## Achmadi, Kewajiban Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah di Era Otonomi

## PENDAHULUAN
Globalisasi  telah  membuat  banyak  negara mempunyai banyak paradigma  baru,  tidak terkecuali  Indonesia  yang  terus  mereformasi  diri untuk memberi pelayanan kepada semua pemangku  kepentingan (stakeholder) mulai  dari pemerintah,  masyarakat,  dan  pelaku  bisnis  harus sama-sama  dapat  mengakses  kemudahan  dan manfaat. Munculnya globalisasi membuat masyarakat  saat  ini  dimanjakan  oleh  teknologi,
khususnya  teknologi  informasi  yang  tidak  dapat dibendung  oleh  siapa  pun  dari  anak  kecil  sampai orang dewasa aktivitas yang dilakukan sehari-hari hendaknya inginnya bersifat instan.
Terwujudnya  akuntabilitas  pemerintahan dapat  dilakukan  dengan  metode  restrukturisasi organissasi  lembaga  pemerintahan,  simplikasi dan  otomatisasi,  rasionalisasi  dan  realokasi, regulasi dan deregulasi, peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pegawai.

## KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI

## ACHMADI
Dosen Program Studi Al-Ahwal Al-Syakshyiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

## ABSTRACT
In  addressing  policy  and  implementation  of  regional  autonomy  needs  to  be  done  real  efficiency  of governance  is  the  implementation  of  the  public  service  as  it  should  be  by  apparatus/bureaucracy  in  a rational  institutional  network,  which  will  be  able  to  meet  the  challenges  of  public  service  in  the implementation of regional autonomy for achieving good governance.
Fore in order to provide the knowledge, expertise, skills and attitude to be able to perform duties in a professional office with based on personality and ethics, creating and apparatus that is capable of acting as a  reformer  and  adhesive  national  unity,  establishing  the  attitude  and  spirit  of  service-oriented  services, shelter  opinion  and  community  empowerment, 1 creating  a  common  vision  and  mindset  dynamics  in performing general administration tasks and development for the realization of good governance .

## Keywords: public service, local government

## ABSTRAK
Dalam  menyikapi  kebijakan  dan  implementasi  dari  otonomi  daerah  perlu  dilakukan  efisiensi pemerintahan  yang  nyata  dari  pelaksanaan  pelayanan  publik  sebagaimana  mestinya  dan  peralatan  yang berada  di  dalam  jaringan  kelembagaan  birokrasi  yang  rasional,  yang  akan  dapat  memenuhi  tantangan- tantangan pelayanan publik dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai pemerintahanan yang baik Kedepan  dalam  rangka  untuk  memberikan  pengetahuan,  keahlian,  keterampilan  dan  sikap  untuk dapat  melakukan  tugas-tugas  di  sebuah  kantor  dengan  profesional  sesuai  dengan  kepribadian  dan  etika, dan  menciptakan  aparat  yang  mampu  bertindak  sebagai  seorang  pembaharu  dan  perekat  persatuan nasional,  membangun  sikap  dan  semangat  pelayanan  jasa,  penampungan  pendapat  dan  pemberdayaan masyarakat,  menciptakan  kesamaan  pandangan  dan  dinamika  pola  pikir  dalam  melaksanakan  tugas  dan untuk pengembangan administrasi umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Kata kunci: pelayanan publik, pemerintah daerah
[Asmawi Rewansyah, 2010:146] Kemudian Asmawi  juga  menyebutkan  bahwa  banyaknya tuntutan masyarakat akan menyulitkan pemerintah  dalam  membuat  prioritas  program reformasi  birokrasi.  Hal  ini  terjadi  akibat  berbagai banyak
penyimpangan penyelenggaraan pemerintah dan mis-management dalam mengelola aset atau kekayaan negara, memberdayakan,  dan  melayani  masyarakat serta praktik KKN yang sudah lama berlangsung secara sistematik dan meluas.
Selanjutnya mari kita lihat seberapa banyak pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah khususnya  pelayanan  yang  diberikan oleh pemerintah  daerah  dalam  sistem  pemerintahan Indonesia. Dalam konteks kewenangan, pekerjaan  pemerintah  dan  pemerintah  daerah telah  dibagi  dalam  urusan-urusan,  dimana terdapat  30  urusan  yang  harus  dilayani  oleh pemerintah  daerah  sesuai  PP  Nomor  30  Tahun 2008.
Tiga  puluh  urusan  layanan  tersebut  dibagi bersama  antara  pemerintah,  pemerintah  provinsi, dan  pemerintah  kab/kota,  kecuali  politik  luar negeri,  pertahanan,  keamanan,  yustisi,  moneter dan  fiskal  nasional,  serta  agama  yang  menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat.
Permasalahan  pelayanan  publik  sebagaimana dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2009 masih dihadapkan pada kondisi yang belum  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  perubahan diberbagai  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan  bernegara.  Hal  tersebut  dapat  disebabkan oleh  ketidaksiapan  untuk  menanggapi  terjadinya transformasi  nilai  yang  berdimensi  luas  serta dampak  berbagai  masalah  pembangunan  yang kompleks.
Dalam kajian ini penulis berupaya merumuskan  dalam  beberapa  hal  yang  pada hakekatnya  suatu  permasalahan  dibangun  oleh dua  proposisi  yang  saling  berhubungan  satu sama  lain,  baik  dalam  kerangka  hubungan bersifat  menerangkan,  diterangkan,  hubungan sebab  akibat  dan  bersifat  fungsional,  maka mengaju  pada  latar  belakang  masalah  tersebut diatas, dapatlah dirumuskan permasalahan adalah 1). Bagaimana kewajiban pelayanan publik untuk  pemerintah  daerah  menurut  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009?,  2).  Bagaimana pengawasan  pelayanan  publik  oleh  pemerintah daerah di era otonomi?
Adapun  tujuan  dalam  kajian  ini  sebagai salah  satu  kriteria  penelitian  yang  bersifat  ilmiah adalah  berhubungan  dengan  adanya  tujuan  yang akan  dicapai  sebagai  bentuk  proses  kontruksi analisis  guna  mendapatkan  kebenaran  keilmuan terhadap isu hukum yang diketengahkan, sehingga  dengan  dilakukannya  penulisan  ini maka  ada  beberapa  tujuan  yang  ingin  dicapai oleh  penulis  yaitu  1).  Mendeskripsikan  dan menganalisis  kewajiban  pelayanan  publik  untuk pemerintah  daerah  menurut  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2009,  2).  Mendeskripsikan  dan menganalisis  pengawasan  pelayanan  publik  oleh pemerintah daerah di era otonomi.

## METODOLOGI

## Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan  yang  bersifat  Yuridis  Normatif  yaitu suatu  bentuk  penelitian  yang  menekankan  pada pemahaman  dan  pengkajian  akan  bahan  hukum primer  yang  berupa  asas-asas  hukum khususnya
kaedah-kaedah hukum
berupa peraturan perundang-undangan  serta  ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ruang lingkup permasalahan  evaluasi  dan  pengelolaan  fungsi pelayanan  publik  pemerintah  daerah  di  era otonomi.

## Jenis Penelitian
Penelitian ini dilakukan dan ditujukan untuk mendapat  sisi  teoritis  maupun  doktrin-doktrin hukum  dengan  mengandalkan  bahan-bahan  dari buku-buku literatur peraturan perundang- undangan,  majalah  dan  surat  kabar  yang mempunyai relevansi serta memberikan gambaran yang jelas tentang masalah  yang akan dibahas,  dalam  bentuk  data  sekunder  yang berupa:
a.  Bahan  Hukum  Primer,  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan masalah yang diteliti, diantaranya:
1) Undang-Undang Dasar 1945
2)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009
Tentang Pelayanan Publik.
b. Bahan Hukum Sekunder, berupa tulisan-tulisan ilmiah  dari  para  pakar  yang  memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer seperti  hasil-hasil  penelitian,  karya  tulis  dari kalangan hukum.
c.  Bahan  Hukum  Tersier  atau  bahan  hukum penunjang,  mencakup  bahan-bahan  yang memberi
petunjuk-petunjuk
maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder,  seperti  kamus  hukum,  kamus bahasa, artikel-artikel pada surat kabar.

## Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum
Berbagai  peraturan  perundang-undangan dan  bahan  pustaka  yang  telah  diperoleh  dari sumber  yang  terkait,  kemudian  diolah  dan dianalisis  dengan  mempergunakan  langkah- langkah  normatif  dan  pembahasan  dilakukan secara deskriptif analitik.
Untuk  pengolahan  bahan  hukum  primer dilakukan  dengan  cara  memilih  pasal-pasal  yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum, dilanjutkan  dengan  membuat  sistematik  dari pasal-pasal  dimaksud  serta  menganalisisnya berdasarkan Hukum.
Hal  yang  sama  juga  dilakukan  terhadap bahan  pustaka,  yaitu  melakukan  klasifikasi  dan sistematisasi  konsep  terbaru  atau  pendapat- pendapat  yang  berhubungan  dengan  Kewajiban Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Daerah Di Era Otonomi.
Selanjutnya  setelah  dilakukan  pengolahan bahan  hukum,  maka  bahan  hukum  tersebut dibahas  dengan  metode  analisis  teks  atau  isi (content  analysis),  yakni  menyoroti  teks  atau  isi kaidah-kaidah  hukum  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  objek  yang diteliti  dengan  cara  penafsiran  (interpretasi)  atau hermenuetik, dan sistematisasi (atau
menggunakan analisis kualitatif).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Pelayanan Publik Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik terdapat  pengertian  pelayanan  publik  merupakan kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik. [Pasal 1 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik]
Pelayanan  publik  atau  pelayanan  umum dapat  didefinisikan  sebagai  segala  bentuk  jasa pelayanan,  baik  dalam  bentuk  barang  publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung  jawab  dan  dilaksanakan  oleh  Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Badan  Usaha Milik  Daerah,  dalam  rangka  upaya  pemenuhan kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka pelaksanaan  ketentuan  peraturan  perundang undangan.  [Lihat  http.www//wikipedia_pengertian pelayanan  publik.go.id.  diakses  tanggal  21  Maret 2013]

## Pelayanan Publik Menurut Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 “Segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan  peraturan  perundang  undangan”. (Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003) Pelayanan  publik  dapat  juga  diartikan  sebagai pemberian  layanan  (melayani)  keperluan  orang atau  masyarakat  yang  mempunyai  kepentingan pada  organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan  pokok dan  tata  cara  yang  telah  ditetapkan.  Pada hakikatnya, pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat.  Ia  tidaklah  diadakan  untuk  melayani dirinya  sendiri,  tetapi  untuk  melayani  masyarakat serta  menciptakan  kondisi  yang  memungkinkan setiap  anggota  masyarakat  mengembangkan kemampuan  dan  kreativitasnya  demi  mencapai tujuan bersama

## Korelasi Antara Pelayanan Publik dan Good Governance
Good  governance  yang  dimaksud  adalah merupakan  proses  penyelenggaraan  kekuasaan negara  dalam  melaksanakan  penyediaan public good and service disebut governance (pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut "good governance" (kepemerintahan yang baik). Agar "good governance" dapat  menjadi  kenyataan  dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan  keterlibatan  semua  pihak  yaitu  pemerintah dan  masyarakat. Good  governance yang  baik menuntut  adanya "alignment" (koordinasi  yang baik  dan  integritas,  profesionalitas  dan  etos  kerja dan  moral  yang  tinggi.  Dengan  demikian penerapan  konsep "good  governance" dalam penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintah  negara merupakan tantangan tersendiri.

## Konsep Good Governance
Konsep good  governance ini  munculnya karena  adanya  ketidakpuasan  pada  kinerja pemerintahan  yang  selama  ini  dipercaya  sebagai penyelengggara urusan publik. Pendekatan penyelenggaraan  urusan  publik  yang  bersifat sentralis,  non  partisifatif  serta  tidak  akomodatif terhadap  kepentingan  publik  pada  rezim-rezim terdahulu,  harus  diakui  telah  menumbuhkan  rasa tidak  percaya  dan  bahkan  antipati  pada  rezim yang  berkuasa.  Menurut  Edelman,  hal  seperti  ini merupakan era anti birokrasi, era anti pemerintah, Penerapan prinsip-prinsip good governance sangat  penting  dalam  pelaksanaan  pelayanan publik  untuk  meningkatkan  kinerja  aparatur negara [Marc. Edelman, 1966:171]
Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan  isu  sentral  yang  paling  mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan  gencar  yang  dilakukan  oleh  masyarakat oleh  masyarakat  kepada  pemerintah  untuk melaksanakan penyelengaraan pemerintahan yang  baik  adalah  sejalan  dengan  meningkatnya tingkat  pengetahuan  dan  pendidikan  masyarakat, selain  adanya  pengaruh  globalisasi.  Pola  lama penyelenggaraan  pemerintah,  kini  sudah  tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah.  Oleh  karena  itu,  tuntutan  ini  hal  yang wajar dan seharusnya direspon oleh
pemerintah melakukan perubahan terarah terwujudnya
penyelenggaraan pemerintah yang baik.
Arti good dalam good governance mengandung  dua  pengertian  sebagai  berikut. Pertama , nilai  yang  menjunjung  tinggi  keinginan atau  kehendak  rakyat,  dan  nilai  yang  dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam
pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan  berkelanjutan  dan  keadilan  sosial. Kedua , aspek fungsional dari pemerintahan  yang efektif  dan  efisien  dalam  pelaksanaan  tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Otonomi untuk dapat melaksanakan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya, diantaranya  yaitu  terhadap  :  a).  Manusia pelaksananya  harus  baik,  b).  Keuangan  harus cukup dan baik, c). Peralatannya harus cukup dan baik,  dan  d).  Organisasi  dan  manajemennya harus baik.
Dari  pernyataan  diatas  dapatlah  ditarik kesimpulan  bahwa  agar  otonomi  daerah  dapat dilaksanakan  dengan  baik,  maka  diperlukan organisasi  dan  manajemen  pemerintahan  daerah yang baik pula. Manajemen pemerintahan daerah yang  baik  tergantung  pada  kepala  daerah (beserta staffnya) dalam menggerakan peralatan  se-efisien  dan  se-efektif  mungkin  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  undang- undang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, yaitu :
1.   Dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menghubungkan  antara  tata-pemerintahan yang  baik  dengan  pelayanan  publik  melalui konsep good-governance (tata-pemerintahan yang  baik)  dengan  konsep  public  service (pelayanan publik) berguna untuk
memperkuat  demokrasi  dan  hak  asasi manusia, mengurangi tingkat kemiskinan dan memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik,
betapa sangat pentingya pelayanan publik    mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan rakyat.
2.   Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah  sangat ditentukan  oleh  kesiapan  dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola  dan  memberdayakan  seluruh potensi  dan  sumber  daya  yang  tersedia. Yang  berawal  dari  pelaksanaan  otonomi daerah  yaitu  terselenggaranya pemerintahan yang  good  governance  akan  menghasilkan birokrasi  yang  handal  dan  profesional, efisien, produktif serta memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat. Pemerintah pusat telah memberikan pelimpahan  wewenang  kepada  pemerintah daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur  birokrasi  yang  lebih  ringkas  dan memberikan peluang bagi pemerintah daerah  dalam  pemberian  dan  peningkatan kualitas layanan.

## Saran
1. Kedepan  diharapkan  Pemerintah  sebagai
Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan  pelayanan  publik  sesuai dengan tujuan pembentukan meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan
informasi,  pengawasan  internal,  penyuluhan kepada
masyarakat dan pelayanan konsultasi.dan agar dapat memberikan
pengetahuan,  keahlian,  keterampilan  dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas  jabatan  secara  profesional  dengan dilandasi kepribadian dan etika, menciptakan aparatur  yang  mampu  berperan  sebagai pembaharu  dan  perekat  persatuan  dan kesatuan bangsa, memantapkan sikap dan  semangat  pengabdian  yang  berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan  masyarakat,  menciptakan kesamaan  visi  dan  dinamika  pola  pikir dalam  melaksanakan  tugas  pemerintahan umum  dan  pembangunan  demi  terwujudnya tata kepemerintahan yang baik.
2.   Dalam  menyikapi  kebijakan  otonomi  daerah dan  implementasinya  ini  perlu  segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan  yang  sesungguhnya  adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya
oleh  aparatur/birokrasi  dalam  suatu  jaringan kelembagaan  yang  rasional,  yang  akan dapat menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah  serta  mewujudkan  good  governance.
Kemudian dalam bidang pengawasan terhadap pelayanan publik, diharapkan
Ombudsman  melaksanakan  pengawasan terhadap  pelayanan  publik  tersebut,  baik yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggara negara  dan  pemerintahan  termasuk  yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah, dan  Badan  Hukum  Milik  Negara  serta Badan  Swasta,  maupun  perseorangan  yang diberi  tugas  menyelenggarakan  pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau
seluruh  dananya  bersumber  dari  anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmawi  Rewansyah,  2010. Reformasi  Birokrasi Dalam Rangka Good Governance , Jakarta, CV. Yusaintanas.
http.www//wikipedia_pengertian
pelayanan publik.go.id.  diakses  tanggal  21  Maret 2013.
Marc. Edelman, 1966.
Principle
Good
Governance , Zolberg, hal, 171.
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik.