## PENERAPAN INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT  SEA (COLREG 1972) TERHADAP PENABRAKAN KAPAL TNI AL OLEH KAPAL PENGAWAS PERIKANAN VIETNAM DI WILAYAH   ZEE INDONESIA LAUT NATUNA UTARA
Gede Jeje Vijanathananda Sara, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: jeje@undiksha.ac.id , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui lebih dalam mengenai pengaturan hukum terkait laut natuna utara  dalam  perspektif  hukum  internasional  dan  hukum  nasional.  (2)  Untuk  mengetahui  dan  mengkaji tindakan penyelesaian internasional apa saja yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kasus penabrakan kapal  TNI  AL  oleh  kapal  pengawas  perikanan  Vietnam  yang  melanggar  aturan COLREG 1972  dan UNCLOS 1982. Jenis penelitian  yang dipakai ialah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan  konseptual.  Sumber  bahan  hukum  yang digunakan  tidak  terlepas  dari  aturan  yang  ada  pada  hukum  nasional  dan  hukum  internasional  dengan mengkhususkan  pengaturan  yang  mengatur  tentang  penabrakan  kapal  laut  dan  hukum  laut.  Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangkan normatif dan juga teknik  studi  dokumen  menggunakan  bahan  hukum  yang  membahas  tentang  teori-teori  hukum  laut khususnya COLREG 1972 dan UNCLOS 1982. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Wilayah ZEE laut natuna  utara  adalah  milik  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  internasional UNCLOS  1982 (2) Penyelesaian  permasalahan  hukum  internasional  yang  dilakukan  oleh  Negara  Vietnam  kepada  Negara Indonesia  mengenai  pelanggaran COLREG  1972 dan UNCLOS  1982 di  wilayah  ZEE  Indonesia diselesaikan dengan upaya diplomasi maritim.
Kata Kunci: COLREG 1972, UNCLOS 1982, Kapal Pengawas Perikanan Vietnam, ZEE

## Abstract
This  study  aims  to  (1)  find  out  more  about  legal  arrangements  related  to  the  North  Natuna  Sea  in  the perspective of international law and national law. (2) To find out and examine what international settlement actions were taken by Indonesia in the case of the collision of the Indonesian Navy ship by a Vietnamese fishing supervisory vessel that violated the COLREG 1972 and  UNCLOS 1982  rules. The type of research used was normative legal research, with a statutory approach. invitation, case approach, and conceptual approach. The sources of legal materials used cannot be separated from the existing rules in national law and international law by specifying the regulations governing ship collisions and the law of the sea. The technique of collecting legal materials is done by exploring the normative framework and also document study techniques using legal materials that discuss the theories of the law of the sea, especially COLREG 1972  and  UNCLOS  1982.  The  results  show  that  (1)  the  ZEE  area  of  the  North  Natuna  Sea  belongs  to Indonesia. in accordance with international regulations UNCLOS 1982 (2) Settlement of international legal problems carried out by the State of Vietnam to the State of Indonesia regarding the violation of COLREG 1972 and UNCLOS 1982 in the Indonesian ZEE area was resolved by maritime diplomacy efforts.
Keywords: COLREG 1972, UNCLOS 1982, Vietnam fishery supervisor, ZEE

## PENDAHULUAN
Hukum
internasional dapat didefinisikan  sebagai  keseluruhan  hukum yang untuk sebagian besar yang terdiri dari prinsip-prinsip  dan  kaidah-kaidah  perilaku yang  terhadapnya  negara-negara  merasa dirinya terikat untuk mentaati, dan karenanya,  benar-benar  ditaati  secara umum  dalam  hubungan-hubungan  mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga:
a)  Kaidah-kaidah hukum yang
berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga  atau  organisasi- organisasi  internasional,  hubungan- hubungan  mereka  satu  sama  lain, dan  hubungan  mereka  dengan negara-negara dan individu-individu; selain itu
b)  Kaidah-kaidah  hukum  tertentu  yang berkaitan  dengan  individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh  hak-hak  dan  kewajiban individu  dan  badan  non-negara tersebut  penting  bagi  masyarakat internasional (Starke, 2010:3).
Di dalam kehidupan dunia saat ini tak ada  satupun  Negara  yang  mengisolasi dirinya  dari  pergaulan  dunia  internasional, sebab  suka  atau  tidak    Negara-negara  itu harus  mengadakan  hubungan  satu  dengan yang  lainnya  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya  (Widagdo, 2019:6).  Laut  adalah ajang untuk mencari kehidupan bagi kedua kelompok  masyarakat,  darat  (pedalaman) dan pesisiran, dari laut kita dapat mengeksploitasi  sumber  daya  alam  baik biota  dan  abiota  serta  banyak  kegiatan kemaritiman yang menjanjikan dan mempesona (Utomo, 2016:2).
Laut begitu besar artinya bagi negara karena  dapat  dijadikan  sebagai  wilayah negara khususnya wilayah perairan nasional,  sehingga  dapat  dimanfaatkan sebagai  sarana  transportasi,  sebagai  objek wisata dan sumber kekayaan alamnya dapat dijadikan sebagai pendapatan negara (Hasan, 2020:1).
Peran hukum laut bukan saja karena 70%  atau  140  juta  mil  persegi  dari permukaan bumi terdiri dari laut, bukan saja karena  laut  merupakan  jalan  raya  yang
menghubungkan  suatu  bangsa  dengan bangsa  yang  lain ke  seluruh  pelosok  dunia untuk  segala  macam  kegiatan,  bukan  saja karena  kekayaannya  dengan  bermacam jenis  ikan  yang  vital  bagi  kehidupan manusia,  tetapi  juga  karena  kekayaan mineral  yang  terkandung  di  dalam  laut (Sugihartono, 2018:2).  Di  dunia  ini  tidak hanya terdapat satu Negara kepulauan saja tetapi  sangat  banyak  jumlahnya  Negara kepuluan yang memiliki wilayah laut di dunia ini (Danusaputro, 1982:18).
