## STUDI ATAS PERSEPSI MASYARAKAT KOTA SEMARANG TERHADAP PEMBEBANAN SANKSI DENDA DALAM PROGRAM VAKSINASI COVID-19 1
Wahyu Widodo*, Sapto Budoyo, Toebagus Galang Windi Pratama Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, Indonesia Jl. Sidodadi Timur Jl. Dr. Cipto No.24, Karangtempel, Semarang, 50232 wahyudiary299@yahoo.co.id

## Abstract
In  order  to  reduce  the  number  of  Positiv  Covid-19  patients,  the  Government,  as  stipulated  in Article  13a  paragraph  (4)  of  Presidential  Decree  14  of  2021  imposes  fine  sanctions.  The imposition  of  this  fine  certainly  raises  pros  and  cons  so  that it  is  interesting  to  discuss  in the empirical  juridical  study  carried  out  in  the  city  of  Semarang.  The  results  show  that  this Presidential  Regulation  violates  human  rights,  especially  the  definition  of  a  public  health emergency itself which needs to be reviewed because the definition does not yet have a standard of  what  can  be  categorized  as  a public  health  emergency  and its  enforcement  will be  difficult because based on the author's research, as many as 55% of respondents in Semarang city rejects the idea of a fine, so it is necessary to consider alternative ways such as in Australia where the government provides incentives to persuade people to join the vaccine program.
Keywords: Perception; Mandatory Vaccination; Covid-19.

## Abstrak
Dalam rangka mengurangi jumlah pasien Positif Covid-19, Pemerintah sebagaimana termaktub dalam Pasal 13a ayat (4) Perpres 14 tahun 2021 memberlakukan sanksi denda. Pengenaan denda ini  tentu  menimbulkan  pro  dan  kontra  sehingga  hal  ini  menarik  untuk  dibahas  dalam  kajian yuridis  empiris  yang  dilaksanakan  di  Kota  Semarang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Perpres  ini  melanggar  hak  asasi  manusia  terlebih  definisi  dari  keadaan  darurat  kesehatan masyarakat  itu  sendiri  yang  perlu  dikaji  ulang  karena  definisinya  belum  ada  standar  apa  yang dapat dikategorikan sebagai darurat kesehatan masyarakat dan penegakannya akan sulit karena berdasarkan  penelitian  penulis,  sebanyak  55%  responden  di  kota  Semarang  menolak  gagasan sanksi  denda,  sehingga  perlu  dipertimbangkan  cara  alternatif  seperti  di  Australia  dimana pemerintah  memberikan  insentif  untuk  membujuk  masyarakat  untuk  mau  mengikuti  program vaksin.
Keywords : Persepsi; Vaksinasi Wajib; Covid-19.
1 Artikel hasil penelitian dari Penelitian Hibah APBU dengan Judul: Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Pemilukada Serentak 2020 di Dalam Masa Pandemi Covid-19 yang Ideal di Kota Semarang, Sumber dana LPPM Universitas PGRI Semarang, tahun 2021.

## A.   Pendahuluan
Covid-19 merupakan salah satu Varian Virus Corona yang ditemukan di Wuhan pada tahun 2019  dan  pada  tahun  2020  sudah  menyebar  ke  seluruh  dunia.  Indonesia  sebagai  negara  yang memiliki jumlah penduduk yang besar juga tidak luput dari pandemi ini mengingat jumlah kasus Covid-19  yang  tercatat  mencapai  lebih  dari  1  juta  dengan  jumlah  kematian  mencapai  23  ribu hingga  Februari  2021(Haniifah,  Pembajeng,  Izzati,  &  Azalea,  2021).  Banyak  bangsa  berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan vaksin untuk mencegah bencana menyebar lebih jauh dan di awal tahun 2021 salah satu vaksin tersebut, yaitu Sinovac(Tao et al., 2021) , yakni jenis vaksin yang  tidak  aktif  atau  virus  mati.  Singkatnya,  vaksin  inaktif  adalah  vaksin  yang  menggunakan versi virus yang lemah atau tidak aktif untuk memicu respon imun yang membutuhkan beberapa dosis dari waktu ke waktu untuk mendapatkan kekebalan yang berkelanjutan terhadap penyakit, siap didistribusikan di berbagai negara, seperti Indonesia contohnya.
Di Indonesia, pandemi Covid-19 sudah dinyatakan sebagai  bencana non alam berdasarkan Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  12  Tahun  2020  yang  berarti  penanganan  pandemi  di Indonesia telah mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Salah  satu  bentuk  perhatian  serius  ini  adalah  pernyataan  pemerintah  bahwa  vaksinasi COVID-19  merupakan  kewajiban  dan  ada  sanksi  bagi  masyarakat  yang  menolak  divaksinasi dimana  orang  yang  menolak  untuk  divaksin  dapat  dianggap  melanggar  ketentuan  pelaksanaan karantina kesehatan sebagaimana terlihat pada sanksi Pasal 13a ayat (4) Perpres 14 Tahun 2021 yang berbunyi sebagai berikut:
“(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
a. penundaan atau penghentian penyediaan jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penangguhan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan / atau c. denda".
Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas merupakan kepanjangan tangan dari pada Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (“UU 6/2018”),  dengan  ketentuan  sebagai  berikut:  “ Setiap  orang  yang  tidak  mematuhi  pelaksanaan Karantina  Kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan/  atau  menghambat pelaksanaan Karantina Kesehatan yang mengakibatkan Gawat Darurat Kesehatan Masyarakat dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  tahun  dan/  atau  denda  paling  banyak  Rp100 juta ”.
Dampak  pasal  ini,  sebagaimana  dapat  dilihat  pada  ayat  5  Perpres  Nomor  14  Tahun  2021 dimana  pengenaan  sanksi  administratif  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  dilakukan  oleh kementerian,  lembaga,  pemerintah  daerah,  atau  lembaga  sesuai  dengan  kewenangannya  yang berarti  bahwa  pengenaan  sanksi  oleh  pemerintah  pusat  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah yang oleh beberapa daerah seperti Daerah Istimewa Jakarta, misalnya, ditafsirkan melalui Pasal 30  Peraturan  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  2  Tahun  2020.  tentang Pencegahan  Penyakit  Virus  Corona  2019  sebagai  berikut:  " Setiap  orang yang  dengan  sengaja menolak  pengobatan  dan/  atau  vaksinasi  Covid-19  dipidana  dengan  pidana  denda  paling banyak Rp5 juta. "
Vaksinasi  pada  dasarnya  merupakan  bentuk  pemenuhan  kewajiban  pemerintah  untuk melindungi kesehatan masyarakat karena vaksinasi merupakan bagian dari hak kesehatan warga negara  sesuai  dengan  Pasal  28H  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengenaan  denda  ini  tentunya  menimbulkan  pro  dan  kontra  karena  perlu  diperhatikan  bahwa meskipun  bukan  satu-satunya  cara  untuk  menghentikan  pandemi  Covid-19,  vaksinasi  dapat menjadi cara yang efektif untuk memperkuat daya tahan tubuh masyarakat yang pada akhirnya
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
diharapkan.  untuk  membentuk  kekebalan  kelompok  (Herd  Immunity)(Khudhair,  2020),  suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang dapat terjadi ketika persentase populasi  yang  cukup  telah  kebal  terhadap  infeksi,  baik  melalui  vaksinasi  atau  infeksi sebelumnya,  sehingga  mengurangi  kemungkinan  infeksi  pada  individu  yang  memiliki kekurangan kekebalan sehingga pandemi bisa cepat berakhir.
Pro dan kontra wajib vaksinasi Covid-19 ini menurut penulis cukup menarik untuk dicermati dalam  sebuah  penelitian  dengan  pokok  permasalahan  yang  dikaji  yakni  bagaimana  persepsi masyarakat kota semarang atas program vaksinasi covid-19 wajib berdasarkan Perpres 14 Tahun 2021 Jo. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.

## B.   Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  pendekatan  yuridis empiris  (Muchtar,  2015)  dengan  paradigma  konstruktivisme  dimana  tujuan  akhirnya  adalah untuk melihat bagaimana Persepsi Masyarakat Kota Semarang Atas Program Vaksinasi Covid- 19  Wajib  berdasarkan  Perpres  14  Tahun  2021  Jo.  Peraturan  Presiden  Nomor  99  Tahun  2020. Penulis menggunakan metode penelitian ini karena berbeda dengan metode penelitian normatif yang menitikberatkan kepada harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan (Pardede,2021), metode penelitian empiris lebih menitikberatkan bagaimana fenomena yang ada di masyarakat sehingga data yang diperoleh, dalam hal ini Persepsi Masyarakat Kota Semarang Atas  Program  Vaksinasi  Covid-19  Wajib  dapat  menjadi  bahan  kajian  bagi  pembuat  undang undang  baik  di  tingkat  nasional  maupun  tingkat  regional  di  dalam  menganalisis  keefektifan peraturan  tersebut.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  ialah dengan membagikan kuesioner kepada responden dengan metode Random Purposive Sampling terhadap 100 orang warga Kota Semarang sebagai data utama, yang diperkuat dengan Peraturan Perundang  Undangan  dan  Literatur  relevan  sebagai  sumber  data  sekunder  yang  dianalisis menggunakan triangulasi data.(Palys, 2008)

## C.  Pembahasan
Berdasarkan data yang dirilis oleh BPOM (Barizah, 2021) terkait analisis uji efikasi vaksin Sinovac menunjukkan hasil efisiensi Vaksin tersebut ialah sebesar 65,3 persen. Sejalan dengan pedoman  WHO,  BPOM  akhirnya  memberikan  persetujuan  terhadap  Vaksin  Sinovac    untuk digunakan  dalam  situasi  darurat  vaksin  Covid-19,  menanggapi  kebutuhan  percepatan penanganan Covid-19. Terkait ketentuan Vaksinasi Wajib, Ada kekhawatiran tentang pemaksaan tersebut  dapat  berdampak  pada  keselamatan  dan  kesehatan  tubuh,  baik  dalam  jangka  pendek maupun jangka panjang, hingga menimbulkan resistensi dari masyarakat meski Presiden sendiri sudah mencontohkan dengan divaksinasi pertama kali pada 13 Januari, 2021. Namun, masih ada dokter  dan  petugas  kesehatan  yang  justru  terang-terangan  menolak.  Ikatan  Dokter  Indonesia (IDI)  juga  mengeluarkan  fatwa  pada  11  Januari  2021  agar  seluruh  dokter  anggota  IDI  harus mengikuti program vaksinasi dan menghentikan polemik yang ditentang secara terbuka juga dari politisi,  legislator,  dan  tokoh  agama.  Penolakan  terhadap  Vaksin  Covid-19  tidak  hanya  ada  di Indonesia, Hampir semua negara, baik di negara maju seperti Amerika, Australia, Jerman, Swiss, dan  lainnya serta negara berkembang juga mengalami hal  yang sama.  Ini menunjukkan bahwa pemaksaan terhadap Vaksinasi Covid-19 bukanlah perkara sederhana.
Ada  beberapa  permasalahan  yang  perlu  disoroti  dalam  pro  dan  kontra  dari  pemberlakuan Vaksinasi  Wajib  tersebut  dan  agar  mudah  menganalisanya  penulis  menggunakan  teori  elemen hukum(Edelman, 2011), yang berpendapat bahwa efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.  Struktur  hukum  ialah  menyangkut  aparat  penegak  hukum,  substansi  hukum  ialah perangkat perundang-undangan  dan budaya hukum  merupakan  hukum yang hidup yang  dianut
dalam  masyarakat  dan  ketiga  unsur  hukum  inilah  yang  digunakan  penulis  untuk  menganalisis Persepsi masyarakat terhadap Vaksinasi Wajib Covid-19 di Indonesia.
Pertama-tama,  pada  unsur  substansi  undang-undang,  sebagaimana  terlihat  dalam  sanksi pasal 13a ayat (4) Perpres nomor 14 tahun 2021 berbunyi sebagai berikut:
“(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
a. penundaan atau penghentian penyediaan jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penangguhan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan / atau c. denda".
Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  di  atas  mengacu  pada  Pasal  9  ayat  (1)  jo.  Pasal  93 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Karantina  Kesehatan  (“UU  6/2018”),  dengan ketentuan  sebagai  berikut:  “ Setiap  orang  yang  tidak  mematuhi  pelaksanaan  Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/ atau menghambat pelaksanaan Karantina  Kesehatan  yang  mengakibatkan  Gawat  Darurat  Kesehatan  Masyarakat  dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan / atau denda paling banyak Rp100 juta ”.
Ada  dua  hal  yang  dapat  dikatakan  sebagai  kelemahan  dari  pasal  tersebut,  yaitu  pertama, bahwa aturan tersebut pada dasarnya merupakan delik material karena secara khusus mengatur bahwa  “perbuatan”  tersebut  hanya  dapat  dikategorikan  sebagai  melanggar  hukum  jika  hal tersebut menyebabkan Darurat Kesehatan Masyarakat. Rumusan ini berbeda dengan delik formil yang  tindakannya dapat langsung dikategorikan melanggar hukum begitu perbuatan dilakukan, bukan  dengan  melihat  akibat  yang  ditimbulkannya.  Perbedaan  antara  delik  material  dan  delik formil adalah sebagai berikut (Anditya, 2020):
" Tindak  pidana  formal  adalah  delik  yang  dianggap  telah  diselesaikan  dengan  melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum. Sedangkan delik material adalah delik yang  dianggap  telah  selesai  dengan  akibat  yang  dilarang  dan  dihukum  oleh  undang- undang ."
Hal  ini  kemudian  membawa  pada  kelemahan  kedua  yaitu  definisi  dari  Darurat  Kesehatan Masyarakat  itu  sendiri.  Sebagaimana  telah  disinggung  di  atas  bahwa  pengertian  Darurat Kesehatan  Masyarakat  adalah  sarana  yang  menciptakan  undang-undang  sebagai  tindak  pidana material dimana undang-undang dapat diberlakukan segera setelah akibat yang ditimbulkannya, yakni Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat terjadi, namun hal ini menjadi masalah tersendiri karena definisi Darurat Kesehatan Masyarakat sendiri masih kurang.
Secara  etimologis,  pengertian  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (“UU 6/2018”). Pasal 1 angka 2 UU 6/2018  yang  menyebutkan  bahwa  Keadaan  Darurat  Kesehatan  Masyarakat  adalah  kejadian kesehatan  masyarakat  yang  bersifat  luar  biasa  yang  ditandai  dengan  penyebaran  penyakit menular dan/ atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran hayati, pencemaran bahan kimia, bioterorisme, dan pangan yang menyebabkannya. bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar ke seluruh wilayah atau lintas negara.
Sebagaimana terlihat di atas, kewenangan untuk menentukan dan mencabut keadaan darurat kesehatan  masyarakat  berada  pada  pemerintah  pusat.  Pemerintah  pusat  juga  menentukan  dan mencabut peruntukan pintu masuk dan/atau  kawasan di negara yang terkena darurat kesehatan masyarakat  dimana  proses  penentuan  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  dilakukan  dengan terlebih dahulu menentukan jenis penyakit dan faktor risiko  yang  dapat menyebabkan keadaan darurat kesehatan masyarakat.
Proses  penentuan  penyakit  apa  dan  'tingkat  kerusakan'  seberapa  yang  dianggap  masuk sebagai  Darurat  Kesehatan  Masyarakat  tentu  saja  berada  di  tangan  Kementerian  Kesehatan. Namun,  undang-undang  tersebut  belum  memberikan  kepastian  hukum  yang  memadai  karena
hingga  artikel  ini  dibuat  masih  ada  belum  ada  definisi  yang  jelas  tentang  penyakit  apa  dan sampai  sejauh  mana  penyakit  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  Gawat  Darurat  Kesehatan Masyarakat.
Hal  ini  sangat  berbahaya  karena  Covid-19  dan  penyakit  berpotensi  bahaya  lainnya  yang mungkin terjadi di masa mendatang perlu mendapatkan perhatian lebih dari para ahli dan praktisi kesehatan  masyarakat  sebagai  tim  inti  untuk  menekan  penyebaran  virus  corona  yang  telah menyebar  secara  eksponensial  di  kalangan  warga  (naryono,  2020),  dan  bukan  pihak  berwajib. Pakar kesehatan masyarakat dan tim medis perlu memiliki keahlian dalam menangani Covid-19 sesuai  dengan  prinsip  Pencegahan  dan  Pengendalian  Infeksi  di  masyarakat  yang  memiliki Wawasan yang tidak serta merta dimiliki oleh aparatur, yang notabene berada di garda terdepan dalam  penanganan  penyakit.  Sejarah  menunjukkan  bahwa  pendekatan  represif  tidak  pernah berhasil  mengatasi  masalah  kesehatan  masyarakat,  dan  menjamin  keberlanjutan  karena penyebaran virus masih dapat terjadi di dalam ruangan selama 24 jam dan tidak mungkin aparat keamanan dapat memantau lebih dari 200 juta orang selama 24 jam (Khoerunisa & Noorikhsan, 2021).  Karena  Pendekatan  Darurat  Sipil  hanya  menunjukkan  bahwa  pemerintah  panik  dan frustrasi dengan kegagalannya sendiri untuk mengurangi laju pandemi Covid-19.
