Budidaya tanaman jarak pada masa pendudukan Jepang di Karesidenan Bojonegoro tahun 1942-1945
Jatropha cultivation during the Japanese occupation in the Bojonegoro Residency in 1942-1945
Mila Zufaidah, Grace Tjandra Leksana mila.zufaidah.1907326@students.um.ac.id, grace.leksana.fis.@um.ac.id
Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia Corresponding email: mila.zufaidah.19073263@students.um.ac.id

## Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya
Journal homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index
Research
Article

## ARTICLE INFO
Received: June 08, 2023 Revised: June 13, 2023 Accepted: June 16, 2023
Published: June 30, 2023

## ABSTRACT
This article describes the cultivation of jatropha plant which was intensified during the Japanese occupation of the Bojonegoro Residency. Jatropha is a plant whose seeds contain oil which can be used as lubricating oil for weapons and ship engines. Therefore,  the  government  made  a  strategy  for  planting  jatropha  to  increase jatropha production in Bojonegoro. This raises the research question what is this historical  background  of  the  Bojonegoro  Residency?  How  did  the  Japanese government  implement  the  strategy  of  planting  jatropha  as  a  result  of  war economic policies in the Bojonegoro Residency? This research uses the historical method, which in the writing process uses primary sources in the form archives (newspaper, magazine and poster). The author found that the jatropha planting strategy  from  the  Japanese  government  only  increased  jatropha  yields  by intensifying land use, making propaganda, and limiting the distribution of jatropha seeds so they would not leave the production area.

## KEYWORDS
Japan; jatropha plant; Bojonegoro

## ABSTRAK
Artikel  ini  menggambarkan  budidaya  tanaman  jarak  yang  digiatkan  selama pendudukan  Jepang  di  Karesidenan  Bojonegoro.  Tanaman  jarak  merupakan tanaman yang bijinya mengandung minyak yang dapat digunakan sebagai minyak pelumas  senjata  dan  mesin-mesin  kapal.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  membuat strategi atas penanaman jarak untuk meningkatkan produksi jarak di Bojonegoro. Hal ini memunculkan pertanyaan penelitian bagaimana latar historis Karesidenan Bojonegoro?  Bagaimana  pemerintah  Jepang  mengimplementasikan  strategi penanaman  jarak  sebagai  dampak  kebijakan  ekonomi  perang  di  Karesidenan Bojonegoro?  Penelitian  ini  menggunakan  metode  sejarah,  yang  dalam  proses penulisannya  menggunakan  sumber  primer  berupa  arsip  (surat  kabar,  majalah dan  poster) . Penulis  menemukan  fakta  bahwa  strategi  penanaman  jarak  dari pemerintah  Jepang  hanya  untuk  melipat  gandakan  hasil  jarak  yang  dilakukan dengan  mengintensifkan  penggunaan  lahan,  menciptakan  propaganda,  dan membatasi peredaran biji jarak agar tidak keluar dari daerah penghasilan.

## KATA-KATA KUNCI
Jepang; tanaman jarak; Bojonegoro

## Permalink/DOI
10.17977/um020v17i12023p81-91
Copyright © 2023. Sejarah dan Budaya Email: jsb.journal@um.ac.id Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147
How to Cite APA Style: Zufaidah, M.,& Leksana, G. T. (2023). Budidaya tanaman jarak pada masa pendudukan Jepang di Karesidenan Bojonegoro tahun 1942-1945. Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya, 17 (1), 81-91. https://dx.doi.org/10.17977/um 020v17i12023p81-91
This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

## PENDAHULUAN
Masa pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia berakhir pada saat pasukan tentara Jepang berhasil mengambil alih kekuasaan. Penyerbuan tentara Jepang yang terjadi pada Januari tahun  1942  berhasil  mendarat  di  Tarakan  (Kalimantan  Timur)  untuk  pertama  kalinya, kemudian penyerbuan menyebar ke Balikpapan, Pontianak, Martapura, dan Banjarmasin. Pasukan tentara Jepang bergerak cepat hingga berhasil membuka jalur akses ke Pulau Jawa tepat pada tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di tiga tempat sekaligus yaitu Kragan, Teluk Banten, dan Eretan Wetan ( Sagimun, 1985 ). Penyerbuan berlanjut menduduki daerah-daerah pedalaman, tepatnya tanggal 5 Maret 1942 pasukan tentara Jepang berhasil menguasai wilayah Bojonegoro ( Panitia Penyusun Sejarah Kabupaten Bojonegoro, 1988 ). Penyerbuan  tentara  Jepang  sejauh  ini  tidak  mendapatkan  perlawanan  baik  dari  pasukan Belanda maupun pasukan keamanan lainnya karena dirasa kekuatan tentara Jepang lebih besar,  akhirnya  daerah  Bojonegoro  berhasil  dikuasai.  Keadaan  ini  membuat  kedudukan pemerintah Belanda goyah dan menyerah tanpa syarat kepada pasukan tentara Jepang di Kalijati-Subang pada tanggal 8 Maret 1942 ( Sulasman, 2013 ).
Sementara itu pendaratan di pulau Jawa bertujuan menjadikan pulau Jawa sebagai penopang kebutuhan  ekonomi dan  pemasok logistik saat  perang. Pulau  Jawa terdiri atas pedesaan yang sebagian besar mempunyai jumlah penduduk yang tinggi dan tanah yang subur,  sehingga  potensi  ini  dianggap  bisa  membantu  memenuhi  kebutuhan  di  medan perang.  Tanah  yang  subur  banyak  menghasilkan  tanaman  pangan,  sedangkan  jumlah penduduk yang tinggi dapat digunakan sebagai pekerja pertanian ( Pratiwi, 2006 ). Melihat potensi tersebut, tentara Jepang berusaha menyesuaikan kembali pertanian rakyat dengan menargetkan beberapa produksi pertanian seperti bahan makanan, bahan serat, dan bahan minyak. Namun usaha peningkatan produksi tersebut terbukti merugikan karena barang- barang tersebut bersaing satu sama lain untuk mendapatkan tanah dan tenaga kerja ( Sato, 2010 ).
Seiring berjalannya pendudukan, Jepang sangat membutuhkan bahan-bahan pangan sebagai sumber makanan untuk para tentara dan sipil Jepang serta pasukan militer setempat ( Sagimun, 1985 ). Dalam rangka meningkatkan produksi bahan-bahan pangan pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bidang pertanian. Kebijakan lebih terfokus pada penanaman tanaman pangan terutama padi dan palawija serta tanaman wajib ( Pratiwi, 2006 ). Selain itu, pemerintah juga menjalankan wajib serah hasil panen. Dimana petani dan rakyat diwajibkan untuk menyerahkan sebagian hasil tanamannya sebanyak 20% kepada pemerintah sebagai sumber perbekalan di medan perang. Dirasa penyerahan hasil bumi masih kurang, petani terpaksa memperluas tanah pertanian dengan membuka hutan-hutan dan perkebunan milik kapitalis Barat serta mereklamasi rawa-rawa ( Rachman, 1999 ). Akibatnya saat itu tanah- tanah  perkebunan  mengalami  kerusakan  sehingga  terjadi  penurunan  pada  produksi perkebunan.
Di samping itu terdapat kebijakan lain dalam bidang pertanian, yaitu mengusahakan produksi  tanaman  wajib  yang  mendukung  kebutuhan  di  medan  perang  seperti  tanaman jarak.  Selama  pemerintahan  Hindia  Belanda,  tanaman  jarak  bukanlah  tanaman  prioritas ( Ibrahim, 2004 ). Bahkan sebelum terjadi perang, tingkat produksi tanaman jarak di Jawa terbatas pada daerah-daerah tertentu, seperti Bojonegoro dan Surakarta. Rata-rata jumlah
produksi  per  tahun  hanya  mencapai  sekitar  10.000  ton  ( Kurasawa,  2015 ).  Akan  tetapi setelah  kedatangan  Jepang  tanaman  jarak  mulai  dibudidayakan  dalam  skala  besar  dan berkali lipat. Hal ini karena biji jarak mengandung minyak yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif minyak pelumas senjata dan mesin-mesin kapal. Selain sebagai pelumas, minyak jarak  berguna  untuk  bahan  bakar,  menghaluskan  kulit,  campuran  obat  sabun  dan  obat pembersih perut ( Asia Raya, 1942 ). Kegunaan daripada tanaman jarak membuat produksi bahan  pangan  mengalami  penurunan,  karena  sebagian  lahan  pertanian  banyak  yang dialihfungsikan sebagai lahan pertanian jarak ( Ahmadin, 2013 ).
Dalam penelitian ini, Bojonegoro dipilih sebagai salah satu wilayah untuk budidaya tanaman  jarak  karena  susunan  tanah  berbukit  mengandung  gamping  serta  hampir  tidak ditemukan  saluran  irigasi  dan  mitigasi  bencana,  kecuali  di  daerah  dataran  sungai  yang terbilang subur hanya terdapat di  Kecamatan Pelem dan Baureno ( Penders, 1984 ). Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa di musim hujan tanah gamping tidak bisa menyerap air hujan  dengan  baik  sehingga  banyak  lahan  pertanian  yang  tergenang  air  dan  terjadi kerusakan pada tanaman pertanian khususnya tanaman pangan ( Asia Raya, 1944c ). Oleh sebab itu pemerintah berusaha memperbaiki perekonomian rakyat yang sempat melemah dengan menggiatkan penanaman jarak di lahan pertanian.
Demikian minimnya penelitian tentang budidaya tanaman jarak secara mikro yang bertempat di Bojonegoro menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan. Dari masalah ini  menghasilkan  pertanyaan  penelitian  sebagai  berikut:  bagaimana  latar  historis Karesidenan  Bojonegoro?  Bagaimana  pemerintah  Jepang  mengimplementasikan  strategi penanaman jarak sebagai dampak kebijakan ekonomi perang di Karesidenan Bojonegoro? Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  hal  pertama  yang  dilakukan  penulis  adalah melakukan  penelitian  terhadap  sumber-sumber  sezaman  yang  dibantu  dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik. Melalui pendekatan tersebut penulis mencoba menganalisis  fakta-fakta  pengelolaan  lahan  pertanian  dan  perkebunan  di  Karesidenan Bojonegoro selama pendudukan Jepang.

## METODE
Penulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang terdiri atas beberapa tahapan yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi ( Kuntowijoyo, 2013 ). Tahap pertama pemilihan topik, dalam proses ini penulis memilih topik budidaya tanaman jarak pada masa pendudukan Jepang di Karesidenan Bojonegoro tahun 1942-1945. Pada tahap heuristik atau pengumpulan sumber, sumber yang diperoleh untuk menunjang penelitian antara lain sumber primer meliputi surat kabar Asia Raya, Sinar Baroe , dan Soeara Asia,  serta  majalah Kan  Po dan  poster  propaganda  Jepang  yang  diakses  secara online . Sedangkan untuk sumber sekunder yang digunakan berupa buku dan artikel bertemakan masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945. Sumber-sumber yang digunakan dinilai relevan dengan situasi dan kondisi selama pendudukan Jepang di Indonesia terutama di wilayah Bojonegoro.
Tahap selanjutnya, melakukan kritik baik kritik ekstern maupun intern pada sumber- sumber  yang  ditemukan.  Kritik  sumber  ini  dilakukan  untuk  menelaah  sumber-sumber sejarah untuk membuktikan kebenaran dan kredibilitas sumber yang diperoleh. Pada kritik
intern ditemukan informasi terkait pemerintah Jepang yang menggiatkan budidaya tanaman jarak  karena  bijinya  mengandung  minyak  yang  berfungsi  sebagai  minyak  pelumas. Kemudian tahap interpretasi, yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang berhubungan dengan topik yang diambil yaitu, ekonomi politik. Melalui pendekatan tersebut  akan  membantu  penulis  menganalisis  dan  memaparkan  secara  komprehensif menjadi  sebuah  fakta-fakta  sejarah.  Fakta  yang  ditemukan  dari  sumber  primer  adalah strategi pemerintah Jepang atas penanaman jarak hanya untuk melipat gandakan hasil jarak yang  dilakukan  dengan  menggiatkan  pengelolaan  lahan  pertanian  rakyat  Bojonegoro. Selanjutnya tahap historiografi, menyajikan fakta-fakta sejarah yang disajikan dalam bentuk karya  tulis  sehingga  menjadi  sebuah  rangkaian  peristiwa  secara  sistematis.  Fakta-fakta sejarah yang diperoleh akan disusun dan menghasilkan tulisan Budidaya Tanaman Jarak Pada Masa Pendudukan Jepang di Karesidenan Bojonegoro Tahun 1942-1945. Dalam tulisan ini membahas strategi pemerintah Jepang terhadap budidaya tanaman jarak yang dilakukan dengan menggiatkan pengelolaan lahan pertanian, melancarkan propaganda, dan tindakan pembatasan terhadap hasil pertanian jarak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Latar Historis Karesidenan Bojonegoro
Bojonegoro  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  terletak  di  Jawa  Timur.  Wilayah Bojonegoro bagian selatan berbatasan dengan Gunung Pandan. Kemudian bagian barat dan timur berbatasan dengan kabupaten Blora dan Kabupaten Lamongan sedangkan perbatasan di sebelah utara dibentuk oleh gunung Kendeng berupa pegunungan gamping setinggi 900 meter dan Kabupaten Tuban. Pada tahun 1900 Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari  Karesidenan  Rembang,  akan  tetapi  pada  1  Juli  1928  Bojonegoro  membentuk karesidenan tersendiri yang wilayahnya terdiri dari Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban ( Penders, 1984 ). Kemudian pada tahun 1931 Bojonegoro sempat dimasukkan dalam bagian wilayah Residensi Gresik ( Hartono, 2012 ).
Bojonegoro  merupakan  daerah  yang  dekat  dengan  aliran  sungai  Bengawan  Solo sehingga lahan pertanian di sekitarnya memiliki tanah yang relatif subur. Namun sebagian besar jenis tanahnya termasuk tanah pertanian tandus berupa tanah kapur ( Penders, 1984 ). Terdapat beberapa jenis tanah di Bojonegoro yang terbagi menjadi beberapa area, antara lain  tanah  sawah  basah,  tanah  sawah  kering,  tanah  hutan  jati  dan  tanah  perkampungan. Tanah  sawah  memiliki  jumlah  terluas  dibandingkan  dengan  tanah  kering  maupun  tanah hutan  jati.  Maka  dari  itu,  kabupaten  Bojonegoro  dikenal  sebagai  daerah  pertanian  yang cukup baik untuk menanam tanaman padi, palawija, tembakau, tebu dan jati ( Putri, 2019 ). Menurut  Penders  ( 1984 )  pada  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda  Bojonegoro dikenal  sebagai  daerah  termiskin  dan  mengalami  ketertinggalan  dalam  aspek  sosial- ekonominya yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Demikian kondisi wilayah yang  sering  terjadi  bencana  alam,  seperti  banjir  dan  kekeringan  menjadikan  petani seringkali  mengalami  kegagalan  panen.  Hal  ini  mengakibatkan  penurunan  produktivitas pertanian sehingga penduduk mengalami krisis makanan dan terjadi kelaparan. Meskipun wilayah Bojonegoro cukup terbelakang, tingkat produktivitas sumber daya alamnya masih cukup  baik  seperti  tanaman  tembakau,  pohon  jati  dan  sumber  minyak  sehingga  hal  ini
dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan Bojonegoro termasuk  dalam  tiga  daerah  penghasil  tembakau  terbesar  di  Indonesia  setelah  Deli (Sumatra) dan Jember di Jawa ( Panitia Penyusun Sejarah Kabupaten Bojonegoro, 1988 ). Akan  tetapi  untuk  mengurangi  kerugian  akibat  gagal  panen,  pemerintah  Hindia Belanda berupaya memperbaiki perekonomian penduduk, dengan perluasan pembangunan sistem irigasi di area-area perkebunan dan pembangunan infrastruktur modern ( Penders, 1984 ; Putri,  2019 ).  Pembangunan  irigasi  ini  dilatarbelakangi  oleh  musim  kemarau berkepanjangan  yang  menyebabkan  kekeringan.  Pada  musim  kemarau  petani memanfaatkan  irigasi  untuk  tanaman  tembakau  dengan  masa  penanaman  selama  lima bulan. Sedangkan jika pada musim penghujan petani menggunakannya untuk menanam padi dan tanaman palawija yang tidak begitu banyak membutuhkan air ( Nasrulloh & Suparwoto, 2014 ).
Pada  awal  pendudukan  Jepang  kondisi  perekonomian  di  Bojonegoro  sempat terpuruk  sehingga  Jepang  mengambil  alih  semua  kegiatan  ekonomi,  atas  dasar  ingin mengeksploitasi  sumber  daya  yang  tersedia  untuk  persediaan  di  medan  perang.  Jepang memulai dengan usaha meningkatkan produktivitas pertanian seperti tanaman padi, jagung dan  palawija.  Untuk  itu  pemerintah  melancarkan  propaganda  mengurangi  lahan perkebunan tembakau yang kemudian dialihfungsikan menjadi lahan pertanian pangan. Di samping  itu,  pemerintah  juga  mengusahakan  penanaman  bahan  industri  tekstil  seperti kapas, kapuk, randu, serat, rami, dan serat nanas. Utamanya, pemerintah mewajibkan rakyat untuk  melakukan  penanaman  jarak  di  seluruh  tanah-tanah  yang  tidak  terpakai  dan menyerahkan  hasil  pertanian  rakyat  kepada  pemerintah  ( Panitia  Penyusun  Sejarah Kabupaten Bojonegoro, 1988 ).

## Pengelolaan Lahan
Setelah  berhasil  mengambil  alih  kekuasaan  dan  membentuk  pemerintahan  baru, untuk mendukung kekuasaannya, Jepang perlu mendapat dukungan rakyat yang berfokus pada kegiatan pertanian dan perkebunan ( Riady et al., 2022 ). Kondisi perekonomian di Bojonegoro saat itu sedang  terpuruk  ditambah  tingkat  produktivitas  pertanian  masih  sangat  rendah.  Hal  ini disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah kolonial terhadap pertanian masyarakat seperti  kurangnya  inovasi  dalam  bidang  pertanian  ( Asia  Raya,  1944c ).  Akibatnya penghasilan  rakyat  Bojonegoro  berkurang  dan  mengalami  krisis  pangan.  Di  sisi  lain rendahnya hasil pertanian di Bojonegoro juga dipicu dengan bencana banjir yang kembali terjadi  pada  tanggal  15-16  November  1942  sehingga  banyak  pertanian  rakyat  yang mengalami  kerusakan ( Asia Raya, 1943c ). Kondisi tersebut membuat  pemerintah Jepang terpaksa membebaskan rakyat dari pajak tanah ( Kan Po, 1942a ). Penghapusan pajak tanah dilakukan agar para petani yang baru terkena bencana bisa menggunakan modalnya untuk membuka pertanian baru. Jika pajak tetap berjalan dikhawatirkan para petani tidak mampu membayar dan malah mengurangi hasil produksi pertaniannya.
Untuk  mengatasi  rendahnya  hasil  pertanian  rakyat,  pemerintah  melakukan pembukaan lahan baru atau mengubah fungsi lahan. Akibatnya banyak tanah perladangan, persawahan  hingga  halaman  rumah  dialihfungsikan  menjadi  perkebunan  jarak  (Panitia Penyusun  Sejarah  Kabupaten  Bojonegoro,  1988).  Perihal  pengelolaan  lahan  pertanian,
pemerintah menugaskan Sangyobu 1 untuk bertanggung jawab atas pembagian bibit jarak, pemberitahuan tentang luas tanah setiap Syu (Karesidenan) dan menentukan jumlah kuota yang harus dipenuhi ( Kurasawa, 1993 ). Di Bojonegoro pemerintah telah menentukan luas lahan  pertanian  yang  akan  ditanami  jarak.  Melalui  kantor Syu (Karesidenan), Sangyobu mengabarkan  kepada  petani  maupun  rakyat  bahwa  dalam  tahun  1942  perladangan  di daerah Bojonegoro akan ditanami jarak dengan lahan seluas 16.000 ha. Begitu pula di tahun 1943, tanah-tanah tersebut akan diperluas hingga area dataran tinggi untuk menghindari genangan air yang meluap dari Sungai Bengawan Solo pada musim penghujan. Berdasarkan ketentuan itu pemerintah telah menyiapkan tanah yang nantinya akan ditanami jarak di area dataran  tinggi  seluas  40.000  ha  ( Soeara  Asia,  1942 ).  Di  samping  itu Sangyobu telah menentukan kuota bibit jarak yang akan ditanam petani maupun rakyat di Bojonegoro, yaitu sebanyak tujuh bibit per orang ( Panitia Penyusun Sejarah Kabupaten Bojonegoro, 1988 ). Ketentuan lahan pertanian jarak di tingkat karesidenan maupun kabupaten berbeda- beda  karena  pemerintah  menyesuaikan  pada  ketersediaan  lahan  setempat.  Seperti  yang terjadi di kabupaten Sragen, dimana pada tahun 1943 pemerintah menetapkan luas lahan pertanian jarak seluas 9.000 ha yang terdiri atas 7.000 ha dari tanah tegalan, 1.000 ha di lahan sawah, 600 ha tanah-tanah bekas tanaman tebu, dan 800 ha dari halaman-halaman rumah  penduduk  dengan  ketentuan  setiap  rumah  akan  menanam  jarak  sebanyak  200 pohon.  Untuk  harga  pembelian  pemerintah  mene tapkan  harga  biji  jarak  sebesar  ƒ 8.20/kwintal ( Asia Raya, 1943a ).
Dirasa hasil produksi jarak masih kurang, pemerintah  Jepang juga mengusahakan sebagian  tanah  di  taman-taman  kota  untuk  perkebunan.  Tercatat  taman-taman  kota  di seluruh Jawa sebanyak 120 lokasi yang masing-masing luasnya sekitar 4000 m² dan terdapat sejumlah tanah kosong di sekitarnya. Pada rencana pemerintah, tanah-tanah yang kosong itu akan digunakan sebagai perkebunan jarak. Bahkan hampir seluruh tanah kosong di taman kota  Pulau  Jawa  telah  ditanami  sejumlah  12.000  pohon  jarak  dengan  kuota  yang  harus ditanam kurang lebih 15.000 pohon ( Asia Raya, 1944b ).

## Propaganda untuk Memperbanyak Hasil Jarak
Sejak terjadinya perang Pasifik kebutuhan akan minyak pelumas semakin meningkat pesat. Untuk  meningkatkan  produksi  jarak  pemerintah  melancarkan  propaganda  yang  sifatnya menarik, karena Jepang tahu betul bahwa tanpa adanya peran rakyat usaha meningkatkan produksi  jarak  tidak  akan  berjalan  lancar.  Propaganda  dilakukan  dengan  menyebarkan seruan-seruan  atau  kampanye  melalui  beberapa  media  seperti  koran,  majalah,  pidato Gunseikan 2 , poster dan siaran radio. Propaganda ini bertujuan agar petani maupun rakyat bersedia untuk menanam tanaman jarak di lahan pertanian maupun perkebunan ( Asia Raya, 1944d ).  Selain  itu  pemerintah  membentuk  sebuah  lembaga  yang  akan  memberikan penyuluhan  dan  bimbingan  langsung  kepada  petani  maupun  rakyat  desa  yaitu Jarak Shindoin ( Kurasawa, 1993 ).
1 Salah satu departemen dalam susunan pemerintah militer pada masa pendudukan Jepang, Sangyobu merupakan Departemen  Perusahaan,  Industri,  dagang,  pertanian  dan  Kerajinan  Tangan , dalam  “Soesoenan-soesoenan departemen dan pedjabatan-pedjabatan Pemerintah Sentral”
2 Gunseikan merupakan istilah dari Kepala Pemerintah Militer pada masa pendudukan Jepang
Melalui  lembaga  “ Jarak  Shindoin ”,  pemerintah  memberikan  bimbingan  dalam penanaman jarak. Secara umum mekanisme budidaya tanaman jarak yang harus dilakukan sebelum  menanam,  petani  atau  rakyat  harus  mengetahui  kondisi  iklim  dan  tanah  untuk menyesuaikan jenis bibit jarak yang akan ditanam. Selanjutnya tanah yang akan ditanami bibit haruslah dicangkul lebih dulu dan membuat lubang sedalam 3-5 cm nantinya setiap lubang ditanami bibit 1-2 biji ( Sinar Baroe, 1944a ). Kemudian untuk perawatan tanaman, hanya  diberikan  pupuk  organik  namun  alangkah  baiknya  pemupukan  dilakukan  ketika sedang mempersiapkan tanah sebelum ditanami. Ketika buah jarak siap dipanen, pemetikan buahnya  dilakukan jika  kulitnya sudah  berubah menjadi kecoklatan, hal itu menandakan bahwa buahnya sudah masak atau matang ( Asia Raya 1944a ). Hasil produksi nantinya akan diserahkan kepada pemerintah dan disetorkan ke pabrik gemoek yang dihargai sejumlah uang.
Gambar 1. Poster Propaganda Jepang dari Perang Dunia II (1942-1945)
Sumber: NIOD ( 1942 )
Dalam  memperbanyak  hasil  jarak  pemerintah  juga  melakukan  kampanye  dengan berkeliling  desa-desa.  Sekitar  20.000  selebaran  dan  10.000  poster  telah  disebarkan  oleh Sendenbu. 3 Selebaran  di  atas  menggambarkan  kegiatan Fujinkai  Djakarta  Tokubetsu  Shi 4 yang  sedang  memetik  buah  jarak.  Selebaran  dan  poster  ini  disebarkan  ke  seluruh Karesidenan Jawa termasuk Bojonegoro ( Asia Raya, 1945 ) ( Gambar 1 ). Melalui selebaran ini pemerintah mengajak dan menganjurkan masyarakat untuk menanam jarak di lahan-lahan kosong,  selain  itu  untuk  menarik  simpati  masyarakat  agar  dengan  sukarela  membagi sebagian  tanah  pertaniannya.  Kemudian  hasil  jarak  akan  diserahkan  kepada  pemerintah melalui  kantor Syu (Karesidenan) dan akan dibayar  dengan harga yang sesuai  di tempat penghasilan. Harga penjualan jarak yang telah ditetapkan antara lain Probolinggo seharga ƒ
3 Dalam  susunan  pemerintah  pusat Sendenbu merupakan  sebutan  untuk  Departemen  Propaganda,  dalam “Soesoenan Gunseikanbu”
4 Fujinkai Djakarta Tokubetsu Shi merupakan organisasi perempuan yang dibentuk di Kotapraja Jakarta, dalam “Oesaha Menggiatkan Penanaman Djarak”
7,50/ 100 kg, Lamongan dihargai ƒ 8,00/ 100kg, dan di Solo dengan harga ƒ 8,50/ 100 kg ( Kan Po, 1943a ).
Propaganda penanaman jarak tidak hanya melalui pamflet dan poster. Sejak bulan Januari 1943 di Bojonegoro Syu (Karesidenan) pemerintah mengadakan “ Sajembara Djarak ”, mengingat  situasi  peperangan  yang  semakin  melemahkan  kekuatan  Jepang.  Pemerintah menganjurkan  kepada  masyarakat  untuk  menggiatkan  penanaman  jarak  di  tanah-tanah yang kosong dan kebun-kebun yang sedang tidak terpakai. Sayembara ini berhasil diikuti sebanyak 117 peserta dari berbagai daerah di Jawa, akan tetapi hanya 18 diantaranya yang memenuhi syarat. Dalam sayembara pemerintah telah menyiapkan tiga hadiah, bagi siapa yang bisa menghasilkan biji jarak dengan kualitas bagus dan memberi nama buah jaraknya serta membuat semboyan tentang menggiatkan penanaman jarak akan mendapat hadiah berupa uang. Hasil sayembara mengumumkan tiga pemenang antara lain hadiah pertama uang  sebesar  ƒ  25,00  diberikan  kepada  nyonya  Ramelan  dari  Surabaya,  buah  jaraknya dinamai  “ Redjeki ”  dengan  semboyan  “ Asia  Raja  lekas  terdjadi,  djika  paman  tani  gemar menanam  redjeki ”.  Selanjutnya  hadiah  kedua  mendapat  uang  sebesar  ƒ  15,00  diberikan kepada  tuan  Soegiman  pegawai Jobin  Kjokoe di  Blimbing  (Malang),  dimana  buah  jarak miliknya dinamai “ Fadjar ” dengan semboyan “ Memperloeas bidji fadjar oentoek bapak tani jang sedari mengerti bahwa djaman soedah beredar” . Sedangkan hadiah ketiga mendapatkan uang  sebesar  ƒ  10,00  yang  diberikan  kepada  tuan  Moestari  dari  Sekolah  Rakjat  Gesang (Tempeh), ia menyebut bua h jaraknya dengan sebutan “ Moestika ”. Tidak lupa semboyan -nya yang  berbunyi  “ Bermoestika  sebanjak-banjaknja  berarti  berbahagia  selam-lamnja ”. Sementara itu terdapat peserta lain dengan semboyan lebih unik dan menarik yaitu milik tuan  Djadjeri  dari  Lamongan ,  semboyannya  berbunyi  “ Bapak  tani,  marilah  toeroet menjoesoen negeri. Bekerdja giat oentoek menambah hasil boemi. Mari kita menanam djarak bersama-sama.  Oentoek  menambah  kemakmoeran  Asia  Raja ”.  Akan  tetapi  sangat disayangkan beliau tidak mendapatkan hadiah karena tidak memberikan nama pada buah jaraknya ( Asia Raya, 1943b ).
Pemerintah terus menerus melancarkan propaganda yang berlangsung selama masa pendudukan di Jawa ( Kurasawa, 1993 ). Propaganda lain yang dilakukan pemerintah yakni, dengan mengadakan “Pekan Menambah Hasil Djarak ” di seluruh tanah Jawa selama satu minggu  penuh.  Peserta  yang  mengikuti  pekan  penanaman  jarak  terdiri  dari  berbagai kalangan, diantaranya murid-murid sekolah, Fujinkai 5 , Keibodan 6 , pegawai pemerintah dan para Kiai. Area lahan yang digunakan antara lain, sepanjang tepi jalan, area hutan-hutan yang dialihfungsikan,  dan  tanah-tanah  pabrik  yang  tidak  terpakai  serta  halaman  rumah penduduk. Di sisi lain, untuk mendukung propaganda, pemerintah mengusahakan tanah- tanah perkebunan dipakai untuk penanaman jarak. Sementara itu dalam pengumpulan buah jarak nantinya akan dikerjakan oleh murid-murid sekolah ( Sinar Baroe, 1944b ).
5 Fujinkai merupakan organisasi bentukan Jepang yang beranggotakan perempuan dan wanita Indonesia. Fujinkai bertugas membantu tentara Jepang dalam menyelesaikan masalah peperangan
6 Keibodan merupakan barisan pemuda yang bertugas membantu kepolisian menjaga keamanan

## Tindakan Pembatasan dan Strategi lainnya
Demi menjaga produksi tanaman jarak, pemerintah semakin memperketat peredaran biji jarak di seluruh Jawa termasuk daerah Bojonegoro. Dilansir dari koran Asia Raya ( 1943d ) pemerintah melarang peredaran hasil bumi keluar dari daerah penghasilan. Hasil bumi yang dilarang  meliputi,  beras,  padi,  jagung,  biji  jarak,  dan  rokok-rokok.  Tindakan  pembatasan dilakukan  karena  pemerintah  menganggap  barang-barang  hasil  bumi  penting  dan membantu kebutuhan saat perang. Akan tetapi jika terpaksa harus dikirim keluar daerah penghasilan, petani maupun rakyat perlu mendapatkan izin dari pemerintah. Demikian jika hasil bumi keluar dari daerah penghasilan dikhawatirkan bisa mengurangi target kuota yang telah direncanakan pemerintah.
Bentuk  penekanan  serupa  juga  dilaksanakan  di  daerah  Surakarta  dimana pembatasan  terhadap  barang-barang  yang  membantu  kebutuhan  saat  perang  tidak diizinkan keluar daerahnya termasuk hasil penanaman jarak ( Kan Po 1943b ). Mengingat kebutuhan minyak pelumas semakin meningkat pemerintah berusaha keras untuk melipat gandakan  biji  jarak  dan  tidak  segan  dalam  memberikan  hukuman  bagi  yang  melanggar strategi tersebut.
Pemerintah menganjurkan penanaman jarak mulai pada bulan Maret setelah panen padi. Pemerintah membayar hasil panen jarak dengan harga yang relatif baik sehingga bisa dijadikan  penghasilan  tambahan  bagi  petani  karena  tanaman  sebelumnya  sulit mendapatkan harga pasar ( Kurasawa, 1993 ). Namun penjualan jarak kepada pemerintah tidak dibayar sesuai harga yang telah ditetapkan seperti yang terjadi di daerah Semarang Syu (Karesidenan) , petani jarak yang berhasil menanam dan memanen tidak dihargai dengan sejumlah uang melainkan ditukar dengan beberapa liter minyak tanah. Setiap petani jarak yang melakukan penyetoran sebanyak 10 kg akan dibayar dengan 1 liter minyak tanah ( Asia Raya, 1944e ). Namun terkadang persediaan minyak tanah dari pemerintah tidak mencukupi kebutuhan masyarakat saat itu. Pembelian dengan cara menukarnya dengan minyak tanah adalah strategi pemerintah Jepang agar masyarakat tidak lagi menggerus biji jarak sebagai minyak  penerangan.  Sementara  itu  penggunaan  biji  jarak  sudah  sejak  lama  digunakan sebagai bahan penerangan di rumah-rumah penduduk.

## KESIMPULAN
Pendudukan  Jepang  di  Karesidenan  Bojonegoro  menyebabkan  perubahan  dalam  bidang pertanian.  Mengingat  kondisi  perekonomian  Bojonegoro  yang  sedang  terpuruk dimanfaatkan  pemerintah  untuk  melancarkan  kebijakan  ekonomi  perang.  Akan  tetapi seiring  pendudukan,  Jepang  menambahkan  tanaman  wajib  yang  harus  ditanam  yaitu tanaman jarak. Tanaman jarak merupakan tanaman yang bijinya mengandung minyak yang berguna sebagai minyak pelumas. Oleh sebab itu, pemerintah Jepang melancarkan strategi atas penanaman jarak di Karesidenan Bojonegoro. Strategi atas penanaman jarak dilakukan hanya untuk meningkatkan produktivitas tanaman jarak yang mengarah pada pengelolaan lahan  pertanian  rakyat.  Dalam  melancarkan  penanaman  jarak,  pemerintah  menciptakan propaganda  yaitu  dengan  berkampanye  dan  mengadakan  perlombaan  untuk  menarik simpati rakyat agar bersedia menyisihkan sebagian lahan pertanian untuk penanaman jarak. Selain  itu  dalam  mengusahakan  budidaya  tanaman  jarak  pemerintah  juga  membatasi
kegiatan  pengedaran hasil bumi termasuk biji jarak. Pembatasan dari pemerintah sangat menyulitkan  rakyat  Bojonegoro  karena  seluruh  hasil  panen  harus  diserahkan  kepada pemerintah tanpa mendapatkan bayaran yang sepadan. Namun di lain sisi, adanya strategi penanaman jarak ini menguntungkan rakyat Bojonegoro karena telah diperkenalkan teknik dan inovasi pertanian modern, penggunaan sistem irigasi, dan pendidikan yang layak.

## DAFTAR RUJUKAN
Ahmadin. (2013). Sejarah agraria: sebuah pengantar . Rayhan Intermedia.
Asia Raya. (1942, June 27). Kegunaan minjak djarak . 3.
Asia Raya. (1943a, January 6). Pengelolaan lahan di Kabupaten Sragen . 3.
Asia Raya. (1943b, January 15). Sajembara djarak . 13 , 13 – 16.
Asia Raya. (1943c, January 22). Memperbaiki perekonomian Bodjonegoro . Asia Raya. (1943d, February 3). Semoea hasil boemi tidak boleh keloear . 3.
Asia Raya. (1944a, March 4). Keterangan gunseikanbu sangjoboetjo tentang djarak . 3. Asia Raya. (1944b, March 4). Taman-taman si sebagian didjadikan perkebunan djarak . 2. Asia Raya. (1944c, March 16). Bodjonegoro dulu dan sekarang .
Asia Raya. (1944d, April 1). Seruan tanamlah djarak . 3.
Asia Raya. (1944e, August 25). Para penanam djarak mendapat minjak .
Asia Raya. (1945, March 28). Kampanye menggiatkan penanaman djarak . 2.
Hartono,  M.  (2012).  Realisasi  Politik  Etis  Bojonegoro  pada  Awal  Abad  XX:  Kajian  Sosial Ekonomi. Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah , 1 – 18.
Ibrahim,  J.  (2004).  Eksploitasi  ekonomi  pendudukan  Jepang  di  Surakarta  (1942-1945). Humaniora , 16 No. 1 .
Kan Po. (1942, August). Peroebahan tata pemerintahan daerah .
Kan Po. (1943a, February). Rentjana gunseikanbu tentang tanaman djarak . No. 13. Kan Po. (1943b, May). Barang-barang jang tidak boleh keloear Soerakarta kooti . No. 21. Kuntowijoyo. (2013). Pengantar ilmu sejarah . Tiara Wacana.
Kurasawa, A. (1993). Mobilisasi dan kontrol: studi tentang perubahan sosial di Pedesaan Jawa, 1942-1945 . Grafindo.
Kurasawa,  A.  (2015). Kuasa  Jepang  di  jawa:  perubahan  sosial  di  pedesaan  1942-1945 . Komunitas Bambu.
Nasrulloh, R. I., & Suparwoto. (2014). Pembangunan dan pengaruh waduk pacal terhadap pertanian  masyarakat  kabupaten  bojonegoro  tahun  1927-2000. AVATARA,  e- Journal Pendidikan Sejarah , 2 (3), 90 – 103. NIOD.  (1942). Kamptekeningen  uit  bezet  Nederlands-Indie  (1942-1945) (p.  1).  NIOD Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands.
Panitia  Penyusun  Sejarah  Kabupaten  Bojonegoro.  (1988). Sejarah  Kabupaten  Bojonegoro (menyingkap  kehidupan  dari  masa  ke  masa) .  Pemerintah  Kabupaten  Daerah tingkat II Bojonegoro.
Penders, C. L. M. (1984). Bojonegoro 1900-1942: a story of endemic poverty in north-east Java- Indonesia .
Pratiwi. (2006). Politik pangan  di Surakarta pada Masa pendudukan  Jepang tahun 1942- 1945. UNS: Jurusan Ilmu Sejarah .
Putri, J. R. (2019). Perkembangan Waduk Pacal dan pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat Bojonegoro Tahun 1927-1998 .
Rachman, F. N. (1999). Petani dan penguasa: dinamika perjalanan politik agraria Indonesia . Pustaka Belajar.
Riady, N. R., Ibrahim, N., & Martini, S. (2022). Kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Bogor pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945 . 2 (Oktober), 487 – 502.
Sagimun, M. D. (1985). Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Fasisme Jepang . Inti Idayu Press.
Sato, S. (2010). The Encyclopedia of Indonesia in the Pacific War (Vol. 4, Issue 1). BRILL. Sinar Baroe. (1944a, March 11). Pekan penanaman djarak .
Sinar Baroe. (1944b, August 29). Haroes diperhatikan penanaman djarak . 5.
Soeara Asia. (1942, December 29). Bodjonegoro: 40.000 ha ladang ditanami djarak . 2.
Sulasman. (2013). Panasnya matahari terbit derita rakyat Sukabumi pada masa pendudukan Jepang 1942-1945. Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya , 5 (3), 431. https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i3.97