## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 1, April 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/

## Peran Notaris dalam Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kawin Beserta Batasan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Perjanjian Tersebut
Kevin Eka Pradana 1* , Endah Hartati 2
1,2 Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
* Corresponding Author: kevin.eka@ui.ac.id Info Artikel Abstrak Direvisi, 26/04/2024 Pernikahan merupakan salah satu prioritas bagi Masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebanyak 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu) pernikahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022 dengan jumlah 48,46%
(empat  puluh  delapan  koma  empat  enam  persen)  dari  seluruh  penduduk Indonesia  yang  sudah  menikah.  Sedangkan,  pada  tahun  yang  sama,  jumlah perceraian di Indonesia telah mencapai 516 ribu kasus atau terdapat sekitar 1400 kasus  baru  setiap  harinya.  Tentunya  tidak  ada  pasangan  suami  istri  yang menginginkan  perceraian,  namun  dengan  banyaknya  jumlah  perceraian  dan pernikahan yang ada di Indonesia, membuat perjanjian kawin menjadi sebuah opsi yang banyak digunakan oleh calon pasangan suami istri maupun pasangan suami istri dalam masa pernikahannya. Untuk menyikapi hal tersebut, Notaris, sebagai seseorang yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian kawin perlu  mengenali  peran  dan  batasan  kewajiban  yang  dimiliki  dalam  membuat perjanjian kawin tersebut. Diterima, 02/04/2024 Dipublikasi, 16/04/2024 Kata Kunci: Notaris; Peran; Batasan Tanggung Jawab; Perjanjian Kawin

## Abstract
Keywords: Notary; Role, Limitations of Obligations; Marriage Agreement Marriage  is  one  of  Indonesian’s  top  priorities.  This  can  be  proven  by  the existence of 1,700,000 (one million seven hundred thousand) marriages taking place  in  Indonesia  in  2022  with  a  total  of  48.46%  (forty-eight-point  four  six percent) of the entire Indonesian population who are married. Meanwhile, on the same year, the number of divorce cases in Indonesia reached 516 thousand cases or there were around 1400 new cases every day. Naturally, no married couple wants a divorce, but with the large number of divorces and marriages in Indonesia,  making  a  marriage  agreement  is  an  option  that  is  widely  used  by prospective  married  couples  and  married  couples  during  their  marriage.  To address this, the Notary, as someone who has the authority to make a marriage agreement deed, needs to recognize the role and limitations of the obligations the have in making the marriage agreement deed.

## PENDAHULUAN
Notaris merupakan seorang pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memiliki berbagai kewenangan. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Notaris  adalah  untuk  membuat  sebuah  akta  autentik,  atau  yang  juga  dikenal  sebagai  Akta Notaris.  Seringkali,  ketika  mendengar  kata  “akta  Notaris”,  hal  pertama  yang  muncul  pada pikiran orang-orang awam adalah akta jual beli. Namun, kenyataannya Notaris dapat membuat beberapa  macam  akta  berdasarkan  pada  kebutuhan  yang  dimiliki  oleh  klien  seperti  Akta Pendirian Badan Usaha, Akta Perjanjian Sewa Menyewa, Akta Perjanjian Kawin, dan beberapa macam akta lainnya.
Berbicara  mengenai  Akta  Perjanjian  kawin,  melangsungkan  perkawinan  merupakan salah  satu  prioritas  bagi  Masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya sebanyak  48,46%  (empat  puluh  delapan  koma  empat  enam  persen)  dari  seluruh  penduduk Indonesia  yang  sudah  menikah  pada  tahun  2022  silam. 1 Pernikahan  ini  sering  kali  didasari dengan tujuan-tujuan yang baik seperti untuk membangun sebuah keluarga antara pasangan, memiliki keturunan, maupun atas dasar rasa sayang yang mendalam antara sepasang kekasih. Namun, naasnya, pada tahun 2022 juga telah tercatat bahwa terdapat sebanyak 516.000 kasus perceraian di Indonesia. Dari jumlah tersebut, dapat diartikan bahwa rata-rata, selama 2022, terdapat 1.400 kasus perceraian yang diputuskan oleh peradilan agama di seluruh Indonesia. 2 Perjanjian kawin  itu  sendiri  menurut  H.  A.  Damanhuri, dalam  bukunya yang  berjudul Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama , memiliki arti formal “tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan  mereka,  isi  perjanjian  ini  tidak  dipersoalkan”.  Dari  pengertian  formal  ini  dapat diartikan  secara  sederhana  bahwa  perjanjian  kawin  merupakan  suatu  perjanjian  yang  dibuat oleh  calon  suami  dan  istri  sebelum  mereka  menikah  yang  berisikan  mengenai  hal-hal  yang berkaitan dengan perkawinan mereka tersebut.