Pro kontra kewajiban vaksinasi di Indonesia pada dasarnya dapat dengan mudah dilihat dari perspektif penegakan hukum di Indonesia saat ini karena Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, artinya semua kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum(Hutagalung, 2017). Agar konsep rule  of  law benar-benar  dapat  diimplementasikan,  ada  dua  hal  yang  harus  diupayakan oleh  Indonesia,  yaitu  perlindungan  hukum  dan  penegakan  hukum.  Yang  dimaksud  dengan perlindungan  hukum  adalah  perlindungan  martabat,  serta  pengakuan  hak  asasi  manusia  yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum (Ilyas, 2020).  Artinya, perlindungan hukum  dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  hukum  yang  bertujuan  untuk  melindungi martabat dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum.
Dalam  kaitannya  dengan  Bangsa  Indonesia,  perlindungan  hukum  bagi  bangsa  Indonesia harus  didasarkan  pada  prinsip  pengakuan  dan  perlindungan  martabat  manusia  yang  bersumber dari Pancasila. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh  warganya  tanpa  terkecuali.  Karena  perlindungan  hukum  merupakan  hak  asasi  yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (Drugov, 2020). Hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh perlindungan  hukum  telah diatur dalam pasal 28  D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penegakan hukum oleh unsur-unsur struktur hukum sebagaimana disebutkan oleh penulis di atas merupakan suatu proses upaya menegakkan atau memfungsikan norma hukum yang nyata sebagai  pedoman  perilaku  dalam  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara.  Inti  dari  kegiatan  penegakan  hukum  adalah  upaya  menjadikan  hukum  sebagai pedoman  perilaku  dalam  setiap  perbuatan  hukum  baik  oleh  subyek  hukum  yang  bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum adalah lembaga resmi yang diberi tugas  dan  kewenangan  oleh  hukum  untuk  menjamin  berfungsinya  norma-norma  hukum  yang berlaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  (Masnun  &  Sulistyowati,  2021). Keberadaan  aparat  penegak  hukum  tidak  lepas  dari  proses  penegakan  hukum.  Karena  aparat penegak  hukum  sendirilah  yang  nantinya  akan  menegakkan  supremasi  hukum.  Jika  aparat penegak  hukum  memiliki  mentalitas  yang  buruk,  maka  akan  tercipta  pula  penegakan  hukum yang buruk.
Sejak  kasus  pertama  Covid-19  terkonfirmasi  di  Indonesia  pada  2  Maret  2020,  di  mana  2 warga  Kota  Depok,  Provinsi  Jawa  Barat  dinyatakan  positif  mengidap  virus  tersebut,  hal  ini mendorong  Presiden  Joko  Widodo  untuk  mengambil  tindakan  pembatasan  jarak  sosial  yang kemudian  diikuti  oleh  beberapa  pemimpin  daerah  di  Jakarta,  Banten,  dan  Jawa  Barat  dengan menutup  sekolah  dan  tempat  umum.  Untuk  menanggulangi  hal  tersebut,  Presiden  RI  Joko Widodo  menandatangani  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020 yang  mengatur  tentang
pembatasan  sosial  berskala  besar  dalam  penanggulangan  COVID-19,  yang  memungkinkan pemerintah  daerah  untuk  membatasi  pergerakan  orang  dan  barang  yang  keluar  masuk  daerah masing-masing  dan  baru  diperbolehkan  keluar  asalkan  sudah  mendapat  izin  dari  kementerian terkait  (dalam  hal  ini  Kementerian  Kesehatan,  di  bawah  Menteri  Kesehatan,  Terawan  Agus Putranto)  (Fealy,  2020).  Perpres  tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  pembatasan  kegiatan  yang diperbolehkan  untuk  dilakukan  antara  lain  meliputi  libur  sekolah  dan  hari  libur  kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Bersamaan  dengan  itu  juga  ditandatangani  Perpres  Nomor  11  Tahun  2020  yang  menyatakan pandemi  virus  Corona  sebagai  bencana  nasional.  Pembuatan  kedua  peraturan  ini  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Karantina  Kesehatan  yang  mengatur  tentang ketentuan  dasar  Pembatasan  Sosial  Skala  Besar  (PSBB)  dimana  dalam  pelaksanaannya  pada minggu pertama pelanggaran protokol telah mencapai 18.974 di Jakarta. Melihat sistem ini tidak berjalan,  pemerintah  kemudian  mengubahnya  menjadi  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan masyarakat  (PPKM)  yang  pada  dasarnya  sama  dengan  pembatasan  sosial  skala  besar  di  mana setiap  perusahaan  harus  membatasi  pergerakan  pekerjanya  dengan  memberlakukan  50%  dari aturannya.  pekerja  bekerja  dari  rumah  (WFH)  dimana  Untuk  instansi  pemerintah,  mengikuti ketentuan SE Menpan RB. Kemudian kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara online, sedangkan sektor esensial beroperasi 100% dengan protokol kesehatan. Pusat perbelanjaan atau mall  beroperasi  hingga  pukul  21.00  dengan  protokol  kesehatan.  Untuk  restoran  diperbolehkan makan  di  tempat (dine-in )  dengan  kapasitas  maksimal  50%.  Layanan  pengiriman  masih diperbolehkan.  Kemudian,  kegiatan  konstruksi  beroperasi  100%  dengan  protokol  kesehatan. Maksimal  50%  tempat  ibadah  dengan  protokol  kesehatan.  Fasilitas  umum  telah  dihentikan sementara.  Angkutan  umum mengikuti  kondisi wilayah  dengan  menetapkan  kapasitas  dan  jam operasional  (Simbolon,  2021).  Perubahan  ini,  meskipun  dari  segi  substansi  hukumnya  hampir sama,  menunjukkan  hasil  yang  luar  biasa  karena  jumlah  penyebarannya  terus  menurun  seperti terlihat pada gambar 1 (Recovery, 2021).
Alasannya,  meski  memiliki  substansi  hukum  yang  sama,  undang-undang  tersebut  berhasil memenuhi tugasnya adalah karena strukturnya diperkuat dengan banyaknya aparat khusus yang bertugas  untuk  mengontrol  warga  dan  banyak  aparat  pemerintah  seperti  camat  hingga  rukun warga yang didesak untuk mengimbau orang-orang di sekitar  mereka mematuhi protokol yang didukung dengan bantuan dana, tentunya (Santoso, 2021).
Selanjutnya unsur ketiga dan menurut penulis yang paling menentukan adalah unsur budaya hukum.  Budaya  hukum  digambarkan  sebagai  hasil  sementara  dari  interaksi  dan  terjadi berdasarkan  paradigma  tantangan  dan  tanggapan.  Analisis  paradigma  hukum  inti  membentuk karakteristik individu dan budaya hukum yang khas. Hal ini, terkait Vaksinasi Wajib Covid-19 erat  kaitannya  dengan  bagaimana  masyarakat  yang  akan  dikenakan  ketentuan  ini  bereaksi. Menurut  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO),  vaksinasi  akan  menjadi  bumerang  dan  memicu antipati  orang  terhadap  vaksin  Covid-19  karena  sebagian  orang  yang  menolak  vaksinasi berpendapat  bahwa  vaksinasi  wajib  adalah  pemaksaan  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia ("HAM").  Untuk  lebih  mendukung  argumen  tersebut  penulis  melakukan  penelitian  empiris dengan  membagikan  kuesioner  sederhana  dengan  menggunakan  metode  random purposive sampling dimana sampelnya adalah 100 orang kota semarang pada bulan februari 2021 dengan hasil seperti pada Gambar 2.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 51 No.1, Januari 2022, Halaman 95-105
Gambar 1.
Situasi Kasus Baru Covid-19 di Indonesia
Gambar 2.
Pandangan Masyarakat Kota Semarang tentang Vaksinasi Wajib Covid-19
Sebagaimanai terlihat pada Pie-chart di atas, di antara 100 orang yang diberikan pertanyaan: “Perpres  14  tahun  2021  menyatakan  bahwa  penerima  Vaksin  Covid-19  yang  tidak  mengikuti Vaksinasi  COVID-19  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  berupa  denda.  apakah  Anda  setuju dengan aturan  ini?” 40  Persen atau 40 Orang menjawab  setuju, 55 Persen atau 55 orang  tidak setuju  vaksinasi  wajib  dan  5  orang  menjawab  tidak  yakin.  Selisih  15  persen  itu  menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap regulasi Vaksinasi Wajib Covid-19 cukup tinggi. Beberapa penyebab terjadinya resistensi tersebut adalah pandangan bahwa dengan memberlakukan wajib vaksinasi  merupakan  pelanggaran  terhadap  keutuhan  tubuh  seseorang  yang  sebenarnya dilindungi  oleh  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  (“UU  36/2009”), pada:  Pasal  5  ayat (3)  UU  36/2009 yang menyatakan bahwa setiap  orang berhak  untuk  secara mandiri  dan  bertanggung  jawab  dalam  menentukan  pelayanan  kesehatan  yang  dibutuhkan dirinya,  Pasal  8  UU  36/2009  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  memperoleh informasi. tentang data kesehatannya sendiri, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah atau
akan diterima dari tenaga kesehatan, dan Pasal 56 ayat (1) UU 36/2009 yang menyatakan bahwa Setiap Orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi lengkap tentang tindakan tersebut.
Dalam konteks hak individu, memaksa seseorang untuk divaksinasi merupakan pelanggaran terhadap  hak  dasar  otonomi  pribadi  yang  memberikan  hak  yang  lebih  spesifik  atas  integritas tubuh.  Keutuhan  tubuh  adalah  tubuh  fisik  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat  dan  menekankan pentingnya otonomi pribadi, kepemilikan  diri dan penentuan nasib manusia atas tubuh mereka sendiri. Selain itu, di bidang HAM, pelanggaran keutuhan tubuh orang lain dianggap tidak etis, mengganggu,  dan  bersifat  kriminal.  Pada  prinsipnya,  setiap  orang  dapat  membuat  keputusan untuk dirinya sendiri dan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan dengan tubuhnya (Boylan, 2020).
Namun perlu diperhatikan bahwa terdapat pengecualian pada Pasal 56 ayat (1) UU 36/2009, yaitu hak menerima atau menolak tidak berlaku bagi penderita penyakit yang penyakitnya dapat dengan cepat menyebar ke masyarakat luas. Kriminalisasi sebenarnya berpotensi menimbulkan ketidaksukaan  masyarakat  sehingga  berisiko  timbul  penolakan  terhadap  program  pencegahan Covid-19 secara keseluruhan. Kriminalisasi harus dihindari jika ada cara lain untuk mendorong masyarakat  berpartisipasi  dalam  program  kesehatan  untuk  kepentingan  masyarakat  itu  sendiri (kesehatan masyarakat).
Pendekatan represif terhadap penolakan vaksinasi berpotensi mengasingkan dukungan dari masyarakat.  untuk  mengatasi  hal  ini  pemerintah  perlu  mempertimbangkan  upaya  non-represif seperti  yang  pemerintah  Australia  lakukan  dengan  mendorong  vaksinasi  tetapi  tidak  wajib, seperti  dikutip dari  Kebijakan  Vaksinasi  Covid-19  Pemerintah  Australia  (p. 6)  sebagai  berikut (France-Presse, 2021) : “ Meskipun Pemerintah Australia sangat mendukung imunisasi dan akan menjalankan  kampanye  yang  kuat  untuk  mendorong  vaksinasi,  akan  tetapi  hal  tersebut  tidak wajib  dan  individu  dapat  memilih  untuk  tidak  memvaksinasi.  Meskipun  demikian  Pemerintah Australia  dapat  mewajibkan  vaksinasi  bagi  yang  ingin  memasuki  perbatasan  negara  nya  dan dapat  memberikan  insentif  khusus  bagi  orang-orang  yang  melakukan  vaksinasi  secara sukarela.”
Ini  berarti  Australia  tidak  memerlukan  vaksinasi  dan  individu  dapat  memilih  untuk  tidak divaksinasi.  Namun,  pemerintah  Australia  dapat  mewajibkan  vaksinasi  untuk  memasuki perbatasan  selain  itu  pemerintah  dapat  memberikan  insentif  khusus  bagi  orang-orang  yang melakukan vaksinasi secara sukarela.
Selanjutnya, setiap warga negara berhak menguji kebijakan yang dianggap tidak sesuai. hal ini  juga  pernah  terjadi  di  Indonesia  pada  2020  lalu  dimana  seorang  Advokat  “Menggugat” Peraturan Daerah DKI tentang Penanganan Covid-19 ke Mahkamah Agung, Pasal 30 Peraturan Daerah DKI 2/2020 tentang sanksi pidana penolakan vaksin dengan mengajukan uji materiil ke Mahkamah  Agung  karena  ketentuan  tersebut  mencederai  kemampuan  ekonomi  masyarakat Jakarta  yang  saat  itu  kemampuan  ekonominya  terdampak  Kebijakan  Pembatasan  Sosial (Wicaksono, 2020).
Di  sisi  lain,  UU  6/2018  sebagaimana  tersebut  di  atas  juga  dapat  diuji  di  Mahkamah Konstitusi.  Apalagi,  Pasal  93  UU  6/2018  merupakan  delik  material  yang  harus  dibuktikan sebagai akibat dari kedaruratan kesehatan masyarakat yang dimaksud.
Covid-19 merupakan bencana non alam yang memang belum pernah dialami oleh sebagian besar masyarakat di dunia saat ini akan tetapi wabah pandemik ini memiliki satu sisi positif yaitu mengungkap banyak kelemahan dalam penegakan hukum khususnya dalam penanganan wabah penyakit.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  penulis  di  atas  bahwa  penyakit  ini  memang memerlukan  penanganan  khusus  dan  Indonesia,  seperti  terlihat  pada  Gambar.1  menunjukkan bahwa  pemerintah  telah  berhasil  mengendalikan  wabah  secara  baik.  Namun,  ada  beberapa  hal yang  perlu diperhatikan dalam  pemberlakuan wajib  vaksinasi Covid-19 seperti yang terlihat di
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
atas. Di bidang substansi hukum, pemerintah perlu meninjau kembali Pasal 13a ayat (4) Perpres 14 Tahun 2021 dan Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 karena pasal  tersebut  tidak  dapat  berfungsi  dengan  baik  karena  pasal  tersebut  dimaksudkan  oleh legislator untuk dijadikan sebagai delik material  sehingga masih belum ada definisi  yang  jelas tentang  penyakit  apa  dan  sejauh  mana  penyakit  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  Darurat Kesehatan Masyarakat.
Kedua,  struktur  hukum  perlu  mendapat  perhatian  karena  berdasarkan  kasus  penegakan PSBB  dan  PPKM,  meski  substansinya  masih  sama,  dengan  struktur  yang  diperkuat, penegakannya  dapat  menjadi  lebih  baik  bila  mendapat  dukungan  oenuh  dari  seluruh  struktur hukum.
Jika  vaksinasi  tersedia,  setiap  individu  sudah  sepatutnya  memiliki  hak  (tetapi  bukan  hak mutlak)  di  bawah  hukum  untuk  menolak.  Namun,  pemerintah  bisa,  dan  bahkan  mungkin, mengesampingkan  hak  itu  dmei  kepentingan  umum.  Seseorang  masih  dapat  menggunakan haknya  untuk  menolak  vaksinasi,  tetapi  pemerintah  kemudian  dapat  membatasi  hak  dan kebebasannya  seperti  pembatasan  jaminan  sosial  dan  layanan-layanan  negara  lainnya  sebagai bentuk  konsekuensi  atas  perbuatan  nya  tersebut  yang  membahayakan  keselamatan  orang  lain dengan  catatan  bahwa  pemerintah  harus  memberikan  justifikasi  yang  jelas  atas  pembatasan semacam ini, sehingga tidak perlu pendekatan pidana karena hal ini justru dapat menimbulkan resistensi  masyarakat  terhadap  vaksinasi  wajib  yang  mengakibatkan  berkurangnya  keinginan masyarakat  untuk  menerima  vaksin.  Untuk  menanggulangi  hal  tersebut  perlu  diperhatikan mekanisme yang tidak bersifat pidana melainkan pemberian reward dimana kepada masyarakat yang ingin diberikan vaksin akan diberikan kemudahan dalam memperoleh izin dari pemerintah atau  bahkan  pemberian  dana  sebagaimana  terlihat  pada  penegakan  hukum  di  Australia,  dan kesimpulannya,  budaya  hukum  sangat  bergantung  pada  kepercayaan  warga  negara  pada pemerintah, karena tanpa kepercayaan warga negara, tidak peduli sebaik apa hukum yang dibuat dan tidak peduli seberapa kuat struktur hukum yang ada, tanpa dukungan dari rakyatnya hal itu tidak akan efektif (Gramlich, 2020) sebagaimana hasil studi Greimlich di mana Sekitar setengah dari  sampel  yang  didapatkan  dari  negara  Amerika  (52%)  mengatakan  bahwa  negaranya  telah melakukan  pekerjaan  yang  buruk  dalam  menanggapi  pandemi  Covid-19,  sementara  sisanya (47%) mengatakan tanggapannya baik, sementara menurut survey yang sama di 13 negara lain yang  sukses menangani  pandemi  Covid-19, sebagian  besar warga negara tersebut berkomentar positif terhadap penanganan Covid-19 di negara nya. Di  negara Kanada,  misalnya, 88% orang dewasa  mengatakan  negaranya  telah  melakukan  pekerjaan  dengan  baik,  sementara hanya  11% mengatakan bahwa negaranya telah melakukan pekerjaan yang buruk. Keseimbangan pendapat serupa juga dapat ditemui di Jerman, Belanda dan Korea Selatan, tetapi sentimen warga negara atas penanganan Covid-19 yang buruk di negaranya juga masih dapat ditemui seperti di Inggris Raya, dimana 54% orang dewasa mengatakan negaranya telah melakukan pekerjaan yang buruk dalam  menangani  Covid-19,  sementara  46%  mengatakan  telah  melakukan  pekerjaan  dengan baik.  Pandangan  Orang-orang  di  Spanyol  juga  terbagi  dua  dengan  hasil  yang  hampir  sama: dimana  hampir  setengah  nya  (54%)  mengatakan  bahwa  negara  tersebut  telah  melakukan pekerjaan  dengan  baik  dalam  menanggapi  Covid-19,  sementara  47%  mengatakan  bahwa penanganan di negaranya buruk.

## D.   Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  persepsi  masyarakat  kota semarang  atas  program  vaksinasi  covid-19  wajib  berdasarkan  Perpres  14  Tahun  2021  Jo. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 ialah sebagaimana dapat dilihat pada Kuesioner yang menunjukkan bahwa sebanyak 55% responden di kota Semarang menolak gagasan sanksi denda, hal ini menunjukkan  bahwa  resistensi  masyarakat terhadap regulasi Vaksinasi Wajib Covid-19 cukup tinggi. Beberapa penyebab terjadinya resistensi tersebut adalah pandangan bahwa dengan
memberlakukan  wajib  vaksinasi  merupakan  pelanggaran  terhadap  keutuhan  tubuh  seseorang sebagaimana  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU 36/2009”), pada: Pasal 5 ayat (3) UU 36/2009, Pasal 8 UU 36/2009, dan Pasal 56 ayat (1) UU 36/2009.  Hasil  temuan  dari  penelitian  ini  meskipun  masih  dalam  ruang  lingkup  yang  terbatas yakni di kota Semarang, dapat menjadi acuan bagi penelitian ke depan nya nanti yang membahas permasalahan yang sama karena tidak menutup kemungkinan berbagai daerah di Indonesia juga menjumpai permasalahan yang serupa.
Dalam  Hubungannya  dengan  vaksinasi  jika  tersedia,  setiap  individu  sudah  sepatutnya memiliki  hak  (tetapi  bukan  hak  mutlak)  di  bawah  hukum  untuk  menolak  dimana,  pemerintah bisa,  dan  bahkan  mungkin,  mengesampingkan  hak  demi  kepentingan  umum.  Seseorang  masih dapat  menggunakan  haknya  untuk  menolak  vaksinasi,  tetapi  pemerintah  kemudian  dapat membatasi hak dan kebebasannya seperti pembatasan jaminan sosial dan layanan-layanan negara lainnya  sebagai  bentuk  konsekuensi  atas  perbuatan  nya  tersebut  yang  membahayakan keselamatan  orang  lain  dengan  catatan  bahwa  pemerintah  harus  memberikan  justifikasi  yang jelas atas pembatasan semacam ini, sehingga tidak perlu pendekatan pidana karena hal ini justru dapat  menimbulkan  resistensi  masyarakat  terhadap  vaksinasi  wajib  yang  mengakibatkan berkurangnya keinginan masyarakat untuk menerima vaksin. Untuk menanggulangi hal tersebut perlu diperhatikan mekanisme yang tidak bersifat pidana melainkan pemberian reward dimana kepada masyarakat yang ingin diberikan vaksin akan diberikan kemudahan dalam memperoleh izin dari pemerintah atau bahkan pemberian dana sebagaimana terlihat pada penegakan hukum di Australia, dan kesimpulannya, budaya hukum sangat bergantung pada kepercayaan warga negara pada pemerintah, karena tanpa kepercayaan warga negara, tidak peduli sebaik apa hukum yang dibuat dan tidak peduli seberapa kuat struktur hukum yang ada, tanpa dukungan dari rakyatnya hal itu tidak akan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Masnun,  Muh  &  Sulistyowati,  Eny  &  Ronaboyd,  Irfa.  (2021). Pelindungan  Hukum  Atas Vaksin  Covid-19  Dan  Tanggung  Jawab  Negara  Pemenuhan  Vaksin  Dalam  Mewujudukan Negara Kesejahteraan . DiH: Jurnal Ilmu Hukum. 17. 10.30996/dih.v17i1.4325.
Anditya, A. W. (2020). Hukum Telematika Pidana Materiil, Pidana Formil Dan Perubahannya . Pustaka Utama, Jakarta. hal.116.
Barizah, N. (2021). Vaksinasi Wajib Dan Hak Individu. Retrieved From Https://Www.Jawapos.Com/Opini/14/01/2021/Vaksinasi-Wajib-Dan-Hak-Individu/
Boylan,  Michael  (2014).  Natural  Human  Rights:  A  Theory.  Cambridge  University  Press. Cambridge. hal.15.
Drugov, A. Y.  (2020).  Human Rights In Indonesia. Present Situation. South East Asia: Actual Problems Of Development , 79-97. Doi:10.31696/2072-8271-2020-1-1-46-079-097
Edelman, L. (2011). Lawrence Friedman And The Canons Of Law And Society. Law, Society, And History: Themes In The Legal Sociology And Legal History Of Lawrence M. Friedman , 19-25. Doi:10.1017/Cbo9780511921629.002
Fealy,  G.  (2020).  Jokowi  In  The  Covid-19  Era:  Repressive  Pluralism,  Dynasticism  And  The Overbearing  State. Bulletin  Of  Indonesian  Economic  Studies,  56 (3),  301-323. Doi:10.1080/00074918.2020.1846482
France-Presse, A. (2021, 21 February 2021). Australia Administers First Covid-19 Vaccines Retrieved  From  Https://Www.Thejakartapost.Com/News/2021/02/21/Australia-Administers-
First-Covid-19-Vaccines.Html
Gramlich, J. (2020). Americans Give The U.S. Low Marks For Its Handling Of Covid-19, And So  Do  People  In  Other  Countries.  Retrieved  From  Https://Www.Pewresearch.Org/Fact- Tank/2020/09/21/Americans-Give-The-U-S-Low-Marks-For-Its-Handling-Of-Covid-19- And-So-Do-People-In-Other-Countries/
Haniifah,  F.,  Pembajeng,  G.,  Izzati,  H.,  &  Azalea,  K.  (2021).  Peran  Kelembagaan  Dalam Penanganan  Covid-19 Di Indonesia. Project: Perencanaan dan Evaluasi  Program Keluarga Berencana pada Masa Pandemi COVID-19
Hutagalung,  S.  (2017).  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia:  Apakah  Indonesia  Negara  Hukum? Sociae Polites , 109-126. Doi:10.33541/Sp.V1i1.465
Ilyas, A. (2020). Menggali Perlindungan Hukum Dalam Hukum Administrasi Negara . Pustaka Media, Jakarta, hal.61.
Khoerunisa,  N.,  &  Noorikhsan,  F.  (2021).  Comparison  Of  Covid  19  Pandemic  Handling Management  In  Indonesia  And  India. Journal  Of  Political  Issues,  2 ,  89-101. Doi:10.33019/Jpi.V2i2.36
Khudhair,  A.  (2020).  Herd  Immunity.  Scholars  Journal  of  Medical  Case  Reports Vol.  8. Doi:10.36347/Sjmcr.2020.V08i04.026
Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. Humanus, 14 , 80. Doi:10.24036/Jh.V14i1.5405
Naryono,  E.  (2020). Impact  Of  National  Disaster  Covid-19,  Indonesia  Towards  Economic Recession . https://osf.io/5cj3d, Doi: 10.31219/osf.io/5cj3d
Palys, T. (2008). Purposive Sampling. The Sage Encyclopedia Of Qualitative Research Methods,
2 nd Edition , Cambridge University Press. Cambridge, 697-698.
Pardede, Marulak. (2021). Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan dan Perlindungan Konsumen dalam  Penanggulangan  Pandemi  Covid-19.  Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure.  21.  23. 10.30641/dejure.2021.V21.23-44.
Recovery, C. F. H. C.-A. N. E. (2021). Map Of The Spread Of Covid-19 In Indonesia. Retrieved From Https://Covid19.Go.Id/Peta-Sebaran
Santoso,  Y.  I.  (2021,  10  February  2021).  Ada  Ppkm,  Anggaran  Pen  Tahun  2021  Naik  Lagi Menjadi Rp 627,96 Triliun. News Setup . Retrieved From
Https://Newssetup.Kontan.Co.Id/News/Ada-Ppkm-Anggaran-Pen-Tahun-2021-Naik-Lagi- Menjadi-Rp-62796-Triliun
Simbolon,  F.  (2021,  22  February  2021).  Ppkm  Mikro  Diperpanjang  14  Hari,  Simak  Aturan Penerapannya Kontan.Co.Id .  Retrieved  From  Https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Ppkm- Mikro-Diperpanjang-14-Hari-Simak-Aturan-Penerapannya
Tao,  Y.-Y.,  Li,  J.-X.,  Hu,  Y.-M.,  Hu,  Y.-S.,  Zeng,  G.,  &  Zhu,  F.-C.  (2021).  Quadrivalent Influenza Vaccine (Sinovac Biotech) For Seasonal Influenza Prophylaxis. Expert Review Of Vaccines . Doi:10.1080/14760584.2021.1875823
Wicaksono, A. (2020, 18 December 2020). Warga Gugat Perda Dki Soal Denda Rp5 Juta Bagi
Penolak Vaksin Cnn Indonesia . Retrieved From
Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20201218092819-12-583695/Warga-Gugat- Perda-Dki-Soal-Denda-Rp5-Juta-Bagi-Penolak-Vaksin