F A K U L T A S EKONOMI DAN BISNIS
Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal
journal homepage: http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/MRABJ
KEJELASAN SASARAN

## ANGGARAN, AKUNTABILITAS PUBLIK,  KOMPETENSI,  DAN  EVALUASI  ANGGARAN  PADA KINERJA MANAJERIAL DI OPD KABUPATEN PELALAWAN

## Alya Dwi Rahmadani, Yesi Mutia Basri, Rofika
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau., Pekanbaru, Indonesia Email: yesimutia@gmail.com

## A R T I C L E   I N F O A B S T R A C T
Article History: Received: 25 August 2020 Accepted: 01 October 2020 Available online: 26 October 2020
Keywords :
Managerial Performance Clarity of Budget Target Public Accountability Competence Budget Evalution This  study  aims  to  examine  and  analyze  the  effect  of  the  Budget  Targets Clarity,  Public  Accountability,  Competence,  and  Budget  Evaluation  on Managerial Performance in  Regional Apparatus Organization  Pelalawan. The  population  in  this  study  are  civil  servant  who  have  a  structural position  and  apparatus  who  have  a  role  in  budgeting  at  every  Regional Apparatus  Organization  Pelalawan.  The  collecting  data  using  primary data obtained from questionnaires by using purposive sampling technique. The sample in this study consists of a leaders who held position as head of the  Regional  Apparatus  Organization,  secretary  or  secretary  level,  and head of the finance sub section the total is 84 people. The results showed that the clarity of the budgetary target, public accountability, competence, and budget evaluation influences on managerial performance.

## 1.  Pendahuluan
Kinerja  manajerial  pemerintah  daerah merupakan isu yang saat ini menjadi perhatian publik karena masih belum menampakan hasil yang  baik  yang  dirasakan  oleh  rakyat  dan mulai  mempertanyakan  manfaat  yang  mereka peroleh  atas  pelayanan  instansti  pemerintah. Organisasi  pemerintah  merupakan  sebuah organisasi yang menjalankan roda pemerintahan  dengan  tujuan  untuk  melayani masyarakat  dan  sumber  pengesahannya  juga berasal  dari  masyarakat.  Kepercayaan  yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara  pemerintah  harus  diimbangi dengan  hasil  kinerja  yang  baik,  sehingga pelayanan  publik  dapat  ditingkatkan  secara efektif dan menyentuh pada masyarakat.
Suatu penilaian kinerja manajerial diperlukan untuk menilai prestasi dari organisasi  yang  dipimpinnya.  Pengukuran
manajerial pada instansi pemerintah daerah ini harus mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan  tanggung  jawab  alokasi  anggaran daerah (Wahyuni dan Diyanto, 2014). Menurut Mahoney et.  al. (1963)  dalam  Natalia  (2010), kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi  dalam  kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan  staf,  negoisasi,  perwakilan  dan kinerja  secara  keseluruhan.  Stoner  (1992) kinerja manajerial  adalah seberapa efektif dan efisien  manajer  telah  bekerja  untuk  mencapai tujuan organisasi.
Permasalahan  kinerja  manajerial  pada organisasi pemerintah sangat beragam, diantaranya    masalah  yang  pernah  menjadi sorotan  publik  adalah  kasus  yang  menimpa Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang (PUPR)  Kabupaten  Pelalawan.  Terjadinya
kasus  perencanaan  yang  kurang  matang sehingga  pada  pekerjaan  pengaspalan  dan semenisassi  yang  dilakukan  dalam  Kota Pangkalan Kerinci  maupun di  kecamatan lain. Saat  dilakukannya  pegaspalan  dan  semenisasi di  titik  yang  sudah  ditetapkan,  namun  lokasi tersebut  diharuskan  pembangunan  drainase atau  boxcluvert.  Sehingga  masih  terlihat realisasi  hasil  kerja  kurang  optimal  dan  tidak sesuai  dengan  target  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten  Pelalawan  ( www.goriau.com ).  Hal ini  mengindikasikan  bahwa  kurang  baiknya kinerja pihak manajemen organisasi perangkat daerah dalam membuat perencanaan.
Penelitian sebelumnya banyak yang mengkaji  berbagai  faktor  yang  mempengaruhi kinerja manajerial. Diantaranya adalah kejelasan  sasaran  anggaran.  Kenis  dalam Bangun  (2009)  menyatakan  kejelasan  sasaran anggaran  adalah  sejauh  mana  tujuan  anggaran ditetapkan  secara  jelas  dan  spesifik  dengan tujuan  anggaran  dapat  dimengerti  oleh  orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran  anggaran  tersebut.  Penetapan  tujuan secara  jelas  dan  spesifik  akan  lebih  produktif, hal  ini  akan  mendorong  karyawan  untuk melakukan  yang  terbaik  dalam  pencapaian tujuan,  sehingga  akan  berdampak  pada peningkatan kinerja.
Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pemerintah  untuk  mencapai  kinerja  yang diharapkan, dengan mengetahui sasaran anggaran maka akan memudahkan pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan  atau  mungkin  juga  kegagalan yang  terjadi  dalam  rangka  pencapaian  tujuan. Adapun dengan ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran  tidak  termotivasi  untuk  mencapai kinerja  yang  diharapkan  karena  pelaksana anggaran bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam melaksanakan pekerjaannya.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi  kinerja manajerial adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas  adalah  prinsip  pertanggung jawaban  yang  proses  penganggaran  dimulai dari  perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan harus  benar-benar  dapat  dilaporkan  dan dipertanggungjawabkan  kepada  DPRD  dan masyarakat.  Adanya  akuntabilitas  publik tentunya  dapat  meningkatkan  kinerja  yang
dilaksanakan  semakin  baik  pula  kinerjanya mencapai tujuan organisasi (Darmawan, 2017).
Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas, masyarakat tidak hanya mengetahui  anggaran  tersebut  tetapi  juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan.  Oleh  kaerna  itu,  pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan  seluruh  perencanaan  yang  ada dan  dapat  bertanggung  jawab,    karena  akan dinilai  dan  diawasi  oleh  masyarakat,  sehingga dapat meningkatkan kinerja manajerialnya.
Faktor  selanjutnya  yang  mempengaruhi kinerja  manajerial  adalah    Kompetensi. Kompetensi  diartikan  sebagai  kemampuan untuk  melaksanakan  atau  melakukan  suatu pekerjaan  atau  tugas  yang  di  landasi  oleh keterampilan  dan  pengetahuan  kerja  yang dituntut  oleh  pekerjaan  tersebut.  (Wibowo, 2007:86).  Menurut  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  31  tahun  2006 kompetensi  kerja  adalah  kemampuan  kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Kompetensi  sangat  dibutuhkan  dalam meningkatkan  kinerja  manajerial,  dengan adanya  kompetensi  didalam  diri  seseorang, diharapkan  seseorang  mampu  meningkatkan kinerjanya  dalam  melaksanakan  kegiatan- kegiatan  manajerial.  Menjelaskan  bahwa faktor kompetensi dapat mempengaruhi kinerja  karena  dengan  kemampuan  yang tinggi,  maka  kinerja  pun  akan  tercapai. Sebaliknya  apabila  kompetensi  kinerja  rendah atau  tidak  sesuai  dengan  keahliannya,  maka kinerja pun tidak akan tercapai.
Selanjutnya yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi  kinerja  manajerial  adalah evaluasi  anggaran.  Evaluasi  anggaran  adalah tindakan  yang  dilakukan  untuk  menelusuri penyimpangan  atas  anggaran  di  departemen yang  bersangkutan  dan  digunakan  sebagai dasar  untuk  penilaian  kinerja  departemen (Kenis,  1979).  Evaluasi  anggaran  dilakukan untuk mencari kemungkinan adanya penyimpangan  dalam  anggaran  tersebut.  Pada dasarnya  evaluasi  anggaran  adalah  proses dimana membandingkan antara anggaran yang
telah  disusun  dengan  realisasinya,  sehingga dari  perbandingan  tersebut  dapat  diketahui apabila  adanya  penyimpangan  yang  terjadi. Penyimpangan yang terjadi ini akan digunakan sebagai dasar untuk penilaian kinerja.
Berdasaran pemaparan di atas, menunjukkan hasil penelitian yang masih tidak konsisten  antara  satu  peneliti  dan  peneliti lainnya, sehingga penelitian ini masih menarik untuk  dikaji  kembali.  Penelitian  ini  memiliki perbedaan  dengan  penelitian  sebelumnya terletak pada lokasi penelitian serta penambahan  variabel-variabel  yang  di  duga memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh kejelasan  sasaran  anggaran,  akuntabilitas publik,  kompetensi,  dan  evaluasi  anggaran terhadap kinerja manajerial.

