## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   304-309  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4452
Analisa Perkawinan Beda Agama di Indonesia
Moody Rizqy Syailendra P 1 . ,Michelle Sharon Anastasia Matakupan 2 , Fauzan Ravinda Putera 3
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat. michellesharon1776@gmail.com, fauzanravinda@gmail.com

## ABSTRACT
Marriage  is  an  inner  birth  network  between  a  man  and  a  woman  as  husband  and  wife, with the primary purpose of creating a happy family based on the same Divinity. A mixed marriage is generally defined as a marriage between two people  in Indonesia who are subject to opposing laws due to differences in nationality. A mixed marriage of different religions is a marriage carried out by a man and a woman who have different beliefs; this, if associated with Islamic law,  is not permitted and considered deviant, not only under Islamic laws but also under the law on marriage and the law about marriage prohibition.
Keywords: Marriage, mixed marriage, marriage of different religions

## ABSTRAK
Perkawinan merupakan suatu rangkaian lahir batin antara seorang pria dengan wanita selaku  pasangan suami dan istri dengan tujuan utama  untuk berkeluarga (membentuk Rumah Tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha  Esa. Perkawinan campuran diartikan secara  umum  sebagai  sebuah  perkawinan  yang  terjadi  antara  dua  orang  di  Indonesia  yang tunduk  kepada  hukum  yang  berseberangan  karena  adanya  perbedaan  kewarganegaraan. Perkawinan campuran beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan  yang  menganut  aliran  kepercayaan  yang  berbeda,  Hal  ini  jika  dikaitkan  dengan hukum  Islam  tentunya  tidak  diizinkan  dan  dianggap  menyimpang,  tidak  hanya  hukum  Islam, namun  juga  dianggap  bertentangan  dengan  UU  tentang  perkawinan  dan  UU  tentang  larangan perkawinan. Kata kunci: Perkawinan, Perkawinan campuran, perkawinan beda agama.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  memiliki  definisi  dengan  berbagai  jenis  sudut  pandang  yang berbeda, seperti menurut para ahli dan menurut Hukum secara umum. Menurut Thalib , Perkawinan  merupakan  sebuah  perjanjian  yang  suci  dan  kuat  untuk  hidup  bersama secara  sah  antara  seorang  pria  dengan  wanita  dengan  tujuan  untuk  membentuk keluarga  yang  penuh  kasih  sayang,  saling  mengasihi  dan  kekal 1 .  Sedangkan  menurut
1 Universitas Dharmawangsa Medan, “ Bab II Tinjauan Pustaka ”, Halaman 14.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   304-309  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4452
Subekti perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan yang sah antara pria dengan wanita untuk  waktu  yang  lama 2 ,  dan  sedangkan  menurut  Ali  Afandi  perkawinan  adalah kesepakatan  antara  pihak  laki-laki  dengan  pihak  perempuan  didalam  hukum keluarga 3 .Perkawinan  Menurut  Pasal  1  UU  nomor  1  Tahun  1974  adalah  suatu  ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa 4 . Kemudian menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah  pernikahan, yang berarti akad yang sangat miitsaaqan  ghaliizhan untuk  mematuhi  perintah  Allah  dan  melakukannya  merupakan sebuah ibadah 5 .
Perkawinan campuran diartikan menurut Pasal 57 Undang-undang no 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah “ Yang dimaksud dengan perkawinan  campuran  dalam  Undang-undang  ini  ialah  perkawinan  antara  dua  orang yang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan,  karena  perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia ” 6 .
Perkawinan  secara  singkat  merupakan  sebuah  ikatan  lahir  batin  yang  terjadi  antara pria dan wanita sebagai sepasang suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah  tangga  atau  keluarga  bahagia  dan  penuh  kasih  sayang  satu  dengan  yang  lain. Sedangkan Perkawinan campuran secara singkat diartikan sebagai sebuah perkawinan antara  dua  orang  di  Indonesia  dan  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan  dikarenakan salah satu pasangan berbeda kewarganegaraan dengan pasangan yang lain.
Perkawinan  campuran  pada  saat  ini  tidak  hanya  mengenai  perbedaan  agama namun  juga  kewarganegaraan  yang  berbeda  dapat  disebut  sebagai  perkawinan campuran.  Sebelum  melakukan  perkawinan  campuran  tentu  ada  aturan  yang  sudah jelas di dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan campuran beda agama.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  karya  ilmiah  ini  adalah  metode penelitian  hukum  normatif  atau  kepustakaan,  yang  dimana  penulisan  artikel  ini meneliti  bahan  pustaka.  Jenis  daripada  artikel  ini  adalah  Yuridis  Normatif,  yaitu
2 Subekti.R, “ pokok-pokok Hukum Perdata ” (Jakarta, Intermasa 1976),halaman 23.
3 Ali Afandi, “ Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW) ” (Jakarta: Bina Aksara 1984), halaman 98.
4 Santoso, “ Hakekat perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat ” , Halaman 413.
5 Muktiali Jarbi, “ Pernikahan menurut Hukum Islam ”, volume I nomor 1 tahun 2019, halaman 57.
6 Defanti Putri Utami dan Finza Khasif Ghifarani, “ Perkawinan campuran di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif ”, Halaman 157.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   304-309  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4452
mengkaji  dengan  perundang-undangan  yang  berarti  suatu  permasalahan  akan  dilihat dan  di  kaitkan  dengan  aspek  hukum  dan  ditelaah  kembali  peraturan  perundang- undangan,  Lalu  penulisan  artikel  ini  juga  menggunakan  metode  kepustakaan  dimana dengan  cara  menganalisis  bahan  pustaka  yang  sesuai  dan  akurat  yang  pula berhubungan dengan judul daripada artikel ini.

## PEMBAHASAN Pembahasan:
Membahas  Perkawinan  yang  memiliki  definisi  yang  beragam  dari  sudut pandang  yang  berbeda,  secara  rinci  perkawinan  adalah  suatu  ikatan  lahir  batin  yang terjadi antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa. Suatu perkawinan tentu terjadi pada seseorang dengan memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan  Undang-undang  tentang  perkawinan.  Perkawinan  campuran  memang digolongkan menjadi dua hal, yang pertama adalah perkawinan campuran beda agama dan  perkawinan  campuran  beda  kewarganegaraan.  Dalam  karya  ilmiah  ini  tengah membahas mengenai perkawinan campuran beda agama di Indonesia. Jika dilihat dari Hukum  Islam  dimana  seorang  gadis  Islam  tidak  diperbolehkan  untuk  menikahi seseorang  yang  bukan  beragama  Islam.  Hal  ini  tercatat  dalam  surat Al-  Baqarah ayat 221 (Q II-221) yang berbunyi demikian “ Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mu’min) sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang  Mu’min  lebih  baik  dari  orang  Musyrik  walaupun  dia  menarik  hatimu.  Mereka mengajak  kamu  ke  neraka  sedang  Allah  mengajak  ke  Surga ” 7 .  Hukum  Islam  mengatur masalah  yang  menyangkut  perkawinan  beda  agama,  Hal  ini  dijelaskan  dalam  UU perkawinan  pasal  40  dan  di  pasal  44  Bab  VI  mengenai  larangan  perkawinan  namun dalam  kasus  ini  penulis  lebih  memfokuskan  dalam  pasal  44  UU  perkawinan  yang dimana  menjelaskan  jikalau  seorang  wanita  Islam  tidak  boleh  melangsungkan perkawinan  dengan  seorang  pria  yang  tidak  beragama  Islam.  Sedangkan  menurut ajaran  agama  Kristen  pernikahan campuran  adalah  suatu  perkawinan  yang  dilakukan antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  salah  satu  dari  mempelai  tersebut  non-katolik (Kristen  Protestan)  dan  non  baptis  (agama  lain).  Tokoh  Kekristenan  mengungkapkan bahwasannya  perkawinan  beda  agama  dapat  menimbulkan  banyak  permasalahan  di dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh bedanya ajaran yang dianut.Baru-baru ini di Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  mengesahkan  suatu  pernikahan  beda  agama  dimana kedua mempelai menganut ajaran agama yang tidak sama(Kristen dan Islam).
Pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 munculnya berita mengenai disahkannya pernikahan  beda  agama  oleh  PN  Jakarta  pusat  dimana  adanya  permohonan  dari  JEA (mempelai  Pria)  yang  menganut  agama  Kristen  dan  SW  (mempelai  Wanita)  yang
7 Sution Usman Adji, S.H., “Kawin lari dan kawin antar agama” , halaman 112

