Juridical Analysis of the National Inquiry of the Nation Human Rights Commision in Guaranteeing the Constitutional Existence of the Rights of Customary Law Communities to Customary Forest Areas

## Analisis Yuridis Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Menjamin Eksistensi Konstitusional Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Kawasan Wilayah Hutan Adat
M. Yusup Febrian 1)
1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Email: 1 yusup.yf77@gmail.com
ARTICLE HISTORY Received [14 September 2023]
Revised [18 Oktober 2023]
Accepted [22 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Inkuiri  Nasional  Analisis  Yuridis  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  bertujuan untuk  menjamin  eksistensi  konstitusional  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  atas  kawasan  hutan adat.  Penyelidikan  tersebut  fokus  pada  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  atas  wilayahnya  di kawasan  hutan.  Buku  pertama  laporan  penyelidikan  yang  d iberi judul “Laporan Inkuiri Nasional Komnas  HAM  tentang Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  di  Kawasan  Hutan”  berisi  tentang penyelidikan  nasional  serta  temuan  dan  rekomendasinya.  Laporan  ini  menyoroti  bahwa masyarakat  hukum  adat  mempunyai  posisi  yang  diakui  dan  dilindungi  dalam  hukum  nasional Indonesia. Namun seringkali mereka mengalami pengambilalihan hutan adat secara sewenang- wenang, pengambilalihan hutan adat tanpa pemberitahuan tujuan dan implikasi pemanfaatannya,  serta  perilaku  diskriminatif  yang  dilakukan  oleh  polisi,  TNI,  dan  aparat pemerintah  terhadap  masyarakat  hukum  adat.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  hukum  terhadap masyarakat hukum adat atas hutan adat diperlukan untuk menjamin hak konstitusionalnya.

## ABSTRACT
The  National  Inquiry  on  the  Juridical  Analysis  of  the  National  Commission  on  Human  Rights (Komnas  HAM)  aims  to  ensure  the  constitutional  existence  of  the  rights  of  customary  law communities  over  customary  forest  areas.  The  inquiry  focuses  on  the  rights  of  customary  law communities  over  their  territories  in  forest  areas.  The  first  book  of  the  inquiry  report,  entitled "National  Inquiry  Report  of  the  National  Commission  on  Human  Rights  on  the  Rights  of Customary  Law  Communities  in  Forest  Areas,"  contains  the  national  inquiry  as  well  as  the findings  and  recommendations.  The  report  highlights  that  customary  law  communities  have  a recognized  and  protected  position  under  Indonesian  national  law.  However,  they  often experience  arbitrary  takeover  of  customary  forests,  takeover  of  customary  forests  without notification  of  the  purpose  and  implications  of  their  use,  and  discriminatory  behavior  by  police, military, and government officials towards customary law communities. Therefore, legal protection for customary law communities over customary forests is necessary to ensure their constitutional rights.
KEYWORDS
Juridical Analysis, Human Rights Commision,
Customary Law Communities, Customary
Forest Areas
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia mendapatkan tempat di ruang publik. Terlebih lagi sejarah  masyarakat  adat  di  Indonesia  sudah  ada  sebelum  Indonesia  merdeka.  Mayarakat  hukum  adat memiliki  eksistensi  yang  telah  di  amanatkan  kepada  negara  melalui  Undang-Undang  Dasar  Negara Repbulik  Indonesia Tahun  1945  yang  di  muat  dalam  Pasal 18B  ayat  (2)  yang  di dalamnya menyatakan bahwa  negara  telah  menghormati  dan  mengakui  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dan  hak- hak  tradisionalnya  sesuai  dengan  perkembangan  serta  prinsip  NKRI.  Hukum  adat  yang  melekat  pada masyarakat  hukum  adat    bagaikan  sebuah  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahan.  Bentuk  budaya  yang sudah  menjadi  pedoman  hidup  masyarakat  suku  adat  sejak  ratusan  tahun  lalu  masih  ada  hingga  kini menjadi  nilai  yang  sakral  yang  di  bawa  sampai  turun  temurun.  Sehingga  melahirkan  sebuah  tatanan masyarakat  suku  adat  yang  menjadi  instrumen  penting  regenerasi  kekayaan  budaya  bagi  bangsa  di sebuah  negara.  Bahkan  negara  juga  telah  melindungi  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  dengan ketentuan  yang  telah  di  atur  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  dan  Pasal  28I  ayat  (3)  yang menyatakan  lebih  rinci  lagi  bahwa  suatu  identitas  budaya  dari  masyarakat  tradisional  perlu  dihormati (Dewi Et Al, 2020). Termasuk di dalamnya yang telah mengatur tanah di mana masyarakat hukum adat hidup.
