## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.1-9 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.286

## EFEKTIVITAS PELAYANAN PESAK MERA OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKALAN
Novendra Vigo Ramadhani 1 , Ananta Prathama 2
1,2, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Correspondet author : vramadhani11@gmail.com Surabaya, Jawa Timur - Indonesia

## Abstract
This  research  aims  to  find  out,  analyze,  and  explain  the  effectiveness  of  the  Pesak  Mera program  organized  by  Dispendukcapil  Bangkalan.  The  focus  of  this  research  uses  aspects, including:  resources,  funds,  facilities  and  infrastructure;  the  quantity  and  quality  of  services produced; the predetermined time limit; and the service procedures that must be taken. This research  uses  a  descriptive  qualitative  approach  with  data  collection  techniques  using interviews, documentation, and field observations. The results show that the effectiveness of the  Pesak  Mera  program  organized  by  Dispendukcapil  Bangkalan  has  been  running effectively in accordance with the program's objectives. Resources, facilities, and funds have been well fulfilled, although there are still obstacles in facilities and infrastructure when there is a  power  outage,  but  such  incidents  are  very  rare.  The  quantity  and  quality  of  services produced have increased, including the number of population and civil registration services. The predetermined time limit has been successfully met, which is directly proportional to the upward trend in the number of services. The service procedures that must be taken have not changed much, except for the addition of door-to-door and pick-up services.

## Keywords:  administrastion  service;  dispendukcapil  Bangkalan;  one  day  service;  program pesak mera

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencari  tahu,  menganalisis  dan  menjelaskan  Efektivitas Program Pesak Mera yang diselenggarakan oleh Dispendukcapil Bangkalan. Fokus penelitian ini menggunakan aspek aspek, meliputi: sumber daya, dana, sarana dan prasarana; jumlah dan  mutu  pelayanan  yang  dihasilkan;  batas  waktu  yang  telah  ditentukan;  dan  tata  cara pelayanan yang harus ditempuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,  dokumentasi dan  observasi lapangan.  Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa  Efektivitas  Program  Pesak  Mera  yang diselenggarakan  oleh  Dispendukcapil  Bangkalan  sudah  berjalan  dengan  efektiv  sesuai dengan  tujuan  program.  Sumber  daya,  sarana  prasarana  dan  dana  sudah  terpenuhi dengan baik meskipun pada sarana prasarana masih mengalam kendala ketika terjadinya listrik mati akan tetapi kejadian tersebut sangat jarang terjadi. Jumlah dan mutu pelayanan yang dihasilkan mengalami peningkatan jumlah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.  Batas  waktu  yang  telah  ditentukan  berhasil  dipenuhi  dengan  baik  yang  berbanding lurus dengan tren kenaikan jumlah layanan. Tata cara pelayanan yang harus ditempuh tidak banyak mengalami perubahan hanya saja penambahan layanan door to door dan jemput bola.
Kata  Kunci:  dispendukcapil  Bangkalan;  pelayanan  administrasi;  one  day  service;  program pesak mera
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.1-9                                     Novendra Vigo Ramadhani.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.286 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Hadirnya  negara  untuk  melaksanakan  pelayanan  publik  merupakan  kewajiban mutlak  kepada  masyarakat  yang  termaktub  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  Negara Republik  Indonesia  yang  mengamanatkan  negara  untuk  melayani  setiap  warga  negara dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan dasar. Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 25  Tahun  2009,  Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  bagi setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa  dan/atau  pelayanan  administratif yang disediakan oleh pemerintah. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pelayanan  Publik  menyebutkan  bahwa  pelayanan  publik  merupakan  kegiatan  atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan      perundang-undangan      bagi      setiap      warga      negara      dan  penduduk  atas barang,  jasa  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik.
Rukayat  dalam  (Lauma,  Pangemanan,  &  Sampe,  2019)  mengatakan  pergeseran paradigma  dari  paradigma  dilayani  menjadi  paradigma  melayani,  pelayan  masyarakat, memberikan  pelayanan  prima,  responsif,  transparan,  akuntabel,  dan  komunikatif menjadikan  topik  pembahasan  pelayanan  publik  menjadi  intens,  hal  ini  berkaitan  karena salah  satu  faktor  yang  menentukan  tingkat  keberhasilan  implementasi  otonomi  daerah adalah  keberhasilan  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Hardiansyah  (2018)  menyatakan bahwa,  apabila  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  baik  atau berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil.
Upaya  memenuhi  hak  dan  kebutuhan  dasar  masyarakat,  pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik di daerah-daerah diatur melalui Undang-undang No. 22  Tahun  1999  yang  direvisi  dengan  Undang-undang  No.  34  Tahun  2004  yang  direvisi  lagi pada  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang menyesuaikan  dengan  perkembangan  keadaan  ketatanegaraan  dan  urgensi penyelenggaraan  pemerintah  di  pemerintahan  daerah.  Sehingga  melalui  undang-undang tersebut  pemerintah  daerah  dapat  melakukan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat  di daerahnya dan pemerintah daerah dapat lebih responsif dan lebih mengetahui kondisi dan situasi yang ada pada daerahnya, sehingga penyelesaian masalah birokrasi di daerah lebih berpartisipasi, akuntabel, responsif serta proses kebijakan dan alokasi anggaran sepenuhnya ada di tangan pemerintah daerah (Enitasari & Hertati, 2019).
Pelayanan  publik  yang  berkualitas  dan  bersifat  profesional  haruslah  mengandung asas-asas  penyelenggaraan  pelayanan  pemerintah  dan  perizinan  menurut  Ratminto  dan Atik  Septi  dalam  (Rahmadana  et  al.,  2020)  yaitu  :  empati  dengan  costumer,  pembatasan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.1-9 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.286
prosedur,  kejelasan  tata  cara  pelayanan,  menyederhanakan  persyaratan  pelayanan, kejelasan  wewenang,  transparansi  biaya,  kepastian  jadwal,  menyederhanakan  formulir, memaksimalkan  masa  berlaku  izin,  kejelasan  hak  dan  kewajiban  penyelenggaraan  dan costumer,  dan  efektivitas  penanganan  keluhan.  Meningkatkan  pelayanan  publik  atau mereformasi  pelayanan  publik  menjadi  titik  strategis  karena  pelayanan  publik  merupakan entry point dan penggerak utama dalam mewujudkan good governance (Dwiyanto, 2021). Meningkatnya  kualitas  pelayanan  publik  dapat  mengembalikan  kepercayaan  masyarakat. Apabila  pelayanan  masih  membawa  patologi  birokrasi  dan  anggapan dipersulit  saja  bisa, kenapa  harus  dipermudah maka  secara  substansial  masyarakat  meninggalkan kepercayaannya  kepada  pemerintah  dan  mencari  alternatif  pelayanan  yang  didapatkan dari non-pemerintah (Wijaya dkk., 2022.).
Menurut Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur Tahun 2022 substansi  laporan  Administrasi  Kependudukan  masih  menempati  10  besar  dari  substansi laporan  yang  dihimpun  oleh  Ombudsman  RI  Perwakilan  Jawa  Timur.  Hal  ini  penting  untuk diselesaikan karena posisi administrasi kependudukan sendiri merupakan bentuk pengakuan negara  secara  hukum  pada  tiap  individu.  Tujuan  diadakannya  administrasi  kependudukan untuk  menyediakan  data  dan  informasi  kependudukan  yang  meliputi  pendaftaran penduduk dan  pencatatan  sipil secara  lengkap,  aktual,  dan  dan mudah  diakses.  Untuk itu pemerintah  masih  harus  berinovasi  untuk  meningkatkan  pelayanan.  Inovasi  dan  perbaikan yang berkelanjutan merupakan hal penting bagi transformasi sektor publik (Ulum, 2018).
Pelayanan  administrasi  kependudukan  sangat  penting  karena  data  dan  informasi kependudukan  merupakan  dasar  dalam  perencanaan  dan  pengelolaan  pembangunan negara. Dengan ketepatan dan ketersediaan data kependudukan yang utuh dan lengkap dalam  membuat  kebijakan  yang  mendukung  pembangunan  negara  (Purba  dkk.,  2019). Pelayanan ini juga untuk menjamin hak-hak warga negara dalam perolehan dokumen dan perumusan kebijakan yang tepat sasaran sebagaimana yang diungkapkan oleh Forntanella dan  Rossietta  dalam  (Nurmandi,  Lutfi,  &  Qodir,  2021).  Berdasarkan  Laporan  Profil Perkembangan  Kependudukan  Kabupaten  Tahun  2022  yang  dibuat  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bangkalan  terdapat  180,756  penduduk yang tidak memiliki KTP Elektronik dari total penduduk wajib KTP Elektronik sebanyak 797.081 penduduk. Dengan selisih 180.765 menjadikan bangkalan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang belum mencapai target perekeman.
Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan  menghadirkan  program  PESAK  MERA  (Pelayanan  Saare  Mare)  yang  terdiri  dari layanan One  Day  One  Service ,  Jemput  Bola  atau Door  to  Door (Rumah  ke  Rumah)  yang diberlakukan  mulai  awal  tahun  2022.  Melalui  program  PESAK  MERA,  Dinas  Kependudukan
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.1-9                                     Novendra Vigo Ramadhani.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.286 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dan Pencatatan Sipil Bangkalan menerima penghargaan “ Public Service of The Year Jawa Ti mur  2022”. Dikeluarkannya  Program  PESAK  MERA  karena  pada  banyak  masyarakat  yang tidak  paham  dengan  alur  dan  mengeluhkan  pelayanan  administrasi  kependudukan  yang lama. Ini juga untuk menjawab permasalahan masih banyaknya penduduk Bangkalan yang belum  memiliki  KTP  Elektronik  yang  didominasi  oleh  penduduk  yang  menginjak  17  tahun, penduduk  lanjut  usia,  dan  penduduk  yang  sudah  lama  merantau  dan  tidak  memiliki  KTP Elektronik.  Namun  pelayanan  PESAK  MERA  masih  belum  sesuai  dengan  yang  diharapkan oleh  masyarakat.  Keluhan  masyarakat  kepada  Dispendukcapil  Bangkalan  disampaikan melalui review dalam  aplikasi Google  Maps  y ang  mengeluh  tentang  pelayanan  seperti ketidaksesuaian  waktu  layanan,  jangka  waktu  yang  ditetapkan  melebihi  yang  sudah ditentukan,  tidak  adanya  petugas,  tidak  dilayaninya  penduduk  yang  datang.  Sehingga peneliti  tertarik  untuk  meneliti  efektivitas  program  PESAK  MERA  dengan  dilihat  dari kemampuan  sumber  daya  dalam  memberikan  pelayanan,  sarana  dan  prasarana  yang mendukung  kegiatan  pelayanan,  jaminan  ketepatan  waktu  dari  awal  hingga  selesai pelayanan,  yang  sudah  ditentukan  yang  bertujuan  untuk  menghadirkan  pelayanan  yang pro-aktif, cepat dan tanggap terhadap masyarakat Bangkalan.

## METODE
Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang  meneliti  secara  menyeluruh  terhadap  objek  penelitiannya.  Penelitian  kualitatif bermanfaat  untuk  kegiatan  penelitian  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  masyarakat, sejarah, tingkah laku manusia, fungsionalisasi  organisasi, aktivitas  sosial, dan ekonomi  (Jaya, 2020,  p.  6).  .  Dengan  menggunakan  teori-teori,  paradigma dan  fakta  sosial  (Jaya,  2020,  p. 111)  data  dalam  penelitian  kualitatif  dianalisis  yang  diperoleh  di  lapangan  untuk menghasilkan  penemuan  atas  suatu  data  atau  informasi  yang  tidak  dapat  diolah  dengan prosedur  statistik.  .  Penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif  di  mana  data  yang  dianalisis  tidak bersifat  statistik  namun  bersifat  uraian  yang  berasal  dari  gejala-gejala  yang  diamati  dan tidak selalu berbentuk angka ataupun koefisien antar variabel.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  memilih  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan tujuan  untuk  mengetahui  dan  memahami  temuan  di  lapangan  dari  program  PESAK  MERA yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Bangkalan.  Sehingga penelitian  ini  tidak  hanya  didasarkan  pada  variabel  saja,  akan  tetapi  mempertimbangkan secara  keseluruhan  situasi  sosial  yang  mencakup  aspek  tempat,  sumber  informasi,  dan aktivitas  yang  berinteraksi  secara  sinergis.  Teknik  purposive  sampling  merupakan  teknik memilih  informan  dengan  pertimbangan  khusus  (Sugiyono,  2019).  Adapun  informan  yang dapat mendukung penelitian ini yaitu Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.1-9 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.286
bidang  pelayanan  pendaftaran  penduduk,  bidang  pelayanan  pencatatan  sipil,  dan masyarakat yang memanfaatkan program PESAK MERA.
Teknik pengumpulan  data menggunakan  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis data  dilakukan  melalui  beberapa  langkah  yang  terdiri  dari data  collection,  data  display, data  condensation  dan  conclusions  drawing/verifying .  Langkah  tersebut  digunakan berdasarkan  jenis  penelitian  dan  cara  memperoleh  data,  dengan  begitu  akan mengungkap  suatu  kebenaran  dari  temuan  penelitian  di  lapangan  melalui  berbagai sumber, cara, dan waktu pelaksanaan penelitian. Selain juga menggunakan teknik member check .  Teknik member  check ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  data  yang diperoleh dan disajikan oleh peneliti sesuai dengan apa yang diberikan oleh penyedia data. Dengan  melakukan  teknik  ini,  diharapkan  dapat  meminimalisir  adanya bias atau ketidakakuratan dalam data yang diperoleh dan disajikan dalam penelitian.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada  proses  seleksi,  fokus  studi, penyederhanaan,  ringkasan  dan  transformasi  data  dengan  tujuan  untuk mengetahui  dan memahami  temuan  di  lapangan  dari  program  PESAK  MERA  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan(Muhammad Elwan et al., 2022) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Dwiyanto  (2006:56)  yang  dikutip  dari  La  Ode  Muhammad  Elwan.  (2019)  bahwa pemberian  pelayanan  publik  oleh  aparatur  pemerintah  kepada  masyarakat  (publik) merupakan  perwujudan  dan  fungsi  aparatur  negara  sebagai  pelayan  masyarakat  (abdi), disamping  sebagai  abdi  negara.  Dalam  konteks  ini  masyarakatlah  sebagai  aktor  utama (pelaku)  pembangunan,  sedangkan  pemerintah  berkewajiban  untuk  mengarahkan, membimbing  serta  menciptakan  suasana  yang  menunjang  kegiatan-kegiatan  dari masyarakat  tersebut.  Pada  kondisi  ini  aparatur  negara  dituntut  untuk  lebih  mampu memperbaiki  kinerjanya  (pelayanan  prima)  dan  diharapkan  lebih  mampu  merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi  pendorong  percepatan  terwujudnya  masyarakat  yang  mandiri  dan  sejahtera. Pelayanan  yang  telah  menunjuk  kepada  aturan  formal  dianggap  telah  memenuhi  sendi- sendi  pelayanan  yang  baik  dan  aparat  pelayanan  dianggap  telah  konsisten  dalam menerapkan aturan hukum pelayanan. (Muhammad Elwan, 2019)
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.1-9                                     Novendra Vigo Ramadhani.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.286 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Tujuan  diadakannya  Pesak  Mera  adalah  untuk  menciptakan  tertib  administrasi kependudukan  dan  meningkatkan  kesadaran  pentingnya  identitas  kependudukan  bagi setiap  masyarakat  di  Bangkalan.  Selain  itu  tujuan  diadakannya  Pesak  Mera  adalah melaksanakan  pelayanan  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  dalam  waktu  sehari (one day  service) dan  juga  menjangkau  masyarakat  hingga  individu  yang  sulit  dijangkau  akibat kondisi yang tidak mendukung.
Hasil  penelitian  tentang  efektivitas  Program  Pesak  Mera  Kabupaten  Bangkalan  dilakukan dengan  menggunakan  teori  Sondang  P.  Siagian  (2019)  yang  mencakup  Sumber  daya, Sarana  dan  Prasarana,  Dana;  Jumlah  dan  mutu  pelayanan  yang  dihasilkan  ;  Batas  waktu yang  telah  ditentukan;  danTata  cara  pelayanan  yang  harus  ditempuh.  Berikut  uraian  tiap- tiap aspek:

## Sumber daya, Sarana Prasarana dan Dana
Sumber  Daya  Manusia  yang  ada  sudah  ditetapkan  dan  dibatasi  untuk  pelayanan  pesak mera,  dengan  menempatkan  5  petugas  di  Loket  Integritas  untuk  memastikan  setiap masyarakat yang datang dilayani secara maksimal untuk itu perlu ditempatkannya petugas yang  terampil  dan  handal  untuk  memastikan  pelayanan  tidak  terhambat,  dan  tim  jemput bola jumlahnya disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan jumlah pemohon. SDM dalam memberikan  pelayanan  juga  dibatasi  dan  dituntut  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku karenanya  SOP  membuat  kinerja  pelayanan  menjadi  efektif  dan  efisien.  Kualitas  Sumber daya  manusia  yang  baik  ditujukan  kepada  peningkatan  kontribusi  yang  dapat  diberikan para pekerja ke organisasi dengan tercapainya tujuan organisasi (Sondang P. Siagian, 2019). Berdasarkan  wawancara  dan  observasi  di  lapangan,  para  petugas  operator  bisa melaksanakan  pelayanan  dengan  baik  dan  benar  sesuai  SOP  dan  tetap  mematuhi  kode etik dengan begitu kualitas SDM sudah mampu memenuhi tujuan Pesak Mera.
Sarana  dan  prasarana  merupakan  fasilitas  penunjuang  kinerja  dan  meningkatkan kenyamanan masyarakat (Rahmadana dkk., 2020). Sarana dan prasarana pada Pesak Mera menurut  Bapak  Agus  Suharyono  sudah  lengkap,  mulai  dari  fasilitas  penunjang  layanan hingga sarana dan prasaran untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
Dana  yang  digunakan  pada  Program  Pesak  berasal  dari  anggaran  tahunan  yang dianggarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bangkalan. Anggaran  dana  tersebut  mencakup  untuk  perjalanan  dinas,  membeli  bahan  bakar kendaraan  dinas  dan  anggaran  sarana  dan  prasarana  dengan  besaran  normatif tergantung pada yang disediakan oleh Kepala Daerah.

