## RESOLUSI KONFLIK DALAM PENDIRIAN RUMAH IBADAH GEREKA BETHEL INDONESIA DI KELURAHAN KEBONLEGA KECAMATAN BOJONGLOA KIDUL KOTA BANDUNG

## Azka Fatina Bakti
Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi - Bandung

## Abstrak
Wilayah  Jawa  Barat  konflik  keagamaan  yang  berlatar  belakang  pendirian  rumah  ibadat banyak  terjadi.  Pembangunan  tempat  ibadat,  khususnya  gereja  sering  memicu  konflik dengan masyarakat di sekitar lokasi pendirian rumah ibadat tersebut. Konflik ini terjadi umumnya  karena  gereja  didirikan  di  tengah-tengah  pemukiman  yang  mayoritas penduduknya  Muslim.  Dengan  identifikasi  masalah  Bagaimana  proses  resolusi  konfik dalam  pendirian  Gereja  Bethel  Indonesia  di  Kelurahan  Kebonlega.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  peneltian  deskripstif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  dari peneliti  ini  adalah  resolusi  konflik  dalam  Pendirian  Rumah  Ibadah  Gereja  Bethel Indonesia  di  Kelurahan  Kebonlega  Kecamatan  Bojongloa  Kidul  Kota  Bandung  sudah optimal  inidaksinya  bahwa  konflik  yang  telah  ditangani  melaui  pengawasan  ditempat konflik  yang  rutin  saling  berkoordinasi  untuk  menjaga  situasi  yang  kondusif,  melaui musyawarah  dan  negosiasi  menghasilkan  solusi  dengan  hasil  masyarakat  sepakat dengan  pendirian  rumah  ibadah  dan  Panitia  Gereja  memberikan  bantuan  berupa  CSR untuk  masyarakat,  dengan  demikian  sudah  terjalin  kerjasama  di  masyarakat  dan diharapkan dapat tetap dalam keadaan damai jangka panjang.
Kata kunci: resolusi konflik, Rumah Ibadah, Masyarakat.

## Abstract
In  West  Java,  there  have  been  many  religious  conflicts  with  the  background  of  the construction  of  houses  of  worship.  The  construction  of  places  of  worship,  especially churches,  often  triggers  conflicts  with  the  communities  around  the  location  where  the houses  of  worship  are  built.  This  conflict  occurred  mainly  because  the  church  was established in the middle of a predominantly Muslim settlement. By identifying the problem. How is the conflict resolution process in the establishment of the Indonesian Bethel Church in  Kebonlega  Village?  This  study  using  descriptive  research  methods  with  a  qualitative approach.  The  result  of  this  research  is  that  the  conflict  resolution  in  the  establishment  of Indonesian  Bethel  Church  Houses  of  Worship  in  Kebonlega  Subdistrict,  Bojongloa  Kidul District,  Bandung  City  is  optimal.  The  perception  is  that  conflicts  that  have  been  handled through  surveillance  in  conflict  areas  routinely  coordinate  with  each  other  to  maintain  a conducive  situation,  through  deliberations  and  negotiations  to  produce  solutions.  with  the result  that  the  community  agreed  with  the  establishment  of  houses  of  worship  and  the Church  Committee  assisted  in  the  form  of  CSR  for  the  community,  thus  cooperation  had been established in the community and it was hoped that it could remain in a state of long- term peace.
Keywords: conflict resolution, houses of worship, society.

## PENDAHULUAN
Konflik  merupakan  salah  satu  esensi  dari  kehidupan  dan  perkembangan manusia  yang  memiliki  karakteristik  yang  beragam.  Menurut  Wirawan  (2013:5) Konflik  adalah  proses  ketergantunggan  yang  diekspresikan  di  antara  dua  pihak atau  lebih  yang  saling  tergantung  mengenai  objek  konflik,  menggunakan  pola prilaku  dan  interkasi  konflik  yang  menghasilkan  keluaran  konflik.  Dari  definisi ada  jumlah  indikator  yang  membentuk  konflik,  yaitu  proses,  dua  pihak,  atau lebih,  saling  tergantung,  pertentangan  mengenai  objek  konflik,  diekspresikan, pola  perilaku,  interaksi  kinflik,  dan  keluaran  konflik.  Menurut  Raho  (2007:72) konflik adalah kenyataan hidup ( reality ) yang tidak terhindarkan ( undeniable ) dan bersifat  kreatif.  Akar  konflik  bermula  dari  adanya  perbedaan,  sedangkan perbedaan  adalah  kenyataan  yang  dihadapi  setiap  manusia.  Perbedaan  dapat bersifat alamiah dan bisa pula nonalamiah (perolehan).
Manajemen  konflik  di  Indonesia  dilaksanakan  secara  sistematis  dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi  konflik  yang  mencakup  pencegahan  konflik,  penghentian  konflik,  dan pemulihan pasca konflik. Pemulihan pasca konflik merupakan istilah pemerintah Indonesia  untuk  kegiatan  resolusi  konflik.  Resolusi  konflik  atau  penyelesaian konflik  seringkali  terlupakan  dan  gagal  dilaksanakan  yang  menyebabkan  suatu konflik  tidak  terselesaikan  dan  memunculkan  konflik  baru.  Dalam  rangka mencapai  penyelesaian  konflik  yang  damai  maka  diperlukan  keterlibatan  bukan hanya pihak-pihak yang berkonflik tetapi juga pemerintah dan masyarakat.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  kasus  konflik  berlatar  belakang  pendirian rumah  ibadat  terus  terjadi.  Meski  demikian,  pada  banyak  kasus  juga  banyak rumah  ibadat  dapat  berdiri  dan  diterima  warga  sekitar  tanpa  menimbulkan konflik. Menurut Jamaludin (2015:167) bahwa “pada satu sisi rumah ibadah yang berbeda  agama  dapat  saling  berdampingan  (harmoni),  tetapi  pada  sisi  lain keberadaan  rumah  ibadah  masih  mengundang  kontroversi  sehingga  sering menimbulkan konflik antarumat beragama”.
Pendirian rumah ibadat pada umumnya dibangun di tempat yang strategis agar mudah diakses oleh para jemaah. Wilayah ini menuntut adanya penyesuaian dengan tata aturan yang diberlakukan oleh masyarakat. Namun karena pendirian rumah  ibadat  berkenaan  dengan  agama  atau  keyakinan  individu  tertentu  dan agama termasuk dalam stratifikasi sosial, maka penyesuaiannya pun bergantung pada  kesepakatan  bersama.  Jika  agama  termasuk  pada  stratifikasi  sosial  di wilayah  tertentu,  pihak  yang  sangat  diuntungkan  adalah  umat  yang  mayoritas, sedangkan yang minoritas cenderung memerlukan ekstra penyesuaian. Pendirian rumah  ibadah  pada  wilayah  publik  terkadang  menimbulkan  persoalan  dan terkadang  tidak  pada  wilayah  lainnya.  Persoalan  yang  dimaksud  dapat mencitrakan kerukunan umat beragama pada wilayah tersebut.
Untuk  wilayah  Jawa  Barat  konflik  keagamaan  yang  berlatar  belakang pendirian rumah ibadat banyak terjadi. Pembangunan tempat ibadat, khususnya gereja  sering  memicu  konflik  dengan  masyarakat  di  sekitar  lokasi  pendirian rumah  ibadat  tersebut.  Konflik  ini  terjadi  umumnya  karena  gereja  didirikan  di tengah-tengah  pemukiman  yang  mayoritas  penduduknya  Muslim.  Dalam  data yang  terdokumentasikan  pada  tahun  2010,  persoalan  konflik  rumah  ibadat mengarah  pada  kelompok-kelompok  tertentu:  Jemaat  Kristiani,  Ahmadiyah,  dan berbagai paham serta pandangan keagamaan yang dianggap sesat.
Pada  tahun  2010,  Setara  Institute  mencatat  59  tempat  ibadah  yang mengalami  gangguan  dalam  berbagai  bentuknya:  penyerangan,  penyegelan, penolakan,  larangan  aktivitas  ibadah,  dan  lain-lain.  Dari  59  tempat  ibadah tersebut,  mayoritas  menimpa  jemaat  Kristiani  (43  tempat  ibadah),  Ahmadiyah  (9 tempat  ibadah),  umat  Islam  (2  tempat  ibadah),  LDII  (2  tempat  ibadah),  umat Buddha  (2  tempat  ibadah),  dan  Wahabi  (1  tempat  ibadah).  Data  tersebut menggambarkan bahwa pendirian rumah ibadat merupakan potensi konflik. Dari data  itu  juga  dapat  disimpulkan  fakta  lain  yaitu  bahwa  pertumbuhan pembangunan  rumah  ibadat  (gereja)  di  wilayah  Jawa  Barat  terus  mengalami kenaikan.
Pemerintah  Kota  Bandung  sampai  saat  ini  telah  menerbitkan  dua  izin gereja  yang  sebelumnya  dipermasalahkan,  di  mana  Bapak  Wali  Kota  Bandung
menjamin  tidak  akan  mencabut  izin  meski  ada  desakan  dari  sebagian  warga karena Pemerintah  Kota Bandung telah berkomitmen menjadikan Kota Bandung sebagai  Kota  Ramah  HAM,  di  mana  setiap  kelurahan  diwajibkan  membuat laporan tentang pemenuhan HAM di wilayah masing-masing. Menurut Pak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Hikmat Ginanjar pada tahun 2016,  Pemerintah  Kota  Bandung  telah  menerbitkan  3  kebijakan  yang memperkuat perlindungan hak atas dasar kebebasan beragama dan berkeyakinan, di antaranya:
1. Terbitnya  Surat  Edaran  Wali  Kota  Bandung  tertanggal  12  Juli  2016  tentang larangan  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  (unjuk  rasa),  demonstrasi  di sekitar tempat ibadah;
2. Terbitnya Surat Edaran Wali Kota Bandung tertanggal 7 Desember 2016 tentang penggunaan  gedung  pertemuan  untuk  kegiatan  keagamaan  yang  bersifat insidental;
3. Terbitnya Surat Edaran Wali Kota Bandung tertanggal 7 Desember 2016 tentang jaminan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan.
Dalam proses Kota  Bandung menjadi Kota Ramah HAM, masih ada terjadi suatu  konflik  yang  muncul  dikarenakan  Wali  Kota  Bandung  mengeluarkan  izin gereja. Seperti yang tersjadi salah satu sumber konflik muncul pada masyarakat yang  menolak  dan  merasa  keberatan  dengan  pemdirian  rumah  ibadah  Gereja Bethel  Indonesia  di  Kelurahan  Kebonlega  Kecamatan  Bojongloa  Kidul  Kota Bandung.
Sejarah  pembangunan  Gereja  Bethel  Indonesia  sebelumnya  merupakan tanah kosong dan dibeli oleh pihak panitia Gereja untuk dibangun Gereja Bethel Indonesia  yang  baru  yang  berada  di  Jl.  Kopo  445  Kelurahan  Kebonlega  Kota Bandung. Pada tahun 2012 pihak Gereja memberikan surat permohonan kepada Ketua RW 09 untuk penunjang syarat pembangunan Rumah Ibadah yang di atur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum
Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah Pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu:
(1) Pendirian  Rumah  Ibadah  harus  memenuhi  persyaratan  administratif  da persyaratan teknis bangunan gedung.
(2) Selain  memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
a. Daftar  nama  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  pengguna  rumah  ibadat  paling  sedikit 90  (sembilan  puluh)  orang  yang  disahkan  oleh  pejabat  setempat  sesuai  dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
b. Dukungan  masyarakat  setempat  paling  sedikit  60  (enam  puluh)  orang  yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
Namun  warga  mempertanyakan  dan  menolak  karena  Gereja  di  bangun tepat  di  dekat  psantren.  Penolakan  masyarakat  ditandai  dengan  aksi  yang dilakukan  sekitar  1000  santri,  orangtua  santri,  Nahdliyyin  Centre,  Forum Silahturahmi  Pondok  Pesantren  (Fosil  PP)  se-Kota  Bandung,  dan  Muslimat  NU Bandung  serta  pimpinan  Pondok  Pesantren  Sirnamiskin  melakukan  aksi  unjuk rasa  di  halaman  kantor  Biz  Park,  Jl.  Kopo,  Kelurahan  Kebonlega,  Kecamatan Bojongloa  Kidul.  Direktur  Nahdiiyyin  Centre,  Abdul  Chalik  menuturkan  aksi  itu dipicu  adanya  rencana  pembangunan  rumah  ibadah  di  samping  lokasi  pondok pesantren.  Pihaknya  kedatangan  perwakilan  dari  Gereja  Bethel  Indonesia  (GBI) yang memberi tahu akan membangun rumah ibadah di lokasi pembangunan Biz Park yang berdekatan dengan pondok pesantren.
Pada  30  Oktober  2017  Gereja  Bethel  Indonesia  sudah  disahkan  oleh Pemerintah  mengenai  legalitas  IMB  rumah  ibadah.  Pihak  panitia  membangun Gereja  yang  lokasinya  berbeda  pada  saat  tahun  2012,  GBI  yang  dibangun  ini beralamat di Jl. Karasak Barat Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul yang berarti secara administrasi pihak panitia Gereja sudah memenuhi prosedur
yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9  Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadah.  Namun  dengan  dikeluarkannya  IMB  Gereja,  pihak  panitia  mendapat penolakan  dari  warga.  Pemerintah  Kota  Bandung  telah  menerbitkan  3  kebijakan yang  memperkuat  perlindungan  hak  atas  dasar  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan  yang  salah  satunya  adalah  Terbitnya  Surat  Edaran  Wali  Kota Bandung  tertanggal  12  Juli  2016  tentang  larangan  menyampaikan  pendapat  di muka  umum  (unjuk  rasa),  demonstrasi  di  sekitar  tempat  ibadah.  Yang  berarti pemerintah  telah    mengeluarkan  kebijakan  tersebut  sebagai  salah  satu  upaya meresolusi  konflik  mengenai  perizinan  pembangunan  rumah  Ibadah,  masih terjadi penolakan yang mengakibatkan konflik terjadi.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  deskriptif.  Moleong  (2007:6)  penelitian  kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain  secara  holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

## PEMBAHASAN
Resolusi  konflik  atau  penyelesaian  konflik  dapat  diartikan  sebagai  sebuah proses  untuk  mencapai  keluaran  konflik  yang  diinginkan  dengan  menggunakan metode langkah kerja tertentu sebagai upaya menangani sebab-sebab konflik dan berusaha  membangun  hubungan  baru  yang  bisa  bertahan  lama  diantara kelompok- kelompok yang bermusuhan. Metode yang dimaksud adalah Win&win solution. Akan tetapi konflik di kawasan pembangunan Gereja Bethel Indonesia di Kelurahan Kebonlega yang dimulai pada tahun 2012 hingga saat ini masih belum sepenuhnya  mencapai  titik  damai.  Ditandai  dengan  aksi  unjuk  rasa  masyarakat kelurahan Kebonlega dalam pendirian Gereja.
Alasan  masyarakat  menolak  dikarenakan  pada  saat  itu  panitia  GBI  ingin membangun  Gereja  yang  berdekatan  dengan  pesantren  sehingga  adanya pembatalan pembangunan tersebut. Pada tahun 2017 pihak panitia Gereja sudah mengantongi  surat  izin  pendirian  rumah  ibadah  yang  sudah  disahkan  oleh Walikota  Bandung  Bapak  Ridwan  Kamil.  Namun  masyarakat  kembali  menolak atas  pendirian  Gereja.  Masyarakat  ingin  peninjauan  kembali  pada  izin  pendirian Gereja,  masyarakat  khawatir  dengan  isu  kristenisasi  dan  karena  sudah  ada Gereja yang sama yang dibangun dekat wilayah pembangunan Gereja yang baru. Proses resolusi konflik inilah yang menjadi fokus penelitian ini guna mengetahui bagaimana  resolusi  konflik  dalam  Pendirian  rumah  ibadah  Gereja  Bethel Indonesia di Keluharan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.

## 1. Peacekeeping
a. Melakukan Pengawasan di Tempat Konflik
Peacekeeping atau  menjaga  keadaan  damai,  berhubungan  dengan  upaya menghentikan  atau  mengurangi  aksi  kekerasan  antara  kedua  belah  pihak  yang berkonflik.  Dalam  implementasi  kegiatan  resolusi  konflik  sangatlah  penting untuk  melakukan  pengawasan  di  tempat  terjadinya  konflik  untuk  mengurangi korban  konflik.  Pengawasan  tentu  saja  tidak  dilakukan  oleh  sembarang  orang atau  kelompok,  tetapi  dilakukan  oleh  lembaga  atau  kelompok  yang  diberi kewenangan  dan  mandat  untuk  melakukan  pengawasan  di  kawasan  Kelurahan Kebonlega  Kecamatan  Bojongloa  Kidul  Kota  Bandung  Berdasarkan  wawancara peneliti  dengan  Kepala  Bidang  Kewaspadaan  Nasional  Badan  Kesatuan  Bangsa dan Politik Kota Bandung, informan mengemukakan bahwa:
“Dalam  proses  penanganan  konflik  dengan  melakukan  pengawasan  saat  terjadi konflik  tentu  diawasi  langsung  oleh  kami  dari  Bidang  Kewaspadaan  Nasional Bakesbangpol  Kota  Bandung  bekerjasama  dengan  Polsek  Bojongloa  Kidul, Babinkantibmas,  Lurah  Kebonlega,  dan  Pengurus  RW  setempat.  Dengan  tujuan mencegah  indikasi  tindak  kekerasan  yang  bila  muncul  dari  masyarakat  yang melakukan  penolakan  dengan  adanya  pendirian  Gereja.  Sampai  saati  ini  situasi wilayah  tersebut  sudah  kembali  kondusif  namun  kami  tetap  melakukan monitoring di Kelurahan Kebonlega.”
Kemudian keterangan tidak jauh berbeda berdasarkan wawancara peneliti dengan Lurah Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, informan mengatakan bahwa:
“Saat  konflik  itu  terjadi  dan  saat  konflik  sudah  terselesaikan  pengawasan  tetap dilakukan  terutama  di  wilayah  RW  09.  Dengan  bekerja  sama  dengan Babinkamtibmas,  Polsek  Bojongloa  Kidul,  dan  dengan  pihak  Pemerintah  Kota Bandung (Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kota Bandung). Dan dari pihak  Pemerintah  Kota  Bandung  selalu  melakukan  monitoring  rutin  mengenai perkembangan  wilayah  konflik.  Namun  situasi  sudah  kembali  kondusif  dan sudah tidak ada aksi unjuk rasa dan aksi yang berindikasi kekerasan.”
Untuk  membandingkan  keterangan  dari  pihak  pemerintah  di  atas,  peneliti pun  mengambil  keterangan  dari  masyarakat  sekitar  dengan  berdasarkan wawancara  peneliti  dengan  Sekretaris  RW  09,  pada  tanggal  26  Februari  2018, informan mengemukakan bahwa
“Betul  adanya  pengawasan  disekitar  pembangunan  rumah  ibadah.  Dari kelurahan  Kebonlega,  Pemerintah  Kota  Bandung,  Babinkamtibmas,  dan  Polsek Bojongloa  Kidul  sempat  melalukan  pengawasan  secara  rutin  di  wilayah  ini. Karena  pada  saat  konflik  itu  terjadi  berbagai  penolakan  dilakukan  dengan melakukan  aksi  dan  penempelan  pamflet  dimana-mana.  Namun  kami  dari pengurus  RW  09  terus  melalukan  ronda  (pengawasan)  disekitar  wilayah  kami agar  tidak  ada  lagi  pamflet  yang  mengindikasikan  penolakan.  Karena  kasus  ini juga sudah terselesaikan.”
Peneliti  melihat  bahwa  dalam  proses  pengawasan  di  tempat  konflik  dalam konflik  pendirian  rumah  ibadah  di  Kelurahan  Kebonlega  telah  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  Bandung,  Polsek  Bojongloa  Kidul,  Babinkamtibmas,  Lurah Kebonlega,  dan  pengurus  RW  09  selama  konflik  itu  sedang  berlangsung  hingga konflik  sudah  selesai.  Berdasarkan  data  yang  peneliti  dapatkan  selama  di lapangan  bahwa  konflik  terjadi  saat  pendirian  rumah  ibadah  Gereja  Bethel Indonesia  yang  akan  dibangun  di  Kelurahan  Kebonlega.  Pembangunan  Gereja baru  ini  mendapat  penolakan  dari  masyarakat  dengan  beberapa  alasan  yaitu, masyarakat  ingin  peninjauan  kembali  perizinan  bangunan  yang  dimiliki  panitia Gereja  karena  dirasa  tidak  memenuhi  syarat,  takut  jika  adanya  krsitenisasi, Konflik  tersebut  terus  berlanjut  namun  dengan  pengawasan  dan  peran  dari Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan Kelurahan Kebonlega dalam meredam konflik  untuk  mengurangi  korban  konflik  sudah  berjalan  optimal.  Terlihat  dari situasi  dan  kondisi  di  Kelurahan  Kebonlegta  terutama  di  RW  09  yang  sudah kondusif  sesuai  dengan  keterangan  yang  diuraikan  ketiga  informan.  Tidak ditemukannya  aksi  penolakan,  pamflet,  dan  lainnya  yang  mengindikasikan penolakan dalam pendirian Gereja.
Pengawasan  menjadi  langkah  pertama  dalam  suatu  resolusi  konflik mengatasi konflik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apa penyebab konflik itu terjadi dan menentukan cara agar konflik terselesaikan. Pengawasan merupakan cara  yang  penting  termasuk  dalam  resolusi  konflik  dan  sesuai  dalam  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 3 bahwa pengawasan  yang  dilakukan  dalam  upaya  penangan  konflik  berujuan  untuk “menciptakan  kehidupan  masyarakat  yang  aman,  tenteram,  damai,  dan sejahtera”.