Mayarakat  hukum  adat  menjadi  entitas  yang  bernilai  dan  tumbuh  secara  ilmiah  di  Indonesia. Mereka  juga  memiliki  hak  konstitusi  yang  harus  di  jamin  dan  di  lindungi  oleh  negara,  salah  satunya adalah  hak  konstitusionalnya  atas  penguasaan  tanah  adat  yang  dikenal  dengan  istillah  tanah  ulayat. pada  mulanya dijelaskan  bahwa  hutan adat  adalah  kepunyaan  masyarakat  hutan  adat  hal  ini  diperkuat
dengan penjelasan pada Pasal 5 ayat  (1) UU No. 41 Tahun 1999. Namun,  pada praktiknya ada proses negarasasi  yang  di  hiasi  dengan  pemaknaan  bahwa  secara  sepihak  hutan-hutan  adat  ini  kemudian  di kuasai  oleh  negara  yang  menyebabkan  implikasi  pada  masyarakat  hukum  adat  yang  seharusnya  bisa mengelola  atas  hak-hak  konstitusionalnya  terhadap  tanah  ulayatnya  di  persulit  dengan  cara  harus memohon  izin  terlebih  dahulu  kepada  pemerintah  sebagai  penguasa  (Nugroho,  2016).  Permohonan tersebut  sangat  disayangkan  sekali  mencederai  hak-hak  konstitusi  masyarakat  hukum  adat  sampai akhirnya  Aliansi  Masyarakat  Adat  mengajukan  permohonan  uji  materil  kepada  Mahkamah  Konstutusi pada Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), serta pada Pasal 67 ayat (1), (2), (3) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang di ujikan terhaap UUD 1945. Namun hanya ada 1  pasal  yaitu  Pasal  67  UU  kehitanan  yang  di  tolak  oleh  Mahkamah  Konstitusi  yang  berisi  mengenai tentang  hak-hak-eksistensi,  dan  hapusnya  masyarakat  huum  adat.  Sehingga  putusan  Mahkamah Konstitusi  No.35/PUU-IX/2011E  dalam  memebrikan  perlindungan  hukum  Masyarakat  Hukum Adat  atas tanah  ulayat  terhadap  wilayah  dan  Kawasan  Hutan Adat  Menimbulkan  bias  hukum  dan  ketidakpastian hukum yang di nilai tidak memberikan perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat.
Pada  awal  sekitar  tahun  2015  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  sebagai  lembaga  yang menjamin  Hak Asasi  Manusia  yang  memiliki  fungsi  yang  diatur  dalam  UU  No.  39  Tahun  1999  memiliki peran  penting dalam inkuiri nasional Komisi Nasional Hak Asasi  Manusia tentang Hak  Masyarakat Adat atas wilayah Kawasan Hutan Adat. Bahkan sejak 2014 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menetapkan Inkuiri  Nasional  dalam  Rapat  Paripurna  sebagai  upaya  dalam  memberikan  kontribusi  pada  upaya perselisihan  dan  penyelesaian  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia.  Berdasarkan  buku  laporan  Inkuiri Nasional  mereka  yang  menjadi  korban  mendapati  sebagian  besar  dari  mereka  menghadapi  masalah ketidakpastian  ha  katas  wilayah  adatnya.  Khususnya  mereka  yang  tinggal  di  wilayah  Kawasan  yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kawasan Hutan Adat. Padahal menurut teori negara kesejahteraan yang  di  kemukakan  oleh  K.C  Wheare  menyatakan  bahwa  negara  bertanggungjawab  atas  tercapainya kesejahteraan  para  warga  negaranya.  Sehingga  nilai  dari  Hutan  Adat  bisa  mendapatkan  tempat  yang layak sesuai landasan yuridis yang telah termuat dalam undang-undang (Henna, 2022).
Ketika  peliknya  badai  mengenai  permasalahan  tentang  Hak  Asasi  Manusia  ini,  Komisi  Nasional Hak  Asasi  Manusia  terus  berupaya  meneliti  puluhan  kasus  Masyarakat  Hukum  Adat  yang  terapat  di seluruh  Indonesia  yang  terbagi  berdasarkan  tipologi  permasalahan  yang  didasarkan  pada  Hutan  Adat. Bagi  Masyarakat  Hukum  Adat  hutan  menjadi  bagian  dari  hidup  mereka  dan  hutan  mejnjadi  ladang sumber  penghidupan  dan  faktor  penentu  dari  kehadiran  eksistensi  mereka.  Karena  disanalah  mereka hidup, tumbuh, dan berkembang. Sehingga ketika hilang dan rusaknya hutan sebagai fungsi yang hakiki dari Hutan Adat maka akan menghilang pula kehidupan mereka.
