Imaduddin  Sakagama,  Adi  Herisasono  (2023)  Analisis  Yuridis  Hak  Waris  Istri  (Kedua)  dari Perkawinan yang Menggunakan Status Asal-Usul Perkawinan Palsu, (8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 6, Juni 2023

## ANALISIS  YURIDIS  HAK  WARIS  ISTRI  (KEDUA)  DARI  PERKAWINAN YANG MENGGUNAKAN STATUS ASAL-USUL PERKAWINAN PALSU
Imaduddin Sakagama, Adi Herisasono Universitas Sunan Giri Email: madsaka93@gmail.com, adiherisasono@gmail.com

## Abstrak
Banyak  kasus  terjadi  di  masyarakat  yang  menyelundupkan  hukum  salah  satunya pelaksanaan  poligami  dengan  tidak  adanya  izin  poligami  dari  pengadilan  yang membuat  perkawinan  tersebut  dikemudian  hari  menimbulkan  suatu  masalah diantaranya  terkait  waris.  Penelitian  ini  bermaksud  untuk  (1)  menganalisis  hasil pertimbangan Majelis Hakim terkait keabsahan dari pernikahan yang menggunakan status palsu pada putusan perkara nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb; (2) menganalisis hasil  pertimbangan  Majelis  Hakim  terkait  hak  waris  istri  (kedua)  dari  perkawinan yang menggunakan status palsu pada putusan perkara nomor
339/Pdt.G/2020/PA.Ktb.  Penelitian  ini  mempergunakan  jenis  penelitian  hukum normatif  dengan  memakai  bahan  hukum  primer  dan  Sekunder  dengan  cara mengumpulkan dokumen-dokumen. Data yang diperoleh melalui cara studi pustaka akan  dikaji  secara  kualitatif  dan  disuguhkan  secara  deskriptif.  Penelitian  ini menghasilkan  simpulan  antara  lain  (1)  Hasil  pertimbangan  Majelis  Hakim  terkait keabsahan  dari  pernikahan  yang    menggunakan  status  palsu  pada  putusan  perkara nomor  339/Pdt.G/2020/PA.Ktb,  yang  mana  status  perjaka  pewaris  tidak  sesuai dengan keadaan sebenarnya sebab pewaris telah memiliki istri terdahulu dan belum pernah ada pembatalan perkawinan dari siapapun juga sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan  sah  perkawinan  tersebut  namun  dinilai  oleh  majelis  hakim  sebagai perkawinan  poligami  yang  beritikad  tidak  baik.  (2)  istri  kedua  tidak  mendapatkan hak  waris  sebagai  ahli  waris  dikarenakan  Majelis  Hakim  menilai  perkawinan poligami yang tidak beritikad baik karena tidak ada izin poligami sehingga Majelis hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 poin C Kamar Agama angka (1) huruf (f) namun demi keadilan majelis tetap memberikan bagian dari harta peninggalan dari pewaris untuk istri kedua melalui perluasan wasiat wajibah.
Kata kunci : Hak Waris; Perkawinan; Palsu.

## Abstract
Many  cases  occur  in  communities  that  smuggle  laws,  one  of  which  is  the implementation of polygamy in the absence of polygamy permission from the court, which makes the marriage later cause a problem, including related to inheritance. This study intends to (1) analyze the results of the judges' consideration regarding the  validity  of  marriages  using  false  status  in  case  decision  number
339/Pdt.G/2020/PA.  Ktb;  (2)  analyze  the  results  of  the  judges'  consideration regarding  the  inheritance  rights  of  (second)  wives  from  marriages  that  use  false status in case decision number 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb. This study uses normative legal  research  types  using  primary  and  secondary  legal  materials  by  collecting documents. Data obtained through literature studies will be studied qualitatively and presented descriptively.  This  study resulted in  conclusions, among others:  (1) The results of the judges' consideration regarding the validity of marriages using false status in case decision number 339/Pdt.G/2020/PA. Ktb, where the virgin status of the heir is not in accordance with the actual situation because the heir already has a previous wife and there has never been an annulment of marriage from anyone so that the panel of judges still declared the marriage valid but was judged by the panel of judges as a polygamous marriage in bad faith. (2) the second wife does not get the right to inherit as heirs because the Panel of Judges considers polygamous marriage that is not in good faith  because there is no polygamy permit so that the Panel of Judges guides the Supreme Court Circular Number 2 of 2019 point C of the Religious Chamber number (1) letter (f), but for the sake of fairness the panel still gives part of the estate of the testator to the second wife through the expansion of the mandatory will.

