Vol. 17. No. 1, Agustus 2017, 169-199
PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MURĀBAḤAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG DUMAI PROVINSI RIAU

## Ahmad Maulidizen
Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 50603, Kuala Lumpur, Malaysia Email: ahmadzen682@gmail.com

## Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad
Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 50603, Kuala Lumpur, Malayasia Email: m.taqiuddin@um.edu.my

## Abstrak
Penelitian ini merupakan satu analisis tentang penjadwalan ulang pembiayaan mikro murabahah di  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Dumai.  Banyak  bank  Syariah  di Indonesia  mengalami  masalah  kerana  pembiayaan  tidak  dibayar  oleh  nasabah, sehingga dapat menurunkan prestasi bank. Oleh karena itu, pihak bank melaksanakan penjadwalan ulang pembiayaan mikro murabahah agar pembiayaan bermasalah tidak melampaui  kadar  yang  telah  ditetapkan  Bank  Indonesia  sebesar  5%.  Penelitian  ini dilakukan  untuk  mengkaji  mendalam  tentang  pelaksanaan  dan  hukum  penjadwalan ulang  pembiayaan  mikro murabahah yang  dilakukan  oleh  Bank  Syariah  Mandiri Cabang Dumai. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi,  wawancara  dan  dokumentasi,  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan metode induktif, deduktif dan komparatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan  penjadualan  semula  pembiayaan  mikro mur ā ba ḥ ah yang  dilaksanakan di  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Dumai  tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan  Syariah karena terdapat ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang belum dilaksanakan, yaitu  bank  mengenakan  biaya  kepada  nasabah  dalam  penjadwalan  ulang  selain daripada biaya sesungguhnya.
Kata  kunci ; Penjadwalan  ulang; Pembiayaan  mikro  murabahah;  Bank  Syariah Mandiri

## Abstract
This  research  is  analyzing  implementation  of  the  rescheduling  in Mur ā ba ḥ ah micro financing at Bank Shariah Mandiri, Indonesia. It was found that many Islamic banks in Indonesia are experiencing problems because of non-performing financing and can degrade  the  performance  of  the  bank.  Therefore,  the  bank  implemented  the rescheduling  of  non-performing mur ā ba ḥ ah micro  financing not  to  exceed  a predetermined rate of Bank Indonesia at 5%. This research was conducted to find out more about the legal implementation of rescheduling in Mur ā ba ḥ ah micro financing at Bank Shariah Mandiri Branch Dumai. The reserach used data collection methods by  observation,  interview  and  library  data  then  analyzed  using  the  inductive, deductive  and  comparative. The  research  found that  the  implementation  of rescheduling in Mur ā ba ḥ ah micro-financing at Bank Shariah Mandiri Branch Dumai is  not  fully  in  line  with  the  Shariah  because  there  is  an  Islamic  ruling  of  Syariah
National Board of Indonesia that have not been implemented, which the bank parties have been still burdening customers other than the actual cost.
Keyword: Rescheduling; Murabahah financing; Bank Syariah Mandiri
ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
ﺐﺘﻜﻣ ﰲ ﺮﻐﺼﻟا ﺔﻴﻫﺎﻨﺘﻣ ﺔﻴﻠﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﲝاﺮﳌا ﺔﻟوﺪﺟ ةدﺎﻋﻹ ﻞﻴﻠﲢ ﻦﻋ ةرﺎﺒﻋ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬﻫ يﺎﻣود يﺮﻳﺪﻧﺎﻣ ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا ﻚﻨﺒﻟا . ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧإ ﰲ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا كﻮﻨﺒﻟا ﻦﻣ ﺪﻳﺪﻌﻟا ﻞﻛﺎﺸﻣ نﻮﻬﺟاﻮﻳ ﻚﻨﺒﻟا ﻖﻴﻘﲢ ﻞﻴﻠﻘﺘﻟ ﻚﻟذو ،ﻞﻴﻤﻌﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﻞﻳﻮﻤﺘﻟا ﻊﻓد مﺪﻋ ﺐﺒﺴﺑ . كﻮﻨﺒﻟا نﺈﻓ ،ﻚﻟﺬﻟو ﰎ ﱵﻟا تﺎﻳﻮﺘﺴﳌا زوﺎﺠﺘﺗ ﻻ ﱵﻟا ةﲑﻐﺼﻟا ﺔﲝاﺮﳌا ﻞﻳﻮﲤ ﻞﻳﻮﲤ ﻞﻛﺎﺸﻣ ﺔﻟوﺪﺟ ةدﺎﻋإ ﺬﻔﻨﺗ ﺔﺒﺴﻨﺑ ﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧا ﻚﻨﺑ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﻬﺴﻴﺳﺄﺗ 5 ٪ . ﻴﻔﻨﺘﻟا ﻖﻤﻋ ﻢﻴﻴﻘﺘﻟ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬﻫ ﺖﻳﺮﺟأ ﺪﻗو ﺬ يﺎﻣود ﺮﻳﺪﻧﺎﻣ ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا ﻚﻨﺑ عﺮﻓ ﺎﻫاﺮﺟأ ﱵﻟا ﺔﲝاﺮﳌا ةﲑﻐﺼﻟا ﺔﻟوﺪﺟ ةدﺎﻋإ ﻞﻳﻮﲤ ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟاو . ﰒ ﻦﻣو ،ﺔﺒﺘﻜﳌاو ﺔﻠﺑﺎﻘﳌاو ﺔﻈﺣﻼﳌا تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻖﻳﺮﻃ ﻦﻋ تﺎﻧﺎﻴﺒﻟا ﻊﲨ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬﻫ مﺪﺨﺘﺴﺗ ﺔﻧرﺎﻘﳌاو ﻲﺟﺎﺘﻨﺘﺳا ،ﻲﺋاﺮﻘﺘﺳﻻا ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﺎﻬﻠﻴﻠﲢ . ﺬﻴﻔﻨﺗ نأ ﺔﺳارﺪﻟا ﻩﺬﻫ ﺞﺋﺎﺘﻧ ﺖﺼﻠﺧو يﺎﻣود  ﺐﺘﻜﻣ  ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا  ﰲ  ﺪﻘﻋ  يﺬﻟا  ةﲑﻐﺼﻟا  ﺔﲝاﺮﳌا  ﻞﻳﻮﻤﺘﻠﻟ  ﻲﻠﺻﻷا  ﲏﻣﺰﻟا  لوﺪﳉا ﺲﻠﺠﻤﻠﻟ مﺎﻜﺣأ كﺎﻨﻫ نﻷ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻳﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣﻷ ﺎﻣﺎﺗ ﻻﺎﺜﺘﻣا ﻞﺜﺘﲤ ﻻ ﻚﻨﺒﻟا يﺮﻳﺪﻧﺎﻣ ﺔﻟوﺪﺟ ةدﺎﻋإ ﰲ ءﻼﻤﻌﻠﻟ ﺎﲰر ﱵﻟا كﻮﻨﺒﻟاو ،ﺎﻫﺬﻴﻔﻨﺗ ﻢﺘﻳ ﱂ ﱵﻟا ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا ﺔﺌﻴﳍا ىﻮﺘﻔﻟ ﲎﻃﻮﻟا ﻫﲑﻏو
ﺔﻴﻠﻌﻔﻟا ﻒﻴﻟﺎﻜﺘﻟا ﻦﻣ ﺎ تﺎﻤﻠﻜﻟا ﺔﻴﺴﻴﺋﺮﻟا : ةدﺎﻋإ ﺔﻟوﺪﺟ ; ﺔﲝاﺮﳌاو ﺔﻴﻠﻳﻮﻤﺘﻟا ﺔﻴﻫﺎﻨﺘﻣ ﺮﻐﺼﻟا ; ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا  ﻚﻨﺒﻟا يﺮﻳﺪﻧﺎﻣ

## A. Pendahuluan
Islam  merupakan  jalan  hidup  umat  manusia  dan  diciptakan  untuk mengantarkan  manusia  menuju  kebahagiaan  di  dunia  dan  akhirat  ( falāḥ )  melalui penegakan  berbagai  seruan  yang  terkandung  dalam  al-Quran  dan hadis. Aturan tersebut  mengatur  manusia  dalam  berbagai  aspek, 1 yaitu  bidang  ‘ubū diyah  dan
1 Ajaran  al-Qur ’ an  yang  bersifat  global  ini  selaras  dengan  fitrah  manusia  yang  bersifat dinamis  mengikuti  perubahan  zaman.  Apabila mayoritas ayat-ayat  ahkam al- Qur’an bersifat  absolut dan terperinci, manusia niscaya menjadi terikat yang pada akhirnya akan menghambat perkembangan masyarakat.  Inilah  letak  hikmah  dari  keumuman  ayat-ayat  tersebut.  Lihat  Harun  Nasution, Akal  dan Wahyu  dalam  Islam (Jakarta:  UI  Press,  1986), 29;  Adiwarman  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi Islam (Jakarta:  PT.Raja  Grafindo  Persada,  2004), 5;  J.  Michael  Taylor ,  “Islamic  Banking  The
mu ā malah. 2 Selain prinsip-prinsip ekonomi Syariah sebagaimana disebutkan di atas, dalam Hukum Islam mempunyai juga moral ekonomi, yang dikenal dengan “ Golden Five ”,  yaitu  keadilan,  kebebasan,  persamaan,  partisipasi,  dan  pertanggungjawaban. Golden  Five  ini  dijadikan sebagai  prinsip-prinsip  umum  yang  mendasari  prinsip ekonomi Syariah. 3 Seperti halnya  Bank Konvensional, Bank Syariah berfungsi juga sebagai  institusi  perantara,  yaitu  berfungsi  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkan  kembali  dana  tersebut  kepada  masyarakat  yang  memerlukan  dalam bentuk  pembiayaan. Falsafah  pembiayaan  Bank  Syariah  pelaksanaannya  harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. 4
Salah  satu  bentuk  pembiayaan  Bank  Syariah  adalah murabahah, yaitu  bank membiayai  pembelian  sebuah  barang  atau  aset  atas  permintaan  nasabah  dan menambahkan mark-up (kenaikan)  sebelum  menjual  kembali  kepada  nasabah,  dan pembayaran  dilakukan  selama  tempo  waktu  tertentu  atau  secara angsuran. Dalam memberikan  pembiayaan kepada  nasabah,  bank  harus  melakukan  analisis  yang diperlukan agar pembiayaan tidak mengalami waktulah. Oleh karena itu, bank harus melaksanakan  pengawasan  untuk  menghindari  terjadi  pembiayaan  tidak  berbayar yang dapat menurunkan prestasi bank. Di antara faktor kelemahan bank adalah dari segi  kajian,  faktor  kecurangan  nasabah,  dan  faktor  internal  dan  eksternal  (undang- undang pemerintah, risiko perdagangan atau bencana/musibah). 5 Bank Syariah harus melakukan  penjadwalan  ulang  untuk  mengatasi  pembiayaan  tidak  berbayar  agar tidak melampaui kadar ketetapan Bank Indonesia sebesar 5%. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji penjadwalan ulang pembiayaan mikro mur ā ba ḥ ah tidak  berbayar  agar  perbankan  Syariah  dapat  berperanan  dengan  lebih  efektif  dan optimum.
Feasibility of Establishing an Islamic Bank In The United State”, American Business Law Journal, 40 Am. Bus. L. J. 385, (Winter 2003), 387.
2 Nima  Mersadi  Tabari, “Islamic  Finance  and  The  Modern  World:  The  Legal  Principles Governing Islamic Finance in International Trade”, Journal Company Law, Comp. Law. Vol. 31 (8) 2010, 249-254.
3 Muhammad  Fadel, “Shari’a:  Islamic  Law  in  Contemporary  Contex”  Edited  by  Abbas Amanat  and  Frank  Griffel,  Journal  of  Law  and Religion,  Vol.  XXIV  (2009),  102;  Faisal, “Rektrukturiasi  Pembiayaan Mur ā ba ḥ ah Dalam  Mendukung  Manajemen  Resiko  Sebagai Implementasi Prudential Pr inciple Pada Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3 (2011), 463-471.
4 Abdullah Saed, Bank Islam dan Bunga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 138.
5 AS. Mahmoeddin, 100 Penyebab Kredit Macet (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 14- 15.

