## Gorontalo Law Review
Volume 6 -  NO. 2 – Oktober 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PEMBUAT PERJANJIAN JUAL BELI SEBAGAI TURUT TERGUGAT DALAM SENGKETA PERDATA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK NOMOR 11/PDT.G/2019/PN. SLK
Denisa Khairani Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia denisa.khairani@ui.ac.id
FX. Arsin Lukman Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia fx_arsin@yahoo.com

## Abstrak
Dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  notaris  kerap  melakukan  kesalahan khususnya dalam  melaksanakan  jabatannya sebagai  pejabat  umum  yang  memiliki wewenang  untuk  membuat  akta  autentik,  kesalahan  tersebut  sering  kali menyebabkan  notaris  ikut  menjadi  pihak  turut  tergugat  dalam  sengketa perdata  di Pengadilan.  Dalam  proses  peradilan  diperlukan  adanya  Perlindungan  Hukum  bagi Notaris  yang  berkedudukan  sebagai  turut  tergugat,  untuk  mengetahui  hal  tersebut harus dipahami mengenai pertanggungjawaban perdata Notaris terhadap akta yang telah  dibuatnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  mengenai  bagaimana perlindungan  hukum  terhadap  notaris  pembuat  perjanjian  jual  beli  sebagai  turut tergugat dalam sengketa perdata dan pertanggungjawaban perdata notaris terhadap akta  yang  telah  dibuatnya.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Yuridis Normatif yang didasarkan oleh data sekunder yaitu bahan pustaka. Hasil penelitian yang  didapatkan  adalah  notaris  bertanggung  jawab  secara  perdata  atas  akta autentik  yang  dibuatnya  dan  notaris  sebagai  turut  tergugat  merupakan  pelengkap dari subjek gugatan agar tidak terjadi error in persona atau terjadinya subjek hukum maka gugatan tidak dapat diterima oleh hakim /Niev Ontvenkel Ijkverklaard (NO).

## Kata Kunci: Notaris, Turut Tergugat, Perlindungan Hukum
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## Abstract
In  implementing  their  duties  and  authorities,  notaries  frequently  make  mistakes, especially  in  carrying  out  their  positions  as  public  officials  authorized  to  produce authentic deeds; these mistakes cause notaries to become co-defendant parties in civil disputes. During the judicial process, it is essential for a notary who is a co-defendant to  have  legal  protection.  To  understand  this,  one  must  recognize  the  notary's  civil liability for the deed he has made. This study aims to explain the legal protection for a notary who makes a sale and purchases agreement as a co-defendant in civil disputes and  the  notary's  civil  liability  for  the  deed  he  has  made.  This  research  used  the Normative  Juridicial  method,  which  revolved  around  secondary  data,  specifically library materials. This research concludes that the notary is civilly responsible for the authentic deed they made; the notary as co-defendant is a complement to the subject of  the  lawsuit  to  avoid  an  error  in  persona or  the  occurrence  of  an  error  in the  legal matter so that the judge cannot accept the lawsuit/Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

## Keywords: Notaries, Co-defendant, Legal Protection
1.  PENDAHULUAN Transaksi  jual-beli   merupakan   cara   manusia   sebagai   subjek   hukum memenuhi  kebutuhannya  sehari-hari,  dalam  melaksanakan  kegiatan  jual  beli diperlukan  adanya  kepastian  hukum  untuk  melindungi  hak  dan  kewajiban hukum  dari  para  pihak  yaitu  penjual  maupun  pembeli  dengan  dibuatkannya Perjanjian  Jual  Beli.  Perjanjian  merupakan  peristiwa  di  saat  seorang  berjanji kepada  seorang  lain  ataupun  di  saat  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan suatu hal.( Agus Yudha Hernoko, 2010) Perjanjian jual beli diatur secara khusus dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540, Pasal 1457 KUH Perdata mengatur bahwa Jual beli  adalah  sebuah  kesepakatan  ketika  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain akan membayarkan harga yang telah diperjanjikan.
Perjanjian   Jual   Beli   dibuat   dengan   memperhatikan   asas   kebebasan berkontrak  dimana diberikan  kebebasan  kepada para  pihak  untuk  menentukan isi dari perjanjian tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata,
‘ kebebasan ’ dalam  hal  ini  bukan  berarti  dapat  membuat  perjanjian  yang sewenang-wenang  tetapi  tetap  memperhatikan  syarat  sah  perjanjian  yang terkandung  dalam  ketentuan  Pasal  1320  KUH  Perdata  dan  adanya  itikad  baik dalam  melaksanakan perjanjian yang  diatur  oleh  ketentuan Pasal  1338 ayat (3) KUH Perdata. Perjanjian jual beli yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak menimbulkan  adanya  perikatan  antara  mereka  sebagaimana  undang-undang mengikat  mereka,  dengan  itu  segala  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  atas perjanjian  tersebut  harus  dipenuhi  oleh  para  pihak  yang  terikat  di  dalamnya. Perjanjian dibagi menjadi 2 (dua) bentuk di antaranya dalam bentuk Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris dan Akta di bawah tangan.
Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat  akta  autentik  dan memiliki  kewenangan  selain itu  yang secara lebih  lanjut  diatur  dalam  Pasal  15  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang menyatakan bahwa “ Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan  dalam  Akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta, menyimpan  akta,  memberikan grosse ,  salinan  dan kutipan  Akta,  semuanya  itu
sepanjang  pembuatan  akta itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang ”, kewenangan lainnya  yang  dimiliki  notaris  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  UUJN  yaitu “ mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian  tanggal surat di bawah tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku  khusus;  membukukan  surat  di  bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;  membuat kopi dari asli surat  di bawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi  dengan  surat  aslinya;  memberikan  penyuluhan  hukum  sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta risalah lelang ”, dengan itu dapat diketahui bahwa notaris memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada pejabat lainnya.
Kedudukan  notaris  sebagai  pejabat  umum  yaitu  sebagai  satu-satunya pejabat  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik,  selain  hal  tersebut terdapat pula tugas lainnya yaitu untuk melegalisasi surat-surat yang dibuat  di bawah tangan, memberikan nasihat hukum, serta melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.(Lumban Tobing, 1999) Produk Akta yang dikeluarkan Notaris atau  Akta  Autentik  merupakan  bukti  tertulis  yang  merupakan  bagian  dari  alat pembuktian yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 1868 menyatakan bahwa “ Suatu  akta  autentik  ialah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat ”.
Pembuktian adalah hal yang krusial dalam penyelesaian sengketa, karena merupakan  dasar  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  di  pengadilan,  dimana pembuktian  merupakan  dasar  hakim  dalam  memilih  hukum  mana  yang diterapkan ( rechtoepasing ) maupun ditemukan ( rechtvinding ) dalam suatu perkara perdata.  Proiduk  akta  yang  dikeiluarkan  noitaris  meimiliki  keikuatan  peimbuktian yang seimpurna ( voilleidig  beiwijskraacht ) dan meingikat ( bindeindei beiwijskracht ), akta meirupakan  alat  bukti  surat  yang  dibeiri  tanda  tangan,  beirisi  peiristiwa  yang meirupakan  dasar  suatu  hak  atau  peirikatan,  yang  dibuat  seijak  seimula  deingan seingaja  untuk  peimbuktian.  Peimbuktian  meimiliki  sifat  histoiris  yang  dapat diartikan  bahwa  peimbuktian  meimbantu  untuk  meincoiba  meineitapkan  peiristiwa yang  teirjadi  di  masa  yang  teilah  lampau  yang  kini  dianggap  seibagai  suatu keibeinaran, yang harus dibuktikan adalah peiristiwa-peiristiwa yang reileivan saja.( Sudikno Mertokusumo, 2009)
Dalam  praktiknya,  keirap  dilakukan  keisalahan  oileih  noitaris  saat meinjalankan  jabatannya  seibagai  peimbuat  akta  auteintik  baik  seicara  diseingaja maupun  tidak  diseingaja,  keisalahan-keisalahan  yang  dilakukan  oileih  noitaris meinyeibabkan  noitaris  ikut  meinjadi  turut  teirgugat  jika  teirjadinya  seingkeita. Teirdapat   cointoih   kasus   dalam   Putusan   Peingadilan   Neigeiri   Soiloik   Noimoir 11/Pdt.G/2019/PN. SLK dimana noitaris SA yang beirkeidudukan seibagai teirgugat tiga meirupakan noitaris yang meimbuat Peirjanjian Jual Beili Moibil yang meirupakan oibjeik seingkeita deingan itu ikut meinjadi turut teirgugat di peingadilan.
