## PENGARUH BI RATE TERHADAP PERSENTASE BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH
Elkamiliati 1
Azharsyah Ibrahim 2*
1,2 Jurusan Syariah Muamalah wa Iqtishad Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Email: elka_miliati@yahoo.co.id, *azharsyah@ar-raniry.co.id ,
ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dua persoalan pokok, yaitu 1) penggunaan BI Rate sebagai ketentuan Bank Sentral dalam penentuan tingkat bagi hasil pembiayaan musyarakah dan 2) tinjauan  hukum  Islam  terhadap  penentuan  persentase  bagi  hasil  dengan  pertimbangan  BI Rate yang sedang  berlaku.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  Bank  Aceh  Cabang  Syariah  Banda  Aceh.  Metode  yang dipakai adalah metode korelasional dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan hasil penelitian. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa persentase bagi hasil pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh Syariah dan pengaruh BI Rate ternyata tidak signifikan karena BI rate di sini hanya berfungsi sebagai takaran atau patokan perbankan syariah dalam melihat harga nilai/jual yang sedang berlaku di pasar ekonomi bukan dalam menentukan persentase bagi hasil. Selain itu juga penentuan persentase bagi hasil pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan tinjauan hukum Islam ini diperkuat  dengan  adanya  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  No:  08/DSN-MUI/IV/2000,  tentang pembiayaan musyarakah dan juga fatwa  DSN yang menetapkan tentang Revenue Sharing adalah fatwa NO: 15/DSN-MUI/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah. Kata Kunci: BI Rate, Pembiayaan Musyarakah, Bank Aceh Syariah
ABSTRACT - This research aims to find answers to two principal issues, namely 1) the utilization of the BI Rate (Indonesian Central Bank’s Monetary Rate) as a condition of the Central Bank in the determination of sharing rates of Musharakah financing, and 2) the Islamic perspective on the determination of the sharing rate using BI Rate’s as a consideration. This research was conducted at Syariah branch of Bank Aceh in Banda  Aceh.  This  study  utilized  correlational  approach  and  the  data  was  analyzed  using  descriptive analysis method. The results show that BI rate did not significantly influence the sharing percentage of Musharakah financing as the BI rate just served as a benchmark price for the banks in observing the market price rather than determining the sharing percentage for the financing. In addition, the determination of the sharing percentage for Musharakah financing at the Syariah branch of Bank Aceh has fulfilled the Islamic compliance and followed the fatwa of National Islamic Council (DSN) No: 08/DSN-MUI/IV/2000, on the Musharakah financing and also Fatwa No: 15/DSN-MUI/2000 on the principle of profit and loss sharing for Islamic financial institutions.
Keywords: BI Rate, Musharakah financing, Bank Aceh Syariah

## PENDAHULUAN
BI Rate merupakan tingkat harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara  satu  rupiah  sekarang  dengan  satu  rupiah  yang  akan  datang.  Adanya kenaikan suku bunga yang tidak wajar akan menyulitkan dunia perbankan untuk membayar beban bunga dan kewajiban. Karena tingkat suku bunga yang tinggi akan  menambah  beban  bagi  perbankan  sehingga  secara  langsung  akan mengurangi  keuntungan  perbankan.  Pada  awal  2010,  dalam  Rapat  Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 6,5%. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan bahwa BI Rate pada  tingkat  tersebut  dipandang  masih  konsisten  dengan  pencapaian sasaran  inflasi  tahun  2010  sebesar  5%±1%.  Dewan  Gubernur melihat  bahwa Balance of Risk tekanan inflasi belum akan muncul setidaknya pada semester I- 2010.  BI Rate tersebut  juga  dipandang  masih  kondusif  bagi  upaya  untuk memperkuat proses pemulihan perekonomian, menjaga stabilitas keuangan, dan mendorong intermediasi perbankan (Bank Indonesia, 2010).
Dalam setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia kepada semua perbankan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional  kebijakan  moneter  dicerminkan  pada  perkembangan  suku  bunga Pasar  Uang  Antar  Bank  (PUAB).  Pergerakan  di  suku  bunga  PUAB  ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya  suku  bunga  kredit  perbankan.  Dengan  mempertimbangkan  faktor- faktor  lain  dalam  perekonomian,  Bank  Indonesia  pada  umumnya  akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui angka yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi  ke  depan  diperkirakan  berada  di  bawah  angka  yang  telah  ditetapkan (Bank Indonesia, 2010).
Kenaikan BI Rate mengakibatkan ketatnya likuditas perbankan, sehingga bank kesulitan mendapatkan dana murah dari pihak ketiga (giro, tabungan, deposito) karena  harus  menaikkan  suku  bunga  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  tersebut,  dan ketatnya  likuiditas  mengakibatkan  naiknya  suku  bunga  di  Pasar  Uang  Antar Bank (PUAB). Hal ini mengakibatkan Cost of Fund Bank bertambah/meningkat. Salah satu dampak negatif krisis ekonomi pada industri perbankan nasional bisa dijadikan  pelajaran  berharga.  Kredit  yang  diberikan  perbankan,  ternyata  tidak mampu  memberikan  manfaat  langsung  atau  nilai  tambah  yang  dapat  diterima langsung oleh nasabah. Akibatnya, ketika terjadi peningkatan bunga kredit yang
fantastik,  nilai  usaha  nasabah  sudah  tidak  sebanding  lagi  dengan  pembiayaan yang diberikan.
Oleh karena itu, dengan  adanya kenaikan tingkat suku bunga pada bank-bank umum baik langsung maupun tidak langsung akan membawa dampak terhadap tingkat profit bank  syariah.  Dengan  naiknya  tingkat  suku  bunga  BI/BI Rate , maka cenderung akan diikuti oleh naiknya suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman  pada  bank  konvensional.  Sehingga  orang  akan  cenderung  untuk menyimpan  dananya  di  bank  konvensional  daripada  di  bank  syariah  karena bunga  simpanan  di  bank  konvensional  naik  yang  pada  akhirnya  tingkat pengembalian  yang  akan  diperoleh  oleh  nasabah  penyimpan  dana  akan mengalami peningkatan.
Kenaikan tingkat suku bunga inilah yang menjadi problematika dunia perbankan syari’ah  saat  ini,  karena  dikhawatirkan  akan  ada  perpindahan  dana  dari  bank syari’ah ke bank konvensional.  Namun di sisi lain ada juga keuntungan  yang diperoleh  bank  syari’ah  dengan  naiknya  suku  bunga  yakni  permohonan pembiayaan (kredit) di bank syari’ah oleh nasabah diperkirakan akan mengalami peningkatan  seiring  dengan  naiknya  bunga  pinjaman  pada  bank  konvensional atau  bank  umum.  Penurunan  suku  bunga  BI  mengharuskan  bank  konvesional menyesuaikan diri dengan menurunkan bunga deposito dan tabungan. Bila tidak, biaya dana yang dikeluarkan bank akan lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Melihat  kondisi  bank konvensional  yang demikian itu, begitu tepat bila  bank  syariah  dijadikan  alternatif  bagi  nasabah  yang  lebih  menghendaki kestabilan return maupun  pembagian  hasil  usaha  yang  lebih  pasti  (Hasibuan, 2005).
Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6, nisbah atas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil untuk Kredit/pembiayaan  sebagaimana dimaksud pada Pasal 2  huruf  a  dan  h  ditetapkan  untuk    bagi  hasil    nisbah  atas  pembiayaan  dengan prinsip bagi hasil dari bank kepada debitur ditetapkan dengan margin maksimum sebesar 14% (empat belas persen) setahun dan nisbah atas pembiayaan dengan prinsip  bagi  hasil dari  Bank  Indonesia atau  BUMN Koordinator kepada Bank ditetapkan setara dengan suku bunga sebesar 7% (tujuh persen) setahun dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan pendapatan Bank dari debitur, pendapatan Bank Indonesia atau BUMN Koordinator tidak berubah (PBI, 2014).
Kebijakan di atas akan berdampak pada hubungan antara BI dengan bank umum dalam menjalankan aktivitas bank  karena seperti  yang telah diatur dalam PBI 2010 akan ketentuan suku bunga yang sedang berlaku. Lain halnya dengan bank
syariah yang beroperasi dalam prinsip bagi hasil sesuai dengan porsi pendapatan yang didapatkan dalam masa perjanjian. Adapun salah satunya berdampak pada BPD (sekarang bernama Bank Aceh Syariah) yang merupakan sebagai salah satu pelopor  bank  syariah  di  Indonesia.  Sistem  bagi  hasil  yang  diterapkan  dalam produk-produk  Bank  Aceh  syariah  ini  relatif  membuat  bank  tersebut  akan terhindar dari krisis keuangan, sebagaimana diketahui bahwasanya dalam bagi hasil bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami kekurangan modal.
Pada Bank Aceh Syariah ada salah satu bentuk pembiayaan  yang menerapkan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah akad kerja sama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  di  mana  masing- masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan (Antonio, 2001). Di sini bank bukan hanya sebagai penyedia dana tetapi juga sebagai partner bagi nasabah.  Pendapatan  yang  diperoleh  dari  pembiayaan  yang  diberikan  berupa pendapatan margin atau bagi hasil dan pendapatan yang berasal dari administrasi pembiayaan.
Pada  pola  pembiayaan  syariah,  usaha  ini  dapat  menghitung  tingkat keuntungan/bagi hasil yang diharapkan bisa menggunakan sistem margin atau nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil adalah proporsi keuntungan yang diharapkan dari suatu usaha. Pada perhitungan nisbah bagi hasil dapat menggunakan metode bagi  untung  dan  rugi  ( Profit  and  Loss  Sharing/PLS) atau  metode  bagi pendapatan  ( Revenue  Sharing) yaitu  perhitungan  nisbah  berbasis  dari pendapatan  usaha  sebelum  dikurangi  biaya  operasionalnya.  Pada  Bank    Aceh Syariah bagi hasilnya berdasarkan Revenue Sharing .
Perbankan  syariah  pada  dasarnya  merupakan  suatu  industri  keuangan  yang memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan utamanya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Salah satu perbedaan utamanya terletak pada penentuan Return yang akan diperoleh oleh para depositornya. Pada perbankan syariah, besarnya kompensasi yang didapatkan oleh nasabah bukan berasal dari perhitungan  bunga  yang  ditetapkan  diawal,    namun  kesepakatan  mengenai proporsi  keuntungan  yang  ditetapkan  diawal.  Oleh  karena  itu,  tingkat  suku bunga SBI (BI Rate ) seharusnya tidak mempengaruhi Business Processs bank syariah  sebagaimana  halnya  yang  terjadi  pada  bank  konvensional.  Perbedaan prinsip  operasional  antara  perbankan  syariah  dengan  perbankan  konvensional seharusnya berdampak pada perbedaan dalam penentuan Rate bagi hasil untuk
nasabah sebagai pemilik dana (Shahibul Maal) pada bank syariah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian.

## METODE PENELITIAN
Dilihat  dari  sisi  paradigma,  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  kualitatif.  Sedangkan  jenis  penelitian  yang  digunakan penelitian  korelasional  dengan  menggunakan  deskriptif  analisis.  Penelitian korelasional  yaitu  untuk  mendetektif  sejauh  mana  variasi-variasi  pada  suatu faktor  berkaitan  dengan  variasi-variasi  pada  satu  atau  lebih  faktor  lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Sedangkan deskriptif analisis yaitu sebuah metode akurat yang menggambarkan secara sistematis dan aktual terhadap fakta serta  kaitannya  dengan  fenomena  yang  ada  dan  menganalisis  data  yang diperoleh  yaitu penjelasan tentang Pengaruh BI Rate terhadap persentase bagi hasil pada pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh Syariah. Kemudian metode pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun  data  sekunder,  penulis  menggunakan  metode Library  Research (penelitian  pustaka)  dan Field  Research (penelitian  lapangan).  Selanjutnya dalam teknik pengumpulan data menggunakan interview dan studi dokumentasi.

## LANDASAN TEORI
BI Rate merupakan  suku  bunga  atas  dasar  kebijakan  Bank  Indonesia  menjadi acuan  suku  bunga  di  pasar  uang,  seperti  suku  bunga  deposito,  suku  bunga PUAB,  dan  suku  bunga  kredit.  Peningkatan  dan  penurunan  BI Rate pada umumnya akan diikuti oleh kondisi suku bunga di pasar uang. Kebijakan Bank Indonesia sejak bulan Juli 2005 terhadap penerapan BI Rate sebagai suku bunga telah direspon secara positif oleh perbankan Nasional (Bank Indonesia, 2010). Menurut  Manuharawati  dan  Rudianto  Artiono  seperti  yang  dijelaskan  dalam buku  Warman  Djohan  bahwa  BI  Rate  adalah  suatu  jasa  yang  berbentuk  uang yang  dberikan  oleh  seorang  peminjam  atau  pembeli  terhadap  orang  yang meminjamkan  modal  atau  penjual  atas  persetujuan  bersama  (Djohan,  2000). Sedangkan Karl dan Fair menyatakan bahwa BI Rate adalah pembayaran bunga tahunan  dari  suatu  pinjaman,  dalam  bentuk  persentase  dari  pinjaman  yang diperoleh  dari  jumlah  bunga  yang  diterima  tiap  tahun  dibagi  dengan  jumlah pinjaman (Djohan, 2000).
Ada  dua  faktor  yang  menentukan  nilai  BI Rate yaitu  faktor  internal  dan eksternal.  Faktor  internal  meliputi  pendapatan  Nasional,  jumlah  uang  yang beredar  dan  inflasi.  Sedangkan  faktor  eksternal  merupakan  suku  bunga  luar
negeri  dan  tingkat  perubahan  nilai  valuta  asing  yang  diduga  (Sumitro,  2006). Kemudian  dalam  kegiatan  perbankan  sehari-hari  ada  2  macam  bunga  yang diberikan  kepada  nasabah  yaitu  bunga  simpanan  dan  bunga  pinjaman.  Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya.  Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan  dan  bunga  deposito  (Kasmir,  2007).  Sedangkan  Bunga  pinjaman adalah  bunga  yang  diberikan  kepada  para  peminjam  atau  harga  yang  harus dibayar  oleh  nasabah  peminjam  kepada  bank.  Sebagai  contoh  bunga  kredit (Kasmir, 2007).
Kedua  macam  bunga  tersebut  merupakan  komponen  utama  faktor  biaya  dan pendapatan  bagi  bank  konvensional.  Bunga  simpanan  merupakan  biaya  dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan  yang  diterima  dari  nasabah.  Baik  bunga  simpanan  maupun  bunga pinjaman  masing-masing  saling  mempengaruhi  satu  sama  lainnya.  Sebagai contoh  seandainya  bunga  simpanan  tinggi,  maka  secara  otomatis  bunga pinjaman  juga  terpengaruh  ikut  naik  dan  demikian  pula  sebaliknya.  Adapun fungsi suku bunga pada perbankan adalah sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. Selain itu juga Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan  permintaan  uang  yang  beredar  dalam  suatu  perekonomian  serta  untuk mengontrol  jumlah  uang  beredar.  Ini  berarti,  pemerintah  dapat  mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian (Bank Indonesia, 2010).
Pada  perbankan  suku  bunga  itu  sendiri  ditentukan  oleh  dua  kekuatan,  yaitu: penawaran  tabungan  dan  permintaan  investasi  modal  (terutama  dari  sektor bisnis). Tabungan adalah selisih antara pendapatan dan konsumsi. Bunga pada dasarnya  berperan  sebagai  pendorong  utama  agar  masyarakat  bersedia menabung.  Jumlah  tabungan  akan  ditentukan  oleh  tinggi  rendahnya  tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga, akan semakin tinggi pula minat masyarakat untuk  menabung,  dan  sebaliknya.Tinggi  rendahnya  penawaran  dana  investasi ditentukan oleh tinggi rendahnya suku bunga tabungan masyarakat.
Adapun musyarakah merupakan suatu akad kerjasama yang dilakukan oleh para pihak dua orang atau lebih. Kata musyarakah bersumber dari akar kata syarikah , yang dalam Al-Qur’an, disebutkan sebanyak lebih kurang 170 kali, walau tidak satu pun dari ayat ini yang menggunakan istilah musyarakah persis dengan arti kata  kemitraaan  dalam  suatu  kongsi  bisnis  (Saeed,  2004).  Ditinjau  dari  segi bahasa  musyarakah atau  syirkah artinya  percampuran  (Muhammad,  2004).
Dalam hal  ini mencampur satu  modal dengan modal  yang lain sehingga tidak dapat  dipisahkan  satu  sama  lain.  Sedangkan  menurut  syara’,  syarikah (perseroan)  adalah  transaksi  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  dua-duanya sepakat  untuk  melakukan  kerja  yang  bersifat  finansial  dengan  tujuan  mencari keuntungan (An-Nabhani, 1996).
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa musyarakah adalah akad kerja sama  antara  dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  di  mana  masing- masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  dengan  kesepakatan  bahwa keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan (Antonio,  2001).  Ada  juga  yang  mendefinisikan  sebagai  percampuran  saham atau modal seseorang dengan orang lain sehingga tidak dapat dibedakan kedua modal tersebut. Dalam harta syirkah tersebut adanya penetapan bagian masing- masing pihak berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama.
Adapun  aplikasi  musyarakah  dalam  perbankan  terlihat  pada  akad  yang diterapkan pada usaha atau proyek di mana bank membiayai sebagian saja dari jumlah  kebutuhan  investasi  atau  modal  kerjanya.  Selebihnya  dibiayai  sendiri oleh  nasabah.  Dalam  kontrak  tersebut,  salah  satu  pihak  dapat  mengambil  alih modal pihak lain sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara  bertahap.  Al-musyarakah  ini  biasanya  digunakan  untuk  pembiayaan proyek  di  mana  nasabah  dan  bank  sama-sama  menyediakan  dana  untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana  tersebut  bersama  bagi  hasil  yang  telah  disepakati  oleh  bank  (Antonio, 2001).
Musyarakah  dipahami  dalam  bank  Islam  merupakan  sebuah  mekanisme  kerja (akumulasi  antara  pekerjaan  dan  modal)  yang  memberi  manfaat  kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.  Kontrak  musyarakah  ini  dapat  digunakan  dalam  berbagai  macam lapangan  usaha  yang  indikasinya  bermuara  untuk  menghasilkan  keuntungan (Saeed, 2004). Musyarakah juga dikenal sebagai sebuah pembiayaan yang cocok untuk  investasi  kolektif  dalam  kehidupan  ekonomi  modern.  Bank  syariah menggunakan musyarakah dengan kontribusi modal pada proyek baru atau yang sudah  berdiri.  Bank  syariah  pada  umumnya  menjadi  partner  aktif  dan berpartisipasi  dalam  menentukan  metode  produksi  dan  tujuan  dari  pendirian usaha  serta  ikut  menanggung  bagian-bagian  proyek  dalam  rasio  sesuai  rasio modalnya.  Dalam  berbagi  keuntungan  atau  kerugian  dengan  nasabah  tanpa membebani  nasabah  dengan  utang  atau  kewajiban  finansial  lainnya  ketika nasabah harus membayar dalam situasi apapun.
Terdapat  banyak  manfaat  pembiayaan  musyarakah  di  antaranya  bank  akan menikmati  peningkatan  dalam  jumlah  tertentu  pada  saat  keuntungan  usaha nasabah meningkat, bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada  nasabah  pendanaan  secara  tetap,  tetapi  disesuaikan  dengan pendapatan/hasil  usaha  bank,  sehingga  bank  tidak  akan  pernah  mengalami Negative Spread, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha  nasabah  sehingga  tidak  memberatkan  nasabah  dan  prinsip  bagi  hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih  penerima pembiayaan (nasabah) satu  jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi (Antonio, 2001).
Tidak dapat dipungkiri bahwa pada setiap produk yang ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah terjadinya resiko. Adapun resiko dasar dalam penyaluran pembiayaan  musyarakah  bahwa  bank  syariah  harus  bersedia  menanggung kerugian  atas  kegagalan  suatu  usaha  yang  dibiayai,  hal  ini  akan  berpengaruh bagi  kesehatan  bank  dikarenakan  apabila  keuntungan  yang  diperoleh  oleh nasabah  lebih  kecil  dari  proyeksi  pendapatan  yang  dianalisa,  maka  akan berdampak meningkatkan NPF ( Non Performing Financing ). Disisi lain dengan adanya kegagalan proyek/usaha menyebabkan nominal pembagian keuntungan antara  bank  dan  nasabah  deposan  juga  akan  menurun,  kecilnya  nominal  bagi hasil untuk nasabah deposan dapat berpengaruh terhadap proses penghimpunan dana ketiga oleh bank syariah, hal ini bisa menyebabkan nasabah akan memilih bank lain untuk menempatkan dananya.
Beberapa  faktor  lainnya  yang  menyebabkan  tingginya  resiko  pembiayaan musyarakah  disebabkan  karena, Side  Streaming yaitu  nasabah  menggunakan dana  pembiayaan  tidak  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan  dalam  aqad  yaitu bukan  untuk  sebuah  usaha  seperti  yang  disebutkan  dalam  kontrak,  lalai  dan kesalahan  yang  disengaja  dan  satu  lagi  penyebab  resiko  musyarakah  yaitu penyembunyian  keuntungan  oleh  nasabah,  bila  nasabahnya  tidak  jujur  yang mengakibatkan  akan  rendahnya  pendapatan  bank.  Pada  bank-bank  yang dibolehkan  melakukan  investasi  dalam  kepemilikan  perusahaan,  musyarakah diterapkan  dalam  skema  modal venture .  Penanaman  modal  dilakukan  untuk jangka  waktu  tertentu  dan  setelah  itu  bank  melakukan  investasi,  baik  secara singkat maupun bertahap.
Dalam permodalan bank Islam umumnya memberikan bagian modal dari usaha musyarakah dan nasabah. Ketentuan perbandingan bagian dari hasil usaha tidak ditetapkan secara khusus.  Tingkat perbandingan bagian bank dengan nasabah
ditentukan  menurut  kesepakatan  dan  melalui  pertimbangan  besarnya pembiayaan modal yang diberikan oleh partner dalam usaha musyarakah (Saeed, 2004).
Metode  bagi  hasil  terdiri  atas  dua  sistem  yaitu  bagi  untung  ( Profit  Sharing ) adalah  bagi  hasil  yang  dihitung  dari  pendapatan  setelah  dikurangi  biaya pengelolaan  dana.  Dalam  sistem  syariah  pola  ini  dapat  digunakan  untuk keperluan  distribusi  hasil  usaha  lembaga  keuangan  syariah  dan  metode  yang kedua berupa bagi hasil ( Revenue Sharing ) adalah bagi hasil yang dihitung dari total  pendapatan  pengelolaan  dana.  Dalam  sistem  syariah  pola  ini  dapat digunakan  untuk  keperluan  distribusi  hasil  usaha  lembaga  keuangan  syariah (Wiroso, 2005).
Keuntungan  yang akan diperoleh dengan berhasilnya pelaksanaan sistem bagi hasil  dalam  produk  musyarakah  oleh  perbankan  adalah  stabilitas  dan pertumbuhan perbankan syariah yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi riil masyarakat.  Pertumbuhan ekonomi riil  masyarakat  akan memberikan jaminan stabilitas dan pertumbuhan perbankan syariah karena akan terbentuk aliran dana yang  terus  berjalan  dari  masyarakat  yang  telah  mandiri  secara  ekonomi  ke perbankan  syariah.  Perbankan  syariah  di  Indonesia  akan  mampu  bersaing dengan  perbankan  konvensional  di  pasar  bebas  melalui  sistem  yang  berbeda dengan ciri-ciri pemberdayaan, keadilan dan efektif dalam perekonomian rakyat. Meningkatnya  peran  perbankan  syariah  dalam  proses  pembangunan  nasional dalam bidang kemandirian ekonomi mayarakat sehingga perbankan syariah akan menjadi pilar pembangunan bangsa.
Optimalisasi pelaksanaan sistem bagi hasil dalam produk musyarakah sebagai suatu  sistem syariah adalah Market  Positioning yang perlu diperjuangkan  dan hal  ini  merupakan  satu  tantangan  bagi  perbankan  nasional  di  tengah  peluang- peluang yang terbuka lebar. Tantangan ini hanya akan terjawab apabila terdapat komitmen  yang  kuat  dan  kerjasama  di  antara  lembaga-lembaga  yang  serius terhadap  pengembangan  perbankan  syariah  melalui  optimalisasi  sistem  bagi hasil.  Aplikasi  perbankan  syariah  pada  umumnya,  bank    dapat  menggunakan sistem Profit  Sharing maupun Revenue  Sharing tergantung  kepada  kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini rata-rata menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar Revenue Sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (Tim Pengembangan Perbankan Syariah, 2003).
Bank  Syariah  menerapkan  margin  keuntungan  terhadap  produk-produk pembiayaan  yang  berbasis Natural  Uncertainty  Contracts (NUC),  yakni  akad bisnis  yang  tidak  memberikan  kepastian  pendapatan,  baik  dari  segi  jumlah, maupun  waktu  seperti  musyarakah. Margin keuntungan  adalah  persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan marjin perhitungan secara harian, maka  jumlah  hari  dalam  setahun  ditetapkan  360  hari,  perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan. Penetapan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan Referensi tingkat (margin) keuntungan  dan  perkiraan  tingkat  keuntungan  bisnis  yang  dibiayai (Karim, 2007).
Dalam  menentukan  nisbah  bagi  hasil  pembiayaan  terdapat  tiga  metode penentuan. Pertama , penentuan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan. Dalam hal ini, nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Kedua, penentuan Nisbah Bagi Hasil Pendapatan. Adapun nisbah bagi hasil pembiayaan untuk bank ditentukan berdasarkan pada perkiraan pendapatan yang diperoleh nasabah dibagi dengan referensi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Perkiraan tingkat pendapatan ini yang dibiayai dihitung dengan  mempertimbangkan  perkiraan  penjualan,  lama Cash  to  Cash  Cycle, perkiraan biaya-biaya langsung dan Delayed Factor . Ketiga Penentuan Nisbah Bagi  Hasil  Penjualan.  Nisbah  bagi  hasil  pembiayaan  untuk  bank  ditentukan berdasarkan  pada  perkiraan  penerimaan  penjualan  yang  diperoleh  nasabah dibagi  dengan  pokok  pembiyaan  dan  referensi  tingkat  keuntungan  yang  telah ditetapkan (Karim, 2007).

## PENGARUH BI RATE TERHADAP PERSENTASE BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK ACEH SYARIAH
Bank  Indonesia  adalah  Bank  Sentral  Republik  Indonesia,  dengan  tujuan mencapai  dan  memelihara  kestabilan  nilai  rupiah,  yang  akan  dicapai  melalui pelaksanaan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yakni mencapai dan  menjaga  kestabilan  nilai  rupiah.  Hal  ini  mengandung  dua  aspek  yakni kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi, serta kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar. Dari segi pelaksanaan tugas dan  wewenang,  Bank  Indonesia  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi  melalui  penyampaian  informasi  kepada  masyarakat  luas  secara
terbuka melalui media massa setiap awal tahun mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter, dan serta rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran- sasaran  moneter  pada  tahun  yang  akan  datang.  Informasi  tersebut  juga disampaikan  secara  tertulis  kepada  Presiden  dan  DPR  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang (Bank Indonesia, 2011).
Pada  produk  pembiayaan  musyarakah  untuk  menghitung  tingkat  keuntungan yang  diharapkan  bisa  menggunakan  sistem  margin  atau  nisbah  bagi  hasil. Margin  merupakan  selisih  harga  beli  dengan  harga  jual  sebagai  besar keuntungan  yang  diharapkan.  Sedangkan  Nisbah  bagi  hasil  adalah  proporsi keuntungan  yang  diharapkan  dari  suatu  usaha.  Pada  perhitungan  nisbah  bagi hasil  dapat  menggunakan  metode  bagi  untung dan  rugi  ( Profit  and  Loss Sharing/PLS) atau metode bagi pendapatan ( Revenue Sharing) . Profit Sharing adalah nisbah bagi hasil diperhitungkan setelah dikurangi seluruh biaya (keuntungan bersih). Sementara Revenue  Sharing perhitungan  nisbah  berbasis  dari  pendapatan  usaha sebelum dikurangi biaya operasionalnya.
Dalam  pembiayaan  musyarakah  yang  diterapkan  pada  Bank  Aceh  Syariah cabang  Banda  Aceh  pembagian  keuntungan  sesuai  dengan  kesepakatan  para pihak  yaitu  pihak  bank  dan  nasabah  sendiri  yang  telah  terikat  dalam  akad pembiayaan  musyarakah  tersebut.  Karakteristik  dari  skim  pembiayaan musyarakah  ini  bahwa  antara  kedua  pihak  bisa  mendapatkan  persentase keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal aqad, serta di sisi lain juga bahwa kedua belah pihak harus bersedia menanggung kerugian terhadap investasi yang disebabkan  kegagalan  suatu  usaha/proyek  yang  diusahakan.  Adapun  Pola musyarakah yang digunakan pada Bank Aceh Syariah adalah musyarakah inan , yang berarti dalam penyaluran dana antara bank dan nasabah tidak mesti sama. Pada saat  sekarang ini skim pembiayaan  musyarakah  masih didominasi untuk pembiayaan proyek, hal  ini dikarenakan proyeksi return untuk proyek hampir dapat dipastikan.
Besarnya BI Rate Persentase Pembiayaan Musyarakah Periode Tahun BI Rate 8,5 % 16 % : 84 % 2008 BI Rate 7,5 % 16% : 84 % 2009 BI Rate 6,5 % 15% : 85% 2010 Sumber Data: Bank Aceh Syariah, 2011
Perhitungan  keuntungan  nisbah  bagi  hasil  pada  pembiayaan  musyarakah dilakukan dengan skim Revenue Sharing yaitu perhitungan berupa keuntungan bruto  (tanpa  dikurangi  biaya  operasional),  dalam  hal  ini  pihak  bank  harus
mampu  menganalisis  prospek  usaha  yang  dibiayai  dengan  cermat,  para  pihak harus  bisa  memperkirakan  investasinya  dan  memperhitungkan  hasil  yang diperoleh dari investasinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan besarnya persentase bagi hasil pembiayaan musyarakah sesuai BI Rate yang sedang berlaku pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh:
Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa persentase bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh Syariah pada saat BI Rate 8,5% dan 7,5% bagi hasilnya tetap yaitu 16% dan mengalami perubahan 1% disaat BI Rate turun hingga 6.5% pada tahun 2010. Dari sini kedudukan atau pengaruh BI Rate dalam penentuan tingkat nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah tidak begitu menentukan  terhadap  persentase  bagi  hasil  pada  pembiayaan  musyarakah.  BI Rate di  sini  hanya  berfungsi  sebagai  takaran  atau  patokan  perbankan  syariah dalam melihat harga nilai/jual yang sedang berlaku di pasar ekonomi. Dengan melihat Bi Rate ini maka pihak bank syariah dapat menentukan harga dasar dari suatu pembiayaan bukan dalam menentukan persentase bagi hasilnya.
Keadaan  di atas berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh perbankan konvensional,  di  mana  tingkat  BI Rate sangat  mempengaruhi  terhadap  harga saham. BI Rate yang tinggi akan memperluas perekonomian, menaikkan biaya bunga dan dengan demikian menurunkan laba perusahaan, serta menyebabkan investor  menjual  sahamnya.  Pada  perbankan  konvensional  tidak  ada  korelasi yang begitu dekat antara sisi aset maupun liabiliti nya. Jika BI Rate naik, maka suku  bunganya  naik.  Sedangkan  di  perbankan  syariah,  seberapa  besar keuntungan  dana  pihak  ketiga  tergantung  pada  seberapa  besar  Bank mendapatkan  keuntungan  dari  pembiayaannya.  Hal  ini  juga  memberi  peluang bank syariah bakal  lebih kompetitif jika penurunan BI Rate didukung kondisi ekonomi yang baik. Pasalnya, dari sisi aset dan penyaluran kredit Bank syariah akan menunjukkan kinerja semakin baik. Perubahan tingkat suku bunga acuan BI Rate akan terlihat pengaruhnya terutama terhadap dana pensiun dan nasabah korporasi besar lainnya. Sedangkan nasabah ritel (kecil) biasanya tidak terlalu sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga (Bank Indonesia, 2010).

## BI  RATE  DALAM  PENENTUAN  PERSENTASE  BAGI  HASIL  PADA

## PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BANK ACEH SYARIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Bagi  hasil  merupakan  konsep  pembiayaan  yang  adil  dan  memiliki  nuansa kemitraan  yang  sangat  kental.  Hasil  yang  diperoleh  dibagi  berdasarkan perbandingan (nisbah) yang disepakati dan bukan sebagaimana penetapan suku
bunga pada Bank konvensional. Terhadap keuntungan yang diperoleh maupun kerugiannya  pula  yang  mungkin  timbul  akan  dibagi  secara  proporsional  atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  bagi  hasil  pada  pembiayaan  musyarakah adanya faktor langsung dan faktor tidak langsung yaitu (Karim, 2007). 1.  Faktor  langsung  yang  mempengaruhi  bagi  hasil  pada  pembiayaan musyarakah adalah:
a. Tingkat  investasi  merupakan  persentase  aktual  dana  yang  di investasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment Rate.
b. sebesar  80%  hal  ini  berarti  20%  dari  total  dana  dialokasikan  untuk memenuhi likuiditas.
c. Jumlah  dana  yang  tersedia  untuk  diinvestasikan  merupakan  jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
d. Nisbah ( Profit Sharing Ratio ). Nisbah dalam pembiayaan musyarakah adalah  nisbah  yang  harus  ditentukan  dan  disesuaikan  pada  awal perjanjian.  Nisbah  antara  satu  bank  dengan  bank  lainnya  dapat berbeda, nisbah juga berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya  karena  deposito  jangka  1  bulan,  3  bulan,  6  bulan  dan  12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu Account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
2.  Faktor  tidak  langsung  yang  mempengaruhi  bagi  hasil  pada  pembiayaan musyarakah adalah:
a. Penentuan  butir-butir  pendapatan  dan  biaya  musyarakah.  Bank  dan nasabah melakukan bagi hasil dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang  dibagi  hasilkan  merupakan  pendapatan  yang  diterima  dikurang biaya-biaya.
b. Kebijakan akuntansi  (prinsip  dan metode  akuntansi). Bagi  hasil secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi.
Jadi,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  penentuan  persentase  bagi  hasil pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan perspektif ekonomi  Islam  ini  diperkuat  dengan  adanya  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional (DSN)  No:  08/DSN-MUI/IV/2000  (Direktorat  Perbankan  Syariah,  2008), tentang pembiayaan musyarakah dan juga fatwa  DSN yang menetapkan tentang Revenue  Sharing adalah  fatwa  NO:  15/DSN-MUI/2000  tentang  prinsip distribusi  bagi  hasil dalam  lembaga keuangan syariah, fatwa tersebut mengatakan antara lain:
a. Pembagian hasil usaha antara pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama  boleh  didasarkan  pada  prinsip profit  sharing yakni  bagi
hasil  yang  dihitung  dari  pendapatan  setelah  dikurangi  biaya pengelolaan  dana  dan  boleh  pula  berdasarkan  prinsip Revenue Sharing yakni  bagi  hasil  yang  dihitung  dari  total  pendapatan pengelolaan  dana,  masing-masing  memiliki  kekurangan  dan kelebihannya.
b. Kedua  prinsip  pada  dasarnya  dapat  digunakan  keperluan  distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah (LKS).
c. Supaya  para  pihak  yang  berkepentingan  memperoleh  kepastian tentang  prinsip  mana  yang  boleh  digunakan  dalam  LKS,  sesuai dengan prinsip  agama  Islam, DSN memandang perlu mendapatkan fatwa  tentang  prinsip  pembagian  hasil  usaha  dalam  LKS/dijadikan pedoman (Himpunan Fatwa DSN, 2003).

## KESIMPULAN
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  pembahasan  di  atas  yaitu  bahwa dalam pembiayaan musyarakah, BI Rate hanya berfungsi sebagai takaran atau patokan perbankan syariah dalam melihat harga nilai/jual yang sedang berlaku di pasar ekonomi sedangkan kedudukan atau pengaruh BI Rate dalam penentuan tingkat  nisbah  bagi  hasil  pembiayaan  musyarakah  tidak  begitu  menentukan terhadap  persentase  bagi  hasil  pada  pembiayaan  musyarakah  karena  pada ketentuannya  nisbah  bagi  hasil  musyarakah  dipengaruhi  oleh  proyeksi keuntungan yang didapatkan dan disesuaikan dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian Penentuan persentase bagi hasil pembiayaan musyarakah  pada  Bank  Aceh  Syariah  telah  sesuai  dengan  perspektif  hukum Islam  karena  diperkuat  dengan  adanya  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN) No:  08/DSN-MUI/IV/2000,  tentang  pembiayaan  musyarakah  dan  juga  fatwa DSN  yang  menetapkan  tentang Revenue  Sharing adalah  yaitu  fatwa  No: 15/DSN-MUI/2000  tentang  prinsip  distribusi  bagi  hasil  dalam  lembaga keuangan syariah.

## REFERENSI
Abdullah Saeed, (2004). Menyoal Bank Syariah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank  Kaum  NeoRevivalis  ( terj.  Arif  Maftuhin  Paramadina).  Jakarta: Rajawali Press.
Adiwarman  A.  Karim,  (2007). Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Bank Indonesia, Penjelasan BI Rate Sebagai Suku Bunga Acuan, diakses pada tanggal 30 Desember 2010, dari situs: http://www.bi.go.id/web/id/Moneter/BI+ Rate /Penjelasan+BI+ Rate /.
Bank Indonesia, Fleksibilitas Produk Pembiayaan Syariah, diakses pada tanggal 16 Januari 2011, pada situs: http://www.bi.go.id/sipuk/id/?id=4&no=91615&idrb=10302
Bank Indonesia, Wewenang Bank Sentral, diakses pada tanggal 16 Januari 2011, dari situs: http://www.bi.go.id/web/id/
Bank BPD Aceh Syariah, Produk-Produk Bank BPD Aceh Syariah, diakses pada tanggal 17 Januari dari situs: http:www.bpd aceh syariah.com.
Direktorat  Perbankan  Syariah  Bank  Indonesia,  (2008). Kodifikasi  Produk Perbankan Syariah.
Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (2003), Edisi kedua.
Muhammad  Syafi’i  Antonio,  (2001). Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik . Jakarta: Gema Insani Press.
Melayu Hasibuan,(2007). Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Muhammad,  (2004). Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dan  Profit  Margin  Pada Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
Kasmir, (2006). Dasar-Dasar Perbankan .  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Waspada.co.id , Bpd Aceh Syariah Bukukan Rp816 M, Diakses pada tanggal 15
Januari2011darisitus://www.waspada.co.id/index.php?option=com_ content&view=article&id=119906:bpd-aceh-syariah-bukukan- rp816-m&catid=13:aceh&Itemid=26
Warman Djohan, (2000). Kredit Bank Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya. Jakarta: PT Mukara Sumber Widya.
Warkum Sumitro, (2006). Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
140 Elkamiliati & Ibrahim | Pengaruh BI Rate _
Wiroso, (2005). Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah . Jakarta: PT. Grasindo.
Taqyuddin  An-Nabhani,  (1996). Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif Perspektif Islam, (terj. Moh. Maghfur Wachid).  Surabaya: Risalah Gusti.
Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, (2003). Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional. Jakarta: Djambatan.