## KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH:
(Tinjauan Umum Hukum Islam)
Nashihul Ibad Elhas Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Ulum Jember. nabilibad@gmail.com

## Abstract
Post-enactment of Law No. 3 of 2006 on the Amendment of Act No. 7 of 1989 About the Religious Courts (PA), required the existence of guidelines for judges in the Religious Courts in check, decide and resolve cases sharia economy, in accordance with Article 49 Clause Law  Courts  in  the  new  religion,  so  that  the  Supreme  Court  was issued Regulation (PERMA) No. 02 of 2008 on Law Compilation of Islamic Economics (KHES). If observed carefully, KHES is one form of embodiment of fiqh reserved for judges. But there are a number of issues such as the use of the term sharia, the range of material, to obscurity clauses in it. KHES greatly assist the judges in the PA in its noble duty, as well, of course KHES have academic benefits that  are  valuable  to  the  treasures  of  knowledge,  particularly  of Islamic  law,  especially  in  the  context  of  law  enforcement  in Indonesia.
Keywords: KHES, PERMA, Justice, Law, Economics

## Abstrak
Pasca  pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 Tentang Peradilan Agama (PA), diperlukan adanya pedoman bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara  ekonomi  syariah,  sesuai  Pasal  49  Huruf  di  Undang- Undang  Peradilan  Agama  yang  baru  tersebut,  sehingga dikeluarkanlah  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  02  Tahun 2008  Tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES),  KHES adalah  salah  satu  bentuk  pengejawantahan  fiqh  yang diperuntukkan bagi para hakim. Tapi ada sejumlah permasalahan seperti  penggunaan  istilah  syariah,  cakupan  materi,  hingga ketidakjelasan  pasal-pasal  yang  ada  di  dalamnya.  KHES  sangat membantu  para  hakim  di  lingkungan  PA  dalam  menjalankan tugas mulianya, sekaligus juga sudah barang tentu KHES memiliki manfaat  akademis  yang  sangat  berharga  bagi  khazanah keilmuan,  khususnya  hukum  Islam,  terutama  dalam  konteks penegakan hukum di Indonesia.
Kata Kunci: KHES, PERMA, Peradilan, Hukum, Ekonomi

## Pendahuluan
Fiqh  sebagai  produk  pemikiran  hukum  Islam  merupakan salah  satu  pilar  agama  Islam  yang  sangat  penting,  karena keberadaannya sebagai pedoman bagi umat Islam di bidang hukum. Dalam  perjalanan  sejarahnya  yang  cukup  panjang,  fiqh  selalu mengalami  penyesuaian,  baik  terhadap  waktu,  tempat  dan  kondisi. Penyesuaian ini kemudian melahirkan asas fleksibilitas fiqh.
Jika dilihat dari realitas sosial, fleksibilitas fiqh tersebut tentu membawa  hikmah  yang  sangat  besar  bagi  umat  Islam.  Tetapi  jika dibawa  pada  ranah  hukum  yang  terkodifikasi  secara  legal-formal, fleksibilitas  fiqh  justru  akan  mempersulit  proses  pembentukan, penyusunan, hingga aplikasinya.
Hukum materiil terkait ekonomi syariah yang diperlukan oleh para  hakim  Peradilan  Agama  masih  berserakan  dalam  berbagai sumber-sumber  fiqh,  fatwa  ulama  dan  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI). Oleh sebab itu, penyusunan kompilasi hukum materi ekonomi syariah  ini  merupakan  hal  yang  sangat  urgen  dan  dinanti-nantikan oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama. 1
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dianggap sebagai jawaban  atas  permasalahan  di  atas.  Tulisan  ini  membahas  secara singkat  gambaran  umum,  sejarah,  hingga  tinjauan  umum  hukum Islam terhadap KHES tersebut.

## Gambaran Umum KHES
KHES  merupakan  sumber  hukum  terapan  Peradilan  Agama dalam  bidang  ekonomi  syariah.  KHES  terdiri  dari  empat  bagian (buku), yaitu:
Buku I : Subyek Hukum dan Amwal Buku II : Akad Buku III : Zakat dan Hibah Buku IV : Akuntansi Syariah Sumber-sumber  KHES  merujuk  pada  sumber  hukum  Islam,
tetapi  seperti  halnya  peraturan  lain,  di  dalam  KHES  tidak  dijumpai penjelasan  tentang  kategori  sumber  hukum  Islam  tersebut  yang sebenarnya  dalam  keilmuan  hukum  Islam  terbagi  dalam  dua kategori: 2
1 http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=230, akses: 23 Mei 2010.
