## SELF ASSESSMENT PENERAPAN TATA KELOLA PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Faradina Inda Wardhani Inda.wardhani@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Pontianak

## ABSTRACT
Good  corporate  governance  (GCG)  is  used  by  companies  to  improve  the  quality  of earnings by taking into account the interests of stakeholders are based on the rule of law and norms. System of good corporate governance requires built and executable principles of  corporate  governance  (GCG)  in  the process  of  managerial  companies.  The  method used in this research is descriptive and verification method. Based on the research results, it can be concluded that the principles of good corporate governance at Bank Mandiri are  measured  using  the  dimensions  of  transparency,  accountability,  responsibility, independence and fairness in excellent criteria.
Keywords: Principles of good corporate governance,

## I. PENDAHULUAN
Self assessment penerapan Good Corporate Governance (GCG) ditetapkan oleh peraturan  otoritas  jasa  keuangan  No.  55/PJOK.03/2016  dan  Surat  Edaran  Bank Indonesia No 12/15/DPNP tanggal 29 April 2013. Penilaian sendiri good corporate governance (GCG) merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh pihak internal untuk menetapkan kesimpulan pelaksaan tata kelola perusahaan. Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  (POJK)  No.55/POJK.03/2016  dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia Nomor  15/15/DPNP  tanggal  29  April  2013  perihal  Pelaksanaan  Good  Corporate Governance  bagi  Bank  Umum  tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Bank  Umum,  yang mewajibkan  Bank  untuk  melakukan  penilaian  sendiri  ( self  assessment )  atas penerapan Tata Kelola Bank yang mencakup antara lain :
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Principles of good corporate governance
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait  dengan Debitur Besar
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal
11. Rencana Strategis Bank Good corporate  governance dapat  dikatakan  selaras  jika  memiliki  tiga  aspek governance system yang mencakup governance structure, governance process dan governance outcome. Keselarasan yang dibentuk dari tiga aspek Governance system menghasilkan  efektifitas corporate  governance, hal  itu  terkait  dengan  kecukupan struktur yang pertama, yaitu governance structure dan infrastruktur tata kelola agar proses penerapan prinsip tata kelola  yang baik menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan ( stakeholders ).   Struktur tata kelola terdiri dari unsur direksi, dewan komisaris, komite, dan satuan kerja Perseroan sedangkan Infrastruktur  tata  kelola  meliputi  kebijakan  dan  prosedur,  sistem  informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Kedua, Governance  process dengan  proses  penerapan  prinsip  tata  kelola  yang  baik  yang didukung  oleh  kecukupan  struktur  dan  infrastruktur  tata  kelola  sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Ketiga, governance outcome mencerminkan sejauh mana penerapan governance process dan dukungan yang memadai dari governance structure . Sebaliknya, permasalahan pada governance  structure mengakibatkan  timbulnya  kelemahan  pada governance process . Selanjutnya, adanya kelemahan pada governance process berdampak pada governance outcome .
Tujuan  utama  dari  tata  kelola  perusahaan  adalah  untuk  mencapai  transparansi manajemen perusahaan bagi para pengguna laporan keuangan. Jika perusahaan bisa menerapkan  konsep  GCG  ini  maka  transparansi  kinerja  manajemen  akan  berjalan dengan  baik  serta  profitabilitas  perusahaan  diharapkan    bisa  terus  meningkat. Manfaat perusahaan menerapkan GCG adalah sumberdaya ( resources) yang dimiliki pemegang  saham  perusahaan  dapat  dikelola  dengan    baik,  efisien  dan  dapat digunakan semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan  (nilai) perusahaan. Hal ini berarti  bahwa Good  Corporate  Governance tidak  hanya    berakibat  positif  bagi pemegang  saham  namun  juga  bagi  masyarakat  luas  berupa    pertumbuhan
Principles of good corporate governance
perekonomian  nasional.  Bank  Mandiri  merupakan  salah  satu  Bank  BUMN  yang didirikan  pada  2  Oktober  1998,  merupakan  bagian  dari  restrukturisasi  perbankan yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  Indonesia  dari  empat  bank  pemerintah  yaitu Bank  Bumi Daya,  Bank  Dagang  Negara,  Bank Ekspor  Impor  Indonesia dan Bank Pembangunan.  Beberapa  penghargaan  bergengsi  diraih  oleh  Bank  Mandiri diantaranya  oleh Corporate  Governance  Perception  Index (CGPI)  yaitu  program riset dan pemeringkatan penerapan GCG yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). Bank Mandiri telah mengikuti penilaian CGPI selama 14 (empat belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2003. Di tahun 2017 Bank Mandiri kembali meraih predikat “Sangat Terpercaya” sebanyak 11 kali berturut-turut. Selanjutnya penghargaan dengan kategori“ The Best Overall ”  oleh  The  Indonesian  Institute  for  Corporate  Directorship  (IICD)  dalam ajang ASEAN CG Scorecard 2016.
