Kolaborasi dan Inovasi Berkelanjutan Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu: Suatu Analisis Urgensi Dewan Pendidikan di Kabupaten Garut

## Jajang Burhanudin
Program Studi Administrasi Bisnis
Politeknik LP3I Bandung
Email: jajangburhanudin@gmail.com

## ABSTRAK
Penyelenggaran  pendidikan  bermutu  di  Indonesia  dewasa  ini  masih  memiliki hambatan  dan  tantangan  yang  cukup  berat  mulai  dari  kelembagaan  yang  belum memenuhi standar, kompetensi guru yang relatif rendah, kompetensi  rendah dari siswa/  lulusan  dalam  beberapa  bidang  ajar  seperti  sains  dan  matematika,  literasi dan  minat  baca  yang  lemah,  kurang  relevannya  pendidikan  dengan ketenagakerjaan dan industri, tata kelola pendidikan oleh pemangku kepentingan yang  belum  terkordinasikan  dengan  baik  serta  sejumlah  masalah  lainnya. Diperlukan suatu upaya berkesinambungan untuk mengatasi permasahan tersebut di  atas.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menurai  permasalah  serta  menghasikan jalan  keluar  dari  permasalahan  saat  ini.  Penelitian  dilakukan  dengan  mereview literatur  dan  analisis  kebijakan  pendidikan  ditingkat  kabupaten.  Hasil  analisis menunjukkan  perlunya  kolaborasi  dan  inovasi  secara  terus  menerus berkepanjangan dari para penyelenggara dan pelaksana pendidikan. Dan untuk itu diperlukan  peran  dewan  pendidikan  dalam  menjembatani  para  pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama bahu membahu mewujudkan pendidikan bermutu yang dicita-citakan bersama.
Kata  Kunci:  sinkronisasi,  sinergi  kelembagaan,  relevansi  pendidikan, pemangku kepentingan

## PENDAHULUAN
Dalam  acara  silaturahmi  Kemendikbud  dan  para  Kepala  Dinas  Pendidikan  se- Indonesia pada 1 Desember 2014, AR Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Mendikbud  menyampaikan  makalah  bertajuk  “Gawat  Darurat  Pendidikan  di Indonesia” (Kemendikbud, 2014). Dalam paparan tersebut disampaikan sejumlah permasalahan  dari  potret  pendidikan  Indonesia,  antara  lain  75%  sekolah  di Indonesia  tidak  memenuhi  standar  layanan  minimal  pendidikan.  Hal  ini didasarkan pada pemetaan oleh Kemendikbud terhadap 40.000 sekolah pada tahun 2012.  Lalu  dari  hasil  uji  kompetensi  guru  tahun  2012  terhadap  460.000  guru diperoleh nilai rata-rata kompetensi guru berada pada angka 44,5. Sedangkan nilai standar  yang  diharapkan  adalah  70.  Kemudian  hasil  pemetaan The  Learning Curve-Pearson mengenai  akses  dan  mutu  pendidikan  menempatkan  Indonesia berada  pada  posisi  ke-40  dari  40  negara.  Sedangkan  dari  pemetaan  Trend  in International Mathematics and Science (TIMSS) dibidang literasi sains Indonesia menempati  peringkat  40  dari  42  negara.  Hal  yang  hampir  sama  dari  pemetaan PISA  dibidang  literasi  matematika  bahwa  76%  anak-anak  di  Indonesia  tidak mencapai  level  2  daari  6  level  yang  diujikan.  Disisi  lain  UNESCO  tahun  2012 melaporkan  bahwa  hanya  1  dari  1000  orang  Indonesia  yang  punya  minat  baca serius.  Selain  itu,  dipaparkan  juga  mengenai  kekerasan  fisik  dan  kekerasan seksual  oleh/  terhadap  pelajar  di  dalam  lingkungan  pendidikan  maupun  di    luar sekolah yang menjadi berita yang tiada henti.
Fenomena tersebut di atas  sampai saat ini masih terasa relevan yang secara umum juga merupakan gambaran permasalahan  yang hampir sama di banyak daerah di Indonesia, termasuk pada potret pendidikan di Kabupaten Garut seperti akses dan kesempatan  belajar  yang  kurang  merata,  mutu  pendidikan  yang  masih  lemah terutama  matematika  dan  sains,  sangat  banyaknya  guru  yang  kurang  terlatih, bahan belajar yang kurang memadai, relevansi yang kurang antara pendidikan dan ketenagakerjaan,  kecenderungan  menurunnya  akhlak  dan  moral  yang menyebabkan lunturnya tanggungjawab dan kesetiakawanan sosial.
Berbagai permasalahan tersebut  tentu harus dicarikan solusi terbaik yang efektif dan efisien yang proses penuntasannya bisa diinisiasi dan dilakukan oleh berbagai kalangan  yang bertanggungjawab atas upaya mewujudkan visi besar bangsa dan negara. Dan secara khusus juga mewujudkan visi  misi  pembangunan Kabupaten Garut.

## KAJIAN PUSTAKA
Secara  ideologis  konstitusional  pendidikan  di  Indonesia  sejatinya  merupakan upaya untuk mewujudkan visi bangsa dan negara sebagaimana Pembukaan UUD 1945  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial  yang  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia  dan  Kerakyatan
yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/Perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pendidikan  secara  filosofis  merupakan  upaya  memanusiakan  manusia.  (Ahmad Tafsir,  2010).  Dalam  pengertian  ini,  secara  ontologis  pendidikan  merupakan proses yang menghargai, menghormati, memuliakan individu atau kelompok agar potensi yang dimilikinya baik raga, jiwa dan ruh juga kognisi, afeksi, konasi dan psikomotornya  agar  dapat  berkembang  dan  dioptimalkan  untuk  kemaslahatan lahir dan batin. Secara epistemologis,  pendidikan merupakan upaya metodologis yang menurut Ki Hajar Dewantara ditekankan pada tiga prinsip  yaitu ing ngarsa sung  tuladha,  ing  madya  mangun  karsa  dan  tut  wuri  handayanai.  Sebagaimana diketahui bahwa ing ngarsa sung tuladha dapat diartikan jika di depannya  harus memberikan  contoh  yang  baik  kepada  peserta  didiknya.  Sedangkan  ing  madya mangun  karsa  diartikan  jika  berada  di  tengahnya  harus  memberikan    ide-ide cemerlang  sekaligus  semangat  kepada  peserta  didiknya.  Dan  tut  wuri  handayani diartikan  jika  berada  di  belakangnya  harus  memberi  arahan  yang  benar  kepada peserta didiknya.
Adapun  secara  aksiologis,  pendidikan  memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya  kepada  kehidupan  manusia  sebagai  individu,  sebagai  makhluk  sosial, sebagai bagian dari lingkungan, dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
Konsep dasar pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas sejalan dengan Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 bahwa tujuan  pendidikan  nasional  adalah  mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dalam  tataran  daerah,  pemerintah  Kabupaten  Garut  telah  menetapkan  visi  dan misi  2019-2024  yaitu  mewujudkan  Garut  yang  bertaqwa,  maju  dan  sejahtera. Secara  umum,  visi  Kabupaten  Garut  ini  merupakan  pengejewantahan  dari  visi besar  negara  dan  bangsa  juga  sejalan  dengan  tujuan  pendidikan  nasional.  Untuk itu, maka secara aksiologis pendidikan di Kabupaten Garut, selain ditujukan untuk mewujudkan  visi  besar  negara  dan  bangsa  serta  tujuan  pendidikan  nasional, diharapkan dapat memperkuat perwujudan masyarakat Garut yang bertaqwa, maju dan sejahtera dalam rentang waktu lima tahun ke depan.
UU  No.  20  tahun  2003  tentang  Pendidikan  Nasional,  Peraturan  Pemerintah Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  66  tahun  2010 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  Tentang Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan  mengamanatkan  pembentukan Dewan  Pendidikan.  Namun  demikian,  Dewan  pendidikan  sejatinya  dibentuk bukan  sekedar  pelengkap  karena  amanat  UU  dan  perundangan,  tetapi  harus menjadi  kesadaran  bersama  akan  pentingnya  kolaborasi  semua  pihak  dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu.

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  paper  ini  dilakukan  dengan  menganalisis  konsep  filosofis  dan konstitusional  tentang  pendidikan.  Selain  itu  juga  melakukan  analisis  terhadap kebijakan  pendidikan  dikaitkan  dengan  upaya-upaya  mewujudkan  visi  misi pembangunan daerah- dalam hal ini pada pemerintahan Kabupaten Garut periode 2019-2022.

## PEMBAHASAN
Visi Pemerintah Kabupaten Garut saat ini adalah mewujudkan manusia bertaqwa, maju dan sejahtera. Berkenaan dengan hal itu, maka konteks pendidikan bermutu bila  dikaitkan  dengan  visi  Kabupaten  Garut  tersebut,  dapat  dimaknai  sebagai pendidikan yang mampu mewujudkan manusia yang bertaqwa, berkemajuan dan sejahtera.
Apakah  pendidikan  yang  diselenggarakan  di  Kabupaten  Garut  saat  ini  telah mewujudkan ketiga visi tersebut. Bila sudah, apa indikitor keberhasilannya? Bila belum,  pertanyaan  berikutnya  adalah    bagaimana  membangun  pendidikan  yang mewujudkan  ketaqwaan?  Bagaimana  mendorong  pendidikan  yang  mewujudkan kemajuan?  Dan  bagaimana    menciptakan  pendidikan  yang  mewujudkan kesejahteraan? Selain itu, pada saat yang sama semua pihak yang berkepentingan sejatinya  mencari  solusi-solusi  yang  tepat  untuk  menuntaskan  permasalahan pendidikan  di  Kabupaten  Garut.  Untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  dan tuntutan  tersebut  di  atas  membutuhkan  perhatian  yang  serius,  kerja  keras,  kerja cerdas,  kerja  tuntas  dan  kerja  ikhlas  dari  semua  pihak  yang  berkepentingan. Pendidikan bukan saja tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah tetapi juga tanggung jawab masyarakat pada umumnya, keluarga-keluarga, dunia usaha, dunia industri, pengelola pendidikan, lembaga profesi, organisasi kemasyarakatan dan warga negara lain sebagainya.
Secara  normatif  sebagaimana  perundangan  yang  berlaku,  Dewan  Pendidikan memiliki  tugas  dan  fungsi  untuk  menghimpun,  menganalisa  dan  memberikan pertimbangan,  arahan  dan  dukungan  tenaga,  sarana  dan  prasarana  serta pengawasan secara mandiri dan profesional. Dengan posisi  tersebut, maka untuk mewujudkan outcome pendidikan  yag  bermutu  di  Kabupaten  Garut  khususnya sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  maka  sejatinya  Dewan  Pendidikan  menjadi penghubung  ( connector )  atau  jembatan  ( bridging) strategis  untuk  merangkai sinergi dan kolaborasi berbagai pihak untuk penyelenggaraan pendidikan bermutu setidaknya  antara  masyarakat  umum,  masyarakat  pendidikan,  dunia  usaha  dan industri pada satu sisi. Dan pada sisi lain berhubungan dengan pemerintah daerah dalam  hal  ini  Bupati  dan  Dinas  Pendidikan  sebagai  eksutif  dan  DPRD  sebagai lembaga  legislatif.  Bagaimana  bentuk  sinergi  dan  kolaborasi  yang  diinginkan? Disinilah  perlunya    inovasi  dan  kerjasama  yang  menggugah  para  pihak  untuk memberikan  perhatian,  dorongan,  serta  partisipasi  aktif  sesuai  dengan kewenangan  masing-masing  secara  proporsional  dengan  semangat  menciptakan nilai  tambah  agar  setiap  satuan  pendidikan  terutama  pendidikan  formal  dan  non formal dapat memenuhi atau bahkan melampaui standar nasional pendidikan. Pun
terhadap  pendidikan  informal  di  keluarga  dan  pendidikan  kemasyarakatan. Kabupaten  Garut  yang  terdiri  dari  42  kecamatan  dan  424  desa  &  21  kelurahan, dengan  jumlah  penduduk  2.548  juta  jiwa  dan  744  ribu  keluarga,  setidaknya memiliki sekolah yang terdiri dari: 3 TK Negeri + 722 TK Swasta serta 659 RA, 1467  SD  Negeri  dan  419  SD  Swasta  ditambah  4  MIN  +  320  MIS,  151  SMP Negeri  +  555  SMP  Swasta,  37  SMA  Negeri  +  219  SMA  Swasta,  15  SMK Negeri+166 SMK Swasta. Selain itu tercatat pula 16 Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP) dan PKBM ( https://referensi.data.kemendikbud.go.id ).
Dan  tidak  kalah  pentingnya,  Dewan  Pendidikan  diharapkan  juga  menghasilkan, menampung  dan  mensosialisasikan    gagasan-gagasan  segar  yang  menginspirasi peran serta masyarakat dalam jangka panjang dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu,  yaitu  pendidikan  yang  mewujudkan  ketaqwaan,  kemajuan  dan kesejahteraan bagi siswa, guru, orang tua, penyelenggara pendidikan, masyarakat, bangsa dan negara.

## Gambar 1: Urgensi Dewan Pendidikan Mendorong Kolaborasi & Inovasi untuk Pendidikan Bermutu
Contoh  gagasan-gagasan  segar    yang  pernah  diprogramkan  daerah  lain  (terlepas dari apakah sukses/ efektif atau tidaknya) diantaranya: Gerakan Masyarakat Ayo Bantu Sekolah, One Corporate One School , Siap Bantu Sekolah, Gerakan Amal Alumni,  Gerakan  Wakaf  Ilmu,    dsb.  Terlepas  dari  nama  dan  bentuk  program gagasan  inspiratif  yang  perlu  digulirkan  nanti,  hal  yang  terpenting  adalah munculnya keinginan yang besar, niat yang kuat dan semangat yang menggelora dari semua pihak untuk mewujudkan pendidikan bermutu secara berkelanjutan.
VISI BANGSA
& NEGARA
BERDASAR
PANCASILA VISI  GARUT TAQWA, MAJU, SEJAHTERA TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL PENDIDIKAN BERMUTU KOLABORASI INOVASI DEWAN PENDIDIKAN

## Gambar 2: Tugas dan Fungsi Dewan Pendidikan untuk Pendidikan Bermutu di Kab. Garut
Berdasarkan gambaran di atas, penulis mengusulkan langkah  awal  yang menjadi prioritas dalam mempercepat kolaborasi dan inovasi menuju pendidikan bermutu antara lain:
1. Forum  Group  Discussion  (FGD)  untuk  Penetapan key  success ,
indikator dan target pendidikan yang mewujudkan Garut Taqwa; FGD untuk  Penetapan key  success ,  indikator  dan  target  pendidikan  yang mewujudkan Garut Maju; FGD untuk Penetapan key success, indikator dan target pendidikan yang mewujudkan Garut Sejahtera
2. Sinkonisasi  kebijakan  pendidikan  yang  ada  saat  ini  dengan    Visi  dan Misi  Kab.  Garut  2019-2024  baik  dalam  capaian  tahunan  maupun dalam jangka lima tahun ke depan
3. Kontrak  Kinerja  berdasarkan goal  setting dan action  plan dalam bentuk Komitmen pimpinan/ Kepala Sekolah bersama guru-guru pada setiap  satuan  pendidikan  untuk  mewujudkan  Garut  Taqwa,  Maju  dan Sejahtera dalam pencapaian tahunan hingga lima tahun ke depan.
4. Menanamkan  dan  memperkuat  karakter  pendidik  dan  peserta  didik dengan  sifat fatonah,  amanah,  shidiq  dan  tabligh .  Selain  itu  secara
 Mengumpulkan data
 Menganalisis data
 Merekomendasikan
 Beri Arahan
 Pengawasan
 Dukungan (tenaga & sarpras)

## Top Down/ Bottom Up
 Regulasi & Kebijakan
 Implementasi Penjaminan Mutu (SNP)
 Kepemimpinan Kepala Sekolah/ Pengelola Satuan Pendidikan
 Kewirausahaan Kepala Sekolah/ Pengelola Satuan Pendidikan
 Penerapan Good Governance
Penerapan Sistem
Pendidikan thd:  Peserta Didik
 Guru
 Kepala Sekolah
 Orang Tua
 Masyarakat
Pendidikan Bermutu:
Mewujudkan Garut Taqwa Pendidikan Bermutu:
Mewujudkan Garut Maju
Pendidikan Bermutu: Mewujudkan Garut Sejahtera
bersamaan  mentransformasikan  filosofi  Atikan  Sunda  diterjemahkan sebagai  karakter cageur  (sehat),  bageur  (baik),  bener  (benar/  jujur),
pinter (cerdas), singer (terampil), tata titi (beretika) tur nastiti (teliti) . 5. Terkait dengan poin 4 di atas, selayaknya diprogramkan oleh masing- masing  satuan  pendidikan  untuk  membiasakan  membaca  al-Quran
Surat Alfatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Annas beserta artinya dengan tartil  dan  hidmat  kemudian  dilanjutkan  membaca  Asmaul  Husna  dan doa belajar pada setiap mau mengawali proses pembelajaran.
6. Bagi  sekolah  yang  menerapkan  pembelajaran full  day ,  selayaknya diprogramkan  shalat  berjamaah  dzuhur  dan  ashar  di  sekolah.  Dalam hal  ini  ada  kemungkinan  muncul  permasalahan  dari  sekolah-sekolah yang  belum  memiliki  fasilitas  mushola/  mesjid  dan  fasilitas  wudhu yang  memadai.  Disinilah  tantangannya  bagi  penyelenggara  dan pengelola pendidikan untuk menuntaskan masalahnya masing-masing.
7. Bagi  sekolah  yang  menerapkan  pembelajaran full  day ,  selayaknya melakukan kontrol terhadap kegiatan makan siang para siswa. Kurang disiplin  waktu  makan  atau  memakan  makanan  yang  tidak  sehat, sangat  dimungkinkan  berpengaruh  pada  rendahnya  kebugaran  dan kurang konsentrasi belajar dari siswa yang bersangkutan. Pembelajaran tidak  akan  efektif  jika  kondisi  fisik  kurang  prima  dan  kurang konsentrasi. 8. Seluruh  satuan  pendidikan  memprogramkan  suatu  aktivitas/  kegiatan baik kurikuler maupun ekstra kurikuler yang memberikan motivasi dan praktek  untuk  berprilaku  hidup  sehat  melalui  kebugaran  jasmani  dan kebugaran mental (mata pelajaran olah raga dan kesehatan, IPA, IPS, PKn  dan  Agama  dsb.  yang  sejatinya  menjadi  mata  pelajaran  yang terintegrasi untuk healthy life style ).
9. Di setiap satuan pendidikan/ sekolah dan setiap wilayah tertentu secara insidental  maupun  kontinyu  diprogramkan  sharing  dan  berbagi best practice antar guru-guru tentang metode dan model pembelajaran yang menyenangkan.  Bisa  dalam  bentuk expose atau exhibition dari  para guru  atau  lembaga  terdekat  yang  relatif  sudah  lebih  baik  dalam implementasi model dan metode pembelajaran.
10. Untuk  hal  tersebut  di  atas  dapat  juga  dilakukan  secara  kolaboratif/ sinergi dengan perguruan tinggi (PT)  yang berada di Kab. Garut atau PT  di  daerah  lain  melalui  program  KKN  Tematik/  Praktek  Kerja Lapangan  atau  Pengabdian  kepada  Masyarakat      yang  berfokus  pada pembentukan healthy  life  style ,  pengembangan  Metode  dan  Model Pembelajaran  yang  menyenangkan,  penguatan  guru-guru  matematika dan  sains  dalam  kompetensi  akademis,  dan  kolaborasi  pada  kegiatan lainnya.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  tersebut  di  atas  penulis  menyimpulkan  beberapa  hal  sebagaimana berikut:
1. Visi  dan  misi  pembangunan  daerah  maupun  tujuan  pendidikan  nasional dapat tercapai dengan pendidikan yang bermutu
2. Untuk  mewujudkan  pendidikan  bermutu  dibutuhkan  kolaborasi  dan inovasi yang terus menerus dari penyelenggara dan pelaksana pendidikan
3. Inovasi  yang  bisa  dilakukan  antara  lain:  sinkronisasi,  kontrak  kinerja, integrasi mata ajar dan penerapan teknologi pembelajaran
4. Kolaborasi  yang  diinginkan  antara  lain:  FGD  penetapan key  success dan indikator keberhasilan, best practice , dan sinergi kelembagaan.

## DAFTAR PUSTAKA
AR  Baswedan.  2014.  Gawat  Darurat  Pendidikan  di  Indonesia.  Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
A  Tafsir.  2010.  Filsafat  Pendidikan  Islam  (Interaksi  Jasmani,  Rohani,  Kalbu memanusiakan manusia). Remaja Rosda Karya. Bandung
E Cristiana. 2013. Pendidikan  yang Memanusiakan Manusia. Jurnal  Humaniora. Binus Jakarta
Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  R.I.  2003.  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. 2010. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010
Pemerintah Kabupaten Garut. 2019. Visi Misi Kabupaten Garut 2019-2024
www.dpr.go.id . Undang-Undang Dasar 1945