## KEDUDUKAN HUKUM HAK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
Rizky Amalia 1 , Sri Setyadji 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: rizkyamaliancs@gmail.com 1 , ebes.sriadji@gmail.com 2

## Abstract
Indonesian citizens have the right to own land rights. However, for Indonesian citizens who carry out mixed marriages, there are exceptions, namely that an agreement on the separation of assets must be made. So that  in  this  study  there  are  2  (two)  problem  formulations,  namely:  1.  What  is  the  legal  position  of  land rights in mixed marriages? 2. Can land rights from mixed marriages have the status of property rights? This research  is  normative  juridical  research  using  3  (three)  approach  methods,  namely  statutory  approach, conceptual  approach,  and  case  approach.  And  the  results  of  the  study  found  that  based  on  the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, an agreement on the separation of assets can be made at the time of marriage, before the marriage takes place, or while in a marriage bond. Then based on the  provisions  of  Article  21  Law  Number  5  of  1960  concerning  Basic  Regulations  on  Agrarian  Principles juncto  Article  3  Government  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  103  of  2015  concerning Ownership of Residential or Residential Houses by Foreigners Domiciled in Indonesia, Indonesian Citizens who carry out Mixed marriages can have the same land rights as other Indonesian citizens who do not carry out mixed marriages, but this must be proven by an agreement on the separation of assets.
Keywords: mixed marriage, land rights, property separation agreement

## Abstrak
Warga Negara Indonesia berhak untuk memiliki hak atas tanah. Namun terhadap Warga Negara Indonesia yang  melaksanakan  perkawinan  campuran  terdapat  pengecualian,  yakni  harus  dibuatnya  perjanjian pemisahan  harta.  Sehingga  dalam  penelitian  ini  terdapat  2  (dua)  rumusan  masalah,  yaitu:  1.  Bagaimana kedudukan hukum hak atas tanah dalam perkawinan campuran?; 2. Apakah hak atas tanah dari perkawinan campuran  dapat  berstatus  hak  milik?.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  dengan menggunakan  3  (tiga)  metode  pendekatan,  yakni  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dan hasil penelitian diperoleh bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  69/PUU/XIII/2015,  perjanjian  pemisahan  harta  dapat  dibuat  pada  waktu  perkawinan, sebelum  dilangsungkannya  perkawinan,  atau  selama  dalam  ikatan  perkawinan.  Kemudian  berdasarkan ketentuan  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya yang  tidak  melaksanakan  perkawinan  campuran,  namun  harus  dibuktikan  dengan  perjanjian  pemisahan harta.
Kata kunci: perkawinan campuran, hak atas tanah, perjanjian pemisahan harta

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  hidup  bersama  dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian  yang  mengikat  lahir  dan  batin dengan  dasar  iman,  namun  diantara  yang  berpendapat demikian,  ada  pula  yang  mengatakan  bahwa  perkawinan  bisa  dipandang  sepintas  lalu  saja. Maksudnya  disini  adalah  perkawinan  tersebut  diartikan  seperti  suatu  persetujuan  belaka  dalam
masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan layaknya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.
Seiring berjalannya waktu bersamaan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, manfaat  dari  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dapat  dirasakan  dalam memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Salah  satu  manfaat  yang  mengambil  andil  besar  dalam kehidupan  kita  yakni  salah  satunya  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Hal  ini membuat  batas-batas  antar  negara  terasa  hilang.  Artinya,  orang  bisa  dengan  mudah  untuk melakukan  komunikasi  dengan  orang  lain  tanpa  terbatas  oleh  wilayah  dan  waktu.  Seseorang dalam  suatu  negara  dapat  berkomunikasi  dengan  mudah  dengan  orang  lain  yang  berada  di belahan  dunia  yang  berbeda  pada  waktu  yang  sama.  Hal tersebut  didukung  juga  dengan  adanya teknologi jaringan global (cyberspace) atau yang dikenal dengan internet. Tentunya hal ini sangat berpengaruhnya terhadap hubungan Internasional yang melintasi wilayah antar negara yang ada di dunia.
Tak  hanya  itu,  setelah  dicetuskannya  Proklamasi  Kemerdekaan  pada  tanggal  17  Agustus 1945,  Indonesia  kini  menjadi  Negara  yang  merdeka  dan  berdaulat.  Sejalan  dengan  hal  tersebut, kemerdekaan  membawa  bangsa  Indonesia  secara  tidak  langsung  ikut  serta  dalam  pergaulan bersama  di  antara  bangsa-bangsa  yang  merdeka  pula,  seperti  ASEAN (Association  of  Southeast Asian  Nations) dan  PBB  (Persatuan  Bangsa-Bangsa)  yang  dengan  ini  bisa  mempererat  hubungan antar  bangsa  atau  antar  warga  negara.  Sehingga  dalam  era  globalisasi  seperti  sekarang  ini, sangatlah  mudah  bagi  bangsa  lain  atau  Warga  Negara  Asing  (WNA)  untuk  keluar  masuk  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Terhadap  keberadaan  orang  asing  tersebut  menimbulkan  perubahan  sosial  dan  budaya terutama di lingkungan tempat banyaknya orang asing berada, seperti di kota-kota besar bahkan di  beberapa  pulau  yang  ada  di  Indonesia  yang  memang  menjadi  destinasi  wisata  bagi  berbagai warga  negara  di  seluruh  dunia.  Karena  hal  ini,  maka  tak  mustahil  bila  terjadi  perkawinan  antar manusia  dengan  kewarganegaraan  yang  berbeda,  yaitu  antara  warga  negara  Indonesia (selanjutnya  disebut  WNI)  dengan  warga  negara  asing  (selanjutnya  disebut  WNA).  Perkawinan seperti  ini di  Indonesia dikenal dengan  perkawinan  campuran.  Perkawinan  campuran  juga  dapat terjadi  sebagai  akibat  dari  adanya  pertukaran  tenaga  kerja  antara  negara  Indonesia  dengan negara-negara lain. Hal inilah yang menambah panjang jumlah perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia, sehingga terus meningkat dan menjadi tren dikalangan anak bangsa.
Pengertian  perkawinan  campuran  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  itu  sendiri  diatur dalam Pasal 57. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah ikatan perkawinan pasti akan ada  kerikil-kerikil  kecil  yang  menjadi  masalah,  sama  halnya  dalam  perkawinan  campuran.  Tanpa disadari  dengan  terjadinya  perkawinan  campuran  ini  menimbulkan  beberapa  permasalahan seperti  permasalahan  mengenai  status  kewarganegaraan  seseorang  baik  itu  sebagai  suami,  istri, maupun anak dari hasil perkawinan tersebut; lalu belum lagi tentang bagaimana hubungan hukum antara  orang  tua  dan  anak;  serta  akibat  hukum  terhadap  harta  bersama  selama  perkawinan tersebut  berlangsung.  Salah  satu  masalah  yang  paling  krusial  dan  sering  dibicarakan,  yakni mengenai harta bersama yang menyangkut hak atas kepemilikan tanah dalam sebuah perkawinan campuran.
Pengertian tanah itu sendiri merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari  itu.  Tanah  memberikan  sumber  daya  bagi  keberlangsungan  hidup  umat  manusia.  Tanah mempunyai  berbagai  fungsi,  baik  dalam  fungsinya  sebagai  sarana  untuk  mencari  penghidupan atau  sebagai  pendukung  mata  pencaharian  di  berbagai  bidang  seperti  pertanian,  perkebunan, peternakan,  perikanan,  industri,  maupun  yang  dipergunakan  sebagai  tempat  untuk  bermukim dengan  didirikannya  perumahan  sebagai  tempat  tinggal  (Bandiyah  &  Rosando,  2017),  sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah bagi kehidupan manusia memiliki arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupan manusia bergantung pada tanah (Limbong, 2012).
Kebutuhan  masyarakat  akan  tanah  dari  hari  ke  hari  terus  meningkat  searah  dengan pesatnya  pembangunan  disegala  bidang  yang  sedang  dilaksanakan  di  Indonesia.  Dengan  begitu, fungsi tanah pun mengalami perkembangan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap tanah juga semakin melonjak. Ditambah dengan pesatnya globalisasi dan industrialisasi juga membuat tanah sendiri memiliki nilai ekonomis dan investasi yang sangat berharga untuk kedepannya.
Dengan  melihat  hal  tersebut,  tentu  tanah  yang  ada  di  Indonesia  ini  tidak  hanya  diminati oleh warga Indonesia sendiri, tetapi juga diminati oleh warga negara asing. Namun disamping itu, akses WNA untuk mendapatkan hak atas tanah sangatlah terbatas dan hanya WNI saja yang bisa mendapatkan tanah dengan status Hak Milik. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang  peraturan  dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  menganut  prinsip  nasionalitas  yang dapat dilihat dalam Pasal 21 UUPA.
Namun,  seperti  yang  kita  ketahui  WNA  sangatlah  ambisius dalam  mendapatkan  apa  yang mereka inginkan. Tak sedikit dari mereka yang saling bersaing atau berlomba untuk ingin memiliki tanah  di  Indonesia.  Cara  yang  mereka  lakukan  untuk  menguasai  tanah  di  Indonesia  pun bermacam-macam, salah satunya melalui sebuah perkawinan. Dalam perkawinan campuran yang mereka jalani, tak jarang dari mereka ada yang menyiasati hukum atau menyelundupkan hukum. Maksudnya, yaitu dalam hubungan hukum yang bersangkutan dipergunakan juga hukum yang lain dari  yang  seharusnya  berlaku.  Tujuan  dari  dilakukannya  perbuatan  tersebut  adalah  untuk menghindarkan  suatu  akibat  hukum  tertentu  yang  tidak  dikehendaki  atau  untuk  mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki (Ridwan, 2007).
Dalam  Pasal  21  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Pokok-Pokok Agraria diman Undang-undang tersebut mengatur status hak atas tanah bagi WNA, dimana WNA yang memperoleh hak milik karena warisan wajib melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu)  tahun  sejak  diperolehnya  hak  tersebut,  begitu  pula  hak  milik  yang  diperoleh  WNA  karena percampuran  harta  akibat  perkawinan  campuran  yang  ia  lakukan.  Selain  itu,  bagi  WNI  yang mempunyai  hak  milik  kemudian  kehilangan  kewarganegaraannya,  wajib  pula  melepaskan  hak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ia kehilangan kewarganegaraannya.
Sepanjang  perjalanan  perkawinan  pasangan  suami  istri  tersebut  tidak  bisa  mendapatkan hak  atas  tanah  yang  berstatus  hak  milik,  mengingat  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  jelas dikatakan  bahwa  harta-harta  tersebut  menjadi  harta  bersama.  Ditambah  lagi  peraturan perundang-undangan  yang  dimiliki  negara  Indonesia  tidak  mengatur  secara  khusus  mengenai pembagian harta bersama pasangan yang berbeda kewarganegaraan, melainkan hanya mengatur pembagian harta  menurut hukumnya  masing-masing. Hal  ini  tercantum  dalam Pasal 31  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Terkecuali  jika  pasangan  suami  istri  tersebut sepakat memisahkan harta mereka yang tercantum dalam perjanjian perkawinan.
Sebelum  diundangkannya  Undang-Undang  Perkawinan  Tahun  1974,  sangat  sedikit  para calon  pasangan  suami-istri  yang  mengenal  bahkan  mengaplikasikan  lembaga  perjanjian perkawinan dalam ikatan perkawinan mereka. Namun dalam era kekinian, justru yang terjadi hal sebaliknya, banyak dari mereka yang merasa tidak aman jika tanpa perjanjian perkawinan dalam sebuah ikatan perkawinan yang mereka jalin.
Perjanjian  perkawinan  adalah  perjanjian  yang  dibuat  oleh  calon  suami  istri  sebelum  atau pada  saat  perkawinan  dilangsungkan  untuk  mengatur  akibat-akibat  perkawinan  terhadap  harta
benda  mereka.  Dalam  kaitan  ini  menurut  R.Subekti,  "perjanjian  perkawinan  adalah  suatu perjanjian mengenai harta benda suami-isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas  dan  pola  yang  ditetapkan  oleh  undang- undang”  ( Hukum  Perdata  Dalam  Sistem  Hukum Nasional , 2008).
Perjanjian  perkawinan  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan status hak atas tanahnya menjadi dipersamakan  dengan pasangan  WNA-nya,  yakni  hanya  sebatas  hak  pakai.  Hal  ini  sesuai  dengan Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama.  Jadi,  secara  tidak langsung  ada  percampuran  harta  yang  diperoleh  setelah  perkawinan,  dan  untuk  pasangan  yang berstatus  WNI  akan  turut  menjadi  pemilik  atas  harta  bersama  tersebut.  Hal  inilah  yang  bertolak belakang dengan apa yang tertera Undang-Undang Pokok Agraria yang melnyelbutkan bahwa WNA hanya melmelgang hak atas tanah delngan status hak pakai.
Namun disisi lain, jika didasarkan pada keltelntuan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Relpublik Indonelsia Tahun 1945, seltiap WNI juga melmpunyai hak yang sama telrmasuk WNI yang tellah  pellaksanakan  pelrkawinan  campuran,  salah  satunya  melmpunyai  hak  milik  atas  tanah. Akan teltapi,  satu  sisi  Pasal 21  ayat  (3)  mellarang  WNI yang  tellah  mellaksanakan  pelrkawinan  campuran melmpunyai  hak  milik  atas  tanah,  karelna  adanya  keltelntuan  Pasal  35  ayat  (1)  Undang-Undang Pelrkawinan.  Delngan  delmikian,  pasal  telrselbut  melnimbulkan  keltidakpastian  hukum  selrta melrampas  hak  konstitusional  warga  nelgara  Indonelsia  yang  tellah  mellaksanakan  pelrkawinan campuran. Dan olelh karelna itu, saya selbagai pelnulis melngambil judul telntang Keldudukan Hukum Kelpelmilikan  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Harta  Belrsama  Akibat  Pelrkawinan  Campuran  delngan melngambil dan melmpellajari Studi Kasus Putusan MK Nomor. 69/PUU XII/2015.
Isi dari putusan MK telrselbut ialah telntang pelngujian Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 telntang  Pelraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agaria  dan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  telntang Pelrkawinan  telrhadap  Undang-Undang  Dasar  Relpublik  Indonelsia  tahun  1945.  Dalam  putusan  itu melnyelbutkan bahwa pelmohon, Ny. Ike Farida seorang warga Negara Indonesia, pelmohon adalah selorang pelrelmpuan yang melnikah delngan laki-laki berkewarganegaraan Jepang. Pelmohon tidak melmiliki  pelrjanjian  pelrkawinan  pisah  harta,  tidak  pelrnah  mellelpaskan  kelwarganelgaraannya Indonelsia  selrta  tinggal  di  Indonsia.  Pelmohon  helndak  melmbelli  Rumah  Susun  di  Jakarta,  namun
seltellah  lunas  rusun  telrselbut  tidak  kunjung  diselrahkan,  bahkan  kelmudian  pelrjanjian  pelmbellian dibatalkan selcara selpihak olelh pelngelmbang delngan alasan suami pelmohon adalah warga nelgara asing, dan pelmohon tidak melmiliki Pelrjanjian Pelrkawinan.

## METODE PENELITIAN
Penulis  memilih  jenis  penelelitialn  yalitu  dengaln  menggunalkaln  penelitialn  hukum  secalral normaltif.  Penelitialn  hukum  normaltif  aldallalh  sebualh  penelitialn  yalng  meletalkaln  hukum  sebalgali balngunaln sistem normal mengenali alsals-alsals, normal, kalidalh dalri peralturaln perundalng-undalngaln, putusaln  pengaldilaln,  perjalnjialn  sertal  doktrin  (aljalraln).  Penelitialn  hukum  normaltif  yalng  nalmal lalinnyal aldallalh penelitialn hukum doktrinall yalng disebut jugal sebalgali penelitialn perpustalkalaln altalu studi  dokumen  kalrenal  penelitialn  ini  dilalkukaln  altalu  ditujukaln  halnyal  paldal  peralturaln-  peralturaln yalng tertulis altalu balhaln-balhaln hukum yalng lalin (Soekalnto & Malmudji, 2004) .
Selalin  menggunalkaln  jenis  penelitialn  hukum  normaltif,  penulis  jugal  menggunalkaln Pendekaltaln  Peralturaln  Perundalng-Undalngaln,  Pendekaltaln  Konseptuall,  sertal  menggunalkaln Pendekaltaln  Kalsus  dimalnal  Pendekaltaln  Kalsus  yalng  digunalkaln  peneliti  untuk  mengkalji  daln mengalnilisis  pemecalhaln  kalsus  dallalm  hall  ini  kalsus  tentalng  pengujialn  Undalng-Undalng  Nomor  5 Talhun  1960  tentalng  Peralturaln  Dalsalr  Pokok-Pokok  Algralrial  daln  Undalng-Undalng  Nomor  1  Talhun 1974 tentalng Perkalwinaln terhaldalp Undalng- Undalng Dalsalr Republik Indonesial Talhun 1945 sesuali dengaln Putusaln MK Nomor. 69/PUU XII/2015 yalng telalh berkekualtaln hukum tetalp

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hak atas tanah dalam perkawinan campuran Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria
Perkalwinaln  menurut  Palsall  1  Undalng-Undalng  Nomor  1  Talhun  1974  tentalng  Perkalwinaln yalng berbunyi  “perk alwinaln  iallalh  ikaltaln  lalhir  daln  balthin  alntalral  seoralng  prial  dengaln  seoralng walnital sebalgali sualmi istri dengaln tujualn membentuk kelualrgal (rumalh talnggal) yalng balhalgial daln kekall  berdalsalrkaln  Ketuhalnaln  Yalng  Malhal  Esal ”.  Seti alp  malnusial  berhalk  untuk  balhalgial  daln mempunyali kebebalsaln dallalm menentukaln palsalngaln hidup merekal talnpal memalndalng rals, suku, algalmal balhkaln balngsal. Daln di Indonesial balnyalk terjaldi perkalwinaln alntalral yalng berbedal rals daln balngsal  sertal  berbedal  kewalrgalnegalralaln  sekallipun.  Perkalwinaln  calmpuraln  menurut  Palsall  57 Undalng-Undalng  Nomor 1 Talhun 1974 tentalng Perkalwinaln yalng berbunyi “perk alwinaln calmpuraln iallalh perkalwinaln alntalral dual oralng yalng di Indonesial tunduk paldal hukum yalng berlalinaln, kalrenal
perbedalaln kewalrgalnegalralaln daln sallalh saltu pihalk berkewalrgalnegalralaln Alsing daln sallalh saltu pihalk berkewalrgalnegalralaln Indonesial ”
Dilihalt  dalri  pengertialn  perkalwinaln  calmpuraln  dialtals  malkal  menurut  Palsall  57  Undalng- Undalng  Nomor  1  Talhun  1974  tentalng  Perkalwinaln  rualng  lingkupnyal  lebih  sempit  kalrenal  halnyal berbedal  kewalrgalnegalralaln  daln  sallalh  saltu  pihalknyal  halrus  walrgal  negalral  Indonesial.  Sedalngkaln perkalwinaln  calmpuraln  menurut  S.  1898/158  rualng  lingkupnyal  lebih  luals  kalrenal  selalin  berbedal kewalrgalnegalralaln  jugal  perkalwinaln  dalpalt  dilalkukaln  kalrenal  perbedalaln  algalmal,  tempalt,  daln golongaln.  Konsep  perkalwinaln  calmpuraln  di  Indonesial  yalng  dimalksud  aldallalh  perkalwinaln  alntalral walrgal  negalral  Indonesial  dengaln  walrgal  negalral  alsing  yalng  mempunyali  algalmal  yalng  salmal  tetalpi berbedal kewalrgalnegalralaln.
Perkalwinaln calmpuraln memalng dibolehkaln alsallkaln palsalngaln tersebut sealgalmal wallalupun berbedal  kewalrgalnegalralaln  mengalcu  paldal Palsall  2  Undalng-Undalng  Nomor  1  Talhun  1974  tentalng Perkalwinaln yalng menyaltalkal n “Perk alwinaln aldallalh salh alpalbilal dilalkukaln menurut hukum malsing- malsing algalmalnyal daln kepercalyalalnnyal ”. Permalsallalhaln yalng muncul balgi palsalngaln WNAl daln WNI yalng melalngsungkaln perkalwinaln aldallalh, kebalnyalkaln dalri merekal tidalk membualt perjalnjialn kalwin sebelum  melalngsungkaln  perkalwinaln.  Alkibalt  dalri  perkalwinaln  yalng  tidalk  membualt  perjalnjialn kalwin aldallalh, aldalnyal persaltualn halrtal alntalral WNAl daln WNI tersebut. Alkibalt hukum dalri penyaltualn halrtal  dallalm  perkalwinaln  ini  aldallalh  segallal  sesualtu  dallalm  perkalwinaln  yalng  dimiliki  oleh  WNAl aldallalh jugal milik WNI yalng terikalt perkalwinaln. Begitu pulal seballiknyal, alpalbilal WNI kalwin dengaln WNAl dengaln penyaltualn halrtal, malkal WNI tidalk dalpalt memiliki Halk Milik altals talnalh di Indonesial, kalrenal  secalral  tidalk  lalngsung  kepemilikaln  talnalh  jugal  menjaldi  milik  pihalk  WNAl.  Hall  itu  dilalralng oleh  Undalng-Undalng  Nomor  5  Talhun  1960  tentalng  Peralturaln  Dalsalr  Pokok-Pokok  Algralrial (selalnjutnyal disebut Undalng- Undalng Pokok Algralrial disingkalt UUPAl) yalng menyebutkaln seoralng WNAl dilalralng memiliki talnalh dengaln staltus Halk Milik di Indonesial
Balgi palsalngaln WNAl-WNI yalng tidalk dalpalt memiliki talnalh dengaln staltus Halk Milik, malsih dalpalt memiliki talnalh dengaln staltus Halk Palkali. Berdalsalrkaln ketentualn Palsall 41 UUPAl, definisi dalri Halk Palkali aldallalh sebalgali berikut:
“H alk  Palkali  aldallalh  halk  untuk  menggunalkaln  daln/altalu  memungut  halsil  dalri  talnalh  yalng dikualsali  lalngsung  oleh  Negalral  altalu  talnalh  milik  oralng  lalin,  yalng  memberi  wewenalng  daln kewaljibaln  yalng  ditentukaln  dallalm  keputusaln  pemberialnnyal  oleh  pejalbalt  yalng  berwenalng memberikalnnyal  altalu  dallalm  perjalnjialn  dengaln  pemilik  talnalhnyal,  yalng  bukaln  perjalnjialn  sewal-
menyewal altalu perjalnjialn pengolalhaln talnalh, segallal sesualtu alsall tidalk bertentalngaln dengaln jiwal daln ketentualn undalng-undalng ini”.
Pemberialn Halk Palkali kepaldal WNAl selalnjutnyal dialtur dallalm Peralturaln Pemerintalh Nomor 103  Talhun  2015  tentalng  Pemilikaln  Rumalh  Tempalt  Tinggall  altalu  Hunialn  oleh  Oralng  Alsing  yalng Berkedudukaln di Indonesial (selalnjutnyal disebut PP Nomor 103 Talhun 2015). Ketentualn Palsall 2 PP Nomor 103 Talhun 2015 ini menyebutkaln oralng alsing dalpalt memiliki rumalh untuk tempalt tinggall altalu hunialn dengaln Halk Palkali. Oralng alsing yalng dalpalt memiliki rumalh tempalt tinggall altalu hunialn aldallalh  oralng  alsing  pemegalng  izin  tinggall  di  Indonesial  sesuali  dengaln  ketentualn  peralturaln perundalng-  undalngaln.  Meskipun  Halk  Palkali  balgi  WNAl  telalh  dialtur  dallalm  PP  Nomor  103  Talhun 2015, nalmun  Halk  Palkali  malsih  sering  dialnggalp  tidalk  malmpu  memberikaln  kepalstialn  hukum balgi palral WNAl daln palsalngaln WNAl daln WNI.
Sehalrusnyal  pengalturaln  halk  altals  talnalh  balgi  oralng  alsing  dalpalt  menjalmin  perlindungaln hukum terhaldalp halk-halk altals talnalh WNI dalri eksploitalsi alsing, sehinggal tidalk aldal oralng alsing yalng bisal  mempunyali  talnalh  halk  milik.  Kesenjalngaln  ini  bisal  terjaldi  kalrenal  selalin  aldalnyal  kelemalhaln dallalm  alturaln  lembalgal  kualsal  mutlalk,  pemerintalh  balnyalk  mengelualrkaln  peralturaln  perundalng- undalngaln  yalng  justru  tidalk  konsisten/tidalk  mendukung  posisi  Palsall  9  alyalt  (1),  Palsall  21  alyalt  (1) daln  (3)  daln  Palsall  26  alyalt  (2)  UUPAl,  sebalgali  politik hukum  lalralngaln  kepemilikaln  talnalh  halk  milik oleh  oralng  alsing.  Peralturaln  perundalng-undalngaln  yalng  dikelualrkaln  cenderung  mendorong terjaldinyal  kepemilikaln  talnalh  halk  milik  oleh  oralng  alsing. Peralturaln  tersebut,  misallnyal  perizinaln pemindalhaln halk, kemudalhaln perolehaln talnalh, PPJB, peralntalralaln penggunalaln talnalh, halrtal bendal dallalm  perkalwinaln,  izin  maljelis  kehormaltaln  notalris,  izin  tempalt  tinggall  balgi  oralng  alsing,  daln balngun  gunal  seralh  Selalin  itu  alpalbilal  aldal  perjalnjialn  perkalwinaln  dallalm  sualtu  perkalwinaln  malkal aldal  kemungkinaln  dallalm  perkalwinaln  tersebut  terjaldi  pengungkitaln  terhaldalp  halrtal  tersebut, begitulalh  persepsi  yalng  ditalngkalp  oleh  malsyalralkalt  ketikal  mendengalr  tentalng  perjalnjialn perkalwinaln.  Sebalgialn  malsyalralkalt  di  Indonesial  alpalbilal  membicalralkaln  soall  halrtal  perkalwinaln melallui  sualtu  perjalnjialn  perkalwinaln  dialnggalp  sebalgali  perbualtaln  yalng  menyinggung  peralsalaln. Terdalpalt balnyalk malnfalalt yalng dalpalt dialmbil dalri aldalnyal perjalnjialn perkalwinaln dallalm perkalwinaln calmpuraln  yalng  dibualt  seperti  istri  terlindungi  dalri  kemungkinaln  terjaldinyal  tindalkaln  yalng  tidalk balik  dalri  sualmi  selalmal  melalkukaln  pengurusaln  altals  halrtal  kekalyalaln  dallalm  perkalwinaln,  algalr balralng-balralng  tertentu  altalu  semual  balralng  yalng  dibalwal  sualmi  altalu  istri  ke  dallalm  perkalwinaln
tidalk  termalsuk  sebalgali  halrtal  persaltualn,  daln  halrtal  pribaldi  yalng  dibalwal  istri  terlepals  dalri kepengurusaln yalng dilalkukaln oleh sualmi sehinggal istri dalpalt mengurus halrtal pribaldinyal sendiri.
Peralturaln perundalng-undalngaln yalng berpotensi memperlemalh UUPAl, putusaln pengaldilaln tidalk seperti yalng dihalralpkaln, daln belum dialturnyal lembalgal altalu taltalcalral penertibaln talnalh yalng terkenal  alturaln Palsall  21  alyalt  (3),  26  alyalt  (2),  daln  Palsall  27  huruf  al  alngkal  4  UUPAl  paldal  taltalraln pralktik berimplikalsi sering terjaldinyal penyelundupaln hukum lalralngaln kepemilikaln talnalh halk milik oleh oralng alsing. Contoh putusaln pengaldilaln yalng tidalk sejallaln dengaln Palsall 26 alyalt (2) UUPAl aldallalh Putusaln PN Denpalsalr No. 368/Pdt.G/2005/ PN.Dps., talnggall 21 Juni 2006 jo. No. 31/Pdt/2007/PT.Dps., talnggall 13 Juni 2007  jo. No.170 K/Pdt/ 2008, talnggall 10 September 2009 jo. No. 302 PK/Pdt/2011, talnggall 30 September 2011 perkalral alntalral Michalel Allfred Emil Staleck daln  Kerstin  Helenal  Staleck  sebalgali  pengugalt/  tergugalt  rekonvensi  melalwaln  Sitalralsmi  Malrgalnal sebalgali  tergugalt/  penggugalt  rekonvensi).  Tentunyal  hall  itu  tidalk  bisal  dibialrkaln  begitu  saljal. Pelalksalnalaln  Palsall  42  daln  45  UUPAl  sertal  penegalkaln  alsals  nalsionallitals  daln  kebalngsalaln  supalyal talnalh  halk  milik  tidalk  dipunyali  oralng  alsing,  daln  oralng  alsing  halnyal  mempunyali  HP  daln  HSB, pemerintalh  sehalrusnyal  tidalk  sekedalr  mengelualrkaln  Instruksi  Mendalgri  No.  14 Talhun 1982,  PP No.  40  Talhun  1996,  daln  PP  No.  41 Talhun  1996.  Pemerintalh  sehalrusnyal  mengelualr-kaln  jugal ketentualn untuk mengualtkaln altalu menialdalkaln lembalgal hukum yalng bertentalngaln dengaln alsals nalsionallitals daln kebalngsalaln yalng tercermin dallalm politik hukum lalralngaln kepemilikaln talnalh halk milik oleh oralng alsing. Selalin itu, penegalk hukum jugal halrus berpegalng teguh paldal politik hukum yalng digalriskaln
Pralktik  pengualsalaln  talnalh  oleh  oralng  alsing  tidalk  bisal  dihindalri,  mengingalt  mobilitalsnyal daln yalng malsuk ke wilalyalh Indonesial terus meningkalt di Eral globallisalsi dewalsal ini. Seiring dengaln perubalhaln  politik  pemerintalhaln  paldal  Orde  Balru,  justru balnyalk  talnalh dikualsali  oleh  sekelompok pemodall  alsing.  Berbalgali  regulalsi  yalng  dikelualrkaln  pemerintalh,  seperti  deregulalsi  Oktober  1993 yalng menyederhalnalkaln proses pemberialn HGU daln HGB mendorong pengualsalaln talnalh halk milik oleh oralng alsing. Pihalk yalng diuntungkaln oleh regulalsi pemerintalh paldal malsal Orde Balru salmpali talhun  2005  aldallalh  perusalhalaln  besalr  swalstal  daln  pemerintalh  sendiri  yalng  berorientalsi  paldal pertumbuhaln ekonomi.
Oralng alsing yalng malsuk ke Indonesial itu, selalin mempunyali tujualn wisaltal, jugal berupalyal menalnalmkaln  modall  untuk  usalhal  (berinvestalsi)  dengaln  mengualsali  talnalh.  Oralng  alsing  yalng dimalksudkaln  dallalm  buku  ini  aldallalh  oralng  dallalm  pengertialn nalturall  person/naltuurlijke  persoon
daln bukaln baldaln hukum ( legall person/rechtspersoon ), meskipun dallalm pembalhalsaln di salnal-sini tidalk lepals dalrinyal. Pengertialn oralng alsing tidalk selallu oralng bukaln walrgal negalral Indonesial, bisal jugal  oralng  pribumi/  bukaln  oralng  VOC  altalu  oralng  bukaln  bumiputral  tergalntung  rezim  hukum algralrial yalng mengalturnyal.
Menurut Yusriyaldi balhwal struktur hukum di Indonesial ibalralt salralng lalbal-lalbal. Keteralturaln dalpalt  diciptalkaln  dengaln  balnyalk  peralturaln  perundalng-undalngaln.  Alntalral  peralturaln  saltu  dengaln peralturaln yalng lalinnyal salling terkalit daln membentuk sebualh sistem hukum seperti salralng lalbal- lalbal. Setialp sistem hukum alkaln menghaldalpi persoallaln kontraldiksi, kekosongaln hukum daln normal kalbur.  Peralturaln  hukum  yalng  salling  bertentalngaln  (kontraldiksi)  perlu  upalyal  konsistensi (sinkronisalsi  daln  halrmonisalsi),  kekosongaln  hukum perlu  pembentukaln,  daln  normal  kalbur  perlu aldalnyal penemualn/interpretalsi hukum
Selalin  persoallaln  kontraldiksi  daln  kekalburaln/ketidalkjelalsaln  alturaln  hukum,  terdalpalt peralturaln  yalng  halrus  ditindalklalnjuti  dengaln  peralturaln  yalng  lalin,  nalmun  belum  terwujud, misallnyal Palsall 26 alyalt
(1) UUPAl yalng halrusnyal dilalksalnalkaln dengaln peralturaln pemerintalh hinggal salalt ini belum aldal  alturaln  pelalksalnalalnnyal.  Termalsuk  ketentualn Palsall  21  alyalt  (3)  daln  Palsall  26  alyalt  (2)  UUPAl diperlukaln  peralturaln  lebih  lalnjut  mengenali  lembalgal  yalng  bertalnggung-jalwalb  jikal  terjaldi pelalnggalraln  terhaldalp  ketentualn  tersebut  daln  taltal  calral  pengalwalsaln,  penertibaln  sertal pemberdalyalalnnyal terhaldalp talnalh yalng jaltuh paldal negalral.
Kedudukaln  perjalnjialn  perkalwinaln  yalng  dibualt  dihaldalpaln  Notalris  yalng  merupalkaln  Alktal Otentik terutalmal dallalm perkalwinaln calmpuraln alntalral walrgal negalral Indonesial daln walrgal negalral alsing  salngaltlalh  penting  untuk  dibualt  dallalm  mengaltur  tentalng  halrtal  kekalyalaln  kalrenal  dalpalt menjaldikaln sualtu talndal bukti yalng otentik daln dalpalt dijaldikaln allalt bukti kualt di pegaldilaln kalrenal alpalbilal  tidalk  aldal  perjalnjialn  perkalwinaln  malkal  dikemudialn  halri  alkaln  terjaldi  malsallalh  dallalm  hall halrtal  balwalaln  daln  halrtal  bersalmal,  terutalmal  untuk  Halk  Milik  altals  talnalh.  Alpalbilal  tidalk  aldal perjalnjialn perkalwinaln malkal walrgal negalral Indonesial pelalku perkalwinaln calmpuraln tersebut tidalk alkaln  bisal  membeli  talnalh  dengaln  halk  milik  daln  rumalh  altals  nalmalnyal  sendiri.  Kalrenal  dengaln terjaldinyal  pernikalhaln  dengaln  walrgal  negalral  alsing  beralrti  terjaldi  pencalmpuraln  halrtal  dengaln walrgal  negalral  alsing,  sedalng  hukum  di  Indonesial  sendiri  talk  memperbolehkaln  halk  milik  untuk walrgal negalral alsing
Dengaln aldalnyal perjalnjialn perkalwinaln dallalm perkalwinaln calmpuraln tersebut memisalhkaln halrtal dalri walrgal negalral Indonesial daln walrgal  negalral  alsing,  malkal  alpalbilal  dikemudialn  halri  walrgal negalral  Indonesial  ingin  membeli  talnalh  dengaln  halk  milik  tidalk  alkaln  bercalmpur  dengaln  halrtal walrgal  negalral  alsing.  Selalin  itu  perjalnjialn  perkalwinaln  ini  dalpalt  jugal  memualt  mengenali kewalrgalnegalralaln  alnalk  yalng  nalntinyal  dilalhirkaln  dalri  perkalwinaln  calmpuraln,  balhwal  alnalk  yalng nalntinyal  dilalhirkaln  alkaln  mengikuti  kewalrgalnegalralaln  ibu  dengaln  pertimbalngaln-pertimbalngaln tertentu. Kewalrgalnegalralaln sendiri salngalt penting kalrenal berhubungaln dengaln staltus seseoralng.
Perjalnjialn  Perkalwinaln  ini  jugal  dalpalt  membalntu  dallalm  hall  menentukaln  hukum  negalral malnal  yalng  dipergunalkaln  oleh  pemegalng  kewalrgalnegalralaln  tersebut.  Alkibalt  dalri  perkalwinaln calmpuraln  alntalral  walrgal  negalral  Indonesial  daln  walrgal  negalral  alsing  dilihalt  dalri  sisi kewalrgalnegalralaln  yalitu  sallalh  saltu  pihalk  dalpalt  memperoleh  kewalrgalnegalralaln  dalri  sualmi  altalu istrinyal daln dalpalt jugal kehilalngaln kewalrgalnegalralalnnyal sesuali dengaln Undalng-Undalng Nomor 12 Talhun  2006  tentalng  Kewalrgalnegalralaln  Republik  Indonesial.  Undalng-  Undalng  Kewalrgalnegalralaln Indonesial  No.  62  Talhun  1958  (yalng  selalnjutnyal  disebut  UU  Kewalrgalnegalralaln  Lalmal)  malupun Undalng-  Undalng  Kewalrgalnegalralaln  Indonesial  No.  12  Talhun  2006  (yalng  selalnjutnyal  disebut  UU Kewalrgalnegalralaln  Balru)  tidalk  memberikaln  staltus  kewalrgalnegalralaln  Indonesial  secalral  otomaltis balgi  walnital  WNAl yalng  menikalh  dengaln  prial  WNI,  tetalpi  alpalbilal  walnital  WNAl  tersebut ingin menjaldi WNI malkal ial halrus mengaljukaln permohonaln resmi sesuali peralturaln yalng berlalku.
Perkalwinaln  calmpuraln  ini  tidalk  membedalkaln  halk-halk  prial  daln  walnital  sesuali  dengaln konvensi CEDAlW (Convention on the Elimimaltion of alll Forms of Discriminaltion Algalinst Women) yalng  menegalskaln  penghalpusaln  diskriminalsi  walnital  daln  melindungi  halk  walnital.  Sesuali  dengaln palsall  2  CEDAlW  butir  (al)  menetalpkaln  kalidalh  persalmalaln  walnital  dengaln  prial  waljib  dicalntumkaln dallalm Undalng- Undalng Dalsalr daln Perundalng-Undalngaln Negalral-Negalral Pesertal, kecualli kallalu itu sudalh  dilalksalnalkaln.  Berdalsalrkaln  (UU  No.7/1984),  Konvensi  perlindungaln  kalwin  (CEDAlW).  Palsall 16 alyalt (1) huruf :
a. Balhwal menggalriskaln halk walnital memiliki sualmi secalral bebals daln halknyal memalsuki ikaltaln perkalwinaln halnyal dengaln persetujualn yalng bebals sepenuhnyal.
b. Balhwal  mensyalraltkaln  halk  daln  talnggung  jalwalb  yalng  salmal  dallalm  perkalwinaln  malupun putusnyal.
c. Balhwal mensyalraltkaln  halk daln talnggung jalwalb yalng salmal  sebalgali oralng  tual,  terlepals  dalri staltus  kalwin  merekal,  dallalm  urusaln  yalng  berhubungaln  dengaln  alnalk  merekal  nalmun
demikialn dallalm semual kalsus, kepentingaln alnalk alkaln diutalmalkaln.
d. Balhwal mensyalraltkaln halk yalng salmal untuk kedual sualmi daln isteri bertallialn  dengaln  halrtal bendal.
Perkalwinaln  calmpuraln  selalmal  telalh  dilalngsungkaln  sesuali  dengaln UU  Perkalwinaln  daln perkalwinaln  telalh  dicaltaltkaln,  malkal  perkalwinaln  tersebut  aldallalh  salh  daln  mengikalt  kedual  belalh pihalk,  nalmun  permalsallalhalnnyal  timbul  berkalitaln  dengaln  halrtal  bendal  yalng  diperoleh selalmal perkalwinaln.  Perkalwinaln  calmpuraln  alkaln  menimbulkaln  alkibalt  (halrtal  bersalmal)  paldal  halrtal perkalwinaln,  terutalmal  terkalit  dengaln  halrtal bersalmal  alntalral  sualmi-istri  yalng  melalngsungkaln perkalwinaln calmpuraln tersebut.
Perkalwinaln  merupalkaln  sualtu  perilalku  malhluk  ciptalaln  Tuhaln  Yalng  Malhal  Esal  algalr kehidupaln  di  allalm  dunial  berkembalng  bialk  (Salmsul  Walhidin  2010).  Sualtu  perkalwinaln  yalng dilalkukaln secalral salh alkaln mempunyali alkibalt hukum, termalsuk alkibalt hukum dallalm bidalng Hukum Kekalyalaln. Dengaln aldalnyal Perjalnjialn Kalwin malkal ini dihalralpkaln alkaln meminimallisir kemungkinaln terjaldinyal  konflik  mengenali  halrtal  kekalyalaln  alntalral  sualmi  istri,  balik  yalng  diperoleh  sebelum perkalwinaln malupun sesudalh perkalwinaln dilalngsungkaln. Alkibalt perkalwinaln terhaldalp halrtal bendal dialtur secalral jelals oleh Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 1974 yalng dialtur paldal Palsall 35 daln Palsall 35  memberikaln  penjelalsaln  alpal  yalng  dimalksud  dengaln  halrtal  bersalmal  daln  halrtal  balwalaln. Penggunalaln  halrtal  bersalmal  dallalm  perkalwinaln  halrus  dengaln  persetujualn  sualmi  istri  tersebut dimalnal  sualmi  istri  mempunyali  halk  penuh  altals  halrtal  bersalmal  secalral  bersalmal- salmal  dengaln kedudukaln  yalng  seimbalng.  Sedalngkaln  untuk  halrtal  balwalaln,  sualmi  istri  mempunyali  halk sepenuhnyal sendiri untuk mengelolal terhaldalp halrtal bendal tersebut.
Sebalgalimalnal  dialtur  dallalm  Palsall  36  Undalng-undalng  Nomor  1  Talhun  1974,  secalral  tidalk lalngsung  menyalralnkaln  dallalm  sebualh  Perkalwinaln  Calmpuraln,  kepaldal  callon  sualmi  istri  tersebut untuk  membualt  Perjalnjialn  Kalwin  pisalh  halrtal  altalu  disebut  Perjalnjialn  Kalwin Dilualr  Persekutualn Halrtal Bendal sebelum melalkukaln perkalwinaln. Hall ini dimalksudkaln algalr sualmi daln/altalu istri yalng berkewalrgalnegalralaln  Indonesial  tetalp  dalpalt  memiliki  talnalh  di  wilalyalh  Indonesial  (dengaln  staltus Halk Milik, Halk Gunal Usalhal altalu Halk Gunal Balngunaln) malupun memiliki salhalm dallalm Perseroaln yalng  berdiri  menurut  hukum  di  Indonesial  dimalnal  salhalm-salhalmnyal  halrus  dimiliki  walrgal  negalral Indonesial altalu Baldaln Hukum Indonesial.
Menurut  Palsall  35  Alyalt  1  daln  Palsall  36  Alyalt  1  UU  Perkalwinaln,  halrtal  bersalmal  dallalm perkalwinaln  dijelalskaln  sebalgali  berikut, “(1) Halrtal  bendal  yalng  diperoleh  selalmal  perkalwinaln
menjaldi halrtal bersalmal, daln (1) Mengenali halrtal bersalmal, sualmi altalu isteri dalpalt bertindalk altals persetujualn  kedual  belalh  pihal k”.  Sed alngkaln  M.  Yalhyal  Halralhalp  menyaltalkaln  balhwal  paldal dalsalrnyal  semual  halrtal  yalng diperoleh selalmal ikaltaln perkalwinaln menjaldi yurisdiksi halrtal bersalmal yalng  dikembalngkaln  dallalm  proses  peraldilaln.  Berdalsalrkaln  pengembalngaln  tersebut  malkal  halrtal perkalwinaln yalng termalsuk dallalm yurisdiksi  halrtal  bersalmal  aldallalh  sebalgali  berikut:  (Albdul  Malnall 2006)
a. Halrtal  yalng  dibeli  selalmal  dallalm  ikaltaln  perkalwinaln  berlalngsung. Setialp  balralng  yalng  dibeli selalmal dallalm ikaltaln perkalwinaln menjaldi yurisdiksi halrtal bersalmal. Sialpal yalng membeli, altals nalmal sialpal terdalftalr, daln dimalnal letalknyal tidalk menjaldi persoallaln.
b. Halrtal  yalng  dibeli  daln  dibalngun  palscal  perceralialn  yalng  dibialyali  dalri  halrtal  bersalmal.  Sualtu balralng  termalsuk  yurisdiksi  halrtal  bersalmal  altalu  tidalk  ditentukaln  oleh  alsall-usul  bialyal pembelialn  altalu  pembalngunaln  balralng  yalng  bersalngkutaln,  meskipun  balralng itu  dibeli  altalu dibalngun palscal terjaldinyal perceralialn.
c. Halrtal yalng dalpalt dibuktikaln diperoleh selalmal dallalm ikaltaln perkalwinaln. Semual halrtal yalng diperoleh selalmal ikaltaln perkalwinaln dengaln sendirinyal menjaldi halrtal bersalmal.
d. Penghalsilaln halrtal bersalmal daln halrtal balwalaln. Penghalsilaln yalng beralsall dalri halrtal bersalmal menjaldi  yurisdiksi  halrtal  bersalmal,  demikialn  pulal  penghalsilaln  dalri  halrtal  pribaldi  sualmi-istri jugal  termalsuk  didallalmnyal.  Segallal  penghalsilaln  pribaldi  sualmi  daln  istri,  sepalnjalng  terhaldalp penghalsilaln pribaldi tersebut tidalk terjaldi pemisalhaln halrtal, malkal dengaln sendirinyal terjaldi penggalbungaln  sebalgali  halrtal  bersalmal.  Penggalbungaln  penghalsilaln  pribaldi  sualmi-istri  ini terjaldi demi hukum, sepalnjalng sualmi-istri tidalk menentukaln lalin dallalm perjalnjialn kalwin.
Alkibalt yalng timbul dalri perkalwinaln yalng salh yalitu timbulnyal persaltualn halrtal altalu disebut halrtal  bersalmal  altalu  halrtal  bendal  perkalwinaln. Halrtal bendal perkalwinaln (halrtal bersalmal) menurut hukum aldallalh semual halrtal yalng diperoleh daln dikualsali sualmi daln istri selalmal merekal terikalt dallalm perkalwinaln, balik halrtal keralbalt saludalral yalng dikualsali,  malupun halrtal perseoralngaln yalng beralsall dalri halrtal walrisaln, hibalh, halrtal penghalsilaln sendiri, halrtal pencalrialn halsil bersalmal sualmi daln istri daln balralng-balralng haldialh (Hilmaln Haldikusumal [n.d.]).
Menurut Hilmaln Haldikusumal, halrtal bendal perkalwinaln dikelompokkaln sebalgali berikut:
1. Halrtal balwalaln, yalitu halrtal yalng dibalwal oleh sualmi daln istri kedallalm ikaltaln perkalwinaln, balik berupal halsil jerih palyalh malsing- malsing altalupun yalng beralsall dalri haldialh altalu walrisaln yalng diperoleh sebelum daln sesudalh perkalwinaln merekal berlalngsung.
2. Halrtal pencalrialn, yalkni halrtal yalng diperoleh sebalgali halsil kalyal sualmi daln istri selalmal ikaltaln perkalwinaln berlalngsung.
3. Halrtal peninggallaln.
4. Halrtal pemberialn seperti haldialh, hibalh, dll.
Untuk  Perkalwinaln  Calmpuraln  alkibaltnyal  aldallalh  salmal  dengaln perkalwinaln  paldal  umumnyal. Halnyal  saljal  untuk  bendal  tidalk  bergeralk,  yalitu  talnalh  yalng  berupal  Halk  Milik  tidalk  dalpalt  dimiliki oleh sualmi altalu istri yalng berstaltus sebalgali WNAl. Hall ini sesuali dengaln ketentualn Palsall 21 alyalt (1) Undalng- Undalng Nomor 5 Talhun 1960 tentalng Peralturaln Dalsalr Pokok-pokok Algralrial. Palsall 9 Alyalt  (2)  UUPAl  menyaltalkaln  balhwal  tialp-tialp  walrgal  negalral  Indonesial,  balik  lalki-lalki  malupun perempualn  mempunyali  kesempaltaln  yalng  salmal  untuk  memperoleh  sualtu  halk  altals  talnalh  daln untuk mendalpalt malnfalalt sertal halsilnyal, balik balgi diri sendiri malupun kelualrgalnyal. Walrgal negalral Indonesial  dallalm  hall  ini  aldallalh  walrgal  negalral  Indonesial  tunggall,  yalng  tidalk  mempunyali kewalrgalnegalralaln  galndal,  daln  tidalk  mengaldalkaln  percalmpuraln  halrtal  alkibalt  dalri  perkalwinaln calmpuraln (Palsall 21 Alyalt (3) daln (4) UUPAl). Halk altals talnalh yalng dalpalt dimiliki oleh walrgal negalral Indonesial aldallalh, sebalgali berikut:
a. Halk Milik dallalm Palsall 21 UUPAl
b. Halk Gunal Usalhal dallalm Palsall 30 UUPAl
c. Halk Gunal Balngunaln dallalm Palsall 36 UUPAl
d. Halk Palkali dallalm Palsall 42 UUPAl
e. Halk Sewal dallalm Palsall 45 UUPAl
Talnalh  di  dallalm  wilalyalh  Negalral  Republik  Indonesial  merupalkaln sallalh  saltu  sumber  dalyal allalm  yalng  utalmal,  yalng  mempunyali  nilali  baltinialh  yalng  salngalt  mendallalm  balgi  ralkyalt  Indonesial (Boedi  Halrsono  2002).  Kebutuhaln  altals  talnalh  tersebut  tidalk  halnyal  menalrik  untuk  ralkyalt Indonesial,  tetalpi  jugal  menalrik  minalt  investor  alsing,  balhkaln  untuk  memiliki  halk  altals  talnalh  di Indonesial. Hall tersebut cukup mudalh untuk ditemukaln terutalmal di daleralh-daleralh palriwisaltal yalng memiliki tingkalt perekonomialn daleralh yalng cukup balik. Di Indonesial perkalwinaln calmpuraln yalng terjaldi  dalpalt  dallalm  dual  bentuk  yalitu:  Pertalmal,  Walnital  Walrgal  Negalral  Indonesial  (selalnjutnyal disebut  WNI)  yalng  menikalh  dengaln  prial  Walrgal  Negalral  Alsing (selalnjutnyal  disebut  WNAl);  daln Kedual, Prial WNI menikalh dengaln walnital WNAl(Irmal Devital Purnalmalsalri 2015).
Perkalwinaln calmpuraln aldallalh perkalwinaln alntalral seoralng prial daln seoralng walnital, yalng di Indonesial tunduk paldal hukum yalng berlalinaln kalrenal perbedalaln kewalrgalnegalralaln daln sallalh saltu pihalk berkewalrgalnegalralaln Indonesial. Hukum-hukum yalng berlalinaln itu terjaldi kalrenal perbedalaln kewalrgalnegalralaln, tempalt, golongaln, daln algalmal. Perkalwinaln calmpuraln menurut UU Perkalwinaln halnyal  menekalnkaln  paldal  perbedalaln  kewalrgalnegalralaln  daln  sallalh  saltunyal  halrus  walrgal  negalral Indonesial (Halrdjowalhono 2013).
Dalri ketentualn tersebut dalpalt disimpulkaln balhwal walrgal negalral Indonesial dalpalt memiliki berbalgali jenis halk altals talnalh di Indonesial yalitu, Halk Milik, Halk Gunal Usalhal, Halk Gunal Balngunaln, Halk Palkali, daln dalpalt jugal menjaldi pemegalng Halk Sewal. Nalmun ketentualn tersebut tidalk berlalku jikal  walrgal  negalral  Indonesial  tersebut  melalkukaln  perkalwinaln  calmpuraln  daln  tidalk  membualt perjalnjialn  perkalwinaln  yalng  menyebalbkaln  terjaldinyal  percalmpuraln  halrtal.  Dengaln  timbulnyal halrtal  bersalmal  dallalm  perkalwinaln  calmpuraln,  talmpalknyal  halk  altals  kesempaltaln  yalng  salmal  untuk memperoleh halk altals talnalh balgi walrgal negalral Indonesial yalng terikalt perkalwinaln calmpuraln tidalk dimungkinkaln  untuk  terjaldi  jikal  palsalngaln  tersebut  sebelumnyal  tidalk  mengaldalkaln  perjalnjialn perkalwinaln.  Hall  ini  dikalrenalkaln  timbulnyal  halrtal  bersalmal  dallalm  perkalwinaln  calmpuraln menyebalbkaln walrgal negalral Indonesial memiliki kedudukaln yalng salmal dengaln walrgal negalral alsing untuk  memiliki  halrtal  bersalmal  berupal  sualtu  halk  altals  talnalh  malupun  balngunaln  altalupun  saltualn rumalh susun(Judialsih 2015)
Objek  halk  altals  talnalh  meliputi  permukalaln  daln  tubuh  bumi,  alir,  daln  rualng  yalng  aldal  di altalsnyal  dallalm  baltals-baltals  tertentu.  Pemegalng halk  altals  talnalh  diberikaln  kewenalngaln  untuk mempergunalkaln halk altals talnalh, nalmun pemegalng halk jugal dibaltalsi halknyal oleh Undalng- Undalng. Pembaltalsaln itu meliputi:(Alrbal 2015)
1. Halrus memperhaltikaln fungsi sosiall;
2. Kepemilikaln halk altals talnalh tidalk boleh melebihi malksimum daln minimum;
3. Yalng  dalpalt  mempunyali  halk  milik  halnyal  WNI  daln  baldaln  hukum Indonesial  berdalsalrkaln peralturaln pemerintalh
Paldal  salalt  pihalk  walrgal  negalral  Indonesial  memperoleh  halk  altals  talnalh  malupun  balngunaln yalng  sebenalrnyal  tidalk  dalpalt  dimiliki  oleh  walrgal  negalral  alsing,  nalmun  ketikal  hall  itu  diperoleh dallalm  malsal  perkalwinaln  yalng  berlalngsung  talnpal  perjalnjialn  perkalwinaln,  malkal  halk  altals  talnalh malupun balngunaln tersebut malsuk ke dallalm halrtal bersalmal sehinggal walrgal negalral alsing tersebut
demi hukum memiliki balgialn sebalnyalk setengalh balgialn, wallalupun nalmal dalri walrgal negalral alsing tidalk tercalntum di dallalm sertipikalt halk altals talnalh yalng menjaldi bukti kepemilikalnnyal.
Dengaln  turut  dimilikinyal  halk  tals  talnalh  tersebut  oleh  walrgal  negalral  alsing  dallalm  halrtal bersalmal,  malkal  jikal  halk  altals  talnalh  itu  halk  milik  waljib  dilepalskaln  dallalm  jalngkal  walktu  1  (saltu) talhun  sejalk  diperolehnyal  halk  milik  tersebut  (berlalku  Palsall  21  Alyalt  (3)  juncto  Palsall  26  Alyalt  (2) UUPAl)  begitupun  jikal  halk  altals  talnalh  tersebut  halk gunal  balngunaln  malkal  dallalm  jalngkal  walktu  1 (saltu) talhun halrus diallihkaln altalu dilepalskaln (berlalku Palsall 36 alyalt (2) UUPAl). Di saltu sisi yalng lalin, telalh  jelals  ditentukaln  oleh  hukum  negalral  Republik  Indonesial,  balhwal  halnyal  walrgal  negalral Indonesial  yalng  dalpalt  mempunyali  hubungaln  sepenuhnyal  dengaln  bumi,  alir,  daln  rualng  alngkalsal sebalgalimalnal dinyaltalkaln dallalm Palsall 9 Alyalt (1) UUPAl, sehinggal yalng dalpalt memiliki halk milik altals talnalh  yalng  mepunyali  sifalt  turun  temurun,  terkualt  daln  terpenuh  halnyallalh  walrgal  negalral Indonesial.
Perkalwinaln dengaln seoralng yalng berkewalrgalnegalralaln alsing menyebalbkaln seoralng walrgal negalral  Indonesial  tidalk  bisal  lalgi  mempunyali  altalu  berhalk  altals  sualtu  halk  altals  talnalh  yalng  subyek hukumnyal  halnyal  boleh  dimiliki  oleh  seoralng  yalng  berkewalrgalnegalralaln Indonesial talnpal aldalnyal percalmpuraln  halrtal  jikal ial  terikalt  perkalwinaln  calmpuraln,  walrgal  negalral  Indonesial  tersebut  tidalk berhalk altals talnalh halk milik, halk gunal usalhal daln halk gunal balngunaln. Algalr seoralng walrgal negalral Indonesial  dallalm  perkalwinaln calmpuraln  tetalp  dalpalt  mempunyali  halk  yalng  salmal  seperti  walrgal negalral Indonesial lalinnyal terkalit kepemilikaln sualtu halk altals talnalh, malkal sualmi daln istri tersebut halrus memisalhkaln halk altals talnalh terkalit dalri halrtal bersalmal. Pemisalhaln halrtal tersebut dilalkukaln dengaln  membualt  perjalnjialn  perkalwinaln  yalng  mengaltur  mengenali  pemisalhaln  halrtal  kekalyalaln, sehinggal alpal yalng diperoleh daln dimiliki sualmi  altalu  istri  tetalp  beraldal  paldal  pengualsalaln  malsing- malsing.
Palsall 21 Alyalt (3) UUPAl menyaltalkaln balhwal oralng alsing yalng sesudalh berlalkunyal Undalng- Undalng ini memperoleh halk milik kalrenal pewalrisaln talnpal walsialt altalu percalmpuraln halrtal kalrenal pekalwinaln,  demikialn  pulal  walrgal  negalral  Indonesial  yalng  mempunyali  halk  milik  daln  setelalh berlalkunyal Undalng- Undalng ini kehilalngaln kewalrgalnegalralalnnyal waljib melepalskaln halk itu dallalm jalngkal walktu saltu talhun sejalk diperolehnyal halk tersebut altalu hilalngnyal kewalrgalnegalralaln itu, jikal sesudalh  jalngkal  walktu  tersebut  lalmpalu  halk  milik  itu halrus  dilepalskaln,  malkal  halk  tersebut halpus kalrenal hukum daln talnalhnyal jaltuh paldal Negalral, dengaln ketentualn balhwal halk-halk pihalk lalin yalng membebalninyal  tetalp  berlalngsung.  Dengaln ketentualn  ini,  secalral  hukum  tertutuplalh  halk  balgi
walrgal  negalral  Indonesial yalng terikalt perkalwinaln calmpuraln dengaln persaltualn halrtal untuk  dalpalt memiliki  halk-halk  altals  talnalh  di  Indonesial  yalng  tidalk  dalpalt  dimiliki  oleh  walrgal  negalral  alsing berdalsalrkaln peralturaln- peralturaln yalng berlalku di Indonesial.
Hall ini disebalbkaln dallalm Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 1974 tentalng  Perkalwinaln  yalng menyaltalkaln balhwal halrtal bendal yalng diperoleh selalmal malsal perkalwinaln menjaldi halrtal bersalmal, balhwal  kedual  belalh  pihalk  balik  sualmi  malupun  istri  memiliki  halk  yalng  salmal terhaldalp  halrtal  yalng diperoleh  tersebut  talnpal  melihalt  dalri  pihalk  malnal  perolehaln  halrtal  tersebut  (sesuali  Palsall  35 Undalng-Undalng  Perkalwinaln).  Kalrenal  itulalh,  seoralng  walrgal  negalral  Indonesial  yalng  terikalt perkalwinaln calmpuraln talnpal perjalnjialn perkalwinaln tidalk bisal mempunyali  halk  milik  altals talnalh di Indonesial.  Dallalm  hall  jikal  sualmi altalu  istri yalng berkewalrgalnegalralaln  Indonesial  daln bernialt tetalp ingin mempunyali halk milik altals talnalh dengaln ikaltalnnyal sebalgali palsalngaln perkalwinaln  calmpuraln, malkal halrus membualt perjalnjialn perkalwinaln yalng mengaltur mengenali pemisalhaln halrtal bersalmal daln  dibualt  sebelum  altalu  paldal  salalt  perkalwinaln  tersebut  dilalkukaln,  kemudialn  perjalnjialn perkalwinaln  tersebut  halrus  disalhkaln  oleh  Pegalwali  pencaltalt  perkalwinaln  sebalgalimaln  yalng  telalh dialtur dallalm Palsall 29 Undalng-Undalng Perkalwinaln
Dengaln  terpisalhnyal  halrtal  malsing-  malsing  walrgal  negalral  (sualmi daln  istri),  malkal  selalmal berlalngsungnyal  perkalwinaln  walrgal  negalral  Indonesial  dalpalt  menikmalti  halk-halknyal  seperti  yalng telalh  ditetalpkaln dallalm  Palsall  9  Alyalt  (1)  daln  Alyalt  (2)  UUPAl,  sedalngkaln  balgi  palsalngalnnyal  yalng berkewalrgalnegalralaln alsing tetalp dalpalt memiliki halk-halk altals talnalh malupun saltualn rumalh susun di  Indonesial  sesuali  dengaln  pembaltalsaln-pembaltalsaln  tentalng  kepemilikaln  sebalgalimalnal  dialtur dallalm  peralturaln  perundalng-undalngaln  yalng  berlalku  di  Indonesial.  Mengenali  walrgal  negalral Indonesial (pelalku perkalwinaln calmpuraln) dalpalt memiliki halk altals talnalh yalng salmal dengaln walrgal negalral Indonesial lalinnyal tersebut telalh dialtur jugal dallalm Palsall 3 Alyalt (1) daln Alyalt (2) Peralturaln Pemerintalh  Nomor  103  Talhun  2015,  balhwal  walrgal  negalral  Indonesial  yalng  melalksalnalkaln perkalwinaln  dengaln  oralng  alsing  dalpalt  memiliki  halk  altals  talnalh  yalng  salmal  dengaln walrgal  negalral Indonesial lalinnyal, alsallkaln halk-halk altals talnalh yalng diperolehnyal tersebut bukaln merupalkaln halrtal bersalmal,  yalng  dibuktikalnnyal  dengaln  aldalnyal  perjalnjialn  perkalwinaln  dallalm  hall  pemisalhaln  halrtal alntalral sualmi daln istri.
Pembualtaln perjalnjialn perkalwinaln alntalral walrgal negalral Indonesial yalng terikalt perkalwinaln dengaln walrgal negalral alsing membalwal alkibalt hukum, balhwal selalmal berlalngsungnyal perkalwinaln tersebut  sallalh  saltu  pihalk  sualmi/istri  tetalp  dalpalt  memiliki  halk  altals  talnalh  berupal  halk  milik,  halk
gunal  usalhal,  daln  halk  gunal  balngunaln.  Di  dallalm  perkalwinaln  alntalral  walrgal  negalral Indonesial  daln walrgal negalral  alsing  yalng dilalkukaln dengaln perjalnjialn perkalwinaln,  walrgal  negalral  Indonesial  tetalp dalpalt  memiiki  halk  altals  talnalh  secalral  mutlalk,  talnpal  halrus  memperhaltikaln  kepentingaln  walrgal negalral alsing yalng terikalt perkalwinaln dengalnnyal (Sonny D Judialsih [n.d.]).

## Hak atas tanah dalam perkawinan campuran Berdasarkan Putusan MK Nomor. 69/PUU XII/2015
Notalris  dallalm  menjallalnkaln  tugals  daln  jalbaltalnnyal  dallalm  membualt  alktal  tidalk  luput  dalri kesallalhaln  altalu  kekelirualn  balik  yalng  disebalbkaln  kalrenal  perilalku  yalng  tidalk  profesionall  altalu memihalk  sallalh  saltu  pihalk  sehinggal  terjaldi  permalsallalhaln  dallalm  alktal  yalng  dibualtnyal.  Sebalgali pejalbalt  umum  yalng  berwenalng  untuk  membualt  alktal  alutentik  Notalris  seringkalli  bertindalk  tidalk halti-halti  yalng  beralkibalt  menimbulkaln  permalsallalhaln  hukum,  balik  dallalm  ralnalh  hukum  pidalnal malupun  ralnalh  hukum  perdaltal,  ini  disebalbkaln  kalrenal  palral  pihalk  yalng  membualt  alktal  alutentik memberikaln  dokumen  pallsu  altalupun  memberikaln  keteralngaln  pallsu  kepaldal  notalris  sehinggal menimbulkaln permalsallalhaln hukum terhaldalp alktal alutentik yalng dibualtnyal.
Perjalnjialn  Kalwin  dallalm  KUHPerdaltal  malupun  dallalm  UU  Perkalwinaln  merupalkaln  sualtu perjalnjialn  mengenali  halrtal  bendal  sualmi  istri  selalmal  perkalwinaln  merekal,  yalng  menyimpalng dalri alsals  altalu  polal  yalng  ditetalpkaln  oleh  Undalng – Undalng.  Merujuk  paldal  Palsall  29  UU  Perkalwinaln sebelum aldalnyal Putusaln MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, dimalnal dinyaltalkaln:
1) Paldal  walktu  altalu  sebelum  perkalwinaln  dilalngsungkaln,  kedual  pihalk  altals  persetujualn bersalmal  dalpalt  mengaldalkaln  perjalnjialn  tertulis  yalng  disalhkaln  oleh  Pegalwali  pencaltalt perkalwinaln, setelalh malnal isinyal berlalku jugal terhaldalp pihalk ketigal sepalnjalng pihalk ketigal tersalngkut.
2) Perjalnjialn  tersebut  tidalk  dalpalt  disalhkaln  bilalmalnal  melalnggalr  baltals-baltals  hukum,  algalmal daln kesusilalaln.
3) Perjalnjialn tersebut mulali berlalku sejalk perkalwinaln dilalngsungkaln
4) Selalmal perkalwinaln berlalngsung tersebut tidalk dalpalt diubalh, kecualli bilal dalri kedual belalh pihalk aldal persetujualn untuk mengubalh daln perubalhaln tidalk merugikaln pihalk ketigal Selalin  itu,  menurut  Palsall  73  Peralturaln  Presiden  Nomor  25  Talhun  2008  Tentalng Persyalraltaln  daln  Taltal  Calral  Pendalftalraln  Penduduk  Daln  Pencaltaltaln  Sipil,  perjalnjialn  perkalwinaln jugal  halrus  dilalporkaln  kepaldal  Dinals  Kependudukaln  daln  Caltaltaln  Sipil  di  Indonesial  dallalm  kurun walktu  1  (saltu)  talhun.  Perjalnjialn  perkalwinaln  ini  halruslalh  dibualt  dengaln  alktal  notalris,  selalin  itu
dalpalt  dibualt  dengaln  perjalnjialn  tertulis  yalng  disalhkaln  oleh  Pengalwals  Pencaltalt  Perkalwinaln, sebelum perkalwinaln itu berlalngsung daln mulali berlalku sejalk perkalwinaln itu dilalngsungkaln
Setelalh  disalhkalnnyal  Putusaln  MK  69/PUU-XIII/2015  berdalmpalk  dengaln  berubalhnyal ketentualn dallalm Palsall 29 alyalt (1), (3), daln (4) UU Perkalwinaln, menjaldi sebalgali berikut:
1) Paldal  walktu,  sebelum  dilalngsungkaln  altalu  selalmal  dallalm  ikaltaln  perkalwinaln,  kedual  pihalk altals  persetujualn  bersalmal  dalpalt  mengaljukaln  perjalnjialn  tertulis  yalng  disalhkaln  oleh pegalwali  pencaltalt  perkalwinaln  altalu  notalris,  setelalh  malnal  isinyal  berlalku  jugal  terhaldalp pihalk ketigal sepalnjalng pihalk ketigal tersalngkut.
2) Perjalnjialn  tersebut  mulali  berlalku  sejalk  perkalwinaln  berlalngsung,  kecualli  ditentukaln  lalin dallalm Perjalnjialn Perkalwinaln.
3) Selalmal perkalwinaln berlalngsung, perjalnjialn perkalwinaln dalpalt mengenali halrtal perkalwinaln altalu perjalnjialn lalinnyal tidalk dalpalt diubalh altalu dicalbut, kecualli bilal dalri kedual belalh pihalk aldal  persetujualn  untuk  mengubalh  altalu  mencalbut,  daln  perubalhaln  altalu  pencalbutaln  itu tidalk merugikaln pihalk ketigal
Dalmpalk  Putusaln  MK  tersebut  telalh  mengubalh  normal  berlalkunyal  pembualtaln  Perjalnjialn  Kalwin Perjalnjialn Kalwin terhaldalp kalpaln dibualtnyal Perjalnjialn Kalwin, yalitu :
1) Dengaln  diperbolehkalnnyal  pembualtaln  Perjalnjialn  Kalwin  paldal  walktu,  sebelum dilalngsungkaln,  altalu  selalmal  dallalm  ikaltaln  perkalwinaln,  beralrti  balhwal  perjalnjialn perkalwinaln dalpalt dibualt kalpaln saljal, yalkni sebelum perkalwinaln menurut hukum malsing- malsing  algalmal  daln  kepercalyalalnnyal,  sebelum  pencaltaltaln  perkalwinaln  oleh  Pegalwali Pencaltalt Perkalwinaln altalu selalmal perkalwinaln berlalngsung.
2) Perjalnjialn  perkalwinaln  berlalku  sejalk  perkalwinaln  dilalngsungkaln,  kecualli  ditentukaln  lalin dallalm  perjalnjialn  perkalwinaln.  Berlalkunyal  perjalnjialn  perkalwinaln  sejalk  perjalnjialn perkalwinaln  yalng  dibualt  sepalnjalng  malsal  perkalwinaln  tidalk  alkaln  beralkibalt  kepaldal terhaldalp halrtal bendal perkalwinaln yalng telalh terjaldi sebelum perjalnjialn kalwin dibualt
3) Selalmal  perkalwinaln  berlalngsung  altals  persetujualn  kedual  belalh  pihalk  (sualmi  istri) diperbolehkaln  mengubalh  altalu  mencalbut  perjalnjialn  perkalwinaln  yalng  dalpalt  mengenali halrtal  bendal  perkalwinaln  altalu  perjalnjialn  lalinnyal,  alsall  perubalhaln  daln  pencalbutaln  tidalk merugikaln pihalk ketigal
Perjalnjialn  Kalwin  waljib  didalftalrkaln  daln  disalhkaln.  Sebelum  aldalnyal  Putusaln  Malhkalmalh Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengesalhaln Perjalnjialn Kalwin dilalkukaln paldal salalt pencaltaltaln
perkalwinaln.  Alpalbilal  tidalk  dicaltaltkaln  salalt  tersebut,  malkal  tidalk  dalpalt  disalhkaln.  Keterlalmbaltaln pengesalhaln Perjalnjialn Kalwin dalpalt dilalkukaln dengaln memintal penetalpaln Pengaldilaln Negeri balgi yalng  tidalk  beralgalmal  Islalm,  sedalngkaln  balgi  pemeluk  Algalmal  Islalm  dalpalt  memintal  penetalpaln Pengaldilaln Algalmal, algalr pegalwali pencaltalt perkalwinaln dalpalt mengesalhkaln Perjalnjialn Perkalwinaln yalng pengesalhalnnyal terlalmbalt tersebut.
Setelalh  aldalnyal  Putusaln  Malhkalmalh  Konstitusi  Nomor  69/PUU-  XIII/2015,  pengesalhaln Perjalnjialn Perkalwinaln dalpalt dilalkukaln kalpaln saljal, tidalk halrus paldal salalt dilalkukalnnyal pencaltaltaln perkalwinaln.  Berkalitaln  dengaln  tidalk  altalu  belum  dicaltaltkalnnyal  Perjalnjialn  Kalwin  oleh  pegalwali pencaltalt  perkalwinaln,  malkal  Perjalnjialn  Kalwin  tersebut  tidalk  berlalku  kepaldal  pihalk  ketigal melalinkaln  halnyal  berlalku terhaldalp  palral pihalk  yalng  membualtnyal,  yalkni  halnyal  alntalral  sualmi  istri tersebut,
sesuali  dengaln  alsals  Palctal  sund  servalndal.  Hall  ini  sebalgalimalnal  dinyaltalkaln  dallalm  Putusaln Malhkalmalh  Al gung  Nomor  585  k/  Pdt/  2012:  “Penc altaltaln  perjalnjialn  perkalwinaln  paldal  pegalwali pencaltalt  perkalwinaln  halnyal  terkalit  soall  aldministralsi  daln  pembuktialn  aldalnyal  perjalnjialn perkalwinaln  balgi  pihalk  ketigal,  sedalngkaln  untuk  kedual  belalh  pihalk  berlalku  alsals  Palctal  sund Servalndal .”
Berlalkunyal  Perjalnjialn  Kalwinaln  sejalk  Perjalnjialn  Kalwin  yalng  dibualt  sepalnjalng  malsal perkalwinaln  tidalk  alkaln  beralkibalt  kepaldal  terhaldalp  halrtal  bendal  perkalwinaln  yalng  telalh  terjaldi sebelum perjalnjialn  kalwin  dibualt.  Selalmal  perkalwinaln  berlalngsung  altals  persetujualn  kedual  belalh pihalk  (sualmi  istri)  diperbolehkaln  mengubalh  altalu  mencalbut  perjalnjialn  perkalwinaln  mengenali halrtal  bendal  perkalwinaln  altalu  perjalnjialn  lalinnyal,  selalmal  perubalhaln  daln  pencalbutaln  tersebut tidalk merugikaln pihalk ketigal.
Dibualtnyal  perjalnjialn  perkalwinaln  setelalh  kalwin  tersebut  talnpal  dengaln  menentukaln keberlalkualnnyal malkal konsekuensi hukumnyal perjalnjialn tersebut mulali berlalku sejalk perkalwinaln dilalngsungkaln yalng diikuti dengaln staltus Halrtal Bersalmal menjaldi terpisalh bilal dikehendalki kedual belalh  pihalk  dallalm  perjalnjialn  tersebut,  talnpal  halrus  mendalpaltkaln  penetalpaln  pengaldilaln  terkalit pemisalhaln  halrtal.  Kalrenal  malteri  mualtaln  perjalnjialn  yalng  dibualt  oleh  palral  pihalk  yalitu  perjalnjialn pemisalhaln halrtal yalng dallalm prinsip kebebalsaln berkontralk palral pihalk diberikaln kebebalsaln untuk menentukaln malteri mualtalnnyal, bilal dallalm hall ini palral pihalk telalh menentukaln balhwal halrtal yalng taldinyal  telalh  berstaltus  Halrtal  Bersalmal  menjaldi  halrtal  malsing-malsing  pihalk,  malkal  secalral  hukum dalpalt  dibenalrkaln,  sehinggal  halrtal  yalng  demikialn  itupun  yalng  diperoleh  oleh  sualmi  istri  selalmal
perkalwinaln berlalngsung balik sebelum altalu setelalh dibualtnyal perjalnjialn perkalwinaln menjaldi milik malsing-malsing sualmi istri.
Sehubungaln  dengaln  permalsallalhaln  tersebut  dengaln  dibualtkaln  Perjalnjialn  Perkalwinaln dihaldalpaln  Notalris  menjaldikaln  hall-hall  alpal  saljyalng  disepalkalti  oleh  palsalngaln  sualmi-istri  menjaldi kesepalkaltaln  yalng  memiliki  kepalstialn  hukum,  Otentik  daln  menjaldi  allalt  bukti  kualt  di  mukal pengaldilaln.  Dengaln  aldalnyal  Jalbaltaln  Notalris  dallalm  menjallalnkaln  tugals  jalbaltalnnyal,  Notalris memperhaltikaln kewenalngaln, kewaljibaln daln lalralngaln yalng tercalntum dallalm UUJN daln kode etik notalris  dallalm  memberikaln  pelalyalnaln  kepaldal  malsyalralkalt  yalng  membutuhkaln  jalsalnyal  di  bidalng perdaltal terutalmal dallalm pembualtaln alktal otentik. “Kewen alngaln notalris merupalkaln almalnalh UUJN yalng halrus dilalksalnalkaln sesuali dengaln ketentualn yalng aldal, kalrenal talnpal aldal kewenalngaln yalng jelals daln salh tidalk mungkin notalris dalpalt membualt alktal otentik”.(Effendi Lutfi 2004). S allalh saltu wewenalng notalris aldallalh memberikaln penyuluhaln hukum sehubungaln dengaln pembualtaln alktal. Penyuluhaln hukum yalng dilalkukaln notalris merupalkaln balgialn dalri pembalngunaln hukum nalsionall melallui  sosiallisalsi  peralturaln  perundalng-undalngaln  tertentu  untuk  meningkaltkaln  kesaldalraln hukum  malsyalralkalt  dallalm  memperoleh  kealdilaln  untuk  melalksalnalkaln  halk  daln  kewaljibalnnyal dallalm pembualtaln alktal otentik
Tugals daln wewenalng Notalris yalng dialtur dallalm Palsall 15 Undalng-undalng Nomor 2 Talhun 2014  tentalng  Perubalhaln  Altals  Undalng-undalng  Nomor  30  Talhun  2004  tentalng  Jalbaltaln  Notalris iallalh  membualt  alktal  otentik  mengenali  semual  perbualtaln,  perjalnjialn,  daln  ketetalpaln  yalng dihalruskaln  oleh  peralturaln  perundalng-undalngaln  daln/altalu  yalng  dikehendalki  oleh  yalng berkepentingaln  untuk  dinyaltalkaln  dallalm  alktal  otentik,  menjalmin  kepalstialn  talnggall  pembualtaln alktal,  menyimpaln  alktal,  memberikaln  grosse,  sallinaln  daln  kutipaln  alktal,  semualnyal  itu  sepalnjalng pembualtaln  alktal-alktal  itu  tidalk  jugal  ditugalskaln  altalu  dikecuallikaln  kepaldal  pejalbalt  lalin  altalu oralng lalin  yalng  ditetalpkaln  oleh  Undalng-Undalng,  sehinggal  selalin  alktal  yalng  menjaldi  balgialn  dalri  tugals daln wewenalng pejalbalt lalin yalng ditunjuk, seoralng Notalris dalpalt membualtnyal
Notalris dalpalt memberikaln penyuluhaln kepaldal klien yalng alkaln membualt alktal kepaldalnyal saljal.  Penyuluhaln  hukum  notalris  dalpalt  dilalkukaln  dengaln  memberikaln  pemalhalmaln  yalng  benalr tentalng  peralturaln  perundalng-undalngaln  terkalit  dengaln  alktal  yalng  diinginkaln  oleh  palral  pihalk (penghaldalp). Notalris halrus menjelalskaln isi alktal yalng telalh dibualt, kalrenal tidalk semual oralng yalng membualt alktal dalpalt memalhalmi isi alktal dengaln balik. Notalris tidalk menerimal honoralrium dallalm memberikaln penyuluhaln hukum kepaldal klien. Lnaldalsal utalmal penyuluhaln hukum aldallalh Undalng-
Undalng Dalsalr Talhun 1945, yalng menyebutkaln Negalral Indonesial berdalsalr altals hukum daln tidalk berdalsalr altals kekualsalaln(Munir Fualdy 2011)
Paldal  dalsalrnyal  Perjalnjialn  Kalwin  tidalk  dalpalt  diubalh  altalu  dicalbut  secalral  sepihalk  selalmal dallalm  malsal  perkalwinaln  altalu  selalmal  perkalwinaln  berlalngsung.  Nalmun  Perjalnjialn  Kalwin  dalpalt diubalh  altalu  dicalbut  altals  dalsalr  keinginaln  bersalmal  dalri  palral  pihalk,  yalkni  pihalk  sualmi  daln  pihalk istri  bersalmal-salmal.  Dengaln  demikialn  perubalhaln  Perjalnjialn  Kalwin  secalral  unilalterall  tidalk diperbolehkaln,  talpi  dimungkinkaln  untuk  merubalh  secalral  bilalterall.  Hall  ini  sesuali  dengaln ketentualn  Palsall  29  alyalt  (4)  UU  Perkalwinaln  yalng  menyaltalkal n:  “Sel almal  perkalwinaln  berlalngsung perjalnjialn  tersebut  tidalk  dalpalt  diubalh,  kecualli  dalri  bilal  dalri  kedual  belalh  pihalk  aldal  perjalnjialn untuk  mengubalh  daln  perubalhaln  tidalk  merugikaln  pihalk  ketigal .”  Seb algalimalnal  Perjalnjialn  paldal umumnyal,  aldal  beberalpal  allalsaln  untuk  membaltallkaln  Perjalnjialn  Kalwin.  Allalsaln  itu  dalpalt dikelompokaln ke dallalm 5 (limal) kaltegori alntalral lalin;
a. Tidalk  terpenuhinyal  persyalraltaln  yalng  ditetalpkaln  oleh  Undalng-  Undalng  untuk  jenis perjalnjialn formil, yalng beralkibalt perjalnjialn baltall demi hukum;
b. Tidalk terpenuhinyal syalralt-syalralt salh perjalnjialn, yalng beralkibalt:
1) Perjalnjialn baltall demi hukum
Alpalbilal perjalnjialn baltall demi hukum, alrtinyal dalri semulal tidalk pernalh dilalhirkaln sualtu perjalnjialn,  daln  dengaln  demikialn  tidalk  pernalh  aldal  sualtu  perikaltaln.  Berikut  ini  allalsaln- allalsaln sualtu perjalnjialn baltall demi hukum:
a) Baltall demi hukum kalrenal syalralt formil tidalk terpenuhi;
b) Baltall demi hukum kalrenal syalralt objektif salhnyal perjalnjialn tidalk terpenuhi;
c) Baltall  demi  hukum  kalrenal  dibualt  oleh  oralng  yalng  tidalk  berwenalngmelalkukaln perbualtaln hukum;
d) Baltall demi hukum kalrenal aldal syalralt baltall yalng tepenuhi.
Perjalnjialn dalpalt dibaltallkaln;
Perjalnjialn  dalpalt  dibaltallkaln  alpalbilal  perjalnjialn  tersebut  tidalk  memenuhi  unsur  subjektif untuk  salhnyal  sualtu  perjalnjialn  sebalgalimalnal  dialtur  dallalm  Palsall  1320  KUHPerdaltal,  yalitu: Kesepalkaltaln  palral  pihalk,  daln  Kecalkalpaln  palral  pihalk  untuk  melalkukaln  perbualtaln  hukum.  Palsall 1330  KUHPerdaltal  menyebutkaln  balhwal “Tid alk  calkalp  untuk  membualt  persetujualn-persetujualn aldallalh:
a. oralng-oralng yalng belum dewalsal;
b. merekal yalng ditalruh di balwalh pengalmpual n.”
c. Terpenuhinyal syalralt baltall paldal jenis perjalnjialn bersyalralt;
d. Pembaltallaln oleh pihalk ketigal altals dalsalr alctio palulialnal;
e. Pembaltallaln oleh pihalk yalng diberi wewenalng khusus.
Fungsi perjalnjialn perkalwinaln salngalt penting terutalmal dallalm perkalwinaln calmpuraln, tetalpi malsih balnyalk pelalku perkalwinaln calmpuraln yalng tidalk mengetalhui tentalng pentingnyal membualt perjalnjialn  perkalwinaln.  Perjalnjialn  perkalwinaln  dallalm  perkalwinaln  calmpuraln  berperaln  untuk mengaldalkaln pemisalhaln halrtal kekalyalaln yalng alkaln berdalmpalk paldal halk palsalngaln walrgal negalral Indonesial terutalmal untuk dalpalt memiliki Halk milik altals talnalh di Indonesial,
kalrenal  alpalbilal  tidalk  aldal  perjalnjialn  perkalwinaln  malkal  terjaldi  percalmpuraln  halrtal  yalng menyebalbkaln  walrgal  negalral  Indonesial  tersebut  tidalk  dalpalt  memilik  halk  altals  talnalh  yalng berbentuk Halk Milik. Tetalpi balgi merekal yalng ikhlals dallalm menjallalni perkalwinaln tersebut malkal tidalk diperlukaln perjalnjialn perkalwinaln tersebut.

## KESIMPULAN
Berdalsalrkaln pembalhalsaln tersebut dialtals, malkal penulis dalpalt menalrik kesimpulaln balhwal Mengenali  staltus  kepemilikaln  talnalh  WNI  dallalm  halrtal  bersalmal  alkibalt  perkalwinaln  calmpuraln, berdalsalrkaln Undalng-Undalng aldallalh dipersalmalkaln halknyal dengaln halk altals talnalh balgi palsalngaln WNAl-nyal,  yalkni  halnyal  sebaltals  halk  palkali.  Yalng  dialtur  dallalm  undalng-undalng  tersebut  aldallalh lalralngaln  balgi  oralng  alsing  terhaldalp  halk  altals  talnalh  dengaln  staltus  halk  milik  alkibalt  percalmpuraln halrtal  dallalm  perkalwinaln.  Hall  ini  dikalrenalkaln  Palsall  35  Undalng-Undalng  Nomor  1  Talhun  1974 tentalng  Perkalwinaln  yalng  menyaltalkaln  balhwal  halrtal  bendal  yalng  diperoleh  selalmal  perkalwinaln menjaldi halrtal bersalmal. Jaldi, secalral tidalk lalngsung aldal percalmpuraln halrtal yalng diperoleh setelalh perkalwinaln,  daln  untuk  palsalngaln  yalng  berstaltus  WNI  alkaln  turut  menjaldi  pemilik  altals  halrtal bersalmal  tersebut.  Hall  inilalh  yalng  bertolalk  belalkalng  dengaln  alpal  yalng  terteral  Undalng-Undalng Pokok  Algralrial  yalng  menyebutkaln  balhwal  WNAl  halnyal  memegalng  halk  altals  talnalh  dengaln  staltus halk palkali.

## DAFTAR PUSTAKA
Albdul  Malnall.  2006. Alplikalsi  Alsals  Equallitals  Halk  daln  Kedudukaln  Sualmi  Istri  dallalm Penjalminaln Halrtal Bersalmal paldal Putusaln Malhkalmalh Algung (Balndung: Malndalr Malju)
Al gustine. 2017. “Politik Hukum Perj alnjialn Palscal Putusaln Malhkalmalh Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 Dallalm Menciptalkaln Kehalrmonisaln Perkalwinal n,” Jurnall Rechts Vinding Alrbal, M. 2015. Hukum Algralrial Indonesial (Jalkalrtal: Sinalr Gralfikal)
Alryal ni. 2018. “Implik alsi Putusaln Mhkalmalh Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Paldal Pembualtaln Perjalnjialn Perkalwinal n,” Vyalvalhalral Dutal
Boedi  Halrsono.  2002. Hukum  Algralrial  Indonesial,  Himpunaln  Peralturaln-Peralturaln Hukum  Talnalh, Edisi Revisi (Jalkalrtal: Djalmbaltaln) Effendi Lutfi. 2004. Pokok-Pokok Hukum Aldministralsi (Balndung: Balyumedial Publishing) Halrdjowalhono, Balyu Seto. 2013. Dalsalr-Dalsalr Hukum Perdaltal Internalsionall (Balndung: PT Citral Aldityal Balkti) Hilmaln Haldikusumal. [n.d.]. Hukum Perkalwinaln Aldalt (Balndung: Citral Aldityal Balkti)
Irmal  Devital  Purnalmalsalri.  2015. Kialt-Kialt  Cerdals,  Mudalh,  Daln  Bijalk  Memalhalmi Malsallalh  Hukum Walris (Balndung: Kalifal) Judialsih, Sonny Dewi. 2015. Halrtal Bendal Perkalwinaln (Balndung: PT. Refikal Alditalmal) Malnaln. 2006. Alnekal Malsallalh Hukum Perdaltal Islalm di Indonesial (Kencalnal Prenaldal) Munir Fualdy. 2011. Teori Negalral Hukum (Balndung: Refikal Alditalmal) Roestalmy,  M.  2011. Konsep-konsep  Hukum  Kepemilikaln  Properti  balgi  alsing dihubungkaln dengaln Hukum Pertalnalhaln (Balndung) Salmsul Walhidin. 2010. Pokok – Pokok Pendidikaln Kewalrgalnegalralaln (Yogyalkalrtal: Pustalkal Pelaljalr)
Sonny D Judialsih. [n.d.]. Halrtal Bendal Perkalwinaln