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
menganut  agama  Islam.  Perwakilan  bidang  Humas  PN  Jakarta  Pusat  yang  bernama Jamaludin  Samosir  menjelaskan  bahwa  pasangan  beda  agama  memang  dapat mendaftarkan  pernikahannya  di  PN  Jakpus  dengan  mengajukan  permohonan  ijin menikah dan pengabulan permohonan pernikahan beda agama ini tentunya bergantung pada  putusan  daripada  Hakim.  Dalam  kasus  yang  terjadi  di  PN  Jakpus  Pertimbangan Hakim yang akhirnya mengesahkan pernikahan beda agama ini adalah alasan sosiologis yaitu  keberagaman  masyarakat  yang  kemudian  didasari  dari  UU  Adminduk.  Tidak hanya di PN Jakpus saja melainkan PN Jaksel mencatat ada 4 pernikahan beda agama yang  terjadi  sepanjang  tahun  2022,  Dukcapil  Jaksel  mengatakan  Pasal  35  huruf  a  UU nomor 23 tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Lalu pasal 7 ayat 2 huruf I UU nomor 30 tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan diatur bahwasannya pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap 8 .  Mengenai  pernikahan  Beda  agama  terdapat contoh kasus yang dialami oleh artis tanah air seperti Nana Mirdad dan Andrew White pasangan ini menikah pada tanggal 13 mei 2006 dimana Nana mirdad menganut ajaran Kristen  Protestan  dan  Andrew  White  menganut  ajaran  Katolik,  kemudian  ada  Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara yang dimana pasangan ini menikah dengan agama yang berbeda yaitu ajaran Katolik dan Islam, pasangan ini menikah di luar negeri yaitu Bhutan. Sedangkan kasus disahkannya pernikahan beda agama yang terjadi di PN Jaksel dengan  dalil  bahwasannya  para  pemohon  meskipun  berbeda  agama  akan  tetapi pasangan  ini  telah  melaksanakan  pernikahan  menurut  tata  cara  agama  katolik  di tanggal 10 November 2022 di depan pemuka agama katolik B.S Mardiatmadja SJ. Hakim tunggal I Dewa Made Budiwastsara kemudian mengaitkan pasal 35 huruf a UU Nomor 23 tahun 2006 yang berisikan ‘pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud berlaku pula bagi (a) perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan’. Yang difokuskan oleh hakim adalah  pada  bagian  ‘perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan’  bermaksudkan perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda kepercayaan.
Ada  pula  akibat  daripada  pernikahan  beda  agama  ini  yakni  kedudukan  dan status seorang anak. Hal ini dijelaskan dalam pasal 42 UU nomor 1 Tahun 1974 yaitu seorang  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  yang  sah  disebut  dengan  anak  sah penjelasan ini berhubungan dengan pasal 99 KHI. Penjelasan dari dua pasal ini dengan jelas  menentukan  sah  atau  tidaknya  seorang  anak  sesuai  dengan  perkawinan  yang terjadi  pada  kedua  orangtuanya.  Jikalau  seorang  anak  terlahir  dari  perkawinan  beda agama maka dianggap anak yang tidak sah atau anak diluar nikah dan hal ini pula yang dengan  tegas  menyatakan  jikalau  anak  tersebut  tidak  memiliki  hubungan  perdata dengan sang ayah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan sang ibu dan keluarga ibunya  saja.  Pernikahan  atau  perkawinan  antar  agama  ini  juga  dapat  memunculkan
8 artikel CNN Indonesia "Hakim PN Jakarta Pusat Kabulkan Pernikahan Pasangan Beda Agama"