Pelanggaran  hak  Masyarakat  Hukum Adat  ini  bermula  karena  tata  Kelola  yang  dimunculkan  dari kebijakan  negara  terhadap  Masyarakat  Hukum Adat.  Beberapa  wilayahnya  dan  sumber  daya  alamnya sangat  berpotensi  dan  cenderung  menjadi  kapitalistik  yang  dimanfaatkan  oleh  manusia  sebagai  pelaku ekononi  dan  hutan  sebagai  pasar  mahal  yang  sangat  mudah  untuk  dikelola  dan  di  peroleh.  Bahkan proses peralihan hak dan fungsi hutan yang sudah dilakukan sejak awal abad ke-19 telah merusak fungsi hutan  dan  perkembangnan  konflik  baik  dari  internal  maupun  eksternal  dari  Masyarakat  Hukum  Adat Sendiri.  Di  tambah  dengan  apparat  pemerintah,  POLRI,  yang  tidak  bersikap  netral  dan  terlibat  dalam konflik menjadi  permasalahan  kian  rumit.  Karena  dari  pihak mereka  selalu  menggunakan  media  tertulis sebagai  bentuk  pembuktian  tertulis  ketika  mengeklaim  ha  katas  sebidang  tanah.  Sangat  disayangkan sekali dan menjadi ironi bagi nasib Masyarakat Hukum Adat karena pihak dari pemerintah belum banyak dalam menerbitkan bukti-bukti tertulis atas kepemilikan adat karena yang mereka miliki hanya pengakuan antar Masyarakat Hukum Adat dan bukti-bukti alam yang sulit untuk di jamin eksistensinya.

## LANDASAN TEORI
Hak  Asasi  Manusia  Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999,  Hak  Asasi Manusia  memiliki  arti  bahwa  seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan  keberadaan  manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan Merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi  dan  dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Fadhilah Et Al, 2021).
Tertuang dalam Human Rights and Human Diversity : An Essay in the Phiosophy of Human Rights (2001) oleh A.J.M. menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yanag dimiliki oleh seluruh umat manusia  dari  segala  tempat  dan  sepanjang  waktu  tanpa  memandang  bangsa,  suku,  agama,  ras,  jenis kelamin,  strata  social,  dan  budaya.  Maka  dari  itu  Hak  Asasi  Manusia  harus  di  junjung  tinggu  tanpa membeda-bedakan  golongan,  keturunan,  status,  dan  lain  sebagainya.  Hutan  bagi  mereka  adalah sebagian  anugerah  dan  amanah  yang  di  berikan  tuhan  kepada  masyarakat  Indonesia  yang  memiliki
banyak  manfaat.  Hutan  adat  di  Indonesia  telah  mendapatkan  SK  penetapan  dari  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jumlahnya sebanyak 21 hutan adat (Erika, 2022).
Masyarakat Hukum Adat mempunyai hubungan yang multidimensi dengan tanah dan wilayahnya. Karena  bagi  Masyarakat  Hukum  Adat  tanah  hanya  bukan  sekadar  sumber  penghidupan  Masyarakat Hukum  Adat  memiliki  makna  sebagai  identitas  budaya  dan  hak  masyarakat  tradisional  yang  harus  di hiramti  selaras  dengan  perkembangan  dan  peradaban  hal  itu  tertulis  dalam  Pasal  28I  ayat  (3)  Bab  X tentang  Hak  Asasi  Manusia  dalam  UUD  1945.  Bahkan  dijelaskan  kembali  dalam  Pasal  1  butir  31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memiliki  maksud  bahwa  Masyarakat  Hukum  Adat  merupakan  kelompok  masyarakat  yang  secara  turun temurun  bermukim  di  wilayah  geograis  tertentu  karena  memiliki  ikatan  pada  asal  usul  leluhur.  Di  dunia internasional pun Masyarakat Hukum Adat telah mendapatkan ruang, berdasarkan Konvensi International Labour  Organization  (ILO) TAHUN  1989  yang  dimaksud  Masyarakat  Hukum  Adat  adalah  mereka  yang berada  di  negara-negara  merdeka  dan  sebagai  dari  elemen  nasional  dalam  hal  social,  budaya,  dan ekonomi  dan  yang  statusnya  secara  keseluruhan  atau  sebagian  besar  berasal  dari  adat  dan  tradisi mereka sendiri.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  No.  P/17/MENHLK/SETJEN/KUM.1/8/2020  Tentang  Hutan  Adat  dan  Hutan  Hak,  bahwa Masyarakat  Hukum  Adat  yang  di  maksud  adalah  mereka  dengan  syarat  berbentuk  paguyuban  dan adanya lembaga pengelolaan berbentuk perangkat penguasa adat yang memiliki Batasan wilayah hukum adat yang jelas (Apricia, 2022).
Ketika  Indonesia  hadir  dalam  forum  Internasional  yang  saat  itu  di  wakili  oleh  Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  dalam  acara Tropical  Forest  Alliance  2020:  Promoting  Sustainable  and Productivity  in  the  Palm  Oil  Pulp  and  Paper  Sectors  Workshop, di  Jakarta  beliau  menyatakan komitmennya untuk mengawali proses pendaftaran hak atas tanah dan wilayah adat masyarakat-hukum adat  di  Indonesiayang  diperkiarakan  luasnya  mencapai  40  juta  hektar.  Komitmen  ini  tentunya mendapatkan  respon  atas  putusan  yang  bersifat  mengikat  dan  final  dari  Mahkamah  Konstitusi  yang menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi milik negara, melainkan bagian dari wilayah adat. Putusan ini dikeluarkan  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-X/2012  yang  dikeluarkan  pada  16  Mei 2012  yang  menghasilkan  putusan  penting  dan  telah  dilakukan  pengujian  konstitusionalitasnya  atas Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  (Ayu  Et  Al,  2014).  Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah Konstitusi  tersebut  memiliki  makna  berupa  pengakuan  atau  eksistensi  dari  hak-hak  atas  tanah  dan wilayah dari Masyarakat Hukum Adat.

## METODE PENELITIAN
Metode    penelitian    yang    digunakan    dalam    studi    ini    adalah    metode    penelitian    yuridis normatif. Pendekatan  ini  melibatkan  analisis  permasalahan  dengan  menggunakan  bahan  referensi utama  yang mencakup   peraturan   perundang-undangan   sebagai   sumber   utama   (bahan   hukum primer),      serta  berbagai    sumber    bahan    hukum    sekunder,    seperti    literatur    hukum,    buku-buku hukum,  publikasi  ilmiah, dan  artikel-artikel  ilmiah  yang  membahas Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Menjamin Eksistensi Konstitusional Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Kawasan Wilayah Hutan Adat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-X/2012  yang  dikeluarkan  pada  16  Mei  2012  yang menghasilkan  putusan  penting  dan  telah  dilakukan  pengujian  konstitusionalitasnya  atas  Undang- Undang  No.  41  Tahun  1999  (Ayu  Et  Al,  2014).  Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi tersebut  memiliki  makna  berupa  pengakuan  atau  eksistensi  dari  hak-hak  atas  tanah  dan  wilayah  dari Masyarakat  Hukum  Adat.  Pengakuan  tersebut  guna  mewujudkan  keadilan  social  dan  pengakuan  atas kewarganegaraan  secara  inklusif.  Tetapi  masih  ada  kendala  dan beberapa  hal  yang diperlukan dalam menghadapi  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut.  Seperti  Kementerian  Kehutanan  sebagai  pihak yang  memiliki  kewenangan  atas  penguasaan  dan  kebijakan  kehutanan  dengan  sendirinya mengeluarkan  Surat  Edaran  Menteri  Kehutanan  Nomor  SE.1/Menhut-II/2013  yang  dikeluarkan  pada tanggal  16  juli  2013  yang  berisikan  mengenai  bahwa  pelepasan  hutan  adaat  dari  Kawasan  hutan negara  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Kementerian  Kehutanan  apabila  ada  persetujuan  dari  pihak pemerintah  daerah.  Selain  itu  muncul  pula  Peraturan  Menteri  Kehitanan  Nomor  P.62/Menhut-II/2013 tentang pengukuhan Kawasan hutan yang berisi mengenai keharusan masyarakat untuk memiliki bukti tertulis  secara  resmi  soal  klaim  mengenai  ha  katas  tanah.  Tentunya  secara  “domain  verklaring” peraturan  tersebut  dinyatakan  secara  sepihak.  Padahal  sebelumnya  Mahkamah  Konstitusi  telah
menjelaskan  secara  jelas  dan  terperinci  mengenai  kekuasaan  inilah  yang  mengakibatkan  sebagai pelangaran  hak  kosntitusional  Masyarakat  Hukum  Adat  karena  menyulitkan  Masyarakat  Hukum  Adat dalam memperoleh hak konstitusional atas Kawasan wilayah hutan adat mereka.
Pemenuhan  Hak  Konstitusi  yang  diberikan  oleh  negara  ternyata  belum  menjamin  adanya eksistensi Masyarakat Hukum Adat atas Kawasan wilayah hutan adat. Padahal di dalam Pasal 28D ayat (1)  UUD  1945  menerangkan  bahwa  setiap  orang  berhak  mendapat  perlakuan  yang  adil  atas  hak pengakuan,  perlindungan,  jaminan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan hukum (UUD, 1945). Kemudian dijelaskan lebih rinci lagi di dalam Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan  tentang  setiap  warga  negara  memiliki  hak  untuk  diberikan  kesempatan  yang  sama  oleh negara  dalam  pemerintahan  (UUD,  1945).  Selanjutnya  diatur  pula  di  dalam  Pasal  28D  ayat  (5)  yang menegaskan tentang dalam melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip  negara hukum yang demokratis, maka dalam melaksanakan hak asasi manusia harus diatur, di jamin, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan  (UUD,  1945). Maka dari itulah pemenuhan dan penjaminan mengenai hak  konstitusional  dari  negara  yang  diberikan  negara  kepada  Masyarakat  Hukum  Adat  perlu  di pertanyakan  kembali.  Dan  menjadi  sebuah  dilematis  bagi  Masyarakat  Hukum  Adat  yang  hidup  dan menaruh  sumber  penghidupan  mereka  di  sana.  Dalam  hal  tanah  misalnya,  Masyarakat  Hukum  Adat secara  konstitusional  di  akui  dan  dilindungi  frasa  tersebut  termaktub  dalam  Pasal  3  UU  No.  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Hukum Agraria yang menyebutkan bahwa hak ulayat dari Masyarakat  Hukum  Adat  harus  sedemikian  rupa,  sehingga  sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan negara, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan hal lain.