2 Abdul  Mughits,  "Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  dalam Tinjauan Hukum Islam",  http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/151/116, akses: 23 Mei 2010.
1. Sumber-sumber  hukum  Islam  yang  disepakati  oleh  seluruh ulama  (mas}âdir  al-ahkâm  al-muttafaq  ’alaiha)  atau  sering disebut sumber-sumber utama, yaitu al-Quran, Sunnah,  Ijmâ’ dan Qiyâs.
2. Sumber-sumber hukum yang masih diperselisihkan (mas}âdir al-ahkâm  al-mukhtalaf  fiha),  yaitu  Istihsân,  Istis}lâh  (al- Mas}lahah  al-Mursalah),  ’Urf,    Istis}hâb,  Maz\hab  S{ahâbi, Syar’u Man Qablanâ, dan lain-lain.
Menurut  A.  Djazuli, 3 sesuai  sifatnya,  KHES  merupakan kompilasi yang disusun dengan merujuk pada berbagai sumber, baik dalam  pada  tataran  syariah,  fiqh,  maupun  qânûn  (undang-undang). Salah  satu  sumber  penyusunan  KHES  ini  adalah  Majallah  al-Ahkam al-‘Adliyah,  yang  merupakan  kitab  undang-undang  hukum  perdata pada  era  Turki  Usmani  (Ottoman),  kemudian  disesuaikan  dengan konteks kekinian serta ke-Indonesiaan. 4
Kontekstualisasi  fiqh  memang  sangat  perlu,  mengingat  fiqh sendiri  bersifat  fleksibel,  dalam  arti  dapat  berubah  seiring perubahan  waktu,  tempat,  keadaan  dan  adat-istiadat,  sebagaimana kaidah:
5 .دئاوعلاو تاينلاو لاوحلأاو ةنكملأاو ةنمزلأا ريغت بسحب اهفلاتخاو ىوتفلا ريغت
Walhasil,  KHES  dapat  diartikan  sebagai  salah  satu  bentuk positivisasi  hukum  Islam  yang  telah  mengalami  beberapa penyesuaian  dengan  konteks  ke-Indonesiaan  saat  ini.  Sebab  jika langkah  positivisasi  tersebut  tidak  memperhatikan  konteks  di sekelilingnya,  maka  yang  terjadi  kemudian  hanyalah  pedoman hukum tersebut akan menjadi "tontonan", bukan tuntunan. 6

## Sejarah KHES
Lahirnya  KHES  berawal  dari  terbitnya  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama.  Undang-Undang tersebut  memperluas  kewenangan  Peradilan  Agama  sesuai perkembangan  dan  kebutuhan  umat  Islam  Indonesia.  Dengan
3 Prof.  KH.  A.  Djazuli  adalah  Koordinator  Tim  Penyusun  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah  (KHES).  Beliau  juga  menjabat  sebagai  Ketua  Dewan  Pengawas Syariah Bank Jabar. Di dunia akademik, beliau adalah Guru Besar UIN Bandung.
4 http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=230.
5 A.  Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam Menyelesaikan  Masalah-Masalah  Yang  Praktis (Jakarta:  Kencana,  2006),  hlm:  109. Lihat  pula:  Ibn  al-Qayyim  al-Jauziyyah, I'lâm  al-Muwaqqi'în  'an  Rabb  al-'Âlamîn (Beirut: Dâr al-Jail, 1973), juz III, hlm: 3. Sumber: al-Maktabah al-Syâmilah versi: 3.24
6 Positivisasi Hukum adalah pemberlakuan hukum Islam yang disahkan secara formal-konstitusional.  Lihat:  Qodri  Azizy, Eklektisisme  Hukum  Nasional (Yogyakarta:
Gama Media, 2002), hlm: 172-173.
perluasan  kewenangan  tersebut,  kini  Peradilan  Agama  tidak  hanya berwenang  menyelesaikan  sengketa  perkawinan,  waris,  wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, tetapi juga menangani permohonan adopsi  dan  sengketa  zakat,  infaq,  hak  milik  serta  keperdataan  lain antara sesama muslim, termasuk ekonomi syariah. 7
Dalam  Undang-Undang  Peradilan  Agama  diatur  bahwa ekonomi  syariah  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: 8
a. Bank syariah;
b. Lembaga keuangan mikro syariah;
c. Asuransi syariah; d. Reasuransi syariah;
e. Reksadana syariah;
f. Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah;
g. Sekuritas syariah;
h. Pembiayaan syariah;
i. Pegadaian syariah;
j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
k. Bisnis syariah.”
Kehadiran  KHES  sangatlah  mendesak  bagi  ketersediaan sumber hukum terapan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah pasca  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006. 9 Sehingga tidak  ada  alasan  lagi  bagi  hakim  untuk  menolak  perkara  ekonomi syariah dengan dalih tidak ada peraturannya. 10
KHES  yang  telah  final  tersebut  dilaporkan  pada  Ketua Mahkamah  Agung  RI,  dan  agar  dapat  dijadikan  pedoman  oleh  para hakim  di  lingkungan  Peradilan  Agama  dalam  memeriksa,  memutus dan  menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah,  maka  Ketua Mahkamah  Agung  RI  mengeluarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  Nomor  02  Tahun  2008  Tentang  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah.  Peluncuran  pertama  PERMA  Nomor  02  Tahun 2008 tersebut dilaksanakan pada saat RAKERNAS Mahkamah Agung dengan  Para  Ketua  dan  Panitera/Sekretaris  Pengadilan  Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Seluruh Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Jakarta, Agustus 2008. 11
7 http://www.badilag.net/index.php?option=com_content&task=view&id=230.
8 Pasal 49 huruf  i UU Nomor 3 Tahun 2006.
9 Ibid . 10 http://www.ptayogyakarta.go.id/index.php?option=com_content&task=view &id=121 &Itemid=128, akses: 30 Mei 2010.
11
Lihat: http://e-syariah.badilag.net/index.php/ekonomi-syariah/khes/85- sejarah-singkat-khes.html, akses: 30 Mei 2010.

## Critical Review terhadap KHES: Suatu Tinjauan Umum
Telah  dikemukakan  di  atas  bahwa  KHES  adalah  pedoman hukum  ekonomi  syariah  yang  berlaku  di  lingkungan  Peradilan Agama.  Tetapi  karena  materi  KHES  bersumber  pada  fiqh,  sehingga kurang  tepat jika  menggunakan  istilah  Hukum  Ekonomi  Syariah, sebab  istilah  syariah  lebih  tepat  diartikan  sebagai  peraturan- peraturan yang bersifat asasi, tetap, dan luas cakupannya. Sementara penggunaan  istilah  hukum  ekonomi syariah  tidak  menjamin terwujudnya  nilai - nilai  syar’i  yang  bersifat  tetap,  karena  semuanya adalah  hasil  pemikiran  manusia,  terlebih  ketika  fiqh  dikaitkan dengan  kepentingan - kepentingan  manusia  yang  bersifat  duniawi- nisbi. 12 Setidaknya  ada  tujuh  perbedaan  mendasar  antara  syariah dan fiqh: 13
1. Syariah  identik  dengan  wahyu  Allah,  sedangkan  fiqh merupakan hasil olah pikir ulama (ijtihâdiyyah).
2. Syariah  mengandung  kebenaran  absolut,  sedangkan  fiqh mengandung kebenaran nisbi (relatif).
3. Syariah  merupakan  sasaran  atau  obyek  pemahaman,  yakni wahyu Allah, sedangkan fiqh berarti proses untuk memahami atau produk pemahaman.
4. Syariah  bersifat  statis,  sedangkan  fiqh  selalu  dinamis,  yakni mengikuti perubahan tempat, waktu, dan seterusnya.
5. Subyek  syariah  adalah  Allah,  sedangkan  subyek  fiqh  adalah mujtahid.
6. Syariah meliputi semua aspek kehidupan manusia, sedangkan fiqh  hanya  membahas  ranah  hukum  saja,  atau  setidaknya selain  akidah  dan  akhlak.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa fiqh juga tercakup dalam syariah.
7. Istilah  syariah  telah  dipakai  sejak  masa  Rasul,  sedangkan istilah  fiqh  baru  dibakukan  sejak  masa  para  imam  mujtahid, yakni sekitar abad 2 Hijriyah.
Perbedaan  syariah  dan  fiqh  di  atas  seharusnya  juga  menjadi pertimbangan  utama  dalam  membuat  istilah-istilah  baru,  terutama yang  berkaitan  dengan  term-term  muamalat  yang  tentunya  sangat dinamis, seperti istilah bisnis syariah, bank syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai prinsip kebebasan berakad dalam kaidah fiqhiyyah berikut:
12 Abdul  Mughits,  "Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  dalam Tinjauan Hukum
Islam", dalam:
http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/151/116, akses: 23 Mei 2010.
13 Baca: Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional , hlm: 47-57.
14 .ميرحتلا ىلع ليلدلا لدي نأ لاإ ةحابلإا ةلماعملا يف لصلأا
Begitu  pula  jika  dilihat  dari  isinya,  KHES  ini  masih  perlu disempurnakan, seperti dalam ketentuan akad, belum menyebutkan asas-asas  pokok  dalam  hukum  akad,  yakni  asas  ibahah  (kebebasan dalam  akad),  konsensualisme,  keseimbangan,  kemaslahatan, amanah,  dan seterusnya.  Asas-asas  tersebut sangat  penting sebagai pertimbangan  filosofis  dalam  pengembangan  reinterpretasi  hukum muamalat  ke  dalam  cakupan  yang  lebih  luas,  karena  ketika  suatu hukum  sudah  dibakukan  maka  akan  semakin  mempersempit cakupannya. Dalam KHES tersebut lebih banyak disebutkan kaidah- kaidah fiqh dalam satu rangkaian yang belum diklasifikasikan jenis, cakupan dan fungsinya. Padahal, setiap topik membutuhkan kaidah- kaidah  tersebut  sebagai  landasan  filosofisnya.  Jika  tidak,  maka  hal demikian  ini  akan  semakin  membuat  kesimpangsiuran  dalam penerapannya.
Sebagaimana pada peraturan lain, KHES juga mencantumkan sejumlah  klausul  tentang  definisi  baku  bagi  istilah-istilah  dalam KHES itu sendiri. Antara lain, definisi Ekonomi Syariah, yakni usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang-perorang, kelompok orang, badan  usaha  yang  berbadan  hukum  atau  tidak  berbadan  hukum dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  yang  bersifat  komersial  dan tidak komersial menurut prinsip syariah. 15
Dalam  KHES  disebutkan  secara  tegas  bahwa  yang  dimaksud Pengadilan  dalam  kompilasi  ini  adalah  pengadilan/mahkamah syar'iyah  dalam  lingkungan  Peradilan  Agama. 16 Klausul  tersebut dalam  prinsip  hukum  acara  disebut  sebagai  yurisdiksi  absolut, karena  Pengadilan  di  luar  lingkungan  Peradilan  Agama  tidak memiliki  kewenangan  untuk  menangani  perkara  sengketa  ekonomi syariah.
Definisi  harta  (amwal)  dalam  KHES  ini  seolah-olah  merinci jenis-jenis  harta  itu  sendiri,  yakni  disebutkan  secara  rinci  bahwa amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan,  baik  benda  berwujud  maupun  tak  berwujud,  baik  benda yang terdaftar maupun yang tak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun  yang  tidak  bergerak,  dan  hak  yang  bernilai  ekonomis. 17 Dalam  pasal  17  KHES  dijelaskan  pula  tentang  pemilikan  amwal, yakni didasarkan pada asas-asas berikut: 18
14 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih , hlm: 99.
15 Pasal 1 Angka 1 KHES.
16 Pasal 1 Angka 8 KHES.
17 Pasal 1 Angka 9 KHES.
18 Pasal 17 KHES.
a. Amanah,  yakni  bahwa  pemilikan  amwal  pada  dasarnya merupakan  titipan  dari  Allah  untuk  didayagunakan  bagi kepentingan hidup.
b. Infirâdiyyah,  yakni  bahwa  pemilikan  benda  pada  dasarnya adalah  bersifat  individual  dan  penyatuan  benda  tersebut dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha/korporasi.
c. Ijtimâ’iyyah,  yakni  bahwa  pemilikan  benda  tidak  hanya memiliki  fungsi  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  hidup pemiliknya,  tetapi  pada  saat  yang  sama  di  dalamnya  juga terdapat hak masyarakat (sosial).
d. Manfaat,  yakni  bahwa  pemilikan  benda  pada  dasarnya diarahkan  untuk  memperbesar  manfaat  dan  mempersempit mafsadah.
Pada  Buku  II,  yakni  bagian  KHES  yang  berisi  tentang  Akad, ada  beberapa  catatan  penting  yang  cukup  menarik.  Antara  lain, rukun  akad  yang  mengadopsi  pemikiran  fiqh  klasik  serta dikolaborasikan  dengan  pemikiran  fiqh  kontemporer  dan disesuaikan  dengan  konteks  ke-Indonesiaan  masa  kini.  Dalam khazanah  fiqh  klasik  disebutkan  bahwa  mayoritas  fuqaha menyatakan rukun akad ada tiga: 19
a. Para pihak (pelaku akad).
b. Obyek akad.
c. Pernyataan kehendak akad (s}îg\at).
Tiga  rukun  di  atas  merupakan  pendapat  mayoritas  fuqaha. Hal  ini  berbeda  dengan  pendapat  ulama  Hanafiyyah  yang menyatakan bahwa rukun akad hanya satu, yaitu s}îg\at. Sedangkan pelaku  akad  dan  obyek  akad  tidak  termasuk  rukun  akad,  karena ketika  s}îg\at  ada,  maka  pasti  terdapat  pelaku  akad  dan  obyek akad. 20
Dalam  fiqh  kontemporer,  yang  kemudian  dicantumkan sebagai  salah  satu  klausul  dalam  KHES,  rukun  akad  tersebut diperluas menjadi empat, yaitu: 21
a. Pihak-pihak yang berakad;
b. Obyek akad;
c. Tujuan-pokok akad; dan
d. Kesepakatan.
19 Lihat:  Departemen  Wakaf  dan  Urusan  Agama  Islam  Kuwait, al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah , juz II, Kuwait: t.tp, t.t., hlm: 10925. Sumber: al-Maktabah al-Syâmilah versi: 3.24
20 Ibid .
21 Pasal 22 KHES.
Penjelasan tentang empat rukun tersebut dalam KHES, dapat dikatakan  kurang  lengkap,  selain  karena  tidak  mencantumkan penjelasan  tentang  s}îg\at  akad,  juga  belum  adanya  kejelasan tentang tujuan pokok akad yang tercantum dalam KHES. Pasal 23, 24 dan  25  KHES  hanya  mencakup  penjelasan  tentang  para  pihak  yang berakad dan obyek akad, serta sekelumit penjelasan singkat tentang tujuan  akad,  yakni  bahwa  akad  adalah  bertujuan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  dan  pengembangan  usaha  masing-masing  pihak yang  mengadakan  akad. 22 Keterangan  ini  tidak  menjelaskan  sama sekali tentang maksud dari tujuan akad secara rinci.
Hal  lain  yang  juga  perlu  ditelaah  ulang  adalah  tidak  adanya klausul  tentang  syarat  akad.  Padahal  disebutkan  bahwa  bagian pertama Bab III dalam Buku II ini membahas rukun dan syarat akad, tetapi  tidak  ada  satupun  syarat  yang  disebutkan,  baik  syarat  yang berkaitan dengan pelaku akad, obyek,  tujuan, maupun  s}îg\at akad. Seharusnya  syarat  tentang  masing-masing  rukun  akad  tersebut dapat  dicantumkan  secara  rinci,  tentunya  dengan  susunan redaksional yang singkat dan padat.

## Kesimpulan
Dari uraian singkat  tentang KHES di atas, terdapat beberapa kesimpulan:
1. Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2008  Tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (KHES)  tersebut  merupakan  pedoman  bagi  hakim  di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan  perkara  ekonomi  syariah,  sesuai  Pasal  49 Huruf  i  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang Peradilan Agama.
2. KHES  terdiri  dari  empat  buku:  Subyek  Hukum  dan  Amwal (Buku  I),  Akad  (Buku  II),  Zakat  dan  Hibah  (Buku  III),  serta Akuntansi Syariah (Buku IV).
3. KHES  adalah  salah  satu  bentuk  positivisasi  hukum  Islam dengan  beberapa  penyesuaian  terhadap  konteks  kekinian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
4. Secara  keseluruhan,  KHES  sudah  dapat  digunakan  sebagai pedoman  baku  di  lingkungan  Peradilan  Agama,  tetapi  masih banyak  yang  perlu  dibenahi  dan  disempunakan,  baik  terkait istilah-istilah  maupun  klausul-klausul  dalam  KHES  tersebut
yang  tak  sedikit  masih  multi-interpretable,  sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
5. Kritik  dan  telaah  tersebut  juga  diperlukan  untuk  mengkaji ulang  istilah-istilah  dalam  sistem  ekonomi  berbasis  Islam, seperti  perbankan  syariah,  pegadaian  syariah,  asuransi syariah, bisnis syariah, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Maktabah al-Syâmilah versi: 3.24
Azizy, Qodri, Eklektisisme Hukum Nasional (Yogyakarta: Gama Media, 2002)
Departemen Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, al-Mausû'ah al- Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Kuwait: t.tp., t.t.
Djazuli  A.,  Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Dalam Menyelesaikan  Masalah-Masalah  Yang  Praktis  (Jakarta: Kencana, 2006)
http://e-syariah.badilag.net, akses: Minggu, 30 Mei 2010 http://journal.uii.ac.id, akses: Minggu, 23 Mei 2010 http://www.badilag.net, akses: Minggu, 23 Mei 2010 http://www.pta-yogyakarta.go.id, akses: Minggu, 30 Mei 2010 Jauziyyah, Ibn al-Qayyim al-, I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn (Beirut: Dâr al-Jail, 1973)
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama