  mukholafah )  dipersyaratkan  dengan  tiadanya  keduanya sekaligus.  Dan  setiap  hukum  yang  dipersyaratkan  adanya  dengan  adanya  dua  hal sekaligus, kebalikannya, dipersyaratkan dengan tiadanya salah satunya. (Harun, hal. 707).  Keempat, bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin dalam keluarga.

## B. Keluarga dan Kepemimpinan Perempuan
Pada  kesimpulan  di  atas,  perempuan  dapat  menjadi  pemimpin  dalam keluarga  jika  memenuhi  kreterian  kepemimpinan  sebagaimana  disebutkan  dalam Q.S.  Annisa:  34.  Argumentasi  ini  bersifat  sintakmatik  dengan  melihat  makna indikatif  ( ma’nal  isyaroh )  dari  kalimat bersyarat  dalam  ayat itu.  Selain itu diperkuat dengan  argumentasi  paradigmatik  dengan  melihat  konsekuensi  fungsi  sistem keluarga  ( mafhum  muwafaqoh  dan  mafhum  mukhalafah ).  Keluarga  dipandang  sebagai unit  sosial  dengan  fungsi-fungsi  yang  harus  dilakukan  oleh  mencapai  tujuan keluarga.  Pelaksana  fungsi  ini  adalah  laki-laki  dan  perempuan  yang  mengikatkan diri  sebagai  suami  dan  istri.  Dua  pihak  ini  dapat  berbagi  tugas,  bekerjasama,  dan bermusyawarah siapa melakukan apa sesuai dengan kesepakatan mereka.
Sebagai  salah  satu  dari  unit  sosial,  keluarga  mengalami  perkembangan  dari waktu ke waktu secara dialektis menghadapi perubahan sosial lebih luas. Perubahan ini  dapat  didorong  oleh  perubahan  pola  pembagian  kerja  sosial,  perubahan  relasi antar  kelompok  sosial  yang  menyertainya,  perubahan  nilai-nilai  pribadi  dan perubahan  relasi  gender  dalam  keluarga.  Di  bawah  ini  akan  diuraikan  bagaimana perubahan-perubahan  ini  terjadi  di  dunia  terutama  sejak  munculknya  revolusi Inggris  dan  Perancis  Abad  ke-18.  Pengaruh  dua  revolusi  ini  selanjutnya  akan dijelaskan dalam contoh kasus di Indonesia, mengenai terbentuknya Undan-Undang Perkawinan,  terutama  aspek  kepemimpinan  dalam  keluarga.  Di  akhir  penjelasan, akan  dipaparkan  model  kerjasama  kepemimpinan  antara  laki-laki  dan  perempuan untuk mencapai tujuan keluarga.
1. Revolusi  Inggris  dan  Perancis  Abad  ke-18  sebagai  akselerator  perubahan sosial di dunia
Perkembangan  masyarakat  modern  dalam  hal  pembagian  kerja  untuk menyelenggarakan kehidupan sehari-hari sudah sangat maju dan dinamis. Dimulai dari  sektor  ekonomi,  pembagian  kerja  telah  berubah  ketika  industrialisasi  mulai dikenalkan  di  Eropa  abad  ke-18.  Penemuan  mesin  uap  dan  pembangunan  pabrik- pabrik untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi tumbuh  sangat  pesat.  Mesin  dan  pabrik  telah  menggantikan  hewan  dan  manusia sebagai  tenaga  penggerak  pekerjaan.  Masyarakat  yang  semula  bertumpu  pada produk  pertanian,  beralih  dengan  cepat  ke  sektor  industri.  Struktur  masyarakat feudal  yang  dihidupi  oleh  sector  ekonomi  pertanian  merosot,  dan  masyarakat kapitalis  dikenalkan  dengan  semangat  persaingan.  Setiap  individu  dihargai kemampuannya  untuk  memproduksi  lebih  banyak,  dan  memberikan  keuntungan lebih banyak.
Nilai-nilai dasar kemasyarakatan turut berubah. Kemerdekaan individu mulai dikenalkan, dan progresifitas kerja mulai digiatkan. Nilai-nilai lama dari masyarakat pertanian  dengan  pola  mengandalkan  musim  tanam,  berubah  menjadi  nilai-nilai harian,  mingguan,  dan  bulanan  berdasarkan  produksi  yang  dihasilkan. Komunalisme  masyarakat  tani  berganti  menjadi  individualisme  masyarakat industry.  Perubahan  sosial  ekonomi  yang  cepat  ini  mempengaruhi  terhadap
perubahan  kontrol  atas  manusia  dalam  ruang  publik,  yaitu  dunia  politik.  Revolusi Perancis  terjadi  pada  abad  ke-18  akhir,  mengubah  tatanan  negara  absolut  menjadi negara  demoktratis.  Perubahan  ini  dengan  cepat  berpengaruh  ke  seluruh  negara Eropa,  dan  lambat  laun  mempengaruhi  perubahan-perubahan  negara  di  seluruh dunia.
Lalu, apa pengaruh perubahan sosial ekonomi dan sosial politik ini terhadap lembaga keluarga yang saat ini kita bicarakan?
2. Modernisasi  Masyarakat  Muslim  mempengaruhi  Perubahan  Kelembagaan Keluarga
Paruh  akhir  Abad  komersial  abad  ke-15  sampai  dengan  abad  ke-17,  telah membawa  masyarakat  Eropa  ke  seluruh  dunia  untuk  mengeksplorasi  kekayaan dengan teknologi transportasi dan persenjataan modern senjata mereka. Penjajahan menyebar di berbagai negeri muslim. Perancis menjajah Mesir dan Aljazair, Inggris menjajah  negara-negara  Afrika  dan  India.  Spanyol  menjajah  Amerika  Latin  dan Indonesia  Timur.  Inggris,  Perancis,  Spanyol,  menjajah  tanah  Indian  yang  disebut Amerika. Belanda menjajah Indonesia, dan sebagainya.
Ketika penjajahan berlangsung, motif kepenguasan ekonomi berubah menjadi kepenguasaan  politik.  Hal  ini  seperti  tertulis  dalam  Laporan  Tahunan  berjudul Hindia  Belanda  1930  (Stroomberg,  2018,  hal.  45-46).  Pengaruh  penguasaan  ini mengubah  tata  masyarakat,  semula  secara  hukum  (Hoadley,  1994,  hal.  1-8).  Tata hukum ini ketika dijalankan mengubah struktur pengambilan keputusan di tingkat publik  pemerintahan.  Hal  ini  mempengaruhi  terhadap  perubahan-perubahan praktik sosial dan kelembagaan yang menopangnya, salah satunya adalah keluarga.
Di  Indonesia,  hukum  Islam  menyangkut  keluarga  bertemu  dengan  hukum positif yang dikenalkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Belanda pada abad ke-19 memberlakukan  kebijakan receptie dengan  mengafirmasi  hukum  adat  bagi masyarakat,  termasuk  hukum  Islam  bagi  kelompok  muslim.  Hukum  material keluarga Islam memiliki sistem pendukung hukum procedural yang disediakan oleh pemerintah kolonial, yaitu Administrasi Penghulu (Hisyam, 2001, hal. 11) dan Raads Agama  atau  Perangadilan  Agama.  Praktik  pelaksanaan  syari’at  segera  menyebar secara  lebih  leluasa  di  komunitas-komunitas  muslim  karena  kebijakan  resmi  ini. (Hoadley, …)
3. Perubahan Kesadaran Relasi Gender dalam Keluarga
Pada  abad  ke-19  Pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda  di  Indonesia memberlakukan  politik  balas  budi  atau  dikenal  dengan  politik  etis.  Kebijakan  ini menyatakan  bahwa  Pemerintah  Kolonial  bertanggungjawab  untuk  memajukan kualitas  kehidupan  Bumi  Putra  atau  penduduk  jajahan.  Kemunculan  politik  ini merupakan reaksi atas kebijakan sebelumnya, yaitu tanam paksa, yang diberlakukan sejak tahun 1830 untuk oleh Gubernur Van Den Bosch untuk memulihkan keuangan Pemerintah  Belanda  karena  kebangkrutan  beaya  Perang  Jawa  (1825-1830)  dan Perang di Eropa. (Stroomberg, hal. 49).
Salah satu dampak dari politik etis ini adalah munculnya gerakan perempuan di  Indonesia  untuk  menyuarakan  kepentingan  perempuan.  Kaum  perempuan bangkit  memberdayakan  diri  di  hadapan  laki-laki.  Pada  awal  abad  ke-20,  Kartini merintis  Sekolah  Perempuan  di  Semarang,  dan  segera  pengaruhnya  menyebar  ke seluruh  kota-kota  di  Jawa  dengan  mendirikan  Sekolah  Perempuan  serupa. Walaupun  masih  lemah,  namun  kesadaran  gender  ini  sedikit  demi  sedikit
berkembang  pada  masa  selanjutnya.  Pada  tahun  1912  telah  dimulai  kemunculan organisasi  perempuan.  Satu  decade  berikutnya,  pada  tahun  1928  Kongres Perempuan  Pertama  diselenggarakan,  dan  dihadiri  oleh  wakil  dari  30  organisasi perempuan di Indonesia (Blackburn, 2007, xxii-xxiii).
Rekomenasi  kongres  perempuan  ini  pertama  ini  memiliki  pengaruh  besar terhadap perubahan kesadaran gender dan relasi gender. Salah satu rekomendari itu adalah  pendirian  Perikatan  Perempuan  Indonesia  (PPI),  dengan  tujuan  memajukan perempuan dan merespon perkara-perkara perempuan. Strategi pendidikan dengan pendiria  Sekolah  perempuan  dikuatkan,  pendirian  media  perempuan  dibuat,  dan advokasi  aturan  hukum  keluarga  dilakukan  berdasarkan  prinsip  kesetaraan.  Salah satu  respon  kuat  adalah  terhadap  adanya  perjanjian  nikah  atau  ta;liq  talak  dengan menuntut  pemerintah  supaya  memperkuat  statusnya  dalam  hukum  perkawinan Islam (Blackburn, hal 22-31).
Pada  tahun  1935  diadakan  Kongres  PPI  II  di  Jakarta,  dan  salah  satu rekomendasinya  adalah  melanjutkan  upaya  untuk  memperkuat  tuntutan pencantuman  ta’liq  talaq  sebagai  senjata  perempuan  dalam  keluarga.  Kongres  itu mempelajari  kedudukan  perempuan  dalam  Islam  dan  mengusulkan  adanya rencangan  Ordonansi  Perkawinan,  sampai  terbitnya  Rancangan  dari  Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937, walau kemudian ditolak oleh masyarakat. Setelah Indonesia  Merdeka,  Kongres  perempuan  terus  berjuang  mengadvokasi  peraturan perkawinan,  berdialog  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  sampai  munculnya rancanan  RUU  Perkawinan  tahun  1973.  Pada  tahun  1974  RUU  itu  ditetapkan  oleh MPR  sebagai  UU  Perkawinan,  dengan  UU  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan. Pada  UUP  1974  ini  kedudukan  laki-laki  dan  perempuan  diakui  setara  di  hadapan Hukum,  dan  hak-hak  perempuan  mendapatkan  kepastian  untuk  dilindungi. (Subadio, 1981, hal. 7-29).
4. Perempuan Pemimpin Keluarga
Dinamika  sejarah  perjuangan  perempuan  sampai  mendapatkan  kepastian hukum mengenai relasi laki-laki dan perempuan yang setara dalam Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa perubahan relasi gender terjadi. Relasi gender ini tidak saja berupa wacana intelektual, namun sampai pada perubahan kelembagaan hukum yang dipraktikkan di masyarakat sampai sekarang.
Namun,  meskipun  ada  jaminan  kedudukan  yang  setara  di  hadapan  hukum bagi  perempuan  dan  laki-laki,  aturan-aturan  lain  masih  bersifat  tradisional  seperti dalam  fiqh  klasik.  Laki-laki  menjadi  pemimpin  keluarga,  dan  perempuan  menjadi ibu  rumah  tangga.  Poligami  masih  diakui  meskipun  dengan  batasan  yang  ketat. Apakah  dinamika  perubahan  ini  akan  sampai  pada  pengakuan  bahwa  perempuan dapat menjadi pemimpin keluarga?
Ada  dua  fenomena  terkait  hal  ini  di  Indonesia.  Pertama  bahwa  perempuan kepala  keluarga  itu  ada,  dan  secara  hukum  diakui.  Hanya  saja,  keluarga  yang dimaksud adalah ketika suami telah meninggal dunia, atau telah cerai dari istrinya. Istri ketika mengurus keluarga yang ditinggalkan suaminya beralih menjadi kepala keluarga. Para perempuan kepala keluarga melakukan penguatan terhadap anggota dan  melakukan  advokasi  hak-hak  mereka  kepada  pemerintah.  Mereka  mendirikan perkumpulan yang disebut
PEKKA,
Perempuan Kepala Keluarga ( https://pekka.or.id/ ).
Kedua,  secara  sosiologi,  praktik  perempuan  pencari  nafkah  utama  keluarga yang  masih  memiliki  suami  banyak  terjadi  di  Indonesia.  Hal  ini  terutama  dialami
oleh  para  pekerma  migran  di  luar  negeri.  Banyak  perempuan  dari  masyarakat miskin pergi merantau dan bekerja di luar negeri. Mereka mengirimkan uang untuk keluarga, dan suami mengelola uang itu untuk keluarga.
Dua  fakta  di  atas  telah  menunjukkan  secara  relatif  bahwa  eksistenai perempuan  sebagai  kepala  keluarga  adalah  nyata.  Hanya  saja,  fakta  pertama menyimpan  pertanyaan  bagaimana  jika  perempuan  kepala  keluarga  ini  menikah lagi,  apakah  dia  masih  tetap  menjadi  kepala  keluarga.  Fakta  kedua  merupakan tuntutan  sosiologis  yang  nyata  di  sebagian  masyarakat.  Namun  demikian  fakta  ini belum  mendapatkan  afirmasi  hukum,  karena  secara  formal  legal  kepala  keluarga tetap ada di tangan suami, sedangkan istri menjadi kepala keluarga secara informal non legal.

## C. Kerjasama Suami Istri dalam Memimpin Keluarga
Laki-laki  sangat  diuntungkan  dalam  alam  masyarakat  patriarki,  sampai dengan  alam  modern  sekarang.  Kukuhnya  rasionalitas  ilmiah  sebagai  penyangga masyarakat modern merupakan dukungan bagi budaya patriarki. Akal pikiran, dan bukan perasaan, yang memimpin peradaban modern. Moda ekonomi kapitalis yang berorientasi pada akumulasi laba bertemu dengan rasionalitas dengan menggunakan sains  sebagai  instrument  bagi  pengembangan  operasionalnya.  Dalam  hal  ini  tidak ada ruang bagi kepekaan perasaan, keseimbangan antara perasaan dan akal pikiran yang masuk dalam manajemen emosi, bagi masyarakat modern.
Meskipun telah banyak usulan di bidang organisasi  dan tata usaha ekonomi untuk lebih mempertimbangkan perspektif perempuan, hal ini belum berarti posisi perempuan mudah. Laki-laki tetap memiliki kedudukan yang tinggi dalam berbagai lembaga  sosial,  baik  secara  nilai  maupun  praktik.  Hal  ini  menempatkan  laki-laki memiliki modalitas yang kuat untuk menentukan relasi gender dan kerjasama dalam masyarakat, terutama dalam keluarga.
Modalitas laki-laki dapat meliputi tiga ranah struktur kemasyarakatan dalam pengertian  Giddens,  meliputi  struktur  hegemoni,  signifikasi  dan  legitimasi. Modalitas  dalam  struktur  hegemoni  berupa  pemegang  kontrol  atas  orang  (politik) dan  barang/jasa  (ekonomi).  Laki-laki  sebagai  suami  memiliki  kedudukan  kepala keluarga,  dan  dengan  mengabaikan  kondisi  faktualnya,  laki-laki  memiliki  kuasa secara legal dan sosial untuk menentukan keputusan keluarga menyangkut ekonomi dan politik. Interaksi dalam hal ini terjadi ketika keluarga memerlukan bertransaksi tertentu  dengan  bank  yang  mewajibkan  suami  sebagai  pemegang  kuasa, menyekolahkan anak, menikahkan anak, dan lain-lain.
Tindakan  laki-laki  untuk  musyawarah  dalam  memutuskan  segala  sesuatu dengan  istri  merupakan  langkah  strategis  untuk  membangun  role  model  keadilan gender  dalam  keluarga.  Keputusan-keputusan  terpenting  yang  menentukan  masa depan  keluarga  dan  anak  merupakan  keputusan  bersama.  Hal  ini  akan meningkatkan  rasa  keadilan  gender,  menurut  istilah  Sarah  H.  Longwee,  tidak  saja pada  aspek  kesejahteraan,  namun  juga  pada  aspek  askes,  partisipasi  dan  kontrol urusan keluarga.
Pada struktur signifikasi, laki-laki akan mudah melakukan pengaruh wacana bagi  masyarakat,  baik  dengan  audience  perempuan  maupun  laki-laki.  Laki-laki dapat  memanfaatkan  keuntungan  ini  dengan  aktif  menyuarakan  pentingnya membangun  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah,  dengan
mengembangkan  kerjasama  yang  setara  antara  suami  dan  istri.  Keuntungannya, suami akan merasa lebih ringan menanggung beban keluarga di satu sisi. Di sisi lain, istri  akan  merasa  dimanusiakan,  dan  dengan  demikian  kualitas  psikhis  akan maksimal dengan merasa setara dan leluasa.
Laki-laki  juga  memiliki  modalitas  kuat  dalam  struktur  legitimasi.  Secara hukum,  laki-laki  masih  diakui  secara  formal  sebagai  kepala  keluarga.  Hal  ini berpengaruh  secara  sosial,  bahwa  suami  selalu  menentukan  persoalan  publik bersama  dengan  laki-laki  lainnya  dalam  masyarakat.  Keabsahan  ini  dapat dimanfaatkan untuk memberikan contoh praktik adil gender di hadapan masyarakat umum terkait interaksi dengan istri dan anak-anak. Contoh praktik moral keadilan gender  merupakan  legitimasi  paling  kuat  dibandingkan  dengan  wacana  dalam seminar dan kelas-kelas yang lebih kecil.

## D.  CONCLUSION
Paparan  dapat  memberi  beberapa  pelajaran antara  lain  pertama,  bahwa  perubahan sosial  mempengaruhi  terhadap  perubahan  keluarga,  termasuk  kepemimpinan  laki- laki  dan  relasi  gender.  Kedua,  secara  tekstual  keagamaan,  makna  kepemimpinan dapat  diperluas  tidak  saja  oleh  laki-laki,  namun  juga  oleh  perempuan. Kepemimpinan  dapat  dimaknai  sebagai  kewenangan  mengambil  keputusan,  dan kewenangan melaksanakan hasil keputusan musyawarah keluarga. Ketiga, laki-laki dalam  konteks  masyarakat  patriarki  memiliki  modalitas  kuat  untuk  berkerjasama dengan perempuan dalam memimpin keluarga, baik dari aspek dominasi, signifikasi maupun legitimasi.

## REFERENCES
Ash-Showi ,  ‘Allamah  Asy -Syaikh  Ahmad. Hasyiah  Al- ‘Allamah  Ash’Showi  ‘ala  Tafsir Al’Jalalaini. Indonesia: Dar Ihya Al-Kutub Al- ‘Arobiyah. Al-Qurthuby,  Abi  Abdillah  Muhammad  bin  Ahmad  Al-Asnhory. Al- Jami’  li  Ahkam Al-Qurani. Juz 5. Blackburn,  Susan.  2007. Kongres  Perempuan  Pertama,  Tinjauan  Ulang. Jakarta:  Buku Obor & KITLV-Jakarta.
Harun,  Salman,  Prof.  Dr.  H.  2017. Kaidah-Kaidah  Tafsir ,  Bekal  Mendasar  untuk Memahami Makna Al-Quran dan Mengurangi Kesalahan Peahaman.  Jakarta: P.T. Qof Media Kreativa.
Hisyam, Muhammad. 2001. Caught Between Three Fires, The Javanese Pengulu under The Dutch Colonial Administration 1882-1942. Jakarta: INIS Hoadley,  Mason  C.  1994. Selective  Judicial  Competence,  The  Cirebon – Priangan  Legal Administation, 1680-1792. Ithaca: SEAP
Khollaf, Abdul Wahab. 1978. Úlum Ushul Al-Fiqh. Kuwait: Dar Al-Qolam. Khairuddin, Drs. H. H.SS. 1997. Sosiologi Keluarga. Yogyakarta: Liberty. Muhammad,  K.H.  Hussein,  dkk.  2006. Modul  Kursus  Islam  dan  Gender,  Dauroh  Fiqh Perempuan. Cirebon: Fahmina Institute. Qothon, Manak. Mabahits fi ‘Ulum Al -Qurani. Mantsurot Annahr Alhadits. Stroomberg, Dr. J. 2018. Hindia Belanda 1930. Yogyakarta: IRCISoD Subadio,  Maria  Ulfah,  SH.  1981. Perjuangan  Untuk  Mencapai  Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Yayasan Idayu.