## ANALISIS INTEGRASI KONSEP HUKUM KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KOPERASI

## Sarafuddin
Universitas Krisnadwipayana, sarafuddin.student@fhunkris.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan dari artikel ini yaitu untuk menganalisis konsep Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM)  yang  belum  terintegrasi  dalam  Undang-Undang  Perkoperasian  dan  bagaimana praktik  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP).  Metode  menggunakan  yuridis  normatif  dengan pendekatan  kualitatif  dengan  mengambil  sampel  data  langsung  pada  Dinas  Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUMKM) di Jakarta Barat. Hasilnya menunjukkan: Pertama ,  koperasi  dan  UMKM  belum  terintegrasi,  karena  memang  belum jelas  aturan  perundang-undangan  pada  level  teknis  seperti:  Kesulitan  dalam  pemasaran, keterbatasan  finansial,  keterbatasan  SDM,  masalah  bahan  baku,  dan  keterbatasan  teknologi serta  belum  adanya  tujuan  dan  target  yang  akan  dicapai  dengan  pengintegrasian  tersebut. Kedua ,  Kapasitas  SDM  pada  KSP  belum  maksimal  dikarenakan  kemampuan  mendampingi semua  para  anggotanya  masih  sangat  terbatas.  Banyaknya  perbankan  yang  menyediakan layanan  produk  pembiayaan  sehingga  banyak  terjadi  persaingan  di  antara  keduanya.  Untuk itu koperasi yang memiliki daya saing secara bisnis, sehingga loyalitas anggota koperasi juga akan semakin meningkat, dan koperasi akan semakin besar serta kuat.
Kata kunci : Koperasi;  Simpan  Pinjam;  Undang-Undang  Perkoperasian;  Usaha  Kecil  dan Menengah .

## PENDAHULUAN
Koperasi  merupakan  soko  guru  perekonomian  Indonesia.  Bapak  koperasi  Indonesia, Mohammad  Hatta,  menggarisbawahi  pengertian  dari  koperasi,  yakni  usaha  bersama  untuk memperbaiki  nasib  penghidupan  ekonomi  berdasarkan  tolong-menolong. 1 Prinsip  usaha bersama, tolong menolong, dan memperbaiki nasib penghidupan ekonomi, hingga dewasa ini masih  jauh  panggang  dari  api,  masih  jauh  dari  koperasi  yang  didefinisikan  Bapak  Koperasi Indonesia tersebut.
Perkoperasian  yang  merujuk  kepada  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1992 membuktikan  bahwa  belum  terakomodirnya  usaha  kecil  dan  menengah  (UMKM),  padahal perkoperasian semestinya dikembangkan dan dikelola terintegrasi dengan UMKM. Hal mana tampak  terindikasi  melalui  praktik  perkoperasian  selama  ini  yang  diberikannya  lebih mengarah  kepada  tindakan  monopoli  pada  kepengurusan  Koperasi  Simpan  Pinjam  (KSP). Oleh  karena  itu,  kita  perlu  menyambut  hadirnya  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2020 tentang Omnibus Law (Cipta Kerja)  yang telah  mengintegrasikan konsep perkoperasian dan UMKM.
Sejauh ini koperasi maupun UMKM tampak berkembang dan memiliki peran di dalam negeri. Namun ketika masuk ke dalam persaingan global, peran koperasi dan UMKM tampak
1 Husnul Abdi, “Bapak Koperasi Indonesia adalah Bung Hatta, Kenali Sejarah Singkatnya,” https://hot.liputan6.com/read/4941854/bapak-koperasi-indonesia-adalah-bung-hatta-kenali-sejarah-singkatnya.
masih belum maksimal. Kontribusi koperasi dan UMKM dalam ekspor non-migas per tahun 2018  hanya  sebesar  14,37%  atau  senilai  Rp293.840,9  miliar  dari  total  ekspor  non-migas nasional  sebesar  Rp2.044.821,85  miliar.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kualitas  koperasi Indonesia belum mampu bersaing dalam konteks persaingan pada level industri global. 2
Bahwa peran koperasi belum maksimal dalam pemasaran global, karena hanya sedikit porsi koperasi yang bergerak dalam produksi maupun pemasaran. Koperasi pemasaran hanya terdiri  dari  3.254  unit  koperasi  atau  hanya  2,64%  dari  jumlah  koperasi  (per  2019)  yang berjumlah 123.048 unit. Koperasi produsen pun hanya sebanyak 5.973 unit atau hanya 4,85% dari keseluruhan koperasi. Sementara itu bidang usaha terbesar koperasi di Indonesia adalah koperasi  simpan  pinjam  (KSP),  mencakup  72.793  unit  (59,158%  atau  hampir  60%).  Oleh karena itu dapat  dimaklumi  apabila orientasi  koperasi  di  Indonesia dewasa ini lebih banyak pada simpan pinjam daripada koperasi produksi dan pemasaran. 3
Pengaturan  kegiatan  dan  tujuan  perkoperasian  Indonesia  didasari  pada  Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan  dibentuknya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  umum.  Dalam  landasan  filosofis,  diyakini  bahwa  penentu  keberhasilan Koperasi  Indonesia  tidak  didasarkan  pada  modal,  namun  ditentukan  oleh  manusia  sebagai penentu, berorientasi pada kesejahteraan sosial, kerja sama dan sinergi, bukan berdasar pada mekanisme  pasar  bebas,  Koperasi  Indonesia  harus  mengabdi  pada  kepentingan bersama/kebutuhan  bersama  dalam  jalinan  kerja  sama  untuk  mewujudkan  kepentingan bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Lebih jauh Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  menyebutkan  bahwa  perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan.  Asas  kekeluargaan  tersebut  menjadi  ruh  bagi  penyelenggaraan  kegiatan perekonomian. Dengan mendasarkan pada asas tersebut maka seluruh kegiatan perekonomian harus sesuai dengan asas kekeluargaan.
Asas  kekeluargaan  yang  menjadi  dasar  dalam  perekonomian  bermakna  bahwa perekonomian diselenggarakan selayaknya hubungan saudara. Perekonomian diselenggarakan  dengan  tolong  menolong  dengan  bertujuan  sejahtera  bersama.  Lebih  lanjut dapat  diuraikan  bahwa  kegiatan  saling  menolong,  mengutamakan  kepentingan  masyarakat daripada kepentingan diri atau golongan sendiri, serta menentang segala paham yang berbau individualisme  dan  kapitalisme  adalah  landasan  bagi  upaya  memperkukuh  perekonomian rakyat  dan  memperkuat  ketahanan  perekonomian  nasional.  Hubungan  perekonomian  yang demikian  diharapkan  cepat  membawa  kesejahteraan  bagi  seluruh  warga  negara.  Menurut Mohammad Hatta, bangun perekonomian yang demikian adalah Koperasi.
