Syntax Idea : P–ISSN: 2684-6853  E-ISSN : 2684-883X Vol. 2, No. 3 Maret 2020

## PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA)

## Sundawa Bachtiar
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Tasikmalaya Email: sundawabach@gmail.com

## Abstrak
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Indonesia  memasuki  paradigma  baru  yang  lebih terdesentralisasi  ditandai  dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  kemudian  direvisi  dengan  Undang- undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1999 Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.
Kata kunci : Pemerintah dan perimbangan keuangan

## Pendahuluan
Indonesia  sejak  tahun  1998  memasuki  era  reformasi  dengan  perubahan  pada segala  bidang  khususnya  reformasi  penyelenggaraan  pemerintahan  termasuk  reformasi birokrasi, yaitu pemerintah dituntut untuk lebih transparan, akuntabel dan menciptakan ketatapemerintahan  yang  baik.  Perubahan  paradigma  penyelenggaraan  pemerintahan, seiring  dengan  harapan  dan  tuntutan  masyarakat  daerah  dapat  melaksanakan  otonomi seluas-luasnya  namun  tetap  dalam  konteks  bertanggung  jawab  dan  pemerintah  daerah memiliki  kewenangan  membuat  kebijakan  daerah  untuk  memberi  pelayanan, peningkatan  peran  serta  prakarsa  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada peningkatan  kesejahteraan  rakyat,  “tujuan  otonomi  adalah  untuk  meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat”(Suwaryo, 2012).
Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, juga melahirkan kewenangan daerah  untuk  mengelola  keuangan  daerah  sendiri  yang  implementasinya  diatur  dalam Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Sehingga  otonomi  daerah  telah  ikut mempengaruhi  perubahan  paradigma  pengelolaan  keuangan  daerah,  yaitu  pemerintah daerah  mendapat  keleluasaan  mengelola  dan  menggali  potensi  daerah  sekaligus diharuskan  mengelola  dana  publik  dengan  tujuan  melayani  masyarakat  yang  bermuara kepada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  sehingga  tidak  terlalu  tergantung  pada pemerintahan pusat.
Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dana publik secara baik dan juga patuh  terhadap  semua  aturan  serta  mampu  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  daerah  secara  tepat  waktu  dan  akuntabel.  Transparansi penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan dengan sistem pengelolaan keuangan
daerah yang akuntabel, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan (Siti Farida, 2015).
Berikut  ini  beberapa  laporan  media  massa  yang  menunjukkan  dugaan  masih rendahnya pengelolaan keuangan daerah di beberapa daerah, kenyataan tersebut secara gamblang bisa kita ketahui dari makin sedikitnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)  yang  mendapatkan  opini  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP)  dari  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  tahun  ini  jumlahnya  hanya  8  (delapan)  daerah  dari  164 LKPD yang dilaporkan, padahal pada 2004 lalu jumlah laporan keuangan daerah yang mendapatkan  opini  terbaik  berjumlah  21  buah,  pada  2005  turun  menjadi  17  daerah, bahkan  sejak  2006  merosot  tajam  menjadi  kurang  dari  10  daerah.  Semua  itu menunjukkan  dengan  sangat  terang  benderang,  betapa  rendahnya  kompetensi  daerah dalam  mengelola  keuangan  negara,  padahal    jumlah  dana  yang  digulirkan  ke  daerah terus meningkat. Dalam lima tahun terakhir, transfer dana APBN ke daerah meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp 150,5 triliun pada 2005 menjadi Rp 309,8 triliun pada RAPBN 2010.
Ada  kontradiksi  antara  peningkatan  jumlah  aliran  dana  ke  daerah  dan akuntabilitas  penggunaan  keuangan  daerah  yang  dinilai  terus  merosot.  APBN perubahan 2009 menetapkan, jumlah dana APBN Rp 1.005,7 triliun dan ada sekitar 60 persen  diserahkan  ke  daerah.  Di  sisi  lain,  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang mendapat  opini  dengan  penilaian  tidak  wajar  meningkat  tajam  dari  10  daerah  (2004) menjadi  59  daerah  (2007).  Menteri  Keuangan  beberapa  waktu  lalu  dengan  merujuk laporan BPK mengemukakan semakin merosotnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  Penjelasan  menteri  dan  laporan  itu  menyatakan,  pertama,  ada  21  daerah  yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian tahun 2004 dan merosot menjadi hanya 8 (delapan) daerah tahun 2008. Kedua, ada 249 daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian  tahun  2004  merosot  menjadi  137  daerah  (2008).  Ketiga,  ada  7  (tujuh) daerah tahun 2004 yang diberikan opini tidak memberikan pendapat menjadi 120 daerah (2008).  Uraian  tersebut  menjelaskan  beberapa  hal.  Pertama,  ada  kecenderungan  kian merosotnya  kemampuan  daerah  dalam  mengelola  keuangan.  Kedua,  ada  157  daerah yang  pengelolaan  keuangannya  dinilai  membahayakan  dan  249  daerah  potensial membahayakan  karena  dapat  merugikan  keuangan  negara.  Ketiga,  ketidakmampuan mengelola  keuangan  membuka  peluang  terjadinya  penyalahgunaan  kewenangan  yang dapat  dikualifikasi  sebagai  korupsi.  Keempat,  potensi  kerugian  negara  cenderung meningkat sesuai dengan kian memburuknya kualitas pengelolaan keuangan negara.
