Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 365-370| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3339.365-370

## PERJANJIAN NOMINEEDAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT SISTEM HUKUM POSITIP INDONESIA
Linda Vianty Mala Takko I Nyoman Putu Budiartha, Anak Agung Sagu Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia lindavianty@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com

## Abstrak
Prosedur perpindahan hak atas tanah kepemilikan rumah atau yang ditempati oleh WNA yang bertempat tinggal di Indonesia telah diatur dengan peraturan menteri atau kepala badan pertanahan yang dilakukan dengan proses mendaftarkan tanah itu dengan maksud tujuannya untuk memberikan suatu kepastian hukum ataupun memberikan perlindungan  hukum  unruk  yang  memiliki  hak  atas  suaru  bidang  rumah  dan  tanah,  satuan  akan  rumah  susun ataupun  hak-hak  yang  dimiliki  lainnya  agar  sekiranya  untuk  membuktikannya  mudah  bahwa  memang  benar sebagai pemilik hak tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tata cara pelepasan atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing berkedudukan di Indonesia. Penelitian yang dipergunakan  adalah  tipe  penelitian  hukum  normatif.  Mengenai  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  terbagi atas Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama yang menjadi dasar kajian dari penulisan penelitian ini. Dari pemaparan penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur penyerahan hak atas tanah kepernilikan hunian menetap oleh WNA yang berkedudukan di Indonesia telah dibuat aturannya dengan peraturan menteri atau kepala badan  pertanahan  yang  dilakukan  dengan  proses  mendaftarkan  tanah  itu  dengan  maksud  tujuannya  untuk memberikan  suatu  kepastian  hukum  ataupun  memberikan  perlindungan  hukum  untuk  yang  memiliki  hak  atas suatu bidang rumah dan tanah, satuan akan rumah susun ataupun hak-hak yang dimiliki lainnya agar sekiranya untuk membuktikannya mudah bahwa memang benar sebagai pemilik hak tersebut.
Kata kunci: Perjanjian Nominee, Sistem Hukum Positif.

## Abstract
The  procedure  for  transferring  land  rights  to  house  ownership  or  those  occupied  by  foreigners  residing  in Indonesia has been regulated by a ministerial regulation or the head of the land agency which is carried out by the process of registering the land with the aim of providing legal certainty or providing legal protection for those who have rights over land. A plot of houses and land, units of apartment or other rights owned so that it is easy to  prove  that  it  is  true  that  they  are  the  owner  of  these  rights.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the procedures for the release or transfer of rights to the ownership of a residential or residential house by foreigners domiciled in Indonesia. The research used is a type of normative legal research. Regarding the source of legal materials used, it is divided into primary legal materials, which are the main legal materials which are the basis for the study of the writing of this research. From the presentation of the research it can be concluded that the procedures for the transfer of rights to land for permanent residential ownership by foreigners who are domiciled in Indonesia have been regulated by the ministerial regulation or the head of the land agency which is carried out by the process of registering the land with the aim of providing legal certainty or providing legal protection for who has the right to a plot of house and land, unit of apartment or other rights owned so that it is easy to prove that it is true that it is the owner of these rights.
Keywords: Nominee Agreement, Positive Legal System.

## I. PENDAHULUAN
Hukum  positif  Indonesia  pada  pokoknya  mengenai  perjanjian  kaitannya  dengan  badan  usaha  di Indonesia memang didorong perkembangannya, banyak dilakukan suatu perjanjian skala besar sampai melintasi  batas  wilayah  negara  oleh  perusahaan  berbentuk  Perseroan  Terbatas.  Bahwa  Perseroan terbatas sebagai bentuk perusahaan lazim dilakukan perjanjian sampai melintasi Negara Asing, karena merupakan perusahaan dominan ( Ima Nurhayati, 1995 1 ). Indonesia memiliki salah saru sektor utama yaitu sektor perekonomian yang akan mendongkrak perekonomian Indonesia dan juga perekonomian rakyat Indonesia. Dengan adanya evolusi perekonomian di Indonesia, hal itu harus perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
Istilah  perjanjian  merupakan  terjemahan  dari  kata  overeenkomst  yang  berasal  dari  bahasa Belanda atau  contract yang berasal dari bahasa  Inggris (Dona Budi Kharisma, 2013:11). Van Dunne mengartikan perjanjian sebagai  suatu  hubungan hukum  antara dua pihak  atau lebih berdasarkan  kata sepakat untuk menimbulkan akibat hokum ( Novina Sri Indraharti, 2014: 18 ). Tujuan dari adanya hukum perjanjian diharapkan dapat meningkatkan kepastian, keadilan, dan prediktabilitas (predictability) dan pada saat yang bersamaan menjadi alat bagi para pihak untuk mengelola risiko (risk management tool) ( Gayo, 2015: 486 ).