## B. Pembahasan

## 1. Pengertian Murābaḥah
Perkataan murābaḥah berasal dari kata kerja bahasa Arab rābaḥa, yurābiḥu, murābaḥatan . Kata kerja asalnya adalah dari fi ʻil thulāthi yaitu raba ḥa. Dalam kamus Lisān  al - ‘Arabī,  perkataan al-rib ḥu,  al -raba ḥu dan al-rabba ḥu membawa  maksud yang sama yaitu pertambahan atau pertumbuhan dalam perdagangan. 6 Sedangkan Ibn al- ‘Arabī menyatakan perkataan al-rib ḥu dan al-raba ḥu bermakna keuntungan dalam perdagangan.  Kombinasi  takrifan  tersebut  membawa  kepada  pengertian al-rib ḥ sebagai  keuntungan dari perputaran  modal  yang  dihasilkan  melalui  pekerjaan, perdagangan  dan  berbagai  transaksi  yang  dilakukan  secara  individu  mahupun kolektif. 7 Sedangkan murābaḥah adalah kata yang berasal dari kata kerja rābaḥa yang bermaksud  saling  memberi  keuntungan  antara  pembeli  dan  penjual.  Walau bagaimanapun,  jika  dilihat  dari  aspek  komersial,  hanya  memberi  keuntungan  pihak penjual  dan  pembeli  saja,  tetapi  dari  aspek  yang  lain,  tetap  memberi  keuntungan kepada  pembeli  yaitu  dalam  bentuk  tercapai  hajatnya  untuk  memperoleh  dan memiliki sesuatu barang. 8
Murābaḥah diharuskan menjadi salah satu intrumen pembiayaan berdasarkan dari al- Qur’ān  dan  al - Ḥadīth  maupun  ijmak. 9 Akan  tetapi,  tidak  didapati  ayat  al- Qur’ān  dan  al - Ḥadīth  Nabi  Muḥammad  SAW  yang  seca ra  langsung  berkenaan dengan murābaḥah ,  hanya  didapati  pedoman  secara  umum  tentang  jual  beli, keuntungan,  kerugian  dan perdagangan. 10 Para ulama mendefinisikan murābaḥah dengan  berbagai  bentuk  definisi  tetapi  dengan  maksud  yang  relatif  sama.  Menurut Ibn al- Ḥumām, murābaḥah adalah suatu akad penyerahan barang perdagangan yang dimiliki oleh seseorang, berdasarkan biaya harga asal pada akad yang pertama, serta
6 Abū  al -Fa ḍl  Jamāl  al - Dīn  Muḥ ammad  Ibn  Mukarram  Ibn  Man ẓūr, Lisān  al - ‘Arab ,  jil.  4 (Kaherah: al- Dār al -Mi ṣ riyyah li al- Ta’līf wa al -Tarjamah, 1954), hlm. 268; al- Fīyrūzābādī, al- Qāmūs al-Mu ḥīt ,  juz  1  (B eirūt:  Dār  al -Fikr,  1983),  221;  Ascarya, Akad  &  Produk  Bank  Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 81-82.
7 Nur  Kholis,  “Murābaḥ ah  Sebagai  Instrumen  Pembiayaan  Islam:  Konsep  dan Pelaksanaannya  di  Baitul  Mal  Wattamwil  (BMT)  Yogyakarta”, Disertasi  Sarjana  Syariah (Jabatan Syariah Dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur, 2006), 34.
8 Nor Azzah Kamri dan Fadhilah Mansor, “Aplikasi Konsep al - murābaḥ ah dalam Penawaran Instrumen  di  Institusi  Perbankan  Islam  di  Malaysia”, Prosiding  Seminar  Keuangan  Islam,  APIUM, Kuala  Lum pur  (18  Jun  2002),  hlm.  126;  Nur  Kholis,  “Murābaḥ ah  Sebagai  Instrumen  Perbankan Islam: Konsep dan Pelaksanaanya di Baitul Mal Wattamwil (BMT) Yogyakarta Indonesia”, 38.
9 Al- Imām ‘Alā al - Dīn Abī Abu Bakr Ibn Masʻūd al - Kāsānī (t.t), Badā’iʻ al - Sanā’iʻ fī Tartīb al- Syarā’iʻ , Juz 5 (Beirut: Ma ṭ ba ʻah al - ʻĀṣ imah), 220.
10 Joni Tmakin Borhan, “bayʻ  al - Murābaḥah in Islamic Commercial Law”, Jurnal Syariah, Bil 6 (Januari 1998), 53; Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest: A Study of The Prohibition of Ribā and Its Contemporary Interpretation (Leiden: E.J Brill, 1996), 76.
menambah keuntungan,  dengan memberitahukannya kepada pembeli. 11 Keuntungan yang setujui boleh ditentukan dalam bentuk jumlah uang tertentu atau dalam bentuk persentase tertentu dari nisbah harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. 12
Ibn  Qudāmah  memberikan  definisi  seba gai  suatu  bentuk perdagangan yang menjual  suatu  barang  dengan  harga  modal  serta  menambah  keuntungan  yang diketahui. 13 Al- Imām  Mā lik  turut  menjelaskan  bahwa murābaḥah yaitu  apabila  ia menjual  sesuatu  dengan  mengambil  keuntungan  satu  dirham untuk setiap  dirham modal  yang  dikeluarkannya  atau  setengah  dirham untuk setiap  dirham  yang dikeluarkannya,  atau  sebelas  dirham untuk setiap  sepuluh  dirham  modal  yang dikeluarkannya, dari segi untungnya sedikit dari modal atau untungnya lebih banyak dari modal,  bergantung  di  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak. 14 Al- Imām  Mālik mendasarkan keabsahan murābaḥah dengan ‘amalu ahl al - Madīnah “Ada konsensus pendapat  di  sini  (Madinah)  mengenai  hukum  orang  yang  membeli  baju  di  sebuah kota,  dan  mengembalikannya  ke  kota  lain  untuk  menjualnya  berdasarkan  suatu kesepakatan terhadap keuntungan”. 15
Al- Imām  al - Shāfiʻī  menerima  keabsahan murābaḥah .  Beliau  menyatakan: “ Jika seseorang menunjukkan komoditi kepada seseorang dan mengatakan, “Kamu beli untukku, aku akan memberimu keuntungan begini, begini”, kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah ”. 16 Al- Imām al - Nawawī, salah satu tokoh dalam mazhab Shāfiʻī menyatakan murābaḥah sah menurut hukum tanpa ada bantahan.
Ibn  Rushd  mendefinisikan  murābaḥah  sebagai  jual  beli barang pada  harga modal  dengan  tambahan  keuntungan yang  disepakati. 17 Ulama Ḥanafī membenarkannya  berdasarkan  kondisi  penting untuk keabsahan  penjualan  di
11 Al- Imām Kamāl al - Dīn ‘Abd al - Rāḥ id al- Sirāsi Ibn al - Ḥumām, Shar ḥ Fat ḥ al- Qadīr , jil. 5 (Beirut: Dār al -Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1970), 252. 12 Mu ḥ ammad al-Kha ṭīb al - Sharbīnī, Mughnī al -Mu ḥtāj , juz 2 (Kaherah: Syarikah Maktabah wa  Ma ṭ ba ʻah  al -Mu ṣṭafā  al - Bābī  al - Ḥalabī  wa  Awlādih,  1958), 77;  Dewi  Nurul  Musjtari, Penyelesaian  Sengketa  Operasional  Bank  Syariah (Yogyakarta:  Nuha  Medika,  2000), 55; Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 2000), 22.
13 ‘Abd  Allāh  Ibn  Aḥ mad  al- Maqdisī  Ibn  Qudāmah, Al- Mughnī  Wa  al -Sar ḥ al- Kabīr , juz 4 (Beirut:  Dār al-Kutub  al- ‘Arabī,  1972), 102;  Syams  al- Dīn  al -Syaikh  Mu ḥ ammad  al- Dasūqī  (t.t.), Ḥāsyiyah al - Dasūqī ‘alā al -Syar ḥ al- Kabīr , j uz 4 (Beirut: Dār al -Fikr), 159.
14 ‘Abd al - Salām Ibn Saʻīd Ḥabīb al - Tanūkhi Ṣ a ḥnūn (t.t), Al-Mudawwamah al- Kubrā , jil. 3 (Beirut: Dār Ṣadīr), 325. 15 Ahmad  Maulidizen,  “ Penjadwalan ulang pembiayaan  Mikro  Murābaḥ ah  di  Bank  Syariah Mandiri  Indonesia”,  Dis ertasi  Sarjana  Syariah  (Akademi  Pengajian  Islam  Universiti  Malaya,  2016), 35.
16 Mu ḥammad bin Idrīs al - Shāfiʻī, al-Umm (Kah erah: Dār al - Sya’b, 1968), 33.
17 Abū  Zakariyyā  Muḥ yi  al- Dīn  bin  Sharaf  al - Nawawī  (t.t), Raw ḍ ah  al- Ṭālibīn (Al-Maktab al- Islāmī li al-T abā’ wa al -Nasyr), 526.
dalamnya, dan juga karena manusia memerlukannya. 18 Dengan demikian murābaḥah merupakan penjualan barang pada harga tertentu yang meliputi harga beli dan margin keuntungan  dan  seharusnya  harga  tersebut  disepakati  oleh  kedua-kedua  pihak berkontrak. 19 Dengan  menggunakan  kaedah murābaḥah ,  pemilik barang (pihak bank) membuat perjanjian jual beli dengan nasabah. Dalam hal ini nasabah sebagai rekan  perkongsian  memohon  dari  pihak  bank  untuk  membeli  suatu  aset  untuknya. Pihak bank akan membeli aset yang dikehendaki dan akan menjual kepada nasabah dengan  suatu  tingkat  harga  yang  meliputi  biaya  awal  beserta  tambahan  untung berpedoman  kepada  persetujuan  kedua-kedua  belah  pihak. 20 Nasabah  juga  akan membayar  balik  secara  angsuran  mengikuti tempo tertentu  yang  disetujui  bersama tanpa adanya bunga yang dikenakan ke atas hutang tersebut.
Oleh karena demikian,  dapat  dipahami  bahwa  mekanisme murābaḥah yang berlaku  sekarang  adalah  merupakan  skim perdagangan barang  antara  kedua  belah pihak  yang  mengikut  persetujuan  pada  harga  yang  merangkumi  harga  barang  dan keuntungan.  Nasabah  meminta  pembiayaan,  kepada  bank,  institusi  keuangan  atau koperasi membeli untuk aset yang dikehendaki dan memesan barang tersebut dengan harga asal dicampur dengan keuntungan yang diberitahukan kepada nasabah. 21 Pada asasnya murābaḥah mempunyai unsur pinjaman kemudian digantikan kepada konsep jual beli barang, di mana pembiaya akan memberitahu biaya pemesanan barang dan keuntungan yang diambil dari nasabah. Maka atas dasar harga yang ditambah dengan keuntungan  tersebut  menjadi  harga  jual  yang  ditawarkan  kepada  nasabah  sebagai pembeli  yang  akan  membayar  secara  tangguh,  beransur-ansur  atau  sekaligus mengikut  persetujuan  kedua  belah  pihak. 22 Jadi  dapat disimpulkan bahwa, murābaḥah adalah  akad  jual  beli  barang  dengan  menyatakan  harga  perolehan  dan
18 Mu ḥ ammad Ibn A ḥ mad Ibn Mu ḥ ammad Ibn Rushd, Bidāyah al - Mujtahid wa  Nihāyah al - Muqta ṣ id, juz. 2 (Be irut: Dār al -Qalam, 1988), 216. 19 Abdullah  Saeed, Islamic  Banking  and  Interest,  77; Nur  Kholis,  “Murābaḥ ah  Sebagai Instrumen Pembiayaan Islam ..” , 31. 20 Muhammad  Taqi  Usmani, An  Introduction  to  Islamic  Finance (London:  Kluwer  Law International, 2002), 41; Mu ḥ ammad Ṣalāh Muḥ ammad al- Ṣāwī, Musykillah al- Istithmār fī al - Bunūk al- Islāmiyyah (Jeddah: Dār al -Mujtama ʻ, 1990), 198.
21 Joni  Tamkin  Borhan,  “Falsafah  Ekonomi  dan  Instrumen Mu ʻāmalah dalam  Amalan Perbankan Islam di Malaysia”, Jurnal Usuluddin, Bil. 13 (Julai 2001), 131; Muhammad Sholihuddin, Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 111;  Adrian  Sutedi, Perbankan  Syariah  Tinjauan  dan  Beberapa  Segi  Hukum (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2009), 95.
22 Mu ḥ ammad  Sulaiman  al- Ashqar,  “bayʻ  al - murābahah  kama  Tajrīhī  al - Bunūk  al - Islāmiyyah”, dalam Muḥammad Sulaimān al -Ashqar et al, Bu ḥūth Fiqhiyyah  fī Qaḍāyā  Iqtiṣādiyyah Mu’āṣirah, juz. 1 (‘Amman: Dār al - Nafā’is, 1998), 71; Sudin Haron, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam  (Kuala  Lumpur:  Berita Publishing  Sdn  Bhd,  1996), 318;  Muhammad  Syafi’i  Antonio,  Bank Islam dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 101.
keuntungan  (margin)  yang  disepakati  penjual  dan  pembeli.    Sedangkan  yang dimaksud  harga  dalam  jual  beli murābaḥah adalah  harga  beli  dan  biaya  yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan hasil kesepakatan
2. Penjadwalan  Ulang  Pembiayaan  Mikro Murābahah Di  Bank  Syariah Mandiri Cabang Dumai Pekanbaru
Penyelamatan pembiayaan berwaktu adalah upaya yang dilakukan oleh bank terhadap  pembiayaan  berwaktu yang  masih  mempunyai  prospek  usaha,  kinerja, kemampuan membayar serta itikad baik, dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya  kerugian  bagi  bank  dan  menyelamatkan  kembali  pembiayaan yang  telah diberikan. Penyelamatan  pembiayaan  berwaktu  dapat  dilakukan  melalui  tindakan berupa penjadwalan ulang pembiayaan.

