## KONSEP MONETER ISLAM DAN
SOLUSINYA TERHADAP PENANGGULANGAN GUNCANGAN ( SHOCK )

## EKONOMI
Oleh

## Muhammad Fadhil Junery. SE.I

## A. Pendahuluan
Limabelas  tahun  sudah  Asia  Tenggara  khususnya  Indonesia  melewati  sebuah peristiwa  ekonomi  yang  telah  membuka  mata  dan  pikiran  semua  pihak  betapa rapuhnya bangunan ekonomi yang dibangun. Setelah sebelumnya mendapat julukan sebagai  The  East  Asian  Miracle  dan  macannya  Asia  ( Asian  tiger ),  tidak  lama berselang terjadilah guncangan ( shock ) ekonomi yang berawal dari sisi moneter. Dari sisi  nilai  tukar  ( exchange rate ),  pada  tanggal  18  januari  1998  rupiah  mencapai puncak kejatuhannya dengan menembus angka Rp. 16.000 per 1 dolar AS. 1 Dari sisi inflasi, angka inflasi mencapai 77,60% dan PDB -13,20%. 2
Kondisi  ekonomi  Indonesia  pada  tahun  2007  secara  umum  berada  dalam  tekanan krisis pada sektor properti (kredit macet subprime mortgage) yang terjadi di Amerika Serikat serta melambungnya harga minyak dunia yang mencapai US $100 per barrel dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Sebagaimana halnya di tahun 2007, kondisi makroekonomi Indonesia pada tahun 2008 masih tetap dalam tekanan krisis subprime mortgage yang masih terus berlanjut di AS bahkan ada kecendungan untuk semakin gawat, berpotensinya harga minyak dunia mengalami kenaikan  yang tajam,  masih  berlanjutnya  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  dunia.  Serta dikeluarkannya  keputusan  pemerintah  untuk  menaikkan  harga  BBM  sekitar  28,5% yang  sudah  dapat  dipastikan  berimplikasi  kepada  kenaikan  harga-harga  barang. Walaupun  kondisi  ekonomi  Indonesia  masih  menunjukkan  stabilitas  yang  terjaga, faktor-faktor eksternal di atas akan sangat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap
1 Ismail  Yusanto,  2001, Mencari  Solusi  Krisis  Ekonomi.  Dalam  buku  Dinar  Emas  Solusi  Krisis Moneter , cet. I (Jakarta: PIRAC, SEM Institute, Infid), hal. 3
2 Staf  Ahli  Menneg  PPN  Bidang  Ekonomi  Perusahaan.  Pengkajian  dan  Monitoring  Pelaksanaan Penyehatan Perbankan, hal. 4
dolar  dan  pencapaian  target  inflasi  di  tahun  2008.  Hal  ini  tentu  saja  akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sektor riil. 3
Keberadaan permasalahan inflasi dan tidak stabilnya sektor riil dari waktu ke waktu senantiasa menjadi perhatian sebuah rezim pemerintahan yang berkuasa serta otoritas moneter.  Lebih  dari  itu,  ada  kecendrungan  Inflasi  dipandang  sebagai  permasalahan yang senantiasa akan terjadi. Hal ini tercermin dari kebijakan otoritas moneter dalam menjaga  tingkat  inflasi.  Setiap  tahunnya  otoritas  moneter  senantiasa  menargetkan bahwa  angka  atau  tingkat  inflasi  harus  diturunkan  menjadi  satu  digit  atau  inflasi moderat.
Dengan  paradigma  berpikir  seperti  itu,  otoritas  moneter  dalam  upayanya menyelesaikan  permasalahan  inflasi  cenderung  “berkutat”  pada  bagaimana menurunkan tingkat inflasi  yang tinggi, bukan berpikir bagaimana agar inflasi tidak terjadi.  Upaya  otoritas  moneter  mengendalikan  iflasi  meman  sangatlah  beralasan. Terutama  disebabkan  dampak  inflasi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Dari  segi biaya,  biaya  yang  harus  ditanggung  pemerintah  dengan  adanya  inflasi  sangatlah besar.  Terjadinya  inflasi  dapat  mendistorsi  hargaharga  relatif,  tingkat  pajak,  suku bunga riil, pendapatan masyarakat akan terganggu, mendorong investasi yang keliru, dan  menurunkan  moral.  Maka  dari  itu,  mengatasi  inflasi  merupakan  sasaran  utama kebijakan moneter. 4
Secara  empirik,  pengaruh  inflasi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dapat  dilihat  dari krisis  tahun  1997-1998  yang  mengakibatkan  terganggunya  sektor  riil.  Krisis  ini diawali dari krisis di sektor moneter (depresiasi nilai tukar rupiah dengan dolar) yang kemudian merambat kepada semua sektor tanpa terkecuali. Tingkat Inflasi ketika itu sebesar  77,60%  yang  diikuti  pertumbuhan  ekonomi  minus  13,20%.  Adapun
3 Subprime  mortgage adalah  sebuah  fasilitas  kredit  rumah  yang  diperuntukkan  bagi  kalangan masyarakat  yang  kemampuan  ekonominya  lemah.  Oleh  karenanya  kredit  ini  mempunyai  potensi  gagal ( default )  bayar  yang  sangat  tinggi.  Lihat  Kajian  Stabilitas  Keuangan  No.  9,  September  2007,  hal.  16, http://www.bi.go.id
4 Undang  Undang  No.  23  Th.  1999  Tentang  Bank  Indonesia  mengamanatkan  pencapaian  kestabilan nilai  rupiah,  khususnya  dalam  bentuk  inflasi,  sebagai  sasaran  akhir  kebijakan  moneter  Bank  Indonesia. Conference on Monetary Policy and Inflation Targeting in Emerging Economies. http://www .bi.go.id
