INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 4890-4902 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kerugian Anak Di Bawah Umur Akibat Pengalihan Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Sebagai Warisan Oleh Ayahnya Tanpa Ijin Pengadilan
Theresia Clairine 1 ✉ , Veronica Komalawati 2 , Fatmi Utarie Nasution 3
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
Email: theresia19002@mail.unpad.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Anak yang merupakan ahli waris dari orang tuanya, berhak untuk mewarisi hak milik atas tanah ibunya yang sudah meninggal dunia, sekalipun masih di bawah umur. Namun, anak yang masih di bawah umur belumlah cakap hukum, sehingga ayahnya yang masih hidup dan menjalankan kekuasaan orang tua haruslah mewakili anaknya dalam mengelola dan mengurus hak milik atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan. Ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan serta KHI melarang ayah untuk menjual hak milik anaknya yang masih di bawah umur atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan, kecuali kepentingan anak menghendakinya dan harus dilakukan dengan didasarkan kepada penetapan pengadilan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  cara  pengalihan  hak  milik  anak  di bawah umur atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan oleh ayahnya dan merumuskan akibat hukum apabila pengalihan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  menitikberatkan  penelitian  pada  bahan  hukum  primer, tersier, dan sekunder.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan hak milik anak di bawah umur atas tanah yang diperoleh sebagai warisan oleh ayahnya harus dilakukan hanya jika kepentingan anak menghendakinya  dan  dilakukan  hanya  berdasarkan  kepada  ijin  dari  pengadilan  sebagai  bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Akibat hukum jika ayah melakukan pengalihan hak milik atas tanah anaknya yang masih di bawah umur tanpa adanya ijin dari pengadilan adalah ayah dapat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi anak, sehingga anak berhak untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya agar hak-haknya dapat dipulihkan.
Kata Kunci: Anak Di Bawah Umur, Kekuasaan Orang Tua, Peralihan Hak Milik  Atas Tanah
Abstract
Children who are heirs of their parents have the right to inherit property rights to the land of their deceased mother, even though they are still minors. However, children who are still minors are not yet legally competent, so the father who is still alive and doing parental authority must represent his child in managing and administering the property rights to the land he obtained as an inheritance. Legal provisions in the Marriage Law and Compilation of Islamic Laws prohibit the sale of property rights to the land of minor children they have inherited, unless the child's interests require it and this must be done based on a court decision. The aim of this research is to find out how a minor child's ownership rights to land which he inherited as an inheritance can be  transferred by his father and to formulate the legal consequences if the transfer is carried out without permission from the court. The approach method used is normative juridical with an emphasis on research on primary, tertiary and  secondary legal materials. The results of the research show that the transfer of property rights owned by minor children over land obtained as an inheritance by the father must be carried out only if the child's interests require it and is carried out only based on permission from the court as a form of protection of  the  child's  rights  as  regulated  in  the  Child  Protection  Law.  The  legal  consequence  if  the  father transfers ownership rights owned by his minor child's land without permission from the court is  that the father can be deemed to have committed an unlawful act which could cause harm to the child, so that the child has the right to demand compensation for the losses he has experienced Keywords: Minors, Parental Authority, Transfer of Land Ownership Rights

## PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang bahagia serta kekal dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha esa. (Sonny Dewi Judiasih,  2015)  Pasal  45  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  telah  menegaskan  bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka  dengan  sebaik-baiknya.  Disamping  tanggung  jawab  tersebut,  Pasal  47  ayat  (1) Undang-Undang Perkawinan juga mengatur bahwa orang tua memiliki wewenang untuk menguasai anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah sampai anak tersebut mencapai usia dewasa. Wewenang tersebut disebut juga dengan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua akan meliputi kekuasan orang tua atas pribadi sang anak dan kekuasaan orang tua atas harta kekayaan sang anak (Ali Afandi, 1986).
