## Analisis  Hukum  terhadap  Pengawasan  Partisipatif  Masyarakat  Desa  dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis dan Berintergritas
Abdullah a , Irzha Friskanov. S b
a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: abdullah.sh@untad.ac.id b Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: irzhafriskanov@untad.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 02-10-2023
Revised     : 29-11-2023 Accepted : 30-11-2023 Published  : 30-11-2023

## Keywords:
Democratic Participatory supervision General slections Participatory  election  supervision  is  an  important  part  of  realizing democratic  elections  and  integrity.  Village  governments  and  village communities  contribute  fully  in  strengthening  important  elements  to protect  democracy  in  holding  elections.  The  holding  of  elections  and voters are important things to determine the quality of good democracy. Creating  legal  awareness  about  rights,  obligations  and  political participation  is  an  important  component.  The  general  problem  is  how participatory supervision of village communities in the implementation of elections is to realize elections that are democratic and have integrity. Second,  what  is  the  role  of  the  village  government  in  realizing democratic  elections  and  integrity.  The  conclusion  is  that  the  role  of village  communities  as  political  participation  and  support  from  the village  government  in  providing  political  understanding  is  cooperation to realize democratic elections and integrity. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 02-10-2023
Direvisi      : 29-11-2023 Disetujui : 30-11-2023 Diterbitkan : 30-11-2023
Kata Kunci: Demokratis
Pengawasan partisipatif Pemilihan umum
Pengawasan  partisipatif  pemilu  merupakan  bagian  penting  untuk mewujudkan  pemilu  yang  demokratis  dan  berintegritas.  Pemerintah desa  dan  masyarakat  desa  berkontribusi  penuh  dalam  memperkuat elemen  penting  guna  melindungi  demokrasi  pada  penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu dan partisipasi pemilih merupakan hal penting  untuk  menentukan  kualitas  demokrasi  yang  baik.  Terciptanya kesadaran  hukum  tentang  hak  dan  kewajiban  partisipasi  politik merupakan  komponen  penting.  Permasalahannya  adalah  bagaimana pengawasan partisipatif masyarakat desa dalam pelaksanaan  pemilihan umum  dalam  mewujudkan  pemilu  yang  demokratis  dan  berintegritas. Kedua, bagaimana peran pemerintah desa dalam mewujudukan pemilu yang  demokratis  dan  berintegritas.  Kesimpulannya  adalah  peran masyarakat  desa  sebagai  partisipasi  politik  dan  dukungan  pemerintah desa  dalam  memberikan  pemahaman  politik  merupakan  kerjasama untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas.

## PENDAHULUAN
Demokrasi  dalam  konteks  pemilihan  umum  (selanjutnya  disebut  pemilu)  dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 8  Tahun  2005  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
Pemerintahan  Daerah  yang  mengakui  penyelenggaraan  pemerintahan  di  mana  desa  berhak dan memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa.
Penyelenggaraan  pemilu  dan  partisipasi  pemilih  merupakan  hal  penting  untuk menentukan kualitas demokrasi agar tercapai pemilu yang baik. Diketahui pemiilhan kepala daerah  (pilkada)  pada  tahun  2020  yang  berlangsung  di  Provinsi  Sulawesi  Tengah  tercatat persentase  partisipasi  sebesar  74.23%. 1 Pengawasan  partisipatif  merupakan  strategi  untuk melibatkan  masyarakat  dalam  pengawasan  pemilu  secara  aktif  dengan  tujuan  menekan potensi  pelanggaran.  Potensi  pelanggaran  yang  beragam  dengan  keterbatasan  aparat pengawasan yang minim termasuk dukungan kesekretariatan. Pelanggaran politik uang yang sifatnya  transaksional  di  lingkup  masyarakat  desa  masih  sulit  terdeteksi  dikarenakan masyarakat yang permisif. Dengan adanya pengawasan partisipatif diharapkan ada kerjasama antara penyelenggara pemilu, peserta, dan masyarakat untuk sama-sama memiliki komitmen tidak  melakukan  pelanggaran  pemilu  dan  melaksanakan  pemilu  secara  demokratis  dan berintegritas.
Tak dipungkiri, ada beberapa bentuk tindak pidana pada pemilu salah satunya yang kerap  terjadi  pada  pesta  demokrasi  pemilu  berlangsung  yaitu  kampanye  hitam.  Kampanye tersebut  dilakukan  oleh  oknum  pendukung  pasangan  calon  guna  menurunkan  kredibilitas pasangan calon lainnya. Seiring perkembangan zaman, yang paling sering ditemui sekarang adalah black  campaign dalam  pemilu  yang  bermacam-macam  dengan  menggunakan  media elektronik atau media sosial meliputi facebook, instagram, X ataupun whatsapp . 2 Salah satu prinsip  dasar  dalam  penyelenggaraan  demokrasi  yang  baik  dan  berintegritas  dalam masyarakat  desa  adalah  pemerintah  desa  yang  netral.  Artinya  pemerintah  desa  yang merupakan  aparatur  sipil  negara  tidak  berpihak  dari  segala  bentuk  pengaruh  manapun  dan tidak  memihak  kepada  kepentingan  siapapun. 3 Contoh  kasus  di  Kabupaten  Donggala, Bawaslu menemukan adanya dugaan kampanye calon legislatif yang dilakukan di lingkungan sekolah. Laporan ini masih dalam penyelidikan dengan menyertakan permintaan keterangan dan  klarifikasi  dari  banyak  pihak.  Badan  pengawas  pemilihan  umum  (bawaslu)  senantiasa
1 Awaluddin Awaluddin, Andi Dewi Primayanti, dan Belona Danduru Salurante, ‘Penguatan Partisipasi Pemilih dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah’, Maleo Law Journal 6, no. 2 (14 October 2022): 233–241, https://doi.org/10.56338/mlj.v6i2.2868.
2 Mhd Teguh Syuhada Lubis, ‘Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kampanye Hitam ( Black Campaign ) di Media Sosial (Analisis Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik)’, Riau Law Journal 6, no. 2 (30 November 2022) : 170-197, https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7967.
3 Awaluddin Awaluddin, Irzha Friskanov. S, and Ahmad H.B., ‘Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN)  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  di  Kabupaten  Donggala’, Jurnal  Surya  Keadilan :  Jurnal Ilmiah  Nasional  Terbitan  Berkala  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Bengkulu 3,  no.  1  (1  May 2019): 111–128, http://jurnal.umb.ac.id/index.php/suryakeadilan/article/view/334.
menunaikan  tugas,  pokok  dan  fungsi  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dengan menelusuri bukti-bukti yang terjadi di lapangan.
Integritas  sebuah  lembaga  negara  dapat  ditentukan  atau  terlihat  dari  cerminan kualitas  aparatur  sipil  negara  dan  sistem  penyelenggaraan  yang  merupakan  satu  kesatuan sistematik.  Aparatur  sipil  negara  yang  berkinerja  baik  akan  berbanding  lurus  dengan pencapaian  lembaga  negara  tersebut  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Ketentuan  ini berlaku untuk semua lembaga negara, termasuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum  Republik  Indonesia  (DKPP  RI). 4 Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang pemilu  merupakan  bentuk  legalitas  yang  ditentukan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk mengatur  fungsi  dan  kedudukan  serta  kewenangan  DKPP  dalam  melaksanakan  tupoksinya. Menurut Pasal 159 ayat 1 DKPP bertugas:
a) menerima  aduan  dan/atau  laporan  dugaan  adanya  pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu; dan
b) penyelidikan, peninjauan, dan evaluasi dugaan pelanggaran etika dan organisasi;
c) pembentukan  keputusan  pemilihan  umum  (pemilu)  adalah  cara  untuk  mencapai kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.
Pemilihan  parlemen  adalah  salah  satu  hak  asasi  warga  negara,  dan  pemerintah berkewajiban  untuk  melaksanakan  hak  asasi  manusia  untuk  menyelenggarakan  pemilihan umum. 5 Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  berada  di  bawah  pengawasan  pemerintah  negara bagian yang bergengsi, kemudian bawaslu yang merupakan kelembagaan, instansi tetap dan independen,  dan  DKPP  merupakan  satu  kesatuan  lembaga  negara  berkaitan  kepemiluan. Selain  memperhatikan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku,  pemerintah  dalam melaksanakan  tindakan  hukum  harus  pula  memperhatikan  asas-asas  pemerintahan  umum yang baik (AAUPB). 6
Pemilihan umum bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang kemudian telah  dipahami  sebagai  pengakuan  terhadap  keaneka  ragaman  sikap  politik.  Timbulnya konflik  Pemilu  yang  berkepanjangan  akibat  fanatisme  dan  kerasnya  konfrontasi  pendukung calon pemimpin. Bahkan kadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai- nilai etika yang selama ini tertanam dalam masyarakat desa. Polemik sengketa pemilu salah
4 Gunawan  Suswantoro, Mengawal  Penegak  Demokrasi  di  Balik  Tata  Kelola  Bawaslu  &  DKPP (Jakarta: Erlangga, 2016), 24.
