SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 3 Nomor 2, Desember 2023, hlm. (132-149) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Optimalisasi Sistem Peradilan secara Elektronik dalam Mewujudkan
Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

## Bagus Sujatmiko
Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jember Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kab.Jember, Jawa Timur
Email: sujatmiko@hotmail.com
Dominikus Rato Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jember Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kab.Jember, Jawa Timur
Email: dominikusrato@gmail.com
Bayu Dwi Anggono Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jember Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kab.Jember, Jawa Timur
Email: bayu_fhunej@unej.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2.
Info Artikel |Submitted : 9 Oktober 2023 |Revised : 14 November 2023 |Accepted : 22 November 2023
How to cite: Bagus Sujatmiko, Dominikus Rato, Bayu Dwi Anggono, “ Optimalisasi Sistem Peradilan  secara  Elektronik  dalam  Mewujudkan  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan Biaya  Ringan ”, Sultan  Jurisprudance:  Jurnal  Riset  Ilmu  Hukum, Vol.  3  No.  2,  (Desember, 2023 )”, hlm. 1 32-149 .

## ABSTRACT:
Nowadays the world has often labeled as the 4.0 era, humans can reach almost everything at the snap of  a  finger.  The  development  of  information  technology  has  penetrated  all  lines  of  life,  including  the  law enforcement. The judiciary system as the main forum for the law enforcement process is also have to adapt, if not  to  do  so,  the  judiciary  system  may  be  deemed  as  a  failed  system.  The  enactment  of  Supreme  Court Regulation Number 1 of 2009 became the sign of electronic litigation era in Indonesia. However, long before that the Supreme Court has already improved the judiciary system electronically , because “judiciary system” not only means the litigation process but other process includes the case administration. Writer in this paper will discuss on what are the improvements that Supreme Court have made on judiciary system and further to analyze normatively on whether such improvement may support the fulfillment of judiciary principle especially the principle of fast, simple and low-cost proceeding, or otherwise whether such improvement only bring other problems into the existing system.
Keywords : law, Supreme Court, Court, Electronic Judiacry

## ABSTRAK:
Di dunia yang sering dilabeli era 4.0 ini, manusia dapat menggapai dunia hanya dalam jentikan jari. Perkembangan informasi teknologi merambah segala lini kehidupan termasuk lini penegakan hukum. Sistem peradilan  sebagai  wadah  utama  proses  penegakan  hukum  juga  harus  berbenah  diri,  beradaptasi  dengan perkembangan  teknologi,  jika  tidak  dilakukan  bukan  tidak  mungkin  dianggap  menjadi  sistem  yang  gagal. Diterbitkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  menjadi  penanda  dimulainya  era peradilan elektronik di Indonesia. Namun, sebenarnya jauh sebelum itu Mahkamah Agung sudah beberapa kali melakukan pengembangan pada sistem peradilan , sebab jika berbicara “sistem peradilan” tidak melulu mengenai sidang elektronik saja, tetapi juga termasuk mengenai pengelolan admintrasi perkara di pengadilan. Oleh sebab itu penulis hendak mengangkat hal-hal apa saja yang sudah dikembangkan oleh Mahkamah Agung tertutama yang berkaitan dengan sistem peradilan elektronik dan lebih jauh lagi menganalisa secara normatif apakah pengembangan ini dapat mendukung pemenuhan asas-asas peradilan terutama asas peradilan cepat sederhana dan berbiaya ringan  ataukah pengembangan ini justru menimbulkan masalah baru pada sistem peradilan yang sudah ada.
Kata Kunci: Hukum, Mahkamah Agung, Pengadilan, Peradilan Elektronik.

## Pendahuluan
Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI)  pada  bulan  Agustus 2023  telah  berusia  78  (tujuh  puluh delapan) tahun. Begitu juga dengan usia Mahkamah  Agung,  sebab  hari  kelahiran republik  ini  dengan  hari  lahirnya Mahkamah  Agung  hanya  terpaut  dua hari saja, jika NKRI pada 17 Agustus 1945, maka Mahkmah Agung pada 19 Agustus 1945.  Dikutip  dari  pendapat  Ansyahrul, Mahkamah  Agung  merupakan  lembaga negara  tertua  yang  masih  eksis  hingga saat ini 1 . Lantas menjadi menarik melihat sepak terjang lembaga tertua ini dari sejak kemerdekaan  hingga  era  saat  ini  yang dikenal dengan era industry 4.0. Apakah
Mahkamah Agung mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Mahkamah
Agung adalah satu dari dua 2 lembaga di NKRI  yang  diberi  wewenang  oleh Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 (UUD45)  untuk  memegang  kekuasaan kehakiman  dan  membawahi  lembaga peradilan  di  Indonesia 3 .  Menurut Mohammad  Daud  Ali,  “Peradilan” adalah suatu  proses  pemberian keadilan di  suatu  lembaga. 4 Hemat  penulis lembaga  peradilan  adalah  tempat masyarakat  di  suatu  negara  untuk mencari dan memperoleh keadilan.
Sebagai negara hukum 5 , tentunya lembaga  peradilan  di  Indonesia  tidak bertindak sesuka hati dalam menentukan keadilan.  Setiap  kegiatan  atau  tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  lembaga peradilan  tentunya  harus  berdasarkan hukum.  Sebut  saja  setiap  lembaga peradilan  memiliki  pedoman  yang bersumber  dari  hukum  materil  dan hukum formil. Hukum materil berbicara
1 Ansyahrul, Sejarah  Peradilan  Umum  Di Jakarta ,  PT Jakarta, Jakarta, 2013, hlm. 159;
2 Selain  itu  kekuasaan  kehakiman  juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi;
3 Lihat Pasal 24 UUD45 4 Mohammad  Daud  Ali, Pengantar  Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 278;
perbuatan  atau  peristiwa  apa  yang dilarang  atau  diperbolehkan,  sedangkan hukum  formiil  berbicara  bagaimana menegakan  keadilan  ketika  hukum materiil  dilanggar.  Hukum  formil  juga lebih sering disebut sebagai hukum acara.
Lantas  bagaimana  jika  ternyata hukum  acara  yang  sudah  ada  belum lengkap atau perlu diperjelas pelaksanaannya?.    Mahkamah  Agung berdasarkan  Pasal  79  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(UUMA) 6 ,  berwenang  untuk  mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran  penyelenggaraan  peradilan. Berdasarkan  ketentuan  ini  Mahkamah Agung  memiliki  wewenang  untuk menetapkan kebijakan yang berdasarkan pertimbangannya  dapat  mendukung kelancaran  proses  peradilan  baik  yang sifatnya  mengisi  kekosongan  hukum acara atau kebijkan lain yang mendukung pelaksanaan  tugas  peradilan  contohnya membuat kebijakan optimalisasi peradilan di bidang elektronik.
Tentu  saja  dalam  membuat kebijakan  Mahkamah  Agung  harus melihat  dinamika  kehidupan  dalam masyarakat.  Sedapat  mungkin  kebijakan itu mendukung kemajuan atau trend yang hidup di masyarakat. Saat ini, dunia telah mengalami  empat  kali  revolusi  industri atau  lebih  sering  dikenal  dengan  istilah Industry 4.0. Andreja Rojko, peneliti dari European  Center  for  Power  Electronics menjelaskan  bahwa  revolusi  industri pertama  terjadi  pada  tahun  1800an dengan  ditemukannya  mesin  uap. Kemudian  revolusi  industry  kedua terjadi  pada  tahun  1900an  dengan ditemukannya  pembangkit  listrik  dan
5 Lihat Pasal 1 Ayat (3) UUD45;
6 Telah dirubah beberapa kali berdasarkan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004;  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009; Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  067/PUU-II/2004;  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  27/PUU-XI/2013; Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  53/PUU- XIV/2016
mesin  pembakaran  dalam,  disusul revolusi  industri  ketiga  pada  tahun 1960an  dengan  ditemukannya  sistem komputasi atau komputer. Hari ini, sejak akhir 2012 lalu dunia mulai menggunakan  internet  secara  luas, setidaknya  pada  saat  itu  sudah  46% ekonomi  global  yang  telah  menikmati maanfaat  internet.  Inilah  yang  menjadi kunci  dari  pada  industri  4.0,  yakni penemuan  dan  penggunaan  internet secara  luas,  yang  menjadikan  dunia semakin tidak berbatas 7 .
Sejak  revolusi  industri  pertama hingga keempat, cara kehidupan masyarakat    telah  banyak  berubah,  jika dulu  mengirim  surat  membutuhkan waktu  berhari-hari,  saat  ini  dengan teknologi  mengirim  surat  hanya  dalam hitungan  detik.  Jika  dulu  manusia bertatap muka dengan bertemu langsung secara  fisik,  saat  ini  manusia  dapat bertatap  muka  secara  virtual  dengan media  elektronik.  Inilah  yang  menjadi trend di kehidupan manusia saat ini, nilai- nilai  ini  yang  harus  sedemikian  rupa dapat ditangkap oleh Mahkamah Agung dan diterjemahkan dalam kebijakan. Bagi Mahkamah  Agung  ini  adalah  kewajiban sebab  sudah  ditegaskan  dalam  Pasal  5 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK).
Memperhatikan laju perkembangan zaman yang begitu cepat kemudian disandingkan dengan
keharusan  Mahkamah  Agung  untuk menggali  nilai-nilai  yang  ada  di masyarakat,  sehingga  perubahan  atau pemutakhiran  lembaga  peradilan  di bidang  elektronik  bukanlah  suatu  hal yang  sifatnya  tambahan  lagi,  namun menurut penulis adalah suatu keharusan. Kondisi  ini  kemudian  disikapi  oleh
7 Andreja  Rojko, Industry  4.0  Concept: Background  and  Overview, International  Journal  of Interactive  Mobile  Technologies  (iJIM) ‒ Vol.  11, No. 5, 2017, hlm. 77-86.
8 Adelia Nitami, Dkk., “Sistem Informasi Reservasi Hotel  Rantauprapat  Berbasis Web dengan
Mahkamah  Agung  dengan  melakukan sejumlah inovasi melalui peraturan yang bukan hanya mengisi kekosongan hukum acara  namun  sekaligus  memberikan warna  baru  dalam  pelaksanaan  sistem peradilan Indonesia.
Namun, berbicara “sistem peradilan”  kita  tidak  bisa  hanya membahas  persidangan  saja.  Sistem merupakan  kata  serapan  yang  berasal dari  bahasa  Yunai  yakni  Systema  yang artinya  kumpulan  atau  kesatuan  objek- objek.  Sistem  memiliki  arti  sekumpulan objek  yang  bekerja  sama  menjadi  satu kesatuan dalam mencapai tujuan tertentu. 8 Kemudian “peradilan” merupakan segala sesutau yang penanganan  perkara  di  pengadilan. 9 Sehingga  hemat  penulis  juga  kita berbicara sistem peradilan juga termasuk bagaimana  cara-cara  tidak  hanya  satu cara  namun  berbagai  cara  atau  bahkan alat yang digunakan lembaga pengadilan menjalan  tugasnya  menangani  perkara. Tidak  seperti  tulisan-tulisan  terdahulu, penulis  dalam  tulisan  ini  tidak  hanya berbicara  sidang  elektronik  saja  yang sudah  banyak  dibahas  oleh  penulis- penulis  lain,  namun  juga  pembaharuan sistem peradilan elektronik lainnya yang berkaitan  dengan  sistem  peradilan  yang melingkupi  1)  penyediaan  sumber hukum  elektronik; 2)  penyediaan informasi  perkara  secara  elektronik  dan 3)  penyediaan  sistem  sidang  elektronik.
Hingga  saat  ini  pengembangan  sistem peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah  Agung  ini  terbilang  masih jarang  diketahui  sebab  yang  selalu menjadi  kajian  hanya  persidangan elektronik  saja,  padahal  Mahkamah Agung  sudah  mengoptimalisasi  sistem peradilan  secara  elektronik  dengan berbagai bentuk kebijakan.
Framework  Codeigniter ”  Journal  of  Student Development  Information  System  (JoSDIS)  Vol.  I No. I Jauniari 2021, hlm 8.
9 Haris,  “Peradilan  Islam”  Aainul  Haq:  Jurnal Hukum  Keluarga  Islam,  Vol  1,  No.  II,  Desember 2021, hlm 86.
Kemudian  sisi  menarik  lain  dari optimalisasi  sistem  peradilan  yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah dampaknya  terhadap  pemenuhan  asas- asas  peradilan  terutama  keinginan mencapai  asas  peradilan  yang  cepat sederhana dan berbiaya ringan sebagaimana  diamanatkan  Pasal  2  Ayat (4) UUKK, sebab percuma saja dilakukan optimalisasi jika justru tidak
mempermudah akses masyarakat keapda sistem  peradilan  itu  sendiri.  Namun untuk  mengetahui  hal  ini  secara  lebih dalam  perlu  dilakukan  analisa  hukum yang oleh penulis dalam tulisan ini akan dianalisa secara normatif yakni membahas optimalisasi secara elektronik tersebut  dari  dasar  penerapannya  di lapangan  atau  berdasarkan  peraturan- peraturan  yang  sudah  dikeluarkan  oleh Mahkamah  Agung  sehubungan  dengan optimalisasi  sistem  peradilan  secara elektronik.  Jangan  sampai,  optimalisasi tersebut  justru  menimbulkan  masalah baru  bagi  sistem  peradilan  yang  sudah ada saat ini, sehingga penelitian penting untuk dilakukan.
Berjalan  dari  kondisi-kondisi tersebut  tulisan  ini  hendak  membahas mengenai  hal-hal  sebagai  berikut:  1) bagaimana  bentuk  optimalisasi  sistem peradillan elektronik yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung?; dan 2) bagaimana dampak optimalisasi sistem peradilan elektronik dalam mewujudkan asas  peradilan  cepat,  sederhana  dan berbiaya ringan?

## Metode Penelitian
Jenis tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yakni sebuah penelitian yang  melakukan  analisa  atau  kajian terhadap  aspek  internal  hukum  berlaku (hukum  positif). 10 Pendekatan  peraturan perundang-undangan  digunakan  dalam
10 Kornelis Benuf, “Metodologi Penelitian
Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” Jurnal Gema
Keadilan, Vol. 7 Edisi 1 (Juni, 2020) hlm. 23
penilitian ini artinya mengkaji peraturan perundangan-undangan  yang  berlaku atau hukum positif kemudian disandingkan  dengan  teori  hukum  yang ada. 11 Adapun hukum positif yang akan dikaji dalam penilitian ini adalah hukum positif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung antara lain: Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan  Secara  Elektronik  ( “Perma 1/2019” )  sebagaimana  dirubah  dengan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  7 Tahun  2022  ( “Perma  7/2022” );  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang  Administrasi  dan  Persidangan Perkara  Pidana  Di  Pengadilan  Secara Elektronik ( “Perma 4/2020” ) sebagaimana dirubah  dengan  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  8  Tahun  2022  ( “Perm,a 8/2022”) ;  dan  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  3  Tahun  2022  tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik ( “Perma  3/2022” ).  Peraturan-peraturan tersebut  kemudian  dianalisa  atau disandingkan  dengan  asas  peradilan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan sehingga,  apakah  dari  ketentuan- ketentuan  di  dalam  peraturan  di  atas memenuhi  kehendak  dari  asas  tersebut, sehingga dapat menjawab masalah dalam penelitian ini.
Pembahasan Optimalisasi Peradilan secara Elektronik Kata  “optimalisasi”  merupakan kata  serapan  dari  Bahasa  Inggris  yakni “ optimal ”  atau  “ optimum” .  Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi  berasal  dari  kata  optimal artinya  terbaik,  tertinggi  atau  paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti  menjadikan  paling  baik  atau paling  tinggi 12 .  Sedangkan  penambahan
11 Peter Mahmaud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2021, halaman 136
sufiks-isasi  pada  kata  optimal  sehingga menjadi  kata  “optimalisasi”  adalah  ciri khas suatu kata yang berasal dari bahasa asing 13 . Dalam hal ini optimal yang dalam Bahasa  Inggris  memiliki  bentuk  kerja optimization kemudian  dialih  bahasa  ke dalam  bahasa  Indonesia  dengan  sufiks- isasi  menjadi  “optimalisasi”.  Menurut kamus  bebas  google.translate.com  kata optimization memiliki  arti  “ the  action  of making  the  best  or  most  effective  use  of  a situation or resource ” atau tindakan untuk membuat  suatu  situasi  atau  sumber menjadi  terbaik  atau  paling  efektif. Sehingga  menurut  penulis  jika  kita berbicara optimalisasi peradilan elektronik, hematnya kita akan
membahasa  tindakan-tindakan  yang dapat menjadikan proses peradilan lebih efektif atau lebih baik dengan melibatkan cara kerja elektronik.