Pada  tanggal  28  September  1945 Presiden  Amerika  Seri  “Harry  S.  Truman” telah  mengeluarkan  suatu  proklamasi  No. 2667,  “ Policy  Of  The  United  States  With Respect To The Natural Resources Of The Subsoil  And  Seabed  Of  The  Continental Shelf” (Sugihartono, 2018:6). Dengan proklamasi Presiden Truman tahun 1945 di atas dimulailah suatu perkembangan dalam hukum  Laut  yakni  pengertian  geologi “continental  shelf” atau  daratan  kontinen. Tindakan  Presiden  Amerika  serikat  ini bertujuan  mencadangkan  kekayaan  alam pada dasar laut dan tanah dibawahnya yang berbatasan  dengan  pantai  Amerika  Serikat untuk  kepentingan  rakyat  dan  bangsa Amerika Serikat, terutama kekayaan mineral khususnya  minyak  dan  gas  bumi.  Hal tersebut  sesuai  dengan  isi  dari  proklamasi tersebut yang pada pokoknya adalah sudah selayaknya  tindakan  demikian  diambil  oleh negara  pantai  karena “continental  shelf” dapat  dianggap  sebagai kelanjutan alamiah daripada wilayah daratan dan bagaimanapun  juga  usaha-usaha  untuk mengelola  kekayaan  alam  yang  terdapat didalamnya  memerlukan  kerjasama  dan perlindungan dari pantai (Kusumaatmadja, 1978:84).  Dengan  demikian  maka  demi keamanan penguasaaan sumber daya alam yang  terdapat  dari  dalam continental  shelf , seyogyanya kekuasaan untuk mengaturnya ada  pada  negara  pantai  yang  berbatasan dengan daratan yang bersangkutan.
Tindakan  sepihak  Amerika  Serikat mengenai  landas  Kontinen  dan  perikanan sebagaimana disebutkan di atas berpengaruh terhadap perkembangan rezim hukum ZEE 200 mil tersebut. Hal ini terbukti bahwa negara-negara Amerika Latin dalam mengajukan tuntutan mereka telah
mengemukakan beberapa argumentasi yang  bertujuan  untuk  melindungi  sumber- sumber  kekayaan  alam  yang  banyak terdapat diperairan sejauh 200 mil, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya. Argentina mengajukan  teori  “ Epic  Continental  Sea ”, kemudian Ekuador, Chili dan Peru mengemukakan teori “ Bloma ”, yang selanjutnya  diikuti  oleh  negara-negara Amerika  Latin  lainnya,  yakni  Meksiko (1946),  Honduras  (1950),  Costa  Rica (1950), dan El Salvador (1950) (Kusumaatmadja, 1978 :82).
Pada  tanggal  21  Maret  1980 Indonesia  mengumumkan  ZEE  atau  yang lebih  di  kenal  dengan  Zona  Ekonomi Ekslusif. Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE adalah suatu batas wilayah  yang  ditetapkan sepanjang  200  mil  dari  pangkalan  wilayah laut.  Disana  negara  mempunyai  hak  atas kekayaan  alam  yang  ada  didalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya,  serta  mempunyai  kebebasan bernavigasi  dan  terbang  di  atas  wilayah tersebut.  Beberapa  wilayah  yang  tidak mempunyai  nilai  kemerdekaan  sendiri  atau bentuk kepemerintahan sendiri yang statusnya sudah dikenal oleh PBB, ataupun masih berada dalam dominasi suatu kolonial juga  tidak  bisa  diberlakukan.
Seperti  yang  kita  ketahui  negara Indonesia  memiliki  posisi  yang  strategis karena  diapit  oleh  dua  benua  dan  dua samudra  yaitu  benua  Asia  dan  benua Australia  dan  Samudra  Pasifik, Samudra Hindia  ditambah  lagi Indonesia  terletak di daerah  khatulistiwa.  Daerah  khatulistiwa dalam  pengertian  di  bidang  ilmu  geografi adalah sebuah garis imajinasi yang digambar  di  tengah-tengah  planet  diantara dua kutub dan paralel terhadap poros rotasi planet (Sugihartono, 2018:6). Garis khatulistiwa  membagi  bumi  menjadi  dua bagian  bumi  utara  dan  bumi  selatan.  Di khatulistiwa  matahari  berada  tepat  di  atas kepala  pada  tengah  hari  pada  saat  masa ekuinoks  sehingga  durasi  masa  siang  hari sama  sepanjang  tahun  kira-kira  12  jam (Sugihartono, 2018:8).
METODE
Penelitian  yaitu  suatu  proses  atau kegiatan  mencari  data  dalam  rangka menjawab masalah penelitian (Adi, 2015:4). Pengertian  sederhana  metode  penelitian adalah  tata  cara  bagaimana  melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian. Istilah  metode  penelitian  terdiri  atas  dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata  metode  berasal  dari  bahasa  Yunani, yaitu  methodos  yang  berarti  cara  atau menuju  suatu  jalan.  Metode  merupakan kegiatan  ilmiah  yang  berkaitan  dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung  jawabkan  secara  ilmiah  dan termasuk keabsahannya.
Jenis penelitian hukum yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif  yang  mengkaji berbagai studi dokumen, yaitu menggunakan  berbagai  data  sekunder seperti  peraturan  perundang-undangan, keputusan  pengadilan,  buku,  teori  hukum, dan  dapat  berupa jurnal-jurnal  yang berfokus  pada  norma  hukum  positif  dan internasional yang mengatur tentang Peraturan  Perbatasan  kedaulatan  wilayah ZEE (Efendi, 2016:2).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Hukum  Terkait  Laut  Natuna Utara.
Sebagai  negara  kepulauan  dengan tradisi  maritim  yang  cukup  lama,  Indonesia memiliki  posisi  geografi  yang  sangat strategis  (Muhaimin,  2018:20).  Menurut Charles Ramage (1969) kepulauan Indonesia  merupakan  bagian  terluas  dari benua  maritim  selain  philipina  dan  Papua Nugini.  Selain  itu,  Indonesia  juga  berfungsi sebagai  sirkulasi  global  karena  memiliki kelembaban yang tinggi dan hutan tropisnya yang merupakan pusat sistem kendali iklim dunia.  Sesuai  dengan United  Nations Convention  On  The  Law  Of  The  Sea ( UNCLOS )  di  sebutkan  bahwa  sebuah negara  pantai  berhak  atas  laut  territorial sejauh  12  mil  laut,  zona  tambahan  sejauh 24 mil  laut,  ZEE  sejauh  200  mil  laut,  dan
landas  kontinen  sejauh  350  mil laut  atau lebih (Sugihartono, 2018:9).
Kabupaten Natuna merupakan wilayah  dari  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang terdiri  dari  tujuh  pulau,  dengan  ibukota Ranai. Di sebelah utara, Natuna berbatasan dengan  Vietnam  dan  Kamboja,  di  selatan berbatasan  dengan  Provinsi  Sumatera Selatan dan Propinsi Jambi, di bagian barat berbatasan  dengan  Singapura,  Malaysia, dan  Provinsi  Riau,  dan  di  bagian  timur berbatasan  dengan  Malaysia  Timur  dan Provinsi Kalimantan Barat (Sahri, 2017:12).
Hukum  laut  ialah  peraturan  hukum yang ada hubungannya dengan laut. Dalam sejarah,  laut  terbukti  telah  mempunyai berbagai fungsi antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya  perdagangan  sebagai  sarana  untuk penaklukan,  sebagai  tempat  pertempuran- pertempuran,  sebagai  tempat  bersenang- senang dan rekreasi, dan alat pemisah atau pemersatu  bangsa.  Dengan  kemajuan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  maka  fungsi laut telah meningkat lagi dengan ditemukannya  bahan-bahan  tambang  dan galian  yang  berharga  di  dasar  laut  dan dimungkinkannya  usaha-usaha  mengambil kekayaan-kekayaan  alam  tersebut  baik  di airnya  maupun  di  dasar  laut  di  bawahnya. Bukanlah  suatu  hal  yang  mustahil  nanti fungsi  laut  juga  akan  berkembang  menjadi tempat tinggal bagi umat manusia (Agustina, 2018:2).
Dalam suatu negara, wilayah adalah salah  satu  unsur  utama,  selain  dan  dua unsur lainnya, yaitu rakyat dan pemerintah. Oleh  karena  itu,  adanya  wilayah  dalam suatu  negara  ditetapkan  dengan  peraturan perundang-undangan  (Agustina,  2018:34). Indonesia yaitu Negara yang sudah cukup di kenal  sebagai  Negara  kepulauan  dengan perairannya  yang  sangat  luas,  sejak  awal Indonesia  mencetuskan  dirinya  sebagai Negara kepulauan, upaya protes pun terjadi dari  pihak  Negara  asing,  terutama  bagi Negara yang memiliki kepentingan kebebasan  bernavigasi  di  laut  lepas (Chadhafi, 2021:2).
Pada  akhirnya  pejuangan  yang  di  lakukan Indonesia  agar  prinsip  Negara  kepulauan diterima oleh dunia internasional
membuahkan  hasil  yang  sangat  positif, setelah  melalui  perdebatan  yang  sangat panjang  dalam  2  kali  konferensi UNCLOS. Selanjutnya pemerintah Indonesia langsung meratifikasi  hasil  dari  konferensi  tersebut dengan  undang-undang  no  17  tahun  1985 tentang  pengesahan UNCLOS  1982 atau biasa  di  sebut  dengan UNITED  NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 .  Kehadiran UNCLOS  1982 sangat menguntungkan  bagi  Negara  Indonesia melalui  privilege  yang  di  dapatkannya, karena UNCLOS  1982 menjadi  hukum  laut internasional  yang  bersifat  mengikat  bagi Negara yang telah meratifikasinya (Chadhafi, 2021:3). Indonesia telah mempunyai  landasan  hukum  yang  jelas dalam upaya penegakan hukum di Perairan Natuna  Utara  yaitu  berdasar  pada United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun  1985  tentang  Pengesahan  dan Pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB 1982.  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kaunang, 2022).
Pada dasarnya pengaturan hukum di laut natuna utara sudah sangat jelas dengan di landasi oleh peraturan yang sangat jelas bahwa  laut  natuna  utara  milik  Indonesia. Indonesia  memiliki  kedaulatan  penuh  di wilayah  laut  natuna  utara,  termasuk  ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah yang ada di bawahnya pernyataan ini sudah di dasari dengan hak dan kewenangan yang di  atur  dalam UNCLOS  1982 Dan  Hukum Nasional  Indonesia  (Setiawan,  2020:4).  Di dalam UNCLOS  1982 lebih  spesifik  lagi pada  pasal  2  angka  1  menyatakan “kedaulatan  suatu  Negara  pantai,  selain wilayah daratan dan perairan, dan dalam hal suatu  Negara  kepulauan  dengan  perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial”, dengan demikian wilayah  laut  natuna  utara  yang  masuk  ke wilayah  laut  teritorial  Negara  Indonesia sudah  sah  secara  hukum  menjadi  wilayah kedaulatan  Negara  Indonesia  berdasarkan UNCLOS 1982.
Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai kekuasaan atas wilayah di
Laut  Natuna  Utara,  memiliki  kewenangan untuk  melindungi  kedaulatan  wilayahnya. Hal itu pun ditunjukan dengan adanya patroli pengawasan  di  wilayah  laut  natuna  utara, yang  dilakukan  oleh  Kapal  KRI  TJIPTADI- 381. Ketika melihat KIA Vietnam melakukan tindakan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia  maka,  hal  tersebut  merupakan suatu  kewajiban  dari  awak  kapal  untuk melakukan  pemeriksaan  dan  investigasi. Cara  yang  dilakukan  oleh  Kapal  KRI TJIPTADI-381  sendiri  tidaklah  melanggar hukum  internasional  dalam  hal  ini  adalah aturan  Pasal  73  Ayat  (1)  UNCLOS  1982. Tindakan  yang  dilakukan  yaitu,  membawa KIA Vietnam tersebut ke pos terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan hal itu  sama  sekali  tidak  melanggar  prinsip- prinsip  mengenai  penggunaan  kekuatan oleh  militer  untuk  penegakan  hukum (Puspoayu, 2021).
Selain itu juga Dalam Pasal 73 Ayat (1) UNCLOS  1982 menegaskan  bahwa : “The  coastal  State  may,  in  the  exercise  of its  sovereign  rights  to  explore,  exploit, conserve and manage the living resources in the  exclusive  economic  zone,  take  such measures,  including  boarding,  inspection, arrest  and  judicial  proceedings,  as  may  be necessary  to  ensure  compliance  with  the laws  and  regulations  adopted  by  it  in conformity  with  this  Convention” yang artinya  :  Negara  pantai  dapat,  dalam melaksanakan  hak  berdaulatnya  untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif mengambil  tindakan  demikian,  termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan  proses  peradilan,  sebagaimana diperlukan  untuk  menjamin  di  ikutinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya  sesuai  dengan  ketentuan Konvensi ini. Dalam Pasal tersebut dijelaskan  bahwa,  negara  pantai  memiliki sejumlah kewenangan di wilayah ZEE, salah satunya adalah untuk melakukan penegakkan  hukum  di  rezim  tersebut (Puspoayu, 2021).
Berdasarkan Peraturan Presiden no 16 tahun 2017, di terangkan bahwa peraturan  ini  memiliki  kebijakan  tentang kelautan  Indonesia  yang  dimana  mengatur
tentang pengelolaan sumber daya kelautan yang artinya semua sumber daya alam yang tersedia di wilayah teritorial Negara Indonesia  berhak  dikelola  dan  dilestarikan untuk  kepentingan  bangsa  dan  Negara Indonesia  (Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  16  Tahun  2017  Tentang Kebijakan  Kelautan  Indonesia).  Selain  itu juga  Undang-Undang  No  32  Tahun  2014 Tentang Kelautan menjabarkan bahwasanya  pada  pasal  6  ayat  1  berbunyi wilayah laut terdiri dari wilayah perairan dan wilayah  yurisdiksi  serta  laut  lepas  dan kawasan  laut  internasional,  selain  itu  juga yang  di  maksud  dengan  wilayah  yuridiksi pada  pasal  6  ayat  1  yaitu  zona  tambahan, Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  dan landas  kontinen  (Pasal  6  Ayat  1  Undang- Undang  No  32  Tahun  2014  Tentang Kelautan).
Seperti yang kita ketahui bahwasanya  Indonesia  ialah  suatu  Negara kepulauan yang sebagian wilayahnya terdiri atas  lautan  yang  juga  sekaligus  mendapat pengakuan  dari  masyarakat  internasional dalam konvensi hukum laut 1982 atau biasa kita  kenal  juga  dengan UNCLOS  1982 (Dam, 2010:114).
Upaya Penyelesaian Hukum Internasion al  Yang  Dilakukan  Oleh  Pihak  Indonesia Terhadap  Kasus  Penabrakan  Kapal  TNI AL  Oleh  Kapal  Pengawas  Perikanan Vietnam
Letak dan kondisi geografis Indones ia menyebabkan Indonesia menjadi Negara dengan potensi konflik martitm yang sangat tinggi (Ilmi, 2020:482). Dengan menempatk an  Pancasila  sebagai  landasan  ideologi, bangsa  Indonesia  menempatkan  nilai-nilai yang  terkandung  dalam  Pancasila  sebagai sumber  inspirasi  dan  motivasi  dalam menghadapi setiap perkembangan masyar akat.  Di  dalam  Pancasila  terkandung  nilai- nilai  ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan, kerakyatan,  dan  keadilan.  Karena  itu, penanganan  ancaman  potensial  maupun ancaman  faktual  di  bidang  kemaritiman, "gesekan”  atau  “konflik"  antar  negara tetangga dan pemangku kepentingan harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Penanganan  permasalahan-permasalahan di bidang kemaritiman harus berketuhanan,
berprikemanusiaan, menjaga persatuaan, mementingkan rakyat, dan berkeadilan (Susanto, 2015:40).
Sesuai  dengan  ketentuan  dalam Pasal  1  konvensi  mengenai  penyelesaian Sengketa-Sengketa  Secara  Damai  yang ditandatangani di Den Haag pada tanggal 18 Oktober 1907, deklarasi tersebut meminta agar semua Negara menyelesaika n  sengketa  secara  damai  sedemikian  rupa agar  perdamaian,  keamanan  internasional dan  keadilan  tidak  sampai  terganggu. Indonesia sendiri juga sudah mengupaya kan pendekatan diplomasi melalui perundin gan perundingan bilateral dalam penyelesai an sengketa ini (Firdaus, 2020).

## Pelanggaran Yang Dilakukan Negara Vietnam Terhadap Indonesia
Pelanggaran terhadap hukum internasional  akhir-akhir  ini  menujukkan peningkatan  seiring  dengan  meningkatnya masyarakat internasional (Sunyowati, 2013:69).  Seperti  hal  nya  dengan  kasus penabrakan  kapal  TNI  AL  oleh  kapal pengawas  perikanan  Vietnam  yang  terjadi pada 27 april 2019 di wilayah ZEE Indonesia laut  natuna  utara  sangatlah  di  sayangkan peristiwa  ini  dipicu  dari  kapal  asing berbendera  Vietnam  melakukan  illegal fishing  di  wilayah  laut  natuna  utara  yang notabennya itu adalah wilayah ZEE
Indonesia  yang  sudah  didasari  dengan peraturan nasional dan peraturan internasional,  kemudian  kapal  TNI  AL memergoki  kapal  tersebut  dan  menangkap kapal  tersebut,  namun  peristiwa  tak  di sangka  terjadi  ternyata  kapal  ikan  Vietnam tersebut  di  kawal  oleh  kapal  pengawal perikanan  Vietnam,  sehingga  insiden  pun terjadi  kapal  pengawas  perikanan  Vietnam menghambat  pergerakan  kapal  TNI  AL untuk menangkap kapal perikanan Vietnam sehingga  perlakuan  memprovokasi  pun terjadi dari pihak kapal pengawas perikanan Vietnam dengan menabrakan badan kapalnya  ke  kapal  TNI  AL  Indonesia  (CNN Indonesia, 2019).
Dengan  terjadinya  insiden  di  atas adapun  pelanggaran  yang  dilakukan  pihak Vietnam  antara  lain  bertentangan  dengan hukum  internasional  dengan  melanggar ketentuan-ketentuan  khusus  internasional
diantaranya International  Regulations  For
Preventing Collisions At Sea 1972
(COLREG  1972) atau  biasa  kita  kenal dengan COLREG 1972  (Valentino,  2019). International  Regulations  for  Preventing Collisions  at  Sea  1972  (COLREG  1972) lebih tepatnya adalah peraturan lalu lintas di laut  yang  dimana  kegunaannya  untuk mencegah suatu tubrukan di laut (Supriyono, 2017:2). International Regulations For Preventing Collisions At Sea 1972 (COLREG 1972) merupakan sebuah Konvensi  internasional  yang  digagas  oleh IMO (International  Maritime  Organization). Dalam  bahasa  Indonesia COLREG  1972 biasa  dikenal  dengan  P2TL  (Peraturan Pencegahan  Tubrukan  Laut). COLREG 1972 berlaku  pada  setiap  kapal  termasuk kapal perang. Hal ini sejalan dengan fungsi COLREG 1972 sebagai aturan dan tata cara pencegahan  tubrukan  di  laut.  Saat  ini COLREG  1972 telah  mengalami  4  kali amandemen  yakni  tahun  1987,1989,1993, dan  2001. COLREG 1972  memiliki  41 aturan yang terbagi dalam 6 bagian, yaitu :
Part A – GENERAL;
Part B – STEERING AND SAILING; Part C – LIGHTS AND SHAPES; Part D – SOUND AND LIGHT
SIGNALS; Part E – EXEMPTIONS;

## Part F – VERIFICATION OF
COMPLIANCE WITH THE PROVISIONS    OF THE CONVENTION.
