## JURNAL RISET MANAJEMEN
Vol. 5, No. 1, Januari 2018, 83 - 97
ANALISIS  FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI PENERAPAN  AKUNTANSI  AKRUAL  PADA  PEMERINTAH DAERAH  KABUPATEN  BANTUL
Jayanti Mandasari
Alumni Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

## Zulkifli
Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, email : zul@gmail.com

## Abstract
The purposes of this study are : 1. to analyze the influence between the education level of financial staff on the application of accrual accounting. 2. to analyze the effect of the experience of running the cash basis toward accruals on the accrual accounting application. This research design is quantitative research by using regression test, where the principal data from samples of a population is collected by distributing questionnaire instrument. Hypothesis testing performed by Multiple Linear Regression was used to test the effect between variables of education staff finance level (X1) and experience running cash basis toward Accrual (X2) on Accrual Accounting (Y) application. The results of this study indicate that: a) The level of education of financial staff (X1) has a positive influence on the application of accrual accounting (Y). This is indicated by the results of research showing that staff education level has an explanation power of 59.3%. b) The result of experience analysis running cash basis toward accrual (X2) show value t count equal to 4,744 with sig. 0,000. Therefore the value of sig. <0.05 then Ho is rejected, which means experience running the cash basis (X2) has a positive effect on the application of accrual accounting (Y).

## Key words: The Readines of human resources, Accrual accounting,  Government
Regulation No. 71 of 2010, the level of education of financial staff, the experience of running the cash basis toward accruals.

## PENDAHULUAN
Meningkatnya peran daerah dalam pe ngelolaa n ke uang an u ntuk leb ih mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara vertikal dan horizontal semakin tinggi. Pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kep ada otoritas yan g le bih ting gi. Pertanggungjawaban horisontal (horizontal
accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo 2002: 21).
Wacana tentang good governance pada organisasi pemerintahan atau yang disebut dengan good goverment governance merupakan isu yang paling mengemuka pa da e ra reformasi sampai  deng an sekarang ini. Tuntutan masyarakat agar pengelolaan keuangan negara dijalankan

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
dengan transparan dan akuntabel sejalan dengan keinginan masyarakat internasional. Salah satu kunci pengembangan di dalam tata kelola sektor publik selama lebih dari 15 tahun adalah adanya dorongan yang kuat oleh lembaga-lembaga internasional, seperti Organisation for Economic Coopera- tion and Development (OECD), the Inter- national Monetary Fund (IMF), dan World Bank, kepada negara-negara di dunia untuk mengganti sistem akuntansi tradisionalnya dari akuntansi berbasis kas ke sistem akuntansi berbasis akrual seperti pada sektor swasta. Tuntutan dari masyarakat internasional tersebut juga berdampak pada sistem akuntansi pemerintahan di In- donesia.
Berdasarkan jenis kelamin responden pegawai BKAD Kabupaten Bantul sebagian besar adalah kelompok berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 19 responden (63,333%) dan sebanyak 11 responden (36,666%) pada kelompok berjenis kelamin prempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan akhir responden pegawai BKAD Kabupaten Bantul sebagian besar adalah lulusan Sarjana Stata 1 (S1)  yaitu sebanyak 18 responden (60,00 %), lulusan strata 2 (S2) sebanyak 7 responden (23,334%) dan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) se banyak 5  respon den  (16,667%). Berdasarkan masa kerja responden pegawai BKAD Kabupaten Bantul adalah sebagian besar responden memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun  yaitu sebanyak 12 responden (40,00 %),  masa kerja lebih dari 15 tahun sebanyak 7 responden (23,334%), masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 3 responden (10,00%) dan masa kerja lebih dari 5 tahun  sebanyak 8  responden (26,667%).
Pada penelitian sebelumnya (Hetti Herlina, 2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemda dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang dimaksud dalam penelitiannya adalah
PP 71 Tahun 2010, yang membahas tentang perubahan sistem akuntansi dari sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (PP 24 tahun 2005) menjadi sistem akuntansi berbasis akrual penuh (PP 71 tahun 2010). Penelitian terdahulu tidak membahas sistem akuntansi, karena yang diteliti adalah faktor yang mempengaruhi kesiapan pemda bukan kesiapan sistem akunta nsi tersebut, ha sil pene litian menunjukkan bahwa kesiapan Pemda di Kabupaten Nias Selatan dalam mengimple- men tasikan  PP No 71  Tah un 2 010 dipengaruhi oleh faktor informasi, faktor perilaku, dan faktor keterampilan.
Penelitian yang dilakukan oleh Ida Najati, Endar Pituringsih, dan Animah Magister Pasca Sarjana Universitas Mataram yang berjudul “Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual: Pe ngujian  Dete rmin an d an Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga”. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan aplikasi SAIBA tidak berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan ope rato r te ntan g pe nyusunan  jurna penyesuaian dan pengembangan aplikasi SAIBA yang tidak melibatkan pengguna. Temuan lain adalah pelatihan akuntansi be rpeg aruh  terhada p  implementa si akuntansi berbasis akrual.Semakin baik dan semakin memadai pelatihan akuntansi yang dilakukan, maka akan semakin mendukung dan meningkatkan implementasi akuntansi berbasis akrual.
Bud aya orga nisa si b erpe ngaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Budaya siri’ na pacce yang dijunjung tinggi mampu mendorong operator aplikasi SAIBA untuk menerima dan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Semakin kuat bud aya orga nisa si a kan sema kin mend ukung implementa si  akuntansi berbasis akrual. Implementasi akuntansi berbasis akrual mempunyai implikasi
terhadap kualitas LKKL. Hal ini disebabkan karena dengan basis akrual, informasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga akan meningkatkan kualitas LKKL yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Semakin baik implementasi akuntansi berbasis akrual, maka semakin meningkat- kan kualitas LKKL.
Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintah ini perlu dilakukan, terutama karena konsep a kuntansi akrual di lingkungan pemerintah masih sangat baru, dan amanat undang-undang agar pemerintah segera menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual  merupakan proses yang berkesinam- bungan dan terpadu. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keber- hasilan atau kegagalan dalam pengenalan sistem akuntansi yang baru, khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting. keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas te knologi info rmasi da n du kung an konsultan, maupun faktor situasional lainnya seperti pengalaman satuan kerja dalam menjalankan  basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja tersebut.
Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris dari tingkat keberhasilan dalam menerapkan sistem akuntansi akrual dan faktor-faktor ya ng b erpe ran  dala m implementa si tersebut. Serta untuk meningkatkan pemahaman kepada para peneliti dan para pimpinan mengenai proses implementasi
dan tantangan reformasi, serta membantu memperbaiki model dan meningkatkan sistem yan g ef ektif da lam  proses implementasi dan proses tender-tender di masa depan.
Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengeloaan keuangan yang efisien dan efektif. Ini berarti bahwa harus ada penekanan pada pengendalian strategis dari pengeluaran agregat dan pengaturan prio ritas da n  fasilitas, e fisiensi  dan efektivitas melalui pendelegasian wewenang manajemen dengan akuntabilitas untuk hasil. Un tuk  mencapai itu , pa ra p embu at keputusan semua tingkatan di sektor publik membutuhkan informasi yang lebih akurat dan bermanfaat. Hal ini pada gilirannya, mendorong pemerintah untuk melakukan perubah an radikal d alam sistem ad ministra si p ublik. Dala m ha l in i, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul masih mengalami beberapa kendala dalam penerapan Akuntansi  Berbasis Akrual seperti dalam penilaian asset yang dimiliki, semua asset yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul harus dapat dinilai secara material sementara setiap Dinas/Badan memiliki asset (aktiva) yang berbeda-beda sehingga membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan, tidak semua karyawan bagian Keuangan memiliki latar belakang pendidikan khususnya Akuntansi sehingga membutuhkan beberapa penye- suaian, pelatihan dan pemahaman terhadap atu ran  baru  yan g dikelu arka n oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pernyataan masalah penelitian sebagai berikut : “Tingkat pendidikan staf dan pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual dalam penerapan akuntansi akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantul belum optimal”. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diura ikan seb elumnya, maka tu juan pe nelitian  ini ada lah : me ngan alisis pengaruh tingkat pendidikan staf keuangan terhadap penerapan akuntansi akrual, dan menganalisis pengaruh pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual terhadap penerapan akuntansi akrual.

## RERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
a. Tingkat Pendidikan Staf Keuangan

## Terhadap Penerapan Akuntansi Akrual
Pe nyampaia n la pora n ke uang an pe merintah  secara  tran sparan d an akuntabel masih sulit diterapkan bagi aparatur daerah, tepat waktu, dan disusun sesuai SAP. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi (Zetra dalam Kusuma, 2009), maka dari itu latar belakang pendidikan staf keuangan termasuk dalam peran utama dalam penerapan sistem akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Stamatiadis (2009) menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pe ndid ikan  sta f akunta nsi  deng an kepatuhan akuntansi. Tingkat pendidikan staf keuangan (X1), Pengalaman menjalan- kan basis kas menuju akrual (X2) dan Imp leme ntasi Akunta nsi  Akru al  (Y). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013), pendidikan staf keuangan memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat penerapan akrual. Menurut Sumarsono (2003:4) sumber daya manusia adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kelemahan laporan keuangan dapat dihindari dari penyusunan
la pora n ke uang an b erba sis akru al dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat memahami SAP berbasis akrual. Dipertegas oleh pendapat Darvis (2010) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan ber- pengaruh pada faktor regulasi, yaitu sumber daya manusia.  Pengimplementasian akuntansi berbasis akrual membutuhkan sumber daya manusia yang memahami da n be rkompete n d alam aku ntan si pemerintahan keuangan daerah.
Atas dasar penelitian empiris tersebut, perumusan hipotesis yang dikemukakan sebagai berikut:
H 1 : Tingkat pendidikan staf keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.

## b. Pengalaman Sebelumnya Dalam
Menjalankan Basis Kas Menuju Akrual Terhadap Penerapan Akuntansi Akrual
Satuan Kerja Pe rang kat Daerah (SKPD) dengan pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual, atau yang terlebih dahulu menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual diharapkan akan mencapai level pemahaman dan penerapan yang lebih baik dalam adopsi dan implementasi sistem yang baru. Menurut Christiaens, (1999), organisasi dengan pengalaman jangka panjang dalam menerapkan akuntansi akrual diharapkan akan mencapai tingkat kepatuhan akuntansi yang lebih baik. Penelitian sebelumnya oleh Stamatiadis, et al (2009) memperlihatkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Atas dasar penelitian empiris tersebut, perumusan hipotesis yang dikemukakan sebagai berikut:
H 2 : Pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
De sain  pen elitian   ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan metoda pengumpulan data menggunakan metode survey , yang mana data pokok dari sampel suatu populasi dikumpulkan  dengan menggunakan instrument kuesioner di lapangan. Penelitian ini menggunakan Ska la  L ikert ya ng diguna kan  untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial.

## Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai  di bidang akuntansi/ keuangan di masing-masing unit SKPD. Te knik Pen gamb ila n  Sa mpel dalam penelitian ini menggunakan metode purpo- sive sampling yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu: Pegawai SKPD pada Badan dan Dinas di lingkup Kabupaten Bantul, Pegawai SKPD yang bekerja pada bidang akuntansi/keuangan pada Badan dan Dinas di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan menggunakan kuesioner.
Pengembangan kuisioner ini mengacu pada penelitian Audi Norma Universitas Islam Indonesia dengan judul “Dampak Imple- mentasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual”.  P ada  pene litian sebelumnya terdapat empat variabel yang diteliti yaitu : Penerapan SAP Berbasis Akrual, Akuntabilitas Laporan Keuangan, Transparansi Laporan Keuangan, Kualitas Pengambilan Keputusan. Pada penelitian ini variabel yang diteliti yaitu : Tingkat
Pendidikan Staf Keuangan dan Pengalaman menjalankan Akuntansi Basis Kas menuju Akrual. Pada penelitian terdahulu lebih me neka nkan  pad a d ampa k da ri imp leme ntasi se dang kan  pene litian sekarang menganalilis apakah tingkat pendidikan staf keuangan dan penglaman menjalankan kas basis menuju akrual ba- sis berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada pegawai SKPD di bidang keuangan/akuntansi pada dinas atau badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Data Penelitian
Berdasarkan hasil dari pelaksanaan penelitian diperoleh data yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan karakteristik responden yaitu karyawan atau pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten Bantul. Penyajian data mengenai identitas responden disini, yaitu untuk memberikan gambaran tentang keadaan data individu dari responden, yang meliputi jenis kelamin, masa kerja dan pendidikan terakhir dapat disajikan pada tabel 1.

## Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas
Uji validitas ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji kesahihan dari angket yang dipergunakan mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu kuisioner dikatakan valid (handal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner tersebut adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator
dari variabel. Suatu kuisioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden atas pertanyaan pada setiap variabel selalu
konsisten dari waktu ke waktu. Untuk hasil lengkap dari uji validitas dan uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 1.
Ringkasan Informasi data identitas dan latar belakang dari responden
No.  Keterangan Jumlah  Persentase 1. Berdasarkan Jenis Kelamin Laki – laki 19 63,33% Perempuan 11 36,67% Total 30 100% 2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir SMA 5 16,67% Strata 1 (S1) 18 60,00% Starata 2 (S2) 7 23,33% Total 30 100% 3. Berdasarkan Masa Kerja > 5 Tahun 8 26,67% >10 Tahun 3 10,00% >15 Tahun 7 23,33% >20 Tahun 12 40,00% Total 30 100%
Tabel 2.

## Ringkasan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
No. Keterangan Sig. (2- tailed) Hasil Uji Keterangan Cronbach's Alpha if Item Deleted Hasil Uji 1. Uji Validitas X1 Uji Reliabilitas X1 X1.1 .000 Lolos Uji Validitas X1.1
.781 Lolos Uji
Reliabilitas X1.2 .000 X1.2 .769 X1.3 .000 X1.3 .754 X1.4 .000 X1.4 .759 X1.5 .000 X1.5 .765 X1.6 .001 X1.6 .810

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
2. Uji Validitas X2 Uji Reliabilitas X2
X2.1 .004 Lolos Uji Validitas X2.1 .840 Lolos Uji
Reliabilitas X2.2 .002 X2.2 .837 X2.3 .000 X2.3 .818 X2.4 .000 X2.4 .821 X2.5 .003 X2.5 .838 X2.6 .002 X2.6 .837 X2.7 .000 X2.7 .828 X2.8 .001 X2.8 .834 X2.9 .000 X2.9 .831 X2.10 .000 X2.10 .830 X2.11 .000 X2.11 .831 X2.12 .004 X2.12 .839 X2.13 .010 X2.13 .841 3. Uji Validitas Y Uji Reliabilitas Y Y.1 .000
Lolos Uji Validitas
Y.1 .812 Lolos Uji
Reliabilitas Y.2 .000 Y.2 .811 Y.3 .003 Y.3 .825 Y.4 .001 Y.4 .820 Y.5 .001 Y.5 .825 Y.6 .024 Y.6 .838 Y.7 .001 Y.7 .823 Y.8 .000 Y.8 .816 Y.9 .003 Y.9 .825 Y.10 .002 Y.10 .824 Y.11 .002 Y.11 .825 Y.12 .002 Y.12 .824 Y.13 .008 Y.13 .827 Y.14 .000 Y.14 .819
Uji Validitas X1 : Variabel dikatakan valid jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh item variabel X1 telah lolos uji validitas.
Uji Reliabilitas X1: Variabel penelitian dikatakan reliabel jika nilai cronbach’s alpha > 0,70. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian telah lolos uji reliabilitas.
Uji Validitas X2 : Variabel dikatakan valid jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh item variabel X2 telah lolos uji validitas.
Uji Reliabilitas X2: Variabel penelitian dikatakan reliabel jika nilai cronbach’s alpha > 0,70. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian telah lolos uji reliabilitas.
Uji Validitas Y: Variabel dikatakan valid jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh item variabel Y telah lolos uji validitas.
Uji Reliabilitas: Variabel penelitian dikatakan reliabel jika nilai cronbach’s alpha > 0,70. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian telah lolos uji reliabilitas.

## Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Ringkasan Uji Asumsi Klasik disajikan pada tabel 3.
Uji Normalitas : Variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh variabel telah memiliki nilai Asymp. Sig yang lebih besar dari 0,05, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah berdistribusi normal.
Uji Linieritas : Hubungan dua variabel dikatakan linier jika nilai sig F pada devia- tion from linearity lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig F pada deviation from linierity 0,143 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan penerapan akuntansi akrual dengan tingkat pendidikan staf bersifat linier. Hubungan dua variabel dikatakan linier jika nilai sig F pada devia-
tion from linearity lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig F pada deviation from linierity 0,163 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan penerapan akuntansi akrual dengan pengalaman menjalankan basis kas bersifat linier.
Uji Multikolinieritas : Variabel dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai VIF kurang dari 10. Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai VIF sebesar 1,032 < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara tingkat pendidikan staf keuangan dan pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual tidak terjadi multikolinieritas.
Uji Homogenitas : Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung yang ditemukan sebesar 0,083 dan -1,979 dengan sig 0,934 dan 0,058. Oleh karena  nilai sig > 0,05 maka  dapat disimpulkan untuk persamaan tingkat pen didikan staf  dan  pen gala man menjalankan basis kas  tidak terjadi heterokedastisitas.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel tingkat pendidikan staf keuangan (X1) dan pengalaman menjalankan basis kas menuju Akrual (X2) terhadap penerapan Akuntansi Akrual (Y). Pengaruh antara variabel-variabel tingkat pendidikan staf keuangan dan pengalaman menjalankan ba sis  kas menu ju a krua l te rhad ap penerapan akuntansi akrual diuji dengan regresi linier berganda. Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.
Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Analisis Regresi Berganda T Sig. Tingkat Pendidikan Staf 3.218 .003 Pengalaman Menjalankan Basis Kas 4.744 .000

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
Persamaan garis regresi: Y = 0,714 + 0,294 X 1 + 0,569 X 2 a. Hasil analisis menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,218 dengan sig. 0,003. Oleh karena nilai sig. < 0,05 maka Ho  ditolak, yang artinya tingkat pendidikan staf keuangan (X1) berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual
(Y). Berpengaruh positif artinya jika tingkat pendidikan staf naik, maka penerapan akuntansi akrual juga akan naik, dan jika tingkat pendidikan staf turun, maka penerapan akuntansi akrual juga akan turun.
Uji t dimaksudkan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel
No. Keterangan
1. Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test Kolmogorov- Smirnov Z Asymp. Sig. (2- tailed) Tingkat Pendidikan Staf 1.149 .142 Pengalaman Menjalankan Basis Kas Menuju Akrual .860 .451 Penerapan Akuntansi Akrual .939 .342 2. Uji Linieritas ANOVA Table Sig. Penerapan Akuntansi Akrual * Tingkat Pendidikan Staf .143 Penerapan Akuntansi Akrual * Pengalaman Menjalankan Basis Kas to Akrual .163 3. Uji Multikolinieritas Collinearity Statistics VIF Tingkat Pendidikan Staf 1.032 Pengalaman Menjalankan Basis Kas 1.032 4. Uji Homogenitas Coefficients a T Sig. Tingkat Pendidikan Staf .083 .934 Pengalaman Menjalankan Basis Kas -1.979 .058
Tabel 3. Ringkasan Uji Asumsi Klasik

## JAYANTI MANDASARI & ZULKIFLI
dep ende n (P enerapan  Aku ntan si Akrual). Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat pendidikan staf keuangan be rpen garu h signifika n te rhad ap penerapan akuntansi akrual. Hal ini me nunjukka n ba hwa   pen erap an akuntansi akrual dipengaruhi oleh tingkat pen didikan staf keuang an. P ada penelitian ini dapat ditunjukkan melalui hasil nilai korelasi determinan antara tingkat pendidikan staf (X1) terhadap penerapan akuntansi akrual (Y) sebesar 0,294, dan memiliki nilai peluang sig sebesar 0,000.
Gambaran umum tingkat pendidikan staf keuangan di BKAD Pemerintah Kabupaten Bantul, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan rata-rata lulusan Sarjana strata 1 (S1). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan staf keuangan maka proses penerapan akuntansi akrual di harapkan akan me ncap ai level pemahaman d an penerapan yang lebih baik.
b. Hasil analisis menujukkan nilai t hitung sebesar 4,744 dengan sig. 0,000. Oleh karena nilai sig. < 0,05 maka Ho ditolak, yang artinya pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual (X2) ber- pengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual (Y). Berpengaruh positif artinya jika pengalaman menjalankan basis kas  naik, maka  penerapan akuntansi akrual juga akan naik, dan jika pengalaman menjalankan basis kas turun, maka penerapan akuntansi akrual juga akan turun.
Hasil penelitian membuktikan bahwa pengalaman menjalankan basis kas men uju akrual (X2) be rpenga ruh signifikan terhadap penerapan akuntansi akrual (Y).  Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akrual dipengaruhi oleh pengalaman menjalankan basis
kas menuju akrual. Pada penelitian ini dapat ditunjukkan melalui hasil nilai korelasi determinan antara pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual (X2) terhadap penerapan akuntansi akrual (Y) sebesar 0,569, dan memiliki nilai peluang sig sebesar 0,000.
Dari data yang diperoleh sebesar 40,00%  responden memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Menurut Christiaens, (1999) organisasi dengan pengalaman jangka panjang dalam menerapkan akuntansi akrual diharapkan akan mencapai tingkat kepatuhan akuntansi yang lebih baik.
Sistem akuntansi berbasis akrual merupakan sistem akuntansi modern yang banyak diterapkan di negara maju. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 pengakuan dan pengukuran pendapatan da n be lanja be rba sis akru al dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun. Terbitnya PP 71 tahun 2010 merupakan implementasi Undang- Undang tersebut, walaupun untuk penerapannya dapat dilakukan secara bertahap. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah, masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan, maupun bagi pengembangan profesi akuntansi dib andingka n de ngan   aku ntan si berbasis kas.
Manfaat bagi pemerintah, antara lain untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Manfaat bagi masyarakat pengguna laporan keuangan, antara lain apabila laporan keuangan disajikan dengan basis akrual memungkinkan pengguna

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
laporan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas serta pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas pemerintah. Penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan SDM yang andal di bidang akuntansi, me merlukan  sumber  daya ya ng memiliki pengalaman lebih pada bidang akuntansi berbasis akrual, oleh karena itu profesi akuntansi diharapkan dapat meningkatkan peranannya  dalam penyediaan dan pengembangan SDM akuntansi di sektor pemerintahan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasa rkan  ana lisis  da ta d an pembahasan, maka simpulan dinyatakan sebagai berikut:
1. Tingkat pendidikan staf keuangan (X1) memiliki pengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual (Y). Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian bahwa tingkat pendidikan staf sebesar 59,3% dapat dijelaskan. Hasil analisis menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,218 dengan sig. 0,003. Oleh karena nilai sig. < 0,05 maka Ho ditolak, yang artinya tingkat pendidikan staf keuangan (X1) berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual (Y),
2. Pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual (X2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,744 dengan sig. 0,000.
Oleh karena nilai sig. < 0,05 maka Ho ditolak, yang artinya pengalaman men jala nkan   basis  kas  (X2) berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual (Y). Berpengaruh positif artinya jika pengalaman menjalankan basis kas  naik, maka  penerapan akuntansi akrual juga akan naik, dan jika pengalaman menjalankan basis kas turun, maka penerapan akuntansi akrual juga akan turun.

## Saran
Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, antara lain:
1. Diharapkan penerapan akuntansi berbasis  akrual pada Pemerintah Dae rah Kabu pate n Ba ntul dap at mencapai tingkat kepatuhan akuntansi yang lebih baik.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam h al pengetahuan tentang basis akrual sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara keseluruhan dan men- dukung reformasi di bidang akuntansi akrual pemerintah yang akuntabel dan informatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra (2001), Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, cet.1, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Hafiz, Abdul Tanjung (2015), Akuntansi
Keuangan Daerah Berbasis Akrual Untuk SKPD, Cetakan pertama,
Bandung : Alfabeta
Halim, Abdul  (2002), Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi,(2016),
Teori, Konsep dan Aplikasi : Akuntansi Sektor Publik, Cetakan kedua, Jakarta: Salemba Empat.
Hetti Herlina (2013), “Analisis Faktor-faktor Yan g Me mpen garu hi  K esia pan Pemerin taha n Da erah  Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010 ”, Skripsi, Universitas Negeri Padang.
Mardiasmo, (2009), Akuntansi Sektor Publik, Edisi ke-4, Yogyakarta: CV Andi.
Nazir, Moh (2014), Metode Penelitian , cet.10, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun (2010),
Standar Akuntansi  Pemerintahan (Berbasis Akrual), IAI: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun (2005),
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun (2006), Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro
(2013), Cara Menggunakan  dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur), cet.4, Bandung: Alfabeta
Sig it, S oehardi (2001), Me tod olo gi Penelitian, cet.2, Yogyakarta: BPFE UST.
Sugiyono, (2014), Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R&D, Cetakan ke-22, Bandung: Alfabeta.
Sumarso no, Sony (20 03), Ekono mi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan , Graha Ilmu Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun (2008),
Perubahan Kedua atas  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun (2014), Pemerintahan Daerah.

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

## LAMPIRAN KUESIONER
Data Responden : Nama : ........................................................................
(Boleh diisi atau dikosongkan) Jenis Kelamin : Perempuan Laki-Laki Umur : ............... Tahun Pendidikan : SMA/Sederajat Diploma Sarjana S2/S3 Jurusan : Akuntansi Non Akuntansi Jabatan : Kepala Dinas Kepala Seksi Kepala Bidang Bagian/Seksi : ........................................................................ Masa Kerja : 0-5 tahun 11-15 tahun 6-10 tahun
>15 tahun
Kuisioner Mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penerapan Akuntansi Akrual Pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul
Kuisioner ini ditujukan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan Akuntansi Akrual di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Jabatan Fungsional Umum
1 2 3 4 5 3 4 5 1
4 Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah tidak tergantung kepada basis akuntansi yang digunakan tetapi tergantung sistem pengendalian intern 3 SAP berbasis akrual memberikan informasi keuangan yang komprehensif dan lebih dapat digunakan sebagai informasi dasar penyusunan perencanaan anggaran berikutnya
2
Kualifikasi pendidikan dibidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan yang disajikan
SKPD
Staf keuangan pendidikan akhir sarjana dengan pendidikan akhir tidak sarjana lebih membantu dalam penerapan akuntansi akrual
Semakin tinggi pendidikan staf akan semakin memudahkan dalam menerapkan akuntansi akrual
Latarbelakang pendidikan staf keuangan yang berorientasi bisnis sangat berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual dibandingkan dengan non bisnis.
6 Peningkatan pemahaman akan penerapan akuntansi basis akrual melalui kursus, pelatihan, sosialisasi, work shop , dsb sudah memadai

## II. Pengalaman Menjalankan Akuntansi Basis Kas menuju Akrual
Bapak/Ibu sudah memahami akuntansi berbasis akrual
2 Bapak/Ibu tidak lagi mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan yang berlaku sekarang ini
1 Kualitas SDM sebagai pelaksana penatausahaan keuangan dan pelaksanaan akuntansi belum memadai 1 2
3
Silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah dengan memberi tanda cek (√) pada kolom yang sudah tersedia untuk jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Sdr/i
NO PERTANYAAN ALTERNATIF JAWABAN I. Tingkat Pendidikan Staf Keuangan 4 5 Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Kurang Setuju Setuju Sangat Setuju JAYANTI MANDASARI & ZULKIFLI
III. Penerapan SAP Berbasis Akrual (PP Nomor 71/2010)
1 2 3 4 5 6 13 Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP berbasis akrual menyediakan informasi yang lebih berguna dalam pengambilan keputusan
Bapak/Ibu paham Aset, Kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saaat kas atau setara kas diterima atau dibayar
Bapak/Ibu paham bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima direkening kas umum daerah
Bapak/Ibu paham bahwa beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan
Bapak/Ibu paham Laporan Operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per program/kegiatan pelayanan, dan juga memprediksi pendapatan sehingga bisa mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah
Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan
Penganggaran secara akrual dapat menimbulkan resiko disiplin anggaran
12 Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP berbasis akrual menyediakan informasi yang lebih baik
7 Laporan keuangan berbasis akrual akan lebih dapat mengamankan aset daerah
8 Pengendalian keuangan daerah semakin baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi efisien dan efektifitas
9 Dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan, akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat di percaya
10 Penerapan akuntansi berbasis kas modifikasi cukup untuk menunjukkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah
11 Penerapan akuntansi berbasis akrual akan lebih menunjukkan transaparansi pengelolaan keuangan daerah 5 Penerapan SAP berbasis akrual akan menambah kesulitan bagi pemda dalam menyusun laporan keuangan
6 Laporan pertanggungjawaban keuangan telah mengungkapkan secara lengkap semua informasi relevan yang dibutuhkan oleh pengguna dengan jujur dan objektif

## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
7 8 9 10 11 12 13 14 .................................................................................................... .................
.................................................................................................... ................. .................................................................................................... .................
Terima Kasih Atas partisipasinya
Pelaksanaan APBD selalu diaudit oleh inspektorat selaku auditor internal
Dukungan dan komitmen dari para pemimpin di sektor publik adalah faktor kunci keberhasilan dalam implementasi SAP Akrual
Sarana dan Prasarana yang mendukung terlaksananya SAP berbasis akrual (misalnya: Sistem pengelolaan dan akuntansi daerah), belum memadai
PPK SKPD/Bendahara paling wajib mengetahui tentang akuntansi berbasis akrual dalam penatausahaan keuangan daerah
15 Mohon diuraikan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang apakah laporan keuangan pemerintah daerah
tidak hanya digunakan sebagai sumber informasi tetapi juga dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan? Sertakan alasan Bapak/Ibu/Sdr/i : Pemda responsif terhadap tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat/DPRD atas pelaporan keuangan pemda
Asistensi BPKP ataupun perguruan tinggi dalam penerapan SAP akrual belum memadai
Fungsi Inspektorat Daerah diperlukan dalam penerapan SAP berbasis akrual di setiap SKPD untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah
Pertanggungjawaban laporan keuangan oleh Kepala
Daerah kepada DPRD pada akhir tahun bersifat terbuka untuk masyarakat umum