Journal of Natural Resources and Environmental Management 11 (2): 250-260. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.11.2.250-260
E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Potensi  lahan  untuk  pengembangan  lahan  permukiman  di  Kabupaten Halmahera Timur

## Land potential for the development of settlement land in East Halmahera Regency
Nurhalis Soentpiet a , Widiatmaka b , Janthy T. Hidayat c
a Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bagor, Kampus IPB Dramaga Bogor, 16680, Indonesia [+62 81296846537]
b Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
c Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor, 16143, Indonesia
Article Info: Received: 08 - 03 - 2021 Accepted: 19 - 05 - 2021

## Keywords:
Available land, land potential, MCE, settlements

## Corresponding Author:
Nurhalis Soentpiet Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bagor; Tel. +6281296846537 Email: laskarwoso@gmail.com
Abstract. A limit of potential land causes many problems to the land, which lead to a regional development issue, particularly for the settlement. Besides, the increasing population is inversely proportional to the availability of the land.  Such  a  situation  has  occurred  in  many  areas,  as  well  as  in  East Halmahera Regency. Therefore, this research aims to identify potential land for  the  settlement’s  development  through  land  suitability  and  land availability. The methodology used in this study is Multi-Criteria Evaluation (MCE).  The  indicators  used  are  slope,  flood  inundation,  landslide susceptibility, drainage, soil depth, soil texture, and geology. Overlay between thematic maps, official spatial planning maps, and land use maps is used for land  availability.  The  analysis  results  show  that  an  area  of  108  869  ha  or 17.20% of available land and an area of 94 373 ha or 14.83% is land that has the potential for settlement development in Halmahera Regency.
How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Soentpiet N, Widiatmaka, Hidayat JT. 2021. Potensi lahan untuk pengembangan lahan permukiman di Kabupaten Halmahera Timur. JPSL 11 (2): 250-260. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.11.2.250-260.

## PENDAHULUAN
Sumberdaya  lahan  merupakan  sumberdaya  yang  terbatas  dan  memiliki  sifat  dan  karakteristik  mudah mengalami  degradasi  dan  hampir  tidak  terbaharui  (Sitorus,  2016;  Hardjowigeno  dan  Widiatmaka,  2017). Lahan yang terbatas mengharuskan penggunaan lahan dilakukan secara optimal untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Perkembangan pembangunan yang pesat berimplikasi terjadinya permintaan lahan yang tinggi yang menyebabkan alih fungsi lahan khususnya dari lahan pertanian ke non pertanian (Pribadi et al., 2006; Widiatmaka et al., 2015). Ketersedian lahan untuk permukiman menjadi masalah karena semakin terbatasnya  lahan.  Permukiman  didefinisikan  sebagai  bagian  dari  area  hunian  yang  terdiri  dari  beberapa perumahan  yang  memiliki  fasilitas  umum  dan  fasilitas  sosial,  serta  penunjang  aktivitas  lain  di  kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan (Undang-Undang No 1 Tahun 2011).
Pertambahan permukiman sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, keterbatasan sumberdaya alam dan lahan  mengharuskan  pengaturan  penggunaan  lahan  secara  proporsional  agar  dapat  menciptakan  kualitas lingkungan  hidup  yang  optimal  dan  efisien,  sehingga  tercapai  keseimbangan  pemanfaatan  sumberdaya. Mudelsee et  al. (2003)  menjelaskan  bahwa  optimalisasi  ruang,  baik  itu  optimalisasi  luas/besaran  maupun
optimalisasi fungsi ruang penting dilakukan, karena merupakan suatu proses pemanfaatan ruang yang sesuai dengan  kebutuhan,  sehingga  sangat  efektif  dan  efesien  dalam  penggunaannya.  Permasalahan  pembangunan permukiman  di  Indonesia,  selain  pengelolaan  permukiman  yang  telah  ada  untuk  meningkatkan  kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya sosial yang hidup didalamnya, tapi juga pembangunan permukiman baru untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk (UNDP, 1997).
Pertambahan jumlah penduduk akan mendorong perubahan penggunaan lahan diantaranya penggunaan lahan untuk tempat tinggal dan fasilitas pembangunan. Umar et al. (2017) menjelaskan pertambahan jumlah penduduk sejalan dengan kebutuhan luas lahan permukiman, sedangkan luas lahan terbatas.  Pengembangan lahan permukiman selain memiliki potensi lahan untuk permukiman, namun juga terjaminnya ketersediaan air, lokasi yang terkait dengan kawasan hunian yang telah ada atau berkembang dan tidak berlokasi di kawasan tanaman pangan lahan basah.  Salah satu penyebab menurunnya  kualitas lingkungan karena tidak  terkendali perkembangan  kawasan  permukiman  atau  penggunaan  kawasan  permukiman  tidak  sesuai  (Kumajas,  2016; Umar et  al., 2017).  Hasil-hasil  penelitian  di  beberapa  tempat  (Kumajas,  2006;  Widiatmaka et  al., 2015; Fatmawaty et al., 2015) menunjukkan bahwa umumnya wilayah-wilayah padat penduduk dan wilayah dengan topografi  yang  beragam,  lahan  cenderung  digunakan  melebihi  kemampuan  lahan  sehingga  berimplikasi menurunnya daya dukung lingkungan.
Penduduk Kabupaten Halmahera Timur pada tahun 2017 tercatat 87 690 jiwa. Angka tersebut meningkat menjadi 90 275 jiwa pada tahun 2018 (BPS, 2018). Jumlah penduduk tersebut terus bertambah setiap tahunnya seiring  dengan  perkembangan  pembangunan  di  Kabupaten  Halmahera  Timur.  Pada  tahun  2016  tingkat pertumbuhan penduduk 2.97% dan pada tahun 2017 angka ini meningkat 2.92% serta pada tahun 2018 kembali meningkat mencapai angka 2.94%. Pertambahan jumlah penduduk alamiah yang tinggi sementara ketersediaan lahan yang terbatas pada penggunaannya menyebabkan pembangunan permukiman semakin tidak terkendali, akibatnya  terjadinya  banjir  tercatat  sebanayak  20  desa  pada  tahun  2018  terdampak  genangan  banjir  (BPS, 2018) dan konversi lahan sawah seluas 3.8% dari tahun 2004 hingga 2012 (Tuni et al., 2013). Hal ini akan mengakibatkan terjadinya  tekanan  terhadap lahan pertanian produktif, pemanfaatan lahan  yang tidak  sesuai dengan peruntukannya atau menempati kawasan yang berpotensi terjadinya bencana alam seperti longsor dan banjir. Penelitian Tuni et al., (2013) di Kabupaten Halmahera Timur terjadi perubahan luasan tutupan lahan sejak tahun 2004 hingga 2012 yaitu hutan, kebun campuran, sawah dan semak/belukar mengalami penurunan luasan sebesar 11.2% karena terkonversi menjadi kelas bukaan tambang dan permukiman.
Kabupaten  Halmahera  Timur  82.80%  merupakan  kawasan  lindung,  hutan  produksi,  hutan  produksi konversi, hutan produksi terbatas dan Area Penggunaan Lain (APL) seluas 17.20%. Lahan terbangun seluas 3 289 ha (0.52%) berada pada areal penggunaan lain. Kawasan perdesaan lebih dominan, terdapat lahan-lahan yang masih belum terjamah dan belum dimanfaatkan sehingga perlu dianalisis untuk mengetahui potensi lahan tersebut. Menurut Widiatmaka (2018) perencanaan perlu dilakukan bahkan pada wilayah yang masih virgin untuk perencanaan pertama kali maupun pada wilayah yang telah berkembang untuk menata dan memberikan arah  baru  pengembangan  yang  lebih  baik,  sehingga  dapat  diketahui  bagaimana  arah  pengembangan permukiman sebagai masukan pengambilan kebijakan dalam penataan ruang.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  potensi  lahan  untuk pengembangan  lahan  permukiman  di  Kabupaten  Halmahera  Timur,  berupa  analisis  kesesuaian  dan ketersediaannya.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penilitian dilakukan di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Secara geografis, wilayah terletak pada 0 0 40‟-1 0 40‟ LU dan 126 0 45‟-129 0 30‟ BT. Kabupaten Halmahera Timur memiliki batas-batas, yaitu: bagian utara Teluk Kao (Kabupaten Halmahera Utara), bagian selatan Kabupaten Halmahera Tengah, bagian  barat  Kabupaten  Halmahera  Utara  dan  Kota  Tidore  Kepulauan,  bagian  timur  Teluk  Buli  dan  Laut
Halmahera, dan Samudera Pasifik. Luas wilayah daratan Kabupaten Halmahera Timur adalah 632 965 km 2 . Lokasi penelitian disajikan pada Gambar 1. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan, antara bulan Maret sampai Agustus 2020.

## Gambar 1 Lokasi penelitian

## Prosedur Penelitian
Metode Multi Criteria Evaluation (MCE) merupakan salah satu dari beberapa metode yang digunakan dalam  analisis  kesesuaian  lahan  dengan  menerapkan  beberapa  kriteria,  penentuan  nilai  bobot  dari  kriteria disepakati  secara  bersama.  Kriteria  terdiri  dari  beberapa  parameter  yang  dianggap  berpengaruh  untuk kesesuaian  lahan  (Widiatmaka et  al., 2016).  Kesesuaian  lahan  untuk  kawasan  permukiman  berdasarkan Hardjowigeno  dan  Widiatmaka  (2017),  Muta’ali  (2012),  mencakup  lereng,  genangan  banjir,  kerawanan longsor,  drainase,  tekstur  tanah,  kedalaman  solum  dan  tipe  geologi.  Peta-peta  yang  digunakan  berupa  peta kemiringan lereng, kedalaman solum, drainase, geologi dan peta tanah. Peta tanah diperoleh dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP, 2020) dengan skala 1: 50 000. Peta genangan banjir dan rawan longsor diperoleh dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ake  Malamo  (BPDASHL  Ake  Malamo)  Provinsi  Maluku  Utara.  Struktur  MCE  untuk  kriteria  permukiman yang disajikan pada Gambar 2.
Pembobotan  kriteria  kesesuaian  lahan  dilakukan  dengan  menggunakan  metode Analytical  Hierarchy Process (AHP). Umar et al. (2017) menggunakan AHP dalam menentukan bobot dan harkat untuk kriteria. Pakar  yang  dilibatkan  meliputi  5  (lima)  pakar  dari  Perguruan  Tinggi,  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  Kabupaten  Halmahera  Timur  dan  Ikatan  Ahli  Perencanaan  Indonesia  Provinsi  Maluku  Utara. Penilaian pakar berdasarkan skala 1 sampai 9 secara perbandingan berpasangan ( pairwise comparision ) (Saaty, 1993;  Marimin  dan  Maghfiroh,  2010;  Islam et  al., 2018).  Nilai  dan  definisi  pendapat  pakar  dalam  skala perbandingan  disajikan  pada  Tabel  1.  AHP  diintegrasikan  dalam  prosedur  evaluasi  kesesuaian  lahan (Widiatmaka et al., 2016; Islam et al., 2018).
Gambar 2 Struktur MCE untuk kriteria permukiman
Tabel 1 Kriteria penilaian dalam AHP Nilai Keterangan 1 A sama penting dengan B 3 A sedikit lebih penting dari B 5 A jelas lebih penting dari B
7 A sangat jelas lebih penting dari B 9 A mutlak lebih penting dari B 2,4,6,8 Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan
Sumber: (Saaty, 1993; Marimin dan Maghfiroh, 2010; Islam et al., 2018)
Rata-rata  geometrik  pendapat  pakar  menggunakan  nilai consistency  ratio (CR)  dari  0.1  (Marimin  dan Maghfiroh, 2010). Nilai CR yang melebihi dari 0.1 dalam penelitian ini tidak digunakan.
X ⃑⃑ G= √∏ Xi n i=1 n (1)
Dimana:
X ⃑⃑ G  = rata-rata geometrik
n = jumlah responden
Xi  = penilaian responden ke-i
∏     = perkalian
Untuk menentukan zonasi kesesuaian lahan untuk permukiman digunakan persamaan 2.
𝐼 = 𝑐−𝑏 𝑘 (2)
Dimana:
I = besar jarak interval kelas c = jumlah skor tertinggi b = jumlah skor terendah k = jumlah kelas yang diinginkan
Lereng (%) Menentukan kesesuaian lahan Genangan banjir Drainase Tipe geologi Tekstur / besar butir Kedalaman solum Kesesuaian lahan untuk permukiman Analytical Hierarchy Process (AHP)
Melakukan pembobotan terhadap kriteria
Menghitung nilai kriteria kesesuaian lahan dan scoring Rawan longsor
Analisis ketersediaan lahan dilakukan dengan cara tumpang susun beberapa peta. Peta yang digunakan adalah peta penggunaan lahan skala 1: 50 000 dan peta pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)  skala  1:  50  000 dari  Kantor  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Kabupaten Halmahera Timur. Dalam RTRWK, pola ruang merupakan acuan alokasi pemanfaatan lahan (Undang-undang nomor  26  Tahun  2007).  Lahan  yang  tersedia  adalah  hutan  tanaman  kering,  hutan  tanaman,  semak  belukar, pertanian  lahan  kering  dan  tanah  terbuka.  Analisis  potensi  lahan  untuk  permukiman  dilakukan  dengan tumpangsusun  antara  peta  kesesuaian  lahan  dengan  peta  ketersedian  lahan  untuk  permukiman.  Kriteria ketersediaan lahan disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2 Matriks ketersediaan lahan di Kabupaten Halmahera Timur
Pola Ruang RTRWK Kawasan Hutan Penggunaan lahan aktual Ketersediaan Lahan Kawasan lindung yaitu hutan lingdung, hutan suaka alam, taman nasional, badan air Hutan lindung, HP, HPT, HPK, tubuh air Semua jenis penggunaan lahan Tidak tersedia Kawasan budidaya yaitu pertanian, pertanian lahan kering, perkebunan, permukiman Areal penggunaan lain (APL) Hutan mangrove, badan air, sempadan pantai dan sungai, lahan terbangun, sawah irigasi, ladang dan perkebunan Tidak tersedia Hutan tanaman kering, hutan tanaman, semak belukar, pertanian lahan kering dan tanah terbuka Tersedia
Gambar 3 Peta pola ruang RTRW Kabupaten Halmahera Timur

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil bobot masing-masing indikator  kesesuaian  lahan  untuk permukiman berdasarkan pendapat pakar (Tabel  3)  menunjukkan  bahwa  nilai  bobot  rawan  longsor  paling  tinggi  adalah  sebesar  26%  dan banjir  22% sedangkan kedalaman solum yang paling rendah yaitu sebesar 7%. Tingginya nilai bobot rawan longsor dan banjir  berdasarkan  pendapat  pakar  didasarkan  pada  karakteristik  wilayah  penelitian,  dimana  Kabupaten Halmahera Timur merupakan daerah yang termasuk dalam potensi rawan gempa bumi serta adanya aktivitas pertambangan yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan, merupakan faktor pemicu terjadinya longsor. Selain itu, wilayah ini berdekatan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sangaji, DAS Ake Onat, DAS Dodaga, DAS GAU yang sering terjadi luapan limpasan air melebihi kapasitas sungainya, sehingga terjadi genangan banjir, luas genangan banjir 86 138 ha (13.61%) (BPDASHL Ake Malamo Provinsi Maluku Utara, 2019). Hal ini berarti peruntukan lahan permukiman harus menghidari lahan-lahan yang dapat memicu terjadinya longsor serta normalisasi sungai akan menurunkan genangan banjir.
Tabel 3 Kriteria kesesuaian lahan untuk permukiman dengan metode MCE Indikator Sub Indikator Luas (ha)   Bobot  Harkat Skor Kemriringan lereng (%) 0-3 74.997 12 4 48 >3-8 17.098 4 48 >8-15 56.91 4 48 >15-25 171.083 3 36 >25-40 170.837 2 24 >40 140.484 1 12 Genangan  Banjir Tidak pernah 546 827 22 4 88 Jarang 84 061 3 66 Kadang-kadang 2 077 2 44 Kerawanan Longsor Tidak rawan 161.067 26 4 104 Sedang 299.753 3 78 Agak rawan 87.687 2 52 Rawan 83.79 1 26 Tipe Geologi Aluvium, Aluvium dan koluvium, Aluvium marin, Koluvium, Tufa dan batuapung 97.015 10 4 40 Basalt, Basalt dan andesit, Batugamping 172.01 3 30 Batu pasir tufaan, Breksi dan lava, Terumbu karang 246.492 2 20 Ultra basa 115.891 1 10 Drainase Cepat 251.111 14 3 42 Baik 353.943 2 28 Agak terhambat sampai terhambat 26.355 1 14 Tekstur/ besar butir Agak Kasar (lempung berpasir. pasir berlempung. pasir) 14.049 9 3 27 Agak Halus (liat berpasir. lempung liat berdebu. lempung berliat. lempung liat berpasir) 5.15 2 18 Halus (liat berdebu. liat) 613.365 1 9 Kedalaman solum Dangkal (<50c m) 63.812 7 4 28 Sedang (50-80 cm) 113.054 3 21 Dalam (80-100 cm) 390.296 2 14 Sangat dalam( >100) 64.247 1 7
Konsistensi  penilaian  pakar  dalam  penentuan  bobot  sebesar  94%.  Marimin  dan  Maghfiroh  (2010) menyatakan bahwa nilai inconsistency ratio yang dapat diterima adalah kurang dari 0.1. Dalam penelitian ini penilaian  pakar  memiliki inconsistenc y  sebesar  0.06.  Artinya  pakar  cukup  konsisten  dalam  melakukan penilaian. Penentuan kelas kesesuaian lahan untuk permukiman digunakan persamaan 2 setelah mendapatkan skor masing-masing indikator dari perkalian bobot dengan harkat. Total skor tertinggi yang diperoleh dari hasil analisis sebesar 370, sedangkan total skor terendah sebesar 187 dan diperoleh empat kelompok kelas dengan jarak  interval  kelas  sebesar  36.  Sitorus  (2004)  (Tabel  4)  menyatakan  bahwa  kelas  kesesuaian  lahan  untuk permukiman dapat dibedakan atas empat kategori, yaitu: sangat sesuai (S1), sesuai (S2), sesuai marjinal (S3), dan tidak sesuai (N). Kelas interval kesesuaian lahan untuk permukiman disajikan pada Tabel 5.
Tabel 4 Kelas kesesuaian lahan untuk permukiman Kesesuaian Keterangan Sangat sesuai (S1) Lahan  yang  sangat  sesuai  untuk  kawasan  permukiman  serta  tidak mempunyai aspek pembatas Sesuai (S2) Lahan  yang  mempunyai  faktor  pembatas  agak  berat  serta  memerlukan perbaikan untuk dapat dimanfaatkan sebagai kawasan permukima Sesuai marjinal (S3) Lahan  yang  mempunyai  faktor  pembatas  sangat  berat  serta  memerlukan biaya  yang  tinggi  dalam  perbaikan  untuk  dapat  dimanfaatkan  sebagai kawasan permukiman. Tidak sesuai (N) Lahan  yang  mempunyai  faktor  pembatas  sangat  berat  serta  tidak  dapat dilakukan perbaikan. Tabel 5 Kelas interval kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman Kelas Kesesuaian Kelas Interval Indeks Kesesuaian untuk Kawasan Permukikan Sangat sesuai (S1) 325-370 Zona permukiman sangat sesuai Sesuai (S2) 279-324 Zona permukiman sesuai Sesuai marginal (S3) 234-278 Zona permukiman sesuai marginal Tidak sesuai (N) 187-233 Zona permukiman tidak sesuai
Berdasarkan  hasil  analisis  MCE  kesesuaian  lahan  untuk  permukiman  (Gambar  4a)  di  Kabupaten Halmahera Timur dapat simpulkan bahwa: a) terdapat 38 862 ha (6.14%) luas zona lahan yang sangat sesuai (S1) untuk permukiman; b) terdapat 248 474 ha (39.26%) luas zona lahan yang sesuai (S2) untuk permukiman; c) terdapat 250 792 ha (39.62%) luas zona lahan yang sesuai marjinal (S3) untuk permukiman, dan d) terdapat 94 837 ha (14.98%) luas zona lahan yang tidak sesuai (N) untuk permukiman Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan kemiringan lereng didominiasi morfologi berbukit dan lereng yang sangat curam sebesar (66.7%) dan  sebesar  (34.3%)  yang  sesuai  dimanfaatkan  sebagai  kawasan  permukiman.  Selain  itu,  tutupan  lahan dibedakan atas 12 (dua belas) tutupan lahan (Tabel 6) dan pola ruang 6 (enam) pemanfaatan lahan (Tabel 7)). Areal  penggunaan  lain  (APL)  yang  merupakan  lahan  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  lahan  permukiman 17.20 %.
Kawasan  hutan  lindung  dan  taman  nasional  tidak  dapat  dimanfaatkan  untuk  kawasan  permukiman. Kabupaten  Halmahera  Timur  sekitar  82.80%  merupakan  kawasan  lindung,  hutan  produksi,  hutan  produksi konversi, hutan produksi terbatas dan sekitar 17.20 % merupakan areal penggunaan lain (APL). Gambar 4b dan Tabel 6 menunjukkan bahwa areal penggunaan lain (APL) sebagian besar diperuntukan untuk kawasan permukiman.  Selain  itu,  berdasarkan  penggunaan  lahan  (Tabel  6)  kawasan  permukiman  di  Kabupaten Halmahera Timur sebesar 0.45% dari luas wilayah. Lahan terbangun pada pemanfaatan lahan merupakan lahan yang tidak tersedia.
Tabel 6 Tutupan lahan tahun 2019 Tutupan Lahan Luas (ha) Persen (%) Hutan 549 291 86.86 Hutan Mangrove 6 376 1.01 Kebun Campuran 27 528 4.35 Perkebunan 23 700 3.75 Sawah 4 909 0.78 Ladang 335 0.05 Lahan Terbuka 6 315 1.00 Semak Belukar 6 823 1.08 Bandara dan pelabuhan 69 0.02 Kawasan Pertambangan 3 973 0.63 Kawasan Industri Pertambangan 260 0.04 Permukiman 2 818 0.45 Tabel 7 Pola ruang RTRW Kabupaten Halmahera Timur tahun 2010-2029 Pola Ruang Luas ha % Taman Nasional 91 588 14.47 Hutan Lindung 91 080 14.39 Hutan Produksi 76 616 12.11 Areal Penggunaan Lain 108 869 17.20 Hutan Produksi Terbatas 197 331 31.17 Hutan Produksi Konversi 67 480 10.66 Jumlah 632 965 100
Sumber: Pemda Kabupaten Halmahera Timur, 2014
(a)
(b)
Gambar 5 Peta kesesuaian lahan permukiman (a) dan peta lahan tersedia (b) Kabupaten Halmahera Timur
Hasil  analisis  kesesuaian  dan  ketersediaan  lahan  menunjukkan  seluas  96  743  ha  (15.18%)  memiliki potensi untuk permukiman dan seluas 94 373 ha (14.83%) merupakan lahan yang sesuai untuk pengembangan permukiman. Lahan yang tidak dapat dikembangan untuk permukiman seluas 12 499 ha (1.93%) yang terdapat pada tutupan lahan sawah, ladang, hutan mangrove dan pertambangan serta lahan terbangun. Lahan yang tidak
tersedia  seluas  523  723  ha  (82.89%)  yang  merupakan  lahan  diluar  areal  penggunaan  lain  (APL)  seperti disajikan pada Tabel 8.
Tabel 8 Kesesuaian dan ketersediaan lahan untuk permukiman di Kabupaten Halmahera Timur
No Kesesuaioaan lahan Kesesuaian dan ketersediaan lahan permukiman Kesesuaian dan ketersediaan lahan untuk pengembangan permukiman Luas (ha) % Luas (ha) % 1 Sangat sesuai (S1) 13 059 2.06 12 356 1.95 2 Sesuai (S2) 61 838 9.77 60 385 9.54 3 Sesuai marjinal (S3) 21 846 3.45 21 632 3.42 Jumlah 96 743 15.28 94 373 14.91 4 Tidak sesuai (N) 12 542 1.98 12 456 1.97 5 Lahan tidak tersedia 523 680 82.73 526 136 83.12 Total 632 965 100 632 965 100

## Gambar 6 Peta potensi lahan untuk pengembangan permukiman Kabupaten Halmahera Timur

## KESIMPULAN
Kabupaten Halmahera Timur didominasi oleh dataran tinggi, kemiringan lereng berkisar diatas 15% serta berada  pada  areal  rawan  gempa  yang  merupakan  pemicu  terjadinya  longsor.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Kabupaten Halmahera Timur memiliki keterbatasan untuk dilakukannya pembangunan kawasan permukiman. Hasil penilaian pakar bobot rawan longsor yang tinggi, disusul bobot genangan banjir, drainase, kemiringan lereng, tipe gelogi, tekstur tanah dan kedalaman solum.
Kebutuhan lahan yang tinggi mendorong terjadinya tekanan terhadap lahan yang memiliki nilai land ren rendah serta pembangunan yang tidak sesuai dengan potensinya. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan dengan menggunakan metode MCE menunjukkan lahan  yang sangat  sesuai untuk kawasan permukiman  serta tidak mempunyai  aspek  pembatas  (S1)  6.14%  dan  hanya  2.06%  yang  berada  pada  APL.  Selain  itu,  hasil tumpangsusun  kesesuaian  lahan  dengan  ketersediaan  lahan  serta  penggunaan  lahan  tahun  2019  terdapat 14.83%  memiliki  potensi  lahan  untuk  pengembangan  permukiman.  Lahan  yang  tidak  dapat  dikembangkan sebagai  lahan  permukiman  lebih  disebabkan  pada  penetapan  kawasan  hutan  yang  menetapkan  areal penggunaan  lain  hanya  17.20% dari  luas  wilayah  daratan  Kabupaten  Halmahera  Timur  serta  tutupan  lahan sawah, ladang, hutan mangrove dan pertambangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  berterima  kasih  kepada  Instiut  Pertanian  Bogor  dan  Pemerintah  Kabupaten  Halmahera  Timur yang  telah  mendukung  penelitian  ini  dan  memberikan  dukungan  melalui  program  bantuan  beasiswa Pemerintah Daerah  serta Pimpinan Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  Halmahera  Timur yang telah membantu memberikan data.

## DAFTAR PUSTAKA
[BBSDLP]  Balai  Besar  Penelitian  dan  Pengembangan  Sumberdaya  Lahan  Pertanian.  2020.  Peta  Tanah Kabupaten Halmahera Timur Skala 1: 50 000. Bogor (ID): BBSDLP.
[BPDASHL Ake Malamo] Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ake Malamo Provinsi Maluku.  2019. Peta  Rawan  Longsor  Dan  Genangan  Banjir  Kabupaten  Halmahera  Timur [Internet]. [diunduh 2020 Mar 7]. Tersedia pada: http://sipdas.menlhk.go.id/maps/.
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Halmahera Timur dalam Angka tahun 2018 . Halmahera Timur (ID): BPS.
[Pemda]  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Halmahera  Timur.  2014. Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Halmahera  Timur 2010-2029 .  Halmahera Timur (ID): Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
[UNDP]  United  Nations  Development  Programme.  1997. Agenda  21  Indonesia  (Strategi  Nasional  untuk Pembangunan Berkelanjutan) . Jakarta (ID): Kemernterian Lingkungan Hidup.
Fatmawaty, Baskoro DBT, Widiatmaka. 2015. Strategi pengembangan komoditas perkebunan berbasis daya dukung lahan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Globë . 17(1): 25-32.
Hardjowigeno  S,  Widiatmaka.  2017. Evaluasi  Kesesuaian  Lahan  dan  Perencanan  Tataguna  Lahan. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada Pr.
Islam MM, Ahamed T, Noguchi R. 2018. Land suitability and insurance premiums: a GIS-based multicriteria analysis approach for sustainable rice production. Journal Sustainability . 10(1): 1-28.
Kumajas M. 2006. Inventarisasi dan pemetaan rawan longsor Kota Manado Sulawesi Utara. Forum Geografi . 20(2): 190-197.
Marimin, Maghfiroh N. 2010. Aplikasi Teknik Pengambil Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok . Bogor (ID): IPB Pr.
Mudelsee M, Borngen M, Tetzlaff G, Grunewald U. 2003. No  upward trends in the occurrence of extreme floods in Central Europe. Nature. 425(6954): 1-9. Muta’ali L. 2012. Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah . Yogyakarta (ID): Gajah Mada.
Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 68. Jakarta (ID): Sekertariat Negara.
Pemerintah  Indonesia.  2011.  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 5188. Jakarta (ID): Sekertariat Negara.
Pribadi  D,  Shiddig  D,  Ermyanila  M.  2006.  Model  perubahan  tutupan  lahan  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhinya. Jurnal Teknologi Lingkungan BPPT . 7(1): 35-51.
Saaty T. 1993. Group Decision Making Using The Analytic Hierarchy Process . Oxford (GB): Pergamon Pr. Sitorus SRP. 2004. Evaluasi Sumberdaya Lahan . Edisi ketiga. Bandung (ID): Penerbit Tarsito.
Sitorus SRP. 2016. Perencanaan Penggunaan Lahan . Bogor (ID): IPB Press.
Tuni  MS,  Barus  B,  Iskandar.  2013.  Prediksi  perubahan  tutupan  lahan  dan  perencanaan  penggunaan  lahan pascatambang nikel di Kabupaten Halmahera Timur. Jurnal Globe . 15(2): 146-152.
Umar  I,  Widiatmaka,  Pramudya  B,  Barus  B.  2017.  Evaluasi  kesesuaian  lahan  untuk  kawasan  permukiman dengan  metode  multi  criteria  evaluation  di  kota  padang .  Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan Lingkungan. 7(2): 148-154. Widiatmaka.  2018. Evaluasi  Lahan  Untuk  Perencanaan  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Indoensia .  Orasi Ilmiah Guru Besar IPB. Bogor (ID): IPB Press.
Widiatmaka,  Ambarwulan  W,  Purwanto  MYJ,  Setiawan  Y,  Effendi  H.  2015.  Daya  dukung  lingkungan berbasis kemampuan lahan di Tuban, Jawa Timur. Jurnal Manusia Dan Lingkungan . 22(2): 247-259.
Widiatmaka,  Ambarwulan  W,  Sudarsono.  2016.  Spatial  multi-criteria  decision  making  for  delineating agricultural land in Jakarta metropolitan  area’s hinterland: case study of Bogor Regency, West Java.
Agrivita Journal of Agricultural Science . 38(2): 105-115.