## PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Oleh :
Yuli Winiari Wahyuningtyas, S.H., M.H.

## Abstract
Under the regulations of Law No.31 of 2004 JO Act 45 of 2009 on Fisheries. Indonesia is an archipelago  of  Indonesia's  fishery  potentials  spread  almost  throughout  the  region  of  sea waters, such as the archipelago, the waters of the territorial sea and the exclusive economic zone of the sea periran. However, the management still many frauds committed by persons who are not responsible. In Indonesia alone, especially in the field of fisheries is still a lot of colored lawlessness done in various ways, the use of fishing gear that is not environmentally friendly,  transhipment,  and  violations  of  fishing  ground.  Weak  law  enforcement  criminal acts  in  the field  of  fisheries,  among  others  because  of  the  lack  of  adequate  legal  tools  and institutional support is good, the various problems faced among other limitations of Human Resources  who  have  an  understanding  of  cases  of  criminal  acts  in  the  field  of  fisheries. Court  fishery  authority  to  examine,  hear  and  decide  the  Crime  in  the  field  of  fisheries., Tribunal  fishery  is  intended  to  ensure  the  implementation  fish  resources  optimally  and provide  clarity  and  legal  certainty  in  law  enforcement  against  criminal  acts  in  the  field  of fisheries  and  is  expected  to  provide  recommendations  policies  to  implement  the  rules  and refine the rules of court fisheries.
Keywords : Criminal Action,  Fishery, Legislation

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  memiliki  sekaligus  dua bentuk  geografis  dari  suatu  ciri  negara, yaitu  negara  kepulauan  dan  negara daratan. Indonesia berada pada dua benua, yakni  Benua  Asia  dan  Benua  Australia serta  dua  samudera,  yakni  Samudera Atlantik  dan  Samudera  Hindia  yang sangat  luas.  Indonesia  merupakan  negara kepulauan yang besar dan penting, dengan perairan yang berada di  antara dan sekitar pulau-pulaunya.
Negara  Indonesia  sebagai  negara kepulauan  dengan  bentangan  wilayahnya yang  2/3  merupakan  wilayah  lautan,  hal ini  merupakan  kondisi  yang  sangat mendukung dan menunjang seluruh potensi  bahari  bangsa  Indonesia  dalam mengupakannya.  Suatu  negara  selain  kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun untuk  wilayah  laut  tidak  setiap  negara memilikinya, hanya negara-negara tertentulah  yang  mempunyai  wilayah  laut yaitu  negara  di  mana  wilayah  daratnya berbatasan  dengan  laut.  Laut  adakalanya merupakan  batas  suatu  negara  dengan negara  lain  dengan  titik  batas  yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral  yang  berarti  pula  merupakan batas kekuasaan suatu negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya.
Dalam perkembangan hukum Internasional, batas kekuasaan yang merupakan  batas  wilayah  suatu  negara sangat dipegang erat, pelanggaran terhadap  wilayah  suatu  negara  dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerenggangan  hubungan  dan  apabila berlarut-larut  dan  tidak  segera  diatasi dapat mengakibatkan peperangan. Dengan batas  wilayah  dituntut  hubungan  yang baik  bagi  setiap  negara  dan  perjanjian- perjanjian  yang  diciptakan  perlu  ditaati agar  tidak  merugikan  kepentingan  negara lain.
Indonesia  merupakan  kepulauan dengan  luas  kurang  lebih  5.193.250  km2 terletak  pada  posisi  silang  antara  dua benua, Asia dan Australia, dan antara dua samudera,  Hindia  dan  Pasifik.  Tepatnya terketak  antara  6 o 8’  Lintang  Utara  dan 11 o 15’  Lintang  Selatan  serta  94 o 5’  dan 141 o 05 Bujur Timur, dengan jarak 3.4443 mil dari Barat ke Timur dan 1.272 mil dari Utara ke Selatan 1
Posisi  Indonesia  yang  demikian  telah menyebabkan  Perairan  Indonesia  sejak dahulu  sampai  sekarang  ramai  dilalui pelayaran Internasional. Dan karena kekayaan  alamnya  yang  melimpah,  telah menyebabkan  Indonesia  menjadi  pusat perhatian  dan  tujuan  dari  pelayaran  itu
1 Achi  Misbach  Muchjiddin, Status  Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing ,Alumni, Bandung, 1993,  h.1
sendiri.  Isu    yang  dihadapi  di  perairan Indonesia itu sendiri yang paling menonjol adalah  masalah  pencurian  potensi  sumber daya laut atau yang dikenal dengan Illegal fishing, baik  oleh  kapal-kapal  asing maupun dari daerah lain. Sampai sekarang kebijakan mengatasi tindak pidana perikanan masih  belum  optimal  dan maksimal, fakta menunjukan masih banyak  dan  maraknya  kegiatan  tindak pidana perikanan di perairan Indonesia
Semakin disadari bahwa di wilayah perairan Indonesia banyak terkandung  kekayaan  yang  didalamnya sangat  menopang  hidup  dan  kehidupan rakyat banyak. Potensi kekayaan yang ada dapat  menimbulkan  bencana  apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan  batas  kemampuan  alam, misalnya  eksplorasi  dan  eksploitasi  laut dengan  peralatan  yang  cukup  modern. Dampak  yang  dirasakan  dari  kegiatan pengelolaan  tersebut  adalah  pengaruhnya terhadap  ekosistem/  lingkungan  laut, terutama  apabila  pengelolaannya  tanpa memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang sudah diwajibkan. Kerusakan lingkungan  laut  akibat  dari  tindakan  yang dilakukan tanpa memerhatikan
lingkungan. Di Indonesia dalam pengelolaan  laut  yang  berkaitan  dengan masalah  perikanan  berpedoman  pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009
dan peraturan pelaksanaannya telah diatur mengenai  masalah  pengelolaan  sumber daya ikan dengan prinsip pemanfaatannya ditujukan untuk  kemamkmuran rakyat.
Dalam  rangka  menjaga  kekayaan nasional  berupa  sumber  daya  perikanan tentunya memerlukan tindakan pemerintah dalam  menjaga  sumber  kekayaan  alam. Dalam  hal  ini  peran  hukum  sangatlah penting  khususnya  pidana  dan  perdata sebagai  media  yang  menjadi  kontrol  dan pencegahan  terhadap  tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan  dan  lingkungan.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2004  jo. Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 tentang  Perikanan  selanjutnya  disebut Undang-Undang  Perikanan  memberikan kejelasan  serta  kepastian  hukum  terhadap penegakan  hukum  atas  tindak  pidana  di bidang perikanan, yang mecakup penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan di sidang pengadilan.
Indonesia  yang  secara  geografis wilayahnya  sebagian  besar  merupakan perairan  terutama  setelah  disahkannya rezim  hukum  zona  ekonomi  eksklusif. Tahun  1960  tentang  Perairan  Indonesia terdiri  dari  Laut  Territorial dan  Perairan Pedalaman . Bahwa yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah seluruh perairann yang berada dibawah kedaulatan Republik  Indonesia.  Menurut  Konvensi
Hukum  Laut  1982,  terdiri  dari  Perairan Pedalaman,  Perairan  Kepulauan  dan  Laut Territorial. Kewenangan Indonesia meliputi  pula  perairan  yang  berada  di bawah  hak-hak  berdaulat  dan  jurisdiksi Indonesia, berupa Zona Tambahan, Landas  Kontinen dan Zona  Ekonomi Ekslusif. 2
Pengaturan masalah kelautan semakin  disadari  keperluannya  dalam pelayaran internasional, hal ini dimaksudkan  untuk  memberikan  kesatuan pandangan dan penafsiran dalam memanfaatkan kepentingan laut. Sebagaimana  tertuang  dalam  Undang- undang  No.  17  Tahun  1985  bahwa konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang  Hukum  Laut  ditinjau  dari  isinya dapat dirinci sebagai berikut : 3
1. Sebagian  merupakan  kodifikasi ketentuan-ketentuan  hukum  dilaut lepas  dan  hak  lintas  damai  laut internasional.
2. Sebagian merupakan pengem- bangan  hukum  laut  yang  sudah ada,  misalnya  ketentuan  mengenai lebar laut teritorial menjadi maksimum  12  mil  laut  dengan kriteria landas kontinen
3. Sebagian  merupakan  rejim-rejim hukum  baru,  seperti  asas  negara
2 A.W.Koers, Kovensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa tentang Hukum Laut , 1994, h. 7
3 P.  Joko  Subagyo, Hukum  Laut  Indonesia , (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005) h. 59
kepulauan, zona ekonomi eksklusif dan  penambangan  di  dasar  laut internasional
Secara  materiil  konvensi  hukum laut tahun 1982 dengan konvensi sebelumnya memiliki perbedaan: Pertama, tentang  landas  kontinen  dimana pada  konvensi  hukum  di  Jenewa  tahun 1958  dalam  penentuan  landas  kontinen adalah  kedalaman  air  200  M  atau kemampuan  dalam  melakukan  eksplorasi, sedangkan  pada  konvensi  hukum  laut tahun  1982  jarak  sampai  200  (dua  ratus) mil  laut,  jika  tepian  luar  kontinen  tidak mencapai  jarak  200  mil  laut,  kelanjutan alamiah  wilayah  daratan  di  bawah  laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak  boleh  melebihi  350  (tiga  ratus  lima puluh)  mil  laut,  diukur  dari  garis  laut teritorial  jika  diluar  200  (dua  ratus)  mil laut  masih  terdapat  dasar  laut  yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan. Tidak boleh melebihi 100 (seratus)  mil  laut  dari  garis  kedalaman (isobat) 2500 (dua ribu lima ratus) meter.
