Vol. 3 No. 2 (2021) pp. 60-70 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Transformasi  Nilai  Hukum  Islam  terhadap  Hukum Positif di Indonesia
Asep Deni Adnan Bumaeri 1* , Hisam Ahyani 2 , Ahmad Hapidin 3
1*,3 STISA Ash-Shofa Manonjaya, Tasikmalaya, Indonesia
2 STAI Miftahul Huda Al Azhar, Kota Banjar, Indonesia *email: asden1071@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1118
Submitted: Juni 2021 Revised: Juli 2021 Accepted: Agustus 2021

## ABSTRAK
Kata Kunci: Hukum Nasional, Hukum Islam, Transformasi Pentingnya transformasi nilai-nilai hukum ke dalam hukum positif di Indonesia dapat diwujudkan salah satunya dengan kajian-kajian mendalam  dari  para  akademisi  di  bidang  hukum,  para  pakar hukum  islam  (pidana  islam),  ahli  waris  islam,  dan  segenap  warga negara  Indonesia  khususnya  yang  beragama  islam.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  transformasi  nilai-nilai  hukum  islam yang  ada  di  Indonesia  dimasukan  kedalam  hukum  positif (nasional)  tanpa  menghilangkan  marwah  atau  menjadikan Indonesia  sebagai  negara  islam.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  Tranformasi  nilai-nilai  hukum  (hukum  islam)  dapat dimanifestasikan  kedalam  hukum  positif  (nasional)  dalam  bentuk melaksanakan  hukum  islam  bagi  warga  negara  yang  beragama islam di Indonesia tanpa mendirikan negara islam.

## ABSTRACT
Keywords: National Law, Islamic Law, Transformation The importance of transforming legal values into positive law in Indonesia can be realized, one of which is through in-depth studies from academics in the  field  of  law,  experts  in  Islamic  law  (Islamic  criminal  law),  Islamic heirs, and all Indonesian citizens, especially those who are religious. Islam.
This study aims to determine the transformation of Islamic law values in Indonesia  into  positive  (national)  law  without  eliminating  marwah  or making  Indonesia  an  Islamic  country.  The  results  show  that  the transformation of legal values (Islamic law) can be manifested into positive law  (national)  in  the  form  of  implementing  Islamic  law  for  Muslim citizens in Indonesia without establishing an Islamic state.
Vol. 3 No. 2 (2021)

## 1. PENDAHULUAN
Pada  problem  hukum  dari  kajian  transformasi  nilai-nilai  hukum  islam kedalam hukum positif di Indonesia berawal dari ketidakpastian hukum islam dalam  memberlakukan  hukum  islam  di  Indonesia,  karena  Indonesia  bukan negara  Islam.  Alih-alih  hukum  islam  sering  digunakan  dalam  berbagai kegiatan  semisal  dalam  hal  perceraian,  sengketa  ekonomi  syariah,  dan  masih banyak  lainnya.  Pentingnya  transformasi  nilai-nilai  hukum  ke  dalam  hukum posisitf  di  Indonesia  dapat  diwujudkan  salah  satunya  dengan  kajian-kajian mendalam  dari  para  akademisi  di  bidang  hukum,  para  pakar  hukum  islam (pidana  islam),  ahli  waris  islam,  dan  segenap  warga  negara  Indonesia khususnya  yang  beragama  islam.  Dari  latar  belakang  ini  maka  peneliti berusaha mengungkap serta menggali tentang bagaimana bentuk transformasi nilai hukum islam terhadap hukum positif di Indonesia?. Yang mana Indonesia bukan  negara  islam  namun  mayoritas  diduduki  oleh  warga  yang  beragama islam.  Sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  transformasi  nilai- nilai  hukum  islam  yang  ada  di  Indonesia  dimasukan  ke  dalam  hukum  positif (nasional)  tanpa  menghilangkan  marwah  atau  menjadikan  Indonesia  sebagai negara islam.
Dengan demikian posisi hukum islam di Indonesia dulu hingga sekarang di  era  yang  serba  digital  (4.0)  masih  selalu  menarik  perbincangan,  dimana Indonesia  bukan  negara  islam  secara  konsititusional,  namun  mayoritas penduduknya  adalah  muslim  (memeluk  islam).  Hasil  dari  kajian  riset  ilmiah oleh  Muhammad  Julijanto  dalam  jurnalnya  ditemukan  bahwa  ajaran  islam yang menjadi itegral bagi masyarakat muslim di Indonesia telah menggunakan hukum  islam  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  memandu kehidupan  bermasayarakat,  dengan  mengedepankan  ketentraman,  tidak menggangu  pemeluk  agama  lain  (non-muslim)  dalam  beribadah  sesuai  apa yang  termaktub  dalam  UU  1945 (Julijanto,  2012) .  Ini  artinya  yang dikedepankan  adalah  berbeda-beda  tetapi  tetap  satu  jua  (tujuan).  dalam risetnya  bahwa  politik  dalam  konstitusional  adalah  bentuk  upaya  dalam mendorong  terlaksananya  norma  aturan  hukum  islam  bagi  pemeluknya sehingga  terjadilah  dinamika  hukum,  artinya  politik  hukum  di  Indonesia menjadi  ruang  kesempatan  bagi  para  praktisi  hukum  dalam  menjalankan kepentingannya.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah sosciological  jurisprudence yang mengkaji  hukum  sebagai  perilaku  yang  terkait  dengan  sistem  norma  hukum positif. Sifat peneltitian ini adalah hukum normatif dengan sumber primer dari buku-buku,  jurnal  dan  internet,  serta  sumber  lainnya  yang  relevan  tentang transformasi  nilai  hukum  islam  terhadap  hukum  nasional  di  Indonesia.  Riset dalam  kajian  transformasi  hukum  islam  ini  dilakukan  dengan  mengunakan jenis  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  hukum  kepustakaan  / Library Reserch . Dimana hukum normatif yaitu sebuah riset hukum yang dilaksanakan melalui kajian bahan-bahan kepustakaan (Soekanto & Mamuji, 2011) .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan  Pustaka  dalam  hal  ini  guna  menjawab  pentingnya  kajian Transformasi  Nilai-Nilai  Islam  dalam  Hukum  Positif  sebagaimana  riset  yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2020) dijelaskan bahwa dengan adanya permasalahan hukum positif (nasional) yang kering akan nilai-nilai agama dan segala bentuk upaya  dalam  melakukan  transformasi  nilai-nilai  Islam  ke  dalam  hukum nasional, maka Indonesia dengan civil law system -nya yang merupakan warisan dari  Belanda  yang  memahami  bahwa  hukum  sebagai  bentuk  aturan  yang disinergikan  dalam  peruundangan  yang  tertulis  namun  tidak  ada  kaitannya dengan  nilai-nilai  kehidupan,  termasuk  dalam  hal  agama.  Ini  artinya ditemukan  hukum  yang  terdikotomi  dari  agama  karena  hukum  nasional  di Indonesia  memiliki  kekuatan  hukum  tertinggi  dibandingkan  hukum  islam, semisal  fatwa  MUI,  KHI,  KHES,  dll.  Alhasil  hukum  yang  ada  di  Indonesia menjadi  sekuler,  yang  sifatnya  keduniawian  saja,  artinya  siapapun  yang melanggar  hukum  di  Indonesia  tidak  dapat  dikatan  berdosa,  tetapi  lebih tepatnya adalah bersalah (terbukti bersalah) bukan terbukti benar.
Dengan  demikian  transformasi  nilai-nilai  hukum  islam  yang  ada  di Indoensia  perlu  di  transformasikan  ke  dalam  hukum  positif  guna  menjadikan tidak  sekedar  taat  aturan  sebagai  warga  negara,  tetapi  juga  sebagai  bentuk ketaatan  kepada  Tuhan,  khusunya  bagi  pemeluk  agama  islam  di  Indonesia. Lebih  lanjut  Prasetyo  menjelaskan  dalam  risetnya  bahwa  Mentaati  hukum berarti  juga  bentuk  dari  pada  ibadah  kepada  sang  pencipta.  Dengan mengedepankan dalam transformasi nilai-nilai Islam dengan menerapkan serta menjealankan  nilai-nilai  Islam  yang  baik,  yang  penting  serta  bermanfaat  bagi
Vol. 3 No. 2 (2021)
seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya transformasi nilai-nilai islam ke dalam  hukum  nasional  dapat  membuahkan  hasil  berupa  integrasi  agama  dan hukum  menjadi  satu  sistem  hukum  yang  berlaku  di  masyarakat  Indonesia, mengapa  demikian  karena  Indonesia  penganut  agamanya  mayoritas  adalah beragama  Islam.  Alhasil  yang  berpu  dicatat  adalah  dengan  membangun peradaban  Islam  di  Indonesia  tidak  harus  mendirikan  negara  Islam.  Tetapi dapat dilakukan dengan mentransformasikan nilai-nilai islam ke dalam hukum positif.
Lebih lanjut dengan masuknya Hukum islam kedalam hukum nasional di Indonesia  sebagaimana  hukum  islam  termasuk  hukum  progresif,  maka  inilah salah satu bentuk tranformasi hukum islam (hukum waris) tentang hak nafkah anak  di  pengadilan  agama  Karesidenan  Surakarta  dalam  risetnya  Masrukhin dan  Damayanti  menekankan  pada  aspek  pertimbangan  hakim  dalam memutuskan  perkara  cerai  dalam  gugatan  dengan  menggunakan  kaidah  / landasan  hukum  progresif,  alhasil  hasil  penanganan  perkara  ini  tidak mencantumkan tuntutan hak nafkah (Masrukhin & Damayanti, 2020) .
Adapun  Landasan  Teori  peneliti  menggunakan  teori  yang  dicanangkan oleh  Philip  Selznick  dan  Philippe  Nonet  yang  mana  menjelaskan  dalam hubungan  hukum  dengan  variabel  lain  di  luar  hukum,  dimana  secara  rill (nyata)  dan  tegas  bahwa  hukum  mempunyai  korelasi  yang  signifikan  dengan kajian  selain  hukum (Nonet  &  Selznick,  1978) .  Inilah  yang  disebut  dengan hukum  pada  ranah  tatanan.  Dengan  adanya  konsep  ini  dalam  rangka menggungah  bathiniah  yuridis  seseorang  selain  keyakinan  serta  ketaqwaan seseorang  kaidah  agama  yang  dianutnya  maka  dengan  cara  mengukur seberapa  dalam  tingkat  keimanan  seseorang  maka  kita  akan  mengetahui penegakan  hukum  islam  di  Indonesia  berhasil  atau  tidaknya  dalam penegakanya (Saifullah, 2013) .
Hadirnya fiqh keindonesiaan merupakan upaya dalam rangka menegakan hukum  islam  di  Indonesia,  menjadikan  reformulasi  dalam  hukum  islam  di Indonesia  melalui  tokoh-tokoh  penggagasnya  semisal  Hasbi  As-Shidiqy  dan Hazairin,  alhasil  reformulasi  konsep  fiqh  keindonesiaan  telah  mampu  masuk dalam  produk  peraturan-peraturan  yang  telah  disahkan  melalui  undang- undang,  seperti  masuk  pada  hukum  perkawinan  islam.  Salah  satunya  adalah dengan  hadirnya  fiqih  keindonesiaan  ini (Tohari,  2015) .  Tidak  menutup kemungkinan  fiqh-fiqh  lainnya  muncul  semisal  fiqh  kebahagiaan  oleh  ulil
absor selaku cendikiawan muslim dari ormas Nahdlatul Ulama (Saputra et al., 2019) .
Berbicara  tentang  teori  tranformasi  yang  dapat  mendukung  dalam terbentuknya  suatu  produk  hukum  tertentu  masuk  pada  hukum  nasional bahkan  hukum  internasional  suatu  negara (Brownlie,  1990) .  Dimana  teori  ini memandang  bahwa  hukum  nasional  dan  juga  hukum  internasional  tidak membutuhkan  legalitas  dari  pemerintah,  melainkan  nantinya  akan  berlaku dengan  sendirinya  akan  disahkan  ketika  pemerintah  mengesahkannya.  ini artinya  teori  transformasi  hukum  menurut  Brownlie  dapat  dijalankan  dengan batasan tidak bertentangan dengan pemerintah (suatu negara) (Firdaus, 2015) .
Dengan  demikian  bentuk  tranformasi  nilai  hukum  islam  di  Indonesia dapat  masuk  kedalam  tatanan  peraturan  perundang-undangan  secara  sah dapat  dilakukan  dengan  tanpa  menjadikan  negara  Indonesia  menjadi  negara Islam,  nantinya  dengan  sendirinya  hukum  islam  akan  masuk  pada  hukum nasional  secara  perlahan,  dan  tentunya  perlu  adanya  dukungan  dari masyarakat  muslim  yang  ada  di  Indonesia.  Selain  itu  dengan  adanya  teori dualisme  dan  monisme  dalam  hubungan  hukum  nasional  dan  hukum internasional dapat kita jumpai bahwa hukum adat, hukum agama, dan hukum yang  berlaku  di  eropa  (kontinental)  dapat  masuk  di  Indonesia  dikarenakan Indonesia  bukan  negara  islam (Hasim,  2019) .  Menurut  teori  monisme, hubungannya  antara  hukum  dan  nasional  hukum  internasional  adalah  ada saling  kaitan  antara  keduanya,  dimana  hukum  nasional  wajib  tunduk  dengan menyesuaikan  pada  hukum  internasional.  Adapun  menurut  teori  dualisme, dalam  hubunngan  Hukum  nasional  dan  internasional  adalah  dua  sistem hukum  jelas  terpisah,  tidak  saling  mempunyai  hubungan  superioritas  atau subordinasi.  Keberadaan  hukum  internasional  menjadi  control  masyarakat hukum  internasional  dalam  menjalangkan  hukum  nasional  demi  tercapainaya ketertiban dunia.

## 3.1. Bentuk-Bentuk Transformasi Hukum Islam kedalam Hukum Positif (Nasional)
Berbagai  contoh  semisal  Standarisasi  Halal  Majelis  Ulama  Indonesia dalam penyembelihan ayam (Muamar & Jumena, 2020) , kriteria kafa’ah d alam indealisme  umur  pernikahan,  riset  lainnya  oleh  Muwahid  bahwa  tentang transformasi  hukum  Islam  yang  diupayakan  serta  dimasukan  dalam  sistem hukum  nasional,  maka  harus  terlebih  dahulu  hukum  Islam  dijalankan  secara
Vol. 3 No. 2 (2021)
menyeluruh  (nasional)  di  Indonesia  (Muwahid,  2012).  Contohnya  adalah dengan mengupayakan dalam mentransformasikan nilai hukum Islam kedalam hukum-hukum/  peraturan  perundangundangan  nasional,  baik  dari  hukum pidana  dan  perdata.  Namun,  hingga  kini  terkait  Transformasi  hukum  Islam belum  sepenuhnya  dilakukan  dikarenakan  masih  banyak  perdepatan dikalangan  ahli  hukum.  Alhasil  transformasi  hukum  islam  kedalam  hukum nasional masih bersifat rancangan semata.
