## RESEARCH ARTICLE

## EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 30 TAHUN
2020 TENTANG PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PRODUKTIF DAN AMAN

## CORONA VIRUS DISEASE 2019 BAGI MASYARAKAT KOTA MAGELANG
Agus Tri Widodo
Universitas Sebelas Maret Surakarta agusmagelang72@gmail.com

## ABSTRACT
In order to deal with the impact of Covid-19, both of central and regional governments synergize with each other to form the policies. Follow up the Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana  Nonalam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  sebagai  Bencana  Nasional, Magelang  City  Governments  enact  the  Peraturan  Walikota  Magelang  Nomor 30  Tahun  2020  Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Masyarakat Kota Magelang. This article aims to discuss two things. First, reviewing the effectiveness of that regulation. Second, what efforts that need to be made to increase the effectiveness of the implementation of that regulation. In this article, the author argues that the implementation of Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2020 is deemed ineffective and requires further efforts in its application to achieve the expected goals.
Keywords : covid-19; effectiveness; mayor regulation.
Dalam rangka menanggulangi dampak yang disebabkan oleh Covid-19, pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi untuk membentuk kebijakan. Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019  (COVID-19)  sebagai  Bencana  Nasional,  Pemerintah  Daerah  Kota  Magelang mengundangkan  Peraturan  Walikota  Magelang  Nomor  30  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Adaptasi  Kebiasaan  Baru  Produktif  dan  Aman Corona  Virus  Disease 2019  Bagi  Masyarakat Kota  Magelang.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  mendiskusikan  dua  hal.  Pertama,  meninjau efektivitas  dari  peraturan  walikota  tersebut.  Kedua,  upaya  apa  yang  perlu  dilakukan  untuk meningkatkan efektivitas terhadap penerapan peraturan walikota tersebut. Dalam artikel ini, penulis  beragumen  bahwa  penerapan  peraturan  walikota  magelang  nomor  30  tahun  2020 dirasa  belum  efektif  dan  membutuhkan  upaya-upaya  lanjutan  dalam  penerapannya  untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Kata Kunci : covid - 19 ; efektivitas; peraturan walikota.
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

## I NTRODUCTION
Corona Virus Disease terdeteksi pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. World Health Organization (WHO) mengumumkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi  yang  tidak  jelas  pada  31  Desember  2019.  Sebulan  kemudian,  tepatnya  pada  30 Januari  2020,  WHO  menetapkan  Covid-19  sebagai Public  Health  Emergency  of  International Concern (PHEIC)  atau  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  yang  Meresahkan  Dunia (KKMMD). 1 Virus  ini  kemudian  menyebar  ke  seluruh  penjuru  dunia  dan  memberikan dampak yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan.
Indonesia  pun  tidak  luput  dari  serangan  wabah  ini.  Indonesia  pertama  kali mengumumkan  kasus  Covid-19  pada  2  Maret  2020.  Jumlah  kasusnya  terus  bertambah hingga saat ini. Pertanggal 1 Januari 2021, tercatat 751.270 kasus positif Covid-19 dengan rincian 22.239 orang meninggal dunia dan 617.936 orang sembuh dari virus corona. 2 Tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, pandemi  ini  juga berdampak pada aspek  sosial, ekonomi,  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Atas  dasar  itu,  WHO  kemudian  menetapkan Covid-19  sebagai Global  Pandemic pada  11  Maret  2020.  Penerbitan  Keputusan  Presiden Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Nonalam  Penyebaran Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka merespon kebijakan WHO tersebut.
Dalam  rangka  menanggulangi  semakin  meluasnya  dampak  pandemi  Covid-19,  di dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional khususnya pada dictum ketiga, gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease (Covid-19)  di  daerah,  dalam  menetapkan  kebijakan masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.