Kedua, tentang  laut  teritorial dalam  konvensi  hukum  laut  tahun  1958 dan  tahun  1960  tidak  menjelaskan persoalan  lebar  laut  teritorial  yang  dapat digunakan  sebagai  patokan  secara  umum, sedang  dalam  konvensi  hukum  laut  tahun 1982  ditentukan  lebar  laut  teritorial maksimum  12  mil  laut  dan  untuk  zona
tambahan  maksimum  24  mil  laut  yang diukur dari garis dasar laut teritorial 4 .
Ketiga, tentang  laut  lepas,  dalam konvensi  Jenewa  tahun  1958  wilayah  laut lepas  dimulai  dari  batas  terluar  laut teritorial,  sedangakan  dalam  konvensi tahun  1982  bahwa  laut  lepas  tidak mencakup  zona  ekonomi  ekslusif,  laut teritorial  perairan  pedalaman  dan  perairan kepulauan.  Zona  Ekonomi  Eksklusif diartikan  sebagai  suatu  daerah  diluar  laut teritorial  yang  lebarnya  tidak  boleh melebihil 200mil diukur dari garis pangkal yang  digunakan  untuk  mengukur  laut teritorial.
Negara-negara lain ingin mengadakan  zona  ekonomi  atau  zona sumber-sumber kekayaan alam seluas 200 mil,  diamana  pada  zona  tersebut  negara- negara  pantai  mempunyai  hak  kedaulatan atas sumber-sumber yang dapat diperbaharui  dari  dasar  laut  dan  perairan diatasnya.  Kelompok  negara-negara  ini adalah  Columbia,  Mexico,  Venezuela  dan negara-negara  Karibia.  Disamping  itu terdapat pula negara-negara yang menginginkan tepian kontinenya memanjang  di  luar  100  mil.  Dalam kelompok  ini  termasuk  India,  Norwegia, Argentina,  Australia,  Canada,  Brazil  dan New  Zaeland.  Disini  terlihat  keinginan
4 I  Wayan  Parthiana ,  Landasan  Kontinen  Dalam Hukum Laut Internasional , (Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2005)h. 23
negara-negara pantai untuk secara unilateral  mengadakan  berbagai  macam klaim melalui perundang-undangan nasional  atas  laut  teritorial  dan  zona maritim lainnya semakin bertambah banyak.
Penelitian  ini  mengenai  tindak pidana  perikanan  yang  dilakukan  di wilayah perairan Indonesia serta dampaknya  bagi  Ekosistem  laut  serta upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. Diperlukan  pengadilan Ad  Hoc untuk menangani  masalah illegal  fishing di perairan Zone Ekonomi Eksklusif
Indonesia  (ZEE),  agar  lebar  laut  teritorial diukur  dari  apa  yang  disebut  “garis pangkal”  dan  perairan  yang  berada  pada arah  darat  dan  garis  tersebut  dinyatakan sebagai perairan pedalaman.
Dengan demikian batas laut teritorial  pada  arah  ke  darat  merupakan batas terluar dari perairan pedalaman suatu negara. Pada Pasal 2 Konvensi ditegaskan bahwa  kedaulatan  negara  pantai  meliputi laut teritorialnya, termasuk ruang udara di atasnya  dan  dasar  laut  serta  tanah  di bawahnya.  Dalam  hukum  laut  kedaulatan negara  tetap  di  batas  dengan  hak  lintas proses peradilan dapat dilakukan cepat dan tepat  karena  pengadilan  umum  kurang memahami masalah perikanan dan kelautan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan usaha perikanan  di  lingkungannya  kemudian
dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di
ZEE  Indonesia,  telah  memberikan  segala kemungkinan untuk melakukan penangkapan  ikan  oleh  orang  atau  badan hukum  asing  yang  diawali  dengan persetujuan  antara  pemerintah  negara asing  di  mana  orang  atau  badan  hukum tersebut berasal.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah diuraikan  diatas,  rumusan  yang  akan dibahas  dalam  penelitian  ini  dapat dirumuskan sebagai berikut :
