## Jurnal Masyarakat dan Budaya
Volume 21 No. 3 Tahun 2019
Halaman PengantarRedaksi
iii
Topik:
 Strategi Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Preferensi Masyarakat Asli: Studi Kasus di Raja Ampat 271 Ade Yunita Iriani  Dampak Sosial-Ekonomi Pemindahan Paksa: Studi Atas Penyintas Lumpur Lapindo, Jawa Timur 293 Anton Novenanto  Framing and Navigating Breastfeeding as A Development Issue
317
Sentiela Ocktaviana & Angga Sisca Rahadian
 Resignification: Wacana Balik Orang Papua dalam Menanggapi Rasisme 327 Ubaidillah  Reproduksi Moda (Pertukaran) Pangan: Menyemai Daulat Hidup di Sumba Barat (Daya) 341

## PM Laksono, Esti Anantasari, & Olga Aurora Nandiswara
 Tragedi Kebun Tebu : Pengaruh Perubahan Sosial pada Pertunjukan Ludruk 355
Herlina Kusuma Wardani, Andayani, Djoko Sulaksono, & Kundharu Saddhono
 Watu Semar: Sebuah Refleksi Pemikiran dan Budaya Lokal Masyarakat Sambongrejo,
Bojonegoro 371 Milawaty  Discourse of Family Well-Being and The Value of Work at Rptra’s Testimonial Videos 383 Sunar Wibowo, Rustono Farady Marta, Hana Panggabean Tinjauanbuku:  Repertoar Masyarakat Migran: Sebuah Perjalanan Mencari Identitas 397
Anggy Denok Sukmawati

## DAMPAK SOSIAL-EKONOMI PEMINDAHAN PAKSA: STUDI ATAS PENYINTAS LUMPUR LAPINDO, JAWA TIMUR SOCIO-ECONOMIC IMPACTS OF FORCED-DISPLACEMENT: A STUDY OF LAPINDO MUDFLOW’S SURVIVORS, EAST JAVA
Anton Novenanto
Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya nino@ub.ac.id

## Abstract
This  study  identifies  and  discusses  socio-economic  impacts  of  forced-displacement  in  the  course  of  Lapindo mudflow in East Java. The main conceptual framework of this study follows previous study which views Lapindo mudflow  case  as  “disaster  of  development”  for  has  caused  massive  forced-displacement  of  the  populations. Main themes of discussion of this study concentrate on migration patterns, loss of access to land and buildings, changing type of work, disruption of access to public facilities and services, and social ties. This study relies on data collected from a community-based research to identify multidimensional impacts of Lapindo mudflow into six  partner-communities.  The  data  is  collected  through  questionnaire-based  survey,  focus  group  discussions, and observations. The research process involved members of each community from research design, collecting data,  and  data  analysis.  Such  involvement  is  a  strategy  to  empower  them  through  a  continuous  practice  of critical thinking and logical reasoning as cultural capital for them in self-empowerment and advocation to the fulfillment and recovery of basic rights in the aftermath of the disaster.
Keywords: forced-migration, Lapindo mudflow, community-based research, disaster of development

## Abstrak
Studi  ini  mengidentifikasi  dan  membahas  dampak  sosial-ekonomi  yang  disebabkan  oleh  pemindahan-paksa yang  terjadi  pascasemburan  dan  luapan  lumpur  Lapindo  di  Jawa  Timur.Bingkai  konseptual  utama  artikel  ini mengacu  pada  pendapat  yang  melihat  kasus  lumpur  Lapindo  sebagai  “bencana  pembangunan”  karena  telah menyebabkan  pemindahan-paksa  penduduk  yang  terjadi  secara  besar-besaran.Studi  ini  membahas  persoalan migrasi  paksa  yang  dialami  warga,  seperti  hilangnya  akses  terhadap  tanah  dan  bangunan,  perubahan  jenis pekerjaan, gangguan akses terhadap fasilitas dan layanan publik, serta ikatan sosial. Bahan dasar studi ini berasal dari  rangkaian  kegiatan  penelitian  berbasis  komunitas  yang  ditujukan  untuk  mengidentifikasi  dampak multidimensi  akibat  semburan  lumpur  Lapindo  pada  enam  komunitas  mitra.Data  dikumpulkan  melalui kombinasipenyebaran  kuesioner,  diskusi  kelompok  terfokus,  dan  pengamatan.  Penelitian  mengikutsertakan anggota  darimasing-masing  komunitas  tersebut  selama  proses  perencanaan,  pengambilan  data,  dan  analisis data.Pelibatan  semacam  ini  adalah  sebuah  strategi  pemberdayaan  warga  terdampak  melalui  praktik  berpikir kritis  mempersoalkan  realitas  dan  penarikan  kesimpulan  yang  dapat  menjadi  modal  budaya  dalam  melakukan pemberdayaan diri  dan  advokasi mandiri atas  pemenuhan  dan pemulihan  hak-hak dasar yang tercerabut akibat bencana yang menderanya.
Kata kunci: pemindahan-paksa, lumpur Lapindo, penelitian berbasiskomunitas, bencana pembangunan
Latar  Belakang:  Kasus  Lumpur  Lapindo sebagai “Bencana Pembangunan”
Studi  ini  membahas  dampak  sosial- ekonomi  yang  dialami  enam  komunitas  warga korban  semburan  dan  luapan  lumpur  Lapindo melalui  suatu  pendekatan  penelitian  berbasis komunitas  ( community-based  research ).  Selama ini, penelitian dan usaha mitigasi dan rehabilitasi pelbagai dampak dari lumpur Lapindo cenderung menekankan  dimensi  fisik/material  dan  kurang memperhitungkan  dimensi  sosial,  seperti  kerugian ekonomi  dan  psikologis  yang  dialami  korban
secara  individual  maupun  kolektif.  Lumpur Lapindo  adalah  sebuah  fenomena  katastropik yang  unik  sekaligus  problematik.  Secara  umum, bingkai  kesadaran  umum  atas  kasus  lumpur Lapindo  semacam  itu  adalah  konsekuensi  dari kebijakan  pemerintah  yang  membatasi  definisi penanganan  dampak  sosial  akibat  lumpur  Lapindo sebatas  pada  ihwal  pemberian  kompensasi  pada warga  berdasarkan  luasan  tanah  dan  bangunan yang dimilikinya. Dengan demikian, dibangunlah opini  publik  bahwa  seolah-olah  persoalan  sosial sudah selesai apabila kompensasi itu sudah lunas dibayarkan.  Kehadiran  negara  dalam  kasus
Lapindo  lebih  dimaknai  sebagai  negara  mengambil alih tanggung jawab perusahaan untuk membayar kompensasi  yang  tertunda  dan  jarang  yang melihat  kehadirannya  sebagai  pihak  yang  mengusir paksa warga dari huniannya (Novenanto, 2015c).
Penelitian sebelumnya menyarankan agar fenomena ini perlu dipahami sebagai ekses politik manusia daripada  sekadar  kerusakan  atau bahaya fisik  alamiah  (Schiller,  Lucas,  dan  Sulistiyanto, 2008).Penelitian  sosial-humaniora  tentang  kasus lumpur  Lapindo  sebelumnya  berkutat  pada persoalan  konflik  sosial  (Ismail,  2008;  Rusdi, 2012),  konstruksi  sosial/media  (Andriarti  dan Novenanto,  2013;  Mudhoffir,  2013;  Novenanto, 2010,  2013),  politik  bencana  (Batubara  dan Utomo,  2010,  2012;  Drake,  2017;  Schiller  et  al., 2008),  gerakan  sosial  (Padawangi,  2016).  Heath McMichael (2009) dan Achmad Fitrianto (2012a) sudah  melakukan  studi  tentang  dampak  sosial- ekonomi,  namun  penelitian  mereka  cenderung melihat pada skala  makro  sehingga  mengabaikan narasi  mikro  pada  level  warga.  Studi  Mujtaba Hamdi  (2015)  cukup  baik  menghadirkan  narasi- narasi  etnografis  tentang  perubahan  nilai-nilai sosio-kultural  pasca  semburan  lumpur  Lapindo yang  cenderung  mengarah  pada  logika  ekonomi- pasar.
Pada  kesempatan  sebelumnya,  penulis sudah  merintis  usaha  mengidentifikasi  dampak lumpur  Lapindo  pada  level  individual-kolektif, namun  studi  tersebut  masih  cenderung  bersifat kajian konseptual ketimbang studi empiris sekalipun beberapa  data  lapang  dihadirkan  (Novenanto, 2015b).  Penulis  telah  menunjukkan  beberapa indikasi  untuk  menyebut  kasus  lumpur  Lapindo sebagai  “bencana  pembangunan”  karena  keputusan pemindahan-paksa  penduduk  secara  besar-besaran dilakukan secara politis, terencana dan  sistematis melalui  penerbitan  peraturan  presiden  (Novenanto, 2015c).  Studi  kali  inimerupakan  pembuktian empiris  atas  argumen  “bencana  pembangunan” itu dengan menggunakan hasil survei pada korban sebagai  dasar  melakukan  pemetaan  kasar  atas pengalaman  warga  yang  terkena  dampak  luapan lumpur Lapindo.
Studi  ini  meminjam  dan  menggunakan konsep  “pemindahan  dan  relokasi  paksa  akibat pembangunan”, development-forced displacement and  resettlement ,  yang  digagas  antropolog Amerika  Serikat  Anthony  Oliver-Smith  (2010) sebagai  dasar  argumen  bagi  teorinya  tentang “bencana  pembangunan”.  Oliver-Smith  melakukan penelitian  kebencanaan  sejak  1970an,  namun
baru  serius  dengan  konsep  barunya  itu  sejak 1990an  (lihat  Oliver-Smith,  1996,  1999,  2002). Dia  menggagas  konsep  tersebut  sebagai  reaksi atas konsep “kepindahan dan relokasi yang dipicu pembangunan”, development  induced  displacement and  resettlement .  Menurutnya,  istilah  “dipicu”, induced ,  kurang  tepat  bila  diterapkan  untuk menjelaskan suatu kondisi ketika proyek pembangunan diselenggarakan karena membuka peluang tentang  kemungkinan  peristiwa  kepindahan  yang diinginkan  warga  akibat  iming-iming  bakal mendapatkan  kompensasi  setelah  pemerintah menentukan wilayahnya sebagai lokasi pembangunan proyek strategis. Melihat kecenderungan semacam itu, dia  pun  mengusulkan  agar  analisis  kritis  atas pembangunan  perlu  menekankan  pada  konsep “dipaksakan”, forced ,  daripada  sekadar  “dipicu”, induced ,  oleh  pembangunan.  Frasa  “dipaksakan oleh  pembangunan”  juga  menjadi  pembeda  bagi kepindahan  atau  relokasi  yang  disebabkan  oleh bencana  alam,  perang,  ataupun  konflik  sosial. Praktik  pemindahan paksa  juga dikaitkan dengan keberadaan kategori sosial baru “ pengungsi ” yang mengacu  pada  orang  atau  penduduk  yang  harus pindah dari tempat tinggalnya. Pada kasus lumpur Lapindo, pengungsi berpindah masih dalam batas wilayah satu  negara,  atau  biasa  disebut “pengungsi internal”, internally displaced person. Titik tekan dari keseluruhan ide tentang “bencana pembangunan”  adalah  proses  kepindahan  yang dialami warga dipicu struktur politik, yaitu negara menentukan  wilayah  mana  yang  harus  dikosongkan dan  penghuninya  harus  segera  angkat  kaki  tanpa ada  pilihan  lain  dan  juga  terkadang  tanpa pembicaraan  sebelumnya  --  seperti  yang  terjadi dalam kasus lumpur Lapindo.
Mengadopsi pemikiran Oliver-Smith tersebut, studi ini melanjutkan penerapan konsep “pemindahan dan relokasi paksa akibat pembangunan” (selanjutnya,  “pemindahan  paksa”)  yang  dialami warga  dalam  kasus  lumpur  Lapindo  (lihat Novenanto, 2015c). Konsep “pemindahan paksa” dalam  studi  ini  terjadi  karena  didorong  oleh proyek  pembangunan  skala  makro,  yaitu  industri ekstraksi sumber daya alam, pembangunan bendungan, dan pembangunan (dan relokasi) infrastruktur yang sangat  kentara  terjadi  di  Porong  dan  sekitarnya. Warga  di  sekitar  semburan  adalah  korban  dari akibat  ketidakbecusan  tata  kelola  industri  hulu pertambangan migas.
Beberapa  peneliti  sebelumnya  telah mengidentifikasi  ragam  kerugian  yang  dialami penduduk  yang  mengalami  pemindahan-paksa akibat  pembangunan.  Antropolog-cum-sosiolog
yang  pernah  menjadi  konsultan  Bank  Dunia Michael Cernea,  misalnya,  mengidentifikasi bentuk- bentuk  kerugian  yang  dialami  warga  korban pemindahan  paksa  (Cernea,  1997,  2003).  Kerugian tersebut,  antara  lain:  kehilangan  tanah  dan bangunan, kehilangan pekerjaan, rapuhnya ikatan sosial, kerawanan pangan dan kesehatan masyarakat,  dan  terganggunya  artikulasi  sosial dan  budaya  para  warga  akibat  harus  berjarak dengan  hunian  asalnya.  Secara  terpisah  Robert Muggah  (2000)  dan  Theodore  Downing  (2002) mengidentifikasi  bentuk  lain  kerugian  warga dalam  konteks  pemindahan  dan  relokasi  paksa akibat pembangunan, khususnya akibat pertambangan. Kerugian  tersebut,  antara  lain  hilangnya  akses terhadap    layanan    publik,    hilangnya    akses terhadap pendidikan (atau proses pendidikan yang terganggu),  dan  kehilangan  hak-hak  sipil-politik. Studi ini  tidak  membahas  seluruh  dampak  akibat pemindahan-paksa  akibat  pembangunan  tersebut, melainkan  membatasi  pembahasan  pada  5  (lima) bahasan  pokok  yang  dapat  diindikasikan  sebagai dampak  sosial-ekonomi  dari  pemindahan  paksa akibat lumpur Lapindo.
Pertama ,  pola migrasi  penduduk yang mengidentifikasi  pola  migrasi  warga  akibat lumpur Lapindo, suatu aktivitas yang nyaris tidak terbayangkan  oleh  warga  sebelumnya  (Faisol, 2012). Kedua, dampak  paling  tampak  dari migrasi  paksa,  yaitu hilangnya  akses  pada  tanah dan  bangunan .  Studi  ini  melampaui  sekadar kepemilikan dan  masuk  pada  persoalan akses terhadap tanah dan bangunan.
Pokok  pembahasan  selanjutnya  dalam studi  ini  menyangkut  persoalan  yang  luput  dari politik penanganan lumpur Lapindo oleh pemerintah. Ketiga , perubahan  jenis  pekerjaan yang  dilihat  adalah  perubahan  mata  pencaharian warga.  Kehilangan  mata  pencaharian  tidak  melulu mengacu  pada  pekerjaan  formal  atau  pekerjaan menghasilkan  upah,  tetapi  juga  pekerjaan-pekerjaan lain  yang  bersifat  subsisten  atau  yang  memperkuat daya  hidup.  Hilangnya  atau  peralihan  ruang- ruang produksi warga berdampak pada perubahan pola ekonomi warga.
Keempat , akses  pada  fasilitas  dan layanan publik yang terganggu . Lumpur Lapindo tidak  hanya  mengusir  hunian  atau  permukiman warga, tetapi juga menyapu bersih fasilitas sosial dan  fasilitas  umum  yang  biasa  digunakan  warga. Termasuk  dalam  kehilangan  akses  terhadap fasilitas  umum  dan  sosial  adalah  putusnya  akses terhadap  fasilitas  pendidikan  (sekolah,  madrasah,
pesantren)  dan  fasilitas  kesehatan  (puskesmas, klinik, apotek, dokter).
Kelima ,  perubahan ikatan  sosial, berupa usaha  mengidentifikasi  pengaruh  keberadaan lumpur  Lapindo  terhadap  bentuk  dan  substansi pertemuan, kumpulan atau organisasi warga yang sudah  ada.  Selain  itu,  studi  juga  berusaha mengidentifikasi  pengaruh  keberadaan  lumpur Lapindo terhadap pembentukan kelompok- kelompok sosial baru.
Pembahasan  lima  hal  pokok  tersebut terbatas  pada  data  dari  pengalaman  6  (enam) komunitas  warga  terkena  dampak  lumpur  Lapindo, yaitu:  Komunitas  Arrohmah,  Paguyuban  Ojek Tanggul,  Sanggar  Alfaz/Komunitas  Jimpitan  Sehat, warga  Kelurahan  Gedang,  Korban  Lapindo Menggugat  (KLM),  dan  Asosiasi  Petambak Tradisional Jawa Timur (APTJ). Enam komunitas tersebut  merupakan  komunitas  yang  selama beberapa  tahun  terakhir  menjadi  mitra  dalam beberapa program pemberdayaan komunitas yang pernah dilakukan sebelumnya.