## 2.   Tinjauan  Pustaka  dan  Pengembangan Hipotesis

## 2.1  Agency Theory
Nurillah  (2014)  seperti  yang  dikutip  dari Mardiasmo (2004), mengemukakan pengertian akuntabilitas  publik  sebagai  kewajiban  pihak pemegang  amanah (agent) untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melapor- kan,  dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut.
Berkaitan  dengan  masalah  keagenan, praktek  pelaporan  keuangan  dalam  organisasi sektor  publik  merupakan  suatu  konsep  yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan,  pemerintah  yang  bertindak  sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai  prinsipal  dalam  menilai  akuntabilitas dan  membuat  keputusan  baik  keputusan ekonomi,  sosial,  maupun  politik  serta  baik secara  langsung  atau  tidak  langsung  melalui wakil-wakilnya.

## 2.2 Goal Setting Theory
Teori penetapan tujuan menyatakan bahwa perilaku  individu  diatur  oleh  ide  (pemikiran) dan  niat  seseorang.  Sasaran  dapat  dipandang sebagai  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh
individu.  Jika  seorang  individu  berkomitmen dengan  sasaran  tertentu,  maka  hal  ini  akan mempengaruhi  tindakannya  dan  konsekuensi kinerjanya  (Locke,  1968  dalam  Inapty,  2016). Menurtut  Mowday et  al. (1979)  dalam  Inapty (2016),  komitmen  organisasional  merupakan keyakinan  dan  dukungan  yang  kuat  terhadap nilai  dan  sasaran (goal) yang  ingin  dicapai oleh organisasi.
Dengan  menggunakan  pendekatan goal theory kinerja  pegawai  yang  baik  dalam menyelenggarakan pelayanan publik diidentikkan  sebagai  tujuannya.  Sedangkan variabel kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas  publik,  kompetensi,  dan  evaluasi anggaran  sebagai  faktor  penentunya.  Semakin tinggi faktor penentu tersebut maka pencapaian  tujuan  akan  semakin  tinggi  pula kemungkinan pencapaian tujuannya.

## 2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran
Sasaran anggaran yang ditetapkan haruslah jelas  dan  dapat  dipahami  serta  diterima  oleh para  manajer  ataupun  bawahan.  Kejelasan sasaran  anggaran  adalah  sesuatu  untuk mencapai  tujuan dalam jangka waktu  tertentu, seperti tahunan, semesteran, ataupun triwulan. Sasaran  anggaran  harus  menggambarkan  hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang  akan  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan. Sasaran  anggaran  memberikan  fokus  pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik,  terinci,  dapat  diukur  dan  dapat dicapai (Halim, 2005).
Sebagai alat perencanaan, kejelasan sasaran  anggaran  akan  menghasilkan  kinerja manajerial  yang  lebih  baik.  Maka  dari  itu kualitas  anggaran  dapat  menentukan  kualitas pelaksanaan  pemerintah  daerah.  Dimana, kejelasan sasaran anggaran dapat mempengaruhi  dan  meningkatkan  kinerja individu dan organisasi.
Sebaliknya,
ketidakjelasan sasaran anggaran akan menimbulkan  keragu-raguan  bagi  pimpinan dalam bertindak. Keraguan ini akan menimbulkan  ketidakpuasan  sehingga  hasil yang  diperoleh  tidak  sesuai  dengan  yang diinginkan. Hasil Penelitian ini didukung oleh penelitian  Efrizar  (2017),  Jatmiko  (2017),  dan Putri  (2017)    yang  menyatakan  bahwa Kejelasan  Sasaran  Anggaran  berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja  manajerial  OPD.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H1: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial

## 2.4 Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas  adalah  prinsip  pertanggung- jawaban  dari  proses  awal  perencanaan  sampai dengan  pelaksanaannya  harus  benar-benar dapat  dilaporkan  dan    dipertanggungjawabkan kepada publik. Publik memiliki hak atas segala penggunaan  dana  publik  dan  berhak  untuk meminta  pertanggung  jawaban  atas  rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.
Menurut  Deddi  (2010),  pelaporan  kinerja sangat  penting  karena  kinerja  pemerintah daerah  diukur  dan  dinilai  melalui  laporan kinerja. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas publik dapat memberikan pertanggungjawaban  atas  seluruh  kegiatan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah, sehingga kinerja dari pemerintah daerah dapat dinilai  baik  oleh  pihak  internal  dan  juga eksternal.    Hasil  Penelitian  ini  didukung  oleh Putri (2017) yang menyatakan bahwa akuntabilitas  publik  berpengaruh  terhadap kinerja  manajerial.  Sehingga  hipotesis  dalam penelitian ini adalah:
H2: Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial

## 2.5 Kompetensi
Menurut  Wibowo  (2007),  kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau  tugas  yang  di  landasi  oleh  keterampilan dan  pengetahuan  kerja  yang  dituntut  oleh pekerjaan tersebut. Menurut peraturan pemerintah  Nomor  31  tahun  2006  standar kompetensi  kerja  adalah  kemampuan  kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan,  keahlian,  dan  sikap  kerja  yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kompetensi  sangat  dibutuhkan  dalam meningkatkan  kinerja  manajerial,  dengan adanya  kompetensi  di  dalam  diri  seseorang maka diharapkan seseorang mampu meningkatkan  kinerja  dalam  melaksanakan kegiatan-kegiatan  manajerial.Hasil  Penelitian ini  didukung  oleh    Napitupulu  (2017)  dan Riyanda  (2017)  yang  menyatakan  bahwa Kompetensi  berpengaruh  terhadap  kinerja
manajerial.  Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu:
H3: Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial

## 2.6 Evaluasi Anggaran
Kinerja  suatu  organisasi  pemerintah  tidak hanya dinilai dari motivasi ataupun kemampuan suatu organisasi dalam menyelesaikan  suatu  program  yang  telah dibuat.  Namun,  kinerja  juga  dinilai  dari seberapa  bijak  organisasi  tersebut  untuk mengelola  dan  memanfaatkan  anggaran  yang telah ditetapkan. Untuk menilai itu diperlukannya evaluasi anggaran demi mengetahui sejauh mana kinerja dari organisasi  tersebut.  Dengan  dilakukannya evaluasi  anggaran,  maka  akan  diketahui kinerja  pada  periode  itu,  dan  diharapkan  akan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.
Adapun  proses  dimana  membandingkan antara  anggaran  yang  telah  disusun  dengan realisasinya  dapat  mengetahui  apabila  adanya penyimpangan  yang  terjadi.  Penyimpangan yang  terjadi  ini  akan  digunakan  sebagai  dasar untuk  penilaian  kinerja.  Hasil  Penelitian  ini didukung  oleh    Putri  (2017),  Nasution  (2018) dan  Nurlelahayati  (2017)  yang  menyatakan bahwa Evaluasi Anggaran berpengaruh terhadap  kinerja  manajerial.  Berdasarkan uraian  di  atas  maka  dapat  dirumuskan hipotesis yaitu:
H4: Evaluasi  Anggaran  berpengaruh  terhadap Kinerja Manajerial

## 3. Metode Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  ASN yang  memiliki  posisi  struktural  dan  aparat yang  memiliki  peran  dalam  penyusunan anggaran  pada  setiap  OPD  di  Kabupaten Pelalawan  yang  tersebar  di  28  OPD.  Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode penentuan  sampel purposive  sampling dengan kriteria  yaitu:  (1)  Pimpinan  yang  memegang posisi sebagai kepala OPD Kabupaten Pelalawan;  (2)  Sekretaris  atau  setingkat Sekretaris  OPD  Kabupaten  Pelalawan;  (3) Kepala Sub Bagian Keuangan OPD Kabupaten Pelalawan.  Sampel  yang  diambil  berdasarkan kriteria  di  atas  adalah  sebanyak  84  pejabat. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah dengan kuesioner. Metode analisis data
menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda dengan  bantuan  software  SPSS (Statistical Product and Service Solutions).
Variabel  dalam  penelitian  diklasifikasikan menjadi  dua  kelompok  yaitu  variabel  terikat dan  variabel  bebas.  Variabel  terikat  dalam penelitian  ini  adalah Kinerja  Manajerial dan yang menjadi  variabel  bebas  adalah Kejelasan Sasaran  Anggaran,  Akuntabilitas  Publik, Kompetesi, dan Evaluasi Anggaran.

## 4.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil  statisitik  deskriptif  dalam  penelitian ini  dilakukan  terhadap  84  jawaban  responden yang  memenuhi  kriteria  untuk  pengolahan data.  Statistik  deskriptif  variabel  dapat  dilihat pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Hasil Deskriptif Statistik
N  Min  Max  Mean Std. Deviation Kejelasan Sasaran Anggaran 84 24 35 30,44 2,672 Akuntabilitas Publik 84 31 45 38,88 3,625 Kompetensi 84 27 40 33,50 3,149 Evaluasi Anggaran  84 20 30 25,15 2,801 Kinerja Manajerial  84 24 40 32,62 3,874
Valid N (listwise)  84 Sumber: Data Olahan (2020)
Untuk instrumen variabel kejelasan sasaran anggaran  memiliki  nilai  maksimum  35  dan nilai  minimum  24,  sehingga  nilai  rata-rata jawaban  kejelasan  sasaran  anggaran    30,44. Hal  ini  menunjukan  rata-rata  responden memahami dan mengerti secara baik kejelasan sasaran  anggaran  yang  terjadi  pada  OPD masing-masing. Untuk  instrumen  variabel akuntabilitas  publik  memiliki  nilai  maksimum 45, dan  nilai minimum 31, sehingga nilai rata- rata  jawaban  akuntabilitas  publik  38,88.  Hal ini menunjukan rata-rata responden memahami dan  mengerti  secara  baik  akuntabilitas  publik yang terjadi pada OPD masing-masing. Untuk instrumen  variabel  kompetensi  memiliki  nilai maksimum 40 dan nilai minimum 27, sehingga nilai  rata-rata  jawaban  kompetensi  33,50.  Hal ini menunjukan rata-rata responden memahami dan  mengerti  secara  baik  kompetensi  yang terjadi  pada  OPD  masing-masing. Untuk instrumen variabel evaluasi anggaran memiliki nilai  maksimum  30  dan  nilai  minimum  20, sehingga  nilai  rata-rata  jawaban  evaluasi anggaran  25,15.  Hal  ini  menunjukan  rata-rata
responden  memahami  dan  mengerti  secara baik evaluasi anggaran yang terjadi pada OPD masing-masing.  Untuk  instrumen  variabel kinerja  manajerial    auidtor  memiliki  nilai maksimum 40 dan nilai minimum 24, sehingga nilai  rata-rata  jawaban  kinerja  manajerial 32,62.  Hal ini menunjukan bahwa respon pada Organisasi  Perangkat  Daerah  sudah  sangat baik.

