## Conseptual Article
Politik Hukum Penghapusan Hak Gugat Administratif Pada Persetujuan Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional
Moch. Gandi Nur Fasha 1* , Retno Saraswati 2 1 Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* mochamadgandinurfasha@gmail.com

## ABSTRACT
One of the government's efforts to overcome the clash of legal regulations in the national legal system is to establish an omnibus law on Job Creation.The implementation of the omnibus law on Job Creation raises  problems,  namely  the  removal  of  environmental  administrative  dispute  rights.Environmental administrative  law  efforts  are  legal  preventive  efforts  in  preventing  and  minimizing  pollution  and environmental damage.This paper intends to discuss the direction and character of the legal politics of the  elimination  of  administrative  rights  on  environmental  approval  in  the  national  legal  system.The results  showed  that  the  legal  political  direction  of  the  elimination  of  administrative  rights  to environmental approval in the national legal system is contrary to the legal norms of the Constitution of the  Republic  of  Indonesia  which  regulates  the  implementation  of  environmental  management  and protection  and  does  not  achieve  the  value  of  justice.The  political  character  of  the  abolition  of administrative rights on environmental  approval in the  national legal system is conservative/orthodox law.
Keywords: Administrative Lawsuit Rights; Politics of law; Environmental Approval.

## ABSTRAK
Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi benturan regulasi hukum dalam sistem hukum nasional adalah  membentuk omnibus  law Cipta  Kerja.  Implementasi  berlakunya omnibus  law Cipta  Kerja menimbulkan  persoalan,  yakni  hapusnya  hak  gugat  administratif  lingkungan.  Upaya  hukum administratif lingkungan merupakan upaya preventif hukum dalam mencegah sekaligus meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tulisan ini bermaksud membahas mengenai arah serta karakter  daripada  politik  hukum  penghapusan  hak  gugat  administratif  pada  persetujuan  lingkungan dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukan Arah politik hukum penghapusan hak gugat administratif pada persetujuan lingkungan dalam sistem hukum nasional bertentangan dengan norma hukum Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan pengelolaan dan perlindungan  lingkungan  hidup  serta  tidak  mencapai  nilai  keadilan.  Karakter  politik  hukum penghapusan  hak  gugat  administratif  pada  persetujuan  lingkungan  dalam  sistem  hukum  nasional adalah hukum konservatif/ortodok.
Kata Kunci: Hak Gugat Administratif; Politik Hukum; Persetujuan Lingkungan.

## A. PENDAHULUAN
Masalah efektivitas regulasi hukum  dalam merupakan  masalah  pokok  pengaturan  hukum nasional dalam berbagai sektor kehidupan negara Indonesia.  Salah  satu  upaya  dari  pemerintah untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  adalah membentuk  dan  merumuskan  UU  Cipta  Kerja. Hal tersebut didasarkan atas metode pembentukan  dan  perumusan  UU  Cipta  kerja menggunakan metode omnibus law . Penggunaan metode omnibus  law dalam  penataan  regulasi hukum  dimaksudkan  untuk  menghilangkan tumpang  tindih  dari  tiap  peraturan  perundang- undangan, menghemat waktu mapun biaya dalam pelaksanaan  pembentukan  atau  permumusan undang-undang,  serta  mampu  menghapuskan kecenderungan  adanya  egoisme  sektoral  dalam muatan  aturan  perundang-undangan  (Ansari, 2020).  Selain  secara  teknis,  lahirnya  UU  Cipta Kerja diniliai menjadi solusi dalam mempersingkat atapun  mempermudah  proses  birokrasi.  Proses birokrasi  adalah  meliputi  prosedur  pelayanan kegiatan  investasi,  izin  usaha  yang  bermuara mendukung  proyek  strategi  nasional.  Secara keseluruhan,  maka  perumusan  UU  Cipta  Kerja ditujukkan  untuk  memajukan  taraf  perekonomian negara.
Latar  belakang  mengenai  pembentukan UU  Cipta  Kerja  secara  teoritis  diilhami  atas negara Indonesia yang berbentuk sebagai negara hukum.  Hal  ini  mutlak  tercantum  dalam  Pasal  1 ayat  (3)  UUD  NRI  1945.  Hukum  merupakan bagian  pengatur  keseluruhan  atas  pelaksanaan
kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya pembentukan  regulasi  hukum  merupakan konsekuensi  negara  Indonesia  sebagai  negara hukum  yang  juga  menganut  aliran rechstaat . Bicara  pada  isi rechtstaat ,  seluruh  elemen pemegang kekuasaan negara haruslah dikendalikan  oleh  suatu  undang-undang  yang merupakan  bagian  dari  hukum    (Elviandri, Dimyati, & Absori, 2019).
Regulasi  hukum  dalam  negara  hukum haruslah  terbentuk  dengan  tingkatan  hierarkis yang  berlaku.  Hal  ini  bersandar  pada  teori  Hans Kelsen mengenai jenjang aturan hukum. Menurut Hans Kelsen norma hukum lebih rendah  dituntut harus  mengikuti  norma  hukum  yang  lebih  tinggi, bahkan norma hukum tinggi pun harus mengikuti arah  norma  lain  yang  lebih  tinggi  lagi,  dengan seterusnya  sampai  pada  norma  dasar  tertinggi ( staatsfundamentalnorm) (Atok,  2015).  Secara hierarkis  UUD  NRI  1945  merupakan  norma hukum  pada  jenjang  tertinggi  dalam  sistem hukum  nasional.  Selain  berdasarkan  pada  teori hierarkis,  setiap  pembentukan  regulasi  hukum haruslah senantiasa merepresentasikan mengenai  maksud  regulasi  hukum  dibentuk. Gustav Radbruch secara teoritik mengemukakan bahwa  suatu  pembentukan  regulasi  hukum haruslah terbangun atas tiga validitas nilai dasar sebagai  berikut, pertama ;  nilai  keadilan, kedua; nilai  kemanfaatan,  dan ketiga; nilai  kepastian (Rismawati,  2015).  Berdasarkan  pada  teori Gustav  Radbruch  ini  mengenai  tujuan  hukum,
maka salah satu nilai penting pada pembentukan dan  perumuskan  UU  Cipta  Kerja  haruslah  terdiri atas tiga nilai dasar tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dengan memandang  implementasi  UU  Cipta  Kerja sebagai  regulasi  dalam  sistem  hukum  nasional dengan  salah  satunya  mengatur  mekanisme persetujuan  lingkungan  hidup,  maka  hal  ini menemui sebuah persoalan. Persoalan dimaksud adalah  terkait  dengan  substansi  Pasal  22  angka 34 UU Cipta Kerja. Pasal 22 UU angka 34 Cipta Kerja merupakan bagian salah satu dari substansi yang memuat mekanisme pengajuan persetujuan lingkungan  hidup.  Pasal  22  angka  34  UU  Cipta Kerja  menyebutkan  bahwa  Pasal  93  UUPPLH dihapus.  Pasal  93  UUPPLH  merupakan ketentuan  hukum  yang  menegaskan  bahwa masyarakat  dapat  menempuh  jalur  hak  gugat administratif  dalam  hal  terjadinya  pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan atas terbitnya izin lingkungan.