Langkah  optimaliasi  peradilan elektronik  akan  melibatkan  transformasi digital yang dilakukan terhadap pelayanan yang dahulu dilakukan secara manual. Menurut Brian Rashid, transformasi digital adalah mengalihkan bisnis, manajemen, serta sistem
pengoperasian sebuah industri, dari cara yang bersifat tradisional, menuju pemanfaatan  teknologi  digital 14 .  Oleh karena  itu  kita  perlu  melihat  kembali komponen peradilan apa saja yang sudah ditransformasi  oleh  Mahkamah  Agung dengan  memanfaatkan  teknologi,  sebab jika  kita  berbicara  peradilan  banyak sekali komponen di dalamnya mulai dari manajemen penerimaan
perkara, penanganan perkara, hingga manajemen pelaksanaan putusan. Jika optimalisasi di salah satu lini saja, tentu langkah tersebut belumlah dapat dianggap optimal.
Jika  kita  melihat  cetak  bitu Mahkamah Agung 2010-2035 (Cetak Biru
13 http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/ lamanbahasa/artikel/2808/sufiks- %E2%80%93isasi-antara-penerimaan-dan- penolakan 14 Brian Rashid, Digital Transformation And Innovation  in  Todays  Bussiness  World” pada
MA)  yang  disahkan  oleh  Ketua Mahkamah Agung ke-12 Yang Mulia Dr. Harifin  A.  Tumpa,  S.H,  M.H.,  pada Oktober 2010 silam, langkah transformasi digital  di  tubuh  Mahkamah  Agung dengan  melibatkan  Teknologi  Informasi (TI) sudah dicanangkan sebagai berikut 15 :
1. Peningkatan  kualitas  putusan,  yaitu dengan  penyediaan  akses  terhadap semua  informasi  yang  relevan  dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan  sistem  administrasi pengadilan,  meliputi  akses  atas aktivitas pengadilan  dari  luar gedung,
misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga  peradilan,  yaitu  dengan mengurangi  kerja  manual  dan menggantikannya  dengan  proses berbasis komputer;
4. Pembentukan  organisasi  berbasis kinerja,  yaitu  dengan  menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan  pemantauan  dan  kontrol atas kinerja;
5. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan  menyediakan  fasilitas  e- learning  atau  pembelajaran  jarak jauh.
Hal-hal  disebutkan  di  dalam Cetak  Biru  MA  hemat  penulis  dapat dibagi menjadi 5 (lima) segmen yakni:
1. Penyediaan sumber hukum elektronik;
2. Penyediaan informasi  perkara  secara elektronik;
3. Penyediaan sistem peradilan elektronik;
4. penyediaan  sistem  kerja  internal Mahkamah  Agung  secara  elektronik
https://www.forbes.com/sites/brianrashid/2017 /06/13/digital-transformation-and-innovation-in- todays-business-world/?sh=3d15d0754905
15 Mahkamah  Agung,  Cetak  Biru Mahkamah Agung 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010, halaman 64
(umumnya mengenai urusan kepegawaian, keuangan di luar teknis perkara); 5. penyediaan  fasilitas  belajar  secara elektronik. Setelah mengamati kelima segmen  di  atas,  yang  benar-benar langsung  berkaitan  dengan  sistem peradilan  hanya  tiga  segmen  yakni  1) penyediaan sumber hukum elektronik; 2) penyediaan  informasi  perkara  secara elektronik  dan  3)  penyediaan  sistem peradilan  elektronik.  Sedangkan  terkait sistem  kerja  internal  dan  penyediaan fasilitas  belajar  jarak  jauh  lebih  kepada tugas  non-teknis  Mahkamah  Agung, sehingga  mengenai  hal  ini  tidak  akan ditelusuri lebih dalam lagi dalam tulisan ini.  Berikut  adalah  penjabaran  ketiga segmen di atas yang hingga saat ini sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung:
1. Penyediaan sumber hukum elektronik Pada 22 Februari 2021 lalu Ketua
Mahkamah Agung Yang Mulia Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. meluncurkan aplikasi  Electronic  Research  Information System – Sistem  Informasi  Riset Elektronik  atau  yang  disingkat “E - RIS”. Aplikasi berbasis teknologi ini
merupakan  aplikasi  internal  Mahkamah Agung  yang  dapat  digunakan  sebagai alat  bantu  bagi  para  hakim  dalam menemukan  informasi  yang  relevan dalam  memutus  perkara,  namun,  yang telah  tersedia  baru  untuk  perkara korupsi 16 .
E-RIS  pada  dasarnya  dapat diakses  oleh  siapa  saja  melalui  alamat website https://eris.mahkamahagung.go.id/ .  E- RIS  akan  menyajikan  sumber  hukum yang dapat dijadikan bahan penyusunan putusan bagi hakim, diantaranya sebagai berikut:
16 https://www.mahkamahagung.go.id/i d/berita/4527/ketua-mahkamah-agung- luncurkan-aplikasi-peluncuran-aplikasi-e-ris-
a. Fitur  risalah  Pembahasan  Peraturan Perundang-Undangan;
Fitur  ini  berisi  ringkasan  mengenai MvT (Memorie van Toelichting) atau risalah  pembahasan  saat  proses legislasi  RUU  Tipikor,  RUU  TPPU, RUU KUHAP, dan Terjemahan MvT KUHP mengenai isu-isu tertentu;
b. Fitur Anotasi Putusan; Fitur  ini  berisi  Anotasi  terhadap putusan  perkara  korupsi  terpilih (selected judicial decisions) yang telah melalui proses peer review dari para ahli (praktisi/akademisi).  Anotasi ini dilakukan  oleh  lembaga  penelitian dan  advokasi  yang  independen dalam arti berada di luar kelembagaan Mahkamah Agung;
c. Fitur Pendapat ahli; Fitur  ini  berisi  keterangan  ahli  yang dimuat  dalam  putusan  pengadilan tingkat pertama dan putusan Mahkamah  Konstitusi  dan  Kolom Media Massa yang telah terakreditasi Dewan Pers;
d. Fitur  ringkasan  putusan  Mahkamah Konstitusi; Fitur ini berisi ringkasan pertimbangan hakim dalam putusan- putusan  MK  yang  memberikan kaidah atau penafsiran baru terhadap penerapan  pasal-pasal  atau  unsur- unsur tertentu;
e. Fitur hasil penelitian; Fitur  ini  berisi  hasil  penelitian  yang sudah dikembangkan secara mandiri oleh  MA  melalui  Balitbang  Diklat Kumdil MA yang telah tersedia baru yang  berhubungan  dengan  tipikor yang  dipublikasi  dalam  website Puslitbangkumdil  MA  dan  nantinya juga  dapat  memuat  penelitian  lain, yang  dilakukan  oleh  lembaga- lembaga penelitian independen maupun pemerintah.
electronic-research-information-system-sistem- informasi-riset-elektronik-secara-virtual
Selain  E-RIS  Mahkamah  Agung juga  menyediakan  media  elektronik berupa  halaman  elektronik  Direktori Putusan 17 yang  berisi  putusan-putusan dari  seluruh  pengadilan  Indonesia  dan halaman Jaringan Dokumentasi Informasi  Hukum  Mahkamah  Agung 18
(JDIH MA) yang berisi seluruh kebijakan atau  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh Mahkamah  Agung.  Kedua  halaman elektronik  tersebut  tersedia  bebas  dan dapat  diakses  oleh  semua  orang  kapan saja dimana saja tanpa dipungut biaya.
2. Penyediaan informasi  perkara  secara elektronik
Pada  bagian  ini  akan  dibahas mengenai  salah  satu  inovasi  Mahkamah Agung  yang  memiliki  peran  signifikan dalam  merubah  wajah  peradilan  di Indonesia  yang  saat  ini  dirasakan semakin terbuka bagi masyarakat, yakni penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara ( SIPP ). Dalam sub- bab  ini  akan  dibahas  mengenai  dasar hukum  dan  sejarah  terbentuknya  SIPP, juga dibahas mengeni informasi apa saja yang  dapat  diakses  oleh justisiabelen (pencari  keadilan).  Berdasarkan  Pasal  7 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2008  Keterbukaan Informasi  Publik  (selanjutnya  disebut “UUKIP” ),  Badan  Publik  termasuk lembaga  peradilan  wajib  menyediakan, memberikan  dan/atau,  menerbitkan Informasi  Publik  yang  berada  di  bawah kewenangannya kepada pemohon informasi  publik.  Adapun  informasi publik  berdasarkan  UUKIP  adalah informasi  yang  dihasilkan,  disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu  badan  publik  yang  berkaitan dengan penyelenggaraan
dan penyelenggaraan negara.
Di lingkungan Mahkamah Agung mengenai  keterbukaan  informasi  ini diatur  lebih  lanjut  dalam  Surat
17 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/berand a.html
Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung   2-
144/KMA/SK/VIII/2022
tentang Standar  Pelayanan  Informasi  Publik  di Pengadilan ( SKKMA 2-144). Berdasarkan SKKMA 2-144 salah satu informasi publik yang  harus  disediakan  pengadilan kepada  masyarakat  atau  publik  adalah informasi mengenai Perkara dan Persidangan. Pada Poin IV.H.2. Lampiran SKKMA  2-144,  adapaun  informasi tentang  perkara  dan  persidangan  yang harus disedikan kepada publik adalah:
a. Informasi dalam register perkara;
b. Data statistic perkara;
c. Tahapan suatau perkara yang sedang ditangani;
d. Laporan penggunaan biaya perkara;
e. Seluruh  putusan  kecuali  perkara tertutup untuk umum; Menindak lanjuti kewajiban informasi  mengenai  perkara  tersebut, untuk kemudahan akses informasi publik kepada  masyarakat,  maka  diciptakan suatu  inovasi  peradilan  yang  dikenal dengan  Sistem  Informasi  Penelurusan Perkara.  Inovasi  ini  merupakan  hasil kerjasama  antara  Mahkamah  Agung melalui  Ditjen  Badan  Peradilan  Umum (Badilum) dengan United States Agency for
International Development ( USAID) dengan program C4J ( Changes for Justice ). USAID  memberikan  bantuan  kepada Mahkamah  Agung  dalam  peningkatan kapasitas  pelayanan  Sistem  Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan yang berbasis  Teknologi  Informasi.  Awalnya SIPP dikenal dengan istilah CTS atau case tracking system namun sepanjang perjalanannya  berubah-ubah  hingga menjadi SIPP. Setelah pemograman SIPP rampung  pada  tahun  2012,  akhirnya melalui  Surat  Edaran  Direktur  Jendral Badan Peradilan Umum No. 559/DJU/HK  00.7/VI/2012  tentang Pelaksanaan Sistem Informasi 18 https://jdih.mahkamahagung.go.id
Penelusuran  Perkara  di  Lingkungan Peradilan  Umum  (SEDJ U 559),  Badilum kemudian  membagikan Source  Code dari aplikasi SIPP kepada seluruh satuan kerja pengadilan  di  Indonesia.  Berdasarkan SEDJU 559, SIPP adalah aplikasi yang hak ciptanya dimiliki oleh Mahkamah Agung, yang  salah  satu  tujuannya  adalah modernisasi  manajemen  perkara  di pengadilan.  Dengan  menggunakan  SIPP diharapkan seluruh pengadilan negeri di
Indonesia dapat meningkatkan kontribusi dalam penyediaan keterbukaan  informasi  publik  dan reformasi birokrasi. Adapun melalui SIPP masyarakat  menjadi  dapat  mengetahui informasi  berkaitan  dengan  sutau perkara baik yang sedang maupun sudah diputus oleh pengadilan.
Sampai  dengan  saat  ini  seluruh lembaga  peradilan  di  Indonesia  baik Pengadilan  Umum,  Pengadilan  Agama, Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan Pengadilan  Militer  sudah  menerapkan SIPP.  Sehingga  masyarakat  dengan mudah  mengakses  informasi  perkara baik  itu  untuk  tujuan  memantau  proses peradilan atau untuk kepentingan studi. Keberadaan SIPP juga membantu warga peradilan,  sebab  dengan  adanya  SIPP dahulu manajemen perkara yang dicatat secara  manual  perlahan  bertransformasi ke  dalam  sistem  elektronik.  Hal  ini tentunya  memudahkan  kerja  aparat peradilan, sebab dengan sistem informasi proses pengisian dan pencarian data lama dan baru semakin mudah.
3. Penyediaan sistem peradilan elektronik Masyarakat  modern  memiliki
cara  berhukum  yang  berbeda  dengan masyarakat  pramodern 19 .  Masyarakat yang  selalu  berkembang  dari  waktu  ke
19 Amran  Suadi, Sosiologi  Hukum Penegakan,  Realitas  &  Nilai  Moralitas  Hukum , Jakarta: Prenada Media Group, 2019, halaman 131.
20 Amran  Suadi, Pembaharuan  Hukum Acara Perdata Di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2020,
halaman 54.
waktu membutuhkan instrument hukum yang  juga  harus  berkembang  sesuai dengan perkembangan zaman 20 .
Mahkamah  Agung  dengan  mencermati fenomena perkembangan zaman sebenarnya  sudah  sejak  lama  mencoba menyesuaikan diri dengan perkembangan  zaman  khusunya  di hukum acara mengenai bukti elektronik, namun belum dituangkan secara komprehensif dalam satu aturan. Contohnya pada Surat Ketua Mahkamah Agung  No.  37/TU/88/102/pid,  tanggal 14 Januari 1988 yang menyatakan bahwa microfilm  dapat  diterima  sebagai  alat bukti  surat  sepanjang  bisa  dijamin autentifikasinya 21 . Beberapa dekade kemudian  Mahkamah  Agung  membuat terobosan  lebih  lanjut  pada  pelaksanaan peradilan sebagai berikut:
a. Perma  1/2019  dan  Perma  7/2022 Sidang Perkara Perdata Elektronik Keseriusan  Mahkamah  Agung untuk  terus  menyesuikan  diri  dengan perkembangan  zaman,  selain  yang disebutkan dalam cetak biru di atas, juga dapat  dilihat  dengan  dibentuknya
Kelompok Kerja No. 176A/SK/KMA/IX/2017  yang  pada pokoknya mempersiapkan dan
merumuskan  implementasi  register, pembayaran,  dan  pemanggilan  perkara secara  elektronik  di  Pengadilan 22 .  Dari kelompok  kerja  ini  akhirnya  lahir  cikal bakal  sistem  peradilan  elektronik  di Indonesia  yakni  Peraturan  Mahkamah
Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Administrasi  Perkara  di  Pengadilan Secara Elektronik ( “Perma 3/2018” ).
Perma  3/2018  lebih  dikenal sebagai  Perma  E-Court,  sebab  produk utama  dari  peraturan  ini  memang mengenalkan electronic court atau sidang elektronik  pada  perkara  perdata  di
21 Hari Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara  Perdata, Bandung:  Mandar  Maju,  2005, halaman 41.
22 Amran Suadi, Op Cit 2020, Halaman 57.
Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Agama dan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara. Perma 3/2018 mengenalkan Administrasi Perkara Secara Elktronik dalam beberapa layanan utama antara lain:
1) e-Filing Layanan ini memudahkan masyrakat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik  tanpa  harus  datang langsung  ke  pengadilan.  Namun berdasarkan Perma 3/2018, layanan ini baru dapat digunakan oleh  Advokat  terdaftar  yang sudah memiliki akun e-Court.
2) e-Payment Setelah  melakukan  pendaftaran secara  elektronik,  maka  jika dahulu pendaftar harus membayar tunai ke kasir pengadilan dengan adanya Perma
3/2018, pendaftar akan diberikan taksiran  panjar  perkara  dan diberikan  nomor  pembayaran elektronik  yang  dapat  dibayar melalui kanal transfer dana secara elektronik  melalui  perbankan terdaftar dalam layana e-Court.