Adapun  yang  menjadi  rumusan  masalah  adalah  bagaimanakah  penerapan self assessment pada  PT  Bank  Mandiri  (Persero),  Tbk.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui  hasil  self  assessment  yang  dilakukan  berdasarkan  -3  (tiga)  aspek governance, yaitu governance structure , governance process , governance outcome .

## II. TINJAUAN TEORITIS
1. Good Corporate Governance (GCG)
Tata  Kelola  Perusahaan  dikenal  dengan Corporate  Governance adalah hubungan  antara  dewan  direksi (board  of  directors) ,  manajemen  puncak (top management) , dan para pemilik saham (shareholders) dalam menentukan arah dan performa perusahaan. GCG didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses  yang  digunakan  oleh  organ  perusahaan  (Direksi,  Dewan  Komisaris,  Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham  secara  berkesinambungan  dalam  jangka  panjang,  dengan  tetap memperhatikan  kepentingan stakeholders lainnya,  berlandaskan  peraturan  GCG dapat disimpulkan sebagai:
Principles of good corporate governance
a. Suatu  struktur  yang  mengatur  pola  hubungan  tentang  peran  dewan  komisaris, direksi,  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  dan  para  komisaris,  direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan para sttaakeholder lainnya.
b. Suatu  sistem check and balance mencakup  perimbangan  kewwenaangnganan atas  pengendalian  perusahaan  yang  dapat  membatasi  munculnya  dua  peluang pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
c. Suatu  prprooses  yyang  g  trtrana  sparan  aatas  pep  nentuauann  tujuan perusahaaaan  pencapaian,  dan  pengukuran  kinerjanya.  pencapaian,  dan pengukuran kinerjanya.
Menurut Sukamulja (2003), lingkungan yang dibutuhkan agar GCG dapat secara nyata diterapkan ( King Commitee in West African Bankers Association Conference in South Africa, 2002 ) adalah:
a. Corporate  discipline yaitu  komitmen  manajemen  suatu  perusahaan  untuk bertindak benar dan pantas serta sadar untuk  mendasarkan diri pada pada  tata kelola good governance ;
b. Transparency merupakan kemudahan atau akses pihak luar untuk  menganalisis tindakan perusahaan dalam aspek fundamental ekonomi maupun pada aspek non keuangan;
c. Indepedence ,  kondisi  ini  diperlukan  untuk  menghindari  potensi    konflik  yang mungkin disebabkan oleh CEO maupun para pemegang saham mayoritas;
d. Accountability , dalam suatu perusahaan, keputusan yang dibuat maupun diambil harus bersikap akuntabilitas, baik untuk keputusan maupun tindakannya;
e. Responsibility ,  manajemen  bertanggungjawab  terhadap  para  pemangku kepentingan (stakeholders) perusahaan agar perusahaan berada pada arah yang benar;
f. Fairness ,  sistem  yang  dibangun  harus  seimbang  dan  adil  bagi  semua  pihak dalam perusahaan;
g. Social reponsibility , perusahaan yang peduli dengan tanggung jawab sosial akan memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak langsung seperti meningkatnya produktivitas dan reputasi perusahaan.
Principles of good corporate governance

## 2. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Dalam  penerapannya  untuk  melaksanakan  GCG  dalam  suatu  perusahaan dibutuhkan prinsip-prinsip sehingga GCG bisa terlaksanakan dengan baik. Menurut (Komite Nasional  Kebijakan Governance ) KNKG (Zarkasyi, 2008), prinsipprinsip GCG yaitu:
a. Transparansi ( Transparancy )
Untuk  menjaga  objektivitas  dalam  menjalankan  bisnis,  perusahaan  harus menyediakan  informasi  yang  material  dan  relevan  dengan  cara  yang  mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif  untuk  mengungkapkan  tidak  hanya  masalah  yang  diisyaratkan  oleh peraturan perundang-undangan, tetapi jugahal yang penting untuk pengambilan keputusan olehpemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Disini ada 2 indikator yang dipakai dalam menilai transparansi perusahaan yaitu informasi dan kebijakan dalam perusahaan.
b. Akuntabilitas ( Accountability )
Perusahaan  harus  dapat  mempertanggung  jawabkan  kinerjanya  secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan  sesuai  dengan  kepentingan  perusahaan  dengan  tetap  memperhitungkan kepentingan  pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan  lainnya. Akuntabilitas merupakan persyaratan  yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang  berkesinambungan.  Dalam  menilai  akuntabilitas  sebuah  perusahaan  bisa dilihat dari 2 indikator yaitu basis kerja dan audit.
c. Responsibilitas ( Responsibility )
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan  usaha  dalam  jangka  panjang  dan  mendapat  pengakuan Good Corporate  Citizen CSR  ( Corporate  Social  Responsibility )  dan  kepatuhan ( compliance ) terhadap peraturan perundangundangan.
d. Independensi ( Independency )
Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen  sehingga  masing-masing  organ  perusahaan  tidak  saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Ada 2 indikator untuk
Principles of good corporate governance
menilai  independensi  perusahaan  yaitu  pengaruh  internal  dan  pengaruh eksternal.
e. Kesetaraan dan Kewajaran ( Fairness )
Dalam melaksanaakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.  Untuk  menilai  kesetaraan  dan  kewajaran  yang  terjadi  dalam perusahaan ada 2 indikator yang bisa dilihat yaitu shareholder dan stakeholder. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang ada diharapkan perusahaan bisa berjalan secar efektif dan efisien, sehingga kinerjanya menjadi optimal.

## III. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dikumpulkan dari berbagai  sumber  yang  dapat  menghasilkan  data  deskriptif  yang  bermaksud  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain; secara holistik, dan dengan cara deskripsi  dalam  bentuk  kata  –  kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah”  (Moleong,  2012). Pengumpulan  data  menggunakan library  research dengan  data  sekunder  yang diperoleh dari Laporan GCG Bank Mandiri untuk tahun 2013 – 2017.
Adapun Teknik analisis data yang dilakukan sebagai berikut:
1. Mengumpulkan laporan GCG Bank Mandiri
2. Meninjau penerapan GCG
3. Membuat Rekapitulasi penilaian peringkat dan nilai komposit
4. Membandingkan dengan aspek pelaksanaan GCG

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Good  Corporate  Governance (GCG)  adalah  suatu  tata  kelola  Bank  yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan ( transparency ), akuntabilitaas ( accountability ), pertangunggjawaban ( responsibility ), independensi ( independency ),  dan  kewajaran  ( fairness )  dalam  melaksanakan  aktivitas  bisnis.