COLREG 1972  mengatur  tindakan- tindakan  awak  kapal  saat  bernavigasi  di perairan  ramai,  sebagai  langkah  preventif COLREG sangatlah penting untuk mencegah tubrukan. Kelalaian dalam menerapkan COLREG dapat  berakibat buruk pada keselamatan kapal.
COLREG 1972  ini  memang  sudah benar-benar mengatur lalu lintas di laut guna pencegahan  tabrakan  di  laut,  adapun aturan-aturan COLREG 1972 yang menjadi dasar hukum dalam upaya hukum internasional  yang  dilakukan  oleh  pihak Indonesia terhadap kasus penabrakan kapal TNI –  AL  oleh  kapal  pengawas  perikanan Vietnam antara lain:
1.  Aturan no 2 point A tentang tanggung jawab:  Yang  isinya  tidak  ada  satu pun  dalam  aturan-aturan  ini  yang membebaskan  kapal,  atau  pemilik kapal,  nahkoda  atau  awak  kapal, terhadap  akibat  yang  di  sebabkan oleh kelalaian untuk memenuhi atau mematuhi  aturan-aturan  ini  atau kelalaian dalam berjaga-jaga sebagaimana  di  syaratkan  menurut kecakapan  pelaut  yang  baik,  atau oleh  keadaan  khusus  lainnya  yang terjadi.
Dimana  aturan  no  2  point  A  ini menegaskan  bahwa  apabila  terjadi  suatu kecelakaan  kapal  yang  ada  hubungannya dengan  navigasi,  maka  kapal  tersebut, pemilik  kapal,  nahkoda,  dan  awak  kapal tidak  dapat  menghindar  dari  tanggung jawabnya  sesuai  dengan  keadaan  yang terjadi  (Supriyono,  2017:23).  Yang  dimana kapal  pengawas  perikanan  Vietnam  sudah lalai  dan  secara  dalam  hal  bernavigasi dengan  sengaja  menubrukan  kapal  nya  ke kapal  TNI  AL  sehingga  sebagaimana  yang tertuang dalam aturan ini kapal Vietnam dan awak  kapal  Vietnam  harus  bertanggung jawab atas tragedi ini dan tidak boleh lepas dari tanggung jawab yang telah dilakukannya.
2.  Aturan  no  5  tentang  Pengamatan yaitu tiap kapal senantiasa
melakukan pengamatan yang cermat, baik dengan penglihatan dan pendengaran maupun dengan semua  sarana  yang  tersedia  sesuai dengan keadaan dan suasana sebagaimana  lazimnya,  sehingga dapat membuat penilaian yang layak terhadap situasi dan bahaya tubrukan.
Dimana aturan no 5 ini menegaskan bahwa  setiap  awak  kapal  yang  ditugaskan untuk melakukan pengamatan harus benar- benar menjaga kewaspadaan dengan terus- menerus  dengan  penglihatan  dan  juga pendengaran  serta  menggunakan  alat-alat yang  lainnya  guna  mencegah  terjadinya resiko tabrakan (Maulana, 2021:14). Sesuai dengan  aturan  di  atas  kapal  pengawas perikanan  Vietnam  telah  mengabaikan
aturan ini yang dimana sudah jelas tertuang di  aturan  ini  awak  kapal  harus  melakukan pengamatan  secara  teliti  guna  mencegah tubrukan  tetapi  kapal  pengawas  perikanan Vietnam tetap melanggarnya dengan secara ‘sengaja’  menabrakan  kapalnya  ke  kapal TNI AL. Selain melanggar aturan
INTERNATIONAL REGULATION FOR
PREVENTING COLLISIONS AT SEA 1972, Negara  Vietnam  juga  melanggar  batas wilayah  ZEE  Indonesia  Undang –  Undang No  5  Tahun  1983  tentang  Zona  Ekonomi Ekslusif yang dimana aturan ini sudah di atur di  dalam  konvensi UNCLOS  1982 yang kemudian  telah  diratifikasi  melalui  Undang- undang  Nomor  17  Tahun  1985  tentang Ratifikasi UNCLOS 1982.

## Upaya Penyelesaian Hukun
Internasional Yang Dilakukan Negara Indonesia.
Hubungan-hubungan  internasional yang diadakan antar negara tidak selamanya terjalin dengan baik.
Seringkali   hubungan  itu  menimbulkan sengketa di antara mereka. Sengketa dapat bermula  dari  berbagai  sumber  potensi. Sumber  potensi  sengketa  antarnegara dapat  berupa  perbatasan,  sumber  daya alam, kerusakan  lingkungan,  perdagangan, status  kepemilikan  suatu  pulau,  dan  lain- lain.  Manakala  hal  demikian  itu  terjadi, hukum  internasional  memainkan  peranan yang  tidak  kecil  dalam  penyelesaiannya. Upaya-upaya  penyelesaian  terhadapnya telah menjadi perhatian yang cukup penting di masyarakat internasional sejak awal abad ke-20.
Upaya-upaya  ini  ditujukan  untuk menciptakan  hubungan-hubungan  antara negara yang lebih baik berdasarkan prinsip perdamaian  dan  keamanan  internasional. Peran yang dimainkan hukum internasional dalam  penyelesaian  sengketa  internasional adalah  memberikan  cara  bagaimana  para pihak  yang  bersengketa  menyelesaikan sengketanya  menurut  hukum  internasional. Dalam  perkembangan  awalnya,  hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian,  yaitu  cara  penyelesaian secara perang (militer atau kekerasan) dan damai.  Upaya  hukum  merupakan  upaya yang  diberikan  oleh  hukum  atau  hak  bagi
pihak yang berperkara atau berkepentingan untuk meminta keadilan kepada pihak yang berwenang (Rahim, 2021:1).
Selain itu berdasarkan konsep yang telah  tertuang  di  atas  Hukum  internasional adalah  hukum  yang  lahir  dari  suatu komunikasi internasional (international communication)  yang  mengakibatkan  satu dengan  yang  lainnya  terikat  (Latipulhayat, 2021:20).
