## DAMPAK PERUSAKAN ANTROPOGENIK TERHADAP SEDIMENTASI DAN EROSI PADA HUTAN LINDUNG WOSI RENDANI DI KABUPATEN MANOKWARI

## Impact of Anthropogenic Destruction Toward Sedimentation and Erosion at Protected Forest of Wosi Rendani in Manokwari Regency

## Mahmud
1)*
1) Jurusan kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Indonesia 98314

## ABSTRACT
Communities who live around the forest in supporting their daily lives cannot be separated from interactions with the forest, including protected forests impact that triggers erosion, sedimentation, flooding and landslides. This study aims to identify the  anthropogenic  destruction  in  Protected  Forest  of  Wosi  Rendani  (PFWR)  and  its  impact  on  sediment  and  erosion.    The research was conducted through surveys and data analysis by scoring. The head of the KPHL, forest rangers and retired Forestry Service employees were selected in a purposive sampling. The results showed that anthropogenic activities in the PFWR area included forest encroachment, illegal logging, shifting cultivation by burning, soil extraction and C excavation, conversion to built-up areas. Anthropogenic activities have an impact on increasing sediment from high to very high and erosion in the very high category. The increase in sediment and erosion caused by shrinkage and destruction of PFWR is now remaining 26% which if not managed properly will trigger floods and flash floods.
Keywords: Anthropogenic, destruction, erosion, sedimentation, PFWR

## ABSTRAK
Masyarakat yang mendiami sekitar hutan dalam menunjang kehidupan tidak terlepas dari interaksi dengan hutan, tak terkecuali  dengan  hutan  lindung  yang  memicu  kejadian  erosi,  sedimentasi,  banjir  dan  longsor.  Penelitian  bertujuan  untuk mengidentifikasi  perusakan  antropogenik  Hutan  Lindung  Wosi  Rendani  (HLWR)  dan  dampak  yang  ditimbulkan  terhadap sedimen  dan  erosi.  Penelitian  dilakukan  melalui  survey  dan  analisis  data  dengan  skoring.  Kepala  KPHL,  polisi  hutan  dan pensiunan pegawai Dinas Kehutanan dipilih dalam pengambilan contoh dengan segaja . Hasil penelitian menunjukkan aktifitas antropogenik  di  area  HLWR  meliputi  perambahan  hutan,    penebangan  liar,  perladangan  berpindah  dengan  cara  membakar, pengambilan tanah dan galian C, alih fungsi ke kawasan terbangun. Aktivitas antropogenik  berdampak terhadap peningkatan sedimen dari tinggi menjadi sangat tinggi dan  erosi   berkategori sangat tinggi.  Peningkatan sedimen dan erosi disebabkan oleh penyusutan  dan  perusakan  HLWR  sekarang  tersisa  26%  yang  jika  tidak  segera  dikelola  dengan  baik  akan  menjadi  pemicu penyebab banjir maupun banjir bandang.
Kata kunci: Antropogenik, perusakan, erosi, sedimentasi, HLWR

## PENDAHULUAN
Hutan  di  Indonesia  telah  menjadi  sorotan  dan kepedulian  Internasional,  mengingat  fungsi  hutan  sebagai paru-paru  dunia  yang  terus  mengalami  deforestasi  dan degradasi  yang  memicu  terjadi  perubahan  iklim.  Menurut Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK) (2015) hutan lindung di Indonesia seluas 29.7 juta ha dari total luas hutan 128 juta ha, menempati urutan ke-9 sebagai hutan terluas di dunia. Deforestasi hutan di Papua sepanjang dua  dekade  terakhir,  menyusut  663,443  ha  terjadi  pada tahun  2001-2010  (29%),  tahun  2011-2019  (71%)  dengan deforestasi  34,918  ha  per  tahun  (Koalisi  Indonesia Memantau,  2021).  Ketidakpedulian  dan  ketidaksadaran manusia  terhadap  fungsi  hutan  di  willayah  nusantara, menyebabkan  kehilangan  hutan  terus  terjadi  sampai sekarang.  Degradasi  dan  deforestasi  hutan  di  wilayah nusantara  menjadi  perhatian  masyarakat  global  bahkan Internasional  karena  disinyalir  bisa  berpengaruh  terhadap perubahan iklim, banjir dan bahkan banjir bandang (Fisher, 2012).
Peningkatan  laju  degradasi  hutan  dan  lahan sebagai  dampak  dari  lapangan  pekerjaan  yang  sulit, tuntutan ekonomi, gaya hidup dan keperluan hidup manusia harus  membuka  hutan  dan  lahan  tanpa  memperdulikan statusnya. Manusia dalam usahatani terkadang memanfaatkan  lahan  tanpa  memperdulikan  kelerengan terjal  yang  berdampak  pada  erosi  dan  tanah  longsor. Menurut  Awang  (2006)  masyarakat  sekitar  hutan  dalam kesehariannya  banyak  berinteraksi  dengan  sumber  daya hutan  untuk  keperluan  hidupnya.  Perubahan  aktifitas kehidupan masyarakat dalam membuka hutan untuk lahan pertanian  di  daerah hulu  DAS  berdampak  pencemaran  air dan  sedimentasi  yang  terjadi  di  hilir  DAS  (Wahyudien et al. ,  2018).  Perubahan  pola  penggunaan  lahan  berdampak pada  penurunan  kapasitas  resapan,  dan  peningkatkan  laju limpasan permukaan (Permatasari et al., 2017). Peningkatan laju erosi dan sedimentasi sebagai dampak alih fungsi  dan  perusakan  lahan  pada  Sub  DAS  Rawapening (Apriliyana, 2015).
Upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari menjadi awal  permasalahan  antara  masyarakat  dengan  hutan lindung,  yang  terkadang  timbul  perusakan.    Sebagaimana
*) Penulis Korespondensi: Telp. +6285292837916; Email: mahmudalya6@gmail.com DOI: http://dx.doi.org/10.29244/jitl.25.1.30-39
menurut  Mahmud et  al. (2020)  pemanfaatan  kayu  bakar dengan  penebangan  liar,  penyediaan  kebutuhan  hidup sehari-hari dengan shifting cultivation dan bahan bangunan menimbulkan degradasi di hutan lindung Maruni. Menurut Dako et al. (2019) perusakan oleh aktifitas manusia di hutan lindung  Mutis  Timau  meliputi:  perladangan  berpindah, perambahan hutan, penebangan liar, penggembalaan ternak dan pembukaan lahan dengan membakar. Perusakan hutan merupakan  masalah  yang  tidak  bisa  dibiarkan,  sebagai solusi  diperlukan  pemahaman  yang  menyeluruh  tentang faktor-faktor  biofisik,  ekonomi  dan  sosial  (Purnomo  dan Mendoza,  2011).  Sebagaimana  degradasi  dan  deforestasi hutan lindung Remu oleh pengambilan galian C berdampak banjir  kota  Sorong  (Kompas,  2020),  kerusakan  dan penurunan luas hutan lindung di Bogor berdampak longsor tahun 2020 (Sidiq, 2020), penyusutan Hutan Lindung Wosi Rendani  (HLWR)  menjadi  88.2  ha  dari  semula  300.6  ha yang  berdampak  banjir  lebih  dari  satu  kali  dalam  setahun (Mahmud et al. , 2021).
HLWR  sebagai  hutan  lindung  hidro-orologis berdasarkan  SK  Gubernur  Nomor:  118/GIB/1969  tanggal 15 Agustus 1969 dengan  luas  331.78 ha. Akan tetapi  saat ini  terus  mengalami  degradasi  dan  deforestasi  yang  jika terus  dibiarkan  akan  mengancam  fungsi  hutan  lindung. HLWR  bagian  dari  DAS  Wosi  saat  ini  disinyalir  telah banyak  terjadi  alih  fungsi  sebagai  akibat  bertambahnya Daerah Otonomi Baru (DOB) sehingga berakibat musibah banjir  dan  turut  mempengaruhi  perubahan  iklim. Peningkatan aktivitas antropogenik akan mengancam hutan dan  berdampak  pada  iklim  global  karena  akan  berakibat negatif terhadap mahluk hidup dan satwa dilindungi (Soofi et al. , 2018). Layanan ekosistem pada hutan disinyalir turut mempengaruhi  keadaan  pola  iklim  dan  perubahan  iklim dunia.  Apabila  ekosistem  hutan  berubah  oleh  adanya peningkatan  sedimen  dan  erosi  akan  mengancam ketidaksetabilan sungai yang bisa berdampak banjir.
Aktivitas  manusia  sekitar  hutan/antropogenik  di beberapa  daerah  menjadikan hutan  lindung maupun hutan konservasi  semakin  baik,  misalnya  terdapat  potensi  jasa lingkungan.  Akan tetapi aktivitas manusia sekitar HLWR terdapat  masalah  yang  harus  dicarikan  solusi  oleh stakeholder kehutanan  dan  pemerhati  lingkungan  karena tindakan dan aktivitas tersebut berdampak perusakan hutan. HLWR  merupakan  bagian  dari  DAS  Wosi  yang  saat  ini perlu  dilakukan  penanganan,  karena  termasuk  DAS  yang harus dipulihkan. Dengan melihat kondisi HLWR semakin rusak  dan  menyebabkan  kerusakan  hutan  maka  perlu penelitian identifikasi perusakan antropogenik dan dampak terhadap  sedimentasi  dan  erosi,  sehingga  dapat  diketahui
perubahan  penggunaan  lahan  yang  berkontribusi  besar terhadap peningkatan erosi dan sedimentasi.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  telah  dilaksanakan  di  Laboratorium Perencanaan  Manajemen  Hutan,  Laboratorium  Tanah Fakultas Pertanian Universitas Papua dan kawasan HLWR (Gambar  1)  selama  5  bulan,  mulai  Juni  sampai  Oktober 2021.
Penelitian  ini  menggunakan  peralatan  seperti seperangkat  computer, microsoft  office dan  printer digunakan  untuk  menulis  dan  mencetak,  menghitung dengan cepat digunakan kalkulator, dokumentasi lapangan dengan  kamera,  mengeringkan  sedimen  digunakan  oven listrik,  sepatu  both  digunakan  dalam  observasi  HLWR, kertas  filter  digunakan  untuk  menyaring  sampel  sedimen, kuisioner  digunakan  dalam  panduan  wawancara  kepada masyarakat. Peta-peta berikut digunakan untuk memprediksi  erosi  seperti:  peta  kelas  kemiringan  lereng skala 1:50,000, peta penutupan  lahan  skala 1:50,000, peta penggunaan lahan skala 1:50,000 dan peta unit lahan skala 1:50,000, jenis dokumen di UPT KPHL XII dan alat tulis menulis.  Bahan  penelitian  diperoleh  dari  Stasiun Pengamatan Arus Sungai (SPAS) yang dipasang oleh Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Remu Ransiki terdiri: debit air, Tinggi Muka Air (TMA), sedimen dan curah hujan bulanan.

## Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  melalui  data  primer  dan sekunder.   Data  primer  melalui pengamatan  lapangan  dan pengambilan contoh dengan sengaja dan teknik bola salju. Sedangkan  data  sekunder  berasal  dari  laporan  Dinas Kehutanan  Manokwari  tahun  2015  dan  Laporan  tahunan dari  BPDASHL  Provinsi  Papua  Barat  tahun  2016  sampai 2020.  Penentuan  contoh  dengan  sengaja dengan  memilih kepala  kampong,  kepala KPH,  Staf  Polisi Hutan  (Polhut), para pensiunan pegawai KPH yang terlibat langsung dalam pengelolaan  hutan.  Teknik  bola  salju mengikuti  pola  bola salju yang diawali kepala kampung berlanjut ke narasumber lain  untuk  memperoleh  informasi  lebih  akurat  berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang menyebabkan perusakan HLWR  berdasarkan  pengetahuan,  pengamatan,  dan peristiwa  yang  terjadi.    Pencarian  narasumber  pada masyarakat  akan  akan  berhenti  apabila  beberapa narasumber memberikan keterangan yang sama atau mirip dengan sebelumnya dan sesuai dengan tujuan penelitian.

## Gambar 1. Peta lokasi penelitian
Wawancara dan survey dengan mengadakan tanya jawab  tentang  sebab,  akibat  dan  masalah  yang  terjadi aktivitas  antropogenik  yang  menyebabkan  penurunan  dan perusakan hutan.  Dokumentasi dengan mengambil gambar aktivitas  antropogenik  yang  menyebabkan  perusakan HLWR.  Sementara dampak perusakan yang menyebabkan terjadi  sedimentasi  dan  erosi  didasarkan  pada  sampel lapangan  yang  dikeluarkan  oleh  BPDASHL  tahun  2016- 202020  di  lokasi  SPAS.  Kadar  hasil  sedimen  dalam  air diukur  dari  pengambilan  contoh  air  pada  berbagai  TMA saat musim penghujan.  Debit sedimen (Qs) dalam ton hari - 1 dapat  dijadikan  dalam  ton  ha -1 tahun -1 dengan  membagi nilai  Qs  dengan  luas  DAS.  Nilai  Qs  (ton  ha -1 tahun -1 ) dikonversikan menjadi Qs (mm tahun -1 ) dengan mengalikan dengan  berat  jenis  (BJ)  tanah  menghasilkan  nilai  Tebal Endapan  Sedimen  (TES).  Hasil  sedimen  dalam  aliran  air dinyatakan  dalam  besaran  laju  sedimentasi  (mm  tahun -1 ). Debit  sedimen  dihitung  dengan  pengukuran  langsung, menggunakan  persamaan  persamaan  (Tjakrawarsa et  al., 2014):
Qs = k x C x Q (1)
dimana: Qs =debit sedimen (ton hari -1 ) k = konstanta (0.0864) C =kadar muatan sedimen (mg l -1 ) Q= debit air (m 3 dt -1 ).
Erosi  pada  HLWR  diawali  dengan  menentukan sifat  fisik  dan  kimia  tanah  diambil  5  sampel  tanah  pada kedalaman  0-30  cm.  Sampel  tanah  yang  diamati  yaitu
tekstur,  struktur,  bahan  organik  dan  permeabilitas  tanah. Untuk menentukan besarnya erosi dengan prediksi dengan menggunakan  formula  dari Universal  Soil  Loss  Equation (USLE)  yang  dikembangkan  oleh  (Wischmeir  and  Smith, 1978), yaitu
A = R x K x L x S x C X P (2)
dimana A = Erosi potensial (Ton ha -1 tahun -1 ) R = faktor erosivitas hujan (KJ ha -1 ) K = faktor erodibilitas tanah (ton K -1 J) L = faktor panjang lereng (m) S = faktor kemiringan lereng (%) C = faktor pengelolaan tanaman P = faktor tindakan konservasi tanah
Indeks erosi (IE) dihitung dengan cara membandingkan erosi potensial (A) pada unit lahan dengan kedalaman  efektif  (solum  tanah)  pada  unit  lahan  tersebut (T). Nilai T merupakan kriteria baku kerusakan tanah lahan kering  akibat  erosi  air  berdasarkan  tebal/solum  tanah sebagaimana rumus berikut:
𝐼𝐸 = 𝐴 𝑇 (3)
dimana: IE = indeks erosi A = erosi potensial (ton ha -1 tahun -1 ) T = erosi toleransi (ton ha -1 tahun -1 )

## Analisis Data
Analisis  data  perusakan  antropogenik  dimulai  dari reduksi,  penyajian,  pengumpulan  data  atau  informasi tersusun  rapi  dan  verifikasi  untuk  diambil  sebuah kesimpulan. Kerusakan yang berdampak terhadap sedimentasi  dan  erosi  diawali  dengan  menentukan  nilai untuk  masing-masing  kriteria  dan  parameter  didasarkan pada  Permenhut  No.  P.61/Menhut-II/2014.  Kriteria  dan parameter  Permenhut  No.  P.61/Menhut-II/2014  meliputi koefisien  rezim  aliran,  koefisien  aliran  tahunan,  muatan sedimen,  indeks  erosi,  banjir,  penggunaan  air,  persentase penutupan  vegetasi,  tingkat  kesejateraan  penduduk, keberadaan  dan  penegakan  aturan,  klasifikasi  kota. Sementara  itu  dalam  penelitian  ini  hanya  dibatasi  pada muatan sedimen dan indeks erosi. Masing-masing nilai dari kriteria  dan  parameter  dianalisis  untuk  menentukan  kelas, sehingga diperoleh hasil akhir tingkat erosi dan sedimentasi (Tabel 1).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Aktifitas Perusakan Antropogenik
Degradasi  dan  deforestasi  hutan  di  Indonesia terjadi baik pada hutan konservasi, produksi maupun hutan lindung.  Sebagaimana  terjadi  di  HLWR  dari  tahun  1991 mengalami  perubahan  luasan  berdasarkan  hasil  laporan Dinas Kehutanan baik melalui survey dan penelitian. Dari hasil  penelitian  teridentifikasi  perusakan  antropogenik meliputi  kegiatan  perambahan  hutan,  penebangan  liar, perladangan berpindah dengan cara membakar, pengambilan  tanah  dan  galian  C,  alih  fungsi  ke  kawasan terbangun secara ilmiah dapat dipetakan sebagai berikut:

## Perambahan Hutan
HLWR telah ditunjuk oleh Gubernur Irian Jaya sebagai hutan  lindung  hidro-orologis  tanggal  15  Agustus  1969
dengan  luas  331.78  ha.  Awal  1980  pemerintah mendatangkan  penduduk  dari  Jawa,  Bali  dan  Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk transmigrasi sehingga tahun 1990-an  Papua  barat  mulai  tumbuh  dan  berkembang, berdampak  sisi  timur  HLWR  harus  dibuka  untuk  menuju ibu  kota  Manokwari.  Oleh  karena  itu  sejak  tahun  1991 sampai 2014 HLWR terus mengalami penyusutan, sekarang tinggal 86.2 ha (Tabel 2).
Berdasarkan  Tabel  2  perambahan  hutan  HLWR mencapai 245.5 ha, sementara yang tersisa hanya 86.2 ha. Dengan demikian hanya tersisa 26% yang masih berfungsi hutan  lindung,  sedangkan  74%  bukan  berfungsi  hutan lindung,  seperti  pemukiman,  perladangan  berpindah, perkantoran,  pertanian,  dan  kawasan  terbangun  lainnya. Peningkatan perusakan terjadi dari tahun 2003 sampai 2008 dari  23.1%  menjadi  73.3%,  yakni  terjadi  peningkatan sebesar 50.2%. Hal ini menunjukan peningkatan kerusakan drastis  HLWR  pada  tahun  2008,  seiring  dengan  sembilan tahun berdirinya Provinsi Papua Barat.
Seharusnya 86.2 ha pemerintah segera menetapkan  hutan  lindung  tidak  dibiarkan  berlanjut  yang dikuatirkan  keberadaan  HLWR  musnah,  karena  mengacu Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (Permen  LHK  RI)  No  P.24/2020  penyediaan food  estate (lumbung  pangan)  dapat  diterapkan  di  hutan  lindung  dan produksi.  Walaupun  HLWR  masih  tersisa  86.2  ha  maka masih bisa diperuntukan sebagai hutan lindung, karena ada hutan lindung Kethu di Kabupaten Wonogiri hanya seluas 40  ha  dengan  tujuan  utama  sebagai  paru-paru  kota. Pemberlakuan Permen  LHK  No  P.24/2020  tentang penyediaan  kawasan  hutan  untuk  pembangunan  lumbung pangan telah membuat gundah para pemerhati lingkungan hidup  dan  rimbawan,  karena  penyediaan  lumbung pangan dapat  dilakukan  di  hutan  lindung  juga  hutan  produksi. Permen  LHK  tersebut  memasukan  hutan  lindung,  bukan areal penggunaan lain dan hutan konversi padahal keduanya memiliki luas 14.8 juta ha (KLHK, 2015).
Tabel 1. Kriteria sedimentasi dan erosi
Kriteria Bobot Parameter Nilai Kelas Skor Muatan Sedimen (MS) 4 MS = k x Cs x Q MS < 5 5 < MS ≤ 10 10 < MS ≤ 15 15 < MS ≤ 20 > 20 Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 0.5 0.75 1 1.25 1.5 Indeks Erosi (IE) 10 Erosi aktual IE = -------------------------- Erosi yg ditoleransi IE ≤ 0.5 0.5 < IE ≤ 1.0 1.0 < IE ≤ 1.5 1.5 < IE ≤ 2.0 > 2.0 Sangat rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat tinggi 0.5 0.75 1 1.25 1.5
Sumber: Permen N0. 61 /Menhut-II/2014

## Tabel 2. Degredasi dan deforestasi HLWR
Tahun Kondisi Baik (ha) Kerusakan Deskripsi (ha) (%) 1969 331.8 - - Peta tidak tercermin batas-batas area perumahan, pertanian dan  kebun masyarakat dll. 1991 321.3 10.5 3 Berdasarkan laporan kegiatan berita acara kebun masyarakat hutan 2003 255.0 76.7 23.1 Berdasarkan peta tutupan lahan yang di overlay dengan peta hasil tahun 2003 2008 88.2 243.6 73.3 Berdasarkan  hasil  penetapan  batas  oleh  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Manokwari tahun 2008 2014 86.2 245.5 74 Berdasarkan data lapangan yang diperoleh dari penelitian
Sumber: Dinas kehutanan Manokwari, 2014
Tentunya  ke  depan  perambahan  sumber  daya hutan HLWR harus dihindari, jangan sampai melebihi 80% bahkan  sampai  habis.  Karena  banyak  ahli  mengukapkan salah satu penyebab banjir bandang di Kota Batu Provinsi Jawa Timur akibat tutupan hutan lindung di lereng Gunung Arjuno  telah  dibabat  habis  sekitar  90%  (Tempo  2021). Seakan-akan pemerintah tidak berdaya untuk mencegah dan memberantas  usaha  alih  fungsi  HLWR  untuk  kegiatan bukan kehutanan. Padahal dalam UU No. 18/2013 tentang pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan  hutan  pasal  8 ayat  1  berbunyi  Pemerintah  berkewajiban  melakukan pemberantasan perusakan hutan.  Perusakan hutan lindung di  Indonesia  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  hutan produksi.  Menurut  Badan  Planologi  (2002)  tahun  1997 sampai  2002  laju  perusakan  hutan  produksi  sebesar  5% tahun -1 , sementara hutan lindung lebih tinggi, yakni sebesar 10% tahun -1 . Degradasi dan deforestasi pada hutan lindung sedini mungkin harus dihindari, karena memang penetapan dan pengukuhan membutuhkan waktu yang panjang mulai dari  penelitian,  tata  batas,  orientasi  lapangan  berdasarkan kelerengan, ketinggihan tempat, ancaman bahaya erosi dan intensitas  hujan.    Padahal  degradasi  dan  deforestasi  pada hutan  lindung  berdampak  buruk  seperti  di  Jawa  Barat kerusakan hutan lindung (HL) seluas 23.3 sampai 33.9 ha tahun -1 yang  berdampak  lahan  tidak  produktif  (Ekawati, 2010).  Perambahan  juga  berdampak  pula  tanah  bergerak dan  longsoran  tanah  di  HL  Lematang  Pagaralam (Durrohman,  2019),  longsoran  tanah  di  HL Tahura Sibolangit (Supriadi, 2001) dan lahan kritis pada DAS Wosi seluas  564.8  ha  (BPDASHL  Remu  Ransiki,  2019) sebagaimana pada Gambar 2.
Bagaimana tidak terjadi longsor jika hutan lindung dengan  kelerengan  curam-sangat  curam  dan  intensitas hujan  sangat  tinggi  yang  tadinya  penuh  dengan  vegetasi, akan  tetapi  pohon  dibabat  habis  baik  untuk  pertanian  dan pemukiman.  Sementara  itu  kawasan  pertanian  pada kelerengan  curam-sangat  curam  jika  terjadi  hujan  air dengan  mudah  mengikis  tanah,  karena  tipe  daun  yang berbeda  dengan  tanaman  kehutanan  dan  setelah  panen biasanya  lahan  kosong  dari  vegetasi.  Lahan  kosong/lahan bera tidak ada yang mengikat tanah, air hujan yang tadinya meresap  menjadi  aliran  permukaan  dan  aliran  permukaan semakin  besar  akan  timbul  erosi  alur/parit  yang  akan memperbesar partikel tanah untuk berpindah dalam jumlah besar (longsor).
Gambar 2. Lahan kritis pada kawasan HLWR

