E-ISSN 2581-1002 ANALISIS IMPLEMENTASI PSAK 105 AKUNTANSI

## PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK MUAMALAT CABANG BANDA ACEH
Dwi Andika Putra 1 , Muhammad Arfan *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala e-mail : dwiandika91@gmail.com 1 , arfan_rais@unsyiah.ac.id *2

## * Corresponding Author

## Abstract
This study aims to find out how the mudharabah financing mechanism at Bank Muamalat Banda Aceh and whether the  application  of  mudharabah  accounting  treatment  at  Bank  Muamalat  Banda  Aceh  is  in  accordance  with  PSAK 105.  The  research  methodology  used  is  a  qualitative  method  using  descriptive  analysis  techniques  that  provide  an overview of the treatment mudharabah financing accounting at the Bank Muamalat Banda Aceh. The results of the analysis state that the accounting treatment of mudharabah financing at the Bank Muamalat Banda Aceh has been carried  out  well  because  the  recording  of  transactions  has  been  carried  out  in  accordance  with    Financial Accounting  Standards.  However,  at  the  beginning  of    the  application  of  accounting,  the  recognition  of  the mudharabah  contract  was  not  regulated  in  PSAK  105.  However,  at  that  time  the  Bank  Muamalat  Banda  Aceh recognized it first as an obligation because there had not yet been capital surrender to mudharib. In the application of  accounting  when  recognition  of purchases  for  acquisition  prices  is  not  regulated  in  PSAK  105.  Bank  Muamalat Banda Aceh recognizes  it as an additional inventory. Mudharabah financing procedures at Bank Muamalat Banda Aceh are quite good and thorough so as to minimize the risk of financing. Starting from the request for financing, BI checking, decisions, realization, monitoring up to repayment to the bank as the owner of the funds
Keywords: Accounting Treatment, PSAK 105, Mudharabah Financing

## 1. Pendahuluan
Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkan   kembali   kepada   masyarakat   dalam bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam rangka   meningkatkan   taraf   hidup   rakyat   banyak. Usaha  perbankan  meliputi  tiga  kegiatan,  yaitu menghimpun    dana,    menyalurkan    dana    dan memberikan jasa bank lainnya (Kasmir 2014:14).
Bank  merupakan  lembaga  keuangan  dan keberadaan  suatu  lembaga  tidak  akan  terlepas  dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga keuangan maupun  perbankan  wajib  melakukan  pencatatan akuntansi  atas  aktivitasnya.  Kegiatan  yang  dilakukan oleh  lembaga  keuangan  syariah   adalah  penyaluran dana,  penghimpun  dana,  dan  produk  yang  berkaitan dengan jasa kepada masyarakat (Asmitha, 2011)
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  21  Tahun 2008
pasal  1  ayat  2  tentang  Perbankan  Syariah disebutkan  bahwa  bank  syariah  adalah  bank  yang
menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip syariah  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas  bank  umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
Lembaga  keuangan  terbentuk  karena  adanya aktivitas   mobilisasi   dana   dari   masyarakat   yang memberi  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  majunya perekonomian  suatu  negara.  Lembaga  keuangan merupakan    lembaga    perantara    keuangan    yang berfungsi  sebagai sarana pendukung  untuk menunjang perekonomian.
Perbedaan  bank  syariah  dan  konvensional yang  sangat prinsipil adalah larangan  riba atau bunga. Keberadaan   akuntansi   perbankan    syariah    sangat penting  karena menentukan  hak dan kewajiban  pihak- pihak  yang  terkait  secara  syar’i.  Begitupun  dengan bank    muamalat    yang    pada    awal    berdiri memberlakukan  pencatatan  akuntansi  seperti  bank- bank   lain   atau   pun   bank   konvensional.   Karena sebelum adanya peraturan mengenai standar akuntansi keuangan  syariah,  bank  muamalat  membuat  suatu  pos anggaran  yang  diberi  istilah  sebagai  “pendapatan  non
halal”,  yakni  pendapatan  yang  didapat  dari  transaksi perbankan   konvensional.   Hal   ini   berlaku   sampai dengan    tahun    2002    hingga    akhirnya    muncul Pernyataan  Standar  Akuntansi  Syariah  (selanjutnya ditulis PSAK) No 59.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)  adalah  standar  yang  digunakan  untuk pelaporan  keuangan  di  Indonesia.  PSAK  digunakan sebagai  pedoman  akuntan  untuk  membuat  laporan keuangan. Perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan mudharabah adalah  PSAK  105  yang merupakan akuntansi  untuk  pengakuan,  pengukuran, penyajian  dan    pengungkapan    atas    transaksi mudharabah (IAI, 2016).
Produk  lembaga  perbankan  syariah  adalah pembiayaan.    Produk    yang    terdapat    pada    bank muamalat salah satunya adalah pembiayaan Mudharabah . Produk yang termasuk dalam pelayanan jasa    ini    menjadi    salah    satu    produk    yang    banyak diminati masyarakat. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat  yang  mengambil  pinjaman  pada  bank muamalat. Bahkan masyarakat
cenderung
menggunakan pembiayaan mudharabah menjadi suatu bentuk modal investasi.
Secara  umum, mudharabah dikenal  sebagai akad  kerja  sama  antara  pemilik  dana  (shahibul  maal) dan  pengelola  dana    ( mudharib )  dalam  mendirikan usaha  tertentu  untuk  saling  menguntungkan  dimana besarnya proporsi bagi hasil berdasarkan kesepakatan  bersama  di  awal  akad.  Pembiayaan mudharabah ini bermanfaat memberikan   pengelolaan usaha      terhadap      pemilik  modal  dan  manfaat  berupa harta bagi si pengelola usaha.
Penyaluran    pembiayaan mudharabah oleh LKS  (Lembaga  Keuangan  Syariah)  dinilai  masih memiliki  risiko    yang  cukup    tinggi.    Risiko    yang tinggi  disebabkan  karena  masih  terdapat  beberapa permasalahan dalam penyaluran pembiayaan mudharabah kepada  masyarakat  seperti  kemungkinan adanya    moral    hazard    dari mudharib yang menyebabkan  berkurangnya  return  yang  diterima shahibul maal . Selain moral  hazard permasalahan lain adalah  terjadinya  informasi  yang  tidak  berimbang antara shahibul maal dan mudharib seperti  kurangnya informasi mengenai aturan-aturan pembiayaan mudharabah yang  diterima mudharib dari shahibul maal dan  juga  informasi  yang  tidak  transparan  yang disampaikan  oleh mudharib kepada shahibul  maal .
Hal  ini  yang  menyebabkan  dalam  penyaluran pembiayaan mudharabah pihak shahibul  maal akan meminta  jaminan  agar mudharib tidak  melakukan penyimpangan. Shaibul  maal dapat  meminta  jaminan dari mudharib atau   pihak   ketiga,   dan   jaminan   ini hanya  dapat  dicairkan  jika mudharib terbukti melakukan  pelanggaran  terhadap  hal-hal  yang  telah disepakati. Pembiayaan mudharabah merupakan  salah satu  produk  pembiayaan  bank  muamalat  yang  paling berisiko  karena  bank  sebagai  pemilik  dana  bersedia memenuhi pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabahnya.
Salah  satu  aspek  yang  mendorong  akuntansi dengan  perspektif  islam  atau  akuntansi  syariah  di Indonesia    adalah    dengan    munculnya    perbankan syariah.      Bank syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan  selalu  berlandaskan  pada  prinsip  syariah, antara  lain  dengan  tidak  menggunakan  sistem  bunga untuk  aktivitas  perbankannya.          Karena  bunga merupakan  jenis  riba  yang  diharamkan  oleh  islam (Banindita, 2013).

## 2. Kerangka   Teoritis   dan   Kerangka   Pemecah Masalah
Pembiayaan Mudharabah
Pengertian  pembiayaan  berdasarkan  UU No. 10 tahun  1998  tentang  Perbankan  Pasal  1  ayat  12, pembiayaan syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan persetujuan    atau    kesepakatan    antara    bank    dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan   uang   atau   tagihan   setelah   jangka waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil  sesuai dengan kesepakatan.
Pembiayaan  secara  luas  berarti  financing  atau pembelanjaan,   yaitu   pendanaan   yang   dikeluarkan untuk  mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan, baik  dilakukan  sendiri  maupun  dijalankan  oleh  orang lain.  Dalam  arti  sempit,  pembiayaan  dipakai  untuk mendefinisikan  pendanaan  yang  dilakukan  oleh lembaga  pembiayaan,  seperti  bank  syariah  kepada nasabah (Arif, 2012:42)
Menurut  Nurhayati  (2015:128) mudharabah berasal  dari  kata addharby  fl  ardhi yaitu  berpergian untuk   urusan   dagang.   Disebut   juga qiradh yang berasal  dari  kata alqhardu yang  berarti  potongan, karena  pemilik  memotong  sebagian  hartanya  untuk diperdagangkan    dan    memperoleh    sebagian
keuntungan.
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105, disebutkan bahwa:  “ mudharabah adalah akad  kerjasama  antara  dua  pihak.  Pihak  pertama (pemilik  dana)  menyediakan  seluruh  dana,  sedangkan pihak  kedua  (pengelola  dana)  bertindak  selaku pengelola,  dan  keuntungan  dibagi  di  antara  mereka sesuai   kesepakatan,   sedangkan   kerugian   finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana”.
Secara  terminologi,  ulama  fiqih  mendefinisikan mudharabah  atau  qiradh  dengan,”  pemilik  modal menyerahkan  modalnya  kepada  pekerja  (pedagang) untuk  diperdagangkan,  sedangkan  keuntungan  dagang dibagi menurut kesepakatan bersama.”  Apabila terjadi kerugian  dalam  perdagangan  tersebut,  kerugian  ini ditanggung  sepenuhnya  oleh  pemilik  modal  (Chalish, 2012).
Menurut  Fatwa  DSN  No:  07/DSN-MUI/2000, mudharabah ( qiradh )  adalah  pembiayaan  yang disalurkan  oleh  LKS  kepada  pihak  lain  untuk  suatu usaha  yang  produktif.  Bank  yang  bertindak  sebagai shaibul  maal (pemilik  modal)  membiayai  100% kebutuhan  suatu  usaha,  sedangkan  nasabah  yang bertindak  sebagai mudharib hanya  menyumbangkan keahlian atau keterampilannya.
Jenis Mudharabah Mudharabah terbagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu mudharabah  mutlaqah (investasi  tidak  terikat)  dan mudharabah  muqayyadah (investasi  terikat).  Menurut Nurhayati  (2015:130) mudharabah  mutlaqah adalah pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut    investasi    tidak    terikat.    Selanjutnya, mudharabah  muqayyadah adalah  pemilik  dana memberikan  batasan  kepada  pengelola  antara  lain mengenai  data,  lokasi,  cara  dan  objek  investasi  atau sektor usaha.

## Ketentuan Pembiayaan Mudharabah
Berdasarkan  fatwa  DSN  MUI  No.  07/DSN- MUI/IV/2000    terdapat    ketentuan    mengenai pembiayaan mudharabah .    Ketentuan-ketentuan tersebut adalah :
a. Pembiayaan mudharabah adalah  pembiayaan yang  disalurkan  oleh  LKS  kepada  pihak  lain untuk suatu usaha yang produktif.
b. Dalam  pembiayaan  ini  LKS  sebagai shahibul
maal (pemilik dana) mempunyai 100% kebutuhan   suatu   usaha,   sedangkan pengusaha (nasabah)  bertindak  sebagai mudharib atau pengelola usaha.
c. Jangka  waktu  usaha,  tatacara  pengembalian dana,  dan  pembagian  keuntungan  ditentukan berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak (LKS dengan pengusaha).
d. Mudharib boleh  melakukan  berbagai  macam usaha  yang  telah  disepakati  bersama  dan  sesuai dengan syari’ah; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen  perusahaan  atau  proyek  tetapi mempunyai  hak  untuk  melakukan  pembinaan dan pengawasan.
e. Jumlah    dana    pembiayaan    harus    dinyatakan dengan  jelas  dalam  bentuk  tunai  dan  bukan piutang.
f. LKS    sebagai    penyedia    dana    menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah)  melakukan  kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
g. Pada        prinsipnya,        dalam        pembiayaan mudharabah tidak  ada  jaminan,  namun  agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat  meminta  jaminan  dari mudharib atau pihak ketiga.  Jaminan ini  hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran      terhadap      hal-hal  yang  telah disepakati bersama dalam akad.
h. Kriteria    pengusaha,    prosedur    pembiayaan, dan  mekanisme  pembagian   keuntungan diatur oleh      LKS      dengan      memperhatikan  fatwa DSN.
i. Biaya          operasional          dibebankan          kepada mudharib.
j. Dalam  hal  penyandang  dana  (LKS)  tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran  terhadap  kesepakatan, mudharib berhak  mendapat  ganti  rugi  atau  biaya  yang telah dikeluarkan.
Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah
Berdasarkan  fatwa  DSN  MUI  No.  07/DSN- MUI/IV/2000  terdapat  rukun  dan  syarat  mengenai pembiayaan  mudharabah.  Rukun  dan  syarat  tersebut adalah:
a. Penyedia      dana      ( sahibul      maal )      dan pengelola ( mudharib ) harus cakap hukum.
b. Pernyataan  ijab  dan  qabul  harus  dinyatakan oleh  para  pihak  untuk  menunjukkan  kehendak mereka dalam     mengadakan     kontrak     (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
1) Penawaran        dan        penerimaan        harus secara  eksplisit  menunjukkan  tujuan  kontrak (akad)
2) Penerimaan  dari  penawaran  dilakukan  pada saat kontrak.
3) Akad        dituangkan        secara        tertulis, melalui korespondensi, atau dengan
menggunakan cara- cara komunikasi modern.
c. Modal  ialah  sejumlah  uang  dan/atau  aset  yang diberikan  oleh  penyedia  dana  kepada  mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
2) Modal  dapat  berbentuk  uang  atau  barang yang  dinilai.    Jika    modal    diberikan    dalam bentuk  asset,  maka  asset  tersebut  harus dinilai pada waktu akad.
3) Modal  tidak  dapat  berbentuk  piutang  dan harus  dibayarkan  kepada mudharib ,  baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
d. Keuntungan      mudharabah      adalah      jumlah yang didapat    sebagai    kelebihan    dari    modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
1) Harus    diperuntukkan    bagi    kedua    belah pihak  dan  tidak  boleh  disyaratkan    hanya untuk  satu pihak.
2) Bagian    keuntungan    proporsional    bagi setiap  pihak    harus    diketahui    dan dinyatakan  pada waktu   kontrak   disepakati dan      harus      dalam  bentuk      prosentasi (nisbah)      dari      keuntungan  sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
3) Penyedia    dana    menanggung    semua kerugian  akibat  dari mudharabah ,  dan pengelola  tidak  boleh  menanggung  kerugian apapun  kecuali  diakibatkan  dari  kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
e. Kegiatan  usaha  oleh  pengelola  ( mudharib ), sebagai  perimbangan    ( muqabil )    modal    yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib,  tanpa  campur  tangan  penyedia dana,  tetapi  ia  mempunyai  hak  untuk melakukan pengawasan.
2) Penyedia   dana   tidak   boleh   mempersempit tindakan  pengelola  sedemikian  rupa  yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharaba h, yaitu keuntungan.
3) Pengelola        tidak        boleh        menyalahi hukum syari’ah islam dalam tindakannya yang berhubungan  dengan  mudharabah,  dan  harus mematuhi    kebiasaan    yang    berlaku    dalam aktifitas itu.
Selanjutnya,  berdasarkan  fatwa  DSN  MUI  No. 07/DSN-MUI/IV/2000  terdapat  rukun  dan  syarat mengenai pembiayaan mudharabah . Rukun dan syarat tersebut adalah :
a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
b. Kontrak  tidak  boleh  dikaitkan    ( mu’allaq ) dengan  sebuah  kejadian  di  masa  depan  yang belum terjadi.
c. Pada  dasarnya,  dalam mudharabah tidak  ada ganti rugi,  karena pada dasarnya  akad ini bersifat amanah  ( yad  al-amanah ),  kecuali  akibat  dari kesalahan  disengaja,  kelalaian,  atau  pelanggaran kesepakatan.
d. Jika    salah    satu    pihak    tidak    menunaikan kewajibannya    atau          jika    terjadi    perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan
Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Lamanya  kerjasama  dalam mudharabah tidak tentu  atau  tidak  terbatas,  tetapi  semua  pihak  berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah dapat  berakhir  karena  hal-hal  sebagai berikut: (Nurhayati, 2015:133)
a. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya,  maka mudharabah berakhir  pada waktu yang telah ditentukan,
b. Salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri,
c. Salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan akal,
d. Pengelola      dana      tidak      menjalankan amanahnya  sebagai  pengelola  usaha  untuk mencapai  tujuan  sebagaimana      dituangkan
dalam      akad.      Sebagai  pihak  yang  mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati,
e. Modal sudah tidak ada.
Implementasi Mudharabah di      Perbankan Syariah
Menurut  Salman  (2012)  penempatan  dana  di bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan  berakad  jual  beli  maupun  syirkah  atau kerjasama  bagi  hasil.  Jika  pembiayaan  berakad  jual beli, maka bank akan mendapatkan margin pembiayaan.  Dalam    pembiayaan mudharabah ,    ada beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  oleh  kedua belah  pihak, yaitu:
a. Nisbah bagi hasil yang disepakati,
b. Tingkat  keuntungan  bisnis  aktual  yang  didapat. Oleh    karena    itu,    bank    sebagai    pihak    yang memiliki    dana    akan    melakukan    perhitungan nisbah yang      akan      dijadikan      kesepakatan pembagian pendapatan.
Nisbah      bagi      hasil      merupakan      faktor penting dalam menentukan bagi  hasil  di bank syariah. Sebab  aspek      nisbah      merupakan      aspek      yang disepakati  bersama  antara  kedua  belah  pihak  yang melakukan  transaksi.  Untuk  menentukan  nisbah  bagi hasil,  perlu  diperhatikan  aspek-aspek:  data  usaha, kemampuan  angsuran,  hasil  usaha  yang  dijalankan atau  tingkat  return  aktual  bisnis,  tingkat  return  yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.
Penentuan  nisbah  bagi  hasil  dibuat  sesuai dengan  jenis  pembiayaan mudharabah yang  dipilih. Ada  dua  jenis  pembiayaan mudharabah yaitu: pembiayaan mudharabah  mutlaqah dan  pembiayaan mudharabah muqayyadah.
a. Nisbah        bagi        hasil        pembiayaan
mudharabah mutlaqah Pembiayaan mudharabah mutlaqah adalah pembiayaan    yang    dilakukan    dimana    pemilik dana  tidak  meminta  syarat,  kecuali  syarat  baku untuk  berlakunya      akad mudharabah. Untuk ini,      nisbah  dibuat  menggunakan  metode expected profit rate atau epr . Expected profit rate diperoleh berdasarkan:
1)  Tingkat   keuntungan   rata-rata   pada   industri sejenis,
2)  Pertumbuhan ekonomi,
3)  Dihitung    dari    nilai required    profit    rate
( rpr )  ( nilai  required  profit  rate diperoleh dengan  rumus: rpr  =  n.V  (n =  tingkat keuntungan  dalam  transaksi  tunai: v  = jumlah transaksi  dalam  satu  periode)  yang  berlaku  di bank yang bersangkutan.
Dengan   demikian,   nisbah   bagi   hasil   dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
b. Nisbah        bagi        hasil        pembiayaan

## mudharabah muqayyadah
Pembiayaan mudharabah    muqayyadah adalah pemilik  dana  memberikan  batasan    kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan  objek  investasi  atau  sektor  usaha.  Pada  saat bank  syariah  mendapatkan  nasabah  yang  ingin mengajukan pembiayaan mudharabah muqayyadah ,  biasanya  nasabah  menuntut  adanya nisbah  yang  sebanding  dengan  bisnis  tertentu. Pada akad pembiayaan mudharabah muqayyadah ini si pemilik dana menambah persyaratan di luar syarat kebiasaan akad mudharabah.

## Kerangka Pemecah Masalah
Secara  sistematis  kerangka  pemecah  masalah dalam penelitian ini dapat  digambarkan dengan bagan sebagai berikut:

## 3. Metode Penelitian

## Desain Penelitian
Sekaran  dan  Bougie  (2013:95)  menyebutkan bahwa  desain  penelitian  mencakup  enam  aspek sehingga data yang diperlukan dapat dikumpulkan dan dianalisis  untuk  memperoleh  solusi,  yaitu  desain penelitian yang meliputi serangkaian pilihan pengambilan    keputusan    rasional,    isu-isu    yang berkaitan  dengan  keputusan  mengenai  tujuan  studi (eksploratif,  deskriptif,  pengujian  hipotesis),  letaknya (yaitu    konteks    studi),    jenis    yang    sesuai    untuk penelitian  (jenis  investigasi),  tingkat  manipulasi  dan kontrol  peneliti  (tingkat  intervensi  peneliti),  aspek temporal (horizon waktu), dan level analisis data (unit analisis), adalah integral pada desain penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif kualitatif. Metode deskriptif menurut Sanusi (2014:13) adalah  “desain  penelitian  yang  disusun  dalam  rangka memberikan  gambaran  secara  sistematis  tentang informasi  ilmiah  yang  berasal  dari  subjek  atau  objek penelitian”.  Selanjutnya,  Sanusi  (2014:13)  juga menambahkan bahwa “penelitian deskriptif berfokus  kepada  penjelasan  sistematis  tentang  fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan”.

## Sumber Data
Data  adalah  sekumpulan  informasi  yang  dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data   primer   merupakan   data   yang   diperoleh melalui  observasi  atau  diperoleh  secara  langsung dari  pihak  bank  Muamalat  cabang  Banda  Aceh dengan melakukan wawancara mengenai
pembiayaan mudharabah . Estenberg dan
Sugiyono  (2013:231)  mengemukakan  tiga  jenis wawancara,  yaitu  (1)  wawancara  terstruktur,  (2) semistruktur,  dan  (3)  tidak  terstruktur.  Dalam penelitian  ini  jenis  wawancara  yang  dilakukan adalah  semistruktur  yaitu  sudah  termasuk  dalam kategori  in-depth  interview  yang  pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
b. Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh dari  arsip  atau  dokumen  yang  berhubungan dengan  pembiayaan mudharabah yang  ada  di
Bank Muamalat Cabang Banda Aceh.

## Metode Analisis
Analisis  data  pada  penelitian  ini  yaitu  dengan menggunakan  metode  deskriptif.  Data  yang  diperoleh akan  disusun  secara  sistematis  dan  dianalisis  secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.  Penelitian  deskriptif  ini  tidak  membutuhkan hipotesis.  Tujuannya  ialah  memberikan  gambaran subjek  penelitian  sebagaimana  adanya.  Dalam  hal  ini, peneliti  menganalisis  dan  menjelaskan  hal-hal  yang berkenaan   dengan   Bank   Muamalat   Cabang   Banda Aceh   terutama   perlakuan   akuntansi   dan   penerapan PSAK 105 (akad mudharabah ).
Menurut  Moleong  (2012)  analisis  data  adalah “proses  mengatur  urutan  data,  mengorganisasikannya ke  dalam  suatu  pola,  kategori  dan  uraian  dasar”. Definisi   tersebut   memberikan    gambaran    tentang berapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi  tujuan  penelitian.        Prinsip  pokok  penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

## 4. Hasil Penelitian
Analisis Penerapan PSAK 105 Akuntansi
Pembiayan Mudharabah di Bank Muamalat
Berdasarkan penelitian penulis, perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat mengacu  pada  PSAK  105.  Adapun  penyajiannya adalah sebagai berikut:
1) Perlakuan akuntansi akad mudharabah berdasarkan PSAK 105 a. Pencatatan
persetujuan investasi mudharabah
Penerapan  akuntansi  pada  saat  pengakuan  akad mudharabah tidak    diatur    dalam    PSAK    105, maka  Bank  Muamalat  mengakuinya  terlebih dahulu  sebagai  kewajiban  karena  belum  terjadi penyerahan modal kepada mudharib .

## b. Pencatatan Pembelian
Penerapan  akuntansi  pada  saat  pengakuan pembelian  sebesar  harga  perolehan  tidak  diatur
dalam  PSAK    105,    maka    bank    mengakuinya sebagai penambah persediaan atau asset mudharabah .
c. Pencatatan   penyerahan   modal   tahap   pertama dalam bentuk tunai
Penerapan  akuntansi  saat  pengakuan  penyerahan modal  dalam  bentuk  tunai  telah  sesuai  dengan PSAK  105      paragraf      12      yang      menyatakan bahwa      dana mudharabah yang  disalurkan  oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah .
d. Pencatatan amortisasi keuntungan tanggungan
Telah  sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 yang menyatakan    bahwa    keuntungan    tangguhan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah .
1) Perhitungan  penyusutan  modal mudharabah nonkas (barang):
2) Pada    saat    pembentukan    penyusutan    asset (modal nonkas) sebesar  Rp. xxx
Penerapan  akuntansi  pada  saat  pengakuan  dan pengukuran  penyusutan  asset  (modal  nonkas) perbulan telah  sesuai dengan PSAK  105 paragraf 17  yang  menyatakan  bahwa  dalam  investasi mudharabah yang diberikan asset nonkas dan aset nonkas  tersebut  mengalami  penurunan  nilai  pada saat  atau  setelah  barang  dipergunakan  secara efektif  dalam  kegiatan  usaha mudharabah ,  maka kerugian  tersebut  tidak  langsung  mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil.
e. Pengukuran investasi mudharabah :
f. Pada saat membentuk cadangan kerugian
g. Pada saat penghapus bukuan PSAK  105 Paragraf 21  yang  menyatakan  bahwa  kerugian    yang terjadi    dalam    suatu    periode    sebelum  akad mudharabah berakhir diakui sebaga kerugian dan dibentuk penyisihan investasi.
h. Diterima pengembalian modal mudharabah
Penerapan  akuntansi  pada  saat  pengakuan pengembalian  modal mudharabah tunai  telah sesuai  dengan    PSAK    105    paragraf    13    yang menyatakan  bahwa  investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
i. Tidak  mengembalikan  modal  kas  pada  saat  jatuh tempo
j. Saat pembayaran investasi jatuh tempo
PSAK 105 paragraf 19 yang menyatakan bahwa jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh  tempo  dan  belum  dibayar  oleh  pengelola  dana, maka investasi mudharabah diaku sebagai piutang.

## 5. Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Prosedur    yang    digunakan    bank    muamalat terhadap  pembiayaan mudharabah cukup  baik  dan teliti  sehingga  dapat  meminimalisir  terjadinya  risiko dalam pembiayaan, mulai dari pengajuan pembiayaan, BI checking ,    penandatanganan    sampai    dengan
pencairan pembiayaan.  Dari pembiayaan mudharabah terdapat  manfaat  yang  dirasakan,  yaitu  bank  dapat melakukan  lending  atau  penyaluran  dana  yang  telah terhimpun  oleh  bank  muamalat  dan  digunakan  untuk pembiayaan usaha atau proyek yang produktif. Dengan demikian, bank dan pengelola dana akan mendapatkan margin  bagi  hasil  yang  telah  disepakati  melalui  akad mudharabah .  Bagi  pengelola  dana  ( mudharib )  akan mendapatkan  tambahan  modal  usaha  untuk  lebih memproduktifkan  dan  mengembangkan  usahanya tersebut.
Penerapan  akuntansi  syariah  dalam  produk bagi  hasil  pada    pembiayaan mudharabah bank muamalat  telah  dilakukan  dengan  baik,  karena pencatatan  transaksi–transaksi  sudah  dilakukan  sesuai standar  akuntansi  keuangan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari pencatatan  transaksi–transaksi  yang  dicatat  oleh  bank muamalat.  Penerapan  akuntansi  baik  pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan mudharabah pada  bank  muamalat  secara  umum  telah sesuai  dengan  PSAK  105  mengenai  akuntansi mudharabah .
Akan  tetapi,  penerapan  akuntansi  pada  saat pengakuan  akad mudharabah ini  tidak  diatur  dalam PSAK  105.  Namun  pada  saat  itu  bank  muamalat mengakuinya   terlebih   dahulu   sebagai   kewajiban karena  belum  terjadi  penyerahan  modal  kepada mudharib dan  pada  saat  penerapan  akuntansi  saat pengakuan  pembelian  sebesar  harga  perolehan  tidak diatur dalam PSAK 105. Bank muamalat mengakuinya sebagai    penambahan    persediaan    atau    aset mudharabah .

## Keterbatasan
Penelitian  ini  hanya  dilakukan  pada  bank muamalat    cabang    banda    aceh.    Penulis    sangat menyadari  bahwa  penelitian  ini  banyak  memiliki kelemahan  dan  kekurangan   karena  minimnya  data yang  berhasil  diperoleh  di  lapangan.  Minimnya  data ini  terjadi  karena  data  yang  berupa  angka-angka  atau nominal tidak bisa dipublikasikan yang sudah menjadi ketentuan pihak bank.

## Saran
Bank  muamalat  diharapakan  lebih  konsistensi dalam  penerapan  pengakuan  dan  pengukuran  atas pencatatan  transaksi mudharabah dengan  ketentuan yang  berlaku  yaitu  khususnya  PSAK  105  yang
menjelaskan mengenai akuntansi mudharabah . Meningkatkan  kewaspadaan  dalam  menyalurkan  dana kepada mudharib (pengelola  dana).  Bank  muamalat harus melakukan penyebaran informasi mengenai bank syariah dengan melakukan publikasi atau pemberitahuan  kepada  masyarakat  mengenai  konsep syariah  yang  sejalan  dengan  prinsip  perbankan  yang memiliki  keunggulan  terbukti  dapat  bertahan  didalam krisis global.
Untuk  pihak  bank  muamalat  agar  dapat  lebih membantu  peneliti  yang  akan  melakukan  penelitian dengan  lebih  terbuka  pada  pihak-pihak  yang  ingin melakukan penelitian dan dapat mempermudah penulis untuk   mengumpulkan   data   yang   diperlukan   dalam penelitian.

## Daftar Pustaka
Arif,      M.      Nur      Rianto      Al      (2012). Dasar- Dasar Pemasaran Bank Syariah ,
Bandung:Alfabeta.
Asmitha  (2011). Analisis        perlakuan        akuntansi pembiayaan  gadai  syariah  PT  Bank  BRI Syariah,  TBK  Cabang  Makassar ,  Skripsi  Tidak Dipublikasikan.    Makassar:    Universitas Hasanudin.
Banindita (2013). Analisis penerapan PSAK 102 pada produk  kepemilikan  emas  dan  PSAK  107  pada produk gadai Emas di perbankan syariah (Studi Kasus  Bank  BNI  Syariah  Yogyakarta), Skripsi Tidak  Dipublikasikan.  Yogyakarta:  Universitas Islam Negeri Kalijaga.
Bank    Indonesia    (1998). Undang-Undang    Nomor 10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Undang- Undang  No.  7    Tahun  1992    tentang Perbankan. Jakarta: Gramedia.
Chalish,   N   (2012).   Analisis   Perlakuan   Akuntansi Pembiayaan  Mudharabah  Pada  PT.  Bank Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Makasar, Skripsi , Universitas Hasanuddin, Makasar.
Dewan  Syariah  Nasional  MUI  (2000).  Fatwa  DSN
MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan    Mudharabah .    Jakarta:    Dewan Syariah  Nasional  MUI  [serial  on  line]. http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_7_mudh ar abah.pdf. [09 September 2015].
IAI   (2016).   Standar   Akuntansi   Keuangan   Syariah
2017. Jakarta: IAI.
Kasmir,  2014.  Analisis  Laporan  Keuangan,  Edisi
Pertama, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada.
Moleong,  L.  J  (2012).  Metode  Penelitian  Kualitatif.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nurhayati, S & Wasilah, W (2015). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta:  Salemba Empat.
Sanusi,      A      (2014). Metodologi      Penelitian Bisnis . Jakarta: Salemba Empat.
Salman,  Kautsar  Riza.  2012. Akuntansi  Perbankan Syariah  Berbasis  PSAK  Syariah .  Padang:
Akademia Permata.
Sekaran,  U.  &  R.  Bougie  (2013). Research Methods  for  Business:  Metodologi  Penelitian untuk  Bisnis. Buku  2.  Edisi  4.  Terjemahan Kwan Men  Yon. Jakarta: Salemba Empat
Sugiyono  &  Estenberg  (2013). Metodologi  Penelitian Kuantitatif,        Kualitatif      dan        R&D. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang      No.      21      Tahun      2008,
Tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 Ayat 2.