3) e-Summon Setelah  melakukan  pendaftaran melalui  E-filing  dan  pembayaran melalui e-Payment, maka pendaftar  akan  mendapat  nomor perkara. Dahulu setelah mendapat nomor perkara, Pengguat  atau  pihak  yang mendaftarkan perkara akan mendapat panggilan dari jurusita pengadilan.  Panggilan  ini  akan disampaikan  secara  langsung  ke alamat  rumah  Pengguagt  atau kuasa hukumnya. Tentunya pengantran  langsung  ini  juga akan  mempengaruhi  besarnya jumlah  biaya  perkara  yang  harus ditanggung oleh Penggugat. Namun  sejak  adanya  Perma 3/2018, panggilan kepada Penggugat akan dilakukan secara elektronik baik melalui SMS atau
E-mail kepada domisili elektronik yang ia daftarkan. Selain memudahkan  proses  panggilan, e-Summon atau panggilan elektronik juga semakin meringankan biaya panjar perkara yang harus ditanggung Penggugat. 4) e-Litigation
Perma  3/2018  juga  mengenalkan e-Litigation  yang  lebih  mudah dipahami  sebagai  proses  jawab jinawab  yang  dilakukan  secara elektronik.  Sebab  dalam  Perma 3/2018 e-Litigation masih terbatas pada penyampaian gugatan, jawaban,  replik,  duplik  dan kesimpulan secara elektronik. Sejalan  perkembangannya  kritik- kritik  yang  masuk  baik  kepada Mahkamah  Agung  terkait  dengan pelaksanaan  Perma  3/2018  akhirnya melahirkan  Perma  1/2019  sebagaimana dirubah  Perma  7/2022.  Melalui  Perma 1/2019  dan  Perma  7/2022  konsep  E- Court lebih diperluas dan disempurnakan pelaksanaannya. Berikut adalah beberapa pembaharuan e-Court:
1) e-Filing  tidak  hanya  dapat dilakukan  oleh  advokat  terdaftar saja,  namun  juga  oleh  jaksa pengacara  negara,  biro  hukum pemerintah/TNI/POLRI/Kejaks aan,  Direksi/Pengrus/Kayawan yang ditunjuk oleh badan hukum, kuasa  insidentil  yang  ditentukan oleh undang-undang;
2) e-Filling  tidak  hanya  untuk pendaftaran perkara gugatan saja, namun juga melingkupi pendaftaran perkara permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan dan intervensi. Selain itu untuk upaya hukum  banding,  kasasi  dan  PK juga  saat  ini  sudah  dapat dilakukan secara elektronik;
3) e-Litigation  tidak  terbatas  pada sidang  jawab-jinawab,  namun termasuk  pemeriksaan  saksi  dan
ahli  dapat  dilakukan  melalui telekonferensi. Selain itu pengucapan putusan atau penetapan  juga  dapat  dilakukan secara elektronik, dimana pengucapan melalui sistem elektronik  disamakan  dengan pengucapan  putusan  di  sidang yang terbuka untuk umum.
Saat ini terbukti Dampak langsung  penerapan  e-court  sementara ini  dapat  dilihat  dari  hasil  survey kepuasan publik yang dilakukan Lembaga  Penelitian,  Pendidikan  dan
Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dengan  Badan  Pengawas  Mahkamah Agung  terhadap  lembaga  pengadilan  di 60  satuan  kerja  lembaga  pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan  Umum  dan  Pengadilan Agama) di 20 Provinsi di Indonesia. Hasil
Survei  yang  dilakukan  pada  21  Januari s/d  15  Februari  2019  menunjukkan bahwa  secara  keseluruhan  indeks kepuasan  publik  terhadap  lembaga pengadilan  sebesar  76%  berada  pada kategori  baik.  Hasil  studi  kepuasan publik sekarang ini, mengalami peningkatan  sebesar  6,7%  poin  dalam kurun waktu lima tahun (2014 – 2018) 23 .
b. Perma  4/2020  dan  Perma  8/2022 Sidang Perkara Pidana Elektronik Selain  optimalisasi  peradilan elektrnik pada perkara perdata,
Mahkamah  Agung  juga  melakukan optimalisasi  peradilan  elektronik  pada perkara  pidana  berdasarkan  Perma 4/2020  sebagaimana  dirubah  Perma
8/2022.  Perma  4/2020  berlaku  bagi perkara  pidana  yang  didaftarkan  pada
Pengadilan Negeri, Mahkamah Syar’iyah, dan Pengadilan Militer (berikut pengadilan  tingkat  banding  dan  kasasi 23
https://www.mahkamahagung.go.id/media/198 .
yang menangani perkara pidana bersangkutan).
Seperti  pada  Perma  1/2019, Perma  4/2020  juga  mengenalkan  fitur pendaftaran  perkara  secara  elektronik dan proses persidangan secara elektronik. Berikut  adalah  beberapa  fitur  utama Perma  4/2020  yang  menurut  penulis telah mentransformasi praktik konvensional  pada  penanganan  perkara pidana:
1) Pelimpahan  Perkara,  Penomoran dan  Panggilan  Sidang  Secara
Elektronik Jaksa / Oditur berdasarkan Perma 4/2020  saat  ini  dapat  melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan  secara  elektronik. Dalam Pelimpahan tersebut Jaksa /  Oditur  harus  menyeratakan domisili elektroniknya dan Terdakwa, sehingga mereka akan dipanggil secara elektronik. 2) Persidangan secara elektronik Persidangan  sejak  tahap  pertama yakni pembacaan dakwaan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan
telekonferansi.  Dalam  sidang  ini Hakim, Jaksa dan Terdakwa dapat berada di tempat-tempat berbeda yang  dipertemukan  dalam  satu platform  digital.  Pemeriksaan saksi  dan  ahli  juga  dapat dilakukan secara elektronik. Saksi /  Ahli  dapat  hadir  langsung  di pengadilan atau berada di kantor jaksa  atau  tempat  lain  yang memenuhi syarat.
3) Pemeriksaan  Surat  dan  Barang Bukti
Alat bukti surat dan barang bukti yang berupa surat dapat diperiksa dengan cara menyampaikan hasil scan  atau  pindak  dalam  bentuk softcopy.  Sedangkan  baranag
bukti  yang  bukan  surat  dapat diperiksa  dengan  menyediakan foto atau video. Proses pencocokan juga dapat dilakukan secara elektronik. 4) Putusan  tetap  diucapkan  dalam persidangan  yang  terbuka  untuk umum Putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis  Hakim  dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan  dihadiri  oleh  Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukum.  Namun  Dalam  Keadaan Tertentu  berdasarkan  penetapan Hakim/Majelis  Hakim,  sidang pengucapan putusan dapat
dilangsungkan secara elektronik. Hemat  penulis  isi  Perma  4/2020 sebenarnya  tidak  jauh  berbeda  dengan Perma 1/2019. Hanya saja Perma 4/2020 untuk perkara pidana, sedangkan Perma 1/2019 untuk perkara perdata. Selain itu Perma  4/2020  jika  dilihat  tidak mewajibkan  setiap  perkara  pidana didaftarkan dan diperiksa secara elektronik. Penerapan
persidangan elektronik hanya dalam keadaan tertentu saja,  yang  berdasarkan Pasal  1  angka  16
Perma  4/2020  menyebutkan  Keadaan Tertentu  adalah  keadaan  yang  tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara,  pengadministrasian  perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai  dengan  tata  cara  dan  prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena Jarak,  bencana  alam,  wabah  penyakit, keadaan  lain  yang  ditentukan  oleh pemerintah  sebagai  keadaan  darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik. Perma 4/2020 memang dikeluarkan bertepatan dengan
mewabahnya  penyakit  yang  disebabkan oleh  COVID-19  saat  ini.  Sehingga berdasarkan  Perma  4/2020  Hakim memiliki  dasar  hukum  melaksanakan persidangan  secara  elektronik,  hal  ini
bertujuan juga untuk menjaga keamanan dan kesehatan hakim maupun para pihak yang  terlibat  dalam  proses  persidangan pidana tersebut. Menurut Penulis Perma 4/2020  adalah  peraturan  yang  bersifat futuristic  sebab,  keadaan  seperti  saat  ini sangat  mungkin  terjadi  di  masa  yang akan datang, sehingga apabila dibutuhkan  kembali,  Hakim  tidak  perlu bingung  bagaimana  harus  menangani perkara tersebut, karena telah ada Perma 4/2020. Jika di perkara perdata sistemnya dikenal  dengan  e-court,  untuk  perkara pidana  Mahkamah  Agung  sudang menyediakan  sistem  yang  dinamakan Elektronik Berkas Pidana Terpadu atau E- Berpadu.
c. Perma  3/2022  Mediasi  Secara Elektronik Perma 3/2022 merupakan peraturan  tambahan  terkiat  dengan pelaksanaan mediasi di pengadilan pada perkara perdata yang sebelumnya diatur melalui  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan ( “Perma 1/2016” ). Dahulu  berdasarkan  Perma  1/2016  para pihak (principal) wajib hadir dalam setiap forum  mediasi  yang  disepakati  tanpa boleh  digantikan  oleh  kuasa  atau diwakili. Para pihak wajib hadir sendiri, walaupun  dalam  hal  tertentu  kemudian dapat  diwakilkan  seperti  karena  alasan sakit  keras  dan  tugas  negara  yang  tidak dapat ditinggalkan.
Pada praktiknya hal ini menyebabkan  banyak  proses  mediasi tidak  dapat  terlaksana.  Banyak  pihak yang  sesungguhnya  ingin  hadir  namun karena  lokasi  kediaman  yang  jauh  dari gedung pengadilan atau tempat mediasi dilaksanakan,  membuat  mereka  sulit menghadiri  forum  mediasi.  Oleh  sebab itu  Mahkamah  Agung  melalui  Perma 3/2022, kemudian mengakomodir kondisi tersebut denagn
memperbolehkan para pihak untuk hadir secara  elektronik  menggunakan  media tertentu  yang  disepakati  bersama  oleh para  pihak,  contohnya  menggunakan
aplikasi Zoom Meeting . Menurut Zil Aidi mediasi elektronik atau jarak jauh sangat bermanfaat  bagi  para  pihak  apalagi menghadapi  kondisi  selama  pandemi COVID-19 lalu.
24 Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Hendaknya perubahan itu
memberikan  kebaikan  kepada  umat manusia,  bukan  justru  menambah masalah  baru.  Setidaknya  konsep  ini yang  seharusnya  dicapai  dari  oleh Mahkamah  Agung  dengan  melakukan optimalisasi  sistem  peradilan  secara elektronik.  Penulis  ingin  memaparkan dari  satu  aspek  yakni  mengenai keberhasilan optimalisasi sistem
peradilan elektronik dalam mewujudkan asas  peradilan  cepat  sederhana  dan berbiaya  ringan  sebagaimana  yang diamanatkan  dalam  Pasal  2  Ayat  (4)  Jo. Pasal  4  Ayat  (2)  UUKK.  Pengertian  asas ini dapat kita temui di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UUKK yang menjelaskan sederhana  perkara  diselesaikan  secara efektif  dan  efisien,  sedangkan  biaya ringan  adalah  besaran  yang  terjangkau bagi  masyarakat.  Selain  itu  menurut Mizaj Iskandar dan Lina Agustina dalam penelitian  mengartikan  asas  sederhana adalah  proses  tanpa  formalitas  yang berbelit,  cepat  persidangan  yang  tanpa hambatan dan biaya ringan artinya beban biaya  yang  ditanggung  masyarakat ringan  sehingga  mereka  tidak  segan
24 Zil  Aidi,  “Mediasi  Elektronik  Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Sengketea  Perdata  di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi COVID- 19” Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 5 No. 1, (Februari 2022) hlm. 144.
25 Mizaj  Iskandar  dan  Liza  Agustina,
“Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya  Ringan  dalam  Kumulasi  Cerai  Gugat  dan Harta  Bersama  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh” Jurnal Hukum dan Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2019) hlm. 242. 26 Prianter  Jaya  Hairi,  “Antara  Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan dan  Gagasan  Pembatasan  Perkara  Kasasi”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 1 (Juni 2011) Hlm. 154.
mendaftarkan
perkaranya
di pengadilan. 25 Mengutip  pendapat  lain agar semakin jelas pemahaman kita pada asas  ini  yakni  “sederhana”  artinya semakin  sedikit  proses  atau  tahap persidangan  semakin  baik. 26 “Cepat” artinya  prosesnya tidak bertahun-tahun agar pemeriksaannya tidak terus diundur atau  terus  diulang-ulang. 27 Kemudian “Biaya Ringan” adalah beban biaya harus dapat  dijangkau  oleh  seluruh  kalangan masyarakat. 28 Pada prinsipnya asas ini menghendaki  para  pencari  keadilan dapat  mencapai  keadilan  dengan  cara yang  efektif  dan  efisien  dengan  tidak menyianyiakan  waktu,  tenaga  dan biaya. 29 Hemat  Penulis  memperhatikan pendapat-pendapat ahli di atas kemudian disandingkan dengan bentuk optimalisasi  peradilan  yang  sudah dijelaskan  sebelumnya,  maka  dapat  kita temui  bentuk-bentuk  pemenuhan  asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan sebagai berikut:
1. Peradilan Cepat a. Memangkas waktu proses pendaftaran perkara Setiap perkara yang ditangani  oleh  pengadilan,  baik pidana  maupun  perdata  harus melalui  proses  pendaftaran  pada bagian  kepaniteraan.  Tidak  jarang proses pendaftaran perkara memakan  waktu  yang  lama  karena kendala  tertentu  seperti  jauhnya
27 M.  Yahya  Harahap, Kedudukan Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama ,  Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 54.
28 Reza Dwi Ardianto Dkk. “Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam  Penyelesaian  Perkara  Melalui  Aplikasi  E- Court dan E- Litigasi” Jurnal Sosial dan Budaya Syar- I, Vol. 8 No. 5 (2021), hlm 1377.
29 Maya Hildawati  Ilham,  “Kajian  Asas Peradilan  Cepat,  Sederhana,  dan  Biaya  Ringan Terhadap  Pemenuhan  Hak  Pencari  Keadilan – Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 246  K/Pid/2017”, Jurnal Verstek,  Vol.  7,  No.  3, Hlm. 215.
letak  gedung  pengadilan  dengan tempat  tinggal  pencari  keadilan. Sebagai  contoh  Pengadilan  Negeri Larantuka  memilik  yurisdiksi  di wilayah  Kabupaten  Flores  Timur, yang  wilyahnya  mencakup  pulau- pulau  kecil  di  sekitar  pulau  Flores. Terdapat  salah  satu  pulau  yakni pulau  solor  yang  membutuhkan setidaknya  lima  jam  perjalanan  laut dan  darat  untuk  dapat  sampai  di gedung  kantor  Pengadilan  Negeri Larantuka.  Contoh  lain  terdapat cabang  kejaksaan  yang  juga terletak di pulau Adonara, artinya jika Jaksa akan melimpahkan perkara  maka ia harus  menempuh  perjalan  laut  dan darat kurang lebih empat jam untuk sampai di gedung Pengadilan Negeri Larantuka.  Dengan  adanya  fitur pendaftaran perkara secara elektronik baik sesuai Perma 1/2019 dalam  perkara  perdata  maupun
Perma 4/2020 untuk perkara pidana, maka akan banyak waktu yang dapat dihemat  dalam  proses  pendaftaran perkara. Bahkan menurut salah satu penilitian, proses pendaftaran perkara elektronik sangat memanjakan  para  pencari  keadilan karena  mereka  untuk  melakukan pendaftaran  tidak  perlu  datang  ke gedung  pengadilan  bahkan  untuk notifikasi  mengenai  kapan  harus bersidang  juga diberitahukan  secara elektronik melalui e-mail. 30 ;
b. Memonitor  Ketepatan  Waktu
Administrasi  Perkara  Melalui SIPP SIPP digunakan oleh petugas pengadilan untuk kepentingan adminstrasi  perkara,  baik  perkara pidana  maupun  perdata.  SIPP  tidak lain  bentuk  elektronik  dari  buku register  perkara  yang  ada  di
30 Lisfer Berutu, “Mewujudkan Peradilan Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  dengan  E- court”, Jurnal Ilmiah Duniah Hukum, Vol. 5, No. 5, (Oktober 2020), hlm. 46.
