PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nur Ambia Arma: Collaborative Governance Dalam Pengembangan ....
Page 492
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN SMART VILLAGE DESA PANGANDARAN
Nur Ambia Arma Universitas Terbuka nurambia@ecampus.ut.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  collaborative  governance  yang  dilakukan desa Pangandaran dalam mengembangkan smart village, sehingga nantinya dapat mengkontruksi model kolaborasi berdasarkan teori penta helix. Diharapkan dengan model kolaborasi penta helix, program  smart  village  yang  telah  dibangun  dapat  dikembangkan  dan  ditingkatkan keberhasilannya. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi  kasus.  Karena  mencoba  untuk  menggali  secara  mendalam  berkaitan  collaborative governance.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  terstruktur,  observasi,  dan  juga dokumentasi.  Sedangkan  analisis  data  menggunakan  model  interaktif  Miles,  Huberman  dan Saldana diantaranya  melalui pengumpulan  data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  3  produk  yang  dilahirkan  dalam pengembangan smart village desa Pangandaran, yaitu smart governance , smart society , dan smart economy . Tidak ada konsep collaborative governance peta helix sesuai teori dari Astuti, Warsono, dan Rachim, 2020. Sebab, dalam membangun smart village di desa pangandaran, akademisi tidak dilibatkan. Stakeholder yang terlibat hanya kementerian desa, pemerintah desa Pangandaran, PT. Telkom, masyarakat dan Media Massa.
Kata Kunci: Collaborative Governance; Smart Village

## ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the implementation of the policy of the decision at the regional office of the BPN, North Sumatra Province through George Edward III's theory of policy implementation,  and to  examine  the  inhibiting  factors  in  implementing  the  policy. The  method used is descriptive qualitative, using data collection techniques through interviews, observations and  documentation  studies.  The  data  analysis  technique  uses  the  Miles,  Huberman  Saldana interactive  model  with  the  stages  of  data  collection,  data  reduction,  data  presentation,  and drawing conclusions.
The results of the study found that the Procurement of Bela program at the BPN Regional Office of North Sumatra Province had been carried out well, and it could be said that the procurement officials  had  succeeded.  This  can  be  seen  from  the  communication  factor  that  exists  between procurement officials and other stakeholders. The existence of competent human resources and adequate infrastructure resources. There is an attitude of implementers who are highly committed in carrying out their duties, and the activities of procuring goods and services are in accordance with the procedures or procedures drawn up by LKPP. However, there are still obstacles related to the lack of provider participation in the procurement of Bela platform, resulting in a lack of product  choices.  In  addition,  there  are  still  obstacles  in  ordering  consumption  for  the  sake  of meeting or large events, especially those that are carried out impromptu.
Keywords : Policy Implementation, Procurement Bela Program
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nur Ambia Arma: Collaborative Governance Dalam Pengembangan ....
Page 493
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)

## PENDAHULUAN
Smart  Village menjadi  konsep  yang  viral  digaungkan  semenjak  strategi  menuju desa digital menjadi salah satu prioritas arah kebijakan yang terlampir dalam Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hal ini didasarkan pada perubahan yang terjadi akibat beberapa hal, pertama adanya tuntutan perkembangan revolusi industry 4.0 yang menuntut  masyarakat  Indonesia  harus  mampu  bersaing  secara  digital.  Kedua,  keadaan Indonesia  juga  terdesak  akibat  adanya  pandemi  covid-19  yang  menyebabkan terhalangnya  masyarakat  mendapatkan  layanan  secara  langsung  dari  pemerintah.  Oleh karena  itu  pemerintah  desa  pun  dituntut  untuk  dapat  meningkatkan  kapasitas  dalam digitalisasi  dan  memanfaatkannya  untuk  melakukan  pelayanan  secara  digital  kepada masyarakat  (Prayogi  et  al.,  2020).  Sedangkan  digitalisasi  merupakan  penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  melalui  alat  atau  perangkat  basis  digital  seperti smartphone,  computer serta pendukung  lainnya sehingga  mekanisme  yang sebelumnya dilakukan secara manual berubah menjadi otomatis (Lindgren et al., 2019).
Beberapa penelitian terdahulu memiliki persamaan pendapat bahwa dalam rangka membangun desa dengan mengatasi kesenjangan baik dari segi ekonomi, akses terhadap Pendidikan,  kesehatan  dan  akses  infrastruktur  lainnya  adalah  dengan  merubah  desa tersebut  menjadi  pintar  ( smart ). Smart  Village (desa  pintar)  dapat  diwujudkan  dengan memberikan peluang masyarakat desa untuk lebih modern dengan penggunaan teknologi dan  informasi  yang  modern  secara  digital  (Canales,  C;Holmes,  J;Fennel,  S;Hurley- Depret, M;Van Gevelt, 2017; Komorowski & Stanny, 2020; Zavratnik et al., 2018). Smart village atau desa pintar dengan digitalisasi sebagai upaya sekelompok masyarakat desa untuk melakukan dan memberdayakan segala potensi yang ada di dalam desanya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan faktor produksi melalui teknologi digital yang  terhubung  dengan  jaringan  internet  guna  mengatasi  keterbatas  yang  terjadi  di pedesaan (Zerrer & Sept, 2020).
Salah satu desa yang telah mengimplementasikan konsep smart village dalam tata Kelola pemerintahannya adalah desa Pangandaran. Desa ini telah terpilih sebagai salah satu  piloting  program Smart  Village  Nusantara yang  diusung  dan  dikembangkan  oleh Telkom  Indonesia  ( https://portal.pangandarankab.go.id/berita/opd/desa-pangandaran- menjadi-salahsatu-desa-piloting-smart-village-nusantara ). Beberapa produk yang diluncurkan  dari  pengembangan smart  village ini  adalah Smart  Government , Smart Economy ,  dan Smart  Society .  Smart  government  berkaitan  dengan  aspek  tata  Kelola pemerintahan  desa,  dimana  diciptakannya  aplikasi  yang  mendukung  pemerintah  desa untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  efisien  dan  efektif.  Selain  itu melakukan pengelolaan desa berbasis data digital, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  monitoring  maupun  evaluasi  dari  APBDesa,  serta terciptanya  media  komunikasi  dan  kolaborasi  2  arah  antara  pemerintah  desa  dengan masyarakat desa.
Smart economy berkaitan dengan aspek ekonomi desa dan ketahanan pangan desa.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nur Ambia Arma: Collaborative Governance Dalam Pengembangan ....
Page 494
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
Konsepnya  dengan  memberikan  solusi  pemasaran  produk  unggulan  desa  melalui BUMDesa  berbasis  digital  yaitu  disebut eCommerce  Desa .  Kemudian  diciptakannya solusi aplikasi pasar untuk penyediaan  jasa antar sesuai dengan ciri  ekosistem  masing- masing desa. Adanya solusi untuk digitalisasi bagi UMKM melalui epos yang terkoneksi dengan perbankan dan pembayaran non-tunai. Terkahir, adanya optimalisasi pendapatan asli  desa  melalui eMonev dari  setiap  kegiatan  desa.  Sedangkan  untuk  smart  society berkaitan  dengan  aspek  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Pembangunan  ini  dilakukan melalui beberapa bidang seperti bidang Pendidikan dengan adanya perpustakaan digital desa;  bidang  keamanan  dan  kenyamanan  warga  dengan  aplikasi Panic  Button,  CCTV, Sistem  Peringatan  Dini  Kebencanaan;  dan  terakhir  pada  bidang  kesehatan  dengan menciptakan ePuskesmas,  ePosyandu,  eBidang yang  terintegrasi  sampai  ke  level kabupaten atau di atasnya ( https://desapangandaran.smartvillagenusantara.id/2020/07/07/hello-world/ ). Fakta  ini  membuktikan  bahwa  pengembangan smart  village tidak  bisa  dilakukan sendiri  oleh  pemerintah  desa.  Dibutuhkan  kolaborasi  yang  baik  antara  beberapa stakeholder  seperti  yang  telah  dilakukan  di  desa  Pangandaran.  Pemerintah  desa berkolaborasi dengan PT. Telkom Indonesia untuk mensukseskan pengembangan smart village . Tata Kelola pemerintahan yang kolaboratif dapat memfasilitasi pengaruh public terhadap  teknologi,  data,  dan  analitik  secara  “smart”  dan  sangat  dibutuhkan  untuk menyertakan public dalam mengambil keputusan berkaitan dengan “smart” infrastruktur yang sedang dikembangkan (Ansell & Gash, 2008).
Literasi  collaborative  governance  dalam  pengembangan smart  village belum banyak ditemukan, sehingga sulit untuk  melakukan  literature review. Untuk  mengatasi masalah  ini,  penelitian  ini  mencoba  mereview  pentingnya  kolaborasi  dalam pengembangan smart city, sebab smart village merupakan turuan dari konsep smart city. (Bartenberger  &  Grubmüller-régent,  2014)  menganggap  bahwa  kolaborasi  diperlukan dalam  konsep smart  city ,  dimana  kolaborasi  tersebut  dapat  mempengaruhi  dalam mengatasi  asimetri  pengetahuan,  memfasilitasi  pencarian  fakta  secara  Bersama  dan memungkinkan  membangun kepercayaan publik.  (Mészáros, 2021) menyatakan  bahwa collaborative  governance dalam smart  city dapat  mendukung  tata  kelola  partisipatif khususnyadalam  pembuatan  kebijakan,  masukan  warga  dan  pemangku  kepentingan sangat  berharga.  Sehingga  kebijakan  yang  dijabarkan  merupakan  hasil  konsesus  yang luas  antara  pimpinan  pusat,  warga  dan  berbagai  pemangku  kepentingan.  Terakhir mendukung  pentingnya  collaborative  governance  dalam  pengembangan smart  village adalah  (Roidatua  &  Purbantara,  2022)  yang  menyatakan  bahwa  terwujudnya smart village tidak  hanya  didukung  oleh  kecanggihan  teknologi  informasi  namun  juga  perlu kemampuan  beradaptasi,  memiliki  pola  interaksi  yang  baik  dan  kapasitas  masyarakat pedesaan  dalam  proses  transformasi  digital  melalui  pendekatan  kolaboratif  untuk melibatkan berbagai stakeholder dari lintas sectoral.
Kajian  mengenai  smart  village  khususnya  dikaitakan  dengan  collaborative governance  masih  sangat  jarang  ditemukan.  Hal  ini  berdasarkan  pencarian  basis  data
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nur Ambia Arma: Collaborative Governance Dalam Pengembangan ....
Page 495
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
scopus dengan menggunakan kata kunci “Smart City” AND “Collaborative Governance”, terdapat sebanyak 29 artikel yang berkaitan. Menggunakan aplikasi vos viewer, penulis mencoba  mengurai  dan  menganalisis  hal-hal  yang  masih  sangat  jarang  dilakukan penelitian berkaitan dengan smart city dan collaborative governance tersebut. Kata kunci “Smart  City”  digunakan  karena  pada  dasarnya  smart  village  merupakan  turunan  dari konsep smart city. Menggunakan kata kunci tersebut semata untuk melihat penyebaran penelitian yang berhubungan dengan konsep collaborative governance. Berdasarkan peta penelitian  dari  vosviewer  di  bawah  ini,  menunjukkan  bahwa  penelitian  mengenai collaborative governance dalam pengembangan smart city masih sangat jarang dilakukan
Gambar 1. Pemetaan Penelitian Terdahulu Berdasarkan Data Scopus dengan Kata Kunci “Smart City” AND “Collaborative Governance” dari 29 Artikel
Kemudian, penulis juga melakukan pencarian data scopus untuk kata kunci “smart village” AND “collaborative governance” dan ditemukan hanya terdapat 2 artikel terkait. Artikel pertama adalah “Developing a Smart Village Model for Village Development in Indonesia”.  Dalam  penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  model  smart  village  dalam pembangunan  pedesaan  di  Indonesia  mencakup  lima  dimensi  yaitu  sumber  daya; teknologi; rantai layanan; kelembagaan; dan keberlanjutan (Ella & Andari, 2018). Artikel kedua adalah “Digital Talent Management Model for Smart Village in Indonesia”. Studi tersebut menemukan bahwa model manajemen talenta digital dalam rangka membangun desa  pintar  ( smart  village )  di  Indonesia  meliputi  lima  tahapan:  1)  analisis  kebutuhan talenta;  2)  ientifikasi  bakat;  3)  pengembangan  bakat;  4)  retensi  bakat;  dan  5)  evaluasi talenta dengan tata kelola kolaboratif sebagai strategi implementasinya  (Andari & Ella, 2021). Oleh karena itu penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nur Ambia Arma: Collaborative Governance Dalam Pengembangan ....