Anak di bawah umur dapat memiliki harta kekayaan melalui hibah atau warisan dari salah satu atau kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia (Eman Suparman, 2011). Anak  merupakan  ahli  waris  menurut  undang-undang  yang  paling  berhak  dan  paling diutamakan dalam mendapatkan warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia
(Eman Suparman, 2011). Oleh karena itu, ketika ibu dalam suatu keluarga telah meninggal dunia,  maka  anaknya  merupakan  ahli  waris  yang  paling  berhak  dalam  mewarisi  harta kekayaan ibunya, meskipun anak masih di bawah umur.
Anak  di  bawah  umur  belumlah  memiliki  kapasitas  hukum  yang  cukup  dalam bertindak dan melakukan perbuatan hukum dikarenakan anak yang masih di bawah umur masih sangat rentan terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya dan masih sangat muda dalam pemikiran serta pengalaman hidupnya (Amanda T.S., 2020). Oleh karena itu, ketika terdapat anak di bawah umur yang mendapatkan warisan dari ibunya yang telah meninggal dunia,  maka  ayah  yang  menjalankan  kekuasaan  orang  tua  terhadap  anaknya  dan  masih hidup, akan menjadi pihak yang mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum dan pengelolaan terkait harta warisan yang didapat dari ibunya.
Wewenang ayah dalam pengelolaan dan pengurusan hak milik atas tanah anaknya yang masih di bawah umur tersebut, memiliki batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak  diperbolehkan  untuk  memindahkan  hak  atau  menggadaikan  barang-barang  tetap yang dimiliki oleh anaknya yang masih belum dewasa terkecuali untuk kepentingan anaknya. Pasal  106  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  selanjutnya  disebut  dengan  KHI  juga menyatakan  bahwa  orang  tua  memiliki  kewajiban  untuk  merawat  dan  mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa, namun tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau menggadaikannya  kecuali  karena  keperluan  yang  mendesak  jika  kepentingan  dan keselamatan  anak  itu  menghendaki  atau  terdapat  suatu  kenyataan  yang  tidak  dapat dihindarkan.
Ketentuan-ketentuan hukum di atas menunjukkan bahwa kekuasaan orang tua yang dipegang  oleh  ayah  bukanlah  kekuasaan  yang  dapat  dilakukan  sewenang-wenang  dan tanpa batas, melainkan harus tetap memperhatikan dan melindungi hak anak sebagai subjek hukum seutuhnya. Namun, dalam kenyataannya masih banyak orang tua khususnya pihak ayah yang melalaikan kewajibannya untuk menjaga hak milik atas tanah milik anaknya yang masih di bawah umur. Ayah menjual dan menggadaikan hak milik atas tanah yang dimiliki oleh  anaknya  tanpa  memikirkan  kepentingan  sang  anak  dan  tanpa  mempedulikan persyaratan-persyaratan  mengenai  pengalihan  harta  kekayaan  anak  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan.
Didasarkan  kenyataan  tersebut,  maka  anak  di  bawah  umur  dapat  dirugikan  oleh ayahnya dan kehilangan harta warisan yang diperolehnya sebelum anak tersebut dewasa. Kenyataan  tersebut  telah  bertentangan  dengan  asas  dan  ketentuan  hukum  yang  diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak haruslah dilindungi hak- haknya  dengan  berdasarkan  kepada  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  melanggar ketentuan hukum dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa selama masih berada dalam pengasuhan orang tua, setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari  perlakuan  eksploitasi  ekonomi  dan  perlakuan  ketidakadilan  berupa  penjualan  atau pemindahtanganan harta kekayaan yang merupakan hak milik sang anak.

