## LEGALITAS KETERANGAN SAKSI MELALUI TELECONFERENCE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

## Ruth Marina Damayanti Siregar
Hakim PN Magetan Email: marinaruth571@gmail.com
Abstrak
P emeriksaan keterangan saksi secara teleconference sampai saat ini masih terjadi pertentangan dalam pelaksanaannya di persidangan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat memecahkan masalah tersebut sehingga kedudukannya sebagai alat bukti dalam persidangan lebih memberikan kepastian hukum. Legalitas keterangan saksi melalui teleconference dapat terpenuhi apabila memenuhi ketentuan antara lain: keterangan saksi di muka sidang pengadilan, dengan disumpah terlebih dahulu serta tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di masa yang akan datang, maka regulasi mengenai keterangan saksi melalui teleconference sebagai alat bukti dalam perkara pidana dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan hukum secara formulatif, yaitu dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung sebelum RUU KUHAP disahkan. Selain itu juga melalui kebijakan hukum materiil, yaitu syarat pelaksanaan penyelenggaraan kesaksian melalui teleconference yang meliputi: harus memenuhi ketentuan mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti, jenis kejahatan yang dapat menggunakan sarana media teleconference, tempat pelaksanaan kesaksian diatur secara jelas dan para pihak yang ikut mendampingi saksi pada waktu teleconference.
Keywords: Legalitas, Keterangan Saksi, Teleconference , Alat Bukti Perkara Pidana.
Abstract
T he investigation of witness testimony through teleconference until recently still encounters opposition in its implementation. Therefore, a regulation for solving such a problem is required so that its position as evidence before the court provides more legal certainties. Legality of witness testimony through teleconference as evidence is declared legally valid as evidence in the criminal justice process if it is presented before the trial court in which the witness shall make an oath first on certain events that he or she heard, saw, and experienced on his or her own. Legality of penal code policy on witness testimony through teleconference as evidence of crime in the future is a formulation law policy through the amendment of Penal Code and material law policy. The requirements for the implementation of witness testimony through teleconference as evidence include the following: the implementation shall fulfill the provisions of witness testimony as evidence, the type of crimes shall have a possibility to be tried through the use of teleconference media, and the site for the implementation of witness testimony and the party (ies) accompanying the witness during the teleconference shall clearly be regulated.
Keywords: Legality, Witness Testimony, Teleconference, Criminal Evidence.
Pendahuluan Pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena melalui pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Pada intinya, pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti
yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.
Sistem pembuktian yang berlaku dalam  hukum acara pidana, merupakan  suatu sistem pembuktian di depan pengadilan. Sebelum menjatuhkan suatu pidana, hakim harus memperhatikan 2 (dua) syarat mutlak yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: alat bukti yang cukup serta sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam ketentuan Pasal  184  ayat (1) KUHAP antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 butir  27 KUHAP, maka yang harus diterangkan oleh saksi dalam sidang adalah: apa yang saksi lihat sendiri, apa yang saksi dengar sendiri dan apa yang saksi alami sendiri.
Saat ini, keterangan saksi telah mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi sehingga dalam praktek peradilan pidana terhadap kasus tertentu keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) harus di persidangan untuk memberikan kesaksiannya. Dewasa ini dalam dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia yang dikenal dengan istilah teleconference . Teleconference adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepun atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut dapat hanya menggunakan suara (audio conference) atau menggunakan video (video conference) yang memungkinkan peserta konfrensi saling melihat. 1
Pemeriksaan saksi secara teleconference , pertama kali dilakukan pada tahun 2002. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat teleconference dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung. Sejak pengadilan memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat teleconference pada tahun 2002, praktik sejenis mulai sering dipakai dalam persidangan.
Apabila dikaji lebih lanjut, saat ini dalam KUHAP tidak mengenal bukti-bukti elektronik maupun ketentuan-ketentuan  tentang  prosedur pemeriksaan saksi lewat  sarana teknologi informasi (teleconference) , seperti yang pernah terjadi dalam sidang perkara pidana dengan terdakwa  Rahardi Ramelan di Pengadilan  Negeri  Jakarta Selatan yang memeriksa saksi mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie dengan menggunakan teleconference. Prosedur pemeriksaan memakai sarana teknologi dengan cara teleconference tersebut, baru pertama kali terjadi dan diperaktekkan dalam sejarah peradilan Indonesia. 2 Namun, pada kenyataannya masih terjadi pertentangan mengenai penerapan keterangan saksi secara teleconferenc e dalam persidangan. Meskipun demikian, penerapan keterangan saksi secara teleconferenc e juga sudah dipakai dalam persidangan. Oleh karena itu, supaya dapat diterapkan secara efektif diperlukan regulasi yang dapat memecahkan masalah pemeriksaan keterangan saksi secara teleconference , karena sampai saat ini masih terjadi pertentangan dalam pelaksanaannya di persidangan. Hal ini supaya dapat diketahui kedudukannya sebagai alat bukti dalam persidangan, sehingga lebih memberikan kepastian hukum yang baik. Selain itu dapat diketahui kepastian dan keabsahannya dalam persidangan perkara pidana. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimanakah legalitas keterangan saksi melalui teleconference sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.
1 Fathul Wahid. 2002. Kamus Istilah Teknologi Informasi , Ed. I. Yogyakarta: Andi. Hal. 63
2 Arsyad Sanusi, et. al. 2003. Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Tele- conference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana . Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Hal..3
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

## Pembahasan
1.  Pro Kontra Keterangan Saksi Secara Teleconference Sebagai Alat Bukti Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah: (1) apa yang saksi dengar sendiri. (2) Apa yang saksi lihat sendiri. (3) Apa yang saksi alami sendiri.
Dewasa ini keterangan saksi yang disampaikan di depan sidang pengadilan mengalami perluasan pengertian yang sesuai dengan perkembangan masyarakat di bidang teknologi dan hukum. Pemeriksaan saksi secara teleconference sudah diatur dalam peraturan perundang- undangan sebagai bentuk antisipasi perkembangan hukum di bidang teknologi informasi, karena dalam KUHAP belum diatur. Keterangan saksi telah mengalami perkembangan, seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini. Dalam praktek peradilan pidana keterangan saksi tidak lagi diberikan secara langsung (fisik) harus dipersidangan untuk memberikan kesaksiannya.
Selain hal diatas, saat ini dunia peradilan Indonesia telah diperkenalkan cara pemeriksaan saksi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi multimedia atau teleconference . Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur kesaksian melalui teleconference adalah Pasal 9  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban.  Pasal 9 menegaskan adanya tiga pilihan saksi tak harus dihadirkan ke pengadilan, yaitu: 1) saksi diperbolehkan memberi keterangan secara tertulis di hadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat, 2) keterangan saksi dapat diperiksa lewat teleconference dan 3) pemeriksaannya seperti mistery guest , yang memberikan keterangan dalam ruangan khusus. Perkembangan teknologi melalui video teleconference sebagai media komunikasi membawa dampak yang sangat besar di Indonesia khususnya dalam bidang hukum. Pemanfaatan teknologi video conference di bidang hukum di Indonesia dimulai pada saat persidangan kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tanjung. Saat itu, mantan Presiden BJ. Habibie yang menjadi saksi dalam kasus tersebut tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena berada di Hamburg, Jerman dan tidak dapat datang ke Indonesia dengan alasan menunggu istrinya yang sedang sakit. Dengan alasan tersebut, kemudian pihak Pengadilan Jakarta Pusat berinisiatif untuk mengambil jalan pintas dengan mengadakan suatu Video conference whitness atau kesaksian secara Video conference. Kesaksian Video conference tersebut diadakan di kantor Konsul Jendral Indonesia di Hamburg Jerman. Penerapan kesaksian melalui teleconference merupakan sebuah terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia meskipun kesaksian secara teleconference sudah pernah digunakan dalam persidangan, namun pada kenyataannya hal tersebut masih menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Pertentangan ini timbul, dengan alasan bahwa kesaksian dengan teleconference tidak diatur dalam KUHAP. Namun bila memperhatikan prinsip hukum acara pidana yang cepat dan murah, maka pelaksanaan pemeriksaan saksi secara teleconference memenuhi prinsip tersebut.
Meskipun pemeriksaan saksi secara teleconference memiliki kelebihan, namun dalam prakteknya masih terjadi pro dan kontra terhadap penggunaan teknologi teleconference dalam persidangan disebabkan beberapa faktor, yaitu:
a.  Kebijakan formulatif (pembuatan undang-undang) dan kebijakan aplikatif (penegakan hukum) di Indonesia mengacu kepada ketentuan hukum positif. Konsekuensi logis demikian membuat muara pada penegakan hukum yang bersifat formal legistik, sehingga terdapat jurang yang relatif tajam dalam mencari keadilan. Keadilan yang dikejar dan diformulasikan oleh kebijakan formulatif adalah keadilan undang-undang.
b.  KUHAP tidak mengatur teleconference , sehingga pro dan kontra penggunaannya tergantung pada apakah merugikan ataukah menguntungkan masing-masing para pihak.
c.  Terhadap eksistensi teleconference , hakim menyetujui dilakukan telekonferen. Aspek ini sebenarnya harus dilakukan dunia peradilan di Indonesia apabila tidak ingin dipandang negatif oleh masyarakat. 3
Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang keterangan saksi melalui teleconference merupakan tonggak kemajuan dalam menyikapi pemeriksaan saksi secara teleconference untuk memberikan sedikit solusi atas kekosongan hukum acara pidana. Hal ini sebagai sebuah bentuk terobosan hukum seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susan Ledray yang menyebutkan bahwa Montgomery County Circuit Court di Maryland telah menggunakan basis web teknologi konferensi video untuk keterangan saksi jarak jauh selama beberapa tahun terakhir. Layanan berbasis web video conference memungkinkan untuk komunikasi real-time oleh beberapa peserta melalui penggunaan komputer atau perangkat mobile yang berisi kamera, mikrofon, dan speaker. Montgomery County menggunakan WebEx , karena disediakan pilihan dan pengadilan membutuhkan yang sesuai fungsinya. Selain real-time audio dan video, peserta dapat berbagi layar desktop dan dokumen, percakapan dengan menggunakan fitur papan tulis, yaitu, gambar, dan merekam serta menyimpan seluruh video/audio call. Pengadilan Maryland mengantisipasi penggunaan teknologi ini untuk tingkat yang lebih besar di masa depan oleh masyarakat, pengacara dan penerimaan teknologi di pengadilan. 4
Namun demikian, kembali lagi bahwa diterima atau tidaknya suatu alat bukti di persidangan ditentukan oleh hakim. Meskipun tidak semua alat bukti yang diterima di dalam persidangan adalah layak di percaya dan berbobot. Pengalaman dan analisis hakim merupakan paduan terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan barang bukti mana yang layak untuk dianggap kredibel. Dalam mengevaluasi penggunaan alat bukti di dalam persidangan, perhatian perlu difokuskan pada keterkaitan antara alat bukti tersebut dengan hal yang hendak dibuktikan kebenarannya.
Seperti diatur dalam KUHAP, terdapat beberapa ketentuan mengenai saksi yang sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti. Yang dimaksud dengan kesaksian menurut M. Karjadi dan R. Soesilo yaitu “suatu keterangan dengan lisan di muka Hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri”. 5 Jika ketentuan mengenai saksi di atas diterapkan dalam kesaksian yang diberikan secara teleconference dalam persidangan yang memanfaatkan media teleconference pemeriksaannya, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Keterangan saksi dimuka sidang pengadilan. Penggunaan teleconference dalam hal ini telah menyajikan gambar secara detail dan kualitas suara jelas tanpa gangguan ( noice ), memungkinkan hakim untuk mengetahui secara langsung sorot mata, roman muka, maupun bahasa tubuh ( gestures ) yang ditunjukkan oleh seorang saksi di muka persidangan. Dengan demikian, pada prinsipnya kehadiran seorang saksi di muka persidangan sebagaimana dimaksud secara fisik juga terpenuhi dengan menggunakan teleconference . (2) Dengan disumpah terlebih dahulu. Sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, dalam memanfaatkan teknologi teleconference tidak jauh berbeda dengan persidangan biasa, yaitu sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan 3 Lilik Mulyadi. 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis dan Praktik . Bandung: Alumni. Hal.125
4 Susan Ledray. 2013. “Virtual Services Whitepaper”. Harvard Journal of Law & Technology , Occasional Paper Series — February 2013. Hal. 15
5 M. Karjadi dan R. Soesilo. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya Resmi dan Komentar . Bandung: Politeia. Hal. 164
tidak lain dari yang sebenarnya. (3) Tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri ( Nontestimonium de Auditu ). Seperti halnya di setiap persidangan pidana, bahwa keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam hal ini, teleconference akan menjadi alat bukti yang sah sepanjang yang bersangkutan tidak menyangkalnya. Apabila syarat-syarat sah keterangan saksi tersebut telah terpenuhi, maka keterangan yang telah diberikan oleh seorang saksi itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diakui sebagai alat bukti. Keterangan saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan hakim untuk memberikan putusan atas suatu tindak pidana. Dengan demikian, legalitas kesaksian melalui teleconference menjadi lebih jelas.
2.  Regulasi Pemeriksaan Saksi Secara Teleconference Sebagai Alat Bukti Ketentuan mengenai teleconference tidak diatur dalam KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan 5 jenis alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pada dasarnya, sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini berarti bahwa hasil dan kekuatan pembuktian berdasarkan alat bukti yang disebut pada undang-undang sehingga Hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa memang Terdakwalah yang melakukan tindak pidana.
Sementara itu, dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP yang berbunyi setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. Berdasarkan kedua pasal tersebut terlihat bahwa seorang saksi dituntut untuk hadir secara fisik di persidangan, namun pada kenyataannya untuk menegakkan kebenaran materiil yang bermuara pada keadilan dalam praktek telah sedikit ditinggalkan. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 661K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 yang pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan dan saat memberikan keterangannya tersebut saksi telah disumpah, namun karena suatu halangan yang sah ia tidak dapat hadir di persidangan dan keterangannya tersebut dibacakan maka nilai keterangannya itu disamakan dengan keterangan saksi (kesaksian) yang disumpah di persidangan. Berdasarkan konteks ini terlihat bahwa praktek dunia peradilan telah melakukan suatu terobosan tentang kehadiran saksi secara fisik di pengadilan, ada kalanya dapat dikesampingkan.
Pemeriksaan saksi melalui teleconference memiliki kelebihan bila diterapkan di pengadilan. Selain memenuhi asas biaya murah, penggunaan teleconference juga merupakan salah satu sarana untuk mencari kebenaran materiil. Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Shari Seidman Diamond, Locke E. Bowman, Manyee Wong & Matthew M. Patton yang menyebutkan bahwa hasil dari Cook County Bail Studi menunjukkan bahwa para terdakwa secara signifikan diuntungkan oleh proses video conference yang diadakan antara tahun 1999 sampai dengan 2009. Temuan ini memberikan bukti tidak adanya jaminan pemohon yang diatur dalam LaRose v Superintendent, dimana pengadilan menolak argumen proses hukum pemohon. Di sana, pengadilan tidak menemukan bukti bahwa penggunaan video akan berdampak negatif tentang pendapat hakim yang bias terhadap terdakwa. 6
Keterangan saksi melalui teleconference merupakan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi. 7 Keterangan melalui 6 Diamond, Shari Seidman, Locke E. Bowman, Manyee Wong & Matthew M. Patton. 2010. “Efficiency And  Cost: The  Impact  of Video  Conferenced  Hearings  On  Bail  Decisions”. The Journal of Criminal Law & Criminology , Vol. 100, No. 3. Hal. 898 7 Suteki. 2013. Desain Hukum Di Ruang Sosial . Yogyakarta: Thafa Media. Hal. 190
teleconference yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Majelis Hakim tidak terlepas dari peran hakim yang mengijinkan (melalui penetapannya) untuk melaksanakan teleconference . Penetapan pelaksanaan keterangan saksi melalui teleconference merupakan kesadaran dari hakim untuk melakukan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk melihat dan menggali perkembangan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan teknologi informasi di bidang hukum, khususnya dalam menghadirkan seorang saksi di sidang pengadilan pidana melalui teleconference . Melihat penetapan yang memberikan ijin bagi saksi dalam memberikan keterangannya melalui media teleconference masuk ke dalam kualifikasi alat bukti, khususnya sebagai alat bukti keterangan saksi dipandang sebagai terobosan hukum karena penggunaan teknologi ini belum diatur dalam KUHAP. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Philip A. Sandick yang menyebutkan bahwa pengadilan telah membuat kemajuan penting dalam melindungi dan mendukung korban, saksi, para pihak, dan lain-lain yang menempatkan diri pada risiko dalam rangka memajukan misi peradilan pidana internasional. 8
Pemeriksaan secara teleconference di Indonesia belum di atur dalam KUHAP, melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undang-undang yang secara lex specialist mengatur mengenai perkembangan alat bukti, sedangkan ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai teleconference terdapat  dalam  yurisprudensi.  Di  Indonesia  sendiri  yurisprundesi  tersebut bersifat persuasive precedent atau hanya sebagai sumber hukum dalam arti formal. Indonesia juga tidak mengenal asas precedent , dalam arti tidak mengenal asas stare decisis et quita non movere (yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti keputusan pengadilan yang lebih tinggi). Dengan demikian, untuk menggunakan/ memanfaatkan media teleconference dalam pemeriksaan di persidangan menjadi sah, majelis hakim perlu mengeluarkan penetapan secara khusus untuk terlaksananya teleconferenc e. Hal ini berarti bahwa proses pemberian kesaksian melalui teleconference ini tidak dapat secara otomatis digunakan sebagai peraturan yang langsung dapat diterapkan. Oleh karena itu, supaya ada payung hukum tentang pemeriksaan saksi secara teleconference sebelum dilakukannya amandemen terhadap KUHAP, maka perlu adanya kebijakan dari Mahkamah Agung untuk mengeluarkan  pedoman atau petunjuk bagi pelaksanaannya. Kebijakan tersebut dapat berupa Perma tentang tatacara atau pedoman tentang pemeriksaan saksi secara teleconference . Hal ini penting untuk dilakukan supaya tidak menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya, karena pada prakteknya hal ini sudah dilaksanakan di persidangan.
Namun demikian, supaya teleconference diakui sebagai alat bukti yang sah, amandemen terhadap KUHAP perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan kemajuan teknologi yang makin berkembang, sehingga jenis alat bukti lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan dalam pembuktian. Apabila KUHAP dilakukan sebuah revisi khususnya dalam limitasi alat- alat bukti, lima jenis alat bukti dalam KUHAP sudah saatnya untuk dihapus dan ditinggalkan. Pada dasarnya setiap atau semua alat dapat diajukan sebagai bukti, kecuali Undang-Undang menentukan lain diserahkan kepada pertimbangan hakim. Berdasarkan hal tersebut setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan wajib diperiksa oleh hakim termasuk persidangan yang dilakukan melalui media teleconference , karena hakim memiliki keyakinan yang kuat dalam menilainya sehingga putusan yang dijatuhkan lebih objektif. 9
Dengan  demikian,  regulasi  mengenai  keterangan  saksi  melalui teleconference sebagai alat bukti dalam perkara pidana di masa yang akan datang adalah melalui kebijakan hukum secara formulatif. Kebijakan hukum yang ideal adalah dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan amandemen terhadap KUHAP sebagai landasan hukum beracara di pengadilan. Dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP, keterangan saksi melalui
8 Philip A. Sandick. 2012. “Speechlessness and Trauma: Why the International Criminal Court Needs a Public Interviewing Guide”. Northwestern Journal of International Human Rights , Volume 11 | Issue 1. Hal. 125
9 Lilik Mulyadi. Op.Cit . Hal. 127
teleconference diatur dalam Pasal 180 ayat 2 RUU KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio-visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum. Namun sepanjang KUHAP tersebut belum disahkan, maka untuk mengantisipasinya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebagai bentuk payung hukum bagi pelaksanaan keterangan saksi melalui teleconference . Hal ini penting dilakukan guna menghindari adanya pro dan kontra terhadap penerapan kesaksian melalui teleconference .  Dengan  adanya  perma  ini  diharapkan  dapat mengisi kekosongan hukum sehingga legalitas kesaksian melalui teleconference menjadi lebih jelas.
Selanjutnya adalah kebijakan hukum materiil. Kebijakan hukum materiil adalah hal-hal yang berkaitan dengan syarat pelaksanaan untuk dapat diselenggarakannya kesaksian melalui teleconference . Adapun syarat pelaksanaan ini meliputi: (1) Harus memenuhi ketentuan mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti, yaitu: (a) dengan disumpah lebih dahulu (sesuai Pasal 160 ayat (3) jo. 185 ayat (7) KUHAP); (b) tentang peristiwa tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri ( nontestimonium de auditu ) (sesuai Pasal 1 ayat (27) KUHAP); (c) keterangan lisan seseorang di muka sidang pengadilan (sesuai Pasal 185 ayat (1) KUHAP) dan (d) keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain (pasal 185 ayat (6) KUHAP). (2) Jenis kejahatan yang dapat menggunakan sarana media teleconference untuk memberikan kesaksian oleh seorang saksi. Kategori kejahatan yang dapat menerapkan kesaksian seorang saksi melalui teleconference harus dibatasi. Hal ini dikarenakan tidak semua kejahatan, dalam hal pemberian kesaksian dilakukan dengan menggunakan sarana teleconference . Kategori kejahatan yang dapat menggunakan sarana teleconference merupakan kejahatan yang menarik perhatian masyarakat, misalnya: kasus pembunuhan, terorisme, pelanggaran HAM berat, perkosaan maupun narkoba. (3) Tempat pelaksanaan kesaksian diatur secara jelas. Hal ini perlu diatur secara jelas mengenai tempat pelaksanaan kesaksian melalui teleconference . Hal ini perlu ditentukan secara jelas tempatnya sehingga pada waktu memberikan kesaksian seorang saksi tidak dilakukan di sembarang tempat. Oleh karena itu, sebaiknya pelaksanaan kesaksian melalui teleconference dilaksanakan di sebuah ruangan yang berada di dalam lingkup gedung pemerintahan, di wilayah hukum tempat domisili saksi tersebut. Apabila saksi tersebut berada di luar wilayah hukum negara Indonesia, maka kesaksian harus dilakukan di KBRI setempat. Ketegasan tentang penentuan lokasi/tempat pelaksanaan penting untuk diatur sehingga bukan orang pribadi yang menentukan lokasinya tetapi hukumlah yang menentukan. (4) Para pihak yang ikut mendampingi saksi pada waktu teleconference . Seorang saksi yang akan memberikan kesaksian melalui teleconference , sebaiknya didampingi oleh aparat penegak hukum, khususnya dari pihak pengadilan dan kejaksaan. Pendampingan ini perlu dilakukan untuk menghindari kecurigaan adanya intervensi kepada saksi ketika memberikan kesaksian melalui teleconference . Pedoman untuk dapat melaksanakan kesaksian melalui teleconference harus terdapat dalam kebijakan pengaturan alat bukti dalam perkara pidana. Memang bukan hal yang mudah untuk mengganti paradigma tentang sistem peradilan. Namun apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang, maka akan lebih mudah untuk disosialisasikan.

## Penutup
1.  Kesimpulan Pertama , pelaksanaan keterangan saksi melalui teleconference supaya sah sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, maka ketentuan yang harus dipenuhi adalah keterangan saksi di muka sidang pengadilan, dengan disumpah terlebih dahulu serta tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri ( Nontestimonium de Auditu ).  Dengan demikian, supaya tidak menimbulkan pro dan kontra di masa yang akan datang, maka regulasi mengenai keterangan saksi melalui teleconference sebagai alat bukti dalam perkara pidana
dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan hukum secara formulatif, yaitu melakukan amandemem KUHAP.
Kedua , dalam RUU KUHAP, keterangan saksi melalui teleconference diatur dalam Pasal 180 ayat 2 RUU KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio-visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum. Namun sepanjang KUHAP tersebut belum disahkan, maka untuk mengantisipasinya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sebagai bentuk payung hukum bagi pelaksanaan keterangan saksi melalui teleconference . Selain itu juga melalui kebijakan hukum materiil, yaitu syarat pelaksanaan penyelenggaraan kesaksian melalui teleconference yang meliputi: harus memenuhi ketentuan mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti, jenis kejahatan yang dapat menggunakan sarana media teleconference , tempat pelaksanaan kesaksian diatur secara jelas dan para pihak yang ikut mendampingi saksi pada waktu teleconference.
2.  Saran
Pertama , kepada pemerintah. Hendaknya pemerintah segera membuat peraturan tentang tata cara dan syarat agar izin penggunan audio visual ( teleconference ) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tentang penggunaan audio visual ( teleconference ), karena dalam undang-undang tersebut belum diatur secara tegas tentang izin penggunaan audio visual di dalam persidangan.
Kedua , kepada Mahkamah Agung. Perlunya Mahkamah Agung untuk memberikan pendapat hukum tentang petunjuk tambahan terhadap peran hakim sebagai pemutus perkara apabila Undang-Undang tidak cukup mengatur sebelum RUU KUHAP disahkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Perma untuk petunjuk pelaksanaannya sehingga polemik tentang keabsahan kesaksian melalui teleconference tidak ada lagi. Ketiga , kepada Hakim. Hendaknya hakim berpedoman pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga mampu mengikuti nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat, karena hal ini juga merupakan kewajiban hakim untuk menggali perkembangan hukum terutama di bidang teknologi informasi tentang keterangan saksi melalui teleconference .  Dengan  demikian,  setiap  alat  bukti  yang  diajukan dalam persidangan wajib diperiksa oleh hakim termasuk persidangan yang dilakukan melalui media teleconference , karena hakim memiliki keyakinan yang kuat dalam menilainya sehingga putusan yang dijatuhkan lebih objektif.

## Daftar Pustaka
A. Sandick,  Philip. 2012. “Speechlessness and Trauma: Why the International Criminal Court Needs a Public Interviewing Guide”. Northwestern Journal of International Human Rights , Volume 11 | Issue 1.
Diamond,  Shari  Seidman,  Locke  E.  Bowman,  Manyee Wong  &  Matthew  M.  Patton.  2010. “Efficiency And Cost: The Impact of Video Conferenced Hearings On Bail Decisions”.
The Journal of Criminal Law & Criminology , Vol. 100, No. 3.
Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemerikasaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua . Jakarta:
Sinar Grafika.
Karjadi, M. dan R. Soesilo. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya Resmi dan Komentar . Bandung: Politeia.
Ledray, Susan. 2013. “Virtual Services Whitepaper”. Harvard Journal of Law & Technology ,
Occasional Paper Series — February 2013.
Mulyadi, Lilik. 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis dan Praktik . Bandung: Alumni.
Sanusi, Arsyad et. al. 2003. Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana . Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
Salyzyn, Amy. 2012. “A New Lens: Reframing the Conversation about the Use of Video Conferencing in Civil Trials in Ontario”. Osgoode Hall Law Journal . Suteki. 2013. Desain Hukum Di Ruang Sosial . Yogyakarta: Thafa Media.
Wahid, Fathul. 2002. Kamus Istilah Teknologi Informasi , Ed. I. Yogyakarta: Andi.