## P ERBANDINGAN K ARAKTERISTIK P OLA P ENYEDIAAN I NFRASTRUKTUR
P ERMUKIMAN P ADAT T INGGI D AN R ENDAH K ASUS D I D ANAKUSUMAN

## D AN M OJOSONGO K OTA S URAKARTA

## Wahyu Putri N.I.S, Kuswanto Nurhadi, Isti Andini
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota,
Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik
Universitas Sebelas Maret,  Surakarta email: wepeputrii@yahoo.co.id
Abstract :  Surakarta  has  five  subdistrict.  Subdistrict  with  the  highest  density  is  Serengan  and subdistrict  with  the  lowest  density  is  Jebres.  In  Serengan,  Danukusuman  is  the  crowded, whereas in Jebres, Mojosongo is the lowest density. Density differences problem can result in differences  in  the  activity  of  the  people  who  live.  Then  can  affect  the  differences  in infrastructure  needs  and  patterns  of  settlement  there  is  the  provision  of  infrastructure  (actor variations  and  details  of  cooperation).  So,  this  study  done  to  know  the  characteristic comparison  of  high  and  low  density  settlements  infrastructure  provision  pattern  in Danukusuman  and  Mojosongo.  To  gain  it,  carried  out  was  used  a  comparative  analysis  of settlement  characteristics  both  in  terms  of  physical,  economic  and  socio-cultural.  further analysis  is  to  compare  the  characteristics  of  the  infrastructure  available  with  the  applicable standards  (SNI).  then,  final  analysis  is  to  determine  and  compare  the  pattern  of provision  of infrastructure and  settlements in Danukusuman and Mojosongo. the results of the analysis is known  that  that  there  was  no  significant  difference  between  high  dense  settlements (Danukusuman) and low dense settlements (Mojosongo) both from the aspect of the character of  the  location,  infrastructure  preparation  and  provision  pattern.  Only  difference  is  quite prominent  at  the  level  of  the  economy  and  the  provision  of  communal  wastewater infrastructure that influenced by the density of settlement, while the difference in the provision of clean water is more influenced by the character of the location / the physical settlement .
Keywords: high  and  low  density,  pattern  of  provision  of  infrastructure  settlement infrastructure,

## 1. PENDAHULUAN
Permukiman  mempunyai  peran  penting dalam sistem kota sebagai kawasan fungsional  yang  ditunjang  oleh  ketersediaan infrastrukturnya (Pratikto, 2008) . Permukiman  penduduk  dibedakan  menjadi empat  sesuai  kepadatannya  yaitu  sangat padat, padat tinggi, sedang dan padat rendah (SNI  03-1733-2004).  Perbedaan  kepadatan permukiman dipengaruhi oleh faktor geografis,  ekonomi,  sosial  dan  budaya. Kepadatan  permukiman  penduduk  yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan pola kegiatan  pada  masyarakat.  Wijiastuti  dan Kurniati  (2012)  menyebutkan  bahwa  pola kegiatan masyarakat  meliputi pola  ekonomi, sosial,  kebudayaan  maupun  pola  keagaman . Perbedaan  ini  menimbulkan  perbedaan karakter  kebutuhan  infrastuktur  pemukiman yang  harus  dipenuhi.  Perbedaan  karakter
kebutuhan  infrastruktur  yang  berbeda  untuk setiap pola kegiatannya dapat mengakibatkan  perbedaan  pola  penyediaan infrastruktur permukiman di daerah satu dan daerah lainnya.
Kota  Surakarta  memiliki  luasan  lahan perumahan  permukiman  yaitu  2874,93  km 2 atau  65,28  %  dari  luas  wilayahnya (Surakarta  Dalam  Angka,  2014).  Dari  data tersebut  juga  dinyatakan  bahwa  kecamatan yang mempunyai  kepadatan  penduduk paling  tinggi  adalah  Serengan,  sedangkan yang  mempunyai  kepadatan  paling  rendah adalah Kecamatan Mojosongo.
Di Kecamatan Serengan (padat sedang) terdapat  satu  wilayah  yang  mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kelurahan  Danukusuman  (233,68  jiwa/ha). Sedangkan  di  Kecamatan  Jebres  (padat rendah) terdapat satu wilayah yang
mempunyai kepadatan terendah yaitu Kelurahan  Mojosongo.  Kedua  wilyah  ini mempunyai pola kegiatan permukiman yang berbeda. Perbedaan karakter kebutuhan infrastruktur  permukiman  yang  ada  di permukiman  kepadatan  tinggi  dan  rendah berimbas  pada  perbedaan  pola  penyediaan inrastrukturnya.  Oleh  karena  itu,  perbedaan kepadatan  penduduk  dapat  menyebabkan pola  penyediaan  infrastruktur  yang  berbeda di setiap permukiman yang berbeda kepadatannya.  Perbedaan  pola  penyediaan infrastruktur yang dimaksud bisa dari variasi peran aktor baik pemerintah, swasta maupun masyarakat  sendiri  atau  dari  peran  aktor terkait, jenis infrastruktur yang
dikerjasamakan  atau  dari  jangka  waktu komersial  kerjasama  tersebut.  Menurut Susanto  (2008),  terdapat  7  pola  kerjasama pemerintah  swasta  (KPS),  tetapi  induknya berasal  dari  BOT  ( Build  Operate  Transfer ) dan  atau  BOOT  ( Build  Operate  Own
Transfer ). Untuk mengetahui karakteristik penyediaan infrastruktur permukiman di dua permukiman dengan kepadatan yang berbeda digunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan  dipadukan  pola  kegiatan  masyarakat yang  ada.  Dengan  mengetahui  karakteristik penyediaan  infrastruktur  permukiman  baik untuk  kepadatan  tinggi  maupun  rendah, perbedaan  antara  keduanya  dapat  dianalisis baik  mengenai  ketersediaan,  manajemen penyediaan  maupun  aktor  yang  terlibat dalam  penyediannya.  Pemahaman  mengenai perbedaan ini menegaskan kembali pengaruh kepadatan  permukiman  dalam  penyediaan infrastruktur  permukiman.  Oleh  karena  itu, tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengidentifikasi  perbedaan  karakteristik pola penyediaan infrastruktur pada permukiman  di  Kelurahan  Danukusuman (kepadatan tinggi) dan Mojosongo
(kepadatan rendah).

## 2. METODE
2.1 Ruang Lingkup
Ruang  lingkup  wilayah  penelitian  yaitu permukiman  di  Kelurahan  Danukusuman dan  Mojosongo.  Terdapat  5  (lima)  RW dengan kepadatan tinggi di Danukusuman,
sedangkan di Kelurahan Mojosongo terdapat 21 RW dengan kepadatan rendah.
Indikator yang digunakan dalam penelitian ini  dibatasi  pada  karakteristik  pola penyediaan  infrastruktur  permukiman  di Kelurahan  Danukusuman  dan  Mojosongo. Karaktersitik  yang  dimaksud  adalah  pola dalam pengadaan jaringan-jaringan pelayanan  yang  mendukung  kegiatan bermasyarakat  dalam  area  tersebut  seperti jaringan jalan, jaringan air bersih, drainase,  sanitasi  dan  persampahan  serta variasi aktor yang berperan dalam penyediaan infrastruktur di sana. 2.2 Metode Analisis Penelitian ini menggunakan metode analisa perbandingan (comparison) yang merupakan suatu teknik analisis dengan cara membandingkan unsur dalam wilayah A dengan wilayah B atau lebih.  Berikut langkah-langkah dalam analisis penelitian ini :
1. Mengidentifikasi karakteristik permukiman padat tinggi dan rendah yaitu di Kelurahan Danukusuman dan Mojosongo.
2. Mengidentifikasi karakter insfrastruktur yang tersedia dengan standar yang berlaku (SNI Permukiman Perkotaan).
3. Mengetahui karakteristik pola penyediaan infrastruktur permukiman di Kelurahan Danukusuman dan
Mojosongo. 4. Menganalisis perbedaan pola penyediaan infrastruktur permukiman
di Kelurahan Danukusuman dan Mojosongo

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perbandingan Karakter Permukiman Analisis perbandingan karakter permukiman    merupakan  analisis  yang bertujuan untuk memperoleh perbandingan karakteristik  masing-masing  permukiman baik  dari  segi  fisik,  ekonomi  maupun sosial budaya.
Metode yang digunakan dalam analisis ini yaitu  analisis  deskriptif  untuk  masing- masing lokasi kemudian dilakukan analisis perbandingan. Analisis perbandingan karakteristik permukiman ini menggunakan data primer
Wahyu Putri Nur I.S, Kuswanto Nurhadi, Isti Andini,  Kajian Perbandingan Karakteristik Pola Penyediaan ..
baik  dari  responden  sampel  maupun narasumber terpilih.
Perumusan  jumlah  responden  adalah sebagai berikut :
n = N : (1 + N.e 2 ), n = jumlah sampel N =Populasi rumah e = batas toleransi kesalahan Dari  perumusan  tersebut  didapatkan  hasil total  responden  adalah  372  rumah  dengan rincian  157  rumah  di  Danukusuman  dan 215  rumah  di  Mojosongo.  Berikut  hasil analisis perbandingan karakteristik permukiman Danukusuman dan Mojosongo : 1. Kedua lokasi mempunyai karakter fisik yang  sama,  akan  tetapi  menunjukkan kepadatan  yang  berbeda.  Perbedaan karakter  ekonomi  cukup  signifikan ditunjukkan pada pendapatan penduduk yang  di  bawah  UMR  di  mana  kedua wilayah  mempunyai  selisih  17%.  Hal ini  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa semakin padat suatu permukiman maka semakin berkurang kesejahteraannya.
2. Kegiatan masyarakat yang terjadi kedua permukiman  tersebut  dapat  dikatakan relatif sama. Dengan demikian kebutuhan akan infrasruktur permukiman juga hampir sama walaupun  kepadatan  dan  kesejahteraan penduduknya  sedikit  berbeda.  Namun, kapasitas  penyediaan  berbeda  antara satu lokasi dengan lokasi lainnya.
3.2 Analisis  Karakteristik  Infrastruktur Permukiman 3.2.1 Infrastruktur Jalan dan Transportasi Lokal Di  kedua  wilayah  penelitian  dapat dikatakan  mempunyai  karakteristik infrastruktur  jalan  dan  transportasi lokal  yang  hampir  sama.  Namun, terdapat perbedaan dalam ketersediaan tempat  pemberhentian  bis.  Padahal tempat pemberhentian sangat membantu  memudahkan  masyarakat dalam  mengakses  angkutan  umum (bis).
3.2.2 Infrastruktur Drainase
Kebutuhan  akan  jaringan  drainase  di kedua  wilayah  tidak  terlalu  berbeda.
Perbedaan  kebutuhan  tersebut  dapat
disebabkan  oleh  perbedaan  karakter lokasi  (kelerengan  dan  kemiringan) yang  menyebabkan  potensi  bencana banjir/genangan di Kelurahan Danukusuman karena berada di dataran  rendah.  Namun,  hasil  analisis tidak menunjukkan adanya penyediaan pompa  air  yang seharusnya  disiapkan ketika suatu daerah tergenang air.
3.2.3 Infrastruktur Air Bersih
Kebutuhan air bersih baik di Danukusuman  dan  Mojosongo  masih dapat  terpenuhi  dengan  baik  oleh PDAM maupun sumur warga. Perbedaan  ditemukan  dalam  sistem penyediaan  infrastruktur  tersebut  di mana sebagian permukiman di Mojosongo  menggunakan  suplai  air tangki  PDAM.  Hal  ini  dikarenakan daerah  tersebut  mempunyai  karakter lokasi (ketinggian) yang mengakibatkan sedikit sulit mendapatkan air layak minum.
3.2.4 Infrastruktur Air Limbah
Kegiatan  bermukim  yang  lebih  lama menyebabkan  lebih  besarnya  limbah yang  dihasilkan  masyarakat.  Untuk kebutuhan septic  tank ,  sebagian  besar masyarakat  sudah  memiliki  kakus pribadi  dan septic  tank ,  tetapi  belum tersedianya bidang resapan di lingkungan  permukiman.  Ditemukan perbedaan    pada  unsur  jaringan pemipaan air limbah. Karena minimnya  lahan  (karakter  lokasi kepadatan),  wilayah  Danukusuman belum  mampu  menyediakan  IPAL Komunal mandiri walaupun sebenarnya kebutuhan akan
infrastruktur ini cukup tinggi mengingat  kegiatan  industri  yang cukup  tersebar  di  Danukusuman.  Hal ini berbeda dengan wilayah Mojosongo  yang  masih  mempunyai cukup  lahan  dalam  penyediaan  IPAL Komunal  untuk  memenuhi  kebutuhan warga sekitar
3.2.5 Infrastruktur Persampahan
Banyaknya  limbah  padat  (sampah) yang  dihasilkan  masyarakat  sudah dapat  teratasi  dengan  ketersediaan tempat  sampah  dan  pengangkutannya ke  TPS.  Namun,  terdapat  perbedaan
mengenai  syarat  jarak  TPS  dengan hunian/ permukiman. TPS Danukusuman belum memenuhi syarat SNI dikarenakan jarak TPSnya < 30m.
Dari  analisis  yang  telah  dilakukan, ditemukan  perbedaan  pada  karakter sediaan infrastruktur transportasi  lokal (tempat  pemberhentian  bis),  air  bersih (tangki  air)  dan  air  limbah  (IPAL Komunal).  Padahal  apabila  melihat karakter  kebutuhan  berdasar  kegiatan masyarakat  yang  ditunjukkan  tidak terlalu berbeda.

## 3.3 Analisis Perbandingan Pola Penyediaan
Infrastruktur 3.3.1 Pola  Penyediaan  Sistem  Jalan  dan Transportasi Lokal Dalam penyediaan jalan dan transportasi  lokal  di  kedua  lokasi penelitian,  tidak  ditemukan  perbedaan yang  signifikan.  Terdapat  keterlibatan masyarakat,  pemerintah  dan  swasta dalam  penyediaan  infrastruktur  ini.
Tidak ditemukan pola KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta), tetapi muncul pola pemberdayaan masyarakat dalam bidang pemeliharaan infrastruktur. 3.3.2 Pola Penyediaan Sistem Drainase
Penyediaan  drainase  di  kedua  lokasi penelitian  sebagian  besar  merupakan program  pemerintah  melalui  DPU. Tidak  ditemukan  keterlibatan  pihak swasta maupun KPS dalam infrastruktur  ini,  tetapi  terdapat  pola pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan  jaringan  drainase  tersier (selokan). 3.3.3 Pola Penyediaan Sistem Air Bersih
Penyediaan  dan  pemeliharaan  air bersih  dilakukan  oleh  pemerintah
(PDAM) dan masyarakat. Oleh karena itu,  tidak  ditemukan  pola  KPS  dalam bentuk  lain,  hanya  terdapat    pola pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharan infrastruktur ini.
3.3.4 Pola Penyediaan Sistem Air Limbah
Secara  umum  infrastruktur  air  limbah disediakan  oleh  pemerintah  setempat (DPU).  Tidak  ditemukan  keterlibatan pihak  swasta,  sehingga  tidak  terdapat pola KPS dalam penyediaan
infrastruktur ini. Sedangkan keterlibatan  masyarakat  hanya  dalam bentuk  pemeliharaan septic  tank dan Sanimas (Sanitasi Masyarakat). 3.3.5 Pola penyediaan Persampahan
Penyediaan  infrastruktur  persampahan dilakukan  oleh  pemerintah  bersama dengan  masyarakat.  Tidak  ditemukan keterlibatan  pihak  swasta,  sehingga tidak  terdapat  pola  KPS  dalam infrastruktur ini.
Dari  analisis  yang  telah  dilakukan  dapat disimpulkan  bahwa  tingkat  keterlibatan aktor-aktor dalam penyediaan infrastruktur adalah sama di kedua lokasi penelitian.  Namun,  apabila  dikaitkan dengan  kegiatan  sosial  dan  tingkat ekonomi masyarakat akan muncul perbedaan  mengenai  proyek  penyediaan yang terjadi. Tingkat ekonomi di Danukusuman lebih rendah apabila dibandingkan dengan Mojsosongo, sehingga lebih banyak program penyediaan  infrastruktur  oleh  pemerintah yang  tidak  ditemukan  di  Mojosongo, yaitu Sanimas dan pavingisasi.

## IV. KESIMPULAN
Tidak  ditemukan  perbedaan  pola penyediaan  infrastrukutr  yang  mencolok untuk  kedua  lokasi  penelitian.  Padahal keterlibatan aktor dalam penyediaan infrastruktur  dapat  diipengaruhi  oleh kegiatan  sosial  masyarakatnya,  tetapi  hal ini tidak terbukti. Perbedaan pola penyediaan  infrastruktur  ditunjukkan  dari ragam  objek  penyediaan  yang  sedikit berbeda  antara  permukiman  padat  tinggi (Danukusuman) dan padat rendah (Mojosongo).  Diketahui  bahwa  lebih banyak  program  penyediaan  infrastruktur di Danukusuman yang mempunyai tingkat ekonomi lebih rendah dibanding Mojosongo. Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terdapat  perbedaan  yang  cukup  signifikan antara permukiman padat tinggi (Danukusuman) dan padat rendah (Mojosongo)  baik  dari  aspek  karakter lokasi,  sediaan  infrastruktur  dan  pola penyediaannya.  Hanya  saja  perbedaan cukup menonjol pada tingkat perekonomian dan penyediaan
infrastruktur  IPAL  Komunal  yang  secara langsung  dipengaruhi  oleh  kepadatan permukiman,  sedangkan  perbedaan  pada penyediaan  air  bersih  lebih  dipengaruhi oleh  karakter  lokasi/fisik  permukiman tersebut

## REFERENSI
Pratikto,  Hawik  Henry.  2008. Preferensi Konsumen  Perumahan  Terhadap  Kondisi Fisik  Dan  Ketersediaan  Infrastruktur . Semarang : Universitas Diponegoro SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan  lingkungan  perumahan  di perkotaan. SNI Pd-T-03-2005-C tentang Pedoman Pemilihan Kawasan Prioritas Permukiman . Surakarta Dalam Angka. 2014 Susanto, Budi. 2008. Aspek Hukum Pembiayaan  Proyek Infrastruktur dengan Model BOT . Genta Press
Wijiastuti, Alhamida Wahyu dan Kurniati, Rina (2012) Pengaruh Pola Aktivitas
Penduduk  Terhadap  Perubahan  Fungsi
Jaringan  Jalan  Di  Kawasan  Kauman
Kota  Semarang. Semarang  :  Universitas Diponegoro