Jurnal Analisa Sosiologi
Juli 2022, 11 (3):501- 536

## PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI DAN PLURIACTIVITY MASYARAKAT DESA MENTARAMAN
Nur Wahyu May Alfian 1 , Anik Susanti 2

## Abstract
Rural areas are characterized by the livelihoods of their residents which are dominated  by  farmers  and  farm  laborers  and  extensive  agricultural  land. This  study  aims  to  describe  how  the  factors  and  processes  of  socio- economic  change  and  the  impact  of  socio-economic  that  occur  in  the Mentaraman Society of Pagelaran Sub-Distric. This study uses a qualitative method with a case study approach. Sources of  data used in this study are primary  data  and  secondary  data.  The  results  showed  that  the  social stratification  of  the  Mentaraman  Village  community  contained  six  class categorizations,  namely:  4  people  as  a  full-time  labourers  (19.04%),  4 people  as  poor  farmers  (19.04%),  1  person  as  a  lower-middle  farmer (4.8%),  1  person  as  an  upper-middle  farmer  (4.8  %),  8  people  as  rich farmers  (38.1%), 3 people as landlords  (14.3%).  Work and income earned outside  the  village  partly  determine  the  class  position  of  people  in  the village. In addition to the social differentiation, there is also a change in the younger  generation  who  chooses  to  do  mobility  (population  mobility)  to obtain job  opportunities outside their area and the involvement  of  the role of home pluriactivity as a family resilience strategy.
Keywords:  Social  Change,  Rural  Development,  Social  Differentiation,

## Population Mobility, Pluriactivity

## Abstrak
Perdesaan  dicirikan  oleh  mata  pencaharian  penduduknya  yang  didominasi sebagai petani dan buruh tani serta lahan pertanian yang luas. Penelitian ini bertujuan  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  faktor  dan  proses  perubahan sosial-ekonomi  serta  dampak  dari  perubahan  sosial  ekonomi  yang  terjadi pada masyarakat Mentaraman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan  pendekatan  studi  kasus.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelapisan  sosial  masyarakat  Dusun  Mentaraman terdapat enam kategorisasi kelas yaitu: 4 orang sebagai buruh penuh waktu (19,04%), 4 orang sebagai petani miskin (19,04%), 1 orang di sebagai petani menengah bawah (4,8%), 1 orang di sebagai petani menengah atas (4,8%), 8 orang  sebagai  petani  kaya  (38,1%),  3  orang  sebagai  tuan  tanah  (14,3%). Kerja dan penghasilan yang diperoleh di luar desa sebagian ikut menentukan posisi kelas orang di dalam dusun dan/ atau desa. Selain diferensiasi sosial, terjadi  pula  perubahan  pada  generasi  muda  yang  memilih  untuk  yang melakukan  mobilitas  (population  mobility)  untuk  memperoleh  kesempatan
kerja  di  luar  daerahnya  dan  keterlibatan  peran  pluriactivity  rumah  sebagai strategi ketahanan keluarga.
Kata  Kunci:  Perubahan  sosial,  Pembangunan  Pedesaan,  Diferensiasi Sosial, Mobilitas Penduduk, Pluriactivity

## PENDAHULUAN
Sektor  ekonomi  utama  di  daerah  perdesaan  bergantung  pada  sektor pertanian  (Tang  et  al.  2013).  Sektor  pertanian  menjadi  sumber  pendapatan utama  bagi  hampir  40%  penduduk  Indonesia  (IFAD,  2017).  Hal  ini  linear dengan  pernyataan  Hertel,  (2016),    bahwa  pertanian  tidak  hanya menyangkut  komoditas  pangan,  melainkan  juga  merupakan  sumber pendapatan utama bagi petani.
Lebih  lanjut,  terdapat  dua  proyek  pembangunan  di  kawasan perdesaan  yang  diintrodusir  oleh  negara.  Dua  kebijakan  pembangunan pedesaan turut mendorong terciptanya dinamika sosial-ekonomi di kawasan perdesaan.  Pertama,  adalah  kebijakan  Revolusi  Hijau.  Revolusi  hijau menandai  era  perubahan  ekonomi  politik  di  kawasan  Dunia  Ketiga, termasuk Asia Tenggara. Revolusi hijau ditujukan untuk mencegah semakin meluasnya ‘revolusi merah’(Nordholt 2014). Sementara itu, proyek revolusi hijau  mengombinasikan  teknik  pertanian  dan  inovasi  (Perkins  1997). Kondisi  ini  memberikan  perubahan  struktur  agraria  di  kawasan  pedesaan Asia Tenggara, mulai dari penguasaan tanah, kelembagaan, produksi hingga relasi ketenagakerjaan.
Terdapat beberapa kritik atas pelaksanaan revolusi hijau di Indonesia dikarenakan  munculnya  dampak-dampak  negatif  saat  dan  paska diterapkannya  revolusi  hijau  di  Asia  Tenggara,  khususnya  di  Indonesia. (Luthfi  2011)  merangkum  dampak  negatif  revolusi  hijau  yang  banyak dikritik  sebagaimana  berikut:  1)  differensiasi  sosial  (Byres,  1977);  2) marjinalisasi perempuan; 3) migrasi sebagai bentuk nyata deagrarianisasi; 4) keresahan  pedesaan;  5)  punahnya  keragaman  hayati;  6)  siapa  yang diuntungkan oleh revolusi hijau?.
Kedua, adalah kebijakan program Sustainability Development Goals (SDGs)  desa  yang  menjadi  acuan  untuk  pembangunan  desa  2020-2024.
SDGs dimulai ditandai dengan dikeluarkannya Perpres No. 59/2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian,
Pemerintah melalui Kemendes menurunkan SDGs nasional menjadi SDGs  desa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  13  tahun 2020  yang  menyatakan  bahwa  Rp  72  triliun  dana  desa  tahun  2021  akan diarahkan  guna  mencapai  tujuan-tujuan  SDGs  desa.  Maka,  dalam pengimplementasiannya  pun  SDGs  memerlukan  stakeholder,  mulai  dari level nasional hingga level desa.
Menurut INFID (2019), SDGs merupakan kesepakatan pembangunan  baru  yang  mendorong  perubahan-perubahan  dengan menggeser arah pembangunan berkelanjutan untuk mendorong pembangunan  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  hidup.  Keseluruhan  dari  isi SDGs ini memuat 17 tujuan, 169 target yang berlaku dari tahun 2016 hingga tahun  2030.  Menurut  (Iskandar  2020),  konsep  pengembangan  SDGs berpijak  pada  tiga  pilar  utama,  yaitu:  (1)  human  development;  (2)  social economic  development;  (3)  environemental  development.  Hal  ini  berarti SDGs  merupakan  inisiatif  global  yang  bertujuan  untuk  menciptakan kehidupan  manusia  yang  lebih  baik  dalam  aspek  sosial  dan  ekonomi  serta bersinergi dengan lingkungan.
Mengingat  kondisi  di  atas,  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana kondisi  di  Dusun  Mentaraman,  Desa  Pagelaran  pada  masa  sekarang. Alasannya  adalah:  Pertama,  karena  secara  wilayah  admistratif  sudah berubah  menjadi  kecamatan  yang  terdiri  10  desa  dengan  pusat pemerintahannya  di  desa  pagelaran.  Secara  administratif  sudah  terpisah dengan  kecamatan  Gondanglegi.  Kedua,  penelitian  di  Mentaraman, Pagelaran sudah pernah dilakukan oleh Hiroyoshi Kano pada Oktober 1976 sampai Januari 1977. Namun, penelitian itu dilakukan ketika revolusi hijau sedang berlangsung.
Dalam  penulisan  ini  juga  menggunakan  teori  diferensiasi sosial/kelas.  Teori  diferensiasi  sosial  di  pedesaan  sebagai  inti  dari  teori perubahan  agraria.  Dengan  menganalisis  menggunakan  teori  diferensiasi kelas, penelitian ini berusaha mengungkapkan perubahan sosial yang terjadi di  pedesaan,  secara  spesifik  lokasi  penelitian  yakni  Dusun  Mentaraman, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran. Teori diferensiasi kelas pertama kali
dirumuskan  oleh  Lenin  (1956),  yang  diilhami  oleh  pertanyaan-pertanyaan mengenai  transisi  kapitalisme  dan  mengartikulasikan  jalur  pembangunan pedesaan kapitalis berdasarkan peningkatan diferensiasi kaum tani.
Terjadinya  diferensiasi  kelas  di  pedesaan  ini  mentransformasi pembentukan  kelas  di  pedesaan.  Untuk  mendekati  kelas,  peneliti menggunakan metode pengukuran dari (Patnaik 1976) yang disebut metode E-criterion / E-criteria. E-criteria merupakan indeks eksploitasi tenaga kerja yang  mana  berusaha  memberikan  pendekatan  empiris  terhadap  konsep analitis  status  kelas  rumah  tangga.  Pada  dasarnya  status  kelas  dapat ditentukan  sejauh  mana  penggunaan  tenaga  kerja  luar  (beli  tenaga  kerja) atau sejauh mana keluarga bekerja untuk orang lain (menjual tenaga kerja). Dengan  demikian,  gambaran  paska  revolusi  hijau  dan  bagaimana  dampak pembangunan  berkelanjutan  melalui  SDG’s  Desa  terhadap  kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan akan terungkap.
Penelitian  mengenai  kehidupan  sosial  ekonomi  masyarakat  di  Desa Pagelaran,  sebelumnya  telah  dilakukan  oleh  peneliti  dari  Jepang  yaitu Hiroyoshi Kano (Kano 1990) berjudul “Pagelaran: Anatomi Sosial Ekonomi Pelapisan Masyarakat Tani di sebuah Desa Jawa Timur”. Tujuan utama dari penelitian  ini  adalah  analisa  ekonomi  hubungan-hubungan  produksi  di masyarakat  desa.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  gambaran differensiasi  penduduk  pedesaan  Jawa  yang  terutama  berhubungan  dengan polarisasi  luas  pemilikan  atau  penguasaan  tanah.  Hasil  temuan  dari penelitian  terdahulu  ini  adalah  kesempatan  kerja  di  luar  pertanian  yang tersedia bagi penduduk Mentaraman masih sangat terbatas dan belum begitu banyak  terjadi  perpindahan  tenaga  kerja  yang  mencari  pekerjaan  di  luar desa.  Sedangkan  rencana  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  adalah akan  mendekati  kelas  menggunakan  metode  E-Criterion  yang  mana  itu belum dilakukan pada penelitian Hiroyoshi Kano.
