## DEKONSTRUKSI HUKUM SEBAGAI
STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI

## Inayatul Anisah
Fakultas syariah STAIN Jember Inayah_anisah@yahoo.co.id Mobile Phone: 081336595909

## Abstrak
Studi hukum tidak akan lepas dari sebuah kondiﬁ kasi teks yang memiliki tujuan tertentu. Agar tujuan yang terkandung dalam makna teks secara hakiki dapat tercapai, diperlukan adanya dekonstruksi  hukum.  Melalui  dekonstruksi,  upaya  pembangunan  hukum  di  Indonesia  yang selama ini dikenal hanya sebatas hukum yang berlaku secara yuridis formal, perlu dimaknai kembali sehingga mencakup nilai-nilai kemaslahatan yang berlaku secara universal. Meskipun perlu diakui, bahwa nilai-nilai kemaslahatan tetap tidak akan mampu menciptakan kepastian hukum,  kecuali  melalui  upaya  supremasi  hukum  yang  berupa  teks-teks  itu  sendiri.  Untuk menciptakan  kepastian  hukum  (legal  certainty),  ajaran  itu  hampir  pasti  mutlak  diperlukan, namun  dalam  realitas  empirisnya  ajaran  hukum  modern  tersebut  tidak  begitu  saja  dapat diterapkan begitu saja menjadi rule of  law tanpa melihat sebagai rule of  morality.
The study of  law coincides with the codiﬁ cation of  texts, and the deconstruction of  law is considered necessary to understand the true meaning of  the legal texts. Through the process of  deconstruction, the legal development of  the country which is merely focused on formal and juridical aspect of  law needs to include new nuance of  universal public beneﬁ t, despite any doubt on its legal uncertainty. In order to achieve legal certainty, reference to the legal text is a necessity, even though in reality modern legal theory cannot operate as rule of  law without implementing rule of  morality.

## Kata kunci: Teks, Dekonstruksi, Kemaslahatan, Kepastian hukum

## Pendahuluan
Gerakan  reformasi 1 di  tanah  air  telah
1 Gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa  pada  tahun  1998  telah  menggulingkan pemerintah  Orde  Baru.  Sejak  itulah  istilah  reformasi banyak  digunakan  dan  diucapkan  baik  dalam  forum formal  maupun  informal.    Istilah  reformasi  sering dinyatakan  sebagai  kelanjutan  revolusi,  tetapi sesungguhnya,  keduanya  memiliki  makna  yang berbeda, walaupun jika dilihat dari aspek hakekat yang ditimbulkan,  keduanya  memiliki  karakteristik  yang sama, yaitu pencapaian perubahan dari suatu keadaan yang  telah  ada  sebelumnya.  Dalam  kamus  Oxford University Press (1974), reformasi (reformation) diartikan sebgai “re-forming or being reformed,” diindonesiakan oleh
membawa situasi yang mengharuskan semua pihak  terutama  para  praktisi  hukum  dan tak  terkecuali  kalangan  akademisi,  sebagai garda  depan  sekaligus  penggerak  utama gerakan  reformasi  dituntut  untuk  memiliki kemampuan  mengkaji  dan  menempatkan
John M. Echols dan Hasan Shadily menjadi pengaturan (penyusunan) kembali, istilah ini digunakan pada abad XVI  dalam  gerakan  pembaharuan  gereja  Katolik Roma,  yang  kemudian  melahirkan  gereja  Protestan (1996:  473), baca selengkapnya I Gede A.B. Wiranta, “Hukum  Progresif   Versus  Pembangunan  Hukum (Sebuah  Pencarian  Model),  dalam  Satjipto  Rahardjo ,  Membedah  Hukum  Progresif,  (Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas, 2006), h. 237-239.
14    | De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 13-24
kembali  harkat  dan  martabat  manusia sebagai  makhluk  yang  tidak  hanya  bersifat parsial  tetapi  total.  Manusia  haruslah diposisikan  sebagai  subjek  yang  memiliki realitas  keanekaragaman.  Dalam  situasi yang  sedemikian  ini,  dekonstruksi 2 terhadap paradigma  hukum  yang  menganut  prinsip- prinsip  “grand  narrative”  modern  mendesak untuk dilakukan, bukan sekedar membongkar apalagi menghapus tetapi menyusun kembali suatu  konstruksi  baru  yang  bisa  menjawab persoalan  bukan “membungkam”  realitas  yang menjadi persoalan.
Ada tiga alasan yang sangat menarik dalam teknik dekonstruksi hukum, 3 Pertama: teknik ini memberikan cara melakukan kritik mendalam tentang doktrin-doktrin hukum. Kedua: teknik ini  juga  menawarkan  cara  interpretasi  baru terhadap teks hukum, dan Ketiga: dekonstruksi dapat  menjelaskan  bagaimana  argumentasi- argumentasi hukum berbeda dengan ideologi. Ketiga  alasan  tersebut  akan  nampak  jelas betapa dekonstruksi dalam hukum merupakan strategi pembalikan untuk membantu upaya  melihat  setiap  makna  intrinsik  yang tersembunyi dalam setiap teks.  Hal lain yang juga menarik dari dekonstruksi adalah gagasan tentang “free play of  the text”.  Setiap teks yang disusun  termasuk  keputusan  hukum  atau doktrin  hukum  dibebankan  ketika  teks  itu disusun.  Suatu  teks  selalu  menyatakan  “lebih
2 Dekonstruksi sebagaimana yang digagas Jacques Derrida,  secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa dekonstruksi biasanya dirumuskan sebagai cara atau metode membaca teks.  Suatu hal yang khas dalam pembacaan  dekonstruktif   atas  teks  adalah  bahwa unsur-unsur  yang  pertama-tama  dilacak  bukanlah inkonsistensi  logisnya,  argumen-argumen  lemahnya, ataupun  premis-premisnya  yang  tidak  meyakinkan akan tetapi unsur-unsur yang secara ﬁ losoﬁ s sangatlah menentukan, atau unsur-unsur yang menjadikan sebuah teks  itu  ﬁ losoﬁ s.  Misalnya,  gagasan  yang  dilawankan antara  nature  dan culture,  antara fakta  dan  nilai, antara ideal dan material, dan sebagainya, biasanya merupakan dasar  bagi  segala  makna  yang  kemudian  muncul  dari sebuah  wacana  ﬁ olosoﬁ s.  Selanjutnya  silahkan  baca: I.  Bambang  Sugiharto,  Postmodernisme  Tantangan  bagi Filsafat, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, Cetakan ke 9 tahun 2006), h. 44.
3 J.M. Balkin, Deconstructive Practice and Legal Theory,
(Yale Law Journal 96 edision 4, 1987), h. 744.
dari yang dimaksud”. Dengan kata lain melalui dekonstruksi  teks  mempunyai  kehidupan sendiri  yang  selalu  ditempatkan  berdasarkan prespektif  diakronis.

## Dekonstruksi Sebagai Sebuah Strategi
Dominasi  diskursus  konstitusi  seperti negara  integralistik  ala  Hegelian-Kanan dan  Machiavelli  I  atas  diskursus  konstitusi trias  politika  Montesquieu  mengandaikan sebuah struktur hierarkis interpretasi yang  menempatkan  diskursus  konstitusi Hegelian  Kanan  dan  Machiavelli  I  pada posisi  sentral dan  trias  politika  Montesquieu pada  posisi  periferal. 4 Struktur  hierarkis  ini telah  mengeksklusi  diskursus  trias  politika bahkan  lebih  dari  itu  menundukkan, mensubordinasikan, dan juga sangat menekan. Realitas  inilah  yang  agaknya  mengharuskan upaya strategis untuk melakukan pembalikan struktur  hierakis  interpretasi  tersebut,  guna melakukan  delegitimasi  atas  klaim  sentral, primer, dan otentik dari wacana yang dominan. Upaya strategis itu tak lain adalah dekonstruksi yaitu sebuah proses penampakan aneka ragam aturan  tersebunyi  yang  menentukan  sebuah teks  atau  diskursus.  Hal  ini  menegaskan bahwa dekonstruksi dalam konteks ini harus diposisikan  bukan  sebagai  diskursus  atau sekedar metode formal yang digunakan untuk membedah  (baca:  analisis)  praktek-praktek diskursif   dan  nondiskursif   melainkan  harus dijadikan  strategi  untuk  menampakkan dikotomis  sebuah  diskursus  dengan  jalan menelusuri  setiap  “realitas”  paradoksal  yang ada dalam diskursus institusi itu.
Sebagaimana  yang  telah  disinggung  pada bagian  pendahuluan  tulisan  ini,  bahwa  teks dan  interpretasi  atas  teks  selalu  saja  terkait dengan  nilai  intrinsik  yang  tersembunyi  di balik teks. 5 Teks tidak memiliki makna literal
4 Anom  Surya  Putra,  Teori  Hukum  Kritis:  Struktur Ilmu dan Riset Teks, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 61-70.
5 Dalam  kaitan  ini  Jacques  Derrida  berkeyakinan bahwa meskipun orang belum mengucapkan kata-kata, namun  tulisan  (teks)  sudah  siap  untuk  dicurahkan. Tulisan, menurut Derrida, adalah merupakan suatu fait accompli, suatu yang sudah selesai dan sudah terlaksana
Inayatul Anisah, Dekonstruksi Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum... |    15
karena hal ini hanya mengandaikan kehadiran diri yang memutlakkan diri dari makna. Teks sebagai  sebuah  representasi  tidak  pernah dapat menghadirkan ulang kehadiran makna. Namun  demikian,  teks  nyatanya  kemudian diperankan untuk membedakan dan sekaligus menunda sebuah makna. Melalui “penandaan” terhadap  sebuah  makna,  teks  sekaligus menunjukkan  ketidakhadiran  sebuah  makna lainnya, melakukan penandaan kepada sebuah makna  juga  sekaligus  “menunda”  kehadiran makna,  yang  tersisa  kemudian  adalah  “jejak- jejak” makna.
Setiap  teks  konstitusi  merupakan  jejak- jejak  yang  senantiasa  menunjuk  pada  teks- teks lainnya, sekaligus menegaskan penolakan atas klaim bahwa sebuah diskursus konstitusi dapat memiliki akses langsung kepada makna awal    sebuah  teks.  Klaim  ini  sebenarnya mengukuhkan posisi dominan sebuah diskursus konstitusi atas diskursus konstitusi lainnya. Setelah mengubah struktur hierarkis interpretasi, maka dekonstruksi menempatkan diskursus-diskursus  konstitusi  dalam  posisi yang  egaliter.  Pada  posisi  yang  seperti  ini, dekonstruksi  dapat  dipahami  sebagai  pintu untuk memasuki era baru dalam membangun sebuah sikap  dan pandangan  tentang negara hukum  yang  lebih  apresiatif   satu  sama  lain. Tegasnya,  strategi  dekonstruksi  menawarkan keanekaragaman  “cara  baca”  terhadap  teks (baca:  aturan  hukum  maupun  realitas  sosial) guna meruntuhkan dominasi maupun represi dari  sebuah  diskursus.  Dengan  kata  lain, strategi  dekonstruksi  memberikan  arah  baru pada  suatu  sikap  dan  pandangan  tentang negara dan hukum yang egaliter.

## Potret  Hukum  Sesaat  Sebelum  dan
pada  saat  orang  berbicara.  Tulisan  itu  bersifat impersonal,  artinya:  dalam  tulisan  tidak  terdapat suatu  kehadiran-diri  bahkan  juga  bukan  merupakan substansi.  Tentang makna tulisan Derrida menyatakan bahwa: makna seakan-akan keluar atau diturunkan dari tulisan.  Gagasan  ini  diistilahkan  dengan  archi  writing yang berarti “waktu” sebelum “waktu”, bahasa sebelum bahasa  yang  kita  pakai  saat  ini.  Selengkapnya  baca: Kaelan,  Filsafat  Bahasa,  Masalah  dan  Perkembangannya, (Yogyakarta: Paradigma, 1998), h. 245.

## Setelah Reformasi
Kondisi  hukum  di  Indonesia  sebelum reformasi  atau  lebih  tegasnya  saat  regim Orde  Baru  masih  berkuasa  tidak  mampu memberikan  kepastian,  apalagi  memberikan keadilan  sebagaimana  yang  diharapkan  oleh masyarakat. Hal ini tentu tidak pernah disadari apalagi  diakui  oleh  hegemoni  regim  Orde Baru,  sebab  regim  Orde  Baru  beranggapan telah  melaksanakan  pemerintahan  atas  dasar kepastian  dan  keadilan,  regim  Orde  Baru merasa  selalu  berusaha  merealisasikannya melalui berbagai “program pemerataan” mulai dari pemerataan  untuk  memperoleh  pendidikan sampai pada pemerataan memperoleh kesehatan  (yang  sebenarnya  merupakan kewajiban  yang  memang  harus  diemban oleh  pemerintahan  manapun). 6 Memang, mendirikan  negara  hukum 7 merupakan proyek  rekayasa,  karena  begitu  banyak bidang  kehidupan  yang  harus  ditangani, bukan melulu bidang hukum saja, tetapi juga ekonomi, politik, sampai  pada bidang sosial, dan yang terpenting adalah perilaku manusia di  dalamnya.  Begitu  banyaknya  bidang  yang harus ditangani (bisa jadi: diharapkan), maka akan  menjadi  terlalu  kecil  apabila  negara
6 Firman Muntaqo, ”Meretas Jalan bagi Pembangunan Tipe Hukum Pregressif  melalui Pemahaman terhadap Peranan  Mazhab  Hukum  Positivis  dan  Nonpositivis dalam  Kehidupan  Berhukum  di  Indonesia”,  dalam Rahardjo, Membedah, h. 151.
7 Sebagai  sebuah  negara  Indonesia  menegaskan dirinya  sebagai  negara  hukum  (Pasal 1  ayat  (3)  UUD 1945).  Secara  umum,  dalam  setiap  negara  yang menganut  paham  negara  hukum,  pasti  meniscayakan tiga  prinsip  dasar,  yaitu  supremasi  hukum  (supremacy of   law),  kesetaraan  di  hadapan  hukum  (equality  before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of  law). Lebih lanjut baca: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,  Panduan  Pemasyarakatan  Undang-undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945:  Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006), h. 46-48. Baca juga: Soetandyo Wignjosoebroto: “Doktrin Supremasi Hukum: Sebuah Tinjauan  Kritis  dari  Perspektif   Historik”  dalam Satjipto  Rahardjo,  Wajah  Hukum  di  Era  Reformasi: Kumpulan  Karya  Ilmiah  Menyambut  70  Tahun  Prof.  Dr. Satjipto Rahardjo, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 161-178.
16    | De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 13-24
hukum  hanya  dipahami  sebagai  usaha  agar perkara-perkara  diselesaikan  secara  hukum, padahal  negara  hukum  Indonesia  yang ingin  dibangun  jauh  lebih  besar  dari  pada itu.  Hal  ini  bisa  dirujuk  pada  pembukaan UUD  1945  yang  bertujuan  memajukan kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan bangsa.  Negara  hukum  memikul  beban yang  sangat  berat,  yaitu:  memandu  bangsa ini  menuju  kehidupan  yang  bahagia.  Karena itu,  dapat  dimengerti  mengapa  diperlukan suatu  pemahaman  mendasar  tentang  hukum dengan berbagai fungsi dan berbagai peranan yang harus dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat.
Ada hal lain yang ingin disampaikan di sini bahwa  terdapat  indikasi  yang  kuat  bahkan telah  menjadi  persepsi  yang  menandakan regim Orde Baru telah menerapkan Mazhab Hukum  Positivistik 8 .  Persepsi  inilah  yang terlanjur dipegang teguhi dan diimani sebagai satu-satunya  jalan  untuk  menuju  Indonesia
8 Mazhab  ini  berpendapat  bahwa  hukum  yang utama  adalah  hukum  yang  berasal  atau  diciptakan oleh  manusia,  yakni  Hukum  Positif.  Latar  belakang pemikiran  mazhab  ini  adalah  pengutamaan  manusia dan  rasionya,  sekaligus  upaya  untuk  membebaskan manusia dari dominasi penjelasan yang mengedepankan ajaran-ajaran ke-Tuhanan. Hukum positif  tidak berlaku universal,  melainkan  merujuk  pada  ruang  dan  waktu tertentu.    Dalam  perkembangannya  yang  dimaksud hukum positif  adalah hukum yang dibikin oleh badan- badan  negara  dan  pemerintah.  Dengan  demikian, hukum  lalu  kemudian  diartikan  sebagai  perintah dan  larangan  yang  dibuat  oleh  lembaga-lembaga negara  dan  pemerintah  yang  pemberlakuannya  dapat dipaksakan, dan dengan demikian pula hukum adalah kaidah  normatif   yang  memaksa,  eksklusif,  hierarkis, sistematis,  dan  dapat  berlaku  seragam.  Jelasnya,  yang dapat  dianggap  sebagai  hukum  menurut  mazhab  ini adalah produk legislasi, di luar legislasi hanyalah norma moral. Legislasi diposisikan sebagai satu-satunya hukum karena  merupakan  satu-satunya  pembadan  hukum yang  dianggap  positif   atau  dapat  ditangkap  oleh  alat inderawi  manusia.  Selengkapnya  baca:  Rival  Ahmad dan Rikardo Simarmata, “Hukum di Indonesia”, dalam A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung (Ed.), Panduan Bantuan  Hukum  di  Indonesia:  Pedoman  Anda  Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum” (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006), h. 3. Baca juga: Otje Salman dan Anton F. Susanto, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpilkan, dan Membuka Kembali, (Bandung: Reﬁ ka Aditama: 2004), h. 80.
sebagai  sebuah  negara  dan  bangsa  yang maju  dan  modern 9 .  Regim  Orde  Baru  telah menganggap Hukum Adat sebagai The Living Law  yang  tidak  mampu  menjadi  sarana atau  alat  untuk  pembangunan  hukum, 10 karena tidak tertulis dan dianggap tidak bisa memberikan  kepastian  hukum.  Hukum  adat dianggap  sebagai  hukum  non-positivistik  dan dianggap  sebagai  penyebab  kemunduran karena telah disusupi unsur-unsur feodalistik. Dengan  demikian,  hukum  adat  dianggap banyak  mengandung  cacat  yuridis  dan karenanya perlu disempurnakan, di-retool, di- scanner  sehingga  tidak  bertentangan  dengan hukum  tertulis.  Persepsi  dan  upaya-upaya yang telah dilakukan regim Orde Baru seperti ini  tentu  bukan  satu-satunya  alasan  mengapa reformasi  harus  bergulir.  Dampak  globalisasi serta semakin memburuknya kondisi ekonomi, dan  diperparah  dengan  berbagai  tindakan kepada  pemerintah  yang  cenderung  represif semakin  mendorong  rakyat  untuk  segera “membubarkan” regim Orde Baru yang “heavy executive”  yang  dirasa  tidak  sensitif   terhadap rasa kepastian hukum dan keadilan hukum.
9 Karakteristik  paling  menonjol  hukum  modern yang  diterapkan  di  Indonesia,  dan  juga  di  dunia pada  umumnya,  adalah  bersifat  rasional  dan  formal. Dalam  suasana  seperti  itu  para  penyelenggara hukum    menempatkan  rationality  above  else  akibatnya bukan  keadilan  yang  diciptakan  tetapi  “cukup” menjalankan dan menerapkan hukum secara rasional. Artinya  hukum  diyakini  sudah  dijalankan  manakala semua  orang  sudah  berpegangan  pada  rasionalitas itu.  Karakteristik  hukum  modern  ini  sesungguhnya tidak  terlepas  dari  semangat  hukum  abad  sembilan belas  yang  liberal  dengan  semboyan  laissez  fair  laissez passez.  Akibatnya  tugas  hukum  hanyalah  menjaga agar  setiap  individu  dapat  berinteraksi  secara  bebas tanpa  gangguan  dan  intervensi  dari  pihak  manapun, termasuk  dari  pihak  negara.  Dalam  perkembangan selanjutnya, masyarakat mengalami kejenuhan dengan suasana  yang  hanya  memperhatikan  kemerdekaan dan  kebebasan  individu  seperti  itu,  maka  lahirlah  era ‘Negera  Kesejahteraan’  dimana  negara  turut  turun tangan  mengatur  berbagai  kebutuhan  publik  pada umumnya,  termasuk  di  dalamnya  hukum.  Selebihnya baca:    Salman  dan  Susanto,  Teori  Hukum,  h.  73,  75, dan 80, dan Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004).
10 Muntaqo, Meretas Jalan. ., h. 152-153.
Sejalan  dengan  hal  itu,  reformasi  pun lalu  kemudian  dilakukan  dengan  berbagai eksperimentasi  penerapan pemerintahan a  la trias  politika  Montesqueiu  atas  dasar  “check and  balance”  antara  eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif.  Sejalan dengan itu pula kebebasan politik  pun  berhasil  dihadirkan,  otonomi daerah dapat diimplementasikan, dan berbagai instrumen hukum, politik, dan kemasyarakatan pun  tumbuh  berkembang  dengan  pesatnya. Pertanyaan yang kemudian segera mengemuka adalah:  sudahkan  keadilan  yang  diharapkan sudah terwujud di Indonesia?.
Reformasi  1998  memang  telah  menjadi tonggak  bagi  upaya  mengangkat  hukum hingga  posisi  ideal,  akan  tetapi  justru  posisi ini  telah  semakin  menimbulkan  kekecewaan rakyat kebanyakan. Kenyataan, bahwa dari  waktu  ke  waktu  justru  semakin  marak komersialisasi  dan  commodiﬁ cation. 11 Berbagai peraturan diubah dan dibuat, berbagai komisi 12 pun  lalu  dibentuk,  salah  satunya,  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi (KPK)  untuk satu tujuan yang sangat mulia: memberantas  tindak  pidana  korupsi,  namun hasilnya  masih  saja  tetap  mengecewakan. Maﬁ a-maﬁ a  peradilan  sepertinya  semakin mempertegas  bahwa  hukum  tidak  mampu mengatasi  berbagai  persoalan  yang  dihadapi bangsa.  Ada  apa  dengan  hukum  di  negeri ini?  Salahkah  cara  bangsa  ini  berhukum? Pertanyaan-pertanyaan  itulah  yang  agaknya
11 Satjipto  Rahardjo,  Hukum  Progresif:  Hukum Yang  Membebaskan,  Majalah  Hukum  Progressif,  Edisi Perdana, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2005, h. 4-5.
12 Kehadiran  komisi-komisi  pembantu  negara (state  auxiliary  agencies)  sebagai  salah  satu  implikasi era  reformasi  yang  memberi  gambaran  bahwa  angin perubahan  sepertinya  sedang  membawa  bangsa  ini ke  arah  the  real  change,  lebih  lengkap  tentang  komisi ini,  silakan  click:  http://www.solusihukum.com,  Peran Beberapa  State  Auxiliary  Agencies  Dalam  Mendukung Reformasi  Hukum  di  Indonesia,  baca  juga:  Cornelis  Lay, “State Auxiliary Agencies”, Jentera Jurnal Hukum, edisi 12-tahun  III,  (April-Juni,  2006),  5-21,  dan  A.  Ahsin Thohari,  “Kedudukan  Komisi-komisi  Negara  Dalam Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia”,  Jentera  Jurnal Hukum,  edisi  12-tahun  III,  (April-Juni,  2006),  h.  22- 35.
menjadi  pendorong  untuk  segera  diciptakan strategi hukum yang dapat diimplementasikan dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara, lebih dari strategi termaksud dapat digunakan untuk  melakukan  peninjuan  kembali  basis teori hukum yang menjadi pondasi bagi sistem hukum nasional. Rumusan strategi itu adalah merupakan gagasan dan terobosan progresif yang  secara  cepat  dan  tepat  mengubah  dan melakukan  pembalikan  fundamental  dalam teori dan praksis hukum sehingga benar-benar ditemukan  format  pembangunan    hukum yang sesuai bagi Indonesia.
Format  Pembangunan  Hukum  Yang Sesuai Bagi Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum.
Sebagaimana  yang  dapat  dilihat  dalam bentangan  diakronis  regim  Orde  Baru, strategi  hukum  yang  diterapkan  adalah strategi hukum yang dibingkai dalam kemasan positivistik.  Langkah  strategis  ini  diambil sebagai  upaya  untuk  memperoleh  dukungan politik  serta  dalam  upaya  menghadirkan investasi asing ke dalam negeri. Hal ini dirasa penting  bagi  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi sekaligus mempertahankan kekuasaan. Langkah-langkah  yang  diambil  oleh  regim Orde  Baru  itu  nyatanya  masih  tetap  terasa dampaknya hingga saat ini, bahkan ironisnya ekonomi Indonesia terasa  semakin melemah dan  sangat  bergantung  pada  investasi  dan bantuan  asing  yang  nyata-nyata  eksploitatif (dengan  doktrin  pasar  bebasnya),  materialis, individualis, dan liberalis yang pada gilirannya nyata-nyata melemahkan rasa nasionalistik dan semangat  patriotistik.  Realitas  empiris  yang menunjukkan melemahnya rasa nasionalisme serta  indikasi  ketidaksabaran  pemerintah untuk  menghadirkan  kesejahteraan  secara ekonomis  bagi  rakyat  dengan  mengadopsi paham  hukum  positivistik,  jelas-jelas  telah mendorong  bagi  upaya  pembongkaran  dan perubahan  (baca:  dekonstruksi)  terhadap beragam bentuk eksploitasi yang materialistis, individualistis,  dan  liberalis  yang  nyata-nyata telah  sekian  lama  menghegemoni  pemikiran
18    | De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 13-24
dan sekaligus praktik berhukum di Indonesia.
Langgam  otoritarianisme  dan  sentralisasi kekuasaan  ternyata  sungguh-sungguh  telah mengakibatkan Indonesia sangat bergantung kepada “donatur” asing dan rakyat yang harus menanggung  akibatnya.  Akses  rakyat  untuk dapat  memanfaatkan  sumber  daya  ekonomi terkorbankan,  karena  otoritas  otonom  yang bersifat  lokal  telah  secara  “baik”  mengelola setiap  sumber  daya  ekonomi  yang  ada  di daerah,  padahal  justru  hal  inilah  pemicu sengketa  agraria  di  seluruh  penjuru  negeri. Pertanyaan  selanjutnya  adalah:  apa  peranan yang  dapat  dimainkan  oleh  hukum  bagi Indonesia. 13
Dalam bingkai Pancasila, hukum berfungsi sebagai  instrumen  yang  mengiringi  bangsa Indonesia  mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; Berperikemanusiaan Yang Adil dan Beradab; dalam  wadah  Persatuan  Indonesia;  dengan pemerintahan yang  didasari nilai Kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksaaan dalam  permusyawaratan/perwakilan;  dalam rangka  mewujudkan  Keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Semua  itu  harus didasarkan  pada  realitas  empiris  bahwa Indonesia  sebagai  bangsa  adalah  bercorak pluralistik (baca: Bhinneka Tunggal Ika) tetapi terbingkai  kokoh  dengan  nilai  Persatuan (bukan kesatuan) Indonesia.
Menyadari  akan  realitas  empiris  tersebut di  atas,  maka  akan  semakin  nampak jelas  format  hukum  yang  sesungguhnya betul-betul  dibutuhkan  oleh  bangsa  yang Bhinneka Tunggal Ika ini, yaitu: hukum yang mengakomodasi pluralitas bangsa Indonesia. Karenanya  harmonisasi  hukum  adalah sebuah  keniscayaan,  bukan  sekedar  uniﬁ kasi atau kodiﬁ kasi. Hal ini penting, sebab dalam
13 Selanjutnya  baca:  Soejadi,  “Reﬂ eksi  Mengenai Hukum  dan  Keadilan,  Aktuali-sasinya  di  Indonesia”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas  Gadjah  Mada,  (Yogyakarta:  UGM,  7  April 2003).  Baca  juga:  Koento  Wibisono  Siswomihardjo, “Supremasi Hukum Dalam Negera Demokrasi Menuju Indonesia  Baru  (Kajian  Filosoﬁ s)”  dalam  Rahardjo, Wajah, h. 147.
situasi yang seperti itu hukum harus diabdikan kepada  manusia  bukan  manusia  yang  harus mengabdi  kepada  hukum.  Dengan  kata  lain konsepsi  kebenaran  formal  dan  prosedural ala  positivistik  mutlak  harus  dihilangkan, jika  tidak  maka  yang  terjadi  adalah  manusia dikorbankan  demi  kepentingan  hukum. 14 Dengan demikian pula, maka nilai-nilai yang harus  menjadi  pondasi  bagi  pembangunan hukum  di  Indonesia  adalah  nilai-nilai  yang tumbuh  dan  berkembang  dalam  satuan- satuan  masyarakat  yang  pluralis  ini,  bukan hukum  yang  diciptakan  berdasarkan  nilai- nilai yang secara a priori ditetapkan dan dianut oleh  para  ahli  hukum  normatif-positivistik yang melingkar di pusat-pusat pemerintahan, yang  pura-pura  tahu  secara  pasti  kebutuhan hukum rakyat Indonesia. 15 Satu hal yang harus mendapatkan  perhatian  sepenuhnya  adalah fungsi hukum yang secara fundamental harus mampu  memfasilitasi  tumbuhnya  nilai-nilai hukum  yang  ada  pada  masyarakat  pluralis dan mensinergikannya dalam bingkai hukum nasional,  dan  tidak  memaksakan  nilai-nilai yang  tidak  tentu  sesuai  apalagi  diperlukan bagi  kebutuhan  berhukum  dari  masyarakat Indonesia.
Gambaran  di  atas  memperjelas  bahwa agar dapat melakukan perubahan atas format dan fraksi hukum yang saat ini mendominasi cara  pemerintah  berhukum,  dan  agar  dapat membangun tatanan hukum yang didasarkan atas  pondasi  harkat  dan  martabat  manusia Indonesia,  maka  sudah  barang  tentu diperlukan  langkah-langkah  strategis  berupa pengembalian pola format dan fraksi hukum itu kepada patron aslinya, yaitu: pembangunan
14 Hal  ini  sesuai  dengan  paradigma  Hukum Progresif   yang  digagas  oleh  Prof.  Dr.  Satjipto Rahardjo,  yang  menegaskan  bahwa:  “Hukum  adalah untuk manusia bukan sebaliknya… hukum itu tidak untuk dirinya  sendiri,  melainkan  untuk  sesuatu  yang  lebih  luas, yaitu… untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan  kemuliaan  manusia”.  Satjipto  Rahardjo,  “Hukum Adat  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia: Perspektif   Sosiologi  Hukum”,  Makalah,  disampaikan pada  Lokakarya  Hukum  Adat  diselenggarakan  oleh Mahkamah Konstitusi 4-6 Juni 2005, h. 5.
15 Rahardjo, Membedah, h. 187.
Inayatul Anisah, Dekonstruksi Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum... |    19
hukum  yang  didasarkan  atas  pondasi axiologi,  asas,  dan  institusi-institusi  hukum dalam  peculiar  form  of   social  life  Indonesia yang  pluralistik  namun  tetap  mendasarkan diri  pada  asas  musyawarah,  gotong  royong, kekeluargaan,  dan  magis  religius.  Dan  sekali lagi,  pembongkaran  dan  pengembalian  itu diperlukan  tindakan  yang  drastis,  cepat, mendasar,  dan  progressif   (bukan  agressif). Hal  ini  sudah  barang  tentu,  menolak  status quo  adalah  sebuah  keniscayaan,  dan  lebih dari  pada  itu  secara  progresif   melakukan “pembebasan”  dengan  mengubah  secara cepat  dan  tepat,  serta  melakukan  terobosan dan  pembalikan  fundamental,  baik  dalam teori hukum maupun praksis hukum dengan pendekatan yang tidak melulu normatif  tetapi harus holistik.
Pada pelataran teori, hukum adalah kaidah sosial yang sudah tentu tidak mungkin terlepas dari  bingkai  axiologi  berupa  nilai-nilai  yang dipegang  teguhi  oleh  masyarakat  di  dalam peri kehidupannya. Dalam perspektif  seperti ini,  hukum  adalah  cerminan  nilai-nilai  yang belaku  di  dalam  masyarakat.  Hal  demikian mangandung  arti  bahwa  hukum  yang  baik adalah  hukum  yang  sesuai  dengan  the  living law  yang  ada  dalam  masyarakat.  Namun demikian,  pada  kenyataanya  selama  ini  di Indonesia hukum didominasi oleh pengaruh ajaran  legalistik-positivistik.  Memang  demi kepastian  hukum  (legal  certainty),  ajaran  itu hampir pasti mutlak diperlukan, namun dalam realitas  empirisnya  ajaran  hukum  modern tersebut  tidak  begitu  saja  dapat  diterapkan. Hal  ini  disebabkan karena hukum  itu  bukan hanya melulu bangunan peraturan saja, tetapi hukum juga merupakan bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Hukum tidak bisa dimampatkan begitu  saja menjadi rule of  law tanpa melihat sebagai rule of  morality. 16
Bagi  Indonesia,  juga  bagi  negara-negara
16 Hukum  itu  bukan  hanya  sekedar  sebuah peraturan  atau  sebatas  prosedur  yang  melekat  pada kekuasaan  akan  tetapi  hukum  itu  juga  penuh  dengan muatan insight, gagasan, dan nilai yang menyatu padu, tidak particular (pen.)
lain, globalisasi 17 telah menghadirkan fenomena  kehidupan  antar  negara  yang hampir tanpa batas. Dalam konteks pergaulan  hukum  antar  anggota  masyarakat negara-negara  di  dunia,  tidaklah  mudah bagi  Indonesia  untuk  menaﬁ kan  begitu  saja eksistensi  hukum  modern  yang  positivistik. Satu  hal  yang  harus  diakui  bahwa  hukum modern  yang  positivistik  itu  memang  tidak banyak mengandung nilai-nilai ke-indonesia- an, akan tetapi bagi Indonesia yang pluralistik ini  perlu  berkontemplasi  dan  mereﬂ eksi spirit yang implisit di  dalam hukum modern itu,  sehingga  dapat  memberi  arah  kepada dan  memberi  watak  ke  dalam  hukum  yang sungguh-sungguh “indonesia”.
Ada  tiga  komponen  legal  system  yang sangat  terkait  erat  dengan  penegakan  dan pembangunan hukum, yaitu: struktur, substansi, dan kultur 18 .
Pertama: Komponen stuktur adalah bagian- bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Struktur hukum dapat pula diartikan sebagai kerangka  yang  memberikan  bentuk  dan batasan  pada  sistem  hukum.  Unsur  struktur hukum  adalah  badan  eksekutif,  legislatif, dan yudikatif. Badan  eksekutif  tersusun  atas Presiden dan para stafnya. Lembaga legislatif tersusun  dari  berbagai  alat  kelengkapan (pimpinan,  komisi,  pansus,  pamus,  baleg), sedangkan  lembaga  yudikatif   tersusun  dari: lembaga  peradilan,  jumlah  anggota  hakim agung,  dan  pembagian  peradilan  umum  dan peradilan khusus.
Kedua:  Komponen  substansi  merupakan produk  aktual  yang  dihasilkan  oleh  sistem hukum  dan  meliputi  pula  kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian substansi  hukum  adalah  aturan,  norma,  dan 17 Selengkapnya  baca:  Nasikun,  “Globalisasi  dan Problematika  Pembangunan  Hukum:  Suatu  Tinjauan Sosiologis”  dalam  Khudzaifah  Dimyati  dan  Kelik Wardiono (Ed.), Problema Globalisasi: Perspektif  Sosiologi Hukum, Ekonomi, & Agama, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), h. 31-41.
18 Wiranata, “Hukum Progresif versus Pembangunan Hukum” dalam Rahardjo, Membedah, h. 254. Baca juga: Ahmad dan Simarmata, dalam Zen dan Hutagalung, Panduan, h. 5.
20    | De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 13-24
pola  perilaku  manusia  yang  nyata,  misalnya: penerapan pajak bumi dan bangunan.
Ketiga:  Komponen kultur  adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama  dan  menghasilkan  suatu  bentuk penyelenggaraan  hukum  dalam  budaya masyarakat  secara  keseluruhan.  Kultur hukum  meskipun  dianggap  kurang  jelas dianggap sebagai pondasi dari sistem hukum. Tanpa  kultur  hukum,  sistem  hukum  tidak akan  berdaya.  Kultur  hukum  akan  nampak jelas  dalam  kepercayaan,  nilai,  pemikiran, dan harapan. Kultur  hukum adalah kata lain untuk suasana dan kekuatan sosial yang bisa menentukan bagaimana hukum digunakan.
Dari  ketiga  komponen  tersebut  dengan tidak  bermaksud  menaﬁ kan  dua  komponen lainnya 19 agaknya  kultur  memainkan  peran penting  dalam  konteks  penegakan  hukum. Hal  ini  dapat  dimengerti  karena  di  dalam kultur selalu saja melibatkan public participation. Selanjutnya, proses penegakan hukum hanya  akan  mencapai  sebagaimana  apa  yang diinginkan  manakala  fungsi  sosial,  politik, ekonomi,  dan  kebudayaan  dapat  bekerja secara  simultan  dan  sinergis.  Manakala  hal ini  dapat  terpenuhi  maka  secara  teoritis sosiologis hukum pun akan menjadi wahana bagi  kanalisasi  proses-proses  hukum  dalam masyarakat.
Selanjutnya  perlu  dikemukakakn  disini bahwa dalam perspektif  sosiologis, pengaturan hukum  hanyalah  merupakan  salah  satu  dari sekian banyak pengaturan perilaku sosial, dan hanya merupakan satu potong kecil saja dari suatu “jagad” kaidah sosial yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh  para  pakar  sosiologi  hukum  yang menyatakan  bahwa  hukum  itu  tak  lain  dan tak  bukan  hanyalah  satu  dari  sekian  banyak sarana  kontrol  sosial  dengan  sifatnya  yang paling  terspesialisasi  dan  tergarap.  Hukum
19 Hubungan  antara  struktur  hukum,  substansi hukum dan kultur hukum dapat diilustrasikan sebagai berikut:  Struktur  hukum  sebagai  mesin,  substansi hukum  adalah  apa  yang  dikerjakan  dan  dihasilkan oleh  mesin,  dan  kultur  hukum  adalah  pelaku  yang menghidupkan dan mematikan mesin tersebut. (pen.).
yang  sudah  disiapkan  untuk  mengatur  satu masalah tertentu pun sesungguhnya tidaklah akan  mampu  mengantisipasi  sederetan persoalan  yang  hadir  belakangan,  sehingga kendati pun hukum itu sudah mengatur, tetapi harus  tetap  mencari  jalannya  sendiri  untuk bisa menjadi sarana kontrol sosial yang baik. Manakala  sebuah  hukum  dipaksakan  untuk mampu  memecahkan  secara  mutlak  deretan persoalan  sosial,  maka  yang  terjadi  justru bukan  ketertiban  sosial  akan  tetapi  justru menimbulkan distorsi di dalam masyarakat 20 .
Perlu  pula  dikemukakan  disini  bahwa penyelenggaraan hukum adalah suatu proses yang  diharapkan  menjadi  sarana  untuk mewujudkan  tujuan  melalui  kinerja  badan- badan  yang  menggerakkan  proses  tersebut. Sekalipun  hukum  memberikan  legitimasi untuk  menjalankan  tugas  masing-masing, namun para penyelenggara hukum tetap harus mencari  jalannya  sendiri  di  tengah-tengah tarikan  dan  dorongan  kekuatan  sosial  yang ada.  Tujuan  penegakan  hukum,  seringkali dirumuskan  dengan  rumusan  yang  abstrak, yakni:  menegakkan  keadilan,  keamanan, dan ketertiban masyarakat, sedangkan
20 Harus  diakui  bahwa  memang  selama  ini  telah banyak  digunakan  perspektif   sosiologis  di  dalam menyempurnakan  politik  hukum  (legal  policy).  Salah satu  contoh,  misalnya  dalam  pembuatan  peraturan perundang-undangan  sebagai  bagian  dari  politik hukum,  sesungguhnya  adalah  merupakan  “keputusan politik” yang mengalokasikan kekuasaan, menentukan peruntukan  berbagai  sumber  daya,  hubungan  antar manusia,  prosedur  yang  harus  ditempuh,  pengenaan sanksi,  dan  sebagainya,  Perspektif   sosiologis  melihat bahwa  pembuatan  peraturan  perundang-undangan tersebut  belum  tentu  merupakan  sebentuk  bangunan yang hadir secara alami sebagai sebuah proses diakronis, melainkan  dipahami  sebagai  karya  cipta  pembuatnya yang merupakan “keputusan politik”  Oleh karenanya selalu  ada  resiko  bahwa  segala  hal  yang  dicantumkan dalam  peraturan  tidak  di-support  oleh  basis  alami yang  adequate,  melainkan  lebih  merupakan  ungkapan keinginan  pembuatnya  semata.  Akibatnya  ---dalam penyebutan  yang  lebih  sederhana---  sesungguhnya hukum  itu  (baca:  undang-undang)  telah  cacat  sejak lahir sebab selalu dapat diinterpretasikan kebenarannya oleh banyak pihak. Selebihnya baca: Wiranata, “Hukum Progresif   versus  Pembangunan  Hukum”  dalam Rahardjo, Membedah, h. 256.
prosedur  pelaksanannya  bersifat  formal, 21 padahal  prosedur  formal  tidak  menjamin bahwa  penyelenggaran  hukum  itu  akan berjalan secara baik bahkan seringkali malah mendorong  terciptanya  tindakan  yang  tidak sepenuhnya berdasarkan hukum.

## Urgensi Dekonstruksi bagi Pembangunan Hukum  di  Indonesia  Dalam  Pelataran
Teoritis dan Praktis.
Ada  satu hal yang  ingin ditegaskan  sekali lagi di  sini,  bahwa upaya dekonstruksi harus dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan format  dan  fraksis  pembangunan  hukum di  Indonesia.  Dalam  bingkai  seperti  ini,  ada komponen basis dalam hukum, yaitu: peraturan dan  perilaku,  artinya  hukum  ditempatkan sebagai aspek perilaku sekaligus juga sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem  hukum  dan  perilaku  (manusia)  akan menggerakkan  peraturan  berikut  sistem yang  telah  dan  akan  di  bangun.  Dari  sini akan  nampak  jelas  bahwa  pembangunan hukum  harus  lebih  menekankan  pada  aspek dehumanisasi terhadap produk-produk hukum yang akan dibangun. Tegasnya, hukum harus  dikomposisikan  untuk  manusia  bukan manusia  untuk  hukum.  Dengan  kata  lain manusia harus dikomposisikan sebagai sentral hukum sehingga rasa keadilan, kesejahteraan, dan  kebahagiaan  manusia  menjadi  pusat kepedulian  hukum,  dan  hukum  hanya menjadi media penjamin dan penjaga berbagai kebutuhan-kebutuhan asasi tersebut.
Pokok-pokok pikiran sebagaimana yang  tergambarkan  di  atas  terasa  menjadi semakin  penting.  Rakyat  sudah  seyogyanya kini mendapatkan  fasilitas dari negara  untuk mencapai  kesejahteraan  dan  kemakmuran. Sudah  saatnya  negera  mendukung  rakyat untuk  mendapatkan  akses  atas  sumber  daya
21 Prof.  Dr.  Satjipto  Rahardjo  mengindikasikan beberapa  hukum  formal  (modern)  sebagaimana berikut:  a)  diangkat,  sehingga  memuat  ketentuan- ketentuan umum sesuai asas universalisti, b) mempunyai tingkat  keumuman,  yang  oleh  Weber  disebut  sebagai rasionalitas  yang  formal,  dan  c)  menekankan  pada faktor prosedur.
alam dan menghapuskan ketidakadilan. Sudah saatnya  pula  kini  segala  bentuk  penegasan the living  law dihentikan, hukum rakyat harus difasilitasi  oleh  negara  untuk  tumbuh  dan berkembang menjadi sumber hukum nasional, sehingga penghisapan kekuasaan oleh negara terhadap  daerah,  maupun  otonomi  dan kesatuan  masyarakat  tardisional    pun  harus segera dihentikan. Dengan demikian, hal yang mendesak  untuk  segera  dilakukan  adalah pembalikan hierarki, maksudnya rakyat harus diprioritas-utamakan  oleh  negera  dalam pembangunan hukum, bukan kekuatan sosial politik  apalagi  kekuatan  asing.  Rakyat  harus diberi  kesempatan  seluas-luasnya  untuk berpartisipasi  dalam  proses  pembentukan hukum.
Dalam bingkai keindonesiaan, pelaksanaan dekonstruksi  norma  hukum  tidak  perlu terdapat dua nilai kepentingan yang nyatanya yang  satu  didahulukan,  sedang  yang  lain disusulkan,  yaitu  negara  dan  masyarakat. Keduanya merupakan entitas yang independen tetapi  tetap  dibawah  panji-panji  persatuan. Dalam merealisasikan dekonstruksi, pluralitas (baca: Bhinneka Tunggal Ika) harus merupakan  rahmat  dan  berkat  dari  Tuhan Yang  Maha  Esa,  dan  karenanya  kesediaan untuk mengapreasiasi secara positif  pluralitas itulah  yang  justru  menjadi  penjamin  bagi persatuan dalam rentangan waktu yang lebih panjang. 22
Hal  lain  yang  perlu  dipahami  dan  layak untuk  dijadikan  pertimbangan  mengapa dekonstruksi hukum dianggap urgen untuk  segera  dilaksanakan  adalah  bahwa sesungguhnya  struktur  kekuasaan  dalam masyarakat, termasuk pemerintahan merupakan konstruksi hierarki yang rigid dan tidak  responsif   terhadap  tuntutan  publik. Itulah  sebabnya  mengapa  dekonstruksi menjadi  sangat  urgen,  sehingga  struktur konstruksi termaksud berubah lebih demokratis,  sensitif-humanis,  dan  pada gilirannya responsible terhadap setiap hal  yang
22 Sutandyo  Wignjosoebroto,  Hukum:  Paradigma, Metode,  dan  Dinamika  Masalahnya,  (Jakarta:  Elsam  dan Huma, 2002), h. 555.
22    | De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2010, hlm. 13-24
memang  perlu  dipertanggung  jawabkan dihadapan  publik  hukum.  Jelaslah,  bahwa dekonstruksi  hukum  merupakan  tindakan untuk melakukan perubahan secera mendasar,  menyeluruh,  cepat  dan  drastis. Dengan demikian, dekonstruksi hukum harus didukung  oleh  gerakan  sosial  pilitik  secara berkelanjutan  dan  berkesinambungan,  baik dalam  tataran  teoritis  maupun  pada  tataran praktis.
Dalam  tataran  teoritis,  dekonstruksi hukum  harus  dilakukan  dengan  cara mengembalikan strategi pembangunan hukum  pada  amanat  the  Founding  Fathers republik  ini,  yaitu:  menjadikan  the  living  law yang bersifat pluralistik sebagai sumber utama pembangunan  hukum.  Hal  ini  tentu  saja mengandung  arti  bahwa  rasa  nasionalisme mutlak  harus  dibangkitkan,  rekonstruksi seluruh  sistem  hukum  nasional  atas  dasar paradigma non-positivistik dan non-doktrinal perlu  dilakukan,  demikian  juga  desentralisai kekuasaan pemerintahan/negera, serta pengutamaan  harmonisasi  hukum  daripada sekedar  uniﬁ kasi  dan  kodiﬁ kasi  hukum  pun mutlak  harus  pula  dilakukan.  Hal  lain  yang harus selalu diupayakan adalah memfasilitasi satuan-satuan  masyarakat  dengan  otoritas- otoritas otonom dan kelembagaan tradisonal untuk berhukum sesuai dengan keunikan dan keistimewaan  form  of   social  life  yang  ada  di dalam  perikehidupan  masyarakat.  Maka  dari itu,  hukum  nasional  pun  harus  dirumuskan atas  dasar  pondasi  prinsip-prinsip  harmoni hukum  yang  bertujuan  mengakomodasikan kepentingan-kepentingan masyarakat pluralis Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.
Masih  dalam  tataran  teoritis,  bahwa  hal lain  yang  memang  harus  diupayakan  dalam melakukan  dekonstruksi  hukum  adalah menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  dalam proses pembentukan hukum dan pengawasan publik  atas  pelaksanaan  berbagai  peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pemerintahan guna menciptakan transparansi dan  akuntabilitas  pelaksanaan  pemerintahan sehingga tercipta pemerintah yang menjunjung
tinggi  prinsip  “check  and  balance”,  yang  pada gilirannya  akan  tercipta  pola  pemerintahan yang  sinergis  antara  kepentingan  pusat dan  kepentingan  daerah.  Para  hakim  perlu diberi  keleluasaan  untuk  menemukan  dan menciptakan hukum dalam memutus perkara sehingga mencapai kebenaran substansil bukan kebenaran formil. Dan dengan demikian perlu dilakukan evaluasi atas substansi hukum, lalu kemudian  melakukan  penyempurnaan  kalau perlu  pencabutan  peraturan  perundang- undangan  yang  menimbulkan  malapetaka hukum dan merugikan kepentingan rakyat.
Pada tataran praktis, dekonstruksi hukum dilakukan dengan cara menumbuhkan kesadaran  tentang  kebutuhan  berbangsa dalam kehidupan berhukum, baik di kalangan akademisi,  praktisi  hukum,  aparat,  maupun rakyat. Sosialisasi di kalangan akademisi perlu dilakukan  dengan  cara  menyempunakan kurikulum  pendidikan  hukum  dan  teknik pengajaran  di  fakultas  hukum.  Hal  ini penting,  agar  lulusan  fakultas  hukum  tidak hanya  memiliki  keterampilan  hukum  (skill development)  saja  tetapi  harus  juga  menguasai ilmu hukum (rechtwettenschap) yang sebenarnya. Para  mahasiswa  jangan  hanya  dididik untuk  menjadi  tukang  (craftsman)  sebagai konsekuensi  dari  “professional  education”  yang memang  hanya  menekankan  keterampilan teknis  dari  pada  pembelajaran  keilmuan humanis,  tetapi  lebih  dari  pada  itu,  mereka juga harus mampu melakukan pencarian dan pengungkapan kebenaran. Corak pendidikan yang  seperti  itu  akan  menghasilkan  manusia yang  hanya  bisa  memenangkan  pertarungan hukum  bukan  memenangkan  kebenaran dan  keadilan 23 .  Akibatnya  fakultas  hukum hanya  menghasilkan  “manusia  hukum”  saja, bukan “manusia hukum yang berhati nurani”. Karenanya harus dipahami bahwa ilmu hukum itu bukanlah closed logical system melainkan open logical system, sedangkan hukum adalah hanya
23 Satjipto  Rahardjo,  “Delapan  Puluh  Tahun Pendidikan  Tinggi  Hukum  di  Indonesia”  Makalah, disampaikan  pada  Seminar  Nasional  Dalam  Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2005, h. 1.
Inayatul Anisah, Dekonstruksi Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum... |    23
merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas,  yaitu  sistem  kemasyarakatan,  hukum berdiri  untuk  menegakkan  kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.
Selanjutnya, bagi para praktisi hukum dan aparat pemerintahan sosialisasi hukum dapat dilakukan dengan cara mengikuti pendidikan tambahan,  atau  seminar,  atau  kursus,  atau forum-forum  ilmiah  lainnya.  Sejalan  dengan itu bagi mereka perlu dilakukan treatment lain sehingga  memiliki  pemahaman  yang  luas terhadap  peculiar  form  of   life  yang  ada  dalam masyarakat dan pada gilirannya mereka dapat melaksanakan tugasnya atas dasar keberanian, kejujuran,  hati  nurani,  dan  kemanusiaan. Sedangkan sosialisasi hukum pada masyarakat dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum dan advokasi  dengan  tetap memberi  kesempatan dan  difasilitasi  untuk  dapat  menggunakan the  living  law  dalam  menyelesaikan  berbagai persoalan  hukum  dan  kemasyarakatan  atas dasar  paradigma  pluralisme  dalam  bingkai Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.
Pengakuan atas heterogenitas akan menghadirkan  kesadaran  bahwa  dalam pembentukan  hukum,  hal  yang  terbaik dilakukan  adalah  dengan  menggunakan pendekatan  bottom  up  policy  dengan  tetap mensinergiskan antara keinginan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, sehingga tercipta  harmonisasi  hukum,  bukan  dengan pendekatan  top  down  policy  yang  nyata-nyata bersifat subordinasi pusat dan daerah sehingga terciptalah disharmoni hukum.

## Kesimpulan
Setelah  mereﬂ eksikan  secara  seksama mengenai  problematika  hukum  di  Indonesia dan  kemudian  menawarkan  dekonstruksi sebagi  strategi  pembangunan  hukum  di Indonesia,  akhirnya  penulis  sampai  pada beberapa  hal  yang  dapat  disimpulkan,  yaitu: pertama,  bahwa  mazhab  positivisme  hukum yang  mewarnai    pelaksanaan  dan  langgam hukum dalam pelaksanaan kehidupan bernegara  dan  pemerintahan  di  Indonesia sudah saatnya untuk dikaji dan direnungkan,
mengingat  berbagai  kegagalannya  dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum maupun sosial yang ada. Kedua, secara ideal,  hukum  yang  dibutuhkan  oleh  suatu masyarakat  dan  negara  dalam  kehidupan berhukumnya adalah hukum yang didasarkan pada  pecuiliar  form  of   social  life  dari  negara dan  masyaratkat  yang  bersangkutan.  Ketiga, dekonstruksi terhadap hukum urgen dilakukan karena struktur kekuasaan dalam masyarakat, termasuk pemerintahan merupakan konstruksi hierarki yang rigid dan tidak responsif  terhadap tuntutan publik sehingga struktur konstruksi tersebut  berubah  lebih  demokratis,  sensitif- humanis,  dan  pada  gilirannya  responsible terhadaps  setiap  hal  yang  memang  perlu dipertanggung jawabkan di hadapan publik.

## Daftar Rujukan
A.  Ahsin  Thohari,  2006.  “Kedudukan Komisi-komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, Jentera
Jurnal Hukum, edisi 12-tahun III, April- Juni.
Anom Surya Putra, 2003. Teori Hukum Kritis,
Struktur  Ilmu  dan  Riset  Teks,  Bandung:
Citra Aditya Bakti
Cornelis Lay, 2006. “State Auxiliary Agencies”,
Jentera Jurnal Hukum, edisi 12-tahun III, April-Juni
Firman  Muntaqo,  2006.  ”Meretas  Jalan  bagi Pembangunan Tipe Hukum Pregressif melalui Pemahaman terhadap Peranan  Mazhab  Hukum  Positivis dan  Nonpositivis  dalam  Kehidupan Berhukum di Indonesia”, dalam Satjipto Rahardjo,  Membedah  Hukum  Progresif, Jakarta: Buku Kompas.
http://www.solusihukum.com , Peran Beberapa State Auxiliary Agencies Dalam Mendukung Reformasi Hukum di Indonesia,
I Gede A.B. Wiranta, 2006. “Hukum Progresif Versus Pembangunan Hukum (Sebuah Pencarian  Model),  dalam  Satjipto Rahardjo,  Membedah  Hukum  Progresif, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

## I.  Bambang  Sugiharto,  1996.  Postmodernisme
Tantangan  bagi  Filsafat,  Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, Cetakan ke 9 tahun 2006.
J.M.  Balkin,  1987.  Deconstructive  Practice  and Legal Theory, Yale Law Journal 96.
Kaelan,  1998.  Filsafat  Bahasa,  Masalah dan Perkembangannya, Yogyakarta: Paradigma.
Koento  Wibisono  Siswomihardjo,  2000.
“Supremasi  Hukum  dalam  Negera Demokrasi  Menuju  Indonesia  Baru (Kajian  Filosoﬁ s)”  dalam  Satjipto Rahardjo, Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan  Karya  Ilmiah  Menyambut  70 Tahun  Prof.  Dr.  Satjipto  Rahardjo,  S.H.,
Bandung: Citra Aditya Bhakti.

## Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik
Indonesia, 2006. Panduan Pemasyarakatan
Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (Sesuai  dengan Urutan  Bab,  Pasal,  dan  Ayat),  Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
Nasikun, 2001. “Globalisasi dan Problematika
Pembangunan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis” dalam Khudzaifah
Dimyati  dan  Kelik  Wardiono  (Ed.),
Problema  Globalisasi:  Perspektif   Sosiologi Hukum, Ekonomi, & Agama, Surakarta: Muhammadiyah University Press,
Otje  Salman  dan  Anton  F.  Susanto,  2004.
Teori  Hukum:  Mengingat,  Mengumpilkan, dan Membuka Kembali, Bandung: Reﬁ ka Aditama.
Rival  Ahmad  dan  Rikardo Simarmata, 2006. “Hukum  di  Indonesia”,  dalam  A.
Patra  M.  Zen  dan  Daniel  Hutagalung
(Ed.), 2006, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia:  Pedoman  Anda  Memahami  dan Menyelesaikan Masalah Hukum” , Jakarta: YLBHI dan PSHK.
Satjipto Rahardjo, 2004. Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan,  dan  Pencerahan,  Surakarta:
Muhammadiyah University Press.
Satjipto  Rahardjo,  2005.  “Delapan  Puluh Tahun  Pendidikan  Tinggi  Hukum  di
Indonesia” Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro Semarang.
Satjipto Rahardjo, 2005. “Hukum Adat Dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia: Perspektif  Sosiologi Hukum”. Makalah, disampaikan  pada  Lokakarya  Hukum Adat  diselenggarakan  oleh  Mahkamah Konstitusi
Satjipto  Rahardjo,  2005.  Hukum  Progresif:
Hukum  Yang  Membebaskan”,  Edisi Perdana  Majalah  Hukum  Progressif, Semarang:  Program  Doktor  Ilmu Hukum Undip.
Satjipto  Rahardjo,  2006.  Membedah  Hukum Progresif,    Jakarta:  Penerbit  Buku
Kompas.
Soejadi, 2003. “Reﬂ eksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktuali-sasinya di Indonesia”,
Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar pada  Fakultas  Filsafat  Universitas  Gadjah Mada, Yogyakarta: UGM.
Soetandyo Wignjosoebroto, 2000.  “Doktrin Supremasi  Hukum:  Sebuah  Tinjauan Kritis  dari  Perspektif   Historik”  dalam Satjipto  Rahardjo,  Wajah  Hukum  di Era  Reformasi:  Kumpulan  Karya  Ilmiah Menyambut  70  Tahun  Prof.  Dr.  Satjipto Rahardjo, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Soetandyo  Wignjosoebroto,  2002.  Hukum:
Paradigma, Metode, dan Dinamika
Masalahnya, Jakarta: Elsam dan Huma.