## PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA BARANG DAN JASA DENGAN BELANJA MODAL
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
( Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur )
Indra Wijayanto Universitas Merdeka Malang Email: indraalvito@gmail.com

## ABSTRACT
The goal of this research are to test the direct influence of General Allocation Found (DAU), Regional  Original  Income  (PAD),  and  the  indirect  influence  through  Capital  Expense  as  a intervening variable toward Product and Service Expense of Local Government East Java in 2019.  This  kind  of  research  is  a  quantitative  research,  using  classic  assumption  test  for  the examining research model, the multiple regression test for intervening variable test. The data of this research are the secondary data that is the APBD realization report year 2019 obtained from the website of the General Directorate of Financial Balance ( www.djpk.depkeu.go.id ). The number of research population is 38 districts/cities in East Java and of 33 districts/cities that meet the requirement to be the sample of research. The result of research shows that the General  Allocation  Found  (DAU)  and  Regional  Original  Income  (PAD)  affect  positively toward  the  Capital  Expense,  the    Capital  Expense  affect  positively  toward  the  Product  and Service Expense, and than General Allocation Found (DAU) that has the significant positive affect  indirectly  to  the  Product  and  Service  Expense  through  the  Capital  Expense  as  the intervening  variable.  The  result  of  this  research  expected  can  be  input  for  government  in making policy in the future.
Keyword  :  General  Allocation  Found  (DAU),  Regional  Original  Income  (PAD),  Capital Expense, and Product and Service Expense.

## PENDAHULUAN
Reformasi  sektor  publik  yang disertai  adanya  tuntutan  demokratisasi menjadi  suatu  fenomena  global  termasuk di  Indonesia.  Tuntutan  demokratisasi  ini menyebabkan  aspek  transparansi  dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi  hal  penting  dalam  pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan  keuangan  negara  maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian  informasi  dan  pengungkapan seluruh  aktivitas  dan  kerja  finansial Pemerintah  Daerah  kepada  pihak-pihak yang  berkepentingan  (Mardiasmo,  2016). Subagyo (2017) menyatakan bahwa keputusan  politik  pemberlakuan  otonomi daerah  yang  telah  membawa  implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik  birokratis  ke  desentralistik partisipatoris. Pelaksanaan otonomi daerah didukung  adanya  Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan  Undang-undang  Nomor  33  Tahun 2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah. Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah  daerah  dan  Undang- undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan  Daerah  sebagai  pengganti  dari Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1999 dan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun 1999  tentang  Pemerintah  Daerah  dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Keberhasilan pengembangan
otonomi  daerah  bisa  dilihat  dari  derajat otonomi  fiskal  daerah  yaitu  perbandingan antara  PAD  dengan  total  penerimaan APBDnya  yang  semakin  meningkat, diharapkan  dimasa  yang  akan  datang ketergantungan  daerah  terhadap  transfer dana pusat hendaknya diminimalisasi guna menumbuhkan  kemandirian  pemerintah daerah  dalam  pelayanan  publik  dan pembangunan (Puspita Sari, 2010). Menurut Halim (2012) permasalahan  yang  dihadapi  daerah  pada umumnya  berkaitan  dengan  penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  masih belum  memberikan  konstribusi  signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.  Kemampuan  perencanaan dan  pengawasan  keuangan  yang  lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran  yang  sangat  berarti bagi  daerah.  Peranan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan  pengeluaran  daerah  sangat kecil  dan  bervariasi  antar  daerah,  yaitu kurang  dari  10%  hingga  50%.  Sebagian besar  wilayah  Provinsi  dapat  membiayai kebutuhan  pengeluaran  kurang  dari  10%. Distribusi  pajak  antar  daerah  sangat timpang  karena  basis  pajak  antar  daerah sangat  bervariasi.  Peranan  pajak  dan retribusi  daerah  dalam  pembiayaan  yang sangat rendah dan bervariasi hal ini terjadi karena  adanya  perbedaan  yang  sangat besar  dalam  jumlah  penduduk,  keadaan geografis  (berdampak  pada  biaya  yang relatif mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan  kepada  masyarakat  sangat bervariasi.
Dengan  adanya  otonomi  daerah ini  berarti  Pemerintah  Daerah  dituntut untuk  lebih  mandiri,  tak  terkecuali  juga mandiri  dalam  masalah  financial.  Meski begitu  Pemerintah  Pusat  tetap  memberi dana  bantuan  yang  berupa  Dana  Alokasi
Umum (DAU) yang ditransfer ke Pemerintah  Daerah.  Dalam  praktiknya, transfer  dari  Pemerintah  Pusat merupakan sumber  pendanaan  utama  Pemerintah Daerah  untuk  membiayai  operasional daerah,  yang  oleh  Pemerintah  Daerah ”dilaporkan”  di  perhitungan  anggaran. Tujuan  dari  transfer  ini  adalah  untuk mengurangi  kesenjangan  fiskal  antar pemerintah  dan  menjamin  tercapainya standar  pelayanan  publik  minimum  di seluruh negeri (Maimunah, 2006).
Sehubungan dengan adanya kebijakan  otonomi  daerah,  hal  penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan  dana  untuk  membiayai  tugas dan  kewajiban  yang  makin  bertambah. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan  penentu  keberhasilan  otonomi daerah,  selain  faktor  kualitas  aparat pemerintah daerah dan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi.
Penelitian  ini  mengacu  pada penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh Puspita Sari (2010) yaitu “Pengaruh Dana Alokasi  Umum  (DAU)  Dan  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  Belanja
Langsung Pada Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau” dengan periode  penelitian  dari  tahun  2005-2008 serta  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Try Indraningrum  (2011)  tentang  “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi  Umum  (DAU)  Terhadap  Belanja Langsung,  Studi  Pada  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa
Tengah”,  sedangkan  peneliti  sekarang meneliti  “Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  Terhadap  Belanja  Langsung  Pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi
Jawa Timur” dengan
menggunakan  periode  penelitian  tahun 2019.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang di  atas  maka  akan  dilakukan  suatu penelitian  dengan  judul:  “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi  Umum  (DAU)  Terhadap  Belanja
Langsung,  Studi  Pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur”.
Adapun  tujuan  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis  pengaruh  sumber Dana  Alokasi  Umum  (DAU) terhadap  belanja  modal,  serta pengaruh sumber Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  terhadap  belanja modal. 2. Menganalisis  pengaruh  Belanja Modal  terhadap  Belanja  Barang dan Jasa. 3. Menganalisis pengaruh tidak langsung  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  terhadap  belanja  barang dan  jasa  melalui  belanja  modal, serta  pengaruh  tidak  langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD)terhadap belanja barang dan jasa melalui belanja modal. 4. Menganalisis  pengaruh  langsung Dana  Alokasi  Umum  (DAU) terhadap  Belanja  Barang  dan  Jasa serta pengaruh langsung Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terhadap Belanja Barang dan Jasa. Penelitian  ini  dapat  dijadikan untuk melengkapi literatur-literatur akuntansi  sektor  publik  khususnya  yang berkaitan  dengan  pengaruh  komponen Pendapatan terhadap Belanja dalam APBD.  Apabila  Hasil  penelitian  tidak sesuai  dengan  teori-teori  yang  ada  maka tentu ada argumentasi lain yang mendukung hasil penelitian.

## LANDASAN TEORI
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut  Permendagri  No.59/2007 tentang  pedoman  pengelolaan  keuangan daerah,  pendapatan  daerah  merupakan semua  penerimaan  uang  melalui  rekening kas  umum  daerah,  yang  menambah ekuitas  dana,  merupakan  hak  daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar  kembali  oleh  daerah.  Pendapatan tersebut dirinci menurut urusan
pemerintah  daerah,  organisasi  kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan. Pendapatan daerah terdiri dari :Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan  Daerah  yang  Sah.  Setelah otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan  kewenangan  lebih  kepada daerah  untuk  mengatur  sendiri  urusan daerahnya.  Kewenangan  daerah  tersebut mencakup  seluruh  bidang  pemerintahan, kecuali  kewenangan  dalam  bidang  politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
Dana Alokasi Umum (DAU) Menurut  UU  No.  33  Tahun  2004 Dana  Alokasi  Umum,  selanjutnya  disebut DAU  adalah  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  APBN  yang  dialokasikan dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan keuangan  antar  daerah  untuk  mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber penerimaan daerah dalam konteks
otonomi  dan  desentralisasi  untuk  saat  ini masih sangat didominasi oleh bantuan dan sumbangan  dari  pemerintah  pusat  baik dalam  bentuk  Dana  Alokasi  Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  sedangkan  porsi PAD  masih  relatif  kecil  (Mardiasmo, 2016).

## Belanja Daerah
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari  rekening  kas  umum  daerah  yang mengurangi  ekuitas  dana.  Belanja  Daerah merupakan  kewajiban  daerah  dalam  satu tahun  anggaran  dan  tidak  akan  diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
Belanja Langsung
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri  No.  13  Tahun  2006  Pasal  36 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan
Daerah,  belanja  langsung  merupakan belanja  yang  dianggarkan  terkait  secara
langsung  dengan  pelaksanaan  program dan kegiatan.

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## Gambar 1. Model Kerangka Konseptual
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa (BBJ). Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja modal. Tujuan pemberian DAU ini adalah pemerataan dengan memperhatikan
potensi  daerah,  luas  daerah,  keadaan geografi,  jumlah  penduduk  dan  tingkat pendapatan.  Oleh  karena  itu  DAU merupakan  sumber  dana  yang  dominan dan  dapat  meningkatkan  pelayanan  pada masyarakat. Sebagai tujuan dari desentralisasi  yaitu  untuk  mempercepat pembangunan  dengan  belanja  modal, disamping  itu  tetap  memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan  daerah.  Jadi,  DAU  memiliki pengaruh terhadap belanja modal. H1  =Dana  Alokasi  Umum  (DAU)
berpengaruh terhadap belanja modal.
Lin  dan  Liu  (2000)  menyatakan
bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi deaerah.  Mereka  menemukan  adanya korelasi  yang  kuat  antara share (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi.  Strategi  alokasi  anggaran pembangunan  ini  pada  gilirannya  mampu
mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi  alat  untuk  mengurangi  disparitas regional.  Dengan  kata  lain  besarnya  PAD yang akan diterima dapat digunakan untuk mengestimasi pertumbuhan domestik. H2  =  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal.
Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh  terhadap  belanja  barang  dan jasa  yang  dialokasikan  untuk  belanja barang  dan jasa.  Dibeberapa  daerah  peran DAU  sangat  signifikan  karena  karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh  jumlah  DAU  dari  pada  PAD.  Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel  kebijakan  Pemda  dalam jangka  pendek  disesuaikan  ( adjusted) dengan  transfer  yang  diterima,  sehingga memungkinkan  terjadinya  respon  yang non-linier dan asymmetric.
H3  =  Dana  Alokasi  Umum    (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa.
Alokasi  belanja  barang  dan  jasa memegang peranan pentingguna peningkatan  pelayanan  masyarakat,  dan tidak  hanya  berfokus  padapembangunan atau  investasi  tanpa  diiringi  kenaikan pelayanan  publik  untuk  masyarakat.  John Wong  (Adi,  2006)  menunjukkan  bahwa
pembangunan  infrastruktur  sektor  industri mempunyai  dampak  yang  nyataterhadap kenaikan  pajak  daerah  (pajak  merupakan salah  satu  komponen  terbesar  PAD  selain retribusi  yang  sangat  terkait  dengan kegiatan sektor industri). Tingginya aktivitas  investasi  ini  akan  mendorong pertumbuhan ekonomi, danpada gilirannya memberikan  pemasukan  yang  signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Saragih, 2003).  Berdasarkan  landasan  teoritis  dan hasil-hasil penelitian yang telah dikemukakan  sebelumnya,  hipotesis  yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:
H4  =  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa.
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Barang dan Jasa dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. Pada penelitian Abdullah dan Halim (2006) menunjukkan bahwa belanja modal berasosiasi positif terhadap belanja pemeliharaan.  Melihat  hubungan  tersebut maka  seyogyanya  semakin  bertambahnya aset dalam belanja modal dapat berpengaruh terhadap peningkatan belanja barang dan jasa. Dalam penelitian tersebut belanja modal
sebagai variabel independen berpengaruh langsung terhadap  belanja  barang  dan  jasa  sebagai variabel dependen.
H5  =  Belanja  Modal  berpengaruh  yang signifikan  terhadap  Belanja  Barang  dan Jasa.
Belanja  modal  menjadi  variabel yang  memediasi  hubungan  antara  DAU terhadap belanja barang dan jasa. Miliasih (2012) mengisyaratkan bahwa penganggaran  memiliki  satu  masalah paling  mendasar,  yakni  keterbatasan sumber  daya.  Semakin  tinggi  DAU  akan meningkatkan belanja modal dan tingginya  belanja  modal  tersebut  akan berpengaruh  terhadap  belanja  barang  dan jasa.  Karena  setiap  peningkatan  belanja
modal  diperkirakan  akan  meningkatkan pula jumlah belanja barang dan jasa. H6 = Dana  Alokasi  Umum  (DAU) berpengaruh tidak langsung melalui belanja modal terhadap belanja barang dan jasa
Belanja modal adalah belanja variabel, yakni belanja yang terjadi karena adanya  kebutuhan  atau  aktivitas  yang menghasilkan aset tetap, sementara belanja  pemeliharaan  bersifat  rutin  dari tahun  ke  tahun,  sesuai  dengan  keadaan aset  tetap  yang  dimiliki  oleh  pemerintah. Karena  belanja  pemeliharaan  masuk kedalam  belanja  barang  dan  jasa  maka dalam  penelitian  ini  variabel  dependen dirubah  menjadi  belanja  barang  dan  jasa dan  belanja  modal  menjadi  variabel intervening atau moderator.
H7 = Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) berpengaruh tidak langsung melalui belanja modal terhadap belanja barang dan jasa.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan
merupakan  penelitian  hubungan  kausal ( causal  effect ),  yaitu  hubungan  bersifat sebab  akibat  (Anshori  dan  Iswati,  2009), yaitu  pengaruh  DAU  dan  PAD  terhadap belanja  barang  dan  jasa  dengan  belanja modal sebagai variabel intervening. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif  karena  data  penelitian  berupa angka-angka  dan  analisis  menggunakan statistik (Sugiyono, 2009:7).
Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel Populasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Jawa  Timur selama  tahun  2019.  Syarat  daerah  yang dijadikan  sampel  adalah  daerah  yang memiliki  data-data  yang  lengkap  yang tersedia di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan
( www.djpk.go.id ).
Berdasarkan  kriteria  diperoleh  sampel
penelitian sebagai berikut:
Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel Penetapan Sampel Jumlah 1  Kabupaten/Kota di Jawa Timur 38 2  Daerah yang tidak mendapat alokasi DAU 0 3  Data tidak lengkap 5 Jumlah Sampel 33 Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 Definisi Operasional Variabel Tabel 2.  Definisi Operasional Variabel No Variabel Definisi Konseptual Variabel Definisi Operasional Variabel Peneliti 1. Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan  daerah  yang  bersumber dari pemerintah pusat (dana perimbangan). Susi Susanti & Heru Fahlevi (2016) Dana  alokasi  umum  merupakan dana  transfer  pemerintah  pusat sebagai dana perimbangan kepada  daerah,  dalam  penelitian ini  dana  alokasi  umum  (DAU) yang digunakan merupakan total realisasi DAU pemerintah daerah tahun 2019. 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan  daerah  yang  bersumber dari pendapatan sendiri. Susi Susanti & Heru Fahlevi (2016) Data  PAD  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  total realisasi PAD pemerintah daerah tahun anggaran 2019. 3. Belanja  Modal (BM) Belanja modal yang diukur dengan dua cara,  yakni  (1)  jumlah  realisasi anggaran  belanja  modal  tahun  2004 dan  (2)  perubahan  realisasi  anggaran belanja  modal  tahun  2004  dibanding realisasi  tahun  dan  2003  karena  data yang dianalisis selama 2 tahun. Susi Susanti & Heru Fahlevi (2016) Data belanja modal yang digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan total realisasi belanja modal  pemerintah  daerah  tahun anggaran 2019. 4. Belanja Barang/Jasa (BBJ) Merupakan belanja pemeliharaan yang diukur  dengan  dua  cara,  yakni  (1) jumlah  realisasi  anggaran  belanja pemeliharaan  tahun  2004  dan  (2) perubahan  realisasi  anggaran  belanja pemeliharaan  tahun  2004  dibanding realisasi tahun 2003. Susi Susanti & Heru Fahlevi (2016) Pada penelitian ini menggunakan  istilah  Belanja barang/jasa  sesuai  Permendagri No.  59/2007  tentang  pedoman pengelolaan keuangan daerah. Data  belanja  barang  dan  jasa yang digunakan dalam penelitian ini  merupakan  total  realisasi belanja  barang  dan  jasa  tahun anggaran 2019.
Teknik Analisis Data Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik Regresi Linier Berganda  dan  Analisis  Path dengan software SPSS.

## HASIL PENELITIAN
Uji Asumsi Klasik a. Uji Multikolinieritas Hasil  uji  Multikolinieritas  dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

## Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas (Persamaan 1)
Collinearity statistic Variable Toleran VIF DAU 0,823 1,215 PAD 0,823 1,215 Sumber : Data primer yang diolah, 2020 Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas (Persamaan 2) Collinearity statistic Variable Toleran VIF DAU 0,817 1,225 PAD 0,307 3,254 BM 0,316 3,165 Sumber : Data primer yang diolah, 2020 Berdasarkan  tabel  3  dan  4  di  atas dapat  dilihat  bahwa  model  regresi  tidak mengalami  gangguan  multikolinieritas. Hal  ini  tampak  pada  nilai tolerance masing-  masing  variabel  lebih  besar  dari 10  persen  (0,1).  Hasil  perhitungan  VIF juga  menunjukkan  bahwa  nilai  VIF masing-masing  variabel  kurang  dari  10. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada multikolinieritas  antar  variabel  bebas dalam model regresi tersebut.
b. Uji Heteroskedastisitas Hasil  uji  heteroskedastisitas  dari program  SPSS  dapat dilihat pada gambar berikut ini: Sumber : Data primer yang diolah, 2020
Gambar 2. Hasil Uji
Heteroskedastisitas Persamaan 1
Sumber : Data primer yang diolah, 2020
Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan 2
Pada gambar 2  dan  3  dapat dilihat bahwa  titik-titik  pada  grafik scatterplot tidak  mempunyai  pola  penyebaran  yang jelas  dan  titik-titik  tersebut  menyebar  di atas  dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan  heteroskedastisitas pada  model regresi.
c. Uji Normalitas Hasil  uji  normalitas  dapat  dilihat pada gambar berikut ini Sumber  :  Data  primer  yang  diolah,
2020

## Gambar 4. Hasil Uji Normalitas
(Persamaan 1)
Sumber  :  Data  primer yang diolah, 2020

## Gambar 5. Hasil Uji Normalitas
(Persamaan 2)
Pada  gambar  4  dan  5  dapat  dilihat bahwa  grafik  normal probability  plot menunjukkan  pola  grafik  yang  normal.
Hal  ini  terlihat  dari  titik  yang  menyebar di  sekitar  grafik  normal.  Hal  ini  terlihat dari  titik-titik  yang  menyebar  disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Oleh karena ini dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi layak  dipakai  karena  memenuhi  asumsi normalitas.
d. Uji Autokorelasi
Uji  autokorelasi  bertujuan  menguji apakah  dalam  model  regresi  linier  ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode  t  dengan  kesalahan  pengganggu pada  periode  t-1  (sebelumnya).  Deteksi autokorelasi dilakukan dengan uji statistic Durbin-Watson (Ghozali, 2013:110)

## Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi (Persamaan 1)
Berdasarkan  tabel  5  dari  hasil pengujian  autokorelasi,  perhitungan  nilai
Durbin-Watson terlihat  bahwa  memiliki nilai  sebesar  1,945,  maka  berarti  dalam
penelitian ini terjadi masalah autokorelasi dikarenakan Durbin-Watson berada  pada du  <  d  <  4-du  yaitu  1,3212<  1,945  > 1,5770.

## Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi (Persamaan 2)
Berdasarkan  tabel  6  dari  hasil pengujian  autokorelasi,  perhitungan  nilai Durbin-Watson terlihat  bahwa  memiliki nilai  sebesar  1,598,  maka  berarti  dalam penelitian ini terjadi masalah autokorelasi dikarenakan Durbin-Watson berada  pada du  <  d  <  4-du  yaitu  1,2576<  1,598< 1,6511. Pengujian Hipotesis Setelah  dilakukan  uji  asumsi klasik  maka  selanjutnya  dilakukan  uji hipotesis.  Uji  hipotesis  yang  dilakukan pada  dasarnya  merupakan  jawaban  atas berbagai macam hubungan yang dikembangkan  dalam  model  penelitian. Berikut  ini  merupakan  hasil  output  SPSS untuk uji statistik persamaan I yaitu :
Tabel 7. Hasil Uji Regresi (Koefisien Determinasi) Persamaan 1
Tampilan output spss model summary menunjukkan  besarnya  adjusted
R²  sebesar  0,663,  hal  ini  berarti  66,3% variabel  Belanja  Modal  dapat  dijelaskan
oleh  dua  variabel  independen  yaitu  DAU dan  PAD,  sedangkan  sisanya  (100%  - 66,3% = 33,7%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Tabel 8. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Persamaan 1
Berdasarkan  tabel  8  uji  ANOVA atau F test diperoleh nilai F hitung sebesar 32,478  dengan  probabilitas  0,000.  Oleh karena  probablititas  jauh  lebih  kecil  dari 0,05,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kedua variabel independen yaitu DAU dan PAD secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Tabel 9. Hasil Uji Regresi (Koefisien Determinasi) Persamaan 2
Hasil statistik dari model summary menunjukkan besarnya adjusted R² sebesar  0,801,  hal  ini  berarti  ketiga variabel  independen  yaitu  DAU,  PAD, dan  Belanja  Modal  mampu  menjelaskan
variabel  Belanja  Barang  dan  Jasa  sebesar 80,1%, sedangkan sisanya (100% - 80,1% =  19,9%)  dipengaruhi  oleh  variabel  lain yang tidak diteliti.
Tabel 10.  Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Persamaan 2
Tampilan  output  SPSS  ANOVA memberikan  nilai  F  statistik  44,066 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas  lebih  kecil  dari  0,05,  maka
dapat  disimpulkan  bahwa  ketiga  variabel independen  DAU,  PAD,  dan  Belanja Modal  secara  bersama-sama  (simultan)
berpengaruh  terhadap  variabel  dependen yaitu Belanja Barang dan Jasa.
a. Hipotesis  1  (Dana  Alokasi  Umum memiliki  pengaruh  terhadap  Belanja Modal)  dan  Hipotesis  2  (Pendapatan Asli  Daerah  memiliki  pengaruh terhadap Belanja Modal) Pada dasarnya uji T
menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh satu  variabel  independen  secara  parsial dalam  menerangkan  variasi  variabel dependen.
Tabel 11. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Hasil koefisien melalui pengujian hipotesis  dan  kemudian  dibandingkan dengan  T  tabel  yaitu  n  =  jumlah  sampel 33  dengan α = 0,05, maka didapat T tabel sebesar  1,692.  Jadi  dari  hasil  tiap-  tiap variabel  dapat  diketahui  variabel  mana yang  berpengaruh  terhadap  BM  sebagai berikut:
H1  :    Uji  hipotesis  DAU terhadap  BM dari  hasil  perhitungan  yang  diperoleh  T hitung  untuk   DAU  sebesar 0,484   lebih kecil    dari    T    tabel    1,692    dengan signifikansi  sebesar  0,632  lebih  besar dari  taraf  signifikansi  0,05.  Berarti  dapat ditarik  kesimpulan  Ho  diterima,  maka ini menunjukkan  bahwa  variabel  DAU  tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM.
H2  :   Uji  hipotesis  PAD  terhadap BM
dari  hasil  perhitungan  yang  diperoleh  T hitung  untuk    PAD    sebesar 7,094    lebih
besar    dari    T    tabel    1,692    dengan signifikansi sebesar  0,000  lebih  kecil  dari taraf  signifikansi  0,05.  Berarti    dapat ditarik  kesimpulan  Ho  ditolak,  maka  ini menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM.
b. Hipotesis  3  (Dana  Alokasi  Umum memiliki  pengaruh  terhadap  Belanja Barang  dan  Jasa),  Hipotesis  4 (Pendapatan  Asli  Daerah  memiliki pengaruh  terhadap  Belanja  Barang dan  Jasa)  dan  Hipotesis  5  (Belanja Modal  memiliki  pengaruh  terhadap Belanja Barang dan Jasa)
Pada dasarnya uji  T menunjukkan seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel independen secara parsial dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen
.
Tabel 12. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Hasil koefisien melalui pengujian hipotesis  dan  kemudian  dibandingkan dengan  T  tabel  yaitu  n  =  jumlah  sampel 33  dengan α = 0,05, maka didapat T tabel sebesar  1,692.  Jadi  dari  hasil  tiap-  tiap variabel  dapat  diketahui  variabel  mana yang  berpengaruh  terhadap  BBJ  sebagai berikut:
H3  :   Uji  hipotesis  DAU terhadap  BBJ dari  hasil  perhitungan  yang  diperoleh  T hitung  untuk   DAU  sebesar 1,527  lebih kecil    dari    T    tabel    1,692    dengan signifikansi  sebesar  0,138  lebih  besar dari  taraf  signifikansi  0,05.  Berarti dapat  ditarik  kesimpulan  Ho  diterima, maka  ini  menunjukkan  bahwa  variabel DAU  tidak  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap BBJ.
H4  :   Uji  hipotesis  PAD  terhadap BBJ dari  hasil  perhitungan  yang  diperoleh  T hitung  untuk   PAD  sebesar -0,825  lebih kecil  dari    T    tabel    1,692    dengan signifikansi  sebesar  0,416  lebih  besar dari  taraf  signifikansi  0,05.  Berarti dapat  ditarik  kesimpulan  Ho  diterima, maka  ini  menunjukkan  bahwa  variabel PAD  tidak  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap BBJ.
H5  :    Uji  hipotesis  BM terhadap BBJ dari  hasil  perhitungan  yang  diperoleh  T hitung  untuk   PAD  sebesar 6,715  lebih besar  dari    T    tabel    1,692    dengan signifikansi  sebesar  0,000  lebih  kecil dari  taraf  signifikansi  0,05.  Berarti dapat  ditarik  kesimpulan  Ho  ditolak, maka  ini  menunjukkan  bahwa  variabel BM  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap BBJ.
c. Hipotesis 6 (Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh tidak langsung melalui Belanja Modal terhadap
Belanja Barang dan Jasa)
Hipotesis  6  menyatakan  bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh tidak  langsung  terhadap  belanja  barang dan jasa melalui belanja modal. Hubungan tidak langsung terjadi jika ada variabel ke
tiga  yang  memidiasi  hubungan  kedua variabel ini, tetapi dengan syarat pengaruh variabel  satu  terhadap  variabel  dua signifikan demikian juga pengaruh variabel  dua  terhadap  variabel  tiga signifikan. Variabel ketiga (variabel intervening) yang dimaksud dalam penelitian  ini  adalah  variabel  Belanja Modal.
Pengaruh  DAU  terhadap  Belanja Barang  dan  Jasa  melalui  Belanja  Modal diperoleh  jika  Dana  Alokasi  Umum berpengaruh  terhdap  Belanja  Modal, Belanja  Modal  berpengaruh  terhadap Belanja Barang dan Jasa, sehingga belanja modal  berfungsi  sebagai  intervening terhadap  DAU  dan  Belanja  barang  dan jasa. Perhitungannya dengan menambahkan  pengaruh  langsung  DAU ke  BBJ  (p3)  dengan  hasil  perkalian pengaruh  langsung  DAU  ke  Belanja Modal  (p1)  dan  pengaruh  langsung Belanja Modal ke Belanja Barang dan Jasa (p5).
Pengaruh langsung DAU ke BBJ =  0,133 Pengaruh langsung DAU ke BM  =  0,055 Pengaruh langsung BM ke BBJ  =  0,941 Pengaruh  tidak  langsung  DAU  ke  BBJ melalui BM = (0,055 x 0,941)
Total pengaruh DAU ke BBJ melalui BM = 0,133+ (0,055 x 0,941)  = 0,185 Pengaruh mediasi yang ditunjukkan diatas sebesar  0,185  menunjukkan  besarnya pengaruh tidak langsung DAU ke Belanja Barang dan Jasa melalui Belanja Modal.
d. Hipotesis 7 (Pendapatan asli Daerah memiliki pengaruh tidak langsung
melalui Belanja Modal terhadap Belanja Barang dan Jasa) Hipotesis  7  menyatakan  bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh tidak langsung melalui belanja modal terhadap belanja barang dan jasa. Hubungan tidak langsung terjadi jika ada  variabel  ke  tiga  yang  memidiasi hubungan  kedua  variabel  ini,  tetapi dengan  syarat  pengaruh  variabel  satu
terhadap variabel dua signifikan demikian juga  pengaruh  variabel  dua  terhadap variabel  tiga  signifikan.    Variabel  ke  tiga (variabel  intervening)  yang  dimaksud dalam  penelitian  ini  adalah  variabel Belanja Modal.
Pengaruh  PAD  terhadap  Belanja
Barang  dan  Jasa  melalui  Belanja  Modal diperoleh  jika  PAD  berpengaruh  terhadap belanja modal dan belanja modal berpengaruh  terhadap  belanja  barang  dan jasa,  sehingga  belanja  modal  berfungsi sebagai  intervening  terhadap  PAD  dan Belanja barang dan jasa.
Total  pengaruh  hubungan  dapat  dihitung sebagai berikut :
Pengaruh langsung PAD ke BBJ  = -0,117 Pengaruh langsung PAD ke BM  =  0,803
Pengaruh langsung BM ke BBJ  =  0,941
Pengaruh  tidak  langsung  PAD  ke  BBJ melalui BM = (0,803 x 0,941) Total Pengaruh DAU ke BBJ melalui BM =  -0,117 + (0,803 x 0,941) = 0,639 Pengaruh mediasi yang ditunjukkan diatas sebesar  0,639  menunjukkan  besarnya pengaruh  tidak  langsung  PAD  ke  Belanja Barang dan Jasa melalui Belanja Modal.
Dari  kedua  uji  hubungan  tidak langsung diatas, dapat disimpulkan bahwa Belanja  Modal  dapat  dijadikan  sebagai variabel  mediasi  antara  DAU  dan  PAD terhadap Belanja Barang dan Jasa. Hal ini menunjukkan  bahwa  pengeluaran  Belanja Barang  dan  Jasa  mengikuti  besarnya pengeluaran  Belanja  Modal.  Dari  semua hipotesis  itu  dapat  ditampilkan  dalam sebuah bagan seperti berikut:
Gambar 6. Pengaruh PAD, DAU terhadap Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa
Untuk mendapatkan nilai E1 dan E2 diperoleh dengan cara sebagai berikut :
E 1 = = 0,5805
E 2 = = 0,4461
Sedangkan untuk R 2 model = 1- E 1 2 .E 2 2 = 1- 0,5805 2 .0,4461 2 = 1- 0,3370.1,990 = 1- 0,0671 = 0,9329

## PEMBAHASAN
1. Hipotesis 1 (Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal)Hipotesis 2 (Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap
Belanja Modal)
Dari  hasil  uji  empiris  menunjukkan bahwa  hipotesis  1  diterima,  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh signifikan  terhadap  Belanja  Modal. Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian  Abdullah  dan  Halim  (2006)
yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berasosiasi positif Belanja Modal. 2. Hipotesis 2 (Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal)
Pada  hipotesis  2  juga  diterima,  bahwa Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh signifikan  terhadap  Belanja  Modal tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten  dengan  penelitian  Abdullah dan  Halim  (2006)  yang  menyatakan bahwa pendapatan sendiri tidak berasosiasi  terhadap  belanja  modal.
Walaupun  menurut  Abdullah  dan
Halim (2006) prosentase besarnya nilai PAD dalam APBD lebih kecil daripada prosentase  besarnya  DAU,  namun dalam  penelitian  ini  membuktikan bahwa  dengan  nilai  prosentase  PAD mampu  berpengaruh  terhadap  Belanja Modal. Indikasinya adalah untuk komposisi  realisasi  belanja  daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia masih didominasi oleh Belanja Pegawai (belanja tidak langsung) yakni sebesar  47,3%,  yang  kemudian  baru Belanja Modal.
Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  total pendapatan  daerah  yang  digunakan untuk belanja daerah masih didominasi oleh  dana  transfer  pusat,  sehingga pengaruh PAD nilainya lebih kecil. Hal ini didukung oleh Prakosa (2004) yang menyatakan  bahwa  pengaruh  DAU tetap  lebih  tinggi  diabanding  pengaruh PAD terhadap prediksi belanja.
3. Hipotesis 3 (Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa)
Hipotesis  3  menyebutkan  bahwa  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh langsung  positif  terhadap  Belanja Barang  dan  Jasa,  hasil  uji  statistik menunjukkan  bahwa  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  berpengaruh  langsung positif.  Artinya  setiap  kenaikan  Dana
Alokasi Umum (DAU) akan menaikkan Belanja Barang dan Jasa. 4. Hipotesis 4 (Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa) Hipotesis  4  menyebutkan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa, hasil uji statistik menunjukkan bahwa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh  langsung  negatif.  Artinya setiap kenaikan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) akan  menurunkan Belanja  Barang  dan  Jasa.  Hal  ini dimungkinkan  bahwa  nilai  PAD  yang relatif  lebih  kecil  daripada  DAU sehingga kurang berperan
mempengaruhi  Belanja  Barang  dan Jasa.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) yang berpengaruh negatif juga dimungkinkan  karena  penyesuaian  dan perubahan  atas  Kepres    No.80  tahun 2003  atas  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah.  Hal  ini  ditujukan  agar pengadaan  Barang  dan  Jasa  dapat transparan  karena  pengadaan  barang dan  jasa  publik  sangat  rentan  tindak pidana korupsi dan penyuapan.
Indikasinya  selain  faktor  besarnya alokasi  pada  belanja  pegawai,  hal  lain dimungkinkan  adanya  permasalahan klasik  atas  penurunan  Belanja  Barang dan  Jasa  yaitu  penyerapan  Belanja Barang  dan  Jasa  yang  tidak  sempurna. Seperti  dikatakan  Henry  (2007)  dalam hukum  online.com,  bahwa  penyebab rendahnya penyerapan anggaran Belanja  Barang  dan  Jasa  adalah menyangkut  pengadaan  barang  dan jasa  oleh  pemerintah  yang  agak terlambat.  Terjadi  beberapa  perubahan dan  penyesuaian  terhadap  Kepres No.80  tahun  2003  tentang  Pedoman pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa pemerintah. Misalnya perubahan ketujuh  atas  Kepres  80/2003  ini  yaitu Perpres  No.95  tahun  2007  tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengharuskan pengumuman pemilihan penyedia  barang/jasa  dengan  metode
pelelangan  terbatas,  selain  diumumkan secara  luas  melalui  surat  kabar, diupayakan  pula  melalui  webside pengadaan.  Hal  ini  dilakukan  oleh pemerintah  untuk  mengurangi  adanya penyalahgunaan  pengadaan  Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa.
Permasalahan  yang  mungkin  terjadi bahwa adanya penyesuaian pengubahan  atas  Kepres  No.80  tahun 2003, dimana sebagian besar kabupaten/kota  belum  siap  untuk melakukan  pengadaan  belanja  barang dan  jasa,  yang  menyebabkan  tidak terserapnya  anggaran  Belanja  Barang dan  Jasa,  jadi  pegawai  pengadaan diharuskan memiliki sertifikasi keahlian melalui sejumlah ujian tertentu. Seperti Unit Layanan
Pengadaan  ( Procurement  Unit )  adalah satu  unit  yang  terdiri  dari  pegawai- pegawai  yang  telah  memiliki  sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah  melalui  ujian  sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional. 5. Hipotesis 5 (Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Belanja Barang dan Jasa) Hasil pengujian statistik untuk hipotesis 5 menunjukkan bahwa hipotesis  5  diterima  yang  artinya bahwa  Belanja  Modal  berpengaruh posotif  terhadap  Belanja  Barang  dan
Jasa. Hal ini konsisten dengan penelitian  Abdullah dan  Halim  (2006), yang menunjukkan dalam penelitiannya  bahwa  Belanja  Modal berasosiasi  positif  terhadap  Belanja Pemeliharaan.  Dalam  Permendagri  59 tahun  2007  Belanja  Pemeliharaan masuk  ke  dalam  kategori  Belanja Barang dan Jasa.
6. Hipotesis 6 (Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh tidak langsung melalui Belanja Modal terhadap Belanja Barang dan Jasa) Dalam  Hipotesis  6  disebutkan  bahwa Dana Alokasi Umum (DAU)
berpengaruh  tidak  langsung  positif terhadap  Belanja  Barang  dan  Jasa melalui  Belanja  Modal.  Berdasarkan uji path  analysis menunjukkan  bahwa Belanja Modal dapat dijadikan sebagai variabel  yang  memoderasi  hubungan Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terhadap Belanja  Barang  dan  Jasa.  Setiap penambahan aset dalam realisasi Belanja  Modal  akan  diikuti  oleh penambahan  Belanja  Barang  dan  Jasa. Hal ini berarti Hipotesis 6 diterima.
