## TANGGUNG JAWAB PERDATA PERSEROAN TERBATAS (PT) SEBAGAI BADAN HUKUM
Ukilah Supriyatin ⃰) ukilahsupriyatin@yahoo.com
Nina Herlina ⃰)
Ninaherlina86@yahoo.co.id
(Diterima 03-03-2020, Disetujui 14-03-2020)

## ABSTRAK
Tujuan  tulisan  ini  adalah  untuk mengetahui bagaimana  kedudukan hukum dan tanggung  jawab perdata perseroan terbatas dan bagaimana tanggung  jawab perseroan  terbatas. Kesimpulan  yang  didapatkan  adalah: 1. Kedudukan perseroan terbatas sebagai badan hukum  semata-mata ditentukan oleh pengesahan  sebagai badan hukum yang diberikan oleh Menteri Kehakiman dan  sejak itu perseroan terbatas menjadi subjek hukum yang mampu mendukung hak dan  kewajiban dan bertanggung jawab secara mandiri terhadap segala akibat yang   timbul atas perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan demikian perbuatan hukum perseroan dan kedudukan pendiri beralih menjadi pemegang  saham dan  tidak bertanggung  jawab terhadap  segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan  sebab pemegang  saham bukanlah pihak yang mewakili bertanggung jawab  terhadap perbuatan perseroan yang dianggap mewalan hukum dan merugikan pihak ketiga. 2. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas ada dua yaitu tanggung jawab korporasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. korporasi yang berbentuk perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum berbadan hukum yang sering digunakan dalam dunia bisnis, pada prinsipnya pemegang saham (pemodal/ owners ) pada perseroan terbatas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi melebihi nilai saham yang ia masukkan dalam perseroan.  Tanggung jawab sosial dan lingkungan  adalah komitmen perseroan untuk berperan  serta dalam pembangunan  ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan  kualitas kehidupan dan  lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan terbatas sendiri, komunitas  setempat, dan masyarakat;  3.  Terdapat    empat  pihak  yang  bertanggung jawab  atas  kerugian perseroan;  pertama,  pemegang      saham      yang      bertanggung      jawab      secara terbatas  sebatas  nilai  saham  yang  ditanamkan  pada  perseroan  tersebut;  kedua, direksi  yang  hanya  bertanggung  jawab  apabila  ia  bersalah  atau  lalai  dam menjalankan tugasnya; ketiga, dewan komisaris yang juga hanya bertanggung jawab bila  terbukti  bersalah  atau  lalai    dalam    menjalankan    tugas    pengawasannya; keempat,  Perseroan  Terbatas  sebagai  badan  hukum  yang  mandiri  sebagai  subyek hukum.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Perseroan Terbatas, Badan Hukum
⃰ ) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
⃰ ) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRACT
The purpose of this paper is to find out how the legal position and liability of a limited liability company and how the liability of a limited liability company. The conclusions obtained are: 1. The position of a limited liability company as a legal entity is solely determined by the ratification as a legal entity granted by the Minister of Justice and since  then  the  limited  liability  company  has  been  a  legal  subject  capable  of supporting rights and obligations and independently responsible for all consequences arise due to legal actions. Thus the legal actions of the company and the position of the  founders  turn  to  be  shareholders  and  are  not  responsible  for  all  legal  actions carried out by the company because the shareholders are not the parties who are responsible  for  the  actions  of  the  company  which  are  considered  legal  and detrimental  to  third  parties.  2.  There  are  two  responsibilities  of  a  Limited  Liability Company  namely  corporate  responsibility  and  social  and  environmental responsibility. corporation in the form of a limited liability company which is a legal entity  subject  that  is  often  used  in  the  business  world,  in  principle  shareholders (financiers / owners) in a limited liability company cannot be held personally liable for more  than  the  value  of the  shares  he  entered  in  the  company.  Social  and environmental  responsibility  is  the  company's  commitment  to  participate  in sustainable  economic  development  in  order  to  improve  the  quality  of  life  and  the environment  that  benefits  both  the  limited  liability  company  itself,  the  local community,  and  the  community;  3.  There  are  four  parties  responsible  for  the company's losses; first, shareholders who are responsible are limited to the value of shares invested in the company; second, directors who are only responsible if they are guilty or neglect and carry out their duties; third, the board of commissioners who are also only responsible if proven guilty or negligent in carrying out their supervisory duties;  fourth,  limited  liability  companies  as  independent  legal  entities  as  legal subjects.
Keywords: Civil Liability, Limited Liability Company, Legal Entity

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia  usaha  dewasa  ini  telah  berkembang  sedemikian pesat,  sehingga  para  pelaku  usaha  yang  melakukan  bisnis  akan memanfaatkan  peluang  yang  ada.  Dalam  kondisi  ini,  tentu  ada  beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh bisnisman tersebut, yakni melalui badan usaha  yang  telah  ada  tetap  dipertahankan  dengan  membuka  cabang  di daerah/  lokasi  yang  dianggap  potensial  untuk  melakukan  usaha  dan  yang melakukan atau mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)  berdasarkan  ketentuan  Perundang-undangan,  yakni  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007.  Hal  ini  akan  membawa  dampak tersendiri dalam dunia bisnis, terlebih apabila pembicaraannya terkait masalah tanggung jawab perdata suatu badan hukum.
Tanggung jawab perdata ini adalah bahwa badan hukum dalam praktek diwakili oleh Direksi yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga,
maka  badan  hukumlah  yang  terikat  (bertanggung  jawab)  untuk  memenuhi segala hak dan kewajiban yang ada dalam hubungan hukum tersebut.
Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi  dalam  saham  mempunyai  konsekuensi,  yaitu  merupakan  lembaga yang mandiri pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan  serta  mempunyai  harta yang terpisah dari  para  pengurusnya  maupun para pendirinya.
Para    pendiri    yang    juga    pemegang    saham  tidak  dapat  dibebani tanggung  jawab  yang  melebihi  nilai  nominal saham  yang  dimilikinya.  Di samping    itu    perbuatan    hukum    yang  dilakukan  oleh  pendiri  perseroan sebelum  perseroan  didirikan  yaitu  pada  saat  pendiri  melakukan  persiapan untuk    mendirikan  suatu  perseroan  dan  perbuatan  hukum  pendiri  yang mengatasnamakan perseroan.
Setelah perseroan berdiri terbentuk dengan akta pendirian yang dibuat oleh  notaris,  kesemuanya  akan  beralih  menjadi  tanggung  jawab  perseroan telah  disahkan  sebagaimana  badan  hukum.  Dengan  demikian,  hak  dan kewajiban  yang  timbul  akibat  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pendiri beralih menjadi hak dan kewajiban dari perseroan. Pendiri sudah terlepas dari hak  dan  kewajibannya  yang  timbul  akibat  perbuatan  hukum  yang  dilakukan terhadap  pihak  ketiga.  Inilah  kelebihan  perusahaan    yang    berbentuk Perseroan  Terbatas  yang  tidak  dimiliki  oleh  badan  usaha  dalam  bentuk lainnya. Namun, di dalam praktek sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang  dilakukan  oleh  pendiri  perseroan  yang tidak konsisten
Tujuan  didirikannya  sebuah  perusahaan  Perseroan  Terbatas  yang mengakibatkan tidak saja menghambat perkembangan perseroan itu sendiri, tetapi  juga  merugikan  pihak  ketiga.  Tak  jarang  terjadi  perseroan  menolak tagihan  dari  pihak  ketiga  (kreditur)  karena  ternyata  dana  pinjaman    tidak digunakan  untuk  kepentingan perseroan,   melainkan   untuk   pinjaman   itu (Binoto Nadapdap, 2014: 6).
Akibatnya,  timbul  perselisihan  antara perseroan dengan pihak ketiga kreditur. Hal  ini  akan  merugikan  perseroan,  baik  dari  segi  moril  maupun material. Seperti  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  Terbatas,  dijelaskan  kapan  tanggung  jawab  Perseroan
Terbatas  itu      melekat    pada  Perseroan  Terbatas  itu  sendiri  selaku  badan hukum  dan  kapan  pendiri  perseroan  bertanggung  jawab  secara  pribadi. Tanggung jawab pendiri ini menurut UUPT dapat dibagi dalam beberapa fase.
Fase pertama yaitu saat persiapan pendirian PT; fase kedua yaitu pada saat telah didirikan dengan akta notaris tetapi belum disahkan sebagai  badan hukum    dan    fase    ketiga        pada  saat  setelah  PT  mendapat  pengesahan sebagai badan hukum. Pada hukum dari para pendiri yang menimbulkan hak dan  kewajiban  beralih  pada  perseroan  manakalah  perseroan  telah  resmi berdiri  dan  telah  mendapat  pengesahannya  sebagai  badan  hukum.  Akan tetapi,  syarat  untuk  dapat  beralih  tanggung  jawab  pendiri  menjadi  tanggung jawab  perseroan  antara  fase-fase  tersebut  masing- masing  berbeda.  Fase yang  pertama  ketika  PT  belum  berdiri  dan  para  pendiri  mempersiapkan pendirian  suatu  PT.  pendiri  melakukan  perbuatan  hukum  yang  berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal.
Undang-Undang  telah  mengatur  secara  jelas  tata cara      pengalihan tanggung   jawab dari pendiri kepada perseroan seperti diuraikan tersebut di atas.      Namun,    di  dalam  praktek  masih  sering  terjadi  perselisihan  tentang siapa  yang  harus  bertanggung  jawab  terhadap  perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh perseroan, pendirinya ataukah perseroan.
Terjadi  perselisihan  ini  bisa  disebabkan  antara  lain  oleh  adanya penyimpangan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  oleh  pendiri              yang memanfaatkan  perseroan  untuk  kepentingan  pribadi,  tetapi,  bisa  juga disebabkan  karena  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  ketentuan- ketentuan    yang  melingkupi  perseroan          terbatas,    khususnya    mengenai kedudukan dan tanggung jawab pendiri ((Binoto Nadapdap, 2014: 19)

## II. Pembahasan
2.1. Kedudukan    Hukum    Dan    Tanggung    Jawab  Pendiri  Perseroan Terbatas
Seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Perseroan Terbatas terbentuk karena adanya perjanjian dari 2 (dua) orang  atau  lebih.  Para  pihak  telah  sepakat untuk  mendirikan suatu  badan  usaha berbentuk Perseroan Terbatas ini disebut sebagai
pendiri.  Pada  awalnya  pendirian  perseroan  tersebut,  baik  mengenai susunan, penyertaan modal serta susunan saham perseroan.
Pada masa persiapan ini para pendiri suda mulai    melakukan perbuatan    hukum    yang nantinya     akan     mempunyai     akibat pada  perseroan  yang  didirkan  dan  juga  akan  membawa  akibat tersendiri bagi pihak yang bersangkutan mengingat sudah adanya hak dan  kewajiban  yang  timbul  dari  akibat  perbuatan  hukum  yang  telah dilakukan tersebut.
Menurut pendapat penulis, dalam hal pendirian suatu PT maka para pendiri dapat memasukkan modal untuk harta kekayaan PT yang terpisah dari harta pribadi. Harta yang dimasukkan dapat menjadi harta milik  bersama  yang    dapat    dimiliki    bersama-sama    dan  mengikat semua   pihak   dalam   arti   bahwa sebagai PT yang berbentuk badan hukum, harta yang dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan terpisah dari harta pribadi masing-masing.
Dengan  demikian  para  pemilik  dalam  pemilikan  bersama  yang bebas, masing-masing bebas   untuk   menguasai   dan mengalihkan haknya atas kepemilikan bersama tersebut, sebaliknya dalam pemilikan bersama  yang  mengikat,  masing-masing  pemilik  tidak  bebas menguasai  bendanya  dan  melakukan pengalihan haknya. Pendapat ini mewakili pendapat klasik yang selama ini diikuti dalam ilmu hukum.
Perbuatan hukum para pendiri selain harus dicantumkan  dalam akta    pendirian  sebagaimana  dicantumkan  dalam  Pasal  10  ayat  (1) tersebut di atas, dan juga Pasal 10 ayat (2) yang  menyatakan:  Naskah asli    atau    salinan  resmi  akta  otentik mengenai perbuatan  hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) diletakan pada akta  pendirian( Lihat, Pasal  10  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  Tentang Perseroan Terbatas).
Para    pendiri    Perseroan  Terbatas  semuanya  telah  ada  pada anggaran saat   pendirian   sehingga   para   pendiri   telah terikat oleh ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Menurut ketentuan Pasal ini ada suatu keharusan bahwa naskah  asli  atau  akta  otentik  mengenai  perbuatan  hukum  dari  para pendiri itu diletakan menjadi satu pada akta pendiriannya.
Kelalaian  melakukan  keharusan  ini  akan  berakibat  perseroan tidak  pada  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  akibat  perbuatan  yang dilakukan para pendiri. Sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi: Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat  (2)  tidak  dipenuhi,  maka  perbuatan hukum  tersebut  tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan.  Pada saat PT sudah didirikan    dengan    akta    pendirian    yang    dibuat  oleh  notaris  namun belum mendapat  pengesahan  sebagai  badan  hukum,  kepemilikan bersama  tersebut  bersifat  mengikat,  dimana  keadaan  pemilikan bersama  tersebut  adalah  sebagai  akibat  dari  pendirian  PT-nya  dan dapat  disamakan  kedudukannya  dengan  suatu  firma.  Dengan demikian,  para  pemdiri  tidaklah  bebas untuk  mengadakan  pemisahan dan  pembagian.  Walaupun  didalam  Pasal  11  UUPT  ayat  (1) sebagaimana telah dikutip di atas dijelaskan bahwa perbuatan hukum yang  dilakukan  oleh  pendiri  untuk  kepentingan  perseroan  akan mengikat  perseroan  setelah  menjadi  badan  hukum  apabila  perseroan secara  tegas  menerima,  mengambil  alih  dan  mengukuhkan  secara tertulis, perbuatan hukum dari para pendiri tersebut.
Para  pendiri  perseroan  diwajibkan  untuk  dapat  memasukkan modal  sebagai  harta  kekayaan  perseroan  yang  terpisah  dari  harta kekayaan      pribadi.      Pasal      7      Ayat      (2)      UUPT  tersebut mengharuskan  setiap  pendiri  mengambil  bagian  saham  pada  saat perseroan didirikan, dengan demikian jelas bahwa pengambilan saham (penyetoran modal) adalah pada saat pendirian perseroan bukan pada saat  pengesahannya.  Dari  ketentuan  tersebut,  para  pendiri      adalah juga   para    pemegang    saham dalam Perseroan Terbatas. Namun para pendiri masih harus bertanggung jawab secara pribadi atas segala perbuatan  hukum  yang  telah  dilakukannya  karena  perseroan  belum disahkan  sebagai badan hukum.  Sekarang bagaimanakah  kedudukan pendiri  dan  tanggung  jawabnya  setelah  perseroan  disahkan  sebagai badan hukum. Bila kita mengacu pada Pasal 7 ayat (2) tersebut diatas kedudukan  pendiri  pada  saat  perseroan  didirikan  tak  lain  adalah pemegang saham.
