## PENGARUH PEMBERDAYAAN MASYARKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DIKAMPUNG KUMBIS DISTRIK KIMAAM KABUPATEN MERAUKE
Susiani 1 , Taufik Mashud 2
Program Studi Ekonomi Pembangunan Sekolah  Tinggi Ilmu Ekonomi Yapis Merauke Jl. Nowari No. 95 Merauke 99660 Email  : susyany26@gmail.com

## ABSTRAK
Community  empowerment  is  very  important  and  must  be  done  considering  the  rapid economic and technological growth lately will greatly affect the ability of each individual to meet their  daily  needs.  Community  empowerment  is  the  process  of  developing  human  /  community resources  itself  in  the  form  of  exploring  personal  abilities,  creativity,  complementation,  and actions that are better than before.
The  allocation  of  village  funds  is  intended  to  provide  stimulants  for  financing  the  village goverment  program  in  carrying  our  goverment  activities  in  community  emprowerment.  The purpose  of  granting  village  fund  allocationcs  is  to  improve  the  administration  of  village goverment  in  carrying  out  goverment  service,  develoment  and  community  development  in accordance  with  their  authority  to  increase  the  capacity  of  village  communities  in  planning, implamenting  and  controlling  participatory  development  in  accordance with  village  potential.the sampel  of  this  research  is  specifically  for  the  community  in  kumbis  district,  Kimaam  District, Kabupaten  Merauke,  amounting  to  56  households  with  a  period  of  reseach  in  February  2018. Data Analisysis technique uses multiple analisys regression equations to test thehypothesis that community empowerment has a positive effect on village fund management in Kimaam District, Merauke Regency. The results showed that the variable of community emprowerment of village funds with the regression result namely management and vilagge + 1,1268 + 1.449.
Keywords: Community Empowerment, Village Fund Management, Allocation, Public Welfare,