Pengawasan  ditempat  konflik  telah  dilaksanakan  dengan  optimal  yang diantaranya  saling  berkoordinasi  antar  intansi  yaitu,  Pemerintah  Kota  Bandung, Kelurahan,  Polsek  Bojongloa  Kidul,  Babinkamtibmas,  dan  pengurus  RW  09 sehingga konflik dapat segera ditangani dan tidak adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak panitia pambangunan Gereja walaupun sempat ada pemasangan pamflet yang menandakan masyrakat keberatan dengan pendirian  Gereja  Bethel  Indonesia  di  Kelurahan  Kebonlega.  Namun  dengan pengawasan  yang  dilaksanakan  secara  rutin  dengan  kegiatan  monitoring  oleh Kepada  Bidang  Kewaspadaan  Nasional  Kepala  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan Politik  Kota  Bandung  serta  peran  RW  09  hal  tersebut  dapat  segera  teratasi sehingga  situasi  di  Kelurahan  Kebonlega  tetap  kondusif  dan  tidak  ada  unsur provokasi yang tersebar dalam masyarakat.

## b. Adanya keterlibatan Aparat Penegak Hukum
Keterlibatan  penegak  hukum  menjadi  salah  satu  ciri  upaya  menjaga  keadaan damai  karena  penegak  hukum  khususnya  kepolisian  dianggap  penegak perdamian yang netral, tidak memihak kepada salah satu atau kedua belah pihak yang  berkonflik.  Pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2012  Tentang  Penangan Konflik  Sosial,  Polisi  memiliki  posisi  sentral  dalam  penanganan  konflik. Ditegaskan  “Polri  adalah  alat  Negara  yang  berfungsi  sebagai  pemeliharaan kemanaan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan, pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyrakat”.  Tetapi  Polri  bukanlah  aktor utama  dalam  proses  resolusi  koflik  karena  actor  utama  dalam  resolusi  konflik adalah  pemerintah  sutau  penentu  kebijakan  dalam  penanganan  konflik. Berasarkan  wawancara  peneliti  dengan  Kepala  Bidang  Kewaspadaan  Nasioanal Bakesbangpol Kota Bandung, informan mengemukakan bahwa
“Keterlibatan dalam pengawasan di tempat konflik tentu saja dilakukan oleh Polsek Bojongloa Kidul dan Babinkamtibmas agar tidak adanya tindak kekerasan yang terjadi. Namun dengan keterlibatan Polsek Bojongloa Kidul keadaan tempat konflik tetap aman. Polsek Bojongloa Kidul melakukan pengawasan sekaligus invetigasi mengenai penyebab konflik dan mengapa konflik terjadi.”
Berdasarkan wawancara peneliti dengan Lurah Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung , informan mengemukakan bahwa
“Keterlibatan pengeak hukum pada saat konflik yaitu Polsek Bojongloa Kidul yang bekerjasama dengan Babinkamtibmas. Karena tugasnya polisi untuk mengamankan  tentu  kami  berkerjasama  dengan  Polsek  Bojongloa  Kidul  agar konflik  yang  terjadi  tidak  merusak  fasilitas  umum  dan  tidak  adanya  tindak kekerasan.  Apabila  ditemukan  tindak  kekerasan  dan  merusak  fasilitas  umum akan ditindak langsng oleh pihak polisi.”
Keterangan  yang  tidak  berbeda  saat  peneliti  wawancara  dengan  Sekretris informan mengemukaan bahwa
“Keterlibatan  penegak  hukum  dalam  penanganan  konflik  sangat  terlibat,  bukan ha  nya  melakukan  pengamanan  saat  konflik  terjadu  namun  ikut  bersama-sama mencari  solusi  dalam  penyelesaian  konflik  ini.  Peran  dari  penegak  hukum tersebut banyak membantu kami.”
Keterlibatan  penegak  hukum  atau  aparat  kepolisian  dalam  melakukan pengawasan  di  tempat  terjadinya  konflik  telah  dilakukan  secara  rutin  yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Babinkamtibams, Kelurahan Kebonlega,  dan  pengurus  RW  09.  Sehingga  terciptalah  situasi  yang  aman  dan kondusif  yang  ditandai  dengan  tidak  adanya  aksi  penolakan  yang  merugikan pihak  Gereja.  Keterlibatan  penegak  hukum  yang  sangat  penting  karena  menjadi pihak  yang  tidak  memihak  (netral)  dan  dipercaya  dalam  mengajukan  bahan untuk solusi untuk penyelesaian konflik.

## c. Pemulihan Kondisi Keamanan dan Ketertiban
Tejadinya konflik di suatu tempat merupakan bukti dari kurangnya keamanan dan  ketertiban  di  tempat  tersebut.  Keamanan  berhubungan  dengan  terjaminnya hak  dan  kewajiban,  sedangkan  ketertiban  berhubungan  dengan  kesesuaian dengan  nilai  norma  dan  hukum  yang  berlaku.  Dengan  demikian  terjadinya konflik  dapat  diakbatkan  oleh  kurangnya  terjamin  hak  dan  kewajiban  serta ketidak  sesuaian  atau  pelanggaran  nilai,  norma  dan  hukum  yang  berlaku.  Pada kasus  pendirian  Gereja  di  Kelurahan  Kebonlega  dapat  diartikan  bahwa  yang
menjadi  faktor  tejadinya  konflik  adalah  ketidak  terpenenuhinya  masyarakat untuk  mendapatkan  informasi  atau  sosialisasi  mengenai  pendirian  Gereja  dari pihak  Gereja  kepada  masyarakat  Kelurahan  Kebonlega.  Oleh  karena  itu masyrakat  menuntut  pemerintah  karena  kekhawatiran  masyarakat  dalam pembangunan  Gereja  yang  berdekatan  dengan  pesantren  di  Kelurahan Kebonlega,  dan  masyrakat  menganggap  bahwa  pihak  Gereja  melakukan pelanggran  aturan.  Dengan  demikian  pemulihan  kondisi  keamanan  dan ketertiban sangat diperlukan agar kondisi damai dan terjaga.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Kewaspadaan  Nasional Bakesbangpol Kota Bandung, informan mengemukakan bahwa
“Upaya  pemulihan  ketertiban  pasckonflik  melalui  monitoring  dari  Pemerintah Daerah khususnya Bidang Kewaspadaan Nasional dan check lokasi pembangunan  Gereja.  Monitorig  dilakukan  setiap  minggu  pada  saat  setelah konflik  terjadi.  Untuk  melihat  setiap  perkembangan  situasi  wilayah  yang  akan langsung  dilaporkan  kepada  Walikota.  Tujuan  monitoring  yaitu  bentuk pengawasan dari Bidang Kewaspadaan Nasional agar konflik tidak terjadi kembali dan  menyebabkan  keresahan  di  dalam  masyayrakat.  Monitoring  dilakukan berkoordinasi dengan FKUB Bojongloa Kidul, dan Kelurahan Kebonlega.”
Kemudian  hal  serupa  dikemukakan  oleh  Lurah  Kebonlega  terkait  upaya pemulihan  kondisi  keamanaan  dan  ketertiban  pada  saat  konflik  beliau mengemukakan:
“Setelah  konflik  itu  terjadi,  upaya  pemulihan  kondisi  ketertiban  dan  keamanan dilakukan  oleh  kelurahan  dengan  cara  pendekatan  kepada  masyarakat  yang menolak  dengan  mencari  tahu  alasan  mereka  masih  menolak  pendiran  rumah ibadah.  Dan  cara  lain  yaitu  dengan  membentuk  tim  verifikasi  untuk memverifikasi  dokumen  persyaratan  pendirian  Gereja  dari  pihak  Panitia.  Seperti dokumen  persetujuan  warga  RW  09  yang  lengkapi  dengan  tandatangan  dan fotocopy KTP yang satu persatu mendatangi warga RW 09 dan ditanya mengenai pendirian  Gereja  sesuai  yang  tertera  dalam  dokumen  persetujuan  warga  RW  09. Ini  dilakukan  karena  Lurah  ingin  mengetahui  secara  langsung  apakah  dokumen yang dikumpulkan oleh Panitia sudah sesuai sesuai dengan PMB Nomor 8 dan 9 tentang Pendirian Rumah Ibadah, untuk sealnjutnya dapat direkomendasikan ke tingkat Kecamatan. Dengan bukti berupa video yang Lurah dokumentasikan. Dan ternyata  terindikasi  empat  orang  yang  masih  menolak  dengan  pendirian  rumah ibadah.”
Upaya  pemulihan  kondisi  ketertiban  dan  keamanan  dari  konflik  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Kota  Bandung,  Kelurahan  Kebonlega,  dan  pengurus  RW  09 dengan melakukan pengawasan dan pendekatan kepada masyarakat yang masih
menolak  pendirian  Gereja.  Pendekatan  dilakukan  agar  mengetahui  penyebab penolakan dan penolakan dilakukan kurang lebih oleh empat orang yang sangat tidak  ingin  Gereja  tersebut  didirikan  dengan  alasan  takut  adanya  penyebaran agama  Kristen  (kristenisasi)  pada  masyarakat.  Namun  mayoritas  mayarakat sudah  menandatangi  pesetujuan  pendirian  Gereja  di  RW  09  dengan  bukti  surat persetujuan  Warga  RW  09,  yang  dilengkapi  dengan  tanda  tangan  dan  fotokopi KTP yang telah sahkan/dilegalisir oleh Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung berjumlah  232  orang.  Dan  setelah  dilakukan  pengecekan  langsung  oleh  Lurah Kebonlega  dan  pengurus  RW  09  atas  dokumen  tersebut  tidak  ditemukannya pemalsuan  tanda  tangan  atau  fotokopi  KTP  yang  telah  kadaluarsa.  Tuduhan antara  yang  diberikan  masyarakat  kepada  panitia  pembangunan  Gereja  tidak dapat  dibuktikan  dengn  bukti  fisik  karena  bukti  tersbebuut  sudah  sangat  jelas bahwa  mayoritas  masyrakat  mendukung  penuh  pembangunan  Gereja.  Hal  ini terbukti bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Kelurahan Kebonlega, dan  pengurus  RW  09  sudah  menjadikan  situasi  aman  dan  tertib  dan  pendirian Gereja bisa dilanjutkan.
2. Peacemaking
a. Melakukan Musyawarah dan Negosiasi
Peacemaking berkenaan  dengan  proses  mempertemukan  atau  merekonsiliasi sikap  politik  dan  strategi  dari  pihak-pihak  bertikai.  Proses  tersebut  dapat dilakukan  negosiasi  atau  musyawarah  antara  pihak-pihak  bertikai,  juga  dapat melibatkan  pihak  ketiga  apabila  kedua  belah  pihak  merasa  membutuhkannya dengan  melakukan  mediasi,  arbitrasi,  maupun  dapat  melalui  lembaga  peradilan negara.  Syarat  dari  pihak  ketiga  adalah  harus  netral  tidak  memihak  dan  dapat persetujuan dari pihak-pihak yang bertikai. Pada proses peacemaking inilah arah tujuan  dan  keluaran  dari  resolusi  konflik  ditentukan  apakah  metode win&win solution , win&lose  solution, atau  kah avoiding (penghindaran).  Hasil  Wawancara peneliti  dengan  Lurah  Kebonlega  mengenai  upaya  musyawarah  dan  negosiasi dalam penyelesaian konflik pendirian Gereja, beliau mengemukakan:
“Musyawarah  dan  negosiasi  difasilitasi  oleh  Kelurahan  Kebonlega  bertempat  di Aula  kantor  Kelurahan  Kebonlega  sebanyak  tiga  kali  dengan  mempertemukan pihak  masyarakat  yang  menolak  dengan  pihak  panitia  Gereja.  Dipertemukan hingga  tigakali  dikarenakan  pihak  masyrakat  tetap  menolak  dan  tetap  ingin adanya  peninjauan  ulang  dan  saat  dimintai  bukti  tetang  tuduhannya  pihak tersebut  tidak  dapat  memberikan  bukti  kuat.  Secara  adminitrasi  sudah  lengkap
dan  adminitrasi  sesuai  persyaratan  PMB  Nomor  8  dan  9  Tentang  Pendirian Rumah  Ibadah,  maka  hasilnya  pendirian  Gereja  tetap  dilakukan  karena  tidak ditemukan pelanggaran hukum.”
Kemudian  hal  yang  sama  pada  wawancara  peneliti  dengan  Sekretaris  RW  09 mengenai  proses  musyawarah  dan  negosiasi  pada  penolakan  pendirian  rumah ibadah, beliau mengemukakan:
“Musyawarah sudah difasillitasi oleh pengurus RW 09 dan Kelurahan Kebonlega, dengan  sepakat  bahwa  pendirian  rumah  ibadah  terus  bisa  berlanjut  karna masyarakat  yang  menolak  tidak  dapat  menunjukan  bukti  atas  tuduhannya mengenai  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  panitia  Gereja.  Akhirnya pembangunan Gereja bisa berjalan dengan aman.”
Dan hasil wawancara peneliti dengan Panitia Pembanguna Gereja Bethel, informan mengemukakan:
“Pihak  panitia  mengikuti  arahan  Lurah  Kebonlega  untuk  ikut  dalam  proses musyawarah  dan  negosiasi  dengan  masyarakat.  Dan  menemukan  kata  sepakat untuk  tetap  melanjutkan  pembangunan.  Dan  pihak  panitia  Gereja  sudah memenuhi  syarat  pendirian  ruamh  ibadah  sesuai  dengan  PMB  Nomor  8  dan  9 tentang Pendirian Rumah Ibadah.”
Upaya  musyawarah  dan  negosiasi  dengan  data  akurat  yang  peneliti temukan  dilapangan  bahwa  proses  musyawarah  dan  negosiasi  sudah menemukan win & win solution dan sepakat pendirian rumah ibadah dilanjutkan sebagai semsetinya. Hal ini terbukti dengan hasil musyawarah dan negosiasi atau disebut  sosialisasi  yang  difasilitasi  Kelurahan  Kebonlega  adanya  tanda  tangan warga  RW  09  yang  tidak  keberatan  dengan  rencana  pendirian  Gereja  melalui berita  acara  Sosialisai  RW  09.  Dalam  berita  acara  tersebut  disebutkan  bahwa warga  RW  09  mendukung  untuk  pendirian  sebuah  Gereja  di  Kelurahan Kebonlega dengan catatan sebagai berikut:
1. Pihak pengurus gereja tidak menjalankan atau menyebarkan kristenisasi kepada Warga RW 09 dan sekitarnya.
2. Menjaga kerukunan umat beragama dan menjaga keamanan, ketertiban di Wilayah RW 09.
3. Tidak membuat sumur/galian/artesis/ melebihi kedalaman 100m lebih.
4. Memelihara jalan di Wilayah RW 09.
5. Bekerjasama sama dengan pengurus RW 09.
Walaupun  proses  musyawarah  tidak  dilakukan  hanya  sekali  lalu menemukan  solusi,  tapi  akhirnya  proses  penyelesaian  konflik  dengan musyawarah dapat terlaksana dengan baik sehingga pembangunan Gereja Bethel Indonesia  di  Kelurahan  Kebonlega  dapat  dilaksanakan  tanpa  perlu  khawatir  jika adanya timbul konflik kembali. Dengan hasil kesepakatan bahwa masyrakat akan merasa  aman  dan  nyaman  jika  panitia  pembangunan  Gereja  dapat  menjamin tidak  adanya  penyebaran  kristenisasi  kepada  masyarakat  Kelurahan  Kebonlega, dan  bekerja  sama  dalam  hal  memelihara  wilayah  Kelurahan  Kebonlega.  Hal tersebut merupakan point penting yang diinginkan oleh masyarakat yang diwakili oleh RW
09.  Bukan  semata  masyarakat  anti  toleran  terdahap  agama  yang  minoritas namun  perlu  adanya  pendekatan  yang  dilakukan  oleh  panitia  pembangunan Gereja  bahwa  akan  ada  pembangunan  Gereja  sehingga  dapat  terhindar  dari konflik yang seperti ini.

## b. Adanya Intervensi Pihak Ketiga
Pihak  ketiga  dalam  resolusi  konflik  dimaksudkan  kepada  orang,  kelompok, atau  lembaga  yang  dipercaya  oleh  pihak-pihak  yang  berkonflik  untuk  turut membantu  memberikan  solusi  atas  permasalahan  yang  menyebabkan  konflik. Keputusan hanya mengikat para pihak yang terlibat konflik sampai pihak ketiga tidak  mempunyai  wewenang  untuk  mengambil  keputusan  mengenai  konflik. Pihak  ketiga  bisa  berupa  kembaga  pemerintah,  lembaga  arbitrase  yang dibentukan  undang-undang,  lembaga  mediasi,  atau  pihak  ketiga  yang  dibentuk berdasarkan  kesepakatan  pihak-pihak  yang  terlihat  konflik.  Menurut  hasil wawnacara  dengan  Kepala  Badan  Kewaspadaan  Nasioanl  Bakesbangpol  Kota Bandung, beliau mengemukakan:
“Dalam  konflik  terjadi  perlu  adanya  keterlibatan  pihak  ketiga  selain  pihak  yang sedang  bertikai  agar  segera  menemukan  solusi.  Dalam  proses  penyelesaian konflik  ada  keterlibatan  dari  pihak  ketiga  diantaranya  Forum  Kerukunan  Umat Beragama  (FKUB)  Bojongloa  Kidul  sebagai  organisasi  kemasyarakatan  yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama, FKUB memiliki peran dan fungsi yang sangat  strategis  dalam  berperan  serta  membangun  daerah  masing-masing  di tengah  krisis  multidimensional  yang  tengah  terjadi  yang  berkoordinasi  dengan Lurah  Kebonlega,  Polsek  Bojonglo  Kidul,  Camat  Bojongloa  Kidul  dalam  proses sosialisasi permohonan pendiria Gereja.”
Intervensi pihak ketiga atau adanya keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik  pendirian  Gereja    dibuktikan  dengan  adanya  berita  acara  musyawarah yang  bertempat  di  Aula  Kecamatan  Bojongloa  Kidul  yang  dihadiri  oleh  Camat Bojongloa Kidul, Lurah Kebonlega, perwakilan KUA, perwakilan Polsek Bojongloa Kidul,  dan  Badan  Kewaspadaan  Nasioanal  Bakesbangpol  Kota  Bandung  dengan hasil musyawarah sebagai berikut :
1. Musyawarah  mufakat  untuk  penyelesaian  permasalahan  pembangunan  Gereja berdasarkan UUD dan Pancasila
2. Warga berharap adanya penempuhan tahapan sosialisasi rencana pembangunan Gereja terhadap warga masyarakat
3. Adanya cek lapangan oleh muspika tentang verifikasi data rencana pembangunan Gereja.
4. Pengumpulan  bersama  atau  rapat  bersama  yang  difasilitasi  oleh  kecamatan anatara pihak verifiaksi RW 09, tokoh agama, dan pihak-pihak yang keberatan.
5. Lurah akan mengundnag dan memverifikasi ke beberapa tokoh dan warga sesuai daftar tanda tangan persetujuan/dukungan
Peran  pihak  ketiga  tidak  bisa  sepenuhnya  bisa  memutuskan  namun  hanya sebagai  pemberi  solusi  dan  berperan  sebagai  pihak  yang  netral  atau  tidak memihak.  Dengan  hasil  kesepakatan  yang  tidak  memberatkan  salah  satu  pihak dan  harus  disetujui  oleh  dua  pihak  yang  bertikai.  Cara  yang  dilakukan  dalam keterlibatan orang ketiga ini sebagai pihak penengah diantara pihak yang bertikai dengan mengundang seluruh masyarakat RW 09 Kelurahan Kebonlega dan pihak panitia  pembangunan  Gereja  dalam  kegiatan  sosialisasi  oleh  Lurah  Kebonlega dengan  tujuan  ingin  ada  keterbukaan  dari  masyarakat  dan  pihak  panitia pembangun Gereja sehingga adanya kesepakatan damai dan menjalin kerjasama dalam jangka panjang.
c. Pembuatan Peraturan Mengenai Objek Konflik
Kebijakan dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan, program-program, keputusan-keputusan,  undang-undang,  ketentuan-ketentuan,  usulan-usulan dan  rancangan-rancangan  yang  berisi  strategi  dan  taktik  untuk  mencapai  suatu tujuan. Hubungan kebijakan dan konflik adalah suatu kebijakan yang tidak tepat sasaran  dan  tidak  dilaksanakan  dengan  baik  maka  akan  menyebabkan  konflik.
Tetapi  konflik  juga  dapat  menjadi  sumber  pembuatan  kebijakan  baru  karena pada  dasarnya  hasil  dari  upaya  penangann  konflik  akan  beupa  keputusan- keputusan,  ketentuan-ketentuan,  dan  atau  peraturan-peraturan  mengenai sumber-sumber  konflik  tersebut.  Dalam  resolusi  konflik  rumah  ibadah  Gereja Bethel  Indonesia  di  Kelurahan  Kebonlega  ini  pemerintah  yang  memiliki kewenangan untuk membuat dan mengeluarkan kebijakan sebagai kewajibannya untuk menangani konflik.
Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kota Bandung mengemukakan bahwa:
“Sebenarnya  peraturan  dalam  pendirian  rumah  ibadah  sudah  ditentukan pertauran  melalui  SKB  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Agama  Nomor  8  da Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  tahun  2006  Tentang  Pendirian  Rumah  Ibadah. Dengan  adanya  peraturan  tersebut  sudah  diatur  jelas  mengenai  persyaratan pendirian  rumah  ibadah.  Namun  karena  di  Bandung  sempat  ada  beberapa masalah  dalam  pendirian  rumah  ibadah,  Pemerintah  Kota  Bandung  telah menerbitkan  3  kebijakan  yang  memperkuat  perlindungan  hak  atas  dasar kebebasan beragama dan berkeyakinan, di antaranya:
1. Terbitnya  Surat  Edaran  Wali  Kota  Bandung  tertanggal  12  Juli  2016  tentang larangan  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum  (unjuk  rasa),  demonstrasi  di sekitar tempat ibadah;
2. Terbitnya Surat Edaran Wali Kota Bandung tertanggal 7 Desember 2016 tentang penggunaan  gedung  pertemuan  untuk  kegiatan  keagamaan  yang  bersifat insidental;
3. Terbitnya Surat Edaran Wali Kota Bandung tertanggal 7 Desember 2016 tentang jaminan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan.”