1 Bagaimana modus operandi  tindak pidana di bidang perikanan ?
2 Bagaimana penegakan hukum penanganan terkait dengan penegakan  perkara    tindak  pidana di bidang perikanan?

## II. PEMBAHASAN

## A. Modus Operandi Tindak Pidana Di bidang Perikanan
Maraknya  praktek  tindak  pidana perikanan yang tejadi di perairan Indonesia  selama  ini  telah  memberikan kerugian  yang  cukup  besar.  Kerugian negara  akibat  praktek  tindak  pidana perikanan  pada  tahun  2005  mencapai  30
Triliyun  rupiah  dalam  setahun.  Dikatakan pula  bahwa  tingkat  kerugian  tersebut mencapai 25% dari total potensi perikanan yang dimiliki ini artinya 25 dikali 6,4 juta ton. 5 Maraknya  praktek  tindak  pidana  di bidang  perikanan  yang  terjadi  diperairan Indonesia  adalah  lemahnya  pengawasan, hal  ini  disebabkan  oleh  masih  terbatasnya sarana dan prasarana dan fasilitas pengawasan,  Sumber  Daya  Manusia pengawasan masih belum memadai terutama dari sisi kuantitas, belum lengkap peraturan  perudang-undangan  di  bidang perikanan,  masih  lemahnya  koordinasi antara  aparat  penegak  hukum  baik  pusat maupun  daerah,  belum  diterbitkannya perijinan,    hal  ini  disebabkan  karena pemalsuan ijin dan penggandaan ijin serta lemahnya law  enforcement sehingga wibawa  hukum  menurun;  ketidakadilan bagi  masyarakat  dan  maraknya    kegiatan ilegal di bidang perikanan
Kasus illegal  fishing merupakan kasus  paling  paling  banyak  dalam  tindak pidana di bidang perikanan, banyak kapal– kapal  ilegal  berbendera  asing  seperti Vietnam,  Thailand,  Malaysia,  China  dan Taiwan  sering  melakukan ilegal  fishing. Kegiatan Ilegal fishing yang paling sering terjadi  di  wilayah  pengelolaan  perikanan Indonesia  adalah  pencurian  ikan  oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal
5 P.  Joko  Subagyo, Hukum  Laut  Indonesia , (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005), h.69
dari beberapa negara tetangga ( neighboring  countries) .  Walaupun  sulit untuk  memetakan  dan  mengestimasi tingkat illegal  fishing yang  terjadi  di WPP-RI,  namun  dari  hasil  pengawasan yang  dilakukan  selama  ini  (2005-2010) dapat  disimpulkan  bahwa illegal  fishing oleh  KIA  sebagian  besar  terjadi  di  ZEE dan  juga  cukup  banyak  terjadi  di  perairan kepulauan  ( archipelagic  state ).  Pada umumnya,  jenis  alat  tangkap  yang digunakan  oleh  kapal  Asing  Ilegal  di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif  seperti purse  seine dan trawl . Kegiatan illegal  fishing juga  dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII). 6
Beberapa  modus/jenis  kegiatan  ilegal yang  sering  dilakukan  KII  (Kapal  Ikan Indonesia), antara lain : penangkapan ikan tanpa  ijin  (  Surat  Izin  Usaha  Perikanan (SIUP)  dan  Surat  Ijin  Penangkapan  Ikan (SIPI) maupun Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) , memiliki ijin tapi  melanggar  ketentuan  sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkap ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran  ketaatan  berpangkangkalan),
pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi dan perijinan  kapal),  transshipment  di  laut, tidak  mengaktifkan  transmitter  (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan
6 T.  May  Rudi, Hukum  Internasional ,  2010,  h.36
memasang  transmitter).  Dan  penangkapan ikan  yang  merusak  ( destructive  fishing ) dengan  menggunakan  bahan  kimia,  bahan biologis,  bahan  peledak,  alat  dan/  atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumber daya ikan.
Penegakan  hukum  adalah  suatu rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  usaha pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  hukum baik  yang  bersifat  penindakan  maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik  teknis maupun administratif yang  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib untuk mendapatkan  kepastian  hukum  dalam masyarakat,  dalam  rangka  menciptakan kondisi agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah.
Penegakan hukum ( law enforcement ),  merupakan  suatu  istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi.   Menurut  Satjipto  Rahardjo, penegakan  hukum  diartikan  sebagai  suatu proses  untuk  mewujudkan  keinginan- keinginan  hukum,  yaitu  pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang  dirumuskan  dan  ditetapkan  dalam peraturan-peraturan hukum yang
kemudian menjadi kenyataan.
Ditinjau  dari  sudut  subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan  arti  sempit.  Dalam  arti  luas,  proses
penegakan  hukum  itu  melibatkan  semua subjek  hukum  dalam  setiap  hubungan hukum.  Dalam  arti  sempit,  penegakan hukum  itu  hanya  diartikan  sebagai  upaya aparatur  penegakan  hukum  tertentu  untuk menjamin  dan  memastikan  bahwa  suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
Pengertian  penegakan  hukum  itu dapat  pula  ditinjau  dari  sudut  objeknya, yaitu  dari  segi  hukumnya.  Dalam  hal  ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas  dan  sempit.  Dalam  arti  luas, menegakan  hukum  itu  mencakup  pula nilai-nilai  keadilan  yang  terkandung  di dalamnya  bunyi  aturan  formal  maupun nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum  itu  hanya  menyangkut  penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja
Secara normatif keberadaan peraturan  perundang-undangan  mengenai tindak pidana di  bidang  perikanan dengan segala  peraturan  dan  pelaksaannya,  salah satu tujuannya adalah agar terjadi pengelolaan usaha perikanan dengan baik, dan  mensejahterahklan  masyarakat  secara kesleuruhan, khususnya bagi nelayan.
Dasar filosofis pengaturan pemanfaatan,  pengelolaan  dan  konservasi sumber  daya  ikan  di  laut  lepas  adalah untuk memperkokoh perdamaian, keamanan,  kerjasama,  dan  hubungan bersahabat  antara  semua  bangsa  di  dunia.
Hal  ini  dapat  dipahami  dengan  adanya prinsip  kebebasan  di  laut  lepas  (Pasal  87 ayat (1) UNCLOS 1982) yang menyatakan  laut  lepas  terbuka  untuk semua negara, baik negara pantai maupun negara  yang  tidak  berpantai,sebenarnya hal  ini  berpeluang  menimbulkan  konflik antara masyarakat internasional. Kebebasan di laut lepas, terutama kebebasan menangkap ikan, dengan adanya  UNCLOS  1982  maka  hak  semua negara,  yaitu  bagi  warga  negaranya  yang menangkap  ikan  dilaut  lepas  dibatasi dengan adanya persyaratan yang tercantum dalam bagian 2 UNCLOS 1982 dan  kewajiban  berdasarkan  Pasal  87 ayat(2).
Adapun  modus  operandi  kegiatan ilegal, unregulated, and unreported fishing    (IUU) Indonesia  sebagaimana yang  diatur  dalam  Perma  No.  01  tahun 2007  tentang  pengadilan  perikanan,  dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) golongan, meliputi :
1. Kapal  Ikan  Asing  (KIA),  kapal murni berbendera asing melaksanakan kegiatan
penangkapan di  perairan indonesia tanpa dilengkapi
2. Kapal  Ikan  Berbendera  Indonesia eks  KIA  yang  dokumennya  aspal (asli  tapi  palsu)  atau  tidak  ada dokumen ijin.
3. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen  aspal  (pejabat  yang mengeluarkan bukan yang
berwenang atau dokumen palsu)
4. Kapal  Ikan  Indonesia  (KII)  tanpa di  lengkapi  dokumen  sama  sekali, artinya menangkap ikan tanpa ijin.
Modus  yang  digunakan  dalam melakukan tindak pidana perikanan adalah modus  “ illegal  license ,  yang  mana  arti dari illegal license adalah penyalahgunaan
ijin  dan  atau  cara  mendapatkan  izin  dari Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  yang  tidak  sesuai. 7
Menurut  Ivan  Rishky  selaku  ketua  Forum Pers  Pemerhati  Pelanggaran  Perikanan Nasional  (FP4N),  terungkapnya  modus illegal  license ini  setelah  data-data  yang diminta  secara  resmi  dari  beberapa instansi  dan  perusahaan  perikanan  serta hasil investigasi di lapangan yang kemudian  dikaji  maka  ditemukanlah praktek  yang  sudah  merugikan  negara ratusan  triliun  rupiah  ini.  Kapal  tangkap milik perusahaan perikanan yang beroperasi  di  Indonesia,  sebagian  besar hanya  mengantongi  izin  formal  dari Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan Republik  Indonesia  yang  didapat  dengan cara yang mudah, namun setelah
7 Atje  Misbach    M, Status  Hukum  Perairan Kepulauan  Indonesia  dan  Hak  Lintas  Kapal Asing , Bandung: Penerbit Alumni,1993 h. 108
melakukan  impor  kapal  asing,  mereka (perusahaan  perikanan  yang  beroperasi  di Indonesia) tidak membangun atau mengembangkan insdustrinya yang mengakibatkan daerah-daerah sentra tangkapan  (Laut  Arafura,  Laut  Natuna, Laut  Banda,  Laut  Maluku,  dan  Laut Papua) tetap menjadi daerah miskin.  ikan ada,  izin  tersebut  didapati  dengan  cara- cara  yang  tidak  sesuai  mekanisme  atau tidak sesuai aturan yang berlaku.

## B. Pertanggungjawaban
Pidana Pelaku  Tindak  Pidana  di  bidang
Perikanan
Membahas pertanggungjawaban pidana  (s trafbaarheid) mau  tidak  mau harus didahului dengan membahas perbuatan pidana (s trafbaarfeit). Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu  melakukan  perbuatan  pidana. Aturan  mengenai  pertanggungjawaban pidana  merupakan  saringan  pengenaan pidana,  yaitu  hanya  dapat  diterapkan terhadap mereka  yang memiliki kesalahan dan  pidana  yang  dikenakan  sebatas kesalahan tersebut.
Kesalahan  merupakan    faktor penentu  bagi  pertanggungjawaban  pidana. Ada  tidaknya  kesalahan,  terutama  penting bagi  penegak  hukum  untuk  menetukan apakah  seseorang  yang  melakukan  tindak
pidana  dapat  dipertanggungjawabkan  dan karenanya  patut  dipidana. 8 Dengan  kata lain, aturan hukum pidana yang menentukan adanya tindak pidana merupakan primary  rules, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah secondary rules . Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah  ada  seseorang  yang  melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak  pidana  tidak  tergantung  pada apakah  ada  orang-orang  yang  pada kenyataannya  melakukan  tindak  pidana tersebut. Dengan demikian, tidak mungkin seorang  dipertanggungjawabkan  dalam hukum  pidana  ,jika  yang  bersangkutan tidak  melakukan  tindak  pidana.  Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang  dapat  dimintai  pertanggung- jawaban.
Untuk  menentukan  pertanggung- jawaban  pelaku  dalam  hal  terjadi  tindak pidana  berupa  kejahatan,  maka  ada  dua tahap  yang  harus  dilalui.  Tahap  pertama harus  dilihat  apakah  perbuatan  yang dituduhkan  itu  memenuhi  unsur-unsur rumusan  delik.  Apabila  telah  dipenuhi, kemudian menuju tahap selanjutnya  yakni melihat apakah telah dipenuhi unsur-unsur kesalahan  sehingga  pelaku  dapat  diminta pertanggungjawaban. Syarat-syarat
8 Chairul  Huda, Dari  Tiada  Pidana  Kesalahan Menuju Kepada Tiada  Pertanggungjawaban Pidana  Tanpa  Kesalahan ,  Kencana  Prenada Media, Jakarta, 2006. h.36
seseorang  dapat  dipertanggung-jawabkan atas  perbuatan  pidana  yang  dilakukannya adalah kemampuan bertanggung jawab.
Dalam  menjelaskan  arti  kesalahan, kemampuan  bertanggung  jawab  diartikan sebagai  keadaan  batin  orang  yang  normal dan  sehat.  Untuk  seseorang  dapat  diminta pertanggungjawabannya harus ada sebagai berikut : 9
1. Kemampuan untuk membeda- bedakan  antara  perbuatan  yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan  yang  melawan  hukum  (faktor akal).
2. Kemampuan  untuk  menentukan kehendaknya  menurut  keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan (faktor kehendak).
Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, unsur tersebut  harus  dapat  dibuktikan,  akan tetapi  pada  umumnya  orang-orang  adalah normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, maka unsur ini dianggap  selalu  ada,  kecuali  kalau  ada tanda-tanda  yang  menunjukkan  bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.
Dalam  hal  dapat  dipertanggung- jawbakan kepada pembuat berarti pembuat memenuhi  syarat  untuk  dipertanggung- jawabkan. Mampu bertanggungjawab
9 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Cet. VIII, Rineka Cipta, Jakarta, 2002   ,h.62
adalah  syarat  kesalahan,  sehingga  bukan merupakan  bagian  dari  kesalahan  itu sendiri. Terdahap subyek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus  syarat  adanya  kesalahan. 10
Pelaku  tindak  pidana  perikanan  adalah subjek hukum, karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana. Subjek hukum  adalah pendukung hak dan kewajiban,  berupa  orang  atau  badan hukum,  orang  atau  manusia  perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi tindak pidana perikanan yang ditentukan sebagai “kejahatan” adalah:
- Selama-lamanya  10  (sepuluh)  tahun dan denda paling banyak
Rp.2.000.000.000,00  (dua  milyar rupiah)  (Tindak  Pidana  pada  Pasal 84 ayat (3),  Pasal 85,  Pasal 86 ayat (1), Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3). - Selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp
1.500.000.000,00  (satu  miliar  lima ratus  juta  rupiah)  (Tindak  Pidana pada  Pasal  86,  Pasal  88,  Pasal  91, Pasal 91, Pasal 92, Pasal  94. Sanksi  tindak  pidana  perikanan  yang ditentukan sebagai “Pelanggaran” adalah :
- Selama-lamanya  1  (satu)  tahun  dan denda paling banyak 10 Chairul Huda, Op.Cit, h.89
Rp.1.000.000.000,00  (satu  milyar rupiah)  (Tindak  Pidana  pada  Pasal 99).
- Selama-lamanya  1  (satu)  tahun  dan denda paling banyak
Rp.800.000.000,00  (delapan  ratus juta  rupiah)  (Tindak  Pidana  pada Pasal 89, Pasal 90,Pasal 90).
- Selama-lamanya  1  (satu)  tahun  dan denda paling banyak
Rp.600.000.000,00  (enam  ratus  juta rupiah)  (Tindak  Pidana  pada  Pasal 95).
Untuk  jenis  hukuman  pidana  tindak pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana  tambahan  tidak  diatur  di  dalam Undang-undang Perikanan. Mengenai pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan hakim  dalam  perkara  perikanan  berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun Undang-undang Perikanan tidak  mengatur  secara  khusus  pidana tambahan,  namun hakim  pengadilan perikanan  dapat  menjatuhkan  pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP.
Pidana pokok, pada ketentuan pidana Undang-undang Perikanan dijatuhkan secara  kumulatif,  baik  ditujukan  terhadap kejahatan dan pelanggaran. Dalam hukuman kumulatif pidana penjara dengan pidana  denda  diterapkan  sekaligus,  tidak ada  alasan  bagi  hakim  untuk  tidak menjatuhkan  kedua  pidana  tersebut,  juga
hakim  tidak  dapat  memilih  salah  satu hukuman  untuk  dijatuhkan,  melainkan wajib  menjatuhkan  pidana  pokok  kedua- duanya.
Keberadaan  suatu  sanksi  merupakan sarana  yang  efektif  untuk  mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang  tercantum  dalam  bidang  perikanan, khususnya perikanan tangkap sebab sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya,  maka  sanksi  dapat  berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya.
Proses  peradilan  pidana  maupun sistem  peradilan  pidana  mengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan  dengan  mekanisme  peradilan pidana.  Loebby  Logman  membedakan pengertian sistem peradilan pidana dengan proses  pidana. 11 Sistem  adalah  suatu rangkaian  antara  unsur  atau  faktor  yang saling terkait satu dengan lainnya
sehingga  menciptakan  suatu  mekanisme sedemikian  rupa  sehingga  sampai  tujuan dari  sistem  tersebut.  Sedangkan  proses peradilan pidana, yakni suatu proses sejak sesorang  diduga  telah  melakukan  tindak pidana,  sampai  orang  tersebut  dibebaskan kembali  setelah  melaksanakan  pidana yang telah dijatukan padanya.
11 Loebby  Loqman, Hak  Asasi  Manusia  (HAM) dalam Hukum  Acara  Pidana  (HAP ),  Datacom, Jakarta, 2002, h.22
Proses  hukum  yang  dilakukan setelah  penyidikan  perkara  tindak  pidana perikanan  adalah  proses  hukum  berupa penuntutan  umum  yang  dilakukan  oleh lembaga  hukum  yang  dilakukan  oleh lembaga  hukum  yang  disebut  kejaksaan. Pertarungan  bersalah  tidaknya  seseorang yang  diduga  melakukan  tindak  pidana perikanan  tergantung  pada  kemampuan jaksa penuntut umum membuktikan tuntutannya  di  depan  pengadilan.  Dalam Pasal  74  Undang-Undang  Perikanan dinyatakan  bahwa  penuntutan  perkara tindak  pidana  di bidang  perikanan dilakukan  berdasarkan  hukum  acara  yang berlaku,  kecuali  ditentukan  lain  dalam undang-undang ini. Undang-Undang Perikanan,  tidak  hanya  mengatur  tentang hukum  pidana  materiil,  tetapi  juga mengatur  tentang  hukum  pidana  formil yang bersifat spesifik (lex spesialis).

## III. PENUTUP

## Kesimpulan
Peradilan Perikanan dibentuk dalam  lingkungan  Peradilan  Umum, dengan pertimbangan pembentukan badan peradilan  khusus  yang  berada  dibawah Peradilan  Umum  diharapkan  akan  lebih memungkinkan  bagi  terlaksananya  asas sederhana,  cepat  dan  biaya  murah.  Di dunia  bisnis  perikanan  Indonesia  masih banyak  diwarnai  pelanggaran  hukum (tindak pidana perikanan), seperti
pemalsuan izin kapal ikan yang dilakukan dnegan  berbagai  modus,  penggunaan  alat tangkap  yang  tidak  ramah  lingkungan, transhipment pelanggaran fishing  ground, dan lain lain. Pelaksanaan Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun 2004 jo Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  45  tahun  2009  tentang
Perikanan  masih  belum  memberikan kepastian Hukum yang adil bagi masyarakat  luas.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam  pemberlakuan  sanksi  yang  hanya diberlakukan  terhadap  pelaku  seperti nahkoda  dan  KKM,  Sementara  pemilik kapal,pemilik  perusahaan  dan  operator kapal,  bahkan  pejabat  atau  petugas  yang terbukti  membantu  atau  turut  serta melakukan tindak pidana perikanan mendapatkan sanksi yang lebih ringan

## DAFTAR BACAAN

## Buku
Anwar,  Chairil.  1995. Horizon  Baru Hukum Laut Internasional: Konvensi Hukum Laut1982 .
Jambatan. Jakarta.
Ariadno,  M.K., Hukum  Internasional Hukum  Yang  Hidup ,  Jakarta, Diadit Media,  2007.
A.W. Koers, Kovensi Perserikatan Bangsa-Bangsa  tentang  Hukum Laut , 1994
Huda, chairul. Dari Tiada Pidana
Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Kencana
Prenada Media, Jakarta, 2006.
Joko  Subagyo,  P, Hukum  Laut  Indonesia , Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005.
Marpaung,  Leden.  2008. Asas-Teori- Praktik  Hukum  Pidana .  Jakarta, Sinar  Grafika.
Mertokusumo, S. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar ,  Liberty,  Yogyakarta, 1991.
Muchjiddin, Achi Misbach, Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing , Bandung: Penerbit Alumni,1993.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Cet. VIII, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
Parthiana,  I  Wayan, Landasan  Kontinen Dalam  Hukum  Laut  Internasional , Bandung,  Penerbit  Mandar  Maju, 2005.
Prodjodikoro,  Wirjono, Asas-Asas  Hukum Pidana ,  Etika  Aditama,  Bandung,
2003.
Saleh,  Roeslan. Perbuatan  Pidana  dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian  Dasar  Dalam  Hukum Pidana), Cetakan  Ketiga,  Aksara
Baru,  Jakarta, 1983.
Satriyo,  Rudy. Analisis  dan  Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan , Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009. Sumardiman, Adi. Seri Hukum Internasional,  Wilayah  Indonesia dan  Dasar  Hukumnya ,  pradnya paramita, Jakarta, 1992
Supramono, Gatot. Hukum Acara Pidana dan  Hukum  Pidana  Di  Bidang Perikanan ,  Jakarta,  Rineka Cipta, 2011.
Supriadi., Hukum Perikanan di Indonesia , Sinar Grafika,, Jakarta, 2011.

## Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara 1945
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946
Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana, selanjutnya disebut Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang  Peraturan  Hukum  Acara Pidana, selanjutnya disebut Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1983 Tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif Indonesia Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (UU-PPLH)
Undang-undang  Nomor  45  Tahun  2009 Perubahan  Atas  Undang-undang
Nomor  31  Tahun  2004  tentang Perikanan Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan  Nomor  Per.5/Men/2005 Tentang  Sistem  Penyelenggaraan Pemantauan Kapal Perikanan.

## Internet
3bp.blogspot.com, Irwanto. 2010, Definisi
Plasma  Nutfah.  Diunduh  Pada
Tanggal 15 November 2013.
Hasanudinnoor.blogspot.com,  Noor,  H.
2010.  Hukum  Acara  Pengadilan Perikanan  dan  Tindak  Pidana Perikanan.  Diunduh  Pada  Tanggal 25 Oktober 2011.
Supremasihukum-helmi.blogspot.com, Rusmana. 2009.Pertanggungan Jawab  Korporasi  dalam  Tindak Pidana Perikanan. Diunduh Pada Tanggal 10 November 2011.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Yuli  Winiari  Wahyuningtyas,  S.H., M.H .  adalah  Dosen  Tetap  pada  Fakultas
Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan  pendidikan  sarjana  S.1 pada Fakultas Hukum Universitas
Airlangga  dan  Magister  Ilmu  Hukum Universitas Airlangga Surabaya.