Volume 7 Issue 1 (2024) Pages 348 - 363

## SEIKO : Journal of Management & Business
ISSN : 2598-831X (Print) and ISSN : 2598-8301 (Online)

## Perbedaan Praktik Akuntansi Indonesia dan Vietnam
Natalis Christian  1 , Fanny Derista 2 , Jennifer 3 , Vivian Frederica 4 1,2,3,4 Program Studi Akuntansi, Universitas Internasional Batam

## Abstrak
Standar  akuntansi  internasional  memainkan  aspek  krusial  dalam  menyelaraskan  praktik akuntansi  di  berbagai  negara.  Hal  ini  menjadi  landasan  penting  bagi  perusahaan multinasional untuk menghasilkan laporan keuangan yang konsisten, transparan, dan mudah dipahami oleh pengguna di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan  dalam  regulasi  dan  praktik  akuntansi di  Indonesia  dan  Vietnam.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik  studi  pustaka  sebagai  teknik  dalam pengumpulan data. Data penelitian diperoleh dari data sekunder yang tersedia dari artikel dan karya ilmiah di berbagai sumber online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan  mendasar  antar  kedua  negara  dalam  penerapan  standar  akuntansi  dimana Indonesia  menggunakan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK),  sementara Vietnam  menggunakan  International  Financial  Reporting  Standards  (IFRS).  Hal  tersebut mencerminkan  pengaruh  budaya,  sejarah  ekonomi,  regulasi,  kebijakan  perpajakan  dan standar  pelaporan  keuangan  masing-masing  negara.  Setiap  negara  mengadopsi  praktik akuntansi  yang  berbeda  sesuai  dengan  standar  kebijakan  dan  pedoman  akuntansi  yang berlaku di dalamnya. Dengan memahami perbedaan dan persamaan dalam praktik akuntansi antara  Indonesia  dan  Vietnam,  pemangku  kepentingan  dapat  membuat  keputusan  yang strategis, meningkatkan transparansi, keandalan, dan kepercayaan dalam laporan keuangan, serta mendukung aliran investasi dan kerja sama ekonomi yang lebih baik.
Kata Kunci: Indonesia, Vietnam, Praktik Akuntansi

## Abstract
International  accounting  standards  play  a  crucial  role  in  harmonizing  accounting  practices  across various countries. This forms an important foundation for multinational companies to produce financial statements that are consistent, transparent, and easily understood by users worldwide. This research aims to identify differences  in accounting regulations and practices in Indonesia and Vietnam. The study employs a qualitative method using literature review as the data collection technique. Research data  is  obtained  from  secondary  data  available  from  articles  and  scholarly  works  in  various  online sources. The findings show fundamental differences between the two countries in the application of accounting  standards,  where  Indonesia  uses  the  Financial  Accounting  Standards  (PSAK),  while Vietnam uses the International Financial Reporting Standards (IFRS). This reflects the influence of each country's culture, economic history, regulations, tax policies, and financial reporting standards. Each country adopts different accounting practices according to the applicable policy standards and accounting  guidelines.  By  understanding  the  differences  and  similarities  in  accounting  practices between  Indonesia  and  Vietnam,  stakeholders  can  make  strategic  decisions,  enhance  transparency, reliability, and trust in financial reports, and support better investment flows and economic cooperation.
Keywords: Indonesia, Vietnam, Accounting Practice.
Copyright (c) 2024 Natalis Christian
 Corresponding author : Natalis Christian
Email Address : natalis.christian@uib.ac.id, 2142020.fanny@uib.edu, 21420245.jennifer@uib.edu, 2142068.vivian@uib.edu

## PENDAHULUAN
Globalisasi telah mengantarkan dunia pada era perdagangan yang menjadi salah satu pendorong  penggunaan  praktik  akuntansi  internasional  (Tyas  et  al.,  2023).  Perusahaan- perusahaan  untuk  berekspansi  ke  berbagai  negara,  membuka  peluang  investasi  dan kerjasama lintas batas. Hampir seluruh perusahaan, termasuk perusahan lokal kini terlibat dalam  transaksi  internasional,  mereka  dihadapkan  pada  kompleksitas  standar  akuntansi yang  berbeda-beda  di  setiap  negara  (Goncharova,  2020).  Ketidakseragaman  ini  dapat menimbulkan hambatan dalam pengambilan keputusan, menyulitkan perbandingan kinerja keuangan antar perusahaan, dan menghambat kelancaran arus perdagangan internasional (Diphayana, 2018). Dinamika ini memicu kebutuhan akan standar akuntansi yang bersifat internasional untuk menyelaraskan praktik akuntansi di berbagai negara (Manoj et al., 2023).
Standar  akuntansi  internasional  muncul  dalam  menghasilkan  laporan  keuangan yang konsisten dan mudah dipahami oleh pengguna di berbagai negara (Saveleva, 2021). Hal ini  akan  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  perusahaan  multinasional,  serta mendorong  efisiensi  pasar  modal  global.  Di  tengah  kebutuhan  akan  standar  akuntansi internasional, International Financial Reporting Standards (IFRS) muncul sebagai solusi yang komprehensif (Ertuğrul,  2019) . IFRS merupakan  seperangkat  standar  akuntansi  yang dikembangkan dan dikeluarkan oleh International Accounting Standards Board (IASB) (IFRS Accounting, 2016). Standar ini telah diadopsi oleh lebih dari 195 negara di seluruh dunia, menjadikannya  standar  akuntansi  global  yang  paling  diakui  dan  digunakan  secara  luas (Song, 2020).
Setiap  negara  memiliki  karakteristik  dan  kebutuhan  yang  berbeda-beda,  sehingga standar  akuntansi  internasional  perlu  diadaptasi  agar  sesuai  faktor  ekonomi  dan  politik negara  tersebut  (Djambakieva,  2021).  Di  Indonesia,  standar  akuntansi  yang  diterapkan adalah  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  yang  dikembangkan  oleh  Ikatan  Akuntan Indonesia (IAI) (Standar Akuntansi Keuangan, 2015). Standar ini secara bertahap disesuaikan dengan International  Financial  Reporting  Standards  (IFRS) untuk  meningkatkan keterbandingan laporan keuangan secara internasional (Standar Akuntansi Keuangan, 2015). Proses  konvergensi  ini  mencerminkan  komitmen  Indonesia  terhadap  praktik  akuntansi global yang lebih harmonis, meskipun masih terdapat penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mengakomodasi kondisi lokal dan kebutuhan spesifik industri.
Sementara  itu,  Vietnam  mengimplementasikan  standar  akuntansi Vietnamese Accounting Standards (VAS) yang diatur oleh Kementerian Keuangan Vietnam (Shira, 2021).
VAS juga bergerak menuju konvergensi dengan IFRS , namun dengan pendekatan yang lebih bertahap dan selektif (A. T. Nguyen & Gong, 2014). Hal ini mencerminkan upaya Vietnam untuk menyeimbangkan antara adopsi standar internasional dan pemeliharaan fleksibilitas yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  domestik.  Perbedaan  pendekatan  dalam mengadopsi IFRS ini  memicu  adanya  perbedaan  antara  standar  akuntansi  Indonesia  dan Vietnam. Adanya tantangan bagi investor, terutama investor asing yang dihadapkan pada kesulitan menganalisis laporan keuangan perusahaan di kedua negara tersebut.
Bagi calon investor dari Vietnam yang ingin berinvestasi di perusahaan Indonesia, laporan keuangan yang disajikan di Indonesia tidak dapat dianalisis dengan metode yang sama  dengan  analisis  laporan  keuangan  di  Vietnam.  Hal  ini  disebabkan  oleh  perbedaan standar  akuntansi  yang  digunakan  (Polzer  et  al.,  2022).  Perbedaan  ini  mengharuskan pengguna  laporan  keuangan  untuk  memiliki  pemahaman  terhadap  standar  akuntansi  di kedua  negara  agar  dapat  menginterpretasikan  dan  mengambil  keputusan  dari  informasi keuangan dengan tepat (Hajdari, 2019). Kurangnya pemahaman dapat meningkatkan risiko investasi dan menghambat arus investasi asing antar investor Indonesia maupun Vietnam. Dengan  adanya  upaya  dalam  mengatasi  tantangan  ini,  diharapkan  Indonesia  dan Vietnam  dapat  menjadi  tujuan  investasi  yang  lebih  menarik  bagi  investor  asing,  dan
mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua negara (Chauhan & Kumar, 2019). Namun, dari riset yang dilakukan penelitian mengenai perbandingan standar akuntansi di Indonesia dan Vietnam masih tergolong minim, dan penelitian yang mendalam masih jarang dilakukan. Hal ini menyebabkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika akuntansi di kedua negara, terutama dalam konteks perbedaan pencatatan laporan keuangan maupun kebijakan regulasi masih terbatas. Oleh karena itu, melalui  penelitian komparatif ini mengenai standar akuntansi  di  Indonesia  dan  Vietnam,  diharapkan  para  investor  maupun  perusahaan multinasional  dapat  diperoleh  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  perbandingan standar akuntansi negara Indonesia dan Vietnam.

## Faktor Perbedaan Praktik Akuntansi antara Negara
Perbedaan praktik akuntansi di Indonesia dan Vietnam dapat ditelusuri dari beberapa faktor, sebagai berikut.
1. Faktor Hukum Sistem hukum yang berbeda antara kedua negara mempengaruhi regulasi dan standar akuntansi. Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum campuran, memberikan latar belakang yang berbeda dalam penerapan standar akuntansi, sedangkan Vietnam memiliki sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum sipil (Doan et al., 2020; Wardhani et al., 2022).
2. Faktor Lingkungan Indonesia dan Vietnam sama-sama telah mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS), namun perbedaan dalam kecepatan adopsi dan penyesuaian dengan standar lokal menciptakan varian dalam praktik akuntansi (Nguy ễ n Th ị H ả i Hà và công s ự , 2022; Yanti & Ramzijah, 2023).
3. Faktor Budaya
Pengaruh budaya juga berperan dalam cara praktik akuntansi dijalankan di kedua negara. Misalnya, budaya kerja, negosiasi bisnis, dan tingkat transparansi keuangan bisa berbeda, berpengaruh pada pelaporan dan analisis finansial. Selain itu, sejarah ekonomi Indonesia dan Vietnam yang unik berdampak pada perkembangan infrastruktur keuangan dan regulasi mereka, termasuk praktik akuntansi (Bernadetta Diana Nugraheni & Cyrillius Martono, 2023; Le et al., 2020).
4. Faktor Perpajakan
Perpajakan di Vietnam memiliki kebijakan perpajakan yang ketat terkait dengan dokumen dan pendaftaran pajak, yang harus memenuhi kriteria khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara di Indonesia, meskipun juga mengikuti prosedur yang ketat, ada lebih banyak ruang untuk interpretasi dalam praktik akuntansi dan pelaporan, khususnya terkait dengan pengakuan pendapatan dan pengeluaran. Perbedaan perpajakan di kedua negara juga menjadi salah satu faktor perbedaan praktik akuntansi, di Indonesia mengikuti prosedur yang ketat, ada lebih banyak ruang untuk interpretasi dalam praktik akuntansi dan pelaporan, khususnya terkait dengan pengakuan pendapatan dan pengeluaran (Amrin et al., 2021). Sedangkan di Vietnam memiliki kebijakan perpajakan yang ketat terkait dengan dokumen dan pendaftaran pajak, yang harus memenuhi kriteria khusus yang ditetapkan oleh pemerintah (Hamdani & Husain, 2023).
Perbedaan  ini  mencerminkan  bagaimana  praktik  akuntansi  di  kedua  negara  tidak hanya  dipengaruhi  oleh  standar  internasional,  tetapi  juga  oleh  faktor  domestik  seperti perpajakan, budaya, dan regulasi hukum.

## PSAK
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  adalah  kerangka  kerja  akuntansi yang dianut di Indonesia. PSAK merupakan serangkaian aturan dan prinsip yang digunakan oleh entitas bisnis di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan (Tri Wahyuni et al., 2020). PSKAK dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berada di bawah
naungan Badan Standar Akuntansi Keuangan (BSAK). Tujuan utama dari penerapan PSAK adalah  untuk  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  berkualitas,  transparan,  dan  dapat diandalkan oleh semua pemangku kepentingan, seperti pemilik bisnis, investor, kreditor, dan pemerintah.  Prinsip-prinsip  dasar  PSAK  meliputi  prinsip  kehati-hatian,  keberlanjutan, konsistensi, dan prinsip objektivitas. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah kerangka kerja akuntansi yang dianut di Indonesia. PSAK merupakan serangkaian aturan dan prinsip yang digunakan oleh entitas bisnis di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan (Tri  Wahyuni  et  al.,  2020).  PSKAK  dikeluarkan  oleh  Dewan  Standar  Akuntansi  Keuangan (DSAK) yang berada di bawah naungan Badan Standar Akuntansi Keuangan (BSAK). Tujuan utama dari penerapan PSAK adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan dapat diandalkan oleh semua pemangku kepentingan, seperti pemilik bisnis, investor,  kreditor,  dan  pemerintah.  Prinsip-prinsip  dasar  PSAK  meliputi  prinsip  kehati- hatian, keberlanjutan, konsistensi, dan prinsip objektivitas (Maak et al., 2016).
Secara  spesifik,  PSAK  mencakup  berbagai  aspek  dalam  akuntansi,  mulai  dari pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  hingga  pengungkapan  yang  harus  dilakukan  entitas dalam  laporan  keuangannya  dan  berbagai  transaksi  dan  kejadian  keuangan,  antara  lain seperti pengakuan pendapatan, akuntansi aset dan kewajiban, penyajian laporan keuangan, serta pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Dengan demikian, setiap entitas yang menerapkan PSAK diwajibkan untuk mengikuti pedoman tersebut agar laporan keuangan yang  dihasilkan  memenuhi  prinsip  relevan,  dapat  diandalkan,  konsisten,  dan  dapat dibandingkan (Wulandari et al., 2023).
Pelaksanaan  PSAK  di  Indonesia  diwajibkan  bagi  entitas-entitas  tertentu  seperti perusahaan publik, lembaga keuangan, dan beberapa entitas yang memenuhi kriteria tertentu yang  disyaratkan  oleh  regulator  atau  standar  akuntansi  itu  sendiri.  Penerapan  PSAK diharapkan  dapat  membantu  entitas  dalam  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  tidak hanya  memenuhi  standar  akuntansi  yang  berlaku  secara  lokal  tapi  juga  memiliki  tingkat kesesuaian  yang  tinggi  dengan  standar  akuntansi  internasional.  Selain  itu,  pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para investor  dan  stakeholders  terhadap  informasi  keuangan  yang  disajikan  oleh  perusahaan (Indonesia, 2024a).
IFRS
International  Financial  Reporting  Standards  (IFRS) adalah  serangkaian  pedoman akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB). Tujuan  utamanya  adalah  untuk  menyediakan  kerangka  kerja  yang  konsisten  dalam penyusunan laporan keuangan di berbagai negara, memungkinkan perbandingan yang adil antara  perusahaan-perusahaan  di  seluruh  dunia  (Palea,  2018).  Hal  ini  memungkinkan investor, pihak berkepentingan, dan pasar saham di seluruh dunia untuk membandingkan laporan  keuangan  perusahaan  dengan  lebih  mudah,  yang  mendukung  investasi  dan keputusan ekonomi yang lebih informasi (Mita et al., 2018).
IFRS mencakup  berbagai  aspek  akuntansi,  termasuk  pengakuan,  pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan. Banyak negara telah mengadopsi IFRS , baik secara penuh maupun dengan penyesuaian lokal. Prinsip-prinsip dasar IFRS mencakup kehati-hatian, substansi atas bentuk, pengakuan pendapatan saat terdapat kepastian arus kas masa depan, dan nilai wajar (Soderstrom & Sun, 2016). Standar ini secara teratur direvisi dan diperbarui oleh IASB untuk memperhitungkan perkembangan dalam praktik akuntansi dan kebutuhan  pengguna  laporan  keuangan.  Transisi  ke IFRS dapat  menjadi  proses  yang kompleks,  melibatkan  pelatihan  personel  dan  penyesuaian  sistem  informasi.  Namun, penerapan IFRS telah  membantu  mempromosikan  transparansi,  keandalan,  dan perbandingan yang lebih mudah antara laporan keuangan di tingkat global. IFRS mencakup berbagai aspek akuntansi, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi  keuangan.  Banyak  negara  telah  mengadopsi IFRS ,  baik  secara  penuh  maupun
dengan penyesuaian lokal. Prinsip-prinsip dasar IFRS mencakup kehati-hatian, substansi atas bentuk, pengakuan pendapatan saat terdapat kepastian arus kas masa depan, dan nilai wajar (Soderstrom & Sun, 2016). Standar ini secara teratur direvisi dan diperbarui oleh IASB untuk memperhitungkan perkembangan dalam praktik akuntansi dan kebutuhan pengguna laporan keuangan.  Transisi  ke IFRS dapat  menjadi  proses  yang  kompleks,  melibatkan  pelatihan personel  dan  penyesuaian  sistem  informasi.  Namun,  penerapan IFRS telah  membantu mempromosikan  transparansi,  keandalan,  dan  perbandingan  yang  lebih  mudah  antara laporan keuangan di tingkat global (De George et al., 2016).
Penerapan IFRS di  Vietnam  membawa  tantangan  dan  peluang  bagi  perekonomian negara.  Vietnam  telah  berkomitmen  untuk  mengadopsi IFRS sepenuhnya  sebagai  langkah untuk meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan, membantu perusahaan Vietnam  memperluas  akses  mereka  ke  pasar  modal  internasional,  dan  memperkuat lingkungan investasi (Thi et al., 2020). Selain itu, hal ini memberikan kesempatan bagi praktisi akuntansi  Vietnam  untuk  meningkatkan  kualifikasi  profesional  mereka  dan  bekerja  dalam lingkungan  global.  Walaupun  tantangannya  cukup  besar,  potensi  manfaat  dari  penuhnya implementasi IFRS di Vietnam sangat signifikan, baik bagi ekonomi nasional maupun bagi posisi Vietnam dalam perekonomian global (Dao & Hoang, 2023).

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kualitatif.  Dengan  data yang digunakan dalam penelitian bersifat sekunder, dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, laporan resmi, buku, dan situs web resmi. Data sekunder mencakup informasi statistik dan informasi lain yang relevan dengan standar akuntansi di Vietnam dan Indonesia. Data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan  antara standar akuntansi di kedua negara. Objek penelitian ini adalah standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan Vietnam. Peneliti akan berfokus pada perbandingan penyusunan laporan keuangan dan metode pencatatan akuntansi di kedua negara. Metodologi penelitian ini dipilih bertujuan untuk mengumpulkan data yang mendalam dan kaya informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis deskriptif kualitatif kemudian digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis perbedaan standar akuntansi di Indonesia dan Vietnam, serta implikasinya bagi praktik akuntansi di kedua negara. Selanjutnya, tahap seleksi  data  dilakukan  dengan  analisis  yang  mendalam  terhadap  data  yang  telah dikumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Akuntansi di Indonesia dan Vietnam
Sejarah Akuntansi di Indonesia
Sejarah akuntansi di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda pada abad ke- 17.  Pada  tahun  1642,  sistem  pembukuan  mulai  dikenal  di  Indonesia,  terutama  melalui pengaruh  Belanda  dan  Portugis  yang  memperkenalkan  metode  pencatatan  keuangan. Pembukuan  awal  ini  berfokus  pada  perhitungan untung  dan  rugi  dari  hasil  perdagangan, mengikuti  praktik  para  pedagang  asing  yang  telah  terbukti  efektif  dalam  memantau  dan mengelola  keuangan  bisnis  mereka.  Metode  ini  membantu  para  pedagang  untuk  secara sistematis  mencatat  transaksi  perdagangan  mereka,  memungkinkan  mereka  untuk menghitung laba dan rugi secara akurat (Nawangsari & Hanun, 2020). Pada tahun 1747, sistem pembukuan ganda atau double entry bookkeeping yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli mulai diterapkan di Indonesia. Sistem pembukuan ganda adalah salah satu kontribusi terbesar dari Luca Pacioli dalam dunia akuntansi. Sistem ini memperkenalkan prinsip dasar bahwa setiap transaksi keuangan akan mempengaruhi dua akun atau lebih dalam buku besar, dengan satu akun didebit dan akun lainnya dikredit. Prinsip ini membantu memastikan bahwa catatan keuangan tetap seimbang dan akurat. Di Indonesia, praktik pembukuan ganda pertama kali
diadopsi oleh Amphioen Sociëteit, sebuah perusahaan yang berbasis di Jakarta pada masa itu. Sistem  pembukuan  ganda  tidak  hanya  berguna  untuk  mencatat  transaksi  perdagangan dengan  lebih  akurat,  tetapi  juga  memungkinkan  para  pedagang  untuk  secara  sistematis menghitung keuntungan dan kerugian mereka.
Pada tahun 1870, dihapusnya sistem tanam paksa oleh pemerintah Belanda memiliki dampak  besar  terhadap  perkembangan  ekonomi  di  Hindia  Belanda.  Sistem  tanam  paksa sebelumnya  memaksa  penduduk  pribumi  untuk  menanam  dan  memproduksi  tanaman komoditas tertentu untuk kepentingan kolonial, tanpa memperhitungkan keuntungan bagi penduduk  lokal  (Putra  et  al.,  2023).  Setelah  dihapusnya  sistem  tanam  paksa,  pengusaha Belanda  mulai  menginvestasikan  modal  secara  langsung  di  Indonesia.  Hal  ini  membawa masuknya modal dan teknologi yang lebih maju ke wilayah ini. Salah satu aspek penting dari investasi  ini  adalah  penerapan  sistem  akuntansi  yang  lebih  terstruktur.  Pada  tahun  1907, seorang  tokoh  bernama  Van  Schagen memperkenalkan  praktik auditing di  Hindia  Belanda (Tandiono  et  al.,  2023). Auditing adalah  proses  pemeriksaan  yang  dilakukan  secara independen terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas, untuk memastikan kebenaran dan kewajaran informasi keuangan yang disajikan (Jeppesen, 2019). Langkah ini sangat penting karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnis di Hindia Belanda pada saat itu.
Sejarah  penggunaan  sistem  akuntansi  Anglo-Saxon  di  Indonesia  dimulai  pada pertengahan abad ke-20, terutama setelah peristiwa konfrontasi Irian Barat pada tahun 1957. Peristiwa ini menyebabkan banyak pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Belanda  dipulangkan  ke  tanah  air.  Beberapa  dari  mereka  memilih  untuk  melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat, di mana mereka memperoleh pengetahuan dalam berbagai bidang, termasuk akuntansi. Para pelajar yang kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan  di  Amerika  membawa  kembali  pengalaman  dan  pengetahuan  tentang  sistem akuntansi  berbasis  Anglo-Saxon.  Sistem  ini  berbeda  dengan  sistem  akuntansi  berbasis kontinental  yang  sebelumnya  dominan  di  Indonesia,  karena  lebih  menekankan  pada pengakuan pendapatan dan biaya saat terjadi (recognition principle) dan konservatisme dalam pengukuran (conservatism  in  measurement). Penggunaan  sistem  akuntansi  Anglo-Saxon  di Indonesia mulai meningkat seiring dengan masuknya investasi asing yang signifikan pada periode pasca-kemerdekaan (Wardoyo et al., 2023). Modal asing ini membawa teknologi dan standar manajemen yang lebih maju, termasuk praktik akuntansi yang lebih modern.
Pada  masa  penjajahan  Jepang,  perkembangan  akuntansi  di  Indonesia  mengalami stagnasi karena tidak ada kontribusi baru terhadap sistem akuntansi yang sudah ada. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai membangun kembali fondasi akuntansinya. Pada tahun 1952, Universitas Indonesia membuka jurusan akuntansi, yang menjadi langkah awal dalam pendidikan formal akuntansi di Indonesia (Amrih et al., 2024). Pendirian jurusan ini menjadi tonggak penting karena menyediakan pendidikan khusus untuk calon akuntan yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan administratif negara yang baru merdeka. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1957 dengan didirikannya IAI sebagai organisasi profesi yang mewadahi para akuntan di Indonesia (Andriani et al., 2022). Pendirian IAI menandai langkah penting dalam pengembangan akuntansi nasional karena menyatukan dan mengatur standar profesi serta etika yang harus diikuti oleh para praktisi akuntansi di Indonesia. Keberadaan IAI juga memberikan wadah bagi para akuntan untuk berkolaborasi,  berbagi  pengetahuan,  dan  meningkatkan  kompetensi  mereka  dalam  bidang akuntansi.
Sejak itu, sistem akuntansi Indonesia mengalami beberapa perubahan signifikan. Pada tahun  1973,  Indonesia  menerbitkan  Prinsip  Akuntansi  Indonesia  (PAI)  sebagai  standar akuntansi pertama yang disesuaikan dengan kondisi lokal. PAI menetapkan pedoman yang jelas untuk penyusunan laporan keuangan, termasuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi keuangan. Pada tahun 1994, PAI direvisi untuk menyesuaikan dengan International Accounting Standards Committee (IASC) , yang sekarang dikenal sebagai International Accounting
Standards  Board  (IASB). Revisi  ini  dilakukan  untuk  mengharmonisasi  praktik  akuntansi nasional dengan standar internasional yang diakui secara global. Tahun 2008 ditandai dengan komitmen  Indonesia  untuk  mendukung  pencapaian "One  Global  Accounting  Standard" , menunjukkan  dorongan  untuk  mengadopsi  standar  akuntansi  internasional  secara  lebih konsisten. Fase konvergensi dimulai pada tahun 2012, dengan SAK yang mulai efektif pada 1 Januari 2012, mengikuti konvergensi dengan IFRS Standards yang efektif sejak 1 Januari 2009. Proses konvergensi terus berlanjut, dengan fase kedua dimulai pada tahun 2015, ketika SAK menjadi efektif pada 1 Januari 2015, sesuai dengan IFRS Standards yang efektif sejak 1 Januari 2014 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2024).
Pada  tahun  2016,  sebuah  pernyataan  bersama  dikeluarkan  oleh  IAI, OJK,  dan IFRS Foundation ,  menegaskan  komitmen  bersama  untuk  meningkatkan  kualitas  pelaporan keuangan di Indonesia. Langkah selanjutnya dalam proses konvergensi terjadi pada tahun 2017 dan 2018, dengan SAK yang efektif berturut-turut pada 1 Januari 2017 dan 1 Januari 2018, sesuai dengan IFRS Standards yang masing-masing efektif pada 1 Januari 2016 dan 1 Januari 2017.  Pada  tahun  2019,  terobosan  lain  terjadi  dengan  peluncuran  SAK  secara online , meningkatkan  aksesibilitas  dan  keandalan  standar  bagi  para  praktisi  akuntansi.  Proses konvergensi mencapai tahap puncaknya pada tahun 2021 dan 2022, dengan SAK yang efektif berturut-turut  pada  1  Januari  2021  dan  1  Januari  2022,  sesuai  dengan IFRS  Standards yang efektif masing-masing pada 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2021. Dengan demikian, perjalanan pengembangan PSAK di Indonesia menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesesuaian dan  harmonisasi  dengan  standar  akuntansi  internasional,  memperkuat  transparansi,  dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2024).

## Sejarah Akuntansi di Vietnam
Sejarah  akuntansi  di  Vietnam  dapat  ditelusuri  kembali  ke  periode  kolonial  Prancis pada  akhir  abad  ke-19  dan  awal  abad  ke-20  (Imanuel  et  al.,  2023).  Pada  masa  ini,  sistem akuntansi  yang  digunakan  di  Vietnam  sangat  dipengaruhi  oleh  praktik-praktik  akuntansi Prancis. Sistem ini umumnya mengikuti standar Eropa dengan pembukuan double-entry dan fokus pada penyusunan laporan keuangan yang terstruktur. Setelah kemerdekaan Vietnam pada tahun 1945 dan terutama setelah reunifikasi pada tahun 1975, Vietnam beralih ke sistem ekonomi terencana yang dipimpin oleh pemerintah komunis (Li, 2023). Selama periode ini, akuntansi  di  Vietnam  lebih  berfokus  pada  pencatatan  dan  pelaporan  untuk  kepentingan perencanaan  dan  pengendalian  ekonomi  oleh  pemerintah.  Tujuan utamanya  adalah  untuk mendukung perencanaan ekonomi makro dan mengendalikan sumber daya nasional, bukan untuk memberikan informasi keuangan yang relevan kepada publik atau investor.
Pada akhir 1980-an, Vietnam mengalami perubahan besar dengan diperkenalkannya kebijakan  Đ ổ i  M ớ i  pada  tahun  1986  (Lenzi,  2022).  Kebijakan  ini  merupakan  tonggak  awal dalam perjalanan transisi Vietnam dari ekonomi terencana menuju ekonomi pasar. Đ ổ i M ớ i bertujuan untuk mereformasi berbagai sektor ekonomi yang terpengaruh, termasuk sistem akuntansi. Reformasi Đ ổ i M ớ i membawa dampak signifikan terhadap praktik akuntansi di Vietnam. Pada awal tahun 1990-an, Vietnam mulai mengembangkan dan menerapkan standar akuntansi  nasional  yang  dikenal  sebagai Vietnamese  Accounting  Standards  (VAS) (Hoang  & Joseph,  2019). Standar  ini  dirancang  untuk  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas dalam  pelaporan  keuangan  di  Vietnam.  Implementasi VAS bertujuan  untuk  memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat dipercaya dan bermanfaat bagi  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk  investor,  pemerintah,  dan  masyarakat umum. Langkah ini mencerminkan komitmen Vietnam untuk berintegrasi dengan ekonomi global  dan  memenuhi  standar  internasional  dalam  praktik  akuntansi.  Perubahan  ini  juga mencerminkan respons terhadap kebutuhan akan lingkungan bisnis yang lebih terbuka dan terpercaya,  yang  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  peningkatan investasi asing di Vietnam.
Pada tahun 2003, memulai langkah signifikan dengan memperkenalkan standar yang lebih sejalan dengan International Financial Reporting Standards (IFRS) (Phu & Lan, 2021). Proses ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi asing ke Vietnam dan mempercepat integrasi  ekonomi  negara  ini  dengan  ekonomi  global.  Dengan  mengadopsi  standar  yang diakui secara internasional seperti IFRS , Vietnam berusaha untuk meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap laporan keuangan perusahaan di negara ini, sehingga mendukung pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Pada  tahun  2005,  Vietnam  secara  resmi mengadopsi beberapa standar IFRS ke dalam VAS . Meskipun demikian, adaptasi dilakukan dengan  mempertimbangkan  konteks  lokal  dan  karakteristik  khusus  ekonomi  Vietnam. Penyesuaian  ini  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  standar  akuntansi  yang  diterapkan tetap  relevan  dan  dapat  diimplementasikan  dengan  baik  dalam  praktik  bisnis  di  Vietnam. Hingga saat ini, Vietnam terus memperbarui dan menyesuaikan standar akuntansinya untuk lebih  selaras  dengan  praktik  internasional.    Langkah  ini  penting  untuk  menciptakan lingkungan  bisnis  yang  lebih  transparan  dan  dapat  diandalkan,  yang  mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memperkuat posisi Vietnam dalam pasar global.

## Landasan Hukum Akuntansi di Indonesia dan Vietnam Landasan Hukum Akuntansi di Indonesia
Landasan hukum akuntansi di Indonesia diterapkan sesuai beberapa peraturan dan undang-undang yang menjamin praktik akuntansi berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas  (Fandi  Prasetya,  2023).  Salah  satu  landasan  utama  adalah  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal,  yang  mengatur  tentang  keharusan  pelaporan keuangan oleh perusahaan yang terdaftar di pasar modal (Pohan et al., 2023). Pelaporan ini harus  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  yang  ditetapkan  oleh  Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (Subhan, 2023). Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menegaskan tentang  kewajiban  penyusunan  dan  penyampaian  laporan  keuangan  kepada  pemegang saham. Laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh auditor independen untuk menjamin kualitas  dan  keandalan  informasi  yang  disampaikan.  Peraturan  ini  dikuatkan  lebih  lanjut dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang mencakup ketentuan tentang  bukti  pencatatan  akuntansi  sebagai  dasar  perhitungan  pajak  (Adiputra,  2019). Keseluruhan  landasan  hukum  ini  menciptakan  kerangka  kerja  bagi  praktik  akuntansi  di Indonesia  yang  bertujuan  untuk  melindungi  berbagai  pemangku  kepentingan,  termasuk investor, kreditor, dan pemerintah dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan (Budianto et al., 2023).

## Landasan Hukum Akuntansi di Vietnam
Akuntansi  di  Vietnam  tentu  saja  diatur  melalui  serangkaian  landasan  hukum yang mencakup  undang-undang,  standar,  dan  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  dan badan  profesional  terkait.  Kerangka  hukum  ini  bertujuan  untuk  memastikan  transparansi, keandalan,  dan  konsistensi  laporan  keuangan,  serta  untuk  mendukung  lingkungan  bisnis yang sehat dan memenuhi standar internasional (Dinh & Tri, 2023). Landasan hukum Vietnam dalam bidang akuntansi sangat penting bagi pengaturan dan implementasi praktik akuntansi yang efektif di negara tersebut. Salah satu elemen kunci dalam landasan hukum ini adalah Undang-Undang Akuntansi yang dirilis pada tahun 2003 dan mengalami revisi pada tahun 2015. Undang-undang ini dikeluarkan oleh Majelis Nasional, bertindak sebagai dasar hukum utama untuk praktik akuntansi di Vietnam, menetapkan kerangka kerja untuk pencatatan, penyimpanan, pemrosesan, dan pelaporan informasi keuangan (Thanh et al., 2020). Selain itu, undang-undang ini mengatur kewajiban subjek hukum, termasuk entitas bisnis dan akuntan profesional, untuk menjalankan fungsi akuntansi sesuai dengan standar yang berlaku (Duy & Tran, 2021).
Negara Vietnam juga mengadopsi Vietnamese Accounting Standards (VAS) pada awal tahun  2000-an.  Berlandaskan  pada IFRS , VAS membahas  berbagai  aspek  implementasi akuntansi mulai dari pengakuan aset dan kewajiban hingga laporan laba rugi dan pengukuran nilai wajar. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa praktik akuntansi di Vietnam selaras dengan standar global, mempromosikan kredibilitas dan transparansi (D. T. Nguyen et al., 2022).  Tentu  juga,  Vietnam  juga  mengembangkan Vietnamese  Financial  Reporting  Standards (VFRS), yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Kerangka peraturan dan panduan ini dirancang  untuk  mengatur  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan  di  Vietnam. Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  transparansi  dan  konsistensi  dalam  laporan keuangan,  memfasilitasi  perbandingan  antar  perusahaan,  dan  memperkuat  kepercayaan investor serta pemangku kepentingan lainnya (V. T. H. Nguyen et al., 2023). Dengan demikian, VFRS memainkan peran penting dalam meningkatkan integritas informasi keuangan yang disajikan oleh entitas di Vietnam.

## Organisasi Akuntansi di Indonesia dan Vietnam Organisasi Akuntansi di Indonesia
Di  Indonesia,  dua  organisasi  utama  yang  memiliki  peran  signifikan  dalam pengembangan dan pengaturan bidang akuntansi adalah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) (Purba & Dewayanto, 2023). Ikatan Akuntan Indonesia  (IAI)  merupakan  lembaga  profesi  yang  menjadi  wadah  bagi  para  akuntan  di Indonesia. IAI didirikan pada tahun 1957 dan bertujuan untuk meningkatkan standar profesi akuntansi  di  Indonesia.  Salah  satu  fungsi utama  IAI  adalah  menyusun  Standar  Akuntansi Keuangan  (SAK)  yang  berlaku  di  Indonesia.  SAK  merupakan  standar  akuntansi  yang disesuaikan  dengan International  Financial  Reporting  Standards  (IFRS) dan  digunakan  untuk penyusunan  laporan  keuangan  entitas  di  Indonesia.  IAI  juga  berperan  dalam mengembangkan kompetensi akuntan melalui pendidikan, pelatihan, serta advokasi untuk meningkatkan  kualitas  layanan  akuntansi  di  Indonesia.  Selanjutnya,  Institut  Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) adalah organisasi yang fokus pada pengembangan praktik dan penelitian  di  bidang  akuntansi  manajemen.  IAMI  didirikan  untuk  memajukan  ilmu  dan praktik akuntansi manajemen di Indonesia dengan mendorong standar-standar yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri dan bisnis. IAMI memberikan wadah bagi para praktisi dan  akademisi  untuk  berbagi  pengetahuan  dan  pengalaman,  serta  berperan  dalam menyediakan  bimbingan  teknis  dalam  pengelolaan  dan  pengembangan  bidang  akuntansi manajemen di Indonesia. Kedua organisasi ini memainkan peran penting dalam mengatur, mengembangkan,  dan  meningkatkan  profesionalisme  serta  kualitas  layanan  akuntansi  di Indonesia. Dengan adopsi standar internasional dan fokus pada pengembangan kompetensi, baik  IAI  maupun  IAMI  berperan  dalam  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dan keberlanjutan sektor akuntansi di Indonesia.

## Organisasi Akuntansi di Vietnam
Di  Vietnam,  dua  organisasi  utama  yang  berperan  dalam  mengatur  dan mengembangkan  bidang  akuntansi  adalah Vietnam  Association  of  Accountants  and  Auditors (VAA) dan Vietnam  Association  of  Certified  Public  Accountants  (VACPA) (International Federation  of  Accountants,  2024). Vietnam  Association  of  Accountants  and  Auditors  (VAA) didirikan  sebagai  wadah  bagi  para  akuntan  dan  auditor  di  Vietnam  untuk  berpartisipasi dalam  pengembangan  profesi  akuntansi. VAA memainkan  peran  penting  dalam mengoordinasikan kegiatan pendidikan, pelatihan, serta standarisasi praktik akuntansi dan audit di negara ini. Organisasi ini juga aktif dalam menyediakan bimbingan dan dukungan kepada  para  anggotanya  dalam  meningkatkan  kualitas  layanan  akuntansi  dan  audit. Sementara  itu, Vietnam  Association  of  Certified  Public  Accountants  (VACPA) berfokus  pada membina dan mengembangkan akuntan publik bersertifikasi di Vietnam. VACPA mengatur proses  sertifikasi  bagi  para  akuntan  publik  dan  memastikan  bahwa  anggotanya  mematuhi standar etika dan praktik profesi yang tinggi. Organisasi ini juga berperan dalam menyusun
panduan dan pedoman praktik akuntansi yang sesuai dengan standar internasional, seperti International  Financial  Reporting  Standards  (IFRS), untuk  meningkatkan  transparansi  dan keandalan informasi keuangan di Vietnam. Kedua organisasi ini memainkan peran krusial dalam mempromosikan profesionalisme dan meningkatkan standar akuntansi serta audit di Vietnam,  sesuai  dengan  tuntutan  globalisasi  ekonomi  dan  integrasi  pasar  yang  semakin meningkat.

## Sertifikasi Akuntansi di Indonesia dan Vietnam Sertifikasi Akuntansi di Indonesia
Di Indonesia, sertifikasi akuntansi adalah indikator yang krusial untuk menunjukkan tingkat kompetensi dan keahlian dalam berbagai aspek akuntansi (Chandra & Junita, 2021; Edi et al., 2020). Salah satunya adalah Sertifikat Akuntansi Syariah (SAS) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), memvalidasi pengetahuan mendalam dalam prinsip- prinsip akuntansi syariah untuk profesional di bidang tersebut. Certified Public Accountant (CPA)  dikeluarkan  oleh  Institut  Akuntan  Publik  Indonesia  (IAPI),  yang  diakui  secara internasional dan menunjukkan kemampuan untuk bekerja dalam praktik akuntansi publik. Certified  Internal  Auditor  (CIA)  dikeluarkan  oleh  Institute  of  Internal  Auditors  (IIA), memberikan sertifikasi untuk para auditor internal yang ingin menunjukkan keahlian dalam audit  internal  organisasi.  Qualified  Internal  Auditor  (QIA)  dikeluarkan  oleh  Yayasan Pendidikan  Internal  Audit  (YPIA),  menegaskan  kompetensi  auditor  internal  dalam lingkungan  bisnis.  Chartered  Financial  Analyst  (CFA),  dikeluarkan  oleh  CFA  Institute, menetapkan  standar  bagi  profesional  di  bidang  analisis  keuangan  dan  investasi.  Certified Management  Accountant  (CMA),  dikeluarkan  oleh  Institute  for  Certified  Management Accountant  (ICMA),  menunjukkan  kemampuan  dalam  manajemen  akuntansi.  Terakhir, Certified  Accurate  Professional  (CAP)  yang  diakui  secara  nasional,  bersama  dengan Association  of  Chartered  Certified  Accountant  (ACCA)  yang  diakui  secara  internasional adalah sertifikasi yang memberikan penilaian atas kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan yang lebih luas. Setiap sertifikasi ini memerlukan pendidikan, pengalaman, serta melewati ujian atau evaluasi yang ketat untuk memastikan pemegang sertifikasi memenuhi standar profesional yang ditetapkan dan dapat berkontribusi dalam bidang mereka dengan baik (Pramudya, 2023).

## Sertifikasi Akuntansi di Vietnam
Di Vietnam, terdapat beberapa sertifikasi akuntansi yang penting untuk menunjukkan kompetensi  dan  kredibilitas  dalam  berbagai  bidang  akuntansi.  Pertama,  Certified  Public Accountant  (CPA)  yang  dikeluarkan  oleh  Vietnamese  Association  of  Certified  Public Accountants (VACPA). Sertifikasi ini menunjukkan kemampuan untuk bekerja dalam praktik akuntansi  publik,  memberikan  jasa  audit,  perpajakan,  konsultasi,  dan  lainnya.  Kedua, Certified Internal Auditor (CIA)  yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). Sertifikasi  ini  menilai kompetensi  dalam  audit  internal  organisasi,  memastikan  kepatuhan, dan meningkatkan efisiensi operasional. CIA Vietnam diperlukan untuk auditor internal yang ingin  menunjukkan  kemampuan  dan  profesionalisme  dalam  praktik  audit.  Selanjutnya, Association of Chartered Certified Accountant (ACCA) menyediakan sertifikasi yang diakui secara  global  dalam  bidang  akuntansi  dan  keuangan.  ACCA  Vietnam  memberikan pengetahuan luas tentang praktik akuntansi internasional, manajemen keuangan, dan strategi bisnis, serta menetapkan standar profesional yang tinggi bagi anggotanya. Terakhir, Certified Management Accountant (CMA) yang dikeluarkan oleh Institute for Certified Management Accountant  (ICMA),  menunjukkan  kemampuan  dalam  manajemen  akuntansi,  termasuk perencanaan keuangan, analisis biaya, pengambilan keputusan investasi, dan strategi bisnis. CMA  Vietnam  mengakui  profesional yang  memiliki  keahlian  dalam  membantu  organisasi mengelola  dan  meningkatkan  kinerja  keuangan  (International  Federation  of  Accountants, 2024).

## Perbedaan Praktik Akuntansi di Indonesia dan Vietnam
Indonesia dan Vietnam, dua negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, memiliki kesamaan dalam hal tujuan untuk meningkatkan transparansi dan daya banding laporan keuangan  melalui  adopsi  standar  akuntansi  internasional.  Di  Indonesia,  Standar Akuntansi  Keuangan  (SAK) yang  dikembangkan  oleh  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjadi acuan utama. SAK secara bertahap diharmonisasi dengan International Financial Reporting  Standards  (IFRS) untuk  meningkatkan  keterbandingan  laporan  keuangan  di ranah global. Upaya konvergensi ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap praktik akuntansi  global  yang  lebih  terstandarisasi.  Sementara  itu,  Vietnam  mengadopsi Vietnamese Accounting Standards (VAS) yang diatur oleh Kementerian Keuangan Vietnam. VAS juga bergerak ke arah konvergensi dengan IFRS , namun dengan langkah yang lebih hati-hati  dan  selektif.  Pendekatan  ini  mencerminkan  keinginan  Vietnam  untuk menyeimbangkan antara adopsi standar internasional dan mempertahankan fleksibilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dari kedua negara ini, terdapat perbedaan  mendasar  mengenai  tata  cara  pencatatan  laporan  keuangan  yang  dianut masing-masing negara dalam mengimplementasikan standar akuntansi tersebut.
Tabel 1. Perbedaan Standar Akuntansi Indonesia dan Vietnam Aspek Indonesia (PSAK) Vietnam (VAS) Klasifikasi  Aset (Laporan  Posisi Keuangan) PSAK  No.  16  (Revisi  2011) tentang "Aset Tetap” menjelaskan  panduan  umum mengenai pengakuan, pengukuran,  dan  penyajian  aset tetap. VAS No. 3 tentang “Tangible Fixed Assets” dan VAS No.  4  tentang
“Intangible Fixed Assets” mengklasifikasikan  aset    secara khusus berfokus pada aset tetap berwujud dan tidak berwujud. Penyajian  Aset dan Liabilitas PSAK No. 1  (Revisi 2013) tentang "Penyajian  Laporan  Keuangan" memungkinkan penyajian dalam urutan  likuiditas  atau  klasifikasi lain yang lebih informatif. VAS No.  1  tentang “General Standard” mewajibkan  penyajian dalam  urutan likuiditas (current- then-non-current). VAS No.  1 menekankan pentingnya penyajian  yang  jelas  dan  teratur dalam  memahami likuiditas dan solvabilitas entitas. Penyajian  Beban (Laporan  Laba Rugi) PSAK No. 1  (Revisi 2013) tentang "Penyajian  Laporan  Keuangan" mewajibkan  penyajian  beban berdasarkan fungsi atau sifat.
VAS No.  1  tentang “General
Standard” memberikan  panduan umum mengenai penyajian beban  berdasarkan  fungsi  atau sifat,  namun  tidak  mengatur secara rinci. Penghasilan Komprehensif Lain PSAK No. 1  (Revisi 2013) tentang "Penyajian  Laporan  Keuangan" mewajibkan penya-jian komponen pendapatan dan beban  komprehensif  lain  secara terpisah di luar laba rugi. VAS No.  1  tentang  “General Standard”  tidak  mewajibkan penyajian  komponen  penda- patan  dan  beban  komprehensif lain  secara  terpisah,  namun memperbolehkannya. Properti Investasi PSAK  No.  13  tentang  “Properti Investasi”  mewajibkan  peng - ukuran dengan model biaya atau model nilai wajar. VAS 5  tentang “Investment Properties” hanya memper- bolehkan  pengukuran  dengan menggunakan model biaya.
Metode Inventaris
PSAK  No.  14  (Revisi  2008) tentang  “Persediaan”  memung - kinkan  penggunaan  metode
FIFO ,  rata-rata  tertimbang,  dan metode khusus lainnya. VAS No. 2 tentang “Inventories” hanya memperbolehkan penggunaan  metode FIFO dan rata-rata tertimbang.
Sumber: Data Sekunder Diolah (2024)
Perbandingan antara PSAK dan VAS menunjukkan beberapa perbedaan signifikan dalam  pendekatan  mereka  terhadap  klasifikasi  aset,  penyajian  laporan  keuangan,  dan metode  akuntansi  spesifik.  Dalam  segi  pengukuran  klasifikasi  aset  (laporan  posisi keuangan),  PSAK  16  (Revisi  2011)  tentang  "Aset  T etap”  memberikan  panduan  umum mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset tetap, termasuk prinsip-prinsip yang  berlaku  untuk  menentukan  biaya  aset  tetap  dan  bagaimana  cara mengklasifikasikannya. Sedangkan VAS No. 3 tentang “ Tangible Fixed Assets ” da n VAS No.  4  tentang  “ Intangible  Fixed  Assets ”  mengklasifikasikan  aset secara  khusus mengklasifikasikan  pada  aset  tetap  berwujud (tangible  fixed  assets) dan  tidak  berwujud (intangible fixed assets) dengan memberikan panduan mengenai pengakuan, pengukuran, dan penyajian aset dalam laporan keuangan (Edi & Wati, 2022).
Dalam  segi  pengukuran  penyajian  aset  dan  liabilitas,  PSAK  No.  1  (Revisi  2013) tentang  "Penyajian  Laporan  Keuangan"  memungkinkan  penyajian  dalam  urutan likuiditas atau klasifikasi lain yang lebih informatif. PSAK No. 1 memberikan panduan umum mengenai  penyajian  laporan  keuangan,  termasuk  bagaimana  aset  dan liabilitas harus diklasifikasikan. Entitas dapat menyajikan aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas jika mereka merasa ini lebih informatif bagi para pengguna laporan keuangan mereka. Disisi lain, VAS No. 1 tentang “ General Standard ” mewajibkan penyajian dalam urutan  likuiditas (current-then-non-current).  VAS No.  1  lebih  menekankan  pentingnya penyajian  yang  jelas  dan  teratur  untuk  membantu  pengguna  laporan  keuangan memahami  likuiditas  dan  solvabilitas  entitas.  Perusahaan  di  Vietnam  umumnya diwajibkan untuk menyajikan aset dan liabilitas mereka dalam  urutan likuiditas, yang berarti aset lancar diikuti oleh aset tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek diikuti oleh liabilitas jangka panjang.
Dalam segi pengukuran penyajian beban (laporan laba rugi), PSAK No. 1 (Revisi 2013)  tentang  "Penyajian  Laporan  Keuangan"  mewajibkan  menyajikan  beban  dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan salah satu dari  dua  pendekatan  yaitu  berdasarkan  fungsi  atau  sifat.  Namun, VAS No.  1  tentang “ General Standard ” memberikan panduan umum, tidak mengatur secara rinci. VAS No. 1 berfungsi sebagai panduan umum untuk penyajian laporan keuangan tanpa memberikan aturan  yang  terlalu  rinci,  memungkinkan  fleksibilitas  dalam  penyusunan  laporan keuangan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing entitas.
Dalam segi pengukuran penghasilan komprehensif lain, PSAK No. 1 (Revisi 2013) tentang  "Penyajian  Laporan  Keuangan"  mewajibkan  penyajian  komponen  pendapatan dan beban komprehensif lain secara terpisah di luar laba rugi. PSAK 1 mengharuskan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai laporan  keuangan  tunggal  atau  sebagai  dua  laporan  terpisah.  Disisi  lain, VAS No.  1 tentang  “ General  Standard ”  memang  memberikan  panduan  mengenai  penyajian pendapatan dari kegiatan operasional entitas. Namun, tidak secara khusus mewajibkan penyajian pendapatan dan beban komprehensif lain secara terpisah, tetapi memberikan keleluasaan bagi entitas untuk melakukan penyajian tersebut jika dianggap relevan dan informatif.
Dalam  segi  pengukuran  pengukuran  properti  investasi,  PSAK  No.  13  yang mengatur tentang “Properti Investasi” mewajibkan pengukuran dengan model biaya atau model nilai wajar. PSAK No. 13 memberikan fleksibilitas untuk memilih  antara model
biaya (cost model) atau model nilai wajar (fair value model), tergantung pada kebutuhan dan strategi manajemen dalam pengelolaan properti investasi tersebut. Sementara untuk VAS No. 5 tentang “Properti Investasi” hanya memperbolehkan model biaya. VAS No. 5 yang mengatur  bahwa  properti  investasi  hanya  boleh  diukur  dengan  model  biaya  setelah pertama  kali  diakui  dalam  laporan  keuangan  entitas.  Dengan  demikian VAS 5  tidak memperbolehkan  penggunaan  model  nilai  wajar (fair  value  model) untuk  properti investasi.
Dalam  segi  pengukuran  metode  inventaris,  PSAK  No.  14  Persediaan memungkinkan penggunaan metode First In, First Out (FIFO) , rata-rata tertimbang, dan metode khusus lainnya. PSAK No. 14 (Revisi 2008) adalah standar yang mengatur tentang Persediaan.  PSAK  ini  memungkinkan  penggunaan  berbagai  metode  penilaian persediaan,  termasuk FIFO rata-rata  tertimbang (weighted  average), dan  metode  khusus lainnya  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  praktik  akuntansi  entitas.  Sementara VAS No. 2 mengatur tentang “Persediaan” ha nya memperbolehkan penggunaan metode FIFO dan  rata-rata  tertimbang,  yaitu FIFO dan  rata-rata  tertimbang (weighted  average). Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian persediaan dilakukan dengan cara yang konsisten dan memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Vietnam.
Secara  keseluruhan,  perbedaan  dalam  standar  akuntansi  antara  Indonesia  dan Vietnam mencerminkan preferensi dan regulasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) cenderung memberikan lebih banyak  fleksibilitas  kepada  entitas  dalam  penerapan  standar,  sementara Vietnamese Accounting  Standard  (VAS) sering  kali  lebih  spesifik  dan  mengatur  dengan  lebih  rinci dalam  beberapa aspek akuntansi.  Pengetahuan mendalam tentang perbedaan ini penting bagi entitas yang beroperasi di kedua negara untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang  berlaku  dan  untuk  menyajikan  informasi  keuangan  secara  akurat  dan  relevan  bagi pengguna  laporan  keuangan.  Memahami  nuansa  ini  dapat  membantu  entitas  dalam mengelola risiko kepatuhan dan memaksimalkan nilai informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan masing-masing negara.

## SIMPULAN
Globalisasi  telah  menjadi  penggerak  perdagangan  internasional  yang  signifikan, mendorong  penerapan  praktek  akuntansi  internasional  oleh  perusahaan  di  seluruh  dunia. Standar akuntansi internasional seperti IFRS telah menjadi alat penting untuk menciptakan transparansi  dan  kemudahan  dalam  komunikasi  keuangan  antar  negara.  Hal  ini  penting untuk memfasilitasi ekspansi bisnis lintas batas, investasi asing, dan kerjasama internasional, mengingat  kompleksitas  akuntansi  yang  dihadapi  oleh  perusahaan  yang  beroperasi  di berbagai  yurisdiksi.  Mekanisme  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  hambatan  dalam perdagangan internasional dan investasi dengan menyediakan kerangka kerja akuntansi yang lebih konsisten dan dapat dibandingkan secara global.
Perbedaan  dalam  standar  akuntansi  antara  negara,  seperti  yang  terlihat  antara Indonesia dan Vietnam, menciptakan tantangan tersendiri bagi para investor dan perusahaan multinasional. Indonesia dengan SAK yang sedang berproses konvergensi dengan IFRS dan Vietnam  dengan  pendekatan  yang  lebih  bertahap  melalui VAS ,  mencerminkan  perbedaan dalam  adopsi  dan  adaptasi  terhadap  standar  akuntansi  internasional.  Hal ini  menyiratkan pentingnya  pemahaman  dan  adaptasi  terhadap  perbedaan  standar  ini  untuk  memastikan transparansi  dan  akurasi  dalam  laporan  keuangan,  yang  pada  akhirnya  mempengaruhi keputusan investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi lintas batas. Dengan demikian, adaptasi dan konvergensi terhadap IFRS menjadi unsur penting dalam mendorong integrasi ekonomi global.
Oleh karena itu, penerapan dan konvergensi terhadap standar akuntansi internasional, khususnya IFRS ,  menjadi  sangat  penting  dalam  konteks  globalisasi  perdagangan  dan investasi.  Proses  ini  tidak  hanya  menciptakan  peluang  bagi  perusahaan  untuk  beroperasi
dalam  lingkungan  yang  lebih  transparan  dan  akuntabel  tetapi  juga  mengatasi  tantangan akuntansi  dan  regulasi  yang  dihadapi  oleh  investor  asing.  Kajian  komparatif  mengenai praktik akuntansi di Indonesia dan Vietnam menawarkan wawasan berguna terkait dengan cara negara-negara dapat bersiap menghadapi dinamika global ini, menekankan pentingnya penelitian  lebih  lanjut  untuk  memahami  efek  praktik  akuntansi  terhadap  perdagangan internasional dan investasi, dan upaya dalam meningkatkan standardisasi dan harmonisasi akuntansi di tingkat internasional.

## Referensi :
Adiputra, I. M. P. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Dan Pengendalian Internal, Terhadap Efisiensi  Investasi. EKUITAS  (Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan) , 2 (3),  293 – 312. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i3.3965
Amrih, M., Hutnaleontina, P. N., Azizah, N. L., Pantjaningsih, P., Zuliyana, M., Muliati, N. K., Ghozali, Z., Hariyanti, T. P., Satriya, I. W. B., & Judijanto, L. (2024). Pendidikan Akuntansi: Teori Komprehensif . Amrin, A., Khairusoalihin, K., & Muthoifin, M. (2021). Tax Modernization in Indonesia: Study of Abu Yusuf’S Thinking on Taxation in the Book of Al -Kharaj. Profetika: Jurnal Studi Islam , 23 (1), 30 – 42. https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16792
Andriani, Y., Sucipto, & Orinaldi, M. (2022). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas  Mikro  Kecil  Menengah  (SAK  EMKM)  pada  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah Kecamatan Nipah Panjang. AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam , VII (1).
Bernadetta  Diana  Nugraheni,  &  Cyrillius  Martono.  (2023).  The  Influence  of  Management Accounting  Information  Systems  and  Organizational  Culture  on  Firm  Performance: Survey of Start-Ups in the Java Island Region, Indonesia. Journal of Economics, Finance and Management Studies , 06 (12), 5958 – 5962. https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i12-22 Budianto, R., Latifah, S. W., Suhardianto, N., & Iswati, S. (2023). Budaya Akuntansi Indonesia: Praktik Akuntansi Level Keluarga, Masyarakat, dan Bisnis. Jurnal Akademi Akuntansi , 6 (1), 63 – 78. https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.23637 Chandra,  B.,  &  Junita,  N.  (2021).  Tata  kelola  perusahaan  dan  manajemen  laba  terhadap kebijakan  dividen  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Modernisasi , 17 (1),  15 – 26. https://doi.org/10.21067/jem.v17i1.5188
Chauhan, Y., & Kumar, S. B. (2019). Does accounting comparability alleviate the informational disadvantage of foreign investors? International Review of Economics and Finance , 60 (March 2018), 114 – 129. https://doi.org/10.1016/j.iref.2018.12.018 Dao, N. G., & Hoang, H. P. (2023). Changes in Accounting Regulations Toward IFRS and Value Relevance of Accounting Information- Evidence from Vietnamese Listed Firms. Journal of Economic and Banking Studies , 05 (5), 53 – 68. https://doi.org/10.59276/jebs.2023.06.2409 De George, E. T., Li, X., & Shivakumar, L. (2016). A Review of the IFRS Adoption Literature. In Review  of  Accounting Studies (Vol.  21,  Issue  3). https://doi.org/10.1007/s11142-016- 9363-1
Dinh,  T.  T.  H.,  &  Tri,  N.  G.  (2023).  Research  To  Complete  the  Legal  Framework  for Development  of  Vietnam’S  Stock  Market  To  Meet  International  Trends. Russian  Law Journal , 11 (3), 1646 – 1653. https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1820 Diphayana, W. (2018). Perdagangan internasional . Deepublish.
Djambakieva,  G.  (2021).  Accounting  for  Financial  Instruments:  The  Main  Differences According to National Accounting Standards of Uzbekistan and IFRS. Bulletin of Science and Practice . Doan, D. T., Nguyen, L. N. T., & Phan, H. T. (2020). Factors Affecting the Application of IFRS through the Perceptions of Business Managers and Auditors in Vietnam. Problems and Perspectives in Management , 18 (1), 371 – 384. https://doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.32 Duy,  N.  V.,  &  Tran,  T.  Q.  (2021).  The  Influence  of  International  Standards  on  SME  Tax
Compliance in Vietnam. Finance Research Letters , 40 (May), 101750. https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101750
Edi,  E.,  Basri,  Y.  Z.,  &  Arafah,  W.  (2020).  CEO  Characteristics,  Firm  Reputation  and  Firm Performance After Merger and Acquisition. Business: Theory and Practice , 21 (2), 850 – 858. https://doi.org/10.3846/btp.2020.12782
Edi, E., & Wati, E. (2022). Measuring Intangible Asset: Firm Reputation. Business: Theory and Practice , 23 (2), 396 – 407. https://doi.org/10.3846/btp.2022.15945 Ertuğrul, M. (2019). A Review of the Literature on IFRS Adoption From the Perspective of the Value  Relevance. Handbook  of  Research  on  Global  Issues  in  Financial  Communication  and Investment Decision Making . Fandi Prasetya. (2023). The Journey of Indonesian Government Accounting. Accounting and Management Journal , 7 (1), 84 – 94. https://doi.org/10.33086/amj.v7i1.3954 Goncharova,  V.  (2020).  ACCOUNTING  IN  FOREIGN  COUNTRIES. Zaporizhzhya  National University , 4 (48), 49 – 54.
Hajdari, B. (2019). Financial Statements in Individual Businesses. American Journal of Operations Management and Information Systems , 4 (2), 57. https://doi.org/10.11648/j.ajomis.20190402.12
Hamdani,  Z.,  &  Husain,  B.  (2023).  The  Curriculum  of  ELT  Education  in  Indonesian  and Vietnamese  Universities:  A  Comparison  Study. IDEAS:  Journal  on  English  Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature , 11 (1), 181 – 195. https://doi.org/10.24256/ideas.v11i1.3940
Hoang,  T.  C.,  &  Joseph,  D.  M.  (2019).  The  effect  of  new  corporate  accounting  regime  on earnings management: Evidence from Vietnam. Journal of International Studies , 12 (1), 93 – 104. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-1/6
IFRS Accounting. (2016). IFRS Foundation . Imanuel, A. A., Pribadiyono, & Riduwan, A. (2023). Strategi Manajemen Vietnam Ulasan dari Perspektif Foucault . Indonesia,  I.  A.  (2024a). SAK  Indonesia  Update  -  PSAK  Berlaku  Efektif  2024  dan  Setelahnya . Https://Web.Iaiglobal.or.Id/. https://web.iaiglobal.or.id/Berita- IAI/detail/sak_indonesia_update_- _psak_berlaku_efektif_2024_dan_setelahnya#gsc.tab=0
Indonesia, I. A. (2024b). Sejarah Perkembangan .
Jeppesen, K. K. (2019). The role of auditing in the fight against corruption. British Accounting Review , 51 (5). https://doi.org/10.1016/j.bar.2018.06.001
Le, T. T. O., Bui, T. N., Tran, T. T. P., & Nguyen, Q. H. (2020). Factors Affecting the Application of  Management  Accounting  in  Vietnamese  Enterprises. Uncertain  Supply  Chain Management , 8 (2), 403 – 422. https://doi.org/10.5267/j.uscm.2019.10.003 Lenzi, I. (2022). Early contemporary art in Vietnam: Đ ổ i M ớ i shift as spur of innovation in globalizing 1990s-Hanoi. The Russian Journal of Vietnamese Studies . Li, H. (2023). Investigating the course of the ‘Innovation and Opening Up’ model in Vietnam. BCP Business & Management , 41 , 78 – 88. https://doi.org/10.54691/bcpbm.v41i.4414 Maak,  A.  Y.,  Kerihi,  A.  S.  Y.,  Pau,  S.  P.  N.,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  U.  N.  C.  sarlin. pau@staf. undana. ac. i., & ABSTRAK. (2016). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah. SAK  EMKM  Ikatan  Akuntan  Indonesia , 11 (4),  1 – 54. http://iaiglobal.or.id/v03/files/draft_ed_sak_emkm_kompilasi.pdf Manoj, H. R., Shalini, K., & Chitra, L. J. (2023). Empirical Study on International Accounting Standards and Accounting Quality. REST Journal on Banking, Accounting and Business , 2 (3), 11 – 15. https://doi.org/10.46632/jbab/2/3/2 Mita,  A.  F.,  Utama,  S.,  Fitriany,  F.,  &  Wulandari,  E.  R.  (2018).  The  Adoption  of  IFRS, Comparability of Financial Statements and Foreign Investors’ Ownership. Asian Review of Accounting , 26 (3), 391 – 411. https://doi.org/10.1108/ARA-04-2017-0064
Nawangsari,  A.  T.,  &  Hanun,  N.  R.  (2020).  Perkembangan Penelitian  Sejarah  Akuntansi  di Indonesia  dalam  Bingkai  Perspektif  NAH. Journal  of  Accounting  Science , 4 (2),  57 – 69. https://doi.org/10.21070/jas.v4i2.894
Nguyen,  A.  T.,  &  Gong,  G.  (2014).  Measurement  of  Formal  Convergence  of  Vietnamese Accounting  Standards  with  IFRS. Australian  Accounting  Review , 24 (2),  182 – 197. https://doi.org/10.1111/auar.12033
Nguyen,  D.  T.,  Nghiem,  T.  T.,  Tran,  T.  L.,  Nguyen,  D.  H.,  &  Nguyen,  T.  L.  H.  (2022).
Determining Factors  Affecting  the  Transition  of Financial  Statement  Preparation  from VAS  to  IFRS  in  Enterprises  in  Vietnam. Accounting , 8 (3),  303 – 314. https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.11.003
Nguy ễ n Th ị H ả i Hà và công s ự . (2022). Applying International Financial Reporting Standards (IFRS)  and  Challenges  to  Vietnamese  Enterprises. VNU  University  of  Economics  and Busines , 2 (1), 12 – 20.
Nguyen,  V.  T.  H.,  Nguyen,  C.  T.,  Mai,  A.  N.,  &  Dao,  H.  N.  (2023).  Benefits  and  Costs  of Adopting  International  Financial  Reporting  Standards. International  Journal  of Management and Sustainability , 12 (2), 105 – 113. https://doi.org/10.18488/11.v12i2.3279 Palea, V. (2018). Financial Reporting for Sustainable Development: Critical Insights into IFRS Implementation  in  the  European  Union. Accounting  Forum , 42 (3),  248 – 260. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2018.08.001 Phu, G. N., & Lan, P. N. T. (2021). Evaluation of the pre-adoption period IFRS in Vietnam - Difficulties and factors affecting the application of IFRS. Journal of Trade Science . Pohan, G. A. A., Priyono, F. J., & Priyono, E. A. (2023). Application of Principle Full Disclosure and Legal Protection for Investor Due To Market Manipulation of Shareprices By Issuers in Capital Market. Crepido , 5 (1), 104 – 115. https://doi.org/10.14710/crepido.5.1.104-115 Polzer, T., Grossi, G., & Reichard, C. (2022). Implementation of the international public sector accounting standards in Europe. Variations on a global theme. Accounting Forum , 46 (1),
57 – 82. https://doi.org/10.1080/01559982.2021.1920277 Pramudya, A. (2023). 8 Jenis Sertifikasi Akuntansi Dan Cara Mendapatkannya! Mekari Jurnal. Purba, K. A., & Dewayanto, T. (2023). Penerapan Artificial Intelligence, Machine Learning Dan Deep Learning Pada Kurikulum Akuntansi-a Systematic Literature Review. Diponegoro Journal of Accounting , 12 (3), 1 – 15.
Putra,  A.,  Tobing,  H.,  Rahajeng,  O.,  &  Yuhan,  R.  (2023).  The  Indonesian  Journal  of  Social Studies. The Indonesian Journal of Social Studies , 2 (2), 37 – 45. Saveleva, V. R. (2021). INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS. Наука XXI Века: Актуальные Направления Развития . Shira, D. (2021). Vietnam Accounting Standard. Vietnam Briefing .
Soderstrom,  N.  S.,  &  Sun,  K.  J. (2016).  IFRS  Adoption  and  Accounting  Quality:  A  Review.
European Accounting Review , 16 (4), 675 – 702. http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rear20%5Cnhtt p://dx.doi.org/10.1080/09638180701706732
Song, X. & M. T. (2020). The Historical and Current Status of Global IFRS Adoption: Obstacles and  Opportunities  for  Researchers. The  International  Journal  of  Accounting . https://doi.org/10.1142/S1094406022500019 Standar Akuntansi Keuangan (SAK). (2015). Ikatan Akuntan Indonesia . Subhan,  S.  (2023).  Science  and  Technology  for  the  Community  Compilation  of  Financial Statements  Based  on  SAK  ETAP. Advances  in  Community Services  Research , 1 (1),  29 – 31. https://doi.org/10.60079/acsr.v1i1.53
Tandiono, R., Ratnawati, A. T., Gusneli, Ilham, Martini, R., Waty, E., Putuhena, H., AR, M., & Devi, E. K. (2023). TEORI AKUNTANSI : Konsep, Aplikasi, dan Implikasi .
Thanh, P. N. T., Thanh, H. P., Thanh, T. N., & Thuy, T. V. T. (2020). Factors Affecting Accrual Accounting Reform and Transparency of Performance in the Public Sector in Vietnam.
Problems and Perspectives in Management , 18 (2), 180 – 193.
https://doi.org/10.21511/ppm.18(2).2020.16 Thi, N. B., Anh, T. C., & Tu, O. L. T. (2020). The Implication of Applying IFRS in Vietnamese Enterprises  from  an  Expert  Perspective. Management  Science  Letters , 10 (3),  551 – 564. https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.9.025
Tri  Wahyuni,  E.,  Puspitasari,  G.,  &  Puspitasari,  E.  (2020).  Has  IFRS  improved  Accounting Quality in Indonesia? A Systematic Literature Review of 2010-2016. Journal of Accounting and Investment , 21 (1). https://doi.org/10.18196/jai.2101135 Tyas, S. W., Febbi Valentya, G., Fajar Aditama, M., & Nidaul Husna, L. A. (2023). International Trade in the Era of Globalization. ASIAN Economic and Business Development , 6 (1), 65 – 71. https://doi.org/10.54204/aebd/vol6no1august2023009
Vietnam  Association  of  Certified  Public  Accountants .  (2024).  International  Federation  of Accountants.
Wardhani, L. T. A. L., Noho, M. D. H., & Natalis, A. (2022). The Adoption of Various Legal Systems  in  Indonesia:  an  Effort  to  Initiate  the  Prismatic  Mixed  Legal  Systems. Cogent Social Sciences , 8 (1). https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2104710 Wardoyo, D. U., Rahadiansyah, D. T. C., Ayuningtias, S. N., Rahmadiah, D. A., & Putri, S. A. (2023).  Mengenali  perspektif  historis  dan  modern  accounting. Jurnal  Riset  Pendidikan Ekonomi , 8 (2), 95 – 101. https://doi.org/10.21067/jrpe.v8i2.8070 Wulandari,  T.,  Saputri,  N.,  Laili,  R.  F.  N.,  NurIFitriani,  S.,  &  FirdausiiMustoffa,  A.  (2023). Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 23 . 9 (1), 356 – 363.
Yanti, E. M., & Ramzijah, R. (2023). Dampak International Financial Reporting Standard (IFRS) terhadap  Laporan  Keuangan  Perusahaan  di  Indonesia. Jurnal  Ekobismen , 3 (1),  45 – 51. https://doi.org/10.47647/jeko.v3i1.1040