Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## PERAMPASAN ASET PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

## ASSET SEIZURE AS AN EFFORT TO PREVENT MONEY LAUNDERING ORIGINATING FROM NARCOTICS CRIME
Regina Rahma Utami
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 Email: reginaarahma@gmail.com

## Abstrak
Adanya  perdagangan  gelap  narkotika  menjadi  ancaman  serius  bagi  dunia  internasional.  Sindikat- sindikat  yang  terlibat  dalam  perdagangan  narkotika  memiliki  jangkauan  yang  luas,  bekerja  secara rapi  dan  rahasia.  Kejahatan  ini  terorganisir  sedemikian  rupa  sehingga  Badan  Narkotika  Nasional (BNN)  memperkirakan  yang  yang  berputar  mencapai miliaran  dolar  dan  Indonesia  dinilai  sebagai pasar  yang  menjanjikan  bagi  arus  perdagangan  gelap  narkotika.  Penegakan  hukum  telah  diatur melalui  peraturan  perundang-undangan  agar  pelaku  mendapatkan  efek  jera.  Namun  banyak  pihak menilai  penegakan  hukum  di  Indonesia  belum  membawa efek  jera,  dibuktikan  dengan  banyaknya kasus  terpidana  yang  telah  berada  di  dalam  penjara  masih  bisa  mengendalikan  beredarnya narkotika.  Pengenaan  pasal  pencucian  uang  dan  merampas  aset  hasil  tindak  pidana  menjadi terobosan  baru    dalam  upaya  memberantas  tindak  pidana  narkotika  dengan  memiskinkan  para pelaku tindak pidana.
Kata Kunci: Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika

## Abstract
The  existence  of  narcotics  trafficking  is  a  serious  threat  to  the  international  community.  The syndicates  involved  in  the  narcotics  trafficking  are  wide-ranging,  operating  in  a  neat  and confidential manner. These crimes are organized in such a way that the National Narcotics Agency (BNN) estimates that turnover is in the billions of dollars and Indonesia from a lurking market for the  flow  of  illicit  narcotics  trafficking.  Law  enforcement  has  been  regulated  by  law  so  that  the perpetrators  have  a  deterrent  effect.  However,  many  parties  assess  that  law  enforcement  in Indonesia has not brought a deterrent effect, as evidenced by the many cases of convicts who have been  in  prison  still  able  to  control  the  circulation  of  narcotics.  The  imposition  of  the  article  on money laundering and criminal acts is a new crime in the attempted narcotics crime with a criminal act.
Keywords:Asset Seizure, Money Laundering, Narcotics Crime

## PENDAHULUAN
Perkembangan  modus  tindak  pidana semakin  berkembang  seiring  pesatnya  arus globaliasi,  karena  tidak  hanya  melibatkan suatu  negara  saja,  melainkan  telah  melewati batas-batas  negara  lain  atau  sering  disebut sebagai  kejahatan  transnasional.  Philip  C. Jessup sebagai tokoh pertama yang memperkenalkan istilah kejahatan
transnasional  mengemukakan  bahwa,  selain terdapat istilah hukum internasional, digunakan  pula  istilah  hukum  transnasional. Kejahatan  narkotika  termasuk  ke  dalam kejahatan  yang  kini  telah  dikategorikan
sebagai kejahatan transnasional karena tindak pidana  nrkotika  telah  menjadi  permasalahan global  yang  terjadi  di  hampir  seluruh  negara. Ditambah  pesatnya  perkembangan  tekonlogi, tindak  pidana  narkotika  menjadi  ancaman yang  serius  terhadap  negara-negara  pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya.
Penggunaan  narkotika  berdasarkan sejaharhnya  yakni  awal  tahun  2000  sebelum masehi,  digunaan  sebagai  alat-alat  pelaksana upacara-upacara  ritual  dan  berfungsi  sebagai pengobatan.  Namun  penggunaan  narkotika saat  ini  semakin  berkembang  tidak  hanya untuk  pengobatan,  tetapi  bertujuan  untuk memperoleh  keuntungan  yang  sangat  besar.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Indonesia  yang semula hanya menjadi negara pemasar  atau  transit  narkotika,  justru  kini menjadi  salah  satu  negara  tujuan  dan  bahkan telah  menjadi  negara  eksportir  atau  negara produsen narkotika.