7. Hipotesis 7 (Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh tidak langsung melalui Belanja Modal terhadap Belanja Barang dan Jasa Pada  hipotesis  7  disebutkan  bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh  tidak  langsung  positif terhadap  Belanja  Barang  dan  Jasa melalui  Belanja  Modal.  Berdasarkan uji path  analysis menunjukkan  bahwa Belanja Modal dapat dijadikan sebagai variabel  yang  memoderasi  hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap  Belanja  Barang  dan  Jasa.
Setiap penambahan aset dalam realisasi Belanja  Modal  akan  diikuti  oleh penambahan  Belanja  Barang  dan  Jasa.
Hal ini berarti Hipotesis 7 diterima. Penerapan otonomi daerah/desentralisasi fiskal oleh pemerintah  pusat  Indonesia  memiliki tujuan untuk kemandirian dalam pengelolaan  rumah  tangganya.  Dalam penerapannya  pemerintah  pusat  tidak lepas  tangan  secara  penuh  dan  masih memberikan
bantuan kepada
pemerintah daerah berupa Dana
Alokasi  Umum  yang  dapat  digunakan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan  daerahnya.  Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya  secara  mandiri  dan  dalam upaya  kemandirian  ini,  pemerintah ditutut meningkatkan pelayanan publiknya.  Belanja  modal  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  diantaranya pembangunan  dan  perbaikan  sektor
pendidikan,  kesehatan,  transportasi, yang pada akhirnya akan mempengaruhi  jumlah  belanja  barang dan jasa. Hasil  penelitian  yang  dilakukan  dalam penelitian ini menemukan bahwa Dana alokasi  Umum  dan  Pendapatan  Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap  Belanja  Modal  dan  Belanja Barang  dan  Jasa  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Dari  uji  yang telah  dilakukan  bahwa  ada  pengaruh yang  signifikan  Dana  Alokasi  Umum dan  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Belanja  Modal,  Dana  Alokasi  Umum dan  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Belanja  Barang  dan  Jasa.  Dan  ada pengaruh  Belanja  Modal  terhadap Belanja  Barang  dan  Jasa.  Berdasarkan hasil  pengujian  pada  persamaan  1 sampai  3  dapat  dikatakan  bahwa Belanja  Modal  memenuhi  kriteria untuk dijadikan sebagai variabel intervening antara pengaruh penerimaan  Dana  Alokasi  Umum  dan Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap
Belanja Barang dan Jasa.

## KESIMPULAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat  pengaruh  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terhadap  Belanja  Barang  dan  Jasa  (BBJ) baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  dengan  Belanja  Modal  (BM)
sebagai variabel intervening. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1. Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Pendapatan  Asli  Daerah  mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 3. Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Barang dan Jasa.
4. Pendapatan Asli Daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Barang dan Jasa.
5. Belanja Modal mempunyai  pengaruh signifikan  terhadap  Belanja  Barang dan Jasa.
6. Dana Alokasi Umum serta Pendapatan  Asli  Daerah  mempunyai pengaruh  tidak  langsung  melalui Belanja  Modal  terhadap  Belanja Barang  dan  Jasa, jadi  Belanja Modal merupakan variabel intervening.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Syukriy  dan  Abdul  Halim. 2006,  Studi  atas  Belanja  Modal pada  Anggaran  Pemerintah  dalam
Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintah 2 (2): 17-32. Anshori,  Muslich,  dan  Sri  Iswati.  2009,
Buku  Ajar  Metodologi  Penelitian Kuantitatif. Cetakan Pertama, Surabaya  :  Airlangga  University Press. Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan daerah (Akuntansi Sektor  Publik). Cetakan  Pertama, Jakarta : PT. Indeks. Ghozali,  Imam.  2009. Ekonometrika. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Harianto, David dan Priyo Hari adi. 2007. Hubungan  Antara  Dana  Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan  Asli  Daerah  dan Pendapatan Perkapita. JAAI. Kepmendagri  Nomor  29  tahun  2002 tentang Pedoman Pngurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha  Keuangan  Daerah  dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kusumadewi dan Rahman. 2007. Flypaper
Effect  pada  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Pendapatan  ASli Daerah  (PAD)  Terhadap  Belanja
Daerah  pada  Kabupaten/Kota  di Daerah. JAAI, 11 (1):67-80.
Mardiasmo.  2018.  Akuntansi  Sektor Publik  Edisi  Terbaru.  Yogyakarta . ANDI Mardiasmo. 2018. Otonomi dan Manajemen  Keuangan  Daerah. Yogyakarta. ANDI. Peratutan  Pemerintah  Nomor  58  tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peratutan  Pemerintah  Nomor  55  tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Peratutan  Pemerintah  Nomor  105  tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan. Permendagri  Nomor  13  tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri  Nomor  59  tahun  2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.
Bandung  :  Alfabeta.
Undang-  undang  Nomor  22  tahun  1999
tentang Pemerintah Daerah.
Undang-  undang  Nomor  25  tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan Pusat dan Daerah.
Undang-  undang  Nomor  32  tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-  undang  Nomor  33  tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan Pusat dan Daerah.
http://www.djpk.depkeu.go.id http://www.perbendaharaan.go.id