Volume 6 Issue 1, 2022 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Bantuan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat (Sejarah dan Perkembangannya)
Zulherman Idris 1 , Miftahur Rachman 2 , Wira Atma Hajri 3 , Erlina& Erlina 4
1. Universitas Islam Riau, Indonesia.
2. Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia.
3. Universitas Islam Riau, Indonesia.
4. Universitas Islam Riau, Indonesia.
Abstract: The topic of Legal Aid Institutions is an important topic to discuss, because all of this is closely related to law enforcement and the expected goals of the law. This means that in the existing legal phenomenon, it turns out that law enforcement often results in injustice, so it is like an anecdote which states that “ law enforcement is blunt upwards and sharp downwards". In fact, we often hear that law enforcement is always related to “ will and power ” , especially when it comes into contact with small and poor groups.
Keywords: Legal Aid, Law, Justice

## 1. Pendahuluan
Dalam arti In abstrakto bahwa dibentuknya  hukum dan peraturan perundang-undangan tidak  terlepas  dari    sebuah  harapan  agar  penegakan  hukum  itu    dapat  mewujudkan keadilan  bagi  pencari  keadilan  itu  sendiri.  Karena  dengan  dalil  apapun  bahwa  hukum harus sanggup mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Namun dalam arti In conkrito bahwa harapan untuk mewujudkan keadilan itu tidak cukup hanya dengan adanya hukum dan  peraturan  perundang-undangan  saja,  melainkan  masih    ada    faktor  lain  yang mempengaruhinya  seperti  wadah  penegakan,  aparat  penegak  dan  kesadaran masyarakatnya.  Di  samping  itu  juga  tidak  terelakkan  adalah  perspektif  kita  dalam memandang  hukum  sebagai  sebuah  harapan  dalam  mewujudkan  keadilan,  karena perwujudan  kebenaran  dan  keadilan  hukum  itu  juga  tidak  terlepas  dari  perspektif dan/atau cara pandang kita terhadapnya. Sepanjang cara pandang tidak disatupadukan kearah  tujuan  hukum  tersebut,  maka  akan  selama  itu ambiguitas hukum  akan  selalu terjadi.
Untuk itulah penting dibincangkan topeik mengenai LBH agar harapan adanya LBH dapat membantu   Penegakan hukum dan keadilan dalam masyarakat, maka perlu dilihat LBH itu dalam berbagai perspektif agar setiap perjuangan yang dilakukan tidak bersinggungan serta melanggar aturan hukum yang ada., sebab sangat sering  terjadi bahwa upaya dalam penegakan  hukum  justru  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  tidak  sempatik  serta melanggar hukum. Agar terhindar dari keadaan demikian maka dirasa perlu diketahui dan dipahami  berbagai  perspektif    dalam  bantuan  hukum    yang  dimulai  dari  sejarah  dan kedudukan    penyelenggar  serta  lingkup  perkembangan  kegiatan  yang  ditanganinya, untuk lebih jelas dapat diterangkan dalam uraian berikut ini.

## 2. Hasil dan Pembahasan
Sejarah  Bantuan Hukum Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma  kepada  penerima bantuan  hukum  (Pasal  1  angka  (1)  UU  nomor  16  Tahun 2011). Bantuan ini  sangat terkait dengan keterbelakangan masyarakat yang buta hukum. Mereka  tidak  tahu  akan  hak-hak  mereka,  begitu  juga  kemiskinan  ekonomi  membuat mereka  tak  mampu  memperjuang  hak-hak  mereka  atas  permasalahan  hukum  yang mereka alami. Oleh kerena itulah si pemberi bantuan dapat bertindak mewakili dan/atau pendampingan  atas  kepentingan  hukum  masyarakat,  yang  materi  hukumnya  dapat bersifat  Perdata,  Pidana maupun  Tata  Usaha  Negara,  baik  secara  litigasi maupun  non litigasi.
Secara materi hukum bahwa pengaturan bantuan hukum di Indonesia secara positivistik dan melembaga  sudah diatur dalam  Pasal 250 Herziene IndischeReglement (HIR), yang mana  Advokat  dapat  dimintakan  bantuannya  atas  ancaman    hukuman  mati  dan/atau hukuman seumur hidup  yang berlaku bagi golongan Erapo/Belanda, serta bantuan ini lebih bersifat fasif dan diskriminatif bagi golongan yang bukan Erapa. Sehingga advokat tidak  bersifat  aktif  untuk  menempatkan  profesinya  dalam  memberikan  bantuan, melainkan  akan  membantu  apabila    dimintakan  bantuan.  Namun  demikian  Ini  dapat dimaknai bahwa  pengaturan  HIR    ini  sebagai  awal  mula  pelembagaan bantuan  hukum kedalam  hukum  positif  di  Indonesia.  Meskipun  HIR  tidak  diperlakukan  secara  penuh tetapi HIR adalah pedoman yang tampaknya juga diterima sebagai kenyataan praktek HIR ini masih tetap dianggap sebagai pedoman sampai dilahirkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan segala perubahannya dalam  UU  Nomor  4  tahun  2008  dan  UU  Nomor  48  tahun  2009.  Di mana  “hak  untuk mendapatkan bantuan hukum”.
Kemudian secara intitusional, lembaga atau biro bantuan hukum dalam bentuk konsultasi hukum sudah ada semenjak Tahun 1940-an  yang tergabung dalam de Rechtshoge School, Konsultasi ini diberikan kepada rakyat yang tidak mampu oleh seorang guru besar yang bernama Prof. Zeylemaker, seorang guru besar hukum dagang dan hukum acara perdata. Kemudian  beberapa  biro  konsultasi  hukum  lainnya  juga  sudah,  seperti  yang  dikelolah oleh  Mr.  Alwi  St.  Osman  dan  Mr.  Elkana  Tobing  serta  beberapa  mahasiswa    yang beralamat di Kramat Raya 112.
Sebagaimana dalam beberapa tulisan yang ada sebelumnya menunjukkan bahwa pada Tahun  1953  juga  sudah  ada  ide-ide  baru  dalam  mendirikan  biro  konsultasi  hukum  di sebuah perguruan Tionghoa Sim Ming Hui atau Tjandra Naya. Biro ini baru pada tahun 1945 didirikan dibawah pimpinan Prof. Ting Swan Tiong. Biro ini  terbatas ruang geraknya dan  lebih  mengutamakan  konsultasi  hukum  bagi  orang  Cina.  Biro  ini  juga  tidak  begitu sukses.  Prof.  Ting  Swan  Tiong  yang  perhatiannya  amat  banyak  dalam  bidang  ini  pada tahun 1962 datang kepada Dekan fakultas Universitas Indonesia Prof. Sujono Hadibroto dan  mengusulkan  agar  di  fakultas  hukum  didirikan  biro  konsultasi  hukum.  Usulan  ini disambut  baik,  dan  pada  tanggal  2  Mei  1953  yang  bertepatan  dengan  hari  pendidikan nasional, resmilah didirikan biro konsultasi hukum di Universitas Indonesia dengan Prof.
Ting Swan Tiong sebagai ketuanya. Biro ini secara regular memberikan konsultasi  hukum bagi orang tidak mampu. Pada tahun 1968 diubah namanya menjadi lembaga konsultasi hukum,  lalu  pada  tahun  1974  diubah  lagi  menjadi  Lembaga  Konsultasi  dan  Bantuan Hukum.
Di daerah-daerah lain, biro yang serupa juga didirikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran bisa disebut sebagai tokoh bantuan hukum yang banyak  jasanya  dalam  memberi  teladan  bagi  biro-biro  serupa  di  daerah  lain.  Biro konsultasi  hukum  di  fakultas  hukum  Universitas  Pajajaran  didirikan  pada  tahun  1967. Biro-biro  konsultasi  hukum  telah  merubah  bentuknya  menjadi  biro  bantuan  hukum. Dengan  demikian  meluaskan  pelayanannya  tidak  sekedar  memberi  nasehat  hukum, melainkan juga mewakili sera mengadakan pembelaan hukum di pengadilan.
Di luar fakultas hukum dan paling menonjol serta aktif adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH)  Jakarta  yang  didirikan  pada  tanggal  28  Oktober  1970  oleh  Persatuan  Advokat Indonesia (PERADIN). LBH ini adalah wajah lain dari gerakan bantuan hukum di Indonesia karena  cirinya  yang  sangat  dinamik.  Berkat  sukses  LBH  Jakarta  maka  gerakan  bantuan hukum di Indonesia memasyarakat. Ketika LBH menunjukan eksistensinya sebagai suatu lembaga  mandiri  yang  memperjuangkan  rakyat  kecil,  maka  pendidikan  secara  cuma- cuma kepada masyarakat pun dimulai. Bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kecil yang  tidak  mampu  dan  buta  hukum  tampaknya  merupakan  hal  yang  relatif  baru  di negara-negara  berkembang,  demikian  juga  di  Indonesia.  Namun  didirikannya  lembaga atau pusat bantuan hukum oleh berbagai golongan adalah suatu pertanda sehat bahwa bantuan hukum telah diakui sebagai salah satu kebutuhan yang mendasar.
Sumber Pengaturan dalam Memberikan Bantuan Hukum.
Melihat  keadaan  betapa  pentingnya  bantuan  hukum  dan  konsultasi  hukum  ini  dalam kehidupan  masyarakat  pada  umumnya  dan  masyarakat  miskin  dan  tidak  mampu  pada khususnya,  maka  dalam  perkembangan  lebih  lanjut  pelembagaan  dan  legitimasi  atas penyelenggaraan  bantuan  hukum  ini  sudah  mendapat  perhatian  serius    dalam  sistem hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam konstitusi Indonesia yang secara eksplisit telah  mengatur  tentang  prinsif equality  before  the  law sebagaimana  secara  eksplisit disebutkan bahwa:
“Setiap  warga  negara,  tanpa  kecuali  memperoleh  hak  yang  sama  di  dalam hukum.(Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).
“Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,perlindungan  dan  kepastian  hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945). “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945).
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (Pasal  28 I ayat (1) UUD 1945).
“Setiap  orang  berhak  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar apapun  dan  berhak  mendapat  perlindungan  terhadap  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif itu. (Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945).
Lebih  lanjut  jika  diperhatikan pengaturan  bantuan  hukum  ini  ternyata  telah  menyebar dalam beberapa sumber pengaturan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:
a. Dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009;
“ Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
“Negara  menanggung  biaya  perkara  bagi  pencari  keadilan  yang  tidak  mampu.
(Pasal 56 ayat 1 dan 2 UU Nomor 48 Tahun 2009).
“Pada  setiap  pengadilan  negeri  dibentuk  pos  bantuan  hukum  kepada  pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
“Bantuan  hukum  diberikan  secara  cuma -cuma  pada  semua  tingkat  peradilan sampai  putusan  terhadap  perkara  tersebut  telah  memperoleh  kekuatan  hukum tetap.
“Bantuan hukum dan pos bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-udangan.  (Pasal  57  ayat  1,2  dan  3  UU  Nomor  48  Tahun 2009)
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP “Dalam  hal  tersangka  atau  terdakwa  disangka  atau didakwa  melakukan  tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang  diancam dengan pidana lima (5) tahun atau lebih yang tidak  mempunyai  penasehat  hukum  sendiri,  pejabat  yang  bersangkutan  pada semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan  wajib  menunjuk  penasehat hukum bagi mereka”;
“Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untu k bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. (Pasal 56 ayat 1 dan 2 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP)
c. Dalam HIR/RBG).
”Barang siapa  yang  hendak  berpekara  baik sebagai  penggugat  maupun  sebagai tergugat,  tetapi  tidak  mampu  menanggung  biayanya,  dapat  memperoleh  izin untuk berperkara dengan cuma- cuma” (Pasal 237 HIR/273RBG).
d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang tata  cara  Verifikasi  dan  akreditasi  Lembaga  Bantuan  Hukum  atau  organisasi kemasyarakatan.
f. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08. 0 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan  Program  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Yang  Kurang  Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.
g. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan  Program  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  yang  Kurang  Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
h. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan TataUsaha Negara  No.  7D.Um.08.10.10  tanggal  12  Mei  1998  tentang  JUKLAK  Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Bantuan hukum.
Pemberi Bantuan dan Lingkup Penyelenggaran Bantuan Hukum Jika  berpedoman  dalam  aturan  yang  ada  bahwa  penyelenggara  bantuan  hukum  itu adalah  sebuah  wadah  yang  didirikan  sebagaiman  diatur  dalam  perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah LBH dan organisasi kemasyarakatan  yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan UU Bantuan hukum Hal ini diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 16  tahun  2011  bahwa  syarat  yang  harus  dipenuhi  itu  adalah  1)  berbadan  hukum,  2) terakreditasi berdasarkan UU Bantuan Hukum; 3) memiliki kantor dan sekretariatan yang tetap;  4)  memiliki  pengurus;  dan  5)  memiliki  program  bantuan  hukum.  Sedangkan mengenai  verifikasi  dan  akreditasi  LBH    lebih  lanjut  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
Adanya konotasi bantuan hukum selalu dikaitkan dengan pendampingan adalah sebuah pemahaman yang sempit. Karena dilihat dari fungsi dan kedudukan LBH yang begitu luas, maka  pendampingan    hanya  bagian    fungsi  dari  fungsi  bantuan  hukum  lainnya.  Ada  2 (dua) alasan bahwa lingkup bantuan hukum itu begitu luas tidak sebatas pendampingan dan pembidangan perdata, pidana dan tata usaha negara saja, melainkan lebih luas dari itu sebagaimana alasan berikut ini.

## Pendekatan Peranan dan fungsi LBH
Dalam berbagai pandangan yang ada, bahwa peran dan fungsi LBH itu meliputi:
a. Public  service. Akibat  keterbatasan  ekonomi,  maka  LBH  memberikan  pelayanan dan jasa dengan cuma-cuma.
b. Social  education .  Memberikan    penerangan-penerangan  dan  petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban- kewajibannya menurut hukum.
c. Perbaikan tertib hukum. Hal ini terkait dengan pekerjaan-pekerjaan Ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran- sarannya  untuk  memperbaiki  kepincangan-kepincangan/mengoreksi  tindakan- tindakan penguasa yang merugikan masyarakat
d. Pembaharuan hukum. Lembaga dapat mempelopori usul-usul perubahan undang- undang.
e. Pembukaan lapangan (labour market). Berdasarkan kenyataan bahwa dewasa ini tidak terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum yang tidak atau belum dimanfaatkan  atau  dikerahkan  pada  pekerjaan-pekerjaan   yang  relevan  dengan bidangnya dalam rangka pembangunan nasional. Lembaga Bantuan Hukum jika saja dapat  didirikan  di  seluruh  Indonesia  misalnya  satu  kantor  Lembaga  Bantuan Hukum, di setiap ibu kota kabupaten, maka banyak sekali tenaga sarjana-sarjana hukum dapat ditampung dan dimanfaatkan.
f. Practical training. Fungsi terakhir yang tidak kurang pentingnya bahkan diperlukan oleh  lembaga  dalam  mendekatkan  dirinya  dan  menjaga  hubungan  baik  dengan sentrum-sentrum  ilmu  pengetahuan  adalah  kerja  sama  antara  lembaga  dan fakultas-fakultas hukum setempat. Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum lembaga dapat dijadikan
tempat  lahan  praktek  bagi  para  mahasiswa-mahasiswa  hukum  dalam  rangka mempersiapkan  dirinya  menjadi  sarjana  hukum  dimana  para  mahasiswa  dapat menguji  teori-teori  yang  dipelajari  dengan  kenyataan-kenyataan  dan  kebutuhan- kebutuhan  dalam  praktek  dan  dengan  demikian  sekaligus  mendapatkan pengalaman.
Bahkan  Soerjono  Soekanto,  menjelaskan  bahwa  proses  advokasi   setidaknya memberikan bantuan hukum mencakup kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: a. Pemberian informasi hukum , misalnya, memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak – hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai pegawai negeri.
b. Pemberian  nasehat  hukum ,  misalnya,  menjelaskan  apa  yang  harus  dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah.
c. Pemberian  Jasa  Hukum ,  misalnya,  membantu  seseorang  untuk  menyusun  surat gugatan.
d. Bimbingan Hukum , yaitu pemberian  jasa secara kontinyu.
e. Memberikan jasa perantara , misalnya, menghubungkan warga masyarakat dengan instansi-instansi  tertentu  yang  berkaitan  dengan  masalah-masalah  hukum  yang dihadapinya.
f. Menjadi kuasa warga masyarakat di dalam atau di luar pengadilan
Perkembangan Kasus  yang Ditangani
Dalam  berbagai  kasus  yang  ditangani  menunjukkan  bahwa  bantuan  hukum  yang dilakukan  secara  materi  hukum    itu  begitu  luas,  bahkan  menyangkat  kepentingan masyarakat secara umum dalam berbagai tindakan hukum dalam bentuk legal standing dalam upaya mencari keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus berikut ini:
a. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
c. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
d. Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor.  060/PUU-II/2004  tentang Pengujian  UU  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air  terhadap  UUD 1945;
e. Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor.  003/PUU-III/2005  tentang Pengujian UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  UU  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  UU  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
f. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945;
g. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 820/PDT.G/1988/PN.JKT.PST (kasus WALHI melawan Indorayon) antara Yayasan Wahana  Lingkungan  Hidup  (WALHI)  melawan  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal Pusat (BKPM Pusat), Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Kependudukan dan Pengadilan Nomor 154/PDT.G/2001/PN.JKT.PST
h. Kasus gugatan APBD Jakarta antara Koalisi Ornop untuk Transparansi Anggaran yang terdiri dari INFID, UPC, YLKI, FITRA, JARI, ICW, KPI, YAPPIKA melawan DPRD
DKI  Jakarta  dan  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta;
i. Putusan Pengadilan Nomor 213/PDT.G/2001/PN.JKT.PST (Kasus Sampit) antara KONTRAS,  YLBHI,  PBHI,  ELSAM,  APHI  melawan  Presiden  Republik  Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
j. Kasus  penghentian  penyidikan  dalam  perkara  dugaan  korupsi  di  Pusat  Listrik Tenaga  Uap  Paiton,  Majelis  Hakim  mengakui  hak  Organisasi  Non-Pemerintah atau  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  untuk  mengajukan  gugatan  mewakili kepentingan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia;
k. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 154/Pdt/G/2004/PN.Bdg tanggal 27 Agustus  2004  antara  Lembaga  Advokasi  Satwa  (LASA)  melawan  Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat;
l. Aksi  simpatik  lainnya,  sebagaimana  telah  direferensi  dalam  tulisan-tulisan sebelumnya, seperti:
1. 1980: Mendampingi siswa Jakarta dan Bogor  untuk menggugat  pelarangan memakai Jilbab di sekolah saat rezim Orde Baru. Hal ini terjadi di era ORBA, sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah oleh Prof Darji Darmadiharjo tentang seragam sekolah Nasional  yang berujung pada  pelarangan  memakai  Jilbab.  Surat  inilah  yang  selalu  dijadikan  dasar oleh  guru  pembimbing    untuk  menekan  murid  yang  tidak  berpakaian seragam,  bahkan  berujung  skorsing  dan  dikeluarkan.  Namun  atas perjuangan yang dilakukan akhirnya  Tahun 1991 dengn keluarnya SK Dirjen Pendidikan  dasar  dan  menengahui  SK  Nomor  100/C/Kep/D/1991 menghapus SK Nomor 052/C/Kep/D/1982  dan akhirnya memperbolehkan murid  bahwa setiap siswi  diperbolehkan memakai jilbab ke sekolah.
2. 1984: Membela tokok-tokoh Islam  yang menyuruh menyokong huru hara Tanjung Periuk. LBH juga ambil bagian dalam usaha pembelaan terhadap A. M.  Fatwa.  Ia  bersama  dengan  21  tokoh  lainnya,  yaitu  Ali  Sadikin,  H.R. Darsono,  Hoegeng,  Sjafruddin  Prawiranegara,  dan  sekelompok  tokoh  lain, mengeluarkan sebuah petisi berjudul Lembaran Putih yang berisikan kritik para  tokoh  terhadap  kesewenang-wenangan  militer  pada  Peristiwa Berdarah  Tanjung  Priok  tertanggal  12  September  1984.  Ini  kemudian menyeret  dirinya  menjadi  terdakwa  dengan  tuduhan  subversif.  Kasus tragedy  memasuki  area  tempat  ibadah  tanpa  melepas  sepatu  dengan maksud mencopot pamflet yang dianggap berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah. Abdul Qadir Djaelani menyebut kedua Babinsa itu memakai air comberan dari got untuk menyiram pamflet tersebut. Warga setempat yang protes lantas melakukan tindakan ekstrem dengan membakar motor aparat. Dianggap  bertanggung  jawab, Djaelani  ditangkap.  Djaelani juga  ditangkap karena dicurigai sering menyampaikan ceramah yang disebut provokatif dan berpotensi mengancam stabilitas nasional. Dari situlah kejadian berdarah itu bermula. Dalam eksepsi pembelaannya di pengadilan, Abdul Qadir Djaelani menyampaikan  kesaksian  yang  barangkali  berbeda  dengan  versi  “resmi” pemerintah Orde Baru. Selepas Subuh, usai peristiwa Tanjung Priok, Djaelani dijemput  aparat  untuk  dihadapkan  ke  meja  hijau.  Akhir  1985,  pengadilan
menjatuhkan vonis terhadap mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia  (GPII)  itu.  Djaelani  dihukum  penjara  18  tahun  dengan  dakwaan telah  melakukan  tindak  pidana  subversi  melalui  ceramah,  khotbah,  dan tulisan-tulisannya (Mingguan Tempo, Volume 23, 1993:14). LBH Jakarta aktif melakukan  pembelaan  terhadap  Djaelani  dan  28  aktivis  yang  dianggap membela ulama-ulama Tanjung Priok dengan tuduhan subversif.
3. 2001:  Mendampingi    korban    pengajian    Talangsari  menggugat Hendropryono.  YLBHI  bersama  Kontras,  LBH  Jakarta,  LBH  Lampung,  Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM Indonesia), dan Komite  Solidaritas  Masyarakat  Lampung  (Komite  Smalam)  mendampingi korban peristiwa Talangsari, Lampung, saat menggugat Presiden Megawati Soekarnoputri.
Dalam  gugatan  itu,  mereka  meminta  Presiden  membatalkan  Keppres  No 229/M/2001  tentang  pengangkatan  Letjen  (Purn)  AM  Hendropriyono sebagai  Kepala  Badan  Intelijen  Negara  (BIN).  Kasus  Talangsari  merupakan peristiwa  bentrokan  antara  penduduk  Desa  Talangsari,  Kecamatan  Way Jepara,  Lampung  dengan  aparat  Korem  Garuda  Hitam  pada  9  Februari 1989 — saat  itu  AM  Hendropriyono  menjabat  sebagai  Danrem  berpangkat kolonel — yang  menyebabkan  sejumlah  korban  tewas.  Desa  itu  merupakan tempat dimana Warsidi tokoh agama setempat dan teman-temannya oleh pihak  militer  dituduh  melakukan  kegiatan  subversif  yang  hendak menggulingkan pemerintah Soeharto agar bisa mendirikan negara Islam.
4. 2004: Membela Abu Bakar Baasyir tokoh Islam yang dituduh sebagai  dalang Teroris  bom  Bali  dan  JW  Marriot.  Tindakan  LBH Jakarta  juga  dianggap mengejutkan saat mereka memutuskan membela Abu B akar Ba’asyir, tokoh Islam yang dituduh sebagai dalang terorisme bom Bali dan bom JW Marriot pada  2004.  LBH  Jakarta  berpendapat  bahwa  persidangan  terhadap  Abu Bakar  Ba'asyir  berpotensi  dikooptasi  kepentingan  politik.  Saat  itu, pemerintah AS dan Australia meminta agar proses hukum Baasyir dilakukan di luar negeri. LBH menganggap bila kejahatan tersebut terjadi di Indonesia, maka persidangan harus dilakukan di negara ini. LBH Jakarta juga mengecam tindakan  aparat  yang  mengintimidasi Baasyir  untuk  tetap  diperiksa  meski sedang  sakit  keras.  Dalam  penelusuran  yang  dilakukan  oleh  tim  LBH, Baasyir diketahui  tidak  mengenal  teroris  JW  Marriot. Pada  2016, LBH Jakarta juga  membantu  Muhammadiyah  yang  mendampingi  Surami,  istri terduga  teroris  Siyono  yang  tewas  setelah  ditangkap  Detasemen  Khusus (Densus)  Antiteror  88.  LBH  berpendapat  meski  terorisme  adalah  tindakan yang  tak  bisa  dibenarkan,  peradilan  yang  adil  harus  diberikan  terhadap siapapun yang dianggap terlibat.
5. 2011: Diminta oleh Jemaah ahmadiyah untuk menjadi kuasa  hukum  atas aksi pereksekusi.
6. 2013: Menampung 18 pengungsi Rohingnya yng terdampar di Jakarta serta juga aktif mengadvokasi para pengungsi dari  berbagai Negara.
7. 2016.  Membantu  Muhammadiyah  yang  membantu  Surami  istri  terduga teroris Siyono yang tewas setelah ditangkap densus 88.
8. 2017.  Saat  Hizbut  Tahrir  Indonesia  didesak  untuk  dibubarkan  karena dianggap  bertentangan  dengan  Pancasila,  pemerintah  mengeluarkan Perppu  Ormas.  Melalui  Perppu  ini,  YLBHI dan  15  kantor  LBH se-Indonesia menilai  pemerintah  sedang  melakukan  pengekangan  terhadap  kebebasan sipil.
9. dan sebagainya.

## 3. Kesimpulan
Dari penjelasan di atas  dapat disimpulkan bahwa:
1. Penyelenggaraan bantun hukum  haruslah diselenggarakan oleh lembaga yang didirikan  berdasarkan  peraturan  perundang-undang  yang  ada  serta  setiap  3 tahun menjalani verifikasi dan akreditasi oleh instansi yang berwenang.
2. Lingkup penyelenggaraan bantuan hukum sudah begitu luas yang tidak sebatas pendampingan, melain lebih luas dari itu, baik secara litigasi maupun non litigasi sebagaimana dijelaskan di atas.

## Daftar Pustaka
Adnan Buyung Nasution, 1988, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV. Mandaraju, Bandung.
Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto,  1993.  Sendi-Sendi  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. HIR/RBG.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.