Perjanjian  Nominee  adalah  salah  satu  jalan  yang  diberikan  untuk  WNA  yang  kemungkinan mempunyai  hak  milik  atas  suatu  tanah  yang  tidak  diperbolehkan  oleh  UUPA  ialah  dengan menggunakan  cara  melakukan  suatu  transaksi  jual  beli  tetapi  dengan  menggunakan  atas  nama  WNl, dengan cara itu secara yuridis formal tidak menyalahi aturan yang telah berlaku saat ini. Di Lain hal itu dibuatnya suatu  kesepakatan antara WNI dengan WNA yaitu dengan diberikannya kuasa,  yang telah diberikannya hak tidak dapat ditarik kembali oleh yang memberikan kuasa diberikannya kewenangan untuk yang diberikannya kuasa dimana untuk melaksanakan Semua proses hukum terkait hak milik atas suaru tanah ( Maria SW Sumarjono, 2006 62 ).
Dalam konsep kepemilikan tanah dan/atau rumah dan juga dalam membangun suatu perumahan baik itu untuk WNI maupun WNA hal tersebut telah diatur dalam undang-undang. Karena keinginan pasar dan juga keadaan ekonorni global menyebabkan seluruh hal yang mencakup akan kepemilikan rumah tempat tinggal yang dihuni WNA, masih kurang untuk diatur guna membuat suasana yang aman guna adanya pendanaan dari luar perihal penyediaan kepemilikan akan rumah dan juga properti.
Di lain pihak, permasalahan itu menghadapi dilema, yaitu prinsip nasionalitas yang dipercayai dengan kepemilikan atas tanah dan juga bangunannya yang telah diserahkan untuk WNI sebagai untuk memenuhi  hak  asasi  yang  telah  disetujui  dalam  aturan  perundang-undangan.  Kemungkinan  Orang Asing  atau  WNA  untuk  membeli  dan  memiliki  rumah  dengan  status  hak  atas  tanah  tertentu  disusun aturan melalui PP Nomor 103 Tahun 2015 ten tang Pernilikan Ru mah Tempat Tinggal atau Hunian oleh orang A sing yang berkedudukan di Indonesia.
Berkaitan dengan adanya asas nasionalitas dan pada sisi lain adanya di luar warga Indonesia yang ingin membayar dan rnemiliki hunian dengan status hak atas tanah tertenru, dapat menimbulkan peluang atau celah dilakukannya perjanjian Nominee antara WNI dengan WNA.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  103  tahun  2015  tentang Pemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian  Oleh  Orang  Asing  yang  Berkedudukan  di  Indonesia yang  selanjutnya  disebut  PP  No.  103  Tahun  2015,  maka  warga  negara  asing  dapat  memiliki  rumah hunian atau tempat tinggal di Indonesia dengan ketentuan rumah tersebut harus berada diatas hak pakai dan hak pakai diatas hak milik  sesuai dengan ketentuan pasal 4 PP Nomor 103 Tahun 2015. Hal ini bukan  berarti  bahwa  warga  negara  asing  dapat  memiliki  hak  milik  atas  tanah  di  Indonesia.  Merujuk pada  ketentuan  pasal  21  ayat  (1)  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang  selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1960, menyatakan bahwa warga negara asing tidak dapat memiliki suatu tanah dengan hak milik atas tanah. Maka warga negara asing yang tinggal di Indonesia hanya memiliki hak pakai atas tanah negara atau hak pakai yang berada  diatas  lahan  atau  tanah  hak  milik,  terhadap  hunian  atau  tempat  tinggal  yang  ditempatinya  di Indonesia ( A.A. Ratih Saraswati 2016 ).
