Penggunaan Governing Languange Clause dan Translation Clause pada Perjanjian Berbahasa Asing

## Velliana Tanaya,  Harimurti Adi Nugroho
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Email: velliana.tanaya@uph.edu

## Abstrak
Sejak  pemberlakuan  Undang-undang  No  24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan Lambang  Negara  serta  Lagu  Kebangsaan  (UU  Bahasa),  muncul  putusan-putusan  pengadilan terkait dengan penggunaan bahasa asing  (bahasa Inggris) pada perjanjian yang dibuat antara Warga  Negara  Indonesia  atau  Badan  Hukum  Indonesia  dengan  Warga  Negara  Asing  atau Badan  Hukum  Asing.  Salah  satu  putusan  yang  terkenal  ialah  putusan  pengadilan  yang membatalkan perjanjian pinjam meminjam antara PT Bangun Karya Pertama Lestasri dengan Nine  AM  karena  melanggar  Pasal  31  ayat  (1)  UU  Bahasa.  Artikel  ini  membahas  4  perkara yang  sudah  diputus  baik  oleh  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi  dan  Mahkamah  Agung dimana  hampir  semua  putusan  tersebut  membatalkan  perjanjian  yang  menggunakan  bahasa asing.  Hal  ini  mengakibatkan  para  pelaku  usaha memasukan  governing  language  clause  dan translation clause dalam perjanjian yang  mereka buat dalam bahasa asing dengan  dasar asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda.
Kata Kunci: governing clause, translation clause, perjanjian berbahasa asing

## Abstract
Since  the  enactment  of  Law  No.  24/2009  on  Flag,  Language,  National  Emblems  and  the National  Anthem  (UU  Bahasa),  many  court  decisions  arise  related  to  the  use  of  foreign languages  (English)  in  agreements  made  between  Indonesian  Citizens  or  Indonesia  Legal Entities with Foreigners or Foreign Legal Entities. One of the most well-known verdicts was the verdict that canceled the loan agreement between PT Bangun Karya Pertama Lestasri and Nine AM for violating Article 31 paragraph (1) UU Bahasa. This article discusses 4 cases that have been resolved by the State Court, the High Court and the Supreme Court where almost all  of  the  decisions  cancelled  the  agreements  written  in  foreign  languages.  It  is  effected  the businessman to use governing language clauses and translation clauses into foreign language agreements based on freedom of contract and pacta sunt servanda
Keywords : governing clause, translation clause, foreign language agreement

## Sejarah Artikel
Diterima: 7 Maret 2019; Direview: 29 April 2019; Diterima: 18 Jun 2019; Diterbitkan: 26 Juni 2019; Sitasi: V.2.1 volksgeist 2019.
Pendahuluan Pada tahun 2009, Indonesia memberlakukan  Undang-Undang  No  24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang  Negara  serta  Lagu  Kebangsaan (untuk  selanjutnya  akan  disebut  UU Bahasa) yang bertujuan untuk :

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v1i2.2387
1. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
2. menjaga kehormatan dan
menunjukkan  kedaulatan  bangsa dan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia;
3. menciptakan  ketertiban,  kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera,  bahasa,  dan  lambang negara, serta lagu kebangsaan. 1
Meskipun  memiliki  tujuan  yang mulia bagi kelangsungan Bangsa Indoneisa,  UU  Bahasa  ini  menimbulkan cukup  banyak  permasalahan  khususnya  di dunia bisnis, yakni dalam hal perjanjian/kontrak.
Pasal  dalam  UU  Bahasa  yang menjadi masalah dalam perjanjian/kontrak adalah sebagai berikut: 2
1. Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan dalam  nota  kesepahaman  atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah  Republik  Indonesia, lembaga  swasta  Indonesia  atau perseorangan warga negara
Indonesia.
2. Nota  kesepahaman  atau  perjanjian sebagaimana  yang  dimaksud  pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa Inggris.
Dalam  hal  suatu  perjanjian/kontrak dilakukan  oleh  Warga  Negara  Indonesia atau  Badan  Hukum  dengan  Warga  Negara Asing atau Badan Hukum Asing, kemungkinan  besar  bahasa  yang  akan dipergunakan adalah Bahasa Inggris
1 Pasal  3  “Undang-Undang  No.  24  Tahun 2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,” t.t.
2 Pasal  31  “Undang-Undang  No.  24  Tahun 2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,” t.t.
mengingat  bahasa  tersebut  adalah  global untuk bisnis. 3
Pada  prakteknya,  memang  banyak pelaku bisnis yang membuat kontrak hanya dalam  bahasa  inggris  dan  hal  tersebut memang sudah menjadi hal yang dianggap lumrah  di  dunia  bisnis.  Pembuatan  atau pengadaan  terjemahan  bahasa  Indonesia justru  dianggap  merepotkan  karena  para pihak harus membayar biaya penerjemahan dan menghabiskan waktu ( time consuming ) karena  banyaknya  jumlah  perjanjian  yang harus  diterjemahkan,  khususnya  dalam transaksi-transaksi  besar  dan  melibatkan banyak  pihak.  Pada  suatu  transaksi  besar yang  melibatkan  banyak  pihak,  jumlah dokumen  yang  dibuat  bisa  terdiri  dari berbagai macam perjanjian. Masing- masing  perjanjian  tersebut,  termasuk lampiran-lampirannya,  dapat  terdiri  dari ratusan bahkan ribuan halaman.
Umumnya  para  pelaku  bisnis beranggapan  bahwa  pembuatan  perjanjian dalam  bahasa  asing  tidak  akan  menjadi persoalan  karena  sudah  menjadi  praktek yang  lazim  dilakukan  ( common  practice ). Selain itu, mereka merasa praktek tersebut sudah ada landasannya yaitu asas kebebasan berkontrak  yang berlaku secara umum  dan  ada  pengaturannya  di  dalam Buku  III  KUH  Perdata  dalam  Pasal  1338 ayat  1.  Mereka  beranggapan  bahwa kewajiban menggunakan bahasa Indonesia tersebut bertentangan dengan asas kebebasan  berkontrak  yang  sudah  biasa mereka  pegang,  yakni  kontrak  sebagai perwujudan  kebebasan  kehendak  ( free will ) para pihak yang membuat kontrak. Dalam  upaya  untuk  menghindari keragu-raguan,  sebagian  pelaku  bisnis bahkan  meminta  kejelasan  langsung  dari pemerintah.  Bahkan,  sejumlah  kantor hukum  besar  di  Indonesia  yang  biasa menangani aspek legalitas korporasi
( corporate  legal )  para  pelaku  bisnis
3 Neeley  T,  “Global  Business  Speaks English,” Harv. Bus. Rev. Harvard Business Review 90, no. 5 (2012): 116–24.

## Volksgeist
pernah mengirim surat permohonan klarifikasi  kepada  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia.    Dalam  surat permohonan itu, mereka meminta penjelasan  dari  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia mengenenai keabsahan  perjanjian  yang  menggunakan bahasa  asing.  Menanggapi  permohonan klarifikasi  tersebut,  Kementerian  Hukum dan    Hak    Asasi  Manusia  lantas mengeluarkan  surat  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:
M.HH.UM.01.01-35 tanggal 28 Desember
2009  Perihal  Permohonan  Klarifikasi  atas implikasi dan pelaksanaan Undang- Undang Bahasa.
Surat
tersebut menyatakan  penggunaan  bahasa  Inggris pada  perjanjian  tidak  melanggar  syarat formil. Artinya, para pihak bebas memilih bahasa  yang  digunakan  dalam  membuat perjanjian.  Para  pihak  bebas  memilih sesuai  dengan  asas pacta  sunt  servanda yang termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 4 Surat  Kementerian  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  tersebut  tentunya memberikan  kenyamanan  para  pelaku bisnis yang membuat kontrak hanya dalam bahasa  Inggris  (tanpa  membuat  versi bahasa  Indonesianya).  Namun,  kenyama- nan  para  pelaku  bisnis  tersebut  mulai terganggu  setelah  adanya  pelaku  bisnis yang mengaku dirugikan karena ketiadaan bahasa  Indonesia  dalam  kontrak  bisnis yang  dibuat.  Sang  pelaku  bisnis  yang merasa dirugikan tersebut lantas membawa permasalahan  tersebut  kepada  hakim  di pengadilan.
Salah satu putusan pengadilan yang terkenal  mengenai  penggunaan  Bahasa Inggris  dalam  perjanjian  adalah  Putusan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar atau lebih dikenal  dengan  perkara  Nine  AM.  Secara
4 “UU  Bahasa  Batalkan  Kontrak  Bisnis Internasional,”  hukumonline.com,  12  Oktober 2013, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5258d 22c06dfe/uu-bahasa-batalkan-kontrak-bisnis- internasional.
garis  besar,  PT.  Bangun  Karya  Pratama Lestari  (selaku  Penggugat)  berkedudukan di  Jakarta  Barat  Indonesia  dan  Nine  AM Ltd.  (selaku  Tergugat)  berkedudukan  di Negara  Bagian  Texas,  Amerika  Serikat membuat  Perjanjian  Pinjam  Meminjam pada tanggal 23  April 2010 dalam Bahasa Inggris dan belum diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam perjanjian tersebut  tidak  dimasukkan governing languange  clause dan translation  clause. Selain membuat perjanjian pinjam meminjam,  Penggugat  dan  Tergugat  juga membuat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia
Atas  Benda  tertanggal  27  April  2010. Setelah  berjalan  selama  dua  tahun,  PT. Bangun Karya Pratama Lestari
(Penggugat)  mengajukan  gugatan  karena menurutnya  perjanjian  tersebut  tidak memenuhi syarat formil.
Gugatan  diajukan  oleh  Penggugat karena  menurut  Penggugat  perjanjian tersebut  melanggar  Pasal  31  ayat  (1) Undang-Undang Bahasa.
Pasalnya,
kontrak    tersebut  dibuat  hanya  dalam bahasa Inggris, tanpa ada bahasa Indonesia.  Pasal  31  ayat  (1)  Undang- Undang  Bahasa  tersebut  telah  mengatur dengan  tegas  bahwa  bahasa  yang  wajib digunakan  dalam  nota  kesepahaman  atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara,  instansi  pemerintah,  lembaga swasta,  atau  perseorangan  warga  negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dalam gugatannya, Penggugat meminta pengadilan  untuk  menyatakan  kontrak tersebut  batal  demi  hukum  atau  setidak- tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat.
Majelis  Hakim  dalam  putusannya mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk seluruhnya,  menyatakan  bahwa  perjanjian pinjam  meminjam  yang  dibuat  oleh  dan antara  Penggugat  dengan  Tergugat  batal demi  hukum  karena  perjanjian  tersebut bertentangan  dengan  Pasal    31  ayat  (1) Undang-Undang  Bahasa.  Majelis  Hakim juga  menyatakan  bahwa  Akta  Perjanjian Jaminan  Fidusia  atas  benda  yang  bukan

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v1i2.2387
merupakan  perjanjian  esensial  ( accesoir ) dari  perjanjian  pinjam-meminjam  juga batal  demi  hukum  dan  memerintahkan kepada  Penggugat  untuk  mengembalikan sisa  uang  dari  pinjaman  yang  belum diserahkan  kembali  kepada  Tergugat sebanyak USD.115.540 (seratus lima belas lima  ratus  empat  puluh  Dolar  Amerika Serikat).  Dalam  menentukan  batal  demi hukum  perjanjian  yang  dibuat  para  pihak, Majelis
Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:
“Menimbang  bahwa  ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Suatu Perjanjian  tanpa  sebab  atau  yang telah  dibuat  karena  suatu  sebab yang  palsu  atau  terlarang,  tidak mempunyai  kekuatan  hukum”. Sedangkan  ketentuan  pasal  1337 KUH  Perdata  menegaskan  bahwa: Suatu sebab adalah terlarang apabila  dilarang  oleh  Undang- undang  atau  apabila  berlawanan dengan  kesusilaan  yang  baik  atau ketertiban Umum”.
Sebelum  keluarnya  putusan  diatas, penggunaan dan pemilihan bahasa menggunakan  bahasa  asing  tidak  pernah menjadi  persoalan  yang  serius  di  bidang hukum karena para pelaku bisnis memandang  bahwa  penggunaan  bahasa asing  dalam  suatu  perjanjian,  sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan asas-asas dalam  hukum  kontrak,  maka  perjanjian tersebut  tetap  sah  dimata  hukum.  Asas- asas  hukum  dapat  disebut  landasan  atau alasan  bagi  terbentuknya  suatu  peraturan hukum  atau  merupakan  ratio  legis  dari suatu peraturan hukum  yang memuat nilai nilai,  jiwa,  cita-cita  sosial  atau  pandangan etis  yang  ingin  diwujudkan,  oleh  karena itu  asas-asas  hukum  merupakan  jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan  antar  peraturan  peraturan
hukum  positif  dengan  cita-cita  sosial  dan pandangan etis masyarakat. 5
Terlepas  dari  pro  dan  kontra  atas putusan  tersebut,  penulis  melihat  bahwa pembatalan  atas  perjanjian  yang  tidak  ada versi bahasa Indonesianya telah menimbulkan implikasi hukum di masyarakat.  Masih  terdapat  pertanyaan bagaimana  ribuan  perjanjian-perjanjian yang  telah  dibuat  sejak  berlakunya Undang-Undang Bahasa namun belum ada versi atau terjemahan bahasa Indonesianya. Kemudian bagaimana konsekuensi  bila  para  pihak  membuat perjanjian  dwibahasa  ( bilingual )  namun apabila  terjadi  perbedaan  penafsiran maka bahasa yang berlaku adalah adalah Bahasa asing.  Penulis  juga  merasa  bahwa  belum ada  kejelasan  terkait  keabsahan  hasil  dari versi  atau  terjemahan  bahasa  Indonesia yang  dibuat  setelah  perjanjian  berbahasa asing  ditandatangani.  Pada  prakteknya, atas  hasil  terjemahan  tersebut,  sebagian pihak  merasa  harus  ditandatangani  oleh para  pihak  dan  sebagian  lagi  menganggap hasil  terjemahan  dengan  cap  penerjemah tersumpah sudah sah tanpa harus dilegalisasi  atau  ditandatangani  lagi  oleh para  pihak.  Terkait  tanggal  keberlakuan hasil  terjemahan,  umumnya  para  pihak menyepakati  bahwa  tanggal  berlaku  hasil terjemahan  bahasa  Indonesia  (yang  dibuat belakangan)  adalah  sama  dengan  tanggal ditandatanganinya versi bahasa Inggrisnya, dengan  demikian  para  pihak  menyepakati versi terjemahan bahasa Indonesia berlaku surut.
Berdasarkan uraian di atas, penulis menduga terdapat cukup banyak implikasi yang  muncul  pasca  pembatalan  perjanjian berbahasa  asing  oleh  Pengadilan,  baik terkait  semakin  pentingnya  penggunaan penggunaan  klausula  mengenai  bahasa yang berlaku ( governing language clause ) dan klausula mengenai terjemahan ( translation  clause ),  cara  para  pihak
5 Theo  Huijbers, Filsafat  Hukum  Dalam Lintas Sejarah (Yogyakarta: Kanisius, 1982), 79.

## Volksgeist
merancang kontrak atau meramu klausula- klausula mengenai bahasa, maupun keabsahan  dan  efektifitas  dari  klausula- klausula  hasil  kesepakatan  para  pihak dalam perjanjian tersebut.
Artikel ini akan membahas mengenai  dampak  pembatalan  perjanjian berbahasa  asing  oleh  pengadilan terhadap penggunaan  klausula  mengenai  bahasa yang berlaku ( governing language clause ) dan klausula mengenai terjemahan ( translation  clause )  dikaitkan  dengan  asas kepastian  hukum  di  Indonesia.  Penelitian yang dilakukan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan  bersifat  yuridis  normatif, terutama ditujukan untuk mengkaji kaidah atau  asas  hukum  yang  berhubungan dengan  permasalahan  dan  dasar-dasar yang  dalam  hal  ini  dibatasi  mengenai pembatalan  perjanjian  berbahasa  asing berdasarkan  pasal  31  Undang-Undang Bahasa,  khususnya  berkaitan  dengan putusan  pengadilan  dan  klausula-klausula tertentu  dalam  perjanjian  yang  akan digunakan sebagai objek penelitian.