Penelitian  kedua  ini  ditulis  oleh  Iriani  (Iriani  2008)  berjudul ‘Distribusi  Kepemilikan  Tanah  dan  Sistem  Tenurial  di  Desa-Kota. Penelitian  ini  berfokus  pada  masalah  tenurial  atau  masalah  mengenai  pola penguasaan  tanah  dan  penerapan  beberapa  bentuk  sistem  tenurial.  Pada penelitian terdahulu ini disebutkan bahwa penerapan beberapa bentuk sistem tenurial  ini  salah  satunya  disebabkan  oleh  sumber  nafkah  non-pertanian
yang  mempengaruhi  masyarakatnya.  Namun,  penelitian  ini  belum membahas  terkait  pola-pola  mobilitas  yang  terjadi  dan  sejauh  mana pluriactivity dilakukan oleh masyarakat yang tidak menguasai lahan.
Penelitian  Ketiga  ini  ditulis  oleh  Ariwijayanti  (2011)  dengan  judul “Pengaruh  Penguasaan  Lahan  terhadap  Kondisi  Sosial-Ekonomi Masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis: 1) faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan lahan pertanian di Kapung Cijengkol,  2)  pengaruh  faktor-  faktor  penguasaan  lahan  terhadap  tingkat penguasaan  lahan,  3)  pengaruh  tingkat  penguasaan  lahan  terhadap  kondisi sosial  ekonomi  masyarakat  khususnya  dilihat  dari  tingkat  pendapatan, tingkat  pendidikan,  dan  kepemilikan  aset  dan  modal.  Penelitian  ini  hanya berfokus menggambarkan pengaruh penguasaan lahan terhadap masyarakatnya, namun belum membahas tentang diferensiasi dan polarisasi penguasaan lahan yang terjadi.
Penelitian  Keempat  yang  dilakukan  oleh  Casdimin  et  al.,  (2020) berjudul  Strategi  Pengembangan  Pertanian  Hortikultura  Buah  Nanas Berbasis  Pemberdayaan  Pemuda  Desa.  Penelitian  ini  bertujuan  berfokus pada  pentingnya  partisipasi  pemuda  desa  dalam  perspektif  pengembangan masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah masih lemahnya peran pemuda dalam pengembangan pertanian nanas yang disebabkan oleh ketidakmilikan lahan  pertanian,  lemahnya  dukungan  orang  tua,  dan  tidak  memiliki keterampilan khusus dalam bertani.
Penelitian Kelima ditulis oleh Yusuf et al (Yusuf, Putro, and Hamidi 2016)  berjudul  “  Analisis  Sosial  Ekonomi  Pembangunan  Pedesaan  di Provinsi  Riau”.  Pada  penelitian  terdahulu  ini  belum  disebutkan  teori  apa yang digunakan dalam penelitiannya. Kemudian, hanya disebutkan  analisis aspek sosial dan ekonomi yang digunakan. Adapun aspek sosialnya meliputi indikator  pendidikan  dan  kesehatan,  sedangkan  aspek  ekonomi  meliputi indikator  konsumsi  dan  pengeluaran,  dan  akses  permodalan,  serta  kondisi ekonomi  rumah  tangga.  Pada  penelitian  terdahulu  tersebut  belum  melihat sejauh mana pemilikan dan penguasaan lahan dapat mempengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut bertujuan untuk mencari research  gap,  serta  untuk  memperkuat  literasi.  Dengan  menganalisis menggunakan teori diferensiasi kelas, fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisa  bagaimana  faktor  dan  proses  perubahan  sosial-ekonomi  serta dampak  dari  perubahan  sosial  ekonomi  yang  terjadi  pada  masyarakat Mentaraman.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  gambaran  diferensiasi masyarakat pedesaan Mentaraman terutama berhubungan dengan polarisasi kepemilikan dan kepenguasaan tanah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  studi  kasus.  Menurut  Creswell  (2014)  dan Semiawan  (2010)  studi  kasus  adalah  metode  yang  ingin  mendalami  suatu kasus  tertentu  secara  lebih  mendalam  dengan  melibatkan  pengumpulan beraneka sumber informasi. Metode ini dilakukan karena adanya kasus yang unik, penting dan bermanfaat bagi masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  sekunder berasal  dari  artikel  dan  dokumen  laporan  terkait  dengan  bahasan.  Objek telaah  dokumen  pada  penelitian  ini  meliputi:  data  letter  C,  data  penduduk Dusun  Mentaraman;  Kecamatan  Pagelaran  dalam  Angka  tahun  2020  yang dikeluarkan oleh badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang.
Sedangkan  data  primer  diperoleh  dari  pengumpulan  data  secara langsung yang dilakukan oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi  dan  wawancara  yang  mendalam  ( In-depth  interview ).  Dalam penelitian  ini,  peneliti  mengambil  sebanyak  40  informan.  Adapun  dari keseluruhan  informan  tersebut  diklasifikasikan  menjadi  tiga  kelompok, yaitu:  informan  kunci  sebanyak  dua  orang  (Kepala  Desa  Pagelaran  dan Kepala  Dusun)  ,  informan  A.1-A.n  sebanyak  21  orang,  dan  Informan  B.1- B.n sebanyak 17 orang. Untuk karakteristik informan A.1-A.n dan informan B.1-B.n akan disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 1. Daftar Informan
Informan  Umur (tahun) Pendidikan Formal Gender Jumlah RTP (orang) No. 1 (Har) 53 Tamat SD Laki-Laki 1 No. 2
(Nar)
63 Tamat SD Laki-Laki 4 No. 3 (Sho) 54 Tidak sekolah Laki-laki 4 No. 4 (Sla) 48 SLTA Laki-Laki 1 No. 5 (Suk) 49 SLTP Laki-Laki 2 No. 6 (Sut) 65 SLTP Perempuan  2 No. 7 (Sun) 63 SLTA Laki-Laki 3 No. 8 (Sbu) 70 Tidak tamat SD Laki-Laki 5 No. 9 (Sup) 54 SLTP Laki-Laki 6 No. 10 (And) 40 SLTA Laki-Laki 5 No. 11 (Ari) 39 SLTA Laki-Laki 3 No. 12 (Kar) 44 SLTA Laki-Laki 3 No. 13 (Rom) 72 SLTP Perempuan  3 No. 14 71 SLTA Laki-Laki 2
(Mus)
No. 15 (Gun) 60 Diploma III  Laki-Laki 5 No. 16 (Yud) 51 Strata 1 Laki-Laki 4 No. 17 (Rat) 71 Tamat SD Laki-Laki 5 No. 18 (Sur) 79 Diploma I/II Laki-Laki 2 No. 19 (Srt) 72 SLTA Laki-Laki 3 No. 20 (Pra) 80 Diploma I/II Laki-Laki 1 No. 21 (Wid) 42 Strata 1 Laki-Laki 5
Tabel 2. Daftar Informan Kriteria Pekerjaan
Nama Umur (tahun) Asal Pekerjaan Rumah Tangga (RT) No. 22 (Ima) 50 Malang Sopir 4 No. 24 (Tar) 44 Blitar Petani 4 No. 25 (Suw) 42 Jember Petani 3 No. 26 (Kar) 44 Kediri Wiraswasta 3 No. 27 (Rol) 27 Malang Karyawan 2 No. 28 (Wij) 36 Malang Karyawan 3 No. 29 (Sit) 50 Probolinggo   Guru 4 No. 30 (Sol) 35 Malang Satpam Pabrik  1 No. 31 (Yud) 51 Malang Guru 4 No. 32 (Yul) 37 Malang Polisi 4 No. 33 (Ari) 39 Malang Wiraswasta 3 No. 34 (And) 40 Malang Petani 5 No. 35 (Yon) 25 Malang Guru 1
No. 36 (Wah) 32 Malang Karyawan 1 No. 37 (Sam) 34 Malang Guru 3 No. 38 (Via) 25 Malang Karyawan 1 No. 39 (Rid) 29 Malang Karyawan 3
Sumber: diolah peneliti, 2021
Analisis  data  merupakan  proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematis  data  dengan  cara  mengorganisasikan  data  ke  dalam  kategori, menjabarkan  ke  dalam  unit-unit,  melakukan  sintesa,  menyususn  ke  dalam pola,  memilih  mana  yang  penting  dan  yang  akan  dipelajari,  dan  membuat kesimpulan  sehingga  mudah  dipahami  oleh  diri  sendiri  maupun  orang  lain (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan terdiri dari  tiga  alur  kegiatan  yang  terjadi  secara  berurutan:  1)  seleksi  data;  2) penyajian  data;  3)  menarik  kesimpulan.Penelitian  ini  berlokasi  di  Dusun Mentaraman,  Desa  Pagelaran,  Kecamatan  Pagelaran,  Kabupaten  Malang, dilakukan bulan april 2021 bulan juli 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

## Struktur Pemilikan dan Penguasaan Tanah
Salah  satu  sumber  data  resmi  tentang  kepemilikan  tanah  yang tersedia  di  tingkat  desa  adalah  buku  letter  C  (Suparyono  2008).  Menurut buku  letter  C  dari  Desa  pagelaran  terdapat  304  orang  pemilik  tanah  sawah
(tidak ada bangunan di atasnya). Adapun klasifikasi dari 304 orang menurut luas kepemilikan sawah dapat diketahui bahwa kepemilikan lahan pertanian terbanyak  adalah  dengan  luas  lahan  berukuran  0,2-0,5  hektar  dimiliki  oleh petani sebanyak 85 orang. Sedangkan kepemilikan lahan terkecil atau hanya sedikit  orang  dengan  luas  lahan  1,0-3,0  hektar  yang  hanya  dimiliki  oleh  6 orang  .  Dari  data  yang  didapat  dari  Balai  Desa  disebutkan  terdapat  200 hektar  penggunaan  lahan  untuk  sawah.  Di  antara  mereka  304  orang  ini memiliki  sawah,  padahal  total  jumlah  penduduk  Dusun  Mentaraman  yakni 1842  jiwa.  Jadi  ada  sebagian  penduduk  yang  tidak  memiliki  tanah.  Selain itu,  jika  menurut  data  penduduk  Dusun  Mentaraman  (berdasarkan  Kartu Keluarga)  hanya  229  orang  seharusnya  yang  berprofesi  sebagai petani/pekebun. Dapat diartikan ada 75 orang yang berprofesi di sektor non- pertanian tapi juga memiliki lahan sawah.