Page 496
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Desa  Pangandaran.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan  untuk  mengeksplorasi  dan  memahmi  makna  dari  sejumlah  individu  atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Jenis penelitian  yang digunakan adalah penelitian studi kasus.  (Rahardjo, 2017) menyatakan bahwa studi kasus merupakan serangkaian dari kegiatan yang bersifat ilmiah dilakukan  secara  intensif,  mendalam  dan  terperinci  berkaitan  terhadap  suatu  peristiwa, program, ataupun kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, bahkan Lembaga dan organsiasi sebagai sarana memperoleh pengetahuan detail dan mendalam tentang fenomena tersebut.
Informan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa;  Pihak  PT.  Telkom;  Ketua  BPD;  dan  Masyarakat).  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  teori  (Sugiyono,  2019)  yaitu  dengan  melakukan  wawancara,  melakukan observasi  dan  juga  dengan  melakukan  pengumpulan  dokumen-dokumen  seperti RPJMDesa dan lain sebagainya yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah model  interaktif  (Miles  &  Saldana,  2014),  tahapannya  antara  lain  pengumpulan  data, mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Smart village merupakan salah satu yang menjadi kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka membangun Indonesia melalui pinggiran (desa-desa). Kebijakan tersebut tertuang  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  tahun  2020-2024, dengan  arah  kebijakan  antara  lain  mengentaskan  10.000  desa  tertinggal  menjadi  desa berkembang;  mendorong 5.000 desa berekmbang  menjadi desa  mandiri; revitalisasi 63 kawasan  transmigrasi;  revitalisasi  40  kawasan  perdesaan  prioritas  nasional;  dan mengentaskan 62 daerah tertinggal. Sedangkan strateginya  yaitu dengan  meningkatkan konektivitas  antar  wilayah  perdesaan;  peningkatan  usaha  pascapanen  komoditas pertanian;  peningkatan  SDM  perdesaan;  penguatan  pariwisata  desa;  dan  digitalisasi perdesaan.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konsep smart village ini merupakan turunan  atau  pengimplementasian  Smart  City  di  lingkup  desa.  Sebagai  turunan  dari konsep,  inisiatif  dan  implementasi  Smart  City,  Smart  Village  mengadopsipendekatan smart  city  yang  disesuaikan  dengan  kondisi,  kebutuhan  dan  permasalahan  desa  serta menjadi  salah  satu  factor  pendukung  adanya  penggunaan  aspek  digital  dalam kesehariannya. Menurut informan penelitian yang dilakukan dengan PT. Telkom, konsep
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nur Ambia Arma: Collaborative Governance Dalam Pengembangan ....

## Page 497
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
smart  village  pertama  diluncurkan  oleh  PT.  Telkom  sebelum  Kementerian  Dea memberikan definisinya. PT. Telkom mendefinisikan smart village sebagai penggunaan digitalisasi di level ekosistem desa dengan tujuannya memunculkan 3 pilar yakni smart governance; smart society; dan smart economy.
1. Smart  Governance:  merupakan  system  smart  village  yang  bertujuan  untuk meningkatkan proses pelayanan administrasi Pemerintahan Desa dan pelayanan public untuk  mewujudkan  good  governance  mulai  dari  level  desa.  Jadi  dengan  kata  lain, system  smart  governance  ini  hadir  untuk  memudahkan  kegiatan  pelayanan  desa kepada masyarakat. Smart governance merupakan bentuk pelayanan public yang salah satu  fungsinya  berkenaan  dengan  surat-surat  keterangan.  Dalam  program  smart governance ini adalah aplikasi “Simple Desa” yang merupakan aplikasi atau system layanan berbasis web dan mobile guna meningkatkan proses interaksi antara Peerintah dan Masyarakat Desa untuk urusan administrasi, pelayanan dan usaha desa. Sehingga dengan  adanya  aplikasi  ini,  masyarakat  dapat  mengajukan  urusan  surat  keterangan hanya  dari  rumah  saja  tanpa  harus  datang  ke  kantor  desa.  Aplikasi  kedua  adalah “eWarga”, yang merupakan aplikasi sebagai pusat data warga yang dirancang untuk basis data terpadu warga desa. Kelengkapan detail warga desa yang akan terhubung dengan UCM sebagai informasi detail biodata waraga desa. Pada aplikasi ini juga akan dilengkapi  dengan  fasilitas  perbandingan  data  warga  dalam  bentuk  tampilan rekapitulasi  dari  berbagai  basis  data  warga  pada  beberapa  program  yang  berjalan. Namun, untuk aplikasi eWarga ini, masih belum dilakukan seutuhnya. Sehingga untuk kategori  program  smart  governance  pada  desa  Pangandaran  masih  pada  aplikasi “Simple Desa”.
2. Smart  Society:  merupakan  system  yang  berguna  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan kapabilitas masyarakat desa dengan membawa semangat kolaborasi. Pada aspek atau program  smart  society  ini,  rencana  pengembangannya  terdiri  atas  beberapa  bidang, seperti  bidang  Pendidikan,  akan  dibangun  “Perpusakaan  Digital  Desa”.  Kemudian pada  bidang  kesehatan  akan  dibangun  “epuskesmas,  ePosyandu,  eBidan”  yang terintegrasi sampai kepada  level kabupaten atau I atasnya. Hal  ini dibangun dengan maksud untuk memudahkan masyarakat dalam menangani masalah kesehatan secara cepat.  Akan  tetai  yang  hingga  saat  ini  aplikasi  yang  eksis  masih  aplikasi  di  bidang keamanan dan kenyamanan warga. Keamanan dan kenyamanan  ini dianggap paling penting yang harus dihadirkan pada aspek smart society, karena diantaranya terdapat system “Panic Button untuk memperingati masyarakat terhadap adanya bahaya yang mengancam;  CCTV untuk memantau keamanan lingkungan masyarakat; serta adanya
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nur Ambia Arma: Collaborative Governance Dalam Pengembangan ....
Page 498
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
System  Peringatan  Dini  Kebencanaan  yang  berupa  sensor  lonasor  dan  sensor  untuk banjir”.
3. Smart  Economy:  merupakan  system  yang  berfungsi  untuk  meningkatkan  roda perekonomian dan pendapatan desa melalui model bisnis partisipatif masyarakat desa serta penggunaan dana desa yang tepat guna.
Collaborative  governance  pada  dasarnya  berkaitan  dengan  kebijakan  pemerintah dalam mengelola atau melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah khususnya untuk mengatasi  masalah  dalam  publik  dengan  melibatkan  berbagai  stakeholder  demi tercapainya  tujuan  penyelenggaraan  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  fokus  daripada collaborative  governance  ada  pada  kebijakan  dan  juga  masalah  public.  Sebagaimana O’Leary  dan  Bingham  (Sudarmo,  2015)  kolaborasi  merupakan  konsep  yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat ini didukung oleh Bardach (Sudarmo, 2015) yang  mendefinisikan  collaboration  sebagai  bentuk  aktivitas  bersama  oleh  dua  institusi atau lebih yang bekerja sama ditujukan untuk meningkatkan “public value” ketimbang bekerja sendiri-sendiri. Bovaird mendefinisikan kolaborasi antara pemerintah dan swasta secara  sederhana  sebagai  pengaturan  pekerjaan  berdasarkan  komitmen  timbal  balik, melebihi  dan  di  atas  yang  diatur  dalam  setiap  kontrak  antara  satu  organisasi  di  sektor publik dengan organisasi di luar sektor publik (Dwiyanto, 2011).
Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan  pengembangan  smart  village  di  desa Pangandaran  memiliki  keterlibatan  beberapa  pihak.  Akan  tetapi  belum  bisa  dipastikan bentuk  dari  model  collaborative  governance  yang  terjalin  pada  kegitan  pengembangan smart village di desa Pangandaran. Karena ditemukannya smart economy, maka secara langsung  pasti  akan  berkaitan  dengan  bisnis  atau  kegiatan  perekonomian  desa. Sebagaimana  (Retno  Sunu  Astuti,  Hardi  Warsono,  2020)  mengatakan  bahwa  bentuk konsep  penta  helix  merupakan  alat  yang  sempurna  untuk  bekerja  dalam  kondisi kompleksitas  dan  ekonomi,  daripada  model  inovasi  bisnis  berbasis  konsumen.  sehigga menurut  mereka,  konsep  penta  helix  dianggap  berguna  dalam  menyelesaikan  masalah yang multi pihak. Berikut ini analisis terhadap model collaborative governance di Desa Pangandaran:

## Pemerintah (Government)
Dalam penelitian ini pemangku kepentingan dari pemerintah adalah perangkat desa sebagai pemerintah desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus urusan desa nya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa peran pemerintah desa hanya sebagai fasilitator, sebab pengembangan smart village ini merupakan program nasional yang diusung oleh
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nur Ambia Arma: Collaborative Governance Dalam Pengembangan ....

## Page 499
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
kementerian  desa  dengan  cara  realisasinya  melalui  kerjasama  dengan  PT.  Telkom Indonesia.  Sehingga  kontrak  yang  terjadi  hanya  antara  kementerian  desa  dengan  PT. Telkom saja tanpa harus adanya kontrak dengan pemerintah desa Pangandaran. Sebagai daerah yang terpilih mendapatkan hibah pengembangan smart village, desa Pangandaran hanya  bertugas  dalam  mengikuti  ketentuan  yang  diperlukan  PT.  Telkom  untuk mewujudkan  smart  village.  Beberapa  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  desa Pangandaran  untuk  mendukung  keberhasilan  program  kementerian  desa  ini  adalah dengan  membantu  PT.  Telkom  dalam  mendata  wilayah  untuk  penempatan  setiap infrastruktur  yang  dipasang.  Kemudian  pemerintah  desa  memiliki  peran  dalam mensosialisasikan setiap aplikasi yang diciptakan sebagai penunjang smart village.

## Dunia Usaha (Industry)
Kelompok  dunia  usaha  ini  merupakan  PT.  Telkom  Indonesia  yang  memiliki komitmen  untuk  membangun  desa  melalui  program  smart  village  nusantara. Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada  poin  pertama,  PT.  Telkom  melakukan penandatanganan  MoU  ( Memorandum  of  Understanding )  semacam  bentuk  Kerjasama antara  kementerian  desa  dengan  PT.  Telkom  tu  sendiri.  Sehingga  PT.  Telkom  memilii tanggung jawab untuk menciptakans etiap indicator smart village yang telah ditentukan seperti  membangun  jaringan  serta  infrastruktur  pendukung;  menciptakan  aplikasi- aplikasi mendukung 3 jenis produk smart village ( smart governance, smart society , dan smart economy ).

## Universitas (University)
Praktisi  akademisi  memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman  yang  relevan  untuk mengembangkan proyek dalam rangka kebijakan. Keahlian dalam pengetahuan masing- masing  disiplin  ilmu  yang  dimiliki  dapat  membantu  program  pengembangan  smart village berjalan lebih baik. Sayangnya, berdasarkan hasil penelitian tidak ada keterlibatan universitas  atau  perguruan  tinggi  dalam  program  smart  village  di  desa  Pangandaran. Sebab,  menurut  kepala  desa,  desa  Pangandaran  masih  berisifat  local  yang  belum mengetahui begitu banyak soal Kerjasama dengan pihak luar. Sehingga mereka selama ini lebih menunggu datangnya pihak luar ke desa untuk menawarkan kerjasama.

## Organisasi Non Pemerintah atau Masyarakat Madani
Organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela  memberikan  pelayanan  kepada  masayrakat  umum  tanpa  bertujuan  untuk memperoleh keuntungan. Dalam penelitian  ini ditemukan sekitar 900  masyarakat telah terlibat  dalam  pengembangan  smart  village  di  desa  pangandaran.  Masyarakat  ini  telah berkontribusi dalam mengupload aplikasi yang telah diciptakan, khususnya yaitu aplikasi simple  desa.  Pemerintah  desa  telah  mengeluarkan  kebijakan  untuk  mensosialisasikan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nur Ambia Arma: Collaborative Governance Dalam Pengembangan ....
Page 500
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
program  pengembangan  smart  village  kepada  masyarakatnya,  melalui  berkelompok. Mereka  merekrut  kaum  milenial  yang  tinggal  di  desa  untuk  membantu  perangkat  desa mensosialisasikan aplikasi smart village. Namun masih terdapat kendala, dimana jumlah yang seharusnya pengguna aplikasi setidaknya sebanyak 1500 orang. Kendala ini terjadi karena pandemic covid sehingga kegiatan sosialisasi yang mereka lakukan harus terhenti hingga saat penelitian ini berlangsung.
Media Massa
Pelaku  dalam  kelompok  ini  adalah  semua  media,  digital  maupun  bukan. Kepentingan mereka akan didorong oleh apa yang penting diketahui oleh masyarakat luas melalui media yang mereka miliki. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada keterkaitan pengembangan  smart  village  terhadap  media  massa.  Media  massa  memiliki  fungsi sebagai penyebarluasan informasi, hingga desa Pangandaran terkenal dengan terpilihnya sebagai salah satu desa yang akan ditrasnformasi menjadi smart village dimana dananya merupakan  hibah  dari  kementerian  desa  seperti  media  massa  “merdeka.com”.  Akan tetapi, media massa ini tidak berhubungan langsung dengan pemerintah desa, berdasarkan wawancara  dengan  PT.  Telkom,  dinyatakan  bahwa  media  massa  masih  dikontrol  oleh Telokm, sebab menurut penilaian PT. Telkom, Pemerintah desa Pangandaran belum siap untuk menghadapi media yang tidak dapat dikontrol.
Berdasarkan  analisis  implementasi  pengembangan  smart  village  di  desa Pangandaran  terhadap  konsep  collaborative  governance,  maka  dapat  digambarkan sebagai berikut:
Model Collaborative Governance pada Pengembangan Smart Village di Desa Pangandaran.
SIMPULAN
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nur Ambia Arma: Collaborative Governance Dalam Pengembangan ....
Page 501
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
Tidak ada konsep collaborative governance sesuai teori dari Astuti, Warsono, dan Rachim, 2020. Sebab, dalam membangun smart village di Desa Pangandaran, akademisi tidak dilibatkan. Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan smart village desa Pangandaran adalah: (1) Pihak pemerintah  (government)  yaitu  Kementerian  desa  sebagai  pemilik  program  smart  village  di Indonesia sekaligus pemberi dana hibah, dan pemerintah desa sebagai pihak pemerintah level des ayang diberi hibah dan berperan dalam memfasilitasi PT. Telkom dalam mengembangkan smart village;  (2)  PT.  Telkom  Indonesia  sebagai  pihak  swasta  yang  bekerjasama  dan  dipercaya kementerian desa dalam membanguna konektivitas, infrastruktur pendukung Tik, dan pembuatan aplikasi yang mendukung smart village; (3) Masyarakat desa Pangandaran, sebagai pengguna atas produk  yang  diciptakan  dalam  smart  village  yang  dikontrol  oleh  pemerintah  desa;  (4)  Media massa, sebagai pihak yang membantu desa Pangandaran dikenal secara luas melalui penyebaran informasi di media online, dan dikontrol oleh PT. Telkom.

## DAFTAR PUSTAKA
Andari, R. N., & Ella, S. (2021). Digital Talent Management Model for Smart Village in
Indonesia. 2021 2nd International Conference on ICT for Rural Development (IC- ICTRuDev) , 1–6.
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Bartenberger,  M.,  &  Grubmüller-régent,  V.  (2014). The  Enabling  Effects  of  Open Government Data on Collaborative Governance in Smart City Contexts . 6 (1), 36– 48.
Canales,  C;Holmes,  J;Fennel,  S;Hurley-Depret,  M;Van  Gevelt,  T.  (2017).  Rural development through smart villages. Energy for Sustainable Development . Creswell,  J.  W.  (2014). Penelitian  Kualitatif  &  Desain  Riset. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Dwiyanto, A. (2011). Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Ella,  S.,  &  Andari,  R.  N.  (2018).  Developing  a  smart  village  model  for  village development in Indonesia. 2018 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS) , 1–6.
Komorowski, Ł., & Stanny, M. (2020). Smart villages: Where can they happen? Land , 9 (5). https://doi.org/10.3390/LAND9050151
Lindgren, I., Madsen, C. Ø., Hofmann, S., & Melin, U. (2019). Close encounters of the digital kind: A research agenda for the digitalization of public services. Government Information Quarterly , 36 (3), 427–436. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.03.002 Mészáros, E. L. (2021). Collaborative governance for smart and sustainable cities of the
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nur Ambia Arma: Collaborative Governance Dalam Pengembangan ....
Page 502
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
21st  century.  Case  study:  The  city  of  Oradea. European  Studies:  The  Review  of European Law, Economics and Politics , 8 (1), 205–221.
Miles, M. B., & Saldana, A. M. (2014). Qualitative Data Analysis, A methods Sourcebook Edition 3. USA: Sage Publications.
Prayogi, Y. R., Hardiansyah, F. F., Ramadijanti, N., Ahsan, A. S., & Erifani, U. (2020). Penerapan  Aplikasi  Pelayanan  Desa  Berbasis  Mobile  Dengan  Konsep  Smart Village  Di  Desa  Pegantenan,  Kecamatan  Pegantenan,  Kabupaten  Pamekasan. SELAPARANG  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Berkemajuan , 4 (1),  646. https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3370
Rahardjo,  H.  M.  (2017). Studi  Kasus  Dalam  Penelitian  Kualitatif:  Konsep  dan Prosedurnya. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Retno  Sunu  Astuti,  Hardi  Warsono,  A.  R.  (2020).  Sampul  Collaborative  Governance. Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik , 161. Roidatua,  M.  R.,  &  Purbantara,  A.  (2022). Collaborative  Governance  in  Developing Smart Village . 17 . https://doi.org/10.4108/eai.14-9-2021.2317180
Subarsono. (2011). Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sudarmo.  (2015). Menuju  model  resolusi  konflik  berbasis  governance:  memuat pengalaman penelitian lapangan tentang isu pedagang kaki lima dan konflik antar kelompok . Sebelas Maret University Press.
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Zavratnik, V., Kos, A., & Duh, E. S. (2018). Smart villages: Comprehensive review of initiatives and practices. Sustainability (Switzerland) , 10 (7). https://doi.org/10.3390/su10072559
Zerrer, N., & Sept, A. (2020). Smart villagers as actors of digital social innovation in rural areas. Urban Planning , 5 (4), 78–88. https://doi.org/10.17645/up.v5i4.3183