## Metode
Data primer penelitian ini didapatkan dari dua  cara  utama: survei dan diskusi  kelompok terfokus .Survei  dilakukan  dengan  menggunakan kuesioner yang penyusunan item-item pertanyaannya dilakukan  melalui  diskusi  panjang  dengan perwakilan  setiap  komunitas  yang  berperan sebagai  Dewan  Pengarah  ( Steering  Committee ) penelitian.  Kuesioneryang  telah  disusun  bersama itu  diujikan  terlebih  dahulu  pada  anggota komunitas  secara  berkelompok  dan  individual. Hasil uji kuesioner tersebut  menjadi bahan revisi terhadap  beberapa  pertanyaan  dalam  kuesioner untuk  menghindari  kekeliruan  pemahaman  atas pertanyaan-pertanyaan  dalam  kuesioner.Setelah perbaikan kuesioner, sebagian anggota komunitas yang  terlibat  dalam  uji  kuesioner  berperan sebagai  enumerator  penyebar  kuesioner  ke responden  penelitian  ini  yang  adalah  anggota komunitas masing-masing.
Sistem  pelibatan  semacam  ini  dilakukan, pada  satu  sisi,  dengan  pertimbangan  kemudahan proses  penerjemahan  bahasa  pertanyaan-pertanyaan kuesioner  dalam  bahasa  sehari-hari  yang  digunakan para  responden.  Para enumerator diasumsikan sudah mengalami proses belajar dalam proses uji kuesioner,  sehingga  dapat  memahami  maksud dari  masing-masing  item  pertanyaan.  Pada  sisi lain,  pelibatan  warga  sebagai enumerator merupakan  strategi  efektif  untuk  memberdayakan
mereka dengan membiasakan mereka dengan logika penelitian dan nalar kritis untuk mau bertanya dan mencari  jawaban  tentang  kondisi  yang  mereka hadapi  pasca keberadaan  lumpur Lapindo. Selain itu,  kegiatan  pengambilan  data  juga  menjadi ajang  bagi  masing-masing  komunitas  untuk merajut  kembali  solidaritas  internal  melalui perjumpaan-perjumpaan sosial bermakna.
Pengambilan  data  survei  dilakukanpada Agustus-Oktober  2016.  Total  175  kuesioner disebar,  namun  karena  kendala  teknis  hanya  174 kuesioner yang berhasil diinput.Proses input data kuesioner  menggunakan  layanan  gratis Google Forms yang  dirancang  sedemikian  rupa  untuk meminimalkan  kekeliruan  input  data,  khususnya pada  pertanyaan-pertanyaan  berantai.  Data  mentah Google  Forms berupa  berkas  dalam  bentuk  tabel diolah  menggunakan Microsoft  Excel  for  Mac 2011 versi  14.7.1  untuk  menghasilkan  tabel frekuensi  dan  tabel  silang  ( pivot  table )  untuk memudahkan analisis dan tampilan data.
Selain  survei,  data  juga  dikumpulkan menggunakan  metode  diskusi  kelompok  terfokus ( focus  group  discussion ,  selanjutnya  “FGD”) untuk  mendapatkan  data  kualitatif  berupa  narasi dari  masing-masing  komunitas.  FGD  dilakukan dua  kali  di  masing-masing  komunitas  secara terpisah. FGD pertama dilakukan untuk menggali data-data  kualitatif  tentang  dampak-dampak sosial-ekonomi  yang  dihadapi  masing-masing komunitas  dan  strategi  mereka  untuk  mengatasinya. Proses ini dilakukan terutama untuk mendapatkan narasi-narasi  tentang  strategi  ketahanan  ( resiliensi ) warga terhadap dampak dari lumpur Lapindo.
FGD kedua berfungsi sebagai penajaman data,  yang  juga  dapat  dilihat  sebagai  proses triangulasi  atas  data  yang  terkumpul  dari  survei dan  FGD  pertama.  Jika  pada  FGD  pertama peneliti  mengundang  mereka  yang  menjadi responden survei, maka pada FGD kedua peneliti mengundang secara terbuka anggota dari masing- masing komunitas.  Alurnya, peneliti  menyampaikan temuan-temuan  umum  dari  hasil  survei.  Diskusi dilanjutkan  dengan  penggalian  narasi-narasi warga  yang  diharapkan  dapat  menjelaskan  data- data kuantitatif yang didapatkan.Pada FGD kedua itu  juga  didapatkan  beberapa  kesepakatan  antara peneliti dan subjek penelitian dalam memilih data mana  saja  yang  perlu  dan  penting  sehingga diutamakan  muncul  dalam  laporan  ini  dan  data yang dianggap janggal  sehingga tidak  dimunculkan. Dengan  demikian,  FGD  kedua  juga  dapat  dilihat sebagai  mekanisme  etis  untuk  mempertahankan
kepercayaan bersama  antara  peneliti dan anggota komunitas.

## Kategorisasi  “Korban”  dan  Representasi Enam Komunitas
Studi  ini  melampaui  definisi  “korban” yang digunakan pemerintah dan menawarkan tiga kategorisasi  sederhana  yang  berangkat  dari temuan  lapang:  korban  dalam  peta,  korban  luar peta,  dan  bukan-korban.  Bagian  ini  membahas apa yang dimaksud dari masing-masing kategorisasi itu  dan  bagaimana  enam  komunitas  mitra penelitian  ini  merepresentasikan  kategori  “korban” dalam  kasus  lumpur  Lapindo.  Secara  umum, representasi  komunitas  mitra  penelitian  ini sebagai  korban  lumpur  Lapindo  bisa  dilihat  di Tabel  1 .  Meskipun  data  studi  ini  tidak  bisa mewakili  pandangan  seluruh  korban  lumpur Lapindo,  persoalan  yang  ditemukan  mungkin juga terjadi pada korban lain.

## Korban “dalam peta”
“Korban dalam peta” adalah mereka yang tanah  dan  bangunannya  masuk  dalam  peta  area terdampak  (PAT)  22  Maret  yang  menjadi  lampiran Perpres  14/2007  tentang  Badan  Penanggulangan Lumpur  Sidoarjo  (BPLS).  Mereka  adalah  “korban” dalam  definisi  legal-formal  menurut  pemerintah yang  ganti  ruginya  menjadi  kewajiban  Lapindo. Akan  tetapi,  proses  pembayaran  tidaklah  sederas semburan  dan  luapan  lumpur.  Di  penghujung 2008  dan  awal  2009,  atau  beberapa  bulan menjelang  tenggat  pelunasan  sisa  pembayaran, Lapindo  menawarkan  sebuah  pilihan  alternatif dengan  barter  kekurangan  pembayaran  dengan unit  rumah  baru  di  Kahuripan  Nirvana  Village (KNV).  Menggunakan  klaim  bahwa  transaksi tanah  dan  bangunan  yang  legal  membutuhkan sertifikat  BPN,  Lapindo  memaksa  warga  yang tidak  punya  sertifikat  untuk  menerima  tawaran itu.Korban  dalam  peta  pun  terpecah  dalam  dua kelompok:  yang  menerima  tawaran  relokasi  dari Lapindo  dan  disebut  kelompok cash  and resettlement ;  dan,  yang  menolak  tawaran  dan bersikukuh  dengan  pelunasan  secara  tunai  dan disebut kelompok cash and carry .
Komunitas  Arrohmah  dan  Paguyuban Ojek  Tanggul  yang  terlibat  dalam  penelitian  ini merupakan representasi “korban dalam peta” dari kelompok cash  and  carry .  Studi  kali  ini  tidak mengambil  responden  dari  kelompok cash  and resettlement dengan  alasan  tidak  ada  komunitas dari kelompok tersebut yang menjadi mitra. Oleh
karena  itu,  bisa  jadi  kondisi  berbeda  sangat mungkin  dialami  anggota  kelompok cash  and resettlement .

## Korban “luar peta”
Dari  sudut  tinjau  pemerintah,  wilayah yang  tidak  masuk  dalam  Perpres  14/2007  tidak dapat  dikategorikan  sebagai  area  terdampak, mereka hanya “tidak layak huni”. Sejak diterbitkannya pada April 2007, telah terjadi lima kali perubahan atas  Perpres  14/2007.  Perubahan  dilakukan melalui  penerbitan  perpres  baru,  yaitu  Perpres 48/2008  (17Juli  2008),  Perpres  40/2009  (23 September 2009),  Perpres 68/2011(27 September 2011),  Perpres  37/2012  (5  April  2012),  dan Perpres  33/2013  (8Mei2013).  Revisi  substantif dilakukan  untuk  melakukan  perluasan  wilayah yang  harus  dikosongkan  karena  dianggap  sudah tidak  layak  huni.Dengan  demikian,  “Korban  luar peta”adalah mereka yang tanah dan bangunannya tidak  masuk  dalam  PAT  22  Maret  2007,  namun masuk  sebagai  area  tidak  layak  huni  yang ditentukan secara bertahap ditetapkan pada 2008, 2009,  2012,  dan  2013.  Warga  di  area  ini mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Besaran nilai  tukar  aset  untuk  wilayah  yang  dibayarkan pemerintah diberlakukan sama dengan nilai tukar wilayah dalam PAT 22 Maret.
Bila  kita  melihat  pada  sebaran  perluasan area  tidak  layak  huni,  wilayah  yang  harus dikosongkan  cukup  luas  dan  dapat  kita  identifikasi dalam tiga gelombang berdasarkan penetapannya. Pada  2008,  “wilayah  3  desa”  yaitu  Besuki, Pejarakan,  dan  Kedungcangkring.  Pada  2009, “wilayah 9 RT” di tiga desa (Siring, Jatirejo, dan Mindi).  Pada  2013,  “wilayah  66  RT”  di  delapan desa  (Besuki,  Mindi,  Pamotan,  Gedang,  Ketapang, Gempolsari,  Kalitengah,  dan  Wunut).  Studi  ini tidak  mengklaim  sebagai  representasi  seluruh “korban  luar  peta”.  Komunitas  Sanggar  Alfaz/ Komunitas  Jimpitan  Sehat  dan  komunitas  warga Kelurahan  Gedang  yang  terlibat  aktif  merupakan representasi  dari  “korban  luar  peta”  yang  masuk dalam  “wilayah  66  RT”,  gelombang  terakhir korban yang harus mengungsi.

## “Bukan-korban”
Sementara  itu,  “bukan-korban”  adalah warga  yang  masih  tinggal  dan  bertahan  di seputaran  lokasi  semburan  lumpur  Lapindo. Mereka  tidak  berhak  mendapatkan  bantuan  dari pemerintah  karena  wilayah  tempat  tinggalnya tidak  masuk  dalam  “area  terdampak”  ataupun “area  tidak  layak  huni”,  sekalipun  secara  faktual
kondisi  lingkungan  tempat  tinggal  mereka  kian memburuk.  Hasil  pengamatan  lapang  menemukan bahwa penentuan batas-batas wilayah yang harus dikosongkan  tidak  pernah  jelas.  Di  wilayah Kelurahan  Gedang,  misalnya,  batas  itu  hanyalah ruas  jalan  dengan  lebar  tidak  lebih  dari  5  (lima) meter,  padahal  kondisi  ekologis  di  wilayah sebelah  Barat/Timur  ruas  jalan  itu  relatif  sama. Nasib  penghuni  yang  tinggal  di  masing-masing wilayah  pun  berbeda  mengikuti  konsekuensi hukum  yang  berbeda  pula.  Sementara  warga  di sisi Timur jalan dipaksa pindah dan mendapatkan uang  ganti  rugi  dari  pemerintah  (korban  luar peta),  tetangga  mereka  di  sisi  Barat  jalan  masih harus  berkutat  dengan  kondisi  lingkungan  yang tidak  jauh  berbeda  karena  mereka  “bukan- korban”.
Pada  proses  pengambilan  data,  kami kerap  menjumpai  warga  “bukan-korban”  yang menaruh  kecurigaan  terhadap  penelitian  ini. Mereka  khawatir  bahwa  hasil  penelitian  ini  akan dijadikan  acuan  bagi  perluasan  wilayah  yang harus  dikosongkan  dan  itu  berarti  mereka  harus segera  angkat  kaki  dari  rumahnya.  Tim  peneliti bersama  perwakilan  dari  masing-masing  komunitas perlu berulang kali meyakinkan responden bahwa hasil studi  ini tidak akan digunakan untuk  tujuan semacam  itu.  Kami  juga  menyampaikan  bahwa hasil  studi  ini  justru  akan  berguna  bagi  masing- masing  komunitas  untuk  melakukan  advokasi memperjuangkan  pemulihan  kondisi  lingkungan, kesehatan,  dan  sosial  yang  terkena  dampak lumpur Lapindo.
Masuk  dalam  kategori  “bukan-korban” dalam studi ini adalah komunitas Korban Lapindo Menggugat  (KLM),  komunitas  warga  Kelurahan Gedang, dan Asosiasi Petambak Tradisional Jawa Timur  (APTJ).  Studi  ini  tidak  merepresentasikan seluruh  warga  “bukan-korban”karena  masih  banyak warga  “bukan-korban”  yang  tidak  tergabung dalam komunitas mitra tersebut.

## Temuan dan Analisis Data

## Profil Responden
Studi ini  melibatkan 174 responden dengan mayoritas  adalah  laki-laki  (55,17%)  dan  sisanya (44,83%)  perempuan (Tabel  2) .  Bila  mengacu pada  kategorisasi  korban  yang  dibahas  pada bagian  sebelumnya,  mayoritas  responden  adalah “korban  dalam  peta”  (40,23%),  disusul  “bukan korban” (33,33%), dan “korban luar peta” (31,29%). Berdasarkan  kecamatan  asal,  sebaran  responden
berdasarkan  jumlah  tertinggi  sebagai  berikut: Porong  (63,79%),  Tanggulangin  (21,26%),  dan Jabon  (14,91%)  ( Tabel  3 ).  Berdasarkan    desa asal,    tiga    desa    dengan  responden  terbanyak secara  berturut-turut  adalah  Gedang  (Porong) (17,24%),  Besuki  (Jabon)  (12,07%),  dan  Siring (Porong) (10,92%).

## Pola Migrasi
Melihat  status  kepindahannya  ( Tabel  2 ), mayoritas  responden  (56,32%)menyatakan  “sudah pindah”  dari  hunian  asalnya  dan  itu  seluruhnya adalah  responden  “korban  dalam  peta”  dan “korban  luar  peta”.  Akan  tetapi,  pada  saat  survei dilakukan  masih  ditemukan  responden  “korban dalam  peta”  dan  “korban  luar  peta”  yang menyatakan  dirinya  “belum  pindah”  (10,34%) ( Tabel  2 ).  Artinya,  penerbitan  Perpres  yang mengharuskan pengosongan wilayah-wilayah tertentu tidak  menjamin  bahwa  di  lapangan  wilayah  itu benar-benar kosong.
Sepintas,  sikap  semacam  ini  dilihat sebagai resistensi warga atas praktik pemindahan paksa oleh pemerintah. Akan tetapi, hal itu dapat dijelaskan  dengan  melihat  durasi  mendapatkan ganti  rugi  ( Tabel  4 ).  Pada  saat  survei  dilakukan terdapat  5  (lima)  responden  “korban  luar  peta” yang proses pemberkasan belum selesai, sehingga belum  menerima  pembayaran  pertama  atas  ganti rugi  asetnya.  Seorangresponden  “korban  dalam peta” mengaku proses pemberkasannya membutuhkan waktu  lebih  dari  5  (lima)  tahun  dan  5  (lima) responden  “korban  luar  peta”  mengakuproses memperoleh  pembayaran  pertama  butuh  waktu lebih dari 5 (lima) tahun. Saat survei dilakukan, 6 (enam)  responden  mengaku  belum  menerima seluruh  ganti  rugi  yang  menjadi  haknya  sebagai korban.  Sayangnya,  penyebab  dari  kasus-kasus unik  tersebut  tidak  dapat  diidentifikasi  dalam proses FGD.
Melihat pola migrasi responden berdasarkan wilayah  asal  ditemukan  bahwa  mayoritas responden  “sudah  pindah”  berasal  dari  Kecamatan Porong  ( Tabel  7 ).  Akan  tetapi,  jika  melihat  desa asal maka mayoritas responden berasal dari Desa Besuki  di  Kecamatan  Jabon  (19,39%).  Setelah itu,  baru  disusul  responden  dari  desa-desa  di Kecamatan  Porong,  seperti    Jatirejo  (18,37%), Renokenongo  dan  Siring  (masing-masing  17,35%). Responden dari Kecamatan Tanggulangin didominasi dari Desa Kedungbendo (11,22%).
Studi  menemukan  bahwa  tujuan  relokasi mayoritas  responden  “sudah  pindah”  cenderung
tidak meninggalkan kecamatan asalnya ( Tabel 7 ). Di  Porong,  67,19%  (dari  64)  responden  “sudah pindah”  relokasi  di  kecamatan  yang  sama, sementara  di  Jabon  dan  di  Tanggulangin  jumlah itu  secara  berturut-turut  adalah  85,71%  (dari  21) dan  53,87%  (dari  13).  Keseluruhan,  69,39%  dari 98 responden “sudah pindah” melakukan relokasi inter-kecamatan.  Hanya  30,61%  responden  yang meninggalkan kecamatan asalnya, dari jumlah itu 26,27%%  melakukan  relokasi  antar-kabupaten, ke  Pasuruan.  Fenomena  semacam  ini  juga menunjukkan  bahwa  masih  ada  responden  hanya bermigrasi  sebatas  pindah  desa.  Sekalipun  ada responden  yang  pindah  ke  Pasuruan,  mereka terkonsentrasi  di  Kecamatan  Gempol  yang berbatasan  langsung  dengan  Kabupaten  Sidoarjo dan  hanya  dipisahkan  oleh  batas  alami,  Sungai Porong.
Ada beberapa penyebab dari kecenderungan semacam  ini,  salah  satunya  faktor  metodologi mengingat  sasaran  responden  studi  ini  adalah mereka yang masih aktif dalam komunitas korban lumpur  Lapindo.  Dengan  demikian,  responden studi  ini  cenderung  terdiri  dari  mereka  yang masih  tinggal  di  seputaran  semburan  lumpur Lapindo,  sehingga  mereka  masih  bisa  sering bertemu  dan  aktif  berkegiatan  dalam  komunitas- komunitas  yang  terlibat  dalam  studi  ini.  Dalam FGD  ditemukan  faktor  ekonomi  adalah  penjelas tambahan  bagi  kecilnya  radius  kepindahan. Kebanyakan  responden  hanya  memiliki  dan mengandalkan  sepeda  motor  sebagai  moda transportasinya  yang  memengaruhi  daya  jelajah mereka  dalam  mencari  lokasi  baru  untuk  dihuni. Dengan  demikian,  menjadi  agak  sulit,  misalnya, bagi responden untuk mendapatkan lokasi baru di kota lain, atau provinsi lain.
Pola  migrasi  inter-kecamatan  terlihat sangat  menarik  apabila  dibandingkan  dengan alasan responden “sudah pindah” memilih hunian baru  ( Tabel  8 ).  Mayoritas  responden  “sudah pindah”  menyatakan  bahwa  syarat  dekat  dengan hunian lama adalah “tidak penting” (53,06%) dan “sangat  tidak  penting”  (3,06%)  dan  bahwa  jauh dari  lumpur  Lapindo  itu  “sangat  penting” (52,04%)  dan  “penting”  (35,71%).  Temuan  ini kontradiktif  dengan  fakta  kecilnya  migrasi  inter- kecamatan  yang  terjadi.  Fakta  ini  menunjukkan bahwa  ukuran  jauh/dekat  menggunakan  tolok ukur  “jarak  psikologis”  yang  bisa  menjadi  bagi masing-masing responden berbeda bila diterjemahkan menjadi “jarak geometris”.
Mayoritas  responden  yang  “sudah  pindah” merasa tidak mendapatkan pendampingan kelembagaan yang  layak  dan  memadai  untuk  mencari  hunian baru. Mereka cenderung merasa berjuang sendiri. Kesimpulan  ini  ditarik  dari  penilaian  responden tentang  pendampingan  dari  pihak  lain  dalam mencari hunian baru ( Tabel 9 ). Mayoritas responden “sudah  pindah”  tidak  mendapatkan  dampingan dari  pihak  lain.  Persentase  ketiadaan  dampingan kelembagaan  mencapai  lebih  dari  70%  dan  bila dihitung  rata-ratanya  persentase  “tidak  ada dampingan”  kelembagaan  mencapai  80,61%. Sementara  itu,  persentase  berbeda  muncul  dalam peran “individu/ perorangan/aktivis/tokoh masyarakat”. Meskipun  tidak  sampai  separuh,  responden  “sudah pindah” merasakan adanya manfaat dari pendampingan yang  bersifat  individual  (10,20%,  sangat  efektif; 36,73%,  cukup  efektif)  dalam  relokasi/pencarian hunian baru.
Temuan-temuan  terkait  pola  migrasi responden  menunjukkan  bukti  yang  memperkuat suatu  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  korban lumpur  Lapindo  berhadapan  dengan  mekanisme pasar  bebas  dalam  pencarian  lokasi  hunian  baru (Hamdi, 2015). Korbantidak mendapatkan pendampingan  dan  jaminan  secara  kelembagaan, bahkan  dari  negara  sekalipun.  Negarahadir sebagai  aktor utama dengan menerbitkan Perpres yang  melegitimasi  pengusiran  warga  dari huniannya  melalui  mekanisme  jual-beli  sebagai bentuk  kompensasi  kerugian  warga  tanpa menawarkan  opsi  lain  (lihat  Novenanto,  2015c). Oleh  karena  bentuk  kompensasi  yang  dipilih adalah  jual-beli  aset  tanah  dan  bangunan,  negara pun  kembali  hadir  untuk  memastikan  proses transaksi  berjalanlancar.  Dalam  perspektif  aparatus negara,  tugas  mereka  adalah  sebatas  menjamin proses  transaksi  itu.Peran  negara  dalam  penanganan dampak  sosial-ekonomi  yang  dialami  warga berhenti  sampai  pada  proses  pelunasan  jual-beli. Tentang  bagaimana  warga  bisa  mendapatkan hunian  baru  adalah  murni  mekanisme  pasar  yang menentukan.  Tentang  apakah  warga  sudah mendapatkan  hunian  baru  atau  belum  --  dengan pelbagai  konsekuensi  teknis  dan  praktis  yang menyertai  kepindahan  itu  --  bukanlah  persoalan bagi  penyelenggara  negara  karena  dalam  sudut tinjau  mereka  persoalan  itu  dianggap  selesai begitu  korban  sudah  dibayar  lunas.  Padahal,  di tingkat  lokal  pelbagai  persoalan  sosial-ekonomi akibat  pemindahan-paksa  dalam  kasus  luapan lumpur  Lapindo  tidak  tertangani.  Bahkan,  studi ini menemukan bahwa penerapan sistem transaksional yang dipilih sebagai mekanisme ganti-
rugi  justru  memunculkan  permasalahan  sosial- ekonomi  baru.  Untuk  itu,  kita  perlu  melanjutkan pembahasan pada pokok-pokok berikutnya.

## Akses terhadap Tanah dan Bangunan
Dampak  paling  kentara  dalam  setiap kejadian  pemindahan-paksaadalah  hilangnya  akses warga terhadap aset tanah dan bangunan (Cernea, 1997, 2003). Kehilangan jenis inilah yang kemudian biasa  digunakan  untuk  mengidentifikasi  “korban” bencana pembangunan (Oliver-Smith, 2010: 147– 148). Hal serupa juga terjadi pada korban lumpur Lapindo.
Studi  ini  mengategorikan  aset  responden dalam  tiga  jenis:  bangunan,  tanah  pekarangan, dan  tanah  sawah/tambak.  Studi  ini  mengategorikan jenis aset dengan mengacu pada skema penghitungan kompensasi  yang  diberlakukan  dalam  kasus lumpur  Lapindo.  Jumlah  ganti-rugi  untuk  korban dihitung berdasarkan luas bangunan, tanah pekarangan, dantanahsawah yang termasuk dalam area  terdampak  ataupun  area  tak  layak  huni seperti tercantum dalam setiap Perpres. Walaupun kategori  “tanah  tambak”  dimasukkan  karena beberapa  responden  memiliki  aset  jenis  ini, namun dalam kuesioner “tanah tambak” dianggap setara  dengan  “tanah  sawah”.  Mengacu  pada nominal,  penghitungan  nilai  ganti-rugi  untuk bangunan  dan  tanah  pekarangan  jauh  lebih  besar daripada penghitungan nilai tanah sawah. Besaran nilai tukar aset adalah sebagai berikut: Rp.1.500.000/m 2 bangunan,  Rp.1.000.000/m 2 tanah pekarangan,  dan  Rp.120.000/m 2 tanah  sawah. Model penghitungan ini adalah sangat bias urban dan  tidak  berpihak  pada  warga  yang  mengandalkan sumber penghidupannya dari sektor agraris.
Dari  total  174  responden,  13,22% responden  (termasuk  responden  “bukan-korban”) mengaku memiliki tanah sawah/tambakyang terkena dampak lumpur  Lapindo ( Tabel  10 ).  Menggunakan penjelasan  bahwa  tanah  sawah/  tambak  sebagai alat  produksidalam ekonomi agraris, maka  angka itu tidak dapat disepelekan. Orang-orang itu tidak hanya  kehilangan  tanah  sawah,  tetapi  juga  akses pada  sumber  daya  yang  menjadi  sumber  atau penopang  penghidupan  ( livelihoods ).  Mereka mengalami  gangguan  stabilitas  pendapatan  rutinnya (diskusi  lebih  lanjut  pada  bagian  selanjutnya, Jenis  Pekerjaan ).  Dari  FGD,  ditemukan  bahwa uang  kompensasi  yang  diterima  warga  tidak  bisa digunakan  untuk  membeli  sawah  baru  dengan luas  yang  sama  dengan  sebelumnya.  Menurut peserta  FGD,  harga  sawah  melonjak  pasca
semburan  lumpur  Lapindo,  selain  itu  amat  sulit untuk  mendapatkan  orang  yang  mau  menjual sawahnya.
Hilangnya  akses  terhadap  tanah  tidak sebatas  lahan  yang  terkena  luapan  lumpur Lapindo,  tetapi  juga  lahan  yang  beralih  fungsi menjadi  kawasan  permukiman  sebagai  konsekuensi dari kebutuhan korban pemindahan-paksa mencari  hunian  baru.  Dampak  kolateral  dari luapan  lumpur  Lapindo  adalah  percepatan  alih fungsi  lahan.  Hilangnya  sumber  penghidupan memaksa  perubahan  pekerjaan,  dari  sektor produksi  pertanian  ke  sektor  jasa  dan  industri. Dengan  demikian,  dapat  dicermati  bahwa  terjadi percepatan proses deagrarianisasi pasca semburan lumpur  Lapindo.  Kawasan  produksi  agrikultur yang  penting  dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan pangan  berubah  menjadi  kawasan  urban  dengan ciri  permukiman  padat  huni  dan  industri  sebagai sektor  pekerjaan  barukarena  tak  ada  lagi  lahan pertanian untuk digarap.
Persoalan hilangnya akses terhadap tanah ini  dalam  skala  lebih  makro  akan  berpengaruh pada  isu  ketahanan  pangan  (bdk.  Cernea,  1997, 2003).  Tidak  produktifnya  lagi  tanah  sawah/ tambak  perlu  dibaca  sebagai  ancaman  bagi kerawanan  pangan  sebagai  konsekuensi  dari berkurangnya  potensi  produksi  tanaman  pangan dan  perikanan.  Hilangnya  akses  terhadap  tanah sawah  berarti  gangguan  terhadap  daya  tahan pangan  masyarakat  secara  keseluruhan,  dan  itu tidak  terbatas  pada  korban  lumpur  Lapindo  saja. Meski lumpur Lapindo tidak berdampak langsung pada  hilangnya  tambak,  beberapa  riset  menemukan kemungkinan  adanya  hubungan  pembuangan lumpur  ke  Selat  Madura  melalui  Kanal  Porong terhadap  menurunnya  tingkat  produktivitas  hasil tambak,  khususnya  udang,  di  tiga  kecamatan: Tanggulangin, Porong dan Jabon(Fitrianto, 2012b). Beberapa riset ilmiah menemukan logam berat  pada  lumpur  Lapindo  (Dagdag,  Sukoso, Rachmansyah,  dan  Leksono,  2015;  Juniawan, Rumhayati,  dan  Ismuyanto,  2012)  yang  berpotensi mengganggu kehidupan biota air. Bahkan sebuah riset  menemukan  bahwa  logam  berat  sudah terdeteksi  di  produk  perikanan  (Purnomo,  2014) yang  berisiko  pada  kesehatan  manusia  bila dikonsumsi  dalam  jangka  panjang.Ancaman ketahanan  pangan  bukan  lagi  menyoal  kuantitas atau  ketersediaan  stok  pangan  dari  sektor perikanan,  tetapi  juga  soal  kualitas  produk perikanan yang berdampak pada manusia.
Tentang kehilangan akses terhadap bangunan  rumah,  mayoritas  responden  (77,59%) mengaku  memiliki  bangunan  yang  terkena dampak  lumpur  Lapindo  ( Tabel  10 ).Yang  cukup menarik  adalah  terdapat  27  responden  “bukan- korban”  yang  mengatakan  punya  bangunan terkena  dampak  lumpur  Lapindo.  Jawaban  ini mengindikasikan  bahwa  dampak  luapan  lumpur Lapindo  yang  dirasakan  warga  telah  melampaui batas-batas  administratif  yang  ditentukan  dalam Perpres. Lagi-lagi, keterangan yang tertulis dalam peraturan  perundang-undangan  belum  tentu merepresentasikan kenyataan  yang sesungguhnya terjadi di lapangan.
Dari 98 responden “sudah pindah”, hanya sedikit  (5,1%)  yang  belum  memiliki  aset bangunan  baru  ( Tabel  11 ).  Bila  melihat  pada luasan  rumah  baru,  34,69%  responden  “sudah pindah”  menyatakan  rumah  barunya  lebih  luas, 30,61%  lebih  kecil,  dan  28,57%  sama  saja luasnya. Akan tetapi, jika kita merinci persentase itu  berdasarkan  status  hukum,  maka  responden “korban  luar  peta”  cenderung  mendapatkan rumah  baru  lebih  luas  dibandingkan  responden “korban  dalam  peta”.Kecenderungan  serupa  juga tampak  pada  aset  tanah  pekarangan.  Secara umum  lebih  banyak  responden  yang  menyatakan memiliki  tanah  pekarangan  baru  lebih  luas (25,51%)  daripada  lebih  kecil  (13,27%).  Responden “korban  luar  peta”  cenderung  memperoleh  tanah pekarangan  baru  lebih  luas  daripada  responden “korban dalam peta”.
Perbedaan  semacam  itu  dapat  dijelaskan sebagai  berikut: Pertama ,  adanya  perbedaan kelancaran  pembayaran  ganti  rugi  oleh  Lapindo pada “korban dalam peta” dibandingkan pembayaran oleh  pemerintah  pada  “korban  luar  peta”.Kita dapat  melihat  bahwa  responden  “korban  dalam peta”cenderung  menunggu  lebih  lama  untuk mendapatkan  ganti  rugi  atas  aset  tanah  dan bangunan  dibandingkan  responden  “korban  luar peta” ( Tabel 4 ).
Dengan  alasan  krisis  ekonomi  global, pada  2009  Lapindo  memberlakukan  sistem pembayaran  cicilan  Rp.10,-  juta/bulan/berkas  yang kemudian  diturunkan  Rp.5,-  juta/bulan/  berkas. Lapindo  memberlakukan  sistem  itu  secara sepihak.  Pada  2013,  tanpa  alasan  jelas  Lapindo menghentikan  sama  sekali  cicilan  tersebut, padahal  masih  banyak  korban  yang  belum mendapatkan pelunasan ganti rugi aset. Mengacu data BPLS, pada Desember 2013, Lapindo masih menyisakan  tanggungan  pembayaran  pada  warga
sebesar  Rp.781.688.212.111.  Di  penghujung  tahun 2014,  pemerintah  mengambil  keputusan  penuh risiko.  Rapat  kabinet  mengambil  keputusan politis  untuk  memberikan  dana  pinjaman  pada Lapindo  untuk  segera  bisa  melunasi  sisa pembayaran  jual  beli  aset  warga  “korban  dalam peta”.Keputusan itu adalah tindak lanjut satu butir janji  politik  Jokowi  pada  korban  Lapindo  yang disampaikan  pada  29  Mei  2014.Sikap  politik  itu berujung  pada  rapat  Komisi  XI  DPR  di  mana Menteri  Keuangan  Bambang  Brodjonegoro  pada awal  Februari  2015  menyetujui  dana  pinjaman sebesar Rp.781,7 milyar dalam APBN-Perubahan 2015  (Redaksi  Kanal,  2015).  Pemerintah  memberi waktu  empat  tahun  pada  Lapindo  melunasi pinjaman itu dengan jaminan 13.237 berkas tanah dan  bangunan  seluas  641ha  di  area  terdampak (PAT 22 Maret).
Proses  panjang  itu  menjelaskan  bagaimana mayoritas  (46  orang)  responden  “korban  dalam peta”  mengatakan  pelunasan  ganti  rugi  baru selesai  setelah  lebih  dari  5  (lima)  tahun  sejak pembayaran uang muka ( Tabel 4 ). Sementara itu, responden “korban luar peta” cenderung mendapatkan  pelunasan  seluruh  ganti  ruginya dalam  kurun  1-3  tahun  setelah  pembayaran  uang muka.
Kedua ,  minimnya  dampingan  dari  pihak luar  pada  responden  untuk  mengatasi  dampak dari  luapan  lumpur  Lapindo,  khususnya  dampak ekonomi,  adalah  masalah  lain.  Data  survei menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  mengaku bahwa  mereka  tidak  mendapatkan  dampingan dari  pihak  luar  dalam  mengatasi  dampak  lumpur Lapindo  ( Tabel  12 ).  Secara  umum,  rata-rata dampingan  dari  pihak  luar  mencapai  42,56%, dengan rata-rata dampingan yang “sangat efektif” dan  “cukup  efektif”  adalah  berturut-turut  5,88% dan 9,74%. Responden merasakan bahwa dampingan dari  LSM/NGO  dan  individu/  perorangan memiliki tingkat efektivitasnya yang tinggi dalam membantu  mereka  menghadapi  dampak  lumpur Lapindo.  Sementara  itu,  dampingan  dari  aparat/ dinas  pemerintah  lokal,  seperti  Dinas  Sosial, Dinas  Kesehatan,  aparat  kecamatan  dan  aparat desa, juga menunjukkan persentase yang lumayan tinggi, meskipun persentase dampingannya masih di  bawah  60%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kedekatan  dengan  responden  masih  menjadi faktor  yang  menentukan  apakah  pendampingan dari pihak lain itu efektif atau tidak. Semakin naik ke  level  nasional, persentase pendampingan semakin rendah,  yaitu  Pemkab  48,85%,  Pemprov  42,53%, dan Pemerintah Pusat 35,63%. Sementara itu, ada
responden  yang  mendapatkan  dampingan  dari Lapindo/Minarakdengan  tingkat  efektivitasnya sangat  rendah  (27,59%).Dari  hasil  FGD  muncul ungkapan-ungkapan  bahwa  uang  ganti  rugi bukanlah  bentuk  pendampingan  materiil  yang diberikan  oleh  pemerintah  dan  Lapindo.  Bagi peserta  FGD,  ganti  rugi  adalah  kewajiban  yang sudah seharusnya diberikan oleh pemerintah atau Lapindo.
Ketiga ,  dari  sisi  kronologis  waktu, responden “korban luar peta”, khususnya Sanggar Alfaz/Komunitas Jimpitan Sehat, memiliki kesempatan  lebih  panjang  untuk  belajar  dari pengalaman-pengalaman  buruk  yang  dihadapi gelombang  sebelumnya,  khususnya  “korban dalam  peta”.  Dari  FGD,  ditemukan  bahwa pengetahuan tentang pengalaman korban sebelumnya membuat  peserta  berkesempatan  menyusun strategi  lebih  jitu  agar  ruang  yang  diterima  tidak langsung  menguap  dan  bisa  segera  digunakan untuk  mendapatkan  hunian  baru.  Kapasitas  ini dipadu dengan kejelasan dan kelancaran pembayaran  kompensasi  dari  pemerintah  yang berkontribusi  besar  pada  kemampuan  responden “korban  luar  peta”  untuk  bisa  mendapatkan hunian baru dalam waktu relatif cepat dibandingkan  dengan  responden  “korban  dalam peta”. Para warga tidak ingin mengalami pengalaman buruk seperti yang dialami korban-korban lumpur Lapindo  sebelum  mereka.Melalui  FGD,  ditemukan bahwa  komunitas  ini  telah  bekerja  bersama beberapa  LSM/NGO  sebelum  akhirnya  diakui sebagai  korban  (bdk.  Novenanto,  Amiruddin  dan Ilma, 2013).

## Jenis Pekerjaan
Bencana  selalu  menarik  perhatian  publik luas yang tinggal di luar kawasan bencana. Salah satu  perhatian  yang  muncul  adalah  terkait  dana yang dialirkan ke wilayah bencana sebagai usaha untuk  memulihkan  krisis  ekonomi  yang  dialami korban.  Per  Desember  2013,  Lapindo  telah mengucurkan  dana  senilai  Rp.3,049  triliun  pada warga.  Dari  dana  sebesar  itu,  sebesar  Rp.1,037 triliun merupakan nilai barter dengan hunian baru di  KNV  dan  kembali  ke  dapur  Grup  Bakrie (Novenanto,  2015a:  22).  Sisanya  didistribusikan pada  warga  secara  bertahap.  Sampai  April  2014, Lapindo  mengklaim  telah  mengeluarkan  dana sebesar  Rp.8,6  triliun  untuk  menangani  lumpur Lapindo (Lapindo Brantas, 2014).
Sementara itu,dana dari Pemerintah Pusat disalurkan  melalui  pos  pembiayaan  BPLSsejak
tahun  2007.  Sampai  2015,  pemerintah  sudah mengalokasikan  belanja  BPLS  sebesar  Rp.10,73 triliun  (Novenanto,  2015c:  181).  Selain  melalui alokasi  BPLS,  pemerintah  juga  mengalokasikan dana  APBN  non-BPLS  sekitar  Rp.986,69  milyar untuk penanganan lumpur Lapindo. Dana tersebut adalah untuk membayari pajak jual beli tanah dan bangunan  antara  warga  dan  Lapindo  sebesar Rp.205,-  milyar  pada  tahun  2010  seperti  diatur dalam  Permenkeu  No.  239/2010  dan  membayari sisa  kewajiban  pembayaran  Lapindo  pada  warga sebesar Rp.781,69 milyar pada tahun 2015. BPLS dibubarkan  melalui  penerbitan  Perpres  21/2017 dan  segala  aktivitas  penanganan  lumpur  Lapindo dialihkan ke Pusat Pengendalian Lumpur Lapindo (PPLS)  yang  berada  di  bawah  Dirjen  Sumber Daya  Air,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  sesuai  dengan  Permen  PUPR 5/PRT/M/2017.
Secara  teoretis,  dana  dari  Lapindo  dan pemerintah  dapat  menjadi  pemicu  kebangkitan ekonomi  warga  korban  lumpur  Lapindo.  Akan tetapi,  studi ini menemukan  bahwa kucuran dana tersebut  tidak  berpengaruh  signifikan  pada perbaikan  ekonomi  responden  karena  dana tersebut tidak menggantikan pekerjaan responden yang hilang. Pekerjaan adalah aspek penting bagi seseorang  untuk  mendapatkan  penghasilan  yang tetap dan berkelanjutan.Hilangnya pekerjaan atau lahan  untuk  bekerja  merupakan  musibah  bagi individu  yang  kehilangan  dan  keluarga  yang menjadi tanggungannya.
Seperti  sudah  dibahas  pada  bagian Akses pada Tanah dan Bangunan , mayoritas responden studi  ini  menyatakan  tidak  memiliki  tanah sawah/tambak  sendiri  ( Tabel  10 )  dan  bahwa semakin  sedikit  responden  yang  memiliki  aset baru  berupa  tanah  sawah/tambak  ( Tabel  11 ). Kondisi  itu  terlihat  merata  di  setiap  kelompok responden  berdasarkan  status  hukumnya.Dalam FGD  di  masing-masing  komunitas,  beberapa peserta  menyebutkan  kerugian  ekonomi  yang diderita  seorang  petani  akibat  kehilangan  sawah bisa  jadi  lebih  besar  dibandingkan  bila  dia kehilangan  rumahnya  karena  kehilangan  sawah berarti  kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan.  Dalam  FGD  bersama  anggota  komunitas APTJ,  ditemukan  bahwa  mereka  mengalami kerugian  ekonomi  yang  cukup  besar,  padahal lokasi  tambak  mereka  berada  jauh  dari  pusat semburan  lumpur  Lapindo  (bdk.  Fitrianto, 2012b).  Mereka  menduga  angka  panen  ikan  dan udang  menurun  tajam  akibat  kualitas  air  di tambak  mereka  yang  kian  memburuk  setelah
pembuangan lumpur Lapindo dialirkan ke Sungai Aloo  dan  Sungai  Porong.  Tanah  sawah/tambak adalah lahan produktif, namun tidak ada perhatian khusus  terhadap  penanganan  kawasan  itu  pasca semburan  lumpur  Lapindo.  Hilangnya  lahan produktif,  seperti  tanah  sawah/tambah,  berpengaruh besar  bagi  hilangnya  sumber  ekonomi  ( livelihoods ) seseorang.
Secara umum, mayoritas responden (54,60%) mengalami  perubahan  jenis  pekerjaan  pasca keberadaan lumpur Lapindo ( Tabel 13 ). Perubahan  pekerjaan  tidak  hanya  dialami  oleh responden  “sudah  pindah”  tapi  juga  responden “belum  pindah”.  Survei  menunjukkan  bahwa jenis  pekerjaan  responden  yang  paling  banyak berubah  setelah  lumpur  Lapindo  adalah  “buruh pabrik”  (27  responden)  dan  “pedagang”  (23 responden).  Fakta  semacam  ini  menunjukkan karakteristik  Porong  sebagai  kawasan  industri, alih-alih kawasan agrikultur.Dari FGD, diperoleh data bahwa penyebab utama hilangnya pekerjaan “buruh  pabrik”  adalah  karena  pabrik  tempat mereka  bekerja  terendam  lumpur  Lapindo. Tercatat  setidaknya  ada  8  (delapan)  pabrik  yang tenggelam  dalam  luapan  lumpur  Lapindo,  yaitu: PT  Victory  Rottanindo  (rotan),  CV  Sari  Inti Pratama  (kerupuk),  PT  Supra  Surya  Indonesia (konstruksi  baja),  PT  Primavindo  Pangan (makanan  ringan),  PT  Catur  Putra  Surya  (jam), PT Gunung  Mas Santosa Raya (minuman keras), CV  Airlangga  (furnitur),  dan  PT  Srikaya  Putra Mas  (mesin  dan  konstruksi)  (Saputra,  2006). Sementara  itu,  responden  “pedagang”  biasanya menjadikan  huniannya  sebagai  toko/warung  di sekitar  pabrik.  Pasar  mereka  adalah  karyawan pabrik.  Ketika  pabrik  dan  rumah  mereka  tersapu lumpur Lapindo, pekerjaan mereka pun hilang.
Jenis  pekerjaan  “buruh  tani/ternak/tambak” adalah  sesuatu  yang  menarik  untuk  dicermati. Perubahan  terhadap  jenis  pekerjaan  ini  termasuk besar  pada  responden  “belum  pindah”  (6  orang). Dari  FGD,  peserta  yang  dulunya  bertani mengatakan  sekarang  tidak  ada  lagi  lahan  sawah untuk  digarap,  sehingga  harus  mencari  jenis pekerjaan  lain.  Padahal,  setiap  profesi  menuntut rutinitas  dan  logika  praktik  keseharian  yang berbeda  dan  tidak  semudah  membalik  telapak tangan.  Menggarap  sebidang  tanah  pertanian membutuhkan  keterampilan  yang  tidak  bisa dipelajari  dalam  waktu  singkat.  Untuk  menjadi seseorang  yang  ahli  dalam  mengolah  lahan pertanian dibutuhkan latihan yang lama dan terus- menerus.  Tidak  semua  peserta  merasa  punya keterampilan  memadai  untuk  bisa  masuk  ke
sektor  pekerjaan  lain  yang  tergolong  baru baginya.
Berkaca  pada  data  kualitatif  semacam itu,tidak  mengejutkan  bila  studi  ini  menemukan peningkatan  tajam  pada  jenis-jenis  pekerjaan yang  tidak  membutuhkan  keterampilan  khusus ( Tabel  14 ).  Jenis  pekerjaan  “buruh  bangunan”, misalnya,  meningkat  lima  kali  lipat.  Jenis pekerjaan  “serabutan”,  yang  sebelumnya  tidak ada,  menjadi  4  (empat)  responden  dan  jumlah responden “tidak bekerja” berlipat ganda 3,5 kali. Jenis  pekerjaan  “penyedia  jasa  (ojek,  sopir, becak,  rias,  pijat,  dll.)”  naik  1,5  kali  lipat.  Dari data  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  setelah semburan  lumpur  Lapindo  semakin  banyak responden  yang  bekerja  di  sektor-sektor  rentan dan  penuh  ketidakpastian  akanpendapatan  yang tetap.
Secara  khusus,  jenis  pekerjaan  “ibu rumah  tangga”  melonjak  88,24%  menunjukkan adanya domestikasi perempuan. Dari FGD, cukup banyak peserta perempuan yang mengaku bekerja di  pabrik  sebelum  keberadaan  lumpur  Lapindo. Setelah  pabrik  mereka  tenggelam,  mereka  tidak bisa  mendaftar  kerja  di  pabrik  lain/baru  karena usia  yang  sudah  melewati  ambang  minimum penerimaan  buruh.  Akibatnya,  pilihan  paling rasional  bagi  mereka  adalah  menjadi  ibu  rumah tangga.

## Askes terhadap Fasilitas dan Layanan Publik
Bencana  pembangunan  juga  ditandai dengan gangguan pada akses terhadap fasilitasdan pelayanan  publik  sebagai  warganegara.Selain menenggelamkan  lahan  sawah,  bangunan  rumah, dan  pabrik  luapan  lumpur  Lapindo  juga mengubur  fasilitas  dan  kantor  layanan  publik, seperti  kantor  desa,  sekolah,  fasilitas  kesehatan, dan  jalan  umum.Hingga  kini,  belum  pernah  ada data  resmi  pemerintah  tentang  jumlah  aset  yang hilang akibat luapan lumpur Lapindo.
Peserta FGD mengatakanbahwa sejumlah kantor desa hilang tertelan lumpur.Saat ini, segala proses  administrasi  kependudukan  untuk  warga yang  kantor  desanya  terendam  lumpur  masih berjalan. Mereka dilayani oleh petugas kelurahan/ desa  yang  bekerja  di  kantor  kecamatan  dari masing-masing desa. Namun yang paling dikeluhkan peserta  yang  tinggal  di  sebelah  timur  semburan lumpur  Lapindo  adalah  putusnya  akses  jalan menuju  jalur  utama  (Jalan  Raya  Porong).  Untuk mengakses  jalan  umum,  warga  harus  berputar mengelilingi  danau  lumpur.Bersamaan  dengan
itu,  pembukaan  jalan  arteri  baru  mengubah  jalur transportasi  umum  lokal  dan  antar  kota  yang sebelumnya  melintasi  Jalan  Raya  Porong.Waktu tempuh  menjadi  lebih  lama  karena  jarak  tempuh lebih  jauh.  Dulu  sempat  ada  angkutan  umum, sekarang  tidak  ditemukan  lagi,  sehingga  hanya warga  yang  memiliki  kendaraan  pribadi  (sepeda motor)  yang  bisa  mengakses  jalur-jalur  transportasi umum itu.
Dari  data  yang  terkumpul,  mayoritas responden  menyatakan  bahwa  sebelumterjadinya lumpur Lapindo akses pada fasilitas publik relatif dekat  ( Tabel  15 ).  Hanya  kantor  kecamatan  yang dinilai “jauh” dari hunian mereka,namun layanan administrasi publik memang dapat diselesaikan di level  desa/kelurahan.  Hanya  beberapa  urusan yang  perlu  sampai  pada  level  kecamatan.  Secara umum, tidak banyak perubahan terhadap aksesibilitas  responden  terhadap  fasilitas  publik dengan  melihat  kondisi  hunian  mereka  sekarang ( Tabel  16 ).  Mayoritas  responden  mengatakan aksesibilitas  terhadap  layanan  publik,  fasilitas kesehatan,  fasilitas  pendidikan,  dan  tempat  kerja di atas rata-rata kecukupan. Namun, perlu diingat ukuran jauh/dekat ini lebih bersifat kualitatif yang mengandalkan  jarak  psikologis/mental  dan  bisa menjadi tidak merepresentasikan kuantitatif jarak fisik/geometris.
Meskipun mayoritas responden mengatakan tidak  terlalu  bermasalah  dengan  aksesibilitas fasilitas  publik,  persoalan  pelayanan  publik adalah  sesuatu  yang  menjadi  catatan  penting. Kepindahan  secara  fisik  tidak  selalu  berarti mengindikasikan kepindahan administrasi kependudukan. Data kependudukan yang dirilis kantor statistik di kecamatan  Tanggulangin,  Porong  dan  Jabon tahun  2015  mendukung  fakta  ini.  Menurut  data statistik    resmi  yang  dirilis  pemerintah,  masih banyak  warga  yang  terdaftar  di  desa-desa  yang seluruh  wilayahnya  sudah  kosong  ( Tabel  5 ). Mayoritas responden “sudah pindah” menyatakan masih  bertahan  dengan  administrasi  kependudukan lamanya  dan  itu  didominasi  oleh  responden “korban dalam peta” ( Tabel 6 ).
FGD  menunjukkan  beberapa  alasan teknis  dan  praktis  yang  mencuat.  Peserta  FGD mengeluhkan  persoalan  waktu  yang  harus dihabiskan untuk mengurus administrasi kependudukan akibat  ketidakjelasan  proses  tersebut.  Persoalan biaya  juga  mencuat.  Tidak  sedikit  peserta  FGD yang  menyatakan  bahwa  ada  pihak-pihak  yang meminta  biaya  yang  cukup  tinggi  saat  mereka berniat  mengurus  administrasi  kependudukan
tersebut. Hal itu dialami baik mereka yang berusaha mengurus  sendiri  ataupun  melalui  perantara/calo/ makelar.  Seorang  peserta  mengatakan  bahwa mengubah  alamat  di  KTP  akan  berkonsekuensi pada  pengurusan  administrasi  lain,  seperti  SIM, BPJS,  STNK,  dan  BPKB.  Dengan  demikian, waktu  dan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  akan semakin  membengkak  begitu  alamat  di  KTP berubah.
Selain  alasan-alasan  teknis  dan  praktis semacam  itu,  studi  ini  juga  menemukan  alasan politis  yang  dipicu  oleh  sistem  pembayaran secara  cicilan  yang  diterapkan  Lapindo  pada “korban  dalam  peta”  juga  menjadi  salah  satu faktor pendukung penundaan pengurusan administrasi  kepindahan.  Beberapa  peserta  FGD dari  kelompok  ini,  menyatakan  bahwa  mereka sengaja  tidak  mengurus  administrasi  kepindahan dengan  alasan  belum  dilunasi  oleh  perusahaan. Mereka  dihantui  rasa  khawatir  proses  pelunasan akan  dipersulit  bila  terjadi  perubahan  identitas sehingga  berbeda  dengan  data  yang  dimiliki Lapindo.
Aksesibilitas  terhadap  ketersediaan  air bersih  menjadi  penting  untuk  dibahas  secara khusus. Tidak  sedikit  responden (39,65%) mengatakan memiliki  masalah  dengan  aksesibilitas  terhadap airbersih  ( Tabel  16 ).  Bila  ditelusuri  lebih  lanjut, mayoritas  responden  mengatakan  adanya  penurunan kualitas  airtanah/sumur  (49,43%)dan  kualitas  air sungai/irigasi  (48,28%)  setelah  keberadaan  lumpur Lapindo  ( Tabel  17 ).  Dalam  FGD,  beberapa peserta  mengatakan  bahwa  sempat  ada  kiriman air  dari  pemerintah,  baik  itu  dari  BPLS  atau  dari pemerintah daerah. Berdasarkan pengamatan, terdapat  beberapa  tandon  air  raksasa  di  kawasan permukiman di sekitar semburan lumpur Lapindo.  Tandon-tandon  itu  adalah  bantuan  dari pemerintah  dalam  rangka  menyuplai  kebutuhan air bersih pada warga di sekitar semburan lumpur Lapindo.  Akan  tetapi,  saat  ini  suplai  air  bersih dari  pemerintah  sudah  berhenti.Warga  harus membeli  air  bersih  untuk  makan  dan  minum secara  mandiri.Warga  mengaku  tidak  lagi  bisa mengonsumsi  air  tanah/sumur  karena  berbau sangat  tajam.  Mereka  hanya  menggunakan  air tanah  untuk  mandi,  cuci,  dan  kakus.  Tak  jarang, penggunaan  air  tanah/sumur  untuk  mandi mengakibatkan gatal-gataldan iritasi pada kulit.
Gangguan  akses  terhadap  air  bersih cenderung  membebani  ekonomi  warga.  Uang yang  sekiranya  bisa  digunakan  untuk  hal produktif lainnya harus disisihkan untuk
mendapatkan air bersih, kebutuhan dasar yang tak tergantikan.Gangguan  terhadap  ketersediaan  air bersih  berpotensi  meningkatkan  risiko  kesehatan yang dapat mengganggu produktivitas warga.

## Ikatan Sosial
Semburan lumpur Lapindo adalah sebuah fenomena  yang  menyeruak  dalam  realitas keseharian  warga.  Fenomena  tersebut  tidak pernah  terbayangkan  sebelumnya  oleh  warga. Sekalipun  dampaknyanyata  dirasakan  warga, keberadaannyatidak otomatis menjadi tema pembahasan dalam pertemuan, perkumpulan, atau organisasi  warga  yang  sudah  ada  sebelumnya kemunculan fenomena tersebut. Mayoritas responden  (57,47%)  mengatakan  bahwa  kondisi dan  cara  mengatasi  lumpur  Lapindo  tidak dibicarakan  pada  pertemuan,  perkumpulan,  atau organisasi warga yang ada ( Tabel 18 ). Kecenderungan  ini  merata  di  hampir  seluruh responden  “korban  dalam  peta”  (57,14%)  dan “korban  luar  peta”  (73,91%).  Meskipun  begitu, cukup  banyak  (39,67%)  responden  “bukan- korban” mengatakan keberadaan lumpur Lapindo menjadi  salah  satu  bahasan  pada  pertemuan, kumpulan,  atau  organisasi  warga  yang  sudah ada.Dari  jumlah  yang  terbatas  itu,  mereka mengatakan pertemuan, perkumpulan atau organisasi  warga  yang  membahas  keberadaan lumpur  Lapindo  sangat  efektif  (71,43%)  sebagai usaha menghadapi lumpur Lapindo ( Tabel 19 ).
Studi  juga  menemukan  bahwa  mayoritas (55,75%) responden mengidentifikasi keberadaan pertemuan,  perkumpulan  atau  organisasi  yang khusus  dibentuk  untuk  membahas  kondisi  dan cara  menghadapi  lumpur  Lapindo  ( Tabel  20 ). Dari  jumlah  itu,  mayoritas  (79,38%)  mengakui efektivitas  pertemuan,  perkumpulan,  atau  organisasi baru tersebut ( Tabel 21 ). Dengan demikian, dapat dikatakan  bahwa  kasus  lumpur  Lapindo,  pada satu sisi, memang membuat warga hidup tercerai berai, akan tetapi, pada sisi lain, terdapat harapan tentang  pengorganisasian  warga.  Artinya,  warga semakin  terlatih  untuk  menyampaikan  pendapat, mengorganisasi  diri,  menyusun  dan  menjalankan agenda  yang  disepakati  bersama,  dan  melakukan evaluasi.  Lumpur  Lapindo,  dengan  kata  lain, adalah  faktor  pendorong  utama  bagi  kemunculan gerakan sosial suatu masyarakat yang sebelumnya tidak  terlalu  peduli  dengan  persoalan  politik. Mereka  sekarang  adalah  garda  depan  bagi gerakan  sosial  untuk  merebut  kembali  ruang- ruang  kehidupan  yang  terampas  oleh  bencana pembangunan.

## Penutup
Studi ini menghadirkan wajah paradoksal pembangunan.  Belajar  dari  kasus  lumpur  Lapindo, studi  ini  menguraikan  dampak  sosial-ekonomi yang  dialami  oleh  para  korban  tidak  begitu  saja selesai  menggunakan  mekanisme  kompensasi yang  ada.  Alih-alih  mengatasi  persoalan,  yang terjadi  adalah  justru  kebijakan  yang  berujung pada  praktik  pemiskinan  ( impoverishment )  warga yang  terkena  dampaknya.  Praktik  itu  terjadi,  salah satunya,  akibat  penundaan  pembayaran  jual  beli aset  warga  dan  hilangnya  lahan-lahan  produktif yang menjadi sumber mata pencarian warga.
Penghitungan  ganti  rugi  dengan  mekanisme jual  beli  aset  tanah  dan  bangunan  tidak menjangkau  kebutuhan  seluruh  korban  lumpur Lapindo  dan  cenderung  menguntungkan  pemilik aset,  yang  terkadang  bukan  penghuni  tanah  dan bangunan yang terkena dampak langsung. Seperti banyak dibahas sebelumnya, alih-alih menyelesaikan masalah  sosial  akibat  lumpur  Lapindo,  Perpres 14/2007  justru  menjadi  sumber  masalah  baru karena  hanya  memperhitungkan  tanah  dan bangunan  sebagai  satu-satunya  acuan  pemberian kompensasi  kerugian  yang  diderita  warga (Batubara dan Utomo, 2012; Novenanto, 2015b).
Harus  diakui,  kajian  yang  memfokuskan pada  dimensi  sosial  dari  suatu  kejadian  bencana di Indonesia masih sangat minim, apalagi tentang “bencana  pembangunan”.  Kalaupun  ada,  hasil penelitian  semacam  itu  belum  menjadi  bahan pertimbangan  bagi  usaha  penanganan  dan mitigasi  bencana.  Studi  ini  diharapkan  dapat mengisi  kelangkaan  literatur  yang  memfokuskan pada  dimensi  sosial-ekonomi  terhadap  suatu bencana  pembangunan  dengan  mengusulkan sebuah  pendekatan  berbasis  komunitas  ( community- based ).  Pendekatan  semacam  itu  dipilih  dengan alasan proses penelitian tidak sekadar melakukan ekstraksi informasi dari subjek penelitian, namun juga sebagai bagian dari pemberdayaan komunitas  mitra  melalui  penglibatan  mereka dalam  sebuah  kegiatan  penelitian  ilmiah,  seperti berpikir  kritis,  sistematis  dan  logis.Pelibatan semacam  ini  adalah  sebuah  strategi  implisit pemberdayaan  warga  terdampak  melalui  latihan berpikir kritis, mempersoalkan realitas, dan penarikan kesimpulan  secara  logis  yang  diharapkan  dapat menjadi modal budaya  dalam melakukan pemberdayaan  diri  dan  advokasi  mandiri  atas pemenuhan  dan  pemulihan  hak-hak  dasar  yang tercerabut akibat bencana yang menderanya.

## Ucapan Terima Kasih
Studi  Dampak  Sosial  Lumpur  Lapindo diinisiasi  Walhi  Jawa  Timur  untuk SiLe  Project, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Surabaya.  Penulis  mengucapkan  terima  kasih pada  koordinator  program  penelitian  Bambang Catur  Nusantara  dari  Walhi  Jawa  Timur;  tim peneliti  UINSA  (Ahmad  Inung,  Hanafi,  Nadhir Salahudin,  dan  Muhid);  dan  seluruh  anggota komunitas  mitra  Walhi  (Komunitas  Arrohmah, Paguyuban  Ojek  Tanggul,  Sanggar  Alfaz/Komunitas Jimpitan  Sehat,  warga  Kelurahan  Gedang,  Korban Lapindo  Menggugat,  dan  Asosiasi  Petambak Tradisional  Jawa  Timur)  yang  tidak  mungkin disebut  satu  persatu.Penulis  juga  mengucapkan terima kasih secara khusus pada Nuzul Solekhah, asisten penelitian ini. Penelitian ini adalah bagian dari  penelitian  jangka  panjang  tentang Dampak Multidimensi  akibat  Lumpur  Lapindo:  Lingkungan, Kesehatan dan Sosial .

## Referensi
Andriarti,  A.,  &  Novenanto,  A.  (2013).  Kasus Lapindo di balik layar “tivi merah.” In A. Novenanto  (Ed.), Membingkai  Lapindo: Pendekatan Konstruksi Sosial atas Kasus Lapindo (hlm.  67–91). Jakarta & Yogyakarta: MediaLink & Kanisius.
Batubara,  B.,  &  Utomo,  P.W.  (2010).  Praktik bisnis di banjir lumpur. In B. Batubara & H.  Prasetya  (Ed.), Bencana  Industri:
Relasi Negara, Perusahaan, dan
Masyarakat  Sipil (hlm.  31–84).  Jakarta:
Yayasan Desantara.
Batubara,  B.,  &  Utomo,  P.W.  (2012). Kronik Lumpur  Lapindo:  Skandal  Bencana Industri  Pengeboran  Migas  di  Sidoarjo . (H.  Prasetia,  Ed.).  Yogyakarta:  INSIST Press.
Cernea,  M.M.  (1997).  The  risks  and  reconstruction model  for  resettling  displaced  populations. World Development , 25 (10), 1569–1587.
Cernea,  M.M.  (2003).  For  a  new  economics  of resettlement: a sociological critique of the compensation  principle. International Social  Science  Journal , 55 (175),  37–45. https://doi.org/10.1111/1468-2451.55010 19_3
Dagdag,  E.E.A.,  Sukoso,  Rachmansyah,  A.,  & Leksono, A.S. (2015). Analysis of Heavy
Metals  in  Sediment  of  Lapindo  Mud, Sidoarjo, East Java. International Journal of ChemTech Research , 8 (11), 358–363.
Downing,  T.  (2002). Avoiding  New  Poverty:
Mining-Induced Displacement and Resettlement . Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD).
Diambil  dari  pubs.iied.org/pdfs/G00549. pdf.
Drake,  P.  (2017). Indonesia  and  the  Politics  of Disaster:  Power  and  representation  in Indonesia’s mud volcano . Oxon: Routledge.
Faisol,  A.  (2012). Produksi  dan  Reproduksi Informasi Peristiwa Semburan Lumpur di Masyarakat Desa Tanggul Kulon,
Sidoarjo .  Universitas  Indonesia,  Depok, Indonesia.
Fitrianto,  A.R.  (2012a).  Assessing  Community Resilience  to  Man  Made  Disaster: Comparative  Studies  from  Porong  Mud Flood  in  Indonesia  and  the  Bhopal Disaster  in  India. European  Journal  of Social Sciences , 34 (2), 328–341.
Fitrianto,  A.R.  (2012b).  Shrimp  farmers’  innovation in  coping  with  the  disaster:  a  case  study in  Sidoarjo  mud-volcano  disaster  toward shrimp  farmers’  responses. Procedia Economics and Finance , 4 , 168–176.
Hamdi,  M.  (2015). Efek  Lapindo:  Transformasi
Lanskap, Relasi Sosio-Spasial dan Komensurasi NIlai di Era Pasar . Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.
Ismail,  M.  (2008). Pemetaan  dan  Resolusi Konflik.  Studi  tentang  Korban  Lumpur Lapindo  Sidoarjo .  Universitas  Gadjah Mada.
Juniawan,  A.,  Rumhayati,  B.,  &  Ismuyanto,  B.
(2012). The effect of carbon organic total and  salinity  on  the  discharge  of  heavy metals  Pb  and  Cu  in  Lapindo  mud  into the  Aloo  River. Journal  of  Pure  and Applied  Chemistry  Research , 1 (1),  41–
50.
Lapindo Brantas. (2014). Lapindo Brantas Social Impact  Report  Sidoarjo  Mud  Volcano . Jakarta.
McMichael,  H.  (2009).  The  Lapindo  mudflow disaster:  environmental,  infrastructure  and economic  impact. Bulletin  of  Indonesian Economic Studies , 45 (1), 73–83.
Mudhoffir,  A.M.  (2013).  Berebut  kebenaran: politik  pembentukan  subjek  pada  kasus Lapindo. In A. Novenanto (Ed.), Membingkai Lapindo:  Pendekatan  Konstruksi  Sosial atas Kasus Lapindo (hlm. 17–48). Jakarta
& Yogyakarta: MediaLink & Kanisius.
Muggah,  R.  (2000).  Through  the  Developmentalist’s Looking Glass: Conflict-Induced Displacement and  Involuntary  Resettlement  in  Colombia.
Journal  of  Refugee  Studies , 13 (2),  133– 164.
Novenanto,  A.  (2010).  Wacana  Media  Alternatif tentang Kasus Lapindo. Jurnal Dinamika HAM , 10 (1), 45–64.
Novenanto, A. (2013). Kasus Lapindo oleh media arusutama.  In  A.  Novenanto  (Ed.), Membingkai Lapindo: Pendekatan Konstruksi  Sosial  atas  Kasus  Lapindo (hlm.  93–115).  Jakarta  &  Yogyakarta: MediaLink & Kanisius.
Novenanto,  A.  (2015a).  Lagi,  Masih  Menyoal Dana  Talangan  untuk  Lapindo:  Politik- Ekonomi. Kanal: Mengurai Kasus Lapindo , XI , 20–28.
Novenanto,  A.  (2015b).  Manusia  dan  Tanah: Kehilangan  dan  Kompensasi  dalam  Kasus Lapindo. Bhumi , 1 (1), 1–11.
Novenanto,  A.  (2015c).  Membangun  Bencana: Tinjauan  Kritis  atas  Peran  Negara  dalam Kasus  Lapindo. MASYARAKAT:  Jurnal Sosiologi , 20 (2), 159–192.
Novenanto,  A.,  Amiruddin,  L.,  &  Ilma,  D.  (2013). Pemanfaatan  Sanggar  Alfaz  sebagai Strategi Pemuda Besuki Timur Mengatasi Bencana  Industri  Lumpur  Lapindo. Jurnal Studi Pemuda , 2 (1), 28–44.
Oliver-Smith,  A.  (1996).  Anthropological  research on  hazards  and  disasters. Annual  Review of Anthropology , 25 (1), 303–328.
Oliver-Smith,  A.  (1999).  “What  is  a  disaster?”: anthropological perspectives on a persistent question. In A. Oliver-Smith & S.  Hoffman  (Ed.), The  Angry  Earth: Disaster  in  Anthropological  Perspective (hlm.  18–34).  New  York  &  London: Routledge.
Oliver-Smith,  A.  (2002).  Theorizing  disasters: nature,  power,  and  culture.  In  S.M. Hoffman  &  A.  Oliver-Smith  (Ed.), Catastrophe and Culture: the Anthropology
of  Disaster (hlm.  23–47).  Santa  Fe  & Oxford: School of American Research & James Currey.
Oliver-Smith,  A.  (2010). Defying  Displacement: Grassroot Resistance and the Critique of Development .  Austin,  TX:  University  of Texas Press.
Padawangi,  R.  (2016).  Muddy  resistance: Community  empowerment  in  mudflow disaster  governance  in  Porong,  Sidoarjo, Indonesia. In M. A. Miller & M. Douglas (Ed.), Disaster  Governance  in  Urbanising Asia (hlm.  61–84).  Singapore,  Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-287-649-2_4
Purnomo, T. (2014). Cadmium and Lead Content in  Aquatic  Ecosystem,  Brackiswater Ponds,  and  Fish  in  Areas  Affected
Lapindo Mud. In Proceeding of International  Conference  on  Research, Implementation and Education of Mathematics  and  Sciences (hlm.  B169– B176).  Yogyakarta:  Yogyakarta  State
University.
Redaksi Kanal. (2015). Lapindo di Media. Kanal: Mengurai Kasus Lapindo , XI , 31–38.
Rusdi. (2012). Konflik Sosial dalam Proses Ganti Rugi  Lahan  dan  Bangunan  Korban Lumpur  Lapindo .  (V.  Arminah,  Ed.).
Yogyakarta: STPN Press.
Saputra, L.A. (2006, Juni). Pabrik terkubur, buruh menganggur  [Factory  buried,  wokers jobless]. Kompas .
Schiller,  J.,  Lucas,  A.,  &  Sulistiyanto,  P.  (2008).
Learning  from  the  East  Java  mudflow: disaster  politics  in  Indonesia. Indonesia ,
85 (April), 51–77.

## Lampiran Tabel
Tabel 1. “Korban” dan Komunitas Mitra Kategori Kelompok Komunitas Mitra Korban “dalam peta” Cash and resettlement (KNV) n.a. Cash and carry Komunitas Arrohmah Paguyuban Ojek Tanggul Korban “luar peta” wilayah 3 desa (2008) n.a. wilayah 9 RT (2009) n.a. wilayah 66 RT (2013) Sanggar Alfaz/Komunitas Jimpitan Sehat Warga Kelurahan Gedang “Bukan-korban” Warga Kelurahan Gedang Korban Lapindo Menggugat (KLM) Asosiasi  Petambak  Tradisional  Jawa  Timur (APTJ)
Sumber: Identifikasi Awal Penelitian
Tabel 2. Sebaran responden (berdasarkan jenis kelamin, status hukum, dan kepindahan; n=174) Belum Pindah Sudah Pindah Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki 44 52 96 Perempuan 32 46 78 Jumlah 76 98 174 Perpres Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) a 4 66 70 Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) b 2 3 5 Perpres 40/2009 (9 RT) b 5 4 9 Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) b 7 25 32 Tidak/belum masuk Perpres c 58 - 58 Jumlah 76 98 174 Keterangan: a korban dalam peta; b korban luar peta; c bukan korban Sumber: Kuesioner penelitian
Tabel 3. Sebaran responden
(berdasarkan kecamatan asal, desa/kelurahan asal, dan jenis kelamin; n=174)
Kecamatan asal Desa/kelurahan asal Jenis kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan Jabon Besuki* 11 10 21 Kedungcangkring 4 - 4 Semambung 1 - 1 Porong Gedang 15 15 30 Glagaharum 4 10 14 Jatirejo* 11 7 18 Mindi* 6 4 10 Pamotan - 2 2 Plumbon 1 - 1 Renokenongo* 5 12 17 Siring* 13 6 19 Tanggulangin Gempolsari 1 1 2 Kalidawir 6 3 9 Kalisampurno 2 1 3 Kedungbendo* 6 5 11 Penatarsewu 10 2 12 Jumlah 96 78 174
*Desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya harus dikosongkan Sumber: Kuesioner penelitian
Tabel 4. Durasi memperoleh ganti rugi
(berdasarkan status hukum; n=116) < 1 bulan 1-3 bulan 3-6 bulan 6-12 bulan 1-5 tahun > 5 tahun belum sama sekali Pemberkasan Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) a 14 31 11 10 3 1 - Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) b - 3 1 1 - - - Perpres 40/2009 (9 RT) b - - 3 1 - - 5 Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) b 7 17 2 6 - - - Jumlah 21 51 17 18 3 1 5 Pembayaran I sejak Pemberkasan Selesai Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) a - 9 14 17 14 - - Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) b - - - 4 1 - - Perpres 40/2009 (9 RT) b - - 3 1 - - 5 Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) b 11 4 9 19 - 5 - Jumlah 11 13 26 41 15 5 5 < 1 tahun 1-2 tahun 2-3 tahun 3-4 tahun 4-5 tahun > 5 tahun belum lunas Pelunasan terhitung sejak Pembayaran I Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) a 2 3 2 7 9 46 1 Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) b - - - 1 3 1 - Perpres 40/2009 (9 RT) b - 4 - - - - 5 Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) b 16 13 2 - 1 - - Jumlah 18 20 4 8 13 47 6
a korban dalam peta; b korban luar peta Sumber: Kuesioner penelitian
Tabel 5. Jumlah penduduk yang masih terdaftar di 6 (enam) desa yang seluruh wilayahnya harus dikosongkan akibat luapan lumpur Lapindo, 2015 Kecamatan Kelurahan/Desa Jumlah Jabon Besuki 3.722 Porong 12.199 Jatirejo 2.094 Mindi 1.785 Renokenongo 4.917 Siring 3.403 Tanggulangin Kedungbendo - Jumlah 15.921 Sumber: Diolah dari Laporan Statistik Kecamatan Tanggulangin, Porong, dan Jabon, 2015 Tabel 6. Responden “sudah pindah” mengurus perpindahan administrasi kependudukan (berdasarkan status hukum; n=98) Status hukum Tidak Belum Sedang Sudah Total Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) a 1 40 6 19 66 Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) b 1 - - 2 3 Perpres 40/2009 (9 RT) b - 1 1 2 4 Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) b 1 13 - 11 25 Jumlah 3 54 7 34 98
a korban dalam peta; b korban luar peta Sumber: Kuesioner penelitian
Tabel 8. Alasan responden “sudah pindah” memilih relokasi/hunian baru
(dalam persen; n=98) Sangat Penting Penting Tidak Penting Sangat Tidak Penting Tidak Tahu Jauh dari lumpur Lapindo 52,04 35,71 6,12 - 6,12 Ketersediaan air bersih 57,14 37,76 3,06 - 2,04 Harga 50,00 40,82 5,10 - 4,08 Dekat dengan hunian lama 6,12 35,71 53,06 3,06 2,04 Dekat dengan keluarga 41,84 48,98 8,16 1,02 - Dekat dengan tempat kerja 29,59 52,04 10,20 3,06 5,10 Dekat dengan fasilitas pendidikan 42,86 48,98 4,08 2,04 2,04 Dekat dengan fasilitas kesehatan 38,78 56,12 2,04 - 3,06 Dekat dengan layanan publik 28,57 57,14 6,12 1,02 7,14 Kondisi sosial di tempat baru 39,80 51,02 4,08 - 5,10 Dekat dengan tetangga lama (teman/kerabat/tokoh) 25,51 54,08 17,35 1,02 2,04
Sumber: Kuesioner penelitian
Tabel 7. Kepindahan responden (berdasarkan wilayah asal dan tujuan; n=98)
Kec. Jabon Sub total Kec. Porong
Sub total Kec. Tanggulangin Sub total Total Besuki Kedung cangkring Gedang Jatirejo Mindi Pamotan Reno kenongo Siring Kali sampurno Kedung bendo Kab. Pasuruan – Kec. Gempol 1 1 2 1 4 7 8 Bulusari 1 1 1 Gempol 1 1 1 Karangrejo 1 1 1 Kejapanan 1 2 3 3 Wonosari 1 1 1 Patok 1 1 1 Kab. Sidoarjo 18 2 20 6 16 3
2 17 13 57 2 11 13 90 Kec. Candi 1 1 2 1 1 3 Sepande 1 1 1 Sumorame 1 1 1 Wedoro klurak 1 1 1 Kec. Jabon 16 2 18 6 1 7 1 1 26 Dukuhsari 3 3 1 1 4 Kali Sogo 1 1 1 Kedung cangkring 2 2 4 4 Panggreh 11 11 11 Krembung 3 3 3 Balanggarut 2 2 2 Keper 1 1 1 Kec. Porong 2 2 6 6 3 2 16 10 43 2 2 47 Candi Pari 2 4 6 2 2 8 Gedang 1 1 1 Gedang 1 1 1 Glagaharum 1 1 1 Kebonagung 1 1 2 2 Kedungsolo 1 2 16 19 19 Kesambi 1 1 3 1 4 5 Lajuk 2 2 2 Mindi 1 1 1 Pamotan 1 1 2 2 Pesawahan 1 1 1 Porong 1 1 1 Wunut 3 3 3 Kec.Sidoarjo 1 1 2 2 Sidokumpul 1 1 1 Suko 1 1 1 Kec. Tanggulangin 5 1 6 1 6 7 13 Boro 1 1 1 Kali sampurno 4 4 1 4 5 9 Kali tengah 1 1 1 Ketegan 2 2 2 Kec. Tulangan 2 2 2 Jiken 1 1 1 Pangkemiri 1 1 1 Total 19 2 21 6 18 4 2 17 17 64 2 11 13 98
Sumber: Kuesioner penelitian
Tabel 9. Penilaian responden “sudah pindah” terhadap peran pihak lain yang mendampingi relokasi/pencarian hunian baru (dalam persen; n=98) Sangat Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif Sangat Tidak Efektif Tak Ada Dampingan Pemerintah Pusat 4,08 1,02 1,02 4,08 10,20 79,59 Timnas/BPLS 1,02 4,08 1,02 6,12 7,14 80,61 Pemerintah Provinsi 2,04 1,02 1,02 8,16 6,12 81,63 Pemerintah Kabupaten 2,04 5,10 2,04 6,12 9,18 75,51 Aparat Kecamatan 2,04 4,08 3,06 8,16 9,18 73,47 Aparat Desa 2,04 7,14 1,02 9,18 9,18 71,43 Militer/Polisi 1,02 - 1,02 6,12 10,20 81,63 Partai Politik 1,02 - 2,04 4,08 8,16 84,69 Lapindo/Minarak - - - 9,18 4,08 86,73 Perusahaan lain - - - 6,12 5,10 88,78 Perguruan Tinggi 1,02 - 1,02 6,12 7,14 84,69 Organisasi keagamaan 2,04 2,04 1,02 5,10 9,18 80,61 Yayasan Sosial 1,02 2,04 - 4,08 10,20 82,65 LSM/NGO 0,00 7,14 2,04 5,10 9,18 76,53 Individu/perorangan/ aktivis/tokoh masyarakat 10,20 36,73 1,02 6,12 4,08 41,84
Sumber: Kuesioner penelitian
Tabel 10. Kepemilikan responden terhadap aset bangunan, tanah pekarangan, dan tanah sawah/tambak terdampak lumpur Lapindo (berdasarkan status hukum; n=174) Jenis aset Punya, terdampak Punya, tidak terdampak Tidak punya Bangunan 135 26 13 Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) a 63 1 6 Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) b 5 - - Perpres 40/2009 (9 RT) b 9 - - Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) b 31 - 1 Tidak/belum masuk Perpres c 27 25 6 Tanah Pekarangan 94 22 58 Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) a 34 2 34 Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) b 5 - - Perpres 40/2009 (9 RT) b 1 - 8 Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) b 30 - 2 Tidak/belum masuk Perpres c 34 20 14 Tanah Sawah/Tambak 23 8 143 Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) a 6 1 63 Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) b 2 - 3 Perpres 40/2009 (9 RT) b - - 9 Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) b 2 - 30 Tidak/belum masuk Perpres c 13 7 38
a korban dalam peta; b korban luar peta; c bukan korban Sumber: Kuesioner penelitian
Tabel 11. Aset baru responden “sudah pindah”
(berdasarkan status hukum; n=98) Jenis aset Tak punya aset Lebih kecil Sama saja Lebih luas Dulu tak punya, sekarang punya Bangunan 5 30 28 34 1 Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) a 5 26 18 16 1 Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) b - 1 2 - - Perpres 40/2009 (9 RT) b - - 3 1 - Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) b - 3 5 17 - Tanah Pekarangan 46 13 13 25 1 Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) a 42 9 9 5 1 Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) b - 1 2 - - Perpres 40/2009 (9 RT) b 4 - - - - Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) b - 3 2 20 - Tanah Sawah/Tambak 91 1 1 4 1 Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) a 60 1 1 4 - Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) b 3 - - - - Perpres 40/2009 (9 RT) b 4 - - - - Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) b 24 - - - 1 a korban dalam peta; b korban luar peta Sumber: Kuesioner penelitian
Tabel 12. Penilaian responden terhadap peran pihak lain yang mendampingi menghadap dampak lumpur Lapindo (dalam persen; n=98) Sangat Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif Tak Ada Dampingan Pemerintah Pusat 6,32 3,45 14,37 11,49 64,37 Timnas/BPLS 6,90 9,77 12,64 18,39 52,30 Pemerintah Provinsi 4,60 5,75 13,22 18,97 57,47 Pemerintah Kabupaten 4,02 9,77 18,39 16,67 51,15 Dinas Sosial 5,17 13,22 21,26 10,92 49,43 Dinas Kesehatan 6,90 15,52 23,56 10,34 43,68 Aparat Kecamatan 5,17 10,34 24,71 13,22 46,55 Aparat Desa 9,20 16,09 25,29 8,62 40,80 Militer/Polisi 3,45 7,47 11,49 18,97 58,62 Partai Politik 1,72 3,45 13,22 18,39 63,22 Lapindo/Minarak 2,30 3,45 6,32 15,52 72,41 Perusahaan lain 1,15 1,72 2,30 11,49 83,33 Perguruan Tinggi 2,30 7,47 13,79 12,07 64,37 Organisasi keagamaan 3,45 8,05 13,22 8,05 67,24 Yayasan Sosial 1,72 5,17 12,07 11,49 69,54 LSM/NGO 16,67 16,09 10,34 6,32 50,57 Individu/perorangan 18,97 28,74 7,47 3,45 41,38 Sumber: Kuesioner penelitian
Tabel 13. Status pekerjaan responden akibat lumpur Lapindo (berdasarkan jenis pekerjaan dan status kepindahan; n=174)
Jenis Pekerjaan Tetap Berubah Total Belum Pindah Sudah Pindah Sub total Belum Pindah Sudah Pindah Sub total Pedagang 9 5 14 2 21 23 37 Buruh pabrik 3 1 4 5 22 27 31 Ibu rumah tangga 8 9 17 - - - 17 Wirausaha 7 3 10 1 5 6 16 Buruh tani/ternak/tambak 3 2 5 6 2 8 13 Guru 5 3 8 - 1 1 9 Petani (punya lahan sendiri) 1 - 1 5 3 8 9 Penyedia  jasa  (ojek,  supir,  becak,  rias, pijat, dll) - 2 2 1 4 5 7 Tukang - 1 1 2 4 6 7 Masih sekolah - - - 1 5 6 6 Peternak/petambak (punya lahan sendiri) 5 - 5 1 - 1 6 Pegawai negeri sipil (PNS) 3 2 5 - - - 5 Tidak bekerja 4 1 1 - - - 5 Pegawai swasta - 1 5 1 1 2 3 Buruh bangunan 1 - 1 - - - 1 Nelayan - - - 1 - 1 1 Penambang pasir - - - 1 - 1 1 Total 49 30 79 27 68 95 174 Sumber: Kuesioner penelitian Tabel 14. Pekerjaan responden “sebelum” dan “sesudah” semburan lumpur Lapindo (n=174) Jenis Pekerjaan Sebelum Sesudah Perubahan (dalam %) ∑ % ∑ % Pedagang 37 21,26 24 13,79 -35,14 Buruh pabrik 31 17,82 12 6,90 -61,29 Ibu rumah tangga 17 9,77 32 18,39 88,24 Wirausaha 16 9,20 18 10,34 12,50 Buruh tani/ternak/tambak 13 7,47 10 5,75 -23,08 Guru 9 5,17 8 4,60 -11,11 Petani (punya lahan sendiri) 9 5,17 3 1,72 -66,67 Penyedia jasa (ojek, supir, becak, rias, pijat, dll) 7 4,02 18 10,34 157,14 Tukang 7 4,02 2 1,15 -71,43 Masih sekolah 6 3,45 - - Lulus Peternak/petambak (punya lahan sendiri) 6 3,45 6 3,45 Tetap Pegawai negeri sipil (PNS) 5 2,87 5 2,87 Tetap Pegawai swasta 3 2,87 1 0,57 -66,67 Tidak bekerja 5 1,72 23 13,22 360 Buruh bangunan 1 0,57 6 3,45 500 Nelayan 1 0,57 - - Hilang Penambang pasir 1 0,57 - - Hilang Serabutan - - 4 2,30 Baru Pekerja seni - - 1 0,57 Baru Tidak menjawab - - 1 0,57 - Total 174 100 174 100
Sumber: Kuesioner penelitian
Tabel 15. Akses responden terhadap fasilitas publik sebelum keberadaan lumpur Lapindo
(dalam persen; n=174) Sangat Dekat Cukup Dekat Jauh Sangat Jauh Tidaktahu/ tidak penting Pasar 21,26 54,02 22,41 1,15 1,15 Kantor desa/kelurahan 40,23 55,75 2,30 0,57 1,15 Kantor kecamatan 4,02 35,06 52,87 6,32 1,72 Kantor Polsek/Koramil 17,82 43,10 33,91 4,60 0,57 Fasilitas pendidikan 40,80 52,30 4,60 0,57 1,72 Fasilitas kesehatan 12,64 46,55 37,36 2,30 1,15 Fasilitas keagamaan 55,17 42,53 1,72 - 0,57 Tempat bermain anak-anak 26,44 40,80 9,20 4,60 18,97 Makam umum 30,46 57,47 8,62 2,30 1,15 Tempat kerja 24,71 32,76 23,56 9,77 9,20 Jalur transportasi umum 22,99 44,25 27,01 4,02 1,72 Sumber: Kuesioner penelitian
Tabel 16. Kondisi Hunian Responden Sekarang, Jika Dibandingkan Kondisi Hunian Sebelum
Keberadaan Lumpur Lapindo (dalam persen; n=174) Sangat Cukup Cukup Tidak Cukup Sangat Tidak Cukup Tidak Penting Dekat pengeboran Lapindo 24,14 43,10 17,24 9,77 5,75 Jauh dari lumpur Lapindo 29,31 57,47 8,05 2,30 2,87 Dekat dengan keluarga 43,68 44,83 6,90 0,57 4,02 Dekat dengan tempat kerja 17,82 45,98 16,09 9,20 10,92 Dekat dengan fasilitas pendidikan 30,46 56,32 8,05 1,15 4,02 Dekat dengan fasilitas kesehatan 21,84 54,60 18,39 2,30 2,87 Dekat dengan layanan publik 18,39 50,00 18,39 8,62 4,60 Dekat dengan tetangga lama (teman/kerabat/tokoh) 36,21 40,80 12,64 2,87 7,47 Ketersediaan air bersih 22,99 32,18 21,26 18,39 5,17
Tabel 17. Pendapat responden terhadap kondisi air tanah/sumur dan air sungai/irigasi jika dibandingkan dengan kondisi sebelum keberadaan lumpur Lapindo (dalam persen; n=174) Lebih baik Sama saja Lebih buruk Tidak tahu/ tidak penting Air tanah/sumur 21,26 28,74 49,43 0,57 Air sungai/irigasi 12,07 36,21 48,28 3,45 Sumber: Kuesioner penelitian
Tabel 18. Apakah pertemuan, kumpulan, atau organisasi warga yang ada membahas kondisi dan cara mengatasi lumpur Lapindo? (berdasarkan status hukum; n=174) Ya Tidak TakTahu Total Perpres Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) a 18 40 12 70 Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) b - 4 1 5 Perpres 40/2009 (9 RT) b 2 5 2 9 Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) b 5 25 2 32 Tidak/belum masuk Perpres c 23 26 9 58 Jumlah 48 100 26 174
a korban dalam peta; b korban luar peta; c bukan korban; Sumber: Kuesioner penelitian
Tabel 19. Pendapat responden tentang efektivitas pertemuan, kumpulan atau organisasi warga dalam membahas usaha menghadapi dampak lumpur Lapindo
(berdasarkan status hukum; n=174) Sangat Efektif Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif Tidak ada pembahasan Total Perpres Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) a 5 6 6 1 52 70 Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) b - - - - 5 5 Perpres 40/2009 (9 RT) b 2 - - - 7 9 Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) b - 2 1 2 27 32 Tidak/belum masuk Perpres c 15 5 3 - 35 58 Jumlah 22 13 10 3 126 174
a korban dalam peta; b korban luar peta; c bukan korban Sumber: Kuesioner penelitian
Tabel 20. Adakah pertemuan, kumpulan atau organisasi yang khusus dibentuk untuk membahas kondisi dan cara menghadapi lumpur Lapindo? (berdasarkan status hukum; n=174) Ada Tidak ada Tidak tahu Total Perpres Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) a 40 14 16 70 Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) b 1 2 2 5 Perpres 40/2009 (9 RT) b 2 5 2 9 Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) b 20 9 3 32 Tidak/belum masuk Perpres c 34 18 6 58 Jumlah 97 48 29 174
a korban dalam peta; b korban luar peta; c bukan korban Sumber: Kuesioner penelitian
Tabel 21. Pendapat responden terhadap efektivitas pertemuan, kumpulan, atau organisasi warga yang khusus dibentuk untuk membahas kondisi dan cara menghadapi lumpur Lapindo (berdasarkan status hukum; n=174) Sangat efektif Cukup efektif Kurang efektif Tidak efektif Tidak ada Total Perpres Perpres 14/2007 (peta 22 Maret) a 10 21 7 2 30 70 Perpres 48/2008 (wilayah tiga desa) b - - 1 - 4 5 Perpres 40/2009 (9 RT) b 1 - 1 - 7 9 Perpres 37/2012 & 33/2013 (66 RT) b 1 11 8 - 12 32 Tidak/belum masuk Perpres c 27 6 1 - 24 58 Jumlah 39 38 18 2 77 174
a korban dalam peta; b korban luar peta; c bukan korban Sumber: Kuesioner penelitian