## Pembahasan
1. Macam  -  Macam  Klausula  dalam Perjanjian
Dalam  suatu  perjanjian  terdapat berbagai  macam  klausula.  Berikut  ini penulis rangkum tinjauan mengenai macam-macam  klausula  yang  seringkali muncul dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia  dengan  pihak  asing  akhir-akhir ini.
a. Klausula Arbitrase ( Arbitration Clause )
Arbitrase  dapat  dipilih  oleh  para pihak  dalam  menyelesaikan  sengketa  yang telah  terjadi  atau  yang  kemungkinan  akan timbul.  Dalam  menyelesaikan  sengketa yang  telah  terjadi  berkenaan  persetujuan para pihak seingga lazim disebut
persetujuan  arbitrase  atau compromis . 6 Sedangkan persetujuan menyangkut sengketa  yang  mungkin  akan  timbul dilakukan  pada  waktu  penandatanganan, sehingga dinamakan klausula arbitrase atau arbitration clause .  Klausula arbitrase atau juga  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  oleh para  pihak  untuk  menyerahkan  setiap sengketa kepada arbitrase merupakan dasar hukum bagi eksistensi arbitrase. 7 Arbitrase ini  hanya  akan  ada  apabila  ada  perjanjian atau klausula arbitrase ini.
Klausula arbitrase ( arbitration clause atau clause  compromissoire )  secara umum  adalah  salah  satu  klausula  dalam satu  perjanjian  atau  kontrak  dagang. Klausula  ini  memuat  kesepakatan  para pihak untuk menyerahkan sengketa dagangnya sebagai pelaksanaan dari kontrak  yang  mungkin  timbul  di  masa depan  kepada  suatu  badan  arbitrase. 8
Sedangkan perjanjian arbitrase ( submission agreement atau compromis )  adalah  suatu perjanjian  khusus  oleh  para  pihak  yang memuat  kesepakatan  untuk  menyerahkan sengketanya  yang  telah  timbul  kepada suatu  badan  arbitrase  atau  badan  arbitrase ad hoc . 9
Undang-undang  No.  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif
6 Catur  Iriantoro, Pelaksanaan  Klausula- klausula  Arbitrase  dalam  Perjanjian  Bisnis (Bandung: Inti Media Pustaka, 2007), 35.
7 Alan Redfern dan Martin Hunter, Law and Practice  of  International  Commercial  Arbitration (London:  Sweet  &  Maxwell,  1986),  3,  98  (kedua penulis  menyatakan  bahwa kesepakatan para pihak untuk  menyerahkan  sengketa  kepada  para  pihak adalah  “the  foundation  stone  of  the  modern international commercial arbitration.), sebagaimana dikutip  oleh  ;  Huala  Adolf, Dasar-dasar,  Prinsip dan  Filosofi  Arbitrase (Bandung:  Keni  Media, 2014), 82.
8 Adolf, Dasar-dasar,  Prinsip  dan  Filosofi Arbitrase , 82.
9 Lebih lanjut penggunaan istilah klausul dan perjanjian  arbitrase  ini  lihat  Redfern  dan  Hunter, Law  and  Practice  of  International  Commercial Arbitration ,  98  dan  99  sebagaimana  dikutip  oleh  ; Adolf, Dasar-dasar, Prinsip dan Filosofi Arbitrase , 83.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v1i2.2387
Penyelesaian Sengketa
memberikan definisi rumusan perjanjian arbitrase adalah  suatu  kesepakatan  berupa  klausula arbitrase  yang  tercantum  dalam  suatu perjanjian  tertulis  yang  dibuat  para  pihak sebelum  timbul  sengketa,  atau  suatu perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang  dibuat para  pihak  setelah  timbul  sengketa. Perjanjian  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh para  pihak  ini  berisikan  perjanjian  untuk menyelesaikan  suatu  sengketa  di  bidang perdata di luar peradilan umum.
b. Klausula Baku ( Standard Clause ) Perjanjian  baku  dalam  prekteknya dikenal  ada  berbagai  sebutan  untuk  jenis perjanjian/kontrak  semacam  ini  misalnya di Perancis digunakan Contract
d’adhesion .  Perjanjian  baku  diartikan  dari istilah yang dikenal dalam Bahasa Belanda standard contract atau standard
voorwaarden . Kepustakaan jerman mempergunakan istilah Allgemeine
Geschafts  Bedingun atau standart  vertrag . Hukum  inggris  menyebutkan Standard contract , sedangkan Mariam Darus Badrulzaman  menterjemahkannya  dengan istilah perjanjian baku. 10
Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku  karena  keadaan  sosial  ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah  mengadakan  kerjasama  dalam suatu  organisasi  dan  untuk  kepentingan mereka,  ditentukan  syarat-syarat  secara sepihak.  Pihak  lawannya  pada  umumnya mempunyai  kedudukan  yang  lemah  baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, mereka hanya menerima apa  yang  disodorkan  dan  apabila  debitur menyetujui  salah  satu  syarat-syarat,  maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau  tidak  menerimanya  sama  sekali kemungkinan untuk mengadakan
perubahan itu sama sekali tidak ada. 11
10 Salim  H.  S, Perkembangan  Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 146.
11 Salim H. S, 149.
Dengan  penggunaan  perjanjian  baku ini, maka pihak pengusaha akan memperoleh  efesiensi  dalam  pengeluaran biaya,  tenaga  atau  waktu.  Pemerintah Indonesia  secara  resmi  melalui  Undang- Undang  No.  8  tahun  1999  menggunakan istilah  klausula  baku  sebagaimana  dapat ditemukan  dalam  pasal  1  angka  10 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen. Pasal  tersebut menyatakan  bahwa  klausula baku  adalah  setiap  aturan  atau  ketentuan dan  syarat-syarat  yang  telah  dipersiapkan dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam  suatu  dokumen  dan  atau  perjanjian yang  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh konsumen.  Ada  juga  yang  menyebutkan bahwa  kontrak  standar  itu  dikatakan perjanjian  atau  persetujuan  yang  dibuat oleh para pihak mengenai sesuatu hal yang telah ditentukan secara baku (standar) serta dituangkan secara tertulis.
Perjanjian  baku  (standar)  itu  sebagai perjanjian  yang  hampir  seluruh  klausula- klausulanya  dibakukan  oleh  pemakainya dan  pihak  yang  lain  pada  dasarnya  tidak mempunyai  peluang  untuk  merundingkan atau  meminta  perubahan.  Adapun  yang belum  dibakukan  adalah  beberapa  hal lainnya  yang  sifatnya  sangat  spesifik  dari obyek yang diperjanjikan. Dengan demikian  perjanjian  baku  (standar)  adalah perjanjian  yang  diterapkan  secara  sepihak oleh produsen/pelaku usaha yang mengandung  ketentuan  yang  berlaku umum  (massal)  sehingga  pihak  konsumen hanya mempunyai 2 pilihan saja yaitu: 12
1) Apabila  konsumen  membutuhkan produk  barang  dan/atau  jasa  yang ditawarkan, maka stujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku  yang  telah  ditentukan  oleh pelaku usaha ( Take It ).
2) Apabila konsumen tidak menyetujui syarat-syarat baku
12 Az  Nasution, Konsumen  dan  Hukum: Tinjauan  Sosial,  Ekonomi,  dan  Hukum  Pada Perlindungan Konsumen Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 97.

## Volksgeist
ditawarkan  oleh  pelaku  usaha tersebut,  maka  jangan  membuat perjanjian  dengan  pelaku  usaha yang bersangkutan ( Leave It ). Sluijter mengatakan bahwa klausula baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian  itu  adalah  seperti  pembentuk undang-undang  swasta  ( legio  particuliere wetgever ).  Syarat-syarat  yang  ditentukan pengusaha  dalam  klausula  itu  adalah undang-undang bukan perjanjian. 13
c. Klausula Esonerasi ( Exoneration Clause )
Eksonerasi  ( exoneration )  adalah membebaskan  seseorang  atau  badan  usaha dari  suatu  tuntutan  atau  tanggung  jawab hukum.  Dengan  kata  lain,  klausula  ini mengecualikan  kewajiban  atau  tanggung jawab  di  dalam  perjanjian.  Klausula eksonerasi yang dicantumkan dalam perjanjian  bilamana  satu  pihak  menghin- darkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan  membayar  ganti  rugi  seluruhnya atau  terbatas,  yang  terjadi  karena  ingkar janji  atau  perbuatan  melawan  hukum, 14 sehingga dapat membebaskan atau membatasi  tanggung  jawab  salah  satu pihak,  padahal  menurut  hukum,  tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.
Klausula  eksonerasi  yang  biasanya dimuat  dalam  perjanjian  sebagai  klausula tambahan  atas  unsur  esensial  dari  suatu perjanjian,  pada  umumnya  ditemukan dalam  perjanjian  baku.  Klausula  tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen  yang  umumnya memiliki  posisi  lemah  jika  dibandingkan dengan  produsen,  karena  beban  yang seharusnya  dipikul  oleh  produsen,  dengan adanya  klausula  tersebut  menjadi  beban konsumen. Klausula
Eksonerasi
( Exemption  Clause) adalah  klausula  yang
13 Zulham, Hukum  perlindungan  konsumen (Jakarta: Kencana, 2013), 76.
14 Mariam  Darus  Badrulzaman, Aneka hukum bisnis (Bandung: Alumni, 2008), 47.
mengandung  kondisi  membatasi  atau bahkan  menghapus  sama  sekali  tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak  produsen/penyalur  produk  (penjual). Klausula  eksonerasi  sebagai  klausula  yang berisi  pembatasan  pertanggungjawaban dari  pelaku  usaha,  terhadap  resiko  dan kelalaian yang mesti ditanggungnya. 15
Klausula eksonerasi dapat membebaskan  seseorang  atau  badan  usaha dari  suatu  tuntutan  atau  tanggung  jawab. Klausula  eksonerasi  berarti  suatu  klausula pengecualian  kewajiban  atau  tanggung jawab  dalam  perjanjian.  Menurut  Sutan Remy Sjahdeini,  klausula  eksonerasi membebaskan  atau  membatasi  tanggung jawab  salah  satu  pihak  terhadap  gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak  dengan  semestinya  melaksanakan kewajibannya  yang  telah  ditentukan  di dalam  perjanjian. 16 Tujuan  pencantuman- nya  adalah  untuk  membebaskan  dirinya dari  tanggung  jawab  melalui  pengalihan tanggung jawab atau mengurangi tanggung jawab  dari  pihak  pelaku  usaha  terhadap konsumen. Hal ini tentunya akan berdampak  pada  kerugian  bagi  pihak konsumen.
d. Klausula Mengenai Bahasa Yang Mengatur ( Governing Language Clause )
Klausula  mengenai  bahasa  yang mengatur  ( governing  language  clause ), kadang  disebut  juga  dengan  istilah “ prevailing  language  clause ”,  merupakan klausula  yang  berisi  penetapan  mengenai bahasa yang akan berlaku diantara bahasa- bahasa  kontrak  yang  dibuat.  Misalnya suatu perjanjian atau kontrak dibuat dalam dwi  bahasa  atau  bilingual  bahasa  Inggris
15 Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti, Hukum Perlindungan  Konsumen (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2011), 141.
16 Sutan Remy Sjahdeini dan Institut Bankir Indonesia, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan  yang  Seimbang  Bagi  Para  Pihak dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  di  Indonesia (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 75.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v1i2.2387
dan  Indonesia,  maka  klausula  mengenai bahasa yang mengatur ( governing language clause ) menetapkan bahasa mana yang  akan  mengatur  dalam  hal  terjeadi perbedaan penafsiran diantara kedua bahasa tersebut. Berikut ini penulis sajikan sejumlah  varian  klausula  mengenai  bahasa yang mengatur ( governing language clause ) yang seringkali digunakan.
Contoh 1: “This  Agreement  is  made  in  the English language and the Indonesian language. If any inconsistency or different interpretation  between  the  English text  and  Indonesian  text,  the English text shall prevail.”
Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:
“Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris  dan  bahasa  Indonesia. Apabila  terdapat   ketidaksesuaian dan  perbedaan  penafsiran  antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, maka teks bahasa
Inggris yang akan berlaku.” 17
Contoh 2:
“This  Agreement  is  made  in  the
English language and the Indonesian language. If any inconsistency or different interpretation  between  the  English text  and  Indonesian  text,  the
English  text  shall  prevail  and  the relevant  Indonesian  text  shall  be deemed to be automatically changed  to  be  consistent  with  the relevant English text.”
17 “Governing  Language  Sample  Clauses,” t.t.,  https://www.lawinsider.com/clause/governing- language  Klausula  ini  dikutip  dari  suatu  perjanjian 2  bahasa  (bilingual)  yang  terjemahan  bahasa Indonesianya  diterjemahkan  oleh  Penerjemah Tersumpah.
Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut: “Perjanjian ini  dibuat  dalam bahasa Inggris dan bahasa
Indonesia.
Apabila terdapat ketidaksesuaian  dan perbedaan penafsiran  antara  teks bahasa Inggris  dan  teks  bahasa  Indonesia, maka teks bahasa Inggris yang akan berlaku  dan  teks  bahasa  Indonesia akan  dianggap  secara  otomatis diubah  agar  sesuai  dengan  teks bahasa Inggrisnya.” 18
Contoh 3: “This  Agreement  is  made  in  the English language and the Indonesian language. If any inconsistency or different interpretation  between  the  English text  and  Indonesian  text,  the
Indonesia text shall  prevail.”
Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:
“Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris  dan  bahasa  Indonesia. Apabila  terdapat  ketidaksesuaian dan   perbedaan  penafsiran  antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, maka teks bahasa Indonesia yang akan  berlaku.” 19
e. Klausula Mengenai Terjemahan ( Translation Clause )
Klausula mengenai terjemahan ( translation  clause )  merupakan  klausula pada  perjanjian  yang  mengatur  mengenai terjemahan atas perjanjian yang dibuat oleh para  pihak  dalam  perjanjian.  Biasanya klausula  ini  muncul  pada  perjanjian internasional  yang  melibatkan  pihak-pihak dari  negara  yang  berbeda.    Berikut  ini merupakan  beberapa  contoh  dari  klausula mengenai terjemahan:
18 “Governing Language Sample Clauses.”
19 “Governing Language Sample Clauses.”