Menindaklanjuti  Keppres  tersebut,  Pemerintah  Kota  Magelang  menetapkan Peraturan  Walikota  Magelang  Nomor  30  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Adaptasi Kebiasaan  Baru  Produktif  dan  Aman Corona  Virus  Disease 2019  Bagi  Masyarakat  Kota Magelang. Peraturan Walikota tersebut dibentuk atas petimbangan menjaga kelangsungan pelaksanaan  tugas  fungsi  pemerintahan,  pelayanan  public,  kegiatan  perekonomian,  dan sosial  dengan  tetap  memprioritaskan  kesehatan  dan  keselamatan. 3 Sebagaimana dicantumkan  dalam  Pasal  2,  Peraturan  Walikota  ini  dimaksudkan  sebagai  pedoman pelaksanaan  bagi  semua  pemangku  kepentingan  dalam  beradaptasi  pada  situasi  pandemi melalui perubahan perilaku dengan  menerapkan protokol kesehatan  secara ketat menuju masyarakat yang sehat, disiplin, produktif, dan aman Corona Virus Disease 2019.
Peraturan  Walikota  Magelang  Nomor  30  Tahun  2020  ini  telah  berlaku  semenjak tanggal  diundangkannya  pada  4  Agustus  2020.  Setelah  berlaku  beberapa  bulan,  kini Indonesia mulai memasuki babak baru Covid-19. Oleh karenanya, perlu peraturan walikota
1 Kurniyanto,  2020,  “Pandemi  Corona  Virus”,  https://rsupsoeradji.id/pandemi-corona-virus/,  diakses  1  Januari 2020
2 Herlina KD, 2020, “UPDATE Corona Indonesia, Jumat (1/1): Bertambah 8.072 Kasus Baru, ingat selalu 3M”
3 Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Masyarakat Kota Magelang.
tersebut  perlu  ditinjau  mengenai  efektivitasnya.  Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  ini berfokus membahas 2 (dua) hal. Pertama, bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Walikota Magelang  Nomor 30 Tahun 2020. Kedua,  upaya  apa  yang  dapat  dilakukan untuk  meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Magelang.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, penelitian ini berdasar pada teori-teori hukum, literatur yang relevan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarkat yang kemudian  dikombinasikan  dengan  pengamatan  atas  implementasi  di  lapangan.  Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

## RESULTS & DISCUSSION

## A. Kebijakan Pemerintah Kota Magelang dalam Penanganan Covid-19
Bencana  Covid-19  yang  telah  ditetapkan  sebagai Global  Pandemic perlu  dilakukan penanganan secara holistik dari berbagai pihak, salah satunya dari sisi pemerintahan sebagai otoritas  yang  diberikan  kewenangan  oleh  rakyat  dalam  mengurus  kebutuhan  dan melindungi rakyat dari segala ancaman. Dalam penanganan bencana tersebut Pemerintah Indonesia melakukan pembagian kewenangan untuk mengendalikan persebaran Covid-19 melalui berbagai kebijakan secara berlapis dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah.
Dengan  demikian  maka  diperlukan  kerja  sama  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  dalam  penerapan  kebijakan  karena  tingkat  efektivitass  merupakan pencapaian  yang  telah  disepakati  sebagai  usaha  bersama 4 ,  sehingga  koordinasi  dan sinkronisasi diutamakan dalam pembuatan kebijakan.
Peraturan  Walikota  Magelang  Nomor  30  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Adaptasi Kebiasaan  Baru  Produktif  dan  Aman Corona  Virus  Disease  2019 Bagi  Masyarakat  Kota Magelang  merupakan  upaya  dalam  pengendalian  penyebaran  Covid-19  di  Daerah,  yang sampai  dengan  saat  ini  masih  berlaku  dan  dijadikan  patokan  bagi  masyarakat  untuk berkegiatan. Yang mana dalam penyusunan Peraturan Walikota ini mendasarkan pada asas formal  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  dengan  mengedepankan kejelasan  tujuan, urgensi  pembentukan,  implementatif dapat dilaksanakan,  kedayagunaan dan kehasilgunaan, muatan yang tepat dan kejelasan rumusan. 5
Untuk mengetahui kedayagunaan dan kehasilgunaan yang merupakan tujuan dalam penyusunan peraturan efektif atau tidak dalam penerapannya. H. Emerson mendefinisikan berkaitan  dengan  efektivitas  sebagai  pengukuran  terhadap  tercapainya  suatu  tujuan  yang tetapkan  sebagai  indikator  keberhasilan, 6 dapat  juga  diartikan  sebagai  pencapaian  tujuan dengan  mengukur  antara  target  dengan  upaya  yang  telah  dilakukan  dengan  perhitungan berdasarkan kuantitas, kualitas dan waktu pencapaian. 7
4 Bernard  H  Russell.  (1994).  In  Research  Methods  in  Anthropology:  Qualitative  and  Quantitative  Approaches. California: SAGE Publications, Inc. dalam Idham Imam Seputra, Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penanggulangan Covid-19 Oleh Pemerintah Daerah Kerinci , Vol 7 No 2 Tahun 2020, hlm.411.
5 Nanda Novia Putri,et.al., Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik , Researchgate .
6 Soewarno Handayaningrat S., Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen , Jakarta: CV. Haji Masagung. Hlm 16.
7 Idham Imam Seputra, Locit, hlm.412.
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Menurut  Soerjono  Soekanto  memaparkan  untuk  mengetahui  keefektifan  terhadap suatu peraturan didasarkan terhadap lima faktor sebagai indikatornya, yang terdiri atas 8 :
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun  menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Lima  faktor  tersebut  saling  berkaitan  satu  dengan  yang  lainnya  karena  merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur bagi efektivitas penegakan hukum itu  sendiri.  Dari  kelima  faktor  tersebut,  masing-masing  faktor  memiliki  indikator  atas ukuran efektivitasnya.
Faktor  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  1  dijabarkan  menjadi  sebagai berikut 9 :
a. Sistematisnya peraturan yang berkaitan;
b. Peraturan sudah sinkron baik secara horizontal maupun vertikal;
c. Ketersediaan peraturan sudah mencukupi secara kualitatif dan kuantitatifnya; dan
d. Penerbitan peraturan sudah sesuai dengan persyaratan yuridisnya, keempat  hal  tersebut  merupakan  syarat  yang  harus  terpenuhi  secara  kumulatif sehingga  perlu  dilakukan  tinjauan  mendalam  dalam  menganalisa  suatu  peraturan  yang diberlakukan.  Dari  segi  ini,  Peraturan  Walikota  Magelang  Nomor  30  Tahun  2020  telah disusun  secara  sistematis  dengan  memperhatikan  sinkronisasi  secara  horizontal  maupun vertikal guna menghindari pertentangan ataupun tumpang tindih antara peraturan yang satu dan yang lainnya. Perwal ini juga telah secara kualitatif dan kuantitatif mencukupi kebutuhan masyarakat  guna  menghadapi  pandemi  Covid-19.  Penerbitan  atas  perwal  ini  juga  telah memenuhi persyaratan yuridis yang ada. Sehingga dipandang dari segi hukumnya sendiri, sudah sesuai dengan formulasi penyusunan norma yang dipersyaratkan.
Faktor  kedua  mengenai  penegak  hukum,  diperlukan  aparat  penegak  hukum  yang handal, terampil dan  profesional  dalam  melaksanakan law  enforcement terhadap  penerapan peraturan yang kemudian dirinci sebagai berikut 10 :
a. Sejauhmana petugas terikat dengan peraturan-peraturan yang ada;
b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan;
c. Teladan macam apa yang seharusnya diberikan petugas kepada masyarakat;
d. Sampai  sejauhmana  derajat  sinkronisasi  penugasan-penugasan  yang  diberikan  kepada petugas sehingga terdapat batas kewenangan yang jelas.
Dalam  penerapan  Peraturan  Walikota  Magelang  Nomor  30  Tahun  2020  sudah terdapat  pengaturan  yang  jelas  mengenai  siapa  yang  berwenang  menegakkan  peraturan, pihak  mana  saja  yang  dapat  bersinergi  dalam  penegakan  aturan  beserta  sinkronisasi
8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ,  Jakarta  : PT.RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 8.
9 Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum , Bandung : Bina Cipta, 1983, hlm, 80.
10 Ibid, hlm 82.
penugasannya,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  28  bahwa  untuk  melakukan pengawasan,  pembinaan  dan  penegakan  hukum  dilakukan  oleh  tim  gabungan  yang melibatkan  unsur Kepolisian,  Tentara  Nasional Indonesia,  tokoh  masyarakat,  dan  tokoh agama.  Yang  dalam  prakteknya  ketika  dalam  melakukan  penegakan  terhadap  pelanggar diberikan sanksi sosial berupa menyanyikan lagu kebangsaan, lari mengelilingi area tertentu, ataupun  ikut  dalam  bersih-bersih  kota,  meskipun  secara  eksplisit  hal  tersebut  tidak tercantum  dalam  Peraturan  Walikota  ini,  akan  tetapi  hal  itu  dipandang  perlu  untuk memberikan efek malu ketika melakukan pelanggaran atas suatu aturan.
Ketiga, faktor mengenai ketersediaan sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, maksudnya adalah sarana atau fasilitas yang sebagai modal dalam untuk mencapai efektivitas  atas  suatu  peraturan  sehingga  berkontribusi  bagi  penegak  hukum  dalam melaksanakan tugas, dengan elemen sebagai berikut: 11
a. Terpeliharanya prasarana yang telah ada;
b. Prediksi terhadap pengadaan prasarana;
c. Pelengkapan terhadap prasarana yang dibutuhkan;
d. Perbaikan terhadap prasarana yang rusak;
e. Perbaikan fungsi prasarana yang mengalami kendala agar dilancarkan;
f. Prasarana yang mengalami penurunan fungsi perlu ditingkatkan kembali. Untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang memang belum dapat terpenuhi secara keseluruhan akan tetapi melalui dana insentif daerah maupun biaya tak terduga sudah mencoba dilakukan pemenuhan dimulai dari  penyediaan Alat Pelindung Diri di berbagai tempat, perbaikan tempat-tempat umum dengan menyesuaikan dengan protokol kesehatan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Akan tetapi kenyataan di lapangan terhadap hal tersebut belum dapat  didayagunakan  sebagaimana  mestinya  oleh  masyarakat,  masih  terdapat  masyarakat yang abai atas hal-hal tersebut, yang rata-rata dilakukan oleh masyarakat usia remaja ataupun lingkungan sosial tertentu.
Faktor masyarakat sebagai pengukur efektivitas dijabarkan menjadi sebagai berikut: 12 a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang sudah baik;
b. Faktor  penyebab  masyarajat  tidak  mematuhi  aturan  padahal  aturan  baik  dan  aparat penegak hukum berwibawa;
c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan baik, aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.
Berkaitan dengan implementasi Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi  Masyarakat  Kota  Magelang,  pada  kenyataannya  belum  membuahkan  hasil  yang maksimal  hal  ini  ditandai  dengan  masih  meningkatnya  kasus  Covid-19  dan  masih terdapatnya  kerumunan  dan  acara  di  masyarakat  yang  bersembunyi-sembunyi.  Hal  ini terjadi  dikarenakan  masyarakat  belum  mempunyai  kesadaran  yang  baik  terhadap  bahaya Covid-19  meskipun  operasi  yustisi  rutin  dilaksanakan,  dan  kurangnya  keteladanan  yang dikarenakan adanya event pilkada serentak yang dimulai dengan berbagai macam kegiatan sebelumnya yang membawa asumsi bahwa keadaan sudah normal seperti sediakala sehingga memicu masyarakat untuk abai dalam penerapan protokol kesehatan.
11 Ibid.
12 Ibid.
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sejalan dengan pendapat dari Romli Atmasasmita 13 bahwa ketidakefektifan dalam penerapan hukum bukan semata-mata  terletak  pada  ketidakmampuan  aparak  penegaknya  saja  akan  tetapi  lebih kepada faktor sosialisasi peraturan dan edukasi kepada masyarakat yang lemah.
Dalam penerapan dari Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi  Kebiasaan  Baru  Produktif dan  Aman Corona  Virus  Disease  2019 Bagi Masyarakat Kota Magelang sampai dengan saat ini dapat dikatakan belum mampu mencapai tujuan dari apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini utamanya dari segi peran serta/  partisipasi  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan/  tokoh  untuk  mencegah penularan Covid-19 hal ini sangat terlihat pada rangkaian event Pilkada Serentak tempo hari, dimana banyak terjadi kerumunan dibeberapa tempat yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan  Walikota  Magelang  Nomor  30  Tahun  2020  yang  dilakukan  oleh  para  tokoh politik daerah.

## B. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Kebijakan Penanganan Covid-19
Sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  kebijakan  penanganan  Covid-19 dapat dilakukan dengan menggunakan dua aspek yaitu dengan melakukan rumusan hukum yang sesuai  dengan  hukum  atau  nilai-nilai  yang  hidup  di  masyarakat  ataupun  dengan  meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Berkaitan dengan perumusan hukum di era orde baru populer dengan adanya teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang mengelaborasi konsep law as a tool of social engineering sebagai penataan hukum nasional. 14 Dalam teorinya, Mochtar memperagakan pola kerja sama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial. 15 Konsep teori hukum pembangunan menitik beratkan pada hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi sosiologis dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sehingga tidak terjadi gesekan yang luar biasa dalam melakukan  perubahannya  dengan  tujuan  untuk  memelihara  dan  mempertahankan  ketertiban  di masyarakat. 16
Sedangkan  hukum  sebagai  aturan  yang  harus  dituruti  yang  apabila  dilanggar  dapat mendatangkan  penderitaan,  membahayakan  diri  sendiri,  atau  harta  benda  yang  dimilikinya, 17 sehingga bagi setiap individu wajib untuk mentaati sesuai dengan apa yang telah ditetapkan agar ketertiban dan keamanan dalam pergaulan dapat terjaga dengan baik.
Dalam penerapan hukum kepada masyarakat yang homogen dengan berbagai latar belakang kehidupan,  suku,  ras,  agama  dan  golongan,  menurut  Satjipto  Rahardjo  terdapat  empat  faktor kepatuhan hukum masyarakat, yaitu sebagai berikut 18 :
1. Compliance merupakan kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghidarkan diri dari hukuman yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut;
13 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum ,  Bandung: mandar maju, 2011, hl m 55.
14 Saifullah, Dinamika Teori Hukum “Sebuah Pembacaan Kritis Paradigmatik”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm . 87.
15 Wacipto  Setiadi, Pembangunan  Hukum  Dalam  Rangka  Peningkatan  Supremasi  Hukum , Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1, 2012, hlm. 8
16 Ibid, hlm 89-90.
17 S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm. 12.
18 Achmad  Ali, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan Teori  Peradilan  (Judicial  Prudence)  termasuk  Interpretasi  Undang- undang (Legisprudence) , (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 347-348
2. Identification terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengn mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut;
3. Internalization yakni  seseroang  mematuhi  kaidah  kaidah  hukum  dikarenakan  secara  intrinsik kepatuhan  tadi  mempunyai  imbalan.  Isinya  sesuai  dengan  nilai  nilainya  dari  pribadi  yang bersangkutan;
4. Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada. Seyogyanya dalam pengendalian Covid-19 dalam perumusan kebijakan perlu memperhatikan kedua hal tersebut di atas supaya ketika membuat kebijakan pada saat diterapkan implementatif dan memenuhi  rasa  keadilan  di  masyarakat  karena  telah  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang  hidup dimasyarakat  dan  pemerintah  sebagai  pihak  yang  berwenang  dalam  menetapkan  kebijakan, sehingga  masyarakat  merasa  ada  jaminan  terhadap  keselamatannya  serta  dalam  perumusan kebijakan  seharusnya  melihat  aspek-aspek  potensi  kepatuhan  di  masyarakat  utamanya  terkait substansi reward and punishment bagi yang patuh dan melanggar serta keterlibatan masyarakat/ peran serta masyarakat dalam penerapan hukumnya, sehingga setiap individu akan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keterlaksanaan peraturan tersebut.

## CONCLUSION
Dalam implementasi Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi  Kebiasaan  Baru  Produktif  dan  Aman Corona  Virus  Disease  2019 Bagi  Masyarakat  Kota Magelang belum dapat dikatakan efektif apabila dilakukan pengamatan dengan mendasarkan pada teori  efektivitas  hukum  dari  Soerjono  Soekanto.  Hal  tersebut  dikarenakan  masih  lemahnya kesadaran  masyarakat  untuk  mematuhi  peraturan  tersebut  dan  dengan  adanya  Pilkada  Serentak pada  awal  Desember  berkontribusi  pola  ketidakpatuhan  dari  masyarakat  dan  para  pemangku kepentingan  belum  dapat  menjadi  contoh  yang  baik  dalam  implementasi  Peraturan  Walikota tersebut. Apabila ditinjau dari jumlah kasus Covid-19 yang terjadi, pada tanggal 6 Juni 2020 terdapat 24 kasus positif dan 10 meninggal kemudian pada tanggal 27 Desember 2020 terdapat 1123 kasus positif dan 113 meninggal. 19
Untuk  meningkatkan  efektivitas  sebuah  peraturan  harus  ada  kerja  sama  antar stakeholder dalam  suatu  komunitas  dengan  mengakomodasi  nilai  yang  hidup  di  masyarakat  dengan memperhatikan kaidah sosial lainnya sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaruan pergaulan di masyarakat dapat tercapai. Dengan adanya beberapa hal tersebut maka masyarakat yang menjadi subjek  ataupun  objek  dari  peraturan  yang  di  tetapkan  merasa  kepentingan-kepentingan  yang dibutuhkan  telah  terakomodir  sehingga  dengan  sendirinya  akan  meningkatkan  kesadaran hukumnya dan kepatuhan terhadap aturan tersebut.
19 Sumber infografis Covid-19 Kota Magelang, yang dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang.
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

## R EFERENCES
Ali, Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)  termasuk  Interpretasi  Undang-undang  (Legisprudence),  Jakarta  : Kencana.
Atmasasmita, Romli, 2011, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Bandung: mandar maju.
Handayaningrat,  Soewarno.,  2016,  Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen, Jakarta: CV. Haji Masagung.
Kansil,  S.T.,  1992,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia,  Jakarta:  Balai Pustaka.
Putri, Nanda Novia ,et.al., “Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Yang Baik”, Researchgate.
Saifullah,  2018,  Dinamika  Teori  Hukum  “Sebuah  Pembacaan  Kritis  Paradigmatik”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Seputra,  Idham  Imam,  2020,  “Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Terhadap  efektivitas penanggulangan Covid-19 oleh pemerintah daerah kerinci,” Vol 7 No 2.
Setiadi,  Wacipto  Setiadi,  2012,  “Pembangunan  Hukum  Dalam  Rangka  Peningkatan Supremasi Hukum”, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 1, no. 1.
Soekanto, Soerjono, 1983, Penegakan Hukum, Bandung: Bina Cipta. Soekanto, Soerjono, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:
PT.Raja Grafindo Persada.
Kurniyanto,  2020,  “Pandemi  Corona  Virus”,  https://rsupsoeradji.id/pandemi-corona- virus/, diakses 1 Januari 2020
Herlina  KD,  2020,  “UPDATE  Corona  Indonesia,  Jumat  (1/1):  Bertambah  8.072  Kasus Baru, ingat selalu 3M”
Peraturan  Walikota  Magelang  Nomor  30  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Masyarakat Kota Magelang.