Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi 213
Dati II Di Jawa Barat, 1999-2003(Ima Amaliah)

## PENGARUH PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KINERJA
EKONOMI DATI II DI JAWA BARAT, 1999-2003
Ima Amaliah *

## Abstrak
Jawa  Barat  merupakan  salah  satu  wilayah  di  Indonesia  yang menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai salah satu tolok ukur  keberhasilan  pembangunannya.  Namun  demikian,  pencapaian  angka indeks  ini  masih  jauh  dari  realisasi  jika  melihat  visi  provinsi  Jawa  Barat pada  tahun  2010  yaitu  mencapai  IPM  80.  Jika  menelusuri  teori, Pembangunan  manusia  memiliki  peran  yang  cukup  penting  dalam menggerakan  roda  perekonomian  suatu  wilayah.  Dengan  modal  manusia yang berkualitas maka kinerja ekonomi di wilayah tersebut akan jauh lebih berkembang  dibanding  wilayah  lainnya  yang    memiliki  sumber  daya  alam yang  berlimpah.  Hal  ini  terjadi  karena  Modal  manusia  merupakan  motor penggerak  dalam  memanfatkan  sumber-sumber  pertumbuhan  ekonomi. Demikian pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memacu pembangunan  manusia  yang  lebih  baik.  Dengan  kinerja  ekonomi  yang tinggi, maka alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor publik akan jauh lebih  besar.  Dengan  demikian,  modal  manusia  akan  menjadi  lebih berkualitas.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  ingin  mengetahui  pengaruh  dari pembangunan  manusia  terhadap  kinerja  ekonomi  Dati  II  di  Jawa  Barat selama  kurun  waktu  1999-2003.  Pemilihan  topik  ini  dengan  alasan,  jika terbukti  bahwa  pembangunan  manusia  memiliki  andil  yang  cukup  besar terhadap  kinerja  ekonomi,  maka  stimulasi  kebijakan  yang  diambil  lebih mengarah  pada  bagaimana  menciptakan  mutu  modal  manusia.Dalam penelitian  ini  digunakan  data  pooling  yang  disusun  dari  data  basis  untuk penyusunan  indeks  pembangunan  manusia  di  Jawa  Bara  selama  tahun 1999-2003.
Dari hasil estimasi model, maka diperoleh hasil bahwa pembangunan manusia  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kinerja  ekonomi  Dati II di Jawa Barat. Selain itu, pemerataan hasil pembangunan antara wilayah
* Ima  Amaliah,SE.,MSi, adalah  dosen  tetap  Program  Studi  Ilmu  Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Unisba
memiliki  pengaruh  yang  sangat  berarti    dalam  mendorong  pertumbuhan ouput  reginal  (Jawa  Barat).Dengan  demikian,  pemerintah  daerah  maupun Pemprov  hendaknya  memberi  perhatian  yang  lebih  besar  untuk pengembangan modal manusia. Salah satunya melalui penambahan alokasi dana  untuk  sektor  pendidikan  dan  kesehatan.  Selain  itu,  pelayanan  untuk sektor besik serta penyediaan infrastruktur bagi wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh sektor swasta harus mendapat prioritas yang lebih besar.
Kata Kunci: Pembangunan Manusia, Kinerja ekonomi