## Keywords: Inheritance Rights; Marriage; False

## Pendahuluan
Manusia sebagai mahkluk sosial membutukan pasangan hidup untuk meneruskan keturunan  dan  sebelum  meneruskan  keturunan  maka  harus  ada  sebuah  perkawinan (Triadi,  2019).  Perkawinan  adalah  peristiwa  terpenting  di  kehidupan  manusia  dengan segala  macam  akibat  hukumnya  (Iqbal,  2018).  Perkawinan  juga  merupakan  suatu persekutuan  laki-laki  dan  perempuan  yang  diakui  sah  secara  hukum  yang  bertujuan membentuk  keluarga  yang  kekal  dan  abadi  (Munib,  2022).  Sehingga  ada  kumpulan peraturan  yang  mengatur  terkait  dalam  perkawinan  atau  yang  biasa  disebut  hukum perkawinan.
Aturan perkawinan di  Indonesia sebagaimana pasal  3 ayat  mengatur bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami  yang artinya seorang pria hanya diperbolehkan untuk memiliki satu pasangan, meskipun demikian pada pasal 3 ayat (2) memberikan kesempatan untuk seorang pria melakukan poligami atau memiliki istri lebih dari satu dengan syarat memperoleh persetujuan dari istri terdahulu dan memperoleh izin dari pengadilan agama.
Sedangkan  perkawinan  resmi  adalah  yang  dilaporkan  serta  dicatatkan  ke  pihak berwenang  atau  KUA/Catatan  sipil.  Pernikahan  siri  yang  marak  terjadi  di  Indonesia banyak meninggalkan masalah salah satunya yakni terjadinya poligami liar tanpa izin istri terdahulu  maupun  izin  dari  pengadilan,  bahkan  terdapat  pula  penyelundupan  hukum terkait seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu dengan memalsukan identitas dan statusnya di Kantor Urusan Agama (Fahrizal, 2020).
Salah  satu  contoh  kasus  penyelundupan  hukum  dalam  perkawinan  yang  dimuat media elektronik antara lain yaitu Pegawai dengan status PNS di NTB yang dilaporkan ke atasannya karena diduga dengan sengaja melakukan pernikahan sebanyak 7 kali yang
diduga  melaksanakan  pernikahan  tersebut  dengan  melakukan  pemalsuan  dokumen. Kasus  tersebut  memperlihatkan  bahwa  masyarakat  berusaha  menyelundupkan  hukum dengan  cara  poligami  tanpa  adanya  izin  poligami  dari  pengadilan,  sehingga  dari perkawinan  tersebut  dikemudian  hari  menimbulkan  suatu  masalah  diantaranya  terkait waris sebagaimana berita yang dimuat dimedia elektronik kementrian agama kalimantan selatan yakni gugatan waris oleh penggugat sebagai istri kedua yang di rekonvensi dengan pembatalan  nikah  oleh  anak  keturunan  dari  istri  pertama  di  salah  satu  Pengadilan  di Kalimantan Selatan.
Bagi orang yang menganut agama Islam di Indonesia, waris diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, khususnya pada pasal 171 sampai 193. Namun dalam kasus  yang dicontohkan penulis, hukum  di  indonesia  belum  ada  yang  mengatur,  sehingga  Mahkamah  Agung  RI mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Poin C bagian Kamar Agama angka (1) huruf (f) sebagai acuan bagi Hakim dan aparatur pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang bermula dari poligami tanpa izin dan bertikad tidak baik.
Konsep  keadilan  yang  dikembangkan  Teguh  Prasetyo  (2015)  dalam  kaitannya dengan  keadilan  bermartabat  adalah  Keadilan  bermartabat  mempertimbangkan perkembangan  sistem  hukum  yang  unik  di  Indonesia.  Bagaimana  sistem  hukum  yang positif dalam konteks pengaruh yang sangat kokoh dari tatanan hukum dunia yang ada. Teori keadilan bermartabat mendokumentasikan sikap dalam membangun sistem hukum berdasarkan Pancasila.
Telah Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya tunduk pada sistem hukum tertulis, juga tidak sepenuhnya pada sistem common law, walaupun banyak yang  berpendapat  bahwa  sistem  hukum  menjunjung  tinggi  martabat  individu  hakim sebagai badan atau badan yang membuat hukum. Namun, salah satu ciri yang menonjol dari  teori  keadilan  yang  layak  adalah  bahwa  dengan  melakukan  penyelidikan  untuk mengungkap asas  dan  asas  hukum  lintas lapisan kasus  hukum  sebagaimana dibahas di atas, teori keadilan dengan baik menjaga keseimbangan antara pandangan yang berbeda tentang kelas-kelas yurisprudensi. seperti konflik.
Menurut  pendapat  Phillipus  M.  Hadjon,  Perlindungan  hukum  yang  melindungi melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  ditegakkan  melalui  sanksi. sehingga  fungsi  dari  perlindungan  hukum  adalah  untuk  melindungi  rakyat  dari  bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri (Hadjon, 1987).
Berdasarkan apa yang telah diuraikan di latar belakang, maka permasalahan yang dibahas adalah: 1) Bagaimana hasil pertimbangan Majelis Hakim terkait keabsahan dari pernikahan  yang  menggunakan  status  palsu  dalam  putusan  perkara  nomor 339/Pdt.G/2020/PA. Ktb? 2) Bagaimana hasil pertimbangan Majelis Hakim terkait hak waris  istri  (kedua)  dari  perkawinan  yang  menggunakan  status  palsu  dalam  putusan perkara nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb?
Penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritik maupun secara praktik; Secara teoritik,  penelitian  ini  diharapkan  memberikan  kontribusi  positif  untuk  perkembangan ilmu dibidang hukum, khususnya hukum perdata tentang waris. Secara praktik, penelitian
ini  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum  dalam menyelesaikan  permalasahan  yang  serupa  serta  menjadi  kontribusi  dalam menyempurnakan  peraturan  perundangan  untuk  melindungi  dan  memberikan  keadilan kepada masyarakat pencari keadilan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Fokus penelitian ini untuk melakukan pengkajian dan analisis terhadap hak waris istri (kedua) dari  perkawinan  dengan  menggunakan  asal-usul  perkawinan  palsu  dengan  pendekatan undang-undang. Penelitian ini memakai bahan hukum primer yaitu putusan pengadilan dan peraturan perundangan yang terkait dan bahan hukum Sekunder yakni buku hukum serta  jurnal  yang  akan  dikumpulkan  dengan  teknik  studi  pustaka.  Data  yang  diperoleh melalui cara studi pustaka yang dikaji secara kualitatif dan disuguhkan secara deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan
Perkawinan  merupakan  salah  satu  upaya  yang  mulia  untuk  mengatur  kehidupan rumah  tangga  namun  dapat  juga  dipandang  sebagai  jalan  menuju  perkenalan  antara sesama yang kemudian menjadi jalan menyampaikan pertolongan antara sesama seperti suami  istri  saling  mengasihi  (Santoso,  2016).  Dan  bertujuan  untuk  memiliki  anak keturunan yang jelas dan terjaga dengan baik, hal ini sangat penting bagi keberlangsungan generasi umat Islam (Manshur, 2017) .
Syarat  dan rukun merupakan  hal-hal  yang harus dipatuhi  agar suatu  proses dapat berjalan dan berhasil. Demikian juga dalam melangsungkan suatu perkawinan, ada syarat dan rukun yang harus dilengkapi agar perkawinan dianggap sah. Di Indonesia, syarat dan rukun perkawinan bagi orang Islam diatur dalam pasal 6 sampai 12 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 jo.  Pasal 14 sampai 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
Pasal 9 UU No 1 tahun 1974 menyebutkan seorang yang masih terikat perkawinan dengan  pihak  lain  maka  tidak  dapat  melaksanakan  perkawinan  lagi  kecuali  hal  yang disebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU Perkawinan. Pada asasnya perkawinan di Indonesia  menganut  asas  monogami,  yaitu  suami  hanya  diperbolehkan  beristri  satu. Namun, Pengadilan bisa memberikan izin apabila suami ingin memiliki istri lebih dari satu selama hal tersebut dikehendali oleh para pihak yang bersangkutan. Pemberian izin poligami  oleh  pengadilan  harus  disertai  oleh  pengajuan  permohonan  suami  kepada pengadilan  setempat  dengan  disertai  alasan  sebagai  berikut:  (a)  Istri  tidak  bisa melaksanakan  kewajibannya  sebagai  istri.  (b)  Istri  memiliki  cacat  badan  atau  penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (c) Istri tidak bisa melahirkan keturunan
Meskipun  alasan  poligami  di  atas  tidak  dijelaskan  baik  dalam  UUP  beserta pejelasannya terkait ketentuan Pasal tersebut bersifat kumulatif atau alternatif. Sehingga hanya  pengadilan  (Hakim)  yang  berwenang  menilai  alasan  tersebut  saat  memeriksa perkara pemberian izin poligami. Selain itu Pengadilan juga harus meneliti syarat-syarat yang harus dipenuhi suami saat hendak mengajukan izin poligami sesuai ketentuan pasal
5 UUP yaitu sebagai berikut: (1) Persetujuan dari istri atau istri-istrinya. (2) Kemampuan secara materiil dari suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka. (3) Jaminan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
Jika  perkawinan  poligami  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang  telah diuraikan di atas, maka perkawinan tersebut tidak dibenarkan secara hukum perkawinan di  Indonesia (Rizkal,  2019). Dan apabila poligami dipraktikkan dibawah tangan, maka perkawinan tersebut mungkin hanya sah di mata hukum agama tetapi tidak sah di mata hukum positif sehingga hak keperdataannya tidak mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara baik bagi yang melaksanakan maupun kepada keturunan mereka (Syarifah, 2018).
Tidak  ada  perlindungan  hukum  bagi  perkawinan  poligami  dibawah  tangan  atau poligami  tanpa  adanya  izin  poligami  juga  terlihat  didalam  Surat  Edaran  Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2019 Poin C bagian Kamar Agama angka (1) huruf (f) menyatakan bahwa  perkawinan  poligami  yang  dilakukan  tanpa  izin  pengadilan  dan  tidak  beritikad baik  tidak  menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  hak-hak  kebendaan  antara  suami  istri yang berupa nafkah zaujiyah, harta bersama dan waris.
Pada  kasus  sengketa  waris  pada  kasus  nomor  339/Pdt.G/2020/PA.Ktb,  Ronald Saragih  bin  H.  Ulung  Saragih  yang  bekerja  sebagai  kontraktor  telah  melakukan perkawinan  secara  Islam  dengan  Isnawati  binti  H.  Ramli  di  KUA  Kecamatan  Satui Kabupaten tanah Bumbu pada tanggal 16 Juli 1995. Tidak lama setelah kematian Ronald Saragih atau sekitar tanggal 16 Maret 2020 datang yang beberapa orang yang menuntut hak waris Ronald Saragih kepada Isnawati, mereka mengaku adalah anak dari perkawinan Ronald Saragih dengan Juwita yang pada saat itu telah meninggal dunia.
Dalam  gugatannya,  Isnawati  menggugat  para  Tergugat  ke  Pengadilan  Agama Kotabaru terkait agar Penggugat dan anak-anaknya turut menjadi ahli waris dari pewaris yang bernama ronald saragih dan menggugat pembagian harta warisnya dari harta-harta peninggalan dari Ronald Saragih.
Sedangkan  dalam  jawabannya  Para  Tergugat  mengajukan  bantahan  yang menyatakan bahwa Penggugat bukan termasuk ahli waris karena telah menikah dengan ayah para tergugat tetapi tanpa izin poligami dari ibu para tergugat serta izin poligami dari  pengadilan.  Para  Tergugat  juga  menuduh  bahwa  perkawinan  antara  penggugat dengan Pewaris adalah tidak sah karena menggunakan status palsu yang mengaku perjaka hingga menghindari aturan izin poligami dari pengadilan.
Pada  asasnya,  kewarisan  dalam  Islam  menggunakan  asas  Ijbari,  yaitu  peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia secara otomatis kepada ahli warisnya sesuai dengan  apa  yang  telah  ditetapkan  Allah  dalam  dalil-dalilNya  yang  telah  bersifat  pasti (Hidayah, 2022). Waris dapat dilaksanakan apabila rukun dan syarat waris telah terpenuhi dan tidak ada satu pun hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi (Nizar & Rozihan, 2018). Ada 3(tiga) syarat  yang telah disepakati oleh ulama yaitu (Ash-Shabuni, 1995): (a) Pewaris (orang yang mewariskan harta) meninggal dunia baik secara nyata maupun menurut  hukum;  (b)  Ahli  waris  harus  masih  hidup  saat  pewaris  meninggal  dunia.  (c) Diketahui adanya kekerabatan dan sebab mewarisi yang merupakan syarat untuk waris.
A. Analisis  Hasil  Pertimbangan  Majelis  Hakim  tentang  Keabsahan  Dari Perkawinan  yang  Menggunakan  Status  Palsu  Pada  Putusan  Nomor 339/Pdt.g/2020/PA.Ktb.
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  perkawinan dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya.  Selain  itu  pada  pasal  2  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  menjadi  keharusan setiap  perkawinan  dilakukan  pencatatan.  Manfaat  dari  pencatatan  perkawinan  yakni untuk memberikan perlindungan hukum berkaitan hak-hak sebagai akibat hukum akibat adanya perkawinan (Julir, 2018). Bagaimana jika pencatatan perkawinan tidak di dasari dengan  dokumen-dokumen  yang  tidak  sesuai  seperti  pada  kasus  perkara  nomor 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb.
Menurut  majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Kotabaru  yang  memeriksa  perkara Nomor  339/Pdt.G/20202/PA.mempertimbangkan  bahwa  Ronald  saragih  telah melaksanakan  perkawinan  pada  tahun  1995  dengan  isnawati  di  kecamatan  satui  tanah bumbu dengan status perjaka dan perawan, padahal pada bukti berupa duplikat akta nikah bahwa Ronald saragih telah menikah dengan juita pada tahun 1974 dengan status perjaka dengan janda. Sehingga walaupun secara dokumen,
Ronald  saragih  tidak  melakukan  pernikahan  poligami  namun  senyatanya  telah melakukan  poligami  karena  Ronald  Saragih  masih  terikat  perkawinan  dengan  Juita karena baru bercerai dengan juita pada tahun 2003. Di dalam pertimbangan majelis hakim pemeriksa  perkara  tersebut  menemukan  bahwa  selain  tidak  adanya  izin  poligami  dari Pengadilan Agama namun Majelis hakim juga tidak menemukan adanya upaya atau usaha pembatalan nikah meskipun para tergugat menyatakan keberatan atas poligami ayahnya dan istri kedua yang tidak melalui prosedur izin poligami di Pengadilan Agama, sehingga pewaris dan istri kedua tetap menjadi suami istri dan mendapatkan harta kekayaan yang ternyata harta kekayaan tersebut dimanfaatkan dan dinikmati oleh para Tergugat.
Meskipun  para  Tergugat  menyatakan  keberatan  namun  dari  fakta-fakta  yang ditemukan  oleh  majelis  hakim,  Tergugat  IV  pernah  ikut  tinggal  bersama  dengan  ayah kandung bersama istri keduanya, sehingga terlihat Tergugat IV dan pewaris berserta istri kedua  hidup  rukun  sehingga  apa  yang  menjadi  keberatan  para  tergugat  berbanding terbalik dengan apa yang terjadi ketika pewaris masih hidup.
Meskipun  dalam  gugatan  Isnawati,  para  Tergugat  menggugat  balik  dengan  ingin membatalkan  pernikahan  isnawati  dengan  Ronald  saragih,  namun  majelis  telah mempertimbangkan prosedur pembatalan nikah sebagaimana pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga pembatalan nikah tidak dapat dilakukan ketika  perkawinan  tersebut  telah  putus  karena  suami  atau  istri  telah  meninggal  dunia sebelum adanya putusan pengadilan.
Pertimbangan  tersebut  karena  majelis  hakim  juga  mengacu  Surat  Edaran Mahkamah Agung RI  Nomor 2 tahun 2019 poin C Kamar Agama  angka (1) huruf (e)
sehingga  pembatalan  perkawinan  tersebut  dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  Meskipun demikian perkawinan antara ronald saragih sebagai pewaris dengan isnawati secara nyata sebagai istri kedua dianggap tetap sah namun dinyatakan sebagai poligami yang bertikad tidak baik.
Menurut  penulis  pegawai  pencatat  perkawinan  seharusnya  bisa  meneliti  dengan lebih  hati-hati  terhadap  dokumen-dokumen  pernikahan  termasuk  dokumen  identitas sehingga tidak terjadi poligami liar di dalam masyarakat, sehingga kasus yang demikian tidak terjadi, meskipun perkawinan yang demikian bisa dibatalkan oleh pihak-pihak yang dirugikan.  Keberadaan  peraturan  perundangan  yang  mengatur  harus  ada  izin  poligami ditujukan untuk mewujudkan ketertiban umum, memberikan perlindungan dan jaminan hukum atas hak-hak dan kewajiban yang timbul akibat dari suatu perkawinan itu sendiri.
Dalam kasus yang diangkat oleh penulis tersirat bahwa pewaris demi menghindari izin poligami dari pengadilan dan yang bersangkutan lebih memilih menulis di dokumen asal-usul  perkawinan  sebagai  perjaka,  namun  para  tergugat  tidak  pernah  melakukan upaya pembatalan perkawinan selama pewaris masih hidup maka sudah sepatutnya dan wajar  apabila  Majelis  Hakim  menilai  pernikahan  Isnawati  dan  Ronald  saragih  adalah perkawinan  yang  sah  namun  dianggap  majelis  sebagai  perkawinan  poligami  yang beritikad  tidak  baik  putusan  Pengadilan  Agama  Kotabaru  tentang  menilai  keabsahan perkawinan  antara  Penggugat  yakni  Isnawati  dengan  pewaris  yang  bernama  Ronald Saragih  telah  sesuai  dengan  teori  keadilan  yang  bermartabat  Prof.  Dr.  Teguh  Prasetyo S.H., M.Si. yang mana menurut penulis putusan tersebut telah berlandaskan pada keadilan dan  martabat  manusia  karena  telah  mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  terhadap keadilan dan telah melindungi hak-hak mereka.
Putusan tersebut telah memberikan keseimbangan atau proporsional dalam menjaga hak  dan  memberikan  sanksi,  dimana  dalam  putusan  tersebut  Majelis  Hakim  tetap menyatakan  sah  perkawinan  antara  penggugat  dan  pewaris  karena  tidak  adanya pembatalan  perkawinan  yang  perkawinan  tersebut  telah  berlangsung  kurang  lebih  20 tahun dan hidup rukun tanpa adanya perselisihan yang menyebabkan perceraian sehingga mampu  bekerja  sama  dalam  mengumpulkan  harat  kekayaan  secara  bersama,  sehingga putusan  tersebut  telah  melindungi  hak  dan  martabat  Penggugat.  Selain  itu  putusan 339/Pdt.G/PA.Ktb juga telah sesuai dengan teori perlindungan hukum dari Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan perlindungan yang seadil-adilnya bagi seluruh warga negara.
B. Analisis  Hasil  Pertimbangan  Majelis  Terhadap  Hak  Waris  Istri  (Kedua)  Dari Perkawinan  yang  Menggunakan  Status  Palsu  Pada  Putusan  Nomor 339/Pdt.g/2020/PA.Ktb
Bagian  waris  istri  di  dalam  hukum  Islam  yaitu Maulana , (2019) jumlah  istri,  1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), ataupun 4 (empat), bagian haknya adalah 1/4 (satu per empat) bagian jika pewaris tidak memiliki anak atau 1/8 (satu per delapan) bagian jika memiliki anak dan istri tidak akan terhalang dan kehilangan haknya oleh ahli waris manapun.
Namun, Majelis Hakim pemeriksa, memutus pada perkara 339/Pdt.G/2020/PA.Ktb bahwa  Isnawati tidak dapat dijadikan sebagai  ahli waris namun tetap mendapat bagian dari  harta  peninggalan  dari  pewaris  dengan  jalur  wasiat  wajibah.  Bahwa  dalam pertimbangannya, Majelis Hakim telah menilai bahwa perkawinan antara Ronald Saragih dan Isnawati merupakan perkawinan poligami dengan itikad tidak baik, sehingga Majelis Hakim  mengacu  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  2  tahun  2019  poin  C  Kamar Agama angka (1) huruf (f)sehingga menyatakan bahwa isnawati maupun ronald saragih dari  perkawinan  mereka  tidak  menimbulkan  hak  hak  kebendaan  berupa  nafkah,  harta waris dan harta bersama.
Sehingga  Ronald  maupun  isnawati  tidak  dapat  saling  mewarisi.  Hal  yang  cukup menarik  adalah  penggunaan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  yang  mana  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  merupakan  solusi  yang  dikeluarkan  oleh  Mahkamah  Agung  agar putusan  pengadilan  setidaknya  mengurangi  disparitas  dan  memiliki  kepastian  hukum (Hambali  et  al.,  2021).  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  digunakan  hanya  untuk memberikan panduan kepada para hakim dan aparatur pengadilan dalam menyelesaikan kasus  hukum  tertentu  yang  mana  biasanya  belum  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan, meskipun Surat Edaran ini tidak memeiliki kekuatan hukum yang sama seperti undang-undang  namun  surat  edaran  tersebut  bisa  menjadi  acuan  bagi  Hakim  dalam memutuskan perkara (Budianto, 2021).
Tetapi perlu digaris bawahi bahwa Hakim memiliki kewenangan yang independen dalam mengambil keputusan dan tidak terikat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung. Penulis menyadari bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut memperkuat posisi «izin poligami» melalui pengadilan karena pada asasnya perkawinan adalah monogami sebagaimana  diatur  dalam  pasal  3  UU  Perkawinan.  Sehingga  menurut  penulis  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  tersebut  hadir  dalam  rangka  sanksi/hukuman  atas  perilaku masyarakat yang tidak mengindahkan pasal tersebut, sehingga baik suami ataupun istri yang baru maupun terdahulu nantinya tidak ada yang dirugikan.
Hal ini tergambarkan pada putusan perkara yang penulis teliti yakni pada putusan nomor  339/PDT.G/2020/PA.Ktb,  yang  mana  Pewaris  «memalsukan»  identitas keperjakaannya meskipun telah memiliki istri untuk bisa menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak perlu mengurus izin poligami kepada pengadilan agama., meskipun istri kedua  telah  mengetahui  bahwa  suaminya  telah  memiliki  istri  terdahulu  namun  tidak pernah mempermasalahkan dan membiarkan  «pemalsuan identitas keperjakaan suami» sehingga dalam perkara tersebut terkesan ada permufakatan untuk menyimpangi aturan UU  Perkawinan  terkait  izin  poligami  dengan  cara  yang  tidak  benar,  oleh  karena  itu penulis pun setuju dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa isnwati tidak berhak menjadi ahli waris dari pewaris bernama ronald saragih.
Majelis  Hakim  juga  telah  memberikan  pertimbangan  bahwa  isnawati  tidak  dapat menjadi ahli waris dikarenakan Majelis mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor  2  tahun  2019  poin  C  Kamar  Agama  angka  (1)  huruf  (f)  dan  telah  menilai perkawinan tersebut merupakan poligami yang tidak beritikad tidak baik.
Namun  Majelis  melihat  dikarenakan  tidak  ada  upaya  pembatalan  juga  dari  pihak yang  dirugikan  hingga  pewaris  meninggal  dunia  bahkan  pewaris  dan  istri  kedua  telah nyata hidup  bersama dan rukun mengarungi  rumah tangga bersama, hidup berbahagia, merawat  pewaris  ketika  sakit,  ikut  berjuang  untuk  mendapatkan  harta,  bahkan  para Tergugat juga ikut menikmati harta hasil kehidupan pewaris dengan Isnawati dan tidak pernah  bercerai  dengan  Ronald  Saragih  dari  tahun  1995  hingga  Ronald  Saragih meninggal  dunia pada tahun 2020 dan Harta Ronald  saragih  sebagian besar di  peroleh pada  saat  setelah  pernikahan  kedua,  Majelis  tetap  memberikan  bagian  dari  harta peninggalan dari ronald saragih namun bukan sebagai ahli waris, namun melalui wasiat wajibah.
Dalam  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  putusan  339/Pdt.G/2023/PA.Ktb  yang membahas  bahwa  penggugat  tidak  bisa  dijadikan  sebagai  ahli  waris  namun  diberikan jalan mendapatkan bagian dari harta peninggalan yakni melalui lembaga wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian dari harta waris ronald saragih.
Menurut  penulis  hasil  pertimbangan  majelis  hakim  telah  sesuai  dengan  teori keadilan bermartabat Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si. karena putusan tersebut telah memberikan sanksi berupa menyatakan isnawati bukan sebagai ahli waris dari pewaris karena penggugat dinilai melangsungkan perkawinan poligami dengan pewaris dengan itikad tidak baik karena mengetahui tentang memalsukan identitas keperjakaan pewaris karena saat itu penggugat mengetahui pewaris memiliki istri pertama.
Namun  Majelis  dalam  pertimbanganya  juga  telah  memberikan  perlindungan  dan menjaga hak dan martabat dari penggugat karena dinilai telah hidup rukun selama kurang lebih 20 tahun tanpa ada upaya pembatalan perkawinan hingga pewaris meninggal dunia dan  telah  bersama  mengumpulkan  harta  kekayaan  sehingga  majelis  hakim  tetap memberikan  bagian  dari  harta  peninggalan  pewaris  untuk  penggugat  namun  bukan melalui lembaga waris namun melalui lembaga wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian dari total seluruh harta waris.

## Kesimpulan
Hasil  pertimbangan  Majelis  Hakim  terkait  keabsahan  dari  pernikahan  yang menggunakan  status  palsu  pada  putusan  perkara  nomor  339/Pdt.G/2020/PA.Ktb  yaitu meskipun  tidak  ada  putusan  pidana  terkait  pemalsuan  status  perjaka  dalam  identitas pewaris  saat  menikah  dengan  istri  kedua,  namun  majelis  hakim  menilai  bahwa  status tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dikarenakan pewaris telah memiliki istri terdahulu  dan  tidak  pernah  ada  pembatalan  perkawinan  dari  siapapun  juga  sehingga Majelis  Hakim  tetap  menyatakan  sah  perkawinan  tersebut  namun  dinilai  oleh  majelis hakim sebagai perkawinan poligami yang beritikad tidak baik.
Hasil pertimbangan Majelis Hakim terkait hak waris istri (kedua) dari perkawinan yang  menggunakan  status  palsu  pada  putusan  perkara  nomor  339/Pdt.G/2020/PA.Ktb yaitu istri kedua tidak mendapatkan hak waris sebagai ahli waris dikarenakan pemalsuan identitas dinilai oleh majelis hakim sebagai upaya untuk menghindari aturan terkait izin poligami  sehingga  Majelis  Hakim  menilai  perkawinan  tersebut  sebagai  perkawinan
poligami  yang  tidak  beritikad  baik  dan  Majelis  hakim  mempedomani  Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 poin C Kamar Agama angka (1) huruf (f)yang menyatakan  perkawinan  poligami  tanpa  izin  tidak  menimbulkan  hak  nafkah  zaujiyah, harta bersama dan warisan, namun demi keadilan majelis tetap memberikan bagian dari harta peninggalan dari pewaris untuk istri kedua melalui perluasan wasiat wajibah yang telah diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Ash-Shabuni, M. A. (1995). Pembagian Waris Menurut Islam . Gema Insani.
Budianto,  M.  A.  (2021). Tinjauan  Maslahah  Mursalah  Terhadap  Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya . IAIN Ponorogo.
Fahrizal,  F.  (2020). Analisis  putusan-putusan  pengadilan  agama  tentang  sengketa permohonan itsbat nikah poligami siri pasca berlakunya Sema Nomor 3 Tahun 2018 .
Hadjon,  P.  M.  (1987). Perlindungan  hukum  bagi  rakyat  di  Indonesia:  sebauh  studi tentang Prinsip-prinsipnya... Bina Ilmu.
Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2021). Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun  2020  dalam  Mewujudkan  Keadilan  dan  Kepastian  Hukum  terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi. Jurnal Wawasan Yuridika , 5 (2), 200–223.
Hidayah, S. (2022). Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah) . UIN Ar-Raniry.
Iqbal,  M.  (2018). AKIBAT  HUKUM  PERKAWINAN  YANG  DILAKUKAN  SECARA ONLINE . Fakultas Hukum UNISSULA.
Julir, N. (2018). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan , 4 (1), 53–62.
Manshur, A. (2017). Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam . Universitas Brawijaya Press.
Maulana, M. I. (2019). Pintar Fiqh Waris Membagi Waris Untuk Dasar Dan Umum . Cet.
Munib, A. (2022). Kompilasi  Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan , 6 (2), 36–48.
Nizar, M. C., & Rozihan, R. (2018). Pemahaman Holistik Tentang Hukum Waris Islam: Perspektif  Filosofis. Indonesian  Journal  of  Islamic  Literature  and  Muslim  Society , 3 (1), 37–58.
Prasetyo, T. (2015). Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum . Nusa Media.
Rizkal,  R.  (2019).  Poligami  Tanpa  Izin  Isteri  Dalam  Perspektif  Hukum:  Bentuk Kekerasan  Psikis  Terhadap  Isteri. Jurnal  Yustika:  Media  Hukum  Dan  Keadilan , 22 (01), 26–36.
Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam , 7 (2), 412–434.
Syarifah,  M.  (2018).  Implikasi  Yuridis  Poligami  Bawah  Tangan  Perspektif  UU  No.  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Yustitia , 19 (1).
Triadi, T. (2019). Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ensiklopedia Of Journal , 1 (2).

## Copyright holder:
Imaduddin Sakagama, Adi Herisasono (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: