## IDENTIFIKASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG
Siti Selawati 1)* ; Ai Siti Farida 2) ; Sakrim Miharja 3)
1) selawatisiti25@gmail.com, Administrasi Publik (UIN Sunan Gunung Djati)
2) aisitifarida@uinsgd.ac.id, Administrasi Publik (UIN Sunan Gunung Djati)
3) sakrimmiharja@gmail.com, Administrasi Publik (UIN Sunan Gunung Djati) *penulis korespondensi

## Abstract
One source of local revenue is from local taxes. PBB is a regional tax that has the largest contribution to regional development.  This  study  aims  to  determine  the  level  of  taxpayer  compliance  in  paying PBB  in  Cibiru  District, Bandung  City,  the  obstacles  encountered  and  the  efforts  made  by  the  Regional  Government.  This  study  uses a descriptive  method  with  a  qualitative  approach.  The  results  of  the  study  show  that  in  the  2018-2020  period, taxpayer compliance in Cibiru District, Bandung City can be said to be quite compliant based on the realization of PBB revenue in the last 3 years even though it always does not reach the target to be achieved. There are several obstacles in the field, such as the existence of taxpayers who do not pay PBB on time, and do not report changes to the subject or object of PBB to the tax officer. The local government's efforts are to hold PBB socialization, install banners at road points, apply to attach proof of PBB payment every time they will carry out government administration services to the Kelurahan, as well as an integrated operation program to make it easier for the community to pay PBB. The researcher recommends for the Government to optimize socialization to the public on the importance of paying PBB, besides that the government needs to increase the target for realizing PBB revenues in the following year in order to support the success of regional development as in previous years.
Keywords: Compliance, Taxpayer, PBB.

## Abstrak
Salah  satu  sumber  pendapatan  asli  daerah  adalah  dari  pajak  daerah.  PBB  adalah  pajak  daerah  yang  memiliki kontribusi  terbesar  terhadap  pembangunan  daerah.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Cibiru Kota Bandung, hambatan yang ditemui hingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dengan  rentang  tahun  2018-2020  kepatuhan  wajib  pajak  di Kecamatan  Cibiru  Kota  Bandung  dapat  dikatakan  cukup  patuh  berdasarkan  realisasi  penerimaan  PBB  3  tahun terakhir meskipun selalu tidak mencapai target yang ingin diraih. Terdapat beberapa hambatan di lapangan seperti masih  adanya  wajib  pajak  yang  tidak  membayar  PBB  dengan  tepat  waktu,  serta  tidak  melaporkan  perubahan subjek ataupun objek PBB kepada petugas pajak. Upaya pemerintah daerah yaitu dengan mengadakan sosialisasi PBB, memasang spanduk di titik ruas jalan, memberlakukan untuk melampirkan bukti lunas PBB setiap kali akan melakukan layanan administrasi pemerintahan ke Kelurahan, serta program operasi terpadu untuk memudahkan masyarakat  dalam  membayar  PBB.  Peneliti  merekomendasikan  untuk  Pemerintah  lebih  mengoptimalkan sosialisasi  kepada  masyarakat  akan  pentingnya  membayar  PBB,  selain  itu  pemerintah  perlunya  meningkatkan target  realisasi  penerimaan  PBB  pada  tahun  selanjutnya  guna  menunjang  keberhasilan  pembangunan  daerah sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya.
Kata Kunci: Kepatuhan, PBB, Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Dalam menjalankan roda pemerintahan, yang menjadi fokus pemerintah adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Dalam mencapai kesejahteraan tersebut, salah satu yang menjadi jalan utama  adalah  dilakukannya  pembangunan.  Faktor  yang  sangat  penting  untuk  kelancaran pelaksanaan pembangunan juga tentu harus adanya ketersediaan anggaran. Hal tersebut dapat ditunjang  dari  hasil  pajak.  Karena,  dalam  pembiayaan  pengeluaran  negara  termasuk didalamnya  pembangunan  nasional,  yang  menjadi  sumber  penerimaan  negara  ini  yaitu  dari pajak.  Pemerintah  mestinya  dapat  melakukan  pengelolaan  pajak  dengan  baik  sehingga maksimalnya pembangunan nasional ini dapat terwujud. Dengan demikian, pengelolaan pajak menjadi  suatu  hal  yang  diutamakan  oleh  pemerintah.  Akan  tetapi,  perlunya  peran  dan partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  nasional  juga  menjadi  hal  yang  penting  agar

## EDUCORETAX
pembangunan  nasional  dapat  terwujud  dengan  maksimal.  Pajak  yang  diperuntukan  bagi masyarakat terdiri dari berbagai macam, salah satunya ialah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
PBB  merupakan  pajak  negara  dimana  ditujukan  untuk  bumi  dan  juga  bangunan sebagaimana  tercantum  pada  UU  No.12  Tahun  1994  mengenai  Pajak  Bumi  dan  Bangunan (Windiarti &  Sofyan, 2018). PBB menjadi  salah satu  faktor yang cukup berpotensi  terhadap penerimaan negara. Objek pajak ini mencakup bumi beserta bangunan yang ada pada wilayah negara Indonesia. Walaupun pajak ini merupakan sumber penerimaan negara yang berpotensi, akan  tetapi  pada  realisasinya  pemungutan  pajak  masih  belum  maksimal.  Hal  tersebut  dapat disebabkan karena tingkat partisipasi dalam kepatuhan membayar pajak serta kepercayaannya kepada pengelolaan pajak masih rendah. Sedangkan, patuhnya wajib pajak dalam pembayaran PBB  demi  lancarnya  pemungutan  pajak  adalah  hal  yang  sangat  penting.  Karena  semakin tingginya  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak,  maka  semakin  meningkat  pula realisasi  penerimaan  pajaknya.  Kepatuhan  disini  artinya  tunduk  dan  patuh  terhadap  suatu aturan.  Masuk  pada  perpajakan,  kepatuhan  dapat  didefinisikan  sebagai  sebuah  ketaatan  dan tunduk  terhadap  berbagai  ketentuan  perundang-undangan  perpajakan  (Devano  &  Rahayu, 2006).
Dalam melakukan pembangunan daerah, pajak yang ada di daerah atau pajak daerah ini menjadi  salah  satu  sumber  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Hal  tersebut  sebagaimana diatur  dalam  UU  No.28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  &  Retribusi.  Selanjutnya, berdasarkan pada Perda Kota Bandung No.6 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah. Pajak daerah ini  bersifat  memaksa,  karena  hal  tersebut  merupakan  sebuah  partisipasi  wajib  pajak  kepada pemerintah daerah dan dipergunakan untuk  keberlangsungan pembangunan dan kepentingan daerah  pula.  Kemudian  berdasarkan  Perwal  Kota  Bandung  No.12  Tahun  2019  Tentang Petunjuk  Teknis  &  Tata  Cara  Pemungutan  PBB,  dengan  diubahnya  pada  peraturan  tersebut diharapkan  dapat  lebih  memudahkan  Wajib  Pajak  dalam  melakukan  pelayanan  kepada pemerintah terkait pembayaran PBB. Kendati demikian, sistem pemungutan pajak di Indonesia itu sendiri menggunakan self assessment system yang mengharuskan wajib pajak aktif mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan benar dan jujur, hingga membayar pajak terutang.
Berdasarkan  laporan  Kementerian  Keuangan  pada  23  Desember  2020,  menjelaskan bahwa penerimaan pajak mencapai 85,65% yakni Rp1.019,56 triliun dari jumlah target sebesar Rp1.198,8  triliun  yang  tercantum  dalam  Peraturan  Presiden  72  Tahun  2020,  pencapaian tersebut  hingga  pada  23  Desember  2020.  Sementara,  terkait  data  tingkat  kepatuhan  dalam pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  mencapai  76,86%  (Kementerian  Keuangan Republik  Indonesia,  2020).  Selanjutnya,  berdasarkan  data  pada  Laporan  Kinerja  DJP (Direktorat  Jenderal  Pajak)  tahun  2020,  penerimaan  pajak  pada  tanggal  31  Desember  2020 mencapai Rp 1.069,98 triliun dari jumlah target yang tercantum pada Peraturan Presiden No.72 Tahun  2020  yaitu  sejumlah  Rp1.198,82  triliun.  Oleh  karenanya,  Realisasi  pada  Pendapatan Pajak  untuk  triwulan  IV  tahun  2020  ini  sebesar  89,25%  dari  jumlah  target  sebesar  100%. Berdasarkan data penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 19,71%. Hal tersebut dapat saja  disebabkan  pandemi covid-19 sehingga  mengakibatkan  menurunnya  perekonomian Indonesia.
Di  kota  Bandung  sendiri  tentunya  memiliki  kewenangan  dalam  mengelola  serta meningkatkan penerimaan pajak daerahnya, salah satunya adalah memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. PBB ini merupakan pajak yang memiliki kontribusi terbesar setelah BPHTB  (Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan)  di  Kota  Bandung  (Idzni  Widianti Agustin, Yeti Apriliawati, 2021). Akan tetapi pada realitasnya, penerimaan PBB di beberapa kecamatan di kota Bandung dapat dikatakan belum maksimal sebagaimana data yang peneliti peroleh dari Open Data Kota Bandung pada tabel berikut.