pengadilan sejak dahulu. Jika dahulu perkara yang didaftarkan di pengadilan dicatat secara manual di dalam  sebuah  buku  register  (ditulis tangan oleh petugas), saat ini perkara tertsebut  dicatat  secara  elektronik menggunakan  media  Komputer. Bahkan menurut Made Witama SIPP merupakan  suatu  terobosan  yang dapat  membantu  masyarakat  dalam memonitor pelaksanaan administrasi yang  dilakukan  oleh  pengadilan 31 . Kenapa hal ini bisa dilakukan, sebab menu  SIPP  dapat  diakses  oleh seluruh  masrayakat  yang  memiliki akses  internet,  ia  dapat  melihat sebuah  perkara  yang  terdaftar  di pengadilan  sudah  diproses  atau belum hingga jadwal sidang perkara tersebut akan dilaksanakan pada hari apa  saja.  Tentu  hal  ini  adalah  kabar baik  bagi  para  pencari  keadilan, sebab  dengan  mengetahui  proses administrasi  perkara  para  pencari keadilan  dengan  sendirinya  dapat mengawasi  jangan  sampai  karena masalah  administrasi  penyelesaian perkara menjadi diperlambat;
c. Proses  persidangan  elektronik menghemat  waktu  persidangan lainnya
Salah satu fitur yang dikenal di  dalam  Perma  1/2019  dan  Perma 7/2022  adalah  proses  penanganan perkara perdata mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik,  kesimpulan  hingga  putusan yang dilakukan tanpa perlu hadir di muka  persidangan  atau  dilakukan secara  elektronik.  Teknisnya  para pihak cukup mengunggah dokumen masing-masing  ke  dalam  sistem, kemudian hakim membaca dokumen yang diunggah, apabila sudah sesuai maka  hakim  akan  memverifikasi
31 Made  Witama  Mahardipa  Dkk. “Implementasi  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat dan  Biaya  Ringan  Pada  Perkara  Pidana  Di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  IB” Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 2, No. 3 (2019) hlm. 186.
dokumen tersebut. Setelah dokumen diverifikasi maka dokumen tersebut akan  diteruskan  ke  pihak  lainnya. Contoh Tergugat mengunggah dokumen jawaban secara elektronik, setelah  diverifikasi  hakim  di  dalam sistem  maka  jawaban  tersebut  akan diteruskan  atau  dapat  dibaca  oleh pihak  Penggugat.  Proses  ini  akan sangat membantu hakim menghemat waktu  persidangan,  terutama  bagi hakim  yang  di  pengadilannya memiliki  beban  perkara,  artinya  jia dalam satu hari ia memiliki delapan perkara yang harus disidangkan, jika empat  diantaranya  agenda  adalah jawab-jinawab  secara  elektronik, maka hakim tersebut  akan  memiliki waktu  yang  lebih  banyak  untuk memeriksa empat perkara lain yang agendanya  adalah  pemeriksaan secara fisik di pengadilan.
2. Peradilan Sederhana
a. SIPP  membantu  hakim  menilai perkara nebis in idem Jika  kita  mengacu  kepada pendapat  ahli  di  atas  mengenai pengertian  “sederhana”  maka  salah satu  indikasinya  adalah  proses persidangan itu tidak diulang-ulang.
Salah satu kaitannya adalah mengenai  suatau  perkara  yang dahulu pernah diperiksa harapannya tidak  perlu  diperiksa  kembali  oleh pengadilan. Nebis  in  idem secara sederhana  adalah  norma  yang melarang  hakim  untuk  memeriksa kembali suatau perkara yang sama. 32 Penerapan  SIPP  sangat  membantu hakim  dalam  mengetahui  suatau perkara sudah pernah diperiksa dan diputus.  SIPP  yang  merupakan register  perkara  secara  elektronik sangat memudahkan hakim mengetahui riwayat suatau perkara, dengan menggunakan fitur pencarian perkara. Contoh
32 Ilhamdi  Putra  dan  Khairul  Fahmi, “Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam
penerapan  di  perkara  pidana,  jika hakim  ingin  mengetahui  apakah seseorang  bernama  Tono  sudah pernah  diperiksa  terkiat  peristiwa pemukulan Budi, maka hakim cukup memasukan  nama  Tono  pada  fitur pencarian  perkara,  maka  seluruh perkara  yang  pernah  melibatkan Tono  akan  muncul  secara  otomatis. Hal  ini  tentunya  dapat  membantu hakim  dalam  menentukan  apakah suatau  perkara  yang  ia  tangani termasuk nebis  in  idem atau  tidak,
sehingga mencegah proses persidangan yang berulang-ulang. b. Mediasi  elektronik  memudahkan kehadiran para pihak Sesuai  dengan  ketentuan mediasi sebelumnya yakni di dalam Perma 1/2016 bahwa jika ada pihak yang  tidak  hadir  pada  hari  mediasi yang  ditetapkan  maka  mediator wajib  memanggil  sekali  lagi  pihak tersebut.  Apabila  setelah  dipanggil untuk kedua kali ia masih juga tidak hadir maka pihak tersebut dianggap tidak beritikad baik dengan konsekuensi: bagi penggugat, gugatannya  akan  dinyatakan  tidak dapat  diterima,  sedangkan  bagi tergugat  ia  akan  dibebankan  biaya perkara  ia  timbul  selama  proses mediasi  dan  persidangan  nanti. Terkadang  pihak  dalam  mediasi lebih  dari  dua,  contoh  ada  tiga terguat, maka ketiga orang ini semua harus  dipanggil  yang  menjadi masalah,  jika  minggu  ini  tergugat  1 hadir  sedangkan  tergugat  2  dan  3 tidak,  maka  minggu  ini  mediasi harus  ditunda  untuk  memanggil terguat  2  dan  3.  Jika  kemudian minggu berikutnya tergugat 2 dan 3 hadir namun terguat 1 yang minggu lalu hadir, namun minggu ini ia tidak hadir  maka  ia  harus  dipanggil  satu kali lagi dan mediasi harus diundur
hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, (Juni 2021), hlm. 347.
kembali.  Hal  ini  menjadikan  proses mediasi berulang-ulang hanya untuk masalah  panggilan  para  pihak  saja, hal  ini  kerap  terjadi  karena  proses mediasi  yang  tidak  fleksibel  yakni harus wajib hadir fisik di pengadilan dan tidak boleh diwakilkan. Dengan adanya  Perma  3/2022  kehadiran para  pihak  menjadi  lebih  fleksibel, dapat  disepakati  menggunakan media  elektronik  seperti  zoom.
Sehingga dapat menakan kemungkinkan  para  pihak  tidak hadir karena harus secara fisik hadir di pengadilan.
3. Peradilan Berbiaya Ringan
a. Transparansi Penghitungan Biaya Fitur  ini  berdampak  besar bagi  para  pencari  keadilan  dalam perkara  perdata.  Sebab  melalui Perma  1/2019  dan  Perma  7/2022, dikenal  fitur  pembayaran  elektronik atau e-payment.    Ketika  masyarakat mendaftarkan  perkara  maka  sistem akan  menghitung  komponen  biaya secara  otomatis.  Komponen  biaya perkara  tersebut  sudah  diseusikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor  3  Tahun  2012  tentang  Biaya Proses  Penyelesaian  Perkara  dan Pengelolaannya  pada  Mahkamah Agung  dan  Badan  Peradilan  Yang Berada  di  Bawahnya  ( “Perma 3/2012 ” ),  dimana  komponennya adalah  1)  biaya  pendaftaran;  2)  alat tulis  kantor;  3)  biaya  panggilan penggugat;  4)  biaya  panggilan tergugatl;  5)  biaya  materai;  6)  biaya redaksi;  dan  7)  biaya  leges.  Semua biaya  tersebut  akan  tertera  secara langsung  pada  sistem  pada  saat pendaftaran dan pembyarannya juga dilakukan dengan transfer langsung ke  rekening  bank  milik  pengadilan atau tidak perlu membayar tunai lagi kepada petugas
pengadilan.
