## ANALISIS YURIDIS TENTANG HAL YANG MEMBERATKAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
Steylla Nanda Dilla Yuherman
Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta yuherman255@gmail.com

## ABSTRAK
Putusan  Hakim  diikhtisarkan (samenvatten) dari  hasil  pemeriksaan  persidangan,  yakni pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan alat bukti, semuanya dalam batas ruang lingkup surat dakwaan, yang sudah di ubah dan tambah. Tiap-tiap putusan di buat dalam bentuk risalah putusan atau berita acara putusan, selalu dengan kepala Demi Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (Pasal  197  KUHAP).  Berita  acara putusan  terdiri  dari  tiga bagian,  yakni:  bagian  kepala (in  het  aanhef ),  bagian  tubuh  atau batang tubuh (in het lichaam), bagian penutup (in het slot). Dalam suatu putusan ada hal- hal yang harus dipenuhi sesuai dengan pasal 197 ayat 1 Kitab Undang- Undang Hukum Acara  Pidana.  Selanjutnya  pada  Pasal  197  ayat  2  menyatakan  tidak  di  penuhinya ketentuan  dalam  ayat  1  huruf  a,  b,  c,  d,  e,  f,  g,  h,  i,  j,  k,  dan  l  pasal  ini  akan mengakibatkan  putusan  batal  demi  hukum.  Dengan  Masalah  Penelitian:  Metode Penelitian  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian yuridis  normatif yaitu penelitian hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Kata Kunci : Putusan, Pidana, Memberatkan

## ABSTRACT
The  judge's  decision  is  summarized  (samenvatten)  from  the  results  of  the  trial examination, namely examination of witnesses, examination of the accused, examination of evidence, all of which are within the scope of the indictment, which has been amended and  added.  Each  decision  is  made  in  the  form  of  minutes  of  decisions  or  minutes  of decisions,  always  with  the  head  for  the  sake  of  justice  based  on  the  one  and  only Godhead (Article 197 KUHAP). The report of the verdict consists of three parts, namely: the head (in het aanhef), the body or torso (in het lichaam), the closing part (in het slot). In  a  decision,  there  are  things  that  must  be  fulfilled  in  accordance  with  Article  197 paragraph  1  of  the  Criminal  Procedure  Code.  Furthermore,  Article  197  paragraph  2 states that the failure to fulfill the provisions in paragraph 1 letters a, b, c, d, e, f, g, h, i, j,  k,  and  l  of  this  article  will  result  in  the  verdict  being  null  and  void.  With  Research Problems: Research Methods The research method used in this research is a normative juridical  research  method,  namely  legal  research  which  is  carried  out  by  examining library legal materials or secondary legal materials by conducting a search of the rules and literature related to the problem under study
Keywords: verdict, criminal, burdensome

## 1. PENDAHULUAN
Penegak  hukum  pidana  yang  sejatinya  bekerja  atas  nama  kepentingan umum  (menjaga  memulihkan  ketertiban  umum  yang  terganggu  akibat  adanya tindak pidana) memiliki kewenangan yang demikian luas dan dapat jauh masuk kedalam,  termasuk  mengurangi  dan  meniadakan  hak-hak  dasar  warga  Negara. Hukum  acara  pidana,  dalam  memeriksa  perkara  pidana  dengan  acara  biasa, terhadap  perkara-perkara  yang  dilimpahkan  kepadanya  berdasarkan  Pasal  143 KUHAP,  yang  menurut  jaksa  penuntut  umum  termasuk  kekuasaan  atau wewenang Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili, maka  Ketua tersebut, apakah  perkara  itu  termasuk  kekuasaan  atau  wewenang  Pengadilan  yang dipimpinnnya.
Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan, suatu  proses  penyelesaian  peradilan  dimulai  dari  adanya  suatu  peristiwa hukum,  namun  untuk  menentukan  apakah  peristiwa  hukum  itu  merupakan suatu  tindak  pidana  atau  bukan  haruslah  diadakan  suatu  penyelidikan.  Alur untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana adalah melalui:
a. Pengaduan, seperti yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 25 KUHAP bahwa  pemberitahuan  disertai  permintaan  oleh  pihak  yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut  hukum  seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana (delik) aduan yang merugikan.
b. Laporan,  yang  dijelaskan  pada  Pasal  1  angka  24  KUHAP  yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban  berdasarkan  undang-undang  kepada  pejabat  yang berwenang  tentang  telah  atau  diduga  akan  terjadinya  peristiwa pidana.
c. Tertangkap  tangan,  yaitu  tertangkapnya  seseorang  pada  waktu sedang  melakukan  tindak  pidana,  atau  dengan  segera  sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau  apabila  sesaat  kemudian  padanya  ditemukan  benda  yang diduga  keras  telah  dipergunakan  untuk  melakukan  tindak pidana
itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
Pada  proses  penyidikan  oleh  aparat  kepolisian,  penyidik  melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mendapatkan barang-barang bukti yang nantinya akan diajukan sebagai alat bukti. apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana atau penyidikan batal demi hukum  maka  penyidik  berwenang  untuk  menghentikan  proses  penyidikan, begitu  juga  sebaliknya  apabila  bukti-bukti  telah  terpenuhi  dan  peristiwa tersebut  merupakan  tindak  pidana  maka  penyidik  akan  melanjutkan  proses penyidikan  hingga  selesai  serta  membuat  berita  acara  (pemberkasan  perkara) yang  kemudian  diserahkan  pada  penuntut  umum.  Proses  peradilan  suatu perkara pidana melalui tahap-tahap sebagai berikut:
1. Tahap penyidikan oleh aparat kepolisian.
2. Tahap penuntutan oleh jaksa (penuntut umum).
3. Tahap pemeriksaan dipengadilan.
Dalam  perkara  pidan  menurut  pasal  191  KUHAP,  maka  terdapat  tiga macam putusan, yaitu:
1. Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa,
2. Putusan  yang  mengandung  pelepasan  terdakwa  dari  segala tuntutan hukum,
3. Putusan yang mengandung penghukuman terdakwa.
Putusan  Hakim  diikhtisarkan (samenvatten) dari  hasil  pemeriksaan persidangan,  yakni  pemeriksaan  saksi-saksi,  pemeriksaan  terdakwa, pemeriksaan  alat  bukti,  semuanya  dalam  batas  ruang  lingkup  surat  dakwaan
yang sudah diubah dan tambah 3 . Tiap-tiap putusan dibuat dalam bentuk  risalah putusan  atau  berita  acara  putusan,  selalu  dengan  kepala  Demi  Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 197 KUHAP) 4 .
Berita  acara putusan terdiri  dari tiga bagian,  yakni: bagian  kepala (in het  aanhef ),  bagian  tubuh  atau  batang  tubuh (in  het  lichaam), bagian penutup (in het slot) 5 .
Selanjutnya  pada  Pasal  197  ayat  (2)  menyatakan  tidak  di  penuhinya ketentuan dalam ayat  1  huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i,  j,  k, dan l pasal  ini akan mengakibatkan  putusan  batal  demi  hukum.  Suatu  putusan  hakim  juga  tidak luput dari kekeliruan atau kehilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka  demi  keadilan  dan  kebenaran,  setiap  putusan  hakim  perlu  diperiksa ulang agar kekeliruan atau kekhilafan tidak terjadi, agar putusan tersebut dapat diperbaiki.  Putusan  perkara  pidana  yang  diputus  oleh  Majelis  Hakim Pengadilan
Negeri
Jakarta Barat dengan Nomor Register:
1608/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt  yang  mengadili  perkara  pidana  dengan  acara pemeriksaan  biasa  dalam  tingkat  pertama  menjatuhkan  putusan  sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.
Terdakwa I dengan Nama Lengkap Hendri Indrawan Pongai Als Dado Bin Emil Pongai, Tempat Lahir Tegal, Umur dan Tanggal Lahir 39 Tahun / 17 Februari  1979,  Jenis  Kelamin  Laki-Laki,  Kebangsaan  Indonesia,  Tempat Tinggal Kp.Cihaur Rt.001/006 Desa Hagasari Kec.Kadungora Kab.Garut Jawa Barat Atau Jl.Daiyah No.35 Rt.001/003 Kel.Tanah Baru Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan,  Agama  Islam,  Pekerjaan  Ojek  Online  Terdakwa  Hendri  Indrawan Pongai Als Dado Bin Emil Pongai ditahan didalam tahanan rutan.
Terdakwa  II  dengan  Nama  Lengkap  Handono  Prioeibowo  Als  Dodon Bin  Abdul  Halim,  Tempat  Lahir  Palembang,  Umur  dan  Tanggal  Lahir  37 Tahun / 15 Desember 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia
Tempat  Tinggal  Dusun  V  Rt.06/010  Kel.Ender  Kec.Pengenan  Kab.Cirebon Agama  Islam,  Pekerjaan  wiraswasta.  Terdakwa  Handono  Prioeibowo  Als Dodon Bin Abdul Halimditahan dalam tahanan rutan.
Para  Terdakwa  menyatakan  menghadap  sendiri  di  persidangan meskipun  Pengadilan  Telah  menawarkan  kepada  para  terdakwa  untuk didampingi  Penasihat  Hukum  yang  ada  di  pos  bantuan  hukum  Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada tanggal 21 Nopember 2018, setelah melalui proses persidangan  Majelis  Hakim  telah  memutus  perkara  pidana  dengan  nomor register:1608/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt.
Dalam  pertimbangan  hukum  tentang  hal-hal  yang  memberatkan Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  yang  memutus  perkara  aquo ini  masih  kurang  cermat  dan  teiti  dalam  memberikan  pertimbangan  hukum khususnya  hal-hal  yang  memberatkan.  Didalam  pertimbangannya  Majelis Hakim hanya memberikan pengertian dalam hal-hal yang memberatkan.
Dalam  buku  M.  Yahya  Harapan  ini  menayatakan,  ketentuan  syarat putusan seperti  yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan  yang  disebut  pada  Pasal  197  KUHAP,  Bisa mengakibatkan  putusan  “batal  demi  hukum”.  Sekalipun  ketentuan Pasal  197  KUHAP  hanya  merupakan  syarat  terhadap  putusan pemidanaan,  pembebasan,  dan  pelepasan  dari  segala  tuntutan  hukum, pada  hakikatnya  ketentuan  itu  berlaku  pada  jenis  putusan    lain, terutama terhadap jenis putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.  Kecuali  terhadap  putusan  yang  berupa  “penetapan”  tidak berwenang  mengadili,  ketentuan  Pasal  197  KUHAP  tidak  merupakan syarat  sahnya  penetapan.  Akan  tetapi  sebagai  hal-hal  yang  disebut Pasal  197  KUHAP  tetap  merupakan  syarat  sahnya  penetapan
Steylla dan Yuherman, Analisa Yuridis Tentang hal yang memberatkan … ..
Page 240
Seharusnya  putusan  tersebut  batal  demi  hukum  karena  tidak terpenuhinya  Pasal  197  Ayat  (1)  Huruf  F  KUHAP.  Dalam  praktik  pembuatan putusan,  beberapa  kasus  pernah  terjadi  di  Indonesia  terkait  putusan  yang  batal demi  hukum  karena  tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal  197  ayat  (1)  KUHAP antara lain kasus Susno Duadji dan Parlin Riduansyah terkait tidak dipenuhinya pasal  197  Ayat  (1)  KUHAP.  Untuk  memperoleh  kepastian  hukum,  Parlin melalui  kuasa  hukumnya  mengajukan  pengujian  Undang-  Undang  terhadap pasal ini. MK melalui putusannya menyatakan pasal 197 ayat (2) KUHAP huruf k  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  apabila  diartikan  tidak dipenuhinya  ketentuan  ini  mengakibatkan  putusan  batal  demi  hukum.  putusan MK  tersebut  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-  undangan,  pasal-pasal dalam KUHAP yang terkait dengan pasal 197 ayat (1), putusan-putusan hakim sebelumya,  literatur  hukum  dan  pendapat  para  ahli,  sehingga  putusan  MK nomor 69/PUU-X/2012 tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan  data  sekunder  yang  biasa  di  sebut  studi  kepustakaan.  Penelitian hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan pustaka  atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan (disamping  adanya  penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris  yang  terutama meneliti data primer).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Posisi Kasus
Terdakwa I yang bernama Hendri Indrawan Pongai als Dodo bin Emil Pongai,  berumur  39,  jenis  kelamin  laki-laki,  beralamat  di  Kp.  Cihaur  RT. 001/006  Desa  Hegasari  Kec.  Kadungora  Kab.  Garut  Jawa  Barat  ATAU  Jl.
Steylla dan Yuherman, Analisa Yuridis Tentang hal yang memberatkan … ..
Daiyah No. 35 RT. 001/003 Kel. Tanah Baru Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan, dan berkerja sebagai Ojek Online.
Terdakwa  II  yang  bernama  Handono  Prio  Wibowo  als  Dodon  bin Abdul Halim, berumur 37 Tahun, jenis kelamin laki-laki beralamat di Dusun V RT. 06/010 Kel. Ender Kec. Pengenan Kab. Cirebon, dan berkerja sebagai Wiraswasta.
Kronologi  Kasus,  berawal  dari  informasi  masyarakat  yang  tidak disebutkan identitasnya berkata bahwa ada seorang laki-laki menyalahgunakan narkoba jenis ganja di daerah Slipi Palmerah Jakarta Barat, kemudian  saksi  Heri  Purwanto  dan  saksi  Churauizan  Im  serta  saksi Daruisman Sundana dari Unit Timsus III Narkoba Polres Metro Jakarta Barat langsung  menuju  lokasi  dan  melakukan  observasi.  Kemudian  para  saksi melihat  dua  orang  laki-laki  serupa  dengan  ciri-ciri  yang  diinformasikan, namun  kedua  laki-laki  tersebut  hendak  pergi  dengan  terburu-buru  lalu  para saksi mengikuti (pembuntutan) hingga sampai didepan Indomart Jl. M. Khafi II  Kel.  Cianjur  Kec.  Jagakarsa  Jakarta  Selatan.  Setelah  turun  dari  sepeda motor  kedua  laki-laki  tersebut  oleh  para  saksi  langsung  ditangkap  yang kemudian keduanya diketahui bernama Hendri Indrawan Pongai als Dado bin Emil  Pongai  (Terdakwa  I) dan Handono Prio Wibowo als  Dodon bin  Abdul Halim (Terdakwa II), dan pada saat dilakukan penggeledahan dari Terdakwa I,  ditemukan  barang  bukti  berupa:  1  linting  daun  ganja  kering,  dengan  berat brutto  4.14  gram  yang  disimpan  oleh  Terdakwa  II  yang  disimpan  didalam kantong  celana  sebelah  kiri,  yang  menuait  para  Terdakwa  bahwa  mereka berdua  membeli  1  bungkus  paket  yang  berisikan  daun  ganja  dengan  cara patungan uang dari Terdakwa I sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan  uang  dari  Terdakwa  II  sebesar  Rp  50.000,00  (lima  puluh  ribu  rupiah) tanpa  disertai  surat-surat  atau  bukti  kepemilikan  yang  sah  yang  dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang.
Berdasarkan  berita  acara  pemeriksaan  Labcratoris  Nomor  :  Lab-
Steylla dan Yuherman, Analisa Yuridis Tentang hal yang memberatkan … ..
Page 242
3228/NNF/2018  pada  hari  Senin  tanggal  16  Juli  2018  bahwa  barang  bukti setelah  diperiksa  berupa:  1  linting  berisikan  daun-daun  kering  dengan  berat netto 0.2635 gram tersebut adalah benar ganja terdaftar dalam golongan 1 No. urut  8  Lampiran  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  35/2019  tentang Narkotika.
Berdasarkan  berita  acara  pemeriksaan  Laboratoris  Nomor  :  Lab- 3229/NNF/2018  pada  hari  Kamis  tanggal  25  Juli  2018  bahwa  barang  bukti setelah diperiksa berupa : 1 bungkus kertas warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2.9253 gram tersebut adalah benar ganja terdaftar dalam golongan 1 No. urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35/2019 tentang Narkotika.
Berdasarkan  Putusan  Nomor:  1608/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt,  Hakim menimbang,  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  pada  diri  Terdakwa,  maka perlu  dipertimbangkan  terlebih  dahulu  hal-hal  yang  memberatkan  dan meringankan:
1. Hal-hal yang memberatkan:
Bahwa  sifat  dari  kejahatan  narkotika  adalah  termasuk  kejahatan yang  luar  biasa  ( extraordinary  crime ),  karena  tidak  hanya menimbulkan  bahaya  bagi  pelaku  penyalahgunanya  saja,  akan tetapi  lebih  dari  itu,  peredarannya  dapat  meracuni  generasi  muda Indonesia,  dan  hal  itu  dapat  mengancam  keselamatan  bangsa  dan negara Indonesia secara keseluruhan.