## 3. Pengertian Penjadwalan ulang
Sesuai PBI No.13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari  2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Penjadwalan  ulang Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha syariah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/18/DPbS tanggal  30 Mei  2011 tentang Perubahan  atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Penjadwalan ulang Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan Penjadwalan  ulang Pembiayaan adalah upaya yang  dilakukan bank  dalam rangka membantu    nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: 1) Penjadwalan Kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal  pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; 2) Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh  persyaratan  pembiayaan tanpa menambah  sisa  pokok kewajiban  nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi: a)  perubahan jadwal pembayaran;  b)  perubahan jumlah angsuran;  c)  perubahan jangka waktu;  d) perubahan nisbah dalam  pembiayaan mu ḍā rabah atau mush ā rakah;  e) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mu ḍā rabah atau mush ā rakah; dan/atau f) pemberian potongan.  3) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:  a)  penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;  b) konversi akad Pembiayaan;  c) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;  dan/atau  d) konversi
pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada  perusahaan nasabah, yang dapat  disertai  dengan rescheduling atau reconditioning. 4) Tidak termasuk penjadwalan  ulang pembiayaan adalah perpanjangan atas  pembiayaan mu ḍā rabah atau mush ā rakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. 23
a. Pokok-Pokok Ketentuan Penjadwalan ulang 24
1. Penjadwalan  ulang pembiayaan dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
2. Pembiayaan yang dapat dilakukan penjadwalan  ulang harus memenuhi kriteria sebagai  berikut: mengalami  penurunan kemampuan membayar; memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah penjadwalan ulang.
3. Bank dilarang melakukan penjadwalan  ulang pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari: a) penurunan penggolongan kualitas pembiayaan; b) pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar; penghentian pengakuan pendapatan marjin atau ujrah secara akrual.
4. Pelaksanaan penjadwalan  ulang harus didasarkan adanya surat permohonan dari nasabah dan didukung adanya Nota Analisa dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Yang dimaksud dengan bukti-bukti yang memadai  adalah: a) laporan keuangan nasabah yang menunjukkan  perbaikan kinerja  usaha; b) kontrak kerja baru yang diperoleh nasabah; atau c) sumber pembayaran lain yang jelas.
5. Pemutusan penjadwalan ulang pembiayaan segmen Korporasi dan Komersial merupakan wewenang Komite Penjadwalan ulang Pembiayaan sesuai dengan wewenangnya.
6. Pembiayaan yang akan dipenjadwalan  ulang dianalisis berdasarkan: a) prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif; atau b) kemampuan membayar sesuai  proyeksi  arus kas untuk  nasabah  pembiayaan non produktif.
23 Ibid.;  Muhammad  Sholihuddin, Kamus  Istilah  Ekonomi,  Keuangan  dan  Bisnis  Syariah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 150.
24 Wawancara dengan M. Restu al-Fahmi, 20 Desember 2015.
7. Penjadwalan  ulang pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan.
8. Pejabat atau pegawai yang melakukan penjadwalan ulang pembiayaan harus berbeda dengan pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pemberian pembiayaan.
9. Keputusan penjadwalan ulang pembiayaan harus dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya lebih tinggi  dari  pejabat yang memutuskan pemberian pembiayaan.
10. Dalam hal keputusan pemberian pembiayaan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai Anggaran Dasar Bank, maka keputusan penjadwalan  ulang pembiayaan dilakukan oleh pejabat yang kedudukannya setingkat dengan pejabat yang memutuskan pembiayaan.
11. Pembiayaan kepada  pihak terkait yang  dipenjadwalan  ulang dianalisis  oleh Konsultan Keuangan Independen yang memiliki izin usaha dan reputasi baik.
12. Analisis yang dilakukan oleh bank/Konsultan Keuangan Independen terhadap pembiayaan yang dipenjadwalan  ulang dan  setiap tahapan  dalam pelaksanaan penjadwalan  ulang pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
13. Penjadwalan  ulang pembiayaan  dituangkan dalam addendum akad Pembiayaan  dan/ atau melakukan akad Pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan.
14. Keputusan penjadwalan  ulang pembiayaan  nasabah  sindikasi didasarkan keputusan anggota sindikasi.
b. Frekuensi Penjadwalan ulang 25
1. Penjadwalan ulang pembiayaan dengan kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus dapat dilakukan  paling banyak 1 (satu) kali selama jangka waktu pembiayaan.
2. Penjadwalan  ulang pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet dapat dilakukan paling banyak 5 (lima) kali selama jangka waktu pembiayaan. Termasuk periode perhitungan 5 (lima) kali adalah penjadwalan
25 Ibid.
ulang yang dilakukan pada  saat Kualitas Pembiayaan Lancar dan Dalam Perhatian Khusus.
Contoh:
Pembiayaan A telah dilakukan penjadwalan  ulang pembiayaan pada saat pembiayaan tersebut memiliki Kualitas Lancar, maka sisa penjadwalan ulang pembiayaan yang dapat dilakukan adalah 4 (empat) kali sepanjang waktu pembiayaan.
3. Pembatasan frekuensi penjadwalan ulang ini tidak berlaku untuk penjadwalan ulang berupa persyaratan  kembali (reconditioning) dalam hal terjadi perubahan  nisbah dan/atau perubahan proyeksi bagi  hasil pada pembiayaan mu ḍā rabah atau mush ā rakah.
4. Penjadwalan  ulang Pembiayaan yang telah dilakukan bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tanggal 08 Februari 2011 perihal Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 perihal Penjadwalan  ulang Pembiayaan bagi Bank Syariah    dan Unit Usaha Syariah tidak dihitung sebagai Penjadwalan  ulang Pembiayaan sebagaimana diatur dalam butir 1) dan 2) di atas.

## c. Kualitas Pembiayaan 26
1. Kualitas pembiayaan setelah penjadwalan  ulang ditetapkan sebagai  berikut: a) paling tinggi Kurang Lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan penjadwalan  ulang tergolong Diragukan /Macet;  b) tidak berubah  untuk pembiayaan yang  sebelum dilakukan penjadwalan  ulang tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
2. Kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada butir  1)  di  atas dapat:  a) menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran  angsuran pokok dan atau marjin/bagi  hasil/fee/ujrah secara  berturut-turut sesuai  dengan  perjanjian penjadwalan  ulang pembiayaan; atau  b) menjadi sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan penjadwalan ulang pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi  kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian
26 Ibid.
penjadwalan  ulang pembiayaan  dan/atau  pelaksanaan penjadwalan  ulang pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai.
3. Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau marjin/bagi hasil/fee/ ujrah kurang dari 1 (satu)  bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada butir 2) a) dapat dilakukan paling cepat dalam waktu  3 (tiga) bulan sejak dilakukan penjadwalan  ulang pembiayaan.
4. Pembiayaan yang dipenjadwalan  ulang dengan  pemberian tenggang waktu pembayaran (grace period) ditetapkan memiliki kualitas sebagai  berikut:  a) selama grace period, kualitas mengikuti  kualitas pembiayaan sebelum dilakukan penjadwalan ulang; dan b) setelah grace period berakhir, kualitas pembiayaan mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud butir 1) s.d. 3)  di atas. Yang dimaksud dengan tenggang waktu (grace periode) adalah waktu tenggang yang diberikan bank kepada nasabah untuk tidak melakukan  pembayaran angsuran    pokok dan marjin untuk akad murabahah dan isti ṣ na ’ atau  angsuran ij ā rah untuk akad ij ā rah dan ij ā rah muntahiyyah bittaml ī k.
5. Pembiayaan kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus yang dilakukan penjadwalan  ulang lebih dari 1 (satu) kali, digolongkan paling tinggi Kurang Lancar.
6. Pembiayaan kualitas Kurang Lancar, Diragukan  dan Macet yang dilakukan penjadwalan  ulang lebih dari 5 (lima) kali, digolongkan Macet sampai dengan pembiayaan lunas.
d. Biaya Terkait Proses Penjadwalan ulang 27
1. Biaya yang timbul karena adanya tunggakan kewajiban nasabah, maupun  biaya yang timbul karena proses penjadwalan ulang pembiayaan nasabah merupakan biaya yang wajib ditanggung oleh nasabah.
Penetapan besarnya biaya tersebut diatur sebagai berikut:
Biaya tunggakan kewajiban ditetapkan sebesar:
[(0.000695 x jumlah tunggakan kewajiban) x n hari]
27 Ibid.
Yang dimaksud dengan tunggakan kewajiban adalah: 1) Untuk pembiayaan dengan  akad mur ā ba ḥ ah, salam, isti ṣ n ā’ dan/atau ij ā rah, maka tunggakan kewajiban adalah tunggakan  angsuran  pokok  dan marjin;  2) Untuk pembiayaan dengan akad mu ḍā rabah dan/atau mush ā rakah, yang dimaksud dengan tunggakan kewajiban mencakup pengertian: tunggakan bagi hasil; dan/atau tunggakan kewajiban angsuran  pokok (dalam  hal nasabah diwajibkan untuk mengangsur kewajiban hutang pokoknya)
2. Biaya penjadwalan  ulangKetentuan terkait biaya penjadwalan  ulang diatur dalam ketentuan terpisah.
e. Surat Permohonan dan Analisa Penjadwalan ulang 28
1. Surat Permohonan dan Analisa Penjadwalan ulang
Penjadwalan ulang harus didasarkan adanya surat permohonan dari nasabah. Surat permohonan tersebut harus diyakini kebenaran dan keabsahannya oleh pejabat bank yang berwenang. Peyakinan ini  antara lain meliputi  pemastian bahwa Surat Permohonan ditandatangani  oleh nasabah/pihak yang berhak mewakili sesuai Anggaran Dasar dan diterima    sebelum  analisa penjadwalan ulang diproses/dibuat.
2. Analisa Penjadwalan ulang
Hasil  analisa penjadwalan  ulang wajib dituangkan dalam Nota Analisa Penjadwalan  ulang Pembiayaan,  sementara form Pengusul Komite Penjadwalan ulang, dan form Keputusan Komite Penjadwalan ulang
f. Tata Cara Penjadwalan ulang
Penjadwalan ulang dilakukan dengan memanjangkan tempo waktu pembiayaan tanpa adanya  penambahan sisa hutang nasabah. Penjadwalan ulang pembiayaan  itu  boleh  dilaksanakan  atas  permohonan  secara  bertulis dari nasabah. Merujuk  kepada  permohonan  bertulis tersebut  kepada  pihak  bank,  maka  perlu melalui beberapa peringkat. 29