Berdasarkan  uraian  sebelumnya negara-negara pantai mempunyai kedaulatan  penuh  di  laut  teritorialnya (termasuk dasar laut dan udara di atasnya) di  sertai  kewajiban  untuk  menjamin  hak lintas  damai  bagi  kapal-kapal  asing. Indonesia  merupakan  salah  satu  negara yang  memiliki  banyak  pantai  mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia  juga  dikatakan  sebagai  negara yang memiliki kekayaan dan potensi sumber daya  hayati  yang  besar.  Potensi  yang dimiliki Indonesia tersebut merupakan suatu peluang  dan  potensi  ekonomi  yang  dapat dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian  Indonesia,  serta  sebagai tulang  punggung  pembangunan  nasional (Sigit, 2019:99).
Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan  suatu  negara  pantai/kepulauan adalah  perairan  pedalaman  dan  laut teritorial  atau  perairan  kepulauan  dan  laut teritorial.  Sedangkan  kawasan  laut  dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat  dan  yurisdiksi  adalah  ZEE  dan Landas Kontinen. Wilayah ZEE mempunyai status hukum yang sui generis (unik/berbeda).  Keunikan  tersebut  terletak pada  eksistensi  hak  dan  kewajiban  negara pantai  dan  negara  lain  atas  ZEE.  Berbeda dengan  di  laut  teritorial,  dimana  negara pantai  mempunyai  kedaulatan,  di  ZEE negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat.  Hak  berdaulat  tersebut  terbatas pada  eksplorasi  dan  eksploitasi  sumber daya  kelautan  baik  sumber  daya  hayati maupun  non-hayati.  Potensi  laut  Indonesia begitu menguntungkan bagi nelayan Indonesia.  Namun,  sering  kali  Indonesia dibuat geram dengan datangnya kapal asing masuk  ke  wilayah  perairan  Nusantara. Kapal asing kerap menganggap posisi kapal
masih berada di landasan  kontinen. Padahal, kawasan perairan Natuna termasuk ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Sigit, 2019:111).
Diplomasi  maritim  Indonesia  dalam upaya  penyelesaian  kasus  penabrakan kapal  dan  pelanggaran  batas  wilayah  Zee Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Vietnam    di wilayah  laut  natuna  utara  tidak  hanya  di dukung  oleh  regulasi  hukum  internasional tentang UNCLOS 1982 dan COLREG 1972 tetapi  juga  di  perkuat  oleh  peraturan  dan kebijakan nasional, beberapa peraturan dan kebijakan  tersebut  diantaranya  dengan Undang-Undang No 5 Tahun 1983 Tentang Zona  Ekonomi  Ekslusif  yang  dimana peraturan  ini  mengatur  tentang  jalur  di  luar dan  perbatasan  dengan  laut  wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan  Undang-Undang  yang  berlaku tentang  perairan  Indonesia  yang  meliputi dasar  laut,  tanah  di  bawahnya  dan  air  di atasnya  dengan  batas  terluar  200  (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Sehingga di dalam Pasal 4  Undang –  Undang  No  5  Tahun  1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif di jelaskan bahwa di wilayah ZEE Indonesia mempunyai hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di  atasnya  dan  kegiatan-kegiatan  lainnya untuk  eksplorasi  dan  eksploitasi  zona tersebut  (Pasal  4  Undang –  Undang  No  5 Tahun  1983  Tentang  Zona  Ekonomi Ekslusif).
Secara  etimologis,  kata  diplomasi berasal dari bahasa Yunani "diploun", yang mempunyai arti duplikasi atau menggandakan.  Sedangkan  kata  "diploma" juga erat kaitannya dengan kata dari bahasa Inggris duplicity atau duplikasi, yang berarti menipu  atau  bermuka  dua,  seperti  budaya orang  Bulgaria  yang  bila  berkata  "ya", mereka  menggelengkan  kepala.  Dalam kamus  bahasa  Indonesia  yang  dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, kata "diplomasi”  diartikan  sebagai  urusan  atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara  satu  negara  dan  negara  lainnya; urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan  wakil-wakilnya  di  negeri  lain;
pengetahuan dan kecakapan menggunakan pilihan  kata  yang  tepat  bagi  keuntungan pihak yang bersangkutan (dalam perundingan, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan sebagainya). Sementara itu menurut Collins Dictionary,  "diplomacy  is  the  activity  or profession  of  managing  relations  between the governments of different countries", atau dalam  bahasa  Indonesia  adalah  “aktivitas atau  profesi  dalam  mengatur  hubungan antara pemerintah dari negara-negara yang berbeda”  (Anwar,  2018:79).  Menurut  Lord Strang  diplomasi  merupakan  pekerjaan yang  terkait  dengan  hubungan  luar  negeri atau  pelaksanaan  politik  luar  negeri,  Lord Strang  juga  mengatakan  bahwa  diplomasi merupakan  pelaksanaan  hubungan  antar pemerintah  berbagai  negara  melalui  wakil- wakil tetap yang di tunjuk dan berdomisili di negara  tempat  ia  di  tugaskan.  Harold Nicolson juga memberikan definisi diplomasi, termasuk pengelolaan hubungan internasional  melalui  sarana  negosiasi. Menurutnya, diplomasi merupakan keterampilan untuk mengutarakan gagasan dalam pelaksanaan interaksi dan perundingan antarbangsa. Diplomasi adalah cara di mana hubungan antar bangsa diatur dan  dikelola  oleh  para  duta  besar  dan utusan  khusus  negara,  Diplomasi  adalah bisnis  atau  seni  para  diplomat  untuk membujuk  diplomat  lain  dari  luar  negeri. Selanjutnya menurut  Rivier, ia memberikan pengertian  diplomasi  yang  mencakup  tiga hal yaitu sebagai berikut. :
1.  Diplomasi adalah ilmu yang mengajarkan seluk-beluk perawatan dan pengembangan hubungan antarbangsa  melalui  para  wakilnya yang  menguasai  teknik  dan  strategi berunding;
2.  Diplomasi  adalah  mengekspresikan suatu  konsep  yang  meliputi  seluruh permasalahan hubungan antarbangsa untuk disampaikan oleh wakil-wakil  resmi  negara,  termasuk kementerian luar negeri dan seluruh agen-agen  politik,  kepada  mitra dialog secara damai;
3.  Diplomasi  diartikan  juga  sebagai karir  atau  profesi  seorang  diplomat yang  gigih  dan  pantang  menyerah
dalam melakukan perundingan untuk mencapai kemenangan atau kejayaan  negara  yang  diwakili  di atas  nilainilai  dan  prinsip-prinsip kewenangan  dan  tanggung  jawab jabatannya.
Diplomasi  diartikan  juga  sebagai karir  atau  profesi  seorang  diplomat  yang gigih dan pantang menyerah dalam melakukan  perundingan  untuk  mencapai kemenangan  atau  kejayaan  negara  yang diwakili  di  atas  nilainilai  dan  prinsip-prinsip kewenangan dan tanggung jawab jabatannya. Diplomasi menggunakan negosiasi untuk mengelola konflik di antara para aktor. Ini mungkin merupakan perangkat  paling  terkenal  dalam  kebijakan luar  negeri  yang  tersedia  bagi  para  aktor untuk mengelola konflik (Sahri, 2017:7).
Secara umum,diplomasi  merupakan manajemen  dalam  hubungan  antar  negara yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  untuk mencapai  kepentingan  nasional  sebagai pelaksanaan  dari  politik  luar  negerinya. Konsep  diplomasi  kemudian  mengalami perluasan, baik dalam hal isu maupun aktor, yang  selanjutnya  melahirkan  berbagai bentuk  dan  jenis  diplomasi,  salah  satunya adalah diplomasi maritim (maritime diplomacy).
Secara sederhana, diplomasi maritim  merupakan  manajemen  hubungan antar  negara  melalui  domain  maritim. Diplomasi  maritim  tidak  hanya  berarti penggunaan  diplomasi  untuk  mengelola konflik dan ketegangan antar negara terkait permasalahan  maritim  melalui  penyusunan instrumen  hukum  internasional.  Tetapi diplomasi maritim juga merupakan penggunaan  aset  atau  sumber  daya  dalam domain  maritim  untuk  mengatur  hubungan antar  negara.  Jika  umumnya  diplomasi melibatkan  diplomat  sebagai  representasi negara,  diplomasi  maritim  tidak  hanya melibatkan  policy  maker  (aktor  negara). Diplomasi  maritim  dapat  melibatkan  analis dan  akademisi  untuk  mengkaji  mengenai trend kasus  dan perkembangan yang terjadi dalam hubungan internasional dan keamanan global (Sigit, 2019:113).
Dari  pemaparan  di  atas,  Indonesia telah   melakukan  tiga  upaya  diplomasi
maritim sekaligus, yakni kooperatif, persuasif dan koersif dalam menyelesaikan permasalahan  kasus  penabrakan  kapal yang  dilakukan  negara  Vietnam  di  wilayah ZEE  Indonesia.  Metode  ini menunjukkan bahwa  adanya  pertimbangan  luas  dari pemerintah  untuk  menjaga  kedaulatan  di perbatasan  maritim  Natuna,  lebih  tepatnya di  wilayah  ZEE  Indonesia  yang  terbentang 200  mil  laut  dari  pantai  Natuna  (Setiawan, 2020:87).
Adapun  cara  yang  telah  di  lakukan Indonesia  sudah  sangat  baik  dengan  cara mengaplikasikan 3 bentuk diplomasi maritim Pertama,  cara  kooperatif  yang  dilakukan melalui  diplomasi  untuk  mendorong  kerja sama  secara  bilateral  dengan  Vietnam dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan  penabrakan  kapal  yang dilakukan  oleh  kapal  pengawas  perikanan vietnam  di  wilayah  ZEE  Indonesia   yang diwujudkan  melalui  melalui  pertemuan teknis  dan  pertemuan  kolaboratif  dengan Vietnam, yang Kedua yaitu dengan   diplomasi  maritim  dalam  bentuk persuasif yang dilakukan untuk memperoleh dan  meningkatkan  pengakuan  negara  lain terhadap wibawa kedaulatan maritim Indonesia.  Dan  yang  ke  tiga  bentuk diplomasi  maritim  yang  dilakukan  oleh Indonesia  menunjukkan  bahwa  pemerintah mengintegrasikan  cara-cara soft  maritime diplomacy (koorperatif  dan  persuasif)  dan koersif  maritime  diplomacy .  Jika koersif maritime  diplomacy dilakukan  Indonesia sebagai  penegasan  independensi  negara untuk  menjaga  kedaulatan  maritimnya  dari segala bentuk ancaman, maka soft maritime diplomasi menuntut Indonesia untuk secara aktif mendorong kerja sama dan kolaborasi sinergis dengan berbagai aktor. Khususnya di  level  kawasan  Asia  Tenggara  dan organisasi regional ASEAN. Dalam kasus ini pemerintah Indonesia memutuskan menyelesaikan insiden yang terjadi dengan negara Vietnam di laut natuna utara dengan jalan  diplomatik.  Hingga  Sekretaris  Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rifky  Effendi  Hardijanto  menyebut,  kedua negara telah sepakat menyelesaikan insiden Natuna  yang  terjadi  di  kawasan  Zona Ekonomi  Ekslusif  (ZEE)  Indonesia  secara
diplomatik  dan  tidak  berlarut-larut  (Sigit, 2019:116).

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  penulis  dapat  menyimpulkan sebagai berikut:
Pada  dasarnya  pengaturan  hukum  di  laut natuna  utara  sudah  sangat  jelas  dengan  di landasi  oleh  peraturan  yang  sangat  jelas bahwa  laut  natuna  utara  milik  Indonesia. Indonesia  memiliki  kedaulatan  penuh  di wilayah  laut  natuna  utara,  termasuk  ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah yang ada di bawahnya pernyataan ini sudah di dasari dengan hak dan kewenangan yang di  atur  dalam UNCLOS  1982 Dan  Hukum Nasional  Indonesia  yang  diatur  dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Ekslusif. Upaya
Penyelesaian  Hukum  Internasional  Yang Dilakukan  Oleh  Pihak  Indonesia  Terhadap Kasus  Penabrakan  Kapal  TNI  AL  Oleh Kapal Pengawas Perikanan Vietnam diselesaiakan  melalui  3  upaya  metode diplomasi maritim yaitu dengan Cooperative maritime  diplomacy,  Persuasive  maritime diplomacy, dan Coercive maritime diplomacy.

## SARAN
Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:
Diharapkan  kapal-kapal  asing  tidak melakukan  pelanggaran  hukum  di  wilayah ZEE  Indonesia  karena  hal  tersebut  dapat terjadi  tindakan-tindakan  yang  tidak  di inginkan  seperti  tabrakan  kapal  dan  hal  ini sudah  sangat  jelas  merugikan  Indonesia. Serta  aparat  penegak  hukum  di  Indonesia diharapkan lebih tegas lagi dalam menegakkan  segala  aturan  yang  berlaku agar dapat menimbulkan efek jera terhadap ABK  kapal-kapal  asing  yang  melakukan pelanggaran sehingga mereka  enggan  dan bahkan mereka takut untuk melakukan hal- hal  yang  melawan  hukum  di  wilayah  ZEE Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi  Rianto.  (2015). Aspek  hukum  dalam penelitian . Jakarta: Yayasan
pustaka obor Indonesia.
Agustina. (2018). Hukum laut internasional . Yogyakarta: Suluh Media.
Ali  H.  Zainuddin.  (2009). Metode  penelitian hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Biasane,  Indra,  Dewi.  2017. Penerapan Regulation For Prevention Collisions At Sea (COLREG 1972) Pada  Kapal  Berbendera  Indonesia Di  Pelabuhan  Bitung. Jurnal Penelitian  Transportasi  Laut,  19 (1).
Chadhafi,  Mochammad.  (2021). Diplomasi pertahanan  maritime  Indonesia  di laut  natuna  utara. Yogyakarta: Jejak pustaka.
Chrystofer.  2017. Penguatan  Hubungan Politik Internasional Indonesia Dalam  Mewujudkan  Kedaulatan
Poros  Maritime  Yang  Ideal. Jurnal Gema Keadilan.
Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Di  Kabupaten  Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dam,  Syamsumar.  (2010). Politik  kelautan . Jakarta: Bumi Aksara. Danusaputro,  Munadjat.  (1982). Wawasan nusantara dalam hukum laut internasional. Bandung: Alumni.
Efendi jonaedi dan Jhonny Ibrahim. (2016).
Penelitian  hukum  normatif  dan empiris. Depok: Prenadamedia Group.
Fajrina,  Puspoayu.  2021. Use  Of  Force  Di
Wilayah Laut Natuna Utara Antara Kapal  Kri  Tjiptadi-381  Dan  Kapal Coast  Guard  Vietnam  Menurut Hukum Laut Internasional. Universitas Negeri Surabaya. Firdaus, Yuli Aos. 2020. Langkah Diplomasi Indonesia  Terkait  Penyelesaian Sengketa Wilayah Reklamasi Singapura . Jurnal Ilmiah Indonesia, 5 (9).
Hadiwijoyo, Suryosakti. (2008). Batas wilayah Negara Indonesia “dimensi, permasalahan,
dan
str ategi penanganan” (sebuah tinjauan empiris dan yuridis). Yogyakarta: Gaya media. Hadiwijoyo,  Suryosakti.  (2011). Perbatasan Negara  dalam  dimensi  hukum internasional. Yogyakarta:  Graha ilmu.
Hasan,  A  Yulia.  (2020). Hukum  laut konservasi  sumber  daya  ikan  di Indonesia. Jakarta:  Prenadamedia
Group. Hehanussa, Julianingsih, 2018. Penegakkan  hukum  illegal  fishing yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah laut Indonesia di tinjau dari hukum  laut  internasional.  Skripsi. Singaraja:  Universitas  Pendidikan Ganesha.
Kusumaatmadja,  Mochtar.  1978. Hukum
Laut Internasional . Bandung: Angkasa Offset Bandung. Latipulhayat, Atip. (2021). Hukum interasional sumber-sumber
hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Ma’rifat, Tian Nur dkk. (2020). Dasar-dasar perikanan  dan  kelautan .  Malang: UB Press.
Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  (2021).
Pengantar  hukum  internasional . Jawa tengah: penerbit lakeisha. Maulana,  Tegar,  2021.  Penerapan  aturan P2TL  saat  dinas  jaga  laut  pada situasi menyilang untuk menghindari  bahaya  tubrukan  di atas  kapal  LPG  GAS  ARAR. Skripsi. Surabaya: Politeknik Pelayaran Surabaya
Nikson,  Willem.  (2009). Kewenangan  Dan
Identitas  Lembaga  Penjaga  Laut Dan  Pantai  Sebagai  Penegak
Hukum Keselamatan . Jakarta:
Badan Koordinasi Keamanan Laut.
Pramono,  Budi.  (2021). Penegakan  hukum di  perairan  Indonesia. Surabaya: Scopindo media pustaka. Sefriani. (2018). Hukum internasional suatu pengantar edisi ke dua . Depok: PT RajaGrafindo persada. Setiawan, asep. (2020). Diplomasi maritime
Indonesia dalam mejaga kedaulatan kepulauan natuna
2014-2019 .  Jakarta:  UM  Jakarta Press.
Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini,
N.  P.  R.  (2020).  Penyelesaian
Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif  Hukum  Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau  Dokdo  antara  Jepang-
Korea Selatan). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 241-250.
Sodik, Dikdik Mohamad. (2016). Hukum laut internasional dan pengaturannya di Indonesia. Bandung:  PT  Refika Aditama. Starke,  J.G.  (2010).
Pengantar  hukum internasional . Jakarta:
Sinar Grafika.
Supriyono, Hadi. (2017). COLREG 1972 dan dinas jaga anjungan . Susanto.  (2015). Pengendalian  keamanan dan  keselamatan  laut .  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama. Utomo,  Bambang  Budi.  (2016). Warisan bahari Indonesia . Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia. Valentino, Ronaldo, 2019. Legal
memorandum  mengenai  insiden kapal pengawas perikanan Vietnam  dengan  kapal  republik Indonesia  di  wilayah  laut  natuna utara. Skripsi.
Jawa barat:
Universitas Padjajaran. Wangke,  Humphrey.  (2018). Diplomasi
Indonesia dan
pembangunan
konektivitas maritime. Jakarta:
Yayasan pustaka obor Indonesia.
Widagdo,  Setyo  dkk.  (2019). Hukum internasional dalam
dinamika
hubungan  internasional. Malang: UB Press. Windari, Retno. (2009). Hukum Laut, Zona- Zona  Maritim  Sesuai  UNCLOS
1982 Dan Konvensi-Konvensi
Bidang  Maritim. Jakarta:  Badan Koordinasi Keamanan Laut. Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Penyelesaian  Sengketa  Maritime Boundary  Delimitation  Di  Laut
Karibia  Dan  Samudera  Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. Jurnal Komunitas
Yustisia , 2 (1), 60-69.