Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 145-149| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: htt://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2352.145-149

## UPAYA PAKSA TERHADAP PEJABAT YANG TIDAK MELAKUKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

## I Wayan Dedy Cahya Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah masalah yang berkaitan dengan upaya paksa yang diatur dalam pasal  116  dimana  dalam  pasal  ini  upaya  paksa  (Dwangsom)  diatur.  Tujuan  diterapkannya  upaya  Paksa  agar putusan  yang  dikeluarkan  dilaksanakan  oleh  yang  bersangkutan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui mekanisme  upaya  paksa  kepada  pejabat  yang  tidak  melaksanakan  Putusan  Peradilan  TUN  dan  untuk mengetahui  hambatan  upaya  paksa  terhadap  Putusan  Peradilan  TUN.  Penelitian  hukum  normatif  digunakan sebagai  metode  penelitiannya,  yang  mana  merupakan  tahapan  untuk  menemukan  peraturan  hukum,  prinsip hukum guna menjawab isi hukum dalam skripsi ini dengan pendekatan perundang-undangan, teori hukum dan pendekatan  konseptual.  Sumber  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  kemudian  dianalisa  untuk  mendapatkan suatu  simpulan  dan  saran.  Hasil  penelitian,  menunjukkan  bahwa  upaya  paksa  putusan  yakni  Dwangsom  serta sanksi  administrative  diPTUN  yang  telah  incracht  belum  bisa  dilaksanakan  secara  optimal.  Hambatan  dalam upaya  paksa  terkait  eksekusi  Putusan  PTUN  ialah  belum  ada  instansi  khusus  yang  bertugas  melaksanakan putusan oleh karena itu pemerintah merevisi kembali UU PTUN serta ketentuan yang berkaitan dengan Upaya Paksa  diterbitkan  oleh  MA  sehingga  dapat  diterapkan  oleh  hakim  PTUN  sehingga  dapat  diterapkan dandilaksanakan secara optimal.
Kata kunci: Pengadilan TUN, Sanksi administratif, Upaya paksa.

## Abstract
The  discussion  in  the  writing  of  this  thesis  is  a  problem  related  to  forced  efforts  as  regulated  in  article  116 where  in  this  article  forced  efforts  (Dwangsom)  are  regulated.  The  purpose  of  implementing  compulsory measures  so  that  the  decisions  issued  are  carried  out  by  those  concerned.  This  study  aims  to  determine  the mechanism of forced attempts to officials who do not carry out the TUN Judicial Decision and to find out the obstacles to forced attempts against the TUN Judicial Decision. Normative legal research is used as a research method, which is a stage to find legal regulations, legal principles in order to answer the contents of the law in this thesis with a statutory approach, legal theory and a conceptual approach. Primary and secondary sources of legal materials are then analyzed to obtain conclusions and suggestions. The results showed that the efforts to  force  the  decision,  namely  Dwangsom  and  administrative  sanctions  at  the  PTUN  which  had  been  incracht could  not  be  implemented  optimally.  The  obstacle  in  forced  efforts  related  to  the  execution  of  the  PTUN Decision is that there is no special agency tasked with implementing the decision, therefore the government has revised the PTUN Law and provisions relating to Forced Efforts issued by the Supreme Court so that it can be applied by the PTUN judge so that it can be applied and implemented optimally.
Keywords: State Administrative Court, Administrative Sanctions, Forced Efforts

## I. PENDAHULUAN
Deklarasi  Indonesia  sebagai  negara  hukum  tentunya  mempunyai  konsekuensi  nyata  terhadap pelaksanaan  kehidupan  ketata  Negaraan  Indonesia.  Sebagai  negara  yang  menjadikan  hukum  sebagai instrumen  kehidupan,  kemasyarakatan,  dan  pemerintahan  maka  dengan  adanya  lembaga  peradilan bertujuan  untuk  melakukan  dilakukan  melalui  lembaga  peradilanengawasan  terhadap  jalannya  roda pemerintahan.  Lingkungan  peradilan  terakhir  yang  dibentuk  yakni  PTUN  (Pengadilan  Tata  Usaha Negara). Salah satu tujuan dari adanya Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai sarana Control on the  adminis tration.  PTUN  sebagai  keputusan  administratif  ialah  satu  artian  umum  yang  praktik  dan bentuknya  dapat  beraneka  ragam.  Selama  belasan  tahun  keberadaan  PTUN  di  Negara  ini,  dirasakan masih  belum  bisa  dikatakan  sesuai  dengan  keinginan  ara  subyek  hukum  itu  sendiri  yang  mana
meruPakan akibat dari adanya putusan PTUN yang belum atau tidak terskdekusi sehingga timbul rasa tidak Puas terhada kinerja Pejabat TUN dalam masyarakat ( Lubna, 2015 ; Ridwan et al., 2018 ).
Kenyataan  yang  ada  sangatlah  disanyangkan  yang  mana  dibentuknya  PTUN  belum  dapat memberi  keadilan  bagi  kalangan  masyarakat  terkait  pelayanan  dibidang  administrasi  pemerintahan. Oleh karena itu untuk memusatkan pengawasan yudisial dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku  maka putusan Pengadilan TUN harus memiliki kekuatan eksekutorial, karena  ketentuan  hukum  dan  masyarakat  tidak  dapat  mengawasi  pemerintahan  yang  dijalankan  oleh Pejabat yang  memiliki wewenang ( Aryanto, 2019 ; Ulya, 2016 ).  Dalam  hal  ini  yang  berkaitan  dengan penerapan  upaya  paksa  ada  putusan  yang  dikeluarkan  yang  diatur  dalam  Pasal  116  Ayat  (4)  UU Nomor 51 Tahun 2009 Jo UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Uang paksa (Dwangsom) diberi bertujuan agar tergugat (pihak yang kalah) melakukan tindakan sesuai dengan isi  putusan  dalam  pokok  perkara  yang  dijatuhkan  oleh  hakim,  oleh  karena  putusan  itu  tidak  bisa terlaksanakan tanpa campur tangan dari pihak ketiga. Disisi lain sanksi yang diberi kepada tergugat bila putusan yang dikeluarkan oleh PTUN tidak ia laksanakan disebut sanksi administratif.
Hal ini menjadi problem yang sampai kini masih saja menjadi pertanyaan. Penjelasan yang ada dalam Pasal 116 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang diharapkan dapat menutui kelemahan yang  mendasar  dari  Undang  -  Undang  Nomor  5  Tahun  1986  terutama  dalam  pelaksanaan  putusan Peradilan  TUN  belum  bisa  menjadi  petunjuk  dan  masih  belum  mampu  dijadikan  panduan  dalam melaksanakan  putusan  Peradilan  TUN  yang  telah incracht .  Keadaan  seperti  ini  bisa  menjadi  faktor penghambat pembangunan guna memerbaiki dan meningkatkan kualitas hukum Indonesia, yang mana dalam hal ini Hukum Administrasi Negara.
Berdasarkan  paparan  diatas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  mekanisme upaya paksa kepada pejabat yang tidak melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui hambatan upaya paksa (dwangsom) terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cakupan, diantaranya penelitian  terhadap  peraturan  yang  digunakan  dalam  perbandingan  hukum  ( Soekanto,  2007 )  dan pendekatan  masalahnya  yang  digunakan  berdasarkan  pada  teori-teori  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  ada  kaitannya  dengan  permasalahan  atau  dikenal  dengan istilah  pendekatan  perundang-undangan  dan  selain  itu  juga  menggunakan  pendekatan  konseptual. Tidak  ada  data  dalam  Penelitian  hukum  normatif,  karena  sumber  penelitian hukum  di  peroleh  dari kepustakaan  bukan  dari  lapangan  ( Soekanto  &  Mamudji,  2006 ).  Bahan  hukum  normatif  dapat berupa bahan  hukum  primer  bersifat  autoritatif  artinya  mempunyai  otoritas. Adapun  bahan  hukum primer penelitian ini ialah UU No.5 tahun 1986 tetang PERATUN adanya perubahan UU No. 9 tahun 2004  tentang  perubahan  atas  UU  No.  5  tahun  1986  dan  UU  No.  51  tahun  2009  tentang  perubahan kedua  atas  UU  No.  5  tahun  1986  Tentang  PERATUN.  Bahan  hukum  normatif  juga  dapat  berupa Bahan  hukum  Sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  bersumber  dari RUU,  hasil  penelitian, jurnal hukum, disertai tulisan para ahli di bidang hukum nasional maupun internasional yang didapat dari studi kepustakaan yang terkait dengan pemasalahan.
Pada  penelitian  ini  Pengumpulan  bahan  hukum  dari  kumpulan  informasi  yang  didapat  dari bahan-bahan  hukum  primer  dan  sekunder  di  catat  intisarinya  dan  diahami  isinya,  teknik  ini  dikenal dengan  sistem  kartu  ( card  system ).  Teknik  deskripsi  digunakan  dalam  penulisan  ini  untuk menganalisis upaya paksa terhadap putusan PTUN dan Teknik evaluasi, yaitu penelitian yang bersifat ketepatan,  kebenaran, kesalah,  keabsah  dan  juga  sebaliknya  dari  hal  tersebut oleh peneliti terhadap suatu pandangan, pernyataan susunan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme Upaya Paksa kepada Pejabat yang Tidak Melaksanakan Putusan PTUN Untuk melaksanakan suatu putusan ada 2 upaya yang dapat digunakan (Tumpa, 2010), yaitu:
a. Upaya  paksa  langsung  ( directe  middelen ),  yaitu  sesuai  dengan  apa  yang telah ditetakan atau dijatuhi oleh hakim. Terdaat dua cara dalam upaya ini, yakni: (1) Eksekusi riil: tergugat di paksa untuk  memenuhi  perintah apa yang dijatuhi oleh hakim secara langsung, (2) membayar sejumlah uang agar terpenuhinya prestasi, dengan lebih awal menyita barang bergerak atau tidak bergerak
milik  penggugat,  kemudian  dilakukan  pelelangan  sehingga  hasilnya  dapat  digunakan  untuk membayarkan uang yang harus dibayarkan oleh Pihak tergugat ( verhaal executive ).
b. Upaya  paksa  tidak  langsung  ( indirecte  middelen ),  dengan  melakukan  tekanan phychis terhadap tergugat agar terpenuhinya prestasi dengan Cuma Cuma atau sukarela. Terdapat dua cara dalam uaya ini, yaitu : (1) melakukan  sandera  ( gijzeling ).  (2)  menerapan Dwangsom yaitu  upaya  yang dilakukan oleh hakim melalui hukuman tambahan terhadap terhukum dengan cara membayarkan sejumlah uang kepada si penggugat
Praktek  penerapan  eksekusi  upaya  paksa  dalam  proses  Peradilan  TUN  dirasa  tidak  efektif, dalam  hal  ini  perubahan  Pasal  116  sudah  bermanfaat,  terutama  dengan  tercantumnya  pelaporan kepada  Presiden.  Perbaikan  tersebut  dalam  raktik  hukum  sudah  memberikan  kekuatan  atau  upaya yang  bersifat  memaksa  bagi  Pengadilan  untuk  menjalankan  putusan.  keputusan  tersebut  hanyalah prinsip dasar, karena metode pengaturannya belum memberi kepastian.  Keadaan  ini  tergantung  dari pihak  pemerintah  mengenai  kemauan  dalam  menerbitkan  ketentuan  atas  prosedur  dan  mekanisme pembayaran uang paksa  dan/atau sanksi  administratif  tersebut ( H.R., 2013 ).
Terdapat  ketentuan  dalam  UU  No.  51  tahun  2009  yakni  ayat  (7)  Pasal  116,  yang  membuat Hakim  PTUN  tidak  bebas  seolah  terikat  dalam  hal  melakukan  penemuan  hukum  atau  mengambil tindakan dan berinovasi dalam membuat pertimbangan pada putusannya sesuai dengan perkembangan hukum  di  masyarakat  dan  rasa  keadilan.  Selain  di  dalam  UU  No.  5  tahun  1986,  UU  No.  9  tahun 2004  dan  UU  No.  51  tahun  2009  bulum  dimuat  ketentuan  terkait  peranan  penggugat  untuk melapor kepada PTUN bilamana putusan tidak tidak direalisir atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat. ketentuan  yang  efektif  hanya  dalam  hal  Tergugat  ditetapkan  kewajiban  yang  mana  setelah  sejak putusan  pengadilan yang telah berkekuatan hukum, dihitung 60 hari kerja diterima tidak dilaksanakan oleh  tergugat  maka  KTUN  yang  disengketakan  itu  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  lagi.  Walaupun tahapan  lain  tidak  efektif  karena  semua  tergantung  pada  sejauh  mana Pejabat TUN itu sendiri aham paham serta taat terhada hukum yang berlaku untuk  mematuhi putusan PTUN dan terpenuhinya rasa keadilan sebagaimana yang dihapkan oleh masyarakat.
Mengingat  putusan  pengadilan  sering  belum  dipenuhi  oleh  pemerintah.  Walaupun  putusan pengadilan tidak mendapatkan incracht , para pihak berperkara bisa menerima salinan putusan yang di isi  catatan  panitera  bahwa  putusan tersebut belum incracht . Jika dalam kurun waktu 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah incracht dikirimkan, tergugat tidak juga menjalankan kewajiban untuk mencabutan  KTUN,  maka  KTUN  yang  dijadikan  obyek  sengketa  itu  tidak  lagi  memiliki  kekuatan hukum. Apabila tergugat tetap tidak mengikuti kewajibanya,  ketua pengadilan menganjurkan hal ini kepada instansi yang bersangkutan, dalam (2) bulan setelah mendapatkan pemberitahuan maka ketua pengadilan  sudah  harus  meberi  perintah  pejabat  melangsungkan  putusan  pengadilan  tersebut.  jika tidak  mengindahkan hal  tersebut, maka  ketua  pengadilan  mengajukan hal  ini kepada presiden untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan itu.
Eksekusi sebelum perubahan sering dipengaruhi self-respect yang disebabkan oleh kewenangan melakukan  putusan  pengadilan  yang  telah incracht diserahkan  kapada  pejabat  yang  memiliki kewenangan. Setelah revisi, lebih memperlihatkan sistem fixed execution , yaitu pengadaannya bersifat memaksa  dilakukan  oleh  pengadilan  yang  diatur  dalam  peraturan  UU.  sebenarnya  eksekusi  di PTUNmemusatkan pada asas self-respect dan pemahaman mengenai hukum dari pejabat TUN terkait putusan  hakim  untuk  melaksanakan  dengan  hiklas  tanpa  adanya  upaya  pemaksaan.  Sanksi  Upaya Paksa dapat berupa sanksi administrasi yaitu sanksi reparatoir sebagai sasaran yang mana sanksi yang dijalankan  sebagai  pengingkaran  norma,  yang  bertujuan  untuk  rehabilitasi,  contoh  : bestuursdwang , uang  paksa.  Sanksi  punitif  adalah  hukuman  yang  ditunjukkan  untuk  meelepaskan  hukuman  pada seorang,  sekiranya  berupa  Sanksi  administrative  yakni  perintah  kepada  pejabat  yang  berhak  untuk menghukum  agar  tergugat  dijatuhkan  hukuman  administrative  dalam  hal  tergugat  tidak  melakukan putusan  dan  Sanksi  Regresif yakni sanksi yang berlaku sebagai tanggaan atas ketidaktaatan terhadap ketentuan yang diterima pada ketetapan yang dikeluarkan.
Perubahan  kedua  UU  PTUN  menjelaskan  terkait  akibat  hukum  yang  di  serahkan  kepada pejabat TUN yang tidak menjalankan putusan pengadilan yaitu Ganti Rugi atau pembayaran sejumlah uang (secara paksa) diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1991 tentang ganti rugi, selain itu terdapat Sanksi Administratif yang terbagi dalam 3 jenis yakni berupa sanksi ringan: teguran lisan mauun tertulis, kenaikan pangkat ditunda, golongan, dan hak-hak
jabatan.  Sanksi  administrasi  sedang  yaitu  :  pembayaran  uang  paksa  dan  pembayaran  ganti  rugi, perberhentian  dengan  hak-hak  jabatan.  Sanksi  administrasi  berat  yakni  pencopotan  tetap  dengan mendapatkan  hak-hak  keuangan  dan  fasilitasnya,  perberhentian  tetap  tanpa  menerima  hak-hak keuangan  dan  fasilitas  lainnya  serta  dipublikasikan  dimedia  masa  ( Abdullah,  2005 ).  Akibat  hukum baik ganti rugi dan sanksi administrasi bagi pejabat Tata Usaha Negara ini tidak secara serentak dapat dilaksanakan karena ada tahapan yang harus dilewati.

## 2. Hambatan Upaya Paksa (Dwangsom) terhadap Putusan Peradilan TUN
Sebenarnya, walaupun putusan Pengadilan TUN telah incracth , bukan bermaksud keputusannya akan berhasil  di  jalankan  semudah  itu.  Belum  tentu  semua  pihak  mau  menjalankan  putusan  ini,  sehingga kadang di butuhkan upaya paksa. namun, di dalam pelaksanaannya aparat keamanan tidak di hadirkan. Yang  tidak  ada  campur  tangan  presiden  sebagai  kepala  pemerintahan  dalam  hal  memberikan  kesan memaksa.  Adapun  yang  menjadi  hambatan  yaitu  belum  Ada  Lembaga  Eksekutorial  Khusus  yang Bertugas  untuk  Melaksanakan  Putusan  di  lingkungan  Pengadilan  TUN  yang  mana  menjadi  satu- satunya peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia, yang tidak mempunyai lembaga paksa. Selain itu,  belum  Ada  Pengaturan  yang  lebih  jelas  Mengenai  Pelaksanaan Putusan dan kurangnya Tingkat Kesadaran  Pejabat  TUN.  Terkait  dengan  permasalahan  ini  tentunya  pihak  yang  dikalahkan  dalam sengketa akan merasa bahwa kebutuhannya tidak terenuhi apabila ia mentaati putusan pengadilan Tata Usaha  Negara,  tidak  adanya  sanksi  juga  membuat  pejabat  Tata  Usaha  Negara  belum  merasa  cemas apabila dia belum melaksanakan putusan pengadilan.
Faktor-Faktor  penghambat  dalam  penerapan  uang  paksa  disebabkan  oleh  beberapa  hal  seperti Amar  putusan,  Pejabat  TUN  yang  digugat  yaitu  kepala  daerah  yang  kedudukannya  sebagai  Pejabat Politik  dan  Pejabat  yang  menerima  kewenangan  delegasi  semu  seringkali  digugat.  Selain  itu lemahnya  kekuatan  eksekutorial  putusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  dilihat  dari  kasus  yang  pernah berlangsung  di  dalam  pengadilan  TUN  di  Indonesia,  keadaan  ini  memperlihatkan  alangkah  tidak berfungsi  sebagai  sebuah  produk  hukum  Pengadilan  ketika  berdekatan  dengan  Pejabat  Adminstrasi Pemerintah.  Dalam  ketentuan  itu  belum  diatur  tentang  pelaksanaan  dwangsom  dalam  Undang- Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang PTUN pasal 7 menjelaskan bahwa ketetapan perihal besaran dwagsom,  sanksi  administratif,  dan  mekanisme  pelaksanaan  pembayaran dwangsom dan  sanksi administratif yang  di  atur  di dalam per aturan Per UU namun sampai sekarang ini kepastian tersebut tidak  ada.  Belum  adanya  partisipasi  aktif  dari  tergugat  dan  terbatasnya  pengawasan  pelaksanaan putusan  PTUN. Meskipun sudah  diatur  dalam  Pasal  116  Undang  -  undang  PTUN  akan  tetapi  untuk mejalankannya  masih  di  butuhkan  peraturan  pelaksanaan  agar  dapat  berjalan  efektif,  dari  beberapa asal  bahan  hukum  yang  di  dapat,  di  peroleh  sebuah  legal  draft  Peraturan  Pemerintahan  tentang dwangsom yang  mana  menyebutkan  bahwa  penjatuhan  uang  paksa  itu  harus  di  ajukan  bersamaan didalam  surat  gugatan  dan  apabila  penggugat  tidak  memuatnya  maka  hakim  berkewajiban  untuk memperingatkan agar membubuhkan uang paksa tersebut dalam petitum.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan upaya paksa di PTUN diharapkan  memicu  dampak  psikologis  kepada  badan/pejabat  TUN  untuk  melakukan  putusan pengadilan  serta  ,meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  eksistensi  PTUN.  Upaya  paksa putusan yang berbntuk uang paksa dan sanksi administrati di pengadilan tata usaha negara yang telah incracht  belum  bisa  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Kemudian,  hambatan  upaya  paksa  dalam  eksekusi  putusan  PTUN,  antara  lain  belum  ada  lembaga eksekutorial  khusus  yang  bertugas  untuk  melakkukan  putusan,  serta  minimnya  tingkat  kesadaran pejabat TUN  dan  belum  ada  pengaturan  yang  lebih jelas  mengenai  pelaksanaan  putusan  Pengadilan Tata Usaha Negara.

## 2. Saran
Adapun saran yang hendak disampaikan kepada berbagai pihak yakni; kiranya  pemerintah  merevisi kembali  Undang-undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  agar  upaya paksa  dapat  di  terapkan  dan  dilaksanakan  secara  optimal.  Karena  revisi  pertama  yang  di  lakukan
terhadap undang-undang sebelumnya, namun tidak bisa di pungkiri Undang- undang Nomor 9 tahun 2004  dan  Undang  –  undang  Nomor  51  tahun  2009  sebagai  koreksi  ke  2 belum  lengkap  dan  belum membawa  perubahan  apapun  mengenai  upaya  paksa  Putusan  Peradilan  Tata  Usahaa  Negara. Kemudian, hendaknya Mahkamah  Agung  secepatnya menerbitkan PERMA atau surat edaran supaya ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang - Undang No 51 tahun 2009 yang berhubungan kepada Upaya Paksa bisa di terapkan oleh hakim PTUN.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, R. (2005). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara . Raja Grafindo Persada. Aryanto, J.  (2019).  Pengawasan  Hakim  Agung  dan  Hakim  Konstitusi  Oleh Komisi  Yudisial. ADIL: Jurnal Hukum , 3 (2), 283–311. H.R., R. (2013). Hukum Administrasi Negara . PT. Raja Grafindo Persada.
Lubna. (2015). Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum kepada Masyarakat. Jurnal IUS , 3 (7), 159–172.
Ridwan,  Heryansyah,  D.,  &  Pratiwi,  D.  K.  (2018).  Perluasan  Kompetensi  Absolut  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  dalam  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum , 25 (2), 339–358. Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum . UI Press . Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat . Rajawali Pers. Tumpa,  H.  A.  (2010). Memahami  Pksistensi  Uang  Paksa  (Dwangsom)  dan  Implementasinya  di Indonesia . Kencana Prenadamedia Group.
Ulya,  Z.  (2016).  Pembatalan  Kewenangan  Komisi  Yudisial  dalam  Rekrutmen  Hakim  Dikaitkan dengan  Konsep  Independensi  Hakim  (Studi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  43/PUU- XIII/2015). Mimbar Hukum , 28 (3), 482–496.