## PENJADWALAN ULANG PEMBIAYAAN MIKRO MURĀBAḤAH
1. Mengenal pasti Perwaktulahan Nasabah (Pengumpulan dan Pengesahan Data).
Untuk mendapatkan  data  yang  tepat  dan  relevan  perlu  dilakukan  kunjungan ke  lokasi perdagangan dan jaminan serta didukung informasi  yang  tepat. Sebelum melaksanakan  penjadwalan  ulang,  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Dumai  terlebih dahulu  mencari  informasi  mengenai  perwaktulahan  yang  dihadapi  nasabah  dengan temubual  terhadap  nasabah  yang  berkaitan. Cara  ini  juga  boleh  dilakukan  dengan berhubung  komunikasi  melalui  rakan  perdagangan,  surat  khabar  atau  data  Bank Indonesia.  Perkara  ini  sangat  diperlukan  untuk  Bank  Syariah  Mandiri  untuk mendapatkan  informasi  yang  tepat  sebagai  langkah  awal  penjadwalan  ulang  yang seterusnya. ” 30
Analisis  waktulah  penyelesaian  merupakan  bagian  pertama  dari  cara menyelamatkan  pembiayaan  dengan  menetapkan  strategi,  sebagaimana  berikut;  1) Mengenalpasti  waktulah  melalui  cara  memfokuskan  perwaktulahan;  2)  Mengkaji perwaktulahan  secara  jelas,  misalnya  penyebab  nasabah  tidak  mampu  membayar angsuran,  berapa  lama  nasabah  tidak  membayar  dan  lain-lain;  3)  Mengenalpasti perwaktulahan  lain  di  luar  bank,  contoh  nasabah  mempunyai  hutang  dengan  pihak lain;  4)  Menjalankan  kajian  untuk  mengenalpasti  perwaktulahan  sehingga  dapat ditentukan seberapa jauh kerugian yang akan terjadi.

## 2. Menawarkan Pola Penyelamatan
Mengenal pasti  perwaktulahan  dapat  memberikan  kesimpulan  awal  yang mana  akan    dinyatakan  kepada  nasabah  tentang  bentuk  penyelamatan  yang ditawarkan  sesuai  dengan  kemampuan  membayar.  Bagian  pembiayaan  perlu menetapkan  suatu  strategi  untuk  mengatasi  perwaktulahan  nasabah.  Penetapan strategi  terdiri  dari  2  pilihan yaitu: 1)  Meneruskan  perjanjian,  strategi  ini  dipilih apabila nasabah melihat angsuran dapat  diselesaikan  dengan  baik  tanpa  sebarang tunggakan  sama  sekali,  cara  ini  dipilih  apabila nasabah mempunyai  harapan  agar diselamatkan angsuran menjadi  lebih  baik,  hingga  tanpa  tunggakan  sama  sekali. Disamping karena nasabah  mempunyai  prospek  perdagangan  yang  baik,  maka perjanjian  ini  boleh  diteruskan  dengan  alasan  kerjasama  dengan  pihak  bank  atau barang jaminan berada pada posisi lemah,  yaitu  mengalami kesukaran untuk dijual.
Sehingga  bank  perlu  berusaha  agar  nasabah  tersebut  mampu  memulangkan pinjamannya kepada bank demi menjaga likuiditi bank; 31 2) Menamatkan Perjanjian, dipilih karena nasabah tidak  berkeinginan  untuk  meneruskan  dengan  cara meningkatkan  prestasi.  Menamatkan  perjanjian  dapat  dilakukan  dengan  cara melakukan  penjualan jaminan. Nasabah  yang  tidak  memberikan  kerjasama  yang sepatutnya dapat dijadikan alasan bank untuk melakukan jualan jaminan yang diberi. Karena bank pada prinsipnya memerlukan komitmen nasabah untuk mengembalikan pinjaman  bank  tersebut.  Juga  didapati  nasabah  yang  telah  menggunakan  uang pinjaman  untuk  kepentingan  peribadi  pada waktu yang  sama  nasabah  tersebut memiliki  tunggakan  pinjaman  dari  Bank Syariah  Mandiri  pejabat cabang Dumai. Apalagi  barang jaminan berada  pada  posisi  kuat,  maka  secepatnya  bank harus mengambil  tindakan  untuk  menyelamatkan  uang  pinjaman  dan  kepercayaan masyarakat. 32

## 3. Proses Analisis Pembiayaan
Penilaian ulang atas pembiayaan-pembiayaan berwaktulah yang dilaksanakan dengan  melihat  keadaan dan  prospek perdagangan nasabah pembiayaan.  Jika perdagangan nasabah pembiayaan  mempunyai  prospek  yang  baik  untuk  diteruskan, maka  pembiayaan perlu  dihitung untuk pelaksanaan penjadwalan  ulang.  Tujuan analisis pembiayaan  adalah untuk menciptakan  analisis pembiayaan  yang  efisien dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang tepat. 33
4. Pemantauan Terhadap Nasabah.
a. Memantau  informasi  mengenai  pengurusan  nasabah. Bank  Syariah  Mandiri Pejabat Cabang Dumai perlu kerap kali memperhatikan prestasi nasabah dan perdagangannya, karena ini  sangat  berkait  dengan kualitas angsuran yang diberikan  oleh  nasabah  kepada  bank.  Pemantauan  ini  dapat  dilaksanakan demi melihat komitmen  nasabah dalam usahanya untuk membayar angsuran seperti  sumber  dana  dan  informasi  yang  diberikan  nasabah  kepada  bank
31 Ibid.
33 Wawancara dengan Arfan Maulana, 20 Desember 2015.
mengenai  apa  saja  yang  dirasakan  oleh  nasabah  dalam  perdagangannya setelah dilaksanakan penjadwalan ulang. 34
b. Kunjungan  terhadap  nasabah. Proses  ini  penting  agar  bank  dapat  lebih mengetahui  keadaan  nasabah  mahupun  perdagangan.  Dengan  melakukan lawatan  ke  atas  nasabah,  bank  dapat  melakukan  pengesahan  informasi  yang diberikan nasabah kepada bank, misalnya melalui saudara nasabah atau jiran. Jika nasabah memiliki perdagangan, maka bank dapat memperoleh informasi dari  perdagangan  seumpamanya  yang  berada  di  sekitar  nasabah.  Usaha  ini dilakukan  untuk  memperoleh  data  yang  tepat  sebagai  bahan  melaksanakan penjadwalan ulang pembiayaan. 35

## g. Dokumentasi dan Asuransi 36
a. Terhadap permohonan penjadwalan  ulang pembiayaan yang telah disetujui oleh Komite Penjadwalan  ulang Pembiayaan segara ditegaskan kepada nasabah dengan Surat Penegasan Persetujuan Penjadwalan ulang (SP2R)
b. Apabila nasabah telah menyetujui  persyaratan dalam SP2R, maka segera dilakukan pengikatan penjadwalan  ulang a.l. dibuatkan Akad/Addendum Akad Penjadwalan ulang Pembiayaan dan dokumen asesorisnya.
c. Akad Pembiayaan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penjadwalan ulang pembiayaan harus mempunyai kekuatan hukum.
d. Jangka waktu penutupan asuransi terhadap obyek pembiayaan/agunan harus  disesuaikan  dengan jangka waktu pembiayaan  setelah  dilakukan penjadwalan ulang.
e. Pengikatan obyek pembiayaan/agunan harus mengacu pada Akad
f. Penjadwalan ulang Pembiayaan yang baru.

## h. Monitoring dan Supervisi Pembiayaan Dalam Penjadwalan ulang 37
Terhadap pembiayaan dalam penjadwalan ulang harus dilakukan monitoring dan  supervisi yang ketat oleh Financing Restructuring Unit dan/atau Unit Bisnis untuk menjaga dipenuhinya seluruh persyaratan penjadwalan ulang.
34 M. Restu al-Fahmi, dalam temubual dengan penulis, 20 Desember 2015.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.
Tindakan monitoring dan supervisi terhadap pembiayaan dalam penjadwalan ulang, meliputi antara lain:
a. Melakukan review terhadap pemenuhan persyaratan penjadwalan  ulang termasuk persyaratan peningkatan kolektibilitas
b. Melakukan penilaian prospek usaha nasabah.
c. Melakukan penilaian aspek teknis produksi.
d. Melakukan penilaian aspek manajemen.
e. Melakukan penilaian aspek keuangan dan up dating data analisa keuangan (terutama analisa arus kas) nasabah dengan laporan keuangan nasabah.
f. Melakukan penilaian aspek agunan.
g. Melakukan penilaian aspek legal.
h. Melakukan penilaian aspek lingkungan.
i. Meyusun langkah-langkah yang akan diambil (action plan) apabila nasabah ternyata mengalami kesulitan membayar kewajibannya setelah dilakukan penjadwalan ulang.
i. Pemindahan Pengelolaan Pembiayaan Pasca Penjadwalan ulang
a. Pembiayaan kategori NPF yang telah lancar kembali, pengelolaannya dipindahkan dari Financing Restructuring Unit kepada Unit Bisnis Pengelola Pembiayaan awal.
b. Pemindahan kategori NPF dilakukan apabila kolektibilitas pembiayaan telah menunjukkan lancar minimal selama 3 bulan berturut- turut, dengan menggunakan sarana surat/memo yang dilampiri seluruh berkas pembiayaan nasabah yang dipenjadwalan ulang.
c. Pembiayaan kategori NPF yang tidak berhasil  dipenjadwalan  ulang dipindahkan  dari Financing Restructuring Unit ke Financing Recovery Unit.
Kriteria pembiayaan
yang dipindahkan pengelolaannya ke
Financing Recovery Unit;  1) tidak memiliki prospek usaha; 2) nasabah tidak kooperatif; 3) terjadi konflik pada manajemen usaha, sehingga usaha nasabah tidak dapat berjalan lancar dan menghasilkan laba; 4) tidak memiliki kemampuan membayar (termasuk kondisi keuangan); 5) agunan tidak diikat sempurna, tidak marketable, atau nilai jaminan tidak menutupi  pembiayaan;  6) sudah dilakukan penjadwalan  ulang, namun
kondisi kualitas pembiayaan nasabah semakin memburuk;  7) terkait waktulah hukum (litigasi).
d. Pemindahan dilakukan dengan menggunakan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang disetujui oleh Direktur Bidang Terkait.
j. Pelaporan
a. Unit Bisnis wajib menyampaikan setiap tembusan Surat Penegasan
Persetujuan Penjadwalan ulang (SP2R) kepada Financing Restructuring Unit.
b. Unit Bisnis setiap bulan pada tanggal  3 berikutnya wajib melaporkan pembiayaan yang telah dilakukan penjadwalan  ulang kepada Financing Restructuring Unit dengan menggunakan Laporan Pembiayaan yang Dipenjadwalan ulang
c. Bank wajib melaporkan Penjadwalan  ulang Pembiayaan kepada Bank Indonesia.
d. Pelaporan Penjadwalan ulang Pembiayaan sesuai poin l. 3) di  atas mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai  Laporan Berkala Bank Umum

## C. Analisis
1. Tindakan Bank Syariah Mandiri Terhadap Kegagalan Pembayaran oleh Nasabah.
Sebagaimana  telah  dihuraikan pada  penjelasan  di  atas,  bahwa  kejadian kegagalan  pembayaran  oleh nasabah karena mungkir  bayar  atau  penangguhan bayaran  memang  terjadi di  institusi  keuangan  Islam,  lantaran  ia  tidak  mengenakan sebarang  denda  sepertimana  amalan  perbankan  konvensional. 38 Keingkaran  dan penangguhan  ini  disebabkan  sikap meremehkan nasabah untuk  melunasi angsuran pada tempo waktu, di samping itu juga terdapat beberapa nasabah yang benar-benar menghadapi waktulah  kesempitan uang sehingga  gagal membayar angsuran sebagaimana  yang  dijanjikan. 39 Mur ā ba ḥ ah sebagai  instrumen  pembiayaan  yang
38 Saad al-Harran (t.t.), Islamic Banking: Managing The Challenges (Kuala Lumpur: Institut Kajian Dasar), 22.
39 Nor Azizah  Kamri  dan  Fadillah  Mansor, “Aplikasi  Konsep  al -Murabahah  dalam Penawaran Instrumen di Institusi Perbankan Islam di Malaysia”, Prosiding Seminar Keuangan Islam, API UM, Kuala Lumpur (18 Jun 2002),, 138.
paling  populer 40 diamalkan  oleh  perbankan  Syariah  di  Indonesia  memberikan sumbangan  yang  cukup  besar  terhadap  pembiayaan  tidak  terbayar.  Bank  Syariah Mandiri melaporkan bahawa peratusan pembiayaan tidak berbayar sebesar 4.29%. 41 Tindakan  pihak  pengurus dalam  menghadapi kegagalan  pembayaran  yaitu  dengan pendekatan  pujukan  dan  kekeluargaan. 42 Tindakan  ini  tentu  sangat  baik,  bersifat kemanusiaan  dan  Islami karena Allah  SWT  berfirman: “ Dan  urusan  mereka dijalankan secara bermusyawarah sesama mereka ”. (a l-Syura 42: 38).
Adanya toleransi  waktu  kelewatan  selama  3  hari  pada  setiap angsuran sepertimana tersebut  dalam  kontrak  akad  pembiayaan mur ā ba ḥ ah di  Bank  Syariah Mandiri 43 menunjukkan  sikap  kemanusiaan  pihak  pengurus Bank  Syariah  Mandiri terhadap nasabah dan pemahaman yang luas terhadap firman Allah SWT: “ Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan hidup, maka berilah tempo sehingga  ia  lapang  hidupnya  dan  (sebaliknya) bahawa  kamu  sedekahkan  hutang  itu (kepadanya) adalah lebih baik untuk kamu...” (al-Baqarah 2: 280).
Akan  tetapi  jika  terjadinya  keingkaran dan  penangguhan pembayaran angsuran ini  disebabkan  karena  sikap meremehkan nasabah, tentu  ini  merupakan suatu  bentuk  kezaliman  yang  dilakukan  nasabah  terhadap  bank.  Sikap  semacam  ini harus  dihukum  supaya  tidak  mengulangi  tindakannya.  Rasulullah  SAW bersabda: “ Penangguhan  (melalaikan)  pembayaran  hutang  (padahal  ia  mampu)  merupakan suatu  bentuk  kezaliman  yang  dapat  dikenakan  hukuman  dan  dicemarkan  nama baiknya (semacam disenaraihitamkan) ”. 44
Tindakan  pihak  pengurus mencoba  menyelesaikan  kegagalan  pembayaran dengan  sistem  kekeluargaan  (dimana  bank  akan  mencari  solusi  dengan  mencari informasi  dan  kemungkinan-kemungkinan  untuk  menyelesaikan  kewajiban  nasabah
40 Dalam  realitinya,  perbankan  Syariah  lebih  banyak  mengamalkan  instrumen murāba hah yang  kadarnya  mencapai  82%  dari  keseluruhan  pembiayaan  yang  dilakukan.  Mohamed  Alli  Elgari, “Credit Risk in Islamic Banking and Finance”, Islamic Economic Studies, Vol. 10, no. 2 (Marc 2003), 21- 22.;  Muhammad  Nejatullah  Siddiqi,  “Islamic  Bank:  Concept,  Precept  and  Prospect”, Review  of Islamic  Economics, no.  9  (2002),  29;  Fuad  Abdullah  Omar  and  Munawar  Iqbal,  “Some  Strategic Suggestion for Islamic Banking in the 21st Century”, Review of Islamic Economics, Leicester: Journal of The International Association for Islamic Economics and The Islamic Foundation, no. 9 (2000), 42- 43.
41 Laporan Keuangan Tahun 2014 Bank Syariah Mandiri.
42 Wawancara dengan M. Restu al-Fahmi, 10 Januari 2015.
43 Contoh sampel surat kontrak akad pembiayaan murābaḥ ah di Bank Syariah Mandiri; Ibid.
44 Mu ḥammad  Ibn  Ismā’īl  al - Bukhārī (t.t.), Ṣ a ḥīḥ al- Bukhārī , Hadis  No.  2400  dengan penjelasan A ḥmad  Ibn  ‘Alī Ibn Ḥ ajar  al- ‘Asqalānī , Fat ḥ al- Bārī , juz  5(Raw ḍ ah:  Ma ṭ ba ʻah  al - Salāfiyyah wa Maktabatuha, 1401 H), 62.
dari sumber pendapatan nasabah itu sendiri), 45 menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya  bukanlah  sebatas hubungan  pihak  pemberi hutang  dan  penerima  hutang dengan  batas  yang  telah  ditetapkan  undang-undang,  tetapi  berasaskan  nilai-nilai Syariah. 46 Hal ini bersesuaian dengan firman Allah SWT: “ Sebenarnya orang-orang yang  beriman  itu  adalah  bersaudara  karena itu  damaikanlah  antara  kedua saudaramu  dan  bertakwalah  kepada  Allah  supaya  kamu  mendapat  rahmat ” . (al- Hujarat 49: 10)
Tindakan  bank  selanjutnya  melakukan: a)  silaturahim  kepada nasabah berkenaan untuk mengingatkan tentang kewajiban angsuran nasabah, (b) Jika dalam tempo waktu 3 hari, nasabah belum juga membayar angsuran, maka bank silaturahim sekali  lagi  untuk  mengingatkan  tentang  kewajiban angsuran nasabah,  (c)  Jika  telah lewat  waktu  3  hari  setelah  peringatan  tersebut,  bank  mengirimkan  surat  teguran sehingga  3  kali  (SP  1,2  dan  3),  (d)  Jika  setelah  itu  belum  juga  dapat  membayar angsuran, maka kontrak diubah menjadi pembiayaan qar ḍ al- ḥ as ā n, dengan kontrak baru,  jadi  nasabah  hanya  mengembalikan  uang  pinjaman  asal  saja  dan  sebagai pendekatan terakhir ketika tidak ada penyelesaian adalah menarik barang yang telah dibeli, kemudian  dimanfaatkan  atau  dijual  secara  bersama-sama  dan  hasilnya  untuk menyelesaikan  kewajipan  nasabah,  ketika  terdapat  sisa  maka  diberikan  kepada nasabah berkenaan. 47
2. Pelaksanaan  Penjadwalan  Ulang  Pembiayaan  Mikro Murābaḥah Bank

## Syariah Mandiri Menurut Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah
Sebagaimana  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majlis  Ulama  Indonesia  No. 48/DSN-MUI/II/2005  tentang  Penjadwalan  Ulang Agihan Mur ā ba ḥ ah. Terdapat syarat-syarat nasabah penjadwalan ulang sekiranya: a) potensi perdagangan memiliki prospek  yang  baik,  b)  nasabah  memiliki  kemampuan  untuk  menjalankan perdagangannya tetapi mengalami sedikit perwaktulahan, c) adanya waktulah dalam aliran uang perdagangan dan d) pembiayaan yang diberikan tetap seperti ulang.
45 Wawancara dengan M. Restu al-Fahmi, 10 Januari 2015.
46 Lihat  pembahasan  lebih  luas  lagi  pada  penulisan  Joni  Tamkin  bin  Borhan,  “Falsafah Ekonomi  dan  Instrumen Mu ʻā malah dalam  Amalan  Perbankan  Islam  di  Malaysia”, Jurnal Ushuluddin, Bil 14, 127-130; Farhad Nomani dan Ali Rahnema, Islamic Economic Systems (London: Zed  Books  Ltd,  1994),  31- 32;  Joni  Tamkin  bin  Borhan,  “The  Tawhidic  Paradigm  in  Islamic Banking”, Junal Ushuluddin, Bil. 11, 45-58.
47 Wawancara dengan M. Restu al-Fahmi, 10 Januari 2015.
Penjadwalan  ulang  hutang mur ā ba ḥ ah dilaksanakan  oleh  bank  Syariah sebagai bentuk perkhidmatan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan membayar kewajibannya. Penjadwalan ulang bertujuan memberikan keringanan kepada nasabah dalam angsuran pembiayaan  mikro murābaḥ ah. Nasabah  berpeluang  memperoleh potongan  berupa  pengurangan  pembayaran angsuran.  Potongan  diberikan  kepada nasabah  bersandarkan  kepada  ketetapan  dalaman  Bank  Syariah  Mandiri  Indonesia, tapi  bank  tidak  memberikan  kepastian  tentang  potongan  hutang  pembiayaan  mikro murābaḥ ah hanya  menyatakan  bahwa  dalam  praktik  mereka  dapat  memberikan potongan  atau  tidak  berdasarkan  ketetapan  dalaman  bank  pada  saat  analisis kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. 48
Bank  Syariah  Mandiri  berpandukan  pada  persyaratan  Pasal  126  Kompilasi Hukum  Ekonomi  Syariah  tentang  syarat  penjadwalan  ulang.  Kadungan  tersebut menyatakan bahwa penjual dapat melakukan penjadwalan ulang hutang murābaḥ ah kepada nasabah  yang tidak dapat melunasi hutang sesuai dengan jumlah dan tempo waktu yang  telah  dipersetujui  dengan  ketentuan  1)  Tidak  menambah  jumlah  sisa hutang,  2)  Pembebanan  biaya  dalam  proses  penjadwalan  ulang  adalah  biaya  riil,  3) Perpanjangan waktu pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.
Ketetapan  tidak  menambah  jumlah sisa  hutang  menjadi  intipati  dalam menentukan  penjadwalan  ulang.  Jumlah angsuran nasabah  sebelum  dan  sesudah penjadwalan  ulang  adalah  sama.  Jumlah angsuran yang  lebih  banyak  atau  berlebih sama dengan riba. Rajah berikut ilustrasi atas ketetapan larangan menambah jumlah sisa hutang.
Ketentuan lainnya pembebanan biaya dalam proses penjadwalan ulang adalah biaya  riil.  Biaya  riil  yang  dimaksudkan  adalah  biaya  administrasi. Dalam pelaksanaan penjadwalan ulang pembiayaan mikro murābaḥ ah berwaktulah di Bank Syariah  Mandiri Cabang Dumai,  bank  didapati  tidak  mengamalkan  syarat  yang  ada dalam  fatwa  yaitu  bank  membebankan nasabah  dengan  pelbagai  biaya  dalam penjadwalan  ulang  antaranya  biaya  penjadwalan  ulang  hingga angsuran nasabah semakin  tinggi. Menurut  keterangan  Fahmi,  biaya  tersebut  dibebankan  kepada nasabah. 49 Denda  tidak  dimasukkan  ke  dalam  biaya  riil,  karena  dalam  penjadwalan ulang sebenarnya tidak ada denda. Penambahan biaya riil dalam penjadwalan ulang dibenarkan hukum Islam.
48 Ibid 49 Ibid
Penambahan  biaya  yang  dilarang  adalah  biaya  yang  mengarah  pada keuntungan  bank  seperti  denda  karena  keterlambatan  dan  biaya  penambahan pembayaran  akibat  dari  penangguhan  pembayan  hutang murābaḥ ah.  Penambahan denda keterlambatan tersebu tidak dibenarkan dalam hukum  Islam karena termasuk riba.  Disini  riba  berlaku  antara  bank  dan  nasabah.  Ketidakmampuan  nasabah membayar tidak dapat dikenakan denda karena nasabah dalam kesulitan. Keuntungan yang  diperoleh  dari  denda  nasabah  sebagai  bentuk  kezaliman  terhadap  kesulitan orang lain. 50
Sebelum  melakukan  penjadwalan  ulang  terlebih  dahulu  pihak  bank melakukan  lawatan  ke  lokasi  perdagangan  nasabah.  Untuk  mendapatkan  informasi tentang  penyebab  terjadinya  penurunan  bayaran angsuran dan  nasabah  mempunyai perdagangan yang mempunyai prospek baik dan dapat diselamatkan, sehingga Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai mengharapkan setelah berlaku penjadwalan ulang, nasabah  dapat  melakukan  ulang angsuran.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menyelamatkan nasabah  dari  pembiayaan  berwaktulah  berkait angsuran yang  harus  dipenuhi sebagaimana  sebelum  pembiayaan  dipersetujui.  Mesyuarat  antara  pihak  bank  dan nasabah  merupakan  langkah  awal  untuk  membantu  nasabah  dari angsuran berwaktulah.
Menurut  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional,  bank  Syariah  hanya  dibolehkan membebani nasabah biaya sebenarnya yang  diperlukan  melaksanakan penjadwalan ulang. Dalam isu biaya penjadwalan ulang Dewan Pengawas Syariah terbagi dalam dua kelompok, yaitu “pihak yang membolehkan” dan “pihak yang mengharamkan”. Sebagian kelompok Dewan Pengawas Syariah yang membolehkan biaya tersebut dan mengakuinya  sebagai  pendapatan untuk bank,  pembebanan biaya tersebut  dengan
50 Dalam Surah al-Baqarah 2: 280, menyatakan bahwa “Dan jika orang Yang berhutang itu sedang  mengalami  kesempitan  hidup,  maka  berilah tempo sehingga  ia  lapang  hidupnya  dan (sebaliknya) bahwa kamu  sedekahkan  hutang  itu  (kepadanya)  adalah  lebih  baik  untuk  kamu,  kalau kamu  mengetahui  (pahalanya yang  besar y ang  kamu  akan  dapati  kelak)” .  Hadis  Nabi  riwayat  al- Baihaqi dan  Ibn  Ma jah  dan  disahihkan  oleh  Ibn  Hibban,  menyatakan  “Dari  Ab u Sa ʻ id  al-Khudri bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda: Sesungguhnya  jual  beli  itu  hanya  boleh  dilakukan  dengan  kedua belah  pihak”. Hadis  Nabi  riwayat  Muslim  menyatakan  bahwa  Nabi  SAW  bersabda: “Orang  yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat;  dan  Allah  senantiasa  menolong  hamba-Nya  selama  ia  (suka)  menolong  saudaranya.  Hadis Nabi  riwayat  Tirmidzi  dari ʻAmr  bin  ʻAuf  al -Muzani  menyatakan  Nabi  SAW  bersabda “Perjanjian dapat dilakukan di antara kamu muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan  yang  haram;  dan  kaum  muslimin  terikat  dengan  syarat-syarat  mereka  kecuali  syarat yang  mengharamkan  yang  halal  atau  menghalalkan  yang  haram”. Lihat  Taufiqul  Hulam  dan Muhammad  Muzani,  “Penjadwalan  Ul ang  Hutang  Murabahah  di  Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah Cauangan  Pekanbaru  Berdasarkan  Hukum  Islam”, Jurnal  Perspektif  Hukum, Vol.  16,  No.  1  (2016): 60-74.
alasan,  antaranya  1)  bank harus memberikan  pulangan  atau  keuntungan  kepada pendeposit  akaun  tabungan,  2)  megenakan  hukuman untuk masyarakat  awam  agar tidak  melakukan  hal  serupa,  dan  3)  bank  menggunakan uang pendeposit  dalam beroperasi. Manakala, sebagian DPS pula menggunakan alasan bahwa nasabah yang gagal membayar pada waktu yang telah dipersetujui perlu membayar sejumlah uang kepada  institusi  kebajikan  yang  dimiliki  oleh  Bank  Islam  untuk  tujuan  membiayai aktiviti  kebajikan  yang  dibenarkan  Syarak.  Bank  Islam  tidak  diharuskan  mendapat bagian sedikitpun dari uang denda  tersebut.  Hal  itu karena uang denda  itu  bukan merupakan  ganti  rugi  kepada  pembiayaan  (bank  Islam)  sebagai  pendapatan dari biaya melepaskan hutang, tetapi semata-mata untuk tujuan kebajikan. 51
Dalam  melihat  isu  tersebut,  peneliti  lebih  setuju  dengan  pendapat  sebagian DPS  Bank  Syariah  Mandiri  yang  membolehkan  pengenaan  biaya  sesungguhnya penjadwalan ulang kepada nasabah pembiayaan mikro murāba hah. Menurut peneliti perkara  ini  dibenarkan  karena  bank  mempunyai  kewajiban  membayar  pokok  uang dan  keuntungan  kepada  nasabah  pendeposit.  Hal  ini  juga  dapat  memberikan peringatan kepada nasabah lainnya agar tidak meremehkan terhadap uang yang telah dipinjam  dari  bank.  Jika  nasabah  belum  mampu  membayar hutangnya  pada waktunya, maka bank bersedia memberikan perpanjangan  waktu dalam pembayaran angsuran dengan syarat ia bersedia menambah pembayaran di atas jumlah pinjaman tersebut. 52
Pendapat  peneliti  ini  pula  didukung  oleh  pendapat  para ulama  dan  ahli ekonomi Islam mengenai pengenaan denda terhadap nasabah  yang gagal membayar dan  mengakui  sebagai  pendapatan  untuk  bank,  misalnya  Kamal Hammad, 53
51 Dewan  Pengawas  Syariah  yang  mengharamkan  adanya  biaya  penjadwalan  ulang  selain biaya sebenar bersandarkan kepada  kaedah fikih muamalat “ ﺎﺑر ﻮﮭﻓ ﺔﻌﻔﻨﻣ  ّﺮﺟ ضﺮﻗ ﻞﻛ “ artinya “setiap hutang  yang  mendatangkan  manfaat  atau  lebih  adalah  riba.  Biaya  penjadwalan  ulang  hanya  biaya sebenar  saja  yang  dikenakan  kepada  nasabah  dan  dianggap  sebagai  dana  kebajikan  atau  ganti  rugi karena  kegagalan  nasabah  dan  bank  tidak  diperbolehkan  mengambil  sebagai  pendapatan. Manakala Dewan Pengawas Syariah yang membolehkan bersandarkan kepada kaedah fikih muamalat “ ةروﺮﻀﻟا تارﻮﻈﺤﻤﻟا  ﺢﯿﺒﺗ " artinya  “ datangnya keadaan  darurat  atau  bahaya  yang amat  berat  kepada  diri manusia,  yang  membuat  dia kuatir  akan  terjadinya  kerosakan  atau  sesuatu  yang  menyakiti  jiwa, anggota  tubuh,  kehormatan,  akal,  harta  dan  yang  bertalian  dengannya. Adanya  biaya  penjadwalan ulang  yang  dikenakan  kepada  nasabah  diperbolehkan  dengan  tujuan  menjaga  harta  nasabah pendeposit.
52 Para Ahli Hukum Islam dan Ahli Tafsir baru melihat waktulah riba ini dari segi hukumnya saja  yaitu  haram  dan  belum  ada  yang  melihat  dari  sisi  ilmu  ekonomi.  Lihat  Mardani, Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Press Persada, 2011), 17.
53 Nazih Kamal Hamma d, “al -Mu ʻayyid at al-Syar ʻiyyah li Haml al-Madin al-Mumati l ‘al a al- Wafa wa  Butlan  al-Hukm  bi  al-Ta ʻw id  al-Mali ‘an Darar  al-Mumat illah”, Journal  of  Research  in Islamic Economic, Vol. 3, No. 1 (1985), 101-108 (Arabic section).
berpendapat terhadap nasabah  yang gagal membayar harus diberikan hukuman oleh mahkamah  dan  menolak  dengan  tegas  hukuman  terhadap  nasabah  yang  gagal membayar dengan ganti rugi. Menurut Ali Elgari dan Nejatullah Siddiqi, menyatakan hanya mahkamah tinggi saja yang boleh memberikan hukuman denda untuk nasabah yang gagal membayar. Dan bank dilarang uang tersebut, namun diperuntukkan untuk kepentingan sosial (public interest). 54
Manakala  al- Ṣādiq  al - Ḍ ar ī r, 55 menyetujui  pemberian  denda  terhadap kegagalan  pembayaran  tapi  syarat  tidak  melebihi  hutang  nasabah.  Ini  dipersetujui pula  oleh  Muhammad  Taqi  Usmani, 56 menyatakan  adanya  pembayaran  sejumlah uang kepada institusi kebajikan terhadap nasabah yang gagal membayar pada waktu yang  telah  disepakati dan  digunakan  untuk  membiayai  aktivitas kebajikan.  Bank tidak  dibenarkan  mendapat  bagian  dari  pembayaran  tersebut.  Sehingga  uang  denda itu  bukan  ganti  rugi  kepada  pembiayaan  terhadap  bank  sebagai  pendapatan. Sedangkan Akademi  Fikah  Islam, 57 berpendapat  bahwa  pihak  bank  tidak  harus mengenakan denda terhadap nasabah yang gagal membayar pada waktu tempo yang telah disepakati, karena hal tersebut sama saja seperti konsep bunga yang diamalkan dalam angsuran.
Ajaran Islam berpandukan kepada al- Qur’ an dan hadis Nabi SAW, mengakui kemungkinan  berlakunya hutang-piutang  dalam  perdagangan  atau  karena  keperluan mendesak  guna  memenuhi  keperluannya.  Allah  SWT  memerintahkan  kepada  kita untuk  berkomitmen  terhadap  akad  yang  telah  disepakati bersama,  sebagaimana firman  Allah  SWT:  “ Wahai  orang-orang yang  beriman,  penuhi  serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian ...”(al -Ma ’idah 5:1)
Berdasarkan penjelasan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa para pihak yang  berkait  dalam  suatu  perjanjian  wajib  memenuhi  segala ketetapan  yang  telah disepakati.  Karena  itu  nasabah  wajib  memenuhi  kewajibannya,  yaitu  membayar hutangnya  sebagaimana  tempo yang  telah  ditetapkan  dalam  perjanjian  yang  dibuat. Kaedah yang terkandung dalam surah  al-Ma ’idah ayat 1 di atas agar para pihak yang
54 Mohammad  Ali  Elgari,  Mohammad  Nejatullah  Siddiqi  and  Mohammad  Anas  Zarqa, “Qan un  al-Wakturif — Sighah  Muqtarahah  li  Tanzi m  Qita’  f i al-Wakturaf  al-Islami ”, Review  od Islamic Economics, Vol. 2, No. 2 (1993), 67-97 (Arabic section).
55 Al-Sadiq Muhammad al-Amin al-Dari r, “al -Ittifa q ‘al a Ilzam al-Madin al-Mu ʻsir bi Taʻw id Darar  al-Mumat ilah”, Journal  of  Research  in  Islamic  Economic, Vol.  3,  No.  1  (1985),  111-112 (Arabic Section).
56 Muhammad Taqi Usmani, An Introduction to Islamic Finance, 58-59.
57 Sebagaimana  dipetik  oleh  Muhammad  Taqi  Usmani, An  Introduction  to  Islamic  Finance, 58 dari Resolution No 53 Vth Annual Session, Jeddah, Journal No. 6 (Vol. 1), 447.
berakad  memenuhi  akad  yang  dibuatnya, sebagaiman dalam pasal  1338  KUHP Perdata  yang  mengatur  tentang  akibat  suatu  perjanjian,  di  mana  para  pihak  harus memenuhi perjanjian yang dibuat. 58
Dalam  mengatasi  pembiayaan  mikro mur ā ba ḥ ah, Bank  Syariah  Mandiri melakukan  cara  penjadwalan  ulang  untuk  nasabah  yang  mengalami  penurunan angsuran . Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: “ Dan jika orang yang berhutang itu  sedang  mengalami  kesempitan  hidup,  maka  berilah  tempo  sehingga  ia  lapang hidupnya ” (al-Baqarah 2: 280).
Maka  berdasarkan  surah  di  atas,  peneliti  memberikan  saran  untuk  Bank Syariah  Mandiri  dalam  melaksanakan  penjadwalan  ulang pembiayaan  mikro mur ā ba ḥ ah dalam 2 peringkat, yaitu:
1. Memberikan tempo waktu sehingga nasabah berkelapangan.
Memberikan tempo waktu sehingga nasabah berkelapangan,  dengan penangguhan  atau penjadwalan pembayaran ulang tersebut,  diharapkan nasabah mempunyai kemampuan  membayar  kembali kewajibanya  sehingga  lunas  hutang tersebut.  Kemampuan  untuk  membayar  kembali  disebabkan karena perdagangan nasabah dapat  berjalan  sebagaimana harusnya  setelah penjadwalan ulang. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW berikut yang artinya:
“Telah  menceritakan  kepada  kami  Hishām  bin  ‘Ammar,  telah menceritakan  kepada  kami  Ya ḥ ya  bin Hamzah,  telah  menceritakan kepada  kami  al-Zubaid ī dari  al-Zuhr ī dari  ‘Ubaid  Allāh  bin  ‘Abd  Allāh bahwa  dia  mendengar  Abū  Hurairah ra dari  Nabi  SAW,  bersabda:  Ada seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia sehingga jika ia  melihat  mereka  dalam  kesulitan  dia  berkata,  kepada  para pembantunya:  “berilah  dia  tempo  sehingga  mendapatkan  kemudahan semoga  Allah  SWT  memudahkan  urusan  kita.  Maka  kemudian Allah SWT memudahkan urusan pedagang tersebut”. 59
Pemberian tempo waktu yang dimaksudkan adalah penambahan tempo waktu pembiayaan  tanpa  adanya  biaya  yang  dibebani  kepada  nasabah.  Ini  karena  dalam keadaan  seperti  ini,  nasabah  sedang  merasakan  kesukaran  dalam  membayar  tetapi
58 Segala perjanjian yang dibuat sesuai dengan udang-undang berlaku sebagai undang-undang untuk  mereka  yang  membuatnya.  Perstujuan  itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain  dengan  perjanjian kedua-dua  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Persetujuan harus  dilaksanakan  dengan  i’tikad  baik.  Lihat  Kumpulan  Kitab  Undang -Undang    Hukum  KUH Perdata, KUHAP (Penerbit Wipress, 2008), 264.
59 Abi ʻ Abd  Allah  Muhammad  Ibn  Isma ʻ il  al-Bukahri, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Istiqrad (Riyad: Baitu al-Afkar al-Dauliyyah, 2012), 265.
pihak bank memberikan biaya dalam penjadwalan ulang dan hal ini dapat menambah beban nasabah dan tidak sesuai dengan Syariah khasnya hadis di atas.
2. Melakukan penjadwalan ulang dengan mengenakan biaya sebenar saja
Bank dapat melakukan penjadwalan ulang kepada nasabah tanpa mengenakan biaya apapun  kecuali  yang  dibenarkan  dalam  fatwa  Dewan  Syariah  Syariah. Biaya yang  diterima  bukan  sebagai  pendapatan  atau  keuntungan  tetapi  sebagai  ganti  rugi terhadap biaya yang  telah  dikeluarkan  dalam penjadwalan ulang.  Hal  ini  sesuai dengan hadis Nabi SAW yang artinya:
Barangsiapa  ingin  diselamatkan  Allah  SWT  dari  kesukaran  hari  kiamat, maka  hendaklah  ia  memberi  tangguhan  kepada  orang  yang  kesukaran atau membebaskan hutangnya 60
Dalam  hadis  lain  dijelaskan bahwa apabila  seorang  berhutang  dan mengalami  kesukaran  dalam  membayarnya,  maka  kepada  peminjam  bersangkutan diberikan  kelapangan  untuk  membayar  hutangnya  oleh  pihak  yang  memberi pinjaman. Mengenai  penyelesaian hutang-piutang,  Rasulullah SAW telah memberikan  beberapa  pedoman  sebagaimana  dalam  sebuah  hadis: “ Menunda- nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah sebuah suatu kezaliman ” . 61
Pembiayaan  mikro mur ā ba ḥ ah berwaktulah  yang berlaku di  Bank  Syariah Mandiri Cabang Dumai, bank  melakukan penjadwalan ulang sehingga  cara  yang dilakukan bank dapat membantu nasabah yang masih memiliki prospek perdagangan dan kemampuan membayar setelah dilakukan penjadwalan ulang.
3. Konversi akad pembiayaan mur ā ba ḥ ah menjadi pembiayaan qar ḍ
Dalam kasus pembiayaan  berwaktulah  yang  berlaku  setelah penjadwalan ulang dilakukan, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh bank ialah konversi akad pembiayaan mur ā ba ḥ ah menjadi pembiayaan qard. Artinya bank tidak mendapatkan bayaran keuntungan dari nasabah tetapi hanya pembayaan pokok hutang saja. Hal ini lebih  baik  untuk  menyelamatkan uang pendeposit  yang  telah  diberikan  kepada nasabah peminjam.
60 Ibid
61 HR. Tirmidhi, Muhammad Ibn ‘ Isa al-Tirmidhi, Sunan al-Tirmidhi (al-Jami ʻ al-Sahih), juz 2 (Kairo: Maktabah al-Bab al- Ma’rifah al -Halab, 1967), 9.

## D. Penutup
Prosedur  pembiayaan  mikro mur ā ba ḥ ah di  Bank  Syariah  Mandiri Cabang Dumai  meliputi  proses-proses  yang  dapat  dibahagikan  kepada  tiga  fase  yaitu  fase permulaan  pembiayaan,  fase  waktu  pembiayaan  dan  fase  setelah  pembiayaan. Ringkasnya  fase  permulaan  pembiayaan  meliputi  permohonan  pembiayaan  oleh nasabah  dengan  disertai  syarat-syarat  yang  ditetapkan  bank,  selanjutnya  dilakukan proses  analisis  pembiayaan  permulaan  oleh jawatankuasa  pembiayaan.  Apabila terjadi  kegagalan  membayar angsuran oleh  nasabah  dan  disebabkan  karena  bukan faktor kesengajaan, maka pihak bank memberikan teloransi selewat-lewatnya 3 hari setelah  tempo  yang  disepakati,  seterusnya  memberikan  surat  peringatan  1,2  dan  3. Hal  ini  merupakan  sikap  kemanusiaan  pihak  pengurus Bank  Syariah  Mandiri terhadap nasabah, tetapi jika terjadi kegagalan karena sikap ingkar atau meremehkan nasabah, maka ini merupakan sikap kezaliman dan perlu diberikan hukuman.
Dalam  pelaksanaan  penjadwalan  pembiayaan  mikro mur ā ba ḥ ah,  Bank Syariah Mandiri harus mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia khasnya No  48  tentang  penjadwlan  ulang.  Terdapat  3  ketetapan  yaitu  1)  tidak  menambah jumlah  tuntutan  dari  sisa  hutang  yang  ada,  2)  pengenaan  biaya  dalam  proses penjadwalan  ulang  adalah  biaya  sebenar, dan  3)  memanjangkan  waktu  pembayaran perlu  berdasarkan  perjanjian  kedua-dua  pihak.  Dari  ketiga  ketetapan  tersebut,  bank hanya melakukan dua yaitu tidak menambah jumlah sisa tuntutan dan memanjangkan waktu  pembayaran dan perlu  berdasarkan  perjanjian  kedua-dua  pihak.  Sedangkan bank masih membebani nasabah dengan adanya biaya penjadwalan ulang yang dapat menyusahkan  nasabah.  Oleh  karena  itu  terdapat  tiga saran dari  peneliti  yaitu memberikan  kelapangan  waktu  pembayaran,  melakukan  penjadwalan  ulang  tanpa adanya biaya  yang  dibebankan  kecuali  biaya  sesungguhnya dan  konversi  akad pembiayaan mur ā ba ḥ ah menjadi akad pembiayaan qar ḍ .

