## Legalisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta
Antonio Tilman a , Dian Aries Mujiburohman b , Asih Retno Dewi c
a Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,  Indonesia, Email: antonio79@gmail.com
b Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,  Indonesia, Koresponden Author: esamujiburohman@stpn.ac.id
c Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional,  Indonesia, Email: asihretno@stpn.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 06-10-2020
Revised     : 03-11-2020 Accepted : 21-03-2021 Published  : 29-05-2021

## Keywords:
Land Legalization Sultanate Land Duchy Land This  paper  aims  to  examine  the  land  legalization  of  the  Sultanate  and the  Duchy  of  Yogyakarta  Special  Region.  DIY  has  the  privilege  of administering  government,  one  of  its  features  is  the  land  sector.  The enactment  of  the  Yogyakarta  Special  Law  stipulates  that  the  Sultanate and the Duchy are legal entities which are the subject of property rights in the form of Keprabon land and non-Keprabon or dede Keprabon. To be  able  to  use  the  land  of  the  Sultanate  and  the  Duchy,  it  must  have  a permit  in  the  form  of  a  serat  kekancingan  issued  by  Panitikismo,  the customary  institution  that  manages  palace  land  which  includes regulation  and  permits.  The  community  or  legal  entity  that  uses  and utilizes  the  Sultanate  and  the  Kadipaten  cannot  be  sold,  they  are prohibited from constructing permanent buildings for rights that have a period  of  time,  and  are  willing  to  return  the  land  at  any  time  if requested.  Thus  the  land  used  by  the  community  is  not  possible  to obtain  a  certificate  of  ownership  rights  over  the  land.  land  legalization of  the  Sultanate  and  the  Duchy  through  the  process  of  inventory, identification,  verification,  mapping  and  land  registration  through  the land  agency  namely  the  National  Land/Agrarian  and  Spatial  Planning Agency. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 06-10-2020
Direvisi      : 03-11-2020 Disetujui : 21-03-2021 Diterbitkan : 29-05-2021

## Kata Kunci:
Legalisasi Tanah
Tanah Kasultanan Tanah Kadipaten
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  legalisasi  tanah  Kasultanan  dan Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY memiliki keistimewaan dalam menyelenggarakan pemerintahan, salah satu keistimewaan adalah bidang pertanahan. Berlaku UU Keistimewaan Yogyakarta menetapkan bahwa  lembaga  Kesultanan  dan  Kadipaten  adalah  badan  hukum  yang merupakan  subyek  hak  milik  berupa  tanah keprabon dan  tanah bukan keprabon atau dede  keprabon. Untuk  dapat  menggunakan  tanah Kasultanan dan Kadipaten harus memiliki ijin berupa serat kekancingan yang  diterbitkan  oleh Panitikismo lembaga  adat  yang  mengurusi pertanahan keraton yang meliputi pengaturan dan perizinan. Masyarakat atau  badan  hukum  yang  menggunakan  dan  memanfaatkan  tanah Kesultanan  maupun  Kadipaten  tidak  dapat  dijual  belikan,  dilarang mendirikan  bangunan  permanen  untuk  hak  yang  berjangka  waktu,  dan bersedia  mengembalikan  tanah  bila  sewaktu-waktu  diminta.  Dengan demikian  tanah  yang  digunakan  masyarakat  tidak  dimungkinkan mendapatkan  sertipikat  hak  milik  atas  tanah  tersebut.  legalisasi  tanah Kasultanan  dan  Kadipaten  melalui  proses  inventarisasi,  identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah melalui lembaga pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Yogyakarta memiliki lima keistimewaan dalam mengurus rumah tangganya sendiri, salah  satunya  adalah  pertanahan. 1 Persoalan  tanah  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta (DIY)  terdapat  tiga  entitas  tanah  yaitu  tanah  hak,  tanah  Kasultanan,  dan  tanah  Kadipaten. Tanah  hak  adalah  tanah  yang  sudah  dimiliki  oleh  masyarakat  DIY  sesuai  UU  No.  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA),  sedangkan  tanah  Kasultanan dan  Kadipaten  terdiri  dari  tanah keprabon dan tanah  bukan  keprabon atau dede  keprabon yang terdapat di kabupaten/kota dalam wilayah DIY. Pengaturan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten  diatur  dalam  UU  No  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta dan diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Istimewa DIY (Perdais) No. 1 Tahun  2017  tentang  Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Tanah  Kasultanan  dan  Tanah  Kadipaten. Ditujukan  untuk  pengembangan  kebudayaan,  kepentingan  sosial,  dan/atau  kesejahteraan masyarakat.
Keistimewaan  Yogyakarta  tidak  hanya  memberikan  status  hukum  yang  jelas  bagi lembaga  Kasultanan  Yogyakarta,  melainkan  juga  memberikan  kepadanya  klaim  dan wewenang atas tanah miliknya Sultan Ground (SG), 2 dan tanah Kadipaten untuk Pakualaman ground (PAG). Tanah-tanah SG dan PAG terbagi dua yaitu tanah yang tidak dapat digunakan oleh  masyarakat  seperti  tanah keprabon yang  digunakan  untuk  kegiatan  kebudayaan Kasultanan  dan  Kadipaten.  Sedangkan  tanah  yang  dapat  digunakan  masyarakat  adalah dede keprabon untuk  menggunakannya  masyarakat  harus  memiliki  ijin  dalam  bentuk serat kekancingan, 3 yang  diterbitkan  oleh Panitikismo merupakan  lembaga  adat  yang  mengurusi pertanahan keraton yang meliputi pengaturan dan perizinan.
