Kajian Hukum Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Nurhayati, S.H dan Linus Erren, S.H

## ABSTRAK
Dengan  adanya  PPAT Sementara  di  daerah-daerah  terpencil  maupun  di  daerah  yang belum  terdapat  cukup  PPAT,  mempermudah  masyarakat  dalam  hal  pembuatan  Akta Peralihan  Hak  atas  tanah-tanah  mereka,  selain  menghemat  energi  dengan tidak  harus pergi  ke  kota  yang  terdapat banyak  PPAT, tentunya  juga  menghemat  biaya.  Dengan biaya yang  dikeluarkan  lebih  kecil  ketika  mereka  mengurus  akta  dengan  camat  atau kepala  desa  sebagai  PPAT  Sementara  dari  pada  dengan  PPAT/Notaris.  Namun  yang menjadi permasalahan adalah, bagaimana jika di suatu daerah atau kota yang ternyata sudah  memiliki  cukup  banyak  PPAT  dan masih dalam  wilayah  terjangkau  oleh masyarakat  untuk  membuat  akta  tanah  mereka  dengan  PPAT  yang  terdapat  di  daerah tersebut, namun masih saja terdapat PPAT Sementara, dalam hal ini camat. Contohnya di  kota  Samarinda  ada  beberapa  kecamatan  yang  masih  terdapat dan/atau  masih  ada camat  yang  menjabat  sebagai  PPAT, sementara  itu Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun 1998 menyebutkan bahwa PPAT sementara hanya ada di daerah terpencil  yang tidak  terdapat  cukup  PPAT,  sedangkan  di  kota  Samarinda  keberadaan  PPAT  sudah cukup banyak dan letaknya cukup terjangkau bagi masyarakat Samarinda.
Kata kunci: Peran Camat dan Implementasi Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998.

## ABSTRACT
PPAT in  remote  areas  or  in  areas  yet  there  is  enough  PPAT,  facilitate  the  public  in terms of making the Deed of Transfer of Rights over their lands, in addition to saving energy by not having to go to a city where there are many PPAT, of course, also save costs.  With lower costs  when they take  care of the deed with the heads  of districts, or village head as a PPAT While on the PPAT / Notary. The problem is if the region or a city that was already had quite a lot of PPAT and is still in the area convened by the public to make their land deed with PPAT contained in the region, but, still there are PPAT meantime. For example in Samarinda, there are some districts that there are in forces districts that served as PPAT, while the Government Regulation No. 37 of 1998 states that PPAT while only exist in remote areas there are not enough PPAT, while in the  city  of  Samarinda  presence  PPAT  has  been  quite  a  lot  and  is  located  quite affordable for the Samarinda.
Keywords: Role of Chief District and Implementation of Government Regulation No. 37 1998.

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  pemindahan  hak  atas  tanah  dengan menggunakan  Akta  PPAT  mempunyai  arti  yang  sangat  penting.  Untuk  menjamin kepastian hukum hak atas tanah, maka seseorang harus mempunyai alat bukti yang kuat berupa sertifikat tanah, untuk itulah pendaftaran tanah harus dilakukan. Tujuan dilaksanakannya  pendaftaran  tanah  selain  untuk  memberikan  jaminan  kepastian hukum (Rechts Kadaster) dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah atau hak-hak lain yang terdaftar, sehingga yang bersangkutan dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak yang sempurna, juga memiliki tujuan  lain  yaitu  untuk  menyediakan  informasi  bagi  pihak-pihak  yang berkepentingan  termasuk  pemerintah  dan  mereka  yang  hendak  melakukan hubungan  hukum berkaitan  dengan  suatu  bidang  tanah  dan  atau  satuan-satuan rumah  susun  serta  hak-hak  lainnya,  seperti  menciptakan  tertib  administrasi pertanahan sebagai bagian dari tertib administrasi pemerintahan 1 . Pendaftaran tanah diselenggarakan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  yaitu  sebuah  Lembaga Non  Departemen  yang  bidang  tugasnya  meliputi  bidang  pertanahan.  Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya,  yang  melakukan  pendaftaran  tanah.  Dalam  melaksanakan  tugasnya, BPN  dibantu  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  selanjutnya  disebut  PPAT  yaitu Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah. 2
Dari  uraian  tersebut  di  atas,  maka  dalam  hal  hubungan  hukum  mengenai pemindahan  hak  atas  tanah,  guna  memberikan  jaminan  dan  kepastian  hukum  hak atas  tanah,  maka  wajib  menggunakan  akta  PPAT  sebagai  dasar  pandaftaran  atas tanah,  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  37  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  yang  menyebutkan  bahwa  peralihan  hak atas  tanah  hanya bisa  didaftarakan  apabila  dibuktikan  dengan  akta  PPAT. Dalam  ketentuan perundangan  pertanahan,  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998, dijelaskan tugas pokok dan kewenangan PPAT yakni,  melaksanakan  sebagian  dari  kegiatan  pendaftaran  tanah  dengan  tugas pembuatan  akta  (otentik)  sebagai  bukti  telah  dilakukan  perbuatan  hukum  tertentu mengenai  pemindahan  hak  atas  tanah  yang  dijadikan  dasar  bagi pendaftaran perubahan data  pendaftaran  tanah yang  diakibatkan  oleh  perbuatan  hukum  itu di  daerah  kerjanya  yang  ditentukan  oleh  pemerintah (kompetensi  absolut)  yakni kabupaten atau kota satu wilayah dengan wilayah kerja Kantor Pertanahan. Dimana disebutkan  juga  bahwa  terdapat Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang  selanjutnya disebut sebagai PPAT Sementara di daerah dimana tidak terdapat cukup PPAT.
Eko  Yulian  Isnur  di alam  bukunya  menyebutkan  bahwa :  “apabila  perbuatan hukum  tertentu  mengenai  pemindahan  atau  peralaihan  hak  atas  tanah  terjadi  di daerah  terpencil  yang  belum/masih  jarang  terdapat  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) maka dapat menghadap ke Camat, dalam jabatan dan kapasitasnya selaku
1 K. Dodik, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pemindahan Hak Atas Tanah Dengan Akta PPAT, http://eprints.undip.ac.id/11276/, Universitas Diponegoro, 2003
2 Florianus SP Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Penerbit Visimedia, Jakarta Selatan, 2009, Cet V, Hal 19.
PPAT  sementara. 3 Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  atas  maka  penulis  bermaksud hendak memaparkan mengenai keberadaan PPAT khususnya Camat sebagai PPAT Sementara di kota Samarinda. Dalam Paraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, pasal 5  ayat  (3)  ada  disebutkan  bahwa:  “ untuk  melayani  masyarakat  dalam pembuatan akta PPAT di daerah  yang belum cukup terdapat PPAT, Menteri dapat menunjuk Camat atau Kepala Desa sebagai PPAT Sementara”
Keberadaan PPAT Sementara sangatlah dibutuhkan, terutama di daerah-daerah terpencil  yang  belum  cukup  terdapat  PPAT,  bahkan  di  daerah  terpencil  yang  jauh dari  kota  diangkat  Kepala  Desa  sebagai  PPAT  Sementara  dengan  pertimbangan bahwa Kepala Desa tersebut dianggap mengetahui benar daerah tempat ia menjabat sehingga  mempermudah  dalam  hal  kegiatan  pembuatan  surat  keterangan  yang menyatakan  penguasaan  tanah  oleh  masyarakat.  Untuk  mendukung  akurasi  data pertanahan,  peran  camat  dan  lurah  atau  kepala  desa  sangat  diperlukan  dengan maksud  mencegah  kekeliruan  dan  tumpang  tindihnya  informasi  mengenai  status dan pemilik tanah.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  permasalahan terdahap penelitian ini adalah:
1. Apakah  keberadaan  camat  sebagai  PPAT Sementara  di  Kota  Samarinda  sesuai dengan pasal 5, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998?
2. Apakah  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  sampai  dengan  saat  ini  camat  masih menjabat sebagai PPAT Sementara di Kota Samarinda?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:
1. Untuk  mengetahui  apakah  keberadaan  PPAT  Sementara  di  kota  Samarinda sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
2. Untuk mengetahui apa dasar atau pertimbangan sampai dengan saat ini camat masih menjabat sebagai PPAT Sementara di kota Samarinda
Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian adalah:
1. Sebagai  bahan  evaluasi  terhadap,  seberapa  efektif  keberadaan  camat  sebagai PPAT Sementara di kota Samarinda ditengah sudah banyaknya PPAT di kota Samarinda
2. Sebagai  bahan  masukan  bagi  pemerintah  dalam  hal  ini  Badan  Pertanahan Nasional  dalam  melihat  keberadaan  camat  sebagai  PPAT  Sementara  di  kota Samarinda

## BAB II METODE PENELITIAN HUKUM
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  Yuridis  Normatif  yaitu metode  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang
3 Eko Yulian Isnur, Tata Cara Mengurus Surat-Surat Rumah Dan Tanah, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Cet III, Hal 70-71
merupakan  data  sekunder  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  penelitian  studi kepustakaan, kemudian dilengkapi dengan penelitian lapangan 4 .