## Permasalahan
Berdasarkan  uraian  di  atas,  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Bagaimanakah pengalihan hak milik anak di  bawah umur atas tanah yang diperoleh sebagai  warisan  dapat  dilakukan  oleh  ayahnya  dikaitkan  dengan  Undang-Undang Perlindungan Anak ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi pengalihan hak milik anak di bawah umur atas tanah yang diperoleh sebagai warisan oleh ayahnya tanpa ijin pengadilan dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis-normatif,  yaitu  penelitian hukum dititikberatkan pada bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum primer yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  serta  buku-buku  tentang  hukum  perdata serta perlindungan anak serta bahan hukum tersier yang dapat berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, pengkajian, sumber yang berasal dari internet dan lain sebagainya.
Sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  Kompilasi  Hukum  Islam,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  yang  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak.  Sumber hukum  sekunder  berupa  bahan  kepustakaan,  yaitu  buku-buku,  dan  jurnal  hukum.  Serta sumber  hukum  tersier  berupa  kamus  Bahasa,  kamus  hukum,  serta  berita-berita  di  situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengalihan Hak Milik Anak Di Bawah Umur Atas Tanah Yang Diperoleh Sebagai Warisan Oleh Ayahnya
Anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan akan dianggap sebagai anak sah. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah. Perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan hukum antara suami dengan isteri serta hubungan hukum suami dan istri sebagai orang tua dengan anaknya. Hubungan hukum antara orang tua dan anaknya tersebut akan menimbulkan akibat hukum berupa hubungan keperdataan yang mengikat kedua orang tua dengan anaknya dimana hal tersebut  akan berkaitan erat dengan peristiwa hukum pewarisan (Riduan Syahrani, 2004).
Anak merupakan ahli waris yang secara hukum paling berhak dalam mendapatkan warisan berupa harta peninggalan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Hal yang dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya adalah hak atas harta kekayaan, baik yang berupa barang maupun hak dan kewajiban di lapangan hukum harta kekayaan serta dapat dinilai dengan uang (Ahmadi Miru (ed), 2000). Hak milik atas tanah merupakan hak atas harta kekayaan yang  dapat dinilai dengan uang  dan dapat  diwariskan oleh  pewaris kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, ketika ibu dari anak meninggal dunia dan memiliki hak  milik  atas  tanah  semasa  hidupnya,  maka  secara  otomatis  hak  milik  atas  tanah  akan diwariskan kepada anaknya walaupun anaknya tersebut masih di bawah umur.
Hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki  oleh  orang  atas  tanah  (Urip  Santoso,  2010).  Hak  milik  atas  tanah  bersifat  turun temurun  berarti  hak  milik  atas  tanah  dapat  berlangsung  terus  selama  pemiliknya  masih hidup dan bila pemiliknya sudah meninggal dunia, maka hak miliknya akan dilanjutkan oleh ahli warisnya selama memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah (Urip Santoso, 2010).
Anak yang masih di bawah umur belumlah cakap hukum. Oleh karena itu, ketika anak mewarisi hak milik atas tanah dari ibunya yang telah meninggal dunia, secara hukum anak belum dapat mengelola dan mengurus hak milik atas tanah warisan ibunya secara mandiri. Dengan begitu, anak masih harus diwakili oleh orang dewasa yang telah cakap hukum yaitu ayahnya yang masih hidup dan menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Kekuasaan orang tua yang dijalankan oleh ayah terhadap anaknya yang masih di bawah umur, memberikan wewenang kepada ayah untuk dapat mengurus
dan mengelola harta kekayaan anaknya yang berupa hak milik atas tanah sebagai warisan dari ibunya yang telah meninggal dunia.
Pasal 106 ayat (1) KHI mengatur bahwa ayah sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua memiliki wewenang untuk merawat serta mengembangkan hak milik anaknya yang masih di bawah umur atas tanah yang diperoleh sebagai warisan, namun ayah tidak diperbolehkan untuk memindahkan harta kekayaan anaknya atau menggadaikannya terkecuali kepentingan dan keselamatan anak menghendakinya. Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan juga melarang ayah untuk menjual atau menggadaikan harta kekayaan anaknya yang belum dewasa, terkecuali kepentingan anak menghendakinya.
