## IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM (TWA) GUNUNG BATUR BUKIT PAYANG KINTAMANI BANGLI
I Putu Gede Richo Tuisnayana Putra 1 , Ni Wayan Widhiasthini 2

## Abstrak
Collaborative governance merupakan kolaborasi dengan mengatur seuatu keputusan dalam proses  kebijakan yang  dilakukan  oleh  lembaga  publik  dalam kebersamaan,  kerja  sama, berbagi tugas, dan tanggung jawab dimana pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  Taman  Wisata  Alam  Gunung  Batur  Bukit  Payang Kintamani Bangli dalam persepektif collaborative governance, untuk mengetahui inisiatif pihak  swasta  dalam  pengelolaan  Taman  Wisata  Alam  Gunung  Batur  Bukit  Payang Kintamani  Bangli  dan  untuk  mengetahui  keikut  sertaan  masyarakat  dalam  pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli. Penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang telah memberikan  ruang  tertentu  kepada  swasta  dan  masyarakat,  Inisiatif  pihak  swasta  dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang adalah menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik pengunjung ke kawasan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang dan keikut sertaan masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata  Alam  Gunung  Batur  Bukit  Payang  dengan  di  berikannya  ruan-ruang  bagi masyarakat untuk membetuk kelompok masyarakat dalam pengelolaan.
Kata kunci : Collaborative, Pemerintah, Swasta, Masyarakat

## Abstract
Collaborative governance is a collaboration in managing a decision in the policy process by  public  institutions  in  mutual,  cooperation,  task  sharing,  and  responsibility  where  the collaborators share their common goals, commonality perceptions, willpower to process, share  their  benefits,  honesty,  and  community-based  love.  The  purpose  of  this  study  is  to know the role of the government in managing Taman Wisata Alam Gunung Batur Payang Kintamani  Bangli  in  the  perspective  of  collaborative  governance,  to  know  the  privately- funded governance of Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli, and to know about the contribution of the public to the management of the Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli. The study researchers use descriptive methods with a qualitative approach. This research uses  methods interview, observation and documentation. This study has shown that the role of the government in managing the Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang has given certain space to private and public, The private initiative in managing the Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang is
1,2 Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Pendidikan Nasional
partnering with the government to increase the appeal to the Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang and contribute to the contribution of the community to the management
Keywords: Collaborative, Governance, Private, Public

## PENDAHULUAN
Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan antara berbagai dimensi, baik dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang bertujuan untuk  kesejahteraan masyarakat. Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17  tujuan,  yaitu:  Tanpa  Kemiskinan,  Tanpa  Kelaparan,  Kehidupan  Sehat  dan  Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender , Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan  Terjangkau,  Pekerjaan  Layak  dan  Pertumbuhan  Ekonomi,  Industri,  Inovasi  dan Infrastruktur,  Berkurangnya  Kesenjangan,  Kota  dan  Permukiman  yang  Berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan,  Ekosistem  Daratan,  Perdamaian,  Keadilan  dan  Kelembagaan  yang  Tangguh, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan ( https://sdgs.bappeda.jatengprov.go.id ).
Lingkungan  adalah  suatu  tempat  dimana  makhluk  hidup  tinggal,  mencari,  dan memiliki budaya yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan riil. Menurut Elly M. Setiadi ( Rusdiana, 2012: 14 ), bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan,  dan  makhluk  hidup,  termasuk  di  dalamnya manusia  dan  perilakunya.  Lingkungan  hidup  tidak  bisa  dipisahkan  dari  ekosistem  atau sistem  ekologi.  Ekosistem  adalah  satuan  kehidupan  yang  terdiri  atas  suatu  komunitas makhluk  hidup  (dari  berbagai  jenis)  dengan  berbagai  benda  mati  yang  membentuk  suatu sistem.
Hutan merupakan potensi alam sebagai salah satu “common property resources” yang  sangat  berharga,  mengingat  beragam  fungsi  yang  sangat  vital  bagi keberlanjutan
kehidupan lokal, regional, nasional maupun global. Kawasan Hutan Konservasi terdiri dari Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Buru (TB). Istilah hutan konservasi merujuk pada  suatu  kawasan  hutan  yang  diproteksi  atau  dilindungi.  Proteksi  atau  perlindungan tersebut bertujuan untuk melestarikan hutan dan kehidupan yang ada di dalamnya agar bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Hutan konservasi merupakan hutan milik negara yang  dikelola  oleh  pemerintah,  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Perlindungan  dan Konservasi  Alam,  Kementrian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Pengertian  hutan konservasi menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah sebagai berikut:  Kawasan  hutan  dengan  ciri  khas  tertentu,  yang  mempunyai  fungsi  pokok pengawetan keeanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (UU No.41, 2004).
TWA  atau  Taman  Wisata  Alam  adalah  wilayah  konservasi  yang  dibentuk  dan bertujuan  digunakan  sebagai  lokasi  pariwisata,  pendidikan,  penelitian  dan  pelestarian kebudayaan.  Lokasi  TWA  umumnya  terletak  di  dalam  kawasan  konservasi  sehingga pengelolaan wilayah ini dilakukan seiring dengan prinsip konservasi dan perlindungan alam. Pemanfaatan kawasan konservasi Taman Wisata Alam di atur oleh Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2010  (PP  RI  No  36,  2010)  Tentang  Pengusahaan Pariwisata  Alam  Di  Suaka  Margasatwa,  Taman  Nasional,  Taman  Hutan  Raya,  Taman Wisata Alam , dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor  P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019  (Menteri  LHK  RI,  2019)  Tentang  Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata  Alam.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2010 memutuskan  peraturan  pemerintah  tentang  pengusahaan  pariwisata  alam  di  suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
Pemanfaatan  Taman  Wisata  Alam  di  kawasan  konservasi,  seperti  penyediaan sarana penunjang wisata dapat di lakukan dengan adanya perjanjian kerjasama (PKS) antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dengan pemerintah daerah yang di atur oleh Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.85/MENHUT-.  II/2014  tentang  Tata  Cara Kerjasama  Penyelenggaraan.  Dalam  perjanjian  kerjasama  antara  BKSDA  dengan pemerintah daerah terdapat pihak swasta yang bisa melakukan pengusahaan wisata alam di ruang  yang  sudah  di  sediakan  seperti  blok  pemanfaatan  ruang  usaha  berdasarkan  desain tapak yang sudah di tetapkan oleh pengelola kawasan dalam ijin usaha sarana wisata alam
(P.85/MENHUT, 2014). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Izin usaha penyediaan sarana wisata alam adalah izin usaha yang diberikan untuk  penyediaan  fasilitas  sarana  serta  pelayanannya  yang  di  perlukan  dalam  kegiatan pariwisata  alam.  Di  sisi  lain  terdapat  juga  peran  masyarakat  yang  sangat  penting  untuk melakukan pelestarian lingkungan kawasan taman wisata alam. Untuk menuntut masyarakat dapat  berperan  terhadap  kelestarian  kawasan  konservasi,  tentunya  perlu  ada  upaya  untuk memberdayakan  masyarakat  sekitar  kawasan,  seperti  yang  disebutkan  dalam  (PP  No  28, 2011)  tentang  Pengelolaan  Kawasan  Suaka  Alam  (KSA)  dan  Kawasan  Pelestarian  Alam (KPA).
Kordinasi  antara  pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  dalam  pengelolaan TWA dalam  persepektif  keilmuan  dapat  di  maknai  sebagai collaborative  governance. Sesuai dengan teori Definisi collaborative governance menurut (Ansell & Gash, 2008) adalah suatu bentuk  susunan  kepemerintahan,  dimana  satu  atau  lebih  instansi  publik  secara  langsung berhubungan dengan stakeholder nonnegara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang  formal,  berorintasi  pada  konsensus,  deliberatif  dan  menuju  pada  formulasi  atau implementasi  kebijakan  publik,  atau  dapat  pula  dalam  manajemen  program  atau  asset publik. Konsep dan definisi tersebut banyak dijadikan acuan oleh akademisi lainnya dalam membahas collaborative  governance hingga  Emerson,  Nabatchi  dan  Balogh  (Emerson  et al.,  2012)  menawarkan  definisi  yang  lebih  luas  yaitu  sebagai  proses  dan  struktur  dari pengambilan keputusan kebijakan publik dan manjemen yang melibatkan masyarakat secara konstruktif  antar  badan-badan  publik,  berbagai  level  pemerintahan  dan  atau  pada  ranah publik, privat dan sipil untuk melaksanakan suatu tujuan publik yang tidak dapat dicapai kecuali oleh forum bersama”. Dengan kata lain kolaborasi membahas mengenai kerjasama dua tau lebih stakeholder untuk mengelola sumber daya yang sama yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual. kepercayaan, kepemimpinan, kekuasaan, dialog atau barbagi informasi, dan sumber daya.
Potensi  yang  besar  dan  kemampuan  pemerintah  yang  terbatas  menyebabkan pemanfaatan kawasan konservasi TWA Gunung Batur Bukit Payang di salah gunakan oleh masyarakat  dengan  melakukan  aktivitas  pertanian,  peternakan,  pemungutan  hasil  bukan kayu,  dan  lainnya  dimana  dengan  melakukan  hal  tersebut  akan  menyebabkan  kerusakan pada hutan dan hal ini belum mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. Dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistmnya, (1) setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan  terhadap  keutuhan  kawasan  suaka  alam.  (2)  ketentuan  bagaimana  dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan stwa di alam suaka margastwa (UU RI No 05, 1990). Selain itu dalam Pasal 47 UU No.41 Tahun 1999 Tentang  Kehutanan,  perlindungan  hutan  dan  kawasan  hutan  merupakan  usaha  untuk; mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh  perbuatan  manusia,  ternak,  kebakaran,  daya-daya  alam,  hama,  serta  penyakit  dan mempertahankan  dan  menjaga  hak-hak  negara,  masyarakat,  dan  perorangan  atas  hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
Implemntasi Collaborative  Governance Pengelolaan  Taman  Wisata  Alam  juga telah  dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya  dengan  tujuan  untuk  mengetahui collaborative governance di tempat yang berbeda, studi kasus yang berbeda dan mengetahui hasil yang di dapat  dalam  penelitian  tersebut  guna  mendapatkan  referensi  lainnya.  Rujukan  penelitan sebelumnya yang digunakan oleh peneliti adalah : (Nadia, 2021) dalam penelitan tentang Collaborative  Governance Dalam  Pengelolaan  Wisata  Pantai  Lakban  di  Kecamatan Ratatotok.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kolaborasi  dari  pemerintah  dan masyarakat  lokal  juga  sangat  di  perlukan  untuk  andil  dalam  mengembangkan,  memberi kontribusi,  serta  menjaga  kegiatan  pariwisata  agar  dapat  beriringan  dengan  nilai-nilai budaya  masyarakat  lokal,  seperti  dengan  kedatangan  wisatawan  asing  ke  objek  wisata, wisatawan  tersebut  akan  memasukan  budaya  mereka,  sikap  pemerintah  apakah  akan menerima, mengusir atau membicarakan dengan masyarakat setempat.
(Thomas  et  all,  2021)  dalam  penelitan  tentang  Partisipasi  Publik  Dalam Collaborative  Governance Pada  Program Sister  City Bandung  Dan  Jepang  Dalam Menanggulangi  Sampah  Di  Kota  Bandung.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi partisipasi  publik  dalam  proses  pembuatan  keputusan  akan  mendatangkan  keuntungan, yakni memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi para pem- buat keputusan melalui  pengembangan  pembuatan  kebijakan  yang  berkualitas,  bahwa  kondisi  yang  ada pada  awal  kolaborasi  dapat  memfasilitasi  atau  menghambat  kerja  sama  di  antara  para pemangku kepentingan dan antara lembaga dan pemangku kepentingan. sumber daya untuk berpartisipasi,  atau  untuk  berpartisipasi  secara  setara  dengan  pemangku  kepentingan
lainnya, proses tata kelola kolaboratif akan rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang lebih kuat.
Harmiati  et  al.,  (2020)  penelitian  tentang  Analisis  Pemetaan Collaborative Governance Dalam  Program  Keluarga  Berencana  Di  Kota  Bengkulu.  Penelitian  ini menjelaskan tentang Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkolaborasikan penelitian yang dilakukan oleh PT. Kantor Pemberdayaan Perempuan, Kontrol Perlindungan Anak terhadap Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam upaya meningkatkan program Keluarga Berencana (KB) di Kota Bengkulu.
Muhammad  Ali  et  al.,  (2018)  penelitian  tentang  Implementasi  Kebijakan Collaborative  Governance Dalam  Tata  Kelola  Kawasan  Pariwisata  Pada  Badan  Promosi Daerah  Kabupaten  Lombok  Utara.  Penelitian  ini  betujuan  untuk  mengkaji  Implementasi kebijakan  Kollaboratif  Governance  dalam  tata  kelola  kawasan  pariwisata  pada  Badan promosi  pariwisata  daerah  mampu  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap pengembangan  dan  kemajuan  sektor  pariwisata  di  daerah,  kondisi  ini  dilihat  dari  jumlah kunjungan dan tamu yang datang dan menginap di hotel yang berkelas hingga hotel kelas melati di Lombok Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang drastis, pada tahun  2008  sebesar  64.374  dan  pada  tahun  2014  sebesar  503.341  kunjungan.  Pemberian otonomi kepada Badan Promisi Pariwisata Daerah untuk melakukan promosi pariwisata di daerah  sudah  sesuai  dengan  harapan  yaitu  mampu  mengembangkan  dan  memajukan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat.
Wiranti  et  al.,  (2021)  penelitian  tentang  Implementasi Funing  (Fun  Learning): Game-Based  Learning  Platform Dengan  Optimalisasi Collaborative  Governance Di  Era New  Normal Sebagai  Upaya  Menyukseskan  Merdeka  Belajar.  Penelitian  menjelaskan tentang Gagasan Menteri Nadiem Makarin untuk mengimplementasikan program merdeka belajar dianggap menjadi reformasi pendidikan. Merdeka belajar adalah upaya meredefinisi kultur  pendidikan  dengan  melibatkan  seluruh  aspek  baik  swasta,  pemerintah  dan masyarakat,  Siswa  diberikan  berbagai  alternatif  untuk  dapat  berkembang  sesuai  dengan minat bakat dengan menerapkan pendidikan berbasis digital terlebih di era new normal.
Dari  hasil  penelitian  terdahulu  yang  sudah  dijelaskan,  dapat  diketahui  bahwa Implementasi Collaboratif Governance meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil  dan  terbangun  atas  sinergi  peran  stakeholder  dan  penyusunan  rencana  yang  bersifat hybrid seperti  halnya  kerjasama public-privat dan  privatsosial,  namun  dalam  penerapan
collaborative  governance masih  sering  terjadi  kesalahan  persepsi  masyarakat  maupun stakeholder  lainya  dan  kurangnya  edukasi  dari  pemerintah  dalam  memberikan  kebijakan sehingga memicu penylahgunaan dalam menerapkan kebijakan.
Berdasarkan  hasil temuan  dari  penelitan terdahulu,  peneliti  merasa  perlu  untuk meneliti  lebih  lanjut  mengenai collaborative  governance pengelolaan  taman  wisata  alam agar  dapat  mengetahui  berbagai  kendala  dan  permasalahan  yang  dihadapi  dalam pengelolaan  taman  wisata  alam  serta  untuk  mengetahui  hal-hal  apa  saja  yang  perlu ditingkatkan dalam penerapan collaborative governance.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Bangli  dengan  pertimbangan  bahwa Kabupaten  Bangli  merupakan  kabupaten  di  Bali  yang  memiliki  PAD  (Pendapatan  Asli Daerah)  yang  kecil  sehingga  Kabupaten  Bangli  mendapat  peringkat  terendah  diantara kabupaten  lainnya  yang  berada  di  Bali.  Kabupaten  Bangli  banyak  memiliki  potensi sumberdaya  alam  yang  dapat  menjadi  unggulan  pariwasata,  di  Kabupaten  Bangli  sudah banyak  bermunculan  pengelola-pengelola  pariwisata,  peternakan,  pertanian,  dan pengelolaan lainnya yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. penelitian ini peneliti menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Data  yang  terkumpul berbentuk  kata-kata  atau  gambar  sehingga  tidak  menekankan  pada  angka.  Data  yang terkumpul  setelah  dianalisis  selanjutnya  dideskripsikan  sehingga  mudah  dipahami  orang lain (Sugiyono, 2017).
Dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan, Peneliti menggunakan metode wawancara  mendalam,  observasi  partisipan  dan  studi  dokumentasi.  Teknik  wawancara dilakukan  untuk meminta  pendapat  langsung  kepada  instansi  terkain  dan juga  para  pihak yang  memahami  tentang  pengelolaan  Taman  Wisata  Alam  Gunung  Batur  Bukit  Payang kegiatan ini dilakukan secara mendalam. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek  alam  yang  lain.  Observasi  dilakukan  untuk  mengetahui  secara  langsung keadaan kawasan TWA Gunung Batur Bukit Payang dan dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen didapat dari dokumentasi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang ada  relevansinya  dengan  masalah  yang  dibahas.  Peneliti  menggunakan  teknik  Purposive Sampling dalam menentukan informannya. Dalam penelitian ini, analisis data merupakan
suatu  analisa  kritis  sebagai  suatu  cara  berpikir  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap pengelolaan taman  wisata alam  melalui  pengumpulan  data  terhadap  kegiatan,  melakukan evaluasi  dan  pengambilan  keputusan  dengan  menggunakan  metode  Miles  dan  Huberman (dalam Sugiyono, 2017) dengan 4 (empat) tahap yaitu: 1) Pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan melalui observasi,  wawancara mendalam, dokumentasi dan/atau gabungan ketiganya  (triangulasi),  2)  Reduksi  data,  mereduksi  data  dilakukan  melalui  merangkum, memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang  penting,  dicari  tema  dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas  dan  mempermudah  peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan  data  selanjutnya,  dan mencarinya bila diperlukan, 3) Penyajian data, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian  singkat,  bagan,  hubungan  antar  kategori,  flowchart  dan  sejenisnya,  4)  Verifikasi, kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  merupakan  temuan  baru  yang  sebelumnya belum  pernah  ada.  Temuan  dapat  berupa  deskripsi  atau  gambaran  suatu  obyek  yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran pemerintah dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli dalam persepektif collaborative governance.
Dalam  pembahasan  ini  peneliti  mengaitkan  dengan  teori  Menurut  (Islamy  &  Irfan,
2009) yang mengemukakan pengertian kebijakan publik, sebagai berikut:
(a) Kebijakan  negara  dalam  bentuk  awalnya  berupa  ketetapan  tindakan  tindakan pemerintah.
(b) Kebijakan  negara  itu  tidak  cukup  hanya  dinyatakan,  tetapi  harus  dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
(c) Kebijakan  negara  yang  baik  untuk  melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan sesuatu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
(d) Kebijakan  negara  harus  senantiasa  ditujukan  bagi  pemenuhan  kepentingan seluruh anggota masyarakat.
Sejalan dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan memperoleh  gambaran  bahwa  dalam  pengelolaan  Taman  Wisata  Gunung  Batur  Bukit Payang  dasarnya  adalah  Undang-Undang  No  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber
Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, turunan dari Undang-Undang tersebut ada Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Kawasan Suaka  Alam  Dan  Kawasan  Pelestarian  Alam.  Kawasan  Suaka  Alam  Dan  Kawasan Pelestarian Alam dan lebih mengkhusus lagi dalam penelolaan TWA ada PP No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam. Peran pemerintah dalam pengelolaan TWA GBBP telah  memberikan  ruang  tertentu  kepada  swasta,  kelompok  masyarakat,  desa  penyangga kawasan  TWA  GBBP  dan  sebagai  langkah  untuk  meningkatkan  ekonomi  dengan memanfaatkan potensi wisata alam yang ada. Berdasarkan RPJP beberapa aspek yang didata terkait dengan kondisi masyarakat antara lain:

## Pemerintah Desa Penyangga
Kepala Desa sebagai pimpinan formal yang menangani pemerintahan, terdapat juga lembaga adat yang dipimpin oleh Bendesa Adat yang khusus menangani hal yang berkaitan dengan adat dan agama.
Tabel 1 Banyaknya Desa Adat Desa Desa Adat Banjar Aparat Desa Kedisan 1 1 8 Songan 1 16 23 Batur Selatan 1 11 18 Batur Tengah 1 8 15 Batur Utara 1 5 12 Kintamani 3 9 17
Sumber: Kecamatan Kintamani, 2016

## Penduduk
Jumlah Penduduk di sebuah wilayah akan mempengaruhi besarnya kebutuhan hidup bagi  wilayah  tersebut,  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  tempat  tinggal/lahan pemukiman,  kebutuhan  hidup  sehari-hari  dan  lapangan  pekerjaan  serta  lahan  untuk pertanian, peternakan, industri.

## Tabel 2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Desa Luas Jumlah Kepadatan (Km2) Penduduk Penduduk (/Km2) Kedisan 11,75 2.319 197 Songan 17,01 6.238 367 Batur Selatan 13,86 5.185 374 Batur Tengah 4,74 2.746 579 Batur Utara 3,36 4.980 569 Kintamani 15,13 4.980 329 Sumber: Kecamatan Kintamani, 2016

## Pertanian/Peternakan/Perikanan
Ketersediaan  lahan  dan  kegiatan  pertanian/peternakan  juga  mempengaruhi  tingkat pendapatan masyarakat desa di sekitar kawasan dan ketersediaan lapangan kerja.
Tabel 3 Banyaknya Populasi Ternak Desa Sapi Kambing Babi Kuda Domba Kerbau Kedisan 471 - 161 - - - Songan 1.300 38 563 - - - Batur Selatan 3.200 47 370 - - - Batur Tengah 1.400 - 546 - - - Batur Utara 603 12 444 - - - Kintamani 1.190 66 534 - - - Sumber: Kecamatan Kintamani, 2016 Tabel 4 Banyaknya Populasi Unggas Desa Ayam Ras Ayam Ras    Ayam Buras   Itik Lainya Petelur Daging Kedisan - - 4.611 - - Songan - - 3.835 - - Batur Selatan - - 7.236 - - Batur Tengah - - 2.776 - - Batur Utara 7000 - 4.010 - - Kintamani - - 3.635 120 - Sumber: Kecamatan Kintamani, 2016
Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa telah di berikannya ruang dan akses kepada kelompok masyarakat, desa penyangga, kawasan hutan dan sebagai langkah untuk
meningkatkan  ekonomi  dengan  memanfaatkan  potensi  wisata  alam.  dalam  hal  ini  untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut selalu berdasarkan aturan yang berlaku.

## Inisiatif pihak swasta dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli.
Peran  swasta  yang  di  maksud  adalah  masyarakat  lokal  yang  membentuk  kelompok yang  menjalin  kemitraan  dengan  Balai  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  (BKSDA)  Bali dengan  diberikannya  ruang-ruang  tertentu  yang  bisa  di  manfaatkan  untuk  membuat bangunan semi permanen, usaha di bidang jasa dan usaha dalam lainnya yang sebagai daya tarik  wisatawan.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No  36  Tahun  2010  tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam bahwa izin pengusahaan bisa di ajukan oleh perorangan, badan usaha, atau koperasi.
Pariwisata menjadi suatu tuntutan bagi swasta dalam menyediakan jasa dan pelayanan wisata untuk memfasilitasi kegiatan pengunjung. Jasa yang ditawarkan oleh swasta biasanya jasa yang memang dibutuhkan para wisatawan selama mereka berada di daerah wisata salah satunya  adalah  akomodasi.  Akomodasi  wisata  merupakan  bagian  dalam  memenuhi kebutuhan  wisatawan  yang  sedang  berwisata,  bentuk  akomodasi  yang  dibutuhkan wisatawan  yaitu  diantaranya  adanya  tempat  untuk  menginap  saat  mereka  melakukan perjalanan  wisata.  Hal  tersbut  senada  dengan  teori  menurut  (Ansell  &  Gash,  2008)  serta (Thomson  &  Perry,  2020),  (Emerson  et  al.,  2012)  melihat  dinamika  proses  kolaborasi sebagai siklus interaksi yang orientarif. Emerson fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi. Komponen tersebut antara lain: Komponen tersebut antara lain : 1. Penggerakan prinsip bersama (Principled engagement)
Penggerakan  prinsip  bersama  merupakan  hal  yang  terjadi  terus  menerus  dalam kolaborasi. Beberapa hal seperti dioalog tatap-muka, atau melalui perantara teknologi adalah  cara  untuk  menggerakan  prinsip  bersama.  Di  dalam  komponen  ini  terdapat penegasan  kembali  tujuan  bersama,  pembentukan  dan  pengembangan  prinsip-prinsip bersama,  yang  sering  di  ungkap  dalam  berbagai  persepektif  actor  yang  terlibat.  Oleh karena itu penyatuan prinsip merupakan inti dari hal ini (Emerson et al., 2012).
2. Motivasi bersama (shared motivation)
Motivasi  bersama  hampir  sama  dengan  dimensi  proses  kolaborasi  yang  diungkapkan oleh Ansell dan Gash kecuali legitimasi. Motivasi bersama menekankan pada elemen interpersonal  dan  relasional  dari  dinamika  kolaborasi  yang  kadang  disebut  sebagai modal  sosial.  Komponen  ini  diinisiasi  oleh  penggerakan  prinsip  bersama  yang merupakan hasil jangka menengah.
3. Kapasitas melakukan tindakan bersama (capacity for joint action)
Tujuan kolaborasi adalah untuk menghasilkan outcome yang diinginkan bersama yang tidak  dapat  dicapai  secar  individu  atau  oleh  satu  aktor  saja.  Hal  ini  dikarenakan, kolaborasi melibatkan aktivitas kooperatif untuk meningkatkan kapasitas diri dan orang lain dalam mencapai tujuan bersama.

## Keikut sertaan masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli
Peran  masyarakat  dapat  dilakukan  secara  aktif  dan  pasif.  Peran  aktif  dilaksanakan secara  langsung,  baik  secara  perseorangan  maupun  kelompok,  yang  secara  sadar  ikut membantu  program  pemerintah  dengan  inisiatif  dan  kreasi  mau  melibatkan  diri  dalam melestarikan  kawasan,  pemanfaatan,  perlindungan  kawasan,  kegiatan  pengusahaan pariwisata atau melalui pembinaan rasa ikut memiliki dikalangan masyarakat. Peran serta yang dapat mengganggu atau merusak lingkungan alam di sekitar kawasan.
Senda dengan teori menurut (Ansell & Gash, 2008) serta (Thomson & Perry, 2020), (Emerson  et  al.,  2012)  melihat  dinamika  proses  kolaborasi  sebagai  siklus  interaksi  yang orientarif.  Emerson  fokus  pada  tiga  komponen  interaksi  dari  dinamika  kolaborasi. Komponen  tersebut  antara  lain:  Komponen  tersebut  antara  lain  :  Penggerakan  prinsip bersama  (Principled  engagement),  motivasi  bersama  (shared  motivation)  dan  kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (capacity for joint action), bahwa partisipasi masyarakat dalam  mengelola  TWA  GBBP  diwujudkan  dengan  adanya  suatu  kelompok  masyarakat. kelompok  tersebut  didirikan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  peran  serta  masyarakat dalam  pengelolaan  TWA  GBBP.  Kelompok-kelompok  yang  berada  di  dalam  kawasan dibentuk oleh masyarakat yang memiliki kepedulian dalam melestarikan, mengembangkan dan membangun wisata, masyarakat memiliki peran di antaranya sebagai penggerak dalam mendukung  pariwisata,  pengembangan  potensi  wisata  yang  dimiliki  di  daerahnya,
memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  di  sekitar  kawasan  mengenai  pentingnya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menjaga dan melindungi TWA GBBP serta mengembangkan objek wisata yang ada dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.  Dengan  adanya  Kelompok-kelompok  masyarakat  merupakan  bentuk  partisipasi aktif dari masyarakat.

## KESIMPULAN
Peran  pemerintah  dalam  pengelolaan  Taman  Wisata  Alam  Gunung  Batur  Bukit Payang sebagai pemberi dan penegak kebijakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam. dalam pengelolaan TWA GBBP masyarakat, swasta, dan kelompok masyarakat di berikan askes untuk mengelola kawasan sesuai dengan fungsi dan perijinan, tujuanya untuk tetap menjaga kelestarian kawasan TWA GBBP.
Inisiatif  pihak  swasta  dalam  pengelolaan Taman  Wisata  Alam  Gunung  Batur  Bukit Payang  adalah  menjalin  kemitraan  dengan  pemerintah  untuk  meningkatkan  daya  tarik pengunjung ke kawasan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang. Swasta memiliki peran dalam pengelolaan kawasan dengan dengan berikan ruang untuk menyediakan jasa dan pelayanan wisata untuk memfasilitasi kegiatan pengunjung. Jasa yang ditawarkan oleh swasta  biasanya  jasa  yang  memang  dibutuhkan  para  wisatawan  selama  mereka  berada  di daerah wisata salah satunya adalah akomodasi. Akomodasi wisata merupakan bagian dalam memenuhi  kebutuhan  wisatawan  yang  sedang  berwisata,  bentuk  akomodasi  yang dibutuhkan  wisatawan  yaitu  diantaranya  adanya  tempat  untuk  menginap  saat  mereka melakukan perjalanan wisata.
Keikut  sertaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  Taman  Wisata  Alam  Gunung  Batur Bukit Payang dengan di berikannya ruan-ruang bagi masyarakat untuk membetuk kelompok masyarakat dalam mengelola Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang, dan tidak terlepas dari pelestarian, pemanfaatan dan perlindungan terhadap kawasan. Dengan adanya Kelompok-kelompok  masyarakat  merupakan  bentuk  partsisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan TWA GBBP dilihat dari keterlibatan masyarakat sebagai penghubung antara pemerintah  dengan  masyarakat  dalam  hal  koordinasi  pengelolaan  Taman  Wisata  Alam Gunung Batur Bukit Payang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi,  Aryati  Puspasari.  (2013).  Perencanaan  Partisipatif  Dalam  Pembangunan  Daerah . Jurnal Ilmu Pemerintahan, 25-34.
Akbar Firyal. Muh, Srihandayani Suprapto, Surati. (2018).  Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan  Pembangunan  di  Desa  Jatimulya  Kabupaten  Boalemo. Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 135-142.
Cahyono, Hendry, SE., M.E. (2019). Perencanaan Pembangunan Partisipatif : Teori dan Deskripsi . Sidoarja : Mejatamu
Hamid, Hendrawati, Ir., M.Si, (2018). Manajemen Pemberdayaan masyarakat . Cetakan ke 1 Makassar: De la Macca.
Laily,  Elida  Imro’atin  Nur.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik , 299-303.
Miles, M.B & Huberman A.M. (2007), Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992 . Jakarta: Universitas Indonesia.
Ndraha,  Taladziluhu.  (1990). Persiapan  Masyarakat  dalam  Pembangunan .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Nurcholis,  Hanif.  (2009). Pedoman  Pengembangan  Perencanaan  Pembangunan  Partisipatif Pemerintah Daerah: Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah . Jakarta : Grasindo.
Pasaribu, I.L., dan Simajuntak, B. (1982). Sosiologi Pembangunan . Bandung: Tarsito.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  No. 05/PRT/M/2021  tentang  Petunjuk  Operasional  Pengelolaan  Dana  Alokasi  Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021.
Rahman,  Chairul  (2016).  Pemberdayaan  Partisipasi  Masyarakat    Dalam  Pembangunan Desa. Jurnal Wedana , 189-199.
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) . Cetakan Ke-22, Bandung: CV. Alfabeta.
Sulam,  Muniyati.  (2019).  Penerapan  Model  Pembangunan  Partisipatif  Dalam  Dinamika Pembangunan  Di  Desa  Mekarsari  Kecamatan  Cimerak  Kabupaten  Pangandaran. Jurnal Moderat , 153-161.
Sutarta, A. (2002). Perencanaan Daerah Partisipastif . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Tawai,  Adrian  Dr.,  S.Sos,  Yusuf,  Muh,  Dr.  S.Sos,  M.Si.  (2017). Partisipasi  Masyarakat dalam Pembangunan. Cetakan Pertama. Kendari: Literacy Institute