## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5769.358-364

## PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI PERDAMAIAN CONSUMER DISPUTE RESOLUTION THROUGH PEACE

## I Made Agus Dwi Mandala Putra, I Nyoman Putu Budiarta, I Nyoman Subamia
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa dwimandala79@gmail.com , budiarthaputu59@gmail.com doktorsubamia@gmail.com

## ABSTRAK
Pesatnya  pembangunan  dan  perkembangan  perekonomian  nasional  telah  menghasilkan  variasi  produk  barang dan/atau  jasa  yang  dapat  dikosumsi.  Kemajuan  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  teknologi  telekomunikasi. Penyelesaian sengketa konsumen dan pengusaha diatur dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang  memungkinkan  pihak  untuk  memilih  cara  yudisial  atau  di  luar  hukum  untuk  menyelesaikan  sengketa konsumen. Saya menetapkan bahwa saya bisa. mengadakan. Cara peradilan melalui peradilan umum, dan cara di luar peradilan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, mediasi atau arbitrase. Pertanyaan muncul  tentang  bagaimana  penyelesaian  sengketa  bisnis  konsumen  dapat  diatur  dan  apa  dampak  hukum  dari perjanjian  damai  dalam  perselisihan  bisnis  konsumen.  Metodologi  penelitian  menggunakan  penelitian  hukum preskriptif  dengan  menggunakan  sumber  hukum  primer  dan  sekunder.  Dari  penyelidikan  terungkap  bahwa pengaturan  penyelesaian  sengketa  antara  konsumen  dan  pengusaha  diatur  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hasil Ada dua langkah yang bisa dilakukan oleh ahli waris dalam penyelesaian kasus yakni Menempuh  upaya  penyelesaian  melalui  Badan  penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dan  menempuh  upaya penyelesaian  melalui  peradilan  umum  dengan  gugatan  wanprestasi,  baik  terhadap  klaim  asuransi  jiwa  yang seharusnya  dibayar  setelah  terbukti  tertanggung  meninggal  dunia  maupun  klaim  kecelakaan  dengan  hasil investigasi forensik. Namun mengingat kurang kuatnya bukti karena tidak adanya visum et repertum pada jenazah dan  nilai  ekonomis  yang  relatif  kecil,  maka  untuk  manfaat  kecelakaan,  sebaiknya  menerima  tawaran  in  gratia yang  diberikan  pihak  asuransi  Dalam  rangka  memprioritaskan  penyelesaian  sengketa  konsumen  dan  menjaga hubungan baik antara konsumen dan pelaku usaha, kami berusaha untuk mencapai penyelesaian antara para pihak sesuai dengan prinsip win-win. Sengketa konsumen diselesaikan.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Akta Perdamaian, Konsumen, Pelaku Usaha.

## ABSTRACT
The rapid development and development of the national economy has resulted in a variety of goods and/or services that  can  be  consumed.  Advances  in  science,  telecommunications  technology.  Settlement  of  consumer  and entrepreneur disputes is regulated in the Consumer Protection Law No. 8/1999, which allows parties to choose judicial or extra-judicial ways to resolve consumer disputes. I determined that I could. stage. The judicial method is through the general court, and the out-of-court method is through the consumer dispute resolution body through mediation,  mediation  or  arbitration.  Questions  arise  about  how  consumer  business  dispute  resolution  can  be regulated and what are the legal implications of a peace agreement in consumer business disputes. The research methodology uses prescriptive legal research using primary and secondary legal sources. From the investigation, it was revealed that the dispute resolution arrangement between consumers and entrepreneurs is regulated in the Consumer  Protection  Law  Number  8  of  1999.  Results  There  are  two  steps  that  can  be  taken  by  the  heirs  in resolving cases, namely taking settlement  efforts through the Consumer Dispute Resolution Agency and taking settlement efforts through general courts. with a lawsuit for default, both against a life insurance claim that should be paid after it is proven that the insured has died or an accident claim with the results of a forensic investigation. However, considering the lack of strong evidence due to the absence of visum et repertum on the corpse and the relatively  small  economic  value,  for  accident  benefits,  it  is  better  to  accept  the  in  gratia  offer  given  by  the insurance  company.  In  order  to  prioritize  the  resolution  of  consumer  disputes  and  maintain  good  relations between consumers and business actors, We strive to reach a settlement between the parties according to the win- win principle. Consumer dispute resolved.
Keywords: Dispute Resolution, Peace Deeds, Consumers, Business Actors.

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Pesatnya pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang  dan/atau  jasa  yang  dapat  dikosumsi.  Kemajuan  di  bidang  ilmu  pengetahuan,  teknologi telekomunikasi, dan informatika juga turut mendukung perkembangan/perluasan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa sampai melintasi batas-batas wilayah suatu Negara. Kondisi demikian pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen karena kebutuhannya akan barang dan/atau jasa yang  diinginkan  dapat  terpenuhi  serta  semakin  terbuka  lebar  kebebasan  untuk  memilih  aneka  jenis kualitas  barang  dan/atau  jasa  sesuai  dengan  kemampuannya.  Konsumen  memiliki  risiko  yang  lebih besar  daripada  pelaku  usaha,  dengan  kata  lain  hak-hak  konsumen  sangat  rentan.  Hal  ini  disebabkan karena  posisi  tawar  konsumen  yang  lemah,  maka  hak-hak  konsumen  sangat  riskan  untuk  dilanggar. (Barkatullah,  2010) Di  dalam  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) tersebut telah disediakan instrumen baru bagi konsumen sebagai media untuk menuntut segala bentuk kerugian yang dialami konsumen akibat dari memakai/menggunakan produk pelaku usaha kepada suatu lembaga  yang  berbentuk  sebagai  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  selanjutnya  disingkat (BPSK). (Nasution, 2003).
Perlindungan konsumen, tidak dapat dilepaskan dari pidato legendaris Presiden John F. Kennedy di  hadapan  Kongres  pada  tanggal  15  Maret  1962  tentang  “ A  special  Message  for  the  Protection  of Consumer Interest” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Deklarasi Hak Konsumen” ( Declaration of Consumer Right ).(Susanto Happy)
Seorang politisi adalah orang pertama yang mengingat pentingnya  konsumen bagi pembangunan ekonomi, tetapi pada saat yang sama ia berada dalam posisi yang lemah. Kennedy mengacu pada hak- hak  dasar  konsumen:  hak  atas  keamanan,  hak  untuk  memilih,  hak  atas  informasi,  dan  hak  atas mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  adil.  Hak  yang  diartikulasikan  oleh  Kennedy  kemudian diadopsi sebagai  hak konsumen oleh  International Union of Consumers (IOCU), menambahkan hak kelima,  Melestarikan  Lingkungan  yang  Sehat.  Klarifikasi  ini    kemudian  dikenal  dengan  Lima  Hak Konsumen.
Di Indonesia,  upaya perlindungan konsumen secara historis telah didorong oleh berbagai sektor masyarakat,  dengan  berdirinya  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  pada  11  Mei  1973. Beberapa tahun kemudian, UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) disahkan.
Dicermati baik di surat kabar maupun media massa elektronik, selalu  ada pengaduan masyarakat tentang barang dan jasa melalui surat ke redaksi, dan para pelaku ekonomi itu sendiri, namun banyak yang  berakhir  di  pengadilan,  selalu  menghadirkan  konsumen  sebagai  pihak  yang  diunggulkan.  Prita curhat ke teman-temannya lewat email, sehingga dia harus menderita di penjara wanita di Tangerang. Dasar penahanan Prita adalah karena  melanggar Pasal 27 (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor  11  Tahun  2008    (disingkat  UU  ITE)  dan  divonis  enam  tahun  penjara  dan  denda  Rp 1  miliar (Sunarso, 2009)
Menurut  kantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), hingga November  2011, Unit Pengaduan  YLKI  menerima  469  pengaduan.  Enam  produk  teratas  yang  paling  banyak  dikeluhkan konsumen  adalah:  (1)  Bank,  98  pengaduan  (20,9%);  (2)  Perumahan,  67  pengaduan  (14,3%);  (3) Layanan Telekomunikasi, 64 pengaduan (13,6%)); (4) Strom/PT PLN, 53 pengaduan (11,3%); (5) Air Minum/PDAM, 35 pengaduan (7,5%); (6) Angkutan Umum, 30 pengaduan (6,4%).
Menurut informasi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), tidak berbuat banyak bagi  konsumen  sendiri  ketika  membawa  sengketa  perlindungan  konsumen  ke  pengadilan.  Pergi  ke pengadilan membutuhkan waktu, uang, dan uang. Bahkan jika nilai ekonomi dari kasus itu sendiri  tidak terlalu besar. Akibatnya, ada kasus konsumen tidak melanjutkan karena  akhirnya merugi. Situasi ini membuat  konsumen    pada  umumnya    lebih  memilih  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  (non- litigasi)  melalui  badan  arbitrase  dalam  kasus-kasus  individu,  atau  badan  penyelesaian  sengketa konsumen (BPSK) pada umumnya.
Namun  persoalannya,  keberadaan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  belum sekaligus berdiri di seluruh Indonesia, sehingga mengharuskan pemerintah untuk menunjuk konsumen. Badan  Penyelesaian  Sengketa  Daerah  Tingkat  II  untuk  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan.  Di  Denpasar  misalnya  keberadaan  BPSK  baru  terwujud  pada  bulan  Maret  pada  Tahun 2011, sehingga merupakan hambatan bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketa secara sederhana,
cepat  dan  dengan  tanpa  biaya.  Padahal  menurut  data  pada  Lembaga  Perlindungan  Konsumen  Bali, angka pengaduan konsumen cukup tinggi.
Cara  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  menurut  UU  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  tentunya  menjadi  pilihan  yang  tepat.  Karena  penyelesaian  yang dirumuskan termasuk penyelesaian sengketa  yang memuaskan kedua belah pihak  yang  bersengketa. Apalagi  model  penyelesaian  sengketa  ini  bukanlah  hal  baru  bagi  masyarakat  Indonesia  karena  telah lama mengenal dan mempraktekkan pola penyelesaian sengketa secara tradisional  melalui pengadilan adat dan pengadilan desa (drops justitie). (Nugroho, 2011) . Metode penyelesaian sengketa tradisional, di  mana  pengadilan  biasa  dan  pengadilan  desa  yang  disebutkan  di  atas  dilakukan  dalam  semangat musyawarah  yang  bertujuan  untuk  penyelesaian  menang-menang  yang  mendasari  perjanjian  damai yang dibuat oleh para pihak, tidak diragukan lagi ideal dari setiap penyelesaian sengketa. Tidak ada.

## 2. Rumusan Masalah
Dengan  latar  belakang  permasalahan  diatas,    penelitian  ini  menjawab  pertanyaan  tentang bagaimana  menyelesaikan  perselisihan  antara  konsumen  dan  pelaku  ekonomi,  dan  seberapa  kuat instrumen  damai  dalam  perselisihan  antara  konsumen  dan  pelaku  ekonomi,  dapatkah  Anda merumuskannya?

## II. METODE  PENELITIAN

## 1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  suatu  metode  penelitian  ilmiah  untuk menemukan  kebenaran  dari  aspek  normatif  berdasarkan  logika  hukum.  Logika  ilmiah  dalam  jumlah tertentu  dalam  penelitian  hukum  normatif  didasarkan  pada  disiplin  ilmu  dan  yurisprudensi  normatif, yaitu yurisprudensi yang subjeknya adalah hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, studi hukum normatif atau literatur meliputi studi asas hukum, studi sistem hukum, studi sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.
Adapun pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual  dan  pendekatan  kasus  yaitu  dengan  menganalisa  proses  penyelesaian  sengketa  asuransi dalam praktek secara non litigasi baik melalui lembaga perlindungan konsumen sesuai  UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun melalui Badan Mediasi Asuransi.

## 2. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Dokumen hukum utama yaitu UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014, Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  dan  dokumen  hukum  turunan  dari  Undang- Undang Nomor 8. Keputusan No. Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional No. 57 dan Keputusan No. Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Non Pemerintah tanggal 11  November  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  2.  Sumber  hukum  sekunder  adalah sumber hukum  dari buku teks, karya hukum berupa buku atau majalah yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian  perlindungan asuransi konsumen.

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan bahan  dalam artikel ini adalah dengan mendasarkan sumber hukum primer dan sekunder  pada  topik  yang  dipermasalahkan,  yaitu  bagaimana    upaya  damai  dapat  dilakukan  untuk menyelesaikan  masalah  hukum  konsumen,  mengumpulkan  dan  mengklasifikasikan  menurut  sumber dan hierarkinya. Penelitian yang komprehensif.

## 4. Analisis Bahan Hukum
Metode pengumpulan bahan  dalam artikel ini adalah dengan mendasarkan sumber hukum primer dan sekunder  pada  topik  yang  dipermasalahkan,  yaitu  bagaimana    upaya  damai  dapat  dilakukan  untuk menyelesaikan  masalah  hukum  konsumen,  mengumpulkan  dan  mengklasifikasikan  menurut  sumber dan hierarkinya. Penelitian yang komprehensif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pengaturan  Penyelesaian Sengketa antara Konsumen Dan Pelaku Usaha
Setelah diperiksa lebih dekat, hak dan kewajiban pelaku ekonomi tampaknya saling terkait dengan hak dan kewajiban konsumen. Artinya, hak  konsumen merupakan  kewajiban yang  dipenuhi oleh pelaku ekonomi.  Demikian  pula    kewajiban  konsumen  adalah  hak  yang    diterima  oleh  badan  usaha. Dibandingkan dengan ketentuan umum KUH Perdata, ketentuan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tampak  lebih spesifik. Karena pelaku ekonomi tidak hanya  harus menjalankan bisnis dengan etika yang baik, tetapi juga harus mampu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif tanpa kedengkian. Persaingan tidak sehat antar pelaku usaha.
Sebagaimana  prinsip  dasar  hukum  bahwa  setiap  perbuatan  hukum  akan  peristiwa  hukum. Peristiwa hukum berimplikasi pada munculnya akibat hukum. Tanpa terkecuali pula terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen. Hubungan hukum pelaku usaha dan konsumen tidak jarang berakibat pada kerugian salah satu pihak (I Made Aditya Mantara Putra, 2019) Menurut Marwan  M  dan  Jimmy  P,  pertengkaran,  cekcok,  dan  adu  mulut  terjadi  apabila  pihak  yang  merasa tersinggung mengungkapkan ketidakpuasan atau keprihatinan secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebabnya. , merupakan  konflik yang berkembang atau menjadi konflik. Hilang atau ke orang lain. (P, 2009)
Menurut  Kepmenperindag  No.  350/MPP/Kep/12/2001,  sengketa  konsumen  adalah  sengketa antara  pengusaha  dengan  konsumen  yang  menuntut  ganti  rugi  atas  konsumsi  barang  atau  jasa.  AZ Nasution menyatakan bahwa sengketa konsumen adalah perselisihan (dalam hukum publik atau  privat) antara konsumen dan pelaku ekonomi mengenai produk  tertentu yang dikonsumsi konsumen dan/atau layanan yang disediakan oleh produsen/pelaku usaha.
Sebelum    UU  Perlindungan  Konsumen  No.8  Tahun  1999,  sengketa  diselesaikan  berdasarkan ketentuan hukum perdata dan pidana, tergantung pada jenis barang/jasa yang digunakan konsumen dan jenis  kasus sawah. Bahkan  setelah UUPK disahkan,  sejumlah besar  konsumen  masih menggunakan ketentuan hukum perdata dan pidana. Misalnya, ketika  simpanan nasabah ambruk di sebuah bank di Bali.
Secara umum, ada dua metode penyelesaian sengketa: di pengadilan dan di luar pengadilan atau di  luar  pengadilan.  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1(10) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa alternatif adalah proses penyelesaian sengketa melalui  penyelesaian di luar pengadilan dengan cara-cara yang disepakati oleh para  pihak,  yaitu  musyawarah,  perundingan  dan  mediasi,    atau  lembaga  untuk  menyelesaikan perselisihan. , arbitrase atau pendapat ahli.
Menurut  Frans  Hendra  Winata,  alternatif  penyelesaian  sengketa  merupakan  respon  para profesional  hukum  yang    kritis  terhadap  sistem  peradilan.  Misalnya  lamanya  sengketa  hukum  di pengadilan  untuk  mencapai  keadaan  final  dan  mengikat  (inkracht  van  gewijsde),  korupsi  peradilan, penyidikan, dll. Kasus yang didakwakan pada umumnya, maraknya calo kasus, dan lainnya. (Winata, 2011)
Perselisihan  adalah  perbedaan  kepentingan  antara  individu  atau  lembaga  tentang  subjek  yang sama,  yang  diwujudkan  dalam  hubungan  di  antara  mereka.  Namun  demikian,  konsep  penyelesaian sengketa  adalah  penyelesaian  suatu    perkara    antara    satu  pihak  dengan  pihak  lain.  Penyelesaian sengketa dapat dilakukan  melalui jalur ekstrayudisial (non-litigasi) dan pengadilan (litigasi).
Pasal 1(1) UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengatur bahwa: Selanjutnya, Pasal 1(2)  mengatur  bahwa:  Sebaliknya,  menurut  Pasal  1(3),  pelaku  ekonomi  harus  menentukan:  Ia melakukan kegiatan  usaha di berbagai sektor perekonomian Indonesia. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan  sangat  lambat,  biaya  perkara  yang  mahal,  pengadilan  pada  umumnya  tidak  responsif, keputusan  pengadilan  tidak  menyelesaikan  masalah,  dan  kemampuan  para  hakim  yang  bersifat generalis.Penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan  sangat  lambat  ini  dirasakan  oleh  R.H.Soetomo dalam pembelian Apartemen Taman Rasuna tahun 1993 yang gagal dibangun oleh pengembang, sampai tahun 2008 kasus belum tuntas. (Soetomo, 2008)
Menurut Maria S.W. Sumardjono, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sangat rendah  sehingga  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  melalui  negosiasi,  mediasi  dan  arbitrase merupakan solusi yang sangat bermanfaat ( Maria S.W. Sumarjono, 2008) Dilihat dari Samping waktu, biaya, dan pikiran/tenaga, serta kurangnya kepercayaan terhadap independensi peradilan dan kendala administratif yang terkait, menjadikan pengadilan sebagai jalan terakhir untuk penyelesaian sengketa. Ada juga gagasan bahwa tidak semua perselisihan harus diselesaikan di pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pengusaha diatur dalam Pasal (45)(1).
Konsumen  yang terkena dampak dapat menuntut operator ekonomi melalui badan  yang bertanggung jawab  untuk  menerapkan  proses  hukum.  Selanjutnya,  Pasal  45(2)  mengatur  bahwa  penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara yudisial atau di luar hukum, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
Menurut  Pasal  46,  gugatan    pelanggaran  terhadap  pelaku  usaha  dapat  diajukan  terhadap konsumen  yang  terkena  dampak  atau  ahli  waris  yang  terkena  dampak,  kelompok  konsumen  yang memiliki  kepentingan  bersama,  lembaga  perlindungan  konsumen  non  pemerintah  yang  memenuhi persyaratan, dll, dapat diajukan oleh lebih dari satu pihak. . Bentuk badan hukum atau yayasan. telah secara  jelas  mencantumkan  perlindungan  konsumen  dalam  Anggaran  Dasarnya  sebagai  tujuan pendiriannya, dan telah melakukan kegiatan hukum. Pemerintah dan/atau otoritas terkait dimana barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan telah mengakibatkan kerugian material yang signifikan dan/atau korban non-sepele.
Secara khusus, penyelesaian sengketa asuransi dapat dilakukan melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). BMAI beroperasi di bawah undang-undang bersama. , Gubernur Bank Indonesia (No.:  8/50/KEP.GBI/2006),  Menteri  Keuangan  (No.:  357/KMK.012/2006),    Menteri  BUMN  (No.: KEP-75) /MBU / 2006); Paket Kebijakan Sektor Keuangan 2006 disiapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2019. Termasuk juga dalam Schedule III Butir 3 Program Perlindungan Pemegang Polis 3 Lembaga Keuangan Non-Bank bersama-sama dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait.
Sedangkan proses penyelesaian sengketa klaim (kompensasi atau klaim manfaat) dilakukan oleh BMAI    melalui  mediasi  (tahap  pertama)  dan/atau  ajudikasi  (tahap  kedua).  Selama  tahap  mediasi, mediator akan berusaha membantu para pihak  mencapai kesepakatan yang damai dan wajar. Pada tahap arbitrase,  perselisihan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  mediasi  akan    diputuskan  oleh  seorang arbiter yang ditunjuk oleh BMAI.

## b. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha
Alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945  menyatakan  bahwa  tujuan  dibentuknya  pemerintahan Indonesia  adalah  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan kepentingan umum dan  mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut serta dalam mewujudkan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Prinsip perdamaian  secara  tradisional  telah  diakui  sebagai  model  resolusi  konflik  baik  oleh  masyarakat  adat maupun resolusi konflik internasional. Ada pepatah tentang penyelesaian sengketa alternatif: "Argumen bisa dimenangkan, tetapi hati nurani orang tidak selalu tunduk." perdamaian. (Artadi, 2003). Kitab  UU  Hukum  Perdata,  Buku  3, Bab 18,  mengatur    perdamaian  dalam  Pasal  1851  sampai 1864.  Bagian  1851  menyatakan  bahwa  perdamaian  adalah  kesepakatan  oleh  salah  satu  pihak  untuk mengakhiri  kasus  yang  saat  ini  tergantung  dengan  menyerahkan,  menjanjikan  atau  menahan  barang. atau mencegah sesuatu terjadi. Pasal 1853 KUHP perdata menyatakan tentang kepentingan-kepentingan keperdataan yang terbit dari satu kejahatan atau pelanggaran, dapat diadakan perdamaian. Perdamaian tidak  menghalangi Kejaksaan untuk menuntut perkaranya. Pada pasal 1858 KUH Perdata disebutkan segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat yang akhir.
ARBITRASE  AKHIR  TUNDUK  PADA  YURISDIKSI,  NAMUN  DAPAT  DIBATALKAN OLEH  ARBITRASE  KETIKA:  Penipuan  atau  pemerasan  dilakukan,  kompensasi  karena  kesalahan prosedural atas dasar hukum yang tidak sah; Dokumen yang dinyatakan palsu kemudian sepenuhnya batal. Untuk sengketa hukum yang  diakhiri dengan keputusan akhir hakim tetapi tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak; surat-surat  yang tidak diketahui pada waktu penyelesaiannya tetapi kemudian diketahui oleh salah satu pihak dan dengan sengaja disembunyikan kehadirannya.
Ketika  perselisihan  antara  konsumen  dan  bisnis  diselesaikan  tanpa  keterlibatan  langsung  dari pihak ketiga seperti LPKSM dan BPSK atau lembaga arbitrase khusus seperti BMAI sebagai perantara, perjanjian damai yang dibuat antara para pihak biasanya tidak dibuat. dalam bentuk perjanjian damai. akta atau notaris; Dalam hal terjadi sengketa konsumen antara ahli waris pemegang polis dengan  PT AMS  Insurance,  perjanjian  damai  hanya  ada  dalam  bentuk  surat  persetujuan  dan  pernyataan pembebasan  berwirausaha  dari  konsumen,  biasanya  sebagai  berikut:  kata.  Dan  konsumen  menerima keputusan pengusaha untuk  bersedia menerima sejumlah pembayaran  dari pengusaha, dan konsumen melepaskan pengusaha dari segala tuntutan hukum.
Memang,  dalam  kasus-kasus  tertentu  yang  sifatnya  sederhana  dan    nilai  ekonomi  yang  relatif rendah, pernyataan persetujuan oleh konsumen dan pernyataan pembebasan sepihak sudah cukup. Agar perjanjian  damai  memiliki  kekuatan  hukum,  tentu  saja  harus  dianggap  sebagai  bagian  dari  dokumen bersertifikat. atau setidak-tidaknya dalam bentuk kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan  memenuhi  persyaratan  hukum  kontrak  berdasarkan  Bagian  1320  KUHP  perdata  agar  dapat dianggap  hukum  oleh  perancang.  Kemampuan  untuk  membuat  janji;  yang  spesifik;  dan  alasan  yang dapat dibenarkan.
Memang,  dalam  kasus-kasus  tertentu  yang  sifatnya  sederhana  dan    nilai  ekonomi  yang  relatif rendah, pernyataan persetujuan oleh konsumen dan pernyataan pembebasan sepihak sudah cukup. Agar perjanjian  damai  memiliki  kekuatan  hukum,  tentu  saja  harus  dianggap  sebagai  bagian  dari  dokumen bersertifikat. atau setidak-tidaknya dalam bentuk kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan  memenuhi  persyaratan  hukum  kontrak  berdasarkan  Bagian  1320  KUHP  perdata  agar  dapat dianggap  hukum  oleh  perancang.  Kemampuan  untuk  membuat  janji;  yang  spesifik;  dan  alasan  yang dapat dibenarkan. Hasil pemeriksaan kesehatan TKP (TKP) dapat digunakan sebagai bukti untuk klaim manfaat kecelakaan, tetapi ini adalah bukti yang relatif lemah, karena mayat tidak memiliki visa reguler.
Ada dua langkah yang bisa dilakukan oleh ahli waris dalam penyelesaian kasus yakni Menempuh upaya  penyelesaian  melalui  Badan  penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dan  menempuh  upaya penyelesaian melalui peradilan umum dengan gugatan wanprestasi, baik terhadap klaim asuransi jiwa yang  seharusnya  dibayar  setelah  terbukti  tertanggung  meninggal  dunia  maupun  klaim  kecelakaan dengan hasil investigasi forensik.
Namun  mengingat  kurang  kuatnya  bukti  karena  tidak  adanya  visum  et  repertum  pada  jenazah dan nilai ekonomis yang relatif kecil, maka untuk manfaat kecelakaan, sebaiknya menerima tawaran in gratia yang diberikan pihak asuransi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
a. Simpulan
Pengaturan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999  tentang  perlindungan  Konsumen,  yang  mengatur  bahwa    para  pihak  yang  akan  penyelesaian sengketa konsumen dapat menempuh jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui peradilan umum sedangkan jalur non litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase.
Prioritas  dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  adalah  melalui  jalur  non  litigasi  dengan mengupayakan perdamaian antara para pihak dengan prinsip win-win solution sehingga hubungan baik antara konsumen dengan pelaku usaha tetap terjaga. Dalam proses penyelesaian sengketa, pelaku usaha hendaknya selalu memegang teguh etika khususnya dalam transparansi atas dokumen terkait sehingga konsumen tidak perlu menempuh upaya yang justru akan merusak citra pelaku usaha sendiri.
Kekuatan  hukum  akta  perdamaian  dalam  sengketa  yang  dibuat  antara  konsumen  dan  pelaku usaha dalam penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dengan perjanjian pada umumnya yakni sebagai UU bagi para pembuatnya sesuai  Pasal  1338 KUH  Perdata.  Namun  alangkah  lebih  baik  jika  akta  perdamaian  itu  dibuat  berupa akta otentik dengan pengesahan melalui pengadilan.

## b. Saran
Sesuai  amanat  Pasal  49  ayat  (1)  UUPK,  agar    BPSK  segera  didirikan  di  kota/kabupaten  sehingga memudahkan akses masyarakat khususnya konsumen dalam mendapatkan penyelesaian yang sederhana cepat  dan  tanpa  biaya,  walaupun  akta  perdamaian  yang  dibuat  dalam  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  belum  disahkan  di  pengadilan,  hendaknya  ditaati  para  pihak  sebagai gentle  agreement sehingga tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

## DAFTAR BACAAN
Artadi, I. K. (2003). Hukum Adat Bali dengan Aneka . BP. Barkatullah, E. M. dan A. H. (2010). Perlindungan Konsumen . Grafindo.
I Made Aditya Mantara Putra, I. B. G. A. M. (2019). Perlindungan Konsumen Atas Tindakan Medis Bidang Kecantikan Di Rejuive Clinic, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa – Denpasar, Bali. Kertha Wicaksana .
Maria S.W. Sumarjono, D. (2008). Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan . Kompas. Nasution, A. (2003). “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen.” Diadit Media. Nugroho, S. A. (2011). Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya. Kencana Prenada. P, M. M. da. J. (2009). Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition . Kencana. Soetomo, R. H. (2008). Hitamnya Peradilan, Unit 05/14/E Tower V Apartemen Taman Rasuna yang Gagal Dibangun oleh Bakrie, Ruwetnya Mencari Keadilan Hukum di Indonesia, Berita Keadilan No. 18 Tahun 1999: “Kejati Takluk di Tangan Dokter.” PT Nice World. Sunarso, S. (2009). Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi kasus: Prita Mulyasari . Rineka Cipta. Winata, F. H. (2011). Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Internasiona . Jakarta.