Sebagai  salah  satu  pelaku  usaha  yang  sesuai  dengan  amanat  Pasal  33  UU  1945 Koperasi  harus  dikembangkan  dan  diberdayakan  agar  tumbuh  dan  menjadi  sehat,  tangguh dan menjadi mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan  masyarakat  pada  umumnya.  Namun  demikian,  dalam  praktiknya  penyelenggaraannya masih banyak koperasi yang dikembangkan tanpa arah dan tujuan yang jelas, bahkan banyak yang hanya sekedar memburu fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
Permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM adalah perannya melalui UU 11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  koperasi  dan  UMKM  ditempatkan  sebagai  salah  satu
2 Herman  Suryokumoro  dan  Hikmatul  Ula,  “Menelaah  Koperasi  Era  Omnibus  Law,” Mulawarman  Law  Review 5,  no.  2 (2020): hlm. 81, https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.340.
3 Ibid .
penyokong penting dalam keberhasilan investasi, yang merupakan salah satu tujuan UU Cipta Kerja melalui Omnibus Law . Dalam UU Cipta Kerja terdapat 11 klaster kebijakan, yang salah satunya adalah kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMK. Lebih lanjut disebutkan melalui  UU  tersebut  bahwa  koperasi  dapat  berperan  dalam  berbagai  aktivitas  ekonomi, seperti  dalam  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK),  bidang  penanaman  modal,  hingga  usaha penyediaan tenaga listrik.
Pengembangan  koperasi  dan  UMKM  dilakukan  pemerintah  melalui  kebijakan  tiga pilar. Ketiga pilar kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM itu adalah kapasitas usaha dan kompetensi dan UMKM, pilar lembaga keuangan yang ramah bagi koperasi dan UMKM, serta pilar koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem. Tiga pilar tersebut dijabarkan dalam  enam  strategi,  18  rencana  aksi,  dan  75  kegiatan.  Sebelumnya  pemerintahan  Joko Widodo telah memasukkan pengembangan koperasi dan UMKM ke dalam prioritas 1, yakni dalam  konteks  penguatan  kewirausahaan,  UMKM,  dan  koperasi.  Pihak  pemerintah  (cq Kementerian Koperasi dan UMKM) mengondisikan area perubahan kebijakan agar koperasi dan  UMKM  semakin  berdaya  saing.  Area  perubahan  kebijakan  itu  adalah  pengintegrasian koperasi  dan  UMKM  dalam,  global valua  chain , scalling  up koperasi  dan  UMKM  atau menaikkan kelas koperasi dan UMKM.
Permasalahan yang diteliti dalam artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep perkoperasian  dan  UMKM  yang  belum  terintegrasi  dalam  Undang-Undang  Perkoperasian dan  bagaimana  praktik  KSP.  Tujuannya  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  konsep  koperasi dan UMKM  yang belum terintegrasi dalam Undang-Undang Perkoperasian serta bagaimana mengkaji dan menganalisis praktik pada unit KSP.

## METODOLOGI
Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  data  primer  yang  diperoleh langsung  dari  subjek  artikel  dengan  menggunakan  alat  pengukur/alat  pengambilan  data langsung  pada  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah (PPKUMKM)  di  Jakarta  Barat.  Penelitian  kualitatif  dengan  segala  informasi  baik  lisan maupun  tulisan,  bahwa  bisa  berupa  gambar,  foto,  yang  berkontribusi  untuk  menjawab permasalahan sebagaimana dinyatakan dirumuskan masalah atau fokus penulisan artikel ini.

## PEMBAHASAN

## A. Analisis  Mengapa  Koperasi  dan  UMKM  Belum  Terintegrasi  Undang-Undang Perkoperasian
Penyelenggaraan  demokrasi  ekonomi  Indonesia  dicantumkan  pada  Pasal  33  ayat  (1) dan  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Pasal  33  ayat  (1) berbunyi  “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan”. Makna  yang  terkandung  dalam  ayat  (1)  tersebut  sangat  dalam,  yakni  sistem  ekonomi  yang dikembangkan  seharusnya  tidak  berbasis  persaingan  serta  atas  asas  yang  sangat individualistik  Pasal  33  ayat  (1)  dan  (3)  Undang-undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Tahun 1945 Menurut penafsiran Firmansyah, 4 Pasal 33 ayat (1) ini dapat dimaknai jika  perekonomian  disusun  mulai  dari  tingkat  nasional  hingga  ke  berbagai  daerah  di Indonesia. Seluruh susunan perekonomian tersebut didasarkan pada asas kekeluargaan.
4 Arif Firmansyah, “Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia,” Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 1 (2012): hlm. 273.
Kemudian Pasal 33 ayat (4) berbunyi:
“Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  dan  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan,  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional”
Makna  Pasal  33  ayat  (4)  tersebut  adalah  bahwa  perekonomian  ditujukan  dan  dapat dikuasai  oleh  rakyat.  Hanya  saja  dalam  penerapannya,  perekonomian  tersebut  tidak  dapat langsung  dikuasai  masyarakat,  namun  bisa  diwakilkan  oleh  rakyat,  seperti  MPR,  DPRD, DPDD,  serta  presiden.  Meskipun  begitu,  pelaksanaan  demokrasi  ekonomi  dalam  negeri sistem  perekonomian  nasional  tetap  mengandalkan  prinsip-prinsip  kekeluargaan,  dan pemberian  wewenang  kepada  negara  untuk  mengelola  sistem  perekonomian  Indonesia dengan  menjadikan  demokrasi  ekonomi  sebagai  dasarnya  yang  turut  diikuti  pula  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan keadilan ekonomi nasional. 5
Bahwa perekonomian Indonesia ditujukan dan dapat dikuasai oleh rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (4) di atas, tampak dari upaya strategis pemerintah yang hendak dengan sungguh-sungguh mengembangkan UMKM dan Koperasi. Rencana Strategis (Renstra) yang digagas  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM  tahun  2015-2019  menjelaskan  bahwa pemberdayaan  Koperasi  dan  UMKM  merupakan  amanat  undang-undang  yang  salah  adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa pemberdayaan UMKM merupakan integrasi dari pembangunan perekonomian nasional yang diharapkan  bisa  meningkatkan  dan  mengimplementasikan  pemerataan  pendapatan  serta menciptakan  lapangan  pekerjaan,  sehingga  dioptimalkan  pemanfaatannya  melalui  sinergi kebijakan pemerintah dan pelaku usaha agar terbangun keterkaitan yang menjadikan industri Indonesia mempunyai daya saing kuat di kompetisi global. 6
Melalui  perundang-undangan  yang  ada,  termasuk  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2008  mengenai  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah,  dapat  dimaknai  bahwa  koperasi  dan UMKM  merupakan  pelaku  ekonomi  yang  diakui  oleh  pemerintah  dan  diharapkan  dapat memiliki  sumbangan  pada  perekonomian  nasional.  Kontribusi  koperasi  dan  UMKM  adalah pada  gerakan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  ( pro  growth ),  yang  dapat  menyerap  tenaga kerja  dan  meningkatkan  jumlah  wirausahawan  ( pro  job ),  dan  meningkatkan  tingkat kesejahteraan masyarakat miskin ( pro poor ). 7
Perkembangan  usaha  mikro  dan  kecil  di  Indonesia  tidak  lepas  dari  berbagai  macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi,  antar  sentra,  antar  sektor  atau  sub  sektor  atau  jenis  kegiatan,  dan  antar  unit  usaha dalam  kegiatan  atau  sektor  yang  sama.  Meski  demikian  masalah  yang  sering  dihadapi  oleh
5 Vanya Karunia Mulia Putri, “Isi Pasal 33 UUD 1945 dan Maknanya,” 2021, https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/05/132235369/isi-pasal-33-uud-1945-dan-maknanya?page=all.
6 Dandan  Irawan,  “Peningkatan  Daya  Saing  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Melalui  Jaringan  Usaha,” Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen 11, no. 2 (2020): hlm. 108, https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i2.82.
7 Arief  Budiyanto  dan  Aidil  Amin  Effendy,  “Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  Dalam Memberdayakan Peranan UMKM dan Koperasi Terhadap Perekonomian Kota Tangerang Selatan,” Jurnal Mandiri 4, no. 1 (2020): hlm. 85.
usaha  mikro  dan  kecil  antara  lain:  a)  Kesulitan  pemasaran;  b)  Keterbatasan  finansial;  c) Keterbatasan SDM; d) Masalah bahan baku; dan e) Keterbatasan teknologi. 8
KSP dan USP mempunyai peluang untuk menjadi lembaga keuangan yang baik, sehat dan  dipercaya  masyarakat.  Kuncinya  adalah  apabila  dibangun  dan  dikembangkan  dengan baik secara bersama oleh anggotanya. Peluang tersebut akan dapat dicapai  apabila didukung oleh  adanya  perundangan/aturan/kebijakan  yang  memadai  dan  komitmen  yang  kuat  dari semua pihak yang terkait dan berkepentingan untuk mengembangkan KSP dan USP dengan baik dan benar. KSP dan USP akan berkembang lebih pesat serta dapat lebih bermanfaat bagi anggotanya  apabila  didukung  secara  kuat  oleh  adanya  sistem  pengembangan  keuangan koperasi  yang  terintegrasi  yang  pengoptimalan  dananya  dilakukan  oleh  bank  koperasi  yang dimiliki dan sekaligus digunakan oleh anggotanya. 9
Kedudukan  dan  kiprah  koperasi  dalam  mendukung  pemberdayaan  UMKM sebagaimana  solusi  yang  diperlukan  untuk  memberdayakan  koperasi  sekarang  ini  adalah adanya  komitmen  yang  kuat  dan  sekaligus  upaya  nyata  dari  pihak-pihak  terkait  khususnya pemerintah,  gerakan  koperasi  dan  lembaga  koperasi  untuk  melakukan  pembenahan  dalam rangka  pemurnian  dan  revitalisasi  kegiatan  usaha  serta  penguatan  pembiayaan  koperasi. solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi  dan lembaga koperasi  untuk  melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi.
Peran koperasi dalam penyelenggaraan UMKM adalah sebagai penyedia modal dalam kegiatan  UMKM.  Modal  merupakan  salah  satu  unsur  utama  dalam  menyelenggarakan kegiatan  usahawan,  dengan  adanya  modal  yang  cukup  banyak  atau  besar,  para  usahawan dapat  mengembangkan  usahanya  lebih  besar  lagi.  Masyarakat  yang  mau  meminjamkan modal pada koperasi salah satu cara untuk mendapatkan bantuan modal usaha hanya dengan menjadikan  anggota  koperasi  saja,  karena  pada  saat  mengajukan  sebagai  anggota  koperasi masyarakat harus mengisi data lengkap sebagai calon anggota.
Berbeda  dengan  bank  memberlakukan  banyak  syarat  dan  terkadang  lebih  sulit  dalam pengurusan  pengajuan  pinjaman  dana,  seperti  data  legalitas  usaha  dan  jaminan.  Sedangkan untuk  memperoleh  dana  pinjaman  modal  dari  koperasi  bisa  tanpa  bermacam-macam  syarat yang  menyusahkan.  Dalam  memberikan  modal,  bank  juga  melihat  faktor  besar  kecilnya usaha  yang  dijalankan,  apakah  nantinya  layak  untuk  mendapat  pinjaman  atau  tidak,  bank memiliki banyak kriteria yang harus terpenuhi. Pinjaman koperasi tentu akan mempermudah anggotanya  yang  membutuhkan  dana.  Misal  untuk  mengembangkan  usaha,  kebutuhan keluarga, dan lain-lain. Tentu saja pinjaman koperasi akan membantu anggotanya dari jeratan utang bank atau lilitan rentenir sehingga dapat membantu mengentaskan kemiskinan.
Keberadaan  koperasi  merupakan  langkah  yang  tepat  dalam  mendukung  tumbuhnya sektor-sektor UMKM, terlebih untuk skala kecil dan menegah. Dengan adanya tuntutan untuk menghasilkan  produk-produk  baru  dan  berkualitas,  tentu  bagi  UMKM  sektor  kecil  dan menengah  kendala  utamanya  adalah  permodalan.  Disinilah  letak  peran  koperasi  dalam
8 Tulus T H Tambunan, UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 107.
9 Rahmad Adi, “Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh),” Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis 1, no. 1 (2022): hlm. 73, https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/view/1562.
memberikan  bantuan  kepada  UMKM-UMKM  yaitu  dalam  perihal  permodalan,  sehingga dampaknya dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada umumnya yang menjadi salah satu kendala bagi pengusaha mikro dan kecil adalah mengenai  sumber  pembiayaan.  Sumber  pembiayaan  biasanya  sangat  erat  hubungannya dengan  peningkatan  pendapatan  atau  disebut  juga  peningkatan  omset.  Setiap  orang  maupun anggota  kelompok  yang  bergerak  dalam  bidang  usaha  ekonomi  khususnya  dagang,  selalu berusaha untuk mencari pendapatan semaksimal mungkin.
Terdapat  banyak  alasan  mengapa  para  pelaku  UMKM  masih  sedikit  yang memanfaatkan  koperasi  sebagai  mitra  usaha  dan  sebagai  sumber  dalam  mendapatkan tambahan modal mereka. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah:
a. Masih sedikitnya jumlah koperasi simpan pinjam yang mewadahi kelompok UMKM dan sehingga akses mereka sangat rendah;
b. Keengganan  mereka  masuk  sebagai  anggota  koperasi  karena  ada  kewajiban membayar  simpanan  pokok  dan  simpanan  wajib  bulanan  yang  dianggap  sebagai beban;
c. Pada  umumnya  mereka  tidak  mau  membentuk  koperasi  karena  tidak  adanya kepercayaan mereka terhadap para pengelola koperasi;
d. Ketidaktahuan mereka tentang manfaat  berkoperasi  yang dapat membantu kegiatan usaha mereka;
e. Banyaknya  koperasi  yang  gagal  dan  bangkrut  karena  salah  kelola,  menyebabkan kepercayaan sebagian pelaku UMKM terhadap koperasi menjadi hilang;
f. Masih  sedikitnya  koperasi  yang  mampu  menyejahterakan  anggotanya,  sehingga mampu menarik mereka untuk bergabung dan
g. Tidak adanya jaminan keamanan dari simpanan mereka di koperasi, mempengaruhi minat mereka untuk menjadi anggota koperasi.
Untuk mengatasi kendala dari para UMKM tersebut maka pihak koperasi menawarkan kepada  para  pengusaha  untuk  melakukan  peminjaman  untuk  pengembangan  usaha  anggota tersebut dan dari hasil survei kepada anggota yang telah melakukan pinjaman pada koperasi tersebut  menyatakan  bahwa  pada  koperasi  tersebut  berbeda  dengan  lembaga  lain,  di  mana perbedaannya:
a. Bunganya  rendah,  karena  koperasi  lebih  mementingkan  kesejahteraan  anggotanya dari pada mencari keuntungan semata;
b. Mudah  dalam  prosedur  pengurusan  mendapatkan  pinjaman  jika  dibanding  dengan urusan  pinjaman  pada  perbankan  yang  lebih  sulit  dengan  persyaratan  administrasi yang terlalu bertele-tele;
c. Adanya jangka waktu yang panjang untuk membayar pinjaman;
d. Pelayanan yang memuaskan; dan
e. Adanya  penyuluhan-penyuluhan  langsung  yang  diberi  koperasi  kepada  anggota untuk meningkatkan usahanya agar berkembang menjadi lebih baik.
Koperasi  memegang  peranan  yang  sangat  vital  dan  strategis  dalam  perekonomian Indonesia.  Hal  ini  disebabkan,  koperasi  merupakan  sektor  usaha  yang  memiliki  jumlah terbesar  dengan  daya  serap  angkatan  kerja  yang  signifikan.  Usaha  Kecil  Menengah  atau lazim kita kenal sebagai  UMKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi  ekonomi.  Karakternya  yang  fleksibel  dan  cakap  membuat  UMKM  dapat direkayasa  untuk  mengganti  lingkungan  bisnis  yang  lebih  baik  daripada  perusahaan-
perusahaan  besar.  Dalam  banyak  kasus,  dari  sejumlah  UMKM  yang  baru  pertama  kali memasuki pasar, diantaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi.
Salah satu kunci sukses koperasi di Jepang adalah menerapkan model integrasi vertikal. Contoh  sukses  koperasi  di  Jepang  yang  mengimplementasikan  integrasi  vertikal  adalah koperasi  pertanian.  Koperasi  pertanian  di  Jepang  diorganisasikan  ke  dalam  tiga  jenjang. Ketiga jenjang itu meliputi koperasi primer pada tingkat desa yang beranggotakan para petani dan peternak; koperasi pertanian sekunder pada level provinsi atau prefektur; dan pada level nasional  adalah  koperasi  tingkat  nasional  yang  disebut National  Federation  of  Agricultural Cooperatives  Association .  Koperasi  Jepang  tersebut  di  dunia  internasional  sebagai  The  JA Group  atau  Zen-noh.  Koperasi  ini  adalah  koperasi  terbesar  dan  terkuat  di  Jepang,  yang mempunyai  peran  dan  pengaruh  politik  maupun  ekonomi  di  Jepang.  Koperasi  yang  telah dirintis  sejak tahun 1948 tersebut  per 2015 beranggotakan 945 unit koperasi  pertanian pada level  provinsi  (prefektur),  beranggotakan  36.000  unit  koperasi  di  tingkat  desa,  dan menghimpun anggota perorangan yang terdiri atas petani dan peternak sejumlah 10.37.000 di seluruh wilayah Jepang. 10
Salah  satu  konsep  integrasi  bisnis  adalah  integrasi  vertikal.  Integrasi  vertikal  adalah kombinasi  dari  proses-proses  produksi,  distribusi,  dan/atau  proses  ekonomi  lainnya  yang secara teknologi berbeda dalam batas-batas satu perusahaan tunggal. 11 Integrasi vertikal juga dapat  didefinisikan  dengan  pendekatan  legal  (hukum).  Pengertian  integrasi  vertikal  secara hukum  terdapat  antara  lain  pada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Persaingan Usaha. Melalui UU tersebut integrasi vertikal didefinisikan sebagai perjanjian yang terjadi di antara  beberapa  pelaku  usaha  yang  berada  pada  tahapan  produksi  atau  operasi  dan/atau distribusi  yang  berbeda  namun  saling  terkait.  Format  perjanjian  integrasi  vertikal  adalah berupa  penggabungan  beberapa  atau  seluruh  kegiatan  operasi  yang  berurutan  dalam  sebuah rangkaian produksi atau operasi.
Integrasi  vertikal  adalah  salah  satu  strategi  bersaing  perusahaan  di  pasar.  Strategi  ini lazimnya  diimplementasikan  oleh  perusahaan-perusahaan  tak  terkecuali  koperasi,  apabila struktur  pasar  yang  ada  adalah  struktur  pasar  persaingan  tidak  sempurna,  yakni  pasar persaingan  monopolistik  dan  pasar  oligopoli.  Strategi  ini  lazimnya  diterapkan  dalam  upaya menghambat  masuknya  pemain  baru  ( barrier  to  entry )  yang  masuk  pasar,  baik  pada  pasar output maupun pasar input . 12
Adapun  manfaat  integrasi  vertikal  bagi  perusahaan  antara  lain:  a.  Efisiensi  atau penekanan  biaya  dalam  belanja;  b.  Penghematan  biaya  dalam  produksi;  c  Efisiensi  biaya dalam  penjualan;  d  Peningkatan  nilai  tambah;  dan  e.  Pengendalian  bersama  pada  bidang- bidang lainnya. 13
Lingkup  aktivitas  integrasi  vertikal  perusahaan  dapat  diimplementasikan  ke  belakang (hulu  atau backward atau down  stream )  atau  ke  depan  (hilir,  atau forward atau up  stream ). Tujuan integrasi ke belakang adalah membantu kelancaran atas kemanfaatan sumber-sumber bahan  mentah,  sehingga  dapat  mengantisipasi  kekurangan  bahan  mentah,  serta  dapat menjamin  bahan  mentah  yang  rendah.  Hal  ini  akan  berimplikasi  pada  perusahaan  yang
10 Ery Supriyadi Rustidja dkk., Bunga Rampai 2020: 20 Pemikiran Koperasi Dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0 (Sumedang: Institut Manajemen Koperasi Indonesia, 2020), hlm. 145.
11 Hendar dan Kusnadi, Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi Edisi 2 (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2005), hlm. 85.
12 Ery Supriyadi Rustidja dkk., Op.cit. , hlm. 142.
13 Ibid ., hlm. 142.
memiliki benefit strategis jika dikomparasikan dengan perusahaan kompetitor. Sementara itu tujuan integrasi ke depan merupakan jalan keluar untuk mendukung suksesnya distribusi dan penjualan jasa atau produk yang dihasilkan perusahaan. 14
Sejauh  mana  integrasi  vertikal  ini  dibolehkan  oleh  perundang-undangan.  Integrasi vertikal  dilarang  oleh  perundang-undangan  apabila  menerapkan  pola  kolusi  kartel  yang mengarah  pada  persaingan  tidak  sehat  dan  merugikan  masyarakat  umum.  Banyak  negara termasuk  Indonesia,  integrasi  vertikal  yang  mengarah  pada  praktik  kartel  dan  monopoli dilarang  oleh  undang-undang  anti  monopoli  dan anti-trust .  Larangan  integrasi  vertikal  di Indonesia  yang  mengarah  pada  monopoli  dan trust diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha. Namun untuk alasan tertentu yang bersifat kasuistis, misalnya untuk meningkatkan ekspor komoditas atau produk tertentu,  misalnya  komoditas  pertanian  dan  olahannya  dari  para  pelaku  usaha  koperasi  dan UMKM,  maka  integrasi  vertikal  koperasi  dan  UMKM  masih  diperbolehkan.  Apalagi Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa kerja sama koperasi, baik pada tingkat domestik maupun internasional merupakan salah satu prinsip koperasi, dan menjadi panduan koperasi dalam menjalankan bisnisnya. 15
Koperasi memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian bangsa, namun perkembangan  koperasi  tidak  begitu  menggembirakan.  Berdasarkan  data  Kementerian Koperasi  dan  UMKM  tahun  2019,  jumlah  koperasi  di  Indonesia  sebanyak  123.048  unit koperasi,  namun  hanya  45.489 koperasi  atau sekitar 37% koperasi  yang aktif melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT). 16
Apabila  ditinjau  dari  segi  aset,  maka  perkembangan  koperasi  juga  masih memprihatinkan. Berdasarkan data pada Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2019, total nilai  aset  koperasi  sebesar  Rp152,1  triliun,  dengan  total  volume  bisnis  per  tahun  mencapai Rp154,7  triliun  dengan  perolehan  Sisa  Hasil  Usaha  (SHU)  sebesar  Rp6,3  triliun.  Apabila dihubungkan  dengan  jumlah  koperasi  sebanyak  123.048  unit  koperasi,  maka  rata-rata  nilai aset  per  koperasi  hanya  sebesar  Rp1,24  miliar  dengan  rata-rata  omzet  per  koperasi  sebesar Rp1,26 miliar per tahun. Data ini menunjukkan bahwa ditinjau dari skala bisnis, koperasi di Indonesia pada umumnya hanya termasuk pada kategori usaha skala kecil. 17
Ditinjau  dari  aspek  daya  saing,  koperasi  di  Indonesia  masih  sangat  lemah.  Salah  satu indikator  daya  saing  suatu  perusahaan  di  pasar  dapat  diukur  dari share atau  sumbangan output perusahaan tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan pengkajian Agussalim untuk periode 2009-2014, 18 sumbangan output atau share koperasi terhadap PDB adalah 5%. Sementara itu yang sumbangannya dominan terhadap PDB adalah sektor swasta (BUMS)  sebesar  67%.  Sedangkan  kontribusi  BUMN  terhadap  PDB  adalah  28%.  Data  ini mengindikasikan bahwa daya saing koperasi dibandingkan dengan BUMS dan BUMN masih sangat lemah. Konsep koperasi yang ideal adalah koperasi yang secara konsisten menerapkan jati  diri  koperasi  dalam  setiap  aktivitasnya,  baik  dalam  aktivitas  kelembagaan,  pengelolaan usaha maupun dalam pengelolaan keuangannya. 19
14 Ibid , hlm. 142–143.
15 Ibid ., hlm. 43.
16 Ibid ., hlm. 141.
17 Ibid .
18 Lestari Agusalim, Muhammad Karim, dan Yaddarabullah, “Analisis Perkembangan, Kinerja, dan Daya Saing Koperasi Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi,” dalam Seminar Nasional dan Kongres ISEI XX , 2018.
19 Ery Supriyadi Rustidja dkk., Op.cit ., hlm. 4.
KSP/USP  merupakan  lembaga  keuangan  formal  yang  paling  dekat  dengan  aktivitas UMKM.  Itulah  sebabnya  KSP/USP,  selain  dapat  menyejahterakan  anggotanya,  juga diharapkan  mampu  menjawab  kendala-kendala  yang  dihadapi  UMKM  dalam  upaya mengakses sumber pembiayaan dari perbankan,  yang disebabkan terutama tidak tersedianya agunan  atau  jaminan  yang  layak.  Di  sini  KSP/USP  diharapkan  peran  besarnya  untuk memberikan dukungan pada pemberdayaan UMKM.
Bahwa  pentingnya  pengintegrasian  antara  koperasi  dan  UMKM,  tampak  dari  filosofi lima  jari  ( Five  Finger  Philosophy )  yang  dibuat  oleh  Bank  Indonesia  (BI)  selaku  regulator dalam bidang keuangan  ketika itu (dewasa ini peran regulator  BI diambil  alih oleh Otoritas Jasa  Keuangan/OJK).  Filosofi  lima  jari  ini  untuk  mengembangkan  UMKM  dan  Koperasi, yang  dalam  filosofi  ini  setiap  jari  memiliki  peran  dan  tidak  dapat  berdiri  sendiri.  Kelima filosofi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Jari  jempol,  merepresentasikan  peran  institusi  keuangan  yang  berperan  sebagai intermediasi  keuangan,  khususnya  dengan  memberikan  pinjaman/pembiayaan kepada  nasabah  mikro,  kecil,  dan  menengah  dan  sebagai  agen  pembangunan  atau agent of development ;
b. Jari telunjuk, yakni mewakili regulator, yakni BI (kini OJK) yang berperan sebagai regulator pada sektor riil dan fiskal, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif dan  sebagai  sumber  pembiayaan.  Contoh:  Regulator  sektor  riil  dan  fiskal.  Terkait sumber pembiayaan, BI (kini OJK) menciptakan iklim yang kondusif;
c. Jari  tengah,  mewakili  katalisator  yang  berperan  dalam  men- support perbankan  dan UMKM;
d. Jari  manis,  mewakili  fasilitator  yang  berperan  dalam  mendampingi  UMKM  dan monitoring dalam  memperoleh  pembiayaan  bank  dan  institusi  keuangan  non-bank dan juga berperan sebagai konsultan pengembangan UMKM; dan
e. Jari  kelingking,  mewakili  UMKM  yang  berperan  sebagai  pelaku  usaha,  pembayar pajak, dan pembukaan peluang tenaga kerja. 20
Sehubungan dengan signifikansinya peran UMKM dan Koperasi dalam perekonomian nasional,  Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  dalam  upaya meningkatkan  pemerataan  dan  pertumbuhan  sektor  UMKM.  Berikut  adalah  di  antara kebijakan tersebut:
a. Pemerintah menerbitkan paket  kebijakan  ekonomi untuk  mendorong perekonomian nasional yang salah satu butirnya ditujukan bagi pemberdayaan sektor UMKM; dan
b. Pemerintah  menyediakan  fasilitas  subsidi  bunga  terkait  pembiayaan  ekspor  dan program Kredit Usaha Kecil (KUR). 21
Pemerintah  memberdayakan  koperasi  dan  UMKM  untuk  mendorong  pertumbuhan ekonomi  nasional  ( pro  growth ).  Pertumbuhan  ekonomi  nasional  ini  diharapkan  mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan wiraswastawan ( pro-job ), serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ( pro-poor ).
20 Arief Budiyanto dan Aidil Amin Effendy, Op.cit ., hlm. 86.
21 Ibid .

## B. Analisis Praktik Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

## 1. Status hukum KSP
Sebagaimana  ketentuan  BI,  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  terbagi  atas  dua macam,  yakni  LKM  yang  berbentuk  bank,  dan  LKM  yang  berwujud  non-bank. LKM  yang  berwujud  bank  seperti  Badan  Perkreditan  Rakyat  (BPR),  Bank  Kredit Desa  (BKD),  dan  BRI  Unit  Desa,  Sementara  itu  LKM  yang  berwujud  non-bank adalah  Lembaga  Kredit  Pedesaan  (LDKP), Baitul  Mal  Wat-Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP). 22
Klasifikasi  lain  LKM  adalah  berdasarkan  formalitas,  yakni  LKM  yang  bersifat formal,  informal,  dan  non-formal.  LKM  yang  non-formal.  LKM  formal  dalam bentuk bank meliputi BRI Unit,  BPR, dan BKD. LKM mikro formal dalam bentuk non-bank  antara  lain  KSP,  USP,  dan  pegadaian.  LKM  informal,  antara  lain  BMT dan LSM yang belum berbentuk koperasi. LKM yang berwujud. 23
a. Permasalahan KSP
Terdapat  sejumlah  permasalahan  yang  dihadapi  KSP/USP. Permasalahan  yang dihadapi  KSP/USP  antara  lain  mengenai  masalah  kemampuan  Sumber  Daya Manusia  (SDM),  rendahnya  kualitas  tata  kelola,  sistem  pembinaan  yang  belum efektif.  Dalam  memberikan  pemberdayaan  terhadap  UMKM,  KSP  mempunyai faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut dibagi menjadi dua yaitu:
Pertama ,  faktor  dari  dalam  yang  menghambat  yaitu:  kapasitas  SDM  belum maksimal. KSP mengakui bahwa tidak bisa mengawal semua anggotanya dengan baik.  Kemampuan  menganalisis  dan  kemampuan  mendampingi  semua  para anggotanya masih  sangat terbatas, sehingga dalam  memberdayakan UMKM dan KSP belum maksimal dalam hal SDM.
Kedua , faktor  dari  luar  yaitu:  banyaknya  perbankan.  Daerah  dengan  banyak perbankan maupun koperasi yang juga menyediakan layanan produk pembiayaan sehingga  banyak  terjadi  persaingan  di  antara  keduanya,  khususnya  dalam  hal mendapatkan nasabah atau anggota.
b. Pengembangan KSP Sumber permodalan koperasi  simpan pinjam  berasal  dari dua sumber,  yaitu dari modal  pinjaman  dan  modal  sendiri.  Modal  pinjaman  bisa  berasal  dari  anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, bank/lembaga keuangan, obligasi atau surat utang dan sumber-sumber lain yang sah. 24
Modal sendiri adalah modal yang berasal dari para anggota koperasi, yaitu berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan hibah. Secara ringkas, berikut adalah beberapa sumber modal koperasi:
“ Pertama ,  simpanan  pokok  yaitu  simpanan  sejumlah  uang  yang  harus  dibayar oleh  para  anggota  saat  pertama  kali  bergabung  menjadi  anggota  koperasi  dan
22 Endi Sarwoko, “Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang,” Jurnal Ekonomi Modernisasi 5, no. 3 (2009): hlm. 172, https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/227.
23 Maulana  Ibrahim,  “Strategi  Pengembangan  LKM  di  Masa  Mendatang,”  dalam Lokakarya  Lembaga  Keuangan  Mikro Agro  Berbasis  Information  and  Communication  Technology  (ICT)  Untuk  Mendukung  Pengembangan  Usaha  Mikro. Jakarta , 2002.
24 Afifudin,  “Monopoli  Bisnis  Koperasi  Simpan  Pinjam  Di  Tinjau  Dari  Undang–Undang  No.  25  Tahun  1992  Tentang Perkoperasian,” Jurnal USM Law Review 1, no. 1 (2020): hlm. 113, https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235.
tidak  dapat  diambil  kembali  selama  menjadi  anggota.  Besar  simpanan  pokok masing-masing anggota nilainya sama;
Kedua ,  simpanan  wajib  yaitu  simpanan  sejumlah  uang  yang  harus  diserahkan para anggota koperasi setiap periode waktu tertentu dan dengan nominal tertentu;
Ketiga ,  simpanan  bebas/sukarela  yaitu  simpanan  yang  diberikan  para  anggota koperasi secara sukarela dan bisa diambil kembali kapan saja; dan Keempat, hibah/donasi  yaitu  uang  atau  barang  modal  yang  memiliki  nilai  yang diterima dari pihak pemberi dan sifatnya tidak mengikat.” 25
Pemberdayaan  koperasi,  tak  terkecuali  KSP/USP,  yang  sejauh  ini  dilakukan pemerintah, harus tetap dilanjutkan. Hanya saja pemberdayaan tersebut sebaiknya diikuti  dengan  evaluasi  terhadap  pelaksanaannya,  agar  pemberdayaan  tersebut menjadi  tepat  sasaran.  Sebab  bantuan-bantuan  kepada  KSP/USP  sejauh  ini terkesan  berorientasi  pada  besarnya  nominal  dan  yang  dikucurkan,  dan  bukan pada bagaimana agar program-program KSP/USP dapat berjalan secara efektif. 26
Pembinaan  yang dilakukan Pemerintah dan pihak-pihak lain terhadap kehidupan koperasi  selama  ini  mestinya  dimaknai  sebagai  upaya  membantu  agar  koperasi mampu bersaing, bukan untuk terus memperoleh kemudahan dan fasilitas. 27
Searah  dengan  cara  pandang  perlunya  efektivitas  program,  misalnya,  evaluasi keberhasilan  KSP/USP  tidak  memadai  hanya  mengukur  besar-kecilnya  nominal kontribusi  KSP/USP  dalam  memenuhi  permodalan  bagi,  misalnya  UMKM, namun  harus  juga  mengevaluasi  bagaimana  efektivitas  pemanfaatan  modal pinjaman KSP/USP oleh UMKM. 28
Secara  teknis  manajemen  keuangan,  KSP/USP  sudah  selayaknya  meningkatkan tata  kelola,  mengingat  sejauh  ini  tata  kelola  KSP/USP  masih  belum diselenggarakan  secara  profesional.  Fenomena  tersebut  sejalan  dengan  hasil penelitian Burhanudin, mengenai evaluasi program bantuan dana bergulir melalui KSP/USP  Koperasi,  artikel  ini  menemukan  berbagai  persoalan,  yakni  bahwa proses  dan  kinerja  pendampingan  belum  efektif;  proses monitoring dan  evaluasi belum  efektif;  belum  efektifnya  pencairan  dan  penyaluran  dana  bergulir  untuk KSP/USP  penerima  bergulir.  Kemudian  belum  efektifnya  proses  seleksi KSP/USP Koperasi calon penerima dana bergulir. Begitu pula sosialisasi manfaat program seleksi bagi para pengurus/pembina KSP/USP Koperasi diketahui belum efektif. Hal lain yang belum efektif adalah sosialisasi benefit program seleksi bagi para pengurus/pembina KSP/USP.
Pada  dasarnya  pendirian  sebuah  koperasi  memberikan  bantuan  kepada  pelaku usaha,  khususnya  pelaku  usaha  UMKM.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Agusdi  menjelaskan  bahwa,  “Tujuan  jangka  pendek  yang  akan  dicapai koperasi dalam memberikan bantuan yaitu untuk pemberdayaan dan peningkatan usaha bagi UMKM.
25 Nursafika Nufiani, “Eksekusi Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Sinjai Ditinjau dari Ekonomi Islam” (Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020), hlm. 41.
26 Endi Sarwoko, Op.cit ., hlm. 186.
27 Ery Supriyadi Rustidja dkk., Op.cit ., hlm. 150.
28 Endi Sarwoko, Op.cit ., hlm. 186.
Koperasi  sangat  berperan  penting  di  tengah  masyarakat  terutama  dalam  proses berlangsungnya  perekonomian  di  tengah-tengah  masyarakat.  Hampir  semua lapisan  masyarakat  mengenal  koperasi,  walaupun  mendefinisikan  koperasi dipahami secara berbeda-beda tetapi secara umum koperasi dikenal sebagai suatu perbankan yang mempunyai hubungan erat dengan ekonomi kerakyatan. Seluruh kegiatan  pembinaan  ditujukan  untuk  menjamin  pemberdayaan  lembaga  koperasi yang  sehat  sehingga  benar-benar  dapat  mewujudkan  tujuan  dari  koperasi  yaitu peningkatan kesejahteraan anggota.
Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  memberdayakan  pelaku  UMKM  dalam  hal memberikan  pembinaan,  pelatihan  kewirausahaan,  pelatihan  pemasaran online serta pelatihan manajemen keuangan. Hal  tersebut  dilakukan agar kualitas SDM pengusaha  pelaku  usaha  UMKM  ini  meningkat  dalam  mengelola  usahanya. Konsep  pemberdayaan  menekankan  bahwa  orang  memperoleh  keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan  orang  lain  yang  menjadi  perhatiannya.  Karena  banyak  pelaku  usaha UMKM yang turut serta mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan  Usaha  Mikro,  Kota  Surabaya  yang  berguna  menambah  wawasan  dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengembangkan usaha mereka.
c. Rebranding koperasi menjadi koperasi modern Secara  faktual,  kondisi  koperasi  di  Indonesia  berdaya  saing  rendah.  Suatu keniscayaan adanya strategi yang lebih komprehensif dan efektif untuk mengubah keragaman  koperasi  menjadi  lebih  baik,  baik  dari  aspek  kinerja  kelembagaan maupun  usaha.  Persepsi  masyarakat  tentang  koperasi  yang  negatif,  seperti koperasi  dianggap  sebagai  lembaga  kuno,  tradisional  dan  tidak  sesuai perkembangan  zaman,  perlu  diubah  menjadi  positif.  Pengkajian  yang  strategis mengenai  koperasi  antara  lain  mengenai:  (i)  Revitalisasi  struktur  modal  dan organisasi;  (ii) Public  relations dalam  membangun  citra  positif  koperasi;  (iii) Adaptasi  terhadap perubahan teknologi  informasi; dan (iii) Digitalisasi  koperasi. Digitalisasi  koperasi  dapat  menjadi  media  efektif  untuk  melakukan rebranding koperasi bagi kaum milenial termasuk mahasiswa untuk menjadi agent of change menuju  koperasi  modern.  Pemikiran  menyangkut  adaptasi  koperasi  pada  era revolusi  industri  4.0  dan  digitalisasi  koperasi  serta  layanan online-system perusahaan  koperasi harus  masuk  dalam  bingkai  kebijakan  tentang perkoperasian. 29
Koperasi  modern  berarti  pula  koperasi  yang  memiliki  daya  saing  secara  bisnis. Produk koperasi yang lemah daya saingnya akan sulit menjaga loyalitas anggota. Kelemahan dalam daya saing produk ini pada akhirnya akan melemahkan usaha koperasi  secara  keseluruhan.  Sebaliknya,  apabila  koperasi  mampu  memasarkan barang dan jasa dengan tingkat efisiensi tinggi, kualitas terjaga, dan produktivitas yang lebih tinggi, maka loyalitas anggota koperasi juga akan semakin meningkat, dan koperasi akan semakin besar dan kuat. 30
29 Ery Supriyadi Rustidja dkk., Op.cit ., hlm. 4.
30 Ibid .

## A. SIMPULAN
Selama ini koperasi dan UMKM belum terintegrasi, karena memang belum jelas aturan perundang-undangan  pada  level  teknis  mengenai  bagaimana  mengintegrasikan  koperasi  dan UMKM  tersebut.  Belum  ada  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  definisi  atau batasan  pengintegrasian  ini,  belum  ada  pengaturan  mengenai  tujuan  dan  target  yang  akan dicapai dengan pengintegrasian tersebut, siapa dengan siapa atau apa dengan apa yang harus diintegrasikan, pada level apa harus terjadinya integrasi tersebut, apakah pengintegrasian itu bersifat permanen atau kasuistis ( case by case ).
KSP  memang  berkembang  jauh  di  atas  jenis  koperasi  lainnya.  Namun  praktik  KSP belum  diatur  dan  diawasi  seperti  halnya  pemerintah  mengatur  dan  mengawasi  perbankan (seperti  BPRS)  mengikat  KSP  pun  melakukan  aktivitas  seperti  hanya  perbankan,  yakni menghimpun dana anggota dan mengalokasinya untuk pembiayaan atau pinjaman.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Abdi, Husnul. “Bapak Koperasi Indonesia adalah Bung Hatta, Kenali Sejarah Singkatnya,” 2022. https://hot.liputan6.com/read/4941854/bapak-koperasi-indonesia-adalah-bung-hatta-kenali sejarah-singkatnya.
Adi, Rahmad. “Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP)  Mandiri  Jaya  Meulaboh).” Jurnal  Ilmiah  Basis  Ekonomi  dan  Bisnis 1,  no.  1  (2022):  72–90. https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIBES/article/view/1562.
Afifudin. “Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam Di Tinjau Dari Undang–Undang No. 25  Tahun  1992  Tentang  Perkoperasian.” Jurnal  USM  Law  Review 1,  no.  1  (2020):  106–26. https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2235.
Agusalim,  Lestari,  Muhammad  Karim,  dan  Yaddarabullah.  “Analisis  Perkembangan, Kinerja, dan Daya Saing Koperasi Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi.”  In Seminar  Nasional dan Kongres ISEI XX , 2018.
Budiyanto, Arief, dan Aidil Amin Effendy. “Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan  Dalam  Memberdayakan  Peranan  UMKM  dan  Koperasi  Terhadap  Perekonomian  Kota Tangerang Selatan.” Jurnal Mandiri 4, no. 1 (2020): 80–93.
Firmansyah,  Arif.  “Penafsiran  Pasal  33  UUD  1945  Dalam  Membangun  Perekonomian  di Indonesia.” Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 14, no. 1 (2012): 264–88. Hendar,  dan  Kusnadi. Ekonomi  Koperasi  Untuk  Perguruan  Tinggi  Edisi  2 .  Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2005.
Ibrahim,  Maulana.  “Strategi  Pengembangan  LKM  di  Masa  Mendatang.”  In Lokakarya Lembaga Keuangan Mikro Agro Berbasis Information and Communication Technology (ICT) Untuk Mendukung Pengembangan Usaha Mikro. Jakarta , 2002.
Irawan,  Dandan.  “Peningkatan  Daya  Saing  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  Melalui Jaringan  Usaha.” Coopetition:  Jurnal  Ilmiah  Manajemen 11,  no.  2  (2020):  103–16. https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i2.82.
Nufiani,  Nursafika.  “Eksekusi  Kredit  Macet  Pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  Berkat  Sinjai Ditinjau dari Ekonomi Islam.” Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2020.
Putri,  Vanya  Karunia  Mulia.  “Isi  Pasal  33  UUD  1945  dan  Maknanya,”  2021. https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/05/132235369/isi-pasal-33-uud-1945-dan- maknanya?page=all.
Rustidja,  Ery  Supriyadi,  Yeni  Wipartini,  Heri  Nugraha,  Rosti  Setiawati,  Sir  Kalifatullah Ermaya,  Iwan  Mulyana,  Endang  Wahyuningsih,  Sugiyanto  Sugiyanto,  Yuanita  Indriani,  dan  Ami
Purnamawati. Bunga  Rampai  2020:  20  Pemikiran  Koperasi  Dalam  Menghadapi  Industrial  Era  4.0 and Society 5.0 . Sumedang: Institut Manajemen Koperasi Indonesia, 2020.
Sarwoko,  Endi.  “Analisis  Peranan  Koperasi  Simpan  Pinjam/Unit  Simpan  Pinjam  Dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kabupaten Malang.” Jurnal Ekonomi Modernisasi 5, no. 3 (2009): 172–88. https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/227.
Suryokumoro,  Herman,  dan  Hikmatul  Ula.  “Menelaah  Koperasi  Era  Omnibus  Law.” Mulawarman Law Review 5, no. 2 (2020): 80–95. https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.340. Tambunan,  Tulus  T  H. UMKM  di  Indonesia:  Perkembangan,  Kendala,  dan  Tantangan .  Jakarta: Prenada Media, 2021.