5 Dwi  Putri  Fatima  Tuzzahro,  ‘Kedudukan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  Berdasarkan  Fungsi Hukum  Tata  Negara  Menurut  Tinjauan  Fiqih  Siyasah’, UIN  KH.  Achmad  Siddiq  Jember ,  2021, http://digilib.uinkhas.ac.id/4395/.
6 Irzha  Friskanov.  S,  ‘Kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  dalam  Mengadili  Perkara  Fiktif Positif’, Riau Law Journal 5, no. 1 (30 May 2021): 75, https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7879.
satunya  pemilihan  kepada  desa  (pilkades)  pasca  pemilihan  sering  mengalami  jalan  buntu, walau telah diupayakan dengan cara musyawarah atau perhitungan suara ulang.
Mencapai demokrasi sangat penting yang pada dasarnya ada dua pilihan yakni poin terpenting  dalam  praktik  administrasi  negara-bangsa  adalah  doktrin  kedaulatan  rakyat  dan demokrasi.  Demokrasi  adalah  perwujudan  kedaulatan  manusia,  dan  pemilu  diselenggarakan sebagai  demokrasi.  Memang,  pemilu  adalah  salah  satu  syarat  mutlak  demokrasi.  Namun, tidak semua pemilu bersifat demokratis. Dengan amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Indonesia secara efektif meletakkan dasar bagi pemerintahan yang demokratis melalui konstitusi yang mengatur pemilihan umum yang demokratis. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 ayat 1 UUD 1945, “Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung”. Kondisi ini juga  menjamin  bahwa  pemilu  akan  diselenggarakan  selama  lima  tahun,  serta  tata  cara  yang universal  dan  bebas.  Ini  menjamin  proses,  mekanisme,  dan  kualitas.  pelaksanaan,  dan menyatakan  bahwa  “pemilihan  diselenggarakan  oleh  panitia  pemilihan  nasional,  permanen, dan independen”.
Kondisi existing sebelum    pelaksanaan    pemilu    serentak    pun    menjadi  perlu mendapat  perhatian,  seperti:  netralitas  aparatur  sipil  negara  (ASN),  Kepolisian  Republik Indonesia,    dan    Tentara    Nasional    Indonesia    harus    tetap    dijaga    dan    diawasi. Black campaign, cyber war , dan money politic juga merupakan kondisi yang harus diawasi selama penyelenggaraan  pemilu  serentak  tersebut. 7 Kondisi existing tersebut  perlu  mendapatkan pengawasan,  dengan  tujuan  memastikan  terselenggaranya  pemilu  secara  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  adil,  dan  berkualitas,  serta  dilaksanakannya  peraturan  perundang- undangan  mengenai  pemilu  secara  menyeluruh;  mewujudkan  pemilu  yang  demokratis;  dan menegakkan  integritas,  kredibilitas  penyelenggara,  transparansi  penyelenggaraan  dan akuntabilitas  hasil  pemilu.  Badan    Pengawas    Pemilu    (bawaslu)  sebagaimana    diamanat dalam  Pasal  1  angka  17  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang    Pemilihan  Umum merupakan  lembaga  atau  badan  yang  mengawasi  penyelenggaraan    pemilu    di    seluruh Indonesia.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  permasalahannya  adalah  pertama,  bagaimana pengawasan  partisipatif  masyarakat  desa  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Kedua, bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam mewujudukan pemilu yang demokratis dan berintegritas.
7 Kadek  Cahya  Susila  Wibawa,  ‘Pengawasan  Partisipatif  Untuk  Mewujudkan  Good  Governance  Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia’, Administrative Law and Governance Journal 2, no. 4 (3 November 2019): 615–28, https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628.

## PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DESA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
Istilah  negara  hukum  demokratis  yang  dimaksudkan  dalam  tulisan  ini  merupakan istilah yang digabungkan dari dua konsep negara hukum dan konsep demokrasi atau negara yang menerapkan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan kata lain, secara konseptual negara hukum demokratis adalah negara yang diselenggarakan dengan bertumpu  pada  partisipasi  dan  kepentingan  rakyat.  Hubungan  antara  negara  hukum  dan demokrasi  tidak  dapat  dipisahkan.  Demokrasi  tanpa  pengaturan  hukum  akan  kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. 8 Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut: 9
1. adanya  keterlibatan  warga  negara  (rakyat)  dalam  pengambilan  keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan);
2. adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang;
3. adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
Tingkat  partisipasi  masyarakat  akan  dikaitkan  dengan  tingkat  kepercayaan masyarakat, legitimasi, akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik serta pencegahan gerakan pembangkangan  masyarakat.  Pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu  sama pentingnya  dengan  upaya  pendalaman  proses  demokrasi  di  tingkat  masyarakat  secara keseluruhan.  Jika  prasyarat  demokrasi  adalah  terselenggaranya  pemilihan  umum,  maka partisipasi  merupakan  salah  satu  indikator  kualitas  demokrasi.  Konsep  tentang  birokrasi berasal dari pemikiran yang muncul dari negara barat pada awal abad ke-19 yang kemudian menjadi  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  proses  administrasi  di  seluruh  dunia sampai  sekarang  ini.  Birokrasi  dimaknai  sebagai  kekuasaan  yang  berada  pada  orang  yang berada di belakang meja. Birokrasi adalah alat pemerintah untuk mengatur masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh para birokrat. 10
Keberadaan  masyarakat  dalam  pengawasan  pemilu  merupakan  salah  satu  bentuk pelaksanaan kontrol terhadap hak pilih warga negara. Kegiatan pengawasan juga merupakan upaya  pengendalian  opini  masyarakat  untuk  menjaga  suara  dan  kedaulatan  rakyat  dalam penyelenggaraan negara. Peran partisipasi masyarakat merupakan salah satu peran yang harus dimainkan  dalam  penyelenggaraan  demokrasi,  khususnya  dalam  pengawasan  pelaksanaan
8 H. R. Ridwan, Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah , Cetakan pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2014). 71.
9 Bobi  Aswandi  dan  Kholis  Roisah,  ‘Negara  Hukum  dan  Demokrasi  Pancasila  dalam  Kaitannya  dengan  Hak Asasi  Manusia  (HAM)’, Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 1,  no.  1  (29  Januari  2019):  128, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.
10 Hamka, Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia , (Jakarta :PT. Elex Media Komputindo, 2014), 34.
pemilihan  umum.  Pada  hakikatnya  pengawasan  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah, dalam  hal  ini  badan  pengawas  pemilihan  umum.  Namun,  masyarakat  harus  berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu. Dengan demikian, hasil akhir pemilu mencerminkan kehendak rakyat. 11
Menurut  penulis,  terdapat  beberapa  aspek  yang  menjadi  penyebab  timbulnya masalah.  Sebab-sebab  timbulnya  masalah  tersebut  antara  lain  dikelompokkan  dalam  faktor substansi  hukum,  struktur  hukum  dan  budaya  hukumnya.  Faktor  substansi  hukum  bisa ditinjau  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  pengawasan  partisipatif masyarakat desa dalam pemilu. Faktor struktur hukum ditinjau dari lemahnya koordinasi antar institusi-institusi dalam netralitas dalam pemilu. Faktor budaya hukumnya berkaitan dengan kurangnya pemahaman dan kepatuhan terkait legislasi, regulasi maupun administratif. Berikut gambaran yang penulis uraikan berdasarkan regulasi, fakta yang terjadi, dan dampaknya.
Sayangnya, sebagai negara hukum, Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan di  bidang  regulasi.  Salah  satu  permasalahan  yang  kerap  disoroti  publik  adalah  terlalu banyakya  regulasi. 12 Hal  yang  mendorong  partisipasi  masyarakat  adalah  identifikasi kesadaran,  adanya  persamaan  persepsi  terhadap  suatu  kebutuhan  atau  kepentingan  dan komitmen yang dibangun pada suatu kelompok untuk mencapai kebutuhan atau kepentingan
11 Wandi  et  al.,  ‘Penguatan  Peran  Organisasi  Masyarakat  dalam  Pengawasan  Pemilu  Partisipatif  pada  Badan Pengawas  Pemilu  Kabupaten  Indragiri  Hilir’, Jurnal  Karya  Abdi 4,  no.  1  (2  July  2023):  1–9, https://doi.org/10.32520/karyaabdi.v4i1.2439.
12 Maizathul  Baizura,  Emilda  Firdaus,  Mexsasai  Indra,  ‘Penataan  Pendelegasian  Perundang-undangan  dalam Pembentukan Peraturan Daerah dikaitkan dengan Realisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah’, Riau Law Journal 5, no. 2 (30 November 2021): 240, https://doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7884.
Fact :
1. Substansi  Hukum (bertentangan dalam praktek).
2. Struktur  Hukum; kurangnya koordinasi. Regulation :
1. Pengawasan partisipatif masyarakat desa;
2. Netralitas ASN dalam pemilu.
Subject : 1. Kurangnya kesadaran;
2. Kurang Pemahaman dan kepatuhan.
Effect : 1. Apa kriteria yang ideal dalam menentukan Pemilu yang demokratis dan berintegritas?
2. Bagaimana peran masyarakat desa dalam pengawasan dalam pemilu?
yang sama. 13 Adapun yang menjadi dasar pembentukan pengawas partisipatif adalah sebagai berikut: 14
1) Adanya penambahan pemilih pemula dengan potensi besar yang akan memilih untuk  tidak  memilih  (golput).  Bawaslu  menyimpulkan  bahwa  masih  terdapat problem  pemahaman  mengenai  prosedur  pemilu  dan  rendahnya  kesadaran pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu.
2) Untuk  mengoptimalkan  pencapaian  pengawasan  partisipatif  dengan  upaya penyamaan  persepsi  di  antara  para  pihak  dan  sekaligus  meningkatkan kesadaran untuk berani melaporkan indikasi pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu.
3) Untuk  pendidikan  politik  sehingga  masyarakat  tidak  alergi  terhadap  partai politik  (parpol)  dengan  menimbulkan  kesadaran  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pelaksanaan pemilu.
4) Memperkenalkan  Bawaslu  pada  masyarakat  agar  dapat  mengenal  & memahami  tugas  Bawaslu  serta  bersedia  mendukung  kerja-kerja  Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.
Pilihan politik yang diambil ketika pemilu diselenggarakan adalah pemilu langsung. Pilihan  politik  ini  dinilai  mampu  mewakili  kebutuhan  masyarakat  terkait  kedekatan masyarakat  dan  pemimpin  yang  lahir  dari  legitimasi  masyarakat.  Selain  itu,  partisipasi masyarakat  merupakan  salah  satu  bentuk  penyelenggaraan  pemilu  yang  bermartabat. Pemilihan umum yang khidmat diselenggarakan secara demokratis, ambisius, dan kerakyatan. Keinginan masyarakat didengarkan dan diikutsertakan dalam proses tersebut. 15
Gerakan  pengawasan  pemilu  partisipatif  merupakan  gerakan  yang  bertujuan  untuk mengawal masyarakat dalam memantau pemilu di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan dan unjuk rasa partisipasi masyarakat yang dipimpin Bawaslu. Gerakan ini bercita- cita  untuk  mengubah  gerakan  etis  menjadi  gerakan  sosial  di  masyarakat  untuk  pemantauan pemilu.  Salah  satunya  Gowaslu  yang  merupakan  kepanjangan  dari  pengawasan  berbasis
13 Sevy  Kusdianita  et  al.,  ‘Perempuan  sebagai  Modal  Sosial  Pengawasan  Partisipatif  di  Masyarakat:  Studi Implementasi Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardonoharjo, Kabupaten Sleman’, Jurnal Adhyasta Pemilu 5, no. 1 (1 July 2022): 59–69, https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.84.
14 Winanda  Kusuma,  Bunga  Permatasari,  dan  Reza  Adriantika  Suntara,  ‘Peningkatan  Pengawasan  Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Melalui Penyuluhan Hukum’, DAS SEIN:  Jurnal  Pengabdian  Hukum  Dan  Humaniora 2,  no.  2  (27  July  2022):  93–104, https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256.
15 Suwari Akhmaddian dan Erga Yuhandra, ‘Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelengaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas’, COLAS: Conference on Law and Social Studies Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun , 6 August 2021, 1–10, http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1905/1624.
teknologi  informasi.  Gagasan  tersebut  merupakan  portal  yang  menghubungkan  jajaran pengawas dengan metode yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat  pemilih.  Pengawasan  pemilu  merupakan  kewajiban  semua  pihak,  namun  pada tingkat implementasi, kekuatan masyarakat yang tidak terlembaga akan menghadapi kesulitan dalam  memulai  langkah  ini.  Ketika  masyarakat  beralih  ke  tingkat  partisipasi  melalui pengawasan, diperlukan pengetahuan, keahlian atau keterampilan tentang pemilu, jenis-jenis pelanggaran  pemilu  dan  cara  memantaunya.  Oleh  karena  itu,  gerakan  ini  dirancang  untuk menghasilkan  relawan  yang  memiliki  pengetahuan  pemilu  dan  keterampilan  teknis pengawasan yang memadai. 16
Pada prinsipnya pemilu merupakan salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga  tahapan  kampanye  merupakan  tahapan  yang  menghubungkan  pasangan  calon dengan  pemilih.  Oleh  karena  itu,  kampanye  harus  dirancang  agar  pemilih  dapat  mengakses mekanisme dan prosedur untuk menyampaikan hak pilihnya, cara berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu dan memperoleh informasi yang relevan dengan visi dan misi. 17
Pertanggungjawaban  dan  pelaporan  dana  desa  secara  teknis  maupun  administratif sudah  baik,  pemerintah  desa  telah  melakukan  pelaporan  serta  pertanggungjawaban  terhadap masyarakat  maupun  pemerintah  secara  baik.  Walaupun  transparansi  secara  fisik  belum dilaksanakan  namun  pertanggungjawaban  terhadap  masyarakat  disampaikan  dalam  forum- forum rapat desa yang dihadiri wakil dari masyarakat. 18
Dalam  penggunaan  keuangan  desa,  memerlukan  adanya  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan,  dan  pertanggungjawaban  terhadap  penggunaannya.  Perencanaan  pembangunan desa  tidak  terlepas  dari  perencanaan  pembangunan  desa  tidak  terlepas  dari  perencanaan pembangunan  dari  kabupaten  atau  kota,  sehingga  perencanaan  yang  dibuat  tersebut  dapat selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dengan masyarakat bersama perangkat desa juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. 19
16 Agam  Primadi,  David  Efendi,  dan  Sahirin  Sahirin,  ‘Peran  Pemilih  Pemula  dalam  Pengawasan  Pemilu Partisipatif’, Journal of Political Issues 1, no. 1 (24 July 2019): 63–73, https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7.
17 Gunawan Arifin, Saharuddin Djohas, and Irzha Friskanov. S, ‘Pengaturan Kampanye Pilkada sebagai Sarana Pendidikan Politik’, Riau Law Journal 7, no. 1 (31 May 2023): 83, https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.7977.
18 Stesie Ferderika Manisa, Jonhy Manaroinsong, dan Mareyke Sumual, ‘Akuntabilitas dan Pengawasan terhadap Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa:  (Studi  Kasus  Pada  Desa  Talawaan  Atas,  Kecamatan  Wori,  Kabupaten Minahasa Utara)’, Jurnal Akuntansi Manado (JAIM) , 11 November 2020, 8–12, https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.362.
19 Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, dan Taufik Kurrohman, ‘Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)  di  Desa  –  Desa  Kecamatan  Rogojampi  Kabupaten  Banyuwangi’, E-Journal  Ekonomi  Bisnis  Dan Akuntansi 4, no. 2 (13 September 2017): 148, https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356.
Peraturan  yang  mengikat  tersebut  disertai  dengan  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan kepada pihak-pihak yang melanggarnya, termasuk bagi pelanggar di bidang pemilihan umum daerah. Di antara semua sanksi/akibat hukum yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya, juga termasuk  sanksi  pidana.  Apabila  ketentuan  hukum  terkait  pemilihan  umum  kepala  daerah tidak  dihormati  atau  dilanggar,  maka  ketentuan  hukum  yang  berlaku  harus  diterapkan, termasuk penjatuhan sanksi pidana, baik pelakunya perorangan maupun organisasi. 20

## PERAN  PEMERINTAH  DESA  DALAM  PARTISIPATIF  MASYARAKAT  DESA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 6, pemerintah desa merupakan  alat  penggerak  dan  pembinaan  masyarakat  desa  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  ketentraman  dan  kesejahteraan  masyarakat,  terlebih  pembinaan  dalam meningkatkan  partisipasi  dalam  pemilihan  umum.  Salah  satunya  memberikan  pemahaman kepada  pemilih  pemula  mengenai  pemilihan  umum  dengan  memberikan  pemahaman  dalam bentuk  sosialisasi  tahapan  pemilih  dengan  melengkapi  persyaratan.  Dengan  demikian, semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam pemilu. Hak sipil dan politik adalah hak asasi  dan  kebebasan  dasar  manusia  yang  pemenuhan,  penghormatan  dan  perlindungannya sangat ditentukan ada atau tidaknya hukum yang menjamin dan kekuasaan yang taat hukum serta  memberikan  kepastian  hukum  menjamin  penegakan  jika  ada  pelanggaran.  Jaminan hukum terhadap hak sipil dan politik era reformasi sudah maju, kini yang dibutuhkan adalah ketaatan pemerintah untuk menegakkan hingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan menjadi kenyataan sosial. 21
Masyarakat  desa  yang  rerata  minim  pemahaman  politik  yang  hanya  sebatas  ikut meramaikan pesta demokrasi yang dilakukan lima tahun dan tidak sedikit partisipasi politik yang  dilakukan  masyarakat  masih  dipengaruhi  oleh  gerakan  pihak  berkuasa  termasuk pemerintah  desa. 22 Maka  dari  itu,  pemerintah  desa  sangatlah  penting  dalam  memberikan pemahaman  pendidikan  politik  agar  masyarakat  dapat  teredukasi  dengan  baik  dan menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Strategi dapat dilakukan pemerintah desa  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik  dengan  melibatkan  masyarakat  desa  dalam
20 Mhd Teguh Syuhada Lubis, Op.Cit .
21 Martha Hasanah Rustam dan Duwi Handoko, ‘Hak Sipol: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan’, Riau Law Journal 4, no. 1 (31 Mei 2020): 86, https://doi.org/10.30652/rlj.v4i1.7822.
22 Indira Swasti Gama Bhakti dan Tri Agus Gunawan, ‘Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen, Magelang’, Jurnal Suara Hukum 2, no. 1 (27 Maret 2020): 21, https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p21-32.
penyelenggaran  pemilu.  Tujuannya  untuk  meningkatkan  kesadaran  sebagai  warga  negara yang tidak hanya memiliki hak saja tetapi juga berkewajiban sebagai partisipan. Pemerintah desa juga dapat membimbing, memberikan arahan, dan menjalin kerja sama dengan seluruh elemen  masyarakat  serta  mendukung  lembaga  negara  dalam  mengawasi  penyelenggaraan pemilu.
Negara  demokrasi  yang  menganut  bentuk  atau  mekanisme  sistem  pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.  Sehingga,  isu  mengenai  demokrasi  akan  selalu  berhubungan  dengan  isu  mengenai hak asasi manusia. 23 Demokrasi terdapat prinsip dan syarat yang harus terpenuhi agar dapat memenuhi  penerapan  implementasi  demokrasi  tersebut.  Setiap  prinsip  demokrasi  dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  peran pengawasan partisipatif masyarakat desa dalam pelaksanaan pemilihan umum sangat penting. Dengan  keterbatasan  aparat  pengawas  pemilu  termasuk  kesekretariatan  pengawas  pemilu, potensi  pelanggaran  juga  yang  semakin  beragam,  maka  pentingnya  dukungan  masyarakat desa dapat memberikan dampak baik untuk mewujudkan negara demokrasi. Tak dipungkiri, dengan  adanya  pengawasan  dari  masyarakat  desa  lahirlah  partisipasi  politik  yang  paham dengan hak dan kewajiban. Dukungan pemerintah desa yang ikut serta sebagai penggerak dan pembinaan  masyarakat  desa  dalam  mencerdaskan  pemahaman  berpolitik.  Dengan  menjalin kerjasama  antara  lembaga  negara,  pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa,  akan  mewujudkan pemilihan  umum  yang  demokratis  dan  berintegritas.  Membangun  kesadaran  hukum  tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara juga berperan penting agar masyarakat yang sadar adanya potensi pelanggaran politik sebaiknya menyampaikan dugaan kepada pihak pengawas pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmaddian,  Suwari,  dan  Erga  Yuhandra.  ‘Peran  Masyarakat  dalam  Mewujudkan Penyelengaraan  Pemilihan  Umum  yang  Berkualitas’. COLAS:  Conference  on  Law  and Social  Studies  Fakultas  Hukum  Universitas  PGRI  Madiun ,  6  August  2021,  1–10. http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1905/1624.
23 Ellya Rosana, ‘Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia’, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 12, no. 1 (2016): 37–53, http://dx.doi.org/10.24042/tps.v12i1.827.
Arifin, Gunawan, Saharuddin Djohas, dan Irzha Friskanov. S. ‘Pengaturan Kampanye Pilkada sebagai  Sarana  Pendidikan  Politik’. Riau  Law  Journal 7,  no.  1  (31  May  2023):  83. https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.7977.
Aswandi,  Bobi,  dan  Kholis  Roisah.  ‘Negara  Hukum  dan  Demokrasi  Pancasila  dalam Kaitannya  dengan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)’. Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia 1, no. 1 (29 Januari 2019): 128. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.
Awaluddin,  Awaluddin,  Andi  Dewi  Primayanti,  dan  Belona  Danduru  Salurante.  ‘Penguatan Partisipasi Pemilih dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah’. Maleo  Law  Journal 6,  no.  2  (14  October  2022):  233–241. https://doi.org/10.56338/mlj.v6i2.2868.
Awaluddin,  Awaluddin,  Irzha  Friskanov.  S,  and  Ahmad  H.B.  ‘Netralitas  Sebagai  Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Donggala’. Jurnal  Surya  Keadilan :  Jurnal  Ilmiah  Nasional  Terbitan  Berkala  Fakultas Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Bengkulu 3,  no.  1  (1  May  2019):  111–128. http://jurnal.umb.ac.id/index.php/suryakeadilan/article/view/334.
Baizura,  Maizathul,  Emilda  Firdaus,  Mexsasai  Indra.  ‘Penataan  Pendelegasian  Perundang- undangan  dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah  dikaitkan  dengan  Realisasi  Program Pembentukan Peraturan Daerah’. Riau Law Journal 5, no. 2 (30 November 2021): 240. https://doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7884.
Bhakti, Indira Swasti Gama, dan Tri Agus Gunawan. ‘Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan  Partisipasi  Politik  Penyelenggaraan  Pemilu  Tahun  2019  Desa  Mlagen, Magelang’. Jurnal  Suara  Hukum 2,  no.  1  (27  March  2020):  21. https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p21-32.
Hamka. Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia . Jakarta :PT. Elex Media Komputindo.2014.
Kusdianita,  Sevy,  Mugi  Hartana,  Muhammad  Zulfikar  Arsyad,  dan  Yunita  Melinda  Putri.
‘Perempuan  sebagai  Modal  Sosial  Pengawasan  Partisipatif  Di  Masyarakat:  Studi Implementasi  Desa  Anti  Politik  Uang  di  Kalurahan  Sardonoharjo,  Kabupaten  Sleman’.
Jurnal Adhyasta
Pemilu 5, no. 1 (1 July 2022): 59–69.
https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.84.
Kusuma,  Winanda,  Bunga  Permatasari,  dan  Reza  Adriantika  Suntara.  ‘Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun  2024  Melalui  Penyuluhan  Hukum’. DAS  SEIN:  Jurnal  Pengabdian  Hukum  Dan Humaniora 2, no. 2 (27 July 2022): 93–104. https://doi.org/10.33756/jds.v2i2.15256.
Lubis,  Mhd  Teguh  Syuhada.  ‘Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap  Pelaku  Kampanye  Hitam ( Black Campaign) di Media Sosial (Analisis Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah Dan Undang-Undang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik)’. Riau  Law  Journal 6,  no.  2  (30 November 2022) : 170-197. https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7967.
Manisa,  Stesie  Ferderika,  Jonhy  Manaroinsong,  dan  Mareyke  Sumual.  ‘Akuntabilitas  dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa: (Studi Kasus Pada Desa Talawaan Atas, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara)’. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM) , 11 November 2020, 8–12. https://doi.org/10.53682/jaim.v1i2.362.
Primadi,  Agam,  David  Efendi,  dan  Sahirin  Sahirin.  ‘Peran  Pemilih  Pemula  dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif’. Journal of Political Issues 1, no. 1 (24 July 2019): 63– 73. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7.
Ridwan, H. R. Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah . Cetakan pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
Rosana, Ellya. ‘Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia’. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 12, no. 1 (2016): 37–53. http://dx.doi.org/10.24042/tps.v12i1.827.
Rustam,  Martha  Hasanah,  dan  Duwi  Handoko.  ‘Hak  Sipol:  Hak  Dipilih  dan  Hak  Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan’. Riau Law Journal 4, no. 1 (31 Mei 2020): 86. https://doi.org/10.30652/rlj.v4i1.7822.
S,  Irzha  Friskanov.  ‘Kewenangan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  dalam  Mengadili Perkara  Fiktif  Positif’. Riau  Law  Journal 5,  no.  1  (30  May  2021):  75. https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7879.
Suswantoro,  Gunawan. Mengawal  Penegak  Demokrasi  di  Balik  Tata  Kelola  Bawaslu  &
DKPP . Jakarta: Erlangga, 2016.
Tuzzahro,  Dwi  Putri  Fatima.  ‘Kedudukan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu Berdasarkan  Fungsi  Hukum  Tata  Negara  Menurut  Tinjauan  Fiqih  Siyasah’. UIN  KH. Achmad Siddiq Jember , 2021. http://digilib.uinkhas.ac.id/4395/.
Wandi, Indra Muchlis Adnan, Jamri, Rois Habib, dan Muh. Rasyid Ridha. ‘Penguatan Peran Organisasi  Masyarakat  dalam  Pengawasan  Pemilu  Partisipatif  pada  Badan  Pengawas Pemilu  Kabupaten  Indragiri  Hilir’. Jurnal  Karya  Abdi 4,  no.  1  (2  July  2023):  1–9. https://doi.org/10.32520/karyaabdi.v4i1.2439.
Wibawa,  Kadek  Cahya  Susila.  ‘Pengawasan  Partisipatif  untuk  Mewujudkan Good Governance dalam  Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  Serentak  di  Indonesia’. Administrative  Law  and  Governance  Journal 2,  no.  4  (3  November  2019):  615–28. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628.
Wida,  Siti  Ainul,  Djoko  Supatmoko,  dan  Taufik  Kurrohman.  ‘Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  –  Desa  Kecamatan  Rogojampi  Kabupaten Banyuwangi’. E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi 4, no. 2 (13 September 2017): 148. https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356.