Abstrack : The layoff procedure has been formulated in such a way in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in  Article 161 and the explanation  of the article  is that in the event of a violation committed by an employee, action can be given starting from an oral warning, a written warning and a warning letter, in giving a warning letter. does not have to be given in stages, but can be done according to the level of the violation committed, while the  legal  consequences  of  being  laid  off  due  to  violations  committed  by  employees,  the company  is  required  to  provide  severance  pay  1  (one)  time  as  stipulated  in  Article  158 paragraphs 2, 3 and 4 of the law. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower.
Keywords: Employment, Termination of Employment, Law No. 13 of 2003.
Abstrak : Prosedur PHK sudah dirumuskan sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam pasal 161 dan penjelasan pasal tersebut yaitu  apabila  terjadi  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  karyawan  dapat  diberikan  tindakan mulai  dari  tegura  lisan,  teguran  tertulis  dan  surat  peringatan,  dalam  pemberian  surat peringatan  tidak  harus  diberikan  secara  berjenjang,  melainkan  dapat  dilakukan  sesuai dengan  tingkat  pelanggaran  yang  dilakukan,  sementara  akibat  hukum  dari  PHK  karena adanya  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  karyawan,  maka  perusahaan  diwajibkan memberikan  pesangon  1  (satu)  kali  ketentuan  Pasal  158  ayat  2,  3  dan  4  undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja, UU No 13 Tahun 2003.

