## RISET DI BAWAH KEMENRISTEK-DIKTI (PROSPEK DAN TANTANGAN)

## * Yudi Hartono

## Abstrak
Dipisahkannya  Kemendikbud  mengandung  prospek  dan  tantangan.  Di  bawah  payung Kemenristek-Dikti, perguruan tinggi lebih memiliki peluang untuk menghasilkan inovasi melalui riset lebih serius yang dapat menjadi terobosan inovatif dalam iptek. PT perlu mengembangkan diri  dari  ”PT  pengajaran  (teaching  university)”  menjadi  PT  berbasis  riset  (research-based university). Sementara itu, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah juga bisa lebih fokus untuk menyiapkan peserta didik ke jenjang yang lebih tinggi tanpa dibebani lagi dengan urusan pendidikan tinggi.  Tantangannya adalah  sinergi dengan lembaga-lembaga riset seperti LIPI, Lapan, BPPT. Kemauan politik dari pemerintah untuk menggunakan hasil riset yang dihasilkan  lembaga-lembaga  penelitian  juga  perlu  didorong.  Tantangan  lain  adalah  rendahnya alokasi  dana  riset,  kurangnya  kebebasan  menjalankan  otonomi  kampus  dan  mimbar  akademik, serta  posisi  pendidikan  tinggi  keagamaan.  Tidak  kalah  penting  adalah  tantangan  bagi  LPTK dalam  menjalin  sinergi  dengan  Kementerian  Kebudayaan  dan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah dalam program-program praktek pendidikan.

## Kata kunci: riset, kemenristek-dikti
Pendahuluan Pemerintahan Presiden Joko Widodo  dan  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla memisahkan  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  menjadi  dua,  yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan  Dasar  dan  Menengah,  dan Kementerian  Riset  Teknologi  dan Pendidikan Tinggi. Presiden Joko Widodo mengungkapkan  alasan  penggabungan kementerian pendidikan tinggi dan ristek bahwa    ke  depan  riset  atau  penelitian yang  berhubungan  dengan  teknologi, riset sosial dan riset pertanian, dan yang berkaitan dengan maritim bisa diaplikasikan oleh masyarakat. Pemerintahan Jokowi-JK melihat
problem utama  penelitian  yang  ada  saat ini  dinilai  tidak  terakomodasi  dengan baik  sehingga  manfaat  hasil  penelitian tidak  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat. Riset  selama  ini  tidak  terkonsolidasi dengan  baik.  Anggaran  ada    di  mana- mana,  tetapi  hasilnya  tidak  kelihatan. Sebagai  contoh  tidak  diaplikasikannya hasil penelitian yang dilakukan
Kementrian Pertanian tampak pada hasil padi  di  Indonesia  sehingga  tidak  bisa swasembada. Sebelumnya,  wacana  pemisahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  sempat  menimbulkan  pro dan  kontra.  Sejumlah  pakar  pendidikan yang  tergabung  dalam  Education  Forum (EF)  menolak  pemisahan  Direktorat
* Yudi Hartono adalah Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah IKIP PGRI MADIUN
Jenderal  Pendidikan  Tinggi  (Dikti)  dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana pemisahan Kemdikbud  dinilai  tidak  memiliki  dasar argumen yang kuat.
Menurut  peneliti  pendidikan  dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,  Amich  Alhumami, minimnya  jumlah  riset  di  Indonesia justru  disebabkan  karena  tidak  adanya infrastruktur  untuk  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Fasilitas riset  seperti  ketersediaan  laboratorium untuk  dosen  dinilainya  masih  sangat minim.  Sementara  itu,  HAR  Tilaar,  Guru Besar  Emeritus  Universitas  Negeri Jakarta,  mengatakan  pendidikan  tidak
bisa dilepaskan dari kebudayaan.
Pendidikan  juga  berarti  satu  kesatuan utuh  mulai  dari  dasar,  menengah,  dan tinggi.  Perguruan  tinggi  tidak  lepas  dari pembentukan karakter Indonesia
berdasarkan kebudayaan nasional, sebab karakter  berarti  pengembangan  nilai- nilai kebudayaan. 1
Menurut  Daoed  Joesoef,  mantan Mendikbud,   perguruan  tinggi  memang
menangani riset, tetapi tujuan esensialnya  bukanlah  menghasilkan sesuatu  yang  ”siap  pakai”  di  bidang
kehidupan  apapun,  melainkan  membuat manusia  berspirit  ilmiah  karena  spirit inilah  yang  menggerakkan  manusia
1 Dalam Suara Pembaruan , Sabtu 20 September 2014.
untuk  terus  berusaha  menyempurnakan pengorganisasian  pengetahuan  begitu rupa  hingga  menguasai  semakin  banyak potensi  tersembunyi  dalam  alam  dan pergaulan  (interaksi)  manusia.  Tanpa spirit tersebut orang tidak akan menjadi periset, sementara riset diperlukan demi perbaikan  serta  kemajuan  hidup  dan kehidupan,  Rekomendasi  Forum  Rektor Indonesia  (FRI) agar  perguruan  tinggi ditempatkan dalam yurisdiksi Kementerian  Riset  dan  Teknologi menunjukkan ada kesalahpahaman tentang  misi  pendidikan  keilmuan  dari PT. 2
Sementara  itu,  Arif  Rahman,  Guru Besar  Universitas  Negeri  Jakarta,  tidak mempersoalkan  rencana  Presiden  Joko
Widodo memecah Kementerian
Pendidikan  dan  Kebudayaan  dalam kabinet  pemerintahannya.  Dulu  antara pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan  tinggi  juga  pernah  dipisah pengelolaannya.  Sementara  kebudayaan, bisa  masuk  ke  semua  bidang.  Ia  hanya menekankan  agar  program-program mengenai  pendidikan  tidak  boleh diabaikan.  Tri  Dharma  perguruan  tinggi harus  kuat.  Pendidikan  dasar  dan
2 Daoed Joesoef , “Misi Perguruan Tinggi Kita” dalam KOMPAS, Edisi  18 Februari 2014.
menengah meletakkan  dasar  pendidikan ke tingkat lebih tinggi. 3
Ketua  Umum  Asosiasi  Perguruan Tinggi  Swasta  Indonesia  (Aptisi)  Edy
Suandi  Hamid  mengapresiasi  langkah Presiden  Joko  Widodo  memisahkan Kementerian  Pendidikan  Dasar  dan Menengah (Dikdasmen) dengan Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan
Pendidikan  Tinggi  (Dikti).  Dengan pemisahan  itu  diharapkan  pengelolaan lebih  fokus  dan  terarah,  sehingga  bisa lebih  memperbaiki  pendidikan  di  tanah air, baik pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen)  maupun  pendidikan  tinggi (dikti).  Menurutnya,  lingkup  pendidikan yang  terlalu  luas  dan  cakupan  wilayah yang sangat besar membuat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  (Kemdikbud)  kedodoran dalam menangani pendidikan. 4
Sejumlah peneliti juga menyambut baik  rencana  pemerintah  Jokowi-Kalla yang  akan  memisahkan  kementerian pendidikan  menjadi  dua  bagian.  Peneliti dari  Pusat  Peneliti  Politik  (P2P)  LIPI, Riefqi Muna mengatakan bahwa rencana ini  akan  memberikan  keleluasaan  bagi riset  di  Indonesia  dan  otomatis meningkatkan  anggaran  meski  dasarnya
3 Tokoh Pendidikan Tak Persoalkan Pemisahan Kemdikbud , Dalam http://www.jpnn.com, Jumat, 24 Oktober 2014, diakses 24 November 2014.
4 http://www.solopos.com/2014/10/27/dia kses 24 November 2014.
tidak  tahu  betul  rencana  di  baliknya. Permasalahan  yang  dialami  riset  di Indonesia  saat  ini  adalah  kurangnya komitmen pemerintah untuk mendukung penelitian  dari  tahun  ke  tahun. Komitmen  negara  untuk  menudukung riset  mengalami  penurunan  secara sistematis  dan  terstruktur  dari  tahun 1969  hingga  2000,  terlihat  dari komposisi  anggaran  yang  sangat  kecil, yakni  tidak  sampai  satu  persen  dari APBN setiap tahunnya. Peneliti Universitas  Mulawarman,  Samarinda, Kalimantan  Timur,  Aji  Sofyan  Effendi juga  menyambut  baik,  dan  berharap pemerintah  yang  baru  bisa  lebih  fokus memperhatikan peneliti Indonesia. Pemisahan  diharapkan  pemerintah  akan fokus  dan  peduli  dalam  mendorong penelitian di Indonesia. Peneliti lain dari LIPI,  Syamsuddin  Haris,  mengatakan, pemisahan  akan  membuat  kementerian lebih fokus dan efektivitas akan tercapai. Pemisahan yang dilakukan oleh pemerintah  Jokowi-Kalla  merupakan masukan dari berbagai kalangan, termasuk  LIPI  setelah  melihat  kinerja pendidikan  nasional  selama  ini. 5 Tentu saja  pro  dan  kontra  tersebut  segera
5 http://m.jurnas.com/news/149517/Pen eliti-Sambut-Baik-Rencana-Pemisahan- Kemendikbud---2014/1/Sosial- Budaya/Pendidikan/ diakes 26 N\ovember 2014.
berakhir  setelah  Presiden  Joko  Widodo mengumumkan  kabinetnya.  Bagaimana prospek dan tantangan ke depan setelah pemisahan Kemendikbud?

## Perspektif Historis Kemdikbud
Sejak  kemerdekaan,  Indonesia
sudah  mengalami  pengalaman  panjang kementerian  pendidikan.  Kementerian pendidikan pertama bernama Kementerian  Pengajaran.  Organisasinya masih sangat sederhana, tetapi
kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah  dilakukan.  Menteri  Pengajaran yang  pertama  dalam  sejarah  Republik Indonesia adalah Ki Hadjar Dewantara.
Pada  Kabinet  Syahrir  I,  Menteri Pengajaran  dipercayakan  kepada  Mr. Mulia.  Mr.  Mulia  melakukan  berbagai langkah  seperti  meneruskan  kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan  kebangsaan,  memperbaiki sarana  dan  prasarana  pendidikan,  serta menambah jumlah pengajar.
Pada  Kabinet  Syahrir  II,  Menteri
Pengajaran  dijabat  Muhammad  Sjafei sampai  tanggal  2  Oktober  1946. Selanjutnya Menteri Pengajaran dipercayakan  kepada  Mr.  Soewandi hingga  27  Juni  1947.  Pada  era kepemimpinan Mr. Soewandi ini terbentuk  Panitia  Penyelidik  Pengajaran
Republik  Indonesia  yang  diketuai  Ki Hadjar  Dewantara.  Panitia  ini  bertujuan meletakkan  dasar-dasar  dan  susunan pengajaran baru.
Pada Era Demokrasi Liberal (1951- 1959)  stabilitas  politik  menjadi  sesuatu yang  langka,  demikian  halnya  dengan program  yang  bisa  dijadikan  tonggak, tidak  bisa  dideskripsikan  dengan  baik. Selama  masa  demokrasi  liberal,  sekitar sembilan  tahun,  telah  terjadi  tujuh  kali pergantian  kabinet.  Kabinet  Natsir  yang terbentuk  tanggal  6  September  1950, menunjuk  Dr.  Bahder  Johan  sebagai Menteri  Pengajaran  Pendidikan  dan Kebudayaan  (PP  dan  K).  Mulai  bulan April  1951  Kabinet  Natsir  digantikan Kabinet  Sukiman  yang  menunjuk  Mr. Wongsonegoro  sebagai  Menteri  PP  dan K.  Selanjutnya  Dr.  Bahder  Johan menjabat  Menteri  PP  dan  K  sekali  lagi, kemudian  digantikan  Mr.  Mohammad Yamin,  RM.  Soewandi,  Ki  Sarino Mangunpranoto,  dan  Prof.  Dr.  Prijono. Pada  periode  ini,  kebijakan  pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode  sebelumnya.  Yang  menonjol pada  era  ini  adalah  lahirnya  payung hukum legal formal di bidang pendidikan yaitu  UU  Pokok  Pendidikan  Nomor  4 Tahun 1950.
Dekrit  Presiden  5  Juli  1959 mengakhiri  era  demokrasi  parlementer digantikan  era  demokrasi  terpimpin (1959-1966).
