## DOI: 10.46730/japs.v3i2.81
Inclusive Governance Pada Pengelolaan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti
Wina Hariska Putri 1 , Dedi Kusuma Habibie 2
1,2 Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Indonesia Email: winahariska29@gmail.com Kata kunci Abstrak Inclusive Governance, Pengelolaan, Sagu Sagu merupakan hasil perkebunan terbesar di Kabupaten Kepulauan Meranti,  yang  berpotensi  sebagai  sentra  budidaya  sagu  sekaligus sentra  konsumsi  sagu.  Pemerintah  telah  mengikutsertakan  pihak swasta  yaitu  PT.  Nasional  Sagu  Prima  (NSP).  Serta  masyarakat yang telah mengelola sagu secara turun-temurun. Tujuan penelitian inclusive  governance  pada  pengelolaan  sagu  di  Kabupaten Kepulauan  Meranti  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  inclusive governance pada pengelolaan sagu dan menganalisis apa saja faktor penghambat  inclusive  governance  pada  pengelolaan  sagu  di Kabupaten  Kepulauan  Meranti.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  deskriptif,  dengan  teknik  pengumpulan data  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  dari penelitian ini adalah inclusive governance pada pengelolaan sagu di Kabupaten  Kepulauan  Meranti  belum  terlaksana  secara  maksimal, karena  kurangnya  transparansi  dari  pemerintah  kepada  aktor  yang terlibat.  Dan  juga  beberapa  faktor  penghambat  yaitu  kurangnya promosi  dari  pemerintah  dan  kurangnya  kesadaran  masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Keywords Abstract Inclusive Governance, Management, Sago Sago is the largest plantation product in the Meranti Islands District, which has the potential as a center for sago cultivation as well as a center  for  sago  consumption.  The  government  has  included  the private sector, namely PT. National Sago Prima (NSP). And people who  have  managed  sago  for  generations.  The  purpose  of  inclusive governance  research  on  sago  management  in  Meranti  Islands District  is  to  find  out  how  inclusive  governance  is  in  sago management and analyze what are the inhibiting factors for inclusive governance in sago management in Meranti Islands District. In this study  using  descriptive  qualitative  research  methods,  with  data collection  techniques  through  observation,  interviews,  and documentation. The results of this study are inclusive governance in the management on sago in the Meranti Islands District has not been implemented optimally, because of the lack of transparency from the government to the actors involved. And also some inhibiting factors, namely  the  lack  of  promotion  from  the  government  and  the  lack  of public awareness of the Meranti Islands District.
Volume 3, Nomor 2 Agustus 2022 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601

## Jurnal
JAPS

## Pendahuluan
Tata  kelola  pemerintahan  inklusif  tidak  terlepas  dari  peran  aktor  pemerintah daerah  yang  mampu  menjadi  inisiator  dalam  membangun  dan  mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki (Maftuhin, 2017). Kabupaten Kepulauan Meranti  merupakan  daerah  yang  berpotensi  sebagai  sentra  budidaya  sagu,  sekaligus sentra  konsumsi  sagu.  Sagu  menjadi  komoditas  tanaman  perkebunan,  sebagai  pangan lokal  bagi  masyarakat  dan  memiliki  peluang  pengembangan  yang  strategis  (Bintoro, 2010).  Namun  dalam  perkembangannya  pengelolaan  sagu  masih  dihadapkan  pada permasalahan yang kompleks. Dengan adanya potensi tersebut, diharapkan pemerintah daerah  dapat  mengembangkan  dan  mengelola  sagu  berdasarkan  tata  kelola pemerintahan inklusif. Adapun rincian potensi sagu tersebut adalah sebagai berikut:

## Sumber: Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Kepulauan Meranti 2019

## Gambar 1 Potensi Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti
Berdasarkan  gambar  diatas  potensi  sagu  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti terdapat  perkebunan  rakyat  dan  perkebunan  perusahaan.  Perkebunan  rakyat  sendiri memiliki  luas  sekitar  40.186  ha  dan  mampu  memproduksi  sekitar  247.014  ton  per tahun. Sedangkan perkebunan perusahaan memiliki luas sekitar 12.736 ha  dan mampu memproduksi  12.000  ton  per  tahun.  Sehingga  jika  ditotalkan  luas  perkebunan  sagu  di Kabupaten  Kepulauan  Meranti  mencapai  52.922  ha  atau  43%  dari  lahan  yang  tersedia yaitu  123.585  ha.  Dan  masih  ada  sekitar  70.663  ha  lahan  yang  belum  digarap  atau dimanfaatkan.
Pada  pengelolaan  sagu  terdapat  beberapa  tantangan,  seperti  diberlakukannya kebijakan  Peta  Indikatif  Penghentian  Pemberian  Izin  Baru  (PIPPIB)  dari  Kementerian Kehutanan  dan  Lingkungan  Hidup  terhadap  lahan-lahan  yang  banyak  ditumbuhi  sagu (Busro, 2018). Kebijakan tersebut diterbitkan sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun  2019  tentang  penghentian  pemberian  izin  baru  dan  penyempurnaan  tata  kelola
33% 10% 57% Perkebunan Rakyat Perkebunan Perusahaan Lahan Kosong
hutan alam primer dan lahan gambut. Instruksi ini bertujuan untuk menyiapkan berbagai usaha  penyempurnaan  tata  kelola  hutan  primer  dan  lahan  gambut  (Mindarti,  2016). Upaya  ini  sedang  berlangsung  untuk  menurunkan  emisi  akibat  penebangan  dan penyusutan  hutan.  Inpres  ini  terbukti  efektif  untuk  membenahi  pengelolaan  hutan  dan kehutanan Indonesia. Kebijakan tersebut tidak sesuai di Kepulauan Meranti.
Tetapi  pemerintah  daerah  harus  patuh  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  tersebut. Sehingga menyulitkan dalam perluasan perkebunan sagu, tanaman sagu tumbuh dilahan gambut  dan  rawa-rawa.  Jika  tidak  ditanami  sagu,  lahan  tersebut  akan  terlantar  dan menyebabkan  kebakaran  hutan.  Kemudian  dalam  pengelolaan  sagu  di  Kabupaten Kepulauan  Meranti  tidak  ada  kebijakan  atau  peraturan  daerah  yang  mengatur.  Potensi sagu berkembang karena adanya budaya dari masyarakat dalam mengelola sagu secara turun-temurun.  Karena  potensi  daerahnya  adalah  sagu,  seharusnya  pemerintah  daerah membuat aturan mengenai pengelolaan sagu. Sehingga dapat diketahui bagaimana peran dari pemerintah, pihak swasta dan masyarakat yang terlibat (Sedarmayanti, 2007).
Walaupun  demikian,  pemerintah  tetap  berperan  dalam  pengelolaan  sagu. Pemerintah  berperan  dibagian  hulu  melalui  Dinas  Perkebunan  dan  Hortikultura  yaitu menghasilkan produk utama berupa tepung sagu (Rohman, 2018). Dan pengembangan produk hilir nya melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM berupa pengolahan  tepung  sagu  yang  telah  diproduksi  menghasilkan  berbagai  macam  jenis produk turunan sagu  (Hery, 2018). Kemudian tindakan inklusif pemerintah Kabupaten Kepulauan  Meranti  dalam  pengelolaan  sagu  diantaranya  ialah  mengikutsertakan  pihak swasta  yaitu  PT.  Nasional  Sagu  Prima  (NSP)  dalam  pengelolaan  sagu.  Serta memberikan  kesempatan  dan  dukungan  kepada  masyarakat  yang  ingin  terlibat  dalam pengelolaan sagu sebagai petani dan pengusaha sagu.
Tantangan selanjutnya adalah masyarakat yang masih terlibat sistem ijon. Sistem ijon  ini  terjadi  pada  petani  sagu  maupun  pemilik  kilang  sagu.  Sistem  ijon  ini  sangat merugikan  pengusaha  sagu,  karena  keuntungan  hasil  sagu  nya  kecil.  Tetapi  dengan adanya sistem ijon ini mereka terbantu untuk tetap mengelola sagu. Karena dengan usia panen  sagu  yang  lama,  dan  tidak  adanya  penyangga  ekonomi  yang  lain.  Sehingga memaksa  petani  sagu  untuk  meminjam  dana  ke  para  toke  sagu  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari.  Sedangkan  para  pengusaha  sagu  terlibat  sistem  ijon  karena mereka  kekurangan  informasi  pasar.  Sehingga  terpaksa  menjual  produk  sagunya  ke pengepul yang mampu membeli dalam jumlah besar.
Kota  Cirebon  yang  menjadi  pasar  penampung  terbesar  sagu  Kepulauan  Meranti, telah menumpuk sagu sejak puluhan tahun lamanya. Sehingga turun naiknya harga sagu ditentukan  oleh  para  pengepul  yang  disebut  dengan  tengkulak  atau  mafia  pasar.  Serta mereka  juga  sudah  terikat  kontrak.  Para  pengepul  akan  membayar  terlebih  dahulu  dan tepung  sagu  akan  dikirim  menyusul  kemudian.  Selain  itu,  pada  proses  penjualannya terdapat  rantai  pedagang  perantara.  Hal  ini  menyebabkan  lemahnya  informasi  pasar terkait  harga,  kualitas,  kuantitas  dan  jenis  produk.  Para  pembeli  cenderung mengandalkan  informasi  dari  pedagang  perantara.  Sehingga  pedagang  perantara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan keuntungan kilang sagu. Dari
penjelasan  permasalahan  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan judul “ Inclusive Governance pada Pengelolaan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti”.

## Metode
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat analisis  deskriptif.  Dengan  metode  ini  penulis  dapat  melihat  tata  kelola  pemerintahan inklusif  pada  pengelolaan  sagu  di  Kepulauan  Meranti  secara  mendalam  melalui pengumpulan  data  metode  penelitian  kualitatif.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini menggunakan  analisis  deskriptif  adalah  untuk  mengungkapkan  dan  menggambarkan kejadian  atau  fakta,  fenomena,  dan  keadaan  yang  terjadi  saat  penelitian  berlangsung dengan memberikan informasi apa adanya tanpa menambah dan mengurangi fakta yang ada (Sugiyono, 2014). Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer dan data  sekunder.  Teknik  analisa  data  pada  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  model analisis  interaktif  dari  Miles  dan  Huberman,  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Inclusive  Governance  pada  Pengelolaan  Sagu  di  Kabupaten  Kepulauan

## Meranti
Inclusive  Governance adalah  tatakelola  pemerintahan,  dimana  pemerintah mengikutsertakan pihak lain (Behera, 2021). Dalam hal ini ialah pihak swasta dan masyarakat  yang  diajak  untuk  ikut  serta  dalam  pengembangan  potensi  daerah Kabupaten  Kepulauan  Meranti  yaitu  sagu.  Dengan  tujuan  untuk  membangun  dan membuka partisipasi dari banyak pihak (Divakar & Singh, 2022). Dan diharapkan tidak  ada  pihak  atau  kelompok  yang  ditinggalkan  atau  tereksklusi  dalam  pola pembangunan  dikepulauan  meranti.  Pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pengelolaan sagu.
Untuk mengetahui inclusive governance pada pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan  Meranti  penulis  menggunakan  unsur inclusive  governance menurut Amanullah et al., (2015:15). Tata kelola pemerintahan dapat dikatakan inklusif jika didalamnya  terdapat  tiga  unsur  penting  yang  saling  mendukung.  Menurut Amanullah et al., tiga unsur penting inclusive governance tersebut ialah :
a. Transparansi b. Partisipasi
c. Equality
Adanya  unsur  transparansi  dan  partisipasi  dalam  tata  kelola  pemerintahan yang baik ( good governance ) tidaklah cukup untuk konteks daerah yang plural dan multikultural.  Karena  masih  terdapat  kelompok  rentan  dan  minoritas  yang seringkali tereksklusi dari pola pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, didalam tata kelola pemerintahan inklusif selain unsur transparansi, partisipasi ditambahkan unsur equality (kesetaraan).  Dimana  pihak  yang  terlibat  diberi  peran,  kepercayaan
dan ruang kolaborasi dalam mengembangkan potensi sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.  Meski  mereka  berasal  dari  latar  belakang  yang  berbeda  tetapi  saling menghargai dan merangkul perbedaan.
a. Transparansi
Transparansi  merupakan  keterbukaan  dan  pertanggungjawaban mengenai tatakelola pemerintahan oleh pemerintah kepada pihak swasta dan  masyarakat  (Hasibuan,  2017).  Adanya  kebebasan  setiap  orang untuk  mengakses  informasi  mengenai  kebijakan  penyeleggaraan pengelolaan  sagu.  Pemerintah  mengakomodasi  pihak  swasta  dan masyarakat  sejak  perencanaan,  implementasi  dan  evaluasi  dalam pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Berdasarkan  hasil  analisis  penulis  terkait  transparansi  oleh pemerintah  kepada  aktor  pengelolaan  sagu  di  Kabupaten  Kepulauan Meranti  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  kurang  transparan. Keterbukaan  informasi  terkait  program  dan  kebijakan  yang  telah disampaikan  pemerintah  ternyata  berbeda  dengan  pengakuan  yang disampaikan oleh masyarakat. Yaitu para petani sagu dan pemilik usaha sagu,  mereka  rata-rata  mengaku  tidak  mendapatkan  informasi  atau arahan serta bantuan dari pemerintah.
Sedangkan  pihak  swasta  yaitu  PT.  NSP  mengakui  bahwa pemerintah  sudah  transparan  dengan  selalu  melibatkan  mereka  dalam pengelolaan  sagu.  Walaupun  pernah  terjadi  kesalahpahaman  mengenai peraturan  yang  berlaku.  Yang  disebabkan  karena  pemerintah  kurang mensosialisasikan  peraturan  tersebut  kepada  pihak  swasta.  Sehingga PT.  NSP  tidak  ada  mendapatkan  informasi  dan  menyebabkan penunggakan pembayaran selama bertahun-tahun.

## b. Partisipasi
Partisipasi  merupakan  keikutsertaan  dan  keterlibatan  para  aktor dalam  pengembangan  potensi  (Dwiyanto,  2011)  sagu  di  Kabupaten Kepulauan  Meranti.  Pemerintah  kabupaten  harus  memberikan kesempatan  kepada  pihak  lain  untuk  ikut  terlibat  dalam  pemgelolaan sagu. Adapun yang terlibat dalam pengelolaan sagu ialah pihak swasta yaitu PT. NSP. Dan masyarakat yang berperan sebagai petani sagu dan pemilik  IKM  sagu.  Dengan  adanya  partisipasi  dari  berbagai  pihak, maka akan meningkatkan berkembangnya potensi sagu.
Berdasarkan  hasil  analisis  penulis  terkait  partisipasi  dari  aktor yang terlibat dalam pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  dalam  mengikutsertakan masyarakat dan swasta sudah baik. Dapat dilihat dari bentuk dukungan pemerintah  dengan  memberikan  izin  kepada  para  petani  sagu  dan pengusaha  sagu  untuk  mengelola  sagu.  Lalu  dilihat  dari  program kelompok tani sagu yang diperuntukkan untuk petani sagu. Dan dengan
dibangunnya  sentra  IKM  sagu  yang  dapat  membantu  para  pengusaha sagu. Kemudian hubungan baik yang terjalin antara pemerintah dengan PT. NSP.
Sedangkan  tingkat  partisipasi  dari  PT.  NSP  dan  masyarakat sebagai  petani  sagu  dan  pengusaha  sagu  juga  sangat  bagus.  Dapat dilihat dari luasan tanaman sagu sehingga menarik para pengusaha sagu untuk mendirikan IKM sagu seperti kilang sagu dan pengolahan produk turunannya.  Sehingga  mempengaruhi  jumlah  IKM  sagu  semakin meningkat  dan  tersebar  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti.  Dan  ini pastinya  mempengaruhi  dalam  meningkatnya  produktifitas  sagu  di Kepulauan  Meranti.  Walaupun  dalam  pelaksanaannya  masih  ada  yang terlibat  sistem  ijon,  tetapi  potensi  sagu  terus  meningkat.  Dapat  dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah IKM Sagu dan Tenaga Kerja di Kabupaten
Kepulauan Meranti No Kecamatan Jenis Produk Jumlah Tenaga Kerja Hulu Hilir 1 Tebing Tinggi 4 67 301 2 Tebing Tinggi Barat 37 7 894 3 Rangsang 4 - 62 4 Rangsang Barat - 4 7 5 Merbau 13 38 263 6 Tebing Tinggi Timur 22 6 735 7 Pulau Merbau 3 7 60 8 Rangsang Pesisir 4 9 144 9 Tasik Putri Puyu 4 5 95 Jumlah 91 143 2.561
Sumber: Dinas Perindustrian Kabupaten Kepulauan Meranti 2021
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  IKM  sagu  di Kabupaten  Kepulauan  Meranti  mencapai  234  unit.  Yang  terdiri  dari IKM  sagu yang menghasilkan tepung sagu sebanyak 91 unit dan  IKM sagu  yang  menghasilkan  produk  turunan  sagu  sebanyak  143  unit. Dengan  jumlah  tenaga  kerja  sekitar  2.561  orang.  Itu  merupakan  IKM sagu yang terdaftar di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM  Kabupaten  Kepulauan  Meranti.  Sebenarnya  masih  banyak  lagi industri  yang  belum  terdaftar.  Yang  disebabkan  karena  kurangnya kesadaran pemilik untuk mendaftarkan usahanya.

## c. Equality
Equality dapat  diartikan  sebagai  persamaan  perlakuan  atau  adil. Pemerintah dalam memberikan hak pengelolaan sagu kepada aktor yang
terlibat  seperti  masyarakat  dan  swasta  tidak  ada  membedakan  status. Bagi  masyarakat  atau  swasta  yang  tertarik  untuk  terlibat  dalam pengelolaan sagu, pemerintah sangat mendukung. Tidak ada membeda- bedakan  dalam  memberikan  kesempatan,  semuanya  setara  dan diperlakukan secara adil. Serta mengikutsertakan  mereka dalam  proses perencanaan pengembangan potensi sagu di Kepulauan Meranti.
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  penulis  lakukan  terkait persamaan  perlakuan  ( equality )  dari  pemerintah  kepada  aktor  yang terlibat dalam pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat disimpulkan  bahwa  pemerintah  sudah  adil.  Para  petani,  pemilik  IKM sagu  dan  PT.  NSP  mengakui  bahwa  pemerintah  adil  dan  memberikan perlakuan  yang  sama.  Pemerintah  sangat  mendukung  siapapun  yang ingin terlibat dalam pengelolaan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan  jika  terdapat  hambatan  dan  maslaah  yang  dialami  para  aktor, pemerintah berusaha untuk memberikan solusi.
2. Faktor  Penghambat  Inclusive  Governance  pada  Pengelolaan  Sagu  di Kabupaten Kepulauan Meranti
Sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  terkait  pelaksanaan Inclusive  Governance pada  Pengelolaan  Sagu  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti. Ditemukan  beberapa  faktor  penghambat Inclusive  Governance pada  Pengelolaan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:
a. Kurangnya Promosi
Yang  dimaksud  dengan  kurangnya  promosi  dalam  penelitian  ini adalah  dalam  memperkenalkan  potensi  sagu  kepulauan  meranti, pemerintah  kurang  melakukan  promosi.  Sehingga  sagu  kepulauan meranti  diluar  tidak  mendapatkan  nama  atau  pengakuan.  Padahal Kabupaten  Kepulauan  Meranti  penghasil  sagu  terbesar  di  Indonesia. Dan  ini  juga  dapat  mempengaruhi  investor  untuk  menginvestasikan dananya  di  Kepulauan  Meranti.  Karena  pemerintah  kurang  promosi sehingga sulit untuk menarik investor.
Dari  hasil  analisis  penulis  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah kurang  promosi.  Dalam  hal  ini  pemerintah  kurang  mempromosikan potensi  sagu  dengan  didukungnya  ketersediaan  lahan  yang  luas  di Kepulauan  Meranti.  Sehingga  menyebabkan  kurangnya  investor  di Kepulauan  Meranti.  Kemudian  kurangnya  promosi  budaya  konsumsi sagu.  Padahal  sagu  dapat  dimanfaatkan  sebagai  bahan  pangan  yang sehat.  Hal  ini  bisa  dimulai  dari  daerahnya  sendiri,  kemudian  akan menyebar kedaerah lain.

## b. Kesadaran Masyarakat
Maksud  dari  kesadaran  masyarakat  dalam  penelitian  ini  ialah masyarakat  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  kurang  kesadaran  dalam
membudayakan  sagu  sebagai  bahan  pangan  pengganti  beras.  Sebagai daerah  penghasil  sagu,  seharusnya  hal  ini  sudah  membudaya dimasyarakat  untuk  mengkonsumsi  sagu.  Jika  masyarakat  Kepulauan Meranti sendiri sudah memiliki budaya konsumsi sagu, pasti akan cepat menyebar  ke  daerah  lain.  Sehingga  sagu  kepulauan  meranti  lebih dikenal  dan  meningkatkan  permintaan  pasar.  Dan  hal  ini  juga dipengaruhi  oleh  kurangnya  promosi  dari  pemerintah  daerah  untuk membudayakan konsumsi sagu.
Dari  hasil  analisis  penulis  dapat  disimpulkan  bahwa  kurangnya kesadaran  masyarakat  ini  terdiri  dari  kurangnya  kesadaran  masyarakat untuk mengkonsumsi sagu. Budaya konsumsi sagu sudah mulai luntur, dan  hal  ini  juga  disebabkan  oleh  kurangnya  promosi  dari  pemerintah daerah. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat untuk terlepas dari sistem ijon. Karena sistem ijon ini sangat merugikan pengusaha sagu itu sendiri,  dan  hanya  bisa  diatasi  oleh  kesadaran  nya  sendiri  bahwa  hal tersebut merugikan.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisa  diatas  mengenai Inclusive  Governance pada Pengelolaan  Sagu  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti,  dan  faktor  penghambat Inclusive Governanc e  pada  Pengelolaan  Sagu  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  belum  maksimalnya  Inclusive  Governance  pada  Pengelolaan  Sagu di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti.  Berdasarkan  konsep  yang  digunakan  masih  ada indikator  yang  belum  terlaksana  dengan  baik.  Diantara  indikator  transparansi, partisipasi  dan equality ,  indikator  transparansi  belum  maksimal.  Hal  ini  terjadi  karena kurangnya keterbukaan dari pemerintah kepada PT. NSP dan masyarakat.
Kemudian  terdapat  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan Inclusive  Governance pada Pengelolaan Sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu kurangnya promosi dari pemerintah  mengenai  potensi  sagu  kepulauan  meranti.  Sehingga  sagu  meranti  kurang terkenal  dan  kurang  menarik  minat  para  investor  untuk  menanamkan  modalnya  pada pengelolaan  sagu  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti.  Selain  itu,  kurangnya  kesadaran dari masyarakat untuk mulai mengkonsumsi sagu sebagai bahan pangan pengganti beras dan kurangnya kesadaran petani dan pengusaha sagu untuk mulai meninggalkan sistem ijon.

## Referensi
Amanullah, N. dkk. 2015. Tatakelola Pemerintahan Inklusif dan Inisiatif Lokal. Depok: Abdurrahman Wahid Centre.
Behera,  M.  2021.  Desentralisasi,  pembangunan  inklusif  dan  Tata  kelola  pemerintahan yang baik. World Bulletin of Social Sciences (WBSS). Vol. 2, 47-55.
Bintoro, M.H. dkk. 2010. Sagu di Lahan Gambut. Bogor: IPB Press.
Busro,  M.  2018.  Teori-teori  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Edisi  Pertama).
Jakarta: Prenamedia Group
Divakar,  M.  Singh,  M.  2022.  Tata  Kelola  Inklusif  untuk  Pemberdayaan  Perempuan:
Studi Kasus Kudumbashree, Kerala. Journal of Positive School Psychology. 6(4), 11587 – 1159.
Dwiyanto,  A.  2011.  Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli,  Inklusi,  dan  Kolaboratif (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Hasibuan, M. 2017. Manajemen Sumberdaya Manusia, Cetakan Kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia
Hery. 2018. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT. Grasindo
Maftuhin, A. 2017. Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-usul, Teori dan Indikator. Tata Loka. 19(2), 93-103.
Mindarti,  L.I.  2016.  Konsep  Governance:  Dalam  Perspektif  Pendekatan  Historis, Teoritis, dan Empiris. Malang: UB Press.
Rohman, A. 2018. Dasar-dasar Manajemen Publik. Malang: Empat Dua Sedarmayanti. 2007. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju
Sugiyono.  2014.  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan
R&D. Bandung: Alfabeta