Terlambatnya  pengesahan  anggaran  sering  kali  menghambat  penyelesaian rencana  kerja  pada  akhir  tahun  anggaran  karena  sebuah  rencana  kerja  membutuhkan perencanaan  yang  matang  dan  mobilisasi  sumber  daya.  Pada  akhirnya,  walaupun penganggaran  yang  berbasiskan  kas  lebih  sederhana,  seringkali  ini  berarti  pengguna anggaran  harus  menunggu  sampai  uang  kas  tersedia  untuk  dapat  melaksanakan pekerjaan  mereka.  Dana  perimbangan  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat  seringkali terlambat  pencairannya,  akibatnya  pekerjaan  menjadi  tertunda  dan  terpaksa  dilakukan pemadatan kegiatan menjadi hanya beberapa bulan di akhir tahun. Bukti dari terjadinya
jeda pendanaan ini tercermin dari adanya surplus kas yang dimiliki pemerintah daerah pada akhir tahun.
Selain  itu  sejumlah  pelanggaran  juga  mencuat  dalam  pemeriksaan  oleh  BPK terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah.  Bahkan  dibeberapa  daerah  telah  terindikasi adanya  praktik  korupsi  dengan  berbagai  modus.  Dari  hasil  pemeriksaan  BPK  bisa disimpulkan bahwa banyak daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya masih buruk karena  tidak  mematuhi  aturan  dan  standar  pelaporan  keuangan.  Masih  banyak  kasus pengeluaran  uang  yang  belum  ada  anggarannya  dalam  APBD  dan  proses  pengadaan barang  atau  tender.  Hingga  saat  ini  betapa  sulitnya  pemerintah  daerah  menyusun anggaran  dengan  baik,  padahal  perkembangan  teknologi telematika telah  menyajikan solusi yang berhubungan dengan hal itu (Nuryanto, 2007).
Dari  fenomena  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah seperti  yang  dikemukakan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  beragamnya  tantangan yang  dihadapi  pemerintah  daerah  selaku  organisasi  pelaksana  kebijakan  dalam reformasi  anggaran  dan  keuangan berdasarkan  peraturan  perundangan yang  berlaku. Selain  berupa peraturan  yang saling bertentangan yang  dikeluarkan oleh  departemen di  tingkat  nasional,  kesulitan  muncul  dalam  keseluruhan  siklus  keuangan  pemerintah daerah, karena adanya ketidakjelasan dalam menginterpretasikan p rogram. Mulai dari  pengesahan  anggaran  sampai  ke  penyusunan  laporan  keuangan,  yang disebabkan  oleh  kompleksitas  peraturan,  kurangnya  sumber  daya  manusia, buruknya  koordinasi  dan  tidak  memadainya  teknologi  yang  digunakan,  sehingga pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  daerah  masih  carut  marut.  Berdasarkan  hasil pemeriksaan  laporan  keuangan  daerah  semester  II-2008,  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) menyimpulkan, transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah masih rendah.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  menemukan  166  temuan  senilai  Rp2,619 triliun  pada  laporan  keuangan  7  (tujuh)  pemerintah  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa Barat tahun anggaran 2008. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jabar Gunawan Sidaruk, mengatakan  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  (LK)  7  (tujuh) pemerintah  kabupaten/kota  di  Jabar,  BPK  menyatakan  pendapat  wajar  dengan pengecualian  (WDP)  untuk  6  (enam)  kabupaten/kota  yaitu  Kota  Bandung,  Kota Tasikmalaya,  Kota  Bekasi,  Kabupaten  Cirebon,  Indramayu,  Subang  dan  1  (satu) pendapat disclaimer (tidak memberikan pendapat) untuk Kabupaten Bandung Barat.
Dengan  banyaknya  kasus  dan  pelanggaran-pelanggaran  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  yang  terjadi  di  banyak  daerah  menunjukkan  bahwa  setiap  daerah belum mampu  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan  efektif  dan efisien. Berbagai  upaya  telah  diusahakan  setiap  daerah  untuk  memperlancar  kegiatan pengelolaan  keuangan  daerah,  namun  masih  banyak  kendala-kendala  yang  perlu  terus menerus  diatasi,  agar  pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  dilaksanakan  dengan  efektif dan  efisien.  Karena  menurut  pengamatan,  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah dirasakan  oleh  masyarakat  masih  banyak  memiliki  kelemahan  yang  diduga  dapat menciptakan  berbagai  peluang  penyimpangan  seperti  adanya  praktik  korupsi  dengan berbagai modus.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  studi  kasus,  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh (Mulyana,  2002)  yaitu      “Studi      kasus      merupakan      uraian      dan      penjelasan komprehensif  mengenai  berbagai  aspek  seorang  individu,  suatu  kelompok,  suatu organisasi    (komunitas),    suatu    program    atau    suatu    situasi    sosial”.  Teknik pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  yaitu  dengan  wawancara,  studi  literatur  dan observasi lapangan.

## Hasil dan Pembahasan
Kota  Tasikmalaya  sebagai  salah  satu  daerah  otonom  juga  telah  melaksanakan kegiatan  pengelolaan  keuangan  daerah,  namun  dalam  pelaksanaannya  ditemukan berbagai  permasalahan,  berdasarkan  pengamatan  peneliti  di  lapangan  dari  segi perencanaan  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  melakukan  penyusunan  APBD  memiliki mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Partisipatif  /MP3  atau  Musrenbang  tetapi  pada  pelaksaannya  belum optimal  karena  kegiatan  yang  diakomodir  dari  MP3  tersebut  hanya  memprioritaskan kegiatan  yang  bersifat  fisik  sedangkan  yang  non  fisik    sangat  kecil  yang  diakomodir. Selain  itu,  apa  yang  diusulkan  tidak  selalu  padu  padan  dengan grand  design ataupun visi misi Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menjadi prioritas utama. Di sisi lain terjadi pengalokasian  anggaran  yang  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  skala  prioritas  dan kurang  mencerminkan  aspek  ekonomi,  efisiensi,  dan  efektivitas,  karena  kualitas perencanaan  anggaran  daerah  relatif  lemah.  Lemahnya  perencanaan  anggaran  juga diikuti  dengan  ketidakmampuan  Pemerintah  Daerah  untuk  meningkatkan  penerimaan daerah  secara  berkesinambungan.  Sementara  itu  pengeluaran  daerah  terus  meningkat, sehingga  hal  tersebut  meningkatkan fiscal  gap .  Keadaan  ini  pada  akhirnya  akan menimbulkan underfinancing atau overfinancing yang  pada  gilirannya  akan mempengaruhi  tingkat  ekonomi,  efisiensi  dan  efektivitas  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah.
Selanjutnya  permasalahan  yang  terjadi  dalam  kegiatan  perencanaan  APBD setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan anggaran sebesar-besarnya, namun kurang  memperhatikan  kemampuan  anggaran  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  serta kurang memperhatikan keluaran/output, keuntungan/ outcome dan dampak / benefit dari kegiatan  yang  diusulkan.  Dan  dapat  terlihat  dalam  struktur  APBD  Kota  Tasikmalaya tahun anggaran 2009-2010 yang memiliki PAD sekitar kurang lebih 90 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai yang mencapai 56 miliar.
Beberapa  permasalahan  juga  terjadi  dalam  kegiatan  pelaksanaan,  banyak kegiatan  yang  direalisasikan  dengan  tidak  memperhatikan  anggaran  kas  dalam  artian pencairan  anggaran  lebih  banyak  direalisasikan  di  akhir  tahun  anggaran.  Pejabat Pengelola  Keuangan  Daerah  (PPKD)  pada  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya  dijabat  oleh Kepala  Bagian  Keuangan  Setda  (Eselon  III  a),  walaupun  tidak  bertentangan  dengan peraturan  namun  dalam  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  PPKD  membawahi  para Pengguna  Anggaran  (PA)  yaitu    pimpinan  OPD  yang    di  dalamnya  termasuk  Kepala
Dinas dan  Kepala Bappeda  yang jabatan eselonnya lebih tinggi (Eselon II b). Sehingga PPKD  akan  sulit  secara  tegas  dan  objektif  dalam  mengkoordinasikan  PA  di  dalam pengelolaan  keuangan  daerah.  Dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  kegiatan  pelaksanaan APBD  terdapat  kesenjangan  antara  harapan  (das  Sein)  dengan  kenyataan  (das  Sollen). Harapannya seluruh kegiatan yang direncanakan seharusnya dapat dilaksanakan dengan efisien  dan  efektif,  namun  kenyataan  yang  terjadi  masih  tidak  sesuai  dengan  yang diharapkan.
Dari  sisi  kegiatan  penatausahaan,  yaitu  berkaitan  dengan  keterbatasan kemampuan  SDM,  dimana  tingkat  pemahaman  pegawai  yang  terlibat  dalam pengelolaan  keuangan  belum  memadai  dikarenakan  peraturan  perundang-undangan mengenai  keuangan  daerah  yang  selalu  berubah  dan  ketidakseuaian  latar  belakang pendidikan  dengan  jabatan  yang  diembannya  dalam  sistem  pengelolaan  keuangan daerah. Selain itu, sering terjadi rotasi atau mutasi pegawai, dimana pegawai yang sudah paham  dan  menguasai  permasalahan  pengelolaan  keuangan  di  suatu  instansi dipindahkan dan diganti dengan pegawai yang baru yang harus menyesuaikan diri lagi. Keterbatasan  kemampuan  SDM  ini  sangat  terlihat  pada  kantor  kelurahan  yang pemahaman  dalam  pengelolaan  keuangan  sangat  terbatas  penyebabnya  selain  latar belakang  pendidikan  yang  kurang  memadai  juga  aparatur  Kelurahan  belum  memiliki pengalaman yang cukup dimana Kantor Kelurahan baru dipercaya mengelola anggaran sendiri pada Tahun Anggaran 2008 dan Pengguna Anggarannya masih oleh Kecamatan (belum menjadi  Kuasa  Pengguna  Anggaran).  Dan  dalam  sistem  pengelolaan  keuangan daerah  pegawai  diharuskan  memenuhi  standar  tertentu,  diantaranya  adalah  Pejabat Pengadaan  Barang/Jasa  harus  memiliki  sertifikasi  ahli    pengadaan  barang/jasa pemerintah. Pada lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya pegawai yang bersertifikasi tersebut  hanya  berjumlah  22  orang  pada  tahun  2009  dan  14  orang  pada  tahun  2010. Adanya  keterbatasan  kemampuan  pegawai  atau  tidak  memenuhi  standar  yang melakukan  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kota  Tasikmalaya  tersebut  menyebabkan belum dilakukannya penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan aturan atau standar pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Dalam  penyusunan  laporan  keuangan  baik  Laporan  Capaian  Kinerja  dan Ikhtisar  Realisasi  Kinerja  SKPD;  Laporan  Semesteran;  dan  Laporan  Keuangan  Akhir Tahun  terlambat  diselesaikan.  Begitu  pula  Laporan  Realisasi  Anggaran,  Neraca, Laporan Arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan yang terlambat diselesaikan oleh Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah.  Keterlambatan  penyampaian  GU  nihil  dari  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  kepada  Bagian  Keuangan  sering  tidak  sesuai  dengan  jadual yang  ditentukan,  hal  ini  menyebabkan  keterlambatan  Pemerintah  Kota  Tasikmalaya menyampaikan  laporan  keuangannya.  Kurangnya  pemanfaatan  Teknologi  Informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dimana dari mulai perencanaan berupa pelaksanaan asistensi RKA – DPA dilakukan secara manual tidak menggunakan komputerisasi yang terintegral.
Pengelolaan  keuangan  daerah  harus  transparansi  yang  mulai  dari  proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, Akuntabilitas dalam
pertanggungjawaban  publik  juga  diperlukan,  dalam  artii   bahwa  proses  penganggaran mulai  dari  perencanaan,  penyusunan,  dan  pelaksanaan  harus  benar-benar  dapat dilaporkan  dan  dipertanggungjawabkan  kepada  DPRD  dan   masyarakat.  Kemudian, Value  for  money  yang  berarti  diterapkannya  tiga  prinsip  dalam  proses  penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
Masing-masing  prinsip  pengukuran  pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut didefinisikan  sebagai  berikut; economy merupakan  perolehan  sumber  daya  pada kuantitas yang dibutuhkan dengan harga yang lebih murah; efficiency merupakan output yang  maksimun  dengan  sejumlah  input  tertentu  atau  input  yang  minimal  untuk mendapatkan  output  yang  dibutuhkan.  efisiensi  merupakan  perbandingan  output  dan input  berhubungan  dengan  tercapainya  output  maksimum  dengan  sejumlah  input (Susantun, 2000); sedangkan effectiveness merupakan tugas yang telah tercapai.
Dengan  adanya  penerapan  prinsip-prinsip  tersebut,  maka  akan  menghasilkan pengelolaan  keuangan  daerah  (yang  tertuang  dalam  APBD)   yang  benar-benar mencerminkan   kepentingan   dan  pengharapan  masyarakat  daerah  setempat  secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan melahirkan  kemajuan  daerah  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Penyelenggaraan  fungsi pemerintahan  daerah  akan  terlaksana  secara  optimal  apabila  penyelenggaraan  urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah,  dengan  mengacu  kepada  Undang-Undang  yang  mengatur  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah,  dimana  besarnya disesuaikan  dan  diselaraskan  dengan  pembagian  kewenangan  antara  Pemerintah  dan Daerah.  Semua  sumber  keuangan  yang  melekat  pada  setiap  urusan  pemerintah  yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.
Daerah  diberikan  hak  untuk  mendapatkan  sumber  keuangan  yang  antara  lain berupa:  kepastian  tersedianya  pendanaan  dari  Pemerintah  sesuai  dengan  urusan pemerintah  yang  diserahkan;  kewenangan  memungut  dan  mendayagunakan  pajak  dan retribusi  daerah  dan  hak  untuk  mendapatkan  bagi  hasil  dari  sumber-sumber  daya nasional  yang  berada  di  daerah  dan  dana  perimbangan  lainnya;  hak  untuk  mengelola kekayaan  Daerah  dan  mendapatkan  sumber-sumber  pendapatan  lain  yang  sah  serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip uang mengikuti fungsi.
Di dalam Undang-Undang yang mengatur Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah  sebagai  bagian  dari  kekuasaan  pemerintahan;  dan  kekuasaan  pengelolaan keuangan  negara  dari  presiden  sebagian  diserahkan  kepada  gubernur/bupati/walikota selaku  kepala  pemerintah  daerah  untuk  mengelola  keuangan  daerah  dan  mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu  bahwa  Kepala  daerah  (gubernur/bupati/walikota)  adalah  pemegang  kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai  bagian  dari  kekuasaan  pemerintahan  daerah.  Dalam  melaksanakan
kekuasaannya,  kepala  daerah  melimpahkan  sebagian atau  seluruh  kekuasaan  keuangan daerah  kepada  para  pejabat  perangkat  daerah.  Dengan  demikian  pengaturan pengeloslaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah  melekat  dan  menjadi  satu dengan  pengaturan  pemerintahan  daerah,  yaitu  dalam  Undang-Undang  mengenai Pemerintahan Daerah.
Anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD)  adalah  rencana  keuangan tahunan  pemerintahan  daerah  yang  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.  APBD merupakan  dasar  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  masa  1  (satu)  tahun  anggaran terhitung  mulai  1  Januari  sampai  dengan  tanggal  31  Desember.  Kepala  daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya  kepada  DPRD  untuk  memperoleh  persetujuan  bersama.  Rancangan Perda  provinsi  tentang  APBD  yang  telah  disetujui  bersama  dan  rancangan  Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan ksssssepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Rancangan Perda  kabupaten/kota  tentang  APBD  yang  telah  disetujui  bersama  dan  rancangan Peraturan  Bupati/Walikota  tentang  Penjabaran  APBD  sebelum  ditetapkan  oleh Bupati/Walikota  paling  lama  3  (tiga)  hari  disampaikan  kepada  Gubernur  untuk dievaluasi.
Semua  penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintahan  daerah  dianggarkan  dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.  Penyusunan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pengawasan  dan pertanggungjawaban  keuangan  daerah  diatur  lebih  lanjut  dengan  Perda  yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

## Kesimpulan
Kota  Tasikmalaya  adalah  salah  satu  daerah    otonom  yang  telah  melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Disisi lain terjadi pengalokasian anggaran yang tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  skala  prioritas  dan  kurang  mencerminkan  aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, karena kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah. Namun berbagai permasalahan muncul mulai dari kegiatan perencanaan  hingga pelaksanaan.

## BIBLIOGRAFI
Mulyana,  Deddy.  (2002). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Nuryanto, Hemat Dwi. (2007). Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah .
Siti Farida, Ai. (2015). Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah .
Susantun,  Indah.  (2000).  Fungsi  keuntungan  Cobb-Douglas  dalam  pendugaan  efisiensi ekonomi relatif. Economic Journal of Emerging Markets , 5 (2), 149–161.
Suwaryo,  M.  (2012). Kajian  Implikasi  Hutang  Pada  Kinerja  Perusahaan  Daerah  Air Minum (PDAM) Kabupaten Purbalingga .