Ketentuan-ketentuan  hukum  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan KHI tersebut  merupakan bentuk  perlindungan  hukum  bagi hak-hak  anak terhadap harta kekayaan yang dimilikinya sebagai warisan serta bentuk pelaksanaan perlindungan hak-hak anak  dengan  berdasarkan  kepada  prinsip  kepentingan  terbaik  anak  serta  penghargaan terhadap  pendapat  anak  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  2  Undang-Undang Perlindungan Anak dan merupakan penegasan akan tanggung jawab ayah sebagai orang tua  yang  menjalankan  kekuasaan  orang  tua  untuk  melindungi  anak  dari  perlakuan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak.
Hak milik atas tanah dapat dialihkan oleh pemiliknya kepada pihak lain dikarenakan adanya  suatu  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  para  pihak,  seperti  jual  beli,  tukar menukar,  hibah,  penyertaan  dalam  modal  perusahaan,  dan  lelang.  (Urip  Santoso,  2010) Perbuatan hukum yang paling sering dilakukan oleh masyarakat dalam pengalihan hak milik atas tanah kepada pihak lain adalah jual beli. Pada dasarnya, anak di bawah umur yang memiliki  hak  milik  atas  tanah  sebagai  warisan  dari  ibunya  yang  telah  meninggal  dunia memiliki wewenang untuk dapat melakukan pengalihan hak milik atas tanah melalui jual beli (Zahra  A.J,  2021).  Namun,  anak  di  bawah  umur  belumlah  cakap  hukum  untuk  dapat melakukan perbuatan hukum. Sehingga ketika butuh untuk dilakukan jual beli hak milik atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan, anak tersebut haruslah diwakili oleh ayahnya yang masih hidup dan menjalankan kekuasaan orang tua.
Pengalihan  hak  milik  anak  di  bawah  umur  atas  tanah  yang  diperolehnya  sebagai warisan  hanya  dapat  dilakukan  dengan  berdasarkan  kepada  ijin  dari  pengadilan  berupa penetapan pengadilan untuk menjamin pengalihan tersebut dilakukan demi kepentingan dan  kesejahteraan  anak.  Ijin  dari  pengadilan  berupa  penetapan  pengadilan  merupakan syarat  utama  dalam  pengalihan  hak  milik  anak  atas  tanah  oleh  ayah  yang  menjalankan kekuasaan orang tua dan mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum pengalihan
tersebut. Ijin dari pengadilan berupa penetapan pengadilan juga dibutuhkan sebagai bukti bahwa orang tua yang mewakili anaknya dalam pengalihan, memiliki kewenangan untuk dapat mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam pengalihan hak milik atas tanah warisan dari ibunya yang telah meninggal dunia.
Hak milik atas tanah baru dapat dianggap beralih sepenuhnya ke pihak lain setelah dilakukannya pendaftaran hak milik  atas tanah ke  Badan Pertanahan Nasional oleh  para pihak  dan  ditandai  dengan  terbitnya  sertifikat  hak  milik  atas  tanah.  (Adwin  Tista,  2019) Pendaftaran pengalihan hak milik atas tanah baru dapat  dilakukan setelah kesepakatan jual beli  telah  selesai  dilakukan  di  antara  para  pihak  dan  dilakukan  di  hadapan  PPAT  yang bertugas untuk membuat akta jual beli.(Etik R. dan Widyarini I.W., 2021) Dalam jual beli hak milik atas tanah dan pembuatan akta PPAT, nama penjual harus sama dengan nama yang tercantum di dalam sertifikat kepemilikan hak atas tanah (Etik R. dan Widyarini I.W. , 2021). Oleh karena  itu, dalam mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk menjual hak milik  atas  tanah  yang  diperolehnya  sebagai  warisan,  ayah  membutuhkan  penetapan pengadilan sebagai bukti bahwa ayah berwenang untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur.
Akta  PPAT  yang  merupakan  syarat  formil  dari  pendaftaran  hak  milik  atas  tanah berfungsi sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa perbuatan hukum jual beli atas tanah telah terjadi di antara para pihak secara sah (Denny S. dan Iksan S., 2019). Para pihak dapat mendaftarkan pengalihan hak milik atas tanah setelah akta PPAT telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sertifikat hak milik atas tanah dapat diterbitkan sebagai bukti yang kuat atas kepemilikan tanah (Denny S. dan Iksan S., 2019). Jika pemegang hak milik atas  tanah  masih  dibawah  umur,  maka  PPAT  akan  meminta  syarat  berupa  penetapan pengadilan yang memberikan ijin kepada orang tua untuk dapat mewakili anaknya dalam pengalihan hak milik atas tanah melalui jual beli (Etik R. dan Widyarini I.W., 2021). Jika syarat penetapan pengadilan telah terpenuhi, barulah pendaftaran pengalihan hak milik atas tanah anak di bawah umur melalui jual beli yang diwakili oleh ayahnya sebagai orang tua dapat dilakukan dan dibuktikan melalui akta PPAT.
Akibat Hukum Pengalihan Hak Milik Anak Di Bawah Umur Atas Tanah Anak Di Bawah Umur Yang Diperoleh Sebagai Warisan Oleh Ayahnya Tanpa Ijin Dari Pengadilan
Setiap manusia akan dipandang dan dilindungi sebagai subjek hukum, bahkan janin yang masih berada dalam kandungan ibunya sudah dianggap sebagai subjek hukum jika kepentingannya membutuhkan pengakuan serta perlindungan hukum. (Mochtar K. dan B. A. Sidharta, 2000) Oleh karena  itu, anak yang telah dilahirkan ke  dunia walaupun belum
cakap hukum dan masih di bawah umur, secara hukum tetaplah akan dianggap sebagai subjek  hukum  seutuhnya  yang  hak-hak  dan  kewajibannya  wajib  untuk  dilindungi  oleh negara.
Sejak lahir, dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia sehingga anak memiliki hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi oleh negara, terutama oleh orang tuanya (Petrus S., 2018). Hal tersebut telah dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 52 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  selanjutnya disebut dengan Undang-Undang HAM yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  dan  negara  serta  hak  anak  diakui sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan ibunya.
Hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi oleh negara, khususnya oleh orang tua sang anak sebagai pihak keluarga terdekat anak. Salah satu hak anak yang wajib dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah hak milik. Hak milik merupakan  hak  untuk  menguasai  sesuatu  dan  merupakan  hak  paling  dasar  yang  dapat dimiliki oleh seorang manusia (Anita D.A.K., 2013). Walaupun anak masih di bawah umur, anak  berhak  untuk  memiliki  hak  milik.  Pasal  36  ayat  (1)  Undang-Undang  HAM  telah menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki hak milik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak milik merupakan hak kodrati setiap manusia sejak manusia dilahirkan, tanpa melihat cakap maupun tidak cakapnya seseorang.  Oleh karena itu, ketika seorang ibu dalam  suatu  keluarga  meninggal  dunia  dan  meninggalkan  hak  milik  atas  tanah  sebagai warisan,  maka  sebagai  subjek  hukum  seutuhnya  yang  berhak  untuk  memiliki  hak  milik, anaknya yang masih di bawah umur berhak untuk mewarisi dan memiliki hak milik atas tanah warisan dari ibunya yang telah meninggal dunia tersebut.
Anak di bawah umur yang belum cakap hukum akan diwakili oleh ayahnya dalam pengelolaan  dan  pengurusan  hak  milik  atas  tanah  yang  diperoleh  sebagai  warisan  dari ibunya yang telah meninggal dunia. Sebagai orang tua yang menjalankan kekuasan orang tua, ayah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus dan menguasai segala harta kekayaan yang dimiliki oleh anaknya yang masih di bawah umur termasuk hak milik atas  tanah  yang  diperoleh  sebagai  warisan.  Namun,  kewenangan  tersebut  haruslah dijalankan  oleh  ayah  dengan  kesadaran  bahwa  segala  hal  yang  dilakukan  adalah  demi kepentingan  terbaik  dan  kesejahteraan  anak.  Oleh  karena  itu,  ketentuan  hukum  dalam peraturan  perundang-undangan  telah  mengatur  bahwa  ayah  tidak  diperbolehkan  untuk menjual atau menggadaikan hak milik atas tanah yang merupakan harta kekayaan anaknya yang  masih  di  bawah  umur  sebagai  warisan  dari  ibunya  yang  telah  meninggal  dunia,
terkecuali  jika  kepentingan  dan  kesejahteraan  anak  menghendakinya  serta  dilakukan dengan  berdasarkan kepada  ijin dari  pengadilan berupa  penetapan  pengadilan  (Djaja S. Meliala, 2015).
Batasan terhadap kewenangan ayah sebagai orang tua tersebut menegaskan bahwa walaupun wewenang ayah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, ayah tidak boleh melakukan perbuatan yang sewenang-wenang dan menimbulkan kerugian bagi anak, seperti menjual hak milik atas tanah anaknya yang masih  di bawah umur tanpa ijin  dari pengadilan dan tidak mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (Ahmadi Miru, 2000). Sebagai subjek hukum seutuhnya yang diakui dan dilindungi oleh hukum, Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang  HAM  telah  menyatakan  bahwa  tidak  ada  seorangpun  yang  boleh merampas hak milik seseorang secara sewenang-wenang. Hak milik atas tanah merupakan bagian  dari  hak  milik  pribadi  yang  termasuk  ke  dalam  hak  asasi  manusia  yang  kodrati, sehingga  tidak  boleh  diabaikan  atau  dirampas  secara  sewenang-wenang  oleh  siapapun, termasuk  oleh  ayah  sebagai  orang  tua  yang  menjalankan  kekuasan  orang  tua  dalam mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk mengelola hak milik atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan.
Namun,  pada  kenyataannya  masih  banyak  orang  tua  khususnya  pihak  ayah  yang tidak mengikuti ketentuan hukum mengenai pengalihan hak milik anak di bawah umur atas tanah dan tidak melindungi hak milik anaknya tersebut dengan menjual atau menggadaikan hak milik atas tanah milik anaknya tanpa adanya ijin  dari  pengadilan  berupa penetapan pengadilan  dan  dilakukan  bukan  untuk  kepentingan  anak  melainkan  hanya  untuk keuntungan pribadi sang ayah.
Perbuatan  pihak  ayah  yang  menjual  hak  milik  atas  tanah  anaknya  yang  masih  di bawah umur tanpa adanya penetapan pengadilan dan dilakukan bukan untuk kepentingan sang anak dapat menimbulkan kerugian bagi anak. Kerugian tersebut timbul dikarenakan anak yang masih di bawah umur belumlah cakap hukum sehingga belum dapat menetapkan keputusannya sendiri secara matang dan pada saat anak dewasa, anak akan kehilangan hak milik  atas  tanah  warisan  dari  ibunya  secara  tidak  patut  dan  sewenang-wenang  akibat perbuatan ayahnya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak adil bagi anak.
Ayah  sebagai  orang  tua  yang  menjalankan  kekuasaan  orang  tua  haruslah bertanggung jawab atas segala akibat dan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan serta kelalaiannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (2) KHI. Dengan mengalihkan hak  milik  atas  tanah  anaknya  yang  masih  di  bawah  umur  tanpa  adanya  penetapan pengadilan  dan  bukan  untuk  kepentingan  anak,  anak  kehilangan  hak  miliknya  secara sewenang-wenang  dan  tidak  patut.  Perbuatan  ayah  yang  menimbulkan  kerugian  bagi
anaknya  tersebut  telah  memenuhi  unsur-unsur  dari  Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam bidang hukum perdata.
Perbuatan  Melawan  Hukum  merupakan  perbuatan  yang  melanggar  hak  subjektif orang lain, melanggar kewajiban hukumnya sendiri, serta bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta benda orang lain (J. Satrio, 1993).  Hak  subjektif  yang  dimaksud  dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum  adalah  hak-hak seseorang yang diatur di dalam undang-undang meliputi hak-hak atas harta benda dan hak-hak atas benda-benda immaterial (J.Satrio, 1993). Ayah telah melanggar hak milik yang dimiliki  oleh  anaknya  sebagai  subjek  hukum  seutuhnya  dan  mengabaikan  kewajibannya sebagai orang tua untuk melindungi hak-hak anaknya yang masih di bawah umur dengan melakukan perbuatan merugikan tersebut.
Setiap orang yang merasa dirugikan dikarenakan haknya dilanggar atau dirampas secara sewenang-wenang oleh orang lain, maka orang tersebut dapat mengajukan tuntutan atas haknya kepada pengadilan.(Wahju Muljono, 2012) Anak yang merasa dirugikan akan tindakan  ayahnya  menjual  hak  milik  atas  tanah  miliknya  tanpa  mempertimbangkan kepentingan  anak  serta  dilakukan  tanpa  adanya  ijin  dari  pengadilan  berupa  penetapan pengadilan,  berhak  untuk  menuntut  ayahnya  ke  pengadilan  atas  dasar  dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum oleh ayahnya.
Anak yang merasa dirugikan pada dasarnya memiliki wewenang dan kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan terhadap ayahnya, namun anak yang masih di bawah umur  belumlah  cakap  untuk  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  apapun,  termasuk mengajukan  gugatan terhadap  ayahnya secara mandiri. Wali dibutuhkan untuk mewakili anak  mengajukan  gugatan  terhadap  ayah  yang  merugikannya.  Namun,  jika  anak  masih memiliki orang tua dan masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, maka pengadilan tidak  dapat  menunjuk  wali  untuk  mewakili  anak  dalam  melakukan  perbuatan  hukum, melainkan orang tua dari sang anak yang akan bertanggung jawab dalam mewakili anak melakukan perbuatan hukum di luar dan di dalam pengadilan (Retnowulan S. dan Iskandar O., 2019).
Anak harus menunggu dewasa dan telah cakap hukum terlebih dahulu untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap pihak ayah yang merugikannya. Anak yang telah dewasa di kemudian hari, telah memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat berperkara di pengadilan dan telah cakap hukum untuk dapat mengajukan gugatan terhadap ayahnya ke pengadilan atas perbuatan ayahnya yang menimbulkan kerugian.
Ketentuan  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata  mengatur  bahwa  setiap  orang  yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib
untuk menggantikan kerugiannya tersebut. Oleh karena itu, anak yang akan mengajukan gugatan  terhadap  ayahnya  yang  telah  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  dan menimbulkan kerugian bagi sang anak, dapat mengajukan tuntutan ganti rugi yang wajib dipenuhi oleh ayahnya.
Kerugian  yang  diderita  oleh  anak  dapat  berupa  kerugian  materil  dan  kerugian immateril.  Anak  yang  telah  dewasa  dapat  menuntut  ganti  kerugian  terhadap  ayahnya dengan menuntut adanya pengembalian keadaan seperti keadaan semula agar hak milik atas tanah yang diperolehnya sebagai warisan dapat dipulihkan atau dapat dimiliki oleh anak kembali.

## SIMPULAN
1. Pengalihan hak milik anak di bawah umur atas tanah yang diperoleh sebagai warisan hanya dapat dilakukan oleh ayahnya jika dilakukan dengan berdasarkan kepada ijin dari pengadilan  berupa  penetapan  pengadilan  dan  jika  kepentingan  serta  kesejahteraan anak  menghendakinya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  48  Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 106 ayat (1) KHI. Jika pengalihan hak milik atas tanah dilakukan oleh  ayah  bukan  untuk  kepentingan  anak  dan  tidak  dilakukan  dengan  berdasarkan kepada ijin dari pengadilan, maka ketentuan peraturan perundang-undangan melarang ayah untuk menjual atau menggadaikan hak milik atas tanah anaknya yang masih di bawah umur.  Ketentuan hukum tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak milik anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa  perlindungan  hak-hak  anak  haruslah  dilakukan  dengan  berdasarkan  prinsip kepentingan  terbaik  anak  dan  penghargaan  terhadap  pendapat  anak.  Ketentuan tersebut berkaitan juga dengan tanggung jawab ayah sebagai orang tua agar dapat melindungi  anak  dari  perlakuan  ketidakadilan  dan  eksploitasi  ekonomi  sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Akibat hukum apabila terjadi pengalihan hak milik anak di bawah umur atas tanah yang diperoleh  sebagai  warisan  oleh  ayahnya  tanpa  ijin  pengadilan  adalah  ayah  dapat dikatakan  telah  melakukan  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang  menimbulkan  kerugian bagi  anaknya.  Kerugian  yang  diderita  oleh  anak  dapat  berupa  kerugian  materil  dan kerugian immateril, sehingga anak berhak untuk menuntut ganti kerugian atas kerugian yang  dialaminya  tersebut  agar  hak-haknya  atas  tanah  warisan  ibunya  yang  telah meninggal dunia dapat dipulihkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi  Miru  (ed),  Hukum  Perdata  Materiiil  dan  Formil,  USAID,  The  Asia  Foundation,
Kemitraan, Jakarta, 2000.
Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian  Menurut KUHPerdata (BW),
Bina Aksara, Jakarta, 1986.
Amanda  T.  S.,  “Perlindungan  Hak  Pend idikan  Anak  Terlantar  Menurut  Undang-Undang Perlindungan  Anak”,  El -Wahdah:  Jurnal  Pendidikan,  Vol.  1,  No.  1,  2020.Adwin  Tista,
“Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertipikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Yang Mengalami Sengketa”, Lambung Mangkurat Law Journal, Vo l. 4, No. 2, 2019.
Anita D.A.K, Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia, Alumni, Bandung, 2013.
Denny S. dan Iksan S., “Peran dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah”, Jurnal Huku m UNISSULA, Vol. 35, No. 2,
2019.
Djaja  S.  Meliala,  Perkembangan  Hukum  Perdata  Tentang  Orang  dan  Hukum  Keluarga, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.
Eman  Suparman,  Hukum  Waris  Indonesia  Dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan  BW,  Refika Aditama, Bandung, 2011.
Etik R. dan Widyarini I. W., “Peralihan Hak Atas Tanah Pada Anak Di Bawah Umur”, Notary Law Research, Vol. 2, No. 2, 2021.
J. Satrio, Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang): Bagian Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000.
Petrus Soerjowinoto, Ilmu Hukum Suatu Pengantar: Buku Panduan Mahasiswa, Garuda Mas Sejahtera, Surabaya, 2018.
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2019.
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung, 2004.
Sonny  Dewi  Judiasih,  Harta  Benda  Perkawinan:  Kajian  Terhadap  Kesetaraan  Hak  dan Kedudukan  Suami  dan  Isteri  Atas  Kepemilikan  Harta  Dalam  Perkawinan,  Refika Aditama, Bandung, 2015.
Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2010.
Wahju Muljono, Teori dan Praktik Peradilan Perdata, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta, 2012.
Zahra  A.  J.,  “Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Yang  Dimiliki  Anak  Oleh  Orang  Yang  Bertindak Sebagai Wali”, ALETHEA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, 2021.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  yang  telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.