Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Di Era Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) (Studi Kasus Pada Tingkat Satuan Pendidikan Dasar di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan)
Baso Guliga 1 , Zul Fachry 2 , Zul Rachmat 3 , Zul Fadli 4 1,2 Universitas Puangrimaggalatung Sengkang
3 STMIK Amika Soppeng
4 Universitas Pattimura Ambon
1 erka.ruangkreasi@gmail.com
2 zulfachri25@gmail.com
3 zulrachmatimran@gmail.com
4 dhidotttt@gmail.com

## Abstrak
Pokok  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  proses  kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di masa pandemi Covid-19 serta faktor apa saja  yang  menjadi  penghambat  dan  pendukung  kebijakan  PTM  di  masa pandemi Covid-19 pada tingkat satuan pendidikan dasar di Kecamatan Tempe Kabupaten  Wajo  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan analisis dan bersifat  deskriptif  untuk  menggambarkan  dan  menjelaskan  objek  penelitian berdasarkan  fenomena  yang  terjadi.  Sumber  data  berasal  dari  tujuh  orang informan  utama  yang  fungsinya  sejalan  dengan  kebijakn  PTM.  Hasil penelitian  menujukkan  bahwa  dengan  berdasarkan  pada  fokus  komunikasi, Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Wajo  secara  cepat mengkonfirmasi  objek  sasaran  kebijakan  PTM  dengan  tepat,  sumberdaya pelaksana  kebijakan  memanfaatkan  kewenangan  dengan  baik,  serta  sarana dan  prasana  dalam  praktek  pembelajaran  dan  pelayanan  kesehatan  juga terpenuhi  secara  menyeluruh  dan  merata.  Faktor  pendukung  kebijakan didasarkan  pada  adanya  regulasi  yang  mengatur  tentang  panduan penyelenggaraan  pembelajaran  di  masa  pandiemi  Covid-19  melalui  Surat Keputusan  Bersama  (SKB)  Empat  Menteri.  Sedangkan  faktor  penghambat kebijakan  adalah  keterbatasan  waktu  dalam  memberi  pembelajaran  dan beberapa  kegiatan  ekstrakulikuler  belum  dapat  dijalankan  oleh  satuan pendidikan.
Kata Kunci: Covid-19, Kebijakan, Pembelajaran Tatap Muka.

## 1. Pendahuluan
Pada tanggal 30 Maret 2020, Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr selaku Gubernur Sulawesi  Selatan  mengeluarkan  pemberitahuan  peringatan  kepada  masyarakat  tentang kemungkinan  mewabahnya  Covid-19.  Peraturan  tersebut  mengenai  pemberitahuan perpanjangan  waktu  belajar  dari  rumah  pada  tingkat  SLTA/MA,  SLTP/MTsN,  SD/MI sederajat  dan  SLB  Negeri  dan  Swasta.  Dalam  pemberitahuan  yang  disampaikan,  proses
pendidikan  dan  pembelajaran face-to-face atau  tatap  muka  untuk  sementara  waktu dialihkan ke pembelajaran secara daring (online) hingga tanggal 17 April 2020. (Fadli et al., 2021)
Belajar  dari  rumah  atau Learning  From  Home  (LFH) merupakan  metode  pembelajaran secara  online  dimana  metode  ini  seakan  memberikan  kesan  yang  lebih  modern.  Namun demikian, pada prakteknya Pembelajaran Dari Rumah / Pembelajara Jarak Jauh dinilai oleh masyarakat, guru, tidak terkecuali siswa/murid itu sendiri dirasa kurang maksimal. Hal ini timbul  dengan  berbagai  macam  keluhan  mulai  dari  akses  jaringan  internet, perangkat/ smartphone yang  kurang  mendukung,  muatan  materi  yang  diberikan  guru kurang  dapat  dipahami,  dan  sebaliknya  kualitas  pemahaman  daripada  siswa  itu  sendiri tidak dapat dinilai secara objektif.
Organisasi atau individu harus mengubah perilakunya untuk dapat bertahan dalam kondisi pandemi ini. Untuk melanjutkan kegiatan ekonomi, skenario baru harus disiapkan terlebih dahulu  untuk  mengantisipasi  bagaimana  perekonomian  akan  beraksi.  Pemerintah  telah mengumumkan  berbagai  kebijakan  dalam  upaya  menghentikan  pandemi  Covid-19. Diantaranya  adalah Social  call,  distancing  of  social,  distancing  of  physical, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Rachmat, 2021).
Memperhatikan regulasi dan fenomena serta dampak yang ditimbulkan atas permasalahan kesehatan secara global dan nasional terkait Covid-19 maka salah satu yang terkena imbas dan berdampak kemasyarakatan adalah masalah ekonomi dan dunia pendidikan terkhusus pada semua tingkat dan jenjang satuan pendidikan. Covid-19 ini telah memaksa struktur dalam kelembagaan serta pada dinamika hidup masyarakat mengalami perubahan termasuk sistem dan tata cara kelola pendidikan dipaksa untuk merubah kebijakan komprehensif dan terukur  dengan  lahirnya  regulasi  sebagai  solusi  proses  pembelajaran  siswa  lewat Pembelajaran Jarak Jauh.
Wujud  konsekuensi  utama  dalam  tata  kelola pemerintahan  yang berbasis  kinerja,  adalah pengelolaan administrasi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terdapat masalah dalam pengambilan keputusan kebijakan dan pelaksanaan yang terkait pada pemanfaatan prinsip-prinsip  good  governance  dengan  praktek  kepemerintahan  yang  baik  seperti ‘participation, rule of low, tranparancy, responsivines, consensus orientation , kesetaraan, effectifiness  accountability,  staregic  vision ,  dalam  memenuhi  harapan  masyarakat  dalam rangka  meningkatkan  kesejahteraannya.  Kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  diduga menambah  kebingungan  sekaligus  harapan  masyarakat  akan  seperti  apa  sistem  dan mekanisme PTM di era pandemi ini (Ismail et al., 2021).
Berkenaan dengan hal tersebut, dalam pandangan peneliti ditemukan fenomena kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya terkomunikasi dengan baik, serta kesiapan sumber daya khususnya  lingkup  penyelenggara  pendidikan  belum  terdisposisi  dan  tersrtuktur  secara maksimal.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan,  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan penelitian, dalam hal ini terkait dengan Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo beserta satuan pendidikan di bawah naungannya.

