## PERAN KEPOLISIAN SEKTOR GEDEBAGE BANDUNG DALAM RANGKA MEMELIHARA KAMTIBMAS DAN PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
oleh

## FARAH GITTY DEVIANTY, S.H., M.H

## ABSTRAK
Suatu wilayah memerlukan adanya keamanan dan ketertiban, apalagi di daerah yang sangat strategis yang dalam hal ini adalah kecamatan Gedebage Kota Bandung yang secara hukum merupakan kewajiban dari Kepolisian Sektor Gedebage Bandung. Berdasarkan data yang ada, untuk kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2013 terdapat 129 tindakan pelanggaran hukum yang ditangani oleh Polsek Gedebage berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, dan tentunya masih banyak pelanggaran hukum lainnya yang memang tidak dilaporkan oleh masyarakat ke pihak Polsek Gedebage. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah: bagaimanakah peran Polsek Gedebage Bandung dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?; dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat peran Polsek Gedebage Bandung dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum serta bagaimanakah solusi dalam rangka memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum oleh Polsek Gedebage Bandung berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, Peraturan perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan menganai bahan hukum primer.Polsek Gedebage Bandung dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan lain sebagainya. Belum optimalnya peran Polsek Gedebage dalam memelihara kamtibmas dan gakum disebabkan beberapa hal yaitu : Tidak adanya pembenahan sistem manajemen Polsek; Tidak adanya standarisasi proses kerja, standarisasi hasil kerja dan standarisasi sumber daya manusianya serta formalisasi tugas yang jelas; dan kualitas sumber daya anggota Polsek yang belum optimal, Solusi dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum yaitu dengan mengacu pada Problem Oriented Policing , yang meliputi Scanning (Pemetaan masalah), Analysis (Analisa Masalah) dan Response (Tindak Lanjut Terhadap Masalah). Saran yang dapat penulis kemukakan salah satunya adalah perlu adanya standarisasi proses kerja, standarisasi hasil kerja
dan standarisasi sumber daya manusianya serta formalisasi tugas yang jelas bagi anggota Polsek demi pencapaian tujuan organisasi Polri.
Kata Kunci: peran kepolisian, Kamtibmas, penegakan hukum
A . PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Bertolak pada “pemikiran mengenai fungsi hukum nasional”, “sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain”. 1 Hukum adalah “merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena, dan dipihak lain hukum merupakan pelindung bagi masyarakat dan negara agar tidak seorang pun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama”. 2 “Peranan hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan- perubahan yang direncanakan”. 3
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal, damai dan tanpa adanya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, sehingga pada akhirnya hukum menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu : adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. 4
Tindak pidana konvensional dengan skala lokal seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan atau kejahatan asusila yang merupakan karakteristik cerminan kondisi perekonomian, intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi. Permasalahan kecil yang disertai dengan emosi yang tinggi dapat berubah menjadi tindak pidana berupa penganiayaan ringan, berat, atau bahkan sampai dengan tindak pidana pembunuhan.
Fenomena ini muncul tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah merambah kota-kota kecil bahkan di pelosok desa. Selanjutnya, adanya kemudahan memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, khususnya informasi bernuansa konsumerisme yang kurang mengedepankan aspek moralitas, apabila dihadapkan pada kesulitan hidup masyarakat, maka akan memicu meningkatnya tindak pidana.
Sementara itu, masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih rendah, hal itu ditandai dengan adanya oknum aparat penegak hukum yang menodai citra dari hukum itu sendiri. Letak geografi yang strategis pada persimpangan dua benua dan dua samudera, menyebabkan Indonesia secara langsung maupun tidak langsung dapat terlibat aktif dalam permasalahan kejahatan transnasional (melintasi beberapa negara). Masih lemahnya
1 Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 174.
2 Ali Yuswandi, Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 1.
3 Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum , P.T Alumni, Bandung, 2004, hlm. 88.
4 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 1-2.
penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta masih terbatasnya kerjasama internasional di bidang kejahatan transnasional menjadikan Indonesia sebagai ladang subur bagi tumbuhnya kejahatan transnasional. Eksistensi organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat ini berada pada masa transisi antara lain adalah Polri masih dihadapkan berbagai masalah eksternal dan internal. Masalah eksternal ditandai dengan tingginya angka kejahatan konvensional dan transnasional dan masalah internal adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) anggota Polri. Keberadaan dan fungsi Polri dalam masyarakat harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan. Fungsi Polri adalah untuk menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta penegakan hukum diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara tidak dirugikan.
Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat. Fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.” 5
Polri sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas penyidikan tindak pidana yangg di emban oleh penyidik/penyidik pembantu, yaitu reserse maupun fungsi operasional Polri yg lain dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang di atur dalam perundang-undangan mengingat tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
Adanya tindakan kriminal yang kadang tanpa dapat diprediksi, harus mampu diantisipasi dan ditanggulangi oleh segenap komponen bangsa, melalui upaya-upaya yang bersifat pre-emptif, preventif maupun represif, karena, masalah keamanan bukanlah masalah kepolisian semata tetapi menjadi tanggung jawab bersama.
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa “tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sebagai penegak hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat”.
Menurut Johan Stephant Putter, bahwa sebaiknya tugas Polisi jangan lagi menjadi urusan pemeliharaan kesejahteraan akan tetapi harus dibatasai pada usaha-usaha penolakan bahaya yang mengancam masyarakat atau individu. 6
5 Raharjo, Peranan Kapolres Dalam Memberdayakan Sumber Daya Manusia Di Polres Batang Guna Mengantisipasi Perkembangan Ancaman Kamtibmas , www. Tempointeraktif.com, dikutip tanggal 17 Desember 2009, hlm, 3.
6 Warsiti Hadi Utomo, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm. 88.
Suatu wilayah memang sangat memerlukan adanya keamanan dan ketertiban, apalagi di daerah yang sangat strategis yang dalam hal ini adalah kecamatan Gedebage Kota Bandung yang secara hukum merupakan kewajiban dari Kepolisian Sektor Gede Bandung untuk menciptakan kondisi ideal dan diharapkan dalam rangka memelihara Kammtibmas dan penegakan hukum. Berdasarkan data yang penulis miliki bahwa untuk kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2013 terdapat 129 tindakan pelanggaran hukum yang ditangani oleh Polsek Gedebage berdasarkan adanya laporan dari masyarakat, dan tentunya masih banyak pelanggaran hukum lainnya yang memang tidak dilaporkan oleh masyarakat ke pihak Polsek Gedebage. Pada wilayah hukum Polsek Gedebage Bandung sering terjadi kejadian-kejadian yang nyata-nyata telah meresahkan tatanan kehidupan masyarakat, seperti tindak kriminal (penganiayaan, pencurian, pemerasan, pornografi dan kenakalan remaja), dan masalah perdata mengenai sengketa harta benda serta beberapa perselisihan dan perbedaan pendapat yang dapat mengancam Kamtibmas, bahkan untuk tindakan kriminal yang sering terjadi di wilayah Gedebage adalah pencurian kendaraan bermotor roda dua, dimana dari 129 laporan yang diterima Polsek Gedebage, 40 diantaranya adalah kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.
Adanya kondisi tersebut di atas, tentunya bahwa untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk tindakan yang mengancam Kamtibmas, diperlukan kesiapan Polsek Gedebage Bandung dalam rangka memelihara kamtibmas dan melakukan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dalam melaksanakan tugas Kamtibmas di Kecamatan, Polsek dituntut untuk selalu berkoordinasi dengan unsur Muspika (Musyawaran Pimpinan Kecamatan) terdiri dari Camat, Koramil, dan Kapolsek. Muspika sangat penting, karena berkaitan dengan keseimbangan kestabilan politik, keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dalam segala bidang di tengah-tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

## 2. IDENTIFIKASI MASALAH
a . Bagaimanakah peran Polsek Gedebage Bandung dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?
b . Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat peran Polsek Gedebage Bandung dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum serta bagaimanakah solusi dalam rangka memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum oleh Polsek Gedebage Bandung berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?

## 3. METODE PENELITIAN
a . Metode Pendekatan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran Polsek Gedebage Bandung dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 7
7 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.
b . Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar, mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketatapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak ikodifikasikan, seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan menganai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil- hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, dan bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.
B . TINJAUAN YURIDIS DAN TEORITIS
Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, yang menyatakan : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. 8 Perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Berkaitan dengan tugas dan wewenang Polri, dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa :

## Pasal 13
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a . Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b . Menegakkan hukum; dan c . Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
8 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Sinar Grafika, 2002.

## Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
a . Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b . Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c . Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d . Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e . Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f . Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g . Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h . Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i . Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j . Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k . Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l . Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Arah kebijakan peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yaitu dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam rangka terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang di tempuh antara lain meliputi: 9
1. Intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan konvensional termasuk bentuk-bentuk baru kejahatan beserta kejahatan kerah putih secara simultan dengan meningkatkan kapasitas institusi keamanan termasuk intelijen dan kontra intelijen;
9 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional .
2. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan transnasional terutama melalui deteksi dini dan interdiksi darat, laut maupun udara serta kerjasama internasional;
3. Melakukan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba;
4. Memberikan teladan praktek penegakan hukum non-diskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan membangun community policing (pemolisian masyarakat) untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar terbina kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum terutama kepolisian.
