## EFEKTIVITAS PROGRAM ALOKASI DANA DESA DI KAMPUNG WARYEI DISTRIK SUPIORI BARAT KABUPATEN SUPIORI
Sri Handayani 1) dan Amiruddin 2)
1,2) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak srihandayani@iyb.ac.id 1) , amir.iisipyapisbiak@gmail.com 2)

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis  efektifitas  program  alokasi  dana  desa  di kampung Waryei, Distrik Supiori Barat, Kabupaten Supiori. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif  yang  menggunakan  wawancara  sebagai  teknik  pengumpulan  data,  dan  triangulasi sumber  sebagai  teknik  validasi  data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  program  ADD dikelola secara efektif dan efisien oleh Kepala Kampung. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD adalah memberikan saran-saran kepada Kepala Kampung.
Kata Kunci: Efektifitas, Alokasi Dana Desa

## PENDAHULUAN
Secara empiris terlihat bahwa
pemerintahan desa masih memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam me- laksanakan program ADD secara efisien dan efektif.  Oleh  sebab  itu,  pengelolaan  ADD memerlukan  pemahaman  yang  mendalam dari  aparatur  dan  masyarakat  desa,  tenaga pengelola  yang  profesional  ditingkat  desa, pemahaman  tentang  fungsi  manajemen, pentingnya  penjadwalan  pelaksanaan  ADD di tingkat desa, pemahaman dan keterampilan  tentang  sistem  pengelolaan dan  pelaporan  keuangan  di  tingkat  desa, serta  BPD  sebagai  lembaga  legislatif  di tingkat desa difungsikan dengan baik.
Melalui  pelaksanaan  Alokasi  Dana Desa ada harapan untuk mampu mengurangi jumlah  penduduk  miskin  dipedesaan.  Basis dari program ini adalah masyarakat desa di dalam  pembangunan  desa,  oleh  karena  itu, penting  untuk  mengetahui  bagaimana efektivitas  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Kampung Waryei Distrik Supiori Barat, dan faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi
efektivitas  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) tersebut.
Salah  satu  desa  penerima  ADD  di Kabupaten Supiori adalah Kampung Waryei,  Distrik  Supiori.  Untuk  itu  perlu dilakukan  kajian  mengenai  Efektivitas Program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Kampung  Waryei  Distrik  Supiori  Barat Kabupaten  Supiori.  Supaya  kajian  dapat dipertanggung  jawabkan  secara  ilmiah, maka kajian dilakukan melalui penelitian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada salah salah satu Kampung di Distrik Supiori Barat yaitu kampung Waryei. Adapun alasan pemilihan Lokus  penelitian  dikarenakan Kampung  di  Distrik  Supiori  Barat  yaitu Kampung Waryei merupakan wilayah yang masyarakatnya  perlu  mendapat  bantuan, sehingga  dapat  hidup  layak  seperti  pada masyarakat  lainnya  yang  berada  pada kampung lain.
Berdasarkan  fokus  penelitian  yang telah ditetapkan, maka pendekatan penelitian  yang  digunakan  adalah  studi
kasus.  Menurut  Fathoni  (2006:  99)  studi kasus  berarti  penelitian  terhadap  suatu kejadian  atau  peristiwa  yang  mengandung masalah atau perkara sehingga perlu ditelaah kemudian  dicarikan  cara  penanggulangan- nya  antara  lain  melalui  penelitian.  Kasus dalam  penelitian  kualitatif  dapat  berupa individu,  program,  institusi, atau  kelompok (Patton,  1980:  303)  dalam  (Ahmadi,  2005: 35).
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian kualitatif,  Adapun Penelitian  kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif  dan  cenderung  menggunakan analisis.  Penelitian  kualitatif  menekankan pada  kedalaman  data  yang  didapatkan  oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  ikut serta  dalam  peristiwa/kondisi  yang  sedang diteliti.  Untuk  itu  hasil  dari  penelitian  ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti.  Selain  itu,  hasil  penelitian  ini bersifat  subjektif  sehingga  tidak  dapat digeneralisasikan. penelitian kualitatif dapat dilakukan  dengan  metode  wawancara  dan observasi. Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis  data  yang  didapatkan  dari lokasi penelitian secara akurat.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan  strategi  pengumpulan  data melalui  metode  observasi,  wawancara, dokumentasi.  Observasi  menurut  Bungin (2010:  115)  adalah  kemampuan  seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui  hasil  kerja  pancaindra  mata  serta dibantu  panca  indera  lainnya  (telinga, penciuman,  mulut,  dan  kulit).  Wawancara dilakukan  dengan  cara  terstruktur  dengan menggunakan pedoman wawancara
( interview guide ), yang dalam
pelaksanaannya  peneliti  langsung  kelokasi penelitiasn  untuk  melakukan  tanya  jawab kepada  informan  yang  telah  ditunjuk,  baik dari kalangan pejabat maupun dari kalangan tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  dan masyarakat sendiri. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder  melalui  dokumen  yang  berkaitan dengan  obyek  penelitian  sebagai  sumber data, yaitu pada dokumen kantor, jurnal, dan literatur  ilmiah,  yang  berkaitan  dengan kinerja pegawai.
Pada  penelitian  ini  menggunakan sumber  data  dari  beberapa  orang  yang diamati  dan  di  wawancarai,  dengan melakukan  pencacatan  secara  tertulis, rekaman,  serta  pengambilan  photo/gambar. Adapun  jenis  data  yang  akan  di  gunakan adalah  primer  dan  sekunder.  Data  primer adalah sumber data utama yang di gunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan focus yang akan di kaji, hal ini dilakukan melalui metode wawancara.  Dengan  metode  wawancara calon peneliti akan mengdapatkan informasi yang  lebih  mendalam  terkait  partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD. Data- data  informasi  bersumber  dari  yang masyarakat,  Pemerintah  desa,  dan  Tokoh masyarakat.  Data  sekunder  merupakan sumber  data  pendukung  yang  di  perlukan untuk melengkapi data primer. Hal ini akan di  sesuaikan  dengan  kebutuhan  data lapangan yang terkait dengan obyek yang di kaji.  Data  sekunder  dapat  di  peroleh  dari dokumen-dokumen  resmi  yang  berupa buku-buku literatur, profil kantor, hasil-hasil kajian/penelitian, serta regulasi yang terkait dengan pelaksanaan ADD.
Narasumber  atau  informan  dalam penelitian  ini  yaitu  orang-orang  yang memberikan  informasi  atau  data  kepada
penelitian, adapun yang menjadi Narasumber  atau  informan  adalah;  Kepala Kampung, Sekretaris kampung, Kaur Pemerintahan,  Kaur  Pembangunan,  Kaur Kesra, Tokoh Masyarakatm dan masyarakat biasa.
Berkaitan  dengan  analisis  data kualitatif,  penulis  merujuk  pada  pendapat Miles dan Huberman (1992) yang menegaskan  bahwa  proses  analisis  data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan utama yang terjadi secara bersamaan yaitu; reduksi data,  penyajian  data,  penarikan  data, kesimpulan  dan  verifikasi.  Reduksi  data sebagai  proses  pemilahan,  pemusatan, penyederhanaan, pengabsaan, serta transformasi  data-data  kasar  yang  terkait dengan  masalah  Kinerja  Staf.  Kemudian penyajian data, di maknai sebagai sekumpulan informasi dan data yang terkait dengan  efektivitas  pelaksanaan  ADD,  dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ADD.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  masih diperhadapkan  pada  berbagai  hambatan- hambatan,  misalnya  dalam  pengumpulan data,  informan  yang  peneliti  akan  temui kadang tidak berada ditempat, atau informan tersebut tidak punya waktu untuk diwawancarai. Untuk mengatasi kendala ini penulis  akan  menunggu  dan  melakukan ulang wawancara sampai informan tersebut mempunyai waktu untuk diwawancarai atau untuk memberikan informasi kepada peneliti, dengan asumsi bahwa karya ilmiah ini tidak akan rampung jika tidak didukung dengan  data  dari  informan  baik  dari kalangan pemerintah maupun tokoh masyarakat dan masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  mulanya  Kampung  Waryei rumahnya  berlabuh  diatas  permukaan  laut
dan pada tahun 1991 terbentuklah Lembaga Swadaya Sosial (LSD) di Kampung Waryei dan  Ketuanya  adalah  :  Bapak.  Efratius Fanindi. Kampung Waryei adalah Kampung pemekaran dari Kampung Induk
Koiryakam. Secara umum pelayanan pemerintah Kampung Waryei kepada masyarakat cukup memuaskan. Dalam beberapa sesi wawancara  langsung  dengan  masyarakat Kampung Waryei yang dipilih secara acak, terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan,  pertanahan  dan  lain-lain dikerjakan dengan cepat dan dilayani selama 24  jam,  baik  pelayanan  pada  jam  kerja  di kantor  maupun  di  luar  jam  kerja  di  rumah kepala  kampung,  sekretaris  Kampung  atau perangkat kampung lainnya.

## Hasil Penelitian
Untuk mengetahui efektivitas Program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Kampung  Waryei  Distrik  Supiori  Barat Kabupaten  Supiori,  penulis  melihatnya melalui  tiga  hal,  yaitu:  1)  peran  Kepala Kampung;  2)  partisipasi  masyarakat;  3) masalah  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan ADD. Di mana sasarannya pada efektifitasnya program pembangunan melalui ADD. Untuk jelaskan tentang ketiga hal  tersebut  di  atas,  berikut  ini  penulis menguraikan  berdasarkan  hasil  penelitian sebagai berikut.
1. Peranan Kepala Kampung Waryei dalam pelaksanaan ADD.
Alokasi Dana Desa dapat termanfaat  dengan  baik  sesuai  tujuan pemerintah  tergantung  dari  seberapa besar  peranan  Kepala  Kampung  dalam pelaksanaan  ADD  tersebut.  Peranan Kepala  Kampung  terkait  dengan  ADD dapat dikatakan berperan apabila Kepala  Kampung  dapat  melaksanakan
kewenangannya  dengan  baik.  Untuk melihat bagaimana kewenangan Kepala Kampung terkait dengan ADD, penulis mewawancarai  informan  1  (Kepala Kampung),  yang  memberi  tanggapan bahwa  sebagai  Kepala  Kampung, kewenangan yang dimiliki terkait ADD antara  lain  yaitu  menetapkan  anggaran pendapatan dan belanja desa,
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa,
mengordinasikan  pembangunan  desa secara  partisipatif,  dan  melaksanakan pembangunan  desa,  dan  mengorganisir setiap anggota masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan di  kampung,  baik  yang  dilaksanakan oleh pemerintah kampung maupun oleh pihak  lain.  Karena  kewenangan  yang diberikan  kepada  merupakan  amanah, maka  kewenangan  ini  perlu  dijalankan dengan baik.
Informasi  yang  dikemukakan oleh  informan  1  (Kepala  Kampung), dipertegas  oleh  informan  3  (kepala Urusan pemerintahan), yang mengatakan  bahwa  pihaknya  telah melihat Kepala Kampung Waryei sudah melaksanakan  kewenangannya  dengan baik,  karena  dengan  adanya  program ADD, Kepala Kampung cukup memperhatikan penggunaan dan pelaksanaan program ADD tersebut.
Lebih  lanjut,  terdapat  informasi dari  informan  1  (Kepala  Kampung) tentang  sasaran  dan  tujuan  pekerjaan terkait  dengan  ADD,  dan  informan  1 (Kepala Kampung) memberi tanggapan bahwa  sasaran  dan  tujuan  pekerjaan sebagai  Kepala  Kampung  terkait  ADD yaitu  agar  supaya  masyarakat  dapat hidup  lebih  sejahtera  melalui  proyek pembangunan  dengan  adanya  ADD
tersebut.  Proyek  pembangunan  yang saya  maksud  yaitu  pembangunan  fisik, seperti perbaikan jalan,  drainase, rehab rumah.
Selanjutnya, mengenai tanggungjawab  dalam  melaksanakan tugas  sebagai  Kepala  Kampung  terkait dengan  pelaksanaan  ADD,  informan  1 (Kepala  Kampung) mengatakan  bahwa pihaknya  menyadari  bahwa  Kepala Kampung  itu  pemimpin  di  Kampung Waryei,  secara  otomatis  saya  wajib bertanggungjawab  dalam  bidang  tugas saya,  apakah  tugas  sebagai  Kepala Kampung (sebagai perpanjangan tangan Kepala  Distrik)  ataukah  tugas  terkait dengan ADD, yang merupakan program pemerintah yang dilaksanakan di Kampung,  tugas  yang  dilakukan  yaitu menyelenggarakan  roda  pemerintahan di kampung, melaksanakan pembangunan  dikampung,  melakukan pembinaan, serta pemberdayaan kepada setiap  masyarakat.  Dan  mengenai pembagian  waktu  kerja,  diharuskan menjalankan  tugas  saya  dengan  baik sebagai Kepala Kampung ataukah tugas yang  terkait  dengan  ADD.  Kedua  Hal ini  diperlakukan  secara  adil,  misalnya setiap  hari  jam  9.00  pagi  sampai  jam 12.00  siang  harus  berada  di  kantor melayani  kerja  rutinitas  melayani masyarakat  dan  menandatangani  surat- surat masuk dan surat keluar, menerima pengaduan  masyarakat  atau  hal-hal lainnya.  Setelah  pekerjaan  kantor selesai  barulah  dilanjutkan  turun  ke lapangan untuk mengecek setiap kegiatan pembangunan yang bersumber dari  ADD  yang  sudah  diserahkan kepada setiap kelompok-kelompok kerja.  Hal  ini  dilakukan  agar  supaya
semua  program  kampung  Waryesi berjalan dengan baik.
Informasi  yang  dikemukakan oleh Kepala Kampung Waryei, dipertegas  kembali  oleh  informan  2 (Sekretaris),  yang  mengatakan  bahwa tanggungjawab telah diperlihatkan oleh
Kepala  Kampung  Waryei,  karena dengan  adanya  program  ADD  Kepala kampung  sangat  memperhatikannya dengan  mengikuti  semua  kegiatan terkait dengan anggaran ADD tersebut. Dan  terkait  dengan  tanggungjawabnya, Kepala  Kampung  dapat  membagi tugasnya  yang  pokok  dengan  tugas tambahan pada program ADD.
Terkait  kejelasan  tugas  yang diberikan  oleh  Kepala  Distrik  ataukah dari  Bupati,  dapat  dikatakan  (menurut informan 2, sekretaris Kepala Kampung)  bahwa  tugas  dijalankan secara  terstruktur  dari  atas  (tugas  itu dari Bapak Bupati turun ke Distrik dan turun  ke  Kepala  Kampung).  Apa  yang dikemukakan oleh informan 2
(sekretaris Kepala Kampung), dipertegas  oleh  informan  4  (Kepala urusan
pembangunan), yang mengatakan  bahwa  semua  pekerjaan yang  dilakukan  sudah  terstruktur  dari atas,  yaitu  dari  Bapak  Bupati,  turun kebawah  secara  berjenjang  sampai kepada  pekerjaan  yang  dilakukan  di Kampung ini.
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD di Kampung Waryei
Untuk  mengetahui  bagaimana
partisipasi masyarakat sehubungan dengan program ADD, penulis mewawancarai  informan  1  (Kepala Kampung) Waryei, dan menurut Kepala Kampung Waryei bahwa Kepala
Kampung senang jika masyarakat turut berpartisipasi  terkait  dengan  program ADD,  partisipasi  masyarakat  inilah bentuk  konstribusi  masyarakat  dalam program  pemerintah  yang  ada  di Kampung Waryei.
Lebih lanjut Informan 1 (Kepala Kampung)  mengatakan  bahwa  semua masyarakat dilibatkan dalam musyawarah  kampung.  Masyarakat yang dimaksud yaitu tokoh masyarakat, tokoh  agama,  tokoh  pemuda,  dan masyarakat biasa. Dan inilah salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Dan dari keaktifan  semua  unsur  masyarakat dalam pembangunan kampung, sehingga dapat dikatakan bahwa antusiasme  masyarakat  dalam  bentuk partisipasi sangat tinggi.
Hal  yang  dikemukakan  oleh Kepala  Kampung  Waryei,  didukung oleh  informan  5  (kaur  kesra),  yang mengatakan  bahwa  Kepala  Kampung sering mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi atau berkonstribusi dalam program-program pembangunan kampung  waryei,  misalnya  dilibatkan dalam musyawarah kampung, dilibatkan  dalam  semua  kegiatan- kegiatan pembangunan kampung, sehingga  wajar  jika  tingkat  partisipasi masyarakat sangatlah tinggi.
Untuk  mengkonfirmasi  yang dikemukakan  oleh  Kepala  Kampung dan tokoh masyarakat tentang konstribusi  dan  partisipasi  masyarakat dalam  program  terkait  ADD,  penulis mewawancarai  informan  dari  unsur masyarakat secara langsung, dan menurut  masyarakat  bahwa  Kepala kampung Waryei, adalah sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakatnya,  dan  jika  ditanyakan
tentang  konstribusi  dan  partisipasi masyarakat, dapat saya katakan Kepala Kampung  sering  mengajak  masyarakat untuk  berkontribusi  dan  berpartisipasi secara  langsung  dalam  pembangunan pedesaan  yang  dibiayai  ADD,  dan  hal ini disampaikan biasanya dalam pertemuan-pertemuan
dengan
masyarakatnya. Sehingga Tepatlah kalau  dikatakan  bahwa  di  Kampung Waryei  tingkat  paretisipasi  masyarakat sangat tinggi, karena Kepala Kampung
memang  peduli  pada  pembangunan  di Kampung yang dipimpinnya.
Selain tentang konstribusi masyarakat  terkait  program  ADD, penulis  juga  menanyakan  Kepada Kepala  Kampung  Waryei  tentang pengorganisasian  (turut  menetapkan dan mengatur) program ADD, informan 1 (kepala kampung) menjelaskan bahwa program  ADD  merupakan  tanggung jawab  Kepala  Kampung  dan  jika ditanya  mengenai  pengorganisasian (masyarakat  turut  menetapkan  dan mengatur  program  ADD)  tidak  terlibat sejauh itu.
Apa  yang  dikemukakan  oleh kepala  kampung,  senada  dengan  yang diungkapkan  oleh  informan  lainnya (tokoh  masyarakat),  yang  mengatakan bahwa masyarakat itu tidak perlu terlalu jauh  ikut  mencampuri  urusan  Kepala Kampung untuk menetapkan dan terlalu jauh  nmengatur  program  ADD,  karena itu  kewenangannya  Kepala  Kampung Waryei.  Masyarakat  itu  punya  batas- batas  tertentu  untuk  terlibat  dalam pembangunan pedesaan.
Begitu pula tentang peranan/aksi masyarakat  dalam  program  ADD, menurut informan 1 (Kepala Kampung) Waryei, mengatakan bahwa
peranan/aksi masyarakat terkait dengan program  ADD  sebatas  memberikan saran  tentang  pelaksanaan  program ADD.  Sebagai  Kepala  Kampung,  jika saran  masyarakat  itu  baik,  maka  akan terima.  Namun  jika  saran  itu  tidak masuk  akal  dan  bertolak  belakang dengan tujuan program ADD, saya pasti usulan tersebut ditolak. Tetapi pihaknya tetap  memberikan  motivasi  kepada masyarakat  untuk  tetap  terlibat  di Kampung Waryei.
Pernyataan  Kepala  Kampung, didukung  oleh  informan  dari  unsur tokoh  masyarakat,  yang  mengatakan bahwa peran masyarakat hanya sebatas memberikan  masukan/saran  kepada Kepala Kampung. Saran dari masyarakat  itupun  tidak  langsung diterima  oleh  Kepala  Kampung,  tetapi ditampung  saja  dan  dipertimbangkan oleh Kepala Kampung.
Untuk  mengkonfirmasi  yang dikemukakan  oleh  Kepala  Kampung dan  tokoh  masyarakat  tentang  peran masyarakat  dalam  program  terkait ADD,  dilakukan  wawancara  pada Informan  dari  unsur  masyarakat  secara langsung.  Menurut  masyarakat  yang menyadari bahwa mereka punya batas- batas  untuk  berperan  dalam  program pedesaan.  Masyarakat  berperan  paling cuma  sebatas  memberikan  saran  dan mengajukan pendapat.

## Pembahasan Penelitian
Terkait  proses  Pengelolaan  Alokasi Dana desa dalam meningkatkan pembangunan  fisik  di  Kampung  Waryei distrik  Supiori  Barat  Kabupaten  Supiori, Pemerintah  Kampung  Waryei  terlebih dahulu  menyusun  tim  pelakasana  Alokasi Dana  Desa  yang  terdiri  dari  Kepala  Desa
selaku  Penanggung  Jawab  Operasional Kegiatan  (PJOK),  Sekretaris  Desa  Selaku Penanggung  Jawab  Administrasi  Kegiatan (PJAK),  Kepala  Urusan  Kesra  Selaku Bendahara Desa dan di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan  di  Desa.  Selanjutnya, proses pengelolaan alokasi dana desa terdiri dari  tahapan  perencanaan,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban.
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa dalam  Pembangunan  Fisik  di  Kampung Waryei  merupakan  proses  pengendalian, pengaturan,  mengurus,  menyelenggarakan anggaran  dana  desa  untuk  keperluan pembangunan  fisik  dan  non  fisik  dimulai dari  perencanaan  sampai  evaluasi,  hal  ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Kampung Waryei agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program- program  pemerintah  berdasarkan  aturan- aturan yang berlaku.
Kepala Kampung
adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan  kampung  secara  keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur  tata  cara  pelaporan  yang  wajib dilakukan  oleh  Kepala  kampung.  Kepala kampung wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan  APB  kampung  kepada  Distrik setiap  semester  tahun  berjalan  (laporan semesteran).  Selain  itu,  Kepala  kampung wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB kampung  kepada  Distrik  setiap  akhir  tahun anggaran  (laporan  tahunan).  Laporan  yang dibuat  Kepala  kampung  ditujukan  kepada Distrik  yang  disampaikan  melalui  Distrik. Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APB
kampung tercantum dalam Permendagri No. 113  tahun  2014  tentang  pengelolaan keuangan  kampung.  Dalam  Permendagri
tersebut,  diatur  pula  standar  dan  format pelaporan  pertanggungjawaban  yang  harus disusun oleh Kepala kampung.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan salah satu persyaratan  utama  untuk  keberhasilan proses  pembangunan  di  pedesaan,  namun adanya  hambatan-hambatan  yang  dihadapi di  lapangan  dalam  usaha  melaksanakan proses  pembangunan  yang  partisipatif karena  pihak  perencana  dan pelaksana pembangunan  (dalam  hal  ini  pemerintah) belum  memahami  makna  sebenarnya  dari konsep  partisipasi.  Dalam  partisipasi  setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangasihnya. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial  saja  tetapi  dapat  berbentuk  daya (tenaga) dan ide (pemikiran).
Terkait  dengan  yang  dikemukakan oleh  informan,  baik  ungkapan  Kepala Kampung, Tokoh masyarakat, dan masyarakat  Kampung  Waryei,  jelaslah bahwa  Peranan  kepala  desa  akan  sangat penting apabila mereka aktif untuk mendatangi  dan  mengajak  masyarakat, sering  menghadiri  pertemuan-pertemuan, dan  dalam  setiap  kesempatan  selalu menjelaskan  manfaat  program  pemerintah desa.  Para  pimpinan  masyarakat  ini  aktif pula  dalam  mengajak  warga  masyarakat untuk mengelola kegiatan pemerintah desa. Apabila  masyarakat  melihat  bahwa  tokoh mereka  yang  disegani  ikut  serta  dalam kegiatan  tersebut,  maka  masyarakat  pun akan  tertarik  untuk  ikut  serta.  Dengan demikian jelaslah bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD sangatlah tinggi, walaupun sebatas partisipasi dalam memberikan saran.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  dapat  disimpulkan  beberapa  hal sebagai berikut:
1. Penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  di Kampung Waryei Distrik Supiori Barat Kabupaten  Supiori  telah  dilakukan secara  efektif  dan  efisien  oleh  Kepala Kampung.
2. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan  ADD  adalah  memberikan saran kepada Kepala Kampung.
Oleh  karena  itu  disarankan  dua  hal berikut untuk meningkatkan efisiensi kinerja pengelolaan ADD:
1. Untuk  mengoptimalkan  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan  program Anggaran Dana Desa, aebaiknya Kepala Kampung Waryei dapat lebih
meningkatkan  perannya,  baik  pada tugas  pokok  sebagai  kepala  Kampung, maupun  tugas  terkait  dengan  program Anggaran Dana Desa.
2. Disarankan  agar  Kepala  Kampung dapat  mensosialisasikan  lebih  awal program  Anggaran  Dana  Desa  kepada masyarakat  secara  keseluruhan,  agar masyarakat dapat memahami lebih awal maksud dan tujuan program ADD.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  K  &  Jessica,  K  (2000). Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial . Edisi I. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada Ahmadi, Ruslam. 2005. Memahami
Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Malang: Universitas Negeri Malang.
Arimbi.  (1993). Peran  Serta  Masyarakat dalam  Pengelolaan  Lingkungan , Jakarta: WALHI.
Bhattacharyya,  J.  1972. Administrative Organitation . Brusel: HAS
Bintarto,  R.  Dr.1983.  Interaksi  Desa- Kota.Yogyakarta: Ghalia Indonesia Bungin, Burhan, 2007, Penelitan Kualitatif ,
Prenada Meda Group, Jakarta. Bungin, Burhan. 2007. Sosiologi Komunikasi (Teori, Paradigma, dan Diskursus  Teknologi  Komunikasi  di Masyarakat) . Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Conyers, Diana. (1994). Perencanaan Sosial di  Dunia  Ketiga:  Suatu  Pengantar . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Haris,  Dian  Rasdiyanah,  2015.  Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq
danSedekah pada Badan Amil Zakat Nasional  Kota  Kendari.  Skripsi,
Fakultas Ekonomi, Universitas Halu Oleo.
Hafifah  SJ  Sumarto,  2003, Inovasi, Partisipasi  Dan  Good  Governance ,
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Handayani, Suci. 2006. Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan  dan  Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo Isbandi, Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas :  Dari  Pemikiran  Menuju
Penerapan. Depok: Fisip UI press. Jayadinata,  T.  Johara.  2000. Tata  Guna Tanah dalam Perencanaan
Pedesaan ,  Perkotaan,  dan  Wilayah. Bandung: Penerbit ITB. Kartasasmita, Ginandjar, 2001. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan, Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
Mardiasmo, 2006.Otonomi dan Manajemen
Keuangan Daerah. Yogyakarta, Andi.
Mardiasmo.  2002, Otonomi  Daerah  dan Manajemen Keuangan Daerah , Andi, Yogyakarta. Mubyarto. 1997. Pengantar Ekonomi Pertanian . LP3ES. Jakarta Moleong,  Lexy  J.  2008. Metodologi
Penelitian  Kualitatif  (edisi  revisi).
Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. Ndraha, Taliziduhu, 1984, Dimensi-Dimensi
Pemerintahan  Desa,  Jakarta:  PT.
Bina Aksara.
Nelson, Bryant dan White. 1982.
Pembangunan  Ekonomi  di  Negara Berkembang  (Edisi  Terjemahan) .
Andi Offet. Yogyakarta.
Notoatmojo,  S  (2003). Pendidikan  dan
Perilaku Kesehatan . Jakarta: Rhineka. Nurcholis,  Hanif,  2011, Pertumbuhan  dan Penyelenggaraan Pemerintaha Desa . Jakarta: Penerbit Airlangga
Slamet, M. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan . Bogor: IPB Press.
Supriady,  Deddy  dan  Riyadi.  2005.
Perencanaan  Pembangunan  Derah . Jakarta: SUN.
Suryono,  Agus.  2001. Teori  dan  Isi Pembangunan.  Malang :  Universitas Negeri Malang. UM Press
Soekanto,  Soerjono.  2005. Sosiologi  Suatu
Pengantar . Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada
Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju
Partisipasi Masyarakat . Yogyakarta:
Kanisius.
Jabbra,  Joseph  G  and  Dwivedi,  O.P.  1989. “Public  Service  Accountability.”
Typeset  by  The  Type  Galley, Boulder, Colorado : Kumarian Press,
Inc.
Juliantara, Dadang, 2002, Pembaruan Desa, Bertumpu  pada  yang  Terbawah, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta Patton,  C.V.  and  D.  Savicky.  1993. Basic Methods  of  Policy  Analysis  and Planning .  (Second  Edition).  Upper Saddler River. Prantice Hall.
Rasyid,  Muhammad  Ryaas.  1997.  Makna
Pemerintahan,  Tinjauan  dari  Segi Etika  dan  Kepemimpinan.  Jakarta:
Yarsif Watanpone.
Siagian,  Sondang.  P.2005. Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya .  Jakarta:  Penerbit  Bumi Aksara.
Suparno,  A.  Suhaenah.  2001.Pembangunan Desa.Jakarta Erlangga.
Todaro.Michael p. 1979.Pembangunan ekonomi di dunia ketiga, terjemahan Tjokroamidjojo,  Bintoro.  1995. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3S.
Jakarta. Yuwono, Teguh. 2001. Manajemen
Otonomi  Daerah:  Membangun Daerah  Berdasarkan  Paradigma Baru . Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti. Wahab,  Solichin  Abdul.  2005. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Pelaksanaan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Widjaja, HAW. (2003). Pemerintahan Desa
Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah daerah.
___________, 2005. Penyelenggaraan
Otonomi  Di  Indonesia.  Jakarta: Raja Grafindo Persada. ----------------.2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan  Utuh.Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo
Persada.