## Integrasi Akad Pembiayaan dan Akad Rahn:
Analisis Kritis terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 pada PT. Pengadaian, Jakarta
Yupiter a* , Nurul Huda b , Hendri Tanjung c abc Pascasarjana Bisnis dan Manajemen Islam STEI Tazkia
* Email Address : yupiteryancik.yy@gmail.com
ARTICLE INFO ABSTRACT
Purpose :  The  purpose  of  this  article  is  to  critically  examine  how  the implementation  of  the  MUI  DSN  Fatwa  No.  92  of  2014  concerning  financing accompanied bycontract rahn at PT. Procurement, Jakarta.
Design/Method/Approach :  A  qualitative  approach  is  applied  in  this study, with design an exploratory research. The analysis unit is PT. Procurement, Jakarta.  While  the  library  research,  and  interviews  are  used  as  the  main instruments in collecting relevant data.
Findings : In general, this study succeeded in identifying several important things, namely: First, that between DSN No. 92 of 2014 with the practices applied by PT. Procurement, Jakarta, is appropriate. Secondly, Islamic Pawnshop is relatively new as a financial system. This is one of the obstacles for PT. Procurement, Jakarta, in operating Islamic products.
Originality/Value : This research is believed to be important and significant in contributing to the theory. Especially, in terms of filling in the blanks of examplars of theories about the conformity of the DSN Fatwa No. 92 of 2014 with practice, especially at PT. Procurement, Jakarta.

## ABSTRAK
Purpose :  Tujuan  artikel  ini  untuk  mengkaji  secara  kritis  bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 tentang pembiyaan disertai akad rahn pada PT. Pengadaian, Jakarta.
Design/Method/Approach :Pendekatan  kualitatif  diterapkan  pada kajian ini, dengan design penelitian eksploratif. Adapun unit analisisnya adalah  PT.  Pengadaian,  Jakarta.  Sedangkan library  research, dan wawancara dijadikan instrumen utama dalam mengumpulkan data yang relevan.
Findings :  Secara  umum  penelitian  ini  berhasil  mengidentifikasi beberapa hal penting, yakni: Pertama , bahwa antara DSN No. 92 Tahun 2014  dengan  praktek  yang  diterapkan  oleh  PT.  Pengadaian,  Jakarta, sudah sesuai. Kedua , Pegadaian Syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan.  Ini  menjadi  salah  satu  hambatan  bagi  PT.  Pengadaian, Jakarta, dalam mengoperasionalkan produk-produk syariah.
Originality/Value :  Penelitian ini diyakini penting dan signikan dalam
Article History:
Received Revised Accepted
Keywords: Akad Fatwa Rahn Pembiayaan Murabahah
Paper Type: Research Paper
Content Lists Available at Directory of Open Access Journals (DOAJ)

## Al-Falah: Journal of Islamic Economics
Journal Homepage: http://www.journal.iaincurup.ac.id/index/alfalah
DOI: 10.29240/alfalah.v4i1.759
Al-Falah: Journal of Islamic Economics
Vol. 4 No. 1,
2019
© IAIN Curup
berkontribusi terhadap teori. Terutama, dalam hal mengisi kekosongan eksamplar  teori  tentang  kesesuian  Fatwa  DSN  No.  92  Tahun  2014 dengan prakteknya, terutama di PT. Pengadaian, Jakarta.

## PENDAHULUAN
Manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari,  baik kebutuhan  primer,  sekunder  maupun  tersier  tidak  semuanya  dapat  terpenuhi, karena tidak memilki dana yang cukup, sehingga tidak jarang karena tidak ada barang yang dijual, ia terpaksa mencari pinjaman kepada orang lain.
Arus  perkembangan  dan  kemajuan  jaman  membawa  pengaruh signifikan terhadap kehidupan umat manusia. Pengaruh tersebut dapat terlihat hampir  di  segala  bidang  kehidupan.  Mulai  dari  bidang  sosial,  politik, kebudayaan, teknologi, dan ekonomi. Salah satu bidang yang menjadi titik fokus dewasa  ini  adalah  bidang  ekonomi.  Harus  diakui,  aspek  ekonomi  merupakan aspek kehidupan yang sangat dinamis. Artinya, selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke-waktu.
Perkembangan dunia perekonomian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor,  antara  lain  berkembangnya  teknologi  dan sistem  informasi,  munculnya jenis-jenis transaksi baru, tingkat intelektualitas masyarakat, dan lain sebagainya. Hal  ini  tentu  membawa dampak yang  sangat  besar  bagi  sarana  perkembangan dunia  ekonomi.  Islam  sebagai  agama  yang  komprehensif  ( rahmatan  lil  „alamin ), mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sesuai yang telah disampaikan oleh Rasulullah  SAW.  Di  dalam  Islam,  telah  ditetapkan  aturan-aturan  dan  hukum- hukum, baik yang berlaku individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur  seluruh  tata  kehidupan  bermasyarakat.  Salahsatu  aspek  yang  diatur oleh Islam ialah aspek perekonomian.
Aspek  perekonomian  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  bagi keberlangsungan  hidup  umat  manusia.  Dalam  konsepsi  Islam,  hal  ini  tertuang ke dalam lima hal pokok dalam kehidupan manusia yang harus dijaga. Lima hal tersebut  disebut  lima  kebutuhan  primer,  yakni  menjaga  agama  ( hifdz  ad-din ), menjaga jiwa ( hifdz al-mal ), menjaga akal ( hifdz al-aqli ), menjaga keturunan ( hifdz an-nasl ) dan menjaga harta ( hifdzal-mal ). Penjagaan harta ( hifdz al-mal ) merupakan cerminan  dari  kegiatan  ekonomi  yang  wajib  hukumnya  untuk  dipatuhi  dan diamalkan  oleh  setiap  orang  guna  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Berbicara mengenai dunia perekonomian, satu hal yang tidak dapat disangkal ialah perihal sistem  ekonomi.  Terdapat  dua  sistem  perekonomian  yaitu  sistem  ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Dan yang saat ini sedang mengalami tren positif ialah sistem ekonomi syariah.
Indonesia  telah  melaksanakan  praktik  perekonomian  dengan menggunkakan  prinsip  syariah.  Praktik  tersebut  dapat  dijumpai  di  lembaga- lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Misalnya, bank  syariah,  asuransi  syaraiah  dan  pegadaian  syariah.  Akad  yang  dijalankan
terdiri  dari  akad  yang  bersifat  tijarah  maupun  akad tabarru‟ .Perkembangan kegiatan/  transaksi  dengan  sistem  syariah  tersebut  tentunya  diiringi  oleh munculnya permasalahan-permasalahan baru. Permasalahan yang muncul lebih kompleks  dan  beragam.  Salah  satu  permasalahn  baru  yang  muncul  dewasa  ini adalah pembiayaan yang disertai rahn ( al-tamwil al-mautsuq bil-rahn ).
Pembiayaan  adalah  tugas  pokok  lembaga  keuangan,  termasuk  lembaga keuangan  syariah  yang  berupa  pemberian  dana  kepada  pihak-pihak  yang membutuhkan.  Pembiayaan  sendiri  terdiri  dari  beberapa  jenis  dan  model. Seluruhnya menjadi pilihan bagi masyarakat ataupun pihak yang membutuhkan dalam  menentukan  model  pembiayaan  yang  akan  digunakan.  Fenomena  yang muncul  di  masyarakat  akhir-akhir  ini  ialah  terjadinya  akad  pembiayaan  yang didalamnya  disertakan rahn (gadai).  Sebagai  hal  yang  baru,  tentunya  model pembiayaan  yang  disertai rahn masih  belum  memiliki  payung  hukum  secara syar‟i . Untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Ulama Indonesia, dalam hal  ini  Dewan  Syariah  Nasional  mengeluarkan  fatwa  perihal  pembiayaan  yang disertai rahn ( al-tamwil al-mautsuq bil-rahn ). Ditetapkannya fatwa tersebut pastilah berawal dari sebuah latar belakang dan  alasan-alasan  penting.  Selain  itu,  proses ijtihad yang  dilakukan  oleh  DSN- MUI dalam menetapkan fatwa diatas juga menarik untuk dikaji. Berangkat dari hal  tersebut,  perlu  kiranya  dilakukan  kajian  analisis  terhadap  fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  No.  92  Tahun  2014 tentang  pembiayaan  yang  disertai rahn ( al-tamwil  al-mautsuq  bil-rahn ).( Wakidatul Ihtiar Habib: 2016)
Dengan  berkembangnya  perekonomian  masyarakat  yang  semakin meningkat, maka seorang dapat mencari uang pinjaman melalui jasa pembiayaan baik  melalui  lembaga  keuangan  bank  maupun  lembaga  keuangan  non  bank, diantaranya adalah Lembaga Pegadaian. Lembaga Pegadaian di Indonesia sudah lama  berdiri  sejak  masa  kolonial  Belanda.  Untuk  menekan  praktek  pegadaian illegal serta memperkecil lintah darat yang sangat merugikan masyarakat, maka pemerintah kolonial Belanda memonopoli usaha pegadaian dengan mendirikan jawatan  pegadaian  yang  berada  dalam  lingkungan  Kantor  Besar  Keuangan. Kemudian  pada  tahun  1930  dengan  stbl.  1930  nomor  226.  jawatan  pagadaian itu  diubah  bentuknya  menjadi    Perusahaan  Negara  berdasarkan  pasal  2  IBWI (donesche  Bedrijven  Wet) yang  berbunyi:  penunjukan  dari  cabang-cabang  dinas negara  Indonesia  sebagai perusahaan  negara  dalam  pengertian  undang-undang ini, dilakukan dengan ordonansi (Badrul Zaman, 1995: 153).
Penetapan  fatwa  No:  92/DSN-MUI/2014  tentang  pembiayaan  yang disertai rahn (al-tamwil al-mautsuq bil-rahn) dirasa sudah tepat, ditengah munculnya permasalahan-permasalahan seputar dunia perekonomian yang lebih kompleks. Fatwa  tersebut  memberikan  kebolehan  (halal)  pada  beberapa  jenis  akad pembiayaan untuk disertai rahn . Akad tersebut terdiri yakni: akad utang-piutang ( al-dain ),  jual  beli  ( al-ba‟i )  yang  tidak  tunai,  sewa-menyewa  ( ijarah )  yang
pembayaran  ujrahnya  tidak  tunai, musyarakah (perkongsian), mudharabah ,  dan akad amanah (untuk menghindari penyelewengan perilaku). Dari  segi  metode istinbath hukumnya,  dalam  menetapkan  fatwa  ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) menggunakan metode maslahah mursalah . Hal ini terlihat  pada  segi maqashidnya ,  yakni  bertujuan  untuk  berjaga-jaga  atau menghindari  adanya  penyelewengan  tindakan  yang  dilakukan  pemegang amanah, yang akan membawa dampak tidak terpenuhinya tujuan akad/prestasi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang sekiranya masih perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Hal tersebut terletak pada dibolehkannya rahn pada akad mudharabah . Padahal dalam akad mudharabah tidak disyaratkan adanya rahn (barang  jaminan).  Hal  ini  yang  sekiranya  perlu  dikaji  kembali  demi  sebuah kegiatan ekonomi yang bernialaikan kemaslahatan.
Peneliti  memilih  Kantor  Pegadaian  Syariah  sebab  PT.  Pegadaian merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  resmi  di  Indonesia  yang  bergerak dalam bidang penyaluran kredit masyarakat dengan menggunakan sistem gadai. Meskipun  banyak  perusahaan  perbankan  lainnya  yang  memiliki  produk  gadai, namun  pada  PT.  Pegadaian  transaksi  gadai  merupakan  operasional  utama perusahaan dan dapat dikatakan bahwa pada kantor Pegadaian Syariah transaksi pinjaman dengan sistem gadai paling banyak dilakukan.
Dengan mempertimbangkan kesamaan operasional pada seluruh kantor cabang Pegadaian Syariah di Indonesia, maka peneliti memilih kantor pusat “PT Pegadaian (Persero)” Jakarta sebagai obyek penelitian. Hal ini diperkuat dengan posisi peneliti yang dapat melakukan observasi partisipan pada obyek tersebut sehingga data yang peneliti dapatkan menjadi lebih optimal. Penelitian dilakukan pada  kantor  pusat  “PT  Pegadaian  (Persero)”  Jakarta  untuk  memahami pelaksanaan  pembiayaan  yang  disertai rahn pada  kantor  pusat  “PT  Pegadaian (Persero)”  Jakarta  serta  untuk  mengetahui  apakah  implementasi  pembiayaan yang  disertai rahn Perusahaan  kantor  pusat  “PT  Pegadaian  (Persero)”  Jakarta telah sesuai dengan konsep pembiayaan rahn.

## LANDASAN TEORI

## Akad Rahn
Secara etimologi, kata ar-rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad ar-rahn dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, dan agunan. Dalam islam ar-rahn merupakan sarana tolong menolong bagi umat islam, tanpa ada imbalan jasa. 1 Ada  beberapa  definisi ar-rahn yang  dikemukakan  ulama  fiqh,  ulama  Malikiyah mendefinisikan  bahwa  harta  yang  dijadikan  pemiliknya  sebagai  jaminan  hutang  yang bersifat  mengikat. 2 Menurut  mereka,  yang  dijadikan  barang  jaminan  (agunan)  bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta
1 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah , 2 (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2007), h. 251.
2 Dardir, Asy-Syarh Ash-Shagir Bi Syarh Ash-Shawi , vol. Vol. III (Mesir: Dar al-Ma’arif, tt), h. 303.
yang  dijadikan  jaminan  tidak  harus  diserahkan  secara  aktual,  tetapi  boleh  juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah menjadi jaminan, maka yang diserahkan  itu  adalah  surat  jaminannya  (sertifikatnya). 3 Ulama  Hanafiyah mendefinisikan bahwa menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian. 4 Sedangkan  ulama  Syafi’iyah  dan  Hanabilah  mendefinisikan ar-rahn 5 bahwa menjadikan  barang  sebagai  jaminan  hutang,  yang  dapat  dijadikan  pembayar  hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu.
Definisi yang dikemukakan Syafi’iyah dan Hanabilah ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan hutang itu hanyalah harta yang bersifat materi; tidak masuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun manfaat itu, menurut mereka (Syafi’iyah dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian harta. Ar-rahn ditangan al-murtahin (pemberi hutang) hanya berfungsi jaminan hutang ar-rahin (orang yang berhutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak. Sifat rahn secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai ( rahin ) kepada penerima gadai ( murtahin ) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. 6
Jual-beli Secara bahasa bai' berarti: menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Kata bai' turunan dari kata "baa" yang berarti: depa. Hubungannya adalah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling mengulurkan depanya untuk menerima dan memberikan. 7 Secara istilah bai' berarti: saling tukar-menukar harta dengan tujuan  kepemilikan.  Hukum  asal bai' adalah  mubah,  namun  terkadang hukumnya  bisa  berubah  menjadi  wajib,  haram,  sunat  dan  makruh  tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat. 8
Akad Murabahah Sebagaimana diatur  dalam Pasal 6 huruf (m) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan.  bahwa  salahsatu  produk  perbankan  berdasarkan  Prinsip  Syariah
3 Vol. III: h. 303.
4 Ibnu’ Abidin, Radd Al-Muhtar „ala Ad-Durr Al-Mukhtar , vol. Vol. IV (Beirut: Dar al- Fikr, tt), h. 339.
5 Asy-Syarbaini al Khatib, Mugni Al-Muhtaj (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 121. 6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.
7 Erwandi  Tarmizi,  “Gadai  Emas  Syariah,  Kamuflase  Riba,”  2012, http://pro.pengusahamuslim.com/read/-gadai-emas-syariah-kamuflase-riba-.
8 Eni Endari, “Meraih Keunggulan Melalui Pengintegrasian Perencanaan Sumber Daya Manusia  Dan  Perencanaan  Strategik,” Jurnal  Siasat  Bisnis 0  (January  1,  2005):  h.  240, https://doi.org/10.20885/JSB.ed.khus.art3.
adalah Perjanjian Murabahah . Perjanjian atau pembiayaan murabahah juga menjadi produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah.
Murabahah menurut  Sutan  Remi  Sjahdeni Murabahah adalah  jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian Murabahah atau mark  up ,  bank    membiayai  pembelian  barang  atau asset  yang  dibutuhkan  oleh  nasabahnya    dengan  membeli  barang  itu  dari pemasok  barang  dan    kemudian  menjualnya  kepada  nasabah  tersebut  dengan menambahkan  suatu mark  up /keuntungan. 9 Menurut  Dewan  Syariah  Nasional Murabahah adalah  menjual  suatu  barang  dengan  menegaskan  harga  belinya kepada  pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai laba. 10 Perjanjian murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan angsuran. Pada perjanjian murabahah pegadaian syariah membiayai  pembelian  barang  atau  asset  yang  dibutuhkan  oleh  nasabahnya dengan  membeli  barang  itu  dari  pemasok  barang  dan  kemudian  menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan. Dengan kata lain,  penjualan  barang  olrh  pegadaian  syariah  kepada  nasabah  dilakukan  atas dasar cost plus profit . 11 Pembayaran dari nasabah dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sistem pembayaran secara angsuran tadi  dikenal  dengan  istilah Bai‟  Bitsaman  Ajil. 12 Baik  mengenai  barang  yang di butuhkan  oleh  nasabah  maupun  tambahan  biaya  yang  akan  menjadi  imbalan bagi  Pegadaian  Syariah,  dirundingkan  dan  ditentukan  dimuka  oleh  pegadaian syariah    dan  nasabah  yang  bersangkutan.  Dalam  jual  beli  murabahah  ini kejujuran penjual sangat penting sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Anfal (8) ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut:
َنىُمَل ۡعَت  ۡمُتوَأَو  ۡمُكِتََٰى ََٰمَأ ْآَٰىُوىُخَتَو َلىُسَّزلٱَو َ َّللَّٱ ْاىُوىُخَت  َلَ ْاىُىَماَء  َهيِذَّلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mengkhianati  Allah dan  Rasul  (Muhammad)  dan  (juga)  janganlah  kamu  mengkhianati  amanat- amanat yang sedang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. Produk Pegadaian Syariah
Produk  dan  layanan  jasa  yang  ditawarkan  oleh  Pegadaian  Syariah  kepada masyarakat  berupa: Pertama, Pemberian  pinjaman  atau  pembiayaan  atas  dasar hukum  gadai  syariah.  Produk  ini  mensyaratkan  pemberian  pinjaman  dengan penyerahan  barang  sebagai  jaminan.  Barang  gadai  harus  berbentuk  barang bergerak, oleh karena itu pemberian pinjaman sangat ditentukan oleh nilai dan jumlah  dari  barang  yang  digadaikan. Kedua, Jasa  Taksiran.  Di  samping memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian syariah juga memberikan
9 Sjahdeni  Sutan    Remi, Perbankan    Islam    Dan    Kedudukannya  Dalam    Tata    Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2005), h. 64.
10 Wiroso, Jual Beli Murabahah (Yokyakarta: UII Press, 2005), h. 14.
11 Perbankan  Islam  Dan  Kedudukannya Dalam  Tata  Hukum  Perbankan Indonesia , h. 65.
12 Arifin Zainal, Memahami Bank Syariah (Jakarta: Alvabet, 2000), h. 116.
pelayanan  berupa  jasa  penaksiran  atas  nilai  suatu  barang.  Jasa  yang  ditaksir biasanya meliputi semua barang bergerak dan tidak bergerak. Jasa ini diberikan kepada mereka yang ingin mengetahui kualitas barang seperti emas, perak, dan berlian.  Biaya  yang  dikenakan  pada  nasabah  adalah  berupa  ongkos  penaksiran barang.
Ketiga, Jasa  Titipan  ( ijarah ).  Pegadaian  syariah  juga  menerima  titipan barang  dari  masyarakat  berupa  surat-surat  berharga  seperti  sertifikat  tanah, ijazah,  motor.  Fasilitas  ini  diberikan  bagi  mereka  yang  ingin  melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang relatif lama atau karena penyimpan di rumah dirasakan  kurang  nyaman.  Atas  jasa  penitipan  tersebut,  gadai  syariah memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penitipan. Keempat, Penjualan logam mulia, yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas eksekutif yang terjamin kualitas dan keasliannya. Gold counter ini semacam toko  dengan  emas  galeri  24,  di  mana  setiap  pembelian  emas  di  toko  milik Pegadaian  Syariah  akan  dilampiri  sertifikat  jaminan.  Hal  ini  dilakukan  untuk memberikan  pelayanan  bagi  masyarakat  kelas  menengah,  yang  masih  peduli dengan image .  Dengan  sertifikat  tersebut  masyarakat  percaya  dan  yakin  akan kualitas dan keaslian emas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan eksploratory guna  mengetahui  pembiayaan  yang  disertai  dengan rahn pada pegadaian syariah dengan sistem syariah di kantor pusat PT Pegadaian (Persero) Jakarta  (Huda,  2016:  137).  Penelitian eksploratory adalah  penelitian  yang bertujuan  menggali/mencari  variabel-variabel  atau  faktor-faktor  yang  terdapat pada suatu fenomena/kondisi/ setting sosial tertentu dan eksplorasi dari sesuatu yang  belum  diketahui  atau  belum  banyak  informasi  yang  tersedia  tentang  hal atau tempat atau situasi tertentu. 13
Pada  penelitian  ini  peneliti  ingin  menganalisis   Pelaksanaan Fatwa 92/2014  “pembiayaan  yang  disertai  dengan rahn ”  pada  pegadaian  syariah dengan sistem syariah di kantor pusat PT Pegadaian (Persero) Jakarta. Dengan metode  kualitatif  peneliti    ingin  menganalisis  permasalahan  secara  mendalam mengenai  pada  tiga  permasalahan  :  Bagaimana  pelaksanaan  Fatwa  92/2014 “pembiayaan yang disertai dengan rahn ” pada pegadaian syariah dengan sistem syariah di kantor pusat PT Pegadaian (Persero) Jakarta?, dan Apakah hambatan pelaksanaan  Fatwa  92/2014  “pembiayaan  yang  disertai  dengan rahn ”  pada PT Pegadaian  (Persero)  Jakarta  ?.  Dalam  melakukan  penelitian  dan  pembahasan masalah,  penulis  menggunakan  teori  tentang  implementasi  hukum,  prinsip- prinsip  syari’ah  dalam  lembaga  keuangan,  teori  pelaksanaan  pembiayaan  yang disertai  dengan rahn serta  teori  pengembangan  sistem  operasional  pegadaian
13 Kumar, Research  Methodology:  Step  by  Step  Guide  for  Beginners ,  II  (London:  Sage Publication Ltd, 2005), h. 1.
syari’ah. Kemudian yang terakhir adalah sumber data yang merupakan penerima pelayanan  yaitu  masyarakat.    Pengamatan  juga  sangat    perlu  dilakukan  agar dapat    dijadikan  suatu    pembanding    dengan    hasil    wawancara.    Setelah melakukan  penelitian diharapkan diperoleh suatu kesimpulan umum.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi DSN No. 92/2014 Pada Pegadaian Syariah Dalam Unit Pegadaian Syariah akad sangat diperhatikan, akad merupakan suatu alat  transaksi  yang  digunakan  sebagai  pertemuan ijab dan kabul dalam  proses gadai.  Di  Pegadaian  Syariah  tedapat  dua  akad  yang  menjadi  alat  dalam melakukan gadai, yaitu akad ijarah dan akad rahn . Berdasarkan hasil wawancara dengan Irfan Syauqi Beik selaku Dewan Syariah Nasioanal (DSN) menyatakan sebagai berikut:
“Ya tentu dalam praktiknya akad rahn ini tidak berdiri sendiri, ia diikuti dengan akad qordh, ijarah, sehingga boleh dikatakan ada praktiknya disebut dengan rahn itu tidak murni rahn, tapi akad yang sifatnya multi pada praktiknya dan kerena pegadaian  ini  diawasi  oleh  lembaga  keuangan  dan  menjadi  salah  satu  komponen yang  diawasi  karena  ada  direktoratnya  IKMB  syariah  OJK.  Kalau  dari  sisi praktek,  tentu  setiap  lembaga  keuangan  yang  terdaftar  dan  diawasi  oleh  OJK mendapatkan  pengawasan  oleh  OJK  dan  pada  prakriknya  saya  melihat memang walaupun mingkin  saja  sebenarnya  DPS  yang  mestinya  bisa  menyampaikan  dan bisa  jadi  ada  pelanggaran-pelanggaran,  tetapi  secara  umum  tentu  semua  lembaga keuangan syariah termasuk pegadaian, dia harus menyesuaikan praktiknya dengan ketentuan fatwa DSN MUI dan juga dengan peraturan OJK. Saya melihat secara umum pegadaian syariah ini praktinya sudah mengikuti pada ketentuan DSN dan juga fatwa ketentuan OJK semua, termasuk Perbankan dan sebagainya. Kira-kira begitu  walaupun  sekali  lagi  tadi  rahn  ini  tidak berdiri  sendiri  tidak  murni  rahn dia,  melainkan  ada  multi  akad,  Ada  beberapa  akad  di  dalamnya  dan  itu dipandang sebagai satu kesatuan”. 14
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  akad rahn ini  tidak berdiri sendiri, Pegadaian Syariah ini diawasi oleh beberapa lembaga keuangan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada praktiknya mungkin saja sebenarnya  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  mestinya  bisa  mengawasi secara  umum  tentu  semua  lembaga  keuangan  syariah  termasuk  Pegadaian Syariah dia harus menyesuaikan praktiknya dengan ketentuan Fatwa DSN MUI dan  juga  dengan  peraturan  OJK,  jadi  peneliti  melihat  kalau  dari  penjelasan  di atas,  secara  umum  Pegadaian  Syariah  ini  praktinya  sudah  mengikuti  pada ketentuan  DSN  dan  juga  Fatwa  DSN  MUI,  sekali  lagi rahn ini  tidak  berdiri
14 Wawancara dilakukan pada hari Kamis  tanggal 6 Juli 2017
sendiri tidak murni rahn , dia ada multi akad ada beberapa akad di dalamnya dan itu  dipandang  sebagai  satu  kesatuan.  Adapun  menurut  peneliti  Pembiayaan merupakan  salah  satu  tugas  pokok  bank,  yaitu  pemberian  fasilitas  penyediaan dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  pihak-pihak  yang  merupakan  defisit  unit. Menurut  sifat  penggunaannya,  pembiayaan  dapat  dibagi  dua  hal  yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif.
Pembiayaan  produktif,  yaitu  pembiayaan  yang  ditujukan  untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik  usaha  produksi,  perdagangan,  maupun  investasi.  Sedangkan  pembiayaan konsumtif,  yaitu  pembiayaan  yang  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumsi,  yang  akan  habis  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan.  Lembaga- lembaga keuangan syariah saat ini telah memberikan pelayanan secara optimal, meskipun  masih  banyak  aspek  yang  harus  diperbaiki.  Namun  terlepas  dari  itu semua, lembaga keuangan syariah menyediakan beberapa jenis akad yang dapat diakses  oleh  nasabah  dan  masyarakat  luas.  Akad-akad  tersebut  antara  lain  bai’ murabahah, salam, mudharabah, muzaraah, musyarakah, qardh, hawalah, wakalah, dan rahn . Adapun akad ijarah tidak terpisahkan dengan akad rahn , di mana akad rahn merupakan  serah  terima marhun atau  barang  antara rahin dan murtahin dan diterimanya marhun  bih oleh rahin ,  sedangkan ijarah terjadi  setelah  akad rahin , serta rahin di  dalam  akad ijarah tersebut  dinyatakan  sanggup  dan  setuju  untuk membayar ijarah sewa  dari marhun bih yang  harus  ditanggung  oleh rahin akibat dari akad rahin . Penepatan  biayah ijarah pada  transaksi rahn di  Unit  Pegadaian  Syariah secara garis besar sudah sesuai dengan Fatwa MUI. Biaya ijarah yang dikenakan pada  nasabah  dihitung  10  hari.  Nasabah  akan  diberi  surat  yang  berisikan besarnya tarif ijarah yang harus dibayar sesuai tanggal pelunasan yang dilakukan oleh rahn .  Namun  demikian,  ada  ketidaksesuaian  antara  Fatwa  MUI  dengan praktik  yang  terjadi  di  lapangan.  Berdasarkan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional Majelis  Ulama  Indonesia  No:  25/DSN-MUI/III/2002  tentang rahn ayat  4 menyebutkan  bahwa  besar  biaya  pemeliharaan  dan  penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman melainkan dengan nilai taksiran, namun  yang  terjadi  pada  Unit  Pegadaian  Syariah  dalam  penentuan  tarif  biaya ijarah berdasarkan  dengan  penggolongan marhun  bih dengan  adanya  pemberian diskon ijarah ,  dimana  biaya ijarah akan  berbeda  jika  pinjaman  di  bawah maksimum meskipun degan taksiran yang sama. Apabila nasabah menggadaikan barang  dengan  taksiran yang  sama  tetapi  melukan pinjaman  maksimum,  maka nasabah tidak mendapatkan diskon ijarah . Pemberian diskon ini didasarkan pada pertimbangan  bahwa  nasbah  yang  tidak  melakukan  pinjaman  maksimum  akan mengurangi resiko yang dihadapi oleh Unit Pegadaian Syariah sehingga nasabah tidak perlu membayar penuh serta memberi keringanan ijarah pada nasabah. Semisal ada dua nasbah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, dan  nilai  taksiran  sama,  nasabah  pertama  melakukan  pinjaman  maksimim  dari nilai  taksiran  pinjaman  maksimum,  nasabah  kedua  meminjam  di  bawah
maksimum  dari  nilai  taksiran  pinjaman  maksimum.  Pihak  Unit  Pegadaian Syariah  memberlakukan  antara  nasabah  pertama  dan  nasbah  kedua  secara berbeda,  untuk  nasabah  pertama  tidak  diberikan  diskon  biaya  ijarah.  Untuk nasabah kedua diberi diskon ijarah .

## Operasional Pegadaian Syariah
Implementasi  operasi  Pegadaian  Syariah  hampir  mirip  dengan  pegadaian konvensional.  Tidak  berbeda  dengan  pegadaian  konvensional,  Pegadaian Syariah  juga  menyalurkan  uang  pinjaman  dengan  jaminan  barang  bergerak. Prosedur  untuk  memperoleh  kredit  gadai  syariah  sangat  sederhana,  nasbah hanya  menunjukkan  bukti  identitas  diri  dan  barang  bergerak  sebagai  jaminan, uang  pinjaman  dapat  diperoleh  dalam  waktu  yang  tidak  relatif  lama,  nasabah cukup  dengan  menyerahkan  sejumlah  uang  dan  surat  bukti rahn saja  dengan waktu  proses  yang  sangat  singkat.  Menurut  pandangan  dari  hasil  wawancara dengan  Rully  Yusuf  selaku  General  Manager  SBU  Syariah  PT  Pegadaian (Persero) Jakarta menyatakan sebagai berikut:
“ Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.  Pada  dasarnya,  produk-produk  berbasis  syariah  memiliki  karakteristik, seperti  tidak  memungut  bunga  dalam  berbagai  bentuk  karena  riba,  menetapkan uang  sebagai  alat  tukar  bukan  sebagai  komoditas  yang  diperdagangkan,  dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jaza dan/atau bagi hasil.” 15
Dari  penjelasan  di  atas  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  Pegadaian Syariah akan selalu berpegang teguh kepada prinsip syariah, baik dari produk- produknya  yang  ditawarkan  kepada  para  nasabah,  maupun  berupa  pelayan- pelayanan yang terbaik, dan Pegadaian Syariah berusaha sejauh mungkin untuk menghindari  pelayanan  bertransaksi  yang  mengandur  unsur  riba.  Adapun menurut  peneliti.  Mekanisme  operasi  pegadaian  syariah  hampir  sama  dengan pegadaian  konvensional.  Seperti  halnya  pegadaian  konvensional,  pegadaian syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak.
Untuk  memperoleh  kredit  gadai  syariah  sangat  sederhana,  masyarakat hanya  menunjukkan  bukti  identitas  diri  dan  barang  bergerak  sebagai  jaminan, uang  pinjaman  dapat  diperoleh  dalam  waktu  yang  tidak  relatif  lama  (kurang lebih  15  menit  saja).  Begitupun  untuk  melunasi  pinjaman,  nasabah  cukup dengan  menyerahkan  sejumlah  uang  dan  surat  bukti rahn saja  dengan  waktu proses  yang  juga  singkat.  Operasional  pegadaian  syariah  menggambarkan hubungan  di  antara  nasabah  dan  pegadaian. Menurut  pandangan  dari  hasil wawancara  dengan  Risma  Ekawati  selaku  Nasabah  PT  Pegadaian  (Persero) Jakarta menyatakan sebagai berikut:
15 Wawancara dilakukan pada hari Jum’at  tanggal 26 Mei 2017
“Tentang  pelayanan  pengalaman  saya  bertransaksi  di  Pegadaian  Syariah  relatif nyaman  dan  cepat.  Pegadaian  Syariah  memberikan  pelayanan  yang  terbaik mengenai pengetahuan pembiayaan di Pegadaian Syariah. Adapun produk-produk yang ditawarkan berbasis syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba,”. 16
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  nasabah  sangat  puas dengan  pelayanan  yang  diterima  ketika  bertransaksi  di  Pegadaian  Syariah. Mereka  sangat  terkesan,  apalagi  ketika  nasabah  belum  mengerti  akad  dan anturan bertransaksi, pihak karyawan dan petugas lansung menjelaskan sampai para  nasabah  mengerti  dan  paham  akad  Pegadaian  Syariah  dan  ini  yang  kita harapkan,  semoga  pelayanan,  seperti  selalu  ditingkatkan  agar  perkembangan usaha di Pegadaian Syariah signipikan setiap tahunnya.
Menurut  peneliti  layanan  ini  juga  bisa  dirasakan  manfaatnya  bagi masyarakat menengah bawah dengan tingkat moral hazard yang juga tidak besar. Pun  jika  ada  persoalan  dalam  pengembalian  dana  pembiayaan  oleh  nasabah, pegadaian  bisa  melelang  barang  gadai  untuk  melunasi  dana  pembiayaan  dan ujrah . Kalau ada persoalan nasabah dan lembaga bisa diselesaikan dengan proses itu karena barang gadai disimpan lembaga.
Model Transaksi Sesuai  dengan  landasan  konsep  di  atas,  pada  dasarnya  Pegadaian  Syariah berjalan  di  atas  akad  transaksi  Syariah  yaitu 17 : Pertama, Akad Rahn ,  yaitu menahan  harta  milik  si  peminjam  sebagai  jaminan  atas  pinjaman  yang diterimanya,  pihak  yang  menahan  memperoleh  jaminan  untuk  mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang  bergerak  sebagai  jaminan  atas  utang  nasabah. Kedua ,  Akad Ijarah ,  yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  kepemilikan  atas  barangnya  sendiri. Melalui  akad  ini  dimungkinkan  bagi  pegadaian  untuk  menarik  sewa  atas penyimpanan  barang  bergerak  milik  nasbah  yang  telah  melakukan  akad. Menurut pandangan dari hasil wawancara dengan Rully Yusuf. Selaku General Manager  SBU  Syariah  PT  Pegadaian  (Persero)  Jakarta,  menyatakan  sebagai berikut: “ Pada  saat  ini,  perhitungan  biaya  ijarah  oleh  pihak  unit  pegadaian  syariah dihitung per 10 hari, dalam jangka waktu kredit 120 hari atau 4 bulan. Apabila sudah sampai jatuh tempo nasabah belum bisa melunasi pinjaman, maka nasabah bisa melakukan perpanjangan atau cicilan. Dalam melakukan perpanjangan atas pembiayaan  rahn,  nasabah  wajib  membayar  ijarah  dan  biaya  administrasi  tanpa harus melunasi uang pinjaman atau marhun bih. Kemudian dalam penentuan biaya
16 Wawancara dilakukan pada hari Ahad tanggal 11 Juni 2017
17 Isi Akad Rahn Nomor  ML100018/MULIA/03/2010 tanggal 19 Maret 2010.
ijarah,  kami  selaku  pihak  pegadaian  syariah  PT.  Pegadaian  (persero)  Jakarta ditentukan oleh nilai harga taksiran, dan apabila melakukan pinjaman di bawah maksimum  dari  nilai  taksiran  pinjaman,  maka  akan  diberikan  diskon  ijarah. Adapun  persentase  taksiran  yang  diterapkan  oleh  kami  selaku  pihak  PT. Pegadaian  (persero)  Jakarta  berdasarkan  buku  panduan  pegadaian  syariah  yang telah ditentukan” 18
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  perhitungan  biaya ijarah yang di terapkan oleh pihak PT Pegadaian (Persero) Jakarta berdasarkan dengan  taksiran  barang  dan  apabila  pinjaman  dibawah  maksimum  akan diberikan diskon ijarah , biaya ijarah yang dikenakan kepada nasabah dihitung per 10 hari dalam batas waktu maksimal 120 hari. Menurut peneliti. Konsep gadai syariah diterapkan akad ijarah yang merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu  barang  atau  jasa  dalam  jangka  waktu  tertentu  melalui  pembayaran upah/sewa  tempat,  tanpa  diikuti  pemindahan  kepemilikan  barang  itu  sendiri. Dan  sebagaimana  dalam  pembahasan  diatas,  penerapan  akad ijarah terdapat kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa sesuai dengan perizinan kedua belah pihak yang bersangkutan dengan suatu penggantian yang berupa fee atau kompensasi.
Adapun  akad Qardh (Lihat:  langkah  1) , yaitu  akad  pinjaman  kepada nasabah  dengan  ketentuan  dana  tersebut  wajib  dikembalikan  kepada  lembaga keuangan  syariah.  Pinjaman  tersebut  bisa  digunakan  untuk  tujuan  komersial maupun  sosial. Sebagai  penerima  gadai  atau  disebut murtahin ,  penggadai  akan mendapatkan  Surat  Bukti Rahn (SBR)  berikut  dengan  akad  pinjam-meminjam yang disebut Akad Gadai Syariah dan Akan Sewa Tempat ( Ijarah ). Dalam akad gadai  syariah  disebutkan  bila  jangka  waktu  akad  tidak  diperpanjang,  maka penggadai  menyetujui  agunan  ( arhun )  miliknya  dijual  oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Adapun akad sewa tempat ( Ijarah ) merupakan kesepakatan antara  penggadai  dengan  penerima  gadai  untuk  menyewa  tempat  untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.
Diagram 1. Skema Akad Rahn dan Ijarah
Langkah 1 : Pemberian Pinjaman Disertai Jaminan 2. Penyerahan Barang

## 1. Akad Rahn

## 2. Pencairan Pinjaman
Langkah 2 : Jasa Pemeliharaan Barang Jaminan 2. Pemeliharaan Barang Jaminan
1.Akad Rahn
2. Bayar Sewa
Rukun  akad  transaksi,  meliputi:  a)  Orang  yang  berakad,  yaitu:  Pihak berutang ( rahin ); Pihak yang berutang ( murtahin ); b) Sighat (kontrak ijab kabul); c) Harta  yang  digadaiakan  ( marhun );  d)  Pinjaman  ( marhun  bih ).  Dalam  landasan Syariah  tersebut,  maka  mekanisme  operasional  Pegadaian  Syariah  dapat digambarkan  sebagai  berikut;  Melalui  akad rahn ,  nasabah  menyerahkan  barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah  disediakan  oleh  pegadaian.  Menurut  pandangan  dari  hasil  wawancara dengan  Rully  Yusuf  selaku  General  Manager  SBU  Syariah  PT  Pegadaian (Persero) Jakarta menyatakan sebagai berikut:
“Perkembangan  Pegadaian  Syariah  di  Indonesia  ini.  Dari  tahun  2003-2008, awalnya  hanya  satu prodak. Namanya  rahn  yang  dikenal  dengan  gadai  syariah. Apa itu rahn, rahn adalah transaksi gadai yang jangka waktunya 120 hari untuk sistem  manajemennya  atau  sistem  transaksinya,  namun  secara  akad  dia  berbeda, Adapun  akad  Gadai  Syariah  ini  menggunakan  konsumsi  sesuai  dengan  yang digariskan Fatwah 25/26 tahun  2002. Produk pertama rahn Pegadain Syariah adalah  nasabah  membawa  barang,  barangnya  itu  disimpan  di  pegadaian  murni semuanya  disimpan,  kalau  motor  dengan  surat-suratnya  disimpan  di  pegadaian, kemudian dinilai oleh penaksir  Pegadaian Syariah. Adapun outlate kita terpisah dengan  outlite  konvensional  dan  tidak  menyatu.  Kita  mendirikan  cabang-cabang yang  khusus  syariah  sesuia  dengan  tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat.  Inilah
Rahin Murtahin Murtahin Rahin
tujuan didirikan Pegadaian Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi gadai secara syariah. 19 ”
Kalau berbicara tentang perkembangan. Menurut peneliti, perkembangan Bisnis Syariah di Indonesia sendiri cukup menjanjikan. Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia turut menjadi pendorong pertumbuhan bisnis syariah. Misalnya kenaikan aset perbankan syariah telah mencapai angka 30%.  Indonesia  pun  dianggap  sebagai  motor  penggerak  pertumbuhan  bisnis syariah  di  dunia  bersama  negara  lainnya  seperti  Qatar,  Turki,  dan  Malaysia. Bahkan,  Indonesia  juga  dilirik  oleh  negara  lain  sebagai  pusat  pembelajaran pengembangan  industri  syariah.  Hal  ini  pun  berdampak  pada  pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Bukan hanya bisnis lembaga keuangan syariah  yang  berkembang,  tapi  juga  industri  lainnya  seperti  kuliner,  kosmetik, farmasi,  hiburan  dan  pariwisata  berbasis  syariah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa masih  banyak  potensi  produk-produk  syariah  di  Indonesia  yang  terbuka  luas untuk digali dan dikembangkan. Saat ini Bisnis Syariah tidak hanya dianut oleh kelompok  pengusaha  kecil  dan  perorangan.  Pengusaha  besar  dan  bahkan lingkup  pemerintah  mulai  melirik  Bisnis  Syariah.  hal  ini  dapat  kita  lihat  dari banyaknya usaha syariah yang berdiri di bawah bendera naungan mereka.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  perkembangan pegadaian  syariah  sangat  signifikan.  Sebgaimana  kita  ketahui  produk  pertama adalah rahn ,  dimana  Pegadain  Syariah  adalah  nasabah  membawa  barang, barangnya  itu  disimpan  di  pegadaian  murni  semuanya  disimpan,  kalau  motor dengan  surat-suratnya  disimpan  di  pegadaian  kemudian  dinilai  oleh  penaksir pegadaian syariah. Pegadaian Syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya  sewa  tempat  yang  dipungut.  Bukan  tambahan  berupa  bunga  atau  sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Di sini dapat dikatakan proses pinjam  meminjam  uang  hanya  sebagai  “ lipstick ”  yang  akan  menarik  minat konsumen untuk menyimpan barangnnya di Pegadaian.
Adapun  ketentuan  atau  persyaratan  yang  menyertai  akad  tersebut meliputi: Pertama ,  akad--akad  tidak  mengandung  syarat  fasik/batil  seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat di manfaatkan tanpa batas. Kedua , Marhun  bih (Pinjaman)--Pinjaman  merupakan  hak  yang  wajib  dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang di rahn kan tersebut. serta, pinjaman itu jelas dan tertentu. Ketiga , Marhun (barang yang dirahnkan). Marhun bisa  dijual  dan  nilainya  seimbang  dengan  pinjaman,  memiliki  nilai,  jelas ukurannya, milik sah penug dari rahn, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa  diserahkan  baik  materi  maupun  manfaatnaya. Keempat ,  Jumlah  maksimum dana  rahn  dan  nilai  likuidasi  barang  yang  digadaikan  serta  jangka  waktu rahn ditapkan  dalam  prosedur. Kelima, Rahin dibebani  jasa  manajemen  atas  barang berupa  biaya  asuransi,  baiaya penyimpanan,  biaya  keamanan,  dan  biaya
19 Wawancara dilakukan pada hari Jum’at  tanggal 26 Mei 2017
pengelolaan  serta  administrasi.  Adapun  teknis  operasional  dalam  lemabaga pegadaian syariah dapat dilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

## Diagram 2.
Operasional dalam lemabaga pegadaian syariah
Diagram  2  menginformasikan  bahwa  Operasional  Pegadaian  Syariah dapat  digambarkan  sebagai  berikut:    Melalui  akad rahn ,  nasabah  menyerahkan barang  bergerak  dan  kemudian  pegadaian  menyimpan  dan  merawatnya  di tempat  yang  telah  disediakan  oleh  pegadaian.  Akibat  yang  timbul  dari  proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatan. Atas dasar ini dibenarkan  bagi  pegadaian  mengenakan  biaya  sewa  kepada  nasabah  sesuai jumlah  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.Pegadaian  Syariah  akan memperoleh  keuntungan  hanya  dari  biaya  sewa  tempat  yang  dipungut  bukan tambahan  berupa  bunga  atau  sewa  modal  yang  diperhitungkan  dari  uang pinjaman  .  Sehingga  disini  dapat  dikatakan  ;proses  pinjam  meminjam  uang hanya sebagai “ lipstick ” yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian.
Untuk  dapat  memperoleh  layanan  dari  Pegadaian  Syariah,  masyarakat hanya cukup menyerahkan  harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain- lain) untuk dititipkan disertai dengan photo copy tanda pengenal. Staf penaksir kemudian  akan  menentukan  nilai  taksiran  barang  bergerak  tersebut  yang  akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan  plafon  uang  pinjaman  yang  dapat  diberikan.  Taksiran  barang  ditentukan berdasarkan  nilai  intrinsik  dan  harga  pasar  yang  telah  ditetapkan  oleh  PT. Pegadaian  (Persero).  Maksimum  uang  pinjaman  yang  dapat  diberikan  adalah sebesar 91-95% dari nilai taksiran barang. Setelah melalui tahapan ini, Pegadaian Syariah  dan  nasabah  melakukan  akad  dengan  kesepakatan:  1)  Jangka  waktu penyimpanan  barang  dan  ditetapkan  selama  maksimum  empat  bulan;  2)
Pegadaian memberikan marhun bih Marhun (Jaminan)
Nasabah menyerkan marhun Nasabah Pegadaian Akad Marhun Bih (Pembiayaan)
Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 45-80,- (empat puluh lima sampai  delapan  puluh  rupiah)  dari  kelipatan  taksiran  Rp  10.000,-  per  10  hari yang  dibayar  bersamaan  pada  saat  melunasi  pinjaman;  3)  Membayar  biaya administrasi  yang  besarnaya  ditetapakan  oleh  Pegadaian  pada  saat  pencaiaran uang pinjaman.
Dalam  hal  ini rahin diberikan  kelonggaran,  yaitu:  1)  Melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan,  2)  Mengangsur  uang  pijaman  dengan  membayar  terlebih  dahulu  jasa simpan  yang  sudah  berjalan  titambah  bea  adaministrasi,  3)  Bisa  juga  dengan hanya membayar jasa simpanannya dengan bea administrasi saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.
Jika rahin sudah tidak mampu melunasi utang, maka Pegadaian Syariah melakukan  eksekusi  barang  jaminan  dengan  cara  dijual,  selisi  antara  nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan bea lelang merupakan uang kelebihan  yang  menjadi  hak  nasabah.  Nasabah  diberi  kesempatan  selama  satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, jika dalam satu tahun ternayata nasbah tidak  mengambil  uang  tersebut,  Pegadaian  Syariah  akan  menyerahkan  uang kelebiahan  kepada  Badan  Amil  Zakat  sebagai  ZIS.  Dari  uraian  ini  dapat dicermati  perbedaan  yang  cukup  mendasar  dari  teknik  transaksi  Pegadaian Syariah  dibandingkan  dengan  pegadaian  konvensional,  yaitu:  1)  Di  pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar aleh nasabah yang disebut sebagai sewa  modal,  dihitung  dari  nilai  pinjaman;  2)  Pegadaian  konvensional  hanya melakukan  satu  akad  perjanjian,  yaitu  utang  piutang  dengan  jaminan  barang bergerak  yang  jika  ditinjau  dari  aspek  hukum  konvensional,  keberdaan  barang jaminan dalam gadai bersifat acessoir , sehingga pegadaian konvensional bisa tidak melakukan  penahan  barang  jaminan  atau  dengan  kata  lain  melakukan  praktik fidusial.  Berbeda  dengan  Pegadaian  Syariah  yang  masyarakat  secara  mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.

## Metode Mendapatkan Marhun Bih
Metode  memperoleh  pinjaman  di  Pegadaian  Syariah  sebagai  berikut  (lihat Diagram 3):
Diagram 3.

## Metode Mendapatkan Marhub Bih
Nasabah/ Rahn
Loket Penaksir Marhun bih /pinjaman
Loket Kasir
Keterangan:  1)  Calon  nasabah  lansung  ke  loket  penaksir  dan menyerahkan marhun untuk ditaksir nilainya; 2)  Calon nasbah menandatangani Surat  Bukti Rahn (SBR);  3)  Calon  nasabah  datang  ke  loket  Kasir  untuk menerima uang pinjaman.

## Penggolongan Marhun Bih
Besarnya  jumlah  uang  pinjaman  yang  disalurkan  sangat  dipengaruhi  golongan marhun yang  telah  ditapakan  bedasarkan  ketentuan  Direksi  PT.  Pegadaian (Persero).  Pinjaman  yang  diberikan  digolongkan  berdasarkan  tingkat  tarif simpanan,  bukti bukan sewa modal ataupun jangka waktu pinjaman, menjadi 8 golongan  sebagaimana  dijelaskan  pada  tabel  yang  mana  prosentase marhun bih sebesar 95% dari taksiran. Minimum uang marhun bih per surat bukti rahin (SBR) adalah  Rp.  50.000  dengan  pembagian  plapon  uang  pinjaman  sebagai  berikut. Menurut  pandangan  dari  hasil  wawancara  kepada  Dwi  Agus  Pramudya  selaku Direktur IV PT Pegadaian (Persero) Jakarta menyatakan sebagai berikut:
“Biaya ijarah atas biaya sewa tempat yang disediakan oleh pihak  PT Pegadaian (Persero) Jakarta yang dikenakan kepada nasabah dihitung kelipatan per 10 hari, 1 hari masuk dalam hitungan 10 hari Untuk biaya ijarahnya berdasarkan dengan nilai taksiran”. 20
Sebagai mana peneliti ketahui. Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014, tentang pembiayaan  yang  disertai rahn memberikan  kebolehan  (halal)  dalam  beberapa jenis  akad  pembiayaan.  Adapun  akad-akad  yang  boleh  disertai  rahn  adalah sebagai berikut: 1) Akad utang-piutang ( al-dain ). 2) Jual beli ( al-ba‟i ) yang tidak tunai.  3)  Sewa-menyewa  ( ijarah )  yang  pembayaran ujrah nya  tidak  tunai.  4) Musyarakah (perkongsian). 5) Mudharabah . 6) Akad amanah (untuk menghindari penyelewengan perilaku). Karena itu rumus dan tarif Ijarah bisa kita lihat bisa kita  lihat  di  tabel  dan  beberapa  simulasi  (lihat  tabel  1),  dengan  mengunakan rumus sebagai:
Taksiran/Rp 10.000 x Tarif Marhin Bih x Jangka waktu/10

## Tabel 1.
Pembagian Plapon Uang Pinjaman/Tarip Ijarah
Gol Marhun Bih Tarif Admn Tarif Ijaroh % Marhun Bih pada Taksiran Emas  Elek  Kend  Emas  Elektronik  Kendaraan A 50.000 500.000 1.000 45 45 45 95% 95% 95% B1 550.000 1.00.000 3.000 73 75 78 92% 92% 92% B2 1.050.000 2.500.000 8.000 79 80 82 92% 92% 92% B3 2.550.000 5.000.000 15.000 79 80 82 92% 92%
92%
20 Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017
C1 5.100.000  10.000.000 25.000 79 80 82 92% 92% 92% C2  10.100.000  15.000.000 40.000 79 80 72 92% 92% 92% C3  15.100.000  20.000.000 60.000 62 65 70 92% 92% 92% D 20.100.000 keatas 100.000 62 65 70 93% 93% 93%
Sumber : Surat Edaran (SE) No.22/BS.1.00/2012, tanggal 30 Maret 2012
Simulasi : Nasabah menggadaikan barang emas berupa kalung 23 karat dengan  berat  17  gram  diketahui  nilai  taksirnya  Rp  9.579.500.  Maka  uang pinjaman maksimum yang diperoleh nasabah adalah:
Nilai taksiran x Persentase uang pinjaman/marhun bih 9.579.500 x 92%= 8.813.140 Jadi, nilai maksimum uang pinjaman/ marhun bih yang diperoleh nasabah senilai Rp 8.813.140.
Besarnya Tarif Pertama , Tarif Biaya Administrasi ( qordul hasan ): Biaya adaministrasi murah dan tidak memberatkan atas transaksi marhun bih ditetapkan sebesar Rp. 50,- untuk setiap  kelipatan marhun  bih Rp.  5.000,  untuk  semua  golongan marhun  bih . Terhadap hasil hitungan biaya administrasi ini dilakukan pembulatan ke Rp. 100 terdekat. Rp. 1 s/d Rp. 50 dianggap sama dengan 0 (nol); diatas Rp. 50 s/d Rp. 100 dibulatkan ke Rp. 100. biaya administrasi dikenakan hanya sekali pada saat akad. Kedua ,  Tarif  Jasa  Simpanan  ( Ijarah ):  Tarif  jasa  simpanan  dibedakan antara tarif jasa simpanan kantong dengan tarif jasa simpanan gudang.
Tabel 2.

## Tarif Diskon Ijarah
Besaran Marhun Bih Tarif Diskon > ꞊ 85% X taks 0% 80% - 84% X taks 7% 75% - 79% X taks 14% 70% - 74% X taks 20% 65% - 69% X taks 26% 60% - 64% X taks 32% 55% - 59% X taks 38% 50% - 54% X taks 44% 45% - 49% X taks 50% 40% - 44% X taks 56% 35% - 39% X taks 61% 30% - 34% X taks 66% 25% - 29% X taks 71% 20% - 24% X taks 76% 15% - 19% X taks 81% < ꞊ 14% X taks 85%
Sumber : Surat Edaran (SE) No.22/BS.1.00/2012, tanggal 30 Maret 2012
Simulasi: Nasabah menggadaiakan barang perhiasan berupa gelang emas 22 karat dengan berat 12 gram, setelah dihitung ternyata nilai taksiran tersebut
senilai Rp 6.468.000 dan nilai pinjaman maksimum senilai Rp 5.950.560 dengan melakukan  pinjaman  di  bawah  maksimum  senilai  Rp  4.000.000  dalam  jangka waktu  selama10  hari,  maka  biaya ijarah dan  biaya  administrasi  adalah  sebagai berikut:
Tabel 3. Biaya dan Diskon Ijarah Biaya Ijarah
: Taksiran/Rp 10.000 x Tarif Marhun Bih x Jangka waktu/10
: 6.468.000/Rp 10.000 x 71 x 10 hari/10
: Rp 45.922 (dibulatkan Rp 46.000) Diskon Ijarah
: Persentase pinjaman
: Pinjaman/taksiran x 100
: 4.000.000/6.468.000 x 100
: 61%
: Diskon Ijarah
: Ijarah asal – ( ijarah asal x persentase Diskon Ijarah ) : 46.000 – (46.000 x 32%) Pinjaman Rp 4.000.000 adalah 61% dari harga taksiran barang.  Pinjaman 60-64% dari nilai taksiran mendapat diskon sebesar 32%) : 46.000 – 11.960 : 34.040 (dibulatkan 34.100)
Jadi, uang yang harus dibayar oleh nasabah untuk melunasi pinjamannya selama 10 hari Rp 4.034.100 (pinjaman awal ditambah biayah ijarah ). Biaya Administrasi Biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah saat melakukan akad disepakati senilai Rp 25.000 (Golongan B3)
Dari  simulasi  yang  ditampilkan  pada  Tabel  3,  dapat  diuraikan  sebagai berikut: Pertama ,  Apabilah  nasabah  melakukan  pinjman  maksimum  senilai  Rp 5.590.560 dari taksiran Rp 6.468.000 dalam jangka waktu 10 hari, maka nasabah dikenakan  biaya ijarah senilai  Rp.  46.000. Kedua ,  Apabila  nasabah  melakukan pinjaman  di    bawah  maksimum  senilai  Rp.  4.000.000  dari  pinjaman  ,aksimum senilai Rp 5.950.560 dari taksiran senilai 6.468.000 dalam jangka waktu 10 hari, maka nasabah dikenakan biaya ijarah senilai Rp 34.100,- Ketiga , Marhun Kantong (emas/berlian): Marhun jenis  perhiasan  yang  ditebus  tarif  jasa  simpan  sebesar Rp.  45-79,.  Per  10  hari  masa  penyimpanan  untuk  setiap  kelipatan  taksiran marhun emas  sebesar Rp. 10.000,.  satu  hari  masa  penyimpanan  duhitung  sama dengan  10  hari.  Terhadap  hasil  hitungan  jasa  simpanan  ini  di  lakukan pembulatan Rp. 100,. terdekat; Rp. 1 s/d Rp. 50 dianggap sama dengan 0 (nol); di  atas  Rp.  50  s/d  Rp.100  dibulatkan  ke  Rp.  100,. Keempat , Marhun gudang: Marhun jenis elektronik, alat rumah tangga lainnya yang ditebus dikenakan tarif jasa  simpanan  sebesar  Rp.  45-80  per  10  hari  masa  penyimpanan  untuk  setiap
kelipatan  taksiran  marhun  emas  sebesar  Rp.  10.000.  sedangkan marhun jenis kendaraan  bermotor  (mobil  dan  motor)  yang  ditebus,  digunakan  tarif  jasa simpanan  sebesar  Rp.  45-82  per  10  hari  masa  penyimpanan  untuk  setiap kelipatan  taksiran marhun emas  sebesar  Rp.  10,000,.  Satu  hari  masa penyimpanan  dihitung  sama  dengan  10  hari.  Terhadap  hasil  hitungan  jasa simpanan ini dilakukan pembulatan Rp.100 terdekat; Rp.1 s/d Rp. 50,. dianggap sama  dengan  o  (nol);  di  atas  Rp.  50  s/d    Rp.  100,.  Dibulatkan  ke  Rp.  100,. Selanjutnya, lihat tabel 4 berikut ini:

## Tabel 4.
Tarif Jasa Simpanan Marhun Gudang di Prgadaian Syariah
Jenis Marhun Gudang Pembulatan  Emas dan berlian
 Elektronik,  mesin  jahit,  sepeda  dan barang rumah tangga lainnya
 Kendaraan  bermotor  (motor  dan mobil)
 Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 45-79 x Jangka waktu/10
 Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 45-80 x Jangka waktu / 10
 Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 45-82 x Jangka waktu / 10
Sumber : Surat Edaran (SE) No.22/BS.1.00/2012, tanggal 30 Maret 2012
Tabel 5. Tarif Biaya Administrasi dan Surat Hilang di Pegadaian Syariah Golongan Biaya Administrasi Biaya Surat Hilang A B C1 C2 C3 C4 D1 D2
1.000 3.000
8.000 15.000 25.000 40.000 60.000 100.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 6.000 6.000
Sumber : Surat Edaran (SE) No.22/BS.1.00/2012, tanggal 30 Maret 2012

## Sistem Cicilan dan Perpanjangan
Rahn dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau dengan cara cicilan, sehingga memudahkan dan tidak memberatkan. Jika masa 4 bulan habis dan rahin belum dapat  melunasi,  maka  dengan  mangajukan  permohonan,  serta  menyelesaikan biayanya, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang 4 bulan lagi. Pelunasan Marhun Bih dan pengambilan Marhun Adapun  cara  pelunasan marhun  bih dan  pengambilan  barang  jaminan  di Pegadaian  Syariah  adalah  sebagai  berikut: Pertama ,  setiap  saat  uang  pinjaman dapat dilunasi tanpa harus menunggu habisnya jangka waktu akad; Kedua , proses pengambilan  pinjaman  sampai  penerimaan  kembali  barang  jaminan  tidak dikenakan biaya apa pun, kecuali membayar jasa simpanan sesuai tarif.