Tujuan hasil perdagangan gelap tindak pidana  narkotika  adalah  untuk  memperoleh keuntungan  karena  melalui  jumlah  yang berputar  dalam  perdagangan  gelap  narkotika sangat besar. United Nations Office Drug and Crime (UNODC) mencatat bahwa perdagangan  obat-obatan  terlarang  adalah kejahatan transnasional yang bernilai miliaran dolar  AS  yang  tiap  tahunnya  berasal  dari pasar  global  yang  sah.  Pada  tahun  2009  nilai dari pasar kokain global diperkitakan mencapai  US  $  68  milar.  Diperkirakan  210 juta  orang  telah  menggunakan  obat  terlarang tersebut dan sekitar 200.000 diantaranya telah meninggal yang penyebabnya adalah narkotika. Besarnya dampak perdagangan dan penggunaan  narkotika  mmebuat  banyak negara  dan  PBB  memberi  perhatian  besar untuk  menangani  narkotika  internasional  dan domestik,  termasuk  melakukan  pemantauan, penelitian dan mengambil tindakan penegakan  hukum (law  enforcement) secara serius dalam perdagangan narkotika.
Penetapan  tindak  pidana  narkotika  di Indonesia  sebagai  pelanggaran  dan  kejahatan telah  diatur  dalam  undang-undang  pidana khusus  yang  memiliki  implikasi  yuridis materil  dan  yuridis  formil.  Sebagai  tindak pidana  khusus,  undang-undang  narkotika memberikan solusi tentang bagaimana mekanisme penyelesaian hukum salah satunya  melalui  perampasan  aset  hasil  tindak pidana  narkotika  yang  tercantum  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009. Faktanya  bahwa  dalam  menemukan  pelaku dan menjatuhkan pidana penjara dinilai belum cukup efektif untuk menekan angka kejahatan jika  tidak  disertai  dengan  upaya  menyita  dan merampas  hasil  tindak  pidana  dan  harta kekayaan.
Pada  proses  penyidikan  tindak  pidana narkotika  ditemukan  perkembangan  kasus yang  mengakibatkan  tindak  pidana  lain, seperti  tindak  pidana  pencucian  ang  atau dalam  istilah  lain  disebt  sebagai  kejahatan money laundering yang diatur dalam Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang.  TPPU  tidak  dapat berdiri  sendiri  karena  harta  kekayaan  yag ditempatkan,  ditransfer  ataupun  diaihkan melalui  integrasi,  diperoleh  dengan  cara tindak  pidana  yang  berarti  bahwa  telah  ada tindak pidana yang mendahuluinya.
Dalam  tindak  pidana  pencucian  uang hasil  narkotika  dikenal  dengan  sistem pembuktian  terbalik  dan  termasuk  dalam acara  pemeriksaan  biasa  diatur  dalam  Bab XVI  bagian  ketiga  KUHAP.  Pembuktian terbalik  merupakan  kondisi  dimana  hakim berwenang  menanyakan  harta  asal  terdakwa yang  menjadi  keseluruhan  pemeriksaan  dan tidak  dapat  dipisahkan,  sehingga  perlu  peran aktif  hakim  untuk  melaksanakan  aturan undang-undang termasuk pembuktian terbalik.  Pengungkapan  pembuktian  terbalik sangat  penting  untuk  mengatahui  jangka waktu seorang terdakwa berkecimpung dalam bisnis narkotika. Hal tersebut didasarkan pada pengakuan  terdakwa  dan  alat  bukti  hingga memelusuri aset dari hasil tindak pidana yang selanjutnya diputus dan mempunyai kekuatan hukum  yang  tetap,  dirampas  untuk  negara sesuai huum acara pidana yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam penelitian  hukum  normatif  yuridis.  Penelitian juga  menggunakan  sumber  data  sekunder yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer pada penelitian ini merupakan sumber hukum mengikat  yang  terdiri  dari  norma  dasar  dan peraturan perundang-undangan terkait perampasan  aset  pelaku  tindak  pidana pencucian  yang  yang  berasal  dari  tindak pidana narkotika, meliputi:
1. Bahan hukum primer
a. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP),
b. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP),
c. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika,
d. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
e. Undang-Undang  No.15  Tahun  2002 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  sebagaimana  diubah dengan  Undang-Undang  No.  25  Tahun 2003,
f. Perma  No.1  Tahun  2013  tentang  Tata
Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan  Harta  Kekayaan  Dalam Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  atau
Tindak Pidana Lain
2. Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  seperti  buku, makalah,  hasil  penelitian,  jurnal  hukum, artikel, seminar, konferensi, pendapat para ahli terkait dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier
a. Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  seperti buku, makalah, hasil penelitian, jurnal hukum,  artikel,  seminar,  konferensi, pendapat para ahli terkait dengan topik penelitian.
