Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya ISSN 2087-8907 (Print); ISSN 2052-2857 (Online) Vol. 14, No. 1, Januari 2024, hlm. 39-51 Tersedia online: http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JA
DOI: 10.25273/ajsp.v14i1.15041
39
Copyright@Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya Some rights reserved

## Kerusakan hutan jati di Jawa oleh eksploitasi VOC, 1611-
1796
Faza Salsabila 1
1 Universitas  Negeri  Yogyakarta,  Jl.  Colombo  Yogyakarta  No.  1  Karang  Malang Caturtunggal Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia Email: fazasalsabila.2020@student.uny.ac.id
Informasi artikel: Naskah diterima: 30/12/2022; Revisi: 30/05/2023; Disetujui: 13/01/2024
Abstrak: Di  Pulau  Jawa,  hutan  jati  tersebar di  berbagai  daerah dan dikenal sebagai hutan tertua dengan pengelolaan hutan yang terbaik di Indonesia. Sejak abad ke-12, tepatnya masa kerajaan  Singasari  dan  Majapahit,  kayu  jati  dimanfaatkan  sebagai  pembangunan  kota  dan bahan  pembuatan  kapal-kapal  sebagai  sarana  transportasi  dan  armada  angkatan  laut. Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  pemanfaatan  tersebut  justru  menimbulkan  eksploitasi pada  hutan  jati.  Eksploitasi  hutan  jati  di  Jawa  semakin  meningkat  ketika  VOC  berhasil menguasai  sebagian  hutan  di  pesisir  utara  pulau  Jawa  dengan  melakukan  penebangan paksa,  memungut  hak  kayu  jati  dari  penguasa-penguasa  lokal,  dan  memberikan  upah rendah  pada  para  pekerja.  Melalui  metode  penelitian  sejarah  yang  terdiri  dari  empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, tulisan ini mengkaji lebih lanjut kegiatan  eksploitasi  hutan  jati  di  Jawa  yang  dilakukan  VOC  demi  memenuhi  kebutuhan mereka  seperti  industri  pembuatan kapal dan  penjualan  ke pasar internasional. Hasil  dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan eksploitasi oleh VOC mengakibatkan banyaknya hutan  jati  yang  menghilang  di  daerah  pesisir  utara  Jawa,  merusak  hutan  di  area  bekas tebangan, dan memiskinkan rakyat di sekitar hutan. Puncak kerusakan ini terjadi bersamaan dengan bangkrutnya VOC pada tahun 1796 .
Kata kunci : hutan; kerusakan; eksploitasi; Jawa; VOC
Abstract : On Java Island, teak forests are scattered in various regions and  are  known as the oldest forests with the best forest management in Indonesia. Since the 12th century, during the Singasari and Majapahit kingdoms, teak wood was used for city construction and as a material for  making  ships  as  transportation  and  for  naval  fleets.  However,  over  time,  this  utilization actually led to exploitation of teak forests. Exploitation of teak forests in Java increased when the VOC succeeded in controlling part of the forest on the north coast of Java by carrying out forced logging, collecting teak rights from local authorities, and giving low wages to workers. Through  historical  research  methods  consisting  of  four  stages,  namely  heuristics,  criticism, interpretation, and historiography, this paper further examines the exploitation of teak forests in  Java  by  the  VOC  to  meet  their  needs,  such  as  the  shipbuilding  industry  and  sales  to international markets. The results of this study indicate that VOC exploitation activities resulted in  the  disappearance  of  many  teak  forests  in  the  northern  coastal  areas  of  Java,  destroying forests in logged-over areas, and impoverishing the people living around the forests. The peak of this damage coincided with the bankruptcy of the VOC in 1796.
Keywords : forest; damage; exploitation; Java; VOC

## Pendahuluan
Pulau  Jawa  yang  terletak  di  bagian  selatan  khatulistiwa  mendukung  banyaknya keberadaan hutan hujan tropis. Dari berbagai jenis hutan hujan tropis yang ada, hutan kayu jati ( tectona grandis linn ) merupakan hutan yang paling populer. Hal ini karena pohon jati dikenal

## Faza Salsabila
dengan jenis kayunya yang memiliki keawetan dan kekuatan kayu kelas kedua. Melihat mutunya yang tinggi, hutan jati memiliki nilai  strategis bagi kehidupan sosial maupun ekonomi. Seperti pemanfaatan  kayu  jati  pada  bahan  pembangunan  rumah,  alat-alat  pertanian,  bahan  bakar, hingga  bahan  pembuatan  kapal.  Sebagaimana  diketahui  sejak  kekuasaan  Singasari  dan Majapahit,  kayu  jati  telah  menjadi  bahan  utama  dalam  pembangunan  bidang  kemaritiman  di kedua  kerajaan  tersebut.  Kayu  jati  digunakan  untuk  membuat  kapal  perang  yang  saat  itu menjadi  armada  paling  penting  dalam  kegiatan  penguasaan  wilayah  Singasari  ataupun Majapahit.  Selain itu,  ditemukan pula bukti  sejarah  bahwa pada  zaman  kerajaan pemanfaatan kayu jati ternyata telah berujung pada kegiatan eksploitasi. Mulai dari pembangunan ibu kota Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur, yang dilakukan dengan membabat hutan jati, munculnya industri kapal yang berakhir menimbulkan kerusakan hutan di Jawa, hingga industri kapal yang umumnya  dikuasai  oleh  Cina  tersebut  terbentang  sepanjang  Tegal,  Tuban,  sampai  Pasuruan. Eksploitasi hutan jati semakin meningkat pada masa VOC ( Vereenigde Oost-Indische Compagnie ) yang melakukan upaya penguasaan hutan jati.
Berawal dari persetujuan antara VOC dengan para penguasa Jawa yang masih kental akan sifat feodal, terjadilah kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut yakni VOC akan  memberikan  bantuan  kepada  Raja  ketika  mereka  membutuhkan  bantuan  pasukan  dan persenjataan, tetapi dengan syarat memberikan imbalan berupa sebagian wilayah kekuasaan di Pulau Jawa (Adcha, 2013). Maka dimulailah penguasaan sebagian tanah dan hutan di Jawa oleh VOC,  termasuk  di  pesisir  utara  Pulau  Jawa  yang  kemudian  menjadi  titik  awal  mula  tindakan eksploitasi  VOC  hingga  berujung  pada  kerusakan  hutan  jati.  Selama  ini,  penelitian  mengenai kerusakan hutan jati di Jawa sebagai akibat dari kegiatan eksploitasi VOC belum banyak ditulis lebih  rinci  terutama  terkait  bagaimana  kerusakan  tersebut  terjadi.  Beberapa  studi  yang berkaitan dengan masalah ini, di antaranya yaitu penelitian dari Adcha (2013) tentang kontrak penebangan hutan jati di Tuban yang menyebutkan dampak dari eksploitasi oleh VOC maupun swasta mengakibatkan kerusakan cukup parah dan terbengkalainya hutan jati serta munculnya kontrak  penebangan  hutan  jati.  Kedua,  penelitian  oleh  Nurkholifah  and  Kasuma  (2018)  yang secara khusus membahas bahwa wilayah Rembang sudah rawan akibat eksploitasi berlebihan tanpa perbaikan hutan. Ketiga, penelitian dari Zamroni (2014) menyebutkan adanya kerusakan hutan  jati  di  kawasan  pesisir  pantai  Utara  Jawa  yang  telah  mencapai  pada  taraf  tidak  dapat menyediakan kayu kecuali harus masuk jauh ke pedalaman.
Akan  tetapi,  dari  beberapa  studi  yang  disebutkan,  belum  ada  penjelasan  secara  khusus terkait  hubungan  eksploitasi  oleh  VOC  yang  kemudian  menimbulkan  kerusakan  hutan  jati  di Pulau  Jawa  selama  periode  1611-1796.  Oleh  karena  itu,  penulis  ingin  berkontribusi  untuk mengkaji  peristiwa  berkuasanya  VOC  pada  hutan  jati  di  Jawa  yang  mengakibatkan  masalah kerusakan  lingkungan.  Melalui  rangkaian  peristiwa  dengan  sebab-akibat  sesuai  urutan  waktu terjadinya,  penulis  berharap  kajian  ini  secara  kronologis  dapat  membantu  dan  menambah referensi  di  bidang  sejarah  agraria.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk  melihat  sejauh  mana kerusakan hutan jati di Jawa sebagai akibat dari eksploitasi oleh VOC.

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian  sejarah  yang  terdiri  dari  empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pada tahap heuristik, yakni proses pencarian  sumber-sumber  yang  berkaitan  dengan  penelitian,  penulis  menelusuri  sumber- sumber  primer  berupa  arsip  pada  masa  kolonial  Belanda.  Arsip  tersebut  di  antaranya,  dari Delpher  berupa Nederlandsch-Indisch  Plakaatboek  1602-1811 yang  memuat  tentang  bisnis, industri, dan perusahaan di Hindia-Belanda dengan urutan alfabetis termasuk undang-undang atau  peraturan  dari  gubernur  jenderal  Hindia-Belanda  (van  der  Chijs,  1900).  Kedua,  melalui Colorado Historic Newspaper yaitu surat kabar The Castle Rock Journal Vol. XXVIII tahun 1907 hlm. 2 yang berisi tentang kualitas tinggi kayu jati di hutan Jawa dan penebangan pohon jati yang telah  diatur  di  bawah  pemerintah  Belanda  (bukan  VOC)  mulai  tahun  1880.  Ketiga,  dari  Arsip Perdagangan  Global  di  Hindia  Timur  Abad  XVII-XVIII  (ANRI),  yaitu  pada  pajak  tahunan  Jawa diketahui bahwa Heemraaden membutuhkan kayu jati (Inventaris Hoge Regering Nomor 1102). Kemudian Inventaris Hoge Regering Nomor 1065 dari ANRI, berisi Resolusi Semarang tanggal 14 April mengenai adanya pengaturan pelaksanaan pelestarian hutan kayu pada 3 Juni 1777.
Penulis  juga  melakukan  penelusuran  data-data  dari  sumber  sekunder,  di  antaranya adalah buku Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java oleh Peluso (2023) yang memuat tentang hubungan masyarakat dengan hutan termasuk permasalahan kerusakan hutan  dan  kerumitan  antara  politik  petani  dengan  negara  di  Jawa  selama  tiga  abad.  Kedua adalah  buku Wong  Blandong:  Eksploitasi &  Rehabilitasi  Hutan  Jati  di Jawa Pada  Masa Kolonial oleh  Maji  (2019)  yang  memuat  kegiatan  rehabilitasi  hutan  jati  di  Jawa  dengan  latar  belakang kondisi  hutan  jati  yang  mengalami  kerusakan  akibat  eksploitasi  pada  masa  VOC  dan  tanam paksa.  Serta  ketiga,  buku Agriculture,  Resource  Exploitation,  and  Environmental  Change oleh Wheatley  (2021)  yang  memuat  artikel-artikel  tentang  konsekuensi  ekologis  dari  ekspansi bangsa  Eropa  akibat  eksploitasi  sumber  daya  seputar  tema  ekstraksi  sumber  daya  hutan  dan hewan  hingga  interaksi  antara  metode  eksploitasi  asli  dan  Eropa.  Di  samping  buku-buku tersebut, penulis  juga  menggunakan sumber berupa  artikel  dan  jurnal yang berkaitan  dengan objek penelitian melalui penelusuran online .
Menurut  Mestika  Zed  bahwa  teknik  pengumpulan  sumber-sumber  tersebut  dilakukan dengan  menggunakan  studi  kepustakaan  yaitu  membaca,  mencatat,  dan  mengolah  bahan penelitian (Supriyadi, 2016). Tahap selanjutnya, penulis melakukan kritik sumber yang terdiri dari kritik ekstern dan intern dengan menganalisis kesesuaian tahun, isi, dan keaslian sumber- sumber  yang  telah  didapat.  Dengan  cara  demikian,  penulis  dapat  mengetahui  dengan  mudah apakah  sumber-sumber  tersebut  masih  ada  kekurangan  atau  tidak.  Penulis  kemudian menghubungkan  kaitan  antara  sumber-sumber  yang  sudah  didapat.  Hubungan  dari  sumber- sumber  yang  ada  kemudian  menghasilkan  fakta.  Hasil  dari  pengumpulan  fakta  kemudian dianalisa  kebenarannya.  Penulis  bersikap  objektif  dan  meminimalkan  kesubjektifitasan, sehingga  tulisan  sejarah  nanti  sudah  benar  atau  mendekati  kebenaran.  Untuk  tahap historiografi,  penulis  menggunakan  teknik penulisan  deskriptif analisis dengan  mengacu pada

## Faza Salsabila
sumber-sumber  yang  telah  dikumpulkan.  Penulisan  ini  berfokus  pada  penulisan  yang  jelas, mudah dimengerti, dan dipahamii

## Hasil dan Pembahasan

## Peradaban Hutan Jati di Jawa
Hutan  jati  di  Jawa  dibawa  oleh  orang-orang  Hindu  dari  India  pada  akhir  zaman  Hindu, yakni  awal  abad  XIV  hingga  awal  abad  XVI.  Namun,  beberapa  ahli  lain  menyangkal  dengan pernyataan bahwa tidak ada bukti dan alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa pohon jati bukanlah tumbuhan asli di Jawa. Hipotesa mengenai pohon  jati dibawa dari India ke Jawa sudah  sulit  dihindari  karena  sifat  kayu  jati  yang  sejak  ratusan  tahun  sangat  dikenal  dan manusialah  yang  berperan  penting  dalam  penyebarannya  hingga  saat  ini.  Ketika  Belanda mendarat di Jawa pada pertengahan abad XVII, mereka melihat pohon jati yang sudah tumbuh tegak terbentang beratus-ratus kilometer di wilayah tengah Pulau Jawa. Maka, apabila hipotesa pohon  jati  dari  India  memang  benar,  berarti  pohon  jati  telah  tumbuh  pada  zaman  yang  jauh lebih kuno, dengan kemungkinan sekitar abad VI. Dikarenakan pada abad tersebut pertukaran kebudayaan India dan Indonesia sedang berlangsung dengan kuat. Dalam Serat Centhini (1814- 1824)  terdapat  pembahasan  mengenai  Keraton  Kasunanan  Solo  yang  memiliki  pengetahuan tentang kayu jati. Beberapa dari juru tulis istana mengembara untuk mengumpulkan informasi dari  Jawa.  Terkait  kedekatan  masyarakat  Jawa  dengan  pohon  Jati  yang  berlangsung  selama berabad-abad  inilah  yang  akhirnya  menciptakan  ilmu  tentang  ciri-ciri  dan  sifat-sifat  kayu  jati (Priyatmoko,  2019).  Persebaran  hutan  jati  di  seluruh  bagian  Pulau  Jawa  dengan  keadaan geografis yang berbeda-beda menghasilkan kayu jati dengan jenis yang berbeda.
Kayu jati yang tumbuh di sekitar Karesidenan Pekalongan hingga Karesidenan Surabaya disebut sebagai jati kapur. Kayu jati kapur dicirikan dengan teksturnya yang sangat halus, warna terang, dan terdapat lingkaran kapur pada kayunya (Raffles, 1817). Dibandingkan dengan jenis kayu  jati  yang  lain,  kayu  jati  kapur  ini  terbilang  kurang  awet  dan  kurang  kuat  karena mengandung  kapur.  Adapun  jenis  kayu  jati  lainnya,  yang  tumbuh  di  Karesidenan  Rembang hutan  jati  terluas  di  Jawa,  memiliki  ciri-ciri  warna  coklat  tua,  dengan  bentuk  yang  seragam, berjaringan padat, dan dikenal sebagai kayu jati dengan jenis paling keras dan awet. Terdapat pula jenis kayu jati lenggo atau jati minyak yang memiliki ciri-ciri warna coklat tua dengan garis- garis dan bercak ketika masih segar. Jenis kayu ini tumbuh di sekitar daerah Gunungkidul dan populer karena warnanya yang indah. Sementara, kayu jati yang  tumbuh di timur Pulau Jawa memiliki tiga jenis kayu jati yang berbeda dari daerah lainnya. Tiga jenis kayu jati  tersebut di antaranya, pertama, jari malam yang mirip dengan jati minyak mempunyai ciri tekstur seperti lilin di bagian luar. Kedua, jati kunir dengan warna kayunya yang kuning. Kemudian ketiga, kayu jati  piring  dengan  batang  yang  mirip  dengan  pohon  bambu.  Selain  ketiga  kayu  jati  tersebut, masih terdapat kayu-kayu jati yang persebarannya tidak begitu dominan. Total jenis kayu jati di Pulau  Jawa  kurang  lebih  mencapai  sekitar  260  jenis  kayu  jati.  Pemanfaatan  kayu  jati  oleh masyarakat Jawa telah berlangsung lama. Beberapa ahli menyebutkan bahwa sebelum abad ke-
8,  masyarakat  Jawa  telah  membuat  rumah  dengan  kayu  jati  sebagai  bahan  bakunya.  Dugaan tersebut didasari oleh teknik penyusunan rumah adat Jawa yang sama, yakni teknik penyusunan seperti  batu-batu  candi  yang  ada  di  Jawa.  Dapat  diketahui  bahwa  nenek  moyang  masyarakat Jawa telah lama mampu membangun tempat tinggal yang cukup permanen untuk perlindungan diri. Meski demikian, pernyataan ini dianggap lemah karena tidak ada bukti baik berupa bukti fisik  maupun  tulisan.  Dugaan  lain  menyebutkan  bahwa  kayu  jati  dimanfaatkan  sejak  periode Majapahit.  Kayu  jati  pada  saat  itu  digunakan  sebagai  bahan  untuk  membangun  rumah  dan membuat alat pertanian. Sampai Perang Dunia II, orang Jawa pada umumnya sekadar mengenal manfaat kayu jati yang hanya dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Selain itu, masyarakat Jawa  juga  telah  mengenali  kayu-kayu  yang  bukan  jati  atau  dikenal  dengan  kayu  tahun,  yang mana keawetannya hanya bertahan sampai beberapa tahun saja.
Sementara,  kayu  jati  mengandung  semacam  minyak  dan  endapan  di  dalam  sel-sel kayunya sehingga awet digunakan di tempat terbuka, terlebih akan awet digunakan di bawah atap.  Nyatanya,  dugaan  paling  kuat  terkait  pemanfaatan  kayu  jati  di  Jawa  datang  dari  naskah kuno  yang  menyebutkan  tentang  “rumah-rumah  orang  Jawa  terbuat  dari  kayu”  pada  masa pemerintahan Prabu Jayabaya. Naskah kuno ini memuat bahwa pada masa pemerintahan Prabu Wijayaka,  telah  didirikan  sebuah  departemen  perumahan  yang  berada  dalam  kepemimpinan pejabat-pejabat  bergelar  Bupati.  Merujuk  naskah  kuno  tersebut  pula,  masyarakat  Jawa memahami  persoalan  hutan,  pohon  jati,  dan  pemanfaatan  kayu  jati  sebagai  rumah  atau bangunan.  Menjelang  abad  ke-17,  ketika  berhasil  menguasai  wilayah  di  wilayah  Karesidenan Rembang,  yaitu Kabupaten  Rembang; Kabupaten Lasem;  Kabupaten Tuban; Kabupaten Blora; dan  Kabupaten  Bojonegoro,  kayu  jati  mulai  digunakan  sebagai  bahan  baku  pembuatan  kapal laut, termasuk pula kapal-kapal VOC yang melayari samudra. Selain pembuatan kapal, kayu jati juga dimanfaatkan sebagai bantalan kereta api sebelum akhirnya diganti dengan beton. Segala hasil  konstruksi  kayu  jati  seperti  jembatan,  membuktikan  bahwa  kayu  jati  memiliki  kekuatan dan ketahanan yang sangat baik.
Akan tetapi, jauh sebelum Pemerintahan Kolonial Belanda masuk ke Nusantara, kawasan hutan jati di Jawa telah memiliki komunitas-komunitas yang terbentuk atas dasar pengelolaan sumber  daya  alam  di  wilayahnya  sendiri-sendiri.  Komunitas-komunitas  tersebut mengembangkan  aturan,  hukum,  dan  sistem  politik  atau  kelembagaan  guna  mengelola hubungan  sosial  di  dalam  komunitas  serta  mengelola  hubungan  komunitas  dengan  alam  di sekitar  mereka.  Satu  komunitas  dengan  komunitas  lainnya  tumbuh  berbeda  berdasarkan kewilayahan,  keturunan,  atau  perpaduan  keduanya.  Pada  masa  ini,  sebagian  besar  hutan memiliki  kondisi  yang  baik  dan  terurus  di  dalam  tiap-tiap  komunitasnya.  Setiap  komunitas bertanggungjawab dalam mengurus diri mereka sendiri serta tanah dan hutan yang berada di wilayah  adat  mereka.  Hutan-hutan  tersebutlah  yang  kemudian  disebut  sebagai  hutan  adat. Kawasan hutan belum dibebani hak penguasaan, yang mana belum dikuasai atau dikelola oleh siapa  pun.  Namun,  struktur  sosial  di  dalam  Kawasan  hutan  adat  tersebut  kemudian  mulai berubah  sejak  agama-agama  baru  masuk  ke  Nusantara.  Agama-agama  yang  masuk  tentu membawa  konsep  politik  negara  kerajaan  atau  kesultanan  sehingga  perlahan  terbentuklah

## Faza Salsabila
lapisan-lapisan sosial baru yang lebih struktural. Berkembanglah sistem kepemilikan lahan oleh para  elite  kerajaan/kesultanan  yang  mengambil  kontrol  masyarakat  terhadap  hak-hak  atas tanah  dan  hutan.  Dalam  hal  ini  maka  kemudian  terjadi  perubahan  dalam  strukturalisasi masyarakat di sekitar hutan, yakni terjadinya kontrol penguasa terhadap penduduk yang ada di dalam suatu wilayah. Situasi ini disebut sebagai zaman feodal, yang mana hak-hak rakyat atas tanah dan hutan tertekan karena penguasaan raja/sultan, bangsawan, serta kerabatnya sebagai penaklukan secara politik.

## Perkembangan Eksploitasi Hutan Jati di Jawa oleh VOC
Ekspedisi menuju Dunia Timur berhasil dilakukan bangsa-bangsa Eropa, salah satunya bangsa  Belanda,  pada  awal  abad  ke-16.  Ekspedisi  pertama  oleh  bangsa  Belanda  dilakukan  di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1595. Mereka berlayar ke Dunia Timur dan kemudian mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1597, ekspedisi tersebut kembali pulang ke Belanda  dengan membawa hasil rempah-rempah. Keberhasilan  ekspedisi  oleh  Cornelis  de  Houtman  tersebut  memicu  munculnya  ekspedisi- ekspedisi lain dari perusahaan-perusahaan pelayaran untuk menguasai rempah-rempah. Pada akhir  abad  ke-16,  terjadi  persaingan  antara  perusahaan-perusahaan  pelayaran  yang  nyatanya memaksa parlemen Belanda ( Staten Generaal ) supaya menggabungkan perusahaan-perusahaan tersebut  menjadi  satu  perseroan  (Ricklefs,  2011).    Maka  pada  tahun  1602,  perusahaan- perusahaan  pelayaran  tadi  bersatu  dan  terbentuklah  kongsi  dagang  dengan  nama Vereenigde Oost-Indie Comagnie atau lebih dikenal dengan VOC. Oleh Belanda, kongsi dagang ini diberikan hak  untuk  melakukan  monopoli  wilayah  di  antara  Tanjung  Harapan  sampai  wilayah  Selat Magellan. Meski baru sebentar didirikan, VOC berhasil menguasai komoditas-komoditas seperti beras, rempah-rempah, dan kayu jati.
Kayu  jati  sendiri  telah  lama  menjadi  sasaran  VOC  ketika  mereka  pertama  kali  melihat potensi  hutan  jati  di  daerah  pesisir  utara  Jawa  dalam  pelayaran  pencarian  rempah-rempah menuju Ambon. Dari wilayah Batang sampai wilayah Lamongan, VOC melihat pohon-pohon jati yang  berdiri  tegak  dan  rapat  membentuk  hutan  di  pesisir  pantai  utara  Jawa.  Hal  tersebut kemudian  dengan  segera  ditindaklanjuti  dengan  melakukan  kegiatan  investigasi  yang  intensif terhadap hutan jati. Seiring dengan hal tersebut, pada tahun 1609, pemerintah kolonial Belanda menempatkan seorang Gubernur Jenderal di Hindia Belanda berkedudukan di Batavia. Adanya organisasi  pedagang  swasta  VOC  ini  tentu  mendapat  perlindungan  dari  pemerintah  kolonial. Maka,  dimulailah  operasi  penjarahan  “kecil”  pada  tahun  1611.  VOC  menindaklanjuti  kegiatan tersebut  dengan  mengajukan  permohonan  kepada  Raja  agar  dapat  mendapatkan  izin  dalam keinginan  penebangan  hutan  di  sepanjang  pantai  utara  Batavia.  Mereka  beralasan  untuk memenuhi kebutuhan anggota mereka sendiri atas kayu, baik dalam hal bangunan, pembuatan kapal, maupun sebagai kayu bakar untuk berbagai industri. VOC juga memanfaatkan perebutan kekuasaan yang tengah terjadi di antara raja-raja Jawa saat itu. Dengan pemanfaatan tersebut, VOC menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan Kerajaan Mataram sehingga bisa mengeksploitasi hutan Jawa secara besar-besaran. Persis ketika kerajaan Mataram sudah mulai
melepaskan  daerahnya  (Rembang,  Pekalongan,  Weleri,  dan  Jepara),  hutan  diambil  oleh  pihak penguasa. VOC lah yang mendapat hak-hak hutan dari raja Jawa termasuk hasil hutannya yang berupa getah, damar, dan rotan. Salah satu perjanjian antara VOC dan kerajaan Mataram adalah di antara Jacobus Courper dan susuhan Amangkurat I, terdapat perizinan untuk VOC yang ingin membuat  pusat  pembuatan  kapal  di  Rembang.  Dalam  perjanjian  tersebut  diterangkan bahwasanya VOC memperoleh sejumlah hak atas tenaga kerja guna menebang kayu. Biasanya, perjanjian disertai dengan pengiriman hadiah-hadiah untuk penguasa kerajaan berupa barang- barang dari Eropa. Barang-barang tersebut adalah kain renda, bahan sandang, air mawar, dan barang mewah lainnya (Peluso, 2021). Sebagai gantinya, VOC memberikan bantuan dalam hal pasukan  dan  persenjataan.  Pada  saat  itu  pula,  terdapat  hukum  domein  yang  berlaku.  Hukum domein berarti seluruh tanah dan hutan di Jawa milik raja, sehingga sebagian tanah dan hutan di pesisir  utara  pulau  Jawa  menjadi  kekuasaan  VOC.  Eksploitasi  hutan  jati  di  Jawa  oleh  VOC berlanjut  dengan  kegiatannya  dalam  menawarkan  hingga  memaksakan  perjanjian  damai dengan penguasa setempat.
VOC memanfaatkan konflik yang ada di antara para penguasa lokal untuk mendapatkan balas jasa politik dari pihak yang menang dalam perselisihan. Balas jasa yang dipaksakan oleh VOC  adalah  pemberian  hak  untuk  mengambil  kayu  jati  di  daerah  tersebut.  Meskipun  VOC melakukan  penebangan  hutan  sendiri,  VOC  juga  membeli  kayu  jati  dari  rakyat  melalui pedagang-pedagang lokal. Hal ini membuat rakyat ikut masuk ke dalam bagian lingkaran bisnis kayu VOC. Di dalam kekuasaan kawasan-kawasan hutan jati, kekayaan utama hutan jati di Jawa digunakan untuk konstruksi angkatan laut. Pohon jati biasanya ditebang ketika sudah mencapai usia  sekitar  50  tahun  dan  ketinggian  sekitar  60-70  kaki.  Selain  melakukan  penebangan,  VOC membeli  kayu  dari  rakyat  yang  diperantarai  oleh  pedagang-pedagang  lokal.  Beberapa  rakyat dapat  memiliki  sedikit hasil dari  kayu yang  mereka  tebang atau  jarah dari  kelompok  adatnya dan mulai  menjadi bagian  dari lingkaran bisnis kayu jati. Kayu  jati yang diminati  oleh  banyak orang,  terutama  di  Cina  dan  bagian  Asia  lainnya,  merupakan  produk  ekspor  penting  yang menghasilkan  banyak  uang  (Weber,  2017).  Kayu  jati  diperlukan  VOC  sebagai  bahan  pembuat kapal pada pabrik kapal yang dibangun di Amsterdam dan Rotterdam, Belanda (Maji, 2019).
Pembangunan  dua  pabrik  tersebut  merupakan  wujud  ambisi  dari  VOC  yang menginginkan “gelar” pusat industri kapal yang pada saat itu dikuasai oleh Prancis dan Inggris. Eksploitasi hutan jati terus dilakukan oleh VOC dengan sangat maksimal. Setelah berhasil dalam penguasaan  pusat-pusat  pertumbuhan  hutan  jati  di  Jawa,  VOC  kemudian  menerbitkan  aturan Blandongdiensten dalam  Plakat  30  Oktober  1787  yang  mengatur  mengenai  pelaksanaan eksploitasi  hutan  jati,  yakni  menunjuk  Dinas  Blandong  atau  Dinas  Penebangan  Kayu  sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan eksploitasi hutan jati (Nanang Fahrudin, 2017). Peraturan ini juga  meliputi  penetapan  sistem  kerja  bagi  para blandongvolkenen (pekerja  blandong). Blandongdiensten merupakan  sistem  kerja  paksa  yang  diterapkan  oleh  VOC  di  wilayah eksploitasi  hutan  di  Jawa.  Yang  mana  pada  saat  itu  dilangsungkan  di  beberapa  distrik  seperti Tuban,  Bojonegoro,  dan  Blora.  Setiap  rezim  di  masa  ketika  sistem  kerajaan  mendapatkan legitimasi di pulau-pulau tersebut, yakni VOC, Daendels, Raffles, hingga V. D. Bosch menerapkan