Negara  memiliki  alat  sebagai  Instrumen  Hak  Asasi  Manusia  yang  harus  di  akui  dan  di  junjung tinggi  guna  menegakan  dan  demi  meningkatkan  martabat  kemanuisaan  dan  keadilan,  diantaranya adalah:
1)  UUD 1945 2)  TAP MPR No. XVII/MPR/1998 3)  UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 4)  UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM 5)  UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 6)  UU No. 7   Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
7)  Peraturan Perundang-undangan nasional yang masih terkait dengan Hak Asasi manusia
Menurut  teori  Hak  Asasi  Manusia  berisi  aturan  mengenai  mengurus  interaksi  antara  individu dengan negara. Rights Holde sebagai individu-individu atau masyarajat sebagai pemangku hak dari pada kewajiban  dan  tanggung  jawab  negara  yang  hidup  pada  suatu  wilayah  yuridiksinya  (Warjiati,  2018). Instrumen  Hak  Asasi  Manusia  ada  kaitannya  dengan  amandemen  yang  terjadi  pada  UUD  1945.  Jika diperhatikan dengan seksama pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia pada generasi pertama hanya  fokus  pada  hak  sipil  politik,  generasi  Hak  Asasi  Manusia  kedua  yaitu  hak  ekonomi,  sosial  dan budaya, dan Hak AsasI Manusia ke tiga fokus pada hak solidaritas.
Isu agraria yang menjadi problematika ini mendapat perhatian yang khusus dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang cukup serius. Pasalnya hal ini pun menimbulkan konflik agraria struktural yang menjadi  pertentangan  atas  suatu  wilayah  dengan  sumber  agraria  tertentu  yang  menyebabkan  negara memberikan izin dan konsesnsi untuk memasukan tanah, wilayah, dan Sumber Daya Alam yang dimiliki Masyarakat  Hukum  Adat  kepada  pemilik  modal  untuk  tujuan  eksploitasi,  ekstraksi,  dan  industrialisasi Sumber  Daya  Alam  yang  akan  menyebabkan  hilangnya  satu  hak  klaim  atas  hutan  Adat  yang  menjadi kawasan  wilayah  Masyarakat  Hukum  Adat  (Sari,  2021).  Merujuk  data  yang  dimiliki  oleh    Aliansi Masyarakat  Adat  Nusantara  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  telah  mencermati  kondisi  Masyarakat Hukum Adat bahkan jauh pada tahun 1999.

## Inkuiri Nasional Menjamin Hak Asasi Manusia Masyarakat Suku Adat dalam Mengelola Hutan Adat
Inkuiri  Nasional  merupakan  salah  satu  metode  yang  telah  dilaksanakan  oleh  beberapa  negara Asia-Pasifik.  Metoode  ini  dinilai  lebih  komperehensif  karena  memiliki  tujuan  lebih  dari  menuju penyelesaian semata saja, melainkan berisi mengenai tentang upaya Pendidikan public dalam mencegah suatu  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang  berulangkali  sejenis  dan  pemulihan  korban.  Karena masyarakat  umum  bisa  ikut  serta  dalam  mengikuti  dan  terlibat  aktif  dalam  kegiatan  inkuiri  ini  dan  lebih bijaknya lagi masyarakat yang selama ini tidak pernah muncul dan tidak tersentuh oleh negara bisa hadir dan terlibat.
Inkuiri  nasional  juga  merupakan  upaya  terobosan  metodologi  dalam  pendekatan  persoalan mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bentuk strategi dalam Menyusun rekomendasi kebijakan secara  partaisipatif.  Di  dalam  Inkuiri  Nasional  tentunya  menjadi  tempat  untuk  mendengar  kesaksian, pengalaman dan kebutuhan perlindungan Hak Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat. Karena adanya InkuIri Nasional ini menjadi hal yang sangat ihwal dalam memperjuangkan hak Masyarakat Hukum Adat
hingga akhirnya mendekatkan dan memberikan solusi pada penyelesaian kerumitan karena pelanggaran hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia
Inkuiri  Nasional  adalah  salah  satu  bentuk  cara  dari  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  dalam memberikan  upaya  penyelesaian  yang  diakibatkan  karena  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  sehingga perlu  adanya  Inkuiri  Nasional  untuk  bisa  merapihkan  dan  sekaligus  menyelesaikan  permasalahan  Hak Asasi  Manusia  secara  sistematis.  Hal  ini  sisebabkan  karena  rendahnya  pengakuan  hukum  terhadap Masyarakat  Hukum Adat  dan  fakta  geografi  dalam  wilayah  adat  yang  menjadi  isu  utama  ketika  temuan Inkuiri  Nasional  karena  Inkuiri  Nasional  dapat  menari  tahu  praktik  dalam  memberikan  Batasan  akses Masyarakat Hukum Adat atas tanah adat yang mereka tinggali terkena dampak dari penerbitan izin-izin pengelolaan  hitan  dari  kegiatan  industrial  yang  dilakukan  oleh  korporasi  dan  penetapan  pengelolaan wilayah-wilayah tersebut oleh beberapa institusi pemerintah.
