## PEMBEKALAN HUKUM MENGENAI HIBAH, WASIAT, DAN WARIS KEPADA JEMAAT PAROKI KEDOYA GEREJA ST. ANDREAS
Benny Djaja 1 dan Nada Salsabila 2
1 Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanagara Jakarta Email: bennyd@fh.untar.ac.id
2 Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Tarumanagara Jakarta Surel: nada.217201022@stu.untar.ac.id

## ABSTRACT
This Community Service aims to provide an understanding of property management through grants, wills, and heirs. Those are familiar to the public but still incomprehensively known, especially the explanations and the differences between  one  and  another  to  the  Kedoya  Parish  Congregation  of  St.  Andrew’s  Church  which  comes  from  various ethnicities,  tribes,  and  origins  in  Indonesia.  This  Community  Service  is  divided  into  3  (three)  phases,  namely  the preparation phase in the form of proposal submission and material making, the activity implementation phase in the form of material exposure with a question-and-answer session, and the final phase in the form of the arrangement and submission of the activity report. The Community Service provides legal counseling concerning grants, wills, and heirs using Zoom application to the Kedoya Parish Congregation of St. Andrew’s Church. They register through the google form link. The result of this Community Service is that 68 (sixty-eight) participants gained the information related to the material presented in the counseling session in the form of grants, including elements and exceptions. Wills include general wills, olographic wills, secret wills, heirs, and the 4 (four) groups of wills. The external result from  the  community  service  was  conducted  in  scientific  publication  in  an  ISSN-based  journal  and  publication  in Kompas.com.
Keywords: Grant, Will, Heir.

## ABSTRAK
Tujuan  dilakukannya  Pengabdian  Masyarakat  adalah  untuk  memberikan  pemahaman  mengenai  pengelolaan  harta kekayaan  melalui  hibah,  wasiat,  dan  waris  yang  sudah  tidak  asing  di  telinga  tetapi  masih  belum  diketahui  benar penjelasan  serta  perbedaannya  kepada  Jemaat  Paroki  Kedoya  Gereja  St.  Andreas yang  berasal  dari  beragam  etnis, suku,  dan  asal  daerah  di  Indonesia.  Pengabdian  masyarakat  ini  dilaksanakan  dalam  3  (tiga)  tahap,  pertama  tahap persiapan berupa  pengajuan  proposal dan pembuatan materi,  kedua  tahap pelaksanaan  kegiatan  berupa  pemaparan materi  dan  tanya  jawab,  serta  tahap  akhir  berupa  penyusunan  dan  penyampaian  laporan  kegiatan.  Pengabdian Masyarakat  dilakukan  dengan  memberikan  penyuluhan  hukum  mengenai  hibah,  wasiat,  dan  waris  secara  dalam jaringan menggunakan aplikasi Zoom kepada Jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas. Mereka mendaftar melalui tautan google  form .  Hasil  dari  kegiatan  yaitu  sebanyak  68  (enam  puluh  delapan)  peserta  kegiatan  memperoleh informasi mengenai materi yang disampaikan dalam penyuluhan berupa pengenalan mengenai hibah termasuk unsur- unsur dan pengecualiannya; wasiat yang meliputi wasiat umum, wasiat olografis, dan wasiat rahasia; serta mengenai waris dan 4 (empat) golongan ahli waris. Luaran yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal ber-ISSN dan publikasi di Kompas.com.
Kata Kunci: Hibah, Wasiat, Waris

## 1. PENDAHULUAN
Harta  kekayaan  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  kehidupan  manusia.  Pekerjaan  maupun usaha  yang  dijalankan  oleh  seseorang  bertujuan  untuk  memperoleh  kekayaan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  sandang,  pangan,  dan  papan.  Islam  memandang  harta  kekayaan  secara mutlak merupakan milik Allah dan manusia hanya menjadi perpanjangan tangan untuk memakai serta mengelola harta kekayaan tersebut dengan tata cara yang diizinkan. Bentuk pengelolaan harta kekayaan  mencakup  perolehan  harta,  perubahan  jumlah  harta  kekayaan,  perlindungan  terhadap harta  kekayaan,  pengalokasian  harta  kekayaan,  dan  pemurnian  harta  kekayaan  (Choirunnisak, 2017).
Harta  kekayaan  milik  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  akan  beralih  hak  pengelolaannya. Hak  tersebut  dapat  beralih  atas  kehendak  pemilik  harta  yang  telah  ditentukan  sebelum  ia meninggal melalui hibah dan wasiat, maupun secara otomatis kepada orang-orang yang memiliki
kepentingan dengannya melalui waris. Istilah hibah, wasiat, dan waris memang sudah tidak asing di  telinga,  namun  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  ketiga  hal  tersebut  secara terperinci serta perbedaan di antara ketiganya. Salah satu yang tertarik pada permasalahan tersebut adalah jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas.
Gereja Santo Andreas yang sudah berdiri sejak 26 November 1986 berlokasi di Perumahan Green Garden  Blok  J5  Nomor  1,  Kelurahan  Kedoya  Utara,  Kecamatan  Kebon  Jeruk,  Jakarta  Barat. Jumlah umat per 31 Oktober 2006 adalah 8.246 (delapan ribu dua ratus empat puluh enam) orang yang terdiri dari beragam etnis, suku, dan asal daerah di Indonesia. Kompleks gereja memiliki luas 14.794 M2 (empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh empat meter persegi) dan memuat gedung Gereja,  Pastoran  &  sekretariat,  aula,  aula  serbaguna,  Play  Group  (PG)  Santo  Andreas,  Taman Kanak-kanak  (TK)  Santo  Andreas,  Sekolah  Dasar  (SD)  Santo  Andreas,  Sekolah  Menengah Pertama (SMP) Santo Andreas, Sekolah Menengah Atas (SMA) Santo Andreas, lahan parkir, dan fasilitas olahraga.
Terdapat 4 (empat) Paroki di sekeliling Paroki Kedoya, yaitu Paroki Grogol Gereja St. Kristoforus dengan batas di sebelah utara adalah Jl. Daan Mogot dan di sebelah timur terdapat Kali Sekretaris; Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel juga berbatasan dengan Paroki Kedoya, di sebelah Timur terdapat Jl. Kepa Duri Raya dan Jl. Kebon Raya, sementara di sisi selatan terdapat Jl. Duri Raya dan Jl. Kedoya Raya; Paroki Bojong Indah Gereja St. Thomas Rasul yang berbatasan dengan Paroki  Kedoya  di  sebelah  barat  Kali  Pesanggrahan;  dan  Paroki  Meruya  Gereja  Maria  Kusuma Karmel.
Program  pengabdian  dilaksanakan  dengan  mengadakan  penyuluhan  hukum.  Penyuluhan  ini menjadi sarana pembekalan dosen serta pembinaan bagi mahasiswa untuk menyalurkan keilmuan yang dimiliki untuk mengamalkan profesionalitas disiplin ilmu di tengah masyarakat. Pengabdian masyarakat ini juga bermanfaat untuk memperluas pengetahuan hukum, khususnya yang bersifat perdata seperti mengenai hibah, wasiat, dan waris.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai pengelolaan harta  kekayaan  pada  mitra.  Upaya  pengenalan  pemahaman  mengenai  hibah,  wasiat,  dan  waris sangat diperlukan agar  mitra dapat  mempergunakannya dengan  maksimal  sesuai  dengan situasi dan kondisi yang dialami. Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan kegiatan penyuluhan hukum untuk memperkenalkan hibah, wasiat, dan waris sebagai pengelola harta kekayaan kepada jemaat Paroki Kedoya Gereja St. Andreas sebagai mitra agar tidak ada lagi pemahaman ataupun perbuatan hukum yang keliru dalam mengelola harta kekayaan.

## 2. METODE PELAKSANAAN PKM
Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap akhir.
Tahap  persiapan  yang  dilakukan  meliputi  penyusunan  tim,  penyusunan  hingga  pengajuan proposal,  permintaan persetujuan  kepada mitra yang dilibatkan pada pelaksanaan kegiatan, dan pembuatan modul presentasi oleh pembicara. Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sebanyak 1  (satu)  kali  dengan  memberikan  tautan google  form kepada  Jemaat  Paroki  Kedoya  Gereja  St. Andreas yang digunakan untuk mendaftar, kemudian dikirimkan tautan Zoom agar peserta dapat bergabung dalam penyuluhan yang diselenggarakan. Pelaksanaan kegiatan sendiri dibagi ke dalam 2  (dua)  sesi,  yaitu  sesi  pertama  berupa  penyampaian  materi  oleh  pembicara  mengenai  hibah, wasiat, dan waris, kemudian dilanjutkan pada sesi kedua berupa sesi tanya jawab terkait dengan
materi hibah, wasiat, dan waris yang telah dipaparkan. Tahap akhir terdiri dari penyusunan dan pengumpulan laporan hasil kegiatan.
Mitra dalam kegiatan PKM berpartisipasi dengan mengumpulkan jemaat yang ingin mendalami pengetahuan hukum, khususnya mengenai hibah, wasiat, dan waris serta menyediakan platform untuk menyampaikan materi menggunakan aplikasi Zoom .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hibah
Hibah yang dikenal dengan schenking dalam bahasa Belanda, dijelaskan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  [“KUHPerdata”]  sebagai  suatu  perjanjian  dengan  mana penghibah,  ketika  masih  hidup,  tanpa  timbal  balik  dan  tidak  bisa  ditarik  kembali,  memberikan sesuatu untuk keperluan penerima hibah yang menerima pemberian itu. Pengertian sebagaimana telah dijabarkan memberikan penjelasan bahwa hibah hanya dapat dilakukan ketika pemberi hibah tersebut masih hidup. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1666 ayat 2 KUHPerdata yang menyatakan bahwa undang-undang tidak mengakui hibah selain hibah yang dilakukan di antara orang-orang yang masih bernyawa.
Penghibah yang dimaksud digolongkan pada perjanjian cuma-cuma  atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan omniet (Zainuddin, 2017). Hal itu berarti, dalam hibah hanya terdapat prestasi dari satu  pihak  saja,  sementara  pihak  lain  yang  menerima  prestasi  tidak  perlu  memberikan  apapun sebagai  imbalan,  melainkan  cukup  menerima  prestasi  tersebut  saja.  Frasa  “di  waktu  hidupnya” penghibah  bertujuan  utnuk  membedakan  hibah  dengan  pemberian  lain  yang  diberikan  dengan testamen atau surat wasiat yang baru akan berlaku dan memiliki kekuatan hukum setelah pemberi prestasi meninggal dunia dan masih dapat diubah atau ditarik olehnya ketika ia masih hidup.
Legaat (hibah wasiat) menurut KUHPerdata memuat pemberi dalam testamen sebagaimana diatur dalam hukum waris, sedangkan hibah merupakan suatu perjanjian yang secara otomatis tidak dapat dibatalkan secara sepihak, baik oleh si penghibah maupun penerima hibah. Maka hibah menurut KUHPerdata  terbagi  menjadi  2  (dua)  macam,  yaitu  hibah  dan  juga  hibah  wasiat,  dengan  mana ketentuan tentang hibah wasiat sering kali ikut berlaku dalam ketentuan hibah.
Hibah memiliki beberapa unsur, yaitu adanya perjanjian, pemberian suatu objek, dilakukan ketika pemberi  hibah  masih  bernyawa,  secara  cuma-cuma,  dan  tidak  dapat  dibatalkan  atau  ditarik kembali.  Perjanjian  hibah  dapat  dibuat  dengan  akta  Notaris,  akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah [“PPAT”] jika mengenai tanah dan/atau benda tidak bergerak lainnya, maupun dibuat di bawah tangan. Pemberian objek yang dimaksud dapat berupa uang, tanah, objek bergerak, dan objek tidak bergerak lainnya. Hibah dilakukan secara cuma-cuma maksudnya penerima hibah diizinkan untuk tidak  memberi  balasan  berupa  apapun  kepada  pemberi  hibah.  Pemberian  hibah  tidak  dapat dibatalkan, kecuali syarat-syarat penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, penerima hibah bersalah dengan melakukan atau turut melakukan suatu usaha penghilangan nyawa atau bentuk kejahatan lain yang ditujukan kepada pemberi hibah, dan juga apabila penerima hibah menolak menafkahi  pemberi  hibah  ketika  di  kemudian  hari  setelah  penghibahan  tersebut  si  penghibah kehilangan hartanya dan jatuh miskin.
Hibah  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris/PPAT  dalam  bentuk  akta  otentik  harus  mendapat persetujuan orang tua pemberi hibah jika penghibah tersebut belum terikat dalam suatu pernikahan atau mendapat persetujuan dari pasangan hidup  dan anak-anaknya yang sah jika pemberi hibah telah menikah dan memiliki anak, termasuk apabila ingin memberi hibah atas seluruh harta atau
lebih dari 1/3 (satu per tiga) kepada salah satu dari beberapa anaknya (Ratih, 2018). Hal tersebut karena  objek  hibah  yang  diberikan  pada  hari  ini  adalah  bagian  dari  harta  peninggalan  pemberi hibah  di  kemudian  hari.  Hak-hak  anak  dan/atau  orang  tua  pemberi  hibah  atas  bagian  mutlak ( legitime  portie )  terhadap  harta  pemberi  hibah  ketika  meninggal  dunia  harus  dilindungi  karena dikhawatirkan dilanggar dengan adanya pemberian hibah tersebut (Husni, 2019), sehingga anak dan/atau orang tua pemberi hibah harus ikut memberi persetujuan (Suryadini & Widiyanti, 2020). Pembuatan akta tersebut juga untuk melindungi hak penerima hibah dari kemungkinan timbulnya sengketa di kemudian hari (Kalam et al, 2021).
Pengaturan mengenai hibah dalam hukum perdata Indonesia telah diatur dalam pasal-pasal yang terdapat  dalam  KUHPerdata.  Pasal  1667  KUHPerdata  mengatur  bahwa  hibah  hanya  dapat  di perjanjian  mengenai  sesuatu  yang  sudah  ada,  jika  hibah  memperjanjikan  penyerahan  dan penerimaan benda yang baru ada di kemudian hari, maka hibah tersebut dianggap batal.
Selanjutnya, Pasal 1668 KUHPerdata menyatakan penghibah dilarang membuat perjanjian bahwa ia tetap memiliki kekuasaan untuk menjual atau memberikan benda yang telah dihibahkan tersebut kepada orang lain, atau perjanjian hibah dapat dinyatakan batal. Apabila penghibah meminta janji agar ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan benda tersebut kepada orang lain, maka hal itu berarti hak milik atas benda tersebut tetap berada pada penghibah karena hanya pemilik yang dapat menjual atau mengalihkan hak atas benda miliknya kepada orang lain. Hal tersebut secara otomatis bertentangan dengan sifat dan hakikat hibah, sehingga dapat membuat hibah batal karena yang terjadi sebenarnya hanyalah suatu pemberian nikmat hasil.
Pasal 1669 KUHPerdata memperbolehkan penghibah untuk membuat perjanjian bahwa ia tetap dapat  menikmati  hasil  dari  benda-benda  yang  dihibahkan,  baik  benda-benda  bergerak  maupun benda-benda  tidak  bergerak.  Penghibah  dapat  pula  memberikan  nikmat  hasil  atau  kenikmatan tersebut kepada orang lain, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari Bab X dari Buku II KUHPerdata,  yang  mengatur  mengenai  hak  pakai  hasil  atau  nikmat  hasil.  Ketentuan-ketentuan tersebut  masih  berlaku  sampai  saat  ini,  kecuali  mengenai  tanah  yang  telah  dicabut  dengan disahkannya  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Tata cara penghibahan telah diatur dalam Pasal 1682 dan Pasal 1683 KUHPerdata. Segala bentuk hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang aslinya disimpan oleh Notaris agar perbuatan hibah tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Tidak ada hibah yang mengikat penghibah atau mengakibatkan terjadinya sesuatu sebelum penerima hibah atau kuasanya menerima benda yang menjadi objek hibah tersebut dengan kata-kata yang tegas. Penerimaan tersebut dapat dilakukan dengan akta autentik di kemudian hari yang naskah aslinya harus  disimpan  oleh  Notaris  ketika  penghibah  masih  hidup,  apabila  penerimaan  tersebut  tidak dilakukan  dengan  akta  hibah.  Dalam  hal  tersebut,  maka  hibah  baru  dinyatakan  sah  setelah penerimaan hibah diberitahukan secara resmi kepada penghibah.

## Wasiat
Wasiat  atau  surat  wasiat  merupakan  suatu  akta  yang  memuat  pernyataan  mengenai  kehendak seseorang atas hal yang ia inginkan untuk terjadi jika ia meninggal dunia, dan wasiat tersebut dapat diubah  atau  ditarik  kembali  olehnya.  Pembuatan  wasiat  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan agar  dalam  eksekusinya  tidak  merugikan  pihak  lain  terutama  ahli  waris  yang  memang  berhak namun namanya tidak disebutkan dalam wasiat (Aisyah, 2019). Wasiat dapat dibuat berkali-kali, tetapi  yang  berlaku  adalah  wasiat  yang  terakhir  dibuat  dan  dapat  dibatalkan  oleh  Pengadilan
(Naipospos, 2018). Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan wasiat yang dibuatnya ke Pusat Daftar  Wasiat  pada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia (Kemenkumham) dalam jangka waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya (Levia  &  Agustin,  2017).  Terdapat  3  (tiga)  jenis  wasiat  yang  diakui  peraturan  perundang- undangan, yaitu wasiat umum, wasiat olografis, dan wasiat rahasia ( superscriptie ).
Wasiat  umum  dibuat  di  hadapan  Notaris  dengan  cara  pewasiat  menyampaikan  kehendaknya kepada Notaris, kemudian Notaris menuliskan kehendak tersebut dalam akta notariil. Akta wasiat umum dapat dibuat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi maupun dibuat di luar kehadiran saksi. Apabila dibuat di luar kehadiran saksi, maka Notaris meminta pembuat wasiat untuk menerangkan kembali  kehendaknya  di  hadapan  2  (dua)  orang  saksi  dan  Notaris  akan  membacakan  kembali wasiat  tersebut  di  hadapan  pembuat  wasiat  dan  2  (dua)  orang  saksi  tersebut.  Wasiat  umum disimpan seperti akta pada umumnya dan tidak disegel.
Sementara  itu  wasiat  olografis  mutlak  harus  ditulis  sendiri  oleh  pewasiat,  baru  kemudian diserahkan kepada Notaris baik secara terbuka maupun tertutup untuk disegel dan dibuatkan akta penyimpanan ( van depot ) oleh Notaris dengan akta notariil dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (Arkan, 2020). Wasiat olografis dapat diserahkan secara terbuka maupun secara tertutup.
Wasiat olografis yang diserahkan secara terbuka akan dituliskan keterangan oleh Notaris dalam akta penyimpanan bahwa diserahkan surat yang menurut keterangan penghadap (pembuat wasiat) adalah wasiat yang dibuat dan ditandatangani oleh dirinya sendiri. Keterangan tersebut ditulis di bawah  surat  wasiat  yang  diserahkan  kepada  Notaris  untuk  disimpan  bersama  dengan  akta penyimpanan.  Hal  tersebut  disaksikan  oleh  saksi-saksi.  Kemudian  sampul  yang  berisi  wasiat tersebut disimpan dalam minuta akta Notaris.
Wasiat olografis yang diserahkan secara tertutup akan dituliskan keterangan oleh Notaris dalam akta penyimpanan bahwa telah diserahkan sebuah sampul yang disegel dan dicap dengan lambang keluarga  oleh  pembuat  wasiat.  Sampul  tersebut  kemudian  ditulis  sendiri  sebuah  keterangan memuat wasiat, yang disaksikan oleh Notaris dan saksi-saksi, dan sampul tersebut ditandatangani olehnya. Setelah itu, sampul berisi wasiat tersebut disimpan dalam minuta akta Notaris.
Di sisi lain, wasiat rahasia dibuat sendiri oleh pembuat wasiat, akan tetapi dapat ditulis, diketik, maupun meminta orang lain untuk menuliskan dan ditandatangani oleh yang mewariskan sendiri. Wasiat  tersebut  harus  diserahkan  kepada  Notaris  baik  secara  terbuka  maupun  tertutup  untuk disegel dan dibuatkan akta wasiat rahasia ( superscriptie ) oleh Notaris dengan akta notariil dengan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi.
Wasiat rahasia yang diberikan secara terbuka akan dituliskan keterangan oleh Notaris bahwa telah diserahkan surat yang menurut keterangan penghadap (pembuat wasiat) adalah wasiat yang dibuat dan ditandatanganinya sendiri. Keterangan tersebut ditulis di bawah surat wasiat lalu diserahkan kepada Notaris untuk disimpan bersama dengan akta penyimpanan. Setelah itu, sampul yang berisi wasiat tersebut disimpan dalam minuta akta Notaris.
Wasiat rahasia yang diberikan secara tertutup akan dituliskan keterangan oleh Notaris dalam akta wasiat  rahasia  bahwa  telah  diserahkan  sebuah  sampul  yang  disegel  dan  dicap  dengan  lambang keluarga  oleh  pembuat  wasiat.  Lalu  sampul  tersebut  ditulis  sendiri  sebuah  keterangan  memuat wasiat, disaksikan oleh Notaris dan 4 (empat) orang dan sampul tersebut ditandatangani olehnya. Setelah itu, sampul yang berisi wasiat tersebut disimpan dalam minuta akta Notaris.

## Waris
Kepemilikan harta dapat pula beralih dengan atau tanpa kehendak pemiliknya ketika ia meninggal dunia  melalui  waris.  Waris  merupakan  hak  dan  kewajiban  atas  segala  hal,  baik  berupa  harta kekayaan  dan  piutang  maupun  tanggungan  berupa  utang  yang  berpindah  dari  orang  yang  telah meninggal dunia kepada anggota keluarganya yang ditinggalkan (Otito, 2016). Pewarisan adalah peristiwa  hukum  yang  timbul  karena  meninggalnya  si  pewaris  dan  timbul  dalam  bentuk  Surat Keterangan  Waris  [“SKW”].  Surat  tersebut  akan  dibuat  oleh  Notaris  bila  pewaris  merupakan Warga  Negara  Indonesia  [“WNI”]  keturunan  atau  berasal  dari  Eropa  dan  Jepang.  Jika  WNI pribumi, maka SKW dibuat oleh para ahli waris, disaksikan oleh Lurah, dan diketahui oleh Camat (Massora & Putri, 2019). Ketika membuat SKW, Notaris harus membuat akta pernyataan terlebih dahulu  karena  SKW  merupakan  keterangan  Notaris  sendiri  dalam  jabatannya  (dalam  bentuk  di bawah  tangan)  untuk  menentukan  (para)  ahli  waris  dan  besar  bagiannya.  Ahli  waris  dibagi  ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu golongan I, golongan II, golongan III, dan golongan IV (Jaya, 2020).
Golongan I terdiri atas suami/istri dan anak-anak pewaris, serta keturunan dari anak-anak pewaris (cucu).  Cucu  dapat  mewaris  jika  ada  anak/anak-anak  pewaris  yang  meninggal  terlebih  dahulu. Pergantian tersebut lurus ke bawah, berlangsung terus dan tidak berakhir.
Harta warisan dari pewaris yang belum menikah akan turun ke golongan II, yaitu saudara-saudara pewaris beserta dengan orang tua. Jika pewaris memiliki seorang saudara/i, maka kedua orang tua dan saudara/i tersebut masing-masing 1/3 (satu per tiga). Jika pewaris memiliki lebih dari seorang saudara/i, maka kedua orang tuanya harus dipisahkan terlebih dahulu masing-masing 1/4 (satu per empat), sisanya 2/4 (dua per empat) bagian dibagi ke saudara/i. Pergantian seperti golongan 1 juga berlaku pada golongan ini.
Jika  orang  tua  pewaris  sudah  meninggal  terlebih  dahulu,  maka  kakek  dan  nenek  dari  pewaris masuk sebagai ahli waris, dengan ketentuan harta peninggalan pewaris dibagi sebesar 1/2 (satu per dua) untuk orang tua dari bagian ayah dan 1/2 (satu per dua) lainnya untuk orang tua dari bagian ibu.  Apabila pewaris tidak memiliki keturunan dan  saudara/i, orang tua,  serta kakek dan nenek dari  pihak  ayah  dan  ibu,  maka  peninggalan  tersebut  diberikan  kepada  saudara/i  dari  ayah  dan saudara/i dari ibu sampai derajat keenam.
Pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  melalui  penyuluhan  hukum  mengenai  hibah, wasiat,  dan  waris  memberikan  beberapa output ,  antara  lain  peserta  dari  jemaat  Paroki  Kedoya Gereja  St.  Andreas  yang  telah  mendaftar  dan  mengikuti  kegiatan  tersebut  sebanyak  68  (enam puluh delapan) orang mendapatkan edukasi dan pemahaman dasar mengenai hibah, wasiat, dan waris. Peserta memperoleh informasi mengenai hibah khususnya pengertian, unsur-unsur hibah, syarat  penghibahan,  serta  cara  menghibahkan  sesuatu.  Peserta  dibekali  dengan  pemahaman mengenai  wasiat  termasuk  pengertian  dan  jenis-jenis  wasiat  meliputi  wasiat  umum,  wasiat olografis, dan wasiat rahasia serta mendapat pemahaman mengenai waris dan 4 (empat) golongan pewaris. Peserta juga menuntaskan keingintahuannya mengenai hibah, wasiat, dan waris pada sesi tanya jawab yang berlangsung dengan antusiasme tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan.  Berikut  terlampir  dokumentasi  kegiatan.  Gambar  1  memuat  tangkapan  layar  saat penyampaian materi dan Gambar 2 memuat tangkapan layar bersama sebagian peserta.

## Gambar 1
Pemaparan Materi

## Gambar 2 Foto Bersama

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Hak atas harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang perlu dikelola, baik ketika ia masih hidup maupun ketika sudah meninggalkan kehidupan dunia. Hak pengelolaan tersebut dapat beralih atas kehendak  pemilik  harta  yang  telah  ditentukan  sebelum  ia  meninggal  melalui  hibah  dan  wasiat, maupun secara otomatis kepada orang-orang yang memiliki kepentingan dengannya melalui waris. Istilah hibah, wasiat, dan waris sudah tidak asing di telinga, namun masih belum dipahami benar pengertian serta perbedaan di antara ketiganya sehingga dilakukan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum mengenai hibah, wasiat, dan waris. Sebanyak 68 (enam puluh delapan) peserta kegiatan memperoleh informasi mengenai hibah khususnya pengertian, unsur-unsur hibah, syarat penghibahan, serta cara menghibahkan sesuatu; wasiat termasuk pengertian dan jenis-jenis wasiat  meliputi  wasiat  umum,  wasiat  olografis,  dan  wasiat  rahasia;  serta  waris  dan  4  (empat) golongan pewaris.

## Saran
Perlu dilakukan penyuluhan secara berkesinambungan bagi masyarakat sehingga tercipta edukasi hukum  yang tepat  dan  masyarakat  dapat  mengerti benar pengertian dan  perbedaan penggunaan dari hibah, wasiat, dan waris berikut hal-hal yang berkaitan dengannya serta terbentuk pemahaman yang utuh terhadap pengelolaan harta kekayaan.

## Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara, Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku  dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Tarumanagara,  pengurus  Gereja  St.  Andreas,  serta berbagai pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan.

## REFERENSI
Aisyah, N. (2019). Wasiat dalam pandangan hukum Islam dan BW. El-Iqtishady , 1(1), 54-61.
Arkan,  M.  H.  (2020).  Peran  notaris  dalam  membuat  akta  wasiat  yang  bertentangan  dengan kompilasi  hukum  Islam  (studi  akta  notaris  nomor  12  tanggal  27  oktober  1984  tentang wasiat). Lex Reinassance , 3(5), 626-643.
Choirunnisak. (2017). Konsep pengelolaan kekayaan dalam Islam. Islamic Banking , 3(1), 27-44. Husni,  M.  (2019).  Kedudukan  hibah  wasiat  menurut  hukum  Islam  dan  hukum  perdata. Al- Maslahah , 15(2), 158-173. Jaya, D. P. (2020). Hukum kewarisan di Indonesia . Zara Abadi. Subekti, R & Tjitrosudibio, R. (2009). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Balai Pustaka. Kalam, M., Akhyar, G., & Edward, A. P. (2021). Kedudukan ahli waris sebagai penerima hibah berdasarkan  putusan  mahkamah  syar’iyah  tapaktuan  nomor  18/Pdt.G/2018/MS.TTN. El- Usrah: Jurnal Hukum Keluarga , 4(1), 244-262.
Levia, F. &  Agustin,  E. (2017). Tanggung  gugat  notaris  dalam pelaksanaan pendaftaran wasiat secara online. Arena Hukum , 10(1), 141-162.
Massora,  M.  A.  N.  &  Putri,  V.  P.  (2019).  Kekuatan  hukum  surat  keterangan  ahli  waris  bagi golongan bumiputera yang dikuatkan oleh camat. Notaire , 2(3), 389-403.
Naipospos, F. S. (2018). Analisis yuridis pelaksanaan wasiat di bawah tangan menurut kompilasi hukum  Islam  (studi  putusan  pengadilan  agama  nomor:  431/Pdt.G/2016/PA.Rap). Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara.
Otito.  (2016).  Kedudukan  dan  prosedur  penetapan  ahli  waris  oleh  pengadilan  agama  kota Palembang. Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang . Ratih, T. (2018). Analisis yuridis hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dari orang tua kepada anak  menurut  kompilasi  hukum  Islam  berdasarkan  putusan  mahkamah  agung  republik indonesia  nomor  10  PK/AG/2006. Tesis  Magister  Kenotariatan,  Universitas  Sumatera Utara .
Suryadini,  Y.  &  Widiyanti,  A.  T.  (2020).  Akibat  hukum  hibah  wasiat  yang  melebihi legitime portie . Media Iuris , 3(2), 241-256.
Zainuddin, A. (2017). Perbandingan hibah menurut hukum perdata dan hukum Islam. Jurnal Al- Himayah , 1(1), 92-105.