e-ISSN: 2548-9925

## Desain Pedoman Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri
Imam Mulyono a,* dan Didik Purwantoro b
a Politeknik Negeri Malang, imam.mulyono.polinema@gmail.com, Indonesia
b Politeknik Negeri Malang, Indonesia
Abstract. The Purpose of this research to evaluate and design guidelines implementation internal goverment control system in State Polytechnic of Malang. Kind of this research was descriptive using qualitative apporoach and the data that were used in this study were primer data colleted from interview result with internal audit unit at State Polytechnic of Malang. The result of this research indicate State Polytechnic of Malang don’t have guidelines implementation internal goverment control system. Researcher recommended guidelines implementation internal goverment control system design at State Polytechnic of Malang for  fulfill  indicators:  infrastructure  needed  to  build,  the  implementation,  and  the  legal  basis.  Advice  for  directure  of  State Polyechnic  of  Malang  immediately  communicate  to  all  academic  community  so  they  can  understand  about  guidelines implementation internal goverment control system.
Keywords: internal control, internal goverment control system, internal audit

## Pendahuluan
Pemerintah  Republik  Indonesia  memegang  peran penting sebagai pembuat kebijakan dalam membentuk perundang-undangan  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan dengan tata kelola yang baik dan bersih. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  mewajibkan seluruh  Instansi  Pemerintah  menerapkan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam seluruh rangkaian kegiatannya. Hal ini juga sudah disebutkan pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 Pasal  2  Ayat  1  yaitu  “untuk  mencapai  pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,  menteri/pimpinan lembaga,  gubernur,  dan bupati/walikota  wajib  melakukan  pengendalian  atas penyelenggaraan  kegiatan  pemerintah”.  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dikembangkan  dengan  mengadopsi  konsepsi  yang terbaik dan tepat sesuai dengan kondisi di Indonesia
* Corresponding author. E-mail: imam.mulyono.polinema@gmail.com
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008 tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dari Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pembendaharaan  Negara  Pasal  55  ayat  4 bahwa  Menteri/Pimpinan  lembaga  selaku  Pengguna Anggaran/Pengguna  Barang  memberikan  pernyataan bahwa  pengelolaan  APBN  telah  diselenggarakan berdasarkan  sistem  pengendalian  intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai standar akuntansi pemerintah, Pasal  58  Ayat  2  yang  menjelaskan  bahwa  dalam rangka  meningkatkan  kinerja,  transparansi,  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara,  Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan  sistem  pengendalian  intern  di lingkungan  pemerintahan  secara  menyeluruh.  Pada tingkat  Perguruan  Tinggi  BLU,  dikeluarkanlah Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pada  Badan Layanan  Umum  pasal  2  ayat  1  yang  menjelaskan
bahwa Pimpinan BLU menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pada BLU.
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan  yang efektif dan efesien, keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan. Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) bertujuan  untuk  memberikan  keyakinan  yang memadai  guna  tercapainya  efektivitas  dan  efisiensi pencapaian  tujuan  penyelenggaraan  pemerintah negara,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan perundang-undangan  (PP  60  Tahun  2008),  Menurut Permenkeu  tujuan  Sistem  Pengendalian  Intern  untuk tercapainya  efektivitas  dan  efisiensi  kegiatan  BLU, keandalan  dan  integritas  informasi  keuangan  dan kinerja  BLU,  pengamanan  aset  BLU,  dan  ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. The Comitte on  Sponsoring  the  Treadway  Committe  (COSO) mendefinisakan  juga  arti  dari  sistem  pengendalian intern  yaitu  proses  yang  dilakukan  oleh  manajemen dan  personil  lain  dalam  organisasi,  yang  dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa akan  terdapat  perbaikan  dalam  pencapaian  tujuan: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan,  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  yang berlaku.
Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) dilaksanakan  dengan  lima  unsur  yaitu,  lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi fokus yang  harus  diperhatikan  bagi  instansi  pemerintah dalam  mencapai  tujuan,  baik  tujuan  umum  instansi, tujuan  unit,  dan  tujuan  tingkat  kegiatan.  Penerapan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pimpinan  instansi  pemerintah  bertanggung  jawab untuk  mengembangkan  kebijakan,  prosedur  dan praktik  detail  untuk  menyesuaikan  dengan  kegiatan instansi  pemerintah  dan  untuk  memastikan  bahwa unsur  tersebut  telah  menyatu  dan  menjadi  bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah.
Peraturan Kepala BPKP tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP), pada pasal
2  ayat  1  menjelaskan  bahwa,  tujuan  penyusunan desain penyelenggaraan SPIP adalah menginterprestasikan rencana pengembangan SPIP di
lingkungan  kementrian  atau  lembaga  (K/L)  dan pemerintah daerah (Pemda) sesuai dengan PP 60 tahun 2008, memberikan gambaran bagi K/L/Pemda tentang strategi penerapan SPIP, menjadi subtansi. Keputusan menteri atau kepala lembaga tentang penerapan SPIP di  organisasinya,  mendorong  instansi  pemerintah pusat  dan  daerah  untuk  melakukan  percepatan penyelenggaraan SPIP, mengarahkan aktivitas pengembangan dan mengukur keberhasilan penyelenggaraan SPIP.
Penelitian  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP) pernah dilakukan oleh Ismani, dkk (2012)  dengan  judul  “Implementasi  Sistem Pengendalian  Pemerintah  di  Universitas  Negeri Yogyakarta”.  Hasil dari  penelitian  tersebut menyimpulkan  bahwa  implementasi  unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Universitas Negeri  Yogyakarta  sudah  berjalan  dengan  baik  dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.  Ismani,  dkk  (2014)  juga  melakukan  penelitian dengan  topik  yang  sama  dengan  judul  “Persepsi Pegawai Mengenai Implementasi Unsur-Unsur Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  untuk  Menunjang Akuntabilitas  Keuagan  pada  Universitas  Negeri Yogyakarta”.  Tujuan  dari  penelitian  tersebut  untuk mengetahui  presepsi  pegawai  terkait  implementasi unsur-unsur  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah yang  sudah  diterapkan  di  Universitas  Negeri Yogyakarta.  Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian tersebut,  untuk  unsur  lingkungan  pengendalian memiliki presepsi dari pegawai tinggi, unsur penilaian risiko memiliki presepsi sangat tinggi, unsur kegiatan pengendalian  memiliki  presepsi  tinggi,  unsur informasi  dan  komunikasi  memiliki  presepsi  sangat tinggi,  unsur  pemantauan  pengendalian  intern memiliki  presepsi  sangat  tinggi.  Penelitian  terkait Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  juga pernah  dilakukan  oleh  Zamzami  dan  Ihda  (2014) dengan judul Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian  Internal:  Studi  Kasus  pada  Sebuah Perguruan  Tinggi  Negeri.  Hasil  penelitian  tersebut menunjukkan  secara  umum  sistem  pengendalian internal yang diterapkan oleh perguruan tinggi negeri telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  yang  diatur  dalam peraturan  pemerintah.  Namun  perlu  pembenahan dalam  aspek  layanan  pengadaan  barang  dan  jasa, dokumentasi  penilaian  risiko,  dan  pengembangan aplikasi.
Dalam  lingkup  Instansi  Pendidikan,  penerapan Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) diharapkan  juga  dapat  memberikan  keyakinan  yang memadai  bagi  tercapainya  efektivitas  dan  efisiensi
pencapaian tujuan penyelenggaan pemerintah negara, keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan.  Politeknik  Negeri  Malang  sebagai  salah satu  perguruan  tinggi  yang  juga  memiliki  kewajiban untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  peneliti  memilih obyek  pada  Perguruan  Tinggi  Politeknik  Negeri Malang.  Alasan  peneliti  memilih  Politeknik  Negeri Malang adalah Politeknik Negeri Malang memberikan akses  yang  luas  bagi  peneliti  untuk  melakukan penelitian ini, disamping itu Politeknik Negeri Malang memerlukan  rekomendasi  terkait  masalah  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  demi terlaksananya  tata  kelola  instansi  pemerinatah  yang baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Desain Pedoman  Implementasi  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah di Lingkungan Perguruan Tinggi”. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  dan mendesain pedoman implementasi sistem pengendalian  intern  pemerintah  di  Politeknik  Negeri Malang.

## Kajian Pustaka
Sistem  pengendalian  intern  adalah  pengendalian intern  yang  mencakup  perencanaan  organisasi  dan seluruh metode organisasi dan ukuran yang diterapkan oleh  suatu  organisasi  dalam  rangka  melindungi  aset, memeriksa  akurasi  dan  keandalan  pencatatan  yang dilakukan, meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan,  serta  mendorong  dipatuhinya  kebijakan pengelolaan kegiatan yang ditetapkan (BPKP, 2009). Dengan  pengertian  tersebut,  secara  umum  sistem pengendalian  intern  diartikan  sebagai  rangkaian kegiatan,  prosedur,  proses,  dan  aspek  lain  yang berkaitan  dengan  pencapaian  tujuan  penciptaan pengendalian intern.
The  Comitte  on  Sponsoring  the  Treadway Committe  (COSO)  mendefinisakan  juga  arti  dari sistem  pengendalian  intern  yaitu  proses  yang dilakukan  oleh  manajemen  dan  personil  lain  dalam organisasi,  yang  dirancang  untuk  mendapatkan keyakinan  yang  memadai  bahwa  akan  terdapat perbaikan  dalam  pencapaian  tujuan:  efektivitas  dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan
kepatuhan  terhadap  peraturan  yang  berlaku.  Dengan adanya  konsep  dari  COSO  ini,  ciri  yang  paling berpengaruh  pada  efektivitas  pengendalian  adalah proses,  hal  ini  membawa  konsekuensi  bahwa kesadaran akan pentingnya pengendalian tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab top manajemen namun tersebar  kepada  seluruh  anggota  organisasi,  tidak hanya sampai kepada unit dan bagian organisasi yang terkecil,  tetapi  sampai  ke  individu.  Menurut  COSO komponen sistem pengendalian intern terdapat 5 unsur yaitu  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.
Keberhasilan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat bertumpu tidak hanya pada rancangan  pengendalian  yang  memadai  untuk menjamin  tercapainya  tujuan  organisasi,  tetapi  juga kepada setiap orang dalam organisasi, sebagai faktor yang dapat membuat pengendalian tersebut berfungsi. Sejalan  dengan  pemahaman  bahwa  pengendalian dirancang  sesuai  kebutuhan  organisasi,  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga menyebutkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern dalam  penerapannya  harus  memperhatikan  rasa keadilan  dan  kepatuhan  serta  mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi  Pemerintah  tersebut.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomer  60  Tahun  2008  tersebut,  Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari 5 unsur,  yaitu  lingkungan  pengendalian.  Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil  akan  pentingnya  pengendalian  dalam organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga meningkatnya efektivitas pengendalian intern.
1. Lingkungan Pengendalian
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 4  menjelaskan  bahwa,  pimpinan  instansi  pemerintah wajib  menciptakan  dan  memelihara  lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:
a. Penegakan integritas dan nilai etika
b. Komitmen terhadap kompetensi
c. Kepemimpinan yang kondusif
d. Pembentukan struktur organisasi
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan
g. Hubungan  kerja  yang  baik  dengan  instansi pemerintah
h. Penilaian risiko
Penilaian  risiko  adalah  kegiatan  penilaian  atas kemungkinan  kejadian  yang  mengancam  pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang meliputi kegiatan  identifikasi,  analisis,  dan  mengelola  risiko yang  relevan  bagi  proses  atau  kegiatan  organisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pasal 13 ayat menyatakan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib  melakukan  penilaian  risiko.  Penilaian  risiko terdiri  dari  dua  tahapan  penting,  yaitu  identifikasi risiko  dan  analisis  risiko.  Sebelum  kedua  tahapan tersebut  dilaksanakan,  pimpinan  instansi  pemerintah terlebih  dahulu  harus  merumuskan  tujuan,  baik  itu tujuan  instansi  maupun  tujun  tingkat  kegiatan. Perumusan  tujuan  ini  mutlak  dilakukan  karena penilaian  risiko  didasarkan  atas  kemungkinan kejadian  yang  menghambat  pencapaian  tujuan  yang telah ditetapkan.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 14  secara  spesifik  memberi  arahan  bagaimana seharusnya pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan.  Tujuan  instansi  pemerintah  harus  memuat pernyataan  dan  arahan  yang  spesifik,  terukur,  dapat dicapai,  realistis  dan  terikat  waktu.  Setelah  tujuan ditetapkan,  tujuan  tersebut  wajib  dikomunikasikan kepada  seluruh  pegawai.  Dalam  rangka  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan,  pimpinan  instansi pemerintah  kemudian  menyusun  strategi,  yaitu strategi  operasional  yang  konsisten  dan  strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian  risiko. Langkah terakhir dari penilaian risiko adalah analisis risiko.  Pasal  17  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 60  Tahun  2008  mengatur  bahwa  analisis  risiko dilaksanakan  untuk  menentukan  status  dari  risiko yang  telah  diidentifikasi  terhadap  pencapaian  tujuan instansi pemerintah.
2. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan  Pengendalian  adalah  tindakan  yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan  bahwa  tindakan  mengatasi  risiko  telah dilaksanakan  secara  efektif.  Kegiatan  pengendalian terdiri dari:
a. Reviu kinerja
b. Pembinaan sumber daya manusia
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
d. Pengendalian fisik atas aset
e. Penetapan  reviu  atas  indikator  dan  ukuran kinerja
f. Pemisahan fungsi
g. Otorisasi  atas  transaksi  dan  kejadian  yang penting
h. Pencatatan  yang  akurat  dan  tepat  waktu  atas transaksi dan kejadian
i. Pembatasan  akses  atas  sumber  daya  dan pencatatannya
j. Akuntabilitas  terhadap  sumber  daya  dan pencatatannya
k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting
l. Informasi dan komunikasi
Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  dalam rangka  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  instansi pemerintah.  Komunikasi  adalah  proses  penyampaian pesan  atau  informasi  dengan  menggunakan  simbol atau  lambang  tertentu  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung  untuk  mendapatkan  umpan  balik. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 41 menjelaskan  bahwa,  pimpinan  instansi  pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan  informasi  dalam  bentuk  dan waktu yang tepat secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus:
a. Menyediakan  dan  memanfaatkan  berbagai bentuk dan sarana komunikasi
b. Mengelola, mengembangkan,
dan memperbaharui  sistem  informasi  secara  terus menerus
3. Pemantauan
Pemantauan  adalah  proses  penilaian  atas  mutu kinerja  sistem  pengendalian  intern  dan  proses  yang memberikan  keyakinan  bahwa  temuan  audit  dan evaluasi  lainnya  segera  ditindaklanjuti.  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  Pasal  43 menjelaskan  bahwa,  pimpinan  pemerintah  wajib melakukan  pemantauan  sistem  pengendalian  intern yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan  tindakan  lain  yang  terkait  dalam  pelaksanaan tugas.  Evaluasi  terpisah  diselenggarakan  melalui penilaian  sendiri,  reviu,  dan  pengujian  efektifitas
sistem  pengendalian  intern.  Evaluasi  terpisah  dapat dilakukan oleh  aparat  pengawasan intern pemerintah atau  pihak  eksternal  pemerintah.  Tindak  lanjut rekomendasi  audit  dan  reviu  lainnya  harus  segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

## Metode Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di perguruan tinggi Politeknik  Negeri  Malang  yang  beralamat  di  Jl. Soekarno-Hatta No. 9 Malang, merupakan salah satu perguruan  tinggi  negeri  yang  memiliki  kewajiban menerapkan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah (SPIP)  dengan  mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah.  Jenis  penelitian  adalah  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Sumber  data  yang digunakan adalah data primer  yaitu hasil  wawancara dengan  pejabat  Satuan  Pengawasan  Internal  terkait sistem  pengendalian  intern  pemerintah  di  Politeknik Negeri Malang. Teknik analisis data dengan tahapan:
1. Mengidentifikasi  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP) di Politeknik Negeri Malang.
2. Mengidentifikasi  undang-undang,  peraturan pemerintah,  peraturan  menteri  keuangan  yang berhubungan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Mengidentifikasi  bentuk  implementasi  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  di Politeknik Negeri Malang.
4. Menyusun  pertanyaan  atas  wawancara  yang berkaitan  dengan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP)
5. Melakukan FGD dengan pejabat SPI
6. Menyusun  pedoman  implementasi  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

## Hasil dan Pembahasan
Politeknik  Negeri  Malang  merupakan  salah  satu perguruan  tinggi  negeri  yang  memiliki  kewajiban untuk melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan  kegiatan  pemerintah  sesuai  dengan intruksi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Dalam  rangka  memenuhi  kewajibannya,  Politeknik Negeri  Malang  menerapkan  Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah  (SPIP)  dengan  mengacu  kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem
Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  berfungsi untuk  memberikan  arah  yang  jelas  atas  tercapainya tujuan organisasi dengan membangun lima unsur yaitu lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,  kegiatan pengendalian, informasi dan komnikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Peraturan
Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  merupakan instrumen  dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa dalam rangka  meningkatkan  kinerja,  transparansi,  dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  negara,  Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan  sistem  pengendalian  intern  di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.
Berdasarkan focus group discussion dengan Pejabat Satuan  Pengawasan  Intern  (SPI)  Politeknik  Negeri Malang terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Politeknik Negeri Malang belum mempunyai dokumen pedoman implementasi Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP).  Untuk menerapkan  sub  unsur  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah  (SPIP)  diperlukan  panduan  dalam mengimplementasikan
unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP) guna mendukung  kelancaran  pelaksanaan  implementasi. Berikut  adalah  pembahasan  hasil  penelitian  yaitu berupa  dokumen  pedoman  implementasi  sistem pengendalian  intern  pemerintah  di  Politeknik  Negeri Malang.
1. Lingkungan Pengendalian
a. Penegakan integritas dan nilai etika
Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik Negeri Malang untuk sub unsur penegakan integritas  dan  nilai  etika  adalah  menyusun  dokumen kode etik dan aturan perilaku untuk seluruh pegawai Politeknik  Negeri  malang  serta  menegakkan  aturan perilaku  yang  telah  disusun  dengan  cara  memberi keteladanan yang baik kepada seluruh pegawai dalam mematuhi peraturan.
b. Komitmen terhadap kompetensi
Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik Negeri Malang untuk sub unsur komitmen terhadap kompetensi adalah menetapkan visi, misi dan tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  bentuk  RBA  atau renstra Politeknik Negeri Malang melalui identifikasi dan  penetapan  kegiatan  yang  dibutuhkan  untuk menyelesaikan  tugas  dan  fungsi  dalam  pencapaian kinerja  dan  mengkomunikasikan  kepada  seluruh pegawai Politeknik Negeri Malang.
c. Kepemimpinan yang kondusif
Pimpinan Politeknik Negeri Malang perlu membangun Infrastruktur sistem  pengendalian intern pemerintah  untuk  sub  unsur  kepemimpinan  yang kondusif  adalah  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko, manajemen berbasis kinerja, perlindungan  aset  dan  informasi,  dan  fungsi-fungsi penting  di  Politeknik  Negeri  Malang.  Penerapan kepemimpinan yang kondusif dapat dilakukan dengan cara  upaya  untuk  selalu  mempertimbangkan  risiko yang dapat menghambat pencapaian risiko, penerapan manajemen  berbasis  kinerja,  mendukungk  fungsi- fungsi  penting  di  Politeknik  Negeri  Malang, melindungi  aset  dan  informasi  dari  pengguna  yang tidak sah, dan merespon positif terhadap pelaporan.
d. Pembentukan  struktur  organisasi  yang  sesuai dengan kebutuhan
Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik  Negeri  Malang  untuk sub unsur pembentukan  struktur  organisasi  adalah  menetapkan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan, kejelasan  wewenang  dan  tanggung  jawab  kemudian melaksanakan  evaluasi  dan  penyesuain  dengan rencana strategis Politeknik Negeri Malang. Penerapan  pembentukan  struktur  organisasi  dengan mengkomunikasikan  struktur  organisasi  kepada seluruh  pegawai  Politeknik  Negeri  Malang  dan memahami tugas dan tanggung jawabnya e. Pendelegasian  wewenang  dan  tanggung  jawab yang tepat
Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik  Negeri  Malang  untuk sub  unsur pendelegasian  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang tepat  adalah  menyusun  dokumen  pendelegasian wewenang  dan  tanggung  jawab  dengan  cara wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dan  dikomunikasikan  kepada  seluruh  pegawai  yang terkait, kemudian penerima wewenang dan tanggung jawab memberi umpan balik atas pendelegasian tugas yang diberikan
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik  Negeri  Malang  untuk sub  unsur penyusunan  dan  penerapan  kebijakan  yang  sehat tentang  pembinaan  sumber  daya  manusia  adalah menetapkan kebijakan dan prosedur mulai rekruitmen sampai  dengan  pemberhentian  pegawai  dengan  cara pimpinan  Politeknik  Negeri  Malang  memberikan arahan,  mengkomunikasikan  kebijakan,  tujuan,  serta target  yang  ingin  dicapai  kepada  pegawai  yang bersangkutan.
g. Perwujudan  peran  aparat  pengawasan  intern pemerintah yang efektif
Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik  Negeri  Malang  untuk sub unsur perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah  yang  efektif  adalah  kebijakan  terkait penetapan  kedudukan  APIP  yang  independen  dan fungsi  konsultasi.  Penerapan  yang  perlu  dilakukan oleh  pimpinan  Politeknik  Negeri  Malang  adalah Pimpinan  Politeknik  Negeri  Malang  terhadap  yang diperiksa  harus  independen  dan  profesional  dalam menganggapi rekomendasi dari APIP.
h. Hubungan  kerja  yang  baik  dengan  instansi pemerintah terkait.
Pimpinan Politeknik Negeri Malang perlu membangun  infrastruktur  sistem  pengendalian  intern pemerintah untuk sub unsur hubungan kerja yang baik dengan  instansi  pemerintah  adalah  kebijakan  terkait dengan kegiatan-kegiatan yang perlu dikoordinasikan yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  keuangan, pengendalian  intern,  dan  peningkatan  kinerja. Penerapan  dari  sub  unsur  hubungan  kerja  yang  baik dengan  instansi  pemerintah  dengan  membentuk wadah  yang  akan  menjadi  pelaksana  koordinasi dengan  piak  instansi  pemerintah  lainnya  kemudian menginformasikan  dan  mendorong  seluruh  pegawai Politeknik  Negeri  Malang  mengenai  perlunya koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya.
2. Penilaian risiko
a. Identifikasi risiko
Langkah awal yang perlu dilakukan oleh pimpinan Politeknik Negeri Malang dalam menilai risiko adalah mengidentifikasi  risiko  dalam  bentuk  daftar  risiko untuk  menetapkan  dan  mengkategorikan  risiko  yang mempengaruhi pencapaian tujuan kemudian dikomunikasikan  kepada  seluruh  pegawai  Politeknik Negeri Malang untuk segera ditindaklanjuti.
b. Analisis risiko
Setelah  melakukan  identifikasi  risiko,  langkah selanjutnya  yang  perlu  diambil  oleh  pimpinan Politeknik  Negeri  Malang  yaitu  menganalisis  risiko dengan output daftar urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani kemudian dikomunikasikan  kepada  seluruh  pegawai  yang berwenang terkait hasil analisis risiko.
3. Kegiatan pengendalian
a. Reviu kinerja
Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik  Negeri  Malang  untuk  sub  unsur  reviu kinerja adalah membangun sistem pengukuran kinerja yang  terukur  dan  membangun  akuntabilitas  kinerja melalui pelaporan dengan cara pimpinan dan pejabat
pengelola  keuangan  Politeknik  Negeri  Malang melakukan  reviu  terhadap  kegiatan  yang  berkaitan dengan aktivitas pengendalian.
b. Pembinaan sumber daya manusia Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik Negeri Malang untuk sub unsur pembinaan sumber  daya  manusia  adalah  melalui  kebijakan  dan prosedur untuk memastikan efektifitas tindakan dalam mengatasi  risiko  dengan  cara  mendorong  pimpinan dan  pegawai  untuk  menyadari  tugas  dan  tanggung jawab dan pimpinan harus bertindak sebagai panutan kemudian dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik  Negeri  Malang  untuk sub unsur pengendalian  atas  pengelolaan  sistem  informasi adalah menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan  dengan  pengendalian  atas  pengelolaan sistem  informasi  kemudian  dikomunikasikan  kepada seluruh pegawai Politeknik Negeri Malang.
d. Pengendalian fisik atas aset
Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik  Negeri  Malang  untuk sub unsur pengendalian  fisik  atas  aset  adalah  rencana identifikasi,  kebijakan,  dan  prosedur  pengamanan fisik atas aset dengan cara mendorong pimpinan dan seluruh  pegawai  Politeknik  Negeri  Malang  untuk memahami  dan  menerapkan  pengendalian  fisik  atas aset, menyadari tugas dan tanggung jawabnya.
e. Penetapan  reviu  atas  indikator  dan  ukuran kinerja
Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik Negeri Malang untuk sub unsur penetapan reviu  atas  indikator  dan  ukuran  kinerja  adalah menetapkan  Indikator  dan  Ukuran  Kinerja  melalui penyusunan  SOP  penetapan  indikator  dan  ukuran kinerja.
f. Pemisahan fungsi Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik  Negeri  Malang  untuk  sub  unsur  pemisah fungsi  adalah  kebijakan  pimpinan  Politeknik  Negeri Malang  dan  prosedur  secara  tertulis  atas  pemisah fungsi  tersebut.  Penerapan  dari  sub  unsur  pemisah fungsi  ini  melalui  terlaksananya  pemisah  fungsi  dari tingkat  instansi  sampai  tingkat  kegiatan  instansi, selanjutnya diformalkan dalam bentuk surat keputusan direktur  kemudian  dikomunikasikan  kepada  pegawai yang bersangkutan.
g. Otorisasi  atas  transaksi  dan  kejadian  yang penting
Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik  Negeri  Malang  untuk  sub  unsur  otorisasi atas  transaksi  dan  kejadian  yang  penting  adalah
menetapkan kebijakan dan SOP dengan mempertimbangkan  tujuan  pengendalian  dan  risiko. Internalisasi  yang  perlu  dilakukan  oleh  pimpinan Politeknik Negeri
Malang dengan cara mengkomunikasikan  secara  rutin  kepada  seluruh pegawai  Politeknik  Negeri  Malang  pentingnya otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting.
h. Pencatatan  yang  akurat  dan  tepat  waktu  atas transaksi dan kejadian
Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik Negeri Malang untuk sub unsur pencatatan yang  akurat  dan  tepat  waktu  atas  transaksi  dan kejadian  adalah  menetapkan  kebijakan  dan  SOP terkait kegiatan pencatatan dengan cara memperhatikan kesadaran atas risiko tidak dilaksanakannya  pencatatan  yang  akurat  dan  tepat waktu  atas  transaksi  dan  kejadian  melalui  kegiatan sosialisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah disusun
i. Pembatasan  akses  atas  sumber  daya  dan pencatatannya
Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik  Negeri  Malang  untuk sub unsur pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya adalah menetapkan kebijakan dan SOP terkait pembatasan akses selanjutnya dikomunikasikan  kepada  seluruh  pegawai  terkait kebijakan  tersebut  dan  kepada  seluruh  pihak  sesuai dengan kewenangannya
j. Akuntabilitas  terhadap  sumber  daya  dan pencatatannya
Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik  Negeri  Malang  untuk sub unsur akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya adalah  menetapkan  kebijakan  dan  SOP  terkait akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, kemudian kebijakan dan SOP tersebut di laksanakan oleh seluruh pihak yang berkaitan
k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan
Politeknik  Negeri  Malang  untuk sub unsur dokumentasi  atas  sistem  pengendalian  intern  serta transaksi  dan  kejadian  penting  adalah  kebijakan pimpinan  di  tingkat  instansi  dan  kegiatan  dengan internalisasi dikomunikasikan kepada seluruh pegawai Politeknik Negeri Malang dan pengembangan  dokumentasi  baik  di  tingkat  instansi maupun kegiatan.
4. Informasi dan Komunikasi
a. Informasi
Pimpinan Politeknik Negeri Malang perlu membangun  infrastruktur  sistem  pengendalian  intern pemerintah  untuk  sub  unsur  informasi  adalah investigasi sistem informasi, analisis sistem informasi, rancangan  sistem  informasi,  pengembangan  sistem informasi.  Internalisasi  yang  dapat  dilakukan  oleh pimpinan  Politeknik  Negeri  Malang  adalah  menguji sistem  informasi  dan  melakukan  pelatihan  sistem terkait.
b. Komunikasi Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik  Negeri  Malang  untuk sub unsur komunikasi adalah menyusun kebijakan dan prosedur terkait  komunikasi  internal,  sarana  dan  prasana komunikasi.  Internalisasi  yang  perlu  dilakukan pimpinan adalah pimpinan Politeknik Negeri Malang rutin  berinteraksi  dengan  selaruh  pegawai  dan pegawai  antar  pegawai  terkait  tugas,  wewenang  dan tanggung jawabnya.
5. Pemantauan Pengendalian Internal
a. Pemantauan Berkelanjutan
Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan
Politeknik  Negeri  Malang  untuk sub unsur pemantauan berkelanjutan adalah pelaksanaan pemantauan berkelanjutan. Internalisasi untuk pelaksanaan pemantauan berkelanjutan melaui strategi  pimpinan  dalam  melakukan  pemantauan sistem  pengendalian  intern  yang  ada  pada  lingkup kerjanya.
b. Evaluasi terpisah Infrastruktur  yang  perlu  dibangun  oleh  pimpinan Politeknik  Negeri  Malang  untuk  sub  unsur  evaluasi terpisah  adalah  kebijakan  atas  tindak  lanjut  hasil temuan  audit  melalui  sikap  tanggap  pimpinan merespon tindak lanjut atas temuan audit.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilakukan di Politeknik Negeri Malang, dapat diambil kesimpulan  bahwa  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah merupakan salah satu cara sebuah instansi pemerintah  dalam  mencapai  pengelolaan  keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di  Politeknik  Negeri  Malang  belum  optimal dikarenakan  belum  adanya  pedoman  implementasi sistem pengendalian intern pemerintah.
Pedoman implementasi sistem pengendalian intern pemerintah  disusun  dengan  metode  wawancara  dan FGD  dengan  pejabat  SPI  Politeknik  Negeri  Malang sehingga menghasilkan pedoman implementasi sistem pengendalian intern pemerintah yang berisi:
a. Infrastruktur  yang  perlu  di  bangun  oleh Politeknik Negeri Malang
b. Internalisasi atau penerapannya, dan
c. Dasar hukum yang melandasi pedoman tersebut
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan saran dan masukan yang sekiranya bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan  Politeknik  Negeri  Malang  dari  segi ketaatan terhadap peraturan sehingga dapat menjadikan Politeknik Negeri Malang sebagai instansi pemerintah yang baik dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah saran-saran dari penulis:
1. Bagi Politeknik Negeri Malang
Sebaiknya  Pimpinan  Politeknik  Negeri  Malang mengimplementasikan dan memantau Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan optimal  untuk  mencapai  keuangan  negara  yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya pimpinan
Politeknik Negeri Malang
mendokumentasikan  pedoman  implementasi  atau penerapan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemeritah supaya seluruh pegawai  yang bersangkutan mengerti dalam  pelaksanaan  fungsi  pengendalian  intern  di Politeknik Negeri Malang.
2. Bagi peneliti selanjutnya
Saran  untuk  peneliti  selanjutnya,  objek  penelitian dilakukan  di  pemerintah  daerah  yang  masih  belum menerapkan  sistem  pengendalian  intern  pemerintah. Alasannya  karena  pemerintah  daerah  sebagai  salah satu  instansi  pemerintah  yang  wajib  menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .

## References
Ismani,  dkk.  (2012).  Presepsi  Pegawai  Mengenai  Implementasi Unsur-Unsur  Sistem  Pegendalian  Intern  Pemerintah  untuk Menunjang  Akuntabilitas  Keuangan  pada  Universitas  Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
Zamzami  F  &  Faiz  IA.  (2015).  Evaluasi  Implementasi  Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 6 (1), 20-27.
Ismani  dkk.  (2014).  Implementasi  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah di Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Economia , 10 (1), 24-37.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomer  60  Tahun  2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor 200/PMK.05/2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pada Badan Layanan Umum.
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-687/K/D4/2012 tentang Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Negara.
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Manajemen .  Bandung: Alfabeta.
Indriantoro,  Nur.  &  Bambang  Supomo.  (2009). Metodologi Penelitian Bisnis . Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Sujarweni, V. Wiratna. (2014). Metodologi Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.