## Masyarakat Adat Balai Kiyu : Menghadapi Ancaman Eksistensi di Tanah Sendiri
Dimas Asto Aji An’Amta 1 , Ismar Hamid, Muhammad Luthfi Fahrizan

## Universitas Lambung Mangkurat

## Abstract
The Balai Kiyu Indigenous People are the Dayak indigenous people who have long occupied the Meratus mountain region in South Kalimantan. These indigenous people have problems that  will  threaten  their  existence.  The  problem  is  not  internal,  but  external  parties overshadowing  communal  well-being.  This  study  aims  to  analyze  the  threats  that  will  be faced by the Balai Kiyu Indigenous Peoples to their existence and is expected to represent the threats that will be faced by indigenous peoples along the Meratus mountains. Based on the  research  results  obtained,  the  threat  to  the  existence  of  the  Indigenous  Peoples  Kiyu Centers  among  them  is,  first,  the  boundaries  of  indigenous  territories  so  far  that  has  not been  authorized  by  the  regional  or  central  government,  making  them  very  vulnerable communities. Secondly, the Omnibus Law Bill on the Labor Copyright Act will clarify that indigenous  peoples  in  the  future  will  only  be  named,  because  of  the  loss  of  communal ownership rights so far.
Keywords: Indigenous Peoples, Existence, Omnibus Law, Welfare, Marginality

## Abstrak
Masyarakat  Adat  Balai  Kiyu  adalah  masyarakat  adat  Dayak  yang  sudah  lama  menempati daerah pegunungan Meratus yang ada di Kalimantan Selatan. Masyarakat adat ini memiliki permasalahan yang akan mengancam eksistensi mereka. Permasalahan tersebut tidak berasal dari internal, namun pihak eksternal yang menjadi bayang-banyang terhadap kesejahteraan secara  komunal.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  ancaman  yang  akan  dihadapi Masyarakat  Adat  Balai  Kiyu  terhadap  eksistensi  mereka  kedepannya,  dan  diharapkan merepresentasikan  ancaman  yang  akan  dihadapi  masyarakat  adat  disepanjang  pegunungan Meratus.  Pada  hasil  penelitian    yang  didapat,  bahwa  ancaman  terhadap  eksistensi Masyarakat  Adat  Balai  Kiyu  diantaranya pertama ,  batas  wilayah  adat  selama  ini  belum dilegitimasi  oleh  pemerintah  daerah  maupun  pusat  menjadikan  mereka  masyarakat  yang sangat  rentan. Kedua ,  RUU  Omnibus  Law  tentang  Undang-Undang  Cipta  Kerja  akan semakin  memperjelas  bahwa  masyarakat  adat  kedepannya  hanya  akan  menjadi  sebuah nama, dikarenakan hilangnya hak kepemilikan komunal selama ini.
Kata Kunci : Masyarakat Adat, Eksistensi, Omnibus Law, Kesejahteraan, Marginalitas
1 dimas.a@ulm.ac.id

## Pendahuluan
Pegunungan Meratus merupakan tembok terakhir untuk tetap melestarikan kekayaan alam yang masih tersisa di Kalimantan Selatan. Nuansa alam yang masih tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat adat dayak di sepanjang pegunungan Meratus    menjadi  tugas  penting  dalam  interaksi  mereka  dengan  alam.  Mata pecaharian  yang  masih  menggunakan  ladang  berpindah  merupakan  aktivitas kehidupan sosial ekonomi yang utama didalam memenuhi kebutuhan hidup.
Berladang  atau  menanam  padi  merupakan  pemenuhan  kebutuhan  dasar hidup masyarakat adat Dayak sebagai konsumsi pokok mereka. Sistem perladangan berpindah yang selama ini berada di lereng pegunungan merupakan bentuk kearifal lokal dalam bercocok tanam. Menurut peneliti Balai Arkeologi Kalimantan Selatan Ida  Bagus  Putu  Prajna  Yogi  (2018),  keberlangsungan  sistem  berladang  dengan memperhatikan  keseimbangan  lingkungan  dimasyarakat  adat  Dayak  disebabkan oleh  beberpa  faktor,  yaitu;  (1)  ketergantungan    masyarakat  Dayak  terhadap kebutuhan    karbohidrat    yang    bersumber    dari    makanan    padi,    (2)    teknologi bercocok  tanam  padi  gunung  telah  diturunkan  secara  turun-temurun oleh nenek moyang mereka di seluruh pulau   Kalimantan,   (3)   ketersediaan   lahan   yang memungkinakan      di      pedalaman      pulau      Kalimantan,        (4)        Kepercayaan masyarakat    Dayak dengan tanaman padi sangat erat dalam aturan  religi  mereka, dan  hampir  semua  religi  dan  upacara  mereka  selalu  ada  hubungannya  dengan pertanian  dan  tanaman  padi,  (5)  hampir  sebagian  besar  masyarakat  Dayak  di Kalimantan tidak mengenal sistem persawahan irigasi.
Keberlangsungan  sistem  perladangan  tersebut  secara  langsung  juga menegaskan  akan  batas-batas  kepemilikan  lahan  antar  individu,  maupun  kepada masyarakat diluar dari komunal adat mereka. Setiap kepala keluarga memiliki lahan mereka masing-masing untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Keberadaan lahan tersebut  ada  yang  jauh  dari  pemukiman  tempat  tinggal  mereka  dan  ada  yang berdekatan  dari  pemukiman.  Pemilikan  lahan  selama  ini  merupakan  warisan  dari nenek  moyang  yang  sudah  ditentukan  batas-batasnya  berdasarkan  kesepakatan pendahulunya.  Batas  lahan  selama  ini  berbeda  dengan  masyarakat  modern  pada umumnya  yang  menggunakan  patok  buatan  sebagai  legitimasi  hak  kepemilikan.
Mereka  menggunakan  batas  lahan  kepemilikan  secara  alami  berdasarkan  pohon ataupun batu besar sebagai kesepakatan yang dilakukan oleh pendahulunya.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ahmad  Rafiq  (2013),  dimana  orang Dayak  apabila  mengaji sebuah  ajaran,  sekali  melakukan  selamatan,  langsung hafal. Hal inilah yang membuat setiap adat istiadat dan segala norma yang berlaku pada  masyarakat  dayak  tidak  tertulis  dalam  sebuah  kitab  atau  buku,  melainkan dalam  ingatan  mereka.  Karakter  masyarakat  adat  Dayak  yang  memiliki  tradisi mewarisi  segala  tradisinya  secara  lisan,  tentu  akan  mengancam  keberlangsungan setiap  batas  lahan  secara  alami  pada  masing-masing  keluarga  dan  tentunya  juga terhadap wilayah komunal mereka selama ini.
Keberadaan  masyarakat  adat  akan  semakin  terpinggirkan  dengan  adanya rencana pemerintah dalam mengeluarkan pengganti  undang-undang yang tumpang tindih.  Omnibuslaw  sebagai  bentuk  rencana  pengganti  undang-undang  tumpang tindih  membuat  masyarakat  adat  semakin  terancam  dan  terpinggirkan  dari eksistensinya  di  nusantara.  Batas-batas  wilayah  yang  dimiliki  dan  diakui berdasarkan  konsensus  secara  internal  dimasyarkat  adat  dayak  dan  eksternal  dari pemerintah daerah akan tersapu oleh kewenangan pemerintah pusat.
Ancaman  tersebut  direspon  oleh  Fraksi  Rakyat  Indonesia  dengan mengeluarkan  12  alasan  menolak  Omnibus  Law RUU  cilaka  pada Kertas  Oposisi yang diupload Indonesia For Global Justice (IGJ) pada laman situs resminya januari 2020.  Poin  pertama  yang  disebutkan  pada  Kertas  Oposisi  tersebut  adalah  bahwa RUU  Cilaka  melegitimasi  investasi  perusak  lingkungan,  mengabaikan  investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan dan menyejahterakan. Hal ini  akan  menjadikan  masyarakat  adat  semakin  termarginalkan  dan  memperbesar angka kemiskinan.
Menurut Suharto (2014) Ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian  dalam  kajian  kemiskinan  yaitu  Destitute,  Poor,  Vulnerable  Group. Kategori masyarkat adat dayak masuk pada Vulnerable Group, dimana masyarakat dalam golongan ini dapat dikatakan bebas dari kemiskinan, pendapatannya berada sedikit  diatas  garis  kemiskinan  dengan  demikian  kelompok  ini  dapat  dikatakan memiliki  kelayakan  hidup  yang  relatif  lebih  baik  dari  pada  kelompok  destitute
maupun  poor.  Tetapi  kelompok  ini  sebenarnya  sangat  dekat  dengan  kemiskinan “near  poor”.  Dalam  kategori  ini  masyarakat  rentan  dianggap  sangat  mudah  sekali berpindah status atau keadaan dari rentan menjadi miskin dan bahkan sangat miskin (destitute).  Vulnerable  Group  yang  dimaksudkan  kepada  masyarakat  adat  Dayak sangat  beralasan.  Hal  itu  mengingat  alam  dan  lingkungan  mereka  tinggal  sebagai penyangga  keberlangsungan  hidup  mereka  selama  ini.  Merusak  alam  dan lingkungan  bagi  mereka  sama  dengan  membunuh  keluarga  dan  komunitas masyarakat Adat dayak.
Ketidakberdayaan  ini  menegaskan  bahwa  masih  sangat  kuatnya marginalisasi  terhadap  masyarakat  adat  Balai  Kiyu.  Pada  definisinya  marginalitas adalah  posisi  seseorang  yang  berada  diujung  tanduk,  dimana  pada  posisi  itu mencegah akses mereka terhadap sumber daya dan peluang, kebebasan memilih dan pengembangan  kemampuan  pribadi.  Diasingkan,  tidak  hanya  dari  pengembangan diri  tetapi  juga  dari  berbagai  dimensi  lain  dari  kemajuan  masyarakat,  merupakan indikasi bahwa orang yang sangat miskin berada di pinggiran masyarakat dan dalam banyak  kasus  marginalitas  adalah  sumber  utama  kemiskinan  (Braun  dalam Gatzweiler, 2009).
Frans W. Gatzweiler mendefinisikan marginalisasi sebagai suatu posisi dan kondisi  yang  tidak  disengaja  dari  individu  atau  kelompok  yang  berada  di  pinggir suatu  sistem  sosial,  politik,  ekonomi,  ekologi  dan  bio-fisik  sistem,  mencegah mereka dari akses pada sumber daya, aset, layanan, membatasi kebebasan memilih, serta mencegah perkembangan kemampuan (Gatzweiler, 2011: 3).
Ancaman marginalisasi yang dihadapi masyarakat adat dayak di sepanjang pegunungan  meratus  sangat  menarik  untuk  dikaji  lebih  dalam  sebagai  masyarakat yang  sudah  ada  sebelum  Republik  ini  berdiri.  Permasalahan  yang  menghampiri mereka  selama  ini  terjadi  bukan  dari  internal  komunal  mereka.  Melainkan  dari faktor  eksternal  yang  membuat  mereka  harus  mempertahankan  dan memperjuangkan yang merupakan hak mereka sebagai masyarakat adat. Tulisan ini menggali  ancaman  marginalisasi  yang  akan  dihadapi  oleh  masyarakat  Adat  Balai Kiyu dalam mempertahankan eksistensi komunitas mereka.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  pada  penelitian  ini  adalah penelitan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitik.  Menurut Agus Salim  (2006)  penelitian  merupakan  suatu  metode  berganda  dalam  fokus,  yang melibatkan pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok persoalan yang dikajinya.  Artinya  metode  penelitian  kualitatif  dilihat  berdasarkan  fenomena maupun  keadaan  sebenarnya  yang  kemudian  ditafsirkan  oleh  kebanyakan  orang pada  fenomena  tersebut.    Penelitian  diawali  dengan  mengidentifikasi  berbagai masalah  sosial  dan  eknomi  Masyarakat  pegunungan  meratus  terutama  di  Desa Hinas Kiri.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2019 di sekitar Balai Kiyu yang terletak di Desa Hinas Kiri Kecamatan Batang Alai Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah,  Kalimantan  Selatan.  Pemilihan  Balai  Kiyu  diharapkan  dapat merepresentasikan  permasalahan  diseluruh  masyarakat  Adat  Dayak  yang  ada disepanjang  bantaran  pegunungan  Meratus.  Kegiatan  ini  dilakukan  melalui  studi pustaka,  observasi  lapangan,  serta  trianggulasi  sebagai  validitas  data  dalam menggali informasi dari para informan.
Pemilihan  informan  pada  penelitian  ini  menggunakan  tekhnik  purposive sampling. Dimana pemilihan informan kunci atau yang dianggap paling mengetahui tentang  tempat  penelitian.  Namun  ditengah  proses  penelitian  peneliti  juga menggunakan  snowball  sampling  disaat  informan  kunci  merekomendasikan informan  lainnya  ketika  ada  pertanyaan  yang  dianggap  belum  bisa  terjawab  oleh informan sebelumnya.
Penyajian data pada tulisan ini dimulai dengan tradisi masyarakat adat Balai Kiyu  dalam  menerjemahkan  batas  kepemilikan  lahan.  Kemudian  dihubungkan dengan  RUU  Omnibus  Law  yang  akan  semakin  memarginalkan  masyarakat  adat Balai  Kiyu.  Selanjutnya  dianalisis  terkait  batas  lahan  secara  alami  dengan  RUU Omnibus  Law  dengan  marginalisasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap masyarakat adat Balai Kiyu.

## Hasil dan Pembahasan

## Batas Wilayah, Legitimasi Eksistensi
Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) merupakan wadah yang selama ini  memperjuangkan  setiap  hak  dan  kepentingan  bersama  mereka.  Hak  dan kepentingan yang tidak terakomodasi oleh pemerintah selalu diperjuangkan dalam hal  mewujudkan  keadilan  sosial  yang  merata  pada  setiap  sendi  bangsa  ini. Perjuangan  untuk  mendapatkan  hak-hak  masyarakat  adat  sebagai  rakyat  pada republik ini haruslah dimulai dengan memberikan pengakuan atas wilayah komunal mereka.
Pengakuan  tersebut  setidaknya  dalam  bentuk  legitimasi  yang  jelas  dan sinkronasasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat adat terhadap wilayah yang  diklaim  sebagai  warisan  leluhur.  Sinkronisasi  dilakukan  agar  tidak  adanya tumpang  tindih  yang  terjadi  antara  wilayah  adat  dan  pihak  eksternal  komunal mereka.  Tumpang  tindih  dalam  bentuk  akuisisi  kepemilikan  lahan  antara masyarakat adat Dayak dengan pihak lain pernah terjadi pada tahun 2017 di Desa Kampung  Baru,  Kabupaten  Tanah  Bumbu  Kalimatan  Selatan  yang  masih  masuk dalam bentangan pegunungan Meratus. Warga yang mendapatkan statusnya sebagai tersangka dikenakan pelanggaran Pasal 50 ayat 3 huruf a UU No. 41/1999 tentang Kehutanan  yang  berbunyi  “setiap  orang  dilarang  mengerjakan  dan  atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”. Selain itu juga pada pasal 94 ayat 1 huruf a dan b junto pasal 19 huruf a dan c UU No. 18/2013 tentang P3H, yang isinya dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, menggerakan, melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah
Pelanggaran  tersebut  terjadi  dikarenakan  salah  satu  masyarakat  adat mengerjakan lahan yang sudah dimiliki pihak lain secara legal berdasarkan hukum negara.  Padahal  secara  personal  maupun  komunal,  masyarakat  adat  tersebut mengerjakan  dan  menggunakan  lahan  sudah  puluhan  tahun  sebelum  republik  ini berdiri.  Adanya  penetapan  status  tersangka  terhadap  salah  satu  diantara  mereka, membuat warga seolah tidak berdaya terhadap apa yang dimiliki atas kepemilikan wilayah adat selama ini. Kasus ini secara tidak langsung memberikan isyarat kepada
masyarakat  adat  lainnya,  bahwa  wilayah  mereka  harus  di  akuisisi  berdasarkan hukum  negara.  Termasuk  sepanjang  pegunungan  meratus  yang  menjadi  tempat masyarakat adat Dayak tinggal.
Kondisi  tersebut  sama  dengan  wilayah  yang  dikerjakan  dan  diakui  oleh masyarakat adat Balai Kiyu. Mereka hanya mengerjakan sesuai dengan kepemilikan keluarga  mereka.  Uniknya  mereka  tidak  melakukan  pembagian  lahan  berdasarkan jumlah  saudara  dalam  keluarga,  tetapi  mengakui  lahan  dengan  memanfaatkannya semampu  mereka.  Seperti  pada  wawancara  dengan  kepala  adat  “Dangsanak  ada empat, inya kada kaya diperkotaan pang balum, mun diperkotaan kan dibagi berapa dangsanak  kan  dibagi  tanahnya  per  kavingkah,  belum  ada  pang  kami  dibagi-bagi karena sama-sama mengelola, menjaga, menggawi,  sama-sama memelihara. Sistem pinjam pakai bisa, betanam besamaan tapi hasilnya masing-masing. Misalnya dapat banyak kawa dijual, masing-masing itu kawa menjual
Masyarakat  adat  Dayak  disepanjang  pegunungan  Meratus  mempunyai permasalahan  yang  sama  kedepannya  jika  tidak  dilakukan  legalitas  kepemilikan wilayah. Melihat  selama  ini  mereka  hanya  mengerjakan  lahan  berasarkan  warisan secara lisan dari orang tuanya. Namun hal itu sepertinya  masih dibiarkan berjalan apa adanya dari ketua adat Desa Kiyu saat diwawancarai. Pada wawancara tentang hak  dan  kepemilikan  lahan  selama  ini  masih  dalam  batas  kesepatan  komunal. Menurut  ketua  adat  “sertifikat  tanah  yang  anggit  Jokowi,  SKT  kah  tu  ngarannya. SKT ni aturan pemerintah amun aturan kami ni kadada SKTnya . amun dijual akad bisa, misalnya aku sanda tapikan kaina ditabusi itu bisa. Amun dijual jadinya mati makanya kaina ujarku”. Menurut beliau di wilayah ini tidak ada namanya SKT yang memberikan  legalitas  berdasarkan  hukum  negara  tentang  pememilikan  pribadi tanah.  Jika  ingin  menjual  lahan  perkebunan  cukup  menggunakan  akad  atau persetujuan  antar  pembeli.  Namun  mereka  tidak  mengenal  jual  beli  melainkan memberikan  pinjaman  dengan  jaminan  lahan  yang  dimiliki  (digadaikan).  Hal  itu menurutnya  untuk  menjaga  tanah  warisan  leluhur.  Lahan  yang  digadaikan  bukan berupa  lahan  yang  mati  atau  tidak  produktif,  namun  lahan  yang  sudah  ditanami yang memiliki nilai komoditas.
Lahan  bernilai  secara  ekonomis  bagi  mereka  adalah  lahan  yang  sudah ditumbuhi  tanaman  produktif  siap  konsumsi  maupun  dijual  hasilnya.  Hal  itu disampaikan  saat  wawancara  dengan  warga  Desa  Balai  Kiyu  bernama  saudara Rusmin,  mengatakan  “ketika  terjadi  jual  beli  kami  hanya  menjual  kabunnya  haja kalau tanahnya kada masuk hitungan karna kada berharga yang berharga tuh cuma isinya  haja,  kalau  bajual  tanah  kosong  kadada  pang  lagi”.  Menurutnya  selama  ini tidak  pernah  terjadi  jual  beli  lahan  secara  hukum  negara  seperti  yang  terjadi  di perkotaan, melainkan hanya sewa dan pinjam lahan.
Menjadi sangat penting tentang pengakuan yang harus didapat masyarakat adat  Dayak  di  Desa  Balai  Kiyu  adalah  tentang  batas  wilayah  yang  diakui  secara administratif  negara.  Pengakuan  yang  seharusnya  sudah  dimiliki  mereka  sebagai penghargaan  atas  jasa  dalam  menjaga  aset  negara  dari  bentuk  penjarahan  secara illegal pada sumber daya alamnya dan kearifan lokal yang merupakan harta karun jati diri bangsa. Kearifan lokal yang mereka miliki tidak hanya berlaku bagi internal komunal  mereka,  namun  juga  eksternal  mereka  yang  ingin  melakukan  ekploitasi alam  selama  masih  dalam  batas  wilayah  adat.  Segala  sanksi  adat  yang  dijalankan dalam  memelihara  keseimbangan  alam  tidak  akan  efektif  jika  negara  tidak  ikut berkontribusi.
Legitimasi  batas  wilayah  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  Adat  Dayak bukan dalam bentuk program Perndaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang selama  ini  digalakkan  melalui  Kementrian  ATR/BPN.  Melainkan  dalam  bentuk pengakuan  secara  administratif  keseluruhan  wilayah  Adat  Balai  Kiyu.  Penolakan terhadap  program  PTSL  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sertifikasi  tanah  menurut ketua  Adat  Balai  Kiyu  akan  mengancam  eksistensi  mereka  secara  perlahan kedepannya. Menurut beliau “Apabila hancur wilayah adat hancur jua juriyatnya itu jua  yang  dipertahankan.   Tahu  am  mun  generasi  muda  kaina,  ada ai  yang  handak menjual  kabun  tapi  apabila  handak  menjual  tanah  mohon  maaf  jarku  kita  belum pernah  menjual  tanah.  Mun  menjual  jangan  sampai  keluar  artinya  tawarkan dikampung dahulu, apabila di kampung ni menolak atau duitnya kadada keluar ha. Cuman bila menjual keluar dipikirakan anak cucu kedepannya kaina.
Pada  wawancara  tersebut  beliau  mengatakan  jika  tanah  adat  ini  hancur maka  hancur  juga  keturunan  atau  generasi  selanjutnya,  maka  pesan  dari  beliau adalah  harus  tetap  dipertahankan.  Namun  ketua  adat  juga  tidak  menampik bagaimana kedepannya yang jika dipegang oleh generasi muda. Mungkin akan ada saja yang ingin menjual kebun, tetapi harapan beliau jika tetap ingin menjual tanah usahakan  jangan  sampai  menawarkannya  keluar  dari  adat,  artinya  ditawarkan dahulu secara internal masyarakat adat, apabila masyarakat menolak ataupun tidak mempunyai uang maka silahkan ditawarkan ke keluar dari adat Balai Kiyu. Tetapi pesannya  juga  tetap  harus  dipikirkan  secara  matang  apabila  menjual  keluar  dari komunal,  karena  yang  dipertaruhkan  dan  dipikirkan  adalah  generasi  yang  akan datang tentang eksistensi masyarakat adat Balai Kiyu..
Penolakan  terhadap  tawaran  program  PTSL  juga  diungkapkan  salah  satu warga Adat Balai Kiyu. Bapak Rusmin mengatakan “dahulu ada pang suah datang kesini yang dari program Jokowi, artinya kan di berikan sertifikat tanah siapa yang handak meulah gratis asal bujur-bujur tanah seurang. Tapi dari kami menyangkal itu semalam termasuk aku jua, kalau seperti ini kaina akan hilang sistem kepercayaan hak  waris  lawan  artinya  tanah  kepemilikan  Bersama.  Menurut  bapak  Rusmin sertifikat  secara  legal  formal  akan  menguatkan  kepemilikan  atas  hak  lahannya. Namun kepemilikan tersebut bersifat personal yang memungkinkan akan memecah arti  kepemilikan  bersama.  Artinya  jika  sertifikat  diberikan  kepada  warga  yang memiliki hak waris atas lahan tersebut, lambat laun keberadaan wilayah adat Balai Kiyu akan tergadaikan kepada pihak eksternal komunal mereka.
Bagan 1. Perbedaan konsep kepemilikan
Melihat  pada  bagan  1  yang  menegaskan  bahwa  perbedaan  konsep kepemilikan wilayah sangat berbeda antara adat dengan hukum negara. Oleh karena itu program PTSL tentu tidak sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat Balai Kiyu. Mereka juga tidak memerlukan sertifikasi tanah jika dilakukan atas kepemilikan  personal.  Kebutuhan  yang  penting  tentang  batas  wilayah  mereka adalah keseluruhan wilayah adat yang diakui secara legal formal bersadarkan aturan negara  untuk  keberlanjutan  hidup  mereka.  Karena  mereka  selama  ini  tidak mempunyai dokumen disetiap batas wilayahnya, yang masyarakat Adat Balai Kiyu pahami  adalah  batas  wilayah  berdasarkan  alam  seperti  batu  besar,  pohon,  sungai dan tebing disepakati bersama secara lisan dari pendahulu mereka.

## Omnibus Law Jawaban Atas Penundaan RUU Masyarakat Adat
Undang-Undang  sebagai  regulasi  yang  memayungi  sekaligus  menjebatani setiap hak dan kewajiban warganya semestinya tidak saling tumpang tindih. Namun pada  kenyataannya  masih  banyak  setiap  peraturan  maupun  perundang-undangan yang  masih  saling  bertabrakan  dan  terkesan  tidak  konsisten.  Menurut  data  Pusat Studi  Hukum  dan  Kebijakan  Indonesia  (PSHK)  memperlihatkan  bahwa  dalam rentang  waktu  antara  2014  hingga  Oktober  2018  saja,  telah  terbit  8.945  regulasi. Pada  rinciannya,  terdapat  107  Undang-Undang,  452  Peraturan  Pemerintah,  765 Peraturan Presiden, dan 7.621 Peraturan Menteri.
Banyaknya  peraturan  yang  keluar  dari  rentang  waktu  tersebut  membuat pemerintah  beralasan  untuk  merevisi  undang-undang  yang  saling  tumpang  tindih. Perevisian dilakukan dengan cara mengeluarkan produk baru bagi sistem hukum di Indonesia yang bernama Ominibus Law. Produk perudangan baru tersebut membuat banyaknya  perundangan  yang  ada  akan  gugur  secara  otomatis  dan  tergantikan dengan  Omnibus  Law.  Ada  dua  Undang-Undang  besar  yang  menggantikan peraturan maupun perundangan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja  dan  Unndang-Undang  Pemberdayaan  UMKM.  Namun  dalam  kedua perundangan besar tersebut yang akan menjadi permasalahan bagi masyarakat Adat Balai Kiyu adalah UU tentang Cipta Lapangan Kerja.
Undang-Undang  tersebut  dinilai  oleh  komunitas  Aliansi  Masyarakat  Adat Nasional (AMAN) merasa dirugikan dan akan menjadi ancaman terhadap eksistensi masyarakat adat secara nasional. Pada laman resmi AMAN yaitu aman.or.id merilis Catatan  Akhir  Tahun  (Catahu)  2019  memberikan  catatan  penting  tetang  Omnibus Law. Catatan tersebut memperingatkan bahwa berbagai kasus perampasan wilayah adat,  kekerasan  dan  kriminalisasi  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya  terjadi dalam  situasi  dimana  belum  ada  gagasan  pembentukan  Ominibus  Law.  Artinya, tanpa Omnibus Law sekalipun pada dasarnya investasi di atas wilayah-wilayah adat telah  mengalir  deras  tak  terbendung.  Tanpa  Omnibus  Law,  Pemerintah  bahkan pernah  dengan  enteng  mengubah  larangan  menambang  secara  terbuka  di  hutan lindung  hanya  untuk  memfasilitasi  13  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang pertambangan  melalui  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang/PERPPU No. 1 tahun 2004.
Masyarakat  adat  dalam  hal  ini  menjadi  semakin  termarginalkan  dengan adanya konsep Omnibus Lam. Bahkan semakin  membuka lebar dalam  menambah kemiskinan  yang  termasuk  dalam  kategori  Vulnerable  Group,  jika  produk Omnibuslaw  terutama  Undang-Undang  Cipta  Lapangan  Kerja  terus  berlanjut. Menurut  Soeharto  (2014) dimana  masyarakat  dalam  golongan  ini  dapat dikatakan bebas  dari  kemiskinan,  pendapatannya  berada  sedikit  diatas  garis  kemiskinan dengan  demikian  kelompok  ini  dapat  dikatakan  memiliki  kelayakan  hidup  yang reltif  lebih  baik  dari  pada  kelompok  destitute  maupun  poor.  Tetapi  kelompok  ini sebenarnya  sangat  dekat  dengan  kemiskinan  “near  poor”.  Kategori  ini  membuat masyarkat  adat  terutama  pada  Balai  Kiyu  harus  mempertahankan  dan memperjuangkan apa yang sudah menjadi ketentuan adat, agar tidak jatuh kepada kategori poor atu destitute.
Perubahan  kategori  tersebut  akan  memicu  terjadinya  konflik  dikarenakan menurunya tingkat kesejahteraan berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar yang ada pada mereka saat ini. Penurunan kebutuhan dasar yang selama ini ada dan didapat secara gratis tentu akan hilang seiring tergesernya masyarakat adat Balai Kiyu dari tanah  mereka.  Jika  bercermin  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  R.  Yando Zakaria,  dkk  tahun  2017  yang  berjudul  Studi  Biaya  Konflik  Tanah  Dan  Sumber
Daya Alam Dari Perspektif Masyarakat memberikan hasil yang mengejutkan. Hasil kajian  menujukkan  rata-rata  sebesar  36.79%  dari  nilai  komoditas  konsumsi masyarakat saat ini bisa didapat tanpa harus membeli di masa lalu. Dampak tersebut tertinggi  terjadi  di  wilayah  Kalimantan  Barat  yakni  sebenar  41.65%,  dikiuti  oleh Kalimantan  Timur  sebesar  35.82%  dan  jambi  sebesar  29.58%.  Artinya  dalam ketidakjelasan  terhadap  kepemilikan  lahan  secara  hukum  negara  oleh  masyarakat adat  akan  menurunkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yang  berkonflik  dengan menghilangkan kebutuhan dasar yang saat ini ada tanpa membeli. Tentu hal ini akan menjadi  bayang-bayang  kedepannya  bagi  masyarakat  adat  Balai  Kiyu  dalam menghadapi kemungkinan terjadinya konflik dengan pihak eksternal.

## Marginalisasi  Masyarakat  Adat  Balai  Kiyu,  Merampas  Kesejahteraan Komunal
Abu-abunya  batas  wilayah  yang  diakui  oleh  masyarakat  adat  Balai  Kiyu dari  kaca  mata  pemerintah  pusat  menegaskan  tentang  masih  belum  diakui sepenuhnya  keberadaan  masyarakat  adat  ditanah  air.  Jika  RUU  Omnibus  Law diresmikan  oleh  pemerintah  maka  batas-batas  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  adat selama ini akan terenggut oleh pihak ekternal yang memiliki kepentingan diatasnya. Hal ini akan membuat masyarakat adat menjadi pada posisi sulit mendapatkan akses sumber  daya  alam  yang  selama  ini  menghidupi  mereka.  Artinya  mereka  telah termarginalkan  oleh  negara  yang  seharusnya  melindungi  keberadaan  masyarakat adat.
Pada definisi yang dikemukakan oleh Von Braun (dalam Gatzweiler, 2011) marginalitas  adalah  posisi  seseorang  yang  berada  diujung  tanduk,  dimana  pada posisi  itu  mencegah  akses  mereka  terhadap  sumber  daya  dan  peluang,  kebebasan memilih  dan  pengembangan  kemampuan  pribadi.  RUU  Omnibus  Law  menihilkan masyarakat  adat  pada  segala  aspeknya.  Mulai  dari  hak  atas  pengelolaan  dan pemanfaatan  alam  dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya  sampai  kearifan  lokal yang dimiliki. Memarginalkan masyarakat adat Balai Kiyu secara jelas memberikan ruang  mereka  untuk  jatuh  pada  lubang  kemiskinan.  Menurut  Von  Braun marginalitas tidak hanya merenggut kebebasan tetapi juga diasingkan, tidak hanya
dari  pengembangan  diri  tetapi  juga  dari  berbagai  dimensi  lain  dari  kemajuan masyarakat,  merupakan  indikasi  bahwa  orang  yang  sangat  miskin  berada  di pinggiran  masyarakat  dan  dalam  banyak  kasus  marginalitas  adalah  sumber  utama kemiskinan.
Sedangkan Frans W. Gatzweiler mendefinisikan marginalisasi sebagai suatu posisi dan kondisi yang tidak disengaja dari individu atau kelompok yang berada di pinggir  suatu  sistem  sosial,  politik,  ekonomi,  ekologi  dan  bio-fisik  sistem, mencegah  mereka  dari  akses  pada  sumber  daya,  aset,  layanan,  membatasi kebebasan  memilih,  serta  mencegah  mengembangkan  kemampuan  (Gatzweiler, 2011:  3).  Gatzweiler  memberikan  definisi  dengan  dimensi  yang  luas  terhadap dampak dari maginalitas yang didapat oleh individu maupun kelompok. Sangat jelas jika  posisi  masyarakat  Adat  Balai  Kiyu  pada  RUU  Omnibus  Law  akan  semakin termarginalkan.  Ditambah  batas  wilayah  adat  yang  sampai  detik  ini  belum  ada kejelasan  terhadap  legalitas  berdasarkan  hukum  negara.  Sedangkan  marginalisasi terhadap  individu  maupun  kelompok  itu  sama  dengan  menjauhkan  mereka  dari kesejahteraan.
Kesejahteraan  pada  dasarnya  sudah  dimiliki  oleh  masyarakat  adat  Balai Kiyu  dari  hubungan  harmonisnya  dengan  alam.  Hubungan  tersebut  membuat mereka  tidak  menuntut  kepada  negara  tentang  hak  mereka  sebagai  warga  negara untuk  memperoleh  kesejahteraan  berdasarkan  Undang-Undang.  Pada  Undang- Undang    Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial  ,  Pasal  1  Ayat  1 “Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial  warga  negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan  diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan pada dasarnya sudah diatur  dalam  Undang-Undang  untuk  menjamin  warganya  mendapatkan penghidupan  yang  layak.  Namun  kesejahteraan  yang  seharusnya  diberikan  oleh negara  malah  sebaliknya  akan  diambil  dari  tangan  mereka  jika  produk  hukum Omnibus Law disahkan.
Bayangan masyarakat adat Balai Kiyu terhadap kesejahteraan dan eksistensi mereka akan terus berlanjut disaat enam janji Presiden Jokowi kepada masyarakat adat  diseluruh  nusantara  belum  terealisasikan.  Enam  janji  yang  dilontarkan  saat
berpasangan dengan Jusuf Kalla (dalam tempo.co.id) diantaranya adalah meninjau ulang  dan  menyesuaikan  seluruh  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan Pengakuan, Penghormatan, Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Masyarakat Adat, khususnya  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  atas  sumber  daya  agraria  sebagaimana yang  diamanatkan  dalam  TAP MPR  RI  Nomor  IX/MPR/2001  tentang  Pembaruan Agraria  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  sesuai  dengan  norma-norma  hukum sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 35/PUU-X/2012.

## Kesimpulan
Masyarakat adat Balai Kiyu merupakan komunitas yang sudah ada sebelum bangsa Indonesia berdiri. Pemanfaatan atas kekayaan alam yang dimanfaatkan berdasarkan kearifan  lokal  pada  dasarnya  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dasar mereka.  Pemanfaatan  tersebut  juga  tidak  akan  dilakukan  tanpa  melakukan perhitungan terhadap dampak ekologis. Alam dan lingkungan sekitarnya akan selalu menjadi  sahabat  bagi  mereka.  Maka  legitimasi  atas  wilayah  adat  yang  selama  ini menjadi  pengidupan  bagi  komunal  mereka  sangat  patut  dimiliki  sebagai  bentuk penghargaan terhadap sumber daya alam yang dijaga mereka selama ini.
Namun  dari  penelitian  ini  legitimasi  atas  wilayah  adat  nampaknya  akan semakin  sulit  didapat  untuk  kedepannya.  Masyarakat  adat  terutama  di  Balai  Kiyu akan  termarginalkan  oleh beberapa  keaadaan  yang  mengancam  eksistensi  mereka. Pertama,  batas  wilayah  yang  selama  ini  masih  belum  diakui  secara  legal  formal secara  hukum  negara  akan  mudah  terjadinya  konflik  vertikal  maupun  horizontal. Kedua,  rencana  pemerintah  dalam  mengeluarkan  RUU  Omnibus  Law  Cipta Lapangan  Kerja  akan  semakin  mengancam  keberadaan  meraka,  maka  konflik vertikal  semakin  terbuka  lebar  jika  Undang-Undang  tersebut  tetap  diterbitkan. Artinya  marginalisasi  masyarakat  adat  Balai  Kiyu  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh negara yang seharusnya memberikan ruang untuk mensejahterakan rakyatnya.

## Daftar Pustaka
Aman.or.id,  “Pertahankan  Wilayah  Adat,  Tokoh  Masyarakat  Adat  Meratus ditangkap,  1  Maret  2020,  http://www.aman.or.id/2017/02/pertahankan- wilayah-adat-tokoh-masyarakat-adat-meratus-ditangkap/
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kalimantan  Selatan.  Kecamatan  Batang  Alai  Timur Dalam Angka Tahun 2019
Catatan Akhir Tahun (Catahu) Tahun 2019 Aliansi Masyarakat Adat Nasional. Gatzweiler, F.W. Heike Boumuller, Christtine Ladenburger, dan Joachim von
Braun. (2011). Marginality:Addressing the Root Causes of Extreme Poverty. Bonn: Center for Development Research, University of Bonn Geertz, Clifford. 1970. Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia . Berkeley and  Los Angeles: University of California Press Igj.or.id, “12 alasan menolak omnibus Law RUU Cilaka, 13 Februari 2020, http://igj.or.id/wp-content/uploads/2020/01/12-ALASAN-MENOLAK- OMNIBUS-LAW-RUU-CILAKA.pdf Pshk.or.id, “Pernyataan sikap Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) atas pidato visi Indonesia, 1 Maret 2020, https://pshk.or.id/publikasi/siaran- pers/pernyataan-sikap-pusat-studi-hukum-dan-kebijakan-indonesia-pshk- atas-pidato-visi-indonesia/
Rafiq, Ahmad. 2013. Relasi Dayak-Banjar Dalam Tutur Masyarakat Dayak Meratus. Al-Banjari. 12 (1), (117 – 146). Salim, Agus. Teori dan Paradigma Penelitian  Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana. Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Bandung: Refika Aditama.
Tempo.co, “Aman Ingatkan 6 Janji Jokowi ke Masyarakat Adat Belum Terealisasi,
5  Maret  2020,  https://Tekno.Tempo.Co/Read/1262297/Aman-Ingatkan-6-
Janji-Jokowi-Ke-Masyarakat-Adat-Belum-Terealisasi/Full&View=Ok
Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 18/2013 tentang P3H, Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan Yogi, Ida Bagus Putu Prajna. 2018. Padi Gunung Pada Masyarakat Dayak, Sebuah Budaya Bercocok Tanam Penutur Austronesia (Melalui Pendekatan Etnoarkeologi). Forum Arkeologi. 31 (1), (45 – 56)
Zakaria, Yando. R, dkk. 2017.Studi Biaya Konflik Tanah Dan Sumber Daya Alam Dari Perspektif Masyarakat. Conflict Resolution Unit (CRU).