Akuntansi  sektor  publik  ialah  akuntansi dipakai  dalam  mengelola,  memantau,  dan melaporkan keuangan organisasi pemerintah dan entitas sektor publik lainnya yang  berkaitan  dengan  transparansi  dan efisiensi  penggunaan  dana  publik  agar dikelola  dengan  baik  dan  menguntungkan masyarakat  sekitar.  Organisasi  pemerintah juga  dapat  menggunakan  akuntansi  sektor publik untuk mengawasi dan mempertanggung  jawabkan  penggunaan dana  publik.  Kota  Bogor  adalah  salah  satu pemerintahan daerah.
Kota  Bogor  ialah  suatu  kota  dari  5 yang  terbesar  Jawa  Barat.  Sesuai  dengan undang-undang daerah, Kota Bogor mengumpulkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dari  masyarakat  dan  kemudian memberikan  kembali  kepada  masyarakat untuk meningkatkan daerah dan memberikan pelayanan  yang  lebih  baik.  PAD  merupakan unsur  APBD  yang  merupakan  perencanaan keuangan  dirancang  pemerintah  seperti penghasilan, pembelanjaan serta biaya daerah. Unsur-unsur  pada  APBD  itu  rawan  akan
adanya tindakan fraud yang dilakkan pejabat pemerintahan (Didi dan Kusuma, 2018).
Antara  tahun  2015  sampai  2018, Kota Bogor juga menjadi salah satu dari lima kota  besar  dengan  pertumbuhan  ekonomi tertinggi  Jawa  Barat.  Ini  mengindikasikan jika pemerintah memiliki kemampuan untuk terus  meningkatkan  sumber  pendapatan daerah karena besarnya sumber pendapatan daerah dan potensi asli Kota Bogor.
Satu bagian penghasilan daerah ialah PAD  yang  dapat  dipakai  dalam  kegiatan pemerintah  juga  pengembangan.  Menurut UU  No  23  Tahun  2014  mengenai Pemerintah  Daerah,  pemerintahan  terpusat memberi tanggungjawab pada daerah dalam mengelola  pemerintahan  daerah,  yang meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintah dalam pelayanannya.
Peningkatan  PAD  ialah  suatu  unsur tujuan  keuangan  pemerintah  atau  sektor publik karena menunjukkan kondisi keuangan  daerah,  berhubungan  dengan tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  daerah,  dan dapat  menghasilkan  kebijakan  terbaik  yang akan  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.

## ANALISIS PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BOGOR DENGAN PENDEKATAN TIPOLOGI KLASSEN
Meida Widianti 1 ; Ade Budi Setiawan 2 ; Didi 3
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djuanda Jln. Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16720 E-mail : meidawidianti37@gmail.com (Koresponding)
Abstract : Bogor City is one of the regional governments that collects Regional Original Income (PAD) from the community and then gives it back to the community to improve the area and provide better services. The city of Bogor is also one of the five large cities with the highest economic growth in West Java. But compared to the prior year, Bogor City's PAD decreased in 2018  and  2020.  This  was  due  to  a  number  of  PAD  component  variables,  including  regional taxes, levies, the outcomes of distinct regional wealth management, and other genuine PAD that also saw a fall. This research was conducted to analyze the class typology used to classify the PAD components of Bogor City. The research results show that in quadrant I (prime) 22 of the 29 types of regional tax components are fulfilled or around 75.8%, quadrant II (potential) 3 of the 24 types of tax components are 10.4% fulfilled, quadrant III (developing) there is 1 out of 29 types of regional tax components 3.45% fulfilled and quadrant IV (underdeveloped) with 3 out of 29 types of tax components 10.4% fulfilled of the total regional taxes in Bogor City.
Keywords: Regional Original Income Growth, Regional Income, Class Typology
112
Dengan  menerapkan  otonomi  daerah,  daerah diwajibkan untuk meningkatkan sumber PAD untuk  membiayai  penyelenggaraan  otoritas serta memberi layanan terbaik pada masyarakat (Rinaldi, 2012).
Suatu  maksud  yang  mau  digapai otoritas daerah adalah memaksimalkan PAD, yang  terdiri  pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan,  serta  PAD  lainnya  yang  sah. Semua  komponen  tersebut  memiliki  peranan yang sangat penting dalam pendapatan daerah Pasal  3  UU  No  32  Tahun  2004  mengenai Pemerintah  Daerah  mengatakan  jika  otoritas kedaerahan  disesuaikan  dengan  kapasitas daerha.  Dengan  demikian,  kesanggupan daerah  untuk  melakukan  kepemerintahan kedaerhan  akan  meningkat  seiring  dengan jumlah PAD yang diterima.
Analisis  aspek  potensial  PAD  yang ada  di  daerah  dapat  dilakukan  untuk menentukan apakah PAD tersebut efektif atau tidak untuk digunakan untuk tujuan peningkatan  pembangunan  daerah.  Hal  ini dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  PAD tersebut  efektif  dan  sesuai  dengan  Peraturan Daerah  mengenai  pengenaan  nomenklatur PAD dan tarif yang berlaku.
Penelitian  mengenai  analisis  PAD sudah  banyak  dilakukan  pada  penelitian terdahulu  (Taras,  T.,  &  Sri  Artini,  L.  G., 2017),  dimana  pajak  daerah  Kabupaten Badung  adalah  sumber  PAD  yang  mampu mewujudkan kemandirian daerahnya. Tingkat kontribusi  pungutan  rata-rata  daerah  untuk meningkatkan  PAD  lima  tahun  dianggap sangat efisien.
Pajak  daerah  tidak  berdampak  pada PAD  di  Kabupaten  Boyolali  karena  banyak daerah  berkembang  yang  menerima  pajak daerah,  dan  kontribusi  sebesar  24,8% (Karananingtyas,  G.  D.,  2019).  Sangat  jelas Kabupaten  Boyolali  dan  Kabupaten  Badung berbeda  karena  Kabupaten  Badung  memiliki tingkat wisata yang tinggi, yang menghasilkan peningkatan kontribusi pajak daerah. Sebaliknya,  Kabupaten  Boyolali  bukan daerah  wisata  sehingga  memiliki  kontribusi pajak daerah yang rendah.
Meskipun dapat dilihat bahwa setiap daerah  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan tersendiri,  kurangnya  wisatawan  bukanlah salah  satu  faktor  yang  menyebabkan kurangnya  perolehan  pajak  di  daerah tersebut.  Sumber  PAD  yang  rendah  dapat disebabkan  oleh  banyak  faktor,  seperti kurangnya  kesadaran  masyarakat  tentang tanggung jawabnya, kurangnya kemampuan karyawan  untuk  mengelola  pendapatan, kurangnya kemampuan SDM dalam pengelolaan pendapatan dan belum mandirinya suatu daerah.
Pada  tahun  2018  dan  2020,  PAD Kota  Bogor  alami  penurunan  daripada periode  terdahulunya.  Periode  2017-2021, realisasi  PAD  meningkat  atau  melampaui target  setiap  tahunnya.  Namun,  pada  tahun 2022,  realisasi  tidak  mencapai  target  atau menurun  sekitar  0,28%,  atau  sekitar  Rp 3.268.006.727.  Ini  menunjukkan  bahwa penurunan  perolehan  PAD  di  Kota  Bogor dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 4  komponen  PAD  yang  juga  mengalami penurunan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan penelitian  (Adawiyah  dan  Kusuma,  2015) kontribusi  penerimaan  PAD  terhadap  apbd dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  seperti retribusi,  pajak  juga  kekayaan  daerah  serta PAD  lainnya  di  Sukabumi.  Sementara  itu penelitian  dari  Kartika  dan  Kusuma  (2015) menyatakan hal yang berbeda bahwa untuk mengetahui  kinerja  keuangan  suatu  APBD maka dapat dianalisis dengan rasio kemandirian, efektifitas dan efisiensi PAD.
Berdasarkan  latar  belakang  dan perbedaan  penelitian  terdahulu  tersebut menjadikan  peneliti  ingin  melaksanakan studi  berjudul  “Analisis  Pertumbuhan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Badan Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kota Bogor Dengan Pendekatan Tipologi Klassen”.
Mardiasmo (2009), akuntansi publik terkait  penting  dengan  cara  akuntansi  yang dipakai  sektor  publik.  Publik  terdiri  dari organisasi pemerintah, bagian kerja, BUMN dan  LSM.  Menurut  Mardiasmo  (2009), akuntansi  publik  berfungsi  untuk  sumber
Vol. 7, No. 2, Mei 2024
informasi  untuk  manajemen  pemerintah  dan masyarakat umum.
Sedangkan Bahri (2021)
menggambarkan  akuntansi  publik  sebagai proses pembagian, analisistis, dan pendokumentasian  laporan  keuangan  oleh badan umum. Laporan terkelolanya keuangan tersebut kemudian dipakai oleh badan umum dalam memberi informasi laporan dikelolanya keuangan  kepada  bagian  yang  memerlukan dalam  pengambilan    keputusan.  Dengan demikian,  akuntansi  publik  dipakai  dalam memberikan  ketrbukaan  pada  umum  yang membutuhkan informasi mengenai badan atau bukan  pemerintahan,  BUMN,  rumah  sakit serta institusi.
Ada  beberapa  fungsi  dari  akuntansi sektor  publik  (Bahri,  2021)  diantaranya seperti  1)  menentukan  keperluan  sumber keuangan  bagian  pemerintahan,  2)  tentukan keadaan ekonomi pemerintahan,
3)
monitoring  kinerja  dengan  kesesuaiannya terhadap  peraturan  perundang-undangan,  4) memberi informasi perencanaan dan penganggaran  dan  5)  memberi  informasi untuk  evaluasi  kinerja  manajerial  dan organisasi.
Dalam  UU  No.  33  Tahun  2004 mengenai  perpaduan  keuangan  otoritas terpusat  serta  kedaerahan,  PAD  ialah penghasilan didapatkan daerah dengan berdasar  aturan  daerah.  PAD  terdiri  dari beberapa  pendapatan  daerah  berikut  yang kontribusinya  terhadap  APBD  menentukan seberapa mandiri suatu daerah;
1. Pajak daerah Satu  ragam  pajak  yang  diharuskan  pada pemerintahan  terhadap  hubungan  yang diberi  masyarakat  personal  ataupun organisasi  usaha  cara  dipaksakan  tanpa memberikan  imbalan  langsung  atas kontribusi  tersebut  seperti  hituburan, pajak  hotel,  PBB,  BPHTB,  restoran, reklame,  penerangan  jalan,  air  tanah, parkir mineral tidak logam serta perbantuan.
2. Iuran daerah Biaya  yang  diberikan  penduduk  pada daerah  bisa  diharuskan    menerima  hasil dikembalikannya dengan langsung
seperti a) iuran jasa umum pungutannya atas pelayanan daerah untuk kepentingan  umum,  b)  retribusi  jasa usaha  dengan  pungutan  atas  pelayanan daerah  atas  prinsip  komersial,  c) retribusi perizinan tertentu atas pelayanan  daerah  untuk  mengatur  dan mengawasi  pemanfaatan  ruang,  sarana dan prasarana.
3. Perolehan kepengurusan kekayaan yang terpisah
BUMD sebagian besar ataupun semuanya modal dipunyai daerah, yang mayoritas atau semua sahamnya dimiliki oleh daerah, mengelola kekayaan  daerah  yang  dipisahkan seperti bagian-bagian keuntungan diatas keikutseraan  saham  di  BUMD  serta publik.
4. Lainnya PAD yang sa Sesuai  UU  No  23  Tahun  2014,  jenis penghasilan  lain-lain  yang  disahkan menggambarkan  pendapatan  daerah yang  tidak  termasuk  dalam  tiga komponen sebelumnya. Jenis penghasilan  dirincikan  berdasarkan objek  penghasilan,  seperti  penghasilan jual kekayaan kedaerahan tidak dipisah dengan  tunai,  jasa  giro,  penghasilan bunga, penerimaan ganti rugi daerah.
Tipologi klasen berasal dari teori Leo Klassen 1965 yang berkaitan dengan analisis tipologi  klassen,  yang  mengarah  pada pemanfaatan secara optimal terhadap potensi daerah yang ada seperti menentukan potensi  pajak  daerah  atau  komponen  lain dari  PAD.  Tipologi  klassen  juga  dapat digunakan  pada  beberapa  aspek  ekonomi lainnya,  seperti  perbandingan  pertumbuhan ekonomi,  PDRB  perkapita,  dan  lapangan usaha  dengan  mengklasifikasikan  empat pemilihan wilayah yaitu:
1. Penerimaan  prima  pada  pajak  daerah jika  rasio  pertumbuhan ≥ 1  serta  rasio bagian  sumbangannya  pada  rata-rata jumlah diterimanya pajak ≥ 1.
2. Penerimaan potensial pada pajak daerah jika  rasio  pertumbuhan ≤ 1  serta  rasio bagian  sumbangannya  pada  rata-rata jumlah diterimanya pajak ≥ 1.
114
3. Berkembang  pada  pajak  daerah  apabila rasio  kenaikan ≥ 1  serta  rasio  bagian ataupun sumbangan pada rata-rata jumlah diterimanya pungutan daerah ≤ 1.
4. Tertinggal  pada  pajak  daerah  apabila rasio kenaikan serta perolehan pada rata- rata jumlah diterimanya iuran daerah ≤ 1.

## METODE
Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor menggunakan  PAD.  Karena  menghitung, menganalisis,  dan  mengklasifikasikan  data yang  dikumpulkan,  studi  ini  ialah  riset kuantitatif  deskriptif,  dimana  studi  ini memakai  analisis  tipologi  klassen  digunakan untuk  mengklasifikasikan  komponen  PAD Kota  Bogor,  yaitu  kategori  prima,  potensial, berkembang dan terbelakang sehingga informasi  yang  dipakai  ialah  informasi sekunder dari informasi perolehan PAD Kota Bogor  tahun  2017-2022  serta  PERDA mengenai  pengenaan  tarif  yang  berlaku terhadap sumber PAD.
Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi prospek PAD Kota Bogor saat ini. Untuk mencapai tujuan ini, data perolehan pajak daerah dan PAD Kota Bogor digunakan. Tabel  dan  gambar  berikut  menunjukkan analisis tipologi kelas:
Tabel 1. Tabel Klasifikasi Tipologi Klassen

## HASIL
Pada  studi  ini  memakai  informasi perolehan PAD di Kota Bogor periode 2017 – 2022.
Gambar  1.  Klasifikasi  Tipologi  Klassen (Kuadran  I  –  IV)  terhadap  Pajak  dan  Iuran 2017 – 2023

## PEMBAHASAN
Perolehan  pungutan  serta  iuran daerah  periode  2017  –  2023  ini  dilakukan perhitugan  kontribusi  dan  pertumbuhannya selama  6  tahun  tersebut  berdasarkan  rata- rata (pada lampiran1 dan 2) dan di kategori kan atau diklasifikasi berdasarkan kuadran I (prima), II (potensial), III (berkembang), IV (terbelakang).
Analisis  Tipologi  Klassen  Kuadran  I (Prima) Pajak daerah termasuk dalam
kuadran  I, atau prima, sebanyak 22 dari 29 jenis  komponen  pajak  daerah,  atau  sekitar 75,8% dari total pajak di Kota Bogor. Jenis- jenis  pajak  tersebut  termasuk  PBBP2, BPHTB, PBJT (keseluruhan), Pajak makanan minuman (keseluruhan), pungutan restoran,  café  catering,  Tenaga  listrik,  Jasa Hotel  (keseluruhan),  Pajak  hotel,  Pajak wisma.
Vol. 7, No. 2, Mei 2024
Gambar 2. Diagram Pajak Daerah Kuadran I
Pada  diagram  diatas  yaitu  perolehan
Pajak Daerah di Kota Bogor yang menghasilkan  kontribusi  komponen  pajak daerah 3 tertinggi terhadap PAD Kota Bogor yaitu  pajak  hotel  sebesar  94,63%,  pajak reklame billboard 83,93%. Kontribusi pajak restoran  dan  sejenisnya  64,74%,  pajak  PBJT sebesar  46,76%  dan  pajak  makanan  dan minuman sebesar 44,99%. Untuk pertumbuhan  komponen  pajak  daerah  5 tertinggi  yaitu  pajak  tontonan  film  sebesar 64,21%,  pajak  wisma  pariwisata  sebesar 29,09%,  pajak  panti  pijat  refleksi  mandi uap/spa  sebesar  25,85%,  pajak  kafetaria sebesar 25,01% dan pajak permainan billiard dan  bowling  sebesar  23,09%,  sedangkan untuk  jumlah  kontribusi  dan  pertumbuhan pajak  daerah  pada  kuadran  I  secara  rata-rata adalah  kontribusi  sebesar  26,55%  dan pertumbuhan sebesar 17,28%. Pajak reklame billboard  juga  termasuk  di  kuadran  I  atau prima,  hal  tersebut  dikarenakan  dari  pajak reklame ini memiliki keunggulan untuk durasi pemasangan  dan  ukuran  nya  sehingga berpengaruh  terhadap  jumlah  kontribusi  dan pertumbuhannya.
Gambar  2.  Diagram  Retribusi  Daerah Kuadran I
Retribusi  daerah  termasuk  dalam kuadran  I,  atau  prima  dari  14  dari  24  jenis retribusi  daerah,  yang  merupakan  sekitar 58,3%  dari  total  retribusi  daerah  Kota Bogor. Komponen retribusi 5 tertinggi untuk PAD Kota Bogor adalah retribusi pelayanan persambahan/kebersihan  sebesar  97,94%, retribusi  persetujuan  bangunan  gedung (PBG)  sebesar  97,39%,  dan  retribusi penyewaan  tanah  dan  bangunan  (BKAD) sebesar 80,91%, retribusi pemakaian kekayaan  daerah  sebesar  63,84%,  dan retribusi pelayanan
kebersihan (keseluruhan)  sebesar  58,64%. Untuk perolehan retribusi daerah dengan pertumbuhan  komponen  5  tertinggi  yaitu retribusi  pelayanan  tempat  khusus  parkir sebesar 38,81%, retribusi perizinan tertentu 27,48%,  retribusi  persetujuan  bangunan gedung  (PBG)  sebesar  24,54%,  retribusi pelayanan  tempat  rekreasi  dan  olahraga sebesar  21,20%,  dan  retribusi  pemakaian kekayaan daerah sebesar 19,28%, sedangkan untuk  jumlah  kontribusi  dan  pertumbuhan retribusi daerah pada kuadran I secara rata- rata  adalah  kontribusi  sebesar  34,85%  dan pertumbuhan sebesar 14,11%.
