## PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA
Indah Pratiwi 1 , Setiyo Rahayu 2 dan Triyanto 3*
1,2,3 Progam Studi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta
* E-mail: try@staff.uns.ac.id
Abstract. Political  parties  are  a  group  of  people  who  are  organized  in  a  stable manner  with  the  aim  of  seizing  and  maintaining  and  using  their  power  for  the general  policies  they  make.  The  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  youth organizations that exist in the party and how its journey is in accordance with the objectives  contained  in  political  law.  This  study  uses  a  qualitative  research approach  in  examining  a  life  in  youth  organizations,  and  using  descriptive methods,  data  sources  use  observations  and  interviews  as  well  as  literature relating to the wing body coordinator. From this research, the results show that in political parties, especially the PDIP party has run its role in providing political education for the younger generation. The conclusion of this research is the wings of political parties as a forum for the younger generation as a means of political approach to the younger generation.
Keywords: The role of political parties for the younger generation

## PENDAHULUAN
Menurut  Pasal  31  UUD  1945 menyatakan bahwa/1pendidikan/1merupakan/1hak bagi  setiap  warga  negara  tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang  harus  diikuti  oleh  setiap  warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Pendidikan  adalah  proses  pengubahan sikap  dan  tata  laku  seseorang  atau kelompok orang dalam usaha mendewasan  manusia  dengan  upaya pengajaran  dan  pelatihan  (Marbun, 2002 :416). Dalam masyarakat modern,/1pendidikan merupakan komoditi  politik  yang  sangat  penting (Sirozi 2005).Sedangkan Menurut David  Easton  (Sirozi,  2005:  49) mengatakan  bahwa  „salah  satu  kondisi
fundamental  untuk  mempertahankan suatu  sistem  politik  adalah  bahwa ketika/1generasi  muda  dalam  suatu
masyarakat  menginjak  dewasa,  mereka harus/1menguasai  ilmu  pengetahuan,
nilai-nilai, dan sikap-sikap sebagaimana  diharapkan/1oleh  para anggota dan sistem yang ada.
Sukarna (2003: 79) menyatakan bahwa“Dalam setiap negara demokrasi terdapatnya  partai  politik  lebih  dan sama  merupakan  syarat  yang  paling menonjol,  meingat  rakyat/1mempunyai alternatif untuk memilih. Tanpa adanya pilihan  alternatif  maka  rakyat  akan sukar untuk mengeluarkan aspirasiaspirasinya  yang  paling  cocok dengan  dirinya.  Oleh  karena  itu, adanya  wadah  penyaluran  pemikiran yang  berbeda-beda  merupakan  suatu conditiosince quanon atau suatu kondisi yang mau tidak mau harus ada. Tanpa  adanya  partai  politik  yang  lebih dari  satu.  Maka  demokrasi  dapat ditegakkan. Dan struktur politik merupakan  cara  untuk  melembagakan
kompenen/1politik  menjadi  fungsional. Supra struktur politik sebagai penyerap aspirasi  masyarakat  sangat  memiliki peranan  penting  dalam  pembentukan kebijakan publik di masyarakat melalui sistem politik. Dengan demikian sangatlah  penting  setiap  elemen  yang berada  dalam  lingkup  infrastruktur politik  memahami  dan  mengetahui peran  fungsinya  dalam  sebuah  sistem politik untuk menciptakan suatu kebijakan  yang  berorientasi  publik dengan memiliki nilai-nilai yang diharapkan oleh masyrakat.
Perbedaan selanjutnya yang ada di antara infrastruktur dan suprastruktur politik  adalah  komponen  kekuatan yang  ada  di  dalamnya.  Dalam  tata negara  modern,  umumnya  lembaga negara resmi yang ada di dalam sebuah negara terdiri dari tiga komponen, yaitu eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif. Masing-masing komponen ini memiliki pengertian  sebagai  berikut:Lembaga eksekutif,  yaitu  pelaksana  undang- undang atau kebijakan  yang ditetapkan oleh  negara.  Lembaga  legislatif,  yaitu pembuat  undang-undang.  Contohnya,
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah (DPD). Lembaga yudikatif, yaitu lembaga  yang  bertugas  mengadili  para pelanggar undang-undang. Contoh suprastruktur  politik  lembaga  yudikatif adalah  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan./1Ada empat komponen  dalam  infrastruktur  politik ini,  yaitu:  Partai  politik,Interest  Group, Pressure  group,/1infrastruktur  politik juga  memiliki  tujuan  yang  ingin dicapai, antara lain: Memberi pendidikan  politik  –  infrastruktur politik menginginkan pengetahuan politik rakyat semakin meningkat.
Dengan  pengetahuan  politik yang meningkat, diharapkan partisipasi
politik  mereka  sebagai  warga  negara pun  juga  bisa  meningkat  sehingga  bisa memaksimalkan  sistem  politik  negara. Mempertemukan  beragam  kepentingan ada  begitu  banyak  kepentingan  di dalam  masyarakat.  Dalam  hal  ini, infrastruktur  politik  bertujuan  untuk mempertemukan kepentingan yang senada  agar  lebih  mudah  untuk tersalurkan  menjadi  sebuah  tindakan nyata. Menyalurkan aspirasi rakyat/1tidak semua orang bisa berpartisipasi  langsung  dalam  kegiatan politik serta menyampaikan aspirasinya. Maka, keberadaan infrastruktur  politik  juga  bertujuan untuk mempermudah menyalurkan aspirasi rakyat ke pihak-pihak pemerintah yang terkait. Budiardjo (2000: 161) mengatakan bahwa: Partai Politik/1adalah  sekelompok  manusia yang  terorganisir  secara  stabil  dengan tujuan/1merebut atau mempertahankan/1penguasaan terhadap  pemerintahan  bagi/1pimpinan partainya dan berdasarkan/1penguasaan ini  memberikan  anggota/1partainya kemanfaatan yang bersifat idiil/1maupun  materil.  Partai  politik adalah/1sekelompok manusia yang/1terorganisasikan  sebagai  suatu kesatuan/1politik,  dan  meanfaatkan kekuasaannya  untuk  kebijakan  umum yang  mereka  buat.  Dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31 Tahun  2008  tentang  Partai  Politik menyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan partai politik adalah Organisasi social  yang  dibentuk  oleh  sekelompok warga  negara  Republik  Indonesia secara  sukarela  atas  dasar  persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan  kepentingan  anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
Fungsi  partai  politik  menurut Ramlan  Surbakti  (1992:116)/1bahwa
fungsi  utama  partai  politik  ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program- program  yang  disusun  berdasarkan ideologi  tertentu.  Namun  selain  untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan, partai politik juga memiliki peranan. Dalam Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2008  tentang  partai politik  menyebutkan  salah  satu  fungsi partai  politik  adalah  sebagai  sarana pendidikan  politik  bagi  anggota  dan masyarakat  luas  agar  menjadi  warga negara  Indonesia  yang  sadar  akan  hak dan  kewajibannya  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya seluruh partai politik  yang  ada  di  Indonesia  memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan  kepada  seluruh  lapisan masyarakat, dengan materi-materi yang telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2008  tentang  partai politik.  seperti  pendapat  Alfian  (1992:
235)  dalam/1bukunya  Pemikiran  dan Perubahan Politik Indonesia menyatakan “Pendidikan/1politik sebagai  usaha  yang  sadar  untuk mengubah proses sosialisasi politik/1masyarakat  sehingga  mereka memahami dan menghayati betul nilai- nilai  yang/1terkandung  dalam  suatu sistem  politik  yang  ideal  yang  hendak dibangun”. Sedangkan menurut Djiwandono  dalam/1Sumantri  (2003: 23) bahwa: “Pendidikan politik merupakan  suatu  proses  penyampaian budaya politik bangsa yang/1mencakup cita-cita politik dan normanorma operasional dan sistem organisasi/1politik  yang  berdasarkan nilai-nilai pancasila penting bagi seluruh rakyat, seluruh warga. Namun realitas yang berkembang  saat  ini  menunjukkan lemahnya kelembagaan partai yang ada saat  ini.  Keadaan  ini  bisa  dilihat  dari menurunnya tingkat kepercayaan
generasi  muda  terhadap  partai  dan banyaknya  persoalan  terkait  partai polituk yang melanggar hukum terutama  pada  kader  partai.  Dan  masih banyaknya  generasi  muda  yang  belum mendapatkan pendidikan politik. partai politik (parpol) sekarang sudah dianggap  gagal  dalam  memberikan pendidikan politik nilai dan membumikan  demokrasi.  Pendidikan politik  yang  diberikan  justru  kian meneguhkan  anggapan  bahwa  politik itu  kotor  dengan  manuver  dan affair politik  yang  selama  ini  dilakukan politisi  partai.  Dan  sudah  menjadi  hal yang  biasa  jika  partai  politik  saat  ini hanya  bisa  dirasakan  kehadirannya hanya  pada  saat  pemilu  dan  semarak pemilu,  seakan  setelah  pemilu  partai politik  seperti  menark  diri  dan  lebih mengutamakan  kepentingan  pribadi dan  mengabaikan  fungsi  partai  politik tersendiri yaitu kewajiban dalam memberikan  pendidikan  politik  bagi generasi  muda.  Tujuan  penelitian  ini adalah untuk meneliti organisasi kepemudaan  yang  berada  didalam partai  dan  bagaimana  keberjalananya apakah  sudah  sesuai  dengan  tujuan yang  termuat  dalam  undang-  undang politik.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian/1kualitatif  untuk  meneliti kehidupan  suatu  sistem  organisasi kepemudaan. Metode
penelitian menggunakan  metode  deskriptif  untuk menggambarkan  proses  pendidikan politik  dalam  organisasi  sebagai  upaya membentuk  karakter  kepemimpinan lintas  budaya  demi  terciptanya  budaya politik  Pancasila  pada  generasi  muda. Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  hasil  observasi  dan  wawancara yang  dilakukan  penulis  serta  literatur yang  berkaitan  dengan  pembinaan
terhadap generasi muda . Subjek dalam penelitian adalah koordinator Komunitas juang Surakarta dan penasehat Komunitas Juang Surakarta.
Lokasi  penelitian  DPC  PDIP Surakarta  yang  bertempat  pada  jalan Hasanudin No 26,/1kecamatan laweyan kota  surakarta  provinsi  Jawa  tengah Teknik pengumpulan data menggunakan  observasi,  wawancara, dokumentasi. Validitas penelitian dengan menggunakan triangulasi sumber  dan  teknik  penelitian.  Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara
interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus sampai tuntas dengan tahapan data  reduction,  data  display,  dan conclusion drawing / verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Partai  politik  merupakan  suatu kelompok  yang/1bahwa  partai  politik adalah suatu kelompok yang terorganisir  yang  anggotaanggotanya mempunyai  orientasi,  nilainilai  dan cita-cita  yang  sama.  Tujuan  kelompok ini  ialah  untuk  memperoleh  kekuasaan politik  dan  merebut  kedudukan  politik (biasahnya)  dengan  cara  konstitusional untuk  melaksanakan  kebijaksanaan- kebijaksanaan  mereka.  Hal  ini  sesuai dengan  apa  yang  dikatakan  oleh Budiardjo  (2000:  161)  bahwa:  Partai Politik  adalah  sekelompok  manusia yang  terorganisir  secara  stabil  dengan tujuan/1merebut  atau  mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasikan sebagai suatu kesatuan politik, dan memanfaatkan kekuasaannya  untuk  kebijakan  umum yang  mereka  buat.  Menurut  Badudu
(2001:  100) bahwa:“Partai  berasal  dari dan  kata  “part”  yang  berarti  “bagian” dan  menunjukkan  kepada  bagian  dari para warga Negara. Sedang kata “partai” menunjukkan kepada sekumpulan orang-orang. Jadi menunjukkan kepada sekumpulan/1sejumlah warga dan suatu  negara/1yang  menggabungkan suatu kesatuan yang mempunyai tujuan/1tertentu”Soltan Budiardjo (2006: 162) juga mengatakan bahwa:“Partai politik adalah sekelompok/1warga negara yang sedikit  banyaknya.  Dengan  demikian partai  politik  dapat  diartikan  sebagai sebuah instasi dimana bersifat representatif  yaitu  keterwakilan  dalam beberapa  lembaga/1diparlemen  seperti DPR/DPD  maupun  berbentuk  aspirasi masyarakat dalam kepartaian.
Partai  politik  dapat  diartikan sebagai sekelompok orang yang melakukan yanng bersama-sama melakukan  aktivitas  aktivitas  yang berkenaan dengan tujuan dan misi yang sama  agar  dpat  mencapai  cita  cita  atas dasar  persamaan  kehendak.  Dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  31  Tahun  2008  tentang  Partai Politik menyatakan bahwa yang dimaksud  dengan  partai  politik  adalah “Organisasi  social  yang  dibentuk  oleh sekelompok  warga  negara  Republik Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar persamaan  kehendak  dan  cita-cita untuk  memperjuangkan  kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara  melalui  pemilihan  umum”. Kegiatan  seseorang  atau  kelompok dalam  partai  dalam  semua  kegiatan sukarela dimana orang ikut serta secara langsung maupun dengan wakil negara. Partai  politik  merupakan  wujud  dari sebuah pencerminan dari hak warganegara  dalam  berkumpul  dan berserikatdan menyatakan pendapatnya.Kehadiran  partai  politik
diIndonesia dimulai dari Golkar,PDIP ,
Demokrat PKS dan kelompok- kelompok  yang  berdasarkan  suku kedaerahan seperti/1panguyuban pasundan  dan  lain  sebagainya/1yang hingga  sampai  pada  saat  ini  masih banyak  lagi  partai-partai  politik  yang berlatar belakang sesuai dengan keinginan  dan  paham  pembuat/pelopor partai politik tersebut.
Menurut  Budiardjo  (2000:  166-
168)  partai  politik  menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu: 1) Partai sebagai sarana komunikasi/1politik. Salah satu tugas  dari  partai  politik/1adalah menyalurkan aneka ragam/1pendapat dan aspirasi masyarakat dan/1mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam/1masyarakat berkurang. Dalam  masyarakat  modern  yang begitu  luas  pendapat  dan  aspirasi seseorang tersebut atau suatu/1kelompok  akan  hilang  tak berbekas  seperti  suara  di  padang pasir. Apabila tidak/1ditampung dan digabungkan  dengan  pendapat  dan aspirasi  orang  lain  yang  senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (“ interest aggregation”). Sesudah  digabung pendapat  dan  aspirasi  ini  diolah dan/1dirumuskan “Perumusan Kepentingan” ( interest articulation). 2) Partai Politik sebagai sarana sosialisasi  politik  Partai  politik  juga main peranan sebagai sarana sosialisasi  politik  (instrument  of political  sosioauisation).  Di  dalam ilmu  politik,  sosialisasi  politik diartikan  sebagai  proses  melalui mana  seseorang  memperoleh  sikap dan  orientasi  terhadap  fenomena politik,  yang/1umumnya  berlaku dalam masyarakat/1dimana ia
berada.  Biasanya  proses  sosialisasi berjalan secara berangsurangsur dari masa  kanak-kanak  sampai  dewasa. Proses sosialisasi politik diselenggrakan  melalui  ceramah- ceramah  penerangan,  kursus  kader, kursus penataran dan sebagainya.Partai  Politik  sebagai sarana  rekrutmen  politik  Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan  mengajak  orang  yang  berbakat untuk  turun  aktif  dalam  kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitmen) dengan demikian partai politik turut memperluaskan  partisipasi/1politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi,  persuasi  dan  lain-lain.  Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kadernya  yang  di  masa  mendatang akan  mengganti  pimpinan  lama (selection of leadership). 3) Partai Politik sebagai sarana/1rekrutmen politik Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang  yang/1berbakat untuk  turun  aktif  dalam  kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitmen) dengan demikian partai/1politik turut memperluaskan  partisipasi  politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi,  persuasi  dan  lain-lain.  Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kadernya  yang  di  masa  mendatang akan  mengganti  pimpinan  lama (selection of leadership).
4) Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict manajement) Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam/1masyarakat  merupakan  soal yang  wajar.  Jika  sampai  terjadi konflik, pasti politik/1berusaha untuk mengatasinya”.
Bila  dikaitkan  dengan  dengan fungsi  partai  politik  sebagai  sarana rekrutmen  politik  maka  dalam  dalam undang-undang partai politik menegaskan partai politik bebas membentuk badan sayap dan pembentukkkan badan sayap ini dilakukan melalui dua cara yakni badan sayap  dibentuk  oleh  parpol  langsung dan  badan  sayap  tidak  dibentuk  oleh parpol  secara  langsung.  Organisasi sayap  yang  tidak  dibentuk  secara langsung  oleh  partai  politik  adalah organisasi  masyarakat  (Ormas)  yang menyatakan diri secara sukarela menjadi organisasi sayap partai politik. Ormas  ini  masuk  menjadi  organisasi sayap  partai  ada  yang  secara  menetap karena  merasa  seide  dan/atau  sepaham dengan visi/misi partai politik. Rekrutmen  atau  kaderisasi  diharapkan akan memiliki kader yang berwawasan, cerdas,  berintegritas,  dan  bersih  dari tindak  korupsi  untuk  diajukan  dalam kompetisi  politik.  dalam  partai  PDI Perjuangan  kaderisasi  bukan  semata- mata  sebagai  penggalang  masa  namun sebagai  wadah  rekrutmen  politik, dalam  partai  PDI  Perjuangan  yaitu Komunitas  Juuang  berperan  sebagai tempat diklat dan kaderisasi partai,Komunitas  Juang  sendiri  juga sebagai produk dari DPD Jawa tengah. Namun,/1Komunitas Juang Partai  berbentuk  unit  kerja,  organisasi sayap,  organisasi  kemasyarakatan  dan organisasi-organisasi lainnya. Komunitas Juang Partai bertugas melakukan  pengorganisasian  rakyat sesuai  jenis  komunitasnya  sebagai upaya  penggalangan  pemilih  di  luar basis  Partai.  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  Komunitas  Juang  Partai diatur  dalam  rumah  tangga  partai. Badan  sayap  PDI  Perjuangan  meliputi Banteng  Muda  Indonesia,  Taruna Merah Putih, Kawan Suluh Perjuangan. Masing-  masing  badan  sayap  ini
mengemban  vis-misi  sebagai  wadah pengembangan  bagi  generasi  muda sesuai minat bakat mereka.
Partisipasi  Politik  Generasi  Muda Partai/1PDI Perjuangan
Partisipasi  politik  merupakan bentuk/1penyaluran keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan berpolitik berbangsa  dan  bernegara./1Partisipasi politik  adalah  kegiatan  seseorang  atau kelompok  orang  untuk  ikut  serta secara/1aktif  dalam  kehidupan  politik, yaitu  dengan  jalan  memilih  pemimpin negara dan secara/1langsung atau tidak langsung, mempengaruhi/1kebijakan pemerintah.(Budiardjo,1998).  Bentuk- bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat  dipakai  sebagai  ukuran  untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga negara. Bentuk partisipasi tersebut adalah  dengan  pemberian  materi  yang disampaikan  dalam  pendidikan  politik Partai PDI Perjuangan/1Kota Surakarta adalah berisi tentang penyadaran masyarakat  terutama  generasi  muda tentang  pentingnya  berperan  aktif dalam  pemilihan  umum.  Pentingnya ikut nyoblos atau  tidak  golput  dalam pemilu  sangat  diperhatikan  oleh  setiap pengurus  Partai/1Kota  Surakarta/1di setiap  agenda  pendidikan  politik  oleh pengurus partai. Dan pelibatan langsung generasi muda dalam rencana pengawalan Pilwalkot Surakarta, Selain itu,  generasi  muda  diberikan  arahan sendiri  dari  walikota  Surakarta  dengan pemberian fasilitas yang memadai guna pengembangan,  materi  kependidikan, yaitu  melalui:  (1)  Proses  ideologisasi kepartaian,  dan  (2)  pelaksanaan  proker (program  kerja)  partai.  Partai  PDI Perjuangan/1sebagai partai yang berideologi  nasionalis,/1menempatkan Pancasila  sebagai  ideologi  partai.  Hal ini disebutkan pada AD/ART Partai.
Hambatan/1Partisipasi dalam Pemenuhan  Pendidikan  politik  Bagi Generasi Muda Maran, 2007: 156 menyebutkan hambatan  dalam  proses  pendidikan politik yakni Pertama, karena ketakutan akan  konsekuensi  negatif  dari  aktivitas politik. Kedua, karena orang beranggapan bahwa berpartisipasi dalam  kehidupan  politik  merupakan kesia-siaan. Ketiga, karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehiduan politik. Hambatan/1tersebut terjadi sebagai bentuk  prosesi/1alamiah  dalam  setiap perjalanan  organisasi  yang  sedang berproses menuju ketercapaian/1tujuannya.  Kendala  – kendala tersebut meliputi :
1. Pendanaan,
2. Latar belakang pendidikan
kader 3. Materi dan perencanaan pendidikan kader kurang optimal, dan 4. Lemahnya metode evaluasi kaderisasi. Namun pada eraa saat ini peran generasi muda pada kota Surakarta/1saat  ini  sudah  cukup  baik dengan  banyak  bergabungnya  pemuda ke  partai  politik,  namun  hal  itu  belum di  rasa  tuntas  selama  masih  ada generasi muda yang enggan memberikan hak pilihnya ketika pemilihan umum serta lemahnya partisipasi  politik  dalam  masyarakat pentingnya peran generasi muda dalam politik membuat mereka harus
memutar otak untuk memikirkan bagaimana  cara  merangkul  masyarakat yang masih rendah tingkat partisipasinya  dalam  politik.  Pemuda sebagai  pilar  sekaligus  fondasi  bangsa dan  sistem  politik  memiliki  peranan yang  utama  untuk  kedepannya  dapat memperbaiki kesalahan sistem politik/1pada  era  sekarang  ini.  Untuk
itu  peran  pemuda  sangatlah  berharga demi  terciptanya  kalangsungan  sistem politik  menuju  ke  arah  lebih  baik  lagi karena  politik  merupakan  salah  satu tolak  ukur  kemajuan  suatu  bangsa  dan negara.

## KESIMPULAN
Partai  politik  merupakan  pilar utama dalam/1kehidupan berdemokrasi dan  berpolitik  masih  harus  terus berproses  dalam  menjalankan  amanat sebagai  penyalur  aspirasi  masyarakat. Partai politik belum menjadikan pendidikan  politik  sebagai  sorotan utama.  Pendidikan  politik  seakan tenggelam diantara/1perebutan
kekuasaan.  Selama  ini  pendidikan politik  yang  dilaksanakan  oleh  partai politik  kebanyakan  hanya  bersifat pencitraan  semata,  masyarakat  juga seakan-akan  menyamaratakan  dan  hal ini  dapat  mengakibatkan  rendahnya partisipasi  politik  bagi  generasi  muda. Namun  jika  dikaitkan  dengan  fungsi badan  sayap  sendiri  dimana  politik tidak  hanya  sekedar  penggalangan masa  dalam  memenangkan  pemilihan umum. Lebih dari itu, organisasi sayap partai  ini  menjadi  wadah  untuk melakukan rekruitmen dan pengkaderan  partai.  Oleh  karena  itu, organisasi  sayap  partai  politik  ini menjadi sumber penting dalam melakukan pengkaderan internal partai. Atas  dasar  itu,  keberadaan  organisasi sayap  partai  politik  ini  perlu  diperkuat keberadaannya.
Badan  sayap  memiliki  peran dimana  sebagai  wadah  aspirasi  dan pengembangan  bagi  generasi  muda. Sebagai arana pendekatan partai politik terhadap/1generasi muda dimana anggota  dari  partai  politik  itu  sendiri terjun dan memberi pemahaman terkait pendidikan  politik  seperti  halnya  pada PDIP Surakarta yang aktif memberikan pendidikan  dan  monitoring  terhadap
generasi  muda  dengan  pelibatan  aktif dalam kegiatan kemasyarakatan contoh yang konkret  adalah pelibatan generasi muda  dalam  badan  sayap  PDIP  dalam pengawalan pemilihan walikota Surakarta  dan  kegiatan  kepemudaan, Adanya  perhatian  dari  pemerintah langsung  juga  dapat  menimbulkan semangat dalam pembentukkan partisipasi generasi muda yang dibuktikkan dengan terus bertambahnya  anggota  dari  badan sayap partai

## DAFTAR PUSTAKA
Hasbullah,  (2006). Dasar-Dasar  Ilmu Pendidikan .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Koesnadi,  H.  (2002). Pengantar  Ilmu Politik ,/1Jakarta : Seruling Massa. Miriam, B. 1991. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia/1Pustaka Utama. Alfian, (1986). Pemikiran dan Perubahan  Politik  Indonesia .
Jakarta:  PT.  Gramedia,  Pustaka Utama. Budiardjo,  Miriam.  (1998). Partisipasi dan  partai  politik:  sebuah bunga rampai ./1Yogjakarta: Yayasan Obor Indonesia Rauf,  Maswadi.  (2002). Masa  Depan Pembangunan Politik Indonesia : Jakarta Firmanzah.  (2011). Mengelola  Partai politik;/1Komunikasi dan Positionong  Ideologi  Politik  di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Kadir,  A.,  (2013). Peranan  Partai Politik  dalam  Menanggulangi Golongan  Putih  (Golput)  pada Pemilihan Legislatif 2009 , Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  dan Sosial Politik, 1 (1): 65-75. Kusmanto,  H,  (2014). Partisipasi Masyarakat  dalam  Demokasi Politik, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (1): 78-90
jamsuddin,  Nazaruddin,  (2002). Partai
Nasional  Indonesia  dan  Politik pada Skripsi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial,  Universitas  Indonesia: Jakarta.
Suharyanto,  A.,  (2014). Partisipasi Politik  Masyarakat  Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah , Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 2 (2): 166-175 Suharyanto, A. (2016). Pengaruh Surat Kabar  Sebagai  Salah  Satu Media  Penyampaian  Informasi
Politik  Terhadap  Partisipasi
Politik Masyarakat. Jurnal Administrasi  Publik,  6  (2):182- 190
Saiful  Mujani  and  R.  William  Liddle. (2010). Personalities, Parties,/1and Voters, Journal of Democracy Volume 21, Number 2 April 2010 Rahmadani,  A.,  Irwan  N.,  dan  Husni T.N., (2013), Pengaruh Pendidikan dan Latihan (Diklat) Sebagai Upaya Peningkatan  Kerja  Pada  Polda Sumatera  Utara ,  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, 1 (1): 1-5 Sonny  E.  Udjaili.  (2019) Peran Organisasi Sayap Partai Politik . Sumber: https://sonnyudj.wordpress.com /2017/02/03/peran-organisasi-
sayap-partai-politik/  diakses, 29
Januari 2019.
Syamsudin,  Haris.  (2019). ”Peneliti LIPI ungkap Sederet Kelemahan  Partai  Politik” ,.
https://www.idntimes.com/news /indonesia/helmi/peneliti-lipi- ungkap-sederet-kelemahan-
partai-politik/full, diakses 7 Februari 2019. Ari  Ganjar  Herdiansah.  (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan  di  Indonesia , Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Vol 1 No.1 2016. Tabroni, R. (2012). Komunikasi Politik Pada Era Mutlimedia. Bandung:  Simbiosa  Rekatama Media. Hlm. 78 Theocharis,  Y.  (2011). Young  people, political participation and online postmaterialism in Greec, New media and society . Mulyana,  Deddy.  (2013). Komunikasi Politik,  Politik  Komunikasi: Membedah  Visi  Dan  Gaya Komunikasi  Praktisi  Politik.
Bandung: Remaja Rosdakarya. Kurniada, Edy. (1987). Peranan Pemuda  dalam  Pembangunan Politik  di  Indonesia .  Bandung:
Angkasa.