Dari  penelitian  ini  terdapat  beberapa  referensi  dalam  proses  penulisan  penelitian  ini,  yaitu penelitian yang dilakukan oleh A.A. Ratih Saraswati, I Ketut Westra, Perjanjian “Nominee Berdasarkan Hukum Positif Indonesia”. Johan’s Kadir Putra , Rada Alfathania.H “Asas Kebangsaan dalam Perjanjian Nominee  u ntuk  Memperoleh  Hak  Milik  Atas  Tanah”. Tri  Wahyu  Surya  Lestari “Komparasi  Syarat Keabsahan Sebab yang Halal dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah”
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  tata  cara  pelepasan  atau  pengalihan  hak  atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing berkedudukan di Indonesia serta untuk mengetahui akibat hukum perjanjian Nominee menurut Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang  Pemilikan  Rumah  Tempat  Tinggal  atau  Hunian  Oleh  Orang  Asing  Yang  Berkedudukan  di Indonesia.
Tipe  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  tipe  penelitian  hukum  normatif.  Mengenai  sumber  bahan hukum  yang  digunakan  terbagi  atas  Bahan  Hukum  Primer  adalah  bahan  hukum  yang  utama  yang menjadi dasar kajian dari penulisan penelitian ini. Bahan Hukum sekunder adalah adalah bahan hukum yang  digunakan  untuk  menunjang  atau  membantu  dalam  memberikan  pemahaman-pemahaman  dan gambaran-gambaran  serta  teori-teori  hukurn  yang  digunakan  untuk  mengulas  dan  memecahkan persoalan-persoalan yang akan di teliti di dalam penelitian penulisan proposal skripsi. Bahan Hukum Tersier  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  pedoman  dan  interpretasi  bagi  bahan  hukum  tingkat pertama  dan  kedua.  Untuk  memperoleh  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier,  maka  teknik inventarisasi  atau  penelusuran  bahan  hukum  yang  bersangkutan  kemudian  diklasifikasikan  atau dikelompokkan  dan  didokumentasikan,  dicatat,  dikutip,  diringkas,  ditinjau  sesuai  kebutuhan  dengan rnenggunakan pendekatan kualitatif. Setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul, maka akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pengolahan bahan hukum yang sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Prosedur Pelepasan atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Orang Asing Berkedudukan Di Indonesia
Pada kenyataannya adalah  seiring dengan semakin  tingginya perbuatan akan perjanjian  yang dengan maksud  untuk  mengalihkan  hak  atas  suatu  tanah  dengan  cara  dibawah  tangan  atau  tidak  dihadapan PPAT, maka dengan itu setiap peralihan hak atas suatu tanah jika tidak bisa dibuktikannya dengan akta tanah yang dibuat oleh PPAT, maka pengalihan hak atas tanah itu tidak dapat terjadi, dengan itu pemilik hak  atas  tanah  yang  baru  tidak  akan  dilengkapi  dengan  sertifikat  tanah.  Kasus  seperti  ini  adalah merupakan  kerugian yang diaiami pemilik hak atas tanah  yang baru, dikarenakan pemilik  yang baru tidak  akan  kuan  untuk  membuktikan  tanah  itu  miliknya  karena  tidak  dilengkapi  dengan  surat  tanah tersebut.
Dengan dibarenginya pemberi kuasa memberikan penguat bukti, penyetujuan yang melewati batas  kekuatan  yang  mengikat  dihitung  mulai  saat  kuasa  melaksanakan  penyetujuan  dengan  pihak ketiga. Bagaimana jika kuasa yang diberikannya itu tidak menjadikannya wakil langsung tetapi hanya menjadi sebagai kuasa penghubung. Namun kuasa penghubung itu melakukan suatu tindakan langsung dengan untuk dan atas nama yang memberikan kuasa. Pihak ketiga dengan itikad baik telah mengira kuasa memang benar sebagai perwakilan yang mendapat volmacht dari yang memberi kuasa. Dalam hal seperti ini pihak ketiga yang beritikad baik harus melindungi. Dengan demikian persetujuan yang telah diikat antara si kuasa dengan pihak ketiga tadi dianggap sah dan mengikat kepada pemberi kuasa dengan pembatasan.
Dengan  uraran-uraian  di  atas,  maka  disini  dapat  disimpulkan  bahwa  di  daiam  peralihan  hak diharuskan  untuk  dilakukan  pendaftaran  peralihan  hak  secara  langsung,  sehingga  peralihan  hak  ini dapat menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah yang belum mengalihkan haknya. Dan pada  dasarnya  pemerintah  menganjurkan  untuk  segera  melakukan  pendaftaran  peralihan  hak  untuk menjamin kepastian hukum tersebut.