## EDUCORETAX
Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2020 Di Kecamatan Regol, Gedebage, Andir, & Cibiru Kota Bandung Kecamatan Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) Regol 19.839.191.073 21.198.444.749 106,85 Gedebage 10.377.302.104 9.536.008.843 91,89 Andir 19.288.789.591 17.573.746.382 91,11 Cibiru 4.348.527.188 3.853.531.748 88,62

## Sumber: Open Data Kota Bandung (2021, data diolah peneliti)
Sebagaimana tabel tersebut menjelaskan bahwa realisasi penerimaan PBB tahun 2020 tertinggi  dengan  melampaui  target  terjadi  di  kecamatan  regol  dengan  persentase  106,85%. Selanjutnya  di  kecamatan  Gedebage  mencapai  91,89%.  Kemudian,  di  kecamatan  Andir mencapai  91,11%.  Dan  di  kecamatan  Cibiru  mencapai  88,62%.  Dari  keempat  kecamatan tersebut  dapat  terlihat  bahwasannya  kecamatan  Cibiru  adalah  kecamatan  yang  mengalami pencapaian  penerimaan  PBB terendah  dibandingkan  dengan  ketiga  kecamatan  lainnya.  Oleh karenanya,  penelitian  ini  memfokuskan  pada  kepatuhan  wajib  pajak  di  lingkup  kecamatan Cibiru Kota Bandung.
Warga negara yang taat tentunya ia telah mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak yang selanjutnya  akan  menerima  satu  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  bagi  setiap  individu. Manfaat  yang  diperoleh  dari  kepemilikan  NPWP  ini  yaitu  memudahkan  wajib  pajak  pada proses  administrasi  perpajakan.  Selain  daripada  itu  untuk  memenuhi  hak  dan  kewajiban perpajakannya, NPWP ini pun digunakan wajib pajak untuk identitas atau tanda pengenal diri. Oleh  karenanya,  total  wajib  pajak  yang  telah  terdaftar  di  Kecamatan  Cibiru  Kota  Bandung dengan rentang tahun 2018 hingga tahun 2020 berdasarkan informasi data yang didapatkan oleh peneliti sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB Tahun 2018-2020 di Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun WP (SPPT) Realisasi (SPPT) Persentase (%) 2018 14678 11201 76,31 2019 13128 14226 108,36 2020 13713 10225 74,56
Sumber: Kecamatan Cibiru (2021, data diolah peneliti)
Kecamatan Cibiru merupakan sebuah wilayah yang berpotensi akan tingkat kontribusi masyarakat  yang  relatif  baik  (cibiru.bandung.go.id).  Sebagaimana  pada  tabel  tersebut membuktikan bahwasannya terjadinya fluktuasi terkait tingkat kepatuhan wajib pajak terhitung mulai tahun 2018 hingga tahun 2020. Tingkat persentase kepatuhan tertinggi dengan melebihi target ini terjadi pada tahun 2019 dengan total yaitu 108,36%. Tingkat persentase kepatuhan tertinggi kedua terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah 76,31%. Dan tingkat persentase terendah terjadi pada tahun 2020  dengan total  74,56%.  Dapat  dilihat dari tabel  tersebut  bahwasannya terjadi  kenaikan  kepatuhan  wajib  pajak  yang  signifikan  pada  tahun  2019  yang  selanjutnya mengalami penurunan kepatuhan pada tahun 2020.
Selanjutnya, terkait data beserta realisasi pendapatan PBB di Kecamatan Cibiru Kota Bandung dengan rentang tahun 2018 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

## EDUCORETAX
Tabel 3. Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2018-2020 di Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) 2018 6.438.590.578 4.155.012.673 64,53 2019 5.742.408.755 4.726.940.121 82,32 2020 4.348.527.188 3.853.531.748 88,62

## Sumber: Kecamatan Cibiru (2021, data diolah peneliti)
Sebagaimana dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadinya kenaikan persentase pada penerimaan PBB di Kecamatan Cibiru Kota Bandung terhitung mulai tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018, realisasi PBB mencapai Rp 4.155.012.673 dari jumlah target Rp 6.438.590.578,  atau  dalam  persentase  berjumlah  64,53%.  Pada  tahun  2019,  terlihat  adanya kenaikan  realisasi  PBB  yang  signifikan  yaitu  mencapai  Rp4.726.940.121  dari  total  target Rp5.742.408.755, atau dalam persentase berjumlah 82,32%. Kemudian, pada tahun 2020 pun terlihat  adanya  kenaikan  realisasi  PBB  yang  mencapai  Rp  3.853.531.748  dari  jumlah  target sebesar Rp 4.348.527.188, atau dalam persentase dengan jumlah 88,62%. Hal ini menunjukkan bahwa  di  setiap  tahun  realisasi  penerimaan  PBB  cenderung  dinamis.  Meskipun  demikian, Kecamatan Cibiru Kota  Bandung dalam pencapaiannya belum memenuhi sesuai  target  yang ingin diraih dan terjadinya penurunan target di setiap tahunnya.
Peran  pemerintah  saja  tidak  cukup  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara  dan  juga memenuhi kebutuhan anggaran belanja negara, namun hal lain yang sangat diperlukan yakni peran  aktif  warga  negara  sebagai  wajib  pajak.  Perihal  tersebut  dapat  dilihat  dari  bentuk kesadaran dan kepatuhan warga negara dalam melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan data yang  dipaparkan  di  atas  menunjukkan  bahwa  realisasi  penerimaan  pajak  yang  masih  kurang atau  tidak  mencapai  target  dapat  diindikasikan  karena  belum  maksimalnya  faktor  kepatuhan pajak.
Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang meliputi kesadaran wajib pajak. Ketika WP memiliki pandangan yang baik atas pajak itu sendiri, maka kesadaran wajib pajak pun akan meningkat. Tingkat kesadaran WP juga dapat ditinjau berdasarkan sejauhmana taatnya  WP  dalam  menaati  ketentuan  akan  perpajakan  yang  berlaku.  Selanjutnya,  tingkat pendidikan adalah faktor kedua yang dapat berpengaruh akan kepatuhan wajib pajak. Secara umum,  tingkat  pendidikan  masyarakat  ini  dapat  berpengaruh  terhadap  taatnya  WP  dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  Pasalnya,  WP  yang  berpendidikan  dan  juga  mendapat pengetahuan terkait perpajakan akan lebih taat daripada wajib pajak yang kurang mendapatkan informasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian (Listyowati et al., 2018) mengenai  sejumlah  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  WP  akan  pembayaran  pajak menyimpulkan  bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  ketaatan  WP,  suatu  pengetahuan  hingga mendapatkan pemahaman terkait pajak bagi wajib pajak sangat diperlukan. Dalam penelitian lain  (Basri  et  al.,  2020)  menjelaskan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  merupakan  WP  yang memiliki kapabilitas dalam memahami hukum perpajakan mulai dari tarif pungutan pajak yang harus dibayarkan bahkan manfaat yang dirasakan dalam kehidupan mereka dari pembayaran pajak itu sendiri.
Selain itu, faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu terkait penghasilan. Penghasilan menurut Winarni & Sugiyarso dalam (Fihtriyana, 2018) merupakan sebuah penerimaan yang diberikan sebagai upah atau imbalan kepada pekerja baik itu pekerja sendiri  ataupun  keluarganya  oleh  pemberi  kerja.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa penghasilan merupakan suatu upah bagi seseorang dalam ikatan hubungan kerja bersama orang lain ataupun lembaga yang berkaitan atas hasil kerjanya. Wajib pajak dapat menggunakan faktor  ini  sebagai  alasan  tidak  taat  pajak.  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  masyarakat  yang

## EDUCORETAX
tidak mampu akan mendahulukan hal-hal yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok sehingga mengalami kesulitan dalam membayar pajak (Rahman, 2018).
Sebagaimana penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait sejauhmana  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  pembayaran  pajak  khususnya  PBB  di kecamatan  Cibiru  Kota  Bandung.  Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  tersebut,  peneliti merumuskan beberapa identifikasi masalah yaitu: (1) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB berpengaruh terhadap penerimaan PBB di Kecamatan Cibiru kota Bandung tahun 2020. (2)  Terjadinya  penurunan  target  serta  pencapaian  realisasi  penerimaan  PBB  di  Kecamatan Cibiru Kota Bandung tahun 2020.
Selanjutnya,  yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB di Kecamatan Cibiru Kota bandung. Dan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi terkait tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
Penelitian  terdahulu  yang  dilaksanakan  oleh  (Salmah,  2018)  mengenai  pengaruh pengetahuan  &  kesadaran  WP  terhadap  kepatuhan  WP  pada  pembayaran  PBB  tersebut menggunakan  jenis  data  kuantitatif,  yakni  berupa  skor  jawaban  responden  dalam  kuesioner. Dengan  dilatarbelakangi  permasalahan  terkait  data  realisasi  penerimaan  pajak  di  Kecamatan Manggala Kota Makassar yang mengalami fluktuasi dengan rentang tahun 2012 hingga 2016 terhadap  potensi  penerimaan  pajak,  hasil  penelitian  membuktikan  bahwasannya  terdapat pengaruh  positif  yang  relevan  terkait  pengetahuan  serta  kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PBB.
Penelitian  lain  oleh  (Nafiah  &  Warno,  2018)  tentang  pengaruh  antara  sanksi  pajak, kesadaran  WP,  &  kualitas  pelayanan  pajak  dengan  kepatuhan  WP  dalam  pembayaran  PBB tahun 2016 di Kecamatan Candisari Kota Semarang tersebut menggunakan metode penelitian yaitu kuantitatif. Dengan dilatarbelakangi menurunnya kepatuhan WP dalam pembayaran PBB, penelitian ini menunjukkan hasil bahwasannya di Kecamatan Candisari Kota Semarang adanya pengaruh yang signifikan akan sanksi pajak & kesadaran WP terhadap kepatuhan WP dalam melakukan  pembayaran  PBB.  Namun,  tidak  adanya  pengaruh  kualitas  pelayanan  pajak terhadap kepatuhan WP dalam pembayaran PBB.
Dengan  demikian,  hal  yang  menjadi  pembeda (novelty) pada  penelitian  ini  dengan penelitian terdahulu yakni indikator yang dipakai pada penelitian ini adalah berdasarkan pada teori kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi Nasucha dengan 4 (empat) indikator. Selain itu, metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti juga  melakukan  analisis  terkait  sejauhmana  tingkat  kepatuhan  WP  dalam  melakukan pembayaran  PBB  di  Kecamatan  Cibiru,  Kota  Bandung.  Yang  selanjutnya,  akan  adanya pembahasan  terkait  kendala  dan  upaya  Pemerintah  Daerah  dalam  rangka  menumbuhkan kepatuhan WP di daerahnya. Sehingga nantinya dapat menumbuhkan kepatuhan WP baik itu mulai  dari  tahap  mendaftarkan  diri,  pembayaran,  sampai  pada  tahap  melaporkan  atau menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan

## KAJIAN PUSTAKA Kepatuhan
Dalam (Devano & Rahayu, 2006), istilah kepatuhan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia artinya tunduk dan patuh terhadap suatu aturan. Masuk pada perpajakan, kepatuhan perpajakan  adalah  taat,  tunduk  dan  patuh  serta  melaksanakan  ketentuan  perpajakan.  Wajib pajak  yang  patuh  ialah  wajib  pajak  yang  taat  serta  memenuhi  dan  melaksanakan  kewajiban perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Menurut  Nurmantu, kepatuhan  perpajakan  adalah  suatu  kondisi  dimana  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  dan melaksanakan hak perpajakannya.

## EDUCORETAX
Kepatuhan wajib pajak secara umum terbagi menjadi dua, diantaranya: (1) Kepatuhan formal. Wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan formal sesuai pada ketentuan Undang- Undang  Perpajakan  ini  merupakan  pengertian  dari  kepatuhan  formal.  Artinya,  wajib  pajak melakukan  penyetoran  serta  pelaporan  pajak  dengan  tepat  waktu.  (2)  Kepatuhan  material. Wajib  pajak  secara  hakikat  telah  memenuhi  semua  ketentuan  material  perpajakan.  Artinya, perhitungan serta total pembayaran pajak telah benar dan sesuai dengan ketentuan.
Adapun  dimensi  pada  penelitian  menggunakan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Chaizi Nasucha  dalam  (Devano  &  Rahayu,  2006)  yang  menjelaskan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak dapat diidentifikasi melalui: (1) Wajib pajak patuh dalam mendaftarkan diri. Berdasarkan pada Pasal  2  UU  KUP  menjelaskan  bahwasannya  terdapat  suatu  kewajiban  bagi  wajib  pajak  itu sendiri  dalam  hal  mendaftarkan  diri  pada  DJP  dimana  wilayah  kerjanya  mencakup  tempat kedudukan atau tempat tinggal WP serta akan diberikannya sebuah NPWP (Hartati, 2015).   (2) Wajib pajak patuh untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Berdasarkan pada Pasal 3 ayat (1) UU KUP menjelaskan bahwasannya kewajiban lain yang dimiliki oleh WP yakni dalam hal pengisian SPT dengan menggunakan bahasa Indonesia lalu menyampaikannya ke tempat WP terdaftar (Hartati, 2015). (3) Wajib pajak patuh dalam menghitung dan membayar pajak terutang. WP ini harus dapat mematuhi dan menjalankan apa yang telah menjadi kewajibannya dalam hal melaksanakan perhitungan serta pembayaran pajak terutangnya terhadap penghasilan yang diterima. (4) Wajib pajak patuh dalam pembayaran tunggakan
Latar belakang dari pemilihan teori tersebut karena relevan dengan apa yang menjadi permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu  patuhnya  wajib  pajak  dalam  membayar  PBB  di kecamatan  Cibiru  dapat  diukur  dengan  patuh  dalam  mendaftarkan  diri,  menyetorkan  surat pemberitahuan,  menghitung  dan  membayar  pajak  terutang,  hingga  dalam  pembayaran tunggakan. Sehingga dengan demikian, dapat terbuktikan seberapa patuhnya wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Cibiru kota Bandung.

## Wajib Pajak
Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU KUP, wajib pajak merupakan sekumpulan orang atau  badan  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan  ditentukan untuk  melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk pemungut dan pemotong pajak tertentu (Devano & Rahayu, 2006). Dalam (Resmi, 2016), wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan  yang  meliputi  pembayar,  pemotong,  serta  pemungut  pajak  yang  memiliki  hak  dan kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Kewajiban utama wajib pajak yaitu membayar pajak sendiri dan memungut atau memotong pajak orang lain,  lalu  menyetorkannya  kepada  negara  melalui  kantor  pos  atau  bank.  Wajib  pajak dikelompokkan  kedalam  3  bagian,  yaitu  wajib  pajak  orang  pribadi,  badan,  dan  pemungut/ pemotong.

## Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  merupakan  pajak  negara  yang  sebagian  besar penerimaannya adalah pendapatan daerah yang dipergunakan untuk penyediaan fasilitas serta dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan juga Daerah (Abut, 2010). Berdasarkan pada UU No.12 Tahun  1994,  PBB  merupakan  pajak  negara  yang  ditujukan  untuk  bumi  dan  juga  bangunan. Subjek PBB yaitu orang atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak ini mencakup bumi dan bangunan yang ada pada wilayah NKRI.  Tarif  yang  dikenakan  pada  objek  pajak  ini  sebesar  0,5%.  Dasar  pengenaan  pajaknya adalah NJOP (Nilai  Jual  Obyek Pajak) yakni  harga rata-rata yang didapat dari transaksi  jual beli yang terjadi secara wajar (Abut, 2010).

## METODE
Pembahasan terkait kepatuhan wajib pajak ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif  melalui  pendekatan  kualitatif.  Karena  peneliti  menilai  bahwa  penelitian  kualitatif
deskriptif ini relevan dengan permasalahan yang ada. Selain daripada itu, sejalan dengan tujuan penelitian  yakni  memberikan  deskripsi  akan  peristiwa  yang  terjadi  secara  mendalam  terkait kepatuhan  WP  dalam  melakukan  pembayaran  PBB  di  Kecamatan  Cibiru  Kota  Bandung. Penelitian  kualitatif  dapat  didefinisikan  sebagai  penelitian  yang  memiliki  tujuan  untuk memahami  kejadian  mengenai  hal  yang  dialami oleh  subyek  penelitian  seperti  perilaku  atau tindakan,  persepsi,  motivasi,  dan  lainnya  secara  menyeluruh  atau  mendalam  (Bahri  & Khumaini,  2020).  Menurut  Taylor  dan  Bogdan  dalam  (Garna,  2009)  mengemukakan  bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan serta perilaku yang diamati dari orang yang diteliti.
Adapun  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian  ini  yaitu  seberapa  patuhnya  wp  dalam melakukan pembayaran PBB di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Lokus dalam penelitian ini dilakukan  di  lingkup  Kecamatan  Cibiru  Kota  Bandung  dengan  mengambil  sejumlah  sampel penelitian dari setiap desa yang ada di Kecamatan Cibiru yang meliputi Kelurahan Cipadung, Pasirbiru,  Palasari,  dan  Cisurupan.  Jenis  data  penelitian  yang  diperoleh  peneliti  yakni  data kualitatif yang merupakan data dalam bentuk bukan angka (Silalahi, 2018). Data tersebut dapat berupa data wawancara yang dilaksanakan di UPTD PPD Wilayah Bandung Timur dan lingkup Kecamatan  Cibiru  Kota  Bandung  (petugas  Kecamatan  Cibiru  serta  wajib  pajak  di  lingkup Kecamatan Cibiru Kota Bandung). Dan juga data dokumen resmi dari Kecamatan Cibiru Kota Bandung dan UPTD PPD Wilayah Bandung Timur.
Sumber data penelitian ini berupa sumber data primer yaitu informan yang memberikan gambaran informasi terkait penelitian yakni Irmayanti selaku Kasubag Tata Usaha UPTD PPD Wilayah Bandung Timur serta petugas Kecamatan Cibiru di bidang Pemerintahan yaitu Melani selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Cibiru, Sulbeni selaku Sekretaris & Kasi Pemerintahan Kelurahan  Cipadung,  Rahmat  Hidayat  selaku  Kasi  Pemerintahan  Kelurahan  Pasirbiru,  Nana Narundana  selaku  Kasi  Pemerintahan  Kelurahan  Palasari,  dan  Heri  Akhmad  Zakaria  selaku Kasi  Pemerintahan  Kelurahan  Cisurupan.  Selanjutnya,  sumber  data  primer  dari  pihak  wajib pajak adalah seluruh wajib pajak yang ada di lingkup Kecamatan Cibiru yang berjumlah 13.713 orang  dengan  rincian  wajib  pajak  Kelurahan  Cipadung  berjumlah  4.000  orang,  wajib  pajak Kelurahan Pasirbiru berjumlah 3.061 orang, wajib pajak Kelurahan Palasari berjumlah 3.880 orang, dan Kelurahan Cisurupan berjumlah 2.772 orang (Kecamatan Cibiru, 2021).
Dari sejumlah populasi tersebut, maka diambil sampel hanya 8 (delapan) wajib pajak dari  masing-masing  kelurahan  2  (dua)  wajib  pajak.  Hal  tersebut  mempertimbangkan  bahwa teknik  penarikan  sampel  penelitian  ini  menggunakan  teknik  purposive  sampling,  karena diperlukannya  informan  yang  ahli  dalam  permasalahan  terkait  PBB  untuk  memberikan informasi yang diperlukan serta relevan dengan permasalahan yang terjadi. Sehingga nantinya didapat  hasil  survey  yang  selaras  dengan  tujuan  penelitian  ini  sendiri.  Kendati  demikian, informan  atau  narasumber  dalam  penelitian  ini  yaitu  petugas  pajak  di  UPTD  PPD  Wilayah Bandung  Timur,  pegawai  Kecamatan  Cibiru  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan pembayaran PBB di Kecamatan Cibiru Kota Bandung serta wajib pajak di lingkup Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Selanjutnya, sumber data sekunder yaitu dapat berupa dokumen resmi UPTD PPD Wilayah Bandung Timur, dokumen resmi Kecamatan Cibiru Kota Bandung, buku- buku, jurnal ataupun artikel ilmiah, website data.bandung.go.id, serta website kemenkeu.go.id.
Teknik  pengumpulan  data  yang  diambil  dalam  penelitian  yaitu  melalui  kegiatan wawancara yang dapat dilaksanakan secara terstruktur ataupun tidak terstruktur serta dilakukan secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  (melalui  sambungan  telepon),  serta  studi  dokumen yang dapat berupa dokumen resmi instansi pemerintah, buku-buku, jurnal atau artikel ilmiah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  yang  merujuk  pada  3  (tiga)  langkah analisis  data  pada  penelitian  kualitatif  sebagaimana  menurut  Miles  dan  Huberman  dalam

## EDUCORETAX
(Silalahi, 2018) yakni reduksi data, penyajian data, hingga menarik kesimpulan. Reduksi data merupakan  proses  pemilihan,  pemusatan  perhatian  pada  penyederhanaan,  pengabstrakan, hingga  transformasi  data  kasar  yang  ada  dalam  catatan  lapangan.  Penyajian  data  diartikan sebagai penggambaran sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan  serta  pengambilan  tindakan.  Sedangkan,  verifikasi  atau  penarikan  kesimpulan dilakukan  pada  akhir  penelitian  kualitatif  baik  dalam  segi  makna  ataupun  kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan (Usman & Akbar, 2014).  Dalam  menggali  kebenaran  informasi  yang  didapat,  peneliti  menggunakan  teknik validitas data yaitu triangulasi data dengan membandingkan sumber data yang diperoleh dari dokumen dan hasil wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepatuhan  merupakan  sikap  tunduk  dan  patuh  terhadap  suatu  aturan  yang  berlaku. Sumber  pendapatan  asli  daerah  salah  satunya  adalah  dari  PBB,  dengan  demikian  perlunya usaha yang maksimal untuk meningkatkan pendapatan dari sektor PBB ini. Pengelolaan PBB di  Kota  Bandung  dilaksanakan  oleh  Badan  Pengelolaan  Pendapatan  Daerah  (BPPD)  Kota Bandung pada Sub Koordinator PBB. Pemerintah daerah membentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengoptimalkan struktur  yang  ada.  Berdasarkan  pada  Peraturan  Walikota  No.609  Tahun  2014  Tentang Pembentukan,  Tugas  Pokok,  Fungsi,  Uraian  Tugas  Dan  Tata  Cara  Kerja  Unit  Pelayanan Pemungutan  Pada  Dinas  Pelayanan  Pajak  kota  Bandung,  bahwa  Dinas  Pelayanan  Pajak  ini terdapat  Unit  Pelayanan  Pajak  (UPP)  atau  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  yang  meliputi  5 wilayah  diantaranya  Bandung  Utara,  Barat,  Tengah,  Timur,  dan  Selatan.  Kecamatan  Cibiru sendiri termasuk kepada UPT Wilayah Bandung Timur.
Meskipun  pada  tahun-tahun  sebelumnya  mengalami  penurunan  dikarenakan  adanya pandemi yang menyebabkan penurunan dari berbagai sektor termasuk pendapatan asli daerah dari  sektor  PBB.  Tujuan  pemungutan  PBB  yaitu  untuk  meningkatkan  pembangunan terutamanya  memaksimalkan  penerimaan  daerah,  namun  pada  realitasnya  pencapaian penerimaan  PBB  di  Kecamatan  Cibiru  ini  memang  mengalami  kenaikan,  akan  tetapi mengalami  penurunan  dari  segi  target  penerimaan  PBB  terhitung  mulai  tahun  2018  hingga tahun 2020. Hal tersebut tentunya menjadi kewajiban pemerintah daerah terutama pemerintah Kecamatan Cibiru untuk lebih berupaya memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor PBB. Disamping berbagai upaya yang dilakukan oleh petugas, peran aktif wajib pajak pun sangat penting dalam membantu upaya pemerintah salah satunya dengan taat pajak yakni membayar pajak secara tepat waktu serta saling mengingatkan wajib pajak lainnya untuk membayar PBB.
Penelitian ini menggunakan beberapa dimensi untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan  WP  dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kecamatan  Cibiru  Kota Bandung berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Chaizi Nasucha terkait kepatuhan wajib pajak. Berikut merupakan hasil analisis peneliti terhadap beberapa dimensi kepatuhan wajib pajak:

## 1. Wajib Pajak Patuh Dalam Mendaftarkan Diri
Salah  satu  kewajiban  wajib  pajak  adalah  dengan  mendaftarkan  diri  ke  kantor  pajak dimana wilayahnya mencakup kedudukan atau tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak juga  dapat  dengan  mudah  mendaftarkan  diri  melalui  media  elektronik  online  yang selanjutnya  diberikanlah  NPWP  (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak).  Berikut  merupakan dokumentasi  salah  satu  wajib  pajak  yang  sedang  melakukan  pendaftaran  PBB  di  UPT Wilayah Bandung Timur.

## Gambar 1. Wajib Pajak Sedang Mendaftar PBB

## Sumber: UPTD PPD Wilayah Bandung Timur (2022)
Data  wajib  pajak  terdaftar  di  Kecamatan  Cibiru  tahun  2018-2020  adalah  sebagai berikut.
Tabel 4. Wajib Pajak PBB Terdaftar di Kecamatan Cibiru Kota Bandung
Tahun 2018-2020 Tahun WP (SPPT) Realisasi (SPPT) 2018 14678 11201 2019 13128 14226 2020 13713 10225
Sumber: Kecamatan Cibiru (2021, data diolah peneliti)
Dalam tabel di atas terlihat bahwa jumlah wajib pajak terdaftar di Kecamatan Cibiru tahun 2018 berjumlah 14.678 SPPT, pada tahun 2019 mencapai 13.128 SPPT, dan pada tahun 2020 berjumlah 13.713 SPPT.
Berdasarkan hasil temuan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai  wajib pajak  PBB, bahwasannya secara keseluruhan masyarakat  Kecamatan Cibiru patuh untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak PBB. Kebanyakan wajib pajak inisiatif  sendiri  untuk  keperluan  pribadi  dalam  mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak. Misalnya, salah satu syarat dalam pembuatan ahli waris di setiap kelurahan adalah dengan melampirkan bukti lunasnya pembayaran PBB, dengan begitu kesadaran masyarakat pun dituntut  untuk  melakukan  pendaftaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Sebagaimana  yang disampaikan oleh Bapak Nana Narundana selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru saat peneliti wawancara:
“Salah satu syarat dalam pembuatan ahli waris adalah harus lunasnya pembayaran PBB. Otomatis kesadaran masyarakat pun dituntut untuk melakukan pendaftaran PBB. Hampir  di  atas  90% secara  keseluruhan masyarakat  patuh  untuk mendaftarkan diri sebagai PBB.”
Hasil  wawancara  lainnya  dengan  Bapak  Heri  Akhmad  Zakaria  selaku  Kasi Pemerintahan Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru, menyatakan:

## EDUCORETAX
“Untuk Kelurahan Cisurupan ini dalam partisipasi wajib pajak untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak PBB ini sudah cukup baik. Kesadaran untuk membayar pajak juga  sudah  bagus.  Orang  yang  baru  memiliki  sertifikat  hak  milik,  mereka  tanggap melaporkan  ke  kelurahan  untuk  membuat  surat  pengantar  pembuatan  PBB  ke Bapenda.  Mereka  bisa  mendaftarkan  ke  UPT  yang  ada  di  wilayah  Timur  ataupun langsung ke pusat”.
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa memang sudah menjadi sebuah kewajiban bagi wajib pajak untuk secara sadar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak PBB hingga  membayar  PBB  setiap  tahunnya.  Dalam  mendaftarkan  diri  sebagai  wajib  pajak PBB ini telah diatur dalam Perwal Kota Bandung No.012 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perwal  Kota Bandung No.244 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis  &  Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Temuan  lain  berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  wajib  pajak  sebagai informan bahwa masih adanya sebagian wajib pajak PBB yang belum mengalihkan subjek PBB,  dalam  arti  subjek  PBB  masih  atas  nama  orang  tua  bahkan  meskipun  orang  tua tersebut sudah meninggal. Selain daripada itu, masih belum pahamnya wajib pajak terkait proses pendaftaran PBB. Sebagaimana yang  Ibu  Titin sampaikan selaku  wajib pajak di Kelurahan Cisurupan Kecamatan Cibiru, bahwa:
“Berhubung rumah ini sudah lama banget, dan awal didaftarkan oleh orang tua, jadi saya belum mengetahui lebih jelas untuk langkah pendaftarannya.”
Hasil  wawancara  lain  dengan  Ibu  Mulyaningsih  selaku  wajib  pajak  di  Kelurahan Palasari mengatakan:
“Berhubung saya waktu itu beli rumah dari orang lain hingga keluar akta jual beli dan sudah ada PBB nya dari penjual rumah sebelumnya. Jadi, belum mengetahui tata cara pendaftaran PBB.”
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  masih  kurangnya  pemahaman masyarakat akan proses pendaftaran PBB. Sehingga masyarakat tidak cepat tanggap untuk melakukan update data terbaru kepemilikan PBB kepada petugas pajak.
2. Wajib Pajak Patuh Dalam Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan
Sebagaimana  dalam  Perwal  Kota  Bandung  No.012  Tahun  2019  Tentang  Petunjuk Teknis  dan  Tata  Cara  Pemungutan  PBB,  bahwasannya  wajib  pajak  memperoleh  surat pemberitahuan  berupa  Surat  Pemberitahuan  Objek  Pajak  atau  disingkat  dengan  SPOP. Wajib pajak menggunakan SPOP ini untuk melaporkan data subjek maupun objek PBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah wajib pajak mengisi SPOP tersebut dengan benar, selanjutnya wajib pajak harus menyampaikan SPOP kepada petugas pajak. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Irmayanti  selaku  Kasubag  Tata  Usaha  UPT Bandung Timur menerangkan bahwa:
“Ada sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak menyetorkan kembali surat pemberitahuan dan telat membayar PBB. Untuk saat ini sanksi tersebut berupa denda sebesar 2% dari total pembayaran PBB. Sampai saat ini denda tersebut tetap berjalan. Sistem  pembayaran  dendanya  pun  sama  seperti  pembayaran  PBB,  namun  ada tambahan  nominal  karena  denda  tersebut.  Ketika  selama  3  tahun  berturut-turut masyarakat tidak membayar PBB, kita blokir SPT PBB-nya”.
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak  Nana  Narundana  selaku  Kasi  Pemerintahan Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru, bahwa:
“Bagi masyarakat yang menunggak pasti mendapat surat pemberitahuan yang berupa surat  teguran.  Selain  itu,  ada  sanksi  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  yang  tidak menyetorkan  surat  pemberitahuan  dan  membayar  PBB  berupa  denda  dan  biasanya sudah ada hitungannya berapa persen dari pokok pembayaran.”