## Volksgeist

## Contoh 1:
“ This  Agreement  is  executed  in  the English  language.  The  Parties  shall execute  the  Indonesian  version  of this  Agreement  not  later  than  one month  from  the  date  of  this Agreement.   The Indonesian version shall be deemed to be effective from the date of this Agreement”.
Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:
“Perjanjian ini ditandatangani dalam  bahasa  Inggris.  Para  Pihak akan  menandatangani  versi  bahasa
Indonesia dari Perjanjian ini selambat-lambatnya satu bulan sejak  tanggal  Perjanjian  ini,.  Versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini dianggap  mulai  berlaku  sejak tanggal Perjanjian ini.” 20
Contoh 2 : “ The  Borrower  shall  at  its  own  cost procure the preparation of a  draft of the  Bahasa  Indonesia  version  of  this Agreement  and  procure  the  delivery of such draft to the Lender by no later than  60  days  from  and  including  the date  of  this  Agreement  and  shall  do all  other  acts  necessary  to  comply with the Indonesian Law on National Flag, Language, Emblem and Anthem,  Law  No.  24  of  2009.  The Borrower  shall  engage  an  official sworn  translator,  at  the  expense  of the  Borrower,  for  such  purpose  and the  Borrower  and  the  Lender  shall document  their  agreement  on  the result of the foregoing exercise as the agreed  Bahasa  Indonesia  version  of this  Agreement.  The  agreed  Bahasa Indonesia  version  of  this  Agreement
20 Klausula ini dikutip dari suatu perjanjian 2 bahasa (bilingual) yang terjemahan bahasa Indonesianya  diterjemahkan  oleh  Penerjemah Tersumpah.  Berbagai  contoh  atau  variasi  lain mengenai klausula ini dapat dilihat pada “Governing Language Sample Clauses.”
will  be  deemed  to  be  effective  from the date hereof.”
Adapun terjemahannya adalah sebagai berikut:
“Peminjam  atas  biayanya  sendiri akan  mengusahakan  penyusunan draf  versi  Bahasa  Indonesia  dari Perjanjian  ini  dan  mengusahakan penyerahan  draf  tersebut  kepada Pemberi  Pinjaman  tidak  lebih lambat  dari  60  hari  sejak  dan termasuk tanggal Perjanjian ini dan melaksanakan  tindakan  lain  yang diperlukan demi mematuhi Undang-undang  Indonesia  tentang Bendera Nasional, Bahasa, Lambang  dan  Lagu  Kebangsaan, UU No. 24 Tahun 2009.  Peminjam harus melibatkan seorang penerjemah  tersumpah,  atas  biaya Peminjam,  untuk  tujuan  tersebut dan Peminjam serta Pemberi Pinjaman  akan  mendokumentasi- kan  kesepakatan  mereka  akan  hasil dari  pelaksanaan  tersebut  sebagai versi  Bahasa  Indonesia  Perjanjian yang  disepakati.  Versi  Bahasa Indonesia  Perjanjian  yang  disepa- kati ini akan dianggap efektif sejak tanggal perjanjian ini.” 21
2. Tinjauan
Tentang Kewajiban

## Penggunaan Bahasa Indonesia dalam
Perjanjian
Pasal 31 UU  Bahasa secara khusus mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian, dengan bunyi sebagai berikut: 22
a. Bahasa  Indonesia  wajib  digunakan dalam  nota  kesepahaman  atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah  Republik  Indonesia,
21 “Governing Language Sample Clauses.”
22 Pasal  31  “Undang-Undang  No.  24  Tahun 2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,” t.t.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v1i2.2387
lembaga  swasta  Indonesia  atau perseorangan warga negara
Indonesia.
b. Nota  kesepahaman  atau  perjanjian sebagaimana  yang  dimaksud  pada ayat 1 yang melibatkan pihak asing ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa Inggris.
Berdasarkan  penjelasan  dari  pasal tersebut, yang dimaksud dengan “perjanjian”  dalam  ayat  (1)  pasal  itu adalah  termasuk  perjanjian  internasional, yaitu  setiap  perjanjian  di  bidang  hukum publik yang diatur oleh hukum internasional,  dan    dibuat  oleh  pemerintah dan  negara,  organisasi  internasional,  atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian  internasional  ditulis  dalam bahasa  Indonesia,  bahasa  negara  lain, dan/atau  bahasa  Inggris;  khusus  dalam perjanjian  dengan  organisasi  internasional yang  digunakan  adalah  bahasa-bahasa organisasi  internasional. 23 Lebih  lanjut penjelasan  ayat  (2)  dari  pasal  itu menyebutkan bahwasanya dalam perjanjian  bilateral,  naskah  perjanjian ditulis  dalam  bahasa  Indonesia,  Bahasa nasional  negara  lain  tersebut,  dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.
Selain  Undang-Undang  Bahasa, pengaturan mengenai
kewajiban penggunaan  bahasa  Indonesia  juga  dapat ditemukan  pada  Undang-Undang  No.  2
Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya disebut  sebagai  “Undang-Undang  Jabatan Notaris”). Pasal  43  ayat  (1) undang- undang ini menegaskan bahwa “ akta wajib dibuat  dalam  bahasa  Indonesia” .  Jika orang  yang  menghadap  notaris  itu  tak paham  bahasa  Indonesia,  notaris  wajib menerjemahkan  atau  menjelaskan  isi  akta
23 Penjelasan Pasal 31 “Undang-Undang No. 24  Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,” t.t.
dalam bahasa yang dimengerti penghadap. Kalau notaris tak bisa menerjemahkan atau menjelaskan  dalam  bahasa  penghadap, akta diterjemahkan oleh penerjemah resmi. Penjelasan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  menyebut  bahasa Indonesia yang dimaksud dalam ketentuan ini  adalah  bahasa  Indonesia  yang  tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku.
Selain  Undang-Undang  Jabatan Notaris  dan  Undang-Undang  Bahasa, penulis juga menemukan sejumlah peraturan  perundang-undangan  lain  yang menyinggung mengenai penggunaan bahasa  Indonesia.  Dalam  lalu  lintas perdagangan,  misalnya,  berlaku  Peraturan Menteri Perdagang-an No. 73/M- DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia  pada  Barang.  Peraturan  ini memang  memuat  sejumlah  pengecualian, tetapi  secara  umum  ada  kewajiban  untuk mencantumkan  bahasa  Indonesia  guna melindungi  kepentingan  konsumen  di dalam negeri.
Kemudian  di  lingkungan  badan usaha  milik  pemerintah  ada  Surat  Edaran Menteri  BUMN No.  SE-12/MBU/2009 Tahun  2009 tentang  Penggunaan  Bahasa Indonesia  dalam  Setiap  Nota  Kese- pahaman  atau  Perjanjian  yang  Melibatkan BUMN.  Ada  pula  Peraturan  Pemerinah No.
82 Tahun 2012
tentang
Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik  yang mengharuskan  penggu- naan  bahasa  Indonesia dalam  kontrak elektronik.  Pasal  48  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  ini  menyebutkan  ‘kontrak elektronik  dan  bentuk  kontrak  lainnya sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  47 ayat  (1)  yang  ditujukan  kepada  penduduk Indonesia  harus  dibuat  dalam  bahasa Indonesia’.
Pengaturan  mengenai  kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia juga ditemukan  dalam Undang-undang  No.  2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya  disebut  sebagai  “UU  Jasa Konstruksi”).  Pasal  50  ayat  (1)  Undang-

## Volksgeist
Undang  Jasa  Konstruksi  menyebutkan kontrak  kerja  konstruksi  dibuat  dalam bahasa  Indonesia.  Jika  dibandingkan dengan  Pasal  31  ayat  (1)  dan  (2)  Undang- Undang  Bahasa,  ada  perbedaan  rumusan. Poin  pertama adalah   tak  ada  kata  ‘wajib’ dalam  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi. Poin kedua adalah jika kontrak melibatkan pihak asing, Undang-Undang Jasa Konstruksi  mengharuskan  kontrak  dibuat dalam  bahasa  Indonesia  dan  bahasa Inggris,  sehingga  menjadi  dwibahasa  atau bilingual.  Sedangkan  dalam  Undang- Undang  Bahasa  kontrak  tersebut  ditulis juga  dalam  bahasa  nasional  pihak  asing dan/atau bahasa Inggris. Dengan demikian, terdapat  kemungkinan  perjanjian  dibuat dalam  bahasa  selain  bahasa  Inggris.  Poin ketiga adalah mengenai  sanksi.  Undang- Undang  Jasa  Konstruksi  dan  Undang- Undang  Bahasa  tak  mengatur  secara tegas sanksi  atas  pelanggaran  pasal  penggunaan bahasa  Indonesia.  Ketentuan  sanksi  dalam Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  tak secara  spesifik  menentukan  sanksi  untuk Pasal 50 ayat (1). Selain itu, yang menarik adalah terdapat pengaturan terkait klausula bahasa  yang  berlaku  ( governing  language clause )  pada  pasal  50  ayat  (3)  Undang- Undang  Jasa  Konstruksi,  dimana  diatur bahwa  “Dalam  hal  terjadi  perselisihan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  digunakan  Kontrak  Kerja Konstruksi dalam bahasa Indonesia.”
Pada bidang jasa keuangan, terdapat sejumlah peraturan yang menyinggung mengenai penggunaan
bahasa Indonesia. Misalnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen. Pasal 7 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa:
“Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan wajib  menggunakan  istilah,  frasa, dan/atau  kalimat  yang  sederhana dalam  Bahasa  Indonesia  yang mudah  dimengerti  oleh  Konsumen
dalam setiap dokumen yang: a.memuat hak dan kewajiban Konsumen; b.dapat digunakan
Konsumen untuk mengambil keputusan; dan c.memuat persyaratan  dan  dapat  mengikat Konsumen secara hukum.”
Bahasa  Indonesia  dalam  dokumen tersebut dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan. Terutama pada bidang ketenagakerjaan, penggunaan Bahasa
Indonesia  dalam  perjanjian  dapat  dilihat antara lain dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini meletakkan  kewajiban  formal  penggunaan Bahasa  Indonesia  dan  dilengkapi  dengan ketentuan sanksi apabila melakukan pelanggaran.    Pasal  57  ayat  (1)  Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan  persyaratan  formal  perjanjian kerja  waktu  tertentu  dengan  menyatakan “Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan  bahasa  Indonesia  dan  huruf Latin.”
Selanjutnya,  Pasal  57  ayat  (2) Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 memberikan sanksi jika persyaratan formal tersebut tidak terpenuhi dengan menyatakan:
“Perjanjian  kerja  untuk  waktu tertentu  yang  dibuat  tidak  tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  dinyatakan  sebagai  perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.”
a. Putusan-putusan Pengadilan terkait dengan  Penggunaan  Bahasa  Asing (bahasa Inggris) dalam Perjanjian Dalam praktek peradilan di Indonesia,  penulis  menemukan  sejumlah putusan  hakim  yang  berkenaan  dengan kasus  permohonan  pembatalan  perjanjian yang  hanya  menggunakan  bahasa  asing, baik  yang  diputus  oleh  Mahkamah  Agung

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v1i2.2387
maupun badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:
1) Putusan  Pengadilan  Negeri  Praya Lombok  No.  35/PDT.G/2010/PN.

## PRA tanggal 26 Januari 2011.
Latar  belakang  perkara  ini  berawal dari  pertemuan  antara  Randolph  Nicholas Bolton  Carpenter  (Penggugat)  dan  Neil Allan Tate (Tergugat) bertemu di Lombok, Nusa  Tenggara  Barat  pada  tanggal  3 Desember 2009 dimana Tergugat menjelaskan  kepada  Penggugat  niatnya untuk  menjual  sebidang  tanah  milik Tergugat  yang tercatat atas nama PT. Tate Developments  Land  &  Consultancy  ("PT Tate"),  dengan  luas  ±  8,  127  m2  (delapan ribu seratus dua puluh jutuh meter persegi) yang  terletak  di  Desa  Kuta,  Kecamatan Pujut,  Propinsi  Nusa  Tenggara  Barat  yang diperlihatkan kepada Penggugat.
Penggugat kemudian diminta untuk mengirimkan uang muka kepada Tergugat, karena Tergugat menyatakan bahwa apabila Penggugat tidak mengirimkan uang muka  kepada  Tergugat,  maka  tanah tersebut  akan  dijual  kepada  pihak    lain. Oleh karena itu, Penggugat mengirimkan    uang    muka    kepada Tergugat sebesar US$ 21,827,- ( dua puluh satu  ribu  delapan  ratus  dua  puluh  tujuh Dolar  Amerika  Serikat)  atau  sebesar  Rp. 202.445.425,-  (dua  ratus  dua  juta  empat ratus  empat  puluh  lima  ribu  empat  ratus dua  puluh  lima  rupiah)  dengan  kurs  Rp. 9.275.-  (sembilan  ribu  dua  ratus  tujuh puluh  lima  rupiah)  per  US$  1  (satu  dolar Amerika  Serikat  yang  dilakukan  pada tangal 18 Januari 2010.
Penggugat  dan  Tergugat  kemudian menandatangani  perjanjian  tertanggal  8 Februari 2010 yang berisi tentang jual beli tanah  yang  di  buat  dalam  bahasa  Inggris saja.  Dalam  Perjanjian  diatur  bahwa Penggugat  akan  membeli  Tanah  dari Tergugat  yang  diakui  milik  Tergugat  atas nama  PT  Tate  dengan  harga  sebesar  Rp. 8.127.000.000,-  (delapan  milyar  seratus dua  puluh  tujuh  juta  rupiah).  Selanjutnya
Penggugat    melakukan    pembayaran kembali    kepada  Tergugat  pada  tanggal  1 Maret 2010   sebesar  AU$ 100,000.- (seratus ribu    dollar  Australia)  atau  sebesar  Rp. 827.000.000,-  (delapan  ratus  dua  puluh tujuh juta Rupiah) dengan kurs Rp 8.270,- (delapan  ribu  dua  ratus  tujuh  puluh Rupiah) per AU$ I (satu dolar Australia).
Penggugat  kemudian  mengetahui bahwa  Tergugat  bukanlah  pemilik  dari Tanah  tersebut.  tetapi  dimiliki  oleh  Turut Tergugat  berdasarkan  Sertifikat  Hak  Milik No.792  atas  nama  Bati  Anjani  (Turut Tergugat)  dan  Sertifikat  Hak  Guna Bangunan  No.  86  atas  nama  Turut Tergugat. Pada akhirnya, Penggugat mengetahui  bahwa  Tergugat  membuat Surat Perjanjian Akan melakukan Jual Beli dan  Pemberian  Kuasa  dengan  Turut Tergugat  pada  tanggal  18  Februari    2010 yang  berisi  bahwa  Turut  Tergugat  sebagai pemilik  Tanah  memberikan  kuasa  kepada Tergugat untuk mengajukan dan menandatangani
Surat Permohonan Perubahan  Hak  Milik  atas  Tanah  menjadi Hak  Guna  Bangunan  dan  juga  untuk menandatangani  akta  jual-beli  Hak  Guna Bangunan  dihadapan  Pejabat  Pembuatan Akta Tanah. Setelah itu, Tergugat menandatangani
Akta Jual Beli No.29/2010  pada  tanggal  17  Mei  2010 yang berisi bahwa Tergugat telah membeli
Tanah dari Turut Tergugat.
Penggugat lantas mengajukan gugatan  pembatalan  perjanjian  dengan sejumlah  dalil,  antara  lain  yaitu  (i) Tergugat  bukan  merupakan  pemilik  tanah yang  menjadi  objek  perjanjian  dan  (ii) perjanjian  hanya  dibuat  dalam  bahasa Inggris  saja,  tanpa  ada  versi  bahasa Indonesianya. Selanjutnya, Pengadilan Negeri  Praya  memeriksa  perkara  tersebut dan  memutuskan  untuk  membatalkan perjanjian  antara  para  pihak  atas  karena tergugat  bukan  merupakan  pemilik  tanah yang  menjadi  objek  perjanjian.  Hakim menolak  pembatalan  perjanjian  atas  dasar perjanjian  hanya  dibuat  dalam  bahasa Inggris  saja.  Menurut  hakim  alasan  ini

## Volksgeist
berlebihan oleh karena dalam isi perjanjian tersebut  telah  disepakati  oleh    pihak Penggugat    maupun    Tergugat    bahwa bahasa  yang  digunakan  dalam perjanjian tersebut  adalah  hanya  menggunakan  1 (satu) bahasa saja yaitu bahasa Inggris.
2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2012/PN.JKT. BAR. tanggal  21  Maret  2013  yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan  Tinggi  Jakarta  No. 48/PDT/2014/PT.DKI  tanggal  7 Mei 2014 dan Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia No.601K/Pdt  /2015  tanggal  31 Agustus 2015 . Pada  tanggal  23  April  2010,  PT Bangun Karya Pratama
Lestari (Penggugat), suatu peusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas mengadakan perjanjian  dengan  Nine  AM,  suatu perusahaan  yang  berkedudukan  di  Texas, Amerika  Serikat  (Tergugat).  Perjanjian tersebut  ditandatangani  oleh  kedua  pihak dalam  bahasa  Inggris.  Perjanjian  tersebut merupakan  perjanjian  pinjaman  uang sebesar  US$  4.422.000  yang  diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk pembelian 6 truk Caterpillar yang digunakan untuk kegiatan usaha Penggugat di sektor pertambangan batu bara di daerah Kalimantan  Timur.    Sebagai  jaminan pelunasan  hutang  tersebut  Penggugat menandatangani  jaminan  fiducia  yang termuat  dalam  akta  fidusia  Nomor  33 tanggal  27  April  2010.  Seiring  dengan perjalanan  waktu  dan  kondisi  bisnis  batu bara  pada  saat  itu  dimana  harga  batu  bara merosot  tajam  sehingga  Penggugat  tidak dapat  membayar  cicilan  pinjaman  sesuai dengan  jadwal  yang  diperjanjikan  dalam perjanjian Pinjam Meminjam ( Loan Agreement ).
Pada  tanggal  30  Agustus  2012, Penggugat mendaftarkan gugatan di
Kepaniteraan
Negeri Jakarta Barat berdasarkan  register perkara Nomor:
451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.  Berdasarkan surat
gugatannya, Penggugat menyampaikan  dalam  posita  gugatannya yang  pada  pokoknya  mendalilkan  bahwa atas  perjanjian  Pinjam  Meminjam  ( Loan Agreement ) yang hanya dibuat dalam versi bahasa  Inggris  adalah  batal  demi  hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hakim Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  dalam putusannya  menyatakan  bahwa  Perjanjian Pinjam  Meminjam  ( Loan  Agreement) tersebut adalah batal demi hukum. Tergugat tidak puas atas putusan ini karena tetap berpandangan bahwa Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2009  tentang Bendera,  Bahasa,  Dan  Lambang  Negara Serta  Lagu  Kebangsaan  tidak  mengatur sanksi  berupa  pembatalan  atas  suatu perjanjian yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia.  Kemudian,  Tergugat  terus melakukan  upaya  hukum  banding  dan kasasi. Namun putusan banding dan kasasi menguatkan  putusan  pengadilan  Negeri Jakarta Barat.
3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 450/PDT.G/2012/PN.JKT. BAR. tanggal 6 Maret 2014  yang dikuatkan dengan putusan
Pengadilan  Tinggi  Jakarta  No. 662/PDT/2014/PT.DKI  tanggal  4 Desember 2014 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1572K/Pdt/2015 tanggal 23 Oktober 2015.
Gugatan  ini  bermula  dari  sebuah perjanjian,  Loan  Agreement  tertanggal  23 April  2010.  Perjanjian  tersebut  mengatur PT Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat)  memperoleh  pinjaman  dana dari  Nine  AM  (Tergugat)  sejumlah AS$4,422  juta.  Perjanjian  tersebut  dibuat dan  tunduk  pada  ketentuan  hukum  yang berlaku  di  Indonesia.  Sebagai  jaminan utang, para pihak membuat akta perjanjian jaminan  fidusia  atas  benda  tertanggal  27 April 2010, benda yang dijaminkan berupa

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v1i2.2387
enam  unit  Truck  Caterpillar  Model  775F Off Highway.
Dengan mekanisme pembayaran  tersebut  selama  48  kali angsuran  bulanan  sebesar  AS$148,5  ribu per  bulan  dan  bunga  akhir  AS$1,8  juta yang  wajib  dibayarkan  pada  tanggal pembayaran  akhir  angsuran  pinjaman. Setelah  berjalan  selama  dua  tahun, Penggugat  mengajukan  gugatan  kepada Tergugat  karena  menurutnya  perjanjian tersebut  tidak  memenuhi  syarat  formil. Perjanjian tersebut dinilai melanggar Pasal 31  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2009  tentang  Bendera,  Bahasa  dan Lambang  Negara  Serta  Lagu  Kebangsaan. Dikarenakan kontrak tersebut dibuat dalam Bahasa Inggris, tanpa menggunakan Bahasa Indonesia.
Dalam Gugatannya Penggugat meminta  pengadilan  untuk  menyatakan kontrak  tersebut  batal  demi  hukum  atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat. Gugatan Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar  ini  dikabulkan majelis  hakim  yang  dalam  putusannya menyatakan  perjanjian  tersebut  memang bertentangan  dengan  Pasal  31  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2009 tentang  Bendera,  Bahasa,  Dan  Lambang Negara  Serta  Lagu  Kebangsaan,  selain  itu majelis  juga  memerintahkan  Penggugat untuk  mengembalikan  semua  pinjaman yang telah diberikan Tergugat karena telah membayar AS$3.504.460 ditambah deposit AS$800  ribu  majelis  meminta  Penggugat mengembalikan sisa uang Tergugat sebanyak  AS$115.540.  Tergugat  tidak puas  atas  putusan  tersebut  dan  tetap berpandangan bahwa Undang-Undang
Bahasa  tidak  mengatur  sanksi  berupa pembatalan  atas  suatu  perjanjian  yang tidak  dibuat  dalam  Bahasa  Indonesia. Pihak Tergugat pun terus melakukan upaya hukum  banding  dan  kasasi  yang  hasilnya hanya  menguatkan  putusan  pengadilan  di bawahnya.
4) Putusan
Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat  No. 515/Pdt.G/2015/
PN.JKT.PST.  tanggal  27  Juli  2016 yang  dikuatkan  dengan  putusan Pengadilan  Tinggi  Jakarta  No. 67/PDT/2018/PT.DKI  tanggal  28
Maret 2018 .
Perkara  ini  berawal  dari  perjanjian pinjaman ( loan agreement ) yang ditandatangani oleh Penggugat dan PT Sky Aviation (“Sky Aviation”) tanggal 6 Maret 2014, di mana Penggugat (sebagai kreditur) telah memberikan pinjaman uang kepada  Sky  Aviation  (sebagai  debitur) dengan utang pokok sebesar US$ 1.634.802,70  (satu  juta  enam  ratus  tiga puluh  empat  ribu  delapan  ratus  dua  dolar Amerika Serikat tujuh puluh sen). Sebagai salah  satu  persyaratan  pendahuluan  dari pemberian  fasilitas  kredit  oleh  Penggugat kepada Sky Aviation (debitur) berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Tergugat (PT Petroneks Energy) (sebagai pemberi fidusia)  telah  sepakat  untuk  memberikan jaminan  fidusia  berupa  saham  yang dijaminkan  kepada  Penggugat  (sebagai penerima  fidusia)  yang  dituangkan  dalam Akta  Jaminan  Fidusia  atas  Saham  Nomor 19  tanggal  2  April  2014  yang  dibuat  di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di  Jakarta.  Berdasarkan  Akta  Jaminan Fidusia  atas  Saham  tersebut,  Tergugat telah memberikan jaminan kepada Penggugat atas 127.400.000 lembar saham yang  dimiliki  oleh  Tergugat  di  Sky Aviation  termasuk  juga  setiap  saham tambahan  yang  diperoleh  Tergugat  di kemudian hari.
Dalam  upaya  untuk  menjamin pelunasan dari kewajiban pembayaran Sky Aviation  kepada  Penggugat,  Tergugat (sebagai  salah  satu  pemegang  saham  dari Sky  Aviation)  telah  memberikan  pula jaminan  perusahaan  ( corporate  guarantee ) kepada Penggugat berdasarkan Akta Jaminan  Perusahaan  Nomor  20  tanggal  2 April  2014  yang  dibuat  di  hadapan  Mala Mukti,  S.H.,  LL.M.,  Notaris  di  Jakarta (selanjutnya  disebut  “Akta  Jaminan

## Volksgeist

## Perusahaan”). Sesuai dengan Akta Jaminan
Perusahaan tersebut, Tergugat secara tegas menjamin  secara  mutlak,  mengikat  dan terus  menerus  serta  tanpa  dapat  ditarik kembali atas seluruh kewajiban pembayaran Sky Aviation kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian
Pinjaman.
Menurut  Penggugat,  Sky  Aviation tidak  pernah  melakukan  pembayaran  dan telah  lalai  dalam  memenuhi  kewajibannya kepada  Penggugat  (wanprestasi).  Atas tindakan wanprestasi Sky Aviation,
Penggugat  meminta  pembayaran  seluruh utang  beserta  bunganya  kepada  Tergugat (sebagai  Penjamin  Sky  Aviation)  sesuai dengan akta jaminan perusahaan yang telah mereka  ditandatangai  para  pihak  tersebut. Penggugat juga mendalilkan bahwa
Tergugat juga telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) kepada Penggugat berdasarkan akta jaminan perusahaan. Atas gugatan Penggugat tersebut lantas Tergugat  menyampaikan  jawaban  secara tertulis. Dalam  eksepsinya, Tergugat menilai gugatan Penggugat tersebut kurang pihak  (kurang  subyek)  yang  Digugat ( Eksepsi Plurium Litis Consortium ) karena tidak  memasukkan  Sky  Aviation  sebagai pihak  yang  digugat  terlebih  dahulu  atau setidak-tidaknya  ditarik  dalam  perkara  ini. Sedangkan  dalam  pokok  perkara  Tergugat berdalil bahwa perjanjian pinjaman tanggal 06  maret  2014  antara  para  pihak  tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana  diwajibkan  oleh  undang- undang  Bahasa.  Tergugat  menulis  bahwa seharusnya  perjanjian  pinjaman  ( loan agreeement )  tersebut  batal  demi  hukum atau setidaktidaknya tidak memiliki kekuatan  hukum  karena  perjanjian  dibuat dwibahasa  (bilingual)  dan  ditentukan bahasa mana yang berlaku bila terjadi beda penafsiran. Sementara, bahasa yang diwajibkan  oleh  Undang-undang  Bahasa adalah  bahasa  Indonesia.  Tampaknya Tergugat mempermasalahkan klausul mengenai  bahasa  yang  berlaku  ( governing language ) dalam perjanjian tersebut
tersebut karena bertentangan dengan Undang-undang Bahasa.
Dalam  perkara  ini  Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara  tersebut  karena  kurang  pihak (kurang subyek). Atas putusan ini Penggugat  tidak  puas  dan  kemudian melakukan  upaya  hukum  banding  yang hasilnya hanya menguatkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
b. Kepastian Hukum Penggunaan Governing  Clause dan Translation Clause Pada  Perjanjian  Berbahasa Asing Pasca Putusan Pengadilan yang Membatalkan  Perjanjian  Berbahasa Asing
Pembatalan  perjanjian  yang  hanya dibuat  dalam  bahasa  asing  oleh  putusan pengadilan memiliki dampak yakni ketidakpastian  hukum  bagi  masyarakat khususnya  para  pelaku  usaha  yang  lazim membuat kontrak kerja sama dengan pihak asing. Sejak berlakunya UU Bahasa hingga keluarnya  berbagai  putusan  pengadilan masih  terdapat  banyak  sekali  perjanjian- perjanjian yang dibuat hanya dalam bahasa asing dan belum ada versi atau terjemahan bahasa  Indonesianya.  Untuk  perjanjian- perjanjian  yang  masih  berlaku,  sebagian pelaku usaha membuat addendum perjanjian dan terjemahan bahasa Indonesia  atas  keseluruhan  kontrak.  Di dalam  addendum  perjanjian  mereka  dapat memasukkan governing  language  clause dan translation  clause .  Berikut  ini  akan diuraikan mengenai beberapa dampak yang muncul  pasca  dikeluarkannya  putusan pengadilan  yang  membatalkan  perjanjian berbahasa asing khususnya terkait kepastian hukum penggunaan kedua klausula tersebut.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v1i2.2387
1) Pasca Pembatalan Perjanjian Bahasa Asing oleh Mahkamah Agung, Penggunaan Klausula Mengenai  Bahasa  Yang  Berlaku ( Governing  Language  Clause )  dan Klausula Mengenai Terjemahan ( Translation Clause ) Meningkat Sangat Signifikan
Klausula mengenai terjemahan ( translation  clause )  biasanya  dicantumkan pada  perjanjian  yang  baru  dibuat  dalam  1 (satu) bahasa. Dalam klausula ini disepakati  oleh  para  pihak  bahwa  mereka akan  membuat  suatu  terjemahan  atas perjanjian  tersebut,  kemudian  setelah selesai maka terjemahan tersebut ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan klausula  mengenai  bahasa  yang  berlaku ( governing language clause ) dapat dicantumkan  pada  perjanjian  yang  baru dibuat  dalam  1  (satu)  bahasa  maupun perjanjian  yang  sudah  dibuat  dalam  2 bahasa  (bilingual).  Untuk  perjanjian  yang dibuat  baru  dalam  1  bahasa,  biasanya klausula  mengenai  bahasa  yang  berlaku ( governing  language  clause) mengatur mengenai  bahasa  yang  berlaku  setelah versi  terjemahan  selesai  dibuat  dan ditandatangani.  Sedangkan  bila  sudah dibuat  dalam  2  (dua)  bahasa,  maka klausula  mengenai  bahasa  yang  berlaku ( governing  language  clause) mengatur mengenai bahasa yang berlaku dari 2 versi bahasa yang sudah ada.
Setelah  adanya  putusan  pengadilan mengenai  pembatalan  perjanjian  yang hanya dibuat dalam bahasa asing, sejumlah konsultan  hukum  korporasi  ( corporate legal  counsel )  yang  penulis  wawancarai mengaku  bahwa  kedua  klausula  terkait bahasa  tersebut  semakin  penting  dan sangat  diperhatikan  pada  saat  proses perancangan  kontrak  ( contract  drafting ) maupun proses peninjauan kontrak
( contract
review ).
Mereka juga
mengatakan  bahwa  kini  seluruh  perjanjian yang  melibatkan  pihak  asing  dirancang untuk menggunakan / mencantumkan salah satu atau kedua klausula tersebut.
2) Terdapat  Sejumlah  Permasalahan Dalam Penggunaan Klausula
Mengenai  Bahasa  Yang  Berlaku ( Governing  Language  Clause )  dan Klausula  Mengenai  Terjemahan ( Translation Clause )
Berikut  ini  merupakan  uraian  dari sejumlah  permasalahan  dalam  penggunaan klausula  mengenai  bahasa  yang  berlaku ( governing  language  clause )  dan  klausula mengenai  terjemahan  ( translation  clause ) yang lazim terjadi di masyarakat.
a) Penentuan  bahasa  asing  sebagai bahasa  yang  berlaku  ( governing language clause ) dalam suatu perjanjian
Pada  prakteknya  saat  ini  sangat lazim  dirumuskan  klausula  mengenai bahasa  yang  berlaku  ( governing  language clause )  yang  menentukan  bahwa  bahasa asing  merupakan  bahasa  yang  berlaku dalam  hal  terjadi  perbedaan  penafsiran antara  para  pihak.  Berikut  adalah  contoh klausula  mengenai  bahasa  yang  berlaku ( governing language clause ) yang menentukan seperti itu: 24
“ This  Agreement  is  entered  into  in the  Indonesian  language  and  the English  language.  In  the  event  of any  inconsistency  or  difference  in interpretation between the
Indonesian  version  and  the  English version  of  this  Agreement, the English  version  of  this  Agreement shall  prevail and  the  Indonesian version  shall  be  deemed  to  be amended to conform with and to  be consistent  with  the  English  version of this Agreement ”.
Terjemahan bahasa Indonesia dari isi klausula di atas adalah sebagai berikut: “Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia  dan  bahasa  Inggris.
24 Klausula ini dikutip dari suatu perjanjian 2 bahasa (bilingual) yang terjemahan bahasa Indonesianya  diterjemahkan  oleh  Penerjemah Tersumpah.

## Volksgeist
Dalam hal ada ketidaksesuaian atau perbedaan  dalam  penafsiran  antara versi  bahasa  Indonesia  dan  versi bahasa  Inggris  dari  Perjanjian  ini, maka  versi  bahasa  Inggris  dari perjanjian  inilah  yang  berlaku  dan versi bahasa Indonesianya dianggap diubah  agar  selaras  dan  sesuai dengan  versi  bahasa  Inggris  dari Perjanjian ini”.
Hingga saat ini belum ada kejelasan  apakah  bahasa  asing  dibolehkan menjadi governing  language dalam  hal terjadi perbedaan interpretasi antara Bahasa  Indonesia dan Bahasa asing dalam kontrak-kontrak  umum.  Penulis  juga hingga  kini  belum  menemukan  peraturan perundang-undangan  dan  yurisprudensi yang  secara  jelas  melarang  ataupun membolehkan  penentuan  bahasa  asing sebagai  bahasa  yang  berlaku  ( governing language )  dalam  perjanjian  atau  kontrak umum.  Namun,  untuk  kontrak-kontrak tertentu, memang ada peraturan perundang-undangan  yang  mengharuskan penentuan bahasa Indonesia sebagai bahasa  yang  berlaku.  Misalnya pada  pasal
50  ayat  (3)  Undang-Undang  No.  2  tahun 2017  tentang  Jasa  Konstruksi,  dimana diatur bahwa “ Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) digunakan  Kontrak  Kerja  Konstruksi dalam bahasa Indonesia.”
Para pembuat kontrak yang menentukan  bahwa  penentuan  bahasa asing  tersebut  sah-sah  saja  biasanya menggunakan  dalil  berupa  asas  kebebasan berkontrak.  Namun  bukankan  dalil  ini pernah  digunakan  untuk  membuat  kontrak hanya  dalam  bahasa  asing  (karena  tidak ada  larangan  dalam  peraturan  perundang- undangan)  dan  ternyata  dipatahkan  oleh putusan  pengadilan  sehingga  kontrak tersebut  batal  demi  hukum?  Dengan demikian  terdapat  ketidakpastian  hukum dalam hal ini.
b) Penandatanganan  perjanjian  versi bahasa Indonesia (hasil terjemahan) yang dilakukan belakangan
Di  praktek  saat  ini  sangat  lazim dirumuskan  klausula mengenai terjemahan ( translation  clause )  yang  menentukan bahwa penandatangan versi bahasa Indonesia  (hasil  terjemahan)  dilakukan belakangan, biasanya sebulan atau beberapa  bulan  setelah  versi  bahasa  asing dilakukan.  Hal  ini  biasanya  dilakukan karena para pihak harus segera melakukan transaksi sehingga para pihak memutuskan untuk menandatangani perjanjian berbahasa  asing  yang  telah  disepakati terlebih  dahulu.  Penyebab  lain  dapat  pula karena  proses  penerjemahan  dokumen memang cukup memakan waktu khususnya  untuk  transaksi  besar  yang melibatkan  dokumen  ribuan  halaman. Berikut  adalah  contoh  klausula  mengenai terjemahan  ( translation  clause )  yang menentukan seperti itu 25 :
“This  Agreement  is  entered  into  in the English language. Not later than one  month  from  the  date  of  this Agreement, the Parties shall execute the  Indonesian  version  of  this Agreement.    The  Indonesian  version shall be deemed to be effective from the date of this Agreement”
Yang terjemahan
bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:
“Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris.  Selambat-lambatnya  satu bulan  sejak  tanggal  Perjanjian  ini, Para  Pihak  akan  menandatangani versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini. Versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini dianggap  mulai  berlaku  sejak tanggal Perjanjian ini”.
25 Klausula ini dikutip dari suatu perjanjian 2 bahasa (bilingual) yang terjemahan bahasa Indonesianya  diterjemahkan  oleh  Penerjemah Tersumpah.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v1i2.2387
Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai keabsahan suatu perjanjian yang ditandatangani dalam bahasa asing, kemudian  versi  bahasa  Indonesianya  baru ditandatangani  belakangan.  Penulis  juga hingga  kini  belum  menemukan  peraturan perundang-undangan  dan  yurisprudensi terkait keabsahan suatu perjanjian berbahasa asing yang versi bahasa
Indonesianya
baru ditandatangani belakangan.
Yang menjadi resiko adalah apabila para  pihak  dalam  perjanjian  menentukan bahwa  versi  bahasa  Indonesia  akan ditandatangani  cukup  lama,  misalnya  1 tahun,  setelah  perjanjian  bahasa  asing ditandatangani.  Kemudian  dalam  jangka waktu  1  tahun  tersebut  para  pihak dianggap tidak mempunyai perjanjian yang sah  karena  belum  memenui  kewajiban yang dipersyaratkan oleh pasal 31 Undang- Undang  Bahasa,  yaitu  perjanjian  dengan pihak Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
c) Penentuan bahwa versi bahasa
Indonesia hasil terjemahan penerjemah  tersumpah  adalah  sah tanpa proses penandatanganan lagi
Di  dalam  praktek  juga  lazim ditemui rumusan klausula mengenai terjemahan  ( translation  clause )  yang menentukan  bahwa  versi  bahasa  Indonesia (hasil  terjemahan)  akan  dibuat  oleh penerjemah  tersumpah.  Tidak  diatur  atau disepakati bahwa para pihak akan menandatangani  hasil  terjemahan  tersebut. Berikut  adalah  contoh  klausula  mengenai terjemahan  ( translation  clause )  yang menentukan seperti itu 26 :
This  Agreement  is  written  and executed  in  the  English  language.
The  English  language  text  of  this Agreement  shall  prevail  over  any translation thereof.
26 Klausula ini dikutip dari suatu perjanjian 2 bahasa (bilingual) yang terjemahan bahasa Indonesianya  diterjemahkan  oleh  Penerjemah Tersumpah.
Communications among the parties hereto in relation to this Agreement or  such  other  documents  and communications  as  the  parties hereto  may  agree  shall  be  in  the English language, except as otherwise  provided  herein.  ln respect  of  this  Agreement  that  are not  made  in  indonesian  langugage and  in  so  far  Law  No.  24  of  2009 concerning  Flag,  Language,  and National  Emblem  and  National Anthem (“Law No. 24/2009”) shall impose the requirement that memoranda  of  agreements  or agreements involving, among others, lndonesian private institutions, be set out in lndonesian language,  the  Borrower  hereby undertakes  that,  at  its  own  costs and  expenses,  to  conduct  all necessary  actions  in  order  to comply  with  Law  No.  24/2009 including  but  not  limited to translate  this  Agreement  that  are not made in lndonesian language to be  also  set  out  in  lndonesian language, with the aid or assistance of a sworn translator (if applicable).
Yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah sebagai berikut:
Perjanjian ini ditulis dan diberlakukan dalam bahasa Inggris. Teks  bahasa  Inggris  Perjanjian  ini berlaku  atas  setiap  terjemahan Perjanjian  ini.  Komunikasi  antara para  pihak  pada  Perjanjian  ini sehubungan  dengan  Perjanjian  ini atau  dokumen  lain  sedemikian  dan komunikasi sebagaimana para pihak  pada  Pejanjian  ini  dapat menyetujuinya  harus  dalam  bahasa Inggris, kecuali sebagaimana secara lain diatur dalam akta ini. Mengenai  Perjanjian  ini  yang  tidak dibuat  dalam  bahasa  Indonesia  dan sepanjang  Undang-Undang  No.  24

## Volksgeist
Tahun  2009  tentang  Bendera, Bahasa dan Lambang Nasonal serta Lagu  Nasional  (“Undang-Undang No.24/2009”)  menetapkan  persya- ratan  bahwa    dokumen  perjanjian- perjanjian  yang  melibat-kan,  antara lain lembaga-lembaga swasta Indonesia  disusun  dalam  bahasa
Indonesia,  Debitor  dengan  ini berjanji  untuk,  dengan  biaya  dan pengeluarannya  sendiri,  melakukan tindakan yang perlu untuk mematuhi Undang-Undang No. 24/2009  termasuk  namun  tidak terbatas pada menerjemahkan Perjanjian  ini  yang  tidak  dibuat dalam  bahasa  Indonesia  untuk dibuat juga dalam bahasa
Indonesia,  dengan  pertolongan  dan bantuan seorang
penerjemah tersumpah (jika berlaku). Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai keabsahan suatu perjanjian yang ditandatangani dalam bahasa asing, kemudian versi bahasa Indonesianya cukup diterjemahkan  oleh  penerjemah  tersumpah dan tidak ditandatangani lagi.  Penulis juga hingga  kini  belum  menemukan  peraturan perundang-undangan  dan  yurisprudensi terkait keabsahan suatu perjanjian berbahasa asing yang versi bahasa Indonesianya  cukup  diterjemahkan  oleh penerjemah tersumpah
dan
tidak ditandatangani lagi.
Resiko  yang  timbul  adalah  apabila para  pihak  dalam  perjanjian  menyepakati bahwa  Indonesianya  cukup  diterjemahkan oleh  penerjemah  tersumpah  dan  tidak ditandatangani  lagi.  Kemudian  para  pihak dalam perjanjian tersebut ternyata dari segi hukum dianggap belum membuat perjanjian yang sah karena belum memenui kewajiban  yang  dipersyaratkan  oleh  pasal 31 Undang-Undang Bahasa, yaitu perjanjian  dengan  pihak  Indonesia  wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
d) Pentingnya  kepastian  hukum  bagi masyarakat terkait penggunaan klausula tersebut
Saat ini masih terdapat resiko yang besar  dalam  penggunaan  klasula-klausula di  atas  bagi  para  pihak  dalam  kontrak, yaitu  kontrak  atau  perjanjian  yang  dibuat para  pihak  dapat  batal  demi  hukum.  Ini disebabkan  karena  masih  belum  ada landasan  hukum  yang  mengatur  hal  ini, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun  yurisprudensi.  Dengan  demikian, masih  belum  ada  kepastian  hukum  terkait penggunaan klausula-klausula tersebut.
Kepastian  hukum (legal  certainty) sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya  para  pelaku  usaha  (baik  asing maupun  dalam  negeri)  dalam  berusaha  di Indonesia. Tanpa adanya kepastian hukum, sistem  hukum,  ekonomi  dan  politik  suatu negara  dapat  terganggu.  Dalam  bidang ekonomi  misalnya,  suatu  pelaku  usaha cenderung  urung  berusaha  (berinvestasi, bertansaksi,  dst)  karena  kepastian  hukum dapat meningkatkan resiko usaha. Pengaturan yang  jelas  di  peraturan perundang-undangan  mengenai  permasala- han bahasa dalam pembuatan perjanjian ini akan  menciptakan  kepastian  hukum  dan menumbuhkan  kepercayaan  setiap  orang, pelaku usaha dan juga masyarakat terhadap sistem  hukum  dan  penegakan  hukum  di Indonesia.

## Kesimpulan
Pembatalan  perjanjian  berbahasa asing  oleh  pengadilan  membuat  klausula mengenai  bahasa  yang  berlaku  ( governing language  clause )  dan  klausula  mengenai terjemahan  ( translation  clause )  dianggap semakin  penting  dan  semakin  sering digunakan  dalam  perjanjian  berbahasa asing. Bahkan diyakini terjadi peningkatan penggunaan  kedua  klausa  tersebut  secara signifikan.  Dampak  lainnya  yaitu  muncul sejumlah  permasalahan  di  masyarakat terkait  penggunaan  klausula  mengenai bahasa  yang  berlaku  ( governing  language clause )  dan  klausula  mengenai  terjemahan

## Volksgeist
Vol. 2 No. 1 Juni 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v1i2.2387
( translation  clause ),  diantaranya  adalah sebagai berikut:
1. kepastian  hukum (legal  certainty) terkait  penentuan  bahasa  asing sebagai bahasa yang berlaku ( govening  laguage )  dalam  suatu perjanjian;
2. kepastian
hukum terkait penandatanganan  perjanjian  versi bahasa Indonesia (hasil terjemahan)
yang dilakukan belakangan; dan
3. kepastian  hukum  terkait  penentuan versi bahasa Indonesia hasil terjemahan  penerjemah  tersumpah adalah  sah  tanpa  proses  penanda- tanganan lagi.
Sampai  pada  saat  ini  masih  belum ada  landasan  hukum  yang  mengatur  hal tersebut  di  atas,  baik  berupa  peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi.  Akibatnya  timbul  sejumlah ketidakpastian  hukum  atas  permasalahan tersebut  di  atas.  Padahal  kepastian  hukum sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya  para  pelaku  usaha  (baik  asing maupun  dalam  negeri)  dalam  berusaha  di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Adolf,  Huala. Dasar-dasar,  Prinsip  dan Filosofi  Arbitrase .  Bandung:  Keni Media, 2014.
Badrulzaman, Mariam Darus. Aneka hukum  bisnis .  Bandung:  Alumni,
2008.
“Governing  Language  Sample  Clauses,” t.t.
https://www.lawinsider.com/clause/ governing-language.
Huijbers,  Theo. Filsafat  Hukum  Dalam
Lintas Sejarah . Yogyakarta: Kanisius, 1982. Iriantoro,  Catur. Pelaksanaan  Klausula- klausula
Arbitrase dalam
Perjanjian  Bisnis .  Bandung:  Inti Media Pustaka, 2007. Kristiyanti,  Celina  Tri  Siwi. Hukum Perlindungan  Konsumen .  Jakarta:
Sinar Grafika, 2011.
Nasution,  Az. Konsumen  dan  Hukum: Tinjauan  Sosial,  Ekonomi,  dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
Neeley  T.  “Global  Business  Speaks English.” Harv.  Bus.  Rev.  Harvard Business Review 90, no. 5 (2012). Redfern,  Alan,  dan  Martin  Hunter. Law and Practice of International Commercial  Arbitration .  London: Sweet & Maxwell, 1986.
Salim  H.  S. Perkembangan  Hukum Kontrak  Diluar  KUH  Perdata . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
Sjahdeini, Sutan Remy, dan Institut Bankir
Indonesia. Kebebasan  Berkontrak dan  Perlindungan  yang  Seimbang Bagi  Para  Pihak  dalam  Perjanjian Kredit  Bank  di  Indonesia .  Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993. “Undang-Undang  No.  24  Tahun  2009 tentang  Bendera,  Bahasa,  dan
Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,” t.t.
“Undang-Undang  No.  24  Tahun  2009 tentang  Bendera,  Bahasa,  dan
Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan,” t.t. “UU  Bahasa  Batalkan  Kontrak  Bisnis Internasional.”  hukumonline.com, 12 Oktober 2013. https://www.hukumonline.com/beri ta/baca/lt5258d22c06dfe/uu-
bahasa-batalkan-kontrak-bisnis- internasional.
Zulham. Hukum  perlindungan  konsumen . Jakarta: Kencana, 2013.