## Penebangan Liar
Masyarakat  yang  mengambil  kayu  dari  HLWR, kayu  digunakan  untuk  berbagai  macam  keperluan  seperti: kayu bakar, bahan bangunan dan pertukangan. Perambahan dan penebangan liar di HLWR bekerjasama masyarakat asli Papua  dengan  pengusaha  kayu  agar  memudahkan  dan penyelesaian jika timbul sengketa. Apabila dikemudian hari ada  patroli  dari  Polisi  Kehutanan,  masyarakat  ini  menjadi tameng  hidup  untuk  menegosiasi  dan  melawan  agar penebangan  tidak  terjerat  hukum.  Padahal  penebangan pohon  pada  kawasan  hutan  hanya  diperbolehkan  jika memperoleh  izin  khusus  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan,  sebagaimana  UU  No.  18/2013  tentang pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan  hutan  pasal  13 ayat  1  yang  berbunyi  penebangan  pohon  yang  dilakukan dalam  kawasan  hutan  dikecualikan  untuk  kegiatan  yang mempunyai  tujuan  strategis  yang  tidak  dapat  dihindari dengan mendapat izin khusus dari menteri.
Apalagi  HLWR  sampai  54  tahun  berlalu  masih berstatus  penunjukan  oleh  Gubernur  tidak  ditindaklanjuti penetapan  oleh  menteri  yang  terkait.  Padahal  jika  HLWR berstatus hutan lindung tetap oleh KLHK, maka tidak boleh mengambil  kayu  di  hutan  lindung.    Pemanfaatan  hutan lindung  mengacu  UU  No.  41/1999  dan  PP  No.  34/2002 menguraikan  bahwa  bentuk  pemanfaatan  hutan  lindung terbatas pada pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemanfaatan  jasa  lingkungan  dan  pemanfaatan  kawasan. Untuk pemanfaatan jasa lingkungan melalui pemanfaatkan potensi area tanpa merusak kawasan hutan lindung seperti: perdagangan karbon, pemanfaatan air, ekowisata dan wisata olah  raga  tantangan.  Bentuk-bentuk  pemanfaatan  ini ditujukan  untuk  meningkatkan  peningkatan  kesadaran masyarakat sekitar hutan akan fungsi dan kelestarian hutan lindung, kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah.
Menurut  Kuemmerle et  al. (2009)  areal  hutan dekat  kantor  kehutanan  atau  pemukiman  lebih  aman  dari upaya  penebangan  liar  dibandingkan  daerah  terpencil. Daerah  terpencil  apabila  ada  penebangan  liar  suara  mesin gergaji  tidak  didengar  dan  susah  dijangkau  oleh  petugas keamanan, sedangkan dekat pemukiman dan kantor biasaya petugas  keamanan  selalu  patroli.  Penebangan  liar  pada kawasan hutan akan dijerat dengan UU No. 18/2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Ketentuan pidana bagi perseorangan/ perusahaan mengacu Pasal 82 dalam Undang-Undang tersebut, bagi perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan  hutan/  tidak  syah  dipidana  dengan  penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana  denda  paling  sedikit  500  juta  rupiah  dan  paling banyak  2,500  juta  rupiah.  Selanjutnya  hukuman  penjara paling  sedikit  5  tahun  dan  paling  lama  15  tahun  serta hukuman  denda  paling  sedikit  5  milyar  rupiah  dan  paling banyak 15 milyar rupiah bagi perusahaan yang melanggar.

## Perladangan Berpindah dengan Cara Membakar
Adat  istiadat/budaya  perladangan  berpindah dengan membakar telah menjadi tradisi turun temurun yang dianut  oleh  masyarakat  di  Tanah  Papua  (Gambar  3). Padahal  kalau  tidak  dibakar  serasah  yang  berasal  dari bunga, buah, ranting, cabang dan batang akan mengurangi aliran  permukaan  saat  intensitas  hujan  tinggi.  Menurut Masnang et al. (2014) jika  terjadi  penurunan  serasah  atau
material lain, maka saat terjadi hujan aliran permukaan dan sedimen  akan  terjadi  peningkatan.  Hasil  wawancara mengungkapan  semua  responden  mengatakan  bahwa kegiatan  perladangan  berpindah  dengan  membakar  terjadi hampir seluruh tanah di HLWR dan menjadi budaya yang diturunkan oleh nenek moyang sampai sekarang. Menurut Ataribaba et al. (2020)  perladangan berpindah  merupakan kearifan tradisional untuk menjaga ketahanan pangan lokal yang sudah melembaga dan membudaya pada suku-suku di Papua.
Shifting  cultivation dengan  membakar  tidak semata-mata  kembali  ke  lahan  yang  telah  dan  sedang ditinggalkan tetapi berpindah dari lahan yang baru dengan cara membuka hutan. Mereka meyakini dengan membakar dan berpindah-pindah tanaman lebih subur walaupun tidak dipupuk.  Memang masyarakat asli Papua tidak mengenal pupuk dalam setiap bercocok tanam. Beberapa masyarakat mempunyai  anggapan/  indikator  jika  tumbuh  tumbuhan tertentu  maka  bisa  berpindah  ke  lahan  yang  dulu ditinggalkan/lahan bera  (Gambar 4).  Berdasarkan Gambar 4  nampak  tanaman  jagung,  sedangkan  disampingnya terdapat  lahan  bera  yang  ditumbuhi  rumput  dan  semak belukar.  Dampak dari pengetahuan yang rendah  terhadap manfaat hutan lindung mendorong petani untuk melakukan perluasan  dengan  terus  berpindah  dari  lahan/hutan  yang lain.    Mereka  tidak  menyadari  perladangan  berpindah berdampak perluasan lahan bera dan lahan kritis.  Menurut Dako et  al. (2019)  perambahan  liar  hutan  lindung  untuk perladangan memberikan dampak seperti lahan kritis seluas 138.9 ha di Provinsi NTT.
Pembukaan  lahan  baru  yang  berasal  dari  hutan dengan cara ditebang dan dibakar sudah lama dilakukan dan merupakan  warisan  dari  generasi  terdahulu  (Gambar  5). Dari  Gambar  5  memperlihatkan  terdapat  abu  cukup  tipis (tampak permukaan tanah agak hitam) dari sisa pembakaran serasah baik yang berasah dari sisa tegakkan maupun semak belukar.  Serasah,  ranting,  cabang,  dahan  dan  batang  yang terbakar  dan  abu  yang  ditinggalkan  dari  sisa  pembakaran, sangat  dipercaya  bisa  membantu  tingkat  kesuburan  tanah dan hasil pertanian. Akan tetapi karena lahan terletak pada kelerengan  sampai  40%  abu  terlihat  semakin  hilang  dari pemukaan  tanah  akibat  erosi  dan  aliran  pemukaan  tanah (Gambar 6). Dari gambar tersebut nampak tumbuh anakan tanaman,  batang-batang  berserakan  dan  tunggak  kayu masih  berdiri  kokoh.  Biasanya  setelah  pembakaran  dan turun hujan dilakukan penanaman sayur-sayuran dan umbi- umbian  seperti  jagung,  labu,  betatas,  singkong,  keladi, kacang  panjang,  kacang  tanah  dan  jenis  tanaman  yang cocok sekitar kawasan HLWR. Jenis tanaman ini mirip oleh peladang berpindah suku Wemale di Ambon, dengan jenis tanaman  pisang,  umbi-umbian,  sayuran,  cabai  dan  tomat untuk dapat dijual ke pasar agar dapat menghasilkan uang bagi  kebutuhan  pendidikan  anak  (Matinahoru,  2013). Padahal  jika  hutan  lindung  beralih  fungsi  menjadi  lahan pertanian  berpotensi  menjadi  longsor  dan  menjadi  faktor banjir  bandang  sebagaimana  banjir  bandang  di  Malang. Menurut  Tempo  (2021)  berubah  fungsi  hutan  lindung (lokasi  curam  dan  kemiringan  tajam)  menjadi  lahan pertanian  dengan  komoditas  hortikultura  seperti:  kentang, daun  bawang,  kol, dan  wortel  yang  berlangsung  beberapa tahun  diduga  menjadi  penyebab  banjir  bandang  di  Kota Batu.

## Pengambilan Galian C dan Tanah
Dampak  pengambilan  tanah  dan  galian  C  daerah resapan  air  menjadi  hilang  sehingga  meningkatkan  risiko bencana  longsor  dan  banjir.  Saat  hujan  air  cenderung menjadi limpasan permukaan, mengingat tidak ada vegetasi dan  serasah  yang  menghalangi  air.  Air  akan  mengalir mengikuti  permukaan  tanah  yang  lebih  rendah,  mungkin akan  menyatu,  mengikis  tanah  dan  aliran  semakin  besar. Potensi longsor akan semakin besar karena lahan semakin curam  sebagai  dampak  penggalian  tanah  pada  lahan  yang agak  miring,  sehingga  lahan  yang  ditinggalkan  semakin curam (Gambar 7).
Dari  Gambar  8  menunjukan  bekas  galian  telah ditinggalkan,  lahan  menjadi  sangat  curam  dan  sementara bagian  bawah  menjadi  datar.  Jika  hujan  intensitas  tinggi lahan dengan posisi sangat curam, maka sangat berpotensi longsor karena saat hujan lahan  yang sangat curam beban sangat  berat  dan  tidak  seperti  biasanya.  Biasanya  lahan tersebut  ada  penahan  galian  C/galian  batuan,  mengingat lahan bagian bawah dikeruk/dipotong untuk diambil maka lahan  yang  ditinggalkan  semakin  curam.  Menurut Hardiyatmo  (2012)  semakin  curam  lahan  kekuatan menahan  tanah  semakin  kecil,  padahal  beban  tanah  tetap. Apabila  beban  tanah  semakin  besar  akibat  air  masuk kedalam tanah yang berasal dari curah hujan tinggi, maka beban tanah semakin besar. Padahal kekuatan lahan bagian kelerengan  curam  relatif  sama,  baik  terdapat  air  maupun tidak. Dengan demikian permukaan tanah yang digali untuk dibuat semakin curam potensi longsor akan semakin besar.
Selain menimbulkan longsor maka ancaman yang tidak  kalah  penting  yaitu  banjir.  Dengan  adanya  galian tanah,  penggalian  batuan  dan  pengerukan  tanah  maka saluran-saluran  air  berpindah  dan  mungkin  akan  menyatu dengan  aliran  lain.  Apabila  aliran  semakin  besar  dan melebihi daya tampung sungai maka banjir tidak terelakan. Demikian  juga  apabila  terjadi  longsoran  alami  yang menutupi atau membendung saluran air/sungai, maka akan terbentuk bendung air alami. Suatu saat bendung air alami jebol  (mengingat  bendung  sangat  rapuh)  maka  banjir ataupun  banjir  bandang  akan  terjadi.  Sementara  itu berdasarkan Gambar 8 sebagian tanah telah diambil/dikeruk sehingga  nampak  permukaan  tanah  dibuat  seperti  tangga. Menurut Hardiyatmo (2012) upaya mengambil permukaan lahan  dengan  penggalian  tanah  menyebabkan  lahan semakin  curam  dan  tinggi  lereng  bertambah  yang berpotensi longsor.

## Alih Fungsi ke Kawasan Terbangun
Saat  ditunjuk  tahun  1969  HLWR  sebagai  hutan lindung  hidro-orologis,  kawasan  hutan  masih  sangat  lebat ditumbuhi beraneka tumbuhan, banyak mata air jernih dan habitat satwa endemik seperti burung Cenderawasih.  Akan tetapi  mulai  tahun  1991,  telah  terjadi  penyusutan  dan penggusuran yang ditandai pemindahan dan pencabutan Pal Batas (Tabel 3).
Berdasarkan Tabel 3 masih terdapat 55% pal batas dalam kondisi baik, sedangkan 45% kondisi rusak (hilang) yang  mana  pal  batas  hanya  terbuat  dari  kayu  maka  cepat lapuk,  mudah  dipindahkan  dan  dicabut.  Hal  inilah  yang menyebabkan pal batas hutan lindung menjadi kabur, tidak jelas  dan  tidak  mudah  diketahui.  Setelah  tidak  diketahui tanda  batas/  batas  kabur  mulailah  penebangan  liar  oleh masyarakat asli Papua yang bekerjasama dengan pengusaha
non-Papua.  Tidak  hanya  penebangan  liar  mereka  juga membuka lahan dengan membakar untuk bercocok tanam. Untuk  menjaga  agar  lahan  dan  tanaman  tidak  diganggu hewan liar mereka membuat pondok/gubuk. Pondok/gubuk selanjutnya diperbesar menjadi pemukiman dan perumahan dengan mengajak saudara, teman terdekat untuk bergabung agar  lebih  nyaman.  Apalagi  selama  ini  tidak  ada  teguran dari  yang  berwajib  misalnya  Polisi  Kehutanan/Dinas
Kehutanan,  maka  pemukiman  semakin  tumbuh  dan perladangan  berpindah  dengan  cara  membakar  semakin marak.  Akhirnya  pemukiman/kawasan  terbangun  semakin banyak dan besar sehingga tahun 2014 HLWR tinggal 86.2 ha. Kawasan terbangun saat ini seperti komplek perumahan Polda,  kampung  Soribo,  kampung  Tanah  Merah  Indah, komplek Mako Brimob, komplek perumahan Sulawesi dan Buton.
Gambar 3. Lahan bekas bakar yang siap untuk diolah Gambar 4. Lahan bera dan tanaman Jagung
Gambar 5. Hutan ditebang dengan cara dibakar untuk buka lahan baru Gambar 6. Batang, cabang nampak berserakan dan lahan kosong dari rumput
Gambar  7.  Pengambilan  galian  C  dan  sebagian  lahan  telah menjadi datar Gambar 8. Pengambilan tanah dan permukaan  tanah dibuat seperti tangga Tabel 3. Kondisi pal batas HLWR Lokasi Pal batas Hilang Baik Keterangan Jalan baru Wosi Rendani HL/26−HL/58 29 4 Pemindahan pal batas Mako Brimob HL/59−HL/62 - 4 Kali dingin HL/63−HL/84 4 18 Pemindahan pal batas Sebelah barat HLWR HL/1−HL/25 21 4 Pencabutan pal batas Sekitar Rendani HL/85−HL/119 - 35 Total 54 (45 %) 65 (55%)
Sumber: Dinas Kehutanan Manokwari, 2014 Keterangan: HL= Hutan lindung

## Gambar 9. Kawasan terbangun di HLWR
Seharusnya alih fungsi dan perubahan penggunaan lahan  pada  hutan  lindung  sedini  mungkin  harus  dihindari, karena  bisa  menimbulkan  banjir  bahkan  banjir  bandang. Menurut  Kompas  (2021)  perubahan  tata  guna  lahan  dan kawasan terbangun yang meningkat di daerah tebing/kawasan curam akan menyumbang potensi banjir di wilayah  bawahnya  seperti  daerah  hilir.  HLWR  yang berdekatan dengan jalan provinsi/protokol yang menghubungkan 3 kabupaten pemekaran membuat incaran untuk  dijadikan  pemukiman,  tempat  usaha  dan  kawasan terbangun lainnya (Gambar 9). Menurut Narindrani (2018) aktifitas perambahan sumber daya hutan dan pemanfaatan hasil  hutan  memberikan  dampak  terhadap  lingkungan. Perambahan  hutan  pada  kawasan  hutan  lindung  sedini mungkin  harus  dicegah,  dengan  sosialisasi  baik  melalui penyuluhan  dan  pemasangan  papan  larangan.  Upaya pemerintah melalui KLHK bersama Polri dan TNI angkatan laut untuk mengatasi perambahan hutan telah dibentuk tim penanggulangan  peredaran  hasil  hutan  tidak  syah, penebangan  liar  dan  menggalakan  operasi  wanalaga  dan
wahana  bahari  untuk  menangkal  pembalakan  liar.    Agar pembalakan  liar  berkurang  pemerintah  mengeluarkan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan  penebangan  kayu  secara  tidak  syah  di kawasan  hutan  dan  peredarannya  di  Indonesia  bertujuan untuk menangani pembalakan liar.

## Dampak Pembalakan Liar Terhadap Sedimentasi
dan Erosi

## Sedimen
Setelah  54  tahun  berlalu  aktifitas  antropogenik perusakan HLWR mulai terasa, bahwa HLWR bagian dari DAS Wosi masuk kategori DAS yang harus dipulihkan/rusak. Aktifitas antropogenik diawali usahatani masyarakat  Papua  membuka  lahan  dengan  berpindah- pindah/ shifting  cultivation .  Terkadang  alih  fungsi  ke pertanian yang tidak menetap tanpa memperdulikan status kawasan  hutan  lindung,  hutan  konservasi  atau  kawasan tertentu. Apalagi petugas keamanan yang sedikit sementara luas hutan di Papua paling luas dibandingkan hutan diluar Papua.  Alih  fungsi  HLWR  ke  pertanian  dan  pemukiman semakin marak semenjak dibukanya sisi timur menjadi Jl. Esau  Sesa  (jalan  baru),  karena  jika  tidak  dibuka  akan menggangu penerbangan pesawat di Bandar udara Rendani. Disamping itu terbentuknya Provinsi Papua barat yang ke- 33  dari  38  di  Indonesia  dengan  ibu  kota  Provinsi  di Manokwari  yang  berdekatan  dengan  HLWR,  maka sepanjang  jalan  Esau  Sesa  penuh  dengan  bangunan. Padahal kawasan semua itu masuk HLWR bagian dari DAS Wosi, sehingga tidak heran saat ini hutan hanya tersisa 26%. Menurut  Mahmud et  al. (2021)  daya  dukung  DAS  Wosi berkategori  buruk  dan  sangat  buruk  yang  dikategorikan sebagai DAS yang harus dipulihkan. Begitu juga DAS Wosi merupakan salah satu dari tujuh DAS yang harus dipulihkan

## Dampak Perusakan Antropogenik Terhadap Sedimentasi dan Erosi Pada Hutan Lindung Wosi Rendani (Mahmud)
berada  dalam  ibu  kota  Provinsi  Papua  Barat  (BPDASHL Remu Ransiki, 2016). Sedimen menjadi salah satu kriteria dan  indikator  dalam  menilai  daya  dukung  DAS,  adapun hasil  sedimen  selama  lima  tahun  (2016-2020)  disajikan pada Tabel 4.
Berdasarkan  Tabel  3  dalam  5  tahun  (2016-2020) terjadi  peningkatan  sedimen  dari  tinggi  menjadi  sangat tinggi  (15.9-37.0  mm  tahun -1 ).  Peningkatan  ini  sangat beralasan karena HLWR yang memiliki kelerengan sangat curam  telah  beralih  menjadi  kawasan  terbangun  seperti: pemukiman,  perkantoran,  jalan,  ladang  berpindah  dengan membakar.  Perubahan  penggunaan  lahan  oleh  aktifitas antropogenik  untuk  pertanian  yang  tidak  memperhatikan aspek  konservasi  tanah  akan  mengakibatkan  terjadinya erosi  dan  sedimentasi  (Wahyudien et  al. ,  2018). Seharusnya alih fungsi HLWR tidak dilakukan, karena telah sesuai  dengan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Kabupaten Manokwari sebagai kawasan lindung.   Menurut Permatasari et al. (2017) perubahan penggunaan lahan yang ditetapkan  berdasarkan  RTRW  dapat  lebih  memperbaiki tata  air  DAS,  baik  dari  segi  kualitas  (menurunkan sedimentasi) dan kuantitas (aliran debit sungai lebih sabil). Tata guna lahan yang sesuai peruntukan memiliki hubungan terhadap  aliran  air  sepanjang  tahun,  kualitas  air  dan  daya dukung DAS.

## Erosi
HLWR yang berdekatan dengan ibu kota Provinsi Papua  barat  menjadi  masalah  cukup  serius  oleh  aktifitas antropogenik  baik  oleh  masyarakat  asli  Papua  maupun bukan  Papua.  Setelah  separuh  abad  berlalu  selain berdampak pada sedimen,  tentu akan berdampak  terhadap erosi.           Mengingat  banyak  sekali  aktifitas  antropogenik seperti  perambahan  hutan,  penebangan  liar,  perladangan
berpindah  dengan  cara  membakar,  pengambilan  galian  C dan  tanah,  alih  fungsi  ke  kawasan  terbangun.  Dari  hasil penelitian diperoleh nilai erosi di kawasan HLWR disajikan pada Tabel 5.
Dari  Tabel  5  menunjukan  selama  5  tahun  indeks erosi sebesar 31.1-39.7% berkategori sangat tinggi. Indeks erosi digunakan sebagai salah satu dasar dalam penentuan kebijakan  pengelolaan  unit  lahan  yang  bersangkutan. Peningkatan  erosi  menjadi  bukti  telah  terjadi  alih  fungsi lahan yang memicu terjadinya peningkatan kerusakan hutan yang berimbas pada tingginya laju erosi (Apriliyana, 2015). Menurut  Yuferev et  al. (2019)  erosi  menyebabkan  tanah menjadi rusak dan kehilangan kesuburan tanah.  Unit lahan yang  memiliki  nilai  erosi  yang  besar  dengan  ketebalan solum tanah tipis akan lebih rentan daripada unit lahan yang memiliki  ketebalan  solum  tanah  yang  lebih  tebal.  Dengan demikian  alih  fungsi  dari  hutan  ke  bukan  hutan  seperti perkantoran,  pemukiman  dan  pembukaan  hutan  menjadi lahan  baru  dengan  cara  membakar  pada  kawasan  curam menjadi penyebab peningkatkan erosi.
Peningkatan  erosi  mengindikasikan  perubahan penggunaan  lahan  yang  sebelumnya  tegakan  hutan mengalami penurunan, sebaliknya kawasan terbangun dan lahan  pertanian  tanpa  penerapan  konservasi  tanah mengalami  peningkatan.  Hutan  memberikan  kontribusi pada  terjadinya  erosi  lebih  kecil  dibandingkan  dengan ladang,  tegalan, pemukiman  dan  semak  belukar  (Buton et al., 2016).    Padahal  dengan  berkurangnya  daerah  resapan apabila terdapat curah hujan tinggi akan meningkatkan erosi dan  longsor  sebagaimana  menurut  Kompas  (2021)  curah hujan cukup tinggi menyebabkan banyak sekali erosi, tanah longsor, batu dan kayu-kayu yang ikut hanyut terbawa air diperparah dengan kondisi tangkapan air yang terbuka.

## Tabel 4. Hasil sedimen 2016-2020 pada HLWR
Tahun Hasil sedimen (ton ha -1 tahun -1 ) Hasil sedimen (mm tahun -1 ) Skor Kategori 2016 247.6 17.6 1.5 tinggi 2017 223.6 15.9 1.25 tinggi 2018 347.5 24.8 1.5 sangat tinggi 2019 2020 398.3 397.2
37.0
36.8 1.5 1.5 sangat tinggi sangat tinggi Sumber: BPDASHL, 2016-2020 Tabel 5. Indeks erosi pada tahun 2016 sampai 2020 Tahun A (ton ha -1 tahun -1 ) T (ton ha -1 tahun -1 ) IE (%) Skor Penilaian 2016 50.3 143.4 35.0 1.5 sangat tinggi 2017 49.1 158 31.1 1.5 sangat tinggi 2018 71.8 181 39.7 1.5 sangat tinggi 2019 72.9 184 39.6 1.5 sangat tinggi 2020 71.6 180.2 39.7 1.5 sangat tinggi

## SIMPULAN
Dari hasil penelitian diperoleh aktivitas antropogenik yang menyebabkan degradasi dan deforestasi hutan  pada  kawasan  HLWR  meliputi  perambahan  hutan, penebangan  liar,  perladangan  berpindah  dengan  cara membakar, pengambilan galian C dan tanah dan alih fungsi ke kawasan  terbangun. Aktivitas  antropogenik berdampak terhadap  sedimen  mulai  tahun  2016  sampai  2020  terjadi peningkatan  dari  tinggi  menjadi  sangat  tinggi  dan  indeks erosi  berkategori  sangat  tinggi.  Alih  fungsi  dari  hutan  ke bukan  hutan  diawali  pembukaan  jalan  baru  yang  memicu terbukanya kawasan hutan, system  perladangan  berpindah yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Papua,  terbentuknya Provinsi Papua Barat menjadi harapan bagi masyarakat luar Papua untuk datang ke Papua dan semakain banyak orang mendirikan  bangunan  sekitar  HLWR  yang  membutuhkan material  seperti  tanah  timbunan  dan  batuan.    Kerusakan tersebut menyebabkan luasan HLWR terus menyusut yang jika tidak segera dikelola dengan baik dikhawatirkan akan terus mengalami peningkatan hasil sedimen dan erosi.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriliyana,  D.  2015.  Pengaruh  perubahan  penggunaan lahan  Sub  DAS  Rawapening  terhadap  erosi  dan sedimentasi Danau Rawapening. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota , 11 (1): 103-116
Ataribaba,  Y.,  I.  Setiawan  dan  T.I.  Noor.  2020.  Pola pergeseran  nilai  kearifan  lokal  sistem  ladang berpindah  pada  masyarakat  arfak. Mimbar Agribisnis  Jurnal  Pemikiran  Masyarakat  Ilmiah Berwawasan Agribisnis , 6(2): 812-832
Awang,  S.A.  2006. Sosiologi  Pengetahuan  Deforestasi: Konstruksi  Sosial  dan  Perlawanan .  Penerbit Debut Press. Yogyakarta.
[BPDASHL]  Balai  Pengelolaan  DAS  dan  Hutan  Lindung Remu  Ransiki.  2016.  Laporan  monitoring  dan evaluasi  pengelolaan  DAS  Wosi  tahun  2016. Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan. Jakarta.
[BPDASHL]  Balai  Pengelolaan  DAS  dan  Hutan  Lindung Remu  Ransiki.  2017.  Laporan  monitoring  dan evaluasi  pengelolaan  DAS  Wosi  tahun  2017. Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan. Jakarta.
[BPDASHL]  Balai  Pengelolaan  DAS  dan  Hutan  Lindung Remu  Ransiki.  2018.  Laporan  monitoring  dan evaluasi  pengelolaan  DAS  Wosi  tahun  2018. Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan. Jakarta.
[BPDASHL]  Balai  Pengelolaan  DAS  dan  Hutan  Lindung Remu  Ransiki.  2019.  Laporan  monitoring  dan evaluasi  pengelolaan  DAS  Wosi  tahun  2019. Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan. Jakarta.
[BPDASHL]  Balai  Pengelolaan  DAS  dan  Hutan  Lindung Remu  Ransiki.  2020.  Laporan  monitoring  dan evaluasi  pengelolaan  DAS  Wosi  tahun  2019.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan. Jakarta.
Buton,  R.,  R.  Soplanit  dan  A.  Jaco.  2016.  Perubahan penggunaan lahan dan dampaknya terhadap erosi di Daerah Aliran Sungai Wae Lela Kota Ambon.
Agrologia , 5(1): 36-47
Dako,  F.X.,  R.H.  Purwanto,  L.R.W.  Farida  dan  Sumardi.
2019.  Kerusakan  antropogenik  kawasan  hutan lindung Mutis Timau dan upaya penanggulangannya di Pulau Timor Bagian Barat. Jurnal  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan Lingkungan , 9(2): 437-455. doi:
http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.437-455.
Dinas  Kehutanan.  2015. Hutan  Lindung  Wosi  Rendani . Manokwari.
Durrohman, A. 2019. Puluhan titik longsor di hutan lindung Lematang. [Internet].[diunduh 2021Sep 11. Tersedia  pada:  https://koransn.com/puluhan-titik- longsor-di-hutan-lindung-lematang/
Ekawati,  S.  2010.  The  study  of  working  relationship between  institutions  in  the  management  of protected  forest  in  the  era  of  autonomy. Jurnal Analisis  Kebijakan  Kehutanan, 7(3):211-225. DOI:  https://doi.org/10.20886/jakk.2010.7.3.211- 225.
Fisher, L.A., Y.S. Kim, S. Latifah dan M. Mukarom. 2017. Managing  Forest  conflicts:  perspectives  of Indonesia's Forest management unit directors. For. Soc. , 1 (1), 8–26. http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i1.772.
Hardiyatmo,  H.C.  2012. Tanah  Longsor  dan  Erosi: Kejadian  dan  Penanganan .  Gadjah  Mada University Press. Yogyakarta.
Koalisi  Indonesia  Memantau.  2021. Menatap  ke  Timur: Deforestasi  dan  Pelepasan  Kawasan  Hutan  di Tanah Papua . Jakarta, Indonesia.
Kompas. 2020. Wali Kota Sorong ungkap dugaan penyebab banjir  dan  longsor.  [Internet].[diunduh  2020  Juli 19. Tersedia
pada https://regional.kompas.com/read/16311061/wali- kota-sorong-ungkap-dugaan-penyebab-banjir- dan-longsor.
Kompas. 2021. Kota Batu dilanda banjir, ini penjelasan ahli
mengenai penyebabnya. [Internet]. [diunduh 2021 Nopember 8]. Tersedia pada:
https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/05/1 84500165/kota-batu-dilanda-banjir-ini- penjelasan-ahli-mengenai-penyebabnya?page=all.
[KLHK]  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan. 2015. Luas hutan di Indonesia. [Internet]. [diunduh 2022 April 26]. Tersedia pada:
https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/luas- hutan-di-indonesia
Kuemmerle, T., O. Chaskovskyy, J. Knorn, V.C. Radeloff, J.  Kruhlov,  W.S.  Keeton  and  P.  Hostert.  2009. Forest  cover  change  and  illegal  logging  in  the Ukrainian  Carpathians  in  the  transition  period from  1988  to  2007. Remote  Sensing  of
Environment.  Elsevier  Inc .,  113(6):  1194–1207. doi: 10.1016/j.rse.2009.02.006.
Mahmud, D. Wijaya, Wahyudi dan A. Kusumandari. 2021.
Evaluasi  daya  dukung  dan  skenario  konservasi DAS Wosi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Jurnal  Ilmu  Kehutanan ,  15  (2):  231-246.  DOI: 10.22146/jik.v15i1.1759.
Mahmud, H.J. Budirianto, Wahyudi dan A. Kusumandari. 2020.  Studi  alih  fungsi  menjadi  pertambangan semen  pada  hutan  lindung  Maruni  Kabupaten Manokwari. Journal  of  Natural  Resources  and Environmental  Management ,  10(3):  545-558. DOI: http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.3.545- 558.
Masnang,  A.,  N.  Sinukaban,  Sudarsono  dan  N.  Gintings.
2014.  Kajian  tingkat  aliran  permukaan  dan erosi, pada  berbagai  Tipe  penggunaan  lahan  di  sub  das jenneberang hulu. Jurnal Agroteknos , 4(1): 32-37
Matinahoru,  J.M.  2013.  Studi  perladangan  berpindah  dari suku Wemale di Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat. Agrologia , 2(2): 86-94
Narindrani, F. 2018. Upaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar di Indonesia. Jurnal  Penelitian  Hukum  DE  JURE ,  18(2):  241- 256. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.241- 256
Pemerintah  Indonesia.  2005. Inpres  No.  4  tahun  2005 tentang  Pemberantasan  Penebangan  Kayu  Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia . Lembaran Negara RI Tahun 2005, No. 4. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. 1999. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 41. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Indonesia. 2013. UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan Hutan. Lembaran Negara RI Tahun 2013, No. 18. Sekretariat Negara. Jakarta.
Pemerintah Indonesia 2002. PP No. 34 tahun 2002 tentang Tata  Hutan,  Penyusunan  Rencana  Pengelolaan Hutan,  Pemanfaatan  Hutan  dan  Penggunaan Kawasan  Hutan. Lembaran  Negara  RI  Tahun 2002, No. 34. Sekretariat Negara. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Kehutanan.  2014. Keputusan  Menteri Kehutanan  No.  P.  61/Menhut-II/2014  tentang Monitoring  dan  Evaluasi  Daerah  Aliran  Sungai . Sekretariat Jenderal. Jakarta.
Pemerintah Indonesia 2021. PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  Kehutanan.  Lembaran  Negara RI  Tahun  2021,  No.  23 .  Sekretariat  Negara. Jakarta.
Permen  LHK.  2020. Permen  LHK  No  P.24/2020  tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate. Sekretariat Negara. Jakarta.
Permatasari,  R.,  Arwin  dan  D.K.  Natakusumah.  2017. Pengaruh  perubahan  penggunaan  lahan  terhadap
rezim  hidrologi  DAS  (Studi  Kasus:  DAS Komering). Jurnal Teknik Sipil , 24(1) April 2017.
DOI: 10.5614/jts.2017.24.1.11.
Petrova,  S.  2014.  Contesting  forest  neoliberalization: Recombinant geographies of illegal logging in the
Balkans. Geoforum , 55: 13–21. doi: 10.1016/j.geoforum.2014.04.008.
Purnomo, H. and G. Mendoza. 2011. A System dynamics model for evaluating collaborative forest management:  a  case  study  in  Indonesia. International Journal of Sustainable Development and  World  Ecology ,  18(2):  164-176.  doi: 10.1080/13504509.2010.549664.
Sidiq,  F.H.  2020.  Seluas  15  ribu  hektare  hutan  lindung Halimun Salak  gundul.  [Internet].  [diunduh  2020 Des 19] Tersedia pada: https://www.alinea.id/nasional/seluas-15-ribu- hektare-hutan-lindung-halimun-salak-gundul- b1ZGv9q6Q
Soofi, M., A. Ghoddousi, T. Zeppenfeld, S. Shokri, M. Sou, A. Jafari, M. Ahmadpour, A.T. Qashqaei, L. Egli, T. Ghadirian, N. Raeesi, B. Zehzad, B.H. Kiabi, I. Khorozyan,  N.  Balkenhol  and  M.  Waltert.  2018. Livestock grazing in rotected areas and its eff ects on  large  mammals  in  the  Hyrcanian  forest,  Iran. Biological  Conservation ,  217:  377-382.  doi: 10.1016/j.biocon.2017.11.020.
Supriadi, P. 2001.Deforestasi hutan menyebabkan tragedi- nias.  [Internet].  [diunduh  2021  Sep  11]  Tersedia pada: https://www.downtoearth- indonesia.org/id/story/deforestasi-hutan-
menyebabkan-tragedi-nias
Tempo.  2021.  Banjir  bandang  di  Kota  Batu,  aktivis  duga
ada  alih  fungsi  hutan  jadi  pertanian.      [Internet]. [diunduh 2021 Nopember 8] https://nasional.tempo.co/read/1525322/banjir- bandang-di-kota-batu-aktivis-duga-ada-alih- fungsi-hutan-jadi-pertanian/full&view=ok.
Tjakrawarsa, G., R.N. Adi dan A.B. Supangat. 2014. Teknik Pengukuran Hasil Sedimen . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
Wahyudien,  M.E.,  L.  Vianita,  D.O.  Subagyo  dan  N. Nurjanah.  2018.  Analisis  dampak  penggunaan lahan  terhadap  tingkat  erosi  di  daerah  aliran Sungai  Bodri  (Restorasi  Sungai:  Tantangan  dan solusi  pembangunan  berkelanjutan).  Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS IX 2018 ISBN: 978-602-361-137-9.
Wischmeier,  W.H.  and  D.D.  Smith.  1978. Predict  ing rainfall  erosion  losses,  A  guide  to  conservat  ion planning .  USDA  Agr  icultural  Handbook  537. Washington, DC. pp, 58,
Yuferev,  V.G.,  A.A.  Zavalin,  Y.N.  Pleskachev,  A.V. Vdovenko,  S.D.  Fomin  and  E.S.  Vorontsova. 2019.  Degradation  of  landscapes  in  the  South  of the Privolzhsky Upland. J. For. Sci ., 65: 195-202.