PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, LEVERAGE DAN

## UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN FOOD AND
BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN ATAS PENGELOLAAN LIMBAH
PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG
ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN
PENGARUH LOCUS OF CONTROL , INDEPENDENSI, DAN KOMPETENSI DALAM MENDETEKSI FRAUD (STUDI KASUS PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT)
PENGELOLAAN DANA DESA DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN (STUDI KASUS DESA NEKBAUN, KECAMATAN AMARASI BARAT, KABUPATEN KUPANG)
Lala Aguarelia, Fadjar Harimurti, Bambang Widarno
Yohanes Calvin Adriano Goa NuwaMinarni A. Dethan Herly M. Oematan
Yabes Edison Nesimnasi, Linda Lomi Ga, Cicilia A. Tungga
Maria Chemy Astary, Yohana Febiani Angi, Maria Indriyani Hewe Tiwu
Anthon S.Y. Kerihi, Yohanes Demu, Melianus E. Tkela

## ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016-2020
Farida Ayu Lestari, Fransina W. Ballo, Novi Theresia Kiak

## ANALISIS KINERJA ANGGARAN MENGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY

## PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERODE
2017-2021
Alwin Fedianto Tameon, Sarinah Joyce Margaret Rafael, Linda Lomi Ga
Diterbitkan oleh :

## Universitas Nusa Cendana
Volume 11, No. 1, Maret 2023
Hal. 1 - 78 ISSN : 2338-4468 E-ISSN : 2715-1158

## PELINDUNG / PENASEHAT
Dekan FEB UNDANA Dr. Apriana H. J. Fanggidae.,SE.,M.Si

## PENANGGUNG JAWAB
Ketua Program Studi Akuntansi Linda Lomi Ga, SE., MSA

## PEMIMPIN REDAKSI
Sarinah Joyce M. Rafael, SE.,M.Acc.,Ak.,CA

## EDITOR
Sarlin Nawa Pau, SE., M.Si., CFrA. Adhitya Agri Putra, SE., M.Acc., Ak., CA Angga P. Karpriana, SE., MAcc., Ak.,CA Meliza Putrianti Zifi, SE., M.Acc. Maria Elerina Douk Tunti, SE., M.Si. Moni W. Muskanan, SE., MPA, CFrA. Yohana Febiani Angi, SE., MAKS Maria P. L. Muga, SE., M.Si., Ak. I Komang Arthana, SE., M.Si., CFrA Filipus Argentano G. Suryaputra,SE.,M.Ak

## REVIEWER
Prof.  Eko  Ganis  Sukoharsono,  SE, M.Com.  (Hons),  CSRS,  Ph.D (Universitas Brawijaya);
Prof.  Drs.  Djoko  Suhardjanto,  M.Com (Hons).,Ph.D.,  Ak.  (Universitas  Negeri Solo);
Prof.  Intiyas  Utami,  M.Si.,  CA.,  CMA.,
QIA (Universitas Kristern Satya Wacana) Yuliansyah, SE., MSA., Ph.D., Akt., CA
(Universitas Lampung);
Dr.  Anthon  Simon  Yohanis  Kerihi,  SE, MSi. (Universitas Nusa Cendana); Halim  Dedy  Perdana,  SE.,  MSM., M.Rech., Ak., CFrA (KAP DBSD) Nuur Widiastono, SE., MSE., Ak., CFE., CA., ACPA (IAI Wilayah NTT)

## ALAMAT REDAKSI
Jl. Adisucipto Penfui Kupang-NTT Telp. (0380) 881183 Fax. (0380) 881183 Email: jak.feb@undana.ac.id
Terbit 2x: MARET dan OKTOBER

## Jurnal Akuntansi:
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
diterbitkan oleh:
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

## JURNAL AKUNTANSI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
Volume 11, No. 1, Maret 2023 - ISSN: 2338-4468

## DAFTAR ISI

## 1 – 8
PENGARUH  PERENCANAAN  PAJAK,  BEBAN  PAJAK  TANGGUHAN, LEVERAGE DAN  UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN  LABA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Lala Aguarelia Fadjar Harimurti Bambang Widarno

## 9 – 21

## ANALISIS  PENERAPAN  AKUNTANSI  LINGKUNGAN  ATAS  PENGELOLAAN LIMBAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG
Yohanes Calvin Adriano Goa Nuwa Minarni A. Dethan Herly M. Oematan
22 – 30

## PENGARUH LOCUS OF CONTROL , INDEPENDENSI, DAN KOMPETENSI DALAM MENDETEKSI FRAUD (STUDI KASUS PADA

## BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT)
Maria Chemy Astary Yohana Febiani Angi Maria Indriyani Hewe Tiwu

## 31 - 39
ANALISIS  PENERAPAN  SISTEM  INFORMASI  MANAJEMEN  DAERAH (SIMDA)  KEUANGAN  PADA  SEKRETARIAT  DAERAH  PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Yabes Edison Nesimnasi
Linda Lomi Ga Cicilia A. Tungga

## 40 - 50
ANALISIS KINERJA ANGGARAN MENGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH  DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERODE 2017-2021

## Alwin Fedianto Tameon
Sarinah Joyce Margaret Rafael

## Linda Lomi Ga
51 - 70
ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016-2020
Farida Ayu Lestari
Fransina W. Ballo
Novi Theresia Kiak

## 71 - 78
PENGELOLAAN DANA DESA DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN (STUDI KASUS DESA NEKBAUN, KECAMATAN AMARASI BARAT, KABUPATEN KUPANG)
Anthon S.Y. Kerihi
Yohanes Demu
Melianus E. Tkela

## PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, BEBAN PAJAK TANGGUHAN, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

## Lala Aguarelia
Universitas Slamet Riyadi Surakarta plalaguarelia00@gmail.com
Fadjar Harimurti Universitas Slamet Riyadi Surakarta Fadjarharimurti@gmail.com
Bambang Widarno Universitas Slamet Riyadi Surakarta bwidarno@yahoo.com

## ABSTRAK
Manajemen  yang  baik  dalam  mengelolah  laba  akan  berdampak  baik  bagi  perusahaan. Perencanaan  Pajak,  Beban  Pajak  Tangguhan,  Leverage  dan  Ukuran  Perusahaan  dapat  membantu  agar manajemen  laba  dijalankan  dengan  baik  sesuai  peraturan  yang  ada.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  signifikansi  pengaruh  Perencanaan  Pajak,  Beban  Pajak  Tangguhan,  Leverage  dan  Ukuran Perusahaan  terhadap  Manajemen  Laba  Perusahaan  Food  and  Beverage  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia tahun 2018-2021. Populasi penelitian ini adalah Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di  Bursa  Efek  Indonesia  dengan  jumlah  26  perusahaan.  Sampel  pada  penelitian  ini  merupakan keseluruhan  dari  jumlah  populasi.  Jenis  data  yang  digunakan  yaitu  data  kuantitatif.  Sumber  data  yang digunakan yaitu data sekunder. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah  Sampling Jenu yaitu teknik  penentuan  sampel  bila  semua  anggota  populasi  dijadikan  sampel.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  teknik  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  regresi  linear  berganda. Hasil  menunjukkan  bahwa  Perencanaan  Pajak  dan  Ukuran  Perusahaan  tidak  berpengaruh  terhadap Manajemen  Laba  sedangkan  Beban  pajak  tangguhan  dan  Leverage  berpengaruh  terhadap  Manajemen Laba.
Kata  Kunci:  Perencanaan  Pajak,  Beban  Pajak  Tangguhan,  Leverage,  Ukuran  Perusahaan, Manajemen Laba.

## ABSTRAK
Good management in managing earnings will have a good impact on the company. Tax Planning, Deferred Tax Expenses, Leverage and Company Size can help so that profit management is  carried out properly according to existing regulations. This study aims to analyze the significance of the effect of Tax Planning,  Deferred  Tax  Expenses,  Leverage  and  Company  Size  on  Profit  Management  of  Food  and Beverage Companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2021. The population of this study are Food and Beverage Companies listed on the Indonesia Stock Exchange with a total of 26 companies. The  sample  in  this  study  is  the  entire  population.  The  type  of  data  used  is  quantitative  data.  The  data source  used  is  secondary  data.  The  sampling  method  used  is  Sampling  Jenu,  which  is  a  sampling technique  when  all  members  of  the  population  are  sampled.  Data  collection  techniques  using documentation  techniques.  Data  analysis  techniques  used    statistical  linear  regression  test.  The  results show  that  Tax  Planning  and  Company  Size  have  no  effect  on  Profit  Management  while  deferred  tax expenses and Leverage have an effect on Earning Management.
Keywords: Tax Planning, Deferred Tax Burden, Leverage, Company Size, Profit Management.

## PENDAHULUAN
Pandemi virus covid-19 terjadi di Indonesia mulai  pertengahan  tahun  2019  hingga  saat  ini masih  mengalami  dinamika.  Dengan  adanya pandemi virus covid-19 ini memberikan dampak yang  buruk  bagi  Indonesia  baik  dari  segi kesehatan  dan  sosial,  terlebih  dari  segi perekonomian. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami  penurunan  di  semua  faktor  baik pertumbuhan  ekonomi,  konsumsi  rumah  tangga, inflasi hingga pengangguran (cnnindonesia.com, 2021).  Dengan  kondisi  perekonomian  yang sangat  memburuk  banyak  sekali  perusahaan yang  mengalami  kebangkrutan  dan  pemutusan hubungan kerja (Mulianto, dkk 2020).
Perusahaan  yang  masih  berdiri  sampai  saat  ini memiliki  sistem  pengelolahan  yang  baik,  dalam hal  pengelolahan  SDM  dan  pengelolahan keuangannya.  Salah  satu  hal  yang  perlu diperhatikan  dalam  pengelolahan  keuangan adalah laporan akhir yang disediakan perusahaan yaitu  Laporan  Keuangan.  Dengan  memahami laporan  keuangan  perusahaan,  maka  berbagai pihak  yang  berkepentingan  dapat  melihat kondisi kesehatan perusahaan (R Murhadi 2019:
Dalam laporan  keuangan terdapat beberapa laporan,  salah  satunya  adalah  laporan  laba-rugi yang  merupakan  laporan  penting  bagi  pihak internal  dan  eksternal  perusahaan  karena menyediakan  pencatatan  laba-rugi  perusahaan. Laba  perusahaan  menjadi  tolak  ukur  terhadap
nilai  perusahaan.  Apabila  laba  suatu  perusahaan tinggi dalam setiap periodenya maka perusahaan tersebut  memiliki  kinerja  dan  nilai  yang  baik (Telaumbanua,  dkk  2021).  Dengan  memingat pentingnya  peran  laba  bagi  perusahaan  maka diperlukan adanya manajemen laba. Manajemen laba  merupakan  cara  yang  digunakan  manajer untuk mempengaruhi angka laba secara sistematis  dan  sengaja  dengan  cara  memilih kebijakan  akuntansi  dan  prosedur  akuntansi tertentu oleh manajer dari standar akuntansi dan secara  ilmiah  dapat  memaksimumkan  utilitas atau nilai pasar perusahaan (Scott, 2015).
Pizza Hut atau PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA)  mengalami  penurunan  laba  yang signifikan  ditahun  2021  dikarenakan  adanya pandemi  virus  covid-19.    Pizza  Hut  mencatat bahwa  terjadi  penurunan  laba  kuartal  I  tahun 2021  yaitu  sebesar  19,34%  yang  semula  Rp. 6,04 miliar menjadi Rp. 4,87 miliar. Menurunnya laba bersih dipicu karena berkurangnya pendapatan perusahaan yang turun sebesar 25,29% menjadi Rp. 713,93 miliar yang pada  tahun  lalu  sebesar  Rp.  955,64  miliar. “perusahaan  telah  mempertimbangkan  dampak dari gangguan tersebut terhadap posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pada tanggal 31 Maret  2021  dan  31  Desember  2021  dan  untuk periode  dan  tahun  yang  berakhir  pada  saat tersebut.  Perusahaan  terus  memantau  situasi tersebut,”  tulis  manajemen  dalam  laporan keuangan,  dikutip  CNBC  Indonesia,  Kamis (1/7).  PT  Sarimelati  Kencana  mencatatkan  rugi bersih  tahun  lalu  sebesar  Rp.  93,51  miliar,  atau berbalik  dari  tahun  2019  yang  mencetak  laba bersih  sebesar  Rp.  200,02  miliar.  Melihat fenomena  diatas  dimana  Pizza  Hut  mengalami kerugian  hal  ini  dapat  mengancam  posisi perusahaan karena laba yang dihasilkan perusahaan cenderung lebih rendah dari tahun ke tahun, manajer belum ,mengambil langkah yang bijak  dalam  mengelolah  laba  dalam  perusahaan. Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya  kajian tentang  bagaimana  mengelolah  laba  perusahaan yang tepat.
Dengan mengacu pada  penelitian  terdahulu bahwa  masih  terdapat  hasil  yang  bertentangan pada  variabel  perencanaan  pajak,  beban  pajak tangguhan,  leverage    dan  ukuran  perusahaan terhadap  manajemen  laba  dan  dengan  melihat pada fenomena yang terjadi dan juga mengingat bahwa  makanan  dan  minuman  merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat  dengan  tingginya  permintaan  di sektor  makanan  dan  minuman  maka  seharusnya berdampak  pada  kemampuan  perusahaan  dalam menghasilkan  laba  yang  optimal,  selain  itu  juga sektor  makanan  dan  minuman  merupakan  salah satu  sektor  usaha  yang  terus  mengalami pertumbuhan
(Aziz, 2014). Maka
dilakukakanlah  penelitian  ini,  yaitu  Pengaruh Perencanaan  Pajak,  Beban  Pajak  Tangguhan, Leverage  dan  Ukuran  Perusahaan  terhadap Manajemen Laba Perusahaan Food and Beverage  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia.  Untuk  mengkaji  ulang  pengaruh perencanaan  pajak,  beban  pajak  tangguhan, leverage  dan  ukuran  perusahaan  terhadap
manajemen  laba.  Didasarkan  pada  pentingnya perencanaan  pajak,  beban  pajak  tangguhan, leverage  dan  ukuran  perusahaan  terhadap manajemen  laba  perusahaan  agar  perusahan penyalahgunaan  laba  perusahaan  dan  dapat mengatur  laba  perusahaan  dengan  baik  untuk kepentingan pihak internal dan eksternal.

## KAJIAN TEORI

## Teori Agensi
Teori  Agensi  pertama  kali  dicetuskan  oleh Jensen  dan  Meckling  pada  tahun  1976.  Jensen menyatakan bahwa hubungan agency terjadi saat satu orang atau lebih (principal)
memperkerjakan  orang  lain  (agent)  untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Hubungan ini dilakukan  untuk suatu jasa  dimana  principal  memberi  wewenang kepada  agen  mengenai  pembuatan  keputusan yang terbaik bagi prinsipal dengan mengutamakan
kepentingan dalam mengoptimalkan  laba  perusahaan  sehingga meminimalisir  beban,  termasuk  beban  pajak. Teori  keagenan  adalah  penyerahan  penuh keputusan  dari  prinsipal  kepada  agen  untuk mengatur atau menjalankan operasional perusahaan  sesuai  dengan  peraturan-peraturan yang  telah  ditetapkan  untuk  mengutamakan kepentingan  bersama  demi  meningkatkan  nilai perusahaan.
Dalam  teori  keagenan  terdapat  asumsi- asumsi  yang  menyatakan  bahwa  pihak  prinsipal dan  agen  memiliki  kepentingan yang  cenderung mementingkan  dirinya  sendiri.  Dalam  hal  ini, prinsipal  cenderung  mementingkan  dirinya sendiri  dengan  cara  mengadakan  kontrak- kontrak  agar  menghasilkan  deviden  yang meningkat dan akhirnya harga saham perusahaan  pun  ikut  meningkat,  sedangkang agen  memiliki  motivasi  untuk  meningkatkan kesejahteraannya melalui kompensasi yang akan diberikan  sebagai  penghargaan  atas  pencapaian yang  nantinya  akan  dicapai.  Dengan  adanya asumsi kepentingan tersebut maka memungkinkan  anatara  agen  dan  prinsipal terjadi  kesenjangan  informasi  atau  biasa  disebut asimetri  informasi  dimana  agen  menyimpan banyak  informasi  termasuk  informasi  penting yaitu  laporan  keuangan,  sedangkan  prinsipal terbatas  dalam  mengetahui  laporan-laporan perusahaan. Dari terjadinya kesenjangan informasi  dan  asimetri  informasi  ini  memicu agen untuk melalukan manajemen laba (Djamaludin, 2008:56).

## Teori Akuntansi Positif
Teori  akuntansi  positif  dikemukakan  oleh Watts  dan  Zimmerman  tahun  1986  dengan tujuan  untuk  menguraikan  dan  menjelaskan bagaimana  proses  akuntansi  dari  awal  hingga masa  sekarang  dan  bagaimana  informasi akuntansi  disajikan  agar  dapat  dikomunikasikan kepada  pihak  lain  didalam  perusahaan.  Dalam teori  ini  menyatakan  bahwa  kondisi  ekonomi  /
faktor  ekonomi  dapat  berpengaruh  terhadap perilaku pembuat laporan keuangan.

## Perencanaan Pajak
Tax planning adalah suatu proses mengorganisasi  usaha  wajib  pajak  sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun  pajak  lainnya  berada  dalam  jumlah minimal,  selama  hal  tersebut  tidak  melanggar ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku (Chairil  Anwar  Pohan,  2018:  317).  Tujuan dalam  perencanaan  pajak  adalah  meminimalkan jumlah  pembayaran  pajak  perusahaan  kepada pemerintah.

## Beban Pajak Tangguhan
Beban  Pajak  Tangguhan  diatur  dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)  No.  46  tentang  Akuntansi  Pajak
Penghasilan. Beban pajak tangguhan dikelompokkan berdasarkan perbedaan temporer dan perbedaan permanen. pajak secara final, dan adanya non deductible expense (biaya yang tidak boleh dikurangkan.

## Leverage
Leverage digunakan untuk mengukur sejauh mana  aktiva  perusahaan  dibiayai  dengan  utang. Artinya  berapa  besar  beban  utang  yang ditanggung  perusahaan  dibandingkan  dengan aktivanya Menurut  (Kasmir  2018:151).

## Ukuran Perusahaan
Menurut Machfoedz (1994), ukuran perusahaan  adalah  suatu  skala  dimana  dapat diklasifikasikan  besar  kecil  perusahaan  menurut berbagai  cara  (total  aktiva,  log  size,  nilai  pasar saham,  dan  lain-lain).  Pada  dasarnya  ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan  besar  (large  firm),  perusahaan menengah  (medium-size)  dan  perusahaan  kecil (small  firm).  Penentuan  ukuran  perusahaan  ini didasarkan  kepada  total  asset  perusahaan. Ukuran  perusahaan  berdasarkan  kapitalisasi pasarnya.  Ukuran  perusahaan  diukur  dengan menggunakan  logaritma  natural  dari  total  asset perusahaan.  Bentuk  logaritma  digunakan karena pada  umumnya  nilai  aset  perusahaan  sangat besar,  sehingga  menyeragamkan  nilai  dengan variabel lainnya dengan melogaritma natural-kan total asset (Sugiarto, 2011:98).

## Manajemen Laba
Manajemen  Laba  adalah  semua  tindakan yang  digunakan  oleh  para  manajer  untuk memengaruhi laba sesuai dengan tujuannya (R.A Supriyono,  2018:  123).  Manajemen  laba  yang merupakan  cara  yang  digunakan  manajer  untuk mempengaruhi  angka  laba  secara  sistematis  dan sengaja  dengan  cara  pemilihan  kebijakan akuntansi  dan  prosedur  akuntansi  tertentu  oleh manajer  dari  standar  akuntansi  yang  ada  dan secara  ilmiah  dapat  memaksimumkan  utilitas
mereka  dan  atau  nilai  pasar  perusahaan  (Scott, 2015).

## METODE PENELITIAN
Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah Perusahaan  Food  and  Beverage    yang  terdaftar di  Bursa  Efek  Indonesia.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data penelitian  yang  sesuai  dengan namanya, banyak dituntut  menggunakan  angka,  mulai  dari pengumpulan  data,  penafsiran  terhadap  data tersebut,  serta  penampilan  hasilnya  (Arikunto 2019  :  27).  Data  berupa  Laporan  Keuangan Perusahaan  Food  and  Beverage    yang  terdaftar di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2018-2021. Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan data  sekunder,  yaitu  data  yang  telah  ada sebelumnya  dan  dengan  sengaja  digunakan untuk  penelitian.  Data  sekunder  yang  akan diolah  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  data laporan  keuangan  perusahaan  yang  telah  diaudit tahun  2018-2021  yang  akan  diperoleh  dari  situs https://www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Food and Beveerage yang terdaftar  dalam  Bursa  Efek  Indonesia  tahun 2018-2021.  Ada  26  perusahaan  food  and beverage    yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini merupakan  keseluruhan  Perusahaan  Food  and Beverage    yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia.  Metode  pengambilan  sampel  yang digunakan  adalah  Sampling  Jenuh.  Sampling jenuh  adalah  teknik  penentuan  sampel  bila semua  anggota  populasi  dijadikan  sampel,  hal ini dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang  dari  30,  atau  penelitian  ingin  membuat generalisasi  dengan  kesalahan  yang  sangat kecil Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu  cara  yang  digunakan  untuk  memperoleh data  dan  informasi  dalam  bentuk  buku,  arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.  Data  berupa  laporan  keuangan perusahaan  food  and  beverage  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  periode  2018-2021. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu  analisis  statistik  deskriptif,  uji  asumsi klasik  dan  uji  hipotesis.  Uji  asumsi  klasik  yaitu uji  multikolinearitas,  uji  autokorelasi,  uji heterokedastisitas, uji  normalitas  dan  uji hipotesis  yaitu  uji  regresi  linear  berganda,  uji  t, uji  ketetapan  model  (Uji  F),  uji  koefisien determinasi (R 2 ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Statistik Deskriptif Tabel 1. Hasil analisis statistik deskriptif Variabel N Minimu m Maxi mum Mean Perencanaa n pajak 104 -31,2520 51,72 30 4,109918 Beban pajak tangguhan 104 0,000 0,134 0,01618 Leverage 104 0,001 2,900 0,46678 Ukuran perusahaan 104 14,38 30,62 24,6179 Manajemen laba 104 0,6200 735,5 900 45,095596 Hasil Analisis Statistik Deskriptif
menunjukkan  variabel  Perencanaan  pajak  pada perusahaan  food and beverage yang terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2018-2021  yang dihitung dengan indikator laba bersih perusahaan  dibagi  dengan  laba  sebelum  pajak memiliki nilai minimum sebesar  -31,2520 atau - 3,125%,  nilai  maksimum  sebesar  51,7230  atau 5,172%.  Nilai  rata-rata  Perencanaan  Pajak sebesar  4,109918  atau  4,1%.  Variabel  Beban pajak  tangguhan    pada  perusahaan    food  and beverage  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 yang dihitung dengan indikator beban  pajak  tangguhan  dibagi  dengan  total  aset perusahaan  memiliki  nilai  minimum  sebesar 0,00  atau  0%,  nilai  maksimum  sebesar  0,134 atau  13,4%.    Nilai  rata-rata  beban  pajak tangguhan  sebesar  0,01618    atau    16,1%. Variabel  Leverage    pada  perusahaan    food  and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 yang dihitung dengan indikator yaitu  total  hutang  dibagi  dengan  total  aset, memiliki  nilai  minimum  sebesar  0,001atau 0,1%, nilai maksimum sebesar 2,900 atau 2,9%. Nilai  rata-rata  Leverage  sebesar  0,46678  atau 46,7%.  Variabel  Ukuran  perusahaan    pada perusahaan  food and beverage yang terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2018-2021  yang dihitung dengan  indikator yaitu  log natural  total aset perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 14,38  atau    14,38%,  nilai  maksimum  sebesar 30,62  atau  30,62%.  Nilai  rata-rata  Ukuran Perusahaan sebesar 24,6179 atau 24,6%.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolinearitas Tabel 2. Hail uji multikolinearitas Variabel Nilai tolerance value Kriteri a VIF Kriteri a Perencanaan pajak (X1) 0,958 0,10 1,044 10 Beban  pajak tangguhan (X2) 0,787 0,10 1,271 10 Leverage (X3) 0,791 0,10 1,264 10 Ukuran Perusahaan (X4) 0,926 0,10 1,080 10
Hasil  uji  Multikolinearitas  dapat  diketahui bahwa semua variabel independen yaitu perencanaan pajak (X1), beban pajak tangguhan (X2), leverage (X3) dan ukuran perusahaan (X4) menunjukkan  tidak  terjadi  multikolineritas dikarenakan  oleh    nilai  tolerance  value  >  0,10 dan nilai VIF < 10.

## Uji Autokorelasi
Tabel 3. Hasil uji autokorelasi Runs Test
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.830
Hasil  uji  autokorelasi  yaitu  bila  p-value (signifikansi)  >  0,05  maka  tidak  terjadi autokorelasi.  Hasil  menunjukkan  keadaan  yang signifikan  0,830  >  0,05  hal  ini  berarti  tidak terjadi autokorelasi (bebas autokorelasi).

## Uji Heterokedasitas
Tabel 4. Hasil uji heterokedasitas Model Unstandardized Coefficients
Standa rdized Coeffi cients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5.138 48.241 0.107  0.915 Perencanaan Pajak (X1) -0.117 1.004 -0.012  -0.117  0.907 Beban  Pajak Tangguhan (X2) 569.508  390.016  0.160 1.460  0.147 Leverage (X3) -51.759 27.723 -0.204  -1.867  0.065 Ukuran Perusahaan (X4) 2.594 1.757 0.149 1.477  0.143
Hasil  uji  Hetrokedasitas  menunjukkan  p- value  untuk  variabel  perencanaan  pajak  (X1) sebesar  0,907,  beban  pajak  tangguhan  (X2) sebesar  0,147,  leverage  (X3)  sebesar  0,065  dan ukuran perusahaan (X4) sebesar 0,143, semua p- value  >  0,05  ini  berarti  model  regresi  yang digunakan tidak terjadi heterokedasitas.
Uji Nornalitas

## Tabel 5. Hasil uji normalitas
Unstandardized Residual N 87 Normal Parameters a Mean 0,0000000 Std. Deviation 0,24614977 Most Extreme Absolute 0,051 Differences Potisive 0,045 Negative -0,051 Kolmogorov- Smirnov Z 0,051 Asymp.  Sig. (2-tailed) 0,200 c.d
Hasil  uji  normalitas  diperoleh  nilai  p-value 0,200  >  0,05.  Hal  ini  meenunjukkan  keadaan yang tidak signifikan, berarti Ho diterima artinya bahwa data residual berdistribusi normal.

## Uji Hipotesis
Uji Regresi Linear Berganda Tabel 6. Hasil uji regresi linear berganda Variabel B t Sig. (Constant) - 0,030 - 0,028 0,978 Perencanaan Pajak 0,155 1,595 0,115 Beban  Pajak Tangguhan 4,917 2,843 0,006 Leverage - 1,511 - 2,670 0,009 Ukuran Perusahaan 0,176 0,929 0,356 Adjusted R Square = 0,123
F-hitung = 3,979 Sig. F = 0,005
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linier berganda  diperoleh  persamaan  garis  regresi sebagai berikut:
Y = -0,030 + 0,155 X1 + 4,917 X2 – 1,511 X3 + 0,176 X4 + e
Interpretasi  dari  persamaan  regresi  tersebut adalah:
a    :  -0,030  artinya  jika  perencanaan  pajak
(X1), beban pajak tangguhan (X2), leverage (X3)  dan  ukuran  perusahaan  (X4)  sama dengan  nol,  maka  manajemen  laba  (Y) adalah negatif sebesar 0,030.
b1  : 0,155 artinya pengaruh perencanaan pajak (X1)  terhadap  manajemen  laba  (Y)  positif, artinya apabila perencanaan pajak meningkat maka dapat meningkatkan manajemen  laba  (Y),  dengan  asumsi variabel  beban  pajak  tangguhan  (X2), leverage  (X3)  dan  ukuran  perusahaan  (X4) dianggap tetap.
b2  :  4,917  artinya  pengaruh  beban  pajak tangguhan  (X2)  terhadap  manajemen  laba (Y)  positif,  artinya  apabila  beban  pajak tangguhan meningkat maka dapat meningkatkan manajemen laba  (Y), dengan asumsi  variabel  perencanaan  pajak  (X1), leverage  (X2)  dan  ukuran  perusahaan  (X3) dianggap tetap.
b3  : -1,511 artimya pengaruh variabel leverage (X1)  terhadap  manajemen  laba  (Y)  negatif, artinya  apabila  leverage  meningkat,  maka dapat  menurunkan  manajemen  laba  (Y), dengan  asumsi  variabel  perencanaan  pajak (X1),  beban  pajak  tangguhan  (X2)  dan ukuran perusahaan (X4) dianggap tetap b4   :  0,176  artinya  pengaruh  variabel  ukuran perusahaan  (X4)  terhadap  manajemen  laba
(Y) positif, artinya apabila ukuran perusahaan meningkat
maka dapat
meningkatkan manajemen laba (Y), dengan asumsi  variabel  perencanaan  pajak  (X1),
beban  pajak  tangguhan  (X2)  dan  leverage (X4) dianggap tetap.
Berdasarkan analisis tersebut, maka variabel  yang  dominan  pengaruhnya  terhadap manajemen  laba  adalah  variabel  leverage  (X3), karena  nilai  koefisien  regresinya  paling  besar yaitu  -1.511  diantara  koefisien  regresi  variabel bebas yang lain (perencanaan pajak (X1) sebesar 0,155  dan  ukuran  perusahaan  (X4)  sebesar 0,176)

## Uji t
Tabel 7. Hasil uji t
Coefficients a
Model Unstandardize d Coefficients Standar dized Coeffic ients t Sig. B Std. Error Beta (Constant) -0.030  1.059 - 0.02 8 0.978 Perencanaa n Pajak (X1) 0.155 0.097 0.181 1.59 5 0.115 Beban Pajak Tangguhan (X2) 4.917 1.729 0.315 2.84 3 0.006 Leverage (X3) -1.511  0.566 -0.279 - 2.67 0 0.009 Ukuran Perusahaan (X4) 0.176 0.190 0.101 0.92 9 0.356
Hasil  uji  t  menunjukkan  bahwa  Variabel Perencanaan  Pajak  memiliki  p-value  0,115  > 0,05,  maka  Ho  diterima  berarti    perencanaan pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap manajemen  laba  (Y)  pada  perusahaan  food  and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun  2018-2021. Variabel Beban Pajak Tangguhan  memiliki  dengan  p-value  sebesar 0,006  <  0,05,  maka  Ho  ditolak  berarti  ada pengaruh  yang  positif  signifikan  beban  pajak tangguhan  (X2)  terhadap  manajemen  laba  (Y) pada  perusahaan  food  and  beverage  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  thun  2018- 2021.  Variabel Leverage memiliki  p-value sebesar  0,009  <  0,05  maka  Ho  ditolak  berarti leverage  (X3)  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  manajemen  laba  (Y)  pada  perusahaan food  and  beverage  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  tahun  2018-2021.  Variabel  Ukuran Perusahaan  memiliki  p-value  sebesar  0,356  > 0,05 maka Ho diterima berarti ukuran perusahaan  (X4)  tidak  berpengaruh  terhadap manajemen  laba  (Y)  pada  perusahaan  food  and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.

## Uji Ketetapan Model (Uji F)
Tabel 8. Hasil uji ketetapan model (uji F) ANOVA a Model Sum  of Squares df Mean Square F Sig. Regression  13.973 4 3.493 3.979  0.00 5 b Residual 71.117 81  0.878 Total 85.091 85
Hasil  uji  ketetapan  model  (uji  F)  diperoleh F  hitung    sebesar  3,979  dengan  p-value  sebesar 0,005  <  0,05  maka  Ho  ditolak  berarti  ada pengaruh  yag  signifikan  variabel  independen yaitu  perencanaan  pajak  (X1),  beban  pajak tangguhan  (X2),  leverage  (X3)  dan  ukuran perusahaan  (X4)  secara  simultan  terhadap manajemen  laba  (Y)  pada  perusahaan  food  and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
Uji koefisien determinasi (R 2 )
Tabel 9. Hasil uji koefisien determinasi
Model Summary Model  R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of the Estimate 1 0.405 a 0.164  0.123 0.93701
Hasil  Uji  Koefisien  Determinasi  diperoleh koefisien  determinasi  (Adjusted  R2)  =  0,123 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh  variabel  indeoenden  yaitu  perencanaan pajak  (X1),  beban  pajak  tangguhan  (X2), leverage  (X3)  dan  ukuran  perusahaan  (X4) terhadap  variabel  dependen  yaitu  manajemen laba  (Y)  pada  perusahaan  food  and  beverage yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun 2018-2021  sebesar  12,3%  sedangkan  sisanya (100%  -  12,3%)  =  87,7%  dipengaruhi  oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.
Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Hasil  analisis  diperoleh  t  hitung  sebesar 1,595  dengan  p-value  0,115  >  0,05,  maka  Ho diterima  berarti    perencanaan  pajak  (X1)  tidak berpengaruh  terhadap  manajemen  laba  (Y) pada perusahaan  food  and  beverage  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2018-2021.  Dilihat lagi  dalam  tujuan  perusahaan  bahwa  tujuan perusahaan  melakukan  manajemen  laba  salah satunya  adalah  untuk  menghindari  penurunan laba,  agar  posisi  manajer  dapat  dianggap  aman, sehingga  hal  ini  berbeda  dengan  tujuan perencanaan  pajak  adalah  untuk  memangkas besarnya laba kena pajak perusahaan.
Beban  pajak  tangguhan  berpengaruh  positif signifikan terhadap manajemen laba
Hasil  analisis  diperoleh  t  hitung  sebesar 2,834  dengan  p-value  sebesar  0,006  <  0,05, maka  Ho  ditolak  berarti  ada  pengaruh  positif signifikan beban pajak tangguhan (X2) terhadap manajemen  laba  (Y)  pada  perusahaan  food  and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
thun 2018-2021. Jika perusahaan yang menunda pembayaran  pajak yang  menjadi  tanggungannya pada  periode  tertentu,  sehingga  laba  yang dilaporkan pada periode bersangkutan akan lebih besar, maka manajer akan melakukan pengelolahan  dalam  melakukan  penundaan pembayaran pajak inilah yang termasuk tindakan manajemen laba.

## Leverage  berpengaruh  signifikan  terhadap manajemen laba
Hasil  analisis  diperoleh  t  hitung  sebesar  - 2,670 dengan p-value sebesar 0,009 < 0,05 maka Ho  ditolak  berarti  leverage  (X3)  berpengaruh signifikan  terhadap  manajemen  laba  (Y)  pada perusahaan  food  and  beverage  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2018-2021.  Pada dasarnya,  Leverage  timbul  karena  perusahaan menggunakan  sumber  dana  berupa  utang  yang menyebabkan munculnya biaya tetap yang harus ditanggung,  oleh  karena  itu  pada  saat  tingkat Leverge  tinggi  akan  mendorong  manajer  untuk menjaga  labanya,  hal  inlah  yang  disebut manajemen laba. Dan jika total utang lebih kecil dari  ekuitas  yang  dimiliki  perusahaan  sehingga biaya  tetap  yang  ditanggung  perusahaan  masih bisa dikendalikan, maka kualitas laba perusahaan dalam keadaan baik.
Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
Hasil  analisis  diperoleh  t  hitung  sebesar 0,929 dengan p-value sebesar 0,356 > 0,05 maka Ho  diterima  berarti  ukuran  perusahaan  (X4) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (Y) pada  perusahaan  food  and  beverage  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2018- 2021.  Jika  suatu  perusahaan  besar  maka  akan semakin  kecil  indikasi  terjadinya  manajemen laba,  karena  perusahaan  besar  biasanya  lebih menjadi  sorotan  masyarakat  sehingga  harus lebih berhati-hati dalam pelaporan keuangannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Sri  Supatminingsih  dan  Monot  Wicaksono (2020)  dan  I  Komang  Eva  Trisma  Yasa,  Ni Made  Sunarsih,  I  Gusti  Ayu  Asri  Pramesti (2020) bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Perencaanaan  Pajak  tidak  berpengaruh terhadap manajemen laba. Beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap  manajemen  laba.  Artinya,  apabila beban  pajak  tangguhan  meningkat  maka manajemen  laba  akan  meningkat.  Leverage berpengaruh  signifikan  terhadap  manajemen laba. Artinya, apabila leverage  meningkat maka manajemen  laba  akan  meningkat.  Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Adapun saran dalam penelitian ini adalah perusahaan  diharapkan  dapat  meningkatkan kinerjanya  baik  dalam  pengelolahan  laba ataupun  kinerja  keuangan  yang  lain  agar kedepan  dapat  menjadi  perusahaan  yang
memiliki  hasil  kerja  yang  baik  dalam  segi apapun.  Bagi  peneliti  selanjutnya  dapat  lebih memvariasikan  variabel-variabel  yang  diteliti agar  pembaca  dapat  semakin  memiliki  banyak wawasan tentang hal-hal yang dapat berpengaruh  terhadap  manajemen  laba  serta dapat  memperluas  objek-objek  penelitian  di sektor-sektor yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Dea  Savitri  Ayu  Lestari,  I.  K.  (2018).  Pengaruh
Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan  terhadap  Manajemen  Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa EfeK
Indonesia  periode  2015  -2017).  Jurnal Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekononi,  & Akuntansi), 129 -150.
Harnovinsah,  B.  S.  (2015).  Pengaruh  Beban Pajak  Tangguhan,  Profitabilitas,  dan Perencanaan  Pajak  terhadap  Manajemen Laba  (Studi  Empiris  pada  perusahaan manufaktur  sub  sektor  otomotif  dan komponen  yang  terdaftar  di  bursa  efek indonesia periode 2010-2014). 15-40.
Kanji,  L.  (2019).  Perencanaan  Pajak  dan  Beban
Pajak  Tangguhan  terhadap  Manajemen Laba  pada  Perusahaan  Mnaufaktur  yang Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia. Bongaya Journal for Research in Accounting, 20 - 27.
Lestari,  F.  A.  (2019).  Pengaruh  Perencanaan Pajak  terhadap  Manajemen  Laba  (Studi Empiris  Pada  Perusahaan  Manufaktur yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia tahun 2015-2017).  Jurnal  Riset  Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 77 - 88.
Lutfi  M Baradja,  Y. Z.  (2019).  Pengaruh  Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan
Aktiva Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba. Jurnal Akuntansi
Trisakti, 191 - 206.
Purwaningsih, F. A. (2013). Pengaruh Perencanaan  Pajak  terhadap  Manajemen Laba  pada  Perusahaan  Nonmanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 1- 15.
Putra,  Y.  M.  (2019).  Pengaruh  Aset  Pajak Tangguhan,  Beban  Pajak  Tangguhan,  dan Perencanaan  Pajak  terhadap  Manajemen Laba  (Studi  Empiris  pada  Perusahaan Food  &  Beverage  yang  terdaftar  di  BEI tahun  2015-2017).  Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi, 1 - 21.
Sudjiman,  A.  T.  (2021).  Analisis  Pengaruh
Perencanaan Pajak terhadap Laba
Perusahaan  pada  PT  SARI  ENESIS
INDAH Tahun  2017  - 2021.  Jurnal  Audit
& Perpajakan, 60 - 68.
Wulansari,  T.  A.  (2019).  Pengaruh Perencanaan Pajak,  Beban  Pajak  Tangguhan  dan Ukuran  Perusahaan  Terhadap  Manajemen Laba.  JAD:  Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Keuangan Dewantara , 96 - 107.
Hasibuan, D. &. (2019). Pengaruh Profitabilitas,
Resiko Keuangan dan Pertumbuhan
Perusahaan.  JURNAL  MANAJEMEN
DAN  KEUANGAN,  VOL.8,  NO.1,  MEI 2019, 21-33. Kumalasari. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA. E- JURNAL  EKONOMI  DAN  BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA, 809-816. Oktaviani,  A.  (2021).  Pengaruh  Perencanaan Pajak,  Aset  Pajak  Tangguhan,.  JURNAL ILMIAH KOMPUTERISASI AKUNTANSI, Vol.  14,  No.  1,  Juli  2021, 92-100. Rere,  H.  S.  (2020).  MANAJEMEN  LABA: PROFITABILITAS, LEVERAGE, DANUKURAN PERUSAHAAN SEKTOR  PERTAMBANGAN.  Jurnal Ilmiah  MEA  (Manajemen,  Ekonomi,  dan Akuntansi) Vol. 4 No. 3, 1853 - 1869. Yuyetta, A. &. (2020). PENGARUH LEVERAGE, SALES GROWTH,
UKURAN.  DIPONEGORO  JOURNAL OF ACCOUNTING Volume 9, Nomor 3,
1-14.
https://www.idnfinancials.com/id/company/indu stry/food-and-beverages-42  (Diakses  16 November 2022) https://gopublic.idx.co.id/ (Diakses 16 November 2022)
https://www.idx.co.id/id  (Diakses  16  November 2022) https://www.google.com/search?q=definisi+Tin gkat+Retensi+Pajak+perusahaan&biw=10 24&bih=457&ei=-e1-Y77GK-6fseMPt- Gi-AI&ved=0ahUKEwj-pt7V- MX7AhXuT2wGHbewCC84ChDh1QMI Dg&uact=5&oq=definisi+Tingkat+Retens i+Pajak+perusahaan&gs_lcp=Cgxnd3Mtd 2l6LXNlcnAQAzIFCCEQoA (Diakses 24 November 2022) https://www.google.com/search?q=kaitan+penur unan+laba+dengan+manajemen+laba+dan +perencanaan+pajak&oq=kaitan+penurun an+laba+dengan+manajemen+laba+dan+ perencanaan+pajak&aqs=chrome..69i57.5 7685j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (Diakses 27 November 2022) https://www.google.com/search?q=rumus+mana jemen+laba+dengan+market+value+of+e quity&ei=TXCDY4TkGIS54t4Pr_SSsA4 &ved=0ahUKEwjEvuTCxc77AhWEnNg FHS- 6BOYQ4dUDCA4&uact=5&oq=rumus+ manajemen+laba+dengan+market+value+ of+equity&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlc nAQAzIFCCEQoAE6 (Diakses 27 November 2022)
https://www.google.com/search?q=uji+koefisien +determinasi+regresi+sederhana+menurut +sugiyono+2018&ei=V2-DY732HZrV4- EPjsCFgAM&ved=0ahUKEwj9_cLNxM 77AhWa6jgGHQ5gATAQ4dUDCA4&ua ct=5&oq=uji+koefisien+determinasi+regr esi+sederhana+menurut+sugiyono+2018 &gs_lcp=Cg  (Diakses  27  Novvember 2022)
https://www.google.com/search?q=uji+statstik+ deskriptif+menurut+para+ahli+terbaru&o q=uji+statstik+deskriptif+menurut+para+ ahli+terbaru&aqs=chrome..69i57j33i10i2 2i29i30.20530j0j4&sourceid=chrome&ie =UTF-8 (Diakses 27 November 2022) https://serupa.id/metode-penelitian-kuantitatif- pengertian-karakteristik-jenis/ (Diakses 27 November 2022) https://www.google.com/search?q=pola+manaje men+laba+menurut+scott+(2015)&oq=po la+manajemen+laba+menurut+&aqs=chro me.0.0i512l2j69i57.11050j0j7&sourceid=
chrome&ie=UTF-8
(Diakses 27 November 2022) https://library.uns.ac.id/manajemen-laba-dan- manfaat-kualitas-laba-dalam-keputusan- investasi/ (Diakses 8 Desember 2022) https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidika n_1_dir/3218126438990fa0771ddb555f70 be42.pdf (Diakses 8 Desember 2022) http://repo.iain- tulungagung.ac.id/8779/6/BAB%20III.pdf (Diakses 8 Desember 2022) https://www.statistikian.com/2017/01/uji- autokorelasi-durbin-watson-spss.html (Diakses 8 Desember 2022) https://ekonomi.bisnis.com/read/20200327/12/1 218688/riset-industri-fb-paling- terdampak-pandemi-corona  (Diakses  8 Desember 2022) https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/202108 11220610-532-679242/babak-belur- ekonomi-dihajar-15-tahun-pandemi (Diakses 8 Desember 2022) https://www.google.com/search?q=rumus+roa+ menurut+kasmir+2016&tbm=isch&hl=id &sa=X&ved=2ahUKEwjU2oHOw8L8Ah VlyKACHWg2AR0QrNwCKAB6BAgB EG8&biw=1007&bih=440    (Diakses  12 Januari 2023) https://deepublishstore.com/klasifikasi-ukuran- perusahaan/ (Diakses 12 Januari 2023) https://www.idnfinancials.com/ (Diakses 4 Maret 2023)

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN ATAS PENGELOLAAN LIMBAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA KUPANG

## Yohanes Calvin Adriano Goa Nuwa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana calvinnuwa@gmail.com
Minarni A. Dethan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana minarni.dethan@staf.undana.ac.id
Herly M. Oematan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana herly.oematan@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  akuntansi  lingkungan  pada  Dinas  Kesehatan Kota  Kupang,  sebagai  upaya  untuk  mengurangi  dampak  lingkungan  yang  ditimbulkan  oleh  kegiatan operasional  puskesmas  dan  mengetahui  biaya  lingkungan  Dinas  Kesehatan  Kota  Kupang.  Penelitian  ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan lingkungan  dan  anggaran  biaya  lingkungan.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  kegiatan  lingkungan  yang dilakukan oleh puskesmas seperti, pengelolaan air limbah menggunakan Instalasi Pengelola Air Limbah (IPAL)  atau  saluran  resapan  yang  dialirkan  berupa  septic  tank,  limbah  medis  menggunakan  insinerator dan  limbah  non  medis  di  tempat  penyimpanan  di  tempat  pembuangan  sementara  (TPS)  dan  kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sedangkan Dinas Kesehatan Kota Kupang hanya berperan sebagai  manajemen  yang  mengontrol  atau  mengawasi,  memantau  atau  mengawasi  setiap  kegiatan penanganan  sampah  yang  dilakukan  oleh  puskesmas.  Anggaran  biaya  pengelolaan  sampah  yang dikeluarkan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Kupang  tahun  2017-2020  yaitu  1)  biaya  pencegahan  seperti, belanja  jasa  pihak  ketiga  untuk  biaya  pembakaran  sampah  medis  dan  pelatihan  pengelolaan  sampah medis,  2)  biaya  kegagalan  internal  seperti,  pengelolaan  limbah  transportasi  medis  dan  perjalanan  dinas transportasi sampah medis, dan 3) biaya deteksi lingkungan seperti pengawasan layanan perjalanan medis pengawasan limbah medis.
Kata kunci: Akuntansi lingkungan, kegiatan lingkungan dan lingkungan biaya.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  application  of  environmental  accounting  at  the  City  of  Kupang Health Office, as an effort to reduce the environmental impact caused by the operational activities of the health center and to know the environmental costs of the City of Kupang Health Office. This research is a descriptive  qualitative  research.  The  variables  used  in  this  study  are  environmental  activities  and environmental  cost  budgets.  The  results  of  this  study  are  environmental  activities  carried  out  by  health centers  such  as,  waste  water  management  using  Waste  Water  Management  Installation  (IPAL)  or infiltration  channels  that are  channeled  in  the  form  of  septic  tank,  medical waste  using  incinerator  and non-medical  waste  in  the  storage  area  in  a  temporary  landfill  (TPS)  and  then  transported  to  a  landfill (TPA).  While  the  Kupang  City  Health  Office  only  acts  as  the  management  that  controls  or  supervises, monitors or supervises every waste handling activity carried out by the puskesmas. The budget for waste management  costs  incurred  by  the  Kupang  City  Health  Office  from  2017-2020,  namely  1)  prevention costs  such  as,  third-party  service  expenditure  for  medical  waste  combustion  costs  and  medical  waste management training, 2) internal failure costs such as, transport waste management medical and medical junk  transport  official  travel,  and  3)  environmental  detection  costs  such  as  medical  travel  service supervision supervision of medical waste .
Keywords: Environmental accounting, environmental activities and environmental costs.

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  manusia  di  Indonesia  saat ini semakin  berkembang  pesat,  sejalan  dengan semakin  banyaknya  kebutuhan  masyarakat  itu sendiri.  Terlihat  bahwa  pertumbuhan  manusia sejak tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan,  dimana  pada  tahun  2016  jumlah penduduk  sebesar  258.705.000  jiwa,  tahun  2017 jumlah  penduduk  sebesar  261.890.900  jiwa,  dan tahun 2018 jumlah penduduk sebesar 265.015.300 jiwa (https://www.bps.go.id) .  Pada  Kota  Kupang sendiri  pertumbuhan  penduduk  juga  mengalami peningkatan  dimana  pada  tahun  2016  jumlah penduduk  sebesar  402.286  jiwa,  tahun  2017 jumlah penduduk sebesar 412.708 jiwa dan tahun 2018 sebesar 423.080 jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik  Kota  Kupang ) .  Hal  ini  pastinya  akan memperoleh  permasalahan  yang  timbul,  ketika pertumbuhan manusia meningkat otomatis jumlah pasien  yang  ada di  rumah  sakit  maupun  Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) juga mengalami  peningkatan.  Terlihat  bahwa  jumlah pasien yang ada di Kota kupang pada tahun 2016 sebesar  164.299  jiwa,  tahun  2017  sebesar 225.802  jiwa  dan  tahun  2018  sebesar  225.836 jiwa (Sumber: Dinas  Kesehatan  Kota  Kupang), dengan  semakin  banyaknya  pasien  tersebut, pastinya  limbah  medis  yang  diperoleh  juga semakin bertambah.
Puskesmas  sebagai  unit  pelaksana  teknis dinas  kabupaten/kota,  yang  bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah  kerja (https://kemkes.go.id) . Puskesmas juga dapat memberikan dampak positif bagi  masyarakat  dan  juga  dapat  memberikan dampak  negatif,  seperti  limbah  yang berpotensi mencemari  lingkungan  dan menularkan  penyakit. Limbah  puskesmas  merupakan  semua  limbah yang  dihasilkan,  oleh  kegiatan  puskesmas  itu sendiri, baik dalam bentuk padat, cair, pasta  (gel) maupun gas yang dapat mengandung bahan kimia beracun (https://kemkes.go.id). Dampak  negatif yang  dapat  ditimbulkan  oleh  puskesmas  terhadap masyarakat  cukup  besar  dan  susah  dikendalikan seperti  jarum  suntik,  pecahan  gelas  medis,  pisau bedah,  isolasi  medis,  cairan  tubuh,  obat-obatan kedaluarsa,  air  infus/cairan  medis,  dan  lain sebagainya.
Saat ini puskesmas mulai sadar, akan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional yang telah dilakukan, hal ini didukung dengan  regulasi  dari  pemerintah  seperti  Undang- Undang  No.32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah upaya sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk
melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan mencegah  terjadinya  pencemaran,  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup  yang  meliputu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,  pengawasan  dan  penegakan hukum.
Pengelolaan  lingkungan  perlu  dilakukan sebagai  upaya  tanggung  jawab  puskesmas terhadap  lingkungan  sekitar. Dalam  akuntansi lingkungan sangat cenderung menyoroti masalah-masalah  yang  timbul  dari  kegiatan sosial  atau  dampak  dari  kegiatan  secara  teknis seperti,  pada  saat  penggunaan  alat  atau  bahan baku, yang kemudian akan menghasilkan limbah produksi yang berbahaya. Hal ini sangat penting dikarenakan di Indonesia saat ini terlalu banyak organisasi pemerintahan atau swasta yang dalam kegiatan pelaksanaan operasionalnya menimbulkan  kerusakan  ekosistim karena adanya,  limbah  produksi yang  dihasilkan  oleh organisasi  pemerintahan  ataupun  swasta  itu sendiri.
Data tentang limbah medis yang ditimbulkan  oleh  Rumah  Sakit  (RS)  di Indonesia  secara  umum  mencapai  242  ton per hari dari 2.813 RS di  Indonesia.  Sehingga dari  jumlah  tersebut rata-rata  tumpukan  limbah mencapai  87 kilogram  per  hari,  artinya  limbah yang  belum  dikelola  masih  cukup  besar, banyaknya  limbah  yang  tidak  terkelola salah satunya  disebabkan  oleh  jasa pengelolaan  yang tidak banyak, dan juga  terdapat jasa pemusnahan  limbah  yang ditutup  akibat  tidak bekerja sesuai dengan prosedur. (https://www.persi.or.id/78-
berita/berita- persi/531-klhk-limbah-medis-seluruh- indonesia-capai-242-ton-per-hari). Data  limbah medis  di NTT/Kota  kupang secara khusus terus meningkat  setiap  tahunnya.  Di  kota  Kupang, dari  seluruh  rumah  sakit/puskesmas  terdapat 148  ton  limbah  medis  hingga  Januari  2019 (https:// www.mongabay.co.id/2019/06/26/sampah- medisdi-ntt-kianmenggunung-bagaimana- mengatasinya/). Oleh  karena  itu diperlukanlah penanganan khusus untuk dapat mengukur biaya lingkungan, dari aktivitas pengelolaan lingkungan  tersebut.  Menurut  Ikhsan  Arfan (2009:  82),  biaya  lingkungan  merupakan dampak,  baik  moneter  maupun  non-moneter yang  terjadi  oleh  hasil  aktifitas  operasional yang  berpengaruh  pada  kualitas  lingkungan. Perhitungan  biaya  untuk  penanganan  limbah tersebut  diperlukan  adanya  perlakuan  akuntansi yang tersistematis secara benar. Perlakuan pada masalah  penanganan limbah hasil
operasional ini sangat penting dalam pengendalian pertanggungjawaban terhadap lingkungan.
Keuntungan  yang  diperoleh  dari  penerapan akuntansi lingkungan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar biaya lingkungan  yang dikeluarkan untuk mengolah limbah tersebut dengan menggunakan  sistem  akuntansi  sehingga  bisa meminimalkan  biaya  yang  dikeluarkan,  bisa mengontrol  tanggungjawab  organisasi  dalam menjaga  lingkungan  sekitarnya  (Ikhsan  Arfan, 2009:21).  Dinas  Kesehatan  Kota Kupang memiliki struktur organisasi yang sudah ditentukan  berdasarkan  tugas  pokok  Dinas Kesehatan  Kota  Kupang sesuai  dengan  peraturan daerah  (PERDA) Kota  Kupang  Nomor  :  6  Tahun 2008  adalah  sebagai berikut: Merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasi penyelenggaraan  urusan  pemerintah  dan  umum, melakukan pengawasan/pengendalian pelaksanaan  tugas  dibidang  pelayanan  kesehatan dasar,  kesehatan  keluarga,  pengendalian  dan pemberantasan  penyakit,  penyehatan lingkungan, dan promosi kesehatan.
Dinas  Kesehatan  Kota  Kupang  adalah salah satu  instansi  pemerintahan  yang  ada di  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  dan  membawai  11 puskesmas  yang  ada  di  Kota  Kupang.  Untuk menunjang  salah  satu  kegiatan  pelaksanaan lingkungan  kesehatan yang  baik,  maka  upaya- upaya  kesehatan  lingkungan  perlu  dilaksanakan oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Kupang  untuk mengantisipasi  pencemaran  lingkungan  atas limbah  yang  dihasilkan.  Oleh  sebab  itu perlu adanya  perencanaan  anggaran  yang  baik,  untuk membiayai pengelolaan limbah  tersebut.
Berdasarkan  dengan  latar  belakang  tersebut maka peneliti tertarik  untuk menulis penelitian ini dengan  judul  “Analisis  Penerapan  Akuntansi Lingkungan Atas Pengelolaan Limbah Pada Dinas Kesehatan Kota Kupang”.

## KAJIAN TEORITIS

## Lingkungan
Lingkungan  Menurut International  Standard Organization  ( ISO)  14001  adalah  keadaan sekeliling dimana organisasi beroperasi, termasuk udara,  air,  tanah,  sumber  daya  alam,  flora,  fauna, manusia  dan interaksinya. Lingkungan di Indonesia  sering  disebut  lingkungan  hidup. Menurut  Undang-Undang  No.23  Tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  definisi lingkungan  hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan semua  benda  daya,  keadaan  dan  makhluk  hidup,
termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup lain..  Dampak  lingkungan  adalah  perubahan apapun yang terjadi pada lingkungan, baik yang merugikan,  maupun  yang  bermanfaat,  yang keseluruhnya  atau  sebagian  disebabkan  oleh lingkungan dan organisasi.

## Akuntansi Lingkungan
Istilah  akuntansi  lingkungan  mempunyai banyak arti dan kegunaan. Akuntansi lingkungan dapat mendukung akuntansi pendapatan,  akuntansi  keuangan  maupun bisnis internal  akuntansi  manajerial.  Fokus  utamanya didasarkan pada penerapan akuntansi lingkungan  sebagai  suatu  alat  komunikasi manajerial untuk pengambilan keputusan  bisnis internal (Ikhsan Arfan, 2009:14).
Akuntansi  lingkungan  merupakan  istilah berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan  ke  dalam praktik  akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Akuntansi  lingkungan  didefinisikan  sebagai pengurangan  dan  atau  penghindaran  dampak terhadap  lingkungan,  bergerak  dari  kesempatan dimulai  dari  perbaikan  kembali  kejadian- kejadian  yang  menimbulkan  bencana  atas kegiatan-kegiatan tersebut (Ikhsan Arfan, 2009:26).
Akuntansi  lingkungan  dapat  selanjutnya digambarkan  dalam  dua  area  utama,  yaitu (Ikhsan Arfan, 2009:84):
1. Akuntansi lingkungan keuangan
Menekankan pada analisa dan komponen pelaporan  dari biaya  internal dan  kewajiban  terkait  masalah  lingkungan. Ini  secara  khas  merupakan  domain  dari seorang akuntan yang mempersiapkan pelaporan  keuangan  untuk  kredit  dan investor.
2. Akuntansi manajerial
Akuntansi  manajerial  memiliki  satu fokus berbeda. Dukungan manajemen internal  dan  proses  pembuatan  keputusan melalui  berbagai  ilmu  pengetahuan tentang teknik  alokasi  biaya, pengukuran kinerja  dan analisis bisnis.

## Tujuan Penerapan Akuntansi Lingkungan
Tujuan  akuntansi  lingkungan  adalah  untuk meningkatkan  jumlah  informasi relevan,  yang dibuat  bagi  mereka  yang  memerlukan  atau dapat  menggunakannya.  Keberhasilan  tidak
Nuwa, et al: Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan ……………
hanya tergantung pada ketepatan dalam menggolongkan  semua  biaya-biaya  yang  dibuat perusahaan. Akan tetapi kemampuan dan keakuratan  data  akuntansi  perusahaan  dalam menekan  dampak  lingkungan  yang  ditimbulkan dari aktifitas perusahaan.
Menurut  Ikhsan  Arfan  (2009:21)  tujuan  dan maksud  dikembangkannya  akuntansi  lingkungan yaitu sebagai berikut:
1. Akuntansi lingkungan merupakan alat manajemen lingkungan. Akuntansi lingkungan digunakan  untuk  menilai  keefektifan  kegiatan konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk
menentukan,  biaya fasilitas pengelolaan lingkungan,  biaya  keseluruhan konservasi lingkungan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan.
2. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan  masyarakat,  sebagai  alat  komunikasi publik, akuntansi lingkungan digunakan  untuk menyampaikan  dampak  negatif  lingkungan, kegiatan  konservasi lingkungan  dan  hasilnya kepada  publik.  Tanggapan  dan  pandangan masyarakat  digunakan  sebagai  umpan  balik untuk mengubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan.

## Pentingnya Akuntansi Lingkungan
Akuntansi  lingkungan  menjadi  hal  yang penting  untuk  dapat  dipertimbangkan  dengan sebaik  mungkin  karena  akuntansi  lingkungan merupakan  bagian  akuntansi  atau  sub  bagian akuntansi. Alasan yang mendasari adalah mengarah  pada,  keterlibatannya  dalam  konsep ekonomi  dan  informasi  lingkungan.  Akuntansi lingkungan  juga  merupakan  suatu  bidang  yang terus berkembang dalam mengidentifikasi pengukuran-pengukuran  dan  mengkomunikasikan biaya-biaya  aktual  perusahaan  atau  dampak potensial  lingkungannya.  Biaya  ini  meliputi biaya-  biaya  pembersihan  atau  perbaikan  tempat- tempat  yang  terkontaminasi,  biaya  pelestarian lingkungan,  biaya  hukuman  dan  pajak,  biaya pencegahan polusi teknologi dan biaya manajemen pemborosan (Ikhsan Arfan, 2009: 26).

## Fungsi dan Peranan Akuntansi Lingkungan
Menurut  (Ikhsan  Arfan,  2009:32). fungsi  dan peran  akuntansi  lingkungan  tersebut  dijelaskan sebagai berikut:
1. Fungsi Internal
Fungsi  internal  merupakan  fungsi  yang berkaitan  dengan  pihak  internal  perusahaan
sendiri.  Pihak  internal  adalah  pihak  yang menyelenggarakan  usaha,  seperti  rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi maupun  jasa lainnya.  Adapun  yang  menjadi aktor  dan  faktor  dominan  pada  fungsi internal  ini  adalah  pimpinan  perusahaan. Sebab  pimpinan  perusahaan  merupakan orang  yang  bertanggung  jawab  dalam  setiap pengambilan  keputusan  maupun  penentuan setiap kebijakan internal perusahaan. Sebagaimana halnya dengan sistem informasi lingkungan perusahaan,  fungsi internal memungkinkan untuk mengatur biaya konservasi  lingkungan  dan  menganalisis biaya  dari  kegiatan-  kegiatan  konservasi lingkungan  yang  efektif  dan  efisien  serta sesuai dengan pengambilan keputusan.
2. Fungsi Eksternal
Fungsi  eksternal  merupakan  fungsi yang  berkaitan  dengan  aspek  pelaporan keuangan.  Fungsi  ini  merupakan  faktor penting  yang  perlu  diperhatikan  perusahaan adalah  pengungkapan  hasil  dari  kegiatan konservasi  lingkungan  dalam  bentuk  data akuntansi.  Informasi  yang  diungkapkan merupakan hasil yang  diukur secara kuantitatif dari kegiatan konservasi lingkungan.  Termasuk  didalamnya  adalah informasi  tentang  sumber-sumber  ekonomi suatu perusahaan. Fungsi eksternal
memberikan  kewenangan  bagi  perusahaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan stakeholder ,  seperti  pelanggan, rekan  bisnis,  investor,  penduduk  lokal maupun bagian administrasi.

## Biaya Lingkungan
Lingkungan  adalah  dampak,  baik  moneter atau non-moneter yang terjadi oleh hasil aktifitas perusahaan  yang  berpengaruh  pada  kualitas lingkungan  (Ikhsan  Arfan,  2009:82).  Definisi biaya lingkungan mencakup seluruh biaya-biaya paling  nyata  (seperti  limbah  buangan),  untuk mengukur  ketidak  pastian.  Biaya  lingkungan pada  dasarnya  berhubungan  dengan  biaya produksi,  proses,  sistem  atau  fasilitas  penting untuk  pengambilan  keputusan manajemen  yang lebih baik. Menurut Hansen dan Mowen (2009: 403) biaya lingkungan meliputi:
1. Biaya pencegahan (Environmental

## Prevention Costs)
Biaya  pencegahan  adalah  biaya-  biaya untuk  aktivitas  yang  dilakukan,  untuk mencegah  diproduksinya  limbah  dan/atau sampah  yang  dapat  merusak  lingkungan.
Contoh  aktivitas-aktivitas  pencegahan  adalah evaluasi  dan  pemilihan  pemasok,  evaluasi  dan pemilihan  alat  untuk  mengendalikan  polusi, desain  proses  dan  produk  untuk  mengurangi atau  menghapus  limbah,  melatih  pegawai, mempelajari  dampak  lingkungan,  audit  resiko lingkungan, pelaksanaan penelitian lingkungan,  pengembangan  sistem  manajemen lingkungan, daur ulang produk, serta pemerolehan sertifikat ISO 14001.
2. Biaya  deteksi  lingkungan (Environmental Detection Costs)
Biaya  deteksi  lingkungan  adalah  biaya- biaya  untuk  aktivitas  lain  di  perusahaan  telah memenuhi  standar  lingkungan  yang  berlaku atau tidak. Contoh aktivitas deteksi lingkungan adalah audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk  dan  proses  (agar  ramah  lingkungan), pengembangan  ukuran  kinerja  lingkungan, pelaksanaan  pengujian  pencemaran,  verifikasi kinerja  lingkungan  dari  pemasok,  serta pengukuran tingkat pencemaran.
3. Biaya  kegagalan  internal (Environmental Internal Failure Cost)
Biaya  kegagalan  internal  adalah  biaya- biaya  untuk  aktivitas  yang  dilakukan  karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang  ke  lingkungan  luar.  Contoh  aktivitas kegagalan internal adalah pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau
menghilangkan polusi, pengolahan dan
pembuangan  limbah  beracun,  pemeliharaan peralatan polusi, lisensi fasilitas untuk memproduksi  limbah,  serta  daur  ulang  sisa bahan.
4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan
(Environmental External Failure Costs) Biaya  kegagalan  eksternal  lingkungan
adalah  biaya-biaya  untuk  aktivitas  yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah kedalam lingkungan. Contoh aktivitas kegagalan  eksternal  adalah  membersihkan tanah  yang  tercemar,  menyelesaikan  klain kecelakaan pribadi (yang berhubungan dengan lingkungan),  merestorasi  tanah  ke  keadaan alamiah  hilangnya  penjualan  karena  reputasi lingkungan  yang  buruk,  menggunakan  bahan baku dan listrik secara tidak efisien, menerima perawatan  medis  karena  polusi,hilangnya lapangan pekerjaan karena  pencemaran, hilangnya  manfaat  danau  sebagai  tempat rekreasi,  dan  rusaknya  ekosistem  karena pembuangan sampah padat.

## Limbah
Limbah  adalah  sesuatu  yang  tidak  dipakai, tidak  digunakan,  tidak  disenangi atau  sesuatu yang  dibuang,  yang  berasal  dari  kegiatan manusia  dan  tidak  terjadi  dengan  sendirinya. Adanya  berbagai  sarana  pelayanan  kesehatan baik  rumah  sakit,  klinik  maupun  puskesmas, akan  menghasilkan  limbah  baik  cair  maupun padat.  Limbah  pada  rumah  sakit/puskesmas lebih  dikenal  dengan  pengertian  sampah  rumah sakit.  Limbah  padat  (sampah)  adalah  sesuatu yang  tidak  dipakai,  tidak  disenangi,  atau sesuatu  yang  harus  dibuang  yang  umumnya berasal  dari  kegiatan  yang  dilakukan  oleh manusia, dan umumnya bersifat padat
(Depertemen Kesehatan, 2004). Keputusan Menteri Kesehatan RI
No.1204/Menkes/SK/X/2004, limbah padat
Rumah  Sakit/Puskesmas  adalah  semua  limbah yang berbentuk padat akibat kegiatan operasional  yang  dilakukan  yang  terdiri  dari limbah medis dan non medis, yaitu:
1. Limbah non medis adalah limbah padat yang dihasilkan  dari  kegiatan  diluar medis  yang berasal  dari  dapur,  perkantoran,  taman,  dan halaman  yang  dapat  dimanfaatkan  kembali apabila ada teknologi. Penyimpanannya pada tempat sampah berplastik hitam.
2. Limbah  medis  padat  adalah  limbah  padat yang terdiri dari:
a. Limbah  infeksius  dan  limbah  patologi, penyimpanannya  pada  tempat  sampah berplastik kuning.
b. Limbah farmasi (obat kedaluarsa), penyimpanannya  pada  tempat  sampah berplastik coklat.
c. Limbah  sitotoksis  adalah  limbah   berasal dari  sisa  obat  pelayanan  kemoterapi. Penyimpanannya  pada  tempat  sampah berplastik ungu.
d. Limbah  medis  padat  tajam  seperti pecahan  gelas,  jarum  suntik,  pipet  dan alat  medis  lainnya.  Penyimpanannya pada safety box/container.
e. Limbah radioktaf aadalah limbah berasal dari  penggunaan  medis  ataupun  riset  di laboratorium  yang  berkaitan  dengan  zat- zat  radioktaf.  Penyimpanannya  pada tempat sampah berplastik merah.
Limbah  padat  medis  dapat  dikelola dengan menggunakan
incinerator . Incinerator adalah  suatu  alat  pembakaran sampah yang dioperasikan dengan menggunakan  teknologi  pembakaran  suhu tertentu,  sehingga  sampah  dapat  terbakar
Nuwa, et al: Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan ……………
habis  sampai  menjadi  debu. Incinerator merupakan  sebuah  alat  khusus  menyerupai tungku  yang  digunakan  untuk  membakar limbah  padat  dengan  suhu  tinggi.  Limbah- limbah padat tersebut kemudian dimasukan ke dalam incinerator dan dibakar selama dua jam dengan suhu 1.200o celcius dan menghabiskan 30 liter minyak tanah tiap kali pembakaran.
3. Limbah  cair  rumah  sakit/puskesmas  adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari  kegiatan  rumah  sakit/puskesmas,  yang kemungkinan  mengandung  mikroorganisme bahan  beracun,  dan  radio  aktif  serta  darah yang berbahaya bagi kesehatan.
Penanganannya  melalui  Instalasi  Pengelolaan Air  Limbah  (IPAL)  (Departemen  kesehatan RI  2006).  Instalasi  Pengelolaan  Air  Limbah (IPAL)  adalah  bangunan  air  yang  berfungsi untuk mengolah air buangan yang berasal dari kegiatan  yang  ada  di  fasilitasi  pelayanan kesehatan.  Salah satu sistem IPAL yang telah banyak  digunakan  pada  beberapa  fasilitas pelayanan  kesehatan  adalah  IPAL  dengan sistem biofilter anaerob aerob.
Menurut  Indrawati  dan  Rini  (2018), aktivitas penanganan limbah dilakukan dengan beberapa metode sesuai dengan jenis limbahnya, yaitu:
1. Metode Penanganan Limbah Padat Medis: a. Pengumpulan
b. Pengangkutan
c. Pemusnahan
2. Metode  Penanganan  Limbah  Padat  Non Medis:
a. pengumpulan
b. Pengangkutan
3. Metode Penanganan Limbah Cair:
a. Pengumpulan
b. Pembuangan

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif. Dalam penelitian kualitatif masalah yang dibawah oleh peneliti masih remang-remang, bahkan gelap kompleks  dan  dinamis.  sehingga  masalah  dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, dan akan  berkembang  atau  berganti  setelah  peneliti berada dilapangan (Sugiyono, 2018:52).

## Ruang Lingkup Penelitian
Jenis data yang digunakan pada          penelitian ini  adalah  jenis  data  kuantitatif dan  kualitatif. Jenis  data  kuantitatif  adalah  jenis  data  yang dapat  diukur  atau  dihitung  secara  langsung sebagai variabel angka atau bilangan sedangkan jenis  data  kualitatif  adalah  data  dari  penjelasan kata  verbal  yang  tidak  dapat  dianalisis  dalam bentuk  bilangan/angka.  Data  kuantitatif  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  laporan anggaran  pengelolaan  limbah  medis  tahun 2017-  2020,  sedangkan  data  kualitatif  dalam penelitian  ini  adalah  gambaran  mengenai objek penelitian dan pengamatan secara langsung.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder. Menurut  Sugiyono  (2018:104),  sumber  data primer  adalah  sumber  data  yang  langsung memberikan  data  kepada  pengumpulan  data sedangkan  sumber  data  sekunder  merupakan sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data kepada  pengumpul  data  misalnya  lewat  orang lain  atau  lewat  dokumen.  Data  primer  dalam penelitian  ini  yaitu  pengamatan  secara langsung dan  wawancara  mendalam  sedangkan  data sekunder  yaitu  bukti  Perjanjian  Kerja  Sama (PKS),  laporan  anggaran  pengelolaan  limbah medis,  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP), Rencana  Pembangunan Jangka  menengah Daerah  (RPJMD),  visi/misi  Dinas  Kesehatan Kota Kupang, dan struktur organisasi.

## Fokus Penelitian
Berfokus terhadap aktivitas-aktivitas pengelolaan  limbah  Dinas  Kesehatan  Kota Kupang  yang  meliputu  aktivitas  penanganan pengelolaan limbah medis, penanganan pengelolaan limbah non medis, dan penanganan  limbah  cair.  Berfokus  pada perencanaan  anggaran  terkait  kegiatan  atau aktivitas  pengelolaan  limbah  sampai  pada pelaporan anggaran pengelolaan limbah puskesmas/Dinas Kesehatan Kota Kupang.

## Teknik Penentuan Informan
Pada  penelitian  kualitatif  sampel  sumber data  disebut  dengan  informan,  dikarenakan penentuannya  tidak  diambil  secara  random, tetapi  diambil purposive dan snowball,
sehingga namanya purposive snowball
simpling.  Purposive  simpling adalah  teknik pengambilan  sampel  yang  berdasarkan  atas
pertimbangan  tertentu.  Pertimbangannya  adalah orang  yang  mampu  menguasai  informasi  dari objek  yang  diteliti. Snowball  simpling adalah sampel  yang  jumlahnya  semakin  lama  semakin besar  dan  juga  dipilih  secara purposive .  Jumlah sampel  serta  siapa  yang  akan  digunakan  untuk sampel  informan,  akan  berkembang  selama dilapangan,  dan  pengambilan  sampel  akan dihentikan kalau datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2018:24).

## Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi
Peneliti  melaksanakan  pengamatan  secara langsung  terkait  dengan  aktivitas-  aktivitas pengelolaan limbah.
2. Wawancara Peneliti  melaksanakan  tanya  jawab  langsung kepada  pihak  puskesmas/Dinas  Kesehatan  Kota Kupang,  terkait  dengan  aktivitas  pengelolaan limbah  dan  perencanaan  anggaran  pengelolaan limbah.
4. Dokumentasi Dokumentasi dilaksanakan dengan cara mengumpulkan bukti, catatan  atau dokumen yang terkait  dengan  aktivitas  penanganan  limbah  dan anggaran  biaya  lingkungan  pengelolaan  limbah. Dokumen  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  laporan  anggaran  pengelolaan  limbah, bukti  PKS,  bukti  SOP,  RPJMD,  visi/misi  dan struktur  organisasi.  Dokumen-dokumen  tersebut, peneliti  peroleh  dari  Dinas  Kesehatan  Kota Kupang, puskesmas dan media masa online.

## Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yaitu proses mencari dan menyusun  secara  sistematis  data  yang  diperoleh dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan bahan-bahan  lain.  (Sugiyono,  2018:130)  analisis data dilakukan dengan melihat mana yang penting dan  yang akan  dipelajari, dan membuat kesimpulan  yang  dapat  diceritakan  sehingga mudah  dipahami.  Penelitian  kualitatif  yang digunakan  yaitu  teknik  analisis  data  model  Miles dan  Hubermen  (1984).  Aktivitas  dalam  analisis data  kualitatif  dilaksanakan  secara  interaktif  dan berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  tuntas. Proses  analisis  data  dimulai  dengan  menelaah seluruh  data  yang tersedia dari berbagai sumber,  yaitu  wawancara,  pengamatan  dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis menggunakan  empat  komponen  yang  meliputi pengumpulan  data (data  collection), reduksi data
(data  reduction), penyajian  data (data display), penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion  drawing/verification, (Sugiyono, 2018:134).
1. Pengumpulan  Data (Data  Collection). Kegiatan  utama  pada  setiap  penelitian adalah mengumpulkan data. Pada penelitian  kualitatif  pengumpulan  data dengan  observasi,  wawancara  mendalam, dan  dokumentasi  atau  gabungan  ketiganya (triangulasi).
2. Reduksi Data (Data Reduction) Mereduksi data  berarti  merangkum/memilih  hal-hal yang pokok,  memfokuskan  hal-hal  penting serta  dicari tema dan polanya.
3. Penyajian  Data (Data  Display). Setelah data  direduksi,  maka  langkah  selanjutnya yaitu  mendisplaykan  data.  Pada  penelitian kualitatif,  penyajian  data  bisa  dilakukan seperti  uraian  singkat,  bagan,  hubungan antar  kategori, flowchart dan  sejenisnya.
Penyajian  yang  sering  digunakan  dalam menyajikan  data  pada  penelitian  kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
4. Penarikan  Kesimpulan/verifikasi (Conclusion
Drawing/Verification) Langkah  ke  empat  pada  analisis  data kualitatif  menurut  Miles  dan  Hubermen adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.  Kesimpulan  pada  penelitian kualitatif  merupakan  temuan  baru  yang sebelumnya  belum  pernah  ada.  Temuan dapat  berupa  deskripsi/  gambaran  suatu objek  yang  sebelumnya  masih  remang- remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi  jelas  dapat  berupa  hubungan kausual atau interaktif, hipotesis atau teori.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Aktivitas  Pengelolaan  Limbah  Medis  dan Non Medis
Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan mendapatkan hasil bahwa penanganan pengelolaan  limbah  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kesehatan  (Dinkes)  Kota  Kupang,  yaitu  hanya penanganan  pengelolaan  limbah  medis  yang biasa  dikenal  dengan limbah  Bahan  Berbahaya dan Beracun (B3). Sedangkan untuk penanganan limbah  non  medis  tidak  ada  penanganan langsung  dari  pihak  Dinkes  terhadap  setiap puskesmas  yang  ada  di  Kota  Kupang, dikarenakan  untuk  penanganan  limbah  non medis  tersebut,  penanganannya dilakukan langsung  oleh  setiap  puskesmas  masing-
masing.  Berikut  hasil  kutipan  dari  salah  satu informen:
“ Limbah itu satu. Tidak semua  limbah di butuhkan  anggaran  untuk  dialokasikan. Limbah non medis ditampung dan kemudian  petugas  dari Dinas  Kebersihan datang  angkut  atau  sampahnya  dibakar, yang  butuh  penanganan  khusus  hanya limbah medis.  Limbah medis cair disalurkan  dalam  bentuk  septik  teng  yang dikubur  langsung  dalam  tanah  ada  juga dalam  bentuk  Instalasi  Pembuangan  Air Limbah  (IPAL)  dan  limbah  medis  di tampung  kemudian  diangkut  oleh  pihak  ke 3 (Pak L.D) ”.
Proses  aktivitas  yang  telah  dilaksanakan untuk  penanganan  limbah  yang  dihasilkan  itu dimulai dari proses pemilahan, pengumpulan atau penampungan,  pengangkutan  serta  pemusnahan. Kegiatan-kegiatan  inilah  yang dilakukan  langsung oleh  setiap  puskesmas  yang  ada  di  Kota  Kupang. Sedangkan  penanganan dari pihak Dinas
Kesehatan Kota Kupang hanya sebagai manajemennya yang  mengontrol  atau  mengawasi, memonitoring  dan  mensupervisi  setiap  kegiatan atau  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  setiap puskesmas  yang  ada  di  Kota  Kupang. Kegiatan pengontrolannya  biasannya  dilakukan  sebulan sekali  atau  bahkan  lebih.  Apabila  terdapat permasalahan  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur yang  ada  maka  disinilah  tanggungjawab  dari Dinkes  Kota  Kupang  juga,  untuk  melihat  dan mencari  tahu permasalahan tersebut dan mendiskusikan  kembali  dengan  pihak  puskesmas yang  mengalami  permasalahan  tersebut  untuk ditindak  lanjut  agar  tidak  terjadi  masalah  yang sama  dikemudian  hari. Permasalahan  yang  pernah dilakukan itu seperti dalam proses pemilahan dan pengelolaan limbah secara sederhana di puskesmas.  Dimana  pengepakannya  tidak  sesuai, penampungannya  juga  tercampur  tidak  sesuai dengan  tempatnya.  Masalah  ini  terjadi  pada beberapa  tahun  yang  lalu  dan  karena  sudah adanya  kegiatan  pelatihan  bagi  karyawan  maka masalah-masalah  tersebut  sudah  berkurang  dan bahkan  tidak  ada  lagi  masalah  yang  sama  hingga pada  tahun  ini.  Dengan  adanya  permasalahan tersebut  untuk  sanksi  yang  di  dapat  tidak  ada. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai maka tugas dari  Dinas  Kesehatan  Kota  Kupang  adalah memonitoring dan supervisi yaitu turun langsung, melihat  dan  mencari  tahu  ketidaksesuaian tersebut.  Kemudian  dibuat  kesepakatan  di  bulan berikut atau di buat surat peringatan untuk kepala puskesmas  yang  bersangkutan.  Tetapi  sampai
pada  saat  ini  setiap kali  mendapatkan ketidaksesuaian  tersebut.  Pihak  dari  Dinas Kesehatan  Kota  Kupang  langsung  pergi  ke puskesmas  untuk  melihat  dan  membimbing langsung  pada  hari  itu  juga  sehingga  tidak  ada lagi  surat-menyurat  yang  dibuat.  Berikut  hasil kutipan informen:
“  Pada  tahun-tahun  kemarin  belum  ada pemusnahan  sampah  kami  bakar  yang basah  karena  kalau  taru  terlalu  lama dapat mengeluarkan bau yang tidak enak. Pembakarannya  di  tempat  biasa dalam bentuk  bak  biru  tertutup.  Sebenarnya 1x24 jam harus angkut karena limbah B3 ini  ada  setiap  hari. Pengangkutan  dari pihak  ke  3  juga  tidak tentu  kadang  3/6 bulan  sekali.  Kita  juga  punya  TPS  tapi belum  ada  pendinginnya  jadi  kalau simpan  lama  akan  menimbulkan  bau yang  tidak  enak  jadi  harus  cepat dimusnahkan.  Kendalanya  kami  juga petugas  khusus  penanganan limbah  tidak ada,  jadi  kami  minta  tolong teman  laki- laki  untuk  bantu  kami  karena  mereka yang  sudah  dilatih  untuk  sementara  (Ibu E.N)”.
“ Dalam SOP yang ada itu memang harus sesuai  dengan  regulasi  yang  ada  bahwa sampah  harus  diangkut  1x24  jam,  tapi kami  kendala  di  pemusnahan  karena pemusnahan  itu  mereka  tunggu  sampai sampahnya  50  kg  baru  mereka  datang angkut,  jadi  kami  kesulitan  karena walaupun sudah di disenfektan  tapi kalau disimpan  terlalu  lama  akibatnya  akan menimbulkan  bau.  Tapi  kami  sudah berusaha  mengurangi  teriko  kontaminasi dengan petugas, dari pada  simpan terlalu lama  dan  mengakibatkan  bau  dan mengakibatkan  pencemaran  jadi  kami melakukan pencegahan dengan membakar manual  dan  dibakarnya  dalam  bak  biru yang  tertutup  dan  ada  corongnya  juga (Ibu R.B)”.
“Dinkes  adalah  manajemennya,  kalau seandainya  SOP  di  Puskesmas  tidak berjalan  dengan  baik  maka  kami  mulai melihat  dan  mencari  tahu,  jadi  ketika puskesmas  mengalami  masalah  atau  ada butuh  apa  sesuatu  Dinkes  siap  tangani. Kami  hanya  sebagai  monitoring  siapkan alat  dan  bahan  seperti  bullpen,  buku, lebtop  turun  menanyakan  persoalan  apa kemudian  pulang  buat  laporan  selesai.
Kemudian  proses  pengawasan  juga  kami lakukan  salah  satunya  melihat  secara langsung  proses  pengangkutan/pemusnahan oleh  pihak  ke  3  (Pak  G.B)’’.
Limbah yang dihasilkan oleh setiap puskesmas  seperti  limbah  padat  medis,  limbah padat  non  medis  dan  limbah  cair.  Limbah  yang telah  dihasilkan  oleh  setiap  puskesmas  sebelum diolah  dilakukan  pemisahan  sesuai  dengan  jenis limbahnya.  Penanganan  limbah  dilaksanakan dengan  beberapa  metode  sesuai  dengan  jenis limbahnya, yaitu sebagai berikut:
1. Metode Pengelolaan Limbah Padat Medis
a. Pemilahan
Semua  jenis  limbah  yang  dihasilkan sebelum dikumpulkan dilakukan pemilahan/pemisahan. Sistem pemilahan dilaksanakan  berdasarkan  limbah  medis  dan non  medis  (infeksius  dan  non  infeksius). Tempat  limbahnya  diberikan  label-label, sehingga  petugas  tahu  untuk  membuang limbahnya berdasarkan jenisnya. Hasil
observasi  dilapanga,  tempat  limbah non  medis terdiri  dari  tempat  limbah  plastik  biasa  untuk bekas  perban,  kapas,  kertas  dan lain sebagainya,  sedangkan  tempat  limbah  medis seperti  dari  tempat  khusus safety  box untuk bekas  jarum  suntik,  botol  infus  dan  lain sebagainya. Proses pemilahan ini dilaksanakan untuk  mempermudah petugas Kesehatan Lingkungan  (sanitarian)  untuk  menangani limbah-limbah  yang  dihasilkan  sehingga  pada proses  tahap  selanjutnya  dapat  menjadi  lebih mudah.  Tempat  sampah  di  ruang  pelayanan kesehatan  wajib  memenuhi  Standar  Mentri Kesehatan seperti yang ada di dalam
Kepmenkes RI No.1428/Menkes/SK/XII/2006 yaitu setiap ruangan harus disediakan tempat sampah yang terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat,  kedap air serta mudah dibersihkan.
b. Pengumpulan
Semua  jenis  limbah  medis  di  buang  pada tempat  sampah  plastik  berwarna  kuning tertutup  yang  sudah  dialasi  dengan  kantong plastik  berwarna  kuning  dan  diberi  label  di atas  bertuliskan  sampah  infeksius  (sampah medis).  Kegiatan  pengumpulan  limbah  medis dilaksanakan  setiap  hari  oleh  petugas  masing- masing ruangan  penghasil limbah medis.
c. Pengangkutan Pengangkutan  yang  dilakukan  dengan menggunakan  kereta  sampah  atau diangkat seperti  biasa  di  dalam  plastik  kemudian ditaruh  di  tempat  pembuangan  sementara (TPS).  Pengangkutan selanjutnya  oleh  pihak ke  3  untuk  di  musnahkan.  Pada  tahun  2018 pengangkutannya  dilakukan  oleh  pihak dari
Dinas  Kesehatan  Kota  Kupang  dengan menggunakan mobil pick up plat merah ke RS.St Carolus Baromeus, pada tahun 2019 dan  2020  ini  pengangkutannya  dilakukan dari  pihak  ke  3  dalam  hal  ini  PT. Sagraha  Satya.  Sawahita.  Berikut  hasil kutipan dari informen:
“  Tahun  2018  kami  melakukan  PKS dengan RS.  Carolus  Barommeus, dimana kami  menggunakan  mobil  pikap  berplat merah  untuk  mengangkut  limbah medis  ke tempat  pembakaran  tersebut.  Kemudian pada  tahun  2019  dan  2020  ini  kami mendapatkan surat deskresi dari kementerian  yang  menyatakan  bahwa boleh  melakukan  penanganan pengelolaan limbah  B3  untuk  pengangkuatan  dan pemusnahannya dengan pihak ke 3 adalah PT.  Sarana  Agra  Gemilang  KSO  PT. Semen  Kupang. Proses  pengangkutannya menggunakan  mobil  khusus  yang  telah mendapatkan ijin (Pak G.B)”.
“  Pengangkutannya  juga  tidak  tentu kadang  3-6  bulan  sekali  baru  dari  pihak ke  3  datang  angkut.  Jadi  mereka  kadang tunggu  sampe  sampahnya beratnya  50kg lebih  dulu  baru  datang  angkut,  sehingga kami juga melakukan pemusnahan sederhana untuk mengantisipasi
terjadinya pencemaran ( Ibu E.N)”.
d. Pemusnahan
Pemusnahan  limbah  medis  dengan menggunakan incinerator . Ada tiga puskesmas  di  Kota  Kupang  ini  yang memiliki incinerator  mini yaitu puskesmas
Bakunase, puskesmas Sikumana dan puskesmas  Pasir  Panjang  tetapi  mesin  ini belum  bisa  digunakan  dikarenakan  belum mendapatkan perijinan dari pusat. Oleh sebab itu  pada  tahun  2019  dan  2020  Dinas Kesehatan Kota Kupang melakukan perjanjian  kerja  sama  (PKS)  dengan  pihak ke 3 dan telah mendapatkan ijin dalam hal ini PT. Sarana  Agra  Gemilang  KSO  PT.  Semen Kupang (Persero), untuk pemusnahan limbah  mesis.  Pada  tahun  2018  Dinas Kesehatan  melakukan  PKS  dengan  RS.  St. Carolus  Barromeus  dan pada  tahun  2017  ke belakang  pemusnahannya  dilakukan  secara sederhana di masing- masing puskesmas.
2. Metode  Penanganan  limbah  Padat  Non Medis
a. Pengumpulan
Semua jenis limbah non medis  di buang ke  tempat  sampah  plastik tertutup  berwarna abu-abu,  yang  telah  dialasi  dengan  kantong plastik berwarna hitam dan diberi label diatas bertuliskan  sampah  non  infeksius  (bukan sampah medis), sampah tersebut dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS).
b. Pengangkutan Pengangkutan yang dilaksanakan dengan menggunakan  kereta  sampah  atau  diangkut seperti biasa dari plastik kemudian di taruh di TPS,  kemudian  pengangkutan  selanjutnya oleh Dinas Kebersihan Kota Kupang untuk di buang  ke  tempat  pembuangan  akhir  (TPA). Berikut  hasil  kutipan  dari  salah  satu informen:
“ Untuk sampah non medis ini kami kami tampung  di  TPS,  kalau  sudah  terlalu penuh  kami  bakar  seperti  biasa,  kadang juga pihak dari Dinas Kebersihan datang dan  angkut  untuk  di  buang  ke  TPA  (Ibu E.N)”.

## Biaya  Pengelolaan  Limbah  Medis  dan Non Medis
Alokasi  anggaran  pengelolaan  limbah medis dari  Dinas  kesehatan  Kota  Kupang  sendiri terhadap  setiap  puskesmas  yang  ada  di  Kota Kupang  baru  saja  ada  alokasi  anggarannya  sejak empat  tahun  terakhir  ini,  yang  terhitung  dari tahun 2017, 2018, 2019 hingga pada tahun 2020. Sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya anggarannya didapat  dari  setiap  masing-masing puskesmas  yang  dari  setiap  pelayanan  jasa  yang dilakukan,  yang  hasil  pelayanannya  kemudian  di alokasikan sebagiannya untuk anggaran pengelolaan limbah  medis. Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:
“  Pada  tahun  2016  hingga  tahun-tahun sebelumnya,  belum  ada  alokasi anggaran khusus  untuk  limbah  medis  itu  masih dikelola  oleh  masing-masing  internal puskesmas,  yang  ada  anggaran  alokasi dana  untuk  pengelolaan  limbah  medis yaitu  sejak  tahun  2017,  2018, 2019 dan 2020 ini (Pak L.D)”.
Anggaran  biaya  pengelolaan  limbah  oleh
Dinas
Kesehatan Kota Kupang hanya menganggarkan  untuk  anggaran  pengelolaan limbah medis/limbah B3 sedangkan untuk limbah non  medisnya ditangani  langsung  oleh  pihak  dari puskesmas  masing-masing.  Alokasi  anggaran
biaya  pengelolaan  limbah  medis  ini  baru  ada sejak  tahun  2017  hingga  pada  tahun  2020. Berikut hasil kutipan dari salah satu informen:
“  Tidak  semua  limbah  dibutuhkan anggaran, yang butuh anggaran khusus hanya penanganan limbah medis saja.  Tahun  2016  ke  belakang  itu belum  ada  alokasi  anggaran  khusus untuk limbah medis, itu masih di kelola oleh masing-masing internal puskesmas,  yang  ada  anggaran  khusus untuk  pengelolaan  limbah  medis  yaitu baru  ada  sejak  tahun  2017-2020. Anggaran transport pengelolaan sampah  medis  ontonya  biaya  untuk petugas  yang  ambil  sampah  dari puskesmas  pembantu  (Pustu)  kemudian dibawah  ke  puskesmas,  ada  biaya transport  di  situ.  Kemudian  untuk pelatihan  bagi  tanaga  kerja/karyawan untuk dilatih bagaimana cara penanganannya.  Dinkes  juga  diberikan anggaran  untuk  biaya  transport  dari Dinkes  ke  puskesmas  untuk  melakukan supervisi  atau  monitoring  tugas  dari sanitarian,  kemudian  ada  anggaran untuk  pembayaran  jasa  pihak  ke  3 dalam  pengangkutan  dan  pemusnahan limbah medis tersebut (Pak L.D)”.
Berikut  anggaran  biaya  yang  dikeluarkan untuk pengelolaan limbah medis:
1. Belanja  jasa  pihak  ke  3  biaya  pembakaran sampah medis.
Terlihat  bahwa  alokasi  anggaran  biaya belanja  jasa  pihak  ke  3  biaya  pembakaran sampah  medis  per  tiga  tahun  terakhir  ini mengalami  peningkatan  dimana  pada  tahun 2017  sebesar  Rp2.000.000,  tahun  2018 sebesar Rp32.225.100, tahun 2019 sebesar Rp75.000.000  dan  pada  tahun  2020  sebesar Rp123.750.000.  sedangkan  untuk  realisasi anggarannya  per  tiga  tahun  terakhir  ini, anggarannya  tidak  terealisasi  semuanya,  hal  ini dikarenakan adanya bermacam-macam permasalahan  yang  timbul.  Pada  tahun  2017 anggaran  biaya  belanja  jasa  pihak  ke  3  biaya pembakaran  sampah  medis  tidak  terealisasi dikarenakan  permasalahan  yang  timbul  yaitu, dimana  lokasi  tempat  pembakaran  sampah limbah  medis  ini  tidak  ada  dan  pada  waktu  itu pihak  dari  Dinas  Kesehatan  Kota  Kupang melakukan  proses  pembakaran  sebagiannya dengan  RSUD.  S.K.  Lerik  tapi  sistemnya semacam  titip  begitu  saja  dan  kemudian  selang berjalannya  waktu  kegiatan  tersebut  diketahui
oleh  pihak  kepolisian  kemudian  diproses  dan dibekukan untuk tidak dilanjutkan lagi.
Pada  tahun  2018  Dinas  Kesehatan  Kota Kupang  menjalin  perjanjian  kerja  sama  (PKS) dengan  pihak  RS.  St.  Carolus  Barromeus. Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp32.225.100,  biaya  yang  telah  dikeluarkan sebesar  Rp3.846.250,  tercatat  bahwa  biaya  yang dikeluarkan tidak melebihi jumlah anggaran yang disediakan, selisih anggaran dengan realisasi yang dimiliki  sebesar  Rp28.378.850,  sisa  anggaran yang  cukup  besar  ini  dikarenakan  tidak dilanjutkan lagi proses pembakaran sampah medis yang  dikarenakan  kapasitas  mesin incinerator dari  RS.  St.  Carolus  Barromeus  tidak  dapat menampung lagi dan mengalami kerusakan mesin tersebut. Anggaran yang tersisa tersebut dialihkan ke kegiatan  penunjang  yang  lain  yang  ada  dalam bidang  Penyehatan  Lingkungan  dan  Promosi Kesehatan.
Pada  tahun  2019  Dinas  Kesehatan  Kota Kupang  menjalin  PKS  dengan pihak  PT.  Sarana Agra  Gemilang  KSO  PT.  Semen  Kupang (Persero)  dan  PT.  Sagraha  Satya  Sawahita. Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp75.000.000,  biaya  yang  telah  dikeluarkan sebesar Rp54.947.700, tercatat bahwa  biaya yang dikeluarkan tidak melebihi jumlah anggaran yang disediakan, selisih anggaran dengan realisasi yang dimiliki  sebesar  Rp20.052.300,  sisa  anggaran yang  cukup  besar  ini  dikarenakan  terbenturnya jadwal dari PT.  Sarana Agra Gemilang KSO PT. Semen  Kupang  (Persero)  dan  PT.  Sagraha  Satya Sawahita yang disebabkan oleh padatnya penanganan  yang  dilakukan, dikarenakan  pihak PT.  Sarana  Agra  Gemilang  KSO  PT.  Semen Kupang (Persero) dan PT. Sagraha Satya Sawahita sendiri  banyak  menjalin  PKS  tidak  hanya  Kota Kupang  saja  tetapi  setiap  kabupaten  yang  ada juga  di  Provinsi  NTT  ini.  Anggaran  yang  tersisa tersebut dialihkan ke kegiatan penunjang yang lain yang  ada  dalam  bidang  penyehatan  lingkungan dan promosi kesehatan
Pada  tahun  2020  ini  Dinas Kesehatan  Kota Kupang  masih  menjalin  PKS  dengan  PT.  Sarana Agra  Gemilang  KSO  PT.  Semen  Kupang (Persero)  dan  manajemennya,  yang  mengontrol atau  mengawasi,memonitoring  dan  mensupervisi setiap kegiatan/aktivitas penanganan limbah yang dilaksanakan  oleh  setiap  puskesmas  yang  ada  di Kota  Kupang.  Aktivitas  penanganan  limbah  cair, limbah  padat  medis/non  medis  sudah  sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI.No.1204/Menkes/SK/X/2004 tentang,
Persyaratan  Kesehatan  Lingkungan,  yaitu  limbah non  medis  dikumpulkan  pada  tempat  sampah
berplastik  hitam  kemudian  limbah  medis  dapat dikelola dengan menggunakan alat pembakaran sampah (incinerator), dan limbah cair penanganannya  melalui  Instalasi  Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian Made  Indrawati,  dkk  (2018),  hasil  penelitian tersebut mengungkapkan bahwa dalam penanganan  limbah  ada  terdapat  tiga  metode pengelolaan  limbah  yang  harus  dilakukan sesuai  dengan  jenis  limbahnya  dan  sesuai dengan Keputusan Menteri
Kesehatan
RI.No.1204/Menkes/SK/X/2004 yaitu:
1) Limbah  padat  medis  dengan  aktivitas  yang dilakukan  seperti,  pengumpulan  limbahnya di  tempat  sampah,  yang  dialasi  kantong plastik berwarna kuning, dan pemusnahannya  menggunakan incinerator ,
2)  limbah  non  medis  dengan aktivitas  yang dilakukan  seperti,  pengumpulan  limbahnya dengan  dialasi  kantong  plastik  berwarna hitam  dan disimpan  ke  tempat  pembuangan sementara  (TPS)  kemudian  dibuang  ke tempat pembuangan akhir (TPA), 3) limbah cair dengan aktivitas yang dilakukan seperti, pengumpulan limbahnya menggunakan container berbahan kuat dan pemusnahannya menggunakan Intalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
2) Limbah  padat  medis  dengan  aktivitas  yang dilakukan  seperti,  pengumpulan  limbahnya di  tempat  sampah,  yang  dialasi  kantong plastik berwarna kuning, dan pemusnahannya  menggunakan incinerator ,
2)  limbah  non  medis  dengan aktivitas  yang dilakukan  seperti,  pengumpulan  limbahnya dengan  dialasi  kantong  plastik  berwarna hitam  dan disimpan  ke  tempat  pembuangan sementara  (TPS)  kemudian  dibuang  ke tempat pembuangan akhir (TPA), 3) limbah cair dengan aktivitas yang dilakukan seperti, pengumpulan limbahnya menggunakan container berbahan kuat dan pemusnahannya menggunakan
Intalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
2. Anggaran Biaya pengelolaan Limbah Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa anggaran  biaya  pengelolaan  limbah  yang dianggarkan  oleh  Dinas  Kesehatan  Kota Kupang  baru  ada  sejak  tahun  2017-2020  dan anggaran  tersebut  hanya  untuk  penanganan limbah  medis/limbah  Bahan  Berbahaya  dan Beracun  (B3).  Biaya-biaya  tersebut,  yaitu:  1) Belanja  jasa  pihak  ke  3  biaya  pembakaran sampah medis. Biaya ini termasuk dalam biaya pencegahan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk
Nuwa, et al: Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan ……………
mencegah  diproduksinya  limbah/sampah  yang merusak lingkungan, seperti melakukan Perjanjian  Kerja  Sama  (PKS)  dengan  pihak  ke  3 untuk  proses  pemusnahan/pembakaran  sampah medis.  Pelatihan  pengelolaan  limbah  medis. Biaya ini juga termasuk dalam biaya pencegahan, seperti melakukan pelatihan bagi tenaga kerja atau petugas  agar  dalam  proses  penanganan  limbah dapat  teratur  dengan  baik,  3)  Transport pengelolaan  sampah  medis.  Biaya  ini  termasuk dalam  biaya  kegagalan  internal,  dikarenakan biaya untuk aktivitas yang dilakukan pada  limbah dan  sampah  tetapi  tidak  dibuang  ke  lingkungan luar,  seperti  proses  pengangkutan  limbah  medis dari  puskesmas  pembantu  (pustu)  ke  puskesmas, 4)  Perjalanan  dinas pengangkut  sampah  medis. Biaya  ini  juga  termasuk  dalam  biaya  kegagalan internal,  seperti  dalam  proses  pengangkutan sampah  medis  ini  dibantu  oleh  Dinas  Kesehatan Kota  Kupang untuk  pengangkutan  limbah  medis ke tempat pemusnahan limbah dengan menggunakan mobil pick up, 5) Perjalanan dinas supervisi  pengelolaan limbah  medis.  Biaya  ini termasuk  dalam  biaya  deteksi  lingkungan,  yaitu biaya  untuk  aktivitas  pemeriksaan  kegiatan (agar ramah lingkungan), pengembangan ukuran kinerja lingkungsn dan pelaksanaan pengujian pencemaran, seperti mengontrol atau mengawasi, memonitoring  atau  mensupervisi  setiap  aktivitas pengelolaan  limbah  medis  yang dilakukan  oleh setiap  puskesmas.  Hasil  penelitian  ini  juga mendukung  penelitian  Made  Indrawati,  dkk (2018), hasil penelitiannya tersebut mengungkapkan  bahwa  ada  biaya  lingkungan yang  dikeluarkan  untuk  pengelolaan  limbah yaitu,  1)  biaya  pencegahan  lingkungan  seperti, membuat  dokumen  pengelolaan  dan  pemantauan lingkungan  hidup  (DPPL),  2)  biaya  deteksi lingkungan seperti, pengawasan dan pemeriksaan sampel air limbah untuk IPAL dan uji emisi fisik udara  yang  disebabkan  dari  proses  pembakaran incinerator dan  3)  biaya  kegagalan  internal seperti, biaya  pengangkut sampah, biaya pemeliharaan incinerator dan IPAL.

## KESIMPULAN
Aktivitas  lingkungan  yang  dilakukan  Dinas Kesehatan  Kota  Kupang  yaitu  monitoring  dan mensupervisi  aktivitas  pengelolaan  limbah  yang dihasilkan  oleh  seluruh  puskesmas  yang  ada  di Kota Kupang. Penanganan limbah  yang ditangani oleh  Dinas  Kesehatan  Kota  Kupang  hanya penanganan  limbah medis/limbah  B3,  sedangkan untuk  limbah  non  medis  dan  limbah  cair ditangani langsung oleh masing-masing
puskesmas.  Penanganan  limbah  medis/limbah B3  dilakukan  dengan  menggunakan  mesin incinerator yang  dilakukan  kerja  sama dengan pihak  ke  3  yang  sudah  berijin.  Penanganan limbah  non  medis  langsung  ditampung  di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) kemudian dibakar atau bahkan pihak dari Dinas Kebersihan datang angkut, sedangkan penanganan  limbah  cair  langsung  disalurkan dengan  menggunakan  peresapan  biasa  dalam bentuk  septik  teng  dan  ada  juga  menggunakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Dinas Kesehatan  Kota  Kupang  baru  melakukan anggaran  khusus  untuk  biaya  pengelolaan limbah medis sejak tahun 2017-2020 sedangkan pada tahun-tahun  sebelumnya anggarannya  dari  masing-  masing  internal puskesmas.  Ada  lima  bentuk  anggaran  yang dialokasikan  oleh  Dinkes  Kota  Kupang  yaitu, 1).  Anggaran  belanja  jasa  pihak  ke  3  biaya pembakaran  sampah  medis.  2).  Anggaran biaya  pelatihan  pengelolaan  limbah  medis.  3). Anggaran  biaya  transport  pengelolaan sampah medis.  4).  Anggaran  biaya  perjalanan  dinas supervisi  pengelolaan  limbah  medis.  5). Anggaran  biaya perjalanan  dinas  pengangkut sampah  medis.  Peneliti  dapat  menyarankan beberapa hal, diantaranya:
1. Bagi  pihak  Dinas  Kesehatan  Kota  Kupang, jika ingin meningkatkan penerapan akuntansi lingkungan  dengan  lebih  baik  lagi,  Dinas Kesehatan  Kota  Kupang  wajib  membuat laporan  biaya  lingkungan  sederhana  yang dapat  mengungkap  seluruh  biaya  yang berkaitan  dengan  pengelolaan  limbah  untuk lebih  terperinci.  Laporan  biaya  lingkungan tersebut  dapat  menjadi  motivasi  bagi  pihak manajemen  untuk meningkatkan  evektifitas dan efisiensi pengelolaan limbah. Diharapkan  agar  Dinas  Kesehatan  Kota Kupang  membuat  laporan  anggaran khusus berkaitan dengan biaya lingkungan sehingga bisa  mengetahui  sejauh  mana  pengelolaan limbah  yang telah  dilakukan  sehingga  sesuai dengan perencanaan yang telah dianggarkan sebelumnya.
2. Diharapkan juga agar Dinas Kesehatan Kota Kupang  dapat  melakukan  pengadaan  mesin incinerator dengan memiliki  kapasitas  yang besar,  sehingga  dapat  memberikan  manfaat besar salah satu contohnya dapat mengurangi  biaya  dan  bisa  menambah  kas daerah,  dengan cara mesin yang ada tersebut bisa  dipergunakan  dalam  menjalin  kerja sama dengan  pihak  lain  untuk  penggunaan mesin incinerator tersebut,  yang  biayanya
kemudian  akan  menambah  pendapatan  kas daerah.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan agar menambahkan  objek penelitian  berkaitan dengan  dampak  kinerja  lingkungan  pada masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas Kesehatan Kota Kupang “Profil Kesehatan Kota Kupang”. Tersedia pada www.dinkeskotakupang.web.id, diakses pada tahun 2017. Departemen  Kesehatan  RI,  2004.  Kemenkes  RI No.1204/Menkes/SK/X/2004. Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, hmps://kemkes.go.id,  diakses  pada  20 Januari 2020.
Departemen  Kesehatan  RI,  2006.  Kepmenkes  RI
No.1428/Menkes/SK/XII/2006 Tenang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas. Jakarta: Departemen Keschatan RI, https://kemkes.go.id, diakses pada 20 Januari 2020. Emy,  Lconita  dan  Beny  Yulianto.  (2014). Pengelolaan Limbah Medis Padat Puskesmas  Se-Kota  Pekanbaru.  Jurnal. STIKES Hang Tuah Pekanbaru, Vol. 9, No. 2, Januari 2018. Fika, Erisya Islamey. (2016). Perlakuan Akuntansi  Lingkungan  Terhadap  Limbah Rumah  Sakit  Paruh  Jember.  Jumal: Universitas  Muhamadiyah  Jember,  Vol.  4,
No. 1, Juli 2016.
Hansen, dan Mowen. (2009). Akuntansi
Manajemen.  Edisi  8.  Jakarta.  Salcmba
Empat.
Hamdani,  (2016).  Good  Corporate  Governance: Tinjauan  Etika dalam  Praktik  Bisnis.  Mitra
Wacana Media. Aw ri 8ri beruarsi/S I-klhk imbah dis-seluruh
Indonesia-capai-242-ton-per-hari  diakses  pada  18
Mci  2020. pom  ' 1  20 9062  Lo  bkian  mn  - bagaimana-mengatasinya/  diakses  pada  18
Mci 2020.
Ikhsan,  Arfan.  (2009).  Akumtansi  Manajemen Lingkungan. Yogyakarta: Graha Ilmu,
Miva  Sari.  (2017).  Analisis  Penerapan  Akuntansi Lingkungan  Pada  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Daya  Makasar.  Jual:  Universitas Bosowa  Makasar,  Vol.  3,  No.  1,  Januari
2017,
Ni.  Made  Indrawari  dan  I  G  A  Saputra  Rini.
(2018).  Analisis  Pencrapan  Akuntansi
Lingkungan  Pada  Badan  Rumah  Sakit Umum Dacrah (BRSUD)
Tabanan.  Jurnal:  KRISNA:  Kumpulan  Riset Akuntansi, Vol. 9, No. 2, Januari 2018. pertumbuhan  Jumlah  Penduduk  Indonesia, https://www.bps.yo.id, diakses 23 Januari 2020.
Pertumbuhan  Jumlah  Penduduk  dan  Kesehatan
Kota  Kupang,  (2017,  2018,  2019).  Kota Kupang  Dalam  Angka.  Badan  Pusat Statistik Kota Kupang.
Peraturan  Daerah  (PERDA)  Kota  Kupang Nomor  :  6  Tahun  2008.  Sugiyono, (2016).  Metode  Penelitian.  Bandung: Alfabeta.  Sugiyono,  (2018).  Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Novalia,  Eka  Nur  Nazila,  Elly  Purwanty,
Wahyu Prihanta. (2017). Analisis Pengelolaan Sampah Medis Padat
Puskesmas  Di  Kota  Malang.  Jurnal:
Universitas  Muhamadiyah  Malang,  Vol. 3, No. 1, April 2017. Undang-Undang  No.32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pcngclolaan
Lingkungan Hidup.
Undang-Undang  No.23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## PENGARUH LOCUS OF CONTROL, INDEPENDENSI, DAN KOMPETENSI DALAM MENDETEKSI FRAUD (STUDI KASUS PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT)
Maria Chemy Astary Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana
chemy@gmail.com Yohana Febiani Angi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana yfangi@staf.undana.ac.id
Maria I. H. Tiwu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana indrianitiwu@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh locus  of  control ,  independensi,  dan kompetensi dalam mendeteksi fraud . Penelitian ini dilakukan pada pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan  Perwakilan  Provinsi  NTT.  Jumlah  sampel  yang  diteliti  sebanyak  34  auditor. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  analisis  regresi  linear  berganda  dengan  menggunakan  program  aplikasi  SPSS 26. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel locus of control , dan independensi secara parsial tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemampuan  pemeriksa  dalam  mendeteksi fraud , sedangkan  kompetensi  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  kemampuan  pemeriksa  dalam mendeteksi fraud . Hasil uji F (simultan) menunjukan bahwa locus of control, independensi, dan kompetensi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemampuan pemeriksa  dalam mendeteksi fraud , dengan koefisien determinasi sebesar 45,7%.
Kata kunci :  Locus Of Control, Independensi, Kompetensi, Fraud, Auditor

## ABSTRACT
This study aims to determine the effect of locus of control, independence, and competence in detecting  fraud.  This  research  was  conducted  on  examiners  at  the  State  Audit  Board  of  the Province  of  NTT.  The  number  of  samples  studied  were  34  examiners.  Data  collection  was  done by using a questionnaire. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using  the  SPSS  26  application  program.  The  results  show  that  the  locus  of  controland  partial independence does  not  have  a  significant  effect  on  the  examiner's  ability  to  detect  fraud,  while competence is partially affect the ability of examiners in detecting fraud. The results of the F test (simultaneously)  show  that  locus  of  control,  independence,  and  competence  together  have  a significant  effect  on  the  examiner's  ability  to detect  fraud,  with  a  coefficient  of  determination  of 45.7%.
Keywords : Locus Of Control, Independence , Competence, Fraud, Auditor

## PENDAHULUAN
Era  reformasi  membuka  peluang  bagi pembangunan  institusi  BPK  agar  dapat berperan  dalam  penegakan  transparansi  fiskal sebagaimana diharapkan oleh Undang- Undang Dasar 1945. Sebagai bentuk pengawasan terhadap keuangan negara, pemerintah  membentuk  lembaga  yang  diberi nama  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK). BPK  sendiri  merupakan  lembaga  negara dalam  system  ketatanegaraan  Indonesia  yang memiliki  wewenang  memeriksa  pengelolaan, dan  tanggungjawab  keuangan  negara  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah,  Lembaga  Negara  lainnya,  Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan  Umum,  Badan  Usaha  Milik  Daerah, dan  lembaga  atau  badan  lain  yang  mengelola keuangan  Negara  dan  hasil  pemeriksaan  itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai seorang  pemeriksa,  tentunya  tidak  akan  asing dengan  yang  namanya  tindakan  kecurangan. Berdasarkan  Peraturan  Badan  Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2017  Tentang  Standar  Pemeriksaan Keuangan Negara, menjelaskan bahwa pemeriksa  harus  mengindentifikasi  factor risiko  kecurangan,  dan  menilai  risikoadanya ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  disebabkan  oleh kecurangan  ( fraud ),  dan/atau  ketidakpatuhan ( abuse ).
The  Association  of  Certified  Fraud Examiners (ACFE),  menjelaskan  bahwa fraud merupakan  suatu  upaya  yang  melanggar ketentuan  hukum,  yang  dilakukan  secara sengaja  dengan  berbagai  tujuan  tertentu, seperti  untuk  memanipulasi  ataupu  nmembuat laporan  keuangan  yang  salah  kepada  pihak tertentu. Di Indonesia pada tahun 2019, ACFE telah  melakukan  penelitian  kedua  kali  tentang Survei  fraud Indonesia  (SFI).  Hasil survey menunjukkan  bahwa fraud yang  paling merugikan  di  Indonesia  adalah  Korupsi. Secara berurutan sebanyak 167 responden atau 69.9%  menyatakan  bahwa korupsi  merupakan tindakan fraud yang  paling  merugikan  di Indonesia.  Urutan  berikutnya  sebanyak  50
responden  atau  20.9%  menyatakan  bahwa penyalahgunaan  aset/kekayaan  negara  dan perusahaan  yang  menyebabkan  kerugian. Sedangkan yang ketiga sebanyak 22 responden  atau  9.2%  menyatakan fraud laporan keuangan yang menyebabkan kerugian (Association  of  Certified  Fraud  Examiners (ACFE)  Indonesia,  2020).  Hasil survey ini menunjukan  bahwa  sejauh  ini  kecurangan sering  terjadi,  dimana  korupsi  menempati urutan  teratas.  Berdasarkan  hal  ini,  maka seorang  auditor  dituntut  untuk  lebih  waspada terhadap setiap hal yang menunjukkan adanya kemungkinan kecurangan.
Dalam  pelaksanaan  tugasnya  dalam pemeriksaan  pengelolaan  keuangan  negara, BPK sangat banyak sekali dihadapkan dengan kasus fraud yang  semakin  merebak  di Indonesia,  dalam  beberapa  tahun  ini  banyak kasus  yang  masih  belum  terselesaikan  dan dapat  titik  terangnya  baik  dari  kasus  kecil hingga  kasus  yang  besar.  Oleh  karena  itu diperlukannya upaya untuk mendukung kemampuan  auditor  dalam  hal  mendeteksi fraud yang  dapat  terjadi  dalam  auditnya, auditor  perlu  untuk  mengerti  dan  memahami kecurangan,  jenis,  karakteristiknya,  serta  cara untuk  mendeteksinya.  Dalam  mendeteksi fraud, setiap  auditor   memiliki  bakat  yang berbeda-beda dalam hal menemukan kecurangan. Ada banyak faktor yang menyebabkan  hal  tersebut,  diantaranya locus of control , independensi, dan kompetensi. Menurut Rotter (1966) (dalam Hidayah & Haryani, 2006) Locus of control (LOC) adalah cara  pandang  seseorang  terhadap  suatu peristiwa  apakah  dia  dapat  atau  tidak  dapat mengendalikan ( control) peristiwa yang terjadi  padanya.  Didalam  konteks  penelitian ini, locus  of  control diartikan   sebagai  sejauh mana  seorang  pemeriksa  mampu  untuk mengendalikan  stress  pada  dirinya  dan  tidak melibatkan  masalah  pribadinya  kedalam pekerjaan.
Mulyadi  (2013:14)  berpendapat  bahwa independensi  adalah  suatu  sikap  mental  yang bebas  dari  pengaruh,  tidak  dikendalikan  oleh pihak  lain,  tidak  tergantung  orang  lain. Auditor  harus  mempunyai  sikap  mental independen.  Sekalipun  ia  seoranga  hli, apabilatidak  mempunyai  sikap  independen
dalam mengumpulkan informasi untuk menemukan  kecurangan  akan  tidak  berguna, sebab  informasi  yang  digunakan  untuk mengambil keputusan tidak akan diungkapkan secara  penuh  oleh  seorang  auditor  yang  telah memihak.
Selain  independensi,  kompetensi  juga harus  dimiliki  dan  dipertahankan  oleh pemeriksa.  Menurut  Wibowo  (2011:324), Kompetensiadalah kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan  dan  tugas  yang  dilandasi  atas keterampilan dan
pengetahuan sertadidukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.
Penelitian  ini  merupakan  modifikasi penelitian  sebelumnya  yang  dikembangkan oleh  Simanjuntak  (2015)  tentang  Pengaruh Independensi,
Kompetensi, Skeptisme Profesional  Dan  ProfesionalismeTerhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan ( Fraud ) Pada Auditor Di BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian sebelumnya  terletak  pada  variabel  yang diuji,  dan  penggantian  objek  penelitian. Dalam  penelitian  ini  peneliti  memilih variabel Locus of control , Independensi, dan Kompetensi  sebagai  variabel  bebas.  Selain itu,  objek  penelitian  dalam  penelitian  ini adalah  auditor  pada kantor  BPK Perwakilan Provinsi NTT.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka  dapat  dirumuskan permasalah dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  pengaruh locus of control , independensi, dan kompetensi dalam mendeteksi fraud ?

## KAJIAN TEORI

## Teori Atribusi
Teori  atribusi  mengasumsikan  bahwa orang  mencoba  untuk  menentukan  mengapa orang  melakukan  apa  yang  mereka  lakukan. Pada  dasarnya  teori  atribusi  menyatakan bahwa  apabila  individu-individu  mengamati perilaku  seseorang,  mereka  mencoba  untuk menentukan  apakah  perilaku  itu  ditimbulkan secara  internal  atau  eksternal.  Menurut
Robbins  &  Judge  (2017:211)  penentuan apakah  perilaku  disebabkan  secara  internal atau  eksternal  dipengaruhi  oleh  tiga  faktor yaitu: (1) Kekhususan: artinya seseorang akan mempersepsikan  perilaku  individu  lain  secara berbeda  dalam  situasi  yang  berlainan;  (2) Konsensus:  jika  semua  orang  mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku  seseorang  dalam  situasi  yang  sama; (3)  Konsistensi:  jika  seseorang  menilai perilaku-perilaku  orang  lain  dengan  respon yang sama dari waktu ke waktu.

## Fraud
Albrecht  (2019:6)  menyatakan  bahwa fraud adalah  istilah  umum  dan  mencakup beragam  cara  yang  dapat  dilakukan  oleh kecerdasan  manusia,  melalui  satu  individu untuk  mendapatkan  suatu  keuntungan  dari orang  lain  melalui  representasi  atau  penyajian yang  salah.  Menurut  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  RI, fraud adalah  suatu  jenis tindakan  melawan  hukum  yang    dilakukan dengan  sengaja    untuk    memperoleh  sesuatu dengan  cara  menipu. Association  of  Certified Fraud Examiners ( ACFE ) (2016:11) membuat sebuah  bagan  yang  menggambarkan  skema kecurangan  dalam  dunia  kerja  yang  disebut dengan fraud tree atau pohon kecurangan.
Dalam  bagan  tersebut ACFE membagi kecurangan  menjadi  3,  yaitu:  (1) Corruption (Korupsi): merupakan kecurangan yang dilakukan  seorang  karyawan  dengan  cara menyalahgunakan pengaruhnya didalam perusahaan melalui pelanggaran tugas personal  atau  tugas  dari  atasannya  untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara langsung; (2) Asset Missappropriation
(Penyalahgunaan  Aset)  Penyalahgunaan  aset merupakan  tindak  kecurangan  yang  paling mudah  untuk  dideteksi  karena  bersifat  fisik dan  dapat  dihitung;  (3) Financial  Statement Fraud (Kecurangan laporan keuangan) Kecurangan  laporan  keuangan  merupakan tindakan  yang  dilakukan  oleh  manajer  tingkat atas  atau  eksekutif  suatu  perusahaan  untuk menutupi  kondisi  keuangan  yang  sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan keuangan.

## Mendeteksi Fraud
Pada  dasarnya  tindak fraud dapat dibongkar oleh auditor karena adanya indikasi awal  serta  perencanaan  yang  baik  untuk menyingkap  segala  sesuatu  mengenai  tindak kecurangan  yang  mungkin  terjadi,  tim  audit serta auditor harus memiliki intuisi yang tajam melihat  berbagai  aspek  laporan  keuangan auditee  yang  rawan  terjadi  kecurangan. Menurut  Kumaat  (2011:156),    mendeteksi fraud adalah  upaya  untuk  mendapatkan indikasi  awal  yang  cukup  mengenai  tindak kecurangan,  sekaligus  mempersempit  ruang gerak  para  pelaku  kecurangan  (yaitu  ketika pelaku  menyadari  prakteknya  telah  diketahui, maka sudah terlambat untuk  berkelit). Kemampuan mendeteksi fraud diartikan sebagai  sebuah  kecakapan  atau  keahlian  yang dimiliki  auditor  untuk  menemukan  indikasi mengenai fraud.

## Locus Of Control
Locus of control pertama kali dikemukakan oleh Rotter (1966), ia menyatakan  bahwa  setiap  orang  berbeda dalam  menyikapi  situasi,  dan  tergantung  pada seberapa  besar  kontrol  diri  mereka  terhadap perilaku,  dan  hubungan  mereka  dengan  orang lain  serta  lingkungan. Locus  of  control atau lokus  pengendalian,  dapat  diartikan  sebagai cara  pandang  seseorang  terhadap  sesuatu peristiwa  apakah  dia  dapat  atau  tidak  dapat mengendalikan  peristiwa  yang  terjadi  pada dirinya.
Locus  of  control terdiri  dari  dua konstruksi  yaitu  internal  dan  eksternal. Individu  dikatakan  memiliki internal  locus  of control ,  karena  individu  tersebut  menyakini bahwa  semua  peristiwa  yang  terjadi  adalah dibawah kendali dirinya sendiri. Hal ini berarti bahwa  didalam  diri  seseorang  tersebut, memiliki potensi yang besar untuk menentukan  arah  hidupnya,  tidak  peduli apakah  faktor  lingkungan  akan  mendukung atau tidak. Sedangkan individu yang memiliki external  locus  of  contro l  merupakan  individu yang  mempercayai  bahwa  semua  peristiwa yang  terjadi  adalah  diluar  kendali  dirinya sendiri.

## Independensi
Independensi  merupakan  suatu  sikap yang harus  dimiliki,  yang  artinya  sikap  untuk tidak  memihak  dalam  melakukan  tugas  audit. Sikap  independensi  merupakan  dasar  utama kepercayaan  para  pemakai  laporan  keuangan terhadap  profesi  akuntan  publik,  di  mana kejujuran  seorang  auditor  sangat  diharapkan untuk mempertimbangkan fakta dan kebenaran didalam merumuskan dan menyatakan pendapat sebuah laporan keuangan  dan  independensi  merupakan  salah satu  faktor  yang  penting  untuk  menilai  mutu jasa kualitas pekerjaannya. Mulyadi (2013:14) berpendapat bahwa independensi adalah suatu sikap  mental  yang  bebas  dari  pengaruh,  tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung orang  lain.  Dengan  demikian  dapat  diketahui bahwa  sikap  independen  adalah  sikap  yang ditunjukkan  seseorang  tanpa  memihak  pada pihak  tertentu  dan  mampu  mengambil keputusan  tanpa  tergantung  pada  pengaruh orang lain. Dalam penerapannya,
Independensi  memiliki  beberapa  jenis  yang dijelaskan  menurut  Arens  et  al.,  (2013) diantaranya  yaitu:  (1) Independence  in  fact
(independensi
senyatanya) Independen senyatanya ( independence in fact ), merupakan sikap  independen  yang  dimiliki  oleh  seorang auditor,  dimana  dalam  pelaksanaan  pencarian bukti audit, pengujian bukti audit, pelaksanaan  evaluasi  hasil  pemeriksaan  bukti audit  dan  penyusunan  laporan  audit  tidak memihak  terhadap  suatu  pihak. Independence in appearance (independensi dalam penampilan)
Auditor  harus  menghapuskan  pandangan orang  lain  yang  dapat  membuat  auditor tersebut diragukan kebebasannya dalam penugasan  audit,  dimana  suatu  interpetasi pihak  lain  mengenai  sikap  independensi auditor  yang  disebut  dengan  Indepedensi dalam penampilan ( Independence in Appearance ).

## Kompetensi
Kompetensi  mengacu  pada  pengetahuan, keterampilan,  dan  bakat  terkait  pekerjaan. Kompetensi  adalah  salah  satu  kualitas  paling
penting  yang  harus  dimiliki  auditor,  karena akan  mempengaruhi  tingkat  layanan  yang disediakan. Efektivitas auditor dalam profesinya  sebagian  besar  ditentukan  oleh kemampuannya  untuk  mendeteksi  penipuan. Auditor  dapat  melakukan  audit  yang  lebih efektif  dan  efisien  dalam  menilai  akun keuangan kliennya jika ia memiliki kompetensi tinggi.
Sukrisno  (2012:146)  berpendapat  bahwa kompetensi  merupakan  suatu  kecakapan  dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan  atau  profesinya,  orang  yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan  pekerjaannya  dengan  kualitas hasil  yang  baik.  Dalam  arti  luas  kompetensi mencakup penugasan atau pengetahuan (knowledge), dan  keterampilan (skill) yang mencukupi,  serta  mempunyai  sikap  dan perilaku (attitude) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.  Variable  dalam  penelitian  ini adalah  Locus  of  Control  (X1),  Independensi (X2),  Kompetensi  (X3)  dan  Mendeteksi Kecurangan (X4). Sumber data yang digunakan  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari tanggapan responden atas pernyataan- pernyataan  yang  terdapat  di  dalam  kuesioner atau  angket  yang  disebarkan  secara  langsung kepada  pemeriksa  di  BPK  Perwakilan Provinsi  NTT.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  Pemeriksa  pada  BPK  Provinsi NTT  yang  berjumlah  124  orang.  Sampel dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik simple  random  sampling ,  dimana  setiap populasi  mempunyai  kesempatan  yang  sama untuk  dijadikan  sampel.  Penentuan  sampel dalam  penelitian  ini  menggunakan  rumus slovin,  dimana  menghasilkan  sampel  dengan jumlah  sebanyak  55  orang  (dibulatkan)  yang merupakan  Pemeriksa  di  BPK  Perwakilan Provinsi  NTT.  Adapaun  uji  yang  digunakan untuk  menguji  kualitas  data  dalam  penelitian ini  adalah uji  validitas,  dan  uji  reliablitas. Pengujian  asumsi  klasik  menggunakan  uji
normalitas,  uji  Multikolinieritas,  dan  uji Heterokesdatisitas.  Pengujian  hipotesis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan analisis regresi linier berganda berdasarkan uji signifikansi  simultan  (F  test),  uji  signifikansi parameter individual (t test), dan uji koefisien determinasi (R2).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini  jumlah  sampel  yang diperoleh  sebanyak  34  responden  sehingga  df diperoleh  32  dengan  taraf  signifikansi  0,05 (α=5%),  didapat  r tabel =  0,349.  Berdasarkan hasil  uji  validitas  menggunakan  SPSS  26. Seluruh  item  pertanyaan  dari  masing-masing variable  dalam  penelitian  ini  adalah  valid (r hitung >  r tabel ).  Pengujian  reliabilitas  penelitian menggunakan Cronbach Alpha dengan bantuan  program  SPSS  26.  Suatu  variable dikatakan  reliable  jika  memberikan  nilai koefisien Alpha lebih  besar  daripada  0,60 (Sugiyono, 2016). Jika nilai reliabilitas kurang dari  0,60  maka  nilainya  kurang  baik. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS  26,  seluruh  item  pertanyaan  dari masing-masing  variable  dalam  penelitian  ini adalah  reliable  ( Cronbach  Alpha  > 0,60). Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan  dengan  menggunakan one  sample kolmograv-smirnov  test ,  yang  mana  jika  di nilai  asymp.sig  (2-tailed)  >  0,05  maka distribusi data dikatakan normal.

## Tabel 1. Uji Normalitas One-Sample
Kolmogorov-Smirnov Test Test Statistic Asymp. Sig. (2-tailed) 0,105 0,200 Berdasarkan  tabel,  diketahui  bahwa  nilai signifikansi Asymp . Sig .  (2- tailed )  sebesar 0,200  >  0,005.  Maka  sesuai  dengan  dasar pengambilan  keputusan  dalam  uji  normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa  data  berdistribusi  normal. Dengan  demikian,  asumsi  atau  persyaratan normalitas  dalam  model  regresi  sudah terpenuhi.  Gejala  multikolinearitas  ditandai dengan  adanya  hubungan  yang  kuat  diantara variabel  independen  dalam  suatu  persamaan regresi.  Model  regresi  yang  dinyatakan  bebas dari  multikolinearitas  apabila  nilai  VIF  <  10.
Dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas  (VIF  <  10  untuk  semua variable bebas).
Tabel 2. Uji Multikolinearitas Variabel Bebas Tolarence VIF Locus Of Control (X 1 ) Independensi (X 2 ) Kompetensi (X 3 ) 0,869 0,449 0,425 1,151 2,227 2,352 Untuk mendeteksi adanya gejala heterokedastisitas  digunakan  uji  Glejser. Apabila nilai sig > 0,05, maka data tersebut bebas  dari  heterokedastisitas.  Hasil  dari  uji heterokesdatisitas  menggunakan  uji Glejser dapat  diketahui  bahwa  ketiga  variabel independen  yaitu Locus  Of  Control, Independensi,  dan  Kompetensi  memiliki nilai  signifikasi  lebih  dari  0,005  sehingga dapat  ditarik    kesimpulan  bahwa  tidak  ada masalah  heterokesdatisitas  pada  model regresi.

## Tabel 3. Hasil Uji Heterokesdastisitas
Variabel Bebas Sig. Locus Of Control (X 1 ) Independensi (X 2 ) Kompetensi (X 3 ) 0,082 0,365 0,297 Hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y= -0,987 + 0,216X 1 + 0,347X 2 + 0,653X 3 + e
Terlihat bahwa nilai konstanta persamaan di  atas  adalah  -0,987,  angka  ini  menunjukkan apabila  semua  variabel  bebas  ( locus  of control, independensi, dan kompetensi) bersifat  tetap  maka  kemampuan  pemeriksa dalam mendeteksi fraud mengalami penurunan  sebesar  98,7%.Variabel  X 1 , locus of  control memiliki  nilai  koefisien  regresi sebesar  0,216  artinya  jika locus  of  control (X 1 ) naik sebesar 1%, maka dalam mendeteksi fraud oleh pemeriksa akan meningkat sebesar 21,6%  dengan  asumsi cateris paribus . Variabel  X 2, independensi  memiliki  nilai koefisien  regresi  sebesar  0,347  artinya  jika independensi  (X 2 )  naik  sebesar  1%,  maka dalam  mendeteksi fraud oleh pemeriksa akan meningkat  sebesar  34,7%  dengan  asumsi
cateris paribus .  Variabel  X 3, kompetensi memiliki  nilai  koefisien  regresi  sebesar  0,653 artinya jika kompetensi (X 3 ) naik sebesar 1%, maka dalam mendeteksi fraud oleh pemeriksa akan meningkat sebesar 65,3% dengan asumsi cateris paribus .

## Uji Hipotesis
Hipotesis  secara  parsial  atau  individual (Uji t)
Nilai t tabel diperoleh dari derajat kebebasan df = n-k-1, dimana n adalah jumlah responden  dan  k  adalah  jumlah  variabel independen  (X 1 ,  X 2 ,  dan  X 3 ).  Jumlah responden  pada  penelitian  ini  adalah  34  dan jumlah  variabel  independen  adalah  3.  Pada tingkat signifikansi 5% maka df = 34-3-1 = 30 dengan tingkat signifikansi 2 arah yaitu 0,025, sehingga  nilai  t tabel pada  penelitian  ini  adalah 2,04227.

## Hasil Uji Hipotesis
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa Locus  of  Control tidak  berpengaruh  dalam mendeteksi fraud pada  pemeriksa.  Menurut Rotter  (1966:28), locus  of  control atau  lokus pengendalian,  dapat  diartikan  sebagai  cara pandang seseorang terhadap sesuatu peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengendalikan  peristiwa  yang  terjadi  pada dirinya. Dimana hal ini berkaitan dengan cara orang  tersebut  dalam  mengendalikan  stress yang  terjadi  pada  kehidupan  pribadinya. Locus  of  control tidak  berpengaruh  dalam mendeteksi fraud pada  pemeriksa  BPK Perwakilan  Provinsi  NTT,  hal  ini  disebabkan karena  pemeriksa  pada  BPK  membawa  stress akibat permasalahan pribadi kedalam pekerjaan.  Akibat  daripada  hal  ini  adalah pemeriksa  menunjukkan  hasil  kerja  yang kurang  baik  atau  tidak  sesuai  dengan ketetapan  kinerja  yang  diinginkan  oleh intansi.  Ini  dikarenakan  pemeriksa  yang  tidak memiiki locus  of  control lebih  mudah  merasa terancam  dan  tidak  berdaya,  maka  strategi yang  dipilih  cenderung  reaktif.  Mereka  akan lebih mudah pasrah, dan gampang terpengaruh  dari  pengaruh  luar  perusahaan,
dan  tidak  percaya  diri.  Inilah  yang  terkadang membuat  pemeriksa  tidak  maksimal  dalam menjalankan  tugasnya,  dan  kinerjanya  akan menurun.  Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh penelitian  dari  L  Al  Azhar  (2013).  Namun, Hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan penelitian  Purba  &  Nuryatno  (2019) yang menyatakan bahwa locus of control berpengaruh  terhadap  kemampuan  auditor dalam mendeteksi kecurangan.
Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua, menunjukkan  bahwa  Independensi tidak berpengaruh  dalam  mendeteksi fraud pada pemeriksa.  Menurut  Mulyadi  (2013:26), independensi  adalah  suatu  sikap  mental  yang bebas  dari  pengaruh,  tidak  dikendalikan  oleh pihak  lain,  tidak  tergantung  orang  lain. Namun  hal  ini  tidaklah  berpengaruh  dalam mendeteksi fraud pada  pemeriksa  di  BPK Perwakilan  Provinsi  NTT.  Karena  terdapat kemungkinan jika pemeriksa menemui kesulitan ketika mempertahankan sikap mental independennya, yang disebabkan telah lama  hubungan  dengan  klien,  selain  itu independensi  tidak  dapat  diturunkan  hanya dari  sikap  mental  pemeriksa  tetapi  harus dibangun  berdasarkan  kesadaran  dari  masing- masing  pemeriksa.  Hasil  pada  penelitian    ini didukung  oleh  penelitian  dari  Simanjuntak (2015), dan  penelitian Presetyo et al., (2019) . Namun  penelitian  ini  bertolak  belakang dengan  penelitian  Biksa  &  Wiratmaja  (2016), serta  penelitian  dari  Batul  &  Ngumar  (2019) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh  terhadap  kemampuan  auditor dalam mendeteksi kecurangan.
Hasil penelitian  ini  juga  tidak  sejalan  dengan  teori agensi, dimana pemeriksa selaku pihak ketiga seharusnya dapat memahami konflik kepentingan yang muncul antara prinsipal dan agent ,  dimana  diharapkan  dalam  mengaudit laporan  keuangan  yang  disiapkan  oleh manajer perusahaan, pemeriksa mampu mendeteksi  kecurangan,  dan  diharapkan  juga pemeriksa  bersifat  tidak  memihak  agar  tidak melakukan kecurangan dalam mengaudit.
Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga, menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh dalam  mendeteksi fraud pada  pemeriksa. Menurut  Sukrisno  (2012:146)  kompetensi merupakan  suatu  kecakapan  dan  kemampuan
dalam  menjalankan  suatu  pekerjaan  atau profesinya,  orang  yang  kompeten  berarti orang  yang  dapat  menjalankan  pekerjaannya degan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup
penugasan/pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill) yang  mencukupi,  serta mempunyai sikap dan perilaku (attitude) yang sesuai  untuk  melaksanakan  pekerjaan  atau profesinya.  Semakin  tinggi  kompetensi  yang dimiliki  oleh  seorang  pemeriksa  di  BPK, maka  semakin  tinggi  pula  kemampuan pemeriksa  dalam  mendeteksi  kecurangan. Seorang  pemeriksa  yang  memiliki  sikap kompetensi  dalam  penugasan  auditnya,  dapat memudahkannya mendeteksi kecurangan.
Hasil  penelitian  ini  didukung  oleh penelitian  dari  Simanjuntak  (2015),  dan sejalan dengan teori atribusi. Dimana kemampuan pemeriksa BPK dalam mendeteksi fraud ,  banyak  ditentukan  oleh atribusi  internal,  dimana  faktor-faktor  yang menentukan kemampuan lebih banyak berasal dari  dalam  diri  pemeriksa.  Kemampuan dapat dibentuk  melalui  usaha  seseorang  misalnya dengan pencarian pengetahuan, dan peningkatan kompetensi.
Berdasarkan  hasil  pengujian  secara  simultan, dapat  diketahui  bahwa  nilai  F hitung sebesar 10,275  dengan  nilai  F tabel =  3,32,  sehingga nilai  F hitung >  F tabel dan  tingkat  signifikansi 0,000  <  0,005.  Berarti  variabel Locus  Of Control (X 1 ), Independensi (X 2 ), dan
Kompetensi (X 3 ) secara bersamaan berpengaruh  dalam  mendeteksi fraud pada pemeriksa BPK Provinsi NTT dalam mendeteksi fraud
.
Koefesien Determinasi (R 2 )
Tabel 4. Hasil Uji Koefesien Determinasi
Adjusted R Square 0,457
Berdasarkan  table  4,  dapat  diketahui bahwa  nilai  koefisien  determinasi  terdapat pada  nilai Adjusted  R  Square sebesar  0,457 atau  45,7%.  Nilai  ini  menunjukan  bahwa variasi perubahan terhadap variabel mendeteksi fraud (Y), mampu dijelaskan oleh
variabel Locus  Of  Control (X 1 ),  Independensi (X 2 ),  dan  Kompetensi  (X 3 )  sebesar  45,7%. Sisanya  sebesar  0,543  (1-  0,457)  atau  54,3% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  belum diteliti  dalam  penelitian  ini  seperti  skeptisme profesional,  tekanan,  anggaran  waktu, red flags ,  dan  sebagainya  yang  mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Locus Of Control , dan Independensi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kemampuan  pemeriksa  pada  BPK  Perwakilan Provinsi  NTT  dalam  mendeteksi fraud. Sebaliknya,  kompetensi  berpengaruh  secara parsial  terhadap  kemampuan  pemeriksa  pada
BPK Perwakilan Provinsi NTT dalam mendeteksi fraud. Secara  simultan Locus  Of Control , Independensi, dan Kompetensi berpengaruh  terhadap  kemampuan  pemeriksa pada  BPK  Perwakilan  Provinsi  NTT  dalam mendeteksi fraud sebesar 0,457 atau 45,7%.

## DAFTAR PUSTAKA
ACFE.  (2016).  Report  to  the  Nations  On Occupational  Fraud  and  Abuse. Report to The Ntaion , 1–92.
Agoes  Sukrisno.  (2012). Auditing:  Petunjuk Praktis  Pemeriksaan  Akuntan  oleh Akuntan  Publik (4th  ed.).  Salemba Emmpat.
Albrecht,  S.  (2019). Fraud  Examination (6th ed.).
Cengage. https://doi.org/1337930989, 9781337930987
Arens,  A. A.,  Randal,  J.  E.,  &  Beasley,  M. S.
(2013). Auditing  &  Assurance  Services An  Integrated  Approach (10th  ed.).
Prentice Education International. Association  of  Certified  Fraud  Examiners (ACFE) Indonesia. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. Acfe Indonesia Chapter , 53 (9),  1–76.  https://acfe- indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/ Batul,  H.  F., &  Ngumar,  S.  (2019). Pengaruh Independensi, Pengalaman Dan Kompleksitas  Tugas  Auditor  Terhadap Pendektesian Kecurangan . http://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/9
46
De  Angelo.  (1981).  Auditor  Size  and  Audit Quality. Journal  of  Accounting  and Economics , 3 , 183–199. Hidayah,  S.,  &  Haryani.  (2006). Peranan Locus  Of  Control  Internal  Pada Perilaku  Etis  Karyawan  Di  Dalam Organisasi . 1999 (December), 1–6. https://ejurnal.stiedharmaputra- smg.ac.id/index.php/JEMA/issue/view/2 3
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976). Theory of the firm: Managerial behavior,  agency  costs  and  ownership structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304- 405X(76)90026-X
Kumaat. (2011). Internal Audit . Erlangga.
L,  A.  A.  (2013).  Pengaruh  Konflik  Peran,
Ketidakjelasan Peran, Kesan Ketidakpastian  Lingkungan,  Locus  Of Control  Dan  Motivasi  Kerja  Terhadap
Kinerja  Auditor  (Studi  Empiris  Pada Kantor  Akuntan  Publik  Di  Pekanbaru, Padang  Dan  Batam). Jurnal  Ekonomi ,
21 . https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3125 8/je.21.04.p.%25p Mulyadi,  &  Kanaka,  P.  (2013). Auditing (6th ed.). Salemba Empat.
Peuranda, H. J., Hasan, A., & Silfi, A. (2019).
Pengaruh  Independensi  ,  Kompetensi dan  Skeptisme  Profesional  terhadap Kemampuan  Auditor  dalam  Mendeteksi Kecurangan  dengan  Pelatihan  Audit Kecurangan sebagai Variabel Moderasi . 1–13. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3125
8/je.27.1.p.1-13
Presetyo,  M.  A.,  Sukarmanto,  E.,  Maemunah, M.,  &  Akuntansi,  P.  S.  (2019). Pengaruh  Skeptisme  Profesional  Dan Independensi  Terhadap  Pendeteksian Kecurangan . 20 (2), 159–167. https://doi.org/https://doi.org/10.29313/ ka.v20i2.4497 Purba,  S.  F.,  &  Nuryatno,  M.  (2019). Kecerdasan Emosional Sebagai Pemoderasi Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, Time
Pressure,  Locus  of  Control  Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan. Jurnal Akuntansi  Trisakti , 6 (2),  325–344.
https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5495 Robbins, & Judge. (2017). Perilaku
Organisasi (12th ed.). Salemba Empat. Rotter,  J.  B.  (1966).  Generalized  expectancies for  internal  versus  external  control  of reinforcement. Psychological Monographs:  General  and  Applied , 80 , 1–28. https://doi.org/https://psycnet.apa.org/do i/10.1037/h0092976 Sanjiwani,  P.  M.  D.  (2016). Pengaruh  Locus Of  Control  ,  Gaya  Kepemimpinan  Dan Komitmen  Organisasi  Pada  Kinerja Auditor . 920–947.
Sartika,  A.  (2015).  Pengaruh  Kompetensi,
Disiplin  Kerja  Dan  Pengalaman  Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Daerah Kota Palu. Katalogis , 3 (1), 54–65. Simanjuntak, N. S. (2015). Pengaruh Independensi,  Kompetensi,  Skeptisme Profesional Dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Mendeteksi Kecurangan  (Fraud)  Pada  Auditor  Di BPK  RI  Perwakilan  Provinsi  Sumatera Utara. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas  Ekonomi  Universitas  Riau ,  1–
13.
http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFE KON/article/view/8836/8504 Sugiyono. (2016). Metode Penelitian
Kualitatif,  Kuantitatif,  dan  R&D (5th ed.). CV Alfabeta.

## ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
Yabes Edison Nesimnasi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana nesimnasieddy@gmail.com
Linda Lomi Ga Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
linda.ga@staf.undana.ac.id
Cicilia A. Tungga
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana cicilia.tungga@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  mengenai  penerapan  SIMDA keuangan pada Sekretariat Daerah (SETDA) Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta mengetahui  faktor-faktor  penyebab  yang  dimiliki  oleh  Sekretariat  Daerah  dalam  menerapkan SIMDA keuangan, serta kualitas informasi yang dihasilkan dari penerapannya. Responden dalam penelitian  sebanyak  5 orang yang  terdiri  dari  pegawai  Sekretariat  Daerah  yaitu  Pegawai Bagian Penatausahaan,  Pegawai  Bagian  Akuntansi  dan  Pelaporan,  Kepala  Sub  Bagian  Keuangan  dan Pelaporan serta  Kepala  Bagian .  Data  dikumpulkan  melalui  proses  wawancara  langsung  dengan para  responden  menggunakan  panduan  wawancara,  observasi  langsung  terhadap  aktivitas- aktivitas  para  pegawai  Sekretariat  Daerah  serta  studi  dokumentasi  atas  Wawancara.  Hasil wawancara dan data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai  Sekretariat  Daerah  sudah  memahami  makna  SIMDA  keuangan  serta  gambaran pelaksanaannya  yang  berkaitan  dengan  input  dan  output  datanya.  Faktor-faktor  yang  dimiliki dalam  pelaksanaan  penerapan  SIMDA  keuangan  yaitu  komunikasi,  sumber  daya  manusia, sikap/disposisi  dan  struktur  birokrasi,  adapun  kualitas  informasi  yang  dihasilkan  dari  penerapan SIMDA Keuangan yaitu andal, tapi belum tepat waktu serta relevan.
Kata kunci: Akuntansi, SIMDA Keuangan, Penerapan, Faktor-faktor, Kualitas Informasi.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  obtain an  overview  of  the  implementation of  financial  SIMDA at  the Regional  Secretariat  (SETDA)  of  the  South  Central  Timor  Regency  Government,  as  well  as  to find out the causal factors that the Regional Secretariat has in implementing financial SIMDA, as well  as  the  quality  of  information  resulting  from  its  implementation.  Respondents  in  the  study were  5  people  consisting  of  Regional  Secretariat  employees,  namely  Administrative  Section Employees,  Accounting  and  Reporting  Section  Employees,  Head  of  Finance  and  Reporting  Sub Division and Section Head. Data were collected through direct interviews with respondents using interview  guides,  direct  observation  of  the  activities  of  the  Regional  Secretariat  employees  and documentation studies of related documents. The results of the interviews and the collected data were  analyzed  by  descriptive  method  using  a  phenomenological  approach.  The  results  of  the study  indicate  that  in  general  the  employees  of  the  Regional  Secretariat  have  understood  the meaning of financial SIMDA and the description of its implementation related to input and output data.  The  factors  possessed  in  implementing  the  implementation  of  SIMDA  Finance  are communication,  human  resources,  attitude/disposition  and  bureaucratic  structure,  while  the quality of information generated from the implementation of SIMDA Finance is reliable, but not timely and relevant.
Keywords: Accounting, SIMDA Finance, Implementation, Factors, Information Quality.

## PENDAHULUAN
Sejak  diberlakukannya  Otonomi  Daerah di  Indonesia,  pemerintah  daerah  merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan  oleh  pemerintah  pusat  untuk mengatur pemerintahannnya
sendiri.
Kewenangan  pemerintah  daerah  itu  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian  disempurnakan  ke  dalam  Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang pemerintah  daerah  sebagai  berikut  “Otonomi daerah adalah  hak, wewenang, dan kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan”.
Menurut  Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang berkualitas  adalah  laporan  keuangan  yang memiliki  karakteristik;  (i)  relevan  yaitu informasi  yang  termuat  di  dalamnya  dapat mempengaruhi  keputusan  pengguna  dengan membantu  mereka  mengevaluasi  peristiwa masa  lalu  atau  masa  kini,  dan  memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi  hasil  evaluasi  mereka  di  masa lalu,  (ii)  andal  yaitu informasi  dalam  laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan  dan  kesalahan  yang  material, menyajikan  setiap  fakta  secara  jujur,  serta dapat  diverifikasi  (iii)  dapat  dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau  laporan  keuangan  entitas  pelaporan  lain pada  umumnya,  (iv)  dapat  dipahami  oleh pengguna  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi  yang  dimaksud.  (Leatemia  dan Usmany, 2021).
Salah  satu  faktor  laporan  keuangan  yang handal adalah ketepatan waktu untuk menyajikan  laporan  keuangan.  Ketepatan waktu laporan keuangan secara tegas dinyatakan  sebagai  karakteristik  kualitatif penting  laporan  keuangan.  Apabila  laporan keuangan  disajikan  terlambat  maka  laporan keuangan  tersebut  akan  kehilangan  kekuatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu
ketepatan waktu dalam menyelesaikan laporan keuangan  yang  dilakukan  pemerintah  guna memperolah  pengelolaan  keuangan  daerah dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan perundang  undangan,  efisien,  ekonomis, efektif,  transparan,  dan  bertanggung  jawab dengan memperhatikan asa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.(DJPK, 2005) Fenomena Pelaporan Keuangan
Pemerintah  Daerah  ialah  suatu  hal  yang menarik  untuk  dipelajari  lebih  lanjut,  pada kenyataannya  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  masih  banyak  keterlambatan  dan penyimpangan  penyimpangan.  Karena  itu pemerintah  menyarankan  untuk  menggunakan Aplikasi  SIMDA,  agar  Laporan  Keuangan yang dibuat bisa akurat dan tepat waktu dalam penyusunan Laporan Keuangan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  ingin memperoleh gambaran lebih jauh tentang
1. Bagimana  penerapan  SIMDA  keuangan khususnya tentang  bagaimana pemahaman pegawai tentang SIMDA Keuangan,
2. Faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi Penerapan SIMDA Keuangan,
3. Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SIMDA Keuangan pada Sekretariat Daerah
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Timor Tengah Selatan.

## KAJIAN TEORI

## Agency Theory
Dalam  Teori  keagenan  ( Agency  Theory ) dijelaskan mengenai hubungan antara principal  dan  agent.  Jensen  dan  MEckling (1976)  mengartikan  bahwa  Teori  keagenan ( Agency  Theory )  adalah  hubungan  yang muncul ketika Satu Pihak ( principal ) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada  pihak  lain  ( agent )  untuk  melakukan pengambilan kewenangan dan tanggung jawab kepada  pihak  lain  ( agent) untuk  melakukan pengambilan  keputusan  sesuai  kepentingan principal. Dalam sektor pemerintahan, masyarakat  selaku principal memberikan
amanah  kepada  pemerintah  selaku  agent. Pemerintah selaku agen yang menjadi pemegang  amanah  berkewajiban  memberikan pertanggungjawaban,menyajikan,  melaporkan, dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya kepada  pemberi  amanah  ( principal )  yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Dalam  teori  keagenan  yang  diterapkan dalam pemerintahan mengimplikasikan adanya  asimetri  informasi  antara  Pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal.  Asimetri  infomasi  terjadi  ketika Pemerintah memberikan sinyal tentang kondisi dan  laporan  keuangan  kepada  masyarakat dapat dilakukan melalui pengungkapan Informasi  Akuntansi.  Tanggungjawab  yang ditunjukan  pemerintah  daerah  sebagai  pihak eksekutif  tidak  hanya  berupa  penyajian laporan  keuangan  yang  lengkap  dan  wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah yang berkualitas (Mardiasmo, 2004:24).

## Teori Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia No. 58 (2005) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan,pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan  PP  tersebut  pengelolaan  harus berdasarkan asas umum pengelolaan keuangan daerah antara lain:
1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan bertanggung  jawab  dengan  memperhatikan asas  keadilan,  kepatutan,  dan  manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam  suatu  sistem  yang  terintegrasi  yang diwujudkan  dalam  APBD  yang  setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Subarsono, (2005)
“implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  4 variabel  yaitu  komunikasi  ( Communications ), Sumber  daya  ( resource ),  Sikap  ( diposition ) dan struktur birokrasi ( bureucratic structure )”.
Keempat variabel tersebut dilaksanakan secara simultan  karena  antara  satu  dengan  yang lainnya memiliki hubungan yang erat.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif, yaitu pendekatan penelitian tanpa menggunakan  angka  statistik  tetapi  dengan pemaparan  secara  deskriptif  yaitu  berusaha mendeskripsikan  suatu  gejala,  peristiwa  dan kejadian yang terjadi menjadi fokus perhatianya untuk kemudian dijabarkan sebagaimana adanya secara rinci.

## Jenis Penelitian
Dalam  melakukan  penelitian,  penentuan jenis  atau  metode  penelitian  merupakan langkah  awal  dalam  suatu  penelitian.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  pendekatan  fenomenologi,  menurut Creswell  dalam  Sugiyono,  (2014)  pendekatan fenomenologi adalah salah satu jenis pendekatan kualitatif dimana dalam pendekatan jenis ini peneliti melakukan sebuah observasi kepada partisipan untuk mengetahui fenomena-fenomena  yang terjadi  dalam  hidup partisipan tersebut.

## Fokus Penelitian
Fokus penulisan dalam penelitian kualitatif  ini  adalah  bagaimana  penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)  Keuangan  pada  Sekretariat  Daerah Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan  sehingga  dapat  menghasilkan  laporan keuangan dan informasi keuangan yang akurat. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa  hasil  wawancara  pada  Sekretariat Daerah  Pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan  serta  dokumentasi/arsip  perusahaan berupa  gambaran  umum,  struktur  organisasi dan Job Description

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer  yang  berasal  dari  Sekretariat  Daerah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada  Umumnya  Sumber  data  utama  dalam penelitian  kualitatif  adalah  kata-kata  dan tindakan,  selebihnya  adalah  data  tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain (Moleong,  2005).  Secara  garis  besar  data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu :
1. Wawancara
2. Observasi
3. Studi Dokumentasi

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  adalah  proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan lapangan,  dan  dokumentasi,  dengan  cara mengorganisasikan  data  ke  dalam  kategori, menjabarkan  ke  dalam  unit-unit,  melakukan sintesis,  menyusun  ke  dalam  pola  memilih mana  yang  penting  dan  yang  akan  dipelajari, dan  membuat  kesimpulan  sehingga  mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Metode  analisis  data  yang  digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mendeskripsikan  pemahaman  yang  mendalam dari  penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Objek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Sekretraiat Dareah  pemerintah  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan,  dengan  Jumlah  Pegawai  Negeri  Sipil sampai  dengan  tahun  2022  sebanyak  134 orang  PNS,  dengan  komposisi  PNS  sebagai berikut
S2 : 9 Orang S1 : 45 Orang D3 : 6 Orang SLTA : 70 Orang SLTP : 4 Orang
Berdasarkan  latar  belakang,  rumusan masalah,  kajian  teori  dan  metodologi penelitian  yang  telah  diuraikan  terdahulu, maka  pada  sub  bab  ini  akan  disajikan  hasil penelitian  melalui  wawancara  langsung dengan informan yang telah dipilih, informan  tersebut  adalah  para  Kepala Bagian, Pegawai/Staf Keuangan yang terkait langsung  dengan  proses  akuntansi  di Sekretariat  Daerah  Pemerintah  Kabupaten Timor  Tengah  Selatan.  Hal  ini  untuk menjamin validitas informasi yang disampaikan.
Data wawancara, data dokumentasi dan data  obeservasi  langsung  yang  diperoleh, maka  dilakukan  kode  wawancara  (Inisial Responden) yaitu :
1. PAB  (Staf  pelaksana  SIMDA  bag. Penatausahaan)
2. PAC  (Staf  pelaksana  SIMDA  bag. Akuntansi dan Pelaporan)
3. KAA (Kepala Bagian) 4. KAN (Kepala Sub Bagian Penanggungjawab Keuangan). Selanjutnya dilakukan pemahaman untuk  menemukan  tema  yang  ada.  Untuk mengetahui  pemahaman  pegawai  tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)  Keuangan  dan  sejauh  mana keberhasilan  penerapan  SIMDA  Keuangan pada Sekretariat
Daerah Pemerintah Kabupaten  TTS  maka  ditemukan  dua  tema yaitu  pemahaman  makna SIMDA Keuangan dan  tujuan  penerapan  SIMDA  Keuangan,
Analisis Faktor-faktor
Pengaruh dan Kualitas Laporan Keuangan.
Hasil  analisis  data  dapat  ditunjukan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 1. Analisis Data Pemahaman Pegawai tentang SIMDA Keuangan
Tema yang ditemukan Responden Triangulasi Informasi yang disampaikan Sumber Data Pemahaman Makna SIMDA Keuangan KAA (Kepala Bagian Sistem  yang berbasis komputerisasi  untuk  mengolah transaksi-transaksi keuangan Wawancara, Observasi Tujuan  dan  Manfaat SIMDA Keuangan KAN (Kepala Sub Bagian Penanggungjawab Keuangan Dalam sisi Pelaporan 1. Mempermudah proses penyajian  RKA,  DPA,  dan  SPD untuk bagian anggaran 2. Memperbaiki sistem pengolahan data keuangan pemerintah Wawancara, Observasi Output yang Dihasilkan PAC (Staf pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan Pelaporan Terdapat 3 laporan yang dihasilkan dari Simda Keuangan untuk bagian anggaran yaitu  RKA, DPA,  dan  SPD  Laporan  yang dihasilkan  dari  pengolahan  data SIMDA  Keuangan  pada  bagian akuntansi yaitu buku besar, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan neraca. Wawancara, Observasi
Tabel 2. Analisis Data Faktor-faktor Pengaruh
Tema yang ditemukan Responden Triangulasi Informasi yang disampaikan Sumber Data Komunikasi KAA (Kepala Bagian) Penerapan SIMDA Keuangan dikomunikasikan terlebih dahulu Wawancara, Observasi Sosialisasi tentang penerapan SIMDA Keuangan dilakukan secara  bertahap dan  kadang- kadang secara tidak langsung Pencatatan Aset PAB (Staf pelaksana SIMDA bag. Penatausahaan Pencatatan  atau  Pembukuan  aset  yang belum maksimal Wawancara, Observasi Sumber Daya Manusia KAA  (Kepala Bagian Tidak  ada  pelatihan  khusus  atau diklat SIMDA yang diadakan oleh BPKP Wawancara, Observasi Peningkatan  SDM  melalui diskusi/curah pikir  dengan  kepala  kantor  atau  sesama pegawai SDM  masih  kurang  dalam  jumlah maupun Kapasitas.
Disposisi/Sikap KAA  (Kepala Bagian Sangat setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena lebih memudahkan  dalam  membuat Laporan Wawancara, Observasi Sangat membantu  dalam  proses Transaksi keuangan dan lebih mengefektifkan waktu Struktur Birokrasi KAA  (Kepala Bagian Tidak  terdapat  pengawasan  yang  baik terhadap  SIMDA  sehingga  kadang terjadi kegagalan  sistem Wawancara, Observasi Proses  Mutasi  dan  Pelantikan  Pegawai yang tidak mempertimbangkan kebutuhan Ketersediaaan Jaringan PAC (Staf pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan Pelaporan Aplikasi  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah  (SIMDA)  Keuangan yang  mana semua pengoperasian berbasis Teknologi internet, terkadang mengelami kendala Internet. Wawancara, Observasi Faktor Eksternal KAA  (Kepala Bagian Psikologi  pegawai  pengelola  keuangan juga  secara  tidak  langsung  beepengaruh pada kualitas laporan keuangan. Wawancara, Observasi Tabel 3. Analisis Data Kualitas Informasi yang Dihasilkan SIMDA Keuangan Tema yang ditemukan Responden Triangulasi Informasi yang disampaikan Sumber Data Andal PAC (Staf pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan Pelaporan Informasi  yang  dihasilkan dapat Diandalkan Wawancara, Observasi Ketepatan Waktu PAC (Staf pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan Pelaporan Pelaporan keuangan belum dapat dilakukan tepat waktu sesuai deadline yang telah Ditentukan Wawancara, Observasi Relevan PAC (Staf pelaksana SIMDA bag. Akuntansi dan Pelaporan Setiap transaksi dikelompokkan menurut jenisnya  masing-masing secara otomatis oleh sistem Wawancara, Observasi Setiap menu aplikasi  yang terdapat dalam SIMDA Keuangan saling berhubungan

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen Daerah  maka  penulis  menyimpulkan  sebagai berikut:
1. Sistem  Informasi  Manajeman  Daerah Keuangan  telah  diterapkan  dengan  baik. Hal  ini  terlihat  dari  pemahaman  pegawai mengenai  SIMDA  itu  sendiri  dan  cara penggunaan.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi dalam penerapan SIMDA  Keuangan pada
Sekretariat Daerah secara optimal, antara lain: 1) Komunikasi atau sosialisasi yang aktif mengenai  tujuan  penerapan  atau manfaat dari penerapan sistem tersebut.
2) Rekonsiliasi Aset yang belum maksimal  karena  pencatatan  yang tidak teratur.
3) Sumber  Daya  Manusia  yang  belum memenuhi baik dalam jumlah maupun kapasitasnya.
4) Adanya  sikap  implementor  yang menerima/setuju atas pelaksanaan penerapan  SIMDA  Keuangan  serta dukungan dari kepala kantor/pemimpin. 5) Struktur  Birokrasi  yang  mana  proses mutasi  dan  pelantikan  pegawai  dalam lingkup  Pemda  tidak  memperhatikan kebutuhan  dan  tugas  pegawai  yang ada,  sehingga  mempengaruhi  proses pelaporan  keuangan.  Serta  belum adanya operator khusus yang
mengawasi dan mengoperasikan aplikasi  SIMDA  sehingga  terkadang terjadi kegagalan sistem
6) Ketersediaan  Jaringan  Internet  yang terkadang mengalami gangguan sehingga menghambat dalam pengoperasian Aplikasi SIMDA 7) Faktor Eksternal dari pegawai pengelola  keuangan  sendiri  juga sangat  berpengaruh  pada  kualitas kerja  di  tempat  kantor,  sehingga mempengaruhi juga kualitas ketepatan waktu laporan keuangan.
3. Kualitas  informasi  yang  dihasilkan  dari
penerapan  SIMDA  keuangan  dapat dipertanggung  jawabkan  dengan  kualitas laporan  keuangan  yang  andal  namun belum memenuhi syarat ketepatan waktu.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  hasil olah  data  yang  dilakukan  maka  peneliti  dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut : 1. Diharapkan  dalam  penerapan  SIMDA Keuangan  sebagai  sistem  komputerisasi pengolahan data keuangan perlu mengembangkan  pemahaman  pegawai tentang maksud dan tujuan dari penerapan SIMDA Keuangan serta memahami faktor-faktor penghambat maupun pendukung  yang  perluh  dimiliki  oleh instantsi tersebut antara lain : 1) Meningkatkan Komunikasi atau sosialisasi yang aktif mengenai tujuan penerapan atau manfaat dari penerapan sistem tersebut.
2) Memaksimalkan  Rekonsiliasi  Aset sehingga pencatatan dapat teratur.
3) Meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia dalam  bentuk  Pendidikan  maupun Pelatihan.
4) Dalam  proses  mutasi  dan  pelantikan pegawai  dalam  lingkup  Pemda  harus lebih mempertimbangkan dan memperhatikan  kebutuhan  dan  tugas pegawai  yang  ada,  sehingga  tidak mempengaruhi proses pelaporan keuangan.
5) Mempersiapkan Operator khusus yang mengawasi dan mengoperasikan aplikasi SIMDA sehingga tidak terjadi kegagalan sistem.
6) Memperkuat  Jaringan  Internet  yang terkadang mengalami gangguan sehingga menghambat dalam pengoperasian Aplikasi SIMDA.
7) Faktor Eksternal dari pegawai pengelola  keuangan  sendiri  menjadi perhatian  khusus  dari  atasan  langsung sehingga  mengurangi  factor  yang mempengaruhi kualitas ketepatan waktu laporan keuangan
2. Diharapkan agar Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang
penerapan SIMDA Keuangan menggunakan  teknik  pengumpulan  data lain  seperti  observasi  dan  studi  dokumen serta pada instansi yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
A.G.  Subarsono  (2005) AnalisisKebijakan Publik  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Al-Bahra bin Ladjamudin. (2005) Analisis dan Desain  Sistem  Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu. Asmawi,  Syafael,  &  Yamin,  M.  (2010) ‘Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi  dan  Komunikasi’, Jurnal Teknologi Pendidikan . Bambang, W. (2008) Konsep Sistem Informasi dari  BIT  sampai  ke  DATABASE . Yogyakarta: Andi. BPKP (2007) Akuntabilitas Instansi Pemerintah . Jakarta: BKPP. BPKP  (2008) Pengenalan  Sistem  Informasi Manajemen  Daerah  (SIMDA) , web site . Available at: https://www.bpkp.go.id/sakd/konten/3 33/versi-2.1.bpkp. Budiman,  Fuad  dan  Arza,  F.  I.  (2013) ‘Pendekatan  Technology  Acceptance Model dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi
Manajamen Daerah’, Jurnal WRA . Choliq,  A.  (2011) Pengantar  Manajemen, . Semarang: Rafi Sarana Perkasa. Dewi,  N.  C.  and  Mariska,  S.  (2018)  ‘Analisis
Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan  Pada  Pemerintahan  Kota Pariaman’, Al-Masraf: Jurnal Lembaga  Keuangan  dan  Perbankan , 3(1), pp. 63–70. Edward,  G.  C.  (1980) Implementing  Public Policy . Whashington DC: Congressional Quanterly Press. Hasibuan, M. S. P. (2009) Manajemen: Dasar,
Pengertian,  dan  Masalah .  Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
Jensen,  M.,  C.  and  MEckling,  W.  M.  (1976)
‘heory  o  f  the  firm:  Managerial behavior,  agency  cost  a  nd  ownership structure’, Journal of Finance Economic ,  3,  pp.  305–360.  Available
at: http://www.nhh.no/for/courses/spring/ eco420/jensen-%0Ameckling-76.pdf.
Jogiyanto,  H.  .  (2005) Analisa  dan  Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis . Yogyakarta: Andi.
Sugiono,  Arief,  Yanuar  Nanok  Soenarno,  and Synthua  Madya  Kusumawati.  2010. “ Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan: untuk Bisnis Skala Kecil dan Menengah .” Jakarta: Grasino. Manangkey,  Natasya.  2014.  “ Analisis  Sistem Pengendalian  Intern  Persediaan  Barang Dagang dan Penerapan Akuntansi Pada PT Cahaya Mitra Alkes .” Jurnal EMBA,
Vol. 2, Hal.1151-1161. Jurusan
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis:
Universitas Sam RAtulangi, Manado.
Albercht,W.  Steve,  Albercht,  Conan  C.,  and
Albercht, Chad O. 2006. Fraud Examination  Second  Edition.  Canada:
Thomson South-Western.
The  Institute  of  Internal  Auditors.  2017.
“International Standards for The Profesionals Practice of Internal Auditing 2017”. Retrieved from https://na.theiia.org, on 1st March 2019. Kadir, A. (1997) Tuntunan
Praktis
Pemrograman  Visual  dBase  5.5, . Jakarta: PT.Elex Media koputindo. Kadir, A. (2003) Pengenalan Sistem Informasi . Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo  (2004) Otonomi  dan  Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi. Menteri  Dalam  Negeri  (2002) Kep  Mendagri Nomor 29 Tahun2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan
Pengawasan  Keuangan  Daerah  Serta Tata  cara  Penyusunan  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah, Pelaksanaan  Tata  Usaha  Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran  Pen , Keputusan  Menteri Dalam Negeri . Jakarta.
Moleong,  L.  (2005) Metodologi  Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2003)  ‘UU No17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan
Negara’, Journal of Chemical Information and  Modeling .  Jakarta,  p. 17. Pemerintah  Republik  Indonesia  (2004) UU nomor  32  tahun  2004  Tentang Pemerintah Daerah . Jakarta. Available at: http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149 995.PDF. Pemerintah Republik Indonesia (2005) Peraturan  Pemerintah  No  58  Tahun
2005  Tentang  Pengelolaan  Keuangan
Daerah . Jakarta: Legalitas. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (2006) Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah . Jakarta

## ANALISIS KINERJA ANGGARAN MENGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA PEMERINTAH  DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR PERODE 2017-2021

## Alwin Fedianto Tameon
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana alwintameon93@gmail.com
Sarinah Joyce Rafael
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
joyce.rafael@staf.undana.ac.id
Linda Lomi Ga
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana linda.ga@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  untuk  mengetahui  kinerja  anggaran  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  selama  lima  tahun  anggaran  (2017-2021)  dengan  konsep  pengukuran value  for money yang terdiri dari  tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.  Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  dokumentasi  dan  teknik penilaian pustaka. Data yang diolah dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tengara Timur tahun 2017-2021. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektifitas. Hasil penelitian ini  menunjukan  bahwa  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  tahun anggaran 2017-2021 untuk rasio ekonomi berada pada kategori cukup ekonomis, dan rasio efisiensi berada  pada  kategori  efisien,  sedangkan  untuk  rasio  efektivitas  berada  pada  kategori  efektif.  Hasil analisis  ini  menerangkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  baik  dalam mengelola keuangannya.
Kata kunci :  Kinerja Aggaran, Value for Money, Ekonomi, Efisiensi, Efektifitas.

## ABSTRACT
The  aim  of  this  study  is  to  determine  the  performance  of  the  budget  for  the  Regional Government  of  East  Nusa  Tenggara  Province  for  five  fiscal  years  (2017-2021)  with  the concept  of  measuring  value  for  money  which  consists  of  three  main  elements,  namely economy,  efficiency  and  effectiveness.  The  type  of  research  used  in  this  study  is  to  use  a qualitative  descriptive  method.  Data  collection  techniques  used  in  this  research  are documentation  techniques  and  literature  assessment  techniques.  The  data  processed  in  this study  is  a  report  on  the  budget  realization  of  the  periode  year  from  2017-2021  for  the Province  of  East  Nusa  Tenggara.  The  data  analysis  technique  used  in  this  study  are  using economic  ratios,  efficiency  ratios,  and  effectiveness  ratios.  The  results  of  this  study  indicate that  the  financial  performance  of  the  Government  of  East  Nusa  Tenggara  Province  for  the 2017-2021 for economic ratios is in the quite economical category, and efficiency ratios are in the efficient category, while for effectiveness ratios are in the effective category. The results of  this  analysis  explain  that  the  Regional  Government  of  East  Nusa  Tenggara  Province  is good at managing its finances
Keywords : Budget Performance, Value for Money, Economy, Efficiency, Effectiveness.

## PENDAHULUAN
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  12  tahun  2019  tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Pengelolaan Keuangan  Daerah  merupakan  keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan  keuangan  daerah.  Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam  rangka  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta segala  bentuk  kekayaan  yang  dapat  dijadikan milik  daerah  berhubung  dengan  hak  dan kewajiban  daerah  tersebut.  Keuangan  Daerah selain  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  juga mengikuti  Peraturan  Menteri  dan  keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah  yang  disinkronkan  dan  dikelola  secara sistematis.
Dalam  kinerja  keuangan  daerah  yang dilihat adalah dampak dari kinerja keuangan itu sendiri  terhadap  kesejahteraan  masayrakat. Terdapat  tiga  kategori  yang  merupakan  target pencapaian  kesejahteraan  masyrakat  yakni tentang sejauh mana persoalan sosial yang dapat diatasi,  sejauh  mana  kebutuhan  masayrakat dapat  terpenuhi,  dan  sejauh  mana  kesempatan untuk  memperoleh  peningkatan  taraf  hidup (Midgley, 2005). Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, Program Pembangunan  PBB  melalui  terbitan  serialnya sejak awal tahun 1990-an mengukur kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif  dengan  menggunakan  tingkat pendapatan  per  kapita,  tingkat  pendidikan  dan usia  harapan  hidup  yang  dikonstruksi  menjadi Indeks Pembangunan Manusia.
Kinerja  ( performance ),  menurut  kamus akuntansi  manajemen  kontemporer,  dikatakan sebagai  aktivitas  terukur  dari  suatu  entitas selama  periode  tertentu  sebagai   bagian  dari ukuran keberhasilan pekerjaan (Tunggal, 1995:126). Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu  sistem  keuangan  atau  non  keuangan  dari suatu  pekerjaan  yang  dilaksanakan  atau  hasil yang  dicapai  dari  suatu  aktivitas,  suatu  proses atau  suatu  unit  organisasi.  Kinerja  keuangan pemerintah  daerah  adalah  tingkat  pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang  meliputi  peneriman  dan  belanja  daerah
dengan  menggunakan  sistem  keuangan  yang ditentukan  melalui  suatu  kebijakan  atau ketentuan  perundang-undangan  selama  satu periode  anggaran.  Bentuk  dari  pengukuran kinerja  tersebut  berupa  rasio  keuangan  yang terbentuk dari sistem
laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur    merupakan  salah  satu  daerah  yang melaksanakan  otonomi  daerah.  Pemerintah Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur melaksanakan  otonomi  daerahnya  dengan tujuan  menjamin  pembangunan  dan  pelayanan masyarakat.
Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas merupakan  tiga  elemen  utama  dalam  konsep Value  for  money yang  digunakan  dalam pengukuran  kinerja  organisasi  sektor  publik. Model value  for  money atau  yang  dikenal dengan  model  3E  mengukur  kinerja  organisasi sektor  publik  dengan  analisis  membandingkan antara  input  dan  output  yang  direncanakan dengan  input  dan  output  aktualnya.  Ekonomi diukur  melalui  rasio  antara  masukan  aktual dengan  masukan  rencana.  Efisiensi  diukur melalui  rasio  efisiensi  aktual  dengan  rasio efisiensi  yang  direncanakan.  Efektivitas  diukur dengan  membandingkan  keluaran  realisasian (aktual)  dengan  keluaran  menurut  rencana (Mardiasmo,  2015:27). Value  for  money dalam konteks  otonomi  daerah  merupakan  jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. Untuk mendukung dilakukannya  pengelolaan  dana  publik  ( public money )  yang  mendasarkan  konsep value  for money ,  maka  diperlukan  sistem  pengelolaan keuangan  daerah  dan  anggaran  daerah  yang baik.  Hal  tersebut  dapat  tercapai  apabila pemerintah  daerah  memiliki  sistem  akuntansi yang  baik. Mengingat  pentingnya  pengukuran kinerja  seperti  yang  telah  diuraikan  maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis  Kinerja  Anggaran  Menggunakan Metode Value  For  Money Pada  Daerah Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur Periode 2017-2021”

## KAJIAN TEORI

## Agency Theory
Grand  theory yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah agency  theory .  Supriyono (2018)  mengemukakan  bahwa Agency  Theory muncul  karena  keberadaan  hubungan  antara
agen  dan  prinsipal,  agen  dikontrak  untuk melakukan  tugas  tertentu  bagi  prinsipal  serta mempunyai  tanggung  jawab  atas  tugas  yang diberikan  prinsipal.  Prinsipal  mempunyai kewajiban  untuk  memberikan  imbalan  kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen.

## Kinerja
Kinerja  adalah  tabelan  mengenai  tingkat pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan  atau program  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan, misi,  visi  organisasi.  Daftar  apa  yang  ingin dicapai  tertuang  dalam  perencanaan  strategi suatu  organisasi.  Secara  umum,  kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2006:274).

## Pengukuran Kinerja
Pengukuran  kinerja  adalah  suatu  proses penilaian  kemajuan  pekerjaan  terhadap  tujuan dan  sasaran  yang  ditentukan  sebelumnya, termasuk  informasi  atas  efnsiensi  barang  dan jasa,  kualitas  barang  dan  jasa  (seberapa  baik barang  dan  jasa  diserahkan  kepada  pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud  yang  diinginkan,  dan  efektivitas tindakan  dalam  mencapai  tujuan.  (Mashun, 2013:25).

## Manfaat Kinerja Sektor Publik
Mashun (2013:23) menjelaskan
organisasi sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan  umum  sehingga  pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat  dicapai  penyedia  jasa  dan  barang- barang publik. Sementara perspektif internal organisasi,  pengukuran  kinerja  juga  sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian.

## Value For Money
Value  for  money menurut  Mardiasmo (2015:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga  elemen  utama,  yaitu  ekonomis,  efisiensi, dan  efektivitas.  Ekonomi  yaitu  pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga  yang  terendah.  Ekonomi  merupakan perbandingan  input  dengan  input  value  yang dinyatakan  dalam  satuan  moneter.  Efisiensi yaitu  pencapaian  output  yang  maksimum dengan  input  tertentu  untuk  penggunaan  input yang  terendah  untuk  mencapai  output  tertentu. Efisiensi  merupakan  perbandingan  output  atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target  yang  telah  ditetapkan.  Efektivitas  yaitu
tingkat pencapaian hasil program dengan target yang  ditetapkan.  Secara  sederhana  efektivitas merupakan  perbandingan  outcome  dengan output.

## Indikator Value for Money
Peranan  indikator  kinerja  pada value  for money adalah  untuk  menyediakan  informasi sebagai pertimbangan untuk membuat keputusan.  Indikator value  for  money menurut Mardiasmo (2015:130) yaitu:
a. Indikator  alokasi  biaya  (ekonomi  dan efisiensi)
Ekonomi  artinya  pembelian  barang  dan  jasa dengan  tingkat  kualitas  tertentu  pada  harga terbaik.  Efisiensi  artinya  output  tertentu  dapat dicapai  dengan  sumber  daya  yang  serendah- rendahnya.
b. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas) Efektivitas  artinya  kontribusi  output  terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Menurut Mahmudi (2015:89), Indikator Kinerja merupakan  konsep  yang  multi  idensional  dan kompleks. Indikator kinerja bukan hanya kinerja keuangan saja, tetapi juga indikator nonkeuangan. Indikator keuangan hanya menekankan  pada  indikator  yang  berorientasi pada  input  dan  output  yang  terbatas  pada anggaran  dan  realisasinya.  Sementara  indikator nonkeuangan,  seperti  kepuasan  pelanggan, kualitas  pelayanan, outcome pelayanan  belum banyak diakomodasi

## Manfaat Implementasi Value for Money
Penerapan  konsep value  for  money dalam pengukuran  kinerja  pada  organisasi  sektor publik  tentunya  memberikan  manfaat  bagi organisasi  itu  sendiri  maupun  masyarakat. Manfaat  yang  dikehendaki  dalam  pelaksanaan value  formoney pada  organisasi  sektor  publik yaitu ekonomi (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam  penggunaan  sumber  daya  dan  efektif (berhasil  guna)  dalam  mencapai  tujuan  dan sasaran (Mardiasmo, 2015:130)

## METODE PENELITIAN
Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif  kualitatif.  Jenis  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data dalam penelitian  ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
dari informan yang terkait dengan masalah yang diteliti  yaitu  Kepala  Sub  Bidang    Penyusunan Anggaran  Bidang  Administrasi  Umum  Badan Keuangan  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini berupa  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tengara Timur  tahun  2017-2021  yang  bersumber  dari Badan  Keuangan  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Timur.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul serta  melakukan  perhitungan  terhadap  data keuangan  yang  diperoleh  agar  dapat  ditarik kesimpulan  yang  jelas  dan  objektif  terkait kinerja  anggaran  pemerintah  daerah  provinsi Nusa  Tenggara  Timur  periode  2017-2021. Sesuai dengan pendekatan value for money yang memiliki  3  tingkatan  yaitu  ekonomi,  efisiensi, dan efektivitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL Pengukuran Ekonomi
Mengukur  dan  mengetahui  Tingkat ekonomi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  diukur  dengan  cara membandingkan  realisasi  belanja  dengan anggaran  anggaran  belanja.  Rumus  yang digunakan  menurut  Mahsun    (2013:186) adalah sebagai berikut:
Kriteria ekonomis adalah :

## Tabel 1
Kriteria Penilaian Rasio Ekonomi Presentase (%) Kriteria >100 Ekonomis 85-100 Cukup Ekonomis 65-84 Kurang Ekonomis <65 Tidak Ekonomis
Hasil  Perhitungan  Rasio  Ekonomi  Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017–2021 adalah sebagai berikut :
Tabel 2

## Rasio Ekonomi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode
2017-2021
Sumber: Data Peneliti (2022), diolah Pada tabel 2 rasio ekonomi tahun 2017 yaitu 92,65%. Kemudian, pada tahun 2018 rasio ekonomi  naik  menjadi  93,93%  dan  masih berada  dalam  kriteria  cukup  ekonomis.  Hingga
pada tahun 2019 menurun ke angka 91,11% dan pada  tahun  2020  kembali  menurun  0,24% menjadi  90,87%.  Walaupun  terjadi  penurunan pada  tahun  2019  hingga  2020,  rasio  ekonomi Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  masih  berada  pada  diatas  85%  sehingga masih tergolong cukup ekonomis. Namun, pada tahun  2021  rasio  ekonomi  Pemerintah  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  turun  menjadi 80,06%  dan  tergolong  dalam  kriteria  kurang ekonomis.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan
Bapak Willibrodus Wora, SE., M.Ec.Dev selaku Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi  Umum  pada  Badan  Keuangan Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur, diketahui  adapun  faktor  yang  menyebabkan Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  berada  pada  kategori  cukup  ekonomis atau  realisasi  belanjanya  lebih  kecil  dari anggaran  belanja  yang  telah  ditargetkan  antara lain  yaitu  adanya  pekerjaan  atau  program  yang belum  selesai  dikerjakan  pada  tahun  anggaran berjalan sehingga belum bisa dibayar, ketersediaan  dana  yang  tidak  cukup  karena realisasi  pendapatan  yang  menurun,  serta perubahan  regulasi  dalam  keadaan  luar  biasa misalnya  bencana  alam  atau  pandemi  COVID- 19  yang  membuat  belanja  yang  telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

## Pengukuran Efisiensi
Mengukur dan mengetahui tingkat efisiensi kinerja  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur,  maka  diukur  dengan  cara membandingkan realisasi belanja dengan realisasi  pendapatan.  Rumus  yang  digunakan
Tahun Realisasi Belanja (Rp) Anggaran Belanja (Rp) Rasio Ekonomi (%) Kriteria 2017 4.175.809.475.825,00  4.507.020.679.434,00 92,65 Cukup Ekonomis 2018 4.415.586.584.477,67  4.701.140.309.467,00 93,93 Cukup Ekonomis 2019 4.758.379.563.095,30  5.222.406.123.824,55 91,11 Cukup Ekonomis 2020 5.290.121.484.382,14  5.821.414.084.033,00 90,87 Cukup Ekonomis 2021 5.508.767.906.132,69  6.880.672.335.906,00 80,06 Kurang Ekonomis Rata-Rata 89,00 Cukup Ekonomis
menurut  (Mahsun,  2013:186)  adalah  sebagai berikut:
Kriteria Efisiensi adalah :
Tabel 3 Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi Presentase (%) Kriteria <90 Sangat Efisien 90-99 Efisien 100 Cukup Efisien >100 Tidak Efisien Sumber:(Mahmudi, 2015:111) Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Pemerintah
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017–2021 adalah sebagai berikut :
Tabel 4
Rasio Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2021

## Sumber: Data Peneliti (2022), diolah
Pada tabel 4 menunjukkan bahwa semakin kecil  tingkat  presentasi  yang  dihasilkan  maka akan dianggap efisien. Rasio efisien tahun 2017 Rasio  efisiensi  untuk  tahun  2017  berada  pada angka 88,84% sehingga tergolong dalam kriteria sangat  efisien,  dan  pada  tahun  2018  rasio efisiensi  mengalami  kenaikan  sebesar  3,52% yaitu  mencapai  angka  92,36%  sehingga  pada tahun  2018  rasio  efisiensi  tergolong  dalam kriteria  efisien.  Pada  tahun  2019  rasio  efisiensi mengalami  penurunan  ke  angka  88,87% sehingga  tergolong  kriteria  efisien,    akan  tetapi rasio  efisiensi  di  tahun  2020  dan 2021  kembali mengalami  kenaikan  yaitu  mencapai  angka 97,60% dan 103,70% yang menyebabkan  rasio efisiensi  tahun  2020  berada  pada  kategoro efisien    dan  tahun  2021  berada  pada  kategori tidak efisien.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan
Bapak Willibrodus Wora, SE., M.Ec.Dev selaku Kasubid Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi  Umum  pada  Badan  Keuangan Daerah  Provinis  Nusa  Tenggara  Timur diketahui  faktor  yang  menyebabkan  tingkat efisiensi  berada  pada  kategori  efisien  yaitu karena  optimalnya  pengelolaan  sumber  daya pada  sektor-sektor  yang  berpotensi  menambah Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  disertai peningkatan  kebutuhan  Pemerintah  Daerah dalam memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat.

## Pengukuran Efektivitas
Mengukur  dan  mengetahui  tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka diukur dengan cara membandingkan realisasi pendapatan  dengan  anggaran  pendapatan. Rumus  yang  digunakan  menurut  Mahsun (2013:187) adalah sebagai berikut:
Kriteria efektivitas adalah : Tabe 5 Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas Persentase (%) Kriteria ≥ 100 Sangat Efektif 85-99 Efektif 65-84 Kurang Efektif <65 Tidak Efektif Sumber:(Mahmudi, 2015:111) Hasil Perhitungan Tinggkat Efisiensi Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  Periode  2017–2021  adalah  sebagai berikut :
Tahun Realisasi Belanja (Rp) Realisasi Pendapatan (Rp)
Tingkat Efisiensi (%) Kriteria 2017 4.175.809.475.825,00  4.700.213.492.509,51 88,84 Sangat Efisien 2018 4.415.586.584.477,67  4.781.089.962.593,22 92,36 Efisien 2019 4.758.379.563.095,30  5.354.092.405.679,30 88,87 Sangat Efisien 2020 5.290.121.484.382,14  5.419.936.156.637,49 97,60 Efisien 2021 5.508.767.906.132,69  5.312.446.872.608,51 103,70 Tidak Efisien Rata-Rata 94,45 Efisien
Tabel 6 Rasio Tingkat Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Periode 2017-2021 Pada  tabel  6,  Rasio  Efektivitas Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara
Timur  tahun  2017  hingga  2021  tetap  terjaga diatas 90%, walaupun mengalami tren penurunan.  Rasio  efektivitas  terbesar  berada pada  tahun  2017  dengan  tingkat  efektivitas 97,98%.  Sedangkan,  tingkat  rasio  efektivitas terendah berada pada tahun 2021 dengan tingkat efektivitas  sebesar  90,32%.  Rasio  efektivitas tahun  2020  merupakan  rasio  efektivitas  yang mengalami  penurunan  paling  signifikan  jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak Willibrodus Wora, SE., M.Ec.Dev selaku
Kasubid Penyusunan Anggaran
Bidang Administrasi  Umum  pada  Badan  Keuangan Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur diketahui  adanya  faktor  yang  mempengaruhi sehingga  tingkat  efektivitas  kinerja  Pemerintah Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  berada pada  kriteria  efektif  yaitu  karena  optimalnya pengelolaan  sumber  daya  pada  sektor-sektor yang  berpotensi  menambah  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD).  Kemudian  dijelaskan  lebih lanjut bahwa Pemerintah  Nusa Tenggara Timur akan  terus  bekerja  lebih  baik  lagi  dalam meningkatkan  realisasi  pendapatannya  lewat koordinasi  antara  perencanaan  dan  pelaksanaan anggaran  yang  matang  agar  tahun  berikutnya tidak mengalami penurunan presentase realisasi pendapatan terhadap target pendapatan

## PEMBAHASAN
Rasio  Ekonomi  Kinerja  Pemerintah  Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2021
Tingkat  ekonomis  kinerja  Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dihitung dengan membandingkan realisasi belanja dengan  anggaran  belanja  dari  tahun  2017 sampai  2021.  Hal  penting  yang  perlu  diketahui bahwa  ekonomis  merupakan  penghematan anggaran untuk memperoleh input dengan tidak
melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional.
Berikut disajikan grafik rasio ekonomi Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  tahun  2017  sampai  2021  berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 1.2.

## Gambar 1
Rasio Ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021

## Sumber : Data peneliti (2023), diolah
Gambar  1  menunjukkan  rasio  ekonomi kinerja  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  tahun  2017  sampai  2020 berada  pada  persentase  diatas  90%  dan tergolong  cukup  ekonomis.  Pada  tahun  2017, rasio  ekonomi  pelaksanaan  anggaran  belanja pada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Timur sebesar 92,33% yang tergolong cukup  ekonomis.  Pada  tahun  2018  rasio ekonomi pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan sebesar  1,28%  menjadi  93,93%  dan  termasuk kategori  cukup  ekonomis.  Tahun  2019  terjadi penurunan  rasio  ekonomi  menjadi  91,11%. Walaupun  terjadi  penurunan,  nilai  tersebut masih  mempertahankan  pemerintah  daerah provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  berada  dalam kategori  cukup  ekonomis  berkaitan  dengan pengelolaan anggaran belanja.
Pada  tahun  2020,  rasio  ekonomi  pada Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur    kembali  mengalami  penurunan  sebesar 0,24%  menjadi  90,87%.  Hal  ini  berarti pemerintah  daerah  provinsi  Nusa  Tenggara Timur pada tahun 2020 masih dapat menunjukkan  kinerja  yang  cukup  ekonomis. Tahun  2021  kembali  terjadi  penurunan  yang cukup  drastis  yaitu  sebesar  10,81%  menjadi 80,01%.  Penurunan  tersebut  membawa  kinerja pemerintah  daerah  provinsi  Nusa  Tenggara Timur  tahun  2021  menjadi  tergolong  kurang ekonomis berkaitan pengelolaan belanja daerah. Pemerintah  Daerah  provinsi  Nusa  Tenggara Timur  dalam  Laporan  Realisasi  Anggarannya
Tahun Realisasi Pendapatan (Rp) Anggaran Pendapatan (Rp) Tingkat Efektivitas (%) Kriteria 2017 4.700.213.492.509,51  4.797.226.620.000,00 97,98 Efektif 2018 4.781.089.962.593,22  4.910.289.134.602,00 97,37 Efektif 2019 5.354.092.405.679,30  5.561.056.352.548,00 96,28 Efektif 2020 5.419.936.156.637,49  5.837.951.035.533,00 92,84 Efektif 2021 5.312.446.872.608,51  5.881.616.887.272,00 90,32 Efektif Rata-Rata 94,74 Efektif
mengelompokkan  belanja  kedalam  tiga  jenis yakni  Belanja  Operasi,  Belanja  Modal,  dan Belanja  Tak  Terduga.  Tingkat  ekonomis berdasarkan  masing-masing  jenis  belanja  telah disajikan gambar 2 berikut ini.

## Gambar 2
Rasio Ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021 Menurut Jenis Belanja
Berdasarkan  Gambar  2,  Belanja  Operasi Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  tahun  2017  sampai  2021  cenderung berada  pada  tren  penurunan  meskipun  nilai penurunannya masih tergolong kecil dan berada pada kategori cukup ekonomis. Belanja operasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan  sehari-hari  Pemerintah  Daerah  yang memberi  manfaat  jangka  pendek.  Termasuk dalam  belanja  operasi  adalah  belanja  pegawai, belanja  barang/jasa,  belanja  bunga,  belanja subsidi,  belanja  hibah,  dan  belanja  bantuan sosial. Belanja tersebut merupakan belanja yang penting  serta  harus  dilakukan  oleh  pemerintah daerah.  Oleh  karena  itu,  rasio  ekonomi  Belanja Operasi  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  juga  cenderung  mengalami penurunan  yang  tidak  signifikan  mengingat pentingnya  belanja  operasi  dalam  pelaksanaan seluruh  program  dan  kegiatan  pemerintah. Kendala  dan  permasalahan  dalam  pengelolaan belanja  daerah  salah  satunya  yakni  kurangnya pemahaman  regulasi  terkait  pengadaan  barang dan  jasa  yang  terus  mengalami  perubahan sehingga  realisasi  belanja  barang  dan  jasa  juga mengalami penurunan.
Hal  yang  berbeda  terjadi  pada  Belanja Modal  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  yang  cenderung  fluktuatif. Pada  tahun  2017,  rasio  ekonomi  belanja  modal berada pada nilai 79,77% dan tergolong kurang ekonomis.  Selanjutnya,  pada  tahun  2018,  rasio ekonomi  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  mengalami  kenaikan  yang
drastis  hingga  mencapai  92,77%  dan  termasuk cukup  ekonomis.  Kenaikan  tersebut  tidak berlangsung  lama  karena  pada  tahun  2019 kembali  terjadi  penurunan  sebesar  12,4% menjadi  80,37%.  Tahun  2020,  rasio  ekonomi naik ke angka 83,44% dan tahun 2021 kembali menurun  menjadi  48,62%  menyebabkan  tidak ekonomisnya  belanja  modal  pada  tahun  2021 tersebut.  Kendala  dan  permasalahan  terkait belanja  modal  juga  masih  berkaitan  dengan pengadaan  barang/jasa  pemeritah.  Menurut Catatan  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  tahun 2019,  kurangnya  personel  yang  terlibat  dalam proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintah merupakan  salah  satu  permasalahan  dalam pengelolaan belanja daerah. Rasio  ekonomi  belanja  tak  terduga Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara
Timur cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun  2017  hingga  2019,  belanja  tak  terduga Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  memiliki  rasio  ekonomi  yang  sangat rendah  yakni  1,15%  pada  tahun  2017,  3,43% pada  tahun  2018  dan  11,74%  pada  tahun  2019 dan termasuk kedalam kategori tidak ekonomis. Hal  tersebut  disebabkan  oleh  kecilnya  realisasi belanja  tak  terduga  dibandingkan  dengan  yang telah dianggarkan. Tahun 2020 realisasi belanja tak terduga meningkat hingga mencapai 85,26% dan  berada  pada  kriteria  cukup  ekonomis. Kenaikan  tersebut  disebabkan  oleh  adanya pandemi  COVID-19  yang  mengharuskan pemerintah  untuk    menggunakan  anggaran belanja  tak  terduga  tersebut.  Kondisi  pandemi COVID-19  yang  berlanjut  hingga  tahun  2021, mengakibatkan  Pemerintah  Daerah  Provinsi
Nusa Tenggara Timur masih harus menggunakan  anggaran  belanja  tak  terduga tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2021 rasio ekonomi belanja tak terduga meningkat menjadi 88,45%  dan  termasuk  dalam  kategori  cukup ekonomis.
Rasio  ekonomis  untuk  menilai  kinerja Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021 secara rata-rata menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur    berada  pada kriteria  cukup  ekonomis.  Mahsun  (2013:186) menjelaskan  bahwa  suatu  kegiatan  dapat dikatakan  ekonomis  apabila  dapat  mengurangi atau  menghilangkan  biaya  yang  tidak  perlu. Mahmudi  (2015:110)  juga  menjelaskan  bahwa belanja  akan  dinilai  baik  apabila  realisasinya tidak  melebihi  target  anggarannya  karena anggaran  belanja  merupakan  batas  maksimal belanja yang boleh dilakukan.
Hasil  penelitian  saat  ini  menunjukkan bahwa  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  telah  menerapkan  konsep ekonomis  dengan  mengurangi  biaya  yang dikeluarkan  atau  melakukan  penghematan anggaran  belanja.  Hubungan  antara  hasil penelitian  ini  dengan agency  theory yaitu Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  selaku  agen  diberikan  wewenang  untuk mengatur  keuangan  daerah  dalam  memenuhi kebutuhan masyarakatnya sebagai prinsipal dan dari  hasil  penelitina  saat  ini  diketahui  bahwa Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  telah  melakukan  penghematan  terhadap anggaran  belanja  agar  sisa  lebih  penggunaan anggaran  dapat  digunakan  sebagai  pembiayaan ditahun selanjutnya.
Rasio  Efisiensi  Kinerja  Pemerintah  Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-
2021
Tingkat  efisiensi  kinerja  Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dihitung dengan  cara  membandingkan  realisasi  belanja dengan  realisasi  pendapatan  dari  tahun  2017 sampai  2021.  Hasil  perhitungan  pada  tabel  4 menunjukkan  bahwa  tingkat  efisiensi  kinerja Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  tahun  2017  sampai  2021  mengalami fluktuasi  atau  naik  turun  dan  secara  rerataan berada  pada  kriteria  efisien  dengan  realisasi belanja  lebih  kecil  dari  realisasi  pendapatan. Berikut disajikan grafik rasio efisiensi Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur tahun 2017 sampai 2021.
Gambar 3
Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2021

## Sumber : Data peneliti (2022), diolah
Berdasarkan  gambar  3,  tahun  2017  rasio efisiensi pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  adalah  88,84% dan  berada  dalam  kategori  sangat  efisien.  Pada tahun 2018, rasio efisiensi tersebut meningkat ke
angka 92,36% dan masih tergolong efisien. Pada tahun  2019  rasio  efisiensi  pelaksanaan  APBD Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  kembali  ke  angka  dibawah  90%  yakni 88,87%  dan  termasuk  kedalam  kategori  sangat efisien. Pada tahun 2020 rasio efisiensi tersebut kembali  meningkat  menjadi  97,60%  yang artinya  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  masih  dinilai  efisien  dalam pengelolaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah. Tahun 2021, rasio efisiensi pelaksanaan APBD  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  terus  meningkat  hingga mencapai  103,70%  dan  termasuk  kedalam kategori tidak efisien.
Rasio  efisiensi  kinerja  Pemerintah  Daerah
Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  tahun  2017 sampai  2021,  secara  rata-rata,  berada  pada kriteria efisien. Mardiasmo (2018:165)
menjelaskan  bahwa  suatu  kegiatan  dikatakan efisien  apabila  suatu  produk  atau  hasil  kerja tertentu  dapat  dicapai  dengan  penggunaan sumber  daya  dan  dana  yang  serendah- rendahnya.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  telah  mampu  mengefisienkan pendapatan dan belanja daerah yang dibuktikan dengan  realisasi  pendapatan  lebih  besar dibandingkan  dengan  realisasi  belanjanya. Untuk  mengetahui  rasio  efisiensi  belanja pemerintah  daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerahnya, telah disajikan gambar 4 berikut

## Gambar 4
Rasio Efisiensi Belanja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## Sumber : Data peneliti (2022), diolah
Berdasarkan  gambar  4,  rasio  efisiensi belanja  pemerintah  daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  masih  tergolong  rendah  jika dibandingkan dengan Total Realisasi
Belanjanya sehingga termasuk kedalam kategori tidak  efisien.  Hal  ini  menunjukkan  besarnya ketergantungan  Pemerintah  Daerah  provinsi
Nusa  Tenggara  Timur  terhadap  Pendapatan Transfer  dari  pusat.  Rasio  efisiensi  terhadap PAD yang menunjukkan Tidak Efisien tersebut juga  sebagai  akibat  dari  belum  optimalnya pengelolaan pendapatan
daerah
dan menyebabkan  realisasi  PAD    menjadi  sangat kecil jika dibandingkan belanja daerah. Padahal sebenarnya  potensi  itu  ada  dan  cukup  besar, hanya  saja  belum  tergali,  akibatnya  dana  untuk pembiayaan  pembangunan  menjadi  lebih  kecil dan  harus  bergantung  dengan  pendapatan transfer  dari  pusat.  Ketergantungan  ini  juga mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan daerah yang juga masih sangat rendah.
Hubungan  antara  hasil  penelitian  ini dengan agency theory yaitu dalam hak otonomi daerah,  diketahui  bahwa  Pemerintah  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  sebagai  agen telah  mampu  membiayai  belanja  daerahnya untuk  pembangunan  dan pelayanan  masyarakat sebagai  prinsipalnya,  dengan  pendapatan  yang diperoleh  dari  pendapatan  asli  daerah  maupun pendapatan  yang  diperoleh  dari  Pemerintah Pusat,  walaupun  rasio  efisiensi  terhadap PADnya masih tergolong rendah
Tingkat  Efektivitas  Kinerja  Pemerintah Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur
Tahun 2017-2021
Tingkat  efektivitas  kinerja  Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan  dengan  anggaran  pendapatan  yang telah  ditargetkan  dari  tahun  2017  sampai  2021. Berdasarkan  hasil  perhitungan  pada  tabel  1.6, tingkat  efektivitas  kinerja  Pemerintah  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  tahun  2017 sampai  2021  mengalami  penurunan  dari  tahun ke  tahun,  tetapi  tidak  begitu  drastis.  Walaupun terjadi  penurunan,  tetapi  rasio  efektivitas Pemerintah  Daerah  provinsi  Nusa  Tenggara Timur  tetap  berada  pada  kriteria  efektif  karena persentasenya  masih  berada  pada  kisaran  90% sampai  100%.  Berikut  disajikan  grafik  rasio efektivitas  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara Timur tahun 2017 hingga 2021.

## Gambar 5
Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021
Berdasarkan  Gambar  1.5,  rasio  efektivitas pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  tahun  2017  adalah 97,98%  dan  masih  tergolong  dalam  kategori efektif.  Pada  tahun  2018  rasio  efektivitas tersebut mengalami penurunan menjadi 94,62% tetapi  masih  berada  dalam  kategori  efektif. Penurunan  rasio  efektivitas  terus  terjadi  hingga pada  tahun  2019  mencapai  angka  96,22%  dan pada  tahun  2020  menjadi  92,84%.  Pada  tahun 2021  rasio  efektivitas  tersebut  mengalami penurunan lagi menjadi 90,32%.Rasio efektivitas  tersebut  masih  berada  pada  kriteria efektif,  walaupun  terus  mengalami  penurunan. Salah  satu  faktor  yang  menjadi  permasalahan dalam  pengelolaan  pendapatan  daerah  belum optimalnya  pemanfaatan  aset  daerah  pada beberapa  SKPD  yang  dapat  menimbulkan potensi  penerimaan  daerah.  Menurut  jenis pendapatannya,  rasio  efektivitas  Pemerintah Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  telah disajikan pada grafik berikut ini.

## Gambar 6
Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2021 Menurut Jenis Pendapatan
Berdasarkan  Gambar  6,  rasio  efektivitas Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Pemerintah Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  tahun
2017  sampai  2021  cenderung  berada  pada  tren penurunan.  Pada  tahun  2017  dan  2018,  rasio efektivitas  PAD  Pemerintah  Daerah  provinsi Nusa  Tenggara  Timur  secara  berturut-turut yakni  103,10%  dan  100,44%  dan  berada  pada kategori  Sangat  Efektif.  Tahun  2019,  rasio efektivitas  tersebut  menurun  sebesar  6,9%  ke angka 93,54%. Rasio  efektivitas  tersebut masih tergolong  ke  dalam  kriteria  efektif,  walaupun terjadi  penurunan.  Tahun  2020  dan  2021 kembali terjadi penurunan menjadi 79,59% dan 74,04%  serta  berada  dalam  kategori  kurang efektif.  Pada  tahun  2020  dan  2021,  terjadi penurunan  yang  cukup  drastis  pada  rasio efektivitas  PAD  sebagai  akibat  dari  pandemi COVID-19  yang  menyebabkan  rendahnya realisasi  pendapatan  khususnya  dalam  sektor pariwisata.  Penurunan  PAD  yang  terjadi  terus menerus  menyebabkan  pemerintah  daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  memerlukan sumber pendapatan lainnya agar tercapai tingkat efektivitas yang ditargetkan.
Berbeda  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah, Pendapatan  Transfer  pada  pemerintah  daerah provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  tahun  2017 hingga  2021  cenderung  stabil  dengan  kenaikan dan penurunan yang bahkan tidak lebih dari 2%. Secara  rata-rata,  rasio  efektivitas  pendapatan transfer  tersebut  masih  berada  diatas  90%  dan termasuk kategori efektif. Rasio efektivitas terus terjaga  karena  peran  dari  pendapatan  lain-lain yang  sah  yang  terus  meningkat  pada  saat pendapatan  transfer  cenderung  konstan  dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cenderung menurun. Pendapatan Daerah lain-lain yang sah tahun  2017  hingga  2021  berada  pada  tren meningkat dan mencapai persentase tertingginya pada  tahun  2021  dengan  nilai  87,23%  dan termasuk kriteria Efektif.
Tingkat  efektivitas  kinerja  Pemerintah Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Tahun 2017  sampai  2021  secara  rata-rata  berada  pada nilai  94,74%  dan  berada  pada  kriteria  efektif. Mardiasmo  (2018:166)  menjelaskan  bahwa pada  dasarnya  efektivitas  berhubungan  erat dengan pencapaian tujuan  atau  target kebijakan (hasil  guna).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  dikategorikan  efektif  dalam merealisasikan  pendapatan  daerahnya  karena hampir mendekati target pendapatan yang sudah ditetapkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  pengelolaan anggaran  dengan  metode Value  For  Money yang  didasarkan  pada  tiga  elemen  utama yaitu ekonomis, efisien dan efektivitas  pada Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  yang  telah  diuraikan  pada  bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan  anggaran  berdasarkan  rasio ekonomi  tergolong  dalam  kriteria  cukup ekonomis karena dari hasil analisis perhitungan  rata-rata  rasio  ekonomi  selama tahun 5 tahun yaitu mencapai 89,00%, Rasio efisiensi  tergolong  dalam  kriteria  efisien dalam  pengelolaan  anggaran,  dimana  hasil analisis  rata-rata  perhitungan  rasio  efisiensi mencapai  angka  yaitu  94,45%,  Pengelolaan anggaran  pada  APBD  Pemerintah    Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  berdasarkan rasio  efektifitas  tergolong  dalam  kriteria efektif, dimana hasil analis rata-rata perhitungan  rasio  efektif  mencapai  angka yaitu 94,74%.

## Saran
1. Saran  bagi  Pemerintah  Daerah Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  antara  lain yaitu  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  dapat  menerapkan  konsep Value For Money sebagai salah satu metode untuk  menganalisis  atau  menilai  kinerja, Pemerintah  Daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  perlu  meningkatkan  kinerja  dari  sisi ekonomis  dengan  cara  mengurangi  biaya yang dikeluarkan atau melakukan penghematan anggaran belanja agar realisasinya
tidak melebihi target
anggarannya,  Pemerintah  Daerah  Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan agar tetap mempertahankan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerjanya ditahun selanjutnya.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  akan melakukan  penelitian  dengan  topik  yang sama,  diharapkan  untuk  menambahkan indikator  lain  terkait  pengukuran  kinerja dengan  konsep value  for  money seperti input,  outcome, dan impact . Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat mengukur kinerja anggaran menggunakan rasio keuangan  daerah  sehingga  hasil  penelitian menunjukkan hasil yang lebih lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik : Suatu  Pengantar . Jakarta : Erlangga. Dessler,  G.  (2013). Manajemen  Sumber Daya  Manusia  Human  Reources (2nd ed.). Prenhalindo.
Halim,  A.,  &  Kusufi,  S.  (2012). Akuntansi Sektor  Publik :  Teori,  Konsep  dan
Aplikasi . Salemba Empat.
Indonesia.  (2019). Peraturan  Pemerintah (PP)  Republik  Indonesia  Nomor  12
tahun 2019 . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Jakarta Khalimatus Syadiah, Susanti, W., & Rasyidi, A.  (2016).  Analisis  Value  for  Money Dalam  Pengukuran  Bencana  Daerah
Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal  Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya , 9– 20.
Mahmudi.  (2015). Manajemen  Kinerja Sektor  Publik (3rd  ed.).  UPP  STIM YKPN. Mardiasmo. (2015). Akuntansi Sektor Publik . Andi. Mashun,  M.  (2013). Pengukuran  Kinerja Sektor Publik (4th ed.). BPFE. Midgley,  J.  (2005). Pembangunan  Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial . Direktorat
Perguruan Tinggi. Moleong,  L.  J.  (2010). Metode  Penelitian Kualitatif . Remaja Rosda Karya. Mulyadi.  (2007). Balanced  Scorecard :  Alat Manajemen Kontemporer Untuk Pelipatgandaan Kinerja Keuangan
Perusahaan (5th ed.). Salemba Empat. Nainu, R., Sondakh, J. J., & Budiarso, N. S. (2017).  Evaluasi  Kinerja  Keuangan Pemerintah Dalam “Program Dukungan  Manajemen  Dan  Tugas Teknis  Lainnya  Kementerian  Agama”
Dengan  Menggunakan  Metode  Value for  Money  Pada  Kantor  Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Going Concern :  Jurnal  Riset  Akuntansi ,
12 (2),
1158–1166. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18619. 2017 Poerwandari,  E.  K.  (1998). Pendekatan Kualitatif  dalam  Penelitian .  Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI. Purwiyanti, D. (2017). ANALISIS
KINERJA BERBASIS KONSEP VALUE FOR MONEY PADA

## KEGIATAN FISIK PEKERJAAN
IRIGASI  DONGGALA  KODI  (Study di  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kota  Palu). E Jurnal Katalogis , 5 (3), 190–200.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan
R&D . Alfabeta. Tunggal,  A.  W.  (1995). Kamus  Akuntansi Manajemen  Kontemporer (1st  ed.). Rineka Cipta. Wibowo.  (2011). Manajemen  Kinerja (3rd ed.). Raja Grafindo Persada.
Wuwungan,  G.  T.,  Tinangon,  J.,  & Rondonuwu,  S.  (2019).  Penerapan Metode  Value  for  Money  Sebagai Tolok Ukur Penilaian Kinerja Keuangan  Pada  Organisasi  Sektor Publik  Di  Dinas  Kesehatan  Kota Manado. Going Concern : Jurnal Riset
Akuntansi , 14 (4), 354–361. https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26288. 2019

## ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI IKNLUSIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016-2020
Farida Ayu Lestari
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana faridaayulestrai12345@gmail.com
Fransina W. Ballo
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana fransinaballo@staf.undana.ac.id
Novi Theresia Kiak
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana novi.kiak@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  nilai  pertumbuhan  ekonomi  inklusif  dan  faktor-faktor apa  saja  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  inklusif  Kabupaten/kota  Nusa  Tenggara Timur tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan data Primer dengan analisis metode PEGR ( Poverty-Equivalent  Growth  Rate )  untuk  mengetahui  nilai  pertumbuhan  inklusif  dan menggunakan analisis paht untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan inklusif. Hasil  analisis  untuk  menunjukkan  nilai  pertumbuhan  inklusif  dari  21 daerah kabupaten dan 1 kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi inklusif yang  menghasilkan temuan  bahwa  secara  rata-rata  tahun  2016-2020  pertumbuhan  inklusif  mengalami  kenaikan  di setiap  tahunnya  sehinggah  di  tahun  2020  mengalami  percapaian  tertinggi  dengan  rata-rata  0.64 yang  mengakibatkan  21  kabupaten  dan  1  kota  Nusa  Tenggara  Timur  sudah  mencapai  keadaan inklusif.  Selanjutnya untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi  inklusif  menggunakan  analisis  jalur  /  ( path  analysis) dari  hasil  uji  mengetahui  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  secara  langsung  dan  tidak  langsung  pertumbuhan  ekonomi  inklusif tingkat  penganguran  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  inklusif  dan  faktor-faktor  yang  lain  seperti tingkat  kemiskinan  dan  gini  rasio  berpengaruh  secara  tidak  langsung  melalui  pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. Terciptanya adanya pertumbuhan yang inklusif tidak serta hanya  berpengaruh  dari  pertumbuhan  ekonomi  tingkat  kemiskinan,  tingkat  pengguran  dan  gini rasio  sehingga  untuk  mempercepat  adanya  terwujudnya pertumbuhan  inklusif  di  Nusa  Tenggara Timur.

## Kata kunci :  Pertumbuhan  Inklusif,  Metode  Poverty  Equivalent Growth  Rate  (PEGR),  Paht
Analysis

## ABSTRACT
This study aims to determine the value of inclusive economic growth and what This study aims to determine the value of inclusive economic growth and what factors influence inclusive economic growth  in  East  Nusa  Tenggara  districts/cities  in  2016-2020.  This  study  uses  primary  data  with PEGR  (Poverty  Equivalent  Growth  Rate)  method  analysis  to  determine  the  value  of  inclusive growth  and  uses  paht  analysis  to  determine  the  factors  that  influence  inclusive  growth.  The results  of  the  analysis  to  show  the  value  of  inclusive  growth  from  21  districts  and  1  city  that experienced  inclusive  economic  growth  resulted  in  the  finding  that  on  average  in  2016-2020 inclusive growth has increased every year so that in 2020 it experienced the highest achievement with an average of 0.64 which resulted in 21 districts and 1 city of East Nusa Tenggara having reached  an  inclusive  state.  Furthermore,  to  find  out  what  factors  affect  inclusive  economic growth using path analysis / (path analysis) from the test results to know the factors that directly and  indirectly  influence  inclusive  economic  growth,  the  level  of  unemployment  on  inclusive
economic  growth  and  other  factors.  such  as  the  poverty  rate  and  the  gini  ratio  influence indirectly through economic growth as an intervening variable. The creation of inclusive growth does not only affect economic growth in the poverty rate, unemployment rate and gini ratio so as to accelerate the realization of inclusive growth in East Nusa Tenggara.
Keywords : Inclusive Growth, Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR), Method Path Analysi.

## PENDAHULUAN
Semua  negara  baik  negara  maju  maupun negara  berkembang,  tidak  terlepas  dari  isu percepatan  pembangunan  ekonomi.  Pada dasarnya,  pembangunan  ekonomi  dibutuhkan demi  terciptanya  kualitas  hidup  masyarakat yang lebih baik, terdapat perbedaan pandangan mengenai  konsep  pembangunan  ekonomi, mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai pembangunan yang dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi (Todaro,Smith, 2009:10). Kebijakan-kebijakan pemerintah dilakukan untuk mendorong tercapainya  pertumbuhan  ekonomi  yang  baik dengan memberikan beberapa program kegiatan,  yang  sehingga  menciptakan  suatu kondisi pertumbuhan ekonomi yang berkhualitas dimana kebijakan hal itu menciptakan kesejahteraan.
Pertumbuhan  ekonomi  terjadi  apabila adanya  masyarakat  yang  mampu  mengolah sumber  daya  dan  memanfaatkanya  dengan sangat  baik  digunakan  untuk  memproduksi barang  dan  jasa  agar  menciptakan  mobilitas yang  baik.  Pertumbuhan  ekonomi  sendiri menunjukkan seberapa jauh aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan untuk masyarakat  dalam  periode  tertentu  (Sukirno, 2006:29).  Pembangunan  ekonomi  sendiri harus memiliki tujuan dimana untuk menciptakan suatu perubahan untuk peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan  kerja,  lapangan  usaha,  akses terhadap  pengambilan  kebijakan,  berdaya saing,  maupun  meningkatan  pertumbuhan ekonomi inklusif.
Pertumbuhan  ekonomi  inklusif  sebuah proses memastikan semua kelompok masyarakat  baik  kalangan  terpinggir  dapat merasakan  sepenuhnya  proses  pertumbuhan. Konsep  ini  bermaksud  bahwa  pemberian  hak
yang sama terhadap masyarakat yang terpinggir  di  dalam  proses  pertumbuhan. (Rauniar,  Kanbur,  2009:213).  Pertumbuhan ekonomi inklusif menciptakan berbagai kesempatan–kesempatan  ekonomi  yang  sama, terlibatnya  banyak  masyarakat  dari  semua kalangan  agar  dapat  berkontibusi  secara maksimal dalam pertumbuhan ekonomi menciptakan sebuah ide–ide baru yang mampu merangsang  perekonomian  dan  meningkatkan mobilitas  masyarakatnya  banyak  negara– negara  di  dunia  sudah  merasakan  hasil  dari pertumbuhan ekonomi inklusif atau berkelanjutan.
Hasil-hasil  yang  dirasakan  dari  negara yang  sudah  merubah  sistem  perekonomian. Pertumbuhan  ekonomi  inklusif  dilihat  dari tingkat  pendapatan  riil  masyarakat  per  kapita meningkat,  penurunan  angka  kemiskinan, lapangan  usaha  semakin  bervariasi,  dan menurunkan tingkat pengangguran. The United  Nation  Development  Programme (UNDP)  dalam  Azwar  (2016)  pertumbuhan inklusif  adalah  pertumbuhan  yang  dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga  semua  pihak  memperoleh  manfaat yang  sama,  pertumbuhan  inklusif  adalah pertumbuhan  yang  berpihak  pada  masyarakat miskin  ( pro-poor  growth ).  Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang memberikan kesempatan bagi seluruh kalangan  masyarakat  agar  turut  berpartisipasi dalam  kegiatan  perekonomian  yang  diikuti oleh tiga indikator yaitu menurunnya ketimpangan  masyarakat  dan  kemiskinan, serta  meningkatnya  penyerapan  tenaga  kerja (Klasen, 2010:285).
Grafik 1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi
Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Tahun 2016 – 2020 2016 2017 2018 2019 2020 NTT 5,12 5,16 5,13 5,24 -0,83 Indonesia 5,03 5,07 5,17 5,20 -2,07 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00
Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2022
Grafik 1 Perbedaan PDRB Provinsi Nusa Tenggara  Timur  dan  Indonesia  pada  tahun 2016  –  2020.  Tahun  2016  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  dengan  PDRB  5.12%, dominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 28.89%, adminitrasi  pemerintahan,  pertahanan  dan jaminan  sosial  12.67%,  reparasi  mobil  dan sepeda  motor  11.07%,  sisi  pengeluaran konsumsi  rumah  tangga  76.33%.  PDRB Indonesia  mencapai  5.03%,  yang  di  dominasi lapangan  usaha  infomasi  dan  komunikasi 9.57%, dan lembaga non-profit sebesar 6.72%. Tahun  2017  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur dengan  PDRB  5.16%,  dominasi  lapangan usaha  penyediaan  akomodasi  dan  makan minum 13.59%, pengeluaran konsumsi lembaga  non-profit  6.86%,  usaha  pertanian, kehutanan, perikanan 28.72%. PDRB Indonesia  mencapai  5.07%  didominasi  dari sisi produksi 1.70%, usaha pertanian, kehutanan,  perikanan  21.60%  dan  kontribusi dari  setiap  Jawa  58.49%,  Sumatera  21.66%, Kalimantan 8.20%.
Tahun  2018  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  dengan  PDRB  5.13%,  dominasi lapangan  usaha  penggadaan  listrik  dan  gas 10.76%,  pertanian,  kehutanan,  perikanan 28.40%,  dan  komsumsi  rumah  tangga  72%. PDRB  Indonesia  mencapai  5.18%,  yang  di dominasi  lapangan  usaha  jasa  dan  lainnya 9.08%, pertanian, kehutanan, perikanan 21.41%,  dan  ekspor  barang  dan  jasa  2.22%. Tahun  2019  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur dengan  PDRB  5.24%,  dominasi  lapangan usaha  industri  9.14%,  kontruksi  8.18%,  dan pembentukan  modal  tetep  bruto  5.02  %.
PDRB  Indonesia  mencapai  5.02%,  yang  di dominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan,  perikanan  20.52%,  dan  komponen ekspor  barang  dan  jasa  2.55%.  Tahun  2020 Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  dengan  PDRB -0.83%,  didominasi  lapangan  usaha  jasa keuangan 13.15%, dari sisi lembaga non-profit yang  melayani  rumah  tangga  sebesar  1.06%, dan  pertanian,  kehutanan,  perikanan  28.51%. PDRB  Indonesia  mencapai  -2.07%,  yang  di dominasi  lapangan  usaha  perikanan  20.15%, dari sisi penggeluaran konsumsi pemerintahan 27.15%.
PDRB  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  di bandingkan  dengan  PDRB  Indonesia  selama periode  lima  tahun  terakhir  dari  tahun  2016  - 2020  pada  Grafik  1  menunjukkan  bahwa posisi  PDRB  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur relatif  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  rata- rata  Indonesia  hal  tersebut  mengisyaratkan bahwa perekonomian di Nusa Tenggara Timur dapat  dikatakan  lebih  baik  daripada  nasional dikarenaka adanya perkembangan dari beberapa  sektor  pertanian,  kehutanan,  dan perikanan  dan  beberapa  sektor  usaha  yang berkembang seperti pengembangan listrik, gas dan  jasa    yang  sudah  terjadi  pengembangan dan  di dukung keadaan perekonomian membaik  dan  mengalami  peningkatan  adapun hal-hal yang mengakibatkan adanya penurunnan  setiap  tahunnya  menciptakan reaksi terhadap beberapa pertumbuhan ekonomi  di  Nusa  Tenggara  Timur  dengan diiringi  oleh  kesejahteraan  masyarakatnya meliputi  PDRB,  tingkat  kemiskinan,  tingkat pengganguran terbuka dan gini rasio.
Kemiskinan  adalah  kondisi  seseorang dalam  ketidakmampuan  ekonomi,  materi,  dan fisik  untuk  mencukupi  beberapa  kebutuhan dasar. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk  miskin  jika  pengeluaran  per  kapita per  bulan  dibawah  garis  kemiskinan.  Ukuran kemiskinan  dilihat  dari  seberapa  besar  garis kemiskinan  dilihat  dari  garis  kemiskinan makan  dan  non  makanan.  Garis  kemiskinan makan  adalah  kebutuhan  yang  dikeluarkan untuk  makan  dan  minum,  garis  kemiskinan non makanan adalah kebutuhan yang dikeluarkan  bukan  untuk  makan  dan  minum dilihat  dari  kebutuhan  pendidikan,  kesehatan perumahan, sandang dan kebutuhan lainnya.
Grafik 2 Tingkat Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Tahun 2016 - 2020 2016 2017 2018 2019 2020 NTT 22,19 21,85 21,35 21,09 20,90 Indonesia 10,70 10,12 9,66 9,22 10,19 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2022
Grafik  2  Perbedaan  tingkat  kemiskinan Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dan  Indonesia pada  tahun  2016  –  2020.  Tahun  2016  tingkat kemiskinan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur mencapai  22.19%,  peran  komoditi  makanan dalam  garis  kemiskinan  79.20%,  periode september  garis  kemiskinan  naik  sebesar 1.26%,  yaitu  dari  Rp  322,947  per  kapita  per bulan. Tingkat kemiskinan
Indonesia mencapai  10.70%,  dipengaruhi  oleh  garis kemiskinan makanan 73.19%, jumlah penduduk  miskin  di  perkotaan  7.73%,  dan pedesaan  13.96%.  Tahun  2017  tingkat kemiskinan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur mencapai  21.85%  peran  komoditi  makanan dalam  garis  kemiskinan  78.83%.  Tingkat kemiskinan  Indonesia  mencapai  10.12%, dipengaruhi  oleh  garis  kemiskinan  makanan 73.35%, jumlah penduduk miskin di perkotaan 7.26%, dan pedesaan 13.47%.
Tahun 2018 Tingkat kemiskinan Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  mencapai  21.35%, peran komoditi makanan dalam garis kemiskinan 78.59%, tingkat kemiskinan Indonesia  mencapai  9.66%,  dipengaruhi  oleh garis  kemiskinan  makanan  73.54%,  garis kemiskinan  bukan  makanan  26.46%.  Tahun 2019  tingkat  kemiskinan  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  mencapai  21.09%,  garis kemiskinan  makanan  78.17%,  dan  garis kemiskinan  bukan  makanan  21.83%.  Tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 9.22%, dipengaruhi garis kemiskinan makanan 73.54%,  garis  kemiskinan  bukan  makanan
26.25%.  Tahun  2020  tingkat  kemiskinan Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  mencapai 20.90%, indeks kedalaman kemiskinan 3.96%. Tingkat  kemiskinan  Indonesia  mencapai 10.19%, dipengaruhi garis kemiskinan makanan  73.87%,  garis  kemiskinan  bukan makanan 26.13%. Tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara  Timur  di  bandingkan  dengan nasional  selama  periode  lima  tahun  terakhir dari  tahun  2016  -  2020  pada  Grafik  2 mengambarkan  tingkat  kemiskinan  Nusa Tenggara  Timur  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  nasional  mengisyarakat  bahwa  tingkat kemiskinan sangat tinggi diakibatkan kecilnya pendapatan  per  kapita  rumah  tangga,  adapun beberapa indikator untuk mengetahui bagaimana  tingkat  pertumbuhan  ekonomi inklusif  bisa  dilihat  dari  tingkat  penganguran terbuka (Sukirno, 2016). Pengangguran adalah masalah yang sangat serius yang mengakibatkan  adanya  penggaruh  terhadap perekonomian  baik  itu  individu  maupun masyarakat, tingginya tingkat jumlah pengangguran mengakibatkan masyarakat tidak bisa memaksimumkan tingkat kesejahteraan.
Grafik 3
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Tahun 2016 – 2020
201 6 201 7 201 8 201 9 202 0
NTT 3,25 3,27 3,01 3,35 4,28
Indonesia 5,61 5,33 5,30 5,23 7,07 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00
Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2022
Grafik  3  Tingkat  pengangguran  terbuka Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dan  Indonesia pada tahun 2016 – 2020, Tahun 2016 Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  dengan  Tingkat pengangguran  Terbuka  3.25%,  dikarenakan sektor  pertanian  53.32%,  jasa  16,42%, perdangangan  10.19%,  dan  sektor  industri
7.35%. Tingkat pengangguran terbuka Indonesia  mencapai  5.61%,  dikarenakan adanya  kenaikan  tenaga  kerja  di  sector  jasa kemasyarakatan  8.47%,  perdagangan  3.93%, transportasi,  pergudangan  dan  komunikasi 9.78%  kenaikan.  Tahun  2017  Provinsi  Nusa Tenggara Timur dengan tingkat pengangguran terbuka 3.27% dikarenakan pekerja dari sektor pertanian  54.81%,  jasa  14.60%,  perdagangan 10.23%,  dan  sektor  industri  8.85%.  Tingkat pengangguran  terbuka  Indonesia  mencapai 5.33%,  tingkat  pengangguran  untuk  SMK 11.41%,  kategori  setengah  menggagur  7.55%, dan pekerja paruh waktu 20.40%.
Tahun  2018  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  dengan  tingkat  pengangguran  terbuka 3.01%,  dikarenakan  para  pekerja  dari  sektor pertanian  54.73%,  perdagangan  9.64%,  dan sektor  industri  8.96%.  Tingkat  pengangguran terbuka  Indonesia  mencapai  5.30%,  tingkat pengangguran  untuk  SMK  11.24%,  kategori setengah menggagur 6.62%, dan pekerja paruh waktu  22.07%.  Tahun  2019  Provinsi  Nusa Tenggara Timur dengan tingkat pengangguran terbuka  3.25%,  dikarenakan  para  pekerja  dari sektor pertanian 48.70%, perdagangan 10.97%,  dan  sektor  industri  10.20%,  tingkat pengangguran  terbuka  Indonesia  mencapai 5,23%,  pekerjaan  formal  seperti  buruh, karyawan,  pegawai  44.28%,  dan  kegiatan informal  55.72%.  Tahun  2020  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  dengan  tingkat  penganguran terbuka  4.28%,  dikarenakan  para  pekerja  dari sektor  pertanian  2.98%,  kontruksi  0.88%,  dan sektor  industry  0.65%,  tingkat  pengangguran terbuka  Indonesia  mencapai  7.07%,  sektor pertanian 2.23%, sektor industri 1.30%.
Tingkat  pengangguran  terbuka  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  di  bandingkan  dengan tingkat pengganguran terbuka Nasional selama periode  lima  tahun  terakhir  dari  tahun  2016  - 2020  pada  Grafik  1.3  kondisi  tingkat pengangguran  terbukan  di  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  rendah  dibanding  dengan nasional  dikarenakan  banyaknya  lapangan pekerjaan dari beberapa sektor seperti pertanian,  industry  dan  perdagangan  sehingga menbuat  masyarakat  bisa  melakukan  kegiatan dan  mendapatkan  pendapatan  sehari-hari pengangguran  terbuka  di  Nusa  Tenggara Timur  yang  mengalami  peningkatan  yang
cukup  di  tahun  2017  tetapi  di  tahun-tahun selanjutnya mengalami stagnan. Bahkan peningkatan tersebut, membuat kondisi ketimpangan di Nusa Tenggara Timur menjadi lebih  buruk  diduga  peningkatan  ketimpangan tersebut mengakibatkan nilai tingkat ketimpangan atau gini rasio setiap kabupaten/kota  di  Nusa  Tenggara  Timur merupakan dampak dari melemahnya perekonomian  secara  yang  terjadi  pada  tahun 2016 yang berujung adanya kesenjangan.

## Grafik 4
Gini Rasio Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Tahun 2016 – 2020
Sumber : Badan Pusat Statistik NTT, 2022
Grafik  4  perbedaan  gini  rasio  Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2016  –  2020.  Tahun  2016  gini  rasio  Provinsi Nusa Tenggara Timur 0.362% tingkat ketimpangan  tersebut  dikatakan  rendah,  Gini rasio  Indonesia  mencapai  0.394%,  dimana kondisi pengeluaran sebesar 17.02%, walaupun pengeluaran tersebut dikatan ketimpangan rendah, di kota tercatat pengeluaran  15.91%,  dikatakan  ketimpangan sedang dan di desa 20.40% yang berarti masuk dalam  kategori  rendah.  Tahun  2017  gini  rasio Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  0.359%, tingkat ketimpangan tersebut dikatakan rendah.  Gini  rasio  Indonesia  mencapai 0.391%,  dimana  kondisi  pengeluaran  sebesar 17.22%, walaupun pengeluaran tersebut dikatakan ketimpangan rendah, di kota tercatat pengeluaran  16.33%,  dikatakan  ketimpangan sedang  dan  di  desa  20.25%,  yang  berarti masuk  dalam  kategori  rendah.  Tahun  2018
gini  rasio  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur 0.351%, tingkat ketimpangan tersebut dikatakan rendah.
Gini  rasio  Indonesia  mencapai  0.384%, mana  kondisi  pengeluaran  sebesar  17.29% walaupun pengeluaran tersebut dikatan ketimpangan rendah. Di kota tercatat pengeluaran  16.47%  dikatakan  ketimpangan sedang dan di desa 20.15% yang berarti masuk dalam  kategori  rendah.  Tahun  2019  gini  rasio Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur,  0.356%, tingkat ketimpangan tersebut dikatakan rendah,  Gini  rasio  Indonesia  mencapai
0,380%,  mana  kondisi  pengeluaran  sebesar
17.71%, walaupun pengeluaran tersebut dikatan  ketimpangan  rendah,  di  kota  tercatat pengeluaran  16.90%  dikatakan  ketimpangan sedang dan di desa 20.66% yang berarti masuk dalam  kategori  rendah.  Tahun  2020  gini  rasio Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  0.354%, tingkat ketimpangan tersebut dikatakan rendah.  Gini  rasio  Indonesia  mencapai 0.385%,  mana  kondisi  pengeluaran  sebesar 17.71%, walaupun pengeluaran tersebut dikatakan ketimpangan rendah, di kota tercatat pengeluaran  16.90%,  dikatakan  ketimpangan sedang dan di desa 20.89% yang berarti masuk dalam  kategori  rendah.  Gini  rasio  atau ketimpangan pendapatan Provinsi Nusa Tenggara  Timur  di  bandingkan  dengan Tingkat  gini  rasio  Nasional  selama  periode lima  tahun  terakhir  dari  tahun  2016  -  2020 pada  Grafik  4  kondisi  gini  rasio  di  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  rendah  dibanding dengan  nasional  dikarenakan  ketimpangan pendapatan  setiap  daerah  berbeda-beda  dan setiap  daerah  juga  menerima  peneriman  yang berbeda-beda  banyaknya  lapangan  pekerjaan dari beberapa sektor seperti pertanian, industri dan  perdagangan  dan  lain-lain  perbandingan penerimaan di setiap daerah
Mengakibatkan  terjadinya  ketimpangan pendapatan  atau  gini  rasio  di  Nusa  Tenggara Timur tingkat ketimpangan tidak terlalu tinggi masih dikategori sedang di karena ketimpangan  antar  tiap  kabupaten  dan  kota tidak  jauh  beda,  tingkat  gini  rasio  juga  setiap tahunnya  mengalami  penurunan  walaupun persekian  persen.  Maka  dari  itu  adapun beberapa  indikator  yang  bisa  mempengaruhi bahwah adanya pertumbuhan ekonomi inklusif
yang  telah  di  jelaskan  di  atas  maka  meskipun pertumbuhan  inklusif  bukanlah  isu yang baru, namun  pembahasan  mengenai  pertumbuhan inklusif  masih  menjadi  pembahasan  yang menarik.  Saat  ini,  berbagai  indikator  yang mencirikan  pertumbuhan  inklusif  masih  terus dikembangkan,  termasuk  bagaimana  metode yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan inklusif  berdasarkan  uraian  diatas,  maka peniliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian tentang  ‘’Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi Inklusif  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur Tahun 2016-2020’’

## KAJIAN TEORI

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  adanya  suatu kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai  barang  dan  jasa  ekonomi  kepada penduduknya.  Kenaikan  kapasitas  tersebut dimungkinkan  adanya  permintaan  pasar  yang tinggi, kemajuan atau penyesuaian- penyesuaian teknologi, intitusional dan ideologi  terhadap  berbagai  keadaan  yang  ada Sadono Sukirno (2008:9). pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian  yang  menyebabkan  barang  dan jasa  yang  diproduksi  dalam  masyarakat bertambah  dan  kemakmuran  masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi yang  dicapai  perlu  dihitung  pendapatan nasional  riil  menurut  harga  tetap  yaitu  pada harga-harga  yang  berlaku  ditahun  dasar  yang dipilih.  Jadi  pertumbuhan  ekonomi  mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dapat dilakukan dari tiga sudut pandang  dari  Badan  Pusat  Statistik  penetapan Gross Domestic Product (GDP) yaitu :
1. Sudut pandang produksi, GDP merupakan  jumlah  nilai  produksi  netto dari  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dibagi menjadi sembilan kelompok usaha, yaitu: sektor pertanian; sektor  pertambangan  dan  penggalian; sektor industry pengolahan sektor listrik,  gas  dan  air,  sektor  bangunan,
sektor  perdagangan,  hotel,  restoran  dan sektor angkutan.
2. dan komunikasi; sektor lembaga keuangan,  sewa  bangunan  dan  jasa perusahaan  serta  sektor  jasa-jasa.  Dari sudut pandang pendapatan, GDP merupakan  jumlah  balas  jasa  yang diterima  oleh  berbagai  faktor  produksi yang  ikut  serta  dalam  proses  produksi
dalam  suatu  wilayah  dan  dalam  jangka waktu tertentu.
3. Sudut  pandang  pengeluaran,  GDP merupakan  jumlah besaran  nilai  produk barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi  akhir  oleh  rumah  tangga, pengeluaran  rumah  tangga  lembaga swasta  yang  tidak  mencari  untung  dan pengeluaran pemerintah sebagai konsumen pengeluaran untuk pembentukan modal tetap serta perubahan  stok  dan  ekspor  netto  di suatu  daerah  dalam  jangka  waktu tertentu.  Pertumbuhan  ekonomi  adalah suatu  proses  bukan  suatu  gambaran ekonomi  pada  suatu  saat.,  disini  kita melihat  aspek  dinamis  dari  suatu perekonomian,  yaitu  bagaimana  suatu perekonomian berkembang
atau berubah dari waktu ke waktu tekanannya  ada  pada  perubahan  atau perkembangan itu sendiri.

## Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Pertumbuhan
ekonomi inklusif merupakan  suatu  proses  yang  menjamin kesetaraan  terhadap  peluang  ekonomi  bagi semua  segmen  sosial  tanpa  melihat  keadaan masing-masing  individu  sehingga  adanya pemerataan  di  setiap  segmen  masyarakat untuk  menikmati  pertumbuhan  ekonomi. Strategi  untuk  mencapai  pertumbuhan  yang inklusif  dengan  berbagai  cara  antara  lain percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan  pemerataan,  peningkatan  jumlah tenaga  kerja  yang  produktif,  penguatan kapasitas produks,
menghilangkan ketimpangan dan menjamin kesetaraan.
Inklusif
diartikan sebagai pertumbuhan  ekonomi  yang  difokuskan untuk penciptaan peluang ekonomi dan dapat diakses semua  orang  (Ali,  Zhuang  2007).  Pendekatan
pertumbuhan  ekonomi  inklusif    mengambil perpektif  jangka  panjang  sehinggah  memiliki sifat berkelanjutan serta menghilangkan kesenjangan  antara  yang  miskin  dan  kaya pertumbuhan  ekonomi  inklusif  menginginkan setiap  individu  dapat  berkontribusi  dan mendapatkan  manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

## Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  masalah  sosial yang  terus  ada  di  kehidupan masyarakat  dan akan terus ada apabila selalu terjadi kesenjangan  sosial  di  masyarakat  Nurwati (2008). Kemiskinan merupakan masalah sosial yang  terus  ada  di  kehidupan  masyarakat. Masalah  kemiskinan  sangatlah  lama,  dan dalam  waktu  yang  panjang,  sama  seperti halnya  dengan  usia  manusia  itu  sendiri,  dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut  berbagai  macam  bentuk  atau karakter  kehidupan  manusia.  Dengan  katalain bahwa  kemiskinan  ini  merupakan  masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia,  artinya  masalah  kemiskinan  sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada  di  semua  negara,  walaupun  dampak  dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda.
Kemiskinan  merupakan  kondisi  dimana seseorang  atau  sekelompok  orang  tidak mampu  memenuhi  hak-hak  dasarnya  untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan  yang  layak,  dan  juga  adaapun penjelasan yang menyebutkan bahwa kemiskinan  adalah  kemampuan  memenuhi kebutuhan  dasar  ( basic  needs  approach ), merupakan  kondisi  ketidakmampuan  dari  sisi ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan  (GK),  yang  diperoleh  dari  hasil survei  (sampel).  Angka  kemiskinan  yang dirilis  Badan  Pusat  Statistik  merupakan  data makro  dan  merupakan  hasil  Susenas  (Survey Sosial  Ekonomi  Nasional)  yang  menunjukkan persentase  penduduk  miskin  terhadap  jumlah penduduk  dalam suatu wilayah, untuk memulihkan  kemiskinan  perlu  menciptakan kesempatan-kesempatan
baru untuk
menciptakan  kesehatan  fiskal  untuk  meredam gejolak  sehinggah  masyarakat  kelompok miskin dapat terlindungi.

## Jenis-jenis Kemiskinan Penduduk Miskin
Kemiskinan  di  bagi  Kemiskinan  Nur Arianto  al  Arif  (2010).  Kemiskinan  di  bagi menjadi tiga jenis yaitu :
a. Kemiskinan absolut
adalah kemiskinan yang di ukur dari pendapatan  untuk  mencukupi  fasilitas umum atau kebutuhan dasar kebutuhan
pokoknya, pakaian,
pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta  kebutuhan  untuk  mencukupi hidupnya,  ketidak  sempurnaan  pasar keterbelakangan  sumber  daya  alam, produktivitas rendah pendapatan rendah  tabungan  rendah  investasi rendah kekurangan modal.
b. Kemiskinan  relatif  adalah  kemiskinan yang  berkaitan  dengan  distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan  pendapatan  perkapita disetiap
masyarakat dengan masyarakat  di  lingkungan  sekitarnya apakah  alasan  dari  ketidak  merataan pendapatan  perkapita  dan  penyebab mengapa  pendapatan  masih  rendah  di antara  lingkungan  sekitar  fakto-faktor yang mempengaruhi
sehingga terjadinya ketimpangan pendapatan.
c. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan  yang  dialami  oleh  suatu golongan  masyarakat  karena  struktur sosial
masyarakat tersebut memungkinkan  golongan  masyarakat tidak  ikut  menggunakan  sumber- sumber  pendapatan  yang  sebenarnya tersedia bagi mereka.

## Penyebab Kemiskinan
Kemiskinan  di  sebabkan  oleh  dua  hal antara  lain  yang  pertama  Kemiskinan  di sebabkan karena sifat  alami, sifat yang timbul dari  perilaku  masyarakat  atau  seseorang Mudrat Kuncoro (2016:120). yaitu :
a. Keterbatasan  sumber  daya  modal keterbatasan  sumber  daya  manusia (SDM)  dapat  di  artikan  kualitas sumber daya manusia misalkan
keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan.
b. Tempat  atau  letak  geografis  suatu wilayah  yang  terpencil  dan  yang  sulit untuk di jangkau, yang mengakibatkan sulit  berinteraksi  dengan  penduduk yang maju, yang kedua yaitu kemiskinan  yang  di  sebabkan  karena kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah.

## Pengangguran
Tiap  negara  dapat  memberikan  definisi yang berbeda mengenai definisi pengangguran Nanga (2005:249). Mendefinisikan pengangguran  adalah  suatu  keadaan  di  mana seseorang  yang  tergolong  dalam  kategori angkatan  kerja  tidak  memiliki  pekerjaan  dan secara  aktif  tidak  sedang  mencari  pekerjaan. Dalam  sensus  penduduk  2001  mendefinisikan penganguran sebagai orang yang tidak bekerja sama  sekali  atau  bekerja  kurang  dari  dua  hari selama  seminggu  sebelum  pencacahan  dan berusaha memperoleh pekerjaan atau biasanya pengangguran  juga  bisa  diartikan  bahwa ketidakmampuan  seseorang  untuk  mencari perkerjaan karena terkendala suatu hal.
Mengukur  tingkat  pengangguran  suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan Alghofari, Farid (2010:28) :
a. Pendekatan  Angkatan  Kerja  ( Labour force approach) Besar kecilnya tingkat  pengangguran  dapat  dihitung berdasarkan presentase dan
perbandingan  jumlah  antara  orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.
b. Pendekatan  pemanfaatan  tenaga  kerja ( Labour utilization approach)
c. Bekerja  penuh  ( employed) adalah orang-orang  yang  bekerja  penuh  atau jam  kerjanya  mencapai  35  jam  per minggu.
d. Setengah menganggur ( underemployed) adalah  mereka  yang bekerja  namun  belum  dimanfaatkan penuh  atau  jam  kerjanya  dalam seminggu waktu seminggu kurang dari 35 jam.
Jenis-Jenis Pengangguran Pengangguran Sadono dan Sukirno (2013:329). Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok
a. Pengangguran Normal atau Friksional Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran  sebanyak  dua  atau  tiga persen  dari  jumlah  tenaga  kerja  maka ekonomi  itu  sudah  dipandang  sebagai mencapai  kesempatan  kerja  penuh.
Pengangguran  sebanyak  dua  atau  tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur  ini  tidak  ada  pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja,  tetapi  karena  sedang  mencari kerja  lain  yang  lebih  baik.  Dalam perekonomian yang berkembang pesat pengangguran  adalah  rendah  dan pekerjaan mudah diperoleh sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang  lebih  tinggi.  Hal  ini  akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan  pekerjaanya  yang  lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya.  dalam  proses  mencari kerja  baru  ini  untuk  sementara  para pekerja  tersebut  tergolong  sebagai pengangguran,  mereka  inilah  yang digolongkan  sebagai  pengangguran normal.
b. Pengangguran Siklikal Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh ada kalanya permintaan  agregat  lebih  tinggi,  dan ini  mendorong  pengusaha  menaikkan produksi,  lebih  banyak  pekerja  baru digunakan dan
pengangguran berkurang,  akan  tetapi  pada  masa lainnya  permintaan  agregat  menurun dengan banyaknya. Misalnya di negara-negara produsen bahan mentah pertanian,  penurunan  ini  mungkin disebabkan  kemerosotan  harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan
mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya.
Kemerosotan  permintaan  agregat  ini mengakibatkan perusahaan-
perusahaan  mengurangi  pekerja  atau menutup perusahaanya, sehingga pengangguran akan bertambah.
Pengangguran  dengan  wujud  tersebut dinamakan pengangguran siklikal c. Pengangguran Struktural
Tidak  semua  industri  dan  perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang  maju,  sebagiannya  akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini  ditimbulkan  oleh  salah  satu  atau beberapa  faktor  berikut:  wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi  mengurangi  permintaan  ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran  sudah  sangat  tinggi  dan tidak  mampu  bersaing,  dan  ekspor produksi  industri  itu  sangat  menurun oleh  karena  persaingan  yang  lebih serius dari negara-negara lain. Kemerosotan  itu  akan  menyebabkan kegiatan  produksi  dalam  industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja  terpaksa  diberhentikan  dan menjadi  pengangggur.  Pengangguran yang  wujud  digolongkan  sebagai pengangguran  struktural.  Dinamakan demikian  karena  disebabkan  oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.
d. Pengangguran Teknologi
Pengangguran  dapat  pula  ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia  oleh  mesin-mesin  dan  bahan kimia,  racun  ilalang  dan  rumput misalnya, telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain Begitu juga mesin telah  mengurangi  kebutuhan  tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan  di  pabrik-pabrik,  ada kalanya  robot  telah  menggantikan kerja-kerja  manusia.  Pengangguran yang  ditimbulkan  oleh  penggunaan
mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi

## Gini Rasio
Indeks  Gini,  Rasio  Gini,  atau  Koefisien Gini  merupakan  ukuran  ketimpangan  agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistik Italia indikator Corrado Gini dan dipublikasikan  pada  tahun  1912  (International NGO  Forum  on  Indonesia  Development, 2018).  Ketimpangan  pendapatan  merupakan suatu  kondisi  dimana  distribusi  pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini  dinyatakan  dalam  angka  yang  bernilai  0 sampai  1.  Jika  indeks  gini  bernilai  0  berarti kemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1  berarti  ketimpangan  sempurna. Badan Pusat Statistik,  Indeks  Gini  didasarkan  pada  Kurva Lorenz,  yakni  sebuah  kurva  pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu indikator tertentu (misalnya pendapatan) dengan  distribusi  uniform  (seragam)  yang mewakili  persentase  kumulatif  penduduk. Indeks  gini  membantu  pemerintah  dalam menganalisis  tingkat  kemampuan  ekonomi masyarakat  karena  menjadi  indikator  derajat keadilan dalam suatu negara. Rumus menghitung  nilai  rasio  gini  atau  indeks  gini menurut BPS (2017) adalah sebagai berikut.
Keterangan: GR = Koefisien Gini
=  Frekuensi  penduduk  dalam  kelas pengeluaran ke-i =  Frekuensi  kumulatif  dari  total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- −1 =  frekuensi  kumulatif  dari  total pengeluaran dalam kelas
pengeluaran ke (i – 1).
Walaupun  dalam  kenyataannya  masih terdapat banyak pertimbangan untuk menyatakan    pemerataan  tingkat  pendapatan masyarakat,  Indeks  Gini  menjadi  salah  satu ukuran  yang  memenuhi  empat  kriteria,  yaitu prinsip  anonimitas  (tidak  memandang  siapa yang  dihitung  apakah  kaya  atau  miskin),
prinsip  independensi  skala  (tidak  bergantung pada  perekonomian  suatu  negara),  prinsip independensi  populasi  (tidak  bergantung jumlah  penduduk),  serta  prinsip  transfer (mengasumsikan  semua  pendapatan  yang  lain konstan).  Berdasarkan  penjabaran  tersebut, maka  indeks  gini  valid  untuk  digunakan sebagai  alat  ukur  ketimpangan  yang  umum digunakan.  ketimpangan  pendapatan  akan menghambat  pertumbuhan.  Hal  ini  karena ketimpangan menyebabkan kebijakan redistribusi  pendapatan  yang  mahal.  Faktor- faktor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan sudah diteliti sebelumnya.
Namun belum jelas apakah faktor-faktor yang benar-benar berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan sebab sampai sekarang  ketidakmerataan  pendapatan  masih terus  terjadi  di  berbagai  kabupaten/kota  di Indonesia  sehingga  menciptakan  berbagai golongan  ekonomi  masyarakat  jadi  pada hakikatnya pembangunan itu harus mencerminkan  perubahan  suatu  masyarakat atau penyesuain sistem sosial secara keseluruhan,  untuk  mencapai  kemakmuran masyarakat  diperlukan  berbagai  usaha  yang kosisten  bagi  kemakmuran  bersama  dengan menciptakan berbagai program-program untuk semua kalangan masyarakat seluruh masyarakat  Indonesia  walaupun  pendapatan masyarakat  tidak  sama  akan  tetapi  perbedaan ketimpangan  pendapatan  tidak  terlalu  berbeda jauh  karena  tidak  mungkin  provinsi  Nusa Tenggara  Timur   dan  provinsi  Nusa  Tenggara Timur  bisa  memiliki  ketimpangan  yang  sama karena  indikator  yang  di  hasilkan  berbeda- beda,  maka  dari  itu  ketimpangan  pendapatan hanya bisa diminimalisasi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan diinterpretasikan dengan menggunakan metode  PEGR  dan Analysis  Paht untuk mengetahui  nilai  pertumbuhan  inklusif  dan faktor-faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi inklusif

## Populasi
Populasi  dalam  penelitian  ini            adalah 21  Kabupaten  dan  1  Kota  di  Provinsi  Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut cukup beralasan mengingat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  mengalami  penurunan yang  sangat  signifikan  di  akibatkan  wabah covid-19.  Tingkat  ketimpangan  pendapatan cenderung  meningkat,  demikian  pula  dengan jumlah  pengangguran  Sedangkan  dalam  hal kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan,  untuk  meningkatkan  pembangunan ekonomi  yang  inklusif,  mandiri,  dan  berdaya saing,  berbasis  pariwisata,  dan  industrialisasi, misi tersebut bertujuan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menuju pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif,  waktu yang  dipilih  adalah  mulai  dari  tahun  2016 hingga  2020.  Dipilihnya  tahun  2016  -  2020 dalam  penelitian  untuk  mengetaui  bagaimana keadaan.  pertumbuhan  ekonomi  inklusif  di Nusa  Tenggara  Timur  dan  faktor-faktor  apa sajakah  yang  memengaruhi  besar  tingkat pertumbuhan  ekonomi  inklusif  pada  22 kabupaten/kota Nusa Tenggara Timur.

## Sampel
Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi tersebut  untuk  itu  sampel  yang  diambil  dari populasi harus betul-betul representatif. Teknik pengambilan sampling dalam penelitian  ini  adalah purposive  sampling. purposive  sampling adalah  teknik  penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,  2017:80).  Adapun  kriteria  yang sampel  yang  digunakan  dalam  pengukuran inklusivitas  pertumbuhan  di  Nusa  Tenggara Timur  merujuk  pada  metode  yang  digunakan metode  PEGR  ( poverty  equivalent  growth rate ) yang diadopsi dari penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Klasen (2010:285) Dan  untuk  menghitung  faktor-faktor  yang mempengaruhi pertumbuhan inklusif menggunakan analysis path , beberapa indikator  yang  tersedia  datanya  sebagai  acuan data  tersebut  meliputi  tingkat  kemiskinan, tingkat  pengangguran  dan  gini  ratio  di  Nusa Tenggara Timur Periode 2016-2020.

## Jenis Data dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  merupakan data  kuantitatif.  Data  kuantitatif  adalah  jenis data  yang  dapat  diukur  ( measurable )  atau dihitung  secara  langsung  sebagai  variable angka  atau  bilangan.  Data  yang  digunakan adalah tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan gini ratio di Nusa Tenggara Timur Periode 2016-2020.  Data primer adalah data  yang  diperoleh  secara  langsung  tanpa melalui  media  perantara  sehingga  data  yang didapatkan  berupa  data  mentah  berupa  data tingkat kemiskinan, tingkat pengganguran dan gini  ratio  di  Nusa  Tenggara  Timur  Periode 2016-2020.    yang  telah  disediakan  atau  yang telah  dipublikasikan  oleh  lembaga  terkait untuk mendukung kelengkapan dalam penelitian maupun dalam analisis data.

## Teknik Analisis Data
Menjawab permasalahan-permasalahan dalam rumusan masalah maka digunakan teknik analisis data sebagai berikut:
Seberapa  besar  tingkat  pertumbuhan  ekonomi inklusif pada 22 kabupaten/kota Nusa Tenggara  Timur.  Mengukur  besar  tingkat pertumbuhan  inklusif  dilakukan  penjelasan sebagai berikut: 1. Pengukuran Pertumbuhan Inklusif Metode PEGR Pengukuran
pertumbuhan  inklusif  metode  PEGR salah  satu  metode  dalam  mengukur pertumbuhan  inklusif,  dikembangkan oleh  Klasen  (2010).  Metode  tersebut diadaptasi  dari  metode  penelitian  pro- poor  growth  yang  pernah  dilakukan (Kakwani  dan  Son  2008:67).  Yaitu konsep Poverty-Equivalent Growth Rate (PEGR)  dengan  mengadopsi  konsep perhitungan dalam PEGR, pertumbuhan inklusif  dapat  dirumuskan  sebagai berikut:
Rumus Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
Dimana:
=    Koefisien  pertumbuhan inklusif
=  Pertumbuhan  kelompok  i dan kaitannya dengan
indikator j
=  Pertumbuhan  indikator  j Dalam  hal  ini  i  mengacu pada  kelompok      yang kurang beruntung tertentu dan  j  mengacu  pada indikator yang bersangkutan Mengacu  pada  konsep  pertumbuhan inklusif  yang  terdiri  dari  3  indikator  yaitu PDRB,  kemiskinan,  pengangguran,  dan ketimpangan  maka  ketiga  indikator  tersebut dapat  dihitung  dengan  menggunakan  rumus sebagai berikut:
a. Indeks  inklusif    untuk  menurunkan Kemiskinan
a. Indeks  inklusif    untuk  menurunkan Penganguran
b. Indeks  inklusif    untuk  menurunkan
Ketimpangan Pendapatan Dimana:
=  Koefisien  pertumbuhan  inklusif
dalam menurunkan kemiskinan =  Elastisitas  kemiskinan  terhadap pertumbuhan ekonomi
=  Elastisitas  kemiskinan  terhadap pendapatan rata-rata
= Pertumbuhan ekonomi
=  Koefisien  pertumbuhan  inklusif dalam menurunkan ketimpangan
= Elastisitas ketimpangan terhadap pertumbuhan ekonomi
= Elastisitas ketimpangan terhadap
pendapatan rata-rata
=  Koefisien  pertumbuhan  inklusif dalam menurunkan pengangguran
=  Elastisitas  penyerapan  tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi
=Elasititas penyerapan tenaga kerja terhadap pendapatan rata-rata
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif  dengan  lokasi  penelitian  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  tahun  2016-2020. Populasi meliputi 22 kabupaten/kota yang ada di  Nusa  Tenggara  Timur.  Perhitungan  indeks pertumbuhan inklusif dilakukan dengan menggunakan  metode  PEGR  seperti  yang dilakukan  oleh  (Klasen,  2010).  Adapun  untuk menghitung  indeks  inklusif  adalah  sebagai berikut :
Dimana: IG = Indeks Pertumbuhan Inklusif =  Indeks  pertumbuhan  inklusif dalam menurunkan kemiskinan =  Indeks  pertumbuhan  inklusif dalam menurunkan pengangguran =  Indeks  pertumbuhan  inklusif dalam menurunkan gini rasio
Setelah mengetahui nilai setiap  pertumbuhan  dan  apabila  nilai Pertumbuhan dapat dikatakan inklusif, apabila nilai dari IG ≥ ̂g.
b. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi besar tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif pada 22 kabupaten/kota Nusa Tenggara Timur. Analisis dilakukan
menggunakan  analisis  jalur  ( analysis path ).
1. Analisis Jalur ( analysis path )
Analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan  dari  regresi  linier ganda.  Teknik  ini  digunakan  untuk menguji  besarnya  pengaruh  variabel intervening,  analisis  jalur  adalah penggunaan  analisis  berganda  untuk menafsirkan hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan berdasarkan  teori,  untuk  koefisien jalur  pada  setiap  diagram  jalur  dari hubungan kausal antar variabel (Muhidin,2009:56)  .  Teknik  ini  juga dapat  digunakan  untuk  mengetahui perbandingan  pengaruh  langsung  dan tidak langsung dari variabel intervening  yang  dapat  memediasi pengaruh dari variabel independen dan dependenya.  dengan analysis  path ini kita dapat mengetahui nilai
signifikansi  dari  variabel  intervening. Modelnya  digambarkan  dalam  bentuk gambar  lingkaran  dan  panah  dimana anak  panah  tunggal  menunjukkan sebagai  penyebab.  Regresi  dikenakan pada  masing-masing  variabel  dalam suatu model sebagai variabel tergantung (pemberi respon) sedangkan yang lain sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan  dengan  matriks  korelasi yang diobservasi untuk semua variabel dan  dilakukan  juga  penghitungan  uji keselarasan  statistik. Diagram  jalur dalam  penelitian  terdiri  atas  satu persamaan  substruktur  dapat  dilihat variabel X1, X2, X3 yang
mempengaruhi  antar  variabel  bebas,
selanjutnya  X1,  X2,  X3  terhadap variabel  Z  tanpa  melalui  variabel  Y adalah pengaruh langsung direct effect
sedangkan pengaruh variabel X
terhadap Z melalui variabel Y sebagai pengaruh  tidak  langsung indirect effect , variabel  Y  disini  disebut variabel  intervening  yang  memediasi variabel  X  dan  Z,  berdasarkan  nilai yang  sudah  didapat  maka  variabel mana yang memberikan pengaruh.
Persamaan Analisis Jalur :
Y = Z =
Dimana :
Y  = Pertumbuhan ekonomi Z   = pertumbuhan ekonomi inklusif X 1 = Tingkat kemiskinan X 2 = Tingkat penganguran terbuka X 3 = Gini rasio
2. Pengujian Hipotesis
a. Uji t (Uji Parsial)
Uji  t  (uji  parsial)  merupakan pengujian  hipotesis  secara  parsial untuk  mengetahui  apakah  masing- masing  koefisien  regresi  secara individu berpengaruh signifikan atau tidak  signifikan  terhadap  variabel dependen dengan menganggap variabel  lain  konstan  (Sugiyono 2018:223).  Jika  koefisien  regresi signifikasi menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent  ( explanatory )  secara individual dalam menerangkan variabel  dependen.  Untuk  menguji koefisien hipotesis Ho = 0
Gambar 1 Kurva uji t
b. Uji F (Uji Simultan)
Uji  F  (Uji  Simultan) Uji  F dikenal  dengan  Uji  serentak  atau  uji Model/ Uji Anova ,  yaitu  uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya
secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.  Atau  untuk  menguji
apakah  model  regresi  yang  kita  buat baik/signifikan  atau  tidak  baik/non signifikan.
Gambar 2 Kurva uji F c. Koefisien Determinasi (R2 ) Koefisien determinasi (R2) pada intinya berfungsi untuk melihat  seberapa  jauh  kemampuan model  dalam  menerangkan  variasi variabel  dependen  (Sujarweni  dan V. Wiranta 2015:164). Nilai koefisien determinasi adalah diantara  nol  atau  satu.  Nilai koefisien  determinasi  yang  kecil berarti kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen  terbatas.  Nilai  yang mendekati  satu  berarti  variabel independen  memberikan  hampir semua  informasi  yang  dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Metode Poverty Equivalent Growth
Rate (PEGR) Pertumbuhan Ekonomi Inklusif  pada  22  Kabupaten/Kota  di  Nusa
Tenggara Timur Tahun 2016 – 2020
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah dapat  dinyatakan  inklusif,  apabila  indeks pertumbuhan  inklusifnya  lebih  besar  atau sama  dengan  pertumbuhan  ekonominya. metode  yang  digunakan  untuk  mengukur pertumbuhan  inklusif  yang  dikembangkan oleh  Klasen  (2010).  Metode  yang  diadaptasi dari  metode  penelitian pro-poor  growth yang pernah  dilakukan  oleh  Kakwani  dan  Son
(2008) yaitu konsep Poverty-Equivalent Growth  Rate  (PEGR) .  Mengacu  pada  konsep pertumbuhan Bahwa  rata-rata  pertumbuhan  inklusif  trend stagnan  tetapi  pada  tahun  2020  mengalami kenaikan  sebesar  0.64%.  Indeks  pertumbuhan inklusif mengalami peningkatan di waktu yang bersamaan  pula  pertumbuhan  ekonominya mengalami  penurunan.  Belum  di  katakan Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  inklusif dikarenakan  pertumbuhan  ekonomi  di  Nusa Tenggara  Timur  dilihat  dari  rata-rata  yang disebabkan masih ada beberapa
kabupaten/kota  Nusa  Tenggara  Timur  belum bisa  mencapai  pertumbuhan  inklusif.  Setelah melakukan  perhitungan  dari  110  sempel  yang dilakukan  21  kabupaten  dan  1  kota  selama  5 tahun,  selama  melakukan  observasi  4%  atau 46  sampel  yang  mencapai  pertumbuhan inklusif, dan 96% atau 64 sampel masih belum inklusif, selanjutnya dari jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai pertumbuhan  inklusif  dari  2016  sampai  2020 gambar  4.3  di  ketahui  bahwa  setiap  tahunnya mengalami  peningkatan  bahwa  walaupun tahun  2017  mengalami  penurunan  walaupun tidak begitu jauh.
Grafik 6 Jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Yang Berhasil Mencapai Pertumbuhan Inklusif Tahun 2016 – 2020

## Sumber : Data diolah oleh penulis : 2022
Grafik 6 tahun 2016 daerah yang berhasil mecapai  pertumbuhan  inklusif  antara  lain Kupang,  Alor,  Lembata,  Flores  Timur,  Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, dan Sabu Raijua.
Tahun  2017  Belu  Ende  Ngada  Manggarai Manggarai  Timur.  Tahun  2018 Sumba Timur, Kupang, Timor Tengah Utara, Alor, Lembata, Sikka,  Manggarai,  Rote  Ndao,  Malaka,  Kota Kupang,  Manggarai  Timur,  Nagekeo,  Sumba Barat  Daya,  Ngada,  Ende,  Belu. Tahun  2019 Sumba  Timur,  Kupang,  Timor  Tengah Selatan, Belu, Sikka, Ngada, Manggarai, Rote Ndao, Sumba Barat Daya, Nagekeo, Manggarai  Timur,  Sabu  Raijua,  Malaka. Tahun  2020  sumba  Barat,  Sumba  Timur, Kupang,  Timor  Tengah  Selatan,  Timor Tengah  Utara,  Belu,  Alor,  Lembata,  Flores Timur,  Sikka,  Ende,  Ngada,  Manggarai,  Rote Ndao,  Manggarai  Barat,  Sumba  Tengah, Sumba  Barat  Daya,  Nagekeo,  Manggarai Timur, Sabu Raijun, Malaka, Kota Kupang.

## Pembahasan Penelitian
Metode  Poverty  Equivalent  Growth  Rate (PEGR)  Pertumbuhan  Ekonomi  Inklusif pada 22 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 – 2020
Pertumbuhan  ekonomi  inklusif  di  setiap kabupaten/kota  belum  merata  dikarena  di setiap  kabupaten/kota  memiliki  nilai  yang berbeda dari segi tingkat kemiskinan, penggangguran  dan  ketimpangan  pendapatan yang mengakibatkan nilai pertumbuhan inklusif berbeda, daerah-daerah yang mencapai  kondisi  pertumbuhan  ekonomi inklusif  berarti  memiliki  pertumbuhan  yang baik  sebaliknya  daerah-daerah  yang  belum mencapai  pertumbuhan  ekonomi  inklusif memiliki  kondisi  yang  belum  baik,  pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan  sarana  untuk  meraih  kesejahteraan melainkan  lebih  dari  itu,  pertumbuhan  yang tinggi  salah  satu  indikator  keberhasilan pembangunan daerah, selain itu juga ditentukan oleh
mengurangi tingkat
kemiskinan,  pengangguran  dan  ketimpangan untuk menekan kesenjangan antar golongan.
Pertumbuhan inklusif tidak hanya menciptakan  peluang  ekonomi  yang  baru  kan tetapi  juga  memastikan  adanya  kesamaan antara  semua  lapisan  masyarakat  terkhusus masyarakat  miskin  tidak  peduli  latar  belakang dan  perbedaan-perbedaannya  (Prasetyantoko  :
2012).  disisi lain pertumbuhan ekonomi yang tinggi  tidak  semua  masyarakat  memperoleh manfaat  yang  sama  jika  dilihat  pada  kuadran pertumbuhan  ekonomi  inklusif  tahun  2016 sampai  2020  Nusa  Tenggara  Timur  di  21 kabupaten/kota pertumbuhan ekonomi inklusif meningkat di setiap tahunnya faktor penyebabnya menurunnya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan,  hal  ini  menunjukkan  bahwa pertumbuhan  inklusif  di  21  kabupaten/kota  di provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  tahun  2020 seluruh  kabupaten/kota  di  Kuadran  IV mengambarkan penurunan kemiskinan, pengangguran  dan  gini  rasio  seiring  dengan peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  inklusif, Kuadran  IV  kemungkinan,  apabila  nilai indeksnya  lebih  besar  daripada  pertumbuhan ekonomi  (IG>Gg).  Artinya,  manfaat  dari pertumbuhan  ekonomi  lebih  banyak  diterima oleh masyarakat yang miskin ( pro poor) . Hasil penelitian  ini  sama  hanya  dengan  penelitian yang  dilakukan  Dara  A.N  Prabandi  (2018) menghitung  dan  menganalisis  inklusivitas pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan metode Proverty  Equivalent  Growth  Rate  (PEGR) oleh Klasen (2010).
Pertumbuhan  ekonomi  inklusif  pada  masing- masing daerah di provinsi nusa tenggara timur mengalami arah yang baik karena dari jenjang waktu  2016  sampai  2020  pertumbuhan inklusif  mengalami  peningkatan  hal  ini menunjukkan  bahwa  tingkat  kemiskinan, pengangguran  dan  ketimpangan  pendapatan menunjukkan  nilai  yang  turun  mengakibatkan sebagian banyak kabupaten/kota yang mencapai pertumbuhan inklusif Faktor-Faktor yang Memengaruhi
Pertumbuhan  Inklusif  di  Nusa  Tenggara Timur
Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan inklusif  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  faktor- faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan  ekonomi  inklusif  dan  faktor- faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pertumbuhan  ekonomi  yang  menjadi  variabel intervening
1. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi bahwa memiliki pengaruh negatif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  inklusif
Nusa  Tenggara  Timur  hal  ini  disebabkan nilai  signifikan  lebih  besar  0.366  >  dari pada taraf signifikan 0.05 yang ditentukan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa tingkat  kemiskinan  rendah  belum  tentu menciptakan  pengaruh  langsung  terhadap pertumbuhan  ekonomi  inklusif.  Hal  ini sama  dengan  penelitian  yang  dilakukan Wulan  Retno  Hapsari  (2019)  dimana mengenai permasalahan
tentang kemiskinan  turun  tidak  dapat  serta menyebabkan kualitas pertumbuhan langsung  bersifat  inklusif  perlu  adanya strategi  dan  komponen  penting  untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan 2. Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening Pertumbuhan ekonomi
memediasi hubungan  antara  tingkat  kemiskinan mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi inklusif  Nusa  Tenggara  Timur.  Variabel pertumbuhan  ekonomi  mengakibatkan tingkat kemiskinan mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  inklusif  tidak langsung,  di  lihat  dari  nilai  pengaruh tidak langsung tingkat kemiskinan terhadap  variabel  pertumbuhan  ekonomi inklusif  melalui  variabel  pertumbuhan ekonomi  nilainya  lebih  besar  0.0029 daripada nilai. Pengaruh langsung  tingkat kemiskinan
terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif -0.001. Hal ini menunjukan  bahwa  walaupun  keadaan tingkat  kemiskinan  di  setiap  tahunnya menurun  belum  bisa  mempengaruhi secara langsung pertumbuhan inklusif.
3. Pengaruh tingkat pengangguran
terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa tingkat penganguran
terbuka memiliki pengaruh positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  inklusif Nusa  Tenggara  Timur  hal  ini  disebabkan nilai  signifikan  lebih  besar  0.333  >  dari pada taraf signifikan 0.05 yang ditentukan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa tingkat penganguran terbuka menciptakan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi  inklusif.  Hal  ini  sama  dengan penelitian  yang  dilakukan Seran  (2017)  . Dimana  adanya  tingkat  penganguran terbuka  berpengaruh  langsung  terhadap pertumbuhan  ekonomi  inklusif  yang mengisyartkan bahwa tidak ada pengaruh variabel  lain  sehinggah  apa  bila  terjadi kenaikan dan penurunan tingkat penganguran
terbuka disetiap kabupaten/kota menimbulkan reaksi langsung  terhadap  pertumbuhan  ekonomi inklusif.
4. Pengaruh tingkat penganguran terbuka terhadap
pertumbuhan ekonomi  inklusif  dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening
Pertumbuhan  ekonomi  tidak  memediasi hubungan  antara  tingkat  penganguran terbuka mempengaruhi pertumbuhan ekonomi  inklusif  Nusa  Tenggara  Timur.
Variabel
pertumbuhan ekonomi
mengakibatkan tingkat penganguran terbuka  tidak mempengaruhi  secara langsung  pertumbuhan  ekonomi  inklusif, di lihat dari nilai pengaruh tidak langsung tingkat  kemiskinan  terhadap  variabel pertumbuhan  ekonomi  inklusif  melalui variabel  pertumbuhan  ekonomi  nilainya lebih kecil -0.0189 daripada nilai pengaruh  langsung  tingkat  penganguran terbuka  terhadap  pertumbuhan  ekonomi inklusif 0.007.  Disisi lain apabila tingginya dan rendahnya tingkat penganguran terjadi mengakibatkan terjadinya  pengaruh  langsung  terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif
5. Pengaruh gini rasio terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Berdasarkan hasil
penelitian menunjukkan  bahwa  gini  rasio  memiliki pengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan ekonomi  inklusif  Nusa  Tenggara  Timur hal  ini  disebabkan  nilai  signifikan  lebih
besar  0.211  >  dari  pada  taraf  signifikan 0.05 yang ditentukan. Hal ini menunjukan bahwa  gini  rasio  rendah  belum  tentu menciptakan  pengaruh  langsung  terhadap pertumbuhan  ekonomi  inklusif.  Hal  ini sama  dengan  penelitian  yang  dilakukan McKinley  (2010)  dimana  mengenai permasalahan  tentang  gini  rasio  turun tidak  dapat  serta  menyebabkan  kualitas pertumbuhan  langsung  bersifat  inklusif perlu  adanya  strategi  dan  komponen penting lainnya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan
6. Pengaruh gini rasio pengaruh terhadap pertumbuhan  ekonomi  inklusif  dengan pertumbuhan ekonomi sebagai
variabel intervening Pertumbuhan  ekonomi  tidak  memediasi hubungan antara gini rasio mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  inklusif  Nusa Tenggara  Timur.  Variabel  pertumbuhan ekonomi mengakibatkan gini rasio mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi inklusif  tidak  langsung,  di  lihat  dari  nilai pengaruh  tidak  langsung  gini  rasio terhadap  variabel  pertumbuhan  ekonomi inklusif  melalui  variabel  pertumbuhan ekonomi  nilainya  lebih  kecil  -0.02228 daripada  nilai  pengaruh  langsung  tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif -0.027. Hal ini menunjukan  bahwa  walaupun  keadaan gini  rasio  di  setiap  tahunnya  menurun mempengaruhi
secara langsung pertumbuhan inklusif.
7. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi  inklusif Nusa  Tenggara  Timur  hal  ini  disebabkan nilai  signifikan  lebih  kecil  0 .000 <  dari pada taraf signifikan 0.05 yang ditentukan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa pertumbuhan ekonomi menciptakan pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi  inklusif.  Hal  ini  sama  dengan penelitian  yang  dilakukan  Ali  dan  Zuang (2007)  dimana  adanya  pertumbuhan
ekonomi  berpengaruh  langsung  terhadap pertumbuhan  ekonomi  inklusif  yang mengisyartkan bahwa adanya
pertumbuhan  yang  berkelanjutan  dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang sama.
Setelah  mengetahui  hasil  dan  pembahasan  di atas,  selanjutnya  akan  melakukan  implikasi hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan. Implikasi  hasil  penelitian  diperlukan  untuk melihat  bagaimanakah  upaya  mempercepat inklusif pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur.
a. Tingkat  kemiskinan  tidak  berpengaruh secara  langsung  terhadap  pertumbuhan ekonomi inklusif H 1 dikarenakan ada faktor lain  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  yang bepengaruh  secara  tidak  langsung  terhadap pertumbuhan  ekonomi  inklusif  sehinggah H 4 diterima
b. Tingkat  penganguran  terbuka  diketahui bahwa  berpengaruh  langsung  terhadap pertumbuhan  ekonomi  inklusif  tidak  ada faktor  luar  yang  mempengaruhi  sehinggah H 2 diterima dan faktor lain yang mempengaruhi  secara tidak  langsung
melalui
pertumbuhan ekonomi
terhadap pertumbuhan inklusif H 5 di tolak c. Gini rasio diketahui bahwa tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan  ekonomi  inklusif  tidak  ada faktor  luar  yang  mempengaruhi  sehinggah H 3 ditolak dan faktor lain yang mempengaruhi  secara  tidak  langsung  tidak mempengaruhi melalui pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan inklusif H 6 di tolak
d. Pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  secara langsung  terhadap  pertumbuhan  ekonomi inklusif  dan  tidak  ada  faktor  luar  yang mempengaruhi sehingga H 7 diterima

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi  Inklusif Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  Tahun  2016- 2020 kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertumbuhan  ekonomi  inklusif  di  Nusa Tenggara  Timur  tahun  2016–2020  di  21
Kabupaten  dan  1  kota  memiliki  tren  yang meningkat  bahkan  di  tahun  2020  seluruh kabupaten/kota  mengalami  pertumbuhan ekonomi inklusif dikarenakan nilai pertumbuhan  ekonomi  lebih  rendah  dari pada  nilai    pertumbuhan  ekonomi  inklusif yang mengartikan bahwa seluruh masyarakat merasakan dampak dari pertumbuhan  ekonomi  yang  di  dukung dengan  menurunya  tingkat  kemiskinan, menurunya tingkat ketimpangan pendapatan  setiap  daerah,  walaupun  di tahun 2020 tingkat pengganguran meningkat  itu  pun  tidak  terlalu  berdampak secara  menyeluruh  dikarenankan  masih banyak  faktor-faktor  lain  yang  akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi inklusif.
2. Faktor-faktor yang memengaruhinya terciptanya  adanya  pertumbuhan  yang inklusif  di  Nusa  Tenggara  Timur  tidak serta  hanya  berpengaruh  secara  langsung dari  tingkat  penganguran  melainkan  ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya  pertumbuhan  inklusif  seperti tingkat  kemiskinan,  gini  rasio  dan  faktor- faktor  luar  seperti  program-program  yang di  buat  untuk  menaikkan  pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi pertumbuhan inklusif Saran Berdasarkan hasil penelitian
dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya,  maka  saran  yang  tepat  untuk direkomendasikan  dari  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah  kabupaten/kota  diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yg efektif dan efisien khususnya di daerah dengan pertumbuhan ekonominya masih rendah untuk  mendorong  memanfaatkan  hal yang ada di daerah masing-masing agar semua daerah dapat merasakan petumbuhan ekonomi inklusif;
2. Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  akan mengambil  penelitian  mengenai  bidang yang sama, diharapkan mampu mengembangkan  populasi  yang  lebih luas  seluruh  Indonesia  yang  meliputi
pemerintahan  provinsi,  kabupaten,  dan kota,  menambahkan  variabel  yang  lain untuk  diteliti  lagi  seperti  tingkat Pendidikan, infrastruktur, tingkat kesehatan,  tenaga  kerja  dan  lain sebagainnya

## DAFTAR PUSTAKA
Alghofari,  Farid,  2010,  “Analisis  Tingkat Pengangguran” di Indonesia, Skripsi tidak Dipublikasikan ,  Fakultas  Ekonomika  dan Bisnis, Universitas Diponegoro Ali,  &  Zhuang.  (2007).  Inclusive  Growth Toward  A  Prosperous  Asia:  Policy Implications. ERD Working Paper Series ,
(97), 1–44.
Badan  Pusat  Statistik.  (2020). Persentase Penduduk  Miskin  Menurut  Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur 2016  - 2020 (pp. 335–358).
bps.go.id. (2010). [Seri 2010] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  Atas  Dasar  Harga  Konstan  2010 Menurut Provinsi (Persen), 2016-  2020.
Balai  Statistik  Daerah  (BAPPEDA  DIY)  dan Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  DIY. (2016).  Analisis  Pertumbuhan  Ekonomi Inklusif  Daerah  Istimewa  Yogyakart 2011-2015. Laporan  Akhir  BAPPEDA DIY , III. Ekananda, Mahyus. 2014. Ekonometrika Data Panel . Jakarta: Mitra Wacana Media. Ekananda,  Mahyus.  2015. Ekonometrika Dasar  untuk  Penelitian  di  Bidang Ekonomi,Sosial,  dan  Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Farid,  A.  (2007).  Analisis  Tingkat  Tingkat Pengangguran  di  Indonesia  Tahub 1980-  2007  Farid  Alghofari  Fakultas
Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Analisis Tingkat Pengangguran  Di  Indonesia  Tahun
1980-2007 , 1–31.
Gini  Rasio  Kabupaten_Kota  Provinsi  Nusa Tenggara Timur 2016 - 2020 . (n.d.).
Hapsari, S. A. D., Hutagaol, M. P., & Asmara,
A. (2013). Pertumbuhan Inklusif:
Fenomena  Pertumbuhan  Inklusif  di Kawasan  Indonesia  Bagian  Barat  dan
Indonesia Bagian Timur. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan ,
2 (2), 85–112.
Hapsari,  W.  R.  (2019).  Analisis  Pertumbuhan
Ekonomi  Inklusif  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jawa  Tengah. Jurnal  Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan , 3 (1), 11.
Hartati,  Y.  S.  (2021).  Analisis  Pertumbuhan
Ekonomi
Inklusif di indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis , 12 (1), 79–92.
Hasan,  M.  Iqbal.  2002. Pokok-Pokok  Materi Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Internasional  NGO  Forum  on  Indonesia Development 2018  Dokumen  Hasil Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan, New York. INFID
Kakwani, Nanak dan Hyun H. Son. 2008. Pro- poor Growth: Conceptsan Measurement with  Country  Case  Studies.  The Pakistan  Development  Review  Vol.  42 No. 4.
Klasen,  Stephan.  2010.  Measuring  and Monitoring Inclusive Growth : Multiple Definitions,  Open  Questions,  and  Some Constructive Proposals. Asia
McKinley,  T.  (2010,  Juni).  Inclusive  Growth Criteria  and  Indicators:  An  Inclusive Growth  Indexfor  Diagnosis  of  Country Progress. ADB Sustainable Development  Working  Paper  Series,  2. Manila, Philippines: Asian Development BankDevelopment  Bank Sustainable Development Working Paper Series No.12. Mudrajad  Kuncoro,  “ Strategi  Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif” , (Jakarta:  Penerbit  Erlangga,  2006)  hlm 120 Muhidin, Sambas A, dan Maman Abdurahman.  2009.  Analisis  Korelasi,
Regresi,  dan  Jalur  dalam  Penelitian, Bandung: Pustaka Setia.
Nanga,  Muana. 2005.  Makro Ekonomi:  Teori,
Masalah,  dan  Kebijakan,  Jakarta:  PT Grafindo Persada.CC
Nurwati (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan AlternatifKebijakan. Jurnal Kependudukan Padjadjaran , 10 (1),1. Nur  Rianto  al  Arif, “Teori  Makroekonomi Islam  Konsep,  Teori  dan  Analisis ” (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm227 Prabandari, D. A. N. (2018). Analisis Inklusivitas  Pertumbuhan  Ekonomi  Di Jawa  Timur  Dan  Faktor-Faktor  Yang Memengaruhinya (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
Prasetyantoko, A., Budiantoro, S., & Bahagijo,
S. (2012). Pembangunan inklusif: prospek dan tantangan Indonesia.
Jakarta: LP3ES: Prakarsa Rauniar, Kanbur . 2009 Perekonomian
Indonesia  Era  Order  Lama  Hingga Jokowi  (cetakan  Kedua):  Tulus  T.H Tambunan  2015  :  Penerbit  Ghalia Indonesia
Sadono  Sukirno.  2008.  Mikroekonomi:  Teori Pengantar.  Edisi  Ketiga.  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada Sadono Sukirno, Op.Cit ., 2013, hlm 329 Seran,  Sirilnius.(2017).  Hubungan  Antara
Pendiikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan,10(2), 59-71. Sugiyono,  P.  D.  (2017). Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . ALFABETA.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian.
Bandung: CV Alfabeta.
Sujarweni,  V.  Wiratna.  2015.  Metodologi Penelitian  Bisnis  Dan  Ekonomi,  33.
Yogyakarta: Pustaka Baru Press
Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan Proses,  Masalah,  dan  Dasar  Kebijakan (Edisi Kedua). Jakarta : Kencana.
Todaro, Smith. (2006) Pembangunan Ekonomi (9 th ed). Jakarta Erlangga.
Todaro,  Smith.  2009.  Pembangunan  Ekonomi Jilid  1  (Edisi  Kesebelas).  Terjemahan oleh  Agus  Dharma.  2011.  Jakarta  : Penerbit Erlangga.
https://www.google.com/amp/s/m.antaranews.
com/amp/berita/1280257/bps-
pertumbuhan-ekonomi-ntt-stagnan- lima-tahun-terakhir https://dqlab.id/mengenal-path-analysis-salah- satu-penerapan-statistik-parametrik https://www.statistikian.com/2013/01/uji-f- dan-uji-t.html RPJMD  P  PROVINSI  NTT  TAHUN  2018- 2023.pdfFakultas  Ekonomi  dan  Bisnis: Universitas Sam RAtulangi, Manado. Albercht,W.  Steve,  Albercht,  Conan  C.,  and
Albercht, Chad O. 2006. Fraud Examination  Second  Edition.  Canada: Thomson South-Western. The  Institute  of  Internal  Auditors.  2017. “International Standards for The
Profesionals  Practice  of  Internal  Auditing 2017”. Retrieved from https://na.theiia.org, on 1st March 2019.

## PENGELOLAAN DANA DESA DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN (STUDI KASUS DESA NEKBAUN, KECAMATAN AMARASI BARAT, KABUPATEN KUPANG)
Anthon S.Y Kerihi Universitas Nusa Cendana kerihianthon@gmail.com
Yohanes Demu Universitas Nusa Cendana yohanesdemudemu23241@gmail.com
Melianus E. Tkela Universitas Nusa Cendana jongfridz@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  bagaimana  pengelolaan  dana desa  tahun  2021  dalam  bidang  pemberdayaan.  Hal  ini  tentu  akan  disesuaikan  berdasarkan Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan dokumentasi lapangan pada 14 orang informan  sebagai  informan  kunci  yang  dipercaya  mengetahui  tentang  engelolaan  keuangan  desa mulai  dari  tahap  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ditemukan bahwa adanya program yang belum terealisaikan atau  pun  berjalan  dengan  baik  seperti  BUMDES  dan  Taman  Eden  dikarenakan  pengelolaan  dana desa  dalam  bidang  pemberdayaan  belum  menerapkan  asas  transparan,  akuntabel,  partisipan,  dan taat serta disiplin anggaran secara baik dan benar.Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; kurang  pemahaman  dari  aparat  desa  mengenai  pengelolaan  dana  desa  khususnya  dalam  bidang pemberdayaan,  kurangnya  tingkat  partisipasi  masyarakat  juga  dalam  pelaksanaan  program,  tidak adanya  pengawasan  dari  tingkat  kabupaten  atau  pun  provinsi  juga  menyebabkan  pemerintah  desa lalai  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya,  pelatihan  dan  sosialisasi  yang  kurang  juga dianulir sebagai salah satu kendala dalam proses pengelolaan dana desa, disisi lain adanya oknum- oknum  yang  ingin  mengambil  keuntungan  dari  dana  yang  bersumber  dari  APBN  ini  dan  yang terakhir  merupakan  masalah  klasik  yang  ditemukan  hampir  disetiap  desa  yaitu  Sumber  Daya Manusia yang kurang mumpuni dikarenakan masih sedikitnya jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi.
Kata Kunci: Dana Desa, Pengelolaan Dana Desa, Bidang Pemberdayaan.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  identify  and  explain  how  the  village  fund  management  in  2021  in  the field  of  empowerment.  This  will  certainly  be  adjusted  based  on  the  Minister  of  Home  Affairs Regulation  No.  113  of  2014  concerning  Village  Financial  Management.  This  research  uses qualitative  method  with  interview  technique  and  field  documentation  on  14  informants  as  key informants who are trusted to know about village financial management starting from the planning, budgeting,  implementation, administration,  reporting and accountability  stages.  The  results  of  the study found that the existence of programs that had not been implemented or carried out well such as BUMDES and Taman Eden due to village fund management in the field of empowerment had not applied  the  principles  of  transparency,  accountability,  participants,  and  obedience  and  budget discipline  in  a  good  and  correct  manner.  This  is  caused  by  several  things  including;  lack  of understanding  from  village  officials  regarding  village  fund management,  especially  in  the  area of empowerment,  lack  of  level  of  community  participation  also  in  program  implementation,  lack  of supervision  from  the  district  or  provincial  level  also  causes  village  governments  to  neglect  in carrying  out  their  duties  and  responsibilities,  lack  of  training  and  socialization  as  one  of  the obstacles  in  the  village  fund  management  process,  on  the  other  hand,  there  are  individuals  who want to take advantage of funds sourced from the APBN, and the latter is a classic problem found in almost every village. Human power is less qualified due to the small number of people who  have tertiary education.
Keywords: Village Fund, Village Fund Management, Empowerment Sector

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  yang  selanjutnya  didukung dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun 2014  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber  dari Anggaran
Pendapatan
Belanja Negara.
Anggaran  tersebut  diperuntukkan  bagi  desa yang  ditransfer  melalui  APBD  kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat. Indonesia merupakan  negara  dengan  jumlah  provinsi sebanyak  34  dengan  415  kabupaten  dan  93 kota.  Indonesia  menganut  sistem  otonomi daerah  dimana  setiap  daerah  harus  mampu mengelola keuangannya sendiri demi memenuhi kebutuhannya masing-masing. Indonesia  memiliki  542  daerah  otonom  yang memiliki  tanggung  jawab  bagi  daerahnya masing-masing.  Kebijakan  tentang  Dana  Desa yang  bersumber  dari  APBN  menurut  Peraturan Pemerintah
Nomor 60 memberikan
tanggungjawab  besar  bagi  pemerintah  desa untuk  berdikari  dalam  membangun  desanya dengan lebih baik lagi.
Pada tahun 2016, Direktorat
Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  telah  mengeluarkan  Permendes  No.  21 Tahun  2016  tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2016,  yang dapat  dijadikan  sebagai  acuan  bagi  desa  dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi: (a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan  infrasruktur  atau  sarana  dan prasarana  fisik  untuk  penghidupan,  termasuk ketahanan  pangan  dan  permukiman;  (b) pembangunan,
pengembangan dan pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  kesehatan masyarakat;  (c).pembangunan,  pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; (d) pengembangan  usaha  ekonomi  masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau pembangunan  dan  pengembangan  sarana- prasarana  energi  terbarukan  serta  kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
Desa Nekbaun merupakan salah satu desa yang  terletak  di  Kecamatan  Amarasi  Barat, Kabupaten  Kupang.  Peneliti  memilih  Desa Nekbaun  sebagai  tempat  penelitian  karena
dianggap  memiliki  masalah  dalam  pengelolaan dana  desa.  Desa  Nekbaun  menjadi  salah  satu desa  yang  juga  sudah  menerima  aliran  Dana Desa sejak disahkannya Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari APBN.  Bidang  Pemberdayaan  pada  desa Nekbaun  memiliki  tiga  program  yang  menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan pendapatan bagi masyarakat diantaranya, pengadaan  ternak  sapi  mengeluarkan  anggaran yang  cukup  fantastis  dari  jumlah  alokasi  di bidang  pemberdayaan  yakni  sebesar  Rp 250.000.000,- atau 66,3 persen dan 18,7 persen kalau  dihitung  dari  keseluruhan  Pendapatan Desa.  Anggaran  sebesar  ini  digunakan  untuk pengadaan ternak sapi sebanyak 50 ekor dengan perhitungan  1  ternak  sapi  mengeluarkan  biaya sebesar  5  juta  rupiah  dan  sudah  termasuk didalamnya pengadaan tali, pengadaan obat dan vaksin, dan transportasi.
Bidang  pemberdayaan  juga  memiliki sasaran  lain  yaitu  pada  Pendirian  dan Pembangunan BUMDES sebesar Rp 75.000.000,-  dan  Pengembangan  Kebun  Desa (Taman  Eden)  sebesar  Rp.  52.150.400,- ditambah  dengan  SILPA  Kebun  Desa  (Taman Eden)  tahun  2020  sebesar  Rp  50.000.000,-. Anggaran  Pengembangan  Kebun  Desa  (Taman Eden)  inidigunakan  untuk  Belanja  Barang  dan Jasa dan Belanja Modal seperti pengadaan alat- alat  pengolah  pertanian  dan  juga  pengadaan tanaman.  Sementara  pada  Pendirian  dan Pembangunan  BUMDES  pada  tahun  2021 berdasarkan  hasil  wawancara  pra  penelitian yang  dilakukan  oleh  peneliti  terhadap  Kepala Desa  Nekbaun  belum  terealisasikan  sehingga dananya  sebesar  Rp  75.000.000,- dikembalikan pada  kopdit  desa.  Dengan  demikian  peneliti bertujuan  untuk  mengidentifikasi  lebih  dalam mengenai
Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Bidang Pemberdayaan  di  Desa  Nekbaun,  Kecamatan Amarasi  Barat,  Kabupaten  Kupang,  sesuai dengan  Permendagri  nomor  113  tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan Permendagri  nomor  114  tahun  2014  tentang Pedoman  Pembangunan  Desa  yang  dalam  hal ini  peneliti  lebih  terfokuskan  dalam  bidang pemberdayaan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Pengertian Desa
Kata  “desa”  sendiri  berasal  dari  bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat  tinggal,  negeri  asal,  atau  tanah  leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 2012, Yuliati, 2016:24).

## Karakteristik Desa
Di  Indonesia,  wilayah  yang  disebut  desa seharusnya  dilihat  dalam  tahapan  yang  tidak sama.  Masyarakat  yang  telah  mulai  menetap juga  memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda antara  satu  dengan  yang  lain,  antara  Jawa dengan  luar  Jawa,  antara  desa  dekat  kota dengan desa yang jauh dari kota, antara wilayah dataran tinggi dengan dataran rendah, demikian pula antara pantai dan pedalaman. Di Indonesia kelihatannya  belum  ada  kajian  mendalam tentang  hal  ini.  Secara  umum  masyarakat  yang telah mulai menetap yang disebut dengan desa, istilah  sebutannya  sangat  beragam  di  berbagai suku bangsa.

## Pemerintah Desa
Pemerintahan  desa  memiliki  peranan signifikan  dalam  pengelolaan  proses  sosial dalam  masyarakat.  Terlebih  dalam  Penglolaan Keuangan  Desa  sebagaimana  dimaksudkan dalam  Permendagri  nomor  113  tahun  2014 pasal  1  ayat  (2)  Pemerintahan  Desa  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan  masyarakat  setempat  dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Dana Desa
Dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber dari  APBN  yang  diperuntukkan  bagi  yang ditransfer  melalui  APBD  kabupaten  dan  kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana  desa  adalah  salah  satu  issu  krusial  dalam undang-undang  desa,  penghitungan  anggaran berdasarkan jumlah desa dengan
mempertimbangkan  jumlah  penduduk,  angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan  dan  pemerataan  pembangunan desa.  Karena  issu  yang  begitu  krusial,  para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan
pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa. Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  dihitung berdasarkan  jumlah  penduduk  desa,  luas wilayah  desa,  angka  kemiskinan  Desa,  dan tingkat  kesulitan  geografis.  Jumlah  penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dihitung dengan bobot:
a. 30%  (tiga  puluh  perseratus)  untuk jumlah penduduk Desa;
b. 20%  (dua  puluh  perseratus)  untuk  luas wilayah Desa; dan
c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.
Tingkat  kesulitan  geografis  setiap  Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengalihasil penghitungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3).  Besaran Dana  Desa  setiap  Desa  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:
a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah  penduduk  desa  yang  bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota  yang  bersangkutan)  + (20%  x persentase  luas  wilayah  desa  yang bersangkutan  terhadap  total  luas  wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) +  (50%  x  persentase  rumah  tangga pemegang  Kartu  Perlindungan  Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan
b. hasil  penghitungan  sebagaimana  dimaksud pada  huruf  a  disesuaikan  dengan  tingkat kesulitan geografis setiap desa.
c. Tingkat  kesulitan  geografis  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  ditentukan  oleh faktor yang meliputi:
1. Ketersediaan pelayanan dasar;
2. kondisi infrastruktur;
3. transportasi; dan
4. komunikasi desa ke kabupaten/kota.

## Teori Pengelolaan
Kata pengelolaan dapat disamakan dengan  manajemen,  berarti  pula  pengaturan atau pengurusan (Arikunto, 2013: 31). Menurut
Stoner  (dalam  Kaho  2017:  228)  manajemen dapat  dilihat  sebagai  proses,  yakni:  proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Maka, pengelolaan dapat diartikan sebagai  suatu  rangkaian  pekerjaan  atau  usaha yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  untuk melakukan  serangkaian  kerja  dalam  mencapai tujuan tertentu. Menurut Fattah (2004: 1) dalam proses manajemen terlihat terlibat fungsi-fungsi pokok  yang  ditampilkan  oleh  seorang  manajer atau  pimpinan,  yaitu  perencanaan  ( planning ), pengorganisasian ( organizing ), pemimpin ( leading ) dan pengawasan ( controlling ). Permendagri  nomor  113  tahun  2014  pasal  1 ayat  (7)  menyebutkan  bahwa  Pengelolaan Keuangan  Desa  adalah  keseluruhan  kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

## Teori Pemberdayaan Masyarakat
Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan  penciptaan  suasana  atau  iklim  yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang (enabling). Logika  ini  didasarkan pada  asumsi  bahwa  tidak  ada  masyarakat  yang sama  sekali  tanpa  memiliki  daya.  Setiap masyarakat  pasti  memiliki  daya,  akan  tetapi kadang-kadang  mereka  tidak  menyadari  atau daya  tersebut  masih  belum  diketahui  secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian  dikembangkan.  Permendagri  nomor 114 tahun 2014 pasal 1 ayat (12)  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  perilaku, kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan sumber  daya  melalui  penetapan  kebijakan, program,  kegiatan,  dan  pendampingan  yang sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

## METODE PENELITIAN
Dilihat  dari  obyek  dan  metode  analisis yang  digunakan,  maka  penelitian  ini  termasuk dalam  tipe  penelitian  deskriptif  kualitatif. Penetapan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam mempertanggungjawabkan  data  yang  di  dapat. Menjawab  permasalahan  yang  diidentifikasi peneliti  maka  dari  itu,  pada  penelitian  ini peneliti  memilih  lokasi  di  Desa  Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang.
Fokus  penelitian yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  bagaimana  Pengelolaan  Dana Desa  dalam  Bidang  Pemberdayaan  di  Desa Nekbaun, Kecamatan
Amarasi Barat,
Kabupaten  Kupang.  Informan  yang  dipilih adalah  informan  yang  terlibat  langsung  serta memahami  dan  dapat  memberikan  informasi (gambaran)  tentang  pengelolaan  Dana  Desa, yaitu Pemerintah Desa/Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah  desa,  diwakili  oleh  Kepala  Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, atau pihak lain yang  berkaitan  dalam  pengelolaan  Dana  Desa. dan masyarakat.
Sumber  data  yang  didapat  peneliti  yaitu data primer berupa data yang diperoleh peneliti berasal  dari  informan-informan  yang  diyakini mampu memberikan informasi terkait pengelolaan Dana Desa dalam Bidang
Pemberdayaan di Desa Nekbaun seperti Kepala Desa,  Sekretaris  Desa  dan  Bendahara,  Pihak lain  yang  berkaitan  dalam  pengelolaan  Dana Desa,  dan  data  sekunder  yaitu  data  yang diperoleh  peneliti  berasal  dari  data  APBDes Desa  Nekbaun  tahun  2017  dan  juga  Data Realisasi  Anggaran  terkait  Dana  Desa  dan Bidang Pemberdayaan. Dalam rangka mengumpulkan  data  dan  informasi  yang  valid dan  akurat,  pengumpulan  data  yang  utama (untuk mendapatkan data primer) akan melakukan  wawancara  secara  mendalam,  yang dibantu dengan alat perekam (Handphone).
Analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data mencapai kejenuhan.  Dalam  analisis  kualitatif,  data  yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian  angka.  Data  itu  mungkin  telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi,  wawancara,  intisari,  dokumen, rekaman)  dan  yang  biasanya  diproses  sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan  atau  alih  tulis.,  tetapi  analisis kualitatif  tetap  menggunakan  kata-kata,  yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Setelah peneliti melakukan data collection atau pengumpulan  data,  aktivitas  selanjutnya  dalam pengumpulan  data  yaitu data  reduction,  data display , dan conclusion drawing/verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas  Desa  dilakukan  dengan  persyaratan  APB Desa ditetapkan. Sebagaimana diuraikan
sebelumnya, ketentuan  yang ada  dalam Peraturan  Pemerintah  60  Tahun  2014.  Adapun tahapan tersebut yakni:

## Tahap Perencanaan
Pada  desa  Nekbaun  perencanaan  diawali dengan  menyusun  RKP  (Rencana  Kerja Pemerintah) yang dilakssanakan dalam kegiatan Musrembangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan  Desa).  RKP  (Rencana  Kerja Pemerintah)  ini  merupakan  dasar  penetapan APBDes  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan  Desa  Pasal  29  ayat  (5).  Dalam Kegiatan
Musrembangdes (Musyawarah Rencana  Pembangunan  Desa)  juga  ditetapkan tiga  (3)  program  pada  bidang  pemberdayaan guna  dimasukan  dalam  RKP  (Rencana  Kerja Pemerintah).
Kegiatan Musrembagdes
(Musyawarah  Rencana  Pembangunan Desa)  ini juga  mengikutsertakan  masyarakat  didalamnya. Namun terlihat kurangnya partisipasi masyarakat  untuk  ikut  andil  dalam  kegiatan tersebut.  Hal  ini  tentu  tidak  menjalankan  asas partisipasi  yang baik  seperti  yang ditulis  dalam Permendagri 113/2014.

## Tahap Penganggaran
Penetapan  anggaran  dilakukan  setelah selesainya  penyusunan  RKP  (Rencana  Kerja Pemerintah) dalam musyawarah bersama
seluruh elemen masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan APBDes.  Terjadinya  ketidaksesuaian  anggaran yang  dipaparkan  oleh  para  aparat  desa  ini memberikan  pertanyaan  bagi  peneliti  yang mencurigai  adanya  praktek-praktek  manipulasi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Nekbaun berdasarkan  pernyataan  beberapa  informan. Pernyataan tersebut juga didukung pada Tabel 1 dan Tabel 2
Tabel 1 APBDes Desa Nekbaun Tahun 2021 Pendapatan Desa (Rp) Pendapatan Asli Desa 10.000.000,- Dana Desa 804.407.000,- Bagi Hasil Pajak 3.925.000,- Alokasi Dana Desa 438.836.000,- Silpa 2020 - Kebun Desa (Taman Eden) 50.000.000,- - Rehap Jembatan 24.662 600,- Jumlah 1.331.830.600,-

## Sumber : Data APBDes Desa Nekbaun Tahun 2021
(data diolah)
Data  pada  tabel  1  menunjukan  bahwa sumber  pendapatan  desa  dari  Dana  Desa merupakan  sumber  pendapatan  desa  terbesar yaitu  Rp  804.407.000,-atau  60,4  persen  dari keseluruhan  pendapatan  desa  sebesar  Rp 1.331.830.600,-.  Dana  Desa  yang  bersumber dari  APBN  ini  diharapkan  mampu  memenuhi kebutuhan  masyarakat  Desa  Nekbaun  terutama pada  bidang  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat.  Hal  ini  tentu  belum  menunjukan adanya  asas  transparansi  yang  menjadi  salah satu  asas  dalam  pengelolaan  keuangan  desa dalam  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014. Pada  table  2  menunjukkan  dalam  table  berikut ini.

## Tabel  2  Data  APBdes  Desa  Nekbaun  dalam Bidang  Pemberdayaan  dan  Pembangunan Desa Tahun 2021
Bidang Pembangunan (Rp)  Bidang Pemberdayaan
(Rp) Pembangunan 151.189.300 ,- Pengadaan  250.000.000 ,- Jalan Sirtu Ternak Sapi Pembangunan Jalan Tani 55.454.500, - Pendirian dan 75.000.000, - Pembangu nan BUMDES Pembanngunan 37.671.800, - Pengemba ngan 52.150.400, - Jalan Rabat Kebun Desa Pembangunan 110.263.100 Embung Jumlah 354.578.700 ,- Jumlah 377.150.400

## Sumber : Data APBDes Desa Nekbaun Tahun 2021
Pada  1.2.  tabel  dapat  dilihat  dalam Bidang  Pembangunan  dialokasikan  sebesar  Rp 354.578.700,- atau 26,6 persen dari total jumlah pendapatan desa lebih kecil dari pada anggaran pada  Bidang  Pemberdayaan  sebesar Rp 377.578.700,-  atau  28,3  persen  dari  jumlah pendapatan Desa Nekbaun Tahun 2021. Hal ini menunjukan  bahwa  bidang  pemberdayaan merupakan fokus utama desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa agar tercapainya  kesejahteraan  masyarakat  atau perubahan yang lebih baik kedepannya.

## Tahap Pelaksanaan
Tahap  pelaksanaan  menunjukan  hasil dari ketiga program pada Bidang Pemberdayaan tersebut yang sudah berdampak bagi masyarakat  yaitu  program  Ternak  Sapi. Semenjak direalisasikannya program ini masyarakat mengaku bahwa pendapatan mereka meningkat  dari  sebelumnya.  Hal  ini  tentu berdampak  baik  bagi  kesejahteraan  masyarakat di  Desa  Nekbaun.  Namun  pada  program BUMDES  terlihat  belum  berjalan,  kendalanya ditemukan  pada  kemampuan  masyarakat  desa yang masih minim dalam mengelolah anggaran yang  jumlahnya  tidak  sedikit,  kompetensi sumber daya manusia yang tidak menggambarkan  pada  proses  kemandirian  (Tri Winarni,  1998:  76).  Pada  program  BUMDES juga dicurigai adanya praktek-praktek manipulasi  anggaran  oleh  beberapa  oknum dikarenakan  anggaran  sebesar  Rp  75.000.000,- tersebut  sudahlah  dicairkan.  Sedangkan  pada program Taman Eden terlihat adanya monopoli yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  dalam menjalankan program dan tidak mengikutsertakan  masyarakat  desa.  Dengan demikian  permasalahan  yang  ditemukan  dalam proses  pelaksanaan  Pengelolaan  Dana  Desa  di Desa  Nekbaun,  Kecamatan  Amarasi  Barat, Kabupaten Kupang ini tidak sesuai dengan Asas Transparansi, Partisipastif dan Akuntabel.

## Tahap Penatausahaan
Tahap  Penatausahaan  pernyataan  Kepala Desa  Nekbaun  dan  Sekretaris  Desa  Nekbaun menjelaskan  fakta  yang  terjadi  di  Desa Nekbaun  mengenai  laporan  bulanan  dari bendahara  ke  Kepala  Desa.  Dimana  hal  ini menunjukan  bahwa  tugas  bendahara  tidak dijalankan  berdasarkan  peraturan  yang berlaku. Hal  ini  menunjukan  tindakan  aparat  desa  yang melanggar  Asas  Akuntabilitas  dan  Asas  Tertib dan Disiplin belum berjalan sesuai dengan yang dituliskan  dalam  Permendagri  Nomor  113 Tahun  2014  tentang,  Pengelolaan  Keuangan Desa.  Tidak  adanya  pelatihan  bagi  aparatur desa  untuk  menunjang  kapasitas  dan  kesadaran akan  hukum  juga  menjadi  penyebab  terjadinya kelalaian  aparatur  Desa  Nekbaun,  Kecamatan Amarasi  Barat,  Kabupaten  Kupang  dalam menjalankan  tugas  dan  tanggungjawabnya masing-masing.
Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Tahap pelaporan dan
pertanggungjawaban menunjukan bahwa bahwa adanya  kelalaian  dari  Kepala  Desa  Nekbaun yang menjalankan tugasnya dalam pasal 37 ayat (1),  Pemendagri  Nomor  113  Tahun  2014. Keterlambatan  pencairan  Dana  Desa  juga menjadi  kendala  yang  besar  dalam  proses pengelolaan  Dana  Desa  juga  perealisasian program.  Hal  ini  juga  menunjukan  belum berjalannya  asas  akuntabilitas  juga  asas  tertib dan  displin  yang  belum  dijalankan  secara  baik dari  para  aparatur  Desa  Nekbaun.  Kelemahan kompetensi  para  aparatur  menjadi  penyebab terjadinya  hal  yang  tidak  sesuai  pada  tahap pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  Asas Transparansi  juga  menjadi  kendala  bagi masyarakat Desa Nekbaun. Menurut pengamatan  dan  beberapa  hasil  wawancara yang  diperoleh  peneliti,  sekarang  memang sudah  disediakan  informasi  pada  papan  baliho yang  dipasang  di  Kantor  Desa  dan  daerah sekitaran  Desa  Nekbaun  namun  hal  tersebut juga nyatanya kurang memberikan pengetahuan bagi  masyarakat  desa  dikarenakan  anggaran yang keluar dan masuk tiap bulan, tiap triwulan, dan  tiap  semester  tidak  pernah  di  informasikan kepada masyarakat Desa Nekbaun.
Hasil  penelitian  diatas  menunjukan bahwa  di  Desa  Nekbaun,  Kecamatan  Amarasi Barat,  Kabupaten  Kupang  belum  memenuhi asas-asas  yang  tertera  dalam  Permendagri 113/2014  yaitu,  Asas  Partisipatif,  Transparan, Akuntabel, Asas Tertib dan Disiplin.

## SIMPULAN DAN SARAN
Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Bidang Pemberdayaan  di  Desa  Nekbaun,  Kecamatan Amarasi  Barat,  Kabupaten  Kupang  belum sesuai  dengan  pelaksanaan  pengelolaan  Dana Desa  dalam  Bidang  Pemberdayaan  yang tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang pengelolaan keuangan desa serta asas-asas yang berlaku di dalamnya yaitu asas partisipatif, asas transparansi,  akuntabilitas  dan  asas  tertib  dan disiplin  sehingga  timbulnya  berbagai  masalah dalam pelaksanaan program di bidang pemberdayaan  diantaranya  Taman  Eden  dan BUMDES.  Lemahnya  kemampuan  aparatur desa  dalam  mengelola  dana  desa  secara  baik dan  benar  menjadi  masalah  bagi  proses pengelolaan dana desa dalam bidang pemberdayaan. Kurangnya partisipasi
masyarakat  juga  menjadi  kendala  dalam pengelolaan dana desa di desa Nekbaun.
Pemerintah  Desa  harus  mengadakan sosialisasi  pembinaan  dan  pelatihan  secara langsung  dan  menyeluruh  tentang  peraturan menteri  dalam  Negeri  Nomor  113  tahun  2014 kepada  Aparatur  Pemerintah  Desa  dan  seluruh tokoh masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan  Dana  Desa  Desa  Dalam  Bidang Pemberdayaan.  Pengelolaan  Dana  Desa  harus berdasarkan  pada  Petunjuk  Pelaksanaan  yang berlaku  serta  harus  memenuhi  asas-asas  yang telah  di  tetapkan  yaitu,  Asas  Transparan, Akuntabel, Partisipan Serta Dengan Tertib Dan Disiplin anggaran dengan memberikan bimbingan  secara  terus  menerus  diharapkan setiap  perangkat  desa  lebih  mengetahui  tugas dan  fungsinya  masing-masing.  Bagi  seluruh Masyarakat  Desa  Nekbaun  terutama  yang menerima bantuan dalam bidang pemberdayaan seperti  Ternak  Sapi,  BUMDES,  dan  Taman Eden  diharapkan  lebih  aktif  dan  partisipatif untuk ikut andil dalam Pengelolaan Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto Suharsimi. 2013. Manajemen Penelitian.  Jakarta:    PT    Raja    Grafindo Persada. Dokumen  APB-Desa  Nekbaun  Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, 2020. Dokumen APB-Desa Nekbaun Kecamatan  Amarasi  Barat  Kabupaten Kupang,  2021.  Dokumen  Data  Umum dan  Data  Kependudukan  Desa  Nekbaun,
Kecamatan
Amarasi  Barat,  Kabupaten  Kupang,  Februari
2021.
Dokumen  Laporan  Realisasi  Anggaran  Desa Nekbaun,  Kecamatan  Amarasi  Barat,
Kabupaten Kupang Tahun 2021
Fatta,  Nanang.  (2014).  Konsep  Manajemen Besrbasis  Sekolah  (MBS)  dan  Dewan Sekolah.  Bandung  :  Pustaka  Bani Quraisy.
Follet, Mary Parker. (2012). Visionary Leadership  and  Strategic  Management. MCB University Press. Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa.  Jurnal  Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik.
Kartohadikoesoemo,  Soetardjo.  (2016).  DESA.
Jakarta: Balai Pustaka.
Karimah, Faizatul. Saleh, Choirul. dan Wanusmawatie,  Ike.  (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam
Pemberdayaan  Masyarakat  (Studi  pada Desa  Deket  Kulon  Kecamatan  Deket Kabupaten Lamongan). Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya. Prasetyanigtyas,  Feni  Yudanti.  dan  Sulandari, Susi. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo.Jurnal Ekonomika dan Keuangan Program Sarjana Ilmu Departemen  Administrasi  Publik,  Fisip Undip. Putra,  Chandra  Kusuma.  Pratiwi,  Ratih  Nur .dan  Suwondo.  (2014).  Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari  Kabupaten  Malang).  Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya. Peraturan Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  No.  21
Tahun  2016  tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014
tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik
Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  114  Tahun  2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Riskawati.  Amaliah,  Tri  Handayani.  dan Lukum,Amir.  (2016).  Analysis  Of  Local Government  Performance  In  Managing Distribution  Of  Village  Funds  (Case Study  In  Kalia  Village,  Talatako  Sub- District,  Tojo  Una-Una  District).  Journal Accounting  and  Business  Education.
Universitas Negeri Gorontalo.
Sahdan, Sunarto  edi,  Muliato.  (2018),  ADD untuk  Kesehjahteraan  Rakyat  Desa.
Yokyakarta: Forum  Pengembangan
Pembaharuan Desa. Susetiawan. (2015).  Pembangunan Perdesaan dalam  Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Bogor: IPB Press. Suparjan & Hempri Suyantno. (2013).  Pengembangan  Masyarakat dari Pembangunan Sampai
Pemberdyaan. Yogyakarta: Aditya Media.
Sumpeno,
Wahjudin. (2011). Perencanaan Desa Terpadu. Banda  Aceh:  Edisi Kedua.
Sumaryadi,  I  Nyoman.  (2015)  Perencanaan
Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan  Masyarakat.  Jakarta  : Citra Utama Suryana. (2016).  Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses  Menuju  Sukses.  Jakarta:  Edisi Ketiga, Penerbit Salemba. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: Alfabeta.
Undang-undang  Republik  Indonesa  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa. Winarni,    Tri.    (2018).    Memahami
Pemberdayaan    Masyarakat    Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju
Pemberdayaan  Masyarakat  .  Yogyakarta: Aditya Media. Yayuk  Yulianti.  (2013).  Sosiologi  Pedesaan. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.