## Bhirawa Law Journal
Volume 2, issue 1, May 2021 ISSN ONLINE; 2775-2070,  ISSN CETAK; 2775-4464 Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/
PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA PENGANGKUTAN LAUT DI INDONESIA

## Muhammad Hatta, Dewi Astutty Mochtar, Mohammad Ghufron AZ.
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Kota Malang; 651467; Jawa Timur; Indonesia

## Abstrak
Pegangkut    sebagai    penyelenggara    pengangkutan    memegang      peranan yang penting untuk melancarkan arus  barang da orang dari satu tempat ke tempat  yang  lain.  Keselamatan  barang  harus  dipertanggungjawabkan  baik kepada  pengiriman  barang  maupun  kepada  pihak  yang  bersangkutan/ berkepentingan.  Pada  penyelenggaraan  pengangkutan  barang  melalui  laut kemungkinan akan ditimpa kerugian atau dapat juga disebut resiko akan selalu muncul. Resiko yang timbul dapat terjadi selama proses pelayaran, pemuatan atau  pembongkaran  maupun  penyimpanan.  Rumusan  permasalahan  dalam penulisan  ini  adalah  bagaimanakah  proses  penyelenggaraan  pengangkutan pengiriman barang melalui laut dan bagaimanakah prinsip tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan laut menurut UU No 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, hasil dari penelitian ini bahwa terdiri dari berbagai tahapan, yaitu tahap  persiapan,  muatan,  pengangkutan,  penurunan/pembongkaran,  dan penyelesaian.  Pasal  57  angka  28  UU  Cipta  Kerja  mewajibkan  setiap  kapal mempunyai sertifikat keselamatan kapal. Tanggung jawab pengangkut diatur di dalam Pasal 40 dan 41 UU pelayaran dan di dalam Pasal 477 KUHD.

## Abstract
The  carrier  as  the  operator  of  transportation  plays  an  important  role  in  smoothing the flow of goods and people from one place to another. The safety of goods must be accounted for both to the delivery of the goods and to the parties concerned / interested. In the operation of transporting goods by sea, there is a possibility that losses will be incurred  or  it  can also  be  called  the  risk  that  will always arise.  Risks  that  arise  can occur during the process of shipping, loading or unloading or storage. This study uses a normative juridical approach, which analyzes existing legal materials such as laws and  regulations,  regulations  related  to  the  transportation  of  goods  in  the  field  and international agreements. This research examines how the process of carrying out the transportation of shipping goods by sea and how the principle of the responsibility of the carrier in sea transportation according to Law No. 17 of 2008 on shipping. The results  of  this  study  consisted  of  various  stages,  namely  the  stages  of  preparation, loading,  transportation,  unloading,  and  completion.  Article  57  point  28  of  the  Job Creation Law requires every ship to have a ship safety certificate. The responsibility of the carrier is regulated in Articles 40 and 41 of the Shipping Law and in Article 477 of the Indonesian Commercial Code.
Koresponden Penulis; Mohammad Gufron AZ Email; mohammad_gufron@yahoo.com

## Kata kunci:
Pengangkutan, Barang, Laut .
Keywords:
Transportation, Goods, Sea.
Volume 2, Issue 1, May 2021

## 1. Latar Belakang
Transportasi  adalah  alat  untuk  mempercepat pertumbuhan  ekonomi  serta  merupakan  sarana utama alat untuk pemersatu bangsa. Dampak dari adanya transportasi terlihat dari dapat dilihat dari adanya  perubahan  aspek  kehidupan  baik    daris efi ekonomi, mobilitas manusia dan barang, baik yang  dilaksanakan  di  antar  kota  dan  propinsi hingga antar negara. Pertumbuhan daerah adalah dampak  langsung  yang  dapat  dirasakan  melalui adanya  transportasi  tersebut  dan  pemerataan pembangunan adalah bukti nyata yang dapat kita lihat.
