## FARAQ DALAM  PERNIKAHAN SINDIKET DI JOHOR MALAYSIA DAN RELEVANSINYA DENGAN PENANGANAN NIKAH SIRRI DI INDONESIA

## Khairani
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh rani_mukdin@yahoo.co.id
Abstrak. Marriage sindiket almost similar meaning with marriage Sirri Indonesia. Johor Malaysia wedding sindiket has caused a lot of problems in the community, especially about the validity  of his  marriage. Faraq or annulment of  marriage is a way for  the completion  of a dubious marriage. so immoral that occur from dubious marriage not continues. Faraq mechanism in this sindiket marriage has  been defined in Enakmen 17  of  2003 Islamic Family Law. Court that decides whether the marriage can be forwarded or difaraq sindiket. The factors that led  to a marriage should sindiket difaraq partly  because  the elements  of the  pillars  of marriage are not met. Faraq provisions in this sindiket marriage should be able to consider in preventing and addressing issues arising from the consequences of marriage Sirri in Indonesia.

## Kata kunci: faraq, pernikahan sindiket, nikah siri

## A. Pendahuluan
Manusia  adalah  makhluk  yang  lebih  dimuliakan  dan  diutamakan  oleh  Allah  SWT., dibandingkan dengan  makhluk-makhluk  lainnya. Allah SWT. telah  menetapkan  adanya  aturan tentang perkawinan bagi manusia dintaranya yang terpenting perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.
Di  Negeri  Johor,  urusan  pernikahan  di    kalangan  umat Islam  telah  termaktub  di  dalam Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Johor  2003.  Melalui  Enakmen    ini,  sesuatu pernikahan  itu  tidak  boleh  didaftarkan  dan  disahkan  kecuali  telah  melalui  prosedur-prosedur yang ditetapkan Enakmen tersebut. Ini dijelaskan sebagaimana Seksyen 12(1) yang menyebut:
“ Sesuatu perkahwinan yang bersalahan dengan Enakmen ini  tidak  boleh  didaftarkan di bawah Enakmen ini, kecuali dengan syarat bahwanya sesuatu perkahwinan yang diakad secara    sah    mengikut    hukum    syarak    boleh    didaftarkan    di    bawah    Enakmen  ini dengan perintah mahkamah tertakluk kepada seksyen 39.
Dari  penjelasan  tadi  diketahui  bahwa  pernikahan  di  kalangan  umat  Islam  termaktub  di dalam  Enakmen  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Johor  2003.  Adapun  bisa  dikatakan  bahwa terdapat  masalah  yang  timbul  dalam  pernikahan  apabila  pasangan  tersebut  melakukan pernikahan sindiket yang  tidak  mengikut  prosedur  yang  telah  ditetapkan  di  dalam  undang- undang.
Pernikahan sindiket adalah pernikahan di dalam atau di luar negeri yang tidak mengikut prosedur yang ditetapkan dalam sebuah negara. Nikah atau kawin sindiket di Malaysia biasanya dilakukan  kawasan  perbatasan  Malaysia  dengan  Thailand  misalnya,  yang  dilaksanakan  oleh badan  hukum  atau  orang  perseorangan  yang  tidak  mendapat  kewenangan  menikahkan  dari pemerintah/negara.  Kebiasaannya,  pihak-pihak  yang melaksanakan pernikahan sindiket ini menyediakan  segala  kemudahan  untuk  pasangan  yang  melangsungkan  perkawinan  termasuk menyediakan  saksi  dan  wali  untuk  pihak  perempuan. Masalah  akan  timbul  apabila  perkawinan
ini  dikemudian  hari  diragukan  kesahihannya  dan  karena  itu  tidak  dapat  didaftarkan  disebabkan surat nikah yang dikeluarkan bukan surat nikah yang resmi dari instansi pemerintah.
Kebanyakan kasus nikah tanpa izin ini berawal dari pihak lelaki yang ingin berpoligami, namun merasakan prosedur permohonan berpoligami  yang ingin berpoligami di negeri masing- masing  agak  berat  dan  terlalu  birokrasi.  Justeru  itu,  dalam  hal  ini  pemohon  yang  ingin berpoligami menganggap peraturan ini amat berat sedangkan mereka berkeinginan merahasiakan dari  pengetahuan  isteri-isteri  yang  sudah  ada,  dan  permasalahan  yang  lain  timbul  seperti pengantin  perempuan  hamil  luar  nikah,  tidak  mendapat  restu  keluarga,  wali  enggan,  prosedur yang  ditetapkan  agak  membebankan  dan pernikahan  dengan  warga  asing.  Akibat  pernikahan sindiket,  pasangan  dapat didakwa  di  mahkamah karena  jika  ditetapkan  bersalah bisa dikenakan denda maksimum RM.1000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekaligus.
Terdapat  dampak yang  berbeda  berkaitan  dengan  kawin  sindiket  ini  yaitu,  sekiranya perkawinan itu melibatkan wali yang sah maka perkawinan tersebut dianggap sebagai sah disisi syara’,  Pernikahan  seperti  ini  seharusnya  didaftarkan  di  unit  nikah  cerai  dan  rujuk  di  Pejabat Agama terdekat. Kegagalan melakukan pendaftaran ini dapat menyebabkan implikasi yang lebih buruk pada masa akan datang terutama jika terjadi perceraian. Sebagai contoh, isteri tidak berhak menuntut  sesuatu  hak  dari  suaminya  karena  tidak  ada  arsip  perkawinan  mereka  pada  lembaga resmi negara.
Adapun  jika perkawinan  itu  dilakukan  dengan  menggunakan  wali  yang  diragukan keabsahannya sebagai wali sah maka perkawinan tersebut juga diragukan kesahihannya. Apabila keadaan ini terjadi maka akan timbul masalah ketika mendaftarkan perkawinan itu. Jika didapati di  kemudain  hari dari  hasil  penelitian  perkawinan  itu  sah  dan  telah  memenuhi  syarat  dan hukumnya,  maka  pendaftaran  akan  dijalankan  dan  denda  akan  dikenakan  kepada  pasangan terlibat.  Sebaliknya  jika  dibuktikan  perkawinan  itu  tidak  sah,  maka perintah  ‘ faraq ’  yaitu pemisahan perkawinan suami isteri yang terlibat akan dikeluarkan mahkamah syariah.
Faraq berasal  dari  perkataan faraqa dan  masdarnya  ialah tafriq yang    bermaksud perkawinan    yang  dipisahkan/dibubarkan. 1 Dari  sudut  istilah    faraq    yang  digunakan  di  dalam kitab-kitab  fiqh  bermaksud  pemisahan  atau    pembubaran  perkawinan  baik  melalui  talak  atau selainnya.  Namun  di    dalam  sistem  perundangan  Islam  di  Malaysia  istilah faraq digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu pembubaran perkawinan bukan melalui talak. Faraq banyak disebut dalam kitab fiqh yang dikaitkan dengan  akibat dari perkawinan  yang tidak sah. Dalam hal faraq hanya mahkamah yang boleh menentukan kesahihan suatu perkawinan.
Perintah faraq hanya  boleh  dikeluarkan  oleh  mahkamah  apabila    terbukti  sebuah perkawinan  itu  tidak  sah,  yang  dimaksudkan  dengan faraq perlu  dipahami  terlebih  dahulu hukum-hukum untuk suatu pernikahan  yang terbit dari akad nikah  yang lazim dan tidak lazim. Umumnya  hukum  untuk  pernikahan  dapat  dikategorikan  kepada  dua  yaitu  apakah  perkawinan yang  sah  atau  tidak  sah.  Akad  nikah  yang  tidak  sah  adalah  nikah  yang  tiada  atau  hilang  salah satu atau beberapa syarat sah nikah. 2
Kebiasaan yang dialami oleh individu yang menggunakan praktek pernikahan sindiket ini mempunyai  dampak yang  besar  terhadap  pelaku  sendiri  karena  kebiasaan  pernikahan  ini  akan
1 Abdul Karim  Zaidan. Al Mufassol Fi Ahkam Al Mar’ah  Wa Baitul Muslim (Beirut:  Muassasah  Risalah, 2000), hlm. 196.
2 Wahbah  Al-Zuhaily, Fiqh  dan  Perundangan  Islam,  Jilid  7, (terj.  Ahmad  Shahbari  Salamon),    (Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur, 2001), hlm. 159.
difaraqkan  oleh  mahkamah  sekiranya  terdapat  permasalahan  dalam  rukun-rukun  pernikahan tersebut.  Dapat  disimpulkan  bahwa  kepada  individu  yang  mendaftar  mengenai  pernikahan tersebut akan dikenakan sanksi karena kesalahannya.
Dari  latar  belakang  di  atas permasalahan  yang akan dibahas dalam  tulisan  ini ialah bagaimana mekanisme faraq dalam  perkawinan sindiket menurut  Enakmen  17  Tahun  2003 Undang-Undang  Keluaga  Islam  Negeri  Johor dan  bagaimanakah  pandangan  hukum  Islam terhadap  konsep faraq tersebut  serta bagaimana  penanganan  nikah sirri di  Indonesia  dikaitkan dengan konsep faraq di negeri Johor.

## B. Prosedur dan Mekanisme Faraq Perkawinan Sindiket Di Johor
Faraq berasal  daripada  perkataan faraqa dan  masdarnya  ialah tafriq yang    bermaksud perkawinan  yang  dipisahkan/dibubarkan.  Pada  sudut  istilah faraq yang  digunakan  di  dalam kitab-kitab fiqh membawa maksud pemisahan yang dilakukan oleh mahkamah. 3
Pernikahan sindiket berasal  dari  dua  kata  yaitu  nikah  dan sindiket. Pernikahan  adalah suatu perjanjian yang di buat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Dalam  fiqh,  pernikahan  diartikan  dengan Az-zawaj yang  merupakan  kata  dalam  bahasa  Arab yang menunjukan arti bersatunya dua perkara atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan. 4 Pernikahan akan terlaksana bila pasangan setuju untuk menjadi pasangan  suami istri dan diikat dengan  janji  yang  dipersetujui  bersama,  sementara  diperkukuhkan  dengan  norma  sosial  yang mempengaruhi  mereka. 5 Isu  nikah  tanpa  izin  juga  berkaitan  erat dengan  kasus  pernikahan sindiket yang melibatkan orang tidak berwenang untuk mengurus pernikahan pasangan tersebut.
Menurut Dr. Zaleha Kamarudin dan Raihanah Abdullah, pernikahan sindiket ditakrifkan sebagai  suatu  peruntukan  yang  tidak  mengikut  prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang- undang. 6 Pernikahan  melalui  cara  ini  dilaksanakan  oleh  orang-orang  tertentu  yang  tidak dibenarkankan oleh negara dan agama untuk mengakad nikahkan seseorang. Sebaliknya mereka menjalankan  majelis  akad  nikah  tersebut  sembunyi-sembunyi  dan  rahasia hanya melibatkan pihak-pihak tertentu saja.
Lazimnya kadar bayaran yang dikenakan kepada pasangan agak tinggi dibanding dengan perkawinan  yang  mengikut  prosedur  biasa.  Surat  perakuan  atau  sijil (surat  nikah) yang dikeluarkan melalui cara ini adalah palsu dan meragukan. Kadar bayaran yang dikenakan adalah di  antara  RM500-RM3000  yang  meliputi  upah  juru,  saksi,  sijil  nikah  palsu  serta  biaya administrasi dan biaya lainya saat dilaksanakan. 7
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  nikah sindiket ialah suatu  perkawinan  yang dilaksanakan  tanpa  diketahui  dan  dicatat  oleh  instansi  resmi  pemerintah  atau  pejabat  yang berwenang  baik  dilakukan  di dalam  atau  di  luar  negara  Kemungkinan  nikah  seperti  ini  sering merupakan suatu perkawinan yang berlawanan dengan hukum syara’
3 Abdul Karim Zaidan. Al Mufassol Fi Ahkam Al Mar’ah Wa Baitul Muslim . (Beirut: Muassasah Risalah, 2000), hlm. 195.
4 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, ( Jakarta: Kencana, 2003), hlm.74.
5 Muhammad  Hatta  Shahrom, Psikologi  Keluarga  Ke  Arah  Rumah  Tangga  Bahagia,  Cet.  1,  (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 1989), hlm. 15.
6 Zaleha  Kamarudin  &  Raihanah  Abdullah.  Kamus Istilah  Undang-Undang  Keluarga  Islam,.    (Kuala Lumpur: Percetakan Strikeway sdn. Bhd 2002), hlm. 118.
7 Dr.  Mat  Saad  Abd.  Rahman, Undang-Undang  Keluarga  Islam.  Aturan  Perkawinan  Suatu  Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa, hlm. 248.
Di  Malaysia  merupakan  suatu  keharusan  bagi  seseorang  lelaki  atau  perempuan  yang hendak  menikah,  perlu  memohon  untuk  mendaftarkan  perbuatan  tersebut  kepada  Pejabat Pendaftar  Nikah  Cerai  dan  Rujuk  Jabatan  Agama  Islam  di  daerah  tempat  dia  menetap  atau melangsungkan pernikahan. Begitu pula di Johor, menurut Seksyen 16 Enakmen 17 Tahun 2003 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor yang berbunyi:
1. “Apabila dikehend aki untuk mengakadnikahkan sesuatu perkawinan dalam Negeri tiap- tiap  satu  pihak  kepada  perkawinan  yang  dicadangkan  itu  hendaklah  memohon  dalam borang yang ditetapkan untuk kebenaran berkawin kepada Pendaftar bagi kariah masjid di mana pihak perempuan itu b ermastautin.”
2. Permohonan  tiap-tiap  satu  pihak  hendaklah  disampaikan  kepada  Pendaftar  sekurang- kurangnya  tujuh  hari  sebelum  tarikh  yang  dicadangkan  bagi  perkawinan  itu,  tetapi Pendaftar boleh membenarkan masa yang lebih singkat dalam mana-mana kasus.
Selain pada pejabat yang berwenang di dalam negeri, pernikahan  yang resmi dapat pula dilakukan  di  luar  negeri  dengan  mencatatkan  pernikahan  tersebut  melalui  kantor  kedutaan  atau konsulat  Malaysia  di  negara  manapun  di  dunia.  Pihak  JAKIM  (Jabatan  Kemajuan  Islam Malaysia) senantiasa berusaha membuat penyeragaman undang-undang antara negeri-negeri, ini akan  memudahkan  pihak  berkuasa  dalam  mengusut  penipuan  atau  pemalsuan  dalam mengeluarkan sertifikat nikah.
Jika seseorang lelaki atau perempuan menikah secara melawan hukum dan tidak menurut peraturan  perundang-undangan  tentang  perkawinan  di  Malaysia  khususnya  Johor  maka pernikahan seperti ini dapat digolongkan ke dalam nikah sindiket (nikah liar/bawah tangan/nikah sirri). Implikasi daripada pernikahan sindiket, pihak berwenang dibidang perkawinan tidak akan mengeluarkan sertifikat nikah.
Pernikahan  yang  dilakukan  tidak  menurut  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku di  Malaysia,  pada  dasarnya  secara  hukum  diragukan  keabsahannya  begitu  pula  secara  syara’. Oleh sebab itu pernikahan seperti ini perlu mendapat penetapan itsbat dari Mahkamah Syari’ah untuk  menghilangkan  keraguan  tersebut. 8 Menurut  pasal  11  dan  12  Enakmen  yang  sama, perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Malaysia tidak bisa di daftarkan, kecuali perkawinan itu telah disahkan oleh Mahkamah Syari’ah sesuai menurut hukum syara’ dan di perintahkan oleh hakim  untuk didaftarkan.
Pasal 11. Perkahwinan tidak sah.
Sesuatu perkahwinan adalah tak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syarak, untuk menjadikannya sah.
Pasal 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan.
(1) Sesuatu  perkahwinan  yang  bersalahan  dengan  Enakmen  ini  tidak  boleh  didaftarkan  di bawah Enakmen ini.
(2) Walau  apa  pun  subseksyen  (1)  dan  tanpa  mempengaruhi  subseksyen  40  (2),  sesuatu perkahwinan  yang  telah  diupacarakan  berlawanan  dengan  mana-mana peruntukan Bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum Syarak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah daripada Mahkamah.
8 Najibah Mohd Zin el dan Noraini Mohd Hasyim, Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia. Cet. 14 (Kuala Lumpur: Malaysia), hlm. 21.
Sebagai  rumusan,  isu  pernikahan  tanpa  izin  bisa  dibendung  bila  semua  mekanisme dilaksanakan  berjalan  dengan  teratur  dan  efektif.  Pihak  berwenang  dapat  membuat  peraturan perkawinan  yang  lebih  mudah  untuk  dilakukan  masyarakat  tentunya  tanpa  mengabaikan  syarat sahnya  perkawinan  menurut  syariat  Islam.  Kendati  aturannya  dipermudah,  namun  pihak berwenang  tentu  juga  harus  berhati-hati  dan  teliti,  agar  peraturan  perundangan  yang  mudah tersebut tidak di manfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertangungjawab untuk memanfaatkan dan melakukan pelanggaran hukum di masa mendatang.
Adapun dalam  hal  telah  terjadi  pernikahan  yang  tida k  sesuai  dengan  hukum  syara’  dan negara, di Johor telah ditetapkan prosedur dan  mekanisme pengajuan permohonan pembatalan perkawinan.  Diatur  dalam  ketentuan  Pasal 61  subseksyen  (1),  (2),  (3)  bagian  (b)  ayat  1 terkandung  di  dalam  Enakmen  Pentadbiran  Agama  Islam  (Negeri  Johor)  2003  (En.  16/03) mengenai bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah yang menjelaskan:
1) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa di seluruh Negeri Johor dan hendaklah diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.
2) Walau  apa  pun  subseksyen  (1),  Ketua  Hakim  Syarie  boleh  bersidang  sebagai  Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan mengetuai Mahkamah itu.
3) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah
a) Dalam  bidang  kuasa  malnya,  mendengar  dan  memutuskan  semua  tindakan  dan prosiding  jika  semua  pihak  dalam  tindakan  atau  prosiding  itu  adalah  orang  Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubungan dengan
b) Pertunangan, perkahwinan, perwalian, ruju’ , perceraian, pembubaran perkahwinan (fasakh),  nusyuz,  atau  pemisahan  kehakiman  (faraq)  atau  apa-apa  perkara  yang berkaitan dengan perhubungan antara suami isteri;
Sepanjang  dapat  diterapkan  dalam  pembatalan  perkawinan,  prosedur  yang  harus dilakukan  untuk  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan  yaitu  pengaduan  dari  pihak keberatan kepada mahkamah, di dalam menerima dan memproses kasus faraq di Johor kebiasaan ahli  waris  kepada  pasangan  yang  melaporkan  kepada  mahkamah  karena  mereka  yakin  bahwa perkawinan  anak    mereka  tidak  sah  disebabkan  syarat  sah  perkawinan  tidak  terpenuhi,  sebagai contoh seorang ayah tidak pernah menjadi wali kepada pernikahan anaknya itu dan pernikahan itu hanya diketahui melalui teman anaknya.
Prosedur  dan  mekanisme  pengajuan  permohonan  pembatalan  perkawinan  mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.  Diatur  dalam  Enakmen  20  Tahun  2003  Enakmen  Tatacara  Mal  Mahkamah  Syariah Negeri  Johor  sepanjang  dapat  diterapkan  dalam  pembatalan  perkawinan.  Prosedur  yang  harus dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu antara lain:
1. Pengaduan Pelanggan (pengajuan gugatan)
Surat  permohonan  pembatalan faraq perkawinan  diajukan  kepada  mahkamah  syariah dalam daerah  hukum    dimana  perkawinan  pasangan  tersebut  dilangsungkan  atau  mahkamah syariah  dalam  daerah  hukum  di  mana    tempat  tinggal  kedua  suami  isteri  menetap  dan  pihak gugatan  harus  menunjukkan  sebab-sebab  ahli  waris  mengajukan  atau  mempertikaikan  gugatan terhadap  tergugat  sekiranya  pihak  gugatan  terdapat  bukti  mengenai  sertifikat  nikah  serta dokumen  yang  berkaitan  pihak  gugatan  harus  menunjukkan  kepada pihak  mahkamah  untuk
mencatat pengaduan  dalam  buku  agama  5  dan  pihak  mahkamah  syariah  akan    mendapatkan pengesahan  dari  pihak  berkuasa  agama  dari  tempat  pernikahan  tersebut  dilaporkan  mengikut ketentuan Pasal 63 Enakmen 20 Tahun 2003 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Johor yang menjelaskan mengenai pernyataan tuntutan yang mengandung butir-butir tuntutan.
Mengenai  surat  permohonan  Afidavit  (pernyataan  tertulis  di  bawah  sumpah) tersebut dibuat  di  dalam  Enakmen  20  Tahun  2003  Enakmen  Tatacara  Mal  Mahkamah  Syariah  Negeri Johor, Pasal 113 subseksyen (1) yang menyebut  sesuatu afidavit hendaklah dalam borang ms 26 secara  tertulis  atau  lisan  yang  dilakukan  oleh  pemohon,  pemohon  bisa      datang  sendiri  atau diwakilkan  kepada  orang  lain  yang  akan  bertindak  sebagai  kuasanya.  Surat  permohonan  yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran di dalam  Pasal 114 menjelaskan:
Pasal 114. Salinan dokumen hendaklah dilampirkan pada afidavit.
1) Salinan  apa-apa  dokumen  yang  hendak  digunakan  berhubungan  dengan  sesuatu afidavit hendaklah dilampirkan pada afidavit itu sebagai ekshibit.
2) Sesuatu  ekshibit  bagi  sesuatu  afidavit  hendaklah  dikenal  pasti  melalui  perakuan orang yang di hadapannya afidavit itu diangkat sumpah, dan perakuan itu hendaklah mengikut bentuk dalam Borang MS 27.
1. Fotocopy kartu penduduk.
2. Surat  keterangan  tentang  hubungan  pihak  yang  dimohonkan  pembatalan  perkawinan dengan pihak Pemohon. (percakapan dalam pemeriksaan).
3. Kutipan akta nikah.
2. Penerimaan Perkara.
Menurut  tambahan  perundangan  Enakmen  Pendaftaran  Nikah  Dan  Cerai  Orang-Orang Islam, (No. 17) kaedah 2 yang menyebut bahwa Surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh  pendaftar  nikah  cerai  dan  rujuk  menurut  pasal  10  Enakmen  20  Tahun  2003  Enakmen Tatacara  Mal  Mahkamah  Syariah  Negeri  Johor  yang  menyebut  bahwa  pendaftar  hendaklah memeriksa  perkara  dengan  sempurna  dan  memberi  nomor  perkara  pada  tergugat  sekiranya perkara  tersebut  tidak  sempurna  pendaftar  bisa  menolak  bahwa  perkara  tersebut  dipindah manakala  surat  kuasa  untuk  membayar  telah  ditentukan  berapa  jumlah  uang  muka  yang  harus dibayar,  lalu  tergugat  membayar  panjar  biaya    perkara atau vorschot baru  setelah  itu  pemohon menerima kuitansi asli.
Menurut  Pasal  13  Enakmen  20  Tahun  2003  Tatacara  Mal  Mahkamah  Syariah  Negeri Johor  yang  menyebut  bahwa  setiap  permohonan  hendaklah  dibuat  melalui notis dalam  borang ms  3  yang  disokong  dengan  afidavit  yang  diangkat  sumpah  mengikut  Enakmen,  tiap-tiap permohonan tersebut hendaklah mengandungi sepenuhnya jenis perintah yang dipohon manakala pihak  mahkamah  akan  membuat  panggilan  bersurat  kepada  yang  berkaitan  dengan  saksi-saksi akad, saksi-saksi pihak perempuan, wali dan juru nikah, apabila sudah diterima pihak mahkamah syariah akan meminta kenyataan dari para saksi wali dan juru nikah terhadap kasus tersebut. 3. Pemanggilan Para Pihak
Sekiranya  terdapat  kasus faraq tersebut  pihak  mahkamah  akan  memutuskan  untuk memfaraqkan sementara terhadap pasangan dan didaftarkan kasus tersebut ke mahkamah tinggi syariah  untuk  disidangkan. Panggilan  sidang  secara  resmi  disampaikan  kepada  pribadi  yang bersangkutan  atau  kuasa  sahnya, dalam  tempoh  21  hari  daripada  tanggal pendaftaran  kasus, pihak-pihak  akan  diberikan  tanggal  sebutan  kasus  kali  pertama ataupun  terus  kepada
persidangan,  tergantung  kesesuaian waktu dan  juga  dokumen  yang  di  failkan. Ketika persidangan, pihak-pihak dan saksi akan ditanya perkara yang berkaitan rukun nikah serta lain- lain  pengesahan  dokumen  yang  dilampirkan.  Oleh karena  itu  salinan  asli semua  dokumen berkaitan hendaklah dibawa ketika di mahkamah. 9
3.1.4. Persidangan.
Di  dalam  persidangan  sekiranya  hakim  memutuskan  tidak ada  kesalahan  terhadap pernikahan  mereka  kasus  tersebut  akan  ditolak. Apabila mahkamah  merasa puas    dalam persidangan dengan segala keterangan lisan dan keterangan dokumen bahwa pernikahan tersebut sudah  selaras  dengan  hukum  syara’ , maka  mahkamah  dapat memutuskan  pernikahan tersebut adalah  sah  men urut  hukum  syara’  dan  harus didaftarkan  di  Bahagian  Pendaftaran  Nikah  Cerai rujuk tempat pihak pasangan tersebut menikah..
Jika  sebaliknya,  mahkamah memutuskan  pernikahan  itu  adalah  fasik  atau  tidak  sah, maka pihak  mahkamah  akan  membatalkan  sertifikat  nikah  pihak-pihak  tersebut dengan  cara memerintahkan  supaya  menfaraqkan  atau  memutuskan  pernikahan  itu.  Mereka  perlu  bernikah kembali menurut  hukum  syara’  dan  mematuhi  rukun  nikah  ditetapkan.  Bagi  pernikahan yang disahkan mahkamah, setelah mendapat perintah perlu merujuk ke Bahagian Penguatkuasaan dan Pendakwaan Syariah di pejabat agama kerana pihak Penguatkuasaan Syariah akan mennyelidikit mereka sekali lagi dan memperpanjang kasus kepada bagian syariah.
Mereka akan didakwa karena kesalahan nikah tanpa kebenaran pihak berkuasa. Ini perlu dilakukan  demi  memastikan  kasus  jinayah  syariah  atas  kesalahan  pernikahan  tanpa  kebenaran pasangan  didengar  cepat  di  Mahkamah  Syariah.  Apabila  kasus  jenayah  syariah  selesai diputuskan  yaitu  maka pasangan  dikenakan  denda  atau  penjara  atau  kedua-duanya  sekali menurut  pasal  40  Enakmen  17  Tahun  2003  Undang-Undang  Keluarga  Islam  Negeri  Johor, barulah  pernikahan  tersebut  boleh  didaftarkan  dengan  menyerahkan  salinan    bayaran  denda  ke Bahagian  Pendaftaran  Nikah,  Pejabat  Agama  Islam  tempat  pasangan  melaksanakan  pernikahan setelah denda dijelaskan barulah sijil nikah Malaysia dikeluarkan dan mahkamah akan mencata pembatalan dalam buku daftar nikah. 10

## C. Konsep Faraq Perkawinan dalam hukum Islam
Faraq banyak disebut dalam kitab fiqh biasanya ia dikaitkan dengan efek dari pernikahan yang  tidak  sah. Faraq dibedakan  dari  talak  raj'i,  pembubaran  perkawinan  dalam  talak  adalah disebabkan  karena tidak ada kesepahaman dan sebagainya, sedangkan faraq karena  rukun dan syarat perkawinan itu sendiri yang tidak terpenuhi. Dalam faraq hanya pengadilan yang berhak menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu  pernikahan  dan  pengadilan  pulalah  yang  berhak memutuskan sebuah perkawinan itu dibatalkan.
Rukun  dan  syarat  sahnya  pernikahan  merupakan  ketentuan  yang  harus  dipenuhi  agar pernikahan  yang  dilaksanakan  dinyatakan  sah  dan  diakui  secara  hukum  sehingga  hak  dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. 11
9 Prosedur  Mahkamah  Yang  Di  Akui  Oleh  Mohd  Shah  Rezal  bin  Mohd  Aris,  Ketua  Pendaftar  Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor Dan Mohd Syahir Bin Sahib, Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Johor Bahru, Pada Tanggal 9 Febuari 2011, Di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Johor.
10 S  28  (3)  AUKI  198- pendaftar  dimaksudkan  ialah  mana-mana  anggota  staf  diplomatik  Malaysia  yang dilantik oleh yang di-pertuan agong melalui warta untuk menjadi pendaftar NCR di Negara itu.
Adapun rukun nikah  adalah: mempelai laki-laki; mempelai perempuan; wali; dua orang saksi; dan shighat ijab kabul. Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab Kabul antara  yang  mengadakan  dengan  yang  menerima  akad  sedangkan  yang  dimaksudkan  dengan syarat  perkawinan  ialah  syarat  yang  bertalian  dengan  rukun-rukun  perkawinan,  yaitu  syarat- syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. 12
Apabila  dalam  pemeriksaan  pengadilan  pernikahan  tersebut  tidak  memenuhi  rukun  dan syarat-syarat  sahnya  perkawinan  pasangan  akan  difaraqkan (dipisahkan)  dan  akan  dikenakan denda. Selain tidak mendapat hak dalam perkawinan seperti tuntutan nafkah istri dan anak-anak, hak  penjagaan,  tuntutan  pusaka seandainya suami  meninggal  dunia  dan begitu  pula  sebaliknya suami  juga  tidak  mendapatkan  hak  dari  istri. Pihak  perempuan juga  tidak  boleh  memohon pembubaran perkawinan karena perkawinan mereka dianggap tidak ada dari awal.
Akan  tetapi perintah faraq hanya  dapat  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Syariah  apabila terbukti  sesuatu  pernikahan  itu tidak  sah.  Akad  nikah  yang  tidak  sah adalah  nikah  yang  tidak terpenuhi salah satu syarat atau beberapa dari syarat sah nikah. Hukum untuk suatu pernikahan yang  terbit  dari  akad  nikah  yang  lazim  dan  tak  lazim. Mengenai  kasus faraq perlu  difahami terlebih  dahulu  hukum-hukum    bagi  suatu  perkahwinan  yang  terbit  daripada  akad  nikah  yang lazim dan tak lazim. Secara umum hukum bagi perkawinan bisa dikategorikan  kepada dua yaitu perkawinan  yang  sah  atau  tidak  sah.  Walaupun    begitu  terdapat  sebagian  ulama  seperi  Ulama Hanafi  yang  membedakan  di  antara  perkawinan  yang    bathil  dan  yang  fasid.  Perkawinan  yang sah adalah perkawinan yang memenuhi segala rukun dan syarat perkawinan. 13
Bagi  perkawinan  yang  sah  mempunyai dampak dalam perkara  yang  berkaitan  dengan suami isteri seperti mas kawin (mahar), nafkah untuk isteri, nasab terhadap anak yang dilahirkan juga  mempunyai  dampak terhadap  pengharaman  persemendaan  (pengharaman niah  karena hubungan perkawinan). Fasad dan batal adalah  lawan dari istilah sah. Artinya, bila suatu akad tidak dinilai sah, berarti fasad atau batal. 14
Perkawinan yang tidak sah/fasid (perkawinan yang bathil pada pandangan Abu Hanifah), bagi  perkawinan  fasid  ini  Imam  Abu  Hanifah,  Imam  Abu  Yusuf  dan  Imam  Muhammad mengatakan  bahwa  perkawinan  yang  bathil  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum sebagaimana yang berlaku terhadap perkawinan  yang sah. Oleh karena itu tidak halal bagi suami melakukan persetubuhan dengan perempuan yang dikawininya.
Dari sisi lain perempuan yang dikawini tidak berhak mendapat nafkah dan mahar,  juga tidak  diwajibkan  beriddah.  Selain  itu  isteri  tersebut  juga  tidak terlibat  dengan  pegharaman mushaharah (pengharaman  berkahwin disebabkan adanya  kaitan  perkawinan)  dengan pihak lelaki  dari  kalangan  keluarga  suami.  Sekiranya    persetubuhan  telah  berlaku,  qadhi  hendaklah memfaraqkan  mereka  secara paksa.  Perpisahan  yang  terjadi bagi  perkawinan  yang  bathil  tidak dikenakan iddah menurut Imam Abu Hanifah. 15
11 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah 3,  (terj.  Abdurarahim  dan  Masrukhin),  Cet.  1,(Jakarta:  Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 524.
12 H.M.A.  Tihami,  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat  (Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap),  cet  2,  (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada), hlm. 12-13.
13 Syaikh  Kamil  Muhammad  Muhammad  Uwaidah, Fiqih  Wanita,  (terj. M.Abdul  Ghoffar  E.M),  Cet  1, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,  November 1998), hlm. 135.
14 Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer,  Cet  I.  (Jakarta:  Kencana, 2004), hlm. 21.
15 Wahbah Al-Zuhaily, hlm. 160.
Bagi  Ulama  Maliki  perkawinan  yang  perlu  difaraqkan bukan  karena perkawinan  itu bathil  atau  fasid.  Hal  ini  karena  Ulama  Maliki  tidak  membedakan  di  antara  perkahwinan  yang fasid  dengan  yang batil.  Ulama  Maliki  menyatakan  beberapa    hukum  yang  terbit    daripada perkawinan yang fasid atau bathil antaranya ialah:
1. Haram  dan  diwajibkan faraq dengan  serta  merta.  Tujuan faraq di  sini  adalah  untuk menghalang  daripada  berlanjutannya  maksiat  yang  mereka  lakukan.  Kedudukan faraq sebelum  persetubuhan  di  sini  adalah  berbeda  dengan  talak  biasa  sebelum  persetubuhan yang mana faraq sebelum berlaku persetubuhan adalah terlepas daripada bayaran mahar.
2. Diwajibkan membayar mahar dengan berlakunya persetubuhan
3. Sekiranya akad itu dipertikaikan atau disepakati tentang fasadnya maka anak yang dilahir hasil  daripada  aqad  tersebut  tetap  dinasabkan  kepada  bapaknya.  Persetubuhan  yang berlaku  antara  mereka  berdua  tidak  dianggap  zina  dengan  syarat  pihak  suami  tidak menyadari  bahawa  persetubuhan  itu  adalah  haram.  Sebaliknya  jika  suami  menyadari tentang  haramnya  persetubuhan  tersebut  maka  perbuatannya  dianggap  zina  dan dikenakan  hukuman  had.  Anak  yang  dilahirkan  hasil  daripada  persetubuhan    itu  juga tidak dinasabkan kepada suami tersebut.
4. Bagi  aqad fasid yang  dipertikaikan  masih  memberi  dampak yang  berkaitan  dengan  hak warisan antara suami isteri. Seanddainya salah seorang daripada mereka meninggal dunia sebelum  difaraqkan  maka  pasangan  yang  masih  hidup  berhak  mewarisi  harta pasangannya  tanpa  memperhitungkan  persetubuhan  telah  terjadi ataupun  belum.  Walau bagaimanapun untuk perkawinan  yang  telah  disepakati  fasidnya  hak  warisan  tidak ada sama sekali.
5. Ditetapkannya pengharaman terhadap persemendaan  bila terjadi persetubuhan  atau muqaddimah  persetubuhan  tanpa  diduga perkawinan  itu  disepakati  fasid  atau dipertikaikan.
6. Perempuan  yang  difaraqkan  dan  telah    disetubuhi  oleh  suaminya  diwajibkan  beriddah sekiranya ingin kawin dengan lelaki lain tetapi tidak jika dengan lelaki yang sama. Dalam  perkara  ini  perlu  diketahui  bahwa  kedudukan  iddah  isteri  yang  difaraq berbeda dengan  penceraian  secara  talak  raj ’ i.  Bagi  talak  raj ’ i,  perempuan  yang  diceraikan perlu menunggu sehingga habis iddah yaitu tiga kali suci sebelum dibenarkan berkawin dengan orang lain.  Dalam  perkawinan  yang  dibubarkan  secara faraq pula,  pasangan  boleh melalui  proses pernikahan  dari  awal  lagi tanpa  perlu  menunggu  tiga  kali  suci. 16 Adapun  jika  pengantin perempuan  memilih  untuk  mengawini    orang  lain,  mereka  perlu  menunggu  hingga  habis iddahnya.  Waktu  yang  diambil  untuk  kawin  lagi tergantung  kepada  proses  perkawinan  yang dilakukan.
Adapun Faraq dalam  perkawinan di  Johor biasanya berhubungan  dengan tidak terpenuhinya syarat dan  rukun  yang diatur didalam  Islam ketika melaksankan pernikahan. Hal ini  banyak  terjadi  terutama pada  pernikahan sindiket. Dalam  hal  ini  pernikahan sindiket terjadi karena alasan wali perempuan tidak merestui pernikahan.
Salah  satu  dari  rukun  nikah  itu  adalah  wali,  jika  wali  tidak  ada,  maka  dianggap pernikahan  itu  tidak  sah,  dan  menurut  sebagian  pandangan  dan  pendapat  'Ulama',  wali  itu  bisa melarang  kalau  anak  perempuan  dalam  jagaannya  ingin kawin  dengan  orang  yang  tidak
16 Abdul Karim Zaidan. Al Mufassol Fi Ahkam Al Mar’ah Wa Baitul Muslim .  (Beirut: Muassasah Risalah, 2000), hlm. 198.
disukainya. Setiap  sebuah  rumah  harus  ada  seorang  pria  yang  menjadi pengawas,  manajer  dan pembela  rumahtangga  dari  segala macam  kejelekan  dan  keburukan,  terutama  sekali  yang .berhubungan dengan  kehormatan. Manajer  yang  memiliki  kekuatan  adalah  dianggap  sebagai wali.
Ketiadaan  wali  dapat  menjadi  sebab  difaraqnya perkawinan. Sabda  Rasullah  saw, “setiap  wanita  yang  menikah  tanpa  izin  walinya,  maka  nikahnya  itu  batal,  tiga  kali,  dan  jika wanita  itu  telah  disetubuhi,  maka  wanita  itu  berhak  mendapat  maskawin  karena  dianggapnya halal  menyetubuhinya”.  Jika  mereka  berse lisih  maka  sultan  atau  wali  raja  menjadi  wali  bagi orang yang tidak memiliki wali. Keterangan hadis di atas menegaskan bahwa segala pernikahan harus mendapat izin atau persetujuan dari wali dan jika wali enggan barulah diperoleh dari Wali Raja atau Sultan.

## D. Perbandingan Penanganan Nikah Sirri di Indonesia dan Johor Malaysia
Pernikahan sindiket mengingatkan kepada nikah sirri. Nikah sirri kini menjadi trend dan semakin  digandrungi  oleh  sejumlah  pihak.  Nikah sirri kian  hari  kian  marak  terjadi  dan  tidak hanya  dilakukan  oleh  artis,  pejabat,  atau  birokrat  pemerintahan,  tetapi  juga  oleh  masyarakat umum dengan taraf ekonomi yang relatif pas-pasan. Bahkan, nikah sirri sering dijadikan senjata ampuh oleh sejumlah pihak untuk memenuhi kepentingan, terutama hasrat seksual.
Selanjutnya, kata "Sirri" juga berasal dari bahasa Arab, dari kata  "sirrun",  yang berarti rahasia.  Dalam  bentuk  transitifnya, asarra  yusirru  israrun,  artinya  merahasiakan.  jadi  secara umum  dapat  kita  pahami  di  sini  bahwa  nikah  sirri  diartikan  pernikahan  yang  dilakukan  secara sembunyi-sembunyi/rahasia.  Dapat  dikatakan  nikah  sirri  adalah  nikah  dirahasiakan  akad  dan resepsi (walimah), yakni hanya cukup dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum  Islam  seperti  adanya  wali  dan  saksi,  tetapi  tidak  mendaftarkannya  ke  KUA  (Kantor Urusan Agama) juga tidak mengadakan resepsi atau walimah. Sebagai mana yang dipahami oleh masyarakat  umum  untuk  disebut  dan  diistilahkan  dengan  nikah  sirri.  Sehingga  dapat menghilangkan  pengertian  yang    yang  selama  ini  sulit  dipahami  dan  dimengerti.  Akan  tetapi nikah sirri juga dapat dipahami dengan nikah yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syara’.
Nikah sirri tidak  diakui  berdasarkan  rujukan  pada  undang-undang  perkawinan  No.1 Tahun 1974, dalam pasal 2 ayat (2) termaktub: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan nikah ini dilakukan dua institusi, yaitu pegawai pencatat  di  KUA  bagi  WNI  muslim  dan  Pegawai  Pencatat  Nikah  di  kantor  Catatan  Sipil. Sebagaimana tertuang dalam PP no. 9 Tahun 1975 dan no.1 Tahun 1974.
Adapun  dalam  buku beberapa  masalah  tentang  hukum  acara  perdata  pengadilan  agama disebutkan  : "yang  dimaksud  di  sini  (nikah  bawah  tangan)  adalah  suatu  perkawinan  yang dilakukan  oleh  orang-orang  Islam  Indonesia,  memenuhi  syarat  dan  rukunnya  tetapi  tidak didaftarkan pada pegawai pencatat nikah seperti yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974". 17 .
Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia  (MUI) dalam Ijtima' Ulama Se-Indonesia ke-II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung 25-28 Mei 2006 menjelaskan bahwa:
"Nikah sirri adalah pernikahan yang telah memenuhi semua memenuhi semua rukun dan syarat  yang  ditetapkan  dalam  fiqh  (hukum  Islam),  namun  tanpa  pencatatan  resmi  di  instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku" 18
Dapat  disimpulkan  sementara  bahwa  ada  perbedaan  pengertian  nikah  sirri  persepsi masyarakat Indonesia antara lain:
1. Merahasiakan  akad  dan  resepsinya,  artinya  hanya  antara  si  laki-laki  dan perempuanlah yang mengetahui perkawinan mereka bahkan wali perempuanpun tidak mengetahui  hubungan  ini,  Untuk  kategori  ini  jelas  haram  secara  syar'i  karena  sama dengan berzina, lebih dikenal dengan istilah kumpul kebo atau kawin kontrak.
2. Merahasiakan  resepsi  atau  walimah  pernikahan,  walaupun  ia  mendaftarkan pernikahan  mereka  tapi  hanya  kedua  belah  pihak  saja  yang  mengetahui  hubungan pernikahan  ini.  Dikarenakan  beberapa  hal,  baik  ekonomi,  sosial  dan  lain-lain  yang hanya  diketahui  oleh  pihak-pihak  bersangkutan.  Nikah  jenis  ini  juga  secara  hukum jelas keabsahannya karena memenuhi semua rukun dan administrasi yang berlaku.
3. Merahasiakan  akad  dan  resepsi  (walimah),  yakni  hanya  cukup  dengan  adanya  wali, saksi,  tetapi  tidak  mendaftarkannya  ke  KUA  (Kantor  Urusan  Agama)  juga  tidak mengadakan resepsi atau walimah.
Nikah  sirri  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  pengadilan  untuk  penyelesaian masalah  jika  terjadi  perbuatan  yang  tidak  diinginkan.  Perkawinan  yang  demikian  di  kalangan masyarakat  awam  selain  dikenal  dengan  istilah  nikah  sirri,  dikenal  juga  dengan  nikah  bawah tangan dan nikah liar atau senada dengan istilah nikah sindiket di Johor Malaysia.
Bagaimanapaun  bentuk  nikah  sirri  yang  dipahami,  sebenarnya  nikah  sirri  sangat merugikan  khususnya  bagi  perempuan  dan  anak  yang  kelak  dihasilkan  dari  pernikahan  ini. 19 Isteri  yang  telah  dinikahi  secara  sirri  tidak  dianggap  sebagai  isteri  yang  sah.  Berdasarkan undang-undang  perkawinan  pasal  2  ayat  2,  pernikahan  harus  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dicatatnya pernikahan berarti menyalahi ketentuan ini, sehingga pernikahan tersebut tidak sah dan illegal. Nikah sirri yang tidak dicatatkan adalah tidak sah. Secara otomatis, dalam pernikahan yang tidak sah, status isteri dan anak-anak juga dianggap tidak sah. Konsekuensinya, ketidaksahan pernikahan akan berakibat secara hukum terhadap hal- hal  yang  berkaitan  dengan  urusan  pernikahan,  seperti  status  anak,  nafkah,  warisan,  dan sebagainya.
Pernikahan  sirri  yang  dianggap illegal ini  membuat  Isteri  tidak  berhak  atas  harta  gono- gini  jika  terjadi  perceraian.  Ketidakberhakan  tersebut  disebabkan  status  pernikahan  yang  tidak sah,  Konsekuensinya,  suatu  pernikahan  yang  tidak  sah  berakibat  pada  tidak  bisa  diperkarakan secara hukum hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan, termasuk dalam soal pembagian harta gono-gini. Dalam nikah sirri, harta peninggalan suami adalah milik suami itu sendiri. Jika suami meninggal dunia, biasanya keluarga suami lebih berhak atas harta peninggalan tersebut.
Untuk  hubungan  keperdataan  maupun  tanggung  jawab  sebagai  seorang  suami  sekaligus ayah terhadap anakpun tidak ada; seperti nasib anak hasil dari pernikahan yang dianggap nikah
19 Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya?, (Jakarta : Visi Media, 2007), hlm 87
sirri  itu,  akan  terkatung-katung, idak  bisa  sekolah  karena  tidak  punya  akta  kelahiran. 20 Sedangkan, semua sekolah saat ini mensyaratkan akta kelahiran.
Dalam  hal  pewarisan,  anak-anak  yang  lahir  dari  pernikahan  sirri  maupun  isteri  yang dinikahi secara sirri, akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang  adanya  hubungan  hukum  antara  anak  tersebut  dengan  bapaknya  atau  antara  isteri  sirri dengan  suaminya  tersebut.  Dalam  pasal  42  UU  Perkawinan  disebut kan  bahwa  “anak  yang  sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan demikian, dapat  dikatakan  bahwa  anak  hasil  pernikahan  sirri  dianggap  sebagai  anak  yang  tidak  sah. Sebagaimana yang juga dirasakan ibunya, konsekuensi ketidaksahan status anak berakibat secara negatif  terhadap  posisi  hukumnya.  Anak  tidak  berhak  atas  nafkah  ayahnya.  Dan  juga  jika ayahnya meninggal.
Ketidakjelasan  hubungan  ayah-anak  ini  jelas  dapat  merugikan  masa  depan  anak  di kemudian  hari.  Sebab,  suatu  saat  mungkin  ayahnya  menyangkal  bahwa  anak  tersebut  adalah anak  kandungnya.  Jika  terjadi  perceraian  dalam  nikah  sirri,  otomatis  hubungan  perdata  anak hanya  kepada  ibunya  atau  keluarga  ibunya.  Tidak  adanya  kekuatan  hukum  yang  mengikat hubungan  ayah-anak  ini  menyebabkan  anak  tidak  dapat  menuntut  nafkah,  biaya  hidup,  dan tanggung  jawab  pendidikan  dari  ayahnya,  termasuk  dalam  hal  warisan  jika  ayahnya  meninggal dunia. Apalagi, jika suatu saat nanti ayahnya menyangkal bahwa itu bukan anaknya dan dia tidak mau  menafkahinya,  maka  sang  anak  ataupun  ibunya  tidak  bisa  menuntut  ayah  tersebut  secara hukum.  Sebab,  berdasarkan  pasal  103  ayat  1  KHI 21 disebutkan  bahwa  “ asal-usul  seorang  anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”. Tanpa adanya alat bukti tersebut, maka hubungan anak-ayah tidak dapat diperkarakan secara hukum.
Menurut  Asghar  Ali  Engneer  nikah  sirri  menjadi  praktik  diskriminasi  yang  dilakukan laki-laki  (suami)  terhadap  hak-hak  perempuan.  Pihak  perempuan  biasanya  mendapat  perlakuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat pernikahan secara sirri ini. Tidak hanya itu, anak- anak juga menjadi korban pernikahan sirri yang tidak bertanggung jawab 22 . Sehingga nikah sirri menjadi praktik pernikahan yang melanggengkan penindasan terhadap hak-hak perempuan.
Menurut  kajian  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  APIK,  Pihak  suami  hampir  tidak merasakan dampak yang mengkhawartikan, yang terjadi justru malah menguntungkannya. 23 Hal ini  disebabkan  Suami  dapat  menikah  lagi  dengan  beralasan  bahwa  pernikahan  sebelumnya (nikah sirri) tidak dianggap sah dan juga suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberi  nafkah,  baik  kepada  isteri  maupun  anak-anaknya.  Dalam  banyak  kasus,  nikah  sirri sering dijadikan kedok laki-laki tertentu  yang berkeinginan berpoligami tanpa memiliki banyak isteri yang resmi. Kalau begitu jadinya, tentu suami lebih diuntungkan dari praktik nikah sirri itu.
Dalam  pengadilan,  pelaku  nikah  sirri  atau  korban  dari  nikah  sirri  tidak  ada  kekuatan hukum  yang  dapat  membelanya.  Karena  pengadilan  sangat  memerlukan  pembuktian,  sebagai yang  telah  ditegaskan  oleh  hadist  : “sekiranya  diberikan  kepada  manusia  apa saja  yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta.
20 Harian  Serambi  Indonesia  dengan  IDLO  (International  Development  Law  Organization  Organisation Internationale de Drolt du Developpement). www. Idlo.int/bandaacehawarenwss.HTM, Aceh.
21 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, (Jakarta : 1997), hlm. 49
22 Asghar Ali Engneer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, (Yogyakarta: Bentang, 1994), hlm. 151.
23 www.lbh-apik.or.id.  Jakarta,  data  2007,  Situs  resmi  Lembaga  Bantuan  Hukum  Asosiasi  Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK). Jakarta, Data 2007.
Akan tetapi keterangan itu dimintakan kepada pendakwa dan sumpah itu dihadapkan atas orang tergugat ”.(HR. Muslim)
Hadist  ini  menjadi  suatu  kaidah  yang  umum,  walaupun  kaidah  ini  kadang-kadang menimbulkan  bahaya.  Karena  kadang-kadang  sesuatu  gugatan  yang  sebenarnya  benar,  harus ditolak  apabila  pengugat  tidak  dapat  membuktikan  tentang  kebenarannya. 24 Dalam  kasus  nikah sirri  ini  misalnya,  seorang  isteri  dan  anak  yang  ditinggal  mati  oleh  suaminya  tidak  dapat menuntut  hak  warisan  dari  suaminya  untuk  jatuh  kepada  mereka.  Gugatan  isteri  dan  anak  dari nikah sirri benar dan bukan gugatan palsu, akan tetapi, pengadilan tidak dapat membenarkan atau membela mereka sebagai pelaku dari nikah sirri.
Dalam perbincangan mengenai nikah sirri, pernah terjadi wacana Keberadaan Rancangan Undang-Undang  (RUU)  Peradilan  Agama  Tentang  Perkawinan  yang  mengatur  masalah pernikahan  sirri,  poligami  dan  kawin  kontrak  sempat  memancing  perdebatan.  Ada  yang  setuju, tidak  sedikit  pula  yang  menolak  aturan  tersebut.  Salah  satu  yang  mendukung  aturan  sanksi pidana  bagi  pelaku  nikah  sirri  tersebut  adalah Komisi  Nasional  (Komnas)  Perempuan.  Karena pelaku  nikah  sirri  tidak  memenuhi  persyaratan  Administratif,  kerap  kali  pihak  perempuan menjadi  "korban"  dalam  pernikahan  sirri.  Dengan  melihat  dari  perspektif  perempuan  sebagai korban,  dan  terlepas  dari  perdebatan  soal  sah  tidaknya  nikah  sirri  dalam  agama,  Komnas Perempuan mendukung adanya sanksi bagi pelaku nikah sirri dalam RUU itu.
Menanggapi  adanya  hal  tersebut.  Ketua  Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) Ma'aruf  Amin  ikut  angkat  bicara.  Diungkapkan  Ma’a ruf,  MUI  mendukung  rencana dikeluarkannya  Rancangan  Undang-Undang  Peradilan  Agama  mengenai  perkawinan  tersebut. "MUI sudah pernah ada pembicaraan awal dengan Kementerian Agama tahun 2005 lalu. Kalau memang  adanya  UU  tersebut  nantinya  bisa  memberi  kemaslahatan  bagi  masyarakat  tentunya MUI mendukung disahkannya undang-undang itu," ujar Ma'aruf 25 .
Dalam  Draf  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Hukum  Materiil  Peradilan  Agama Bidang  Perkawinan  yang  masuk  dalam  daftar  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  tahun 2010. Beberapa isi draft RUU tersebut adalah 26 :
1. Pasal  142  ayat  3  menyebutkan,  calon  suami  yang  berkewarganegaraan  asing  harus membayar uang jaminan kepada calon isteri melalui bank syariah sebesar Rp 500 juta.
2. Pasal  143,  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melangsungkan  perkawinan  tidak  di hadapan  pejabat  pencatat  nikah  dipidana  dengan  ancaman  hukuman  bervariasi.  Mulai dari  enam  bulan  hingga  tiga  tahun  dan  denda  mulai  dari  Rp  6  juta  hingga  Rp  12  juta. Selain kawin sirri, draf RUU juga menyinggung kawin mut’ah atau kawin kontrak.
3. Pasal  144,  setiap  orang  yang  melakukan  perkawinan mut’ah dihukum  penjara  selama- lamanya  3  tahun  dan  perkawinannya  batal  karena  hukum.  RUU  itu  juga  mengatur  soal perkawinan campur (antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan).
Wacana  pemerintah  untuk  memidanakan  pelaku  nikah  sirri  dengan  mengundang- undangkan  pernikahan  sirri  tersebut  ditolak  oleh  Majelis  Ulama  Islam  (MUI)  cabang  Bogor. Ketua  MUI  cabang  Bogor,  KH  Adam  Ibrahim,  menjelaskan  bahwa  alasan  penolakan  tersebut karena  nikah  sirri  dalam  ajaran  Islam  sudah  sah  jika  memenuhi  persyaratan.  "Saya  tidak
24 Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Yogyakarta: Al-Maarif. 1964), hlm. 110
25 Harian Kompas. MUI Mendukung RUU Peradilan Agama. Senin (15/02/2010)
26 Ingateros.com, RUU Nikah Sirri-Draft Ruu Nikah Sirri, februari 2010. diakses pada tanggal 4 Desember 2010 dari situs : www.Ingateros.com/2010/02/ RUU Nikah Sirri-Draft Ruu Nikah Sirri
sependapat  jika  nikah  sirri  diundang-undangkan,  apalagi  sampai  pelanggarnya  dipidanakan, karena  menurut  ajaran  agama  Islam  sah  jika  sudah  memenuhi  persyaratan dan  rukun nikah’’katanya. 27
Pemerintah dinilai tidak dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Pasalnya, pernikahan  merupakan  hak  manusia  yang  legalitasnya  diatur  dalam  agama,  bukan  pemerintah. Dengan  begitu,  Rancangan  Undang-Undang    (RUU)  Hukum  Materiil  Peradilan  Agama  Bidang Perkawinan  yang  memidanakan  pernikahan  tanpa  dokumen  resmi  atau  nikah  resmi  dianggap tidak  relevan  dan  justru  akan  menimbulkan  permasalahan  baru.  “Negara  tidak  dapat  mengatur sah  atau  tidaknya  pernikahan,  apalagi  mengaitkannya  dengan  pidana.”kata  Bukhori 28 .  Dia memahami, pemerintah mungkin khawatir terhadap dampak dari pernikahan sirri, misalnya tidak adanya  dokumen  pencatatan  anak  hasil  pernikahan  tersebut.  Tapi,  bukan  lantas  dapat memasukan  nikah  sirri  sebagai  sebuah  tindak  pidana.  Akan  tetapi  pemerintah  hanya  dapat mengatur tentang persoalan administrasi (dalam pernikahan). Menurutnya, pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan nikah sirri sama dengan menganggap nikah sirri dengan nikah mut’ah (nikah  kontrak),  padahal,  keduanya  berbeda.  Lagipula,  nikah  sirri  sudah  memenuhi  ketentuan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Persoalan  nikah  sirri  ini  muncul,  karena  arogansi  birokrasi/pemerintah  yang  ingin mengatur  masalah  keyakinan (batin)  masyarakat,  dan  akan  dibakukan  dalam  Undang-Undang yang formalistik, yakni Undang-Undang Perkawinan yang baru. Ini kemunduran berfikir, Karena yang  ditidakutkan  nanti  ada  Undang-Undang  Tentang  Pokok  Peribadatan;  setiap  muslim  wajib sholat di Masji d Jami’, karena sholat di Mushola kurang Afdol, dan keabsahannya tidak dijamin. Setiap  muslim  yang  telah  berzakat  Fitrah,  harus  mampu  menunjukkan  Sertifikat  Zakat  Fitrah yang diterbitkan oleh KUA setempat. Kalau mau ibadah haji, usulan Najiyullah, kabid Gara Haji Depag Jatim, wajib mempunyai sertifikat lulus manasik haji, yang dikeluarkan Depag, tentunya Ini  akan  menyalahi  hukum  syari’ah  itu  sendiri  dan  menyebabkan  kesulitan  dan  perpecahan dalam hal peribadahan. Disebabkan setiap mereka melakukan ibadah harus disertai legalitas dari pihak yang berwenang. 29
Dalam  Hukum Positif yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2, Nikah Sirri tidak lengkapnya suatu perbuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi dalam  catatan  resmi  pemerintah.  Demikian  juga  anak  yang  lahir  dari  pernikahan  sirri  ini, dianggap tidak dapat dilegalisasi oleh Negara melalui akte kelahiran. Ditambahkan oleh Dr. H. Harapandi  Dahri,  M.Ag  (Peneliti  Balai  Penelitian  dan  Pengembangan  Agama  Kemenag  RI) mengatidakan,  meski  bukan  syarat  sah  sebuah  pernikahan  dan  pernikahan  tetap  sah  selama terpenuhi  syarat  rukun  secara  syar’i  (hukum  Islam),  namun  apabila  kembali  pada  tujuan pernikahan  menurut  Al- Qur’an Surat  Ar- Ruum  ayat  21  “ Supaya  kamu  cenderung  dan  merasa tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang ”,  maka  pencatatan pernikahan diwajibkan agar tidak mengusik ketentraman berumah tangga di kemudian hari.
Praktek Nikah Sirri seperti inilah  memberikan banyak dampak negatif bagi pelaku nikah sirri.  Pengadilan  tidak  bisa  banyak  membantu,  karena  tidak  ada  catatan  hukumnya  di  negara. Perkawinan  sirri  juga  membawa  kemudharatan  secara  sosial,  karena  tanpa  terdaftar  secara administratif di KUA dan tidak mempunyai Akta Perkawinan, maka status perkawinan tersebut
28 Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Gedung DPR, Rabu (17/2/2010)
29 www.wawasan .com Daripada Nikah Sirri (Wednesday, 17 February 2010)
melemahkan posisi kaum wanita jika suatu waktu terjadi persengketaan  rumah tangga. Apalagi jika  nikah  sirri  itu  hanya  dijadikan  kedok  untuk  perselingkuhan  sehingga  melabrak  rukun dan syarat perkawinan yang baku, maka sudah barang tentu jatuh kepada perbuatan yang haram.
Dari  uraian  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  penanganan  nikah  sirri  tidak  ada  jalan keluarnya  dari  ketentuan  perundang-undangan  baik  dari  UU  Perkawianan  ataupun  Kompilasi hukum Islam. Semua pernikahan sirri dianggap tidak ada dan di luar koridor hukum. Tidak ada alternatif  untuk  melihaat  apakah  pernikahan  tersebut  dapat  disahkan  kembali  atau  harus dibatalkan.
Hal  ini  berbeda  dengan  penanganan  nikah  sirri  atau  pernikahan  sindiket  di  Johor, pernikahan sirri dapat disahkan kalau memenuhi rukun dan syarat syar’i sebaliknya perkawinan yang tidak memenuhi syarat maka wajib dibatalkan atau difaraq. Hal ini terlihat lebih adil dan lebih memenuhi kemaslahatan khususnya bagi perempuan dan juga adil bagi wali  yang merasa anaknya dinikahkan bukan atas persetujuannya.
Mekanisme  faraq  dalam  pernikahan  sindiket/nikah  Sirri telah  melahirkan  konsekwensi hukum dimana perkawinan yang sah menurut hukum syar’i tetap harus didaftarkan dan ini akan menjamin kepastian hukum bagi pasangan suami istri terutama bagi hak isteri dan anak-anak dari pernikahan  ini.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  “pembiaran”  oleh  pemerintah.  Sedangkan  bagi pernikahan  sindiket  yang  tidak  memenuhi  rukun  dan  syarat  secara  syar ’i  maka  pernikahan  ini harus  dibatalkan  (difaraq),  selain  itu  akan  dikenakan  denda  dan  sanksi  penjara.  Meskipun demikian  bisa  saja  pernikahan  yang  telah  difaraq boleh  dilakukan  kembali  dengan  memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara’.
Dalam  hal  pernikahan  sirri  tanpa  izin  wali  ketentuan  di  atas  lebih  adil,  karena  anaknya yang  selama  ini  diasuh  dan  dipelihara  ketika  menikah  tanpa  izinnya,  maka  hal  ini  merupakan suatu hal yang sangat menyakitkandan menyedihkan hati. Di Indonesia wali tidak dapat berbuat apa-apa  untuk  membela  haknya  dan  untuk  dapat  menertibkan  terlaksananya  rukun  dan  syarat pernikahan  bagi  anak  perempuannya.  Beda  dengan  di  Johor,orangtua/wali  dapat  mengajukan pembatalan  pernikahan  dan  bila  terbukti  pernikahan  tersebut  bisa  difaraq meskipun  kemudian kemungkinan  untuk  menikahkan  kembali  si  anak  perempuan  dengan  pasangannya  tadi  dapat dilakukan  kembali,  dengan  memenuhi  rukun  dan  syarat  pernikahan  yang  telah  ditetapkan menurut hukum syar’i.
Selain itu dalam penanganan nikah sirri dengan mencoba merujuk kepada aturan di Johor tadi  terlihat  bahwa  tidak  terjadi  kesewengan  negara  dalam  hal  nikah  sirri,  dengan  ketentuan hukum  yang  sangat  kaku  dalam  arti  dianggap  di  luar  koridor  hukum  negara  dan  tidak  bisa mengadu ke negara. Akhirnya kekakuan ini menimbulkan kemudharatan yang lebih panjang dan lama khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari nikah sirri.

## E. Penutup
Sampai saat ini masalah nikah sirri tidak ada kelanjutannya, masyarakat dan pemerintah seolah  tau  sama  tau,  mau  tidak  maua  harus  menjalankan  ketentuan  perundang-undangan  apa adanya.  Penyelesaian  nikah  siiri  masih  dalam  tataran  pro  kontra,  namun  akibatnya  sangat menyakitkan  bagi  masyarakat  yang  terlibat  dalam  nikah  sirri. Untuk  itu  pembelajaran  dari pernikahan sindiket di Johor malaysia, kemungkinan bisa menjadi referensi untuk penyelesaian kasus nikah sirri di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Karim  Zaidan. Al Mufassol  Fi  Ahkam  Al  Mar’ah  Wa  Baitul  Muslim, Beirut:  Muassasah Risalah, 2000. 1 Wahbah  Al-Zuhaily, Fiqh  dan  Perundangan  Islam,  Jilid  7,  (terj.  Ahmad Shahbari Salamon),  (Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur, 2001), hlm. 159.
Abdul  Karim  Zaidan. Al Mufassol  Fi  Ahkam  Al  Mar’ah  Wa  Baitul  Muslim .  Beirut: Muassasah Risalah, 2000.
Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003.
Muhammad Hatta Shahrom, Psikologi Keluarga Ke Arah Rumah Tangga Bahagia, Cet. 1, Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 1989.
Zaleha  Kamarudin  &  Raihanah  Abdullah.  Kamus Istilah  Undang-Undang  Keluarga Islam,  Kuala Lumpur: Percetakan Strikeway sdn. Bhd 2002.
Dr. Mat Saad Abd. Rahman, Undang-Undang Keluarga Islam. Aturan Perkawinan Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa.
Najibah Mohd Zin el dan Noraini Mohd Hasyim, Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia. Cet. 14, Kuala Lumpur: Malaysia.
Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah 3,  (terj.  Abdurarahim  dan  Masrukhin),  Cet.  1,(Jakarta:  Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 524.
H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), cet 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Syaikh Kamil Muhammad Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, (terj.  M.Abdul Ghoffar E.M), Cet 1, .Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,  November 1998.
Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer,  Cet  I.  , .Jakarta: Kencana, 2004
Akhsin  Muammar, Nikah  Bawah  Tangan  Versi  Anak  Kampus,  Jakarta:  Qultum  Media, 2006.
http://www.detiknews.com/read/2006/05/30/221253/605475/10/fatwa-mui-nikah-sirri- sah .
Happy Susanto, Nikah Sirri Apa Untungnya?, Jakarta : Visi Media, 2007.
Harian  Serambi  Indonesia  dengan  IDLO  (International  Development  Law  Organization Organisation Internationale de
Drolt du Developpement). www. Idlo.int/bandaacehawarenwss.HTM, Aceh.
Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Jakarta : 1997. Asghar Ali Engneer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, Yogyakarta: Bentang, 1994. www.lbh-apik.or.id.  Jakarta,  data  2007,  Situs  resmi  Lembaga  Bantuan  Hukum  Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK). Jakarta, Data 2007.
Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Yogyakarta: Al-Maarif. 1964. Harian Kompas. MUI Mendukung RUU Peradilan Agama. Senin (15/02/2010)
Ingateros.com,  RUU  Nikah  Sirri-Draft  Ruu  Nikah  Sirri,  februari  2010.  diakses  pada tanggal 4 Desember 2010 dari situs : www.Ingateros.com/2010/02/ RUU Nikah Sirri-Draft Ruu Nikah Sirri
Antara news, MUI Bogor Tolak Pidana Nikah Sirri, (Bogor: senin 01 maret 2010)
Anggota Komisi  III  dari Fraksi Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS) di Gedung  DPR, Rabu (17/2/2010)
www.wawasan .com Daripada Nikah Sirri (Wednesday, 17 February 2010)