b. Bahan Hukum Tersier Bahan  hukum  tersier  merupakan bahan  yang  memberikan  petunjuk maupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder,  seperti kamus  hukum,  ensiklopedia  yang memberi  batasan  pengertian  secara etimologi  atau  arti  kata  secara gramatikal erhadap istilah-istilah tertentu  terkait  dengan  penelitian  ini. Penelitian  juga  menggunakan  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  dan  Kamus Hukum Black Law Dictionary.

## PEMBAHASAN
1. Tinjauan Umum Mengenai Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian  Uang  Yang  Berasal  dari Kejahatan Narkotika
a. Tindak Pidana Narkotika Narkotika  merupakan  zat  yang digunakan  sebagai  sarana  pengobatan suatu  penyakit.  Tetapi,  akibat  yang ditimbulkan  apabila  digunakan  tidak semestinya dapat
mengakibatkan kerusakan  fisik,  mental  emosi,  dan  sikap kepada lingkungan. Penyalahgunaan narkotika  juga  dapat  mengikis  nilai-nilai
budaya  bangsa  yang  akhirnya  dapat melemahkan ketahanan nasional.
Selain  bertentangan  dengan  hukum, perkembangan peredaeran gelap narkotika menjadi permasalahan bagi seluruh negara di dunia. Bisnis narkotika dapat berkembang  karena  meraup  keuntungan yang  luar  biasa.  Hal  tersebut  sangat mekhawatirkan,  mengingat  peningkatan peredaran  narkotika  melibatkan  kejahatan lain  sehingga  makin  sulit  untuk  dilacak dan diungkap.
Beberapa  konvensi  internasional yang  mengatur  tentang  narkotika  antara lain, Konvensi Tunggal 1961 tentang Obat Narkotika,  Konvensi  tentang  Zat-Zat Prikotropika  Tahun  1971,  dan  Konvensi WINA 1988. Pemerintah Indonesia melalui  Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009 mengatur tentang Narkotika. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak hanya negara yang menjadi tempat pemasaran, melainkan  tempat  produksi  perdagangan gelap narkotika.
b. Tindak Pidana Pencucian Uang
Upaya  untuk  menyamarkan  atau menyembunyikan  asal  usul  harta  yang merupakan  hasil  dari  tindak  pidana disebut  dengan money  laundering atau tindak  pidana  pencucian  uang.  TPPU  di Indonesia  dikenal  sejak  2002  setelah diundangkannya  Undang-Undang  No.  15 Tahun  2002  yang  kemudian    dirubah dengan  Undang-Undang  No.  25  Tahun 2003  dan  dirubah  lagi  hingga  yang berlaku  saat  ini  Undang-Undang  No  8
Tahun  2010.  TPPU  merupakan  kejahatan serius  yang  dapat  berpengaruh  pada perekonomian  dan  menghambat  laju pembangunan negara.
Harta  kekayaan  dalam  jumlah besar  yang  berasal  dari  tindak  pidana pencucian uang menyebabkan
perkembangan  yang  semakin  kompleks, seperti  melampaui  batas-batas  negara, modus  kejahatan  yang  beragam  dan merambah  ke  berbagai  sektor.  Maka, untuk  menangangi  praktek  pencucian uang,  masing-masing  negara  melakukan kerjasama bilateral maupun multilateral.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## c. Perampasan Aset
Perampasan  Aset  terus  mengalami perkembangan sehingga saat ini terdapat 3 jenis metode perampasan aset, antara lain, Pertama perampasan aset melalui pemidanaan (in  personam  forfeiture), kedua perampasan  aset  tanpa  putusan bersalah (in  rem  forfeiture ),  dan ketiga perampasan aset administratif.
2. Perampasan  Aset  Melalui  Pemidanaan dan  Tanpa  Tuntutan  Pidana  Pada Pencucian  Uang  Yang  Berasal  dari Kejahatan Narkotika
Tindak  pidana  narkotika  merupakan kejahatan transnasional karena cakupan wilayahnya telah melewati batas-batas negara. Hal  tersebut  mempersulit  aparat  penegak hukum  dalam  menindak  pelaku.  Menemukan dan  menempatkan  pelaku  tindak  pidana  di penjara  belum  efektif  untuk  menekan  anka kejahatan  jika  tidak  diikuti  dengan  menyita dan merampas aset hasil tindak pidana.
Perampasan  aset  dapat  diakukan  ketika sudah  mendapat  keputusan  yang  berkekuatan hukum tetap dari hakim. Aset dirampas untuk negara karena berasal dari hasil tindak pidana, atau  yang  digunakan  untuk  membiayai, menjadi sarana prasarana dalam memperlancar  jalannya  suatu  kejahatan.  Jika putusan  pengadilan  menyebut  bahwa  aset yang  dirampas  berbentuk  uang  tunai,  maka langsung  disetor  ke  kas  negara  oleh Kejaksaan  sebagai  penerimaan  negara  bukan pajak  (PNBP).  Sedangkan  aset  berupa  surat berharga,  barang  bergerak  maupun  tidak, berwujud  maupun  tidak  yang  dikelola  oleh Kementerian Keuangan.
Penyitaan dan perampasan aset merupakan  upaya  strategis  yang  dapat menyebabkan  sindikat  jaringan  narkotika kehilangan  aset  yang  digunakan  untuk melancarkan  bisnisnya,  dapat  berdampak pada menurunnya tingkat kriminalitas. Upaya penyitaan dan perampasan asaet ini juga dapat mengurangi  jumlah  pengguna  narkotika  dan memperbaiki pecandu sebagai bentuk rehabilitasi medis dan sosial.
Tindak pidana narkotika merupakan salah satu  jenis  tindak  pidana  asal  dari  tindak pidana  pencucian  uang.  Sehingga  tindakan menyamarkan  kekayaan  yang  diperoleh  dari
tindak  pidana  narkotika  dapat  juga  dapat dikenakan  pasal  pencucian  uang.  Tindak pidana  pencucian  uang  tidak  dapat  berdiri sendiri,  tetapi  tindak  pidana  asal  yang  harus dibuktikan.  Dalam  Undang-Undang  No.  35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindak pidana terkait  harta  kekayaan  yang  berasal  dari tindak  pidana  narkotika  tercantum  dalam Pasal  137.  Tetapi  walaupun  tindak  pidana pencucian  uang  adalah  lanjutan  dari  tindak pidana  narkotika,  berdasarkan  Pasal  69  UU TPPU  dalam  tahap  penyidikan,  penuntutan maupun  pemeriksaan  di  pengadilan,  tindak pidana  asal  tidak  perlu  dibuktikan  terlebih dahulu  sebelum  perkara  pencucian  uang. Berkaitan  dengan  tindak  pidana  narkotika, terdapat 3 metode sebagai usaha preventif dan menanggulangi tindak pidana ini.
Pertama, adanya penelusuran aset (follow the money) . Dengan konsep ini, keadaan yang dapat  menghambat  bahkan  mengggugurkan penindakan  pelaku  tindak  pidana  asal,  tidak mempengaruhi  pemidanaan  pelaku  tindak pidana pencucian uang. Kemudian memudahkan  dan  mempercepat  upaya  aparat penegak  hukum  dan  tujuan  dari  penindakan tindak  pidana  pencucian  uang  adalah  untuk menelusuri atau melacat serta menyelamatkan aset terkait tindak pidana.
Kedua, menggunakan  teori  jaringan pelaku  tindak  pidana  narkotika.  Jaringan pelaku tindak pidana terbagi menjadi beberapa  kategori  sesuai  dengan  tipologi kejahatan.  Ciri  utama  kejahatan  terorganisir adalah  adalah  adanya  konspirasi,  karena sebelum melakukan kejahatan apalagi kejahatan narkotika, selalu ada perencananaan terlebih  dahulu.  Ciri  kedua  yaitu  penyediaan barang  ilegal.  Contohnya  seperti  perdagngan obat-obatan terlarang. Yang terakhir, keuntungan  finansial  menjadi  tujuan  jaringan pelaku ini.
Ketiga, pembuktian  terbalik.  Salah  satu asas  hukum  pidana  adalah  saiapa  yang menuduh,  ialah  yang  mempunyai  kewajiban untuk  membuktikan  tuduhannya.  Asas  ini sebagai  pelengkap  asas  praduga  tidak bersalah. Dalam pembuktian terbalik, terdakwa  diminta  membuktikan  bahwa  harta yang disita atau diduga berasal dari kejahatan, diperoleh  secara  sah  dan  bukan  hasil
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kejahatan. Namun apabila pemilik tidak dapat membuktikan prosedur pemilikan aset tersebut, maka aset dianggap tercemar.
Hukum  perdata  dan  hukum  pidana mengatur bahwa beban pembuktian merupakan  inti  dari  hukum  acara.  Dalam hukum  pidana,  jaksa  penuntut  umum  (JPU) wajib mengajukan bukti mengenai fakta-fakta yang disangkakan kepada terdakwa. Teori ini mengutamakan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan  individu  dan  perampasan  hak individu  yang  bersangkutan  atas  kepemilikan harta  kekayaan  yang  berasal  dari  tindak pidana.  Dalam  hal  ini  JPU  membuktikan kesalahan terdakwa dan terdakwa menjelaskan  asal-usul  kepemilikan  harta. Tindak  pidana  pencucian  uang  mengenal pembuktian  terbalik  sebagaimana  tercantum dalam Pasal 77 dan 78.
Tahapan  perampasan aset  dimulai  dengan tahap  pemetaan  dimana  hasil  pemetaan tersebut  akan  menggambarkan  peran  masing- masing pelaku kejahatan dan  tipologi pencucian  uang  yang  digunakan.  Tahap  ini akan  dapat  menentukan  aset  mana  saya  yang dapat disita dan dirampas.
Dalam rangka memberantas tindak pidana narkotika,  selain  perampasan  aset  juga  harus dibarengi  adanya  penjatuhan  sanksi  pidana bagi  pelaku.  Mayoritas  penghuni  lapas sebenarnya  tidak  perlu  masuk  jeruji  besi, seperti  pengguna  narkotika.  Rehabilitasi menjadi upaya lebih baik daripada di penjara, karena  pendekatan  kesehatan  lebih  penting bagi penggina narkoba. Pengguna yang sudah memasuki  fase  ketergantungan  sama  halnya dengan  seseorang  yang  menderita  skit  parah sehingga  harus  diberikan  pengobatan  melalui rehabilitasi.  Pengguna  narkotika  yang  di rehabilitasi akan meminimalisir bahkan menghilangkan  permintaan  sehingga  bisnis dari sindikat narkotika akan mati.
a. Perampasan  Aset  Melalui  Pemidaaan dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Yang  Berasal  dari  Tindak  Pidana Narkotika (In Personam)
Pada  kasus  tindak  pidana  pencucian  uang dan  tindak  pidana  narkotika,  penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dapat
digabungkan  jika  terdapat  bukti    permualaan yang  cukup.  Apabila  digabungkan,  dakwaan haruslah  disusun  secara  kumulatif.  Jaksa Penuntut  Umum  menyusun  surat  dakwaan TPPU  dapat  dijadikan  satu  berkas  dengan tindak  pidana  narkotika  maupun  tidak.    JPU terkadang  menerapkan  kedua  undang-udang secara  bersamaan  dengan  dakwaan  primair- subsidair  atau  dakwaaan  alternatif.  Begitu pula  dengan  majelis  hakim,  di  beberapa putusan  menggunakan  Undang-Undang  No. 35  Tahun  2009,  sedangkan  di  putusan  lain menggunakan  Undang-Undang  No.  8  Tahun 2010.  Proses  penanganan  TPPU  mulai  dari penuntutan  hingga  pemeriksaan  pengadilan dapat  berpedoman  pada  pasal  137-144 KUHAP.
Tahapan  perampasan  aset  dimulai  dari tahap  pemetaan  yang  kemudian  akan menggambarkan peran masing-masing pelaku  dan  tipologi  pencucian  uang  yang digunakan.  Tahap  ini  dapat  menentukan  aset mana saja yang dapat disita dan dirampas.