Selanjutnya, dalam penanggulangan terhadap tindak pidana diperlukan adanya suatu sistem peradilan pidana yang mempunyai makna integrated criminal justice system yaitu singkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam : 10
1. Singkronisasi struktural ( structural singkronization ) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga hukum;
2. Sinkronisasi substansial ( substansial sinkronization ) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalanya sistem peradilan pidana;
3. Singkronisasi kultural ( cultural sinkronization ) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana yang bercirikan kebersamaan dan kerjasama yang tulus ikhlas tersebut di atas adalah sistem peradilan pidana yang sejalan dengan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 11
Pada setiap negara yang menganut paham negara hukum, terlihat bekerjanya tiga prinsif dasar, yaitu supremasi hukum ( supremacy of law ), kesetaraan dihadapan hukum ( equality before the law ), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum ( due process of law ). Bahwa hukum yang bertujuan mulia itu baru dapat terwujud dengan baik, bilamana memenuhi 5 (lima) faktor sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, yaitu : 12
1. Hukumnya, peraturan perundang-undangan memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis ;
2. Penegak hukumnya, misalnya betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku ;
3. Fasilitasnya, misalnya prasarana yang mendukung dalam proses penegakkan hukumnya;
10 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 2 .
11 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana , Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 26.
12 Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat , CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
1-2
4. Kesadaran hukum masyarakat, misalnya warga masyarakat tidak main hakim sendiri;
5. Budaya hukumnya, misalnya perlu ada syarat yang tersirat, ketika terjadi suatu peristiwa yaitu adanya budaya malu dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku.
Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Ditengah-tengah itu, Polri merupakan salah satu pilar yang penting, karena badan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Era Reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan kearah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supremasi hukum, hak azasi manusia, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam praktek penyelenggara
pemerintahan
negara termasuk didalamnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
Pengidentifikasian Polisi sebagai birokrasi kontrol sosial memang memberi deskripsi mengenai Polisi itu. Polisi seyogyanya di lihat tidak hanya menjalankan kontrol sosial saja, melainkan juga memberi pelayanan dan interpretasi hukum secara konkrit, yaitu melalui tindakan-tindakannya. Dengan kontrol sosial, pelayanan dan agen interpretasi tersebut menjadi lebih lengkaplah bahwa Polisi mewujudkan penegakan hukum. 13
Menurut Muladi, penegakan hukum bisa diartikan dalam kerangka tiga konsep yang berhubungan, yakni : 14
1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total ( total enforcement concept ) yang menuntut agar semua nilai yang berada dibelakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa kecuali;
2. Bersifat penuh ( full enforcement concept ), yang menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual; dan
3. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept ) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan miskinnya partisipasi masyarakat.
Dilihat dari tiga konsep di atas, konsep penegakan hukum aktual ( actual enforcement concept ) merupakan salah satu konsep yang mecakup berbagai bidang yang masing- masing bidang memiliki batasan-batasan dan problematika yang berbeda-beda, antara lain
13 Profesionalisme Polisi Republik Indonesia (Studi Penelitian Tentang Analisis Kinerja Polri Di Poltabes D.I Yogyakarta ), www.tempoInteraktif.com
14 Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm, 70.
sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan miskinnya partisipasi masyarakat, sehingga dari heteroginitas problematika yang ada memungkinkan adanya kecenderungan melemahkan dan mengorbankan hukum. Pembagian kerja bagi lembaga-lembaga penegak hukum memiliki batas wewenang ( limits of power ) yang memerlukan konsekuensi dan konsistensi untuk menjaga batas tersebut, agar lembaga yang satu tidak memasuki wilayah wewenang lembaga yang lain. Dengan demikian tindakan hukum oleh lembaga hukum yang tidak didasarkan pada kewenangannya akan masuk pada kategori tindakan penguasa yang melanggar hukum ( onrechmatigoverheid daad ), sehingga harus dipertanggungjawabkan secara hukum atas timbulnya resiko hukum.

## C . PEMBAHASAN
1. TENTANG KAMTIBMAS Pemeliharaan kamtibmas pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum ( maintaining law and order ), penanggulangan kejahatan ( fighting crime ) dan perlindungan warga ( protecting people ) terhadap kejahatan ( crime ) dan bencana ( disaster ). 15 Upaya-upaya tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa keikutsertaan warga masyarakat, pada program-program yang kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Akar-akar dan sumber potensial kejahatan dan ketidak tertiban mengendap disetiap sisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang sewaktu-waktu akan menjelma menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bilamana berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus lainnya.
Kebijaksanaan pemeliharaan kamtibmas di Indonesia, masih bertumpu pada strategi penangkalan dan pencegahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, yang telah cukup lama dioperasionalkan. Pola ini dalam realita mampu memelihara stabilitas keamanan dalam waktu yang cukup lama. Namun Kepolisian ditantang untuk menerima kenyataan bahwa Kepolisian begitu rentan (fragile) menghadapi tuntutan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998. Bangunan stabilitas kamtibmas yang katanya menjadi ujung terdepan stabilitas keamanan itu, menjadi porak poranda dilanda ketidaktertiban. kerusuhan. penjarahan dan pembunuhan massal. peledakan bom dan seterusnya.

## 2. KEWENANGAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM
Secara epistemologis dan aksiologis , penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan megantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum. Artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.
Menurut Soerjono Soekanto : 16
15 Chairuddin Ismail, Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi, Jurnal Srigunting, Jakarta, 2012, hlm.1.
16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hlm. 3
“Inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”
Penegakan hukum ( law eforcement ) yang dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa nyaman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupan. 17
Di dalam proses penegakan hukum, negara menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara berdasarkan atas hukum, karena itu negara bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan dan ketenteraman warga negaranya yang merupakan tugas dan wewenang awal dan tradisional dari pemerintah atau negara yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga hukum.
Lembaga-lembaga tersebut dalam realitasnya belum dapat berjalan secara sinergi dalam penegakan hukum, masih terjadi tumpang-tindih ( overleaping ) dan saling claim wewenang. Seperti contoh: antara kepolisian, kejaksaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dalam penanganan perkara pidana korupsi; PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan kepolisian dalam penanganan pidana tertentu; Penyidik TNI Angkatan Laut (TNI-AL), PPNS Direktorat Jenderal Pajak dan Kepolisian dalam penanganan perkara Kriminal; Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum dalam penafsiran sengketa perdata dan administrasi; antara Lembaga Pemerintah dan Advokat dalam bantuan hukum dan pembelaan terhadap intuisi, dan lain sebagainya. Hal ini timbul karena adanya interprestasi subyektif terhadap peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi dan adanya interest tertentu . Tujuan pokok “gabungan fungsi” dalam kerangka sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) untuk“ menegakkan, melaksanakan (menjalankan)”, dan “memutuskan hukum pidana. Menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 18
Menurut Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan pejabat penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah “Pejabat Polisi Negara” memegang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian, seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik Penuh, harus memenuhi “syarat kepangkatan” sebagaimana hal telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2).
17 Ibid , hlm, 3.
18 M. Budiarto, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm, 31.

## 3. POLSEK GEDEBAGE DALAM MEMELIHARA KAMTIBMAS DAN PENEGAKAN HUKUM
Polri dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat harus tanggap melihat perkembangan keresahan masyarakat. Sejalan dengan paradigma reformasi dan era demokrasi yang terjadi di Indonesia maka dalam melaksanakan tugas Polri dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dengan berpegang pada prinsip- prinsip HAM, bekerjasama dengan masyarakat, berperan sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan mengambil peran sebagai penguasa. Reformasi menghendaki keterbukaan Polri serta kepekaan Polri terhadap aspirasi rakyat serta memperhatikan kepentingan, kebutuhan dan harapan warga.
Institusi Polri yang lebih banyak bersentuhan dengan masyarakat adalah Polsek yang dalam hal ini adalah Polsek Gedebage Bandung. Polsek adalah garda terdepan polri sebagai tempat masyarakat meminta bantuan, memberikan informasi, berkomunikasi dan menanyakan permasalahan kamtibmas. Polsek sebagai organisasi polri yang paling dekat dengan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai” mata dan telinga “ pimpinan dan organisasi Polri. Segala hal yang terjadi maupun diperkirakan akan terjadi di masyarakat diharapkan dapat termonitor oleh Polsek. Polsek Gedebage Bandung dengan segala keterbatasannya diharapkan mampu untuk mendeteksi fenomena yang berkembang di masyarakt serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, memberikan informasi berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah sehingga pimpinan dapat mengambil langkah antisipasi guna terwujudnya kamtibmas serta penegakan hukum. Polsek Gedebage Bandung adalah unsur pelaksana utama kewilayahan Polrestabes Bandung yang berada dibawah Kapolrestabes yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dalam pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas polri lain dalam wilayah hukumnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi polri.
Penempatan anggota di seluruh wilayah pedukuhan merupakan pengembangan model implementasi polmas tingkat polsek. Polsek merupakan sasaran implementasi polmas yang diharapkan cukup efektif dan efisien. Polsek merupakan basis deteksi polri, Keberhasilan implementasi polmas di masing-masing polsek secara otomatis juga keberhasilan PSBD bila dibarengi dengan peningkatan laporan dan tata kelola administrasi intelijen yang memadai seperti adanya intel dasar yang akurat, kalender kamtibmas , laporan informasi dan informasi khusus.
Dalam rangka mencapai tujuan polmas maka diterapkan berbagai model Polmas dikewilayahan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, masyarakat dan sasaran Polmas yang ditentukan oleh masing-masing pimpinan satuan kewilayahan yang berwenang. Dengan demikian masing-masing kewilayahan dapat membuat konsep berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi namun tujuan tercapai sesuai dengan kebijakan pimpinan yang telah digariskan. Selama ini seorang Babinkamtibmas bertugas untuk memantau satu desa binaan. Mengingat wilayah kerja yang sangat luas dan jumlah penduduk sangat banyak dan hiterogen maka jumlah tersebut dirasa masih kurang efektif. Kehadiran
Babinkamtibmas ditengah masyarakat masih dirasa kurang dapat memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat sangat mengharapkan kehadiran polri ditengah tengah masyarakat secara fisik , dengan perilaku simpatik tidak arogan, sopan, supel dan mau menerima masukan dari masyarakat, mampu menjadi motivator agar masyarakat berperan aktif memberikan informasi dan menggiatkan poskamling dan patroli bersama.
Untuk memenuhi harapan masyarakat dan melaksanakan program polmas di Polsek Gedebage, maka anggota Polsek Gedebage yang mendapat penugasan dapat melaksanakan monitoring dan menjalin komunikasi. Untuk memperoleh hasil optimal maka penugasan personil dipedukuhan harus memperhatikan potensi, karekteristik, jumlah penduduk, dan kerawanan masing-masing pedukuhan. Untuk daerah yang memilki kerawanan kriminal ditugaskan anggota reskrim sesuai kring serse atau bintara pulbaket, daerah rawan laka lantas ditempatkan anggota lantas, daerah yang memiliki kelompok kesenian ditugaskan anggota yang memiliki kecintaan terhadap seni.
Kegiatan kunjungan atau sambang ke daerah/lokasi dilakukan anggota Polsek Gedebage pada saat anggota bertugas piket ataupun menurut situasi dan kondisi. Misalnya Anggota Patroli pada saat sedang melaksanakan piket dapat melaksanakan sambang dan memantau wilayah sekaligus melaksanakan tugas patroli baik bersama- sama ataupun tanpa Babinkamtibmas. Petugas jugaberbaur dengan masyarakat dengan mengikuti pertemuan-pertemuan warga ataupun sesekali bergabung dalam kegiatan siskamling atau ronda dan bergabung dalam kegiatan olah raga maupun kelompok kesenian yang ada di masyarakat. Dalam setiap kegiatan anggota Polsek Gedebage berkewajiban melaporkan kegiatan dan membuat laporan informasi. Informasi yang mempunyai implikasi luas akan segera di buatkan informasi khusus oleh unit intel untuk segera di kirim ke Polres sedangkan informasi yang perlu pendalaman akan ditindak lanjuti oleh unit intelijen.
Dalam kegiatan tersebut perlu adanya pengendalian dan pengawasan. Setiap satu kelurahan / Desa dapat ditempatkan seorang perwira pengendali agar program betul- betul dilaksanakan dan diadakan evaluasi secara berkala dan melaporkan setiap informasi dan kegiatan kepada Kapolsek.

## 4. PERAN POLSEK GEDEBAGE BANDUNG DALAM MEMELIHARA KAMTIBMAS DAN PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kriminalitas di Indonesia semakin meningkat dan terjadi diberbagai tempat dan boleh dibilang tiada ada hari tanpa kriminalitas. Setiap hari kita bisa saksikan berbagai pemberitaan di media massa, baik cetak maupun elektronik mengupas liputan mengenai berbagai kriminalitas. Beragam kriminalitas kerap muncul dan menghiasi berita media. Sebenarnya, disamping berita yang terliput, namun masih banyak lagi kriminalitas lain yang lepas dari liputan media. Banyak fator pertimbangan ketidak-munculan laporan kriminalitas yang seharusnya mengemuka. Pertama, mungkin korban mendiamkan karena ada teror atau tekanan, Kedua, mungkin karena malu di-opini publik-kan, Ketiga, mungkin karena ketidak-percayaan masyarakat dengan aparat penegak hukum dan lain-lain. Paradigma kriminalitas itu cenderung berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
Masalah Kamtibmas dan Gakum di Wilayah hukum Polsek Gedebage Bandung yaitu diantaranya adalah Pencurian, Curanmor, Penggelapan, Pengeroyokan, Tipu gelap, Curas, Penggelapan dalam jabatan, Penganiayaan, pemalsuan merek, pengrusakan, perjudian dan lain sebagainya, menunjukan bahwa Polsek Gedebage Bandung belum sepenuhnya berhasil dalam rangka menjalankan fungsi prefentif. Membicarakan tentang terganggunya Kamtibmas dan Gakum, berarti membahas tentang manusianya. Pengetahuan tentang taat dan menyimpangnya manusia terhadap hukum, maju dan mundurnya manusia, serta pengetahuan mengenai contoh-contohnya bukanlah berdasarkan tindakan dan tingkah lakunya, baik secara individu maupun kelompok. Pengetahuan seperti ini harus ditinjau aspek manusia sebagai manusia itu sendiri. Upaya untuk mengetahui manusia menuntut pula untuk mengetahui motif, penggerak dan pengendali dari tindakan dan tingkah lakunya serta keselarasan dengan tingkah lakunya, serta keselarasannya dengan perilaku masyarakat. Selain itu, harus ditinjau juga situasi dilingkungan tempat manusia itu tinggal, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan aturan yang diberlakukan yang dengannya manusia dibentuk dan diperlakukan.
Pada masyarakat terdapat hubungan orang yang satu dengan yang lain kedua-duanya sebagai anggota masyarakat itu, antara orang dengan golongannya, antara orang dalam keluarganya, antara orang dengan kelompok seagamanya. Perkawinan, tempat kediaman, keanggotaan organisasi, bermacam-macam perjanjian yang diadakan dalam bidang perniagaan, dan seterusnya merupakan hubungan kemasyarakatan yang diatur oleh apa yang di sebut “hukum”. 19
Masing-masing anggota masyarakat berkepentingan atau berkeperluan. Ada anggota yang berkepentingan sama, tetapi ada juga yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Pertentangan antara kepentingan manusia dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, yaitu bilamana dalam masyarakat tiada kekuasaan yakni tata tertib yang dapat menyeimbangkan usaha-usaha yang dilakukan masing-masing pihak supaya memenuhi kepentingan mereka yang bertentangan itu.
Sebagai alat pengayoman maka Kepolisian melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata-tertib masyarakat, yang dilakukan oleh individu-individu lain atau pemerintah sendiri (penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat negara) maupun pemerintah asing (agresi atau subversi) sebagai alat pengayoman maka hukum itu harus berusaha menjadikan tiap-tiap anggota masyarakat suatu manusia yang berguna. Tugas mengayomi meliputi tugas menjadikan manusia menjadi baik. 20
Unsur melindungi dan mendidik yang terlihat dalam tugas hukum pidana, maka tujuan hukum pidana ialah mengayomi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat dengan memberi sanksi terhadap tindakan-tindakan pelaku, dengan maksud untuk mencegah pelanggaran. Hukum yang lahir berdasarkan nilai-nilai dan persepsi mendasar, dalam proses perubahan, mempunyai peran untuk mempertahankan stabilitas atau kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial. 21
19 Saleh Djinjang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1982, hlm 1.
20 Ibid , hlm 16 .
21 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum , Alumni Bandung, 1981. hlm 41 .
Terkait dengan peran Polsek Gedebage Bandung dalam rangka memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menyatakan bahwa “tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Maka, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri keterkaitannya dengan pemeliharaan Kamtibmas dan Gakum memberi wewenang kepada anggota Polri untuk melakukan pendindakan yaitu dimulai dari pembinaan sampai kepada penangkapan apabila adanya indikasikan tindakan kriminal (tindak pidana).

## 5. FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENGHAMBAT PERAN POLSEK GEDEBAGE BANDUNG DALAM MEMELIHARA KAMTIBMAS DAN PENEGAKAN HUKUM SERTA SOLUSI DALAM RANGKA MEMELIHARA KAMTIBMAS DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH POLSEK GEDEBAGE BANDUNG BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU
Adanya rasa aman dalam masyarakat merupakan syarat mutlak dalam kehidupan masyarakat, karena dengan adanya rasa aman, masyarakat dapat melakukan aktifitasnya untuk menghasilkan suatu produk sebagai pemenuh kebutuhan hidupnya tanpa adanya rasa ketakutan, yaitu ketakutan akan diganggu, ketakutan diperas atau ketakutan lainnya yang dapat menghambat, merusak bahkan mematikan produktifitasnya. Rasa aman dalam masyarakat merupakan produk polisi yang dinamakan Security Service (pelayanan keamanan). Kondisi tersebut berkaitan langsung dengan Kamtibmas dan Gakum wilayah yang terpelihara dan kondusif. Definisi kamtibmas menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalam bab I ketentuan umum Pasal 1, disebutkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menangulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
Memelihara kamtibmas dan Gakum merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi kepolisian yang dalam hal ini adalah Polsek Gedebage hal tersebut terlihat dengan banyaknya kasus kriminal yang terjadi diwilayah tersebut dimana dalam satu tahun terakhir (tahun 2013) terdapat 124 kasus yang terjadi. Adapun belum optimalnya peran Polsek Gedebage dalam memelihara kamtibmas dan gakum disebabkan beberapa yaitu :
1. Tidak adanya pembenahan sistem manajemen Polsek yang mendukung terciptanya sistem kompetisi anggota yang fair dan sisten kontrol yang dapat menghilangkan atau mengeliminir terjadinya penyimpangan ;
2. Tidak adanya standarisasi proses kerja, standarisasi hasil kerja dan standarisasi sumber daya manusianya serta formalisasi tugas yang jelas sehingga siapapun yang menjadi pejabat atau pimpinan, tetap berjalan pada pencapaian tujuan organisasi;
3. Kualitas sumber daya anggota Polsek yang belum optimal, hal tersebut terlihat dengan adanya 129 kasus pada Tahun 2013 dan hanya 24 kasus yang dapat diselesaikan;
4. Luas wilayah dan jumlah penduduk gedebage, dimana luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk serta adanya 5 titik Rawan macet, 9 titik Rawan lakalantas, 5 titik Rawan Kamtibmas, 115 Pusat keramaian pada tahun 2013 mengakibatkan tidak terjangkau dan tidak sebanding kondisi pemeliharaan kamtibmas dan gakum dengan petugas kepolisian yang tersedia;
5. Tidak adanya batasan yang jelas bagi anggota Polsek gedebage karena dalam melaksanakan tugasnya anggota Polsek senantiasa berpedoman pada norma-norma hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta etika kepolisian;
6. Tidak adanya adanya sistem reward and punishment yang jelas dan tegas. Bagi petugas kepolisian yang melakukan pelanggaran khususnya yang berkaitan dengan tindakan penyelewengan diberikan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk mendidik atau memberi efek jera bagi yang belum melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, sehingga dapat memberikan motivasi bagi anggota Polsek Gedebage yang telah menjalankan tugasnya dengan baik;
Selanjutnya, berkaitan dengan solusi dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menyatakan bahwa “tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Sehubungan dengan penindakan preman, penggunaan upaya hukum termasuk di dalamnya hukum pidana merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Dengan begitu, masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya merupakan problema sosial saja, melainkan juga masalah kebijakan. Selanjutnya, .Dalam strategi atau cara melakukan pencegahan kejahatan, ada suatu konsep yang cukup menarik untuk disimak yaitu konsep “segitiga kejahatan”. Konsep ini memandang kejahatan dari tiga sisi yaitu pelaku (offender, korban (victim) dan lingkungan kejahatan (crime environment). Bila pencegahan kejahatan akan dilakukan maka ke 3 (tiga) hal tersebut harus ditangani dengan baik. Oleh sebab itu dapat terlihat bahwa penanggulangan premanisme dengan melakukan penangkapan orang–orang yang diduga preman,tidak akan menyelesaikan masalah. Untuk mengetahui cara-cara terbaik dalam penanganan terhadap sisi ”Environment”, ”Victim” dan ”Offender ” itulah diperlukan memerlukan bantuan partisipasi masyarakat.
Mengacu pada POP ( Problem Oriented Policing ), maka dalam rangka memelihara kamtibmas dan gakum dilakukan dengan menggunakan model SARA yaitu Scanning, Analysis, Response dan Assesment , yang di uraikan sebagai berikut: 22
1. Scanning . Pemetaan masalah merupakan tindakan awal petugas dalam mengidentifikasi dan mengenali permasalahan yang terjadi di lingkungan komunitas yang menjadi tanggungjawabnya. Polisi bersama – sama masyarakat memetakan lokasi premanisme, berapa kekuatannya, ada berapa kelompok, siapa pemimpinnya, bagaimana modus operandinya dan sebagainya.
2. Analysis (Analisa Masalah). Setelah diketahui permasalahan yang terjadi di lingkungan komunitas, maka petugas selanjutnya menentukan permasalahan apa yang akan ditangani berdasarkan prioritas yang telah ditentukan. Misalnya , kelompok mana yang
22 Sambodo Purnomo Yogo, Implementasi Prinsip-Prinsip Polmas Dalam Penanggulangan Premanisme Melalui Program “Problem Oriented Policing , June 4, 2009 by sambodopurnomo. Dikuti tanggal 25 Maret 2010, hlm. 5-7
paling meresahkan, yang akan ditangkap terlebih dulu, apa akibatnya bila ditangkap, sumber daya apa yang digunakan untuk menangkap;
3. Response (Tindak Lanjut Terhadap Masalah). Dalam tahapan ini Petugas melakukan tindakan-tindakan nyata untuk menangani masalah yang premanisme yang terjadi, mencegah agar masalah tersebut tidak terjadi lagi dan memelihara kondisi yang sudah tercipta bila masalah sudah tertangani. Dalam melakukan upaya tindak lanjut, langkah- langkah yang dapat dilakukan adalah:
a . Brainstorm / menggali berbagai upaya tindak lanjut yang mungkin dapat dilakukan. Dengan langkah ini maka akan ditemukan berbagi alternative penyelesaian masalah;
b . Mempertimbangkan kelayakan dan memilih di antara berbagai alternatif penyelesaian masalah;
c . Membuat rencana penyelesaian masalah sesuai dengan alternatif penyelesaian masalah yang telah ditentukan;
d . Prosedur apa yang harus dilakukan tatkala rencana tidak berjalan atau tatkala rencana tidak dilaksanakan dengan benar.
4. Penilaian ( Assesment ). Penilaian adalah tahap terakhir dari upaya penyelesaian masalah. Dalam tahap ini petugas menilai atau mengevaluasi apakah penanganan preman telah mencapai hasil yang diharapkan serta apa dampak dari penyelesaian masalah tersebut.
Sebagaimana telah diuaraikan diatas maka POP tidak akan berhasil tanpa bantuan masyarakat, karena masyarakatlah yang menguasai informasi dan segala hal yang terkait dengan terganggunya kamtibmas dan adanya pelanggaran hukum. Selain itu upaya memelihara kammtibmas dan Gakum dengan penerapan POP akan melibatkan warga masyarakat sehingga hasil yang dicapai akan semakin besar serta masyarakat akan terdorong untuk aktif memelihara kondisi kamtibmas dan gakum yang sudah kondusif tersebut.
D . PENUTUP a . KESIMPULAN
1. Polsek Gedebage Bandung dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu: Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Belum optimalnya peran Polsek Gedebage Bandung dalam memelihara kamtibmas dan gakum disebabkan beberapa hal yaitu : Tidak adanya pembenahan sistem manajemen Polsek yang mendukung terciptanya sistem kompetisi anggota yang fair dan sistem kontrol yang dapat menghilangkan atau meminimalisir terjadinya penyimpangan ; Tidak adanya standarisasi proses kerja, standarisasi hasil kerja dan standarisasi sumber daya manusianya serta formalisasi tugas yang jelas sehingga siapapun yang menjadi pejabat atau pimpinan, tetap berjalan pada pencapaian tujuan organisasi; Kualitas sumber daya anggota Polsek yang belum optimal, Solusi dalam rangka memelihara kamtibmas dan penegakan hukum yaitu dengan mengacu pada POP ( Problem Oriented Policing ), yang meliputi Scanning (Pemetaan masalah), Analysis (Analisa Masalah) dan Response (Tindak Lanjut Terhadap Masalah).
b . SARAN
1. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini Polri untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa memelihara kamtibmas bukan hanya tugas Kepolisian saja melainkan tanggungjawab seluruh masyarakat;
2. Perlunya penambahan personil dan anggaran yang memadai dalam rangka mengoptimalkan tugas Polsek Gedebage;
3. Diperlukan adanya standarisasi proses kerja, standarisasi hasil kerja dan standarisasi sumber daya manusianya serta formalisasi tugas yang jelas bagi anggota Polsek demi pencapaian tujuan organisasi Polri.

## DAFTAR PUSTAKA
A . Sumber Buku Ali Yuswandi, Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995. Anthon. F. Susanto, Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akubtabilitas Peradilan Pidana) , Refika Aditama, Bandung, 2004.
Azhari, Negara Hukum Indonesia , UI Press, Jakarta, 1995.
Bambang Sutiyoso, Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Chairuddin Ismail, Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi, Jurnal Srigunting, Jakarta, 2012.
Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa), PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
Faal, M, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian) , Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
M. Budiarto, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP , Sinar Grafika, Jakarta, 2003 .
Marjono Reksodiprodjo, Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan , Pusat Pelayanan Dan Keadilan Hukum, Jakarta, 1994. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Badan Penerbit UNDIP, 1995. Otje Salman dan Anton F Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum , P.T Alumni,
Bandung, 2004. ........................................................., Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali , Refika Aditama, Bandung, 2005 Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selecta Krimoinologi . PT Eresco, Bandung. 1992.
................................, Sistem Peradilan Pidana , Binacipta, Bandung, 1996. Ronny Hanitiyo Soemitro, Studi Dan Masyarakat , PT. Alumni, Bandung. 1985.
………………….., Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum , Alumni Bandung, 1981. Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat , CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
................................., Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
................................, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional , PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 1991. Warsiti Hadi Utomo. H, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.
B . Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Sinar Grafika, 2002.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana , cetakan ke-1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia , Fokusmedia, Bandung, 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek,
Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/431/VII/2006 Tentang Pedoman Pembinaan Personil Pengembanan Fungsi Perpolisian Masyarakat (Polmas).
C . Sumber Lain Gde Made Swardhana, Tekanan Ekonomi Lahirkan ''Economic Criminality' , www.TempInteraktif.com . Raharjo, Peranan Kapolres Dalam Memberdayakan Sumber Daya Manusia Di Polres Batang Guna Mengantisipasi Perkembangan Ancaman Kamtibmas , www. Tempointeraktif.com, dikutip tanggal 17 Desember 2009. Satjipto Raharjo, “ Polisi, Antara Harapan dan Kenyataan ”, Makalah Seminar di Hotel
Borobudur, 2001. Sambodo Purnomo Yogo, Implementasi
Prinsip-Prinsip Polmas Dalam Penanggulangan Premanisme Melalui Program “Problem Oriented Policing , June 4, 2009 by sambodopurnomo . Dikutip tanggal 25 Maret 2010, hlm. 5-7.