Retribusi  pelayanan  persampahan, retribusi  pelayanan  tempat  rekreasi  dan olahraga,  retribusi  penyediaan  parkir  ditepi jalan  umum,  retribusi  pelayanan  tempat khusus  parkir,  retribusi  pelayanan  tempat rekreasi merupakan retribusi yang tergolong pada kuadran I atau prima yaitu karena Kota Bogor merupakan kota wisata, dengan total jumlah  wisatawan  yang  berada  diatas  rata- rata jumlah wisatawan di Jawa Barat seperti yang  sudah  dijelaskan  di  Pajak  Daerah, dikarenakan  wisatawan  yang  ada  di  Bogor hampir semua mengunjungi tempat rekreasi atau  wisata,  wisatawan  yang  berkunjung juga  hampir  semua  membawa  kendaraan, hal  tersebut  tentu  saja  berdampak  positif pada  retribusi  pelayanan  tempat  rekreasi, retribusi  penyediaan  tempat  parkir  dan retribusi pelayanan tempat khusus parkir. Analisis  Tipologi  Klassen  Kuadran  II (Potensial)
Pajak Daerah yang tergolong kedalam kuadran II atau potensial sebanyak
116
3  dari  24  jenis  komponen  pajak  yaitu  atau sebanyak 10,4% dari total  keseluruhan pajak daerah yang ada di Kota Bogor.
Gambar  3.  Diagram  Pajak  dan  Retribusi Daerah Kuadran II
Digambarkan di atas, perolehan pajak daerah  Kota  Bogor  menghasilkan  kontribusi komponen  pajak  tertinggi,  yaitu  pajak reklame  kain  sebesar  10,06%,  pajak  motel sebesar 3,02%, dan pajak reklame (keseluruhan)  sebesar  1,64%.  Pertumbuhan tertinggi  terjadi  di  kuadran  II,  yaitu  pajak reklame  (keseluruhan)  sebesar  0,96%,  pajak reklame kain sebesar -2,77%, dan pajak motel sebesar -5,75%. Di kuadran III, kontribusi dan peningkatan  retribusi  daerah  sebesar  4,91% dan pertumbuhan sebesar -2,52%.
Pajak  Reklame  kain  memiliki  jumlah pertumbuhan yang dibawah 1 tetapi persentase  kontribusi  nya  yang  cukup  besar karena  masyarakat  masih  banyak  yang berminat  atau  tertarik  pada  ketiga  pajak tersebut, seperti pada pajak motel merupakan pajak yang tergolong kedalam potensial yang artinya kontribusinya >1 dan pertumbuhannya <1  atau  bisa  dikatakan  bahwa  memiliki pertumbuhan  yang  kurang,  pajak  yang berobjek  motel  ini  hampir  kurang  diminati oleh  wisatawan  ataupun  masyarakat  itu sendiri, dikarenakan wisatawan yang berkunjung ke Bogor ataupun tempat wisata, hampir rata-rata merupakan masyarakat kelas menengah  keatas  yang  lebih  minat  terhadap hotel atau vila.
Analisis  Tipologi  Klassen  Kuadran  III (Berkembang)
Pada kuadran III atau berkembang ini
terdapat  1  dari  29  jenis  komponen  pajak daerah  atau  sekitar  3,45%  dari  total keseluruhan komponen pajak daerah.
Gambar  4.  Diagram  Pajak  dan  Retribusi Daerah Kuadran III
Menurut  diagram  di  atas,  pajak reklame  udara  menghasilkan  kontribusi sebesar  0,35%  dan  pertumbuhan  sebesar 10,56%.  Perolehan  kontribusi  yang  lebih rendah daripada pertumbuhan menunjukkan bahwa minat masyarakat masih cukup tinggi untuk  mencapai  10%.  Oleh  karena  itu, pemerintah  dapat  menaikkan  tarif  untuk memungkinkan pertumbuhan dan kontribusi pajak  reklame  udara  ini  meningkat,  yang berarti  bahwa  pajak  ini  dapat  memasuki kuadran II jika pertumbuhannya meningkat.
Retribusi  daerah  yang  tergolong kedalam  kuadran  III  atau  berkembang sebanyak 1 dari 24 jenis retribusi daerah atau sekitar 4,2% dari total keseluruhan retribusi daerah di Kota Bogor, yang tergolong pada perolehan retribusi daerah ini yaitu retribusi rumah  tangga  dengan  kontribusi  sebesar 0,32% dan pertumbuhan 7,80%, pertumbuhan yang cukup kecil ini mengakibatkan  retribusi  rumah  tangga masuk kedalam kuadran III atau berkembang,  dengan  potensi  pertumbuhan yang  masih  bisa  dimaksimalkan  maka pemerintah daerah dapat meningkatkan tarif dari  retribusi  rumah  tangga  agar  retribusi tersebut masuk kedalam kategori kuadran II atau potensial.
Analisis  Tipologi  Klassen  Kuadran  IV (Terbelakang)
Pajak Daerah yang tergolong kedalam  kuadran  IV  atau  terbelakang sebanyak  3  dari  29  jenis  komponen  pajak yaitu  atau  sebanyak  10,4%  dari  total keseluruhan pajak daerah yang ada di  Kota Bogor.
Gambar  5.  Diagram  Pajak  dan  Retribusi Daerah Kuadran IV
Menurut diagram di atas, pajak daerah Kota Bogor menghasilkan kontribusi komponen  pajak  tertinggi,  yaitu  pajak  air tanah  sebesar  0,61%,  pajak  pagelaran kesenian/musik/tari sebesar 0,16%, dan pajak reklame melekat/stiker sebesar 0,05%. Pertumbuhan komponen pajak tertinggi, yaitu pajak pagelaran kesenian/musik/tari dan pajak reklame melekat, adalah 0,00%, dan pajak air tanah  adalah  -9,04%.  Jumlah  kontribusi  dan pertumbuhan  pajak  daerah  di  Kota  Bogor kuadran IV secara rata-rata kontribusi sebesar 0,27% dan pertumbuhan sebesar -3,01%.
Retribusi  daerah  yang  tergolong kedalam  kuadran  IV  atau  terbelakang sebanyak 1 dari 24 jenis retribusi daerah atau sekitar 4,16% dari total keseluruhan retribusi daerah  di  Kota  Bogor.  Pada  perolehan retribusi  daerah  ini  menghasilkan  retribusi penyewaan  bangunan  sebesar  0,34%  dan pertumbuhan  0,00%,  retribusi  penyewaan bangunan  ini  merupakan  bangunan  yang dimiliki atau dikuasai oleh Kota Bogor seperti penyewaan  gedung  dll  yang  tidak  dikuasa oleh  BKAD,  Perumkin  ataupun  DPMPTSP, berdasarkan  hasil  tersebut  minat  masyrakat yang  kecil  juga  menjadi  faktor  penyebab pertumbuhan  dan  kontribusinya  sedikit, pemerintah  daerah  dapat  kebaruan  atau peraturan  baru  terkait  retribusi  tersebut  agar dapat memudahkan perizininan bagi masyarakat  yang  tertarik  menyewa  gedung, sehingga  secara  perlahan  pertumbuhan  akan meningkat.

## SIMPULAN
Berdasar hasil studi serta pembahasan jadi bisa diberikan simpulan potensi pertumbuhan  ataupun  kontribusi  pajak  dan
retribusi daerah pada PAD yang kategorikan berdasarkan  kuadran  I  (prima),  kuadran  II (potensial),  kuadran  III  (berkembang), kuadran  IV  (terbelakang)  yaitu  sebagai berikut:
1. Pada kuadran I (prima) sebanyak 22 dari 29 jenis komponen pajak daerah atau  sekitar  75,8%  dari  keseluruhan pajak yang ada di Kota Bogor.
2. Pada kuadran II (potensial) sebanyak 3 dari 24 jenis komponen pajak yaitu atau  sebanyak  10,4%  dari  total keseluruhan pajak daerah yang ada di Kota Bogor.
3. Pada  kuadran  III  (berkembang) terdapat  1  dari  29  jenis  komponen pajak daerah atau sekitar 3,45% dari total  keseluruhan  komponen  pajak daerah Kota Bogor.
4. Pada kuadran IV (terbelakang) yang tergolong  kedalam  kuadran  ini sebanyak  3  dari  29  jenis  komponen pajak yaitu atau sebanyak 10,4% dari total keseluruhan pajak daerah Kota Bogor.
Beberapa  saran  kebijakan  berikut diberikan  untuk  meningkatkan  perolehan pajak dan retribusi daerah yang diklasifikasikan menurut bagian I, II, III, dan IV ialah berikut:
1. Pada  kuadran  I  (prima),  pemerintah daerah  harus  mempertahankan  tarif atau faktor-faktor yang sudah disebutkan agar perolehan nya tetap stabil  sehingga  tidak  mengalami penurunan.
2. Pada kuadran II (potensial),
pemerintah
daerah dapat
meningkatkan pertumbuhannya dengan  mengubah  kebijakan  pajak motel, pajak reklame secara keseluruhan  dengan  mempermudah kebijakan perizinannya akan berdampak  pada  minat  masyarakat menggunakan reklame dan motel.
3. Pada  kuadran  III  (berkembang), pemerintah daerah juga dapat melakukan sosialisasi tentang reklame udara agar masyarakat lebih memahami  dan  tertarik  dengannya
118
dan  harus  dipertimbangkan  jika reklame  udara  menurun  tahun  2024. kemungkinan  pajak  reklame  akan dimasukkan ke dalam kuadran IV.
4. Pada kuadran IV (terbelakang), pemerintah daerah dapat meningkatkan tarif pajak dari pajak air tanah  dan  pajak  pagelaran  kesenian karena masih ada potensi pertumbuhan.  Namun,  pajak  reklame melekat  dan  stiker  harus  dihapus karena  sejak  tahun  2017  dan  2018 tidak memberikan pemasukan kepada pemerintah daerah, dan di tahun 2019– 2023 pemasukan pajak melekat sangat sedikit  dibandingkan  pajakis  lain  dan menunjukkan kontribusi dan pertumbuhan yang rendah

## DAFTAR RUJUKAN
Abdulaziz,  N.  S.,  &  Utama,  B.  S.  (2021). Analisis  kinerja  Keuangan  Daerah Pemerintah  Kota  Surabaya  Tahun 2015 - 2019. Journals of Economics Development  Issues  (JEDI), 4(2), 446 - 461.
Adawiyah,  W.,  &  Kusuma,  I.  C.  (2015).
Analisis  Kontribusi  dan  Efektivitas Sumber  -  Sumber  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dana  Perimbangan
Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah  Kota  Sukabumi.  Jurnal Akunida, 1(1), 17-26.
doi:10.30997/jakd.v1i1.106 Bahri,  S.  (2021). Akuntansi  Sektor  Publik.
Bandung: Media Sains Indonesia.
Bapenda Jabar. (2016, 02 24). Dipetik 11 20,
2023, dari Jenis-Jenis Pajak Daerah: https://bapenda.jabarprov.go.id/2016 /02/24/jenis-jenis-pajak-daerah/
Didi,  D.,  &  Kusuma,  I.  C  (2018).  Faktor- Faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud):
Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia: 15(1), 1-19. doi 10.21002/jaki.2018.01
Kartika,  D.,  &  Kusuma,  I.  C.  (2015).
Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi  PAD  Pada  Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi.  Jurnal  Akunida,  1(2), 23-34. doi:10.30997/jakd.v1i2.77. Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi
Yogyakarta.
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2004).
Dipetik 12 02, 2023, dari Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah: https://www.dpr.go.id Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2014,  09 30).  Dipetik  12  02,  2023,  dari Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah: https://peraturan.bpk.go.id/Details/ 38685/uu- no-23-tahun-2014 Rinaldi,  U. (2012). Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi
Daerah. Jurnal  EKSOS ,  8(2),  105- 113.
Setiawan,  A.  B.,  &  Surtini,  E.  (2017).
Analisis Kontribusi dan Efektivitas Sumber- Sumber Penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Jurnal Akunida, 3(1), 55-70. doi:10.30997/jakd.v3i1.984 Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&B . Bandung: Alfabet.
Taras,  T.,  &  Artini,  L.  G.  (2017).  Analisis Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan
Otonomi  Daerah  di  Kabupaten Badung Bali. E-