Perampasan  aset  merupakan  terobosan terbaru  dari  tujuan  pemidanaan  dalam perkara  pencucian  uang.  Tujuan  perampasan aset antara lain:
1) Pencegahan  pelaku  tindak  pidana memiliki kontrol atas aset-aset ilegal
2) Pelaku  tindak  pidana  tidak  memiliki hak  yang  pantas  atas  aset-aset  yang diperoleh secara ilegal
3) Aset  yang  diperoleh  secara  ilegal maka  negara  memiliki  kepentingan sebagai pemilik aset
4) Tujuan  hukum  memperhatikan  asas kemanfaatan dan kebahagiaan besar
b. Perampasan  Perampasan  Aset  Tanpa Tuntutan Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian  Uang  Yang  Berasal  dari Tindak Pidana Narkotika (In Rem)
Perampasan  aset  melalui  pemidanaan menemui berbagai kendala dalam implementasinya,  antara  lain  pelaku  TPPU yang  berasal  dari  tindkak  pidana  narkotika melarikan diri, meningga dunia, atau keberadaan  pelaku  tidak  diketahui.  Hal tersebut  dapat  mempersulit  pelacakan  aset dan  membuat  upaya  perampasan  bandar narkotika harus dihentikan.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Beberapa pakar hukum kemudian mengusulkan  dilakukan  melalui  pendekatan Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture terhadap  aset  bandar  narkoba. Konsep NCB Asset Forfeiture sudah dimasukkan  dalam  Rancangan  Undang- Undang  Peranpasan  Aset  namun  hingga  hini proses  legislasi  belum  menunjukkan  hasil hingga  kini.  Perampasan  aset  tanpa  tuntutan pidana  merupakan  proses  dimana  gugatan terhadap aset (in rem) dapat diajukan apabila aparat  penegak  hukum  menduga  adanya relasi  antara  aset  dengan  tindak  pidana. Aparat  penegak  hukum  cukup  membuktikan bahwa  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana  dan ada  aset  yang  digunakan,  dihasilkan  maupun terlibat  dalam  tindak  pidana.  Maka,  jika pemilik  tidak  diketahui  bukan  menjadi masalah  lagi  bagi  aparat  penegak  hukum melakukan proses perampasan. Proses perampasan  didahului  dengan  penyitaan. Setelah  aset  disita,  mengajukan  permohonan perampasan  kepada  pengadilan.  Walaupun belum ada status tersangka dan pelaku tindak pidana  belum  diketahui  identitasnya,  proses ini tetap dapat dilakukan.

## KESIMPULAN
Apabila  Tindak  pidana  pencucian  uang  dan tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan,  penuntutan  maupun  pemeriksaan terdapat  bukti  permulaan  yang  cukup,  maka perkara  tersebut  dapat  digabungkan.Terdapat tiga  cara  dalam  menentukan  aset  hasil kejahatan narkotika, diantaranya:
1) Teori  jaringan  pelaku  tindak  pidana narkotika  dengan  mengejar  pelaku tindak  pidana.  Perdagangan  gelap narkotika  merupakan  kejahatan  yang terorganisir,  kompetitif  dan  fleksibel. Para  sindikat  mengatur  alur  yang sedemikian  rupa  sehingga  aset  akan sulit untuk dilacak keberadaanya.
2) Konsep follow the money Follow  the  money atau  penelusuran aset  tindak  pidana  bertujuan  melacak keberadaan  aset  yang  diduga  berasal dari hasil tindak pidana. Pelacakan ini dilakukan  melalui  identifikasi  profil dan  latar  belakang  pelaku,  pelacakan aset,  dan  pencucian  uang  hasil kejahatan narkotika. Kemudian setelah
data yang diperlukan lengkap, diproses sampai dengan sidang pengadilan.
3) Pembuktian terbalik.
Ketika  dilakukan  pemeriksanaan  di sidang  pengadilan,  jaksa  penuntut umum  telah  menyiapkan  daftar  aset- aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana.  Terdakwa  diberi  kesempatan untuk  membuktikan  darimana  aset tersebut  berasal.  Jika  terbukti  bahwa aset  tersebut  memiliki  keterkaitan dengan tindak pidana, putusan pengadilan  akan  menyatakan  bahwa aset akan dirampas. Penerapan pembuktian  terbalik  berperan  penting dalam  mengungkap  jangka  waktu seorang terdakwa berkecimpung dalam perdagangan narkotika.

## SARAN
1) Perlu  adanya  landasan  hukum  mengenai perampasan  aset  dengan  disahkannya rancangan  undang-undang  perampasan aset tindak pidana.
2) Perlu  diadakan  pelatihan  khusus  bagi pihak memiliki wewenang untuk menangani kasus tindak pidana pencucian uang  dan  perkembangan  jaringan  tindak pidana  narkotika  agar  meningkatkan keahlian  dan  profesionalitas,  karena seiring  perkemangan  teknologi  modus operandi  kejahatan  pun  akan  semakin bermacam-macam.
3) Mengadakan  kerjasama  bilateral  maupun multilateral  dengan  negara  lain  sebagai upaya menanggulangi kejahatan narkotika,  karena  jangkauannya  telah melewati bata-batas negara lain (kejahatan transnasional).

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Albanese, Jay. Kejahatan Terorganisasi  Akar dan Perkembangannya . (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
Ali,  Zainudin. Metode  Penelitian  Hukum . (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
Husein,  Yunus. Negeri  Sang  Pencuci  Uang .
(Jakarta:Pustaka Juanda Tigalima, 2008).
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Mahmud  Marzuki,  Peter. Penelitian  Hukum . (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).
Reksodiputro, Mardjono.
Perenungan
Perjalanan  Reformasi  Hukum .  (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI).
Roberts. Pengembalian  Aset  Hasil  Kejahatan Dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang .  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo
Persada, 2017). Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji.
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu
Tinjauan  Singkat .  (Jakarta:  Rajawali Pers, 2010). Sutedi,Andrian. Tindak  Pidana  Pencucian Uang .  (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
2008).
Peraturan
Perundang-Undangan dan
Putusan Pengadilan
Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
________. Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.
________. Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana .  UU  No.  1  Tahun  1981,
Lembaran  Negara  No.  76  Tahun  1981. TLN No. 3258. ________. Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika .  PP  No.
40  Tahun  2013.  Lembaran  Negara  No. 96  Tahun  2013.  Tambahan  Lembaran Negara No. 5419.
________.Undang-Undang  Narkotika ,  UU No.  35  Tahun  2009,  LN.  No.  143  tahun 2009, TLN No. 5602.
________.Undang-Undang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Pencucian  Uang. UU No.  15  Tahun  2002.  LN  No.  30  Tahun 2002. TLN No. 4191.
________. Undang-Undang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Pencucian  Uang ,  UU No.  08  Tahun  2010,  LN  No.  122  Tahun 2010, TLN No. 5164.
________. Undang-Udang Republik Indonesia  Tentang  Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional
Yang  Terorganisir).  UU  No.  5  Tahun
2009.  LN  No.  5  Tahun  2009.  TLN  No. 4960.
Mahkamah  Agung. Peraturan  Mahkamah Agung  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian  Uang  atau  Tindak  Pidana Lain .  Perma  1  Tahun  2013.  Berita Negara  Republik  Indonesia  No.  711 Tahun 2013.

## Tesis dan Jurnal Hukum
Andhesti  Rarasati,  “ Perampasan  Aset  Yang Berasal  Dari  Tindak  Pidana  Narkotika
Sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ”,  (Jakarta:  Tesis
Program  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2019).
Andri  dan  Supanto,  “Pembuktian  Terbalik
Terhadap Perampasan Aset dalam Perkara  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Hasil  Kejahatan  Narkotika”, Jurnal Pascasarjana  Hukum  UNS  Volume  V No. 1, Januari-Juni 2017 .
Roni  Gunawan  dan  Nyoman  Serikat  Putra Jaya, “Tindak Pidana Narkotika Sebagai
Transnasional  Organized  Crime”, Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia”,

## Volume 1 Nomor 3 Tahun 2019.
Yingyos  Leechaianan    dan  Dennis  R.
Longmire,  “The  Use  of  the  Death Penalty  for  Drug  Trafficking  in  the United  States,  Singapore,  Malaysia, Indonesia  and  Thailand:  A  Comparative Legal  Analysis,  “ Law  Journal 2013,  2, 115-149; doi:10.3390/laws2010115.

## Sumber Internet
UNODC,  “Global  Action-  World  Health
Begins  With  Drug-Free  Communities”, https://www.unodc.org/lpo- brazil/en/frontpage/2011/07/01-acao- global-a-saude-mundial-comeca-com- comunidades-livres-de-drogas.html , diakses pada 26 Mei 2020.