## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 7 Issue 3, 2021 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Investment Regulation and Guarantee in Coastal Area and Small Islands in North Sulawesi Province
Amalia Sengkey 1 , Merry E Kalalo 2 , Friend H. Anis 3
1 Bachelor Degree, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.
2 Bachelor Degree, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.
3 Bachelor Degree, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.
Abstract: This study aims to analyze the regulation and guarantee in the implementation of investment in coastal areas and small islands by local governments as well as how to supervise and control investment activities in coastal areas and small islands as well as the authority of the Regional Government to stop and revoke the investment permit. The normative legal research method is used to examine in depth the regulation and guarantee of the Regional Government in the implementation of investment in the coastal area of North Sulawesi. In order to obtain data in this study, data collection techniques are needed to obtain primary data and secondary data, both of which will be analyzed. The data collection technique used in this research is literature study. The result of the research shows that the local government is still not optimal in the court of investment activities in the Coastal area of North Sulawesi. As a result of this, investment cases arise. The famous cases of investment in the Coastal Area are the Buyat Bay case or the coastal area pollution case by PT Newmont Minahasa Raya, the iron ore exploration case on the North Minahasa island of Bangka by PT MMP whose case went to the Supreme Court with the Supreme Court decision Number 255 of 2016 which won the community and revoke PT MMP's activities on the island of Bangka. But until now the company has carried out its activities and the community continues to struggle. The third case is PT MSM which, although it has been rejected and dismissed by the North Sulawesi DPRD in 2016 but is still operating until now. In investment activities in coastal areas, from these cases, the government tends to neglect and does not take action to stop the company's activities.

## Keywords : Arrangement; Guarantee; Investment
How to Site: Amalia, Kalalo, M. E. ., & Anis, F. H. . (2021). Investment Regulation and Guarantee in Coastal Area and Small Islands in North Sulawesi Province. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 7(3), 463–475. https://doi.org/10.33541/tora.v7i3.50

## Introduction
Pengaturan Sistem Pemerintahan pengaturan daerah yang dinamakan otonomi dimana daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan salah satunya yaitu investasi. Dalam lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sudah diatur tentang pembagian urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu investasi. Nuansa baru yang dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah1 sesudah Undang-

## Amalia Sengkey, Merry E Kalalo, Friend H. Anis (2021)
Investment Regulation and Guarantee in Coastal Area and Small Islands in North Sulawesi Province Jurnal Hukum tora: 7(3): 463-475
undang ini yaitu desentralisasi. Hal ini mencakup juga desentralisasi investasi, dengan desentralisasi investasi diharapkan Pemerintah Daerah akan semakin kreatif dan inovatif mengupayakan modal sebesar-besarnya untuk menggerakkan sektor ekonomi riil dan tentu saja akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. 1
Investasi di kawasan pesisir sangat penting mengingat potensi kelautan dan pulau- pulau kecil sangat besar di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka investasi sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan daerah. Itulah sebabnya otonomi daerah memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan membuat kebijakan penyelenggaraan investasi untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. 2
Landasan hukum pengaturan investasi sejak jaman orde baru tertuang dalam Undang-undang 1 Tahun 1967 tentang investasi asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Investasi Dalam Negeri yang kemudian diubah dengan diundangkannya UU Nomor 25 tahun 2007 tentang Lihat Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota. penanaman modal. Perubahan UU ini dimasukkan untuk menggairahkan iklim investasi baik dengan menjalin kerjasama di dalam negeri maupun di  luar negeri merupakan suatu tuntutan pokok dan mendasar. Hal ini membuktikan adanya peningkatan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Dalam konteks ini, sejalan dengan pelimpahan kewenangan kepala daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya maka diperlukan intervensi kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif di daerah agar para investor berminat menanamkan modal di daerah. 3
Dengan berlakunya otonomi daerah kebijakan mikro spesifik tentang penyelengaraan investasi di  daerah berada pada Pemerintah Daerah. Yang diberi kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Model pengaturan investasi menjadi aspek yang penting dalam penyelenggaraan investasi di daerah. Hal ini patut diakui bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka sistem desentralisasi sudah menjadi acuan. Model pengaturan yang selama ini dikembangkan di Indonesia yaitu model sentralisasi berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967. 4
Untuk Penyelenggaraan investasi di kawasan Pesisir dan pulau pulau kecil harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang dan Sonasi. Disamping
1 Aminuddin Ilmar. 2014. Hukum Penanaman Modal Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 22.
2 H. Salim HS dan Budi Sutrisno. 2014. Hukum Investasi Di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada. Hal. 15.
3 Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia, Widiasarana. Hal.34
4 Aminuddin Ilmar. 2014. Hukum Penanaman Modal Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 48.

