## ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)
Windy Sonya Novita E-mail: windysonyanovita@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Moch. Najib Imanullah

## E-mail: najibimanullah@staff.uns.ac.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article aims to describe and analyze the legal aspects of Peer to Peer Lending related to legal issues and settlement mechanism. This type of research is prescriptive normative legal research. This type of research is normative legal research that is prescriptive. The research approach used is vertical and horizontal synchronization level approach. The type of data used in this study is secondary data covering primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used are by study of documents or library materials. Furthermore, the analysis technique used legal material analysis with teleological interpretation methods. Based on this research, the results show that the implementation of Peer to Peer Lending founds several problems including the risk of high interest so that many borrowers fail to pay and improper billing methods. Basically Financial Services Authority has regulated the preventation the risk of Peer to Peer Lending in several rules in Financial Service Authority Regulations Number 77/POJK.07/2016 and Financial Service Authority Regulations Number 18/POJK.07/2018 as guidelines for consumers regarding the complaints service mechanism and its resolution.
Keywords : peer to peer lending; risk; consumer complaints service

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai aspek hukum dalam Peer to Peer Lending berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul serta mekanisme penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis bahan hukum dengan metode penafsiran teleologis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaannya Peer to Peer Lending menemukan beberapa permasalahan, diantaranya risiko tarif bunga yang tinggi sehingga banyak Penerima Pinjaman yang gagal bayar dan cara-cara penagihan yang tidak patut. Pada dasarnya OJK sudah mengatur mengenai pencegahan risiko P2P Lending dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam POJK Nomor 77/POJK.07/2016 dan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 sebagai pedoman bagi konsumen mengenai mekanisme layanan pengaduan konsumen dan penyelesaiannya.
Kata Kunci : peer to peer lending ; risiko; layanan pengaduan konsumen

## A.  Pendahuluan
Perkembangan teknologi informasi berdampak besar terhadap banyak aspek dan gaya hidup masyarakat, termasuk yang terkait dengan faktor finansial atau keuangan. Salah satu yang kini tengah gencar dikembangkan dan banyak menyedot perhatian pelaku ekonomi, khususnya di industri jasa keuangan, adalah financial technology atau Fintech .
Fintech berasal dari istilah Financial Technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan Fintech sebagai “ innovation in financial services ” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern (Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono, 2017: 2). Definisi Fintech menurut Fintech Weekly , Fintech adalah lini bisnis berdasarkan penggunaan perangkat lunak untuk menyediakan layanan keuangan. Perusahaan-perusahaan teknologi keuangan pada umumnya adalah perusahaan rintisan yang didirikan dengan tujuan mengganggu sistem keuangan yang sedang berjalan dan perusahaan-perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak (Otoritas Jasa Keuangan, 2017: 2). Menurut International Organization of Securities Commision (IOSCO) istilah Fintech digunakan untuk menggambarkan berbagai model bisnis yang inovatif dan teknologi yang muncul yang memiliki potensi untuk mengubah industri jasa keuangan (Vieqi Rakhma Wulan, 2017: 178).
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang selanjutnya disebut PBI Fintech pada ketentuan Pasal 1 angka 1 pengertian Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter,  stabilitas  sistem  keuangan,  dan/atau  efisiensi,  kelancaran,  keamanan,  dan  keandalan sistem pembayaran. Proses Fintech berkisar dari menciptakan software untuk memproses kegiatan yang biasa dilakukan lembaga keuangan untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan  mempersingkat  proses  pembayaran  menjadi  lebih  efisien,  atau  memungkinkan  konsumen memenuhi kebutuhan finansial mereka (menabung, melakukan investasi, melakukan pembayaran) (Ian Pollari, 2016: 15).
Menurut PBI Fintech pada ketentuan Pasal 3, penyelenggaraan Fintech dikategorikan menjadi 5, yaitu 1) sistem pembayaran mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran,  2)  pendukung  pasar  merupakan  teknologi  finansial  yang  menggunakan  teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat, 3) manajemen investasi dan manajemen risiko antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online , 4) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ( Peer to Peer Lending ) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi ( crowdfunding ), dan 5) jasa finansial lainnya yang merupakan teknologi finansial selain kategori sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko, serta pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Sektor yang cukup diminati adalah sektor pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, salah satu produknya adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau Peer to Peer Lending yang selanjutnya disebut P2P Lending .
P2P Lending merupakan layanan pinjam meminjam uang secara langsung berbasis teknologi informasi antara Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman, atau pendanaan gotong royong online , yang juga dikenal sebagai pinjaman online (OJK, 2018: 4). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut POJK P2P Lending pada ketentuan Pasal 1 angka 3 menyebutkan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi atau P2P Lending merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
Model bisnis P2P Lending yaitu calon Penerima Pinjaman melakukan registrasi di platform , kemudian mengajukan pinjaman melalui platform . Penyelenggara kemudian melakukan verifikasi data calon Penerima Pinjaman, kemudian menampilkan pengajuan pinjaman di platform marketplace . Pemberi Pinjaman melakukan registrasi di platform , kemudian dapat memilih pinjaman mana yang akan didanai di platform marketplace dan melakukan pendanaan. Penerima Pinjaman akan mendapatkan pinjaman dana dari Pemberi Pinjaman sesuai dengan jumlah dan jangka waktu
yang disepakati (OJK, 2018: 7). Hal ini dianggap memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan modal dalam waktu yang relatif lebih singkat dengan prosedur yang mudah.
Kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh uang jadi alasan kenapa layanan jasa pinjaman online atau P2P Lending ini semakin berkembang pesat di Indonesia. Banyak masyarakat memanfaatkan layanan berbasis Fintech ini untuk membantu mereka dalam mengatur keuangan. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudistira menjelaskan sebenarnya ada dua jenis P2P Lending yang berkembang di Indonesia. Pertama adalah P2P Lending produktif dan P2P Lending konsumtif. P2P Lending produktif merupakan penyedia jasa pinjaman online yang berbasis pada kebutuhan permodalan usaha, sementara P2P Lending konsumtif lebih berbasis pada kebutuhan individu, seperti untuk belanja keperluan sehari- hari, pembelian barang elektronik, dan sebagainya. Terlebih dalam praktik P2P Lending konsumtif, bunga dan denda yang dikenakan sebagian besar melebihi nilai pokok pinjaman (https://www. cnbcindonesia.com/fintech/20181110170  753-37-41546/fintech-rentir-bermunculan-denda-bunga- di-atas-pokok-utang, diakses pada tanggal 14 November 2018, pukul 07.35 WIB). Tak heran jika muncul permasalahan baru dalam implementasinya. Kehadiran P2P Lending banyak dikritik setelah maraknya kasus yang diungkap oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Per Mei lalu ada 283 orang yang melaporkan tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online ini, seperti penindasan dalam proses penagihan hingga penyebaran data pribadi ( https://republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/18/11/15/pi8ehs349-bi-fintech-p2p-lending-butuh- waktu-turunkan-bunga, diakses pada tanggal 13 November 2018, pukul 22.22 WIB). Berdasarkan uraian diatas maka dalam artikel ini akan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai aspek hukum dalam Peer to Peer Lending berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul serta mekanisme penyelesaiannya.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya (Soerjono Soekanto, 1986: 43). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preksriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis bahan hukum dengan metode penafsiran teleologis.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
P2P Lending merupakan praktek perjanjian pinjam meminjam uang, dimana Penyelenggara P2P Lending mempunyai peranan sebagai penghubung antara Pemberi Pinjaman dan Peminjam secara online . P2P Lending memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara.
Menurut ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata, pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Pinjam meminjam adalah “kontrak riil”, artinya persetujuan peminjaman baru mengikat setelah barang atau uang yang diserahkan diterima oleh si peminjam (M. Yahya Harahap, 1986: 298).
Walaupun  dalam  definisi  yang  diberikan  Pasal  1754  KUHPerdata  tidak  disebutkan  tentang uang, tetapi objek utama dari perjanjian ini adalah barang yang dapat habis dalam pemakaian
ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang. Peminjaman uang termasuk pada perjanjian peminjaman pada umumnya. Oleh karena itu, segala ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian pinjam-meminjam barang yang habis terpakai, berlaku juga terhadap persetujuan peminjaman uang (H. A. Dardiri Hasyim, 2015:120).
Perjanjian pinjam meminjam diperkenankan untuk memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang yang habis karena pemakaian. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1765 KUHPerdata yang menyebutkan adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian. Khusus mengenai besarnya bunga yang diperjanjikan “mesti dinyatakan secara tertulis” (M. Yahya Harahap. 1986: 302). Penentuan besarnya jumlah bunga adalah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian atau dengan tunduk pada ketentuan bunga yang diatur dalam undang-undang. Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22 : 6 persen (Evi Ariyani, 2013: 58).
Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut POJK P2P Lending untuk mengatur dan mengawasi perkembangan P2P Lending . Namun pada pelaksanaannya, banyak ditemukan kasus gagal bayar akibat Penerima Pinjaman tidak mampu mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal ini pada akhirnya menimbulkan masalah baru terkait cara-cara penagihan yang tidak patut yang dilakukan oleh Penyelenggara P2P Lending. Per Mei lalu ada 283 orang yang melaporkan tindak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara seperti penindasan dalam proses penagihan hingga penyebaran data pribadi (https://republika.co.id/berita/ ekonomi/fintech/18/11/15/pi8ehs349-bi-fintech-p2p-lending-butuh-waktu-turunkan-bunga , diakses pada tanggal 13 November 2018, pukul 22.22 WIB).
LBH Jakarta memandang bahwa kewajiban membayar pinjaman adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua konsumen/peminjam, namun persoalan-persoalan yang muncul akibat dari pelanggaran hukum, bahkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penggunaan aplikasi P2P Lending tentu tidak dapat dibenarkan (https://www.bantuanhukum.or.id/web/banyak-masalah-lbh-jakarta- buka-posko-pengaduan-korban-pinjaman-online/, diakses pada tanggal 20 November 2018, pukull 20.13 WIB).
Saat ini OJK telah bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menutup 400-an Fintech ilegal. Namun, OJK pun mengakui jumlah pinjaman online ilegal ini terus tumbuh. Sehingga yang terpenting saat ini adalah membekali masyarakat untuk mengedukasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat. Jika memang ada pelanggaran serta terdapat indikasi penipuan dari pinjaman online ilegal, maka konsumen dapat menindak lanjuti melalui proses hukum. Sementara untuk yang terdaftar sesuai dengan POJK P2P Lending , akan ada sanksi yang merupakan kewenangan OJK untuk memberikan, bisa berupa peringatan, denda, pencabutan usaha tentunya, dan pencabutan terdaftar jika memang terbukti ada pelanggaran (https://ekonomi.kompas.com/read/ 2018/11/08/080821826/ojk-konsumen-harus- pahami-manfaat-dan-risiko-pinjaman-online, diakses pada tanggal 19 November 2018, pukul 23.18 WIB).
Pada dasarnya OJK sudah mengatur mengenai pencegahan risiko P2P Lending dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam POJK P2P Lending diantaranya dalam ketentuan Pasal 29 yaitu Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna diantaranya transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan data, penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau serta dalam ketentuan Pasal 26 mengenai kewajiban Penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan dan keutuhan data pengguna. Selain itu Pasal 38 menyebutkan bahwa Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam dokumen elektronik. Penjelasan Pasal 38 menyebutkan yang dimaksud dengan “standar prosedur operasional” antara lain terkait penyampaian dan penyelesaian pengaduan. Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan termasuk juga
penyelesaian sengketa antara Pengguna dan Penyelenggara P2P Lending yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terjadi setelah pengaduan dari Pengguna diterima. Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan dilakukan dengan mengutamakan prinsip “interaktif” yaitu dalam menyelesaikan pelayanan dan penyelesaian bagi Pengguna secara aktif dan informatif.
Salah satu cara kegiatan yang mampu melindungi kepentingan konsumen adalah dengan memberikan kewajiban kepada Penyelenggara P2P Lending untuk memiliki layanan pengaduan konsumen. Atas hal tersebut maka disusun ketentuan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut POJK Nomor 18/POJK.07/2018 yang merupakan wadah untuk menampung keluhan konsumen termasuk adanya potensi kerugian materiil atas produk dan/atau jasa pelaku usaha jasa keuangan yang dimanfaatkan oleh konsumen.
Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 menyebutkan bahwa p engaduan adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati. Tujuan pelayanan pengaduan tersebut tentunya untuk melakukan penyelesaian pengaduan dalam memberikan perlidungan konsumen. Ruang lingkup layanan pengaduan meliputi penerimaan pengaduan, penanganan pengaduan, dan penyelesaian pengaduan.
Pasal 7 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menerima dan mencatat setiap pengaduan yang diajukan oleh konsumen dan/atau perwakilan konsumen. Pengaduan tersebut dapat dilakukan secara lisan antara lain melalui telepon atau short message services (SMS) dan/atau tertulis antara lain melalui surat, surat elektronik ( email ), faksimili, laman ( website ), dan/atau media elektronik yang dikelola resmi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang dapat digunakan untuk menyampaikan dokumen pengaduan.
Pasal 9 ayat (2) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 menyebutkan bahwa dalam hal pengaduan secara lisan maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan verifikasi pada saat pengaduan disampaikan oleh konsumen. Selanjutnya Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan pengaduan meliputi nomor registrasi pengaduan dan tanggal penerimaan pengaduan kepada konsumen yang mengajukan pengaduan lisan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 11 POJK Nomor 18/POJK.07/2018. Sedangkan Pasal 9 ayat (3) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 menyebutkan bahwa dalam hal pengaduan secara tertulis maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan verifikasi dengan melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan konsumen. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 18/POJK.07/2018, dokumen tersebut meliputi identitas konsumen, surat kuasa khusus dalam hal konsumen mewakilkan proses pengaduan kepada perwakilan konsumen, jenis dan tanggal transaksi keuangan, dan permasalahan yang diadukan. Selanjutnya Pasal 12 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan bukti tanda terima pengaduan kepada konsumen secara tertulis yang terdiri atas nomor registrasi pengaduan, tanggal penerimaan pengaduan dan nomor telepon fungsi atau unit layanan pengaduan yang dapat dihubungi oleh konsumen.
Mengenai mekanisme penanganan konsumen, Pasal 14 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 menyebutkan bahwa setelah menerima pengaduan konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan tindak lanjut berupa pemeriksaaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, serta objektif, dan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan. Dalam hal pengaduan secara lisan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima berdasarkan Pasal 15 POJK Nomor 18/POJK.07/2018, sedangkan untuk tindak lanjut pengaduan secara tertulis diatur dalam Pasal 16 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 yang menyebutkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap.
Setelah pengaduan konsumen mendapatkan penanganan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 menyebutkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menyampaikan tanggapan pengaduan berupa penjelasan permasalahan, dalam hal tidak terdapat kesalahan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian konsumen dan penawaran penyelesaian dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan adanya kerugian dan/atau potensi kerugian konsumen. Tanggapan pengaduan dapat berupa penawaran penyelesaian antara lain penyampaian pernyataan maaf dan penawaran ganti rugi ( resress/remedy ) jika pengaduan konsumen benar.
