ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Inisiatif Green Growth : Kontribusi Korea Selatan dalam Mitigasi Krisis Lingkungan Internasional
Ahmad Farhan 1, * ; M. Syaprin Zahidi 2 1,2 Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia; ahmadfarhan1998@gmail.com
* Correspondence : ahmadfarhan1998@gmail.com
Kata kunci green growth; isu lingkungan; dan politik luar negeri
Keywords green growth, environmental issues, foreign policy

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  bagaimana  upaya  Korea  Selatan berkontribusi  dalam  mitigasi  krisis  lingkungan  internasional.  Kebijakan  green growth secara mendasar ditujukan untuk meperbaiki kondisi lingkungan domestik akibat  proyek  industrialisasi  di  masa  lampau.  Namun,  dalam  implementasinya ternyata Korea Selatan juga menetapkan target untuk menjadi inisiator bagi dunia internasional dalam melakukan mitigasi krisis lingkungan melalui kebijakan ramah lingkungan.  Tujuan    tulisan ini  akan diarahkan pada  pembahasan terkait upaya Korea Selatan sebagai negara miidle power mewujudkan Rancangan Five Years Plan, khususnya poin kesepuluh yaitu menjadi role model bagi dunia Internasional terkait  pengembangan  model  kebijakan  ramah  lingkungan.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  Teknik  penelitian  kepustakaan  (library research).  Hasilnya  ditemukan  bahwa  bahwa  Korea  Selatan  memainkan  peran sebagai negara middle power dalam mengatasi isu lingkungan internasional. Artinya, Korea Selatan berusaha menyadarkan masyarakat internasional akan pentingnya melakukan mitigasi krisis lingkungan hidup melalui green growth policy .

## ABSTRACT
This study  aims to see  how  South Korea's efforts contribute  to mitigating  the international  environmental  crisis.  Green  growth  policies  are  fundamentally aimed  at  improving  domestic  environmental  conditions  as  a  result  of industrialization projects in the past. However, in practice it turns out that South Korea has also set a target to become an initiator for the international community in mitigating environmental crises through environmentally friendly policies. The purpose of this paper will be directed to a discussion related to South Korea's efforts as a middle power country to realize the Five Years Plan, especially the tenth point, which is to become a role model for the international world regarding the  development  of  environmentally  friendly  policy  models.  This  study  uses qualitative methods with library research techniques (library research). The results found that South Korea played the role of a middle power country in addressing international environmental issues. This means that South Korea is trying to make the  international  community  aware  of  the  importance  of  mitigating  the environmental crisis through a green growth policy.

## Pendahuluan
Perwujudan sistem ekonomi modern selalu mengacu pada tindakan efektif dan strategis  agar  hal  ini  dapat  tercapai  sesuai  dengan  yang  dicita-citakan  (Storm  & Naastepad, 2005). Salah satu bentuk nyata dari langkah efektif dan strategis dalam perwujudan  ekonomi  modern  dapat  ditinjau  dari  titik  balik  yang  dialami  Korea Selatan sehingga menjadi seperti sekarang. Titik balik tersebut terjadi pada saat rezim militer tumbang dan munculnya sosok pemimpin baru yang merupakan buah hasil dari  sentuhan  demokrasi  yakni  Park  Chung-Hee.  Transisi  rezim  yang  berpindah kepada masa kepemimpinan Park Chung-Hee banyak menggambarkan tentang titik tumbuh  perkembangan  pesat  ekonomi  Korea  Selatan.  Rezim  Park  Chung-Hee berupaya  untuk  mengatur  ulang  arah  strategi  pembangunan  ekonomi  sehingga dapat  membantu  Korea  Selatan  keluar  dari  keterpurukan(Mortuza  Khaled,  2007). Salah  satu  langkah  yang  diambil  oleh  Park  Chung-Hee  dalam  upayanya  untuk menumbuhkan ekonomi ialah menggencarkan kegiatan ekspor dari produk-produk industri di Korea Selatan.
Park  Chung-Hee  mengemas  langkah  ini  dengan  suatu  kebijakan  yang dinamakan Export-Oriented  Industrialization .  Pada  dasarnya,  melalui  kebijakan  ini rezim  Park  Chung-Hee  berhasrat  untuk  mendorong  kegiatan  ekspor  dengan memberi fasilitas tersendiri bagi para eksportir dan membatasi kegiatan impor guna memantik  pertumbuhan  ekonomi  yang  signifikan.  Fasilitas  yang  dimaksud  ialah memberi  akses  kepada  para  eksportir  agar  mendapat  pinjaman  modal  dari  bank milik  negara  secara  mudah  dan  juga  mendapat  lisensi  impor  khusus  agar  dapat menunjang kebutuhan operasional industri.
Rangkaian  upaya  yang  dilakukan  oleh  rezim  Park  Chung-Hee  nampaknya berjalan  cukup  baik  di  awal  kebijakan  tersebut  diberlakukan  pada  1968,  beberapa komoditas  hasil  industri  menuai  hasil  yang  berkualitas  dan  menorehkan nilai  jual yang  menjanjikan  (Putri,  2016).  Langkah  yang  dilakukan  Park  Chung-Hee menunjukkan  nilai  positif.  Beberapa  komponen  sudah  mampu  menembus  omzet puluhan  juta  dolar  Amerika  dan  khususnya  produk  tekstil  yang  dimiliki  dapat menembus  angka  65,6  juta  USD.  Berawal  dari  industri  hasil  mentah  yang dimaksimalkan,  saat  ini  Korea  Selatan  mampu  mengembangkan  kegiatan  ekspor melalui hasil industri teknologi, alat berat, hingga transportasi dan menjadikan hal tersebut sebagai salah satu kekuatan perekonomian sampai saat ini.
Berkaitan dengan kebiijakan Export-Oriented Industrialization, Park Chung-Hee berusaha  merangkul  aktor-aktor  swasta  (konglomerat)  untuk  bersama-sama menggerakkan roda perekonomian Korea Selatan. Aktor-aktor ini biasanya disebut sebagai chaebol atau  jika  direfleksikan  pada  kondisi  Korea  Selatan  saat  ini chaebol diperanka n oleh perusahaan seperti Samsung, Hyundai Motor, LG, Lotte Group, dan lain-lain(Chang,  1988). Chaebol sebenarnya  sudah  banyak  berdiri  pada  masa pemerintahan sebelum Park Chung-Hee, namun pada saat itu alokasi fasilitas kepada chaebol banyak disalahgunakan oleh para pemangku kepentingan dengan memberi
servis lebih kepada oknum- oknum yang memiliki “kedekatan” khusus. Barulah pada saat  era  pemerintahan  Park  Chung-Hee  alokasi  fasilitas  direvitalisasi  guna menunjang  perekonomian  sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan  dunia  modern. Dengan perekonomian yang memanfaatkan instrumen ‘ chaebol ’ , rezim Park Chung- Hee  berusaha  mengarahkan  pertumbuhan  ekonomi  mandiri  dari  produk  dalam negeri  dan  dipasarkan  kepada  dunia  internasional.  Sehingga  konsep Five  Year Development Plans yang sudah dirancang oleh badan perancang ekonomi ( economic planning boards ) dapat terwujud dengan strategis (Choi, 1983).
Seiring  berjalannya  waktu,  dampak  positif  pada  kebijakan Export-Oriented Industrialization yang  menghasilkan  perusahaan-perusahaan  domestik  penggerak roda perekonomian Korea Selatan mengalami sedikit kendala. Proyek industrialisasi yang digencarkan dengan menggunakan beberapa komponen industri dari zat-zat tertentu nampaknya berpengaruh terhadap kondisi lingkungan di Korea Selatan. Hal ini  terbukti  dari  rujukan  industrialisasi  yang  dilakukan  oleh  Korea  Selatan  dalam kurun  waktu  1971-2007,  bahwa  intensitas  pelepasan  gas  rumah  kaca  yang  terjadi masih cenderung tinggi seperti pada gambar 1.
Gambar 1 . Produksi Emisi Karbon Hasil Industrialisasi Korea Selatan pada 1971-2007
Sumber: Diolah dari laporan resmi Korea’s Green Growth Strategy (2011). (PCGG, 2009)
Berdasarkan  gambar  1  maka,  berangkat  dari  perihal  inilah  kemudian pemerintah Korea Selatan pada tahun 2008 menggagas  kebijakan green growth dan menetapkannya  sebagai  salah  satu  kebijakan  nasional.  Langkah  ini  dimaksudkan agar  Korea  Selatan  memiliki  regulasi  resmi  yang  membawahi  seluruh  aktivitas masyarakat  maupun  perusahaan  agar  mengalihkan  tindakan  konsumsi  yang  lebih ramah lingkungan. Sehingga angka  produksi gas rumah kaca yang dimiliki Korea Selatan dapat lebih ditekan dan memiliki kualitas lingkungan yang jauh lebih sehat.
Singkatnya,  kebijakan green  growth Korea  Selatan  merujuk  pada  upaya pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan yang ramah lingkungan. Artinya,  Korea  Selatan  berusaha  untuk  mengubah  kegiatan  industrialisasi  yang mengancam  lingkungan  menjadi  kegiatan  industry  yang  pro  penghijauan. Menariknya, beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan domestik. Menurut Ari Putra dan Yusnarida
0 10 20 30 40 50 60 1971 1997 2007 Industri
Transportasi Daerah Pemukiman
Eka Nizmi, kebijakan green growth Korea Selatan juga ditujukan untuk memberikan contoh bagi dunia internasional untuk turut menumbuhkan perekonomian berbasis penghijauan(Putra & Nizmi Eka, 2014). Studi International Center of Climate Governance juga  menyebutkan  bahwa  Korea  Selatan  berupaya  untuk  mempromosikan  model kebijakan pertumbuhan berbasis penghijauan ini kepada dunia.
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa memang secara mendasar, kebijakan green  growth oleh  Korea  Selatan  diarahkan  pada  perbaikan  kondisi  lingkungan domestik.  Namun,  tinjauan  literatur  menunjukkan  bahwa  nantinya  orientasi pembangunan  tidak  hanya  diarahkan  pada  sektor  domestik  saja,  tetapi  juga  pada skala  internasional.  Pada  poin  tersebut  dapat  dimengerti  bahwa  nantinya  model kebijakan  ini  dapat  dijadikan  sebagai  instrumen  politik  luar  negeri  Korea  Selatan. Penulis  berasumsi  bahwa  langkah  yang  dilakukan  oleh  Korea  Selatan  dalam mengadopsi  konsep green  growth menjadi  sebuah  kebijakan  memantik  beberapa unsur menarik yang bisa dijelaskan baik ditinjau dari segi domestik maupun urusan kebijakan  luar  negerinya.  Maka  dari  itu,  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menguraikan secara terperinci terkait peran Korea Selatan dalam prosesnya menjadi role model bagi dunia Internasional terkait pengembangan model kebijakan ramah lingkungan.

## Metode
Penelitian  yang  ini  akan  dijabarkan menggunakan  metode  kualitatif.  Dengan pendekatan  kualitatif,  penulis  akan  menjabarkan  masalah,  temuan,  hingga pembahasan  menggunakan  urian  naratif.  Hal  ini  akan  digunakan  peneliti  sebagai instrumen penjelas data sesuai dengan operasionalisasi konsep middle power dalam topik upaya pemerintah Korea Selatan dalam langkahnya untuk menjadi role model bagi dunia Internasional terkait pengembangan model kebijakan ramah lingkungan. Proses pengumpulan data yang dikumpulkan berbentuk Primary Source Documents dan  juga Secondary  Source  Documents .  Maka  dari  itu,  data  yang  digunakan  dalam penulisan ini menggunakan literatur ilmiah kemudian mengkaji laporan, dokumen, jurnal-jurnal, dan tulisan ilmiah lainnya.

## Hasil dan Pembahasan
1. Kebijakan Green Growth Korea Selatan
Gagasan model kebijakan green growth memiliki arahan cukup strategis untuk diimplementasikan  yang  termuat  dalam Five-Years  Plan oleh  pemerintah  Korea Selatan.  Melalui  arahan  yang  sudah  ditetapkan  tersebut  beberapa stakeholder bertanggungjawab untuk turut berpertisipasi agar dapat menunjang gagasan green growth . Stakeholder yang dimaksud adalah pemerintah, para chaebol , dan masyarakat. Dalam  rancangan  arahan  tersebut  konsep green  growth ditujukan  untuk  dapat memenuhi beberapa target seperti pada tabel 1.
Tabel 1 : Five Year Plan Kebijakan Green Growth Korea Selatan No.  Sasaran Target Pencapaian 1. Mengurang  emisi  gas  rumah  kaca secara efektif. 5 Tahun (2009-2013) 2. Mengurangi  penggunaan  bahan  bakar berbahan  fosil  serta  meningkatkan produksi energi baru secara mandiri. 5 Tahun (2009-2013) 3. Menguatkan  kapabilitas  negara  agar dapat  menciptakan  energi  ramah lingkungan. 5 Tahun (2009-2013) 4. Mengembangkan teknologi ramah lingkungan (teknologi hijau). 5 Tahun (2009-2013) 5. Merekonstruksi  dunia  industri  agar selaras dengan gagasan green growth. 5 Tahun (2009-2013) 6. Konsisten menjaga kemajuan industri. 5 Tahun (2009-2013) 7. Merancang  dasar  kebijakan  teknologi ramah lingkungan. 5 Tahun (2009-2013) 8. Revitalisasi lingkungan (lahan, air, dan infrastruktur). 5 Tahun (2009-2013) 9. Mengaplikasikan gagasan green growth dalam kehidupan sehari-hari. 5 Tahun (2009-2013) 10. Menjadi role model bagi dunia Internasional  terkait  pengembangan model kebijakan ramah lingkungan. 5 Tahun (2009-2013)
Sumber:  Diolah  dari  Rancangan  Kebijakan  Lima  Tahun  Green  Growth  Korea  Selatan  (2008).(Joint Interagency of Korean Government, 2014)
Berdasarkan informasi dari tabel 1 tersebut dapat dipahami bahwa pada poin terakhir  Pemerintah  Korea  Selatan  ingin  menjadikan  kebijakan  ini  membawa dampak  bagi  aspek  internasional.  Korea  Selatan  ingin  menjadi  contoh  bagi  dunia bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dapat  dilakukan  secara  beriringan  dengan  upaya mitigasi krisis lingkungan hidup. Model kebijakan ini akan menjadi instrumen bagi Korea Selatan untuk menunjukkan citra yang baik dihadapan internasional perihal isu lingkungan(R. S. , & Y. B. Jones, 2011).
Menurut  Roger  Fouquet,  setidaknya  terdapat  tiga  tujuan  spesifik  atas dirumuskannya  rencana  jangka  Panjang  ini  guna  mencapai  cita-cita  Korea  Selatan untuk menjadi role model dalam urusan penerapan model kebijakan green growth. Tujuan pertama adalah adaptasi perubahan iklim dan kemandirian energi. Tujuan ini bertujuan untuk mengurangi emisi GRK dan mencapai kemandirian energi dengan meningkatkan  porsi  energi  terbarukan  daripada  konsumsi  bahan  bakar  fosil (Fouquet,  2019).  Tujuan  kedua  adalah  penciptaan  mesin  baru  untuk  pertumbuhan ekonomi dan menekankan pemeliharaan teknologi hijau dan industri hijau. Tujuan
ketiga, peningkatan kualitas hidup dan peningkatan kedudukan internasional Korea Selatan,  melibatkan  praktik  hijau  dalam  penggunaan  lahan,  infrastruktur transportasi, dan gaya hidup umum (PCGG, 2009a). Selain itu, Framework Act on Low Carbon sebagai  dasar  hukum  pertumbuhan  hijau Korea  Selatan  akan diberlakukan pada Januari 2010. Aturan ini menetapkan berbagai topik yang sangat luas termasuk gas  rumah  kaca,  energi,  penggunaan  lahan,  lingkungan  dan  pertumbuhan ekonomi(Fouquet, 2019).
Pengalaman green  growth Korea  Selatan  terus  bertambah  seiring  dengan implementasi rencana jangka panjang ( Five Year Plan ) dan perpindahan rezim yang terjadi (kurang dari 10 tahun). Pada tahap pertama (2009 – 2013), berbagai program pertumbuhan  ekonomi  hijau  dilaksanakan  dengan  dukungan  kuat  dari  presiden, namun kinerja selama periode tersebut tidak sesukses yang diharapkan pemerintah. Emisi gas rumah kaca dan porsi energi terbarukan belum mencapai tujuan ambisius yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Lee Myung-Bak(Lee & Yu, 2012).
Sebaliknya, pada tahap kedua (2014 – 2018) kemungkinan untuk mencapai target tampak tinggi karena pemerintah merevisi target atau menetapkan target yang lebih pasif.  Tidak  ada  situasi  yang  diinginkan.  Kini,  pertumbuhan  ekonomi  hijau menghadapi  tantangan  baru  di  bawah  pemerintahan  baru.  Presiden  Moon  Jae-in telah  berjanji  untuk  menghentikan  pembangkit  listrik  tenaga  nuklir  dan  batubara secara  bertahap  dan  untuk  memperluas  energi  terbarukan  dan  pembangkit  listrik tenaga  gas  alam  cair  (LNG).  Berbeda  dengan  pemerintahan  Lee  Myung-bak,  Park Geun-hye  yang  menunjukkan  sikap  pasif  terhadap  ekonomi  rendah  karbon  dan perubahan  iklim,  pemerintahan  petahana  bertujuan  pada  perubahan  mendasar (GGGI,  2013).  Maksudnya,  pemerintahan  Park  Geun-hye  memiliki  orientasi  untuk menuju  masyarakat  rendah  karbon  dengan  tujuan  ambisius  yang  belum  pernah terjadi sebelumnya. Meskipun sedikit berbeda, namun keduanya memiliki orientasi yang  sama  yakni  penguatan  upaya  mitigasi  krisis  lingkungan  hidup.  Hal  yang membedakan adalah pendekatan holistik dan pragmatis (Kim, 2015).
Hal itu telah memicu perdebatan sengit tentang tagihan listrik, pasokan listrik, potensi energi terbarukan, dan sebagainya. Pengalaman masa lalu memberitahu kita bahwa tujuan yang optimis dan ambisius hanya dapat dicapai jika didasarkan pada penilaian yang akurat atas kondisi saat ini dan disertai dengan kebijakan yang tepat dan dirancang dengan baik(S. J. Lee, 2016). Rencana aksi khusus yang dirancang dari diskusi  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan  dan  dukungan  politik  yang berkelanjutan  diperlukan  untuk  mewujudkan  visi  pemerintahan  baru.  Dalam konteks  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  strategi green  growth Korea  Selatan  masih dalam proses konsolidasi menuju jalur baru yang lebih hijau.
2. Peran  Korea  Selatan  dalam  Perbaikan  Isu  Lingkungan  Internasional  Melalui Kebijakan Green Growth
a. Pelopor Model Kebijakan
Gagasan green growth memang pada awalnya dicetuskan oleh pemerintah Korea Selatan  untuk  menjadi  bentuk  tangung  jawab  atas  proyek  industrialisasi beberapa waktu  silam.  Proyek  industrialisasi  yang  digencarkan  dengan  menggunakan beberapa komponen industri dari zat-zat tertentu nampaknya berpengaruh terhadap kondisi lingkungan di Korea Selatan. Langkah ini menunjukkan bahwa Korea Selatan memiliki keinginan  kuat dalam mengatasi masalah krisis lingkungan. Hal itu juga merupakan  pondasi  awalnya  dalam  membentuk  citra  kepada  dunia  internasional bahwa sudah ada langkah nyata yang dilakukan oleh Korea Selatan. Bahkan, inisiasi cepat oleh Korea Selatan ini diperkuat oleh pernyataan Lee Myung Bak dalam KTT G8 ke-34, yakni:
“ Korea  tidak  akan  ragu-ragu  dalam  mengambil  langkah  terdepan  pada  permasalahan  ini.  Justru pada saat- saat seperti ini bukan saatnya untuk mengatakan “kamu dulu”, tapi “saya dulu”. Karena menangani perubahan iklim secara efektif harus dimulai dari perbaikan kebiasaan diri sendiri, baru nantinya akan memberikan dampak yang luas ” (S. J. Lee, 2016).
Dalam  memenuhi  tujuan  tersebut,  Korea  Selatan  mewujudkannya  dengan menguatkan  implementasi  kebijakan  domestik  dan  juga  menyusun  rancangan kebijakan yang biasa disebut dengan Five Years Plan pada tahun 2011. Upaya Korea Selatan  melembagakan  kebijakan green  growth menjadi  rancangan  yang  formal tersebut  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  mengarahkan  fokus  Korea  Selatan  dalam memerangi  perubahan  iklim  pada  forum  UNFCCC  (United  Nations  Framework Convention on Climate Change). Sehingga sebelum diratifikasinya forum ini pada 2014, Korea Selatan sudah memiliki rekam jejak tindakan dengan tujuan serupa.
Pada  rezim  pemerintahan  Lee  Myung-Bak,  Korea  Selatan  mendirikan Global Green  Growth  Institute (GGGI)  dan Green  Technology  Center (GTC)  sebagai  pusat pertumbuhan hijau global, yang mengembangkan kebijakan pertumbuhan hijau dan teknologi hijau yang dapat diterapkan di negara berkembang(S. J. Lee, 2019). Korea Selatan juga menjadi tuan rumah sekretariat Green Climate Fund (GCF) pada tahun 2012. Upaya ini merupakan representasi sekaligus perwujudan dari Five Years Plan Korea Selatan dalam aspek internasional (poin kesepuluh).
Sedangkan  pada  masa  pemerintahan  Park  Geun-hye,  implementasi  model kebijakan green  growth pada  aspek  internasional  juga  selaras  dengan  pendekatan pragmatis yang dilakukan. Pemerintahan Park Geun-hye mencoba memainkan peran yang  lebih  spesifik  untuk  menguatkan  ambisi  menjadi  role  model  di  dunia internasional dengan cara menguatkan kerjasama atau kemitraan lingkungan dalam cakupan global(Kim, 2015). Hal ini dilakukan dengan cara memberi respon efektif terhadap negosiasi iklim, melakukan  kerja sama global dalam pertumbuhan hijau, dan memperkuat kerja sama dengan negara berkembang melalui GGGI ( Global Green Growth Institute ) / GCF ( Global Climate Fund ).(R. S. Jones & Yoo, 2010).

## b. Korea  Selatan  Sebagai  Narahubung  Kepentingan  dalam  Menyelesaikan  Isu Lingkungan Internasional
Dalam  perihal  pembenahan  kondisi  lingkungan  global,  jelas  nampak  adanya kesenjangan  yang  cukup  memprihatinkan  antara  negara  maju  dan  negara berkembang.  Negara-negara  maju  seperti  China  misalnya,  menjadi  negara  dengan urutan pertama penghasil emisi karbon terbesar di dunia yakni 30% (Watson, 2014). Namun nampaknya China cenderung mengabaikan upaya pengurangan  emisi gas karbon global dan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi nasionalnya. Begitu juga  dengan  Amerika  Serikat  yang  memiliki  presentase  produksi  emisi  karbon sebesar 15% (berada satu peringkat di bawah China), ia lebih memilih untuk menolak upaya komunitas global menyelesaikan kasus krisis lingkungan ini seperti Protokol Kyoto  atau  konferensi  lainnya.  Amerika  Serikat  lebih  memilih  mengatasi permasalahan  ini  secara  mandiri  dan  mengabaikan  konsensus  negara-negara berkembang  yang  dianggapnya  cukup  merugikan  pihak  Amerika  Serikat  (Nye, 2008). Hal itupun tentunya sangat bertolak belakang dengan upaya beberapa negara lain untuk mengurangi emisi gas karbon.
Melihat pada konstelasi ini, Korea Selatan hadir menunjukkan keseriusannya melakukan  perbaikan  nyata.  Korea  Selatan  memberikan  beberapa  inisiatif  terkait pembenahan emisi gas karbon dan gas rumah kaca dalam jangkauan global baik bagi negara maju maupun negara berkembang, di antaranya:
a) Unilateral  Clean  Development  Mechanism ,  pada  upayanya  ini  Korea  Selatan menyediakan instrumen  bagi  negara berkembang  untuk  mendapatkan  kredit dalam melakukan tindakan mitigasi gas rumah kaca melalui pendekatan yang lebih  pro-ekologis  (Michaelowa,  2007).  Teruntuk  negara  maju,  dalam  hal  ini mereka  berperan  memberikan  penunjangan  intensif  baik  dari  segi  materil maupun non-materil.
b) The UNFCC NAMA Registry, pada upayanya menjembatani peran negara maju dan  berkembang  dalam  mengurangi  emisi  gas  karbon  ini,  Korea  Selatan mencoba membentuk sebuah skema bagi partisipan UNFCC. Dalam skema ini, negara  berkembang  dapat  mengajukan  diri  sebagai  partisipan  mitigasi  emisi gas karbon dan menerima pinjaman untuk upaya yang akan dilakukan (Parikh & Baruah, 2012). Sedangkan negara maju berperan untuk menjadi pihak MRV (pengukuran,  pelaporan,  dan  verifikasi)  dalam  proses  mitigasi  baik  untuk ukuran derajatnya maupun bagi negara berkembang. Sehingga pada proses ini negara berkembang dan negara maju akan mendapat pengakuan internasional atas upayanya melakukan mitigasi gas rumah kaca maupun emisi gas karbon. Kedua  usaha  yang  dilakukan  oleh  Korea  Selatan  tersebut  merupakan representasi dari pola negara middle power yaitu bridge builder atau jika diterjemahkan artinya ialah narahubung kepentingan. Dalam konteks ini, Korea Selatan berusaha
menjembatani  kepentingan  antara  negara  besar  dan  negara  kecil  perihal  isu lingkungan. Wujud nyatanya ialah memberikan kredit untuk negara kecil agar usaha perbaikan  isu  lingkungan  internasional  dapat  diimplementasikan  secara  merata. Selain itu, Korea Selatan juga berpartisipasi dalam pembuatan skema pembangunan hijau  dalam  UNFCCC  agar  negara  kecil  dan  negara  besar  memiliki  porsi  yang seimbang  dalam  penurunan  gas  emisi  karbon.  Penulis  berasumsi  bahwa  usaha  ini sudah  cukup  membuktikan  bahwa  Korea  Selatan  menunjukkan  perannya  sebagai negara middle power perihal penerapan model kebijakan green growth .
c. Aktor Utama dalam Pembangunan “Ramah Lingkungan”
Rangkaian  upaya  di  atas  semakin  menunjukkan  langkah  Korea  Selatan  yang benar-benar ingin menciptakan citra di hadapan dunia internasional bahwa dirinya adalah  penggagas  norma  pembenahan  ekologis  dalam  lingkup  global.  Ternyata seiring dengan proses yang dilakukan, Korea Selatan mulai menuai hasil yang cukup membanggakan.  Hal  ini  ditandai  dengan  terpilihnya  Korea  Selatan  sebagai  tuan rumah Green Climate Fund .
Green  Climate  Fund atau  GCF  merupakan  lembaga  yang  terbentuk  melalui sidang umum United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Cancun,  Meksiko  pada  tahun  2010  (Vanderheiden,  2015).  Pembentukan  GCF bertujuan  untuk  mendukung  upaya  mengurangi  gas  rumah  kaca  dan  mengatasi perubahan  iklim  di  negara-negara  berkembang.  Faktanya  bahwa  negara-negara berkembang  memiliki  kerentanan  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  negara- negara  maju.  Hal  ini  disebabkan  oleh  berbagai  macam  faktor  yang  membatasi kemampuan  mereka  dalam  merespons  dan  menanggulangi  dampak  perubahan iklim,  khususnya Last  Developed  Country (LDC)  dan  negara-negara  Afrika  yang memiliki indeks kemiskinan tinggi. Dengan demikian, PBB memandang perlu untuk memberikan dukungan dana dan transfer teknologi untuk membantu negara-negara berkembang tersebut sebagai pertahanan dalam menghadapi perubahan iklim. Oleh karena  itu,  diperlukan  kesepakatan  antara  negara-negara  maju  untuk menyumbangkan dana kepada GCF dengan tujuan membantu negara berkembang mengurangi emisi mereka dalam upaya memerangi perubahan iklim.
Dalam  sidang  umum  GCF  yang  digelar  pada  tahun  2011  di  Durban,  Afrika Selatan,  Korea  Selatan  menyatakan  keinginannya  untuk  menjadi  tuan  rumah  dari GCF. Hasilnya, dalam pertemuan kedua GCF di Songdo pada bulan Oktober 2012, Korea Selatan berhasil memenangkan kesempatan tersebut dengan mengalahkan 6 negara seperti Jerman, Swiss, Meksiko, dll. Sekretariat GCF kemudian ditempatkan di Distrik Songdo, Incheon (KBS World Radio, 2013).
Berdirinya  sekretariat  GCF  di  Songdo,  diprediksi  oleh Korean  Development Institute (KDI)  dapat  berimplikasi  pada  aspek  ekonomi  senilai  380  miliar  won pertahun  (KBS  World  Radio,  2013).  Korea  Selatan  sebagai  tuan  rumah  GCF  juga sangat  menaruh  perhatiannya  berkaitan  dengan  urgensi  permasalahan  iklim  bagi negara-negara  berkembang.  Dalam  suatu  pidatonya,  Moon  Jae  In,  presiden  Korea
Selatan  menyatakan  kontribusinya  dalam  GCF  yang  mana  negaranya  akan meningkatkan sumbangan dari yang sebelumnya berjumlah 100 juta dollar AS pada tahun 2015-2018, menjadi 200 juta dollar AS di periode 2020-2023 mendatang.
Melalui  implikasi  seperti  yang  terjadi  dalam  protokol  kyoto  dan  juga  forum Green  Climate  Fund itu  menjadi  pembuktian  bahwa  inovasi  kebijakan  dari  Korea Selatan ini tidak hanya berguna bagi perbaikan arah pembangunan domestik saja. Akan  tetapi  hal ini  mampu  menjadi  instrumen  Korea  Selatan  untuk  menunjukkan eksistensinya  sebagai  negara  yang  mampu  tumbuh  maju  namun  tetap memperhatikan  masalah-masalah  global  (isu  lingkungan).  Bahkan  menurut pandangan  penulis,  dalam  hal  ini  Korea  Selatan  tidak  hanya  berhasil  menjadi role model bagi negara-negara dalam Protokol Kyoto. Akan tetapi ia juga bisa memberikan sumbangsihnya  berupa  suntikan  dana  kepada  negara-negara  berkembang  yang terlibat  dalam Green  Climate  Fund agar  bisa  dimanfaatkan  untuk  melakukan pembangunan dengan asas ramah lingkungan pula.
Setelah memiliki kekuatan itu, implementasi green growth yang dibangun Korea Selatan  nampaknya  mulai  dapat  berkembang  di  ranah  internasional.  Munculnya GGGI ( Global Green Growth Institute ) pada tahun 2012, sebagai salah satu organisasi internasional  di  bawah  wewenang  Korea  Selatan  menjadi  pembuktian  ia  mampu menjadi inisiator model pembangunan ramah lingkungan. Organisasi ini bertujuan untuk memberikan transfer ide ataupun kebijakan kepada negara partisipan untuk menerapkan kebijakan pembangunan ramah lingkungan di negara mereka. Transfer kebijakan  tersebut  dilakukan  secara  komperehensif  meliputi  kelembagaan  resmi g reen growth , pokok kebijakan menggunakan konsep green growth, dan juga pinjaman dana.  GGGI  sudah  berhasil  membantu  mengembangkan  konsep  pembangunan ramah  lingkungan  di  beberapa  negara  seperti  India,  Yordania,  Mongolia,  Peru, Ethiopia  Filipina,  Rwanda,  Thailand, Indonesia  Vietnam,  Cina  dan Brasil. Bahkan, organisasi  ini  sudah  dilabeli  oleh  OECD  sebagai  Bantuan  Pembangunan  Resmi ( Official  Development  Assitance )  pada Organisation  for  Economic  Cooperation  and Development - Development Assistance Committee tahun 2013. Karunia yang diperoleh Korea  Selatan  ini  lagi-lagi  semakin  menunjukkan  kapabilitasnya  sebagai  inisiator pembangunan ramah lingkungan dunia.
Inisiasi  Korea  Selatan  sebagai  aktor  utama  dalam  pembangunan  ramah lingkungan  di  dunia  internasional  telah  ditunjukkan  melalui  beberapa  usahanya untuk  menetapkan  badan  khusus  yang  menaungi  urusan  pembangunan  hijau  di dunia  internasional.  Penulis  berasumsi  bahwa  usaha  ini  memiliki  konotasi  bahwa Korea  Selatan  ingin  meningkatkan awareness atau  kesadaran  masyarakat internasional  atas  pentingnya  pembangunan  berkelanjutan  berbasis  ramah lingkungan.  Seperti  contoh,  diciptakannya  GGGI  merupakan  usaha  Korea  Selatan untuk  melakukan  akselerasi  pemahaman  pembangunan  ramah  lingkungan  bagi negara lain. Selain itu, transfer ide yang menjadi fungsi operasional dari GGGI dapat
menjadi  acuan  negara  lain  atas  urgensi  pertumbuhan  hijau  (green  growth)  bagi sebuah negara(Zelenovskaya, 2012).
Jika dikontekstualisasikan dalam konsepsi middle power , maka usaha ini akan relevan  dengan  pola coalition  building dan norms  diffuser .  Secara  harfiah, coalition building diartikan sebagai usaha negara untuk membangun koalisi atau sebuah badan yang  berorientasi  dalam  penyelesaian  suatu  isu  tertentu. Sedangkan norms  diffuser berarti negara tersebut berusaha menyebarkan ide yang membentuk kesadaran bagi masyarakat internasional atas isu tertentu. Pembentukan Global Green Growth Institute dan pembentukan forum Green Climate Fund merupakan wujud konkret bahwa hal itu adalah bukti dari penerapan coalition building. Namun, secara tidak langsung hal itu juga menunjukkan penerapan dari norms diffuser . Hal itu dapat dikonfirmasi pada fungsi dari pembentukan forum dan institusi terkait, dimana GGGI berfungsi sebagai badan yang memfasilitasi transfer ide model kebijakan dan GCF berfunsgsi sebagai fasilitator  materi  dari  penerapan  pembangunan  hijau.  Artinya,  Korea  Selatan memberikan penekanan bahwa pembangunan berbasis ramah lingkungan memang penting untuk segera dilakukan. Tidak hanya bermodalkan ide tetapi Korea Selatan juga memberikan fasilitas dan materi kepada masyarakat internasional.

## Kesimpulan
Pembuktian Korea Selatan dalam mengungkap identitasnya sebagai role model pembenah krisis lingkungan di kancah internasional setidaknya dapat ditinjau dari beberapa  indikator.  Pertama,  Korea  Selatan  telah  menunjukan  perannya  sebagai pelopor  kebijakan,  dengan  mengambil  langkah  mandiri  dalam  menggunakan pendekatan  ramah  lingkungan  yakni  model  kebijakan green  growth pada pembangunan  domestiknya.  Kedua,  Korea  Selatan  hadir  sebagai  sosok  pembeda dalam  upaya  mitigasi  krisis  lingkungan  internasional  dengan  menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang. Ketiga, Korea Selatan nyatanya mampu menjadi  pemeran  utama  dalam  langkah  dunia  internasional  mengurangi  emisi karbon dengan berbagai inisiasinya mengatasi permasalahan lingkungan ini. Ketiga indikator  itu  menjadi  bukti  nyata  bahwa  Korea  Selatan  memang  menunjukkan citranya  sebagai  negara  yang  cukup  serius  menggagas  ide  pembangunan  berbasis pendekatan ramah lingkungan. Mengacu pada alat analisa, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Korea Selatan memainkan peran sebagai negara middle power dalam  mengatasi  isu  lingkungan  internasional.  Usaha  Korea  Selatan  untuk membentuk forum khusus dan memfasilitasi beberapa pertemuan yang membahas seputar  pertumbuhan  hijau  untuk  kepentingan  lingkungan  internasional  selaras dengan  perilaku  negara middle  power yaitu bridge  builder dan coalition  building. Sedangkan  usaha  yang  ditunjukkan  Korea  Selatan  dalam  melakukan  sosialisasi tentang implementasi model kebijakan green growth dan memposisikan diri sebagai role model dari kebijakan tersebut adalah wujud dari norms diffuser . Artinya, Korea
Selatan  berusaha  menyadarkan  masyarakat  internasional  akan  pentingnya melakukan mitigasi krisis lingkungan hidup melalui green growth policy .

## Referensi
Chang,  C.  S.  (1988).  Chaebol:  The  South  Korean  Conglomerates. Business  Horizons , 2 (31), 51 – 57.
Choi,  S.  (1983).  South  Korea  Under  Park  Chung  Hee:  Development  or  Decay?  In Bulletin  of  Concerned  Asian  Scholars (Vol.  15,  Issue  2,  pp.  67 – 72). https://doi.org/10.1080/14672715.1983.10404877
Fouquet, R. (Ed. ). (2019). Handbook on Green Growth. Edward Elgar Publishing. Joint Interagency of Korean Government. (2014). The Second Five Year Plan for Green Growth .
Jones, R. S. , & Y. B. (2011). Korea’s Green Growth Strategy: Mitigating Climate Change and Creating New Growth Engines.
Jones, R. S., & Yoo, B. (2010). Korea’s Green Growth Strategy: Mitigating Climate Change and Developing New Growth Engines . https://doi.org/10.1787/5kmbhk4gh1ns-en KBS World Radio. (2013). Sekretariat Dana Iklim Hijau (GCF) di Korea mulai dioperasikan . Warta Berita.
Kim, S. Y. (2015). East Asia Forum: South Korea Doubles Down on Green Growth . Lee, J.-Seung., Yu, J.-Min., & Institut Fran c ̧ ais des Relations Internationales. (2012). The economic opportunities and constraints of green growth the case of South Korea . IFRI.
Lee, S. J. (2016). Transforming Global Governance with Middle Power Diplomacy: South Korea’s Role in the 21st Century . Springer.
Lee, S. J. (2019). Transforming Global Governance With Middle Power Diplomacy Edited By South Korea’s Role In The 21st Century .
Michaelowa, A. (2007). Unilateral CDM-can developing countries finance generation of  greenhouse  gas  emission  credits  on  their  own? International  Environmental Agreements: Politics,
Law and Economics , 7 (1), 17 – 34.
https://doi.org/10.1007/s10784-006-9026-y
Mortuza Khaled.  (2007). Park  Chung- Hee’s  Industrialization Policy  and  it’s  Lessons  for Developing countries . 23 – 25.
Nye, J. S. (2008). Security and smart power. American Behavioral Scientist , 51 (9), 1351 – 1356. https://doi.org/10.1177/0002764208316228
Oktafia  Rachmawati  Putri.  (2016). Developmental  State  di  Era  Park  Chung-hee  dan Warisannya terhadap Ekonomi Politik Korea Selatan . Universitas Bakrie. Parikh,  J.,  &  Baruah,  L.  (2012). A  New  Framework  for  the  UNFCCC  Common  but Differentiated Responsibilities among Non-Annex I Countries . PCGG. (2009). Green Growth National Strategy [in Korean]. Seoul: Presidential Committee on Green Growth (PCGG).
Putra,  A.,  &  Nizmi  Eka,  Y.  (2014).  Implementasi  Kebijakan  Green  Growth  Korea Selatan. Jom FISIP , 1 (2).
Storm, S., & Naastepad, C. W. M. (2005). Strategic Factors in Economic Development:
East  Asian  Industrialization  1950-2003. Development  and  Change , 36 (6),  1059 – 1094. https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2005.00450.x
Vanderheiden, S. (2015). Justice and climate finance : Differentiating responsibility in the Green Climate Fund. International Spectator , 50 (1), 31 – 45. https://doi.org/10.1080/03932729.2015.985523
Watson, I. (2014). Green Growth, Neoliberalism and Conflicting Hegemonic Interests:
The Case of Korea. International Critical Thought , 4 (1), 53 – 66. https://doi.org/10.1080/21598282.2014.878149
Zelenovskaya, E. (2012). Green Growth Policy in Korea: A case study 1 ICCG Think Tank Map: a worldwide observatory on climate think tanks Green Growth Policy in Korea: A case study Green Growth Policy in Korea: A case study . www.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=ECO/WKP%282 010%2954&doclanguage=en