## doi: mkts.v28i2.45875
Keterlambatan Proyek yang Disebabkan Oleh Owner : Evaluasi Faktor-faktor Penyebab dan Klaim Kontraktor
*Jati Utomo Dwi Hatmoko, R. Arya Pratistha, Arif Hidayat Departemen Teknik Sipil, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia
*) jati.hatmoko@ft.undip.ac.id
Received: 19 April 2022 Revised: 26 Desember 2022 Accepted: 11 Januari 2023

## Abstract
Delays in construction projects are generally understood to be the sole responsibility of the contractor. In fact, these delays can also be caused by factors that actually are the responsibility of the owner, resulting in project completion exceeding the contract target date. As a result, the contractors can be affected and suffer losses due to delays that are not actually their responsibility. This study intends to evaluate project delays caused by the owner and the delay claims submitted by the contractor. This research is exploratory and uses a mixed method of quantitative and  qualitative  approach.  Data was  collected  through interviews  and questionnaires with 80 respondents of the construction industry. The study found five main factors causing delays caused by the owner, including: land acquisition problems, changes in design and work instructions, payment problems, and unclear drawings in the contract documents. Of these delays, the majority (93%) were claimed by contractors, with an average  claim  success  rate  of  53%,  and  the  compensation  generally  in  the  form  of  extension  of  project completion time  (63%).  The  most  frequently  chosen  claim  dispute settlement  method  (93%) is  non-litigation settlement through negotiation. This research has provided a comprehensive overview of delays due to owners and the contractor claims, and gives valuable lessons for the construction industry stakeholders to cope with delays in the future.
Keywords : Project delays, claims, contractors, owner

## Abstrak
Keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi pada umumnya dipahami sebagai tanggung jawab kontraktor semata.  Pada  kenyataannya  keterlambatan pekerjaan  di  lapangan dapat  juga disebabkan oleh hal-hal  yang menjadi tanggung jawab pemilik proyek, sehingga mengakibatkan durasi penyelesaian proyek melebihi target kontrak. Akibatnya kontraktor dapat terkena dampaknya dan mengalami kerugian akibat keterlambatan yang sebenarnya bukan  menjadi  tanggungjawabnya. Penelitian  ini  bermaksud  untuk mengevaluasi  keterlambatan proyek  yang  disebabkan  oleh  owner  dan  klaim  yang  diajukan  oleh  kontraktor  atas  keterlambatan  tersebut. Penelitian  ini  bersifat  eksploratif  dan menggunakan  pendekatan metode  campuran  kuantitatif dan  kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner yang diisi oleh 80 responden pelaku jasa konstruksi. Hasil penelitian  menemukan  lima  faktor  utama  penyebab  keterlambatan  yang  disebabkan  oleh  owner  meliputi: kendala pembebasan lahan, perubahan desain dan instruksi kerja, kendala pembayaran, dan ketidakjelasan gambar  pada  dokumen  kontrak.  Dari  keterlambatan  tersebut,  mayoritas  (93%)  dilakukan  pengajuan  klaim oleh kontraktor, dengan rata-rata tingkat keberhasilan klaim sebesar 53% dan kompensasi umumnya berupa penambahan waktu penyelesaian proyek (63%). Metode penyelesaian perselisihan klaim yang paling sering dipilih  (93%)  adalah  penyelesaian  non-litigasi  melalui  negosiasi.  Penelitian  ini  memberikan  gambaran komprehensif perihal keterlambatan oleh owner dan klaim kontraktor, dan bermanfaat sebagai pelajaran bagi segenap  pemangku  kepentingan  industri  konstruksi  dalam  menangani  keterlambatan  proyek  di  masa  yang akan datang.
Kata kunci : Keterlambatan proyek, klaim, kontraktor, owner

## Pendahuluan
Keterlambatan  merupakan  masalah  klasik  yang dialami  oleh  banyak  proyek  kontruksi.  Literatur banyak membahas mengenai keterlambatan proyek pada  umumnya  banyak  dipandang  dari  sisi tanggung  jawab  kontraktor,  misalnya  kualitas pekerjaan buruk, kurangnya pengalaman kontraktor dalam  merencanakan  kebutuhan  tenaga  kerja  dan metode  pelaksanaan  di  lapangan,  dimana  hal tersebut dapat menyebabkan risiko yang mempengaruhi  produktivitas,  kinerja,  mutu,  dan anggaran dari proyek (Hassan et al ., 2016; Listanto et  al .,  2018;  Pratama  2018;  Tolangi et  al .,  2012). Kurangnya  manajemen  lapangan,  manajemen finansial,  dan  kegagalan  planning  dan  scheduling dari pihak kontraktor juga menjadi faktor penyebab keterlambatan proyek (Taha et al ., 2016).
Pada  kenyataannya  kinerja  kontraktor  tidak  bisa dilepaskan sepenuhnya dari kinerja owner , di mana interaksi keduanya akan menentukan kinerja proyek secara keseluruhan (Hatmoko dan Khasani, 2016). Tidak  jarang  keterlambatan  pekerjaan  di  lapangan bisa juga disebabkan oleh hal-hal yang sebenarnya menjadi tanggung jawab owner .
Tabel  1  mengidentifikasi  faktor-faktor  penyebab keterlambatan  proyek  yang  disebabkan  oleh owner proyek  dari  berbagai  literatur,  antara  lain: kendala  pembebasan  lahan,  perubahan  desain, perubahan  instruksi  kerja,  kendala  pembayaran, ketidakjelasan  design/gambar  dalam  dokumen kontrak,  pihak owner yang  terlambat  dalam menyetujui shop drawing , keterlambatan menjawab penyelidikan  lapangan  yang  dilakukan  kontraktor, tidak  tersedianya  material  di  pasaran,  dan keterlambatan menyetujui hasil uji laboratorium.
Walaupun  sebagian  keterlambatan  disebabkan oleh owner , namun dampaknya bisa menyebabkan keterlambatan  pada  penyelesaian  proyek  secara keseluruhan  sehingga  melewati  target  waktu penyelesaian yang tertuang dalam kontrak. Di sisi lain,  kontraktor  selaku  pelaksana  proyek  dapat terdampak  oleh  keterlambatan  tersebut,  sehingga tidak bisa memulai suatu pekerjaan.
Kontraktor  juga  terancam  oleh  denda  apabila keterlambatan  penyelesaian  proyek  betul  terjadi. Oleh  karena  itu  kontraktor  dapat  mengajukan klaim  atas  penyebab  keterlambatan  yang  tidak menjadi  tanggung  jawabnya.  Keterlambatan dalam  proyek  konstruksi  dianggap  sebagai permasalahan besar, karena menyebabkan ketidaknyamanan  baik  untuk  pihak owner dan pihak  kontraktor,  melibatkan  pihak-pihak  yang terkait  atas  kerugian  finansial,  perubahan perencanaan, dan revisi jadwal proyek
(Kongchasing & Sua-lam,2021; Ali et al ., 2012). Keterlambatan  juga  merupakan  salah  satu penyebab utama perselisihan dalam suatu proyek konstruksi (Iyer et al ., 2008).
Keterlambatan dan klaim akibat keterlambatan ( delay claim )
Penambahan waktu, dikarenakan penyebab keterlambatan  itu  sendiri  tidak  dapat  disematkan baik kepada pihak owner maupun pihak kontraktor. Excusable, Compensable Delay (ORD), merupakan “ owner  responsible  delays” atau  keterlambatan yang disebabkan oleh owner . Keterlambatan ORD selain memberikan  tambahan waktu untuk kontraktor, kontraktor dapat meminta haknya untuk penggantian  biaya  tambahan  yang  dikeluarkan kontraktor. Non-Excusable, Non-Compensable Delay  (CRD) merupakan contractor  responsible delay atau  keterlambatan  yang  disebabkan  oleh kontraktor.
Ketika keterlambatan CRD terjadi, pihak kontraktor tidak  berhak  untuk  mendapatkan  penambahan waktu  maupun  penggantian  atas  biaya  tambahan yang  dikeluarkan  oleh  kontraktor,  (4) Non- Excusable,  Compensable  Delay  (Some  ORD), merupakan situasi unik  di  mana baik  pihak owner dan pihak kontraktor sama-sama memiliki tanggung jawab atas keterlambatan yang terjadi.
Klaim pada industri konstruksi dapat didefinisikan sebagai permintaan dari satu pihak ke pihak lainnya sebagai kompensasi terhadap perubahan dari suatu kontrak  (Khekale  &  Futane,  2013).  Situasi perselisihan  umumnya  terjadi  ketika  pihak owner mendapatkan gugatan klaim oleh pihak kontraktor untuk  penggantian  biaya  tambahan  ataupun penambahan waktu  (Clough et  al ., 2015). Apabila pihak owner memutuskan  untuk  mengabulkan pengajuan  klaim  dari  pihak  kontraktor  dan memberikan penambahan waktu, penggantian biaya tambahan, atau keduanya, masalah dianggap sudah dapat  diselesaikan.  Namun,  apabila  pihak owner tidak  mengabulkan  klaim  yang  diajukan  pihak kontraktor  serta  terdapat  perbedaan  interpretasi, masalah tersebut dapat dianggap menjadi perselisihan.
Klaim  pada  industri  konstruksi  merupakan permasalahan  yang  besar  pada  setiap  proyek konstruksi,  sehingga  disarankan  klaim  lebih  baik untuk dihindari  dan dilakukan  proses  manajemen secara  hati-hati  untuk  kelangsungan  proyek  yang lancar (Khekale & Futane, 2013). Malki dan Alam (2021)  menyatakan  bahwa  klaim  konstruksi dianggap oleh banyak pihak yang terlibat sebagai salah satu proses yang paling kompleks dan tidak nyaman pada suatu proyek.
Tabel 1. Faktor- faktor penyebab keterlambatan yang menjadi tanggung jawab Owner Faktor penyebab keterlambatan Referensi Kendala pembebasan lahan Samarghandi et al ., 2016; Hatmoko dan Khasani, 2016; Sambasivan et al ., 2017; Santoso & Soeng, 2016; Hansen &
Rostiyanti , 2019; Shinghal & Vibhorpaliwal ., 2019. Perubahan desain Abd El-Razek et al ., 2008; Aslam et al ., 2019;Yap et al ., 2021 Perubahan instruksi kerja dari pihak owner Chandra et al ., 2005; Malki dan Alam, 2021;Yap et al ., 2021.
Kendala pembayaran Mahamid, 2013;Kamanga & Steyn, 2013. Ketidakjelasan design/gambar dalam dokumen kontrak Doloi et al ., 2012, McCord et al ., 2015; Sambasivan et al ., 2017; Aziz dan Hakam, 2016, Messah et al ., 2013. Pihak owner terlambat menyetujui shop drawing Doloi et al ., 2012, McCord et al ., 2015; Sambasivan et al ., 2017; Aziz & Hakam, 2016; Koushki et al ., 2005. Terlambat menjawab penyelidikan lapangan yang dilakukan kontraktor Malki & Alam, 2021; Yap et al ., 2021 Spesifikasi material tidak tersedia di pasaran Adam et al ., 2017; Doloi et al ., 2012; McCord et al ., 2015; Sambasivan et al ., 2017; Malki & Alam, 2020. Terlambat menyetujui hasil uji laboratorium Yap et al ., 2021; Santoso & Soeng, 2016.
Selain  itu  Zaneldine  (2006)  menyatakan  bahwa klaim merupakan kejadian yang umum terjadi pada suatu  proyek  konstruksi,  dan  dapat  terjadi  akibat beberapa  sebab  yang  akan  berdampak  atas keterlambatan dan atau kenaikan biaya operasional proyek.  Klaim menjadi  suatu  permasalahan  yang tidak  dapat  dihindari  pada  proyek  konstruksi modern,  dengan  melibatkan  teknologi  baru, spesifikasi, dan ekspektasi tinggi dari pihak owner (Jaffar et  al .,  2011).  Penyebab  klaim  konstruksi yang diajukan oleh kontraktor kepada pihak owner menurut  Khekale  &  Futane  (2013)  antara  lain: adanya  keterlambatan  pembebasan  lahan  yang berbeda dari perjanjian kontrak, kondisi lapangan berbeda  dari  yang  dijelaskan  pada  dokumen kontrak,  pihak owner menuntut  percepatan perkerjaan  yang  melebihi  kecepatan  yang  tertera pada  dokumen  kontrak,  pihak owner terlambat memenuhi kebutuhan logistic terkait suplai listrik, air,  dan  material  lainnya,  pihak owner terlambat mengeluarkan gambar serta input lainnya, kendala dalam  pembayaran  oleh owner yang  seharusnya dibayarkan kepada pihak kontraktor, pengubahan lingkup pekerjaan secara substansial oleh owner .

## Metode penyelesaian perselisihan
Perselisihan  proyek  konstruksi  yang  diakibatkan oleh  permasalahan  klaim  akan  berpengaruh terhadap  reputasi  pihak owner apabila  tidak diselesaikan secara baik dan optimal (Kongchasing &  Sua-lam,  2021).  Penyelesaian  perselisihan proyek  konstruksi  di  Indonesia  diatur  dalam  UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana perselisihan dapat diselesaikan secara litigasi, arbitrasi, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Aritonang & Simanjuntak, 2020) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Skema alternatif penyelesaian sengketa
Berdasarkan  kepada  uraian  di  atas,  permasalahan keterlambatan  dan  klaim  menjadi  suatu  masalah yang  cukup  signifikan  dalam  industri  konstruksi, sehingga  diperlukan  adanya  evaluasi  terhadap keterlambatan  terutama  yang  menjadi  tanggung jawab oleh owner . Maksud dari penelitian ini adalah mengevaluasi keterlambatan proyek yang disebabkan  oleh owner dan  klaim  yang  diajukan oleh kontraktor atas keterlambatan tersebut. Adapun tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: mengidentifikasi  faktor-faktor  penyebab  kejadian keterlambatan  proyek  akibat owner ,  mengevaluasi frekuensi  pengajuan  klaim  oleh  kontraktor  dan tingkat keberhasilannya, menelaah bentuk kompensasi klaim  yang sering diterima kontraktor, dan  metode  penyelesaian  perselisihan  klaim  yang sering digunakan.

## Metode
Penelitian  ini  bersifat  ekploratif  menggunakan metode  campuran  kualitatif  dan  kuantitatif.  Untuk
Dokumen kontrak
Perselisihan ( dispute ) Litigasi Arbitrasi APS Konsultasi Expert judgement
Negosiasi Mediasi Konsiliasi
menggali permasalahan secara mendalam dilakukan wawancara  tahap  awal  dengan  3  responden  yang merupakan  praktisi  kontraktor  dengan  jabatan managerial serta pengalaman terkait klaim keterlambatan lebih dari 10 tahun. Selanjutnya data dikumpulkan  melalui  wawancara  lanjutan  dan dilakukan  penyebaran  kuisioner  kepada  80 responden  berasal  dari  12  perusahaan  kontraktor skala  besar,  di  mana  62  responden  (77%)  berasal dari  perusahaan  konstruksi  swasta,  dan  18 responden (23%) berasal dari perusahaan konstruksi milik negara (BUMN). Jabatan responden  terdiri  dari  direktur,  manajer,  engineer, dan staf, dengan tingkat pendidikan minimal S1 dan pengalaman kerja rata-rata di atas 10 tahun. Untuk mengukur  jawaban  responden  dalam  kuesioner digunakan  skala  Likert  1-5  yang  menggambarkan jawaban tidak pernah (skala 1) sampai selalu terjadi (skala  5).  Setelah  hasil  kuesioner  terkumpul  dan selesai dilakukan dianalisa, validasi hasil penelitian dilakukan  melalui  wawancara  dengan  tiga  orang ahli yang merupakan praktisi industri konstruksi.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil-hasil  temuan  dalam  penelitian,  meliputi evaluasi penyebab keterlambatan, frekuensi pengajuan  klaim  dan  tingkat  keberhasilan;  bentuk kompensasi  klaim  keterlambatan;  dan  metode penyelesaian  perselisihan  klaim  keterlambatan pilihan kontraktor.

## Evaluasi  penyebab  keterlambatan,  frekuensi pengajuan klaim dan tingkat keberhasilan.
Gambar  2  menunjukkan  nilai  mean  variabel  dari frekuensi  terjadinya  keterlambatan,  frekuensi
pengajuan  klaim  oleh  kontraktor,  dan  tingkat keberhasilan  pengajuan  klaim.  Berdasarkan  ketiga kategori  tersebut  maka  faktor  pembebasan  lahan, perubahan  desain,  dan  perubahan  instruksi  kerja menduduki lima peringkat teratas.
Berdasarkan  frekuensi  penyebab  keterlambatan, pembebasan  lahan  menempati  peringkat  tertinggi dengan nilai mean sebesar 3,51. Begitu juga dengan frekuensi  pengajuan  klaim  keterlambatannya  yang memperoleh peringkat tertinggi dengan nilai mean sebesar  3,30.  Keberhasilan  klaim  keterlambatan akibat  kendala  pembebasan  juga  memperoleh peringkat tertinggi dengan persentase keberhasilan sebesar 73%.
Selisih  nilai  rata-rata  antara  frekuensi  kejadian keterlambatan  dan  pengajuan  klaim  menunjukkan nilai sebesar 93%. Tingkat keberhasilan pengajuan klaim  menunjukkan  rentang  keberhasilan  42% sampai  73%,  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  53%. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata dari sepuluh kejadian  keterlambatan  yang  diakibatkan  oleh owner ,  sembilan  diantaranya  diajukan  klaim  oleh kontraktor,  dengan  lima  di  antaranya  berhasil dikabulkan  oleh owner .  Hasil  penelitian  ini memperkuat hasil studi kasus yang dilakukan oleh Santoso  dan  Soeng  (2016)  di  mana  kendala pembebasan lahan teridentifikasi sebagai salah satu dari sepuluh faktor utama penyebab keterlambatan yang  dialami  kontraktor.  Shingal  (2019)  juga menyatakan  bahwa  beberapa  faktor  yang  paling sering  menyebabkan  keterlambatan  pada  proyek konstruksi  diantaranya  adalah  pembebasan  lahan, revisi  desain  gambar,  dan  keterlambatan  dalam perubahan  instruksi  kerja,  yang  dapat  disematkan tanggung jawabnya kepada owner .
Gambar 2. Analisis mean frekuensi terjadinya keterlambatan, pengajuan Delay Claim, dan tingkat keberhasilan keberhasilan Delay Claim akibat keterlambatan yang disebabkan oleh owner 3,51 3,50 2,98 2,88 2,86 2,65 2,60 2,33 2,18 73% 66% 58% 53% 51% 47% 47% 44% 42% 0 1 2 3 4 5 Kendala Pembebasan Lahan Perubahan Design Perubahan Instruksi Kerja Ketidakjelasan Desain/gambar pada dok. kontrak Kendala Pembayaran Pihak owner terlambat menyetujui Shop Drawing Response owner lambat Spesifikasi material tidak ada di pasaran Owner Terlambat Menyetujui Tes Lab
Peluang keberhasilan pengajuan Delay Claim berdasarkan frekuensi pengajuan
Frekuensi pengajuan Delay Claim Frekuensi Terjadinya keterlambatan
Selain itu Yap et al., (2021) juga menyatakan bahwa perubahan  desain  dan working  order merupakan faktor  penyebab  keterlambatan  yang  dinilai signifikan dari sudut pandang kontraktor. Hal yang sama  juga  dinyatakan  oleh  Responden  1  yang menyatakan:  “klaim  keterlambatan  yang  paling sering  diajukan  dan  berhasil  dalam  pengajuannya adalah  keterlambatan  akibat  pembebasan  lahan, setelah itu  perubahan  desain  dan  working  order, karena hal tersebut merupakan keterlambatan yang disebabkan oleh owner yang biasanya sudah diatur dalam kontrak perjanjian pekerjaan konstruksi”.Frekuensi  pengajuan  dan  keberhasilan pengajuan klaim keterlambatan juga berkaitan erat juga dengan klasifikasi keterlambatan yang disusun oleh Arcuri dan Hildreth (2007) di mana saat pihak yang  menyebabkan  keterlambatan  adalah owner , maka  sesuai  dengan  kontrak  pihak  kontraktor berhak dan semakin akan sering untuk mengajukan dan mendapatkan pengabulan atas klaim keterlambatan  yang  diajukan.  Di  antara  sembilan faktor  di  atas,  kendala  pembebasan  lahan, perubahan  desain,  perubahan  instruksi  kerja, kendala  pembayaran,  dan  ketidakjelasan  desain pada dokumen kontrak, dinilai sebagai lima faktor utama  dalam  permasalahan  klaim  keterlambatan. Faktor-faktor penyebab keterlambatan dan pengajuan ini juga tergantung dengan kontrak yang mengatur masalah terkait klaim keterlambatan.

## Bentuk kompensasi klaim keterlambatan
Gambar 3 menunjukkan bentuk-bentuk kompensasi yang diberikan owner kepada kontraktor. Kompensasi berupa perpanjangan waktu menduduki  peringkat  pertama  dengan  prosentase 63%,  disusul  oleh  perpanjangan  waktu  dan  ganti rugi (23%) ,  perpanjangan  waktu,  ganti  rugi dan pembebasan  kewajiban  pembayaran  denda  (10%), pembebasan  kewajiban  pembayaran  denda  (3%), dan ganti rugi (1%) .
Perpanjangan waktu menduduki peringkat pertama sebagai bentuk kompensasi dalam klaim keterlambatan.  Hal  ini  diperjelas  dari  hasil wawancara dengan Responden 2 yang menyatakan bahwa  “….  sebagai  bentuk  kompensasi  dalam klaim  keterlambatan,  perpanjangan  waktu  paling banyak diberikan oleh owner , terutama pada proyek milik pemerintah di mana sudah memiliki anggaran yang  pasti,  sehingga  angka  keberhasilan  untuk klaim  biaya  sangat  minim….  Akan  tetapi  untuk owner swasta,  baik  perpanjangan  waktu  maupun penggantian biaya masih memungkinkan…”.
Berdasarkan  lingkup  penelitian  yang  meninjau keterlambatan yang disebabkan oleh owner , sesuai dengan  klasifikasi  keterlambatan  oleh  Arcuri  dan Hildreth (2007) yang menyatakan bahwa keterlambatan yang diklasifikasikan sebagai
keterlambatan  yang  disebabkan  oleh owner ,  pihak kontraktor  memiliki  hak  untuk  mendapatkan penambahan  waktu  dan  dalam  beberapa  kasus berhak juga untuk mendapatkan penggantian biaya. Chong dan Leong (2012) juga menjelaskan bahwa perpanjangan waktu merupakan hak kontraktor atas keterlambatan oleh owner dalam proyek, sehingga kontraktor  harus  menunjukan  bukti  dari  peristiwa tersebut  yang  berdampak  perubahan  keseluruhan durasi  proyek.  Selain  itu,  perpanjangan  waktu sebagai  bentuk  kompensasi  klaim  keterlambatan cenderung lebih banyak diberikan kepada kontraktor  dikarenakan  kontrak  konstruksi  yang pada umumnya mengacu kepada FIDIC Conditions of  Contract (2017)  yang  menyatakan  bahwa kontraktor  berhak  mendapatkan  perpanjangan waktu  pada  segala  peristwa  keterlambatan, hambatan, dan pencegahan yang menjadi tanggung jawab owner .

## Gambar 3. Bentuk kompensasi yang diberikan kepada kontraktor dalam klaim keterlambatan
Metode  penyelesaian  perselisihan  klaim  keter- lambatan pilihan kontraktor
Gambar  4  menunjukkan  perolehan  dan  persentase dari jawaban responden terkait metode penyelesaian  perselisihan  klaim  keterlambatan. Negosiasi  menduduki  peringkat  pertama  sebagai metode yang terbanyak digunakan responden dalam penyelesaian  masalah  klaim  keterlambatan  (93%), diikuti  oleh  mediasi  (23%  responden),  arbitrasi (14%  responden),  dan  litigasi  (4%  responden). Hasil  ini  menunjukkan  mayoritas  responden menghindari  penyelesaian  melalui  jalur  litigasi, yang  seringkali  dianggap  memakan  waktu  yang lama dan biaya yang besar.
1% 3% 10% 23% 63% Ganti Rugi Pembebasan kewajiban pembayaran denda Perpanjangan Waktu, Ganti Rugi, dan pembebasan kewajiban pembayaran denda Perpanjangan Waktu dan Ganti Rugi Perpanjangan Waktu 4% 14% 23% 93% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Litigasi Arbitrasi Mediasi Negosiasi
Temuan  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  dari Chandra et al . (2005) yang menempatkan negosiasi sebagai  metode  penyelesaian  perselisihan  klaim dengan  peringkat  di  atas  mediasi,  arbitrasi,  dan litigasi.  Negosiasi  cenderung  dipilih  sebagai metode  penyelesaian  perselisihan  dikarenakan prosesnya  yang  tidak  melibatkan  pihak  ketiga  di luar  pihak  yang  terlibat,  serta  dapat  menjaga reputasi  dan  hubungan  antara  kedua  pihak  yang berselisih. H
al  ini  didukung  oleh  Khekane  dan  Futane  (2013) yang menyatakan bahwasanya negosiasi merupakan  metode  penyelesaian  yang  cepat, bersifat  sukarela  dan  tidak  mengikat,  dan  tidak membutuhan  pengeluaran  biaya  yang  besar, sehingga  lebih  sering  penggunaanya  dalam penyelesaian  perselisihan.  Selain  itu  negosiasi sebagai  metode  penyelesaian  perselisihan  yang dipilih  oleh  kontraktor  juga  disampaikan  oleh Responden  1  yang  menyatakan:  “Sebisa  mungkin melakukan  negosiasi  untuk  mencari  solusi  agar semuanya  dapat  memahami  kondisi  yang  ada  dan tidak dirugikan walaupun pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi 100%”.
Mediasi  menduduki  peringkat  kedua  sebagai metode penyelesaian perselisihan, yangi dilakukan dengan  bantuan  pihak  ketiga  yang  bersifat  netral dan  tidak  berpihak  pada  salah  satu  sisi,  mediasi sendiri  bersifat  rahasia.  Mediasi  dipilih  ketika penyelesaian  masalah  membutuhkan  pihak  ketiga yang  dapat  memutuskan  masalah  dengan  cepat. Spillane et  al .  (2011)  menegaskan  bahwa  mediasi umumnya dilakukan ketika proses negosiasi  gagal dalam menemukan titik tengah resolusi penyelesaian  masalah,  dan  kedua  belah  pihak menginginkan  resolusi  yang  cepat  dan  berbiaya rendah.
Arbitrasi  menjadi  pilihan  peringkat  ketiga  dalam penyelesaian  perselisihan  klaim  keterlambatan. Penelitian  terdahulu  juga  menemukan  bahwa arbitrasi  lebih  dipilih  penggunaanya  dibandingkan dengan  litigasi  (Shontz et  al ,  2011  dan  Hinchey, 2012). Pemilihan ini juga dapat disematkan dengan sifat  arbitrasi  yang  fleksibel, time-efficient , diselesaikan dengan keahlian, dan resolusinya yang adil  (Stipanowich  &  Lamare,  2014),  selain  itu arbitrasi  juga  dipilih  oleh  kontraktor  karena prosesnya  yang  tidak  melibatkan  pengadilan. Litigasi cenderung dihindari oleh kontraktor karena pelaksanaannya yang membutuhkan alokasi waktu dan  biaya  dalam  pelaksanaannya.  Gebken et  al . (2005)  menyatakan  bahwa  dengan  besarnya pengeluaran  untuk  kepentingan  legal  dan  makin membesarnya  pengeluaran  akibat  keterlambatan. Litigasi merupakan metode penyelesaian perselisihan  yang  tidak  efektif  dan  cenderung
kurang memberikan kepuasan atau resolusi kepada dua belah pihak yang berselisih. Perselisihan yang diselesaikan  dengan  litigasi  kurang  layak  untuk digunakan sebagai metode penyelesaian perselisihan,  terkecuali  ketika  perselisihan  yang terlibat merupakan perselisihan dengan skala yang besar (Gill et al . 2015).
Hal  ini  juga  dipertegas  oleh  Responden  3  yang menyatakan: “Apabila masalah yang dibahas pada akhir  pelaksanaan  konstruksi  akan  menyebabkan kontraktor  dan owner memperkuat  posisinya masing-masing  sehingga  timbul  perselisihan  yang tidak dapat diselesaikan dengan negosiasi, mediasi, ataupun  arbitrasi,  maka  dapat  dieskalasikan  ke tahap  pengadilan  (litigasi)  demi  mempertahankan hak”.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  berhasil  menemukan  faktor-faktor keterlambatan  yang  menjadi  tanggung  jawab owner , antara lain pembebasan lahan, revisi desain gambar,  perubahan  instruksi  kerja,  kendala pembayaran,  dan  ketidakjelasan  gambar  pada dokumen  kontrak.  Dari  keterlambatan  tersebut, sebagian  besar  (93%)  dilakukan  pengajuan  klaim oleh kontraktor, dengan rata-rata tingkat keberhasilan klaim sebesar 53%. Dalam pengajuan klaim  keterlambatan,  mayoritas  kontraktor  (63%) mendapatkan  kompensasi  perpanjangan  waktu. Mayoritas  kontraktor  (93%)  cenderung  memilih menyelesaikan  perselisihan  klaim  keterlambatan dengan  metode  negosiasi  dibanding  mediasi, arbitrasi dan litigasi. Negosiasi dipandang memakan  waktu  dan  biaya  yang  tidak  besar  serta sifatnya  tidak  melibatkan  pihak  ketiga  dan  lebih efektif  dalam  menjaga  hubungan  pihak  kontraktor dengan  pihak owner .  Penelitian  ini  mengevaluasi keterlambatan proyek yang disebabkan oleh owner dan  pengajuan  klaim  dari  perspektif  kontraktor.
Untuk mendapatkan pemahaman lebih komprehensif,  penelitian  lebih  lanjut  dapat dilanjutkan dengan membandingkan keterlambatan dan  klaim  dari  perspektif owner agar  dapat diperoleh  analisa  pertimbangan owner dalam mengabulkan  suatu  klaim  yang  diajukan  oleh kontraktor.

## Ucapan Terima Kasih
Penelitian  ini  didanai  oleh  Dana  RKAT  Fakultas Teknik  Tahun  2021,  Universitas  Diponegoro dengan skema Penelitian Strategis.

## Daftar Pustaka
Abd El-Razek M. E., Bassioni H. A., & Mobarak A. M., (2008) Causes of delay in building construction
projects  in  Egypt. Journal  of  Construction Engineering , 134 (11), 831–41.
Adam,  A.,  Josephson,  P.  E.  B.,  &  Lindahl,  G. (2017).  Aggregation  of  factors  causing  cost overruns  and  time  delays  in  large  public construction  projects:  Trends  and  implications. Engineering, construction and architectural management .
Ali,  A.  S.,  Smith,  A.,  Pitt,  M.,  &  Choon,  C.  H. (2012).  Contractors’  Perception  of  Factors Contributing  to  Project  Delay:  Case  Studies  of Commercial  Projects  in  Klang  Valley,  Malaysia. Journal of Design and Built Environment , 7 (1).
Al  Malki,  Y.  M.,  &  Alam,  M.  S.  (2021). Construction  claims,  their  types  and  causes  in  the private  construction  industry  in  the  Kingdom  of Bahrain. Asian  Journal  of  Civil  Engineering , 22 , 477-484.
Arcuri,  F.  J.,  &  Hildreth,  J.  C.  (2007).  The principles  of  schedule  impact  analysis. VDOT-VT Partnership  for  Project  Scheduling,  Blacksburg, VA .
Aritonang, D. D., & Simanjuntak, M. R. A. (2020). Analysis of Important Factors in Choosing or Using Process Alternative Dispute
Resolution of
Construction Project from Contractor’s
Perspective (Case Study in XYZ Company, Ltd’s). In  IOP  Conference  Series:  Materials  Science  and Engineering (Vol.  1007,  No.  1,  p.  012084).  IOP Publishing.
Aslam,  M.,  Baffoe-Twum,  E.  E.,  &  Saleem,  F. (2019).  Design  Changes  in  Construction  Projects Causes and Impact on the Cost. Civil Engineering Journal , 5 (7), 1647-1655.
Aziz,  R.  F.,  &  Abdel-Hakam,  A.  A.  (2016). Exploring  delay  causes  of  road  construction projects in Egypt. Alexandria Engineering Journal , 55 (2), 1515-1539.
Chandra,  H.  P.,  Tunardih,  E.  C.,  &  Soetiono,  I. (2005). Studi Tentang Pengajuan Klaim Konstruksi dari  Kontraktor  ke  Pemilik  Bangunan. Civil Engineering Dimension , 7 (2), 90-96.
Chong,  H.  Y.,  &  Leong,  Y.  W.  (2012).    Legal approach on assessment of contractors entittlement to  extension  of  time ,  African  Journal  of  Business Management , 6(14), 4815-4823.
Clough,  R.  H.,  Sears,  G.A.,  Sears,  S.K.,  Rounds, J.L., Segner, Jr.R.O. (2015). Construction Contracting,  A  Practical  Guide  to  Company
Management (ed.  8).  John  Wiley  &  Sons,  Inc., Hoboken.
Doloi, H., Sawhney, A., Iyer, K. C., & Rentala, S. (2012). Analysing factors affecting delays in Indian construction  projects. International  journal  of project management , 30 (4), 479-489.
FIDIC.  (2017). Conditions  of  Contract  for Construction, Second Edition FIDIC, Geneva ISBN 978-2-88432-084-9.
Gebken,  II,  R.  J.,  Gibson,  G.  E.,  &  Groton,  J.  P. (2005).  Dispute  resolution  transactional  cost quantification: What does resolving a construction dispute  really  cost?.  In Construction  Research Congress  2005:  Broadening  Perspectives (pp.  1- 10).
Gill,  A.,  Gray,  J.,  Skitmore,  M.,  &  Callaghan,  S. (2015). Comparison of the effects of litigation and ADR  in  South-East  Queensland. International Journal  of  Construction  Management , 15 (3),  254- 263.
Hansen, S., & Rostiyanti, S. F. (2019). Indonesian contractor professionals’ perception on problems in construction claim management. Malaysian Construction Research Journal , 27 (1), 69-78.
Hassan, H., Mangare, J. B., & Pratasis, P. A. (2016). Faktor-faktor penyebab keterlambatan pada proyek konstruksi  dan  alternatif  penyelesaiannya  (studi kasus:  di  manado  town  square  III). Jurnal  Sipil Statik , 4 (11), 657–644.
Hatmoko,  J.  U.  D.,  &  Khasania,  R.  R.  (2016). Comparing  Performance  of  Government  and Private Clients in Construction Projects: Contractors’  Perspective. Civil Engineering Dimension, 18 (2), 85-92 .
Hinchey,  J.  (2012). Dispute  resolution.  In Managing gigaprojects: Advice from those who’ve been there, done that, edited by P. D. Galloway, K. R. Nielsen, and J. L. Dignum, 229–261.
Iyer,  K.  C.,  Chaphalkar,  N.  B.,  &  Joshi,  G.  A. (2008).  Understanding  time  delay  disputes  in construction  contracts. International  Journal  of Project Management , 26 (2), 174-184.
Jaffar, N., Tharim, A. A., & Shuib,  M. N. (2011). Factors  of  conflict  in  construction  industry:  a literature  review. Procedia  Engineering , 20 ,  193- 202.
Kamanga,  M.  J.,  &  V  d  M  Steyn,  W.  J.  (2013). Causes  of  delay  in  road  construction  projects  in Malawi. Journal of the South African Institution of
Civil  Engineering  =  Joernaal  van  die  Suid- Afrikaanse  Instituut  van  Siviele  Ingenieurswese , 55 (3), 79-85.
Khekale, C., & Futane, N. (2013).. Management of claims and disputes in construction industry. International  Journal  of  Science  and Research (IJSR) , 4 (5), 848-856.
Kongchasing,  N.,  Sua-Iam,  G.  (2021).  The  Major Causes of Construction Delays Identified Using the Delphi Technique : Perspectives of Contractors and Consultants  in  Thailand. International  Journal  of Civil Engineering. 19 , 319–338.
Koushki, P. A., Al-Rashid, K. & Kartam, N. (2005). Delays  and  cost  increases  in  the  construction  of private residential projects in Kuwait. Construction Management & Economics . 23 . 285-294.
Listanto, N., & Hardjomuljadi, S. (2019). Analisis faktor penyebab keterlambatan pembayaran kontraktor  kepada  subkontraktor  pada  proyek gedung bertingkat. Konstruksia , 10 (1), 59-72.
Mahamid,  I. (2013). Common  risks  affecting time overrun  in  road  construction  projects  in  Palestine: Contractors'  perspective. Australasian  Journal  of Construction Economics and Building , The, 13 (2),
45-53.
McCord, J., McCord, M., Davis, P. T., Haran, M., &  Rodgers,  W.  J.  (2015)  Understanding  delays  in housing  construction:  evidence  from  Northern Ireland. Journal  of  Financial  Management  of Property and Construction, 20 (3), 286-319.
Messah, Y. A., Widodo, T., & Adoe, M. L. (2013). Kajian penyebab keterlambatan pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Kota Kupang. Jurnal Teknik Sipil , 2 (2), 157-168.
Pratama, A. B. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas  Tenaga  Kerja Konstruksi  di  Bungku Kab.  Morowali  Sulawesi  Tengah.  In Seminar Nasional  Hasil  Penelitian  &  Pengabdian  Kepada Masyarakat (SNP2M) (Vol. 2, No. 1).
Samarghandi,  H.,  Mousavi,  S.,  Taabayan,  P.,  Mir Hashemi,  A.,  &  Willoughby,  K.  (2016),  Studying the  Reasons  for  Delay  and  Cost  Overrun  in Construction Projects: The Case of Iran . Journal of Construction  in  Developing  Countries , 21 (1),  51- 84.
Sambasivan,  M.,  Deepak,  T.  J.,  Salim,  A.  N.,  & Ponniah,  V.  (2017).  Analysis  of  delays  in
Tanzanian  construction  industry:  Transaction  cost economics (TCE) and structural equation modeling (SEM)  approach. Engineering,  Construction  and Architectural Management . 24, 308-325.
Santoso,  D.  S.,  &  Soeng,  S.  (2016).  Analyzing delays  of  road  construction  projects  in  Cambodia: Causes  and  effects. Journal  of  Management  in Engineering , 32 (6), 05016020.
Shinghal,  A.  &  Vibhorpaliwal.  (2019).  Most Common Delays in Construction Projects Worldwide and Steps to Minimize the Unexpected.
An Empirical Study . 29, 725-747.
Shontz,  D.,  Kipperman,  F.,  &  Soma,  V.  (2011). Business-to-business  arbitration  in  the  United States: Perceptions of corporate counsel.
Spillane,  J.  P.,  Oyedele,  L.  O.,  Hande,  E.,  Von Meding,  J.,  Konanahalli,  A.,  Jaiyeoba,  B.  E.,  & Tijani,  I.  K.  (2011).  Mediation  within  Irish construction  industry:  Identifying  success  factors for  appropriate  competencies  and  processes. Journal of Law and Conflict Resolution , 3 (8), 142- 150.
Stipanowich, T. J., and J. R. Lamare. (2014). Living with  ADR:  Evolving  perceptions  and  use  of mediation, arbitration, and conflict management in fortune 1000 corporations. Harv. Negot. L. Rev. , 19 (1): 1–68.
Taha, G., Badawy, M., & El-Nawawy, O. (2016). A Model  for  Evaluation  of  Delays  in  Construction Projects. International  Journal  of  Innovative Research in Science, Engineering and Technology . 5, 3021-3028.
Tolangi,  M.  F.,  Rantung,  J.  P.,  Langi,  J.  E.  C.,  & Sibi,  M.  (2012).  Analisis  cash  flow  optimal  pada kontraktor  proyek  pembangunan  perumahan. Jurnal Sipil Statik , 1 (1), 60–64.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 30, Tahun 1999. Tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Yap, J. B. H, Goay, P. L, Woon, Y. B., Skitmore, M.  (2021).  Revisiting  critical  delay  factors  for construction:  Analysing  projects  in  Malaysia . Alexandria Engineering Journal , 60 (1), 1717-1729,
Zaneldin,  E.,  K,  (2006)  Construction  claims  in United  Arab  Emirates:  Types,  causes,  and frequency, International  Journal  of  Project Management , 24 (5), 453-459.