## 1 Latar Belakang
Fenomena  penduduk  jika  tidak  ditangani  secara  komprehensif  dapat mengganggu  kinerja  pembangunan  manusia,  khususnya  di  sektor pendidikan.  Dengan  komposisi  penduduk  yang  relatif  besar  di  usia  muda, tentunya  perlu  dipersiapkan  berbagai  sarana  penunjang  pendidikan  yang mamadai. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat merubah mutu sumber daya manusia (modal manusia). Modal manusianya ( human capital ) itu  sendiri  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  proses  pertumbuhan ekonomi.  Modal  manusia  yang  berkualitas  dapat  meningkatkan  kinerja ekonomi suatu negara.
Kinerja  ekonomi  yang  semakin  baik  dan  terukur  akan  mampu menyerap minat masyarakat untuk berinvestasi. Investasi dapat menjadi titik tolak  bagi  keberhasilan  dan  keberlanjutan  pembangunan  di  masa  depan, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia.
Di  samping  pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  baik,  indikator  lain yang  dapat  mempengaruhi  modal  manusia  adalah  pendapatan  perkapita, jumlah  penduduk  miskin  dan  pola  distribusi  pendapatan  antar  kelompok masyarakat. Distribusi pendapatan yang timpang akan menyebabkan banyak penduduk  yang  tidak  memiliki  cukup  uang  untuk  memenuhi  kebutuhan untuk  membeli  makanan,  membiayai  pendidikan  dan  kesehatan  yang  pada akhirnya  akan  memperlambat  pembangunan  manusia 1 .  Selain  itu,  distribusi pendapatan  yang  tidak  merata  akan  menghambat  kinerka  ekonomi  suatu wilayah.
1 BPS.  2004.  Data  Basis  Untuk  Analisis  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Jawa Barat
Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi 215
Dati II Di Jawa Barat, 1999-2003(Ima Amaliah)
Dalam  laporannya,  UNDP  menyebutkan  bahwa  urutan  kualitas sumber daya manusia Indonesia berada dalam posisi yang semakin menurun. Adapun  keberhasilan  pembangunan  suatu  bangsa  menurut  standar  UNDP dinamakan human  development  index (HDI)  atau  indeks  pembangunan manusia  (IPM).  Menurut Human  Development  Report (2002),  Indonesia berada  pada rangking ke-110  setelah  Vietnam  (109)  dari  sebanyak  173 negara  dengan  nilai  HDI  sebesar  0,684  (2000).  Angka  ini  diperoleh  dari indeks  harapan  hidup  (0,69),  indeks  pendidikan  (0,79),  dan  indeks  GDP (0,57). Di Asia Tenggara, HDI Indonesia paling rendah, yang berarti kualitas SDM Indonesia terendah di Asia Tenggara.
Pada  tahun  1999  angka  harapan  hidup,  rata-rata  lama  sekolah,  dan angka melek huruf sebenarnya mengalami kenaikan yang signifikan, namun komposit  pendapatan  perkapita  menurun  drastis  sehingga  berimbas  secara serius  terhadap  HDI  Indonesia.  Berdasarkan  data,  ada  beberapa  hal  penting tentang HDI di Indonesia (2001): pertama, di antara 26 provinsi di Indonesia tidak satu pun yang termasuk dalam kategori tinggi (high category), dengan nilai  di  atas  80.  Sebanyak  8  provinsi  termasuk  ke  dalam  kategori upper- medium dengan  jarak  rentang  66,00-79,00.  Sebanyak  18  provinsi dikategorikan ke dalam lower-medium (50,00-65,99).
Dalam  konteks  nasional  rangking  IPM Jawa  Barat  menurun.  Namun sebenarnya  nilai IPM Jawa Barat naik jika  dibandingkan antara tahun 1996 hingga 1999. Angka harapan hidup naik dari 62,9 tahun (1996) menjadi 64,3 tahun  (1999),  angka  melek  huruf  naik  dari  89,7%  (1996)  menjadi  92,1% (1999), rata-rata lama sekolah naik dari 6,4 tahun (1996) menjadi 6,8 (1999), 6,9  (2000),  dan  7,04  (2002).  Sementara  pendapatan  perkapita  masyarakat Jawa  Barat  menurun  dari  Rp  591,6  ribu  (1996)  menjadi  Rp  584,2  (1999). Jika  dibandingkan  dengan  angka  nasional,  hanya  komposit  angka  harapan hidup  yang berada  di bawah angka  nasional  (66,2). Jawa Barat (1999) juga memiliki  angka  partisipasi  sekolah  yang  tinggi  untuk  usia  7-12  tahun (95,4%), usia 13-15 tahun (72,2%), usia 16-18 tahun (45,4%) dan usia 19-24 tahun (11,4%). Rata-rata drop out usia 7-15 tahun  (3,3%), usia 16-18 tahun (10,3%), dan usia 19-24 (11,3%).
Sejalan  dengan  membaiknya  perekonomian  nasional,  perkembangan perekonomian  Jawa  Barat  selama  kurun  waktu  dua  tahun  terakhir  terus mengalami  pertumbuhan  yang  signifikan  yaitu  dari  4,53%    tahun  2003 meningkat  menjadi  5,08%  pada  tahun  2004.  Membaiknya  kinerja  ekonomi ini  sejalan  dengan  pencapaian  indeks  pembangunan  manusia  (IPM).
Pencapaian IPM tahun 2004 adalah sebesar 68,36 atau meningkat 0,49 poin dibanding  tahun  2003.  Peningkatan  tersebut  disebabkan  oleh  meningkatnya indeks  kesehatan  0,66  poin,  indeks  pendidikan  0,62  poin  dan  indeks  daya beli 0,20 poin 2 .
Jika ditelusuri lebih lanjut, visi Jawa Barat dinyatakan dengan ukuran IPM  sebesar  80  pada  tahun  2010.  Namun  dalam  kenyataaanya  angka  ini masih  jauh  dalam  realisasinya.  Target  IPM  Jawa  Barat  pada  tahun  2003 sebesar  72,37,  terealisasi  sebesar  67,87  atau  kurang  4,5  poin.  Sedangkan pada  tahun  2004  target  sebesar  73,5,  terealisasi  sebesar  68,36  atau  kurang 5,14  poin.  Selama  kurun  waktu  2003-2004  realisasi  IPM  Jawa  Barat  hanya meningkat 0,49 poin. Angka IPM ini merupakan akumulasi dari keberhasilan seluruh kabupaten / kota di Jawa Barat.
Tabel 1. Perkembangan IPM dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Barat, 2002-2004 No Variabel 2002 2003 2004 1 IPM: a. Angka harapan Hidup
b. Angka Melek Hurup
c. Rata-rata Lama Sekolah
d. PPP 67.45 64.93 93.10 7.04 551.35 67.87 64.94 93.60 7.20 553.70 68.36 65.34 93.96 7.37 554.57 2 LPE (%) 4.46 4.53 5.08
Sumber: data diolah dari data basis untuk analisis IPM tahun 2003 dan 2004
Permasalahan  yang  dihadapi  Jawa  Barat  sebenarnya  hampir  sama dengan propinsi lainnya di Indonesia, yaitu relatif lambatnya perkembangan IPM  dari  tahun  ke  tahun.  Lambatnya  perkembangan  IPM  ini  tentunya disebabkan  oleh  banyak    faktor  diantaranya  masih  kecilnya  porsi pengeluaran  pemerintah  untuk  bidang  pendidikan  dan  kesehatan.  Alokasi pengeluaran  pemerintah  untuk  bidang  sosial  selama  ini  jauh  lebih  kecil dibandingkan  dengan  Malaysia,  Thailand  ataupun  Filipina  (Indonesia Human  Development  Report,  2004).  Ketimpangan  distribusi  pendapatan
2 H.  S.  Soemirat.  2005. Evaluasi  Pencapaian  Target-Target  Pembangunan  dan Prospeknya di Tahun 2006 , Kantor Bank Indonesia, Bandung
Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi 217
Dati II Di Jawa Barat, 1999-2003(Ima Amaliah)
serta krisis  ekonomi  yang  masih berlangsung sampai  saat ini juga  kenaikan bahan  bakar  minyak  (BBM)  memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  atas perlambatan  dalam  pencapaian  indeks    pembangunan  manusia  dan  kinerja ekonomi secara keseluruhan.

## 1.1 Perumusan Masalah
Permasalahan  yang  akan  diamati  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana  pengaruh  pembangunan  manusia,  distribusi  pendapatan  dan status wilayah Dati II terhadap kinerja ekonomi Jawa Barat ?

## 1.2 Manfaat Penelitian
Manfaat yang ingin dipetik dari penelitian ini adalah:
a. Memperkaya referensi tentang studi-studi regional  khususnya  mengenai pembangunan  manusia  dengan  kinerja  ekonomi  pada  tingkat  Dati  II  di Jawa Barat
b. Memberikan  masukan  lain  kepada  pemerintah  akan  pentingnya  upaya pembangunan manusia bersama-sama dengan pembangunan ekonomi di Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya

## 2 Tinjauan Pustaka
Sebagian besar ekonom sepakat bahwa sumber daya manusia ( human resources )  dari  suatu  bangsa  merupakan  faktor  yang  paling  menentukan karakter  dan  kecepatan  pembangunan  sosial  dan  ekonomi  bangsa  yang bersangkutan.  Menurut  Profesor  Frederick  Harbison  dari  Princenton Univercity sebagai berikut 3 :
sumber  daya    manusia    merupakan    modal      dasar    dari    kekayaan suatu  bangsa.  Modal  fisik  dan  sumber  daya  alam  hanyalah  faktor produksi  yang  pada  dasarnya  bersifat  pasif;  manusialah  yang merupakan  agen-agen  aktif  yang  akan  mengumpulkan  modal, mengeksploitasikan  sumber-sumber  daya  alam,  membangun  berbagai macam  organisasi  sosial,  ekonomi  dan  politik,  serta  melaksanakan
3 Michael P. Todaro. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga . Edisi Ketujuh. Dialihbahasakan oleh Drs. Haris Munandar,M.A.Erlangga. Jakarta
pembangunan nasional. Jelaslah, bahwa jika suatu negara tidak segera mengembangkan  keahlian  dan  pengetahuan  rakyatnya  dan  tidak memanfaatkan potensi mereka secara efektif dalam pembangunan dan pengelolaan  ekonomi  nasional,  maka  untuk  selanjutnya  negara tersebut tidak akan dapat mengembangkan apa pun.
Di banyak negara berkembang, pendidikan formal adalah industri dan konsumen  terbesar  anggaran  pemerintah.  Bangsa-bangsa  miskin  telah menginvestasikan  sejumlah  uang  dalam  jumlah  besar  untuk  bidang pendidikan. Alasanya bermacam-macam, salah satunya agar lebih produktif dalam  menerima  inovasi  dan  teknologi  baru  (karena  melek  hurup). Kemampuan  baca  tulis  ( literacy )  dan  menyerap  informasi  merupakan komponen dasar dalam pengembangan sumber daya manusia.
Dalam  waktu  yang  bersamaan,  bidang  pendidikan  dapat  pula mempengaruhi  bentuk  dan  arah  pembangunan  suatu  masyarakat  di  masa mendatang  melalui  berbagai  jalan.  Jadi  hubungan  antara  pendidikan  dan pembangunan  adalah  suatu  proses  dua  arah.  Sistem  pendidikan  akan cenderung  meneruskan,  memperkuat  dan  menghasilkan  kembali  struktur ekonomi  dan  sosial  yang  sama.  Sebaliknya  penataan  kembali  sistem pendidikan  secara  cermat,  baik  itu  dilakukan  dari  dalam  ataupun  dari  luar sistemnya itu sendiri, mempunyai potensi yang sangat besar bagi terciptanya perbaikan-perbaikan  pada  struktur  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara keseluruhan.
Dari  beberapa  studi  di  negara-negara  barat  memperlihatkan  bahwa bukan  pengembangan  modal  fisik  yang  telah  memacu  pertumbuhan ekonomi,  melainkan  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  merupakan motor  penggerak  kemajuan  ekonomi  di  negara-negara  maju.  Perluasan kesempatan  bersekolah  telah  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  secara agresif melalui:
a. Terciptanya  angkatan  kerja  yang  lebih  produktif  kerena  memiliki  bekal pengetahuan dan ketrampilan yang lebih baik
b. Tersedianya  kesempatan  kerja  yang  lebih  luas  untuk  memperoleh pendapatan
c. Terciptanya  suatu  kelompok  pemimpin  yang  terdidik  untuk  mengisi lowongan  jabatan  di  unit  usaha,  lembaga,  perusahaan  dan  organisasi milik pemerintah dan swasta
Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi 219
Dati II Di Jawa Barat, 1999-2003(Ima Amaliah)
d. Tersedianya berbagai program pendidikan dan pelatihan.
Tingkat  pembangunan  manusia  (modal  manusia)  yang  tinggi  akan mempengaruhi  perekonomian  melalui  peningkatan  kapabilitas  maupun produktivitas  serta  kemampuan  untuk  menyerap  dan  mengelola  sumber- sumber  perumbuhan  ekonomi  baik  dalam  kaitannya  dengan  teknologi sampai  kelembagaan  yang  penting  bagi  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan pendidikan  yang  baik,  pemanfaatan  teknologi  ataupun  inovasi  teknologi menjadi mungkin untuk terjadi.
Hal  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  investasi  dan  juga  distribusi pendapatan.  Dengan  distribusi  pendapatan  yang  merata  akan  membuka kemungkinan  bagi  tercapainya  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi.  Hal  ini terjadi  karena  dengan  meratanya  distribusi  pendapatan  maka  tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan akan lebih baik yang pada gilirannya akan memperbaiki  tingkat  produktivitas  dan  pendapatan  riil  penduduk.  Adanya peningkatan  dalam  pendapatan riil  akan  mempunyai  banyak  efek  baik  pada naiknya  permintaan  barang  dan  jasa  yang  akan  berujung  pada  tumbuhnya perekonomian.  Selain  itu  pula,  dapat  meningkatkan  sisi  penerimaan pemerintah  yang  berasal  dari  pajak.  Adanya  penerimaan  ini  akan memberikan  efek  lebih  lanjut  pada  kemampuan  pemerintah  untuk malakukan eksplorasi sumber-sumber daya dan investasi.
Dari  hasil  penelitian  Akita  dan  Alisjahbana  (2002),  menunjukkan bahwa pada saat krisis ekonomi, Jawa dan Bali merupakan dua wilayah yang paling  merosot  perekonomiannya.  Sementara  itu,  Irian  Jaya  dan  Maluku justru  merupakan  wilayah  yang  paling  rendah  kemorosotan  indeks pembangunan  manusianya. 4 Meskipun  indeks  pembangunan  manusia  kedua wilayah tersebut tetap lebih rendah  dibanding propinsi-propinsi lainnya  dan juga pendapatan perkapitanya, namun hal ini masih menyisakan pertanyaan. Apakah  daerah  yang  memiliki  sumber  daya  manusia  lebih  berkualitas  akan lebih mampu bertahan dari krisis ekonomi misalnya dilihat dari kemorosatan pendapatan  perkapitanya?.  Sebaliknya,  apakah  daerah  yang  pendapatan perkapitanya  sudah  lebih  tinggi  lebih  bisa  terus  mendukung  pembangunan manusia di daerahnya?
4 BPS-Bappenas-UNDP,  2001  dalam  Aloysius  Gunadi  Brata.  2004. Analisis hubungan  Imbal  Balik  antara  Pembangunan  Manusia  dan  Kinerja  Ekonomi  di Indonesia.
Dari beberapa hasil studi empiris baik yang dilakukan oleh Garcia dan Soelistianingsih  (1998)  maupun  Wibisono  menyimpulkan  bahwa  modal manusia  ( human  capital )  dalam  bentuk  pendidikan  maupun  kesehatan mempunyai  kontribusi  penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi  serta  dalam mempercepat proses pemerataan pendapatan antar daerah.
Secara global pendekatan paradigma pembangunan di dunia, termasuk Indonesia,  telah  mengalami  berbagai  perkembangan.  Pada  tahun  60-an paradigma pembangunan diorientasikan pada produksi (production centered development). Paradigma ini berganti menjadi pendekatan yang menekankan distribusi  pada  hasil-hasil  pembangunan (distribution  growth  development) pada tahun 70-an. Berikutnya pada tahun 80-an muncul paradigma baru yang berorientasi  pada  pemenuhan  kebutuhan  dasar  manusia (basic  need development). Pada  dekade  90-an  berkembang  paradigma  pembangunan yang berpusat pada manusia (human centered development).
UNDP (1990) dalam laporan pertamanya menulis, People are the real wealth  of  a  nation.  The  basic  objective  of  development  is  to  create  an enabling  environment  for  people  to  enjoy  long,  healthy,  and  creative  lives. But is is often forgotten in the immediate concern  with the accumulation of commodities  and  financial  wealth. Negara-negara  maju  telah  menjadikan sumber  daya  manusia  (SDM)  sebagai  kekuatan  terbesar  dalam  membangun bangsanya.  Singapura  adalah  salah  satu  contoh  negara  makmur  yang  tidak memiliki sumber  daya alam berlimpah, namun  memiliki SDM yang  handal. Fenomena  ekonomi  dan  SDM  Indonesia  hingga  kini  tidak  lain  adalah realitas ketertinggalan  kualitas SDM sekalipun sumber alam  melimpah ruah yang  secara  politis-ekonomis  hingga  kini,  belum  memberikan  kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
Pembangunan  manusia  disandarkan pada prinsip-prinsip productivity, equity,  sustainability, d an  empowerment (HDR,  1995:12).  Maknanya, masyarakat harus produktif dan partisipatif secara penuh dalam menciptakan generasi dan  kesempatan bekerja;  masyarakat harus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama dalam berekonomi dan berpolitik; kesempatan harus berlangsung secara berkelanjutan, bukan hanya pada satu generasi saja; dan pembangunan  diperuntukkan  bagi  rakyat  banyak,  bukan  untuk  segelintir orang.  Dengan  demikian,  masyarakat  harus  ikut  dalam  memutuskan  dan proses berlangsungnya pembangunan.
Indeks pembangunan  manusia (IPM) terdiri atas tiga komposit, yakni indeks  harapan  hidup (life  expectancy  index) atau  indeks  kesehatan,  indeks
Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi 221 Dati II Di Jawa Barat, 1999-2003(Ima Amaliah)
pendidikan (education index), dan indeks  daya beli (GDP index). Komposit indeks pendidikan terdiri atas indek rata-rata lama sekolah (RLS) dan melek huruf (adult  literacy  rate). Rata-rata  lama  sekolah  dihitung  melalui komponen partisipasi sekolah, tingkat (kelas) yang sedang (pernah) dijalani, dan  jenjang  pendidikan  tinggi  yang  ditamatkan.  Indikator  melek  huruf adalah kemampuan baca-tulis huruf latin usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan indikator  indikator  ini  akan  lahir  indeks  pendidikan  yang  menjadi  penentu posisi  kemajuan  pendidikan  suatu  bangsa.  Dalam  indeks  melek  huruf  ini penduduk Indonesia diklasifikasi menjadi literat dan illiterat.
Dalam  mewujudkan pendidikan yang berbasis IPM, terutama di Jawa Barat, diperlukan  langkah-langkah: pertama, sosialisasi  konsep IPM  kepada seluruh distrik (kota/kabupaten) untuk mendapatkan pemahaman yang sama agar  dalam  praktik  pembangunan  pendidikan  dapat  berjalan  secara bersinergi.  Kedua,  harus  ditentukan  masing-masing  komposit  pada  setiap kota/kabupaten dengan melihat struktur perkembangannya agar setiap daerah memiliki judgement yang tepat. Ketiga, harus ditentukan indikator-indikator langsung  maupun  tidak  langsung  pada  setiap  kota/  kabupaten  yang berpengaruh  terhadap  pendidikan.  Dari  sini  lahir  prioritas  program. Keempat, dilakukan  evaluasi program pembangunan pendidikan agar sesuai dengan  indikator-indikator  yang  sudah  ditentukan.  Program  pendidikan kerapkali tidak  didasari oleh rasionalisasi paradigma pendidikan  yang jelas, bahkan  hanya  didasarkan  pada  rutinitas  program  dari  tahun  ke  tahun. Program  pendidikan  jangan  bersifat  temporer  atau  hanya  merespons  isu-isu yang berkembang, tanpa didasari oleh akar landasan yang kuat. 5
Begitu  pula  halnya  dengan  indeks  kesehatan  yang  dipengaruhi  oleh angka  kematian  bayi  dan  angka  kematian  ibu,  lebih  banyak  bertumpu  di pemerintah  kabupaten/kota,  karena  berkaitan  dengan  pelayanan  langsung terhadap masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan. Intervensi yang dapat dilakukan pemerintah provinsi terbatas pada penyediaan sarana/prasarana, dan sebagaian pada aspek kesehatan lingkungan.
Sementara  pada  indeks  daya  beli  sangat  ditentukan  oleh  tingkat pendapatan  masyarakat  yang  berkait  erat  dengan  pelaku  usaha  dan  tingkat inflasi. Pemerintah provinsi hanya berperan dalam menentukan tingkat upah minimum dan upaya promosi untuk menarik investor.
5 Dadang  S.  Anshori.  2006. Raksa  Desa,  Pendidikan,  Dan  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM)

## 3 Metode Penelitian
3.1 Model Estimasi
Y = a0 + a1AHH + a3GR + a4DCITY + U
Dimana:
Y           : Output Regional AAH     : Angka Harapan Hidup GR        : Gini Rasio
DCITY  :  Variabel  Boneka  untuk  membedakan  statusi  wilayah  kabupaten atau kota di Jawa Barat
U          : disturben (faktor gangguan)

## 3.2 Data
Dari model yang digunakan di atas maka operasionalisasi variabelnya adalah sebagai berikut:
a. Output regional dalam penelitian ini diproksi dari pengeluaran perkapita riil. Pemilihan data ini dengan pertimbangan lebih dekat dengan konsep kesejahteraan.  Selain  itu  untuk  mengantisipasi  keterbatasan  data  output regional yang disebabkan adanya pemekaran wilayah di Jawa Barat.
b. Indikator  pembangunan  manusia  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  angka  harapan  hidup  ( life  expectation ),  di  mana  angka  harapan hidup  merupakan  salah  satu  komponen  dari  IPM.  Alasan  tidak digunakannya  IPM  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menghindari munculnya  persoalan  kolinieritas  yang  disebabkan  penggunaan pengeluaran perkapita sebagai proksi output regional.
c. Distribusi pendapatan yang digunakan dalam penelitian ini diproksi dari indeks gini kabupaten dan kota di Jawa Barat
d. Variabel  boneka  ( dummy  variable )  status  kota  dan  kabupaten  di  Jawa Barat. Hal ini dengan pertimbangan bahwa wilayah kota pada umumnya lebih  unggul  dibandingkan  wilayah  kabupaten  baik  dalam  hal pertumbuhan maupun pembangunan manusia.
Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi 223 Dati II Di Jawa Barat, 1999-2003(Ima Amaliah)

## 3.3 Metode Pengolahan Data
Metode  pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model regresi  panel  data.  Panel  Data  merupakan  penggabungan  data time  series dengan  data cross  section .  Hal  ini  dilakukan  karena  adanya  keterbatasan data.  Panel  data  merupakan  sekumpulan  data  yang  disusun  berdasarkan sampel individual sepanjang waktu tertentu dan kemudian ditunjukkan untuk multi  observasi  bagi  individu  yang  ada  dalam  sampel  tersebut  atau  data silang. Ciri  khusus dari  data runtun  waktu adalah berupa urutan numerik  di mana interval antar observasi atas sejumlah variabel. Bila sejumlah variabel untuk sejumlah silang tempat yang berbeda diobservasi selama kurun waktu tertentu, maka disebut pooling atau panel data. 6
Penggunaan  panel  data  dalam  penelitian  ekonomi  mempunyai beberapa  keunggulan  dibandingkan  dengan  data  runtun  waktu  atau  data silang tempat biasa. Pertama, dapat memberikan peneliti sejumlah data yang besar,  sehingga  manaikkan degree  of  fredom (df)  dan  mengurangi kolinieritas diantara variabel penjelas, sehingga akan menghasilkan estimasi ekonometrik  yang  efisien.  Kedua,  mampu  menangkap  atau  mengestimasi keberagaman secara eksplisit dari setiap unit individu.

## 4 Pembahasan
Hasil  estimasi  model  dengan  menggunakan  panel  data  dengan  series tahun  1999–2003  dan cross  unit seluruh  kabupaten  dan  kota  yang  ada  di Jawa  Barat  maka  dapat  dilihat  dalam  tabel  2.  Untuk  validitas  model  maka dilakukan  uji  outokorelasi  untuk  melihat  ada  /  tidaknya  hubungan  antar residual  pada  suatu  pengamatan  dengan  pengamatan  lain.  Pengujian outokorelasi  ini  menggunakan Durbin  Watson test (DW-test).  Dari  hasil pengujian  dapat  disimpulkan  bahwa  estimasi  model  dalam  penelitian  ini bebas dari masalah outokorelasi.
Selain itu, jika ditelusuri lebij jauh dengan menggunakan uji t statistik, hasil estimasi model menunjukkan bahwa semua variabel independen secara parsial  mempengaruhi  variabel  dependen  pada  tingkat  keyakinan  yang ditetapkan. Artinya pembangunan  manusia, distribusi pendapatan dan status wilayah  Dati  II  secara  parsial  mempengaruhi  kinerja  ekonomi  wilayah  Dati
6 Damodar N. Gujarati. 1995. Basic Econometrics . Third Edition. McGraww-HILL International Edition.
II  di  Jawa  Barat.  Hal  ini  terlihat  dari  nilai  t  statistik  yang  berada  di  daerah penolakan pada tingkat kepercayaan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu antara 1% sampai 25%.
Nilai  koefisien  determinan  (R square) dari  model  yang  telah diestimasi  sebesar  0.9068.  Artinya  bahwa  variasi  dari  pembangunan manusia,  distribusi  pendapatan  dan  status  wilayah  kota  dan  kabupaten  di Jawa  Barat  mampu  menjelaskan  kinerja  ekonominya  sebesar  90.68% sedangkan  sisanya  karena  variasi  dari  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan dalam model ini (diasumsikan konstan).
Tabel 2. Hasil Estimasi Model Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi Di Jawa Barat, 1999-2003
Dependent Variable: Y? Method: Pooled Least Squares Date: 01/01/97   Time: 00:34 Sample: 1999 2003 Included observations: 5 Total panel observations 104
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. AHH? 2513.051 1206.158 2.083518 0.0393 GR? -555859.1 53934.57 -10.30618 0.0000 DCITY? -1312.913 841.5821 -1.560053 0.1213 Fixed Effects _01--C 92392.18 _02--C 77609.83 _03--C 60094.77 _04--C 96660.08 _05--C 95015.42 _06--C 86229.18 _07--C 82783.24 _08--C 68786.15 _09--C 73345.45 _10--C 82981.41 _11--C 85770.30 _12--C 75561.42 _13--C 54898.70 _14--C 79245.98
Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi 225
Dati II Di Jawa Barat, 1999-2003(Ima Amaliah)
_15--C 84871.84 _16--C 83272.82 _17--C 107135.0 _18--C 88120.51 _19--C 134144.4 _20--C 116355.7 _21--C 131637.5 R-squared 0.906869     Mean dependent var 61404.74 Adjusted R-squared 0.880093     S.D. dependent var 32241.65 S.E. of regression 11164.49     Sum squared resid 9.97E+09 F-statistic 389.5005     Durbin-Watson stat 1.746369 Prob(F-statistic) 0.000000

## 4.1   Pengaruh  Pembangunan  Manusia  Terhadap  Kinerja  Ekonomi Jawa Barat
Jika  ditelusuri  lebih  lanjut  pengaruh  masing-masing  variabel  maka terlihat  bahwa  secara  statistik  variabel  pembangunan  manusia  sangat mempengaruhi  kinerja  ekonomi  Jawa  Barat  selama  kurun  waktu  penelitian. Angka  harapan  hidup  seluruh  kota  dan  kabupaten  (sebagai  salah  satu indikator  IPM  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini)  memberikan  pengaruh positif  terhadap  kinerja  ekonomi  Jawa  Barat.  Artinya  ketika  kualitas pembangunan  manusia  baik  maka    kinerja  ekonomi  wilayah  ini  pun  akan meningkat.  Hal  ini  sejalan  dengan  teori  bahwa  modal  manusia  merupakan motor  penggerak  tumbuhnya  perekonomian  suatu  wilayah.  Ketika  suatu wilayah  memiliki  sumber  daya  manusia  berkualitas  maka  wilayah  ini  akan jauh  lebih  berkembang  dibanding  wilayah  lainnya.  Ini  terjadi  karena penduduk di wilayah tersebut akan lebih  mudah dalam mengadopsi berbagai informasi  maupun  teknologi  yang  ada.  Penduduk  di  wilayah  ini  akan menjadi  lebih  produktif  dalam  mengelola  sumber-sumber  potensial  yang dapat    mendorong  pertumbuhan  wilayahnya.  Kasus  yang  sangat  nyata, meskipun  Singapura  tidak  memiliki  sumber  alam  yang  berlimpah,  namun memiliki modal manusia yang unggul, kinerja ekonomi Singapura jauh lebih tinggi dibanding negara-negara lainnya di kawasan Asia.
Tingginya  produktivitas  ini  tentunya  akan  berkorelasi  positif  dengan pendapatan  perkapita    penduduk.  Naiknya  pendapatan  perkapita  akan mendorong  alokasi  dana  untuk  pendidikan  dan  kesehatan  menjadi  lebih
besar.  Dengan  demikian,  penduduk  menjadi  lebih  pintar  (melek  hurup)  dan angka harapan hidup pun menjadi lebih panjang.
Dari  hasil  penelitian,  ditemukan    bahwa  semakin  makmur perekonomian  suatu  negara  maka  alokasi  pengeluaran  rumah  tangga    untuk non  makanan  (kesehatan,  pendidikan,  rekreasi  dan  lain-lain)  porsinya  akan lebih  besar  dibanding  negara  yang  perekonomiannya  rendah 7 .  Di  negara berkembang,  Lebih  dari    5o  persen  pengeluaran rumah  tangga  dialokasikan untuk  makanan  (kebutuhan  pokok).  Dengan  demikian  pembangunan manusia di negara kaya akan jauh lebih tinggi dibanding negara miskin.
Dari  data  publikasi  BPS  diperoleh  informasi  perkembangan  angka harapan  hidup  (AHH)  di  seluruh  Dati  II  Jawa  Barat  menunjukkan perkembangan  yang  positif  dari  tahun  1999  sampai  2003.  Antara  tahun 2002-2003,  sebagian  besar  wilayah  Dati  II  di  Jawa  Barat  memiliki  AHH antara 65 sampai 69. Namun demikan, ada beberapa Dati II  memiliki angka AHH yang sangat ekstrim (relatif tinggi dan rendah) dibanding wilayah Dati II  lainnya  di  Jawa  Barat.  Adapun  informasi  lebih  lengkapnya  dapat  dilihat dalam tabel berikut ini:
7 Soeharsono Sagir. 1992. Analisis Indikator Sosial Ekonomi di Indonesia. Makalah.
Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi 227
Dati II Di Jawa Barat, 1999-2003(Ima Amaliah)

## Tabel 3. Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH)
Tertinggi dan Terendah Dibeberapa Wilayah Dati II Di Jawa Barat,
2002-2003 Kab/Kota AHH Tertinggi Kab/Kota AHH Terendah 2002 2003 2002 2003 Kota Sukabumi 71.03 71.24 Kab. Garut 61.47 61.5 Kota Bandung 71.05 71.3 Kab. Cianjur 63.7 64.6 Kota Bekasi 69.55 70.2 Kab. Cirebon 65.95 63.5
Sumber:  diolah  dari  Data  Basis  Untuk  Penyusunan  IPM  di  Jawa  Barat,
2002-2003, BPS
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  AHH  di  Kota  Bandung,  Kota Sukabumi  dan  Kota  Bekasi  menunjukkan  angka  yang  sangat  baik. Pencapaian  ini  hendaknya  dipertahankan  bahkan  ditingkatkan  di  masa datang.  Sementara  di  sisi  lain  angka  AHH  Kabupaten  Garut  paling  rendah dibanding kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat. Pemerintah Jawa Barat hendaknya  memberikan  perhatian  lebih  banyak  berupa  penambahan  alokasi dana  sosial  baik  untuk  kesehatan  maupun  pendidikan.  Dengan  demikian, Kabupaten  Garut  diharapkan  dapat  mengejar  ketertinggalan  dalam pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  merupakan  mesin  penggerak pertumbuhan ekonomi di wilayah ini. Begitu pun dengan Kabupaten Cianjur dan  Kabupaten  Cirebon  harus  mendapat  perhatian  lebih  banyak  dari pemerintah  Jawa  Barat.  Seperti  diketahui  Kabupaten  Garut,  Kabupaten Cirebon  dan  Kabupaten  Cianjur  merupakan  wilayah  yang  sangat  potensial baik  dilihat  dari  sumber  daya  alamnya  maupun  letak  geografisnya.  Dengan demikian, pengembangan modal manusia dan penyediaan infrastruktur yang memadai  perlu  mendapat  prioritas  baik  dari  pemerintah  setempat  maupun pemerintah provinsi.
Perkembangan  AHH  di  atas  ternyata  sejalan  dengan  perkembangan pengeluaran perkapita untuk sektor non makanan di wilayah Dati II di Jawa Barat. Jika pada tahun 1999-2001 perkembangan pengeluaran rumah tangga untuk sektor non makanan berada pada interval 23.687 rupiah (1999) sampai 106.999 rupiah (2000). Namun pada tahun 2001 – 2003, alokasi pengeluaran rumah  tangga  untuk  non  makanan  menunjukkan  peningkatan  yang  cukup berarti  yaitu  antara  rentang  42.579  rupiah  (2001)  hingga  190.025  rupiah
(2003).  Adapun  perkembangan  pengeluaran  perkapita  untuk  sektor  non makanan  di  beberapa  wilayah  yang  memiliki  AHH  tertinggi  dan  terendah sebagai berikut:
Tabel 4. Perkembangan Pengeluaran Perkapita Sektor Non Makanan Dibeberapa Wilayah Dati II yang Memiliki AHH Tertinggi
dan Terendah, Tahun 2002-2003 Kab/Kota Y/ kapita Tertinggi (Rp) Kab/Kota Y/kapita Terendah (Rp) 2002 2003 2002 2003 Kota Sukabumi 84.242 90.983 Kab. Garut 47.179  49.448 Kota Bandung 161.093 155.632 Kab. Cianjur 44.157  53.857 Kota Bekasi 144.806 190.025 Kab. Cirebon  42.579  52.623 Sumber:  Diolah  dari  data  basis  untuk  penyususnan  IPM  di  Jawa Barat, 2002-2003, BPS Catatan  Y/  kapita  :  Pengeluaran  perkapita  untuk  sektor  non makanan.
Melihat perkembangan data di atas terlihat jelas bahwa ketika wilayah Dati  II  memiliki  kualitas  sumber  daya  lebih  baik,  maka  kinerja  ekonomi  di wilayah  ini  pun  menunjukkan  angka  yang  cukup  baik.  Hal  ini mengilustrasikan bahwa pengembangan sumber daya manusia penting untuk dilakukan  dalam  rangka  mendorong  perokonomian  daerah.  Perkembangan kinerja ekonomi Dati II ini akan berimbas positif pada kinerja ekonomi Jawa Barat secara keseluruhan.

## 4.2  Pengaruh  Distribusi  Pendapatan  Terhadap  Kinerja  Ekonomi  Jawa Barat
Dari  hasil  estimasi  model,  distribusi  pendapatan  yang  diproksi  dari indeks  gini  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  ekonomi Dati  II  di  Jawa  Barat.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  semakin  merata distribusi pendapatan antar Dati II maka akan semakin baik kinerja ekonomi
Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi 229
Dati II Di Jawa Barat, 1999-2003(Ima Amaliah)
Jawa Barat. Dari hasil pengamatan data yang dipublikasikan oleh BPS pada tahun  1999  sampai  2001  terlihat  bahwa  indeks  gini  dari  seluruh  Dati  II  di Jawa Barat berada pada kisaran angka 0.150 sampai 0.265. Pada tahun 2002- 2003  angka  ini  menunjukan  perbaikan  yaitu  antara  0.110  sampai  0.218. Semakin kecilnya angka indeks gini mengindikasikan kinerja ekonomi yang dicapai  selama  ini  dapat  dinikmati  seluruh  masyarakat  yang  ada  di  wilayah ini.  Secara  teori,  ketika  nilai  indeks  gini    mendekati  0,  maka  artinya kesenjangan  distribusi  pendapatan  semakin  kecil  (distribusi  pendapatan semakin  merata).  Sebaliknya  semakin  besar  nilai  indeks  gini  (mendekati nilai  1)  maka  distribusi  pendapatan  semakin  tidak  merata  (kesenjangan tinggi).
Jika  dilihat  dari  garis  kemiskinan  menurut  kabupaten  /  kota  di  Jawa Barat, persentase perubahan penduduk miskin dari tahun 1996-1999 sebesar 111,84%.  Daerah  yang  paling  banyak  memiliki  penduduk  miskin  adalah Kota  Bogor  (588,22%),  Kabupaten  Cirebon  (549,77%),  disusul  Kabupaten Tasikmalaya  (253,23%).  Sedangkan  daerah  yang  tingkat  kemiskinannya rendah  adalah  Kabupaten  Karawang  (-0,44),  disusul  Kabupaten  Purwakarta (24,81%) dan Kabupaten Subang (24,96%). 8
Angka  ini  menunjukan  perbaikan  pada  tahun  2000-2002,  di  mana persentase perubahan penduduk miskin di Jawa Barat sebesar 24,74% (turun dibandingkan  periode  sebelumnya).  Kota  Bogor,  Kabupaten  Cirebon  dan Kabupaten Tasikmalaya hanya menyumbang kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat masing-masing sebesar 35,60%, 18,54 dan 15,64%. Ketiga  daerah  ini mengalami  perbaikan  yang  sangat  berarti  dalam  pengurangan  angka kemiskinan.  Hal  ini  sejalan  dengan  perkembangan  angka  indeks  gini  yang dicapai  daerah  ini.  Pada  tahun  1999,  indeks  gini  untuk  Kota  Bogor  sebesar 0.229, Kabupaten Cirebon 0.222 dan Kabupaten Tasikmalaya sebesar 0.230. Angka ini mengalami perbaikan pada tahun 2000 di mana indeks gini untuk Kota  Bogor  menurun  menjadi  0.191,  Kabupaten  Cirebon  turun  menjadi 0.193.  Pada  tahun  2002,  indeks  gini  dari  Kota  Bogor  sebesar  0.123, Kabupaten Cirebon sebesar 0.197 dan Kabupaten Tasikmalaya sebesar 0.218 semakin  mendekati  nilai  nol.  Dari  fenomena  ini  tergambar  jelas  bahwa ketika  ketimpangan  distribusi  pendapatan  tinggi  maka  tingkat  kemiskinan pun semakin besar. Semakin  merata distribusi pendapatan antar wilayah  ini akan  memberikan  efek  yang  lebih  positif  pada  pertumbuhan  ekonomi regionalnya (Jawa Barat).
8 BPS. 1999. Data Basis untuk Analisis Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat .

## 4.3 Pengaruh Status Wilayah Terhadap Kinerja Ekonomi di Jawa Barat
Dari  hasil  estimasi  dalam  tabel  2  variabel  status  wilayah  Dati  II  di Jawa Barat menunjukkan  hasil  yang signifikan.  Artinya status wilayah Dati II  memiliki  pengaruh  yang  cukup  berarti  bagi  kinerja  ekonomi  wilayah bersangkutan.  Wilayah  kota  biasanya  memiliki  keunggulan  dibanding wilayah  kabupaten  baik  dalam  hal  pertumbuhan  ekonomi  maupun pembangunan manusianya.
Dari hasil pengamatan  data yang  dipublikasikan  BPS tergambar jelas bahwa  pada  tahun  1999,  wilayah  kota  pada  umumnya  memiliki  rangking pencapaian  IPM  yang  sangat  baik  (yaitu  antara  rangking  1  samapai  4) kecuali Kota Bekasi berada pada rangking 8. Jika dilihat dari indikator IPM, maka    AHH  untuk  wilayah  Kota  ini  berada  pada  angka  97  kecuali  untuk Kota Cirebon  AHH-nya hanya sebesar 94.6.
Begitu  pula  jika  dilihat  dari  kinerja  ekonomi  yang  tercermin  dalam laju  pertumbuhan  ekonomi,  wilayah  kota  memiliki  laju  pertumbuhan ekonomi  yang  cukup  tinggi  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini  dimungkinkan karena  wilayah  kota  memiliki  potensi  yang  cukup  baik  dilihat  dari  potensi daerah  maupun  sumber  daya  manusianya.  Dengan  demikian  roda perekonomian  akan    bergerak  lebih  cepat  dibanding  wilayah  kabupaten. Gambaran IPM dan Kinerja Ekonomi wilayah kota dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Tabel 5. Perkembangan Indikator Pembangunan Manusia Dan Kinerja Ekonomi Beberapa Wilayah Kota Di Jawa Barat, Tahun 1999 dan 2002
Wilayah Kota Tahun 1999 Tahun 2002 LPE (%) AHH AMH AHH AMH 1999 2002 Bogor 67.7 97.4 71.13 97.66 3.28 4.73 Sukabumi 65.7 97.6 71.05 98.80 3.20 4.82 Bandung 68.2 98.3 71.05 98.98 2.80 5.41 Cirebon 67.1 94.6 68.5 95.83 2.29 2.39 Bekasi 66.6 97.1 69.55 98.23 2.63 7.52
Sumber: diolah dari data basis untuk penyusunan IPM Jawa Barat, 1999 dan 2002
Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi 231
Dati II Di Jawa Barat, 1999-2003(Ima Amaliah)
Namun  demikian,  tidak  berarti  semua  wilayah  kabupaten  tidak potensial  dalam  pembangunan  manusia  dan  kinerja  ekonominya.  Hal  ini terbukti  ada  beberapa  wilayah  kabupaten  memiliki  kualitas  pembangunan manusia  baik  dengan  kinerja  ekonominya  tinggi.  Adapun  daerah  yang dimaksudkan adalah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bogor,  Kabupaten  Tasikmalaya  dan  Kabupaten  Kuningan.  Semua  wilayah kabupaten ini berada pada peringkat 5 sampai 10.

## Tabel 6. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Dibeberapa Wilayah Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, 1999
No Kota/ Kabupaten Rangking 1 Kota Bandung 1 2 Kota Bogor 2 3 Kota Sukabumi 3 4 Kota Cirebon 4 5 Kab. Sumedang 5 6 Kab. Bandung 6 7 Kab. Bogor 7 8 Kota Bekasi 8 9 Kab. Tasikmalaya 9 10 Kab. Kuningan 10
Sumber: diolah dari data basis untuk penyusunan IPM di Jawa Barat, 1999

## 5 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

## 5.1 Kesimpulan
Dari  hasil  estimasi  model  yang  dikembangkan  dalam  penelitian  ini diperoleh  kesimpulan  bahwa  pembangunan  manusia,  distribusi  pendapatan dan status wilayah Dati II secara parsial sangat berpengaruh terhadap kinerja ekonomi Dati II di Jawa Barat. Hal ini ditunjukkan oleh signifikannya nilai t statistik  pada  tingkat  kepercayaan  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini mengindikasikan, bahwa peningkatan kualitas  modal  manusia pada  wilayah Dati II  akan memberikan efek yang lebih besar pada kinerja ekonomi Jawa Barat secara keseluruhan. Dengan demikian, pembangunan seyogyanya tidak
hanya menekankan pada kinerja ekonomi semata, tetapi sekaligus juga pada pembangunan  manusianya.  Efek  lanjutan  dari  kondisi  ini  akan  mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

## 5.2 Rekomendasi Kebijakan
Bertolak  dari  penemuan  dalam  penelitian  ini  maka  dapat  diambil beberapa rekomendasi kebijakan diantaranya:
a. Pemerintah  pusat  dan  daerah  hendaknya  memberikan  perhatian  yang lebih  besar  pada  pengembangan  mutu  modal  manusia  melalui penambahan  proporsi  alokasi  anggaran  untuk  pendanaan  sektor  publik serta  memberikan  perhatian  yang  lebih  besar  pada  pelayanan  dasar dibidang kesehatan, pendidikan serta infrastuktur daerah tertinggal yang kurang tersentuh dunia usaha.
b. Perguruan  tinggi  hendaknya  mengambil  peran  lebih  besar  untuk memfasilitasi  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  terkait dengan pengembangan sumber daya manusia.
----------------------
Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kinerja Ekonomi 233
Dati II Di Jawa Barat, 1999-2003(Ima Amaliah)

## DAFTAR PUSTAKA
Aloysius  Gunadi  Brata.  2004.  Hubungan  Imbal  Balik  antara  Pembangunan Manusia  dengan  Kinerja  Ekonomi  di  Indonesia. Jurnal .
Universitas Atmajaya. Yogyakarta
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  1999. Data  Basis  untuk  Analisis  Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Barat . BPS. Jawa Barat ----------.  2000. Data  Basis  untuk  Analisis  Indeks  Pembangunan  Manusia Propinsi Jawa Barat. BPS . Jawa Barat ----------.  2001. Data  Basis  untuk  Analisis  Indeks  Pembangunan  Manusia Propinsi Jawa Barat. BPS . Jawa Barat
----------.  2002. Data  Basis  untuk  Analisis  Indeks  Pembangunan  Manusia Propinsi Jawa Barat. BPS . Jawa Barat ----------.  2003. Data  Basis  untuk  Analisis  Indeks  Pembangunan  Manusia Propinsi Jawa Barat . BPS. Jawa Barat
----------.  2004. Data  Basis  untuk  Analisis  Indeks  Pembangunan  Manusia Propinsi Jawa Barat . BPS. Jawa Barat ----------.  2004. Penyusunan  Data  Sosial  Ekonomi  Daerah  (SUSEDA) Propinsi Jawa Barat . BPS. Jawa Barat
----------.  2005. Penyusunan  Data  Sosial  Ekonomi  Daerah  (SUSEDA)
Propinsi Jawa Barat . BPS. Jawa Barat
Dadang  S.  Anshori.  2006.  Raksa  Desa,  Pendidikan,  Dan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Makalah Gujarati.  Damodar  N.  1995. Basic  Econometrics .  Third  Edition.  McGraw- HILL International Edition
Todaro  P.  Michael.  2000. Pembangunan  Ekonomi  Dunia  Ketiga .  Edisi Ketujuh. Alih Bahasa. Erlangga. Jakarta
Soeharsono  Sagir.  1992.  Analisis  Indikator  Sosial  Ekonomi  Indonesia. Makalah
Soemirat.  2005.  Evaluasi  Pecapaian  Target-target  Pembangunan  dan Prospeknya  di  Tahun  2006. Makalah .  Kantar  Bank  Indonesia. Bandung