JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial,  12(1) (2020): 162-177 DOI : https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.16463

## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menegah Pertama Kabupaten Langkat
Zoning System Policy Implementation on the Acceptance of New Students in the First Middle School of Langkat Regency
Candra Wijaya 1) , Ahmad Fuadi 2) * & Syahrul Hasibuan 3)*
1) Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam, FITK UIN Sumatera Utara
2) Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung Pura
3) Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Rokan Bagan Batu
Diterima: 15 Januari 2020; Disetujui: 22 Februari 2020; Dipublish:30 April 2020

## Abstrak:
Untuk  mengatasi  permasalahan  kualitas  pendidikan  maka  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  sistem  zonasi pada  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru.  Penelitian ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  implementasi  kebijakan sistem zonasi dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sistem  zonasi penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.  Subjek  penelitian ini  yakni  Kasi  Kurikulum  SMP,  Staf  Kurikulum  SMP,  Kabid  Pendidikan  Dasar,  Waka Kesiswaan,  Wakil  Kepala  Sekolah.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Implementasi  kebijakan  sistem  zonasi  pada  PPDB jenjang  SMP  di  Kabupaten  Langkat  telah  dilaksanakan  selama  dua  tahun  yang  bertujuan  untuk  pemerataan kualitas  pendidikan  pada  sekolah-sekolah  di  wilayah  Kabupaten  Langkat,  sejauh  ini  sudah  implementasi kebijakan  sistem  zonasi  di  Kabupaten  Langkat  telah  berjalan  dengan  efektif  karena  telah  nampak  potensi- potensi  peserta  didik  mulai  merata  di  wilayah  Kabupaten  Langkat.  (2)  Kendala  yang  dihadapi  dalam implementasi  sistem  zonasi  yaitu  kekurangpahaman  wali  murid  terhadap  sosialisasi  mengenai  sistem  zonasi karena  latar  belakang  pendidikan  wali  murid  yang  berbeda-beda.  Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan sosialisasi sistem zonasi lebih awal dengan sejelas-jelasnya. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Pendidikan, Sistem Zonasi.

## Abstract
To  overcome  the  problem  of  education  quality,  the  government  issued  a  zoning system policy on New Student Admissions.  This  study  aims  to  described  the  implementation  of  zoning  system  policies  and  constraints  faced  in implemented the new student admission zoning system policy at the junior high school level in Langkat District. This study  used  a  qualitative  approach  with  a  case  study  method.  The  subjects  of  this  study  were  the  Middle  School Curriculum  Head,  Middle School Curriculum  Staff, Head of Elementary  Education,  Deputy  Head  of  Student  Affairs, Deputy  Principal  The  technique of  collecting data used  observation, interviews, and documentation. The results of the study are as follows: (1) The implementation of the zoning system in the PPDB at the junior high school level in Langkat District has been carried out for two years aimed at equitable distribution of quality education in schools in the  Langkat  Regency,  so  far  the implementation  of  the  zoning  system  in  Langkat  has  been  effective  because  the potential  of  students  begins  to  be  evenly  distributed  in  the  Langkat  Regency.  (2)  The  constraints  faced  in  the implementation of  the zoning system  are the lack of  understanding of  the zoning of  the socialization of the zoning system because of  the different backgrounds of parental   education. Efforts are  made to overcome these obstacles, namely   to disseminate the zoning system early as clearly as possible. Key words: Implementation, Education Policy, Zoning System.
How to Cite : Wijaya, C., Fuadi, A., & Hasibuan, S., (2020), Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Kabupaten Langkat , JUPIIS:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu-ilmu Sosial, 12 (1):
*Corresponding author: E-mail: fuadia56@yahoo.co.id ISSN  2085-482X  (Print) ISSN 2407-7429  (Online)

## PENDAHULUAN
Pendidikan pada hakikatnya merupakan  hak  bagi  setiap  warga  negara Indonesia, pendidikan memegang peranan penting  dalam  mencerdaskan  kehidupan bangsa  dan  kemajuan  sebuah  bangsa. Keberadaan  pendidikan  yang  sangat penting  telah  diakui  dan  sekaligus memiliki  legalitas  yang  sangat  kuat sebagaimana  tertuang  dalam  Undang- Undang Dasar 1945 pasal  31.  Pada  pasal 31  ayat  1  UUD  1945  menyebutkan bahwa  “Setiap  warga  negara  berhak mendapatkan pendidikan”. Hak memperoleh  pendidikan  diperjelas  dalam pasal  31  ayat  2  yang  berbunyi  “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayai”. Kemudian  selanjutnya  pada  pasal  31  ayat 3  tertuang  pernyataan  yang  berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,  yang  meningkatkan  keimanan dan  ketakwaan  serta  akhlak  yang  mulia dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  yang  diatur  dengan  Undang- Undang”.  Dari  uraian  ketiga  ayat  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  warga negara  berhak  memperoleh  pendidikan yang layak terutama pendidikan dasar.
Pendidikan  diselenggarakan  secara demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak diskriminatif  dengan  menjunjung  tinggi
hak  asasi  manusia.  Dalam  pasal  5 Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 tersebut  menyatakan  bahwa  setiap  warga negara  mempunyai  hak  yang  sama  untuk memperoleh  pendidikan  yang  bermutu. Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan untuk meningkatkan  potensi  diri  dan  memiliki wawasan yang luas.
Pendidikan di Indonesia merupakan suatu  sistem  pendidikan  nasional  yang diatur  secara  sistematis  dan  terencana. oleh  karena  itu  Sistem  pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan  pendidikan.  Namun  dalam kenyataannya, di Indonesia masih mengalami permasalahan dalam pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan  adalah  persoalan  bagaimana sistem  pendidikan  dapat  menyediakan kesempatan  yang  seluas-luasnya  kepada seluruh  warga  negara  untuk  memperoleh pendidikan (Wahyuni, 2018).
Dikutip  dalam  republika.co.id  18 Desember   2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Muhadjir  Effendy  mengklaim akses  pendidikan  di  berbagai  daerah Indonesia  sudah  cukup  maksimal  akan tetapi kualitas setiap sekolah masih sangat minim  dan  belum  merata.  Permasalahan pemerataan  kualitas  pendidikan  yang masih  terjadi  di  Indonesia  meliputi
kurangnya sarana dan prasarana penunjang  pendidikan.  Dalam  hal  ini masih banyak sekolah-sekolah yang masih kekurangan  pada  kualitas  sarana  dan prasarana  penunjang  kegiatan  belajar mengajar  sedangkan  dana  BOS  yang diberikan kepada setiap sekolah itu sama. Adanya  masalah  tersebut,  peserta  didik yang  merasa  mempunyai  potensi  lebih tidak  mau  bersekolah  di  sekolah  tersebut dan  memilih  untuk  bersekolah di sekolah favorit  yang  cenderung  memiliki  fasilitas yang memadai walaupun jauh dari tempat tinggal.
Permasalahan  yang  lain  mengenai kualitas tenaga pendidik dan kependidikan  yang  masih  kurang.  Masih banyak  dijumpai  di  beberapa  daerah, banyak  guru  memiliki  kemampuan  yang masih  kurang  atau  kurang  bermutu. Sebagai  contoh,  masih  banyak  guru  yang menggunakan  cara  mengajar  yang  kurang baik, cara mengajar yang membosankan di kelas.  Permasalahan  demikianlah  yang mempengaruhi  kualitas  pendidikan  di Indonesia. (www.kompasiana.com,19 Agustus 2014).
Fenomena  yang  terjadi  saat  ini terdapat  kesenjangan  yang  cukup  kasat mata  karena  maraknya  sekolah-sekolah negeri  berlabel  favorit  atau  unggulan hampir  di  setiap  kabupaten  atau  kota. Input  sekolah  yang  berasal  dari  kalangan
eksklusif membuat  banyak privilege yang diberikan  bagi  sekolah  favorit  seperti pemenuhan  sarana  dan  prasarana  yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran,  tenaga  pengajar  pilihan yang  kompeten  dan  profesional  serta prioritas  utama  dalam  pemberian  akses untuk  mengikuti  berbagai  perlombaan secara  tingkat  regional,  nasional  maupun internasional.  Hal  tersebut  membuka jurang  kesenjangan  yang  lebar  dengan sekolah-sekolah      lain      yang      berstatus tidak  unggul.  Sekolah  favorit  terkesan hanya  bisa  dinikmati  oleh  peserta  didik dengan  kemampuan  akademik  serta financial  tertentu.  Sehingga  berdampak ada  sekolah  memiliki  banyak  siswa  dan sekolah yang kekurangan siswa. Ketidakmerataan  ini  akan  menimbulkan dampak  yang  tidak  baik  pada  dunia pendidikan nasional (Bintoro, 2018).
Upaya pemerintah dalam pemerataan  pendidikan  salah  satunya adalah  mengeluarkan  kebijakan  baru dalam  penerimaan  peserta  didik  baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  No  17  Tahun  2017  tentang Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB) yang  di  dalamnya  mengatur  mengenai sistem  zonasi  (Wulandari  dkk,  2018). Kebijakan  merupakan  istilah  yang  sering kali kita dengar dalam konteks pemerintah  atau politik.   Istilah kebijakan
memiliki  cakupan  yang  cukup  luas. Kebijakan  sering  dikenal  dengan  istilah policy dalam bahasa  Inggris  yang mengandung  arti  mengurus  masalah  atau kepentingan  umum  atau  berarti  juga administrasi pemerintah. (Hasbullah, 2015).
Kebijakan  dalam  konteks  ini  adalah kebijakan yang terkait mengenai permasalahan pendidikan. Kebijakan pendidikan  adalah  kebijakan  pemerintah dalam  bidang  pendidikan.  Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses  dan  perumusan  langkah-langkah strategis  pendidikan  yang  dijabarkan  dari visi  dan  misi  pendidikan,  dalam  rangka untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan dalam  masyarakat  untuk  kurun  waktu tertentu. (Tilaar, 2008). Kebijakan pendidikan  sebagai  bagian  dari  kebijakan publik,  maka  kebijakan  pendidikan  harus sebangun  dengan  kebijakan  publik. Ensiklopedia menyebutkan bahwa kebijakan  pendidikan  berkenaan  dengan kumpulan  hukum  atau  aturan  yang mengatur  pelaksanaan  sistem  pendidikan yang  mencakup  tujuan  pendidikan  dan cara mencapai tujuan pendidikan. (Nugroho, 2008).
Penerimaan  peserta  didik  baru merupakan  salah  satu  dari  serangkaian kegiatan manajemen peserta didik Menurut  Knezevich  dalam  Imron  (2012)
mengartikan  “manajemen  peserta  didik (pupil  personnel  administration)  sebagai suatu  layanan  terhadap  pengaturan, pengawasan  dan  pelayanan  siswa  baik  di dalam  kelas  maupun  diluar  kelas  seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan  bakat,  kemampuan,  minat, kebutuhan sampai peserta didik matang di sekolah”.  Penerimaan  peserta  didik  baru merupakan  salah  satu  kegiatan  dalam manajemen  peserta  didik  yang  sangat penting.  Penerimaan  peserta  didik  baru pada  sebuah  sekolah  akan  membawa dampak  positif  bagi  sekolah  tersebut sehingga  kegiatan  belajar  mengajar  dapat berjalan  secara  maksimal  dan  sesuai dengan tujuan sekolah.
Dikutip  dalam  edukasi.kompas.com, 5  Juni  2018  Menteri  Pendidikan  dan
Kebudayaan Muhadjir Effendy
mengatakan melalui sistem zonasi pemerintah  ingin  melakukan  reformasi sekolah  secara  menyeluruh.  Pemerintah memiliki  target  bahwa  pemerataan  tidak hanya  untuk  akses  pada  pelayanan pendidikan saja, melainkan juga pemerataan kualitas pendidikan. Muhadjir Effendy  juga menambahkan  sistem  zonasi adalah  salah  satu  strategi  percepatan pemerataan  pendidikan  yang  berkualitas. Diharapkan  dengan  adanya  implementasi sistem  zonasi  ini  permasalahan  dalam
pemerataan  kualitas  pendidikan  dalam terselesaikan.
Sistem  zonasi  merupakan  bagian dari  upaya  reformasi  sekolah  dalam meningkatkan  kualitas  pendidikan  di Indonesia.  Adanya  sistem  zonasi  ini mampu  menciptakan  pemerataan,  siswa berprestasi  tidak  berkumpul  di  sekolah favorit saja karena mau  tidak mau mereka harus  mendaftar  di  sekolah  terdekat  dan tidak  bisa  mendaftar  ke  sekolah  yang jaraknya  jauh  walaupun  menyandang status favorit (Abidin dan Asrori, 2018).
Sistem zonasi pada PPDB merupakan  kebijakan  yang  telah  berjalan sejak  tahun  2017,  yang  dimaksudkan untuk  pemerataan  kualitas  pendidikan yang  diharapkan  dapat  menghilangkan istilah  Sekolah  Favorit  atau  Sekolah Unggulan  (Wahyuni,  2018).  Akhirnya, mutu  setiap  sekolah  bisa  terlihat  karena selama  ini  sekolah  favorit      selalu menghasilkan      peserta  didik  yang berprestasi  sebab  Penerimaan  Peserta Didik  Baru  berupa  seleksi  yang  ketat sehingga  hanya  peserta  didik  yang berprestasi  saja  yang  diterima.  Dengan adanya  sistem  zonasi  sekolah  yang  bukan favorit juga berpeluang menunjukkan bisa seperti sekolah unggulan secara mutu dan kualitas  karena  dana  BOS  yang  didapat sama, maka   peluang   baiknya juga sama. Dikutip  dalam  www.antaranews.com,  18
Juli  2018,  sistem  zonasi  yang  menjadi bagian  dari  reformasi  sekolah  bertujuan antara  lain  untuk  menjamin  pemerataan akses  layanan  pendidikan  bagi  peserta didik,  mendekatkan  lingkungan  sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan  diskriminasi  di  sekolah khususnya  sekolah  negeri  dan  membantu analisis  perhitungan  kebutuhan  serta distribusi guru.
Selain itu, adanya  sistem  zonasi ini akan memacu peningkatan kualitas tenaga pendidikan  dan  kependidikan,  karena sekolah akan menerima peserta didik yang berprestasi  maka  mau  tidak  mau  kualitas pengajar  harus  ditingkatkan  agar  dapat membina  peserta  didik  dengan  baik. Dikutip  dalam  www.antaranews.com,  18 Juli  2018,  melalui  sistem  zonasi  tersebut akan  diketahui  jumlah  guru  yang dibutuhkan sehingga tidak ada penumpukan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dalam  suatu  wilayah  tertentu Hal tersebut diharapkan akan menghilangkan kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan daerah karena adanya  perlakuan  yang  sama,  dan  siswa yang  memiliki  potensi  akademik  yang tinggi tidak akan berpikir akan  bersekolah di  luar  zona wilayahnya.
Berdasarkan  Permendikbud  Nomor 14 Tahun 2018, sekolah yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  daerah
wajib        menerapkan        system  zonasi. Sekolah  wajib  menerima  calon  peserta didik      baru      yang      berdomisili  pada radius  zona  terdekat  dari  sekolah  paling sedikit  90  %  dari  total  jumlah  peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik  tersebut  berdasarkan  alamat  pada KK  (kartu  keluarga)  yang  paling  lambat diterbitkan  paling  lambat  enam  bulan sebelum  pelaksanaan  penerimaan  peserta didik  baru.  Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan  kondisi  daerah  tersebut  dengan memperhatikan  ketersediaan  anak  usia sekolah  di  daerah  tersebut.  Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan  musyawarah  atau  kelompok kerja kepala sekolah. Sekolah yang berada di  daerah  perbatasan  provinsi  atau  kota atau  kabupaten  ketentuan  persentase  dan radius  zona  terdekat  ditetapkan  melalui kesepakatan  tertulis  antara  pemerintah daerah  yang  saling  berbatasan.  Sekolah dapat  menerima  calon  peserta  didik sebesar  10  persen  dari  total  jumlah peserta  didik  dibagi  menjadi  dua  kriteria, yaitu  5  persen  untuk  jalur  prestasi  dan  5 persen  untuk  peserta  didik  yang mengalami perpindahan domisili.
Tolak  ukur  keberhasilan  kebijakan pendidikan adalah  pada implementasinya. Grindle  (1980)  menyebutkan  bahwa
“implementasi  kebijakan  sesungguhnya tidak  hanya  terbatas  pada  mekanisme penjabaran  keputusan  politik  ke  dalam prosedur  rutin  melalui  saluran  birokrasi, tetapi  berkaitan  dengan  masalah  konflik, yaitu  siapa  memperoleh  apa  dalam  suatu kebijakan,  bahkan  pelaksanaan  kebijakan merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting, kemungkinan  jauh  lebih  penting  daripada perumusan kebijakan”.
Menurut Imron (2012) “implementasi kebijakan adalah
aktualisasi  kebijakan  pendidikan  secara konkrit di lapangan. Implementasi kebijakan harus dilakukan, karena masalah-masalah  yang  dirumuskan  dalam perumusan kebijakan menuntut pemecahan  masalah  melalui  tindakan”. Akan  diketahui  secara  jelas  melalui implementasi,  apakah  suatu  rumusan alternatif  pemecahan  masalah  benar- benar  sesuai  dengan  masalahnya  atau tidak.    Melalui  implementasi  juga,  apakah setelah diterapkannya alternatif pemecahan  masalah  akan  menimbulkan masalah  baru  atau  tidak.  Sistem  zonasi merupakan  suatu  kebijakan  yang  dibuat oleh pemerintah dalam bidang pendidikan sebagai  alternatif  dalam  pemerataan kualitas pendidikan.
