INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3234-3249 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Digital Perbankan

## Fuad Nur
Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo
Email: fuadnur85@uho.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh berkaitan dengan penegakan hukum  kejahatan  digital  perbankan  dan  tantangan  yang  dihadapinya.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum kejahatan digital perbankan dapat ditempuh melalui mekanisme peradilan pidana yang mengedepankan penegakan hukum yang berkeadilan dengan tidak sekadar menjatuhkan pidana kepada pelaku tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami korban. Selain  itu,  dapat  juga  menempuh  upaya non  penal  sebagai  langkah  preventif  penanggulangan kejahatan. Adapun tantangan penegakan hukum di tengah kompleksitas permasalahan kejahatan digital perbankan adalah substansi hukum yang belum optimal memberikan perlindungan kepada nasabah, keterbatasan  sumber  daya  penegak  hukum  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas,  serta  perlunya meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  sebagai  bagian  dari  budaya  hukum.  Sinergitas kelembagaan  antara  lembaga  penegak  hukum,  lembaga  perbankan  dan  lembaga  lainnya  dapat menjadikan upaya penegakan hukum kejahatan digital perbankan menjadi lebih efektif.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kejahatan, Digital Perbankan

## Abstract
This  research aims to determine the efforts that can be taken related to law enforcement against digital banking crimes and the challenges they face. The research method used is normative juridical research using secondary data. Data collection techniques through literature studies that are analyzed qualitatively. The results of research show that law enforcement efforts for digital banking crimes can be  pursued  through  criminal  justice  mechanisms  that  prioritize  fair  law  enforcement  by  not  just imposing a crime on the perpetrator without considering the losses suffered by the victim. In addition, it can also take non-penal efforts as a preventive measure to combat crime. The challenges of law enforcement in the midst of the complexity of the problem of digital banking crime are legal substance that has not optimally provided protection to customers, limited law enforcement resources both in quantity and quality, and the need to increase public  legal awareness as part of the legal culture. Institutional synergy between law enforcement agencies, banking institutions, and other institutions can make law enforcement efforts for digital banking crimes more effective.

## Keywords: Law Enforcement, Crime, Digital Banking

## PENDAHULUAN
Seiring  berkembangnya  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  maka  teknologi  di bidang layanan keuangan perbankan juga ikut berkembang. Layanan tersebut dapat dilihat dalam penggunaan electronic banking (e-banking) untuk mendukung operasional kegiatan perbankan dan memudahkan nasabah melakukan transaksi (Otortitas Jasa Keuangan, 2015). Namun, berbagai kemudahan yang ditawarkan bank bukan tanpa resiko, kejahatan digital di  sektor  perbankan  kerap  menjadi  isu  yang  semakin  meningkat.  Terlebih  lagi  dunia perbankan saat ini sangat tergantung pada sistem digital untuk menyimpan, mengelola, dan mentransfer data keuangan.
Kejahatan digital perbankan melibatkan serangkaian tindakan kriminal yang dikenal dengan card  skimming,  phishing,  carding,  serangan  cyber  lainnya  yang  ditujukan  untuk mengakses  informasi  keuangan  bank,  termasuk  nasabah.  Keberhasilan  para  pelaku kejahatan digital ini tentu akan mengancam keamanan lembaga perbankan dan finansial nasabah . Olehnya itu, bank harus selalu menerapkan manajemen risiko teknologi informasi (TI) secara efektif sebagai bentuk perlindungan, khususnya terhadap nasabah.
Kejahatan  tersebut  adalah  bagian  dari  kejahatan  perbankan  ( fraud  banking)  yang merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  terkait  dengan  industri  perbankan,  baik  lembaga, perangkat,  dan  produk  perbankan  yang  bisa  melibatkan  pihak  perbankan  maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Fraud juga  bisa  berati  proses pembuatan  meniru  suatu benda (dokumen-dokumen) dengan maksud  untuk  menipu (Bambang Fitrianto, 2020).
Fenomena  banyaknya  nasabah  bank  yang  mengalami  kerugian  akibat  kehilangan dana di rekeningnya kerap ramai diberitakan di berbagai media, sehingga peristiwa tersebut terkadang  membuat  nasabah  ragu  terhadap  jaminan  keamanan  di  bank.  Seperti  yang dialami seorang nasabah Bank BTPN pada Juli 2023 yang secara tiba-tiba kehilangan dana Rp.  24  juta.  Namun,  oleh  pihak  bank  menyatakan  adanya  kelalaian  dari  nasabah  yang kurang menjaga keamanan datanya. Pelaku kejahatan melakukan aksinya dengan modus social engineering atau rekayasa sosial dengan cara berpura-pura menelpon nasabah dan mengaku dari Bank BTPN dan meminta beberapa data seperti kode OTP. Dengan data dari nasabah tersebut, pelaku kejahatan dapat melakukan transaksi dengan rekening nasabah, sehingga dana nasabah hilang (https://keuangan.kontan.co.id/news/).
Social  engineering  atau  rekayasa  sosial  merupakan  salah  satu  modus  kejahatan dengan  memanipulasi  kondisi  psikologis  korban  yang  kini  marak  terjadi  di  Indonesia. Bahkan  di  seluruh  dunia  88%  kasus  perbankan  terkait  erat  dengan social  engineering. Modus yang dilakukan oleh pelaku untuk memanipulasi para korbannya yang seolah-olah dari pihak bank. Dalam aksinya, pelaku kejahatan tersebut berpura-pura sebagai pegawai bank dan menyampaikan informasi berupa perubahan tarif transfer kepada  korban  dan sebagainya (https://katadata.co.id).
Peristiwa di atas merupakan tindak pidana di bidang perbankan yaitu setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan maupun yang terdapat dalam ketentuan pidana umum ataupun dalam tindak pidana khusus lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan. Sebagai dasar hukum yang mengatur secara khusus tentang perbankan yaitu UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  dan  UU  No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah.
Dalam ketentuan pidana umum yang terkait dengan tindak pidana perbankan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pemalsuan (Pasal 263 & 264), pencurian (Pasal 362 & 363), penggelapan (Pasal 372 & 374), penipuan (Pasal 378). Selain itu, tindak pidana di bidang perbankan dapat juga dijerat dengan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 tahun 2001, UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dalam  UU No. 25 tahun 2003, dan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam UU No. 19 Tahun 2016.
Dari  latar  belakang  penelitian  ini  yang  menjelaskan  kompleksitas  dan  dinamika kejahatan digital perbankan, maka yang menjadi fokus permasalahan yang akan dikaji lebih jauh berkaitan dengan upaya penegakan hukum yang dapat ditempuh berkaitan kejahatan
digital  perbankan  dan  tantangan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  digital perbankan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Data  yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  Bahan  hukum  primer  berasal  dari  instrument  hukum  aturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  dan  penegakan hukumnya. Adapun bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel media dan pendapat ahli hukum.
Teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  dan  selanjutnya  data  yang diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis  dilakukan  secara  mendalam,  sehingga diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pada  pemahaman  tentang  betapa  pentingnya penegakan hukum terhadap kejahatan digital perbankan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bank  adalah  lembaga  keuangan  yang  menjadi  tempat  bagi  orang  perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya (Hermansyah, 2014). Perkembangan bank di Indonesia saat ini mengalami  peningkatan yang cukup  pesat, terlebih lagi  bank merupakan  salah  satu  lembaga  yang  menunjang  pertumbuhan  perekonomian  dan mempunyai peran penting dalam mengendalikan stabilitas keuangan suatu negara (Syata, 2023).
Bank  memiiiki  peranan  yang  strategis  sebagai  penggerak  roda  perekonomian, sedangkan  tumbuh  dan  berkembangnya  bank  sangat  tergantung  sampai  sejauhmana masyarakat menaruh kepercayaannya kepada bank yang akan mengelola dananya yang dipercayakan disimpan di  bank. Ini  berarti, trust (kepercayaan) dari  para pengguna jasa perbankan atau pun nasabah,  dan  lain-lainnya itu merupakan modal utama yang harus dipegang teguh oleh bank (Amrullah, 2016).
Pengertian  bank  dan perbankan  dapat dilihat  dalam dalam  UU No. 10 Tahun 1998 Tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  bahwa  Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,  serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya  (Pasal  1  angka  1). Sedangkan  bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau
bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak  (Pasal  1 angka 2).
Selanjutnya, peran penting bank menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia dapat dilihat  dalam  penjelasan  UU  No.  10  Tahun  1998    yang  menyebutkan  bahwa  peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional.
Besarnya manfaat bank dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di antaranya dapat menghimpun dana, menghadirkan layanan untuk meminjam dengan mudah, solusi untuk investasi  dan  menumbuhkan  kebiasaan  masyarakat  menabung  di  tempat  yang  aman. Selanjutnya, agar masyarakat mau menyimpan uangnya di  bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat  berupa bunga,  bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas  jasa  lainnya (Kasmir,  2015).  Kemudahan-kemudahan  yang  disediakan  pihak  bank  khususnya  dalam pelayanan  yang  menggunakan  teknologi  digital,  ternyata  menjadi  celah  bagi  pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya dengan berbagai modus operandinya.

## Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan digital perbankan
Peningkatan pelayanan yang  diberikan bank terutama  dalam layanan  digital, maka keamanan siber telah menjadi fokus utama bagi bank. Upaya untuk mengatasi kejahatan digital perbankan, maka bank dituntut mengembangkan kebijakan keamanan yang lebih kuat, investasi dalam teknologi keamanan siber. Begitu pula penegak hukum yang dituntut menuntaskan berbagai kasus berkaitan dengan kejahatan digital perbankan.
Adapun kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal yang diartikan sebagai suatu  perbuatan  yang  melanggar  hukum  pidana  atau  undang-undang  yang  berlaku  di masyarakat.  Pada  hakikatnya  suatu  perbuatan  melanggar  hukum  pidana  atau  undang- undang  yang  berlaku  dalam  suatu  masyarakat  adalah  suatu  perbuatan  yang  sangat merugikan yang bersangkutan. (Yesmil Anwar dan Adang, 2013)
Penggunaan  hukum  pidana  menjadi  salah  satu  upaya  menanggulangi  kejahatan digital  perbankan  dengan  menggunakan,  baik  dengan  menggunakan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perbankan atau undang-undang lainnya. Sehingga  jika  berbicara  sektor  perbankan  tidak  hanya  sebatas  berbicara  ekonomi  dan administrasi belaka, melainkan penggunaan hukum pidana tidak dapat dipungkiri.
Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi bahwa penegakan hukum merupakan satu fase  penting  dalam  penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  hukum  pidana. Meskipun demikian fase ini juga tidak dapat dipisahkan dengan fase lainnya dalam konteks kebijakan  hukum  pidana.  Dilihat  sebagai  suatu  proses  kebijakan,  pada  hakekatnya penegakan  hukum  merupakan  penegakan  kebijakan  yang  melewati  beberapa  tahapan sebagai berikut (Supaijo, 2012):
1. Tahap  formulasi  yaitu  tahap  hukum in  abstracto  oleh  badan  pembuat  undang- undang, disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap  aplikasi  yaitu  tahap  penerapan  hukum  pidana  oleh  aparat  penegak  hukum mulai  dari  kepolisian  sampai  pengadilan  disebut  juga  sebagai  tahap  kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara konkrit oleh aparat- aparat  pelaksana  pidana.  Tahap  ini  dapat  disebut  tahap  kebijakan  eksekutif  dan administratif
Pengertian  penegakan  hukum  pidana  dikonsepsikan  dalam  dua  hal,  penegakan hukum in  abstracto  yaitu  sebagai  suatu  upaya  menanggulangi  kejahatan  melalui pembentukan  aturan-aturan  hukum  pidana  yang  melarang  suatu  aktivitas  tertentu. Selanjutnya penegakan hukum pidana in conreto yaitu tindakan konkret aparat penegak hukum  untuk  menegakkan  aturan-aturan  hukum  pidana  yang  masih  abstrak  tersebut (Mahrus Ali, 2008).
Guna  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  korban  sejak  awal  dalam menentukan  kebijakan  ekonomi  di  bidang  perbankan  para  kebijakan  sudah  seharusnya memperhatikan  bidang  hukum  (pidana).  Menurut  Sherly  W.  Gray  adalah  keliru  apabila pembaharuan  di  bidang  ekonomi  dianggap  terpisah  dengan  pembaharuan  di  bidang hukum.  Karena  sebagian  besar  kebijakan  ekonomi  diwujudkan  pelaksanaannya  melalui hukum, dan di sisi lain analisa-analisa ekonomi akan dipakai sebagai panduan oleh para pembuat kebijakan ketika merancang hukum (Amrullah, 2016).
Menurut Barda Nawawi Arif bahwa iplementasi dari sistem peradilan pidana dalam 4 (empat) sub sistem  yang merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah “sistem peradilan pidana terpadu” ( integrated crimanal justice system),  yaitu (Barda Nawawi Arief, 2006) :
1. Kekuasaan “penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik)
2. Kekuasaan “penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut)
3. Kekuasaan “mengadili” dan menjatuhkan putusan/pidana” (oleh badan peradilan.
4. Kekuasaan “pelaksanaan putusan/pidana” (oleh badan pelaksana eksekusi).
Pengertian  penegakan  hukum  menurut  Soerjono  Seokanto  adalah  kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum  itu  pun  sangat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yaitu  hukum  berupa  undang- undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, faktor masyarakat,  dan faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2008).
Menurut  Barda  Nawawi  Arief  bahwa  banyak  faktor  yang  mempengaruhi  dan menentukan kualitas penegakan hukum. Faktor itu dapat berupa kualitas individual (SDM), kualitas  institusional/struktur  hukum  (termasuk  mekanisme  tata  kerja  dan  manajemen), kualitas  sarana/prasarana,  kualitas  perundang-undangan  (substansi  hukum)  dan  kualitas kondisi  lingkungan  (sistem  sosial,  ekonomi,  politik,  budaya;  termasuk  budaya  hukum masyarakat.  Dengan  demikian,  upaya  peningkatan  kualitas  penegakan  hukum  harus mencakup keseluruhan faktor/kondisi/kausa yang mempengaruhinya (Barda Nawawi Arief, 2008).
Menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni legal structure (struktur hukum) yaitu suatu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan  berfungsi  untuk  mendukung  bekerjanya  sistem  hukum, legal  substance  (substansi hukum)  yaitu  norma-norma  hukum  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang digunakan oleh aparat penegak hukum, dan legal culture (budaya hukum) berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang mementukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya (Friedman, 2013).
Perkembangan kejahatan dewasa ini dapat dilihat seperti perkembangan pencurian yang  yang  bukan  hanya  uang  atau  barang  tapi  juga  sebuah  data.  Hal  ini  merupakan tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan keamanan siber terutama di sektor perbankan  dan  tantangan  bagi  penegak  hukum  melakukan  pembuktian.  Dalam  dunia digital perbankan, setidaknya terdapat 3 (tiga) bentuk kejahatan digital yang kerap terjadi di  masyarakat  yang  dapat  merugikan  berbagai  pihak,  terutama  bagi  nasabah  bank (https://money.kompas.com):
1. Card  Skimming ¸  adalah  tindakan  pencurian  data  kartu  ATM/debit  dengan  cara menyalin (membaca atau menyimpan) informasi yang terdapat pada strip magnetis secara  ilegal. Strip  magnetis  pada  kartu  ATM/debit  adalah  garis  lebar  hitam  itu berfungsi untuk menyimpan seluruh informasi penting dalam kartu ATM kamu seperti
nomor kartu, masa berlaku, hingga nama nasabah.
2. Phishing, berbeda dengan card skimming, bagi pelaku phishing justru menggunakan saluran internet banking untuk mendapatkan data dari kartu kredit. Phishing adalah tindakan  meminta  (memancing)  pengguna  komputer  untuk  mengungkapkan informasi rahasia dengan cara mengirimkan pesan penting palsu, dapat berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya.
3. Carding, adanya perubahan kebiasaan berbelanja dengan cara belanja online, ternyata dimanfaatkan  oleh  pelaku  kejahatan  digital  merambah  ke channel  e-commerce. Adapun  bentuk  kejahatan  tersebut  adalah carding.  Carding  adalah  suatu  aktivitas belanja  secara  online  dengan  menggunakan  data  kartu  debit  atau  kredit  yang diperoleh secara ilegal.  Dibandingkan dengan kejahatan lain, carding relatif mudah dilakukan sebab tidak membutuhkan kartu fisik dan hanya mengandalkan data dari kartu debit/kredit yang ingin disasar.
Adapun langkah-langkah umum yang dapat ditempuh sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap kejahatan digital perbankan adalah sebagai berikut:

## 1. Pelaporan
Proses  dimulai  ketika  kejahatan  digital  perbankan  terdeteksi  atau  dilaporkan  oleh bank, nasabah, atau pihak berwenang lainnya. Pengertian laporan dapat dilihat dalam Pasal  1  angka  24  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  yang mengartikan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak  atau  kewajiban  berdasarkan  undang-undang  kepada  pejabat  yang  berwenang tentang  telah  atau  sedang  atau  diduga  akan  terjadinya  peristiwa  pidana.  Setelah menerima laporan adanya dugaan tindak pidana perbankan maka penyelidik dapat mulai melakukan penyelidikan.
2. Penyelidikan
Pada tahap penyelidikan, penyelidik akan berupaya mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana dengan cara mengumpulkan bukti dan informasi terkait kejahatan, seperti data transaksi, rekaman keamanan, dan keterangan saksi termasuk nasabah yang  menjadi  korban  kejahatan  digital  perbankan.  Pasal  1  angka  5  KUHAP menegaskan  bahwa  penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan  dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal ini penyelidik juga dapat bekerja sama dengan otoritas perbankan untuk mengidentifikasi pelaku dan jejak transaksi keuangan.

## 3. Penyitaan barang bukti
Jika diperlukan, penyelidik dapat melakukan penyitaan barang bukti seperti komputer, dokumen,  atau  aset  yang  terkait  dengan  kejahatan  perbankan.  Sekalipun  istilah barang bukti tidak disebutkan dalam KUHAP, namun menurut Andi Hamzah bahwa barang  bukti  dalam  perkara  pidana  yaitu  barang  mengenai  delik  dilakukan  (obyek delik) dan barang dengan mana delik itu dilakukan, yaitu alat yang dipakai melakukan delik. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik (Apriyanto Nusa, 2019). Dari pengertian Andi Hamzah dapat disimpulkan pula  bahwa sekalipun barang bukti tidak diartikan dalam KUHAP, tetap barang bukti dapat dimaknai sebagai segala sesuatu hal yang dapat dilakukan penyitaan.
4. Peyidikan dan Penuntutan
Setelah dilakukan penelusuran dan dapat dipastikan bahwa laporan dari pihak bank, nasabah  atau  pihak  lainnya  terkait  dugaan  kejahatan  digital  perbankan  adalah merupakan peristiwa pidana, maka status pemeriksaan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.  Dalam  Pasal  1  angka  2  KUHAP,  mendefinisikan  penyidikan  adalah serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya.  Selanjutnya,  jika  pelaku  kejahatan  berhasil  diidentifikasi  atau  telah ditemukan  tersangkanya,  maka  dapat  ditingkatkan  ke  tahap  penuntutan  yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 7 KUHAP).
5. Pemeriksaan sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan Pasal 1 angka 9 KUHAP menegaskan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.  Adapun tujuan pemeriksaaan perkara pidana di pengadilan pada hakikatnya adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil ( materiile waarheid).
Usaha  yang  dilakukan  penegak  hukum  untuk  mencari  kebenaran  materiil  suatu perkara  pidana  guna  menghindari  adanya  kekeliruan  dalam  menjatuhkan  putusan pidana terhadap seseorang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa tidak
seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang  sah  menurut  undang-undang,  mendapat  keyakinan  bahwa  seseorang  yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
Olehnya  itu,  dalam  pelaksanaan  peradilan  pidana  yang  merupakan  suatu  jaringan ( network)  yang  menggunakan  hukum  pidana  tetap  memprioritaskan    penegakan hukum  yang  berkeadilan (Nur, F. 2023). Selain itu, dalam penegakan hukum tidak sekedar  menghukum  pelaku  kejahatan  dengan  pidana  penjaran  melalui  putusan pengadilan, namun yang terpenting adalah dapat menjamin kepentingan korban atau memulihkan kerugian yang dialami korban kejahatan digital perbankan.
6. Upaya non penal
Selain  penggunaan  hukum  pidana  dalam  upaya  penanggulangan  kejahatan  digital perbankan, penegak hukum dapat selalu bersinergi dengan lembaga lainnya seperti lembaga  perbankan  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  untuk  mencegah  kejahatan digital perbankan dengan memperkuat keamanan, kompetensi karyawan dan edukasi nasabah.  Upaya  penanggulangan  kejahatan  yang  menitikberatkan  pada penanggulangan kejahatan non penal atau upaya di luar hukum pidana dan bersifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.
Upaya non  penal  ini  tidak  lepas  pula  dari  peran  komponen  penegak  hukum  yang berintegritas dan berwibawa yang diharapkan dapat menggerakan perubahan sosial di masyarakat khususnya pencegahan kejahatan (Zulfadli et al, 2017). Sehingga untuk dapat  mencegah  terjadinya  kejahatan  digital  perbankan  sebagai  bagian  dari penegakan hukum maka tidak hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum, melainkan memerlukan sinergitas kelembagaan yaitu kerja sama erat antara berbagai lembaga, termasuk  lembaga  penegak  hukum,  lembaga  perbankan,    Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK) dan masyarakat. Selain itu, hadirnya peraturan perundang-undangan dengan sanksi yang ketat dan iplementasi untuk menjerat para pelaku kejahatan serta upaya pencegahan  yang  efektif  sangat  penting  untuk  melindungi  sistem  perbankan  dan masyarakat dari kejahatan digital perbankan di Indonesia.
Tantangan penegakan hukum kejahatan digital perbankan
Banyaknya kejahatan digital perbankan yang akhir-akhir ini mengindikasikan adanya kelemahan pada sistem keamanan bank. Selain itu, kejahatan digital perbankan yang terus berulang  dan  menimbulkan  banyak  korban  mengindikasikan  pula  belum  maksimalnya penegakan hukum. Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan penegakan hukum
dalam menghadapi kompleksitas permasalahan kejahatan  digital perbankan  yang terdiri dari 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor substansi hukum ( legal subtance) berupa perundang-undangan, faktor struktur hukum ( legal structure) yaitu penegak hukum yang berfungsi untuk mendukung bekerjanya sistem, dan budaya hukum ( legal culture) yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum di dalam masyarakat.
1. Faktor substansi hukum ( legal subtance)
Faktor substansi hukum berupa keseluruhan aturan hukum yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum. Di antara permasalahan berkaitan dengan substansi hukum adalah aturan  perundang-undangan  yang  mengatur  perlindungan  di  sektor  jasa  keuangan termasuk  bank  yang  belum  memberi  perlindungan  optimal  terhadap  nasabah  bank. Padahal  persoalan  perlindungan  terhadap  nasabah  yang  menjadi  korban  tindak  pidana perbankan kian menjadi penting dan perlu untuk diperhatikan, mengingat kerugian dan akibat yang ditimbulkan cukup besar, sehingga pengaturan perlindungan korban (nasabah bank) perlu ditekankan dalam Undang-Undang Perbankan.
Persoalan  perlindungan  terhadap  nasabah  dalam  sistem  perbankan  di  Indonesia masih  belum  terlembaga  dengan  baik,  sehingga  penegakan  dan  penerapan  hukum pidananya  kian  menjadi  lemah  dan  belum  optimal.  Padahal  sudah  ada  pengaturan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,  yang  dalam  pasal  1  angka  3    disebutkan  bahwa  korban  adalah  orang  yang mengalami penderitaan fisik, mental,  dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dengan demikian, perlindungan korban harus diakomodir dan diakui yang  berkaitan  dengan  kerugian  ekonomi  termasuk  korban  tindak  pidana  di  bidang perbankan dalam undang-undang tersebut. (M. Zen Abdullah, 2019) oleh karena itu, korban berhak mendapatkan perhatian terhadap kerugian-kerugian yang dideritanya, baik secara materiil dan immaterial. Inilah segelintir hak yang harus diperoleh korban, sehingga dalam penegakan  hukum  pidana,  korban  tidak  hanya  dijadikan  objek  pemeriksaan  melainkan sebagai subjek yang harus diperhatikan hak-haknya (Nur, F. et al 2023).
Begitu  pula  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  mempunyai  tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, melalui Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  hanya  mewajibkan  bagi  pelaku  usaha  jasa  keuangan bertanggung  jawab  atas  kerugian  konsumen  yang  timbul  akibat  kesalahan  dan/atau kelalaian,  pengurus,  pegawai  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  dan/atau  pihak  ketiga  yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Sementara, nasabah selaku pemilik
dana juga berpotensi menjadi penyebab hilangnya dana akibat ketidakwaspadaan nasabah terhadap pelaku yang menggunakan modus social engineering, sehingga nasabah secara tidak sadar telah memberikan data pribadi.
Nasabah yang jadi korban social engineering melalui pesan elektronik di ponsel atau komputernya yang berisi link mengatasnamakan bank digital, nasabah kemudian meng-klik link/tautan tersebut yang mengakibatkan informasi pribadi nasabah diketahui pihak ketiga. Namun bank digital hanya akan mengganti kerugian apabila itu disebabkan oleh kelalaian sistem perbankan (Kadek Adi Putre dan Putri Triari Dwijayanthi, 2022). Begitu pula kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan UU No. 24 Tahun 2004 tidak sepenuhnya memberi  perlindungan  kepada  nasabah  karena  LPS  tidak  menangani  kasus  pernasabah yang mengalami kerugian akibat fraud perbankan, melainkan hanya menangani bank yang bermasalah secara keseluruhan.
Olehnya karena itu, melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan,  lembaga  perbankan  ataupun  lembaga  lainnya  dalam  sektor  perbankan harusnya  dapat  memberikan  jaminan  perlindungan  kepada  nasabah  dan  bertanggung jawab  terhadap  dana  yang  dititipkan  ke  bank.  Tujuannya  adalah  untuk  melindungi kepentingan nasabah dan uang mereka yang disimpan di bank dari risiko kehilangan, dan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, terutama bagi nasabah bank.
2. Faktor struktur hukum ( legal structure)
Struktur hukum ( legal structure) adalah penegak hukum yang menjadi bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan berfungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Penegak hukum adalah pihak- pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya. Namun, dalam pelaksanan tugas dan fungsinya, kadang penegak  hukum  diperhadapkan  dengan  berbagai  tantangan  baik  dari  internal  maupun eksternal lembaga penegak hukum. Adapun tantangan tersebut, di antaranya adalah:
a. Sumber daya penegak hukum
Sejauh  ini  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  sebagai  unsur  penegak  hukum mengakui  tidak  mudah  untuk  menindak  kasus  pidana  kejahatan cyber  karena penanganannya berbeda dari kasus-kasus pidana lain. Terlebih lagi belum terbentukya secara keseluruhan struktur Direktorat Tindak Pidana Siber di tiap kepolisian daerah di Indonesia  (https://pusiknas.polri.go.id),  sementara  kejahatan cyber  termasuk  digital perbankan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keterbatasan sumber daya penegak hukum, baik kuantitas maupun kualitas khususnya penyidik kepolisian yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang ITE atau kejahatan cyber crime tentunya akan
berpengaruh pada efektivitas dalam mengungkap kejahatan tersebut.
b. Kompleksitas dan perkembangan kejahatan digital  perbankan yang  semakin cepat. Kejahatan digital perbankan biasanya kompleks dan menggunakan berbagai macam teknik, mulai card skimming, phishing, carding, malware, sampai pada pencurian data besar-besaran, sehingga sulit memahami setiap aspek teknis dari kejahatan ini. Begitu pula  kejahtan  tersebut  dilakukan  dengan  berbagai  modus  operandi  yang  baru, sehingga menuntut penegak hukum untuk menyesuaikan diri dengan  cepat  dalam mengantisipasi dan menanggapi perubahan tersebut.
c. Kejahatan lintas batas negara. Kejahatan digital perbankan bagian dari cyber crime yang  dapat  melibatkan  jaringan  internasional  lintas  batas  negara  dan  kejahatan transnasional  yang  dapat  menjadi  acaman  serius  bagi  keamaan  suatu  negara. Sehingga  dalam  mengungkap  kejahatan  ini  akan  lebih  rumit  dari  kejahatan konvensional lainnya karena perbedaan hukum, yurisdiksi serta sarana akan menjadi penghambat  dalam  mengungkap  kejahatan  tersebut.  Kejahatan  transnasional  ini semakin  mempersulit  mengidentifikasi  identitas  pelaku  kejahatan,  terlebih  pelaku kejahatan  depat  dengan  mudah  menggunakan  teknologi  penyamaran  identitas sehingga penelusuran dan pelacakan dapat semakin sulit.
Olehnya itu, dalam menjawab tantangan tersebut dibutuhkan ketersediaan sumber daya penegak hukum yang berkompeten dan berkualitas dalam mengadapi beban tugas yang semakin berat dan kompleks termasuk penanganan kejahatan digital perbankan yang semakin marak terjadi di seluruh wilayah di Indonesia.
3. Budaya hukum ( legal culture)
Budaya hukum berupa nilai-nilai, ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai  keseluruhan  faktor  yang  menentukan  bagaimana  sistem  hukum  memperoleh tempatnya.  Walaupun  nilai-nilai  tersebut  merupakan  konsepsi  abstrak  ( in  abstracto) mengenai apa yang dianggap baik untuk diikuti oleh masyarakat dan yang buruk dapat dihidari, namun dapat dikonkretkan ( in conreto) pada penegakan hukum.
Berkaitan  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  telah mengubah perilaku masyarkat, sebagimana halnya masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli dari yang konvensional ke jual-beli secara digital ( e-commerce). Namun demikian, e-commerce selain memberikan dampak positif, dapat juga menimbulkan dampak negatif berupa kerugian bagi penggunanya akibat adanya kejahatan cyber dengan cara meretas data konsumen (Rohmah, 2022). Terlebih lagi peretas digital perbankan cenderung mencari pengguna  yang  paling  rentan  yaitu  mereka  yang  kurang  dalam  pengetahuan  dan kesadaran keamanan cyber sehingga peningkatan kesadaran keamanan ini penting untuk
dilakukan untuk menangani kerawanan maupun ancaman cyber saat bertransaksi di dalam e-commerce  (Galih  Rahmadi  dan  Ahm ad  Raf’ie  Pratama,  2020) .  Olehnya  itu,  kesadaran masyarakat memahami nilai-nilai tentang hukum secara komprehensif, yang terkait dengan hak  dan  kewajibannya.  Sehingga  tidak  sekadar  pada  tataran  abstrak  ( in  abstracto), melainkan pada tataran in conreto berupa tindakan konkret dari aparat penegak hukum bagi masyarakat yang melanggar nilai-nilai tersebut.
Masyarakat  pun  dituntut  mengetahui  kebolehan-kebolehan,  larangan-larangan, memahami keuntungan dan resiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya berkaitan dengan digital perbankan. Terlebih lagi berusaha menghindari perbuatan melawan hukum adalah wujud kesadaran budaya hukum yang dapat berperan dalam  menghadirkan  ketertiban  dalam  masyarakat.  Dalam  pelaksanaan  menumbuhkan kesadaran  tersebut,  oleh  lembaga  penegak  hukum  dan  lembaga  perbankan  dapat melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Dengan demikian, tingkat kesadaran masyarakat berkaitan digital perbankan akan semakin tinggi yang dapat menekan potensi terjadinya kejahatan dan menjadi korbannya.
Penanganan  kejahatan  digital  perbankan  memerlukan  langkah  yang  berkelanjutan baik dalam hal aturan perundang-undangan, peningkatan sumber daya penegak hukum dari kuantitas dan kualitas di bidang cyber crime, peran masyarakat, dan kesadaran hukum sebagai  bagian  dari  budaya  hukum.  Selain  itu,  sinergitas  kelembagaan  antara  lembaga penegak hukum, lembaga perbankan dan lembaga lainnya dalam aktivitas perbankan dapat menjadikan upaya menanggulangi kejahatan digital dalam sektor perbankan, baik dengan penggunaan  hukum  pidana  sebagai  sarananya  maupun  upaya non  penal  atau  di  luar hukum pidana sebagai langkah preventif.

## SIMPULAN
Upaya  penegakan  hukum  kejahatan  digital  perbankan  dapat  ditempuh  melalui mekanisme  peradilan  pidana  yang  harus  mengedepankan  penegakan  hukum  yang berkeadilan  dengan  tidak  sekadar  menjatuhkan  pidana  kepada  pelaku  tanpa mempertimbangkan  kerugian  yang  dialami  korban.  Selain  itu,  dapat  juga  menempuh upaya non  penal  sebagai  langkah  preventif.  Tantangan  penegakan  hukum  di  tengah kompleksitas  permasalahan  kejahatan  digital  perbankan,  yaitu  substansi  hukum  yang belum optimal memberikan perlindungan kepada nasabah, keterbatasan sumber daya penegak  hukum  baik  secara  kuantitas  maupun  kualitas,  serta  perlunya  meningkatkan kesadaran  hukum  masyarakat  sebagai  bagian  dari  budaya  hukum.  Sinergitas kelembagaan antara lembaga penegak hukum, lembaga perbankan dan lembaga lainnya
dapat menjadikan upaya penegakan hukum kejahatan digital perbankan menjadi lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah,  M.  A.  (2016).  Politik  Hukum  Pidana  dalam  Perlindungan  Korban  Kejahatan Ekonomi  di  Bidang  Perbankan.  Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum,  9(21),  23 – 43. https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art3
Apriyanto Nusa, & R. K. (2019). Hukum Acara Pidana : Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Setara Press.
Bambang  Fitrianto.  (2020).  Aspek  Hukum  Pidana  Pada  Kejahatan  Perbankan  Dalam Perspektif  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perbankan.  Jurnal  SOMASI  (Sosial  Humaniora  Komunikasi),  1(2),  334 – 345. https://doi.org/10.53695/js.v1i2.130
Barda  Nawawi  Arief.  (2006).  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Terpadu. Badan Penerbit Universitas Dipanegoro.
Barda Nawawi Arief. (2008). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana.
Friedman, L. M. (2013). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, Terjemahan M. Khozim. Nusa Media.
Galih Rahmadi dan Ahmad Raf’ie Pratama. (2020). Analisis Kesadaran Cyber Security pada
Kalangan Pelaku e-Commerce di Indonesia. Aotomata, 1(2). https://journal.uii.ac.id/Automata/article /view/15399
Hermansyah.  (2014).  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia.  Kencana  Prenada  Media Group.
Kadek Adi Putre & Putri Triari Dwijayanthi. (2022). Perlindungan Hukum Dana Nasabah Yang Hilang Pada Bank Digital. E-Journal Ilmu Hukum, Kertha Desa, 10(9), 934 – 942. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/91432
Kasmir. (2015). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (PT Raja Grafindo Persada (ed.)).
M.  Zen  Abdullah.  (2019).  Upaya  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Di  Bidang  Perbankan Melalui  Pendekatan  Kebijakan  Regulasi.  Legalitas:  Jurnal  Hukum,  11(1),  106. https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.173
Mahrus Ali. (2008). Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas  Hukum).  Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum,  15(2),  223 – 238. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss2.art6
Nur, F., & Sirjon, L. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 7588-7603. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5818
Nur,  F.  (2023).  Upaya  Pemenuhan  Hak  Restitusi  Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan. ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(5), 1969- 1980. https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1533/1330
Rohmah, R. N. (2022). Upaya Membangun Kesadaran Keamanan Siber pada Konsumen E-commerce  di  Indonesia.  Cendekia  Niaga:  Journal  of  Trade  Development  and Studies, 6(1), 1 – 11.
Soerjono  Soekanto.  (2008).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Rajawali Pers.
Supaijo.  (2012).  Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam  Kejahatan  Perbankan.  Asas:  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 86 – 99.
Syata, W. M., Nia, M., & Ilham, M. (2023). Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya. Eureka Media Aksara.
Yesmil Anwar dan Adang. (2013). Kriminologi. PT. Refika Aditama.
Zulfadli,  M.,  Abdullah,  K.,  &  Nur,  F.  (2017).  Penegakan  Hukum  Yang  Responsif  Dan Berkeadilan  Sebagai  Instrumen  Perubahan  Sosial  Untuk  Membentuk  Karakter Bangsa. In Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial (Vol. 2, pp. 265-284).
https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/137457-nasabah-bri-kehilangan-uang-rp549- juta-dari-saldo-tabungannya-uang-ratusan-juta-itu-hilang-dengan-cara- ini?page=2
https://keuangan.kontan.co.id/news/dana-nasabah-hilang-di-rekening-jenius-ini- penjelasan-manajemen
https://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/64cb8570abc1f/88-kasus-perbankan-di-era-
digital-akibat-kejahatan-social-engineering
https://money.kompas.com/read/2021/05/23/140000726/mengenal-tindak-kejahatan- digital-skimming-phising-hingga-carding?page=all
https://infobanknews.com/marak-pembobolan-rekening-sistem-perbankan-ri-masih- lemah/
https://infobanknews.com/kelalaian-nasabah-masih-jadi-faktor-utama-maraknya- pencurian-data/
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kejahatan_siber_di_indonesia_naik_berkali- kali_lipat