terganggunya sektor riil tampak pada kontraksi produksi pada hampir seluruh sektor perekonomian. 5
Inflasi  sesungguhnya  mencerminkan  kestabilan  nilai  sebuah  mata  uang. 6 Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan  dasar,  pemerataan  distribusi  pendapatan  dan  kekayaan,  perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas ekonomi. 7
Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  kestabilan  nilai  mata  uang  sangat  penting  untuk dijaga  yang  merupakan  cerminan  dari  inflasi.  Maka  timbul  pertanyaan,  bagaimana caranya  menjaga  kestabilan nilai  mata uang kertas sekarang? Sistem moneter dunia kini  dikuasai  fiat  money  yang  sangat  rentan  dengan fluktuasi ( Volatile ),  kecuali beberapa negara yang menggunakan uang dwi-logam (dinar dan dirham). 8 Implikasi dari dominannya penggunaan fiat money, perjalanan perekonomian dunia senantiasa mengalami  “pasangsurut”.  Robert  A  Mundell,  peraih  nobel  ekonomi,  mengatakan ketika  masyarakat  dunia  menggunakan  fiat  money,  maka  konsekuensi  logisnya, mereka  telah  memasuki  tahapan  ekonomi  baru: regime  of  permanent  inflation atau inflasi abadi. 9 Hal yang sama juga dikatakan oleh William Cobbet dalam tulisannya yang berjudul Peper Againts Gold (1828). Ia mengatakan bahwa utang nasional dan inflasi adalah anak dari sistem uang kertas. 10
Dalam  rangka  mengendalikan  inflasi  dan  menjaga  stabilnya  nilai  mata  uang, Pemerintah dan otoritas moneter  yang ada mengambil  beberapa kebijakan baik  dari segi  moneter,  fiskal,  maupun  sektor  riil.  Dari  segi  moneter  maka  bank  sentral  akan
5 Staf  Ahli  Menneg  PPN  Bidang  Ekonomi  Perusahaan.  Pengkajian  dan  Monitoring  Pelaksanaan Penyehatan Perbankan, hal. 4
6 Peranan Bank Indonesia Dalam Pengendalian Inflasi, 24 Mei 2007, http://www.bi.go.id
7 Mulya  E.  Siregar,  2001,  Manajemen  Moneter  Alternatif,  dalam  Buku  Dinar  Emas  Solusi  Krisis Moneter. Cet. I (Jakarta; PIRAC, SEM Institute, Infid), hal. 88
8 Negara tersebut adalah Kuwait, Yordania, Tunisia, Bahrain, Iran dan beberapa negara Timur Tengah lainnya.  Lihat,  Benny,  “Pengaruh  Penggunaan  Mata  Uang  Berbasis  Emas  (Dinar  Kuwait)  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kuwait Tahun 1994-2003”, Skripsi: STIKER, Yogyakarta, hal. 11
9 A. Riawan. Mengendalikan atau Menghilangkan Inflasi, http://www.sebi.ac.id
10 Tarek  El  Diwany,  2003,  The  Problem  with  Interest  (Sistem  bunga  dan  Permasalahannya),  cet.  I (Jakarta: Akbar), hal. 53
menaikkan  suku  bunga  dan  pengetatan  likuiditas  perbank-kan,  mengkaji  efektivitas instrumen moneter dan jalur transmisi kebijakan moneter, menentukan sasaran akhir kebijakan  moneter,  mengidentifikasi  variabel  yang  menyebabkan  tekanan-tekanan inflasi,  memformulasikan  respon  kebijakan  moneter.  Dari  segi  fiskal,  pemerintah menerapkan  kenaikan  prosentase  pungutan  pajak,  mengadakan  pinjaman  sukarela atau  pinjaman  paksa,  memotong  uang,  membekukan  sebagian  atau  seluruhnya simpanan-simpanan  (deposito)  pihak-pihak  partikulir  (bukan  punya  pemerintah) yang ada dalam bank-bank, serta penurunan pengeluaran pemerintah. 11
Tindakan BI, Pemerintah, dan Usaha Swasta dalam mengendalikan inflasi hanyalah sebatas  menyentuh  permasalahan  teknis  atau  gejala  ( symptom )  semata.  Sebaliknya, perpaduan  kebijakan  yang  digunakan  menimbulkan  krisis  bertambah  parah.  Inilah sebuah  dilema  yang  sampai  saat  ini  belum  terpecahkan  sebagaimana  secara  jelas dikatakan oleh Samuelson dan Nordhaus. Bahkan mereka mengatakan kebijakan atau solusi  yang ditawarkan  oleh para  ahli dalam memecahkan permasalahan  inflasi  dan pengangguran  secara  bersamaan  justru  menyebabkan  efek  sampingan  yang  lebih buruk  dari  penyakitnya  itu  sendiri.  Ini  terjadi  dikarenakan  “obat”  yang  diberikan hanya  sebatas  menghilangkan  penyakit  bagian  permukaan  saja,  sementara  penyakit bagian dalamnya masih belum disembuhkan. 12
Penyakit bagian dalam yang belum tersentuh oleh perpaduan kebijakan di atas adalah terkait  dengan  hakikat  mata  uang  itu  sendiri  dan  sistem  yang  melingkupinya  serta penyalahgunaan  dari  fungsi  dasar  uang  sebagai  alat  tukar  yang  bertambah  menjadi tidak  hanya  sebatas  sebagai  alat  tukar,  melainkan  juga  menjadi  sebuah  barang (komoditas) yang turut diperdagangkan dengan imbalan bunga ( interest ).
Dari  sini  dapat  disimpulkan  bahwa,  kehadiran  kebijakan  moneter  alternatif  (mata uang yang kuat dan stabil, serta kebijakan moneter yang tidak memunculkan dilema di sektor riil) yang mampu mengendalikan inflasi sudah sangat mendesak dibutuhkan dan  segera  diaplikasikan.  Dalam  hal  ini,  Abdul  Qadim  Zallum  (Pemimpin  Ke  2
11 Peranan Bank Indonesia Dalam Pengendalian Inflasi, 24 Mei 2007, http://www.bi.go.id
12 Pengendalian inflasi dalam perspektif al Quran, http://www.dwicondro.blogspot.com
Hizbut  Tahrir)  dalam  bukunya  Sistem  Keuangan  di  Negara  Khilafah  mengatakan bahwa,  sistem  moneter  yang  berbasis  kepada  emas  dan  perak  merupakan  satu- satunya  sistem  moneter  yang  mampu  menyelesaikan  problematika  mata  uang, menghilangkan  inflasi  besar-besaran  yang  menimpa  seluruh  dunia,  dan  mampu mewujudkan  stabilitas  mata  uang  dan  stabilitas  nilai  tukar,  serta  bias  mendorong kemajuan perdagangan internasional. 13

## B. Pengendalian Inflasi dalam Perspektif Kebijakan Moneter Islam

## 1. Definisi Kebijakan Moneter dan Inflasi
Aulia  Pohan  mengatakan  kebijakan  moneter  ( monetary policy )  adalah  suatu pengaturan  di  bidang  moneter  yang  bertujuan  untuk  menjaga  dan  memelihara kestabilan  nilai  uang  dan  mendorong  kelancaran  produksi  dan  pembangunan  dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Hampir  senada  dengan  definisi  yang diutarakan  Pohan,  dalam  kamus  istilah  keuangan  dan  perbankan  kebijakan  moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga  keseimbangan  moneter,  dan  kestabilan  nilai  uang,  mendorong  kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. 14
Wikipedia  memberikan  definisi  kebijakan  moneter  dengan  sebuah  proses  yang dilakukan  oleh  pemerintah,  bank  sentral,  atau  otoritas  moneter  dari  sebuah  negara untuk mengontrol, penawaran uang, ketersediaan uang, tingkat bunga, dalam rangka mencapai  seperangkat  tujuan  orientasi  kepada  pertumbuhan  dan  stabilitas  ekonomi. Dimana  biasanya  kebijakan  moneter  dikenal  sebagai  pilihan  antara  kebijakan ekspansi  atau  kebijakan  kontraksi.  Definisi  ini  hampir  senada  dengan  definisi  yang diberikan oleh Dictionary of Economics , dimana dikatakan kebijakan moneter adalah suatu  instrument  kebijakan  ekonomi  makro  yang  mengatur  penawaran  uang,  kredit
13 Abdul  Qadim  Zallum,  2002, Sistem  Keuangan  di  Negara Khilafah ,  cet.  I  (Bogor:  Pustaka  Thariqul Izzah), hal. 239
14 Aulia Pohan, 2008, Potret Kebijakan Moneter Indonesia , cet. I (Jakarta; Rajawali Pers), hal. 11
dan  tingkat  bunga  dalam  rangka  mengendalikan  tingkat  pembelanjaan  atau pengeluaran dalam perekonomian. 15
Adapun  definisi  inflasi  dalam Dictionary  of  Economics didefinisikan  dengan  suatu peningkatan  tingkat  harga  umum  dalam  suatu  perekonomian  yang  berlangsung secara terus menerus dari  waktu  ke waktu.  Adapun Bank  Indonesia mendefinisikan inflasi  dengan  kecenderungan  dari  harga-harga  untuk  meningkat  secara  umum  dan terus menerus.
Definisi  di  atas  mendapat  kritikan  cukup  tajam  dari  mazhab  ekonomi  Austria. Ekonom  dari  mazhab  Austria  mengatakan  bahwa  definisi  inflasi  di  atas  tidak mengambarkan fakta inflasi sesungguhnya, terlebih lagi adalah faktor pemicu inflasi itu sendiri. Definisi di atas hanya sebatas menjelaskan salah satu akibat inflasi. 16
Secara umum, berdasarkan penyebabnya inflasi terbagi ke dalam 3 macam, yakni: 17 Pertama ,  tarikan  permintaan  ( demand-pull  inflation ).  Inflasi  ini  timbul  apabila permintaan  agregat  meningkat  lebih  cepat  dibandingkan  dengan  potensi  produktif perekonomian.
Kedua ,  dorongan  biaya  ( cosh-push  inflation ).  Inflasi  ini  timbul  karena  adanya depresiasi  nilai  tukar,  dampak  inflasi  luar  negeri  terutama  negara-negara  partner dagang,  peningkatan  harga-harga  komoditi  yang  diatur  pemerintah  ( administered price ),  dan  terjadi negative  supply  shocks akibat  bencana  alam  dan  terganggunya distribusi.
Ketiga ,  ekspektasi  inflasi.  Inflasi  ini  dipengaruhi  oleh  perilaku  masyarakat  dan pelaku  ekonomi  apakah  lebih  cenderung  bersifat  adaptif  atau forward  looking .  Hal ini  tercermin  dari  perilaku  pembentukan  harga  di  tingkat  produsen  dan  pedagang terutama  pada  saat  menjelang  hari-hari  besar  keagamaan  dan  penentuan  upah minimum regional.
15 Monetary Policy, dalam http://www.wikipedia.com
16 Murray  N.  Rothbard,  2007, What  has  Government  Done  to  Our  Money? (Apa  yang  Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?), cet I (Jakarta; Granit), hal. Xiii-xiv
17 Muhammad Shiddiq Al Jawi, Seputar Konsep Syakhsiyah. http:///www.khilafah1924.org
Bagaimana  inflasi  dalam  perekonomian  Islam?  Sesungguhnya,  apabila  inflasi didefinisikan  dengan  kecendrungan  kenaikan  harga-harga  secara  umum,  maka  akan kita  dapati  bahwa  dalam  setiap  perekonomian  (apakah  itu  menggunakan  sistem ekonomi  Kapitalis  ataupun  Islam)  akan  senantiasa  ditemui  permasalahan  inflasi. Hanya  saja,  terdapat  perbedaan  yang  cukup  signifikan  (baik  secara  kuantitatif maupun  kualitatif)  antara  permasalahan  inflasi  yang  ada  di  dalam  perekonomian Islam dengan yang ada di dalam perekonomian kapitalis.
Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  perbedaan  itu  adalah  dikarenakan  mata  uang yang  digunakan  dalam  perekonomian  Islam  adalah  bimetalik  (dinar  dan  dirham). Dimana  dalam  diri  dinar  dan  dirham  tersebut  mempunyai  sejumlah  keunggulan dibandingkan  dengan  mata  uang  kertas  yang  digunakan  pada  saat  ini.  Salah  satu keunggulan itu adalah adanya nilai intrinsik (nilai ini tidak terdapat pada fiat money ) yang  terkandung  di  dalamnya.  Oleh  karena  itu,  inflasi  yang  disebabkan  faktor lemahnya  mata  uang  (depresiasi  nilai)  sebagaimana  yang  terjadi  dalam perekonomian Kapitalis tidak akan terjadi dalam perekonomian Islam.

## 2. Kebijakan Moneter
Kebijaksanaan  moneter   adalah  penggunaan  variable  instrumental  oleh  bank  sentral untuk  mempengaruhi  pendapatan,  kesempatan  kerja  dan  tingkat  harga.  Dalam definisi  lain  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Prathama  Rahardja  dan  Mandala Manurung  dalam  “ Teori  Ekonomi  Makro ”  adalah  upaya  mengendalikan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan  (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah uang beredar. 18 Kebijakan moneter meliputi semua tindakan pemerintah yang bertujuan  mempengaruhi  jalannya  perekonomian  melalui  penambahan  atau pengurangan jumlah uang yang beredar. 19 Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah  dalam  mengatur  jumlah  uang  beredar  baik  menambah  atau memperbanyak  untuk  menstabilkan  perekonomian.  Pertumbuhan  jumlah  uang
18 Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, 2005, Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar , (Jakarta: LPFEUI), Edisi Ketiga, h. 269
19 Soediyono  Reksoprayitno,  2000, Ekonomi  Makro  Analisis  IS-LM  dan  Permintaan  Penawaran Agregatif, (Yogyakarta: BPFE), h. 48
beredar sebaiknya mengikuti  pertumbuhan ekonomi, sehingga secara tidak langsung dapat menekan tingkat pengangguran.
Saat  ini  negara  manapun  di  dunia  ini  tidak  akan  terhindar  dari  krisis  moneter  tak terkecuali  negara-negara  Muslim  termasuk  Indonesia.  Begitu  rentannya  sistem ekonomi  saat  ini  yang  dipakai  di  seluruh  dunia,  sehingga  negara-negara  maju  pun seperti Amerika Serikat tidak lepas dari krisis moneter. Tentunya krisis global yang terjadi  saat  ini  bukan  tanpa  sebab,  penerapan  sistem  ekonomi  yang  salah  kaprah menstimulus gelombang krisis yang berkelanjutan.
Sistem  yang  dipakai  di  seluruh  negara  saat  ini  hanya  memusatkan  perhatian  pada aspek produksi dan pertumbuhan kekayaan, tetapi mengabaikan distribusi kekayaan. Sebab  utama  dari  krisis  global  yang  terjadi  di  seluruh  dunia  adalah  dipakainya fiat money dalam transaksi perekonomian. Sistem monoter berbasis fiat money seperti ini suatu  negara  sangat  rentan  dipermainkan  perekonomiannya  oleh  segilintir  orang dengan  permainan  spekulasi.  Contoh  kongkritnya  seperti  apa  yang  terjadi  di Indonesia,  dimana  para  spekulan  untuk  meraih  keuntungan  besar,  mereka memborong Dollar dan melempar Rupiah. Sehingga agar menjaga Rupiah agar tidak terus  jatuh  Bank  Indonesia  menarik  jumlah  rupiah  yang  beredar  di  pasaran  serta memperketat likuiditas.
Permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipacu oleh fluktuasi  tingkat  bunga dalam  perekonomian  kapitalis.  Penurunan  tingkat  bunga  yang  disertai  dengan harapan  akan  meningkat,  merangsang  orang  ataupun  perusahaan-perusahaan  untuk tetap  menyimpan  uangnya.  Karena  dalam  perekonomian  kapitalis  tingkat  bunga seringkali  berfluktuasi,  uang  yang  sengaja  hanya  disimpan  akan  terus  menurus berubah.
Dengan  demikian  sistem  perekonomian  ini  mengarahkan  para  pemilik  modal  untuk terus  berinvestasi  di  pasar  uang  karena  begitu  menguntungkan  dengan  tidak menyentuh  sektor  rill  yang  berpengaruh  sangat  besar  dalam  kesejahteraan masyarakat.
2.1 Dinar dan Dirham (emas dan perak) sebagai Standar Mata Uang
Di atas penulis sudah menjelaskan bagaimana eksistensi dari fiat money yang secara pasti  menyebabkan  terjadinya  inflasi.  Lebih  dari  itu,  ia  merupakan  faktor  utama terjadinya  inflasi  dalam  sitem  Kapitalisme.  Berbeda  halnya  dalam  sistem  ekonomi Islam,  inflasi  yang  disebabkan  kelemahan  dari  mata  uang  relatif  cukup  kecil kemungkinan terjadinya (kalau tidak bisa dikatakan tidak akan terjadi).
Mengapa  demikian?  Untuk  mengetahui  bagaimana  dinar  dan  dirham  dapat mengendalikan  inflasi  terlebih  dahulu  harus  diketahui  kelemahan  dari  fiat  money. Setelah itu dikomparasikan dengan karakteristik mata uang dinar dan dirham. Telah diketahui  bahwa, fiat  money memiliki  kelemahan  yang  teramat  fatal.  Sebaliknya, dinar dan dirham tidaklah memiliki kelemahan sebagaimana yang ditemukan dalam fiat money .  Faktor  fundamental  dari  kekuatan  dinar  dan  dirham  adalah  setaranya antara  nilai  nominal  dengan  nilai  intrinsik  yang  terdapat  pada  mata  uang  tersebut. Eksistensi  nilai  intrinsik  ini  akan  secara  otomatis  menjaga  nilai  tukarnya  terhadap mata  uang  lain.  Sehingga  inflasi  yang  disebabkan  lemahnya  nilai  tukar  mata  uang domestik  dengan  mata  uang  asing  yang  berdampak  kepada  naiknya  komoditas impor, output gap, dan ekspektasi inflasi dapat dikatakan tidak akan terjadi. 20
Berabad-abad  sebelum  dunia  Barat  bersusah  payah  melahirkan  teori  moneter  yang silih berganti dan selalu memiliki kelemahan dan mengalami kegagalan, Islam sudah memiliki  sistem  moneter  yang  baku  yang  tidak  bersifat  trial  and  error  atau  coba- coba.  Yang  jelas  teori  moneter  Islam  lahir  kurang  lebih  seribu  tahun  sebelum  teori moneter  pertama  Eropa  ( merchantilism )  diperkenalkan.  Islam  menjalankan  sistem moneternya  berbasis  pada  Dinar  Emas  dan  Dirham  Perak.  Dalam  sistem  moneter Islam tidak hanya menyangkut uang Dinar dan Dirham saja, melainkan juga tentang aturan pemakaiannya.
20 Inflasi yang disebabkan perilaku ekonomi masyarakat dan pelaku ekonomi (antisipasi) dari kejadian yang  akan  datang  perihal  perkembangan  ekonomi,  yaitu:  pembentukan  harga  di  tingkat  produsen,  dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional (UMR). Lihat Pengenalan inflasi di Indonesia dalam http://www.bi.go.id
Islam  menggunakan  uang  emas  Dinar  dan  uang  perak  Dirham  sejak  awal perkembangannya  di  awal  abad  ke  7  masehi  dan  terus  menggunakannya  secara konsisten  selama  14  abad  kemudian,  dan  berakhir  saat  runtuhnya  Kekhalifahan Usmaniah tahun 1924.
Keandalan  emas  di  kancah  sejarah  tak  terbantahkan.  Emas  tetap  menjadi  komoditi yang  diterima  sebagai  alat  pembayaran  perdagangan  Internasional,  karena  nilainya. Logam  mulia  memiliki  nilai  jual,  yang  tidak  dimiliki  uang  kertas.  Berbeda  dengan fiat money , emas sulit mengalami inflasi karena pemerintah tidak mungkin mencetak koin  emas  atau  uang  kertas  yang  sepenuhnya  didukung  emas  secara  tidak  terbatas ( unlimited ).
Mantan  Perdana  Menteri  Malaysia  Mahatir  Muhammad  menjadi  arsitek  utama mengampanyekan  proposal  untuk  menerapkan  Dinar  dan  Dirham  dalam  transaksi perdagangan  Internasional  terutama di  dunia  Islam.  Mahatir meyakinkan  bila Dinar dan  Dirham  bisa  dipakai  sebagai  alat  pembayaran  internasional,  minimal  di  dunia Islam,  akan  sangat  mendukung  dan  meningkatkan  volume  perdagangan  sekaligus mengurangi  kerugian  yang  diakibatkan  karena  kurs  bagi  negara-negara  yang tergabung  dalam  Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI).  Dengan  ideologi  yang  sama, semestinya  implementasi  Dinar  dan  Dirham  secara  teoritis  lebih  mudah diimplementasikan.
Isu penggunaan Dinar dan Dirham sebagai alat kebijakan moneter dan alat transaksi perdagangan  di  negara-negara  Muslim  marak  digulirkan  walaupun  bukan  sebuah usaha  yang  mudah.  Apalagi  bila  penerapan  Dinar  dan  Dirham  mendapatkan pengakuan  di  dunia  Internasional  seperti  Dollar  dan  Euro.  Dimana  dibutuhkan  50 tahun bagi Euro untuk diterapkan di benua Eropa.
Berdasarkan dinamika dan diskursus tentang penerapan Dinar dan Dirham di dunia Islam sebagai solusi dari permasalahan moneter yang melanda sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, menurut penulis walaupun sukar, ini tidak berarti umat Islam tidak mampu menerapkan Dinar dan Dirham sebagai mata uang negara-negara Muslim yang telah terbukti tingkat kestabilannya. Bahkan tanpa penerapan Dinar dan
Dirham,  institusi-institusi  keuangan  Islam  seperti  bank  syariah,  asuransi  Islam, obligasi  dan  saham  syariah,  dan  pagadaian  syariah  tidak  akan  dapat  dioperasikan 100%  murni  berlandaskan  al-Quran  dan  Hadist.  Karena  hingga  kini  operasional institusi  keuangan  Islam  sangat  sukar  membebaskan  dirinya  dari  praktek-praktak riba, gharar, gambling dan unsur-unsur spekulatif. Itulah sebabnya, upaya penerapan Dinar dan Dirham dalam dunia Islam harus diupayakan.

## 2.2 Hukum Riba
Pergerakan  ekonomi  dalam  sistem  ekonomi  konvensional  sangat  bergantung  pada sistem  bunga.  Begitu  pentingnya  sistem  bunga  bagi  ekonomi  Kapitalisme,  maka dalam  kebijakan  moneter  konvensional  struktur  suku  bunga  menjadi  salah  satu instrumen moneter untuk mencapai sasaran akhir (inflasi).
Sistem  bunga dalam sektor perbankan tidak dibolehkan dalam perekonomian Islam. Sistem  keuangan  Islam  menerapkan  sistem  pembagian  keuntungan  dan  kerugian ( profit  and  loss  sharing )  bukan  sistem  bunga  dengan  penetapan  kepastian  return  di muka.    Besar  kecilnya  pembagian  keuntungan  yang  diperoleh  nasabah  perbankan Syariah ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank dari  kegiatan  investasi  dan  pembiayaan  yang  dilakukan  disektor  riil.   Hasil  dari investasi  dan  pembiayaan  yang  dilakukan  bank  di  sektor  riil  menentukan  besar kecilnya  pembagian  keuntungan  di   sektor  moneter.   Jika  investasi  dan  pembiayaan di  sektor riil  berjalan lancar, maka return pada sektor moneter juga meningkat,  jadi kondisi sektor moneter sebenarnya cerminan dari dari sektor riil. 21
Hampir semua sektor ekonomi Kapitalisme terkait dengan system bunga, mulai dari sektor    riil  terlebih  lagi  adalah  sektor  non  riil.  Sistem  bunga  mengakibatkan  sektor non riil berkembang lebih cepat dibandingkan dengan sektor riil. Hal ini dikarenakan sektor  non  riil  dalam  memberikan  keuntungan  relatif  lebih  cepat  dan  besar jumlahnya apabila dibandingkan dengan sector riil. Akibatnya sektor riil mengalami kekurangan “darah” untuk menggerakkan roda ekonomi. Ketika roda ekonomi sudah
21 Nurul Huda, dkk, 2008, Ekonomi Makro Islam, Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoritis , (Jakarta: Predana Media Group), h. 168
berjalan  lambat  dan  bahkan  terhenti  bisa  dipastikan  inflasi  adalah  sebuah keniscayaan yang akan terjadi.
Sebaliknya, Islam secara tegas berpendapat bahwa, bunga hukumnya adalah haram. Kalau  bunga  dalam  Islam  diharamkan,  lalu  bagaimana  caranya  menggerakkan  roda ekonomi?  Islam  menggariskan  bahwa,  harta  yang  dimiliki  oleh  seseorang  individu apabila  ingin  dikembangkan  haruslah  melewati  cara  yang  memang  dihalalkan  oleh Allah Swt. Dalam hal  ini  Islam memberikan tiga pilihan apakah dengan  cara usaha mandiri,  kerjasama  pihak  kedua  (syarikah),  dan  kerjasama  pihak  ketiga  (melalui lembaga mediasi Bank Syariah). 22
Dengan kata lain, Islam tidak mengijinkan pengembangan harta melalui perdagangan uang  (uang  beranak  uang)  dengan  sistem  bunga.  Kebijakan  Islam  melarang perdagangan  uang  ini  tentunya  akan  mencegah  uang  beredar  pada  tempat  tertentu saja  (sektor  non  riil),  sehingga  kebutuhan  “darah”  (dana)  bagi  sektor  riil  dapat terpenuhi.  Ketika  dana  segar  bagi  sektor  riil  telah  tercukupi  maka  bisa  dipastikan gerak dari roda ekonomi akan berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya inflasi.

## 2.3 Hukum Kepemilikan ( Multitype ownership )
Multitype ownership , Islam mengakui jenis-jenis kepemilikan yang beragam. Dalam ekonomi  kapitalis,  kepemilikan  yang  diakui  hanyalah  kepemilikan  individu  semata yang  bebas  tanpa  batasan.  Sedangkan  dalam  ekonomi  sosialis,  hanya  diakui kepemilikan  bersama  atau  kepemilikan  oleh  negara,  dimana  kepemilikan  individu tidak diakui dan setiap orang mendapatkan imbal jasa yang sama rata. Dalam Islam kedua-dua  kepemilikan  diakui  berdasarkan  batasan-batasan  yang  sesuai  dengan ajaran  Islam.  Oleh  karenanya  Islam  mengakui  adanya  kepemilikan  yang  bersifat individu, namun tetap ada batasan-batasan syariat yang tidak boleh dilanggar, seperti akumulasi  modal  yang  hanya  menumpuk  di  sekelompok  golongan  semata. Kepemilikan  individu  dalam  Islam  sangat  dijunjung  tinggi,  akan  tetapi  tetap  ada
22 Ismail  Yusanto,  2000, Analisis  Keuangan  Bank  Muamalat  Indonesia  Pada  Periode  Krisis  Ekonomi Tahun 1998 – 1999 . Program Pascasarjan Sekolah Tinggi Ekonomi IPWI Jakarta
batasan  yang  membatasi  agar  tidak  ada  pihak  lain  yang  dirugikan  karena kepemilikan individu tersebut. Pemilikan dalam ekonomi Islam adalah:
1. Pemilikan  terletak  pada  kemanfaatannya  dan  bukan  menguasai  secara  mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.
2. Pemilikan  terbatas  sepanjang  usia  hidup  manusia  di  dunia,  dan  bila  orang tersebut meninggal harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam
3. Pemilikan  perorangan  tidak  dibolehkan  terhadap  sumber-sumber  ekonomi  yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak, sumber- sumber ini menjadi milik umum atau negara.
Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter dan Sektor Riil Perspektif Islam dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

## C. Konsep Islam dalam Mengatasi Krisis Ekonomi
Adapun konsep Islam dalam mengatasi krisis ekonomi, sebagai berikut :
Pertama : Sistem ekonomi Islam secara tegas melarang Riba dan penjualan komoditi sebelum  dikuasai  oleh  penjualnya.  Karena  itu,  haram  menjual  barang  yang  tidak menjadi  milik  seseorang.  Haram  memindahtangankan  kertas  berharga,  obligasi  dan saham  yang dihasilkan dari akad-akad  yang batil.  Islam juga mengharamkan semua
Baitul Maal Kebijakan Moneter 1. Dinar & Dirham sebagai mata uang 2. Hukum Riba 3. Hukum Kepemilikan Kebijakan Sektor Rill
1. Hukum-hukum Jual Beli 2. Hukum Pajak 3. Hukum-hukum Produksi/Industri 4. Hukum Pertanian 5. Hukum Peranan Pemerintah diperokonomian Mengendalikan Inflasi Menjaga Stabilitas Sektor Riil Pertumbuhan Ekonomi
sarana  penipuan  dan  manipulasi  yang  dibolehkan  oleh  Kapitalisme,  dengan  klaim kebebasan kepemilikan.
Sistem  ekonomi  Islam  melarang  penjualan  komoditi  sebelum  dikuasai  oleh penjualnya,  sehingga  haram  hukumnya  menjual  barang  yang  tidak  menjadi  milik seseorang.  Haram  memindahtangankan  kertas  berharga,  obligasi  dan  saham  yang dihasilkan  dari  akad-akad  yang  batil.  Islam  juga  mengharamkan  semua  sarana penipuan dan manipulasi yang dibolehkan oleh kapitalisme, dengan klaim kebebasan kepemilikan.
Ekonomi  Islam  tidak  mengenal  dualisme  ekonomi,  yaitu  ekonomi  yang  terdiri  dari sektor  riil  dan  sektor  keuangan,  dimana  aktifitasnya  didominasi  oleh  praktik pertaruhan  terhadap  apa  yang  akan  terjadi  pada  ekonomi  riil.  Ekonomi  Islam didasarkan  pada  ekonomi  riil.  Dengan  demikian,  semua  aturan  ekonomi  Islam memastikan  agar  perputaran  harta  kekayaan  tetap  berputar.  Larangan  terhadap adanya  bunga  (riba)  bisa  dipraktikan  dengan  melakukan  investasi  modal  di  sektor ekonomi rill, karena penanaman modal di sektor lain dilarang. Kalaupun masih ada yang  berusaha  menaruh  sejumlah  modal  sebagai  tabungan  atau  simpanan  di  bank (yang tentunya juga tidak akan memberikan bunga), modal  yang tersimpan tersebut juga akan dialirkan ke sektor riil. Artinya, tiap individu yang memiliki lebih banyak uang  bisa  ia  tanam  di  sektor  ekonomi  riil,  yang  akan  memiliki  efek  berlipat  karena berputarnya uang dari orang ke orang yang lain. Keberadaan bunga, pasar keuangan, dan judi secara langsung adalah faktor-faktor yang menghalangi perputaran harta.
Di  Baitul  Mal,  rakyat  juga  mendapat  bagian  khusus  untuk  pinjaman  bagi  mereka yang  membutuhkan,  termasuk  para  petani,  sebagai  bentuk  bantuan  untuk  mereka, tanpa  ada  unsur  riba  sedikit  pun  di  dalamnya.  Semua  agama  melarang  aktivitas ribawi, termasuk Islam sebagai agama penyempurna.
Allah Swt. berfirman:
“Hai  orang-orang  yang  beriman  bertakwalah  kepada  Allah  dan  tinggalkan  sisa riba  (yang  belum  dipungut)  jika  kalian  orang-orang  yang  beriman.  Jika  kalian
tidak  mengerjakannya  (meninggalkan  sisa  riba),  ketahuilah  bahwa  Allah  dan Rasul-Nya akan memerangi kalian.” (QS al-Baqarah : 278-279).
Berdasarkan  hal  ini,  transaksi  riba  yang  tampak  dalam  sistem  keuangan  dan perbankan  modern  (dengan  adanya  bunga  bank),  seluruhnya  diharamkan  secara pasti, termasuk transaksi-trasnsaksi derivative yang biasa terjadi di pasar-pasar uang maupun  pasar-pasar  bursa.  Penggelembungan  harga  saham  maupun  uang  sehingga tidak  sesuai  dengan  harganya  yang  wajar  dan  benar-benar  memiliki  nilai  intrinsik yang  sama  dengan  nilai  nominal  yang  tercantum  di  dalamnya  adalah  tindakan  riba. Rasulullah saw.:
“(Boleh  ditukar)  Emas  dengan  emas,  perak  dengan  perak,  gandum  dengan gandum,  jewawut  dengan  jewawut,  kurma  dengan  kurma,  garam  dengan  garam yang  setaras  (sama  nilai  dan  kualitasnya)  dan  diserahterimakan  langsung  (dari tangan  ke  tangan).  Siapa  saja  yang  menambahkan  (suatu  nilai)  atau  meminta tambahan sesungguhnya ia telah berbuat riba.” (HR al-Bukhari dan Ahmad).
Sistem  ekonomi  Islam  selalu  menomorsatukan  kebutuhan  dan  pemberdayaan masyarakat secara riil bukan sekedar pertumbuhan ekonomi saja, sebagai  isu utama yang memerlukan jalan keluar dan penerapan kebijakan. Sistem Islam memiliki latar belakang  pemikiran  yang  berbeda  tentang  ekonomi,  sehingga  jalur  pengembangan ekonominya pun berbeda dari Kapitalisme.
Sistem  Ekonomi  Islam  menfokuskan  pada  manusia  dan  pemenuhan  kebutuhannya, bukan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Nabi Muhammad saw bersabda :
“Anak  Adam  tidak  memiliki  hak  selain  memiliki  rumah  untuk  berteduh,  pakaian untuk menutupi dirinya, dan sepotong roti dan seteguk air.” (Hr. At-Tirmidhi).
Dasar pemikiran  yang membentuk sistem ekonomi  Islam melahirkan kebijakan dan peraturan  yang  diarahkan  untuk  mencapai  fokus  tersebut.  Islam  menaruh  perhatian khusus  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia  sebagaimana  yang  diterangkan  dalam hadith sebelumnya, ketimbang pada penambahan angka GDP saja.
Kedua : Sistem  ekonomi  Islam  juga  melarang  individu,  institusi  dan  perusahaan untuk  memiliki  apa  yang  menjadi  kepemilikan  umum,  seperti  minyak,  tambang, energi  dan  listrik  yang  digunakan  sebagai  bahan  bakar.  Islam  menjadikan  negara sebagai penguasanya sesuai dengan ketentuan hukum syariah.