## 1.1 Identifikasi Masalah
Adapun  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  diantaranya  adalah  bagaimana  proses kebijakan  Pembelajaran  Tatap  Muka  (PTM) di  masa  pandemi Covid-19  serta  faktor  apa saja  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  pada  kebijakan  PTM  di  masa  pandemi Covid-19  pada  tingkat  satuan  pendidikan  dasar  di  Kecamatan  Tempe  Kabupaten  Wajo Provinsi Sulawesi Selatan.

## 1.2 Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  proses  Kebijakan  PTM  di  masa  pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui, mengidentifikasi serta mendeskripsikan  faktor apa  saja yang pendukung dan penghambat di dalam implementasi kebijakan PTM tersebut.

## 1.3 Kegunaan Penelitian
a. Secara teoritis
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  dan  masukan  terhadap perkembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya mengenai kebijakan pelayanan publik serta  sebagai  referensi  penelitian  berikutnya  khususnya  yang  berkaitan  dengan  masalah kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di masa pandemi Covid-19.
b. Secara praktis
Agar  penelitian  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh  lembaga  pemerintah  atau  swasta  yang membutuhkan baik sebagai pengetahuan ataupun sebagai dasar dalam mengambil sebuah kebijakan.  Kemudian  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  pemerintah  khususnya  tingkat Kota dan Kabupaten di seluruh wilayah Indonesia perihal acuan PTM. Serta penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang proses kebijakan PTM.

## 1.4 Kerangka Pikir
Untuk  mengetahui  bagaimana  alur  berpikir  peneliti  dalam  menjelaskan  permasalahan peneliti, maka dibuatlah kerangka pikir sebagai berikut:

## 1.5 Penelitian Terdahulu
Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:
a. Mulyani  dan  Fadriati  dengan  judul  penelitian  Analisis  Manajemen Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) Pada Era New Normal dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa sekolah perlu memperhatikan banyak hal dalam PTMT saat pandemic Covid-19 diantaranya manajemen sumber daya alam,  manajemen  kurikulum,  serta  manajemen  pelaksanaan  pembelajaran dengan perhatikan protokol kesehatan yang ketat.
b. Fikri  Annur  dan  Achmad  Maulidi  dengan  judul  penelitian  Pembelajaran Tatap  Muka  di  Tengah  Pandemi  Covid-19  dengan  hasil  penelitian  bahwa pelaksanaan  PTM  di  Pondok  Pesantren  Nuruhl  Huda  Pekandangan  pada tahun 2020 sama seperti sebelum-sebelumnya dengan menggunakan sistem pembelajaran langsung (mubasyaroh) akan tetapi terdapat perubahan sistem yaitu  perubahan  dalam  sistem  pembuatan  rencana  pembelajaran  (I’dad  al- Tadris) dan perubahan durasi waktu per jam pelajaran dari 40 menit menjadi 25 menit dan penataan volume murid dalam kelas.
c. Veny  Iswantiningtyas,  Dema  Yulianto  dan  Hanggara  Budi  Utomo  dengan judul penelitian Implementasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dan Daring Masa Kenormalan Baru Pada Anak Usia Dini di Kabupaten Kediri dengan hasil penelitian bahwa penerapan PTM new normal masa pandemi Covid-19 di  Taman  Kanak-kanak  Dharma  Wanita  Klanderan  II  Desa  Klanderan Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sesuai dengan protokol kesehatan yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah.  Untuk  menunjang  PTM  tersebut,  TK  Dharma  Wanita Klanderan  juga  menerapkan  pembelajaran  daring  atau  pembelajaran  dari rumah dengan pelibatan anak didik yang sangat kooperatif.

## 2. Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang proses penelitiannya menggunakan data dari wawancara mendalam sesuai dengan tingkat kemampuan peneliti untuk mengungkap dan membahas fenomena atau berbagai hubungan yang berkaitan dengan objek atau fokus penelitian.
Informan  penelitian  terdiri  atas  7  orang,  diantaranya  adalah  1)  Kepala  Disdikbud Kabupaten Wajo, 2) Koordinator Pengawas Disdikbud Kabupaten Wajo, 3) Satgas Covid- 19 Puskesmas Tempe Kabupaten Wajo) Kepala Sekolah SD Negeri 1 Padduppa, 5) Kepala Sekolah  SD  IT  Lingkar  Cendekia,  6)  Kepala  SLTPN  1  Sengkang,  7)  Kepala  SLTPN  5 Sengkang.
Instrument  penelitian  ini  merupakan  peneliti  sendiri  sebagai  instrument  utama  serta instrument pendukung berupa kegiatan wawancara. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi, wawancara serta telaah dokumen.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Analisis Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi Covid-19
Berdasarkan  dari  keseluruhan  hasil  wawancara  penulis  dengan  para  informan  dengan mengelola  dimensi-dimensi  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya  bahwa  komunikasi  yang dibangun  oleh  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Wajo  dalam  rangka melakukan  pemenuhan  persiapan  Kebijakan  Pembelajaran  Tatap  Muka  Terbatas  yang selanjutnya  disingkat  (PTM)  dilakukan  dengan  cara  sosialisasi,  informasi  mengenai kebijakan  terkait  pelaksanaan  PTM  ditransmisikan  ke  segenap  Obyek  Sasaran  Satuan Pendidikan  melalui  pembentukan  Satuan  Tugas  PTM.  Selanjutnya  keberhasilan komunikasi  ini  dapat  terlihat  dengan  baik  manakala  Obyek  Sasaran  Kebijakan  PTM tersebut  dipahami  jelas  apa  yang  harus  dilakukan  sesuai  dengan  pemenuhan  tugas  dan tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan dalam persiapan  pelaksanaan Kebijakan PTM di masa pandemic Covid-19. Indikator penentu kesiapan PTM didasarkan pada Instrumen Daftar Periksa Kesiapan PTM Penilaian PTM terkait sarana dan prasarana sekolah yang di isi melalui laman kemendikbud/dapodik. Lebih lanjut dalam pelaksanaannya isi daripada aturan kebijakan tersebut secara konsisten dijadikan acuan dasar sebagaimana yang termuat di dalam Keputusan Bersama atau yang disingkat SKB 4 Menteri dengan berpedoman pada buku petunjuk teknis persiapan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi.
Terkait  Sumberdaya,  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Wajo  melalui  Tim Satuan  Tugas  sendiri  berjumlah  sebanyak  172  orang dengan  melibatkan  beberapa  unsur didalamnya diantaranya para pengawas TK, SD dan SMP, para penilik PAUD dan PNF, Pejabat  eseloan  IV  beserta  staf  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  serta  unsur  dari  Tim Kesehatan  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Wajo,  masing-masing  tim  sebanyak  4  orang dengan  total  tim  keseluruhan  sebanyak  43  Tim  dengan  jumlah  sasaran  yang  akan dikunjungi sebanyak 853 Sekolah dan Lembaga dengan rincian SMP : 74 sekolah  SD: 398 Sekolah, TK: 184 Lembaga, KB: 179 Lembaga, TPA: 4 Lembaga dan PKBM: 14 Lembaga. Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Wajo  dalam  penggunaan  anggaran operasional kegiatannya ditunjang dari Dana Belanja Tidak terduga (ABPD melalui hasil reviu  sedangkan  untuk  Satuan  Pendidikan  dasar  menggunakan  dana  BOS  untuk mendukung sarana prasarana dalam rangka pemenuhan persiapan PTM. Kewenangan telah diatur  didalam  SKB  4  Menteri  yang  kemudian  disederhanakan  melalui  Juknis  untuk memberikan  penilaian,  pengawasan  kepada  satuan  pendidikan  yang  siap  atau  tidak  siap dalam mengikuti PTM. Hal ini kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 532 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Persiapan pembelajaran tatap  muka  disekolah  pada  masa  pandemic  Corona  Virus  Disease  2019  Lingkup  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Tahun  Ajaran  2021/2022.  Tim  Satuan  Tugas  bekerja melakukan  pengecekan  langsung  ke  satuan  pendidikan/lembaga  dengan  mengacu  pada beberapa indikator-indikator yang terdapat dalam aplikasi Daftar Periksa di DAPODIK.
Terkait  Disposisi  berdasarkan  Pengangkatan  birokrasi  ini  dilakukan  dengan  empat  kali rapat yang diadakan di ruang Mappadeceng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo terkait masalah tugas dan tanggungjawab dari komponen pelaksana yang akan turun dalam  memberikan  penilaian  obyektif  sesuai  dengan  instrument  daftar  kesiapan.  Terkait masalah  insentif  maupun  keuntungan  didalam  pelaksanaan  Kebijakan  PTM  tidak  hanya berbicara  tentang  finansial,  dana  operasional  tim  verifikator  dibuatkan  SK  hanya  untuk menunjang  proses  pengawasan  PTM  disekolah  dapat  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku, namun yang menarik didalam Satuan Pendidikan sepakat bahwa keuntungan yang  didapatkan  dengan kembali  diadakannya  PTM  adalah pemenuhan  tannggungjawab dapat berjalan maksimal, hal ini dikarenakan baik pendidik maupun tenaga kependidikan
sepakat bahwa penilaian kepada siswa tidak hanya berdasarkan pada tugas yang diberikan tetapi juga dengan pembentukan karakter mereka.
Terkait Struktur Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupeten didukung dengan adanya  buku  petunjuk  teknis  yang  telah  dibagikan  kepada  segenap  Satuan  Pendidikan, petunjuk  teknis  ini  berisikan  panduan  tentang  penyelenggaraan  PTM  baik  tugas  dan tanggungjawab  serta  aturan  yang  harus  diterapkan.  Jika  melihat  dari  aspek  komunikasi dalam  dimensi  konsistensi  kebijakan,  maka  indikator  struktur  birokrasi  dalam  dimensi Standard Operational Procedure (SOP) telah terbukti berhasil dan berjalan dengan baik. Terkait Struktur Birokrasi, Hal ini dikarenakan adanya dukungan koordinasi yang terjadi didalam  pengambilan  keputusan  yang  apabila  bersifat  secara  urgent  terkait  dengan pelaksanaan PTM maka Dinas Pendidikan memiliki hak untuk megambil tanggungjawab penuih untuk penutupan sekolah, kendati demikian Pihak Satuan Pendidikan juga memiliki kewenangan  untuk  mengatur  warga  satuan  pendidikannya  agar  sekiranya  pelaksanaan proses  belajar  mengajar  tetap  berlangsung  dengan  nyaman  dan  terkendali  dengan  tetap memperhatikan regulasi yang berlaku.

## 3.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di
Masa Pandemi Covid-19
Terkait  dengan  terlaksananya  Kebijakan  PTM  adalah  adanya  regulasi  yang  mengatur Tentang  Panduan  Penyelenggaraan  Pembelajaran  di  Masa  Pandemi  COVID-19  melalui Keputusan  Bersama  Empat  Menteri,  selanjutnya  dukungan  orangtua  siswa  yang menginginkan  anaknya  kembali  bersekolah  melalui  surat  pernyataan,  kemudian  untuk sarana dan prasarana penunjang PTM telah disesuaikan dengan standar kesehatan sebagai upaya antisipasi penyebaran covid-19. Lebih lanjut baik pendidik dan tenaga kependidikan serta  warga  satuan  pendidikan  telah  melakukan  vaksinasi  rata-rata  diatas  90%  bahkan sudah ada yang mencapai 100%, ditunjang pula dengan zona wilayah resiko (PPKM) di Kabupaten  Wajo  masuk  dalam  kategori  sangat  rendah.  Faktor  yang  menghambat pelaksanaan  PTM  sendiri  lebih  kepada  Satuan  Pendidikan  belum  dapat  melakukan pembelajaran full secara maksimal. keterbatasan waktu dalam memberi pembelajaran dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler belum dapat dijalankan oleh Satuan Pendidikan. Selain itu  didalam  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  masih  harus  selalu  dilakukan  pengawasan penuh agar kegiatan PTM dapat terus dilaksanakan tanpa menimbulkan resiko penularan Covid-19.

## 4. Kesimpuan
Berdasarkan segala uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Disdikbud Kabupaten  Wajo  berdasarkan  fokus  Komunikasi  dapat  dengan  cepat  terkonfirmasi  pada objek  sasaran  kebijakan  dengan  baik,  sumberdaya  pelaksana  kebijakan  memanfaatkan kewenangan, sarana dan prasarana termasuk penganggaran dalam membantu masyarakat memperoleh hak dasar dengan praktek pembelajaran dan pelayanan kesehatan dengan baik. Melalui  disposisi,  pelibatan  seluruh  birokrat  struktural  dan  fungsional  serta  stakeholder telah berjalan secara kondusif. Kebijakan ini tidak terlepas dari mekanisme dan prosedur didalam  struktural  birokrasi  yang  pada  dasarnya  menginginkan  Kebijakan  Pembelajaran Tatap  Muka  untuk  bersama-sama  agar  dilaksanakan  secara  maksimal.  Faktor  yang mendukung  terlaksananya  Kebijakan  tersebut  didasarkan  pada  adanya  regulasi  yang mengatur  tentang  Pedoman PTM  di  era  Pandemi  Covid-19  melalui  Surat  Edaran  Empat Menteri,  yang  didukung  oleh  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  serta  warga  satuan pendidikan yang telah melakukan vaksin sebagai syarat mutlak agar Pembelajaran Tatap Muka  (PTM)  dapat  dilaksanakan  secara  serentak.  Adapun  faktor  yang  menghambat
terlaksana  dengan  maksimalnya  PTM  hingga  saat  ini  dikarenakan  keterbatasan  waktu dalam  memberi  pembelajaran  dan  beberapa  kegiatan  ekstrakurikuler  belum  dapat dijalankan oleh Satuan Pendidikan. Pengawasan secara intens juga masih sangat diperlukan agar kiranya kebijakan PTM tersebut dapat terus berjalan.

## Daftar Pustaka
Fadli,  Z., Rachmat,  Z., &  Wahyuddin.  (2021).  Teacher’s  Strategy  in  Increasing  Student Learning  Motivation  At  Nabigh  Academic  PAUD  in  Soppeng  Regency  During The Covid-19 Pandemic. Jurnal Ekonomi BALANCE , 17 (2), 184–195. Ismail,  I.,  Herlina,  B.,  Pascasarjana,  P.,  Studi,  P.,  Publik,  A.,  Puangrimaggalatung,  U., Studi,  P.,  Publik,  A.,  &  Puangrimaggalatung,  U.  (2021). Penerapan  Good Governance  Dalam  Pelaksanaan  Administrasi  Kependudukan  Pada  Kantor Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng . 2 (2), 560–571. Rachmat, Z. (2021). Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja dan Motivasi Karyawan Di PT. Fajar Makassar Televisi. YUME : Journal of Management Volume 4 Issue
3 (2021) Pages 356 - 354 , 4 (3), 340–345. https://doi.org/10.37531/yume.vxix.532 Sugiyono. (2004). Metode Penelitian Bisnis . Alfabeta. Sugiyono, Z. (2010). Dasar Dasar Kebijakan Publik . UNY Press. Widodo, B. (2010). Robotika—Teori dan Implementasinya . Andi.