## Jumlah dan Mutu Pelayanan yang Dihasilkan
Peningkatakan  pemohon  dapat  diartikan  bahwa  indikator  jumlah  dan  mutu  pelayanan yang  dihasilkan  mengalami  peningkatan.  Pelayanan  yang  dilakukan  oleh  Dinas

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.1-9 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.286
Kependudukan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bangkalan  melalui  Program  Pesak  Mera memberikan dampak positif, dapat dilihat dari gambar 1.
Gambar  1. Grafik  Perbedaan  Jumlah  Layanan  Sebelum  dan  Sesudah  Pesak  Mera dilaksanakan

## Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan (2023)

## Batas Waktu yang Telah Ditentukan
Manajemen  waktu  diperlukan  oleh  organisasi  agar  mencapai  tujuan  dengan  efektif,  mulai dari  perencanaan  waktu  yang  sesuai  dan  tepat,  pengorganisasian  waktu  untuk mengalokasikan  sumber  daya  dan  melakukan  kegiatan  di  waktu  yang  tepat,  serta mengkoordinasikan  waktu  untuk  menyelaraskan  kegiatan  (Saputra  &  Widiyarta,  2021). Adanya  tren  kenaikan  jumlah  laya nan  menandai  indikator  “bat as  waktu  yang  telah ditentukan” yaitu sehari pasti jadi telah dilaksanakan secara baik, sehingga ketika pelayanan berjalan  dengan  baik,  pemerintah  mendapatkan  kepercayaan  masyarakat.  Akan  tetapi, masih  ada  masyarakat  yang  kurang  mengetahui  persyaratan-persyaratan  yang diperlukan dalam  mengurus  suatu  dokumen  kependudukan  sehingga  pelayanan  sehari  jadi  pun terkadang  tidak  tepat  waktu  padahal  pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Bangkalan sudah berupaya untuk mensosialisasikan hal tersebut.

## Tata Cara Pelayanan yang Harus Ditempuh
Tata Cara atau alur pelayanan pada Pesak Mera terdapat dua jenis, yang berada di Kantor Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Bangkalan  dan  pelayanan  jemput bola.  Pada  pelayanan  di  kantor  Dispendukcapil  Kabupaten  Bangkalan  tidak  banyak mengalami  perubahan  di  mana  pemohon  ambil  loket  antrian  dan  menunggu  nomornya dipanggil kemudian yang membedakan adanya loket integritas yang mana satu loket untuk semua  layanan  pencatatan  sipil  dan  kependudukan,  berbeda  sebelumnya,  di  mana pemohon masih harus berpindah-pindah loket untuk mengurus administratif.
2022
2023
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.1-9                                     Novendra Vigo Ramadhani.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.286 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Kemudian  pada  layanan  jemput  bola  Pesak Mera,  pemohon  dari masyarakat  melaporkan dirinya  ke  Kepala  Desa,  atau  kalau  dari  SMA  sederajat  melaporkan  ke  Kepala  Sekolah, kemudian  didata berapa  banyak pemohon  dan  keperluannya,  kemudian  tim  Jemput  Bola akan mendatangi lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada pemohon individu, pihak keluarga  menghubungi  rt,  kepala  desa,  ataupun  bisa  langsung  datang  ke  kantor Dispendukcapil  Kabupaten  Bangkalan  yang  nantinya  tim  jemput  bola  akan  mendatangi lokasi dan bergerak door to door .

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  program  Pesak  Mera  yang diimplementasikan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  telah  efektif.  Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, dan Dana telah berjalan dengan baik sesuai tujuan Pesak Mera.  Meskipun  terdapat  gangguan  layanan  seperti  pemadaman  listrik yang  cukup lama. Pelayanan  Pesak  Mera  sesuai  dengan  harapan  masyarakat,  dengan  loket  integritas  dan pendekatan  layanan  jemput  bola  memenuhi  ekspektasi.  Batas  waktu  pelayanan  sesuai dengan  yang  dijanjikan,  dan  penggunaan  satu  loket  untuk  berbagai  layanan  menjadikan waktu pelayanan lebih cepat. Pelayanan jemput bola juga memudahkan masyarakat yang kesulitan akses ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik . Ugm Press.
Enitasari, R., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Aplikasi Berkas Mlaku Dewe Di Kantor Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Public Administration Journal of Research , 1 (2), 137 – 150.
Hardiyansyah, H. (2018). Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya . Gava Media.
Jaya, I. M. L. M. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata . Anak Hebat Indonesia.
Lauma, R., Pangemanan, S., & Sampe, S. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governanace Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). Jurnal Eksekutif , 3 (3).
Muhammad  Elwan,  La  Ode.  "Problem  Birokrasi  dalam  Meningkatan  Pelayanan  Publik  pada Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Muna."  Journal  Publicuho,  vol. 2, no. 2,  2019,  pp.  31-42, doi:10.35817/jpu.v2i2.7223.
Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). Implementasi Program Penanggulanggan Pravelansi Stunting Anak Balita Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe. Journal Publicuho , 5 (2), 289 – 303. https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130
Nurmandi, A., Lutfi, M., & Qodir, Z. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Model Demokrasi pada Era Otonomi Daerah . https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.1-9 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.286
Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin- angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., … Silalahi, M. (2020). Pelayanan Publik . Yayasan Kita Menulis.
Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Penelitian Administrasi Publik ,
7 (2), 194 – 211.
Sondang P. Siagian. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia (Pertama). Jakarta: Bumi Aksara.
Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&d dan Penelitian Pendidikan). Metode Penelitian Pendidikan , 67 .
Ulum, M. C. (2018). Public Service: Tinjauan Teoretis dan Isu-Isu Strategis Pelayanan Publik . Universitas Brawijaya Press.
Wijaya, A., Subagyo, A., Administrasi, I., Universitas, N., Malang, M., Ponorogo, P., … Negara, A. (n.d.). Penerapan Prinsip-Prinsip Service Excellence dalam Pelayanan Publik .
Retrieved from http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id