Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │315

## LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA
Saprida
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang Email : saprida@stebisigm.ac.id

## Zuul Fitriani Umari
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Email: zuulfitriani_uin@radenfatah.ac.id

## Fitri Raya
Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Email: fitri.raya@uinbanten.ac.id

## Abstrack
The  practice  of  buying  and  selling  online  in  people's  lives  has  not  fully  run  according  to  the rules  in  predetermined  transactions,  some  consumers  experience  losses  because  the  goods ordered are not in accordance with the initial contract. The government has an important role in the legal validity of online buying and selling transactions in Indonesia. This paper examines the  online  buying  and  selling  transaction  system  in  Indonesia.  The  method  used  in  this  study was  a  qualitative  approach  chosen  using  descriptive  methods  and  this  type  of  research  used library  research,  namely  research  carried  out  by  searching  literature  (library)  in  the  form  of journals, notes, and research reports from previous studies. Consumer Protection Law Against Online Buying and Selling Article 1 point 1 of the Consumer Protection Act (UUPK) states that: Consumer  protection  is  all  efforts  that  guarantee  legal  certainty  to  provide  protection  to consumers.  Article  1  point  2  UUPK  states  that:  Consumers  are  all  users  of  goods  and  or services available in society, both for the benefit of themselves, their families, other people and other living things and not for trading. Article 1 point 3 of the UUPK states that: Business actor is  any  individual  or  business  entity,  whether  in  the  form  of  a  legal  entity  or  not,  which  is established  and  domiciled  or  carries  out  activities  within  the  jurisdiction  of  the  Republic  of Indonesia, either individually or jointly through an agreement to carry out business activities in various fields of the economy.
Keywords: Legality, Law, Transactions, Buying and Selling, Online.

## Abstrak
Praktik jual beli online dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan dalam transaksi yang telah ditetapkan, sebagian konsumen mengalami kerugian karena barang yang  dipesan  tidak  sesuai  dengan  akad  awal.  Pemerintah  memiliki    peran    penting  terhadap keabsahan  hukum  transaksi  jual  beli  online  di  Indonesia.  Tulisan  ini  mengkaji  tentang  sistem transaksi jual beli online di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif  dipilih  dengan  metode  deskriptif  dan  jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian kepustakaan (library research) yakni penelitian dilaksanakan dengan cara pencarian literatur (kepustakaan)  baik  berupa  jurnal,  catatan,  maupun  laporan  hasil  penelitian  dari  penelitian sebelumnya.  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Jual  Beli  Online  Pasal  1  angka    1
316│ Saprida, et.al; Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  menyatakan  bahwa  :  Perlindungan Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan  kepada  Konsumen.  Pasal  1  angka  2  UUPK  menyatakan  bahwa  :    Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  mahkluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.  Pasal  1  angka  3  UUPK  menyatakan  bahwa:  Pelaku  Usaha  adalah  setiap orang  perseorangan    atas  badan  usaha    baik  yang  berbentuk  Badan  Hukum  maupun  bukan yang  didirikan  dan  berkedudukan    atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  Perjanjian  Penyelenggaraan kegiatan usaha  dalam berbagai bidang ekonomi.
Kata Kunci: Legalitas, Hukum, Transaksi, Jual Beli, Online.

## DASAR PEMIKIRAN
Jual  beli  sudah  dikenal  semenjak  dari  jaman  kenabian,  begitu  juga  kebanyakan dari para istri-istri nabi berprofesi sebagai pedagang, contohnya Siti Khodijah istri Nabi Muhammad SAW juga seorang pedagang yang sukses. Adapun jual beli atau muamalat di dalam Islam, ada syari’at atau aturan-aturan yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh pelaku  dagang  maupun  pembeli.  Berdagang  atau  berbisnis  merupakan  aktivitas  yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun saat remaja sudah  memulai  untuk  berdagang  ke  negeri  Syam.  Jual  beli  merupakan  sesuatu  yang diperbolehkan, dengan catatan selama  dilakukan  dengan benar sesuai  dengan  tuntunan ajaran Islam. (Fitria, 2017).
Jual  beli  merupakan  bagian  dari  kegiatan  perdagangan  dengan  tujuan  untuk mencari keuntungan. Jual beli merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan  secara  umum  adalah  kegiatan  yang  terpenting  dalam  aktivitas  usaha.  Kegiatan jual beli merupakan kegiatan  yang berhubungan  dengan kegiatan sosial  karena  adanya interaksi  antara  dua  orang  atau  lebih.  Adanya  interaksi  tersebut  menimbulkan komunikasi sosial, yaitu antara penjual dan pembeli. (Sukindar, 2021).
Pada  saat  ini  perkembangan  teknologi    telah  berlangsung  sangat  pesat  yang mencakup  berbagai  bidang  salah  satu    bidang  yang  mengalami  perkembangan  adalah bidang tehnologi  informasi.  Perkembangan tehnologi informasi  ini  dimanfaatkan oleh masyarakat  Indonesia  untuk  mempermudah  dalam  berbagai  pemenuhan  kebutuhan hidupnya. Salah satu pemenuhan kebutuhan itu adalah melaksanakan kegiatan jual beli secara  online.  Kegiatan  transaksinya  tidak  dilakukan  disuatu  tempat  tertentu  dengan
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │317
bertemunya  pihak  penjual  dan  pihak  pembeli  secara  langsung  tetapi  dilakukan  dengan memakai  media  online.  (Noor,  2020).  Transaksi  jual  beli  syariah  memiliki  rukun  jual beli  meliputi  4  hal,  yaitu:  harus  adanya  akid  (orang  yang  melakukan  akad),  ma’qud alaihi  (barang  yang  diakadkan)  dan  shighat,  yang  terdiri  atas  ijab  (penawaran)  qabul (penerimaan), dan nilai tukar pengganti barang. (Satrio et al., 2020).
Kegiatan  jual  beli  online  melalui  internet  yang  dikenal  dengan  istilah  Electronic Commerce  atau E-Commerce  yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang,  karena  dalam  transaksi  jual  beli  secara  elektronik  ini  membuat  waktu  menjadi efisien dan juga efektif sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap  orang  dimanapun  dan  kapanpun.  E-Commerce  pada  dasarnya  merupakan  suatu transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Hal  ini  tentunya  mengubah  kebiasaan  yang  sebelumnya  melakukan  transaksi  jual  beli secara langsung dengan tatap muka antara penjual dan pembeli, sekarang sudah berubah menjadi  transaksi  dapat  dilakukan  secara    online.  Transaksi  jual  beli  tersebut  dengan cara  mengakses  halaman  web  yang  telah  tersedia  yang  berisi  sebuah  perjanjian  yang dibuat  oleh  penjual  (seller)  dan  pembeli  (buyer).  Mereka  hanya  tinggal  mengikuti petunjuk yang telah disediakan dengan cara menekan tombol sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian tersebut. Pembayaran transaksi tersebut dapat dilakukan secara mudah dengan  menggunakan  cara  mentransfer  melalui  ATM  (Automated  Teller  Machine), mobile  banking,  minimarket,  atau  dengan  perantara  pihak  ketiga  misalnya  rekening bersama. (Nugroho & Yuniarlin, 2021).
Dalam  pasal  1457  BW  diatur  tentang  pengertian  jual  beli  merupakan  satu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan satu benda  dan  pihak  lain  membayar  harga  yang  telah  di  janjikan.  Dalam  jual  beli  Online yang  digunakan  oleh  pihak  bukan  sepeti  layaknya  perjanjian  jual  beli  pada  umumnya. Tetapi  perjanjian  jual  beli  Online  tersebut  dapat  dilakukan  tanpa  adanya  pertemuan secara  lansung  antara  kedua  belah  pihak,  dalam  UU  No.19  Tahun  2016  tentang Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  pasal  1  angka  2  Transaksi  Elektronik  adalah perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  komputer,  jaringan komputer,dan/atau media elektronik lainnya. (Aprinelita, 2019).
318│ Saprida, et.al; Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia
Pada kegiatan jual beli  online  dikenal adanya perjanjian jual beli digital dimana perjanjian  jual  beli  ini  bisa  berupa  kesepakatan  secara  langsung  antara  para  pihak melalui chat  atau jika menggunakan situs jual beli  online maka perjanjian jual beli ini dianggap sepakat manakala pihak pembeli telah menambahkan  barang pada keranjang dan  membayar  tagihan  transaksi,  untuk  kemudian  pihak  penjual  memproses  pesanan dan mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak semudah itu karena dalam isu hukum yang lahir dari kasus-kasus jual beli online yang terjadi ditemukan perjanjian jual beli  online  sangat mudah terjadi penipuan. Salah satu contoh  yang  sering  terjadi  adalah  pembeli  telah membayarkan  pesanannya  tapi  barang tidak dikirimkan, karena barang yang dijual sebenarnya adalah fiktif, atau produk yang sampai  kepada  pembeli  rusak  dan  tidak  sesuai  spesifikasi  yang  ditawarkan.    (Putri  & Hadrian, 2022).
Jual  beli    online  saat  ini  sedang  eksis,  karena  banyak  orang  yang  melakukan transaksi  melalui  online.  Untuk  memasarkan  barang  yang  akan  dijual  mereka menggunakan  media  sosisal  seperti    facebook,  instagram,  twitter    dan  media  yang lainnya.  Dalam  praktiknya  tak  jarang  jual  beli  secara    online  dapat  menimbulkan masalah. Misalnya barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar yang dipasang dalam situs  tersebut,  bahkan  sering  tidak  sesuai  dengan  permintaan  atau  pesanan  pembeli karena  pembeli  tidak  bisa  melihat  produknya  secara  langsung.  (Puspa  &  Ikrardini, 2019).
Di  Indonesia  telah  ada  UU  ITE  guna  mengatur  mengenai  hal-hal  yang  berkaitan dengan transaksi-transaksi elektronik termasuk didalamnya jual beli  online. Akan tetapi faktanya  masih  banyak  terjadi  tindak  pidana  penipuan  pada  transaksi  ini.  Hal  ini mungkin  dikarenakan  faktor  penegakan  hukumnya  yang  belum  cukup  tegas  dan  tidak jarang  aparat  penegak  hukum  belum  dapat  melakukan  penerapan  dengan  cukup  baik aturan  hukum  tentang  transaksi  elektronik.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana  sistem  pelaksanaan  jual  beli  online  dalam  hukum  negara?  Bagaimana perlindungan  hukum  terhadap  transaksi  jual  beli  online  di  Indonesia?  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  sistem  pelaksanaan  jual  beli  online  dalam  hukum  negara dan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  transaksi  jual  beli  online  di
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │319
Indonesia.  Sedangkan  manfaat  penelitian  ini  adalah  sebagai  salah  satu  rujukan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir tentang legalitas transaksi jual beli online di  Indonesia  dan  sebagai  kewajiban  penulis  dalam  kegiatan  Tri  Dharma  Perguruan Tinggi di STEBIS IGM.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  pustaka  ( library research )  yakni  penelitian  dilaksanakan  dengan  cara  pencarian  literatur  (kepustakaan) baik berupa jurnal, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian sebelumnya. (Fadli,  2021)  Peneliti  mencoba  menggambarkan  apa  yang  dipahami  dan  digambarkan subyek  penelitian.  Kemudian  pendekatan  kualitatif  dipilih  dengan  metode  deskriptif. Pengumpulan  data  dengan  menggunakan  cara  mencari  sumber  dengan  menkontruksi dari berbagai sumber contohnya buku, jurnal dan riset-riset yang pernah dilakukan yang berhubungan  dengan  tema  penelitian  ini  untuk  mencari  hal-hal  yang  berupa  catatan, jurnal  dan  sebagainya  yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian.  Bahan  pustaka  yang didapat  dari  berbagai  referensi  dianalisis  secara  kritis  dan  harus  mendalam  agar  dapat mendukung proposisi dan gagasannya. (Wahyudin, 2017)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sistem Pelaksanaan Jual Beli Online dalam Hukum Negara
Islam  telah mengajarkan kepada manusia  agar mencari  rezeki  dengan jalan yang sesuai dengan kaidah Islam dan mendatangkan manfaat antara individu, artinya sesuatu yang  menyangkut  dan  berhubungan  harta  benda  hendaknya  dilihat  dan  dihukumi dengan  dua  kriteria  halal  dan  haram  termasuk  juga  dalam  perdagangan  jual  beli  yaitu penukaran  secara  mutlak.  Secara  terminologi,  jual  beli  adalah  saling  menukar  harta dengan  harta  dalam  bentuk  pemindahan  milik  dan  kepemilikan.  Definisi  di  atas  dapat dipahami  bahwa  inti  dari  jual  beli  adalah  suatu  perjanjian  tukar  menukar  barang  atau benda  yang  memiliki  nilai,  secara  suka  rela  di  antara  kedua  belah  pihak,  salah  satu pihak  menerima  benda  dan  pihak  lainnya  menerima  uang  sebagai  kompensasi  barang, sesuai  dengan  perjanjian  dan  ketentuan  yang  telah  dibenarkan  syara’  dan  disepakati. (Lestanti, 2019).
320│ Saprida, et.al; Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia
Menurut  pasal  1457  KUH  Perdata  menentukan  bahwa  jual  beli  adalah  suatu persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari pasal  tersebut  berarti  bahwa  perjanjian  jual  beli  merupakan  perjanjian  timbul  balik antara  penjual  dan  pembeli  dimana  si  penjual  berjanji  menyerahkan  hak  miliknya kepada pembeli dan pembeli berjanji untuk membayar harga atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.
Oleh karena itu unsur dari  jual beli itu adalah :
a. Adanya subyek hukum yaitu penjual dan pembeli.
b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga.
c. Adanya  hak  dan  kewajiban  antara  penjual  dan  pembeli  secara  timbal  balik. (Nuswardhani, 2021).
Jual  beli  online  atau  e-commerce  diartikan  sebagai  jual  beli  barang  dan  jasa melalui  media  elektronik,  khususnya  melalui  internet  atau  secara  online.  Ecommerce merupakan  prosedur  berdagang  atau  mekanisme  jual-beli  di  internet  dimana  pembeli dan  penjual  dipertemukan  di  dunia  maya.  (Samawi,  2020).  Transaksi  perdangangan melalui  media  elektronik  sering  disebut  dengan  istilah  Electronic  Commerce    atau    E- commerce  yang artinya sebagai perdagangan dengan menggunakan fasilitas elektronik dimana  bentuk  transaksi  perdangangan  baik  membeli  maupun  menjual  dilakukan melalui media elektronik pada jaringan internet. (Harun et al., 2018).
Dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  2  UU  IT,    transaksi  elektronik  adalah  perbuatan hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  komputer,  jaringan  komputer,  dan/atau media  elektronik  lainnya.  Sementara,  transaksi  adalah    aspek  materil  dari    hubungan hukum  yang  disepakati    dan    bukan  mengenai  perbuatan  hukum  secara  formal. (Sumiyati,  2018).  Jual  beli  online  dapat  dikaitkan  dengan  UU  No.11  Tahun  2008 tentang  Informasi  Teknologi  Elektronik  (ITE).  Menurut  pasal  1  ayat  2  UU  No.  11 Tahun  2008  tentang  ITE  menjelaskan  tentang  transaksi  elektronik  adalah  perbuatan hukum    yang dilakukan  dengan menggunakan  komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (UU). (Samawi, 2020).
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │321
Dalam  kontrak  elektronik  atas  transaksi  jual-beli  online  atau  bisnis  e-commerce, penjual  memiliki  hak  dan  tanggung  jawab  masing-masing  serta  mengacu  pada kewajiban penjual dalam transaksi jual beli antara lain:
a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.
b. Menanggung kenikmatan serta menanggung cacat tersembunyi.
c. Memberi  informasi  tentang  barang  dan  atau  jasa  yang  dijual  secara  benar,  jujur, jelas, dan sebagainya. (Garaika, 2020).
Dalam  pasal  65  UU  Nomor  7  Tahun  2014  yang  mengatur  tentang  perdagangan melalui  sistem  elektronik  disebutkan  pada  ayat  4  bahwa  pelaku  usaha  perdagangan melalui sistem elektronik wajib untuk menyediakan data tentang:
a. Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi.
b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan persyaratan teknis atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan
c. Harga dan cara  pembayaran barang dan/atau jasa
d. Cara penyerahan barang
Hukum  e-commerce  di  Indonesia  secara  signifikan,  tidak  mencover  aspek transaksi yang dilakukan secara online (internet). Akan tetapi ada beberapa hukum yang bisa menjadi
pegangan untuk melakukan transaksi secara online atau kegiatan E-commerce. Yaitu :
a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan) telah menjangkau ke arah pembuktian data elektronik.  Dalam  Bab  I Ketentuan  Umum,  Pasal  1  ayat  2  tentang  dokumen  perusahaan    yg  isinya: Dokumen  perusahaan  adalah  data,  catatan,  dan  atau  keterangan  yang  dibuat  dan atau  diterima  oleh  perusahaan  dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatannya,  baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
b. Pasal  1233  KUHP,  yang  isinya  sebagai  berikut  perikatan,  lahir  karena  suatu persetujuan atau karena undang-undang.
c. Pasal  1338  KUHP,  yang  isinya  mengarah  kepada  hukum  di  Indonesia  menganut asas kebebasan berkontrak. (Masyhur, 2021).
322│ Saprida, et.al; Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia
Mekanisme  jual  beli  online  dalam  menjalankan  jual  beli  online  diperlukan mekanisme, dan di antaranya:
a. Information  sharing,  merupakan  proses  paling  awal  dalam  transaksi.  Pada  tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan  browsing  di Internet untuk mendapatkan informasi  tentang  produk  tertentu  yang  akan  dibeli.  Informasi  tentang  produk tertentu dapat diperoleh langsung baik  melalui website pedagang atau perusahaan yang  memproduksi  barang  tersebut.  Terkait  informasi,  ada  dua  hal  utama  yang bisa  dilakukan    users  di  dunia  maya.  Pertama  ialah  melihat  berbagai  produk barang  atau  jasa  yang  diiklankan  oleh  perusahaan  melalui  website-nya.  Kedua adalah mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang dilakukan.
b. Online  orders,  merupakan  tahap  pemesanan  dari  calon  pembeli  yang  tertarik dengan produk (barang  atau jasa) yang ditawarkan. Karena itu, untuk  memenuhi kebutuhan  tersebut,  perusahaan  perlu  memiliki  pusat  data  (corporate  database) yang menyediakan informasi yang memadai baik terkait dengan berbagai produk yang  ditawarkan,  maupun  tata  cara  pembeliannya.  Untuk  pemesanan  melalui website,  para  pedagang  (merchant)  biasanya  menyediakan  katalog  yang  berisi daftar  barang  (product  table)  yang  akan  dipasarkan.  Setelah  pengisian  form pemesanan  (order  form)  dilakukan,  biasanya  dalam  website  disediakan  pilihan tombol  untuk  konfirmasi  melanjutkan  atau  membatalkan  order.  Apabila  yang ditekan tombol “submit”, maka proses akan berlanjut pada tahap pengecekan dan pengesahan order. Sedangkan apabila yang ditekan tombol “reset”  berarti sistem akan  menghapus  semua  proses  order,  sehingga  untuk  melanjutkan  pemesanan, customer  perlu  memasukkan  kembali  pilihan  order  dari  awal.  Selanjutnya  jika informasi yang dikirimkan customer telah memenuhi persyaratan  dan dinyatakan valid,  maka  merchant  akan  mengirimkan  berita  konfirmasi  kepada  customer dalam bentuk e-mail. (Samawi, 2020).
c. Online transaction, yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara online. Untuk  melakukan  transaksi  online,  banyak  cara  yang  dapat  dilakukan.  Misalnya melalui  media  internet  seseorang  dapat  melakukan  transaksi  online  dengan  cara
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │323
hatung  atau  melalui  vidio  conference  secara  audio  visual.  Sedangkan  transaksi lainnya seperti
menggunakan  e-mail,  juga  dapat  dilakukan  secara  mudah.dalam  hal  ini,  kedua belah  pihak  cukup  menggunakan    e-mail  address  sebagai  media  transaksi.  Pada tahap  ini,  biasanya  dimulai  dengan  proses  tawar-menawar  melalui  dunia  maya (cyberspace  bargain)  antara  para  pihak  yang  terlibat  transaksi.  Bukti  adanya kesepakatan dapat diwujudkan dalam bentuk data elektronik (record) yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak secara digital (dgigital signature) sebagai bukti keabsahan dan kesediaan untuk menjalankan hak dan kewajiban.
d. E-Payment,  merupakan  suatu  sistem  pembayaran  yang  dilakukansecara elektronik.  Biasanya  agar  dapat  memberikan  jasa  pembayaran  secara  online (online  payment),  lembaga  keuangan  sebagai  perusahaan    penerbit  (issuer), sebelumnya  perlu  menjalin  kerjasama  dengan  perusahaan  penyedia  jaringan (provider).  Sedangkan  bagi  para  pelaku  bisns  yang  ingin  memanfaatkan  jasa pembayaran tersebut, dapat menghubungi perusahaan penerbit untuk mendapatkan  pelayanan.  Dalam  e-commerce,  e-payment  dapat  diwujudkan  ke dalam berbagai bentuk, misalnya: 1)  Credit Card  dapat diartikan sebagai metode pembayaran  atas  kewajiban  yang  timbul  dari  suatu  transaksi  bisnis  dengan menggunakan  kartu  yang  diterbitkan  oleh  perusahaan/lembaga  keuangan  yang menyediakan  jasa  pembayaran.  2)  E-check  yaitu  sistem  pembayaran  online dengan menggunakan cek yang ditulis secara elektronik, misalnya melalui e-mail atau  faximile.    E-check    biasanya  memuat  semua  informasi  yang  dibuat berdasarkan    apa  yang  tertera  pada  cek  sesungguhnya  namun  berdasarkan  tanda tangan  dan  sertifikat  pada  cek  ini  dibuat  secara  digital  (digital  signature/digital certificate).  Perusahaan  seperti  Net    Check  berusaha  mempelopori  penggunaan cek  elektronik,  sehingga  dapat    dimanfaatkan  untuk  transaksi  secara  individu. Untuk  dapat  melakukan  pembayaran  dengan  e-check,  pertama-tama  custsomers perlu membuka account bank di Internet. Dengan demikian, penerima e-check  ini dapat  mengkonfirmasikan  kepada  bank  adanya  transaksi  yang  dilakukan  secara valid,  sebelum  bank  mentransfer  uang  dari  rekening  pengirim  ke  penerima  e- check  sesuai  dengan  nilai  yang  tercantum.  3)  Digital  Cash,  merupakan  sistem
324│ Saprida, et.al; Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia
pembayaran  yang  menggunakan  uang  digital.  Melalui  sistem  digital    cash,  uang dapat  dipresentasikan  ke  dalam  bentuk  digit  sesuai  dengan  jumlah  yang dibutuhkan.  Melalui  e-mail  nasabah  dapat  berkomunikasi  dengan  bank  (sebagai pihakpenyelenggara  layanan  ini)  untuk  mendapatkan  nomor  seri  beberapa  token (semacam  kupon).  Bank  selanjutnya  akan  mendebit  sejumlah  uang  tunai  yang ditransfer  ke  rekening  nasabah  sesuai  dengan  nilai  nominal  token  tersebut. Dengan  token  inilah  yang  kemudian  akan  dipergunakan  nasabah  sebagai  alat pembayaran (digital cash) untuk belanja di Internet. (Samawi, 2020).

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Online
Hukum  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Jual  Beli  Online  Pasal  1  angka    1 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  menyatakan  bahwa  :  Perlindungan Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan bahwa : Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan  atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan bahwa: Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan  atas badan usaha  baik yang berbentuk Badan  Hukum  maupun  bukan  yang  didirikan  dan  berkedudukan    atau  melakukan kegiatan  dalam  wilayah    hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun bersma-sama  melalui  Perjanjian  Penyelenggaraan  kegiatan  usaha    dalam  berbagai bidang ekonomi. Pasal 1 angka 4 UUPK menyatakan bahwa :
Barang  adalah  setiap  benda  baik  berwujud  maupun  tidak  berwujud,  baik  bergerak maupun  tidak  bergerak  dapat  dihabiskan  maupun  tidak  dapat  dihabiskan,  yang  dapat diperdagangkan,  dipakai,  dipergunakan    atau  dimanfaatkan  oleh  konsumen.  Pasal  1 angka  5  UUPK  mengatakan  bahwa  :  Jasa  adalah  setiap  layanan  yang  berbentuk pekerjaan  atau  prestasi  yang  disediakan  bagi  masyarakat  untuk  dimanfaatkan  oleh konsumen.  Pasal  1  angka  6  UUPK  menyatakan  bahwa  :  Promosi  adalah  kegiatan pengenalan    atau penyebarluasan informasi  suatu barang dan  atau jasa  untuk  menarik minat  beli  konsumen  terhadap  barang  dan  atau  jasa  yang  akan  dan  sedang diperdagangkan.  Jika  terjadi  pelanggaran  terhadap  Hak  Pembeli      (konsumen)  maka
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │325
konsumen tersebut berhak untuk mendapatkan  perliindungan  hukum yang didasarkan kepada  Hak-hak  konsumen  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen. Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa : Hak Konsumen adalah :
a. Hak atas kenyaman, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa.
b. Hak untuk memilih barang dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa
d. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang    dan/atau  jasa    yang digunakan,
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan  konsumen secara patut
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan  pendidikan konsumen
g. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur    serta  tidak diskriminatif
h. Hak  untuk  mendapatkan    kompensasi,ganti  rugi    dan  /atau    jasa    yang  diterima tidak sesuai dengan  perjanjian  atau tidak  sebagaimana  mestinya.
i. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan    peraturan  perundang-undangan  lainnya. (Noor, 2020).
Perlindungan  konsumen  menurut  pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menyebutkan  perlindungan    konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan  kepada  konsumen.  Az.  Nasution  menyebutkan  hukum  perlindungan konsumen  adalah  keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  yang  mengatur  dan melindungi  konsumen  dalam  hubungan  dan  masalah  penyediaan  dan  penggunaan produk  (barang/jasa)  konsumen  antara  penyedia  dan  penggunanya,  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Menurut  Johanes  Gunawan,  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen dapat  dilakukan  pada  saat  sebelum  terjadinya  transaksi  (no  conflict/pre  purchase) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (conflict/post purchase).
Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan  dengan cara antara lain:
326│ Saprida, et.al; Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia
a. Legislation,  yaitu  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang  dilakukan  pada saat  sebelum  terjadinya  transaksi  dengan    memberikan  perlindungan  kepada konsumen  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  dibuat.  Sehingga dengan  adanya  peraturan  perundang-undangan  tersebut  diharapkan  konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan- batasan  dan  ketentuan  yang  mengatur  transaksi  antara  konsumen  dan  pelaku usaha.
b. Voluntary  Self  Regulation,  yaitu  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha  diharapkan  secara  sukarela  membuat  peraturan  bagi  dirinya  sendiri  agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.
Perlindungan  hukum  konsumen  pada  saat  setelah  terjadinya  transaksi (conflict/post  purchase)  dapat  dilakukan  melalui  jalur  Pengadilan  Negeri  atau  diluar Pengadilan  oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  berdasarkan  pilihan  para pihak  yang  bersengketa.  (Atikah,  2019).  Pasal  4  UUPK  menyebutkan  bahwa  hak konsumen  diantaranya;  hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan  nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang  dan/atau  jasa;  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau  tidak  sebagaimana  mestinya;  dan  lain-lain.  Di  sisi  lain,  kewajiban  bagi  pelaku usaha  sesuai  Pasal  7  UUPK  diantaranya;  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan penggunaan,  perbaikan  dan  pemeliharaan;  memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dan lain-lain. (Khotimah & Chairunnisa, 2005).
Dalam KUH Perdata terdapat 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak  berdasarkan    adanya  cacat  kehendak,  yaitu:  a)  kekeliruan  atau  dwaling  (Pasal 1322  KUHPerdata);  b)  ancaman  atau  dwang  (Pasal  1323-1327KUH  Perdata);  c) penipuan  atau  bedrog  (Pasal  1328  KUHPerdata).  Selain  berdasarkan  ketentuan  Pasal 1320  ke  1  KUH  Perdata,  syarat    sepakat  pada  kontrak  jual  beli    e-commerce    juga
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │327
ditemukan  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  yang  mengatur  mengenai  syarat  kesepakatan  dalam  kontrak  jual beli e-commerce, di antaranya :
Pertama, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  di  mana  berdasarkan  ketentuan  ini  unsur  kepakatan  yang dimaksudkan  dalam  kontrak  jual  beli  e-commerce    adalah    apabila  dalam  proses penawaran, penjual atau merchant  telah menampilkan produk barang dan/atau jasanya secara  online  untuk  dapat  menarik pembeli  atau konsumen dengan  memenuhi unsur- unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal ini yaitu terhadap produk yang  ditawarkan tersebut  harus:  dapat  diakses,  ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
Kedua, Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik  di mana berdasarkan ketentuan ini, maka unsur kesepakatan yang dimaksudkan  dalam  kontrak  jual  beli  e-commerce  adalah  berkenaan  dengan  waktu pengiriman pesan persetujuan pihak pembeli atau konsumen kepada pihak penjual atau merchant    adalah  apabila  pembeli  telah  memenuhi  prosedur  pengiriman  yang  telah ditetapkan  oleh  pihak  penjual  atau    merchant.  Prosedur  pengiriman  dimaksud  adalah pihak  pembeli  harus  mengisi  form  berupa  biodata  pembeli  secara  lengkap,  jujur,  dan jelas kemudian mengirimkan pesan tersebut kepada penjual melalui  alamat yang telah ditunjuk  oleh  penjual  atau  merchant.  Hal  ini  menjadikan  bahwa  proses  sedemikian menandakan bahwa kontrak jual beli  e-commerce antara pembeli dengan penjual atau merchant telah terjadi karena telah terjadi pula kesepakatan antara kedua pihak.
Ketiga, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  di  mana  berdasarkan  ketentuan  ini,  unsur  kesepakatan  dalam kontrak jual beli  e-commerce  akan terpenuhi apabila integritas dari pada pelaku usaha yaitu  penjual  atau  merchant  telah  terjamin.  Untuk  mengukur  integritas  dari  setiap penjual  atau  merchat  menurut  ketentuan  ini  dibentuklah  suatu  Lembaga  Sertifikasi Keandalan.  Menurut  Penjelasan  Pasal  10  ayat  (1)  Sertifikasi  Keandalan  dimaksudkan sebagai  bukti    bahwa  pelaku  usaha  yang  melakukan  perdagangan  secara  elektronik layak  berusaha  setelah  melalui  penilaian  dan  audit  dari  badan  yang  berwenang.  Bukti
328│ Saprida, et.al; Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia
telah dilakukan Sertifikasi keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust  mark  pada  laman  (home  page)  pelaku  usaha  tersebut.  Akan  tetapi,  ketentuan  ini sesungguhnya juga tidak terlalu tegas dalam mengharuskan setiap penjual atau merchant untuk  melakukan  sertifikasi.  Hal  itu  karena  apabila  dicermati  dalam  Pasal  10  ayat  (1) terdapat  kata  “dapat”.  Kata  dapat  merupakan  kata  yang  bermakna  fakultatif,  tidak imperatif. Artinya, setiap penjual atau merchant tidak wajib untuk disertifikasi dan tetap bebas  untuk  menjalankan  kegiatan  usahanya  walaupun  tanpa  harus  disertifikasi  oleh Lembaga  Sertifikasi  Keandalan.  Untuk  disertifikasi  memerlukan  itikad  baik  dan keinginan sendiri dari setiap penjual atau merchant. (Rizal et al., 2021).
Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam pasal  6 dan pasal 7 Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Yang merupakan  hak  pelaku  usaha  diatur  dalam  pasal  6  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Sedangkan  dasar  hukum  mengenai  kewajiban pelaku usaha produk
kosmetik  diatur  didalam  pasal  7  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen.  Dari  salah  satu  ketentuan  pasal  7  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik dalam melakukan usahanya terutama itikad baik produsen dan penjual kosmetik, jangan menjual  produk  kosmetik  yang  mengandung  bahan-bahan  yang  berbahaya  bagi  tubuh khususnya wajah. Kejujuran informasi mengenai bahan, komposisi dan cara pemakaian produk kosmetik merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh pihak produsen dan penjual kosmetik online. (Puspa & Ikrardini, 2019).
Akibat  kelalaian  seseorang,  tidak  melaksanakan  kewajibannya  pada  tepat  waktu atau  tidak  dilakukan  secara  layak  sesuai  perjanjian,  sehingga  ia  dapat  dituntut memenuhi kewajibannya bersama keuntungan yang dapat diperoleh atas lewatnya batas waktu  tersebut  Oleh  karena  itu,  jika  salah  satu  melakukan  wanprestasi,  maka  akibat hukum  orang  yang  melakukan  wanprestasi  berdasar  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata adalah, sebagai berikut:
a. Pihak  wanprestasi  diwajibkan  membayar  ganti  kerugian  yang  telah  diderita  oleh pihak lainnya, diatur di dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │329 berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan  mulai  diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun  telah  dinyatakan  lalai,  tetap lalai  untuk  memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu  yang melampaui  waktu  yang  telah  ditentukan”.  Ganti  kerugian  hanya  berupa  uang bukan barang, kecuali jika diperjanjikan lain. Tuntutan ganti kerugian didasarkan pada  wanprestasi,  terlebih  dahulu  penjual  dan  pembeli  terikat  suatu  perjanjian. Bukan  undang-undang  yang  menentukan  apakah  harus  dibayar  ganti  rugi  atau berapa  besar  ganti  rugi  yang  harus  dibayar,  melainkan  kedua  pihak  yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti rugi yang harus dibayar. Dalam menentukan  besarnya  ganti  rugi  yang  harus  dibayar,  pada  dasarnya  harus berpegang  pada  asas  bahwa  ganti  rugi  yang  harus  dibayar  sedapat  mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian.
b. Pihak  yang  dirugikan  dapat  menuntut  pemutusan  atau  pembatalan  perjanjian melalui  pengadilan,  diatur  di  dalam  Pasal  1266  KUHPerdata,  berbunyi:  “Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi  pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan  ini  juga  harus  dilakukan,  meskipun  syarat  batal  mengenai  tidak dipenuhinya  kewajiban  dinyatakan  di  dalam  persetujuan.  Jika  syarat  batal  tidak dinyatakan  dalam  persetujuan,  maka  Hakim  dengan  melihat  keadaan,  atas permintaan  tergugat,  leluasa  memberikan  suatu  jangka  waktu  untuk  memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan”. Perlu diingat bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang dan memiliki kekuatan mengikat  (Pasal  1339  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata),  sehingga  pihak yang  dirugikan  oleh  adanya  wanprestasi  ini  dapat  melayangkan  tuntutan  atas kelalaian  yang  terjadi.  Pihak  yang  dirugikan  akibat  perbuatan  wanprestasi  oleh pihak  debitor  mempunyai  hak  gugat  dalam  upaya  menegakkan  hak-hak kontraktualnya.  Hal  ini  sebagaimana  yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1267 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  menyatakan  bahwa:  “Pihak  yang
330│ Saprida, et.al; Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia
terhadapnya  perikatan  tidak  dipenuhi,  dapat  memilih;  memaksa  pihak  yang  lain untuk  memenuhi  persetujuan,  jika  hal  itu  masih  dapat  dilakukan,  atau  menuntut pembatalan  persetujuan,  dengan  penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga.  “Di dalam  Pasal  1267  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  pihak  yang  dirugikan akibat  perbuatan  wanprestasi  dapat  melakukan  penuntutan  terhadap  debitor  dan kreditor  berhak  menuntut  berupa:  a.  Pemenuhan  kewajiban,  atau  b.  Ganti  rugi, atau  c.    Pemutusan,  atau  d.    Pemenuhan  dengan  ganti  rugi,  atau  e.    Pemutusan dengan ganti rugi. (Pangestu &  ’, 2019).
Dalam  jual  beli  online  banyak  para  konsumen  mengeluh  karena  tidak  semua produk yang ditawarkan pada  jual beli online itu sama persis dengan senyatanya, maka untuk melindungi kepentingan konsumen pada Pasal 28  ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang  ITE  menjelaskan  bahwa  setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam  Transaksi  Elektronik.  Adapun  pidana  bagi  seseorang  yang  melakukan  penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli online dijelaskan dalam pasal 45 ayat 2 yang  menyatakan:  Setiap  orang  yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  28  ayat  (1)  atau  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak      Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah). Pengawasan  pemerintah  terhadap  suatu  tindakan    kriminal  khususnya  penipuan  yang dilakukan  dalam  jual  beli  online  harus  segera  ditindak  lanjuti,  mengingat  banyak konsumen  seperti  sudah  tidak  percaya  terhadap  jual  beli  yang  berlebel  online  padahal ini sangat membantu banyak kalangan selain meringankan penjual dalam  memasarkan produknya,  dalam  jual  beli  online  juga  dapat  mengurangi  penggaguran  di  Indonesia karena  mereka  tidak  harus  mengeluarkan  banyak  modal  untuk  dapat  berwirausaha. (Fitria, 2017).
Perjanjian adalah suatu peristiwa  di  mana  ada  seorang  berjanji kepada  seorang lain  atau  dua  orang itu saling berjanji  untuk melaksanakan  suatu hal.  Dari  peristiwa ini,  timbullah  suatu hubungan  antara  dua  orang tersebut  yang dinamakan  perikatan. Perjanjian    itu  menerbitkan    suatu    perikatan    antara    dua  orang  yang  membuatnya. Dalam bentuknya,  perjanjian    berupa  suatu    rangkaian  perkataan  yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (Herniwati, 2015).
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │331
Pada  dasarnya,  para  pihak  dalam  perjanjian  itu  adalah  subjek  hukum  perdata, yaitu  individu  dan  badan  hukum.  Suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  seseorang  dalam kapasitasnya  sebagai  individu  atau  subjek  hukum,  hanya  akan  berlaku  dan  mengikat bagi  dirinya  sendiri  yang  membuatnya.  Dasar  hukumnya  adalah  Pasal  1315  dan  Pasal 1340  KUH  Perdata.  Dalam  Pasal  tersbut,  menunjuk  pada  individu  sebagai  subjek hukum pribadi yang bertindak atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangan tersebut,  sebagai  seorang  yang  cakap  bertindak  untuk  melakukan  perbuatan  hukum, maka  setiap  tindakan  ada  perbuaan  yang  dilakukan  subjek  hukum  pribadi  tersebut mengikat  pada  diri  orang  tersebut.  Dalam  lapangan  hukum  kekayaan,  juga  mengikat atas apa yang dimilikinya secara pribadi yaitu meliputi harta kekayaan yang dimilikinya. (Puspa & Ikrardini, 2019).
Pasal  1320  KUH  Perdata  disebutkan,  untuk  sahnya  suatu  perjanjian  diperlukan empat syarat, yaitu:
a. Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya,  artinya  bahwa  para  pihak  yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
b. Kecakapan,  yaitu  bahwa  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  harus  cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
c. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
d. Suatu  sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal  yang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,  kesusilaan  dan ketertiban.
Syarat-syarat tersebutlah yang wajib dipenuhi oleh setiap pihak dalam pembuatan perjanjian. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum. (Prawira Buana et al., 2020).
Suatu perjanjian jual beli online melalui internet dianggap sah apabila memenuhi sarat  Subyektif  dan  Obyektif.  Pemenuhan  atas  azas  tersebut  berakibat  pada  perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan  kewajibannya  sehingga  pemenuhan  sarat  sahnya  suatu  perjanjian  mutlak  untuk dipenuhi. (Aprinelita, 2019).
332│ Saprida, et.al; Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia
Sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya,  unsur-unsur  perjanjian meliputi antara lain:
a. Kata  sepakat  dari  dua  pihak  atau  lebih;    Untuk  hal  ini,  sama  halnya  dengan KUHPerdata,  unsur  sepakat  yang  dimaksud  dalam  UU  ITE  adalah  pernyataan kehendak para pihak sehingga perjanjian hanya dapat  timbul dengan kerja  sama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dïbangun” oleh perbuatan dari beberapa orang.
b. Kata  sepakat  dari  dua  pihak  atau  lebih;    “UU  ITE  memperkenalkan  bentuk kesepakatan  melalui  suatu  sistem  elektronik  berbantuan  komputer,  jaringan komputer,  dan/atau  media  elektronik  lainnya.  Kehendak  para  pihak  dapat dinyatakan dengan saling berkomunikasi melalui penyelenggara sistem elektronik sebagai  pengguna  sistem  elektronik”  (Pasal  1  angka  9  PP  No.  82  Tahun  2012). Para pihak dalam transaksi belanja  online,  dapat bertindak selaku  subjek  hukum pengirim  atau    subjek  hukum  penerima    namun  terlebih  dahulu  masing-masing pihak  memahami  aksesibilitas  sistem  elektronik  serta  memahami  informasi elektronik serta dokumen elektronik.  Hal ini menjadi sangat penting dalam suatu transaksi  elektronik  termasuk  transaksi  belanja  online  karena  tidak  dipahaminya berbagai sistem elektronik yang memanfaatkan berbagai informasi elektronik dan dokumen elektronik dalam interaksinya, dapat menimbulkan risiko besar terhadap pihak-pihak yang tidak memahami.
c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum; Kesadaran para pihak  akan  adanya  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  karena  keinginan  dan  tujuan para pihak melakukan transaksi elektronik perlu ditumbuhkan bersamaan dengan perubahan  dalam  masyarakat.  Untuk  hal  ini,  UU  ITE  Pasal  4  mengatur  tujuan sebagai  berikut  1)  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sebagai  bagian  dari masyarakat informasi dunia; 2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3) meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan  publik;  4)  membuka  kesempatan  seluas- luasnya  kepada  setiap  orang  untuk  memajukan  pemikiran  dan  kemampuan  di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung  jawab;  dan  5)  memberikan  rasa  aman,  keadilan,  dan  kepastian
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │333
hukum  bagi  pengguna  dan  penyelenggara    teknologi  informasi”.  Seperti  diatur dalam  KUHPerdata  yang  telah  dijelaskan,  akibat  hukum  untuk  kepentingan  para pihak  dalam  transaksi  elektronik  adalah  bertimbal  balik  sepanjang  para  pihak memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem elektronik sebagai dasar dari UU ITE ini;
d. Dibuat  dengan  mengindahkan  ketentuan  perundang-undangan.  Dalam  UU  ITE, hal  ini  secara  jelas    dikemukakan  dalam  Pasal  5  ayat  (4)  bahwa    “ketentuan mengenai  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  untuk:    a)  surat  yang  menurut    undang- undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b) surat beserta dokumennya yang menurut    undang-undang  harus  dibuat  dalam  bentuk  akta  notaril  atau  akta  yang dibuat oleh pejabat pembuat akta”. (Sumiyati, 2018).

## SIMPULAN
Hukum  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Jual  Beli  Online  Pasal  1  angka    1 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  menyatakan  bahwa  :  Perlindungan Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan bahwa : Konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan  atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan bahwa: Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan  atas badan usaha  baik yang berbentuk Badan  Hukum  maupun  bukan  yang  didirikan  dan  berkedudukan    atau  melakukan kegiatan  dalam  wilayah    hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun bersma-sama  melalui  Perjanjian  Penyelenggaraan  kegiatan  usaha    dalam  berbagai bidang  ekonomi. Perlindungan  konsumen  menurut  pasal  1  angka  1  undang-undang Nomor  8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  menyebutkan  perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan  kepada  konsumen.  Hukum  perlindungan  konsumen  adalah  keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan
334│ Saprida, et.al; Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia
dan  masalah  penyediaan  dan  penggunaan  produk  (barang/jasa)  konsumen  antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprinelita.  (2019).  Azas  Kepercayaan  Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Online  (  Perspektif Kuh Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik). Kodifikasi , 1 (1), 96–102.
https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf
Atikah, I. (2019). Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi. Muamalatuna , 10 (2), 1. https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1811
Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif. Humanika , 21 (1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
Fitria,  T.  N.  (2017).  Bisnis  Jual  Beli  Online  (Online  Shop)  Dalam  Hukum  Islam  Dan
Hukum Negara. Jurnal Ilmiah Ekonomi
Islam , 3 (01), 52.
https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99
Garaika, G. (2020). Hukum Bisnis dan Perannya dalam Transaksi E-commerce. Jurnal Hukum Doctrinal , 5 (2), 235–244.
Harun, S., Dungga, W. A., & Tome, A. H. (2018). Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. Jurnal Legalitas , 12 (2), 90–99.
Herniwati,  H.  (2015).  Penerapan  Pasal  1320  KUH  Perdata  terhadap  Jual  Beli  secara Online (E-Commerce).
Jurnal
Ipteks Terapan , 8 (4), 175–182. https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i4.13
Khotimah,  C.  A.,  &  Chairunnisa,  J.  C.  (2005).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Dalam  Transaksi  Jual  Beli-Online  (E-Commerce). Business  Law  Review:  Volume One , 1 , 14–20.
Lestanti,  Y.  (2019).  Transaksi  Layanan  Koin  Game  Goyang  Shopee  Pada  Jual  Beli Online  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Jurnal  Al-Hakim:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi , 1 (2), 249–262. https://doi.org/10.22515/alhakim.v1i2.2314
Masyhur. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Juncto  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik. Journal Ilmiah Rinjani (JIR) , 9 (1), 166–180.
Noor, T. (2020). Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Jual Beli  Benda  Melalui  Online. Jurnal  Hukum  Al-Hikmah:  Media  Komunikasi  Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 1 (Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020), 248–259. https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/3435/2379
Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 8 Nomor 2 Edisi Februari 2023 │335
Nugroho,  R.  A.,  &  Yuniarlin,  P.  (2021).  Pelaksanaan  Jual  Beli  Secara  Online Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. Media of Law and Sharia , 2 (2), 190–206. https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11488
Nuswardhani. (2021). Aspek Hukum Antara Jual Beli, Sewa Menyewa Dan Beli Sewa Dalam Lalu Lintas Perdagangan. Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 113–122.
Pangestu, R. L., & ’ T. (2019). Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Jurnal  Privat  Law , 7 (2),  275. https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39336
Prawira Buana, A., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 6 (1), 117. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.268
Puspa,  S.  T.,  &  Ikrardini,  Z.  (2019).  Perlindungan  Kosumen  dalam  Jual  Beli  produk Kosmetik  secara  Online  di  Kaitkan  dengan  undang-undang  Nomor  8  tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Dialektika Hukum , 1 (2), 144–168.
Putri,  A.  H.,  &  Hadrian,  E.  (2022).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Korban  Penipuan Jual Beli Online. Jurnal Konstruksi Hukum , 1 (2), 266–270. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2591.266-270
Rizal, F. R. A., Pondaag, A. H., & Rewah, R. M. (2021). Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata . IX (2), 191–202.
Samawi,  M.  L.  (2020).  Tinjauan  hukum  islam  mengenai  jual  beli  online. Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 4 (01), 52. https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616 Satrio, W. C. F., Sukirno, S., & Prabandari, A. P. (2020). Prinsip Timbulnya Perikatan dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Berbasis  Syariah. Notarius , 13 (1),  294–311. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30390
Sukindar,  N.  D.  (2021).  Akibat  Hukum  Terhadap  Pihak  Yang  Tidak  Beritikad  Baik Dalam  Proses  Jual  Beli. Legal  Standing :  Jurnal  Ilmu  Hukum , 5 (2),  74. https://doi.org/10.31293/lg.v5i2.5110
Sumiyati.  (2018).  Perjanjian  Belanja  Online  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  Dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi
Dan Transaksi
Elektronik.
Sigma-Mu ,
Vol.10 (No.1), 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.35313/sigmamu.v10i1.1173
Wahyudin.  (2017).  Metode  Penelitian  Kualitatif  Studi  Pustaka  dan  Studi  Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung , 6 (1), 1–6.
336│ Saprida, et.al; Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia