Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility dalam rangka Sustainable Development Goals dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak
Eko Purwanto
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Email : ekopurwanto@unibi.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor  yang  mempengaruhi  agresivitas  pajak  pada perusahaan  pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  periode  2017-2021.  Variabel dependen  pada  penelitian  ini  adalah  agresivitas  pajak  dan  untuk  variabel  bebas  atau  variabel independen  adalah  pengungkapan  corporate  social  responsibility  dalam  rangka  sustainable development goals, leverage, dan kepemilikan manajerial. Populasi pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa anual report yang diperoleh dari website resmi bursa efek indonesia  dengan jumlah  sample  sebanyak  11  perusahaan  pertambangan    yang  dipilih  berdasarkan  kriteria  tertentu. Teknik pengujian data dilakukan dengan uji asumsi klasik, uji koefisien regresi linier berganda, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak, Pengungkapan corporate social responsibility, leverage al secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
Kata Kunci: CSR, SGDs, Leverage, Agresivitas Pajak

## Abstract
This study aims to determine the factors that influence tax aggressiveness in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 period. The dependent variable in this study is tax  aggressiveness  and  for  the  independent  variable  or  independent  variable  is  the  disclosure  of corporate  social  responsibility  in  the  framework  of  sustainable  development  goals,  leverage  and managerial  ownership.  The  population  in  this  study  used  secondary  data  in  the  form  of  annual reports obtained from the official website of the Indonesian Stock Exchange with a total sample of 11 mining companies selected based on certain criteria. The data testing technique was carried out by classical assumption test, multiple linear regression coefficient test, coefficient determination test and  hypothesis  testing.  The  results  of  this  study  show  that:  disclosure  of  corporate  social responsibility  has  a  positive  effect  on  tax  aggressiveness,  leverage  has  an  effect  on  tax aggressiveness,  disclosure  of  corporate  social  responsibility,  leverage  al  simultaneously  has  an effect  on  tax  aggressiveness  in  mining  companies  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange  for  the 2017-2021 period.
Keywords : CSR, SGDs, Leverage, Tax Aggressiveness

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  memiliki  berbagai macam  program dan  regulasi  mengenai perpajakan.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk memaksimalkan  pendapatan  negara  dari  sektor pajak, dikarenakan penerimaan dari sektor pajak dapat mempengaruhi besarnya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak merupakan  sumber  dana  untuk  pemerintah dalam  rangka  membiayai  pengeluarannya,  dan untuk  mengatur  atau  melaksanakan  kebijakan pemerintah  pada  bidang  sosial  ekonomi.  Pajak dipungut  dengan syarat keadilan, yuridis, tidak
menggangu  ekonomi,  harus  efisien,  serta pemungutannya harus dilakukan dengan sederhana (Ramadani dan Hartiyah, 2020:239).
Penerimaan  dari  sektor  pajak  menjadi salah  satu  pilar  dalam  penerimaan  APBN.  Hal ini dibuktikan melalui tabel berikut: Tabel 1 Penerimaan Pendapatan Negara Tahun 2017-2021 Sumber Penerimaan Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Pajak 1.240,4 1.285,0 1.343,5 1.518,8 1.643,1 Bukan Pajak 255,6 262,0 311,2 409,3 386,3 Hibah 12,0 9,0 11.6 15,6 1,3 JUMLAH 1.508,00 1.556,00 1.654,70 1.943,70 2.030.70
Sumber: Kemenkeu.go.id. Data Diolah Penulisi (2021)
Pada  tabel  1  menunjukan  bahwa  penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak masih tetap menjadi  yang  terbesar  dan  terus  menduduki posisi  pertama  dari  tahun  ke  tahun.  Meski penerimaan  pajak  menjadi  sektor  terbesar  dan utama  dalam  pendapatan  negara,  tetapi  hal
tersebut  bukan  menjadi  sebuah  patokan  bahwa penerimaan  pajak  telah  mencapai  target  yang telah ditetapkan sebelumnya. Faktanya penerimaan pajak dari tahun 2017 s.d 2021 tidak mencapai  target  yang  telah  ditentukan,  dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Tahun 2017-2021 No Tahun Target Realisasi Presentasi Realiasi 1 2017 1.489 1.240 83,2% 2 2018 1.539 1.283 83,4% 3 2019 1.283 1.147 89,4% 4 2020 1.424 1.316 92% 5 2021 1.577 1.332 84,4% Sumber: Data Diolah Oleh Penulis (2021)
Berdasarkan  pada  tabel  2  besarnya  realisasi penerimaan negara dari  sektor perpajakan  yang meliputi  semua  jenis  pajak  pada  tahun  2017 sampai dengan tahun 2021 semuanya tidak ada yang  memenuhi  target.  Belum  mampunya pemerintah  dalam  merealisasikan  penerimaan pajak secara maksimal pada akhirnya menimbukan sebuah pertanyaan, apakah dari sisi
wajib  pajak  terdapat  beberapa  tindakan  yang menghindari pajak,
atau memang pemungutannya belum berjalan dengan maksimal,  penerimaan  pajak  harus  mampu mencapai  tingkat  yang  maksimal  karena  hasil penrimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan    baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah (Adisamartha dan Noviari, 2018).
Pada  laporan  Biro  Analisa  Anggaran dan  Pelaksanaan  APBN  yang  dipublikasikan oleh  website  Dewan  Perwakilan  Rakyat Indonesia, mengungkapkan bahwa tidak tercapainya target penerimaan negara dikarenakan  adanya  penurunan  tarif  pajak, pemberian  intensif  pajak  yang  tidak  tepat sasaran, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, tingginya praktik penghindaran pajak (tax avoiden) dan penggelapan  pajak (tax  evasion) oleh  wajib pajak  badan  dan  pribadi,  selain  itu  rendahnya intregritas  para  pegawai  pajak  dan  adanya tekanan  dari  ekonomi  global. Hambatan- hambatan  yang  dihadapi  oleh  Dirjen  Pajak dalam melakukan pemungutan pajak disebabkan oleh karena adanya perlawanan dari wajib pajak, perlawanan  tersebut  dibedakan  menjadi  dua meliputi  perlawanan  pasif  yang  dilakukan karena  masyarakat  enggan  untuk  membayar pajak,  yang  diakibatkan  oleh  perkembangan intelektual  dan  moral,  sistem  perpajakan  yang
sulit  dipahami  oleh  masyarakat,  dan  tidak dilakukannya  sistem  kotrol  dengan  baik. Perlawanan  aktif  meliputi  semua  usaha  dan tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajakyangbertujuan  untuk  menghindari  pajak, meliputi  Tax  Avoidance  yaitu  usaha  yang dilakukan untuk meringankan beban pajak tanpa melanggar undang-undang. Tax Evasion merupakan  usaha  menurunkan  beban  pajak dengan melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak (Mardiasmo 2017).
Diantara kedua  perlawanan  pajak tersebut  perlawanan  aktif  lebih  mendominasi strategi  perusahaan  untuk  menghindari  pajak yang  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  tidakan agresivitas pajak (Andhari dan Sukartha, 2017). Tindakan  agresivitas  pajak  merupakan  suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena  pajak  melalui  perencanaan  pajak,  baik menggunakan cara legal maupun ilegal (Ramadani  dan  Hartiyah,  2020). Tax  ratio di suatu  negara  dipandang  dapat  menggambarkan tingkat  agresivitas  pajak  dan  tingkat  kepatuhan pajak  perusahaan-perusahaan  yang  beroprasi  di wilayah  suatu  negara  (Wijaya  dan  Saebani, 2019). Tax  Ratio merupakan  perbandingan penerimaan  pajak  terhadap  Produk  Domestik Bruto  (PDB).  Berikut  adalah  grafik Tax  Ratio Indonesia:

## Grafik 1
Tax Ratio di Indonesia
Sumber: Kemenkeu.go.id – APBN 2022 Data Diolah Penulis (2021)
11.6% 10.8% 10.7%
7.6% 8.9% 2017 2018
2019 2020 2021
Dari  grafik  1  terlihat  bahwa  perkembangan tax ratio Indonesia  fluktuatif.  Data  yang  ada menunjukkan kalau tax ratio belumlah ada pada tahap  stabil.  Situasi  Pandemi  Covid-19  pada tahun  2020  membuat  tax  ratio  ada  pada  angka
terendah yaitu sebesar 7,6%. Jika dibandingkan dengan  Negara  lain  di  kawasan  ASEAN, Indonesia menduduki peringkat terendah dalam perolehan  tax  ratio.  Hal  ini  sesuai  dengan  data pada Grafik 2.

## Grafik 2 Perbandingan Tax Ratio Berbagai Negara ASEAN
Sumber: BPS - Diolah Oleh Penulis (2021 )
Dilihat  dari  grafik  2 tax  ratio Indonesia tergolong  rendah,  dan  hanya  mencapai  11,5% masih  lebih  kecil  apabila  dibandingkan  dengan negara lain, seperti Malaysia yang memiliki tax ratio sebesar  13,6%,  Papua  Nugini  sebesar 13,7%,  Singapura  14,1%,  Filipina  17,5%,  dan terakhir Thailand mencapai 17,6%. Apabila tax ratio suatu  negara  rendah  hal  tersebut mengidikasikan  belum  adanya  pengoptimalan penerimaan pajak demi mempercepat pembangunan Negara.
Kasus agresivitas pajak banyak ditemukan  oleh  pihak  yang  berwenang  yang menengani kasus tersebut berbentuk penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh perusahaan sektor usaha dan ekonomi, salah satu sektor  yang  sangat  berpotensi  dan  kerap melakukan  praktik  penghindaran  pajak  adalah sektor  pertambangan.  Sektor  pertambangan yaitu  sektor  usaha  yang  bergerak  di  usaha penggalian,  pengambilan,  dari  endapan  bahan- bahan  galian  yang  berharga  serta  benilai
ekonomis  yang  berasal  dari  dalam  kulit  bumi, secara  mekanis  maupun  manual  di  permukaan bumi, bawah permukaan bumi serta air (Andhari dan  Sukartha,  2017).    Kementrian  Keuangan mencatat  jumlah  Wajib  Pajak  (WP)  yang memegang  izin  usaha  pertambangan  minerba lebih  banyak  yang  tidak  melaporkan  surat pemberitahuan  tahunan  SPT-nya  dibandingkan dengan  yang  melapor.  Pada  tahun  2015  dari 8.003 WP industri batu bara terdapat 4.532 WP yang  tidak  melaporkan  SPT-nya,  angka  ini belum termasuk pemain-pemain batu bara skala kecil  yang  tidak  registrasi  sebagai  pembayar pajak. Selain itu di antara WP yang melaporkan SPT-nya  terdapat  potensi  tidak  melaporkan sesuai fakta di lapangan. Tidak sedikit pula yang melaporkan  SPT-nya  dengan  benar  namun merupakan  hasil  dari  penghindaran  pajak  dan penghematan  pajak  seperti aggressive  tax planning,  corporate  inversion,  profit  shifting dan transfer mispricing.
Thailand Filipina Singapura Papua
Nugini Malaysia Indonesia
17.6% 17.5% 14.1%
13.7% 13.6% 11.5%
Pada  bulan  Juli  tahun  2019  terdapat sebuah kasus pada sektor perusahaan tambang di Indonesia  menyangkut  praktik  penghindaran pajak  dengan  skema  transfer  pricing  yaitu  PT Adaro  Energy.  Berdasarkan  laporan  dari  LSM Internasional  Global  Witness  yang  bergerak  di dalam  isu  lingkungan  hidup  menerbitkan laporan  investigasi  mengenai  dugaan  pajak perusahaan  Adaro  Energy,  di  dalam  laporan tersebut  terdapat  indikasi  bahwa  adaro  telah melarikan  pendapatan  labanya  ke  luar  negeri dari tahun 2009-2017 sehingga dengan melakukan  hal  tersebut  adaro  dapat  menekan pajak  yang  dibayarkan  kepada  pemerintah. Menurut Global Witness hal tersebut dilakukan dengan  melakukan  penjualan  batu  bara  dengan harga  yang  murah  kepada  anak  perusahaan Adaro  di  Singapura,  yaitu  Coaltrade  Services International  dan  nantinya  akan  dijual  kembali dengan  harga  yang  tinggi.  Dengan  demikian melalui  perusahaan  tersebut  Global  Witness menemukan adanya potensi  pembayaran pajak yang  lebih  rendah  dari  yang  seharusnya  yaitu senilai  US$  125  Juta  kepda  pemerintah indonesia.  Disamping  itu  Global  Witness  juga menunjuk peran suaka pajak yang memungkinkan Adaro dapat mengurangi tagihan pajaknya senilai US$ 14  Juta pertahunnya (Ekonomi.bisnis.com).
Kasus  penghindaran  pajak  PT  Adaro bukan  satu  satunya  perusahaan  sektor  tambang yang  melakukan  indikasi  penghindaran  pajak, Kepala  Badan  Pajak  Daerah  (Kaban  PPD) Provinsi  Papua  Gerson  Jitmau  meminta manajemen PT Freeport Indonesia (PT FI) agar segera melunasi  kewajiban tunggakan pajak  air permukaan  kepada  pemerintah  provinsi  papua senilai Rp5,6 Triliun terhitung sejak 2011-2017. PT  Freeport  telah  memakai  air  permukaan mencapai  115  debit  per  detik  selama  periode 2011-2017.  Gerson  menegaskan  agar  PT Freeport Indonesia segera membayar tunggakan tersebut  dan  disetor  langsung  ke  dalam  kas daerah  provinsi  papua.  Namun  Manajemen  PT Freeport  Indonesia  menolak  untuk  membayar pajak  air  sesuai  dengan  peraturan  daerah provinsi  papua  nomor  4  tahun  2011  dan  tetap mengacu  pada  tarif  denda  kontrak  (KK)  Tahun 1991  dan  perda  nomor  5  tahun  1990,  sehingga PT  Freeport  menggunakan  peraturan  tersebut
untuk  melakukan  indikasi  agresivitas  pajak (Tirto.id).
Masyarakat memandang perusahaan yang melakukan  tindakan  agresivitas  pajak  dianggap telah  membentuk  suatu  kegiatan  yang  tidak bertanggung  jawab  dan  tidak  sah.  Dalam Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan tertulis  bahwa,  perseroan  yang  menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan  sumber  daya  alam  wajib  melaksanakan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  atau dengan nama lain Corporate social responsibility (CSR) (Goh dkk, 2019). Penerapan  CSR  erat  kaitannya  dengan  konsep Sustainable  Development  Goals (SDGs)  yang dicanangkan  PBB  tahun  2015  untuk  seluruh dunia  termasuk  Indonesia.  Tujuan  dari  gagasan ini  adalah  agar  semua  negara  bebas  dari kemiskinan,  mengurangi  ketimpangan,  dan melindungi lingkungan pada tahun 2030.
Beberapa Perusahaan mewujudkan SDGs dengan  melakukan  CSR  berlebihan  hingga membuat pendapatan yang menjadi objek pajak penghasilan  perusahaan  berkurang.  Ketika pendapatan dimaksud digunakan untuk program CSR,  pemerintah  akan  melacak  cashflow  yang terjadi.  Penyebabnya  dikarenakan  biasanya program  CSR  dilakukan  di  bawah  pengelolaan perusahaan  sendiri,  mulai  dari  vendor  yang digunakan,  kegiatan  yang  dilakukan,  sampai uang  yang  dikeluarkan,  sehingga  negara  akan sulit  mendeteksi.  Penelitian  yang  dilakukan Nugraha  dan  Wirakusuma  (2019),  menunjukan bahwa  pengungkapan  CSR  tidak  berpengaruh pada  agresivitas  pajak.  Hasil  tersebut  tidak sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Prasista  dan  Setiawan  (2016)  menunjukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas  pajak  yaitu leverage.  Leverage merupakan  kemampuan  perusahaan  untuk memenuhi  kewajiban  financial  jangka  panjang maupun  jangka  pendek  (Andhari  dan  Sukarta, 2017).  Pada  umunya  perusahaan  menggunakan utang  kepada  pihak  ketiga  dalam  menjalankan aktivitas operasi perusahaan, apabila perusahaan memiliki  sumber  dana  pinjaman  tinggi, perusahaan akan membayar beban bunga tinggi
kepada kreditur (Adisamartha & Noviari, 2017). Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia sesuai dengan Pasal 6 ayar 1 huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (tax deductible). Sehinga perusahaan dengan leverage  yang  tinggi  maka  tingkat  agresivitas perusahaan  akan  tinggi  juga  (Gemilang  dan Nawang, 2016).
Direktorat  Jendral  Pajak  menyatakan, banyak  perusahaan  yang  melakukan  rekayasa utang utuk mengurangi besaran pajaknya. Salah satu  cara  yang  digunakan  yaitu  memperbesar utang  sehingga  bungan  utang  besar  dan  beban pajaknya menurun (finance.detik.com).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kurniawati (2019), menyebutkan bahwa Leverage berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak.  Hasil penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Goh  dkk  (2019)  yang menunjukan bahwa Leverage tidak berpengaruh pada  agresivitas  pajak.  Berdasarkan  fenomena dan  hasil  penelitian  terdahulu  yang  tidak konsisten, penulis ingin meneliti  kembali topik tersebut  dengan  judul  penelitian “Pengaruh Leverage dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility dalam  rangka Sustainable Development  Goals terhadap  Agresivitas Pajak”.

## 2. KAJIAN PUSTAKA
Menurut Sugiyono (2018:54), teori adalah alur  logika  atau  penalaran,  yang  merupakan seperangkat  konsep,  definisi,  dan  proposi  yang disususun secara sistematis. Secara  umum teori mempunyai tiga fungsi, yaiu untuk menjelaskan (explanation),  meramalkan  ( prediction ),  dan pengendalian ( control ) suatu gejala.  Maka perlu untuk  dikemukakan  teori-teori  yang  berkaitan dengan  permasalahan  dan  masih  dalam  ruang lingkup  pembahasan  sebagai  landasan  didalam penelitian ini. Di sub bab ini akan menjelaskan teori  atau  dasar  yang  akan  digunakan  di  dalam penelitian  ini  terkait  pengungkapan corporate social responsibility, leverage , agresivitas pajak.

## Grand Teori
Teori legitimasi pertama kali dikemukakan oleh Dowling  dan  Preffer  1975.  Teori  legitimasi menjelaskan  hal-hal  yang  harus  dilakukan  oleh perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan  sekitarnya  dimana  perusahaan tersebut  beroprasi,  lingkungan  yang  dimaksud disini tidak hanya masyarakat sekitar melainkan perusahaan juga harus mampu mematuhi segala peraturan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah (Aalin,  2018).  Pada  umumnya  organisasi berusaha untuk menciptakan sebuah sistem nilai perusahaan  yang  dapat  berjalan  sesuai  dengan sitem  nilai  sosial  yang  lebih  besar  dimana organisasi  tersebut  merupakan  bagian  dari sistem tersebut, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut mendapatkan legitimasi dari masyarakat guna mempertahankan keberlangsungan
hidupnya  (Wijaya  dan  Saebani  2019).  Teori legitimasi  menyatakan  bahwa  suatu  organisasi bisa  bertahan  apabila  masyarakat  di  sekitar organisasi tersebut merasa bahwa organisasi itu bisa  beroprasi  berdasarkan  sistem  nilai  yang sepadan  dengan  sistem  nilai  yang  dimiliki  oleh masyarakat (Fionasari dkk, 2017). Keberlangsungan  perusahaan  akan  terancam apabila  masyarakat  merasa  organisasi  telah melanggar kontrak sosialnya. Legitimasi merupakan  keadaan  psikologis  keberpihakan orang  dan  kelompok  orang  yang  sangat  peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik (Kuriah dan Asyik, 2016).  Hal ini  mengindikasi  adanya  kontrak  sosial  antara perusahaan  terhadap  masyarakat  dan  adanya pengungkapan  sosial  lingkungan,  perusahaan menjalankan kontrak sosial harus menyesuaikan dengan  nilai  dan  norma  yang  berlaku  agar berjalan  dengan  selaras,  bentuk  kegiatan penyesuaian yang banyak dilakukan perusahaan adalah  melalui  program  CSR,  program  CSR dilakukan  dalam  usaha  perusahaan  mengayomi lingkungan  disekitarnya,  sama  halnya  dengan perusahaan  yang  taat  membayar  pajak  sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa mengurangi  atau  melakukan  agresivitas  pajak, berarti perusahaan telah turut serta dalam usaha meningkatkan  kesejahteraan  dan  pembangunan nasional  (Kurniawati,  2019).    Perusahaan  yang semakin banyak melakukan dan mengungkapkan kegiatan CSR berarti perusahaan  tersebut  memiliki  keperdulian
terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya serta seharusnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku  dan  tidak  melakukan agresivitas pajak (Nugraha dan Meiranto, 2015).

## Teori Stakeholder
Teori  Stakeholder  diperkenalkan  pertama  kali oleh  Stanford  Research  Institute  pada  tahun 1963  yang  kemudian  dikembangkan  lebih  jauh lagi  oleh  Freeman  pada  tahun  1984.  Menurut Wati (2019), stakeholder theory adalah kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan  dengan  stakeholder,  nilai-nilai, pemenuhan  ketentuan  hukum,  kebijakan  utang, penghargaan  masyarakat  dan  lingkungan,  serta komitmen  dunia  usaha  untuk  berkontribusi dalam  pembangunan  secara  keberlanjutan. Berdasarkan asumsi teori stakeholder, perusahaan  bertanggung  jawab  tidak  hanya kepada  shareholder,  atau  pemilik  perusahaan tetapi juga kepada pihak stakeholder, atau pihak diluar perusahaan yang menunjang keberlangsungan operasional perusahaan antara lain pemerintah dan lingkungan sosial (Nugraha dan Meiranto, 2015).

## Agresivitas Pajak
Agresivitas pajak merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi  kewajiban  pajaknya  baik  secara legal maupun ilegal (Luke dan Zulaikha, 2016). Sedangkan  menurut  Sari  dan  Rahayu  (2020), agresivitas pajak adalah suatu tindakan merekayasa  untuk  menurunkan  laba  fiskal melalui  perencanaan  pajak.  Meskipun  tindakan yang dilakukan tersebut tidak menyalahi hukum perpajakan, namun semakin perusahaan mengambil  langkah  untuk  tujuan  penghindaran pajak dengan memanfaakan celah yang ada dari peraturan,  maka  tindakan  tersebut  akan  dinilai semakin  agresif  terhadap  pembebanan  pajak yang  berlaku.  Pada  penelitian  ini  Agresivitas pajak  dihitung  menggunakan  proksi Effective Tax  Ratio  (ETR ),  perhitungan  dari  ETR  dapat dilakukan dengan menghitung total tax expense dibagi  dengan  pretax  income  (Kurniawati, 2019).
Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility (CSR) , diperkenalkan pertama kali dalam tulisan Social Responsibility  of  the  Businessman tahun  1953, CSR digagas Howard Rothmann Browen untuk mengeleminasi  keresahan  dunia  bisnis  (Wati, 2019). Menurut  Said  (2018), Corporate  Social Responsibility adalah  komitmen  bisnis  untuk berkontribusi  dalam  pembangunan  ekonomi berkelanjutan,  bekerja  dengan  para  karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas kehidupan.  Sedangkan  menurut  Lela  Nurlaela Wati  (2019), Corporate  Social  Responsibility yaitu sebuah komitmen yang berkesinambungan dari  kalangan  bisnis  untuk  berperilaku  secara etis dan memberi kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta komunikasi  lokal  dengan  masyarakat  luas  pada umumnya dalam interaksi dengan para pemangku  kepentingan  berdasarkan  prinsip kesukarelaan  dan  kemitraan.  Melalui  Undang- Undang  No  40  Tahun  2007  pasal  74  tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR telah diputuskan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang  bersifat  final.  Penerapan  CSR  ini  sejalan dengan konsep Sustainable Development Goals yang  dicanangkan  PBB  mulai  dari  tahun  2015 untuk  membuat  kehidupan  di  Bumi  lebih  baik lagi, negara bebas dari kemiskinan, mengurangi ketimpangan,  dan  melindungi  lingkungan  pada tahun 2030.

## Leverage
Leverage merupakan  penggunaan  dana  atau modal yang penggunaannya memiliki kewajiban untuk membayar biaya tetap yaitu berupa bunga, tingkat  rasio  leverage  dapat  menggambarkan resiko  suatu  perusahaan  (Sari,  2020).  Menurut Kasmir  (2018),  rasio  solvabilitas  atau  leverage ratio  yaitu  rasio  yang  digunakan  untuk mengukur  sejauh  mana  aktiva  perusahaan dibiayai  dengan  utang,  artinya  berapa  besar beban  utang  yang  ditanggung  perusahaan dibandingkan  aktivanya.  Dalam  arti  luas
dikatakan  bahwa  rasio  solvabilitas  digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk  membayar  seluruh  kewajibannya,  baik jangka  pendek  maupun  jangka  panjang  apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Sedangkan menurut  Irfan  Fahmi  (2015),  rasio  leverage adalah  mengukur  seberapa  besar  perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang terlalu tinggi  akan  membahayakan  perusahaan  karena perusahaan  akan  masuk  kedalam  kategori extreme leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan  terjebak  terjebak  dalam  tingkat utang  yang  tinggi  dan  sulit  untuk  melepaskan utang  tersebut.  Proksi  yang  digunakan  untuk menggambarkan  Leverage  dalam  penelitian  ini adalah debt ratio . Debt to asset ratio (debt ratio) merupakan  utang  yang  digunakan  untuk mengukur  perbandingan  antara  total  utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa  besar  utang  perusahaan  berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir, 2018:). Menurut  Kasmir  (2018:156),  rumus  untuk mencari debt  to  asset  ratio adalah  dengan membagi total utang dengan total aset.
Pengaruh  Pengungkapan Corporate  Social Responsibility dalam  rangka Sustainable Development  Goals Terhadap  Agresivitas pajak Menurut  Lela  Nurlela  Wati  (2019), Corporate Social  Responsibility yaitu  sebuah  komitmen yang  berkesinambungan  dari  kalangan  bisnis, untuk  berperilaku  secara  etis  dan  memberi kontribusi  bagi  perkembangan  ekonomi,  seraya meningkatkan kualitas kehidupan dari karyawan dan  keluarganya,  serta  komunikasi  lokal  dan masyarakat luas pada umumnya. Hal ini sejalan dengan Teori Legitimasi dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan dan selaras dengan prinsip  menyelamatkan  bumi  dan  lingkungan dalam Sustainable  Development  Goals .  Dalam perkembangannya,  program  tanggung  jawab sosial (CSR) yang kurang sesuai, dapat menjadi celah  bagi  manajemen  untuk  melakukan tindakan  agresivitas  pajak,  mengingat  kegiatan tanggung  jawab  sosial  dapat  diakui  sebagai beban untuk mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan. Manajemen pajak, baik secara legal
maupun  ilegal  hendaknya  tidak  etis  dilakukan perusahaan  karena  pembayaran  pajak  terkait dengan  tanggung  jawab  perusahaan  terhadap masyarakat secara luas (Aalin, 2018). Penelitian yang  dilakukan  Prasista  dan  Setiawan  (2016), menunjukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak.  Dari uraian tersebut, hipotesis yang diajukan peneliti sebagai berikut:
H1  : Corporate  Social  Responsibility dalam rangka Sustainable Development Goals berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
Pengaruh  Leverage  terhadap  Agresivitas Pajak
Menurut Kasmir (2018), Rasio solvabilitas atau leverage ratio yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur  sejauh  mana  aktiva  perusahaan dibiayai  dengan  utang,  artinya  berapa  besar beban  utang  yang  ditanggung  perusahaan dibandingkan  aktivanya.  Dalam  arti  luas dikatakan  bahwa  rasio  solvabilitas  digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar  seluruh  kewajibannya,  baik  jangka pendek  maupun  jangka  panjang  apabila perusahaan  dibubarkan  (dilikuidasi). Pada peraturan perpajakan di Indonesia, yaitu Pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU Nomor 36 tahun 2008 tentang  PPh,  mengatur  bahwa  bunga  pinjaman merupakan  biaya  yang  dapat  dikurangkan (deductible expense) terhadap penghasilan kena pajak.  Perusahaan  yang  menggunakan  hutang akan  menanggung  adanya  beban  bunga  yang harus  dibayar,  beban  bunga  yang  bersifat deductible.  akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan  berkurang.  Laba  kena  pajak  yang berkurang  pada  akhirnya  akan  mengurangi jumlah  pajak  yang  harus  dibayar  perusahan (Kuriah  dan  Asyik,  2016).  Perusahaan  dapat menggunakan  proporsi  utang  jangka  panjang dalam melakukan penghindaran pajak berdasarkan teori stakeholder karena perusahaan yang  menggunakan  pendanaan  dengan  utang maka pajak yang dibayarkan akan rendah karena banyaknya  beban  bunga  yang  dibayar  bila dibandingkan  dengan  menggunakan  pendanaan ekuitas (Kuriah dan Asyik, 2016).
Terdapat peneliti terdahulu yang pernah meneliti menggenai  Leverage  yaitu  Ramadani  dan Hartiyah (2020), dengan hasil penelitian bahwa
Leverage  berpengaruh  terhadap  agresivitas pajak besarnya nilai Leverage akan meningkatkan tindakan  agresivitas pajak dalam perusahaan  apabila  beban  bunga  yang  timbul akibat  penggunaan  uutang  termasuk  ke  dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.    Dari  uraian  tersebut,  hipotesis  yang peneliti ajukan sebagai berikut:
H2: Leverage berpengaruh terhadap
Agresivitas Pajak
Pengaruh  Pengungkapan Corporate  Social Responsibility dalam  rangka Sustainable
Development  Goals dan Leverage terhadap Agresivitas pajak
Berdasarkan  Teori  Legitimasi  dan  Stakeholder dan  penelitian  terdahulu  dari  Setiawan  (2016) dan  Setyoningrum  (2019)  menyatakan  bahwa Corporate  Social  Responsibility dan Leverage berpengaruh  terhadap  Agresivitas  Pajak  maka Hipotesis yang diajukan peneliti adalah:
H3: Corporate  Social  Responsibility dalam rangka Sustainable  Development  Goals dan Leverage berpengaruh  terhadap  Agresivitas pajak.

## 3. METODE PENELITIAN
Menurut  Sugiyono  (2018:2),  metode penelitian  yaitu  pada  dasarnya  merupakan  cara ilmiah  untuk  mendapatkan  data  dengan  tujuan dan  kegunaan  tertentu  untuk  mencapai  tujuan yang  ditentukan  dibutuhkan  metode  yang relevan.  Cara  ilmiah  berarti  kegiatan  penelitian itu  didasarkan  pada  ciri-ciri  keilmuan,  yaitu rasional,  empiris,  dan  sistematis.  Dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif dengan  pendekatan  penelitian  deskriptif  dan verifikatif,  dikarenakan  terdapat  variabel- variabel  yang  akan  dianalisis  hubungan  dan tujuannya  agar  dapat  menyajikan  gambaran mengenai hubungan antar variabel-variabel yang diteliti.  Menurut  Sugiyono  (2018),  metode kuantitatif  adalah  metode  penelitian  yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi tertentu metode  ini  disebut  metode  kuantitatif  karena data  penelitian  berupa  angka-angka  dan  analisi yang digunakan menggunakan statistik.
Menurut  Sugiyono  (2018:81),  populasi yaitu  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas objek/subjek  yang  mempunyai  kulaitas  atau karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneliti  untuk  mempelajari  dana  kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan di  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh perusahaan  pertambangan  yang  terdaftar  di Bursa Efek Indonesia selama lima periode, yaitu tahun 2015-2019. Populasi dalam penelitian ini berjumlah  49  perusahaan  namun  tidak  semua populasi  yang  didapat  akan  menjadi  objek penelitian sehingga perlu dilakukannya pengambilan sample.
Menurut  Sugiyono  (2018:81),  sample dapat  diartikan  sebagai  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi tersebut.  apabila  populasi  besar  dan  peneliti tidak  mungkin  mempelajari  semua  yang  ada pada  populasi,  misalnya  karena  keterbatasan dana,  tenaga  dan  waktu,  maka  peneliti  dapat menggunakan  sampel  yang  diambil  dari populasi  tersebut.  Untuk  itu  sample  yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan  sample  yang  digunakan  oleh penulis yaitu menggunakan teknik non probability  sampling  dengan  metode  purposive sampling.
Menurut  Sugiyono  (2018), purposive sampling adalah  teknik  pengumpulan  sample dengan  pertimbangan  tertentu  yang  sesuai dengan  tujuan  penelitian  seta  agar  diperoleh sample  yang  representative  sesuai  dengan kriteria-kriteria yang ditentukan. Penulis menggunakan teknik Purposive sampling dikarenakan  tidak  semua  sample  yang  didapat memiliki  kriteria  yang  telah  penulis  tentukan, sehingga dengan menggunakan teknik purposive sampling  penulis  akan  mendapatkan  sample yang  sesuai  dengan  kriteria  yang  telah ditentukan sebelumnya. Sampel yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Perusahaan  Sektor Pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia  periode  2017  sampai  tahun  2021 berjumlah  11  Perusahaan  dan  55  Laporan Keuangan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bursa  Efek  Indonesia  membagi  kelompok industri  –  industri  perusahaan  berdasarkan sektor–sektor yang terdiri dari, sektor pertambangan,  sektor  pertanian,  sektor  aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor industri  dasar  kimia,  sektor  property,  sektor keuangan, sektor perdagangan jasa investasi dan sektor infrastruktur. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengolahan dan pengusahaan  mineral  atau  batubara  yang meliputi  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan penjualan,  serta  kegiatan  pasca  tambang. Pertambangan  mineral  adalah  pertambangan
kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air  tanah.  Mineral  adalah  senyawa  anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan  kimia  tertentu  serta  susunan  kristal  teratur atau  gabungan  yang  membentuk  batuan,  baik dalam bentuk lepas atau padu.
Pertambangan  batubara  adalah  petambangan endapan  karbon  yang  terdapat  di  dalam  bumi, termasuk  bitumen  padat,  gambut,  dan  batuan aspal. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Berikut adalah profil perusahaan  yang  dijadikan  sample  dalam penelitian ini:

## Tabel 3 Profil Perusahaan
Sumber: Bursa Efek Indonesia, diolah Penulis (2021).
Data  dalam  penelitian  ini  diolah  menggunakan aplikasi statistical  package  for  social  science (SPSS)  versi  24 for  windaws yang  digunakan untuk  mendukung  proses  dalam  pengujian statistik.  Data  yang  digunakan  merupakan  data sekunder  berupa anual  report perusahaan pertambangan perode 2015-2019 yang diperoleh dari  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI).  Uji  asumsi klasik  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah distribusi data yang ada dalam penelitian normal, serta menjadi persyaratan agar data dalam model regresi dapat dilanjutkan dalam pengelolaan uji
hipotesis. Pengujian  normalitas  dilakukan dengan  tujuan  untuk  mengetahui  apakah  data yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak.
Uji normalitas dilakukan menggunakan uji  Kolmogorov  Smirnov.  Data  penelitian dikatakan  berdistribusi  normal  jika  nilai  Monte Carlo.Sig  (2-tailed)  berada  di  atas  0,05,  dan begitupun  sebaliknya  ketika  nilai  Monte Carlo.Sig  (2-tailed)  di  bawah  0,05  maka  data tidak  berdistribusi  normal.  Hasil  uji  normalitas pada  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini:
NO  KODE NAMA PERUSAHAAN SUB SEKTOR 1 ADRO Adaro Energy Tbk Batu Bara 2 GEMS Golden Energy Mines Tbk Batu Bara 3 ITMG Indo Tambang Raya Megah Tbk Batu Bara 4 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk Batu Bara 5 MBAP Mitrabara Adiperdana Tbk Batu Bara 6 MYOH Samindo Resources Tbk Batu Bara 7 PTBA Bukit Asam Tbk Batu Bara 8 TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk Batu Bara 9 ELSA Elnusa Tbk Minyak Mentah dan Gas Bumi 10 RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk Minyak Mentah dan Gas Bumi 11 PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk Logam dan Mineral
Tabel 4 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 55 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation ,06933764 Most Extreme Differences  Absolute ,155 Positive ,155 Negative -,129 Test Statistic ,155 Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 c Monte Carlo Sig. (2- tailed) Sig. ,126 d 95% Confidence Interval  Lower Bound ,119 Upper Bound ,132
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.
Sumber: Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)
Berdasarkan  hasil  pegujian test  statistic  One- Sample  Kormogorov-Smirnov pada  tabel  4 diatas menunjukan bahwa nilai Monte Carlo Sig (2-Tailed) sebesar  0,126,  nilai  tersebut  diatas menunjukan  bahwa  nilai Monte  Carlo  Sig  (2- Tailed) lebih  besar  dari  0,05.  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  data  tersebut  berdistribusi secara normal.
Uji  multikolonieritas  bertujuan  untuk menguji  apakah  model  regresi  ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Autokorelasi dapat dideteksi menggunakan nilai tolerance  dan  VIF.  Nilai tolerance harus melebihi 0,1 dan nilai VIF harus berada dibawah 10.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam model  regresi  tidak  terdapat  multikolonieritas. Berikut  ialah  hasil  uji  multikolonieritas  yang dilakukan dalam penelitian ini:
Tabel 5 Uji Multikolonieritas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients t Sig.
Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant)  ,249 ,041 6,106 ,000 CSR -,480 ,095 -,586 -5,051 ,000 ,750 1,334 LEV ,266 ,075 ,403 3,559 ,001 ,789 1,268 a. Dependent Variable: AP
Sumber: Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021). Berdasarkan
hasil pengujian
multikolonieritas yang terdapat pada tabel 5, menunjukan hasil bahwa tidak ada variabel independen yang mempunyai nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF tidak lebih besar dari 10. Maka dapat dapat disimpulkan bahwa  model  regresi  pada  penelitian  ini tidak terdapat multikolonieritas.
Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain.  Jika
variance dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan lain tetap berarti disebut dengan homokedastisitas.  Dan  apabila  berbeda maka  disebut  heterokedastisitas.  Model regresi  yang  baik  adalah  yang  tidak  terjadi heterokedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya  heterokedastisitas  dapat  dilihat pada  nilai  dari  uji  glejser  dan/atau  pola tertentu pada grafik scatterplot.  Dibawah ini merupakan  gambar  dari  scatterplot  dalam penelitian:

## Gambar 1
Uji Scatterplot
g
Sumber: Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)
Berdasarkan  pada  gambar  1  dapat  dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta terbesar baik diatas maupun dibawah sumbu Y.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi
penelitian  ini.  Dikarenakan  analisis  dengan grafik  plots  memiliki  kelemahan  karena jumlah  pengamatan  mempengaruhi  hasil ploting,  maka  dari  itu  dilakukan  juga  uji glejer dalam penelitian ini.
Tabel 6 Uji Glejser Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant ) ,012 ,027 ,459 ,648 CSR -,090 ,063 -,215 -1,417 ,163 LEV ,088 ,050 ,262 1,770 ,083 a. Dependent Variable: ABRES
Sumber: Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)
Berdasarkan  dari  hasil  uji  glejser,  dapat  dilihat bahwa  tidak  ada  satupun  variabel  independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen absolut. Hal tersebut terlihat dari nilai sig  lebih  yang  lebih  dari  0,05.  Maka  dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas terhadap data yang diuji.
Uji  autokorelasi  bertujuan  menguji apakah  dalam  model  regresi  linier  ada  korelasi
antara  kesalahan  penggangu  pada  periode  saat ini (t) dengan kesalahan penganggu pada periode sebelumnya  (t-1).  Model  regresi  yang  baik adalah  yang  bebas  dari  autokorelasi.  Uji autokorelasi  dapat  dilihat  dengan  uji  statistik non-parametrik  dengan  menggunakan  uji Run Test . Secara  statistik,  ada tidaknya  autokorelasi diuji dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW test ). Berikut adalah hasil uji autokorelasi
Tabel 7 Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,697 a ,485 ,455 ,07135 1,964 a. Predictors: (Constant), KM, LEV, CSR b. Dependent Variable: AP
Sumber : Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)
Berdasarkan  hasil  uji  autokorelasi  pada  tabel  7 diatas  menunjukan  nilai Durbin-Watson (DW) model  regresi  sebesar  1,964.  Nilai  DW  hitung akan dibandingkan dengan nilai tabel DW yang signifikansinya 5% jumlah sample (n) = 55 dan jumlah variabel bebas (k) = 3. Berdasarkan tabel DW nilai batas bawah (dl) menunjukan sebesar 1.4523 dan nilai batas atas (du) sebesar 1.6815. Oleh dikarenakan itu nilai DW 1,964 lebih besar dari batas atas (du) 1,6815 dan lebih kecil dari 4-
du (4-1,6815 = 2,3185). Maka pada pengambilan keputusan niLAI DW dinyatakan du < dw < (4- du)  yaitu  1.6815<1.964<2.3185).  Maka  hasil tersebut  menjelaskan  bahwa  tidak  terdapat autokorelasi, sehingga model regresi layak.
Selanjutnya  diadakan  Analisis  regresi linier  berganda  dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh  dua  atau  lebih  variabel  independen terhadap  satu  variabel  dependen.  Berikut  ialah hasil dari analisis regresi linier berganda :
Tabel 8 Uji Regresi Linier Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,249 ,041 6,106 ,000 CSR -,480 ,095 -,586 -5,051 ,000 LEV ,266 ,075 ,403 3,559 ,001
a. Dependent Variable: AP
Sumber: Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)
Dari hasil persamaan tersebut dapat disimpulkan:  Konstanta  bernilai  0,249.  Hal  ini menunjukan  bahwa  jika  semua  variabel independen  mempunyai  nilai  nol,  maka  nilai variabel  dependen  akan  menjadi  0,249.  Nilai koefisien  regresi  pengungkapan corporate Social  Responsibility sebesar  -0,480.  Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap peningkatan pengungkapan corporate  Social  Responsibility sebesar satu satuan, maka agresivitas pajak akan mengalami  penurunan  sebesar  -0,480  dengan
asumsi bahwa  variabel  lain bernilai tetap. Nilai koefisien  regresi leverage sebesar  0,266.  Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap peningkatan leverage sebesar  satu  satuan,  maka  agresivitas pajak  akan  mengalami  kenaikan  sebesar  0,266 dengan  asumsi  bahwa  variabel  lain  berniali tetap.    Selanjutnya  diadakan  uji  Koefisien Korelasi.  Uji  ini  digunakan  untuk  mengetahui seberapa  kuat  hubungan  antara  variabel independen.  Berikut  hasil  dari  uji  koefesien korelasi:
Tabel 9 Uji Koefisien Korelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,697 a ,485 ,455 ,07135 1,964 a. Predictors: (Constant), LEV, CSR b. Dependent Variable: AP
Sumber: Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)
Pada  tabel  9  di  atas  nilai  koefisien korelasi (R) sebesar 0.697 angka ini menunjukkan korelasi hubungan antara variabel indepeden terhadap variabel dependen. Adapun
pengambilan  keputusan  kuat  atau  tidaknya hubungan tersebut berdasarkan pada interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:
Tabel 10 Interpretasi Koefisien Korelasi Interval Koefisien (R) Tingkat Hubungan 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,80 – 1,00 Sangat Kuat
Sumber : Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)
Berdasarkan  pada  tabel  10  diatas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  nilai  0,697  termasuk kedalam  interval  0,60-0,799.  Maka  dapat disimpulakan  bahwa  hubungan  linier  variabel independen dan variabel dependen kuat.
Selanjutnya  Koefisien  determinasi  (R 2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi
variable  dependen.  Nilai  koefisien  determinasi adalah  berkisar  antara  0  dan  1,00  semakin mendekati  1,00   maka  dapat  disimpulan  bahwa kemampuan variable independen dalam menjelaskan  variable  dependen  sangat  baik. Hasil  dari  R 2 pada  penelitian  ini  dapat  dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 11
Koefisien Determinasi Pengungkapan Corporate Social Responsibility Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,466 a ,217 ,202 ,08633 a. Predictors: (Constant), CSR Sumber : Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)
Pada  tabel  diatas  menunjukan  nilai  koefisien determinasi  pengungkapan corporate  social responsibility yang  didapat  dari  nilai R  Square tersebut  sebesar  0,217,  dapat  dikatakan  bahwa kemampuan dari variabel pengungkapan
corporate social responsibility dalam menjelaskan  variabel  agresivitas  pajak  yaitu sebesar 21,7%.
Tabel 12 Koefisien Determinasi Leverage Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,373 a ,139 ,123 ,09053 a. Predictors: (Constant), LEV Sumber: Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)
Dilihat  pada  tabel  diatas  menunjukan  bahwa nilai  dari  koefisien  determinasi leverage yang didapat  dari  nilai R  Square tersebut  sebesar 0,139  dapat  dikatakan  bahwa  kemampuan variabel leverage dalam  menejelaskan  variabel agresivitas pajak yaitu sebesar 13,9%.

## Pengujian Hipotesis
Langkah-langkah  untuk  melakukan  pengujian hipotesis  dimulai  dengan  menerapkan  hipotesis nol  (Ho)  dan  hipotesis  alternative  (Ha), pemilihan  tes  statistik  dan  perhitungan  nilai statistik,  penetapan  tingkat  signifikansi  dan
penetapan  kriteria  pengujian  Tujuan  pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui pengaruh dari variabel indipenden terhadap variabel dependen dalam  penelitian  ini  uji  t  dan  uji  f  digunakan sebagai teknik pengujian hipotesis.

## Uji t
Uji statistik t  yaitu  untuk  mengetahui pengaruh dari  variabel  independen  secara  individual terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan signifikansi 0,05, berikut hasil dari uji t atau parsial:
Tabel 13 Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,249 ,041 6,106 ,000 CSR -,480 ,095 -,586 -5,051 ,000 LEV ,266 ,075 ,403 3,559 ,001 a. Dependent Variable: AP
Sumber: Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)
Setelah melakukan perhitungan dan
mendapatkan  hasil  dari  t tabel sebesar  2,00758. Nilai  t tabel dan  t hitung akan  dibandingkan  dan disimpulkan sebagai berikut:
Pengungkapan Corporate Social
Responsibility terhadap Agresivitas Pajak Pada  tabel  13  menunjukan  bahwa  hasil  dari variabel CSR memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000  nilai  tersebut  lebih  kecil  dari  0,05  yang menandakan  bahwa  variabel  CSR  berpengaruh
siginifikan  terhadap Effective  Tax  Rates (ETR) yang  merupakan  alat  ukur  variabel  agresivitas pajak.  Berdasarkan  nilai  t hitung yaitu  sebesar  - 5,051 lebih besar dari t tabel yang sebesar 2,00758 hal  tersebut  menandakan  bahwa  variabel  CSR berpengaruh  negatif  terhadap  ETR,  artinya semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR maka nilai ETR akan semakin mengecil yang dimana apabila  nilai  ETR  semakin  kecil  menandakan bahwa  agresivitas  pajak  semakin  tinggi, berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  dapat
disimpulkan  bahwa  variabel  CSR  berpengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukan bahwa H 1 diterima dan H 0 ditolak.
Leverage terhadap Agresivitas Pajak Pada tabel 13 menunjukan bahwa hasil hasil dari variabel leverage memiliki  nilai  signifikansi sebesar 0,001 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang  menandakan  bahwa  variabel leverage berpengaruh  signifikan  terhadap Effective  Tax Rate (ETR)  yang  merupakan  alat  ukur  variabel agresivitas  pajak.  Berdasarkan  nilai  t hitung yaitu 3,559 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,00758 maka  hal  tersebut  menandakan  bahwa  variabel leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas  pajak,  artinya  semakin  rendah  nilai leverage maka  nilai  ETR  akan  semakin  besar
yang  dimana  apabila  nilai  ETR  semakin  besar menandakan  bahwa  agresivitas  pajak  semakin rendah.  Berdasarkan  dari  hasil  penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel leverage berpengaruh  secara  negatif  terhadap agresivitas pajak, hal ini menunjukan bahwa H 2 diterima dan H 0 ditolak.

## Uji F
Uji  F  yaitu  pada  dasarnya  menunjukan  apakah semua  variabel  independen  atau  bebas  yang dimasukan  dalam  model  mempunyai  pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen  atau  terikat,  berikut  merupakan  hasil dari uji f atau simultan:
Tabel 14 Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression ,245 3 ,082 16,033 ,000 b Residual ,260 51 ,005 Total ,504 54 a. Dependent Variable: AP b. Predictors: (Constant), LEV, CSR Sumber: Output SPSS 24, Data Diolah Penulis (2021)
Setelah melakukan perhitungan dan mendapatkan hasil F tabel sebesar 2,786. Berdasarkan  nilai  F hitung sebesar  16,033  lebih besar  dari  F tabel sebesar  2,786  dan  nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H a diterima  dan  H 0 ditolak.  Sehingga  hipotesis yang  didapatkan  adalah  pengungkapan  CSR, leverage , dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

## Pembahasan
Pengaruh Pengungkapan Corporate
Social Responsibility dalam rangka
Sustainable Development Goals terhadap Agresivitas pajak Berdasarkan  hasil  penelitian,  untuk  pengaruh pengungkapan corporate  social  responsibility terhadap  agresivitas  pajak  menunjukan  bahwa hasil  dari  variabel  pengungkapan corporate
social resoponsibilty memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menandakan bahwa variabel pengungkapan corporate  social  resoponsibilty berpengaruh secara siginifikan terhadap Effective Tax Rates (ETR) yang merupakan alat ukur variabel agresivitas pajak.
Berdasarkan  nilai  t hitung yaitu  sebesar  - 5,051 lebih besar dari t tabel yang sebesar 2,00758 hal  tersebut  menandakan  bahwa  variabel pengungkapan corporate  social  resoponsibilty berpengaruh  secara  negatif  terhadap  ETR, artinya  semakin  tinggi  tingkat  pengungkapan corporate social resoponsibilty maka nilai ETR akan  semakin  mengecil  yang  dimana  apabila nilai  ETR  semakin  kecil  menandakan  bahwa agresivitas pajak semakin tinggi.
Dikarenakan nilai ETR semakin mengecil  maka  menandakan  bahwa    hasil
penelitian  variabel  pengungkapan corporate social resoponsibilty berpengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak dikarenakan semakin kecil nilai ETR maka semakin tinggi agresivitas pajak.  Maka  dengan  demikian  menunjukan bahwa H 1 diterima dan H 0 ditolak.
Hal tersebut menandakan bahwa semakin  besar  nilai  indeks  pengungkapan corporate  social  resoponsibilty perusahaan maka  akan  meningkatkan  tindakan  agresivitas, hal tersebut disebabkan karena bentuk interaksi perusahaan dengan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social resoponsibilty . Bentuk tanggung  jawab  sosial  perusahaan  bertujuan untuk  menarik  perhatian  masyarakat  agar perusahaan  tersebut  mendapatkan  kesan  baik dan diterima di masyarakat.
Selain itu dalam melaksanakan pertanggungjawaban sosialnya, perusahaan akan mengeluarkan  biaya-biaya  yang  akan  dapat mengurangi  laba  sebelum  pajak,  biaya-biaya yang  dikeluarkan  terkait  pertanggungjawaban sosial perusahaan ini dapat dialokasikan menjadi pengurang  pembayaran  pajak  penghasilan perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan  kebijakan  ini  diatur  dalam  pasal  6 ayat  1,  berupa tax  deduction terdapat  sejumlah biaya  terkait  dengan  aktivitas  CSR  yang diperkenankan  sebagai deductible  expense dalam menghitung pengahasilan kena pajak. Hal ini membuat laba sebelum pajak semakin kecil, laba  semakin  kecil    maka  pajak  yang dibayarkanpun akan semakin kecil sehingga hal ini  dapat  bisa  menjadi  celah  perusahaan  untuk melakukan agresivitas pajak.
Hasil penenlitian ini didukung oleh hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putu  Dinda Chairunissa  Ramadani  dan  Sri  Hartiyah  (2020) menunjukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh  positif  terhadap  agresivitas  pajak. Namun  hasil  tersebut  tidak  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ida  Bagus Nuguraha dan Made Gede Wirakusuma (2019), yang  menunjukan  bahwa  pengungkapan  CSR tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

## Pengaruh  Leverage  terhadap  Agresivitas Pajak
Berdasarkan  hasil  penelitian,  untuk  pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak menunjukan bahwa  hasil  dari  variabel leverage memiliki nilai  signifikansi  sebesar  0,001  nilai  tersebut lebih  kecil  dari  0,05  yang  menandakan  bahwa variabel leverage berpengaruh secara siginifikan terhadap agresivitas pajak.
Berdasarkan nilai t hitung yaitu sebesar 3,559 lebih besar dari t tabel yang sebesar 2,00758 hal tersebut menandakan bahwa variabel leverage berpengaruh  secara  positif  terhadap  agresivitas pajak,  artinya  semakin  rendah  nilai leverage maka  nilai  ETR  akan  semakin  tinggi  yang dimana  apabila  nilai  ETR  semakin  tinggi menandakan  bahwa  agresivitas  pajak  semakin rendah.
Dikarenakan  nilai  ETR  semakin  tinggi maka  menandakan  bahwa    hasil  penelitian variabel leverage berpengaruh  secara  negatif terhadap agresivitas pajak dikarenakan semakin tinggi  nilai  ETR  maka  semakin  rendah agresivitas  pajak.  Maka  dengan  demikian menunjukan bahwa H 2 diterima dan H 0 ditolak. Perusahaan yang mengandalkan hutang untuk  membiayai  operasionalnya  mempunyai beban  bunga  yang  tinggi  ini  dapat  digunakan untuk pengurang pendapatan kena pajak, karena pendapatan kena pajaknya menjadi rendah maka pajak  yang  dikenakan  kepada  perusahaanpun juga  akan  rendah  sehingga  perusahaan  tidak perlu melakukan perencanaan untuk kepentingan  pajak.  Oleh  sebeb  itu  perusahaan cenderung  untuk  tidak  melakukan  agresivitas pajak,  karena  beban  pajak  yang  ditanggungnya kecil.
Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Penelitian yang dilakukan oleh Dhian Andanarini  Minar  Savitri  dan  Ita  Nur Rahmawati  (2017),  yang  menyebutkan  bahwa Leverage berpengaruh negatif terhadap agresivitas  pajak.  Namun  hasil  penelitian  ini tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Thomas  Sumarsan  Goh  dkk  (2019)  yang menunjukan bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya, maka  kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut  :  Pengungkapan Corporate Social Responsibility dalam rangka Sustainable Development  Goals berpengaruh  terhadap
agresivitas pajak; Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak; dan secara bersama- sama Pengungkapan corporate social responsibility dalam rangka Sustainable Development  Goals  dan  leverage ,  berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

## 6. REFERENSI
Andhari,  P.  A.  S.,  &  Sukartha,  I.  M.
(2017). Pengaruh pengungkapan corporate  social  responsibility, profitabilitas, inventory intensity,  capital  intensity dan leverage pada agresivitas pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 18 (3), 2115-2142. Anis, I. (2017). Pengaruh Pengungkapan CSR  Terhadap  Pelaporan  Pajak Agresif, Dan Pengaruhnya Terhadap  Return  Saham. Jurnal ASET  (Akuntansi  Riset) , 9 (1),
73-100.
Budiarso,  S.,  Zuhri,  C.L.  (2019). Indonesia  salah  satu  penghasil tambang terbesar di dunia https://feb.ugm.ac.id/id/berita/28
77-indonesia-salah-satu- penghasil-tambang-terbesar-di-
dunia
Bursa  Efek  Indonesia,  Anual  Report tahun 2015,2016,2017,2018, dan 2019. http://www.idx.co.id.
Desi, N. G. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage,  Profitabilitas,  Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak.
Efendi,  M.  A.  (2016). The  Power  Of Good  Corporate  Governance Teori dan Implementasi. Jakarta: Salemba Empat. Fadhila, dkk. 2017. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, dan Komite  Audit  terhadap  Tax Avoidance.  E-jurnal  Akuntansi Universitas Udayana, Vol.21.3.
Fahmi, I. (2015). Analisis Laporan
Keuangan. Bandung: Alfabeta. Fionasari, D., Savitri, E., & Andreas, A.
(2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate  Social  Responsibility terhadap Agresivitas Pajak (Studi  pada  Perusahaan  yang Listing di Bursa Efek Indonesia). Sorot , 12 (2), 95-105. Ghozali,  I.  (2018). Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program
IBM SPSS 25 Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro. Goh, T. S., Nainggolan, J., & Sagala, E. (2020).  Pengaruh Corporate Social  Responsibility ,  Ukuran Perusahaan, Leverage , Dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan  Pertambangan  Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  Periode  Tahun  2015- 2018. Methosika: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist , 3 (1), 83-96. GRI-G4 Pedoman Laporan Keberlanjutan Version 4.0 Tahun 2018. Kasmir. (2018). Analisis Laporan
Keuangan  Edisi  Revisi. Depok: Rajawali Pers.
Kemetrian keuangan Republik Indonesia 2019  APBN  2019.  Diambil  dari https://www.kemenkeu.go.id/apb
n2019.
Kuriah,  H.  L.,  &  Asyik,  N.  F.  (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate social responsibility terhadap
agresivitas  pajak. Jurnal  Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) , 5 (3). Kurniawati, E. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility , Likuiditas, Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. Profita: Komunikasi Ilmiah  dan  Perpajakan , 12 (3), 408-419. Sembiring, J.,L. (2021), Sejak 10 Tahun Lalu Begini Gambaran Penerimaan  Pajak  RI.  Diambil dari https://www.cnbcindonesia.com/ news/20210318131044-4-
231105/sejak-10-tahun-lalu- begini-gambaran-penerimaan- pajak-ri
Lubis,  I.,  Suryani,  S.,  &  Anggraeni,  F. (2018).  Pengaruh  Kepemilikan
Manajerial dan Kebijakan Utang terhadap  Agresivitas  Pajak  pada Perusahaan  Manufaktur. Jurnal
Akuntansi  dan  Keuangan , 7 (2),
211-226. Mardiasmo.  (2018). Perpajakan  Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Nugraha,  N.  B.,  &  Meiranto,  W. (2015). Pengaruh Corporate Social  Responsibility,  Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage  Dan  Capital  Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan  yang  Terdaftar di  BEI  Selama  Periode  2012- 2013) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis). Pohan,  C.  A.  (2018). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan  Pajak  dan  Bisnis. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama. Pramana, I. B. N. I., & Wirakusuma, M. G. (2019). Pengaruh Pengungkapan CSR dan Tingkat Likuditias Pada Agresivitas Pajak Dengan Kepemilikan Institusional  Sebagai  Variabel Moderasi. E-Jurnal Akuntansi .
Prasista,  P.  M.,  &  Setiawan,  E.  (2016).
Pengaruh profitabilitas dan pengungkapan corporate  social responsibility terhadap agresivitas  pajak  penghasilan wajib pajak badan. E-jurnal akuntansi Universitas Udayana , 17 (3), 2120-2144.
Putri,  H.  W.,  Handayani,  D.,  &  Djefris, D.  (2018).  Analisis  Pengaruh
Ukuran  Perusahaan,  Karakter Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak  (Studi  Pada  Perusahaan Pertambangan  yang  Terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  Tahun 2014-2017). Akuntansi dan Manajemen , 13 (1), 17-33.
Ramadani, D. C., & Hartiyah, S. (2020).
Pengaruh Corporate Social Responsibility , Leverage , Likuiditas,  Ukuran  Perusahaan Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak (Studi  Empiris  pada  Perusahaan Pertambangan yang  Terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia  Tahun 2014  sampai  2018). Journal  of Economic, Business and Engineering  (JEBE) , 1 (2),  238- 247.
Ramdan,  M.  D.  (2019).  Tax  ratio Indonesia rendah, ini yang harus dilakukan otoritas pajak diambil dari https://nasional.kontan.co.id/ne ws/tax-ratio-indonesia-rendah- ini-yang-harus-dilakukan- otoritas-pajak Ratmono,  D.,  &  Sagala,  W.  M.  (2015). Pengungkapan corporate  social responsibility (CSR)  sebagai sarana  legitimasi:  dampaknya terhadap tingkat agresivitas pajak. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen , 4 (2),
16-30.
Ryan, N. (2017). Premprov papua minta freeport lunasi pajak air permukaan,
https://tirto.id/pemprov-papua- minta-freeport-lunasi-pajak-air-
permukaan-cxmN Sagala,  W.  M.,  &  Ratmono,  D.  (2015). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas  Pajak. Diponegoro Journal of Accounting , 4 (3),
668-676. Said,  A.  L.  (2018). Corporate  Social
Responsibility  Dalam  Perspektif Governance. Yogyakarta:  CV Budi Utama.
Sari,  C.  D.,  &  Rahayu,  Y.  (2020). Pengaruh  Likuiditas, Leverage , Ukuran Perusahaan dan Komisaris  Independen  terhadap Agresivitas  Pajak. Jurnal  Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) , 9 (2).
Savitri,  D.  A.  M.,  &  Rahmawati,  I.  N.
(2017). Pengaruh leverage , intensitas  persediaan,  intensitas aset  tetap,  dan  profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Jurnal  Ilmu  Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT) , 8 (2), 19-32.
Setyoningrum,  D.,  &  Zulaikha,  Z.
(2019). Pengaruh Corporate Social  Responsibility ,  Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Struktur  Kepemilikan  Terhadap Agresivitas  Pajak. Diponegoro Journal of Accounting , 8 (3). Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: Alfabeta.
Suryowati,  E.  (2020).  ADB  sebut  rasio pajak  indonesia  salah  salah  satu yang terendah di OECD. https://www.jawapos.com/ekono mi/18/09/2020/adb-sebut-rasio- pajak-indonesia-salah-satu-
yang-terendah-di-oecd/
Suwikyo,  E.  (2019).  Adaro  diduga
lakukan  penghindaran  pajak. Diambil dari https://ekonomi.bisnis.com/read/ 20190704/259/1120131/adaro-
diduga-lakukan-penghindaran- pajak Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  40  Tahun  2007  pasal  74 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  tahun  2019  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2007  tentang
Penanaman Modal
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  40  Tahun  2007  pasal  74 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  36  Tahun  2008  tentang pajak penghasilan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2020  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor  4  Tahun  2009  Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Wijaya, D. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility,  Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. Widyakala:  Journal  Of Pembangunan Jaya University , 6 (1), 55-76.
Yudiaatmaja, F (2013). Analisis Regresi
dengan  Menggunakan  Aplikasi Komputer  Statistik.  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama. Yuliawati. (2019). gelombang penghindaran pajak dalam pusaran batu bara, https://katadata.co.id/yuliawati/i ndepth/5e9a554f7b34d/gelomba ng-penghindaran-pajak-dalam- pusaran-batu-bara Zasazya,  (2019).  https://www.online- pajak.com/tentang-pph- final/agresivitas-pajak