Pengesahan Perda Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Di Provinsi Gorontalo

## Fence M Wantu

## Abstrak
Peraturan  daerah  terhadap  tata  ruang  di  Provinsi  Gorontalo  sangat  berarti  bagi lingkungan  hidup  ke  depan  daerah  ini  sendiri.  Keberanian  dari  pihak  eksekutif maupun  legislatif  untuk  mengesahkan  draf  rancangan  peraturan  daerah merupakan  komitmen  yang  ditungu-tunggu  masyarakat.  Dengan  kehadiran peraturan  daerah  tentang  tata  ruang,  maka  berbagai  problem  yang  berkaitan dengan  tata  ruang  terutama  pemanfaatan  lahan  dan  lingkungan  hidup  mendapat solusi yang terbaik.
Kata kunci: Perda, Tata Ruang, Lingkungan, Kelestarian Hidup .

## Pendahuluan
Keanekaragaman  hayati  yang  dimiliki  negara  Indonesia  merupakan  potensi ataupun modal yang sangat besar bagi masyarakat indonsesia untuk dapat dimanfaatkan. Salah satu potensi yang besar di Indonesia adalah sumber daya hutannya dan hal ini dapat dijadikan  sebagai  sumber  devisa  bagi  negra  Indonesia.  Untuk  itu  dalam  kegiatan pembangunan  sumber  daya  alam  (SDA)  dan  lingkungan  hidup  (LH)  tersebut  harus diarahkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dengan  tetap  mempertimbangkan prinsip-prinsip keberlanjutan pembangunan nasional di masa mendatang.
Pada  masa pembangunan  lalu,  kegiatan  pembangunan  dan  peningkatan jumlah penduduk  mengakibatkan  tekanan  terhadap  sumber  daya  alam  dan  penurunan  mutu lingkungan telah menimbulkan berbagai pemanfaatan ganda pada suatu wilayah/kawasan pertanahan tertentu. Pemanfaatan ganda atas ruang yang tidak berdasarkan atas asas-asas penataan  ruang  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  2  UU  No  24  tahun  1992  tentang Penataan Ruang, dapat menimbulkan berbagai konflik kepentingan.
Pengelolaan  tanah perlu ditata dalam bentuk arahan, pedoman, dan ketentuan- ketentuan  mengenai  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  tanah.  Pola pengelolaan  tersebut  sudah  barang  tentu  mengacu  pada  asas-asas  penataan  ruang  yaitu asas terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Dalam  hal  ini  pengertian  untuk  lebih  berkonotasi  kepada  sistem  hasil  pengambilan keputusan ( policy descision ).
Demikian  pula  Penggunaan  usaha  tanah  harus  sesuai  dengan  UU  Tata  Ruang, tata  guna  tanah  perlu  dikembangkan  lebih  lanjut  untuk  meningkatkan  kelestarian,
produktifitas dan mutu tanah serta pencegahan kerusakan dan kemerosotan kesuburannya. Tata  guna  tanah  juga  dimaksudkan  untuk  memberikan  pedoman  dan  pengarahan  dalam meningkatkan  efisiensi  penggunaan  tanah  yang  tersedia  untuk  berbagai  kegiatan pembangunan.  Dalam  penatagunaan  tanah  perlu  ditingkatkan  usaha  penetapan  hutan lindung,  suaka  alam  dan  wilayah  perlindungan  lingkungan  khusus  lainnya  untuk menghindari bencana ekologis di kemudian hari.
Kenyataan  yang  ada  sekarang  Provinsi  Gorontalo  memiliki  lingkungan  yang begitu  laur  biasa  indahnya,  namun  demikian  lingkungan  tersebut  lambat  laun  mulai berubah  tidak  sesuai  dengan  prinsip  tata  ruang.  Salah  satu  kelemahan  mendasar  dari pergeseran  penggunaan  dan  pemanfaatan  ruang  tersebut  karena  belum  adanya  suatu payung  hukum  di  daerah  berupa  Perda  tata  ruang  yang  mengatur  lingkungan  hidup  di Gorontalo. Sesungguhnya kehadiran peraturan daerah berupa Perda tata ruang di Provinsi Gorontalo  sangat  membawa  manfaat  tidak  hanya  fdari  segai  penggunaan  dan pemanfaatan lingkungan, tapi juga sebagai dasar pijakan dari pemerintah untuk mengatur lingkungan yang ada di Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan  kenyataan  yang  ada  sekarang  belum  adanya  payung  hukum  dari tata ruang tersebut menyebabkan kondisi lingkungan yang di Provinsi Gorontalo semakin lama  semakin  tidak  teratur  lagi.  Pemerintah  seolah-olah  kehilangan  roh  dalam membangun  daerah  ini.  Kebijakan  yang  diambil  semata-mata  dilakukan  tanpa pertimbangan  dengan  untuk  jangka  waktu  mendatang.  Karenanya  jangan  heran  di Provinsi  Gorontalo  pemanfaatan  lingkungan  termasuk  tanah  dinilai  tidak  sesuai pemanfaatannya. Lahan sawah disulap seolah-olah menjadi kompleks perkantoran, hutan ditebang dijadikan kantor-kantor dan fasilitas pembangunan, lahan pertanian dibuat untuk keperluan perumahan dan lain sebagainya.
Kondisi  demikian  apabila  dibiarkan  berlangsung  terus  menerus  akan meyebabkan  daerah  di  waktu  mendatang  kurang  lebih  20  tahun  akan  kehilangan  lahan dan lingkungan. Bukti dari hal tersebut dapat dilihat semakin meningkatnya harga-harga tanah  yang  ada  diwilayah  termasuk  lokasi  pengembangan  termasuk  pengembangan pekantoran, perumahan, dan lain sebagainya. Walaupun diakui bahwa saat ini pemerintah Provinsi  Gorontalo  sementara  mempersiapkan  Perda  Tata  Ruang,  namun  demikian kehadiran perda tersebut terkesan lambat karena pada dasarnya pembangunan mulai dari perkantoran,  perumahan,  lokasi  bisnis  dan  lain  sebagainya  tidak  dapat  direm  juga. Sementara  yang  dibutuhkan  untuk  mengerem  pembangunan  yang  tidak  sesuai  dengan prinsip tata ruang hanyalah Perda Tata Ruang sendiri. Untuk itu dalam tulisan iti penulis
mencoba membuat analisis begitu berartinya Perda Tata Ruang untuk saat ini di wilayah Provinsi Gorontalo dalam menjaga kelangsungan lingkungan hidup.

## Pengertian Tata Ruang
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1992  jo  Pasal  1  ayat  (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Penataan Ruang adalah Suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian  pemanfaatan ruang.
Ruang  dapat  diartikan  sebagai  wadah  kehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup lainnya  serta  sumber  daya  alam.  Ruang,  baik  sebagai  wadah  maupun  sebagai  sumber daya  alam,  adalah  terbatas.  Sebagai  wadah  dia  terbatas  pada  besaran  wilayahnya, sedangkan  sebagai  sumber  daya  terbatas  pada  daya  dukungnya.  Oleh  karena  itu, pemenfaatan  ruang  perlu  ditata  agar  tidak  terjadi  pemborosan  dan  penurunan  kualitas ruang (Ahmadi, 1995: 1).
Sementara  tata  ruang  adalah  Tata  ruang  adalah  wujud  struktur  ruang  dan  pola ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Kemudian Pasal 3 UU No 26 tahun 2007 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang  bertujuan  untuk  mewujudkan  ruang  wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya rencana tata ruang yang konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang di antaranya mengindahkan kenyamanan lingkungan, keamanan serta budaya dan adat masyarakat setempat; tertibnya pemanfaatan ruang  dan  meningkatnya  kinerja  kelembagaan  pengelolaan  penataan  ruang  di  pusat  dan daerah.
Sementara Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 berbunyi bahwa lingkungan  hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan  dan makhluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya  yang  mempengaruhi  kelangsungan perikehidupan  dan  kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup  lain.  Lingkungan  hidup yang tergganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi  manfaat  bagi  kesejahteraan  masyarakat  dan  kelangsungan  antara  generasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum.
Penegakan  hukum  lingkungan  berkaitan  erat  dengan  kemampuan  aparatur  dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu administratif, pidana dan perdata.
Menurut  Siti  Sundari  Rangkuti  dalam  Erwin  (2008)  penegakan  hukum lingkunan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam  ketentuan  hukum  yang  berlaku  secara  umum  dan  individual,  melalui  pengawsan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdatan.
Penegakan  hukum  lingkungan  tidak  hanya  ditujukan  untuk  memberikan hukuman  kepada  perusak  atau  pencemar  lingkungan  hidup. Tetapi juga  ditujukan  untuk mencegah  terjadinya  perbuatan  atau  tindakan  yang  dapat  menimbulkan  perusakan  dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat refresif, tetapi juga bersifat preventif (Sundari Rangkuti, 2000: 209-210).
Dalam  konsep  sistem  kehidupan  yang  berkelanjutan  di  bumi,  terdapat  empat sistem  lingkungan  yang  sangat  memerlukan  perhatian  serius  dari  setiap  orang. Keempat sistem lingkungan ini adalah: (1) Sistem biofisik, (2) Sistem sosial, (3) Sistem ekonomi, dan (4) Sistem politik  (Yusuf, 2000:114).
Pada  dasarnya  tujuan  penataan  ruang  antara  lain,  agar  tercapai  pemanfaatan ruang yang berkualitas yakni mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi  dampak  negatip  terhadap  lingkungan,  dan  mewujudkan  keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan keamanan.
Sementara  penyusunan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No 26 tahun 2007 menyebutkan sebagai berikut: Pertama,  Penyusunan  rencana  tata  ruang  wilayah  provinsi  mengacu  pada;  (a).  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Nasional.  (b).  Pedoman  bidang  penataan  ruang;  dan  (c).  Rencana pembangunan  jangka  panjang  daerah.  Kedua,  Penyusunan  rencana  tata  ruang  wilayah provinsi  harus  memperhatikan:    (a).  Perkembangan,  permasalahan  nasional  dan  hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi. (b). Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan  ekonomi  provinsi.  (c).  Keselarasan  aspirasi  pembangunan  provinsi  dan pembangunan  kabupaten/kota.  (d).  Daya  dukung  dan  daya  tampung  lingkungan  hidup. (e).  Rencana  pembangunan  jangka  panjang  daerah.  (f).  Rencana  tata  ruang  wilayah provinsi  yang  berbatasan.  (g).  Rencana  tata  ruang  kawasan  strategis  provinsi;  dan  (h). Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

## Pemanfaatan Tata Ruang
Program  Penataan  Ruang  bertujuan  meningkatkan  sistem  penyusunan  rencana tata  ruang,  memantapkan  pengelolaan  pemanfaatan  ruang,  dan  memantapkan pengendalian  pemanfaatan  ruang  terutama  untuk  mempertahankan  pemanfaatan  fungsi lahan irigasi teknis dan kawasan-kawasan lindung; meningkatkan kapasitas kelembagaan dan  organisasi  penataan  ruang  di  daerah,  baik  aparat  pemerintah  daerah,  lembaga legislatif,  dan  yudikatif  maupun  lembaga-lembaga  dalam  masyarakat  agar  rencana  tata ruang ditaati oleh semua pihak secara konsisten.
Sasaran yang diharapkan adalah tersedianya rencana tata ruang yang konsisten dan efektif sesuai dengan kaidah penataan ruang di antaranya mengindahkan kenyamanan lingkungan, keamanan serta budaya dan adat masyarakat setempat; tertibnya pemanfaatan ruang  dan  meningkatnya  kinerja  kelembagaan  pengelolaan  penataan  ruang  di  pusat  dan daerah.
Dalam  ketentuan  Pasal  33  ayat  (1)  sampai  ayat  (5)  Undang-Undang  No  26 tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  menegaskan  secara  lebih  jelas  mengenai  korelasi penatagunaan  tanah  dengan  penataan  ruang  dengan  uraian  lengkapnya  sebagai  berikut: Pertama, Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan  mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan  udara  dan  penatagunaan  sumber  daya  alam  lain.  Kedua,  Dalam  rangka pengembangan  penatagunaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diselenggarakan kegiatan  penyusunan  dan  penetapan  neraca  penatagunaan  tanah,  neraca  penatagunaan sumber  daya  air,  neraca  penatagunaan  sumber  daya  udara,  dan  neraca  penatagunaan sumber daya alam lain. Ketiga, Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan  prasarana  dan  sarana  bagi  kepentingan  umum  memberikan  hak  prioritas pertama  bagi  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  untuk  menerima  pengalihan  hak  atas tanah  dari  pemegang  hak  atas.  Keempat,  Dalam  pemanfaatan  ruang  pada  ruang  yang berfungsi  lindung,  diberikan  prioritas  pertama  bagi  Pemerintah  Dan  Pemerintah  Daerah untuk  menerima  pengalihan  hak  atas  tanah  bagi  pemegang  hak  atas  tanah  jika  yang bersangkutan akan melepaskan haknya.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  yang  dikemukan  oleh  (Soeromiharjo,  1990: 2) yang intinya menyatakan sebagai berikut Pola penggunaan tanah perlu disertai pedoman berupa  ketentuan  penggunaan  tanah  untuk  berbagai  kebutuhan  pembangunan  menurut potensi dan fungsi tanah, baik fisik maupun ekonomi. Secara keseluruhan kebijaksanaan-
kebijaksanaan  yang  mengatur  aspek-aspek  pengaturan  penguasaan  tanah,  penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran tanah.