GCG  menunjukkan  pola  hubungan  antara  Manajemen  dengan stakeholders ,
Principles of good corporate governance
Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika  dan Corporate  Culture  Values yang  ditunjang  oleh  suatu  sistem,  proses, pedoman  kerja  dan  organisasi  untuk  mencapai  kinerja  yang  maksimal.  Berikut merupakan maksud dan tujuan Good Corporate Governance yang tertuang di dalam tata tertib GCG Bank Mandiri adalah:
a. Meningkatkan  kesungguhan  Manajemen  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip keterbukaan,  akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi,  kewajaran  dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank
b. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholders
c. Menarik minat dan kepercayaan investor
d. Memenuhi kepentingan shareholders atas peningkatan shareholder values
e. Melindungi Bank dari intervensi politik dan tuntutan hukum
Pada tahun 2013 – 2014 penilaian self assessment telah dilakukan menunjukkan bahwa Bank Mandiri memperoleh nilai komposit 2 dengan predikat “Baik”, hasil self assessment dimaksud telah memperoleh feedback dari  Bank Indonesia dengan hasil penilaian  peringkat  2  atau  Baik  yang    mencerminkan  Bank  telah  melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari  pemenuhan  yang  memadai  atas  prinsip-prinsip  GCG.  Hal  ini  tercermin  dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG.  Apabila terdapat kelemahan dalam  penerapan  pronsip  GCG,  maka  secara  umum  kelemahan  tersebut  kurang signifikan  dan  dapat  diselesaikan  dengan  tindakan  normal  oleh  manajemen  bank. Untuk  tahun  2015  -  2017  diperoleh  hasil  peringkat  1  atau  sangat  baik.    Apabila terdapat  kelemahan  dalam  penerapan  prinsip Good  Corporate  Governance ,  maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Tabel 1.  Nilai dan Kriteria GCG Bank Mandiri Tahun 2013 - 2017 TAHUN GCG KRITERIA 2013 2,00 Baik 2014 2,00 Baik 2015 1,00 Sangat Baik 2016 1,00 Sangat Baik 2017 1,00 Sangat Baik
Principles of good corporate governance
Gambar 1.  Nilai dan Kriteria GCG Bank Mandiri Tahun 2013 - 2017
Mekanisme  GCG  merupakan  proses  penerapan  prinsip  yang  didukung  oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perseroan. Organ Perseroan Terbatas yang tertinggi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris. Dilihat dari sudut peranannya dalam Perseroan RUPS  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting.  RUPS  berwenang  untuk mengangkat  dan  memberhentikan  anggota  Dewan  Komisaris  dan  Direksi, melakukan  evaluasi  kinerja  Dewan  Komisaris  dan  Direksi,  menyetujui  perubahan dan  pengesahan  Anggaran  Dasar,  menyetujui,  laporan  tahunan  dan  menetapkan bentuk  dan  jumlah  remunerasi  anggota  Dewan  Komisaris  dan  Direksi  serta mengambil  keputusan  terkait  tindakan  korporasi  atau  keputusan  strategis  lainnya yang diajukan Direksi, alokasi penggunaan laba dan pembagian dividen.
Keputusan  dalam  RUPS  didasarkan  pada  kepentingan  Perseroan.  RUPS  tidak dapat  melakukan  intervensi  terhadap  tugas,  fungsi,  serta  wewenang  Dewan Komisaris  dan  Direksi  dengan  tidak  mengurangi  wewenang  RUPS  untuk menjalankan  haknya  sesuai  dengan  Anggaran  Dasar  dan  peraturan.  Bank  Mandiri menjamin  untuk  memberikan  segala  keterangan  yang  berkaitan  dengan  Perseroan kepada  pemegang  saham,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan perusahaan dan peraturan perundang-undangan, dengan demikian proses tata kelola dapat berjalan dengan baik. Bentuk kepatuhan Bank Mandiri terhadap peraturan dan perudangan-undangan yang berlaku adalah dipenuhinya self assessment tata kelola sesuai Surat Edaran Bank Indonesia.
2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 2013 2014 2015 2016
2017 Principles of good corporate governance
Penilaian  sendiri  dilakukan  secara  komperehensif  dan  terstruktur  dengan mengintegrasikan faktor-faktor penilaian ke dalam 3 (tiga) aspek governance, yaitu governance  structure , governance  process , governance  outcome .  Berikut  ini Corporate Governance Framework Bank Mandiri :
Sumber: Laporan GCG Bank Mandiri tahun 2017
Gambar 2. Governance Framework

## 1. Governance Structure
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ  Perseroan terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan ( two tier system ) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas  sesuai  fungsinya  masing-masing  sebagaimana  diamanahkan  dalam  anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
Undang-undang  No.  40  tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  dan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, mengharuskan seluruh perusahaan yang bernaung di
- Organ Utama
- Organ Pendukung
- Infrastruktur Corporate Governance Alokasi wewenang, tugas dan tanggung jawab yang efektif: - Penetapan Strategi dan Sasaran
- Pemilihan dan pengawasan human capital yang efektif - Pengolahan Bank yang professional - Melindungi kepentingan nasabah, memenuhi kepentingan pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya - Memadukan budaya, kegiatan usaha dan perilaku dengan tujuan menjalankan kegiatan usaha yang aman dan sehat dengan integritas dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan - Menetapkan fungsi pengendalian yang efektif Governance Structure Governance Process Governance Process - Pemenuhan harapan para pemangku kepentingan Principles of good corporate governance
bawah hokum Indonesia untuk memiliki Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi kebijakan manajemen, proses manajemen di dalam perusahaan, sekaligus mengawasi dan  memberikan  saran/nasihat  kepada  Direksi. Governance  Structure mencakup pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komisaris dan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.  Berikut governance structure tahun 2017 untuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi:
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
 Komisaris Utama
Berdasarkan Tata Tertib Dewan Komisaris Bank Mandiri, tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama Bank Mandiri, antara lain sebagai berikut:
a) Melakukan  pemanggilan  Rapat  Dewan  Komisaris  secara  tertulis  yang disampaikan  kepada  seluruh  anggota  Dewan  Komisaris  dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
b) Bertindak sebagai Ketua Rapat dalam Rapat Dewan Komisaris.
c) Memastikan  pelaksanaan  Rapat  Dewan  Komisaris  dan  Rapat  Komite- Komite Dewan Komisaris terlaksana termasuk ketertiban Risalah Rapat.
d) Menerima  laporan-laporan  dari  Komite-Komite  di  bawah  Dewan Komisaris.
e) Mengkoordinasikan  semua  tugas  Dewan  Komisaris  yang  sedapat mungkin telah dibagi rata secara merata.
 Dewan Komisaris
Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
a) Mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan RKAP.
b) Melakukan  pengawasan  atas  tindak  lanjut  dari  temuan  terhadap penyimpangan berdasarkan peraturan perundangan, anggaran dasar dan prudential banking practices.
c) Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal  Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, apabila diperlukan Dewan Komisaris dapat  menyelenggarakan  RUPS  untuk  melaporkan  kepada  pemegang saham dengan disertai saran mengenai langkah-Iangkah perbaikan yang harus ditempuh.
Principles of good corporate governance
134
d) Memberikan  pendapat  dan  saran  kepada  RUPS  mengenai  setiap persoalan yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
Penilaian kerja dewan komisaris dilakukan oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan yang disampaikan dalam laporan tugas pengawasan dewan komisaris. Adapun yang menjadi kriteria evaluasi kinerja dewan komisaris meliputi:
a) pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan,
b) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,
c) tingkat kesehatan bank,
d) tingkat kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat maupun komite dibawah pengawan dewan komisaris, dan keterlibatan dalam penugasan- penugsan tertentu.
Hasil self  assessment GCG pada tahun semester I dan semester II tahun 2017 memperoleh komposit 1 (“sangat baik)
b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili  Perseroan, baik  di  dalam maupun di luar pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  Anggaran  Dasar.  Dalam  melaksanakan tugasnya,  Direksi  wajib  mencurahkan  tenaga,  pikiran,  perhatian  dan pengabdiannya  secara  penuh  pada  tugas,  kewajiban  dan  pencapaian  tujuan Perseroan.
 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Tugas pokok Direksi Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:
a) Menjalankan  dan  bertanggung  jawab  atas  pengurusan  Perseroan  untuk kepentingan  serta  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan  yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
b) Memelihara  dan  mengurus  kekayaan  Perseroan.  Direksi  bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
 Hak dan Wewenang Direksi
Principles of good corporate governance
Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:
a) Menetapkan  kebijakan  yang  dipandang  tepat  dalam  kepengurusan Perseroan.
b) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pegawai Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dan/atau kepada badan lain.
c) Mengatur  ketentuan  tentang  pegawai  Perseroan  termasuk  penetapan upah, pensiun, atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan.
d) Mengangkat  dan  memberhentikan  pegawai  Perseroan  berdasarkan peraturan ketanagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
e) Mengangkat  dan  memberhentikan  Sekretaris  Perusahaan  dan/  atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris.
f) Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris  selanjutya  dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan  dalam Laporan Tahunan.
g) Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang lainnya dalam  rangka  restrukturisasi  dan/atau  penyelesaian  piutang  serta melakukan perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
h) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun  pemilikan  kekayaan  Perseroan,  mengikat  Perseroan  dengan pihak  lain  dan/atau  pihak  lain  dengan  Perseroan,  serta  mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian,  dengan  pembatasan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS., untuk membangun sinergi dan aliansi bisnis yang kuat antara Bank Mandiri dan Perusahaan Anak.
Principles of good corporate governance
Penilaian  kerja  dewan  direksi  dilakukan  oleh  pemegang  saham  dalam  RUPS tahunan mengacu pada key performance indicators (KPI) yang telah disepakati oleh pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi, yaitu:
a) Perspektif keuangan dan pasar
b) Fokus pelanggan
c) Efektivitas produk dan proses
d) Fokus tenaga kerja
e) Kepemimpinan, tata kelola dan CSR
Pihak yang melakukan assessment kinerja direksi adalah dewan komisaris dan RUPS. Adapun hasil self assessment GCG Bank Mandiri pada tahun 2017 adalah komposit  1  (“Sangat  Baik”).  Apabila  terdapat  kelemahan  dalam  penerapan prinsip  Good  Corporate  Governance,  maka  secara  umum  kelemahan  tersebut kurang  signifikan  dan  dapat  diselesaikan  dengan  tindakan  normal  oleh manajemen Bank.
Sumber: Laporan GCG Bank Mandiri tahun 2017
Gambar 3.  Struktur Tata Kelola Bank Mandiri
Principles of good corporate governance
137
Sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, maka struktur GCG Bank Mandiri terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.  Pelaksanaan  tata  kelola  perusahaan  dilakukan  secara  sistematis  dan berkesinambungan  sehingga  prinsip-prinsip  GCG  menjadi  acuan  dalam  kegiatan seharihari  Bank  Mandiri.  Untuk  memaksimalkan  fungsi  pengawasannya,  Dewan Komisaris membentuk komite-komite antara lain Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Dalam menjalankan  tugas  dan  kewajibannya,  masing-masing  komite  Dewan  Komisaris bekerja  sesuai  dengan  ruang  lingkup  tugas  komite  yang  bersangkutan  yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris  yang membantu kelancaran administrasi pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  Dewan  Komisaris.  Dalam  mengelola, mengendalikan,  mengawal  dan  bertanggung  jawab  atas  kegiatan  operasional  dan implementasi tata kelola perusahaan, Direksi dibantu oleh komite di bawah Direksi dan  Sekretaris  Perusahaan.  Selain  itu,  sejalan  dengan  POJK  18/  POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi, Bank Mandiri membentuk Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
2. Governance Process
Governance Process mencakup penerapan fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan  kepentingan,  penerapan  fungsi  audit  intern  dan  ekstern,  penerapan manajemen  risiko  termasuk  sistem  pengendalian  intern,  penyediaan  dana  kepada pihak terkait dan dana besar, serta sistem rencana strategis bank.
a. Fungsi kepatuhan
Dewan  Komisaris  memastikan  terselenggaranya good  corporate  governance dalam  setiap  kegiatan  usaha  serta  kebijakan  tata kelola  perusahaan,  termasuk didalamnya  pelaksanaan  kepatuhan. Penilaian  risiko  kepatuhan  dalam  RBBR dilaporkan  kepada  Dewan  Komisaris  setiap  6  (enam)  bulan  sekali  untuk mendapatkan feedback .
b. Fungsi Audit Internal
Melakukan pengujian secara objektif atas suatu bukti dalam rangka memberikan penilaian  yang  independen  atas  kecukupan internal control , risk  management
Principles of good corporate governance
dan governance  process dalam  organisasi.  Internal  Audit  bertanggung  jawab secara  langsung  kepada  Direktur  Utama  dan  berkomunikasi  dengan  Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
c. Manajemen Resiko dan Pengendalian Internal
Bank  Mandiri  menjalankan  praktik  pengelolaan  risiko  yang  efektif  di  seluruh Unit Kerja dengan menerapkan kebijakan Three line of defense models dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Unit  Kerja  sebagai risk  owner merupakan first  line  of  defense yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko unit kerjanya.
b) Unit Risk  Management berperan  sebagai second  line  of  defense yang menjalankan fungsi oversight .
c) Unit Internal Audit sebagai third line of defense yang menjalankan fungsi independent assurance.
Pelaksanaan  Sistem  Pengendalian  Internal  atas  fungsi  Manajemen  Risiko merupakan  tanggung  jawab  bersama  baik first , second maupun third  line  of defense . Bank  Mandiri  menjalankan  Proses  Identifikasi,  Pengukuran,
Pemantauan,  Pengendalian  Risiko,  dan  Sistem  Informasi  Manajemen  Risiko melalui  kerangka  kerja Enterprise  Risk  Management (ERM).  Bank  Mandiri senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam  hal  pengelolaan  risiko,  dengan  menyelenggarakan  pelatihan  internal secara rutin melalui Risk Management Academy . Selain itu, Bank Mandiri juga secara  rutin  minimal  sekali  dalam  setahun  mengadakan  sosialisasi,  forum diskusi,  magang,  maupun  program  mengenai  manajemen  risiko  yang  sejalan dengan  internalisasi  budaya  perusahaan.  Bank  Mandiri  mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

## 3. Governance Outcomes
Penilaian governance outcome bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi  harapan stakeholders yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan.
Principles of good corporate governance
Yang  termasuk  dalam governance  outcome mencakup  aspek  kualitatif  dan  aspek kuantitatif, antara lain yaitu:
a. Kecukupan transparansi laporan
b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
c. Perlindungan konsumen.
d. Obyektivitas dalam melakukan assessment /audit.
e. Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan.
f. Peningkatan/penurunan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  yang  berlaku  dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi bank
Bank  Mandiri  menyampaikan  melalui  publikasi  informasi  baik  melalui  media cetak  maupun  situs web Perseroan.  Dalam  situs website Bank  Mandiri,  terdapat segala  informasi  yang  terkait  dengan  Keterbukaan  Informasi.  Selain website , memanfaatkan  teknologi  dan  aplikasi  media  sosial  lainnya  seperti  SMS Banking , Phone Banking , Mobile Banking ,  Instagram,  Facebook  dan  Twitter.  Publikasi informasi yang dapat di akases oleh publik, antara lain:
a. Laporan Keuangan Bulanan melalui situs web BI dan Bank Mandiri.
b. Laporan Keuangan Triwulan melalui media cetak dan situs web Perseroan.
c. Laporan Tahunan Bank Mandiri yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan  kepada  regulator, rating  agency ,lembaga  pengembangan perbankan,  lembaga/institusi  riset  dan  majalah  keuangan  dan  dipublikasikan melalui situs web Perseroan.
d. Laporan  Tahunan  Tata  Kelola  Perusahaan,  Visi,  Misi,  Nilai  Perusahaan Komposisi  dan  Profil  Dewan  Komisaris  dan  Direksi,  serta  ketentuan  internal terkait  tata  kelola  mulai  dari  Anggaran  Dasar  hingga  Piagam  Komite-komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Perseroan.
e. Informasi  Produk  dan  Layanan  Perusahaan  termasuk  jaringan  kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Perseroan, agar nasabah, investor  dan  masyarakat  luas  dapat  dengan  mudah  mengakses  informasi  atas produk dan layanan Perseroan.
f. Informasi  Prosedur  Penyampaian  Pengaduan,  Kebijakan  Keamanan  Informasi dan  Tips  bagi  Nasabah  dalam  menggunaklayanan  perbankan  yang
Principles of good corporate governance
dipublikasikan  melalui  situs web Perseroan  untuk  pelaksanaan  ketentuan perlindungan konsumen.
g. Informasi  lainnya  yang  bertujuan  untuk  mendukung  keterbukaan  informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.
Efektivitas  penerapan  GCG  tercermin  dari governance  outcome yang  telah diperoleh.  Perseroan  dan  para  pemangku  kepentingan  telah  mendapatkan  manfaat dari penerapan GCG dengan dicapainya kinerja keuangan maupun operasional yang baik di tahun 2017 sebagai berikut.
a. Pertumbuhan Kredit sebesar 9,99%
b. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 6,77%
c. Pertumbuhan Aset 8,28%
d. Pertumbuhan Ekuitas 10,85%
e. Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan 46,37%
f. Penurunan NPL turun 0,54% menjadi 3,45%
Di  samping  itu,  efektivitas  penerapan  GCG  juga  bisa  dilihat  dari  kepatuhan terhadap  peraturan  perundang  undangan  dan  tidak  dikenakannya  sanksi  dalam perkara hukum yang dihadapi oleh Perseroan. Perseroan juga mendapatkan manfaat dari  penerapan  GCG  dengan  menurunnya  temuan  audit,  dari  689  temuan  di  tahun 2016 menjadi 349 di tahun 2017.

## V. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil self assessment yang telah dilakukan oleh bank mandiri pada tahun 2013 – 2017 bahwa GCG tahun 2013 – 2014 predikat baik sedangkan tahun 2015  –  2017  manajemen  Bank  telah  melakukan  penerapan  Good  Corporate Governance  yang  secara  umum  sangat  baik.  Adapun  penilaian  sendiri  yang  telah dilakukan  secara  komperehensif  dan  terstruktur  dengan  mengintegrasikan  faktor- faktor  penilaian governance  structure , governance  process , governance  outcome sudah  baik.  Hal  ini  tercermin  dari  pemenuhan  yang  memadai  atas  prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good  Corporate  Governance,  maka  secara  umum  kelemahan  tersebut  kurang signifikan  dan  dapat  diselesaikan  dengan  tindakan  normal  oleh  manajemen  Bank. Bank Mandiri perlu mengembangkan dan memutakhirkan kebijakan dan  pedoman
Principles of good corporate governance
pelaksanaan RUPS dan pengambilan keputusan dalam RUPS yang memberikan nilai tambah pada Pemegang Saham perusahaan, selai itu untuk meningkatkan GCG yang semakin  baik  perlunya  mengembangkan  kebijakan  dan  pedoman  secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi. 2012. Good Corporate Governance . Jakarta: Sinar Grafika
Bursa Efek Indonesia. https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan- tahunan/
Desti Maharani. 2012. Analisis Mekanisme Corporate Governance Perusahaan Terhadap Pemilihan Auditor Eksternal. 1-34
FCGI. 2008. Peranan dewan komisaris dan komite audit dalam pelaksanaan corporate governance (Tata Kelola Perusahaan) Jilid II . Jakarta: Citragraha.
Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha. Jakarta: Prenada Media Grou
Jasa Keuangan Lainnya. Bandung: Alfabeta
Komite  Nasional  Kebijakan Governance (KNKG).  2006.  Pedoman  Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta
Mochammad Ridwan dan Ardi Gunardi. 2013. Peran Mekanisme Corporate Governance sebagai Pemoderasi Praktik Earning Management terhadap  Nilai Perusahaan.
Trikonomika. Vol 12. No 1. 49-60
Moleong, J. L. (2012). Metodologi penelitian kwalitatif. Bandung: Remaja Rosda karya.
Muh.  Arief  Effendi.  2016. The  Power  of  Good  Corporate  Governance Teori  dan Implementasi. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
Muhammad  Khafid.  2012.  Pengaruh  Tata  Kelola  Perusahaan  ( Corporate  Governance) dan  StrukturKepemilikan  Terhadap  Persistensi  Laba.  Jurnal  Dinamika Akuntansi. Vol 4. No 2. 139-148
Principles of good corporate governance
Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  Nomor:  Per-01/MBU/2011  tanggal  1  Agustus  2011 tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik  ( Good  Corporate Governance ) pada Badan Usaha Milik Negara
Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  Nomor:  Per-09/MBU/2012  tanggal  6  Juli  2012 Tentang Perubahan Atas
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  4/POJK.03/2016  tentang  Penilaian  Tingkat Kesehatan Bank Umum,
Peraturan  Otoritas  Jasa  Nomor  55/POJK.03/2016  tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Bagi Bank Umum
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
https://www.bankmandiri.co.id/web/gcg/implementation-of-corporate-governance
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:  Alfabeta
Surya,  Indra  &  Ivan  Yustiavandana.  (2006). Penerapan  Good  Corporate  Governance Mengesampingkan  Hak-hak  Istimewa  demi  Kelangsungan  Usaha.  Jakarta:

## Prenada Media Group
Zarkasyi,  Wahyudin.  (2008). Good  Corporate  Governance  Pada  Badan  Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung: Alfabeta
Principles of good corporate governance