## Persepsi Industri Chalodo Sibali Resoe Terhadap Penerapan Tarif Pajak UU No. 7 Tahun 2021
Adhe Widhiakusuma WL 1 , Sofyan Syamsuddin 2 , Sahrir 3 1,2,3) Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia
1) adhewidhiakusuma@student.umpalopo.ac.id , 2) sofyansyam@umpalopo.ac.id ,
3) sahrir@umpalopo.ac.id *Corresponding Author Diajukan : 19 Desember 2022 Disetujui : 14 Januari 2023
Dipublikasi : 1 April 2023

## ABSTRACT
This study aims to determine the perceptions of the Chalodo Sibali Resoe Industry regarding the imposition of the new tax rate under the HPP Law, that is, if an individual MSME taxpayer has  a gross turnover  of  less  than  Rp500,000,000.00  per  year,  the  taxpayer is  not  subject  to  the MSME  final  PPh  rate.  The  method  used  in  this  study  uses  qualitative  methods,  where  the respondents  of  this  study  are  accountants  from  the  Chalodo  Sibali  Resoe  Industry.  After conducting  research,  the  results  obtained  were  that  the  Tax  Service  Office  (KPP)  had  not conducted a thorough outreach and only discussed the applicable rates. Regarding the imposition of tariffs, it has a positive impact on the finances of the Chalodo Sibali Resoe Industry.

## Keywords: Perceptions of MSMEs; Tax Rates; HPP Law

## PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru yaitu UU HPP. Mengutip dari situs resmi JDIH BPK RI, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru terkait Undang-undang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  atau  UU  HPP  yakni  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2021 yang  disahkan  langsung  oleh  Presiden  bersama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia (DPR  RI),  kemudian  ditetapkan dan  berlaku  di  tanggal  29  Oktober  2021  (“UU  No. 7 Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  [JDIH  BPK  RI],”  n.d.).  Peraturan pemerintah  yang  baru  tersebut  sudah  berlaku  pada  tahun  pajak  2022  (Makaryanawati  & Azzardina, 2022). Dimana kebijakan pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan sistem perpajakan  yang  lebih  adil  dan  meningkatkan  kepatuhan  dalam  membayar  pajak.  Sebagai  salah satu  sumber  penerimaan  negara  yang  terbesar,  pajak  memiliki  kontribusi  melebihi  68%  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  di  tahun  2022.  Penerimaan  pajak    tersebut digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  negara,  termasuk  melayani  masyarakat  dan pembangunan nasional (Kemenkeu, 2022).
Dikeluarkannya  peraturan  baru  tersebut  salah  satunya  untuk  meringankan  beban  pajak pelaku UMKM yang diakibatkan oleh dampak pandemi Covid-19, dimana UMKM menghadapi berbagai  tantangan  dalam  mengembangkan  dan  meningkatkan  usahanya  (Menengah;,  2022). Pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Pada krisis saat ini, UMKM terjebak dalam gejolak ekonomi yang  menyebabkan penurunan permintaan agregat yang signifikan.  Salah  satu  kendala  terbesar  yang  menggerogoti  keberlanjutan  UMKM  selama  krisis Covid-19  adalah  ketidakmampuan  untuk  menyesuaikan  model  bisnis  mereka  dengan  perubahan kondisi  bisnis,  perilaku  dan  aktivitas  pembelian  konsumen  (Ssenyonga,  2021). Bank  Dunia  dan Bappenas  (2020)  melaporkan  pada    Oktober  2020,  selama  pandemi  Covid-19  75%  usaha mengalami penurunan omzet, 43% responden mengalami penurunan biaya tenaga kerja, dan 22% usaha mengalami kesulitan membayar pinjaman (Menengah;, 2022).
Padahal,  berdasarkan  data  terakhir  Kementerian  Koperasi,  Usaha  Kecil,  dan  Menengah (KUKM)  total  pelaku  UMKM  pada  tahun  2019  sejumlah  65,4  juta  pelaku  atau  99,99%,
bertambah 1,98 pada tahun sebelumnya dari total pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM yaitu sebesar 119 juta pelaku atau 96,92 dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Di sisi lain, peran UMKM atas perekonomian nasional (PDB) sejumlah 60,5%, lalu yang lainnya sebesar 39,5% merupakan para pelaku usaha besar yang hanya berjumlah 5.637 atau 1,58% dari total pelaku usaha. UMKM yang mendominasi usaha di Indonesia merupakan para pelaku usaha mikro  sebanyak  98,67%  yang  daya  serapnya  sekitar  89%.  Sedangkan  usaha  mikro  hanya menyumbang  sebanyak  37,35%  terhadap  PDB  (“Kementerian  Koperasi  Dan  Usaha  Kecil  Dan Menengah - Kemenkopukm.Go.Id,” n.d.).
Dengan menurunnya angka penularan Covid-19 dan  program vaksinasi yang terus berjalan, sehingga  meningkatkan  optimisme  sektor  UMKM  untuk  dapat  pulih  di  tahun  2021.  Sebagai dukungan  pemulihan  UMKM  pemerintah  telah  mengeluarkan  beragam  kebijakan  sejak  tahun 2020,  antara  lain  peluncuran  dari    program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  untuk  usaha kecil  dan  menengah  di  sektor  tersebut,  program  Gerakan  Nasional  Bangga  Buatan  Indonesia (Gernas BBI), program vaksinasi, restrukturisasi kredit dan rencana pembentukan holding BUMN ultra  mikro.  Untuk  membangkitkan  sektor  UMKM  agar  pertumbuhan  ekonomi  dapat  terwujud maka pemerintah dalam melaksanakan kebijakan harus mendapat dukungan dari DPR RI dengan komite-komite yang terkait (Bahtiar, 2021).
Kementerian  Keuangan  juga  mendapat  alokasi  untuk  membantu  UMKM.  Setiap  unit Kementerian  Keuangan  memiliki  program  untuk  UMKM.  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) membantu  dengan  penerapan  PPh  Final  bagi  UMKM  agar  tidak  dikenakan  pajak  sebesar  25% dari laba, tetapi hanya sebesar 0,5% dari omzet. Menurut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tidak  perlu  membayar  pajak,  apabila  omzet  UMKM  masih  sampai  Rp500.000.000,00  per  tahun (Menengah;,  2022).  Latar  belakang  dari  pengesahan  UU  HPP  adalah  untuk  mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang harus terus dilaksanakan  untuk  menyelaraskan  hak  dan  kewajiban  warga  negara  dan  penduduk  Indonesia, termasuk  perpajakan  yang  merupakan  wujud  tanggung  jawab  negara.  Sebagai  salah  satu penunjang  bagi  pengusaha  Objek  Pajak  (OP)  UMKM  dalam  menerapkan  asas  keadilan, kemudahan, efisiensi, kepastian hukum, dan kepentingan nasional (Menengah;, 2022).
UMKM adalah salah satu bentuk usaha yang didirikan atas inisiatif seseorang. Kebanyakan orang percaya bahwa UMKM hanya memberi keuntungan kepada sebagian orang saja. Padahal, angka  pengangguran  di  Indonesia  dapat  berkurang  karena  peran  penting  dari  UMKM.  UMKM memberikan  banyak  kontribusi  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  Indonesia  yang  masih menganggur.  UMKM  juga  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  pendapatan  daerah dan juga pendapatan negara Indonesia. UMKM juga memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam  di  kawasan  yang    belum  diolah  secara  komersial.  UMKM  dapat  membantu  mengolah sumber  daya  alam  di  daerah  manapun.  Hal  ini memberikan  kontribusi  yang  signifikan terhadap pendapatan daerah dan pemerintah Indonesia (Handini, Sukesi, & Kanty, 2019).
Namun, rendahnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak  UMKM  untuk  memenuhi  kewajiban  pajakanya,  yang  disebabkan  oleh  wajib  pajak  yang tidak  mematuhi  kewajiban  pajakanya  atau  tidak  mematuhi  peraturan  perpajakan  yang  berlaku (Merliyana  &  Saefurahman,  2017).  Sehingga  para  pelaku  UMKM  diharapkan  dapat  betul memahami  isi  peaturan  baru  melalui  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  KPP.  Berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  Nurkholik,  Hajar  dan  Apriani  (2021)  yang  menyatakan  bahwa sosialisasi  perpajakan  dan  sanksi  pajak  secara  langsung  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  (Makaryanawati  &  Azzardina,  2022).  Oleh  karena  itu,  penelitian  akan dilakukan  pada  Industri  Cokelat yang  merupakan  salah  satu  UMKM  yang terletak  di  Masamba. Maka,  dengan  adanya  latar  belakang  masalah  diatas  dapat  diperoleh  suatu  dasar  untuk memfokuskan  kegiatan  penelitian  ini  kearah  perumusan  masalah  pokok  yang  lebih  jelas  yaitu “Apakah  efektifitas  dari  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  telah memberikan  pemahaman  terkait  peraturan  UU  HPP  sehingga  peraturan  tersebut  benar-benar dapat diterapkan”.
Berdasarkan peraturan baru mengenai perubahan tarif pajak bagi UMKM seperti yang telah dibahas di atas, maka penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk mengetahui apakah DJP telah menginformasikan PP No. 7 Tahun 2021 pada Industri Chalodo Sibali Resoe dengan efektif.
Kedua untuk mengetahui apakah sosialisasi PP No. 7 Tahun 2021 oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah memberikan pemahaman yang baik terhadap Industri Chalodo Sibali Resoe. Ketiga, untuk  mengetahui  implementasi  tarif  pajak  PP  No.  7  Tahun  2021  pada  Industri  Chalodo  Sibali Resoe.

## STUDI LITERATUR

## UMKM
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  adalah  badan  usaha  produktif  mandiri  yang dikelola  oleh  perorangan  atau  perusahaan  di  semua  sektor  perekonomian (Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia,  2008).  Secara  umum,  UMKM  dapat  dijelaskan  menurut  kriteria,  berupa jumlah  dari  tenaga  kerja  yang  digunakan,  besaran  modal,  dan  omzet  dari  kegiatan  yang dihasilkan,  serta  dapat  juga  dijelaskan  menurut  karakteristik  UMKM,  seperti  ruang  lingkup bisnis,  orientasi  pasar,  organisasi  dan  manajemen,  teknologi  yang  digunakan  dan  lain-lain (Handini et al., 2019).

## Penggolongan UMKM
Penggolongan  sektor  UMKM  berdasarkan  isi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021 menurut  kriteria  modal  usaha  yaitu  sebagai  berikut (Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia, 2021):
1. Wirausaha  Mikro  mempunyai  modal  usaha  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  diluar perhitungan tanah dan bangunan untuk tempat usaha;
2. Wirausaha Kecil mempunyai modal usah melebihi Rp1.000.000.000,00 hingga mencapai Rp5.000.000.000,00 diluar perhitungan tanah dan bangunan untuk tempat usaha; dan
3. Wirausaha  Menengah  mempunyai  modal  usah  melebihi  Rp5.000.000.000,00  hingga mencapai  Rp10.000.000.000,00  diluar  perhitungan  tanah  dan  bangunan  untuk  tempat usaha.
Penggolongan sektor UMKM berdasarkan isi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 menurut  kriteria  hasil  penjualan  tahunan  yaitu  sebagai  berikut  (Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia, 2021):
1. Wirausaha  Mikro  mempunyai  perolehan  penjualan  tahunan  paling  banyak Rp2.000.000.000,00;
2. Wirausaha Kecil mempunyai perolehan penjualan tahunan melebihi Rp2.000.000.000,00 hingga mencapai Rp15.000.0000.000,00; dan
3. Wirausaha Menengah mempunyai perolehan penjualan tahunan melebihi Rp15.000.000.000,00 hingga mencapai Rp50.000.0000.000,00.

## Pajak
Menurut  Prof.  Dr.  P.J.A.  Adriani  (dalam  Widnyana,  2018:  2)  menjelaskan  bahwa  pajak merupakan  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  pembayar  pajak  kepada  pemerintah  (yang  bersifat memaksa)  yang  terutang  berdasarkan  ketetapan  perundang-undangan,  tanpa  mendapat  prestasi kembali,  yang  ditentukan  secara  langsung  dan  dimaksudkan  untuk  mendanai  pengeluaran- pengeluaran  umum  yang  berkaitan  atas  peran  negara  dalam  menjalankan  pemerintahan (Widnyana,  2018).  Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  yang  sangat  penting  bagi negara,  dan  pertumbuhan  penerimaan  pajak  tergantung  pada  tingkat  perekonomian  negara  dan tergantung  pada  tingkat  kesadaran  dan  kewajiban  membayar  pada  wajib  pajak.  Kesadaran  dan kepatuhan  sebenarnya  dapat  meningkat  ketika  ada  sosialisasi  yang  intens,  dan  lebih  dari  itu diperlukan  literasi  perpajakan  sebagai  salah  satu  alternatif  sumber  literasi  untuk  memahami perpajakan (Salim & Haeruddin, 2019).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  pajak  merupakan  kemauan  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Wajib  pajak  harus  patuh  dan  tunduk  dalam  melakukan  kewajiban  perpajakan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.(Andini,  Riyadi,  Lestari,  &  Yuwono, 2018).

## Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan  perpajakan  merupakan  informasi  pajak  yang  dapat  digunakan  wajib  pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan mengadopsi tren atau strategi tertentu sehubungan  dengan  implementasi  hak  dan  kewajiban  perpajakan.  Pengetahuan  perpajakan memiliki 3 konsep, yaitu (Faturahman, Nurlaela, & Masitoh, 2018):
1. Pengetahuan  terkait  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP),  yaitu pengetahuan tentang tanggung jawab dan hak-hak WP, SPT, NPWP, tata cara pelaporan pajak, pembayaran, dan pemungutan;
2. Pengetahuan  terkait  sistem  perpajakan  Indonesia,  sistem  perpajakan  yang  berlaku  di Indonesia yaitu self assessment system.
3. Pengetahuan  tentang  peran  perpajakan,  yaitu  pengetahuan  bahwa  pajak  merupakan sumber pendapatan pemerintah dan alat pengatur kebijakan sosial dan ekonomi.

## Sosialisasi Pajak
Sosialisasi  pajak  adalah  upaya  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  untuk  menyampaikan informasi  pada  masyarakat,  khususnya  kepada  wajib  pajak  agar  mereka  mengetahui  segala sesuatu tentang perpajakan melalui penyuluhan tentang peraturan dan tata cara perpajakan yang berlaku (Nabila & Rahmawati, 2017).

## Sanksi Pajak
Berdasarkan  ketentuan  undang-undang  perpajakan,  ada  dua  jenis  sanksi  bagi  wajib  pajak yang melanggar peraturan perpajakan, tergantung pada tingkat pelanggarannya, yaitu (Nurkholik, Hajar, & Apriani, 2021):
1. Sanksi administrasi adalah ganti rugi atas kerugian pada negara, terutama berupa bunga, denda  dan  biaya  tambahan.  Sanksi  dapat  diterapkan  kepada  WP  yang  melakukan pelanggaran,  yang  telah  ditentukan  dalam  UU  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
2. Sanksi  pidana  perpajakan  berupa  penderitaan  atau  siksaan  yang  berhubungan  dengan pelanggaran  perpajakan.  Pengenaan  sanksi  pidana  tidak  menghilangkan  hak  memungut pajak yang masih terutang.

## Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU No. 7/2021)
Peraturan  Perpajakan  No.  7  Tahun  2021.  Ada  6  (enam)  bidang  cakupan  peraturan,  yaitu: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai  (PPN),  Program  Pengungkapan  Sukarela  (PPS),  Pajak  Karbon  dan  Cukai  (Kurnianingsih, 2022).
Adapun  kebijakan  untuk  pajak  penghasilan  UU  No.  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  pada  UMKM  perorangan  di  Indonesia,  pemerintah  menetapkan  ambang batas penghasilan minimum yang tidak dikenai tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 (PPh final) UMKM,  atau  dikenal  dengan  ambang  batas  penghasilan  bruto,  yang  tidak  dikenakan  pajak penghasilan. Hal ini diatur dalam perubahan Pasal 7(2a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang memaparkan bahwa wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto tertentu tidak dikenakan pajak  penghasilan  atas  bagian  dari  peredaran  bruto  yang  tidak  melebihi  Rp500.000.000,00  per tahun.  Menurut  ketentuan  ini,  wajib  pajak  orang  pribadi  dikenakan  PPh  final  hanya  sepanjang bagian dari omzet tersebut melebihi Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Jika total omzet UMKM perorangan tidak melebihi Rp500.000.000,00 dalam satu tahun pajak, maka wajib pajak tidak memiliki pajak penghasilan yang terutang (Hartini & Suwandewi, 2022).

## METODE
Penelitian ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yang  bertujuan untuk  menganalisis  data  dengan  cara  menggambarkan  dan  menganalisis  berdasarkan  teori  yang ada  dan  sesuai  dengan  kenyataan  yang  terjadi  dilapangan  (Kurnianingsih,  2022).  Penelitian  ini dilakukan pada bulan September sampai dengan bulan November 2022 di Industri Chalodo Sibali
Resoe yang merupakan industri yang bergerak pada pengolahan biji kakao dan merupakan salah satu pabrik lokal daerah yang mengolah cokelat dari hulu hingga ke hilir dan mampu memasarkan cokelat  pada  skala  nasional  maupun  internasional,  yang    berlokasi  di  Kecamatan  Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
Langkah  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan:  a)  mengumpulkan  data  dari hasil wawancara dan mengumpulkan teori yang bersangkutan terhadap permasalahan yang terjadi dari  beberapa  tinjauan  pustaka,  b)  melakukan  reduksi  terhadap  data  UU  HPP,  c)  menyajikan lengkap  data  dengan  pendeskripsian  dengan  menggunakan  dokumen  pajak  seperti  SPT,  d) melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan dari hasil yang didapatkan.

## Data dan Sumber Data
Data dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Menurut  Sugiyono  (2017:104)  menyebutkan  bahwa  sumber  primer  adalah  sumber  data  yang langsung memberikan data pada pengumpul data  dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak  langsung  memberikan  data  kepada  pengumpul  data  (Sugiyono,  2017).  Data  primer  yang diperoleh  adalah  hasil  wawancara  kepada  responden.  Selain  data  primer,  peneliti  juga menggunakan data sekunder berupa UU HPP, UU terkait UMKM, artikel, buku dan juga jurnal- jurnal penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai bahan analisa oleh peneliti.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  pengumpulan  data  dengan wawancara/interview  dan  dokumen.  Menurut  Esterberg  (dalam  Sugiyono,  2017:114) mendefinisikan  interview  sebagai  pertemuan  untuk  bertukar  informasi  dan  ide  melalui  tanya jawab,  sehingga  dapat  dikonstruksikan  makna  dalam  suatu  topik  tertentu.  Dan  dokumen merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu,  misalnya  dokumen  berbentuk  gambar  berupa foto (Sugiyono, 2017). Responden penelitian ini adalah karyawan akuntan Industri Chalodo Sibali Resoe, dan wawancara diadakan pada Aula Industri Chalodo Sibali Resoe, hari Jumat tanggal 18 November 2022, dimulai pukul 10.45 hingga 11.25.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu  metode  analisis  deskriptif.  Analisis  dilakukan dengan  cara  memilih  data  yang  penting,  baru,  unik  dan  terkait  dengan  rumusan  masalah  atau pertanyaan  penelitian.  Analisis  didasarkan  pada  seluruh  data  yang  terkumpul,  melalui  berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara mendalam, dokumentasi dan triangulasi (Sugiyono,  2017).  Dibawah  ini  adalah  alur  penelitian  yang  dilaksanakan  peneliti  pada  Industri Chalodo Sibali Resoe:
Sumber: Alur Penelitian Industri Chalodo Sibali Resoe

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengetahuan Informasi UU HPP pada Pelaku UMKM
Pergantian undang-undang perpajakan yang sering berganti-ganti mengakibatkan kurangnya pemahaman  masyarakat,  khususnya  untuk  wajib  pajak  UMKM.  Sebelumnya,  pajak  UMKM dikenal  dengan  PP  No.  46  Tahun  2013,  kemudian  diubah  menjadi  PP  No.  23  Tahun  2018,  dan diubah  kembali  dengan  PP  No.  7  Tahun  2021.  Pergantian  yang relatif  singkat  ini menyebabkan perbedaan persepsi di kalangan UMKM (Rahayu & Suaidah, 2022).
Berdasarkan  hasil  wawancara,  saudari  Nisa  selaku  akuntan  pada  Industri  Chalodo  Sibali Resoe  yang  merupakan  salah  satu  UMKM  di  Kecamatan  Masamba,  Ia  menyatakan  telah mengetahui  keberadaan  Peraturan  Pemerintah  No.  7  Tahun  2021  pada  UMKM  dari  pihak  KPP yang  ia  temui,  bahwa  tidak  dipungut  pajak  penghasilan  atas  bagian  peredaran  bruto  sampai dengan  Rp500.000.000,00  dalam  satu  tahun  pajak.  Namun  ia  tidak  mengetahui  keberadaan peraturan  sebelumnya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  No.23  Tahun  2018  mengenai pengenaan  tarif pajak  0,5%  bagi  wajib  pajak  UMKM.  Sehingga  penting  untuk  tetap  mengetahui  adanya perubahan dan pembaruan bagi pengusaha terkait usahanya, terutama bagi pengusaha yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Safitri, Damajanti, Yani, & Yulianti, 2022).
Selain itu saudari Nisa juga mengatakan ia kurang memahami tentang sistem perpajakan dan membutuhkan  sosialisasi  lebih  lanjut  baik  itu  untuk  wajib  pajak  orang  pribadi  maupun  untuk badan usaha. Karena selama ini saudari Nisa hanya belajar secara otodidak dan menurutnya hal tersebut  sulit  dilakukan  karena    ia  tidak  mengetahui  harus  memulai  belajar  pajak  dari  mana. Seperti batas pembayaran pajak, kapan SPT dilaporkan, dan juga cara pengisian e-Filing , dimana hal  tersebut  akan  sangat  membantu  dalam  pelaporan  SPT,  sehingga  tidak  perlu  ke  bank  hanya untuk  menyampaikan  SPT.  Sebagai  seorang  akuntan  di  Industri  Chalodo  Sibali  Resoe  dan  juga masih menempuh pendidikan sarjananya, ia tidak memiliki waktu untuk mencari informasi terkait pajak. Walaupun masyarakat saat ini telah memanfaatkan sistem informasi dalam aktivitas sehari- hari,  namun  sebagai  orang  awam  terhadap  pajak  memang  akan  sulit  jika  hanya  belajar  secara otodidak.
Penelitian yang dilakukan oleh Erianto (2019) yang meneliti tentang pemahaman pajak para pelaku  UMKM,  juga  menyatakan  bahwa  pemahaman  pajak  berpengaruh  positif  terhadap kemauan  membayar  pajak  dimana  semakin  baik  pengetahuan  perpajakan  akan  meningkatkan kemauan  membayar  pajak  para  UMKM  (Erianto,  2019).  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan sosialisasi  perpajakan  agar  wajib  pajak  mengetahui  dan  memahami  ketentuan  baru  tersebut. Kurangnya  arahan  dan  sosialisasi  terkait  peraturan  pajak  yang  baru  dapat  mengurangi  antusias masyarakat untuk membayar pajak. Khususnya bagi wajib pajak yang ada di daerah kecil.
Padahal  Semakin  gencar  sosialisasi  pajak  dilaksanakan,  maka  semakin  besar  kewajiban pajak  individu.  Sosialisasi  perpajakan  dimaksudkan  agar  wajib  pajak  lebih  paham  mengenai betapa pentingnya melakukan pembayaran pajak, sehingga dapat meningkatkan wajib pajak orang pribadi  dan  dapat  memenuhi  kewajiban  dan  juga  hak  perpajakannya.  Sosialisasi  perpajakan bertujuan  untuk  memberikan  informasi  yang  baik  dan  benar  agar  wajib  pajak  mengetahui pentingnya  membayar  pajak  dan  dapat  meningkatkan  tanggung  jawab  wajib  pajak.  Ketika sosialisasi  perpajakan  dilakukan  secara  benar,  jelas  dan  nyaman  oleh  aparat  pajak,  maka  wajib pajak  memiliki  informasi  mengenai  pentingnya  melakukan  pembayaran  pajak,  yang  secara otomatis kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Minimnya informasi dan pemahaman pajak akibat  kurangnya  sosialisasi  pajak  membuat  wajib  pajak  tidak  mengerti  bagaimana  cara memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  sehingga  mengakibatkan  tidak  terpenuhinya  kewajiban perpajakan, yang akan berdampak pada penerimaan pajak negara (Wardani & Wati, 2018).

## Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap UU HPP
Sosialisasi  wajib  pajak  mempengaruhi  UMKM  untuk  meningkatkan  pemahaman  wajib pajaknya.  Oleh  karena  itu,  direktorat  jenderal  pajak  harus  meningkatkan  sosialisasi  UU  HPP untuk  meningkatkan  pemahaman  wajib  pajak  khususnya  wajib  pajak  UMKM.  Dengan  adanya sosialisasi  pajak  tersebut  tentunya  akan  memberikan  banyak  dampak  yang  positif  terkait penerimaan pajak negara. Dengan pemahaman perpajakan yang baik dan update , pelaku UMKM
dapat  memahami  konsekuensi  perpajakan  apa  saja  yang  mereka  hadapi  jika  tidak  memenuhi kewajiban  perpajakan  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  yaitu  berupa  sanksi  administrasi perpajakan.  Ketika  memahami  pajak  dengan  baik,  maka  diharapkan  mampu  melakukan perencanaan  pajak  yang  baik.  Dengan  perencanaan  yang  baik,  Wajib  Pajak  UMKM  setidaknya dapat  terhindar  dari  sanksi  administrasi  yang  pada  dasarnya  tidak  perlu  dilakukan  karena melanggar kewajiban perpajaknnya (Rachmawati & Ramayanti, 2022).
Berdasarkan hasil wawancara, saudari Nisa tidak mengetahui secara menyeluruh terkait UU No.  7  Tahun  2021  pada  UMKM  ia  hanya  mengetahui  bahwa  tidak  dikenai  pajak  penghasilan apabila peredaran bruto bagi wajib pajak orang pribadi kurang dari Rp500.000.000,00 per tahun. Namun,  sebagai  tim  dari  pihak  KPP  sebaiknya  menyampaikan  terkait  latar  belakang  dan konsekuensi  tidak diterapkannya  peraturan  baru tersebut  agar  pihak  wajib  pajak  lebih  mengerti. Maka  melalui  sosialisasi  yang  menyeluruh  dengan  intensitas  yang  tinggi  akan  meningkatkan pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap  kebijakan  baru  mengenai  pajak  penghasilan  bagi  wajib pajak di kalangan UMKM.
Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  di  lakukan  oleh  Purbowati,  Salsabila  dan  Fitriana (2019)  yang  menjelaskan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  terhadap  pemahaman relawan  pajak  sebelum  dan  sesudah  mengikuti  sosialisasi  pajak,  dinyatakan  bahwa  sebelum mengikuti  sosialisasi,  para  Wajib  Pajak  tidak  mengetahui  mengenai  UU  HPP  dan  setelah dilaksanakannya sosialisasi, para Wajib Pajak telah memahami mengenai isi aturan pada UU HPP (Purbowati,  Salsabila,  &  Fitriana,  2021).  Adapun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putri  dan Nurhasanah  (2019)  menyatakan  bahwa  sosialisasi  pajak  dan  pemahaman  sanksi  pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  pelaku  UMKM  (Putri  & Nurhasanah, 2019)
Pemahaman pajak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak, dimana dimensi atau  indikator  pemahaman  perpajakan  adalah  pajak  yang  dibayar  oleh  wajib  pajak  sesuai peraturan  perpajakan,  jika  tidak  membayar  pajak  maka  wajib  pajak  menerima  sanksi  yang mempengaruhi  dimensi  atau  indikator  kepatuhan  wajib  pajak,  yaitu  kepatuhan  pelaporan  wajib pajak,  kepatuhan  perhitungan  pajak,  dan  ketepatan  menghitung  pajak  terutang.  Sanksi  pajak ditetapkan  bukan  untuk  merugikan  wajib  pajak  atau  menguntungkan  otoritas  pajak  atau  negara, denda  pajak  ditetapkan  agar  wajib  pajak  mematuhi  peraturan  perpajakan.  Untuk  meningkatkan wajib  pajak  yang  memperhatikan  sanksi  perpajakan,  pemerintah  harus  mengambil  pendekatan yang  tegas  terhadap  sanksi  perpajakan,  dimana  saksi  pajak  yang  berat  membuat  wajib  pajak mempertimbangkan  kembali  untuk  tidak  mematuhi  pembayaran  pajak.  Namun jika  denda  pajak yang  diberikan  relatif  ringan,  maka  kecenderungan  untuk  mengabaikan  kewajiban  perpajakan akan tinggi (Ristanti, Khasanah, & Kuntadi, 2022).

## Implementasi UU HPP pada Pelaku UMKM
Disahkannya  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2021  dapat  dikatakan  mengacu  pada  asas keadilan  dalam  perpajakan  bagi  palaku  UMKM,  khususnya  Wajib  Pajak  yang  berstatus  Orang Pribadi.  Pergantian  peraturan  ini  menunjukkan  bahwa  tarif  pajak  yang  harus  dibayar  dapat meringankan Wajib Pajak jika dibandingkan dengan tarif pajak sebelumnya. Pada peraturan ini, penerapan  batas  penghasilan  bruto  bebas  pajak  tidak  memiliki  batasan  waktu,  sehingga  dengan kebijakan batasan peredaran bruto ini tidak dikenai pajak penghasilan. Hal ini menjelaskan bahwa sepanjang Wajib Pajak dengan status Orang Pribadi UMKM dengan jumlah omzet dalam setahun sampai  dengan  Rp500.000.000,00  maka  tidak  dikenai  tarif  Pajak  Pengahasilan  Final  PP  No.  23 Tahun 2018 (Hartini & Suwandewi, 2022).
Setelah mengetahui pemberlakuan PP No. 7 Tahun 2021 saudari Nisa mengatakan menjadi terdorong  untuk  meningkatkan  kualitas  kerjanya  sebagai  seorang  akuntan  di  Industri  Chalodo Sibali  Resoe.  Namun  karena  dampak  Covid-19  industri  tempatnya  bekerja  cukup  sulit  dalam mengembangkan  usaha.  Saudari  Nisa  mengatakan  Industri  cokelat  tersebut  hanya  mengalami sedikit  peningkatan.  Dengan  adanya  peraturan  tersebut  diharapkan  UMKM  lebih  terbantu dibandingkan dengan peraturan sebelumnya dengan tarif 0,5%.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah dan Andini (2022) menyatakan bahwa dua dari tiga UMKM menyampaikan dengan disahkannya UU HPP berdampak negatif terhadap
para  pelaku  UMKM,  dikarenakan  tidak  memahami  peraturan  perpajakan  yang  baru  tersebut. khususnya  bagi  mereka  yang  berada  di  pedesaan,  karena  tidak  banyak  mendapatkan  informasi sosialisasi dari KPP terkait praturan baru UU HPP. Sementara satu dari tiga menunjukkan adanya pengaruh positif dimana keberadaan UU HPP ini dipandang efektif mengurangi beban tarif pajak sebelumnya (Nurillah & Andini, 2022).
Peraturan  baru  ini  dirancang  untuk  menghidupkan  kembali  perekonomian  Indonesia. Terutama  bagi  mereka  yang  terdampak  pandemi  Covid-19.  Sehingga  kebijakan  baru  yang  ada dari implementasi UU HPP diharapkan memberikan kemudahan bagi wajib pajak tersebut untuk bisa menikmati fasilitas pajak yang diberikan (Makaryanawati & Azzardina, 2022).

## KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  yang  merupakan  unit  kerja  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  di  Industri  Chalodo  Sibali Resoe telah dilaksanakan. Namun, dalam sosialisasi yang dilakukan hanya membahas terkait tarif pajak  saja  yaitu  tidak  dikenakan  pajak  penghasilan  dengan  peredaran  bruto  tidak  melebihi Rp500.000.000,00  per  tahun  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi.  Kemudian  dalam  sosialisasi  pajak yang dilakukan KPP tidak memberikan pemahaman secara menyeluruh terkait peraturan Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2021.  Dengan  demikian,  pelaksanaan  sosialisasi  yang  diadakan  tidak efektif  sehingga  menurunkan  pengetahuan  pajak  para  wajib  pajak  UMKM.  Untuk  implementasi Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  pada  Industri  Chalodo  Sibali  Resoe  dapat  dikatakan memberi dampak yang positif terkait keuangan, walaupun tidak memberikan dampak yang cukup signifikan  terhadap  kemajuan  usaha  karena  adanya  dampak  Covid-19  yang  menyebabkan pengurangan tenaga kerja di Industri Chalodo Sibali Resoe.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan    terima  kasih  kepada  semua  pihak  yang  telah  memberikan  bantuan baik  materiil  maupun  moril  untuk  menyelesaikan  penelitian  ini.  Khususnya  Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melalui Program Matching Fund , Kedaireka dan Industri Chalodo  Sibali  Resoe,  yang  merupakan  pihak-pihak  penyelenggara  yang  telah  memberikan fasilitas dan dukungan finansial untuk penelitian ini.

## REFERENSI
Andini,  P.,  Riyadi,  S.,  Lestari,  S.  D.,  &  Yuwono.  (2018). Law  Enforcement,  Taxation Socialisation,  and  Motivation  on  Taxpayer  Compliance  with  Taxation  Knowledge  as Moderating Variable . 26 , 77–87.
Bahtiar,  R.  A.  (2021).  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  Serta  Solusinya. Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI,  Bidang  Ekonomi
Dan Kebijakan Publik , XIII (10), 19–24. Retrieved from https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-
1982.pdf
Erianto,  R.  (2019). Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  dan  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Cicadas Kota Bandung) .
Faturahman, B., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tax Amnesty  terhadap  Kepatuhan  Perpajakan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Pasca  Tax  Amnesty. Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan , 1–10.
Handini,  S.,  Sukesi,  &  Kanty,  H.  (2019).  Manajemen  UMKM  dan  Koperasi:  Optimalisasi Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai. Unitomo Press , 1–245.
Hartini, M.  L.  S.,  &  Suwandewi,  P.  A.  M.  (2022).  Analisis  Kebijakan  Pajak  Penghasilan  untuk UMKM  Pasca  Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Income Tax Policy The The Analysis for MSMEs after The Issuance
of  the  Law  Number  7  of  2021  concerning  Tax  Regulatio. Studi  Ekonomi  Dan  Kebijakan Publik , 1 (1), 13–23. https://doi.org/10.35912/sekp.v1i1.1135
Kemenkeu.  (2022).  Informasi  APBN  2022  Melanjutkan  Dukungan  Pemulihan  Ekonomi  dan Reformasi  Struktural.  In  DJA  &  D.  PAPBN  (Eds.), Kementerian  Keuangan  Direktorat Jenderal Anggaran (pp. 1–55). Retrieved from
https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/0f9020ba-dce7-4116-8ea7-f1baf5986fa4/informasi- apbn-2022.pdf?ext=.pdf
Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  -  kemenkopukm.go.id.  (n.d.).  Retrieved November 14, 2022, from https://kemenkopukm.go.id/
Kurnianingsih,  R.  (2022).  Analisis  Pajak  Penghasilan  sebelum  dan  setelah  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. Journal Competency of Business , 5 (02), 112– 129. https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097
Makaryanawati, &  Azzardina,  A.  (2022). Literasi  UU  Harmonisasi  Peraturan  Pepajakan  Guna Mewujudkan UMKM Taat Pajak . 5 (3), 187–193.
Menengah;, K. K. dan U. K. dan. (2022). eMagazine PATEN Ke-3 2022 .
Merliyana,  &  Saefurahman,  A.  (2017).  Pengetahuan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen , 13 (01), 134–167. Retrieved
from https://stei.ac.id/ojsstei/index.php/JAM/article/view/189
Nabila,  S.  I.,  &  Rahmawati,  M.  Ik.  (2017).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 1–17.
Nurillah,  T.  E.,  &  Andini,  I.  Y.  (2022).  Dampak  UU  HPP  (Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM di masa Pandemi Covid – 19. Jurnal Multidisiplin Madani , 2 (7), 3195–3216. https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.767
Nurkholik,  Hajar,  N.,  &  Apriani,  I.  C.  P.  (2021).  Pengaruh  Penerapan  E-Billing,  Sosialisasi Perpajakan,  dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi Empiris  Pada  WPOP  yang  Terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Penyuluhan  dan  Konsultasi Perpajakan  Kabupaten  Kendal. Prosiding  Seminar  Nasional  &  Call  for  Paper  STIE  AAS , 590–612.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . , (2008). Indonesia.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Pelindungan,  dan  Pemberdayaan  Koperasi  dan  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah . , (2021). Indonesia.
Purbowati,  R.,  Salsabila,  N.,  &  Fitriana.  (2021). Pengetahuan  UU  Harmonisasi  Sebelum  dan Sesudah Mengikuti Sosialisasi (Studi Kasus Pada Relawan Pajak Tax Center Dewantara) . 1 (3), 1–9.
Putri,  N.  E.,  &  Nurhasanah.  (2019). Sosialisasi  Pajak,  Tingkat  Pendidikan  dan  Sanksi  Pajak Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur . 28 (02), 213–232.
Rachmawati,  N.  A.,  &  Ramayanti,  R.  (2022). Literasi  Perpajakan  Bagi  Wajib  Pajak  UMKM
Berbasis Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan . 4 , 271–278.
Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). Pengaruh Keadilan , Perilaku , Persepsi Penerapan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . 3 (4), 939– 945. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553
Ristanti, F., Khasanah, U., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM , Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . 1 (2), 380–391.
Safitri, C., Damajanti, A., Yani, T. E., & Yulianti, Y. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pedagang Eceran Kriteria Usaha Mikro di Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak. JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka , 5 (1), 53. https://doi.org/10.51213/jmm.v5i1.102
Salim,  A.,  &  Haeruddin.  (2019). Dasar-dasar  Perpajakan  (Berdasarkan  UU  &  Peraturan Perpajakan Indonesia) (1st ed.). Makassar: LPP-Mitra Edukasi.
Ssenyonga, M. (2021). Imperatives for post COVID-19 recovery of Indonesia’s education, labor, and SME sectors. Cogent
Economics and Finance , 9 (1). https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1911439
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Kualitatif (Sofia  Yustiani  Suryandari,  Ed.).  Yogyakarta: ALFABETA CV.
UU  No.  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  [JDIH  BPK  RI].  (n.d.). Retrieved November 9, 2022, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no- 7-tahun-2021
Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Dengan  Pengetahuan  Perpajakan  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Pada  Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen , 7 (1). https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358
Widnyana,  I.  W.  (2018). P  e  r  p  a  j  a  k  a  n (P.  N.  A.  Adnyana,  Ed.).  Bandung:  CV.  Noah Aletheia.