Nilai-nilai syariah jika ditinjau dari sisi hermeneutika terkait transformasi hukum  islam  ke  dalam  sistem  hukum  nasional  maka  yang  terjadi  adalah menjadikan  mashlahah  dalam  beragama  islam,  bernegara  dan  bersosisialisasi dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Artinya  dengan  pendekatan  hermenetika hukum  maka  pentransformasian  nilai-nilai  hukum  islam  di  Indonesia  dapat diwujudkan melalui konsep mashlahah diniyyah yang ada pada agama Islam, dimanapun  dan  kapanpun  hukum  islam  ditegakkan  yang  terpenting  adalah nilai  kemashlahatan  harus  terjaga  demi  menjadikan  keutuhan  NKRI  yang sudah final (Pardjaman, 2013) .
Dengan  berbagai  bentuk  pentransformasian  hukum  islam  kedalam payung  hukum  nasional  sudah  lumrah  terjadi,  ini  dikarenakan  mayoritas agama  yang  dianut  oleh  warga  negara  Indonesia  adalah  agama  Islam,  maka dari itu yang terpenting adalah jiwa kemashlahatan antar sesama warga negara harus  tetap  terjalin,  tanpa  menggembargemborkan  negara  islam  (khilafah)  di negara  republik  tercinta  kita  ini.  Dalam  menilai  bahwa  hukum  islam  di Indonesia  sangatlah  riskan  dan  sensitif,  maka  kita sebagai  warga  negara  yang baik sebaiknya menjalankan aturan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.
Lebih  lanjut  dalam  hal  pembentukan  nilai-nilai  hukum  islam  sebagai transformasi  kedalam  hukum  nasional  telah  terjadi  potensialitas  yang  tinggi dalam  proses  transformasi  nilai  dan  asas  serta  kaidah  hukum  islam  ke  dalam hukum  nasional.  Yusuf  dalam  kajiannya  ini  menyinggung  terkait  penodaan agama,  penistaan  agama,  serta  pelecehan  agama  terhadap  agama  islam  yang semakin menjadi-jadi (viral) di era 4.0 seperti sekarang ini (Yusuf, 2018) . Untuk itu  perlu  adanya  pemahaman  mendalam  kepada  warga  negara  Indonesia tentang konsep negara dalam menjalankan aturan di negeri republik ini, maka dalam hal ini potensi yang didapat dalam tranformasi nilai, asas, serta kaidah- kaidah hukum yang sudah dilakukan oleh pemerintah perlu disorot lebih lugas lagi,  semisal  dengan  memberikan  percontohan  kepada  masyarakat  muslim
yang  ada  di  Indonesia  melalui  sikap  keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  tuhan yang maha esa bagi pemeluknya masing-masing, artinya yang beragama islam maka  peluklah  agama  dengan  iman  dan  taqwa,  begitupun  kaum  non  mulsim agar  tidak  mengganggu  yang  beragama  islam,  begitupun  sebaliknya  muslim jangan  sampai  menggangu  peribadatan  yang  non-muslim.  Yang  selanjutnya adalah  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  akan  pentingnya masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, dan ketiga adalah memberikan pemahaman  kepada  masyarakat  di  seluruh  Indonesia  untuk  selalu  memiliki kompetensi  dan  keterampilan  yang  unggul  sesuai  keahlian  masing-masing, sehingga  terjalinlah  semangat  nasionalism  serta  solidaritas  antar  umat beragama secara universal. Inilah sebagai bentuk dari upaya masyarakat dalam rangka  mentransformasikan  nilai-nilai  hukum  islam  kedalam  hukum  nasional dengan  cara  menjadikan  negara  Indoneisa  sebagai  negara  yang  berketuhanan yang maha esa, bukan negara islam.
Dalam  kaitannya  bentuk  transformasi  hukum  islam  kedalam  hukum nasional disinggung juga perbedaan oleh para ulama, baik cara pandang ulama serta  hubungan  konsep  pemikiran  ulama  terkait  hukum  islam  dan  hukum nasional,  maka  Pandangan  ulama  terkait  dualisme  hukum  di  Indonesia  ini (hukum  islam  dan  nasional)  terjadi  perbedaan  pandangan  oleh  para  ulama menjadi  sebuah  keniscayaan.  dengan  adanya  ideologi  pancasila  di  Indonesia, maka  para  ulama  menjadi  berbeda  pandangan,  ada  yang  berpendapat  bagi msayarakat  Indonesia  yang  tidak  setuju  dengan  negara  islam  maka  dia  kafir, pendapat  yang  lainnya  ada  yang  membolehkan  bagi  warga  negara  Indoensia yang setuju dengan  konsep negara islam untuk Indonesia. dari  sekian banyak tokoh yang menginginkan terbentuknya negara islam (syariah islam) berlaku di segala  penjuru  dunia,  meliputi  Hasan  al-Bana,  Sayid  Qutub,  al-Maududi, Abdul Qodr Audah, Abu Bakar Ba'ashir, dan An-Nabhani, kesemuanya inilah yang mengiinginkan negara indonesia dijadikan sebagai negara syariah (islam), namun para ulama di Indonesia tetap berbeda pendapat (Yudha, 2017) .

## 3.2. Tahapan Transformasi Nilai Hukum Islam kedalam Hukum Positif
(Nasional)
Dalam  kajian  ilmu  hukum,  ada  yang  disebuthukum  positif  ( ius constituendum ) dan hukum yang dicita-citakan ( ius constitutum ). Hukum positif adalah  hukum  yang  berlaku  saat  ini  di  suatu  negara.  Hukum  yang  dicita- citakan yaitu hukum yang hidup di masyarakat, tetapi belum menjadi hukum
Vol. 3 No. 2 (2021)
positif  secara  legal  formal.  Hukum  Islam  sebagai  tatanan  hukum  yang dipedomani  dan  ditaati  oleh  mayoritas  penduduk  dan  masyarakat  Indonesia adalah  hukum  yang  telah  hidup  dalam  masyarakat,  dan  merupakan  sebagian dari  ajaran  dan  keyakinan  Islam  yang  eksis  dalam  kehidupan  nasional,  serta merupakan  bahan  dalam  pembinaan  dan  pengembangannya.  Fakta  sejarah perjalanan  hukum  di  Indonesia  mendeskripsikan,  bahwa  kehadiran  hukum Islam  dalam  hukum  nasional  merupakan  perjuangan  eksistensi.  Teori eksistensi  merumuskan  keadaan  hukum  nasional  Indonesia  masa  lalu,  masa kini, dan masa datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia, baik tertulis maupun yang tidak tertulis.
Dalam  konteks  Indonesia,  eksistensi  hukum  Islam  dalam  penerapannya menjadi hukum positif, dapat dilakukan hanya sebatas yang ada berkaitannya dengan  hukum  private  yakni  dalam  hal  ber-muamalah.  Sedangkan  yang berkaitan dengan hukum publik, Islam sampai hari ini masih menjadi hukum yang  dicita-citakan  (baru  menjadi  rancangan  undang-undang)  semisal  dengan lahirnya UU perbankan syariah. Walaupun begitu, seluruh upaya untuk lebih menerapkan hukum Islam di Indonesia patut diapresiasi dengan baik, dengan tidak  menutup  kemungkinan  adanya  halangan  serta  rintangan  dan  juga tantangan  yang  datang  dari  segala  penjuru  dalam  menolak  eksistensi  hukum Islam  ke  arah  yang  lebih  baik  lagi  melalui  berbagai  (Kompilasi  hukum  islam, kodifikasi  hukum  islam,  unifikasi  hukum  islam,  yang  dimanifestasikan  ke dalam hukum nasional (Pardjaman, 2013) .
Kaitannya  dengan  upaya  implementasi  hukum  Islam  yang  ada  di Indonesia  dapat  dilakukan  paling  tidak  ada  dua  tahapan  yang  cukup  berati, yakni Pertama, dengan jalur iman dan taqwa. Maksudnya ialah para pemeluk agama Islam melaksanakan kegiatan kegiatan yang ada hubungannya dengan hukum  Islam  dilaksanakan  secara  pribadi  sesuai  dengan  tingkat  pemahaman dan  kemampuan  serta  kualitas  keimanan  yang  dimiliki,  begitupun  dalam  hal ketaqwaan-nya.  Dengan  mengacu  pada  UUD  1945  yang  secara  eksplisit  pada pasal 29 ayat (2) bahwa Pelaksanaan hukum Islam melalui jalur keimanan dan ketaqwaan  adalah  sah  secara  hukum.  Tahapan  selanjutnya  yaitu  kedua, transformasi  nilai-nilai  hukum  islam  dapat  dilakukan  dengan  mematuhi rambu-rambu  peraturan  yang  telah  ada,  semisal  UU  perkawinan,  maka lakukanlah dengan mengacu peraturan yang ada pada UU perkawinan.
Penetrasi  hukum  Islam  ke  dalam  peraturan  perundangan  di  Indonesia dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu pertama, penetrasi hukum Islam ke
dalam  peraturan  perundangan  secara  substantif  dan  tidak  dinyatakan  secara eksplisit  sebagai  hukum  Islam.  Model  pertama  ini  jelas-jelas  tidak menggunakan  label  Islam  sama  sekali.  Sebagaimana  halnya  hukum  nasional secara  umum  yaitu  bersifat  netral,  dengan  definisi  yang  sangat  vulgar  tidak menunjukkan kekhasan suatu agama dan identitas kelompok tertentu. Dengan kondisi  seperti  ini,  maka  bagi  orang-orang  yang  sering  terlena  dengan  embel- embel atau berbagai jenis dan macam-macam label yang anti agama misalnya, serta orang yang sangat sulit dalam mengetahui esensi sesuatu, maka akan ada pandangan  bahwa  hukum  tertentu  ialah  dianggap  hukum  nasional  semisal hukum perbankan syariah, dimana pandangan orang non muslim terhadap UU Perbankan  Syariah  Nomor  21  tahun  2008,  bahwa  UU  ini  hanya  diberlakukan untuk orang islam saja, ini menjadi kesalah kaprahan  pandangan  masyarakat. Artinya UU perbankan ini diberlakukan untuk seluruh warga Indonesia, bukan hanya untuk orang islam saja.
Hal  lainya  semisal  pada  UU  wakaf,  dimana  UU  Nomor  41  Tahun  2004 Tentang Wakaf ini diberlakukan untuk warga negara Indonesia, tanpa disadari perwakafan  uang  ini  menjadikan  masyarakat  paham  terhadap  wakaf  uang yang  harus  dijalankan  sesuai  dengan  kaidah-kaidah  yang  ada  pada  Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dimana di era Industri 4.0 seperti sekarang ini seorang  muslim  dapat  melakukan  wakaf  uang  melalui  lembaga  keuangan syariah.  Lebih  lanjut  riset  yang  dilakukan  oleh  Ahyani  dan  Muharir  bahwa dalam  perspektif  hukum  ekonomi  syariah  tentang  wakaf  uang  di  era  revolusi industri  4.0  dapat  dilakukan  oleh  seorang  wakif  guna  mensejahterakan masyarakat dan negara dalam hal perekonomian nasional (Ahyani & Muharir, 2021) .

## 4. KESIMPULAN
Pentingnya  transformasi  nilai-nilai  hukum  kedalam  hukum  posisitf  di Indonesia  dapat  diwujudkan  salah  satunya  dengan  kajian-kajian  mendalam dari para akademisi di bidang hukum, para pakar hukum islam (pidana islam), ahli  waris  islam,  dan  segenap  warga  negara  Indonesia  khususnya  yang beragama islam. Dalam rangka transformasi nilai-nilai hukum islam yang ada di  Indonesia  yang  dimasukan  kedalam  hukum  positif  (nasional)  tanpa menghilangkan  marwah  atau  menjadikan  Indonesia  sebagai  negara  islam. Maka  Tranformasi  nilai-nilai  hukum  (hukum  islam)  dapat  dimanifestasikan kedalam  hukum  positif  (nasional)  dalam  bentuk  melaksanakan  hukum  islam
bagi warga negara yang beragama islam di Indonesia tanpa mendirikan negara islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyani,  H.,  &  Muharir.  (2021).  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah  Tentang Wakaf  Uang  di  Era  Revolusi  Industri  4.0. Lan  Tabur:  Jurnal  Ekonomi Syari ’ ah , 2 (2), 85 – 100.
Brownlie, I. (1990). Principles of Public International Law .
Firdaus, F. (2015). Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang- Undangan Nasional Indonesia. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 8 (1), 36 – 52. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.285
Hasim,  H.  (2019).  Hubungan  Hukum  Internasional  Dan  Hukum  Nasional Perspektif  Teori  Monisme  Dan  Teori  Dualisme. Mazahibuna  Jurnal Perbandingan Mazhab , 1 (2), 166 – 179. Julijanto,  M.  (2012). Implementasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  Sebuah  Perjuangan
Politik Konstitusionalisme . http://www.republika.co.id/berita/dunia-
islam/islam-mancanegara/12/05/09/m3qcqk-2030-
Masrukhin,  M.,  &  Damayanti,  M.  (2020).  Hukum  Progresif  Penanganan  Hak Nafkah  Anak  dalam  Kasus  Perceraian  di  Pengadilan  Agama  (Studi  di Pengadilan  Agama  Karesidenan  Surakarta). Al- Ahkam  Jurnal  Ilmu  Syari’ah Dan Hukum , 5 (1), 25 – 36. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.1794
Muamar,  A.,  &  Jumena,  J.  (2020).  Standarisasi  Halal  Majelis  Ulama  Indonesia dalam  Penyembelihan  Ayam  di  Desa  Kertawinangun  Cirebon. Al-Ahkam Jurnal  Ilmu  Syari’ah  Dan  Hukum , 5 (1),  89 – 72.  https://doi.org/10.22515/al- ahkam.v5i1.2165
Muwahid. (2012). Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional.
Al-Manahij , 6 (2), 205 – 216.
Nonet, P., & Selznick, P. (1978). Law and Society in Transition. Toward Responsive Law, Harper & Row. New York, Hagerstown, San Francisco, London.
Pardjaman,  R.  (2013).  Transformasi  Nilai-Nilai  Syariah  Ke  Dalam  Sistem Hukum  Nasional  (Sebuah  Pendekatan  Hermeneutika). Al- ’Adalah , 11 (2),
249 – 256.
Prasetyo,  Y.  (2020).  Transformasi  Nilai-Nilai  Islam  dalam  Hukum  Positif. Al- Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 5 (1), 91 – 106.
https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.1943
Saifullah.  (2013). Jembatan  Syari’ah  Islam  Dalam  Hukum  Positif  Di  Indonesia . http://saifullah.lecturer.uin-malang.ac.id/2013/11/20/jembatan-syariah- islam-dalam-hukum-positif-di-indonesia/
Saputra,  Andrian,  &  Rizqa,  H.  (2019). NU  Kembangkan  Fikih  Kebahagiaan . https://www.republika.co.id/berita/pnkk2i458/nu-kembangkan-fikih-
kebahagiaan
Soekanto,  S.,  &  Mamuji,  S.  (2011). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat .
Tohari,  C.  (2015).  Fiqh  Keindonesiaan :  Transformasi  Hukum  Islam  dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia. ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman , 15 (2),
403 – 432.  https://www.neliti.com/id/publications/57238/fiqh-keindonesiaan- transformasi-hukum-islam-dalam-sistem-tata-hukum-di-indonesia
Yudha, A. K. (2017). Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan,
Dan Pandangan Ulama. Jurnal Hukum Novelty , 8 (2), 157 – 172.
Yusuf, A. W. (2018). Potensialitas Transformasi Nilai, Asas, dan Kaidah Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional. Jurnal Kajian Peradaban Islam , 1 (1), 24 – 27. https://doi.org/10.47076/jkpis.v1i1.10
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License