WNA yang mampu mempunyai hunian di Indonesia ialah WNA yang dimana keberadaannya di Indonesia dapat mendukung bagi perkembangan pembangunan nasional, yaitu dengan mempunyai dan  juga  mendukung  perekonomian  di  Indonesia  dengan  menanam  modal  guna  mempunyai  hunian untuk menetap di Indonesia. Bila WNA itu sudah tidak memenuhi persyaratan, dengan jangka dua belas bulan harus membebaskan hak pakai atas negara (HPTN) dimana pihak berkepentingan kepada pihak lain  yang telah melengkapi persyaratan. Apabila suatu  kewajiban  tersebut  tidak terpenuhi, hak pakai terhapus  karena  tanah  itu  telah  menjadi  tanah  negara.  Terhadap  Hak  pakai  di  atas  tanah  hak  milik, terjadi  wanprestasi  menyebabkan  tanah  beserta  bangunan  diatasnya  menjadi  kepunyaan  pemilik  hak atas  tanah  yang  bersangkutan.  Menjadi  akibat  daripada  asas  pemisahan  horizontal,  yaitu  pemilikan bangunan yang terpisah dari penguasaan tanahnya, maka terhadap Warga negara asing dapat diberikan Hak Pakai.
Secara  yuridis  apabila  ingin  mengalihkan  Hak  Miliknya  kepada  WNA  melalui  hak  sewa bangunan ataupun hak pakai dikarenakan terdapat asas pemisahan horizontal yang diikuti oleh hukum tanah Indonesia, yang artinya itu merupakan pemilikan yang secara terpisah dengan penguasaan akan tanah  itu  terkecuali  apabila  secara  langsung  kepemilikan  akan  bangunan  dan  juga  penguasaan  akan tanah  itu  berada  di  suatu  tangan.  Keadaan  seperti  ini  menurut  yuridis  tidak  menyebabkan  adanya permasalahan  apabila  dialami  oleh  sesama  warga  negara  Indonesia.  Apabila  keadaan  seperti  itu
dilaksanakan  untuk  warga  negara  asing,  secara  yuridis  hal  itu  tidak  bisa  dipertanggung  jawabi dikarenakan tidak sejalan dengan UU karena aturan yang dilanggar yani pada Pasal 26 Ayat 2 UUPA. Memang secara yuridis keadaan seperti itu bukan melambangkan akan pengalihan hak, tetapi menurut substansial keadaan seperti ini adalah pengalihan akan hak yang dilaksanakan tidak langsung.
Sebagai  isyarat  dengan  pengalihan  akan  hak  dengan  cara  tersembunyi  ini,  contohnya  yang dapat terjadi yaitu
(1) Biaya penyewaaan diberikan sekalian ataupun biaya alternatif untuk mengalihkan hak pakai jumlah yang diberikan hampir sama dengan dengan harga tanah tersebut
(2) Batas waktu akan perjanjian melewati suatu batasan yang wajar.
Yang mempunyai tanah itu dapat meminta tanah yang ia miliki itu hanya apabila telah melunasi lagi dengan harga yang sama dengan tanah itu, ataupun yang lain. Dalam praktik hukum, penegasan akan tanah dapat juga dilangsungkan berdasarkan suatu kesepakatan, yang setelah itu menciptakan hal baru yang sifatnya turunan atas tanah yang dimana awalnya telah dipunyai akan hak tertentu. Apabila masih  di  dalam  wilayah  masih  dapat  dimungkinkan  oleh  UU  yang  berlaku  saat  ini,  praktik  itu  perlu akan  dilihat  mengenai  kaitannya  dengan  barangkali  kepemilikan  hunian  tempat  tinggal  yang  dihuni oleh warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia ( Budi Harsono, 2008:287 ).

## 2. Akibat Hukum Perjanjian Nominee Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor103  Tahun  2015  Nominee  kerap  diserupakan  dengan  istilah  peminjaman  atas  nama,  menurut surat kuasa yang telah dibuat sebelumnya dari pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa, Warga negara asing meminjam  nama WNI unruk dicantumkannya nama WNI itu  sebagai  yang  mempunyai sertifikat  akan  kepemilikan  tanah  itu,  akan  tetapi  WNI  itu  berlandaskan  akan  surat  pernyataan  yang telah mereka buat sebelumnya acap kali melakukan wanprestasi atas kepemilikan akan tanah itu yang sebenamya  dimiliki  WNA  yang  telah  mengeluarkan  biaya  untuk  melaksanakan  transaksi  akan  tanah itu.
Secara implisit suatu kesepakatan Nominee mempunyai faktor-faktor yaitu adanya kesepakatan penyerahan kuasa yaitu benefical owner sebagai memberikan kuasanya kepada Nominee sebagai yang menerima  kuasa  yang  berdasarkan  akan  suatu  pemberian  kepercayaan  dari  beneficial  owner  kepada Nominee ( Roestamy Martin, 2011:207 ).
Dengan  demikian  perjanjian  Nominee  ialah  kesepakatan  yang  mempergunakan  kuasa  yaitu kesepakatan yang menyepakati WNI mengalihkan akan kuasanya kepada WNA agar dapat melaksana kan  segala  perbuatan  hukum  untuk  tanah  yang  dimilikinya.  Dalam  nota  kesepahaman  atau  juga  bisa disebut hukum kontrak yang pada umumnya diketahui terdapat 5 asas yang penting, antara lainnya yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacra sunt servanda, asas itikad baik, dan  asas kepribadian ( Sunaryo 2009:9 )
Sebelum para pihak yang bersangkutan mencapai umur untuk membuat perjanjian, tidak dapat dibuat  perjanjian  Nominee  yang  syah,  juga  tidak,  sekalipun  yang  bertindak  adalah  orang  tua  atau walinya,  demi  untuk  kepentingan  mereka.  Sebaliknya,  mereka  yang  telah  berusia  21  tahun,  (pemah menikah) cakap untuk membuat perjanjian Nominee, tanpa bantuan orang tua atau walinya, sekalipun untuk membuat perjanjian mereka mernerlukan kesepakatan (A. Pitlo, 1970 193)
Dengan adanya perjanjian Nominee, terjadi bahwa suatu hal tertentu atau suatu kelompok hal tertentu termasuk dalam hal ini rumah tinggal atau hunian. Dengan demikian, maka akan terjadi, bahwa dalam satu peristiwa dengan perjanjian Nominee, terdapat kesepakatan para pihak. Hal itu disebabkan karena hal tertenru dalam hal ini rumah tinggal tersebut semua tercantum atas nama, sehingga tak akan ragu-ragu  unruk  menentukan  siapa  pemilik  rumah  hunian  tersebut.  Konsekuensinya  apabila  rumah tinggal hunian dalam perjanjian, hanya disebutkan secara umum, tidak menyebutkan identitas rumah tersebut secara terperinci, maka yang terbukti dari perjanjian, hanyalah harga/nilai dari rumah tersebut, sehingga  yang  dapat  dituntut  berdasarkan  perjanjian,  hanyalah  nilai  rumah  tersebut,  bukan  hak miliknya.Dengan ketentuan yang demikian, maka perselisihan antara para pihak dapat dihindarkan dan nampaknya memang adil.
Dengan  adanya  perjanjian  Nominee  maka  akibat  hukum  bagi  para  pihak  menurut  Undang- undang  No. 103 Tahun 2015 yaitu pasal 10 menentukan sebagai berikut:
1. Jika orang asing atau ahli waris yang memiliki rumah berdasarkan hak guna tanah atau orang yang memiliki  rumah  menurut  kesepakatan  dengan  pemegang  hak  atas  tanah  tidak  lagi  menetap  di
Indonesia wajib melepaskan atau melepaskan haknya atas rumah dan tanah dalam waktu satu tahun. Transfer ke pihak lain, berkualifikasi.
2. Jika  hak  atas  rumah  dan  tanah  tidak  dilepaskan  atau  dialihkan  kepada  pihak  lain  yang  memenuhi persyaratan dalam jangka  waktu yang disebutkan pada ayat  I, maka rumah tersebut akan dilelang oleh  negara.Jika  rumah  dibangun  berdasarkan  hak  guna  tanah  atas  tanah  rnilik  negara,  rumah tersebut akan menjadi Milik pemilik hak atas tanah yang relevan. Jika rumah dibangun di atas tanah sesuai kesepakatan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh kesimpulan bahwa:
1. Prosedur penyerahan Hak atas tanah kepernilikan hunian menetap oleh WNA yang berkedudukan di Indonesia  telah  dibuat  aturannya  dengan  peraturan  menteri  atau  kepala  badan  pertanahan  yang dilakukan dengan proses mendaftarkan tanah itu dengan maksud tujuannya untuk memberikan suatu kepastian  hukum  ataupun  memberikan  perlindungan  hukum  untuk  yang  memiliki  hak  atas  suatu bidang  rumah  dan  tanah,  satuan  akan  rumah  susun  ataupun  hak-hak  yang  dimiliki  lainnya  agar sekiranya untuk membuktikannya mudah bahwa memang benar sebagai pemilik hak tersebut. Obyek pendaftaran  tanah  dan  bangunan  rumah  tinggal  antara  lain  meliputi  tanah  negara.  Tetapi,  ada beberapa hal yang khusus, seperti harus dirnulai dengan perjanjian antara pemegang hak atas tanah dan selanjutnya berdasarkan akta kuasa menjual substitusi dilakukan permohonan hak kepada Badan Pertanahan  Negara  (BPN)  untuk  proses  peralihan  hak  atas  bangunan  rumah  tinggaJ  menjadi  hak pakai  kepada dan  atas nama Warga  negara asing. Kekuatan Surat/Akta Kuasa Menjual Substitusi bagi Warga negara asing sebagai alat bukti otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk  proses  permohonan  peralihan  hak  rumah  tinggal  menjadi  hak  pakai  kepada  dan  atas  nama Warga  negara  asing.  Sehubungan  dengan  telah  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 4-0 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
2. Akibat hukum perjanjian Nominee menurut PP No. 103 Tahun 2015, yaitu jika orang asing atau ahli waris yang merniliki rumah berdasarkan hak guna tanah atau orang yang memiliki rumah menurut kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah tidak lagi menetap di Indonesia, ia wajib rnelepaskan atau  melepaskan  haknya  atas  rumah  dan  tanah  dalam  waktu  satu  tahun.  Transfer  ke  pihak  lain, berkualifikasi. Jika hak atas rumah dan tanah tidak dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan dalam jangka waktu yang disebutkan pada ayat I, maka rumah tersebut akan dilelang oleh negaraJika rumah dibangun berdasarkan hak guna tanah atas tanah milik negara, rumah tersebut akan menjadi Milik pernilik hak atas tanah yang relevan. Jika rumah dibangun di atas tanah sesuai kesepakatan.

## 2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:
1. Kepada pejabat notaris agar lebih rneningkatkan sumber daya manusia tentang perjanjian Nominee dan memberikan informasi kepada para pihak yang membuat perjanjian Nominee.
2. Kepada para pihak yang membuat perjanjian Nominee wajib mentaati dan rnelaksanakan perjanjian dengan  itikad  baik  dengan  tujuan  agar  perjanjian  yang  dibuat  sudah  merniliki  kepastian  hukum tentang hak dan kewajibannya berjalan kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA
Gayo, A. A. (2015). Dinamika Legislasi Hukum Islam: Analisa atas Upaya Pembentukan Hukum Perikatan Syariah. Jurnal RechtsVinding , Vol 4 (3). Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia . Djambatan. Jakarta.
Indraharti, & Sri, N. (2014). Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan). Jurnal Hukum Prioris , Vol 4 (1).
Lestari, T. W. S. (2017). Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah. Yudisia , Vol 8 (2). Martin, R. (2011). Konsep-konsep Hukum kepemilikan Properti bagi Orang Asing Dihubungkan dengan Hukum Pertanahan . Alumni Bandung.
Nurhayati, I. (1995). Ulasan Tentang Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas . PT. Mandar Maju. Jakarta. Putra, J. K., & Alfathania.H, R. (2020). Asas Kebangsaan Dalam Perjanjian Nominee Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah. IUS Kajian Hukum Dan Keadilan , Vol 8 (2). Saraswati, A. A. R., & Westra, I. K. (2016). Ratih Saraswati, I Ketut Westra, Perjanjian Nominee Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Kertha Semaya , Vol 4 (2). Sunaryo. (2009). Hukum Lembaga Pembiayaan . Sinar Grafika. Jakarta. Sumarjono SW, M.  (2015). Kebijakan Pertanahan Antara Regufasi dan Implementasi . Kompas. Jakarta.