## Analisis Status Negara Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Islam Telaah Pemikiran Abdullahi Ahmed An Naim
(Analysis Of The Status Of The Islamic State In Islamic Economic Development A Study Of The Thoughts Of Abdullahi Ahmed An Naim )
Nur Diana Khalida, Achmad Fageh PASCASARJANA, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA nurdianakhalida54@gmail.com , Ach.fageh@uinsby.ac.id
Accepted: March  20 th 2023 Reviewed: April 22 th 2023 Published: May 27 th 2023
Abstract: The need for sharia reform and its methodological tools is based on the assumption that the existing positions and formulations of sharia are deemed to be inadequate and even considered to be contrary to modern legal  principles and human rights  with recent actual issues. Islamic economic development is also very important in modern countries even though they do not adhere to the Islamic system as a whole. The research method  used  by  the  authors  in  this  study  is  a  qualitative  research  method  using  a  literature  study  approach.  Qualitative  research  is  the collection of data on a natural background with the intention of interpreting the phenomena that occur. In qualitative research, of course, data such as words, pictures and so on are collected, so that all the data collected then allows it to become the key to what has been researched. The data in this study come from books, journals and other scientific works. The problem in this study is related to aspects of Islamic economic development  which  are  not  only  based  on  Islamic  countries.  The  Islamic  state  in  question  is  a  system  of  government  and  other  regulatory systems that make Islam the overall guideline.
Keywords : Islamic Economic Development; Sharia Reform
Abstrak: Perlunya  pembaharuan  syariah  dan  perangkat  metodologinya  didasarkan  pada  anggapan  bahwa  posisi  dan  formulasi  syariah  yang  ada dianggap tidak memadai bahkan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern dan hak asasi manusia dengan isu-isu aktual terkini. Pembangunan ekonomi Islam juga menjadi hal yang sangat penting di negara modern walaupun tidak menganut sistem Islam secara keseluruhan.  Metode penelitian  yang digunakan oleh penulis dalam  penelitian ini  adalah metode  penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif tentunya data seperti katakata, gambar dan lain sebgainya yang dikumpulkan, sehingga semua data yang dikumpulkan kemudian  memungkinkan untuk  menjadi  kunci  terhadap apa yang sudah diteliti. Data dalam penelitian  ini bersumber dari  buku, jurnal dan karya Ilmiah lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini berkenaan  dengan aspek  pembangunan ekonomi Islam  yang  tidak  hanya  berpatokan  pada  negara  Islam  saja.  Negara  Islam  yang  dimaksud  adalah  sistem  pemerintahan  maupun  sistem peraturan lainnya menjadikan Islam sebagai pedoman secara keseluruhan.
Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi Islam; Reformasi Syariah

## PENDAHULUAN
Agama  Islam  merupakan  agama  yang  sempurna.  Agama  Islam  berisi  tentang  ajaran-ajaran  yang membimbing manusia menuju kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di  akhirat.  Agama  Islam  memiliki  pedoman  yang  isinya  mengatur  dan  memberikan  arahan  terhadapa manusia serta memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh manusia yaitu Al-Qur’an, terdapat pula Hadits-hadits dan sunnah-sunnah nabi yang berisi tentang tatacara interaksi manusia baik dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Segala  sesuatu  mulai  dari  hal  yang  sangat  kecil  sampai  pada  permasalahan  yang  besarpun  sudah diatur dalam Al-Qur’an. Aturan-aturan tersebut bukan membatasi akan tetapi untuk memberikan kebaikan dan kemakmuran kepada manusia, justru dengan aturan inilah manusia akan mendapat kebahagiaan yang tak  terhingga  apabila  peraturan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Allah  itu  dilaksanakan  dan  ditaati  dengan penuh keikhlasan. Karena peraturan yang Allah tetapkan semata-mata adalah hal yang terbaik untuk setiap makhluknya. Tidak hanya sebuah agama yang mempunyai aturan akan tetapi Bumi yang kita bijak ini juga mempunyai aturan bahkan Negara-negara yang berada di Bumi ini mempunyai peraturan yang harus ditaati agar  kehidupan  menjadi  aman,  damai,  dan  tentram.  Di  dalam  Negara  ada  penghuninya  dan  penghuninya itulah yang memebuat aturan sekaligus yang harus menaati aturan yang ada di dalam Negara tersebut, baik aturan dalam bidang politik, budaya, ekonomi dan lain sebagainya.
Penerapan  pembangunan  ekonomi  tentunya  harus  berpedoman  pada  prinsip  ekonomi  Islam  agar tujuan  dalam  menciptakan  maslahah  bagi  ummat  manusia  dapat  tercapai.  Hal  inilah  yang  menjadi  latar belakang penelitian ini, yaitu apakah pembangunan ekonomi Islam ini harus berpatokan pada negara yang menjadikannya kategori negara Islam.  Jika konsep pembangunan ekonomi Islam hanya diterapkan  pada negara yang melabelkan negara Islam saja maka dengan secara langsung akan merampas hak dari negara lain yang  tidak  menganut  sistem  Islam  secara  keseluruhan,  sebagaimana  yang  kita  tahu  bahwa  Islam  adalah rahmatan lil ‘alamin

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada  suatu  latar  belakang  alamiah  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi.    Dalam  arti merupakan  penelitian  yang  prosedur  analisisnya  tidak  menggunakan  cara  analisis  kuantitifikasi  seperti analisis  statistik.  Dalam  penelitian  kualitatif  tentunya  data  seperti  katakata,  gambar  dan  lain  sebgainya yang  dikumpulkan,  sehingga  semua  data  yang  dikumpulkan  kemudian  memungkinkan  untuk  menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.  Dengan demikian penelitian ini  akan berisi kutipan kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian penelitian ini. Data tersebut bersumber dari buku, artikel dan studi kepustakaan lainnya.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## 1. Pembangunan Ekonomi Islam
Menurut  kebanyakan  para  pakar  ekonomi,  pembangunan  ekonomi  bersifat  komprehensif.  Tidak hanya terbatas pada aspek dalam ekonomi saja melainkan aspek moral dan sosial, material dan spiritual. Di samping itu pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada seluruh generasi, menghapus riba dan mewajibkan zakat. Pendapat lain mengatakan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  bertujuan  untuk  mensucikan  akidah  dan  membenarkan  iman.  Sehingga dengan  hal  ini  terdapat  perbedaan  mendasar  antara  pertumbuhan  ekonomi  Islam  dengan  pertumbuhan ekonomi kapitalisme dan sosialisme. 1
Motif aktifitas dalam ekonomi Islam adalah ibadah. Motif ibadah inilah yang mempengaruhi segala aspek  baik  perilaku  konsumsi,  produksi  dan  interaksi  ekonomi  lainnya.  Kajian  tentang  konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara menjadi sangat diperlukan, yang tidak dapat dipungkiri, untuk  menciptakan  kenyamanan  dalam  masyarakat  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  keadilan  dan kesejahteraan.  Konsep  pembangunan  ekonomi  Islam  sangat  penting  untuk  melihat  sejauh  mana  peran ekonomi masyarakat di dunia, khususnya menurut ketentuan berikut. 2
Pembahasan  pembangunan  ekonomi  bukanlah  perkembangan  baru  dalam  ilmu  ekonomi,  karena perkembangan ekonomi telah menarik perhatian para pemikir ekonomi sejak zaman Abu Yusuf, Ibnu Rusy, Ibnu  Khaldun  dan  Imam  Ghazal.  Istilah  pertumbuhan,  pembangunan,  dan  pembangunan  ekonomi  sering digunakan secara bergantian, tetapi memiliki arti yang sama. 3
Ekonomi  Islam  tidak  sekedar  untuk  pembangunan  fisik  material  dari  individu,  masyarakat  dan negara.  Tetepi  juga  memperhatikan  aspek  pembangunan  lainnya  yang  merupakan  elemen  penting  bagi kehidupan  yang  sejahtera  dan  bahagia.  Pembangunan  keimanan  merupakan  prakondisi  yang  diperlukan dalam  ekonomi  Isla,  sebab  keimanan  merupakan  pondasi  bagi  seluruh  perilaku  individu  dan  masyarakat. Jika  keislaman  seseorang  kokoh  dan  benar  yaitu  memegang  Islam  secara kaffah maka  niscaya  semua muamalah  akan  baik  juga.  Manusia  membutuhkan  pemenuhan  kebutuhan  yang  benar  yang  mampu membentuk  preferensi,  sikap,  keputusan  dan  perilaku  yang  mengarah  pada  perwujudan Maslahah untuk
1 Asmuni, “Konsep Pembangunan Ekonomi Islam,” Al Mawarid Pekalongan (2003): 3.
2 Moh.  Musfiq  Arifqi,  “Konsep  Empowerment  Sebagai  Instrumen  Pembangunan  Ekonomi  Islam  (Telaah  Kritis  Pemikiran  Ibnu Khaldun Dan Umer Chapra),” Al-Tijary 4, no. 2 (2019): 125–38, https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1356.
3 Ismail  Nawawi, Pembangunan  Dalam  Perspektif  Islam  Kajian  Ekonomi,  Sosial,  Dan  Budaya (Surabaya:  CV.  Putra  Media Nusantara, 2009).
mencapai falah. 4

## 2. Mengenal Sosok Abdullahi Ahmed An Naim
Abdullahi Ahmed An Naim dikenal sebagai ahli hukum dan aktivis yang berasal dari Sudan. Dalam beberapa  catatan  menjelaskan  bahwa  Abdullahi  Ahmed  An  Naim  merupakan  anak  pertama  dari  sebelas bersaudara yang  berasal  dari pasangan  Ahmed An Naim dan  Aisha Al  Awa Osman. Abdullahi  Ahmed An Naim  memiliki  enam  saudara  lakilaki  dan  empat  saudara  perempuan,  tetapi  dua  dari  saudara perempuannya  meninggal  di  masa  kanak  kanak.  Ayahnya  Ahmed  hanya  belajar  Al  Quran,  menulis  dan membaca  di  Madrasah,  dan  tidak  pernah  mendapatkan  pendidikan  formal  kembali  di  atasnya,  sedang ibunya beliau buta huruf. 5
Abdullahi  Ahmed  An  Naim  lahir  di  Sudan  pada  tanggal  19  November  1946.  Ia  dikenal  sebagai seorang  muslim  yang  taat  dan  terkesan  fanatik  dalam  membela  Islam.  Abdullahi  Ahmen  An  Naim menempuh  pendidikan  dasar sampai  dengan  pendidikan  sarjana  di  negaranya  sendiri,  yaitu  di  Sudan. 6 Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Khartoum Sudan dan ia mendapat gelar LL.B dengan predikat cumlaude. Tiga tahun setelahnya (1973) ia mendapat tiga gelar  sekaligus yaitu LL.B., LL.M., dan M.A.  (diploma  dalam  bidang  kriminologi)  dari  University  Of  Cambridge.  Kemudian  pada  tahun  1976  ia mendapat  gelar  Ph.D.,  dalam  bidang  hukum  di  Universitas  Of  Edinburgh,  Scotland,  dengan  disertasi tentang perbandingan prosedur prapercobaan kriminal (hukum Inggris, Scotlandia, Amerika dan Sudan). 7
Abdullahi Ahmed An Naim menjadi staf pengajar ilmu hukum di Universitas Khartoum Sudan pada bulan November 1976 sampai Juni 1985. Pada tahun yang sama Abdullahi Ahmed An Naim menjadi ketua jurusan  hukum  publik  di  almamater  yang  sama.  Kemudian  pada  bulan  Agustus  1985  sampai  dengan  juni 1992  Abdullahi  Ahmed  An  Naim  menjadi  professor  tamu  Olof  Palme  di  fakultas  hukum,  Universitas Upshala,  Swedia.  Pada  bulan  juli  1993  sampai  dengan  bulan  April  1995  menjadi  direktur  ekosekutif pengawas HAM di Washington D.C. 8

## 3. An Naim dan Latar Belakang Pemikirannya
An-na’im  latar  belakang  pemikiranya  tidak  lepas  dari  sejarah  tempat  lahir  beliau  yang  begitu
4 Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  Universitas  Islam  Indonesia  Yogyakarta  atas  kerja  sama  dengan Bank Indonesia, EKONOMI ISLAM , 8th ed. (Jakarta: PT RAJAGROFINDO PERSADA, 2019).
5 Dwi Sagita Akbar, Busyro Busyro, and Afifi Fauzi Abbas, “Pemikiran Abdullah An-Na`Im Tentang Teori Evolusi Syari`Ah (Nasakh) Dan  Relevansinya  Dengan  Metode  Istinbath  Hukum  Islam,” Al  Hurriyah :  Jurnal  Hukum  Islam 5,  no.  1  (2020):  1, https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2110. mengutip dari buku karya Moh Dhalan, dengan judul Abdullah Ahmed An Naim Epistimologi Hukum Islam
6 Adang Djumhur Salikin, REFORMASI SYARIAH DAN HAM DALAM ISLAM BACAAN KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN AN-NA’IM , ed. Adib Abdussomad GJA, cetakan pe (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2004).
7 Hartono, “At-Tawazun Vol. VIII No 2 November 2020 ISSN: 2354-8436” VIII, no. 2 (2020): 109–24.
8 Muhammad Anas Ma`arif, “BOOK REVIEW Dekonstruksi Syariah Menurut Abdullah Ahmad An-Na`Im” 1, no. 1 (2020): 1–12.
berpolemik  tentang  politik  yang  berkepanjangan.  Sejak  Sudan  merdeka,  sudah  dipimpin  oleh  rezim nasionalis  sekuler  yang  menimbulkan  beberapa  persoalan  terhadap  Islam  dan  lembaga  muslim  dalam kancah  perpolitikan.  Sesungguhnya  politik  di  negeri  Sudan  sudah  lama  menjadi  obsesi  para  pemimpin negeri  tersebut.  Tetapi  mereka  berbeda  proses  soal  pencapainya  dan  kandunganya.  Beberapa  kelompok yang  berkompetisi  adalah  Ikhwan  Al-Muslimin,  Refublikan  Broterhood  yang  didirikah  Thaha  (Guru Abdullah  An-na’im)  dan  Khatimiyah  di  bawah  pengaruh  keluarga  Mirgani  dan  kalangan  Mahdi  (Shiddiq Mahdi). Sudan mengalami ketegangan dalam penerapan sistem hukumnya. Ketegangan dan tarik menarik itu  terjadi  antara  kelompok  yang  ingin  menerapakan  hukum  Islam  secara  menyeluruh  dengan  kelompok Islam yang lebih moderat lebih menerapkan substansi penerapan hukumnya. Pergumulan ini tampak lebih jelas  ketika  presiden  Numeyri  tahun  1983  bulan  September  mengumumkan  “Refolusi  Islam”  yang mempengaruhi  kehidupan  masyarakat  Sudan  secara  keseluruhan baik  politik  maupun  hukum.    Semenjak saat  itu  Sudan  menjadi  Negara  terbesar  di  Afrika  yang  meletakan  hukum  Islam  sebagai  pengatur ketatanegaraanya. Hukum Islam yang menjadi hukum formal di Negara yang 85% penduduknya beragama Islam. 9
Program  Islamisasi  Numeyri  tersebut  membawa  dampak  yang  luar  biasa  bagi  Sudan  dan  lebih memecah  belah  pihak  daripada  persatuan  rakyatnya.  Akibatnya  terjadi  ketegangan  luar  biasa  antara penduduk muslim dan nonmuslim. Terjadi perang saudara antara penduduk Sudan selatan yang mayoritas muslim dengan penduduk Sudan utara yang mayoritas nonmuslim, Mahmud Muhammad Thaha (guru An- na’im) yang menciptakan alternativ bagi partai politik nasionalis besar, sebab partai-partai itu di dominasi oleh pemimpin-pemimpin konservatif. Dan Thaha memulai  menekankan perlunya transformasi Islam dan pembebasan dari dominasi kekuatan sektarian sehingga pada dekade selanjutnya pengembangan pemikiran tersebut dan memahami Islam yang disajikan oleh An-na’im dengan Istilah Tafsir modern dan evolusioner terhadap Al-Quran Sejak awal perpolitikan Thaha mendapat larangan dari rezim Numeiry, hingga akhirnya selama satu setengah tahun Thaha di penjara dengan 30 orang pengikutnya tanpa keadilan dan keterangan yang jelas. Dan mereka di bebaskan pada tahun 1984, tetapi Thaha dan pemimpi politik lainya di tangkap lagi dengan tuduhan menghasut dan pelanggaran lainya kemudian Thaha dihukum mati pada tahun 1985 Sehingga latar  belakang inilah An-na’im menggagas kebebasan HAM dan mendekonstrusksi syariah sesuai dengan problematika yang dialaminya. Karena tekanan rezim Numeyri yang konservatik-fundamentalistik- otoritarianistik yang dirasa An-na’im melanggar hak dan penindasan hak sipil atau lebih luasnya HAM. 10
9 Ma`arif.
10 Salikin, REFORMASI SYARIAH DAN HAM DALAM ISLAM BACAAN KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN AN-NA’IM .
An-Na'im memulai proses pembaharuan Islam, atau dekonstruksi syariah, sebagai respon atas ide- idenya untuk menemukan cara mengubah pandangan, sikap, perilaku, dan kebijakan umat Islam agar lebih berlandaskan Islam. Daripada prinsip-prinsip sekuler. Menurut An-Na'im, umat Islam hanya akan memiliki dua  pilihan  di  masa  sekarang  dan  masa  depan  jika  dasar  reformasi  modernis  murni  yang  dapat  diterima secara  agama  tidak  ditegakkan:  apakah  mereka  harus  menerapkan  syariah  dengan  segala  kekurangannya dalam  menghadapinya  atau  meninggalkannya  dan  memilih  hukum  publik  sekuler.  Abdullahi  Ahmed  An Naim  melihat  tantangan  modernitas  yang  muncul  saat  dunia  Islam  meraih  kemerdekaan  politik  dari cengkraman imperialism pada abad ke 20. 11
Bagaimana menempatkan syariah agar dapat menerima seluruh warga negara dengan latar belakang suku dan agama yang beragam menjadi salah satu persoalan yang muncul. Selain itu, bagaimana memaknai syariah  dengan  mengedepankan  cita-cita  kontemporer  dan  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  telah dikodifikasikan  melalui  kesepakatan  internasional.  Untuk  membangun  hukum  Islam  yang  logis  dan koheren dalam kerangka ini, diperlukan landasan teori. Akibatnya, sangat penting untuk mengembangkan pendekatan metodis dengan landasan Islam yang kokoh. 12
Kebutuhan akan reformasi syariah dan perangkat metodologinya didasarkan pada anggapan bahwa posisi dan formulasi syariah yang ada dianggap sudah tidak memadai lagi dan bahkan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum modern dan hak-hak asasi manusia dengan isu aktual belakangan ini. An- Na’im  mengambil  metode  gurunya,  yaitu  metodologi  pembaharuan  yang  revolusioner,  yang  digambarkan sebagai  evolusi  legislasi  Islam  ( modern  mistical  approach ),  yang  intinya  suatu  ajakan  untuk  membangun prinsip penafsiran baru yang memperbolehkan penerapan ayat-ayat al-Quran dan Sunnah. 13
Islam  adalah  agama  yang  merangkum  segala  aspek  kehidupan,  dalam  agama  Islam  juga  terdapat banyak aturan-aturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hamba-Nya yang hidup di dunia ini.  Dalam  agama  Islam  juga  terdapat  dua  sumber  dan  dasar  yaitu  Al  Quran  dan  hadits  yang  mana  dari kedua  sumber  ini  para  ulama  dan  filsuf  mengembangkan  segala  hukum  dalam  mencari  dan  menentukan jawaban  dari  segala  permasalahan  yang  ada  dalam  lingkungan  masyarakat  berkaitan  dalam  sistem muamalah yakni hubungan manusia dengan manusia.
Aspek  ekonomi  merupakan  suatu  bidang  yang  di  dalam  agam  Islam  juga  memuat  aturan  secara lengkap dan terperinci. Karena dalam bidang ekonomi sangat erat kaitannya dengan kesjahteraan individu.
11 Abdul  Aziz,  “Menegosiasikan  Masa  Depan  Syariah  Pemikiran  Abdullahi  Ahmed  An-Naim,” Mawa  Izh  Jurnal  Dakwah  Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan 13, no. 1 (2022): 49–64, https://doi.org/10.32923/maw.v13i1.2272.
12 Lukis  Alam  and  M.  Rizkoni  Salis,  “MENGGAGAS  PEMIKIRAN  ABDULLAHI  AHMED  AN-NA’IM  (Islam  And  The  Secular  State : Menegoisasikan Masa Depan Syariah),” Jurnal Saintifika Islamica 2, no. 2 (2015): 1–14.
13 Ma`arif, “BOOK REVIEW Dekonstruksi Syariah Menurut Abdullah Ahmad An-Na`Im.”
Ekonomi juga menjadi peranan penting dalam sebuah negara. Salah satu yang menjadi tolak ukur kemajuan dalam  sebuah  negara  adalah  aspek  ekonomi.  Pembangunan  ekonomi  harus  berlandaskan  keadilan  bagi seluruh  elemen  lapisan  masyarakat,  tidak  memandang  ras,  suku,  agama  dan  lainnya.  Begitu  pula  dengan pembangunan  eonomi  Islam  di  mana  pertumbuhan  atau  pembangunan  ekonomi  Islam  bertujuan  untuk mencapai falah dan kesejahteraan.
Pembangunan  ekonomi  sangat  diperhatikan  oleh  Islam.  namun  tetap  menempatkannya  sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar, yaitu pembangunan ummat manusia. Islam mempunyai fungsi utama yaitu membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat.  Segala aspek yang terkait dengan pembangunan ekonomi harus menyatu  dengan pembangunan ummat manusia secara keseluruhan. Dasar- dasar  dari  pembangunan  yang  Islami  adalah;  Pertama,  Tauhid,  yang  berarti  mendirikan  dasar-dasar hubungan  antara  Tuhan  dan  manusia  dan  antara  manusia  dengan  satu  sama  lain,  merupakan  dasar kemajuan Islam. Kedua, Rububiyyah, yang menguraikan prinsip-prinsip dasar hukum Allah dan selanjutnya mengatur  model  pembangunan  yang  diilhami  Islam.  Khalifah,  yang  menggambarkan  status  dan  fungsi manusia  sebagai  wakil  Allah  di  muka  bumi,  berada  di  urutan  ketiga.  Manusia,  baik  sebagai  umat  Islam maupun  sebagai  umat  manusia,  bertanggung  jawab  atas  hal  ini.  Dengan  demikian,  gagasan  perwalian, moral,  politik,  ekonomi,  dan  prinsip-prinsip  panduan  tatanan  sosial  semuanya  berasal  dari  konsep  ini. Tujuan utama utusan Tuhan, Kemmpat, Tazkiyah, adalah memurnikan manusia dalam interaksinya dengan Tuhan, sesama, alam, lingkungan, masyarakat, dan negara.
Implementasi pembangunan ekonomi selama ini sudah diterapkan oleh banyak negara. Kemiskinan, pengangguran  dan  ketimpangan  distribusi  pendapatan  merupakan  masalah  besar  yang  belum  pernah berhasi diatasi dengan cara yang memuaskan. Terutama di negara yang sedang berkembang. Justru malah sebaliknya  dalam  penerapan  ekonomi  Islam  bahwa  ada  catatan  sebuah  negara  yang  paling  makmur  yang terdapat di Timur Tengah pada tahun 100 hijriyah, di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pada  zaman  itulah  hamper  tidak  ada  yang  mau  menerima  zakat,  lantaran  penduduknya  sudah  sejahtera (berkecukupan dalam bidang ekonomi).
Dengan  adanya  sejarah  yang  memukau  ini  bahwa  penerapan  sistem  pembangunan  ekonomi  Islam haruslah  menjadi  acuan  bagi  setiap  negara  yang  ada  di  dunia  ini.  Sehingga  tidak  hanya  menjadi  sejarah bahwa  kesejahteraan  ekonomi  dengan  menganut  sistem  pembangunan  ekonomi  yang  berpedoman  pada syariat  Islami  dapat  diterapkan  dan  dikembangkan  lagi  pada  zaman  yang  semakin  berkembang  dan semakin canggih ini.  Adanya sejarah yang mencatat bahwa kesejahteraan ekonomi yang pernah terjadi di Timur  Tengah  di  mana  negara  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  negara  Islam,  hal  ini  menjadi  fokus
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
permasalahan  yang  penulis  angkat  bahwa  apakah  pembangunan  ekonomi  Islam  ini  menjadi  berkembang dan sesuai dengan rumusan untuk menjadikan kesejahteraan ummat manusia sebagai tujuan utama hanya dapat terjadi atau berpatokan pada negara Islam saja.
Agama Islam memberikan tempat kepada manusia yang ada di bumi ini dengan tidak membedakan ras, keturunan, warna kulit, dan budaya dan lain sebagainya. Dalam ajaran Islam, Islam sangat menghargai segala  macam  perbedaan  yang  ada  begitu  juga  dengan  kebebasan  berfikir  dan  mengeluarkan  pendapat. Islam  sangat  memberikan  keleluasaan  sebesar-besarnya.  Sehingga  dalam  hal  ini  pembangunan  ekonomi tidak hanya bisa diterapkan dan berpatokan pada negara yang berstatus negara Islam saja. Namun negara yang tidak memiliki status atau dikategorikan sebagai negara Islam dapat menjadikan sistem pembangunan ekonomi Islam sebagai patokan untuk mewujudkan kesejahteraan. Terlepas berhasil atau tidaknya tujuan atau visi misi dari pembangunan ekonomi tersebut. Hal ini dapat menjadikan pemikiran Abdullahi Ahmed An Naim tentang reformasi syariah sebagai literature dalam pembahasan ini. Di mana Abdullahi Ahmed An Naim menyebutkan bahwa ummat Islam di manapun, baik sebagai minoritas ataupun mayoritas dituntut untuk  menjalankan  syariah  Islam  sebagai  bagian  dari  kewajiban  agamanya.  Jika  pembangunan  ekonomi hanya bisa diterapkan oleh negara Islam saja maka akan ada hak dan keadilan yang dirampas dari ummat Islam  yang  berada  atau  tinggal  di  negara  yang  tidak  menganut  sistem  Islam  dalam  penerpan pemerintahannya.  Dari  sinilah  dapat  dikupas  bagaimana  masa  depan  negara  beserta  syariah  dalam penerapan hukumnya. Sebagaimana reformasi syariah yang digagas oleh Abdullahi Ahmed An Naim sebagai bagian  dari  negara  yang  menjadikan  syariah  sebagai  solusi  untuk  masa  depan.  Reformasi  syariah  ini digunakan oleh An Naim untuk menyebut syariat Islam. menurut An Naim ummat Islam di seluruh dunia boleh menerapkan hukum Islam, dengan tidak melanggar hak orang lain dan kelompok lain. Baik di dalam maupun di luar komunitas Islam.  Menurut pendapat an Naim, syariah tidaklah bersifat ilahiyah, dalam arti semua  prinsip  khusus  dan  aturan  rincinya  langsung  diwahyukan  Allah  kepada  Nabi  Muhammad. Penafsiran  isi  Alquran  dan  as-Sunnah  dalam  konteks  latar  sejarah  abad  ke-7  hingga  ke-9  melahirkan penciptaan syariah yang merupakan produk sejarah. Para ahli hukum Islam menafsirkan Alquran dan teks lainnya selama ini untuk menciptakan sistem syariah yang komprehensif yang berfungsi sebagai panduan praktis bagi umat Islam saat itu. Rumusan syariah adalah produk sejarah yang dapat diubah jika ditentukan tidak  lagi  memadai  untuk  kehidupan  modern.  Untuk  memberikan  kemungkinan  mereformasi  sistem syariah  agar  selalu  modern  sebagaimana  yang  ingin  dibangunnya,  An  Naim  menggunakan  frase  rumusan sejarah.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p)
http://doi.org/10.55102.alyasini.v8i1, http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## KESIMPULAN
Pembangunan  ekonomi  sangat  diperhatikan  oleh  Islam.  Namun  tetap  menempatkannya  sebagai bagian dari persoalan yang lebih besar, yaitu pembangunan ummat manusia. Islam mempunyai fungsi utama yaitu membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat.  Segala aspek yang terkait dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan ummat manusia secara keseluruhan. Negara yang tidak memiliki status atau dikategorikan sebagai negara Islam dapat menjadikan sistem pembangunan ekonomi Islam sebagai patokan untuk mewujudkan kesejahteraan. Terlepas berhasil atau tidaknya tujuan atau visi misi dari pembangunan ekonomi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar,  Dwi  Sagita,  Busyro  Busyro,  and  Afifi  Fauzi  Abbas.  “Pemikiran  Abdullah  An-Na`Im  Tentang Teori Evolusi Syari`Ah (Nasakh) Dan Relevansinya Dengan Metode Istinbath Hukum Islam.” Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam 5, no. 1 (2020): 1. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2110.
Arifqi, Moh. Musfiq. “Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis  Pemikiran  Ibnu  Khaldun  Dan  Umer  Chapra).”  Al-Tijary  4,  no.  2  (2019):  125–38. https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1356.
Asmuni. “Konsep Pembangunan Ekonomi Islam.” Al Mawarid Pekalongan (2003): 3. Aziz, Abdul. “Menegosiasikan Masa Depan Syariah Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Naim.” Mawa Izh Jurnal  Dakwah  Dan  Pengembangan  Sosial  Kemanusiaan  13,  no.  1  (2022):  49–64. https://doi.org/10.32923/maw.v13i1.2272.
Hartono. “At-Tawazun Vol. VIII No 2 November 2020 ISSN: 2354-8436” VIII, no. 2 (2020): 109–24.
Indonesia,  Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  Universitas  Islam  Indonesia Yogyakarta  atas  kerja  sama  dengan  Bank.  EKONOMI  ISLAM.  8th  ed.  Jakarta:  PT RAJAGROFINDO PERSADA, 2019.
Lukis  Alam  and  M.  Rizkoni  Salis.  “MENGGAGAS  PEMIKIRAN  ABDULLAHI  AHMED  AN-NA’IM (Islam And The Secular State : Menegoisasikan Masa Depan Syariah).” Jurnal Saintifika Islamica 2, no. 2 (2015): 1–14.
Ma`arif,  Muhammad  Anas.  “BOOK  REVIEW  Dekonstruksi  Syariah  Menurut  Abdullah  Ahmad  An- Na`Im” 1, no. 1 (2020): 1–12.
Nawawi, Ismail. Pembangunan Dalam Perspektif Islam Kajian Ekonomi, Sosial, Dan Budaya. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
Salikin,  Adang  Djumhur.  REFORMASI  SYARIAH  DAN  HAM  DALAM  ISLAM  BACAAN  KRITIS TERHADAP  PEMIKIRAN  AN-NA’IM.  Edited  by  Adib  Abdussomad  GJA.  Cetakan  pe. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2004.