Tabel 3.Klasifikasi Menurut Luas Pemilikan Sawah
Luas sawah milik Banyaknya pemilik Jumlah luas sawah (ha) -0,02 ha 20 (6,6) 0,236 (0,4) 0,02 – 0,04 ha 19 (6,2) 0,5859 (0,9) 0,04-0,06 ha 29 (9,5) 1,3581 (2,1) 0,06-0,08 ha 25 (8,2) 1,8151 (2,7) 0,08-0,1 ha 27 (8,9) 2,4212 (3,7) 0,1-0,2 ha 74 (24,3) 10,3093 (15,7) 0,2-0,5 ha 85 (28,0) 27,2594 (41,4) 0,5-1,0 ha 19 (6,2) 12,8910 (19,6) 1,0-3,0 ha 6 (2,0) 8,9248 (13,7) Jumlah 304 (100) 65,8008 (100)
Sumber: Buku Letter C Desa Pagelaran
Selain  itu,  terdapat  klasifikasi  dari  304  orang  menurut  luas kepemilikan  pekarangan  yaitu  sebanyak  75  orang  memiliki  pekarangan dengan  rata-rata  ukuran  seluas  0,05  ha-  0,1  ha.  Sedangkan  kepemilikan tanah pekarangan sedikit adalah dengan luas tanah berukuran 0,2-0,6 hektar dimiliki oleh perseorangan sebanyak 16 orang.
Dari  penghitungan  indeks  gini  yang  telah  peneliti  lakukan  diperoleh  hasil yaitu sebesar 0,865. Hasil tersebut memberi kesan bahwa terdapat beberapa orang yang tidak memiliki tanah, baik sawah maupun pekarangan serta luas maksimum  kepemilikan  atau  ketimpangan  lahan  yang  terlalu  mencolok. Dimana  menurut  Oshima  (1976)  dalam  Sugiyarto  et  al.,  (2015),  bilamana gini  ratio:  a)  <0,4  dikatakan  ketimpangan  ringan;  b)  0,4-0,5  dikatakan ketimpangan sedang atau cukup timpang; c) >0,5 ketimpangan berat. Dalam hal  ini,  kepemilikan  lahan  pertanian  terbanyak  adalah  dengan  luas  lahan berukuran  0,5-  <1,00  Ha    dimiliki  oleh  petani  sebanyak  85  orang. Sedangkan kepemilikan lahan terkecil atau hanya sedikit orang dengan luas lahan 1,0-3,0 hektar yang hanya dimiliki oleh 6 orang.
Kepemilikan  lahan  sawah  dan  pekarangan  tersebut  memperlihatkan bahwa  hanya  sedikit  orang  yang  memiliki  lahan  dengan  ukuran  luas/besar. Kemudian, juga memberi  kesan bahwa terdapat  beberapa orang  yang tidak memiliki  tanah,  baik  sawah  maupun  pekarangan  serta  luas  maksimum kepemilikan  atau  ketimpangan  lahan  yang  tidak  terlalu  mencolok.  Kondisi kepemilikan  tanah  dan  sistem  tenurial  erat  kaitannya  dengan  pembentukan struktur  agraria  di  wilayah  ini.  Menurut  (Tjondronegoro  1999)  struktur agraria adalah suatu fakta yang menunjukkan kenyataan kehadiran minoritas lapisan  sosial  yang  menguasai  tanah  yang  luas  di  satu  pihak,  dan  lain  sisi yakni mayoritas golongan menguasai hanya sedikit tanah atau bahkan tidak menguasai sama sekali.
Namun  demikian,  dari  data  ini  sebenarnya  tidak  dapat  diperoleh gambaran  pasti  jumlah  pemilik  tanah  sawah  atau  data  letter  c  tidak  dapat dijadikan referensi yang tepat. Terdapat beberapa alasan, sebagai berikut: 1) data  letter  c  hanya  mencatat  luas  pemilikan  secara  perseorangan;  2) keterangan  kepemilikan  tanah  hanya  mencangkup  di  wilayah  Dusun Mentaraman  sehingga  tidak  memberi  keterangan  apapun  mengenai kepemilikan  tanah  di  luar  Dusun  Mentaraman  atau  Desa  Pagelaran;  3) terdapat  perselisihan  antara  nama-nama  yang  tertera  di  data  letter  c  dan siapa  sebenarnya  menguasai  tanah  tersebut.  Mengetahui  kenyataan  ketiga alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan data dari buku letter
C  kurang  tepat  untuk  menggambarkan  keadaan  pemilikan  tanah  dan  pola diferensiasi yang sesuai kenyataan di antara masyarakat petani.
Menurut  hasil  wawancara,  21  rumah  tangga  informan  dapat  terbagi menjadi  tiga  golongan  berdasarkan  jenis  tanah  yang  dimiliki  dan dikuasainya  sebagai  berikut:  2  keluarga  (9,5%)  yang  tidak  memiliki  tanah baik  sawah  maupun  pekarangan;  2  keluarga  (9,5%)  yang  hanya  memiliki pekarangan,  17  keluarga  (80,9%)  yang  memiliki  tanah  sawah  dan pekarangan.
Tabel 4. Luas Pemilikan dan Penguasaan Tanah Informan Luas Sawah (hektar) Luas Pekarangan (hektar) No. 1 (Har) - - No. 2 (Nar) - 0,03 No. 3 (Sho) - 0,021 No. 4 (Sla) - - No. 5 (Suk) 0,03 0,025 No. 6 (Sut) 1,25 0,02 No. 7 (Sun) 0,02 0,01 No. 8 (Sbu) 4,0 1,5 No. 9 (Sup) 0,018 0,02 No. 10 (And) 0,025 0,025 No. 11 (Ari) 0,08 0,0085 No. 12 (Kar) 0,045 0,005 No. 13 (Rom) 1,0 0,02 No. 14 (Mus) 2,0 0,015 No. 15 (Gun) 2,5 0,035 No. 16 (Yud) 1,5 0,01 No. 17 (Rat) 3,0 0,03 No. 18 (Sur) 4,5 0,065 No. 19 (Srt) 2,5 0,05 No. 20 (Pra) 50,0 TD No. 21 (Wid) 8,0 1,5 Sumber: Diolah olah peneliti, 2021
Luas  tanah  yang  secara  nyata  dimiliki  oleh  masing-masing  rumah tangga  sangat  berselisih  dengan  data  yang  tersedia  di  letter  C.  Sebagai contoh  yang paling mencolok adalah pemilikan tanah beberapa keluarga di atas  yang  memiliki  tanah  lebih  dari  5  hektar  bahkan  mencapai  50  hektar. Hal-hal  semacam  ini  terjadi  karena  adanya  pemusatan  tanah  pada  lapisan atas  masyarakat.  Sementara  itu,  tanah  telah  menjadi  komoditas  sehinga lazim  terjadi  jual-beli  tanah  di  antara  masyarakat.  Untuk  mengetahui  lebih jelasnya  akan  diuraikan  melalui  tabel  13  tentang  cara  memperoleh  lahan sawah.
Tabel 5. Cara Memperoleh Lahan Cara memperoleh sawah Banyaknya rumah tangga Warisan 6 Pembelian 1 Warisan dan pembelian 8 Pembelian penggadaian 1 Tidak Jelas 1 Jumlah 17
Sumber: Diolah oleh peneliti dari data primer, 2021
Untuk  menjelaskan  data  tersebut,  di  bawah  ini  akan  diberikan beberapa  keterangan  kongkret  tentang  keadaan  pemilikan  tanah  dan  cara peroleh-lepas tanahnya.
Kasus  I  (Sbu,  umur  70  tahun,  No.  8):  Orang  ini  merupakan  warga RT  30.  Menurut  penuturannya  pada  awalnya  ia  tidak  memiliki  tanah  sama sekali  sehingga  harus  bekerja  menjadi  buruh  tani  atau  serabutan.  Saat  ini Dia  memiliki  lahan  pertanian  seluas  4  hektare.  Pada  1980-an  dia  sudah memiliki lahan seluas 1 ha dan menyewa lahan seluas 400 are.
Di samping itu Sbu juga berdagang buah salak karena pada waktu itu dusun  ini  termasuk  penghasil  salak  yang  cukup  besar.  Masyarakat menanamnya di pekarangan rumah. Hasil dari berdagang salak cukup besar sehingga tanah  yang ia sewa bisa dibelinya. Lambat laun, kemudian tanah-
tanah sebelahnya ikut dijual dan Sunardi-lah yang membeli. Ia bilang bahwa pada saat itu harga tanah masih murah, di tahun 1980-an sampai 1990-an ia aktif  membeli  tanah  hingga  luas  kepemilikan  tanahnya  mencapai  seluas  4 ha.  Selain  membeli  tanah  sawah,  juga  membeli  tanah  kering  yang  mana membuatnya  memiliki  dua  rumah,  bahkan  beristri  dua  (tahun  2016  istri tuanya  meninggal  dunia).  Kemudian  dia  juga  berhasil  membuatkan  rumah anaknya.
Masa  sekarang,  Sbu  tinggal  di  rumah  yang  satunya  yakni  pinggir jalan  raya  Mentaraman  dengan  membuka  warung  makan.  Rumahnya  yang lama  dibiarkannya  kosong  dengan  pekarangannya  dijadikan  kandang  sapi. Anaknya  yang  perempuan  juga  sudah  berkeluarga  dan  meneruskan  bakat berdagangnya  dengan  membuka  sebuah  warung  kelontong  serta  mengirim buah-buahan ke kediri atau luar kota.
