## EKSISTENSI  TANAH ADAT  DRUWE DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM PERTANAHAN NASIONAL

## THE EXISTENCE OF DRUWE CUSTOMARY LAND VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF NATIONAL LAND LAW
I Wayan Suwanda Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram Email : wandha_1965@yahoo.co.id
Naskah diterima : 12/02/2013; revisi : 15/02/2013; disetujui : 28/03/2013

## A bstrAct
The function of land is not just limited to the composition of the product tools, social asset and capital asset, politics, culture, but also about values   and meaningful religious. Therefore, the land is in related directly with humans that gave birth to the concept of ownership since long time ago up to now according to the customary law. The history of druwe land in the beginning is belonged to the King’s authority with the status of ”Druwe Dalem” and possession of the royal dignitaries such as royalty and the retainer with the ownership right status of ”Druwe Jaba”. In Lombok, such as in Mataram and West Lombok until now its existence is still recognized by the people of Balinese people that are hereditary lived in Lombok. Authors interested in highlighting the existence of customary law as the basis of the land law provisions in Indonesia. When examined customary law that grow in Indonesia have diversity (pluralism of law). This will affect the color and resolution of various land cases in the country. There are a few theories that I use such as Emile Durkheim, that determine the law as the social morality, then Ehrlich introduce the types called Entscheidungnormen (norms of decision), and the theory of legal protection for the people by Philip M Hadjon. The approach used is a conceptual approach, and statute approach
Keywords: Indigenous, Land of Druwe

## A bstrAk
Eksistensi  Tanah Adat  “Druwe” dalam Perspektif  Sistem Hukum Pertanahan  Nasional. Fungsi lahan tidak hanya terbatas pada komposisi sarana produk, aset sosial dan aset modal, politik, budaya, tetapi juga tentang mengandung nilai-nilai agama. Oleh karena itu, tanah adalah berhubungan langsung dengan manusia yang melahirkan konsep kepemilikan sejak dahulu hingga saat ini sesuai dengan hukum adat. Sejarah tanah druwe pada awalnya adalah milik otoritas Raja dengan status “Druwe Dalem” dan kepemilikan pejabat kerajaan seperti pejabat dan punggawa dengan status kepemilikan hak “Druwe Jaba”. Di Lombok, seperti di Mataram dan Lombok Barat sampai sekarang keberadaannya masih diakui oleh masyarakat dari masyarakat Bali yang secara turun-temurun tinggal di Lombok. Penulis tertarik menyoroti keberadaan hukum adat sebagai dasar dari ketentuan hukum tanah di Indonesia. Apabila ditelaah menurut hukum adat yang tumbuh di Indonesia memiliki keragaman ( pluralisme hukum ). Hal ini akan mempengaruhi warna dan penyelesaian dalam berbagai kasus tanah di negara ini. Ada beberapa teori yang saya gunakan seperti Emile Durkheim, yang menentukan hukum sebagai moralitas sosial, maka Ehrlich memperkenalkan pola yang disebut Entscheidungnormen (norma keputusan), dan teori perlindungan hukum bagi rakyat oleh Philip M Hadjon. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, dan pendekatan undang-undang.

## Kata kunci: masyarakat adat, tanah Druwe
I Wayan Suwanda  | Eksistensi  Tanah Adat  Druwe Dalam Perspektif  Sistem Hukum .......................

## PENDAHULUAN
s eirAmA dengAn PerkembAngAn dan pe- rubahan jaman  serta dorongan dari  arus globalisasi membawa implikasi dalam sega- la bidang termasuk hukum juga mengikuti dinamika  perubahan waktu.  Tanah 1 seb- agai satu kajian dalam hukum pertanahan mempunyai posisi strategis karena  kurun waktu perjalanan sejarah  memberikan ru- ang gerak untuk berlakunya kemajemukan hukum bagi aturan pertanahan itu sendiri.
Kebijaksanaan Nasional di bidang per- tanahan ditetapkan dalam  Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1998 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menggariskan bahwa : 2
“Penguasaan dan penataan penguasaan tanah oleh Negara diarahkan peman- faatannya untuk mewujudkan keadi- lan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan tanah oleh Negara, sesuai dengan tujuan pemanfaatannya, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa ta- nah. Penataan penggunaan tanah dilak- sanakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dengan memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah, fungsi sosial hak atas tanah, batas maksimum kepemilikan ta- nah khususnya tanah pertanian termasuk berbagai upaya  lain untuk mencegah pe- musatan penguasaan tanah dan penelan- taran tanah.
Penataan penguasaan dan penggunaan ta- nah  untuk pembangunan skala besar yang mendukung upaya pembangunan nasion- al dan daerah dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan aspek politik, sosial, pertahanan keamanan serta pelestarian
1 Permukaan Bumi atau lapisan bumi  yang atas sekali; keadaan bumi disuatu tempat; permukaan bumi yang diberi batas ( Departemen Pendidikan dan Kebuday- aan, Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Kedua, Balai Pustaka, 1995,  hlm. 1000)
2 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas tanah Di Indonesia , Penerbit Arkola : Surabaya 2003, hlm. 27
lingkungan hidup. Penataan penguasaan dan penggunaan tanah melalui kegiatan redistribusi tanah dan konsolidasi tanah yang disertai pemberian kepastian hak atas tanah diarahkan untuk menunjang dan mempercepat pembangunan wilayah, penanggulangan kemiskinan dan mence- gah kesenjangan sosial tanah.”
Selama lebih dari 45 tahun pelaksanaan UUPA, pendaftaran dilaksanakan berdasar- kan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 (LN Tahun 1961 Nomor 28, TLN Nomor 2171) tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disingkat PP 10 Tahun 1961) di cabut dan diperbaharui dengan PP No 24 tahun 1997. PP 10 Tahun 1961 yang di undangkan tidak lama sesudah UUPA itu telah meletakkan landasan bagi pelaksanaan UUPA dalam mengoperasikan tatalaksana pendaftaran tanah  yang diper- lukan segera. Landasan hukum tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan hukum pada waktu itu. Walaupun di dalam merancang landasan hukum tersebut pem- buat Undang-undang telah memperhitung- kan hal-hal yang mungkin akan terjadi masa yang akan datang  (bersifat antisipa- tif) dan dalam perjalanan pembangunan bi- dang pertanahan akan banyak menjumpai perubahan-perubahan yang terjadi kemu- dian mengakibatkan pergeseran-pergeseran dan ternyata telah berkembang jauh dari kerangka landasan yang telah diletakkan sebelumnya yaitu Hukum Adat.
Tanah merupakan unsur terpenting bagi kehidupan manusia, mereka dapat hidup dan berkembang karena adanya tanah. Pada perkembangannya, tanah membiasi banyak fungsi dan kegunaannya, baik itu fungsi so- sial, ekonomi, agama dan politik. ”Dalam ranah sosial tanah menjadi faktor utama pendukung kehidupan dan kesejahteraan masyarakat ( social-welfare ), tanpa adanya tanah mustahil kesejahteraan itu dapat di- capai, sehingga dalam hal ini konsep hak kepemilikan tanah menentukan susunan
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,
128 - 140
kehidupan dalam suatu  negara” 3 Fungsi ta- nah tidak hanya terbatas pada susunan sa- rana produksi ( product tools ), sosial ( social asset and capital asset ), politik, budaya saja, tetapi juga menyangkut nilai  dan bermak- na  religius.
Tanah yang bersentuhan langsung den- gan manusia, sejak  dahulu hingga kini melahirkan konsepsi kepemilikan tanah yang sifatnya adat, yakni kepemilikan ta- nah yang bernuansa  kebiasaan masyara- kat setempat yang terus menerus berlaku dari keturunan demi keturunan berikutnya melahirkan regulasi lokal ( self regulation ) yang disebut sebagai tanah adat. Mengenai keberadaan dari tanah-tanah yang dilekati dengan hak hak adat  memiliki berbagai istilah penyebutan diberbagai daerah sep- erti misalnya tanah paer untuk masyarakat Sasak di Lombok, tanah druwe untuk ma- syarakat Bali yang berada di Bali maupun yang berada di Lombok. Kata “Druwe” ber- asal dari bahasa Bali yang bermakna ”milik, kepemilikan, hak milik”. Dengan demikian tanah druwe berarti keberadaan tanah tersebut dimiliki oleh komunitas masyara- kat Bali termasuk masyarakat Bali  yang keberadaannya turun temurun lahir hidup dan berkembang di Lombok dengan status hak kolektif sesuai dengan maksud, tujuan dan peruntukannya.
Jika  melihat dari sejarahnya, maka se- benarnya tanah druwe tersebut awalnya adalah milik penguasa yakni Raja den- gan status ”Druwe Dalem” dan milik dari para pembesar kerajaan seperti misalnya bangsawan,untuk para punggawa dengan hak kepemilikin status ” Druwe Jaba ”. Sep- erti yang dinyatakan Kraan: 4 Di Lombok Barat kekuasaan Raja adalah sedemikian besar sehingga desa tidak bermakna lagi se- bagai suatu kesatuan dasar dari organisasi
3 Soejono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak Milik, Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan , Rineka : Jakarta, 1998, hlm. 1.
4 Alfons van der Kraan. Lombok Penaklukan, Penja- jahan dan keterbelakangan 1870-1940, terjemahan, (Ma- taram: Lengge Printika, 2009), hlm. 137
sosio-politik. Dibantu oleh pejabat-pejabat dari berbagai bentuk, Raja telah memerin- tah rakyatnya ( para pengayah , yaitu mer- eka yang mengerjakan tanah-tanah druwe dalem ) secara langsung, tanpa perantaraan dari seorang kepala desa. Ningrat-ningrat Bali telah menjalankan hal yang sama pada tingkat yang kecil. Mereka juga telah memerintah rakyat mereka ( para sepan- gan , yaitu mereka yang mengerjakan tanah- tanah druwe jabe ) tanpa perantaraan dari seorang kepala desa.
Dalam kurun waktu perjalanan sejarah, keberadaan Tanah dengan status druwe tersebut pengelolaannya diserahkan oleh Raja kepada  ”panjak” (rakyat) yang berada dalam suatu  komunitas masyarakat  adat, di mana hasil dari pengelolaan tanah tanah druwe tersebut dimanfaatkan untuk mendu- kung pembiayaan upacara keagamaan dan kegiatan-kegiatan adat yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok komunitas ma- syarakat sehingga melekat istilah ”Druwe Pura”. Dengan demikian Druwe Pura awal- nya adalah  tanah milik Raja yang diberikan kepada ”panjak” (rakyatnya)  yang pengelo- laan  dan pemanfaatannya digunakan oleh kelompok masyarakat yang menjadi pen- gamong suatu Pura (merawat, menjaga dan diserahi tugas dan tanggung jawab meme- gang kelangsungan dari suatu tempat suci umat Hindu yang bernama Pura).
Tanah-tanah yang dikuasai oleh ma- syarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat, karena hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat–masyarakat adat. Termasuk di dalamnya yaitu tanah den- gan status druwe yang tersebar di beberapa wilayah di pulau Lombok, khususnya di Kota Mataram dan di Kabupaten Lombok Barat tersebut hingga kini keberadaannya masih tetap diakui dikomunitas masyarakat Bali yang turun temurun berada di Lombok.
Berbagai kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah sampai saat ini masih dalam taraf pengakuan terhadap hak atas tanah
I Wayan Suwanda  | Eksistensi  Tanah Adat  Druwe Dalam Perspektif  Sistem Hukum ....................... ulayat masyarakat hukum adat, tetapi be- lum memberikan perlindungan yang selay- aknya terhadap hak atas tanah ulayat dalam masyarakat adat. ”Namun demikian, diakui bahwa beberapa kebijakan pemerintah mulai ada upaya memberi pengakuan dan perlind- ungan (terbatas) terhadap hak tanah ulayat pada masyarakat adat” 5
Jika dicermati keberadaan dari tanah ta- nah adat tidak memiliki pengaturan yang terkonsep namun diakui dan dihormati eksistensinya oleh Negara. Hal ini tercer- min dalam asas-asas pengaturan penggu- naan tanah untuk masyakarat dalam ben- tuk perundang-undangan dan peraturan lainnya yang akan dijadikan pegangan masyarakat dalam memanfaatkan fungsi tanah. Asas-asas pengaturan tersebut TAP MPR No. XV I Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 41),TAP MPR No. IX Tahun 2001, tentang Pembaruan Agraria, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan UUD 1945 yang diamandemen.
Didalam  ketentuan Pasal  18 B (2) Un- dang-Undang Dasar 1945 Amandemen, menyatakan bahwa :
“Negara mengakui dan menghormati kes- atuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang – undang “
Selanjutnya  mengenai hak ulayat ma- syarakat adat diatur dalam Pasal 3 UUPA, yaitu:
“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksananan hak ulayat dan pelaksanSaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa se-
5 Wahyu Arsyantuti, Perlindungan Hukum Masya- rakat  Hukum Adat  Pemegang Hak Ulayat , Thesis, Uni- versitas Airlangga : Surabaya, 2009, hlm. 2 .
hingga sesuai dengan kepentingan nasi- onal dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh berten- tangan dengan undang-undang dan per- aturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.
Hal ini berarti bahwa isi Pasal tersebut merupakan pengakuan keberadaan hak (hak ulayat) masyarakat hukum adat. Sedangkan dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa :
“Hukum Agraria yang berlaku atas Bumi, Air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan ke- pentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, den- gan sosialisme Indonesia serta peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu den- gan mengindahkan unsur -unsur yang bersandar pada hukum agama”
Didalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 tahun 1999 dinyatakan mengakui dan memberikan perlindungan atas tanah rakyat dan adat (ulayat).
Menurut pandangan dari Nyoman Nur- jaya menyatakan bahwa : 6
” …Setelah diadakan amandemen atau perubahan Undang undang dasar 1945 maka Negara kita tidak dapat berpaling atau menghindar dari kehadiran aliran legal pluralism (pluralisme hukum). Kini sudah menjadi kenyataan  dalam batang tubuh hukum dasar kita mencantumkan hukum-hukum negara (state law) seperti hukum adat (adat law) hukum agama (religious law), hukum kebiasaan  (us- tomary law/indigenous law), nilai-nilai tradisional memiliki kekuatan yang sama (strong legal pluralism) dengan hukum buatan negara”.
Ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan kaidah fundamental hukum ta- nah nasional yang yang merumuskan hak
6 Nyoman Nurjaya dalam Yanis Maladi, Pendaf- taran Tanah Nasional dan Kehidupan Hukum Masyara- kat : Perspektif  Teori Teori Sosial , Cetakan I , Mahkota Kata : Yogyakarta, 2008 , hlm.viii
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 128 - 140
atas tanah bagi individu warga Negara dan bangsa Indonesia serta hak penguasaan Negara atas tanah. Undang-undang atau pengaturan tersebut merupakan realisasi hak-hak  sosial terhadap tanah sebagai re- fleksi dari hak-hak dasar warga negara seb- agaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.
Atas dasar tersebut penulis  tertarik un- tuk menyoroti  tentang eksistensi dari hu- kum adat yang  nota bene  dijadikan sebagai landasan berpijak dari  ketentuan hukum pertanahan di Indonesia  walau jika dicer- mati hukum adat yang ada dan tumbuh berkembang di Indonesia  memiliki kema- jemukan/ pluralism . Tentunya kemajemu- kan ini akan mewarnai dan mempengaruhi proses penyelesaian dari berbagai kasus pertanahan di tanah air.
Berdasarkan uraian tentang latar be- lakang di atas,  dan dengan bertolak pada peraturan pertanahan sampai pada timbul- nya pelbagai permasalahan aktual di ma- syarakat saat ini, maka penulis memetik permasalahan sebagai berikut :  “ Bagaima- na pengaturan dan perlindungan tanah adat druwe dalam sistem hukum perta- nahan di Indonesia ?”

## PEMBAHASAN
Hukum asli Indonesia sejatinya adalah hukum adat. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan sudah berlaku selama ratusan tahun. Hukum ini diajarkan secara turun temurun dari gen- erasi ke generasi. Hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia terkadang saling bertentangan dengan hukum adat yang berlaku. ”Peraturan perundangan yang menjamin keberadaan hukum adat dan Masyarakat Hukum adat sendiri sangat ter- batas. Tidak semua aturan mengakui eksis- tensi masyarakat adat yang saat ini mulai terpinggirkan, tergerus oleh modernisasi
dan aturan-aturan yang tidak berpihak ke- pada mereka.” 7
Hukum adat mulai tergerus dan digan- tikan hukum positif yang terkadang nilai keadilannya tidak datang dari masyarakat Indonesia namun dari segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat. Keberadaan hukum adat dan masyarakat hukum adat perlu dilindungi agar identitas bangsa kita tetap terjaga. Hukum adat sebagai jati diri bangsa Indonesia harus dilestarikan agar anak cucu kita kelak tetap mengenal ke- pribadian bangsa yang sebenarnya. Oleh karena itu pengakuan Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat oleh pemerintah sangat diperlukan. Selama ini jika terdapat peraturan perundang-undangan yang baru, maka akan mengeliminasi ketentuan hu- kum adat yang ada dalam sebuah masyara- kat. Ketentuan yang sebelumnya diberlaku- kan hukum adat karena belum diatur dalam hukum positif, akan beralih menggunakan ketentuan yang baru karena hukum negara yang berlaku lebih mengikat jika dibanding- kan dengan hukum adat. Namun ternyata juga didapati beberapa Peraturan Perun- dang-Undangan di Indonesia yang tetap menjamin keberadaan Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia
Hukum adat diakui adanya oleh ma- syarakat, kendati hukum adat tidak terli- hat dalam bentuk tulisan ( Unwriten recht ). Pengakuan hukum adat tersebut terjelma dalam implementasi perbuatan dan tingkah laku masyarakat yang selalu mengidentifi- kasi anutan hukum adat itu sendiri. Selain itu cerminan pangakuan hukum adat juga dituangkan dalam pelbagai prinsip-prinsip aturan perundang-undangan positif lain- nya.
Secara eksplisit, pengaturan hukum adat sebagai dasar berlakunya sistem hukum adat Indonesia antara lain :
7 Syailendra Wisnu Wardhana Fakultas Hukum Uni- versitas Sebelas Maret Surakarta, diakses dari Syailen- dra Wisnu’s Blog de_rechter_2007@blog.uns.ac.id
I Wayan Suwanda  | Eksistensi  Tanah Adat  Druwe Dalam Perspektif  Sistem Hukum .......................
1.  Undang-undang Dasar 1945
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat suatu Pasalpun dasar ber- lakunya hukum adat, namun menurut aturan peralihan Pasal II UUD ini me- nyebutkan bahwa :”Segala badan Negara dan peraturan yang ada, masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.
Dari aturan  tersebut,  dapat  kita ilhami bahwa hukum adat yang merupa- kan native berbentuk Unwriten recht bagi masyarakat Indonesia berlaku, walaupun dalam  bahasa UUD 1945 itu yang memberikan makna ganda dengan beragam penasiran, namun begitu dapat ditafsirkan kalimat’ peraturan yang ada” merujuk kepada  hukum adat yang mengatur masyarakat Indonesia saat itu bahkan sampai saat ini masih hidup dan dianggap sebagai khasanah perundang- undangan yaitu pluralisme hukum. Wa- lau pun tidak terkodifikasi dalam bentuk perundang-undangan,  tetapi pada tataran implementasinya hukum adat dengan segala asas dan prinsipnya telah tumbuh berurat-berakar dam berdomisili dalam tingkah laku ( behavior ), kebiasaan-ke- biasaan ( ritualisasi) masyarakat Indo- nesia.
2.  Undang – Undang  Darurat Nomor 1 Ta- hun 1951, LN No. 9.
Pasal 1 ayat 2 undang-undang darurat Nomor 1 Tahun 1951 lembaran Negara Nomor 9 menentukan bahwa pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan:
Segala pengadilan swapraja (zelfbestu- urs-Rechtspraak) dalam negara Sumatera Timur dahulu, Karesidenan Kalimantan Barat dahulu dan negara Indonesia Timur dahulu, kecuali peradilan itu menurut hu- kum yang hidup dan merupakan suatu ba- gian tersendiri dari peradilan swapraja.
Segala Pengadilan Adat (inheemse Rechtspraak in Rechtstreeks Bestuurd Ge- beid) kecuali peradilan agama, jika pera- dilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan adat. Tetapi menurut Pasal 1 ayat 3 UU darurat tersebut, hakim desa (Dorp- srechter) tetap dipertahankan. Peradilan yang   dilaku kan  oleh  hakim  swapraja dan hakim adat yang telah dihapuskan, selanjut nya diterusa kan oleh Pengadilan Negeri
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA
Undang-undang ini dibuat karena mempertimbangkan masih adanya dual- isme dalam hukum agraria di Indonesia. Dualisme tersebut adalah antara hukum adat dan hukum agraria yang didasar kan pada  hukum barat. Oleh karena itulah maka perlu dibentuk suatu hukum agraria nasional. Hukum agraria nasional ini harus berdasarkan hukum adat atas tanah yang sederhana dan dapat menjamin kepastian hukum  bagi  seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itulah dibuat UU No 5 tahun 1960 yang masih menjamin penguasaan tanah adat oleh masyarakat hukum adat.
Dalam Pasal 2 ayat (4) menyata- kan bahwa Hak menguasai negara pe- laksanaan nya dapat dikuasakan ke- pada daerah-daerah Swatantra dan mas  ya rakat-masyarakat  hukum  adat, sekadar diperlu kan dan tidak ber ten- tangan dengan kepanting an nasional menurut   ketentuan- ketentuan Peratur- an  Pemerintah. Dan dalam Pasal 3 yang menerangkan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya  masih ada,  harus sedemikian rupa sehingga  sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan dengan undang-undang dan peraturan
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 128 - 140
lain yang lebih tinggi. Pengakuan terha- dap hukum adat dan hak ulayat  dijamin dalam undang-undang ini sepanjang menurut kenyataannya masih eksis dan sesuai dengan kepentingan  nasional dan tidak bertentangan dengan serta selaras dengan perundang-undangan di atasnya.
4. Undang-Undang No 19 Tahun 1964 jo Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 jo UU No 28 tahun 2009  tentang Kekua- saan Kehakiman
Setelah undang-undang nomor 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman diundang- kan, maka ketentuan di dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilak- sanakan  oleh  sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman”, telah dipenuhi penyelenggaraannya menurut Pasal 3 beserta penjelasannya, sehingga hukum yang dipakai adalah hukum yang berdasarkan Pancasila ,yaitu hukum yang sifat-sifatnya berakar pada kepribadian bangsa.
Undang-Undang no. 14 tahun 1970 adalah Undang-Undang tentang Ketentu- an-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehaki- man, terdapat Pasal-Pasal yang penting yang merupakan landasan hukum ber- lakunya hukum adat yaitu pada Pasal 23 (1) dan Pasal 27 (1) yang berbunyi hampir sama dengan Pasal 17 dan Pasal 20 UU No. 19 tahun 1946 sebagai berikut :
1. Pasal 23 (1)  “segala  putus an peng- adilan selain harus memuat alasan- alasan dan dasar- dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersang kutan atau atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
2. Pasal 27 (1) “hakim sebagai penegak dan keadilan, wajib menggali, mengi-
kuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”
Selain Pasal-Pasal tersebut di atas, maka penjelasan umum terhadap Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 bagian 7 memberi petunjuk kepada kita, bahwa  yang  di maksud  dengan   “hukum tak tertulis dalam undang-undang ini adalah hukum adat.
Undang-Undang kekuasaan Ke- hakiman telah beberapa kali mengalami perubahan. Undang-Undang Kekua- saan Kehakiman yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964. Dalam  Pasal 3 UU Nomor 19 tahun 1964 dit egaskan bahwa hukum yang di pakai oleh ke kuas aan kehaki man adalah hu- kum  yang berdasar kan Pancasila,   yaitu hukum yang sifat-sifatnya berakar kepada ke pribadian bangsa. Sementara Pasal 17 ayat (2) menyatakan berlakunya hukum tertulis dan tidak tertulis.
Seiring dengan berkembangnya jaman, Undang-Undang Kekuasaan Ke- hakiman mengalami perubahan. Per- ubahan tersebut diatur dalam UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok   Kekuasaan  Kehakiman.  Pasal 23 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 menyatakan segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan Pasal 27 menyatakan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Namun terdapat kelemahan dalam Undang-Undang ini, dalam Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, Pencari keadilan datang kepadanya untuk mohon keadilan.
I Wayan Suwanda  | Eksistensi  Tanah Adat  Druwe Dalam Perspektif  Sistem Hukum .......................
Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian artinya bahwa hukum tidak tertulis kedudukannya lebih rendah jika dibandingkan dengan hukum tertulis.  Hal ini terlihat dari pernyataan bahwa hakim tidak boleh menggunakan hukum tidak tertulis untuk perkara yang sudah diatur dalam hukum tertulis.
Undang-Undang Kekuasaan Kehaki- man kembali diperbaharui pada tahun 2004 dengan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 25 UU ini dijelaskan Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. Dan di tahun 2009, UU ini di- perbarui dengan UU No 28 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 50 UU ini menyebutkan Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat Pasal tertentu dari peraturan perudang- undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam Pasal-Pasal di atas disebutkan mengenai sumber hukum tak tertulis. Sumber hukum tak tertulis yang dimaksud tak lain adalah hukum adat.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Pengakuan masyarakat hukum adat secara eksplisit terdapat dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 6 ayat (1) secara jelas di- sebutkan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus di-
perhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah” dan dalam Pasal (2) disebutkan “Identitas budaya ma- syarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras  dengan perkembangan zaman.”
Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Hak adat yang secara nyata ma- sih berlaku dan dijujung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersang- kutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dan penjelasan ayat 2 menyebutkan “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, iden- titas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilind- ungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat”.
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Undang-undang ini mengakui adanya hutan adat. Hutan adat menurut undang- undang ini adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dalam undang-undang ini dengan jelas disebutkan dalam Pasal 4 bahwa penguasaan hutan oleh negara harus tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Artinya bahwa hutan negara yang merupakan kekuasaan negara harus tetap memperhatikan masya- rakat adat yang tinggal di dalamnya. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat. Pe- merintah dapat menetapkan status hutan adat sepanjang menurut kenya- taannya masyarakat hukum adat yang
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,
128 - 140
bersangkutan masih ada dan diakui ke- ber adaannya. Apabila masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kem- bali pada pemerintah. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan juga harus mempertimbangkan masyarakat adat.
Pengelolaan kawasan hutan secara khusus menurut Pasal 34 dapat pula diberi- kan kepada masyarakat hukum adat selain lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan lembaga sosial keagamaan. Kawasan hutan dengan tujuan khusus diperlukan untuk kepentinhgan umum seperti pene- litian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, dan religi dan budaya. Pe- manfaatan hutan adat menurut Pasal 37 dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fung- sinya, dan pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.
7.  Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat adat untuk mendapatkan pendidikan. Dalam Pasal 5 yang mengatur hak dan kewajiban warga negara disebut- kan dalam ayat (3) “Warga negara yang di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus”. Lebih lanjut dalam Pasal 32 disebutkan dalam ayat (2) “Pendidikan layanan khu- sus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan /atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.”
8.  Undang-Undang  N0. 24 Tahun 2003  Ten- tang Mahkamah  Konstitusi
Undang-Undang ini menjamin hak masyarakat hukum adat untuk dapat memohon pengujian Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam Pasal 51 dijelaskan pihak yang boleh memohonkan pengujian undang-undang salah satunya adalah kesatuan masyara- kat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan ma- syarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya aturan ini, masyarakat hukum adat yang merasa hak-haknya terlanggar karena berlakunya suatu undang-undang dapat mengadukan- nya kepada mahkamah konstitusi dan dapat memohonkan pembatalan terhadap undang-undang yang melanggar hak-hak masyarakat adat.
9.    Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Ten- tang Pemerintahan  Daerah
Undang-undang ini secara tegas dan jelas mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 2 ayat (9) dise- butkan “Negara mengakui dan meng- hormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai den- gan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. Se- bagai perwujudan dari Pasal 2 ayat (9) di atas, dalam Pasal 203 ayat (3) disebutkan “Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradis- ionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah”. Pada Pasal 216 juga disebutkan “Pengaturan lebih lanjut men- genai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sedangkan Perda wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat is- tiadat desa. Hasil dari undang-undang ini adalah banyaknya perda yang mengatur mengenai masyarakat hukum adatnya tersendiri untuk mengakui keberadaanya.
I Wayan Suwanda  | Eksistensi  Tanah Adat  Druwe Dalam Perspektif  Sistem Hukum .......................
10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
Menurut Undang-Undang ini Ma- syarakat adalah masyarakat yang  terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lo- cal yang bermukim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dan yang dimaksud Masyarakat Adat adalah kelompok Ma- syarakat Pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul le- luhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau kecil serta adanya sistem nilai yang menentu- kan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
Pengakuan adat juga diterapkan pada kawasan konservasi. Kawasan konservasi mempunyai ciri khas sebagai suatu kes- atuan ekosistem yang diselenggarakan untuk melindungi salah satunya wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, mane’e, panglima laot, awig-awig, dan/ atau istilah lain adat tertentu. Selain itu, dalam melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau kecil masyarakat harus berdasar hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional, dan kearifan lokal dijadikan acuan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan
11.Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Ten- tang Perlindungan dan  Pengelolaan Ling- kungan Hidup
Pengertian masyarakat hukum adat menurut UU ini adalah kelompok masyara- kat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena ad- anya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang me- nentukan pranata ekonomi, politik, sos-
ial dan hukum. Dalam undang-undang ini masyarakat hukum adat mempunyai posisi tersendiri dalam perannya menjaga lingkungan hidup. Kebiasaan masyarakat adat selalu selaras dan seimbang dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini disebab- kan karena diantara mereka terdapat suatu kesalingtergantungan satu sama lain. Oleh karena itu masyarakat hukum adat mendapat tempat tersendiri dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia.
Pasal 63 dalam undang-undang ini memberikan tugas dan wewenang bagi pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menetap- kan kebijakan mengenai tata cara pen- gakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlind- ungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal ini jelas disebutkan bahwa pemerintah baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan pengakuan ma- syarakat hukum adat dalam upaya per- lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Selain Ketentuan peraturan perundan- gan tersebut di atas, juga terdapat beberapa Peraturan Pemerintah yang berkaitan den- gan masyarakat  adat maupun hak hak adat antara lain:
a.  Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
b.  Peraturan Pemerintah Nomr 6 Tahun 1999 tentang  Pengesahan  Hutan dan Pemun- gutan Hasil Hutan Produksi.
c.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  76 Tahun 2001  tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
d.  Keputusan  Menteri Dalam Negeri Nomor 556/DJA/1986 tentang Penunjukan  Pura
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 128 - 140
Sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat Mempunyai hak Milik atas  Tanah
e. Keputusan Menteri Kehutanan No. 251/ Kpts-II/1993 tentang Ketentuan Hak   Pe- mungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat;
f.  Peraturan Mendagri No 3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat;
g.    Kepmen Agraria / KBPN No 5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat :

## KESIMPULAN
Berdasarkan UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2)  amandemen ke 2 UUD yang mengatur tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional“, serta Tap. MPR No.9 tahun 2001 tentang pembaharuan
Agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang menyatakan “ Negara mengakui menghormati  dan melindungi terhadap hak-hak masyarakat adat atau sumber daya alam“. Bergitu pula dengan adanya produk produk peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah  yang berhubungan dengan hak hak masyarakat tradisional secara legalitas formal maupun secara administrasi hak masyarakat adat diakui oleh Pemerintah.
Oleh karena itu, untuk memperbaiki hal tersebut diperlukan sinergi program antar Lembaga/Instansi Pemerintah terkait didalam mensosialisasikan produk perundangan yang berkaitan dengan pertanahan yang dilekati dengan status adat maupun dalam penegakan hukumnya. Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban sesuai dengan amanat Undang Undang untuk memberikan penguatan berupa Peraturan daerah  tentang perlindungan tanah tanah adat didaerahnya masing masing

## Daftar Pustaka

## 1. Buku-buku
Alfons van der Kraan. Lombok Penaklukan,Penjajahan dan keterbelakangan 1870-1940 (Terjemahan) cetakan I  Lengge Printika, 2009
Irawan Soerodjo, kepastian Hukum Hak Atas tanah  Di Indonesia. Penerbit Arkola Surabaya 2003
Imam Sudiyat, 1978 “ Asas-Asas Hukum Adat “  bekal dan pengantar, Liberty  Yogyakarta
Kamus Bahasa Indonesia Lawrence M Friedman, The Legal System A Social Science Perspective New York : Russel Sage Founation , 1975  (Terjemahan) cetakan I Penerbit Nusa Media, 2009
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum  Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi tentang Prinsip Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan  Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Cetakan Pertama Peradaban, 2007.
Syailendra Wisnu Wardhana Fakultas Hukum Universitas Sebelas
I Wayan Suwanda  | Eksistensi  Tanah Adat  Druwe Dalam Perspektif  Sistem Hukum .......................
Maret Surakarta  Syailendra Wisnu’s Blog de_rechter_2007@ blog.uns.ac.id
Soehardi “ Pengantar Hukum Adat Indonesia “ Sumur Bandung, Bandung
Soejono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak Milik, Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan , Rineka, Jakarta, 1998,
Soetandyo Wignjosoebroto,  ” Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah, Hukum ”, Jakarta ,2002
_______, “Masalah Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Sehubungan dengan Kesenjangan yang bertahan di Indonesia antara fakta PluralismeBudaya HukumRakyat dan Kebijakan Politik Untuk Mengunifikasikan Hukum Nasional”,  suatu paparan ringkasan Mengenai “ Masa Depan Hukum Adat dalam Kebijakan  Hukum Indonesia”  (Ditilik dari kajian Sosiolaogi Hukum. Pascasarjana UNAIR, Surabaya, 1997
Soepomo, 1994 “ Bab – bab tentang Hukum Adat , PT. Pradnya Paramita, Jakarta
Wahyu Arsyantuti (Thesis) Perlindungan Hukum Masyarakat  Hukum Adat  Pemegang Hak Ulayat Universitas Airlangga
Yanis Maladi. Pendaftaran Tanah Nasional dan Kehidupan Hukum Masyarakat (Perspektif Teori Teori Sosial .Cetakan I  Mahkota Kata.  2008
Yuriprudensi Mahkamah Agung R.I  tentang hukum “ rechtsverwerking ”. Putusan MA No. 329/K/Sip/195/tangal 24 Mei 1958
2. Peraturan Perundang – Undangan
Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen
Undang – Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, LN No. 9 Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
Undang-Undang No 19 Tahun 1964 jo Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 jo UU No 28 tahun 2009  tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan Nasional
Undang - Undang  No  24 Tahun 2003  Tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 128 - 140
Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan  Wilayah Pesisir & Pulau Kecil
Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan   Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Pemerintah Nomr 6 Tahun 1999 tentang  Pengesahan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Produksi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  76 Tahun  2001  tentang Pedoman Umum  Pengaturan Mengenai Desa.
Keputusan  Menteri Dalam Negeri Nomor 556/DJA/1986 tentang Penunjukan  Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat Mempunyai hak Milik atas Tanah
Keputusan Menteri Kehutanan No. 251/ Kpts-II/1993 tentang Ketentuan Hak  Pemungutan Hasil Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat;
Peraturan Mendagri No 3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat;
Kepmen Agraria/KBPN No 5 Tahun 1999 tentang Predoman penyelesaian  Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat :