## EFEKTIVITAS DINAS KESEHATAN DALAM MENGAWASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KABUPATEN TAKALAR
Srinur Hatijah 1 , Rahman Syamsuddin 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 10400117042@uin-alauddin.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian yang dilakukan ini tujuannya adalah untuk mengetahui pertama, bagaimana efektivitas Dinas Kesehatan  dalam  mengawasi  depot  air  minum  isi  ulang  di  kabupaten  Takalar.  Kedua,  faktor  apa  saja  yang menghambat Dinas Kesehatan dalam mengawasi depot air minum isi ulang di kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  (field  research)  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan empiris.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini  adalah  sumber  data  primer  dan  sekunder  yang  datanya  diperoleh dengan  melakukan  wawancara  kepada  petugas  sanitarian  di  Dinas  Kesehatan  Kab.  Takalar  dan  beberapa pemilik  usaha  depot  air  minum  isi  ulang  yang  ada  di  kab.  Takalar.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  yaitu analisis  kualitatif  dimana  datanya  dipilih  yang  mana  penting  lalu  di  klasifikasikan  berdasarkan  topik  bahasan yang akan jabarkan dalam bentuk kalimat secara sistematis dan lebih rinci kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap depot  air minum isi ulang itu belum sepenuhnya efektif karena masih ada pelaksanaan pengawasan yang belum berjalan sesuai  dengan  Permenkes.  Nomor  736  Tahun  2010  tentang  Tata  Laksana  Pengawasan  Kualitas  Air  Minum. Adapun  faktor  yang  menjadi  penghambat  Dinas  Kesehatan  dalam  melakukan  pengawasan  yaitu  terbatasnya anggaran, rendahnya tingkat kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan oleh pemilik depot, pemilik depot tidak mau menurut kepada petugas, dan adanya penolakan pemeriksaan oleh pemilik depot air minum isi ulang.

## Kata kunci : Efektivitas, Pengawasan, Dinas Kesehatan, Depot Air Minum Isi Ulang

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  firs,  how  the  effectiveness  of  the  Health  Office  in supervising  the  refill  drinking  water  depot  in  Takalar  district.  Second,  what  factors  are  preventing  the  Health Office frim  overseeing  the refill  drinking  water depot  in  Takalar district. This research is a type of qualitative research  (field  research)  with  anormative  juridical  approach  anda  an  empirical  approach.  The  data  sources  of this research are primary and secondary data sources whose data were obtained by conducting interviews with sanitarian  officers  at  the  District  Health  Office  Takalar  and  several  business  owners  of  retill  drinking  water depots in the district Takalar. The data analysis technique used is qualitative analysis where the data is selected which is important and then classified based on the topic of discussion which will be described in a systematic and  more  detailed  sentence  form  then  a  conclusion  is  drawn.  The  result  of  this  study  indicate  that  the supervision  carried  out  by  the  Health  Office  towards  the  refill  drinking  water  depot  is  not  yet  fully  effective because  there  are  still  implementation  of  supervision  that  has  not  been  implemented  in  accordance  with  the Permenkes. Number 736 of 2010 concerning Procedures for Supervision of Drinking Water Quality. The factors that  hinder  the  Health  Office  in  conducting  supervision  are  limited  budget,  low  level  of  awareness  in maintaining environmental cleanliness by depot owners, depot owners do not want to obey officers, and refusal to inspect by owners of refilled drinking water depots.
Keywords : Effectiveness, Supervision, Health Office , Refill Drinking Water Depot

## PENDAHULUAN
Air  merupakan  sumber  kehidupan  yang  begitu  penting  terutama  bagi  tubuh  manusia karena lebih dari setengah tubuh manusia itu mengandung cairan. Oleh karena itu, kita perlu mengkomsumsi air yang cukup setiap hari. Beranjak dari hal itu maka tidak diherankan jika salah-satu  usaha  yang  lumayan  banyak  diminati  oleh  masyarakat  di  Indonesia  baik perorangan maupun kelompok ialah usaha depot air minum. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  43  Tahun  2014  Tentang  Higiene  Sanitasi  Depot  Air  Minum.  Depot  air minum  yang  selanjutnya  di  singkat  DAM  adalah  usaha  yang  melakukan  proses  pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
Usaha  depot  air  minum  hadir  menjadi  solusi  bagi  masyarakat  saat  ini  dimana  kita ketahui  bahwa  masyarakat  kini  itu  tidak  ingin  melakukan  hal-hal  yang  repot  misalnya memasak  air  untuk  keperluan  minum, inginnya  serba  instan  atau  siap  saji  apalagi  teknologi saat  ini  sangat  memadahi  masyarakat  dalam  melakukan  sesuatu  dengan  lebih  cepat.  Selain itu,  harga  yang  lebih  murah  atau  terjangkau  menjadi  prioritas  masyarakat  baik  dipedesaan maupun  diperkotaan.  Oleh  karena  itu,  depot  air  minum  isi  ulang  menjadi  pilihan  utama masyarakat.
Dalam  mendirikan  usaha  depot  air  minum  isi  ulang  tentunya  harus  memiliki  izin usaha  dimana  untuk  mendapatkan  izin  usaha  depot  air  minum  itu  harus  memiliki  Sertifikat Laik Higiene Sanitasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan tujuan  agar  kualitas  air  minum  itu  terjamin  dan  tentunya  tidak  menimbulkan  kontradiksi terhadap  kesehatan  saat  dikomsumsi  itulah  mengapa  pemilik  atau  pelaku  usaha  itu  harus memperhatikan dengan baik kualitas airnya apakah air minum yang diproduksi itu layak dan aman  untuk  dikonsumsi  atau  tidak  ioleh  konsumen  karena  konsumen  memiliki  hak  yang dilindungi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan  bahwa  hak  konsumen  adalah  “Hak  atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. 1
Di  Kabupaten  Takalar  usaha  depot  air  minum  isi  ulang  itu  lumayan  banyak  dimana daftar  depot  air  minum  isi  ulang  (DAMIU)  yang  diawasi  oleh  Dinas  Kesehatan  kabupaten Takalar  pada tahun 2020 itu sebanyak 81 (delapan puluh satu) depot. Angka itu tidak sedikit dari  disitu  menunjukkan  bahwa    masyarakat  itu  banyak  yang  mengkomsumsi air minum  isi ulang  (air  galon)  ketimbang mengkomsumsi  air  ledeng  yang  dimasak  sendiri.  Namun,  yang menjadi dilema tersendiri bagi pengkonsumsi air minum isi ulang adalah mengenai kualitas
1 Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen. Aplikasi iPusnas (12 Mei 2020), h. 6
air minumnya yang terkadang rasanya berlumut dan bahkan parahnya terdapat ulat pada air minum isi ulang.
Air yang rasanya berlumut itu tentu mengandung bakteri yang tidak aman bagi tubuh saat  dikomsumsi  apalagi  jika  airnya  terdapat  ulat.  Hal  ini  terjadi  dikarenakan  masih kurangnya  pengawasan  terhadap  air  minum  isi  ulang  sehingga  mengakibatkan  pengelolaan kualitas air minumnya itu tidak sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang aman bagi kesehatan sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  492  Tahun  2010  tentang  Persyaratan  Kualitas  Air  Minum  yang  menyatakan  bahwa “Air  minum  aman  bagi  kesehatan  apabila  memenuhi  persyaratan  fisika,  mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan”.
Dalam  pengelolaan  air  minum  agar  aman  untuk  dikomsumsi  atau  memenuhi  syarat kesehatan itu perlu dilakukan pengawasan baik internal maupun eksternal dengan melakukan pengawasan  terhadap  kualitas  air  minum  yang  diproduksi  mulai  dari  pengawasan  inspeksi sanitasi,  pengambilan  sampel  air,  pengujian  kualitas  air,  analisis  hasil  pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut. Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr/59: 18.
)١٨ (  َن ْوُلَمْعَت اَمِب  ٌرْيِبَخ  َهاللّٰ َّنِإ ۗ َ هاللّٰ اوُقَّتا َو ۚ ٍدَغِل  ْتَمَّدَق اَّم  ٌسْفَن  ْرُظْنَتْل َو َ هاللّٰ اوُقَّتا اوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَأٰي
Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan  hendaklah  setiap  orang  memperhatikan  apa  yang  telah  diperbuatnya  untuk  hari  esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. 2
Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa kita harus memperhatikan dengan teliti apa  yang  kita  dikerjakan.  Oleh  karena  itu,  agar  menjamin  kualitas  air  minum  maka pengawasan  sangat  diperlukan  kita  tidak  boleh  mengabaikan  suatu  kegiatan  begitu  saja karena  berjalannya  suatu  kegiatan  dengan  baik  tentu  tidak  lepas  dari  keberhasilan  suatu pengawasan  dan  apabila  pengawasan  itu  terbaikan  tentu  akan  menimbulkan  masalah  yang bisa merugikan orang lain.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan  (field research) yang dilakukan melalui metode wawancara yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung 3 , observasi dan dokumentasi serta menguraikan fakta yang terjadi dilapangan.
2 Kementerian Agama RI, Ummul Mukmin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita (Jakarta Sekatan:Wali, 2010), h. 548
3 Nurdin Ismail dan Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), h. 178 http://eprints.ipdn.ac.id/4510/ (8 Mei 2020)
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yakni  mengkaji  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan dengan  permasalahan  yang  diteliti,  dan  pendekatan empiris yakni melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dalam hal ini adalah petugas sanitarian dalam lingkup Dinas Kesehatan kab. Takalar.
Adapun  sumber  data  penelitian  ini  yaitu sumber  data  primer  yang  diperoleh  melalui peneltiian lapangan dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui peraturan perundang- undangan dan sumber lainnya. Untuk teknik pengolahan dan analisis data  itu menggunakan teknik reduksi, klasifikasi dan penyajian data yang kemudian dianalisis secara kualitatif yakni menguraikan  atau  menjabarkan  hasil  penelitian  dalam  bentuk  kalimat  secara  sistematis  dan lebih rinci untuk ditarik suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengawasan Dinas Kesehatan terhadap depot air minum isi ulang di kab. Takalar.
Untuk  mencegah  dan  mengurangi  timbulnya  resiko  kesehatan  yang  dihasilkan  dari depot air minum serta memelihara atau mempertahankan kualitas air minum yang berasal dari depot  air  minum  maka  dilakukan  pengawasan.  Adapun  pengawasan  Dinas  Kesehatan terhadap  depot  air  minum  isi  ulang  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Perdagangan  dan Perindustrian RI Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya, meliputi :

## 1. Pengawasan terhadap penggunaan air baku
Penggunaan  air  baku  itu  harus  diambil  dari  sumber  yang  kualitasnya  terjamin.  Air baku  yang  digunakan  harus  terlindungi  dari  cemaran  kimia  dan  mikrobiologi  yang  dapat mengganggu  kesehatan.  Air  baku  juga  harus  diperiksa  secara  berkala  untuk  melihat  apakah airnya  tidak  berbau,  berwarna,  berasa,  dan  apakah  sudah  sesuai  dengan  persyaratan  fisika, kimia, serta mikrobiologi
2. Pengawasan terhadap produksi
Dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  produksi  air  minum  itu  mulai  dari pengeluaran  airnya  yang  dimana  harus  melalui  kran,  penyaringan  airnya,  pencucian  galon, pembilasan galon, dan pengisian air ke galon atau wadah air minum. 4

## 3. Pengawasan terhadap mesin dan peralatan
4 Wawancara dengan ibu Dahliah, SKM selaku Sanitarian Madya di seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, Olah Raga, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada bidang Kesehatan Masyarakat, hari Rabu tanggal 9 September 2020, pukul 10.48
Mesin  dan  peralan  yang  digunakan  dalam  depot  air  minum  isi  ulang  itu  sekurang- kurangnya  terdiri  dari  alat  penampungan  air  baku,  alat  pengisian,  dan  unit  pengelolaan  air yaitu prefilter (saringan pasir), karbon filter, dan desifektan.
Berdasarkan wawancara  peneliti dengan ibu Dahliah, SKM selaku Sanitarian Madya di  Seksi  Kesehatan  Lingkungan,  Kesehatan  Kerja,  Olahraga,  Promosi  dan  Pemberdayaan Masyarakat  pada  Bidang  Kesehatan  Masyarakat mengatakan  bahwa  Dinas  kesehatan  dalam melakukan  pengawasan  bukan  saja  hanya  lingkungan,  bangunan,  sumber  air  baku  yang digunakan  melainkan  yang  diawasi  juga  mengenai  mesin  dan  peralatan  yang  digunakan pemilik  DAMIU  apakah  masih  layak  untuk  digunakan  atau  tidak  karena  jika  mesjn  dan peralatan  yang  digunakan  oleh  pemilik  DAMIU  sudah  tidak  layak  pakai  tetapi  tetap beroperasi  maka  air  yang  dihasilkanpun  tidak  layak  komsumsi  (Rabu,  9  September  2020, pukul 10.50)
Adapun  kegiatan  pengawasan  Dinas  Kesehatan  kab.  Takalar  dalam memelihara  atau mempertahankan  kualitas  air  minum  yang  berasal  dari  depot  air  minum  berdasarkan Peraturan  Menkes  Nomor  736/Menkes/Per/VI/2010  tentang  Tata  Laksana  Pengawasan Kualitas Air Minum, yaitu :

## 1. Melakukan inspeksi sanitasi
Dalam melakukan pelaksanaan inspeksi sanisati itu dilakukan melalui lokasi titik dan frekuensi  inspeksi  sanitasi  serta  melakukan  pengamatan  dan  penilaian  terhadap  sarana  air minum dengan menggunakan formulir inspeksi sanitasi sarana air minum.
Pelaksaan  inspeksi  sanitasi  yang  dilakukan  di  lokasi  titik  yaitu  tempat  air  baku,  alat pengangkut  air  baku,  tandon,  pencucian  dan  pengisian  galon  itu  dilakukan    4  (empat)  kali selama setahun sedangkan untuk formulir inspeksi sanitasi sarana air minum itu ada dua hal yang menjadi pokok penilaian dan pengamatan  yaitu keterangan umum dan uraian diagnosa dimana  untuk  keterangan  umum  itu  terdiri  dari  lokasi,  pemilik  DAM,  tanggal  kunjungan, apakah  sampel/contoh  air  telah  diambil,  E  coli  tandon  dan  E  coli  kran  produksi  sementara uraian diagnosa itu terdiri dari uraian diagnosa khusus yang terkait dengan kualitas air minum dan uraian diagnosa tambahan yang terkait dengan hygiene sanitasi.
Berdasarkan  wawancara  peneliti  dengan  ibu  Hj.  Hamsinah,  SKM  selaku  petugas sanitarian ahli madya di UPT Puskesmas Pattallassang beliau mengatakan bahwa kami hanya mengawasi kondisi umum secara fisiknya itu DAMIU mengenai kualitas air minum itu Dinas kesehatan yang melakukan. Kami Cuma mengawasi bangunannya, kebersihan lingkungannya terutama  dimana  limbah  airnya  dibuang  kalau  sudah  dipakai,  bagaimana  kebersihan galonnya,  bagaimana  penampilan  karyawannya  bersih  atau  tidak,  bagaimana  penjamahnya
sehat  atau  tidak,  alat  pencucian  botolnya  bagaimana  apakah  memenuhi  syarat  atau  tidak seperti itu (Kamis, 10 September 2020, pukul 10.50).
Kemudian  hasil  wawancara  peneliti  dengan  ibu  Nurbayah,  S.  ST  selaku  petugas sanitarian  di  UPT  Puskesmas  Polongbangkeng  Utara  beliau  mengatakan  bahwa  petugas dalam melaksanakan inspeksi sanitasi itu mulai dari sumber air baku, tandon, cara pencucian dan  pengisian  galon  dilkukan  selama  3  bulan  sekali  (Jum’at,  10  September  2020,  pukul 10.04)
2. Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi
Jumlah  pengambilan  sampel  air  minum  yang  kemudian  akan  dimasukkan  kedalam galon  air  minum  yaitu  untuk  parameter  mikrobiologi  dan  fisika  itu  pengujiannya  setiap sebulan  sekali  sedangkan  untuk  parameter  kimia  wajib  dan  kimia  tambahan  pengujiannya setiap enam bulan sekali.
Terkait pengambilan sampel air minum itu tergantung dana atau anggaran harusnya 2 (dua) kali tapi ketika dana tidak cukup maka pengambilan sampel air minumnya hanya sekali saja selama setahun. 5

## 3. Pengujian kualitas air minum yang dilakukan di laboratorium
Pelaksanaan  pengujian  sampel  air  minum  itu  mengacu  kepada  Standar  Nasional Indonesia atau metode yang ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional atau metode lainnya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratan hasil pengujiannya.
Berdasarkan wawanacara penulis dengan ibu Dahliah, SKM selaku Sanitarian Madya di  Seksi  Kesehatan  Lingkungan,  Kesehatan  Kerja,  Olahraga,  Promosi  dan  Pemberdayaan Masyarakat  pada  Bidang  Kesehatan  Masyarakat,  beliau  mengatakan  bahwa  setelah pengambilan  sampel  air  minum  maka  selanjutnya  dilakukan  pengujian  di  laboratorium  oleh petugas laboratorium (Rabu, 9 September 2020, pukul 10.54)

## 4. Analisis hasil pengujian laboratorium
Analisis  hasil  pengujian  labolatorium  itu  dilakukan  dengan  membandingkan  hasil pengujian  laboratorium  dengan  parameter  kualitas  air  minum,  identifikasi  dugaan  sumber kontaminasi dan identifikasi langkah-langkah perbaikan.
Berdasarkan wawancara  peneliti dengan ibu Dahliah, SKM selaku Sanitarian Madya di  Seksi  Kesehatan  Lingkungan,  Kesehatan  Kerja,  Olahraga,  Promosi  dan  Pemberdayaan Masyarakat  pada  Bidang  Kesehatan  Masyarakat,  beliau  mengatakan  bahwa  terkait  analisis
5 Wawancara dengan ibu Dahliah, SKM selaku Sanitarian Madya di seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, Olah Raga, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada bidang Kesehatan Masyarakat, hari Rabu tanggal 9 September 2020, pukul 10.51
hasil  pengujian  sampel  air  minum  itu  petugas  laboratorium  menganalisis  dengan  cara menyesuaikan  atau  membandingkan  dengan  parameter  kualitas  air  minum  apakah  airnya berbau  atau  tidak,  ada  rasa  atau  tidak,  berwarna  atau  tidak  berwarna,  bagaimana  zat-zat kimianya serta bagaimana mikrobiologinya (Rabu, 9 September 2020, pukul 10.56)

## 5. Rekomendasi pelaksanaan tindak lanjut
Setelah  hasil  pengujian  laboratorium  telah  keluar  tetapi  terdapat  atau  ditemukan beberapa  hal  yang  belum  sesuai  dengan  persyaratan  kualitas  air  minum  maka  kepala  dinas mengeluarkan rekomendasi dilengkapi dengan saran tindak lanjut perbaikan.
Beradasarkan wawancara peneliti dengan ibu Dahliah, SKM selaku Sanitarian Madya di  Seksi  Kesehatan  Lingkungan,  Kesehatan  Kerja,  Olahraga,  Promosi  dan  Pemberdayaan Masyarakat  pada  Bidang  Kesehatan  Masyarakat  beliau  mengatakan  bahwa  jika  hasil pemerikasaan  laboratorium  menunjukkan  bahwa  sampel  air  minum  yang  berasal  dari  depot belum  memenuhi  persyaratan  kualita  air  minum  yang  diatur  dalam  peraturan  menteri kesehatan maka kami langsung memberikan teguran kepada pemilik untuk segera melakukan perbaikan terhadap sumber yang menyebabkan kualitas air minum tidak memenuhi syarat itu biasanya  karena  adanya  kerusakan  pada  alat-alat  produksi  air  minumnya  seperti  saringan yang harus di ganti, ultravioletnya harus diganti dan galonnya harus dicuci lebih bersih lagi (Rabu, 9 September 2020, pukul 10.57)
Dalam hal pemberian rekomendasi tindak lanjut perbaikan itu diperuntukkan terhadap depot yang memiliki izin beroperasi dari Dinas Kesehatan Kab. Takalar sementara di Takalar masih banyak depot yang belum memiliki izin beroperasi.
Tabel 1 Daftar DAMIU Diawasi Dinas Kesehatan Kab. Takalar Tahun 2020
No Wilayah Puskesmas Berizin Tidak Berizin 1 Pattallassang 16 13 2 Polut 6 - 3 Towata - 2 4 Bulukunyi 3 - 5 Polsel 1 - 6 Mangarabombang 1 5 7 Galesong 3 8 8 Galesong Utara - 4

## Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar
Dari tabel 1 menunjukkan bahwa Jumlah depot yang ada di Kab. Takalar itu sebanyak 81 depot dari 81 depot tersebut hanya 35 depot yang memiliki izin selebihnya 46 depot  itu tidak memiliki izin untuk beroperasi.

## B. Faktor yang menghambat Dinas
Pengawasan  terhadap  depot  air  minum  isi  ulang  (DAMIU)  yang  dilakukan  untuk mencegah  dan  mengurangi  timbulya  resiko  kesehatan  dan  untuk  memelihara  atau mempertahankan  kualitas  air  minum  yang  berasal  dari  depot  air  minum  itu  bisa  berakibat fatal jika dilakukan tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pengawasan harus menjadi perhatian utama tidak hanya menjadi perhatian Dinas Kesehatan melainkan  pemilik depot air minum  juga  harus  memperhatikan  depot  air  minumnya  bukan  hanya  sekedar  mendirikan untuk tujuan komersial saja.
Adapun  beberapa  permasalahan  yang  menghambat  pengawasan  terhadap  depot  air minum isi ulang yaitu :
1. Terbatasanya  anggaran  untuk  memaksimalkan  pengawasan  terutama  dalam pengambilan sampel air minum
Dalam  pelaksanaan  pengawasan  eksternal  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kesehatan terhadap kualitas air minum pembiayaannya itu dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  serta  pembiayaannya  berasal  dari  sumber  yang  tidak  mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembiayaan  pelaksaan  pengawasan  terutama  dalam  pengambilan  sampel  air  minum itu  hanya  bergantung  kepada  alokasi  APBD  yang  tentunya  anggaranya  tidak  terlalu  banyak seperti yang dikatakan oleh ibu Dahliah, SKM  selaku Sanitarian Madya di Seksi Kesehatan Lingkungan,  Kesehatan  Kerja,  Olahraga,  Promosi  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  pada Bidang  Kesehatan  Masyarakat  bahwa  untuk  pengambilan  sampel  air  minum  itu  dilakukan tergangung dana atau anggaran seharusnya  dilakukan 2 kali setahun tetapi karena dana tidak cukup sehingga hanya bisa dilakukan sekali dalam setahun.
Hal ini menunjukkan bahwa anggaran untuk pelaksaan pengawasan terhadap depot air minum  itu  terbatas  sehingga  pelaksanaan  pengawasan  belum  maksimal  yang  dimana
9 Mappakasunggu 4 2 10 Sanrobone - 4 11 Bontomarannu - 5 12 Aeng Towa 1 3
seharusnya  pengambilan  sampel  air  minum  untuk  parameter  mikrobiologi  dan  fisika dilakukan  setiap  satu  bulan  sekali  tetapi  karena  anggaran  maka  hanya  dilakukan  tiga  bulan sekali  dan  untuk  parameter  kimia itu  dilakukan  setiap enam  bulan  sekali tetapi  karena  dana yang tidak cukup maka hanya dapat dilakukan sekali setahun.
2. Rendahnya  tingkat  kesadaran  pemilik  depot  air  minum  terutama  dalam  menjaga llingkungannya
Hal  yang  tidak  dapat  ditutupi  oleh  petugas  sanitarian  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  depot  air minum  adalah mengenai  kebersihan  lingkungannya,  masih  banyak  depot yang  lingkungannya  masih  jauh  dari  kata  higienis  dan  bebas  dari  risiko  kesehatan  hal  ini disebabkan karena kurang kesadarannya pemilik depot air minum dalam menjaga lingkungan tidak hanya itu terkadang peralatan yang digunakanpun itu jarang dibersihkan. Seperti yang dikatakan  oleh  ibu  Nurbayah,  S.  ST  selaku  petugas  sanitarian  di  UPT  Puskesmas Polongbangkeng Utara bahwa ada beberapa depot air minum itu lingkungannya tidak higienis jangankan  lingkungannya  botol  galonnya  saja  terkadang  tidak  dicuci  dengan  bersih  dan biasanya juga setelah dicuci lupa dibalik botolnya sehingga air bekas pencucian tidak keluar dari  galonnya  bahkan  pembuangan  air  bekas  pencuciannya  itu  dibuang  sembarangan sehingga lokasi sekitarnya tercemar juga.
3. Pemilik depot air minum isi ulang kadang tidak mau menurut
Petugas dalam melakukan pengawasan itu biasa mendapati beberapa depot air minum yang tidak mau menurut kepada pegutas sanitarian seperti yang dikatakan oleh ibu Nurbayah, S.  ST  selaku  petugas  sanitarian  di  UPT  Puskesmas  Polongbangkeng  Utara  bahwa  ada beberapa  depot  air  minum  diwilayah  kerjanya  ketika  dikunjungi  dan  didapati  ada  beberapa alat  produksi air  baku  yang  sudah  tidak  bisa  digunakan  karena tidak  berfungsi  dengan  baik atau  tidak  layak  dipakai  lalu  disuruh  untuk  menggantinya  maka  pemilik  depot  kadang mengabaikan  karena  ketika  petugas  puskesmas  datang  kembali  ke  depot  tersebut  alat  yang digunakan  untuk  memproduksi  air  baku  itu  lagi  belum  diganti  dengan  yang  baru  padahal alatnya sudah tidak berfungsi dengan baik.
Seperti juga yang dikatakan oleh ibu Dahliah, SKM selaku Sanitarian Madya di Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, Olahraga, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat bahwa sebagian pemilik depot ketika disuruh mengganti alatnya  karena  sudah  tidak  layak  untuk  digunakan  pemiliknya  justru  mengeluh  dan mengaktakan  bahwa  nanti  alatnya  diganti  karena  uangnya  belum  ada  untuk  membeli  yang baru nanti kalau sudah punya uang barulah diganti.
4. Terkadang pemilik depot air minum menolak untuk depotnya diperiksa
Petugas sanitarian dalam melakukan pengawasan itu tidak selamanya berjalan dengan lancar  ataukah  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  terkadang  mengalami hambatan pada  saat  petugas  melakukan  kunjungan    ke  beberapa  depot  air  minum  seperti  saja mengalami  penolakan  oleh  pemilik  depot  air  minum  seperti  yang  dikatakan  oleh  ibu  Hj. Hamsinah,  SKM  selaku  petugas  sanitarian  ahli  madya  di  UPT  Puskesmas  Pattallassang bahwa  hambatan  dalam  melakukan  pengawasan  itu  ada  beberapa  seperti  sering  terjadi penolakan ketika depotnya ingin diperiksa biasanya juga pemilknya protes katanya depotnya sudah  diperiksa  untuk  apalagi  diperiksa  ulang,  kadang  juga  pemilik  depotnya  mengatakan bahwa  sudah  pernah  diajar  sudah  tau  caranya  memproduksi  air  dan  biasanya  juga  pemilik menolak untuk diperiksa karena katanya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, kadang pemilik depotnya tidak ada hanya pekerjanya yang ada itulah beberapa hambatan kami dalam melakukan pengawasan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan oleh Dinas Kesehatan kab. Takalar terhadap depot air minum isi ulang dapat dikatakan belum efektif karena masih ada pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum seperti pengambilan sampel air minum untuk di uji di  laboratorium  yang  waktunya  kadang  tidak  menentu  karena  tergantung  anggaran  yang dimana seharusnya pengambilan sampel air minum dilakukan enam bulan sekali atau dua kali setahun  tetapi  terkadang  hanya  bisa  dilakukan  sekali  setahun.  Adapun  faktor  yang  menjadi penghambat  Dinas  Kesehatan  kab.  Takalar  dalam  melakukan  pengawasan  secara  maksimal terhadap depot air minum isi ulang yaitu terbatasnya anggaran, rendahnya tingkat kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan oleh pemilik depot, pemilik depot tidak mau menurut kepada petugas, dan adanya penolakan pemeriksaan oleh pemilik depot air minum isi ulang.

## DAFTAR PUSTAKA
BIP, Tim Redaksi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen . Aplikasi iPusnas (12 Mei 2020)
Ismail, Nurdin dan Sri Hartati. Metodologi Penelitian Sosial. http://eprints.ipdn.ac.id/4510/ (8 Mei 2020)
RI, Kementerian Agama. Ummul Mukmin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita . Jakarta Selatan: Wali, 2010.
Indonesia,  Kementerian  Kesehatan.  “Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  492  Tahun
2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum”. http://lib.kemenperin.go.id/neo/detail.php?id=234142 (17 Maret 2020) Indonesia, Kementerian Kesehatan. “Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum”.
http://kesmas.kemkes.go.id/perpu/konten/permenkes/pmk-no--43-tahun-2014-tentang- higiene-sanitasi-depot-air-minum (17 Maret 2020)
Indonesia, Kementerian Kesehatan. “Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 736 Tahun
2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum”.
http://lib.kemenperin.go.id/neo/detail.php?id=193865 (17 Maret 2020)
Modal, Badan Koordinasi Penanaman. “Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdangannya
RI Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya”. https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/front/index/97  (21 April 2020)
Dahliah. Wawancara selaku sanitarian Madya di Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, Olahraga, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat (9 September 2020)
Nurbayah. Wawancara selaku petugas sanitarian di UPT Puskesmas Polongbangkeng Utara (11 September 2020)
Hamsinah. Wawancara selaku petugas sanitarian ahli madya di UPT Puskesmas Pattallassang ( 10 September 2020)
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika , 36 (3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).