## Amalia Sengkey, Merry E Kalalo, Friend H. Anis (2021)
Investment Regulation and Guarantee in Coastal Area and Small Islands in North Sulawesi Province Jurnal Hukum tora: 7(3): 463-475
itu belum tersedianya rencana detail atau teknis tata ruang sebagai penjabaran kebijakan rencana tata ruang Rencana Tata Ruang ,dan Rencana Sonasi Wilayah . Disamping itu penentuan lokasi investasi harus sesuai dengan persyaratan industri, harga tanah yang berlaku sudah terlalu mahal dan tidak terjangkau untuk skala industri. Kendala terhadap pelayanan terhadap pengurusan Izin yang terkadang prosedurnya berbelit-belit waktu lama dan tak memiliki standar. Hal ini dimungkinkan pula terjadi karena kurangnya pemahaman investor dalam pengurusan perizinan. Selain itu adanya persyaratan tambahan Pemerintah Daerah melalui pemberian izin prinsip. Hal lain karena pengurusan perizinan harus melalui banyak lembaga misalnya (Kantor Pertanahan, Dinas PU, Dinas Perikanan Kelautan, kebebasan lahan). 5
Hal ini juga termasuk investasi wilayah pesisir lintas kabupaten dan kota maka pengaturan perizinan biasanya  tidak ada koordinasi antara kabupaten dan propinsi yang berimplikasi terhadap sulitnya atau berbelit-belitnya dalam bidang perizinan. Model pengaturan yang ideal sangat diperlukan dalam penyelenggaraan investasi di daerah, karena demi model yang ideal diharapkan terjadi akselerasi pertumbuhan investasi yang besar.
Pada Kenyataanya ( Das Sein ) investasi dikawasan pesisir di Sulawesi Utara banyak bermasalah  hukum yang diproses di Pengadilan sampai Putusan Mahkamah Agung MA banyaknya penolakan masyarakat terhadap investasi pertambangan merupakan gambaran daripada ketidakpuasan masyarakat terhadap model pengaturan investasi pertambangan yang dianggap merugikan masyarakat dikawasan pesisir terutama sejak mencuatnya  kasuk Teluk BUYAT.. Kasus penolakan PT Newmont Minahasa Raya oleh masyarakat di sekitar Teluk Buyat dan kasus penolakan PT MSM di daerah dikawasan Pesisir  Likupang Provinsi Sulawesi Utara merupakan bentuk dari tidak harmonisnya hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penanaman investasi. Dan Yang Paling banyak yaitu Kasus PT MMP terkait dengan pertambangan Biji Besi di Pulau Bangka Minahasa Utara.
Pada kenyataannya belum terealisasi pembagian keuntungan adil atas produksi investasi geothermal sesuai dengan potensi kota dalam bentuk 12 pemberian royalti pertambangan. Masih tertutupnya kegiatan operasional investasi geothermal mengharuskan pemberlakuan prinsip “ prior informed consent ”, artinya perusahan harus memberi informasi selengkap-lengkapnya baik tentang perusahaannya maupun rencana usaha pertambangan kepada masyarakat adat untuk mendapatkan persetujuan dan merundingkan kesepakatan-kesepakatan kerjasama, antara lain yang terpenting menentukan lokasi lahan-lahan di dalam wilayah kota yang boleh dan yang tidak boleh ditambang (baik karena pertimbangan kultural/religius maupun ekologis).
5 Juanda. 2009. Hukum dan Pemerintahan Daerah. Bandung: PT Alumni. Hal. 8

## Amalia Sengkey, Merry E Kalalo, Friend H. Anis (2021)
Investment Regulation and Guarantee in Coastal Area and Small Islands in North Sulawesi Province Jurnal Hukum tora: 7(3): 463-475
Pembagian keuntungan yang adil Benefit Shearing dan Production Shearing atas produksi pertambangan di wilayah pesisir (bisa berupa lokasi saham sesuai dengan potensi bahan tambang, bagi hasil berdasarkan volume produksi maupun nilai jual, royalti. Dalam praktik penyelenggaraan penanaman modal kebanyakan proyek investasi berskala besar (Mega Proyek) yang mengeksplorasi sumberdaya alam tidak menguntungkan daerah penghasil.apalagi bagi masyarakat pesisir yang mendiam sejak lama dan turun temurun. Penyebab dari hal tersebut karena kontrak bagi hasil (production sharing) bukan dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan investor tetapi pemerintah pusat dan investor. Seharusnya penanaman modal yang mengeksplorasi sumber daya alam harus dinikmati oleh daerah penghasil, tapi pada kenyataannya daerah hanya menerima masalah sedang pusat menerima keuntungan.
Reaksi penolakan muncul sehingga terjadi konflik antara masyarakat dan investor pengelola investasi. Penutupan operasional PT. Newmont Minahasa Raya, dan kasus penolakan beroperasinya PT. MSN di Sulawesi Utara merupakan cermin dari ketidakjelasan sistem pengaturan investasi lokal ( local investment regulation ) kasus PT. MMP yang perkaranya sampai Kemahkamah Agung  MA Nomor 255 Tahun 2016   yang dimenangkan oleh masyarakat tapi ekplorasi jalan terus.  Sejak itu, setiap tahun sekitar 16.000 ton bijih besi dan tembaga terus digali dari beberapa di seluruh kawasan pulau Bangka tersebut. Sebagian besar pendapatan dari pertambangan yang dikontrakkan ke asing itu mengalir ke pemerintah pusat dan masyarakat pesisir tidak menikmati hasinya. Sayangnya, berdasarkan kontrak tersebut, bahkan pendapatan yang masuk ke pemerintah pusat sebenarnya hanya 10 persen dari seluruh keuntungan Perusahan sedangkan yang tersisa bagi pemerintah provinsi dan kabupaten  Minahasa Utara.
Pemerintah Daerah seperti tidak berdaya menghadapi Investor yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Pusat atau kementerian pertambangan dan energi untuk menghentikan  explorasi. Model pengaturan investasi sangat penting karena pengaturan yang tepat diharapkan akan memecahkan berbagai problematika dan permasalahan investasi 5 yang terus terjadi. Apapun aspek-aspek yang terkait dalam model pengaturan investasi di daerah yaitu hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan investasi dan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan investasi secara mandiri. Dua hal itulah yang menjadi aspek penting dalam model pengaturan investasi di daerah yang berparadigma desentralisasi.

## Discussion

## Pengaturan Investasi di Kawasan Pesisir
Pengaturan Kewenangan dalam  Kegiatan  investasi diwilayah  pesisisr didaerah

## Amalia Sengkey, Merry E Kalalo, Friend H. Anis (2021)
Investment Regulation and Guarantee in Coastal Area and Small Islands in North Sulawesi Province Jurnal Hukum tora: 7(3): 463-475
harus berbasis  Otonomi Daerah. Adapun maksud dari pemberian otonomi dalam prngaturan investasi kepada Pemerintah Daerah yaitu  untuk memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus serta mengembangkan daerah sesuai potensi ekonomi yang dimiliki. 6 investasi Penanaman modal adalah suatu sarana untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Melihat hal tersebut maka pengaturan investasi harus benar-benar diorientasikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pengaturan investasi merupakan kewenangan daerah untuk mengolah potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 258 ayat (1) menyatakan: Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. 7 investasi salah satu indicator dalam memacu pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan  sumberdaya alam yang menjadi pendapatan asli daerah.
Secara Khusus untuk investasi dikawasan Pesisir terus mengalami perkembangan pengaturan  dengan keluarnya  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 yang telah mengapus konsep Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP–3) yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2007.  dengan ijin pemanfaatan. Darah pesisir dan pulau pulau kecil. Putusan ini memunculkan konsep baru yaitu izin pemanfaatan pulau- pulau kecil. Terdapat dua konsep yang berbeda antara hak dan izin, sehingga perbedaan konsep dan implementasi  dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil.  Dengan ijin pemanfaatan Daerah Pesisir dan pulau pulau kecil  maka keterlibatan  Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan pemanfatan  akan semakin kuat.
Daerah pesisir dan pulau pulau kecil identic dengan Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Indonesia sebagai  negara kepulauan berdasarkan ketentuan  Konvensi Hukum Laut UNCLOS bab  III dan bab IV bahwa negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain,1 yang memiliki konsep wawasan nusantara yang telah diakui oleh dunia internasional melalui ketentuan-ketentuan dalam konvensi hukum laut (UNCLOS III) pada tahun 1982, dan merupakan kulminasi perjuangan Indonesia yang gigih dan terus
6 Juanda. 2009. Hukum dan Pemerintahan Daerah. Bandung: PT. Alumni. Hlm. 122
7 Lihat Pasal 258 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
Investment Regulation and Guarantee in Coastal Area and Small Islands in North Sulawesi Province Jurnal Hukum tora: 7(3): 463-475
menerus selama 25 tahun semenjak deklarasi Djuanda 1957. 8
Indonesia memiliki jumlah pulau berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004 terdapat 17.504 buah, dengan rincian 7.870 pulau bernama dan 9.634 belum bernama. 9 Namun data tersebut telah dilakukan kajian oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi bekerjasama dengan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UN GEGN) pada tahun 2012 terjadi perubahan data pulau yang terdaftar dan memiliki titik koordinat berjumlah 13.466 pulau. 10 Kemudian dilakukan terus perbaikan data oleh Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2015 bertambah 537 pulau 11 . Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil oleh Penanaman Modal Asing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUUVIII/2010  Pada Tahun 2017   jumlah pulau di Indonesia yang sudah dilaporkan ke PBB berjumlah 16.056 pulau. Bagi Indonesia dengan jumlah pulau yang banyak, memiliki implikasi terhadap tinggi anggaran pembangunan.  Pulau pulau dan wilayah pesisir  tersebut sebagai potensi investasi yang  harus dikembangkan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk itu, pemerintah telah berupaya mengundang investasi asing guna mempercepat pembangunan pada daerah tersebut.
Perubahan Undang-Undang No.  27 tahun 2007 menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 maka keterlibatan pemerintah dalam melakukan pengawasan  kegiatan investasi  akan semakin nyata..  Pengaturan investasi dalam bidang pembangunan di suatu daerah, maka telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 278 yang menyatakan: Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. 12 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 sebagai Undang-Undang pertama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil dinilai belum memenuhi harapan dan asa masyarakat bahkan dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945
Undang-Undang ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materil. Salah satu isu penting yang diajukan uji materil adalah  konsep HakPemanfaatan Perairan Pesisir (HP-3). Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 yang menyatakan: Bahwa Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun
8 Boer Mauna, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: Alumni, 2015, h. 393
9 Ivanovich Agusta, Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia: Kajian Isu Strategis, Historis dan Paradigmatis Sejak Pra Kolonial, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014, h. 101
10 4 Ade Prasetia, Ekonomi Maritim Indonesia,Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2016, h. 160.
11 Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Bandung: Pt. Refika Aditama, 2014, h. 42.
12 Lihat Pasal 278 UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
Investment Regulation and Guarantee in Coastal Area and Small Islands in North Sulawesi Province Jurnal Hukum tora: 7(3): 463-475
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Akibat putusan Mahkamah Konstitusi ini, pemerintah menganti konsep “Hak Pengusahaan Perairan Pesisir” dengan “izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya” melalui perubahan Undang-Undang No. 27 tahun 2007 menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2014. Dalam konsepsi hukum laut internasional, pulau diartikan “suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan selalu berada di atas air pada saat air pasang”.9 Pengertian pulau ini sangat umum karena tidak membagi pulau menjadi pulau besar dan kecil. Penelitian UNESCO tentang hidrologi dan sumberdaya air pulau mengelompokkan pulau menjadi 3 kategori yaitu pulau besar, pulau kecil dan pulau sangat kecil. Pulau-pulau kecil didefinisikan sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
Perubahan undang undang ini semakin memeperjelas pengaturan Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap pulau-pulau kecil dilakukan  dengan dasar hukum yang jelas.  Terbitnya Undang undang Nomor 1 Tahun 2014  ini menunjukkan sikap kepedulian pemerintah untuk mengatur pemanfaatan pulau kecil menjadi lebih baik. Dalam Undang-Undang ini diatur pemanfaatan pulau- pulau kecil dan perairan di sekitarnya hanya diperuntukan sebagai kegiatan khusus yaitu: konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budi daya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; pertanian organik; peternakan; dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
Dengan demikian  investasi dikawasan pesisir dan pulau pulau kecil memliki dasar pengaturan yang jelas terkait dengan pengelolaan dan pemenfatanya.. Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib: memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.7 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 sebagai Undang-Undang pertama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil dinilai belum memenuhi harapan dan asa masyarakat Indonesia bahkan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materil. Salah satu isu penting yang diajukan uji materil adalah konsep Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3).

## Peran Pemerintah  Daerah dalam Pengendalian Investasi pada Kawasan Pesir dan
Investment Regulation and Guarantee in Coastal Area and Small Islands in North Sulawesi Province Jurnal Hukum tora: 7(3): 463-475

## Pulau-pulau Kecil
Hasil kajian terhadap beberapa kasus investasi di wilayah Pesisir dan Pulau kecil  di Sulaesi mengambarkan Peraran Pemerintah Daerah  sangat lemah  dalam penciptaan kepastian hukum dalam pemjaminan investasi di wilayah Pesisir dan  Pulau  Pulau  Kecil Di Sulawesi Utara .rincian Kasus investasi di wilayah Pesisir dan  pulau pulau kecil di Sulawesi Utara sebagai berikut :

## Kasus PT Newmon Minahasa Raya.
Kasus investasi (Mega Proyek)  PT Newmont Minahasa  Raya  dikawasan pesisir TELUK BUYAT merupakan kasus investasi terbesar  pertama  di Sulawesi Utara yang berlangsung dari Tahun 2005sampai Tahun 2011 ketuka Terbit Putusan PN Manado Nomor 236/PDT  Tahun 2011  yang menyebapkan kegiatan investasi PT Newmont Minahasa Raya Harus di tutup Kasus ini memeberikan Citra buruk bagi kegiatan investasi di wilayah pesisir  Penyebab dari hal tersebut karena kontrak bagi hasil (production sharing) bukan dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan investor tetapi pemerintah pusat dan investor. Seharusnya penanaman modal yang mengeksplorasi sumber daya alam ini berjalan Pemerintah Daerah berhak memberikan  teguran agar pencemaran lingkungan tidak semakin besar.. Reaksi penolakan muncul sehingga terjadi konflik antara masyarakat dan investor pengelola investasi. Penutupan operasional PT. Newmont Minahasa Raya, merupakan tidak adanya jaminan dari Pemerintah Daerah  dan kasus penolakan beroperasinya PT. MSN di Sulawesi Utara merupakan  cermin dari ketidakjelasan sistem pengaturan investasi lokal ( local investment regulation ) kasus PT. New Mont Minahasa Raya  dengan kontrak jangka panjang untuk menambang Emas  dibuat antara pemerintah Indonesia dengan

## Kasus  PT Mikro Metal Perdana MMP
Kasus kedua yang menyangkut investasi Di wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil yait Kasus investasi Nikel di Pulau Bangka Minahasa Utara.  Penyelenggaraa investasi berskala besar yang mengeksplorasi sumberdaya alam  yaitu biji besi . Biji besi yang diekplosasi walaupun ada ijin dari Pemerintah pusat dianganp merugikan masyarakat di wilayah Pesisir Pulau Bangka.  Penyebab dari hal tersebut karena kontrak bagi hasil (production sharing) bukan dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan investor tetapi pemerintah pusat dan investor. Seharusnya penanaman modal yang mengeksplorasi sumber daya alam harus dinikmati oleh daerah penghasil, tapi pada kenyataannya daerah hanya menerima masalah sedang pusat menerima keuntungan. Reaksi penolakan muncul sehingga terjadi konflik antara masyarakat dan investor pengelola investasi.   kasus penolakan  yang telah di gugat di Pengadilan sampai ke Mahkamah Agung beroperasinya PT. MMP di Sulawesi Utara merupakan cermin dari ketidakjelasan
Investment Regulation and Guarantee in Coastal Area and Small Islands in North Sulawesi Province Jurnal Hukum tora: 7(3): 463-475
sistem pengaturan investasi lokal ( local investment regulation ) kasus dengan kontrak jangka panjang untuk menambang tembaga dan besi dibuat antara pemerintah Indonesia dengan Freeport, sebuah perusahaan pertambangan  Pada Tanggl  11 agustus 2016  telah terbit Putusan Mahkamah Agung  Nomor 2555 yang mengabulkan tuntutan masyarakat yaitu pencabutan ijin produksi dan explorasi dari perusahan tersebut. Putusan itu  diindahakan perusahan karena sampai saat ini perusahan masih tetap  melakukan kegiatan eksplorasi.

## Kasus  PT MSM
Kasus ketiga yaitu Kasus PT MSM  yang  penyelenggaraan penanaman modal investasi berskala besar  di likupang  kegiatan tersebut merugikan desa desa dikawasan pesisir dengan jumlah 14 desa Rinondoran Kalimahu Marinso Pulisan sampai ke Kokole Likupang,likupang 2 dan 3 Perusahaan  yang  mengeksplorasi sumberdaya alam tidak menguntungkan daerah terutama masyarakat pesisir. Penyebab dari hal tersebut kontrak investasi (production sharing) tidak melibatkan masyarakat tokoh-tokoh adat dikawasan  proyek investasi tersebut. tetapi pemerintah pusat dan investor. Seharusnya penanaman modal  dikawasan pesisir likupang daerah penghasil, tapi pada kenyataannya daerah hanya menerima masalah sedang pusat menerima keuntungan. Reaksi penolakan muncul sehingga terjadi konflik antara masyarakat dan investor pengelola investasi. Penutupan operasional PT. Newmont Minahasa Raya, dan kasus penolakan beroperasinya PT. MSN di Sulawesi Utara merupakan cermin dari ketidakjelasan sistem pengaturan investasi lokal ( local investment regulation ) kasus PT. MSM sudah dibawah  kepada DPRD SULUT  dan Dewan memutuskan menolak kegiatan PTMSM  pada tahun 2007 tetapi perusahan tetap beroperasi sampai sekarang . Sebagian besar pendapatan dari  tidak ada kontribusi bagi masyarakat sekitar daerah pesisir likupang . Sayangnya, berdasarkan kontrak tersebut, bahkan pendapatan yang masuk ke pemerintah pusat sebenarnya hanya 10 persen dari seluruh keuntungan sedangkan yang tersisa bagi pemerintah provinsi dan kabupaten nyaris nihil
Dari Kasus Kasus tersebut  terlihat lemahnya  Fungsi penjaminan hukum terhadap kegiatan investasi dikawasan Pesisir.Dalam memacuh pertumbuhan investasi, Pemerintah Daerah harus menjalankan fungsinya sebagai provider. Fungsi provider ini yaitu pemerintah menyiapkan akses dan kemudahan-kemudahan berusaha bagi investor yang berinvestasi di daerah. Pertumbuhan investasi sangat ditentukan oleh peranan Pemerintah Daerah dalam menciptakan aturan-aturan dan kebijakan- kebijakan yang responsif terhadap dunia usaha. 13 Pembagian kewenangan dalam
13 Jemmy Sondakh  2011, Desertasi Paradigma Desentralisasi Dalam Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia UNHAS  Program Doktor Ilmu Hukum  Makassar  H 323

## Amalia Sengkey, Merry E Kalalo, Friend H. Anis (2021)
Investment Regulation and Guarantee in Coastal Area and Small Islands in North Sulawesi Province Jurnal Hukum tora: 7(3): 463-475
Undang-undang Nomor 25 tahun 2007  masih terfokus pada pembagian wilayah administrasi penyelenggaraan penanaman modal, tidak mengatur berbagai hal yang berkait dengan urusan penanaman modal seperti manajemen penanaman modal, hak membagi yang dimiliki daerah dalam bagi hasil serta hak masyarakat setempat dalam penanaman modal. Patokan lokasi dalam kegiatan penyelenggaraan penanaman modal terlalu sempit karena urusan penanaman modal bukan hanya menyangkut urusan pengawasan dan penyelenggaraan penanaman modal di daerah, tetapi aspek-aspek yang terkait dalam urusan penanaman modal seperti ekspor impor, perizinan, promosi, pemasaran, hubungan kerjasama baik dengan dalam dan luar negeri. Hal itu tidak bisa dibatasi dengan pendekatan lokasi.
Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara: 14 1) Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; 2) Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah; 3) Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi); 4) Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.
Pemerintah Daerah dalam menciptakan kemandirian daerah, harus mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah dan  desentralisasi fiskal didasari oleh pemikiran bahwa Pemerintah Daerah jauh lebih mengenal dan memahami potensi, kondisi, dan permasalahan daerahnya sendiri. Oleh sebab itu, setiap daerah juga lebih mengerti besarnya kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. 15
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru. Tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Daerah dan masyarakatnya harus bersama- sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah
14 https://yumeikochi. Wordpress.com/pembangunan daerah. Diakses tanggal 11 April 2017.
15 Baca Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah

## Amalia Sengkey, Merry E Kalalo, Friend H. Anis (2021)
Investment Regulation and Guarantee in Coastal Area and Small Islands in North Sulawesi Province Jurnal Hukum tora: 7(3): 463-475
dengan partisipasi masyarakatnya, dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung potensi sumber daya-sumber daya yang di perlukan untuk merancang dan membangun ekonomi daerahnya. 16 Pada saat ini secara universal diketahui bahwa dalam rangka mengatasi sifat kaku yang melekat di negara terbelakang, pemerintah harus memegang peranan positif. Ia tidak boleh berlaku sebagai penonton pasif. Problema negara terbelakang adalah sedemikian besarnya sehingga problema itu tidak dapat diserahkan begitu saja kepada mekanisme bebas kekuatan-kekuatan ekonomi.
Kegiatan Pembangunan perekonomian daerah, agar dikembangkan melalui pendekatan pembangunan wilayah yang didasarkan pada keunggulan dan potensi masing-masing daerah. Prioritas pembangunan diarahkan pada pertumbuhan Kawasan Indonesia Timur, daerah perbatasan, terpencil, terisolasi dan tertinggal, perbatasan untuk mewujudkan keserasian perkembangan daerah. 17

## Conclusion
Pengaturan tentang investasi dikawasan Pesisir Terus mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan Pemerintah Daerah Sejak Undang Undang No 27 Tahun 2007 maka pengaturan investasi digugat dan Pada Tahun 2010   Keluarlah Putusan Mahkamah  Konstitusi Nomor 25 Tahun 2010 yang mencabut sebagian Pasal tentang Hak Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau pulau  kecil (HP 3 ) yang bersifat manopoli Investor dan merugikan masyarakat pesisir. Pada Tahun 2014 Keluarlah Undang Undang Nomor 1 Tahun  2014 yang pada intinya menganti Hak Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan Pulau pulau kecil  (HP 3) dengan  Ijin Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau kecil untuk kegiatan investasi .Dengan Penerbitan ijin oleh  Mentri Kelautan sesudah mendapat Rekomendasi Dari Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah masih belum optimal dalam pengadilan  kegiatan investasi di wilayah Pesisir Sulawesi  Utara Akibat dari Hal tersebut  munculnya kasus kasus investasi. Kasus Kasus investasi Wilayah Pesisir yang terkenal yaitu kasus Teluk buyat atau kasus pencemaran daerah pesisir oleh PT Newmont Minahasa Raya, Kasus ekplorasi biji besi di pulau Bangka Minahasa Utara oleh PT MMP yang perkaranya sampai Ke Mahkamah Agung Dengan putusan MA Nomor 255 Tahun  2016 yang memenangkan masyarakat dan mencabut kegiatan  PT MMP di pulau Bangka. Tetapi sampai saat ini perusahan melaksanakan kegiatanya dan masyarakat terus berjuang . Kasus Ketiga yaitu PT MSM yang walaupun telah ditolak dan diberhentikan oleh DPRD SULUT  Tahun 2016  tetapi sampai sekarang masih tetap beroperasi Dalam Kegiatan
16 Subandi. 2012. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: AlfaBeta. Hlm. 133.
17 Rahardjo Adisasmita. 2013. Pembangunan Ekonomi Maritim. Yogyakarta. Graha Ilmu. Hlm.

## Amalia Sengkey, Merry E Kalalo, Friend H. Anis (2021)
Investment Regulation and Guarantee in Coastal Area and Small Islands in North Sulawesi Province Jurnal Hukum tora: 7(3): 463-475
investasi di wilayah pesisir dari kasus-kasus tersebut Pemerintah dari cenderung melakukan Pembiaran dan tidak melakukan tidakan untuk menghentikan kegiatan perusahaan.

## Acknowledgments
Adanya  Undang Undang No 1 Tahun 2014  Pemerintah Daerah mengambil tindakan dengan menghentikan kegiatan PT MMP dan PT MSM  dengan demikian kepastian Hukum dan Penegakan hukum investasi akan nyata di Sulawesi Utara . Adanya Otonomi Daerah sebaiknya Pemerintah Daerah langsung mengambil tindakan tidak perlu menunggu petunjuk pusat
Peranan Pemerintah darerah harus nyata dan tegas,walaupun Investor mendapat ijin dari Pemerintah Pusat Perusahaan atau investor yang melanggar hukum harus dihentikan kegiatanya. Berdasarkan Kasus Kasus PT Newmot  PT MMP  dan PT MSM Pemerintah Daerah harus menjalankan kewenanganya dengan baik dan benar agar Tercipta  kepastian Hukum
Investment Regulation and Guarantee in Coastal Area and Small Islands in North Sulawesi Province Jurnal Hukum tora: 7(3): 463-475

## References
Books
Aminuddin Ilmar. 2014. Hukum Penanaman Modal Jakarta: Prenadamedia Group. H. Salim HS dan Budi Sutrisno. 2014. Hukum Investasi Di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada.
Hanif Nurcholis. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia, Widiasarana.
Aminuddin Ilmar. 2014. Hukum Penanaman Modal Jakarta: Prenadamedia Group. Juanda. 2009. Hukum dan Pemerintahan Daerah. Bandung: PT Alumni. Juanda. 2009. Hukum dan Pemerintahan Daerah. Bandung: PT. Alumni. Boer Mauna, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung: Alumni, 2015.
Ivanovich Agusta, Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia: Kajian Isu Strategis, Historis dan Paradigmatis Sejak Pra Kolonial, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
Ade Prasetia, Ekonomi Maritim Indonesia,Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2016.
Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Bandung: Pt. Refika Aditama, 2014.
Jemmy Sondakh  2011, Desertasi Paradigma Desentralisasi Dalam Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia. UNHAS  Program Doktor Ilmu Hukum. Makassar.
Subandi. 2012. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: AlfaBeta. Rahardjo Adisasmita. 2013. Pembangunan Ekonomi Maritim. Yogyakarta. Graha Ilmu.