Secara  keseluruhan,  Perjanjian  Kawin  juga  diatur  di  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai “KUHPER” ), khusunya pada Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 3 , Bagian 1 tentang Perjanjian Kawin pada Umumnya, dari Bab VII tentang Perjanjian Kawin. Menurut Pasal 139, perjanjian kawin ini dapat digunakan oleh calon suami istri  untuk  mengatur  mengenai  pemisahan  harta  antara  calon  suami  dan  calon  istri  ini  saat memasuki ke masa perkawinannya. Namun, menurut Muchsin, dalam bukunya yang berjudul Perjanjian  Perkawinan  dalam  Perspektif  Hukum  Nasional , 4 menerangkan  bahwa  perjanjian kawin  ini  memiliki  kapasitas  untuk  tidak  hanya  mengatur  sebatas  keuangan  atau  harta  saja, namun  juga  memiliki  kapasitas  untuk  mengatur  mengenai  masalah  lain  selama  masalah tersebut diperjanjikan dan dituangkan ke dalam perjanjian kawin itu sendiri. Macam-macam permasalahan  lain  yang  disebutkan  dalam  hal  ini  dapat  meliputi:  kejahatan  rumah  tangga, perjanjian karier meski sudah menikah, dan juga hal lainnya.
Pada  bukunya  yang  berjudul Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Moch.  Isnaeni menyampaikan  bahwa  terdapat  3  (tiga)  fungsi  dari  perjanjian  kawin.  Fungsi  ini diantaranya adalah: 5
1 Monavia Ayu Rizaty., “Sebanyak 48,46% Penduduk Indonesia Sudah Menikah pada 2022. DataIndonesia.id,” DataIndonesia.id, 29 Maret 2023, tersedia pada https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-48-penduduk- indonesia-sudah-menikah-pada-2022 , diakses pada tanggal 1November 2023.
2 Agus  S.  Efenndi,  “Mengapa  Kasus  Perceraian  di  Indonesia  Tinggi?”,  Pusat  Studi  Kependudukan  dan Kesejahteraan Keluarga (PUSDEKA) Universitas Nahdalatul Ulama Yogyakarta, 28 Juli 2023, tersedia pada https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/ , diakses pada tanggal 1 November 2023.
3 Didik Misbachul Aziz dan Siti Ummu Adillah. “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xlll/2015 Tahun 2015,” Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung, ISSN:2963-2370, Semarang, 2022.
4 Nafiatul  Munawaroh,  S.H.,  M.H.,  “Fungsi,  Isi  Materi,  dan  Bentuk-Bentuk  Perjanjian  Kawin,” Hukumonline.com ,  17  Mei  2023,  tersedia  pada https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk- perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28 , diakses pada tanggal 3 November 2023.
5 Nafiatul  Munawaroh,  S.H.,  M.H.,  “Fungsi,  Isi  Materi,  dan  Bentuk-Bentuk  Perjanjian  Kawin,” Hukumonline.com ,  17  Mei  2023,  tersedia  pada https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk- perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28 , diakses pada tanggal 3 November 2023.
1. Untuk melindungi harta benda masing-masing suami istri secara hukum, baik harta bawaan yang dibawa ke dalam pernikahan, maupun harta bersama yang didapatkan di dalam masa perkawinan.
2. Untuk  menjadi  pegangan  suami  istri  dalam  hal  mengatur  kewajiban  masing-masing  dari suami  istri  tersebut  tentang  masa  depan  keluarga,  baik  soal  Pendidikan  anak,  usaha pekerjaan,  tempat  tinggal,  dan  hal  lainnya,  selama  hal-hal  yang  diatur  tersebut  tidak bertentangan dengan hukum-hukum terkait maupun peraturan mengenai kesusilaan.
3. Untuk  melindungi  setiap  anggota  keluarga  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  suami  istri tersebut dari ancaman tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Berdasarkan pendapat Moch. Isnaeni diatas, dapat dilihat bahwa fungsi utama perjanjian perkawinan tersebut adalah sebagai pelindung dan pegangan untuk masing-masing suami istri dan anggota keluarga yang lahir dari perkawinan antara suami istri tersebut. Perlindungan ini juga bukan hanya perlindungan terhadap aset maupun harta benda yang dimiliki oleh masing- masing  suami  istri,  namun  juga  perlindungan  terhadap  keselamatan  dari  masing-masing anggota  keluarga  yang  lahir  dari  suami  istri  tersebut  dari  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Sedangkan,  dalam  hal  sebagai  pegangan  untuk  kehidupan  suami  istri  tersebut,  dapat  dilihat bahwa pegangan tersebut dibuat supaya tercapai pembagian tugas maupun hak dan kewajiban yang tepat antara suami dan istri sehingga terciptanya suatu sinergi yang tepat dalam membawa keluarga  tersebut  kepada  tujuan  perkawinan  yaitu  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga yang bahagia, kekal, dan didasarkan dengan Ketuhanan Yang Mahaesa. 6
Sedangkan,  dalam  praktiknya,  menurut  seorang  Advokat  Bernama  Anita  D.A. Kolopaking, lazimnya, perjanjia perkawinan yang lazim disepakati berisikan tentang 7 :
1. Harta  bawaan  dalam  perkawinan,  harta  ini  dapat  berupa  harta  yang  diperoleh  dari  usaha masing-masing maupun dari hibah.
2. Setiap hutang yang dibawa oleh masing-masing suami atau istri dalam perkawinan mereka yang  dibuat  oleh  mereka  sendiri  secara  pribadi  tetap  akan  menajdi  tanggungan  masing- masing atau tanggungan bersama.
3. Istri  diberikan  kekuasaan  untuk  mengatur  harta  pribadinya  sendiri  secara  keseluruhan dengan tugas memungut hasil dan pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjannya atau sumber  lain  dan  dalam  pengurusannya  tersebut  Istri  tidak  perlu  bantuan  atau  kuasa  dari suami.
Menurut  R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Marthalena  Pohan  dalam  bukunya  yang berjudul Hukum Orang dan Keluarga , menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk perjanjian kawin yang tersedia untuk dipilih oleh calon suami istri. Perjanjian kawin ini terdiri dari: (1) perjanjian  kawin  dengan  kebersamaan  untung  dan  rugi,  (2)  perjanjian  kawin  dengan kebersamaan  hasil  dan  pendapatan,  serta  (4)  perjanjian  kawin  dengan  peniadaan  terhadap setiap harta bersama. 8
6 Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
7 Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., “Perjanjian Perkawinan dan Hal yang Diatur di Dalamnya,” Hukumonline.com , 10  November  2016,  tersedia  pada https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dan-hal- yang-diatur-di-dalamnya-cl3184 , diakses pada tangggal 3 November 2023.
8 Nafiatul  Munawaroh,  S.H.,  M.H.,  “Fungsi,  Isi  Materi,  dan  Bentuk-Bentuk  Perjanjian  Kawin,” Hukumonline.com ,  17  Mei  2023,  tersedia  pada https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk- perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28 , diakses pada tanggal 3 November 2023.
Perjanjian kawin dengan kebersamaan untung  dan rugi ini  merupakan  jenis  perjanjian kawin yang mengakibatkan harta milik suami dan istri tidak tercampur seutuhnya, melainkan hanya tercampur sebagian dari suami istri saja. Maksud dari sebagian ini adalah hanya bagian keuntungan atau kerugian yang didapat selama perkawinan saja. Sedangkan, setiap harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri selama perkawinannya tetap menjadi milik peribadi masing-masing dari suami istri tersebut dan tidak tercampur dalam harta bersama.
Perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan pendapatan diatur di dalam Pasal 164 KUHPER 9 , dimana di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian suami istri ini hanya akan menggabungkan penghasilan dan pendapatan yang diperoleh suami istri ke dalam harta bersama.  Maka  dari  itu,  tidak  terjadinya  penggabungan  secara  menyeluruh  harta  masing- masing  suami  istri  ke  dalam  harta  bersama,  terlebih  lagi  atas  gabungan  keuntungan  dan kerugian mereka.
Pasal 105 KUHPER juga menerangkan bahwa suami adalah kepala perkawinan. Suami, sebagai  kepala  perkawinan  ini,  memiliki  suatu  kewajiban  untuk  membantu  istrinya  serta mengurus harta kekayaan pribadi yang dimiliki oleh istrinya tersebut. Ketika mengurus harta pribadi  istrinya  ini,  seorang  suami  diwajibkan  juga  untuk  bertanggung  jawab  atas  segala kelalaian  dalam  pengurusan  yang  terjadi  atas  harta  pribadi  istrinya  tersebut.  Dalam  hal  ini, Wirjono  Prodjodikoro  menjelaskan  dalam  bukunya  yang  berjudul Hukum  Perdata  tentang Persetujuan  Tertentu ,  Pasal  105  KUHPER  ini  memberikan  suatu  indikasi  dimana  suami memiliki  peran  yang  lebih  besar  dalam  suatu  keluarga,  sehingga dalam  halnya  terjadi  suatu kerugian yang timbul atas terciptanya suatu perjanjian kawin dalam bentuk kebersamaan hasil dan pendapatan, kerugian tersebut akan menjadi tanggungan suami. 10
Perjanjian kawin dengan peniadaan terhadap harta bersama ini sesuai dengan Namanya, dibuat  Ketika  seorang  pasangan  suami  istri  (untuk  selanjutnya  disebut “pasutri” )  tidak menginginkan  adanya  percampuran  harta  mereka  masing-masing  menjadi  harta  bersama. Dengan  kata  lain,  mereka  menginginkan  adanya  pemisahan  harta  secara  penuh  sepanjang terjadinya perkawinan mereka tersebut. Ketika mereka telah memutuskan untuk melakukan ini, di  dalam  perjanjian  kawin  yang  mereka  buat,  akan  dicantumkan  bahwa  tidak  aka  nada percampuran harta atau harta bersama bagi suami dan istri.
Perjanjian kawin ini sendiri diatur di dalama Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun  1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai “UU Perkawinan” ). Pasal ini berbunyi:
“ Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak  atas  persetujuan bersama  dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  Pegawai  pencatat perkawinan,  setelah  mana  isinya berlaku  juga  terhadap  pihak ketiga  sepanjang pihak ketiga tersangkut .”
Namun,  pada  tahun  2015,  Mahkamah  Konstitusi  (selanjutnya  disebut  sebagai “MK” ) mengeluarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  sebagai  pelengkap dari peraturan yang telah dituangkan pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tersebut. Dengan adanya putusan  ini,  perjanjian kawin memiliki makna yang lebih luas lagi dari sebelumnya.
9 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [Burgerlijke  Wetboek],  diterjemahkan  oleh  R.  Soebekti  dan  R. Tjitrosubdibio.
10 Nafiatul  Munawaroh,  S.H.,  M.H.,  “Fungsi,  Isi  Materi,  dan  Bentuk-Bentuk  Perjanjian  Kawin,” Hukumonline.com ,  17  Mei  2023,  tersedia  pada https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk- perjanjian-kawin-lt5d10395b1ff28 , diakses pada tanggal 3 November 2023.
Sehingga,  setelah  adanya  putusan  tersebut,  perjanjian  kawin  tidak  hanya  memiliki  makna sebagai  perjanjian  yang  dibuat  oleh  calon  pasutri  sebelum  melakukan  pernikahannya, melainkan juga dapat dimaknai sebagai perjanjian yang dibuat oleh suami istri selama menjalin perkawinannya  tersebut. Perjanjian kawin yang dibuat sebelum masa pernikahan  ini disebut juga  sebagai prenuptial  agreement ,  sedangkan  perjanjian  kawin  yang  dibuat  selama  masa perkawinan dari seorang suami dan isteri disebut juga sebagai postnuptial agreement .
Di  antara  kedua  bentuk  perjanjian  kawin, prenuptial  agreement dan postnuptial agreement , prenuptial agreement adalah bentuk perjanjian kawin yang lebih awam diketahui oleh  Masyarakat  luas.  Hal  ini  dikarenakan prenuptial  agreement ini  dilakukan  sebelum menjalin hubungan perkawinan yang menjadikan jenis perjanjian kawin ini sebagai salah satu bentuk persiapan yang perlu dipersiapkan oleh seorang calon pasutri dalam proses persiapan pernikahannya. 11 Karena  sifat  dari  perjanjian prenuptial  agreement mempersiapkan  sebuah perkawinan,  maka  kebanyakan  calon  pasutri  akan  memikiran  mengenai  hal prenuptial agreement ini  bahkan  jauh  sebelum  mereka  menikah. Prenuptial  agreement ini  juga  lebih sering dilakukan oleh calon-calon pasutri dikarenakan biasanya sebelum menikah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, akan terlebih dahulu memilih apakah mereka akan mengadakan perjanjian  tersebut  atau  tidak  dan  jarang  ada  calon-calon  pasutri  yang  hendak  membuat perjanjian  kawin  tersebut  namun  dibuatnya  perjanjian  tersebut  di  tengah-tengah  hubungan perkawinannya tersebut.
Secara umum tidak ada perbedaan dalam isi dari perjanjian kawin prenuptial agreement dan postnuptial agreement. Hal ini dikarenakan kedua-duanya memiliki fungsi yang sama yang pada  dasarnya  memisahkan  harta  kepemilikan  antara  suami  istri  yang  secara  otomatis tergabung pada saat mereka menjalin hubungan pernikahan seperti yang telah disebutkan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 12 tentang perkawinan yang menyebutkan:
“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing  sebagai  hadiah  atau  warisan  adalah  di  bawah  pengawasan  masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”
Sejak  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  pula,  MK menetapkan  bahwa  perjanjian  perkawinan  dapat  berlaku  terhadap  pihak  ketiga,  Ketika perjanjian  tersebut  dibuat  di  dalam  bentuk  akta  notaris  serta  dicatatkan  juga  oleh  pegawai pencatatan  perkawinan.  Sedangkan,  sebelum  adanya  Putusan  tersebut,  yang  mengatur mengenai  perjanjian  kawin  dan  keterlibatannya  dengan  Pihak  Ketiga  diatur  pada  Pasal  152 KUHPER yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tersebut hanya berpengaruh kepada Pihak  Ketiga  jika  dicatatkan  atau  dibukukan  ke  dalam  register  umum  pada  Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum perkawinan tersebut dilangsungkan. 13
Dari  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  juga,  terdapat  tiga  poin  yang  merubah konsep  dari  pembuatan  akta  perjanjian  kawin  yang  dapat  berpengaruh  kepada  pihak  ketiga
11 Tim Hukumonline, “Perjanjian Pranikah: Pengertian, Tujuan,  Isi, dan Larangan,” Hukumonline. com,  5 Juli 2023,  tersedia  pada https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/ ,  diakses pada tanggal 1 Desember 2023.
12 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
13 Wira Dharma Pratiwi, Syahruddin Nawi, dan Hasbuddin Khalid, “Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin,” Journal of Lex Theory (JLT) Volume 2, Nomor 1 , E-ISSN: 2722-1288 , Juni 2021.
yaitu 14 : (1) Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh seorang Notaris dalam bentuk akta autentik cukup untuk mengikat pihak ketiga, (2) Perjanjian perkawinan dalam bentuk akta bawah tangan yang  dibuat  langsung  oleh  pasutri  dapat  berpengaruh  terhadap  Pihak  Ketiga  asalkan  telah dilegalisasikan oleh seorang Notaris, dan (3) Perjanjian perkawinan tersebut baik yang dibuat oleh Notaris maupun akta bawah tangan yang telah dilegalisasi harus dicatatkan ke pegawai pencatat  perkawinan,  pejabat  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  atau  pejabat  dari  Kantor Catatan Sipil, yang kemudian akan mengikat pihak ketiga.
Dalam  pembuatan perjanjian,  pastinya pasutri  berkeinginan supaya  perjanjian  tersebut dapat  berlaku  kepada  pihak  ke  tiga  juga.  Salah  satu  contohnya  adalah  dalam  perjanjian pemisahan  harta,  Ketika  suatu  pasutri  yang  tidak  mengadakan  perjanjian  pemisahan  harta terlilit hutang dari suatu pihak ketiga, maka hutang tersebut akan mempengaruhi harta benda pasutri tersebut secara bersamaan. Bahkan, walaupun mereka membuat perjanjian pemisahan harta tersebut secara bawah tangan (secara pribadi tanpa adanya campur tangan Notaris), pihak ketiga  tidak  bisa  menerima  perjanjian  itu  begitu  saja.  Dengan  demikian,  sangatlah  penting peran Notaris dalam pembuatan sebuah perjanjian kawin. Tidak hanya itu, dikarenakan peran penting yang dipegang oleh Notaris dalam pembuatan perjanjian kawin ini, Notaris memiliki tanggung  jawab  tertentu  dalam  proses  pembuatan  perjanjian  ini  sampai  dengan  perjanjian tersebut berlaku pada pasutri tersebut. Dilihat dari fakta ini, dibuatlah jurnal ini dengan tujuan untuk  mencari  tahu  tentang  peran  Notaris  dalam  pembuatan  perjanjian  kawin  serta  batasan- batasan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang Notaris dari awal perjanjian tersebut dibuat sampai dengan setelah perjanjian tersebut berlaku.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah  yuridis normatif  ( normative  law  research )  yaitu  metode  yang  membahas  tentang  hukum  yang dikonsepsikan  sebagai  apa  yang  telah  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Spesifikasi  penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan serta menginterpretasikan mengenai isi aturan hukum dalam mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan, pada penelitian hukum jenis ini menganalisis suatu  keberlakuan  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan-bahan  hukum  yang dikonsepkan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  ( law  in  books ) atau  hukum  dikonsepkan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun pengumpulan data pada artikel ini dengan cara studi pustaka baik berupa data sekunder yang menjadi bahan dasar untuk diteliti maupun sumber- sumber rujukan lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mendukung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Kawin
Sebelum  berbicara  mengenai  peran  Notaris  dalam  pembuatan  Akta  Perjanjian  Kawin, harus terlebih dahulu dijelaskan mengenai akta Notaris dan perjanjian kawin. Pada dasarnya,
14 Amanda  Charissa.  “Peran  Notaris  Terkait  Pengesahan  Perjanjian  Perkawinan  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr)”. Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 4 , Article 13 , 2022.
akta Notaris, yang merupakan sebuah akta autentik, merupakan suatu tulisan atau perjanjian yang  didalamnya  menjelaskan  tentang  suatu  perbuatan  hukum  yang  memiliki  kekuatan pembuktian sempurna. Sedangkan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian kawin merupakan  suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  seorang  calon  pasutri  sebelum  mengadakan perkawinan, maupun pasutri yang sedang dalam status kawin, mengenai hal-hal yang sudah disepakati  antara  mereka  untuk  mengatur  tentang  aspek-aspek  dalam  pernnikahan  mereka. Perjanjian  kawin  tersebut  dapat  berisikan  mengenai  Kumpulan  perjanjian  yang  dibuat  oleh pasutri untuk mengatur mengenai harta benda mereka, tanggung jawab dan kewajiban dalam mengatur rumah tangga mereka, serta untuk melindungi dan mencegah terjadinya tindakkan kekerasan dalam rumah tangga mereka.
Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah tulisan atau perjanjian yang berisikan tentang perjanjian kawin yang dibuat  oleh  calon  pasutri  sebelum  mengadakan  perkawinan,  maupun  pasutri  yang  sedang menjalankan  perkawinannya  guna  mengatur  aspek-aspek  pernikahan  mereka  tersebut  yang dituangkan  kedalam  suatu  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  seorang  Notaris.  Notaris  menjadi pihak  yang  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  akta  autentik  karena  Notaris  merupakan seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai “UUJN” ).
Secara  umum,  Notaris  tidak  berperan  banyak  dalam  pembuatan  perjanjian  kawin. Bahkan, lebih tepatnya, Notaris hanya menuliskan perjanjian kawin yang terlebih dahulu dibuat oleh suatu calon pasutri ke dalam akta Notaris sesuai dengan format akta Notaris yang telah diatur seperti yang telah dijelaskan di atas. Hal ini dikarenakan, Notaris hanya berperan untuk membuatkan  akta  untuk  kliennya  sesuai  dengan  kehendak  dan  keinginan  para  pihak  yang berkepentingan yaitu calon pasutri maupun pasutri yang hendak membuat perjanjian kawin, sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  Pasal  38  ayat  (3)  huruf  c  UUJN.  Namun,  dalam  proses pembuatan aktanya  tersebut, terdapat peran penting yang dilakukan Notaris agar pembuatan akta  perjanjian  kawin  tersebut  berjalan  dengan  baik  serta  meminimalisirkan  rasa  tidak  puas dari  para  calon  pasutri  atau  pun  pasutri  yang  hendak  membuat  akta  perjanjian  perkawinan tersebut.
Pada proses pembuatan akta perjanjian perkawinan, Notaris berperan untuk melakukan beberapa hal penting, yaitu:
1. Menyelaraskan pemahaman antara para penghadap yang hendak membuat akta.
Akta  Perjanjian  kawin  yang  akan  dibuat  oleh  penghadap  harus  disesuaikan  dengan pemahaman yang dimiliki oleh Notaris. Hal ini dilakukan agar dalam proses pembuatan akta perjanjian  kawin  tersebut,  semua  perincian  mengenai  isi  dari  perjanjian  kawin  tersebut sudah  sesuai  dengan  apa  yang  dikehendaki  oleh  para  penghadap  dan  tidak  terjadinya misinterpretasi  oleh  Notaris  dalam  proses  mendengarkan  keinginan  klien  dan menuangkannya ke dalam isi akta. Peran ini sangatlah penting untuk Notaris lakukan dan bisa  dibilang  merupakan  peran  terpenting  dalam  setiap  pembuatan  Akta  Notaris  yang Notaris lakukan dikarenakan Ketika sudah terjadi sebuah kesalah pahaman antara seorang Notaris dan juga klien dari Notaris yang hendak membuat akta tersebut, maka Akta Notaris tersebut, dalam hal ini merupakan akta perjanjian kawin, tidak dapat menjalankan perannya dengan semestinya.
2. Notaris juga wajib memberikan penyuluhan hukum.
Untuk  memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  para  penghadap.  Klien  yang  dating untuk menggunakan jasa Notaris dalam membuat sebuah akta autentik dating dari berbagai macam latar belakang pekerjaan. Bahkan, pada kenyatannya, UUJN mengatur Notaris untuk selalu  memberikan  pelayanan  kepada  siapapun  yang  dating  kepada  Notaris  dengan kehendak  untuk  memakai  jasa  Notaris  dalam  membuat  suatu  akta  autentik,  selama permintaan tersebut tidak melanggar ketentuan UUJN maupun ketentuan lain yang diatur pada undang-undang.
Terdapatnya keberagaman latar belakang dari para penghadap yang datang ke Notaris ini memungkinkan suatu pihak yang hendak memakai jasa seorang Notaris untuk membuat akta Notaris untuk tidak memahami peraturan-peraturan yang ada. Bahkan, sering kali pula para penghadap ini tidak mengerti sedikit pun mengenai peraturan terkait akta Notaris yang mereka hendak buat. Hal serupa dapat terjadi pada para penghadap yang hendak membuat akta perjanjian kawin. Notaris memiliki peran untuk mengadakan suatu penyuluhan hukum supaya  para  penghadap  mengerti  mengenai  dasar  hukum  dan  peraturan-peraturan  yang berlaku mengenai akta perjanjian kawin.
Penyuluhan  hukum  mengenai  pembuatan  akta  perjanjian  kawin  ini  menjelaskan mengenai beberapa aspek. Aspek-aspek yang dapat menjadi bagian dari penyuluhan hukum yang diberikan kepada para penghadap yang hendak membuat perjanjian kawin adalah: (1) pengertian perjanjian kawin secara hukum yang diatur oleh UU Perkawinan jo. Putusan MK Nomor  69/PUU-XIII/2015,  (2)  jenis-jenis  perjanjian  kawin  yang  secara  hukum  sah  dan dapat dibuat oleh penghadap, serta juga mengenai persyaratan baik secara hukum maupun persyaratan lain yang diperlukan para penghadap untuk membuat perjanjian kawin tersebut.
Berbicara mengenai penyuluhan hukum atas segala persyaratan yang perlu dilakukan oleh  para  penghadap  dalam  prosesnya  membuat  suatu  akta  perjanjian  kawin,  seorang Notaris  yang ditunjuk  untuk  memberikan  jasanya dalam  membuat  akta tersebut  berperan untuk  meminta  dan  mengumpulkan  data-data  yang  diperlukan  untuk  kepentingan pembuatan  akta  perjanjian  kawin  yang  dikehendaki.  Selain  dari  isi  dari  perjanjian  kawin maupun perincian dari perjanjian kawin itu sendiri. Data-data yang perlu dikumpulkan oleh Notaris  untuk  pembuatan  akta  Notaris  tersebut  adalah  (1)  Kartu  Tanda  Penduduk (selanjutnya disebut “KTP” ) para pihak, (2) Kartu Keluarga (selanjutnya disebut “KK” ) masing-masing dari penghadap jika membuat perjanjian kawin pranikah dan KK salah satu pihak jika membuat perjanjian kawin pasca menikah, Kutipan akta perkawinan untuk para pihak yang hendak membuat perjanjian kawin pasca menikah.
3. Notaris wajib membacakan Akta
Peran terakhir yang tidak kalah pentingnya bagi seorang Notaris yang membuatkan perjanjian  kawin  adalah  membacakan  kembali  isi  dari  akta  perjanjian  kawin  yang  telah dibuat  tersebut.  Selain,  memang  merupakan  kewajiban  bagi  seorang  Notaris  untuk membacakan kembali akta yang telah dibuatnya kepada para penghadap, peran Notaris ini memiliki  tingkat  urgensi  yang  sama  dengan  peran-peran  lain  yang  telah  disebutkan sebelumnya.  Membacakan  kembali  akta  perjanjian  kawin  yang  telah  dibuat  ini  sangatlah penting  karena  berperan  sebagai  pengecekan  tahap  akhir  dari  kesesuaian  akta  perjanjian kawin ini dengan perjanjian kawin yang dikehendaki oleh para penghadap.
Peran  Notaris  dalam  membacakan  kembali  juga  memiliki  fungsi  lain  seperti memastikan kembali apakah ada kesalahan penulisan dalam penulisan akta perjanjian kawin
tersebut. Secara umum, kesalahan penulisan dalam pembuatan akta ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) kesalahan secara teknikalitas pembuatan akta itu sendiri dan (2) kesalahan penulisan  mengenai  substansi  dari  akta  perjanjian  kawin  tersebut.  Kedua  jenis  kesalahan penulisan  ini  dapat  berakibat  sangat  fatal  jika  tidak  terdeteksi,  mengakibatkan  peranan Notaris ini sangat lah penting.
Jika dihubungkan peranan Notaris dalam pembacaan kembali akta perjanjian kawin dengan dampaknya akta tersebut terhadap kepentingan para penghadap dengan pihak ketiga, kesalahan  penulisan  mengenai  substansi  ataupun  isi  dari  perjanjian  kawin  ini  sendiri  lah yang  memiliki  dampak  yang  lebih.  Hal  ini  dikarenakan,  jika  pada  contohnya  Notaris melakukan kesalahan penulisan substansi perjanjian kawin dalam bentuk penulisan nama para pihak serta Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disebut “NIK” ) pada KTP para pihak, jika pihak ketiga belum tentu dapat menerima akta perjanjian kawin tersebut sebagai akta yang sah dan menganggap hal tersebut tidak berpengaruh kepadanya.

## Batasan-batasan  Tanggung  Jawab  Yang  Dimiliki  Oleh  Notaris  Dalam  Pembuatan Perjanjian Perkawinan
1. Tanggung jawab Notaris secara umum terhadap jabatannya
Secara umum, Notaris memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala akta yang  telah  dibuatnya,  bahkan  hinga  tiba  waktu  untuk  Notaris  tersebut  paripurna  dari jabatannya.  Tanggung  jawab  yang  dipunyai  Notaris  ini  diatur  oleh  Pasal  65  UUJN. Pertanggung  jawaban  atas  akta  yang  dimaksud  di  sini  bukan  merupakan  pertanggung jawaban yang dimiliki sebagai pihak yang membuat isi dari perjanjian dalam akta tersebut, melainkan merupakan pertanggung jawaban Notaris atas kesesuaian isi akta tersebut dengan isi perjanjian yang nyatanya terjadi, yang telah dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Maka  dari  itu,  menurut  Kode  Etik  Notaris,  seorang  Notaris  dituntut  untuk  berperilaku amanah dan saksama dengan harapan bahwa apapun yang dimintakan oleh para penghadap untuk dimasukan ke dalam akta Notaris tersebut akan ditulis dengan baik dan tidak ada satu pun detail yang berbeda dari apa yang mereka harapkan, selagi tidak ada undang-undang atau peraturan terkait yang melarang akan hal tersebut.

## 2. Tanggung jawab Notaris atas akta Perjanjian kawin
Telah diketahui di atas bahwa menurut Pasal 65 UUJN, seorang Notaris bertanggung jawab atas segala akta yang telah dibuatnya seumur hidup, meski mereka telah berhenti dari jabatannya.  Maka  dari  itu,  secara  langsung,  akta  perjanjian  kawin  ini  juga  akan  menjadi tanggung jawab dari seorang Notaris sampai dengan seumur hidup. Dapat dianalisa bahwa secara  keseluruhan  terdapat  2  (dua)  bentuk  tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  seorang Notaris  terhadap  akta  perjanjian  kawin,  yaitu  tanggung  jawab  secara  perdata,  maupun tanggung jawab dari UUJN.
Secara perdata, Notaris bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi jika klien yang  membuat  perjanjian  kawin  tersebut  merasa  tidak  puas  dengan  hasil  akta  perjanjian kawin  yang  telah  dibuat  oleh  Notaris  tersebut  serta  menggugat  Notaris  tersebut  ke pengadilan dan gugatannya dikabulkan oleh Hakim. Ketidak puasan yang dimaksud di sini dapat  disebabkan  terutama  jika  akta  perjanjian  perkawinan  yang  telah  dibuat  oleh  sang Notaris  tersebut  ternyata  tidak  memiliki  dampak  pada  pihak  ketiga.  Contohnya,  terdapat
suatu  pasutri  yang  terdiri  dari  Tuan  A  dan  Nyonya  B.  kedua  pasangan  tersebut  telah membuat suatu perjanjian kawin pra nikah pada Notaris C. Pada perjanjian kawin tersebut, Tuan A dan Nyonya B telah sepakat untuk mengadakan pemisahan harta benda sehingga tidak terjadinya percampuran harta benda di antara mereka ketika mereka masuk ke dalam perkawinan Suatu saat, Tuan A mengalami kegagalan finansial yang besar akibat performa perusahaan yang ia didirikan kian melemah, sehingga mengakibatkan Tuan A terlilit hutang. Dikarenakan jumlah hutang yang besar dan ketidak mampuan Tuan A untuk membayarkan hutang tersebut, Tuan A menyatakan dirinya bangkrut dan segala aset pribadi yang ia miliki pun disita. Ketika penyitaan atas aset-aset Tuan A dilakukan, ternyata aset milik Nyonya B berupa rumah yang selama ini Tuan A dan Tuan B tempati pun disita. Rupanya, terjadi suatu kesalahan  dalam  penulisan  beberapa  detail  dalam  akta  perjanjian  kawin  tersebut  yang mengakibatkan pihak yang menyita rumah tersebut tidak menerima akta perjanjian kawin tersebut sebagai sesuatu yang sah dan mengikat pihak ketiga. Dalam hal ketidak puasan ini, Notaris  wajib  bertanggung  jawab  atas  kesalahan  yang  ia  baut  dalam  pembuatan  akta perjanjian perkawinan tersebut. Bentuk pertanggung jawabannya atas  kesalahan ini dapat dilakukan  dengan  cara  kompensasi  kerugian  terhadap  kliennya  tersebut  maupun memulihkan keadaan akta perjanjian kawin tersebut sehingga akta perjanjian kawin tersebut Kembali  kepada  keadaan  sebelumnya  sehingga  perjanjian  tersebut  dapat  berpengaruh kepada pihak ketiga.

## KESIMPULAN
Pada  saat  proses  pembuatan  akta  perjanjian  kawin,  Notaris  berperan  untuk menyelaraskan  pemahaman  antara  para  penghadap  yang  hendak  membuat  akta  perjanjian kawin  tersebut  dengan  pemahaman  yang  dimiliki  oleh  Notaris,  memberikan  penyuluhan hukum  kepada  para  penghadap,  serta  membuatkan  perjanjian  kawin  adalah  membacakan kembali isi dari akta perjanjian kawin yang telah dibuat tersebut.
Terdapat  2  (dua)  buah  batasan  tanggung  jawab  yang  dimiliki  Notaris  dalam  proses pembuatan perjanjian kawin, yaitu tanggung jawab Notaris secara umumnnya atas jabatannya serta  tanggung  jawab  Notaris  atas  akta  perjanjian  kawin  itu  sendiri.  Mengenai  pertanggung jawaban Notaris terhadap jabatannya, Notaris bertanggung jawab atas keaslian akta perjanjian kawin yang telah ia buat serta bertanggung jawab atas kesesuaian isi dari akta tersebut terhadap isi  perjanjian  kawin  yang  diinginkan  oleh  para  penghadap.  Sedangkan,  dalam  pertanggung jawbaan Notaris terhadap akta perjanjian kawin itu sendiri, Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian kawin tersebut tidak hanya berlaku untuk para penghadap saja sebagai pasangan suami istri, namun juga terhadap para pihak ketiga sesuai dengan bagaimana seharusnya akta tersebut berlaku..

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz, Didik Misbachul dan Siti Ummu Adillah. (2022), “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu- Xlll/2015 Tahun 2015,” Jurnal  Ilmiah  Sultan  Agung  Universitas  Islam  Sultan  Agung , ISSN:2963-2370.
Charissa, Amanda. (2022), “Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  69/PUU-XIII/2015  Serta  Pentingnya  Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN
Bgr)”. Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 4, Article 13.
Pratiwi,  Wira  Dharma,  Syahruddin  Nawi,  dan  Hasbuddin  Khalid,  (2021).  “Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin”. Journal of Lex Theory (JLT) Volume 2, Nomor 1, E-ISSN: 2722-1288.
Agus  S.  Efenndi,  “Mengapa  Kasus  Perceraian  di  Indonesia  Tinggi?”,  Pusat  Studi Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga (PUSDEKA) Universitas Nahdalatul Ulama Yogyakarta,  28  Juli  2023,  tersedia  pada https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/ ,  diakses  pada tanggal 1 November 2023.
Monavia  Ayu  Rizaty.,  “Sebanyak  48,46%  Penduduk  Indonesia  Sudah  Menikah  pada  2022.
DataIndonesia.id,” DataIndonesia.id, 29 Maret 2023, tersedia pada https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-48-penduduk-indonesia-sudah-menikah- pada-2022 , diakses pada tanggal 1November 2023.
Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., “Fungsi, Isi Materi, dan Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin,”
Hukumonline.com, 17 Mei 2023, tersedia pada
https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin- lt5d10395b1ff28 , diakses pada tanggal 3 November 2023.
Tim  Hukumonline,  “Perjanjian  Pranikah:  Pengertian,  Tujuan,  Isi,  dan  Larangan,”
Hukumonline.com, 5 Juli 2023, tersedia
pada https://www.hukumonline.com/berita/a/perjanjian-pranikah-lt61e183be2eb91/ ,  diakses pada tanggal 1 Desember 2023
Tri  Jata  Ayu  Pramesti,  S.H.,  “Perjanjian  Perkawinan  dan  Hal  yang  Diatur  di  Dalamnya,”
Hukumonline.com,
10 November 2016, tersedia pada
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di- dalamnya-cl3184 , diakses pada tangggal 3 November 2023.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosubdibio.
Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.
Undang-undang tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN. 2004/ NO.117, TLN NO.  4432,  sebagaimana  terakhir  diubah  oleh  UU  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, LN.2014/No. 3, TLN No. 5491.
Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.