## URGENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA
Zulkarnain Ridlwan Fakultas Hukum Unila Email : zulkarnain.ridlwan@fh.unila.ac.id

## abstract
The  purpose  of  this  paper  is  to  describe  the  importance  of  village-owned enterprises  and  the  management  in  the  interests  of  rural  communities. Referring  to  the  legislation  governing  the  rural  ,  particularly  Law  No.  6  of 2014,  it  can  be  concluded  that  the  village-owned  enterprises  is  a  village economic  institution  that  has  an  important  role  in  the  welfare  of  the community,  the  village,  and  the  village  government.  A  professional governance  that  refers  to  the  guidelines  in  the  formation  of  village-owned enterprises based on legislation is a prerequisite of village-owned enterprises goes  properly.  Thus  the  economic  activities  of  village-owned  enterprises should  ideally  be  part  of  efforts  to  increase  local  and  regional  economies within the scope of the national economy.
Keywords: Urgency  of  Village-Owned  Enterprises, Formation and Management.

## abstrak
Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan pentingnya keberadaan Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dan  pengelolaannya  guna  kepentingan masyarakat  desa.  Merujuk  pada peraturan  perundang-undangan  yang mengatur tentang desa,  khususnya  UU  Nomor  6  Tahun  2014,  disimpulkan bahwa  BUMDes  merupakan  suatu  lembaga  perekonomian  desa  yang memiliki  peranan  penting  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat, desa, dan  pemerintah  desa. Tata  kelola  yang  profesional  dengan  mengacu pada  pedoman pembentukan BUMDes  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  menjadi  prasyarat  berjalannya  BUMDes  secara  baik.  Dengan demikian kegiatan ekonomi BUMDes secara ideal dapat menjadi bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional.
Kata Kunci : Urgensi BUMDes, Pembentukan dan Pengelolaan

## A. Pendahuluan
Secara  historis  desa  merupakan  cikal  bakal  terbentuknya  masyarakat politik  dan  pemerintahan  di  Indonesia  jauh  sebelum  negara-bangsa  ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah  menjadi  institusi  sosial  yang mempunyai posisi  yang  sangat  penting. 1 Undang-undang  yang  mengatur  khusus  mengatur tentang desa  kini  telah ada. 2 Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam UU ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  18  ayat (7)  dan  Pasal  18B  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu 3 :
1. memberikan  pengakuan  dan  penghormatan  atas  desa  yang  sudah  ada dengan  keberagamannya  sebelum  dan  sesudah  terbentuknya  Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan  Republik  Indonesia  demi  mewujudkan  keadilan  bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. mendorong  prakarsa,  gerakan,  dan  partisipasi  masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk  pemerintahan  desa  yang  profesional,  efisien  dan  efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga  masyarakat  desa  guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya  masyarakat  desa  guna mewujudkan  masyarakat  desa  yang  mampu  memelihara  kesatuan  sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Konsideran  UU  tersebut  menegaskan  latar  belakang  dibuatnya  UU
Des a  dengan  kalimat  “...dalam  perjalanan  ketatanegaraan  Republik Indonesia,  desa  telah  berkembang  dalam  berbagai  bentuk  sehingga  perlu dilindungi  dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan demokratis  sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam
1 H.A.W.  Widjaja, Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh,(Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm. 4.
2 Sebelumnya  pengaturan tentang Desa  menjadi  bagian  dari  UU  mengenai  Pemerintahan Daerah, meski dalam bentuk peraturan pemerintah telah ada. Lihat Arief Muljadi, Landasan dan  Prinsip  Hukum  Otonomi  Daerah  dalam  NKRI, (Jakarta:  Prestasi  Pustaka,  2005), hlm.
101-102.
3 Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2014.
melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang adil, makmur, dan sejahtera” .
Desa  yang  telah  berkembang  perlu  perlindungan  dan  pemberdayaan sehingga menjadi: 1. desa kuat; 2. desa maju;
3. desa mandiri; dan
4. desa demokratis.
Implikasi dari terbentuknya desa dengan sifat yang demikian, diharap dapat  menjadi  landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan pembangunan  menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesan kuat  yang  dapat  terlihat  dari  pertimbangan  dalam pembentukan UU  Desa adalah  keinginan  pemerintah  untuk  membentuk  kelembagaan  desa  yang lebih maju, salah satunya dalam aspek ekonomi.
UU  Desa  dalam  rangka  pembangunan  aspek  ekonomi  desa  tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa. Meski substansi mengenai badan usaha milik desa (BUMDes) bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan  desa 4 ,  namun  pada  aspek  kemandirian,  UU  Desa memberi  penekanan  lebih.  Kemandirian  yang  dimaksud  yaitu  suatu  proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu  kegiatan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhannya  dengan  kemampuan sendiri.
Pengalaman  pemerintahan  desa  memberi  pelajaran  bagi  pengelolaan hubungan  desa,  satu  pendekatan  baru  yang  diharapkan  mampu  menstimuli dan  menggerakan  roda  perekonomian  di  pedesaan.  Stimuli  yang  dimaksud adalah  melalui  pendirian  kelembagaan  ekonomi  yang  dikelola  sepenuhnya oleh  masyarakat  desa.  Lembaga  ekonomi  ini  tidak  lagi  didirikan  atas  dasar instruksi pemerintah.  Tetapi  harus  didasarkan  pada  keinginan  masyarakat desa  yang  berangkat  dari  adanya  potensi  yang  jika  dikelola  dengan  tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini  tidak  dikuasai  oleh  kelompok  tertentu  yang  memiliki  modal  besar  di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana  tujuan  utamanya  untuk  meningkatkan  standar  hidup  ekonomi masyarakat.
Pendirian  lembaga  ini  antara  lain  dimaksudkan  untuk  mengurangi peran  para  tengkulak  yang  seringkali  menyebabkan  meningkatnya  biaya transaksi  (transaction  cost)  antara  harga  produk  dari  produsen  kepada konsumen  akhir.  Melalui  lembaga  ini  diharapkan  setiap  produsen  di pedesaan  dapat  menikmati  selisih  harga jual  produk  dengan  biaya  produksi
4 BUMDes sesungguhnya  telah  diamanatkan  di  dalam  UU  Nomor 32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan  Daerah  (bahkan  oleh  undang-undang  sebelumnya,  UU Nomor 22 Tahun 1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
yang  layak  dan  konsumen  tidak  harus  menanggung  harga  pembelian  yang mahal.  Membantu  kebutuhan  dana  masyarakat  yang  bersifat  konsumtif  dan produktif.  Menjadi  distributor  utama  untuk  memenuhi  kebutuhan  sembilan bahan  pokok  (sembako).  Disamping  itu,  berfungsi  menumbuh  suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.
Definisi yang disematkan pada BUMDes dalam UU Desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan, dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar- besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Kalimat  “untuk  sebesar -besarnya kesejahteraan rakyat” adalah tujuan akhir didirikannya BUMDes. Tujuan ini tentu  melekat  pada  semua  pemerintah  desa,  karenanya  pengetahuan  yang baik  akan BUMDes  tentu  menjadi  hal  yang  dibutuhkan.  Keinginan  untuk membentuk  BUMDes  tanpa  modal  pemahaman  yang  baik  akan pembentukan dan  pengelolaannya,  justru  dapat  menjadikan  desa  lebih  jauh dari kata “sejahtera”. Sebab , kekayaan desa yang dijadikan modal BUMDes bisa saja tidak berkembang hingga mengalami kerugian.
Oleh  karena  itu,  gambaran  mengenai pembentukan dan  pengelolaan BUMDes yang terarah dapat dijadikan pedoman akan membantu pemerintah desa  dalam  mengelola  BUMDes  hingga  berbuah  keuntungan. Mengapa BUMDes penting bagi desa, dan bagaimanakah pedoman pembentukan dan pengelolaan  BUMDes  yang  benar  menurut  peraturan  perundang-undangan, khususnya UU Nomor 6 Tahun 2014?

## B. Pembahasan

## 1. Pentingnya BUMDes bagi Desa
Jika  dibuat  perbandingan  antara  ketentuan  BUMDes  dalam  UU Nomor  32  Tahun  2004  dengan  UU  Nomor  6  Tahun  2014  dapat  diketahui ketentuan  dalam  UU  Nomor  6  Tahun  2014  lebih  elaboratif.  UU  Nomor  32 Tahun 2004 mengatur hanya dalam satu pasal yaitu Pasal 213, bahwa:
(1) desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
(2) badan  usaha  milik  desa  berpedoman  pada  peraturan  perundang- undangan.
(3) badan  usaha  milik  desa  dapat  melakukan  pinjaman  sesuai  peraturan perundang-undangan.
Penjelasan Pasal 213 ini bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Adapun UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur lebih terperinci. UU Desa ini mengatur tentang BUMDes pada Bab X kedalam tiga pasal: a. Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut  BUM  Desa;  ayat  (2)  BUM  Desa  dikelola  dengan  semangat
kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUM Desa dapat menjalankan usaha  di  bidang  ekonomi  dan/atau  pelayanan  umum  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Pasal  88  ayat  (1)  Pendirian  BUM  Desa  disepakati  melalui  Musyawarah
Desa ayat  (2)  Pendirian  BUM  Desa  (1)  ditetapkan  dengan  Peraturan Desa. Pasal 89 hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
1) pengembangan usaha; dan
2) pembangunan  desa,  pemberdayaan  masyarakat  desa,  dan  pemberian bantuan  untuk  masyarakat  miskin  melalui  hibah,  bantuan  sosial,  dan kegiatan  dana  bergulir  yang  ditetapkan  dalam  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa.
c. Pasal  90, Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota,  dan  Pemerintah  Desa  mendorong  perkembangan  BUM Desa dengan:
1) memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
2) melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
3) memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.
Beranjak dari ketentuan tersebut, sejatinya logika pendirian BUMDes didasarkan  pada  kebutuhan  dan  potensi  desa,  sebagai  upaya  peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes  dibangun  atas  prakarsa (inisiasi)  masyarakat,  serta  mendasarkan pada  prinsip-prinsip kooperatif,  partisipatif, transparansi,  emansipatif, akuntabel,  dan sustainable dengan  mekanisme berbasis  anggota  dan pengusahaan  mandiri.  Dari  semua  itu  yang  terpenting  adalah  bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.
BUMDes  merupakan  pilar  kegiatan  ekonomi  di  desa  yang  berfungsi sebagai  lembaga  sosial  (social  institution)  dan  komersial  (commercial institution).  BUMDes  sebagai  lembaga  sosial  berpihak  kepada  kepentingan masyarakat  melalui  kontribusinya  dalam  penyediaan  pelayanan  sosial. Tujuan  pendirian  BUMDes  antara  lain  dalam  rangka  peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui  penawaran  sumberdaya  lokal  (barang  dan  jasa)  ke  pasar.  Dalam menjalankan  usahanya  prinsip  efisiensi  dan  efektifitas  harus  selalu ditekankan.  BUMDes  sebagai  badan  hukum,  dibentuk  berdasarkan  tata perundang-undangan  yang  berlaku, ketentuan  tersebut  bersifat  umum, sedangkan  pembangunannya  disesuaikan dengan  kesepakatan  yang terbangun  di  masyarakat  desa.  Dengan  demikian,  bentuk  BUMDes  dapat beragam  di  setiap  desa  di  Indonesia.  Ragam  bentuk  ini  sesuai  dengan karakteristik  lokal,  potensi,  dan  sumberdaya  yang  dimiliki  masing-masing desa.
Tujuan  akhirnya,  BUMDes  sebagai  instrumen  modal  sosial  yang diharapkan  menjadi  jembatan yang  menghubungkan  desa  dengan  lingkup perekonomian  diluarnya  sehingga  menjadi penguat  ekonomi  di  pedesaan. Untuk  mencapai  kondisi  tersebut  diperlukan  langkah  strategis  dan  taktis guna  mengintegrasikan  potensi,  kebutuhan  pasar,  dan  penyusunan  desain lembaga  tersebut  ke  dalam  suatu  perencanaan.  Disamping  itu,  perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (good will) dari pemerintahan  di  atasnya untuk  mengeliminir  rendahnya  surplus  kegiatan ekonomi  desa  disebabkan  kemungkinan  tidak  berkembangnya  sektor ekonomi  di  wilayah  pedesaan.  Sehingga  integrasi  sistem  dan  struktur pertanian  dalam  arti  luas,  usaha  perdagangan,  dan  jasa  yang  terpadu  akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.
Pendirian  badan  usaha  harus  disertai  dengan  upaya  penguatan kapasitas  dan  didukung  oleh  kebijakan  daerah  (kabupaten/kota)  yang memfasilitasi  dan  melindungi  usaha  ini  dari  ancaman  persaingan  para pemodal  besar.  Mengingat  badan  usaha  ini  merupakan  lembaga  ekonomi baru  yang  beroperasi  di  pedesaan  dan  masih  membutuhkan  landasan  yang kuat  untuk  tumbuh  dan  berkembang.  Pembangun  landasan  bagi  pendirian BUMDes  adalah  Pemerintah. BUMDes  dalam  operasionalisasinya idealnya juga ditopang  oleh  lembaga  moneter  desa  (unit  pembiayaan)  sebagai  unit yang  melakukan  transaksi  keuangan  berupa  kredit  maupun  simpanan.  Jika kelembagaan  ekonomi  kuat  dan  ditopang  kebijakan  yang  memadai,  maka pertumbuhan  ekonomi  yang  disertai  dengan pemerataan  distribusi  aset kepada  rakyat  secara  luas  akan  mampu  menanggulangi  berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan.
Oleh  karena  itu, meski setiap  Pemerintah  Desa  dapat  mendirikan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  namun  penting  disadari  bahwa BUMDes  didirikan  atas  prakarsa  masyarakat dan didasarkan  pada  potensi yang  dapat  dikembangkan  dengan  menggunakan  sumberdaya  lokal  dan terdapat  permintaan  pasar.  Dengan  kata  lain,  pendirian  BUMDes  bukan merupakan  paket  instruksional  yang  datang  dari  Pemerintah,  pemerintah provinsi,  atau  pemerintah  kabupaten.  Jika  yang  berlaku  demikian dikhawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di  dalam  undang-undang.  Tugas  dan  peran  pemerintah  adalah  melakukan sosialisasi  dan  penyadaran  kepada  masyarakat  desa  melalui  pemerintah provinsi  dan/atau  pemerintah  kabupaten tentang arti  penting  BUMDes  bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi,  disadarkan  dan  dipersiapkan  untuk  membangun  kehidupannya sendiri.  Pemerintah  memfasilitasi  dalam  bentuk  pendidikan  dan  pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.
Selanjutnya,  mekanisme  operasionalisasi  diserahkan  sepenuhnya kepada  masyarakat  desa.  Untuk  itu,  masyarakat  desa  perlu  dipersiapkan
terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang  teguh  pada  karakteristik  desa  dan  nilai-nilai  yang  hidup  dan dihormati.  Maka  persiapan  yang  dipandang  paling  tepat  adalah  berpusat pada  sosialisasi,  pendidikan,  dan  pelatihan  kepada  pihak-pihak  yang berkepentingan  terhadap  peningkatan  standar  hidup  masyarakat  desa (pemerintah  desa,  BPD,  tokoh  masyarakat/ketua  suku,  ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).
Melalui  cara  demikian  diharapkan  keberadaan  BUMDes  mampu mendorong  dinamisasi  kehidupan  ekonomi  di  pedesaan. Peran  pemerintah desa  adalah  membangun  relasi  dengan  masyarakat  untuk  mewujudkan pemenuhan  standar  pelayanan  minimal  (SPM),  sebagai  bagian  dari  upaya pengembangan  komunitas (development  based  community) desa  yang  lebih berdaya.

## 2. Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes
Kata  ‘Pedoman’  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah 1) alat untuk menunjukkan arah atau mata angin; 2) kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan; 3) hal (pokok) yang menjadi  dasar  (pegangan,  petunjuk,  dsb.)  untuk  menentukan  atau melaksanakan  sesuatu;  atau 4) pemimpin  (yang  menerangkan  cara menjalankan  atau  mengurus  perkumpulan). 5 Adapun  kata  ‘ pembentukan ’ berarti  proses,  perbuatan,  cara  membentuk. 6 Sedangkan  kata  ‘pengelolaan’ berarti 1) proses,  cara,  perbuatan  mengelola; 2) proses  melakukan  kegiatan tertentu  dengan  menggerakan  tenaga  orang  lain; 3) proses  yang  membantu merumuskan  kebijaksanaan  dan  tujuan  organisasi; 4) proses  yang memberikan  pengawasan  pada  semua  hal  yang  terlibat  dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. 7 BUMDes adalah lembaga usaha desa yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintahan  desa  dalam  upaya memperkuat  perekonomian  desa  dan  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan potensi desa.
Pedoman pembentukan dan  pengelolaan  berarti  hal  pokok  yang memberi  arah  bagaimana  cara  membentuk  dan  bagaimana  sesuatu  dapat dikelola  agar  dapat  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Maka  pedoman pembentukan dan  pengelolaan  BUMDes  dapat  diartikan  sebagai  hal  pokok yang  memberi  arah  bagaimana  cara  membentuk  dan  dan  mengelola
5 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 740.
6 Ibid., hlm 119.
7 Ibid., hlm. 470.
BUMDes agar dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan guna mendukung pendapatan desa dan berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat desa.
Dengan  pengertian BUMDes  adalah lembaga  usaha  desa  yang dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintahan  desa  dalam  upaya  memperkuat perekonomian  desa  dan  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa, maka  pendirian  BUMDes  merupakan  potensi  besar  yang  dapat dimaksimalkan.  BUMDes  menurut  UU  Desa didirikan  antara  lain  dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).
Berangkat  dari  cara  pandang  ini,  jika  pendapatan  asli  desa  dapat diperoleh  dari  BUMDes,  maka  kondisi  itu  akan  mendorong  setiap Pemerintah  Desa  memberikan  “ goodwill ”  dalam  merespon  pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes  harus  memiliki  perbedaan  dengan  lembaga  ekonomi  pada umumnya.  Ini  dimaksudkan  agar  keberadaan  dan  kinerja  BUMDes  mampu memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  peningkatan  kesejahteraan warga  desa.  Disamping  itu,  supaya  tidak  berkembang  sistem  usaha kapitalistis  di  pedesaan  yang  dapat  mengakibatkan  terganggunya  nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.
Terdapat  7  (tujuh)  ciri  utama  yang  membedakan  BUMDes  dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu: 8 a. badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
b. modal  usaha  bersumber  dari  desa  (51%)  dan  dari  masyarakat  (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
c. operasionalisasinya  menggunakan  falsafah  bisnis  yang  berakar  dari budaya lokal (local wisdom);
d. bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
e. keuntungan  yang  diperoleh  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy);
f. difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; dan
g. pelaksanaan  operasionalisasi  dikontrol  secara  bersama  (Pemdes,  BPD,
anggota).
BUMDes  sebagai  suatu  lembaga  ekonomi  modal  usahanya  dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal  usaha  BUMDes  harus  bersumber  dari  masyarakat.  Meskipun demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  BUMDes  dapat  mengajukan pinjaman  modal  kepada  pihak  luar,  seperti  dari  pemerintah desa  atau  pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.
8 Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Surabaya: Departemen  Pendidikan  Nasional  Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan  (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 4.
Beberapa  ketentuan  umum  yang  dapat  dijadikan  acuan  dalam pengelolaan  BUMDes di  antaranya panduan  sebagaimana  dipublikasikan oleh Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan  (PKDSP)  Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya di tahun 2007, yaitu bahwa: a. Tujuan Pendirian BUMDes, yaitu:
1) meningkatkan perekonomian desa;
2) meningkatkan pendapatan asli desa;
3) meningkatkan  pengolahan  potensi  desa  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat; dan
4) menjadi  tulang  punggung  pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi pedesaan.
Untuk  mencapai  tujuan BUMDes  dilakukan  dengan  cara  memenuhi kebutuhan  (produktif  dan  konsumtif)  masyarakat  melalui  pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan  ini  diupayakan  tidak  memberatkan  masyarakat,  mengingat BUMDes  akan  menjadi  usaha  desa  yang  paling  dominan  dalam menggerakan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan  kepada  non-anggota  (di  luar  desa)  dengan  menempatkan  harga dan  pelayanan  yang  berlaku  standar  pasar.  Artinya  terdapat  mekanisme kelembagaan/tata  aturan  yang  disepakati  bersama,  sehingga  tidak menimbulkan  distorsi  ekonomi  di  pedesaan  disebabkan  usaha  yang dijalankan oleh BUMDes.
Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  desa. Apa  yang  dimaksud  dengan ”kebutuhan dan potensi desa” adalah kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan  kebutuhan  pokok;  Tersedia  sumberdaya  desa  yang  belum dimanfaatkan  secara  optimal  terutama  kekayaan  desa  dan  terdapat permintaan di pasar; tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat; adanya unit- unit  usaha  yang  merupakan  kegiatan  ekonomi  warga  masyarakat  yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
BUMDes  merupakan  wahana  untuk  menjalankan  usaha  di  desa.  Apa yang  dimaksud  dengan  “usaha  desa”  adalah  jenis  usaha  yang  meliputi pelayanan  ekonomi  desa  seperti  antara  lain:  usaha  jasa  keuangan,  jasa angkutan  darat  dan  air,  listrik  desa,  dan  usaha  sejenis  lainnya;  penyaluran sembilan  bahan  pokok  ekonomi  desa;  perdagangan  hasil  pertanian  meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis; industri dan kerajinan rakyat.
b. Prinsip Tata Kelola BUMDes 9 :
1) Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Pembangunan BUMDes memerlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik  kelokalan,  termasuk  ciri  sosial-budaya  masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas  mandiri,  harus  mengutamakan  perolehan  modalnya  berasal  dari masyarakat  dan  Pemdes.  Meskipun  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan BUMDes  dapat  memperoleh  modal  dari  pihak  luar, seperti dari  pemerintah kabupaten atau pihak lain, juga pinjaman dari pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.
BUMDes  didirikan  dengan  tujuan  yang  jelas.  Tujuan  tersebut  akan direalisir di antaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha  produktif  terutama  bagi  kelompok  miskin  di  pedesaan,  mengurangi praktek  ijon (rente) dan  pelepasan  uang,  menciptakan  pemerataan kesempatan  berusaha  dan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  desa. BUMDes  harus  mampu  mendidik  masyarakat  membiasakan  menabung, dengan  cara demikian  akan  dapat  mendorong  pembangunan  ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:
a) masyarakat  desa  yang  dalam  mencukupi  kebutuhan  hidupnya  berupa pangan, sandang, dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di  sektor  pertanian  dan  melakukan  kegiatan  usaha  ekonomi  yang bersifat usaha informal;
b) masyarakat  desa  yang  penghasilannya  tergolong  sangat  rendah,  dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya;
c) masyarakat  desa  yang  dalam  hal  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan hidupnya  sendiri,  sehingga  banyak  jatuh  ke  tangan  pengusaha  yang memiliki modal lebih kuat; dan
d) masyarakat  desa  yang  dalam  kegiatan  usahanya  cenderung  diperburuk oleh  sistem  pemasaran  yang  memberikan  kesempatan  kepada  pemilik modal  untuk  dapat  menekan  harga,  sehingga  mereka  cenderung memeras  dan  menikmati  sebagian  besar  dari  hasil  kerja  masyarakat desa.  Atas  dasar  prediksi  tersebut,  maka  karakter  BUMDes  sesuai dengan  ciri-ciri  utamanya,  prinsip  yang  mendasari,  mekanisme  dan sistem pengelolaanya.
Maka, secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:
9 Lihat  Bab  III  yang  terdiri  dari  Pasal  6  sampai Pasal  21  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentangBadan Usaha Milik Desa.
a) meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  (standar  pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa;
b) memberdayakan  desa  sebagai  wilayah  yang  otonom  berkenaan  dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan PADes; dan
c) meningkatkan  kemandirian  dan  kapasitas  desa  serta  masyarakat  dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.
2) Prinsip Pengelolaan BUMDes
Prinsip-prinsip  pengelolaan  BUMDes  penting  untuk  dielaborasi  atau diuraikan  agar  dipahami  dan  dipersepsikan  dengan  cara  yang  sama  oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:
a) kooperatif, Semua  komponen  yang  terlibat  di  dalam  BUMDes  harus mampu  melakukan kerja  sama yang  baik  demi  pengembangan  dan kelangsungan hidup usahanya;
b) partisipatif, Semua  komponen  yang  terlibat  di  dalam  BUMDes  harus bersedia  secara  sukarela  atau  diminta  memberikan  dukungan  dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes;
c) emansipatif, Semua  komponen  yang  terlibat  di  dalam  BUMDes  harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
d) transparan, Aktivitas  yang  berpengaruh  terhadap  kepentingan masyarakat  umum  harus  dapat  diketahui  oleh  segenap  lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
e) akuntabel, Seluruh  kegiatan  usaha  harus  dapat  dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
f) sustainable, Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.
Terkait  dengan  implementasi  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) 10 ,  maka proses  penguatan  ekonomi  desa  melalui  BUMDes  diharapkan  akan lebih berdaya.  Hal  ini  disebabkan  adanya  penopang, yakni  dana  anggaran  desa yang  semakin  besar.  Sehingga  memungkinkan  ketersediaan  permodalan yang  cukup  untuk  pendirian  BUMDes.  Jika  ini  berlaku  sejalan,  maka  akan terjadi  peningkatan  PADesa  yang  selanjutnya  dapat  digunakan  untuk kegiatan pembangunan desa.
Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerja  sama,  membangun  kebersamaan/menjalin  kerekatan
10 Menurut  Pasal  72  UU  Nomor  6  Tahun  2014,  Alokasi  dana  Desa  paling  sedikit  10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
disemua lapisan masyarakat desa. 11 Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.
3) Persiapan Pendirian BUMDes
Aktivitas  yang  harus  dilakukan  dalam  persiapan  pendirian  BUMDes, meliputi:
a) mendesain struktur organisasi. BUMDes merupakan sebuah organisasi, maka  diperlukan  adanya  struktur  organisasi  yang  menggambarkan bidang  pekerjaan  apa  saja  yang  harus  tercakup  di  dalam  organisasi tersebut.  Bentuk  hubungan  kerja  (instruksi,  konsultatif,  dan pertanggungjawaban) antar personil atau pengelola BUMDes;
b) menyusun jobdescription (gambaran pekerjaan). Penyusunan jobdescription bagi  setiap  pengelola  BUMDes  diperlukan  agar  dapat memperjelas peran dari masing-masing orang. Dengan demikian, tugas, tanggung jawab,  dan  wewenang  pemegang  jabatan  tidak  terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMDes diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya;
c) menetapkan  sistem  koordinasi. Melalui  penetapan  sistem  koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas desa berjalan efektif;
d) menyusun  bentuk  aturan kerja  sama dengan  pihak  ketiga. Kerja  sama dengan pihak ketiga apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam  penting  diatur  ke  dalam  suatu  aturan  yang  jelas  dan  saling menguntungkan.  Penyusunan  bentuk  kerjasama  dengan  pihak  ketiga diatur secara bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes;
e) menyusun  pedoman  kerja  organisasi  BUMDes. Diperlukan  AD/ART BUMDes yang dijadikan rujukan pengelola dan sesuai dengan prinsip- prinsip tata kelola BUMDes.
f) menyusun  desain  sistem  informasi. BUMDes  merupakan  lembaga ekonomi desa yang bersifat terbuka. Untuk itu, diperlukan penyusunan desain  sistem  pemberian  informasi  kinerja  BUMDes  dan  aktivitas  lain yang  memiliki  hubungan  dengan  kepentingan  masyarakat  umum. Sehingga  keberadaannya  sebagai  lembaga  ekonomi  desa  memperoleh dukungan dari banyak pihak;
g) menyusun  rencana  usaha  (business  plan). Penyusunan  rencana  usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Sehingga para pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan  dan  dihasilkan  dalam  upaya  mencapai  tujuan  yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur;
11 Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
h) menyusun sistem administrasi dan pembukuan. Bentuk administrasi dan pembukuan  keuangan  harus  dibuat  dalam  format  yang  mudah,  tetapi mampu  menggambarkan  aktivitas  yang  dijalankan  BUMDes. Hakikat dari  sistem  administrasi  dan  pembukuan  adalah  pendokumentasian informasi  tertulis  berkenaan  dengan  aktivitas  BUMDes  yang  dapat dipertanggungjawabkan.  Dan  secara  mudah  dapat  ditemukan, disediakan ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan;
i) melakukan  proses  rekruitmen. Untuk  menetapkan  orang-orang  yang bakal menjadi pengelola BUMDes dapat dilakukan secara musyawarah. Namun  pemilihannya  harus di  dasarkan  pada  kriteria  tertentu.  Kriteria itu  dimaksudkan  agar pemegang  jabatan  di  BUMDes  mampu menjalankan  tugas-tugasnya  dengan  baik.  Untuk  itu,  persyaratan  bagi pemegang  jabatan  di  dalam  BUMDes  penting  dibuat  oleh  Dewan Komisaris.  Selanjutnya  dibawa  ke  dalam  forum  rembuk desa  untuk disosialisasikan dan ditawarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah  melakukan  seleksi  terhadap  pelamar  dan  memilih  serta menetapkan  orang-orang  yang  paling  sesuai  dengan  kriteria  yang dibuat; serta
j) menetapkan  sistem  penggajian  dan  pengupahan. Agar  pengelola BUMDes  termotivasi  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya,  maka diperlukan  adanya  sistem  imbalan  yang  dirasakan  bernilai.  Pemberian imbalan  bagi  pengelola  BUMDes  dapat  dilakukan  dengan  berbagai macam  cara  seperti,  pemberian  gaji  yang  berarti  pengelola  BUMDes menerima  sejumlah  uang  dalam  jumlah  yang  tetap  setiap  bulannya. Jumlah  yang  diterima  dapat  bervariasi  tergantung  dari  banyak sedikitnya  beban  pekerjaan  yang  harus  diselesaikan  melalui  cara penawaran.  Pemberian  insentif  jika  pengelola  mampu  mencapai  target yang  ditetapkan  selama periode  tertentu.  Besar  kecilnya  jumlah  uang yang dapat dibayarkan kepada pengelola.
4) Pendirian dan Pengelolaan BUMDes
a) cara  pendirian  BUMDes: pendirian  BUMDes  berdasar  pada  Perda Kabupaten; diatur  berdasarkan  Perdes; satu desa,  hanya  terdapat  satu BUMDes; Pemkab  memfasilitasi  pendirian  BUMDes; BUMDes  dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan Koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan (BPR);
b) empat tahapan  pendirian BUMDes 12 : melakukan  rembuk desa  guna membuat  kesepakatan  pendirian  BUMDes;  melakukan  identifikasi
12 Pasal  5  ayat  (2)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 39 Tahun  2010 tentangBadan Usaha Milik Desa.
potensi  dan  permintaan  terhadap  produk  (barang  dan  jasa)  yang  akan ditawarkan  BUMDes;  menyusun  AD/ART; dan mengajukan  legalisasi badan hukum ke notaris untuk memperoleh pengesahan; serta
c) pengelolaan  BUMDes  dan  persyaratan  pemegang  jabatan: BUMDes harus  dikelola  secara  profesional  dan  mandiri  sehingga  diperlukan orang-orang  yang  memiliki  kompetensi  untuk  mengelolanya.  Latar belakang  pendidikan  bagi  pemegang  jabatan  ini  penting  agar  dapat menjalankan  peran  dan  fungsinya  sesuai  dengan  tuntutan  pekerjaan. Selain itu: perlu disusun adanya job desk/deskripsi tanggung jawab dan wewenang  pada  masing-masing  lini  organisasi,  sebagai  panduan  kerja; kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerja sama antar  Pemerintah  Desa  dalam  pemanfaatan  sumber-sumber ekonomi; kerja sama dengan pihak ketiga oleh pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes; dalam kegiatan harian, maka  pengelola  harus  mengacu pada  tata  aturan  yang  sudah disepakati  bersama  sebagaimana  yang  telah  tertuang  dalam  AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes; Pengelolaan harus  transparan/terbuka  sehingga  ada  mekanisme check  and  balance baik  oleh  pemerintahan  desa maupun  masyarakat;  dan perlu  disusun rencana-rencana pengembangan usaha.
5) Monitoring dan evaluasi,dibuat mekanisme/prosedur pengawasan. Disamping  dilakukan  oleh  dewan  komisaris pengawasan bisa ditambah  unsur  dari  pemerintah  kabupaten.  Sebab, Pemerintah  Kabupaten juga  berperan  untuk  memfasilitasi  usaha  BUMDes.  Proses monitoring dilakukan secara berkelanjutan, sehingga bisa memantau kegiatan BUMDes secara  baik.  Evaluasi  dilakukan  per triwulan  atau  sewaktu-waktu  jika dianggap perlu sesuai ketentuan AD/ART.

## 6) Pertanggungjawaban Pengelola
Dalam  proses  pertanggungjawabaan  pengelolaan  BUMDes,  maka disarikan pendapat PKDSP  FE  UB  dalam Buku  Panduan  Pendirian  dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai berikut:
a) Setiap akhir periode tahun anggaran, pengelola wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam forum musyawarah desa yang  menghadirkan  elemen  pemerintahan  desa,  elemen  masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi BUMDes.
b) Laporan Pertanggungjawaban, antara lain memuat:
(1) Laporan Kinerja Pengelola selama satu periode/tahunan.
(2) Kinerja  usaha  yang  menyangkut  realisasi  kegiatan  usaha,  upaya pengembangan, indikator keberhasilan, dsb.
(3) Laporan keuangan termasuk Rencana Pembagian Laba Usaha.
(4) Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
(5) Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan kedepan.
(6) Mekanisme  dan  Tata  Tertib  Pertanggungjawaban  ini  disesuaikan dengan AD-ART.
7) Karakteristik BUMDes
Karakteristik  BUMDes di antaranya: berbentuk  badan  hukum, berusaha  di  bidang  perekonomian  (jasa,  manufaktur,  dan  perdagangan), Modal  terdiri  dari  penyertaan  Pemdes  dan  penyertaan  masyarakat  dengan perbandingan  51%  dan  49%,  menjadi  pusat  kegiatan  ekonomi  masyarakat desa, menjadi salah satu sumber pendapatan desa, dan memberikan layanan pada  masyarakat. Adapun usaha  yang  dapat  dijalankan  melalui  BUMDes, antara  lain: Pasar  desa, simpan  pinjam, Waserda, sumber air, transportasi, objek wisata  desa, home  industry, kerajinan  rakyat, perikanan  darat, peternakan, pertanian, dan agroindustri.

## C. Penutup

## 1. Kesimpulan
UU  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  telah  menjadi  pengaturan  yang komprehensip tentang desa.  Berbeda  dari  UU  Nomor  32  Tahun  2004, pengaturan mengenai BUMDes dalam UU Desa yang baru ini lebih lengkap. BUMDes tetap diposisikan sebagai suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki  peranan  penting  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat, desa  dan  pemerintah  desa.  Tata kelola  yang  profesional  dengan  mengacu pada  pedoman pembentukan BUMDes  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  menjadi  prasyarat  berjalannya  BUMDes  secara  baik.  Dengan demikian, kegiatan  BUMDes  yang  profesional  dan  ideal  dapat  menjadi bagian  dari  usaha  peningkatkan  ekonomi  lokal  dan  regional  dalam  lingkup perekonomian nasional.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  kajian  diketahui  bahwa  urgensi  keberadaan BUMDes  sebagai  usaha  mandiri  desa  sangatlah  penting.  Oleh  karena  itu, realisasi pembentukan dan pengelolaan BUMDes dengan panduan peraturan perundang-undangan perlu  ditindaklanjuti  ditingkat  kabupaten/kota  berupa perda dan ditingkat desa berupa peraturan desa.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Cheema, Shabbir  G,  dan  Rondinelli,  1984. Decentralization  and Development,  Policy Implementation  in  Developing  Countries, California: Sage Publications.
Christina, Anita, et. al., 2001. Jaman Daulat Rakyat: Dari Otonomi Daerah ke Demokratisasi, Jogjakarta: Lappera.
Departemen  Pendidikan  Nasional  Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007. Buku  Panduan  Pendirian  dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
Dharmayuda,  I  Made, 2001. Desa  Adat  Kesatuan Masyarakat  Hukum  Adat di Provinsi Bali, Denpasar: Upada Sastra.
Forum Pengembangan  Pembaharuan  Desa  (FPPD), 2004. Laporan  Hasil Studi  ADD  (Anggaran  Dana  Desa),  Kabupaten  Slayar,  Sulawesi Selatan, Yogyakarta: FPPD.
Juliantara,  Dadang, 2003. Pembaruan  Desa,  Bertumpu  Pada  Yang
Terbawah, Jogjakarta: Lappera.
Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 2004. Desa, Jakarta: PN Balai Pustaka. Muljadi, Arief, 2005. Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah dalam
NKRI, Jakarta: Prestasi Pustaka.
Santosa,  Andri,  et.al., 2002. Otonomi  Daerah  dan  Gelombang Baru Penyeragaman Hukum Lokal, Jakarta: HuMA. Seidman,  Ann., Seidman, Robert  B., and Nalin, Abeyserkere, 2001.
Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, ELIPS. Simarmata, Rikardo, 2006. Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di
Indonesia, Jakarta: RIPP/UNDP.
Soimin,  2010. Pembentukan Perundang-undangan  Negara  di  Indonesia,
Yogyakarta: UIIPress,
Widjaja, H.A.W., 2010. Otonomi  Desa:  Merupakan  Otonomi  Yang  Asli,
Bulat dan Utuh, Jakarta: Raja Grafindo.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 39 Tahun  2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## C. Makalah dan Kamus
Pambudi, Himawan, “Aspek Sosiologi Politik Pemerintahan Desa”, makalah disampaikan  dalam  lokakarya  Rancangan  Penyusunan  UU tentang Pemerintahan  Daerah, kerja  sama PSHK dan  DPD  RI,  Hotel  Harris, Jakarta, 6 Maret 2007.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  1991,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.