## HAK MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT
(Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat)
Muhammad Yusuf Siregar Universitas Labuhanbatu Email : Siregaryusuf90@yahoo.co.id

## ABSTRACT
This study intends to examine the mut'ah rights and iddah living legal issues in a divorce case (Study of the Rantauprapat Religious Court Decision). This study is normative empirical, which means it links  the  legal  sources  of  the  laws  that  apply  in  the  Republic  of  Indonesia  to  the  field  situations. Finding  and  analyzing  the  legal  frameworks  governing  the  granting  of  mut'ah  rights  and  iddah livelihoods in divorce cases, as well as finding and analyzing the legal practices governing mut'ah rights and iddah livelihoods in contested divorce cases in Religious Courts, are two benefits that will be obtained from the findings of this study Rantauprapat. The study's findings indicate that, first, the Islamic  Law  Compilation  (KHI)  does  not  contain  rules  governing  mut'ah  rights,  granting  iddah, maskan, and kiswah to the ex-wife when she is in iddah in the case of litigation (divorce on the wife's will  or  submission),  and  second,  in  practice  Based  on  Rantauprapat  Religious  Court  Decision Number: 1152/Pdt.G/2020/PA-RAP, one of the laws regarding the  Granting of  Mut'ah Rights and Iddah Livelihoods in Divorce Cases at the Rantauprapat Religious Court gives an obligation to her husband to give mut' rights, providing iddah, food, and kiswah to the ex-wife while in iddah.
Keywords : Rights of the Muslim, Iddah Income, and Divorce Lawsuit .

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis aspek hukum  hak mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat). Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dengan mengkaitkan sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Manfaat yang akan diterima dari  hasil  penelitian  ini  adalah    untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaturan  hukum  tentang pemberian  hak  mut’ah  dan  nafkah  iddah  dalam  perkara  cerai  gugat  serta  Untuk  mengetahui  dan menganalisis  praktek  hukum  tentang  hak  mut’ah  dan  nafkah  iddah  dalam  perkara  cerai  gugat  di Pengadilan Agama Rantauprapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengaturan mengenai hak mut`ah, memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah dalam perkara cerai gugat (perceraian atas kehendak /  pengajuan  istri), kedua ,  pada  praktek  hukum  tentang  Pemberian  Hak  Mut’ah  Dan  Nafkah  Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Rantauprapat salah satunya berdasarkan  Putusan Pengadilan  Agama  Rantauprapat  Nomor:  1152/Pdt.G/2020/PA-RAP  yang  mana  didalam  putusan tersebut memberikan kewajiban kepada suaminya memberikan hak mut`ah, memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.
Kata Kunci: Hak Mut’ah, Nafkah Iddah, Cerai Gugat .

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  dapat  putus  dikarenakan tiga  hal  yaitu  Kematian,  Perceraian,  dan  atas
Putusan  Pengadilan.    Putusnya  perkawinan yang  disebabkan  karena  perceraian  dapat
terjadi  karena  talak  atau  berdasarkan  gugatan perceraian.
Sayyid  Sabiq  dalam  kitabnya Fiqhus Sunnah memberi definisi talaq sebagai berikut:
اوزلا  ةطب ار لح

## ةيجوزلا  ةقلاعلا ءاهنا و ج
Artinya  :  Thalaq  adalah  melepas  tali perkawinan  dan  mengakhiri  hubungan  suami isteri. 1
Abu Zakaria Al-Anshari dalam kitabnya Fathul Wahab memberi definisi thalaq sebagai berikut:

## هوحن و قلاطلا ظفلب حاكنلا دقع لح
Artinya : Thalaq ialah melepas tali akad nikah dengan kata talaq dan yang semacamnya. 2
Mazhab  Syafi'i  mendefinisikan  talaq adalah  pelepasan  akad  nikah  dengan  lafadz talak atau  yang  semakna  dengan  itu.  Definisi ini  mengandung  pengertian  bahwa  hukum talak  itu  berlaku  secara  langsung  baik  dalam talak raj'i maupun  dalam  talak  bain.
Sedangkan  Mazhab  Maliki  memeberikan defenisi bahwa talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri. 3
Cerai  gugat  adalah  perceraian  yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu  oleh  istri  yang  diajukan  kepada Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama untuk
1 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Kitab at-Thalaq, bab Ta'rif (Beirut Libanon : Dar al-Fikr), hal.206
2 Syekh  al-Islam  Abi  Yasya  Zakari  al-Anshari,
Fathu  al-Wahab ,  Kitab  at-Thalaq,  (Semarang  :  Thoha Putra t.t), hal. 72
dimintakan putusan pengadilan tentang gugatan perceraian.
Cerai  gugat  didalam  islam  disebut  juga dengan khulu’. Sayyid  Sabiq  dalam  bukunya Fikih  Sunnah  mengemukakan  bahwa Khulu’ adalah  istri  memisahkan  diri  dari  suaminya dengan ganti rugi kepadanya. 4
Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskan makna Khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas  permintaan  istri  dengan  memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suami. 5
Senada dengan pendapat diatas, Kompilasi Hukum Islam memberikan defenisi gugat  cerai  yaitu  gugatan  perceraian  yang diajukan  oleh  isteri  atau  kuasanya  kepada Pengadilan  yang  daerah  meliputi  tempat kediaman Penggugat. 6
Dalam  konteks  Hukum  Islam  (yang terdapat  dalam  KHI),  istilah  cerai  gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang- Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai  dapat  diajukan  oleh  suami  atau  istri, mengenai  gugatan  cerai  menurut  KHI  adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang  terdapat  dalam Pasal  132  ayat  (1) KHI yang berbunyi:
“Gugatan  perceraian  diajukan  oleh  istri atau  kuasanya  pada Pengadilan  Agama, yang
3 Zainuddin  bin  Abdul  Aziz, Fathul  Mu’in . (Surabaya: Alhidayah,  t.t),  hal. 112
4 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, juz 8, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1993), hal. 95.
5 Lihat pasal 1 Kompilasi Hukum Islam
6 Lihat pasal 73 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
daerah  hukumnya  mewilayah  tempat  tinggal penggugat  kecuali  istri  meninggalkan  tempat kediaman tanpa izin suami.”
Terhadap  gugatan  yang  diajukan  oleh istri di Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam  sama  sekali  tidak  mengulas  dan mengatur  tentang  Hak  nafkah  Mut’ah  dan nafkah  Iddah  bagi  seorang  istri  yang mengajukan  gugatan  perceraian  terhadap suaminya di pengadilan agama.
Dalam  fiqih,  perceraian  yang  diajukan oleh  Isteri  kepada  suaminya  (cerai  gugat) dengan putusan talak Ba’in, terjadi perbedaan- perbedaan  pendapat  ulama  dan  baik  ulama fikih  klasik  maupun  ulama  kontemporer terhadap  pemberlakukan  ada  atau  tidaknya hak-hak istri tersebut.
Oleh  karena  itu,  peneliti  tertarik  untuk melakukan pembahasan dan penelitian dengan mengkaji secara lebih jauh dengan melakukan penelitian  yang  berjudul  :  Hak  Mut’ah  Dan Nafkah  Iddah  Dalam  Perkara  Cerai  Gugat (Study Putusan Pengadilan
Agama Rantauprapat).

## II. METODE PENELTIAN
Metode  penelitian  adalah  merupakan faktor penting dalam penelitian guna mendapatkan  data  dan  hasil  yang  sesuai dengan  tujuan  penelitian,  Metode  penelitian juga akan dapat mempengaruhi dan sekaligus mempermudah  pengembangan  data,  sehingga
7 Ronny  hanitijo soemitro, Metodologi  Penelitian Hukum  Dan  Jurimetri ,  (Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1994),  hal. 225
penyusunan  penulisan  hukum  akan  sesuai dengan metode ilmiahal.
Penelitian  ini  bersifat  Normatif  Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi  yang ada  dilapangan  dengan  mengkaitkan  sumber hukum  peraturan  -  peraturan  yang  berlaku  di Negara  Republik  Indonesia  Dalam  penelitian ini  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah teknik  secara  studi  kepustakaan  berupa  studi dokumen dan teknik pendukung lainnya yaitu meneliti  dokumen  yang  ada  yaitu  dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku, karangan ilmiah, peraturan perundang- undangan  dan  bahan  tertulis  lainnya  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini,  yaitu  dengan cara mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan  hal-hal  yang  berkaitan dengan objek penelitian. 7
Mengingat  penelitian  ini  memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan  data  ditempuh  adalah  dengan melakukan  penelitian  lapangan,  kepustakaan dan  studi  dokumen.  Di  dalam  pengumpulan data,  sebanyak  mungkin  data  yang  diperoleh dan dikumpulkan diusahakan  mengenai masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan  Hukum  Tentang  Hak Mut’ah  Dan  Nafkah  Iddah  Dalam Perkara Cerai Gugat
Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak atau gugatan perceraian, dengan kata lain talak adalah perceraian karena suami yang mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan.  Sedangkan  gugat  cerai  yaitu gugatan  perceraian  yang  diajukan  oleh  isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah meliputi tempat kediaman penggugat. 8
Talaq dan cerai gugat merupakan upaya yang  dilakukan  oleh  suami  atau  istri  untuk mengakhiri  perkawinan  berdasarkan  alasan- alasan  tertentu  yang  ditentukan  dalam Undang-undang.  Untuk  dapat  mengajukan permohonan talaq atau gugatan perceraian ke Pengadilan  Agama  atau  Negeri  harus  disertai dengan  alasan-alasan  yang  cukup  sesuai dengan  alasan-alasan  yang  telah  ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam atau Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 memberikan  alasan  yang  sama  untuk  dapat dilakukannya  perceraian,  baik  itu  cerai  talaq maupun  cerai  gugat.  Ada  dua  alasan  yang ditambahkan  dalam  ketentuan  Kompilasi Hukum Islam yaitu pertama suami melanggar taklik talak dan yang kedua Peralihan Agama atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Berikut
8 Lihat pasal 73 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
keseluruhan untuk dapat dilakukannya perceraian yaitu :
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
f. Antara  suami  dan  istri  terus  menerus terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar taklik talak.
h. Peralihan  agama  atau  murtad  yang menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Berdasarkan ketentuan mengenai alasan- alasan  perceraian  tersebut  diatas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya  walaupun perceraian  dalam  perkawinan  itu  tidak
dilarang, namun seseorang tidak boleh begitu mudah untuk memutuskan hubungan perkawinan  tanpa  alasan  yang  kuat.  Undang- Undang
Perkawinan
pada dasarnya mempersulit terjadinya
perceraian sebagaimana tujuan perkawinan yang menentukan  bahwa  perkawinan  itu  pada dasarnya untuk selama-lamanya.
Dalam  hal  perceraian  terjadi  atas kehendak  suami,  ketentuan Pasal  149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan  pengaturan  bahwa  bilamana perkawinan  putus  karena  talak,  maka  bekas suami wajib:
a. memberikan  mut`ah  yang  layak  kepada bekas  isterinya,  baik  berupa  uang  atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
b. memberi  nafkah,  maskan  dan  kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali  bekas  isteri  telahdi  jatuhi  talak bain  atau  nusyur  dan  dalam  keadaan tidak hamil;
c. melunasi  mahar  yang  masih  terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
d. memeberikan  biaya  hadhanan  untuk anak-anaknya  yang  belum  mencapai umur 21 tahun
Sedangkan bilamana perkawinan putus karena  cerai  gugat  /  kehendak  si  istri,  maka Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sama  sekali
9 Lihat  ketentuan  Pasal  149  Kompilasi  Hukum Islam (KHI)
tidak  memberikan  pengaturan  mengenai  hal memberikan mut`ah, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.

## 3.2 Praktek  Hukum  Tentang  Hak Mut’ah  Dan  Nafkah  Iddah  Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Rantauprapat
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  telah memberikan  pengaturan  bahwa  dalam  hal perceraian terjadi atas kehendak suami,  maka bekas  suami  wajib  memberikan  mut`ah, memberi  nafkah  iddah,  maskan  dan  kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah 9
Sebaliknya  bilamana  perkawinan  putus karena  cerai  gugat  /  berdasarkan  kehendak  si istri,  maka  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) sama  sekali  tidak  memberikan  pengaturan mengenai hak mut`ah, memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah.
Pada prakteknya dalam beberapa putusan  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama Rantauprapat,  majelis  hakim  yang  telah memeriksa  dan  mengadili  perkara  dalam Perkara  Cerai  Gugat  di  Pengadilan  Agama Rantauprapat  telah  mengabulkan  permintaan dan  gugatan  istri  dengan  memberikan kewajiban  kepada  suaminya  mengenai  hak mut`ah,  nafkah  iddah,  maskan  dan  kiswah kepada  isteri  yang  mengajukan  perceraian selama dalam iddah.
Dalam  satu  contoh  kasus  gugatan perceraian  yang  memberikan  kewajiban kepada  suami  terkait  Pemberian  biaya  Iddah, Mut’ah,  Kiswah  dan  Iddah  adalah  putusan 1152/Pdt.G/2020/PA-RAP di Pengadilan Agama Rantauprapat.
Meskipun  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) tidak memberikan pengaturan mengenai hal  tersebut,  namun  akan  tetapi  berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03  Tahun  2018  poin  3  Hasil  Pleno  Kamar Agama  yaitu  mengenai  Kewajiban  suami akibat  perceraian  terhadap  istri  yang  tidak nusyuz,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung (SEMA)  tersebut  mengakomodir  Perma Nomor  3  tahun  2017  tentang  pedoman mengadili  perkara  Perempuan  berhadapan dengan  Hukum,  “maka  isteri  dalam  perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah Iddah,  sepanjang  tidak  terbukti  nusyuz”, bahwa  sehingga  berdasarkan  SEMA  tersebut, tidak  menutup  kemungkinan  dalam  perkara Cerai  Gugat  pihak  Penggugat  (istri)  apabila mengajukan  tuntutan  atas  mut’ah  dan  nafkah Iddah  terhadap  suaminya  dapat  dikabulkan oleh Pengadilan;
Selain ketentuan Surat
Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  tersebut  diatas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik  Indonesi  Nomor:  184  K/AG/1995 tanggal  30  September  1996 juga  telah mengemukakan  bahwa:  “Walaupun  dalam perkara  perceraian  hakim  tidak  perlu  melihat siapa  yang  salah,  tetapi  yang  penting  dilihat adalah  sejauh  mana  pecahnya  hati  rumah
tangga  suami  isteri.  Namun  dalam  hal terjadi perceraian karena gugatan isteri  yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari  suami,  maka  suami  dihukum  untuk memberikan  nafkah  iddah,  maskan  dan kiswah, serta mut’ah yang layak kepada bekas isterinya.”
Maka oleh karena itu, hasil penelitian ini telah  menjawab  dan  dapat  dijadikan  sebagai referensi  bahwa  meskipun  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  tidak  memberikan  pengaturan mengenai hak mut`ah, memberi nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam  iddah,  namun  Putusan  Pengadilan
Agama
Rantauprapat Nomor: 1152/Pdt.G/2020/PA-RAP  serta Surat Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  No.  03  Tahun 2018  poin  3    dan  Yurisprudensi  Mahkamah Agung  Republik  Indonesi  Nomor:  184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dapat dijadikan rujukan untuk memutuskan dan atau mengajukan  mengenai  hak  mut`ah,  memberi nafkah  iddah,  maskan  dan  kiswah  dalam perkara cerai gugat.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tidak memberikan  pengaturan  mengenai  hak mut`ah,  memberi  nafkah  iddah,  maskan dan  kiswah  kepada  bekas  isteri  selama dalam  iddah  dalam  perkara  cerai  gugat
(perceraian  atas  kehendak  /  pengajuan istri).
2. Praktek  hukum  tentang  Pemberian  Hak Mut’ah Dan Nafkah Iddah dalam Perkara
Cerai  Gugat  di  Pengadilan  Agama Rantauprapat  salah  satunya  berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor:  1152/Pdt.G/2020/PA-RAP    yang mana di dalam putusan tersebut memberikan  kewajiban  kepada  suaminya memberikan hak mut`ah, memberi nafkah iddah,  maskan  dan  kiswah  kepada  bekas isteri selama dalam iddah .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Sayyid  Sabiq, Fiqh  al-Sunnah, Kitab  at- Thalaq, bab Ta'rif (Beirut Libanon : Dar al-Fikr).
Syekh  al-Islam  Abi  Yasya  Zakari  al-Anshari, Fathu  al-Wahab ,  Kitab  at-Thalaq,
(Semarang : Thoha Putra t.t).
Zainuddin  bin  Abdul  Aziz, Fathul  Mu’in . (Surabaya: Alhidayah,  t.t).
Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, juz 8, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1993).
Ronny hanitijo soemitro, Metodologi
Penelitian Hukum Dan Jurimetri , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

## Peraturan Perundang-Undangan;
Inpres  No  1  Tahun  1990  Tentang  Kompilasi Hukum Islam
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018
Putusan :
Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1152/Pid.B/2020/PA-RAP;
Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik Indonesi  Nomor:  184 K/AG/1995
tanggal 30 September 1996