Negara  diwajibkan  oleh  Islam  untuk  memiliki  peran  langsung  dalam  pencapaian tujuan  ekonomi,  dan  tidak  begitu  saja  membiarkannya  kepada  sistem  pasar  bebas. Nabi Muhammad Saaw bersabda,
“Muslim berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput, dan api.” (H.r. Ibn Majah)
Berdasarkan  dari  hadith  Nabi  tersebut,  negara  menguasai  kepemilikan  dari  sumber daya alam berbasis api seperti minyak, gas bumi, penyulingan, instalasi pembangkit listrik  sebagaimana  sumber  air.  Dengan  demikian,  masyarakat  tidak  akan  rawan untuk  menjadi  obyek  eksploitasi  perusahaan  swasta  yang  meraup  keuntungan  dari instalasi  strategis  yang  tersebut  diatas.  Negara  juga  akan  mengontrol  lembaga- lembaga  yang  mengatur  atau  mengurus  instalasi  tersebut  sehingga  mampu  untuk segera bertindak ketika diperlukan dan sebelum terlambat.
Ketiga : Sistem ekonomi Islam telah menetapkan bahwa emas dan perak merupakan mata  uang,  bukan  yang  lain.  Mengeluarkan  kertas  substitusi  harus  ditopang  dengan emas  dan  perak,  dengan  nilai  yang  sama  dan  dapat  ditukar,  saat  ada  permintaan. Dengan  begitu,  uang  kertas  negara  manapun  tidak  akan  bisa  didominasi  oleh  uang negara  lain.  Sebaliknya,  uang  tersebut  mempunyai  nilai  intrinsik  yang  tetap,  dan tidak berubah.
Seluruh dunia di masa lalu terus menerus menggunakan standar emas dan perak itu sebagai mata uang sampai beberapa saat sebelum Perang Dunia I, ketika penggunaan standar tersebut dihentikan. Seusai Perang Dunia I, standar emas dan perak kembali diberlakukan secara parsial. Kemudian penggunaannya semakin berkurang dan pada tanggal 15 Juli 1971 standar tersebut secara resmi dihapus, saat dibatalkannya sistem Bretton Woods yang menetapkan bahwa dollar harus ditopang dengan jaminan emas
dan  mempunyai  harga  yang  tetap.  Dengan  demikian,  sistem  uang  yang  berlaku adalah  sistem  uang  kertas  inkonvertibel,  yang  tidak  ditopang  jaminan  emas  dan perak,  tidak  mewakili  emas  dan  perak,  dan  tidak  pula  mempunyai  nilai  intrinsik. Nilai  pada  uang  kertas  tersebut  hanya  bersumber  dari  undang-undang  yang memaksakan penggunaannya sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) .
Negara-negara  penjajah  telah  memanfaatkan  uang  tersebut  sebagai  salah  satu  alat penjajahan. Mereka mempermainkan mata uang dunia sesuai dengan kepentingannya dan  membangkitkan  goncangan-goncangan  moneter  serta  krisis-krisis  ekonomi. Mereka juga memperbanyak penerbitan uang kertas inkonvertibel tersebut, sehingga berkecamuklah  inflasi  yang  menggila,  yang  akhirnya  menurunkan  daya  beli  pada uang tersebut. Inilah salah satu faktor yang menimbulkan kegoncangan pasar modal.

## D. Kesimpulan dan Penutup
Islam  selain  memiliki fikrah (konsep)  juga  memiliki thariqoh (metode)  bagaimana menerapkan konsep yang telah ada tersebut. Lebih dari itu, konsep Islam antara satu dengan yang lainnya salingterkait erat. Oleh karena itu, segala konsep yang diajarkan dalam Islam tidaklah dapat diterapkan secara parsial. Konsep Islam perlu dan harus diterapkan secara kaffah (totalitas).
Pada intinya, manajemen moneter dalam konsep  Islam adalah  terciptanya stabilitas permintaan  uang  dan  mengarahkan  permintaan  uang  tersebut  kepada  tujuan  yang penting  dan  produktif  sehingga  instrumen  yang  akan  mengarahkan  kepada instabilitas dan pengalokasian sumber dana yang tidak produktif akan ditinggalkan.
Dalam teori endogenous uang dalam Islam, tidak menjadikan uang sebagai variable yang  aksioner  dalam  kebijakan  moneternya.   Uang   hanyalah  representasi  saja  dari pegerakan  dan  pertumbuhan  sektor  riil.  Segala  kebijakan  kebijakan  untuk mempengaruhi  sektor  ekonomi  selalu   dimulai  dari  sisi  sektor  riil  bukan  sektor moneter.

## DAFTAR PUSTAKA
Ismail  Yusanto, Mencari Solusi  Krisis  Ekonomi. Dalam buku  Dinar Emas Solusi  Krisis Moneter , Cet. I, Jakarta: PIRAC, SEM Institute, Infid, 2001
Tarek El Diwany. The Problem with Interest (Sistem bunga dan Permasalahannya) , cet. I (Jakarta: Akbar, 2003)
Abdul  Qadim  Zallum. Sistem  Keuangan  di  Negara  Khilafah ,  cet.  I  (Bogor:  Pustaka Thariqul Izzah, 2002)
Aulia Pohan. Potret Kebijakan Moneter Indonesia , cet. I (Jakarta; Rajawali Pers, 2008)
Murray N. Rothbard. What has Government Done to Our Money? (Apa yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Uang Kita?) , cet I (Jakarta; Granit, 2007)
Prathama  Rahardja  dan  Mandala  Manurung, Teori  Ekonomi  Makro  Suatu  Pengantar , (Jakarta: LPFEUI, 2005), Edisi Ketiga
Soediyono  Reksoprayitno, Ekonomi  Makro  Analisis  IS-LM  dan  Permintaan  Penawaran Agregatif, (Yogyakarta: BPFE, 2000)
Nurul  Huda,  dll, Ekonomi  Makro  Islam,  Ekonomi  Makro  Islam;  Pendekatan  Teoritis , (Jakarta: Predana Media Group, 2008)