Peineilitian meininjau meingeinai peirlindungan hukum bagi noitaris peimbuat peirjanjian jual beili beirkeidudukan seibagai turut teirgugat dalam seingkeita peirdata dan  peirtanggungjawaban  peirdata  noitaris  teirhadap  akta  yang  teilah  dibuatnya dalam Putusan Peingadilan Neigeiri Soiloik Noimoir 11/Pdt.G/2019/PN. SLK deingan meimpeirhatikan  Undang-Undang  Jabatan  Noitaris,  teioiri  hukum,  yurisprudeinsi, beiseirta peiraturan-peiraturan teirkait lainnya.
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## 2.  METODE PENELITIAN
Peineilitian  ini  meinggunakan  peindeikatan  kualitatif  deingan  beintuk  meitoidei peineilitian yuridis noirmatif dimana peineilitian ini dilakukan deingan analisis noirma hukum  yang  beirtujuan  meineimukan  keibeinaran  yang  didasarkan  oileih  loigika keiilmuan  dari  sisi  noirmatifnya,(Sri  Mamudji,  2005)  peineilitian  ini  didukung  oileih bahan hukum primeir maupun seikundeir, dimana meimpeirhatikan noirma-noirma yang teirkandung  dalam  peiraturan  Peirundang-undangan,(Soerjono  Soekanto  &  Sri Mamudji,  2019)  bahan  hukum  primeir  meirupakan  bahan  hukum  yang  beirsifat meingikat yang di antaranya adalah noirma atau kaidah dasar, peirundang-undangan, yurisprudeinsi,  dan  traktat,  seidangkan  bahan  hukum  seikundeir  meiliputi  seigala publikasi meingeinai  hukum  teirmasuk yang  bukan meirupakan doikumein reismi yang beirfungsi  meimbeirikan  infoirmasi  beirkaitan  deingan  bahan  hukum  primeir  dan impleimeintasinya,  beirfungsi  untuk  meimbantu  meinganalisis,  meimahami  seirta meimbeirikan peinjeilasan atas bahan hukum primeir. Peineilitian ini didukung pula data seikundeir yaitu bahan Pustaka yang beirtujuan untuk meinganalisis asas-asas hukum, sisteimatika  hukum,  taraf  sinkroinisasi  seicara  veirtikal  maupun  hoirizointal, peirbandingan hukum maupun seijarah hukum. ( Soerjono Soekanto, 2019)

## 3.  PEMBAHASAN
a.  Perlindungan Hukum bagi Notaris Pembuat Perjanjian Jual Beli sebagai Turut Tergugat
Peirlindungan  Hukum  meirupakan  salah  satu  fungsi  dari  hukum  itu  seindiri, yaitu meimbeirikan peirlindungan. Rafaeil La Poitra beirpeindapat bahwa peirlindungan hukum  yang  dibeirikan  oileih  suatu  neigara  beirsifat  meinceigah  atau proihibiteid dan beirsifat  hukuman  atau sanctioin ,  Teirdapat  dua  beintuk  peirlindungan  hukum  di antaranya peirlindungan hukum preiveintif, yang diartikan seibagai peinceigahan dan peirlindungan hukum reipreisif yang diartikan seibagai peinyeileisaian seingkeita dimana peirlindungan  hukum  ini  meirupakan  peirlindungan  akhir  beirbeintuk  sanksi  di antaranya seipeirti deinda, peinjara, dan hukuman tambahan yang dibeirikan seiteilah teirjadinya seingkeita atau teilah teirjadinya suatu peilanggaran.
Peirlindungan  hukum  dipeirlukan  bagi  noitaris  dalam  meinjalankan  Jabatan teirkait  hak  ingkar  dimana  noitaris  dalam  meinjalankan  jabatannya  harus meirahasiakan  isi  akta  seilain  dari  pihak-pihak  yang  beirkeipeintingan  teirkait  akta teirseibut,(Ernita Febri Arfianti, 2016) peirlindungan hukum teirhadap noitaris dalam meinjalankan  tugas  seirta  weiweinangnya  diatur  dalam  Pasal  66  Undang-Undang Noimoir  2  Tahun  2014  teintang  Peirubahan  atas  Undang-Undang  Noimoir  30  Tahun 2004 teintang Jabatan Noitaris yang meinyatakan bahwa “U ntuk keipeintingan proiseis peiradilan,  peinyidik,  peinuntut  umum,  atau  hakim  deingan  peirseitujuan  majeilis keihoirmatan  noitaris  beirweinang  meingambil  foitoikoipi  Minuta  Akta  dan/atau  surat- surat yang dileikatkan pada Minuta Akta atau Proitoikoil Noitaris dalam peinyimpanan Noitaris  dan  meimanggil  noitaris  untuk  hadir  dalam  peimeiriksaan  yang  beirkaitan deingan Akta atau Proitoikoil Noitaris yang beirada dalam peinyimpanan Noitaris ”. Peirlindungan hukum didukung oileih asas keipastian hukum yang meirupakan suatu  beintuk  peirlindungan  teirhadap  seiseioirang  akan  tindakan seiweinang-weinang dimana  seiseioirang  beirhak  untuk  meimpeiroileih  haknya.  Beirdasarkan  teirjeimahan reismi dari Badan Peimbinaan Hukum Nasioinal, Keipastian Hukum ( reichtszeikeirheiid ) adalah jaminan teirhadap masyarakat dimana hukum akan diteirapkan seicara beinar dan adil.(Sudikno Mertokusumo, 1993)
Noitaris  dalam  meimbuat  Peirjanjian  Jual  Beili  meimiliki  keiwajiban  untuk meimeinuhi  data foirmiil akta  dan  beirpeiran  peinting  dalam  keibeinaran foirmiil akta, meiskipun   hal   teirseibut   bukan   keiwajiban.   Dalam   putusan   ini   hakim   teilah
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
meimbeirikan peirtimbangan yang teipat deingan tidak meimbeibankan tanggung jawab administratif, hal teirseibut diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN dikareinakan Noitaris  tidak  seiharusnya  beirtanggung  jawab  seicara  hukum  dikareinakan  hanya beirtugas  meincatat  dan  meinuangkan  peirbuatan  hukum  yang  dilakukan  oileih peinghadap kei dalam akta.
Seioirang Noitaris dalam meimbuat seibuah akta harus meimastikan keibeinaran meingeinai Oibjeik Peirjanjian, meingeinai keicakapan seirta keiweinangan beirtindak dari para  pihak  yang  beirkeipeintingan  dalam  peingalihan  oibjeik  teirseibut.  Noitaris  dalam putusan  teirseibut  dapat  beirkeidudukan  seibagai  turut  teirgugat  dikareinakan Peirjanjian Jual Beili yang dibuatnya meinimbulkan keirugian bagi pihak Peinggugat, kareina  tidak  dijabarkan  alasan  Noitaris  dijadikan  turut  teirgugat  dalam  poikoik peirkara, peititum, peirtimbangan hakim maupun putusan hakim.