33 Rozidateno  Putri  Hanida  Dkk., “Strategi  Eliominasi  Praktik  Korupsi  Pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan
Sehingga  pada  akhirnya  kebijakan ini  akan  menghilangkan  praktik penarikan dana liar yang tdiak diatur dalam  Perma  3/2012  yang  sangat memberatkan  masyarakat  pencari keadilan.
b. Sistem peradilan elektronik mencegah praktik korupsi Sistem  peradilan  elektronik bagi perkara pidana dan perdata saat ini  merubah  budaya  pelaksaan sistem  peradilan  kita.  Hal  yang paling  dirasakan  adalah  semakin sedikitnya interaksi langsung antara petugas pengadilan dengan masyarakat  pencari  keadilan.  Jika dahulu  untuk  hanya  melimpahkan berkas perkara jaksa harus ke kantor pengadilan  dan  bertemu  petugas meja 1 kepaniteraan pidana, saat ini ia  hanya cukup  membuka sistem  E- Berpadu  lalu  menggunggah  berkas ke  dalam  sistem.  Jaksa  kemudian cukup  menunggu  panggilan  sidang saja,  sama  persis  dengan  sistem  e- court pada perkara perdata.
Rozidateno  Putri  Hanida  dalam penelitiannya  menjelaskan  bahwa aparatur  pemerintah  termasuk  juga aparatur pengadilan kerap memanfaatkan  momentum  tatap muka untuk melakukan hal-hal yang bersifat illegal yang menguntungkan dirinya  sendiri. 33 Pada  akhirnya perkara  yang  diselsaikan  dengan sederhana  karena  dipantau  secara elektropnik  melalui  sipp,  kemudian membuat hakim tidak perlu menunda-nunda  perkara  karena dapat dilaksanakan secara elekronik, mencegah  pertemuan  antara  pihak dan  petugas  pengadilan  yang  pada akhirnya juga berdampak pada biaya yang dipikul para pencari keadilan.
Penanaman Modal” Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol. 6 No. 2 (2020), hlm. 304.

## Penutup
Dari hasil pembahasan pada bab- bab  sebelumnya,  maka  penulis  dapat menyajikan kesimpulan yakni
optimalisasi  peradilan  elektronik  yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung mencakup 1) penyediaan sumber hukum elektronik  melalui  aplikasi  E-RIS, direktori putusan dan JDIH MA, saat ini semua produk hukum  dan putusan  MA sudah sangat mudah diakses masyarakat secara  elektronik.  Kedua  mengenai penyediaan  informasi  perkara  melalui SIPP  dan  ketiga  mengenai  mekanisme persidangan  secara  elektronik  pada perkara  pidana  dan  perdata  melalui Perma  1/2019  (dirubah  Perma  7/2022), Perma  4/2020  (dirubah  Perma  7/2022) dan  terbaru  munculnya  Perma  3/2022 mengenai mediasi elektronik di pengadilan. Kebijakan-kebijakan ini merupakan  jawaban  dari  Mahkamah Agung bahwa sebagai salah satu lembaga tertua  di  NKRI  yang  terus  berusaha menyesuikan diri dengan perkembangan zaman.
Optimalisasi tersebut berdasarkan analisa  penulis  juga  sudah  mendukung pemenuhan  asas  peradilan  cepat, sederhana dan berbiaya ringan.  Dari segi peradilan cepat sistem peradilan elektronik mempercepat proses
pendaftaran  kemudian  pencari  keadilan saat  ini  juga  dapat  memonitor  sekaligus mengawasi ketepatan waktu administrasi perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan aplikasi SIPP. Sedangkan mengenai  peradilan  sederhana,  dengan aplikasi  SIPP  hakim  saat  ini  dengan mudah  mengidentifikasi  suatu  perkara sudah pernah diperiksa atau belum ( nebis in idem ) dan dengan adanya fitur mediasi elektronik, pihak yang berhalangan hadir yang  membuat  mediasi  menjadi  harus ditunda-tunda, saat ini diberi kemudahan untuk  hadir  secara  elektronik.  Terakhir mengenai  peradilan  berbiaya  ringan, dengan  fitur  pendaftaran  perkara  secara elektronik  semua  biaya  perkara  di
pengadilan  menjadi  lebih  transparan sebab  langsung  terlihat  komponennya pada saat pendaftaran. Hal ini mencegah potensi pungutan liar di pengadilan yang memberatkan pencari keadilan. Selain itu peradilan  elektronik  juga  mencegah praktik  korupsi  sebab  ruang  interaksi antara  aparatur  peradilan  dengan masyarakat  menjadi  semakin  sempit sebab  proses  persidangan  dilakukan secara elektronik tanpa tatap muka.

## Daftar Pustaka
Adelia  Nitami,  Dkk.,  “Sistem  Informasi Reservasi  Hotel  Rantauprapat Berbasis Web dengan Framework Codeigniter ”  Journal  of  Student Development Information System (JoSDIS) Vol. I No. I (Januari 2021) Aidi,  Zil,  “Mediasi  Elektronik  Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketea Perdata  di  Pengadilan  Negeri Pada  Era  Pandemi  COVID- 19” Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 5 No. 1, (Februari 2022) Ali,  Mohammad  Daud Pengantar  Ilmu Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
Ansyahrul, Sejarah  Peradilan  Umum  Di Jakarta , Jakarta: PT Jakarta, 2013; Ardianto,  Reza  Dwi,  Dkk.  “Pemenuhan
Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat dan Biaya Ringan Dalam
Penyelesaian  Perkara  Melalui Aplikasi  E-Court  dan  E- Litigasi” Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar-I, Vol. 8 No. 5 (2021)
Benuf,  Kornelis,  “Metodologi  Penelitian
Hukum sebagai Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer” Jurnal Gema
Keadilan, Vol. 7 Edisi 1 (Juni, 2020) Berutu,  Lisfer,  “Mewujudkan  Peradilan Sederhana,  Cepat  dan  Biaya Ringan  dengan  E- court”, Jurnal
Ilmiah Duniah Hukum, Vol.  5,  No. 5, (Oktober 2020)
Hairi,  Prianter  Jaya,  “Antara  Prinsip Peradilan  Sederhana,  Cepat,  dan Berbiaya  Ringan  dan  Gagasan Pembatasan  Perkara  Kasasi”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 1 (Juni 2011)
Hanida, Rozidateno Putri, Dkk., “Strategi
Eliominasi  Praktik  Korupsi  Pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman  Modal” Integritas: Jurnal Antikorupsi,  Vol.  6  No.  2 (2020) Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan
Agama,  Jakarta:  Pustaka  Kartini,
1993
Haris,  “Peradilan  Islam”  Aainul  Haq:
Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam, Vol 1, No. II, (Desember 2021)
Ilham,  Maya  Hildawati,  “Kajian  Asas Peradilan  Cepat,  Sederhana,  dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan – Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung  Nomor  246  K/Pid/2017”, Jurnal Verstek, Vol. 7, No. 3
Iskandar,  Mizaj  dan  Agustina,  Liza
“Penerapan Asas Peradilan Sederhana,  Cepat  dan  Biaya Ringan  dalam  Kumulasi  Cerai Gugat  dan  Harta  Bersama  di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh” Jurnal  Hukum  dan  Keluarga
dan  Hukum  Islam, Vol.  3,  No.  1 (Januari-Juni 2019) Mahardipa, Made Witama, Dkk.
“Implementasi  Asas  Peradilan Sederhana,  Cepat  dan  Biaya Ringan  Pada  Perkara  Pidana  Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB” Jurnal Komunitas Yustisia, Vol. 2, No. 3 (2019) Mahkamah Agung, Cetak Biru Mahkamah  Agung  2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010;
Peter  Mahmaud  Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2021 Putra,  Ilhamdi,  dan  Fahmi,  Khairul,
“Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya  dalam  hukum  Acara Mahkamah  Konstitusi”, Jurnal Konstitusi,  Vol.  18,  No.  2,  (Juni 2021)
Rojko,  Andreja,  “ Industry  4.0  Concept: Background  and  Overview ”, International  Journal  of  Interactive Mobile Technologies (iJIM), Vol. 11, No. 5, (2017) Sasangka,  Hari Hukum  Pembuktian  dalam Perkara Perdata, Bandung: Mandar Maju, 2005 Suadi, Amran Pembaharuan Hukum Acara Perdata  Di  Indonesia ,  Jakarta: Kencana, 2020 Suadi, Amran, Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas  &  Nilai  Moralitas  Hukum , Jakarta:  Prenada  Media  Group, 2019