## Faza Salsabila
Blandongdiensten dengan  ciri  yang  berbeda-beda.  Namun,  mereka  melakukan  eksploitasi sumber daya alam dengan cara yang sama, yaitu penetapan aturan seperti penarikan pajak yang memberatkan  hingga  sistem  sewa  tanah  yang  dibuat  dengan  sewenang-wenang  untuk diterapkan  kepada  masyarakat.  Blandong  bukan  hal  yang  asing  lagi  untuk  masyarakat  Jawa. Sebelum kedatangan bangsa Barat, blandong merupakan salah satu sandaran hidup masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di pinggir hutan. Seperti pada masa kerajaan Demak, ketika kondisi  perdagangan  melalui  jalur  laut  sangat  berkembang.  Hal  tersebut  kemudian mengakibatkan industri armada kapal ikut berkembang pula. Pada masa inilah akhirnya tercipta alur perdagangan kayu antara daerah pedalaman dan pesisir. Kegiatan tersebut terjadi karena kayu  merupakan  bahan  utama  dalam  pembuatan  kapal  laut.  Kehidupan  perdagangan  kayu antara daerah pedalaman dan pesisir menjadikan aktivitas blandong sebagai alternatif atau jalan keluar untuk menghidupi masyarakat pinggir hutan (Warto, 2001).
Blandong  pada  masa  pemerintahan  Mataram  Islam  berubah  menjadi  kerja  wajib  yang sebelumnya  merupakan  alternatif  penghidupan  bagi  masyarakat  pinggir  hutan  saja.  Mataram Islam  berdiri  tidak  terlepas  dari  konsep  feodal  yang  dihidupkan  kembali  oleh  Sultan  Agung. Konsep  feodal  ini  mengakibatkan  pergeseran  nilai  mengenai  fungsi  hutan,  yang  mana  hutan adalah salah satu bagian tanah yang dikuasai mutlak oleh raja. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan  kayu  dalam  hal  pembangunan  infrastruktur  kerajaan,  masyarakat  diwajibkan “mblandong”  sebagai  bagian  dari  upeti  yang  wajib  diserahkan  kepada  raja.  Konsep pengeksploitasian pada  masa  ini  memang  tidak  menimbulkan kerusakan, hal  ini  karena tidak ada  target  pemenuhan  upeti  dan  pengeksploitasiannya  dilakukan  secara  tradisional. Berkuasanya raja atas hutan tidak semata-mata menghilangkan hak-hak tradisional masyarakat di dalam pemanfaatan kekayaan hutan karena kebutuhan kerajaan akan kayu hanya sedikit dan luas  hutan  masih  mencukupi  kebutuhan  seluruh  penduduk.  Berbeda  dengan  pemerintahan kolonial Belanda, raja tidak memiliki sanksi hukum ataupun petugas untuk mencegah penduduk dalam mengeksploitasi hutan.
Sementara itu, pada masa VOC pekerjaan blandong  merupakan kerja wajib yang sangat menyengsarakan masyarakat. Sistem kerja blandong dilakukan secara berkelompok, yang mana tiap-tiap  kelompok  memiliki  giliran  selama  delapan  sampai  lima  belas  hari.  Pekerjaan  ini menghabiskan  waktu  selama  delapan  sampai  sembilan  bulan  per  tahunnya.  Setiap  pekerja blandong dibagi menjadi dua masa kerja, yaitu masa penebangan dari bulan Mei hingga bulan November  dan  masa  pengangkutan  yang  dilakukan  dari  bulan  Desember  hingga  bulan  April. Untuk upah pekerja blandong, VOC memberikan upah yang cukup besar khususnya bagi  para pekerja yang  mempunyai keterampilan  tinggi. Tidak hanya uang tunai, VOC juga memberikan upah  berupa  garam,  tembakau,  gula,  beras,  bahkan  membebaskan  mereka  dalam  tuntutan pembayaran  pajak.  Terlepas  dari  hal  tersebut,  sebagai  sebuah  kongsi  dagang,  VOC  hanya mengejar  keuntungan  belaka.  Dalam  mengeksploitasi  hutan,  VOC  membebankan  pajak  kayu yang  memang  cukup  besar  untuk  ditujukan  kepada  para  bupati  di  Jawa.  Sebagai  contohnya, kayu jati yang harus dipenuhi bupati pada tahun 1796 adalah  sebanyak 9.300 balok (Hendro, 2019).    Dampak  dari  pembebanan  pajak  tersebut  mengakibatkan  eksploitasi  hutan  semakin
tidak terkontrol, apalagi kerakusan yang dilakukan oleh para residen dan bupati juga ikut tidak terkontrol. Mereka menekan penduduk untuk menghasilkan kayu lebih banyak dari target dan beban  pajak  VOC,  maka  kelebihan  itu  akan  menjadi  hak  untuk  bupati  dan  residen  setempat. Pada  masa  ini,  terdapat  pula  sistem  kontrak  wilayah  yang  berlaku.  Dalam  artian,  biasanya dijalankan oleh pengusaha partikelir Cina atau Eropa. Kontrak wilayah berisi tentang cakupan wilayah dan penduduk yang bertempat tinggal di dalamnya.  Para bupati mengajukan kembali beban  pajak  kepada  para  penguasa  partikelir,  dengan  memberi  imbalan  berupa  pengelolaan wilayah dan tenaga kerja.

## Kerusakan dan dampak eksploitasi
Dalam kegiatan eksploitasi kayu jati, VOC tidak mempunyai ketetapan pengawasan yang ketat  untuk  pemilihan  jenis  kayu  yang  akan  ditebang.  VOC  hanya  menekankan  pencapaian target yang harus dipenuhi oleh para bupati yang ditunjuk. Bupati yang dapat memenuhi atau melampaui  target  yang  telah  ditetapkan  oleh  VOC,  akan  mendapatkan  pujian  dan  bonus  dari VOC.  Akibatnya,  para  bupati  melakukan  penebangan  hutan  tanpa  mempertimbangkan  asas kelestarian  hutan.  VOC  juga  tidak  menetapkan  peraturan  dalam  eksploitasi  kayu  jati  perihal usaha  rehabilitasi  buatan.  Mereka  hanya  menyerahkan  peremajaan  hutan  sepenuhnya  pada alam,  atau  disebut  sebagai  peremajaan  alami.  Secara  umum,  VOC  menggunakan  perjanjian untuk mengambil alih hutan dari penguasa di suatu daerah melalui politik pecah belah ( devide et impera ).  Karena  kerajaan-kerajaan  tidak  lagi  seberkuasa  dulu,  VOC  membabat  habis  hutan- hutan  di  Jawa.  Hutan  menjadi  berubah  kering  dan  gersang,  gelondongan-gelondongan  kayu menumpuk siap diangkut ke pusat-pusat pengelolaan. Oleh karena itu, ketika VOC mengalami kebangkrutan, kerusakan hutan jati di Jawa mulai semakin tampak. Sekitar tahun 1760, sebagian besar pohon jati di daerah Rembang habis ditebang.
Daerah  pesisir  utara  Jawa  diketahui  banyak  kehilangan  hutan  sehingga  sulit  untuk menyediakan kayu ketika dibutuhkan, kecuali dari tempat-tempat yang lokasinya berada jauh di pedalaman.  Contohnya,  di  wilayah  pesisir  pantai  Utara  Jawa  yang  telah  mencapai  tahap  tidak mampu  lagi  menyediakan  kayu  kecuali  harus  masuk  jauh  ke  pedalaman  hutan.  Kompeni kemudian  mengupayakan  pemindahan  para  pekerja  ke  Blora.  Tanah-tanah  raja  diambil seenaknya,  seolah  kekuasaan raja  tidak berlaku. Dampak lainnya  adalah  hilangnya  hak ulayat ( wewengkon )  atas  penguasaan  hutan  desa  ( gementee ).  Dalam  artian,  yang  diperbolehkan menebang pohon hanyalah warga dari desa yang bersangkutan dan apabila penduduk desa lain ingin  mengambil kayu,  mereka harus mendapat perizinan dari  petinggi desa ( demang ).  Meski begitu, belum diketahui secara pasti berapa luas dari hutan di Jawa yang mengalami kerusakan selama  di  bawah  pengelolaan  VOC.  Hal  ini  dikarenakan  kegiatan  pengukuran  hutan  baru dilakukan  pada  masa  kolonial  Belanda  pada  tahun  1863.  Kegiatan  eksploitasi  atau  praktik penebangan  sembrono  dan  pemberian  upah  yang  terlalu  rendah  dari  VOC  kemudian  telah berakibat  dengan  terjadinya  kerusakan  hutan  yang  berat  di  area-area  bekas  tebangan  dan memiskinkan  masyarakat  yang  berada  di  sekitarnya.  Rakyat  menjadi  tidak  terorganisir  dan terus menerus menyampaikan keluhan. Suara dari rakyat menjadi semakin berpengaruh ketika

## Faza Salsabila
para ilmuwan Belanda juga mulai gencar dalam menyerukan ketidakbecusan VOC. Protes dan keluhan tersebut ditanggapi oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1722 dengan mengeluarkan keputusan yang memerintahkan penghentian penebangan hutan  untuk keperluan kompeni di Karesidenan  Priangan  selama  15  tahun  sehingga  kondisi  hutan  akan  pulih  kembali  dan penduduk beristirahat dari kerja paksa.  Sementara  di kawasan lain di  Pulau Jawa, eksploitasi hutan  berlangsung  terus  dengan  modus  operasi  yang  hampir  sama,  tetapi  diselingi  dengan terjadinya  perubahan-perubahan  kekuatan  politik  di  antara  kelompok  kepentingan  yang  juga diikuti dengan pembentukan  aliansi-aliansi  strategis  baru  yang  lebih menguntungkan masing- masing. Pemerintah Kolonial dan VOC justru semakin agresif dalam bisnis kayu jati dengan cara memberikan kesempatan kepada para bupati dan pedagang-pedagang Cina untuk terlibat dalam bisnis  kayu.  Lain  halnya  dengan  pihak  Kerajaan  Mataram  yang  semakin  melemah  dalam perundingan-perundingan  hingga  akhirnya  berhasil  dipecah  belah  oleh  VOC  menjadi  empat kerajaan pada  pertengahan sekitar  tahun 1700. Akibat  dari kondisi  kekuasaan  yang tidak lagi seimbang ini, korupsi dan kolusi merebak di kalangan pegawai VOC, pejabat kerajaan, dan para Bupati yang semakin mempercepat kerusakan hutan. Tanggapan dari pihak kolonial mengenai kerusakan  hutan  ini  puncaknya  terjadi  pada  tahun  1796,  ketika  Gubernur  Pantai  Timur  Laut, P.G. Overstraten mengadakan percobaan dengan menyebar bibit-bibit pohon jati di atas tanah.
Hal ini menunjukkan keprihatinan mengingat penebangan hutan jati di Jawa yang dimulai sejak  tahun  1602  baru  mendapatkan  penanganan  atas  eksploitasi  hutan  pada  tahun  1796. Dengan demikian, selama 194 tahun VOC mengeksploitasi hutan jati di Jawa tanpa melakukan rehabilitasi hutan. Kebijakan yang dimaksudkan untuk menjaga bisnis kayu VOC di Pulau Jawa pada  akhirnya  juga  berakhir  karena  yang  berkembang  selanjutnya  adalah  berupa penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat pemerintah kolonial dan berkembangnya bisnis pribadi  antara  karyawan  dan  eks-karyawan  VOC  dengan  pribadi  para  bupati  untuk memperkaya  diri  masing-masing  dengan  melibatkan  masyarakat  sebagai  tenaga  buruh  untuk penebangan yang sudah tidak mampu dikendalikan. Penebangan liar ini semakin lama semakin mengurangi pendapatan pemerintah kolonial Belanda dari pajak maupun cukai. VOC yang telah menyebabkan  terjadinya  begitu  banyak  dampak  negatif  dari  kegiatan  eksploitasinya  pada akhirnya membawa VOC menuju keputusan dibubarkannya pada tahun 1796. Pembubaran VOC ini  diputuskan  dengan  maksud  untuk  memudahkan  dalam  penentuan  langkah-langkah perbaikan  pengelolaan  hutan  yang  selanjutnya  akan  dilakukan  oleh  Pemerintah  Belanda.  Di tengah-tengah segala kerusuhan tersebut, Dirk van Hogendorp, seorang mantan Residen Jepara menuliskan tanggapannya akan kerusakan hutan jati di Jawa sekitar tahun 1800:
Batavia! Kagum! Dengarkan dengan takjub apa yang harus saya komunikasikan. Armada kami  hancur,  perdagangan  kami  merana,  navigasi  kami  akan  hancur  -  kami  membeli dengan  harta  yang  sangat  besar  kayu  dan  bahan  lain  untuk  pembuatan  kapal  dari kekuatan utara, namun  di Jawa kami meninggalkan  'skuadron' yang suka berperang dan berdagang [yaitu, tegakan jati] berdiri dengan akarnya di tanah. Ya, hutan Jawa memiliki kayu yang cukup untuk membangun angkatan laut yang terhormat dalam waktu singkat, selain  kapal  dagang  sebanyak  yang  kami  butuhkan  ..  Terlepas  dari  semua  [penebangan]
hutan  Jawa  tumbuh  secepat  mereka  ditebang,  dan  tidak  akan  habis-habisnya  di  bawah perawatan dan manajemen yang baik.
Keberlangsungan  penguasaan  hutan  jati  di  Pulau  Jawa  oleh  VOC  yang  kebijakan- kebijakannya  sama  sekali  tidak  memihak  rakyat  pribumi  kecil  berakhir  dengan  menyisakan derita rakyat yang dituntut mencari alternatif lain dalam mencukupi kehidupannya. Rakyat yang tidak memiliki tanah dan tidak terikat dengan tanah komunal harus menjual tenaganya kepada pihak  pemerintah.  Hal  ini  karena  adanya  pembatasan  akses  masyarakat  terhadap  hutan  jati yang  secara  tidak  langsung  merusak  ekonomi  subsisten  yang  telah  tumbuh  di  lingkungan masyarakat  selama  ini.  Kemiskinan  juga  muncul  pada  masyarakat  di  wilayah  sekitar  hutan akibat  dari  sistem  kerja  blandong  yang  mengharuskan  para  blandong  hidup  di  dalam  hutan dalam jangka waktu yang lama hingga terpaksa meninggalkan keluarga. Para blandong banyak yang  kemudian  meninggal  karena  kelelahan  saat  bekerja  di  hutan,  sementara  keluarga  yang ditinggalkan juga hidup dalam kesusahan. Selain faktor tersebut, kemiskinan juga muncul akibat pemberian  upah  yang  minim  kepada  para  blandong  yakni  2,8  sen/hari  yang  tidak  mungkin cukup  untuk  kehidupan  hidup  masa  itu.  Pada  akhirnya,  secara  resmi  pemerintah  Belanda mengambil alih kekuasaan VOC di Jawa pada tahun 1816. Hutan jati tidak lagi milik umum atau swasta, tetapi ditegaskan menjadi  milik negara  sepernuhnya, khususnya wilayah pesisir utara pulau  Jawa  ( staatdomein ).  Meski  demikian,  ambisi  VOC  tetap  diteruskan  oleh  pemerintah Belanda yang berkeinginan untuk menguasai pulau Jawa sebagai tujuan mereka.

## Kesimpulan
Eksploitasi hutan jati di Jawa semakin meningkat ketika VOC berhasil melakukan upaya penguasaan wilayah di sebagian besar Pulau Jawa. VOC melakukan penguasaan hutan jati pada abad  ke-17  di  wilayah  Karesidenan  Rembang,  yaitu  Kabupaten  Rembang,  Kabupaten  Lasem, Kabupaten  Tuban,  Kabupaten  Blora,  dan  Kabupaten  Bojonegoro.  Hal  ini  berawal  dari kesepakatan  yang  dilakukan  antara  VOC  dengan  para  penguasa  Jawa.  Kesepakatan  tersebut berupa  VOC  memberikan  bantuan  kepada  Raja  yang  membutuhkan  bantuan  pasukan  dan persenjataan, tetapi dengan syarat memberikan imbalan berupa sebagian wilayah kekuasaan di Pulau  Jawa.    Dengan  kesepakatan  tersebut  maka  dimulailah  penguasaan  VOC  oleh  sebagian tanah dan hutan di Jawa, yang mana kemudian menjadi titik awal mula tindakan eksploitasi VOC terhadap  hutan  jati.  Namun,  kegiatan  eksploitasi  kayu  jati  VOC  tidak  mempunyai  ketetapan pengawasan yang ketat untuk pemilihan jenis kayu yang akan ditebang. Akibatnya, para bupati yang  ditunjuk  justru  melakukan  penebangan  hutan  tanpa  memperhatikan  kelestarian  hutan. Pada akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan dibarengi dengan kerusakan hutan yang parah di Pulau  Jawa.  Kerusakan-kerusakan  tersebut  berupa  lahan  hutan  jati  yang  menjadi  gersang, persediaan kayu jati yang habis karena pohon-pohon jati habis ditebang, pesisir utara Jawa yang kehilangan  hutan,  hilangnya  hak  ulayat  atas  penguasaan  hutan  desa,  hingga  berdampak  pada masalah kemiskinan masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Setelah 194 tahun VOC melakukan eksploitasi hutan  jati di Jawa,  akhirnya kongsi dagang bentukan Belanda  tersebut dibubarkan pada  tahun  1796  sebagai  upaya  untuk  memudahkan  dalam  penentuan  langkah-langkah

## Faza Salsabila
perbaikan pengelolaan hutan yang selanjutnya akan dilakukan oleh Pemerintah Belanda. Upaya rehabilitasi  hutan  jati  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  yang  begitu  lambat  merupakan penyebab utama atas terjadinya kerusakan hutan jati di Jawa yang parah. Pihak-pihak berkuasa yang seharusnya mengupayakan kebijakan dalam segala tindakannya justru menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan yang besar. Tindakan dan tanggapan pihak berkuasa seharusnya dilakukan  sesegera  mungkin  mengingat  hal  ini  menyangkut  keberlangsungan  ekosistem lingkungan  hidup  yang  tentunya  menjadi  sumber  daya  alam  manusia  di  sekitarnya.  Manusia pada  dasarnya  harus  memiliki  kontrol  dan  batasan  atas  semua  tindakannya  di  bumi.  Batasan dalam  nafsu,  egoisme,  kekuasaan, uang, dan lain-lain. Dengan  demikian, penelitian  ini  penting sebagai  salah  satu  bentuk  kajian  sejarah  dalam  upaya  memperluas  penulisan  sejarah  agraria, utamanya sebagai bentuk kesadaran akan potensi dan sumber daya alam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber atau penguatan teoretis dalam kajian hutan jati di Pulau  Jawa.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  dilanjutkan  oleh  para  peneliti  selanjutnya  dalam bentuk kajian analisis lebih luas seperti rincian lanjutan perihal kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terkait rehabilitasi hutan jati di Jawa pasca kerusakan akibat eksploitasi .

## Daftar Pustaka
Adcha,  F.  R.  (2013).  Kontrak  Penebangan  Hutan  Jati  di  Tuban  1865-1942. Avatara  (E–Journal Pendidikan Sejarah), 1 (2). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2352
Hendro,  E.  P.  (2019).  ‘Mblandong’Untuk  Menopang  Perekonomian  Masyarakat  Pinggir  Hutan:
Suatu  Pendekatan  Historis  Antropologis. Jurnal  Study  Budaya  Nusantara,  3 (1),  22-39. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.sbn.2019.003.01.02
Maji,  A.  R.  S.  (2019). Wong  Blandong,  Eksploitasi  &  Rehabilitasi  Hutan  Jati  di  Jawa  Pada  Masa Kolonial . FORUM.
Nanang Fahrudin. (2017). Blandongdiensten. Radar Bojonegoro .
Nurkholifah,  I.,  &  Kasuma,  G.  (2018).  Pengelolaan  Hutan  Jati  di  Blora  (1897-1942). Verleden:
Jurnal Kesejarahan, 13 (2), 8. https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers- verledenb37501fad2full.pdf
Peluso, N. L. (2021). Hutan Kaya, Rakyat Melarat: Penguasaan Sumber Daya dan Perlawanan di Jawa . KOPHALINDO.
Peluso,  N.  L.  (2023). Rich  forests,  poor  people:  Resource  control  and  resistance  in  Java .  Univ  of California Press.
Priyatmoko,  H.  (2019). Pohon  Jati  di  Mata  Orang  Jawa  Kuno .  Universitas  Sanata  Dharma. Retrieved 29 Januari 2024 from http://repository.usd.ac.id/36197/
Raffles, T. S. (1817). The History of Java in two volumes . Parbury, and Allen : and John Murray.
Ricklefs, M. (2011). Sejarah Indonesia Modern (D. Hardjowidjono, Trans.; 10 ed.). Gadjah Mada University Press.
Supriyadi.  (2016).  COMMUNITY  OF  PRACTITIONERS  :  SOLUSI  ALTERNATIF  BERBAGI
PENGETAHUAN ANTAR PUSTAKAWAN. Lentera Pustaka, 2 (2), 10.
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/lpustaka
van  der  Chijs,  J.  A.  (1900). Nederlandsch-Indisch  plakaatboek,  1602-1811 (Vol.  17). Landsdrukkerij.
https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=%28teak+voc+java%29&coll=boeke n1&page=1&identifier=tI9nAAAAcAAJ&rowid=4
Warto, W. (2001). Blandong: Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Karesidenan Rembang Abad Ke-19 . Pustaka Cakra.
Weber,  A.  (2017).  Dingen  Die  Ergens  Toe  Dienen:  Verhalen  over  materiële  cultuur  van wetenschap. In E. v. Gelder, E. Jorink, I. Nieuwlad, M. Rijks, & A. Spruit (Eds.), Hout, poep en hydrometers Chemische kennis en het bestuur van het Nederlandse koloniale rijk in Azië in de vroege negentiende eeu (pp. 32-35). Verloren.
Wheatley, H. (2021). Agriculture, Resource Exploitation, and Environmental Change . Routledge.
Zamroni,  M.  (2014).  Jati  Jawa  Kontribusi  Kayu  Jati  Bagi  Masyarakat  Jawa. GELAR:  Jurnal  Seni Budaya, 12 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.33153/glr.v12i1.1499