Inkuiri Nasional memiliki fungsi pengkajian, penyuluhan, penelitian, pemantauan, dan mediasi yang digabungkan. Berdasarkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ternyata telah melaksanakan fungsi yang sudah disebutkan sebelumnya berdasarkan mandat yang telah diberikan oleh UU 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia  pada  Pasal  89.  Inkuiri  Nasional  merupakan  salah  satu  bentuk  realisasi  dari kewenangan dalam hal rekomendasi penyelesaian kasus dan pembaharuan kebijakan. Di dalam Komisi Nasional  Hak  Asasi  Manusia  memiliki  bentuk  mekanisme  yang  dikenal  sebagai  Pelapor  Khusus.  Pada tanggal  2 –  3  Juli  2013  menetapkan  Keputusan  Sidang  Paripurna  Komisi  Nasional  Nomor: 08/SP/VII/2013 yang telah ditetapkan oleh Sadrayati Moniaga  sebagai Pelapor Khusus Masyarakat Adat yang  bertugas  untuk  mengenai  secara  khusus  persoalan-persoalan  Hak  Asasi  Manusia  sesuai  dengan penunjukannya.
Tahapan dari proses Pelaksanaan Inkuiri Nasional adalah: (KomnasHAM, 2018)
1.  Memilih  tema  yang  berpengaruh  pada  sasaran  dan  tujuan  yang  dicapai  dalam  Inkuiri  Nasional. Biasanya tema dirumuskan secara ketat berdasarkan latar belakang permasalahan yang memiliki sifat kompleks dan sistematis.  Harus di pastikan permasalahan tersebut  bersinggunan dengan Hak Asasi Manusia  kuat  dan  jelas.  Karena  tema  Inkuiri  Nasional  diharapkan  bisa  menjadi  informasi  baru  bagi para pihak tentang persoalan yang selama ini banyak tidak diketahui. Ditambah lagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadikan isu Masyarakat Hukum Adat di kawasan wilayah Hutan Adat memiliki indikasi  masalah  yang  dialami  banyak  Masyarakat  Hukum  Adat  yang  tersebar  di  seluruh  pulau  di Indonesia.
2.  Merumuskan  Latar  Belakang  berisi  mengenai  tentang  kondisi  situasi  dan  permasalahan  dalam  latar belakang  berisi  penggambaran  tentang  situasi  yang  berhasil  diindentifikasi  menunjukan  bahwa permasalahan  Hak  Asasi  Manusia  yang  kompleks  dan  sistematis.  Jadi  harus  bisa  dipastikan  untuk permaslaahan yang sedang diangkat harus jelas dan kuat. Upaya tersebut juga ada yang dalam tahap pemulihan  Hutan  Adat  atas  Hak  Asasi  Manusia  Masyarakat  Hukum  Adat.  Karena  tujuan  dari  Inkuiri Nasional  Adalah  dalam  kondisi  ketika  telah  terjadi  perbaikan  peraturan  perundang-undangan  dan kelembagaan, namun masih terjadi kasus peanggaran Hak Asasi Manusia yang masih terjadi. Karena yang  menjadi  fokus  utama  dalam  kasus  yang  diungkap  dalam  Inkuiri  Nasional  bersifat  structural, tersembunyi, terpendam, dan menyimpan peluang muncul berulang.
3.  Merumuskan  Kerangka  Acuan  yang  berisi  tentang pernyataan  yang  jelas  secara  khusus  dan di  nilai untuk  dilakukan  dalam  Inkuiri  Nasional.  Sebagai  kerangka  acuan  yang  memiliki  fungsi  internal  dan eksternal.  Jika  secara  internal  maka  kerangka  acuan  membantu  Tim  Inkuiri  Nasional  berfokus  pada daftar hal-hal ditangani oleh Tim Inkuiri Nasional.
4.  Merumuskan  Tujuan  yang  akan  di  capai  dalam  Inkuiri  Nasional.  Tujuan  ini  bersisi  mengenai pernyataan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Inkuiri Nasional. Karena tujuan yang jelas akan  menjadi  sebuah  dasar  bagi  pengembangan  dan  penerapan  strategi  hukum  yang  akakn  di evaluasi dalam membentuk tujuan dasar yang Inkuiri Nasional ini dapat dicapai.
5.  Indentifikasi  perilaku  Kepentingan  karena  menyakut  informasi  utama  yang  dapat  memengaruhi  para korban  diantara  situasi  Hak  Asasi  Manusia  ini  berlangsung.  Di  dalamnya  berisi  memngenai  tentang informasi, data, dan sasaran rekomendasi. Pemangku utama disini juga memiliki peran yang dominan di  dalam  menentukan  strategi  dan  kebijakan  yang  akan  memengaruhi  Inkuisi  Nasional.  Hal  ini  di akibatkan karena pemangku kepentingan mempunyai beragam pandangan strategi untuk melibatkan banyak komponen di bawahnya.