2. Sumber Data
a. Data Primer
Adalah data utama yang diperoleh yaitu dengan mempelajari dan mengkaji terlabih  dahulu  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pertanahan  yakni Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No 24 tahun  1997  tantang  Pendaftaran  Tanah  yang  kemudian  dilanjutkan  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  dan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor 1  Tahun  2006  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
b. Data Sekunder
Adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai bahan pustaka seperti buku,  majalah  serta tulisan-tulisan  yang  berhubungan  dengan  permasalahan yang  penulis  angkat,  kemudian  dilanjutkan  dengan  observasi  (pengamatan)  di lapangan,  wawancara  dengan  Pejabat    Badan  Pertanahan  Nasional  Samarinda serta Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah samarinda
c. Data Tersier
Adalah  data  yang  bersifat  menunjang  dari  data  primer  dan  data  sekunder yaitu barupa:
Istilah - istilah yang diperoleh dari kamus hukum dan internet yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan  data  dari  buku-buku  yang  sesuai  dengan  permasalahan  dalam penelitian ini.
b. Studi ke Lokasi Penelitian
Dimana penulis mengadakan pengamatan terhadap sasaran atau objek yang diteliti  untuk  menemui  responden  guna  memperoleh  data-data  yang  akurat dengan  cara  wawancara  secara  langsung  dan  tanya  jawab  terhadap  pihak-pihak yang terlibat  secara  langsung  dalam  objek  penelitian,  data-data  atau  informasi yang  diperoleh  kemudian  dianalisa  kemudian  cara  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  untuk  mengumpulkan  data  yaitu  wawancara,  yang  ditujukan kepada  responden  dan  narasumber  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara untuk membantu agar materinya tidak keluar dari metode penelitian.
4. Analisa Data
Analisa data ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi yaitu mempelajari peraturan-peraturan  yang  menjadi  objek  penelitian  yang  dipilih  dan  himpunan berdasarkan  azas  hukum,  kaidah  hukum  dan  ketentuan  hukum  positif  yang mendasarinya 5 .
4 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta 2010, Cet I, Hal 23
5 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung 2008. Cet I, Hal 8 7.

## BAB III PEMBAHASAN

## A. Keberadaan Camat Sebagai PPAT Sementara Di Kota Samarinda
Keberadaan  PPAT  Sementara  sangatlah  dibutuhkan,  terutama  di  daerah-daerah terpencil  yang  belum  cukup  terdapat  PPAT,  bahkan  di  daerah  terpencil  yang  jauh dari kota diangkat Kepala Desa/Lurah sebagai PPAT Sementara (Pasal 18 ayat  (1) Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  nomor  1  Tahun 2006  Tentang  Aturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah)  ,  dengan  pertimbangan bahwa  Kepala  Desa/lurah  tersebut  dianggap  mengetahui  benar  daerah  tempat  ia menjabat  sehingga  mempermudah  dalam  hal  kegiatan  pembuatan  surat  keterangan yang  menyatakan  penguasaan  tanah  oleh  masyarakat.  Untuk  mendukung  akurasi data pertanahan, peran camat dan lurah atau kepala desa sangat diperlukan dengan maksud mencegah kekeliruan dan tumpang tindihnya informasi mengenai status dan pemilik tanah. Dengan adanya PPAT Sementara di daerah-daerah terpencil maupun di  daerah  yang  belum  terdapat  cukup  PPAT,  mempermudah  masyarakat  dalam  hal pembuatan  Akta  Peralihan  Hak  atas  tanah-tanah  mereka,  selain  menghemat  energi dengan  tidak  harus  pergi  ke  kota  yang  banyak  terdapat  PPAT,  tentunya  juga menghemat  biaya,  dimana  sudah  barang  tentu  biaya  yang  dikeluarkan  lebih  kecil ketika mereka harus mengurus akta dengan Camat atau Kepala Desa sebagai PPAT Sementara dari pada dengan PPAT/Notaris.
Dalam  Pasal  5  ayat  (3)  a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk melayani masyarakat dalam pembuatan  akta  PPAT  didaerah  yang  belum  cukup  terdapat  PPAT,  Menteri  dapat menunjuk Camat atau Kepala Desa untuk melayanai pembuatan akta di daerah yang belum  terdapat  cukup  PPAT,  sebagai  PPAT  Sementara.  Pada  dasarnya  keberadaan PPAT  Sementara  adalah  sebagai  pembantu  dalam  hal  pembuatan  akta  tanah  di daerah-daerah  terpencil  yang  belum  terdapat  cukup  PPAT,  dan  pengangkatan  atau penunjukannya pun bergantung pada formasi PPAT di suatu daerah tersebut, PPAT sementara dapat diangakat apabila di daerah tersebut masih tersedia formasi PPAT.
Berdasarkan  pada  peran  PPAT  Sementara  sebagai  pembantu  tersebut  maka dapat  kita  katakan  bahwa  apabila  PPAT  yang  ada  sudah  cukup  dalam  hal pemenuhan  terhadap  pembuatan  akta-akta  peralihan  hak  atas tanah  masyarakat  ini artinya PPAT Sementara sudah tidak diperlukan lagi, meskipun pengangkatan PPAT Sementara ini melihat pada formasi PPAT yang ada. Meskipun secara faktual untuk saat ini tidak ada camat yang menjabat sebagai PPAT Sementara di Kota Samarinda tetapi  hal  ini  bukan  karena  memang  dihapuskannya  PPAT  Sementara  di  Kota Samarinda, tetapi hanya  karena belum  ada  yang  mengajukan pengangkatan setelah adanya  pemekaran.  Ini  sekaligus  menegaskan  bahwa  PPAT  Sementara  di  Kota Samarinda masih ada dan belum di hapuskan.
Berdasarkan  Keputusan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  No:  12  XVII – PPAT  2008  Tentang  Formasi  PPAT bahwa  formasi PPAT  untuk  wilayah  kota  Samarinda  adalah  sebanyak  75  (tujuh  puluh  lima)  dan jumlah PPAT di kota Samarinda adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga), ini berarti bahwa keberadaan PPAT untuk saat ini di kota Samarinda belum memenuhi formasi yang  ada,  dimana  masih  ada  32  formasi  lagi  untuk  PPAT  dan  PPAT  Sementara. Meskipun  berdasarkan  Keputusan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik
Indonesia  No  :  12  XVII – PPAT  2008  Tentang  Formasi  PPAT  yang  menyebutkan bahwa  formasi  PPAT  untuk  kota  Samarinda  sebanyak  75  dimana  jumlah  PPAT  di kota  Samarinda  saat  ini    sebanyak  43,  belum  memenuhi  formasi  yang  ada,  namun ini  tidak  berarti  bahwa  PPAT  Sementara  masih  dibutuhkan,  dengan  alasan  bahwa jumlah  PPAT  yang  ada  saat  ini  pun  pada  dasarnya  sudah  cukup  memenuhi  dalam hal  pembuatan  akta-akta  tanah  masyarakat  di  kota  Samarinda,  ini  artinya  formasi PPAT  yang  didasarkan  dari  Keputuasan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia sebanyak 75 tersebut terlalu berlebihan dan terlalu banyak untuk wilayah  kota  Samarinda,  selain  itu  akses  masyarakat  pun  cukup  terjangkau  untuk membuat akta dengan PPAT/Notaris yang ada saat ini,  dengan demikian seharusnya tidak perlu lagi adanya PPAT sementara di kota Samarinda. Selain itu Camat yang diangkat  sebagai  PPAT  Sementara  di  kota  Samarinda  tidak  pernah  mengikuti Pendidikan  dan  Pelatihan  yang  seharusnya  wajib  diikuti  oleh  PPAT  Sementara, karena  tidak  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan,  otomatis  pengetahuan  dan kemampuan mereka dalam memahami dan membuat akta-akta tanah sangat terbatas.
Selain  itu Keputusan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia  No  :  12  XVII – PPAT  2008  Tentang  Formasi PPAT sudah  tiga  (3) tahun  berlalu  dan  tidak  ada  dikeluarkan  keputusan  yang  baru  mengenai  formasi PPAT di wilayah kota Samarinda, dimana sudah barang tentu dalam jangka waktu 3 tahun  tersebut  banyak  faktor  dan  keadaan  yang  berubah  dalam  hal  penetapan terhadap  formasi  PPAT  yang  hendaknya  ditinjau  ulang  oleh  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  dengan  melihat  dan  mempertimbangkan beberapa faktor yang ada tersebut diantaranya :
1. Sudah  terpenuhinya  atau  tercovernya  tingkat  Perbuatan  hukum  yang  dalam hal ini  pembuatan akta-akta peralihan hak atas tanah  atau Hak Milik Atas Satuan  Rumah  Susun  masyarakat  kota  Samarinda  dengan  jumlah  PPAT sebnyak 43 di kota samarinda, dimana formasi PPAT tersebut juga menjadi dasar  pengangkatan  atau  penunjukan  terhadap  PPAT  Sementara  di  Kota Samarinda, serta
2. Akses  masyarakat  kota  Samarinda  untuk  melakukan  perbuatan  hukum peralihan  hak  atas  tanah  atau  Hak  Milik  atas  satuan  Rumah  susun  dengan menggunakan  PPAT  cukup  mudah  dan  terjangkau  dengan  banyak  dan jumlah PPAT yang tersebar di daerah kota Samarinda

## B. Dasar Pertimbangan Keberadaan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Di Kota Samarinda
Berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun    2006  Tentang    Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah Pasal 9 :
Formasi  atau  kebutuhan  dan  penunjukan  PPAT  Sementara  ditetapkan  oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan mempertimbangkan faktor sebagai berikut :
a. Jumlah kecamatan di daerah kabupaten /kota yang bersangkutan;
b. Tingkat perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
c. Tingkat perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan;
d. Jumlah  permohonan  untuk  dapat  diangkat  sebagai  PPAT  di  daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. Jumlah  PPAT  yang  sudah  ada  pada  setiap  daerah  kabupaten/kota  yang bersangkutan;
f. Serta  lain-lain  faktor  yang  dianggap  penting  oleh  Kepala  Badan  Pertanahan Nasioanal Republik Indonesia.
Dari poin (f) tersebut di  atas dapat penulis jabarkan bahwa demikian halnya  di
Kota  Samarinda,  dalam  menetapkan  keberadaan  PPAT  Sementara  Badan Pertanahan Nasional tentunya melihat beberapa faktor-faktor penting salah satunya adalah penulis uraikan sebagai berikut:
“Pada  umumya  PPAT/  Notaris  tidak  mau  ditempatkan  di  daerah -daerah pinggiran-pinggiran  kota  Samarinda,  mereka  lebih  memilih  berpraktik  dipusat kota” 6 ,  hal  ini  tentunya  berhubungan  dengan  pengahasilan  yang  mereka  peroleh karena  selain  sebagai  PPAT  mereka  juga  sebagai  Notaris  yang  bukan  hanya membuat  akta-akta  terhadap  peralihan  hak  atas  tanah  saja  tetapi  juga  berwenang membuat  akta-akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, yang apabila mereka berpraktik  di  daerah  pinggiran  kota  maka  sudah  tentu  jarang  ada  masyarakat didaerah  tersebut  yang  menggunakan  jasa  mereka  dalam  hal  kewenangan  mereka membuat  akta  otentik  selain  akta-akta  peralihan  hak  atas  tanah,  selain  itu  pada umumnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat di daerah pinggiran kota tersebut dalam  mengurus  surat-surat  hak  atas  tanah  atau  peralihan  hak  atas  tanah  mereka sangat  rendah,  biasanya  yang  mereka  tahu  dalam  mengurus  surat-surat  tanah, mereka  hanya  perlu  datang  ke  Camat  atau  ke  Lurah  setempat,  selain  menurut mereka  lebih  mudah  tentunya  biaya  yang  mereka  keluarkan  biasanya  lebih  kecil, hal-hal  inilah  juga  yang  memungkin  menjadi  pertimbangan  masih  adanya  PPAT Sementara.
Tetapi  hal  ini  harusnya  bukan  menjadi  suatu  pertimbangan  yang  mendasar terhadap  keberadaan  PPAT  sementara,  hendaknya  pejabat  yang  berwenang  dalam hal  ini  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Kalimantan Timur  sebagai  perpanjangan  tangan  dari  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  mulai  melihat  dan  mempertimbangakan  kembali  terhadap permohonan  pengajuan  pengangkatan  PPAT  Sementara  di  kota  Samarinda  dan mulai  membenahi  dan  memberdayakan  PPAT  yang  sudah  ada  dan  pada kenyataannya sudah cukup memenuhi dalam hal pembuatan akta-akta peralihan hak atas tanah masyarakat Samarinda sehingga keberadaan PPAT Sementara sudah tidak diperlukan lagi mengingat PPAT Sementara ini pada dasarnya tidak memiliki bekal akademik yang cukup.
Di  Kota  Samarinda  sendiri  pada  umumnya  camat-camat  yang  pernah  menjabat sebagai  PPAT  Sementara  tidak  pernah  mendapatkan  pendidikan  dan  pelatihan PPAT yang harusnya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan Organisasi PPAT  setempat  dalam  hal  ini  Ikatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Samarinda (IPPAT).  Kewajiban  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  tersebut  termuat  dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor  1  tahun  2006  Tentang  ketentuan  Pelaksanaan  peraturan  pemerintah  Nomor
6 Maria Astuti, Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Samarinda
37  tahun  1998  Tantang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang ber bunyi “Sebelum Camat dan/atau Kepala Desa ditunjuk sebagai PPAT Sementara, yang bersangkutan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  yang  penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan o rganisasi profesi PPAT”
Untuk  berpraktik  sebagai  PPAT  seorang  sarjana  hukum  harus  terlebih  dahulu mengambil  pendidikan  lanjutan  yang  diikuti  ujian  profesi,  sedangkan  bagi  camat atau  kepala  desa,  untuk  dapat  menjadi  PPAT  Sementara,  mereka  cuma  cukup mengajukan permohonan pengangkatan ke Badan Pertanahan Nasional,  yang mana hal  ini  dikhawatirkan  gagal  memenuhi  syarat  kecukupan  administrasi  atau  hal-hal yang menyebabkan pembuatan sebuah akta tanah menjadi cacat.

## BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Keberadaan Camat sebagai PPAT Sementara seharusnya tidak diperlukan lagi di kota Samarinda karena pada kenyataannya bahwa jumlah PPAT/Notaris di kota Samarinda saat ini sudah cukup efektif dalam hal pembuatan akta-akta peralihan hak  atas  tanah  warga  kota  Samarinda  dan  juga dengan  pertimbangan  bahwa Samarinda bukan merupakan daerah terpencil serta akses masyarakat pun masih terjangkau  untuk  membuat  akta  peralihan  hak-hak  atas  tanah  mereka  dengan PPAT/Notaris.
2. Dasar  pertimbangan  masih  adanya  PPAT  Sementara  di  Kota  Samarinda  adalah di  dasarkan  pada  kebutuhan  masyarakat  di  daerah-daerah  pinggiran  Kota Samarinda  terhadap  PPAT  meskipun  jumlah  PPAT/Notaris  yang  ada  saat  ini sudah  mencukupi  dalam  hal  pembuatan  akta  peralihan  hak  atas  tanah  dan  Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

## B. Saran-saran
1. Keberadaan  Camat  sebagai  PPAT  Sementara  hendaknya  ditinjau  kembali  oleh Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Kalimantan  Timur dengan pertimbangan  bahwa  saat  ini  di  kota  Samarinda  sudah  terdapat  cukup  banyak PPAT  serta  akses  masyarakat  pun masih  terjangkau  untuk  membuat  akta peralihan hak atas tanah mereka dengan PPAT/Notaris.
2. Hendaknya  pemerintah  dalam  hal  ini  Badan  Pertanahan  Nasional  lebih memberdayakan PPAT/Notaris yang telah ada yaitu sebanyak 43 dimana dengan jumlah tersebut sudah dapat memenuhi pembuatan akta peralihan hak atas tanah masyarakat  kota  Samarinda,  sehingga  PPAT  Sementara  sudah  tidak  diperlukan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Literatur
- K. Dodik, Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pemindahan Hak Atas Tanah Dengan Akta PPAT.
- Florianus SP Sangsun, Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah, Penerbit Visimedia, Jakarta Selatan, 2009,Cet V.
- Eko Yulian Isnur, Tata Cara Mengurus Surat-Surat Rumah Dan Tanah, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Cet III.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta 2010, Cet I, Hal 23
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung 2008
B. Media Lain :
- http://eprints.undip.ac.id/11276/, Universitas Diponegoro, 2003