Di era demokrasi terpimpin  banyak  ujian  yang  menimpa bangsa  Indonesia.  Konfrontasi  dengan Belanda  dalam  masalah  Irian  Barat,
sampai  peristiwa  G30S/PKI  menjadi ujian berat bagi bangsa Indonesia.
Dalam Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959
–  18  Februari  1960,  status  kementerian diubah menjadi menteri muda.
Kementerian yang mengurusi pendidikan dibagi  menjadi  tiga  menteri  muda. Menteri  Muda  Bidang  Sosial  Kulturil dipegang  Dr.  Prijono,  Menteri  Muda  PP dan  K  dipegang  Sudibjo,  dan  Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang  Sujono.  Pada  periode    27 Agustus  1964  –  21  Febuari  1966  masa Kabinet  Dwikora  terdapat  Departemen Pendidikan  Dasar  dan  Kebudayaan  dan Departemen  Perguruan  Tinggi  dan  Ilmu Pengetahuan dengan pejabat menterinya
Letjen TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb. Setelah  Pemberontakan  G30S/PKI berhasil dipadamkan,
terjadilah peralihan  dari  demokrasi  terpimpin  ke demokrasi  Pancasila.  Era  tersebut dikenal  dengan  nama  Orde  Baru  yang dipimpin Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang  pendidikan  di  era  Orde  Baru cukup  banyak  dan  beragam  mengingat orde  ini  memegang  kekuasaan  cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4  bagi  peserta  didik,  normalisasi kehidupan  kampus,  bina  siswa  melalui OSIS,  ejaan  Bahasa  Indonesia  yang disempurnakan  atau  EYD,  kuliah  kerja nyata  (KKN)  bagi  mahasiswa,  merintis sekolah  pembangunan,  dan  lain-lain.
Pada  era  ini  tepatnya  tahun  1978  tahun ajaran  baru  digeser  ke  bulan  Juni. Pembangunan  infrastruktur  pendidikan juga  berkembang  pesat  pada  era  Orde Baru  tersebut.  Menteri  pendidikan  dan kebudayaan di era Orde Baru antara lain Dr.  Daud  Joesoef,  Prof.  Dr.  Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Faud Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar.
Pada tahun 1998 Indonesia diterpa krisis  politik  dan  ekonomi.  Demonstrasi besar-besaran di tahun tersebut berhasil memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatannya.  Kabinet  pertama  di  era reformasi  adalah  kabinet  hasil  Pemilu 1999 yang dipimpin Presiden Abdurrahman  Wahid.  Pada  masa  ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan  Nasional  dengan  menunjuk Dr.  Yahya  Muhaimin  sebagai  Menteri Pendidikan  Nasional.  Pada  tahun  2001 MPR menurunkan Presiden Abdurrahman  Wahid  dalam  sidang istimewa MPR dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai
presiden.  Di  era  pemerintahan  Presiden Megawati, Mendiknas dijabat Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc.
Pemilihan  Umum  2004  dan  2009 rakyat  Indonesia  memilih  presiden secara  langsung.  Pada  dua  pemilu tersebut  Susilo  Bambang  Yudhoyono berhasil  terpilih  menjadi  presiden.
Selama  kepemimpinan  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono, Mendiknas dijabat Prof.  Dr.  Bambang  Sudibyo,  MBA.  Dan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh. Pada tahun 2011 istilah departemen diganti menjadi kementerian  dan  pada  tahun  2012 bidang  pendidikan  dan  kebudayaan disatukan  kembali menjadi  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saat ini menjadi  Kementerian  Kebudayaan  dan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian  Riset  dan  Teknologi  dan
Pendidikan Tinggi.
Sejak  kemerdekaan  17  Agustus 1945 kementerian pendidikan Indonesia mengalami  berbagai  perubahan  nama sebagai berikut. No Nama Kementrian Periode 1  Kementerian Pengajaran 19 Agustus 1945- 29 September 1948 2  Kementrian Pendidikan, Pengajaran  dan Kebudayaan 29  September 1948-10 Agustus 1957 3  Departemen Pendidikan, Pengajaran  dan Kebudayaan 10 Agustus 1957-6  Maret 1962 4  Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan 6  Maret  1962- 27 Maret 1966 5  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 25 Juli 1966-26 Oktober 1999 6  Departemen 26 Oktober
Pendidikan Nasional 1999-27 Oktober 2014 7  Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi 27 Oktober 2014-sekarang Pembelajaran dari Negara Lain Di Malaysia, terdapat dua kementerian, yaitu Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPTM).  Kementerian  yang  pertama berfokus  ke  pendidikan  dasar  dan menengah,  sedangkan  kementerian kedua  pendidikan  tinggi.  Bidang pendidikan  tinggi  di  Malaysia  diurus kementerian  yang  memiliki  anggaran memadai  untuk  riset  dan  publikasi internasional. Hasilnya, sejumlah universitas  di  Malaysia  menduduki posisi terpenting dalam sejumlah survei publikasi  internasional.  Cukup  banyak putra-putri Indonesia yang
melanjutkan  studi  lanjut  (S-2/S-3)  ke Malaysia,  salah  satu  alasannya  karena bidang  risetnya  setara  dengan  negara maju. 6
Belajar  dari  dari  KPTM,  menurut
Sudaryanto (2014), Kementerian 6 Sudaryanto, “Quo Vadis Kementerian
Dikti?” dalam Republika , Edisi Rabu, 16 September 2014.
Pendidikan  Tinggi  dan  Riset  perlu diberi  kewenangan  dan  anggaran memadai  guna  meningkatkan  kualitas perguruan  tinggi.  Para  dosennya  juga aktif  didorong  untuk  melakukan  riset dan  publikasi  internasional  bersama dosen  universitas  di  luar  negeri. Bahkan,  jika  perlu  profesor  dari  luar negeri ditarik menjadi pengajar tamu di
PT di Indonesia. Kementerian  Pendidikan  Tinggi dan Riset perlu melakukan pengelompokan PT di Tanah Air. Tahun 2007,  Dikti  telah  merilis  50  Promising Indonesian  Universities.  Melalui  rilis tersebut,  Dikti  mengelompokkan  50 universitas di Indonesia yang
terkategorikan "terbaik". Bagi kalangan PTS,  rilis  50  Promising  Indonesian Universities tidak berpengaruh apa-apa mengingat  Dikti  tidak  memiliki  ikhtiar yang  memadai  setelahnya.  Untuk  hal ini,  perlu  belajar  dari  Cina.  Pada  1998, Biro Pelayanan Pendidikan Rakyat Cina mendanai  39  universitas  melalui "Proyek  985".  Dari  program  tersebut,
akhirnya Peking University dan
Tsinghua  University  berhasil  menjadi universitas  kelas  dunia,  dan  sejumlah universitas  di  Cina  banyak  diincar mahasiswa  luar  negeri,  termasuk  dari Indonesia, guna menempuh studi S-1, S- 2, dan S-3. Selanjutnya, melalui "Proyek
211" Pemerintah Cina kembali membangun  sekitar  100  universitas utama (key  university) dan  1.000 disiplin ilmu utama (key diciplines) dari 1.700 universitas yang ada. Ini menjadi kunci  keberhasilan  PT  di  Cina  yang patut dijadikan bahan pembelajaran. 7

## Prospek dan Tantangan
Menurut  catatan  Azyumardi  Azra (2014)  gagasan  dan  wacana  tentang perlunya  pembentukan  kementerian khusus  yang  menangani  pendidikan tinggi sesungguhnya tidaklah baru. Wakil Presiden  Jusuf  Kalla  pada  2008-2009 pernah  mengumpulkan  berbagai  pihak untuk  membahas  dan  merumuskan pembentukan   Kementerian  Pendidikan Tinggi  dan  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi  (KPT-Iptek).  Hasilnya  adalah naskah  akademis  tentang  pembentukan kementerian ini bagi pemerintahan pasca Pemilu  2009.  Namun,  karena  Jusuf  Kalla tidak  berhasil  menang  dalam  Pilpres 2009,  rencana  pembentukan  KPT-Iptek tidak terlaksana. 8
Banyak  alasan  kuat  mendasari pembentukan  kementerian  ini,  seperti terlalu  besarnya  Kemdikbud  yang menangani pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sehingga keberatan beban dan tidak  fokus.  Selain  itu,  berada  di  bawah Kemdikbud,  pendidikan  tinggi  kian terlihat mengalami resentralisasi.
7 Ibid.
8 Azyumardi Azra, “Kontroversi Kemendikti- Ristek” dalam KOMPAS , Edisi Rabu 26 Februari 2014.
Kemudian  muncul  pandangan  dari banyak kalangan bahwa perguruan tinggi negeri  kini  cenderung  hanya  menjadi unit  pelaksana  teknis  Kemdikbud. Dengan  pemisahan  pendidikan  tinggi menjadi  kementerian  sendiri,  perguruan tinggi diharapkan bisa lebih
mengembangkan  otonominya.  Dengan begitu,  menjadi  lebih  mungkin  bagi  PT untuk  memaksimalkan  pencapaiannya. Tidak  hanya  dalam  bidang  pendidikan, tetapi  juga  penelitian  dan  pengabdian masyarakat.
Selain  itu,  perguruan  tinggi,
khususnya negeri, memiliki sumber daya manusia  relatif  lebih  banyak  dan berkualitas tidak hanya untuk
pengajaran, tetapi juga dalam penelitian. Berbagai  survei  dan  data  menunjukkan, sejumlah  PT  papan  atas  Indonesia menghasilkan  banyak  penelitian  inovatif yang  dikutip  secara  internasional dibandingkan  dengan  lembaga  khusus untuk  riset  dan  pengembangan  iptek seperti  LIPI  dan  BPPT.  Namun,  karena dana  penelitian  relatif  sangat  minim,  PT tidak  dapat  memaksimalkan  kapasitas penelitiannya  untuk  pengembangan iptek.
Kegiatan riset di Indonesia terpencar-pencar pada berbagai lembaga dan  instansi,  seperti  Kemenristek,  LIPI, dan BPPT. Institusi-institusi ini bergerak sendiri-sendiri tanpa
koordinasi sehingga  tidak  mampu  mencapai  hasil
maksimal  dalam  memajukan  iptek. Menurut  Forum  Rektor  Indonesia  (FRI), riset-riset  yang  dilakukan  perguruan tinggi  tidak  bersinergi  dengan  lembaga riset  lainnya.  Selain  ini  perguruan  tinggi juga dianggap tidak fokus mengembangkan riset dan teknologi. Justifikasi  lain  untuk  memisahkan perguruan tinggi dari domain Kemendikbud adalah karena negara lain, seperti  Malaysia,  Tiongkok,  Korea Selatan, dan India, sudah mempraktikkannya. Di Indonesia,
semasa  pemerintahan  Bung  Karno pernah  ada  Kementerian  Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
Menurut  Azumardi  Azra  (2014), 9 PT  di  bawah  payung  Kemendikti-Ristek lebih memiliki peluang untuk menghasilkan  inovasi  melalui  riset  lebih serius  yang  dapat  menjadi  terobosan inovatif dalam iptek. Karena itu, PT perlu meninjau  ulang  ketentuan  tentang  tugas para  dosen.  Mereka  wajib  tidak  sekadar mengajar, tetapi juga melakukan penelitian.  Memang   tidak  semua  dosen memiliki  imajinasi,  kreativitas,  dan kapabilitas  untuk  melakukan  riset  yang bermutu.  Kebanyakan  dosen  bahkan cenderung terpaku hanya dalam pemenuhan  salah  satu  misi  pokok  PT, yaitu  transmisi  ilmu  pengetahuan, pencerdasan,  dan  pembudayaan  para
9 Azyumardi Azra, op.cit.
mahasiswa.  Tugas  ini  terutama  benar pada  tingkat  strata  1  (S-1),  tetapi  mesti tidak demikian pada tingkat S-2 dan S-3. Karena  itu,  PT  perlu  mengembangkan diri  dari  ”PT  pengajaran (teaching university)” menjadi  PT  berbasis  riset
(research-based university ). Dalam kerangka  ini,  perekrutan  dan  promosi dosen  wajib  lebih  didasarkan  pada  riset inovatif untuk memajukan iptek daripada sekadar mengajar mahasiswa.
Penelitian  yang  dilakukan  para dosen  semestinya  bukan  sekadar  riset rutin  untuk  kenaikan  pangkat  dengan dana  APBN/DIP/PT  terbatas,  melainkan juga  dengan  melibatkan  dana  melalui kemitraan,  baik  dengan  lembaga  dalam negeri  maupun  internasional.  Hasil penelitian  juga  bukan  untuk  sekadar pertanggungjawaban administratif keuangan;  lebih  penting  lagi  guna disebarluaskan  melalui  jurnal  atau penerbitan lain yang diakui pada tingkat internasional. Langkah  sangat  urgen  adalah  PT berbasis riset memerlukan pengembangan  program  pascasarjana untuk  menjadi  pusat  pendidikan  yang lebih  berorientasi  pada  riset  daripada sekadar pengajaran. Program pascasarjana  semestinya  diberdayakan
menjadi  ”mesin  penelitian (engine  of research)” PT bersama berbagai lembaga riset  otonom  di  lingkungan  PT.  Sebuah PT berbasis riset memerlukan sedikitnya
25  persen  mahasiswa  pascasarjana  dari jumlah total mahasiswa PT bersangkutan (S-1,  S-2,  dan  S-3).  Peningkatan  jumlah mahasiswa  program  pascasarjana  untuk mencapai  persentase  seperti  itu  jelas bukan  dengan  memperbanyak  program nonreguler  semacam  program  eksekutif, program akhir pekan, atau program kelas jauh.
Program-program  seperti  ini— yang  cenderung  lebih  berorientasi untung (profit making) —sebaliknya justru  mengakibatkan  tergradasinya program  pascasarjana  menjadi  tempat memperoleh  gelar  S-2  dan  S-3  secara mudah  dan  cepat.  Padahal,  semestinya program  pascasarjana  menjadi  pusat pengkajian lanjutan (center for advanced studies) yang  menghasilkan  berbagai temuan penelitian inovatif untuk kemajuan iptek.
Tantangan  di  bidang  pendidikan, riset, dan teknologi tidak ringan. Terkait sinergi  lembaga  riset,  sebenarnya menjadi  tanggung  jawab  Kementerian Riset  dan  Teknologi,  yakni  dengan mengoordinasikan  lembaga  pemerintah non  kementerian,  seperti  LIPI,  Lapan, BPPT.  Faktanya,  selama  ini  Kemenristek gagal  mensinergikan  lembaga-lembaga tersebut. Kemauan politik dari pemerintah  untuk  menggunakan  hasil riset  yang  dihasilkan  lembaga-lembaga penelitian  juga  masih  minim.  Saat  ini hasil  riset  lembaga  penelitian  masih
sebatas  menjadi  seperti  benda  koleksi perpustakaan  dan  museum.  Tantangan lain  yang  masih  menjadi  musuh  besar pengembangan  riset  adalah  rendahnya alokasi  dana  yang  tersedia  untuk  riset yang  masih  di  bawah  1  persen  dari Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Negara- negara  yang  dijadikan  kiblat  untuk membentuk  Kementerian  Pendidikan Tinggi,  seperti  Tiongkok  dan  India,  juga memiliki anggaran riset yang berkisar di atas 1,2-2 persen dari PDB.
Menurut  Ketua  Forum  Rektor Indonesia  (FRI),  Ravik  Karsidi  (2014), banyak rektor merasa hanya diposisikan sebagai  pimpinan  satuan  kerja  (satker), sehingga  kurang  bebas  menjalankan otonomi kampus dan mimbar akademik. Hal ini membuat PT tidak bisa berperan maksimum.  PT  tidak  bisa  disamakan dengan SMP atau SMA, karena persamaan PT dan sekolah di bawahnya hanya  sama-sama  lembaga  pendidikan. Sementara  PT  mempunyai  tridarma perguruan tinggi yang mencakup
penelitian  dan  pengabdian  masyarakat,
dua  hal  ini  tidak  dimiliki  lembaga
pendidikan di bawah PT. 10 Kemendikbud belum optimal memainkan  peranan  perguruan  tinggi dalam bidang riset. Bahkan, riset-riset di perguruan  tinggi  terlihat  lebih  berbasis
10 http://dok.joglosemar.co/baca/2014/09/ 18/forum-rektor-dukung-pemisahan- kemdikbud.html
pada orientasi administratif saja.
Padahal,  orientasi  riset  adalah  ke  arah kemanfaatan  dari  penelitian  tersebut. Jangan  sampai  orientasi  kenaikan pangkat  menjadi  tujuan  riset  di perguruan  tinggi.  Sistem  mestinya didesain  sedemikian  rupa,  sehingga kenaikan  pangkat  adalah  efek  dari kinerja seseorang.
Tantangan  lain  setelah  hadirnya Kemenristek  Dikti  adalah  mengenai nasib  lembaga  pemerintahan  non kementerian yang sebelumnya berada di bawah  koordinasi  Kemenristek.  Apabila masih  menggunakan  pola  lama,  yaitu menempatkan lembaga-lembaga itu sebagai  lembaga  pemerintahan  non kementerian,  kehadiran  Kemenristek Dikti telah keluar dari spirit mensinergikan  lembaga-lembaga  riset.
Hadirnya  Kemenristek  Dikti  juga  harus memperjelas  posisi  pendidikan  tinggi keagamaan. Apakah akan tetap memberikan  kewenangan  mengatur pendidikan  tinggi  keagamaan  oleh Kementerian  Agama  atau  berada  di bawah Kemenristek Dikti. 11
LPTK  juga  menghadapi  tentangan tersendiri.  Selama  ini  program-program praktek  pendidikan  di  sekolah-sekolah relatif  tidak  ada  hambatan  yang  berarti karena  masih  dalam  satu  kementrian.
11 Tulus Santoso , “ Ristek dan Pendidikan Tinggi”, KOMPAS Edisi Selasa, 4 November 2014.
Setelah dipisah, maka menjadi tantangan tersendiri dalam menjalin sinergi dengan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Penutup Dipisahkannya Kemendikbud mengandung  prospek  dan  tantangan.  Di bawah payung Kemendikti-Ristek,
perguruan  tinggi  lebih  memiliki  peluang untuk menghasilkan inovasi melalui riset lebih  serius  yang  dapat  menjadi terobosan inovatif dalam iptek. PT perlu mengembangkan diri dari ”PT pengajaran (teaching university)” menjadi  PT  berbasis  riset (research- based university ). Sementara itu, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  juga bisa  lebih  fokus  untuk  menyiapkan peserta didik ke jenjang yang lebih tinggi tanpa  dibebani  lagi  dengan  urusan
pendidikan tinggi.
Tantangannya adalah sinergi dengan  lembaga-lembaga  riset  seperti
LIPI,  Lapan,  BPPT.  Kemauan  politik  dari pemerintah  untuk  menggunakan  hasil riset  yang  dihasilkan  lembaga-lembaga penelitian juga perlu didorong. Tantangan lain adalah rendahnya alokasi dana riset, kurangnya kebebasan menjalankan  otonomi  kampus  dan mimbar akademik, serta posisi pendidikan  tinggi  keagamaan.  Tidak kalah  penting  adalah  tantangan  bagi
LPTK  dalam  menjalin  sinergi  dengan
Kementerian Kebudayaan dan
Pendidikan  Dasar  dan  Menengah  dalam program-program praktek pendidikan.

## Daftar Pustaka
Azyumardi  Azra,  “Kontroversi  Kemendikti- Ristek” dalam KOMPAS , Edisi Rabu 26 Februari 2014.
Daoed Joesoef , “Misi Perguruan Tinggi Kita” dalam KOMPAS, Edisi 18 Februari 2014 Sudaryanto, “Quo Vadis Kementerian Dikti?” dalam Republika ,  Edisi  Rabu,  16 September 2014.
Suara  Pembaruan ,  Sabtu  20  September 2014.
Tulus  Santoso ,  “ Ristek  dan  Pendidikan Tinggi”, KOMPAS Edisi  Selasa,  4 November 2014.
Internet: http://www.jpnn.com,  Jumat,  24  Oktober 2014, diakses 24 November 2014. http://www.solopos.com/2014/10/27/dia kses 24 November 2014. http://m.jurnas.com/news/149517/Penelit i-Sambut-Baik-Rencana-Pemisahan Kemendikbud-2014/1/Sosial- Budaya/Pendidikan/  diakes  26  N\ovember 2014. http://dok.joglosemar.com/baca/2014/ 09/18/forum-rektor-dukung- pemisahan-kemdikbud.html