## JUDGE : Jurnal Hukum

## Volume 05  Nomor 01  Tahun 2024
Edisi : Februari 2024
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge

## Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Di  Media Sosial

## A R T I C L E I N F O ABSTRAK
Article history: Received   :  01 Januari 2024 Revised   :  19 Januari  2024 Accepted   :  06 Februari 2024
Kemajuan  teknologi  membawa  dampak  perubahan  sosial  di masyarakat,  baik  positif  maupun  negatif.  Dimana  dari  sisi negatifnya menjadi pemicu lahirnya berbagai kejahatan siber atau yang  sering  disebut  cybercrime.  Maka  diperlukan  kebijakan mengenai Cyber Crime, KUHP menjadi dasar penangkapan Cyber Crime  yang  memenuhi  unsur-unsur  dalam  pasal-pasal  KUHP. Selain KUHP, ada juga peraturan hukum terkait hal tersebut yaitu Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (ITE),  dimana  tindak pidana  terkandung  didalamnya  terbukti  mengancam  para pengguna  internet.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  hasil  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  Normatif, yaitu  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  peraturan  perundang- undangan,  buku  literatur,  artikel  hukum,  dan  bacaan  lain  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  dibahas.  Sumber  bahan hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Hasil  penelitian kemajuan  teknologi  telah  memberikan  dampak  perubahan  sosial di  masyarakat,  baik  positif  maupun  negatif.  Dimana  dari  sisi negatifnya menjadi pemicu lahirnya berbagai kejahatan siber atau yang  sering  disebut  cybercrime.  Maka  diperlukan  kebijakan mengenai Cyber Crime, KUHP menjadi dasar penangkapan Cyber Crime  yang  memenuhi  unsur-unsur  dalam  pasal-pasal  KUHP, peraturan  hukum  terkait  hal  tersebut  yaitu  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (ITE),  dimana  tindak  pidana  terkandung didalamnya terbukti mengancam para pengguna internet.
This is an open access article under the CC BY NC licence

## Keywords:
Kebijakan Hukum, media sosial, Hukum Pidana
Correspondling Author : Sumiaty Adelina Hutabarat Universitas Budi Darma Email : sumiatyadelina@gmail.com

## PENDAHULUAN
Kejahatan  media  sosial  merupakan  suatu  tindakan  yang  tercela  dan  juga  melanggar kesusilaan  dalam  kehidupan  masyarakat  melanggar  hukum,  padahal  hingga  saat  ini  sulit menemukan norma hukum yang secara khusus mengatur kejahatan siber. Menurut Dikdik M Arief  Mansur  (2005:89)  peran  masyarakat  dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap

## Sumiaty Adelina Hutabarat
cybercrime  menjadi  penting  untuk  mengetahui  sifat  kecaman  dan  pelanggaran  kepatutan masyarakat  terhadap  suatu  tindakan  cybercrime  segala  jenis  penggunaan  jaringan  komputer untuk  tujuan  kriminal  dan/atau  kejahatan  berteknologi  tinggi  dengan  menyalahgunakan kemudahan  teknologi  digital.  Kejahatan  dunia  maya  adalah  istilah  yang  mengacu  pada aktivitas  kejahatan  yang  mana  komputer  atau  jaringan  komputer  menjadi  alat,  sasaran,  atau lokasi  terjadinya  kejahatan.  Kejahatan  dunia  maya  antara  lain  penipuan  lelang  online, pemalsuan  cek,  penipuan  kartu  kredit,  penipuan  kepercayaan,  penipuan  identitas,  pornografi anak,  dan  lain  sebagainya.  Namun  istilah  ini  juga  digunakan  untuk  aktivitas  kriminal  yang menggunakan  komputer  untuk  memfasilitasi  atau  memungkinkan  kejahatan  itu  terjadi. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik dan dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai sudah mampu  mengakomodasi  jenis-jenis  kejahatan  yang  merupakan  pengembangan  kejahatan melalui  media  internet.  Permasalahan  yang  dihadapi  dalam  penelitian  ini  Sejauhmana tindakan  perbuatan kejahatan media sosial dapat disebut tindak pidana, bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan di media social.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian yang digunakan  penelitian hukum  normatif dengan pengolahan data dilakukan secara kualitatif, karena penelitian hukum normatif didasarkan pada peraturan yang ada serta norma hukum positif. Sebagai alat untuk menganalisis penelitian ini, digunakan dua pendekatan  (approach),  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  komparatif. Penggunaan kedua pendekatan tersebut dalam penelitian ini adalah untuk saling melengkapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tindakan Cybercrime disebut sebagai Tindak Pidana
Kejahatan dunia maya  memiliki bentuk  yang beragam, di  setiap negara kriminalisasi tidak  selalu  sama.  Demikian  pula,  dalam  setiap  negara  dalam  menyatakan  apakah  suatu tindakan  diklasifikasikan  kejahatan  cybercrime  atau  belum  kejahatan  cybercrime  tentu  saja sama.  Secara  teoritis  berkaitan  dengan  konsepsi  kejahatan.  Muladi  (2002:196)  menyatakan bahwa  asas  mala  in  se  mengajarkan  hal  itu  suatu  perbuatan  dikategorikan  sebagai  tindak pidana  karena  masyarakatnya  secara  otomatis  menganggap  tindakan  itu  jahat.  Sedangkan Berdasarkan asas mala prohibita larangan, suatu perbuatan dianggap jahat karena melanggar peraturan perundang-undangan. Asas mala prohibita menghasilkan konsepsi kejahatan dalam arti yuridis. Kejahatan di media sosial mencakup pelanggaran hak kekayaan intelektual, fitnah atau  pencemaran  nama  baik,  pelanggaran  kebebasan  privasi,  ancaman  dan  pemerasan, eksploitasi  seksual  terhadap  anak-anak  dan  penganiayaan,  gangguan  pada  sistem  komputer, pemecahan  kode  akses,  dan  pemalsuan  tanda  tangan  digital.  Semua  perbuatan  dapat dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan  yurisdiksinya.  Kejahatan  dunia  maya juga  dapat  berupa  pemalsuan  data,  penyebaran  virus  komputer  ke  jaringan  atau  sistem komputer,  penambahan  atau  pengurangan  sistem  instruksi  internal  jaringan  komputer, pembulatan  angka,  gangguan  data,  dan  membocorkan  data  rahasia.  Hal  tersebut  dijelaskan oleh Sue Titus Reid (1985:56), bahwa cybercrime meliputi “data diddling, the Trojan horse, the  salami  technique,  superzapping,  and  date  leakgage”  Berdasarkan  ketentuan  dalam konvensi  dapat  disimpulkan  bahwa  tindak  pidana  cybercrime  telah  diatur  umum  dalam konvensi.  Meski  demikian, masing-masing negara diberikan peluang untuk berkembang dan selaras  kebutuhan  Negara  yang  bersangkutan  tanpa  prasangka  kepentingan  komunitas internasional.  Oleh  karena  itu,  bahasa  yang  digunakan  netral,  dan  bentuk  kejahatan  diatur

## Sumiaty Adelina Hutabarat
dalam  konvensi  tersebut  terdapat  ketentuan  standar  minimum.  Tindakan  Kejahatan  Dunia Maya  (Cybercrime)  yang  dapat  disebut    sebagai  Tindak  Pidana  Cybercrime  mempunyai bentuk  beragam,  karena  setiap  negara  tidak  selalu  sama  dalam  melakukan  krimininalisasi. Begitu pula, dalam setiap negara dalam menyebut apakah suatu perbuatan tergolong kejahatan cybercrime atau bukan kejahatan cybercrime juga belum tentu sama. Secara teoritik, terkaitan dengan konsepsi kejahatan.

## Kebijakan Kejahatan Cyber Crime di Indonesia
Kejahatan  media  sosial  mencakup  pelanggaran  hak  kekayaan  intelektual,  fitnah  atau pencemaran  nama  baik,  pelanggaran  terhadap  kebebasan  pribadi  (privasi),  ancaman  dan pemerasan,eksploitasi  seksual  terhadap  anak-anak  dan  penganiayaan,  penghancuran  sistem komputer, peretasan kode akses, pemalsuan tanda tangan digital, pemalsuan data, penyebaran virus,  dan  kebocoran  data  rahasia  dan  Masih  banyak  lagi  jenis  dan  bentuk  kejahatan  yang terjadi.  Kebijakan  mengenai  kejahatan  siber  adalah:Hukum  pidana  menjadi  dasar  netting kejahatan media sosial yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  kebijakan  kejahatan  dunia  maya  melalui pendekatan  KUHP  dan  masih  ada  beberapa  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan  permasalahan  tersebut  komputer.  Namun  seiring  dengan  berkembangnya  kejahatan siber  Jika  hal  ini  terjadi,  maka  diperlukan  kebijakan  siber  saat  ini  pemutakhiran  kebijakan dilakukan dan masyarakat serta pejabat dilakukan menanggulangi kejahatan siber, melakukan pencegahan dan meningkatkan keamanan data atau informasi yang terkandung dalam jaringan komputer.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  pertama  perkembangan  teknologi  ini  telah  memicu  lahirnya berbagai  kejahatan  siber  atau  yang  sering  disebut  cybercrime.  Hal  ini  merupakan  tantangan besar  yang  dihadapi  oleh  sistem  kebijakan  hukum  di  seluruh  dunia  dalam  mengatur masyarakat  di  dunia  maya  untuk  memberikan  perlindungan  dan  keamanan  bagi  masyarakat dalam berbagai kejahatan serta menekan kejahatan yang semakin meningkat; kedua Undang- Undang  Hukum  Pidana  tersebut  menjadi  dasar  penyidikan  Cyber  Crime  yang  memenuhi unsur-unsur  pasal  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Selain  KUHP,  ada juga  peraturan  hukum  terkait  hal  tersebut  yaitu  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (ITE),  dimana  tindak  pidana  yang  terkandung  di  dalamnya  terbukti mengancam para pengguna internet

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Budi Suhariyanto. 2007. Tindak Pidana Teknologi Informasi  (Cybercrime) Urgensi
[2] Pengaturan dan Celah Hukumnya, Depok: PT. Rajagrafindo Persada
[3] Barda Nawawi Arief. 2007. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
[4] Penanggulangan Kejahatan. Jakarta; Kencana
[5] Dikdik  M.  Arief  Mansur,  dan  Elisatris  Gultom.  2005,  Cyber  Law  Legal  Aspects Teknologi
[6] Informasi, Bandung: PT.Grafik Aditama
[7] Kamri  Ahmad  &  Andi  Khaedir.  2019.  Pengantar  Ilmu  Hukum.  Makassar:  Umitoha Ukhuwah Grafika
[8] Muladi, 2002, Demokratisasi , Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Habibie Center
[9] Sumiaty Adelina Hutabarat, S.H.,M.H., dkk. 2023, Cyber-Law: Quo Regulasi UU ITE dalam
[10] Revolusi  Industri  4.0  Menuju  Era  Society  5.0,  Jambi:  PT.  Sonpedia  Publishing Indonesia
[11] Sue Titus Reid, 1985, Crime and Criminology, New York, CBS College Publishing
[12] Widodo.  2013,  Aspek  Hukum  Pidana  Kejahatan  Mayantara.  Yogyakarta:Aswaja Pressindo