Hapusnya  Pasal  93  UUPPLH  dalam  UU Cipta  Kerja  dapat  dimaknai  bahwa  masyarakat tidak  dapat  mengajukan  hak  gugat  administratif dalam  hal  terjadinya  pencemaran  lingkungan hidup yang merupakan sebagai salah satu upaya penegakan  hukum  atas  perlindungan  lingkungan hidup.  Berdasarkan  pada  hal  tersebut,  maka hapusnya  hak  gugat  administratif  dapat menimbulkan  ancaman  pencemaran  lingkungan yang  dapat  membahayakan  kelangsungan  hidup masyarakat.  Proses  pengajuan  hak  gugat administratif  dalam  mekanisme  penegakan
hukum lingkungan hidup merupakan jalan tempuh bersifat  preventif  dengan  pengujian  terhadap keputusan izin lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah. Maksud prevevntif dalam hal ini adalah mampu mencegah ataupun meminimalisir terjadinya  pencemaran  lingkungan  hidup  yang disebabkan karena adanya koreksi dari Peradilan Tata  Usaha  Negara.  terhadap  keputusan  izin lingkungan  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat Pemerintahan.
Urgensi  pembentukan  serta  penetapan politik  hukum  penghapusan  hak  gugat administratif  pada  persetujuan  lingkungan  hidup dalam UU Cipta Kerja merupakan peyederhanaan proses  penegakan  hukum  melalui  peradilan. Penegakan hukum oleh peradilan lebih mengarah langsung  kepada  pengenaan  sanksi  materil mengingat hanya tersedia akses gugatan perdata yang  ditujukkan  untuk  pihak  pelaku  usaha. Memang  pada  dasarnya  hal  ini  menjadikan hukum  menjadi  sangat  tegas.  Namun  perlu digarisbawahi,  bahwa  selayaknya  penghapusan hak  gugat  administratif  persetujuan  lingkungan telah  meniadakan  hak  koreksi  masyarakat  atas keputusan pemerintahan pada bidang lingkungan hidup.  Secara  fungsional,  hukum  seharusnya dapat  menjadi  instrumen  preventif  yang  dapat meredam konflik pemerintah dengan masyarakat, utamanya terkait pesoalan lingkungan hidup.
Berdasarkan  norma  konstitusional,  warga negara sebagaimana tafsiran ketentuan Pasal 28 D  ayat  (1)  dan  Pasal  28  H  ayat  (1)  mempunyai persamaan hak hukum atas kepastian, perlakuan
yang sama serta  atas keadilan lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat.  Salah  satu  prinsip pelaksanaan  atas  kegiatan  perekonomian  yang diatur  pada  Pasal  33  ayat  (3)  adalah  dengan berwawasan  lingkungan.  Maksud  berwawasan lingkungan adalah memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
Mencermati  permasalahan  tersebut,  maka penggunaan  kaidah  politik  hukum  sebagai  dasar identifikasi permasalahan menjadi sangat penting karena  permasalahan  tersebut  berkaitan  dengan kebijaksanaan  pemerintah  dalam  merumuskan suatu regulasi hukum yang kemudian dituangkan dalam  sistem  hukum  nasional.  Politik  hukum menurut Mia Kusuma Fitriana pada penelitiannya didefiniskan  sebagai  keinginan  ataupun  juga kehendak  yang  ingin  dirumuskan  oleh  negara melalui pemerintah (Fitriana, 2015). Berdasarkan definisi  tersebut,  maka  pentingnya  untuk memahami  politik  hukum  sebagai  kadiah  adalah Identifikasi  yang  senantiasa  menggambarkan spirit  pembentukan  regulasi  hukum  untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Politik hukum dapat  menentukan  arah  berbagai  kebijakan secara  menyeluruh  dalam  hal  pelaksanaan pembangunan  nasional  yang  akan  dilaksanakan dalam  jangka  periode  waktu  tertentu  (Putuhena, 2015).
Berdasarkan  pada  hal  tersebut,  maka penulis  tertarik  untuk  mengidentifkasi  lebih  lanjut mengenai  persoalan  makna  politik  hukum penghapusan hak gugat administratif persetujuan lingkungan yang terkandung dalam sistem hukum
nasional  sebagaimana  rumusan  Pasal  22  angka 34 UU Cipta Kerja. Identifkasi berdasarkan politik hukum dilengkapi dengan tiga teori sebagaimana dikemukakan  sebelumnya,  yakni  menggunakan teori  negara  hukum,  teori  jenjang  hukum,  serta dengan teori tiga nilai dasar hukum. Penulis dapat merumuskan  beberapa  permasalahan  yang selanjutnya akan dibahas dalam artikel. Rumusan permasalahan  adalah  sebagai  berikut:  1. Bagaimanakah  arah  politik  hukum  penghapusan hak  gugat  administratif  pada  ketentuan persetujuan lingkungan?; 2.Bagaimanakah karakter  politik  hukum  penghapusan  hak  gugat administratif  pada  ketentuan  persetujuan Lingkungan?.  Tujuan  penulisan  dimaksudkan untuk  menguji  dan  menemukan  arah  serta karakter daripada politik hukum penghapusan hak gugat  administratif  pada  persetujuan  lingkungan dalam sistem hukum nasional.
Meninjau  orisinilitas  artikel  gagasan konseptual, dapat dijumpai beberapa artikel yang sebelumnya  terdapat  pembahasan  yang  hampir sama  dan  intinya  terfokus  pada  pembahasan politik hukum lingkungan hidup maupun omnibus law . Penelitian oleh Marhaeni Ria Siombo dengan judul “Arah Politik Hukum Lingkungan Indonesia” (Siombo, 2013) membahas mengenai arah politik hukum  lingkungan  dan  efektivitas  dari  politik hukum lingkungan dalam kelangsungan pengelolaan  lingkungan  hidup.  Pada  tulisan  ini, fokus kajian politik hukum adalah mengidentifikasi arah  politik  hukum  lingkungan  hidup  yang  lebih spesifik membahas terhadap aspek penghapusan
hak  gugat  administratif  lingkungan  hidup sebagaimana  berdasarkan  Pasal  22  UU  Cipta Kerja  dan  membahas  mengenai  karakteristik kehendak politik hukum tersebut.
Jurnal  Sodikin  “Gagasan  Kedaulatan
Lingkungan
Dalam Konstitusi dan
Implementasinya  Dalam  Pelestarian  Lingkungan Hidup”  (Sodikin,  2019)  berfokus  membahas mengenai kedaulatan lingkungan hidup sebagaimana  dalam  UUD  NRI  1945.  Pada  isi kajian,  penulis  membahas  gagasan  mengenai arah dan karakteristik politik hukum penghapusan hak  gugat  administratif  lingkungan  dalam  sistem hukum  nasional.  Regulasi  hukum  yang dipergunakan  tidak  hanya  berdasarkan  pada UUD NRI 1945 dan UUPPPLH, tetapi bersandar pada  Pasal  22  UU  Cipta  Kerja  sebagai  produk hukum omnibus law .
Jurnal  Helmi,  Fitria,  Retno  Kusniati “Penggunaan Omnibus  Law Dalam  Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia” (Helmi, Fitria, & Kusniati, 2021), tulisan berfokus pada urgensi penataan regulasi lingkungan hidup melalui omnibus law dengan berdasarkan rumpun bidang  serta  lembaga  pada  pelaksanaan penataan  regulasi  dan  membahas  uji  ideal omnibus  law sebagai  penataan  regulasi lingkungan hidup. Obyek bahasan permasalahan tulisan terdahulu masih mengacu atas efektivitas penataan  regulasi  lingkungan  hidup  berdasarkan omnibus law , sedangkan bahasan pada tulisan ini telah  mengacu  serta  mengidentikasi  salah  satu hasil  dari  penataan  regulasi  lingkungan  hidup
berdasarkan omnibus  law ,  yakni  penghapusan hak gugat administratif dalam penegakan hukum perlindungan lingkungan hidup.
Pada  sisi state  of  art  internasional ,  Jurnal dengan  judul  “ Omnibus  Bills:  Constitutional Contraonts  and  Legislative  Liberations ”  (Dodek, 2017) berfokus pada penggunaan teknik Omnibus Law yang dilakukan Negara Kanada. Pada tulisan ini  penulis  berfokus  pada  penggunaan  teknik omnibus law yang  dilakukan  Negara  Indonesia dalam  upaya  reformasi  regulasi  Sistem  Hukum Nasional Indonesia.
Jurnal dengan judul “ Legal Simplification of Land  Regulation  Associated  with  Increased Investment as the Basis for Conceptualization of the Omnibus Law (Tarmizi, 2020)  berfokus  pada konsep omnibus  law yang  mengatur  mengenai urusan  pertanahan.  Pada  tulisan  ini,  penulis berfokus  pada  konsep omnibusi  law yang mengatur  mengenai  urusan  lingkungan  hidup dengan  mendasarkan  pada  arah  politik  hukum Pancasila mengenai lingkungan.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Arah  Politik  Hukum  Penghapusan  Hak Gugat  Administratif  Pada  Persetujuan Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional Sajian  pada  muatan  gagasan  konseptual ini    menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif yang meletakkan UU Cipta Kerja, UUPPLH, UUD NRI  1945,  serta  teori  hukum  sebagaimana disinggung  pada  bagian  pendahuluan  menjadi bagian  dari  data  sekunder  dan  sekaligus
menjadikannya  sebagai  sumber  penelitian. Pentingnya  pendekatan  yuridis  normatif  pada  isi gagasan konseptual adalah untuk menghubungkan  permasalahan  dengan  data sekunder.  Pendekatan  yuridis  normatif  penelitian diarahkan  untuk  mengidentifikasi  permasalahan penetapan  penghapusan  hak  gugat  administratif pada Pasal 22 UU Cipta Kerja  dan dihubungkan dengan isi data sekunder lainnya, yakni UUPPLH, UUD  NRI  1945,  serta  teori  hukum  yang  relevan akan permasalahan ini.
Bernard  L.  Tanya  menegaskan  politik hukum  sebagai  agenda  suatu  hukum  yang mewujudkan  tujuan  bersama  dengan  dibuatnya aturan  hukum  yang  mengatur  penjaminan  atas keadilan,  memberikan  kepastian  hukum,  serta mendisribusikan  manfaat  bagi  semua  warga negara  (Rahayu,  2015).  Menurut  Sartjipto Rahardjo, politik hukum merupakan aktivitas yang dilakukan  dalam  hal  guna  untuk  memilih  serta menentukan  cara  yang  hendak  akan  digunakan dengan  tujuan  mencapai  tujuan  sosial  serta hukum tertentu pada tatanan masyarakat (Suteki, &  Taufani,  2020).  Berdasarkan  uraian  definisi, maka  peranan  politik  hukum  sebagai  landasan kerangka  berpikir  dan  cara  yang  dipakai  untuk membuat aturan-aturan maupun keputusan untuk mencapai tujuan negara memiliki peranan penting dan  harus  dipahami  dalam  membentuk  dan menetapkan  aturan  hukum  nasional  secara terpadu dan logis.
Hubungan  sejarah  dalam  materi  muatan politik  hukum  merupakan  keterkaitan  yang  tidak
bisa  terpisahkan.  Berbicara  pada  latar  belakang sejarah  terbentuknya  Negara  Indonesia,  maka selayaknya  istilah  politik  hukum  tidak  dapat dipisahkan dengan Pancasila. Hubungan tersebut merupakan  suatu  kewajaran  karena  mengingat bahwa  Pancasila  merupakan  kerangka  falsafah negara.
Secara yuridis makna Pancasila merupakan  sumber  keseluruhan  hukum  sebagai landasan  jiwa  tatanan  hukum  kehidupan  bangsa dan negara Indonesia. Maksud dari landasan jiwa tatanan  hukum  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  adalah  sebagai  landasan  tata  tertib hukum  yang  bukan  dibentuk  atas  kehendak  dari pemerintah  melainkan  atas  penemuan  yang ditemukan  oleh  warga  negara  dalam  memaknai Pancasila  (Susilowati,  2016).  Secara  filosofis, Pancasila  ditempatkan  sebagai  ideologi  negara. Makna  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  dapat dikonotasikan  dengan  produk  sosial  politik dengan  hukum  menjadi  alat  perwujudannya  dan harus bersumber dari hukum sendiri sebagai alat perwujudan  produk  sosial  politik  (Putra,  & Saraswati, 2016).
Upaya  untuk  memahami  kehendak  politik hukum  yang  tertuang  pada  regulasi  hukum sebagaimana sebelumnya telah disinggung pada bagian  pendahuluan  adalah  dengan  meninjau berdasarkan  pada  sebuah  jenjang  norma hierarkis  hukum  tersebut.  Hans  Kelsen  pada penjabaran stufenbautheory menyebutkan bahwa setiap  norma  hukum  itu  akan  selalu  berjenjang. Alasan  Hans  Kelsen  mengutarakan  pendapat
tersebut  adalah  dengan  menempatkan  hukum normatif    sebagai  sebuah  ibarat  individu  yang harus tertib menempatkan perilakunya sebagaimana  tempat  yang  telah  ditentukan (Susanti,  &  Effendy,  2021).  Dari  teori  Hans Kelsen, maka dapat dipahami bahwa pentingnya mendudukan  hukum  poistif  sesuai  tempatnya adalah  demi  menghindarkan  tabrakan  antar norma  hukum  yang  diyakini  akan  merusak kualitas sistem hukum.
Teori Hans Kelsen ini sesungguhnya telah mengilhami  hierarkis  pembentukan  perundang- undangan  hukum  nasional.  Dalam  Politik  hukum telah  diatur  mengenai  hierarki  perundang- undangan  sebagimana  jenjangnya.  Hal  ini tertuang  dalam  Pasal  7  UU  No.  12  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  yang  berisi  diantaranya;  UUD  NRI 1945,  TAP  MPR,  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden, Peraturan  Daerah  Provinsi,  dan  Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota.  Dalam  hal  ini  dapat dilihat,  bahwa  UUD  NRI  1945  berada  pada kedudukan  hukum  tertinggi  diantara  jenis  aturan perundang-undangan yang lain.
Arti Kekuatan hukum tertinggi sebagaimana  asas  hierarkis  yang  menegaskan bahwa  jenis  dari  aturan  perundang-undangan yang  lebih  rendah  tempatnya  tidak  boleh bertentangan dengan  aturan  perundang- undangan yang lebih tinggi tempatnya (Saraswati, 2014).  Mengacu  pada  hal  tersebut,  maka  sudah
selayaknya  setiap  aturan  perundang-undangan yang  dibentuk  dengan  berbagai  metode  apapun harus  sesuai  dengan  muatan  yang  terdapat dalam UUD NRI 1945, termasuk UU Cipta Kerja dengan metode omnibus law .
Upaya  peninjauan  kembali  atas  kehendak perumusan  serta  penetapan  politik  hukum  tidak hanya  bergantung  berdasarkan  hierarkis  jenjang hukum saja, melainkan dengan meninjau kembali tujuan  hukum  dibentuk.  Teori  Gustav  Radbruch sebagaimana  telah  disinggung  pada  bagian pedahuluan  mengenai  tiga  nilai  dasar  hukum menerangkan  bahwa  hukum  yang  dibentuk setidaknya  harus  memuat  tiga  nilai  dasar  yakni nilai  keadilan,  nilai  kemanfaatan,  dan  nilai kepastian  hukum.  Berdasarkan  urutan  tiga  nilai dasar  tersebut,  nilai  keadilan  berada  diatas  nilai dasar  lainnya.  Nabitatus  memaparkan  bahwa masing-masing nilai dasar mempunyai kedudukan  sama,  dalam  hal  terjadinya  benturan antara tiga nilai dasar tersebut, maka pentingnya penggunaan skala prioritas sebagimana keyakinan hati nurani (Sa’adah, 2018).
Berdasarkan  pada  hal  tersbeut,  dengan melihat pada permasalahan hapusnya hak gugat administratif sebagai sebuah persoalan dilematis, menjadi  lebih  baik  adalah  dengan  terfokus melihat  pada  suatu  nilai  keadilan.  Hal  tersebut didasarkan  atas  kedudukan  dalam  urutan  nilai dasar  yang  meletakkan  sebuah  nilai  keadilan. Dengan  alasan  tersebut,  maka  sebenarnya hukum  dapat  dimaknai  sebagai  sebuah pengembalian  keadilan  yang  didistribusikan
dengan  maksud  untuk  mencapai  sebuah kesetaraan  hak.  Prioritas  nilai  keadilan  pada sebagai  dasar  tujuan  hukum  secara  yuridis terkandung  pada politik hukum pembukaan UUD NRI  1945  alinea  keempat  yang  bermuara  pada suatu  keadilan  sosial.  Gustav  Radbruch mengatakan  bahwa  isi  daripada  aturan  hukum yang sedikit pun tidak mencerminkan sebuah nilai keadilan  tidak  boleh  dianggap  sebagai  hukum sama sekali (Simmonds, 2019)
Berdasarkan  dua  aspek  tersebut,  yakni aspek hierarkis dan nilai dasar, sudah sewajarnya UU  Cipta  Kerja  sebagai  produk  hukum omnibus law perlu  ditinjau  pada  sisi  substansinya mengingat  merupakan  sebagai  sebuah  hukum positif yang berlaku pada sistem hukum nasional. Menurut  Jimly  Asshidique omnibus  law memang dipahami sebagai metode atau teknik pembentukan  aturan  perundang-undangan  yang diadakan dengan adanya perubahan menyeluruh maupun  beberapa  aturan  perundang-undangan yang  telah  berlaku  (Asshiddiqie,  2020).  Konsep omnibus law menawarkan pembenahan terhadap peraturan yang bermasalah karena aturan terlalu banyak ( over regulasi ) atau aturan tumpang tindih ( overlapping )  (Putra,  2020).  Pada  tatanan historisnya,  metode omnibus law diperkenalkan oleh Negara Amerika Serikat dan Kanada.
Mengacu pada konsep omnibus law secara universal,  maka  Isi  dan  materi  muatan  UU Cipta Kerja merupakan gabungan dari beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku dalam tatanan hukum nasional. Ketentuan UUPPLH  merupakan
salah  satu  substansi  dari  gabungan  perundang- undangan yang dimasukan dalam pengaturan UU Cipta  Kerja.  Isi  dan  materi  muatan  diletakkan sebagai  ketentuan  persetujuan  lingkungan  pada bagian  klaster  investasi,  perlindungan  ekosistem investasi,  dan  kegiatan  usaha.  Secara  hierarkis, UUPPLH  merupakan  ketentuan  pada  tingkat undang-undang  yang  mengatur  pelaksanaan pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan  hidup (Hakim,  2016).  Isi  dan  materi  muatan  aturan perundang-undangan  merupakan  materi  muatan politik hukum lingkungan.
Hak  gugat  administratif  dapat  difungsikan sebagai  perwujudan  upaya  hukum  preventif dalam  hal  mencegah  adanya  kerusakan lingkungan melalui litigasi sebagai sebuah sarana pengujian keputusan pemerintahan atas penggunaan  lingkungan  hidup.  Atas  pemberian hak  tersebut,  maka  selayaknya  hukum  telah menjaga  secara  utuh  hak  warga  negara  atas lingkungan  hidup  sehat  sebagaimana  amanat UUD NRI 1945.
Secara  konseptual,  UUPPLH  yang  diatur pada  Pasal  22  angka  34  UU  Cipta  Kerja  telah menghapus  hak  gugat  administratif  lingkungan. Menurut  penulis  penghapusan  hak  gugat administratif dapat disebabkan dengan beberapa alasan  sebagai  berikut; pertama ,  perubahan ketentuan  syarat  perizinan  usaha  dari  izin lingkungan menjadi persetujuan  lingkungan yang telah dimuat pada Pasal 13 huruf b, Pasal 21, dan Pasal  22  UU  Cipta  Kerja; kedua, hapusnya kekuatan  hukum  Keputusan  Tata  Usaha  Negara
pada Pasal 38 UUPPLH dalam pengaturan Pasal 22  angka  16  UU  Cipta  Kerja; ketiga, perluasan kewenangan Pemerintah Pusat atas pelaksanaan pengelolaan  pengelolaan  dan  perlindungan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 angka 23 UU Cipta Kerja.
Berdasarkan  pada  uraian  serta  teoritis, maka  dapat  ditemukan  mengenai  arah  politik hukum peghapusan hak gugat administratif pada sistem  hukum  nasional.  Arah  politik  hukum penghapusan  hak  gugat  administratif  pada persetujuan  lingkungan  Pasal  22  angka  34  UU Cipta  Kerja  dalam  sistem  hukum  nasional berdasarkan hierarkis dan tujuannya bertentangan    dengan  UUD  NRI  1945  yang mengatur  mengenai  pelaksanaan  pengelolaan dan  perlindungan  lingkungan  hidup  serta  tidak mencapai  nilai  keadilan.  Hal  tersebut  dapat diuraikan atas beberapa pertimbangan.
Pertama ,  arah  politik  hukum  persetujuan lingkungan  bertentangan  dengan  muatan  Pasal 28  D  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  yang  mengatur mengenai  urgensi  atas  pemenuhan  jaminan, perlindungan,  kepastian  hukum  bagi  warga negara  dalam  hal  mewujudkan  keadilan  sebagai upaya  negara  dalam  memperlakukan  warga negara  dengan  kedudukan  hukum  yang  sama. Penghapusan hak gugat administratif merupakan upaya  perampasan  hukum  atas  hak  konstitusi warga  negara  untuk  mendapatkan  keadilan, kepastian  hukum,  perlindungan,  dan  perlakuan sama  dihadapan  hukum  atas  perihal  penegakan
hukum  mengenai  pengelolaan  dan  perlindungan lingkungan hidup.
Kedua ,  arah  politik  hukum  persetujuan lingkungan  telah  bertentangan  dengan  muatan Pasal  28  H  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  yang mengatur  hak  hidup  sejahtera  lahir  batin  warga negara  dalam  hal  memperoleh  tempat  tinggal, lingkungan  hidup  baik  dan  sehat,  serta memperoleh  layanan  kesehatan.  Penghapusan Hak gugat administratif telah menunjukan indikasi adanya upaya menghilangkan hak kesejahteraan atas lingkungan hidup baik dan sehat.