Jika  dilihat  begitu  pentingnya  peranan transportasi,  mengingat  negara  kita  adalah negara  kepulauan,  maka  tidak  bisa  dilepaskan dari  peranan  transportasi  pelayaran  sebagai modal  utama.  Kualitas  pelayanan  penyediaan modal transportasi ini harus dilaksanakan secara satu sistem transportasi yang terpadu yang dapat mewujudkan keselamatan, kecepatan, keamanan, ketertiban,  efisiensi  dan  biaya  yang  terjangkau, sebagai cerminan dari visi dan misi sistem tersebut (Tjakra, 1995).
Dari beberapa jenis moda transportasi yang ada  di  Indonesia,  seperti  transportasi  darat, laut  dan  udara.  Moda  transportasi  lautlah  yang memiliki peran penting dalam hal pengangkutan barang.  Keuntungan  yang  didapat  seperti;  biaya ringan  dan  sanggup  membawa  penumpang sekaligus  barang  dalam  jumlah  yang  besar, adalah alasan moda transportasi ini masih sangat diperlukan di Indonesia.
Dasar  hukum  terkait  penyelenggaraan  dan pengusahaan  pengangkutan  melalui  laut    diatur di  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  dan Instruksi  Presiden  berlakunya  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.  Dijelaskan  bahwa  pihak-pihak  yang terlibat  adalah  perusahaan  pelayaran,  perusahaan penunjang  pengangkutan  laut  dan  pelabuhan. Kemudian dijelaskan bahwa pengangkutan adalah
adanya perjanjian antara orang yang mempunyai kapal  sekaligus  penyedia  jasa  angkutan  dengan orang  yang  akan  memakai  jasa  tersebut,  untuk melaksanakan pengangkutan seluruhnya dengan melalui penyeberangan pulau.
Sedangkan      pengangkut      adalah      siapa saja  yang  berperan  dan  ikut  dalam  proses pengangkutan,  sekalipun  meraka  tidak  ikut  secara langsung.  Pengangkut  memegang  peran  penting dalam  proses  pengangkutan  karena  dialah  yang bertanggungjawab  atas  terpenuhinya  prestasi dalam perjanjian tersebut.
Pada penyelenggaraan pengangkutan barang  melalui  laut  kemungkinan  akan  ditimpa kerugian  atau  dapat  juga  disebut  resiko  akan selalu  muncul.  Resiko  yang  timbul  dapat terjadi selama  proses pelayaran, pemuatan atau pembongkaran  maupun  penyimpanan.  Untuk menjaga  agar  barang-barang  yang  diangkut dapat  selamat  sampai  dengan  tujuan  dan  dapat menjaga  kepentingan  dari  pemilik  barang  dan penyelenggara pengangkutan diperlukan sebuah pengaturan yang baik dan terperinci.
Definisi  pengangkutan  adalah  pertama; adanya perjanjian timbal balik antara keduabelah pihak,  yaitu  pengirim  dan  pengangkut,  kedua; pengangkut  harus    mengikatkan    dirinya kepada  penyelenggara  pengangkutan  untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau  orang  dari  satu  tempat  ke  tempat tujuan  dengan  selamat,  ketiga;  pengirim  harus mengikatkan diri untuk membayar biaya tersebut (Purwosutjipto, 1991).
Sesuai  dengan  Pasal  468  Kitab  Undang- Undang Hukum Dagang, terjadinya pengangkutan laut  harus  dituangkan  dalam  perjanjian  yang melibatkan  pemberi jasa  angkutan  dan pemakai jasa. Perjanjian diperlukan dalam hal ini agar ada hak  dan  tanggungjawab  yang  timbul  dari  kedua belah  pihak.  Dokumen  atau  dikenal  dengan istilah  konosemen  adalah  hal  yang  wajib  ada dalam perjanjian pengangkutan barang dan yang

## Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Laut Di Indonesia
Muhammaa Hata, Dewi Astuty MoMhtar, Mohammaa Ghuiron AZI
berhak mengeluarkan dokumen  tersebut adalah pengangkut  dan  nahkoda,  hal  ini  sesuai  dengan Pasal 505 KUHD.
Ketika proses pengangkutan tanggungjawab sipengangkut terhadap keamanan dan keselamatan  baik  orang  ataupun  barang  adalah prioritas  utama  yang  harus  diutamakan.  Beberapa kasus seperti; kecelakaan kapal, hilangnya nyawa dan  cedera  seseorang  karena  akibatnya,  rusaknya barang  adalag  faktor  yang  menyebabkan  moda transportasi  ini  bermasalah.  Apabila  hal-hal yang  tidak  diinginkan  di  atas  terjadi,  maka sudah menjadi kewajiban bagi pihak perusahaan pengangkutan perairan untuk bertanggungjawab atas insiden tersebut.
Ketika  penggunaan  moda  transportasi  laut mengalami kenaikan yang fluktuatif, maka perlu adanya regulasi baik dalam konvensi internasional, KUHD  dan  Peraturan  Pemerintah  dalam  bidang kelautan  yang  bisa  menjamin  perlindungan hukum  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam pengangkutan  laut  tersebut.  Norma  -norma  dan kaidah-kaidah  hukum  harus  mencermikan  dan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan yang dapat memberikan  keseimbangan  antara  tanggungjawab dan hak yang timbul dari masing-masing pihak.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka, permasalahan  yang  akan  dianalisis  oleh  penulis adalah:  bagaimana  proses  penyelenggaraan pengangkutan  dan  prinsisp  tenggugjawab pengangkutan  barang  melalui  laut  menurut Undang-Undang  no  17  tahun  2008  tentang pelayaran.

## 2. Metode
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu menganalisa  bahan  hukum  yang  ada  seperti peraturan perundang-undangan, regulasi terkait pengangkutan barang yang ada  di lapangan dan perjanjian internasional.

## 3. Pembahasan

## 3.1 Proses Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Melalui Laut.
Pada      pengangkutan        barang        melalui laut  terdapat  beberapa  pihak  yang  terlibat  di dalam  penyelenggaraannya.  Yang  dimaksud dengan  pihak-pihak  di  dalam  pemngangkutan adalah  merupakan  para  subjek  hukum  sebagai pendukung  hak dan kewajiban dalam hubungan hukum  pengangkutan  (Hashim,  2005).  Pihak- pihak  yang  mempunyai  hubungan  hukum  di dalam pengangkutan di laut adalah:
Pertama;  pihak  pengangkut  atau  yang menyediakan  jasa  angkutan,  adalah  pihak  yang mempunyai  kewajiban  memberikan  pelayanan jasa melalui angkutan barang, kemudian berhak atas penerimaan pembayaran dari tarif angkutan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
Kedua;  pihak  pengirim  barang  atau  yang menggunakan  jasa  angkutan,  adalah  pihak  yang wajib membayar sejumlah tarif angkutan, sesuai dengan  kesepakatan  harga,  guna  memperoleh pelayanan  jasa  angkutan  atas  barang  yang  akan dikirimkannya.
Ketiga; pihak penerima barang atau pengguna jasa  angkutan,  bukanalah  barang  yang  akan dikirimkan tetapi adalah penerima dan pengirim yang menggunakan jasa transportasi tersebut.
Ketiga  pihak  tersebut  merupakan  syarat wajib  yang  harus  ada  dalam  sebuah  perjanjian pengangkutan  barang  melalui  laut.  Selain  pihak tersebut dalam seuatu pengankutan barang juga terdapat hal yang tidak kalah penting yaitu adanya perjanjian pengangkutan. R. Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 1979). Dan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain atau lebih.
Volume 2, Issue 1, May 2021
Apabila  dirumuskan,  maka  perjanjian pengangkutan adalah sebagai suatu peristiwa yang telah  mengikat  seseorang  untuk  melaksanakan pengangkutan  menyeberang  laut  karena  orang tersebut  telah  berjanji  untuk  melaksanakannya, sedang  orang  lain  telah  pula  berjanji  untuk melaksanakan  suatu  hal  berupa  memberikan sesuatu  berupa  pemberian  imbalan(upah). Perjanjian  Pengangkutan  adalah  persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan  pengangkutan  penumpang dan  atau  barang  dari  satu  tempat  ke  tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan penumpang atau pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan (abdul, 2008).
Dari pengertian dari perjanjian pengangkutan tersebut  dapat  dilihat  bahwa  perjanjian pengangkutan adalah hukum secara timbal balik antara  pengangkut  (penyedia  jasa  angkuatan) dengan  penumpang  dan  /atau  pengirim  barang (pengguna  jasa  angkutan)  dimana  masing masing  pihak  mempunyai  kewajiban  dan  hak. Dengan  adanya  perjanjian  pengangkutan  maka akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  bagi pihak  pengangkut  maupun  pihak  pengirim barang. Pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan  moda  pengangkutan  dan keselematan  baik  barang  ataupun  orang  mulai dari proses penerimaan, perjalanan hingga sampai ke tempat tujuan (Purwosutjipto, 1995).
Kewajiban yang  diberikan  oleh  pengangkut sesuai  dengan  Undang-Undang  Pelayaran diantaraya;
a. Perusahaan  angkutan  di  perairan  wajib mengangkut  penumpang  atau  barang terutama  angkutan  pos  yang  disepakati dalam perjanjian pengangkutan.
b. Perjanjian pengangkutan dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan.
Pada  penjelasan  Pasal  38  Undang-undang Pelayaran  dinyatakan  bahwa  tidak  ada  perbedaan perlakuan  bagi  pengguna  jasa,  sesuai  dengan
apa  yang  disepkati  dalam  perjanjian  tersebut. Diwajibkan adanya dokumen konosemen atau bill of lading di manifest kapal.
Dalam  penyelenggaraan  pengangkutan laut  terdapat  beberapa  dokumen  angkatan  laut yang  merupakan  surat-surat  sebagai  prasyarat untuk  menjamin  kelancaran  dan  keamanan pengangkutan   barang   dan   atau   penumpang di  laut.  Diantaranya;  Pertama;  manifest  kapal, adalah  dokumen  yang  menunjukkan  seluruh jenis dan jumlah barang yang ikut dalam proses pengangkutan  kapal  tersebut.  Kedua; Bill  of lading atau  konosemen  adalah  bukti  perjanjian pengangkutan  laut  atau  tanda  terima  barang- baang yang akan dikirim kepada pengirim barang (Radiks, 1997).
Ketiga; Certificate  of  insurance atau  biasa disebut  kebijakan  asuransi  adalah  kebijakan untuk melindungi barang yang dikirim terhadap resiko kecelakaan di laut yang tidak dikehendaki. Keempat; Commercial  Invoice. atau  faktur perdagangan  yaitu  merupakan  dokumen  yang berisikan formulir yang dituliskan oleh eksportir, yang  berisi  kualitas  barang,  harga  barang  serta syarat- syarat pemakaian dan penjualannya selama tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Kelima; Certificate  of  Origine. adalah surat  yang  menyatakan  asal  barang  tersebut berasal  dan  tujuan  diangkutnya.  Tujuan  utamanya adalah  adanya  dispensasi  kelonggaran  bea  bagi suatu  produk  tertentu,  dengan  pembuktian bahwa  melalui  sertifikat  tersebut  menunjukkan keaslian  bahwa  barang  tersebut  diproduksi  di negara eksportir.
Keenam; Weight  and  Meansurement  List adalah dokumen yang atau list yang menyatakan berat  dan  ukuran  barang  tersebut.  Ketujuh; Packing  List adalah  dokumen  yang  biasa digunakan untuk menyebutkan isi barang dalam ekspedisi  pengiriman  melalui  peti  atau  karton (Roselyne,  1989).  Kedelapan; Certificate  of  analysis (inspection) adalah  sertifikat  yang  bertujuan  untuk menunjukkan  komposisi  bahan-bahan  kimia  pada

## Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Laut Di Indonesia
Muhammaa Hata, Dewi Astuty MoMhtar, Mohammaa Ghuiron AZI
barang  tersebut,  untuk  mengetahui  kadar  kimia dalam  barang  tersebut  apakah  berbahaya  atau tidak, ketika barang tersebut diekspor.
Perizinan  mengenai  pengangkutan  laut diatur dalam Pasal 27 UU Pelayaran, namun pada tahun  2020  Pemerintah  mengesahkan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja  yang  merubah  beberapa  ketentuan  dan pasal  di  dalam  UU  Pelayaran,  salah  satu  yang dirubah oleh undang-undang ini adalah Pasal 27 yang  dirubah  melalui  Pasal  57  angka  5  dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “ Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan, orang perseorangan  warga  negara  Indonesia  atau  badan usaha wajib memenuhi perizinan berusaha.”
Pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor  61  Tahun  2009  tentang  Kepelabuhanan, diberikan  pengertian  mengenai  pelabuhan adalah:  tempat  yang  terdiri  atas  daratan  dan/ atau  perairan  dengan  batas-batas  tertentu  sebagai tempat  kegiatan  pemerintahan  dan  kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal  bersandar,  naik  turun  penumpang,  dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat  berlabuh  kapal  yang  dilengkapi  dengan fasilitas  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat  perpindahan  intra-dan  antarmoda transportasi.
Pengertian mengenai Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi  pelabuhan  untuk  menunjang  kelancaran, keamanan, dan ketertiban  arus lalu lintas kapal, penumpang  dan/atau      barang,      keselamatan dan  keamanan  berlayar,  tempat  perpindahan intra-dan/atau  antarmoda  serta  mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
Peran sentral dalam kegiatan bongkar muat barang  melalui  moda  transportasi  laut  tidak dapat dilepaskan dari peran tenaga kerja bongkar muat yang sangat menunjang proses kelancaran
keselematan  barang  tersebut.  Kesepakatan  akibat adanya suatu  perjanjian yang menimbulkan hak dan  kewajiban  antara  para  pihak  adalah  kunci terealisasikannya  proses  pengangkutan  barang dengan  baik  dan  benar,  tanpa  harus  merugikan salah satu pihak, hingga barang tersebut sampai ke tempat tujuan.(Abdulkadir, 2008).
Penyelenggaraan Pengangkutan pada umumnya      meliputi      lima      tahap        kegiatan yaitu:  Pertama  tahap  persiapan;  pada  tahap ini,  penumpang  atau  pengirim  mengurus penyelesaian  biaya pengangkutan  dan  dokumen pengangkutan  serta  dokumen-dokumen  lain yang  diperlukan  dan  pengangkut  menyediakan alat pengangkutan pada hari, tanggal dan waktu yang  telah  disepakati  berdasarkan  dokumen pengangkutan  yang  diterbitkan.  Kedua;  tahap muatan;  pada  tahap  ini,  pengirim  menyerahkan barang  kepada  perusahaan  bongkar  muat  agar barang  dapat  dimuat  kedalam  alat  pengangkut yang sudah dipersiapkan.
Ketiga;  tahap  pengangkutan  yaitu  tahap dimana  sesuai  dengan  isi  perjanjian  bahwa pengangkut   akan    memberangkatkan   barang ke  tempat  tujuan  sesuai  dengan  kesepakatan dalam  perjanjian.  Keempat;  tahap  penurunan/ pembongkaran;  tahap  awal  dalam  tahap  ini adalah  penurunan/pembongkaran  barang  yang kemudia  diserahkan  kepada  pihak  penerima bongkaran,  selanjutnya  perusahaan  bongkar muat  meletakkan  barang  kepada  tempat  yang disepakati.  Kelima;  tahap  penyelesaian  adalah tahap yang dilaksanakan ketika terjadi sengketa seperti;  belum  adanya  pembayaran  oleh  pengirim, terjadi  kerusakan  barang  pada  saat  pengiriman, yang semuanya membutuhkan klaim untuk pihak mana yang seharusnya bertanggungjawab sesuai dengan isi dalam perjanjian tersebut.
Pada
Undang-Undang Pelayaran dicantumkan  mengenai  penerapan  dari  asas cabotag e,  yaitu  suatu  keharusan  menggunakan kapal  berbendera  Indonesia  oleh      angkutan laut  nasional.  Asas cabotage ini  terdapat  dalam
Volume 2, Issue 1, May 2021
Pasal  8  UU  Pelayaran  yang  mengatur  tentang kegiatan  angkutan  dalam  negeri  yang dilakukan perusahaan  angkutan  laut  nasional  harus berbendera  Indonesia  dan  diawaki  oleh  Awak Kapal  berkewarganegaraan  Indonesia.  Dalam penjelasan  UU  Pelayaran  menyebutkan  bahwa asas cabotage dilakukan dengan memberdayakan angkutan laut nasional guna memajukan industri angkutan diperairan.

## 3.2 Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut dalam Pengangkutan laut Menurut
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Kelancarandankeselamatankapalmerupakan hal sangat penting untuk diperhatikan, dalam UU Pelayaran diatur mengenai nahkoda merupakan seorang  pimpinan  yang  berada  diatas  kapal yang  mewakili  wewenang  penegak  hukum  dan bertanggung jawab atas keselematan, keamanan dan  ketertiban  kapal,  pelayaran,  maupun terhadap  barang  muatan.  Seorang  nahkoda juga wajib memenuhi persyaratan  dalam proses kepelatihan,  pendidikan  dan  dinyatakan  sehat. Nahkoda  juga  berhak  melakukan  tindakan  yang perlu dilakukan untuk melakukan penyelematan yaitu dengan tindakan  penyimpangan rute yang telah ditetapkan serta tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan.
Pada waktu perjalanan pelayaran berlangsung,  nahkoda  wajib  berada  di  atas kapal  kecuali  dalam  keadaan    yang    memaksa atau  darurat  yang  bisa  menjadi  dan  berakibat mengancam jiwa dan keselamatannya. Dalam hal terjadi kecelakaan kapal terjadi, nahkoda adalah orang yang terakhir meninggalkan kapal.
Pasal  40 dan  41  Undang-Undang Pelayaran mengatur  penanggungjawab  atas  musnahnya, hilangnya dan rusaknya barang pada saat proses pengangkutan  dan  perjalanan  yang  dibebankan kepada  pihak  penyelenggara  jasa  transportasi atau sipengangkut.
Tanggungjawab  itu  meliputi;  luka  hingga kematian  yang  dialami  oleh  penumpang, musnah  dan  hilangnya  barang  yang  diangkut, keterlambatan  dan  kerugian  pihak  ketiga.  Jika perusahaan tersebut dapat membuktikan bahwa kejadian di atas bukan merupakan kesalahannya, maka  perusahaan  tersebut  terbebas      dari segala  tuntutan.  Selanjutnya  perusahaan  wajib mengasuransikan  barang  dan  penumpang  yang diangkutnya  kepada  pihak  yang  diberikan kewenangan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat diperoleh  pengertian  bahwa  tanggung  jawab pengangkut  yang  dimaksudkan  dalam  pasal  41 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran adalah akibat dari  pengoperasian  kapal,  pengangkut  juga diwajibakn  untuk  mengasuransikan  tanggung jawabnya  tersebut.  apabila  pengangkut  tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (3) UU Pelayaran diatas, maka terdapat sanksi yang ditentukan  dalam  Pasal  292  UU  Pelayaran  yang telah diubah oleh Pasal 57 angka 52 yang berbunyi: “Setiap  orang  yang  tidak  mengasuransikan tanggung  jawabnya  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  41  ayat  (3)  yang  mengakibatkan timbulnya  kerugian  pihak  lain  dipidana  dengan pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  bulan  dan denda  paling  banyak  Rp100.000.000,00  (seratus juta rupiah).”
Ketentuan umum lainnya mengenai tanggung jawab pengangkut ( Liability of the Carrier ) dapat  dilihat  didalam  pasal  468  KUHD,  sebagai suatu  pasal  mengenai  pertanggungjawaban pengangkut    yang    membawa    konsekuensi berat  bagi  pengangkut.  Selain  itu,  Pasal  477 KUHD  menetapkan  pula  bahwa  pengangkut juga  bertanggung  jawab  untuk  kerugian  yang disebabkan  karena  terlambatnya  diserahkan barang yang diangkut.
Pertanggungjawaban  pengangkut  ini  juga telah diatur dalam The  Hague  Rules 1924 article 1   (2)   yaitu   sejak   barang   itu   dimuat   sampai

## Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Laut Di Indonesia
Muhammaa Hata, Dewi Astuty MoMhtar, Mohammaa Ghuiron AZI
barang  dibongkar.  Dengan  demikian  maka pertanggungjawaban  pengangkut  itu  berakhir sejak  barang  itu  dibongkar  dan  diserahkan dekat  kapal. The  Hamburg  Rules 1978  yang ditemukan didalam articl e 4, menyatakan bahwa pertanggungjawaban  pengangkutadalahpadasaat barang-barang  berada  dibawah  penguasaannya yaitu  di  pelabuhan  pemberangkatan,  selama berlangsungnya pengangkutan sampai di pelabuhan pembongkaran. Dengan ketentuan  demikian  sangat  jelas  bahwa  masa pertanggungjawaban  pengangkut (periode  of responsiblity  of  the  carrier) dalam The  Hamburg Rules 1978 adalah lebih tegas, nyata dan memberi tanggung  jawab  yang  besar  bagi  pengangkut (Hasnil, 1993).
Pengangkut  terbebas  dari  tanggungjawabnya apabila  terbukti bahwa kejadian tersebut bukan disebabkan  karena  kesalahannya.  itulah  yang ditekankan baik oleh hukum positif di Indonesia atau The Hamburg Rules 1978.
Adapun  prinsip-prinsip  tanggung  jawab dalam  hukum  pengangkutan  adalah  sebagai berikut: prinsip tanggung jawab berdasarkan atas dasar  unsur  kesalahan,  prinsip  tanggung  jawab berdasarkan atas  praduga  dan prinsip tanggung jawab mutlak.
Dari beberapa uraian tentang prinsip di atas, prinsip yang diterapakan sesuai dengan Undang- Undang Pelayaran adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan  atas  praduga.  Yang  dapat  diwajibkan bertanggungjawab apabila terbukti bersalah atas kejadian tersebut.
Tanggungjawab  atas  adanya  rusak  barang yang dikarenakan kesalahan pengangkut diberikan  melalui  proses  ganti  rugi,  sesuai dengan  Pasal  472  KUHD.  Prosesnya  pihak  yang bersangkutan  mengajukan  klaim  secara  tertulis dengan  menyertakan  dokumen-dokumen  yang sah.
Pada  Pasal  472  KUHD  terdapat  ketentuan bahwa  pengirim  atau  penerima  barang
mempunyai hak untuk mengajukan klaim kepada pihak pengangkut yang berupa tuntutan ganti rugi yang  biasanya  dapat  diselesaikan  di  pelabuhan pembongkaran  barang  antara  pengangkut  dengan penerima  barang.  Hal-hal  yang  perlu  dilakukan oleh pemilik atau penerima barang diantaranya:
Pertama;  pengirim  atau  penerima  barang menyertakan Bill  of  Lading muatan  dalam pengajuan  tuntutan  ganti  rugi.  Kedua;  setiap pengirim  atau  penerima  barang  berhak  mendapat surat  keterangan  dari  maskapai  pelayaran  atau pengangkut  yang  disebut  “ Notice  of  Claim ”. Biasanya pihak pengangkut mengeluarkan surat- surat keterangan diantaranya : E.B ( except bewijs ) dan  C.C.B  ( claim  constatetering  bewijs ).  Ketiga; berdasarkan  bukti-bukti  diatas,  maka  penerima barang berhak  mengajukan surat tuntutan ganti rugi  (klaim)  pada  pengangkut,  yang  berisikan antara  lain:  keterangan  mengenai  pengiriman barang-barang, penunjukan tanda bukti tuntutan dan  penjelasan  ringkas  mengenai  kekurangan barang-barang yang dikonstantir jika pemeriksaan telah dilakukan maka diajukan kepada pengangkut, jumlah ganti rugi yang dituntut dan penjelasan  mengenai  dasar  perhitungan  jumlah ganti rugi tersebut yang tercantum dalam CCB.
Setelah pengirim mengajukan surat tuntutan rugi  kepada  pengangkut,  maka  pengangkut memeriksa  dan  meneliti  atas  kekurangan/ kerusakan  barang.  Selain  itu,  pengangkut  juga perlu  meneliti  surat  tuntutan  tersebut  apakah tuntutan tersebut telah kadaluwarsa atau belum dalam  waktu  1  tahun  sesudah  penyerahan barang. Sesuai dalam pasal 487 dan pasal III ayat 6 The Hague Rules menetapkan bahwa penagihan hak  “tuntutan  hukum”  atas penggantian kerugian harus dilakukan dalam 1 tahun sesudah penyerahan barang.
Apabila pengangkut telah  terbukti bersalah dalam kerusakan/kerugian barang tersebut maka pengangkut melakukan penggantian jumlah uang ganti  rugi  yang  ditentukan  atas  peraturan  yang tercantum pada konosemen. Namun, apabila tidak
Volume 2, Issue 1, May 2021
adanya keterangan harga barang di tempat tujuan, maka pengangkut akan mengganti kerugian atas dasar harga FOB, harga C & F dan harga CIF.

## 4. Simpulan
Pada  penyelenggaraan  pengangkutan  barang melalui  laut,  terdapat  beberapa  pihak  diantaranya adalah  pengangkut,  pihak  pengirim  barang,  dan pihak  penerima  barang,  selain  para  pihak  yang patut  diperhatikan  adalah  adanya  perjanjian pengangkutan barang yang dibuat dan disepakati oleh  para  pihak.  Proses  penyelenggaraan pengangkutan  barang  melalui  laut  mempunyai beberapa  tahapan  yaitu  tahap  persiapan,  tahap muatan, tahap pengangkutan, tahap penurunan/ pembongkaran,  dan    tahap    penyelesaian. Dalam  penyelenggaraan  pengangkutan  barang melalui  laut,  setelah  terjadi  kesepakatan  antara pengirim  dan  pengangkut  maka  hal  yang dilakukan selanjutnya adalah pembayaran biaya pengangkutan.  Agar  keselamatan  barang  yang diangkut dapat sampai ke tujuan dengan selamat maka  pemerintah  mewajibkan  melalui  Pasal  26 Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008  tentang Pelayaran  yang  telah  diubah  dengan  Pasal  57 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta  Kerja  yaitu  bahwa  keselamatan kapal ditentukan dengan melalui pemeriksaan dan pengujian  dan  diberikan  sertifikat  keselamatan kapal oleh Pemerintah Pusat.
Tanggung  jawab  pengangkut  dalam pengiriman  barang  melalui  laut  diatur    di dalam  Pasal  40  dan  41  Undang-Undang  Nomor 17  Tahun  2008  tentang  Pelayaran,  dimana pengangkut   dapat   dibebaskan   dari   tanggung
jawab  apabila  pengangkut  dapat  membuktikan bahwa  rusak,  musnah,  hilangnya  barang  yang diangkut  bukanlah  kesalahannya.  Pasal  477 KUHD  menetapkan  pula  bahwa  pengangkut juga  bertanggung  jawab  untuk  kerugian  yang disebabkan  keterlambatan  kedatangan  barang  . Atas  adanya  kerusakan  barang,  tanggung  jawab pengangkut  diwujudkan  melalui  sebuah  ganti rugi sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 472 KUHD.

## Daftar Pustaka
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Pengangkutan Niaga , Citra Aditya Bakti , Bandung, 2008 H.M.N.Purwosutjipto, Pengertian  Pokok  Hukum Dagang Indonesia 5 , Djambatan, Jakarta ,2000 Hasim  Purba, Hukum  Pengangkutan  Di  Laut Prespektif  Teori  Dan  Praktek ,Pustaka  Bangsa Press, Medan,2005
Hasnil  Basri  Siregar, Kapita  Selekta  Hukum  Laut Dag ang,  Kelompok  Studi  Hukum  dan Masyarakat  Fakultas  Hukum  USU,  Medan, 1993
Purwosutjipto, Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang Indonesia 3 , Djambatan, Jakarta, 1991
R.  Subekti, Hukum  perjanjian ,  cetakan  ke-6, Intermasa, Jakarta, 1979
Radiks  Purba, Angkutan  Muatan  Laut  2 ,  Rineka Cipta, Jakarta, 1997
Roselyne Hutabarat, Transaksi Ekspor Impor , Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 1989
Tjakranegara  Soegijatna, Hukum  Pengangkutan Barang  dan Penumpang ,  Renika  Cipta, Jakarta,
1995