## UPAYA ANTISIPATIF PERKARA PENCUCIAN UANG BAGI NASABAH BANK SUMSEL BABEL MELALUI CUSTOMER DUE DILLIGENCE
Azka Shafa Qurbani a , Muhammad Syahri Ramadhan b , Muhammad Zainul Arifin c a Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: azkashafaqurbani@gmail.com
b Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id
c Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, email: zainularifin@fh.unsri.ac.id
Naskah diterima:  01 Maret 2024 ; revisi: 05 April 2024; disetujui: 30 Mei 2024 DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3716

## Abstrak:
Kemajuan teknologi di sektor perbankan dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua yaitu di satu sisi bank dapat memberi kemudahan bagi nasabah, tetapi di sisi lain dengan adanya kemudahan tersebut dapat  meningkatkan  risiko  munculnya  kegiatan  ilegal  seperti  kegiatan  pencucian  uang.  Kegiatan pencucian  uang  sangat  rentan  terjadi  di  sektor  perbankan  sehingga  menjadi  perhatian  penting  bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi segala kegiatan pelayanan nasabah dan kegiatan usahan perbankan. Sebagai strategi untuk mencegah  terjadinya  kegiatan  pencucian  uang  maka  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mewajibkan sektor  perbankan  untuk  menerapan  program  Anti  Pencucian  Uang  (APU)  melalui  penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dan manajemen risiko bank. Rumusan permasalahan dari penelitian ini  adalah  penerapan Customer  Due  Dilligence (CDD)  dalam  Program  Anti  Pencucian  Uang  (APU) terhadap  pelayanan  nasabah  perbankan  pada  Kantor  Pusat  Bank  Sumsel  Babel  dan  pengaruh  dari penerapan Customer Due Dilligence (CDD) terhadap pelayanan nasabah perbankan dalam memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris yang didukung  data sekunder dengan menggunakan metode pendekatan analisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dalam program Anti Pencucian Uang (APU) di sektor perbankan dilandaskan oleh undang-undang  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  serta  penerapan Customer  Due Dilligence (CDD)  juga  memberikan  pengaruh  besar  terhadap  pencegahan  pencucian  uang  di  sektor perbankan melalui manajemen risiko.
Kata Kunci: Customer Due Dilligence ; Pencucian Uang; Manajemen Risiko; Bank
Abstract:  Technological advances in the  banking  sector can  be  likened  to a  double-edged  knife:  on the one hand, banks can provide convenience for customers, but on the other hand, this convenience can  increase  the  risk  of  illegal  activities  such  as  money  laundering  activities.  Money  laundering activities are very vulnerable in the banking sector so that it is an important concern for the Financial Transaction  Reports  and  Analysis  Center  (PPATK)  and  the  Financial  Services  Authority  (OJK)  to oversee all customer service activities and banking business activities. As a strategy to prevent money laundering  activities,  the  Financial  Services  Authority  (OJK)  requires  the  banking  sector  to implement an Anti-Money Laundering (AML) program through the implementation of Customer Due Dilligence (CDD) and bank risk management. The formulation of the problem of this research is the application  of  Customer  Due  Dilligence  (CDD)  in  the  Anti-Money  Laundering  (AML)  Program  to
banking customer services at the Head Office of Bank Sumsel Babel and the effect of the application of Customer Due Dilligence (CDD) on banking customer services in mitigating bank risk for money laundering activities at the Head Office of Bank Sumsel Babel. The research method used is empirical legal research supported by secondary data using a qualitative analysis approach method. The result of this research is the application of Customer Due Dilligence (CDD) in the Anti-Money Laundering (AML)  program  in  the  banking  sector  is  based  on  the  law  and  the  Financial  Services  Authority Regulation  (POJK)  and  the  application  of  Customer  Due  Dilligence  (CDD)  also  has  a  major influence on the prevention of money laundering in the banking sector through risk management. Keywords: Customer Due Dilligence; Money Laundering; Risk Management; Bank

## LATAR BELAKANG
Kemajuan peradaban teknologi saat ini telah memberi kemudahan dalam berbagai bidang dan mengurangi  beberapa  kendala  seperti  jarak  dan  waktu.  Melalui  adanya  kemajuan  teknologi ini,  kendala  seperti  jarak  dan  waktu  tidak  lagi  menjadi  masalah  bagi  sektor  perekonomian termasuk Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti industri perbankan. Perbankan adalah salah satu industri jasa keuangan yang mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan modern ini.  Berbagai  macam  fasilitas  ditawarkan  oleh  pihak  perbankan  antara  lain  kegiatan penghimpunan dana (tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan giro), penyaluran dana (kredit), kiriman uang, safe deposit box , dan fasilitas lainnya. 1
Kemajuan teknologi di sektor perbankan dapat diibaratkan seperti pisau bermata dua yaitu  di  satu  sisi  bank  dapat  memberi  kemudahan  bagi  nasabah,  tetapi  di  sisi  lain  dengan adanya  kemudahan  tersebut  dapat  meningkatkan  risiko  munculnya  kegiatan  ilegal  seperti kegiatan  pencucian  uang. 2 Terjadinya  kegiatan  ilegal  seperti  pencucian  uang  di  sektor perbankan  sebenarnya  juga  dilatarbelakangi  oleh  adanya  fungsi  intermediasi  yang  dimiliki oleh  bank.  Fungsi  intermediasi  merupakan  fungsi  utama  dari  perbankan  dimana  bank berfungsi  untuk  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  masyarakat  sebagaimana  yang  telah diatur  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan. 3 Adanya  fungsi  intermediasi tersebut  tentu  memberi  pengaruh  besar  terhadap  kegiatan  pencucian  uang  karena  melalui fungsi intermediasi ini berakibat kepada besarnya jumlah dana yang dikelola dan perputaran uang  yang  signifikan  dalam  sistem  perbankan  sehingga  kegiatan  pencucian  uang  dapat dengan mudah untuk dilakukan. 4
Untuk  mencegah  kegiatan  pencucian  uang  di  sektor  perbankan  maka  pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi lembaga keuangan seperti bank telah menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang,  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme,  dan Pencegahan  Pendanaan  Proliferasi  Senjata  Pemusnah  Massal  di  Sektor  Jasa  Keuangan. Mengacu kepada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut bahwa telah jelas mengatur  tentang  kewajiban  penerapan  program  Anti  Pencucian  Uang  (APU)  di  sektor perbankan.
Pada  program  Anti  Pencucian  Uang  (APU)  ini  mewajibkan  bank  untuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi ( delivery
1 Leslyn  Kho  and  Tantimin  Tantimin,  “Efektivitas  Penerapan  Customer  Due  Dilligence  Pada  Nasabah  Bpr Dalam Pencegahan Pencucian Uang Di Batam,” UNES Law Review 4, no. 4 (2022), doi:10.31933/unesrev.v4i4.251.
2 Eko  Prakoso  Johannes,  “Customer  Due  Diligence  Dalam Mencegah  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Melalui Lembaga Perbankan,” Law Review 19, no. 1 (2019), doi:10.19166/lr.v19i1.1466.
3 Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Shomad, Hukum Perbankan (Jakarta: Kencana, 2017).
4 Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
channels )  sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal  di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Kemudian,  kewajiban  bank  tersebut  telah  diatur  pula penerapannya pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 5
1. Bank wajib melakukan pengarsipan terhadap hasil dari penilaian risiko;
2. Bank  wajib  melakukan  pemantauan  terhadap  semua  faktor  risiko  yang  saling berkaitan  sebelum  ditetapkannya  tingkat  keseluruhan  risiko  yang  didalamnya meliputi  tingkat  dan  jenis  upaya  penecegahan  terhadap  risiko  yang  sesuai  untuk diterapkan;
3. Bank wajib memperbaharui penilaian risiko secara terstruktur; dan
4. Bank  wajib  mempunyai  sistem  yang  mendukung  terhadap  adanya  pencadangan informasi penilaian risiko untuk lembaga yang berwenang.
Penilaian risiko yang dimaksud tersebut adalah penilaian risiko di Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang secara nasional ( National Risk Assessment ) dan secara sektoral (Sectoral Risk Assessment ) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  8  Tahun  2023  Tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian Uang,  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme,  dan  Pencegahan  Pendanaan  Proliferasi  Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Maka dari itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tersebut ditegaskan bahwa bank wajib menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) yang bertujuan untuk mengelola dan memitigasi risiko dari adanya kegiatan pencucian uang.
Program Anti Pencucian Uang (APU) harus diterapkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)  seperti  halnya  industri  perbankan  guna  menghadapi  suatu  kondisi  yang  tidak  dapat diperkirakan  kedepannya  sehingga  mengharuskan  untuk  dilakukannya  Uji  Tuntas  Nasabah atau Customer Due Dilligence (CDD). Mengacu kepada Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  (POJK)   Nomor  8  Tahun  2023  Tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian Uang,  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme,  dan  Pencegahan  Pendanaan  Proliferasi  Senjata Pemusnah  Massal  di  Sektor  Jasa  Keuangan  bahwa Customer  Due  Dilligence (CDD) merupakan  aktivitas  kewaspadaan  yang  dilakukan  oleh  perbankan  meliputi  identifikasi, verifikasi, dan pemantauan dengan tujuan untuk membenarkan transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan profil, karakteristik, dan pola transaksi dari calon pengguna jasa. 6
Customer  Due  Dilligence (CDD)  juga  merupakan  suatu  langkah  dari  penerapan prinsip  perbankan  berupa  prinsip  mengenal  nasabah  ( know  your  customer  principle ). Pelaksanaan  prinsip  mengenal  nasabah  bertujuan  untuk  menandai,  menentukan,  dan menanggulangi  risiko  bank  serta  melindungi  nama  baik  dan  integritas  bank  dalam  prosedur perbankan.  Melalui  pelaksanaan  prinsip  mengenal  nasabah  merupakan  suatu  langkah  nyata perbankan  dari  suatu  bentuk  kewasapadaan. 7 Menurut Financial  Action  Task  Force (FATF) bahwa  prinsip  mengenal  nasabah  akan  bermanfaat  untuk  mengantisipasi  nasabah  yang mencurigakan  dengan  harus  mencantumkan  nama  dan  alamat  lengkap  nasabah  pemilik kepentingan  beserta  nomor  rekening  yang  akan  dicantumkan  dalam  pesan  yang  selanjutnya akan  dikirimkan  untuk  transfer  dana  secara  internasional.  Prinsip  mengenal  nasabah  juga
5 Yanuardin  and  Saparuddin  Siregar,  “Studi  Literatur  Manajemen  Risiko-Risiko  Hukum,” Seminar  Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 2020 , 2020.
6 Materi  Pendidikan  Klasikal  Magang  Karya  BSB,  “Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  (APU)  & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)” (Palembang: Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan & APU PPT, 2023).
7 Muhammad Djumhana, Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016).
membuat bank agar tidak mudah untuk dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan praktik pencucian uang. 8
Pelayanan  nasabah  dengan  menerapkan Customer  Due  Dilligence (CDD)  dalam program  Anti  Pencucian  Uang  (APU)  merupakan  tindakan  preventif  untuk  menciptakan kepatuhan  bank  sesuai  dengan  ketentuan  dari  undang-undang  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK).  Kepatuhan  bank  ini  diatur  secara  khusus  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan (POJK)  Nomor  46/POJK.03/2017  Tentang  Pelaksanaan  Fungsi  Kepatuhan  Bank  Umum. Mengacu  pada  Pasal  3  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  tersebut  bahwa menciptakan kepatuhan bank mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Untuk mengelola risiko yang dihadapi oleh bank;
2. Untuk memastikan agar prosedur dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai ketentuan dari undang-undang dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan
3. Untuk  memastikan  kepatuhan  bank  terhadap  komitmen  yang  dibuat  oleh  bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Salah satu bentuk nyata komitmen bank terhadap penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dalam program  Anti  Pencucian Uang  (APU) sebagaimana yang  diamanahkan dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  maka  terdapat  salah  satu  bank  milik  Pemerintah Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  dan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung,  yaitu  Bank Sumsel Babel dengan nama perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka  Belitung.  Kantor  Pusat  Bank Sumsel  Babel  sebagai  Penyedia  Jasa  Keuangan  (PJK) telah  memiliki  Divisi  Kepatuhan,  Tata  Kelola  Kebijakan,  dan  Anti  Pencucian  Uang  dan Pencegahan  Pedanaan  Terorisme  (APU  PPT)  yang  berada  di  bawah  pengawasan  Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Divisi ini terdiri dari 3 (tiga) unit kerja, yaitu Unit Kerja Kepatuhan, Unit Kerja Tata Kelola Kebijakan, dan Unit Kerja Pengembangan Kepatuhan dan Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pedanaan  Terorisme  (APU  PPT).  Unit  kerja  yang relevan untuk  dilakukan  penelitian lebih lanjut  adalah Unit  Kerja  Anti  Pencucian  Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT). 9
Unit kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT) di Kantor  Pusat  Bank  Sumsel  Babel  merupakan  satuan  kerja  yang  melaksanakan  fungsi kepatuhan  bank  melalui Customer  Due  Dilligence (CDD)  dalam  program  Anti  Pencucian Uang  (APU)  dan  menjalankan  fungsi  pengawasan  terkait  implementasi  program  Anti Pencucian  Uang  (APU)  terhadap  27  (dua  puluh  tujuh)  Kantor  Cabang,  48  (empat  puluh delapan)  Cabang  Pembantu,  dan  106  (seratus  enam)  Kantor  Kas. 10 Alur  dari  penerapan Customer  Due  Dilligence (CDD)  yang  dilakukan  oleh  unit  kerja  tersebut  dimulai  dari pelayanan  nasabah  yang  dilakukan  oleh customer  service dan teller disetiap  kantor  cabang. Apabila  ditemukan  transaksi  yang  mencurigakan  maka  kantor  cabang  akan  melaporkan kepada kantor pusat. Selanjutnya, kantor pusat akan melakukan pengawasan lebih mendalam terhadap nasabah tersebut melalui prosedur Enhanced Due Dilligence (EDD) dan melakukan pelaporan  kepada  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  dan  Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 11
Seperti  yang  diketahui  bahwa  Bank  Sumsel  Babel  sebagai  Penyedia  Jasa  Keuangan (PJK)  mempunyai  fungsi  intermediasi.  Fungsi  intermediasi  merupakan  fungsi  untuk menghimpun  dana  dari  pihak  ketiga  dan  menyalurkan  dana  dalam  bentuk  kredit.  Untuk
8 N. H. T. Siahaan, Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan (Jakarta: CV Muliasari, 2015).
9 Rangga  Akbar,  “Wawancara  Dengan  Staf  Unit  Kerja  Anti  Pencucian  Uang  Dan  Pencegahan  Pendanaan Terorisme (APU PPT)” (Palembang, 2023).
10 Bank  Sumsel  Babel,  “Www.Banksumselbabel.Com,” Https://Www.Banksumselbabel.Com. ,  2023, https://www.banksumselbabel.com.
11 Rangga  Akbar,  “Wawancara  Dengan  Staf  Unit  Kerja  Anti  Pencucian  Uang  Dan  Pencegahan  Pendanaan Terorisme (APU PPT).”
menjalankan fungsi tersebut maka Bank Sumsel Babel sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) harus mampu memiliki strategi untuk memitigasi adanya risiko-risiko bank yang akan terjadi. Adapun  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  ialah  penerapan Customer  Due Dilligence (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang (APU) terhadap pelayanan nasabah perbankan  pada  Kantor  Pusat  Bank  Sumsel  Babel  dan  pengaruh  dari  penerapan Customer Due Dilligence (CDD) terhadap pelayanan nasabah perbankan dalam memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel.

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  jurnal  ialah  penelitian  hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memanfaatkan temuan- temuan fakta atau data primer berdasarkan perilaku hukum manusia meliputi perilaku verbal dan  perilaku  nyata.  Temuan  fakta  berupa  perilaku  verbal  diperoleh  dari  hasil  wawancara. 12 Wawancara  dilakukan  dengan  berdiskusi  kepada  responden  untuk  mendapat  jawaban. Responden  yang  diwawancarai  adalah  Saudara  Rangga  Akbar  sebagai  Staf  Unit  Kerja  Anti Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  (APU  PPT)  di  Kantor  Pusat  Bank Sumsel  Babel  berdasarkan  pengetahuan  responden  dan  peraturan  internal  berupa  pedoman perusahaan.
Penelitian  hukum  ini  juga  didukung  oleh  data  sekunder  yaitu  memanfaatkan  bahan dari  hasil  data  kepustakaan. 13 Data  sekunder  yang  digunakan  ialah  bahan  hukum  primer seperti  peraturan  perundang-undangan  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK) meliputi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum,  dan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  8  Tahun  2023  Tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal  di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Bahan  hukum  sekunder  seperti  buku  dan  artikel  jurnal tentang Customer  Due  Dilligence (CDD),  pencucian  uang,  manajemen  risiko,  dan  bank. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan website perusahaan. Metode pendekatan  yang  dilakukan  ialah  pendekatan  kualitatif  yaitu  menganalisis  dan  menjelaskan permasalahan  dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan  norma  hukum  dan  data  yang  diperoleh berkaitan dengan Customer  Due Dilligence (CDD), pencucian uang, manajemen risiko,  dan bank.
ANALISIS DAN DISKUSI Penerapan Customer Due Dilligence (CDD) Dalam Program Anti Pencucian Uang (APU) terhadap Pelayanan Nasabah Perbankan Pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  aturan mengenai Customer  Due  Dilligence (CDD) telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (2) bahwa bank sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK) wajib menerapkan  prinsip  mengenali  pengguna  jasa yang  dapat  diterapkan  melalui Customer  Due Dilligence (CDD)  dan Enhanced  Due  Dilligence (EDD)  yang  bersesuaian  dalam Rekomendasi 5 Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering . 14 Pada undang-
12 David  Tan,  “Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam  Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (2021).
13 Kornelius  Benuf  and  Muhamad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Gema Keadilan 7, no. 1 (2020), doi:10.14710/gk.2020.7504.
14 Kho  and  Tantimin,  “Efektivitas  Penerapan  Customer  Due Dilligence  Pada  Nasabah  Bpr  Dalam  Pencegahan Pencucian Uang Di Batam.”
undang  ini  belum  diatur  secara  rinci  mengenai Customer  Due  Dilligence (CDD)  sehingga Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mengatur  kembali  tentang  penerapan Customer  Due Dilligence (CDD)  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  8  Tahun  2023  tentang Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang,  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme,  dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
Pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  8  Tahun  2023  tentang  Penerapan Program  Anti  Pencucian  Uang,  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme,  dan  Pencegahan Pendanaan  Proliferasi  Senjata  Pemusnah  Massal  di  Sektor  Jasa  Keuangan  aturan  mengenai Customer Due Dilligence (CDD) telah disebutkan dalam  Pasal 1 angka 12 bahwa Customer Due  Dilligence (CDD)  merupakan  aktivitas  kewaspadaan  yang  dilakukan  oleh  perbankan meliputi identifikasi, verifikasi, dan pemantauan dengan tujuan untuk membenarkan transaksi yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan  profil,  karakteristik,  dan  pola  transaksi  dari  calon pengguna jasa. 15 Pada Pasal 19 dijelaskan juga bahwa Penyedia Jasa Keuangan (PJK) seperti bank perlu menerapkan Customer Due Dilligence (CDD) ketika berada disituasi dan kondisi sebagai berikut: 16
1. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) melakukan hubungan usaha dengan calon pengguna jasa;
2. Penyedia  Jasa  Keuangan  (PJK)  mendapat  transaksi  keuangan  minimal  senilai  Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), baik mata uang rupiah maupun mata uang asing;
3. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) mendapat transaksi transfer dana;
4. Penyedia  Jasa  Keuangan  (PJK)  mengetahui  adanya  indikasi  transaksi  keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan aktivitas pencucian uang; atau
5. Penyedia Jasa Keuangan (PJK) memiliki keraguan terhadap kebenaran informasi dan data yang diberikan oleh calon pengguna jasa.
Jika mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang,  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme,  dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan bahwa Customer  Due  Dilligence (CDD)  dapat  diterapkan  melalui  beberapa  tingkatan  prosedural berdasarkan transaksi yang dilakukan nasabah di perbankan. Tingkatan prosedural penerapan Customer Due Dilligence (CDD) dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu penerapan Customer Due Dilligence (CDD)  biasa,  penerapan Customer  Due  Dilligence (CDD)  sederhana,  dan penerapan Customer  Due  Dilligence (CDD)  terhadap  nasabah  berisiko  tinggi.  Sebagaimana langkah-langkah prosedural yang diuraikan sebagai berikut: 17
1. Penerapan Customer Due Dilligence (CDD) biasa Mengacu  kepada  ketentuan  Pasal  25,  Pasal  26,  Pasal  27,  Pasal  28,  Pasal  29,  dan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan  Proliferasi  Senjata  Pemusnah  Massal  di  Sektor  Jasa  Keuangan  bahwa Customer  Due  Dilligence (CDD)  biasa  dilakukan  kepada  nasabah  yang  berisiko
15 Materi  Pendidikan  Klasikal  Magang  Karya  BSB,  “Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  (APU)  & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).”
16 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Kenalan  Dulu  Yuk  Dengan  Customer  Due  Diligence  (CDD):  Instrumen  Untuk Memitigasi Risiko-Risiko Di Sektor Jasa Keuangan,” Www.Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id , 2023, https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40705.
17 Lydia  Anggun,  “Perkembangan  Kejahatan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dan  Tindak  Pidana  Pendanaan Terorisme (TPPU Dan TPPT) Di Masa Pandemi Covid-19,” Technology and Economics Law Journal 1, no. 1 (2022).
rendah.  Adapun  prosedur Customer  Due  Dilligence (CDD)  biasa  yang  diterapkan antara lain: 18
a. Pihak  bank  melakukan  identifikasi  dan  verifikasi  profil  calon  nasabah  baik secara orang perseorangan, korporasi, mapun bentuk kerja sama lainnya;
b. Pihak  bank  melakukan  identifikasi  dan  verifikasi  profil  pemilik  manfaat ( beneficial  owner )  jika  calon  nasabah  memiliki  pemilik  manfaat  ( beneficial owner );
c. Pihak  bank  melakukan  identifikasi  terhadap  sumber  dana  yang  dimiliki  oleh calon nasabah;
d. Pihak bank melakukan identifikasi terhadap maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang dilakukan oleh calon nasabah; dan
e. Pihak  bank  melakukan  identifikasi  terhadap  data  dan  informasi  lainnya  jika dibutuhkan.
2. Penerapan Customer Due Dilligence (CDD) sederhana Mengacu  kepada  ketentuan  Pasal  45  ayat  (2)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  8  Tahun  2023  tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang, Pencegahan  Pendanaan  Terorisme,  dan  Pencegahan  Pendanaan  Proliferasi  Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan bahwa Customer Due Dilligence (CDD) sederhana  dilakukan  kepada  nasabah  yang  berisiko  rendah.  Tujuan  dilakukannya Customer  Due  Dilligence (CDD)  sederhana  ini  adalah  guna  menunjang  kebijakan pemerintah  berupa  mewujudkan  ekonomi  global,  meningkatkan  kemakmuran masyarakat,  dan  merentas  kemiskinan.  Adapun  prosedur Customer  Due  Dilligence (CDD) sederhana yang diterapkan antara lain: 19
a. Pihak bank melakukan identifikasi dan verifikasi identitas dari calon nasabah;
b. Pihak  bank  memastikan  calon  nasabah  yang  membuka  hubungan  usaha  atau melakukan transaksi bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri atau bertindak untuk kepentingan pemilik manfaat ( beneficial owner );
c. Pihak bank melakukan identifikasi dan verifikasi identitas dari pemilik manfaat ( beneficial owner ) guna memastikan tindakan sesuai untuk kepentingan pemilik manfaat ( beneficial owner );
d. Pihak bank mengetahui  maksud dan tujuan dari  hubungan usaha  atau transaksi yang dilakukan oleh calon nasabah; dan
e. Pihak  bank  melakukan  pemantauan  terhadap  transaksi  nasabah  dan  pengkinian terhadap identitas nasabah sesuai dengan tingkat risiko.
3. Penerapan Customer Due Dilligence (CDD) terhadap nasabah berisiko tinggi Mengacu  kepada  ketentuan  Pasal  35  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  8 Tahun  2023  tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang,  Pencegahan Pendanaan  Terorisme,  dan  Pencegahan  Pendanaan  Proliferasi  Senjata  Pemusnah Massal  di  Sektor  Jasa  Keuangan  bahwa Customer  Due  Dilligence (CDD)  terhadap nasabah  berisiko  tinggi  dilakukan  dengan  melakukan  pemantauan  yang  lebih mendalam.  Pemantauan  mendalam  tersebut  disebut  sebagai  penerapan  prosedur
18 et.al  Faizal  Bempah,  “Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  (Know  Your  Customer  Principles)  Sebagai Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money  Laundring)  Pada  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Luwuk,” Tadulako Master Law Journal 6, no. 2 (2022): 154–71.
19 Agnestya Putri Rizon and Shenti Agustini, “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia,” Legal Spirit 6, no. 2 (2022), doi:10.31328/ls.v6i2.4096.
Enhanced  Due  Dilligence (EDD).  Adapun  kriteria  yang  menggolongkan  nasabah berisiko tinggi tersebut dapat dilihat melalui profil nasabah antara lain: 20
a. Latar belakang nasabah atau pemilik manfaat ( beneficial owner );
b. Produk dan jasa yang berisiko tinggi sebagai sarana pencucian uang;
c. Transaksi  dengan  pihak  yang  berasal  dari  negara  berisiko  tinggi  terjadinya pencucian uang;
d. Transaksi tidak sesuai dengan profil nasabah;
e. Nasabah  tergolong  kepada  pihak  PEP  ( Politically  Exposed  Person atau  Orang yang  diberi  wewenang  untuk  melaksanakan  fungsi  penting  terhadap  kebijakan dan operasional partai politik);
f. Bidang  usaha  dari  nasabah  atau  pemilik  manfaat  ( beneficial  owner )  tergolong kepada usaha berisiko tinggi terjadinya pencucian uang;
g. Negara  asal  dilakukannya  transaksi  nasabah  tergolong  negara  berisiko  tinggi terjadinya pencucian uang; dan
h. Adanya dugaan transaksi yang dilakukan nasabah berhubungan dengan kegiatan pencucian uang.
Untuk  penerapan Customer  Due  Dilligence (CDD)  pada  Kantor  Pusat  Bank  Sumsel Babel  tentu  diadaptasi  lebih  lanjut  dari  kedua  dasar  hukum  di  atas  ke  dalam  Peraturan Internal  berupa  Pedoman  Perusahaan.  Penerapan Customer  Due  Dilligence (CDD)  dalam program Anti Pencucian Uang (APU) terhadap pelayanan nasabah perbankan di Kantor Pusat Bank  Sumsel  Babel  dilakukan  oleh  Unit  Kerja  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) dibawah pengawasan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.  Ketika  melaksanakan  aktivitas  pelayanan  nasabah  di  bank,  Calon Customer tentu pertama  kali  akan  berhadapan  dengan Customer  Service atau Teller . Customer  Service dan Teller pun harus menerapkan prosedur Customer Due Dilligence (CDD) terhadap pelayanan nasabah guna memitigasi risiko pencucian uang. 21
Apabila selama prosedur Customer Due Dilligence (CDD) diterapkan oleh Customer Service dan Teller disetiap  kantor  cabang  Bank  Sumsel  Babel  ditemukan  transaksi  yang mencurigakan  maka  kantor  cabang  akan  melaporkan  kepada  kantor  pusat.  Kantor  cabang akan membuat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang ditujukan kepada kantor pusat pada bagian Divisi Kepatuhan, Tata Kelola Kebijakan, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  (APU  PPT).  Kemudian,  Laporan  Transaksi  Keuangan Mencurigakan  (LTKM)  tersebut  ditindaklanjuti  oleh  Unit  Kerja  Anti  Pencucian  Uang  dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) melalui 2 (dua) tahapan sebagai berikut: 22
1. Tahap pertama, identifikasi dan verifikasi serta pemantauan melalui customer profile atau profil nasabah. Customer profile atau profil nasabah meliputi identitas nasabah, pekerjaan  atau  bidang  usaha  nasabah,  jumlah  penghasilan  nasabah,  rekening  yang dimiliki  nasabah,  kegiatan  transaksi  nasabah,  dan  tujuan  pembukaan  rekening nasabah. 23
20 Alis  Yulia,  “PRINSIP  MENGENAL  NASABAH  (KNOW  YOUR  CUSTOMER  PRINCIPLE)  OLEH PENYEDIA JASA KEUANGAN DI BIDANG PASAR MODAL,” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 7, no. 1 (2019), doi:10.25157/jigj.v7i1.2141.
21 Yenti Garnasih, Penegakkan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).
22 Rangga  Akbar,  “Wawancara  Dengan  Staf  Unit  Kerja  Anti  Pencucian  Uang  Dan  Pencegahan  Pendanaan Terorisme (APU PPT).”
23 Leny  Eka  Novitiyaningsih  and  Krisnadi  Nasution,  “Prinsip  Mengenal  Nasabah  Pada  Bank  Umum  Dalam Mencegah  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,” Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum  Commune 2,  no.  1  (2019), doi:10.30996/jhbbc.v2i1.2313.
2. Tahap  kedua,  identifikasi  dan  verifikasi  serta  pemantauan  melalui customer screening dan screening Anti  Pencucian Uang  (APU). Pada tahap ini akan di- filter mengenai  kemiripan  data  nasabah  baru  melalui  menu  PEP  & negative  list pada Aplikasi  Sistem  APU PPT Terpadu. Pada tahap screening ini dibedakan menjadi  2 (dua)  yaitu screening terhadap  pembukaan Customer  Information  File (CIF)  dan pembukaan  rekening  baru  oleh Customer  Service dan screening terhadap  transaksi tarik  tunai  dan  setor  tunai  oleh Teller . Pada screening terhadap  pembukaan Customer  Information  File (CIF)  dan  pembukaan  rekening  baru  dilakukan berdasarkan  produk  mengenai file atau  data  pribadi  dan  data  keuangan  lengkap tentang nasabah, sedangkan screening terhadap transaksi tarik tunai dan setor tunai dilakukan  berdasarkan  transaksi  nasabah.  Jika  pada  tahap screening ini  ditemukan nasabah yang ter- filter sebagai nama yang terdaftar pada PEP & negative list melalui Aplikasi  Sistem  APU  PPT  Terpadu,  maka  unit  kerja  Anti  Pencucian  Uang  dan Pencegahan  Pedanaan  Terorisme  (APU  PPT)  akan  segera  melakukan  penolakan pembukaan Customer  Information  File (CIF)  dan  pembukaan  rekening  nasabah, melaporkan  data  nasabah  sebagai  Laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan (LTKM), dan segera melakukan pemantauan yang lebih mendalam terhadap nasabah tersebut  melalui  prosedur  penerapan Enhanced  Due  Dilligence (EDD)  atau  Uji Tuntas  Lanjut  yang dilakukan oleh kantor pusat  serta melakukan pelaporan kepada Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  dan  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK). 24
Pengaruh  dari  Penerapan  Customer  Due  Dilligence  (CDD)  terhadap  Pelayanan Nasabah  Perbankan  Dalam  Memitigasi  Risiko  Bank  Atas  Kegiatan  Pencucian  Uang Pada Kantor Pusat Bank Sumsel Babel Ketika  membahas  tentang  pengaruh  dari  penerapan Customer  Due  Dilligence (CDD) terhadap pelayanan nasabah perbankan untuk memitigasi risiko bank atas kegiatan pencucian uang  pada  Kantor  Pusat  Bank  Sumsel  Babel,  maka  yang  akan  diteliti  lebih  lanjut  adalah tentang  jumlah  transaksi  nasabah  yang  berhasil  diidentifikasi  memiliki  potensi  terjadinya kegiatan pencucian uang di bank. Sebagaimana hal tersebut merupakan fungsi dan peran dari unit  kerja  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pedanaan  Terorisme  (APU  PPT). 25 Seperti yang  diketahui  bahwa  pihak  bank  yang  melakukan  pelayanan  ke  nasabah  secara  langsung adalah bagian Customer Service dan Teller dari setiap kantor cabang. Untuk bagian Customer Service melakukan tugas dalam pembukaan Customer Information File (CIF) dan pembukaan rekening  baru,  sedangkan  untuk  bagian Teller melakukan  tugas  dalam  transaksi  tarik  tunai dan setor tunai. 26 Customer Service dan Teller dalam melakukan aktivitas pelayanan nasabah tersebut  menerapkan Customer  Due  Dilligence (CDD)  dengan  parameter  atau  tolak  ukur sebagai berikut: 27

## 1. Profil Nasabah
24 Anton Jaksa Trisakti and Eko Soponyono, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan,” Agustus 7, no. 1 (2021).
25 Otoritas  Jasa  Keuangan,  “Panduan  Penerapan  Program  APU  PPT  Berbasis  Risiko  Terkait  Penyalahgunaan Non-Profit Organisation (NPO),” Www.Ojk.Go.Id , 2022.
26 mufidatul  Himmah,  Mohammad  Alief  Hidayatullah,  And  Siti  Fatimah,  “Implementasi  Walk  In  Customer (Wic) Dan Enhanced Due Diligence Kepada Nasabah Sebagai Pencegahan Money Laundering Pt. Bank Sumut Kcp  Syariah  H.M  Yamin,” PROFIT:  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah 6,  no.  1  (2022), doi:10.33650/profit.v6i1.3492.
27 Marlina  Kalangkahan,  “Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  Dalam  Transaksi  Perbankan  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,” Lex Privatum VII, no. 2 (2019).
Profil  nasabah  dapat  dinilai  berdasarkan  identitas,  pekerjaan  atau  bidang  usaha, penghasilan atau hasil usaha, dan sumber dana.
2. Karakteristik Nasabah
Karakteristik  nasabah  dapat  dinilai  dari  ciri-ciri  khusus  yang  ada  pada  nasabah meliputi lingkup kegiatan pekerjaan atau usaha.
3. Pola Transaksi Nasabah
Pola  transaksi  nasabah  dapat  diteliti  dari  kelaziman  transaksi  yang  dilakukan  oleh nasabah  meliputi  jumlah,  frekuensi,  mata  uang,  instrument  yang  digunakan,  jenis portofolio, produk, dan jangka waktu.
Sebagaimana parameter atau tolak ukur dari Customer Due Dilligence (CDD) tersebut maka Customer  Service dan Teller dari  setiap  kantor  cabang  bisa  menentukan  transaksi nasabah  telah  sesuai  dengan  profil,  karakteristik, dan  pola  transaksi  dari  nasabah  tersebut. 28 Berbicara  tentang  transaksi  nasabah  yang  dilakukan  kepada Customer  Service dan Teller dengan  menerapkan Customer  Due  Dilligence (CDD),  terdapat  fakta  lapangan  yaitu  data berupa  jumlah  transaksi  nasabah  diseluruh  kantor  cabang  melalui Customer  Service dan Teller dari unit kerja Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT) di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel. Jumlah transaksi nasabah yang diperoleh adalah jumlah transaksi  nasabah  selama 1 (satu) tahun terakhir terhitung sejak tanggal  1 Mei  2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. Jumlah transaksi nasabah tersebut diuraikan sebagai berikut:

## Tabel 1

## Jumlah Transaksi Nasabah Melalui Customer Due Dilligence (CDD)
Periode 1 Mei 2022 - 31 Mei 2023
Sumber  data: Wawancara  dengan  Rangga  Akbar  sebagai  Staf  Unit  Kerja  Anti  Pencucian Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  (APU  PPT),  tanggal  21  Juni  2023  di  Kantor Pusat Bank Sumsel Babel.
Berdasarkan jumlah transaksi nasabah tersebut, Customer Service dan Teller tersebut akan melakukan standar penerapan Customer Due Dilligence (CDD) melalui customer profile , customer  screening ,  dan screening Anti  Pencucian  Uang  (APU).  Penerapan Customer  Due Dilligence (CDD)  ini  diawali  dengan  meneliti customer  profile atau  profil  nasabah  yang dilakukan  berdasarkan  parameter  atau  tolak  ukur  dari Customer  Due  Dilligence (CDD) meliputi  profil  nasabah,  karakteristik  nasabah,  dan  pola  transaksi  nasabah. 29 Kemudian dilanjut dengan tahap screening ,  jika pada tahap screening ini ditemukan  nasabah yang ter- filter sebagai  nama  yang  terdaftar  sebagai  PEP  & negative  list pada  Aplikasi  Sistem  APU PPT  Terpadu,  maka  unit  kerja  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pedanaan  Terorisme (APU PPT) akan segera melakukan penolakan pembukaan Customer Information File (CIF) dan  pembukaan  rekening  nasabah,  melaporkan  data  nasabah  sebagai  Laporan  Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), dan segera melakukan pemantauan yang lebih mendalam
28 Ibi d.
29 Novitiyaningsih  and  Nasution,  “Prinsip  Mengenal  Nasabah  Pada  Bank  Umum  Dalam  Mencegah  Tindak Pidana Pencucian Uang.”
No Parameter Customer Due Dilligence (CDD) Jumlah Transaksi 1 Transaksi Nasabah Melalui Customer Service 246.123 Transaksi 2 Transaksi Nasabah Melalui Teller 3.517.731 Transaksi 3 Total 3.763.854 Transaksi
terhadap nasabah tersebut melalui prosedur penerapan Enhanced Due Dilligence (EDD) atau Uji Tuntas Lanjut yang dilakukan oleh kantor pusat serta melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 30 Untuk  penerapan Enhanced  Due  Dilligence (EDD)  atau  Uji  Tuntas  Lanjut  adalah fungsi dan peran  dari unit kerja  Anti  Pencucian  Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT). Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program  Anti  Pencucian  Uang,  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme,  dan  Pencegahan Pendanaan  Proliferasi  Senjata  Pemusnah  Massal  di  Sektor  Jasa  Keuangan  aturan  mengenai Enhanced Due Dilligence (EDD) telah disebutkan dalam  Pasal 1 angka 14 bahwa Enhanced Due Dilligence (EDD) merupakan aktivitas penerapan Customer Due Dilligence (CDD) lebih mendalam  yang  diselenggarakan  oleh  perbankan  kepada  nasabah  berisiko  tinggi. 31 Mendukung definisi dari Enhanced Due Dilligence (EDD) tersebut, Lembaga Pengembangan Perbankan  Indonesia  (LPPI)  menyebutkan  bahwa Enhanced  Due  Dilligence (EDD)  wajib dilakukan terhadap nasabah berisiko tinggi yang berpotensi tinggi untuk melakukan kegiatan pencucian uang di sektor perbankan. 32 Untuk nasabah berisiko tinggi terdapat beberapa jenis, yaitu sebagai berikut: 33
1. Nasabah tergolong sebagai Politically Exposed Person (PEP)
Sebagaimana  dijelaskan  pada  Pasal  1  angka  13  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  8  Tahun  2023  tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang, Pencegahan  Pendanaan  Terorisme,  dan  Pencegahan  Pendanaan  Proliferasi  Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan bahwa Politically Exposed Person (PEP) merupakan  Orang  yang  diberi  wewenang  untuk  melaksanakan  fungsi  penting terhadap  kebijakan  dan  operasional  partai  politik.  Contoh  dari Politically  Exposed Person (PEP)  adalah  menteri,  anggota  DPR,  pengurus  partai  politik,  dan  lain-lain. Pihak lain yang berkaitan dan berhubungan dengan Politically Exposed Person (PEP) juga tergolong sebagai nasabah risiko tinggi, yaitu sebagai berikut: 34
a. Anggota keluarga dari Politically Exposed Person (PEP) sampai dengan derajat kedua,  seperti  istri  atau  suami,  orang  tua  atau  mertua,  anak  atau  menantu,  dan cucu;
b. Perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh Politically Exposed Person (PEP); dan/atau
c. Kelompok-kelompok yang diketahui masyarakat umum memiliki hubungan erat dengan Politically Exposed Person (PEP).
Maka  dari  itu,  untuk  nasabah  yang  masih  berkaitan  dan  berhubungan  dengan
Politically  Exposed  Person (PEP)  tersebut,  bank  wajib  menerapkan Enhance  Due Dilligence (EDD) secara teliti dan mendalam.
2. Nasabah memiliki usaha yang tergolong berisiko tinggi ( high risk business ) Nasabah  memiliki  usaha  yang  tergolong  berisiko  tinggi  ( high  risk  business )  yaitu nasabah yang dikategorikan memiliki risiko tinggi menjadi pelaku atau terlibat pada praktik  pencucian  uang  yang  bisa  disebabkan  dari  pekerjaannya,  jabatannya,  jasa
30 Trisakti  and  Soponyono,  “Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam  Bentuk  Uang  Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan.”
31 Materi  Pendidikan  Klasikal  Magang  Karya  BSB,  “Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang  (APU)  & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).”
32 Lembaga  Pengembangan  Perbankan  Indonesia,  “Bab  6  –  Konsep  APU  PPT.  Materi  Sertifikasi  Kepatuhan Level 1 – Compliance & AMLOfficer” (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2021).
33 Ibid.
34 Andika  Persada  Putera, Hukum  Perbankan:  Analisis  Mengenai  Prinsip,  Produk,  Risiko,  Dan  Manajemen Risiko Dalam Perbankan (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).
perbankan  yang  dimanfaatkannya,  ataupun  kegiatan  usahanya.  Contoh  dari  usaha yang  tergolong  berisiko  tinggi  ( high  risk  business )  adalah Broker  Asuransi dan Money Changer , perusahaan atau agen property , dan dealer mobil.
3. Nasabah berasal dari negara yang tergolong sebagai negara berisiko tinggi ( high risk country )
Nasabah berasal dari negara yang tergolong sebagai negara berisiko tinggi ( high risk country ) yaitu nasabah berasal dari negara-negara yang diklasifikasikan mempunyai risiko  tinggi  terhadap  terjadinya  pencucian  uang.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  ada beberapa  negara  yang  tidak  atau  belum  menerapkan  rekomendasi  dari  FATF  ( The Financial Action Task Force ). 35 Contoh dari negara berisiko tinggi ( high risk country ) adalah Iran dan Korea Utara.
4. Nasabah  menggunakan  produk  dan  jasa  berisiko  tinggi  ( high  risk  product  and services )
Nasabah  menggunakan  produk  dan  jasa  berisiko  tinggi  ( high  risk  product  and services ) yaitu nasabah yang menggunakan produk dan jasa dari perbankan. Hal ini dikhawatirkan  nasabah  tersebut  menggunakannya  untuk  melakukan  kegiatan pencucian uang. 36 Contoh dari produk dan jasa perbankan berisiko tinggi adalah Jasa Custodian dan Travel Cek.
Sebagaimana  fakta  lapangan  di  Kantor  Pusat  Bank  Sumsel  Babel  bahwa  setelah Customer Service dan Teller disetiap kantor cabang melakukan standar penerapan Customer Due  Dilligence (CDD)  ditemukan  transaksi  nasabah  yang  dilaporkan  sebagai  Laporan Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  (LTKM).  Oleh  karena  itu,  transaksi  nasabah  tersebut dilakukan  pemantauan  yang  lebih  mendalam  dengan  menerapkan Enhanced  Due  Dilligence (EDD). 37 Pada  fakta  lapangan  selama  1  (satu)  tahun  terakhir  terhitung  sejak  tanggal  1  Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 terdapat transaksi nasabah yang sebelumnya telah dilakukan  penerapan Customer  Due  Dilligence (CDD)  kemudian  berlanjut  untuk  dilakukan pemantauan  lebih  mendalam  dengan  menerapkan Enhanced  Due  Dilligence (EDD)  dengan jumlah transaksi sebagai berikut:
Tabel 2 Jumlah Transaksi Nasabah Untuk Pemantauan Mendalam
Melalui Enhanced Due Dilligence (EDD) Periode 1 Mei 2022 - 31 Mei 2023
No Parameter Enhanced Due Dilligence (EDD) Jumlah Transaksi 1 Transaksi Nasabah Melalui Customer Service 216 Transaksi 2 Transaksi Nasabah Melalui Teller 2830 Transaksi 3 Total 3046 Transaksi
Sumber  data: Wawancara  dengan  Rangga  Akbar  sebagai  Staf  Unit  Kerja  Anti  Pencucian Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  (APU  PPT),  tanggal  21  Juni  2023  di  Kantor Pusat Bank Sumsel Babel.
35 D  Roseline  Pasaribu,  M.,  Pakpahan,  K.,  &  Ervina  Suryani,  “Upaya  Bank  Sumut  Dalam  Mencegah  Dan Memberantas  Kejahatan  Pencucian  Uang  Menurut  UU  Nomor  8/2010  Dan  POJK  Nomor  23/POJK.01/2019,” Jurnal Darma Agung 30, no. 1 (2022).
36 Ib id.
37 Rangga  Akbar,  “Wawancara  Dengan  Staf  Unit  Kerja  Anti  Pencucian  Uang  Dan  Pencegahan  Pendanaan Terorisme (APU PPT).”
Berdasarkan  jumlah  transaksi  nasabah  yang  berlanjut  dengan  menerapkan Enhanced Due  Dilligence (EDD)  tersebut  unit  kerja  Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pedanaan Terorisme  (APU  PPT)  di  Kantor  Pusat  Bank  Sumsel  Babel  selanjutnya  melakukan  tindak lanjut  atas  penerapan Enhanced  Due  Dilligence (EDD).  Tindak  lanjut  atas  penerapan Enhanced  Due  Dilligence (EDD)  adalah  melakukan  pelaporan  transaksi  nasabah  kepada Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK). 38 Pelaporan  transaksi  yang  dimaksud  tersebut  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  dan  Peraturan  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan Nomor  1  Tahun  2021  Tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Laporan  Transaksi  Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke  Luar  Negeri  Melalui  Aplikasi  GoAML  Bagi  Penyedia  Jasa  Keuangan.  Berdasarkan undang-undang  dan  peraturan  PPATK  tersebut  diketahui  terdapat  jenis-jenis  dari  bentuk pelaporan transaksi meliputi sebagai berikut:
1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
Transaksi keuangan mencurigakan merupakan transaksi keuangan yang menyimpang dari  profil,  karakteristik,  atau  pola  kebiasaan  transaksi  pengguna  jasa.  Transaksi keuangan  mencurigakan  ini  bertujuan  untuk  menghindari  pelaporan  transaksi dilakukan  atau  batal  dilakukan  dengan  menggunakan  harta  kekayaan  yang  diduga berasal  dari  hasil  tindak  pidana.  Transaksi  keuangan  mencurigakan  termasuk  juga seperti  transaksi  keuangan  yang  diminta  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan (PPATK) karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Tindak lanjut dari adanya laporan transaksi  keuangan mencurigakan, maka  batas  waktu  penyampaian  untuk  dilaporkan  paling  lama  3  (tiga)  hari  kerja setelah bank mengetahui adanya unsur dari transaksi keuangan mencurigakan. 39
2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
Transaksi  keuangan  tunai  merupakan  transaksi  yang  dikerjakan  dengan memanfaatkan  uang  kertas  dan/atau  uang  logam  dengan  nilai  paling  sedikit  Rp 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  atau  mata  uang  asing  yang  nilainya  setara yang  dapat  dilakukan  dalam  1  (satu)  kali  transaksi  ataupun  beberapa  kali  transaksi dalam 1 (satu) hari kerja. Tindak lanjut dari adanya laporan transaksi keuangan tunai, maka batas waktu penyampaian untuk dilaporkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal transaksi dilakukan. 40
3. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL) Transaksi  keuangan  transfer  dana  dari  dan  ke  luar  negeri  merupakan  transaksi transfer dana dari luar negeri dan transaksi transfer dana ke luar negeri. Transaksi ini meliputi bank sebagai penyelenggara pengirim asal dan bank sebagai penyelenggara pengirim akhir. Selanjutnya, bank wajib menyampaikan laporan transaksi  keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tindak lanjut dari adanya laporan transaksi keuangan dari dan
38 Trisakti  and  Soponyono,  “Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam  Bentuk  Uang  Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan.”
39 Vidyata Annisa Anafiah, “Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Dari Kejahatan Tumbuhan Dan Satwa Liar (TSL),” AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing Terrorism 1, no. 1 (2022), doi:10.59593/amlcft.2022.v1i1.5.
40 Go Lisanawati and Erly Aristo, “Urgensi Pengaturan Hukum Central Bank Digital Currency Dalam Dimensi Anti Pencucian Uang,” Veritas et Justitia 8, no. 1 (2022), doi:10.25123/vej.v8i1.4520.
ke  luar  negeri,  maka  batas  waktu  penyampaian  untuk  dilaporkan  paling  lama  14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal transaksi dilakukan. 41
4. Pelaporan  lainnya  terkait  permintaan  data  oleh  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Pelaporan  lainnya  terkait  permintaan  data  oleh  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi  Keuangan  (PPATK)  adalah  pelaporan  dari  jenis-jenis  transaksi  lain  yang dikecualikan  pada  transaksi  tunai  dan  nilai  nominal  yang  besar,  contohnya  setoran rutin oleh pengelola jalan tol atau pengelola supermarket. Selain itu, Pusat Pelaporan dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  dapat  menentukan  transaksi  lain  yang dikecualikan  berlandaskan  kepada  besarnya  nilai  nominal  transaksi,  bentuk,  atau wilayah kerja bank tertentu.  Berlakunya penetapan dari pengecualian tersebut  dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terbatas dan dalam waktu tertentu. 42
Berpedoman  kepada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  18/POJK.03/2016 tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum  bahwa  risiko  merupakan  potensi kerugian  akibat  dari  terjadinya  suatu  peristiwa  tertentu.  Maka  dari  itu,  manajemen  risiko diartikan  sebagai  rangkaian  proses  yang  dilakukan  dengan  mengidentifikasi,  mengukur, memantau,  dan  mengendalikan  risiko  yang  muncul  dari  seluruh  adanya  kegiatan  usaha perbankan.  Pada  Pasal  2  dan  Pasal  3  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dijelaskan bahwa bank  wajib  untuk  menerapkan  manajemen  risiko  dengan  tetap  memperhatikan  tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan yang dimiliki oleh bank. Manajemen  risiko  ini  dapat  diterapkan  oleh  bank  dengan  melakukan  hal-hal  sebagai berikut: 43
1. Direksi dan Dewan Komisaris bank melakukan pengawasan dengan aktif;
2. Bank  membuat  adanya  kebijakan  dan  prosedur  manajemen  risiko  beserta  penetapan limit risiko;
3. Bank  menjalankan  proses  identifikasi,  pengukuran,  pemantauan,  dan  pengendalian risiko, serta membangun sistem informasi manajemen risiko; dan
4. Bank melakukan sistem pengendalian internal secara menyeluruh.
Penerapan  manajemen  risiko  yang  dilakukan  oleh  bank  minimal  harus  memenuhi berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal  8  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  18/POJK.03/2016  tentang  Penerapan Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Umum  bahwa  salah  satu  faktor  yang  harus  dipenuhi  untuk mengendalikan  risiko  adalah  dengan  menetapkan  penilaian  peringkat  risiko.  Hal  ini  perlu dilakukan  karena  penetapan  penilaian  peringkat  risiko  adalah  landasan  utama  bagi  bank untuk  menggolongkan  peringkat  risiko  bank.  Peringkat  risiko  bank  digolongkan  menjadi  5 (lima) peringkat sebagai berikut: 44
1. Peringkat 1 : Low (Sangat Rendah)
2. Peringkat 2 : Low to Moderate (Rendah)
3. Peringkat 3 : Moderate (Cukup Tinggi)
4. Peringkat 4 : Moderate to High (Tinggi)
41 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).
42 Ansori and Gatot Subroto, “Peran Ppatk Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang,” Unira Law Journal 1, no. 1 (2022).
43 Anindita  Fauziana  dan  Rani  Apriani,  “Penerapan  Manajemen  Risiko  Dalam  Pemberian  Kredit  Dengan Jaminan Sertifikat Pendidik Di Masa Pandemi Covid-19,” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 10, no. 1 (2021), http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1091.
44 Tentiyo  Suharto,  “Konsep  Penerapa  Manajemen  Risiko  Hukum (Legal  Risk)  Pada  Lembaga  Keuangan  Dan Perbankan Syariah Di Indonesia,” Hospitality Stp Mataram 11, no. 1 (2022).
5. Peringkat 5 : High (Sangat Tinggi)
Untuk  mengetahui  pengaruh  dari  penerapan Customer  Due  Dilligence (CDD) terhadap  pelayanan  nasabah  untuk  memitigasi  risiko  bank  atas  kegiatan  pencucian  uang  di Kantor  Pusat  Bank  Sumsel  Babel  dapat  dilihat  bersama  berdasarkan  skala  presentase  dari jumlah  transaksi  nasabah.  Skala  presentase  yang  digunakan  adalah  perbandingan  antara jumlah transaksi nasabah yang dilakukan pemantauan lebih mendalam melalui Enhanced Due Dilligence (EDD)  terhadap  jumlah  transaksi  nasabah  melalui  penerapan Customer  Due Dilligence (CDD). 45 Data  diambil  berdasarkan  jumlah  transaksi  nasabah  selama  1  (satu) tahun  terakhir  terhitung  sejak  tanggal  1  Mei  2022  sampai  dengan  tanggal  31  Mei  2023 melalui perhitungan skala presentase sebagai berikut:

## Tabel 3
Skala Presentase Jumlah Transaksi Nasabah Melalui Enhanced Due Dilligence (EDD) Terhadap Jumlah Transaksi Nasabah Melalui Customer Due Dilligence (CDD) Periode
1 Mei 2022 - 31 Mei 2023 No Parameter CDD dan EDD Jumlah Transaksi Melalui CDD Jumlah Transaksi Melalui EDD Skala Presentase 1 Transaksi  Nasabah Melalui Customer Service 246.123 Transaksi 216 Transaksi 0,087% 2 Transaksi  Nasabah Melalui Teller 3.517.731 Transaksi 2830 Transaksi 0,080% 3 Total 3.763.854 Transaksi 3046 Transaksi 0,167%
Sumber  data: Wawancara  dengan  Rangga  Akbar  sebagai  Staf  Unit  Kerja  Anti  Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), tanggal 5 Juli 2023 di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel.
Berdasarkan  skala  presentase  tersebut  merujuk  kepada  Peraturan  Internal  (Pedoman Perusahaan) Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pedanaan Terorisme (APU PPT) Berbasis Risiko ( Risk Based Approach) pada Bank Sumsel Babel bahwa standar dari  penerapan Customer  Due  Dilligence (CDD)  terhadap  pelayanan  nasabah  dalam implementasi  program  Anti  Pencucian  Uang  (APU)  berpengaruh  terhadap  tingkat  risiko pencucian  uang  di  perbankan. 46 Untuk  kategori  tingkat  risiko  di  Bank  Sumsel  Babel  dapat dilihat melalui rincian sebagai berikut:
45 Rangga  Akbar,  “Wawancara  Dengan  Staf  Unit  Kerja  Anti  Pencucian  Uang  Dan  Pencegahan  Pendanaan Terorisme (APU PPT).”
46 Peraturan  Internal  (Pedoman  Perusahaan)  Bank  Sumsel  Babel,  “Penerapan  Program  APU  PPT  Berbasis Risiko (Risk Based Approach) Pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung” (Palembang: Bank Sumsel Babel, 2022).

## Tabel 4 Skala Presentase dan Kategori Risiko Bank
Sumber  data: Wawancara  dengan  Rangga  Akbar  sebagai  Staf  Unit  Kerja  Anti  Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), tanggal 5 Juli 2023 di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel.
Sebagaimana  perhitungan  dari  skala  presentase  diatas  maka  dapat  dianalisa  bahwa penerapan Customer Due Dilligence (CDD) terhadap pelayanan nasabah dalam implementasi program  Anti  Pencucian  Uang  (APU)  di  Kantor  Pusat  Bank  Sumsel  Babel  sudah  berjalan sesuai dengan yang diamanahkan oleh undang-undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Terlihat dari jumlah transaksi nasabah yang dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya berkisar 0% – 0,167% selama 1 (satu) tahun terakhir terhitung sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal  31  Mei  2023.  Hasil  dari  skala  presentase  tersebut  juga  mengambarkan  bahwa pelayanan  nasabah  di  Kantor  Pusat  Bank  Sumsel  Babel  termasuk  pada  kategori  risiko  bank yang low atau rendah. Hal itu menggambarkan bahwa Kantor Pusat Bank Sumsel Babel telah mampu  memitigasi  risiko  atas  kegiatan  layanan  perbankan  terhadap  risiko-risiko  bank  yang berhubungan  dengan  kegiatan  pencucian  uang  berdasarkan  dari  rendahnya  skala  presentase Enhanced Due Dilligence (EDD) terhadap Customer Due Dilligence (CDD).

## KESIMPULAN
Penerapan Customer  Due  Dilligence (CDD)  dalam  program  Anti  Pencucian  Uang  (APU) terhadap  pelayanan  nasabah  di  sektor  perbankan  dapat  dilakukan  dengan  3  (tiga)  tingkatan prosedural,  yaitu Customer  Due  Dilligence (CDD)  biasa, Customer  Due  Dilligence (CDD) sederhana,  dan Customer  Due  Dilligence (CDD)  terhadap  nasabah  berisiko  tinggi sebagaimana  yang  dilandaskan  oleh  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor  8  Tahun  2023  tentang  Penerapan  Program  Anti  Pencucian  Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal  di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Pada  Kantor  Pusat  Bank  Sumsel  Babel  menerapkan Customer Due Dilligence (CDD) dengan 2 (dua) tahapan, yaitu melalui customer profile dan customer screening pada Aplikasi Sistem APU PPT Terpadu. Jika pada tahap ini ditemukan nasabah  yang  terindikasi  melakukan  pencucian  uang  maka  akan  segera  dilakukan  tindak lanjut dengan pemantauan yang lebih mendalam terhadap nasabah tersebut melalui prosedur penerapan Enhanced  Due  Dilligence (EDD)  dan  melakukan  pelaporan  kepada  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pengaruh  dari  penerapan Customer  Due  Dilligence (CDD)  terhadap  pelayanan nasabah  dalam  memitigasi  risiko  bank  atas  kegiatan  pencucian  uang  di  sektor  perbankan dapat  dilakukan  melalui  manajemen  risiko  yang  didasari  oleh  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Sebagaimana  hasil  skala  presentase  dari  jumlah  transaksi  nasabah  di  Kantor  Pusat  Bank Sumsel  Babel  selama  1  (satu)  tahun  terakhir  terhitung  sejak  tanggal  1  Mei  2022  sampai dengan  tanggal  31  Mei  2023  hanya  berkisar  0%  –  0,167%  yang  mengambarkan  bahwa tingkat risiko bank tergolong low atau rendah. Dengan demikian, Kantor Pusat Bank Sumsel
Skala Presentase Kategori Risiko 70% - 100% High 25% - 70% Moderate 0% - 25% Low
Babel  telah  mampu  memanajemen  risiko  atas  kegiatan  layanan  perbankan  terhadap  risiko bank seperti kegiatan pencucian uang melalui Customer Due Dilligence (CDD).

## DAFTAR PUSTAKA
Anafiah, Vidyata Annisa. “Risiko Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme Dari Kejahatan Tumbuhan  Dan  Satwa  Liar  (TSL).” AML/CFT  Journal:  The  Journal  of  Anti  Money Laundering  and  Countering  the  Financing  Terrorism 1,  no.  1  (2022). doi:10.59593/amlcft.2022.v1i1.5.
Andika Persada Putera. Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko, Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan . Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020. Anggun,  Lydia.  “Perkembangan  Kejahatan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dan  Tindak Pidana  Pendanaan  Terorisme  (TPPU  Dan  TPPT)  Di  Masa  Pandemi  Covid-19.” Technology and Economics Law Journal 1, no. 1 (2022).
Anindita  Fauziana  dan  Rani  Apriani.  “Penerapan  Manajemen  Risiko  Dalam  Pemberian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Pendidik Di Masa Pandemi Covid-19.” Repertorium: Jurnal Ilmiah
Hukum Kenotariatan 10, no. 1 (2021). http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/1091.
Ansori, and Gatot Subroto. “Peran Ppatk Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.” Unira Law Journal 1, no. 1 (2022). Bank  Sumsel  Babel.  “Www.Banksumselbabel.Com.” Https://Www.Banksumselbabel.Com. , 2023. https://www.banksumselbabel.com.
Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi  Penelitian Hukum  Sebagai  Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer.” Gema  Keadilan 7,  no.  1  (2020). doi:10.14710/gk.2020.7504.
Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman. Hukum Perbankan . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Faizal  Bempah,  et.al.  “Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  (Know  Your  Customer Principles)  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money Laundring)  Pada  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk  Kantor  Cabang  Luwuk.” Tadulako Master Law Journal 6, no. 2 (2022): 154–71.
Himmah, Mufidatul, Mohammad Alief Hidayatullah, and Siti Fatimah. “Implementasi Walk In Customer (WIC) Dan Enhanced Due Diligence Kepada Nasabah Sebagai Pencegahan Money Laundering Pt. Bank Sumut KCP Syariah H.M Yamin.” PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah 6, no. 1 (2022). doi:10.33650/profit.v6i1.3492. Johannes,  Eko  Prakoso.  “Customer  Due  Diligence  Dalam  Mencegah  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Melalui  Lembaga  Perbankan.” Law  Review 19,  no.  1  (2019). doi:10.19166/lr.v19i1.1466.
Kalangkahan,  Marlina.  “Penerapan  Prinsip  Mengenal  Nasabah  Dalam  Transaksi  Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.” Lex Privatum VII, no. 2 (2019). Kho, Leslyn, and Tantimin Tantimin. “Efektivitas Penerapan Customer Due Dilligence Pada Nasabah Bpr Dalam Pencegahan Pencucian Uang Di Batam.” UNES Law Review 4, no. 4 (2022). doi:10.31933/unesrev.v4i4.251.
Lembaga  Pengembangan  Perbankan  Indonesia.  “Bab  6  –  Konsep  APU  PPT.  Materi Sertifikasi Kepatuhan Level 1 – Compliance & AMLOfficer.” Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2021.
Lisanawati, Go, and Erly Aristo. “Urgensi Pengaturan Hukum Central Bank Digital Currency Dalam  Dimensi  Anti  Pencucian  Uang.” Veritas  et  Justitia 8,  no.  1  (2022). doi:10.25123/vej.v8i1.4520.
Materi Pendidikan Klasikal Magang Karya BSB. “Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).” Palembang: Divisi Kepatuhan, Tata
Kelola Kebijakan & APU PPT, 2023. Muhammad Djumhana. Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
N. H. T. Siahaan. Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan . Jakarta: CV Muliasari, 2015. Novitiyaningsih, Leny Eka, and Krisnadi Nasution. “Prinsip Mengenal  Nasabah Pada Bank Umum Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang.” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 2, no. 1 (2019). doi:10.30996/jhbbc.v2i1.2313.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  “Kenalan  Dulu  Yuk  Dengan  Customer  Due  Diligence  (CDD):
Instrumen Untuk Memitigasi Risiko-Risiko Di  Sektor  Jasa  Keuangan.”
Www.Sikapiuangmu.Ojk.Go.Id ,
2023.
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40705.
———.  “Panduan  Penerapan  Program  APU  PPT  Berbasis  Risiko  Terkait  Penyalahgunaan Non-Profit Organisation (NPO).” Www.Ojk.Go.Id , 2022.
Peraturan  Internal  (Pedoman  Perusahaan)  Bank  Sumsel  Babel.  “Penerapan  Program  APU PPT  Berbasis  Risiko  (Risk  Based  Approach)  Pada  PT  Bank  Pembangunan  Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung.” Palembang: Bank Sumsel Babel, 2022.
R. Wiyono. Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak  Pidana Pencucian Uang . Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
Rangga Akbar. “Wawancara Dengan Staf Unit Kerja Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).” Palembang, 2023.
Rizon,  Agnestya  Putri,  and  Shenti  Agustini.  “Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Oleh Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Di Indonesia.” Legal Spirit 6, no. 2 (2022). doi:10.31328/ls.v6i2.4096.
Roseline  Pasaribu,  M.,  Pakpahan,  K.,  &  Ervina  Suryani,  D.  “Upaya  Bank  Sumut  Dalam Mencegah  Dan  Memberantas  Kejahatan  Pencucian  Uang  Menurut  UU  Nomor  8/2010 Dan POJK Nomor 23/POJK.01/2019.” Jurnal Darma Agung 30, no. 1 (2022). Suharto, Tentiyo. “Konsep Penerapa Manajemen Risiko Hukum (Legal Risk) Pada Lembaga Keuangan  Dan  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia.” Hospitality  Stp  Mataram 11,  no.  1 (2022).
Tan,  David.  “Metode  Penelitian  Hukum:  Mengupas  Dan  Mengulas  Metodologi  Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 8 (2021).
Trisadini Prasastinah Usanti dan Abdul Shomad. Hukum Perbankan . Jakarta: Kencana, 2017. Trisakti,  Anton  Jaksa,  and  Eko  Soponyono.  “Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  Dalam  Bentuk  Uang  Kripto  (Bitcoin)  Menggunakan  Prinsip  Kehati-Hatian Perbankan.” Agustus 7, no. 1 (2021).
Yanuardin,  and  Saparuddin  Siregar.  “Studi  Literatur  Manajemen  Risiko-Risiko  Hukum.” Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 2020 , 2020. Yenti  Garnasih. Penegakkan  Hukum  Anti  Pencucian  Uang  Dan  Permasalahannya  Di Indonesia . Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
Yulia,  Alis.  “Prinsip  Mengenal  Nasabah  (Know  Your  Customer  Principle)  Oleh  Penyedia Jasa  Keuangan  Di  Bidang  Pasar  Modal.” Jurnal  Ilmiah  Galuh  Justisi 7,  no.  1  (2019). doi:10.25157/jigj.v7i1.2141.