## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Volume 2 Nomor 1 Maret 2021: TheJournalish Hal. 030-035
FENEMONA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

## Heni Farikhatu Sholikhah
Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta (0274) 561971 Email Korespondensi: putriheni111@gmail.com
Abstrak: Di  negara  Indonesia  pajak  mempunyai  peranan  yang  sangat  vital  dimana  pajak  sebagai  pendapatan terbesar  negara.  Besar  kecilnya  pajak  yang  diterima  oleh  negara  akan  sangat  menentukan  laju  perkembangan roda  pemerintahan  khususnya  dalam  melaksanakan  pembangunan.  Ada  beberapa  macam  pajak  yang  diterima oleh  kas  negara  salah  satunya  adalah  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB).  Pajak  bumi  dan  bangunan  merupakan iuran  wajib  kepada  kas  negara  atas  dasar  kepemilikan,  penguasaan  dan  perolehan  manfaat  dari  bumi  dan bangunan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yakni bumi/ tanah dan bangunan. Tulisan ini bertujuan menyajikan  fenomena  kemacetan pembayaran PBB di  Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang dengan  menggunakan  metode  analisis  kebijakan.  Metode  analisis  kebijakan  adalah  suatu  disiplin  ilmu  sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan  membuahkan  pemikiran  dalam  rangka  upaya  memecahkan  masalah  publik.  Data  dihimpun  melalui  1) wawancara; 2) observasi; dan 3) dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah 1) rendahnya tingkat kesadaran; dan 2) kemiskinan.  Rendahnya  tingkat  kesadaran  terlihat  dari  tunggakan  pembayaran  PBB  oleh  wajib  pajak  (WP), sedangkan  kemiskinan  dikarenakan  rata-rata  penduduk  Kecamatan  Bandongan  bekerja  sebagai  petani  atau buruh harian lepas sehingga pendapatan terbatas hanya sebagai pemenuh kebutuhan harian.
Kata kunci: Fenomena; PBB; Kecamatan Bandongan.
Abstract: In Indonesia, taxes have a very vital role in which taxes are the largest state income. The size of the tax received by the state will greatly determine the rate of development of the wheels of government, especially in  implementing  development.  There  are  several  types  of  taxes  received  by  the  state  treasury,  one  of  which  is land  and building  tax  (PBB).  Land  and building  tax  is  an obligatory  contribution  to  the  state  treasury  on  the basis of ownership, control and benefits of land and buildings. The amount of tax payable is determined by the condition  of  the  object,  namely  land  /  land  and  buildings.  This  paper  aims  to  present  the  phenomenon  of bottleneck in PBB payments in Bandongan District, Magelang Regency by using the policy analysis method. The policy analysis method is an applied social science discipline that uses rational argumentation by using facts to explain, assess, and generate thoughts in an effort to solve public problems. The data were collected through 1) interviews; 2) observation; and 3) documentation. The results of this study are 1) low level of awareness, and 2) poverty.  The  low  level  of  awareness  can  be  seen  from  the  unpaid  PBB  payments  by  taxpayers  (WP),  while poverty is due to the fact that the average population of Bandongan District works as farmers or casual daily laborers so that their income is limited only to fulfill their daily needs.
Keywords:  Phenomena; PBB; Bandongan District.

## Article History :
Received 23 Januari 2021; Revised 01 Februari 2021; Accepted 25 Maret 2021

## PENDAHULUAN
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan  sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai  suatu  hak  atasnya  atau  memperoleh  manfaat  dari  padanya.  Menurut  S.Aji  Suryo (2006:14-2)  pajak  bumi  dan  bangunan  adalah  pajak  yang  dikenakan  atau  dibebankan  atas  bumi  dan bangunan,  pendapat  tersebut  ditambahkan  oleh  Erly  Suandy  (2005:61)  pajak  bumi  dan  bangunan adalah  pajak  yang  sifatnya  kebendaan  dan  besarnya  pajak  terutang  ditentukan  oleh  keadaan  obyek yakni  bumi/  tanah  dan  bangunan.  Tanggung  jawab  atas  kewajiban  pembayaran  pajak,  sebagai
pencerminan  kewajiban  kenegaran  di  bidang  perpajakan  berada  pada  anggota  masyarakat  sendiri untuk  memenuhi  kewajiban  tersebut.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  sistem self  assessment yang  dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.
Masyarakat  yang  memenuhi  kewajiban  membayar  pajak  disebut  Wajib  Pajak  (WP).  Wajib Pajak  PBB  adalah  mereka  yang  secara  nyata  memiliki  hak,  memperoleh  manfaat,  menguasai,  dan memperoleh  manfaat  atas  tanah  dan  bangunan.  Sebaliknya,  tanah  dan  bangunan  yang  digunakan untuk kepentingan umum, seperti untuk sarana pendidikan, ibadah, kesehatan, lahan pemakaman, dan sejenisnya maka tidak termasuk objek pajak PBB.Kriteria objek PBB telah tercantum dalam Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1994  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Karena  telah  tercantum  dalam Undang-Undang,  maka  membayar  pajak  PBB  bersifat  wajib  dan  apabila  diabaikan  akan  ada  sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan berlakunya undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah  diserahkan  ke  pemerintah  kabupaten/kota.  PBB  sektor  Pertambangan,  Perhutanan,  dan Perkebunan  (PBB  P3)  masih  berada  di  bawah  kewenangan  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  Badan Pendapatan, Pengelolaan, Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) yang mengambil peranan tersebut.
Tata cara pelaksanaan pemunggutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)  diatur  dalam  Peraturan  Bupati  Kabupaten  Magelang  Nomor  16  Tahun  2012.  Adapun  manfaat pembayaran  PBB  P2  sebagai  berikut:  1)  tersedianya  fasilitas  dan  infrastruktur  desa;  2)  ada  subsidi pangan  dan  bahan  bakar;  3)  kelestarian  hidup  dan  budaya;  4)  dana  pemilu,  pilkada,  pileg,  dan pilkades;  5)  pengembangan  alat  transportasi  masa.  Banyak  yang  menjadi  faktor  penyebab  tidak lancarnya  pembayaran  PBB,  salah  satu  fenomena  ini  terjadi  di  wilayah  Kecamatan  Bandongan, Kabupaten  Magelang.  Diantara  berbagai  macam  faktor  yang  mendasari  terjadinya  penyebab kemacetan pembayaran PBB, penyebab kemacetan yang terjadi di  Kecamatan Bandongan terdapat 2 (dua) faktor antara lain: 1) kesadaran diri; dan 2) kemiskinan.
Tulisan  ini  tentu  saja  melihat  dari  penelitian  yang  sebelumnya,  jurnal  ini  berupaya membandingkan dengan jurnal yang telah terbit. Pertama , dengan judul Analisis Penerapan Pembasan PBB  dan  BPHTB  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  UPPRD  Tanjung  Priok,  jurnal  ini  membahas tentang kebijakan PBB dan BPHTB berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 259 Tahun 2015  dan  Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor  126  Tahun  2017,  perbedaan  terhadap  penulisan peneliti  adalah  jurnal  terbit  tersebut  membahas  tentang  analisis  kebijakan  berdasarkan  Peraturan Gubernur yang berlaku (Aida Nurul Hidayah, dkk.2019). Kedua, Analisis pemungutan dan pencatatan PBB  P2  pada  Pemerintah  Kabupaten  Minahasa  Tenggara,  jurnal  ini  membahas  tentang  proses pemungutan  dan  pencatatan  PBB  P2  yang  berlaku  di  Kabupaten  Minahasa  Tenggara,  perbedaannya adalah  jurnal  ini  ingin  mencari  tahu  proses  pemungutan  dan  pencatatan  PBB  P2 ( Lisa  Tivani  Langi, dkk.2018). Ketiga , Analisis Penerimaan PBB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, jurnal ini membahas  tentang  bagaimana  efektivitas  penerimaan  pembayaran  PBB  berdasarkan  UU  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  perbedaannya  adalah  jurnal  ini  membahas  efektivitas penerimaan pembayaran PBB ( Putri Kemala Dewi :2018).
Dari ketiga jurnal pembanding, penulis berupaya membahas tentang pokok permasalahan yang berbeda yaitu fenomena pembayaran PBB di Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, penulisan ini ingin mencaritahu tentang apa yang menjadi penyebab kemacetan pembayaran PBB di Kabupaten Magelang  dengan  menganalisis  fenomena  pembayaran  PBB  di  Kecamatan  Bandongan.  Adapun penyebab kemacetan pembayaran  PBB di Kecamatan Bandongan sebagai  berikut: 1) kesadaran diri; dan  2)  kemiskinan.  Kesadaran  diri  adalah  kemampuan  individu  dalam  mengenali  perasaan  dan mengatur  emosional.  Orang  yang  mempunyai  kesadaran  diri  diibaratkan  pilot  yang  handal  bagi kehidupannya, pasalnya mampu mengenal  dan memilih-milih  perasaan, memahami  hal yang  sedang dirasakan  dan  mengapa  hal  itu  dirasakan  serta  mengetahui  penyebab  munculnya  perasaan  tersebut (Daniel  Goleman,  1996:58).  Dalam  hal  ini,  terlihat  adanya  kesadaran  diri  masyarakat  tingkat Kecamatan  Bandongan  sangat  rendah,  terbukti  bahwa  masih  terdapat  tunggakan.  Padahal  apabila ditelusuri lebih lanjut, masyarakat desa rata-rata mempunyai penghasilan tetap, selain menjadi petani. Kesadaran diri  sebenarnya belum dapat menjawab pertanyaan yang ada tentang penyebab terjadinya kemacetan  pembayaran  PBB,  bisa  jadi  WP  mempunyai  kesadaraan  akan  kewajibannya  membayar PBB  akan  tetapi  hanya  saja  faktor  ekonomi  yang  mendasari  tidak  terbayarnya  PBB  pada  tahun tersebut.
Kemiskinan  adalah  suatu  kondisi  ketidakmampuan  secara  ekonomi  untuk  memenuhi  standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan  pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  baik  berupa  pangan,  sandang,  maupun papan.  Kemampuan  pendapatan  yang  rendah  ini  juga  akan  berdampak  berkurangnya  kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Mengidentifikasi  bentuk-bentuk  kemiskinan  yang  ada  di  Kecamatan  Bandongan  terjadi  karena kemiskinan alamiah, karena apabila petani di Kecamatan Bandongan mengalami gagal panen, secara otomatis tidak adanya pendapatan. Oleh karena itu, PBB tidak terbayarkan.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualilatif  deskriptif  dengan pendekatan  analisis  kebijakan.  Penulis  ingin  membahas  tentang  kebijakan  pembayaran  Pajak  Bumi Dan  Bangunan  (PBB)  di  Kecamatan  Bandongan  Kabupaten  Magelang  menganalisis  kebijakan  ini dibuat  untuk mengatasi  kemacetan  yang terjadi  di  Kecamatan  Bandongan.  Subyek  penelitian  dipilih berdasarkan  teknik  purposive  sampling  yaitu  pelaksana  pemungut  pajak  dan  wajib  pajak. Pengumpulan  data  dengan  wawancara  mendalam  sedangkan  teknik  analisis  data  menggunakan metode analisis deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Bandongan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  pembayaran  PBB  di  Kecamatan  Bandongan  sudah  melalui  mekanisme  atau prosedur  yang  telah  ditetapkan,  dinas  yang  bertanggung  jawab  penerbitan  blangko  SPPT  sampai dengan adanya penerimaan PBB yang  terbayarkan oleh WP adalah  Badan Pendapatan, Pengelolaan, Kekayaan  Aset  Daerah  (BPPKAD)  Kabupaten  Magelang.  Keberhasilan  perolehan  pajak  tidak  serta merta  dilakukan  oleh  BPPKAD  semata,  tanpa  campur  tangan  pemerintahan  kecamatan,  desa,  dan pemungungut pajak.
Gambar 1. Skema Pembayaran PBB di Kecamatan Bandongan  Kabupaten Magelang
BPPKAD KAB. MAGELANG DESA RT (RUKUN TETANGGA) WP
(WAJIB PAJAK ) BANK YANG DITUNJUK (BANK JATENG) Pembayaran Pembayaran Pembayaran KECAMATAN BANDONGAN DUSUN Pembayaran
Pemerintah  Kecamatan,  desa,  maupun  petugas  pungut  pajak  merupakan  sambung  tangan  dari BPPKAD,  berhasil  tidaknya  suatu  kecamatan  dalam  pelaksanaan  pemungutan  PBB  terlihat  dengan tidak  adanya  tunggakan  PBB  setiap  tahunnya.  Apabila  masih  didapati  tunggakan  dapat  dilihat bagaimana  kinerja  desa  dalam  menyiasati  adanya  tunggakan  yang  terjadi  di  tahun  sebelumnya, tujuannya adalah agar pada tahun ini, tidak terulang lagi dan dapat membayarkan jumlah tunggakan tertanggung.  Banyak  inovasi-inovasi  yang  diciptakan  sebagai  langkah  awal  mencegah  terjadinya tunggakan. Berhasil atau tidak suatu inovasi tersebut, dapat dilihat melalui hasil rekapitulasi tahunan yang menjadi bahan analisa dan evaluasi BPPKAD.Setelah diketahui dari sekian kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang, kecamatan yang banyak terdapat tunggakan adalah Kecamatan Bandongan.
Mekanisme  yang  di  mulai  dari  penyerahan  blangko  SPPT  hingga  pembayaran  PBB  di Kecamatan  Bandongan  dapat  dituangkan  melalui  skema  gambar  1.  Berdasarkan  gambar  1  di  atas bahwa  BPPKAD  Kabupaten  Magelang  mempunyai  peranan  penting,  adapun  tugas  BPPKAD Kabupaten  Magelang  sebagai  berikut:  1)  menerbitkan  blangko  SPPT;  2)  sosialisasi  dan  evaluasi kepada  pemerintahan  kecamatan  terkait  pelaksanaan  PBB;  dan  3)  penerima  pajak  terbayar.  Tugas Pemerintahan  Kecamatan  Bandongan  adalah  1)  mengambil  blangko  SPPT  di  kantor  BPPKAD;  2) menghadiri sosialisasi dan evaluasi yang diadakan oleh BPPKAD; 3) sosialisasi dan evaluasi kepada pemerintahan  desa  terkait  PBB;  4)  pendistribusian  blangko  SPPT;  dan  5)  pengesahan  pergantian blangko SPPT.
Tugas  Pemerintah  Desa  adalah  1)  mengambil  blangko  SPPT  di  kantor  kecamatan;  2) menghadiri sosialisasi dan evaluasi yang diadakan oleh kecamatan; 3) sosialisasi dan evaluasi kepada kepala dusun dan pemungut pajak dusun; 4) membuatkan surat terbit perubahan PBB; dan 5) sarana pembayaran  kolektif  PBB.  Adapun  cara  pembayaran  PBB  di  Kecamatan  Bandongan  berdasarkan skema di atas, yaitu : 1) WP membayar langsung ke Bank yang telah ditunjuk (Bank Jateng); 2) WP dapat membayar melalui perantara dari desa; 3) WP dapat membayar melalui kepala dusun; dan atau 4)  WP  membayar  melalui  ketua  Rukun  Tetangga  (RT).  Faktor  yang  menjadi  penyebab  terjadinya kemacetan PBB di Kecamatan Bandongan adalah 1) kesadaran diri; dan 2) kemiskinan. Dalam hal ini, terlihat  adanya  kesadaran  diri  masyarakat  tingkat  Kecamatan  Bandongan  sangat  rendah,  terbukti bahwa masih terdapat tunggakan.
Tabel 1. Realisasi Penerimaan BB Kabupaten Magelang Tahun 2020
NO KECAMATAN REALISASI PBB (NOMINAL DAN %) POKOK PBB REALISASI KURANG % 1 NGABLAK 1.025.598.895 1.025.598.895 0 100 2 SRUMBUNG 1.344.681.680 1.344.681.680 0 100 3 CANDI MULYO 1.471.712.401 1.471.712.401 0 100 4 KALIANGKRIK 1.104.182.018 1.048.152.394 56.029.624 94,93 5 SAWANGAN 1.496.368.683 1.427.314.087 69.054.596 95,39 6 NGLUWAR 965.884.718 863.712.997 102.171.721 89.42 7 DUKUN 1.401.039.105 1.297.009.009 104.030.096 92.57 8 WINDUSARI 1.120.504.430 977.903.777 142.600.653 87.27 9 SALAMAN 1.748.387.856 1.442.214.815 306.173.041 82.49 10 SALAM 1.748.387.856 1.445.760.464 342.179.415 80.86 11 KAJORAN 1.632.515.365 1.213.701.314 418.814.051 74.35 12 BANDONGAN 1.581.425.622 1.160.056.853 421.368.769 73.36 13 GRABAG 2.243.974.164 1.811.104.429 432.869.735 80.71 14 TEMPURAN 2.143.042.702 1.659.729.984 483.312.718 77.45 15 PAKIS 1.383.221.875 867.453.079 515.768.796 62.71 16 TEGALREJO 1.342.301.790 796.174.100 546.127.690 59.31 17 MUNGKID 2.121.941.891 1.558.384.099 563.557.792 73.44 18 BOROBUDUR 1.977.160.418 1.404.719.187 572.441.231 71.05 19 MUNTILAN 2.352.318.311 1.767.837.915 584.480.396 75.15 20 METROYUDAN 3.222.033.189 2.179.455.300 1.042.577.889 67.64 21 SECANG 2.448.317.561 1.239.991.750 1.208.325.811 50.65 JUMLAH 35.914.552.553 28.002.668.529 7.911.884.024 77.97
Padahal apabila ditelusuri lebih lanjut, masyarakat desa rata-rata mempunyai penghasilan tetap, selain menjadi petani. Kesadaran diri sebenarnya belum dapat menjawab pertanyaan yang ada tentang penyebab  terjadinya  kemacetan  pembayaran  PBB,  bisa  jadi  WP  mempunyai  kesadaraan  akan kewajibannya  membayar  PBB  akan  tetapi  hanya  saja  faktor  ekonomi  yang  mendasari  tidak terbayarnya PBB pada tahun tersebut. Bukan saja rendahnya kesadaraan diri masyarakat  Kecamatan Bandongan,  akan  tetapi  faktor  ekonomi  yaitu  kemiskinan  juga  menjadi  satu  alasan  penyebab  tidak terbayarkannya PBB.
Kemiskinan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan di Kecamatan Bandongan, apabila dilihat dari sudut pandang pengukuran masyarakat Kecamatan Bandongan termasuk kedalam kemiskinan  relatif,  karena  yang  menjadi  tolak  ukur  hanya  sekitar  daerah  tempat  tinggal,  dan  boleh dikatakan karena pekerjaan harian hanya bercocok tanam yang mendapat penghasilan ketika menjual hasil panen tersebut,  sedangkan penyebab  kemiskinan  termasuk  kemiskinan  alamiah,  karena  apabila petani  di  Kecamatan  Bandongan  mengalami  gagal  panen,  secara  otomatis  tidak  adanya pendapatan.Oleh karena itu, PBB tidak terbayarkan. Adapun data rekapitulasi kecamatan-kecamatan wilayah Kabupaten Magelang yang tidak lunas dalam pembayaran PBB pada tabel 1.
Dari  keterangan  Tabel  1  dapat  dilihat  bahwa  3  dari  21  kecamatan  yang  tidak  terdapat tunggakan  atau  dapat  terbayar  100  persen  yaitu  Kecamatan  Ngablak,  Srumbung,  dan  Candimulyo, sedangkan  Kecamatan  Bandongan  termasuk  masih  terdapat  tunggakan.  Hal  ini  menjadi  fenomena akan  banyaknya  tunggakkan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Magelang,  adapun  latarbelakang  yang mempengaruhi terjadinya kemacetan dalam pelaksanaan pembayaran PBB yaitu rendahnya kesadaran dan kemiskinan .

## KESIMPULAN
Terjadinya  kemacetan  pembayaran  PBB  di  Kecamatan  Bandongan,  Kabupaten  Magelang dikarenakan rendahnya kesadaran diri masyarakatnya, menunda pembayaran dan terjadi penumpukan tunggakan  serta  kemiskinan  yang  disebabkan  gagal  panen,  sehingga  tidak  dapat  melakukan pembayaran PBB pada tahun tersebut, sedangkan mekanisme pembayaran sudah dipermudah dengan cara, sebagai berikut : 1) WP membayar langsung ke Bank yang telah ditunjuk (Bank Jateng); 2) WP dapat membayar melalui perantara dari desa; 3) WP dapat membayar melalui kepala dusun; dan atau 4) WP membayar melalui ketua Rukun Tetangga (RT).

## REFERENSI
Aida,  N,H,  dkk.,2019, Analisis  Penerapan  Pembebasan  PBB  dan  BPHTB  Terhadap  Penerimaan Pajak Daerah , Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.
Cresswell,2008, Research Design ,Pustaka Belajar, Yogyakarta.
Daniel,  G.,  1996, Emotional  Intelligence:  Mengapa  El  Lebih  Penting  Daripada  EQ , hal58 . terj.Hermaya, Gramedia, Jakarta.
Dunn, W.,2000, Pengantar Analisis Kebijakan, hal21 , Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Erly, S.,2005, Hukum Pajak ,Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
Kartasasmita, G.,1996, Pembangunan untuk  Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan , hal 234-235, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta.
Koeworo,1987, Psikologi Eksistensial ,hal 31,Eresco, Bandung.
Lisa,  T,  L,dkk.,2018, Analisis  Pemungutan  dan  Pencatatan  PBB  P2  pada  Pemerintah  Kabupaten Minahasa Tenggara , Universitas Sam Ratulangi, Manado.
Marihot,  P,  S.,  2004, Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah (hlm  154).,Edisi  Revisi,  Rajawali  Pers, Jakarta.
Porwandari,  E,K.,2005, Pendekatan  Kualitatif  untuk  Penelitian  Perilaku  Manusia (edisi:  Ketiga), LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok.
Putri,  K,  D.,2018, Analisis  Penerimaan  PBB  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan , Universitas Brawijaya, Malang.
Sastrowardoyo, 1991, Teori Kepribadian Rollo May (hlm 83-84), Balai Pustaka, Jakarta.
Save, M, D., 1990, Filsafat Eksistensia l (hlm 51), Rineka Cipta, Jakarta.
Semiawan, C, R.,2010, Metode Penelitian Kualitatif , Grasindo, Jakarta.
Siti,Z.,2020, Pengumuman  Telat  Bayar  PBB  Pemkab  Magelang  Berlaku  Denda ,  Borobudurnews, Magelang.
Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , Alfabeta, Bandung.
Suryo, S,A.,2006, Perpajakan Indonesia , hal14.vol.2, Salemba Empat, Jakarta.
Steven,  J,  S,  and  Book,  Howard  E.,2000, Ledakan  EQ:  15  Prinsip  Dasar  Kecerdasan  Emosional Meraih Sukses , hal 75, Kaifa, Bandung.
Syarifudin,2010, Jurnalitik Terapan (hlm 358), Ghalia Indonesia, Bogor.
Widjaja, 2004 , Otonomi Desa, Rajawali Pers, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Peraturan  Bupati  Kabupaten  Magelang  Nomor    16    Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pemunggutan Pajak Bumi dan Bangunan  Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) .