Selanjutnya dalam penjelasan Bab II pasal demi pasal khususnya Pasal 33 ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2007  memberikan  kejelasan  makna  penyusunan neraca  penatagunaan  tanah,  air,  udara  dan  sumber  daya  alam  lain  meliputi  aktifitas- aktifitas  berikut  ini  Pertama,  Penyajian  neraca  perubahan  penggunaan  dan  pemanfaatan tanah,  sumber  daya  air,  udara  dan  sumber  daya  alam  lain  pada  rencana  tata  ruang wilayah.  Kedua,  Penyajian  neraca  kesesuaian  penggunaan    dan  pemanfaatan  tanah, sumber  daya  air,  udara  dan  sumber  daya  alam  lain  pada  rencana  tata  ruang  wilayah. Ketiga, Penyajian ketersediaan tanah, sumber daya air, udara dan sumber daya alam lain dan  penetapan  prioritas  penyediaannya  pada  rencana  tata  ruang  wilayah.  (Muchsin  dan Koeswahyono, 2008: 140).
Sementara  Pasal  33  ayat  (3)  UU  No  26  tahun  2007  menyatakan  perihal penatagunaan  tanah  pada  ruang  yang  direncanakan  untuk  pembangunan  sarana  dan prasarana  bagi  kepentingan  umum  memberikan  hak  prioritas  pertama  bagi  Pemerintah dan  Pemerintah  Daerah  untuk  menerima  pengalihan  hak  atas  tanah  dari  pemegang  hak atas tanah. Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) UU No 26 tahun 2007 menyebutkan juga hak prioritas pertama bagi  Pemerintah dan Pemerintah Daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan  pembangunan  kepentingan  umum  yang  sesuai  dengan  rencana  tata  ruang dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang mudah.
Sesungguhnya  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2007 mengandung  implikasi  politik  hukum  yang  membahayakan  hak  atas  tanah  khususunya subjek  hak  yang  lemah  aksesnya  atas  ekonomi,  sosial,  politik  sehingga  akan  dapat kehilangan  hak  atas  tanah  dengan  mudah  ketika  berhadapan  dengan  Pemerintah  atau Pemerintah  Daerah  yang  dengan  alasan  demi  penataan  ruang  untuk  pembangunan prasarana  dan  sarana  bagi  kepentingan  umum  seperti  fenomena  penggusuran  di  hampir setiap  daerah  di  Indonesia  setidak  sepuluh  tahun  terakhir  (Muchsin  dan  Koeswahyono, 2008: 141).
Untuk itu menurut  Maria Sumardjono, (2008: 249), seharusnya ada ukuran atau parameter. Ukuran atau parameter yang wajib menjadi pertimbangan sebelum diputuskan kebijaksanaan  yang  hendak  diambil  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  untuk melakukan  aktivitas  pengadaan  tanah  dengan  alasan  untuk  kepentingan  umum,  yakni sebagai  berikut:  Pertama,  Apakah  kebijaksanaan  yang  diambil  dapat  mengakibatkan pelanggaran  atas  hak  asasi  manusia  atau  tidak.  Kedua,  Apakah  kebijaksanaan  yang
diambil  akan  mengakibatkan  terjadinya  penurunan  kualitas  kehidupan  subjek  pemegang atas tanah atau tidak. Ketiga, Apakah kebijaksanaan yang diambil dalam hitungan neraca keadilan  lebih  menguntungkan  bagi  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah  atau menguntungkan masyarakat.

## Kendala dalam pemanfaatan tata ruang
Pada dasarnya kendala dalam penyusunan Rencana Umum  Tata Ruang tersebut antara  lain:  Pertama,  Rencana  yang  tersusun  tidak  memperhitungkan  keserasian, keseimbangan  dan  kelestarian  lingkungan.  Karena  itu  jika  rencana  tersebut  dijalankan sebagaimana  yang  ditetapkan  maka  diperkirakan  dalam  waktu  jangka  panjang  akan berakibat  fatal  bagi  kelangsungan  hidup  manusia  dan  makhluk  hidup  lainya.  Kedua, Tidak adanya ketegasan hukum bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam ruang. Artinya  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  penyimpangan  penggunaan  rencana  tata ruang  tidak  pernah  diberikan  sanksi.  Ketiga,  Dalam  perencanaan  tata  ruang  selalu disatukan  dengan  rencana  pengembangan.  Sehingga  penetapan  rencana  tata  ruang menjadi kabur karena simpang siur dengan rencana pengembangan. Seharusnya rencana pengembangan  mengacu  pada  rencana  tata  ruang.  Keempat,  Dalam  penetapan  rencana tata  ruang  lebih  banyak  di  dominasi  oleh  keputusan  politik,  sehingga  obyektifitas terhadap karakteristik wilayah menjadi tidak dapat berjalan dengan baik. Kelima, Dalam menghadapi  otonomi  daerah  setiap  daerah  dituntut  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli daerah,  sehingga  setiap  upaya  pemanfaatan  tata  ruang  diupayakan  harus  dapat memberikan sumbangan nilai ekonomi bagi daerah.
Selain  kendala  tersebut  di  atas,  dalam  pemanfaatan  tata  ruang  berpotensi  juga untuk  menimbulkan  konflik,  jika  pemanfaatan  tanpa  dilakukan  koordinasi  dan perhitungan yang matang. Dengan demikian kendala dalam penyusunan Rencana Umum Tata  Ruang  selalu  juga  diikuti  oleh  kendala  yang  muncul  berupa  konflik  dalam pemanfaatan  ruang  yang  tanpa  ada  koordinasi.  Adapun  konflik  dalam  pemanfaatan  tata ruang secara umum dapat dikelompokan yakni sebagai berikut: Pertama, Potensi konflik antar  wilayah.  Kedua,  Potensi  konflik  antar  sektor.  Ketiga,  Potensi  konflik  antar masyarakat dan pemerintah. Keempat, Potensi konflik dalam pemanfaatan tata ruang itu sendiri.
Untuk  mengatasi  kendala  demikian,  maka  usaha  yang  dapat  dilakukan  antara lain  sebagai  berikut:  Pertama,  Program  Inventarisasi  dan  Evaluasi  Sumber  Alam  dan Lingkungan Hidup provinsi Gorontalo. Kedua, Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan
Air.  Program  ini  bertujuan  untuk  melestarikan  fungsi  dan  kemampuan  sumber  alam hayati dan non hayati serta lingkungan hidup melalui penyelamatan   hutan,  tanah  dan air  yang merupakan  sumber alam dan sekaligus pula lingkungan hidup. Ketiga, Program Pembinaan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup . Program  ini  ditujukan  terutama  untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, kemampuan organisasi  pemerintah,  dunia usaha,    dan    masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  di  provinsi  Gorontalo. Keempat, Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup  perairan  darat  dan laut, tanah, dan udara yang disebabkan oleh makin meningkatnya kegiatan pembangunan. Kelima,  Program  Rehabilitasi  Lahan  Kritis . Program  ini bertujuan  untuk  memulihkan kemampuan hutan dan tanah yang rusak agar dapat produktif kembali dan pada akhirnya meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## Urgensi Pengaturan tata ruang dalam perda
Dengan memperhatikan apa yang menjadi kendala dalam penyusunan Rencana Umum    Tata  Ruang  dan  mencari  formula  yang  tepat  untuk  mengatasi  kenadal  tersebut, maka  pengelolaan  fungsi  tata  ruang  perlu  ditata  dalam  bentuk  arahan,  pedoman  dan ketentuan-ketentuan  mengenai  peruntukkan,  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan tata  ruang  demi  kelestarian  lingkungan  hidup.  Pola  pengelolaan  tersebut  sudah  barang tentu  mengacu  pada  asas-asas  penataan  ruang  yaitu  asas  terpadu,  berdaya  guna,  serasi, seimbang dan berkelanjutan.
Pengelolaan tata ruang lebih dititik beratkan pada pada wujud fisik, penggunaan ruang  merupakan  hasil  pengambilan  keputusan  dari  orang  atau  Badan  Hukum  yang menguasai  dan  yang  berhak  dalam  pengelolaannya  sesuai  kegiatan  dan  kebutuhannya. Hal yang tidak dapat dikesampingkan bahwa penggunaan ruang tidak boleh bertentangan dengan  peruntukan  ruang  lingkungan  hidup  sendiri  yang  dalam  hal  ini  merupakan keputusan pemerintah.
Sesuai  dengan  teori  pengembangan  wilayah,  secara  konseptual  pengertian pengembangan  wilayah  dapat  dirumuskan  sebagai  rangkaian  upaya  untuk  mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan  nasional  dan  kesatuan  wilayah  nasional,  meningkatkan  keserasian  antar kawasan,  keterpaduan  antar  sektor  pembangunan  melalui  proses  penataan  ruang  dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam  usaha  dalam  pengembangan  suatu  wilayah  terdapat  suatu  keterkaitan yang sangat erat dengan penataan ruang suatu wilayah. Dengan penataan yang baik, maka kinerja  wilayah  tersebut  juga  akan  optimal  dan  efisien.  Sehingga  dalam  penataan  ruang suatu wilayah harus memenuhi beberapa prinsip penataan ruang.
Pelaksanaan  penataan  wilayah  di  Indonesia  terutama  di  daerah  padat penduduknya saat ini, baik ditinjau dari aspek kepentingan pembangunan maupun untuk kepentingan  lingkungan  hidup  sebenarnya  masih  belum  optimal  seperti  apa  yang diharapkan/terkandung dalam Undang-undang Penataan Ruang.
Untuk  mewujudkan  sasaran  penataan  ruang  dan  penataan  pertanahan  demi menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup,  maka    kebijaksanaan  pokok  yang  nanti  dapat ditempuh  yakni  sebagai  berikut:  Pertama,  Mengembangkan  kelembagaan  melalui penetapan  organisasi  pengelolaan  yang  mantap,  dengan  rincian  tugas,  wewenang,  dan tanggung  jawab  yang  jelas.  Kedua,  Meningkatkan    kemampuan    aparatur  yang  dapat mendukung kegiatan penataan ruang dan penataan pertanahan demi menjaga kelesatarian lingkungan  hidup.  Ketiga,  Memasyarakatkan    penataan  ruang  dan  penataan  pertanahan demi menjaga kelesatarian lingkungan hidup  kepada  masyarakat  dan  dunia  usaha serta unsur  lain. Keempat,  Memantapkan  pemanfaatan  rencana  tata  ruang  sebagai  acuan  bagi pembangunan  daerah  dengan  perhatian  khusus  pada  kawasan  cepat  berkembang,  dan kawasan  andalan,  serta  kawasan  strategis.  Kelima,  Memantapkan  pengendalian pemanfaatan  ruang  termasuk  pengamanan  terhadap  kawasan  yang    memiliki    aset penting    bagi  pemerintah  daerah. Keenam,  Meningkatkan  sistem  informasi,  pemantauan dan  evaluasi  dalam  penataan  ruang  dan  penataan  pertanahan  demi  menjaga  kelesatarian lingkungan hidup.
Pada  dasarnya  proses  penataan  ruang  demi  menjaga  kelestarian  lingkungan hidup  meliputi  kegiatan  perencanaan,  pemanfaatan  dan  pengendalian.  Penataan  ruang sesuai  ketentuan  perundang-undangan  penataan  ruang  khusus  wilayah  kabupaten  yang ada di Indonesia meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara.
Penyusunan  dan  penetapan  rencana  tata  ruang  dilaksanakan  menurut  langkah- langkah  sebagai  berikut:  Pertama,  Menetapkan  arah  pengembangan  yang  akan  dicapai dilihat dari segi ekonomi, sosial budaya, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan. Kedua, Mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan  dalam  suatu  wilayah  perencanaan.  Ketiga,  Perumusan  perencanaan  tata ruang. Keempat, Penetapan rencana tata ruang.
Isi kebijakan pengaturan dan penyelenggaraan penataan ruang idealnya hal-hal yang bersifat sebagai berikut: Pertama, Intensif: membolehkan, memberi, memperpanjang, memperbaharui, meningkatkan hak tanah dan sumberdaya alam lainya, memberi  kemudahan,  meringankan  syarat  dan  atau  kewajiban  dan  sebagainya.  Kedua, Disinsentif:  melarang,  menolak  memberikan  izin  atau  hak,  membatasi,  menutup, mencabut,  memberi  sanksi,  memberi  beban  atau  syarat  atau  kewajiban,  mengharuskan melakukan  suatu  kegiatan  dan  sebagainya.  Ketiga,  Pengelolaan:  merencanakan, mengarahkan,  memperuntukkan,  menetapkan,  memantau,  mengevaluasi  dan  mengambil langkah  tindak  lanjut,  memelihara,  merevisi,  memberitahukan  hal-hal  yang  perlu diketahui umum.
Melalui  penataan  ruang  yang  bijaksana,  kualitas  lingkungan  akan  terjaga dengan  baik,  namun  bila  dilakukan  dengan  kurang  bijaksana  maka  tentunya  kualitas lingkungan  juga  akan  terganggu.  Penyelenggaraan  penataan  ruang  bertujuan  untuk mewujudkan  ruang  wilayah  yang  aman,  nyaman,  produktif  dan  berkelanjutan.  Hal tersebut  tentunya  dengan  mewujudkan  keharmonisan  antara  lingkungan  alam  dan lingkungan  buatan,  keterpaduan  dalam  penggunaan  sumberdaya  alam  dan  sumberdaya buatan  dengan  memperhatikan  sumberdaya  manusia  serta  mewujudkan  perlindungan fungsi  ruang  dan  pencegahan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  akibat  pemanfaatan ruang.
Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung  lingkungan  itu  sendiri.  Agar  keputusan  terkait  alokasi  ruang  dan  sumberdaya alam  dalam  rencana  tata  ruang  dapat  memberikan  manfaat  dalam  jangka  panjang  dan menjamin keberlanjutan, maka perlu diperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  “Ketentuan  tersebut menunjukkan  adanya  keterkaitan  yang  sangat  erat  antara  penataan  ruang  dengan  upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan kunci bagi berhasilnya upaya pengembangan wilayah.
Lingkungan  di  dalam  penataan  ruang  merupakan  aspek  yang  sangat  penting disamping aspek sosial budaya, yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Pertimbangan lingkungan dalam rencana tata ruang wilayah adalah  mutlak  untuk  diperhatikan  karena  apabila  aspek  lingkungan  tidak  diintegrasikan, akan  memberikan  dampak  yang  sangat  besar  terutama  bagi  kehidupan  masyarakat  di kemudian hari. Karena pada dasarnya lingkungan memiliki keterbatasan daya dukung dan daya  tampung  dalam  menopang  kehidupan  baik  manusia  maupun  makhluk  lainnya,
sehingga  apabila  daya  dukung  tersebut  terlampaui  maka  sudah  dapat  dipastikan kelestarian fungsi lingkungan akan terganggu.
Pembangunan  tata  ruang  yang  berwawasan  pada  pada  pelestarian  fungsi komponen  lingkungan  hidup  yang  serasi  dan  seimbang  untuk  menunjang  pembangunan yang  berkesinambungan  dan  dilaksanakan  dengan  kebijakan  terpadu,  menyeluruh  dan memperhitungkan  kebutuhan  generasi  sekarang  dan  mendatang.  Kebijakan  melindungi dan  mengembangkan  lingkungan  hidup  dalam  hubungannya  dengan  kehidupan masyarakat  harus  sesuai  dan  selaras  dengan  perkembangan  kesadaran  lingkungan  hidup umat manusia.
Paling tidak ada 3 (tiga) unsur penting dalam prinsip pembangunan berwawasan lingkungan  hidup,  yakni  sebagai  berikut:  Pertama,  Pembangunan/pengelolaan  sumber daya secara bijaksana. Kedua, Pembangunan berkesinambungan sepanjang masa. Ketiga, Peningkatan kualitas hidup generasi demi generasi.
Sejalan dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Garis-Garis Besar Haluan  Negara  tahun  1988  mengenai  prinsip  penggunaan  sumber  daya  alam  untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan, antara lain sebagai berikut: Pertama, Dalam rangka  pembangunan  sumber-sumber  alam  harus  digunakan  secara  rasional.  Kedua, Pemanfaatan  sumber-sumber  daya  harus  diusahakan  untuk  tidak  merusak  lingkungan hidup.  Ketiga,  Harus  dilakukan  dengan  kebijaksanaan  dengan  memperhitungkan kebutuhan  generasi  yang  akan  datang.  Keempat,  Memperhitungkan  hubungan  kait mengkait dan ketergantungan antara berbagai masalah.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  regulasi  terhadap  tata  ruang  melalui peraturan  daerah  merupakan  hal  yang  tidak  dapat  ditawar-tawar  lagi.  Daerah  ini  sangat membutuhkan  regulasi  berupa  peraturan  daerah  terhadap  tata  ruang,  sehingga impelemntasi  di  lapangan  terutama  dalam  pemanfaatan  lahan  dan  lingkungan  hidup benar-benar  sesuai  dengan  payung  hukum  yang  ada.  Hal  yang  lebih  utama  juga  dalam rancangan  peraturan  daerah  nanti  harus  tetap  memperhatikan  apa  yang  menjadi  prinsip atau asas-asas utama dalam tata ruang daerah sendiri.

## Kesimpulan
Penegakan hukum terhadap pemanfaatan tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup bersifat prventif ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat  menimbulkan  perusakan  atau  pencemaran  lingkungan  hidup.  Saat  ini  instrumen hukum  yang  cocok  ditujukan  untuk  penegakan  hukum  terhadap  pemanfaatan  tata  ruang
demi  kelestarian  lingkungan  hidup.  Dengan  demikian  penegakan  hukum    terhadap pemanfaatan  tata  ruang  demi  kelestarian  lingkungan  hidup  bersifat  refresif  dilakukan setelah  adanya  perbuatan  atau  tindakan  yang  mengakibatkan  terjadinya  perusakan  dan pencemaran  lingkungan  hidup.  Sementara  penegakan  hukum  terhadap  pemanfaatan  tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup bersifat preventif lebih bersifat mencegah agar perbuatan atau tindakan itu tidak menimbulkan perusakan atau pencemaran lingkungan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  pengaturan  melalui  regulasi  berupa  Peraturan daerah terhadap tata ruang di Provinsi Gorontalo sangat berarti bagi lingkungan hidup ke depan  daerah  ini  sendiri.  Keberanian  dari  pihak  eksekutif  maupun  legislatif  untuk mengesahkan  draf  rancangan  peraturan  daerah  merupakan  komitmen  yang  ditungu- tunggu  masyarakat.  Dengan  kehadiran  peraturan  daerah  tentang  tata  ruang,  maka berbagai  problem  yang  berkaitan  dengan  tata  ruang  terutama  pemanfaatan  lahan  dan lingkungan hidup mendapat solusi yang terbaik.

## Daftar Pustaka
Ahmadi,  Wiratni,  1995, Pengaturan  Tata  Ruang Yang  Berwawasan  Lingkungan  Hidup , Makalah  Disampaikan  Dalam  Seminar  Sehari  Lingkungan  Hidup  Dan  Tata Ruang, Bandung.
Asikin,Mohammad, 2003,  Penegakan Hukum Lingkungan dan Pembicaraan di DPR RI , Yasrif Watampone, Jakarta.
Erwin, Muhamad, 2008, Hukum Lingkungan Dalam Sistim Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung,
Hardjosoemantri,  Koesnadi,  1993, Hukum  Tata  Lingkungan ,  Gadjah  Mada  University Press. Yogyakarta
Kusumaatmadja,  Muchtar.  2003, Pengaturan  Hukum  Masalah  Lingkungan  Hidup Manusia:  Beberapa  Pikiran  dan  Saran .  Cetakan  Kesembilan  Binacipta. Bandung
Muchsin, Imam Koeswahyono, 2008, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah Dan Penataan Ruang , Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta
Rangkuti,  Sri  Sundari,  2000, Hukum  Lingkungan  Dan  Kebijaksanaan  Lingkungan Nasional . Edisi Kedua Airlangga University Press. Surabaya
Santosa, Mas Achmad, 2001, Good Governance Dan Hukum Lingkungan . ICEL. Jakarta
Soerjani,  Mohamad.  1997,  Pembangunan  dan  Lingkungan:  Meniti  Gagasan  dan Pelaksanaan Sustainable Development. IPPL, Jakarta
Yusuf,  Maftuchah.  2000,  Pendidikan  Kependudukan  dan  Etika  Lingkungan.  Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan, Jakarta
Harsono,  Sony,  1992,  Peraturan  Pemerintah  Untuk  Aspek  Pertanahan  Dalam  Rangka Penataan  Ruang  Di  Daerah  Tingkat  1  Dan  Daerah  Tingkat  2,  Seminar  Sehari Pemasyarakatan Pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup