## Implementasi Capaian Program Universal Health Coverage di Indonesia: Narrative Review
Melisa Yuni Nirmalasari Universitas Sriwijaya Haerawati Idris Universitas Sriwijaya Rostika Flora Universitas Sriwijaya
Jaminan Kesehatan Nasional merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang telah dideklarasikan dalam Sustainable Development Goal’s (SDG’s). Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang sudah menerima predikat UHC dengan capaian lebih dari 95%. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi capaian UHC di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Litelature Review dengan pendekatan Narative Literatur Review. Artikel yang digunakan merupakan artikel dengan rentang waktu publikasi 5 tahun daari tahun 2018-2023 dari beberapa database seperti Google Scholar dan PubMed Hasil penelitian ini menunjukan bahwa capaian UHC di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan cakupan kepesertaan sektor informal serta terdapat beberapa strategi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai UHC di daerahnya diantaranya adanya peran dan komitmen aktor, koordinasi lintas sektor, upaya perluasan cakupan kepesertaan JKN, menyediakan anggaran yang cukup, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kapasitas SDM Kesehatan, membuat program yang inovatif dalam mencapai UHC. Selain itu Indonesia menerapkan indikator dalam mengukur capaian UHC dengan menghitung indeks cakupan layanan kesehatan esensial dan perlindungan keuangan terhadap biaya kesehatan. Kesimpulannya implementasi capaian program UHC di Indonesia masih mengalami berbagai tantangan sehingga dibutuhkan strategi dan kebijakan yang tepat.

## LATAR BELAKANG
Universal Health Coverage (UHC) merupakan salah satu tujuan darideklarasi Sustainable Development Goal’s (SDG’s) yang memfokuskan padapencapaian tujuan kesehatan secara keseluruhan serta memastikan aksesterhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. UHC sendiri menekankanagar Masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkansecara efektif dan berkualitas tanpa ada hambatan finansial (WHO, 2022).JKN merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Indonesian sebagaiupaya dalam mewujudkan UHC yang telah diamanatkan oleh UU No. 40/2004SJSN. Sebanyak 40% dari populasi penduduk dunia mengalami keterbatasanakses pelayanan kesehatan esensial serta tidak memiliki jaminan sosial(Pradana et al., 2022).
Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam upaya pencapaianUHC yang diwujudkan dengan hadirnya Program JKN. Jaminan KesehatanNasional (JKN) merupakan program jaminan sosial dari pemerintah yangtelah dimulai sejak tahun 2014 dan masih berkembang dari aspekpelayanan. JKN memegang peranan dalam pencapaian UHC yang masihdihadapkan pada permasalahan berupa belum meratanya akses pelayanankesehatan bagi masyarakat.  Pemerintah daerah masih bergantung padapemerintah pusat dalam hal pendanaan sehingga pencapaian UHC di beberpakota/kabupaten masih belum bisa diraih (BAPPENAS, 2022).
Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang aktif dalampengembangan UHC yang tertuang dalam Jaminan Kesehatan Nasional (Pradanaet al., 2022). Beberapa prestasi yang telah dicapai Indonesia dalammengupayakan UHC diantaranya adalah: Indonesia merupakan negara sebagaipembayar Tunggal jaminan kesehatan terbesar di dunia, cakupan danpenggunaan layanan yang meningkat, efisiensi pelayanan yang meningkat,dan biaya layanan yang rendah. Sedangkan tantangan dalam pencapaian UHCyang dialami Indonesia adalah kesenjangan cakupan UHC khususnya padakeluarga pada kategori Q2 sampai Q4 serta pada segmen pekerja sektorinformal (Agustina et al., 2019). Perluasan cakupan kepesertaan PenerimaBantuan Iuran (PBI) mencapai 40% dari kelompok Q1 dan Q2.
Cakupan kepesertaan secara nasional pada bulan Mei 2002 baru sebesar88,6% dimana angka ini masih dibawah dari target nasional sebesar 98% (BPJS Kesehatan, 2022; BAPPENAS, 2020). Hal inilah yang menjadi dasarpenulis untuk menulis litelature review mengenai implementasi capaianprogram Universal Health Coverage di Indonesia. Adapun tujuan dari studilitelature review ini adalah mendeskripsikan implementasi capaian UHC diIndonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah Litelature Review denganpendekatan Narative Literatur Review yang menggunakan metode pengumpulanartikel ilmiah yang diperoleh dari mesin pencarian Google Scholar,PubMed, Elsevier. Dalam pencarian artikel sebagai bahan penulisanlitelature review, penulis menggunakan kata kunci “Jaminan KesehatanNasional”, “Universal Health Coverage”, “Cakupan Kepesertaan”. Dalammenentukan artikel yang dipilih, penulis menentukan kriteria tertentuberupa artikel yang berasal dari jurnal nasional maupun jurnalinternasional, hasil penelitian merupakan kasus yang ada di daerah diIndonesia, artikel dapat diakses dan full text, serta tahun terbitartikel selama 5 tahun terakhir untuk jurnal nasional dari tahun2018-2023 dan 5 tahun terakhir untuk jurnal internasional dari tahun2018-2023. Berdasarkan studi litelatur yang dilakukan, diperoleh 14artikel yang relevan dengan tujuan penulis yang dijadikan bahan analisisartikel.

## PEMBAHASAN

## Jaminan Kesehatan Nasional
Dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2001, sistem kesehatan Indonesiamengalami kemajuan seiring dengan kemajuan infrastruktur layanankesehatan yang awalnya tidak memiliki pusat kesehatan dasar menjadimemiliki 20.900 pusat kesehatan. Sistem UHC di Indonesia mulaidiperkenalkan pada tahun 2014 yang memfokuskan pada implementasi yangfleksibel dan adaptif serta keputusan cepat berdasarkan kebutuhannya.Sistem UHC berkembang secara pesat dan telah menjamin 203 juta orang,dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki skemapembayar tunggal terbesar di dunia dan telah menyetarakan aksespelayanan kesehatan (Agustina, et al., 2019).
Pada era JKN, Indonesia mengalami kemajuan yang besar dalam halcakupan layanan kesehatan dan indicator pembiayaan kesehatan meskipunmasih mengalami tantangan pada implementasinya. Pemerintah Indonesiamengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem JaminanSosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai bentuk komitmen pemerintahdalam memberikan jaminan kesehatan universal atau UHC bagi seluruhmasyarakat Indonesia. JKN memiliki 4 skema utama penting diantaranya: 1.Akses untuk Pegawai Negeri Sipil pada tingkat pusat dan provinsi; 2.Jamsostek untuk pekerja swasta; 3. Jamkesmas untuk masyarakat miskin danhampir miskin yang ditanggung oleh pemerintah pusat; 4. Jamkesda untukmasyarakat miskin dan kurang mampu yang ditanggung oleh pemerintahdaerah (Atim et al., 2021). JKN telah meningkatkan akses pasien dalammemanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan primer tanpa hambatan ekonomiyang signifikan
(Ekawati & Claramita, 2021).
Prestasi yang telah dicapai oleh Indonesia dalam mewujudkan UHCadalah Indonesia merupakan negara dengan pembayar tunggal di dunia,cakupan dan penggunaan layanan yang meningkat, penyampaian layanan yangefisien, serta dapat mengurangi biaya layanan (Agustina, et al., 2019).Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) tahun2020-2024 cakupan kepesertaan JKN dalam mencapai UHC adalah sebesar 98%(BAPPENAS, 2020).
Sedangkan angka cakupan kepesertaan JKN secaranasional sebesar 88,6% dari total penduduk Indonesia pada Bulan Mei 2022(BPJS Kesehatan, 2022). Angka cakupan kepesertaan secara nasional inididukung oleh angka cakupan daerah di Indonesia yang sudah mencapaiUHC.
Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan Indonesia untuk mewujudkan UHCdiantaranta: 1. Menurunkan ketimpangan antar provinsi dengan memperbaikiinfrastruktur dan fasilitas kesehatan yang memadai termasuk ketersediaantenaga kesehatan yang merata terutama pada provinsi yang miskin denganindeks cakupan layanan yang rendah; 2. Memperkuat upaya preventif danpromosi kesehatan dengan melibatkan koordinasi lintas sectoral dimanapemerintah pusat dan daerah dapat melakukan kerja sama bersamamasyarakat dan tokoh masyarakat dalam menyusun strategi penyampaianinformasi kepada masyarakat; 3. Melakukan kajian lebih lanjut mengenaipajak cukai yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya mendorong kesehatan;4. Merumuskan survei yang komprehensif untuk mengidentifikasi komponenpengeluaran out of pocket terhadap risiko catasthropic financial (Herawati et al., 2020).

## Tantangan Capaian UHC
Negara Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai hambatan dalampencapaian UHC diantaranya keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenagakesehatan di Indonesia, masih rendahnya partisipasi masyarakat dan pihaklainnya dalam keikutsertaan program JKN serta masih rendahnya evaluasidan pemantauan program. Oleh karena itu, dalam mengatasi hambatantersebut diperlukan komitmen politik yang kuat dengan melakukan upayaevaluasi program secara komprehensif serta harus adanya partisipasi dariberbagai pihak dan masyarakat dalam menyukseskan capaian UHC diIndonesia (Pradana et al., 2022).
Salah satu yang menjadi tantangan perluasan cakupan UHC di Indonesiaadalah prevalensi pekerja informal yang belum mendaftar JKN secaramandiri masih tinggi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keputusanpekerja informal untuk mengikuti program JKN ini diantaranya kondisikesehatan, keluarga dan teman, serta pengetahuan dan pengalaman yangada. Pengetahuan dan pengalaman merupakan salah satu aspek yang palingmendorong pekerja sektor informal dalam mengikuti program JKN sehinggadiperlukan peran serta atasan dalam melakukan sosialisasi dan dukungankepada pekerjanya (Dartanto et al., 2020). Penelitian yang dilakukanoleh Satriawan et al (2020) sampai tahun 2018, pekerja sektor informalmasih mendominasi pasar kerja di Indonesia dengan presentase 54,70%. Halini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk dapat menjangkaupekerja sektor informal dimana pekerja pada sektor informal masihbergantung pada bantuan pembiayaan pemerintah pusat serta sasaranbantuan pemerintah ini belum tepat sasaran karena masih ditemukanpekerja sektor informal dengan pendapatan yang tinggi namun memperolehbantuan tersebut.
Penelitian yang dilakukan oleh (Khoirunurrofik & Raras, 2021)faktor yang menyebabkan kemauan pekerja informal mengikuti program JKNadalah ketersediaan jumlah rumah sakit, jumlah tempat tidur, dan dokter.Hal ini berimplikasi pada belum meratanya fasilitas kesehatan dan tenagakesehatan di rumah sakit di kabupaten atau kota. Menurut penelitiannya,ketersediaan jumlah puskesmas dan jumlah dokter di fasilitas kesehatanberpengaruh positif terhadap keputusan seseorang untuk ikut dalamprogram JKN. Analisis yang dilakukan terhadap data dokter nasionalmenunjukan bahwa daerah terpencil, kurang berkembang dan pedesaanmemiliki rasio jumlah dokter terhadap penduduk lebih rendah dari daerahlainnya (Putri et al., 2022).
Terdapat dua indicator yang digunakan untuk mengukur capaian UHCdiantaranya index cakupan layanan kesehatan esensial yang tercantum padaindicator 3.8.1 dan perlindungan finansial yang tercantum dalamindicator 3.8.2. indicator 3.8.1 mencakup ratio kamatian ibu danpersalinan oleh tenaga kesehatan professional terampil, angka kematianbalita dan angka kematian neonatal (WHO, 2017). Index pada indicator inididasarkan pada 13 indikator dari 4 kelompok diantaranya: 1. Kesehatanreproduksi, ibu, bayi baru lahir (RMNCH), dan anak; 2. Penyakit menular;3. Penyakit tidak menular; serta 4. Kapasilas dan akses layanankesehatan (WHO, 2022). Indicator cakupan layanan kesehatan esensial diIndonesia sebesar 60 pada tahun 2018 dimana angka ini mengalami kenaikandari 49 pada tahun 2015 (Herawati et al., 2020).

## Indicator cakupan layanan kesehatan esensial
Indicator cakupan layanan kesehatan esensial yang diterapkan olehIndonesia dalam mencapai index Universal Health Coverage diantaranya(Herawati et al., 2020):
Indikator  Kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir (RMNCH)
1.   Penggunaan KB modern dapat dipenuhi (persentase Wanita menikah yang memiliki permintaan untuk melakukan KB);
2.   Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terampil;
3.   Imunisasi dasar (DPT, HepB3 dan Campak; serta
4.   Terapi larutan rehidrasi oral  (ORS) untuk diare pada anak.

## Indicator penyakit menular
1.   Persentase cakupan pengobatan pada penyakit tuberculosis yang efektif (deteksi kasus dan keberhasilan pengobatan);
2.   Persentase orang dengan penyakit HIV yang menerima pengobatan antiretroviral (ART); dan
3.   Persentase penggunaan layanan sanitasi dasar pada masyarakat.
Indicator penyakit tidak menular
1.   Prevalensi tekanan darah normal;
2.   Penderita diabetes yang mendapat pengobatan;
3.   Persentase Skrining kanker serviks (pada Wanita usia 30-49 tahun); dan
4.   Persentase orang dewasa usia di atas 15 tahun yang tidak merokok dalam 30 hari terakhir.

## Indikator kapasitas dan akses layanan
1.   Tempat tidur rumah sakit per kapita;
2.   Kepadatan tenaga kesehatan ( perbandingan dokter untuk 100.000 orang, dokter bedah untuk 100.000 orang dan tenaga kesehatan lainnya); serta
3.   Akses terhadap obat-obatan esensial.
Indicator perlindungan finansial merupakan salah satu aspek yangdibutuhkan dalam mencapai UHC, indicator ini diukur berdasarkan proporsipopulasi yang menghadapai kesulitan finansial akibat dari belanjakesehatan. Tingkat belanja kesehatan rumah tangga dari tahun 2000sebesar 12,6% meningkat pada tahun 2017 menjadi 15,12% (WHO, 2017). UHCbukan berarti bahwa layanan kesehatan selalu gratis, namun pembayarankesehatan yang harus dikeluarkan tidak terlalu tinggi sehinggamasyarakat masih bisa menggunakan layanan tersebut tanpa harusmenyebabkan kesulitan pembiayaan kesehatannya. Bencana pengeluaran biayakesehatan diartikan jika pengeluarannya melebihi 10% dan 25% dari totalkonsumsi atau pendapatan rumah tangga (World Bank Group, 2017).
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimuai sejak tahun 2014telah mengcover masyarakat Indonesia sebesar 81%. Di tahun 2016, angkakejadian out of pocket di Indonesia masih relative tinggi yaitu sebesar35% dari total pengeluaran kesehatan. Sekitar 13 juta masyarakatIndonesia telah menghabiskan lebih dari 10% dari total konsumsi ataupendapatannya untuk membiayai kesehatannya. Tingginya angka kejadianbencana pengeluaran biaya kesehatan tersentralisasi di pulai Jawa danSumatera (Herawati et al., 2020).

## Kebijakan dan Strategi Implemetasi Pencapaian UHC
Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan melalui Dinas Kesehatanmenerapkan strategi dan kebijakan dalam mencapai Universal HealthCoverage dengan menerapkan monitoring dan evaluasi ke Puskesmas untukdapat meningkatkan kemampuan petugas puskesmas dalam melakukansosialisasi mengenai keikutsertaan masyarakat ke Program JKN, melakukankolaborasi dengan bidang promosi kesehatan untuk berkoordinasi saatmelakukan penyuluhan ke masyarakat, mengusulkan pelatihan terkaitprogram UHC serta mengusulkan peningkatan anggaran, melakukan koordinasilintas sektor serta melakukan pengusulan mengenai alat promosi kesehatanyang berkaitan dengan program UHC (Liana et al., 2023).
Yang menjadi dasar strategi kebijakan Kota Salatiga untuk mencapaiUHC ialah adanya Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2018 tentangPenyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat salatiga (UniversalHealth Coverage) serta Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020 tentangPenyelenggaran Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional untukMencapai Universal Health Coverage di Kota Salatiga berdasarkankebijakan tersebut, terdapat 4 garis besar strategi yang dilakukanpemerintah Kota Salatiga dalam mencapai UHC yaitu: 1.
Meningkatkancakupan kepesertaan dengan cara mendaftarkan penduduk daerah tersebutkedalam Program JKN dengan kriteria penduduk daerah yang termasuk dalampenyandang kesejahteraan sosial yang didaftarkan sebagai Peserta BantuanIuran (PBI), penduduk daerah yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja(PHK), penduduk daerah yang menyandang disabilitas, serta pendudukdaerah yang menunggak iuran BPJS; 2. Meningkatkan kualitas pelayanankesehatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan sertaobat-obatan; 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatandengan meningkatkan kapasitas kapasitas sumber daya manusia di bidangkesehatan; 4. Serta melakukan koordinasi lintas sektor dan meningkatkankoorninasi antar stakeholder (Sakti Hadiwijyo & Hergianasari,2021).
Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang saat ini sedangmengupayakan menuju capaian UHC karena capaian kepesertaannya masihberada di presantase 93,71% dengan kesenjangan 1,29% untuk bisa mencapaiUHC. Adapun strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang dalamupaya capaian UHC diantaranya: 1. Mengeluarkan Surat Edaran BupatiKarawang Nomor  440/3141/Dinkes tentang optimalisasi pelaksanaan programjaminan kesehatan nasional di Kabupaten Karawang. Melalui surat edarantersebut, pemerintah memastikan semua penduduknya terdaftar sebagaipeserta JKN, memastikan pelayanan administrasi mensyaratkan kepesertaanaktif program JKN, mendorong anggota keluarga  peserta Pekerja PenerimaUpah pada instansi negara untuk mendaftarkan anggota keluarganyatersebut, memastikan pegawai pemerintah Non ASN di lingkunganpemerintahan Kabupaten Karawang untuk aktif dalam kepesertaan JKN,melakukan pendataan, perencanaan anggaran serta pembayaran iuran premibagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemda; 2. Mendaftarkan penduduknyayang tidak mampu kedalam PBPU PD Pemda; 3. Melakukan evaluasi lintassektor secara berkala dalam program percepatan UHC di Kabupaten Karawang(Nurshiva & Hermana, 2023).
Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) juga berhasil diperoleholeh Kota Surakarta. Kota Surakarta telah memperoleh predikat UHC sejaktahun 2018 dengan presentase capaian 95,54%. Keberhasilan capaian inidiperoleh karena adanya peran optimal dari aktor pemangku kebijakanserta memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan proses yang sudah ada.Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan BPJSKesehatan KC Surakarta dalam meningkatkan cakupan kepesertaan JKNdiantaranya 1. Melakukan sosialisasi mengenai optimalisasi program
JKNdan UHC dimana sosialisasi ini aktif dilakukan melaluipertemuan-pertemuan dengan mengundang perangkat desa masyarakat,dilakukan di pementasan budaya seperti pementasan wayang dan ketoprak,BPJS Kesehatan juga membentuk kader dan TIM UHC untuk mengoptimalkansosialisasi, pendidikan, pendaftaran serta penyedia informasi layanankepesertaan, sosialisasi juga dilakukan pada event tertentu seperti Solocar free day, melakukan sosialisasi melalui media elektronik (Televisi)dan media pamphlets dan leaflets; 2. Membuat program perbaharuan datakematian melalui “Besuk Kiamat” dengan mengirimkan sertifikat kematiansebagai upaya validitas dan updating data kependudukan Kota Surakartaserta melakukan updating data masyarakat miskin yang berkaitan dengankepesertaan PBI yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun2016 Tentang prosedur pendirian dan tata kerja perkotaan tim pengentasankemiskinan di Kota Surakarta; 3. Melakukan updating data kepesertaan JKNyang kemudian Dinas Kesehatan mengirimkan datanya ke semua kecamatanberdasarkan by name by address agar Lurah dapat mengetahui warganyasudah aktif tergabung menjadi peserta JKN atau belum; 4. PemerintahSurakarta memberikan E-Id BPJS bayi baru lahir dari peserta JKN PBI yangberguna untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir; 5.Meluncurkan program pengalihan bagi peserta mandiri yang menunggak untukmenjadi peserta PBI (Puspitaningrum et al., 2019).
Selain strategi-strategi yang telah dilakukan oleh beberapa daerahtersebut, keberhasilan UHC tidak lepas dari peran dan komitmen paraaktor dalam memberikan dukungan secara optimal sesuai perannyamasing-masing. Kunci keberhasilan dari keberhasilan capaian UHC di KotaSurakarta ialah adanya komitmen yang kuat dari para aktor dalam menjaminperlindungan kesehatan bagi masyarakat, memastikan data yang dimilikivalid, menerapkan strategi-strategi yang inovatif, serta terus melakukankoordinasi antar dinas terkait untuk mencapai UHC (Puspitaningrum etal., 2019). Peran dan fungsi legislative diperlukan dalam pembuatanperaturan daerah untuk mendukung capaian UHC. Komisi III DPRD dapatmemberikan dukungan dalam hal penganggaran di bidang kesehatan sertaharus adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, Inspektorat, BPK danAPIP diperlukan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upayapencapaian UHC (Anzari et al., 2020)

## KESIMPULAN
Pelaksanaan program JKN merupakan salah satu upaya pemerintah dalammewujudkan UHC. Selain itu, pengukuran UHC diukur dari indicator cakupanlayanan kesehatan esensial dan indicator perlindungan finansial. Padapengukuran cakupan layanan kesehatan esensial, Indonesia memperolehangkat sebesar 60 pada tahun 2018 dimana angka ini mengalami kenaikandari 49 pada tahun 2015. Implementasi capaian UHC di Indonesia jugadihadapkan pada tantangan cakupan kepesertaan sektor informal yang belumterdaftar sebagai peserta JKN. Dalam mencapai Universal Health Coverage,berbagai daerah di Indonesia melakukan berbagai upaya dengan menerapkanstrategi dan kebijakan untuk dapat mencapai UHC diantaranya:
1.   Peran dan komitmen aktor dengan mengeluarkan kebijakan daerah baik peraturan maupun surat edaran serta adanya peran dari legislative dalam melakukan perencanaan anggaran dan peran instansi terkait dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mencapai UHC
2.   Melakukan koordinasi lintas sektor baik dalam proses pelaksanaan program maupun evaluasi program
3.   Memperluas cakupan kepesertaan khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat yang menunggak untuk didaftarkan sebagai peserta PBI APBD
4.   Menyediakan anggaran yang cukup untuk membiayai peserta PBI APBD
5.   Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kapastitas tenaga kesehatan
6.   Membuat program yang inovatif dalam mendukung capaian UHC

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A.,Suparmi, Achadi, E. L., Taher, A., Wirawan, F., Sungkar, S., Sudarmono,P., Shankar, A. H., Thabrany, H., Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul,R., Susiloretni, K. A., Suparmi, Achadi, E. L., Taher, A., … Khusun, H.(2019). Universal health coverage in Indonesia: concept, progress, andchallenges. The Lancet, 393(10166), 75–102.https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31647-7
Anzari, R., Palutturi, S., & Syam, A. (2020). The legislativerole of universal health coverage achievement in Kolaka regency. OpenAccess Macedonian Journal of Medical Sciences, 8(T2), 41–46.https://doi.org/10.3889/oamjms.2020.5181
Atim, C., Bhushan, I., Blecher, M., Gandham, R., Rajan, V., Davén,J., & Adeyi, O. (2021). Health financing reforms for UniversalHealth Coverage in five emerging economies. Journal of Global Health,11, 16005. https://doi.org/10.7189/jogh.11.16005
BAPPENAS. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2020-2024.
BAPPENAS. (2022). Buku Putih: Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.Kementrian PPN.
BPJS Kesehatan. (2022). Kecukupan Penganggaran di APBD, KunciKeberlangsungan JKN.
Dartanto, T., Pramono, W., Lumbanraja, A. U., Siregar, C. H.,Bintara, H., Sholihah, N. K., & Usman. (2020). Enrolment of informalsector workers in the National Health Insurance System in Indonesia: Aqualitative study. Heliyon, 6(11), e05316.https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05316
Ekawati, F. M., & Claramita, M. (2021). Indonesian GeneralPractitioners’ Experience of Practicing in Primary Care under theImplementation of Universal Health Coverage Scheme (JKN). Journal ofPrimary Care & Community Health, 12,
215013272110237.https://doi.org/10.1177/21501327211023707
Herawati, H., Franzone, R., & Chrisnahutama, A. (2020). UniversalHealth Coverage: Tracking Indonesia’s Progress.
Khoirunurrofik, K., & Raras, G. (2021). Health services provisionand decision to buy Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) in Indonesia.Health Policy OPEN, 2. https://doi.org/10.1016/j.hpopen.2021.100050
Liana, S., Marlina, H., & Mardalena. (2023). Kebijakan danStrategi Dinas Kesehatan Pelalawan Sukses Capai Universal HealthCoverage (UHC) Dalam Program JKN. IAKMI .
Nurshiva, R. R. I. A., & Hermana, C. (2023). Analisis ProgresCapaian Peserta JKN untuk Mencapai Universal Health Coverage.INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 3(3).
Pradana, A., Casman, C., Rohayati, R., Kamal, M., Sudrajat, A., &Hidayat, A. (2022). Program Universal Health Coverage (UHC) DiIndonesia. Jurnal Endurance, 7(2), 462–473.
Puspitaningrum, R. A., Probandari, A., Pamungkasari, E. P., Ardyanto,T. D., & Fitriana, E. N. (2019). Achievement of universal healthcoverage in Surakarta city: policy analysis. Jurnal Kedokteran DanKesehatan Indonesia, 10(2), 149–161.https://doi.org/10.20885/jkki.vol10.iss2.art7
Putri, L. P., Russell, D. J., O’Sullivan, B. G., Meliala, A., &Kippen, R. (2022). A critical review of definitions of rural areas inIndonesia and implications for health workforce policy and research.Health Research Policy and Systems, 20(1), 46.https://doi.org/10.1186/s12961-022-00847-w
Sakti Hadiwijyo, S., & Hergianasari, P. (2021). STRATEGI SALATIGAMENUJU UNIVERSAL
HEALTH CARE (UHC) MELALUI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.MIMBAR: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 10(1).
Satriawan, D., Pitoyo, A. J., & Giyarsih, S. R. (2020). CakupanKesehatan Universal (UHC) Pekerja Sektor Informal di Indonesia.TATALOKA, 22(4), 556–572.https://doi.org/10.14710/tataloka.22.4.556-572
WHO. (2017). Monitoring the Health-Related Sustainable DevelopmentGoals (SDGs).
WHO. (2022). Monitoring progress on universal health coverage and thehealth-related Sustainable Development Goals in the South-East AsiaRegion.
World Bank Group. (2017). Tracking Universal Health Coverage: 2017Global Monitoring Report.