## EFEKTIVITAS  PELAKSANAAN PROGRAM  KELUARGA  BERENCANA

## Merrynce dan Ahmad Hidir
FISIP Universitas Riau,  Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293
Abstract: Effectiveness of Family Planning Programme Implementation. The purpose of this study is to investigate and analyze the factors that influence the effectiveness of the implementation of family planning programs in the Middle District of Kuantan Kuantan District Singingi. This research was conducted in the Central District of Kuantan Kuantan District Singingi, where the informant research is that BPMPKB implementers and beneficiaries of the program is public. Data collected by interview and observation techniques, after the data was collected and then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results show the effectiveness of the implementation of family planning programs in the Middle District of Kuantan Kuantan District Singingi is quite effective. While the dominant factor affecting the effectiveness of the implementation of family planning programs is the factor of communication and resource factors.
Abstrak: Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana pada Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan  Singingi. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dimana yang menjadi informan penelitian adalah pelaksana program yaitu BPMPKB dan penerima program yaitu masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup efektif. Sedangkan faktor yang dominan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program KB adalah faktor komunikasi dan faktor sumber daya.
Kata Kunci: Efektivitas, implementasi kebijakan, dan program KB.

## PENDAHULUAN
Pembangunan di bidang kependudukan lebih diarahkan pada upaya pengembangan sumber daya manusia agar penduduk makin menjadi kekuatan yang efektif dan produktif bagi pem- bangunan. Dalam upaya ini diusahakan diting- katkan keterpaduan dan koordinasi upaya pe- ngendalian kelahiran dengan berbagai kegiatan pembangunan lainnya, khususnya upaya pem- bangunan  dibidang kesehatan,  transmigrasi, pengendalian urbanisasi, pendidikan, pemban- gunan daerah dan penciptaan lapangan kerja. Usaha penurunan tingkat pertumbuhan penduduk dilaksanakan  melalui  pengendalian  tingkat kelahiran dan penurunan tingkat kematian, ter- utama kematian bayi dan anak. Upaya pengen- dalian kelahiran dilaksanakan melalui program keluarga berencana (KB). Sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat luas KB bertujuan mengatur kelahiran anak dan meningkatkan ke-
sejahteraan ibu. Selanjutnya upaya penurunan tingkat kematian dilaksanakan dengan memper- luas dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. Dari pengalaman selama hampir lima Repelita ini nyata sekali bahwa dalam melaksanakan upaya pem- bangunan kependudukan peran serta masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan.
Dalam upaya melaksanakan program KB, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mem- berikan beban tugasnya kepada Badan Pember- dayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB). Dimana berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Struktur Orga- nisasi dan Tata Kerja, tugas BPMPKB adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyu- sunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, dan keluarga sejahtera.
Dengan adanya tugas dan fungsi yang luas, BPMPKB harus bisa merealisasikannya dengan maksimal. Salah bidang tugas yang diembankan kepada BPMPKB adalah bidang keluarga be- rencana.  Dimana  dalam  pelaksanaan  tugas bidang keluarga berencana, BPMPKB berkoor- dinasi dengan BKKBN. Sehingga setiap prog- ram  bidang  keluarga  berencana  yang  dilak- sanakan merupakan program yang dilakukan oleh BKKBN. Salah satunyanya seperti yang diamanahkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/1940/SJ tentang intensifi- kasi pengelolaan program KB.
Berdasarkan data yang diperoleh bahwa intesifikasi pengelolaan program KB di Kabu- paten  Kuantan  Singingi  sebenarnya  masih berjalan kurang baik. Jumlah KK yang telah mengikuti program KB sudah cukup banyak dari tahun 2010 dan tahun 2011, namun kenyataan- nya juga bahwa KK yang belum mengikuti prog- ram KB di Kabupaten Kuantan Singingi masih cukup besar. Fakta ini yang membuat BPMPKB harus lebih giat mensosialisasikan pelaksanaan program KB di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karenanya amanah yang diberikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri terse- but, masih belum dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya yang maksimal dari BPMPKB untuk bisa memberikan informasi yang jelas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi tentang penting dan bermanfaatnya mengikuti program KB. Sebab dengan adanya strategi pelaksanaan program yang jelas, diharapkan se- tiap masyarakat dapat memahami pentingnya mengikuti program KB. Selain itu juga pemaha- man yang baik akan mendukung setiap masya- rakat untuk bisa menyusun rencana keluarganya dan upaya menciptakan keluarga yang sejahtera.
Salah satu wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi  yang  juga  membutuhkan  perhatian pelaksanaan program KB adalah Kecamatan Kuantan Tengah. Kecamatan Kuantan Tengah merupakan kecamatan yang terletak di Ibukota Kabupaten  Kuantan  Singingi  yang  memiliki tingkat kepadatan penduduk terbesar ketiga setelah Kecamatan Kuantan Mudik dan Keca-
matan Hulu Kuantan. Tingkat kepadatan pendu- duk yang tinggi menginspirasi betapa pentingnya masyarakat untuk mengikuti program KB yang diajurkan oleh pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah perserta KB yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah juga masih belum maksimal.
Masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah yang belum menggunakan program KB masih banyak  sekali,  artinya  dari  jumlah  KK  yang besar masih ada sebagian besar yang tidak iku program  KB.  Seperti  pada  tahun  2011  dari 12.476 KK hanya 6.931 yang ikut program KB dan 2.363 tidak ikut program KB. Realita ini menunjukkan bahwa pemahamam dan kemauan yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah masih cukup rendah. Apalagi jumlah masyarakat yang tidak mengikuti program KB semakin didukung dengan angka kelahiran yang setiap tahunnya meningkat. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pihak pelaksana program KB untuk lebih giat men- sosialisasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat  tentang  betapa  bermanfaatnya mengikuti program KB dalam menyusun tingkat pendapatan keluarga yang sejahtera. Selain itu juga dari data yang diperoleh bahwa masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah yang mengikuti program KB lebih cenderung menggunakan alat KB seperti pil dan suntikan. Kecenderungan masyarakat  Kecamatan  Kuantan  Tengah menggunakan alat KB berbentuk pil dan suntikan disebakan  alat  ini  lebih  praktis  dan  mudah digunakan,  hanya  saja  dibutuhkan  rutinitas penggunaanya dalam jangka waktu tertentu.
Efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output,  kebijakan dan  prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Gibson et. Al (1996), pengertian efek- tivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan orga- nisasi. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan efektivitas . Namun bagaimanapun  definisi  efektivitas  berkaitan dengan pendekatan umum
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
dan menganalisis faktor-faktor yang mempe- ngaruhi efektivitas pelaksanaan program KB pada Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

## METODE
Pelaksanaan penelitian ini untuk pengum- pulan data primer maupun data sekunder meng- gunakan metode kualitatif melalui wawancara, terutama  digunakan  untuk  menggambarkan ( deskriptif )  dan  menjelaskan  ( explanatory atau  confirmatory )  tentang  fenomena  yang mempengaruhi efektivitas pelaksanan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuan- tan  Singingi. Adapun  yang  menjadi  alasan pemilihan metode kualitatif adalah keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek  yang  sedang  berlangsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Melalui wawancara dan observasi diharapkan  hasil  penelitian  dapat  mengung- kapkan  bagaimana  efektivitas  pelaksanan program KB dan keluarga sejahtera di Keca- matan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Efektivitas Pelaksanaan Program KB
Dalam penelitian tentang efektivitas pelak- sanaan program KB pada Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti akan mengkaji dan membahasnya berdasarkan teorinya Ripley and Franklin. Sedangkan untuk menganalisis faktor-faktor yang memperngaruhi pelaksanaannya, peneliti menggunakan teorinya Edward III. Secara kajian teoritis implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya dalam ben- tuk  undang-undang,  peraturan  pemerintah, peraturan daerah dan program-program peme- rintah.  Sehingga  dalam  pelaksanaannya  di- butuhkan penilaian terhadap efektivitas pelak- sanaan  kebijakan  tersebut.  Dimana  dengan
adanya  penilaian  ini  diharapkan  kajian  yang dilakukan tentang efektivitas pelaksanaan ke- bijakan  dapat  memberikan  kontribusi  dan dampak yang positif bagi sasaran kebijakan dan pelaksana kebijakan.
1. Kepatuhan (Compliance) Birokrasi
Kepatuhan implementor dalam efektivitas pelaksanaan program keluarga berencana sudah berjalan dengan  cukup baik.  Dimana imple- mentor yang patuh akan tujuan dan sarasan pe- laksanaan program serta tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan dalam melaksanakan program. Kepatuhan akan tujuan dan sasaran yang dila- kukan jelas diwujudkan untuk merealisasikan keluarga yang berkualitas dan wanita yang memi- liki keinginan untuk mengikuti program keluarga berencana. Sebab menciptakan keluarga yang berkualitas merupaka  upaya untuk  memiliki genarasi-generasi muda yang produktif dalam segalan bidang. Salah satu pendukungnya adalah kekuatan ekonomi keluarga untuk bisa mem- biayai seluruh kehidupan anak agar menjadi anak yang berkualitas. Dimana apabila satu keluarga hanya memiliki anak sesuai anjuran dari program keluarga berencana, diharapkan kekuatan eko- nomi keluarga yang dimiliki dapat mewujudkan anak-anak yang berkualitas. Sehingga fakta ini juga akan menghilangkan persepsi masyarakat umumnya bahwa “banyak anak banyak rezeki” .
Dari data yang diperoleh bahwa di Keca- matan Kuantan Tengah dari tahun 2007 – 2011 jumlah peserta KB meningkat cukup banyak, walaupun dari angka kelahiran juga meningkat dalam setiap tahunnya. Fakta ini menjelaskan bahwa kemauan dan kepedulian masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah untuk mengikuti program KB sudah mulai meningkat, tetapi bila dibandingkan dengan jumlah KK yang ada masih ada 50 % lagi masyarakat yang belum mengikuti program  KB.  Kondisi  inilah  yang  membuat angka kelahiran masih belum dapat ditekan dan masih tinggi. Hal ini membuat BPMPKB sebagai pelaksana program KB harus memiliki komitmen bersama untuk segera memberikan penjelasan dan pemaparan kepada 50 % KK yang belum mengikuti program KB, agar memiliki keinginan
untuk ikut program KB. Walaupun pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan akan terbentur  dengan  pembiayaan  dan  tenaga penyuluh yang dimiliki. Namun BPMPKB harus bisa memanfaatkan anggaran yang dimiliki untuk memaksimalkan  program  penyuluhan  dan sosialisasi yang akan dilakukan, dalam upaya memberikan pemahaman dan penjelasan akan program KB.
Walaupun sebenarnya kekurangan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPMPKB diakui oleh masyarakat, tetapi setidaknya implementor harus memiliki skala prioritas  pada  setiap  kecamatan  untuk  bisa mengikuti penyuluhan dan sosialisasi tentang program  KB.  Namun  demikian  pun,  pihak implementor harus siap untuk menghadapi keti- dakpedulian masyarakat atau keacuhan mas- yarakat akan sosialisasi dan penyuluhan yang akan dilakukan tentang program KB. Apalagi prioritas masyarakatnya adalah masyarakat yang berada diwilayah pedesaan, yang tentunya sedikit sulit  merubah frame berfikirnya  untuk  bisa mengikuti program KB. Karena apabila ada kegiatan seperti ini yang dilakukan oleh pihak implementor, masyarakat selalu memiliki alasan tertentu untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Misalnya saja alasan sibuk mengurusi pekerjaan yang  dimilikinya,  seperti  membantu  suami menyadap karet, memanen sawit dan sebagainya.
Oleh karena itu hendaknya pihak imple- mentor harus bisa mengantisipasi kemungkinan- kemungkinan  seperti  ini,  agar  pelaksanaan program yang dilakukan dapat mencapai sasa- ran yang diinginkan. Tetapi dari hasil informasi yang diperoleh bagi kaum wanita yang berada disekitar Kota Teluk Kuantan yang merupakan ibukotanya Kecamatan Kuantan Tengah, mereka sudah sangat peduli dengan program KB. Sebab mereka telah menginginkan memiliki keluarga yang berkualitas dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki. Sehingga banyak kaum wanita yang melahirkan disekitar wilayah Kota Teluk Kuantan juga sudah meminta bantuan jasa dokter ahli kandungan atau bidan. Setelah proses kelahiran berjalan dengan lancar, mereka pun langsung mengikuti program KB dengan memiliki alat
kontrasepsi  yang  paling  cocok  dan  relevan. Pemahaman kaum wanita ini diperoleh melalui media eletronik dan media massa yang tersedia sebagai penjelas terhadap pentingnya program KB bagi kaum wanita dan keluarga dimasa- masa yang akan datang.

## 2. Kelancaran Prosedur Runtinitas
Kelancaran prosedur rutinitas dalam melak- -sanakan program KB sudah dilakukan dengan cukup baik. Buktinya penyusunan rencana dalam melaksanakan program ini dilakukan, bahkan proses evaluasi juga dilakukan oleh implementor untuk bisa menemukan formula yang tepat dalam mengimplementasikan program KB di Kabu- paten  Kuantan  Singingi.  Namun  kendala penyediaan  anggaran  dalam  melaksanakan kegiatan program KB membuat banyak tanta- ngan  dan  halangan  untuk  bisa  mengimple- mentasikan program ini dengan maksimal. Se- hingga sangat wajar saja apabila dari data se- kunder yang diterima tentang masyarakat yang mengikuti program KB di Kabupaten Kuantan Singingi masih sangat kecil selali.
Kabupaten Kuantan Singingi itu memiliki jumlah penduduk ± 47.882 jiwa, namun yang baru mengikuti program KB hanya 6.931 jiwa. Fakta data yang ditemukan hanya sekitar 14,5 % masyarakat yang mengikuti program KB. Sehingga dapat membuktikan bahwa pelaksa- naan program KB yang dilakukan oleh BPMP- KB  masih  belum  maksimal.  Karena  masih banyak masyarakat yang tidak menginginkan untuk  ikut  dalam  program  KB  yang  sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan keluarga yang ber- kualitas. Rendahnya respon masyarakat untuk mengikuti program KB memang tidak semata- mata karena kurangnya penyuluhan dan sosia- lisasi  yang  dilakukan  oleh  BPMKB  kepada masyarakat  di  setiap  kecamatan  Kabupaten Kuantan  Singingi.  Namun  masih  rendahnya kepedulian  masyarakat  terhadap  pentingnya program KB dalam menciptakan keluarga yang berkualitas. Selain itu juga faktor rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan program KB membuat mereka enggan untuk
mengikuti program ini dengan baik. Sehingga masyarakat kurang memperdulikan pelaksanaan program KB yang dicanangkan oleh pemerintah.
Kemudian  apabila  ditinjau  dari  tingkat perekonomian yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan  Kuantan  Tengah  sebagai  locus penelitian,  sebenarnya  sudah  menunjukkan perkembangan ekonomi yang signifikan. Semen- jak masyarakat mulai menjadikan perkebunan karet dan sawit sebagai mata pencaharian utama. Karena untuk saat ini memiliki perkebunan karet dan sawit sangat membantu perekonomian mas- yarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh mas- yarakat di Kecamatan Kuantan Tengah juga menjadi alasan bagi masyarakat untuk kurang peduli terhadap program KB yang dilaksanakan. Karena program KB ini menawarkan keluarga yang berkualitas dengan memiliki anak hanya cukup dua saja. Tetapi masyarakat yang tetap mengikuti budaya masih banyak yang meng- inginkan punya anak lebih dari dua, sehingga sulit untuk ikut serta dalam program KB yang dilak- sanakan. Realita ini banyak terjadi kepada ibu- ibu yang lebih senior dan tinggal desa, serta jauh dari informasi tentang program KB.
Ketidaktahuan yang dimiliki oleh masyarakat ini membuat mereka enggan mengikuti program KB  yang  dilaksanakan  oleh  BPMPKB.  Se- hingga kecenderungan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah yang mengikuti program KB adalah para ibu-ibu muda yang sudah banyak memperoleh informasi program KB dari media yang tersedia. Ditambah lagi adanya keinginan para ibu-ibu muda untuk mempersiapkan anak- anaknya menjadi yang terbaik dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki. Sebab banyak ibu-ibu muda ini berpemikiran kedepannya persaingan untuk memperoleh sesuatu sangat ditentukan oleh kualitas yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya itu mereka harus bisa mempersiapkan anak-anak  mereka  menjadi  salah  satu  yang terbaik dengan memenuhi kebutuhan pendi- dikannya. Salah satunya dengan melakukan pe- rencanaan kepemilikan anak dalam keluarga, agar bisa menyusun keluarga yang berkualitas. Realita inilah yang membuat banyak ibu-ibu
muda mengikuti program KB yang dilaksanakan, agar bisa mempersiapkan keluarga yang ber- kualitas.

## Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program KB
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengamati tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efek- tivitas pelaksanaan program keluarga berencana di  Kecamatan  Kuantan  Tengah  Kabupaten Kuantan Singingi, dimana penelitian ini me- ngambil teorinya Edward III yang memaparkan bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap) dan struktur birokrasi. Untuk memperoleh informasi tentang faktor- faktor tersebut selanjutnya akan dideskripsikan satu persatu.

## 1. Komunikasi
Komunikasi yang dilakukan dalam menyam- paikan program KB kepada masyarakat masih rendah atau belum efektif. Karena masih banyak para wanita-wanita yang sudah layak mengetahui tentang program KB masih belum banyak yang memperoleh informasi tentang program KB tersebut. Kalaupun ada yang mengetahui tentang adanya program KB, mereka mendapat infor- masinya dari teman atau media yang mereka baca, bukan dari petugas pelaksana program KB yang ada  ditingkat  kabupaten,  kecamatan,  desa/ kelurahan. Faktor rendahnya komunikasi yang dilakukan disebabkan oleh ketersediaan tenaga penyuluh  yang  sedikit,  sehingga  sulit  untuk menjangkau seluruh wilayah yang ada di Keca- matan Kuantan Tengah, terutama wilayah pedesaan.
Sedikitnya tenaga penyuluh yang dimiliki oleh BPMPKB tidak terlepas dari kurangnya penerimaan aparatur baik dari lingkup pegawai negari sipil ataupun honorer. Fakta ini membuat lembaga pelaksana program KB yaitu BPMPKB yang ditugaskan untuk melaksanakan program KB sulit untuk mengkomunikasikan program ini kepada masyarakat. Oleh karenanya upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana program KB dalam mensiasati keterbatasan tenaga penyuluh, maka  komunikasi  yang dilakukan  guna  me-
nyampaikan  informasi  tentang  program  KB kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan yang dilakukan di kecamatan ataupun puskesmas kecamatan. Selebihnya penyeberan informasi dan sosialisasi tentang program KB dilakukan melalui penyebaran brosur atau leflet kepada setiap puskesmas dan prosyandu guna memberikan  informasi  tentang  pelaksanaan program KB.

## 2. Sumber Daya
Sumber daya yang dimiliki oleh BPMPKB dalam melaksanakan program KB masih rendah sekali. Sumber daya yang minimal dimiliki oleh BPMPKB  terfokus  kepada  SDM  penyuluh, anggaran pelaksanaan program KB dan perala- tan  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan program  KB,  seperti  alat-alat  kontrasepsi. Keterbatasan SDM penyuluh memang menjadi halangan utama bagi pihak implementor dalam menyampaikan informasi tentang program KB yang harus diikuti oleh masyarakat, khususnya kaum wanita. Keterbatasan ini tidak terlepas dari ketiadaannya  pelamar-pelamar  kerja  yang masuk, baik melalui jalur PNS atau honorer yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga penyuluh KB. Padahal proses rekrutmen sudah dilakukan da- lam beberapa waktu, namun rendahnya minat dari  pihak  pelamar  untuk  menjadi  tenaga penyuluh KB membuat formasi ini jarang diminati oleh pelamar. Kalaupun ada peminatnya biasa- nya hanya dijadikan titik awal sebagai seorang PNS atau honorer untuk menjajaki titik-titik yang lain. Fakta ini sebenarnya harus segara disadari oleh  pihak  lembaga  pelaksana  program  KB bahwa rendahnya kepemilikan SDM penyuluh tidak terlepas dari kurang pelamar dari sektor tersebut. Oleh karenanya pihak lembaga pelak- sana  harus  sudah  mencari  solusinya  dengan menjalin kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait untuk bisa melaksanakan program KB ini kepada seluruh masyarakat.
Kerjasama kerja bisa dilakukan terutama dengan Dinas Kesehatan dan RSUD yang ada diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana melalui kerjasama ini, pihak BPMPKB, Dinas Kesehatan  dan  RSUD  menyusun  program
bersama dalam upaya melaksanakan program KB yang akan diimplementasikan. Langkah lain yang bisa dilakukan dalam upaya memperoleh tenaga penyuluh yang handal, dengan mem- berikan pelatihan kepada ibu-ibu PKK yang dimiliki ditingkat desa. Dimana setiap ibu-ibu aparatur desa diberikan pelatihan tentang pelak- sanaan  program  KB  oleh  pihak  BPMPKB, Dinas Kesehatan dan RSUD, sebagai ujung tom- bak pelaksanaan program KB tersebut ditingkat desa. Sehingga apabila pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan, maka secara otomatis BPMP- KB sudah memiliki tambahan tenaga penyuluh disetiap desa secara relawan. Artinya masyarakat desa dapat memperoleh informasi dari setiap ibu- ibu aparatur desa yang sudah dilatih tentang pelaksanaan program KB yang benar dan tepat. Sementara  pihak  BPMPKB  hanya  tinggal melaksanakan pengawasan dan evaluasi ter- hadap  pelaksanaan  program  KB  tersebut  di tingkat desa.

## 3. Disposisi (Sikap)
Impelemntor program KB  sudah cukup mampu menunjukkan sikap atau disposisi yang baik kepada penerima program yaitu masyarakat dan khususnya kaum wanita. Artinya pelaksana program KB sudah memiliki disposisi atau sikap pelaksana sesuai yang diharapkan oleh penerima program, dengan menunjukkan respon dan daya tanggap  yang  cukup  tinggi  terhadap  setiap keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pihak penerima  program.  Kemampuan  pelaksana program menunjukkan sikap seperti ini dikare- nakan  memiliki  pemahaman yang  baik  akan pelaksanaan program KB yang dijalankan. Wa- laupun tidak seluruh personil pelaksana yang memiliki pemahaman yang baik, setidaknya dari sebahagian besar implementor yang ada sudah memiliki  pemahaman  yang  baik  terhadap pelaksanaan program KB. Sehingga apabila ada keluhan yang datang dari masyarakat khusus kaum wanita yang diterima oleh pihak pelaksana, dengan cepat pelaksana akan merespon keluhan- keluhan yang diterima. Sebab merespon keluhan yang disampaikan merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi
oleh masyarakat khususnya kaum wanita. Oleh karenanya apabila pelaksana program memiliki daya tanggap atau respon yang cukup tinggi terhadap permasalahan yang disampaikan oleh penerima program, tentunya akan memberikan solusi akan hambatan-hambatan pelaksanaan program.
Untuk mampu merespon setiap keluhan dan permasalahan yang dihadapi dibutuhkan pema- haman yang baik dari setiap personil pelaksana program KB. Maka dari itu kejelasan arahan dan perintah yang diberikan oleh pembuat kebi- jakan menjadi modal dasar bagi para pelaksana program untuk bisa memahami setiap langkah- langkah yang harus dikerjakan dalam melak- sanakan program. Selain itu juga dalam menun- jukkan  sikapnya  pada  proses  implementasi program KB, hindari prasangka yang negatif kepada para penerima program. Apabila pra- sangka negatif sudah berkembang akan mendo- rong  kegagalan  dalam  proses  implementasi program KB yang dikerjakan. Oleh sebab itu untuk menghindari prasangka ini dibutuhkan intensitas para pelaksana dalam merespon kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh penerima program.

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  yang  dimiliki  dalam mengimplementasikan  program  KB  sudah tersedia dengan baik. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. Ketersediaan kelembagaan ini di- maksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam  melaksanakan  program  KB.  Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap lembaga akan memberikan kemu- dahan bagi lembaga untuk mengerjakan tugasnya. Walaupun sebenarnya kelembagaan yang ber- sentuhan langsung dengan penerima program KB adalah  kelembagaan  ditingkat  daerah  yaitu BPMPKB yang memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan program KB untuk mas- yarakat. Tetapi sebenarnya BPMPKB bisa me- lakukan koordinasi dengan lembaga lain yang memiliki peran dan fungsi yang hampir sama
dalam melaksanakan program KB untuk mas- yarakat. Misalnya saja dengan Dinas Kesehatan, melalui lembaga ini program KB dapat disosia- lisasikan dan diinformasikan sampai ketingkat desa. Sebab Dinas Kesehatan memiliki cabang pembantu disetiap kecamatan, yaitu puskesmas yang secara langsung bisa mensosialisasikan program ini kepada kecamatan. Bahkan pus- kesmas juga bisa mendelegasikan tugas sosia- lisasi  dan  memberikan  informasi  ini  kepada lembaga  yang  ada  dibawahnya  seperti  pos- yandu. Sebab posyandu merupakan lembaga kesehatan yang terdekat dengan masyarakat yang ada di desa, tentunya cukup mudah untuk melakukan  sosialisasi  terhadap  pelaksanaan program KB.

## SIMPULAN
Efektivitas  pelaksanaan  program  KB  di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuan- tan Singingi sudah cukup efektif. Dimana pihak implementor program KB sudah cukup memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam melak- sanakan  tugas  yang  dibebankan  dan  cukup mematuhi prosedur rutinitas yang ditetapkan dalam pelaksanaan program KB. Kepatuhan implementor ditunjukkan dengan adanya ke- mampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan dalam upaya mewujudkan tujuan dan  sasara  pelaksanaan  program  KB  yang ditetapkan. Walaupun upaya pelaksanaan tugas dan fungsi yang lakukan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan menemui hambatan  dalam  menanamkan  keyakinan kepada masyarakat betapa pentingnya mengikuti program KB. Faktor yang dominan mempe- ngaruhi efektivitas pelaksanaan program KB adalah faktor komunikasi dan faktor sumber daya. Dimana faktor komunikasi memberikan pengaruh yang signifikan bagi proses penyam- paian informasi dan keterangan tentang penting- nya program KB bagi masyarakat, khusus kaum perempuan yang merupakan ibu-ibu rumah tangga. Sebab dengan adanya informasi yang diberikan tentang program KB, maka masyarakat akan bisa mengikuti program tersebut dengan benar sesuai dengan pamahaman yang mereka miliki.
Kemudian faktor sumber daya sebagai pengaruh dalam  efektivitas  pelaksanaan  program  KB menitikberatkan  dalam  ketersediaan  SDM penyuluh KB, anggaran pelaksanaan program dan fasilitas alat KB yang dimiliki. Terbatasnya SDM penyuluh menjadi hambatan utama dalam upaya menyampaikan informasi pada masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN
Budiman, Nashir. 2001. Pengantar Kebijakan Publik . Penerbit Rajawali, Jakarta.
Dunn, N. William. 2003. Pengatar Analisis
Kebijakan Publik . Gajah Mada University, Yogyakarta.
Hassel,  Nogi.  2003. Evaluasi  Kebijakan Publik . Balairung & Co, Yogyakarta. Nawawi,  Hadari.  2003. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi . Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Riant  Nugroho.  2003. Kebijakan  Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi . PT. Alex Media Komputindo, Jakarta. Zaeni Akhmad. 2006. “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Berencana di Kabupaten Batang: Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria di Kecamatan Gringsing. Tesis ., Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.