## EDUCORETAX
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasannya wajib pajak memang harus menyampaikan  surat  pemberitahuan  objek  pajak  agar  terhindar  dari  sanksi  pajak  dan pemblokiran SPT PBB-nya. Sebagaimana menurut  Bapak Nana tersebut  bahwa  adanya surat  teguran  bagi  wajib  pajak  yang  menunggak  dengan  kata  lain  melewati  batas penyetoran surat pemberitahuan dan pembayaran PBB. Surat teguran tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.
Gambar 2. Surat Teguran

## Sumber: Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru (2022)
Dalam  Perwal  Kota  Bandung  No.012  Tahun  2019  dijelaskan  bahwa  surat  teguran tersebut diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk menyampaikan SPOP atau melunasi utang pajak.
3. Wajib Pajak Patuh Dalam Menghitung Dan Membayar Pajak Terutang
Jika  dalam  pajak  penghasilan  adalah  menghitung  pajak  oleh  wajib  pajak  itu  sendiri, berbeda dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam menghitung pajak terutang PBB ini sudah  ditentukan  oleh  petugas  pajak  sesuai  dengan  NJOP  (Nilai  Jual  Objek  Pajak) wilayahnya.  Dalam  arti,  wajib  pajak  tidak  menghitung  pajak  terutang  PBB  masing- masing. Wajib pajak hanya perlu membayar pajak dengan tepat waktu setelah menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) melalui bank, kantor pos, dan lainnya yang sudah  ditentukan  oleh  petugas  pajak.  Salah  satu  contoh  Surat  Pemberitahuan  Pajak Terutang (SPPT) dapat dilihat pada gambar berikut.

## EDUCORETAX

## Gambar 3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)

## Sumber: Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru (2022)
Berdasarkan hasil temuan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan  membayar  pajak  terutang,  bahwasannya  SPPT  PBB  disalurkan  kepada  masyarakat pada  bulan  Maret  atau  April.  SPPT  PBB  disalurkan  secara  terstruktur  melalui  UPT Bandung Timur lalu disalurkan ke setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Cibiru, lalu disampaikanlah ke setiap RT dan RW hingga sampailah kepada masyarakat sebagai wajib pajak  PBB.  Untuk  perhitungan  nominal  pajak  terutang  sendiri  sudah  ditentukan  oleh Bapenda berdasarkan perhitungan khusus dilihat dari peta blok yang mana NJOP setiap wilayah  tentunya  berbeda.  Wajib  pajak  hanya  perlu  membayar  pajak  terutang  sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SPPT PBB. Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan  dengan  Ibu  Irmayanti  selaku  Kasubag  Tata  Usaha  UPT  Bandung  Timur, mengatakan bahwa:
“Biasanya kita menyalurkan SPPT PBB pada setiap bulan Maret atau April. Karena pada bulan Januari kita cetak masal se-Kota Bandung, kemudian kita sortir dulu dan sampai pada masyarakat pada maret atau April”.
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak  Nana  Narundana  selaku  Kasi  Pemerintahan Kelurahan Palasari, bahwa:
“Nominal  SPPT  sudah  tercantum  karena  memang  besaran  nominal  ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai pada aturan oleh petugas pajak.”
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwasannya  wajib  pajak  tidak  perlu bingung  menentukan  nominal  PBB  karena  itu  sudah  ditentukan  oleh  petugas  pajak berdasarkan  perhitungan  NJOP.  Wajib  pajak  hanya  perlu  meningkatkan  kepatuhan membayar pajak terutang secara tepat  waktu.  Dalam pembayaran PBB ini sendiri telah diatur dalam Perwal Kota Bandung No.012 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan PBB. Batas akhir pembayaran PBB itu sendiri pada setiap tanggal 30 September.
Terdapat beberapa temuan kendala wajib pajak dalam membayar PBB ketika peneliti melakukan wawancara dengan wajib pajak di Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Adapun

## EDUCORETAX
kendala  tersebut  berupa  belum  adanya  uang  untuk  membayar  PBB  dikarenakan  lebih mengutamakan  kebutuhan  pokok  sehari-hari,  nominal  pajak  tidak  sesuai  dengan pendapatan masyarakat, hingga lupa membayar PBB karena ditunda-tunda. Sebagaimana yang Ibu Neni selaku wajib pajak Kelurahan Palasari sampaikan saat peneliti wawancara:
“Terkadang  belum  bisa  membayar  karena  belum  ada  uangnya  untuk  dipakai kebutuhan pokok sehari-hari. PBB itu kan kewajiban, harus dibayar walaupun segimana telatnya tapi InsyaAllah kita bayar.”
Informan  lain  yang  Ibu  Titin  sampaikan  selaku  wajib  pajak  Kelurahan  Cisurupan Kecamatan Cibiru bahwa:
“Terkadang  nominal  pajak  tidak  sesuai  dengan  pendapatan  masyarakat.  Karena penghasilan kepala keluarga kan dibagi-bagi, tidak hanya untuk membayar pajak saja. Belum buat keperluan anak sekolah, keperluan sehari-hari, dan lain sebagainya.”
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  perlu  adanya  pengarahan kepada masyarakat selaku wajib pajak akan pentingnya membayar PBB dan dampaknya terhadap  pembangunan  daerah  apabila  tidak  tercapainya  realisasi  penerimaan  PBB. Sehingga  ketika  wajib  pajak  mempunyai  antusias  tinggi  untuk  membayar  PBB,  hal  ini akan berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah untuk melakukan pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat sebagaimana tujuan dari pemungutan PBB itu sendiri.
4. Wajib Pajak Patuh Dalam Pembayaran Tunggakan
Untuk  menghindari  penumpukannya  pajak  terutang  dengan  kata  lain  adanya penunggakan PBB, wajib pajak diharapkan agar tepat waktu dalam membayar PBB sesuai dengan  nominal  yang  tercantum  pada  SPPT  PBB  (Zahra  &  Rulandari,  2020).  Guna memaksimalkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang ingin diraih, maka sangatlah diperlukan  adanya pengawasan dan kepatuhan  wajib pajak. Pada dasarnya pemungutan pajak  tidak  akan  berjalan  baik  tanpa  adanya  pengawasan  serta  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  PBB.  Pada  akhirnya,  berdampak  pada  terkendalanya  pembangunan daerah disebabkan tidak tercapainya penerimaan PBB. Berdasarkan pada tabel 3 terkait realisasi penerimaan PBB pada tahun 2018-2020 di latar belakang, disana menunjukkan bahwa adanya ketidaktercapaian realisasi penerimaan dari total target yang ingin di raih pada setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan masih adanya wajib pajak yang menunggak PBB.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Rahmat  Hidayat  selaku  Kasi Pemerintahan Kelurahan Pasirbiru Kecamatan Cibiru, mengatakan bahwa:
“Banyak wajib pajak yang menunggak, hal tersebut dapat dilihat ketika masyarakat akan  membuat  pelayanan  administrasi  ke  Kelurahan  dan  banyak  yang  tidak melampirkan  SPPT  karena  belum  membayar  PBB.  Selain  itu  dapat  dilihat  dari rekapan  petugas  pajak  yang  dikirim  melalui  kelurahan.  Banyaknya  tunggakan  PBB dapat disebabkan karena pandemi atau bahkan usaha wajib pajak yang tidak jalan.” Wawancara  lain  dengan  Ibu  Irmayanti  selaku  Kasubag  Tata  Usaha  UPT  Bandung Timur, bahwa:
“Ada  banyak  wajib  pajak  di  Kecamatan  Cibiru  yang  menunggak.  Beberapa  yang menjadi  faktornya  seperti  kelupaan  membayar,  belum  ada  uang  untuk  membayar, intinya sebagian ada yang tidak taat pajak. Memang kebanyakan mereka membayar pajak disaat ada keperluan tertentu.”
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwasannya  masih  banyaknya  wajib pajak di Kecamatan Cibiru yang menunggak PBB. Ada beberapa faktor yang disebabkan, diantaranya  wajib  pajak  lupa  membayar  pajak,  belum  memiliki  uang  untuk  membayar, hingga  faktor  ekonomi  menurun  karena  masa  pandemi.  Disamping  itu,  pemerintah mengadakan  program  operasi  terpadu  dengan  menyediakan  bis  layanan  pajak  ke  setiap

## EDUCORETAX
titik tempat di Kecamatan Cibiru. Hal tersebut dilakukan guna memudahkan masyarakat dalam  melakukan  pembayaran  PBB,  sehingga  berkurangnya  wajib  pajak  yang menunggak.  Berikut  merupakan  dokumentasi  program  operasi  terpadu  pemerintah  di Kecamatan Cibiru.
Gambar 4. Program Operasi Terpadu

## Sumber: UPTD PPD Wilayah Bandung Timur (2022)
Dalam  (Astuti  &  Susilawati,  2021)  bahwa  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar  PBB  dapat  dilihat  dari  target  serta  realisasi  penerimaan  PBB.  Kepatuhan  wajib pajak dapat dihitung dengan rumus berikut:
Kepatuhan Wajib Pajak = Realisasi Penerimaan PBB x 100%

## Target Penerimaan PBB
Jika  dimasukkan  ke  dalam  penerimaan  PBB  Kecamatan  Cibiru  Tahun  2018  hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut:
2018 = 4.155.012.673 : 6.438.590.578 x 100% = 64,53% 2019 = 4.726.940.121 : 5.742.408.755 x 100% = 82,32% 2020 = 3.853.531.748 : 4.348.527.188 x 100% = 88,62%
Dari  perhitungan  tersebut  dapat  terlihat  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  PBB  di Kecamatan Cibiru pada tahun 2018 sebesar 64,53%, lalu mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 82,32%, dan meningkat lagi pada tahun 2020 mencapai 88,62%.
Kriteria kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.
Tabel 5. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak
No Kepatuhan Wajib Pajak Rasio Kepatuhan 1 Sangat Patuh > 100 2 Patuh 90 > 100 3 Cukup Patuh 80 > 90 4 Kurang Patuh 60 > 80 5 Tidak Patuh ≤ 60
Sumber: (Astuti & Susilawati, 2021)
Data  hasil  dari  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Kecamatan  Cibiru  dengan rentang tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut.

## EDUCORETAX
Tabel 6. Data Kepatuhan Wajib Pajak PBB Berdasarkan Target dan Realisasi
Penerimaan PBB di Kecamatan Cibiru Kota Bandung Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kepatuhan Wajib Pajak 2018 6.438.590.578 4.155.012.673 64,53 Kurang Patuh 2019 5.742.408.755 4.726.940.121 82,32 Cukup Patuh 2020 4.348.527.188 3.853.531.748 88,62 Cukup Patuh
Sumber: Kecamatan Cibiru (2021, data diolah peneliti)
Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  PBB  di  Kecamatan  Cibiru  tahun  2018  sampai  tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel di atas. Sebagaimana tabel tersebut menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada tahun 2018 kurang patuh. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB cukup patuh. Berdasarkan data realisasi  penerimaan  PBB  di  atas  mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya,  namun  tetap  selalu tidak mencapai  target.  Target  penerimaan PBB pada tahun 2018 sebesar  Rp 6.438.590.578, namun yang diterima hanya mencapai Rp 4.155.012.673. Target penerimaan pada tahun 2019 sejumlah  Rp  5.742.408.755,  namun  total  yang  diterima  adalah  Rp  4.726.940.121.  Target penerimaan  pada  tahun  2020  sebesar  Rp  4.348.527.188,  namun  yang  diterima  hanya  Rp 3.853.531.748.  Karena  realisasi  penerimaan  PBB  selalu  tidak  mencapai  target  yang diharapkan, dengan demikian wajib pajak dalam membayar PBB dengan rentang tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dikatakan cukup patuh.

## Upaya  Pemerintah  Daerah  Untuk  Meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam Membayar PBB
Pemerintah daerah termasuk didalamnya BPPD Kota Bandung, UPT Bandung Timur, Kecamatan Cibiru beserta 4 Kelurahan (Cipadung, Pasirbiru, Palasari, dan Cisurupan) telah melakukan  berbagai  upaya  untuk  meminimalisir  wajib  pajak  yang  tidak  taat  pajak. Sebagaimana  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  dengan  Ibu  Irmayanti  selaku  Kasubag Tata Usaha UPT Bandung Timur, bahwa:
“Upaya  yang  kami  lakukan  diantaranya  dilaksanakannya  sosialisasi  setiap  tahun, adanya  program  operasi  terpadu  dengan  disediakannya  mobil  layanan  pajak  ke beberapa daerah dengan titik tertentu, untuk melakukan pendaftaran atau pengajuan tertentu  dan  ada  yang  mengharuskan  untuk  melampirkan  SPPT  PBB  yang  sudah dibayar seperti pendaftaran sekolah, pengajuan nikah, terutama jual beli.”
Hasil  wawancara  lain  dengan  Bapak  Nana  selaku  Kasi  Pemerintahan  Kelurahan Palasari Kecamatan Cibiru, bahwa:
“Upaya  yang  kami  lakukan  dengan  mengadakan  sosialisasi,  mengingatkan  kepada masyarakat supaya membayar pajak, menunjukkan SPPT yang sudah dibayar apabila akan melakukan administrasi di Kelurahan, serta operasi sisir pajak yang diadakan oleh  dinas  pelayanan  pajak  dengan  menyediakan  kendaraan  dinas  untuk membayar pajak  di  wilayah  tertentu.  Hal  ini  untuk  memudahkan  masyarakat  juga  untuk membayar PBB.”
Berbagai  upaya  tersebut  seperti  mengadakan  sosialisasi  akan  pentingnya  membayar PBB oleh petugas pajak, kegiatan sosialisasi tersebut bekerja sama dengan pihak Kecamatan, Kelurahan,  hingga  kepada  tingkat  RT  dan  juga  RW  untuk  disampaikan  kepada  masyarakat. Sosialisasi tersebut secara rutin diadakan 1 kali dalam setiap 1 tahun. Selanjutnya, pemerintah menghimbau  masyarakat  dengan  memasang  spanduk  di  beberapa  titik  ruas  jalan  guna mengingatkan masyarakat untuk membayar PBB dengan tepat waktu. Diadakannya program operasi  terpadu  dengan  mengunjungi  beberapa  titik  tempat  di  Kecamatan  Cibiru  untuk membuka  pelayanan  pembayaran  PBB  dengan  disediakannya  mobil  pajak.  Dengan  begitu

## EDUCORETAX
memudahkan  masyarakat  dalam  melakukan  pembayaran  PBB.  Petugas  di  kelurahan memberlakukan  pelampiran  bukti  lunas  PBB  ketika  wajib  pajak  akan  melakukan  layanan administrasi. Upaya-upaya tersebut dilakukan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

## PENUTUP Simpulan
Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di Kecamatan Cibiru dengan rentang waktu mulai tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dikatakan cukup patuh, namun demikian pada rentang tahun tersebut selalu tidak mencapai target yang diharapkan  serta  target  penerimaannya  mengalami  penurunan.  Terdapat  pula  beberapa hambatan  diantaranya  masih  adanya  wajib  pajak  yang  tidak  tepat  waktu  dalam  membayar PBB, hal tersebut mengakibatkan adanya penunggakan PBB. Masih adanya data kepemilikan PBB yang tidak update dikarenakan sebagian wajib pajak belum melaporkan perubahan data baik  itu  subjek  ataupun  objek  pajaknya.  Pemerintah  kota  Bandung  khususnya  BPPD  Kota Bandung,  UPTD  PPD  Wilayah  Bandung  Timur,  Kecamatan  Cibiru  beserta  4  kelurahan (Cipadung, Pasirbiru, Palasari, dan Cisurupan) dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB telah melakukan berbagai upaya antara lain dengan diadakannya sosialisasi dengan jangka 1 kali dalam 1 tahun melalui Kecamatan, Kelurahan, RT/RW hingga sampailah pada masyarakat  sebagai  wajib  pajak,  memberikan  himbauan  kepada  masyarakat  melalui pemasangan  spanduk  di  beberapa  titik  ruas  jalan  guna  mengingatkan  masyarakat  akan kewajiban  membayar  PBB,  memberlakukan  pelampiran  bukti  telah  membayar  PBB  ketika wajib  pajak  akan  melakukan  layanan  administrasi  di  setiap  kelurahan,  serta  mengadakan program  operasi  terpadu  (jemput  bola)  dengan  mengunjungi  beberapa  titik  tempat  di kecamatan Cibiru untuk membuka pelayanan pembayaran PBB dengan disediakannya mobil pajak.

## Saran
Dengan demikian, peneliti merekomendasikan sebagai bentuk evaluasi dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB diantaranya: (1) Wajib pajak diharapkan dapat aktif dalam melakukan  pembayaran  PBB  secara  tepat  waktu  dan  juga  melaporkan  perubahan  subjek ataupun objek PBB kepada petugas pajak. Hal tersebut agar meminimalisir hambatan petugas pajak  dengan  data  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  ada  di  lapangan.  (2)  Pemerintah  daerah diharapkan  dapat  lebih  mengoptimalkan  kegiatan  penyuluhan  kepada  wajib  pajak  akan pentingnya  membayar  pajak  terhadap  pembangunan  daerah.  (3)  Petugas  pajak  perlu meningkatkan  target  realisasi  penerimaan  PBB  tahun  selanjutnya,  hal  ini  guna  menunjang kembali  keberhasilan  pembangunan  daerah  sebagaimana  pada  tahun-tahun  sebelumnya.  (4) Pemerintah daerah dapat memberikan apresiasi berupa hadiah kepada wajib pajak yang taat dalam  membayar  pajak.  Pemberian  apresiasi  tersebut  dilakukan  secara  terbuka  pada  saat penyuluhan PBB kepada masyarakat, hal ini guna mendorong wajib pajak lainnya untuk taat dalam membayar PBB.

## DAFTAR PUSTAKA
Abut, H. (2010). Perpajakan Indonesia . Diadit Media.
Astuti,  W.,  &  Susilawati.  (2021).  Analisis  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Di Kelurahan Cibaduyut Wetan. Prosiding  FRIMA (Festival  Riset Ilmiah  Manajemen Dan Akuntansi) , 4 , 237–241. https://doi.org/10.55916/frima.v0i4.378
Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat  Nasional. Journal  of  Islamic  Economics  and  Banking , 2(1) ,  164–175. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878

## EDUCORETAX
Basri, Y. M., Nasir, A., & Julita. (2020). Compliance analysis of land and building tax in the regency of Bengkalis. International Journal of Psychosocial Rehabilitation , 24 (6), 3509– 3519.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85085206587& origin=inward Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu . Kencana.
Fihtriyana,  R.  (2018).  Hubungan  Penghasilan  Orang  Tua  Dan  Motivasi  Belajar  Terhadap Prestasi  Belajar  Siswa  Sekolah  Dasar  Oo6  Langgini. Jurnal  Basicedu , 2 (1),  102–110. https://doi.org/10.31004/basicedu.v2i1.128
Garna,  J.  K.  (2009). Metoda  Penelitian  Kualitatif .  Judistira  Garna  Foundation  dan  Primaco Akademika.
Hartati, N. (2015). Pengantar Perpajakan . CV Pustaka Setia.
Idzni  Widianti  Agustin,  Yeti  Apriliawati,  A.  I.  (2021).  Pengaruh  Sunset  Policy  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  Kota  Bandung. Indonesian Accounting Research Journal , 1 (2), 271–279. Kecamatan Cibiru. (2018). Kondisi & Potensi Wilayah . [Online]. https://cibiru.bandung.go.id/profile/kondisi-potensi-wilayah/ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Penerimaan Pajak Capai Rp1.019,56 Triliun atau 85,65% dari Target . [Online].
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penerimaan-pajak-capai-rp1019-56- triliunatau-85-65-dari-target/
Listyowati,  Samrotun,  Y.  C.,  &  Suhendro.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Bisnis Airlangga , 3 (1), 372–395. https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94
Nafiah,  Z.  .,  &  Warno,  W.  .  (2018).  Pengaruh  Sanksi  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan  Bangunan  (Study  Kasus  Pada  Kecamatan  Candisari  Kota  Semarang  Tahun  2016). Jurnal Stie Semarang , 10 (1), 86–105. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88 Rahman,  A.  (2018).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Tingkat  Pendidikan,  dan  Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akuntansi , 6 (1), 1–20. http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946
Resmi, S. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus (9th ed.). Salemba Empat.
Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (Pbb). Inventory:  Jurnal Akuntansi , 1 (2), 151. https://doi.org/10.25273/.v1i2.2443 Silalahi, U. (2018). Metode Penelitian Sosial . PT Refika Aditama.
Usman, H., & Akbar, P. S. (2014). Metodologi Penelitian Sosial . Bumi Aksara. Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan
Bangunan Kota Depok. Jurnal Ilmiah Ekbank , 1 (2), 29–39. http://jurnal.akptahuna.ac.id/index.php/ekbank/article/view/9/7
Zahra, F., & Rulandari, N. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) , 2 (1) , 45–51. https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1109