Ketiga ,  arah  politik  hukum  persetujuan lingkungan  telah  bertentangan  dengan  muatan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur kekuasaan  negara  atas  sumber  daya  alam  bumi harus  digunakan  lebih  besar  untuk  kemakmuran rakyat.  Hapusnya  hak  gugat  administratif  dalam persetujan  lingkungan  dapat  mencerminkan  sifat otoriter  negara  atas  kekuasaan  penggunaan sumber daya alam bumi. Penggunaan kekuasaan dengan hukum tidak ditujukkan untuk kemakmuran rakyat, melainkan demi kepentingan penguasa.
Pelaksanaan perumusan ataupun penetapan  politik  hukum  penegakan  hukum persetujuan  lingkungan  hidup  yang  berlaku dalam  sistem  hukum  nasional  yakni  ketentuan Pasal  22  UU  Cipta  Kerja  haruslah  diarahkan sebagaimana  kesesuaian  norma  hierarkis tertinggi  konstitusi  Indonesia  serta  haruslah tercapainya  keadilan  sosial.  Arah  politik  hukum dibangun  sebagaimana  tujuan  penetapan  politik
hukum pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Tujuan yang dimaksud sebagaimana politik hukum  UUPPLH  adalah  melindungi  seluruh wilayah  lingkungan  hidup  negara  Indonesia, menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta untuk mewujudkan keselarasan lingkungan hidup.
2. Karakter  Politik  Hukum  Penghapusan  Hak Gugat  Administratif  Pada  Persetujuan Lingkungan  Hidup  dalam  Sistem  Hukum Nasional
Politik hukum merupakan bagian kristalisasi  kehendak-kehendak  politik  yang tertuang  dalam  regulasi  hukum.  Ukuran  atas kristalisasi  kehendak  politik  hukum  dapat  dilihat pada  sisi  karakternya.  Menurut  Mahfud  M.D, terdapat  dua  macam  karakter  hukum  dalam  hal pembuatan  produk  hukum,  yaitu  produk  hukum berkarakter  konservatif  dan  responsif  (M.D, 2017).  Hukum  konservatif  lebih  cenderung menutup  harapan  kelompok  maupun  individu dalam  tatanan  tertib  masyarakat.  Hukum responsif  lebih  mencerminkan  nilai  keadilan  dan memenuhi harapan masyarakat (Djatmiko, 2018).
Indikator  yang  dapat  digunakan  untuk melihat  karakter  hukum  pada  sebuah  politik hukum  adalah  dengan  bersandar  pada  sifat hukum, fungsi hukum dan penafsiran dari masing- masing  karakter  hukum  tersebut.  Sifat  karakter hukum  responsif  adalah  partisipatif,  sedangkan sifat  hukum  represif  adalah  sentralistik.  Makna partispatif  adalah  mengedepankan  keikutsertaan masyarakat  dalam  proses  perumusan  hukum,
sedangkan makna sentralistik adalah mengedepankan  dominasi  lembaga  legislatif pada perumusan hukum.
Fungsi hukum berkarakter responsif adalah aspiratif,  maksudnya  adalah  hukum  diatur  untuk memenuhi  kehendak-kehendak  rakyat.  Hukum represif berfungsi sebagai positivis-instrumentalis, maksudnya  adalah  materi  hukum  diatur  hanya demi  menjalankan  kepentingan  pelaksanaan program pemerintahan. Penafsiran dalam hukum responsif  adalah  limitatif  bagi  pemerintahan, sedangkan  penfasiran  dalam  hukum  represif adalah limitatif terhadap rakyatnya.
Indikator sifat karakter hukum menunjukan bahwa  ketentuan  UU  Cipta  kerja  bersifat sentralistik.  Hal  ini  didasarkan  pada  alasan permohonan  uji  formil  UU  Cipta  Kerja  yang dimuat  Putusan  MK  No.  91/PUU-XVIII/2020 dengan menyebutkan sulitnnya akses mendapatkan  RUU  Cipta  kerja  yang  sama  pada masa  pembentukan  dan  perumusan  mengingat banyaknya beredar naskah RUU Cipta Kerja yang berbeda-beda.  Hal  ini  secara  tersirat  memang tidak  mengundang  partispasi  masyrakat  dalam perumusan UU Cipta Kerja.
Sifat dan tafsiran karakter hukum UU Cipta kerja  adalah  bersifat  sentralistik  dan  tertafsirkan secara  limitatif  bagi  dengan  membuka  peluang bagi  pemerintah.  Hal  ini  dapat  dilihat sebagaimana dengan berlakunya Pasal 22 angka 16  UU  Cipta  Kerja  yang  mengatur  perluasan kewenangan  pemerintah  pusat  dalam  mengatur pelaksanaan  perlindungan  dan  pengelolaan
lingkungan hidup serta dengan berlakunya Pasal 22 angka 34 UU Cipta Kerja yang menghapuskan hak  gugat  administratif.  Berlakunya  Pasal  22 angka  34  UU  Cipta  kerja  dapat  ditafsirkan menjadi  hal  yang  meniadkan  suatu  koreksi terhadap tindakan pemerintahnya dalam mengeluarkan keputusan persetujuan lingkungan oleh masyarakat.
Berlandaskan  pada  gagasan  tersebut, maka selayaknya dapat dikatakan bahwa karakter politik  hukum  penghapusan  hak  gugat administratif  pada  persetujuan  lingkungan  dalam sistem  hukum  nasional  yang  diatur  dalam  Pasal 22  angka  34  UU  Cipta  Kerja  adalah konservatif/ortodok.  Hal  ini  didasarkan  indikator yang  menujukan  sifat  hukum  UU  Cipta  Kerja sebagai  sebuah  kebijakan  sentralistik,  bersifat positivis-instrumentalis,  dan  tertafsirkan  limitatif bagi rakyat dan condong membuka peluang bagi pemerintah.  Adanya  Hukum  konservatif/ortodok pada  hukum  nasonal  sepenuhnya  tidak mendukung  perkembangan  negara  Indonesia sebagai negara hukum modern.
Dasar  teori  negara  hukum  modern  adalah dengan memaknai kompilasi pendapat dari Julius Stahl  yang  menggagas  aliran  negara  hukum rechtstaat dan  Albert  Venn  Dicey  selaku penggagas aliran negara rule of law . Julius Stahl dalam  teorinya  mengatakan  bahwa  untuk mencapai  negara  hukum  diperlukan  beberapa unsur  yang  harus  terpenuhi. Pertama ,  adanya perlindungan  hak  asasi  manusia, kedua ,  adanya pemisahan  kekuasaan  dalam  untuk  mewudujkan
check  and  balance , ketiga, adanya  pemerintah yang  patuh  terhadap  peraturan  perundang- undangan, keempat , adanya peradilan administrasi sebagai penegak hukum, sedangkan Albert  Venn  Dicey  menyebutkan  bahwa  negara hukum  harus  memenuhi  unsur  sebagai  berikut; pertama ;  supremasi  hukum; kedua, persamaan dimuka  hukum  antara  masyarakat  dengan pejabat; ketiga ,  terwujudnya  hak  asasi  manusia melalui undang-undang serta putusan pengadilan (Hamzani, 2014).
Fungsi  penegakan  hukum  administrasi pada  sengekta  lingkungan  hidup  sesungguhnya memberikan  sebuah  persamaan  hukum  bagi masyarakat  atas  hak  lingkungan  hidup  yang sehat.  Selain  daripada  itu,  fungsi  peradilan administrasi  pada  sengketa  lingkungan  hidup adalah  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  lingkungan  hidup  yang  mengalami kerusakan  akibat  dikeluarkannya  sebuah  KTUN izin lingkungan oleh Pejabat Pemerintahan.
Hadirnya  peradilan  administrasi  selaku lembaga  peradilan  pada  sengketa  lingkungan hidup  merupakan  bagian  dari  kemajuan  suatu penegakan hukum lingkungan hidup yang secara yuridis  menujukan  spirit  pelaksanaan  kekuasaan kehakiman  sebagaimna  Pasal  24  ayat  (1)  UUD NRI  1945  dalam  menegakkan  dan  mengadili pengelolaan dan perlindungan hidup. Pentingnya mempertahankan  peradilan  administrasi  sebagai jalur  penegakan  hukum lingkungan hidup adalah mewujudkan  asas  hukum  pengelolaan  dan perlindungan  lingkungan  hidup  sebagaimana
dalam  Pasal  2  UUPPLH,  yakni  asas  tanggung jawab  negara,  asas  keadilan,  asas  tata  kelola pemerintahan  yang  baik,  serta  asas  partisipasi dalam  pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan hidup.
Berdasarkan  pada  hal  tersebut,  maka perlunya sebuah pembangunan kembali pada UU Cipta Kerja menuju arah hukum responsif. Upaya Pembangunan  hukum  secara  responsif  terhadap UU  Cipta  Kerja  dilakukan  dengan  tidak  adanya perubahan  secara  keseluruhan  pada  UUPPLH dalam  UU  Cipta  Kerja.  Hal  ini  didasarkan  atas substansi  UUPPLH  yang  dinilai  sudah  responsif sebelum  UU  Cipta  Kerja  lahir.  Pertimbangan didasarkan  atas  hukum  yang  selalu  berkembang dan tumbuh pada era modern.
Rescoe  Pound  dalam  konsep social enginerring menyatakan  bahwa  seorang  ahli hukum  harus  memahami  hukum  tanpa kekakuannya  dan  harus  mampu  mengakomodir perubahan  dalam  pergaulan  hidup  masyarakat sehingga  dapat  menghasilkan  hukum  yang aspirasitif bagi masyarakat sehingga mengurangi konflik  sosial  (Latipulhayat,  2014).  Gagasan tersebut  harus  dipahami  oleh  perancang  dan pembentuk hukum dalam merumuskan  UU Cipta Kerja.

## C. SIMPULAN
Arah politik hukum penghapusan hak gugat administratif  pada  persetujuan  lingkungan  Pasal 22 angka 34 UU Cipta Kerja dalam sistem hukum nasional  berdasarkan  hierarkis  dan  tujuannya
bertentangan    dengan  UUD  NRI  1945  yang mengatur  mengenai  pelaksanaan  pengelolaan dan  perlindungan  lingkungan  hidup  serta  tidak mencapai nilai keadilan. Pelaksanaan perumusan ataupun  penetapan  politik  hukum  penegakan hukum  persetujuan  lingkungan  hidup  yang berlaku    dalam  sistem  hukum  nasional  yakni ketentuan  Pasal  22  UU  Cipta  Kerja  haruslah diarahkan  sebagaimana  keseuaian  norma hierarkis  tertinggi  konstitusi  Indonesia  serta haruslah tercapainya keadilan sosial.
Karakter  politik  hukum  penghapusan  hak gugat  administratif  pada  persetujuan  lingkungan dalam sistem hukum nasional  yang  diatur dalam Pasal 22 angka 34 UU Cipta Kerja adalah hukum konservatif/ortodok. Upaya Pembangunan hukum secara  responsif  terhadap  UU  Cipta  Kerja dilakukan dengan tidak adanya perubahan secara keseluruhan  pada  UUPPLH  dalam  UU  Cipta Kerja.
Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan bagi  pembentuk  sebaiknya  segera  memperbaiki UU  Cipta  Kerja  sebagaimana  tenggang  waktu yang  telah  diatur  pada  Putusan  MK  No.  91 MK/PUU-XVIII/2020.    Pemerintah  Pusat  maupun Daerah  sebaiknya  lebih  cermat  dan  berhati-hati dalam  mengeluarkan  keputusan  persetujuan lingkungan  sebagaimana  asas  hukum  UUPPLH yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Ansari,  Muhammad  I.  (2020).  Omnibus  Law
Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal.
Jurnal  Rechts  Vinding ,  Vol.9,  (No.1),  p.77. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.3 78
Djatmiko,  Wahju  P.  (2018).  Paradigma Pembangunan  Hukum  Nasional  Yang Responsif Dalam Perspektif Teori J.H.Merryman Tentang Strategi Pembangunan  Hukum. Jurnal  Arena Hukum , Vol.11, (No.2), p.422.
https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.ar enahukum.2018.01002.10
Dodek,  Adam  M.  (2017).  Omnibus  Bills :
Constitutional  Constraints  and  Legislative
Liberations. Ottawa Law Review ,
Vol.48,(No.1),pp.1–42. https://ssrn.com/abstract=2889773
Elviandri., Dimyati, Khuzdaifah., & Absori. (2019).
Quo Vadis Negara Kesejahteraan:
Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum  Kesejahteraan  Indonesia. Mimbar Hukum ,Vol.31,(No.2),p.257. https://doi.org/10.22146/jmh.32986
Hakim, Dani A. (2016). Politik Hukum Lingkungan Hidup  Di  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup. Fiat  Justisia:Jurnal  Ilmu  Hukum , Vol.9,(No.2),pp.114–132.  https://doi.org/10. 25041/fiatjustisia.v9no2.592
Hamzani,  Achmad  I.  (2014).  Menggagas Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum  Yang Membahagiakan Rakyatnya. Jurnal Yustisia ,
Vol.3,(No.3),p.137.https://doi.org/https://doi. org/10.209 61/yustisia.v3i3.29562
Helmi.,  Fitria.,  &  Kusniati,  Retno.  (2021).
Penggunaan Omnibus Law Dalam
Reformasi  Regulasi  Bidang  Lingkungan Hidup  Di  Indonesia. Masalah-Masalah Hukum , Vol.50, (No.1), pp.24–35. https://doi.org/10.14710/mmh.50. 1.2021.24- 35
Susilowati,  Christina  Maya  I.  (2016).  Pancasila
Sebagai  Sumber  Segala  Sumber  Hukum Dan  Kekerasan  Atas  Nama  Agama  Di Indonesia. Masalah-Masalah  Hukum ,  Vol.
45,(No.2),p.95.https://doi.org/10.14710/
mmh.45.2.2016.93-100
Latipulhayat,  L.  (2014).  Khazanah,  Roscoe Pound. Padjajaran  Jurnal  Ilmu  Hukum ,
Vol.1,(No.2),p.416.  https://doi.org/10.22304/ pjih.v1n2.a12
Fitriana,  Mia  K.  (2015).  Peranan  Politik  Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  Di  Indonesia  Sebagai  Sarana Mewujudkan  Tujuan  Negara. Jurnal Legislasi  Indonesia ,  Vo.12,  (No.2),  p.6. https://doi.org/10.54629/jli.v12i2.403
Susanti,  Dyah  Ochtorina.,  &  Effendy,  A'an.
(2021).  Pancasila  Dalam  Teori  Jenjang Norma  Hukum  Hans  Kelsen. Jurnal Legislasi  Indonesia ,  Vol.18,  (No.4),  p.520. https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18 i4.860
Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi
Indonesia ,Vol.17,(No.1),p.2. https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602 Putra,  Rahmanto.,  &  Saraswati,  Retno.  (2016).
Politik Hukum Pancasila Dalam Menghadapi Arus  Globalisasi  (Pengaruh  Globalisasi Ekonomi  Terhadap  Proses  Ratifikasi
Charter  Of  The  Association  Of  Southeast
Asian  Nations  Menjadi  Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Piagam ASEAN). Law Reform , Vol.12,(No.2),p.259.  https://doi.org/10.147 10/lr.v12i2.15878
Putuhena.  M.Ilham  F.  (2015). Politik  Hukum
Pengelolaan  Hulu  migas  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi. Jurnal  Rechts Vinding ,Vol.4,(No.2),p.243. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2
.22
Rahayu,  Derita  P.  (2015).  Aktualisasi  Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. Yustisia  Jurnal  Hukum ,  Vol.4,  (No.1),
p.194. https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1
.8634
Rismawati,  Shinta  D.  (2015).  Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era  Komodifikasi  Hukum. Jurnal  Hukum Islam ,Vol.13,(No.1),p.1. https://doi.org/10.28918/ jhi.v13i1.485
Sa’adah,  N.  (2018).  Kebijakan  Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan Keadilan
Yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia. Masalah-Masalah  Hukum ,  Vol.46,  (No.2),
p.185.  https://doi.org/10.14710/mmh.46.2.
2017.182-189
Saraswati,  R.  (2014).  Arah  Politik  Hukum Pengaturan  Desa  Ke  Depan  (Ius Constituendum). Masalah-Masalah  Hukum , Vol.43,(No.3),p.315.  https://doi.org/10.147 10/mmh.43.3.2014.313-321
Simmonds, N. (2019). Constitutional rights, civility and artifice. Cambridge Law Journal , Vol.78,
(No.1),p.194.  https://doi.org/10.1017/S000 819731800096X
Siombo, Marhaeni R. (2013). Arah Politik Hukum Lingkungan Di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum ,Vol.42,(No.3),pp.381-389. https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.381 -389
Sodikin. (2019). Gagasan Kedaulatan Lingkungan Dalam  Konstitusi  Dan  Implementasinya Dalam  Pelestarian  Lingkungan  Hidup. Masalah-Masalah  Hukum ,  Vol.  48,  (No.3), p.294.  https://doi.org/10.14710/mmh.48.3. 2019.294-305
Tarmizi.  (2020).  Legal  simplification  of  land regulation  associated  with  increased investment as the basis for conceptualization  of  the  omnibus  law. Journal  of  Advanced  Research  in  Law  and Economics ,Vol.10,(No.1),pp.203–207. https://doi.org/10.14505/jarle.v11.1(47).24

## BUKU
Asshiddiqie,  J.  (2020). Omnibus  Law  dan Penerapannya  di  Indonesia .  Jakarta:
Konstitusi Press
Atok, A. Rosyid Al. (2015). Konsep Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  Teori, Sejarah,  Dan  Perbandingan  Dengan Beberapa  Negara  Bikameral .  Malang:
Setara Press.
M.D, Mahfud. (2017). Politik Hukum di Indonesia .
Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
Suteki.,  &  Taufani,  Galang.  (2020). Metodologi
Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori,  dan
Praktik) .  Depok:    PT.  Raja  Grafindo
Persada.