## Village Kumbis

## 1. PENDAHULUAN
Sesuai  dengan  undang-undang  RI  Nomor  6
Tahun  2014  tentang  desa  pasal  78  ayat  (1)  yang menyatakan bahwa :
Pembangunan  desa  bertujuan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan memenuhi  pemenuhan  ekonomi  lokal,  serta pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan secara berkelanjutan. [1]
Pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya untuk  menciptakan/  meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai
persoalan  terkait  peningkatan  kualitas  hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
Pemberdayaan  masyarakat  sangat  penting dan  merupakan  hal  yang  wajib  untuk  dilakukan mengingat  pertumbuhan  ekonomi  dan  teknologi yang  demikian  pesatnya  belakangan  ini  akan sangat  mempengaruhi  kemampuan  tiap  individu dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Untuk  itu masyarakat  luas  diharapkan  mampu  mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  untuk, melahirkan  individu-individu  yang  mandiri  dalam masyarakat, menciptakan lingkungan yang memiliki  etos  kerja  yang  baik  sehingga  mampu
menciptakan  kondisi  kerja  yang  sehat  dan  saling menguntungkan,  menciptakan  masyarakat  yang memiliki  kesadaran  tinggi  akan  potensi  diri  dan lingkungan  sekitar  dengan  baik,  melatih  dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan  dan  petanggung  jawaban  atas tindakan  mereka  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya,  menambah  kemampuan  berpikir  dan bernegosiasi  atau  mencari  solusi  terhadap permasalahan permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungannya, memperkecil angka kemiskinan  dengan  cara  meningkatkan  potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat.
Peran  aktif  masyarakat  kampung  didorong agar memiliki kemampuan yang efektif dan efisien dalam  memanfaatkan  potensi  sumber  daya  alam dan  kearifan lokal  yang dimilikinya secara optimal serta  terlibat  secara  penuh  dalam  pelaksanaan pembangunan  dikampung  sehingga  masyarakat merasa  memiliki  dan  turut  bertanggung  jawab terhadap  perkembangan  kehidupan  bersama menuju  wirausahaan  yang  berorientasi  pada pendapatan dan keuntungan.
Mengembangkan kegiatan pembangunan kampung secara berkelanjutan dengan mendayagunakan  sumber  daya  manusia  dan sumber  daya  alam  yang  ada  dikampung  agar dapat  mewujudkan  masyarakat  kampung  yang mandiri.  Selain  itu  pendapatan  masyarakat berkaitan  dengan  program  alokasi  dan  desa sebagai  pendorong  yang  dapat  memotivasi masyarakat agar kebutuhan mereka bisa terpenuhi, dengan adanya pemberdayaan masyarakat  dalam  pengelolaan  alokasi  dana desa,  sehingga  dari  sebuah  desa  kita  mampu melihat dan meneropong seberapa kemajuan dan kesejahteraan  sebuah  negara.  Jadi  anggaran alokasi  dana  desa  berguna  yang  diberikan  oleh pemerintah  merupakan  dana  yang  diasumsikan sebagai fasilitas
pembangunan dan pemberdayaan  desa.  Mengingat  alokasi  dana desa berguna membantu
membiayai penyelenggara
pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Sesuai  amanat  undang-undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  daerah mempunyai  kewenangan  membuat  kebijakan- kebijakan  tentang  desa, terutama  dalam  memberi pelayanan,  peningkatan  peran  serta,  peningkatan prakarsa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. [2]
Pemberian  alokasi  dana  desa  merupakan wujud dari pemenuhan hak untuk
menyelenggarakan  otonominya  agar  tumbuh  dan berkembang  mengikuti  pertuumbuhan  dari  desa itu  sendiri  berdasar  keanekaragaman,  partisipasi, otonomi  asli,  demokrasi  dan  pemberdayaan masyarakat.  Melalui  alokasi  dana  desa  ini, pemerintah  daerah  berupaya  membangkitkan  lagi nilai-nilai  kemandirian  masyarakat  desa  dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat  untuk  mengelola  dan  membangun desa masing-masing.
Alokasi  dana  desa  dimaksudkan  untuk memberikan stimulan pembiayaan program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan  dan  pemberdayaan  masyarakat. Tujuan  pemberian  alokasi  dana  desa  adalah meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian pembangunan  secara  partisipasif  sesuai  dengan potensi desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan  berusaha  bagi  masyarakat  desa, mendorongpeningkatan  swadaya  dan  gotong- royong masyarakat desa.
Adapun  prinsip-  prinsip  pengelolaan  alokasi dana  desa,  pengelolaan  keuangan  alokasi  dana desa  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari pengelolaan keuangan  desa dalam anggaran pendapatan  dan  belanja  desa,  seluruh  kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka  dengan  melibatkan  unsur  lembaga kemasyarakatan  didesa,  seluruh  kegiatan  harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum, alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus selesai pada  akhir  bulan  Desember,  beberapa  hal  yang perlu  diperhatikan  sebagai  indikator  keberhasilan pelaksanaan alokasi dana desa anatara lain:
a.  Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang alokasi dana desa dan penggunaannya.
b.  Meningkatnya  partisipasi  masyarakat    dalam musrenbang desa dan pelaksanaan pemvbangunan desa.
c.  Terjadinya  sinergi  antara  kegiatan  yang dibiayai  alokasi  dana  desa  dengan  program- program pemerintah lainnya yang ada  didesa.
d.  Tingginya  kontribusi  masyarakat  dalam  bentuk swadaya  masyarakat  terhadap  pembangunan yang dilaksanakan di desa.
e.  Tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  lokal  pada kegiatan pembangunan desa.
f.  Kegiatan  yang  di  danai  sesuai  dengan  yang telah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
g.  Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.
Institusi  pengelola  Alokasi  dana  desa  adalah tim  yang  bentuk  untuk  melakukan  fasilitas  di tingkat  Kabupaten,  pendampingan  di  tingkat Kecamatan  dan  pelaksanaan  di  tingkat  desa, tingkat  kabupaten,  tingkat  kecamatan,  tingkat desa.
Sedangkan    Tim  pelaksana  desa  ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan susuanan keanggotaan sebagai berikut : penanggung jawab, kegiatan, ketua, sekretaris, dan anggota.
Penanggung  jawab  kegiatan  adalah  kepala desa,  sedangkan  ketua,  sekretars  dan  anggota berasal  dari  unsur  perangkat  desa  dan  unsur lembaga kemasyarakatan didesa. Jumlah anggota dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan volume kegiatan.  Badan  pemusyawaratan  desa  secara kelembagaan melakukan pengawasan dan evaluasi  terhadap  keseluruhan  kegiatan  alokasi dana  desa  tersebut  baik  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan  maupun  sampai  pada  pelaporan hasilnya.
Adapun Tim pelaksana desa mempunyai tugas sebagai berikut :
a.  Menyusun  perencanaan  penggunaan  alokasi dana desa yang melibatkan
badan pemusyarwatan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat
desa
dan lembaga kemasyarakatan  lainnya  guna  membahas masukan  dan  usulan  tingkat  desa  untuk dituangkan  dalam  rancangan  peraturan  desa tentang  anggaran  pendapatan  dan  belanja desa.
b.  memberi masukkan dalam penyusunan rancangan  peraturan  desa  tentang  anggran pendapatan dan belanja desa untuk mendapatkan persetujuan dari badan pemusyawaratan desa yang selanjutnya
ditetapkan menjadi
peraturan
desa.
Rancangan  peraturan  desa  tentang  anggaran pendapatan  dan  belanja  desa  yang  sudah tersusun  tersebut  untuk  dapat  disosialisasikan kepada  seluruh  warga  masyarakat  melaui rapat/pertemuan, pengumuman ditempat
strategis untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
c.  Menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melakukan  kegiatan  administrasi  keuangan serta pertanggung jawaban.
d.  Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan  alokasi  dana  desa  secara  periodik tiap  bulan  kepada  tim  pendaping  tingkat kecamatan.
e.  Bertanggung jawab terhadap terhadap pelaksanaan  seluruh  kegiatan  yang  dibiayai dari alokasi dana desa.
Terkait    mekanisme  perencanaan  alokasi dana desa adalah salah  satu  sumber pendapatan desa  dan  penggunaan  alokasi  dana  desa terintegrasi  dalam  anggaran  pendapatan  dan belanja  desa.  Oleh  karena  itu  perencanaannya dibahas  dalam  forum  musrenbangdes  yang prosesnya sebagai berikut :
a.  Pra  musyawarah  tim  fasilitas  kabupaten memberikan  petunjuk  teknis  musyawarah perencanaan  pembangunan  desa  kepada camat dan tim pendamping tingkat kecamatan, kepala  desa  dan  tim  pelaksana  desa,  ketua badan  pemusyawaratan  desa  serta  ketua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
b.  Musyawarah perencanaan pembangunan tingkat  desa  (musrembangdes)  mempedomani surat  perihal  petunjuk  teknis  musyawarah perencanaan pembangunan desa.
Menurut Adisasmita (2006:35) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber  daya masyarakat  pedesaan  yang  lebih  efektif  dan efisien, seperti :
a.  Aspek  masukkan  atau  input  seperti  Sumber Daya Manusia,Dana,Peralatan, atau sarana,data,rencana dan tekhnologi
b.  Aspek Proses seperti pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan.
c.  Aspek keluaran, dan Output seperti pencapaian sasaran, efektivitas dan efisien. [3]
Menurut  Suharto  (2005:60)  Pemberdayaan masyarakat dimaknai  sebagai sebuah proses dan tujuannya,maksudnya :
a.  Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkai kegiatan untuk memperkuat
kelompok  lemah  dalam  masyarakat,  termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. b.  Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan  yang  ingin  dicapai  oleh  perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki  kekuasaan  atau  pengetahuan  dan kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya  baik  yang  bersifat  fisik,  ekonomi maupun  sosial  seperti  kepercayaan  diri, menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial,  dan  mandiri  dalam  melaksanakan tugas-tugas kehidupan. [4]
Menurut Fahruddin (2012:96-97)
pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  untuk memampukan  dan  memandirikan  masyarakat yang dilakukan dengan upaya, seperti :
a.  Enabling,  yaitu  menciptakan  suasana  atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
b.  Empowering,  yaitu  meningkatkan  kapasitas dengan  memperkuat  potensi  atau  daya  yang memiliki oleh masyarakat.
c.  Protecting,  yaitu  melindungi  kepentingan dengan mengembangkan
sistem perlimbangan  bagi  masyarakat  yang  menjadi subyek pengembangan.
Konsep  pemberdayaan  menurut  Friedman (1992)  dalam  hal  ini  pembangunan  alternatif menekankan  keutamaan  politik  melalui  otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan  rakyat  yang  berlandaskan  pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi  dan  pembelajaran  sosial  melalui pengamatan langsung. [5]

## 2.  METODELOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian asosiatif  karena  data  yang  penulis  kumpulkan adalah  data  bentuk  kata-kata,  kalimat,  maupun pencatatan  dokumen  artinya  permasalahan  yang dibahas  dalam  penelitian  ini  dituangkan  dalam bentuk  bilangan  atau  angka  statistik  melainkan masih  dalam  bentuk  kualitatif  yang  memiliki  arti lebih  kaya  dari  sekedar  angka  relevansi  atau frekuensi. (Arikunto, Suharmi, 2002 :35). [6]
Penelitin ini menggunakan  penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini di Kampung Kumbis Distrik  Kimaam  Kabupaten  Merauke.  Penelitian yan  dilakukan  befokus  pada  permasalahan
tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan  dana  desa  di  kampung  Kumbis Distrik  Kimaam  Kabupaten  Merauke.  Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Observasi,  wawancara  dan  kuisioner  dengan menggunakan data primer dan sekunder

## 3.HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  menguji  hipotesis  penelitian  ini    adalah dengan melakukan regresi berganda atas pemberdayaan  masyarakat  sebagai  variabel dependen  terhadap  pengelolaan  dana  desa sebagai variabel independennya.
Pengujian signifikan keterkaitan antara variabel independen  dengan  variabel  dependen  secara parsial, dilakukan perbandingan pada level berapa masing  –  masing  variabel  signifikan  dengan  nilai α=0,05
Hasil regrasi berganda dengan metode Enter dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

## Tabel 1 Hasil Regresi
Variabel β Std error T Sig. Ket (Constant) 1,268 1,990 ,135 ,893 Pmbrdayaan masyrkt (X) 1,449 ,101 14,334 0,000 Sig.
Dari  tabel  1didapat  persamaan  regresi sebagai berikut :
Kinerja = 1, 268 +1,449X t statistik =(,135)    (`14,334) Sig t =(,893)    (,000)
Data  yang  disajikan  menunjukkan  bahwa diperoleh nilai t hitung sebesar 14,334 dengan tingkat signifikan  0,000yang  ternyata  jauh  lebih  kecil  dari 0,05  berarti  variabel  dependen  secara  parsial mampu menjelaskan perubahan variabel dependen.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  faktor    pemberdayaan  masyarakat  secara parsial  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  dana desa.
Sedangkan untuk pengujian asumsi klasik nilai yang  dihasilkan  secara  autokorelasi  model terbebas  dari  autokorelasi  dengan  nilai  pengujian Durbin  Watson  sebesar  sebesar  1,928  yang berarti  1,928>  1,4954  dan  (4-1,928)  >  1,4954 atau  1,928  >  1,6430    maka  dinyatakan  tidak  ada
masalah  autokorelasi,  baik  autokorelasi  positif maupun  negatif. (dengan  kisaran  DW  antara  1 dan 4).
Untuk  pengujian  multikoliniaritas  dapat  nilai tolerance sebesar 0,980 dengan nilai VIF 1,470.
Nilai Tolerance untuk variabel independen atau pemberdayaan  masyarakatmenunjukkan  kurang dari  10  yang  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat multikolinearitas.  Sedangkan  nilai  VIF  nya  lebih kecil  dari  10  maka  artinya    terjadi  multikolinieritas dalam model regresi.
Adapun pengujian heterokedastisitas pun tidak di  temui  penyimpangan  –  penyimpangan  yang berarti.  Hal  ini  dapat  terlihat  pada  grafik    berikut ini.
Scatterplot c
Gambar 1. Dependent Variabel : Alokasi Dana Desa (Y)
Hasil pengujian dengan melihat grafik scatterplat di mana sumbu X  adalah Y yang telah diprediksi  dan  sumbu  Y  adalah  residual  (Y prediksi Y sesunggunhya) yang telah di- standarized .  Hasil  grafik  trelihat  tidak  terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di  bawah  angka  nol  pada  sumbu  Y  dari  masing- masing variabel bebas sehingga tidak mengandung gejala heterokedastisitas.

## 4.KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil  hipotesis  menunjukkan  bahwa  nilai  t hitung dari  variabel  pemberdayaan  masyarakat  (X i ) sebesar  14,334.  Tingkat  signifikan  sebesar 0,000,  sedangkan  t tabel dengan  alpha  0,05
dimana  N  =  56  dan  Df  =  2  diperoleh  nilai sebesar  3,476.  Dimana  nilai  t hitung >  dari  t tabel yaitu  14,334  >  3,476  atau  tingkat  nilai  sig  < Alpa  yaitu  0,000  <  0,05,  dengan  demikian  H 0 ditolak  dan  Ha  diterima  yaitu  pemberdayaan masyarakat  (X i )  mempunyai  pengarub  positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Y).
2. Adapun hasil persamaan regresi linear berganda  adalah  Y=  1,268  +  1,  449  X i yang berarti nilai konstanta sebesar 1,268 menunjukkan  besarnya  pengelolaan  dana desa.  Jika  pemberdayaan  masyarakat  nol, maka  besarnya  pengelolaan  dana  desa sebesar  1,268  sedangkan  nilai  koefisien regresi  variabel  pemberdayaan  masyrakat  (X 1 ) sebesar  1,449  yang  berarti  bahwa  apabila pemberdayaan  masyarakat dinaikkan satu unit satuan, maka pengelolaan dana desa meningkat  sebesar  1,  449  dengan  asumsi bahwa variabel lain dalam penelitian ini tetap.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1]  Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 78 Ayat (1).
[2]  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang  Pemerintah  Daerah  (c.1)  Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
[3]  Adisasmita, R.(2011). Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah. Yogyakarta :Graha Ilmu.
[4]  Suharto, Edi. Membangun Masyrakat Memberdayakan  Rakyat,  Bandung  :  Refika Aditama, 2005.
[5]  Fahrun, Adi (2012 : 96- 97).Pemberdayaan,Partisipasi dan
Penguatan  Kapasistas  Masyarakat.  Bandung Humaniora.
[6]  Arikunto,  S.  2002.  Metodologi  Penelitian Suatu  Pendekatan  Proposal.  Jakarta:  PT. Rineka Cipta.
Regression Standardized Predicted Value R e g re s s io n S tu d e n ti z e d R e s id u a l