Pendiri  atau  pemegang  saham  tidak  ikut  bertanggung  jawab atas  segala perikatan yang  telah  dibuat  oleh  perseroan  dan  pendiri atau  pemegang  saham  tidak  dapat  dibebani  kewajiban  membayar kerugian  yang  diderita  perseroan  melebihi  nilai  saham  yang  telah diambilnya.  Berapapun  jumlah  kerugian  yang  diderita      perseroan, pendiri   atau   pemegang saham hanya akan membayar kerugian itu sebatas nilai saham yang telah diambilnya.
Namun  demikian  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas    tidak menutup    kemungkinan  pemegang  saham  bertanggung  jawab  secara pribadi  berdasarkan  prinsip  piercing  the  corporaye  veil  (penerobosan tanggung  jawab). Pemegang saham  akan  bertanggung  jawab  secara pribadi  apabila  persyaratan  perseroan  sebagai  badan hukum  belum atau tidak terpenuhi.
Demikian ditentukan dalam  Pasal  3  Ayat  (2)  yang  berbunyi: ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku apabila:
1) Persyaratan   perseroan   sebagai   badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2) Pemegang   saham yang   bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
3) Pemegang   saham   yang   bersangkutan terlibat  dalam  perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
4) Pemegang   saham   yang   bersangkutan baik langsung maupun tidak  langsung  secara  melawan  hukum  menggunakan  kekayaan perseroan,    yang  mengakibatkan  kekayaan  perseroan  menjadi tidak     cukup     untuk    melunasi utang perseroan (Lihat, Pasal  3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).
Pada  setiap  pendirian  perseroan  terbatas  menurut  ketentuan yang berlaku maka pemegang saham dapat bertanggungjawab secara pribadi  apabila  persyaratan  pendirian  belum  terpenuhi  menjadi  badan hukum.  Satu- satunya  syarat  untuk  memperoleh  status  badan  hukum adalah  memperoleh  pengesahan  dari  Menteri  Kehakiman, sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  7  Ayat  (4)  yang  memberikan
ketentuan sebagai berikut: perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan  hukum  perseroan. Tanggung  jawab  para  pemegang  saham terbatas hanya pada modal atau saham yang dimasukkanya ke dalam perseroan. Segala hutang perseroan tidak dapat dibebani kepada harta kekayaan  pribadi  para pemegang  saham, melainkan  hanya  sebatas modal saham para pemegang saham. Bagi perseroan yang berbentuk badan hukum terdapat pemisahan harta kekayaan perseroan dan harta kekayaan  pribadi  pemilik  secara  hukum.  Oleh  karena  itu,  tanggung jawab  hukum  perseroan juga  terpisah  dari  harta  kekayaan  pribadi pemilik  perseroan.  Harta  benda  pemilik  perseroan  atau  pemegang saham  tidak  dapat  disita  atau  digugat  untuk  dibebankan  tanggung jawab perseroan (Oriton Purba, 2011 : 111).

## 2.2. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas

## 1. Tanggung Jawab Korporasi
Sebagaimana disebutkan pada bagian  awal, bahwa pada prinsipnya yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga dalam hal suatu korporasi apabila dalam kerugian, kepailitan, atau likuidasi adalah  korporasi itu sendiri.  Artinya apabila korpirasi mengalami kerugian, kepailitan atau likuidasi yang mengakibatkan ada pihak lain yang dirugikan, korporasilah  selaku entity (melalui pengurusnya) yang pertama kali diminta pertanggungjawaban.
Ditinjau dari statusnya    sebagai subjek hukum, korporasi dibedakan atas dua jenis. Pertama korporasi dengan status badan hukum  (perseroan terbatas,    Koperasi, Yayasan,  Asuransi, dana pensiun dan  lain-lain). Kedua,  korporasi dengan status bukan badan hukum  (Perseroan  Komanditer/CV, Firma, Persekutuan
Perdata/ bulgerliik  maatschap ,  Assosiasi/ gemeenschap dan lain- lain). Adrian  Sutedi,  2015:  28). Apabila  suatu  korporasi berbentuk badan hukum, pengurus atau direksi melakukan pengelolaan korporasi sesuai dengan rule of the game berdasarkan azas good corporate governance serta pengurus melakukan kegiatan atau tindakan dalam batas-batas intra  vires (sesuai dengan
kewenangannya dalam anggaran dasar korporasi). Oleh karena itu, tanggung  jawab pengurus  kepada pihak  ketiga hanyalah memberikan ganti rugi  atau bertanggung  jawab  sampai kepada membayar  atau memenuhi  kewajiban korporasi  sebesar nilai  aset atau aktiva (kebendaan) yang masih dimiliki oleh korporasi.
Apabila  suatu  korporasi  berbentuknya  bukan badan hukum (CV,  Firma,  Persekutuan  Perdata),  dan  pengurus  melakukan pengelolaan  korporasi  berdasarkan  asas good  corporate governance serta  pengurus  melakukan  kegiatan  atau  tindakan dalam  batas-batas intra  vires ,  tanggung  jawab  pengurus  kepada pihak  ketiga  pertama-tama  hanyalah  memberikan  ganti  rugi  atau bertanggung  jawab  sampai  kepada  membayar  atau  memenuhi kewajiban  korporasi  sebesar  nilai  aset      atau  aktiva.        Jika  aset korporasi  sudah  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi  kewajibannya kepada  pihak  ketiga,  pihak  pengurus  dapat  dimintai pertanggungjwaban secara tanggung renteng secara   pribadi   dan sampai      kepada      harta  pribadi.  Akan  tetapi,  pihak  pemodal khususnya  pada  bentuk  usaha  perseroan  komanditer  (CV),  yang hanya  invreng  (pemasukan  barang  atau  aset  sebagai  modal perusahaan). Sebagai investor tidak dapat dimintai pertanggungjawaban  melebihi  modal  yang  ia  masukkan  ke  dalam perseroan.  Terkecuali  terdapat  indikasi  dan  terbukti  adanya keterlibatan  pemodal  dalam mis-management korporasi  (menurut kajian teori piercing the corporate veil sama seperti pada perseroan terbatas)  tentunya  ia  turut  menanggung  beban  kerugian  pihak ketiga dimaksud.
Berbeda  halnya  dengan  firma,  semua  pengurus  firma  wajib terlibat  (aktif)  dalam  pengelolaan  perseroan.  Semua  pengelolaan firma (aktif  dan  pasif)  bertanggung  jawab  atas  tindakan  perseroan dan  kerugian  yang  dialami  pihak  ketiga  terhadap  perseroan. Dengan  demikian,  apabila  perseroan  mengalami  kerugian  dan asetnya sudah tidak cukup untuk membayar atau  memberikan ganti rugi  kepada  pihak  ketiga,  semua  persero  (pengurus)  dalam  firma bertanggung jawab secara tanggung renteng.
Secara     umum,     menurut     Pasal   1131   dan Pasal 1132 KUH Perdata ( Burgerlijke Wetyboek ) bahwa pada prinsipnya semua benda  (aset/aktiva)  milik  korporasi  sebagai  debitor,  baik  berupa benda  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik  yang  (sudah)  ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala    perikatan    yang    dibuatnya. Sama bagi semua kreditur ( konkuren un secure creditor ). Kreditur  separatis  ( secure  creditor ) harus diutamakan  pemenuhan  hak-haknya  daripada  kreditor preferen.  Demikian  juga  kreditur  preferen  harus  lebih  diutamakan pemenuhan hak-haknya     daripada     kreditur     konkuren. (Adrian Sutedi, 2015: 32).
Pekerja    atau    buruh    adalah    termasuk    kreditur  preferen walaupun  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan mendudukan kreditur pekerja atau buruh sebagai kreditur    preferen    yang    lebih  diutamakan  pada  saat  perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi.
Dengan  demikian,  berdasarkan  urutan tingkatan kreditur tersebut,  hak-hak  pekerja  atau  buruh  dipenuhi  apabila  kreditur separatis  sudah  dipenuhi  oleh  korporasi.  Sebaliknya  hak- hak pekerja atau buruh yang termasuk dalam kreditur  preferen  harus terlebih  dahulu dipenuhi sebelum memenuhi hak kreditur konkuren. Menurut    Pasal    1131 jo Pasal  1136 Kitab    Undang-Undang Hukum    Perdata,  termasuk  dalam  kelompok  kreditur  separatis adalah hipotik, gadai, hak tanggungan, fidusia dan lain-lain.
Kreditur  separatis  tersebut  kedudukannya  lebih  tinggi daripada    hak  istimewa    pada  kreditur  preferen.  Sementara  itu, kreditur  preferen  adalah  kreditur  yang  oleh  undang- undnag diberikan  hak  untuk  didahulukan  pembayarannya  semata-mata berdasarkan sifat  piutangnya. Termasuk  dalam  kreditur  preferen adalah  kreditur  atas  piutang-piutang  yang  diistimewakan  terhadap benda-benda  tertentu  dan    kreditur    yang    mempunyai    hak-hak istimewa  atas  semua  benda-benda  bergerak dan tidak bergerak pada umumnya.(Adrian Sutedi, 2015: 33).
Demikian  pula  pajak-pajak,  utang  kepada  negara  dan  upah buruh.  Hal  ini  sangat  tergantung  dari  sifat-sifat  hak  istimewanya berdasarkan  peraturan  perundang-undagan. Yang      jelas      bahwa diantara      para      kreditur  preferen  pemenuhan  hak-hak pekerja/buruh  dilakukan  setelah  kewajiban  kepada  negara  (pajak), biaya  perkara,  dan biaya  lelang telah dipenuhi. Dengan demikian, pekerja/buruh setidaknya   berada   dalam urutan   keempat dalam kelompok  kreditur  preferen. Kebendaan  tersebut  menjadi  jaminan bersama
Dari  uraian  tadi  dapat  disimpulkan  tanggung  jawab  pelaku usaha  dalam  hal  mengalami  kerugian  atau kepailitan  atau  bahkan sampai  dilakukan  likuidasi,  baik  sebagai  soleproprietor atau bersama-sama  dalam  suatu  korporasi  atau  asosiasi,    sangat tergantung  dari  bentuk usahanya dan memorandum of association para pihak yang terlibat. Dengan kata lain, masing- masing bentuk usaha  yang  dipilih  oleh  pelaku  usaha  mempunyai  pengaturan  dan cara penyelesaian yang telah diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya  adalah  besarnya  tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian dan kepalitan suatu usaha akan mempengarui  besarnya  tanggung  jawab    pelaku    usaha    yang harus  diemban. (Ardian Sutedi, 2015: 34).
Sebagai  organ  perseroan,  direksi  melakukan  pengurusan atas    kegiatan    pengurusan  perseroan  untuk  kepentingan  dan mencapai tujuan perseroan serta mewakili perseroan dalam  segala tindakannya,    baik    didalam  maupun  diluar  pengadilan  ( persona standi in judicio ).
Dalam melaksanakan pengurusan perseroan tersebut, direksi bukan  hanya  bertanggung  jawab  terhadap  perseroan  dan  para pemegang  saham,  melainkan  juga  kepada  pihak  (ketiga)  yang mempunyai  hubungan  hukum  dan  terkait  dengan  perseroan,  baik langsung maupun tidak langsung dengan perseroan. Sebagaimana halnya  seorang  pemegang  kuasa  yang  melaksanakan  kewajiban berdasarkan kepercayaan   yang   diberikan   oleh   pemberi kuasa dan    peraturan    perundang-undangan  yang  berlaku,  Direksi
(sebagai  pemegang fiduciary  duties dari shareholdes perseroan) bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan  dan  pengelolaan perseroan  untuk  kepentingan  dan  tujuan    perseroan.    Selain    itu, untuk menjalankan  tugas  dan  kewajiban  yang diemban dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam  kaitannya  dengan  pemenuhan  hak-hak  pekerja  atau karyawan  apabila  terjadi  kerugian  atau  kepailitan  atau  penutupan perusahaan,  hak  pekerja/buruh  dilakukan      setelah      hak-hak kreditur  separitis telah dipenuhi.
Pekerja  atau  karyawan  adalah  merupakan  kreditur  preferen setelah  biaya-biaya  lelang,  kewajiban-kewajiban kepada  negara, biaya- biaya  penguburan,  pengobatan,  dan perawatan, semuanya telah  dipenuhi  Perseroan  terbatas    tidak    dapat    menghindari dijatuhkannya  pidana. Lord  Thurlow ,  seorang  anggota House  of Lord di Inggris mengatakan “ Did   you   ever   a   corporation   to have   a consciene, when it has no soul lto be dammed ang bo body to be kicked .
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan ketentuan baru dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam Undang- Undnag Nomor  1 Tahun 1995 perihal tanggung  jawab sosial perusahaan  ini belum diatur.  Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan  ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan  kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan terbatas sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat.
Landasan pemikiran diaturnya tanggung  jawab sosial dan lingkungan dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas, bertujuan mewujudkan pembangunan  ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkunggan yang bermanfaat bagi perseroan  terbatas itu  sendiri, komunitas  setempat dan masyarakat pada umumnya (Binoto Nadadap, 2014: 137).
Ketentuan  ini dimaksudkan untuk mendukung  terjalinnya hubungan perseroan  terbatas yang serasi, seimbang, dan  sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan terbatas yang kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan   sumber daya alam wajib melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  lingkungan. Untuk melaksanakan  kewajiban perseroan    terbatas tersebut,  kegiatan tanggung  jawab sosial dan  lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan terbatas yang dilaksanakan dengan memperhatikan  kepatuhan dan  kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan terbatas.
Menurut Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,  perseroan  terbatas  yang  wajib  mempunyai  tanggung  jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan  usahanya di  bidang  dan/atau  berkaitan  dengan  sumber daya  alam  wajib  melaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan.
Perseroan  terbatas  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya dibidang  sumber  daya  alam  adalah  perseroan  terbatas  yang kegiatan  usahanya mengelola dan    memanfaatkan  sumber  daya alam.  Sedangkan  perseroan  terbatas  yang  menjalankan  kegiatan usahanya yang   berkaitan   dengan   sumber   daya   alam adalah perseroan  terbatas  yang  tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber  daya    alam.  Tetapi  kegiatan    usahanya  berdampak  pada fungsi  kemampuan  sumber  daya  alam.  Ketentuan  ini  bertujuan untuk  tetap  menciptakan  hubungan  perseroan  yang  serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat  setempat.  Tanggungjawab  sosial  dan  lingkungan merupakan  kewajiban  perseroan  yang  dianggarkan  dan diperhitungkan  sebagai  biaya  perseroan    terbatas yang pelaksanaanya dilakukan  dengan  memperhatikan  kepatutan  dan kewajaran.
Perseroan  terbatas  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban tanggung  sosial  dan  lingkungan  dikenai  sanksi  sesuai  dengan
ketentuan peraturan  perundang-undangan. Ketentuan  mengenai tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan ini kurang lengkap, karena tidak  memberikan  sanksi  bagi  perusahaan  yang  tidak  bersedia mematuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  menyebutkan  bahwa ketentuan  lebih  lanjut  mengenai    tanggung    jawab    sosial    dan lingkungan  diatur  dengan  peraturan pemerintah. Mengenai bentuk sanksi  yang  akan  dikenakan  terhadap  perseroan  yang  tidak memenuhi    kewajiban    mengenai    tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan akan diatur dalam peraturan pemerintah.
Sanksi  yang  diterapkan  terhadap  perseroan  yang  tidak mematuhi kewajiban tanggungjawab sosial perusahaan adalah:
a) Peringatan tertulis;
b) Pembatasan kegiatan usaha;
c) Pembekuan      kegiatan      dan/atau      fasilitas  pennaman  modal, dan;
d) Pencabutan    kegiatan    usaha    dan/atau fasilitas penanaman modal (Lihat,    Pasal  74  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

## 2.3. Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas
Badan      hukum      adalah subjek hukum      yang            dapat bertindak  hukum  seperti  manusia.  Dengan  kata  lain,  badan  hukum adalah  organisasi  atau  kelompok  manusia  yang  mempunyai  tujuan tertentu  yang    dapat  menyandang  hak    dan  kewajiban  (Sudikno Mertokusumo,  1991:  54).  Dengan  demikian,  Perseroan  Terbatas sebagai  badan  hukum  merupakan  pembawa  hak  dan  kewajiban selayaknya  manusia,  seperti  dapat  melakukan  persetujuan  dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota- anggotanya; dapat menuntut dan dituntut di Pengadilan. Badan hukum yang tidak berjiwa itu tidak akan bisa melakukan perbuatan tanpa ada organ-organ  di  dalam  yang  menggerakkannya.  Organ  Perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum  Pemegang  Saham,  (RUPS)  Direksi, dan  Dewan Komisaris.
RUPS  adalah  organ  perseroan  yang  memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan  kepada  direksi  atau  komisaris (Abdul  Kadir,  1999:  71).  Ia merupakan   pemegang tertinggi   pada   perseroan   tersebut karena pada  hakekatnya  RUPS  itu  merupakan  forum  para  pemegang saham    perseroan    (pemilik    PT)    sehingga    mereka  berhak menentukan    hal    apapun    tentang    perusahaan    bahkan  untuk membubarkan  perseroan  sekalipun. Adapun  mengenai  Tanggung jawab  pemegang  saham  bersifat  terbatas  yakni  sebesar  modal  yang disertakan pada perseroan tersebut sebagaimanana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UUPT   yang   telah dijelaskan di atas.
Direksi  adalah  Organ  Perseroan  yang  berwenang  dan bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan  Perseroan  untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar   pengadilan sesuai   dengan   ketentuan   anggaran   dasar.
Besarnya  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Direksi  mempunyai konskuensi  pada  besarnya  tanggung  jawab  yang  dipikul  olehnya. Direksi  bertanggung  jawab  penuh  secara  pribadi  (bila  perseroan tersebut  hanya  ada  1  direksi)  atau  secara  renteng  (  bila  perseroan tersebut terdapat 2 direksi atau lebih) atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Anggota Direksi  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  kerugian  Perseroan apabila dapat membuktikan :
1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk    kepentingan    dan    sesuai    dengan  maksud    dan  tujuan perseroan;
3) Tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  baik  langsung  maupun tidak  langsung  atas  tindakan pengurusan  yang mengakibatkan kerugian;
4) Telah  mengambil  tindakan  untuk  mencegah  timbul  atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Dewan  Komisaris  adalah  Organ  Perseroan  yang  bertugas melakukan  pengawasan  secaraumum  dan/atau  khusus  sesuai dengan  anggaran  dasar serta  memberi  nasihat  kepada  Direksi. Sebagai    pengawas    terhadap    jalannya    perseroan,    Dewan Komisaris  mempunyai  tanggung  jawab  yang  besar  pula. Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  115  ayat  (1)  s.d.  ayat  (3) UUPT  berikut ini:
1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan  Komisaris  dalammelakukan  pengawasan  terhadap pengurusan  yang  dilaksanakan  oleh  Direksi  dankekayaan Perseroan  tidak  cukup  untuk  membayar  seluruh  kewajiban Perseroan  akibatkepailitan  tersebut,  setiap  anggota  Dewan Komisaris  secara  tanggung  renteng  ikutbertanggung  jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
2) Tanggung   jawab   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat (1)  berlaku  juga  bagi  anggota  DewanKomisaris  yang  sudah tidak  menjabat  5  (lima)  tahun sebelum  putusan  pernyataan pailitdiucapkan.
3) Anggota      Dewan      Komisaris      tidak      dapat      dimintai pertanggungjawaban atas kepailitanPerseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
a. kepailitan    tersebut    bukan    karena    kesalahan    atau kelalaiannya;
b. telah  melakukan  tugas  pengawasan  dengan  itikad  baik dan  kehati-hatian  untukkepentingan  Perseroan  dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak  mempunyai  kepentingan  pribadi,  baik langsung maupun  tidak  langsung  atas tindakan  pengurusan  oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
d. telah    memberikan    nasihat    kepada    Direksi    untuk mencegah terjadinya kepailitan.
Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan ada empat pihak yang  bertanggung  jawab  atas  kerugian  perseroan; pertama , pemegang   saham   yang   bertanggung   jawab   secara   terbatas
sebatas  nilai  saham  yang  ditanamkan  pada  perseroan  tersebut; kedua, direksi  yang  hanya  bertanggung  jawab  apabila  ia  bersalah atau lalai dam menjalankan tugasnya; ketiga , dewan komisaris yang juga  hanya  bertanggung  jawab  bila  terbukti  bersalah  atau  lalai dalam  menjalankan  tugas  pengawasannya; keempat , Perseroan Terbatas  sebagai  badan  hukum  yang  mandiri  sebagai  subyek hukum.
Sesuai dengan dengan tanggung jawab masing-masing organ tersebut,  bilamana  perseroan  terbatas  (PT)  dinyatakan pailit  dan harta    perseoan    tidak    mencukupi    untuk    membayar  lunas  para kreditornya serta tidak ditemukan unsure-unsur kesalahan  ataupun kelalaian  dari  masing-masing  organ perseroan sebagaimana yang diatur  dalam  UUPT  maka  para  kreditor  tidak  mungkin  lagi memperoleh pembayaran secara lunas.

## III. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  sebagai berikut :
1. Kedudukan  perseroan terbatas  sebagai  badan  hukum  semata-mata ditentukan  oleh  pengesahan  sebagai  badan  hukum  yang  diberikan  oleh Menteri  Kehakiman  dan  sejak  itu  perseroan  terbatas  menjadi  subjek hukum  yang  mampu  mendukung  hak  dan  kewajiban  dan  bertanggung jawab  secara  mandiri terhadap  segala  akibat    yang    timbul    atas perbuatan  hukum  yang  dilakukan.  Dengan  demikian  perbuatan  hukum perseroan dan kedudukan pendiri beralih menjadi pemegang saham dan tidak  bertanggung  jawab  terhadap  segala  perbuatan  hukum  yang dilakukan oleh  perseroan  sebab  pemegang  saham  bukanlah  pihak  yang mewakili  bertanggung  jawab  terhadap  perbuatan  perseroan  yang dianggap mewalan hukum dan merugikan pihak ketiga.
2. Tanggung  Jawab  Perseroan  Terbatas  ada  dua  yaitu  tanggung  jawab korporasi  dan  tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan.  korporasi  yang berbentuk  perseroan  terbatas  yang  merupakan  subjek  hukum  berbadan hukum  yang  sering  digunakan  dalam  dunia  bisnis,  pada  prinsipnya pemegang    saham    (pemodal/owners)  pada  perseroan  terbatas  tidak
dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara  pribadi  melebihi  nilai  saham yang  ia  masukkan  dalam  perseroan.  Tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan adalah komitmen   perseroan   untuk   berperan serta dalam pembangunan  ekonomi  berkelanjutan    guna    meningkatkan  kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan terbatas sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat.
3. Terdapat  empat pihak yang bertanggung jawab atas kerugian perseroan; pertama,  pemegang      saham      yang      bertanggung      jawab      secara terbatas sebatas nilai saham yang ditanamkan pada perseroan tersebut; kedua,  direksi  yang  hanya  bertanggung  jawab  apabila  ia  bersalah  atau lalai  dam  menjalankan  tugasnya;  ketiga,  dewan  komisaris  yang  juga hanya  bertanggung  jawab  bila  terbukti  bersalah  atau  lalai    dalam menjalankan tugas    pengawasannya;    keempat,  Perseroan  Terbatas sebagai badan hukum yang mandiri sebagai subyek hukum.

## Daftar Pustaka
Mertokusumo, Sudikno. 1991. Mengenal Hukum . Yokyakarta: Penerbit Liberti.
Muhammad, Abdul Kadir.  1999. Hukum Perusahaan Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Nadapdap, Binoto. 2016. Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 . Jakarta: Jala Permata Aksara.
Purba, Oriton.  2011. Petunjuk Praktis Bagi RUPS, Komisaris, dan  Direksi Perseroan Terbatas  Agar Terhindar Dari Jerat Hukum, Jakarta: Raih  Asa Sukses.
Sutedi, Adrian.  2015. Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Raih Asa Sukses.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.