## Proses Pelelangan Marhun
Adapun  proses  pelelangan  barang  jaminan  adalah:  a)  Satu  minggu  sebelum pelelangan,  diberitahukan  kepada  nasabah  yang  barangnya  akan  dilelang;  b) Ditetapkan  harga  emas  pegadaian  pada  saat  pelanggan,  dengan  bea  lelang pembeli, 1% penjual dan 1% bea lelang; c)  Hasil pelelangan setelah dikurangi, kewajiban nasabah, dan sisanya dikembalikan ke nasabah; b) Sisa kelebihan yang tidak  diambil  selama  1  tahun,  dikembalikan  kepada Baitul  Maal yang terakreditasi.
Pegadaian Syariah pada PT. Pegadaian (Persero) Jakarta:

## Praktek dan Perspektif Hukumnya

## Kebutuhan Transaksi Gadai Sesuai Syariah
Menurut  pandangan  dari  hasil  wawancara  kepada  Dwi  Agus  Pramudya  selaku Direktur IV PT Pegadaian (Persero) Jakarta menyatakan sebagai berikut:
“Pegadaian  Syariah  dalam  perspektif  Perum  Pegadaian,  hadir  untuk  menjawab kebutuhan  transaksi  gadai  sesuai  Syariah.  Untuk  solusi  pendanaan  yang  cepat, praktis,  dan  menentramkan.  Oleh  karena  hanya  dalam  waktu  15  menit, kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi, tanpa memerlukan membuka  rekening  ataupun  prosedur  lain  yang  memberatkan.  Customer  Perum Pengadaian cukup membawa barang-barang berharga miliknya, dan saat itu juga akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman tersebut dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. Pemberian  Gadai  Syariah,  dapat  menentramkan  dalam  pengertian  sumber  dana. Perum  Pegadaian  berasal  dari  sumber  yang  sesuai  dengan  Syariah.  Proses  gadai berlandaskan  prinsip  Syariah,  serta  didukung  oleh  petugas-petugas  dan  outlet dengan nuansa Islami sehingga lebih syar‟i dan menentramkan” 21
Dari penjelasan di atas. Peneliti dapat menyimpulkan, bahwa Pegadaian Syariah  dalam  perspektif  perum.  Pegadaian  hadir  untuk  menjawab  kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah menentramkan, karena sumber dana yang dimiliki oleh pegadaian syariah didapat dari sumber dana yang halal dan sesuai dengan prinsip  syariah.  Produk  dan  layanan  pencairan  kredit  pada  kantor  pegadaian syariah pada umumnya hanya menggunakan produk layanan rahn dan ijarah saja. Padahal,  sebuah  lembaga  pegadaian  idealnya  tidak  hanya  melayani  dua  model jasa.
Menurut  peneliti,  Pegadaian  syariah  PT.  Pegadaian  (Persero)  hadir untuk  menjawab  kebutuhan  transaksi  gadai  sesuai  syariah.  Untuk  solusi pendanaan yang cepat, praktis, aman, dan menentramkan, karena hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi
21 Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017
tanpa  melakukan  pembukaan  rekening  ataupun  prosedur  lain  yang memberatkan  dan  terkesan  sangat  rumit.  Nasabah  pegadaian  syariah  PT. Pengadaian  (Persero)  cukup  membawa  barang-barang  berharga  miliknya  yang akan  di  gadaikan,  maka  pada  saat  itu  juga  akan  mendapatkan  dana  yang dibutuhkan  dengan  jangka  waktu  hingga  120  hari dan  dapat  dilunasi  sewaktu- waktu.  Jika  masa  jatuh  tempo  tiba  dan  nasabah  masih  membutuhkan  dana pinjaman  tersebut,  maka  pinjamannya  dapat  diperpanjang  hanya  dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi.
Konsep Dasar Lembaga Gadai Syariah Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman:
ِّدَإُي ۡلَف ا ٗض ۡعَب مُكُض ۡعَب  َهِمَأ  ۡنِاَف ٞۖٞتَضىُبۡقَّم  ٞهََٰهِزَف اٗبِتاَك ْاوُذِجَت  ۡمَلَو ٖزَفَس  َٰىَلَع  ۡمُتىُك نِئو ۗۥُهُب ۡلَق  ٞمِثاَء َٰٓۥُهَّوِاَف اَه ۡمُت ۡكَي هَمَو ََۚةَذََٰهَّشلٱ ْاىُمُت ۡكَت  َلََو ۗۥُهَّبَر َ َّللَّٱ ِقَّتَيۡلَو ۥُهَتَى ََٰمَأ  َهِمُت ۡؤٱ يِذَّلٱ ٞميِلَع  َنىُلَم ۡعَت اَمِب ُ َّللَّٱَو
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai), sedang  kamu  tidak  memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang tanggungan  yang  dipegang  (oleh  yang  berpiutang).  Akan  tetapi  jika  sebagian kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain,  maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”
Ayat  ini  menjelaskan,  bahwa  pada  hakikatnya rahn merupakan  salah satu  bentuk  dari  konsep muamalah ,  dengan  mengedepankan  sikap  menolong dan amanah. Begitu juga dalam hadits Rasulullah Saw dari Ummul Mukminin, Aisyah  r.a  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  hurairah,  di  sana  nampak  sikap menolong  antara  Rasulullah  dengan  orang  Yahudi  saat  Rasulullah  Saw menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut.
Pada  dasarnya,  hakikat  dan  fungsi  lembaga  gadai  dalam  Islam  adalah semata-mata  untuk  memberikan  pertolongan  kepada  orang  yang membutuhkan  dengan  bentuk  marhun  sebagai  jaminan,  dan  bukan  untuk kepentingan  komersial  dengan  mengambil  keuntungan  yang  sebesar-besarnya tanpa mengiraukan kemampuan orang lain. Dalam realita kehidupan, terkadang kita  sangat  membutuhkan  uang  untuk  menutupi  kebutuhan  mendesak  maka bila tidak ada orang yang bisa memberikan pinjaman dan kita memiliki barang yang layak digadaikan, ke lembaga gadai syariah kita dapat menjadikan barang tersebut  jaminan  gadai  atas  utangnya.  Demikianlah,  Allah  mensyariatkan rahn (gadai)  untuk  kemaslahatan  orang  yang  menggadaikan  ( rahin ),  pemberi  utang ( murtahin ) dan masyarakat.
Untuk  yang  menggadaikan  ( rahin ),  ia  mendapatkan  keuntungan  yaitu dapat  menutupi  kebutuhannya  sehinnga  bisa  menyelamatkan  diri  dari  krisis yang menimpanya, dan menghilangkan kegunduhan di hatinya. Bahkan, kadang ia bisa berdagang dengan modal utang tersebut, lalu menjadi sebab ia menjadi kaya.  Adapun  pihak  pemberi  utang  ( murtahin ),  ia  menjadi  tenang  dan  merasa aman  atas  haknya  dan  mendapatkan  keuntungan  syar’i,  dan  bila  berniat  baik, otomatis  ia  mendapatkan  pahala  dari  Allah  Swt.  Kemaslahatan  yang  kembali kepada  masyarakat,  yaitu  memperluas  interaksi  perdagangan  dan  saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena peminjaman dengan rahn ini termasuk katagori tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Disana  terdapat  manfaat  yang  menjadi  solusi  dalam  krisis,  memperkecil permusuhan.
Menghilangkan Unsur Bunga dan Riba dalam Transaksi Gadai Syariah Mencermati  proses  operasional  Pegadaian  Syariah  di  kantor  pusat  PT Pegadaian (Persero) Jakarta sebagaimana diuraikan di atas, mulai dari mobilisasi dana  untuk  modal  dasar  sampai  kepada  penyalurannya  kepada  masyarakat, seluruhnya  tidak  boleh  mengandung  unsur  riba,  sebab  dalam  operasionalnya Pegadaian  Syariah  PT  Pegadaian  (Persero)  Jakarta  tidak  mengenakan  bunga kepada  nasabah,  tetapi  hanya  mengenakan  margin/keuntungan  berdasarkan kesepakatan  kedua  belah  pihak  dan  biaya  gadai  kepada  nasabah.      Tentang ribanya  bunga    sebenarnya  telah  ditetapkan  dalam  suatu  pertemuan  penelitian Islam yang dihadiri 150 para ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Muharram 1385 H atau Mei 1965 di Kairo, Mesir.
Di  Setelah  itu  berbagai  forum  ulama  internasional  yang  juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank, yaitu: 1) Majma‟ al-Fiqh al-Islamy Negara-negara  OKI  yang  diselenggarakan  di  Jeddah  tanggal  10  –  16  Rabi’ul Awal 1406 H atau 22 – 28 Desember 1985; 2) Majma‟ al-Fiqh Rabithah al-„Alam al-Islamy , Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Mekkah tanggal 12 – 19  Rajab  1406  H;    3)  Keputusan Dar  It-Itfa ,  Kerajaan  Saudi  Arabia,  1979;  4) Keputusan Supreme  Shariah  Court ,  Pakistan  22  Desember  1999.  Di  Indonesia, fatwa  ulama’  tentang  bank  dan  bunga  bank  ditetapkan  dalam  Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah  tahun  1968  di  Sidoarjo  yang  menyarankan  kepada  PP Muhammadiyah  untuk  mengusahakan  terwujudnya  konsepsi  sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Setelah itu dalam Munas Alim Ulama dan Kongres NU tahun 1992 di Bandar Lampung  yang  mengamanatkan  berdirinya  Bank  Islam  dengan  sistem  tanpa bunga. Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  tanggal  10  Februari  1999 membentuk sebuah dewan yang disebut Dewan Syari’ah Nasional (DSN) yang telah mengeluarkan lebih dari 40 fatwa yang menyangkut berbagai jenis kegiatan keuangan,  produk,  dan  jasa  keuangan  syari’ah.  Fatwa  DSN  pertama  yang dikeluarkan  adalah  No.  01/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Giro  tanggal  26
Dzulhijjah  1420  H  atau  1  April  2000  M,  yang  memutuskan  bahwa  giro  yang tidak dibenarkan secara syari’ah yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga, kemudian    No.  02/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Tabungan  tanggal  26 Dzulhijjah  1420  H  atau  1  April  2000  M,  yang  memutuskan  bahwa  tabungan yang  tidak  dibenarkan  secara  syari’ah  yaitu  tabungan  yang  berdasarkan perhitungan bunga, dan No. 03/DSNMUI/IV/2000 tentang Deposito tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H atau 1 April 2000 M, yang memutuskan bahwa deposito yang  tidak  dibenarkan  secara  syari’ah  yaitu  deposito  yang  berdasarkan perhitungan bunga, namun ketiga fatwa tersebut belum mengundang reaksi dari masyarakat.
Bunga ( interest / fa-idah ) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman  uang  ( al-qard )  yang  diperhitungkan  dari  pokok  pinjaman  tanpa mempertimbangkan  pemanfaatan/  hasil  pokok  tersebut  berdasarkan  tempo waktu  dan  diperhitungkan  secara  pasti  di  muka  berdasarkan  persentase.  Riba adalah  tambahan  ( ziyadah )  tanpa  imbalan  yang  terjadi  karena    penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba nasi‟ah .  Praktek  pembungaan  uang  saat  ini  telah  memenuhi  kriteria riba yang terjadi  pada  zaman  Rasulullah  SAW,  yakni riba  nasi‟ah .  Dengan  demikian, praktek  pembungaan  uang  ini  termasuk  salah  satu  bentuk riba ,  dan  haram hukumnya. Praktek pembungaan uang ini banyak dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya termasuk juga oleh individu. Bermuamalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syari’ah, tidak diperbolehkan  melakukan  transaksi  yang  didasarkan  pada  perhitungan  bunga. Untuk  wilayah  yang  belum  ada  kantor  atau  jaringan  Lembaga  Keuangan Syari’ah, diperbolehkan melakukan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan  pada  prinsip dharurat/  hajat .  Perbedaan  utama  antara  bunga  gadai dengan  biaya  gadai  adalah  sifat  bunga  bisa  berakumulasi  dan  berlipat  ganda sementara biaya gadai hanya sekali dan ditetapkan di muka. Oleh karena sudah jelas  bahwa  Pembiayaan  yang  disertai  dengan rahn di  Pegadaian  Syariah  PT Pegadaian  (Persero)  Jakarta  bebas  dari  riba  yang  hukumnya  dilarang  dalam Hukum Islam.
SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  sebagaimana  telah diuraikan  di  atas,  penulis  menarik  sebagai  kesimpulan  penelitian  ini  sebagai berikut: Pertama , Pelaksanaan Fatwa 92/2014 “pembiayaan yang disertai dengan rahn ”  pada  pegadaian  syariah  dengan  sistem  syariah  di  kantor  pusat  PT Pegadaian  (Persero)  Jakarta  telah  sesuai  dengan  Hukum  Islam  karena  alasan sebagai  berikut  :  a)  Mayoritas  nasabah  memilih  pembiayaan  MULIA  dengan alasan  mengikuti  syariat  Islam  yaitu  karena  prinsip  bebas  bunga,  tidak mengandung gharar dan mudah persyaratannya; b) Pelaksanaan Fatwa 92/2014 “pembiayaan yang disertai dengan rahn dalam pembiayaan MULIA telah sesuai
~ Yupiter : Integrasi Akad Pembiayaan dan Akad Rahn ~
syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang menyangkut al-„akid (para pihak), al-ma‟kud „alaih (obyek perjanjian) maupun sighat (ijab dan kabul). Kedua , Upaya yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah kantor pusat PT  Pegadaian  (Persero)  Jakarta,  sehingga  Pelaksanaan  Fatwa  92/2014 “pembiayaan  yang  disertai  dengan rahn tersebut  telah  sesuai  dengan  kaidah- kaidah  Hukum  Islam:  a)  Persyaratan  dan  prosedur  pemberian  pinjaman  atau pembiayaan telah  ditentukan oleh pegadaian syariah kantor pusat PT Pegadaian (Persero)  Jakarta.  Berdasarkan  kaidah-kaidah  Hukum  Islam:  persyaratan sederhana,  prosedur  mudah,  akad  secara  tertulis,  pembiayaan/hutang  dengan jaminan  barang  yang  sudah  dibeli,  tidak  dipungut  bunga,  keuntungan/ margin dan  isi  perjanjian  ditentukan  oleh  kedua  belah  pihak  serta  pembiayaan  tidak mengandung gharar . b) Pegadaian Syariah kantor pusat PT Pegadaian (Persero) Jakarta,  melakukan  analisis  pembiyaan  secara  obyektif  yang  meliputi  aspek- aspek  :  karakter (character), kemampuan (capacity), kondisi (condition), agunan (collateral/rahn) dan  kepercayaan.  c)  Untuk  memberikan  keputusan  dikabulkan atau  ditolaknya  permohonan  pembiayaan,  didasarkan  pada  suatu  kriteria  dan analisis  tertentu  yang  sifatnya  obyektif  sesuai  dengan  kejujuran  dan  keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta. Hal ini menunjukkan penerapan  prinsip  kejujuran,  keadilan  dan  prinsip  tauhid  dalam  ekonomi syari’ah Ketiga, Hambatan pelaksanaan Fatwa 92/2014 “pembiayaan yang disertai dengan rahn pada  Pegadaian  Syariah  kantor  pusat  PT  Pegadaian  (Persero) Jakarta  adalah  faktor-faktor  sebagai  berikut  :a)  Pegadaian  Syariah  relatif  baru sebagai  suatu  sistem  keuangan.  Oleh  karena  itu,  menjadi  tantangan  tersendiri bagi Pegadaian Syariah untuk mensosialisasikan syariahnya. dalam berhubungan dengan rahn. b) Kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan Pegadaian Syariah. Di samping itu, keberadaan pegadaian  konvensional  di  bawah  kementerian  BUMN  mempersulit  posisi Pegadaian Syariah, bila berinisiatif untuk independen dari pemerintah pada saat pendiriannya.  c)  Pegadaian  kurang  populer. Image yang  selama  ini  muncul adalah, bahwa orang yang berhubungan dengan pegadaian adalah mereka yang meminjam  dana  jaminan  suatu  barang,  sehingga  terkesan  miskin  atau  tidak mampu  secara  ekonomi.  d)  Kurangnya  tenaga  profesional  yang  handal  dan mengerti.  Bagaimana  operasionalisasi  Pegadaian  Syariah  seharusnya,  dan sekaligus memahami aturan Islam mengenai Pegadaian. e) Sulitnya memahami kepada  masyarakat  mengenai  bahaya  bunga  yang  sudah  mengakar  dan menguntungkan  bagi  segelintir  orang.  dan  pembinaan  Pegadaian  Syariah.  d) Sebagaian masyarakat masih beranggapan bahwa keberadaan Pegadaian Syariah hanya  diperuntukan  bagi  umat  Islam.  e)  Belum  banyak  masyarakat  yang mengetahui keberadaan Pegadaian Syaraiah.[]
Referensi:
Al-Qur‟an al-Karim & Al-Hadits as-Syarif Abidin Ibnu’. Radd al-Muhtar „ala ad-Durr al-Mukhtar. Beirut: Dar al-Fikr, Jilid V, hal. 339 Antonio, Muhammad Syafi’I, Bank Syariah dari Teori ke Praktek , Jakarta: Gema Insani, 2001
Anshari  Abdul  Ghofur, Gadai  syariah  di  Indonesia  :  konsep,  Implementasi  dan Institusionalisasi , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006 Arifin Zainal, Memahami Bank Syariah , Alvabet, Jakarta, 2000 Asy-Syarbaini al Khatib. Mugni al-Muhtaj. Beirut: Dar al-Fikr, 1978 Bukhori Imam, Shohih Bukhori , kitab bad ‟ i al-wahyi, Kairo:Daarus Syu’ab, juz.3, no.2278, h.122 Dardir. Asy-Syarh ash-shagir bi Syarh ash-Shawi. Mesir: Dar al-Ma’arif, Jilid III, hal. 303
Dewan Syariah Nasional (DSN). Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional . Jakarta,
2014
Habiburrahman, Rahmawati Yulia, Suhardjo, Budiyana, dan Wartono. Mengenal Pegadaian Syariah. Jakarta : Kuwais, 2016 Haroen,  Nasrun. Fiqh  Muamalah .  Tangerang:  Gaya  Media  Pratama,  Cetakan  2
2007. Huda Nurul, “ Daya Serap Lulusan Program Studi Ekonomi Keuangan Islam” , jurnal Fakultas Ekonomi I, Volume 12, Nomor 1,  (Jakrta Universitas YARSI Jakarta, 2016) 136-137
Kumar, “Jenis-jenis  Penelitian” (Research  Methodology:  Step  by  step  guide  for beginners (2nd.). London: SAGE Publication Ltd. 2005 Sjahdeni Sutan  Remi  , Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia , Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2005 Sobirin,  Ahmad,  Jurnal: “Meraih  Keunggulan  Melalui  Pengintegrasian  Sumber  Daya Manuasia dan Perencanaan Strategik”, Edisi Khisus Jurnal Siasat Bisnis on Human Reseurces, 2005 Tarmizi, Erwandi. Gadai Emas Syariah, Kamuflase Riba . Pengusaha Muslim. Hal 44-47, 2014 Tim Kashiko, Kamus Lengkap Arab Indonesia , Surabaya: Kashiko, 2000 Wiroso, Jual Beli Murabahah, Ctk.Pedrtama, UII Press, Yogyakarta, 2005