## KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM SENGKETA WARIS
ISLAM MENURUT AMANDEMEN UNDANG – UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN UNDANG UNDANG NO.7 TAHUN 1989
M.Hidayat 1 , Hery Agus Susanto 2 , Sinarianda Hurnia H 3
1 Universitas Merdeka Surabaya Email: Johndayat16@Gmail.Com
2 Universitas Merdeka Surabaya Email:Hery Agus 1958@ Gmail.com
3 Universitas Merdeka Surabaya Email:sinrindkurni@gmail.com

## Abstrak
Di  dalam  Kewenangan  Pengadilan  Agama,sejarah  mengenai  sengketa  milik  dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11K/AG/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan: “Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi  termasuk  kewenangan  Peradilan  Umum.”  Kaidah  di  atas  telah  dianggap  dalam  praktek peradilan sebagai salah satu yurisprudensi tetap. Hampir semua kalangan telah menjadikannya sebagai  pedoman, baik  lingkungan  Peradilan  Agama  maupun  lingkungan  Peradilan  Umum. Sebagian besar telah menjadikannya sebagai patokan dalam  menentukan kewenangan perkara- perkara  warisan  bagi  mereka  yang  beragama  Islam.  Apalagi  sejak  hal  itu  dikukuhkan  sebagai salah  satu patokan  beracara  dalam  rapat  kerja  Mahkamah  Agung  dengan  semua  lingkungan peradilan  di  Yogyakarta  23-25  Maret  1985.  Semakin  banyak  para  Hakim  yang  mengindahkan putusan tersebut. Tetapi belum semua Hakim melaksanakannya.

## Pendahuluan
Masih  sering  terjadi pelanggaran atas patokan tersebut. Ada beberapa Hakim dari  lingkungan  Peradilan  Umum  yang mengadili  perkara  warisan  orang  yang beragama Islam atas alasan hukum warisan yang  hidup  di  daerah  hukum  yang bersangkutan  adalah  hukum  waris  adat. Sementara  itu,  ada pulaHakim  Pengadilan Agama  yang  memeriksa  dan  memutus perkara  warisan  sekalipun  dalam  perkara harta  warisan  tersebut  tersangkut  sengketa milik.Padahal  bidang  perdata  mengenai kebendaan  dengan  segala  bentuk  sengketa hak  yang  mengikutinya,  sejak  dari  dulu tidak pernah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama.
UU  No.  7  Tahun  1989  bersikap positif  tapi ragu-ragu  dalam  menyelesaikan permasalahan titik singgung sengketa milik dalam  gugatan  pembagian  harta  warisan. Sikap positifnya dengan cara mengukuhkan lebih tegas Yurisprudensi MA 13 Desember 1079  No.  11  K/AG/1979.  Nilai  kaidah
hukum yang terkandung dalam yurisprudensi  tersebut  diangkat  menjadi ketentuan Undang-Undang
dan dicantumkan menjadi rumusan Pasal 50 UU No.  7  Tahun  1989  yang  berbunyi:  “Dalam hal  terjadi  sengketa  mengenai  hak  milik atau  keperdataan  lain  dalam  perkara- perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi  sengketa  tersebut  harus  diputus terlebih  dahulu  oleh  Pengadilan  dalam lingkungan  Peradilan  Umum. ”  Kemudian terhadap  ketentuan  Pasal  50  UU  No.  7 Tahun  1989,  pembuat  Undang-Undang memberi penjelasan yang berbunyi: “Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan  Agama  atas  objek  yang tidak
menjadi sengketa.” Permasalahan 1. Bagaimana penyelesaian Hukum Waris Islam secara Non Litigasi ?
Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Waris Islam Menurut Amandemen Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang No.7 Tahun 1989
2. Bagamana kewenagan pengadilan agama  dalam  menyelesaikan  Waris
Islam ?
Memperhatikan bunyi Pasal 50 UU No.  7  Tahun  1989  serta  penjelasan  Pasal tersebut, dapat ditarik beberapa asas sebagai acuan  pedoman  bagi  Pengadilan  Agama mengadili perkara yang didalamnya terkandung sengketa milik. Segala sengketa keperdataan yang menyangkut hak kebendaan atau berdasar perikatan, sekalipun  objek  sengketa  itu  tersangkut perkara  di  Pengadilan  Agama  maka sepanjang  sengketa  hak  kebendaan  mutlak menjadi  kewenangan  Peradilan  Umum (Pengadilan  Negeri)  untuk  mengadilinya. Mengenai  bentuk-bentuk  sengketa  hak kebendaan  bisa  berupa  sengketa  hak  milik, hak  gadai  berdasar  hukum  Adat,  hak agunan,  baik  agunan  bisaa  atau  hipotek, tukar  menukar  jual  beli  dan  sebagainya. Terhadap  sengketa  keperdataan  dimaksud mutlak  menjadi  kewenangan  Peradilan Umum untuk mengadili. Pengadilan Agama tidak  berwenang  untuk  memeriksa  dan memutus  pembagian  harta  sampai  ada putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap tentang kepastian pemilik harta-harta tersebut.
Pembahasan Putusan  MA  tanggal  13  Desember 1979 No. 11 K/AG/1979 hanya menyinggung kemutlakan kewenangan Peradilan  Umum  mengadili  sengketa  hak milik  atas  perkara warisan  yang  sedang diperiksa  Pengadilan  Agama.  Pasal  50  UU No.  7  Tahun  1989  tidak  membatasinya sepanjang  yang  berkenaan  dengan  perkara warisan, tetapi meliputi semua perkara yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama. Penegasan  tersebut  jelas  terbaca  dalam Pasal  50  UU  No.  7  Tahun  1989.  Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain  dalam  perkara-perkara  sebagaimana yang  dimaksud  dalam  Pasal  49  UU  No.  7 Tahun  1989,  khusus  mengenai  objek  yang menjadi  sengketa  tersebut  harus  diputus lebih dulu oleh Pengadilan dalam lingkungan  Peradilan  Umum.  Ketentuan  di dalam  Pasal  50  UU  No.  7  Tahun  1989
menyebutkan: “semua perkara -perkara sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal 49.”Perkara -perkara  yang  dimaksud  Pasal 49  UU  No.  7  Tahun  1989  adalah  perkara- perkara  yang  menjadi  yurisdiksi  absolut lingkungan  Peradilan  Agama.  Pasal  49  UU No.  7  Tahun  1989  berisi  muatan  jumlah totalitas  kewenangan  absolut  yurisdiksi lingkungan  Peradilan  Agama.  Dengan ditunjuknya Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 oleh Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, kaitan sengketa  hak  milik  atau  keperdataan  lain dengan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadilinya,  tidak  lagi  hanya  terbatas terhadap  perkara  warisan,  tetapi  meliputi seluruh  perkara  apa  saja  yang  diperiksa Pengadilan  Agama,  termasuk  perkara  harta bersama,  hibah,  wakaf  dan  shadaqah  dan dalam perkara-perkara itu tersangkut sengketa  hak  milik  atau  keperdataan  lain maka sepanjang yang menyangkut sengketa milik menjadi kewenangan mutlak Pengadilan  Negeri  untuk  mengadilinya.
Kewenangan  untuk  itu  dapat  disimpulkan dari  perkataan  harus  yang  tercantum  dalam Pasal  50  UU  No.  7  Tahun  1989,  yaitu “....harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Umum.”
Demikian jangkauan sengketa milik setelah berlaku UU No. 7 Tahun 1989 yang dijelaskan  di  dalam  ketentuan  Pasal  50. Tidak  semata-mata  hanya  terbatas  dalam perkara warisan tetapi meliputi semua jenis perkara  dalam  semua  bidang  hukum  yang menjadi  yurisdiksi  lingkungan  Peradilan Agama.  Selama  dalam  suatu  perkara  yang diperiksa  lingkungan  Peradilan  Agama terkait  sengketa  milik  atau  sengketa keperdataan  lain,  selama  itu  kewenangan
Pengadilan
Agama menjadi pasif.
Kewenangannya  baru  aktif  kembali  untuk memeriksa  dan  memutus  perkara  apabila sengketa  milik  atau  keperdataan  lain  telah tuntas  selesai  dalam  lingkungan  Peradilan Umum.
Perubahan
terjadidengan ditetapkannya  UU  No.  3/2006  tentang
Perubahan  UU  No.7/1989.  Dalam  hal terjadi  sengketa  hak  milik  atau  sengketa lain  dalam  perkara  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  49  khusus  mengenai  objek sengketa  tersebut  harus  diputus  lebih dahulu  oleh  Pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan  Umum.  Kemudian,  jika    terjadi sengketa  hak  milik  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang  yang  beragama  Islam,  objek sengketa  tersebut  diputus  oleh  Pengadilan Agama  bersama  perkara  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  49.  Ketentuan  ini memberi  wewenang  kepada  Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa  milik  atau  keperdataan  lain  yang terkait  dengan  objek  sengketa  yang  diatur dalam  Pasal  49  UU  No.  3  Tahun  2006, apabila subjek  sengketa  antara  orang-orang yang  beragama  Islam.  Hal  ini  menghindari upaya  memperlambat  atau mengulur  waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa  milik  atau  keperdataan  lainnya tersebut  sering  dibuat  oleh  pihak  yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan  Agama.  Sebaliknya  bila  subjek yang  mengajukan  sengketa  hak  milik  atau keperdataan  lain  tersebut  bukan  yang menjadi  subjek  bersengketa  di  Pengadilan Agama,  sengketa  di  Pengadilan  Agama ditunda  untuk  menunggu  putusan  gugatan yang  diajukan  ke  pengadilan  di lingkungan Peradilan  Umum.  Penangguhan  dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan  telah  mengajukan  bukti  ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan  di  Pengadilan  Negeri  terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di  Pengadilan  Agama.  Dalam  hal  objek sengketa  lebih  dari  satu  objek  dan  yang tidak  terkait  dengan  objek  sengketa  yang diajukan  keberatannya,  Pengadilan  Agama tidak  perlu  menangguhkan  putusannya terhadap  objek  sengketa  yang tidak  terkait dimaksud

## Kompetensi Absolut Peradilan Agama
Kompetensi absolut Pengadilan
Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman  mengalami  perubahan  strategis sebagai  respon  atas  perkembangan  hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut  waris  Islam.  Kewenangan Peradilan  Agama  dalam  penyelesaian sengketa  Waris  diatur  seiring  dengan perkembangan  di  Indonesia.  Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang PeradilanAgama  belum  mengatur  tentang kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketaWaris.Untuk itu, diperlukan sebuah pengaturan dan penegasan  lembaga  apa  yang  diberi kewenangan dalam menyelesaikan kewenangan  baru  ini,  yaitu  sengketa  waris Islam. Kemudian muncullah Undang-
Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Pengadilan  Agama yang  mengatur  secara  tegas  kompetensi Pengadilan  Agama  untuk  menyelesaikan waris.  Kompetensi  absolut  yang  urgen, yaitu terdapat dalam Pasal 49 dan Pasal 50. Wildan  Suyuti  (2008:  9)  mengemukakan, bahwa  Undang-Undang  No.3  Tahun  2006 membawa perubahan penting di lingkungan
Pengadilan Agama. Dilihat aspek filosofis, Kewenangan  absolut  dari Peradilan  Agama menunjukan bahwa perkembangan kebutuhan  hukum  masyarakat  muslim (khususnya) terhadap kesadaran
menjalankan  syariat  Islam  semakin  tinggi. Artinya,  pluralisme  hukum  harus  diterima sebagai  realitas  (real  of  entity)  yang majemuk  (legal  fluraly)  dalam  kehidupan bermasyarakat,  sebagaimana  diungkapkan oleh Cotterral, ”We should think of law as a phenomenon  pluralistically,  as  a  regulation of  many  krud  existing  in  a  veriety  of relationships, same of the quit tenuous, with the  primary  legal  institutions  of  the centralized  state”  Pasal  49  menyebutkan, bahwa  Pengadilan  Agama  bertugas  dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.  Penjelasan  Pasal  49  menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dibatasi di  bidang waris,  melainkan  juga  di  bidang ekonomi  syari’ah  lainnya.  Maksud  dari “Antara orang - orang yang beragama Islam” adalah  termasuk  orang  atau  badan  hukum yang  dengan  sendirinya  menundukkan  diri dengan  sukarela  kepada  hukum  Islam mengenai hal-hal yang menjadi
Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Waris Islam Menurut Amandemen Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang No.7 Tahun 1989
kewenangan  Pengadilan  Agama  sesuai dengan ketentuan Pasal ini. Pasal 50 menyebutkan, bahwadalam  hal  terjadi  sengketa  hak  milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49, khusus  mengenai  objek  sengketa  tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan umum.  Kemudian  apabila  terjadi  sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1  yang  subjek  hukumnya  antara  orang- orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
Ada  dua  asas  untuk  menentukan kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama, yaitu  apabila  suatu  perkara  menyangkut status  hukum  seorang  muslim,  atau  suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan/peristiwa hukum yang dilakukan/terjadi  berdasarkan  hukum  Islam atau  berkaitan  erat  dengan  status  hukum sebagai muslim.Berdasarkan ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya, maka dapat dipahami  bahwa  subyek  hukum  dalam sengketa  ekonomi  syari’ah,  yaituorang - orang  yang beragama  Islam,  orang-orang yang  beragama  bukan  Islam  namun menundukkan  diri  terhadap  hukum  Islam dan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha  berdasarkan  hukum  Islam.  Artinya, orang  atau  badan  hukum  tersebut  telah melakukan  choice  of  law  (telah  memilih hukum),  yaitu  siap  mengikuti  ketentuan- ketentuan yang ada dalam hukum Islam.
Sedangkan  ketentuan  Pasal  50 beserta  penjelasannya  menunjukkan  bahwa asas  personalitas  keislaman  terkait  agama yang  dianut  oleh  pihak  yang  bersengketa dalam  sengketa  keperdataan  mengenai  hak milik  dikedepankan  dalam  menentukan kewenangan absolut peradilan yang menangani  sengketa  tersebut.  Jika  para pihak  yang  bersengketa  beragama  Islam, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Ketentuan ini mempunyai relevansi  yang  erat  dengan  penyelesaian sengketa waris islam. Kehadiran  orang  yang  beragama selain  Islam  menjadi  subyek  hukum  dalam waris islam menunjukkan suatu perkembangan  hukum  di  mana  kegiatan usaha  yang  mendasarkan  pada  prinsip syari’ah  tid ak  hanya  diminati  oleh  orang- orang  Islam  saja.  Dalam  prakteknya, banyak ditemui para nasabah yang beragama  bukan  Islam  menikmati  produk maupun  jasa  perbankan  syari’ah.  Oleh sebab  itu,  sudah  tepat  kiranya  apabila masalah  ekonomi  syari’ah  itu  diserahkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kepada  Peradilan  Agama  dan  ditetapkan menjadi  kompetensi  absolut  Pengadilan Agama.

## Choice  of  Forum  Penyelesaian  Sengkata Waris Islam
Berdasarkan  penjelasan  di  atas terhadapUndang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  tentang  Pengadilan  Agama,  maka kompetensi absolut Pengadilan Agama juga meliputi  menyelesaikan  sengketa  Waris Islam.  Pasal  50  UU  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang  Peradilan  Agama  menegaskan, ketika  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  syari’ah menimbulkan sengketa, maka muara penyelesaian perkara secara litigasi menjadi kompetensi  Peradilan  Agama.  Sedangkan penyelesaian melalui jalur non-litigasi dapat dilakukan  melalui  musyawarah  ditingkat kelurahan dan alternatif penyelesaian sengketa  dengan  memperhatikan  ketentuan berdasarkan  musyawarah  mufakat,  dengan tetap  berpegang  pada  prinsip-prinsip  adat dan kebiasaaan masyarakat setempat.

## Kesimpulan
1. Penyelesaian  Hukum  Waris  Islam
Secara Non Litigasi berdasarkan kebiasaan  masyarakat  yang  beragama Islam mereka sepakat untuk
membaginya secara musyawarah berdasarkan  kesepakatan  di  hadapan kepala  desa  dan  pihak  kelurahan membukukannya sebagai surat
keterangan waris.
2. Didalam  penetapan  ahli  waris  masih ada  dualisme  melalui  Pengadilan
Negeri dan Agama, Pengadilan Agama lebih berwenang dalam menyelesaikan sengketa Hukum Waris.

## Refrensi
Abdul  Wahab  Kholaf.  (1983). Kaidah- Kaidah  Hukum  Islam  Risalah. Bandung. Afdol.  (2004). Dimensi  Keadilan  Hukum Waris  Islam. Airlangga  University
Press Surabaya.
Afdol.  (2003). Penerapan  Hukum  Waris
Islam Secara Adil. Airlangga University Surabaya. Djazuli  A  Yadi  Janwari.  (2002). Lembaga- lembga Perekonomian
Umat
(sebuah Pengenalan). Raja Grafika.
Undang-Undang  No. 7 Tahun 1989 UU No. 7 Tahun 1989 Yahya  Harahap.  (2006). Kewenangan Pengadilan Agama.