Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), 2023, 755-765
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dewan Masjid Indonesia di Kabupaten Tasikmalaya
Acep Zoni Saeful Mubarok 1) , Anwar Taufik Rakhmat 2*)
1 Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi *Email korespondensi: anwar.taufikr@unsil.ac.id

## Abstract
Mosques have an important role in empowering the people in the fields of education, social, and economy. This role involves the manager or organization that manages the mosque. The Indonesian Mosque Council (DMI) is an organization whose goal is to empower the community through the resources they have. The purpose of this study was to get an overview of the concept and implementation of community economic empowerment carried out  by  the  Regional  Administrator  (PD)  DMI  Tasikmalaya  Regency.  This  research  was  conducted  through  a qualitative  approach.  Data  collection  techniques  were  carried  out  through  interviews  and  observations.  The interview was conducted in three phases, namely the orientation phase, the work phase and the termination phase. The data analysis used in this research is qualitative research, namely research in which the data is expressed in verbal  form  and  analyzed  without  using  statistical  techniques.  The  economic  empowerment  of  the  community through the Indonesian Mosque Council in Tasikmalaya Regency is very optimal. This can be proven from several programs implemented by PD DMI in Tasikmalaya Regency that have succeeded in boosting the economy of the mosque community, through economic digitization programs, economic institution development programs, and mosque economic empowerment programs.
Keywords: Empowering, Economy, Society, Indonesian Mosque Council.
Saran sitasi : Mubarok, A. Z., & Rakhmat, A. T. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dewan Masjid  Indonesia  di  Kabupaten  Tasikmalaya. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  9 (01),  755-765.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6961
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6961

## 1. PENDAHULUAN
Membincang  masjid  bagaikan  tidak  pernah habisnya.  Sebuah  tempat  ibadah  umat  Islam  yang memiliki berjuta fungsi. Tidak hanya fungsi ubudiyah ilahiyah yang  bersifat vertical ( hablun  minallah ) tetapi  juga  bersifat horizontal yang  fungsi  sosial. Masyarakat  Islam  pada  masa  Rasulullah  SAW menjadikan  masjid  sebagai  pusat  aktivitas  bidang agama  dan  aktivitas  bidang  lainnya.(Rusanti  et  al., 2021).  Sejak  berdiri  masjid  merupakan  simbol  yang mewujudkan  keserasian  hubungan  manusia  dengan Tuhan-nya.  Masjid  merupakan  tempat  ibadah  umat Islam  yang  di  dalamnya  dibangun  relasi  utuh  antara khaliq dan  makhluk.  Kata masjid  itu  sendiri  diambil dari derivasi kata sajada yang mengandung arti sujud, patuh  dan  tunduk.  Masjid  sendiri  merupakan  bentuk isim  makan yang  mengandung  arti  tempat  sujud,
tempat  mencurahkan  ketaatan  dan  kepatuhan  kepad Tuhannya.
Pengertian  masjid  pada  akhirnya  memberikan ruang  yang  begitu  luas,  tidak  hanya  sebagai  tempat yang membangun relasi ilahiyah (ibadah) yang secara khusus  ( hablun  minallah ),  akan  tetapi  juga mewujudkan hubungan mesra dengan semua makhluk (hablun  minannas)  selama  hal  itu  dalam  rangka ketaatan kepada Allah SWT.(Asif et al., 2021) Hal ini dapat dilihat dari fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW  tidak  hanya  sebagai  tempat  salat  berjamaah tetapi  juga  membangun  persatuan  umat.  Justru  dari salat  berjamaah  ini  pemberdayaan  umat  dibangun. Pada masa Rasulullah SAW masjid menjadi center of activity, tidak  ada  istilah  tabu  atau  sakral  saat membincang kesejahteraan umat selama itu mengandung kemanfaatan.(Ramadhanti et al., 2020)
Pada  masa  generasi awwalun masjid  memiliki multi  fungsi  yang  berorientasi  keumatan.  Setiap persoalan  umat  pasti  Kembali  ke  masjid, hatta persoalan  bangsa  dan  negara  pada  masa  itu dibincangkan di masjid. Lebih dari itu penerima duta dan tamu-tamu juga di masjid. Termasuk pusat latihan militer  serta  perawatan  para  korban  perang  pun  di masjid. Walaupun ada larangan bertransaksi jual beli di  tempat  ibadah  tetapi  pengkajian  dan  diskusi  fikih muamalah  serta  perencanaan  strategis  tentang ekonomi negara tetap dibincangkan di masjid.(Santika et al., 2019)
Di masyarakat muslim sering terjadi salah kaprah yang  memandang  program imarat  al-masajid hanya terkait ibadah mahdah saja.  Padahal  program masjid mencakup  berbagai  aspek  dan  dimensi.  Jika dikembalikan  pada sirah  nabawiyah masjid  dengan program  imarahnya  mampu  mengungguli  program dunia  saat  itu.  Dalam tarikh disebutkan  saat Rasulullah  SAW  memimpin  Madinah,  di  dunia internasional telah banyak berdiri negara adidaya yang memiliki  pengaruh  besar,  termasuk  juga  negara- negara  yang  telah  kokoh  dengan  kebudayaan  dan peradabannya. Padahal oleh masyarakat dunia saat itu Madinah  masih  dipandang  seonggok  wilayah  yang tidak memiliki sumber kekayaan yang mustahil dapat menopang perekonomian dunia.
Imarah ini  merupakan  program  utama  dalam masjid.  Apabila  program  ini  tidak  didesain  dengan baik, masjid tidak akan memilik fungsi sesuai dengan tujuan utamanya. Sidi Gazalba menyimpulkan bahwa, Krisis  masjid  membawa  pada  krisis  kehidupan  umat Islam  atau  sebaliknya  krisis  kehidupan  umat  Islam membawa  krisis  masjid.  Sebab  yang  satu  berakibat pada  yang  lain  dan  sebaliknya.(Gazalba,  1989,  p. 338).  Indonesia  memiliki  jumlah  masjid  terbesar  di dunia.  Sekitar  200-300  ribu  masjid  dari  Sabang sampai  Merauke  berdiri  dengan  gagahnya.  Namun hanya beberapa masjid yang berdaya dan memberdayakan  jamaahnya.  Termasuk  kabupaten Tasikmalaya  yang  memiliki  sekitar  4.448  masjid, belum lagi Musala yang semuanya belum memaksimalkan pemberdayaan ekonominya.
Salah  satu  organisasi  masjid  yang  memiliki kepedulian terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah Dewan Masjid Indonesia (DMI).(Dewan Masjid Indonesia, 2021) Sebagai salah satu  organisasi  tingkat  nasional,  DMI  mempunyai tujuan  untuk  mewujudkan  fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat dan
persatuan umat. Di Kabupaten Tasikmalaya organisasi ini  berdiri  sekitar  tahun  2005.  Beberapa  program pembinaan  masjid  telah  dilakukan  oleh  PD  DMI Kabupaten  Tasikmalaya,  di  antaranya  adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid.
Dari  hasil  survei  dan  penelaahan  awal  berupa wawancara  dengan  pengurus  PD  DMI  Kabupaten Tasikmalaya  diperoleh  informasi  bahwa  selama  5 (lima)  tahun  ini,  PD  DMI  Kabupaten  Tasikmalaya selalu  mendapatkan  dana  hibah  dari  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Tasikmalaya.  Dalam  setiap tahunnya hampir kurang lebih 5 (lima) Milyar hibah disalurkan  untuk  organisasi  kemasjidan  tersebut. Dalam  mendayagunakan  dana  bantuan  tersebut,  PD DMI  Kabupaten  Tasikmalaya  berijtihad  untuk digunakan sebagai pemberdayaan ekonomi masjid.
Beberapa  program  telah  diluncurkan  oleh  PD DMI tersebut, seperti halnya bantuan langsung kepada Masjid  (DKM),  marbot  masjid,  imam  masjid  dan beasiswa  santri  masjid.  Namun  hal  ini  belum memberikan  pengaruh  besar  dalam  memberdayakan masyarakat  masjid.  Sehingga icon Dewan  Masjid Indonesia  yang  digaung-kan “Masjid  Berdaya Masyarakat  Sejahtera” belum  menampakkan  hasil, karena  bantuan  dana  tersebut  hanya  bersifat konsumtif.
Usaha  PD  DMI  Kabupaten  Tasikmalaya  dalam membangun  ekonomi  masyarakat  berbasis  masjid, dilakukan  dengan  cara top  down. Beberapa  program unggulan  diluncurkan  untuk  mengarahkan  masjid dapat  mampu  memberdayakan  masyarakat.  Di antaranya  melalui  pendirian  Koperasi  Syariah SIBADAMI,  pemberian  bantuan melalui  PPOB,  dan membangun aplikasi marketplace masjidku.com serta suntikan dana untuk wira usaha masjid sebanyak 100 masjid. Namun, dalam pelaksanaan program tersebut, ternyata masih menghadapi banyak kendala, hambatan dan tantangan sehingga program pemberdayaan  ekonomi  masjid  ini  masih  belum optimal.  Seperti  halnya  program  PPOB  dengan suntikan dana stimulan masih harus dibenahi dengan baik.(Mubarak, 2021).
Atas  dasar  hal  tersebut,  peneliti  memiliki motivasi  untuk  menganalisis  tentang  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  melalui  Dewan  Masjid  di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini  bertujuan agar memiliki  gambaran  objektif  terkait  pelaksanaan program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  yang dilakukan  oleh  Dewan  Masjid  Indonesia  Kabupaten
Tasikmalaya sehingga mampu memberikan arah dan masukan terkait pemberdayaan masjid selanjutnya.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.(Moleong,  1994).  Karakteristik  penelitian kualitatif  antara  lain: pertama, berlangsung  dalam latar  yang  alamiyah. Kedua, peneliti  sendiri merupakan instrumen atau alat pengumpul data yang utama,  dan ketiga, analisis  datanya  dilakukan  secara induktif. Sumber data atau objek dalam penelitian ini adalah  PD  Dewan  Masjid  Indonesia  Kabupaten Tasikmalaya  sebagai  sumber  data  primer.  Sebagai informan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  Ketua, Sekretaris  dan  Wakil  Ketua  Bidang  Pengembangan Ekonomi  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  PD  DMI Kabupaten  Tasikmalaya.  Selain  beberapa  Pengurus PC  DMI  Kecamatan  yang  semuanya  berjumlah  39 orang  serta  beberapa  masjid  yang  mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi masjid.
Adapun  metode  pengumpulan  data  pada penelitian  ini  adalah: pertama, teknik  wawancara mendalam  ( indepth  interview ),  digunakan  untuk mendapatkan data tentang kegiatan percakapan antara pewawancara  ( interviewer )  dengan  informan  yang diwawancarai (interviewee). Kedua , observasi dengan melalui pengamatan terhadap obyek yang diteliti.(Wisadirma, 2005). Sedangkan observasi yang dilakukan  oleh  peneliti  adalah  observasi  non- sistematis.  Peneliti  bertindak  langsung  sebagai pengumpul  data  dengan  mengamati  dan  berinteraksi secara langsung dengan responden yang diteliti.
Teknik wawancara dilakukan dengan mendalam ( indepth interview ), karena sumber data utama dalam penelitian  berasal  dari  percakapan  mendalam  antara peneliti dan responden/partisipan. Bentuk pertanyaan untuk  wawancara  dilakukan  dengan  pertanyaan berstruktur  menanyakan  esensi  persoalan  yang ditanyakan. Wawancara akan dilakukan sebanyak tiga tahap. Tahap pertama meliputi penjelasan maksud dan tujuan  penelitian,  memberikan  gambaran  singkat proses  wawancara  dan membangun  hubungan  saling percaya.  Tahap  kedua  merupakan  tahap  yang terpenting  karena  dalam  tahap  ini  merupakan  tahap inti wawancara di mana peneliti akan mengeksplorasi persepsi,  pengalaman,  makna  fenomena  yang  akan diteliti sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tahap akhir  adalah  ikhtisar  dari  respon  partisipan  dan memungkinkan  konfirmasi  atau  adanya  informasi tambahan.
Adapun pengolahan data dilakukan dengan cara mendokumentasikan  data  hasil  wawancara  dan catatan  lapangan.  Pendokumentasian  dilakukan dengan memutar hasil rekaman, kemudian ditulis apa adanya  dan  digabungkan  dengan  catatan  lapangan kemudian dicetak dalam bentuk transkrip. Data  yang sudah  dikumpulkan  kemudian  diberi  kode  untuk memudahkan analisis data.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya dinyatakan  dalam  bentuk  verbal  dan  dianalisis  tanpa menggunakan  teknik statistik.  Data  yang  sudah terkumpul  kemudian  dilakukan  analisis  data.  Yang perlu  diperhatikan  adalah  transkrip  wawancara, catatan  lapangan  dari  hasil  pengamatan  peneliti  dan catatan  harian  peneliti  tentang  kejadian  penting  dari lapangan dan hasil rekaman.
Analisis  dari  data  kualitatif  secara  khas  adalah satu  proses  yang  interaktif  dan  aktif.  Setelah wawancara  dilakukan  maka  hasil  wawancara  dan catatan  lapangan  segera  dibuat  transkrip.  Peneliti- peneliti kualitatif sering membaca data naratif mereka berulang- ulang dalam mencari arti dan pemahaman- pemahaman lebih dalam. Field dan Morse (Morse & Field,  1995)  mencatat  bahwa    analisis    kualitatif adalah proses tentang pencocokan data bersama-sama, bagaimana  membuat  yang  samar  menjadi  nyata, menghubungkan  sebab  dan  akibat.  Yang  merupakan suatu  proses  verifikasi  dan  dugaan,  koreksi  dan modifikasi,  usul  dan  pertahanan.  Analisis  data merupakan  hal  yang  terpenting  dalam  penelitian kualitatif  yang  harus  selalu  disandingkan  dengan upaya interpretatif.(Stainback, 1988). Analisis meliputi penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih  mudah  dibaca  dan  diinterpretasikan.(Effendi, 1987).  Metode  ini  digunakan  agar  bisa  menjawab rumusan masalah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil Penelitian
Setelah  melalui  pencarian  data  melalui  teknis pengumpulan  data  dan  analisis  data,  peneliti menemukan  beberapa  temuan  dalam  penelitian  ini. Kemudian peneliti merumuskan mengenai optimalisasi  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat melalui  Dewan  Masjid  Indonesia  dalam  gambar berikut ini.
Gambar 1. Pengembangan Ekonomi Masyarakat oleh Dewan Masjid Indonesia
Dalam  gambar  di  atas,  bisa  diperhatikan  ada beberapa  program  utama  dalam  pengembangan ekonomi  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Dewan Masjid  Indonesia  Kabupaten  Tasikmalaya,  yaitu dengan;  1)  pemanfaatan  teknologi  digital,  dalam bentuk market  place ,  QRIS,  dan  PPOB;  2) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Ekonomi  melalui  Pendidikan  dan  pelatihan  Wakaf Uang  dan  Pemanfaatan  Koperasi  Syariah;  dan  3) Membangun kerja sama dengan lembaga terkait, yaitu Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tasikmalaya  dalam pemberian  bantuan/hibah  dan  lembaga  usaha  dalam penyaluran dana CSR.

## 3.2. Pembahasan

## 3.2.1. Pengertian dan Fungsi Masjid
Dari segi bahasa kata masjid diambil dari derivasi kata  Bahasa  Arab  yaitu sajada yang  memiliki  arti sujud,  patuh dan tunduk.  Kata Masjid  sendiri  adalah bentuk isim makan yang berarti tempat sujud.(Wahyudiana,  2014).  Sedangkan  pengertian masjid  secara  terminologis  adalah  tempat  beribadah umat  Islam  khususnya  dalam  rangka  menegakkan shalat.  Masjid  dikenal  juga  denganistilah  istilah Baitullah (rumah Allah), yaitu bangunan khusus yang didirikan  sebagai  sarana  dalam  mengabdi  kepada Allah Azza wa jalla .(Mubarok, 2021)
Diantara  fungsi  utama  masjid  adalah  tempat ibadah  mahdhah, yaitu  tempat  sujud  kepada  Allah SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepadanya. Selain  itu  fungsi  masjid  adalah  adalh  untuk ibadah ghair mahdhah atau mu’amalah. Seperti halnya pada masa  Rasulullah  SAW  masjid  digunakan  sebagai sarana bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam
masyarakat, tempat berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan.  Dengan  demikian,  secara  garis  besar masjid  memiliki  dua  fungsi.  Fungsi  utama  sebagai tempat ibadah dan fungsi penunjang atau tambahan.(Sarwat, 2012).

## 3.2.2. Masjid dan Pemberdayaan Kejamaahan
Kekuatan  masjid  pada  masa  Rasulullah  SAW karena  dasar  pembangunannya  adalah ussisa  al  at- taqwa (Q.S.  At-Taubah  (9):  108)  yang  fungsi sosialnya  adalah  sebagai matsaban  linnas  wa  amna (Q.S. Al-Baqarah (2): 125) yaitu tempat berkumpulnya  manusia  dan  tempat  aman.  Masjid bukan  tempat dhirar apalagi  sumber  friksi  di  antara masyarakat ( tafriq baina an-nas (Q.S. At-Taubah (9): 107). Atas asas inilah masjid Nabawi dibangun untuk mewujudkan  manusia  yang  kokoh  secara  ritual  dan sosial.
Secara historis bangunan yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW adalah masjid. masjid dianggap sangat tempat strategis yang berguna sebagai center of activity. Pada  peristiwa  hijrah  ke  Yatsrib  atau  yang dikenal  sekarang  dengan  Madinah,  Rasulullah  SAW singgah  di  daerah  yang  bernama  Quba.  Meskipun hanya  beberapa  hari  saja,  Rasulullah  SAW membangun  sebuah  masjid  yang  diakui  sebagai masjid pertama sejak masa kenabiannya. Masjid Quba ini diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an (QS 9 : 108) dengan sebutan “Masjid yang didirikan atas dasar takwa.” (Al-Buthy, 2000, p. 158)
Setelah  Rasulullah  SAW  tiba  di  Yatsrib (Madinah)  pada  tahun  622  M,  maka  bangunan pertama  yang  didirikan  olehnya  adalah  masjid  juga yang  digunakan  sebagai  tempat  kegiatan  ibadah mahdah dan  pusat  kegiatana  ibadah gair  mahdah (aktivitas sosial). Masjid tersebut pada perkembangannya dikenal dengan nama al-masjid an- Nabawi (Masjid Nabi).
Pada  masa  Rasulullah  SAW,  para  sahabat  dan generasi awwalun ,  masjid  memiliki  peran  penting dalam  kehidupan  umat  Islam  pada  masa  itu.  Setiap kali muncul persoalan umat pasti kembali ke masjid. Berbagai kegiatan kemasyarakatan bahkan kenegaraan pun dipusatkan di masjid. Sebagai contoh menerima  tamu-tamu  domestik  dan  asing,  pusat latihan  militer,  perawatan  korban  perang,  sarana musyawarah, tempat pendidikan serta usaha ekonomi kejamaahan.(Maulany, 2015, pp. 6–10)
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pemanfaatan Teknologi Digital Market Place QRIS PPOB Pengembangan SDM dan Lembaga Ekonomi Koperasi Syariah Pendidikan Wakaf Uang Kerja sama Intitusi PEM (Hibah Pemerintah) CSR Lembaga Usaha
Pada  Muktamar  Risalatul  Masjid  tahun  1975  di Makkah diterbitkan sebuah putusan yang menyebutkan bahwa perkembangannya fungsi masjid bukan saja tempat sujud dalam arti sempit, tetapi juga tempat  beribadah  kepada  Allah  yang  tidak  hanya terbatas  pada  peribadatan mahdlah (vertical)  tetapi juga  peribadahan  dalam  dimensi horizontal .(Shihab, 1999) Pada akhirnya pengertian masjid itu memberikan  ruang  yang  begitu  luas,  tidak  hanya sebagai tempat yang membangun relasi ilahiyah, akan tetapi  juga  mewujudkan  hubungan  mesra  dengan semua makhluk Allah SWT. Maka masjid tidak hanya sebaagai  tempat  shalat  berjamaah  tetapi  juga membangun  kejamaahan  ummat.  Justru  dari  shalat berjamaah ini kejamaahan umat dibangun.
Peran  masjid  dalam  membangun  kejamaahan dapat  dibuktikan  selama  berabad-abad.  Sebagai contoh  pendirian  Universitas  Al-Azhar  di  Mesir berawal  dari  masjid.(Idris,  2018)  Di  Indonesia  pun berdirinya  Pengadilan  Agama  tidak  terlepas  dari peradilan  surambi  yang  bermula  diselenggarakan  di serambi  masjid.(Hamiyuddin,  2016)  Bahkan  selama masa  kolonialisme  masjid  merupakan  benteng pertahanan  umat  seperti  halnya  dijadikan  markas pertahanan Hizbullah, Sabilillah dan Tentara Republik Indonesia.(Jauhari, 2013) Untuk masa sekarang sudah banyak  contoh-contoh  masjid  yang  berdaya  dan memberdayakan  masyarakat  melalui  masjid.  Sebut saja  salah  satunya  adalah  Masjid  Asy-Syuhada Yogyakarta, Masjid Salman ITB, Masjid Jogokaryan, Masjid  Al  -Falah  Perumahan  Jember(Alwi,  M.A., 2020) dan masih banyak masjid lainnya. Hal ini dapat menjadi  pedoman  bagi  masjid-masjid  di  Indonesia yang  jumlahnya  mencapai  ratusan  ribu.(Sistem Informasi Masjid, 2021)
Selain masjid-masjid pemberdayaan yang sudah dikenal  di  masyarakat,  terdapat  beberapa  masjid  di Indonesia yang mampu menjadi sentra pemberdayaan ekonomi  masyarakat.  Optimalisasi  masjid  sebagai pusat  pemberdayaan  ekonomi  umat  mengembalikan citra  masjid  sebagai matsabatan  linnas atau  tempat tambatan masyarakat dalam berbagai hal. Optimalisasi masjid tersebut ada yang melalui melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).(Santika et al., 2019) Lembaga ini difungsikan salah satu lembaga ekonomi yang mampu menjamin kemandirian ekonomi masjid dan  sekaligus  membantu  pemberdayaan  ekonomi masyrakat di sekitarnya.(Alwi, 2015)
Terdapat  penelitian  yang  pernah  dilakukan terhadap  Masjid  Raya  at-Taqwa  Cirebon.  Hasil
penelitian  menunjukkan  bahwa  Masjid  Raya  At- Taqwa  Cirebon  merepresentasikan  masjid  yang mampu menghidupkan semangat gerakan pemberdayaan  masyarakat  dalam  bidang  spiritual keagamaan, ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan pengembangan seni budaya.(Ridwanullah  &  Herdiana,  2018)  Selain  itu terdapat juga penelitian yang dilaksanakan di Masjid Besar  Al-Mahdy.  Program  optimalisasi  masjid sebagai  pusat  ekonomi  dapat  dirasakan  oleh masyarakat sekitar melalui program-program berbasis sosial dan Majelis Taklim dengan manajemen Masjid yang  dilakukan  DKM  ataupun  pengurus  masjid. Sebagai  contoh  pada  lantai  dasar  Masjid  biasanya dipergunakan untuk tempat pengajian, acara pernikahan,  dan  kegiatan  sosial  lainnya.  Kegiatan- kegiatan  tersebut  khususnya  pernikahan,  telah membuka  peluang  bisnis  bagi  masyarakat  sekitar masjid  untuk  meningkatkan  perekonomianya,  baik dengan jasa chattering, Jasa Parkir, MC, dan kegiatan lainnya.(Uyuni, 2019)
Untuk di Kabupaten Tasikmalaya sebaran jumlah masjid  termasuk  sangat  memiliki  jumlah  besar  di banding  daerah  lain  di  Indonesia.  Kabupaten Tasikmalaya  memiliki  masjid  sejumlah  4448  buah serta mushalla dengan jumlah 1906 buah. Jumlah ini merupakan sebuah potensi besar untuk diberdayakan. Pemberdayaan  ekonomi  masjid  sebagaimana  fungsi awalnya  akan  dapat  membantu  pemerintah  dalam mengurangi  angka  kemiskinan  karena  kemandirian ekonomi umat akan terbangun dengan sendirinya.

## 3.2.3. Dewan Masjid Indonesia
Masjid memiliki peran yang sangat sentral dalam tatanan  kehidupan  masyarakat.  Dalam  bidang pendidikan,  keagamaan,  sosial  maupun  ekonomi. Peran  Masjid  ini  memerlukan  optimalisasi  lembaga yang  membidangi  masjid.  Dalam  hal  ini  adalah Dewan  Masjid  Indonesia.  Dewan  Masjid  Indonesia (DMI) secara nasional didirikan dan diresmikan oleh Menteri Agama pada 22 Juni 1972 bertepatan dengan tanggal  10  Jumadil  Ula  1392  H.  Maksud  didirikan organisasi  ini adalah  untuk  meningkatkan keimanan, ketakwaan,  akhlak  mulia  dan  kecerdasan  umat  serta tercapainya  masyarakat  adil  makmur  yang  diridai Allah  SWT  dalam  wilayah  Negara  Republik Indonesia.(Mubarak, 2021, pp. 5–7)
Pimpinan  Daerah  Dewan  Masjid  Indonesia Kabupaten  Tasikmalaya  merupakan  salah  satu organisasi kemasjidan yang lahir dari sinergitas antara
ulama,  Kementerian  Agama  (saat  itu  Departemen Agama) dan pegiat masjid di Kabupaten Tasikmalaya. DMI  Kabupaten  Tasikmalaya  lahir  pada  tanggal  22 Juni  2004  dengan  perjuangan  yang  sangat  berliku. Dimulai  penyampaian  amanat  dari  PW  DMI  Jawa Barat melalui Ust Apan Syahid yang dikonsolidasikan oleh  Departemen  Agama  Kabupaten  Tasikmalaya, akhirnya  PD  DMI  kabupaten  Tasikmalaya  resmi berdiri.
Di bawah kepemimpinan Drs. K.H. Dede Saeful Anwar, M.Pd. DMI Kabupaten Tasikmalaya menyusun strategi pokok dalam pengembangan DMI Kabupaten  Tasikmalaya  yang  lebih  baik.  Di  antara strategi yang dilakukan kepengurusan beliau adalah: a. Memperkuat  koordinasi  dan  konsolidasi  dengan Pimpinan  Cabang  dan  Dewan  Kemakmuran Masjid Besar (DKMB) Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya  sehingga  mereka  memiliki  sistem administrasi yang baik dan lengkap.
b. Menyempurnakan  kepengurusan  tingkat  ranting, sehingga  terbentuk  Pimpinan  Ranting (PR)  DMI desa  se-Kabupaten  Tasikmalaya  yang  berjumlah 351 piranti.
c. Fokus pada trilogi masjid yang terdiri daai Idarah, Imarah  dan  riayah  sekaligus  tetap  memiliki  visi iqtishadiyah (ekonomi)  berbasis  masjid.  Untuk merealisasikan  ini  dibentuklah  Tim Iqtishadiyah PD  DMI  yang  dipimpin  oleh  Ketua  II  Bidang Ekonomi  PD  DMI  Kabupaten  Tasikmalaya. Beberapa  program  ekonomi  dibangun  seperti program  digitalisasi  ekonomi  melalui market place ,  PPOB,  QRIS,  Koperasi  Sibadami  dan wakaf uang.
Selain  itu  PD  DMI  memprogramkan  penataan akustik  masjid  supaya  sistem  pengeras  suara  di masjid-masjid dapat mendukung kekhusyukan dalam aktivitas ibadah maupun pengajian-pengajian. Program  lainnya  ialah  sertifikasi  tanah  wakaf  bagi masjid-masjid  yang  belum  memiliki  legal  formal dalam hal sertifikat tanah wakaf. Program ini bekerja sama  dengan  beberapa stakeholder di  antaranya kantor  BPN  ATR,  Kementerian  Agama  dan  Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Tasikmalaya.
Program unggulan PD DMI Kabupaten Tasikmalaya  adalah  Gebyar  DMI.  Kegiatan  ini merupakan program terpadu yang melibatkan banyak program  di  dalamnya.  Biasanya  program-program yang  ada  di- launching atau  diserahkan  secara simbolik  pada  kegiatan  ini.  Menurut  Ketua  DMI,
tujuan pemberian ini dilaksanakan pada gebyar DMI adalah  untuk  menampakan  syiar  dan  dakwah kemasjidan.
Gebyar DMI ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2018  yang  berisi  program  pembinaan  kemasjiadan untuk  seluruh  PC  dan  Piranti  se-Kabupaten Tasikmalaya.  Pembinaan  ini  terdiri  dari  materi bagaimana  manajemen  masjid  yang  baik  dan  teratur sehingga  masjid  dapat  berdaya  dan  memberikan fungsi utama untuk umat. Selain itu, pada kegiatan ini dilaksanakan seminar, atau pelatihan atau desiminasi terkait  program  ekonomi  masyarakat  melalui  masjid yang  terbentuk  dalam  program  QRIS,  PPOB,  dan Wakaf  Uang  serta  program  lainnya.  Temuan  yang didapatkan  oleh  peneliti  bisa  lebih  dijelaskan  dalam pembahasan berikut ini.

## 1.2.3.1. MarketPlace
Di  era  digital  sekarang  ini,  masyarakat  sudah sangat mengenal website (Andik Prakasa Hadi & Faiz Abdul  Rokhman,  2020).  Terutama  website  untuk kepentingan  bisnis  seperti  halnya market  place . (Iskandar et al., 2022). Untuk mengembangkan sistem informasi  termasuk  pengembangan  ekonomi  secara digital,  PD  DMI  Kabupaten  Tasikmalaya  selain membangun  website  dengan  nama  https://dmi.org berupaya memperkenalkan market place dengan nama https://masjidku.store Marketplace ini bertujuan untuk memberikan  kemudahan  dalam  berjual  beli  secara online . Diharapkan masyarakat masjid memanfaatkannya  dengan  baik  sehingga  dapat  jual beli  produk  ahli  masjidnya  dengan  satu  klik  saja  di mana pun mereka berada.
DMI  Kabupaten  Tasikmalaya  memberikan platform  ini  sebagai  sarana bagi  masyarakat masjid yang bertransaksi berkumpul sehingga dapat menjadi penghubung  antara  pembeli  dengan  penjual  dengan mudah. Selain itu dengan adanya market place sebagai wahana  silaturahmi  memberikan  informasi  produk- produk  masyarakat  masjid.  Bahkan  keuntungannya bisa promosi tanpa adanya pungutan biaya Dalam  penggunaan market  place ini  ternyata belum digunakan oleh masyarakat masjid sepenuhnya. Walaupun  ada  beberapa  orang  yang  menggunakan fasilitas  ini  dengan  baik.  Hal  ini  seperti  dinyatakan oleh  Ketua  Bidang  Ekonomi  PD  DMI  dikarenakan masyarakat  Kabupaten  Tasikmalaya  masih  belum melek  teknologi.  Para  pebisnis  masjid  baru menggunakan  market  place  ini  sekiar  10%  dari  para pegiat  masjid.  Keberadaan market  place yang memudahkan  mereka  dalam  memasarkan  produk
masjid  masih  harus  disosialisasikan  dengan  baik. Bahkan ke depannya harus ada pelatihan khusus dari PD DMI untuk pengelola ekonomi di DKM-DKM se- Kabupaten Tasikmalaya.
Bagi  para  pengurus  DKM  yang  menggunakan platform  ini  dengan  baik,  justru  merasa  terbantu. Produk  yang  mereka  hasilkan  dengan  sangat  mudah dikenal  oleh  orang  lain.  Bahkan  yang  lebih menguntungkannya dengan menggunakan https://masjidku.store ini adalah tidak bayar. Sehingga para  pembeli  bisa  langsung  menghubungi  penjual. Keuntungan langsung diraup oleh pedagang di daerah yang  selama  ini  kesulitan  memasarkan  produk. Dengan  program  ini,  masyarakat  masjid  sangat terbantu, sehingga DMI berhasil memerankan dirinya sebagai sarana pemberdayaan, walaupun baru lingkup kejamaahan di lingkungan masjid.

## 1.2.3.2. Payment Point Online Bank (PPOB)
PPOB  atau Payment  Point  Online  Bank merupakan  suatu  bisnis  yang  digunakan  untuk membayar berbagai tagihan.(Bahri, 2017). Pada masa sekarang ini kadang seseorang dalam setiap bulannya harus  membayar  beraneka  tagihan  untuk  pribadi maupun keluarganya, seperti tagihan listrik, internet, telepon,  air,  pulsa  yang  secara  rutin  menjadi tanggungan. Bisnis ini menjadi sebuah peluang besar bagi  masyarakat  masjid.  Di  mana  pelanggan  real adalah  jamaah  itu  sendiri.  Untuk  itulah  PD  DMI Kabupaten  Tasikmalaya  melirik  bisnis  ini  sebagai salah satu pemberdayaan masyarakat masjid.
PD DMI telah memberikan modal usaha berupa PPOB  melalui  kerja  sama  dengan  salah  satu  Bank Syariah  untuk  sejumlah  180  masjid  se-Kabupaten Tasikmalaya. Modal tersebut dikucurkan sebesar Rp. 1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  per  masjid.  Program PPOB  ini  bertujuan  untuk  memberikan  bantuan kepada  masyarakat  masjid  supaya  menjalankan ekonomi  ini  dengan  baik.  Kebutuhan  jamaah  masjid dalam  pembayaran  rutin  bulanan  dapat  dibantu  oleh masjid, dan masjid sebagai pengelola bisnis memiliki keuntungan.  Disinilah  terjadinya  saling  memberikan manfaat atau symbiosis mutualisme.
Menurut  para  pengurus  DKM  masjid  dengan adanya  bantuan  ini  sangat  membantu    masjid, walaupun sangat disayangkan bantuannya hanya Rp. 1.000.000,-  saja.  Tapi  perputaran  uang  sebesar  itu dapat  diartikan  sebagai  sebuah  stimulan  bagi masyarakat  masjid  dalam  bermuamalah.  PPOB  ini pun  kadang  memiliki  kendala  karena  di  beberapa
daerah terdapat  PPOB  yang  diinisiasi  oleh  desa  atau pemuda  setempat.  Namun  pangsa  pasarnya  yang berbeda  yaitu  masyarakat  masjid,  hal  ini  tidak menjadikan kendala yang besar.
Walaupun  PPOB  yang  diberikan  oleh  PD  DMI ini diharapkan menjadi stimulus untuk pengembangan ekonomi  masyarakat  selanjutnya,  namun  pada praktiknya  tidak  semulus  yang  diharapkan,  ternyata dalam  perjalanan  beberapa  bulan,  ada  beberapa Kecamatan yang tidak bisa melanjutkan program ini. Hal ini dikarenakan kurang meleknya pengurus masjid dalam mengelola PPOB dan tidak respon masyarakat terhadap  hal  tersebut.  Mereka  memilih  membayar secara  manual  kepada  langganannya.  Menurut  para pengurus,  ke  depannya  harus  ada  sosialisasi  kepada masyarakat  tentang  kemudahan  bertransaksi  melalui PPOB  yang  berbasis  masjid.  Harus  ada  iming-iming baik selain mudah dan murah juga berkah dan dapat pahala karena membantu masjid.
Menurut pengurus PD DMI Kabupaten Tasikmalaya,  diperkirakan  program  PPOB  ini  yang berjalan sampai saat ini sekitar 50% dari Masjid yang mendapat  bantuan  program  dari  PD  DMI.  Ke depannya  program  ini  akan  lebih  selektif  dalam memilih  masjid  yang  siap  menjalankan  program  ini. Selain itu masih terdapat para pengelola PPOB ini dari kalangan tua yang tidak memiliki keterampilan yang baik dalam masalah digital.
1.2.3.3. Quick Response Code Indonesian

## Standard (QRIS)
Quick  Response  Code  Indonesian  Standard disingkat QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)  dengan  menggunakan  QR  code.(Seputri  & Yafiz, 2022). Di antara fungsi pembayaran nir-sentuh ini adalah untuk memudahkan proses transaksi dengan QR code sehingga  lebih  cepat,  dan  terjaga keamanannya.  Menurut  Bank  Indonesia  sejak  1 November  2021  ternyata  jumlah merchant QRIS menembus  angka  12  juta. Peluang  inilah  yang dimanfaatkan oleh PD DMI Kabupaten Tasikmalaya.
PD  DMI  Kabupaten  Tasikmalaya  bekerja  sama dengan  2  (dua)  Bank  Syariah  yang  berada  di Tasikmalaya, yaitu BTN Syariah dan Bank Sinarmas Syariah  Tasikmalaya.  Untuk  program  QRIS  yang dikerja  samakan  dengan  BTN  Syari’ah  diikuti  oleh masjid-masjid  yang  mengikuti  program  PPOB sejumlah  180  masjid.  Karena  masjid  yang  terdaftar dengan  program  PPOB-nya  wajib  memiliki  QRIS.
Sedangkan untuk yang dikerja samakan dengan Bank Sinarmas  Syariah  adalah  masjid-masjid  baru  yang para  pengurusnya  potensial  menggunakan  teknologi tersebut.
Menurut Ketua PD DMI, Program ini merupakan kerja sama yang baik dari perbankan syariah tersebut, seiring  adanya  program  CSR  ( Corporate  Social Responsibility ) dari lembaga tersebut (Bank Sinarmas Syariah)  berupa  pengisian  uang  tabungan.  Masjid- masjid  yang  terpilih  dan  diajukan  oleh  PC  DMI Kecamatan mendapatkan anugerah dan kebaikan dari Bank  Sinarmas  Syariah  untuk  memperoleh  beberapa hal di antaranya Rekening Bank, QRIS, uang sejumlah Rp.  100.000,-    dan  Al-Qur’an  untuk  masing-masing masjid.
Penggunaan  QRIS,  menurut  pengurus  DKM yang  mendapatkannya,  memiliki  kemanfaatan  untuk pengembangan  masjid  baik  untuk  usaha  kemasjidan ataupun pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah. Memang  selama  ini  penggunaan  QRIS  untuk  bisnis belum digunakan secara optimal, paling hanya sebatas digunakan  untuk  penerimaan  dana  seperti  infak pembangunan masjid. Para donatur yang berada jauh di luar kota sangat terbantu dengan adanya QRIS ini. Untuk  pemanfaatan  sebagai kencleng digital  atau bisnis,  hampir  semua  belum  dimanfaatkan  dengan baik. Hal ini disebabkan masyarakat di daerah belum begitu familiar dengan penggunaan QRIS ini.

## 1.2.3.4. Koperasi Sibadami
Dalam  rangka  meningkatkan  pemberdayaan pengurus  DMI  dalam  semua  tingkatan  di  Kabupaten Tasikmalaya  dan  jamaah  masjid  dalam  bidang perekonomian, maka PD DMI Kabupaten Tasikmalaya bersepakat mendirikan koperasi syariah. Pendirian  koperasi  disepakati  dalam  rapat  pendirian Koperasi  syariah  dengan  Nama  Koperasi  Sibadami Masjid  Berdaya  Dewan  Masjid  Indonesia  di sekretariat  PD  DMI  Kabupaten  Tasikmalaya  pada tahun 2021.
Pendirian  koperasi  ini  memiliki  tujuan  mulia untuk  pengembangan  ekonomi  masyarakat  berbasis masjid.  Koperasi  masjid  mempunyai  potensi  yang sangat besar karena memiliki jamaah sebagai captive market .  Oleh  karenanya,  pemasarannya  tidak  hanya mengurus  jemaah  tetapi  juga  memenuhi  kebutuhan dan  keinginan  jemaah. Koperasi  berbasis  masjid  ini merupakan market berkekuatan moral.
Sampai  saat  ini  anggota  Koperasi  Sibadami adalah Pengurus PD DMI yang terdiri dari Pimpinan
Harian  dan  sebagian  pengurus  PD  DMI  dengan cabang Koperasi yang berasal dari Pimpinan Cabang DMI Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya. Walaupun  sudah  memiliki  dasar  hukum  dan  izin, Koperasi ini semenjak didirikan belum bekerja secara maksimal. Menurut Ketua Koperasi, insya Allah pada awal  Bulan  November  Koperasi  ini  baru  akan dibangun  ekosistemnya  dengan  baik  dan  digiatkan sebagai pusat ekonomi masyarakat berbasis masjid.

## 1.2.3.5. Pendidikan dan Pelatihan Wakaf Uang
Untuk  membangun  kemandirian  masyarakat masjid  melalui  filantrofi  Islam,  PD  DMI  Kabupaten Tasikmalaya  bekerja  sama  dengan  Badan  Wakaf Indonesia menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan  Duta  Waka  yang  merupakan  awal  dari pendirian  Bank  Wakaf  Dewan  masjid  Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari yaitu dari tanggal 20 – 22 Desember 2021. Para peserta diambil dari  39  Kecamatan  yang  merupakan  utusan  dari  PC DMI Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya. Adapun materi  yang  disampaikan  untuk  calon  Duta  Wakaf Uang adalah sebagai berikut:
Tabel 1.
Materi Pendidikan dan Pelatihan Wakaf Uang Materi 1  Fikih Wakaf  (Landasan Yuridis Agama) Materi 2  Kebijakan  Wakaf (Landasan  Yuridis Negara)
Materi 3  Konsep  Wakaf  Uang  dalam  Ekonomi
Syariah dan Perbankan Syariah Materi 4  Digitalisasi Wakaf dan Teknologi Komputer Materi 5  Praktik dan Diskusi Integrasi Wakaf Uang dan Teknologi Materi 6  Bank Wakaf Uang: Konsep dan Implementasi
Materi 7  Duta  Wakaf  Uang:  Job  Description,
Requirement and Income
Materi 8  Manajemen Wakaf Uang (POAC-PPEPP) bagi Duta Wakaf
Materi 9  Peer  teaching  dan  stimulasi:  Praktik  Jadi
Duta Wakaf Materi 10 Investasi Wakaf Uang melalui Sukuk dan SBSN Materi 11 Strategi Penghimpunan Wakaf (Online dan Offline) Materi 12 Teknik Mempengaruhi Orang Lain (Waqif) Materi 13 Praktik Duta Wakaf (Menghimpun Wakaf dan mempengaruhi Wakif)
Materi 14 Analisa  Potensi  Wakaf  dan  Kemanfaatan di  Bidang  Pendidikan,  Kemanusiaan, Ekonomi, Dakwah dan Kesehatan Materi 15 Model  Akuntansi  Wakaf:  Manfaat  untuk Nadhir dan Duta Wakaf Materi 16 Review  Pendidikan  dan  Pelatihan  dan Feedback Pendidikan dan Pelatihan
Gambar 2. Rekrutmen Calon Duta Wakaf
Gambar 3. Tata Cara Pendaftaran
Gambar-gambar di atas merupakan pamflet yang disebarkan kepada pengurus PD, PC, dan PR DMI se- Kabupaten  Tasikmalaya  dalam  rangka  merekrut peserta diklat. Menurut Wakil Ketua PD DMI, peserta yang  hadir  hampir  100  %  dari  kalangan  masyarakat masjid.  Dari  hasil  pre-test  dan  post-test  peserta berhasil lulus dan memiliki pemahaman tinggi setelah mengikuti diklat tersebut. Walaupun bank Wakaf ini belum  beroperasi  karena  kendala  belum  adanya pengurus  PD  DMI  Kabupaten  Tasikmalaya  yang memiliki sertifikat kompetensi nazhir wakaf. Namun, direncanakan  awal  bulan  November  2022  kegiatan Bank Wakaf Uang akan dimulai.

## 1.2.3.6. Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Masjid (PEM)
Program Pemberdayaan Ekonomi Masjid (PEM) PD  DMI  Kabupaten  Tasikmalaya  lahir  setelah terbitnya    Peraturan  Bupati  Tasikmalaya  Nomor  3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 tahun 2021 tentang Pedoman
Pengelolaan  pemberian  Hibah  Dari  Bantuan  Sosial Yang  Bersumber  Dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah.  Atas  dasar  ini  PD  DMI  Kabupaten Tasikmalaya  menyalurkan  bantuan  dana  untuk pemberdayaan ekonomi.
Dalam  peraturan  tersebut  disebutkan  bahwa hibah  dalam  bentuk  uang  yang  diterima  oleh  Badan dan  lembaga  serta  Ormas  dengan  pagu  hibah  paling sedikit  Rp25.000.000,-  (dua  puluh  lima  juta  rupiah) diatur penggunaannya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari  pagu  hibah.  Kemudian  pemberdayaan  ekonomi tersebut  dilaksanakan  dengan  memberikan  bantuan berupa  uang  paling  sedikit  Rp5.000.000,-  (lima  juta rupiah) setiap orang.
Dalam merealisasikan hal ini, menurut Ketua PD DMI  Kabupaten  Tasikmalaya    diberikan  kepada Pengurus  PC  yang  terdiri  dari  Ketua,  Sekretaris  dan Bendahara  serta  pengurus  masjid  yang  mempunyai wira usaha. Apabila di antara pengurus tersebut tidak memiliki usaha bisa dialihkan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pengurus PC DMI dan dianggap layak untuk  mendapatkan  batuan.  Program  ini  dinamakan Pemberdayaan  Ekonomi  Masjid  (PEM)  karena program  bantuan  ini  dikhususkan  untuk  masyarakat masjid yang memiliki bisnis atau usaha.
Jumlah pengusaha yang diberikan bantuan adalah sejumlah 131 orang yang merata di seluruh Kabupaten Tasikmalaya  dengan  beraneka  variasi  jenis  usaha. Mulai dari dagang, industri dan jasa kecil-kecilan dan termasuk  kepada  usaha  mikro  kecil  dan  menengah (UMKM).  Kegiatan  usaha  ini  dilakukan  oleh  para penerima  manfaat  PEM  dengan  kriteria  memiliki keterbatasan  modal  sehingga  usahanya  tersendat, walaupun ada juga para penerima manfaat yang sudah menjalankan  bisnisnya  dengan  baik  di  tengah keterbatasan modal.
Sebagaimana  disampaikan  Sekretaris  PD  DMI, berbeda  dengan  Lembaga  dan  Ormas  lain,  PD  DMI Kabupaten Tasikmalaya menginginkan Program PEM ini benar-benar dilaksanakan dan dijalankan oleh para penerima. Tidak hanya mendapatkan dana lalu habis akan  tetapi  dapat  dimanfaatkan  dengan  sebaik- baiknya serta berwujud nyata berupa usaha. Untuk itu PD  DMI  Kabupaten  Tasikmalaya  bekerja  sama dengan  Unit  Pengelola  Teknis  Kewirausahaan Mahasiswa  (UPT  KWU)  Universitas  Siliwangi mengadakan monitoring, evaluasi dan pendampingan kepada  para  pengusaha  penerima  manfaat  PEM tersebut.
Setelah  dilakukan  mengadakan  monitoring, evaluasi  dan  pendampingan,  ternyata  diperoleh beberapa  kesimpulan  bahwa  dari  bantuan  tersebut yang  digunakan  untuk  berdagang sejumlah  64  orang atau  49%,  industri  sejumlah  53  orang  atau  40%  dan jasa  14  orang  atau  11%.    Dari  semua  yang diwawancara  menyatakan  terbantu  dengan  adanya bantuan  modal  tersebut  dan  pendampingan  dari  PD DMI  Kabupaten  Tasikmalaya  serta  UPT  KWU Universitas  Siliwangi.  Mereka  berharap  permodalan yang  disertai  pendampingan  ini  berlanjut  di  tahun yang akan datang.
Menurut  Sekretaris  PD  DMI,  bantuan  ini  akan selalu  dialokasikan  selama  bantuan  dari  Pemerintah daerah  terus  berjalan  dan  bantuan  hibah  yang diberikan  mencukupi.  Menurutnya,  PD  DMI  juga mendapatkan  kabar  baik  tentang  pemberdayaan  ini yang  memilik  manfaat  sangat  besar,  bukan  hanya untuk  pemanfaatan  masyarakat  masjid  tetapi  juga mampu  menumbuhkan  kewirausahaan  baru  di kalangan masyarakat kabupaten Tasikmalaya.

## 4. KESIMPULAN
Dewan  masjid  Indonesia  merupakan  organisasi yang  fokus  memberikan  pembinaan  kepada  masjid- masjid di seluruh Indonesia supaya menjadi berdaya. Secara organisatoris Dewan Masjid Indonesia (DMI) memiliki jenjang mulai dari pimpinan pusat, pimpinan wilayah,  pimpinan  daerah,  pimpinan  cabang  sampai pimpinan  ranting.  PD  DMI  Kabupaten  Tasikmalaya merupakan  salah  satu  jenjang  Dewan  masjid Indonesia tingkat Kabupaten Tasikmalaya.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  PD DMI  Kabupaten  Tasikmalaya  menjalankan  beberapa program.  Salah  satu  program  yang  dilaksanakan adalah  pemberdayaan  ekonomi  kemasjidan  yang merupakan program inovatif. Program ini terdiri dari program digitalisasi ekonomi, program pengembangan  lembaga  ekonomi,  dan  program pemberdayaan ekonomi masjid.
Pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  melalui Dewan Masjid Indonesia ini menjadi sangat optimal. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa program yang dilaksanakan  oleh  PD  DMI  berhasil  mendongkrak ekonomi masyarakat masjid. Seperti halnya Program Pemberdayaan  Ekonomi  Masjid  (PEM)  sukses membawa  para  pengusaha  berbasis  masjid  memiliki jiwa enterpreneur yang  kuat.  Setelah  melalui monitoring  dari  Tim  KWU  Universitas  Siliwangi
Program  PEM  ini  menjadi  program  unggulan  dalam pemberdayaan masyarakat.
Tidak hanya Program PEM, program digitalisasi ekonomi yang terdiri dari market place , PPOB, QRIS, Koperasi  Sibadami,  dan  Bank  Wakaf  Uang  menjadi sebuah  program  yang  inovatif.  Secara  kultur masyarakat Kabupaten Tasikmalaya adalah masyarakat  pedesaan,  akan  tetapi  program-program inovasi  yang  berbasis  teknologi  sudah  mulai mengenal.  Walaupun  beberapa  program  tersebut masih  belum  maksimal  terlaksana.  Bukan  karena program  tidak  baik,  akan  tetapi  sebagian  SDM  di pedesaan masih perlu penguatan berupa pelatihan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  kesempatan  ini  kami mengucapkan  terima kasih yang sebesar-besarnya kepada; Rektor Universitas  Siliwangi  yang  telah  memberikan kepercayaan  dan  dukungan  kepada  peneliti  untuk melakukan  penelitian;  Ketua  LPPM-PMP  Unsil  atas kepercayaan  dan  dukungan  kepada  peneliti  untuk melakukan  penelitian  ini;  Dekan  Fakultas  Agama Islam  Universitas  Siliwangi  beserta  unsurnya  yang telah  memberikan  kesempatan  dan  kepercayaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini; para Pimpinan PD DMI Kabupaten Tasikmalaya, PC DMI Kecamatan,  PR  DMI  Ranting,  dan  DKM  yang memperoleh bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masjid (PEM) se-Kabupaten Tasikmalaya yang rela memberikan  waktunya  untuk  diwawancara;  dan seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

## 6. REFERENSI
Al-Buthy, M. S. R. (2000). Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah  Manhajiah  Sejarah Pergerakan Islam  di Masa Rasulullah SAW (A. R. S. Tahmid (ed.); 6th ed.). Robbani Press.
Alwi,  M.A.,  M.  M.  (2020).  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal  Al-Hikmah , 18 (1),  89–104. https://doi.org/10.35719/ALHIKMAH.V18I1.25
Alwi,  M.  M.  (2015).  Optimalisasi  Fungsi  Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Al- Tatwir , 2 (1), 133–152.
Andik Prakasa Hadi, & Faiz Abdul Rokhman. (2020).
Implementasi Website Sebagai Media Informasi Dan Promosi Pada Pondok Pesantren Putra-Putri Addainuriyah  2  Semarang. Pixel :Jurnal  Ilmiah
Komputer Grafis , 13 (1), 39–49. https://doi.org/10.51903/pixel.v13i1.190
Asif,  N.,  Utaberta,  N.,  Ismail,  S.,  &  Shaharil,  M.  I.
(2021). The Study on the Functional Aspects of
Mosque Institution. Journal of Islamic Architecture , 6 (4), 229–236.
https://doi.org/10.18860/jia.v6i4.11749 Bahri, S. (2017). Analysis of the Online Payment Point System  of  Banking  to  Customer  Satisfaction  in PDAM  Tirtanadi  Brach  Medan  Sunggal .  281– 288.
Dewan Masjid Indonesia. (2021). Profil DMI . Dewan Masjid  Indonesia.  http://dmi.or.id/gallery/profil- dmi/
Effendi,  M.  S.  dan  S.  (1987). Metode  Penelitian Survai . LP3ES.
Gazalba,  S.  (1989). Mesjid:  Pusat  Ibadah  dan Kebudayaan Islam . Pustaka Antara.
Hamiyuddin. (2016). Sejarah Politik Hukum Terhadap Peradilan Agama di Indonesia. Jurnal Bilancia , Vol: 10 (18), h. 136-136.
Idris, M. (2018). Universitas Al-Azhar Sejak Abad ke-
20. Studi  Multidisipliner:  Jurnal Kajian Keislaman , 5 (2), 1–22. https://doi.org/10.24952/MULTIDISIPLINER.V
5I2.1115
Iskandar, E., Buwono, R. C., & Putri, S. O. N. (2022).
Implementasi  Progressive  Web  Apps  Pada Marketplace. Jurnal  SAINTEKOM , 12 (2),  158– 167. https://doi.org/10.33020/saintekom.v12i2.265 Jauhari,  H.  (2013).  Resolusi  Jihad  dan  Laskar Sabilillah Malang Dalam Pertempuran Surabaya 10 Nopember 1945. Jurnal Studi Sosial , 5 (2), 69– 75. http://lp2m.um.ac.id/
Maulany, H. R. (2015). Panduan Pengurus Masjid di Indonesia (A.  Salahudin  (ed.);  1st  ed.).  Kakita Mandiri.
Moleong,  L.  J.  (1994). Metodologi  Peneitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Morse,  J.  M.,  &  Field,  P.  A.  (1995).  Qualitative Research  Methods  for  Health  Professionals. Introducing Qualitative Methods . Mubarak,  A.  Z.  (2021). Masjid  Makmur  Rakyat Subur:  Sejarah  Perkembangan,  Inovasi  dan Peraturan  Organisasi  Dewan  Masjid  Indonesia Kabupaten Tasikmalaya (A. Z. S. Mubarok (ed.); 1st ed.). Pustaka Turats.
Mubarok,  A.  Z.  S.  (2021).  Literasi  Wakaf  Uang Berbasis  Masjid. Jurnal  Bimas  Islam , 14 (1),
132–160. https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.355
Ramadhanti, W., Abbas, E. W., & Jumriani, J. (2020).
Religious  Activities  in  The  Great  Mosque  Al Munawwarah  Banjarbaru. The  Kalimantan Social Studies Journal , 2 (1), 69. https://doi.org/10.20527/kss.v2i1.2466
Ridwanullah,  A.  I.,  &  Herdiana,  D.  (2018).
Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis  Masjid. Ilmu  Dakwah:  Academic Journal  for  Homiletic  Studies , 12 (1),  82–98. https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.2396
Rusanti,  E.,  Sofyan,  A.  S.,  &  ...  (2021).  Analysis Concept  of  a  Mosque-Based  Community Economic Empowerment Strategy at the Islamic Center  Dato  Tiro  Bulukumba. Jurnal  Ekonomi Syariah , 41–50. https://www.ejournal.almaata.ac.id/index.php/JE
SI/article/view/1717%0Ahttps://www.ejournal.a lmaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/17 17/1509
Santika,  G.,  Fauzi,  I.  M.,  &  Lisnawati,  W.  (2019).
Optimalisasi  Potensi  Masjid  Sebagai  Basis Penguatan  Ekonomi  Mikro  Syariah  Di  Bmt Mesjid  Almuhsinin  Ciamis. Jurnal  Ekonomi
Syariah , 4 (2), 130–140. https://doi.org/10.37058/jes.v4i2.1161
Sarwat,  A.  (2012). Fiqh  Kehidupan .  Rumah  Fiqih Publishing.
Seputri, W., & Yafiz, M. (2022). QRIS Sebagai Alat Transaksi  Digital  Generasi  Z:  Analisis  Faktor.
Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah ,
10 (ADZKIYA), 2.
Shihab,  M.  Q.  (1999). Wawasan  Al-Quran:  Tafsir Maudhu’i  atas  Pelbagai  Persoalan  Umat (IX). Mizan.
Sistem Informasi Masjid. (2021). Data Masjid . Ditjen Bimas Islam. https://simas.kemenag.go.id/
Stainback, S. B. S. and W. C. (1988). Understanding and  Conducting  Qualitative  Research .  Kendall/ Hunt Pub. Co.
Uyuni,  M.  J.  dan  B.  (2019).  Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid (Studi Pada Masjid Besar Al mahdy Kel Jatiranggon Kec
Jatisampurna  Bekasi. Spektra , 1 ,  36–43. https://doi.org/10.30997/qh.v3i1.998
Wahyudiana,  D.  dan.  (2014).  Memfungsikan  Masjid SEbagai  Pusat  Pendidikan  Untuk  Membentuk Peradaban Isalam. Islamadina , XIII (2), 1–13. Wisadirma,  D.  (2005). Metode  Penelitian  dan Pedoman Penelirian Skripsi . UMM Press.