SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH BAGI PEKERJA/BURUH YANG DIPUTUSKAN HUBUNGAN KERJANYA AKIBAT PANDEMI COVID-19
I Dewa Ayu Widyani 1 , Hulman Panjaitan 1 , Rr Ani Wijayati 1 , Radisman Saragih 1 , Erni Murniarti 1
1 Universitas Kristen Indonesia
e-mail: erni.murniarti@uki.ac.id

## Abstrak
Tidak selamanya di dalam suatu hubungan kerja berjalan sesuai dengan yang di kehendaki oleh para  pihak  adakalanya  timbul  perselisihan  yang  mengakibatkan  Pemutusan  Hubungan  Kerja (PHK),  yaitu  suatu  keadaan  dimana  pekerja/buruh  berhenti  bekerja  dari  pengusaha/majikan akibat  sudah  tidak  adanya  persesuaian  paham  diantara  mereka,  atau  diakibatkan  oleh  hal lainnya  seperti  perusahan  mengalami  kerugian  akibat  pandemi  covid-19.  Hakikat  PHK merupakan  permulaan  dari  penderitaannya,  artinya  awal  kehilangan  pekerjaannya,  awal  dari kehilangan  pendapatan/nafkah  dan  juga  permulaan  dari  ketidaksanggupan  untuk  membiayai hidupnya dan keluarganya. Untuk mengatasi Pemutusan hubungan kerja yang semakin meluas, pemerintah  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  untuk  meringankan  beban  para  pekerja/yang diputuskan  hubungan  kerjanya,  antara  lain  Kartu  Prakerja,  yang  pada  mulanya  diperuntukkan bagi  orang  orang  yang  belum  bekerja,  tapi  dengan  adanya  pandemi  covid-19,  juga  diberikan kepada  mereka  yang  terkena  PHK.  Selain  hal  tersebut  kebijakan  Pemerintah  lainnya  adalah berupa  pemberian  insentif  bagi  pekerja/buruh  yang  sudah  ikut  dalam  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja (Jamsostek), Program Padat Karya Tunai (PKT). Dengan berlakunya ketentuan Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kehilangan Pekerjaan.juga memberikan jaminan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya.
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pandemi Covid-19, Pemutusan Hubungan Kerja

## A. Pendahuluan
Hubungan Kerja merupakan hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan dimana  pekerja/buruh  bekerja  dibawah  perintah  dengan  menerima  upah.Sejalan  dengan pengertian  tersebut,Iman  Soepomo  memberikan  pengertian  tentang  hubungan  kerja  adalah hubungan  antara  buruh  dan  majikan  terjadi  setelah  diadakan  perjanjian  antara  buruh  dan majikan  dimana  buruh  menyatakan  kesanggupannya  untuk  bekerja  pada  majikan  dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan  membayar  upah  (Soepomo,  2003).  Ketentuan  Undang  Undang  nomor  13  Tahun  2003
tentang  Ketenagakerjaan  (UUK)  pada  pasal  1  poin  (15)  juga  memberikan  pengertian  tentang hubungan kerja yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja,yang mempunyai unsur pekerjaan,upah,dan perintah.
Dengan  muculnya  Pandemi  Covid-19,membuat  para  pekerja  kehilangan  pekerjaannya akibat  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)setelah  perusahaan  dimana  mereka  bekerja mengalami  penurunan  di  dalam  produksinya  akibat  di  berlakukannya  oleh  Pemerintah Pembatasan  Sosial  Bersekala  Besar  (PSBB)  yang  merupakan  Kekarantinaan  Kesehatan  di Indonesia,sehingga  membatasi  kegiatan  kegiatan  penduduk,untuk  mengantisipasi  penyebaran virus yang semakin meluas.
Asri Wijayanti mengatakan bahwa PHK berarti suatu keadaan dimana si buruh berhenti bekerja  dari  majikannya  sehingga  merupakan  awal  dari  penderitaannya,permulaan  dari berakhirnya  kemampuannya  membiayai  keperluan  hidup  sehari  hari  baginya  dan  keluarganya (Wijayanti, 2010). Dengan terjadinya PHK maka pekerja/buruhlah yang lebih menderita jika di bandingka dengan majikan,mengingat kedudukan buruh lebih lemah jika di bandingkan dengan majikan/pengusaha,oleh  karena  buruh/pekerja  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dibawah perintah  majikan/pengusaha  dengan  menerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain (Azzyhadie,  2012).  Dari  pengertian  tersebut  menunjukkan  bahwa  kedudukan  pekerja/buruh lebih  lemah  jika  di  bandingkan  dengan  pengusaha/majikan,untuk  itu  perlu  mendapat perlindungan jika terjadi hubungan kerjanya di putuskan. Terhadap Pemutusan hubungan kerja tersebut  juga  di  alami  oleh  beberapa  pekerja/buruh  di  Desa  Singasari  kabupaten  Bogor, sehingga kepada mereka perlu untuk diberikan Pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan kebijakan Pemerintah yang di keluarkan sehubungan dengan PHK tersebut.
Desa  Singasari  merupakan  salah  satu  desa  yang  terletak  di  kecamatan  Jonggol Kabupaten  Bogor,  Propinsi  Jawa  Barat.    Kecamatan  Jonggol  memiliki  Luas  Wilayah  sebesar 126,86 Km 2 , memiliki luas 16 Km 2 dengan kepadatan penduduk 737 jiwa per Km 2 , berdasarkan data  tahun  2017  Desa  Singasari  yang  memiliki  4.178  rumah  tangga,yang  terdiri  14  Rukun warga  (RW),  yang  terbagi  kedalam  41  Rukun  Tangga  (RT).Warga  desa  Singasari  memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang dan buruh/pekerja (Biro Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2018).
Melihat kenyataan terjadinya PHK terhadap beberapa pekerja di desa Ngantai Singasari tersebut, maka perlu memberikan pemahaman kepada para pekerja/buruh dengan  memberikan penyuluhan  hukum  tentang  kebijakan  pemerintah  terhadap  pekerja/buruh  yang  kehilangan
pekerjaannya  karena  PHK  akibat  pademi  covid-19,  sebagai  implementasi    salah  satu  Dharma dari  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi,  sebagaimana  Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  2012 tentang  Pendidikan  Tinggi,dalam  ketentuan  pasal  1  poin  (9)  yang  meliputi  Pendidikan, Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat.Khususnya  Pengabdian  Kepada  Masyarakat, yang  merupakan  kegiatan  Civitas  akademika  yang  memanfaatkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  untuk  memajukan  kesejahteraan  masyarakat  dan  mencerdaskan  kehidupan  Bangsa. Guna mewujudkan Dharma tersebut maka Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut dilakukan.

## B. Masalah
Masalah  dari  Pengabdian  Kepada  masyarakat  ini  adalah  bagaimana  memberikan pemahaman  kepada  para  pekerja/buruh  yang  kehilangan  pekerjaannya  karena  PHK  akibat pademi covid-19?

## C. Metode Pelaksanaan
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  di  Desa  Babakan  Ngantai  Singasari,  Kecamatan Jonggol  Kabupaten  Bogor  Provinsi  Jawa  Barat,  menggunakan  metode participatory  action yaitu  dalam  bentuk  ceramah  dan  diskusi  diantara  narasumber  dan  para  peserta  (Hardin  dan Indah  Kusuma  Dewi,  2018).  Pelaksanaan  Metode  ini  menggunakan  waktu  dengan  presentase sebanyak  60%  untuk  penyampaian  materi  atau  ceramah  sedangkan  sisanya  40%  digunakan untuk  diskusi  dan  Tanya  jawab.  Diharapkan  dengan  pendekatan  yang  bersifat  partisipatif  ini, peserta dapat secara maksimal memahami dan dapat melaksanakan apa yang di peroleh melalui penyuluhan hukum.
Sebelum  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  di  laksanakan,  Tim  mengadakan  survey pendahuluan  untuk  mengetahui  secara  langsung  bagaimana  kondisi  masyarakat  di  Desa Babakan  Ngantai  Singasari  Kecamatan  Jonggol  Kabupaten  Bogor  akibat  pandemic  covid-19 terutama bagi pekerja/buruh dan perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya.
Materi  Penyuluhan  Hukum  meliputi  hubungan  kerja  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha/majikan  karena  perjanjian  kerja,  Pemutusan  Hubungan  Kerja  akibat  pandemic covid-19  dan  kebijakan  kebijakan  pemerintah  dalam  menanggulangi  dampak  pandemic  bagi pekerja/buruh yang di putuskan hubungan kerjanya.
Kegiatan  Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesadaran hukum  masyarakat  dan  pemahaman  terhadap  kebijakan  pemerintah  dalam  menanggulangi
dampak  pandemic  covid-19  dan  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  yang  terkena  dampak akibat  covid-19  sehingga  mereka  menjadi  optimis  kembali  dalam  menjalani  kehidupannya bersama keluarganya dengan mengetahui kebijakan kebijakan pemerintah bagi pekerja yang di putus  hubungan  kerjanya  akibat  pandemic,seperti  kartu  pra  kerja,  program  padat  karya  dan sebagainya

## D. Pembahasan

## 1. Penerapan Kegiatan
Penerapan kegiatan ini dilakukan  pada hari selasa, tanggal 23 Maret 2021, pada pukul 09.00-13,00 di ruang aula kantor kepala  desa Babakan  Ngantai Singasari Kecamatan Jonggol Jawa  Barat,  dimana  penduduknya    memiliki  mata  pencaharian  sebagai  petani,  pedagang, buruh/pekerja. Dengan kesibukan dari para warga memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya sehingga  menyebabkan  mereka  kurang  memahami  kebijakan  kebijakan  dari  Pemerintah  yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan mereka, khususnya bagi pekerja yang di PHK akibat  dampak  Pandemi  civid-19.untuk  itu  penting  sekali    melakukan  sosialisasi  dan penyuluhan hukum yang sangat bermanfaat  sebagai pengetahuan bagi mereka dan keluarganya serta dapat meningkatkan tali silaturahmi antar sesama warga. Penyuluhan hukum ini dilakukan sebagai  bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat  Desa  Babakan  Ngantai  Singasari  Kecamatan Jonggol Jawa Barat, melalui edukasi dibidang hukum, sosialisasi dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat di bidang hukum.

## 2. Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan  kegiatan  ini  berjalan  secara  efektif  sesuai  dengan  target  dan  tahapan tahapan yang dilakukan, yaitu:
1. Perencanaan  Program.Program  PKM  dilaksanakan  berdasarkan  surat  permohonan  kepala desa,  Desa  Singasari  Kecamatan  Jonggol  Kabupaten  Bogor  Jawa  Barat  No  460/01/1/2021 tanggal  4  januari  2021,  Dengan  mengacu  surat  tersebut  Prodi  Hukum  Program  Sarjana Fakultas Hukum membentuk Tim Berdasarkan Surat Tugas No 025a/03/1009/F4.D/SDM.6.1/2021,  yang  terdiri dari 4 orang dosen dan 2 orang mahasiswa yang  berperan    membantu  kelancaran  pelaksanaan  Penyuluhan  Hukum  dengan  topik Sosialisasi  Kebijakan  Pemerintah  terhadap  pekerja/buruh  yang  di  putuskan  hubungan Kerjamya akibat Pandemi Covid-19.
2. Kegiatan Penyuluhan dilakukan pada tanggal 23 Maret 2021 di Kampung Babakan Ngantai Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berlangsung dari pukul  09.30  sampai  13.00  WIB.  Kegiatan  bertempat  di  aula  kantor  kepala  desa  Singasari. Kegiatan  ini  di  ikuti  oleh  50  orang,  meliputi  warga  desa,  ketua  RT,  Ketua  RW  dan  tokoh masyarakat  serta  aparat  desa  sebagai  Pemantau  Pelaksanaan  PKM.  Kegiatan  PKM  di lakukan  dengan Tujuan memberikan pemahaman tentang  kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah pada masa pandemic bagi para pekerja yang terkena PHK serta agar memberikan manfaat bagi warga desa singasari, menumbuhkan optimisme untuk menjalani kehidupannya bersama keluarganya. Berlangsungnya kegiatan berdasarkan pengamatan, terlihat antusiasme dan  perhatian  para  peserta  cukup  tinggi  terhadap  materi  materi  yang  disampaikan  saat penyuluhan  di  lakukan,  hal  ini  dapat  terlihat  dari  jumlah  para  peserta  dan  banyaknya pertanyaan  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peserta.  Dengan  dilakukannya  evaluasi  awal, evaluasi  proses  dan  evaluasi  akhir  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauhmana  kegiatan  PKM ini dapat di serap dan bermanfaat bagi para peserta. Para peserta penyuluhan ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan penyuluhan  yang hampir sama dan ada juga yang belum pernah sama  sekali  mengikuti  kegiatan  penyuluhan  tersebut.  Informasi  mengenai  masalah  hukum biasanya mereka dapatkan dari aparat desa, televise, koran, internet atau pemberitahuan dari teman-teman  mereka  di  desa,  yang  mana  informasi  tersebut  tidak  secara  utuh  mereka dapatkan. Materi Penyuluhan di awali dengan materi tentang hubungan kerja yang kemudian dilanjutkan  dengan  Pemutusan  Hubungan  Kerja,  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan presentasi tentang bentuk kebijakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi akibat dari PHK karena  Pandemi  Covid-19.  Penyampaian  materi  dilakukan  oleh  1(satu)  nara  sumber  yang berkompeten di bidang hukum Ketenagakerjaan dan Hukum Administrasi Negara, sementara anggota yang lainnya melayani tanya jawab dan konsultasi hukum.
3. Materi Penyuluhan Hukum
a. Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja.
UU  No  13  Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  pada  pasal  1  angka  15 mendifinisikan  hubungan  kerja  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  berdasarkan perjanjian  kerja  yang  mempunyai  unsur  pekerjaan,upah  dan  perintah.Dalam  suatu hubungan  kerja  terkandung  arti  bahwa  pihak  buruh  dalam  melakukan  pekerjaan  berada dibawah pimpinan pihak lain yang disebut majikan/pengusaha (Midah, 2010) .
Pasal 50 UU No 13 Tahun2003,menegaskan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya  Perjajian  Kerja  antara  Pengusaha  dan  Pekerja/Buruh.Pasal  tersebut  menetapkan pentingnya  perjanjian  kerja  sebagai  dasar  mengikatnya  suatu  hubungan  kerja  .Dengan kata lain untuk mengatakan ada tidaknya suatu hubungan kerja maka landasannya adalah ada tidaknya Perjanjian Kerja.
Pasal  1  angka  14  UU  No  13  Tahun  2003,  tentang  Ketenagakerjaan  memberikan pengertian Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi  kerja  yang  memuat  syarat  syarat  kerja,hak  dan  kewajiban  para  pihak  .Sebelum lahirnya UU Ketenagakerjaan,ketentuan tentang perjanjian kerja tunduk pada Pasal 1601 KItab  Undang  Undang  Hukum  Perdata  yang  menyatakan.  Perjanjian  kerja  adalah perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  kesatu  yaitu  buruh  mengikatkan  diri  untuk  dibawah pimpinan  pihak  lain,majikan,untuk  waktu  tertentu,melakukan  pekerjaan  dengan menerima upah.Aloysius Uwiyono menyatakan perjanjian kerja adalah perjanjian yang di buat  antara  buruh(pekerja)  dengan  pengusaha,dilain  pihak  pengusaha  mengikatkan  diri untuk  mempekerjakan  buruh  dengan  membayar  upah (Uwiyono,  2018) .  Perjanjan  kerja dapat  berbentu  tertulis  atau  pun  tidak  tertulis  (Lisan),dengan  memenuhi  syarat  syarat sebagai  mana  yang  sudah  ditentukan  dalam  syarat  syarat  syahnya  perjanjian,syarat  ini juga telah di atur secara khusus dalan UU No 13 Tahun 2003,pada pasal 52 ayat(1) yaitu kesepakatan  keduabelah  pihak,kemapuan  atau  kecakapan  melakukan  suatu  perbuatan hukum,adanya  pekerjaan  yang  di  perjanjikan  dan  pekerjaan  yang  di  perjanjikan  tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan  peraturan  per  undang  undangan yang berlaku.
Berdasarkan  ketentuan  Undang  Undang  No  13  Tahun  2003,pengusaha  dapat melakukan  Pemutusan  Hubungan  kerja  terhadap  pekerja/buruh  karena  alasan  alasan sebagai berikut:
1. Pekerja melakukan kesalahan.
2. Perusahaan tutup karena pailit.
3. Force majeur .
4. Adanya Efisiensi.
5. Perubahan status,milik,lokasi dan pekerja menolak.
6. Perubahan status,milik,lokasi dan pengusaha menolak.
7. Pekerja sakit berkepanjangan dan mengalami cacat akibat kecelakaan kerja.
Pasal  151  ayat(1)  UU  No  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menegaskan bahwa  Pengusaha,Pekerja/buruh,Serikat  pekerja/Serikat  buruh  dan  Pemerintah  dengan segala  upaya  mengusahahakan  jangan  sampai  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja.Jika segala  upaya  telah  dilakukan  tapi  pemutusan  hubungan  kerja  tidak  dapat  di  hindarkan maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib di rundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat  buruh  apabila  pekerja/buruh  yang  bersangkutan  menjadi  anggota  serikat pekerja/buruh.
Apabila  pemutusan  hubungan  kerja  tidak  dapat  dihindarkan  maka  pekerja yang  di  putuskan  hubungan  kerjanya  akan  mendapat  hak  haknya  berupa  uang pesangon,penghargaan  masa  kerja  dan  uang  pergantian  hak,yang  nantinya  berfungsi sebagai jaminan pendapatan.
Gambar 1. Pengabdian Kepada Masyarakat
b. Kebijakan Pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan pada masa Pandemi.
Pandemi  covid-19  berdampak  pada  multi  sektor  yang  berskala  nasional,mulai kesehatan,pendidikan,sosial,ekonomi,hingga aktivitas beribadah.Ketenagakerjaan merupakan  salahsatu  sektor  yang  terdampak  pandemi  dari  kebijakan  penerapan  PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar),untuk menekan dan memutus mata rantai penularan covid-19.Beberapa  perusahaan  terpaksa  mengambil  keputusan  untuk  merumahkan pekerjanya  sampai  dengan  mengambil  opsi  Pemutusan  Hubungan  Kerja  karena menghadapi  beban  berat  dalam  kelangsungan  usahanya.Hak  hak  pekerja  menjadi rentan,terabaikan dalam kondisi tersebut.
Gambar 2. Pengabdian Kepada Masyarakat
Berdasarkan kenyataan tersebut diatas  maka beberapa kebijakan Pemerintah untuk membantu kesulitan para pekerja yang mengalami PHK,yaitu antara lain:
1) Kebijakan Kartu Pra Kerja.
Kartu  Pra  Kerja  adalah  salah  satu  program  Pemerintah  untuk  mendukung tumbuh  kembang  perekonomian  Indonesia.  Awalnya  program  ini  bertujuan  untuk mengembangkan  kompetensi  kerja,namun  dengan  adanya  pandemic  covid  19  di prioritaskan  bagi  para  pekerja  atau  pelaku  usaha  micro  yang  terdampak.  Selama pandemi covid 19. Realisasi Kartu Pra kerja di percepat untuk mengatasi banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja yang terjadi.
Pemerintah  telah  mengeluarkan  anggaran  sebesar  Rp  20  triliun  untuk menjalankan program ini, naik 100% dari anggaran awal kartu pra kerja yaitu Rp 10 triliun. Anggaran di gunakan untuk biaya pelatihan sebesar 5,6 triliun, dana insentif Rp 13,4 triliun, dana survey Rp 840 Miliar, dan dana PMO Rp 100 juta, program ini dimulai  tanggal  9  April  2020  dan  penerima  manfaat  5,6  juta  orang,  terutama  yang terkena  PHK,  pekerja  formal  pelaku  usaha  micro,  dan  kecil  yang  terdampak  Cocid- 19.
Kepada  korban  PHK  yang  dinyatakan  berhak  menerima  bantuan  tersebut akan diberi dana pelatihan sebesar Rp 1 juta per periode pelatihan. Peserta juga akan diberikan bantuan tambahan uang tunai sebesar Rp 600 ribu perbulan selama empat bulan, dan insentif mengisi survey sebesar Rp50 ribu perbulan selama 3 bulan. Jadi total bantuan korban PHK yang menjadi peserta program tersebut mencapai Rp 3,55
juta.  Agar  manfaat  tersebut  benar  benar  tepat  sasaran,  tiap  peserta  kartu  prakerja harus  tetap  menjalankan  pelatihan  kerja  secara on  line .  Optimalisasi  program  kartu pra  kerja  saat  ini  semakin  di  perluas  khususnya  pada social  safety  net (Jaringan Pengaman sosial) untuk kelompok rentan covid-19 yakni masyarakat kelas menengah bawah.
2)   Pemberian insentif.
Pemberian insentif sebesar Rp 5 juta dikeluarkan untuk korban PHK melalui BP Jamsostek.  Pemerintah  akan  memberikan  dana  sebesar  Rp  1  juta  per  pekerja  setiap bulan ditambah insentif Rp 1 juta, total yang diterima peserta adalh Rp 5 juta. Pekerja yang  sudah  ikut  BPJS  Ketenagakerjaan  (BP  Jamsostek)  akan  di  bantu  untuk mendapatkan Dana tersebut.
3)    Program Padat Karya Tunai (PKT).
Program ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat desa yang terdampak  Covid-19.  Bantuan  tersebut  menyasar  mereka  yang  berpenghasilan rendah,  menganggur  dan  setengah  menganggur.  Pemerintah  menyiapkan  Rp  16,9 triliun  untuk  melaksanakan  PKT  di  sejumlah  kementrian,  yaitu  Kementrian  PUPR, Kementrian  Desa,  Pembangunan  Daerah  tertinggal  dan  Transmigrasi.  Kementrian PUPR menyiapkan dana PKT senilai Rp 10,22 triliun yang di sebar dalam beberapa proyek.  Salah  satunya  yaitu  pemberian  uang  tunai  kepada  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI) yang baru pulang dari luar Negeri agar mereka tetap mendapat penghasilan di dalam  negeri.  Selain  itu  Kementrian  PUPR  juga  akan  merikrut  530  tenaga  kerja sebagai  realisasi  atas  program  PKT.  Sementara  itu  Kementrian  Desa,pembangunan daerah  tertinggal  dan  Transmigrasi  juga  di  targetkan  menyerap  59  ribu  Tenaga Kerja.Pembiayaan  lainnya  dilakukan  melalui  program  Percepatan  Peningkatan  Tata guna  Air  Irigasi  (P3TGAI),  Pemeliharaan  rutin  jalan  dan  jembatan,  pengembangan infrastruktur  sosial  ekonomi  wilayah  (PISEW),  Penataan  kota  tanpa  kumuh (KOTAKU),  serta  tempat  pengelolaan  sampah reduce,  reuse,  recycle (TPS3R). Selain  untuk  memacu  pertumbuhan  ekonomi  dan  meningkatkan  daya  beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga kedesa dan pelosok.
Gambar 3. Pengabdian Kepada Masyarakat
Dengan  adanya  ke  tiga  bantuan  program  tersebut.diharapkan  agar implementasinya  dan  pelaksanaannya  dapat  sesuai  ekspektasi  dan  tepat  sasaran. Untuk itu menjadi tugas semua elemen masyarakat untuk mengontrol segala praktik yang menyebabkan bantuan ini tidak tersampaikan langsung ke masyarakat.

## E. Kesimpulan
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang di adakan pada tanggal 23 Maret 2021 di Desa  Bakan  Ngantai  Singasari  Kecamatan  Jonggol  Kabupaten  Bogor  Provinsi  Jawa  Barat berupa  penyuluhan  hukum  tentang  Sosialisasi  Kebijakan  Pemerintah  bagi  Pekerja  yang  di Putuskan Hukubungan Kerjanya diperoleh kesimpulan Sebagai berikut:
1. Dibutuhkan  adanya  kerja  sama  antara  Pengusaha  dan  Buruh  yang  mengedepankan  Dialog sosoial untuk mencapai solusi terbaik dan untuk menghindari PHK.
2. Untuk  menghindari  PHK  pengusa  dapat mengatur  jam  kerja  pekerja  serta  pengaturan  upah sedemikian rupa sehingga menghindari terjadinya PHK.
3. PHK tidak dianjurkan, harus ada upaya alternatif untuk tetap mempekerjakan pekerja/buruh dan mempertahankan kegiatan usaha.
4. Program  Program  Pemerintah    seperti  Kartu  Pra  Kerja,  Pemberian  Insentif,  Program  Padat Karya  Tunai  (PKT)  perlu  disalurkan  dengan  tepat  sasaran  terutama  untuk  mendapatkan akses pelatihan bagi pekerja/buruh yang terdampak covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Aloysius Uwiyono.  (2014). Azas Azas Hukum Perburuhan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Aloysius  Uwiyono.  (2020).  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Sepihak  Akibat  Pandemi  Covid-19, Seminar Nasional On line . Kepri Lawyers Club Indonesia, Jakarta,5 Mei 2020.
Agus  Midah  (2010). Hukum  Ketenagakerjaan  Dinamikadan  Kajian  Teori. Bogor: Ghalia Indonesia.
Asri Wijayanti. (2008). Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika.
Biro  Pusat  Statistik  Kabupaten  Bogor  Kecamatan  Jonggol  Dalam  Angka  (2018). http://id.wikipedia.org/wiki/singasari,jonggol,Bogor, diunduh 1 April 2021.
Hardin  dan  Indah  Kusuma  Dewi.  (2018).  Pengorganisasian  Petani  Untuk  Menanam  Bawang Merah  di  Kelurahan  Kaisabu  Baru  Kecamatan  Sorawolio. Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI , 2 (1), 33–41.
Iman Soepomo (1998). Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ke Uangan Negara dan Stabilitas Sistim Keuangan.
Peraturan  Bupati  Bogor  No  16  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus,2019.
Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  No.M/3/HK.04/III/2020  tentang  Perlindungan Pekerja/Buruh  dan  Kelangsungan  Usaha    dalam  Rangka  Pencegahan  dan Penamggulangan Covid-19.
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
YW  Sunindhia  dan  Ninik  Widiyanti  (1998). Masalah  PHK  dan  Pemogokan. Jakarta:  Bina Aksara.