Dengan  dibuatnya  peraturan  tersebut  diharapkan  masalah  dalam  antar umat  Bergama  terutama  pada  kasus  pendirian  rumah  ibadah  dapat terselesaikan. Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai Kota Ramah HAM sesuai dengan penghargaan yang diberikan oleh Komnas HAM bertujuan ingin membuat situasi  aman  dan  nyaman  bagi  seluruh  umat  beragama  dalam  melakukan pembangunan rumah ibadah, beribadah, dan beragama sesuai dengan Pancasila sila ke satu bahwa “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

## 3. Peacebulding
a. Implementasi Peraturan Mengenai Objek Konflik
Setelah pembuatan keputusan atau peraturan sebagai upaya resolusi konflik, tentu  saja  keputusan  dan  peraturan  tersebut  harus  dilaksanakan  oleh  semua pihak,  terutama  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  konflik.  Pada  implementasi kebijakan  ini  perlu  memperoleh  dukungan  sumberdaya,  dan  penyusunan
organisasi  pelaksana  kebijakan.  Dalam  upaya  resolusi  konflik  rumah  ibadah gereja  bethel  indonesia  ini,  pemerintah  telah  membuat  dan  memberlakukan peraturan-peraturan  yang  di  harapkan  dapat  menyelesaikan  atau  meredam konflik yaitu keputusan Menteri bersama No 8 dan 9 Menteri Agama dan Menteri Dalam  Negeri  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah  atau  Wakil Kepala  Daerah  Dalam  Pemeliharan  Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan Forum  Umat  Beragama  dam  Pendirian  Rumah  Ibadah  di  Kelurahan  Kebonlega Kecamatan  Bojongloa  Kidul  Kota  Bandung.  Hasil  wawancara  dengan  Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Kota Bandung, beliau mengemukakan bahwa:
“Peraturan mengenai pendirian rumah ibadah sudah diatur. Dalam impelementasinya  masih  ada  kasus  penolakan  yang  terjadi  di  Bandung  dalam pendirian  Gereja.  Kasusnya  sama  yaitu  masyarakat  ingin  pemerintah  mencabut izin  pendirian  ruamh  ibadah.  Ada  yang  hingga  disarankan  untuk  di  PTUN  kan namun pihak yang keberatan tidak dapat memperlihatkan bukti berupa data. Ini menjadi  pekerjaan  Pemerintah  Daerah  dengan  bagaimana  cara  tetap  manjaga keurukunan antar umat beragama.”
Hasil wawancara dengan Panitia Pembangunan Gereja Bethel Indonesia, beliau mengemukakan:
“Peraturan  pendirian  rumah  ibadah  sudah  diatur  dengan  baik  agar  terjalinnya kerukunan  antar  umat  Beragama.  Peraturan  diatur  untuk  seluruh  umat  agama di  Indonesia.  Sehingga  tidak  akan  ada  perpecahan  agama  di  Indonesia.  Bahwa kehidupan  sosial  hidup  berdampingan.  Sehingga  tercipta  hubungan  toleransi antar umat beragama.”
Impementasi  kebijakan  dalam  pendirian  rumah  ibadah  dari  panitia pembangunan  Gereja  sudah  menjalankan  sesuai  prosedur  yang  ada  sehingga dapat  langsung  di  rekomendasikan  dan  disahkan  oleh  Walikota  Bandung. Kebijakan  yang  sudah  di  atur  dalam  PMB  Nomor  8  dan  9  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah  atau  Wakil  Kepala  Daerah  Dalam Pemeliharan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama dam  Pendirian  Rumah  Ibadah  bahwa  Kepala  Daerah  menjamin  kebebasan berkeyakinan  dan  menjalankan  ibadah  sehingga  kerukunan  antara  umat Beragama  dapat  terjalin  dengan  baik.  Perlindungan  hak  atas  berkeyaninan, beragama  dan  beribadah  terutama  di  Indonesia  dapat  ditelusuri  dari  Pancasila khususnya  sila  pertama  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”,  menyampaikan  bahwa
Negara  Kesatuan  Indonesia  berdasarkan  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan warga  Indonesia  harus  bisa  mengembangkan  semangat  toleransi,  saling menghormati  antar  pemeluk  keyakinan,  agama  dan  kepercayaan  yang  berbeda- beda  atas  dasar  nilai  universal  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  tersebut.  Atas  dasar tersebut  sudah  menjadi  tanggung  jawab  Kepala  Daerah  untuk  menjaga kondusifitas  Kota  agar  konflik  tidak  menjadi  sebuah  ancaman  yang  besar  bagi masyarakat.  Resolusi  konflik  dalam  implementasi  kebijakan  mengenai  objek konflik  sudah  dapat  dijalan  dengan  baik  dengan  hasil  kedaan  dan  situasi  yang kembali kondusif namun sosialisasi kebijakan mengenai pendirian rumah ibadah harus  tetap  dijalankan  karena  jangan  sampai  ketidapahaman  masyarakat tentang  hal  tersebut  di  manfaatkan  oleh  sekelompok  orang  untuk  membuat konflik demi kepentingan pribadi.

## b. Menjalin Hubungan Kerjasama
Kerjasama  dapat  di  artikan  sebagai  suatu  usaha  bersama  antara  orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama.  Bentuk  kerja  sama  tersebut  berkembang  apablia  orang  dapat  di gerakan untuk mencapai suatu tujuan bersama dan harus ada kesadaran bahwa tujuan  tersebut  dikemudian  hari  mempunyai  manfaat  bagi  semua  Kerjasama timbul  apabila  orang  menyadari  bahwa  mereka  mempunyai  kepentingan- kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai tujuan yang bermanfaat bagi semua.
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Lurah  Kebonlega  mengenai  adanya  kerjasama antara masyrakat dengan pihak Gereja mengemukakan:
“Setelah musyawarah dan negosiasi dilakukan oleh pihak masyarakat dan panitia Gereja  pada  akhirnya  mencapai  titik  damai  sampai  saat  ini.  Tidak  ada  lagi masyarakat  yang  merasa  keberatan  atas  pendirian  rumah  ibadah.  Bentuk terimaksih  dari  Panitia  kepada  warga  RW  09  pihak  Gereja  memberika  1  buah ambulance,  tanah  wakaf,  dan  bantuan  usaha  sebesar    Rp.  500.000,-.  Bantuan diberikan bukan bentuk pungli atau suap karena bantuan diberikan setelah izin pendirian Gereja telah selesai.”
Keterangan  tersebut  dibenarkan  oleh  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Panitia Pembangunan Gereja, beliau mengemukakan:
“Bantuan yang diberikan oleh Panitia merupakan bentuk terimakasih dan sudah menjadi  kesepakatan  bersama  untuk  menjaga  Wilayah  RW  09.  Berupa  satu ambulance,  tanah  wakaf  dan  bantuan  usaha.  Besar  harapan  panitia  agar
bantuan tersbut dapat membantu kebutuhan di RW 09.”
Resolusi  konflik  setelah  tahap  musywarah  dan  negosiasi  disepakati  terjalinlah kerjasama  antara  masyrakat  dengan  panitia  pambanguna  Gereja.  Dengna  bukti sebanyak  230  masyrakat  menandatangani  dan  memberi  keterangan  bahwa masyarakat  sepenuhnya  sudah  setuju  dengan  pembangunan  Gereja.  Bentuk terimakasih  dan  sesuai  kesepakatan  untuk  tetap  menjaga  lingkungan  RW  09 maka  pihak  panitia  pembangunan  Gereja  meberikan  CSR  berupa  satu ambulance,  tanah  waqaf  dan  bantuan  untuk  dana  usaha  bagi  masyarakat  yang memiliki usaha. Bantuan tersebut diberikan dua bulan setelah izin memndirikan bangunan  sudah  ada.  Ini  terbukti  bahwa  menjalin  kerjasama  antar  pihak masyarakat dan panitia sudah terjalin dengan optimal.

## c. Terjalin Keadaan Damai
Terjalin  keadaan  damai  dan  terus  menerus  merupakan  tujuan  akhir  dari kegiatan  resolusi  konflik.  Damai  bukanlah  semata-mata  ketiadaan  perang,  tapi suatu  keadaan  dinamis,  partisipatif,  dan  kondusif  yang  berdasar  pada  nilai-nilai universal  di  segala  level  keseharian  yaitu  keadaan  damai  dalam  resolusi  konflik berhubungan dengan keberhasilan upaya atau hasil resolusi konflik (kesepakatan,  peraturan  atau  undang-undang)  untuk  menyelesaikan  konflik. Hasil  wawancara  peneliti  dengan  Kepala  Badan  Kewaspadaan  Nasional Bakesbangpol Kota Bandung beliau mengemukakan:
“Saat ini tidak ada pelaporan atau indiaksi konflik yang terjadi di Wilayah Kebonlega. Saat melakukan monitoring situasi sudah kembali damai dan tertib, tidak adanya ujuk rasa. Namun tetap perlu akan dilakukan monitoring hingga gedung tersebut sudah jadi.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Lurah  Kebonlega  mengenai  terjalinnya keadaan damai, beliau mengemukakan:
“Sampai saat ini dalam kehidupan masyarakat di RW 09 sudah damai tidak ada yang  menolak  karna  menolakpun  sudah  ditetapkan  bahwa  pendirian  Gereja sudah  sah  dan  sudah  ditetapkan.  Namun  perlu  tetap  melakukan  pengawasan agar  tidak  ada  lagi  ujaran  kebencian  apalagi  merusak  kerukunan  umat beragama.”
Warga RW 09 tidak lagi merasa keberatan dengan pendirian rumah ibadah asal sesuai dengan kesepakatan bersama untuk menjaga lingkungan RW 09 dan
tidak  merugikan  wara  RW  09.  Dari  hal  tersebut  bahwa  resolusi  konflik  sudah dilakukan  dengan  optimal  dengan  terbukti  dari  setiap  tahap  resolusi  konflik dilakukan  dengan  semestinya  sehingga  menemukan  kesepakatan  yang mengahsilkan  keadaan  yang  aman,  nyaman  sejahtera  sesuai  dengan  Visi  Kota Bandung sebagai Kota yang Aman, Nyaman, dan Sejahtera. Resolusi konflik pada tahap  terakhir  dan  menjadi  tujuan  awal  dalam  meresolusi  konflik  yaitu  terjalin keadaan yang damai dan tidak ditemukan indikasi terjadinya penolakan kembali. Panitia Gereja dapat dengan tenang membangun Gereja tanpa adanya ancaman. Namun  perlu  adanya  pengawasan  yang  tetap  dilakukan  oleh  RW  09  dan  Lurah Kebonlega  agar  tetap  pada  prosedur  atau  kebijakan  yang  telah  ada  sehinngga situasi  kondusif  dapat  terjalin  cukup  lama.  Baha  resolusi  konflik  sudah dilakukan dengn semaksimal mungkin berkat kerjasama yang solid semua pihak yang  terlibat.  Ini  bisa  menjadi  contoh  dalam  resolusi  konflik  dalam  pendirian rumah ibadah di wilayah lain di Kota Bandung.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dari pembahasan peneliti mengenai Resolusi Konflik dalam Pendirian  Rumah  Ibadah  Gereja  Bethel  Indonesia  Kelurahan  Kebonlega Kecamatan  Bojongloa  Kidul  Kota  Bandung,  peneliti  mengambil  kesimpulan sebagai berikut :
1. Peacekeeping
a. Melakukan Pengawasan di Tempat Konflik
Pengawasan ditempat konflik telah dilaksanakan dengan optimal oleh Pemrintah Kota  Bandung,  Kelurahan,  Polsek  Bojongloa  Kidul,  Babinkamtibmas,  dan pengurus RW 09 sehingga konflik dapat segera ditangani.
b. Adanya keterlibatan Aparat Penegak Hukum
c. Keterlibatan  penegak  hukum  atau  aparat  kepolisian  dalam  melakukan pengawasan  di  tempat  terjadinya  konflik  telah  dilakukan  secara  rutin  yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Babinkamtibams, Kelurahan Kebonlega, dan pengurus RW 09.
2. Peacemaking
a. Melakukan Musyawarah dan Negosiasi
Musywarah dan negosiasi berhasil dilakukan dengan beberpa kesepakatan
b. Adanya Intervensi Pihak Ketiga
c. Intervensi pihak ketiga atau adanya keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian konflik  pendirian  Gereja.  Ini  terbukti  dengan  adanya  berita  acara  musyawarah yang  bertempat  di  Aula  Kecamatan  Bojongloa  Kidul  yang  dihadiri  oleh  Camat Bojongloa Kidul, Lurah Kebonlega, perwakilan KUA, perwakilan Polsek Bojongloa Kidul,  dan  Badan  Kewaspadaan  Nasioanal  Bakesbangpol  Kota  Bandung Pembuatan Peraturan Mengenai Objek Konflik
d. Peraturan sudah sangat jelas mengenai pendirian rumah ibadah.
3. Peacebuilding
a. Menjalin Hubungan Kerjasama
Masyarakat  tidak  lagi  merasa  keberatan  dengan  adanya  pendirian  Gereja  di  RW 09 Kelurahan Kebonlega, karena masyarakat percaya bahwa tolerasni itu penting. b. Terjalin Keadaan Damai
Warga  RW  09  tidak  lagi  merasa  keberatan  dengan  pendirian  rumah  ibadah  asal sesuai dengan kesepakatan bersama untuk menjaga lingkungan RW 09 dan tidak merugikan wara RW 09.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Robert H. Lauer. 2001. Perspektif Tentang Perubahan Sosial . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Rusdiana, H.A M.M. 2015. Manajemen Konflik. Bandung. Pustaka Setia Adon Nasrullah Jamaluddin. 2015. Agama & Konflik Sosial Studi Kerukunan Umat Beragama,  Radikalisme,  Dan  Konflik  Antarumat  Beragama. Bandung:  Pustaka Setia.
Elly  M.  Setiadi  dan  Usman  Kolip.  2011. Pengantar  Sosiologi  Pemahaman  Fakta dan  Gejala  Permasalahan  Sosial:  Teori,  Aplikasi,  dan  Pemecahannya .  Jakarta: Kencana Prenada Media GrouP
Halili,  Naispospos,  dan  Tigor  Bonar.  2015. Dari  Stagnasi  Menjemput  Harapan Baru:  Kondisi  Kebebasan  Beragama/Berkeyakinan  di  Indonesia  tahun  2014 . Jakarta: Setara Institute- Pustaka Masyarakat Setara.
Hakim,  Bashori  A.  2004. Fungsi  Sosial  Rumah  Ibadah  dari  Berbagai  Agama: dalam  Perspektif  Kerukunan  Umat  Beragama .  Jakarta:  Proyek  Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.
Meleong,  J.Lexy.  2007. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Nasdian, Fredian Tony. 2003. Pengembangan Masyarakat . Bogor: Yayaysan Obor Indonesia.
Jamaludin, Dr Adon Nasrulloh. 2015. Agama & Konflik Sosialm Studi Kerukunan Umat  Beragama,  Radikalisme,  dan  Konflik  Antarumat  Beragama .  Bandung: Pustaka Setia.