Menurut  Quade  (1984),  “dalam proses  implementasi  kebijakan  yang  ideal akan  terjadi  interaksi  dan  reaksi  dari
organisasi  yang  mengimplementasikan, kelompok  sasaran  dan  faktor  lingkungan yang  mengakibatkan  munculnya  tekanan dan  diikuti  dengan  tindakan  tawar menawar atau transaksi”. Melalui transaksi  tersebut  diperoleh  umpan  balik yang  digunakan  sebagai  masukan  dalam perumusan  kebijakan  selanjutnya.  Sistem zonasi  telah  diimplementasikan  secara bertahap  sejak  tahun  2016  yang  diawali dengan      penggunaan      zonasi  untuk penyelenggaraan ujian nasional. Lalu pada tahun  2017  sistem  zonasi  untuk  pertama kali diterapkan dalam penerimaan peserta didik  baru  dan  disempurnakan  di  tahun 2018  melalui  Permendikbud  Nomor  14 Tahun 2018. Jika dilihat dari implementasi yang  dilakukan  secara  bertahap  maka telah  terjadi  interaksi  antara  pembuat kebijakan/pemerintah dengan warga negara  khususnya  peserta  didik.  Sehingga dari  interaksi  tersebut  dapat  diperoleh umpan  balik  yang  digunakan  untuk menyempurnakan kebijakan sistem zonasi kedepannya.
Berdasarkan Petunjuk Teknis Penerimaan  Peserta Didik Baru SMA/SMK dan  SLB  Negeri  2018,  pelaksanaan pendaftaran  dilakukan  secara  online. Calon peserta didik melakukan pendaftaran  secara  mandiri  dan  melalui jaringan  online  pada  sekolah  yang  dituju. Untuk calon peserta didik SMA
menunjukkan  bukti  Nomor  UN  (Kartu Peserta  UN)  dan  KK  untuk  melakukan registrasi guna mendapatkan
PIN/Password/Token  ke  SMA  terdekat  di wilayah Provinsi Sumatera Utara, sedangkan   bagi  calon  peserta didik baru yang  berasal  dari  luar  Kabupaten/Kota, luar  Provinsi  Sumatera  Utara,  sekolah Indonesia  di  luar  negeri,  lulusan    Tahun sebelumnya    serta  lulus  kejar  paket  B terlebih  dahulu  melakukan  registrasi  ke SMAN yang mengikuti Penerimaan Peserta Didik  Baru  online  dengan  menyerahkan KK  asli,  fotocopy  SHUN/Surat  Keterangan Kelulusan  dari  sekolah  yang  asli  untuk mendapatkan PIN/Password/Token.
Calon  peserta  didik  yang  telah mendapatkan  PIN/Token  dari  sekolah terdekat, kemudian melakukan pendaftaran  dengan  membuka  Website PPDB.  Calon  peserta  didik  memilih  2 sekolah  sebagai  sekolah  tujuan  dari  3 alternatif yang tersedia. Alternatif pertama,  pilihan  pertama  pada  sekolah  di dalam  zona  (sekolah  terdekat  dengan domisili tempat tinggal) dan pilihan kedua sekolah di dalam zona pada sekolah di luar zona.  Alternatif  kedua,  pilihan  pertama pada  sekolah  di  dalam  zona  (sekolah terdekat  dengan  domisili  tempat  tinggal) dan  pilihan  kedua  sekolah  di  luar  zona. Alternatif  ketiga,  pilihan  pertama  pada sekolah  di  luar  zona  dan  pilihan  kedua
pada  sekolah  di  dalam  zona  (sekolah terdekat dengan domisili (tempat tinggal).
Berdasarkan Pedoman Teknis PPDB TK,  SD  dan  SMP  Negeri  di  Kabupaten Langkat  tahun  2018,  calon  peserta  didik baru  SMP  Negeri pendaftaran jalur umum dilakukan  secara online mandiri  dengan melalukan entry data yang diperlukan dan mencetak  tanda  bukti  pendaftaran  online. Calon  peserta  didik  baru  berhak  memilih maksimal  3  sekolah  berdasarkan  zona. Calon  peserta  didik  baru  SDN  diberi kesempatan  untuk  memilih  1  sekolah, khusus  calon  peserta  didik yang menggunakan  sistem online berhak memilih  3  sekolah  sesuai  urutan prioritas,  salah  satu  pilihan  harus  sekolah tempat  mendaftar.  Calon  peserta  didik yang mendaftar disusun berdasarkan total penjumlahan  skor  usia  dengan  skor tempat  tinggal.  Bagi  calon  peserta  didik yang  bertempat  tinggal  di  kelurahan yang  belum  memiliki  SDN  di  wilayahnya dapat  mendaftar  pada  SDN  di  Kelurahan terdekat.
Berdasarkan  studi  pendahuluan yang  dilakukan  peneliti,  Kabupaten Langkat telah melaksanakan sistem zonasi pada  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru selama  2  tahun.  Pada  tahun  2017, pelaksanaan  sistem  zonasi  pada  PPDB mengacu  pada  Permendikbud  No  17 Tahun  2017  dengan  penentuan  zona
berdasarkan  wilayah  kerja.  Pada  tahun 2018  pelaksanaan  sistem  zonasi  pada PPDB  mengacu  pada  Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dengan penentuan zona  berdasarkan  radius.  Penentuan zonasi  untuk  SMP  diambil  berdasarkan radius 3 km secara melingkar berdasarkan aplikasi  yang  dibuat  oleh  Telkom.  Jika keberadaan  peserta  didik  di  dalam lingkaran  maka  peserta  didik  tersebut masuk  dalam  zona.  Sedangkan  zonasi untuk  SD  berdasarkan  zona  kelurahan. Sebelum  melaksanakan  PPDB,  Dinas Pendidikan  melakukan  sosialisasi  terlebih dahulu  mengenai  tata  pelaksanaan  PPDB dengan  cara  mengundang  kepala  sekolah SD  dan  SMP  guna  mensosialisasikan  tata cara pelaksanan PPDB ini. Selain itu Dinas Pendidikan  juga  melakukan  sosialisasi PPDB  melalui  siaran  radio  dan  media sosial.
Pelaksanaan PPDB  ini  masih terdapat  kendala  yang  dihadapi  yaitu terdapat sekolah yang tidak bisa masuk ke dalam  zona.  Sebuah  daerah  di  Kabupaten Langkat ada yang tidak bisa masuk zona di beberapa  sekolah  terdekat.  Ada  pula daerah  yang  bisa  masuk  zona  namun mengalami  kesulitan  dalam  transportasi. Untuk  itu  Dinas  Pendidikan  memberikan kebijakan yaitu 1 kelurahan jangan sampai memilih  hanya  1  pilihan  sekolah  tetapi diberikan  minimal  2  pilihan  walaupun
sekolah  tersebut  berada  di  luar  zona.
Selain itu Dinas  Pendidikan  juga mengeluarkan kebijakan lain yaitu memperluas  zona  untuk  sekolah  tertentu karena  sekolah  tersebut  memiliki  lulusan yang kecil.
Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara dengan Bapak Rahmadi  selaku  Kepala  Seksi  Kurikulum Sekolah  Menengah  Pertama  mengatakan bahwa  implementasi  sistem  zonasi  dalam Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  sudah berjalan dengan baik. Sisi dari penyebaran peserta  didik  bisa  dikatakan  baik  karena dulu  peserta  didik  yang  berprestasi cenderung  ingin  bersekolah  di  SMPN  1 Langkat  bias  menyebar  sesuai  zonanya dan  tidak  berkumpul  pada  salah  satu sekolah  saja.  SMPN  1 Langkat merupakan salah  satu  SMP  Negeri  favorit  di  wilayah Kabupaten Langkat. Pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru, SMP Negeri 1 Langkat menjadi  sekolah  yang  dituju  oleh  calon peserta didik utamanya peserta didik yang mempunyai  prestasi.  Namun  dengan adanya sistem zonasi, kesempatan peserta didik  yang  ingin  masuk  ke  SMP  Negeri  1 Langkat  menjadi  terbatasi  jika  mereka berada  pada  luar  zonasi  SMP  Negeri  1 Langkat  karena  kuota  peserta  didik  dari luar  zonasi  SMP  Negeri  1  Langkat  hanya sebanyak 5% saja.
Saat  ini  kebijakan  sistem  zonasi telah diterapkan secara nasional termasuk di  kabupaten  Langkat.  Tidak  hanya  satu atau  dua  sekolah  saja  yang  sudah menerapkan  tapi  setiap  sekolah  di Kabupaten  Langkat.  Sehingga  kebijakan system  zonasi  ini  penting  untuk  diteliti karena  agar  hasilnya  dapat  menjadi rujukan  bagi  sekolah-sekolah  lain  di berbagai  daerah.  Berdasarkan  beberapa paparan  dan  rasional  peneliti  di  atas terkait upaya pemerataan  kualitas pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah  melalui  kebijakan  sistem zonasi yang dilaksanakan pada Penerimaan Peserta Didik Baru.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif dengan  rancangan penelitian Case  Study (Studi  Kasus).
Alasan  peneliti  menggunakan  rancangan studi  kasus,  karena  peneliti  dapat memperoleh  informasi  yang  sebenarnya dengan  menggunakan  rancangan  studi kasus  karena  informasi  tersebut  tidak dapat  diperoleh  dengan  teknik  apapun kecuali  dengan  kehadiran  peneliti  secara langsung  di      lapangan.      Penggunaan studi kasus dalam penelitian ini memberikan  sumber  data  lebih  banyak yang  diperoleh  dari  lapangan.  Jadi  studi kasus  ini  digunakan  karena  penelitian  ini akan  mengkaji  secara  mendalam  dan
komprehensif tentang implementasi kebijakan  sistem  zonasi  penerimaan peserta  didik  baru      jenjang  SMP  di Kabupaten Langkat.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Langkat  yang berada  di  kota  Langkat  beralamat  di  Jl. Kartini  No.9,  Kwala  Bingai,  Kec.  Stabat, Kabupaten  Langkat,  Sumatera  Utara 20811  Kabupaten  Langkat,  Sumatera
Utara,  dan  SMPN  1  Langkat  yang beralamatkan  di Jln.  K.H.Z.  Arifin  Stabat,
Kwala  Bingai,  Kec.  Stabat,  Kab. Langkat ,
Sumatera Utara. Teknik pengumpulan data menggunakan    wawancara,  observasi, dan    dokumentasi. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, Informan dalam penelitian ini antara  lain:  Kepala  Seksi  Kurikulum  SMP, Wakil  Kepala  Sekolah,  Kepala  Bidang Pendidikan  Dasar,  Waka  Kesiswaan  dan Staf  Kurikulum  SMP.  Penelitian  ini menggunakan  observasi  partisipasi  pasif, dokumen-dokumen yang dijadikan sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah profil  lembaga,  dokumentasi  mengenai data jumlah peserta didik yang terima baik dalam zonasi maupun yang berada di luar zonasi,  dokumentasi  berupa  dokumen susunan  kepanitiaan,  mekanisme  sistem PPDB dan daftar pembagian zona sekolah.
Data  yang  diperoleh  kemudian dianalisis  dengan  kondensasi,  penyajian
data  dan  verifikasi  data. Pengecekan keabsahan  data dengan  menggunakan Uji kredibilitas (Triangulasi teknik, triangulasi sumber  serta member  check ),  Uji Transferabilitas,  Uji  Dependabilitas  dan Uji Konfirmabilitas. Tahap-Tahap penelitian  menggunakan  Tahap  Pra Lapangan,  Tahap  Kegiatan  Lapangan, Tahap Analisis Data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi        Kebijakan        Sistem Zonasi
Kebijakan  sistem  zonasi  adalah salah  satu  kebijakan  pendidikan  pada Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  yang diatur  dalam  Permendikbud  Nomor  14 Tahun  2018.  Implementasi  sistem  zonasi ini  dimaksudkan  untuk  menghilangkan diskriminasi pendidikan sehingga kualitas pendidikan  mampu untuk disamaratakan. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan, tujuan  implementasi  sistem  zonasi  yaitu pemerataan  kualitas  pendidikan  di  setiap sekolah  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten Langkat.  Peserta  didik  yang  berprestasi bisa  menyebar  di  seluruh  wilayah      dan tidak      hanya      berkumpul  pada  sekolah- sekolah  tertentu  saja.  Tujuan  kebijakan sistem  zonasi  ini  diwujudkan  dalam sebuah  implementasi  atau  pelaksanaan sejalan  dengan  pendapat  Van  Meter  dan Van  Horn  (Rusdiana,  2015)  yang
menyampaikan  pendapatnya  mengenai implementasi  kebijakan  dimaksudkan sebagai totalitas  tindakan  yang dilakukan oleh  individu/pejabat  atau  kelompok pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan pada  pencapaian  tujuan  kebijakan  yang telah ditentukan.
Pelaksanaan  sistem  zonasi  pada PPDB di Kabupaten Langkat ini berdasarkan  pada  Permendikbud  No  14 tahun  2018,  kemudian  Dinas  Pendidikan mengeluarkan  Pedoman  Teknis  PPDB yang didalam mengatur mengenai mekanisme kegiatan PPDB secara lengkap dan  rinci  yang  terkait  dengan  ketentuan umum,  daftar  pembagian  zona,  jalur seleksi hingga jadwal pelaksanaan PPDB.
Pelaksanaan  PPDB  di  Kabupaten Langkat  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan tujuan  dalam  Pedoman  Teknis  PPDB.    Hal ini  dapat  dilihat  dari  jalur  yang  dibuka pada  pendaftaran  PPDB.  Jalur  keluarga ekonomi  tidak  mampu  sebagai  bukti bahwa PPDB bertujuan memberi kesempatan  bagi  peserta  didik  dari keluarga  ekonomi  tidak  mampu  dan  jalur kelas  olahraga  untuk  menjaring  peserta didik  yang  mempunyai  keterampilan dalam bidang olahraga.
Implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah suatu transformasi yang diterapkan  melalui  strategi  implementasi kebijakan  yang  terkait  berbagai  lapisan
masyarakat.  Suatu  kebijakan  dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan suatu perubahan  pada  lingkungan  dan  perilaku individu  atau  kelompok.  Implementasi kebijakan  sistem  zonasi  pada  PPDB, pemerintah mengharapkan adanya perubahan yang diterima  oleh masyarakat dan  dapat  memberi  dampak  positif  bagi masyarakat  maupun bagi pihak pelaksana. Kebijakan  sistem  zonasi  telah  membawa suatu  perubahan  pada  pelaksanaan  PPDB yaitu  ketika  sebelum  diimplementasikan sistem zonasi peserta didik bebas memilih sekolah  manapun  yang  dianggap  terbaik walaupun  jarak  dengan  tempat  tinggalnya jauh  tanpa  ada  batas  kuota,  sedangkan setelah  diimplementasikan  sistem  zonasi peserta  didik  tidak  bisa  sembarangan memilih  sekolah  karena  peluang  peserta didik  yang  mendaftar  dari  luar  zona dibatasi  kuota  yang  hanya  5%.  Adanya perubahan  tersebut  memberi  suatu dampak  yang  cukup  positif  dalam implementasi  kebijakan  sistem  zonasi. Walaupun  dampak  dari  kebijakan  sistem zonasi  ini  belum  bias  diukur  karena  baru diimplementasikan  selama  2  tahun  dan belum menghasilkan lulus dari implementasi  kebijakan  sistem  zonasi pada  PPDB  ini.  Berdasarkan  hasil penelitian di lapangan, dampak yang telah ditimbulkan  dari  implementasi  sistem zonasi  selama  2  tahun  ini  adalah  sudah
nampak  potensi-  potensi  peserta  didik yang  mulai  merata  di  berbagai  wilayah  di Kabupaten  Langkat.  Hal  ini  menandakan bahwa  kebijakan  sistem  zonasi  memiliki skala  perubahan  yang  jelas.  Pendapat tersebut  selaras  dengan  pendapat  Grindle (1980) yang mengatakan bahwa implementasi  kebijakan  juga  ditentukan oleh  konten  (isi)  kebijakan  yang  salah satunya  yaitu Extent  of  Change  Envision (Jangkauan Perubahan yang ingin Dicapai) Setiap  kebijakan  memiliki  target  yang hendak  dicapai.  Sejauh  mana  perubahan yang  diinginkan  dari  sebuah  kebijakan harus  memiliki  skala  yang  jelas.  Semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui  kebijakan  maka  semakin  sulit kebijakan tersebut dilaksanakan.
Pada  model  implementasi  Grindle (1980)  menyatakan  bahwa  implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konten atau isi kebijakan  dan  konteks  kebijakan.  Salah satu konten kebijakan yang mempengaruhi tingkat  keberhasilan  kebijakan  yaitu pelaksana  kebijakan.  Pelaksana  kebijakan sistem  zonasi  melibatkan  beberapa  pihak diantaranya  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Langkat  dan  sekolah.  Dalam implementasi kebijakan memerlukan pelaksana kebijakan  yang  kompeten  dibidangnya demi  keberhasilan  sebuah  kebijakan sehingga  dalam  implementasi  kebijakan perlu  merinci  pihak-pihak  pelaksana
kebijakan.  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru dalam pelaksanaannya dibentuk kepanitiaan  baik  di  Dinas  Pendidikan maupun di sekolah. Dimana setiap anggota dalam  kepanitiaan  PPDB  ini  telah  dibagi dalam  menjalankan  tugasnya  masing- masing. Pelaksanaan tugas juga disesuaikan  dengan  keahlian  seseorang dalam bidangnya.  Hal  tersebut juga  sesuai dengan  hasil  penelitian  Lestari  dan Rosdiana  ( 2018) yaitu dalam pelaksanaan PPDB  dibentuk  tim  khusus  yaitu  panitia PPDB yang menjalankan tugasnya masing- masing sesuai dengan keahliannya.
Implementasi  sistem  zonasi  di Kabupaten  sejauh  ini  bisa  berjalan  efektif yaitu peserta didik yang berprestasi sudah bisa  tersebar  di  wilayah  Kabupaten Langkat  dan  tidak  mengumpul  pada  satu sekolah saja. Hal itu tidak lepas dari peran aktif pelaksana kebijakan dalam implementasi  kebijakan  ini.  Pelaksana kebijakan  dalam  hal  ini  harus  mampu memperhitungkan kekuasaan, kepentingan serta  strategi  yang  digunakan  agar implementasi kebijakan sistem zonasi bisa berjalan  dengan  efektif.  Hal  ini  selaras dengan  pendapat  Grindle  (1980)  yaitu salah satu konteks yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan adalah Power , Interest  and  Strategy  of Actor  Involved (Kekuasaan,  Kepentingan dan  Strategi  Aktor  yang  Terlibat)  Dalam
kebijakan perlu dipertimbangkan kekuatan  dan  kekuasaan,  kepentingan serta  strategi  yang  digunakan  oleh  para pelaku  yang  terlibat  guna  memperlancar jalannya  pelaksanaan  suatu  implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program  yang  hendak  diimplementasikan akan  jauh  hasilnya  dari  yang  diharapkan. Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan  hasil penelitian Muhdi dan Budoyo (2012) yaitu banyak sekali kepentingan, kekuasaan dan strategi  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan PPDB.
Keberhasilan implementasi kebijakan juga  dipengaruhi  oleh  adanya  komunikasi sebagai  alat  untuk  menyampaikan  segala informasi  yang  menyangkut  implementasi kebijakan.  Komunikasi  yang  baik  dapat membantu implementasi kebijakan berjalan  dengan  efektif.  Secara  umum,
segala  hal  terkait  pelaksanaan  sistem zonasi pada PPDB mampu dikomunikasikan  dan  dikoordinasikan dengan  baik  mulai  dari  sosialisasi, persiapan, pelaksanaan PPDB, pengawasan hingga  pelaporan  hasil  akhir  PPDB. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan diawali dengan
mengumpulkan  Kepala  Sekolah  untuk menyampaikan informasi mengenai mekanisme  prosedur  PPDB  sesuai  dengan Pedoman  Teknis  yang  telah  dibuat.
kemudian  kepala  sekolah  menyampaikan informasi  dari  sosialisasi  tersebut  kepada guru-guru  melalui  pertemuan  rapat pembentukan panitia. Kemudian sosialisasi  dilakukan  kepada  masyarakat melalui  beberapa  cara  yaitu  dengan membuat  banner  yang  dilakukan  oleh pihak  sekolah  agar  calon  peserta  didik baru  mengetahui  segala  informasi  terkait pendaftaran, media cetak, sosial media dan radio.  Hal  tersebut  juga  sesuai  dengan hasil  penelitian  Ahmad  Khoirul  Syani, Shohibul Mufid, dan Mufarrihul Hazin pada tahun  2017  yaitu  komunikasi  sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.  Tanpa  komunikasi  yang  baik dan  merata  maka  kebijakan  tidak  akan berjalan dengan baik juga.

## Kendala Pelaksanaan Sistem Zonasi
Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB memang bisa dikatakan sudah  berjalan  efektif  namun  tidak  bisa dipungkiri  bahwa  dalam  pelaksanaannya pasti  mengalami  beberapa  kendala  yang harus dihadapi. Fowler (2004) menyatakan  dua  penelitian  dari  generasi pertama  dan  generasi  kedua  yang membahas mengenai  sukses dan  tidaknya sebuah  implementasi  kebijakan  dengan menganalisis  faktor  penyebab  gagalnya implementasi kebijakan dapat diindikasikan  sebagai  faktor  kendala
implementasi  kebijakan,  apabila  pihak yang  melaksanakan  kebijakan  tidak  dapat melaluinya.    Kendala  yang  dihadapi  pada implementasi  sistem  zonasi adalah kekurangpahaman  wali  murid  terhadap sosialisasi  mengenai  sistem  zonasi  yang telah disosialisasikan oleh dinas pendidikan. Kekurangpahaman wali murid tersebut karena latar belakang pendidikan wali  murid  yang  berbeda-beda.  Hal  ini telah  diungkapkan  oleh  Fowler  (2004) bahwa  “ implementers  frequently  do  not understands what they are supposed to do ” yang artinya bahwa implementor seringkali tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan.  Hal  ini  bisa  disebabkan  karena kurangnya  sosialisasi,  pengarahan  serta bimbingan mengenai implementasi kebijakan  zonasi  kepada  wali  murid. Selain itu kendala secara teknis yaitu daya tamping server yang masih    minim untuk bisa  diakses  secara  bersamaan  di  seluruh wilayah  Kabupaten  Langkat  sehingga mempengaruhi kecepatan saat mengakses halaman website .
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi  kendala  yang  terjadi  dalam implementasi  kebijakan  sistem  zonasi pada  PPDB  di  Kabupaten  Langkat  adalah mensosialisasikan  sistem  zonasi  lebih awal  dengan  sejelas-jelasnya  untuk menanamkan  pemahaman  yang  lebih mendalam mengenai sistem zonasi kepada
wali  murid.  Selain  itu  upaya  yang dilakukan  untuk  kendala  secara  teknis yaitu  meningkatkan  daya  tampung  server dengan cara mengupgrade atau memperkuat  servernya.  Upaya  yang dilakukan  dalam  mengatasi  kendala  pada implementasi kebijakan zonasi pada PPDB di  Kabupaten  Langkat  senada  dengan pendapat  Fowler  (2004)  dalam  penelitian generasi  kedua  yang  menekankan  bahwa untuk  mengatasi  kendala  implementasi, tidak  hanya  mengikuti  prosedur  teknis dalam SOP.

## SIMPULAN
Implementasi  kebijakan  sistem zonasi  pada  PPDB  jenjang  SMP  di Kabupaten Langkat. Implementasi kebijakan  sistem zonasi  itu  berawal  dari upaya  pemerintah  dalam  mewujudkan pemerataan  kualitas  pendidikan  yang didasari  oleh  beberapa  kriteria  penilaian diantaranya  ketersediaan  sarana  dan prasarana  yang  merata  di  setiap sekolah, penilaian  kinerja  guru  melalui  dapodik sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu kebijakan yang dapat mendorong  hal  itu  agar  dapat  terwujud yaitu kebijakan sistem zonasi bahwasanya peserta  didik  yang  memiliki  penilaian akademik  yang  lebih    dibatasi    oleh domisili    sehingga  tidak  dapat  bebas  atau dibatasi  dalam  memilih  sekolah  diluar
domisili tempat tinggalnya. Secara perlahan  akan  menghilangkan  asumsi sekolah  favorit  tempat      berkumpulnya peserta      didik  yang  memiliki  prestasi akademik.
Kendala dalam implementasi
kebijakan sistem zonasi adalah kekuranganpahaman  wali  siswa  terhadap sosialisasi  mengenai  sistem  zonasi  yang telah disosialisasikan oleh dinas pendidikan  yang  menyebabkan  banyak terjadi  kesalahan  dalam  memilih  sekolah di  luar  zona  yang  membuat  kesempatan peserta  didik  diterima  di  sekolah  yang dipilih  kecil  karena  terbatas  oleh  kuota.
Kekurangpahaman wali murid disebabkan karena latar belakang pendidikan  setiap  wali  murid  yang berbeda-beda, beberapa wali murid masih memiliki pendidikan yang  rendah
sehingga susah untuk memahami teknologi  yang  mendukung  system  zonasi yang  dijalankan.  Adanya  kendala  tersebut pihak  pelaksana  kebijakan  khususnya Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Langkat melakukan  upaya  untuk  mengatasi kendala  yang  terjadi  tersebut  yaitu mensosialisasikan  sistem  zonasi  lebih awal  dengan  sejelas-  jelasnya  agar masyarakat  bisa  lebih  memahami  terkait implementasi  kebijakan  sistem  zonasi pada PPDB.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  M.Z.,  &  Asrori.  (2018).  Peranan  Sekolah Kawasan  Berbasis  Sistem  Zonasi  dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15
Kedung Cowek Surabaya. Jurnal Pendidikan Islam, 7(1): 1-19 Aprilia,  A.  (2014). Kurangnya  Pemerataan Pendidikan Indonesia . Pada https://www.kompasiana.com/diakses pada17 Oktober 2019
Lestari,  A.,  Hermin.,  &  Rosdiana,  W.  (2018). Implementasi  Kebijakan  Penerimaan Peserta  Didik  Baru  (PPDB)  Di  SMA Negeri 4 kota Madiun Tahun 2017. Jurnal Publika , 11(1): 1-7 Awaliyah,  G.  (2017). Mendikbud  Akui Kualitas Pendidikan
Belum Merata . Pada https://www.republika.co.id diakses pada 17 Oktober 2019. Bintoro,  A..  &  Fenty,  F.  (2018) . Persepsi Masyarakat  Terhadap  Implementasi Kebijakan Zonasi Sekolah dalam
Penerimaan  Peserta  Didik  Baru  (PPDB) Tingkat  SMA  Tahun  Ajaran 2017/2018 di  Kota  Samarinda. Jurnal  Riset Pembangunan, 1 (1): 48-57 Budoyo,  S.,  &  Muhdi.  (2012).  Implementasi Kebijakan  Penerimaan  Peserta  Didik (PPD)  Tingkat  SMA/SMK  di  Kota Semarang  Tahun  2012 .  Jurnal        Media Penelitian Pendidikan , 6 (2): 60-76 Pendidikan Nasional, Departemen. (2003). Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003,  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional .  Jakarta:
Depdiknas. Pada http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/
diakses pada 16 Oktober 2019. Fowler,  G.F.   ( 2004). Policy  Studies  For Educational  Leaders  An  Introduction Second  Edition .  New  Jersey:  Merrill Prentice Hall. Grindle,  S.M.  (1980). Politics  and  Policy Implementation in The Third World . New Jersey: Princeton University Press.
Tilaar,  H.A.R..  (2008). Kebijakan  Pendidikan: Pengantar  untuk  Memahami  Kebijakan Pendidikan  dan  Kebijakan  Pendidikan sebagai  Kebijakan  Public .  Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hasbullah.  (2015). Kebijakan  Pendidikan  (Dalam Perspektif      Teori,  Aplikasi,  dan  Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia) . Jakarta: Rajawali Pers. Imron,  A.  (2012). Kebijaksanaan Pendidikan  di Indonesia . Jakarta: Bumi Aksara. Imron,  A.  (2012). Manajemen  Peserta  Didik Berbasis Sekolah . Jakarta: Bumi Aksara.
Nugroho, R. (2008). Public Policy . Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Pedoman  Teknis  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru TK,  SD  dan  SMP  Negeri  di  Kabupaten Langkat Tahun Pelajaran 2018/2019. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor  14  Tahun  2018  tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor  17  Tahun  2017  tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) . Petunjuk  Teknis  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru SMA/SMK  dan  SLB  Negeri  Tahun Pelajaran 2017/2018.
Quade,  E.S.  (1984). Analysis  For  Public  Decisions .
New York: Elsevier Science Publishers,
Syani,  A.K,  dkk.  (2017).  Komunikasi  Dalam Implementasi  Kebijakan Pendidikan
Wajib  Belajar  9  Tahun  di  Kecamatan Ngadiluwih. Jurnal  Ilmiah  Kependidikan, 1 (1): 25-38 Wahyuni,      D..      (2018).      Pro      Kontra      Sistem Zonasi      Penerimaan      Peserta      Didik Baru  Tahun  Ajaran  2018/2019. Jurnal Info Singkat . 10 (14): 114-115