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 1 (2024)   304-309  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.4452
masalah hukum yang berlaku di Indonesia seperti dimana cukup banyak pasangan yang menikah  dengan  perbedaan  aliran  agama  yang  dimana  seharusnya  tidak  disahkan karena disinggung dalam pasal 2 ayat 1 UU tentang perkawinan yang menjelaskan kalau perkawinan  adalah  SAH,  Jikalau  masing-masing  menganut  ajaran  agama  dan kepercayaan  yang  sama.  Jadi,  dengan  tegas  perkawinan  yang  dilakukan  tidak  satu kepercayaan  ini  dianggap  tidak  sah  dalam  Undang-undang  tentang  perkawinan. Kemudian  pula  adanya  pasal  8  UU  tentang  perkawinan  yang  menyatakan  jika  untuk melakukan  perkawinan  antar  orang  yang  tidak  satu  kepercayaan  akan  sangat bergantung pada ketentuan hukum agama yang dipercaya oleh  calon suami istri yang bersangkutan.

## KESIMPULAN
Perkawinan  atau  pernikahan  dengan  latar  belakang  “berbeda”  tentunya memiliki  sebab  dan  akibat  yang  dapat  terjadi  di  kehidupan  masa  depan  terutama pernikahan  beda  agama  dalam  penulisan  jurnal  ini.  Dalam  beberapa  contoh  kasus perkawinan beda agama yang disebut dalam jurnal ini dapat memunculkan kesimpulan dimana pernikahan beda agama walaupun sah  di Pengadilan Negeri akan tetapi tidak sah dalam pandangan hukum Islam dan Hukum adat, kemudian juga perkawinan atau pernikahan  beda  agama  ini  dapat  menimbulkan  masalah  yang  berkaitan  dengan masalah  hukum  yang  berlaku  di  negara  Indonesia  ini.  Hal  seperti  ini  memiliki  akibat yang berkelanjutan bagi anak-anak daripada pasangan beda agama seperti status sang anak dan juga kedudukan dari sang anak kelak.

## DAFTAR PUSTAKA
Universitas Dharmawangsa Medan,
“ Bab II Tinjauan Pustaka ”, Halaman 14. Subekti.R, “ pokok-pokok Hukum Perdata ”  (Jakarta, Intermasa 1976),halaman 23. Ali Afandi, “ Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang- Undang              Hukum Perdata (BW) ” (Jakarta: Bina Aksara 1984), halaman 98. Santoso, “ Hakekat perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, Hukum Islam dan
Hukum
Adat ” , Halaman 413.
Muktiali Jarbi, “ Pernikahan menurut Hukum Islam ”, volume I nomor 1 tahun 2019, halaman 57.
Defanti Putri Utami dan Finza Khasif Ghifarani, “ Perkawinan campuran di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif ”,   Halaman 157. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 tentang “ perkawinan ”,   halaman 23. Rahmat Fauzi,“Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia,”hlm. 153.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Santoso, “hakekat perkawinan menurut UU Perkawinan, hukum Islam dan hukum adat”       Halaman 417
M.Nur Kholis Al Amin “Perkawinan campuran dalam kajian perkembangan Hukum Antara Perkawinan beda agama dengan perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia”, Halaman 217.
CNN INDONESIA(2023) Hakim PN Jakarta Pusat kabulkan pernikahan beda agama. Suiton Usman Adji,S.H.,
KAWIN LARI DAN KAWIN ANTAR AGAMA.