6.  Pemilihan Komisioner inkuiri Nasional yang terdiri dari atas gabungan dari berbagai dari keterampilan hingga keahlian. Tim Inkuiri Nasional ini nanti akan terbagi menjadi Komisioner Inkuiri dan Staf Inkuiri. Fungsi  dari  Komisioner  Inkuiri  adalah  memilii  peran  untuk  menggerakan  dan  mengarahkan  secara internal. Kemudia Komisioner Inkuiri juga menjadi cerminandari Inkuiri Nasional. Lebih dari itu secara kolektif  Komisioner  Inkuiri  memiliki  tugas  untuk  memimpin  keseluruhan  tim  inkuiri  yang  kemudia
bersamaan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjuk berbagai ahli yang masuk ke dalam Tim Substansi.

## Tujuan Pelaksanaan Inkuiri Nasioanal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM)  merupakan  lembaga  independen  yang statusnya sama dengan lembaga negara lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penegakan dan perlindungan  hak  asasi  manusia  di  Indonesia,  yang  mengarah  pada  pembangunan  bangsa  Indonesia secara keseluruhan.
Inkuiri  Nasional  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  penyelidikan  nasional  yang dilakukan Komnas HAM untuk mengidentifikasi temuan dan rekomendasi terkait isu hak asasi manusia. Tujuan utama Komnas HAM adalah Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia:  Hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  75  UU  Hak  Asasi  Manusia  dan  Meningkatkan  perlindungan  dan penegakan hak asasi manusia.
Selain  itu  lebih  spesifik  Inkuiri  Nasional  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  antara  lain: (KomnasHAM, 2018)
a.  Mengumpulkan  fakta,  sifat,  data,  dan  jangkauan  indikasi  mengenai  bentuk  pola  pelanggaran  Hak Asasi Manusia pada Masyarakat Hukum Adat atas wilayah di kawasan hutan adar
b.  Menganalisi  mengenai  mengapa  dan  penyebab  utama  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Masyarakat Hukum Adat atas Kawasan Wilayah Hutan Adat
c.  Memberikan  informasi  yang  memadai  mengenai  pemangku  kepentingan  tentang  permasalahan Masyarakat Hukum Adat, pelanggata Hak Asasi Manusia, dan Konflik Kehutanan
d.  Memberikan  Pendidikan  yang  memadai  khususnya  kepada  Masyarakat  Hukum  Adat  untuk meningkatkan pemahaman dan perlinfungan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia
e.  Merekomendasikan  Tindakan  pemenuhan,  perlindungan,  dan  pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  dan mencegah terjadinya adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berulang-ulang dan di masa yang akan dating
f.  Dan memberdayakana masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hak  masyarakat  hukum  adat  atas  wilayahnya  di  kawasan  hutan  masih  menjadi  permasalahan yang kompleks di Indonesia. Masyarakat  hukum adat  seringkali mengalami pengambilalihan hutan adat secara  sewenang-wenang  oleh  pihak  lain  untuk  kepentingan  perusahaan  hutan,  perkebunan, pertambangan,  atau  transmigrasi.  Selain  itu,  masyarakat  hukum  adat  juga  seringkali  mengalami diskriminasi  oleh  aparat  kepolisian,  militer,  dan  pejabat  pemerintah.  Meskipun  hak  masyarakat  hukum adat  diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum  nasional  Indonesia,  pengakuan  tersebut  masih  bersyarat  dan beragam  dari  sektor  satu  dengan  sektor  lainnya.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya-upaya  untuk memperkuat  hak  masyarakat  hukum  adat  atas  wilayahnya  di  kawasan  hutan  agar  eksistensi konstitusional hak tersebut dapat terjamin.
Pada  tahun  2011,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  mengeluarkan  Putusan  Nomor  45/PUU-IX/2011 yang  menyatakan  bahwa  kawasan  hutan  yang  hanya  ditentukan  dengan  tahapan  penunjukan  tidak memiliki kekuatan hukum mengikat  dan inkonstitusional Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kehutanan yang disebabkan oleh tiadanya jaminan kepastian pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam Undang-Undang.
Selain  itu,  pada  tahun  2014,  MK  juga  mengeluarkan  Putusan  Nomor  95/PUU-XII/2014  yang menegaskan  bahwa  peta  penunjukkan  kawasan  hutan  dijadikan  dasar  yuridis  batas  kawasan  hutan Dalam  putusan  tersebut,  MK  juga  menekankan  perlunya  pembedaan  perlakuan  terhadap  hutan  negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat.
Dalam  rangka  menjaga  eksistensi  konstitusional  hak  masyarakat  hukum  adat  atas  wilayahnya  di kawasan  hutan,  beberapa  langkah  yang  dapat  diambil  antara  lain  adalah  pengakuan  hak  masyarakat hukum  adat,  perlindungan  hukum,  pengaturan  hubungan  antara  hak  menguasai  negara  dengan  hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat, pengaturan perizinan, pendaftaran tanah, dan penggolongan hutan adat dan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan hak masyarakat hukum adat  atas  wilayahnya  di  kawasan  hutan  dapat  lebih  terjamin  dan  eksistensi  konstitusional  hak  tersebut dapat terwujud.
Hak  masyarakat  hukum  adat  atas  wilayahnya  di  kawasan  hutan  masih  menjadi  permasalahan yang kompleks di Indonesia. Meskipun hak tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum nasional Indonesia, pengakuan tersebut masih bersyarat  dan beragam dari sektor satu dengan sektor lainnya.  Oleh karena
itu, diperlukan upaya-upaya untuk memperkuat hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan agar eksistensi konstitusional hak tersebut dapat terjamin. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan:
1.  Meningkatkan kesadaran masyarakat hukum adat akan hak-haknya dan pentingnya mempertahankan wilayah adat serta sumber daya hutan.
2.  Mendorong  pemerintah  untuk  mengakui  dan  menghormati  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  atas wilayahnya di kawasan hutan.
3.  Mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan adat.
4.  Mendorong  pemerintah  untuk  menempatkan  hutan  adat  sebagai  bagian  dari  hak  ulayat,  bukan sebagai bagian dari hutan negara.
5.  Mendorong  pemerintah  untuk  mengeluarkan  peraturan  yang  jelas  dan  tegas  mengenai  pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan.
6.  Mendorong  pemerintah  untuk  melakukan  konsultasi  dan  partisipasi  masyarakat  hukum  adat  dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di wilayah adat mereka.
7.  Mendorong  pemerintah  untuk  menyelesaikan  konflik  antara  masyarakat  hukum  adat  dan  pihak  lain yang mengambil alih wilayah adat mereka secara sewenang-wenang.
8.  Mendorong pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan.
9.  Dengan  adanya  upaya-upaya  tersebut,  diharapkan  hak  masyarakat  hukum  adat  atas  wilayahnya  di kawasan hutan dapat lebih terjamin dan eksistensi konstitusional hak tersebut dapat terwujud.

## Saran
Untuk menjaga eksistensi konstitusional hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
1.  Pengakuan hak masyarakat hukum adat: Negara harus mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak  tradisional  yang  dimilikinya.  Hal  ini  juga  ditegaskan  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD 1945.
2.  Perlindungan hukum: Masyarakat hukum adat harus dilindungi oleh hukum, sehingga hak-hak mereka atas wilayah hutan dapat terjamin.
3.  Pengaturan  hubungan  antara  hak  menguasai  negara  dengan  hutan  negara,  dan  hak  menguasai negara  terhadap  hutan  adat:  Mahkamah  Konstitusi  menekankan  perlunya  pembedaan  perlakuan terhadap  hutan  negara  dan  hutan  adat,  sehingga  dibutuhkan  pengaturan  hubungan  antara  hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat.
4.  Pengaturan  perizinan:  Negara  harus  mengatur  perizinan  bidang  kehutanan  dengan  memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
5.  Pendaftaran  tanah:  Masyarakat  hukum  adat  harus  dapat  mengakses  tanah  secara  formal  melalui proses pendaftaran tanah.
6.  Penggolongan  hutan  adat:  Penggolongan  hutan  adat  ke  dalam  bagian  hutan  negara  telah menimbulkan  permasalahan,  sehingga  perlu  dilakukan  perubahan  pada  ketentuan  Pasal  1  angka  6 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.
Dengan  mengambil  langkah-langkah  tersebut,  diharapkan  hak  masyarakat  hukum  adat  atas wilayahnya  di  kawasan  hutan  dapat  lebih  terjamin  dan  eksistensi  konstitusional  hak  tersebut  dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Apricia, N. (2021). Hak Negara dan Masyarkat Hukum Adat Atas Hutan Adat. Sibatik Journal , 1256. Dyah Ayu, A. N. (2014). Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Kawasan Hutan. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) .
Surya Dewi, S. H. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat 4 (1):79-92. Jurnal Legislatif, 79-92.
Fadhilah, E. A. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7111- 7118.
Ham, T. I. (2016). , Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komas HAM.
Henna, T. (2022). Perlindungan Hukum Hutan Adat di tinjau dari Hak Masyarakat Hukum Adat. Jurnal Prosiding , 766.
Lensi Erika, H. B. (2022). Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarkat Adat Tigo Luhah
Kemantan Kabupaten Kerinci. Jurnal Ilmiah Universiats Batanghari Jambi, 266.
Nugroho, W. (2016). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat:
Fakta Empiris Legalisasi Perizinan. Jurnal Konstitusi, 109.
Sari, R. M. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta. Mulawarman Law Review , 9. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28D ayat (5)