## PENDAHULUAN

## PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (PT.Cendrawasih Dwimega Kencana Sorong)
Sokhib Naim 1 , Hasriyanti Hasriyanti 2 , Hadi Tuasikal 3 , Kristi Warista Simanjuntak 4
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : sokhib.naim@gmail.com
Vol.8, No.3, 2022
Article History Received: 08/08/2022 Revised: 29/08/2022 Accepted: 03/09/2022
Citation Suggestion: Sokhib Naim, Hasriyanti Hasriyanti, Hadi Tuasikal, Kristi Warista Simanjuntak. Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (PT. Cendrawasih Dwimega Kencana Sorong). JUSTISI. Vol. 8, No. 3. 163-176
PT.  Cendrawasih  Dwimega  Kencana  adalah  sebuah  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang Perdagangan, Kontraktor, Jasa, Industry,  Percetakan, Pertambangan, Transportasi,  Catering, Agrobisnis sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal 2 Akta Pendirian Perseroan Terbatas,  dan lebih  focus  usaha  yang  dijalankan  adalah  bergerak  dalam  bidang  Pembuatan  Air  Minum Dalam Kemasan atau yang lebih dikenal dengan istilah AMDK, perusahaan ini adalah salah satu diantara Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan yang berada di Kota Sorong.
Salah  satu  persoalan  yang  paling  menyolok  adalah  ketika  terjadi  Pemutusan Hubungan  Kerja  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  pada  tahun  2014  tepatnya  pada  bulan Maret,  dimana  15  karyawan  telah  di  lakukan  pemutusan  hubungan  kerjanya  akibat  dari pelanggaran  indisipliner  yang  dilakukan  oleh  para  karyawan  tersebut.  Salah  satu penyebabnya  adalah  adanya  perbedaan  persepsi  antara  pihak  pengusaha  dan  pihak karyawan  terkait  dengan  Prosedur  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  yang  dilakukan  oleh perusahaan,  dimana  pihak  perusahaan  berpedoman  kepada  Peraturan  Perusahaan  yang termuat dalam Pasal 36 ayat 5 yang berbunyi 1 ;
“Pemberian sanksi oleh perusahaan tidak harus mengikuti urutan/ jenis pelanggaran seperti tersebut diatas, akan tetapi tergantung pada berat ringannya pelanggaran”.
Dimana  peraturan  perusahaan  adalah  merupakan  pedoman  perusahaan  dan karyawan  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  masing-masing,  peraturan  perusahaan adalah  produk  hukum  yang  sah  yang  dibuat  oleh  instansi  yang  berwenang  berdasarkan ketentuan Pasal 108 undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi ;
1. Pengusaha  yang  mempekerjakan  pekerja/  buruh  sekurang-kurangnya  10  (sepuluh) orang  wajib  membuat  peraturan  perusahaan  yang  mulai  berlaku  setelah  disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Kewajiban  membuat  peraturan  perusahaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.
Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  telah  melakukan pembaharuan  terhadap  beberapa  peraturan  perundang-undangan  perburuhan  baik peninggalan colonial belanda maupun peraturan perundang-undangan nasional yang sudah dirasakan  tidak  sesuai  lagi  dengan  kebutuhan  saat  ini.  Dalam  Pasal  1  angka  1  undang- undang Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa;
“Ketenagakerjaan  adalah  segala  hal  yang  berhubungan  dengan  tenaga  kerja  pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja”.
Di  dalam  hubungan  kerja,  kewajiban  yang  utama  dan  terpenting  bagi  pengusaha/ majikan sebagai akibat langsung pelaksanaan perjanjian kerja adalah membayar upah tepat
1 Peraturan Perusahaan, PT. Cendrawasih Dwimega Kencana Sorong, tahun 2015, hlm. 8.
pada waktunya. Ketentuan ini jelas ditegaskan pada Pasal 1602 KUHperdata yang berbunyi ;
“Majikan wajib membayar upah kepada buruh pada waktu yang ditentukan”.
Menurut  Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  RI,  Nomor  ;  SE-07/MEN/1990  tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non upah disebutkan sebagai berikut ;
1. Termasuk komponen upah adalah ;
- Upah pokok ; imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.
- Tunjangan tetap ; suatau pembayaran yang teratur berkaitan dengan  pekerjaan yang  diberikan  secara  tetap  untuk  buruh  dan  keluarganya  yang  dibayarkan bersamaan  dengan  upah  pokok  seperti  tunjangan  anak,  tunjangan  kesehatan, tunjangan kemahalan, tunjangan daerah dan lain sebagainya.
- Tunjangan  makan,  tunjangan  transport  dapat  dimasukkan  dalam  tunjangan pokok  asal  tidak  dikaitkan  dengan  kehadiran  buruh,  maksudnya  tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan hadir atau tidaknya buruh dan diberikan bersamaan dibayarnya upah pokok.
- Tunjangan  tidak  tetap  ;  suatu  pembayaran  yang  secara  langsung  atau  tidak langsung  berkaitan  dengan  buruh  dan  diberikan  secara  tidak  tetap  bagi  buruh dan  keluarganya  serta  dibayarkan  tidak  bersamaan  dengan  upah  pokok  seperti tunjangan transport diberikan berdasarkan kehadirannya.
2.  Bukan termasuk komponen upah adalah ;
- Fasilitas  ;  kenikamtan  dalam  bentuk  nyata/natural  karena  hal-hal  yang  bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, seperti fasilitas kendaraan antar  jemput,  pemberian  makan  secara  cuma-cuma,  sarana  ibadah,  tempat penitipan bayi, koperasi, kantin dan sebagainaya.
- Bonus ; pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan atau karena  buruh  berprestasi  melebihi  target  produksi  yang  normal  atau  karena peningkatan produktifitas.
- Tunjangan hari raya (THR), gratifikasi dan pembagian keuntungan  lain.
Tidak  ada  upah  apabila  buruh  tidak  melakukan  pekerjaan.  Hal  ini  ditegaskan  oleh Pasal  1602b  KUHPerdata  dan  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  tahun  1981  tentang Perlindungan  Upah.  Ketentuan  tersebut  juga  tercermin  dalam  Pasal  93  Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 ayat 1 yang berbunyi ;
“upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”
Perjanjian  kerja  dibuat  pada  dasarnya  juga  menetapkan  ketentuan  yang  sama
dengan ketentuan dinas, hal itu ditegaskan dalam pasal 416 KUHDagang yang berbunyi 2 ;
“  apabila  seorang  buruh  yang  telah  membuat  suatu  perjanjian  kerja  untuk  paling sedikit satu tahun, atau selama satu setengan tahun terus menerus telah melakukan pekerjaan  bagi  pengusaha,  ditimpa  oleh  sakit  atau  suatu  kecelakaan  pada  waktu sedang  bekerja  di  kapal,  maka  apabila  hubungan  kerja  itu  berakhir  lebih  dahulu berhaklah dia sepenuhnya atas bagian upahnya yang harus dibayar dalam uang dan hendaklah  ia  pula  sepenuhnya  atas  perawatan  dan  pengobatan  selam  berada  di kapal “.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah ;
1. Apakah  prosedur  PHK  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  terhadap  karyawan  sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ?
2. Bagaimana  konsekuensi  Hukum  Pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  karena  adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan ?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, karena penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan pengamatan terhadap kejadian riil di lapangan. Bahan Hukum Primer antara lain yaitu perundang-undangan, Bahan Hukum Sekunder antara lain, buku-buku, makalah, artikel, hasil penelitian, dan Bahan Hukum Tersier antara lain ensiklopedia dan kamus yang relevan, dan sumber kepustakaan lainnya.
Untuk  mendapatkan  data  yang  lengkap  dan  terperinci  sehingga  mendukung  pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan ( library research) yang akan  dilakukan  melalui  pengumpulan  terhadap  Bahan  Hukum  Primer  yaitu  bahan-bahan hukum  yang  mengikat  berupa  peraturan  perundang-undangan,  Bahan  Hukum  Sekunder (pendapat para pakar terkemuka dan doktrin), dan Bahan Hukum Tersier (ensiklopedia dan kamus  yang  relevan  dengan  objek  penelitian)  untuk  mendapatkan  data  sekunder  serta didukung dengan analisa kasus yang benar-benar terjadi.

## PEMBAHASAN

## Dasar Hukum Perusahaan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Dalam dunia kerja, kita lazim mendengar istilah Pemutusan Hubungan Kerja atau yang sering disingkat  dengan  kata  PHK.  PHK  sering  kali  menimbulkan  keresahan  khususnya  bagi  para pekerja.  Bagaimana  tidak,  Keputusan  PHK  ini  akan  berdampak  buruk  bagi  kelangsungan hidup  dan  masa  depan  para  pekerja  yang  mengalaminya.   Bagaimana  aturan  Pemutusan Hubungan Kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan 3
2 Ibid, hlm.53.
3 Sugiarto Aritonang, Hukum On Line, diakses pada tanggal 29 Juni 2022.
Menurut  Pasal  61  Undang-Undang  No.  13  tahun  2003  mengenai  tenaga  kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila :
 Pekerja meninggal dunia,
 Jangka waktu kontrak kerja telah berakhir,
 Adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga pphi (penyelesaian perselisihan hubungan industrial) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
 Adanya  keadaan  atau  kejadian  tertentu  yang  dicantumkan  dalam  perjanjian kerja, peraturan  perusahaan,  atau  pkb  (perjanjian  kerja  bersama)  yang  dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
Jadi, pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan, wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu  berakhirnya  jangka  waktu  perjanjian  kerja.  Perusahaan  dapat  melakukan  PHK (Pemutusan  Hubungan  Kerja)  apabila  pekerja  melakukan  pelanggaran  terhadap  perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB). Akan tetapi sebelum mem- PHK, perusahaan wajib memberikan surat peringatan secara 3 kali berturut-turut. Perusahaan juga  dapat  menentukan  sanksi  yang  layak  tergantung  jenis  pelanggaran,  dan  untuk pelanggaran tertentu, perusahaan bisa mengeluarkan SP (Surat Peringatan) Ke-3 (tiga) secara langsung  atau  langsung  memecat.  Semua  hal  ini  diatur  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, Karena setiap perusahaan mempunyai peraturan yang berbeda-beda.
Selain  karena  kesalahan  pekerja,  pemecatan  mungkin  dilakukan  karena  alasan  lain. Misalnya bila perusahaan memutuskan melakukan efisiensi, penggabungan atau peleburan, dalam keadaan merugi/pailit. PHK akan terjadi karena keadaan diluar kuasa perusahaan. Bagi pekerja  yang  di  PHK,   alasan  PHK  berperan  besar  dalam  menentukan  apakah  pekerja tersebut  berhak  atau  tidak  berhak  atas  uang  pesangon,  uang  penghargaan  dan  uang penggantian  hak.   Peraturan  mengenai  uang  pesangon,  uang  penghargaan  dan  uang penggantian hak diatur dalam Pasal 156, Pasal 160 sampai Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pihak perusahaan dapat saja melakukan PHK dalam berbagai kondisi seperti di bawah ini:

## 1. Pengunduran Diri Secara Baik-Baik Atas Kemauan Sendiri
Bagi pekerja yang mengundurkan diri secara baik-baik tidak berhak mendapat uang pesangon  sesuai  ketentuan  Pasal  156  ayat  2,  UU  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan.  Yang  bersangkutan  juga  tidak  berhak  mendapatkan  uang  penghargaan masa  kerja  sesuai  ketentuan  Pasal  156  ayat  3,  UU  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  tetapi  berhak  mendapatkan  uang  penggantian  hak  mendapatkan  1  kali ketentuan Pasal 156 ayat 4, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Apabila  pekerja  tersebut  mengundurkan  diri  secara  mendadak  tanpa  mengikuti prosedur  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  (diajukan  30  hari  sebelum  tanggal  pengunduran
diri)  maka  pekerja  tersebut  hanya  mendapatkan  uang  penggantian  hak.  Tetapi  kalau mengikuti  prosedur  maka  pekerja  tersebut  mendapatkan  uang  pisah  yang  besar  nilainya berdasarkan  kesepakatan  antara  pengusaha  dan  pekerja  yang  tertuang  dalam  Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan perusahaan.

## 2. Pengunduran  Diri  Secara  Tertulis  Atas  Kemauan  Sendiri  Karena  Berakhirnya Hubungan Kerja
Bagi  pekerja  kontrak  yang  mengundurkan  diri  karena  masa  kontrak  berakhir,  maka pekerja tersebut tidak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 154 ayat 2 dan uang  penghargaan  masa  kerja  sesuai  ketentuan  Pasal  156  ayat  3  juga  uang  pisah  tetapi berhak atas penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4.

## 3. Pengunduran Diri Karena Mencapai Usia Pensiun .
Mengenai batasan usia pensiun perlu disepakati antara pengusaha dan pekerja dan dituangkan dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Batasan usia pensiun yang dimaksud adalah penentuan usia berdasarkan usia kelahiran dan berdasarkan jumlah tahun masa kerja.
Contoh :
Seseorang  pekerja  dikatakan  pensiun  apabila  sudah  mencapai  usia  55.  Apabila seorang pekerja sudah mencapai usia 55 tahun maka secara otomatis dikategorikan pensiun walaupun  masa  kerjanya  belum  mencapai  25  tahun.  Tetapi  sebaliknya  walaupun  usianya belum mencapai 55 tahun tetapi lama masa kerja sudah mencapai 25 tahun berturut-turut di perusahaan  yang  sama  maka  pekerja  tersebut  dikategorikan  pensiun.  Apa  pun  kategori pensiunnya,  pekerja  tersebut  berhak  mendapat  uang  pesangon  2  kali  ketentuan  Pasal  156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 4, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tetapi tidak berhak mendapat uang pisah.

## 4. Pekerja Melakukan Kesalahan Berat
Kesalahan apa saja yang termasuk dalam kategori kesalahan berat
 Pekerja  telah  melakukan  penipuan,  pencurian,  penggelapan  barang  dan  atau  uang milik perusahan;
 Pekerja  memberikan  keterangan  palsu  atau  yang  dipalsukan  sehingga  merugikan perusahan;
 Pekerja  mabuk,  minum  -  minuman  keras,  memakai  atau  mengedarkan  narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya, dilingkungan kerja;
 Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
 Menyerang,  menganiaya,  mengancam,  atau  mengintimidasi,  teman  sekerja  atau perusahaan dilingkungan kerja;
 Membujuk  teman  sekerja  atau  perusahaan  untuk  melakukan  perbuatan  yang bertentangan dengan Undang-undang;
 Dengan  ceroboh  atau  sengaja  merusak  atau  membiarkan  dalam  keadaan  bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 Dengan  ceroboh  atau  sengaja  membiarkan  teman  sekerja  atau  perusahaan  dalam keadaan bahaya ditempat kerja;
 Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara;
 Melakukan  perbuatan  lainnya  dilingkungan  perusahaan  yang  diancam  hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 4
Pekerja  yang  diputuskan  hubungan  kerjanya  berdasarkan  kesalahan  berat  hanya dapat  memperoleh  uang  pengganti  hak  sedang  bagi  pekerja  yang  tugas  dan  fungsi  tidak mewakili kepentingan perusahaan secara langsung,selain memperoleh uang pengganti, juga diberikan uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

## 5. Pekerja Ditahan Pihak Yang Berwajib.
Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja setelah 6 (enam)  bulan  tidak  melakukan  pekerjaan  yang  disebabkan  masih  dalam  proses  pidana. Dalam  ketentuan  bahwa  perusahaan  wajib  membayar  kepada  pekerja  atau  buruh  uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ditambah uang pengganti hak.
Untuk  Pemutusan  Hubungan  Kerja  ini  tanpa  harus  ada  penetapan  dari  lembaga Penyelesaian  Hubungan  Industrial  tetapi  apabila  Pengadilan  memutuskan  perkara  pidana sebelum  6  (enam)  bulan  dan  pekerja  dinyatakan  tidak  bersalah,  perusahaan  wajib mempekerjakan kembali.

## 6. Perusahaan Mengalami Kerugian
Apabila  perusahaan  bangkrut  dan  ditutup  karena  mengalami  kerugian  secara  terus menerus  selama  2  (dua)  tahun,  perusahaan  dapat  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja terhadap pekerja.
Syaratnya adalah harus membuktikan kerugian tersebut dengan laporan  keuangan 2 (dua) tahun  terakhir  yang  telah  diaudit  oleh  akuntan  publik.  Dan  perusahaan  wajib  memberikan uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan dan uang pengganti hak.

## 7. Pekerja Mangkir Terus Menerus
Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja apabila pekerja tidak masuk selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti yang sah meskipun
4 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, penerbit Kesindo Utama, Surabaya.
telah  dipanggil  2  kali  secara  patut  dan  tertulis  oleh  perusahaan.  Dalam  situasi  seperti  ini, pekerja  dianggap  telah  mengundurkandiri.  Keterangan  dan  bukti  yang  sah  yang menunjukkan alasan pekerja tidak masuk, harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja masuk kerja dan untuk panggilan patut diartikan bahwa panggilan dengan tenggang waktu paling lama 3 hari kerja dengan di alamatkan pada alamat pekerja yang bersangkutan atau alamat yang dicatatkan pada perusahaan.
Pekerja  yang  di-PHK  akibat  mangkir,   berhak  menerima  uang  pengganti  hak  dan uang  pisah  yang  besarnya  dalam  pelaksanaannya  diatur  dalam  Perjanjian  kerja,  Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.

## 8. Pekerja Meninggal Dunia
Hubungan kerja otomatis akan berakhir ketika pekerja meninggal dunia. Perusahaan berkewajiban  untuk  memberikan  uang  yang  besarnya  2  kali  uang  pesangon,  1  kali  uang penghargaan  masa  kerja,  dan  uang  pengganti  hak.  Adapun  sebagai  ahli  waris  janda/duda atau kalau tidak ada anak atau juga tidak ada keturunan garis lurus keatas/kebawah selam tidak diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama.

## 9. Pekerja Melakukan Pelanggaran
Di dalam hubungan kerja ada suatu ikatan antara pekerja dengan perusahaan yang berupa perjanjian kerja, peraturan perusahaan,dan Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh perusahaan  atau  secara  bersama-sama  antara  pekerja/serikat  pekerja  dengan  perusahaan, yang isinya minimal hak dan kewajiban masing-msing pihak dan syarat-syarat kerja, dengan perjanjian  yang  telah  disetujui  oleh  masing-masing  pihak  diharapkan  didalam implementasinya tidak dilanggar oleh salah satu pihak.
Pelanggaran terhadap perjanjian yang ada tentunya ada sangsi yang berupa teguran lisan atau surat tertulis, sampai ada juga yang berupa surat peringatan. Sedang untuk surat peringatan  tertulis  dapat  dibuat  surat  peringatan  ke  I,  ke  II,  sampai  ke  III.  masing-masing berlakunya surat peringatan selam 6 bulan sehingga apabila pekerja sudah diberi peringatan sampai  3  kali  berturut-turut  dalam  6   bulan  terhadap  pelanggaran  yang  sama  maka berdasarkan  peraturan  yang  ada  kecuali  ditentukan  lain  yang  ditetapkan  lain  dalam perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  Perjanjian  kerja  Bersama,  maka  perusahaan  dapat melakukan  pemutusan  hubungan  kerja.  Perusahaan  Berkewajiban  memberikan  uang pesangon  1  dari  ketentuan,  uang  penghargaan  masa  kerja  1  kali  ketentuan  dan  uang pengganti hak yang besarnya ditentukan dalam peraturan yang ada.
10. Perubahan Status, Penggabungan, Pelemburan Atau Perubahan Kepemilikan Bagi pekerja yang diakhiri hubungan kerjanya karena alasan tersebut di atas maka :
 Pekerja yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya, pekerja tersebut berhak atas uang pesangon 1 kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan
masa kerja 1 kali sesuai pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 dan tidak berhak mendapatkan uang pisah.
 Perusahaan  tidak  bersedia  menerima  pekerja  di  perusahaannya  maka  bagi  pekerja tersebut  berhak  atas  uang  pesangon  2  kali  ketentuan  pasal  156  ayat  2  dan  uang penghargaan  masa  kerja  pasal  156  ayat  3  dan  uang  penggantian  hak  sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 dan tidak berhak mendapat uang pisah.

## 11. Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Efisiensi
Bagi  pekerja  yang  mengakhiri  hubungan  kerjanya  karena  efisiensi  maka  pekerja tersebut  berhak  atas  uang  pesangon  2  kali  ketentuan  Pasal  156  ayat  3  dan  uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 4 tetapi tidak berhak mendapatkan uang pisah.
Dalam Pasal 151 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa  pengusaha,  pekerja/buruh,  serikat  pekerja/serikat  buruh,  dan  pemerintah,  dengan segala  upaya  harus  mengusahakan  agar  jangan  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK). Selanjutnya, Pasal 151 ayat (2) menjelaskan bahwa jika pemutusan hubungan kerja tidak bisa dihindarkan  wajib    dirundingkan  oleh  pengusaha  dan  serikat  pekerja/serikat  buruh  atau dengan  pekerja/buruh  apabila  pekerja/buruh  yang  bersangkutan    tidak  menjadi  anggota serikat pekerja/serikat buruh.

## Konsekwensi/  Akibat  Hukum  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  Karena  Adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan/ Buruh
Secara konsep, ada dua jenis PHK, yaitu PHK secara sukarela dan PHK dengan tidak sukarela.  Dalam  artikel  Berkembangnya  Alasan-Alasan  PHK  dalam  Praktik  dijelaskan  ada beberapa  alasan  penyebab  pemutusan  hubungan  kerja  (“PHK”)  yang  terdapat  dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
PHK  sukarela  misalnya,  yang  diartikan  sebagai  pengunduran  diri  buruh  tanpa paksaan dan tekanan. Begitu pula karena habisnya masa kontrak, tidak lulus masa percobaan ( probation), memasuki usia pensiun dan  buruh meninggal dunia. PHK tidak sukarela dapat terjadi  karena  adanya  pelanggaran,  baik  yang  dilakukan  buruh  maupun pengusaha/perusahaan.
Berikut ini rincian pesangon yang didapat oleh pekerja yang mengundurkan diri dan PHK dapat dilihat dari tabel sebagai berikut 5 ;
Alasan PHK Kompensasi Pengaturan di UU Ketenagakerjaan Mengundurkan diri tanpa tekanan  Berhak atas UPH Pasal 162 Ayat (1) Tidak lulus masa percobaan Tidak berhak kompensasi  Pasal 154 Selesainya PKWT Tidak Berhak atas Kompensasi Pasal 154 huruf b
5 Ibid , diakses pada tanggal 12 agustus 2021.
Pekerja  melakukan  Pelanggaran Perjanjian  Kerja,  Perjanjian  Kerja Bersama, atau Peraturan Perusahaan 1  kali  UP,  1  kali  UPMK, dan UPH Pasal 161 Ayat (3) Pekerja  mengajukan  PHK  karena pelanggaran pengusaha 2  kali  UP,  1  kali  UPMK, dan UPH Pasal 169 Ayat (1) Pernikahan  antar  pekerja  (jika diatur oleh perusahaan) 1  kali  UP,  1  kali  UPMK, dan UPH Pasal 153 PHK  Massal  karena  perusahaan rugi atau force majeure 1  kali  UP,  1  kali  UPMK, dan UPH Pasal 164 (1) PHK  Massal  karena  Perusahaan melakukan efisiensi. 2  kali  UP,  1  kali  UPMK, dan UPH Pasal 164 (3) Peleburan, Penggabungan, perubahan  status  dan  Pekerja tidak  mau  melanjutkan  hubungan kerja 1  kali  UP,  1  kali  UPMK, dan UPH Pasal 163 Ayat (1) Peleburan, Penggabungan, perubahan  status  dan  Pengusaha tidak  mau  melanjutkan  hubungan kerja 2  kali  UP,  1  kali  UPMK, dan UPH Pasal 163 Ayat (2) Perusahaan pailit 1  kali  UP,  1  kali  UPMK, dan UPH Pasal 165 Pekerja meninggal dunia 2  kali  UP,  1  kali  UPMK, dan UPH Pasal 166 Pekerja  mangkir  5  hari  atau  lebih dan  telah  dipanggil  2  kali  secara patut UPH dan Uang pisah Pasal 168 Ayat (1) Pekerja sakit berkepanjangan atau karena  kecelakaan  kerja  (setelah 12 bulan) 2  kali  UP,  2  kali  UPMK, dan UPH Pasal 172 Pekerja memasuki usia pensiun opsional Sesuai Pasal 167 Pekerja  ditahan  dan  tidak  dapat melakukan  pekerjaan  (setelah  6 bulan) 1 kali UPMK dan UPH Pasal 160 Ayat (7) Pekerja  ditahan  dan  diputuskan bersalah 1 kali UPMK dan UPH Pasal 160 Ayat (7)
Keterangan:
UP = Uang Pesangon; UPMK = Uang Penghargaan Masa Kerja; UPH = Uang Penggantian Hak

## Pekerja Mangkir Terus Menerus
Pekerja  yang  di-PHK  akibat  mangkir,   berhak  menerima  uang  pengganti  hak  dan uang  pisah  yang  besarnya  dalam  pelaksanaannya  diatur  dalam  Perjanjian  kerja,  Peraturan Perusahaan  dan  Perjanjian  Kerja  Bersama.  Perusahaan  dapat  memutuskan  hubungan  kerja apabila  pekerja  tidak  masuk  selama  5  hari  berturut-turut  tanpa  keterangan  tertulis  yang dilengkapi bukti-bukti yang sah meskipun telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis oleh perusahaan. Dalam situasi seperti ini, pekerja dianggap telah mengundurkandiri. Keterangan dan bukti yang sah yang menunjukkan alasan pekerja tidak masuk, harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja masuk kerja dan untuk panggilan patut diartikan bahwa panggilan  dengan  tenggang  waktu  paling  lama  3  hari  kerja  dengan  di  alamatkan  pada alamat pekerja yang bersangkutan atau alamat yang dicatatkan pada perusahaan.
Pekerja  yang  mengundurkan  diri  secara  sukarela  tidak  berhak  mendapatkan  uang pesangon  dan  uang  penghargaan  masa  kerja.  Ia  hanya  berhak  mendapatkan  uang penggantian hak. Di samping itu,  menurut  Umar Kasim,  khusus bagi  karyawan yang tugas dan  fungsinya  tidak  mewakili  kepentingan  pengusaha  secara  langsung,  maksudnya non- management committee, berdasarkan Pasal 162 ayat (2) UUK juga berhak diberikan Uang Pisah yang nilainya dan pelaksanaan pemberiannya, merupakan kewenangan (domain)  para  pihak  untuk  memperjanjikannya  dalam perjanjian  kerja, peraturan perusahaan/ perjanjian kerja bersama 6 .

## Pekerja Melakukan Pelanggaran
Di dalam hubungan kerja ada suatu ikatan antara pekerja dengan perusahaan yang berupa  perjanjian  kerja  ,  peraturan  perusahaan,dan  Perjanjian  Kerja  Bersama  yang  dibuat oleh  perusahaan  atau  secara  bersama-sama  antara  pekerja/serikat  pekerja  dengan perusahaan, yang isinya minimal hak dan kewajiban masing-msing pihak dan  syarat-syarat kerja, dengan perjanjian yang telah disetujui oleh masing-masing pihak diharapkan didalam implementasinya tidak dilanggar oleh salah satu pihak.
Pelanggaran terhadap perjanjian yang ada tentunya ada sanksi yang berupa teguran lisan atau surat tertulis, sampai ada juga yang berupa surat peringatan. Sedang untuk surat peringatan  tertulis  dapat  dibuat  surat  peringatan  ke  I,  ke  II,  sampai  ke  III.  masing-masing berlakunya surat peringatan selam 6 bulan sehingga apabila pekerja sudah diberi peringatan sampai  3  kali  berturut-turut  dalam  6   bulan  terhadap  pelanggaran  yang  sama,  maka berdasarkan  peraturan  yang  ada  kecuali  ditentukan  lain  yang  ditetapkan  lain  dalam perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  Perjanjian  kerja  Bersama,  maka  perusahaan  dapat melakukan  pemutusan  hubungan  kerja.  Perusahaan  Berkewajiban  memberikan  uang pesangon  1  dari  ketentuan,  uang  penghargaan  masa  kerja  1  kali  ketentuan  dan  uang pengganti hak yang besarnya ditentukan dalam peraturan yang ada.
Berikut akan di jelaskan tentang Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak. Kewajiban pengusaha membayar uang pesangon dan uang lainnya tersebut kepada pekerjanya dalam hal terjadi PHK  dapat kita jumpai pengaturannya dalam Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:
6 Kasim,  Umar, dalam  artikel Apakah  Pekerja  yang  Mengundurkan  Diri  Akan  Mendapat Pesangon? , diakses pada tanggal 12 agustus 2021.
“Dalam  hal  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja,  pengusaha  diwajibkan  membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”
Lalu bagaimana cara menghitung uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja? Berikut  akan  diuraikan  beberapa  pasal  yang  mengatur  tentang  kedua  uang  tersebut  satu- persatu 7 :
a. Perhitungan Uang Pesangon [Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan Masa Kerja Uang Pesangon yang Didapat kurang dari 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan upah 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan upah 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan upah 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan upah 4  (empat)  tahun  atau  lebih  tetapi kurang dari 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan upah 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan upah 6  (enam)  tahun  atau  lebih  tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan upah 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah 8 (delapan) tahun atau lebih 9 (sembilan) bulan upah b. Perhitungan  Uang  Penghargaan  Masa  Kerja  [Pasal  156  ayat  (3) UU Ketenagakerjaan]
Masa Kerja Uang  Penghargaan  Masa  Kerja  yang Didapat 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan upah 6  (enam)  tahun  atau  lebih  tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan upah 9  (sembilan)  tahun  atau  lebih  tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan upah 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan upah
7 Pramesti,  Tri  Jata  Ayu, Rubrik  Tanya  Jawab  Hukum  Online ,  diakses  pada  tanggal  22  Juli 2015.
15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun,
6 (enam) bulan upah 18  (delapan  belas)  tahun  atau  lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu)
tahun 7 (tujuh) bulan upah 21  (dua  puluh  satu)  tahun  atau  lebih tetapi  kurang  dari  24  (dua  puluh empat) tahun 8 (delapan) bulan upah
24 (dua puluh empat) tahun atau lebih  10 (sepuluh ) bulan upah

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dikemukakan diatas,maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Secara konsep, ada dua jenis PHK, yaitu PHK secara sukarela dan PHK dengan tidak sukarela. PHK sukarela, yang diartikan sebagai pengunduran diri buruh tanpa paksaan dan tekanan. Begitu pula karena habisnya masa kontrak, tidak lulus masa percobaan ( probation ), memasuki usia pensiun dan buruh meninggal dunia.  PHK tidak sukarela dapat  terjadi  karena  adanya  pelanggaran,  baik  yang  dilakukan  buruh  maupun pengusaha/perusahaan.
2. Pemberian  surat  peringatan  tersebut  sebagaimana  ketentuan  Pasal  161  diatas Tidak Harus  Berjenjang ,  akan  tetapi  dapat  disesuaikan  dengan  berat  ringannya pelanggaran yang dilakukan, Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

## REFERENSI

## Buku
Nurnaningsih amriani, varia peradilan tahun XXVII no.313 desember 2011 (Jakarta:
IKAHI,2011),
Husni, Lalu, Pengantar Hokum Ketenagakerjaan Indonesia , (PT.Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2000),
Husni,  lalu, Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  PT.  raja  grafindo  persada  Jakarta,  2008, hal.38.
Djumadi, Hukum Perjanjian Kerja , (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995),
Budiono, Abdul Rahman, Hukum Perburuhan di Indonesia , (PT.Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 1999)
G.Kartasaputra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila , (Bina Aksara, Jakarta. 1986),
Makhsoen Ali, “System Pengupahan Untuk Pemenuhan Hidup Layak Sebagai Refleksi

## Hubungan Industrial Yang Kondusif”, Makalah
Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom, Masalah Korban Kejahatan , (Jakarta: Akademika
Pressindo, 1993),
Setia tunggal, Hadi, Megenal Hukum Ketenagakerjaan , (Jakarta: Harvarindo, 2014)
A.Ali Budiarto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengan Abad , Swara Justitia, 2005.
Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, wawancara tanggal 06 Juli 2022
Sudarto, “ Problem Buruh Dan Tanggung Jawab Negara ”, Kompas , 05 Maret 2007.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia , Yayasan Obor Indonesia 2009
Kasim,  Umar, dalam  artikel Apakah  Pekerja  yang  Mengundurkan  Diri  Akan  Mendapat Pesangon? , diakses pada tanggal 12 Juni 2022.
Karton, http;/  karton  media.blogspot.com/2013/05/macam-macam-penyebab-phk-menurut- uu.html , diakses pada tanggal 14 Juni 2022.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-undang tentang Ketenagakerjaan , Undang-undang Nomor 13 Tahun
2003.
----------  , Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
Undang-undang Nomor 02 Tahun 2004.
Peraturan Perusahaan, PT. Cendrawasih Dwimega Kencana Sorong , tahun 2015.
Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT. Cendrawasih Dwimega Kencana Sorong.
Keputusan Gubernur Papua Barat, Nomor 561/155/X/2014 Tahun 2014, tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Papua Barat Tahun 2014.