## ANALISIS KINERJA PENURUNAN DEFORESTASI DI 10 IZIN HUTAN DESA KECAMATAN BATU AMPAR
(Village Forest Management Strategy to Reduce deforestation for ten village forest licenses holder in Batu Ampar, Kubu Raya)

## Denni Nurdwiansyah, Gusti Hardiansyah, Emi Roslinda
Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Jalan Imam Bonjol Pontianak, Indonesia e-mail: denni@bentangkalimantan.org

## Abstract
The effectiveness of devolution policies through social forestry programs in village forest schemes is still being debated at regional, national, and international levels. It departs from the fact that the  community  has  limited  resources  in  managing  forests  in  the  long  run  (35  years).  The background of this research is to measure the implementation of devolution policy in 10 granted village forest licenses in the sub-district of Batu Ampar, Kubu Raya District, and its relationship with  deforestation  rates.  The  study  was  conducted  by  survey  method  and  data  collection  with literature studies and observations. Observation aims to measure the biophysical condition of the forest as well as the social and economic conditions of the community in the village. The data is processed and analyzed using spatial analysis and performance analysis. The results showed that the devolution policy through the issuance of 10 village forest licenses was proven to be able to improve  performance  in  reducing  deforestation,  especially  after  one  year  of  the  village  forest permits were granted.
Keywords: devolution, social forestry, village forest, deforestation, performance

## Abstrak
Efektifitas  kebijakan  devolusi  melalui  program  perhutanan  sosial  skema  hutan  desa  masih menjadi perdebatan di level regional, nasional, dan internasional. Hal ini berangkat dari fakta keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat dalam mengelola hutan dalam jangka waktu panjang (35 tahun). Penelitian bertujuan untuk mengurai implementasi kebijakan devolusi di 10 izin hutan desa Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, dan pengaruhnya terhadap laju deforestasi. Penelitian dilakukan dengan metode survei. Pengumpulan data dengan studi literatur dan observasi. Observasi bertujuan untuk mengetahui kondisi biofisik hutan serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di desa. Data-data diolah dan dianalisis menggunakan analisis spasial dan analisis kinerja. Hasil penelitian menunjukan kebijakan devolusi melalui pemberian 10 izin hutan desa telah terbukti secara kumulatif mampu meningkatkan kinerja positif dalam penurunan deforestasi, terutama setelah satu tahun izin hutan desa diberikan.
Kata kunci: devolusi, perhutanan sosial, hutan desa, deforestasi, kinerja

## PENDAHULUAN
Paradoks  potensi  sumber  daya  yang berlimpah  dengan  angka  kemiskinan,  laju deforestasi,  dan  ketidakadilan  distribusi direspons  melalui  kebijakan  devolusi (Suhartijo  dan  Purwawangsa,  2014). Devolusi  lahir  dari  kesadaran  terbatasnya kemampuan  negara  untuk  mengelola sumber daya alam secara efektif,
khususnya  di  tingkat  lokal  (Khan  dkk, 2013).  Devolusi  diharapkan  memberikan keadilan dalam distribusi penguasaan hutan (Suharjito, 2014), dan untuk mempromosikan  keadilan  sosial ( Royer dkk,  2018).  Kebijakan  devolusi  di Indonesia dimulai pada tahun 1995 dengan lahirnya  skema  hutan  kemasyarakatan. Kebijakan ini berkembang melalui
program  perhutanan  sosial  dengan  lima skema, salah satunya skema hutan desa.
Efektifitas  implementasi  kebijakan devolusi  masih  menjadi  perdebatan  di berbagai  level.  Transfer  kekuasaan  dan wewenang, dalam banyak kasus, sebenarnya  tidak  terjadi  sebagaimana diatur dalam kebijakan dan undang-undang (Ribot, 2002). Kebijakan devolusi menghadapi  berbagai  persoalan  seperti regulasi  yang  berat  dan  kondisi  birokrasi yang tidak efektif (Cronkletona dkk, 2012). Upaya menuju devolusi belum optimal dan malah  terjadi  kemunduran  (Anderson, 2000). Devolusi yang fokus terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan petani miskin dalam praktiknya tidak berjalan semestinya (Edmunds dan Wollenberg, 2001).
Penelitian  bertujuan  menguraikan pengaruh kebijakan devolusi dalam
program  perhutanan  sosial  terhadap pemberian hutan desa terhadap penurunan laju deforestasi. Izin hutan desa di 10 desa Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya terpilih sebagai objek penelitian.