Kasus  II  (Mus,  umur  71  tahun,  No.  14):  Orang  ini  berbahasa Indonesia  dengan  sangat  lancar  karena  merupakan  lulusan  SLTA.  Dia mempunyai  tiga  orang  anak  yang  saat  ini  sudah  berkeluarga  semua  alias sudah  menikah.  Adapun  anak  lelaki  tertuanya  tinggal  di  dalam  dusun Mentaraman,  sedangkan  keduanya  tinggal  di  luar  wilayah  Pagelaran. Menurut masyarakat sekitar, Mus dan istrinya sudah naik haji. Seperti yang peneliti  ketahui,  tidak  sembarang  orang  bisa  menunaikan  haji.  Ketika peneliti telusuri memang Muslimin memiliki tanah sawah mencapai kurang lebih  10  hektar  baik  di  dalam  dan  di  luar  Pagelaran.  Kemudian  ia  juga memiliki angkutan desa (kuning) sebanyak 12 unit. Namun saat ini tanahnya mengalami  penurunan  dan  hanya  2  hektar  yang  ia  miliki.  Menurutnya, tanahnya sudah ia bagikan kepada anak-anaknya. Meskipun demikian sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat sekitar bahwasanya anak tertuanya yang tinggal di sebelah rumahnya lah yang paling banyak menghabiskannya.  Anak tertuanya ini memiliki mobil  Pajero dan memiliki dua istri. Istri tertuanya tinggal di rumahnya di Mentaraman, sedangkan istri mudanya  dibuatkan  rumah  di  perumahan  kota  Malang.  Menurut  salah  satu kerabat dan tetangganya yang menyuruh merahasiakan identitasnya,
“ ya gimana ya mas, padahal orang tuanya yang istri lama itu juga haji hajah berarti  kan memiliki tanah  yang luas juga, itu habis.  Karena kan tidak ikut
mencarinya,  tidak  bisa  bertani,  jadi  hanya  bisa  menghabiskan.Kurang bersyukur padahal istrinya sudah kaya dan diwarisi tanah orang tua istrinya, malah  buat  bondoni  istri  mudanya  buatkan  rumah  di  perumahan  malang kota.  Tiap  hari  tidak  di  rumah  orangnya  mas,  karena  sering  didatangi  debt colleptor  (penagih  hutang).  Wong  hutangnya  banyak  di  Bank  macam- macam, saat ini (dibicarakan saat tahlilan) mencapai 1 milyar lebih. Jadi ya asetnya habis untuk gaya hidupnya mas, denger-denger tanah yang di deket balekambang ya wes payu mas.”
Menurut  hasil  wawancara  ini  jumlah  luas  sawah  tersisa  milik  Pak Mus  terhitung  2  ha  sedangkan  luas  pekarangan  0,015  ha.  Kedua  angka tersebut  ada  yang  tidak  tersedia  dan  melebihi  di  buku  letter  C.  Hal  ini dikarenakan terdapat tanah yang berada di luar Pagelaran dan kegiatan jual- beli tanah yang tidak diperbarui secara administrasi.
Kasus III (Pra, umur 80 tahun, No. 20): Masyarakat Pagelaran akrab memanggilnya dengan nama ‘Abah’. Orang ini merupakan seorang mantan pejabat  desa  yang  berjabatan  penting.  Pra  pernah  menjabat  kepala  desa (lurah)  selama  kurang  lebih  32  tahun  atau  masa  Presiden  Soeharto  (orde baru).  Selama  menjabat  lurah,  Abah  banyak  mendapat  prestasi  dari  orde baru  bahkan  Desa  Pagelaran  menjadi  juara  tebu  rakyat  indonesia.  Dan  ia memiliki  koneksi  dengan  pak  Soeharto  atau  kroni-kroni  orde  baru. Sementara  itu,  Orang  ini  merupakan  ayah  dari  pemilik  tanah  lain  bernama Wid (No. 21). Dia dikarunia anak sebanyak 5 orang yakni 3 perempuan dan dua  laki-laki.  Anak-anak  perempuannya  semuanya  sudah  menikah  dan tinggal  di  luar  Pagelaran.  Sementara  itu,  dua  anak  laki-lakinya  tinggal  di Pagelaran.  Anak  laki-lakinya  yang  bernama  Van  mempunyai  tempat  cuci mobil,  kemudian  yang  bernama  Wid  (No.21)  menjadi  suksesornya  yakni meneruskan jadi kepala desa/lurah. Mereka masing-masing telah dibagikan hak  milik  tanah  dari  Pra.  Akan  tetapi,  Pra  masih  memilki  dan  menguasai lahan  cukup  besar.  Menurut  pengakuan  Pra  sendiri  ketika  peneliti melaksanakan  wawancara,  ternyata  masih  banyak  tanah  yang  dikuasainya baik  di  dalam  pagelaran  maupun  di  luar  pagelaran.  Jika  tanah-tanah  ini diperhitungkan  mencapai  50  ha  lebih.  Orang  ini  mendapatkan  tanah  selain dari warisan orang tua yang sudah besar, ia juga aktif membeli tanah orang lain. Bahkan menurutnya, tanah-tanah orang tuanya dulu yang sudah dibagi- bagikan ke saudara-saudaranya dibelinya kembali  daripada jatuh ke tangan
orang  lain.  Kondisi  ini  dibenarkan  juga  oleh    masyarakat  sekitar  dan  salah satu pegawai KUD di pabrik gula Krebet:
“lahan yang ditanami tebu sekitar 50 ha sendiri karena setiap musim panen minimal Prapto mendapat minimal 3 milyar. Anggap saja kalo rendemennya pas jelek-jeleknya 10 dapat 60x50 ha= 3000 alias 3 milyar. Belum kalo pas harganya lagi naik dan hasil tebunya bagus.”
Bahkan  menurut  masyarakat  sekitar  juga,  ia  merupakan  penyuplai tebu terbanyak kedua untuk pabrik gula Krebet. Maka tidak heran, siapa saja warga  Pagelaran  yang  meminta  bantuannya  untuk  bekerja  di  pabrik  gula Krebet akan dengan mudah diterima. Selain itu, ia juga memiliki lahan jeruk dan  padi.  Dengan  demikian,  Pra  merupakan  mantan  lurah,  pemiliki  tanah luas dan “orang pintar” (masyarakat sekitar) menjadikannya raja pagelaran oleh masyarakat-masyarakat sekitar.
Menurut  hasil  wawancara  di  atas,  jelas  tanah  yang  dimiliki  dan dikuasainya  melebihi  yang  tercantum  dengan  di  data  letter  C.  Perselisihan angka ini diakibatkan karena terdapat beberapa petak sawah miliknya  yang terletak  di  luar  Desa  Pagelaran,  serta  tidak  diketahuinya  secara  jelas  asal usul tanah ukuran besar yang diperolehnya dari warisan orang tua.
Kasus  IV  (Yud,  umur  51  tahun,  No.  16):  Orang  ini  merupakan seorang guru SMK Negeri di Gondang Legi. Dia bersama istri beserta kedua anaknya  tinggal  di  dusun  Mentaraman.  Satu  anaknya  berkuliah  di  STAN dan anak satunya lagi masih SMA. Yudo sendiri adalah pendatang dari desa tetangga  pagelaran.  Semasa  mudanya  ia  juga  nyantri  di  desa  kelahirannya yang  terkenal  sebagai  kampung  pesantren.  Selepas  menempuh  pendidikan SMA, ia melanjutkan kuliah keguruan di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)  Surakarta.  Kemudian  dari  sinilah  ia  bertemu  dengan  istrinya  yang berasal  dari  Wonogiri  yang  saat  itu  juga  menempuh  pendidikan  strata  1  di Surakarta.  Dengan  istrinya  yang  bernama  Sri  Pariyanti  yang  merupakan seorang guru SMP, mereka berdua menjadi guru di Malang alias kembali ke tempat  asal  Yud.  Kemudian,  ia  membeli  rumah  di  wilayah  RT  30  Dusun Mentaraman, Desa Pagelaran. Hal ini dikarenakan ia juga mendapat warisan tanah dari orang tuanya seluas 1 ha dan menggantikan mengelola pertanian.
Maka  dari  itu,  ia  memutuskan  tinggal  di  Mentaraman  yang  mana bersebelahan dengan desa kelahirannya.
Sementara  itu,  dari  wawancara  dengannya  diketahui  bahwa keuntungan  yang  diperolehnya  dari  sektor  pertanian  dan  non-pertanian (menjadi  guru)  diinvestasikan  dengan  cara  membeli  tanah  sehingga  total luas lahan pertanian yang ia kuasai adalah 1,5 ha. Di buku letter C namanya tidak tertera, tidak terdapat pula tanah yang dimiliki atas nama isteri Yud.
Kasus V (And, umur 40 tahun, No.10): Orang ini bertempat tinggal dan  dilahirkan  di  Dusun  Mentaraman.  Dengan  isteri  bernama  Ira  dia mempunyai  tiga  anak,  yaitu  satu  anak  laki-laki  dan  dua  anak  perempuan. Anak  laki-lakinya  kelas  5  SD  dan  kedua  anak  perempuannya  belum bersekolah.  Pak  And  menempuh  pendidikan  hingga  tamat  SLTA  (SMA), begitupun  dengan  isterinya.  Semasa  mudanya  ia  gunakan  untuk  bekerja  di luar  kota,  dan  sempat  merantau  lama  di  Kalimantan  dengan  bekerja  di tambang  batu  bara.  Isterinya  juga  bekerja  menjadi  TKW  di  Hongkong selama  4  tahun.  Hasil  dari  isterinya  menjadi  TKW  ia  gunakan  untuk merenovasi  rumah  yang  tanahnya  ia  warisi  dari  orang  tuanya.  Setelah  pak And  tidak  bekerja  di  luar  kota,  ia  pulang  dan  menjadi  petani  dengan mewarisi lahan sawah seluas 0,025 ha.
Menurut  hasil  wawancara  dengannya,  “kalo  hanya  mengandalkan hasil  pertanian  yang  musiman  tidak  cukup  mas,  makanya  saya  juga serabutan  atau  saya  lebih  senang  ketika  ditanya  berprofesi  sebagai  tukang bangunan.”. Sementara itu, jika sepi jobs sebagai tukang bangunan, ia juga bermain  toto  gelap  (togel)  dengan  harapan  mendapatkan  uang  banyak  dan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena panen padi sendiri harus menunggu  selama  4  bulan.  Ketika  saya  hubungi  lagi  via  whatsapp  pada bulan  September,  pak  And  sudah  bekerja  di  luar  kota  yaitu  menggarap pembangunan  pom  mini  dari  Indomobil.  Adapun  proyek  pembangunan  ini dilakukan  di  berbagai  kota  di  Jawa  Timur,  seperti  Lamongan,  Jombang, Mojokerto,  Nganjuk,  dll.  Dia  mendapatkan  pekerjaan  ini  dari  kenalan seorang  teman.  Pak  And  pulang  ke  dusun  Mentaraman  3-4  minggu  sekali untuk  menjenguk  keluarganya.  Dan  dia  berkata  kepada  saya,  perkiraan
bulan Januari 2021 atau pas tahun baru akan pulang dan mengundang saya untuk berkunjung ke rumahnya kembali.
Terdapat  tiga  komoditi  umum  yang  ditanam  oleh  petani  yaitu  tebu, padi,  dan  jagung.  Hanya  sebagian  kecil  yang  menanam  sayur-sayuran  dan buah-buahan.  Ketiga  komoditi  utama  ini  ditanam  di  sawah,  namun  khusus padi  biasanya  di  tanam  di  sawah  yang  cenderung  airnya  banyak  atau  oleh masyarakat sekitar disebut daerah belongan. Daerah ini tidak bisa ditanami tebu  dan  jagung.  Kemudian,  untuk  buah  salak  yang  biasanya  di  tanam  di pekarangan  dan  pernah  menjadi  komoditi  utama  tahun  1970-an  cenderung sudah  habis.  Di  masa  sekarang  pekarangan  mulai  dialihkan  dari  salak  ke tebu  dan  jagung.  Jadi  banyak  tanaman  tebu  dan  jagung  yang  ditanam  di samping  atau  di  belakang  rumah-rumah  masyarakat.  Dibandingkan  pada tahun  1970-an  di  penduduk  Mentaraman  populer  dengan  jagung  pipilan kering.  Di  masa  kini  perkembangan  jagung  di  Dusun  Mentaraman mengalami  perubahan  yang  drastis.  Masyarakat  mulai  menanam  jagung dengan pola kemitraan. Kemitraan dijalin dengan perusahaan benih Pioneer dan  Bisi.  Bentuk  kemitraan  yang  dibangun  yakni  perusahaan/pabrik menyediakan  sarana  produksi  pertanian  (saprotan)  yang  dibutuhkan  petani seperti  benih  jagung,  fungisida,  dan  pupuk.  Pihak  pabrik  juga  memberikan pelatihan dan pendampingan terkait aturan penanaman jagung.
Sementara  itu,  di  tahun  1970-an  yang  biasanya  menanam  dengan sistem  tumpang  sari  yakni  sesuatu  petak  sawah  ditanami  sekaligus  jagung dan tebu mulai ditinggalkan di masa sekarang.

## Kerja dan Sifat Kerja Pertanian
Kebutuhan  tenaga  kerja  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam usaha  tani  meliputi  tenaga  kerja  yang  berasal  dari  anggota  keluarga  petani baik tenaga kerja harian ataupun tenaga kerja borongan. Umumnya di dusun Mentaraman,  dalam  mempekerjakan  buruh  upahan  harian  dibedakan menjadi dua antara lepas (tidak dapat makan) atau dapat makan. Dan dapat makan  ini  bisa  dua  kali  tergantung  hitungannya  setengah  hari  atau  penuh hari, jika dilakukan hanya setengah hari yakni hanya dapat satu kali makan. Dikatakan setengah hari yaitu bekerja mulai jam 06.00 WIB sampai dengan
jam  10.00  WIB.  Kemudian  dilanjutkan  paruh  kedua/setengah  hari selanjutnya  pukul  13.00-16.00  WIB.  Terdapat  ketidaksesuain  pengupahan ketenagakerjaan pertanian di Dusun ini, antara yang dituturkan oleh Kepala Dusun  (Kasun)  Mentaraman  dan  seorang  buruh  (upahan)  pertanian. Menurut Kasun Mentaraman :
“biasanya  untuk  biaya  bayar  buruh  dibedakan  menjadi  dua,  jika  setengah hari  lepas  maka  diupah  dengan  Rp.35.000,  sedangkan  untuk  setengah  hari non-lepas diupah dengan Rp.30.000. Kalo sehari penuh ya tinggal dikalikan dua.”
Namun  penuturan  tersebut  terdapat  perselisihan  jumlah  upah  yakni sebesar  Rp.5000  pada  pengupahan  pekerjaan  lepas.  Menurut  kedua  buruh tani, yaitu Har (53 tahun) dan Nar (63 tahun):
“saya waktu buruh setengah hari dibayar Rp.40.000. Itu sudah lepas ya alias tidak  dapat  makan.  Kalo  dapat  makan  (non-lepas)  dibayar  sebanyak  Rp. 30.000.” (Wawancara, 2021).
Gambar 1 Buruh Tani Ngemes di Lahan Orang Lain
Sumber: Dokumentasi peneliti
Mengingat  terdapat  beberapa  komoditi  pokok  seperti  jagung,  padi dan  tebu.  Maka  terdapat  perbedaan  sedikit  dalam  sifat  kerja  pertaniannya. Secara  spesifik  apabila  menyoroti  waktu  panen,  terdapat  perbedaan  yang sangat  jelas  dari  segi  upah  dan  pengerjaannya.  Panen  sendiri  merupakan pekerjaan di sawah yang bersifat terbuka untuk semua orang. Sistem sawah terbuka berarti bahwa orang yang diperbolehkan bekerja yakni yang terlebih
dahulu  telah  memberitahukan  kepada  pemilik  tanah  untuk  ambil  bagian dalam  pekerjaan  itu.  Hal  tersebut  berlaku  untuk  panen  jagung  dan  padi, namun tidak berlaku di pemanenan tebu.
Waktu  penebangan  biasanya  ditentukan  oleh  pihak  pengebas  atau mandor  yang  membawa  SPTA  (surat  perintah  tebang  angkut).  Persiapan tebang  dilakukan  oleh  sinder  tebang  untuk  menentukan  batas  tebangan. Sementara  itu,  bersama  mandor  tebang  dan  supervisor  juga  merencanakan kebutuhan  tenaga  tebang  dan  truk  angkut  dengan  sistem  kontrak.  Kegiatan tebang  dilaksanakan  secara  beregu  yang  terdiri  dari  4-6  orang  untuk  truk kecil dan 12 orang untuk truk besar. Truk  yang  digunakan terdiri  atas truk kecil  dengan  kapasitas  angkut  6  –  8  ton  dan  truk  besar  dengan  kapasitas angkut  10  –  12  ton.  Istilah  tebang  beregu  sering  disebut  dengan  renteng. Kondisi  tersebut  menunjukkan  bahwa  terdapat  kelompok-kelompok (groups)  tebang  yang  memegang  SPTA  terdiri  dari  mandor  (biasanya  juga merangkap sebagai sopir), dan anggota-anggota penebang.
Kemudian,  untuk  besaran  upahan  penebangan  tebu  juga  berbeda dengan  upah  di  proses  produksi  pertanian  lainnya.  Berdasarkan  hasil wawancara dengan  Hardik  (53 tahun): untuk  satu hari saya bisa menebang sampai  5  ton  7  kwintal.  Biasanya  saya  menebang  tebu  di  tempat  Abah  itu bisa sampai momot 500 truk seluas 50 Ha. Upah dihitung 1 kwintal dihargai Rp.5000.  Itu  sudah  termasuk  tebang  hingga  diangkut  ke  atas  truk. (Wawancara, 2021).”
Maka  dengan  itu,  bagi  seorang  buruh  tebang  tebu  dapat  mendapat gaji  perharinya  kurang  lebih  sebesar  yaitu  Rp.285.000,-.  Angka  ini diperoleh  dari  konversi  5  ton  7  kwintal  menjadi  57  kwintal.  Lalu perhitungannya adalah 57 x Rp.5.000,- = Rp.285.000,-.

## Batas-Batas Mobilitas
Perpindahan  tenaga  kerja  atau  gerak  penduduk  dalam  demografi diistilahkan  dengan  population  mobility  yang  mengandung  makna  gerak fisik,  spasial,  dan  geografis  baik  secara  permanen  maupun  non  permanen (Rusli 2012). Bagaimana hubungan perpindahan tenaga kerja antara Dusun Mentaraman dengan daerah luar?
Awal  tahun  1970-an  desa  tempat  saya  melakukan  kerja  lapangan masih  sangat  berciri  pertanian.  Berdasarkan  data  untuk  masa  antara  tahun
1976-1980  (Kano,  1990),  ditemukan  bahwa  pertanian  merupakan  sumber utama penghidupan penduduk desa Pagelaran (dukuh Mentaraman). Seperti waktu  itu,  menurut  (Kano  1990)  ketersediaan  kesempatan  kerja  di  luar pertanian pada umumnya masih sangat terbatas dan belum banyak penduduk yang  mencari  pekerjaan  sektor  non  pertanian  di  luar  desa.  Hal  ini disebabkan masih sempitnya lapangan kerja di bidang industri baik di dalam daerah maupun di luarnya.
Kesimpulan  diatas  agak  mengejutkan,  sebab  di  masa  sekarang pekerjaan  saat  peneliti  melakukan  kerja  lapangan,  kondisi  ketenagakerjaan di  Dusun  Mentaraman  sudah  berbeda  jauh.  Sebagian  penduduk  melakukan komutasi  atau  bepergian  sementara  untuk  bekerja  di  luar  daerah Mentaraman.  Orang  yang  bermigrasi  desa  ke  kota  dan  atau  antarprovinsi menikmati  pekerjaan,  pendapatan,  dan  kesehjateraan  yang  lebih  baik  atau setidaknya sama daripada orang yang tidak bermigrasi (Meng et al. 2010).