Mekanisme penyelesaian pengaduan dapat ditempuh melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan ( internal dispute resolution ) dan penyelesaian sengketa melalui Lembaga peradilan atau di luar Lembaga peradilan ( external dispute resolution ). Pasal 25 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 menyebutkan dalam hal konsumen menolak tanggapan pengaduan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penjelasan Pasal 25 ayat (1) POJK Nomor 18/POJK.07/2018 menyebutkan sengketa merupakan pengaduan yang tidak mendapatkan kesepakatan penyelesaian antara konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Penyelesaian sengeketa diluar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK dan dicantumkan dalam perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan konsumen.
Pasal 4 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa mediasi, ajudikasi dan arbitrase. Namun dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana Pengumuman Nomor Peng-1/D.07/2017 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan belum mengakomodasi lembaga alternatif yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa di sektor Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

## D.  Simpulan
P2P Lending dalam implementasi pelaksanaannya menemukan beberapa permasalahan, diantaranya risiko tarif bunga yang tinggi sehingga banyak Penerima Pinjaman yang gagal bayar dan cara-cara penagihan yang tidak patut. Pada dasarnya OJK sudah mengatur mengenai pencegahan risiko P2P Lending dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam POJK Nomor 77/POJK.07/2016 dan mengatur mengenai mekanisme palayanan pengaduan konsumen dalam POJK Nomor 18/POJK.07/2018.

## E.  Saran
OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan terhadap Fintech berbasis P2P Lending perlu memberikan pembimbingan dan edukasi kepada masyarakat mengenai mitigasi risiko. Selain itu diharapkan pula bagi Pengguna untuk lebih berhati-hati dalam memilih Perusahaan P2P Lending untuk menginvestasikan uangnya maupun untuk meminjam uang mengingat kian menjamurnya perusahaan yang tidak terdaftar di OJK.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
Evi Ariyani. 2013. Hukum Perjanjian . Jogjakarta: Penerbit Ombak
H.A. Dardiri Hasyim. 2015. Hukum Perikatan dan Perjanjian . Surakarta: Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press)
M. Yahya Harahap. 1986. Segi-Segi Hukum Perjanjian . Bandung: Alumni
Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan : Perlindungan Konsumen pada Fintech . Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press)

## Jurnal
Ernama Santi, Budiharto, Hendro Saptono. 2017. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”. Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017. Semarang: Universitas Diponegoro
Ian Pollari F Fin. 2016. “The Rise of Fintech Opportunities and Challenges”. Jassa The Finsia Journal of Applied Finance , ISSUE 3 2016. Australia: Klynveld Peat Marwick Goerdeler Vieqi Rakhma Wulan. 2017. “Financial Technology (Fintech) A New Transaction In Future”. Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences Volume 2, Nomor 1, June 2017. Surabaya: Universitas Adi Buana

## Materi Presentasi
Otoritas Jasa Keuangan. “Mengenal Fintech Lending Indonesia Pendanaan Gotong-Royong Online”.
Materi presentasi disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, 18 Oktober 2018

## Internet
https://www.bantuanhukum.or.id/web/banyak-masalah-lbh-jakarta-buka-posko-pengaduan-korban- pinjaman-online/, diakses pada tanggal 20 November 2018, pukull 20.13 WIB
https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20181110170753-37-41546/fintech-rentir-bermunculan-denda- bunga-di-atas-pokok-utang, diakses pada tanggal 14 November 2018, pukul 07.35 WIB
https://dailysocial.id/post/masa-depan-fintech-di-indonesia , diakses pada tanggal 14 November 2018, pukul 21.56 WIB
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/08/080821826/ojk-konsumen-harus-pahami-manfaat-dan- risiko-pinjaman-online, diakses pada tanggal 19 November 2018, pukul 23.18 WIB
https://republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/18/11/15/pi8ehs349-bi-fintech-p2p-lending-butuh-waktu- turunkan-bunga, diakses pada tanggal 13 November 2018, pukul 22.22 WIB