## 4.1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah analisis regresi linear berganda. Dari pengujian regresi  linier  berganda  yang  dilakukan, diperoleh  hasil  uji  pada  tabel  2  sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients T Sig. B Std. Error (Constant) -5,149 3,520 -1,463  ,148 Kejelasan Sasaran Anggaran ,365 ,164 2,217 ,029 Akuntabilitas Publik ,221 ,110 2,011 ,048 Kompetensi ,308 ,115 2,671 ,009 Evaluasi Anggaran ,308 ,147 2,094 ,039
Sumber: Data Olahan (2020)
4.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Untuk  menguji  seberapa  besar  pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen  digunakan  koefisien  determinasi (R 2 ).  Uji  koefisien  determinasi  (R 2 )  dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel  dependen.  Pada  penelitian  ini  R 2 digunakan untuk menggambarkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.
Tabel 3. Hasil uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,783 ,613 ,593 2,471 Sumber: Data Olahan 2020
Tabel  3  di  atas  menunjukkan  bahwa adjusted  R  square sebesar  0,593  yang menjelaskan bahwa variabel-variabel independen dapat menjelaskan 59,3% variabel dependen,  yaitu  kinerja  manajerial.  Artinya variabel  dependen  memiliki  kemampuan  yang tinggi  dalam  menjelaskan  variasi  variabel
independen,  sedangkan  sisanya  yaitu  sebesar 40,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 4.3 Pembahasan
Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran terhadap Kinerja manajerial
Dari  hasil  pengujian  yang  dilakukan menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran  anggaran  (X 1 )  berpengaruh  terhadap kinerja manajerial, sehingga hipotesis pertama dinyatakan  diterima.  Berpengaruhnya  hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  semakin tinggi  kejelasan  sasaran  anggaran  akan semakin baik kinerja manajerialnya.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori  penetapan tujuan  dimana  Sasaran  dapat  dipandang sebagai  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh individu.  Jika  seorang  individu  berkomitmen dengan  sasaran  tertentu,  maka  hal  ini  akan mempengaruhi  tindakannya  dan  konsekuensi kinerjanya.
Kejelasan  sasaran  anggaran  yang  dimiliki seorang auditor sebagai indikator penting yang harus  ada  dalam  diri  seorang  auditor  dalam melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya. Sehingga  apabila  kejelasan  sasaran  anggaran telah diterapkan dalam diri seseorag, maka hal tersebut  akan  berpengaruh  dalam  peningkatan kinerja manajerial yang dihasilkan.
Dengan adanya kejelasasan sasaran anggaran  yang  jelas  dan  spesifik  akan memudahkan  orang  yang  bertanggung  jawab atas  pencapaian  sasaran  tersebut.  Sebagai  alat perencanaan,  kejelasan  sasaran  anggaran  akan menghasilkan  kinerja  manajerial  yang  lebih baik.  Maka  dari  itu  kualitas  anggaran  dapat menentukan  kualitas  pelaksanaan  pemerintah daerah.  Dimana,  kejelasan  sasaran  anggaran dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja  individu  dan  organisasi.  Sebaliknya, ketidakjelasan sasaran anggaran akan menimbulkan  keragu-raguan  bagi  pimpinan dalam bertindak. Keraguan ini akan menimbulkan  ketidakpuasan  sehingga  hasil yang  diperoleh  tidak  sesuai  dengan  yang diinginkan.
Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Sari (2014),  anggaran  yang  baik  tidak  hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan  pembiayaan  umum.  Tetapi  lebih  dari  itu anggaran harus memberikan informasi
mengenai  kondisi  kinerja  pemerintah  daerah yang  akan  dicapai  sehingga  anggaran  dapat dijadikan tolak ukur dalam pencapaian kinerja dengan  kata  lain  kualitas  anggaran  dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi pemerintah  daerah,  dalam  hal  ini  kejelasan sasaran  anggaran  akan  mendorong  manajer lebih  efektif  untuk  melakukan  yang  terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh    Efrizar  (2017),  Jatmiko (2017),  dan  Putri  (2017)    yang  menyatakan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial OPD.

## Pengaruh  Akuntabilitas  Publik  terhadap Kinerja manajerial
Hasil  pengolahan  data  menunjukan  bahwa variabel akuntabilitas publik (X 2 ) berpengaruh terhadap  kinerja  manajerial,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dinyatakan diterima.  Berpengaruhnya  hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas  publik  maka  akan  semakin  baik kinerja manajerialnya.
Hal  ini  dapat  diartikan  peningkatan  yang terjadi  pada  kinerja  manajerial    dapat  dicapai apabila  seseorang  memiliki  akuntabilitas publik  yang  baik.  Sesuai  dengan  teori keagenan dimana menurut  Mardiasmo (2009) menyebutkan  bahwa  “akuntabilitas  sebagai kewajiban  pemegang  amanah  (agent)  untuk memberikan pertanggungjawaban, menya- jikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas  dan  kegiatan  yang  menjadi  tanggung jawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah (principal)  yang  memiliki  hak  untuk  meminta pertanggungjawaban tersebut”.
Menurut  Deddi  (2010),  pelaporan  kinerja sangat  penting  karena  kinerja  pemerintah daerah  diukur  dan  dinilai  melalui  laporan kinerja. Hal ini menegaskan bahwa akuntabilitas publik dapat memberikan pertanggungjawaban  atas  seluruh  kegiatan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah, sehingga kinerja dari pemerintah daerah dapat dinilai  baik  oleh  pihak  internal  dan  juga eksternal.  Dengan  demikian,  akuntabilitas publik  dapat  mempengaruhi  peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  yang dilakukan  Putri  (2017)  yang  menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini menunjukkan  bahwa  semakin  baik  atau semakin  meningkat  akuntabilitas  publik  maka kinerja  manajerilnya  juga  akan  semakin meningkat dan berlaku sebaliknya.

## Pengaruh  Kompetensi  terhadap  Kinerja manajerial
Hasil  pengolahan  data  menunjukan  bahwa variabel kompetensi (X 3 ) berpengaruh terhadap  kinerja  manajerial,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Menurut Wibowo (2007), kompetensi  diartikan  sebagai  kemampuan untuk  melaksanakan  atau  melakukan  suatu pekerjaan  atau  tugas  yang  di  landasi  oleh keterampilan  dan  pengetahuan  kerja  yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori  penetapan tujuan  yang  menujukan  adanya  hubungan antara  tujuan  yang  di  tetapka  dengan  prestasi kerja  (kinerja).  Dalam  teori  ini  menjelaskan sesuatu  yang  ingin  di  capai  dan  merupakan pendorong  atau  motivasi  sehingga  akan mempengaruhi  perilaku  yang  sesungguhnya dan  bisa  mengarah  pada  kinerja  yang  lebih tinggi.  Dan  juga  jika  seseorang  individu berkomitmen  dengan  sasaran  tertentu,  maka hal  ini  akan  mempengaruhi  tindakannya  dan konsekuensi  kinerjanya.    Sudarmanto  (2009) mengemukakan  bahwa  kompetensi  dapat memperdalam  dan  memperluas  kemampuan kerja.  Dimana  semakin  sering  seseorang melakukan  pekerjaan  yang  sama,  maka  akan semakin  terampil  dan  semakin  cepat  pula  dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan semakin  banyak  macam  pekerjaan  yang dilakukan seseorang, maka pengalaman kerjanya  semakin  kaya  dan  luas,  sehingga dapat  memungkinkan  peningkatan  kerjanya. Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Napitupulu
(2017)
menunjukkan  bahwa  kompetensi  berpengaruh terhadap Kinerja manajerial. Penelitian Riyanda (2017) yang juga menemukan bahwa kompetensi  berpengaruh  terhadap  kinerja manajerial.

## Pengaruh  Evaluasi  Anggaran  terhadap Kinerja manajerial
Hasil  pengolahan  data  variabel  evaluasi anggaran  (X 4 )    berpengaruh  terhadap  kinerja manajerial, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis  ketiga  dinyatakan  diterima. Hal  ini sesuai  dengan  teori  penetapan  tujuan  dimana Sasaran  dapat  dipandang  sebagai  tujuan  yang ingin  dicapai  oleh  individu.  Jika  seorang individu berkomitmen dengan sasaran tertentu, maka hal  ini akan mempengaruhi tindakannya dan konsekuensi kinerjanya. Dengan menggunakan  pendekatan  penetapan  tujuan kinerja pegawai yang baik dalam menyelenggarakan pelayanan publik diidentikkan  sebagai  tujuannya.  Sedangkan variabel evaluasi anggaran sebagai penentunya.    Semakin  tinggi  faktor  penentu tesebut  maka pencapaian tujuan akan semakin tinggi pula kemungkinan pencapaian tujuannya.
Kinerja suatu organisasi pemerintah dalam menyelesaikan  suatu  program  yang  telah dibuat,  akan  tetapi  kinerja  juga  dinilai  dari seberapa  bijak  organisasi  tersebut  untuk mengelola  dan  memanfaatkan  anggaran  yang telah ditetapkan. Untuk menilai itu diperlukannya evaluasi anggaran demi mengetahui sejauh mana kinerja dari organisasi  tersebut.  Dengan  dilakukannya evaluasi  anggaran,  maka  akan  diketahui kinerja  pada  periode  itu,  dan  diharapkan  akan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.
Evaluasi  anggaran  adalah  tindakan  yang dilakukan  untuk  menelusuri  penyimpangan atas anggaran ke departemen yang bersangkutan  dan  digunakan  sebagai  dasar untuk  penilaian  kinerja  departemen  (Kenis, 1979).  Evaluasi  anggaran  terlihat  pada  siklus anggaran tahap keempat, yaitu tahap pelaporan dan  evaluasi  anggaran  yang  terkait  dengan aspek  akuntabilitas  (Mardiasmo,  2009).  Pada tahap  ini  anggaran  di  pertanggung  jawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya (Mahsun et al, 2011). Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Putri  (2017),  Nasution  (2018) dan  Nurlelahayati  (2017)  yang  menyatakan bahwa Evaluasi Anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

## 5. Kesimpulan
Hasil  penelitian  memberikan  kesimpulan bahwa kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas  publik,  kompetensi  dan  evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Pengaruh kejelasan sasaran, akuntabilitas  publik,  kompetensi  dan  evaluasi anggaran terhadap kinerja manajerial memiliki arah  hubungan  yang  positif  artinya  semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas  publik,  kompetensi  dan  evaluasi anggaran  maka  akan  semakin  tinggi  kinerja manajerialnya.
Implikasi  pada  peneitian  ini  dilihat  secara teoritis  dan praktis.   Secara  teoritis, penelitian ini  memberikan  bukti  empiris  bahwa  terdapat empat  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja manajerial organisasi perangkat daerah kabupaten  pelalawan,  dimana  faktor  tersebut yaitu kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik,  kompetensi,  dan  evaluasi  anggaran. Sedangkan  secara  praktis,  penelitian  ini  akan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu manajer  dalam  mempertimbangkan  berbagai hal  untuk  pengambilan  keputusan  yang  akan membantu dalam meningkatkan kinerja manajerial.  Meningkatnya  kinerja  manajerial pada  satuan  kerja  perangkat  daerah  dapat membantu  dalam  menilai  kinerja  pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka
Arfan,  M.  (2014).  Pengaruh  Komitmen Organisasional Dan Peran Manajer Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah
Kabupaten  Gowa), Skripsi .  Universitas Hasanuddin. Makasar Candrakusuma, D. A., dan Jatmiko, B. (2017).
Dampak  Komitmen  Organisasi,  Sistem Pengendalian
Intern
Pemerintah,
Akuntabilitas  Publik,  Partisipasi  Anggaran dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  terhadap
Kinerja  Manajerial. Jurnal  Bisnis  dan Ekonomi , 24 (1).
Darmawan,  R.,  Azlina,  N.,  dan  Hariyani,  E.
(2016).  Pengaruh  Akuntabilitas  Publik,
Kejelasan Sasaran Anggaran,
Desentralisasi  Dan  Sistem  Pengendalian Intern  Terhadap  Kinerja  Manajerial  Di Skpd  Kabupaten  Bengkalis. Jurnal  Online Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Universitas Riau , 3 (1), 792-806.
Efrizar, R., Hardi, H., dan Wiguna, M. (2017).
Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,
Akuntabilitas Publik, dan Sistem
Pelaporan  terhadap  Kinerja  Manajerial (Studi  Empiris  pada  Skpd  Kabupaten Rokan  Hulu). Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas  Ekonomi  Universitas  Riau , 4 (1),
1726-1740.
Kanji,  L.  (2018).  Pengaruh  Akuntabilitas Publik  dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran Terhadap  Kinerja  Manajerial  SKPD  di Kota  Makassar. Bongaya  Journal  for Research  in  Accounting  (BJRA) , 1 (1),  58-
64.
Melia,  P.,  dan  Sari,  V.  F.  (2019).  Pengaruh Akuntabilitas  Publik,  Kejelasan  Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap  Kinerja  Manajerial. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 1 (3), 1068-1079. Napitupulu, B., Amelya, L., Mafis, R. A., dan Alamsyah  H.  M.  (2017).  Pengaruh Komitmen  Organisasional,  Motivasi  dan Kompetensi  terhadap  Kinerja  Manajerial pada  Rumah  Sakit  Swasta  di  Kota Pekenbaru. Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas  Ekonomi  Universitas  Riau , 4 (1), 338-352.
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik Indonesia No.2 tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No. 31  tahun  2006  tentang  Sistem  Pelatihan Kerja Nasional.
Peraturan  Perundang  -  undangan  Nomor  23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.
Peraturaran  Presiden  Republik  Indonesia  No.
29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
Riyanda,  M.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi Dan  Disiplin  Kerja  Terhadap  Kinerja Pegawai  Pada  Dinas  Perizinan  Kota Yogyakarta. Skripsi.  Universitas  Negeri Yogyakarta .
Saukani, S., Rasuli, M., dan Darlis, E. (2015). Pengaruh  Karakteristik  Tujuan  Anggaran
terhadap Kinerja Manajerial dengan Motivasi  sebagai  Variabel  Intervening pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Merangin. Sorot , 10 (2), 179-193.
Ufairah,  A.  N.  (2017).  Pengaruh  Kejelasan Sasaran Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi Terhadap  Kinerja  Manajerial  (Studi  Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Jambi). Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja , 2 (2), 1-11.
Wahyuni,  R.,  Rasuli,  M.,  Diyanto,  V.  (2014).
Pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran, desentralisasidan akuntabilitas public terhadap  kinerja  manajerial  satuan  kerja perangkat daerah (Studi empiris pada skpd pemerintah  Kota  Pekanbaru) Jom  Fekom , 2(2), 1-15. http://www.pelalawankab.go.id/portal/ http://www.riau-global.com https://www.goriau.com .