-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## ASPEK HUKUM MODEL PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM)

## Fenny Ardyanny,  Budi Santoso, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail: fennyardyanny@gmail.com

## Abstract
Forest management must consider values culture of society , the aspirations and the public perception, and engage the local community in forest management with the community based forest management. One of an area that has the potential to natural resources / forest resources is Temanggung district. Program of land use under erect is a forest management system shared between the government and the villagers Perhutani forest took the form of partnership agreement aimed at welfare society. But , in agreement of land use under erect is still there is any digression namely alienation the right arable land. As for the purpose of doing this study is to find and analyze the partnership agreement between the government with the village community institute forest perhutani Wana Lestari, the cause of the village  community  forest  transfers  the  right  to  cultivate,  and  And  act  done  of  Public  Corporation Perhutani in overcoming problems pemindahtanganan tilled rights.
Keywords  :  community  based  forest  management; forest  village  community  institution; cooperation agreement

## Abstrak
Pengelolaan  hutan  harus  memperhatikan  nilai-nilai  budaya  masyarakat,  aspirasi  dan  persepsi masyarakat,  dan  melibatkan  masyarakat  setempat  dalam  pengelolaan  hutan  dengan  adanya pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Salah satu daerah yang memiliki potensi kekayaan alam  /  sumber  daya  hutan  adalah  Kabupaten  Temanggung.  Program  pemanfaatan  lahan  dibawah tegakan  merupakan  suatu  sistem  pengelolaan  hutan  bersama  antara  Perum  Perhutani  dan  lembaga masyarakat  desa hutan yang diwujudkan dalam bentuk  perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, dalam perjanjian PLDT ini masih terjadi penyimpangan yaitu pemindahtanganan  hak  garapan  lahan.  Adapun  tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  antara  Perum.  Perhutani  dengan Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Wana  Lestari,  penyebab  masyarakat  desa  hutan memindahtangankan hak garapan, dan tindakan yang dilakukan Perum Perhutani dalam mengatasi masalah pemindahtanganan hak garap.

## Kata kunci :  PHBM; LMDH; perjanjian kerjasama

## A. Pendahuluan
Hutan merupakan bagian dari sumber daya alam yang juga karunia dan ciptaan Tuhan Yang  Esa,  sebagai  salah  satu  ciptaan  Tuhan  hutan  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting dalam kelangsungan hidup dan kehidupan makhluk di bumi. Sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. “bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan
dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.”(Undang-Undang  Dasar  NKRI  1945, 1945)
Pengertian hutan menurut Pasal  1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan  lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,  kawasan  hutan,  dan  hasil  hutan  yang  diselenggarakan  secara  terpadu.(Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 1999)
Oleh  karena  itu,  pengelolaan  hutan  sangat  penting  untuk  dilakukan  bermanfaat  untuk mengetahui  sejauhmana  pemanfaatan  dan  penggunaan  kawasan  hutan  tersebut.  Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan hutan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat  pada  umumnya,  dan  khususnya  masyarakat  yang  tingal  di  sekitar  hutan,  maka  di dalam pengelolaannya harus dilaksanakan secara professional .(Wahanisa, 2015)
Perum  Perhutani  sebagai  BUMN  yang  diberi  mandat  untuk  mengelola  hutan  negara dituntut  untuk  memberikan  perhatian  yang  besar  kepada  masalah  sosial  ekonomi  masyarakat, terutama  masyarakat  pedesaan  yang  sebagian  besar  tinggal di  sekitar  hutan.  Interaksi  antara masyarakat  dengan  hutan  tidak  mungkin  dapat  dipisahkan.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  yang dilakukan  dalam  pengelolaan  hutan  harus  memperhatikan  keberlanjutan  ekosistem  hutan  dan peduli dengan masyarakat miskin di sekitar hutan.
Perum  Perhutani  sebagai  salah  satu  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  di  bidang kehutanan  telah  melakukan  program  pembangunan  kehutanan  dengan  menyempurnakan  pola pendekatan kesejahteraan ( prosperity approach ) dalam pengelolaan hutan menjadi Pengelolaan Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  melalui  SK  Ketua  Dewan  Pengawas  Perum  Perehutani No.136/KPTS/DIR/2001  mencanangkan  PHBM  sebagai  bentuk  Perhutanan  Sosial  ( Social Forestry )  yang  kemudian  diperbaharui  dengan  SK  Direksi  No.268/KPTS/DIR/2007  tentang Pedoman  PHBM  PLUS  dan  yang  terbaru  adalah  SK  Direksi  Perum  Perhutani No.682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman PHBM.
Pengelolaan  Sumber  daya  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM) merupakan  sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang melibatkan banyak pihak, oleh karena itu diperlukan adanya ukuran  keberhasilan  pengelolaan  hutan  yang  jelas.(San  Afri,  2008)    Program  PHBM  yang
diadakan  oleh  Perum  Perhutani  lahir  karena  adanya  kritik  terhadap  model  pengelolaan  hutan untuk selalu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan secara utuh. PHBM ini merupakan puncak dari paradigma CBFM ( Community Based Forest Management ) dimana pengelolaan hutan tidak semata-mata untuk kepentingan perusahaan namun harus berguna bagi rakyat banyak. Program PHBM untuk menjaga agar kelestarian hutan dan kelestarian perusahaan bisa berjalan dengan baik sekaligus sebagai penyangga kehidupan ( life support system ); hutan untuk  penyediaan  pangan,  energi  dan  pengembangan  usaha  produktif  masyarakat  terdiri  dari kegiatan pengelolaan hutan (Kurniawan, 2016).
Pemanfaatan  Lahan  Dibawah  Tegakan  (PLDT)  adalah  dimana  masyarakat  dapat memanfaatkan lahan dibawah tegakan untuk menanam tanaman yang bermanfaat bagi dirinya tanpa  menggangu  tanaman  pokok,  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat disekitar hutan yang biasanya membentuk suatu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) guna mempermudah pengelolaannya. Pada Keputusan Direksi No.682/KPTS/Dir/2009 Bab I pasal 1 telah dijelaskan bahwa Masyarakat Desa Hutan (MDH) adalah kelompok orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung  kehidupannya.  Sedangkan  LMDH  merupakan  suatu  lembaga  yang  dibentuk  oleh masyarakat desa hutan, yang berbadan hukum, dan mempunyai fungsi sebagai wadah bagi MDH untuk menjalin kerjasama dengan Perhutani dalam PHBM dengan prinsip kemitraan.(Perhutani, 2009) LMDH inilah yang akan mewakili masyarakat dalam melakukan perjanjian dengan Perum Perhutani  dalam  kegiatan  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak,  termasuk  dalam kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM).
Salah  satu  maksud  dan  tujuan  dilaksanakannya  PHBM  untuk  memberikan  arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara proporsional  dan  profesional.  PHBM  memiliki  semangat  kebersamaan  yang  mengandung  arti berbagi, baik dalam peran, ruang, waktu maupun keuntungan. PHBM dimaksudkan memberikan akses  kepada  masyarakat  (kelompok  masyarakat)  di  sekitar  hutan  dan  para  pihak  terkait ( stakeholder ) sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing untuk mengelola hutan secara partisipatif  tanpa  mengubah  status  dan  fungsi  hutan  berlandaskan  azas  manfaat,  kelestarian, kebersamaan, kemitraan, keterpaduan, kesederajatan dan bagi hasil ( system sharing ).
Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kedu Utara merupakan Badan Usaha Milik  Negara  (BUMN).(Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  72  Tahun  2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, 2010) Salah satu LMDH yang ada di
Kabupaten  temanggung    yaitu  LMDH  Wana  Lestari.  Salah  satu  kegiatan  PHBM  yang dilaksanakan di LMDH Wana Lestari, BKPH Candiroto, KPH Kedu Utara adalah Pemanfaatan Lahan  Di  bawah  Tegakan  (PLDT)  dengan  sistem  tumpang  sari  kopi  robusta  ( Cofee  robusta ). Terdapat dua jenis tegakan yang dimanfaatkan untuk kegiatan PLDT yaitu pinus dan mahoni. Tanaman  kopi  ini  dipilih  untuk  ditanam  karena  dianggap  cocok  dengan  karakteristik  wilayah setempat.
Kerjasama  antara  Perum  Perhutani  dengan  LMDH  Wana  Lestari  mulai  dilaksanakan dengan  adanya  perjanjian  Nomor:  36/059.9/PHBM  /  KDU/I.  Dengan  objek  perjanjian  petak hutan dibawah pangkuan yang dimanfaatkan dibawah tegakan mahoni dan pinus yang ditanami dengan  tanaman  kopi  dengan  syarat  -  syarat  yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak. Kerjasama pengelolaan kopi dibawah tegakan dalam sistem PHBM diharapkan dapat memberi efek saling menguntungkan antara Perum Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan.
Dalam  akta  perjanjian  antara  Perum  Perhutani  dan  LMDH  Wana  Lestari  telah menyebutkan  mengenai  Pemindahtanganan  yaitu  pada  pasal  14  yang  berbunyi:  “Pihak  Kedua beserta  anggotanya  tidak  dapat  memindah  tangankan  hak  dan  kewajibannya  kepada  pihak manapun.”
Faktanya masih banyak masyarakat desa hutan yang menjual hak garapnya kepada warga desa lain karena beberapa faktor. Sekitar kurang lebih 30% yang memperoleh hak garap lahan dibawah tegakan ini menjualnya karena faktor tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi dan juga ada yang dikarenakan tidak bisa menggarap lahan. Masyarakat menganggap bahwa menjual hak garapnya sama saja dengan tujuan PHBM yaitu mensejahterakan masyarakat.
Pemanfaatan  lahan  dibawah  tegakan  (PLDT)  merupakan  alternatif  dalam  akses pemanfaatan lahan hutan yang diberikan kepada masyarakat sekitar hutan namun ternyata masih ada yang menjalankan program tersebut sesuai dengan peraturan. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat  diharapkan  dapat  membantu  kesejahteraan  masyarakat  serta  membantu  Perum Perhutani dalam keamanan hutan itu sendiri dalam jangka waktu yang lama.
Teori digunakan untuk menganalisis permasalahan  diantaranya adalah :

## a. Teori Pembangunan Hukum
Mochtar  Kusumaatmadja  mengatakan,  bahwa:  Hukum  merupakan  suatu  alat  untuk memelihara  ketertiban  dalam  masyarakat.  Mengingat  fungsinya  sifat  hukum,  pada  dasarnya
adalah konservatif yang  berarti  hukum  bersifat  memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.
Fungsi  demikian  diperlukan  dalam  setiap  masyarakat,  termasuk  masyarakat  yang sedang membangun, karena di  sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.  Akan  tetapi,  masyarakat  yang  sedang  membangun,  karakteristik    yang  dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian  saja,  akan  tetapi  harus  dapat  membantu  proses  perubahan  masyarakat  itu. (Kusuamaatmadja, 2002)
Pandangan  yang  kolot  tentang  hukum  yang  menitikberatkan  fungsi  pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum  tidak  dapat  memainkan  suatu  peranan  yang  berarti  dalam  proses  pembaharuan. (Kusuamaatmadja, 2002)
Berdasarkan  teori  di  atas,  dengan  adanya  perjanjian  program  pemanfaatan  lahan dibawah  tegakan  (PLDT),  salah  satu  tujuannya  adalah  membangun  kelembagaan  yang  kuat antara  Perum  Perhutani,  Masyarakat  Desa  Hutan  dan  pihak  industri  pasar  dengan  berbagai sharing  input,  serta  meingkatkan  persepsi  posistif  masyarakat  terhadap  hutan  sehingga  lebih terbangun rasa untuk menjaga kelestarian hutan.

## b. Teori Keadilan, Kepastian Hukum, dan kemanfaatan
Gustav Redbruch mengajarkan bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar yaitu: nilai keadilan  (aspek  filosofis),  nilai  kepastian  (aspek  yuridis),  dan  nilai  kemanfaatan  (aspek sosiologis). Setiap pengaturan hukum harus dapat dikembalikan keabsahannya pada  3 (tiga) nilai dasar tersebut. (Samekto, 2006).
Mochtar Kusumaatmadja menyatakan :“bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya  kepastian  hukum  dalam  pergaulan  manusia  di  masyarakat,  karena  tidak  mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban”. (Kusumaatmadja, 2000)
Pada dasarnya keadilan merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk  konsepsi  jumlah  dari  kesejahteraan  seluruh  kelompok  dalam  masyarakat.  Untuk mencapai keadilan, maka rasional jika seseorang memaksakanpemenuhan keinginannya sesuai dengan  prinsip  kegunaan,  karena  dilakukan  untuk  memperbesar  keuntungan  bersih  dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya.
Prinsip  keadilan  dipilih  karena  mengadopsi  ide  yang  lebih  realistis  dalam  menyusun aturan sosial di atas prinsip saling menguntungkan, yang akan meningkatkan efektifitas kerja sama  sosial.  Dalam  konsepsi  keadilan  sebagai  kewajaran  ( justice  of  fairness ), ditemukan
kumpulan  prinsip-prinsip  yang  saling  berhubungan  untuk  mengidentifikasi  pertimbangan- pertimbangan yang relevan dan menentukan keseimbangan.
Berdasarkan  teori  di  atas,    hubungannya  dengan  penelitian  ini  adalah  menjelaskan bahwa  hutan  tidak  hanya  tanggung  jawab  perhutani  saja  akan  tetapi  disitu  masyarakat  desa hutan juga mempunyai peran aktif, sehingga program Perhutani dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai tidak hanya formalitas belaka karena amanat dari undang-undang harus ada LMDH, maka Perhutani dan kelompok masyarakat desa hutan diarahkan untuk membuat lembaga tersebut tanpa adanya pembekalan atau pendampingan. Selain itu memindahtangankan hak garapan juga merupakan upaya yang mensejahterakan masyarakat karena bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Berdasarkan  latar  belakang,  artikel  ingin  menganalisis  perihal  aspek  hukum pemanfaatan  lahan  dibawah  tegakan  (PLDT)  dalam  rangka  pengelolaan  hutan  bersama masyarakat (PHBM) pada LMDH Wana Lestari, BKPH Candiroto, KPH Kedu Utara. Rumusan masalah  dalam  penulisan  ini  adalah  sebagai  berikut  :  Bagaimana  pelaksanaan  perjanjian kerjasama  pemanfaatan  lahan  dibawah  tegakan  (PLDT)  pada  LMDH  Wana  Lestari  BKPH Candiroto  KPH  Kedu  Utara;  dan  Apa  penyebab  Masyarakat  Desa  Hutan  (MDH)  memindah tangankan hak garapannya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak Perum Perhutani.
Penelitian – penelitian mengenai pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) sudah pernah  dilakukan  sebelumnya,  seperti  oleh  Andri  Kurniawan  dengan  judul  “Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kawasan KPH Telawa (Studi Kasus  Di  LMDH  Sumber  Rejeki,  Makmur  Sejati,  Trubus  Lestari  dan  Yusowono).”  Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak positif dari segi ekonomi ada penambahan penghasilan dari  kegiatan PHBM dari segi sosial penyerapan tenaga kerja, pembangunan sarana pendidikan dan adanya koperasi serba usaha. Sedangkan untuk dampak negatif dari segi ekonomi adalah kurang transparansinya tarif upah. (Kurniawan, 2016).
Endah Tri Anomsari (2013) dengan judul “Partisipasi Mayarakat Dalam Pengelolaan Hutan  Bersama  Masyarakat  (Studi  Kasus  Di  Kecamatan  Karanggayam,  Kebumen)”.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  saluran  partisipasi  masyarakat  dalam  PHBM, yaitu : LMDH, Forum Komunikasi, LSM, dan saluran partisipasi lainnya. (Anomsari, 2013)
Rofi Wahanisa (2015) dengan judul “Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)”.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  PHBM  yang  berjalan  dan dilaksanakan  di  KPH  Kendal  merupakan  salah  satu  program/cara  pengelolaan  hutan  yang efektif dalam usahanya untuk mengikutsertakan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam usaha pengelolaan hutan. (Wahanisa, 2015)
Berdasarkan  dari  penelitian-penelitian  di  atas,  dalam  artikel  ini  meneliti  mengenai pengolahan hutan Bersama masyarakat dengan judul “Aspek Hukum Model Pengelolaan Hutan Bersama  Masyarakat  (PHBM)”.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perjanjian  kerjasama antara Perum Perhutani dan LMDH Wana Lestari tidak berjalan seimbang dan sejajar, karena terdapat  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  masyarakat  desa  hutan  memindahtangankan  hak garapan,  yaitu  faktor  hukum,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  pendukung,  faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis,  sistematis  dan  konsisten.  Penelitian  merupakan  sarana  yang  digunakan  untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu,  dengan  jalan menganalisanya.  Selain  itu,  juga  diadakan  suatu  pemecahan  atas  permasalahanpermasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soekanto, 2005)
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris atau non-doctrinal  research  (socio-legal  research) ,  yang  merupakan  model  pendekatan  lain  dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, (Banakar & Reza, 2005) melainkan juga empirical atau  kenyataan  hukum,  kemudian  dilanjutkan  dengan  penelitian  terhadap  data  primer  di lapangan, atau terhadap masyarakat tentang pemanfaatan lahan dibawah tegakan (PLDT) dalam rangka  implementasi  pengelolaan  hutan  bersama  masyarakat  (PHBM).  Penulis  melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan yaitu di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung pada LMDH Wana Lestari, BKPH Candiroto, KPH Kedu Utara.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Perjanjian  Kerjasama  Perum  Pehutani  dengan  LMDH  Wana  Lestari dalam  Program  Pemanfaatan  Lahan  Dibawah  Tegakan  (PLDT)  dalam  rangka implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan LMDH Wana Lestari terkait Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT) dalam rangka implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) diatur dalam perjanjian No.36/059.9/PHBM/KDU/I.  Perjanjian  Pemanfaatan  Lahan  Dibawah  Tegakan  (PLDT)
tersebut  telah  disetujui  &  ditandatangani  oleh  pihak  KPH  Kedu  Utara  yang  diwakili  oleh Administratur Perum Perhutani KPH Kedu Utara dengan LMDH Wana Lestari Desa Bejen yang diwakili oleh Ketua LMDH.
Maksud dan tujuan dari adanya perjanjian program pemanfaatan lahan di bawah tegakan (PLDT) ini antara lain untuk  peningkatan produktivitas kopi  baik  secara  kuantitas maupun kualitas,  peningkatan  pendapatan  kedua  belah  pihak  dengan  melakukan  kerjasama  dengan tetap  mematuhi  ketentuan  teknis  dan  aturan  serta  kaidah  hukum  yang  ada,  membangun kelembagaan yang kuat antara Perum Perhutani, Masyarakat Desa Hutan dan pihak industri pasar dengan berbagai sharing input,serta meningkatkan persepsi posistif masyarakat terhadap hutan sehingga lebih terbangun rasa untuk menjaga kelestarian hutan.
Ruang  lingkup  kerjasama  dalam  perjanjian  ini  meliputi  kegiatan  penanaman, pemeliharaan,  pemanenan  sampai  dengan  pengamanan.  Sedangkan  objek  dari  perjanjian adalah intensifikasi tanaman kopi yang ditanam oleh masyarakat desa 70 hutan dalam wadah lembaga  masyarakat  desa  hutan  yang  terletak  di  petak  pangkuan  Desa  Bejen.  Hak  dan kewajiban  dalam  perjanjian  antara  Perum  Perhutani  KPH  Kedu  Utara  dan  LMDH  Wana Lestari mengenai pemanfaatan lahan di bawah tegakan (PLDT) tertuang dalam Pasal 7 akta perjanjian Nomor.36/059.9/PHBM/KDU/I yaitu :
1. Hak KPH Kedu Utara :
a. Melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dilakukan
b. Mengetahui perkembangan dan kemajuan Penanaman Kopi
c. Mengetahui hasil panen dan mengikuti proses pemanenan kopi yang dikerjasamakan
d. Memperoleh keuntungan berupa tanaman hasil tanaman kopi sebesar 20% (dua puluh persen) bersih dengan wujud hasil panen biji kopi basah
e. Ikut serta dan atau mengetahui hasil panen kopi yang dikerjasamakan
2. Kewajiban KPH Kedu Utara :
a. Menyediakan lokasi untuk kegiatan intensifikasi penanaman kopi
b. Menyediakan pupuk untuk intensifikasi tanaman kopi yang dikerjasamakan
c. Melakukan pembinaan kepada LMDH Wana Lestari yang berkaitan dengan tanaman kopi yang dikerjasamakan untuk optimalisasi hasil
d. Melakukan pengawasan baik berupa teknis penanaman, pemeliharaan dan pemanenan
e. Melakukan  evaluasi  minimal  1x  dalam  1  tahun  terhadap  tanaman  kopi  yang dikerjasamakan.
3. Hak LMDH Wana Lestari :
a. Melakukan pengawasan  bersama pihak Perhutani KPH Kedu Utara terhadap semua kegiatan yang dilakukan
b. Melakukan semua kegiatan mulai dari pemeliharaan sampai dengan pemanenan demi keberhasilan tanaman kopi
c. Memperoleh  keuntungan  sebesar  80%  dari  hasil  panen  d.  Melakukan  eksploitasi produksi / panen kopi dengan biaya sendiri
4. Kewajiban LMDH Wana Lestari :
a. Melakukan  intensifikasi  tanaman  kopi  berupa  pemupukan,  pendangiran, penyambungan, dan perawatan lainnya guna menunjang optimalisasi produksi sesuai yang diharapkan dalam Perjanjian Kerjasama
b. Mentaati petunjuk – petunjuk teknis dan non teknis dari pihak KPH Kedu Utara agar tanaman pokok kehutanan tidak rusak dan berhasil
c. Turut menjaga keberhasilan tanaman pokok kehutanan dilokasi yang telah ditetapkan
d. Turut menjaga keamanan hutan baik dilokasi maupun sekitarnya
e. Wajib menyetorkan kopi basah hasil panen kepada KPH Kedu Utara sesuai dengan sharing yang sudah ditentukan.
Pihak  Perhutani  KPH  Kedu  Utara  dalam  menjalankan  perjanjian  tidak  hanya berdasarkan  aturan  yang  sudah  ada  tetapi  juga  mengacu  pada  kesepakatan  yang  telah disepakati bersama yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak agar dalam pelakasanaan perjanjian tidak ada rasa paksaan oleh kedua belah pihak jadi salah satu pihak tidaknya hanya menuntut haknya saja akan tetapi harus melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.
Namun, masih terdapat beberapa hal di lapangan yang belum sesuai dengan perjanjian seperti kewajiban dari pihak LMDH Wana Lestari untuk mentaati petunjuk-petunjuk teknis dan non teknis dari pihak KPH Kedu Utara, namun pada kenyaatannya masih ada beberapa anggota  LMDH  yang  melanggar  peraturan  tersebut  dengan  memindahtangankan  hak garapannya  kepada  pihak  lain.  Pada  perjanjian  pemanfaatan  lahan  dibawah  tegakan  sudah dijelaskan bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan maupun diputus apabila ternyata pihak penggarap  menyerahkan/memborongkan  dan  tidak  melaksanakan  intensifikasi  sesuai kesepakatan secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lainnya tanpa persetujuan pihak Perum Perhutani.(Rosyatun,  2017) Dalam Pasal  1338 KUH Perdata semua perjanjian yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi  mereka  yang  membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau
karena alasan-alasan  yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.(KUH Perdata)
Mengenai  pelaksananaan  perjanjian  maka  berkaitan  erat  dengan  hubungan  hukum dalam perjanjian kerjasama dalam program Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT) dalam rangka Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada LMDH Wana Lestari Desa Bejen adalah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau  lebih.(Sudarsono,  2007)  Perjanjian  ini  juga  tidak  bertentangan  dengan  undangundang maupun  ketertiban  umum  seperti  pada  syarat  perjanjian  adanya  sebab  yang  halal.(Subekti, 1995)
Ketua LMDH yang menyatakan bahwa :
“...tujuan  utama  program  pemanfaatan  lahan  dibawah  tegakan  ini  adalah  untuk mensejahterakan masyarakat,apalagi kalau kita mampu mengolah lahan tersebut sendiri dengan telaten dan ulet maka akan menghasilkan kopi yang memuaskan, namun masih banyak  masyarakat  yang  beranggapan  bahwa  memindahtangankan  hak  garapan  juga merupakan  upaya  yang  mensejahterakan  masyarakat  karena  bisa  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan hidup.”(Sam’ani, 2018)
Pelaksanaan perjanjian antara Perum Perhutani KPH Kedu Utara dengan LMDH Wana Lestari masih ada hak dan kewajiban yang belum sepenuhnya dilaksanakan, karena perjanjian ini terjadi antara Perusahaan Negara dengan masyarakat, pemberian porsi hak dan kewajiban harus dilihat dari kemampuan setiap pihak terutama pihak LMDH, karena LMDH merupakan lembaga bentukan dari Perhutani yang melalui program PHBM jadi masyarakat desa hutan harus bisa berperan aktif dalam lembaga itu tidak hanya pengurusnya saja dan berorientasi pada bagi hasil. Disamping hal tersebut dalam hal pola pikir masyarakat bahwa hutan tidak hanya  tanggung  jawab  perhutani  saja  akan  tetapi  disitu  masyarakat  desa  hutan  juga mempunyai peran aktif, sehingga program Perhutani dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat  tercapai  tidak  hanya  formalitas  belaka  karena  amanat  dari  undang-undang  harus  ada LMDH  lantas  Perhutani  dan  kelompok  masyarakat  desa  hutan  diarahkan  untuk  membuat lembaga tersebut tanpa adanya pembekalan atau pendampingan.
2. Faktor  -  Faktor  Pendorong  Masyarakat  Desa  Hutan  Memindah  Tangankan  Hak Garapan Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan
Berdasarkan  fungsinya  hutan  di  kawasan  Desa  Bejen,  BKPH  Candiroto,  KPH  Kedu Utara ini termasuk dalam jenis hutan produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Tanaman pokoknya yaitu tanaman mahoni dan pinus yang
disela-sela tegakan tersebut  digunakan untuk  program  pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman kopi.
Tujuan  utama  dari  program  pemanfaatan  lahan  dibawah  tegakan  adalah mensejahterakan masyarakat desa hutan, namun masih banyak masyarakat desa hutan yang memindahtangankan hak garapannya seperti yang dikemukakan oleh Sam’ani selaku Ketua LMDH Wana Lestari pada wawancara pada 27 Desember 2018 :
“...masyarakat  desa  hutan  disini  masih  banyak  yang  memindahkan  hak  garapannya karena  banyak  faktor  padahal  seharusnya  program  PLDT  ini  bisa  mensejahterakan kehidupan  masyarakat  dalam  jangka  panjang  apabila  dikelola  dengan  baik,  namun masih  ada  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  menjual  hak  garapan  juga  termasuk mensejahterakan kehidupannya daripada lahannya tidak digarap....”(Sam’ani, 2017)
Pemerintah  daerah  belum  menganggap  pembangunan  Kehuatanan  sebagai  issue strategis  yang  harus  mendapatkan  prioritas  hal  ini  terbukti  aturan  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah daerah yaitu Gubernur Jawa Tengah masih menggunakan aturan tahun 2001 dan belum  ada  perubahan,  padahal  dalam  perkebangannya  kebutuhan  masyarakat  desa  hutan semakin komplek dan mengikuti perkembangan zaman dan pengaturan mengenai FK-PHBM yang  smpai  saat  ini  tidak  menuntuk  adanya  strategi  untuk  aturan  yang  baru  unuk  hal  FK- PHBM itu sendiri. Sebagian besar Forum Komunikasi PHBM mulai dari tingkat desa sampai di  tingkat  propinsi  belum  efektif  bahkan  tidak  berfungsi.  Pendekatan  kelembagaan  LMDH dengan Akte Notaris sebagai badan hukumnya, menimbulkan potensi konflik antara LMDH dengan  Pemerintahan  Desa.  Belum  ada  kebijakan  yang  mengatur  sharing  antara  kawasan hutan Produksi dengan kawasan hutan lindung. Belum ada pengaturan yang jelas 91 mengenai petak pangkuan (luas dan batas territorial pangkuan hutan suatu desa. Sebagian besar, belum terbangun  sinergi  dalam  impelementasi  PHBM  antara  Pemerintah  Daerah  dengan  Perum Perhutani. Kesan yang sangat kental, Proses pembentukan LMDH lebih banyak di dominasi oleh  petugas  Perum  Perhutani  dan  berpandangan  pada  target  kuantitatif,  ketimbang berdasarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat serta berorientasi pada kualitas LMDH.
Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat desa hutan memindahtangankan hak garapan yaitu :
1) Faktor Hukum
Pada praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara  kepastian  hukum  dan  keadilan,  hal  ini  disebabkan  oleh  konsepsi  keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Pada perjanjian pemanfaatan lahan di bawah tegakan ini pasal-pasal yang ada didalam perjanjian dibuat hanya oleh salah satu
pihak  yaitu  Perum  Perhutani  tanpa  adanya  musyawarah  sebelum  terjadinya  perjanjian sehingga  masyarakat  desa  hutan  maupun  lembaga  masyarakat  desa  hutan  kurang  jelas dalam perumusan setiap pasal-pasal yang ada didalam perjanjian.
2) Faktor Penegak Hukum
Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum mempunyai peranan penting selain adanya suatu peraturan yang baik. Dalam pemanfaatan lahan dibawah tegakan ini, yang berperan sebagai penegak hukum adalah Perum Perhutani yang berdasarkan hasil penelitian Perum Perhutani kurang tegas dalam mengatasi masalah pemindahtanganan hak garapan pemanfaatan lahan dibawah tegakan ini, karena selama pemindahtanganan hak garap ini berlangsung hanya sekali diberikan surat peringatan dan tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan.
3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Suatu  hukum  maupun  perjanjian  akan  berlangsung  dengan  baik  apabila  diikuti dengan  sarana  yang  mendukung.  Terjadinya  pemindahtanganan  hak  garapan  ini  salah satunya  disebabkan  karena  kurangnya  sarana  pendukung  berdasarkan  hasil  penelitian yang telah dilakukan yaitu kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat desa hutan  mengenai  intensifikasi  tanaman  kopi  dan  program  pemanfaatan  lahan  dibawah tegakan  ini  hanya  dilakukan  sekali  setelah  penandatanganan  perjanjian,  tidak  ada pemberian  pupuk  untuk  intensifikasi  tanaman  kopi  seperti  yang  telah  tertera  didalam perjanjian.
4) Faktor Masyarakat
Setiap  warga  masyarakat  atau  kelompok  sedikit  banyaknya  memilki  kesadaran hukum,  persoalan  yang  timbul  adalah  taraf  kepatuhan  hukum,  yaitu  kepatuhan  hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum  merupakan  salah  satu  indikator  berfungsinya  hukum  yang  bersangkutan. Masyarakat desa hutan pada LMDH Wana Lestari masih memiliki kesadaran yang kurang akan  pentingnya  menjaga  kelestarian  hutan  karena  masyarakat  desa  hutan  ini  juga memiliki  berbagai  kepentingan  masing-masing.  Masyarakat  desa  hutan  menganggap bahwa  pemindahtanganan  hak  garapan  ini  juga  merupakan  salah  satu  cara  untuk mensejahterakan  masyarakat.  Faktor  ekonomi  masyarakat  merupakan  faktor  yang dominan  dalam  pemindahtanganan  hak  garapan  ini  selain  rendahnya  kesadaran masyarakat  mengenai  kepatuhan  yang  sudah  tertuang  didalam  perjanjian  yang  telah disepakati bersama.
5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan  menurut  Soerjono  Soekanto,  mempunyai  fungsi  yang  sangat  besar bagi  manusia  dan  masyarakat,  yaitu  mengatur  agar  manusia  dapat  mengerti  bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada pelaksanaan  perjanjian  pemanfaatan  lahan  dibawah  tegakan,  pemindahtanganan  hak garapan sudah menjadi kebudayaan yang sejak dulu dilakukan dan tidak dipermasalhkan, maka  dari  itu  pemindahtanganan  hak  garapan  masih  dilakukan  sampai  saat  ini  dan dianggap  bukan  suatu  larangan,  padahal  didalam  perjanjian  pemindahtanganan  hak garapan merupakan sesuatu yang dilarang.

## D. Simpulan
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  sebelumnya,  maka  kesimpulan  artikel  ini  adalah pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  antara  Perum  Perhutani  dan  LMDH  Wana  Lestari  dalam kemitraan  dan  pemanfaatan  lahan  dibawah  tegakan  dalam  rangka  implementasi  pengelolaan hutan bersama masyarakat masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Perjanjian kerjasama antara  Perum  Perhutani  dan  LMDH  Wana  Lestari  bisa  dikategorikan  perjanjian  yang  tidak seimbang,  karena  perjanjian  ini  terbentuk  antara  perusahaan  besar  dengan  pengusaha  atau lembaga kecil mitra binaanya sendiri, dengan demikian perjanjian ini tidak berjalan seimbang dan  sejajar,  hal  ini  terjadi  karena  LMDH  sendiri  selain  sebagai  subyek  dalam  perjanjian  juga merupakan obyek dari program PHBM bentukan perhutani sendiri.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  masyarakat  desa  hutan  memindahtangankan  hak garapan diantaranya adalah faktor hukum dimana LMDH tidak dilibatkan 101 dalam membuat perjanjian,  seluruh  pasal  yang  ada  didalam  perjanjian  dibuat  oleh  Perum  Perhutani,sehingga masyarakat kurang paham mengenai pasal-pasal  yang ada didalam perjanjian. Faktor penegak hukum yang merupakan anggota dari pihak Perum Perhutani kurang tegas dalam menegakkan hukum yang tidak sesuai dengan perjanjian,faktor sarana pendukung yang kurang dalam proses intensifikasi tanaman kopi seperti tidak diberikan pupuk seperti pada perjanjian dan kurangnya penyuluhan  atau  sosialisasi  dari  pihak  Perum  Perhutani.  Faktor  masyarakat  yang  kurang kesadaran akan hukum juga turut mempengaruhi pemindahtanganan hak garap, masyarakat yang mempunyai  kepentingan  masing-masing  maka  akan  memindahtangankan  hak  garapnya  dan dianggap sebagai salah satu cara mensejahterakan masyarakat, dan faktor kebudayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Banakar, & Reza. (2005). Theory and Method in Socio-Legal Research: A Series Published for The Onati Institute for the Sociology of Law (M. Traves, Ed.). Hart Publishing.
Kurniawan, A. (2016). Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Kawasan Kph Telawa (Studi Kasus Di LMDH Sumber Rejeki, Makmur Sejati, Trubus Lestari Dan Yosowono) . Unnes.
Kusuamaatmadja,  M.  (2002). Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan  (Kumpulan  Karya Tulis) . Bandung: Alumni.
Kusumaatmadja, M.  (2000). Pengantar Ilmu Hukum, Suatu  Pengenalan  Perrtama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum . Bandung: Alumni.
Rosyatun. (2017). Anggota LMDH Wana Lestari . di Kantor LMDH Wana Lestari: Fenny Ardyanny, Interviewer.
Sam’ani.  (2017). Ketua  LMDH  Wana  Lestari .  di  Kantor  LMDH  Wana  Lestari:  Fenny  Ardyanny, Interviewer.
Samekto, F. X. A. (2006). Hukum dalam Lintas Sejarah . Lampung: Indepth Publishing.
San Afri, A. (2008). Lembaga Masyarakat Desa Hutan ( Lmdh ) . Jakarta: Harapan Prima.
Soekanto, S. (2005). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sudarsono. (2007). Kamus Hukum . Jakarta: Rineka Cipta.

## ARTIKEL JURNAL
Wahanisa, R. (2015). Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Yustisia , Vol.4. No.2 Anomsari, E. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Karanggayam, Kebumen). Natapraja, Vo.1. N0.1.
Undang-Undang Dan Peraturan
KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek). Undang-Undang Dasar NKRI 1945.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  72  Tahun  2010  Tentang  Perusahaan  Umum (Perum) Kehutanan Negara.
Keputusan  Direksi  Perum  Perhutani  Nomor :  682/Kpts/Dir/2009  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.