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ashqar  Mu ḥammad  Sulaimān et  al, Bu ḥūth  Fiqhiyyah  fī  Qaḍāyā  Iqtiṣādiyyah Mu’āṣ irah Al-Ashqar, 2 juz. ‘Ammān: Dār al- Nafā’is, 1998.
Ahmed, Khursid  (ed.). Studies  in  Islamic  Economis.  Leicester:  The  Islamic Foundation  and  Jeddah:  International  Center  for  Research  in  Islamic Economics King Abdul Aziz University.
Al-Omar, Fuad and Munawar Iqbal. "Some strategic suggestions for Islamic banking in the 21st century." Review of Islamic Economics (2000): 37-56.
Antonio, Muhammad  Syafi’i. Bank  Islam  dari  Teori  ke  Praktek.  Jakarta:  Gema Insani Press, 2001.
Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah.Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Aswath, Damadaron. Corporate  Finance:  Theory  and  Practice.  New  York:  John Wiley & Sons, 2001
Al- Bukhārī, Muḥammad Ibn Ismā’īl (t.t). Ṣaḥīḥ al - Bukhārī, 4 juz. Kaherah: Dār al - Ḥadīth
Burhanuddin  S. Aspek  Hukum  Lembaga  Kewangan  Syariah. Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2010
Al- Dasūqī, Syams  al- Dīn  al -Shaikh  Mu ḥammad (t.t.), Ḥāsyiyah  al - Dasūqī  ‘alā  al - Syar ḥ al- Kabīr , 4 juz. Beirut: Dār al -Fikr.
Elgari, Mohammad Ali, Mohammad Nejatullah Siddiqi and Mohammad Anas Zarqa, “Qanun  al -Wakturif —Sighah Muqtarahah li Tanzim Qita’ fi al -Wakturaf al- Islami”, Review  od  Islamic  Economics,  Vol.  2,  No.  2,  1993,  67-97  (Arabic section).
Faisal. "Penjadwalan ulang Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko  Sebagai  Implementasi  Prudential  Principle  Pada  Bank  Syariah di Indonesia." Journal of Dinamika Hukum 11, No. 3 (2011). 463-471.
Al- Fīyrūzābādī. al- Qāmūs al -Mu ḥīt, juz 1. Beirut: Dār al -Fikr, 1983.
Hammad, Nazih Kamal. "al-Mu ʻayyidat al - Syar‘iyyah li Haml al -Madin al-Mumatil ‘ala  al - Wafa’  wa  Butlan  al -Hukm  bi  al- Ta‘wid  al - Mali  ‘an  Darar  al - Mumatilah." Journal  of  Research  in  Islamic  Economics (1985):  101-108. (Arabic section).
Hamoud, Sami. Islamic Banking. London: Arabian Information Ltd, 1985
Haron, Sudin. Prinsip  dan  Operasi  Perbankan  Islam.  Kuala  Lumpur:  Berita  Pub, 1996.
Hulam, Taufiqul dan Muhammad Azani, “Penjadwalan Ulang Hutang Murabahah di BRI Syariah Cabang Pekanbaru Berdasarkan Hukum Islam”, Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 16, No. 2 (2016): 60-74.
Ibn ‘Ābidīn, Muḥammad ‘Alā al - Dīn Afnadī Ibn ‘Ābidīn, Ḥāsyiyah Ibn ʻĀbidīn ,8 juz
. Beirut: Dār al -Ma ʻrifah, 1966.
Ibn  al- Ḥumām,  Al - Imām  Kamāl  al - Dīn  ‘Abd  al - Rāḥ id  al- Sirāsi, Shar ḥ Fat ḥ al- Qadīr , 8 juz. Beirut: Dār al -Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1970.
Ibn  Mājah,  Muḥammad  Ibn  Yāzīd. Sunan  Ibn  Mājah, 2  juz.  Beirut:  Dār  Iḥyā  al - Turāth al - ‘Arabī, 1395 H
Ibn  Man ẓūr,  Abū  al -Fa ḍl  Jamāl  al - Dīn  Muḥammad  Ibn  Mukarram. Lisān  al - ‘Arab,
15 juz. Kaherah: al- Dār al-Mi ṣriyyah li al -Ta ʻlīf wa al -Tarjamah, 1954.
Ibn Qudāmah, ʻAbd Allāh  Ibn Aḥmad al - Maqdisī. Al- Mughnī wa al -Sar ḥ al - Kabīr,
12 juz. Beirut: Dār al -Kutub al- ‘Arabī, 1972.
Ibn  Rushd,  Mu ḥammad  Ibn  Aḥmad  Ibn  Muḥammad. Bidāyah  al -Mujtahid  wa Nihāyah al -Muqta ṣid, 2 juz. Beirut: Dār al -Qalam, 1988.
Ibn Taymiyyah (t.t). Na ẓariyyah al - ‘Aqd. Beirut: Dār al -Ma ʻrifah.
____________ . Majmūʻ al - Fatāwā, juz 28. Ṭabʻah al -Su ʻūdiyyah, 1398 H
Isnan et al. (terj.). Muhammad Sebagai Seorang Pedagang. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 1997.
Al-Ja ṣāṣ,  Al - Imām  Abū  Bakr  Aḥmad  bin  ‘Alī  al - Rāzī,  Aḥkām  al - Qur’ān,  4  juz. Kaherah: Ma ṭbaʻah al -Ba ḥiyyah, 1347 H.
Al- Jazīrī, ‘Abd al -Ra ḥmān (t.t). Kitab al- Fiqh ‘ala al - Madhāhib al - Arba’ah, 4 j, ed. 6. Kaherah: al-Maktabah al- Tijāriyyah al - Kubrā, 1985.
Kamri, Nor  Azzah  dan  Fadhilah  Mansor, “Aplikasi  Konsep  al -Murabahah  dalam Penawaran  Instrumen  di  Institusi  Perbankan  Islam  di  Malaysia”,  Prosiding Seminar Keuangan Islam, API UM, Kuala Lumpur (18 Jun 2002), 126
Karim, Adiwarman A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
_________. Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
Al- Kāsānī Al - Imām ‘Alā al - Dīn Abī Abū Bakr Ibn Masʻūd (t.t), Badā’iʻ al - Sanā’iʻ fī Tartīb al - Syarā’iʻ Al- Kāsānī, 7 juz. Beirut: Maṭbaʻah al - ʻĀṣimah
Kholis, Nur. “Murabahah  Sebagai  Instrumen  Pembiayaan  Islam:  Konsep  dan Pelaksanaanya  di  Baitul  Mal  Wattam wil  (BMT)  di  Yogyakarta”, Disertasi Sarjana  Syariah,  Jabatan  Syariah  dan  Ekonomi,  Akademi  Pengajian  Islam,
Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2006.
Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUH Perdata, KUHAP. Penerbit Wipress, 2008
Mahmoeddin,  AS. 100  Penyebab Kredit  Macet.  Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan, 1994.
Mardani. Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011
Maulidizen, Ahmad.  Pelaksanaan  Penjadualan  Semula  Pembiayaan  Mikro Murabahah  di  Bank  Syariah  Mandiri,  Indonesia. Disertasi  Sarjana  Syariah, Jabatan  Syariah  dan  Ekonomi,  Akademi  Pengajian  Islam,  Universiti  Malaya, Kuala Lumpur, 2016.
Al-Mi ṣrī,  Yūnus  Rafīq. Ma ṣraf  al -Tanmiyat  al- Islāmī . Beirut:  Mu ʻassasah  al - Risālah, 1977.
Muhammad. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
Muhammad. Sistem  dan  Prosedur  Operasional  Bank  Syariah.  Yogyakarta:  UII Press, 2011
Musjtari, Dewi  Nurul. Penyelesaian  Sengketa  Operasional  Bank  Syariah. Yogyakarta: Nuha Medika, 2000.
Al- Nadwī, ‘Alī Aḥmad. Mausūʻah al - Qawāʻid wa al - Ḍawābiṭ al -Fiqhiyyah. Beirut: Dār ‘Ālam al - Ma’rifah, 1999.
Nasution, Harun. Akal dan Wahyu dalam Islam. Jakarta: UI Press, 1986
Al- Nawāwī, Abū Zakariyyā Muḥyī al - Dīn bin Sharaf (t.t). Raw ḍah al - Ṭālibīn 8 juz. Al-Maktab al- Islāmī li al - Ṭabāʻ wa al -Nasyr.
Nomani, Farhad dan Ali Rahnema. Islamic Economic Systems.  London:  Zed  Books Ltd, 1994.
Al-Qar ḍāwī,  Yūsuf. Bay’  al - murābaḥah  li  al - ‘Āmir  bi  al - Shirā’  kama  Tajrīḥī  al - Ma ṣārif al - Islāmiyyah. Maktabah Wahbah, 1987
Raharjo, Dawam. Ensiklopedia  Al- Qur’an,  Tafsir  Sosial  Berdasarkan  Konsep - konsep Kunci. Jakarta: Paramadina, 2002.
Rivai, Veithzal  dan  Andi  Buchari. Islamic  Banking:  Ekonomi  Islam  Bukan  Opsi Tetapi Solusi. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
Saeed, Abdullah. Islamic Banking and Interest:  A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation. Leiden: E.J Brill, 1996
Ṣaḥnūn, ‘Abd al - Salām Ibn Saʻīd Ḥabīb al - Tanūkhī (t.t). Al-Mudawwamah al- Kubrā, 5 juz. Beirut: Dār Ṣādī r.
Al-San ḥūrī, ‘Abd al - Razzāq. Ma ṣādir al - Ḥaq fī al -Fiqh al- Islāmī, 3 Juz. Beirut: al- Majma ʻ al - ʻArabī al - Islāmī, 1981.
___________. Na ẓariyyah al - ‘Aqd. Beirut: Dār Iḥyā al - Turāth al - ‘Arabī , 1934.
Al- Ṣāwī  Muḥammad  Ṣalāh  Muḥammad, Musykillah  al- Istithmār  fī  al - Bunūk  a l- Islāmiyyah. Jeddah: Dār al -Mujtama ʻ, 1990.
Al- Shāfiʻī, Muḥammad bin Idrīs al-Umm. 8 juz. Kaherah: Dār al -Sya ʻb, 1968.
Al- Sharbīnī,  Muḥammad  al -Kha ṭīb,  4  juz.  Kaherah:  Sharikah  Maktabah  wa Ma ṭbaʻah al -Mu ṣṭafā al - Bābī al - Ḥalabī wa Awlādih, 1958.
Al- Sha wkānī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad, Nayl al -Aw ṭār, 8 Juz. Kaherah: Maktabah al- Bābī al- Ḥ alab ī , 1971.
Al- Suyūṭī, Al - Imām Jalāl al - Dīn ʻAbd. al -Ra ḥmān. Al- Asybāh wa al - Nāza’īr , cet. 1. Beirut: Dār al -Kutub al- ʻIlmiyyah, 1399 H.
Sholihuddin, Muhammad. Kamus  Istilah  Ekonomi,  Keuangan  dan  Bisnis  Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Shubair, Mu ḥammad ‘Uthmān. al-Mu ʻāmalat al - Māliyyah al -Mu ʻāṣirah fī al - Islāmī. Beirut: Dār al - Nafā’is, 1998
Siddiqi, Muhammad  Nejatullah.  "Islamic  banks:  concept,  precept  and  prospects." Review of Islamic Economics (2000): 21-36.
Tabari, Nima  Mersadi.  "Islamic  finance  and  the  modern  world:  the  legal  principles governing  Islamic  finance  in  international  trade." The Company  Lawyer, 31, No. 8 (2010): 249-254.
Tamkin  Joni, Bin  Borhan.  "Falsafah  Ekonomi  dan  Instrumen  Mu ’ā malah  dalam Amalan Perbankan Islam di Malaysia." Jurnal Usuluddin (2001).
___________ . “The Tawhidic Paradigm in Islamic Banking”, Junal Usuluddin, Bil. 11, 45-58.
___________. "Bay'al-Mur ā ba ḥ ah in Islamic Commercial Law."Jurnal Syariah 6, no.
1 (2014)., 53-58.
Taylor, J.  Michael.  "Islamic  Banking ‐ The  Feasibility  Of  Establishing  An  Islamic Bank In The United States." American Business Law Journal 40, no. 2 (2002): 385-414.
Al- Tirmidhī,  Muḥammad  Ibn  ‘Īsā. Sunan  al- Tirmidhī  (al - Jāmī  al - Ṣaḥīḥ), juz  3. Kaherah: Maktabah al- Bābī al - Ḥalabī, 1967.
Al- Turkmanī, ‘Adnān Khālid. Ḍawābiṭ al - ‘Aqd fī al -Fiqh al- Islāmī. Jeddah: Dār al - Syurq, 1981.
Usmani, Muhammad Taqi, “ An Introduction to Islamic Finance ” , 58 dari Resolution No 53 Vth Annual Session, Jeddah, Journal No. 6, Vol. I, 447.
Al- Zarqā,  al -Shaikh A ḥmad  Ibn  al -Shaikh  Mu ḥammad. Syar ḥ  al - Qawāʻid  al - Fiqhiyyah, cet. 6. Dimasyq: Dār al -Qalam, 2001.
____________. al-Madkhal al- Fiqhī al - ‘Āmim, 2 juz. Damsyiq: t.p. 1968.
Al- Zuhailī, Wahbah. al-Fiqh al- Islāmī wa Adillatuh, 8 j. Beirut: Dār Fikr, 1989