## DAMPAK SOSIALISASI PERPAJAKAN BAGI PEMILIK USAHA PADA SEKTOR USAHA MIKRO DAN KECIL: FAKTOR PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK
Andi Aziz Herlambang Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
alazizzwitt@gmail.com
Erna Hernawati Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
erna.hernawati@upnvj.ac.id
Ni Putu Eka Widiastuti Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta putueka@upnvj.ac.id

## Diterima 23 April 2018 Disetujui 06 Desember 2018
Abstract - This research is using qualitative research method with interpretive paradigm and phenomenogist  approach  that  aims  to  know  and  explain  the  impact  of  tax  socialization  for Micro  dan  Small  Business  sector  (MSE)  owner  in  improving  the  understanding  and compliance of SME sector tax and understanding of tax amnesty along with business owners’ compliance.  Informants  were  selected  randomly  with  the  criteria  of  the  micro  and  small sectors  present  in  the  printing  industry  in  Kecamatan  Cilandak,  South  Jakarta.  In  addition, the Extension  Section of KPP Pratama Jakarta  Cilandak is  used as supporting informant to process  triangulation  of  information  obtained  from  the  business  owner.  All  datas  were obtained  through  direct  interview  techniques,  with  the  addition  of  observation  and documentation techniques for specific informants. The results of this research prove that the socialization  of  taxation  can  provide  an  impact  for  increased  understanding  of  SME  sector tax  and  business  owners’  compliance  of  taxes  along  with  tax  amnesty.  Although  for  some informants  there  are  still  some  reasons  or  motives  that  sometimes  hinder  the  impact, accompanied by an indirect impact on factors which  are not directly experienced by certain informants.
Keywords - Tax Socialization, Tax Amnesty, Understanding of Taxpayers, Tax Compliance, the SME’s

## I. Pendahuluan
Dalam perkembangan perekonomian, Indonesia memiliki banyak sekali sentra industri kecil  sampai  menengah  yang  tersebar  luas  di  setiap  provinsi  yang  ada.  Efektivitas  produksi industri  Usaha  Mikro  Kecil  di  DKI  Jakarta  sangat  luar  biasa,  bahkan  mengalahkan  Provinsi Jawa  Tengah.  Meskipun  dalam  jumlah  yang  tergolong  besar,  namun  produksinya  ternyata kecil  untuk  ukuran  sentra  yang  memiliki  banyak  industri  (Data  Tabel  BPS,  2017).  Hal  ini terjadi karena meskipun secara jumlah masih di bawah, namun dikarenakan tingkat konsumsi masyarakat DKI Jakarta yang tinggi, tingkat produksi para pelaku UMK yang ada juga akan semakin  besar  seiring  dengan  laju  permintaan  dan  penawaran  yang  tinggi  di  pasar.  Dengan banyaknya  produksi  yang  dihasilkan  tersebut,  tentunya  sedikit  banyak  telah  memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan penghasilan para pemilik UMK tersebut.

## ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595
Bahkan,  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  (KUKM)  menyatakan bahwa  kontribusi  KUKM  yang  termasuk  di  dalamnya  koperasi  mencapai  kurang  lebih  57 persen  dari  PDB  (Produk  Domestik  Bruto).  Tenaga  kerja  yang  berhasil  diserap  ternyata berjumlah sekitar 101 juta orang dan jumlah unit usaha yang ada mencapai sekitar 55 juta unit (DJP,  2012).  UMKM  merupakan  salah  satu  sektor  usaha  yang  tidak  terkena  dampak  dari adanya inflasi dan krisis ekonomi dunia. UMKM jugalah  yang menjadi urat nadi dan tulang punggung  perekonomian  masyarakat  Indonesia,  baik  dari  lapisan  masyarakat  bawah, menengah, maupun atas  sekalipun. Ibarat jamur yang tumbuh subur, UMKM akan terus ada di  dalam  kegiatan  perekonomian  masyarakat  selama  masih  ada  kesempatan  yang  besar  di dalamnya.
Namun,  tidak  serta  merta  para  pelaku  UMKM  setuju  dan  mau  untuk  melakukan pembayaran  pajak  tersebut.  Banyak  yang  masih  enggan  dan  bahkan  menolak  atau  resisten terhadap  pajak  yang  berlaku  bagi  usaha  yang  mereka  jalankan.  Meskipun  telah  diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur khusus tentang permasalahan pajak UMKM ini, namun keengganan  tersebut  tetap  masih  ada  di  benak  mereka  (Henley,  dalam  harian  Republika, 2017).
Hal  tersebut  patut  menjadi  perhatian  yang  besar,  mengingat  Wajib  Pajak  UMKM masih sangat sedikit dari total UMKM  yang ada di seluruh Indonesia, 600 ribu Wajib Pajak berbanding lurus dengan total perkiraan yang mencapai 59 juta unit (Henley, 2017). Bahkan, jika  melihat  dari  sisi  kepatuhan  pajak,  hanya  sampai  pada  ratusan  ribu  pelaku  usaha  yang patuh  dan  pada  tahun  pajak  2015  saja  hanya  397  ribu  dari  total  UMKM,  yang  melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) (DDTC News , 2017). Refleksi yang terjadi tentu membuat penerimaan pajak khususnya pada sektor UMKM tersebut jauh dari ekspektasi yang diharapkan.
Cukup  mengecewakan  kontribusi  sektor  UMKM  bagi  penerimaan  pajak  secara keseluruhan. Seharusnya, seperti yang telah diketahui bersama bahwa sektor UMKM tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam porsi PDB Negara Indonesia. Namun justru perusahaan kategori besar  yang menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak meskipun memiliki porsi PDB yang lebih kecil dan rentan terhadap masalah inflasi dan permasalahan global lainnya.
Begitu pula dengan permasalahan yang terjadi berkenaan dengan adanya program tax amnesty .  Pelaksanaan tax  amnesty ,  meskipun  berhasil  namun  tetap  meninggalkan  berbagai problem , di mana pada akhirnya akan mengurangi tingkat kepatuhan itu sendiri. Seperti yang tercantum  dalam  harian  liputan6.com  (2017),  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia,  Sri Mulyani menyatakan bahwa target pajak hasil tax amnesty belum tercapai dengan maksimal, dan kontribusi hasilnya terhadap PDB sendiri juga masih di bawah 50 persen.
Problematika  kian  kompleks  khususnya  yang  terjadi  pada  sektor  UMK.  Meskipun secara umum mendukung adanya tax amnesty , namun  di  lain sisi  permasalahan  yang timbul membuat  sektor  UMK  masih  banyak  yang  enggan  mengikuti tax  amnesty .  Seperti  adanya permasalahan  teknis  di  lapangan,  kurang  pahamnya  aturan  akan tax  amnesty ,  tata  cara penghitungan dan pengungkapan harta yang masih belum paham, bahkan kemalasan dari para pemilik  UMK  itu  sendiri  menjadi  faktor  permasalahan  di  dalam  penerapan  program tax amnesty pada  sektor  UMK  (Dikutip  dalam  portal  berita  pengampunanpajak.com; katadata.co.id; dan forum ortax, 2016).
Salah  satu  cara  yang  tepat  dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan  pajak,  dan  juga pada tax amnesty itu sendiri, terutama yang terjadi pada sektor UMKM yaitu dengan melalui sosialisasi  perpajakan.  DJP  telah  banyak  melakukan  sosialisasi  tersebut,  dan  dilakukan dengan berbagai macam cara dan juga bentuk.
Seperti dengan melakukan seminar atau acara diskusi masalah pajak (DJP news , 2015), mengadakan kelas pajak (ortax, 2016), sosialisasi secara tatap muka langsung, iklan layanan

## ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595
masyarakat di televisi, radio, maupun di media cetak dan internet, workshop , sosialisasi dalam Car  Free  Day ,  sosialisasi  pada  website  www.pajak.go.id  (DJP article , 2016),  bahkan  sosial media telah digunakan sebagai tempat sosialisasi perpajakan terbarukan yang dilakukan oleh Ditjen  Pajak.  Kemudian  berkaitan  dengan  sosialisasi tax  amnesty ,  tokoh  penting  seperti Menkeu dan Presiden RI sekalipun ikut serta mengadakan sosialisasi  yang dimaksud dengan bentuk acara-acara yang diselenggarakan oleh DJP (DDTC News , 2017).
Sehingga dari adanya sosialisasi-sosialisasi yang telah dilakukan tersebut, diharapkan akan  memberikan  pemahaman  dan  kepatuhan  bagi  pemilik  usaha  sektor  UMK  untuk membayar  pajak  dan  lebih  paham  akan  arti  penting  pajak  bagi  pembangunan  Negara Indonesia.  Namun,  berdasarkan  hasil  wawancara  awal  dengan  pemilik  usaha  sektor  UMK bidang  usaha  percetakan  di  Kecamatan  Cilandak,  ternyata  ditemukan  bahwa  masih  adanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak.
Meskipun sebelumnya telah dilakukan sosialisasi secara langsung dari pegawai pajak setempat,  selama  sekitar  hampir  2  tahun  pengusaha  mikro  tersebut  tetap  tidak  membayar pajak atas hasil usahanya tersebut, dengan berbagai macam alasan yang menyertainya. Di sisi lain,  seorang  pemilik  UMK  lainnya  pada  bidang  industri  yang  sama,  tanpa  ada  sosialisasi secara  langsung  dari  pegawai  pajak  setempat  beliau  telah  dapat  memiliki  kesadaran  yang begitu besar akan pajak yang beliau bayarkan.
Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, beserta pengamatan langsung yang diadakan pada lokasi penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa masih adanya permasalahan yang  cukup  kentara  terkait  dengan  sosialisasi  perpajakan  yang  terjadi.  Dampak  perpajakan seperti  apa  yang  dirasakan  para  pemilik  usaha  sektor  UMK  dalam  memberikan  pemahaman dan  kepatuhan  pajak.  Apakah  telah  sesuai  dengan  Peraturan  yang  berlaku,  atau  sosialisasi perpajakan  yang  ada  hanya  sebuah  kesia-siaan  semata.  Sehingga  di  dalam  penelitian  ini, peneliti mencoba memberikan gambaran lebih lanjut atas dampak sosialisasi perpajakan yang sesungguhnya  dirasakan  dan  dialami  dari  sudut  pandang  pemilik  usaha  sektor  UMK, khususnya yang berada dalam wilayah atau lokasi penelitian.
Dengan  demikian,  dari  adanya  fenomena  di  atas,  peneliti  menggunakan  beberapa penelitian  terdahulu  yang  dirasakan  memiliki  kesenjangan  penelitian  di  dalamnya.  Sehingga dapat  menjadi  literatur  tambahan  pada  proses  pembuatan  penelitian  ini. Di  antaranya  adalah dari  Putri  dan  Pratomo  (2014)  dan Warouw ,  et.al.  (2015).  Kemudian  untuk  jurnal Internasional,  peneliti  menggunakan  penelitian  dari Ndekwa (2014)  dan Atawodi & Ojeka (2012).
Penelitian  terakhir  menggunakan  berasal  dari  Mutiah,  et.al.  (2011).  Pada  jurnal tersebut memfokuskan pada interpretasi pajak yang ada di sektor UMKM dari perspektif para pelaku  UMKM  tersebut.  Dari  metode  penelitian  yang  digunakan  dapat  menjadi  sebuah landasan bagi peneliti di dalam penelitian ini.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  dampak  sosialisasi perpajakan  bagi  pemilik  Usaha  sektor  Mikro  dan  Kecil  (UMK)  dalam  meningkatkan pemahaman  dan  kepatuhan  pajak  sektor  UMKM  beserta  pemahaman  akan tax  amnesty dan kepatuhannya  bagi  pemilik  usaha  tersebut.  Secara  garis  besar  berfokus  pada  perspektif pemilik  usaha  sektor  UMK  tentang  adanya  pajak  UMKM  dan tax  amnesty beserta  alasan- alasan yang menyertai kepatuhan dalam pembayaran pajak tersebut dan sosialisasi perpajakan untuk pajak sektor UMKM dan tax amnesty bagi faktor pemahaman dan kepatuhan pajak.

## II. Tinjauan Literatur dan Hipotesis Hasil Penelitian Sebelumnya
Mutiah,  et.al.  (2011)  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Interpretasi  Pajak  dan Implikasinya  Menurut  Perspektif  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (Sebuah
Studi Interpretif)”. Pada penelitian tersebut, memfokuskan pada interpretasi dan implikasi dari adanya  pajak  itu  sendiri  berdasarkan  perspektif  para  Wajib  Pajak  UMKM.  Secara  hasil, penelitian membuktikan bahwa secara garis besar telah mengetahui secara eksplisit mengenai arti  pajak  yang  dibayarkan  oleh  mereka  namun  belum  mampu  mengimplikasikan  pajak UMKM secara benar dengan banyak alasan yang menyertainya.
Secara  singkat  peneliti  akan  menggunakan  beberapa  poin  dalam  penelitian  tersebut dan  mereplikasikannya  ke  dalam  penelitian  ini.  Terutama  mengenai  perspektif-perspektif yang  muncul  dalam  menjawab  permasalahan  yang  ada.  Perbedaan  antara  penelitian  ini dengan  penelitian  Mutiah,  dkk  (2011)  adalah  pada  letak  objek  penelitian  yang  berbeda,  di mana  peneliti  mengambil  sampel  di  DKI  Jakarta  secara  umumnya,  selain  itu  pula  fokus masalah  akan  lebih  dititikberatkan  pada  persepsi  atas  sosialisasi  perpajakan  dan  pada  sektor usaha yang hanya akan difokuskan pada sektor usaha Mikro dan Kecil saja.
Selanjutnya adalah dari Putri dan Pratomo (2014) yang melakukan penelitian dengan judul  “Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  dan  Help  Desk  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Cianjur)”.  Pada  penelitian  tersebut memfokuskan terhadap  pengaruh sosialisasi  dan Help  Desk terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan pendekatan kuantitatif. Secara hasil ditemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara sosialisasi dan Help Desk pada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian secara data yang ditemukan di lapangan, menghasilkan kesimpulan bahwa  variabel  yang  ada  tidak  memiliki  pengaruh  bagi  kepatuhan  pajak.  Dari  hasil  tersebut menjadi  dasar  bagi  peneliti  dalam  membuat  penelitian  ini,  terutama  karena  pembahasannya yang sama, namun  dengan tempat  dan metode penelitian  yang berbeda  yaitu di  DKI Jakarta secara umumnya dan menggunakan metode kualitatif. Selain itu pula, permasalahan yang ada akan lebih diarahkan pada perspektif pemilik UMK dalam memaknai dampak atas sosialisasi perpajakan.
Penelitian yang terakhir datang dari Warouw , et.al. (2015) yang melakukan penelitian dengan  judul  “Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan”. Pada penelitian tersebut memfokuskan terhadap pengaruh  yang terjadi antara sosialisasi dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pada  Wajib  Pajak  Badan.  Secara  hasil  terlihat  bahwa  secara  simultan  kedua  varibel memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  pelaporan  SPT  Wajib  Pajak Badan.  Namun,  secara  parsial  ternyata  sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap pelaporan.
Dari  hasil  yang  ada,  terlihat  sama  seperti  yang  terdapat  pada  penelitian  Putri  dan Pratomo  (2014).  Namun  peneliti  akan  lebih  memastikan  hasilnya  dengan  metode  yang berbeda dan dengan subjek pajak serta tempat penelitian yang berbeda pula. Hal ini bertujuan agar  mendapatkan  hasil  yang  lebih  luas  bagian  pajak  mana  yang  sosialisasinya  memberikan kontribusi pada peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian dari Warouw , et.al. (2015) ini  juga  menjadi  bahan  tambahan  dalam  memperkaya  literatur  terdahulu,  terutama mengenai teori yang berkaitan dengan sosialisasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak.

## Definisi Pajak
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  pada  Pasal  1  Ayat  1,  menyatakan  bahwa  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595
Sedangkan  menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro,  S.H.,  menyatakan  bahwa  pajak adalah iuran yang dipungut dari rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang berlaku  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  balik  (kontraprestasi) yang  langsung  dapat  ditunjukkan  saat  iu  juga  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran umum negara (dalam Purwono, 2010, 7).

## Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  di  atas  maksud  dari diterbitkannya adalah dengan menimbang:
a.  Bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu,  perlu  memberikan  perlakuan  tersendiri ketentuan  mengenai  penghitungan,  penyetoran,  dan  pelaporan  Pajak  Penghasilan yang terutang;
b.  Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  dan  untuk melaksanakan  ketentuan  Pasal  4  Ayat  2  Huruf  e  dan  Pasal  17  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1983  Tentang  Pajak  Penghasilan  perlu  menetapkan  Peraturan  Pemerintah Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Dengan adanya pertimbangan diatas, termasuk penjelasan yang ditimbulkannya maka sesuai dengan Pasal 2 dijelaskan sebagai berikut:
a. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final;
b. Wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  sebagaimana  yang  dimaksud pada Ayat 1 adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  atau  Wajib  Pajak  Badan  tidak  termasuk  bentuk usaha tetap; dan
2) Menerima  penghasilan  dari  usaha,  tidak  termasuk  penghasilan  dari  jasa sehubungan  dengan  pekerjaan  bebas,  dengan  peredaran  bruto  tidak  melebih Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (tahun) pajak;
c. Tidak  termasuk  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  2 adalah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha  pedagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
1) Menggunakan  sarana  atau  prasarana  yang  dapat  dibongkar  pasang,  baik  yang menetap maupun tidak menetap; dan
2) Menggunakan  sebagian  atau  seluruh  tempat  untuk  kepentingan  umum  yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

## Pemahaman Pajak
Secara  sederhana,  pemahaman  pajak  dalam  penelitian  ini  menggunakan  definisi menurut Resmi (2009, dalam Tene, et.al 2017). Pemahaman pajak menurut Resmi (2009, 69) memberikan  penjelasan  bahwa  pemahaman  serta  pengetahuan  akan  peraturan  perpajakan adalah  proses  dimana  Wajib  Pajak  mengetahui  tentang  perpajakan  dan  mengaplikasikan pengetahuan-pengetahuan tersebut untuk membayar pajak yang ada. Di mana yang dimaksud mengerti  dan  paham  adalah  Wajib  Pajak  atau  non  Wajib  Pajak  yang  memahami  ketentuan umum dan tata cara perpajakan,  yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.
Dengan  demikian,  dapat  diketahui  bahwa  seseorang  dapat  dikatakan  mengerti  dan paham,  apabila  telah  mengetahui  dan  memahami  cara  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.  indikator-indikator  itulah  yang  kemudian  menjadi  dasar  dalam  menganalisa  setiap informasi yang diperoleh, apakah telah sesuai dengan prinsip atau indikator tersebut, di mana sebagian besar telah pula mengarah pada pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak.  Setidaknya,  secara  garis  besar,  konsep  tersebut  yang  menjadi  dasar  utama  dalam menganalisa informasi kunci yang didapatkan dalam penelitian ini, pemahaman akan hak dan kewajiban  perpajakan  mereka,  sampai  sejauh  mana  dampaknya  menghasilkan  pemahaman tersebut.

## Sosialisasi Perpajakan
Secara  umum,  Putri  dan  Pratomo  (2014)  menyatakan  bahwa  sosialisasi  perpajakan adalah  upaya  dari  pihak  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  merupakan  salah  satu  institusi  di Kementerian  Keuangan  untuk  memberikan  pengertian,  informasi  dan  pembinaan  kepada masyarakat  pada  umumnya  dan  Wajib  Pajak  pada  khususnya  mengenai  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangannya.
Sehingga, segala bentuk pemberian informasi dan pembinaan masyarakat serta Wajib Pajak  yang  diberikan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  selaku  institusi  pemungut  pajak mwngenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak dan segala proses yang diperlukan merupakan  sosialisasi  perpajakan  atas  pajak-pajak  yang  menjadi  urusan  Direktorat  Jenderal Pajak.

## Bentuk Sosialisasi Perpajakan
Selanjutnya,  Putri  dan  Pratomo  (2014)  menyatakan  bahwa  bentuk  sosialisasi perpajakan  merupakan  kegiatan  penyuluhan  dan  pelayanan  pajak  yang  memegang  peranan penting  dalam  upaya  memasyarakatkan  pajak  dalam  upaya  kehidupan  berbangsa  dan bernegara. Dalam hal ini, negara memberikan perintah kepada pemerintah untuk menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat.
Dari bentuk sosialisasi tersebut seperti yang diungkapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal  Pajak  Nomor:  SE-22/PJ.2007  tentang  Penyeragaman  Sosialisasi  Perpajakan  Bagi Masyarakat  (Putri  &  Pratomo,  2014)  menyatakan  bahwa  indikator  sosialisasi  perpajakan terdiri dari:
a.  Media Informasi
Sumber informasi tentang pajak banyak bersumber dari media massa, namun media luar  ruang  juga  menjadi  sumber  informasi  pajak  yang  diperhatikan  masyarakat. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  sebaiknya  media  informasi  lebih  banyak  digunakan dalam sosialisasi perpajakan. Berikut adalah beberapa contoh media informasi  yang dimaksud:
1) Media Televisi;
2) Media Koran;
3) Media Spanduk;
4) Media Flyers (Poster dan Brosur);
5) Media Billboard/ Miniboard ;
6) Media Radio.
b.  Slogan
Berikut  adalah beberapa hal  yang perlu diperhatikan dalam pembuatan slogan  yang menjadi alat sosialisasi perpajakan kepada masyarakat secara luas:
1. Slogan  yang  digunakan  hendaknya  tidak  boleh  menakut-nakuti  atau  bersifat intimidasi, tetapi lebih bersifat ajakan.
2) Slogan lebih ditekankan kepada kata “manfaat pajak” yang diperoleh.
3) Contoh  slogan  yang  memperoleh  peringkat  tertinggi  karena  memenuhi  kriteria diatas: “Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya”.
4) Contoh  slogan  yang  memperoleh  peringkat  tertinggi  karena  memenuhi  Kriteria diatas: “Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya”.
c.  Cara Penyampaian Penyampaian  informasi  perpajakan  sebaiknya  dilakukan  dengan  cara  kontak langsung  kepada  masyarakat  misalnya  melalui  seminar,  diskusi,  dan  sejenisnya. Dalam  penyampaian  informasi  tersebut  sebaiknya  menggunakan  bahasa  yang sesederhana  mungkin  dan  bukan  bersifat  teknis,  sehingga  informasi  tersebut  dapat diterima dengan baik.
d.  Kualitas Sumber Informasi
Informasi  tentang  pajak  dirasa  masih  sangat  kurang  oleh  masyarakat.  Sumber informasi yang dinilai informatif dan dibutuhkan secara urut adalah sebagai berikut:
1) Call Center ;
2) Penyuluhan;
3) Internet;
4) Petugas Pajak;
5) Televisi;
6) Iklan Bis;
e.  Materi Sosialisasi Materi  sosialisasi  yang  disampaikan  lebih  ditekankan  pada  manfaat  pajak,  manfaat NPWP dan pelayanan perpajakan di masing-masing unit.
f.   Kegiatan Penyuluhan
Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yang penting diperhatikan adalah:
1) Metode yang digunakan adalah metode diskusi.
2) Media yang dipergunakan adalah proyektor.
3)  Materi  yang  disampaikan  adalah  pengisian  SPT  dan  pengetahuan  perpajakan lainnya yang membantu.
4)  Penyuluh pembicara harus sudah menguasai materi.

## Kepatuhan Pajak
Putri dan Pratomo (2014) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah kesediaan Wajib Pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  tanpa  perlu diadakannya  pemeriksaan,  investigasi  seksama,  peringatan,  ataupun  ancaman  dan  penerapan sanksi baik hukum maupun administratif.
Dengan  demikian  kepatuhan  diartikan  sebagai  kesediaan  dan  kesadaran  masyarakat yang telah dinyatakan sebagai  Wajib Pajak, atau telah sesuai  dengan persyaratan  atas Wajib Pajak  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  Undang-Undang  yang  berlaku  dalam  memenuhi kewajibannya membayar pajak.

## Kriteria Wajib Pajak Patuh
Kriteria  Wajib  Pajak  Patuh  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  74/PMK.03/2012  Tentang  Tata  Cara  Penerapan  Wajib  Pajak  dengan Kriteria tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bab II Pasal 2 yang menyebutkan (Putri dan Pratomo, 2014) sebagai berikut:
a.  Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan,
b.  Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
c.  Laporan Keungan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah  dengan  pendapat  Wajar  Tanpa  Pengecualian  selama  3  (tiga)  tahun berturut-turut, dan
d.  Tidak  pernah  dipidana  karena  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

## Tax Amnesty
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty adalah sebuah penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  tidak  dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.
Kemudian,  Santoso  (2009)  sendiri  mendefinisikan Tax  Amnesty sebagai  sebuah kebijakan yang ditawarkan untuk mengungkapkan semua penghasilan atau harta yang belum dilaporkan,  membayar  uang  tebusan  sebagai  penalti,  tak  ada  pengusutan  atas  jumlah  yang dimintakan  pengampunan,  tambahan  penerimaan  bagi  negara,  dan  mendorong  kepatuhan sukarela. Dengan demikian, Tax Amnesty digunakan sebagai  suatu  cara  yang dilakukan oleh pemerintah  dalam  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  pembayaran  pajak  dengan  menggunakan pengampunan kewajiban pajak yang terjadi di masa yang lampau.

## III. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengembangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang mencari makna atas dampak sosialisasi perpajakan yang terjadi pada sektor  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (UMK)  dari  perspektif  pemilik,  yang  dilakukan  dengan paradigma interpretif dan pendekatan menggunakan fenomenologi transendental. Hal tersebut telah sesuai dan mereplikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Mutiah, et.al. (2011), di mana pada dasarnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif interpretif dengan pendekatan fenomenologi.
Cresswell (dalam  Ahmadi,  2014,  16)  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif merupakan  suatu  proses  inkuiri  dan  pemahaman  yang  berdasarkan  pada  metodologi- metodologi  tradisional  yang  jelas  dalam  rangka  mengeksplorasi  fenomena-fenomena  yang terjadi pada masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun sebuah  gambaran rumit  yang holistik  atau  menyeluruh,  menganalisis  kata-kata  yang  didapatkan,  melaporkan  pandangan- pandangan informan secara mendetail, dan melakukan studi dalam latar alamiah.
Sehingga  peneliti  menggunakan  pendekatan  fenomenologis  sebagai  cara  dalam  proses pemahaman  selanjutnya  dari  fenomena-fenomena  yang  muncul.  Karena  makna  yang  timbul tersebut  merupakan  fenomena  esensial  bagi  para  pemilik  UMKM  yang  menjadi  partisipan penelitian. Terutama untuk beberapa fenomena yang membutuhkan pengalaman langsung dari para  partisipan,  seperti  yang  ada  di  dalam  penelitian  ini.  Sehingga  keberadaannya  perlu diperjelas,  berikut  adalah  beberapa  penjelasan  singkat  pada  pendekatan  fenomenologi tersebut.
Menurut Adian (2010, 145), menyatakan bahwa fenomenologi merupakan sebuah studi tentang fenomenon-fenomenon apa saja yang tampak. Fenomena sendiri secara literal berarti apa  yang  tampak  ( phainomenon ,  dari  bahasa  Yunani),  dari  yang  menampakkan  diri ( phainesthai/  phainomai/  phainein ).  Dalam  konteksnya,  fenomenologi  dapat  dipahami sebagai apa yang tampak dalam kesadaran.

## ULTIMA Accounting | ISSN 2085-4595
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  fenomenologi  merupakan  sebuah  pendekatan  yang penting  dalam  setiap  penelitian  kualitatif,  karena  menjadi  dasar  bagi  setiap  peneliti  untuk dapat menganalisa lebih dalam atas fenomenon-fenomenon yang tampak. Sebelum membahas lebih  dalam  terkait  hal  tersebut,  mengenai  jenis  pendekatan  fenomenologi  apa  yang digunakan,  dan  alasan  penerapannya,  terlebih  dahulu  akan  peneliti  jelaskan  sedikit  tentang paradigma interpretif. Paradigma  yang menjadi  dasar dalam  penerapan studi  yang dilakukan di dalam penelitian ini, dapat dilihat dalam penjelasan di bawah ini.
Paradigma  interpretif,  menurut Pace  &  Faules (1994,  dalam  Mulyana,  2013)  seorang subjektivis  memandang  suatu  realitas  sebagai  proses  kreatif  yang  memungkinkan  seseorang untuk  menciptakan ketidakteraturan. Karena pada dasarnya dunia dan semua aspeknya tidak terstruktur,  maka  manusialah  yang  menciptakan  struktur  tersebut,  bukan  struktur  yang menentukan  (perilaku)  manusia.  Dengan  kata  lain,  manusia  bebas  untuk  memilih  tindakan yang  dapat  merubah  struktur.  Struktur  tersebut  dapat  berupa  peran-peran  dan  aturan-aturan yang  dimana  manusialah  yang  akan  mengisi  dan  melaksanakannya.  Sementara  Mulyana (2013,  32)  sendiri  menyatakan  bahwa  kaum  subjektivis  menjelaskan  makna  mengenai perilaku  dan  menafsirkan  apa  yang  orang  lakukan.  Sehingga  peneliti  mencoba  memahami perilaku seseorang dalam kebiasaan, pengalaman dan tindakan melalui sebuah fenomena yang terjadi.
Dengan  demikian,  berdasarkan  penjelasan  tersebut,  peneliti  akan  mengangkat fenomenon  berdasarkan  perspektif  pemilik  mengenai  pajak  sektor  UMKM  dan tax  amnesty yang  terkadang  dapat  menjadi  permasalahan  bagi  mereka  dalam  pemenuhan  kewajiban perpajakannya.  Pengalaman,  dan  juga  keseharian  pemilik  sektor  UMK  dalam  melaksanakan kewajiban  perpajakan  kembali  menjadi  alasan  mengapa  pendekatan  fenomenologi menjadi penting di dalam pelaksanaan penelitian ini.

## Objek Penelitian
Objek  yang  akan  diteliti  adalah  permasalahan-permasalahan  apa  saja  yang  timbul  di dalam  penelitian  ini.  Pada  dasarnya,  seperti  yang  telah  diungkapkan  di  atas,  permasalahan yang  timbul  merupakan  fenomenon-fenomenon  tertentu  yang  menjadi  dasar  bagi  setiap masalah  yang  muncul  ke  permukaan.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  objek  pada penelitian ini telah sama dengan fokus penelitian yang ada sebelumnya.

## Subjek Penelitian
Selain  objek  penelitian,  terdapat  pula  subjek  dalam  penelitian  ini.  Selain  itu,  subjek penelitian  diperlukan  agar  data  yang  didapatkan  dapat  diolah  dan  dianalisa  dengan  baik karena  subjek  dianggap  mampu  memahami  dengan  baik  fenomena  dan  permasalahan  yang ada serta memiliki informasi-informasi penting yang dibutuhkan.
Dengan  demikian,  subjek  penelitian  dapat  dikatakan  adalah  peneliti  itu  sendiri  beserta informan-informan  yang  terkait.  Informan-informan  yang  terkait  adalah  pihak-pihak  yang masuk ke dalam fokus dan juga lokasi penelitian. Pendekatan dengan cara tersebut diperlukan agar subjek  yang ada tidak memberikan informasi  yang luas dan harus sesuai dengan tujuan awal penelitian. Dengan demikian informan yang dimaksud adalah:
a. Pemilik Usaha Mikro dan Kecil dan/atau pihak  manajerial dari usaha tersebut  yang sekiranya mengetahui informasi yang dibutuhkan, termasuk ke dalam sektor industri percetakan, dan berada di wilayah cakupan Jakarta Selatan, khususnya pada wilayah Kecamatan Cilandak.
b. Pegawai  pajak  yang  ditunjuk  atau  sebagai  representatif  dari  KPP  Pratama  Jakarta Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai informan pembantu.

## Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan struktur  pertanyaan  terbuka,  di  mana  pertanyaan  yang  diajukan  akan  tetap  berisikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disesuaikan dengan tujuan dan fokus awal penelitian. Selain wawancara,  penelitian  juga  menggunakan  teknik  dokumentasi-dokumentasi  kepada  para informan  yang  telah  dipilih  berdasarkan  kriteria-kriteria  yang  ada.  Untuk  mendukung  kedua teknik  atau  instrumen  penelitian  di  atas,  serta  dalam  rangka  pengujian  keabsahan  atas  data- data  dan  informasi  yang  diperoleh,  diperlukan  teknik  ketiga  sebagai  penyeimbang  di  antara keduanya.  Teknik  observasi  atau  pengamatan  secara  langsung  atas  diri  informan,  dan lingkungan  sekitar  serta  tempat  kerjanya,  kemudian  dipilih  dan  menjadi  penting  untuk dilakukan dalam penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  sendiri  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  menggunakan teknik  pengumpulan  data  menurut  Mutiah,  et.al.  (2011).  Penjelasannya  adalah  sebagai berikut:
a. Survei Pendahuluan dan Kepustakaan
Dilakukan  dengan  mencari  informasi  pendahuluan  mengenai  permasalahan  yang sebenarnya  terjadi  di  lapangan,  dalam  penelitian  ini  survei  pendahuluan  berupa wawancara  pra-riset  kepada  pemilik  UMK  yang  menjadi  subjek  penelitian, dokumentasi  data-data  sekunder  awal  dalam  rangka  pencarian  masalah  dan memperkuat  fenomena  yang  ada,  serta  mencari  teori-teori  awal  yang  dibutuhkan sebagai kerangka dasar pembuatan penelitian menggunakan kajian pustaka serta dari literatur-literatur terdahulu.
b. Pengumpulan Data Lapangan Pengumpulan  data  lapangan  merupakan  pengumpulan  data  yang  ditujukan  kepada informan-informan  yang  dipilih  sesuai  dengan  lokasi  penelitian  dan  kriteria  yang telah  ditentukan  sebelumnya.  Pada  tahapan  ini,  pengumpulan  data  memfokuskan pada  penyelesaian  permasalahan  dan  mengaitkannya  kembali  dengan  fenomena- fenomena yang terjadi.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  berdasarkan  model  analisis dari Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2014, 334) yang mengemukakan bahwa aktivitas- aktivitas yang digunakan dalam analisis data kualitatif menggunakan data reduction (reduksi data), data  display (penyajian  data),  dan conclusion  drawing/  verification (kesimpulan/ verifikasi).  Segala  aktifitas  yang  ada  perlu  diperhatikan  sistematikanya  agar  dapat menghasilkan  analisis  dan  pembahasan  yang  sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya  pada lapangan.

## Teknik Keabsahan Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik  triangulasi dalam proses keabsahan datanya,  di  mana  pada  dasarnya,  triangulasi  yang  dilakukan  dengan  membandingkan  dan memfokuskan  pada  proses  validasi  data  berdasarkan  sumber-sumber  penelitian  yang  sesuai dengan  objek  dan  fokus  penelitian  seperti  yang  telah  tercantum  di  atas.  Pada  penelitian  ini, triangulasi  yang  digunakan  adalah  jenis  triangulasi  sumber  dan  teknik.  Validasi  dilakukan berdasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  pada  informan  lain  yang  sesuai  dan  dapat digunakan sebagai perbandingan, dapat dilakukan berdasarkan informasi antar informan baik kunci  dan  pembantu,  maupun  informan  lain  yang  berada  di  kisaran  keduanya,  seperti  orang
sekitar, pekerjanya, dan lain sebagainya. Kredibilitas dari suatu data akan meningkat apabila semakin  banyak  kesamaan  yang  muncul  di  antara  masing-masing  data  yang  keluar  dari informan-informan tersebut.
Kemudian  untuk  triangulasi  teknik,  dilakukan  dengan  membandingkan  data  antara dokumentasi,  wawancara;  baik  hasil  maupun  catatan  langsung  di  lapangan,  serta  dapat digunakan  observasi  sebagai  cara  triangulasi.  Bila  terdapat  perbedaan  yang  besar  dan  jauh dari data utamanya, maka informasi dari suatu data tidak dapat dipakai dan harus mencari data utama  dari  informan  yang  berbeda  untuk  kemudian  dicocokkan  kembali  dengan  sumber informan  yang  sama  seperti  pada  informan  yang  digunakan  pada  proses  triangulasi sebelumnya.

## IV. Hasil dan Pembahasan Dampak Sosialisasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak
Informan  menyatakan  bahwa  keadaan  tersebut  tidak  berjalan  semestinya  di  lapangan, karena  masih  banyak  masyarakat  yang  malas  dan membandel dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya  tersebut.  Sosialisasi  yang intens ,  bahkan  sampai  turun  langsung  ke  lapangan masih  perlu  dilakukan  sehingga  persentase  penerimaan  yang  ada  tidak  dapat  dijadikan  tolak ukur  secara  keseluruhan  atas  keberhasilan  suatu  sosialisasi  perpajakan,  terutama  yang  telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Cilandak. Karena pada kenyataannya, banyak faktor lain yang  mempengaruhi  keberhasilan  atas  suatu  sosialisasi,  sehingga  perlu  dipelajari  lebih mendalam atas faktor-faktor lainnya tersebut.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  peneliti  akan  membahas  dampak  sosialisasi perpajakan, dan mengetahui seberapa besar keberhasilannya, dalam dua sudut faktor penentu penting  yang  selalu  dibicarakan  di  setiap  penelitian  terdahulu.  Faktor-faktor  tersebut  adalah kepatuhan  dan  pemahaman  pajak.  Pemilihan  tersebut  tidak  lepas  dari  adanya  Surat  Edaran Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  SE-98/PJ/2011,  yang  menjelaskan  bahwa  administrasi perpajakan  Indonesia  yang  menganut self  assessment  system menuntut  peran  aktif  Wajib Pajak  secara  mandiri  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Agar  mampu  memenuhi kewajiban  perpajakan  tersebut  dengan  baik,  Wajib  Pajak  harus  memiliki  pengetahuan  dan pemahaman yang baik tentang hak dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakannya.
Penyuluhan atau sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi  perpajakan  untuk  menghasilkan  perubahan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap masyarakat,  dunia  usaha,  aparat,  serta  lembaga  pemerintah  maupun  non  pemerintah  agar terdorong  untuk  paham,  sadar,  peduli,  dan  berkontribusi  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakan  yang  ada.  Dengan  demikian  berdasarkan  petunjuk  teknis  tersebut,  sosialisasi penting bagi peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta mendorong faktor-faktor lainnya berupa  kesadaran,  kepedulian,  dan  turut  aktif  berkontribusi  dalam  satu  kesatuan  yang dinamakan  sebuah  kepatuhan  atas  pajak,  menjadikan  faktor-faktor  tersebut  sangat  penting untuk dibahas selanjutnya.
Oleh  sebab  itu,  seharusnya  sosialisasi  perpajakan  yang  ada  perlu  menyesuaikan  diri supaya mampu mendorong masyarakat  untuk  paham,  sadar, peduli, dan  berkontribusi dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Namun  dalam  kenyataan  di  lapangan  terkadang banyak aspek-aspek lain yang menghalangi sosialisasi perpajakan untuk memberikan dampak yang  positif  sesuai  dengan  teori  di  atas.  Aspek-aspek  tersebut  yang  kemudian  menjadi bahasan penting dalam sub bab ini, yang selanjutnya kembali dihubungkan dengan teori-teori serta kajian pustaka yang ada untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan.  Dampak  sosialisasi  perpajakan,  menjadi  kenyataan  yang  harus  disadari  dalam perjalanan perpajakan di Indonesia.
Berdasarkan  pandangan  untuk  informan  pertama  dalam  sektor  mikro,  informasi- informasi yang didapatkan melalui sosialisasi sebagai sebuah cara untuk merubah kebiasaan, dari sebelumnya tidak patuh menjadi patuh, “ Kemungkinan bisa juga merubah kebiasaan kita dari yang sebelumnya nggak bayar, sekarang jadi bayar pajaknya, seperti itu menurut saya dampaknya ”.  Sedangkan  untuk  informan  kedua,  beliau  berpendapat  bahwa  sosialisasi perpajakan saat ini mampu “ Memberikan kesadaran baru, terutama bagi generasi muda, dan untuk  teknis  membayar  pajak  juga  semakin  paham  sehingga  meningkatkan  keinginan informan dalam membayarkan pajaknya. ”
Informan  kedua  terlihat  aktif  dalam  menjalankan  kewajibannya  membayar  pajak,  dan konsultasi  langsung  ke  kantor  pajak  apabila  mengalami  kesulitan  dalam  hal  pembayaran pajaknya.  Begitupula  dengan  yang  terjadi  pada  informan  ketiga  dalam  sektor  usaha  kecil. Secara  tidak  langsung  beliau  menyadari  bahwa  “ Informasi  sosialisasi  menuntutnya  untuk lebih  aktif  bertanya  langsung  kepada  pegawai  pajak  atas  kesulitan-kesulitan  pajak  yang dialami. ”
Keaktifan  tersebut  juga  dapat  terlihat  dari  adanya  bukti-bukti,  yang  meskipun  beliau sendiri  mengungkapkan  kerisauannya  atas  kesulitan  yang  dialami,  namun  dengan  adanya bukti-bukti  dokumentasi  pembayaran  pajak  tersebut  dapat  menguatkan  asumsi  atas  diri informan  tersebut  sebagai  Wajib  Pajak  yang  telah  patuh  membayar  pajak  dengan  baik  dan benar. Sesuai dengan kajian pustaka  yang tertera di atas, terutama pada kriteria Wajib Pajak Patuh,  terlihat  bahwa  masing-masing  informan  memiliki  dampaknya  masing-masing  bila dibandingkan setiap informasi yang didapat dengan kriteria tersebut.
Berikut akan dijelaskan kembali dari sudut pandang tiap-tiap informan:
a.  Berdasarkan  informasi  yang  diterima  dari  informan  pertama  dalam  sektor  usaha mikro,  terlihat  bahwa  kriteria  tersebut  tidak  termasuk  ke  dalam  informan  pertama. Hal ini disebabkan oleh adanya fakta yang diungkapkan informan bahwa beliau tidak membayarkan  kewajiban  perpajakannya,  dengan  alasan-alasan  yang  menyertainya. Di mana alasan yang muncul adalah karena alasan lingkungan yang tidak membayar pajak,  belum  berbadan  hukum,  dan  adanya  semacam  pemeriksaan  atas  usahanya tersebut menurut beliau tidak ada pajak yang perlu dibayarkan alias nihil. “ Lagipula, sekitar  2  tahun  yang  lalu  kira-kira  ada  seperti  konsultan  yang  datang  kemari mengadakan  semacam  perhitungan  mengenai  usaha  ini,  dan  kata  mereka  sih  ya, nihil ya, tidak ada pajak yang perlu dibayarkan. “ Dengan demikian, secara langsung informasi  yang  didapatkan  dari  sosialisasi-sosialisasi  yang  ada  ternyata  tidak memberikan  dampak  bagi  kepatuhan  informan  dalam  membayarkan  kewajiban perpajakannya.
b.  Pada  informan  kedua,  terlihat  bahwa  kriteria  di  atas  telah  sesuai  dengan  seluruh informasi  yang  beliau  ungkapkan  dalam  pembahasan-pembahasan.    Terutama  pada aspek-aspek  kesediaannya  dalam  “ Membayar  pajak,  tidak  menunggak  kewajiban perpajakannya  dalam  waktu  tiga  terakhir  ini. ”  (meskipun  ada  sebelumnya,  namun informan  menyatakan  bahwa  hal  tersebut  telah  diketahui  oleh  fiskus,  dan  telah mendapatkan izin untuk menunggak dan menunda pembayaran atas tunggakan yang ada), serta yang paling penting adalah karena tidak pernah terkena pidana atas kasus hukum  perpajakan  yang  sebelumnya  ada.  Dengan  demikian,  diketahui  bahwa  pada informan  kedua,  sosialisasi  telah  memberikan  dampak  yang  positif  dalam meningkatkan kepatuhan pajak beliau, tetutama dalam hal kesediaan untuk tahu lebih dalam dengan berkonsultasi secara langsung dengan kantor pajak.
c.  Sama  halnya  dengan  yang  terjadi  pada  informan  ketiga,  sesuai  dengan  kriteria- kriteria  di  atas,  informan  telah  memenuhi  setiap  kewajiaban  perpajakannya  dengan sangat  baik,  terutama  alasannya  yang  “ Harus  patuh  terhadap  segala  macam
peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  sebagai  ulil  ‘amri,  apapun  yang  terjadi, seburuk  apapun  peraturan  yang  ada  akan  tetap  dijalani, ”  bahkan  untuk  masalah perpajakan  sekalipun.  Dan  dengan  tambahan  dokumentasi-dokumentasi  bukti  pajak yang  lainnya  maka  dapat  dipastikan  bahwa  sosialisasi  telah  memberikan  dampak yang  positif  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak  beliau,  sesuai  dengan  kriteria  di atas,  baik  sosialisasi  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Pada  saat  pendirian, sampai sekarang ini, sepertinya dampak tersebut tidak akan berubah selama informan tetap  memiliki  usahanya  tersebut,  apapun  yang  terjadi,  sama  halnya  dengan  yang disampaikan pada informan kedua sebelumnya.

## Dampak Sosialisasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Tax Amnesty
Selain  sosialisasi  ditujukan  kepada  permasalahan  atas  pajak  secara  umumnya, khususnya terhadap pajak menurut PP 46 Tahun 2013, atau yang lebih dikenal dengan pajak sektor UMKM. Dalam perkembangannya, sosialisasi tidak hanya bertujuan untuk hal tersebut saja.  Program-program  baru  lainnya  yang  dirasakan  memerlukan  proses  sosialisasi,  sangat penting  untuk  dilaksanakan.  Hal  tersebut  tentunya  terjadi  juga  dalam tax  amnesty ,  di  mana dalam  perjalanannya, tax  amnesty menjadi  kebijakan  baru  yang  dirasakan  masih  aneh  bagi sebagian kalangan masyarakat. Bagi yang tidak paham, tentunya program baru tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan akan menemui kegagalan ke depannya.
Dengan  demikian, tax  amnesty menjadi  program  terbarukan  yang  penting  untuk diadakan sosialisasi, terutama untuk periode-periode  yang terjadi pada akhir tahun 2016 dan awal  tahun  2017.  Sosialisasi  yang  massif,  efektif,  efisien,  dan  menyeluruh  perlu  diperlukan agar  dapat  berjalan  dengan  baik  program  tersebut.  Fakta  di  lapangan  menunjukkan,  dari beberapa  observasi  awal,  sudah  banyak  sosialisasi  yang  telah  dilakukan,  terutama  saat-saat akhir periode tax amnesty . “ Iklan-iklan layanan masyarakat, billboard, reklame, brosur, dan informasi-informasi  yang  didapatkan  melalui  media  internet,  cetak,  maupun  elektronik, ” menjadi tempat-tempat yang sering menjadi target tax amnesty . Pada dasarnya, sosialisasi atas program tax amnesty tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan dan kajian pustaka lain yang berkaitan tentang bentuk-bentuk sosialisasi, tujuan, kegunaan, dan strategi-strategi pendukung sosialisasi lainnya.
Secara kajian pustaka, sosialisasi atas tax amnesty tidak dibahas secara tersendiri dalam beberapa  peraturan,  buku-buku  perpajakan,  maupun  penelitian  terdahulu.  Bahkan  dalam Undang-Undang  Pengampunan  Pajak,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tidak diatur  secara  khusus  mengenai  sosialisasi  atas tax  amnesty .  Berdasarkan  penelusuran kepustakaan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penelusuran media internet juga tidak menemukan hal tersebut. Jadi, peneliti dalam hal sosialisasi secara khusus untuk tax amnesty tidak membahasnya secara rinci.
Dengan  demikian,  peneliti  akan  membandingkan  informasi  yang  didapatkan  dengan aturan yang ada sebelumnya atas sosialisasi perpajakan secara umumnya, yaitu menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011. Hal ini dilakukan supaya pembahasan berjalan  berkesinambungan  antara  pajak  sektor  UMKM  dan tax  amnesty tanpa  ada  batasan pemisah  di  antara  keduanya,  selain  alasan  yang  telah  dikemukakan  di  atas.  Perlu  diketahui selanjutnya,  bahwa  dari  ketiga  informan  dalam  penelitian  ini,  semuanya  telah  menyatakan bahwa diri dan usahanya tidak ada yang mengikuti program tax amnesty tersebut. “ Kebetulan kita nggak ada, harta yang terlalu besar itu nggak ada, jadi ya kita emang nggak ngikut, (1)” “ Jadi  ya  sudah,  saya  nggak  ikut  tax  amnesty  itu  karena  memang  belum  paham  itu  tadi, walaupun secara sekilas sih ya tau… (2)”  “ Saya dateng ke sana, alah  sudah lah  pak nggak usah tax amnesty … (3)”
Lantas,  analisa  dampak  sosialisasi  atas tax  amnesty menjadi  sangat  sulit  untuk dilakukan. Peneliti kemudian mempergunakan cara lain supaya mendapatkan bahan yang baik dalam menganalisa dampak sosialisasi yang muncul. Atas hal tersebut, peneliti menggunakan data  perspektif  para  informan  dalam  memberikan  gambaran  atas  dampak  yang  mungkin muncul,  seandainya  para  informan  tersebut  menjadi  bagian  dari  Wajib  Pajak  yang  sesuai dengan  kriteria  yang  ada  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang Pengampunan  Pajak.  Di  mana  Wajib  Pajak  yang  mengikuti tax  amnesty diwajibkan  untuk mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan dan membayar sejumlah uang tebusan  atas  harta  yang  diungkapkan  berdasarkan  tarif  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan Undang-Undang tersebut.
Berdasarkan  kriteria  di  atas,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016, kecuali  Wajib  Pajak  yang  sedang  dilakukan  penyidikan  dan  berkas  penyidikannya  telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan, atau menjalani proses hukuman pidana  atas  tindak  pidana  perpajakan,  semuanya  perlu  mengungkapkannya  ke  dalam  Surat Pernyataan  Pengungkapan  Harta,  selain  diungkapkan  juga  dalam  Surat  Pemberitahuan  atau SPT, dan membayar uang tebusan sejumlah tarif yang ditentukan.
Kegiatan  pada  program tax  amnesty ,  atau  dalam  slogan  terkenal  pajak  adalah ungkap, tebus,  lega dilakukan  sendiri  oleh  Wajib  Pajak  dengan  bantuan  dan  konsultasi  dari  pegawai pajak. Menjadikan sosialisasi sebagai jembatan yang tepat untuk membuat Wajib Pajak patuh dan paham terhadap tax amnesty . Namun, dikarenakan informan yang ada tidak mengikutinya sehingga  tidak  dapat  disimpulkan  secara  langsung  atas  kondisi  sebenarnya  di  lapangan mengenai dampak sosialisasi yang terjadi atas tax amnesty .
Apabila peneliti melihatnya dari sudut pandang perspektif, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, secara dampak seharusnya sosialisasi langsung mampu memberikan peningkatan bagi informan, terutama seperti  yang diungkapkan pada informan sektor mikro. Berdasarkan pengalaman  dari  informan-informan  tersebut,  sebagai  “ Wajib  Pajak  yang  telah  membayar pajak secara patuh sebelumnya, merasa perlu untuk ikut program tax amnesty. Hal tersebut kemudian  dikuatkan  dengan  adanya  undangan  yang  muncul  kemudian,  untuk  mengikuti program tax amnesty, ” yang diterima oleh informan.
Tetapi, dalam perjalanannya, pegawai pajaknya sendiri yang menyatakan bahwa “ Tidak perlu mengikuti program tersebut, ” setelah sebelumnya telah diadakan pemeriksaan langsung oleh  pegawai  pajak  tersebut.  Sehingga  sekarang  ini  informan  tersebut  tidak  memikirkannya lagi dan menganggap tax amnesty hanya sebagai sebuah penambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat  dan  pemahaman  informasi  atas  masalah  perpajakan  yang  mnncul  di  kemudian harinya.
Secara  tidak  langsung,  informan-informan  juga  menyatakan  bahwa  apabila  terdapat sosialisasi langsung yang lebih intens lagi antara pegawai pajak dengan para informan, maka dapat  dipastikan  kesadaran  yang  dibutuhkan  dalam  meningkatkan  kepatuhan  akan  lebih memberikan  arti.  Sehingga  secara  garis  besar,  sosialisasi,  terutama  yang  dilakukan  secara langsung mampu memberikan peningkatan  bagi  kesadaran para informan  dan pada akhirnya mau mengikuti program tersebut, yang mengakibatkan peningkatan juga bagi kepatuhan para informan atas program tax amnesty tersebut.
Walaupun  dampak  tersebut  muncul  secara  tidak  langsung,  peneliti  dapat  memberikan kesimpulan,  bahwa  sekali  lagi,  motif-motif  tertentu  terkadang  kembali  menjadi  halangan dalam memberikan dampak yang sesungguhnya. Begitu halnya dengan yang terjadi pada tax amnesty ini,  alasan-alasan  yang  terungkap  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  menjadikan dampak  yang  ditimbulkan  selalu  berubah-ubah,  tergantung  dilihat  dari  sisi  mana  dampak tersebut muncul, secara langsung atau tidak langsung, dan lain sebagainya. Secara garis besar, peneliti menyampaikan bahwa pada tax amnesty ini memiliki dampak yang bertolak belakang
dari  dampak  yang  ada  pada  pembahasan  sebelumnya,  meskipun  memiliki  penghalang  yang sama, yaitu motif-motif atau tujuan-tujuan tertentu.
Dampak  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Peningkatan  Pemahaman  Pajak  Dan Tax Amnesty
Berdasarkan  informasi  yang  tertera  pada  pembahasan  sebelumnya,  telah  diketahui bahwa sosialisasi memberikan dampak untuk beberapa faktor yang berkaitan secara langsung maupun  tidak  langsung.  Faktor  yang  berkaitan  tersebut,  seperti  yang  telah  disebutkan  pada pembahasan  sebelumnya,  bahwa  faktor  penentu  penting  berasal  dari  kepatuhan  dan pemahaman pajak. Selain karena keterkaitannya yang erat dengan sosialisasi perpajakan dan saling  berhubungan  antara  satu  faktor  dengan  faktor  lainnya,  pemilihan  tersebut  tidak  lepas dari  adanya  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  SE-98/PJ/2011,  sebagai  dasar dalam penelitian ini secara keseluruhan atas sosialisasi perpajakan tersebut.
Pada  sektor  usaha  mikro,  informan  pertama  menyatakan  bahwa  secara  garis  besar, dengan  adanya  sosialisasi  perpajakan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  membuat informan  “ Jadi  tahu  apa  itu  pajak,  dari  yang  tadinya  tidak  tahu  sekarang  menjadi  tahu. ” Namun,  untuk  informasi  yang  diterima  secara  langsung,  perlu  memperhatikan  aspek  yang dilihat  secara  eksplisit  atas  keterangan  informan  tersebut.  Dengan  diadakannya  sosialisasi, atau  yang  dalam  bahasa  informan  mengadakan  “ Pendataan,  sensus-sensus  seperti  itu, ” membuat informan mengetahui adanya pajak itu sendiri, terutama untuk pajak atas usahanya tersebut. Secara eksplisit, informan sadar akan adanya pajak, dan memahami beberapa aspek lainnya, seperti pembayaran “ Nihil, ” adanya “ Konsultan pajak, ” dan lain sebagainya. Dengan demikian  dari  keterangan-keterangan  yang  muncul,  secara  keseluruhan  diketahui  bahwa sosialisasi yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman pajak saat itu, hingga sekarang ini (saat terakhir diwawancarai).
Sama  halnya  dengan  yang  terjadi  pada  informan  kedua  dan  ketiga,  yang  berasal  dari sektor mikro lainnya dan sektor kecil. Di mana pada dasarnya, baik yang diungkapkan secara langsung  maupun  eksplisit,  telah  memberikan  dampak  yang  besar  bagi  peningkatan pemahaman  perpajakan  mereka.  “ Dari  yang  sebelumnya  tidak  mengetahui,  setelah  adanya sosialisasi, langsung atau tidak langsung, ” mampu meningkatkan pemahaman mereka.
Dengan  adanya  sumber-sumber  kajian  pustaka  tersebut,  peneliti  menyimpulkan  bahwa telah  benar  semua  informasi  sebelumnya  mengenai  tingkat  pemahaman  informan  dalam mengetahui segala sesuatunya tentang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan informasi atas  kewajiban  perpajakannya.  Meskipun  terdapat  satu  informan  yang  belum  memenuhi kewajiban  perpajakan  secara  baik  dan  benar,  dalam  artian  tidak  membayarkan  pajaknya  ke fiskus, sebagai pihak yang berwenang dalam memungut pajak. Tetapi informan tersebut telah mengetahui  tentang  pajak  itu  sendiri.  Bahkan  telah  menerima  manfaat  dari  salah  satu  alat pajak, yaitu NPWP, yang seharusnya dengan informan telah memiliki NPWP tersebut, beliau telah paham betul akan kewajiban perpajakannya.
Namun,  sekali  lagi,  motif  yang  seperti  telah  banyak  dibahas  sebelumnya,  kembali menghalangi informan tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga, secara garis  besar,  sosialisasi  yang  telah  informan-informan  tersebut  dapatkan,  terutama  sosialisasi secara  langsung,  mampu  meningkatkan  pemahaman  perpajakan  ke  arah  yang  lebih  baik. “ Dari yang sebelumnya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Dari yang sebelumnya tidak mau, sekarang menjadi mau membayarkan pajaknya. ” Sama dengan yang terjadi pada pemahaman akan tax  amnesty ,  apabila  informan  mendapatkan  sosialisasinya  lebih intens lagi  dari  yang sebelumnya, “ Mungkin bagus juga, kita jadi bisa mengerti lebih lanjut, lebih paham. Belum pernah  ada  sosialisasi  langsung …”  Dengan  demikian,  peneliti  dapat  simpulkan  bahwa kemungkinan  besar  sosialisasi  yang intens dan  langsung  mampu  meningkatkan  pemahaman
perpajakan beliau. Bahkan sampai ke tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak yang dibutuhkan dalam  pemenuhan  kewajiban  mereka  di  bidang tax  amnesty ,  seperti  yang  telah  dijelaskan secara  lengkap  sebelumnya.  Secara  aturan,  terlihat  informan  belum  paham  atas  sosialisasi yang ada, dan diharapkan ke depannya sosialisasi secara langsung dapat berjalan merata agar mampu mencapai informan-informan seperti beliau.
Untuk  informan  kedua,  dapat  diketahui  bahwa  beliau  telah  mendapatkan  informasi- informasi  yang  cukup  atas tax  amnesty .  Dan  beliau  berpendapat  bahwa  kemungkinan  besar prosedur tax  amnesty akan  lebih  menyulitkan  dari  yang  sebelumnya,  atau  dalam  bahasa informan adalah ‘ njelimet ’. Secara mekanisme, beliau mengetahui satu hal, yaitu “ Kita harus mencantumkan  kekayaan …”  Berdasarkan  informasi  tersebut,  informan  setidaknya  telah mengetahui  esensi  penting  dari  sebuah tax  amnesty ,  dan  pencantuman  kekayaan  merupakan bentuk  perwujudan  pemahaman  yang  tepat,  sesuai  dengan  penjelasan  yang  telah  dilakukan sebelumnya.  Hal-hal  lainnya,  seperti  tarif,  dan  lain  sebagainya,  tidak  diketahui  oleh  beliau. Namun  dikarenakan  informan  telah  mengetahui  dan  paham  atas  beberapa  prosedur tax amnesty ,  yang  secara  tidak  langsung  beliau  ketahui,  dan  mekanismenya  seperti  yang diterangkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan yang ada, terutama secara langsung mampu meningkatkan pemahaman pajak informan ke arah yang lebih baik. Dan hal tersebut,  telah  sesuai  dengan  keterangan  informan  yang  pertama,  yang  menyatakan  bahwa secara langsung sosialisasi mampu meningkatkan pemahaman akan program tax amnesty . Informan ketiga dalam sektor usaha kecil mengutarakan hal yang berbeda dari yang ada sebelumnya.  Apabila  peneliti  perhatikan  secara  eksplisit  atas  beberapa  keterangan  awal  dari informan,  dan  membandingkannya  dengan  keadaan  beliau  sebenarnya  di  lapangan,  terlihat bahwa sebenarnya sosialisasi dapat memberikan pengaruh bagi peningkatan pengetahuan dan pemahaman beliau atas tax amnesty . Hal ini dikarenakan adanya fakta bahwa beliau mampu menyebutkan beberapa “ Fungsi dan kegunaan dari tax amnesty “itu sendiri, dan memberikan pandangannya atas program tersebut tanpa diminta oleh peneliti. Beliau mengutarakan bahwa tax  amnesty “ Itu  bagus,  jadi  orang-orang  yang  belum  bayar  pajak  atau  segala  macam diampuni, jadi kita itu tadi kalau ada yang tertunggak di pajak itu kita harus bayar, karena ada  amnesty  jadi  lebih  murah  pajaknya. ”  Dengan  demikian,  meskipun  informan  tidak memberikan  pengertian  yang  tepat,  informasi  tersebut  telah  cukup  membuktikan  bahwa secara  tidak  langsung  sosialisasi-sosialisasi  yang  berhubungan  dengan tax  amnesty ,  yang pernah  beliau  terima.  Dan  mampu  memberikan  penambahan  pemahaman,  sesuai  dengan keterangan-keterangan  informan  sebelumnya,  meskipun  tidak  diungkapkan  secara  langsung. Sehingga,  sudah  sewajarnya  pemahaman  diartikan  sebagai  faktor  penting  bagi  keberhasilan suatu sosialisasi.

## V. Simpulan, Keterbatasan dan Saran
Berdasarkan  pembahasan-pembahasan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  dapat disimpulkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  secara  dampak,  telah  mampu  memberikan peningkatan bagi kepatuhan atas pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013  dan  indikator-indikator  Wajib  Pajak  Patuh  lainnya,  meskipun  dampak  yang  ada  dapat terhalangi oleh alasan atau motif-motif tertentu  yang mungkin saja terjadi. Sedangkan untuk tax amnesty sendiri,  sosialisasi  perpajakan  yang  ada telah mampu memberikan dampak bagi kepatuhan atas tax amnesty .
Bagi  pemahaman  pajak,  sosialisasi  perpajakan  telah  mampu  memberikan  peningkatan sesuai  dengan  kriteria  hak  dan  kewajiban  perpajakannya,  meskipun  dampak  yang  ada  dapat terhalangi  oleh  alasan  atau  motif-motif  tertentu  yang  mungkin  terjadi,  dan  sebagai perpanjangan  tangan  dalam  meningkatkan  kesadaran  serta  kepatuhan  pajak  yang  ada.  Dan yang  terakhir,  sosialisasi  perpajakan  tersebut  juga  mampu  memberikan  dampak  peningkatan
pemahaman  atas tax  amnesty ,  tanpa  ada  alasan  atau  motif-motif  tertentu  yang  mungkin menghalangi.
Peneliti  menyadari  bahwa  hasil  yang  didapatkan  dalam  penelitian  ini  masih  terdapat beberapa hambatan dan keterbatasan di dalamnya, diantaranya adalah masih adanya informan yang  tidak  mau  memberikan  dokumen-dokumen  pendukung,  sehingga  beberapa  informasi yang  tersedia  masih  memerlukan  teknik-teknik  triangulasi  lainnya  supaya  menghasilkan informasi  yang  valid.  Informan  yang  digunakan  berasal  dari  wilayah  Kecamatan  Cilandak, Jakarta Selatan, dengan sektor yang berasal industri percetakan saja, sehingga hasil penelitian tidak  dapat  digeneralisir  untuk  wilayah  dan  sektor  industri  lainnya.  Diperlukan  penelitian lanjutan  untuk  menguji  apakah  penelitian  ini  masih  sesuai  di  wilayah  dan  sektor  industri lainnya tersebut.
Berdasarkan  beberapa  kesimpulan,  dan  keterbatasan  penelitian  yang  telah  diuraikan  di atas,  maka  peneliti  memberikan  saran-saran  yang  dapat  diberikan  ke  beberapa  pihak  yang diharapkan mampu memberikan manfaat ke depannya, sebagai berikut ini:
Bagi  pemerintah,  pihak  Ditjen  Pajak,  dan  KPP  Pratama  Jakarta  Cilandak  khususnya. Disarankan  untuk  tetap  menjadikan  sosialisasi  perpajakan  sebagai  faktor  penting  yang  patut diperhitungkan  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak.  Sehingga  ke  depannya  sosialisasi dapat berjalan dengan lebih baik lagi, dan mampu secara langsung didapatkan dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan.
Bagi Masyarakat. Disarankan untuk turut serta secara aktif mengikuti setiap kegiatan sosialisasi  perpajakan  yang  diselenggarakan  oleh  Ditjen  Pajak.  Karena  manfaatnya  sangat besar  untuk  menambah  wawasan  kita  pada  bidang  perpajakan,  terutama  untuk  pajak  sektor UMKM dan tax amnesty .
Bagi  Wajib  Pajak  dan/atau  non  Wajib  Pajak  pemilik  usaha  sektor  usaha  mikro  dan kecil. Disarankan untuk  senantiasa mematuhi segala peraturan perpajakan  yang berlaku, dan berpartisipasi  secara  aktif dalam setiap kegiatan  sosialisasi  perpajakan  yang diselenggarakan oleh Ditjen Pajak.

## VI. Daftar Pustaka
Adian, D. G. (2010). Pengantar Fenomenologi. Depok: Koekoesan.
Aeny, S. N. (2017). “Dari Jutaan Pelaku UMKM, Cuma 397 Ribu Yang Patuh Pajak”. DDTC News. Diakses Pada 9 November 2017, dari http://news.ddtc.co.id/
Ahmadi, R. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Ariyanti,  F.  (2017).  “Sri  Mulyani:  Saya  Belum  Puas  Atas  Hasil  Tax  Amnesty”.  Liputan6 Bisnis. Diakses Pada 9 November 2017, dari http://bisnis.liputan6.com/
Atawodi, O. W., & Stephen A. O. (2012). Factors That Affect Tax Compliance Among Small and  Medium  Enterprises  (SMEs)  in  North  Central  Nigeria.  The  International  Journal Of Business & Management. Vol. 7, No. 12, Page 87-96, ISSN: 1833-3850.
Badan Pusat Statistik. “Jumlah Perusahaan Industri Mikro Dan Kecil Menurut Provinsi, 2014- 2015”. Diakses Pada 8 Oktober 2017, dari https://bps.go.id/LinkTableDinamis
Badan  Pusat  Statistik.  “Indeks  Produksi  Triwulanan  Menurut  Provinsi  (Mikro  Kecil)”. Diakses Pada 8 Oktober 2017, dari https://bps.go.id/LinkTableDinamis
Cresswell,  J.  W.  (1998).  Qualitative  Inquiry,  And  Research  Design.  Choosing  Among  Five Traditions. New Delhi: Sage Publications.
Daud, A. (2016). “Prosedur Dipermudah, UMKM Tetap Malas Ikut Tax Amnesty”. Diakses Pada 9 November 2017, dari https://katadata.co.id/
DDTCNews. (2017). “Ini Alasan Jokowi Sering Ikut Sosialisasi Tax Amnesty”. Diakses Pada 9 November 2017, dari http://news.ddtc.co.id/
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2007).  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  SE- 22/PJ.2007 Tentang Penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat.
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2011).  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  SE- 98/PJ.2011  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Kerja  Dan  Laporan  Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Direktorat Jenderal Pajak. (2015). “Kanwil DJP Jakarta Barat Berikan Sosialisasi Pajak Bagi Konsultan”. Diakses Pada 8 November 2017, dari http://www.pajak.go.id/
Direktorat Jenderal Pajak. (2016). “Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Diakses Pada 8 November 2017”. Diakses Pada 8 November 2017, dari http://www.pajak.go.id/
Henley, W. (2017). Wacana Penurunan Pajak Dan Masa Depan UMKM. Republika. Diakses Pada 8 November 2017, dari http://www.republika.co.id/
Kementerian  Keuangan.  (2000).  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor: 544/KMK.04/2000  Tentang  Kriteria  Wajib  Pajak  Yang  Dapat  Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Kementerian  Keuangan.  (2012).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor: 74/PMK.03/2012  Tentang  Tata  Cara  Penetapan  Dan  Pencabutan  Penetapan  Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Mulyana, D. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mutiah, M., et.al. (2011). Interpretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 2. No. 3. Hal. 418-429. ISSN: 2086-7603.
Ndekwa,  A.  G.  (2014).  Factors  For  Improving  Tax  Compliance  Among  Small  and  Medium Enterprises in  Tanzania.  The  International  Journal  Of Business  & Management, Vol. 2. Issue 10. Page 285-290. ISSN: 2321-8916.
Ortax.  (2016).  “DJP  Gelar  Sosialisasi  Pajak  Bagi  UKM  Di  DKI  Jakarta”.  Diakses  Pada  8 November 2017, dari http://taxamnesty.ortax.org/
Ortax. “Masalah UMKM Dalam Tax Amnesty”. Diakses Online Pada 9 November 2017, dari http://taxamnesty.ortax.org/
Purwono, H. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga.
Putri,  D.  P.,  &  Dudi  P.  (2014).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Help  Desk  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Cianjur).  e- Proceeding Of Management, Vol. 1. No. 3. Page 138-157. ISSN: 2355-9357.
Republik  Indonesia.  (2007).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007 Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
Republik  Indonesia.  (2009).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
Republik  Indonesia.  (2013).  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  Tentang  Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Republik  Indonesia.  (2016).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016 Tentang Pengampunan Pajak.
Resmi, S. (2009). Perpajakan: Teori Dan Kasus. Buku 1 Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
Santoso, U., & Justina M. S. (2009). Tax Amnesty Dan Pelaksanaannya DI Beberapa Negara: Perspektif  Bagi  Pebisnis  Indonesia.  Sosiohumaniora,  Vol.  11.  No.  2,  Hal.  111-125. ISSN: 1411-0911. Diakses Online Pada 9 November 2017, dari http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
Suryana, A. B. (2012). “Solusi Untuk Pajak UKM”. Direktorat Jenderal Pajak. Diakses Pada 13 September 2017, dari http://www.pajak.go.id/
T.,  E.  (2016).  “Minat  Pengusaha  Ikut  Tax  Amnesty  Tinggi,  Tapi  Keluhkan  Masalah  Ini”. Diakses Pada 9 November 2017, dari https://pengampunanpajak.com/
Tene,  J.  H.,  et.al.  (2017).  Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Pajak,  Sanksi Perpajakan,  Dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Empiris Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Terdaftar  Di  KPP  Pratama  Manado).  Jurnal EMBA, Vol. 5. No. 2. Hal. 443-453. ISSN: 2303-1174.
Warouw,  J.  Z.  S.,  et.al.  (2015).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  Dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan  (Studi  Kasus  Pada KPP Pratama Manado Dan KPP Pratama Bitung). Jurnal EMBA, Vol. 3. No. 4. Hal. 585-592. ISSN: 2303-1174.