## MULTIKULTURALISME DALAM SISTEM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: Problematika Pendidikan Agama Islam di Sekolah

## Suyatno
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Yatno_23@yahoo.co.id

## Abstrak
Pendidikan bertujuan membentuk sikap dan perilaku menuju manusia yang  beradab.  Sistem  pendidikan  yang  hanya  menekankan  pada transfer  of   knowledge,  menjadikan  pendidikan  tidak  lagi  bermakna dan  memberikan  efek  positif   bagi  peserta  didik.  Pedidikan  kurang menyentuh  sisi  humanisme  yang  pada  akhirnya  mengembangkan sikap pluralisme sebagai fondasi pemikiran multikulturalisme. Model pendidikan agama seperti ini hanya akan menciptakan peserta didik menjadikan  “abdullah”  yang  hanya  saleh  secara  individual.  Paham pluralisme dan multikulturalisme yang saat ini telah menjadi komoditas bidang politik akan terus bergulir dalam ranah pendidikan nasional, termasuk pendidikan agama Islam yang secara integral bagian dari sistem pendidikan  nasional.  Kebijakan  pemerintah  tentang  pemberlakuan kurikulum  KTSP  yang  meniscayakan  penyelenggaraan  pendidikan yang  berorientasi  pada  potensi  daerah  dan  nilai-nilai  budaya  lokal. Kebijakan ini tidak terlepas dari munculnya kesadaran para tokoh dan pemimpin negeri ini bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dan heterogen. Oleh karena itu, tidak mungkin membangun
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
negeri ini tanpa mempedulikan nilai-nilai pluralitas dan multikultural yang terdapat dalam masyarakat.
Kata Kunci: Pendidikan, Islam, Multikultural.

## Abstract
MULTICULTURALISM  IN  ISLAMIC  EDUCATION SYSTEM:  PROBLEMS  OF  ISLAMIC  EDUCATION  IN SCHOOLS.  Education  aimed  at  shaping  attitudes  and  behavior towards the civilized man. An education system that only emphasizes the  transfer  of   knowledge,  making  education  is  no  longer  meaningful and a positive effect on learners. Education is not touching the side of humanism that develops an attitude of  pluralism as a foundation of multiculturalism’s thought. Model of  religious education would only create learners “‘abdullah” which are only godly individually. Understanding pluralism and multiculturalism has become a commodity in politics that will continue to roll in the realm of  national education including Islamic religious education which is an integral part of  the national education system. The government’s policy regarding the application of  curriculum of   KTSP  which  necessitates  the  provision  of   education  oriented  to potential of  regional and local cultural values. This policy can not be separated from the awareness of  the figures and leaders of  this country that the Indonesian nation  is very diverse and heterogeneous. Therefore, it is impossible to build this country withot considering of  the values of plurality and multicultural in society.
Keywords: Education, Islam, Multicultural.

## Pendahuluan
A. Undang-undang No. 20 tahun 2003 secara tegas menyatakan bahwa pendidikan agama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Setiap lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi wajib memasukkan pendidikan  agama  sebagai  muatan  kurikulum.  Pasal  37  ayat (1)  menjelaskan  bahwa  pendidikan  agama  dimaksudkan  untuk membentuk  peserta  didik  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 1
1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Pendidikan  agama  Islam  yang  dimasukkan  dalam kurikulum  pendidikan  umum  mulai  dari  tingkat  dasar  sampai perguruan tinggi, merupakan bagian dari pendidikan Islam yang sarat  dengan  nilai-nilai  moral  dan  spiritual.  Pendidikan  Islam mempunyai  misi  esensial  untuk  membangun  karakter  muslim yang memahami ajaran agamanya serta mempunyai kesadaran imani  yang  diwujudkan  ke  dalam  sikap  dan  perilaku  sehari- hari  sebagai  bentuk pengamalan  ajaran  agama.  Menurut Syed Muhammad  Naquib  Al-Attas,  hasil  yang  ingin  dicapai  dari pendidikan Islam adalah menciptakan manusia beradab dalam pengertian yang menyeluruh meliputi kehidupan spiritual dan material. 2 Begitu  juga  menurut  al-Abrasyi,  mencapai  suatu akhlak yang sempurna ( fadhilah ) adalah tujuan utama pendidikan Islam.
Namun  faktanya  berbicara  lain,  pendidikan  agama  Islam (PAI),  secara  umum  belum  mampu  berkontribusi  positif terhadap  peningkatan  moralitas  dan  sikap  toleransi  khususnya di kalangan peserta didik. Hal ini sangat terkait dengan proses implementasinya  di  lapangan.  Dalam  praksisnya  peserta  didik selalu diarahkan pada penguasaan teks-teks yang terdapat dalam buku  pengajaran,  mereka  selalu  dihadapkan  pada  pertanyaan dan  hapalan  kulit  luarnya  saja  (ranah  kognitif),  sedangkan substansinya berupa penanaman nilai-nilai agama hilang begitu saja  seiring  dengan  bertumpuknya  pengetahuan  kognitif  mata pelajaran yang ada di sekolah. 3
Pendidikan Agama Islam yang diajarkan selama ini pada lembaga-lembaga  pendidikan  umum  mulai    dari  tingkat  SD sampai perguruan tinggi lebih bersifat transfer of  knowledge, lebih menekankan kepada pencapaian penguasaan ilmu-ilmu agama. Fragmentasi  materi  dan  terisolasinya  atau  kurang  terkaitnya dengan konteks yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari yang
2 Wan Mohd. Nor Wan Daud, Filsafat dan Prektek Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas (Bandung: Mizan,1998) hlm. 174.
3 Tujuan PAI selama ini masih terhenti pada ranah kognitif, belum menyentuh ranah afektif dan kepribadian. Lihat Sutrisno, Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Fadilatama, 2011), hlm. 85.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
menyebabkan peserta didik kurang menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai yang hidup dalam keseharian.
Konsekuensinya  pendidikan  agama  Islam  yang  diajarkan menjadi kurang bermakna, kebanyakan peserta didik meningkat pengetahuannya  tentang  agama,  akan  tetapi  penghayatan dan  pengamalan  terhadap  nilai-nilai  agama  terutama  yang bersentuhan dengan nilai-nilai humanis dalam bentuk kepedulian sosial  misalnya,  kurang  teraktualisasi  dalam  kehidupan  sehari- hari. 4 Bahkan,  tidak  jarang  pendidikan  agama  yang  membawa kepada  kecenderungan  sikap  dan  perilaku  peserta  didik  yang eksklusif dan fanatiks. Sikap eksklusif dan fanatiks inilah yang pada gilirannya melahirkan sikap intoleranasi terhadap perbedaan agama dan sulit menerima perbedaan etnis dan budaya.
Kurang berkembangnya konsep humanisme atau pendidikan agama  yang  berbasis  problem  sosial  menurut  istilah  Sutrisno, 5 dalam sistem pendidikan agama Islam karena dalam praksisnya pendidikan  agama  lebih  berorientasi  pada  konsepsi  manusia sebagai  “ ’abdullah ”  yang  lebih  menekankan  pada  pemahaman keagamaan  yang  dimaknai  sebagai  ritual  dalam  bentuk  ibadah mahdhah yang  hanya melahirkan manusia-manusia yang “saleh” secara individual namun tidak secara sosial. 6
Salah  satu  aspek  humanisme  yang  sekarang  ramai dibicarakan dan menjadi isu-isu penting dalam wacana perdebatan adalah mengenai paham pluralisme dan multikulturalisme dalam berbagai  bidang  kajian.  Berbagai  interpretasi  dan  pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat tentang pluralisme dan
4 Dalam  praksisnya,  pendidikan  agama  Islam  tidak  berbeda  dari pendidikan modern yang terperangkap kapitalisasi material, sehingga peran profetiknya sulit direalisasikan. Lihat Munir Mulkhan, “Kecerdasan Makrifat”, dalam rangka pidato pengukuhan guru besar yang disampaikan dalam Rapat Senat Terbuka UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 31 Maret 2004.
5 Sutrisno, Pembaharuan , hlm. 104.
6 Menurut  Munir  Mulkhan  bentuk-bentuk  ritual  yang  sakral  yang selama ini cenderung lebih “memanjakan” Tuhan dan tidak manusiawi, perlu dikembangkan  sehingga  menjadi  ritus-ritus  kultural  yang  sosiologis  dan humanis. Lihat: Abdul Munir Mulkhan, Kesalehan Multikultural (Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm. 190.
multikulturalisme.  Munculnya  diskursus  ini  juga  tidak  terlepas dari kondisi bangsa Indonesia yang  ditakdirkan  Allah  memiliki keragaman etnik, budaya dan agama.
Secara historis, pengakuan terhadap kenyataan keragaman ini,  terutama  keragaman  agama,  secara  yuridis-formal  telah ditunjukkan oleh para founding fathers dengan memasukkan nilai- nilai  pluralisme  keagamaan  ke  dalam  rumusan  Pancasila  (sila pertama)  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  merupakan landasan  berbangsa  dan  bernegara  bagi  bangsa  Indonesia. Begitu  juga  nilai-nilai  multikulturalisme  yang  dituangkan dalam  semboyan  “Bhinneka  Tunggal  Ika”.      Bahkan,  secara sosio-kultural,  Indonesia  “pernah”  menjadi  prototipe  sebuah kehidupan  masyarakat  pluralistik  yang ideal. 7
Namun belakangan pandangan tersebut sudak tidak relevan lagi,  karena  sejak  beberapa  dekade  ini,  umat  Islam  Indonesia dihadapkan  pada  isu-isu  terorisme  dan  radikalisme.  Banyak ditengarai  bahwa  aksi-aksi  kekerasan  yang  terjadi  dilakukan oleh  oknum-oknum  atau  ormas-ormas  yang  berlabelkan  dan mengatasnamakan agama. Aksi-aksi kekerasan tersebut sekaligus menggambarkan  sikap  intoleransi  yang  lebih  mendominasi terhadap perbedaan agama, etnik dan budaya.
Walaupun  fakta  dominan  sebenarnya  menunjukkan bahwa faktor kesewenangan kelas sosial, kesenjangan ekonomi dan  penindasan  yang  terajut  dalam  ketidakadilan  sosial  adalah sumber dan muara konflik, 8 namun sepertinya agama terlanjur
7 Pandangan  semacam  ini  segera  terbantahkan  setelah  munculnya kasus-kasus  kerusuhan  sosial,  terutama  yang  berlangsung  semenjak  tahun 1997 yang di dalamnya melibatkan agama sebagai actor utama, atau paling tidak  melibatkan  agama  sebagai  salah  satu  faktor  penyebabnya,  seperti kasus  kerusuhan  yang  terjadi  di  Ambon,  Kupang  dan  Mataram,  dan beberapa tempat yang lain.
8 Menurut Azyumardi Azra, bahwa   memburuknya   posisi   negara- negara    Muslim    dalam    konflik  utara-selatan  menjadi  penopong  utama munculnya radikalisme. Secara historis  kita  dapat  melihat  bahwa  konflik- konflik    yang    ditimbulkan  oleh    kalangan    radikal    dengan    seperangkat alat  kekerasannya  dalam menentang  dan  membenturkan  diri  dengan kelompok    lain    ternyata  lebih  berakar  pada  masalah  sosial-politik.  Lihat

## Suyatno
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
ditasbihkan sebagai sumber dan pemicu konflik sosial dan negara. Secara normatif, tidak ada satupun agama yang menganjurkan pemeluknya  untuk  melakukan  tindak  kekerasan.  Akan  tetapi, secara  faktual,  tidak  jarang  dijumpai  tindak  kekerasan  yang dilakukan  masyarakat  “agamis”.  Bahkan,  ada  kecenderungan bahwa  kekerasan  ini  justru  dilakukan  oleh  mereka  yang mempunyai basic agama yang “kuat” dan melakukannya dengan atas nama agama. Apa yang terjadi di Sulawesi Tengah, Maluku, dan  Aceh, 9 juga  pemboman  dan  pembakaran  rumah-rumah ibadah  agama  lain,  penyerangan  dan  pengrusakan  terhadap komunitas  Ahmadiyah,    termasuk  pengrusakan  atas  tempat- tempat  hiburan  yang  dipandang  bertentangan  dengan  norma- norma atau budaya tertentu. 10 Semua ini adalah bukti-bukti yang menyatakan hal itu.
Kenyataan tersebut menjadi suatu tantangan dan memaksa khususnya para intelektual agama dan orang-orang yang bergerak dalam syi’ar agama (termasuk mubaligh dan guru agama) untuk mengkaji dan menelaah berbagai aksi-aksi kekerasan tersebut dan konflik  yang  berbasis  pada  keyakinan  agama  melalui  seminar- seminar, forum kajian lintas agama dan budaya yang mengangkat tema isu-isu pluralisme dan multikulturalisme. Namun, dirasakan semangat dan intensitas diskusi dan kajian tersebut agaknya masih banyak yang dilakukan atas dasar kepentingan sosiologis, politis atau sejenisnya. Belum dibarengi dengan perubahan paradigma dan tata pikir keagamaan yang lebih mendasar di kalangan para intelektual agama (termasuk mubaligh dan guru-guru agama). Selain  itu,  perlu  digaris  bawahi  bahwa  para  oknum  yang terlibat  dalam  aksi-aksi  “kekerasan”  yang  mengatasnamakan
Azyumardi  Azra, Pergolakan  Politik  Islam,  dari  Fundamentalis, Modernisme hingga Post-Modernisme (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm.18.
9 Laporan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan & Kawasan oleh UGM  bekerja  sama  dengan  Departemen  Agama  RI, Perilaku  Kekerasan Kolektif, Kondisi dan Pemicu (Yogyakarta, UGM, 1997). 10 Franz  Magnis  Suseno,  Memahami  Hubungan  Antar  Agama  di Indonesia, dalam Equality and Plurality dalam Konteks Hubungan antar Agama (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 7.
agama  adalah  orang-orang  yang  juga  tidak  terlepas  dari pemahaman  keagamaan  yang  mereka  peroleh  dari  sistem pendidikan agama Islam yang ada. Oleh karenanya, paradigma pendidikan agama Islam yang masih terbatas pada to know, to do dan to be , harus diarahkan kepada to live together . 11 Artinya, bahwa kemampuan anak didik untuk dapat hidup bersama orang lain yang berbeda etnis, budaya dan agama,   semestinya   menjadi nilai   yang   melekat   dalam   tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam.  Tujuan  untuk  menjadikan  anak  didik  memiliki pemahaman  dan perilaku  religius  yang  berjalan  paralel  dengan kemampuan  mereka untuk  dapat  hidup  bersama  orang  lain yang  berbeda  etnik,  budaya dan agama.
Berdasarkan  argumen  di  atas,  dalam  makalah  ini, penulis  tertarik  untuk    mengetengahkan  tema  puluralisme dan  multikulturalisme  dalam  sistem  pendidikan  agama  Islam, yang  meliputi  pandangan  terhadap  paham  pluralisme  dan multikulturalisme dan keberadaannya dalam sistem pendidikan agama Islam.
Pembahasan B.
Pro-Kontra  terhadap  Paham  Pluralisme  dan

## 1. Multikulturalisme
Sebagaimana dimaklumi, bahwa ide dan gagasan awal dari paham pluralisme dan multikulturalisme ini lahir dari rahim dan semangat  liberalisme.  Kemudian  dalam  konteks  kekinian  dan kedisinian  arus  dan  gelombang  terkait  keberadaan  pluralisme dan  multikulturalisme  semakin  meningkat  yang  disebabkan kemunculan  wacana  posmodernisme  atau  yang  lebih  dikenal dengan  istilah  “globalisasi”  yang  membawa  iklim  baru  dalam
11 M.  Amin  Abdullah,  “ Agama  dan  (Dis)  Integrasi  Sosial:  Tinjauan Materi  dan  Metodologi  Pembelajaran  Agama  (Kalam  dan  Teologi)  dalam Era Kemajemukan  di  Indonesia” ,  Makalah  disampaikan  dalam  Seminar Panitia Ad  Hoc BPMPR  RI  Tentang  Perubahan  Kedua  UUD  1945  dalam Perspektif  Hukum,  Sub  Topik  Agama  dan  Budaya,  Mataram,  22  s.d. 23 Maret 2003, hlm. 9.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
pergulatan  teori-teori  kritik  sosial  yang  berwawasan global. 12
Secara istilah “globalisasi” berarti perubahan-perubahan struktural dalam  seluruh  kehidupan  negara  bangsa  yang  mempengaruhi elemen-elemen  dasar  pengaturan  hubungan  antar  manusia, organisasi-organisasi sosial dan pandangan-pandangaan dunia. 13
Pluralisme  dan  multikulturalisme  adalah  dua  hal  yang sesungguhnya  sama  tapi  tak  serupa. Istilah  ‘pluralisme’  secara umum  merujuk  pada  suatu  cara  pandang  yang  berorientasi kemajemukan  (kejamakan).  Gagasan  ini  dicangkokan  pada berbagai  ranah  atau  berbagai  subjek  pengetahuan,  kemudian mengkristal sebagai suatu isme tersendiri terkait eksistensi suatu agama  dalam  kemajmukan  (plural). 14 Karena  itu,  dalam  dalam studi-studi  dan  wacana  sosio-ilmiah  sering  digunakan  istilah “pluralisme agama”.
Sedangkan konsep  multikulturalisme  mengulas  berbagai permasalahan  yang  mendukung  ideologi,  politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, hak asasi  manusia,  hak  budaya  komuniti  dan  golongan  minoritas,
12 Paham pluralisme adalah kepanjangan tangan dan bahkan pendukung gerakan globalisasi. Lihat Hamid Fahmi Zarkasyi, “Ghazwul Fikri: Gambaran Tentang Benturan Pandangan Hidup” , Makalah pada Workshop Pemikiran Islam dan Barat, Pasuruan, 4-5 April 2005.
13 Al-Roubaie Amer, Globalization and the Muslim World (Shah Alam: Malita Jaya Publishing House, 2002), hlm. 7.
14 Terminologi pluralisme berasal dari bahasa inggris, yaitu  “plural” yang berarti banyak atau berbilang atau ”bentuk kata yang digunakan untuk menunjukan lebih daripada satu” ( form of  word used with reference to more than one ) atau dalam bahasa Arabnya, “ at-ta’addudiyyah ” yang berarti berbilang, namun tidak  dikenal  secara  popular  dan  tidak  banyak  dipakai  dikalangan  Islam kecuali sejak kurang lebih dua dekade terakhir abad ke-20 yang lalu, yaitu ketika  terjadi  perkembangan  penting  dalam  kebijakan  internasional  Barat yang baru yang memasuki sebuah pase yang dijuluki Muhammad Imarah sebagai “marhalat al-ijtiyaah” (fase pembinasaan). Yaitu sebuah perkembangan yang prinsipnya tersurat dan tergambar jelas dalam upaya Barat yang habis- habisan  guna  menjajakan    ideology  modernnya  yang  dianggap  universal, seperti demokrasi, pluralisme, HAM dan pasar bebas dan mengekspornya untuk konsumsi luar guna berbagai kepentingan yang beragam. Lihat Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama : Tinjauan Kritis (Jakarta: Perspektif, 2005), hlm.180.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
prinsip-prinsip etika dan moral, tingkat dan mutu produktivitas serta berbagai  konsep  lainnya  yang  lebih  relevan. 15 Konsep ini  senada dengan apa yang dikemukakan Bloom dalam Atmadja, bahwa    multikulturalisme    meliputi    sebuah    pemahaman, penghargaan  dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan  dan  keingintahuan  tentang  budaya  etnis  orang lain. 16 Dengan  ungkapan  lebih  sederhana,    sebuah    penilaian terhadap    kebudayaan-kebudayaan  orang  lain,  bukan  dalam arti  menyetujui  seluruh  aspek  dari  kebudayaan-kebudayaan tersebut,  melainkan  mencoba melihat  bagaimana  kebudayaan tertentu  dapat  mengekspresikan  nilai  bagi  anggota-anggotanya sendiri.
Dalam  wacana  pemikiran  Islam,  pluralisme  dan multikulturalisme  masih  merupakan  hal  baru  dan  tidak mempunyai  akar  ideologis  atau  bahkan  teologis  yang  kuat. Keberadaan pluralisme dan multikulturalisme khususnya untuk konteks Indonesia telah menjadi wacana perdebatan yang banyak mendapat sorotan dari sejumlah cendikiawan muslim sekaligus nampaknya juga memunculkan pro dan kontra dikalangan para pemikir,  cendikiawan  dan para tokoh agama. Lebihlebih ketika MUI dalam Munas ke 7 pada bulan Juli 2005 yang lalu di Jakarta telah mengharamkan pluralisme agama, 17 maka persoalan ini telah 15 Parsudi Suparlan, “ Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural” , Makalah,  disajikan  pada  Simposium  Internasional  Jurnal    Antropologi Indonesia  ke-3,  Membangun  Kembali  “Indonesia  yang  Bhinneka  Tunggal Ika”  Menuju  Masyarakat Multikultural,  Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16-19 Juli 2002, dalam:  http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/ artikel ps.htm, diakses 12 Mei 2012.
16 Bloom  dalam  Atmadja,  “ Multikulturalisme  dalam  Perspektif   Filsafat Hindu” ,  Makalah  di  Sajikan  dalam  Seminar  Damai  dalam  Perbedaan, Singaraja, 5 Maret 2003.
17 Majelis Ulama Indonesia mendefiniskan Pluralisme Agama sebagai suatu  paham  yang  mengajarkan  bahwa  semua  agama  adalah  sama  dan karenanya  kebenaran    setiap  agama  adalah  relatif;  oleh  sebab  itu,  setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua  pemeluk  agama  akan  masuk  dan  hidup  berdampingan  di  surga. Lihat Fatwa MUI dalam Majalah Media Dakwah No. 358, Sya’ban 1426 H/ September 2005, hlm. 49.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
mencuat  kepermukaan  dan  telah  menghiasi  halaman-halaman media masa cetak maupun elektronik.
Tidak  sedikit  terutama  dari  kalangan  intelektual  muslim sendiri  yang  malah  memberikan  respons  secara  kritis  sebagai ungkapan ketidaksetujuan terhadap fatwa tersebut. Artikel yang bernuansa  menolak  terhadap  fatwa  MUI  meluncur  deras  di beberapa  media  massa.  Sebut  misalnya  artikel  yang  ditulis  M. Dawam Rahardjo, Mengapa Semua Agama Itu Benar? . M. Dawam Rahardjo  coba  memaparkan  beragam  perspektif  tentang pluralisme. Point penting dari penelusuran M. Dawam Rahardjo adalah, ternyata pluralisme tidak bisa digiring hanya dalam suatu perspektif sebagaimana yang menjadi dasar pertimbangan MUI. 18
Ketua PBNU, Hasyim Musyadi pun menyayangkan langkah yang ditempuh MUI dengan mengeluarkan fatwa yang justru memicu persoalan  baru.  Menurut  Hasyim,  fatwa  MUI  itu  merupakan langkah mundur bagi kehidupan antar-umat beragama.
Demikian  halnya  tentang  paham  multikulturalisme,  yang sejak beberapa tahun terakhir terus menggelinding dalam wacana kajian keislaman dan pendidikan. Seperti  Abdul Munir Mulkhan dalam  bukunya  yang  berjudul  “Kesalehan  Multikultural” diterbitkan  oleh  Pusat  Studi  Agama  dan  Peradaban  (PSAP) Muhammadiyah. Dalam buku ini, secara tegas Munir menolak Pendidikan Tauhid seperti yang dipahami kaum Muslim selama ini. Sebagai gantinya, dia mengajukan gagasan  ‘Pendidikan Islam Multikultural’. Munir menulis:
“Jika tetap teguh pada rumusan tujuan pendidikan (agama) Islam dan tauhid yang sudah ada, makna fungsional dan rumusan itu perlu dikaji ulang dan dikembangkan lebih substantif. Dengan demikian diperoleh suatu rumusan bahwa Tuhan dan ajaran atau kebenaran  yang  satu  yang  diyakini  pemeluk  Islam  itu  bersifat universal.  Karena  itu,  Tuhan  dan  ajaran-Nya  serta  kebenaran yang satu itu mungkin juga diperoleh pemeluk agama lain dan rumusan konseptual yang berbeda. Konsekuensi dari rumusan
18 M. Dawam Rahardjo, “ Liberalisme, Sekeluralisme dan Pluralisme” , dalam http://www.icrp-online.org, diakses pada  4 Mei 2015.
di atas ialah bahwa Tuhannya pemeluk agama lain, sebenarnya itulah Tuhan Allah yang dimaksud dan diyakini pemeluk Islam. Kebenaran ajaran Tuhan yang diyakini pemeluk agama lain itu pula sebenarnya yang merupakan kebenaran yang diyakini oleh pemeluk Islam.” 19
Pandangan  Munir  di  atas  merupakan  refleksi  terhadap sistem pendidikan agama yang ada selama ini dalam kaitannya dengan  keragaman  kemanusiaan  yang  menurutnya  jauh  dari nilai-nilai humanisme. Melalui pandangannya tersebut, ia ingin mengemukakan bahwa sudah saatnya melihat masalah keagamaan dari perspektif humanisme, bukan sudut pandang Islam, Kristen, Yahudi atau agama-agama lain. Pandangan ini juga tidak luput dari kritikan dan kecaman dari pihak tertentu dan mengkategorikan Munir Mulkhan bagian dari JIL (Jaringan Islam Liberal).
Bila dicermati, maka perbedaan ini nampaknya berkaitan dengan  term  pluralisme  agama  dan  multikulturalisme  serta perbedaan dalam memahami isyarat-isyarat  ayat Alquran tentang pluralitas maupun tentang klaim kebenaran dalam suatu agama. Karena selama ini belum ada kata sepakat tentang pemahaman dan pemaknaan  terhadap  paham  pluralisme  dan  multikulturalisme. Menyikapi terhadap perbedaan tersebut, penulis berpandangan bahwa  ada  satu  kerancuan  logika  yang  terjadi  dalam  hal  ini, yaitu di satu sisi kita sepakat dan mengakui tentang realitas yang pluralis, sedangkan di sisi lain kita tidak sepakat tentang paham pluralisme.
Setelah  membaca  beberapa literature ,  maka  bagi  penulis tema persoalan paham pluralisme agama dan multikulturalisme merupakan persoalan yang sangat mendasar untuk dikaji secara lebih serius dan mendalam terutama dalam tinjauan perspektif Islam, terlepas dari adanya sikap pro dan kontra tersebut, karena persoalan ini sudah masuk pada wilayah yang sangat sensitif yakni persoalan teologi dan syari’ah. Dalam hal ini, penulis tidak ingin larut dalam lingkaran diskursus dan wacana perdebatan tentang
19 Abdul Munir Mulkhan, Kesalehan Multikultural (Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005), hlm. 182-183.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
sikap pro-kontra terkait paham pluralisme dan multikulturalisme tersebut.
Penulis  berpandangan  bahwa  gagasan  pluralisme  dan multikulturalisme  dalam  perspektif  Islam  adalah  merupakan salah satu bentuk upaya “pembaharuan” pemikiran dan kajian keislaman  sebagai  respon  terhadap  perubahan  zaman.  Karena “pembaharuan” telah dimaknai sebagai istilah peyoratif , dengan konotasi  tertentu  dan  membawa  kecurigaan  di  kalangan  luas, tidak saja di lingkungan awam tapi juga di kalangan terpelajar. Dalam perspektif historis, kita dapati sejak awal pembaharuan dalam Islam digulirkan yaitu sekitar awal abad 20, sudah terjadi sikap pro-kontra terhadap pembaharuan tersebut.
Selain itu yang perlu digaris bawahi, bahwa sesungguhnya paham pluralisme dan multikulturalisme telah menjadi komoditas politik  dan  terus  bergulir  dalam  ranah  pendidikan  nasional termasuk  pendidikan  agama  Islam  yang  secara  integral  bagian dari sitem pendidikan nasional. Hal ini bisa dilihat dari Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, juga kebijakan  pemerintah  tentang  pemberlakuan  kurikulum  KTSP yang meniscayakan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kepada potensi daerah dan nilai-nilai budaya lokal. Dari sistem pendidikan sentralistik berubah menjadi desentralistik. Kebijakan ini  tidak  terlepas  dari  munculnya  kesadaran  para  tokoh  dan pemimpin negeri ini bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dan heterogen. Oleh sebab itu, tidak mungkin membangun negeri ini tanpa mempedulikan  nilai-nilai pluralitas dan multikultural yang terdapat dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan Kunandar:
“KTSP merupakan salah satu wujud reformasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk  mengembangkan  kurikulum  sesuai  dengan  potensi, tuntutan, dan kebutuhan masing-masing daerah. Kurikulum harus bisa  menjawab  kebutuhan  masyarakat  luas  dalam  menghadapi persoalan kehidupan yang dihadapi” 20
20 Kunandar, Guru  Profesional  Implementasi  Kurikulum  Tingkat  Satuan
Senada dengan pandangan Amin Abdullah yang menyatakan bahwa dapat dibayangkan bagaimana kualitas tingkat kenyamanan, ketenangan,  dan  kedamaian  suatu  masyarakat  beragama  yang bersifat pluralistik, jika masing-masing secara sepihak dan tertutup mengklaim  bahwa  tradisi  agamanya  sendirilah  yang  paling sempurna dan benar. Dan jika klaim itu merambah ke wilayah historis-ekonomis-sosiologis,  maka  kedamaian  yang  diserukan dan didambakan oleh ajaran agama-agama akan terkikis dengan sendirinya dalam kenyataan hidup keseharian. Meskipun secara ontologis-metafisis, klaim seperti itu memang dapat dimengerti, namun  belum  tentu  dapat  dibenarkan,  karena  memang  itulah salah satu inti keberagamaan yang sebenarnya. Artinya, bahwa hard core dari pada pandangan hidup agama-agama yang beraneka ragam  memang  berbeda.  Sedangkan hard core keberagamaan hanya dapat dinikmati secara historis, lewat sekat-sekat teologis yang ada. 21
Keragaman  dan  kemajmukan  manusia  adalah  sebagai desain Tuhan ( design of  God ) yang harus diamalkan berupa sikap dan tindakan yang menjunjung pluralisme dan multikulturalisme. Namun tidak sekedar berhenti pada wacana pentingnya pluralisme dan  multikulturalisme,  akan  tetapi  lebih  diejawantahkan  pada tataran  praksis  melalui  jalur  pendidikan  termasuk  pendidikan agama  Islam,  serta  praktek-praktek  saling  kerja  sama,  saling menghargai,  saling  menghormati  dan  saling  memahami  yang melibatkan  berbagai  komunitas  lintas  agama  dan  etnis  yang dibangun  berdasarkan  pengakuan  atas  persamaan,  kesetaraan dan keadilan.
Pluralisme  dan  Multikulturalisme  dalam  Sistem

## 2. Pendidikan Agama Islam
Secara  konseptual-normatif,  pendidikan  agama  Islam (PAI)  yang  terdapat  pada  lembaga-lembaga  pendidikan
Pendidikan (KTSP) dan Sukses Sertifikasi Guru (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2007), hlm. 113.
21 M.  Amin  Abdullah, Studi  Agama  Normativitas  atau  Historisitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 14-15.
umum  dimaksudkan  sebagai  upaya  dalam  membangun  dan menumbuhkan  sikap  kebhinekaan  berupa  toleransi  terhadap perbedaan etnik, budaya dan agama di kalangan peserta didik. Meskipun  sebenarnya  hal  ini  bukan  semata  tanggung  jawab pendidikan agama Islam, namun pendidikan agama Islam memiliki peran yang signifikan dalam membangun dan menanamkan sikap toleransi serta kesadaran menerima perbedaan etnik, budaya dan agama di kalangan peserta didik . 22
Namun realitanya, banyak kalangan yang menilai kegagalan pendidikan agama Islam dalam membangun dan menumbuhkan sikap  toleransi  dan  kesadaran  menerima  perbedaan  etnis, budaya  dan  agama  yang  sesungguhnya  bersifat  manusiawi ( humanis ).  Sikap kritis tersebut telah memunculkan wacana dan gagasan tentang perlunya memasukkan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme  dalam  pendidikan  agama  Islam.  Meskipun hampir semua masyarakat yang berbudaya kini sudah mengakui dan menerima adanya kemajemukan sosial, budaya dan agama, namun  dalam  kenyataannya,  permasalahan  toleransi  ini  masih sering muncul dalam suatu masyarakat. 23
Faktanya  masih  saja  dijumpai  perlakuan-perlakuan diskriminatif terutama dalam tatanan sosial-kemasyarakatan. Di kalangan  umat  Islam  misalnya,  selalu  saja  muncul  sikap-sikap yang  menunjukkan  adanya  kecurigaan  dan  sentimen  terhadap terhadap  orang-orang  lain  yang  berbeda  agama.  Begitu  juga dengan komunitas lain, seperti etnis china yang selalu tertutup dan hanya bergaul dengan sesama komunitasnya saja, dan lain- lain.
Dalam  hal  ini  menarik  untuk  dicermati  ungkapan  Alwi Shihab, bahwa pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang  adanya  kemajemukan.  Namun  yang  dimaksud  adalah
22 Max  Weber  meyakini  bahwa  agama  memiliki  kekuatan  untuk mempengaruhi manusia dengan segala variasinya dari masyarakat sederhana sampai  masyarakat  maju  sekalipun.  Lihat  Max  Weber, Sosiologi  Agama (Yogyakarta: IRCiSoD, 2002), hlm. 1-28.
23 Nur  Ahmad  (ed.), Pluralitas  Agama  Kerukunan  dalam  Keragaman (Jakarta: Kompas, 2001), hlm. 21.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
keterlibatan aktif terhadap  kenyataan  kemajemukan  tersebut. Pluralisme agama dan budaya dapat kita jumpai dimana-mana. Di dalam masyarakat tertentu, di kantor tempat orang bekerja. Tetapi seseorang dikatakan menyandang sifat tersebut apabila ia dapat berinteraksi  positif  dalam  lingkungan  kemajemukan  tersebut. Dengan  kata  lain,  pengertian  pluralisme  agama  adalah  bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan  hak  agama  lain,  tetapi  terlibat  dalam  usaha  memahami perbedaan  dan  persamaan  guna  terciptanya  kerukunan,  dalam kebhinekaan. 24 Alwi  menambahkan  bahwa  konsep  pluralisme tidak dapat disamakan dengan relativisme.  Seorang relativis akan berasumsi  bahwa  hal-hal  yang  menyangkut  “kebenaran”  atau “nilai” ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakatnya. 25
Berdasarkan  pandangan  tersebut  yang  menjadi core dari paham puluralisme adalah bukan hanya sekedar adanya pengakuan terhadap pluralitas dalam realitas, yang ditunjukkan dalam sikap saling  “menghargai”  dan  “menghormati”,  tetapi  lebih  dari  itu dituntut adanya upaya yang secara aktif yang ditunjukkan dalam bentuk saling bekerja sama dan saling memahami ajaran agama masing-masing. Begitu juga dalam menyikapi perbedaan budaya, karena  setiap  perilaku  budaya  memiliki  makna  filosofis  (nilai- nilai)  yang  terkandung  di  dalamnya,  suatu  budaya  tidak  lahir dalam ruang hampa yang bebas nilai.
Nilai-nilai  pluralisme  dan  multikulturalisme  berpengaruh signifikan dalam upaya membentuk pola pemahaman keagamaan di kalangan peserta didik. Nilai- nilai tersebut tidak hanya tertuang dalam muatan kurikulum pendidikan agama Islam, namun juga tercermin  dari  pemahaman  guru  yang  diaplikasikan  dengan pendekatan dan metode yang digunakan dalam proses pendidikan agama Islam. Pandangan dan pemahaman yang positif bagi guru agama  terhadap  paham  pluralisme  dan  multikulturalisme  pada gilirannya akan mampu mentransformasikan pola pemahaman
24 Alwi Shihab, Islam Inklusif (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 41. 25 Ibid ., hlm. 42-43.
keagamaan yang inklusif di kalangan peserta didik. Pada  posisi ini,  pendidikan  agama Islam memegang  peranan kunci dalam menginternalisasikan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme di kalangan peserta didik.
Namun faktanya, menurut Siti Malika Towaf, kelemahan pendidikan agama Islam yang berlangsung saat ini, antara lain: (a) pendekatan masih cenderung normatif, di mana pendidikan agama menyajikan norma-norma yang seringkali tanpa ilustrasi sosial-budaya,  sehingga  peserta  didik  kurang  menghayati nilai-nilai  agama  sebagai  nilai  yang  hidup  dalam  keseharian; (b)  kurikulum  yang  dirancang  hanya  menawarkan  minimum kompetensi, tetapi pihak guru PAI sering kali terpaku dengannya, sehingga kreativitas untuk memperkaya materi kurang tumbuh, begitu  juga  dalam  hal  penerapan  metode  pembelajaran  yang cenderung bersifat monoton. 26
Dalam  konteks  ini  pendidikan  agama  Islam  lebih diposisikan  secara  pasif   (cenderung  Jabbariyah  yang fatalisme ),  sehingga  pendidikan  agama  Islam  sebagai  suatu proses  cenderung  mengalami  kebekuan  dan  kekakuan  dalam implementasinya. Output yang dihasilkannya sudah pasti tidak relevan  dengan  konteks  zaman  alias  tertinggal,  bahkan  tidak jarang bertabrakan dengan kondisi sosial yang ada dan dapat memicu terjadinya konflik horizontal.
Kenyataa  ini  paralel  dengan  fenomena  yang  terjadi baru-baru  ini. Umat  Islam  khususnya  di  Indonesia  kembali dibangunkan  kesadarannya  oleh  isu-isu  radikalisme  dan terorisme  dari  suatu  gerakan  yang  mengatasnamakan  Negara Islam  Indonesia  (NII).  Menteri  Agama  Suryadharma  Ali menilai,  gerakan  radikal  Negara  Islam  Indonesia  (NII)  yang berkembang  saat  ini  sangat  sistematis  dan  intensif.  Gerakan tersebut  bahkan  fokus  merekrut  mahasiswa,  yang  menjadi
26 Siti Malika Towaf, “Pendekatan Kontekstual bagi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum”, dalam Fuaduddindan Cik Hasan Basri (ed.), Dinamika  Pemikiran  Islam  di  Perguruan  Tinggi (Jakarta:  Logos  Wacana Ilmu, 1999), hlm. 20.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
generasi  penerus  bangsa.  Menurutnya,  gerakan  NII  tak  bisa dibiarkan.”Itu  gerakan  bawah  tanah,  dan  kita  harus  basmi gerakan tersebut”. 27
Radikalisme  erat  kaitannya  dengan  sikap  intoleransi. Laporan survei Lakip menunjukan 62,7 persen guru dan 40,7 persen siswa menolak berdirinya tempat ibadah non-Islam di lingkungan mereka. Sebanyk 57,1 persen guru dan 36,9 persen siswa juga menolak bertoleransi dalam perayaan keagamaan di lingkungan mereka. Lebih jauh lagi, dari hasil survei itu juga ditemukan fakta yang menarik bahwa 21,1 persen guru dan 25,8 persen siswa menganggap Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi negara. Guru dan siswa pun menganggap persoalan bangsa akan teratasi bila syariat Islam diterapkan di Indonesia (65  persen).  Bahkan  menurut  hasil  survei  Lakip  hampir  50 persen pelajar menyetujui tindakan radikal atas nama agama. 28
Fakta-fakta  tersebut  menunjukkan  bahwa  nilai-nilai toleransi  terhadap  perbedaan  etnis,  budaya  dan  agama  yang selama terdapat dalam sistem pendidikan agama Islam masih jauh dari harapan. Dengan perkataan lain pemahaman keagamaan yang dibangun melalui proses pendidikan agama Islam masih jauh  dari  nilai-nilai  pluralisme  dan  multikulturalisme  yang merupakan bagian dari nilai-nilai humanisme.
Di  samping  itu,  juga  tidak  menutup  kemungkinan  oleh faktor-faktor yang lain. Selain itu hasil survei Lakip di atas, juga masih  menimbulkan  perdebatan  dan  pertanyaan  di  kalangan pihak-pihak tertentu, terutama tentang validitas dan reabilitas instrumen  serta  tingkat  representasi  sampel  yang  digunakan. Namun bagi penulis terlepas dari perdebatan tersebut, fakta- fakta  itu  setidaknya  bisa  dijadikan  sebagai  gambaran  atau petunjuk awal untuk terus dilakukan pengkajian dan penelitian
27 Ungkap  Suryadharma  kepada  para  wartawan  di  sela-sela  acara Musrenbang Nasional 2011 di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis 28 April 2011. 28 Hasil  survei  LaKIP yang  ditulis M.  Bambang  pranowo,  Direktur LaKIP,  Guru  Besar  Sosiologi  Agama  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta. Lihat Koran Tempo, 29 April 2011.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
tentang  pluralisme  dan  multikulturalisme  dalam  sistem pendidikan agama Islam.
Indikasi kegagalan tersebut tidak terlepas dari peranan guru pendidikan agama dalam memberikan pemahaman keagamaan kepada  peserta  didik.  Ada  sinyalemen  bahwa  pemahaman keagamaan yang dibangun selama ini melalui pendidikan agama berangkat dari suatu pandangan yang memposisikan “agama” sebagai  sebuah  ajaran  yang  bersifat  absulut,  statis  dan  baku. Konsekwensinya pemahaman dan pandangan terhadap paham pluralisme dan multikulturalisme hanyalah sebatas pada tatanan wacana pemikiran kajian keislaman, bahkan lebih ekstrim, muncul kecenderungan memaknainya sebagai sebuah propaganda Barat dalam  upaya  menyerang  dan  menghapus  tradisi-tradisi  Nabi dan Sahabat yang selama ini secara konsisten dilestarikan oleh kelompok Islam fundamentalis.
Amin Abdullah dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa  guru-guru  agama  di  sekolah  yang  berperan  sebagai ujung  tombak  pendidikan  agama  dari  tingkat  yang  paling bawah hingga yang paling tinggi nyaris kurang tersentuh oleh gelombang  pergumulan  pemikiran  dan  diskursus  pemikiran keagamaan  diseputar  isu  pluralisme  dan  multikulturalisme. Pada hal guru-guru inilah yang menjadi mediator pertama untuk menterjemahkan  nilai-nilai  pluralisme  dan  multikulturalisme kepada  peserta  didik,  yang  pada  tahap  selanjutnya  juga  ikut berperan  aktif  dalam  mentransformasikan  kesadaran  toleransi secara lebih intensif dan massif.
Mengapa  bisa  terjadi  demikian?,  untuk  menganalisis persoalan  ini,  kalau  ditinjau  menurut  perspektif  al-Jabiri 29 dikategorikan  sebagai  corak  berpikir  yang  menggunakan efistimologi bayani. Konsekuensinya  perkembangan  kajian
29 Menurut  al-Jabiri,  ada  tiga  pendekatan  yang  digunakan  dalam menginterpretasi teks-teks suci (ayat al-Qur’an dan Hadis), yaitu pendekataan bayani, burhani dan irfani. Lihat Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Bunyah al-Aql al- ‘Arabi, Dirasah Tahliliyah Naqdiyah li Nuzum al-Ma’rifah fi at-Tsaqafah al-‘Arabiyah (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah, 1990), hlm. 13-14.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
keislaman  lebih  bersifat tekstualistik-formalistik .  Oleh  sebab  itu, sampai saat ini keberadaan teks menempati posisi sentral dalam wawasan keagamaan umat yang selalu dipanggil ke depan sebagai “pembelaan” atas suatu kekacauan (situasi krisis). Pada hal setiap teks  mengandung  lapisan-lapisan  penafsiran  dan  pemahaman yang bertingkat-tingkat. 30
Dominasi dan orientasi pemahaman bayani yang berlebihan menimbulkan persoalan dalam pemikiran hukum Islam, apatah lagi dalam konteks globalisasi sekarang ini yang dapat membawa pada  kecenderungan eksklusivisme dan truth-claim .    Menurut Amin Abdullah, pola pikir yang tekstual-bayani telah membentuk mainstream pemikiran keislaman yang hegemonik dan itu sudah berlangsung  selama  ini.  Dominasi  pola  pikir tekstual-ijtihadiyyah menjadikan sistem efistimologi kajian keislaman kurang responsif terhadap isu-isu keagamaan yang bersifat kekinian (kontekstual- bahsiyyah). 31
Begitu  juga  corak  argumen  yang  dikemukakan  selalu dilandasi  sikap  mental dogmatik,  defensif,  apologis,  dan  polemis, terutama  ketika  berhadapan  dengan  komunitas  yang  multi kultural  dan  multi  agama.  Akibatnya,  fungsi  dan  peran  akal pikiran manusia digunakan lebih diarah untuk upaya pengukuhan dan  pembenaran  otoritas  teks.  Pada  hal  kebenaran  teks  yang dipahami dan diakui oleh suatu aliran, kelompok atau organisasi tertentu belum tentu dapat dipahami dan diakui secara sama oleh aliran, kelompok dan organisasi lain walaupun dalam satu agama, apa lagi dengan agama yang berbeda.
Pendekatan pemahaman  yang  bercorak tekstual-literal yang  cenderung  tidak  mempertimbangkan  analisis  historis, sosiologis,  serta  psikologis.  Implikasinya  adalah  pemahaman terhadap Alquran maupun teks tafsir bisa bersifat dangkal dan
30 Terkait  persoalan  ini,  agaknya  perlu  ditinjau  kembali  terjemahan Alquran  versi  Departemen  Agama  RI  yang  ada  sekarang  ini.  Dan,  tidak berlebihan ada sekelompok umat Islam yang menyatakan bahwa terjemahan Al-Qur’an tersebut berpotensi menimbulkan sikap radikalisme.
31 M. Amin Abdullah, Mazhab Yogya : Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer (Yogyakarta: Arruz Press, 2002), hlm. 118.
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
mudah terjebak ke dalam sikap sosial yang apologetik dan eksklusif. Dengan  menggunakan  pendekatan  ini,  pemahaman  yang dihasilkan cenderung tidak memberi ruang toleransi, apresiasi, dan pengakuan terhadap pihak lain, utamanya pemeluk agama lain.  Tentunya  hal  ini  dapat  menyulut  sikap-sikap  intoleran dan  fanatisme  buta  yang  pada  akhirnya  akan  membuat  rapuh kohesivitas sosial dan rentan konflik.
Berdasarkan  argumentsi  di  atas,  agaknya  di  sinilah  letak problematika  yang  mendasar  dalam  sistem  pendidikan  agama Islam  yang  cenderung  mengabaikan  nilai-nilai  humanisme yang  plural  dan  multikultural  disebabkan  paradigma  tekstual- literal yang mendominasi sebagai landasan berpikir di kalangan guru-guru agama Islam. Untuk lebih jelasnya, kiranya persoalan ini    dipelukan  suatu  kajian  mendalam  melalui  suatu  formulasi kerangka  penelitian,  sehingga  benar-benar  akan  menghasilkan sesuatu yang kontributif terhadap peningkatan mutu dan kualitas pendidikan agama Islam.

## Simpulan
C. Memasukkan  nilai-nilai  pluralisme  dan  multikulturalisme dalam  sistem  pendidikan  agama  Islam  merupakan  suatu keniscayaan,  sebagai  upaya  dan  langkah  kongkrit  dalam mentransformasikan pola pemahaman keagamaan yang inklusif, dinamis dan fleksibel dengan tanpa mengabaikan dimensi-dimensi kesakralan  ajaran  agama.  Munculnya  wacana  dan  pemikiran ini  merefleksikan  problem  kontemporer  yang  tengah  melanda bangsa  ini  yang  dapat  mengarah  kepada  disintegrasi  bangsa. Karena  Indonesia  sebagai  suatu  bangsa  terdiri  dari  beragam suku, bahasa, budaya dan agama.
Berdasarkan hasil survei dan argumentsi-argumentsi logis, keberadaan  nilai-nilai  pluralisme  dan  multikulturalisme  yang secara integral bagian dari nilai-nilai humanisme, dalam sistem pendidikan  agama  Islam  cenderung  diabaikan  dan  masih  jauh dari  yang  diharapkan.  Hal  ini  bisa  di  lihat  dari content muatan kurikulum pendidikan agama Islam dan pendekatan serta metode yang diterapkan guru dalam proses pendidikan agama Islam.
Pendekatan  dan  metode  yang  tersebut  berjalan  paralel dengan  pola  pemahaman  keagamaan  guru  pendidikan  agama Islam. Dalam praksisnya pola pemahaman guru pendidikan agama Islam yang ada disinyalir memiliki kecenderungan eksklusif. Inilah akar permasalahan terkait keberadaan  nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme dalam sistem pendidikan agama Islam.
Dalam  tinjauan  analisis  al-Jabiri,  pola  pemahaman keagamaan umat Islam selama ini didasarkan epistimologi bayani yang lebih menekankan pada otoritas teks (ayat Al-Qur’an dan Hadis) atau makna lahiriah teks. Akibatnya paradigma tektualis- literalis selalu mendominasi dalam penyelesaian masalah-masalah keagamaan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kekakuan dan kebakuan dalam pemikiran dan kajian keislaman di kalangan umat Islam, sebagian intelektual muslim termasuk di kalangan sebagian  (untuk  tidak  mengatakan the  all  of   them )  guru-guru pendidikan agama Islam.

## Suyatno
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  Amin, “ Agama    dan    (Dis)    Integrasi    Sosial: Tinjauan Materi  dan  Metodologi  Pembelajaran  Agama (Kalam    dan    Teologi)    dalam  Era    Kemajemukan    di Indonesia”,  Makalah  disampaikan  dalam Seminar Panitia Ad  Hoc BPMPR  RI  tentang  Perubahan  Kedua  UUD 1945  dalam Perspektif  Hukum,  Sub  Topik  Agama  dan Budaya,  Mataram,  22  s.d  23 Maret 2003.
________, Mazhab  Yogya , Menggagas  Paradigma  Ushul  Fiqh Kontemporer , Yogyakarta: Arruz Press, 2002.
________, Studi Agama Normativitas atau Historisitas , Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1996. Ahmad, Nur (ed.), Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman, (Jakarta: Kompas, 2001). al-Jabiri,  Muhammad  Abid, Bunyah  al-Aql  al-‘Arabi,  Dirasah Tahliliyah  Naqdiyah  li  Nuzum  al-Ma’rifah  fi  ats-Tsaqafah  al- ‘Arabiyah , Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah,
1990.
Amer, al-Roubaie, Globalization and the Muslim World , Shah Alam:
Malita Jaya Publishing House, 2002.
Azra, Azyumardi, Pergolakan  Politik  Islam,  dari  Fundamentalis, Modernisme  hingga  Post-Modernisme ,  Jakarta:  Paramadina,
1996.
Bloom, “ Multikulturalisme  dalam  Perspektif   Filsafat  Hindu” , Makalah disajikan dalam Seminar Damai Dalam Perbedaan, Singaraja, 5 Maret 2003.
Koran Tempo, 29 April 2011. Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  (KTSP)  dan  Sukses  Sertifikasi  Guru ,  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
Laporan  Pusat  Penelitian  Pembangunan  Pedesaan  dan  Kawasan oleh  UGM  bekerja  sama  dengan  Departemen  Agama  RI, Perilaku  Kekerasan  Kolektif,  Kondisi  dan  Pemicu ,  Yogyakarta, UGM, 1997.
Media Dakwah, No. 358, Sya’ban 1426 H/September 2005. Mulkhan,  Abdul  Munir, Kesalehan  Multikultural ,  Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005. ________, “ Kecerdasan  Makrifat”, dalam  rangka  pidato pengukuhan  guru  besar  yang  disampaikan  dalam  Rapat Senat Terbuka UIN Sunan Kalijaga, 31 Maret 2004. Rahardjo, M. Dawam, “ Liberalisme, Sekeluralisme dan Pluralisme” , dalam http://www.icrp-online.org.
Shihab, Alwi, Islam Inklusif, Bandung: Mizan, 1999. Suseno,  Franz  Magnis,  Memahami  Hubungan  Antar  Agama di  Indonesia,  dalam Equality  and  Plurality  dalam  Konteks Hubungan Antar Agama , Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
Suparlan, Parsudi, Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural , Makalah,  disajikan  pada  Simposium  Internasional  Jurnal Antropologi    Indonesia    ke-3,    Membangun    Kembali “Indonesia    yang    Bhinneka    Tunggal    Ika”,    Menuju Masyarakat Multikultural,  Universitas Udayana, Denpasar, Bali,  16-19  Juli  2002,  dalam  http:// www.scripps.ohiou.edu/ news/cmdd/artikel ps.htm.
Sutrisno, Pembaharuan  dan  Pengembangan  Pendidikan  Islam , (Yogyakarta: Fadilatama, 2011).
Thoha, Anis Malik, Tren Pluralisme Agama : Tinjauan Kritis , Jakarta: Perspektif, 2005.
Towaf,  Siti  Malika,  Pendekatan  Kontekstual  bagi  Pendidikan Agama  Islam  di  Perguruan  Tinggi  Umum,  dalam Fuaduddindan Cik Hasan Basri (ed.), Dinamika Pemikiran Islam  di  Perguruan  Tinggi ,  Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu,
1999.
Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Suyatno
ADDIN, Vol. 7, No. 1, Februari 2013
Wan Daud, Wan Mohd. Nor, Filsafat dan Prektek Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib al-Attas , Bandung: Mizan,1998. Weber, Max, Sosiologi Agama , Yogyakarta: IRCiSoD, 2002. Zarkasyi,  Hamid  Fahmi., “ Ghazwul  Fikri,  Gambaran  Tentang Benturan  Pandangan  Hidup”,  Makalah  pada  Workshop Pemikiran Islam dan Barat, Pasuruan, 4-5 April 2005.