Di  antara  17  responden  tersebut  11  orang  (64,7%)  dilahirkan  di Dusun  Mentaraman,  2  orang  (11,7%)  dilahirkan  di  Dusun  tetangga  tapi masih  dalam  wilayah  Kecamatan  Pagelaran,  4  orang  (23,5%)  dilahirkan  di luar  Kabupaten  Malang.  Apabila  digolongkan  berdasarkan  jenis  pekerjaan, maka  1  orang  (5,8%)  bekerja  sebagai  sopir,  3  orang  (17,6%)  bekerja  di bidang  pertanian,  2  orang  (11,7%)  menjadi  wiraswasta,  5  orang  (29,4%) bekerja  sebagai  karyawan,  4  orang  (23,5%)  menjadi  guru,  1  orang  (5,8%) menjadi  satpam  pabrik,  dan  1  orang  (5,8%)  menjadi  polisi.  Perpindahan tenaga  kerja  ke  luar  desa  ini  memiliki  corak-corak  berbeda  yang  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kasus-kasus  tersebut  merepresentasikan  lapisan  atas,  sedang  dan bawah  dari  masyarakat  dusun,  baik  petani  pemilik  lahan  maupun yang  tidak  memiliki  tanah  (landlessness).  Meskipun  kedudukan ekonominya  relatif  rendah.  Kehidupan  mereka  sudah  tidak bergantung terhadap persediaan kesempatan kerja dari pihak pemilik tanah berskala besar.
2. Diantara  mereka  terdapat  keterlibatan  peran  pluriactivity  rumah tangga  dalam  ketahanan  keluarga.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa
pendapat dari (Kautsky 2021) bahwa ada kecenderungan keterlibatan petani  dalam  pekerjaan-pekerjaan  tambahan  (pluriactivity)  yang memungkinkan  ketahanan  ‘usaha  tani  kecil  yang  independen. Pluriaktivitas  mata  pencaharian  keluarga  lazim  dibangun  dengan mengombinasikan aktivitas pertanian dan non-pertanian. Setidaknya di  daerah-daerah  padat  penduduk,  oleh  petani  besar,  petani  kecil maupun  keluarga  buruh  tani  tanpa  sawah.  Bedanya  disini,  karena pasar  ketenagakerjaan  yang  sudah  berkembang  di  tingkat  desa sehingga mengaburkan batas-batas mobilitas. Unit analisis tidak lagi sekedar  petani,  namun  juga  bisa  keluarga/rumah  tangga,  misalnya migrasi  anggota  rumah  tangga  untuk  pekerjaan  non-pertanian  yang beragam.
3. Bagi  golongan muda  yakni  umur di  bawah 40 tahun terdapat  kesan terbagi menjadi dua yakni dari keluarga pemilik lahan dan keluarga tidak memiliki lahan (landlessness). Meskipun keduanya kecenderungan  melakukan  migrasi  untuk  pekerjaan  non-pertanian atau  keberpalingan  (turn  away)  dari  pertanian.  Sebagaimana  di banyak negara lain, sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa bagi kaum  muda  perdesaan  Indonesia  menjadi  petani  bukanlah  pilihan utama  (White  2012).  Kebanyakan  kaum  muda  tidak  mempunyai harapan  realistis  untuk  menjadi  petani.  Hal  ini  disebabkan  karena kaum muda tidak memiliki akses mewarisi tanah dan tidak memiliki prospek  mendapatkan  tanah  orang  tua  saat  mereka  masih  muda. Menurut  Nugraha  &  Herawati  (2015)  jarang  terdapat  kasus  anak- anak  yang  sudah  beralih  menjadi  petani  mandiri  (alih-alih membantu-bantu  di  pertanian.  Hanya  beberapa  pengecualian, beberapa orang yang memiliki peluang untuk memiliki tanah karena dia  berasal  dari  keluarga  kaya  pemilik  tanah.  Namun,  juga  kuliah dan  mengincar  masa  depan  dengan  pekerjaan  aman  yang  bergaji, minimal mengamankan kebutuhan setiap bulannya.

## Pembahasan

## Analisis Perubahan Sosial-Ekonomi di Desa Mentaraman
Gambaran  kehidupan  sosial-ekonomi  di  Dusun  Mentaraman  sudah jauh  berbeda  sejak  dilakukan  penelitian  pertama  kali  oleh  Hiroyoshi  Kano pada  tahun  1976-197.  Jika  dilihat  dari  perkembangan  transportasi, perkembangan  pembangunan  jalan  baik  secara  kualitas  (kondisi  jalan) maupun kuantitas (panjang jalan) yang memadai. Tidak heran, dari tahun ke tahun  jumlah  kendaraan  terus  meningkat  serta  muncul  sektor  sumber ekonomi  baru,  seperti  bengkel,  rumah  makan,  cafe,  dan  lain-lain. Pembenahan  sarana  dan  prasarana  jalan  melancarkan  kegiatan  dan mempermudah  mobilitas  penduduknya.  Sementara  itu  untuk  transfer teknologi  berupa  komunikasi  sudah  terbilang  maju.  Kondisi  ini  dibuktikan dengan  jumlah  menara  telepon  seluler  (BTS)  di  Kecamatan  Pagelaran sejumlah 12 buah dengan sinyal kuat. Untuk Desa Pagelaran sudah terdapat 2  BTS  dan  3  operator  layanan  komunikasi  telepon  seluler  yang menjangkaunya. Dengan perkembangan sarana dan prasaran komunikasi ini, banyak  penduduk  yang  mulai  memanfaatkannya.  Ketersediaan  akses tersebut  dimanfaatkan  dalam  beberapa  aktivitas  sosial-ekonomi  penduduk seperti  belanja  di e-commerce, berjualan  di market  place ,  mengakses informasi terkait berbagai permasalahan (salah satunya di bidang pertanian), hingga anak muda yang gemar bermain game dan judi online.
Kemudian, untuk buah salak  yang biasanya di tanam di pekarangan dan pernah menjadi komoditi utama tahun 1970-an cenderung sudah habis. Di masa sekarang pekarangan mulai dialihkan dari salak ke tebu dan jagung. Jadi  banyak  tanaman  tebu  dan  jagung  yang  ditanam  di  samping  atau  di belakang  rumah-rumah  masyarakat.  Sementara  itu,  di  tahun  1970-an  yang biasanya  menanam  dengan  sistem  tumpang  sari  yakni  sesuatu  petak  sawah ditanami sekaligus jagung dan tebu mulai ditinggalkan di masa sekarang.
Terdapat  pula  perubahan  pada  komoditas  jagung,  yang  mana  jika dibandingkan pada tahun 1970-an di penduduk Mentaraman populer dengan jagung  pipilan  kering.  Di  masa  kini  perkembangan  jagung  di  Dusun Mentaraman  mengalami  perubahan  yang  drastis.  Masyarakat  mulai menanam  jagung  dengan  pola  kemitraan.  Kemitraan  dijalin  dengan
perusahaan benih Pioneer dan Bisi. Bentuk kemitraan yang dibangun yakni perusahaan/pabrik  menyediakan  sarana  produksi  pertanian  (saprotan)  yang dibutuhkan petani seperti benih jagung, fungisida, dan pupuk.
Kemudian,  perubahan  yang  mencolok  adalah  terkait  pola  migrasi yang  ditemukan  pada  masyarakat  dibawah  umur  40  tahun.  Kehidupan mereka  sudah  tidak  bergantung  terhadap  persediaan  kesempatan  kerja  dari pihak  pemilik  tanah  berskala  besar.  Ketidaktergantungan  tersebut  juga dipengaruhi  oleh  minimnya  akses  ke  lahan  yang  mana  salah  satunya disebabkan  oleh  adanya  sebagian  alih  fungsi  lahan  dari  pertanian  menjadi non-pertanian atau dijadikan kavling perumahan.
Gambar 1 Areal Pertanian Beralih Menjadi Kavling Perumahan
Sumber: Dokumentasi peneliti Kenyataan
perubahan-perubahan yang terjadi tersebut mempengaruhi  kehidupan  sosial-ekonomi  masyarakat  Dusun  Mentaraman. Salah  satu  dampak  yang  paling  nyata  akibat  perubahan  yang  terjadi  di Dusun  Mentaraman  adalah  terjadinya  perpindahan  tenaga  kerja.  Banyak penduduk  yang  mencari  pekerjaan  ke  luar  daerahnya,  bahkan  tidak  sedikit dijumpai perempuan  yang memilih bepergian ke luar negeri. Hal ini sesuai dengan  pendapat  dari  Warda  et  al.,  (2019),  diketahui  bahwa  persentase individu  pekerja  di  desa  yang  memutuskan  untuk  menetap  dan  bekerja  di desa  antar  waktu  makin  menurun.  Kondisi  ini  semakin  diperparah  dengan terjadinya  polarisasi  penguasaan  tanah  yang  semakin  timpang,  masyarakat
tidak  dapat  terdistribusi  merata  ke  sektor  pertanian  dan  memilih  pencari penghidupan dengan menjual tenaga kerjanya ke luar daerah dan cenderung melakukan pluriactivity .

## Konfigurasi Sosial-Ekonomi
Diantara  21  responden  terdiri  dari  orang  pemilik  tanah  dan  orang yang  tidak  memiliki  tanah  ( landless ).  Bagi  orang  yang  memiliki  dan menguasai tanah kebetulan hanya komoditi tebu dan jagung. Maka dari itu, keadaan  pekerjaan  upah  buruh  tani  akan  menyoroti  seputar  produksi  di kedua komoditas tersebut.  Selanjutnya, para informan menyebutkan bahwa terdapat  macam-macam  jenis  pekerjaan  dalam  tahapan  kerja  produksi pertanian.  Pada  produksi  tebu  hampir  di  semua  tahap  kerja  produksi dilaksanakan  dengan  tenaga  buruh  upah  seperti  misalnya  persiapan  tanah, panjari , mess , jigrik , bubut , roges ,  dan  lain  sebagainya.  Sementara  itu,  di pertanian  padi  hanya  sebagian  tahapan  kerja  yang  menggunakan  tenaga buruh  adalah  pengolahan  tanah  meliputi  mencangkul  ( macul ),  membajak ( neraktor/mbrujul ),  dan  menyisir  ( nggaru ),  lalu  penanaman  bibit  padi, seperti daud , nandur , dan penyiangan ( matun ).
Kemudian,  berikut  ini  akan  ditampilkan  juga  mengenai  kebutuhan untuk tenaga pertanian tebu dan padi di areal pertanian seluas 1 ha. Hal ini untuk menunjukkan curahan waktu kerja oleh petani dan keluarga terhadap kegiatan  produktif  baik  untuk  usahatani  tebu  maupun  usahatani  padi. Menurut  (Kawengian,  Mandey,  and  Waney  2019)  ukuran  tenaga  kerja dinyatakan  dalam  satuan  waktu  menurut  jenis  tenaga  kerja  yang  diukur. Sebagai  misal:  Hari  Kerja  Pria  (HKP),  Hari  Kerja  Wanita  (HKW)  atau secara umum dinyatakan dalam Hari Orang Kerja (HOK) dengan syarat ada patokan  jam  kerja  per  hari.  Menurut  (Mahdalia  2012) dalam (Maulana,
Gayatri,  and  T  2019)  untuk  menghitung  curahan  waktu  kerja  dapat digunakan rumus sebagai berikut:
HOK=  (∑Jam  Kerja  x  Jumlah  Orang  x  Hari  Kerja)  :  Jam  Kerja Standar.
Tabel 1 . Kebutuhan Tenaga untuk Tebu di Areal Pertanian Seluas 1 Ha
Jenis Kerja Tebu Tunas Tenag a  Pria  (hari kerja) Tena ga Wanita (hari kerja) 1. Persiapan tanah 5 - 2. Pengolahan tanah 58,9 - 3. Mengeringkan tanah 19,8 - 4. Mengatur tunggak 64,4 - 5. Memupuk 17 8,6 6. Mengairi 4 48,1 7. Menyiangi - 128 8. Menimbun tanah 161,2 34,2 9. Membuang daun tua 96,1 - 10. Panen & pengolahan hasil 200 - Jumlah 624,4 218,9 Konversi  tenaga  perempuan  ke tenaga pria 175,1
Keterangan: diasumsikan sehari kerja tenaga perempuan adalah 0,8
hari kerja tenaga pria (Mahdalia 2012). Tabel 2 . Kebutuhan Tenaga untuk Produksi Padi di sawah Seluas 1 Ha
Jenis Kerja Padi Tenag a  Pria  (hari kerja) Tena ga Wanita (hari kerja) 1. Persiapan tanah & persemaian 11 2 2. Membajak dan nggaru 20 - 3. Menanam 12 50 4. Memupuk 2 - 5. mengairi 13 - 6. Menyiangi 4 50 7. Memberantas hama (gulma) 8 -
8. Panen & Pengolahan hasil 25 45 Jumlah 95 147 Konversi  tenaga  perempuan  ke tenaga pria 117,6
Sumber: Diolah oleh peneliti dari data primer, 2021
Dengan menggunakan metode E-Criterion dari Utsa Patnaik, penulis dapat  mengetahui kategorisasi  kelas di  Dusun Mentaraman. Adapun rumus dari E-criteria adalah:
E = X/Y = {(a¹-a²}/Y
Keterangan:
 X= Total bersih hari beli tenaga kerja orang lain dalam setahun
 Y= Total hari kerja untuk ladangnya sendiri
 a¹=  Hari kerja dipekerjakan
 a²= Hari kerja disewakan
Dengan  demikian,  indeks  atau  rasio  yang  diperoleh  akan menentukan status kelas rumah tangga. Berikut ini akan disajikan pada tabel 6 di bawah ini:
1,2 Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya
1 nurwahyu42@gmail.com

## 528
Tabel 3 Diferensiasi Kelas di Dusun Mentaraman
Nama Rasio Eksploitasi (E-Criterion). E= x/y Definisi kelas secara empiris Kelas Ekonomi Keterangan No. 1 (Har) α E => -α Buruh penuh Waktu x negatif dan sangat tinggi, y bernilai nol No. 2 (Nar) α E => -α Buruh penuh Waktu x negatif dan sangat tinggi, y bernilai nol No. 3 (Sho) α E => -α Buruh penuh Waktu x negatif dan sangat tinggi, y bernilai nol No. 4 (Sla) α E => -α Buruh penuh Waktu x negatif dan sangat tinggi, y bernilai nol No. 5 (Suk) 12,6 E ≤ -1 Petani miskin x negatif dan tinggi, y positif, | x| ≥ y No. 6 (Sut) + 3,8 E ≥ +1 Petani Kaya x positif dan tinggi, y positif, x ≥ y No. 7 (Sun) 27,4 E ≤ -1 Petani miskin x negatif dan tinggi, y positif, | x| ≥ y No. 8 (Sbu) + 11,3 E ≥ +1 Petani kaya x positif dan tinggi, y positif, x ≥ y No. 9 (Sup) 21,5 E ≤ -1 Petani miskin x negatif dan tinggi, y positif, | x| ≥ y
No. 10 (And) 46,1 E ≤ -1 Petani miskin x negatif dan tinggi, y positif, | x| ≥ y No. 11 (Ari) + 0,3 +1 > E > 0  Petani menengah atas x positif tapi kecil, y positif, x < y No. 12 (Kar) 1,9 0 ≥ E > -1  Petani menengah bawah x  bernilai  nol  atau  negatif  tapi  kecil,  y positif, | | < y No. 13 (Rom) + 2 E ≥ +1 Petani kaya x positif dan tinggi, y positif, x ≥ y No. 14 (Mus) + α E => +α Tuan tanah x positif dan sangat tinggi, y bernilai nol No. 15 (Gun) + 2,5 E ≥ +1 Petani kaya x positif dan tinggi, y positif, x ≥ y No. 16 (Yud) + 7,52 E ≥ +1 Petani kaya x positif dan tinggi, y positif, x ≥ y No. 17 (Rat) + 7,5 E ≥ +1 Petani kaya x positif dan tinggi, y positif, x ≥ y No. 18 + 8,9 E ≥ +1 Petani kaya x positif dan tinggi, y positif, x ≥ y
(Sur) No. 19 (Srt) + 5,64 E ≥ +1 Petani kaya x positif dan tinggi, y positif, x ≥ y No. 20 (Pra) + α E => +α Tuan tanah x positif dan sangat tinggi, y bernilai nol No. 21 (Wid) + α E => +α Tuan tanah x positif dan sangat tinggi, y bernilai nol Sumber: Diolah oleh peneliti dari data primer, 2021
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  dari  21  responden terbagi  menjadi  enam  kategorisasi  kelas  menurut  rasio  eksploitasi  ( E- criterion )  yaitu:  4  orang  sebagai  buruh  penuh  waktu  (19,04%),  4  orang sebagai petani miskin (19,04%), 1 orang di sebagai petani menengah bawah (4,8%),  1  orang  di  sebagai  petani  menengah  atas  (4,8%),  8  orang  sebagai petani kaya (38,1%), 3 orang sebagai tuan tanah (14,3%).
Di  mentaraman,  bagian  pertama  dari  kelas  penguasa  agraris  adalah golongan  atas  yang  terutama  mengekstraksi  surplus  mereka  melalui mempekerjakan  tenaga  kerja  upahan.  Golongan  atas  ini  terdiri  dari  tuan tanah  dan  petani  kaya.  Golongan  atas  merupakan  pemilik  atau  penggarap lebih dari satu hektar, kemudian meliputi kepala desa, mantan kepala desa, guru  dan  atau  pensiunan,  pns  pegawai  kecamatan  dan  ada  yang  bisa menunaikan ibadah haji.
Bagian  kedua  adalah  golongan  menengah  yang  terdiri  dari  petani menengah  atas  dan  petani  menengah  bawah.  Golongan  menengah  ini biasanya  juga  bekerja  sebagai  pemilik  warung,  memiliki  kendaraan  sendiri (ojek  online)  untuk  mendapatkan  pemasukan  sampingan  sehingga  hasil panen bertani  dapat  ditabung untuk  meningkatkan  taraf hidup  keluarganya. Kebetulan  dari  responden  yang  penulis  jumpai  di  golongan  menengah  ini semuanya  istrinya  pernah  dan  atau  masih  bekerja  di  luar  negeri  sebagai TKW.  Kemudian  hasil  dari  istrinya  bekerja  digunakan  untuk  menutup hutang supaya lahan pertaniannya tidak banyak terjual, ada juga yang malah bisa membeli lahan pertanian. Kondisi ini memperlihatkan bahwa bekerja di luar  negeri  mampu  mempertahankan  posisi  kelas  dan  status  keluarganya bahkan mampu menaikkannya menjadi golongan menengah.
Bagian ketiga, golongan bawah terdiri dari petani miskin dan buruh penuh  waktu.  Golongan  bawah  yang  ditemukan  di  dusun  Mentaraman merupakan  penggarap  lahan  berukuran  sangat  kecil  dan  tidak  memiliki lahan  garapan  ( landlessness ).  Sehingga  Golongan  ini  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  keluarganya  dengan  cara  menjual/menyewakan  tenaga kerjanya di lahan pertanian dan buruh serabutan di luar pertanian.
Daftar  semua  kegiatan  ekonomi  di  atas  menyebabkan  penulis berkesimpulan  bahwa  kerja  dan  penghasilan  yang  diperoleh  di  luar  desa
sebagian ikut menentukan posisi kelas orang di dalam dusun dan/ atau desa. Hal ini berlaku baik untuk kegiatan pertanian maupun non pertanian.

## KESIMPULAN
Pemilikan  tanah  merupakan  bentuk  utama  dari  harta  benda  yang tertimbun  pada  golongan  atas  masyarakat  di  Dusun  Mentaraman.  Dari  21 rumah  tangga  informan  dapat  terbagi  menjadi  tiga  golongan  berdasarkan jenis tanah yang dimiliki dan dikuasainya sebagai berikut: 2 keluarga (9,5%) yang  tidak  memiliki  tanah  baik  sawah  maupun  pekarangan;  2  keluarga (9,5%)  yang  hanya  memiliki  pekarangan,  17  keluarga  (80,9%)  yang memiliki  tanah  sawah  dan  pekarangan.  Umumnya  terdapat  beberapa  cara memperoleh sawah di wilayah ini diantaranya: warisan, pembelian, warisan dan pembelian, pembelian dan penggadaian, dan lainnya.
Berdasarkan hasil analisis menggunakan rasio eksploitasi ( E-criterion ) dari  21  informan  dapat  diklasifikasikan  menjadi  enam  kategorisasi  kelas menurut  yaitu:  4  orang  sebagai  buruh  penuh  waktu  (19,04%),  4  orang sebagai petani miskin (19,04%), 1 orang di sebagai petani menengah bawah (4,8%),  1  orang  di  sebagai  petani  menengah  atas  (4,8%),  8  orang  sebagai petani kaya (38,1%), 3 orang sebagai tuan tanah (14,3%). Lebih lanjut, dari daftar  semua  kegiatan  ekonomi  yang  dijalankan  oleh  21  informan menunjukkan  bahwa  kerja  dan  penghasilan  yang  diperoleh  di  luar  desa sebagian ikut menentukan posisi kelas orang di dalam dusun dan/ atau desa. Hal ini berlaku baik untuk kegiatan pertanian maupun non pertanian.
Sementara  itu,  jika  dibandingkan  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Hiroyoshi  Kano  tahun  1976-1977  ditemukan  bahwa kesempatan  kerja  di  luar  pertanian  yang  tersedia  bagi  penduduk Mentaraman  masih  sangat  terbatas  dan  belum  begitu  banyak  terjadi perpindahan  tenaga  kerja  yang  mecari  pekerjaan  di  luar  desa.  Hal  ini lantaran  masih  sempitnya  lapangan  kerja  di  bidang  industri  baik  di  dalam maupun di  luar daerah ini. Kondisi ini sangat  berbeda jauh dengan kondisi di  masa  sekarang.  Kondisi  Dusun  Mentaraman  sudah  mengalami perkembangan  yang  signifikan  terkait  kesempatan  kerja  di  luar  pertanian baik yang tersedia di dalam maupun di luar Dusun ini. Banyak penduduk di wilayah  ini  yang  melakukan  pola  migrasi  dikarenakan  memperoleh
pekerjaan  di  non-pertanian  dan  bahkan  mengalami  rutinitas  bekerja  keluar dusun,  lintas  kecamatan,  bahkan  lintas  kabupaten/kota.  Meskipun kedudukan  ekonomi  sebagian  penduduk  relatif  rendah,  kehidupan  mereka sudah  tidak  bergantung  terhadap  persediaan  kesempatan  kerja  dari  pihak pemilik  tanah  berskala  besar.  Diantara  mereka  terdapat  keterlibatan  peran pluriactivity rumah tangga dalam ketahanan keluarga. Bagi golongan muda yakni umur di bawah 40 tahun memiliki kecenderungan melakukan migrasi untuk  pekerjaan  non-pertanian  atau  keberpalingan  ( turn  away )  dari pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariwijayanti. 2011. “Pengaruh Penguasaan Lahan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Kasus: Kampung Cijengkol, Desa Cigudeg,
Kecamatan  Cigudeg,  Kabupaten  Bogor,  Provinsi  Jawa  Barat).”
Institut Pertanian Bogor.
Byres,  T.  .  (1977).  Agrarian  Transition  and  the  Agrarian  Question. The Journal of Peasant , 4 (3), 258–274.
Casdimin,  Sofyan  Sjaf,  and  Lala  M.  Kolopaking.  2020.  “Strategi Pengembangan  Pertanian  Hortikultura  Buah  Nanas  Berbasis Pemberdayaan Pemuda Desa.” Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan 8(3):110–30.
Cresswell,  J.  W.  2014. Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset  Memilih Diantara Lima Pendekatan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Dabla-Norris,  E., Kochhar, K., Suphaphiphat, N., Ricka,  F.,  &  Tsounta,  E. (2015). Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective . http://dx.doi.org/10.5089/9781513555188.006
Hertel,  T.  W.  2016.  “Food  Security  Under  Climate  Change.” Natural Climate Change 6(1):10–13.
Iriani,  A.  Y.  2008.  “Distribusi  Pemilikan  Tanah  Dan  Sistem  Tenurial  Di Desa-Kota  (Kasus  Desa  Cibatak  1,  Kecamatan  Cibungbulang, Kabupaten Bogor).” Institut Pertanian Bogor.
Kano,  Hiroyoshi.  1990. Pagelaran:  Anatomi  Sosial  Ekonomi  Pelapisan Masyarakat  Tani  Di  Sebuah  Desa  Jawa  Timur .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Kautsky, K. 2021. The Agrarian Question . London: Routledge.
Kawengian,  T.,  J.  Mandey,  and  N.  Waney.  2019.  “Curahan  Tenaga  Kerja Pada Usahatani Padi Di Desa Lowian Kecamatan Maesaan.” Agri- SosioEkonomi Unsrat 15(3):397–406.
Linggarwati,  T.,  Haryanto,  A.,  Miryanti,  R.,  &  Darmawan,  A.  B.  (2021). Implementasi  SDGs  dI  Desa  Pandak,  Kecamatan  Baturraden, Kabupaten  Banyumas. Pengembangan  Sumber  Daya  Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI , 361–368.
Lucas,  A.  (1992).  Land  Disputes  in  Indonesia:  Some  Current  Perspectives. Indonesia , 53 , 79–92.
Mahdalia,  A.  2012.  “Kontribusi  Curahan  Waktu  Kerjaa  Perempuan Terhadap Total Curahan Waktu Kerja Pada Usaha Peternakan Sapi Potong Perdesaan.”
Marpaung,  Y.,  Hutagaol,  P.,  Limbong,  W.,  &  Kusnadi,  N.  (2011). Perkembangan  Industri  Gula  Indonesia  dan  Urgensi  Swasembada Gula  Nasional. Indonesian  Journal  of  Agricultural  Economics , 2 (1), 1–14.
Maulana,  R.  I.,  S.  Gayatri,  and  Dalmiyatun  T.  2019.  “Pengaruh  Curahan
Waktu  Kerja  Wanita  Tani  Tembakau  Terhadap  Penerimaan Keluarga  Di  Kecamatan  Jumo  Kabupaten  Temanggung.” JSEP 12(2):92–105.
Nordholt, H. 2014. “Masa Depan Cerah, Bahaya Menunggu: Negara-Bangsa Baru  Dan  Kekerasan  Massal  Di  Asia  Tenggara.” Jurnal  Sejarah 11:109–19.
Nugraha,  Y.,  &  Herawati,  R.  (2015).  Menguak  Realitas  Pemuda  di  Sektor Pertanian Perdesaan. Jurnal Analisis Sosial , 19 (1), 55–62.
Nugroho, W. B. (2018). Konstruksi Sosial Revolusi Hijau di Era Orde Baru.
Jurnal  Sosial-Ekonomi  Pertanian  Dan  Agribisnis , 12 (1),  55–62. https://doi.org/10.24843/SOCA.2018.v12.i01.p04
Patnaik,  Utsa.  1976.  “Class  Differentiation  within  the  Peasantry:  An Approach  to  Analysis  of  Indian  Agriculture.” Economic  and Political Weekly A82-A85+A87-A101.
Patnaik, U. (1986). The Agrarian Question and Development of Capitalism in India. Economic and Political Weekly , 21 (18), 781–793.
Sugiyarto,  Jangkung  Handoyo  Mulyo,  and  Rosalia  Natalia  Seleky.  2015. “Kemiskinan  Dan  Ketimpangan  Pendapatan  Rumah  Tangga  Di Kabupaten Bojonegoro.” Agro Ekonomi 26(2).
Suparyono,  E.  2008.  “Kutipan  Buku  Letter  C  Sebagai  Alat  Bukti  Untuk Memperoleh Hak  Atas Tanah Di Kecamatan Duren Sawit,  Jakarta Timur.” Universitas Diponegoro.
Tang, Q., S. J. Bennet, Y. Xu, and Y. Li. 2013. “Agricultural Practices and Sustainable  Livelihoods:  Rural  Transformation  within  Loess Plateau, China.” Applied Geography 41:15–23.
Tjondronegoro,  S.  1999. Keping-Keping  Sosiologi  Dari  Pedesaan .  Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
United Nations.  (2015). Concepts  of  Inequality. Development  Issues No. 1 . https://www.un.org/development/desa/dpad/document_gem/wess- report/
Warda,  N.,  Elmira,  E.,  Rizky,  M.,  Nurbani,  R.  I.,  &  Al  Izzati,  R.  (2019).
Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia .
White, Benjamin. 2012. “Indonesian Rural Youth Transitions: Employment,
Mobility  and  the  Future  of  Agriculture.”  in Land,  Livelihodd,  the Economy, and Environment in Indonesia: Essay in Honour of Joan Hardjono ,  edited  by  C.  Manning  and  T.  Wie.  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Wirastyani, R., Kanto, S., & Siahaan, H. (2016). Migrasi  Internasional dan Pemanfaatan  Remitansi  Dalam  Rangka  Pengentasan  Kemiskinan
(Kasus  di  Desa  Clumprit  Kecamatan  Pagelaran  Kabupaten Malang). Wacana , 19 (3), 138–147.
Yusuf,  Yusbar,  Tri  Sukirno  Putro,  and  Wahyu  Hamidi.  2016.  “Analisis Sosial Ekonomi Pembangunan Pedesaan Di Provinsi Riau.” Sosial Ekonomi Pembangunan VII(19):55–71.
Zhang,  Q.  F.  (2015).  Class  Differentiation  in  Rural  China:  Dynamics  of Accumulation, Commodification and State Intervention. Journal of Agrarian Change , 15 (3), 338–365.