INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11911-11921 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penegakan Hukum Illegal Fishing
Emil Salim Siregar 1 ✉ , Adenisya Nasution 2 , Chandra Ridho Wijaya 3 , Dessy Zulfianti Sinaga 4
, Nadila Rahma Juwita 5
Fakultas Hukum Universitas Asahan
Email: emielsalimsrg1988@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Indonesia adalah negara yang  mempunyai wilayah perairan yang cukup   luas, sehingga nelayan asing selalu lolos dari aktivitas illegal fishing. Pencurian ini terjadi karena kurangnya perhatian dari petugas pengawas  air.Hingga  saat  ini  pencurian  ikan  masih  sering  terjadi.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  harus mengalami kerugian yang sangat besar hingga Rp 30 triliun setiap tahunnya. Jika dilihat persentasenya mencapai  25%  dengan  total  11,6  juta  ton  setiap  tahunnya.  Permasalahan  ini  mengakibatkan  banyak pihak yang dirugikan dengan adanya illegal fishing, sehingga sangat perlu ditegakkan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan penulis menulis jurnal dengan judul Penegakan  Hukum  Illegal  Fishing.  Dengan  rumusan  masalah.  “Bagaimana  aturan  penegakan  hukum illegal  fishing  di  Indonesia?”  dan  “Bagaimana  pengaturan  hukum  Illegal  Fisting  dalam  hukum internasional?”.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  yang  telah  diterapkan  dengan  baik  di Indonesia  saat  ini,  dan  juga  diterapkan  secara  internasional.  Dalam  penelitian  ini  penegakan  hukum dilakukan dengan mengacu pada Pasal 45 UU Perikanan tahun 2009. Hal ini terlihat dari segala aspek mulai  dari  penyidikan,  penuntutan,  hingga  persidangan.  Hal  ini  juga  dijelaskan  dalam  KUHAP  yang diterbitkan pada tahun 1981 dalam Undang-Undang Nomor 8 Kata Kunci : Penegakan, Hukum, Tindak Pidana, Perikanan

## Abstract
Indonesia is a country that has vast territorial waters, so foreign fishermen always escape illegal fishing activities. This theft occurred due to lack of attention from water control officers. Until now, fish theft still occurs frequently. Because of this, Indonesia has to suffer huge losses of up to IDR 30 trillion every year.  If  you  look  at  the  percentage,  it  reaches  25%  with  a  total  of  11.6  million  tons  every  year.  This problem results in many parties being harmed by illegal fishing, so it is very necessary to enforce laws that regulate this  act. This  is  the  reason  the  author wrote  a  journal  with  the  title  Illegal  Fishing  Law Enforcement.  With  problem  formulation.  "  and  "How  is  the  legal  regulation  of  Illegal  Fisting  in international  law?".  This  research  uses  normative  methods  that  have  been  well  implemented  in Indonesia today, and are also applied internationally. In this research, law enforcement is carried out by referring to Article 45 of the 2009 Fisheries Law. This can be seen from all aspects from investigation, prosecution,  to  trial.  This  is  also  explained  in  the  Criminal  Procedure  Code  issued  in  1981  in  Law Number 8.
Kata Kunci : Enforcement, law, crime, fisheries

## PENDAHULUAN
Seperti  yang  kita  ketahui  sebelumnya  bahwa  bumi  terdiri  dari  lautan  dan  daratan yang terbentuk dari kesatuan geografis dan ekologi. Selain itu, segala sesuatu yang ada di laut  dan  darat  telah  diatur  dalam  undang-undang  dan  dengan  diluncurkannya  undang- undang  yang  berlaku  di  Indonesia  maupun  internasional.  Undang-undang  ini  dibentuk untuk  melestarikan  kekayaan  alam  dalam  negeri,  dan  menjadikan  kekayaan  tersebut menjadi milik masyarakat agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal  ini  tentunya  akan  membuat  masyarakat  semakin  maju  dalam  bidang  perekonomian dan menimbulkan rasa damai dalam mencapai tujuannya.
Yang dimaksud dengan Illegal Fishing sendiri adalah suatu bentuk penangkapan ikan yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  belum  mendapat  izin  dari  negara.  Hal  ini  tentu dinilai  kurang  baik  karena  peraturan  yang  telah  disahkan  di  negara  tersebut.  Selain pencurian ikan, ada beberapa hal yang juga termasuk dalam illegal fishing, yaitu ikan yang ditangkap  melebihi  batas  jumlah  yang  ditentukan  dalam  peraturan,  perairan  menjadi tergenang  ketika  penangkapan  ikan  selesai  dengan  kapal,  dan  lain-lain.  yang  akan dijelaskan  nanti.  Dilihat  dari  pokok  permasalahannya,  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa permasalahan  ini  tidak  hanya  meresahkan  secara  nasional,  namun  juga  mengganggu perdamaian internasional
( Ichsan,2002:23).
Meskipun  pencurian  ikan  sangat  merugikan  masyarakat  Indonesia,  namun  masih banyak masyarakat yang belum memahami istilah illegal fishing. Faktanya, dampak yang ditimbulkan  oleh  pencurian  ikan  sama  buruknya  dengan  korupsi  atau  pembalakan  liar. Sedangkan  nama  illegal  fishing  dicetuskan  oleh  seorang  ahli  hukum  di  Indonesia  dan diterima dengan baik oleh media massa dan masyarakat hingga dikenal saat ini. Jika dilihat dari maknanya, illegal artinya sesuatu yang dilanggar dan fishing artinya menangkap ikan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan illegal fishing adalah suatu pelanggaran  yang  dilakukan  dalam  bentuk  pencurian  ikan.  Hal  ini  jelas  dianggap  ilegal oleh pemerintah.
Selain  itu,  permasalahan  juga  muncul  ketika  pencurian  ikan  dilakukan  di  wilayah teritorial  Indonesia.  Permasalahan  ini  muncul  ketika  pengawasan  di  perairan  Indonesia sudah  memadai.  Rendahnya  tingkat  tersebut  dapat  menyebabkan  banyak  pihak melakukan tindakan illegal fishing di perairan Indonesia. Hingga saat ini, hal tersebut terus menyebabkan  Indonesia  mengalami  kerugian  hingga  Rp  30  triliun  setiap  tahunnya.  Jika dilihat  dari  cakupannya,  ini  sama  dengan  25%  dari  seluruh  wilayah  perikanan  yang berjumlah 1,6 juta jiwa setiap tahunnya (Budiyono,2014:16)
Jika  dilihat  dari  sudut  pandang  lain,  kita  dapat  melihat  bahwa  dampak  kerugian akibat penangkapan ikan juga dirasakan oleh penyedia jasa dan petani ikan. Masyarakat yang bekerja di iklim industri dan perikanan nasional juga ikut menderita kerugian. Sebab, permasalahan  yang  ada  saat  ini  harus  diselesaikan  dengan  baik  agar  peraturan perundang-undangan  yang  ada  di  Indonesia  berjalan  dan  lebih  terarah.  Pemberlakuan undang-undang  ini  juga  akan  membuat  negara-negara  lain  memahami  bahwa  posisi strategis  yang  diperoleh  Indonesia  harus  sejalan  dengan  kepastian  yang  diberikan  oleh peraturan  mengenai  perikanan  di  Indonesia  bahwa  pengendalian  penuh  terhadap perikanan telah diatur dan diawasi oleh pemerintah. Hal ini akan berdampak pada pihak- pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum.
(Danusaputro,dkk,  1984)  Undang-undang  yang  berlaku  saat  ini  di  Indonesia  perlu diterapkan  secara  menyeluruhmengetahui  bahwa  segala  permasalahan  yang  timbul  di lapangan  dapat  ditangani  dengan  baik  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  telah  dilaksanakan.  Selain  itu,  Indonesia  telah  mengeluarkan  undang-undang nasional yang memberikan hak khusus kepada daerah penangkapan ikan dalam mengatur sistem perikanannya. Hal ini jelas tertulis dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Undang-undang  udang  ini  dapat  dijadikan  acuan  pihak  berwenang  dalam  memberikan izin. Karena undang-undang ini, semua pihak yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal dapat diberikan hukuman yang pantas sesuai dengan hukum.
Potensi laut Indonesia tentu membuat banyak pihak di Indonesia tergiur untuk ikut merasakan  hasilnya.  Namun  warga.  Negara  asing  pun  tergiur  dengan  potensi  dan kekayaan kelautan Indonesia. Kekayaan. Laut yang kita miliki berupa biota laut yang sangat beragam. Ini banyak. dilirik oleh warga negara dan negara asing. Sehingga banyak terjadi pencurian ikan atau illegal fishing di perairan Indonesia.
Penangkapan ikan secara ilegal ini akan membawa dampak yang sangat buruk bagi seluruh nelayan tradisional. Dan hal ini akan membuat nelayan pesisir merasakan dampak pencurian ikan yang dilakukan  oleh  kapal asing. Selain  itu,  hal  ini juga akan  bermanfaat bagi  konsumen  yang  gemar  mengonsumsi  ikan  karena  tidak  tahan  air  dalam  mencicipi hasil yang dihasilkan oleh negara tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Jika dilihat secara makro, hal ini akan membuat harga yang diperoleh dari hasil laut Indonesia menjadi lebih tinggi.  Terlihat  jelas  bahwa  dunia  internasional  mulai  memberikan  perhatian  terhadap wilayah perikanan Indonesia.
Permasalahan ini mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan dengan adanya illegal fishing,  sehingga  sangat  perlu  ditegakkan  undang-undang  yang  mengatur  perbuatan tersebut.  Dengan  rumusan  masalah  “Bagaimana  pengaturan  hukum  illegal  fishing  di Indonesia?”.  dan  “Bagaimana  pengaturan  hukum  illegal  fishing  dalam  hukum internasional?”.

## METODE PENELITIAN
(Soerjono,dkk,2004:23)  Penelitian  mengenai  penegakan  hukum  illegal  fishing merupakan  pendekatan  hukum  normatif  yang  menjadikan  peraturan  tersebut  dapat diterapkan dengan baik di Indonesia. Ini akan disebut penelitian doktrinal karena peneliti terus-menerus memahami prinsip-prinsip yang terjadi pada masalah yang sedang diteliti.
Untuk menjawab fokus masalah yang  terdapat  pada judul,  peneliti mengumpulkan semua  bahan  yang  berkaitan  dengan  penelitian,  seperti  studi  literatur  mengenai  hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Undang-undang tersier ini digunakan untuk mengetahui  bahwa  pemilihan  peraturan  dalam  undang-undang  tersebut  sesuai  dengan dokumen-dokumen  hukum  yang  telah  dikumpulkan,  inventarisasi,  dan  catatan-catatan yang  dapat  diuji  literatur  yang  sejalan  dengan  pengetahuan  hukum  dan  didukung  oleh penelitian-penelitian sebelumnya.
(Bambang,2007:12)  Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode kualitatif. Teknik analisisnya dilakukan  secara interpretatif, yaitu  bahan hukum ditafsirkan dan  dijelaskan  berdasarkan  norma  dan  teori  hukum  yang  berlaku,  sehingga  keputusan yang menyimpang  sesedikit mungkin  dapat  dihindari. Dengan kesimpulan yang menarik
menggunakan  metode  penalaran  induktif  yaitu  berpikir  sistematis  dari  yang  khusus  ke yang umum, dan berpikir deduktif yang sistematis dari yang umum ke yang khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN ILEGAL
Perairan  laut  Indonesia  yang  kaya  akan  ikan  dan  biota  laut  lainnya,  serta  energi, wisata  alam,  dan  biofarmasi  seolah  berada  di  wilayah  tak  bertuan  sehingga  kapal-kapal illegal fishing mudah keluar masuk. Para perampok ikan asing ini tidak hanya beroperasi di perbatasan dengan negaranya, namun lebih dari itu beroperasi di tengah wilayah laut sah Indonesia, bahkan melintasi perbatasan sekitarnya. Misalnya penangkapan ikan ilegal dari Thailand, Vietnam.
Filipina, Korea, dan Taiwan merupakan negara-negara yang berada di sebelah utara Indonesia,  namun  operasi  penjarahannya  mencapai  perairan  selatan  Maluku,  Maluku Utara, laut utara dan selatan Jawa, bahkan hingga Laut Arafura yang berbatasan dengan Australia dan Leste Timur (selatan). bagian dari negara). Indonesia).Amanat Pasal 33 ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  di  atas,  dilaksanakan dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan,  bahwa  Indonesia  adalah negara  kepulauan,  yang  sebagian  besar  wilayahnya  berupa  lautan,  mempunyai  potensi perikanan  yang  sangat  besar  dan  beragam.Ketegasan  pemerintah  dalam  menegakkan hukum  terhadap  penangkapan  ikan  ilegal  di  perairan  Indonesia  dengan  cara menenggelamkan dan membakar kapal sudah tepat dan sesuai dengan hukum. Tindakan tegas pemerintah ini.
Fungsi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1) adalah penyidik  dan/atau  pengawas perikanan  dapat  melakukan  tindakan  khusus  berupa  pembakaran  dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera.Hukum ditegakkan untuk memberi informasi kepada  semua  orang  secara  rasional  masyarakat  setara  di  depan  hukum  dan  akan memberikan rasa keadilan bagi siapa pun yang mempercayai hukum. Hukum ditegakkan untuk mengurangi bentuk  kejahatan  dan memberikan sanksi terhadap  pelaku kejahatan. Ini  dikenal  sebagai  hukum  pidana  dan.  non-kriminal.  Hukum  jika  ditilik  dari  maknanya mempunyai  dua  pengertian,  yaitu  hukum  dalam  arti  sempit  berarti  hukum  akan ditegakkan dan memberikan jaminan bagi korban agar pelakunya mendapat imbalan yang setimpal dengan hukuman yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Jika dilihat dalam arti luas maka undang-undang tersebut akan saling berkaitanantara semua subyek dengan hukum yang berlaku tanpa terkecuali bagi para penegak hukum (Koesrianti,2008:15)
Pada  tahun  2009  pemerintah  mengeluarkan  undang-undang  tentang  perikanan yang  dijelaskan  pada  pasal  45  bahwa  segala  perikanan  dan  pengelolaannya  akan dijelaskan dalam penyiapan segala jenis usaha, artinya segala informasi mengenai sumber daya  ikan,  rencana  pengambilan,  pengambilan  keputusan,  pelaksanaan.  rencana,  dan konsultasi  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  yang  bertugas  memastikan  bahwa  sumber daya di perairan masih terlindungi dengan baik. Hal ini telah disepakati oleh pemerintah dan akan dilaksanakan seiring berjalannya waktu.
(Sari,2019:14)  Rusaknya  lingkungan  laut  akibat  perbuatan  yang  dilakukan  tanpa memperhatikan lingkungan hidup. Hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar yang  dikeluarkan  pada tahun 2009 tentang  penangkapan ikan. Hal  ini telah direvisi dari Undang-Undang  sebelumnya  yang  diterbitkan  pada  tahun  2004.  Hal-hal  yang  diatur dalam Penangkapan Ikan ini tidak merusak lingkungan laut, yaitu:
a) Penggunaan alat penangkapan ikan yang tepat dan sesuai dengan keadaan.
b) Kapal yang diizinkan harus memenuhi seluruh persyaratan teknis.
c) Pemberitahuan  batas  maksimal  ikan  yang  ditangkap  dengan  beberapacontoh  ikan kecil yang belum layak untuk dikonsumsi.
d) Harus memahami seluk beluk kawasan dan musim yang tepat sebelum memancing.
e) Tidak menimbulkan kerusakan ekosistem laut akibat penangkapan ikan
f) Spesies  ikan  baru  tidak  boleh  ditangkap.  Kalau  ketahuan,  wajibdikembalikan  ke ekosistem laut,
g) Prioritaskan budidaya laut
h) Dilarang membuang hama ke laut yang berpotensi merusak ikan.
i) Serta persyaratan lainnya.
Sumber  daya  laut  yang  seharusnya  dapat  dimanfaatkan  dengan  baik  oleh masyarakat  setempat,  justru  bertentangan  dengan  apa  yang  diinginkan.  Hal  ini  terjadi karena  perairan  wilayah  tersebut  tidak  kuat  sehingga  perairan  tidak  terlindungi  dan terlindungi. kapal asing  seenaknya masuk dan mengambil hasil  laut kita. Indonesia telah menyusun  beberapa  undang-undang  yang  menjelaskan  perairan  laut  yang  termasuk dalam hukum pidana, yaitu:
a) Diatur  pada  tahun  2002  pada  pasal  13  dan  14  g  yang  memuat  Kepolisian  Negara Republik Indonesia
b) Hal  ini  juga  diatur  pada  tahun  2004  dalam  Pasal  9  Nomor  127  tentang  Tentara Nasional Indonesia.
c) Kemudian pada tahun 1981 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Nomor 76 tentang Hukum Pidana bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
d) Kemudian  pada  tahun  2009  yang  terangkum  dalam  pasal  73  Nomor  45  tentang Perikanan. Selanjutnya pada tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 178 tentang Badan Keamanan Laut. F.
e) Dan  terakhir,  pada  tahun  2015  Nomor  85  tentang  Komite  yang  membidangi Perikanan.Ketahanan  Pangan  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Koordinator  Bidang Kemaritiman.
Dikatakan illegal fishing apabila :
1) Kapal  asing  yang  berada  dalam  wilayah  negara  yang  sama  melakukan  kegiatan penangkapan  ikan  tanpa  izin  yang  sah  dari  negara  dan  melanggar  peraturan perundang-undangan negara.
2) Mengetahui  adanya  kapal  asing  yang  melakukan  kegiatan  illegal  fishing  dengan mengibarkan bendera negaranya tanpa mendapat izin dari negara tersebut.
3) Ikan ditangkap tanpa izin negara dan telah melampaui batas yang telah ditetapkan. hukum internasional yang merugikan negara tersebut (Purwaka,2019:73)
Dalam  ketentuan  pidana  pokok  terdapat  tambahan  pidana  yang  tidak  terdapat dalam  undang-undang  perikanan.  Dikatakan  mendasar  karena  hakim  memberikan hukuman berupa denda atau  bahkan  hukuman penjara. Sedangkan hukuman tambahan diberikan  jika hakim menambahkan Pasal 10 KUHP bagi pelanggar hukum. Jika undang- undang  ini.  menambahkan,  yang  termasuk  dalam  pidana  pokok  yaitu  pidana  yang dijatuhkan  kepada  terdakwa  adalah  pidana  mati,  pidana  penjara,  pidana  kurungan,  dan berbayar. Bagus. Sedangkan tambahan berarti mencabut seluruh hak izin yang berkaitan dengan. jenis perkara,  pengambilan paksa barang yang dianggap barang curian, hingga hukuman lain yang disetujui hakim untuk dilaksanakan (Mahmudah,dkk,2015:25).
Di  bidang  perikanan  sendiri,  hukuman  yang  diterapkan  berupa  pembuktian pelanggaran  dengan  pembayaran  denda.  Hal  ini  sering  disebut  kumulatif.  Dikatakan kumulatif  karena  kedua  hal  tersebut  dilakukan  secara  bersamaan  bagi  pelanggar.  Jika pelanggaran  ini  terjadi,  hakim  harus  menjatuhkan  dua  hukuman  tersebut.  Hakim  tidak dapat  memaksakan  satu  atau  yang  lain,  oleh  karena  itu  hakim  tidak  dapat  memilih  di antara  hukuman.  Hakim  diharapkan  memberikan  hukuman  penjara  yang  lama  untuk mencegah  pelanggar  melakukan  pelanggaran.  Selain  itu,  hakim  juga  harus  mewajibkan pelanggar membayar denda yang besar kepada negara. Hal ini terjadi karena pelanggar juga mencuri barang milik negara. Jadi dia harus mendapatkannyahukuman yang sesuai. Hal ini telah dijelaskan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan revisi  dari  Undang-undang  sebelumnya  tahun  2004  Nomor  31  tentang  perikanan. Penyelamatan ikandalam suatu negara dianggap  sebagai kewajiban nasional yang harus
dipupuk  oleh  suatu  negara.  Oleh  karena  itu  dikeluarkanlah  undang-undang  yang mengatur mengenai illegal fishing. apabila izin tersebut disalahgunakan maka izin tersebut juga akan  dicabut dan  pelanggarnya  akan dikenakan hukuman penjara  dan denda yang besar. Hal ini diharapkan dapat membuat masyarakat dan pelaku illegal fishing .
(Gerald,2020:46)  Undang-Undang  tentang  Perikanan  yang  diterbitkan  pada  tahun 2009  Nomor  45  menjelaskan  bahwa  pelaku  dapat  dijatuhi  hukuman  penjara  apabila melakukan perbuatan onar dan melanggar pasal 16 ayat 1 yang telah dijelaskan mengenai batas-batas zona eksklusif di Indonesia. Pelaku akan dikenakan sanksi hingga penjara jika melanggar  pasal  yang  ditentukan  undang-undang,  serta  dikenakan  denda  besar  karena berbohong dan tidak mematuhi hukum. Selain itu, mereka akan diberikan teguran hingga pencabutan izin di bidang perikanan.
Dari  sini  kita  dapat  melihat  bahwa  ZEEI  telah  diatur  dengan  sangat  baik  dalam Undang-Undang  Pokok  Perikanan  Indonesia.  Hal  ini  terlihat  dari  revisi  yang  selalu diperbaiki dari tahun 2004 hingga tahun 2009. Dari adanya peraturan ini, besar harapan bagi  pengawas  untuk  lebih  berhati-hati  dalam  mengawasi  dan  melaksanakan  Undang- undang ini terhadap pelaku illegal fishing. Kapal-kapal asingberada di perairan Indonesia dan  melakukan  penangkapan  ikan  secara  ilegal  harus  dijatuhi  hukuman  penjara.  denda jangka  panjang  dan  besar  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah disetujui di Perikanan Indonesia, seperti ZEE di Indonesia.

## Dampak Kebijakan Penenggelaman Kapal Sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia
Penerapan  kebijakan  Penenggelaman  kapal  sebagai  strategi  kebijakan pemberantasan  IUU  fishing  di  Indonesia  berdampak  signifikan  terhadap  dinamika perikanan dan kelautan di Indonesia. Dampak signifikan tersebut muncul akibat penerapan kebijakan  penenggelaman  kapalMasif  Dampak  yang  ditimbulkan  secara  umum  positif, mengingat  penerapan  kebijakan  penenggelaman  kapal  merupakan  tanda  bahwa  aspek penegakan  hukum  di  laut  Indonesia  menjadi  fokus  pemerintah.  Dampak  positif  yang timbul terdiri dari dampak langsung  dan tidak  langsung. Dampak langsung  yang timbul antara lain dampak yang berkaitan dengan industri perikanan Lokal.
Terlepas  dari  dampak positif  langsung terhadap industri perikanan.  dalam negeri, dampak positif lainnya diperoleh dari penerapan kebijakan penenggelaman kapal sebagai sebuah  kebijakan  Strateginya  adalah  dengan  meningkatkan  tingkat  kesadaran  atau awareness  masyarakat  terhadap  IUU  fishing  sebagai  permasalahan  sektor  perikanan  di Indonesia. Meningkatnya  tingkat kesadaran masyarakat disebabkan  oleh. Faktanya, pada
awal  penerapan  kebijakan  penenggelaman  kapal  sebagai  kebijakan  strategis,  kebijakan penenggelaman kapal banyak menjadi berita utama di media nasional dan internasional. Sebab,  kebijakan  penenggelaman  kapal  sebagai  kebijakan  strategis  merupakan  sesuatu yang  baru.  yang  belum  pernah  diterapkan  sebelumnya.  Munculnya  kesadaran.  Isu perikanan  ini  juga  menjadi  salah  satu  tujuan  implementasi  kebijakan.  penenggelaman kapal  sebagai  kebijakan  strategi  pemberantasan  IUU  fishing  yang  dilakukan  pemerintah Indonesia,  dimana.  dengan  kesadaran  maka  akan  timbul  kekhawatiran  terhadap permasalahan  terkait  IUU  fishing  di  Indonesia,  dan  hal  ini  akan  menjadi  dorongan  bagi masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif  didalamnya.  agenda  pemberantasan  IUU  fishing  di Indonesia (Muhmmad,2019:12).

## SIMPULAN
Undang-Undang Perikanan yang berlaku bagi pelanggar undang-undang tersebut dapat  diperoleh  melalui  pemeriksaan  perikanan  yang  diberikan  hukuman  berupa  sanksi pidana dan denda. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.  Dalam  menegakkan  undang-undang  ini  dapat  dilakukan  penyidikan, pemanggilan,  dan  pemeriksaan  di  pengadilan.  Hal  ini  juga  dijelaskan  dalam  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang  menunjukkan  bahwa pengadilan dibentuk untuk memberikan waktu yang efektif dan efisien bagi penanggung jawab hukum perikanan.
Kapal  asing  yang  melakukan  pencurian  ikan  akan  dikenakan  sanksi  dan  sanksi pidana sesuai UU ZEEI yang telah diatur sama dengan UU RI Tahun 2009 Nomor 45 yang sebelumnya merupakan revisi dari UU RI Tahun 2004. Angka 31. Ancaman hukuman yang diberikan  kepada  pelaku  illegal  fishing  adalah  pidana  penjara,  denda,  sampai  dengan pencabutan hak-hak yang telah diberikan sebelumnya. Indonesia mempunyai hak penuh untuk  menenggelamkan  kapal  yang  melakukan  illegal  fishing  karena  peraturan  yang dibuat  dalam  UNCLOS  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  di  Indonesia.  Pelakunya harus  mendapat  hukuman  berupa  denda  yang  besar  karena  merusak  ekosistem  dan melakukan pelanggaran, serta dijatuhi hukuman penjara sebagai tindakan pencegahan.
Penenggelaman kapal asing dilakukan oleh Indonesia, karena kapal tersebut Yang tenggelam  adalah  kapal  yang  tidak  terdaftar  dan  memiliki  izin  penangkapan  ikan  di wilayah  Indonesia  diperbolehkan  menurut  hukum  maritim  internasional.  Berdasarkan hukum  maritim.  UNCLOS  internasional  yang  diatur  oleh  PBB  mengenai  kedaulatan penangkapan ikan hanya diperbolehkan oleh kapal yang mempunyai izin pelayaran  dan penangkapan ikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, Firmansyah, Pencurian Ikan oleh  Kapal Asing di Daerah Wilayah Indonesia  dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, Vol 2 no 1, (2016).
Adolf,  dan  Huala,  Aspek  Negara  dalam  Hukum  Internasional  (Jakarta:  Raja  Grafindo,
Persada, 2002).
A. Nontji, Laut Kepulauan, (Jakarta: Dbridge,1987).
Anggreni,  Mangku,  Yuliartini,  Analisis  Yuridis  Akuntabilitas  Pemimpin  NegaraSeputar Kejahatan Perang, (jakarta: Raja graphndo persada, 2019).
B. Gerald, Pembentukan UndangBambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2007).
Budiyono, Batasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Maritim (Bandar Lampung: Penerbit Keadilan, 2014).
Danusaputro, dan Munadjat, Pengelolaan Laut Kepulauan Bidang Hukum dan Sejarahnya (Bandung: Bina Cipta, 1984).
Efritadewi  A,  'Tenggelamnya  Kapal  Illegal  Fishing  di  Indonesia  Bagian  Dalam  Perspektif Hukum Internasional, Straits Journal, 4 (2017)
Fairuz Sabiq, Illegal Fishing, (Jakarta, Cv. Mitra Cendikia Media, 2018).
Ichsan Efendi, Biologi Perikanan (Yogyakarta: Yayasan Nusantara Pustaka,2002).
Ketut,  D,  'Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Perikanan  yang  Dilakukan  Kapal  Perang Negara Kesatuan Republik Indonesia (KRI) Dalam Perspektif Hukum Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Jurnal Hukum dan Keadilan, 4, 81.
Koesrianti, Penegakan Illegal Fishing dan Perjanjian Bilateral di Sektor Perikanan Dengan Negara Tetangga, Jurnal Forum Hukum UGM, Vol. 20, tidak. 2Tahun (2008).
Mahmudah,  dan  Nuning,  Tanggung  Jawab  Pidana  Korporasi  Illegal  Fishing  Di  Wilayah Perairan Indonesia (Jakarta: Sinar Graphics, 2015).
Muhammad,  Simela  Victor.  “Penangkapan  ikan  ilegal  di  perairan  Indonesia  menjadi masalah  dan  Upaya.  Penanganan  Bilateral  yang  Tepat  di  Kawasan,  Vol  2  Nomor  1 Tahun (2019).
Nunung Mahmudah, Illegal Fishing, (Jakarta Timur, Sinargrafia, 2015).
Purwaka  Hendra  Tommy,  “Review  UU  Kelautan  di  Wilayah  Nasional  Persatuan  Republik Indonesia, Mimbar Hukum, Vol 2, No 1.
Sari,  W.A.,  Reorientasi  Politik  dan  Hukum  Pengelolaan  Kawasan  Maritim  DI  Menurut Undang-Undang  Daerah  NO  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah: Mendukung Visi Negara Maritim, Jurnal Hukum Selat,  Vol 3,  No 2.
Siombo,  Mahreni  Ria,  Hukum  Perikanan  Nasional  dan  Internasional  (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2010).
Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  (Jakarta:Rajawali  Pers,
2004).
Suhardi, 'Hasil Konvensi Hukum Maritim Internasional III di Teluk Montago (Jamika, 1982) Thontowi,  Jawahir,  dan  Pranoto  Iskandar,  Hukum  Nasional  LateranKontemporer (Bandung: Refika Aditama, 2006).