## METODE PENELITIAN
Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  sejak  bulan Oktober  hingga  November  2019  di Kecamatan  Batu  Ampar.  Alat  penelitian berupa peta  lokasi, kamera,  alat  tulis, dan GPS.  Bahan  penelitian  meliputi  data
shapefile (shp) deforestasi FREL
Kalimantan  Barat; shp kinerja  penurunan emisi  gas  rumah  kaca  Kalimantan  Barat; shp penutupan lahan KLHK; shp monitoring deforestasi Sampan Kalimantan; dan shp 10 izin hutan desa di Kecamatan Baru Ampar.
Objek  penelitian  adalah  hutan  di  10 izin  hutan  desa  yang  ditetapkan  pada  12
Februari  2017.  Kesepuluh  hutan  desa memiliki  luas  76.370  hektar.  Status  dan fungsi  kawasan  di  berupa  hutan  lindung 90,7  persen,  hutan  produksi  terbatas  2,6 persen,  dan  hutan  produksi  konversi  6,7 persen.

## Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan studi  literatur  dan  survei.  Survei  melalui observasi  dengan  melakukan  kunjungan lapangan untuk mengetahui kondisi biofisik  hutan  serta  kondisi  sosial  dan ekonomi masyarakat. Variabel yang diamati yaitu deforestasi,  faktor  penyebab  deforestasi, dan kinerja penurunan deforestasi di 10 izin hutan  desa.  Mengacu  pada  Hardiansyah dkk (2014), deforestasi setidaknya diakibatkan  oleh  beberapa  faktor  di beberapa sektor, seperti:
1. Sektor  gambut,  meliputi  kegiatan pembuatan  kanal  di  gambut  serta kebakaran hutan dan lahan
2. Sektor  pertanian,  meliputi  kegiatan pemanfaatan  lahan  berhutan  untuk pertanian dan ekstensifikasi kemandirian pangan
3. Sektor  kehutanan,  meliputi  kegiatan luas  wilayah  desa  di  sekitar  kawasan hutan, perambahan hutan/ illegal logging , dan konversi hutan alam untuk penggunaan di luar kehutanan
4. Sektor  perkebunan,  meliputi  kegiatan konversi hutan untuk lahan perkebunan
5. Sektor pertambangan, meliputi kegiatan penambangan  emas  tanpa  izin  dan pinjam  pakai  kawasan  hutan  untuk pertambangan bauksit
6. Lain-lain, meliputi kegiatan pengembangan  infrastruktur  jalan  di kawasan  perbatasan,  pengembangan
ekonomi  wilayah,  dan  pemekaran wilayah Kabupaten/Kota

## Pengolahan Data
Data shp dan hasil obervasi lapangan diolah  dengan  ArcGIS  v10.2  dengan melakukan  kluster  data  sesuai  periode waktu (periode 2016-2017, 2017-2018, dan 2018-2019),  melakukan  tumpang  susun (overlay), union sesuai periode analisis, dan membuat  tabulasi  sesuai  dengan  tahun yang dianalisis.

## Analisa Data
Data dianalisis menggunakan 2  (dua) instrumen  analisis,  yaitu:  (1)  Analisis spasial,  untuk  melihat  deforestasi  dan faktor  penyebab  setelah  pemberian  izin hutan  desa  di  10  desa,  dan  (2)  Analisis kinerja,  untuk  melihat  kinerja  penurunan deforestasi setelah pemberian izin.
Periode  yang  dianalisis  yaitu  periode 2016-2017,  2017-2018,  dan  2018-2019.
Indikator analisis kinerja adalah peningkatan (kinerja negatif) atau pengurangan  (kinerja  positif)  deforestasi dari  ambang  batas (baseline) deforestasi tahunan.
Pengertian deforestasi yang digunakan dalam  penelitian  ini  merujuk  pada
perhitungan  deforestasi  dalam  kerangka Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD).  Mengacu  pada Peraturan  Menteri  kehutanan  Nomor  30 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi  dari  Deforestasi  dan  Degradasi Hutan  (REDD),  deforestasi  didefinisikan sebagai  perubahan  secara  permanen  dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan  kegiatan  manusia  dan  hanya terjadi satu kali.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Deforestasi di 10 Izin Hutan Desa
Deforestasi  setelah  pemberian  izin hutan desa yaitu pada periode 2016-2017, 2017-2018,  dan  2018-2019  terjadi  seluas 2.974  hektar  sebagaimana  tersaji  dalam Tabel  1.  Seluruh  desa  mengalami deforestasi  setelah  satu  tahun  izin  hutan desa  terbit  pada  periode  2016-2017  dan terjadi penurunan pada periode berikutnya yaitu  periode  2017-2018  dan  2018-2019. Masyarakat  di  Desa  Medan  Mas,  Desa Padang  Tikar  1,  Desa  Tasik  Malaya,  dan
Desa Teluk Nibung mampu mempertahankan tren penurunan deforestasi  sebesar  nol  hektar  setelah  satu tahun izin hutan desa.

## Tabel  1.  Deforestasi  Berdasarkan  Wilayah  Administrasi  Izin  Hutan  Desa (Deforestation Based on Administrative Areas of Village Forest Permits)
No. Nama Desa Periode Total (ha) 2016-2017 (ha)  2017-2018 (ha)  2018-2019 (ha) 1 Ambarawa 275 - 21 297 2 Batu Ampar 403 277 62 742 3 Medan Mas 48 - - 48 4 Nipah Panjang 158 - 13 172 5 Padang Tikar 1 3 - - 3 6 Sungai Besar 495 - 2 496 7 Sungai Jawi 250 - 2 252 8 Tanjung Harapan 223 4 100 327 9 Tasik Malaya 626 - - 626 10 Teluk Nibung 12 - - 12 Total 2.493 281 200 2.974 Sumber: Penelitian tahun 2019
Hasil analisa deforestasi
sebagaimana  Tabel  1  di  atas  kemudian dilakukan  observasi  dan  pengecekan  di lapangan terkait faktor penyebab terjadi deforestasi. Identifikasi faktor penyebab deforestasi  hanya  dapat  dilakukan  pada periode  2017-2018  dan  2018-2019. Identifikasi  faktor  penyebab  deforestasi
untuk  periode  2016-2017  tidak  dapat dikumpulkan secara menyeluruh
dikarenakan  data  dan  informasi  di lapangan  yang  kurang  memadai  dari masyarakat.  Penelitian  menggunakan analisis  faktor  penyebab  deforestasi dalam  kerangka  REDD+,  sebagaimana disadur dalam Hardiansyah dkk (2014).
Tabel  2.  Faktor  Penyebab  Deforestasi  Periode  2017-2018  dan  2018-2019  (The Underlying Causes of Deforestation for the 2017-2018 and 2018-2019 periods)
No Nama Desa Periode (ha) Total (ha) 2017-2018 2018-2019 Illegal Logging Karhutla Illegal Logging Karhutla 1 Ambarawa - - - 21 21 2 Batu Ampar 277 - 7 54 339 3 Medan Mas - - - - - 4 Nipah Panjang - - - 13 13 5 Padang Tikar 1 - - - - - 6 Sungai Besar - - 2 - 2 7 Sungai Jawi - - 2 - 2 8 Tanjung Harapan 4 - - 100 103 9 Tasik Malaya - - - - - 10 Teluk Nibung - - - - - Total 281 - 11 189 481
Sumber: Penelitian tahun 2019
Mengacu hasil analisis sebagaimana tersaji  dalam  Tabel  2  di  atas,  faktor penyebab deforestasi periode 2017-2018 dan  2018-2019  disebabkan  dua  faktor utama,  yaitu  perambahan  hutan (illegal logging) dan  kebakaran  hutan.  Praktik perambahan hutan masih menjadi faktor
dominan. Deforestasi akibat perambahan hutan periode 2017-2018 dan 2018-2019 seluas 292 hektar, berkontribusi sebesar 61 persen dari deforestasi di dua periode tersebut.  Deforestasi  akibat  kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berkontribusi sebesar 39 persen.
Gambar 1. Peta Deforestasi Periode 2016-2017, 2017-2018, dan 2018-2019
(Deforestation Map for 2016-2017, 2017-2018, and 2018-2019 Periods)
Mengacu  pada  Gambar  1  diatas, deforestasi  akibat  perambahan  hutan  di Desa  Batu  Ampar  dan  Desa  Tanjung Harapan  pada  periode  2017-2018  terjadi pada  tipe  hutan  mangrove.  Deforestasi kembali terjadi di Desa Batu Ampar pada periode  2018-2019.  Deforestasi  di  kedua desa tersebut memiliki tujuan berbeda.
Deforestasi  di  Desa  Batu  Ampar dominan  disebabkan  usaha  tradisional dapur  arang  masyarakat  dengan  areal tebangan  berada  di  hutan  lindung  dalam izin  hutan  desa.  Jenis  kayu  yang  paling banyak digunakan masyarakat untuk arang bakau  seperti  Bakau  Lumut  ( Rhizophora apiculata),  Bakau  Blukup  (Rhizophora mucronata), dan Bakau Tembaga
(Rhizophora Stylosa). Produk  olahan  berupa  arang  bakau dengan tujuan pasar ekspor. Deforestasi di Desa Tanjung Harapan disebabkan perambahan untuk kebutuhan kayu
komersial.  Produk  berupa  kayu  gergajian dengan  tujuan  pasar  lokal  dan  luar kecamatan.
Praktik usaha tradisional arang di Desa Batu  Ampar  telah  berjalan  sejak  tahun 1906, dan jumlah dapur arang pada tahun 2015  tercatat  telah  melebihi  400  unit (Ritabulan  dkk,  2016).  Usaha  arang tradisional menjadi topangan ekonomi 30- 40 persen penduduk desa. Jumlah tersebut berpotensi  bertambah  dengan  tingginya permintaan  arang  dari  pasar  nasional maupun  internasional,  serta  jika  tidak insentif  kebijakan  maupun  penciptaan alternatif ekonomi baru.
Perambahan  di  izin  hutan  desa  lain mengacu  pada  Gambar  1  berada  di  hutan rawa  gambut.  Sumber  kayu  untuk pemenuhan  kayu  keseluruhannya  hanya berada  pada  hutan  rawa  gambut  di  hutan lindung dalam izin hutan desa. Jenis kayu di hutan rawa gambut yang paling banyak
Vol. 11 (1): 59 - 70
dimanfaatkan mayoritas berasal dari Genus Meranti ( Shorea sp. ), seperti Meranti Batu (Shorea platyclados). Produk kayu berupa kayu gergajian dengan tujuan pasar berada di desa-desa dalam kecamatan. Hasil kayu gergajian  mayoritas  digunakan  untuk pemenuhan  bahan  baku  kayu  untuk perumahan,  perabotan  rumah  tangga, infrastruktur  sosial  (jalan,  jembatan,  dan fasilitas  umum),  serta  perluasan  areal pemukiman.
Perambahan  di  hutan  mangrove  dan hutan  rawa  gambut  pada  hutan  lindung yang  berada  di  dalam  izin  hutan  desa disebabkan beberapa faktor, antara lain:
1. Kegiatan  perambahan  hutan  adalah alternatif pekerjaan yang sangat efektif menurut para penebang untuk mendapatkan  penghasilan  yang  tinggi dalam waktu yang singkat.
2. Minimnya teknologi untuk meningkatkan  produksi  hasil  pertanian dan perkebunan serta nilai tambah dari diversifikasi  produksi.  Ekspansi  lahan menjadi strategi utama dalam meningkatkan  produktivitas  lahan.  Hal ini berlaku di semua desa dan terjadi di semua tipe hutan.
3. Permintaan pasar terhadap produk kayu yang  masih  tinggi  baik  untuk  arang bakau  dari  hutan  mangrove,  maupun kayu gergajian dari hutan rawa gambut.
4. Pengembangan  alternatif  ekonomi  dari sektor  hasil  hutan  non-kayu  dan  jasa lingkungan belum sepenuhnya berkembang  baik  yang  difasilitasi lembaga  pendamping  dan  pemerintah dan  menjangkau  masyarakat  yang sepenuhnya  bergantung  pada  nilai ekonomi kayu
5. Ekspansi pemukiman. Pemukiman dan wilayah  kelola  umumnya  berbatasan langsung dengan hutan rawa gambut.
6. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku perambahan hutan. Hal  tersebut  sebagaimana  dikatakan
Ali  dkk  (2018)  bahwa  terdapat  5  faktor yang menyebabkan terjadinya perambahan hutan,  khususnya  yang  terjadi  di  Desa Lunyuk Ode, Kabupaten Sumbawa Besar. Adapun  faktor  tersebut  berkaitan  dengan rendahnya pendapatan masyarakat, kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan rendah,  masih lemahnya penjagaan hutan, keringanan hukum bagi pelaku perambahan hutan, dan banyaknya
permintaan  akan  kayu.  Dhaka  dkk  (2017) juga  menegaskan bahwa terdapat 5  faktor yang menyebabkan terjadinya perambahan yaitu  faktor  ekonomi,  faktor  pendidikan, adanya  sponsor,    keterbatasan  petugas pengawas  hutan,  dan  lemahnya  sanksi hukum kepada pelaku.
Dalam  konteks  pengelolaan  10  izin hutan  desa,  faktor  yang  menyebabkan masih terjadinya perambahan hutan sebagai berikut:
1. Luasnya  areal  izin  dan  sumber  daya finansial  yang  terbatas  membuat  tata batas  areal  izin  hutan  desa  di  10  desa belum dilakukan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).
2. Upaya penataan usaha hasil hutan kayu di hutan produksi masih belum menjadi prioritas  program  (LPHD)  di  10  desa, khususnya  desa  dengan  potensi  hutan produksi. Hal ini berdasarkan pandangan  masyarakat  bahwa  tutupan hutan yang berada di izin 10 desa masih luas,  termasuk  yang  berada  di  hutan lindung.
3. Jumlah dan intensitas perambahan hutan sulit  dihilangkan,  jika  tidak  ada pengembangan  usaha  kayu  areal  hutan produksi  di  dalam  izin  hutan  desa, maupun di luar izin hutan desa.
Mengacu  pada  Tabel  2,  meskipun deforestasi  akibat  perambahan  masih terjadi, namun mengalami tren penurunan. Penurunan disebabkan beberapa faktor, di antaranya:
1. Sebagian  wilayah  tebang  masyarakat beralih  ke  areal  berhutan  di  luar  izin hutan  desa,  baik  di  areal  non-izin  dan konsesi perusahaan.
2. Perkembangan  alternatif  pendapatan masyarakat  di  sektor  hasil  hutan  non kayu, jasa lingkungan, maupun
optimalisasi  dan  intensifikasi  disektor perkebunan,  pertanian,  dan  perikanan. Penciptaan  alternatif  cukup  insentif dilakukan  dengan  tingkat  keberhasilan dan  kegagalan  bervariasi.  Skema pembiayaan berkembang ke arah skema kredit  lunak  (tidak  melalui  skema hibah), melalui program link and match dengan  beberapa  instansi  keuangan pemerintah dan swasta. Sebagai contoh, Desa  Batu  Ampar  untuk  komoditas kepiting  dan  Desa  Nipah  Panjang komoditas  madu.  Skema  ini  menuntut masyarakat untuk serius dalam pengembangan sehingga terjadi
peralihan fokus terhadap aktivitas.
3. Sistim  penebangan.  Khusus  di  Desa Batu  Ampar,  sistim  silvikultur  yang digunakan  menggunakan  sistim  tebang rumpang  dengan  penebangan  areal seluas  ±0,5  hektar  (Mulia,  2009).  Hal tersebut  juga  berlaku  untuk  desa  lain. Kondisi  tegakan  hutan  berada  dalam kondisi  yang  bervariasi  sehingga  area
tebang  masyarakat  berdasarkan  hasil observasi berada di bawah 0,25 hektar.
Bekas  areal  tebang  tersebut  dalam kerangka REDD+ dikategorikan
sebagai degradasi.
4. Wilayah  tebang  masyarakat  yang berada di hutan lindung di dalam areal izin  hutan  desa  telah  terdeforestasi sebelumnya. Sehingga wilayah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai areal terdeforestasi,  tetapi  degradasi.  Hal  ini berdasarkan penggunaan definisi deforestas  dalam  penelitian  ini  yaitu perubahan  secara  permanen  dari  areal berhutan  menjadi  tidak  berhutan  yang diakibatkan kegiatan manusia dan hanya terjadi satu kali.
Penggunaan kerangka REDD+ dalam penelitian  ini  tidak  dapat  secara  detail menggambarkan kondisi penebangan hutan di  lapangan.  Hasil  penelitian  ini  dapat dijadikan  ukuran  makro  guna  menyusun rekomendasi  aksi  pengelolaan  hutan  desa ke depan. Upaya pencegahan perambahan hutan  harus  tetap  berlanjut  di  tingkat lapangan,  meskipun  tren  deforestasi menurun  dan  beberapa  desa  terdapat  nol deforestasi.  Hal  ini  mengingat  kondisi sosial dan ekonomi dinamis dan
berkembang setiap saat. Ada beberapa faktor sehingga penggunaan kerangka ini tidak dapat secara detail  menggambarkan  kondisi  lapangan, antara lain:
1. Definisi deforestasi dalam penelitian ini yaitu  perubahan  secara  permanen  dari areal  berhutan  menjadi  tidak  berhutan yang diakibatkan kegiatan manusia dan hanya  terjadi  satu  kali  dengan  luas ≥ 0,25  hektar.  Meskipun  terdapat  desa dengan luas deforestasi nol, tetapi secara
faktual  aktivitas  penebangan  hutan masih  dapat  terlihat  secara  jelas. Kerusakan  hutan  yang  terjadi  akibat penebangan  hutan  jika ≤ 0,25  hektar diklasifikasikan sebagai degradasi.
2. Penebangan  di  areal  suksesi  atau reforestasi  meskipun  tegakan  hutan telah membentuk hutan  sekunder tidak terhitung  sebagai  deforestasi  karena deforestasi  telah  dihitung  pada  periode sebelumnya.
Deforestasi  akibat  perambahan  hutan di hutan desa menjadi salah satu tantangan terberat bagi 10 pemegang izin hutan desa di  Kecamatan  Batu  Ampar.  Hal  ini dikarenakan,  beberapa  model  pengelolaan hutan di mana masyarakat dijadikan aktor utama  justru  berdampak  nyata  pada kerusakan hutan, seperti:
1. Program HKM di Lombok menyebabkan kerusakan ekologi sumber  daya  hutan  (Dipokusumo, 2011). 2. Program JFM (Joint Forest Management) di  India  menyebabkan degradasi  lahan  sebesar  42%  dari  luas hutan  633.400  hektar  (Khare  dkk, 2000).
3. Program community forest di Kameron tidak  dikelola  secara  berkelanjutan (Brown dan Lassoie, 2010).
4. Community  forest  management di Madagaskar gagal menurunkan deforestasi  dibandingkan  model  lain
(Rasolofoson dkk, 2015).
Kegagalan pada pengelolaan Program JFM (Joint Forest Management) di India, community  forest di  Kameron,  dan community forest management di Madagaskar juga disebabkan ketidakmampuan dalam menurunkan kasus
perambahan  hutan  yang  terjadi  baik  yang dilakukan  masyarakat  desa  maupun  dari luar desa.
Tantangan  lain  adalah  kebakaran hutan.  Sebagaimana  Tabel  2,  deforestasi akibat  kebakaran  hutan  mencapai  189 hektar yang terjadi di hutan rawa gambut. Menurut  Santika  dkk  (2017),  hutan  desa terbukti  dapat  mengurangi  deforestasi  di
Kalimantan dan Sumatera, namun tantangan terberat penurunan deforestasi di hutan desa adalah kondisi iklim dan cuaca.
Santika  dkk  (2017)  menambahkan jumlah curah hujan selama musim kemarau secara signifikan mengurangi kinerja dalam mengurangi  deforestasi,  terutama  yang berlokasi di lahan gambut, di mana daerah sekitarnya sudah terdegradasi dan kebakaran berulang terjadi, sehingga sangat rentan terjadi kebakaran hutan.
Pola kebakaran hutan di yang terjadi di ke  10  izin  hutan  desa  relatif  sama. Kebakaran terjadi berulang-ulang di lokasi yang  sama,  pasca  kebakaran  tahun  2015. Faktor  penyebab  kebakaran  pun  relatif sama, yaitu pembukaan lahan dengan bakar yang  masih  diaplikasikan  masyarakat. Upaya pencegahan sudah berjalan,  seperti melakukan  penanaman  di  areal  bekas kebakaran,  pembangunan  sekat  kanal  dan sumur bor, serta penegakan hukum. Upaya pencegahan  juga  telah  dibarengi  dengan peningkatan  kapasitas  dan  infrastruktur pengendalian kebakaran hutan.
Pencegahan  dalam  aspek  perubahan paradigma  dan  transfer  teknologi  belum banyak dilakukan, sehingga praktik pembukaan  lahan  dengan  membakar sesungguhnya  masih  terjadi  dilapangan. Kondisi
infrastruktur pengendalian kebakaran  hutan  juga  belum  maksimal,
mengingat  luasnya  areal  hutan  desa  dan akses  yang  sulit.  Optimalisasi  upaya pencegahan  dan  pengendalian  harus menjadi  prioritas  program  hutan  desa  ke depan. Santika (2017) memperkuat optimalisasi upaya pencegahan dan penanggulangan,  peningkatan  kapasitas teknis,  dan  asistensi  keuangan  diperlukan agar kasus kebakaran dapat ditekan.

## Kinerja Penurunan Deforestasi di 10 Izin Hutan Desa
Kinerja  penurunan  deforestasi  diukur berdasarkan  adanya  peningkatan  (kinerja negatif) atau pengurangan (kinerja positif) deforestasi  dari  ambang  batas (baseline) deforestasi  tahunan.  Pengukuran  kinerja merupakan  pendekatan  dalam  REDD+ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan dalam penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan pada tahun-tahun tertentu. Ambang batas deforestasi diukur dari rerata
deforestasi yang terjadi sebelum izin hutan desa terbit, yaitu periode 1990-1996, 1996- 2000,  2000-2003,  2003-2006,  2006-2009, 2009-2011, 2011-2012, 2012-2013,  2013- 2014, 2014-2015, dan 2015-2016. Ambang batas deforestasi tahunan secara keseluruhan  di  10 izin  hutan desa sebesar
1.148 ha per tahun.
Mengacu  pada  Tabel  3  di  bawah,
setelah pemberian izin hutan desa, kinerja penurunan  deforestasi  secara  keseluruhan di  10  izin  hutan  desa  pada  periode  2016- 2017 memperoleh kinerja negatif sebesar - 117  persen  dari  angka  ambang  batas deforestasi.  Kinerja  penurunan  deforestasi baru  mengalami  penurunan  pada  periode 2017-2018  sebesar  76  persen  dan  periode 2018-2019 sebesar 83 persen dari ambang batas deforestasi tahunan di izin hutan desa.
Kinerja penurunan deforestasi sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel  3.  Kinerja  Penurunan  Deforestasi  di  10  izin  Hutan  Desa  (Deforestation Reduction Performance in 10 Village Forest licenses)
Sumber: Penelitian tahun 2019
Kebijakan devolusi
melalui pemberian 10 izin hutan desa di 10 desa telah  terbukti  mampu  meningkatkan kinerja  penurunan  laju  deforestasi. Meskipun  deforestasi  masih  terjadi, namun  kinerja  penurunan  deforestasi
secara  konsisten  memperoleh  kinerja positif setelah satu tahun izin hutan desa terbit.  Hal  ini  sebagaimana  Samii  dkk. (2014)  bahwa  program decentralization forest  management yang  dijalankan  di beberapa  negara  berhasil  mengurangi
Ambar awa Batu Ampar Medan Mas Nipah
Panjang Padang Tikar 1 Sungai Besar Sungai Jawi Tanjung Harapan Tasik Malaya Teluk Nibung 2016-2017 275 403 48 158 3 495 250 223 626 12 2.493 Ambang Batas (ha) 35 684 31 37 4 5 5 306 8 33 1.148 Kinerja -/+ (ha) -240 282 -17 -122 1 -490 -245 83 -618 20 -1.345 Kinerja -/+ (%) -678 41 -55 -331 33 -10.563 -4.608 27 -7.394 63 -117 2017-2018 0 278 0 0 0 0 0 4 0 0 281 Ambang Batas (ha) 35 684 31 37 4 5 5 306 8 33 1.148 Kinerja -/+ (ha) 35 406 31 37 4 5 5 302 8 33 867 Kinerja -/+ (%) 100 59 100 100 100 100 100 99 100 100 76 2018-2019 21 62 0 13 0 2 2 100 0 0 200 Ambang Batas (ha) 35 684 31 37 4 5 5 306 8 33 1.148 Kinerja -/+ (ha) 14 622 31 24 4 3 3 206 8 33 949 Kinerja -/+ (%) 39 91 100 64 100 61 65 67 100 100 83 Kumulatif Deforestasi 297 742 48 172 3 496 252 327 626 12 2.974 Kumulatif Kinerja (ha) -191 1.310 45 -61 10 -482 -236 591 -601 86 471 Periode Desa (ha) Total
rata-rata  tingkat  deforestasi  meskipun dalam jumlah yang tidak signifikan. Shi (2016)  mengatakan  pengelolaan  hutan berbasis  masyarakat  memiliki  tingkat deforestasi  yang  kecil  dibandingkan model lain dalam situasi-situasi tertentu. Selain  itu,  kebijakan  devolusi  dalam program Community  Based  Woodfuel Production (CBWP)  di  Nepal  dan Senegal  terbukti  berhasil  merehabilitasi hutan  dan  mengurangi  rata-rata  laju deforestasi (Behrendt dkk, 2013).

## KESIMPULAN
Deforestasi  setelah  pemberian  izin hutan  desa  terjadi  seluas  2.974  hektar yang  diakibatkan  2  (dua)  faktor  utama yaitu perambahan hutan (illegal logging) dan  kebakaran  hutan.  Seluruh  desa mengalami deforestasi setelah satu tahun izin hutan desa terbit pada periode 2016- 2017 dan terjadi penurunan pada periode berikutnya yaitu periode 2017-2018 dan 2018-2019.  Kebijakan  devolusi  melalui pemberian  10  izin  hutan  desa  telah terbukti mampu menurunkan laju deforestasi.

## SARAN
1. Tata  kelola  pemanfaatan  kayu  harus diatur  secara  komprehensif  oleh LPHD  di  10  desa  sehingga  tidak menyebabkan  deforestasi  di  hutan lindung,  khususnya  dari  perambahan hutan,  melalui  pemanfaatan  hutan produksi  di  hutan  desa  maupun pengembangan  usaha  kayu  di  luar hutan desa
2. Optimalisasi lahan di luar kawasan 10 izin hutan desa perlu dilakukan untuk sektor  perkebunan  dan  pertanian sehingga  tidak  merambah  hutan lindung.
3. Upaya pencegahan dan penanganan kebakaran  harus  menjadi  bagian penting dari pengelolaan hutan desa dan  dibarengi  dengan  peningkatan kapasitas masyarakat serta infrastruktur yang memadai. DAFTAR PUSTAKA Anderson  J.  2000.  Four  Considerations for Decentralised Forest Management: Subsidiarity, Empowerment, Pluralism and Social Capital. RECOFTC Report. Bangkok: FAO and RECOFTC
Behrendt  H,  Megevand  C,  Sander  K. 2013. Deforestation  Trends in  the
Congo Basin. The World Bank Brown CP, Lassoie JP. 2010. Institutional  Choice  and  Local Legitimacy  in  Community-Based Forest Management: Lessons from Cameroon. Environmental Conservation 37 (3): 261–269 Dhaka  YR,  Leksono  A,  Suprayitno  D. 2017.  Analisis  dan  Dampaknya Secara  Ekonomi,  Ekologi  dan Faktor yang Mempengaruhi Perambahan  Hutan  di  Kawasan Cagar Alam Watu Ata Kecamatan Bajawa. Jurnal Konservasi Sumberdaya  Hutan  Jurnal  Ilmu Kehutanan. 1 (4): 51-58 Dipokusumo B. 2011. Model Partisipatif Perhutanan Sosial Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Desertasi IPB. Bogor Cronkletona  P,  Puhlin  MJ,  Saigal  S. 2012. Co-management in Community  Forestry  How  the Partial Devolution of Management Rights  Creates  Challenges  for Forest Communities. Conservation  &  Society. 10  (2): 91-102
Vol. 11 (1): 59 - 70
Edmunds  D  dan  Wollenberg  E.  2001.
Historical  Perspectives  on  Forest Policy  Change  in  Asia:  An Introduction. Environmental History, 6(2), 190–212. Hardiansyah  G,  Yani,  A,  Rosadi  J, Fahrizal,  Yosef  LN,  Boy  M,
Aripin, Hendarto, Darmawel, Zuhry  H.  2014. Strategi  dan
Rencana  Aksi  Provinsi  REDD+
Kalbar. Pontianak: UNU Press
Ismail  F.  2018. Statistika  Untuk Penelitian  Pendidikan  dan  Ilmu- Ilmu Sosial. Jakarta: Prenadamedia Group Khare  A,  Sarin  M,  Saxena  S,  Palit  S, Bthla F, Vania dan Satyanaranayana  M.  2000. Joint Forest Management: Policy, Practice  and  Prospects .  United Kingdom:  International  Institute for Environment and Development. Khan,  Azis,  Nugroho  B,  Suharjito  D, Darusrnan D, Zuhud EAM, Hardjanto, Kartodihardjo H, Hendrayanto,  Shohibuddin  M, Sardjono MA dkk. 2013. Kembali Kejalan LURUS: Kritik Penggunaan  IImu  dan  Praktek Kehutanan Indonesia. Forci Development, Yogyakarta
Muktasam, Bambang D., Bambang HK., Markum,  Rosiyadi  S.  dan  Siti  H. 2003. Implementasi  Agroforestry dan  Sistem  Usahatani  Terpadu. Melalui  Partisipasi  Masyarakat
Daerah  Pinggiran  Hutan  dan Lahan  Kering  Miring. Mataram. Laporan Penelitian P3P Universitas Mataram Mulia, F. 2009. Review Sistim Silvikultur Mangrove Batu Ampar, Kalimantan Barat. Jakarta
Rasolofoson  RA,  Ferraro  PJ,  Jenkins CN,  dan  Jones  JPG.  2015. Effectiveness of Community Forest  Management  at  Reducing Deforestation in Madagascar. Biological Conservation 184 (2015): 271-277 Ribot JC. 2002. Democratic Decentralisation of Natural Resources: Institutionalising Popular Participation. Cape Town: World Resources Institute Ritabulan, Basuni S, Santoso N, Bismark M. 2016. Hambatan Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di Batu Ampar, Propinsi Kalimantan Barat. Jurnal Analisis Kebijakan 13 (2): 73-84
Royer  SD,  Noordwijk  MV,  Roshetko, JM. 2018. Does community-based forest  management  in  Indonesia devolve  social  justice  or  social costs?. International Forestry Review: 20 (2):167-180
Santika T, Meijaard E, Budiharta S, Law EA,  Kusworo  A,  Hutabarat  JA, Indrawan TP, Struebig M, Raharjo S,  Huda  I,  Sulhani,  Ekaputri  AD, Trison  S,  Stigner  M,  dan  Wilson KA.  2017. Global  Environmental Change 46 (2017): 60-71
Samii C, Lisiecki M, Kulkarni P, Paler L dan  Chavis  L.  2014. Effects  of Decentralized Forest Management (DFM)  on  Deforestation  and Poverty in Low and Middle Income Countries:  A  Systematic  Review Campbell  Systematic  Reviews. New York
Shi  M,  Yin  R,  Zulu  L,  Qi  J, Freudenberger M, Sommerville M. 2016. Empirical  linkages between devolved tenure systems and forest conditions:  Selected  case  studies and  country  experiences, Forest
Policy  and  Economics (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol. 2016.05.018 Suharjito D. 2014. Devolusi Pengelolaan Hutan dan Pembangunan Masyarakat Pedesaan. Institut Pertanian Bogor