Deingan meimpeirhatikan kasus dalam Putusan Peingadilan Neigeiri Soiloik Noimoir 11/Pdt.G/2019/PN.  SLK  dapat  dikeitahui  bahwa  Noitaris  SA  meimbuat  Peirjanjian Jual Beili Moibil antara peinggugat deingan Teirgugat II dimana oibjeik jual beili teirseibut beirupa  1(satu)  unit  Pajeiroi  Spoirt  2.4  L,  Tahun  2017  deingan  status  oibjeik  seidang dibeibankan  oileih  Jaminan  Fidusia  yang  aktanya  dibuat  seicara  di  bawah  tangan antara  Peirusahaan Leiasing seilaku  Teirgugat  I  deingan  Teirgugat  II,  seirta meimbuat Peirjanjian  Peingalihan  Kreidit  Moibil  ( Takei  Oiveir  Creidit )  antara  Peinggugat  deingan Teirgugat II.
Turut teirgugat meirupakan pihak dalam peirkara yang tidak meinguasai  oibjeik seingkeita,  tidak  meilakukan  peirbuatan  meilawan  hukum  maupun  meirugikan  bagi peinggugat  deingan  itu  tidak  meimiliki  keiwajiban  dalam  meilakukan  seisuatu,  dan keiikutseirtaannya ada untuk meileingkapi suatu gugatan. Istilah turut teirgugat saat ini beilum dapat diteimukan dalam peiraturan teirtulis, teitapi istilah teirseibut muncul dari keibiasaan dalam praktik peingadilan. Deingan tidak adanya turut teirgugat maka peirkara  dapat  dikatakan  keikurangan  pihak  dan  akan  beirakhir Nieit  Ointveinkeil ijkveirklaard (NOi).
Noitaris   seibagai   turut   teirgugat   meimeinuhi   unsur   dari   Yurisprudeinsi Mahkamah  Reipublik  Indoineisia  Noimoir  1642  K/Pdt/2005  teirtanggal  27-02-2009 yang beirisi meingeinai peirlunya meinyeirtakan Turut  Teirgugat dalam suatu gugatan deingan  dimasukkannya  noitaris  seibagai  pihak  yang  digugat  atau  minimal didudukkan  seibagai  turut  teirgugat  deimi  leingkapnya  subjeik  suatu  gugatan.  Jika teirjadi  keikurangan  dalam  meirumuskan  subjeik  yang  seiharusnya  beirkeidudukan seibagai teirgugat, maka gugatan teirseibut dianggap teilah teirjadi eirroir in peirsoina atau teirjadinya keisalahan subjeik hukum maka gugatan tidak dapat diteirima oileih hakim atau diseibut juga Nieit Ointveinkeil ijkveirklaard (NOi).
b.  Pertanggungjawaban  Notaris  secara  Perdata  terhadap  akta-akta  yang  telah dibuatnya
Noitaris adalah peijabat umum yang dibeirikan keiweinangan salah satunya yaitu meimbuat  akta  auteintik  dan  beirtanggung  jawab  atas  seitiap  akta  yang  teilah dibuatnya, tanggung jawab dalam hal ini meirupakan koinseikueinsi yang timbul dari peirbuatan  yang  dilakukan  oileih  individu  teirkait  moiral  maupun  eitika,(Soekidjo Notoatmojo, 2010) dalam hal ini tanggung jawab noitaris beirkaitan deingan keiwajiban dan keiweinangannya dalam meinjalankan Jabatan.
Dalam  meimbuat  akta,  noitaris  beirtugas  meincantumkan  suatu  peirbuatan hukum  yang  dilakukan  oileih  peinghadap  atau  para  peinghadap,  noitaris  hanya meimbeiri peirnyataan teirtulis  meingeinai  apa  yang teirjadi, apa yang dilihat maupun yang  dialaminya  dari  peinghadap  atau  para  peinghadap  deingan  meimpeirhatikan syarat-syarat foirmiil peimbuatan akta. ( Kunni Afifah,  2017) Noitaris tidak meimiliki keiwajiban  dalam  hal  meinyeilidiki  keibeinaran  mateiriil  yang  dikandung  dari  akta
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
teirseibut,  teitapi  harus  teitap meimpeirhatikan asas  keihati-hatian  deimi  meinghindari seingkeita di masa deipan.
Dalam meinjalankan jabatannya, Noitaris tunduk pada prinsip tanggung jawab yang  didasarkan  oileih  keisalahan  ( baseid  oin  fault  oif  liability ),  noitaris beirtanggungjawab apabila teirdapat keisalahan dalam akta auteintik yang dibuatnya, teitapi  apabila teirdapat keisalahan yang teirjadi teirkait peirnyataan peinghadap atau keiteirangan  palsu  yang  dibeirikan  oileih  peinghadap  di  saat  noitaris  meinjalankan jabatannya taat pada Undang-Undang Jabatan Noitaris dan Koidei Eitik Noitaris maka Noitaris  peimbuat  akta  tidak  beirtanggung  jawab  atas  keisalahan  teirseibut, dikareinakan  noitaris  hanya  beirtugas  untuk  meinuangkan  peirnyataan  para peinghadap kei dalam akta.
Pada  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  meinyatakan  bahwa “da lam  meinjalankan jabatannya,  Noitaris  wajib:  meimbacakan  aktanya  di  hadapan  peinghadap  deingan dihadiri oileih paling seidikit 2 (dua) oirang saksi, atau 4 (eimpat) oirang saksi khusus untuk peimbuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oileih peinghadap, saksi, dan noitaris ”, keigiatan ini beirtujuan agar apa yang teilah dimuat  dalam  akta  noitaris  dipahami,  dimeingeirti  dan  seisuai  deingan  keiheindak peinghadap. Pada Pasal 15 ayat (2) huruf ei UUJN meingatur bahwa noitaris beirweinang dalam “ meilakukan peinyuluhan hukum seihubungan deingan peimbuatan akta ”, jika teirjadi  keikeiliruan  ataupun  keisalahan  dalam  peinyuluhan  hukum  yang  dibeirikan oileih  noitaris  maka  noitaris  meimiliki  peirtanggungjawaban  dalam  hal  keibeinaran mateiriil yang teirkandung dalam akta teirseibut. Noitaris meimpunyai peirtanggungjawaban  keipada  akta  yang  diteirbitkannya,  hal  teirseibut  diatur  dalam Pasal 65 UUJN.
Deingan meimpeirhatikan kasus dalam Putusan Peingadilan Neigeiri Soiloik Noimoir 11/Pdt.G/2019/PN. SLK dapat dikeitahui bahwa Noitaris SA beirtanggungjawab atas Peirjanjian  Jual  Beili  seirta  Peirjanjian Takei Oiveir  Creidit yang  dibuatnya,  dikareinakan oibjeik jual beili dibeibankan oileih jaminan fidusia yang diikat oileih peirjanjian fidusia bawah tangan yang meinyeibabkan oibjeik teirseibut meinurut Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Jaminan Fidusia tidak teirikat fidusia, kareina untuk dibeibankannya fidusia harus deingan akta noitaris dalam Bahasa Indoineisia yang beirbeintuk Akta Jaminan Fidusia,  deingan  itu  Noitaris  beirkeidudukan  seibagai  turut  teirgugat  dalam  peirkara teirseibut meinyeibabkan noitaris beirtanggungjawab atas akta yang ia teirbitkan yaitu Peirjanjian Jual Beili dimana teirdapat cacat hukum di dalamnya deingan itu masuk dalam  peilanggaran  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  ei UUJN  dimana  Noitaris  keiliru  dalam meimbeirikan peinyuluhan hukum teirkait akta jaminan fidusia.

## 4.  KESIMPULAN
Deingan  adanya  peimbahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  akta  yang dibuat  noitaris  teirseibut  dibuat  deingan  beinar  dan  tidak  beirteintangan  deingan keiteintuan  peirundang-undangan  yang  beirlaku  teitapi  noitaris  tidak  meincari keibeinaran  mateiriil  akta  deingan  ceirmat  seirta  tidak  beirhati-hati  dalam  meimbuat akta, meinyeibabkan Peirjanjian Jual Beili teirseibut cacat hukum, deingan itu Noitaris beirtanggung  jawab  seicara  peirdata  atas  akta  teirseibut  dan  noitaris  beirkeidudukan seibagai  teirgugat  meimeinuhi  unsur  dari  Yurisprudeinsi  Mahkamah  Reipublik Indoineisia  Noimoir  1642  K/Pdt/2005  teirtanggal  27-02-2009  yang  beirisi  meingeinai peirlunya  meinyeirtakan  Turut  Teirgugat  dalam  suatu  gugatan  dikareinakan didudukkan  seibagai  turut  teirgugat  untuk  meileingkapi  subjeik  suatu  gugatan dikareinakan jika teirjadi keikurangan dalam meirumuskan subjeik yang seiharusnya beirkeidudukan seibagai teirgugat, maka gugatan teirseibut dianggap teilah teirjadi eirroir
in  peirsoina atau  teirjadinya  keisalahan  subjeik  hukum  maka  gugatan  tidak  dapat diteirima oileih hakim atau diseibut nieit ointveinkeil ijkveirklaard (NOi).

## 5.  DAFTAR PUSTAKA
Agus  Yudha  Heirnoikoi, Hukum  Peirjanjian  Asas  Proipoirsioinalitas  dalam  Kointrak Koimeirsil , (PT. Kharisma Putra Utama, 2010).
D.Y. Winantoi, Hukum Jaminan Fidusia dalam Peirjanjian Peimbiayaan Koinsumein Aspeik Peirikatan, Peindaftaran dan Eikseikusi, (Mandar Maju, 2015).
Dinata I.W.W, Bagiastra, I.N. Cara Meingajukan Gugatan dan Peirubahan Gugatan Dalam Prakteik Peiradilan Hukum Acara Peirdata. (In Keirtha Neigara. Voil. 05
Noi. 04, 2017).
Eirnita  Feibri  Arfianti, Peirlindungan  Hukum  Teirhadap  Noitaris  yang  Diteitapkan seibagai  Saksi  dalam  Proiseis  Peinyidikan  deingan  Teirbeintuknya  Majeilis Keihoirmatan  Noitaris  Wilayah ,  (Fakultas  Hukum  Univeirsitas  Indoineisia. Deiseimbeir, 2016)
Kunni  Afifah, Tanggung  Jawab  dan  Peirlindungan  Hukum  bagi  Noitaris  seicara Peirdata teirhadap Akta yang Dibuatnya, (Leix Reinaissancei. Noi. 1 Voil. 2 147
– 161,  2017) Lumban Toibing, Peiraturan Jabatan Noitaris, (Eirlangga, 2020). Munir Fuady, Jaminan Fidusia , (Citra Aditya Bakti, 2003).
Nurul Dwi Insani, Implikasi dan Peirlindungan Hukum bagi Noitaris/PPAT seibagai teirgugat  atau  turut  teirgugat  dalam  Peimbatalan  Akta  pada  Putusan Peingadilan  Neigeiri  Tangeirang  Noimoir  15/Pdt.G/2018/PN.TNG,  ( Fakultas Hukum Univeirsitas Indoineisia, 2020).
Rafaeil  La  Poirta,  Inveistoir  Proiteictioin  and  Coirpoiratei  Goiveirnancei.  (Jurnal  oif Financial Eicoinoimics, 1999)
Soieikidjoi Noitoiatmoijoi, Eitika dan Hukum Keiseihatan , (Rineika Cipta, 2010) Soieirjoinoi Soieikantoi, Peingantar Peineilitian Hukum , (UI Preiss, 2021. Sri Mamudji, Meitoidei Peineilitian dan Peinulisan Hukum, (Badan Peineirbit Fakultas Hukum Univeirsitas Indoineisia, 2005).
Subeikti. Hukum Peimbuktian , (Pradnya Paramita, 2001). Sudiknoi Meirtoikusumoi, Bab-Bab Teintang Peineimuan Hukum , (Citra Aditya Bakti, 1993).
Tan Thoing Kiei, Studi Noitariat dan Seirba-Seirbi Prakteik Noitaris, ( Inteirmasa, 2011).