Tanah-tanah  yang dapat  digunakan oleh masyarakat  ada  yang sudah memiliki serat kekancingan dan  ada  juga  yang  belum  memilikinya.  Hak  tanah  tersebut  dalam  bentuk magersari,  ngindung,  anganggo,  dan  anggaduh . Magersari didalam  bahasa  Jawa  adalah warga desa  yang menumpang, misalnya menumpang tempat  tinggal  atau  mengerjakan tanah orang  lain. 4 Magersari adalah  hak  adat  yang  diberikan  kepada  masyarakat  sebagai
1 Keistimewaan lainya adalah tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; Kebudayaan; dan Tata ruang.
2 Carolus  Bregas  Pranoto.  “Pembangunan  Negara,  Hukum  Pertanahan  Indonesia,  dan  Kembalinya  Tanah Kasultanan di Yogyakarta”. Jurnal Politik , Vol. 3, No. 1, (2017): 21-51.
3 Serat  Kekancingan  adalah  surat  keputusan  tentang  pemberian  hak  atas  tanah  dari  Kasultanan  atau  Kadipaten kepada  masyarakat/institusi  yang  diberikan  dalam  jangka  waktu  tertentu  dan  dapat  diperpanjang/diperbarui (Pasal 1 ayat (3) Perdais No. 1 Tahun 2017.
4 Soerjono  Soekanto, Kamus Hukum Adat , (Bandung: Alumni, 1978), 139.
penghuni/pengguna Tanah Kasultanan dan/atau Tanah Kadipaten, antara penghuni/pengguna dari  tanah  tersebut  terdapat  ikatan  historis  dan  diberikan  hanya  kepada  Warga  Negara Indonesia pribumi dengan jangka waktu selama mereka menghuni/menggunakan. Sedangkan ngidung dengan  membuat  perjanjian  yang  jangka  waktunya  disetujui  bersama. Anganggo tanpa  memungut  hasil  dan  sifatnya  mandiri. Anggaduh adalah  hak  yang  diberikan  untuk mengelola dan memungut/mengambil hasil dari  tanah kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintahan  desa  untuk  jangka  waktu  selama  dipergunakan. 5 Hak-hak  atas  tanah  yang diberikan oleh Kesultanan maupun Kadipaten kepada masyarakat  tidak dapat  dijual  belikan, dilarang  mendirikan  bangunan  permanen  untuk  hak  yang  berjangka  waktu,  dan  bersedia mengembalikan  tanah  bila  sewaktu-waktu  diminta.  Dengan  demikian  tanah  yang  digunakan masyarakat tidak dimungkinkan mendapatkan sertipikat hak milik atas tanah tersebut.
Persoalan  tanah  SG  dan  PAG  telah  dikaji  oleh  beberapa  peneliti  sebelumnya diantaranya: Pertama, Jose  Marcus  Fernando  menyatakan  bahwa  masyarakat  hanya menguasai  tanah  Kesultanan  secara  fisik,  penguasaan  secara  yuridis  tetap  pada  pihak Keraton. 6 Kedua, hasil  penelitian  Novi  Achmadian  Rahmasari  menunjukan  terkait  proses konversi  hak  atas  tanah  PAG  mengacu  pada  prosedur  pendaftaran  secara  sporadik sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Bagi  masyarakat  yang memohon tanah PAG di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memohon pendaftaran hak milik atas tanah-tanah, maka dilakukan pengecekan data yaitu mencocokan nomor legger nya dengan Peta tanah  yang dimiliki BPN, karena pentingnya memiliki alat bukti hak atas tanah walaupun  tanah  tersebut  adalah  tanah  yang  dipinjam  atau  diberikan  oleh  Raja. 7 Ketiga , penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wirawan  menyebutkan  pemberian  hak  atas  tanah  tanah kasultanan  dibuktikan  dengan serat  kekancingan yang  diterbitkan  oleh  pihak  Kraton Kawedanan  Hageng  Punokawan  Wahono  Sarto  Kriyo  dan  Panitikismo.  Untuk  Tanah
5 Penjelasan Pasal 8 Perdais No. 1 Tahun 2017
6 Jose  Marcus  Fernando,  “Penguasaan  dan  Penggunaan  tanah-tanah  Kesultanan  (Sultan  Ground)  di  Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” Jurnal Bhumi: Agraria dan Pertanahan , No. 1 Tahun 1, (2009): 3-7.
7 Novi  Achmadian Rahmasari, “Implikasi Lahir Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta  terhadap Status Hukum Pakualaman Ground di Kabupaten Kulon Progo”, (Tesis Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012).
Kadipaten  pengelolaan,  penguasaan,  dan  pemanfaatannya  harus  mendapatkan  ijin  dari Kadipaten Pakualaman. 8
Berdasarkan  kajian-kajian  terdahulu,  maka  penelitian  ini  berbeda  hanya  terkait dengan pendaftaran tanah SG dan PAG karena telah ditetapkannya lembaga Kasultanan dan Kadipaten  sebagai  badan  hukum  yang  merupakan  subyek  hak  milik  atas  tanah  yaitu  Tanah Kasultanan  untuk  Kasultanan  dan  Tanah  Kadipaten  untuk  Kadipaten.  Disamping  itu  dikaji juga hambatan-hambatan dalam pendaftaran tanah SG dan PAG untuk mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat yang menempati tanah Kesultanan maupun Kadipaten.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Membincangkan  masalah  hukum  agraria  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sangatlah unik  dalam  lanskap  politik  agraria  di  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  di  daerah  tersebut berlaku hukum nasional yakni UUPA dan hukum kerajaan yang keduanya hingga kini masih eksis diberlakukan. 9 Hal tersebut dapat dimaklumi oleh karena jauh sebelum dikeluarkannya telah  terdapat  peraturan  perundang-undangan  daerah  di  bidang  pertanahan  yang  dikeluarkan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1950 jo UU No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, berupa Rijksblad-rijksblad dan Peraturan-peraturan Daerah. 10 Lembaga di  Keraton  yang  mengurusi  tentang  pertanahan  yaitu  lembaga  Kawedanaan  Ageng Purnakawan  Wahono  Sarto  Griyo.Suatu  lembaga  yang  ada  di  Keraton  yang  menetapkan kebijakan  mengenai  tanah  Keraton. 11 Sehingga  pemberlakuan  UUPA  di  DIY  tidak  secara penuh khususnya berkaitan dengan tanah-tanah swapraja atau bekas swapraja.
Salah satu  tujuan ditetapkannya UUPA adalah menghilangkan dualisme pengaturan hukum  keagrarian  di  Indonesia.  Dualisme  hukum  ini  hanya  dapat  diimplementasikan  di bagian  sistem  hukum  Barat,  namun  dalam  sistem  hukum  Adat  tidak  dapat  dilakukan seluruhnya, salah satunya daerah Yogyakarta. Seharusnya dua sistem hukum Barat dan Adat mengadakan  unifikasi  hukum  agraria  sebagaimana  diamanatkan  oleh  UUPA.  Sesuai  dengan diktum  keempat  UUPA  tanah  swapraja  atau  bekas  swapraja  dinyatakan  hapus  dan  beralih
8 Vani  Wirawan  “Kajian  Tertib  Administrasi  Pertanahan  Tanah  Kasultanan  dan  Tanah  Kadipaten  Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , Vol 6, No. 2, (2019): 171.
9 Wasisto  Raharjo  Jati,  “Politik  Agraria  Di  Yogyakarta:  Identitas  Patrimonial  &  Dualisme  Hukum  Agraria”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 11 No. 1 (2014): 25-37.
10 Ni'matul  Huda,  “Beberapa  Kendala  dalam  Penyelesaian  Status  Hukum  Tanah  Bekas  Swapraja  di  Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 13 (2000) :90-106.
11 Tyas Dian Anggraeni, “Interaksi Hukum Lokal Dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal RechtsVinding , Vol 1, No. 1 (2012): 54.
kepada negara, pengaturan lebih lanjut diatur Peraturan Pemerintah (PP). Namun PP tersebut belum  ditetapkan  sampai  saat  ini,  sehingga  peralihan  tanah  bekas  swapraja  ke  tanah  negara belum  dapat  dilakukan.  Setelah  diundangkan  Undang-undang  No.  13  Tahun  2012  tentang Keistimewaan  Yogyakarta,  maka  tanah  SG  dan  PAG  merupakan  milik  dari  kasultanan  dan Pakualaman.
Struktur penguasaan dan kepemilikan tanah di DIY mengalami perubahan mendasar sejak  UU  No  13  Tahun  2012  disahkan.  Perubahan  tersebut  meliputi  1)  penetapan Kasultanan/Kadipaten  sebagai  badan  hukum  khusus  yang  dapat  memiliki  tanah,  2) pengukuhan  eksistensi  tanah-tanah  yang digolongkan sebagai  SG dan PAG. 12 Badan hukum merupakan  subyek  hukum  yang  dapat  memiliki  suatu  hak  atas  tanah  sebagaimana  diatur dalam Pasal  21 ayat  (2)  UUPA  yang menyatakan “Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum  yang  dapat  mempunyai  hak  milik  dan  syarat-syaratnya”.  Artinya  Keraton  ditetapkan sebagai subyek hak milik yang dapat memiliki tanah.
Hak  milik  menurut  UUPA  adalah  hak  yang  turun  temurun,  terkuat  dan  terpenuh. Dengan sifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh menempatkan hak milik sebagai hak  yang paling  tinggi  tingkatannya.  Hak  milik  merupakan  hak  atas  tanah  yang  tidak  dibatasi  jangka waktunya.  Diatas  hak  milik  bisa  dibebani  dengan  hak  atas  tanah  lain  seperti  hak  guna bangunan  dan  juga  Hak  Pakai.  Dengan  Hak  Milik  maka  posisi  Keraton  sangat  kuat,  yang berarti  tanah-tanah  tersebutkan  menjadi  milik  Keraton  secara  penuh.  Hal  ini  dapat menegaskan bahwa tanah tersebut bukan tanah negara. Disamping itu tanah Kasultanan dapat dibebankan hak atas tanah lain, misalnya hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk tanah  bukan  keprabon.  Proses  pemberian  hak  dilakukan  atas  permohonan  yang berkepentingan  dengan  mengadakan  perjanjian  antara  yang  berkepentingan  dengan  pihak kasultanan, selanjutnya diproses oleh Kantor Pertanahan untuk diterbitkan sertifikatnya.
Tanah-tanah  Kesultanan  dikelompokan  sebagai  berikut:  1)  Hak  Andarbeni    yaitu, tanah yang diberikan kepada kalurahan; 2) Hak Angganggo turun-temurun yaitu, tanah yang diberikan kepada rakyat; 3) Tanah selebihnya tetap dikuasai oleh Pemerintah Kesultanan dan Pakualaman;  4)  Hak  Tanah  Magersari;  5)  Hak  pungut  hasil;  6)  Tanah  yang  diberikan  pada orang  asing  dengan  hak  eigendom  dan  opstal;  7)  Hak  atas  tanah  pengarem  arem;  8)  Tanah
12 Kus Sri Antoro, “Analisis Kritis Substansi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Bidang Pertanahan”, Jurnal  Bhumi ,  Vol.  1,  No.  1,  (2015): 12-32.
untuk  rakyat  di  dalam  kota  diberikan  dengan  anganggo;  8)  Tanah  untuk  rakyat  di  luar  Kota diberikan hak angarap. 13
Untuk  menggunakan  tanah  tersebut,  maka  masyarakat  harus  mendapatkan  ijin  dari pihak  Kesultanan  maupun  Kadipaten  dalam  bentuk serat  kekancingan .  Surat  ini  diterbitkan oleh  lembaga  Kesultanan  yang  menangani  masalah  pertanahan  secara  teknis  operasional adalah  Kantor  “Panitikismo”  dan  untuk  tanah-tanah  yang  terdaftar  atas  nama  Pakualaman Ground dikelola oleh lembaga Puro Pakualaman (Panitia 7). Adapun tugas dan kewenangan lembaga Keraton Yogyakarta adalah: 14
1) Sebagai  pihak  yang  dikuasakan  oleh  Keraton  untuk  mengikat  perjanjian  (kekancingan) dengan  masyarakat  secara  perorangan,  badan  hukum,  ataupun  lembaga  pemerintahan yang  mengajukan  permohonan  hak  atas  tanah  yang  berasal  dari  tanah-tanah  Kasultanan (Sultanaat Ground).
2) Penerima  uang  penanggalan  sebagai  kompensasi  atas  permohonan  hak  di  atas  tanah Keraton,  sesuai  dengan  jangka  waktu  berlakunya  sertipikat  hak  atas  tanah  di  atas  tanah Kasultanan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat.
3) Menerima  dan  memberikan  persetujuan  atas  peralihan  hak  karena  waris  di  atas  tanah Kasultanan.
4) Berdasarkan  sejarah  dan  riwayat  dari  pembentukan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  serta berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 dimana Daerah Istimewa Yogyakarta dengan  otonomi  khusus  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  dalam  hal  ini  juga urusan keagrariaan/pertanahan.
Disamping adanya tanah Kasultanan dan Kadipaten di DIY juga ada tanah hak, maka hal ini mengakibatkan adanya pembagian kerja di dalam pendaftaran tanahnya diantaranya: 15 a) Kantor Pendaftaran Tanah Yogyakarta menangani tanah-tanah bertitel Hukum Barat  yang dikenai  UUPA;  b)  Dinas  Agraria/Pemerintah  Provinsi  Yogyakarta  menangani  tanah-tanah yang  bertitel  hukum  Adat,  bersifat  otonom  dan  istimewa;  c)  Dibentuknya  kantor-kantor pertanahan di kabupaten-kabupaten di wilayah DIY.
13 Triwidodo Wutomo, Hukum Pertanahan  Dalam Perspektif Otonomi Daerah , (Jakarta: Navila, 1999), 12-16.
14 Munsyarief, Menuju  Kepastian  Hukum  Atas  Tanah:  Kasultanan  Dan  Pakualaman  Di  Daerah  Istimewa Yogyakarta , ed. Ronni M. Guritno, (Yogyakarta: Penerbit Ombak CV, 2013), 46.
15 Luthfi,  Ahmad  Nashih.,  M.  Nazir  Salim,  Amin  Tohari,  Dian  Andika  Winda,  Diar  Candra  Tristiawan. Keistimewaan  Yogyakarta:  Yang  Diingat  dan  Yang  Dilupakan .  ed.  Endriatmo  Soetarto  (Yogyakarta:  STPN Press, 2009), 175.
Penatausahaan  tanah  Kasultanan  dan  Kadipaten  diawali  dengan  inventarisasi, merupakan kegiatan pengumpulan dan pencatatan dokumen. Hasil dari kegiatan inventarisasi berupa  data  awal  untuk  melakukan  identifikasi  dengan  cara  mencocokkan  data  Tanah Kasultanan  dan  Tanah  Kadipaten  dengan  kondisi  nyata  baik  itu  data  yuridis  dan  data  fisik tanah.  kemudian  dilakukan  verifikasi  dengan  cara  mencocokkan  antara  objek  tanah,  subjek pengguna  Tanah  dengan  data  fisik  seperti:  a).  letak,  batas  bidang,  luas,  dan  jenis  tanah;  b). adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya; c). asal-usul perolehan hak atas tanah; d). pemegang  hak;  dan  e).  jenis  hak.  Hasil  verifikasi  digunakan  sebagai  bahan  untuk  pemetaan bidang-bidang  tanah.  Peta  dasar  bidang-bidang  dan  penetapan  batas  bidang-bidang  tanah digunakan  sebagai  bahan  untuk  melakukan  pendaftaran  Tanah  Kasultanan  dan  Tanah Kadipaten  ke  Lembaga  Pertanahan  saat  ini  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional/Agraria  dan Tata Ruang. 16
Sebagian  besar  tanah-tanah  tersebut  diatas  digunakan  oleh  masyarakat  maupun pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dan beberapa sekolah serta perguruan tinggi, yang dipergunakan masyarakat secara langsung biasanya kebanyakan berupa tempat tinggal seperti yang sebagian besar terdapat di lingkungan Kelurahan Kadipaten, tempat usaha seperti yang terjadi di lingkungan sekitar kraton di mana masyarakat banyak membuka warung kelontong maupun usaha sablon,  maupun penggunaan lainnya seperti untuk  pertanian. Penggunaan SG tersebut  berarti  masyarakat,  pemerintah  daerah,  maupun  pihak  lain  dapat  menggunakan  SG tersebut namun tidak dapat mengalihkan SG tersebut kepada pihak lain. 17
Seiring perkembangan zaman tanah-tanah milik Keraton Yogyakarta terus menyusut karena telah dikonversi menjadi hak milik. Berdasarkan hasil inventarisasi data luas SG dan tanah  PAG  oleh  Pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dan  Kantor  Wilayah Badan  Pertanahan  Nasional  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  adalah  19.441,55  hektar (6,36%)  dan  yang  sudah  diserah  kepada  Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota  seluas 13.010,68  hektar  (4,26%),  sehingga  saat  ini  masih  tersisa  6.430,87  hektar  (2,10%)  dari  luas Provinsi,  dan  memberikan  kontribusi  penggunaan  dan  pemanfaatan  (garapan)  tanah  Sultan Ground  dan  Pakualaman  Ground  terhadap  tingkat  penghasilan  masyarakat  penggarap  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  secara  ekonomi  sebesar  20,85%  dari  penghasilan  masing-
16 Pasal 9 sd Pasal 14 No. 1 Tahun 2017.
17 Andi  Reza  Fitrian  Eru  Setiawan,  “Perkembangan  Pengaturan  Pertanahan  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Sebelum  Dan  Sesudah  UU  No.  13  Tahun  2012  Tentang  Keistimewaan  D.I.  Yogyakarta”,  (Tesis  Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2015), 30-31.
masing  penggarap  dalam  setahun. 18 Hasil  dari  pengukuran  kadastral  dan  pelacakan  yang dilaksanakan  sejak  1993  hingga  2000  Pemerintah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta dengan  melibatkan  Badan  Pertanahan  Nasional  serta  perangkat  desa,  baru  dapat  mendata 3.675,0630 hektar tanah-tanah SG dan PAG. 19
Keberadaan  SG  dan  PAG  diakui  baik  oleh  masyarakat  luas  maupun  pemerintah. Terbukti  jika  pemerintah  daerah  hendak  menggunakan  tanah  di  wilayah  Yogyakarta  harus terlebih meminta izin pada pihak Keraton. Demikian juga mereka kalangan usaha yang ingin berinvestasi.  Sementara  masyarakat  mengakui  tanah  itu  ditandai  dengan  penerimaan  Surat Kekancingan yang ada di tangan masyarakat, menjelaskan bahwa status tanah yang ditempati adalah  tanah  magersari.  Berdasarkan  data  Biro  Tata  Pemerintahan  DIY,  hingga  tahun  2005, ada  sekitar  6.000  hektar  (60.000.000  m2)  lebih  tanah  Keraton  dan  Puro  yang  tersebar  di seluruh wilayah DIY. Sebagian dari tanah tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan rakyat, yaitu untuk tempat tinggal dan usaha. Berbeda dengan hitungan yang dilakukan oleh majalah Himmah edisi tahun 2002, jumlah total tanah SG dan PAG seluas 37.782.661 m2. Perbedaan jauh  hampir  dua  kali  lipat  ini  justru  menunjukkan  ketidakjelasannya  bidang  mana  saja  yang dianggap tanah SG dan PAG. Pihak keraton dan Pakualaman sendiri tidak tahu persis di mana letak  tanah  SG  dan  PAG. 20 Kemudian  pada  tahun  2014  hasil  kegiatan  Biro  Pemerintahan Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  melakukan  inventarisasi  tanah  SG  dan  PAG  yang tersebar di seluruh Yogyakarta seperti tabel berikut.
Luas tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground di DIY 21 No Lokasi Kabupaten Luas (m²) Persentase % 1 Kota Yogyakarta 82.000 0,16 2 Kabupaten Bantul 22.767.859 44,97 3 Kabupaten Sleman 928.338 1,83 4 Kabupaten Kulon Progo 26.451.247 52,24 5 Kabupaten Gunungkidul 402.950 0,80 JUMLAH 50.632.394 100,00
18 Munsyarief, Menuju  Kepastian  Hukum  Atas  Tanah:  Kasultanan  Dan  Pakualaman  Di  Daerah  Istimewa Yogyakarta ,  editor  oleh  Ronni  M.  Guritno  (KRT  Purwowinoto)  Cetakan  I  (Yogyakarta:  Penerbit  Ombak  CV, 2013), 85.
19 Ibid 34
20 Luthfi, Ahmad Nashih dkk, Op.cit, 2009, 171-172.
21 Rangga  Alfiandri  Hasim,  “Politik  Hukum  Pengaturan  Sultan  Ground  Dalam  Undang-Undang  No.  13  Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Hukum Tanah Nasional, Arena Hukum, Vol 9, No. 2, ( 2016): 207- 224.
Pada tahun 2019 sebanyak 2.033 SG yang selesai disertifikasi diserahkan ke Keraton Ngayogyakarta  Hadiningrat,  jumlah  tersebut  bagian  kecil  dari  ribuan  bidang  tanah  lainnya milik  SG  dan  juga  PAG  yang  belum  disertifikasi.  Dari  2.033  sertifikat  tanah  SG  yang diserahkan  sebanyak  187  sertifikat  dari  Kota  Jogja,  967  sertifikat  dari  Bantul,  601  sertifikat dari  Gunungkidul  dan  278  sertifikat  dari  Sleman.  dari  Kulonprogo,  ada  206  sertifikat  SG. Jumlah  tersebut  masih  mungkin  bertambah  jika  ada  temuan  baru  dari  hasil  inventarisasi, verifikasi, identifikasi dan pemetaan yang dilakukan. Dari 13.944 bidang yang teridentifikasi, yang  sudah  didaftarkan  ke  BPN  sebanyak  7.919  bidang.  Dari  jumlah  tersebut  yang  sudah terbit  sertifikatnya  sebanyak  3.766  sertifikat  dan  yang  masih  dalam  proses  penyelesaian sekitar 4.153 bidang. 22
Pendaftaran tanah SG dan PAG ditargetkan selesai pada tahun 2021. Saat ini Dinas Pertanahan  dan  Tata  Ruang  (Dispentaru)  tengah  melakukan  pendataan  terhadap  tanah-tanah milik  keraton.  Dari  catatan  yang  dimiliki  Pemprov  DIY,  saat  ini  terdapat  14.044  bidang, terdiri  dari  13.688  bidang  Sultan  Ground  (SG)  dan  356  Pakualaman  Ground  (PAG).  Dari jumlah  tersebut  yang  sudah  terdaftar  sebanyak  sampai  dengan  tahun  ini  sebanyak  10.729 bidang  atau  76,4  persen.  Adapun  dari  jumlah  tersebut  yang  telah  dikeluarkan  sertifikat sebanyak  4.811  bidang  atau  44,84  persen. 23 Pada  tahun  2020  tanah  yang  telah  disertifikasi 1.240 bidang yang disertifikasi dengan rinciannya 1.238 SG dan 2 PAG. 24
Tujuan  dari  pendaftaran  tanah  Kasultanan  dan  Kadipaten  yaitu  untuk  memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan  dalam  mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan menjamin  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  Tanah  Kasultanan  dan  Tanah Kadipaten.  Mekanisme  pendaftaran  tanahnya  melalui  pendaftaran  tanah  sporadik,  setelah pihak  Kesultanan  dan  Kadipaten  melakukan  inventarisasi,  identifikasi,  verifikasi,  pemetaan dan pendaftaran tanahnya difasilitasi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
22 Abdul  Hamied  Razak  ,“Ribuan  Sertifikat  Lahan  Kraton  Diserahkan”,  30  Maret  2019, https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/03/30/510/981812/ribuan-sertifikat-lahan-kraton-diserahkan
23 Agung  Ismiyanto,  Sultan  HB  X:  Sertifikasi  SG  dan  PAG  Serta  Kas  Desa  Ditarget  Tahun  2021  Selesai, https://jogja.tribunnews.com/2019/11/15/sultan-hb-x-sertifikasi-sg-dan-pag-serta-kas-desa-ditarget-tahun-2021- selesai.
24 “Patok SG dan PAG Banyak yang Hilang”,
2
September 2020, https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TPKNsxCplrIJ:https://radarjogja.jawapos.com/2020/09 /02/patok-sg-dan-pag-banyak-yang-hilang/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id
Pendaftaran  tanah  merupakan  syarat  untuk  mencapai  jaminan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  hak  atas  tanah. 25 Jaminan  kepastian  hukum  yang  hendak  diwujudkan dalam pendaftaran tanah ini meliputi kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan  kepastian  objek  hak.  Pendaftaran  tanah  ini  menghasilkan  sertipikat  sebagai  tanda  bukti haknya. 26 Berkaitan  kepastian  hukum    tentang  subyek  hak,  obyek  hak  dan  bentuk  hak  yang diberikan  pada  tanah  Kasultanan  dan  Kadipaten  adalah  berkaitan  subyek  haknya  yakni Kesultanan  dan  Kadipaten  bentuk  hak  yang  diberikan  adalah  hak  milik,  serta  obyek  hak, tanah  Kasultanan  dan  Kadipaten  yang  telah  di  inventarisasi,  identifikasi,  verifikasi, pemetaan; dan didaftarkan.
Namun,  untuk  mewujudkan  kepastian  hukum  masih  terdapat  hambatan-hambatan dalam  pendaftaran  tanah  SG  dan  PAG  diantaranya  yaitu: Pertama, hambatan  yuridis,  segi pengaturan mengenai peruntukan, penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat sudah ada mengalihkan hak atas tanah, hal ini mengindikasikan kelemahan pengelolaan administrasi pertanahan berupa arsip serat kekancingan sebagai bukti pemanfaatan tanah, dan data awal di desa  berupa  peta  Desa  dan  buku leger banyak  yang  sudah  tidak  terbaca  karena  rusak  dan bahkan ada yang hilang. Serta peta yang digunakan terbitan tahun 1938 sehingga petugas ukur mengalami  kesulitan  untuk  melacaknya. Kedua, hambatan  secara  fisik  diantaranya  adalah banyak  patok  SG  dan  PAG  banyak  yang  hilang  dan  sebagian  besar  bidang  tanah  telah dimanfaatkan untuk permukiman.
Ketiga, di  Kabupaten  Bantul  ada  perbedaan  data  administrasi  di  Peta  dan leger desa dengan  kenyataan  penguasaan  dan  pemilikan  fisik  dilapangan,  yaitu  di  peta  dan  leger  desa masih  tetap  atas  nama  SG/PD/RVO/sejenisnya  (katagori  masuk  SG),  tetapi  dilapang  pada waktu pemerintahan yang lampau sudah diterbitkan sertipikat hak atas tanah, baik atas nama perorangan  maupun  subyek  yang  lain,  dengan  sertipikat  Hak  Guna  Bangunan,  Hak  Pakai, bahkan Hak Milik. 27
Hambatan-hambatan  lainya  disampaikan  oleh  Rufaida  antara  lain:  a)  adanya penggabungan  kelurahan  sekitar  tahun  1948,  sehingga  desa  hasil  gabungan  kesulitan
25 Dian  Aries Mujiburohman,    “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah  Sistematik  Lengkap (PTSL)”, Bhumi Vol. 4 No. 1, (2018), 88-89.
26 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah , (Jakarta: Kencana, 2010), 2.
27 Hadi  Yuntarto,  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Implementasi  Rencana  Strategis  Kementerian  Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Dalam  Bidang  Pendaftaran  Tanah:  Studi  pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Bantul  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  ( Tesis Program  Magister  Ilmu  Administrasi  Publik Minat Perencanaan Pembangunan Daerah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang 2017), 12.
mengumpulkan  bekas  buku-buku  administrasi  pertanahan.  Hal  ini  menyulitkan  pengisian data;  b)  terdapat  beberapa  desa  yang  Buku  Daftar  Letter  A  hilang  sehingga  kesulitan  dalam mengisi data tanah swapraja; c) Peta desa/kelurahan lama tidak seluruhnya dapat  ditemukan jikalau  masih  ada  pun  bentuknya  telah  usang;  d)  terdapat  beberapa  desa  yang  tidak  lengkap dalam  mengisi  perincian  penggunaan  tanah  swapraja,  sehingga  menyulitkan  akurasi  data antara  jumlah  dengan  perincian  penggunaannya;  e)  jumlah  tanah  swapraja  di  luar  perkiraan sehingga kesulitan pembuatan buku hasil pendataan; f) tanah  Sultan Ground dan tanah Paku Alam tersebar  luas  dan  tidak merata di seluruh DIY. 28

## KESIMPULAN
Legalisasi tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk memberikan kepastian hukum hak atas  tanah,  kepastian  subyek  haknya,  kepastian  obyek  haknya  dan  hubungan  hukum  antara subyek dan obyek dan perlindungan hukum kepada pemegang hak agar dengan mudah dapat membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang  bersangkutan,  maka  diberikan  bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah. Kemudian untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum seperti mengurus serat kekancingan atau pembeban hak yang  lain  diatas  tanah  Kesultanan  dan  atau  Kadipaten,  sehingga  dapat  tercipta  tertib administrasi  pertanahan.  Disamping  itu  pendaftaran  tanah  Kesultanan  dan  atau  Kadipaten untuk meminimalisir sengketa tanah.
Namun,  proses  pendaftaran  tanah  Kesultanan  dan  Kadipaten  melalui  proses inventarisasi,  identifikasi,  verifikasi,  pemetaan,  dan  pendaftaran  masih  kesulitan  dalam melengkapi data yuridis dan data fisik tanah. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum  bidang  tanah  yang  didaftar,  pemegang  haknya  dan  hak  pihak  lain  serta  beban-beban lain  yang  membebaninya,  sedangkan  data  fisik  meliputi  letak,  batas  bidang,  luas,  dan  jenis tanah;  termasuk  keterangan  mengenai  adanya  bangunan  atau  bagian  bangunan  di  atasnya; asal-usul  perolehan  hak  atas  tanah;  pemegang  hak;  dan    jenis  hak.  Berdasarkan  hal  tersebut jumlah luas tanah Kesultanan dan Kadipaten belum pasti, dan memunkinkan dalam pendataan tanahnya setiap tahun akan terus bertambah.
28 Layla  Izza  Rufaida,  “Eksistensi  Tanah  Sultan Ground Dalam  Hukum  Tanah  Nasional”,  (Skripsi  Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012), 67.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  Tyas  Dian.  “Interaksi  Hukum  Lokal  Dan  Hukum  Nasional  Dalam  Urusan Pertanahan  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta”,  Jurnal  RechtsVinding,  Vol  1,  No.  1 (2012): 54.
Antoro,  Kus  Sri.  “Analisis  Kritis  Substansi  dan  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  13
Tahun  2012  Tentang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Bidang Pertanahan”. Jurnal Bhumi. Vol. 1, No. 1, (2015): 12-32.
Fernando,  Jose  Marcus.  “Penguasaan  dan  Penggunaan  tanah-tanah  Kesultanan  (Sultan
Ground)  di  Desa  Srikading  Kecamatan  Sanden  Kabupaten  Bantul  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta”. Jurnal  Bhumi:  Agraria  dan  Pertanahan ,  No.  1  Tahun  1,
(2009): 3-7.
Hasim, Rangga Alfiandri. “Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Hukum Tanah Nasional, Arena Hukum, Vol 9, No. 2, ( 2016): 207-224.
Huda,  Ni'matul.  “Beberapa  Kendala  dalam  Penyelesaian  Status  Hukum  Tanah  Bekas Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Jurnal Hukum. Vol. 7, No. 13 (2000) : 90-106.
Ismiyanto,  Agung.  “Sultan  HB  X:  Sertifikasi  SG  dan  PAG  Serta  Kas  Desa  Ditarget  Tahun 2021  Selesai”.  https://jogja.tribunnews.com/2019/11/15/sultan-hb-x-sertifikasi-sg- dan-pag-serta-kas-desa-ditarget-tahun-2021-selesai.
Jati,  Wasisto  Raharjo.  “Politik  Agraria  Di  Yogyakarta:  Identitas  Patrimonial  &  Dualisme Hukum Agraria”. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 11 No. 1 (2014): 25-37.
Luthfi,  Ahmad  Nashih.,  M.  Nazir  Salim,  Amin  Tohari,  Dian  Andika  Winda,  Diar  Candra Tristiawan. Keistimewaan  Yogyakarta:  Yang  Diingat  dan  Yang  Dilupakan .  ed. Endriatmo Soetarto. Yogyakarta: STPN Press, 2009.
Mujiburohman, Dian Aries.  “Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah  Sistematik  Lengkap (PTSL)”, Bhumi Vol. 4 No. 1, (2018), 88-89.
Munsyarief. Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman Di Daerah Istimewa Yogyakarta. ed. Ronni M. Guritno. Yogyakarta: Penerbit Ombak CV, 2013. Pranoto,  Carolus  Bregas.  “Pembangunan  Negara,  Hukum  Pertanahan  Indonesia,  dan Kembalinya Tanah Kasultanan di Yogyakarta”, Jurnal Politik , Vol. 3, No. 1, (2017): 21-51.
Rahmasari,  Novi  Achmadian,  “Implikasi  Lahir  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2012 tentang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  terhadap  Status  Hukum Pakualaman  Ground  di  Kabupaten  Kulon  Progo”.  Tesis  Program  Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2012.
Razak,  Abdul  Hamied.  “Ribuan  Sertifikat  Lahan  Kraton  Diserahkan”,  30  Maret  2019, https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/03/30/510/981812/ribuan-sertifikat- lahan-kraton-diserahkan.
Rufaida,  Layla  Izza,  “Eksistensi  Tanah  Sultan Ground Dalam  Hukum  Tanah  Nasional”,
(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2012), 67.
Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana, 2010.
Setiawan, Andi Reza Fitrian Eru. “Perkembangan Pengaturan Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta  Sebelum  dan  Sesudah  UU  No.  13  Tahun  2012  Tentang  Keistimewaan D.I.  Yogyakarta”.  Tesis  Program  Magister  Ilmu  Hukum  Program  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015.
Soekanto, Soerjono. Kamus Hukum Adat. Bandung: Alumni, 1978.
Wirawan,  Vani.  “Kajian  Tertib  Administrasi  Pertanahan  Tanah  Kasultanan  dan  Tanah Kadipaten  Setelah  Berlakunya  Perdais  Yogyakarta. Jurnal  Ilmiah  Penegakan Hukum. Vol 6, No. 2, (2019): 171.
Wutomo,  Triwidodo. Hukum  Pertanahan    Dalam  Perspektif  Otonomi  Daerah. Jakarta: Navila, 1999.
Yogya,  Radar  “Patok  SG  dan  PAG  Banyak  yang  Hilang”,  2  September  2020, https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TPKNsxCplrIJ:https://rada rjogja.jawapos.com/2020/09/02/patok-sg-dan-pag-banyak-yang- hilang/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id.
Yuntarto,  Hadi  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Implementasi  Rencana  Strategis Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Dalam  Bidang Pendaftaran Tanah: Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa  Yogyakarta”,  Tesis  Program  Magister  Ilmu  Administrasi  Publik  Minat Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Fakultas  Ilmu  Administrasi  Universitas Brawijaya Malang 2017.