2. Hal-hal yang meringankan:
a. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
b. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
c. Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.
B. Alasan Pertimbangan Hukum Terhadap Hal Yang Memberatkan Dalam Putusan  Nomor:  1608/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt  Sudah  Sesuai  Menurut
Steylla dan Yuherman, Analisa Yuridis Tentang hal yang memberatkan … ..

## Hukum
Majelis  Hakim  menyatakan  pertimbangan  hukum  pada  para Terdakwa,
Undang  Republik  Indonesia  tahun  2009  tentang  Narkotika,  para  Terdakwa dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  dapat  mendengan  dan menjawab  setiap  pertanyaan  yang  diajukan  sehingga  terdakwa  tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabka perbuatannya didepan umum.
Terdakwa I dan Terdakwa II membeli ganja dan memiliki ganja yang rencananya akan dikonsumsi secara bersama tersebut tidak ada ijin dari pihak yang  berwenang,  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  tanpa  hak  dan  melawan hukum  menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli  Narkotika  golongan  I dalam bentuk tanaman telah terbukti secara sah menurut hukum.
Bahwa  para  Terdakwa  bersepakat  untuk  membeli  ganja  yang  akan mereka  konsumsi  bersama  –  sama,  kemudian  mereka  patungan  masing  – masing Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp.50.000,- berdasarkan uraian tersebut  unsur permufakatan jahat  untuk  melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi.
Peraturan  perundang-undangan  tidak  secara  jelas  merumuskan  apa yang dimaksud  dengan keadaan memberatkan dan meringankan dan apa-apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dan meringankan. Hasil wawancara  dengan  bapak  Syahreza  Papelma  SH.,  MH  sebagai  Hakim Pengadilan  Negeri  Lubuklinggau  mengatakan  bahwa  sifat  dari  hal-hal  yang memberatkan  itu  bersifat  objektif,  yang  artinya  mengenai  keadaan  yang sebenarnya  dan  langsung  tertuju  kepada  objek  tersebut  yaitu  Terdakwa.  hal- hal  yang  memberatkan  perlu  secara  detail  disebutkan  didalam  suatu  putusan
Steylla dan Yuherman, Analisa Yuridis Tentang hal yang memberatkan … ..
Page 244
pidana.  Untuk  memahami  hal  tersebut  terdapat  Karakteristik  Keadaan Memberatkan dan Meringankan didalam artikel Dwi Hananta , yaitu:
1. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana.  Secara  singkat  sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku disini dapat dirumuskan sebagai  segala  sesuatu  yang  mempengaruhi  tindak  pidana  atau terpengaruh akibat tindak pidana, dapat berupa:
a. Suatu  penyebab,  pemicu,  atau  pendorong  yang  berkaitan dengan tindak pidana;
b. Dapat  berupa  segala  sesuatu  yang  berlaku  pada saat dilakukannya tindak pidana; dan
c. Segala  dampak  atau  akibat  dari  dilakukannya  tindak  pidana tersebut.
2. Rumusannya ditemukan diluar dari tindak pidananya itu sendiri.
Jika  rumusan  perbuatan  pidana  dapat  dilihat  dari  unsur-unsur tindak pidana, maka rumusan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan  ini  berada  di  luar  rumusan  unsur-unsur  tindak pidana,  namun  berkaitan  dengan  tindak  pidananya  itu  sendiri sebagaimana  disyaratkan  dalam  ciri  ke-1  di  atas.  Pengertian keadaan  memberatkan  dan  meringankan  disini  harus  dibedakan dengan  “keadaan  penyerta  yang  dirumuskan  pada  delik”,  yaitu keadaan  yang  menyertai  suatu  perbuatan  pada  waktu  dilakukan dan keadaan yang datang kemudian sesudah perbuatan dilakukan.
3. Menggambarkan  tingkat  keseriusan  tindak  pidananya  atau tingkat  bahayanya  si  pelaku,  yang  memengaruhi  ukuran  berat- ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ciri ketiga ini membatasi pengertian “berkaitan dengan tindak pidana”, yaitu terbatas pada
segala  sesuatu  yang  memberikan  gambaran  tingkat  keseriusan tindak  pidananya  atau  tingkat  bahayanya  si  pelaku,  dan karenanya  keadaan-keadaan  tersebut  mempengaruhi  ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.
Selanjutnya pak Syahreza Papelma menjelaskan bahwa menurut Pasal 197  ayat  (1)  huruf  F  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Acara  Pidana,  wajib adanya  hal-hal  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan  bagi  Terdakwa dimana  hal-hal  yang  memberatkan  bagi  diri  terdakwa  didalam  persidangan bisa  meliputi  bahwa  terdakwa  sudah  pernah  dihukum,  Terdakwa  didalam Persidangan  berbelit-belit  atau  tidak  mengakui  perbuatannya,  Terdakwa belum ada perdamaian dengan korban.
Bapak  Warasman  Marbun  juga  menyebutkan  kriteria  hal  –  hal  yang memberatkan dalam putusan pidana, yaitu:
1. Repetitif,
2. Meresahkan masyarakat,
3. Perbuatan terdakwa sadis,
4. Mempersulit proses penegakan hukum,
5. Tidak ada rasa penyesalan,
6. Tidak mengakui kesalahan dan tidak meminta maaf.
Pasal 197 ayat (1) KUHAP merupakan hal yang harus dimuat dalam suatu putusan. Tanpa memuat ketentuan-ketentuan yang disebut pada Pasal 197 KUHAP, akan menyebabkan putusan batal demi hukum. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi meliputi huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l.
Manggara Guin Tricahyo pada analisanya menyatakan yang dapat disimpangi adalah huruf g dan i yang berbunyi: (g)Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara di periksa oleh hakim tunggal, dan (i)Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan
Steylla dan Yuherman, Analisa Yuridis Tentang hal yang memberatkan … ..
Page 246
jumlahnya yang pasti dan ketentuan menginai barang bukti.
Ditentukan  pula,  apabila  terjadi  kekhilafan  dan  atau  kekeliruan dalam  penulisan  maka  kekhilafan  dan  atau  kekeliruan  penulisan  atau pengetikan  tidak  menyebabkan  batalnya  putusan  demi  hukum,  kecuali  yang tersebut  pada  huruf  a,  e,  f,  dan  h  yang  masing  –  masingnya  berbunyi: (a)kepala  putusan    yang  di  tuliskan  berbunyi  “DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, (e)Tuntutan pidana sebagaimana  terdapat  dalam  surat  tuntutan,  (f)Pasal  peraturan  perundang- undangan  yang  menjadi  dasar  pemidanaan  atau  tindakan  peraturan perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  hukum  dari  putusan,  disertai keadaan  yang  memberatkan  dan  yang  meringankan  terdakwa,  dan (h)Pernyaraan  kesalahan  terdakwa,  pernyataan  telah  terpenuhinya  semua unsur  dalam  rumusan  tindak  pidana  di  sertai  dengan  kualifikasinya  dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan (Penjelasan Pasal 197 ayat (2)).

## C. Akibat  Hukum  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Apabila  Pertimbangan
Tentang  Hal  Yang  Memberatkan  Tidak  Sesuai  Dengan  Pasal  197  Ayat (1) Huruf F
Sebelum  memutus  suatu  perkara  pertimbangan  hukum  yang memberatkan  Terdakwa,  harus  benar  –  benar  memperberat  hukuman  yang akan  dijatuhkan  kepada  Terdakwa.  Terdakwa  yang  selalu  berulang  –  ulang melakukan kejahatan khususnya kejahatan luar biasa ( Extraordinary Crime ). Apabila tidak dihukum berat tidak akan menimbulkan jera, bahkan sebaliknya akan terus mengulangi kesalahan tersebut.
Dengan demikian hal – hal yang memberatkan itu menjadi fakta bagi hakim, oleh karena hal  yang memberatkan  tersebut  telah didapatkan melalui proses  persidangan  pidana  di  pengadilan  berdasarkan  keterangan  alat  –  alat bukti dan juga saksi.
Steylla dan Yuherman, Analisa Yuridis Tentang hal yang memberatkan … ..
Page 247
Pada  saat  wawancara  dengan  Hakim  Syahreza  Papelma  mengatakan bahwa  hal  yang  memberatkan  merupakan  suatu  kewajiban  didalam  putusan pidana  yang  ketetapannya  sesuai  dengan  Pasal  197  ayat  (1)  huruf  F  Kitab Undang  –  Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Hal  -  hal  yang  memberatkan diwajibkan  dalam  pasal  197  ayat  (1)  huruf  F  karena  untuk  membuat  suatu putusan  pidana  diperlukan  hal  –  hal  yang  memberatkan,  sehingga  dijadikan dasar  Hakim  untuk  mempertimbangkan  mengambil  sikap  didalam bermusyawarah didalam Putusan mengenai tindak pidana lama atau tidaknya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim.
Pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan pada putusan Nomor:  1608/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Jakarta  Barat  yang  memutus  perkara  aquo  ini  masih  kurang  cermat  dan  teiti dalam  memberikan  pertimbangan  hukum  khususnya  hal-hal  yang memberatkan karena pada putusan tersebut hanya memuat pengertian tentang bahayanya  penggunaan  narkotika  yang  artinya  itu  bersifat  umum,  hal  yang memberatkan pada Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt berbunyi:
“Bahwa sifat dari kejahatan narkotika adalah termasuk kejahatan yang luar  biasa  ( extraordinary  crime ),  karena  tidak  hanya  menimbulkan bahaya  bagi  pelaku  penyalahgunanya  saja,  akan  tetapi  lebih  dari  itu, peredarannya  dapat  meracuni  generasi  muda  Indonesia,  dan  hal  itu dapat  mengancam  keselamatan  bangsa  dan  negara  Indonesia  secara keseluruhan”.
Didalam  pertimbangannya  Majelis  Hakim  tidak  menjelaskan  secara detail  dan  juga  tidak  langsung  tertuju  pada  diri  Terdakwa,  tetapi  hanya memberikan  pengertian  tentang  bahayanya  narkotika  didalam  hal-hal  yang memberatkan.
Dalam  buku  M.  Yahya  Harapan  ini  menayatakan,  ketentuan  syarat putusan seperti yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Tanpa memuat
Steylla dan Yuherman, Analisa Yuridis Tentang hal yang memberatkan … ..
Page 248
ketentuan-ketentuan  yang  disebut  pada  Pasal  197  KUHAP,  Bisa mengakibatkan  putusan  “batal  demi  hukum”.  Sekalipun  ketentuan Pasal  197  KUHAP  hanya  merupakan  syarat  terhadap  putusan pemidanaan, pembebasan, dan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada  hakikatnya  ketentuan  itu  berlaku  pada  jenis  putusan  lain, terutama terhadap jenis putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.  Kecuali  terhadap  putusan  yang  berupa  “penetapan”  tidak berwenang mengadili, ketentuan Pasal 197 KUHAP tidak merupakan syarat  sahnya  penetapan.  Akan  tetapi  sebagai  hal-hal  yang  disebut Hakim Syahreza Papelma juga mengatakan akibat hukum apabila hal- hal yang memberatkan pada suatu putusan pidana tidak sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf F akam mengakibatkan batal demi Hukum Putusannya.
Seharusnya  putusan  tersebut  batal  demi  hukum  karena  tidak terpenuhinya  Pasal  197  Ayat  (1)  Huruf  F  Kitab  Undang  –  Undang  Hukum Acara  Pidana.  Dalam  praktik  pembuatan  putusan,  beberapa  kasus  pernah terjadi  di  Indonesia  terkait  putusan  yang  batal  demi  hukum  karena  tidak memenuhi  ketentuan  Pasal  197  ayat  (1)  KUHAP.  Tetapi  sampai  saat  ini perihal  peraturan  tentang  putusan  yang  batal  demi  hukum  belum  ada pengaturan regulasinya yang lebih rinci.
Kasus Susno Duadji dan Parlin Riduansyah terkait tidak dipenuhinya pasal  197  Ayat  (1)  KUHAP.  Untuk  memperoleh  kepastian  hukum,  Parlin melalui  kuasa  hukumnya  mengajukan  pengujian  Undang-Undang  terhadap pasal  ini.  MK  melalui  putusannya  menyatakan  pasal  197  ayat  (2)  KUHAP huruf  k  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  apabila  diartikan  tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. putusan MK tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pasal-pasal dalam  KUHAP  yang  terkait  dengan  pasal  197  ayat  (1),  putusan-putusan hakim  sebelumya,  literatur  hukum  dan  pendapat  para  ahli,  sehingga  putusan
Steylla dan Yuherman, Analisa Yuridis Tentang hal yang memberatkan … ..
MK nomor 69/PUU-X/2012 tidak sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum.
4. PENUTUP
Kesimpulan
1. Perihal  kriteria  yang  memberatkan  pada  saat  ini  belum  ada  peraturan perundang-undangan yang dengan jelas dan khusus merumuskan tentang apa yang  dimaksud  dengan  keadaan  yang  memberatkan  dan  juga  keadaan meringankan, apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan yang memberatkan dan  juga  keadaan  yang  meringankan.  Saat  ini  ketentuan  yang  mengatur  dan menjadi  pedoman  dalam  menentukan  hal  –  hal  yang  memberatkan  dan meringankan  dalam  Putusan  Pidana  hanya  Pasal  197  ayat  (1)  huruf  F  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahwa suatu Putusan Pidana haruslah memenuhi syarat  – syarat yang sudah diatur  dan  ditentukan  dalam  Pasal  197  ayat  (1)  Kitab  Undang-  Undang Hukum  Acara  Pidana,  kemudian  didalam  hal  -  hal  yang  memberatkan  pula perlu secara detail dan langsung tertuju kepada diri Terdakwa yang kemudian akan disebutkan sebagai hal-hal yang memberatkan didalam Putusan Pidana. Jadi jika suatu Putusan Pidana tidak memuat ataupun tidak memenuhi syarat – syarat dan ketentuan dari salah satu huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana akan mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

## Saran
1. Harus  ada  peraturan  perundang  –  undangan  yang  mengatur  dengan  khusus dan  jelas  tentang  hal-hal  yang  memberatkan  secara  lebih  spesifik  sehingga tidak  ada  lagi  kesalahan  tentang  hal  yang  memberatkan  pada  setiap  Putusan Pidana.
2. Perlu  dilakukannya  uji  publik  atau  dibentuknya  lembaga  untuk  mengatur tentang hal – hal yang memberatkan didalam Putusan Pidana, sehingga tidak
Steylla dan Yuherman, Analisa Yuridis Tentang hal yang memberatkan … ..
terjadi  lagi  kesalahan  tentang  hal  yang  memberatkan  pada  setiap  Putusan Pidana yang dapat menyebabkan Putusan tersebut batal demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  LN  No.245 Tahun 2020
Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas.  LN No.106 Tahun 2007
China, Company Law of the People’s Republic of China 2018 Amandement.
Bahadi,Adib.  Prosedur  Cepat  Mendirikan  Perseroan  Terbatas.  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia. 2010.
BPHN. Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi , Tahun 2003
Dewi,  Sandra.  Pengaturan  Perseroan  Terbatas  Terhadap  Kasus-Kasus  di  Berbagai Negara dalam Hal Tanggungjawab Terbatas atau Limited Liability. Ensiklopedia of Journal Vol 1 No, 1 Oktober. 2018
Dignam,Alan & John Lowry. Company Law,Sixth Edition. Oxford University Press.
Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbata. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-3. 2011
K,Randall  &  Morck.  A  History  of  Corporate  Governance  Around  the  World:  Family Business. Groups to Professional Managers. University of Chicago Press.2005
Mahaparsa,  Darosa.    Tanggungjawab  Pemegang  Saham  Terhadap  Kerugian  yang Ditimbulkan  Akibat  Penghentian  Operasional  Perusahaan  Menurut  Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2018
Naskah Akademik RUU Cipta Kerja
Steylla dan Yuherman, Analisa Yuridis Tentang hal yang memberatkan … ..
Sari, Siti  Fauziah Dian Novita. Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Jurnal Lex Renaissance. No. 2 Vol. 3 Juli 2018.
Widjaya, I G. Rai. Hukum Perusahaan. Bekasi : Ksaint Black. 2003.