PENGARUH PENILAIAN KETERAMPILAN MATA PELAJARAN PPKn DALAM KURIKULUM 2013 TERHADAP PEMBINAAN TANGGUNGJAWAB WARGA NEGARA ( CIVIC RESPONSIBILITY ) DI SMK NEGERI SE-KOTA BANDUNG
Oleh: Cahyono  dan  Aim  Abdul  Karim •

## ABSTRACT
Skill  assessment,  which  is  called  performance  assessment,  is  part  of  assessment domains  in  curriculum  2013.  In  PPKn subject, skills assessment can assistlearners to foster their attitude of solidarity, democratic, and responsible through practice assignment, project, and  portfolio  technique.  The  purpose  of  this  research  is  to  know  how  the  effect  of  the implementation  of  skills  assessment  based  on  curriculum  2013  in PPKn subject toward the educationof  civic  responsibility  on  the  learners.  The  basic  theory  is  permendikbud  No.  104 (2014) about the assessment standards and assessment theory Widoyoko (2014), the theory of civic  responsibility  Branson  (1999).  The  approach  used is quantitative research with survey method.  A  population  is  of  2380  students.  Technique  used  is  random  sampling  as  many as 336  respondents.  Data  collection  used  is  questionnaire,  using  correlation  and  regression analysis.  Based  on  data  analysis,  influence  planning  (X 1 )  and  implementation  skills assessment  (X 2 )  on  the  education  of civic responsibility (Y) has positive effect amounting to 21,47%.
Key Words: Curriculum 2013, skills assessment, civic responsibility.

## PENDAHULUAN
Generasi  bangsa  Indonesia  saat  ini  perlu  dibina  dan  disiapkan  guna  menyongsong Indonesia  yang  maju,  mandiri,  mapan,  dan  mampu  berkompetitif  dengan  bangsa  lain.  Hal  ini sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Budimansyah  (2010,  hlm.  2),  yang  menyatakan bahwa  oleh  karena  itu,  pembinaan  terhadap  generasi  muda  menjadi  warga  negara  yang  baik menjadi  perhatian  utama,  tidak  ada  tugas  yang  lebih  penting  dari  pengembangan  warga negara  yang  bertanggungjawab,  efktif  dan terdidik.
Hal  tersebut  jelas  bahwa  pendidikan  dan  pembinaan  generasi  muda  sangat  penting dalam  mewujudkan  cita-cita  pendidikan  guna  menyiapkan  generasi  emas  di  masa  yang  akan datang.  Untuk  merealisasikan  hal  tersebut  maka  dibuatkan  kurikulum  sebagai  rancangan pendidikan.  Kurikulum  merupakan  pedoman  dan  racangan  pelaksanaan  pendidikan  yang dijadikan  sebagai  penuntun  dan pegangan  dalam  pelaksanaan  sistem  pendidikan.
 Mahasiswa  Departemen  Pendidikan  Kewarganegaraan  Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Pendidikan Indonesia.Email:  yonjun85@gmail.com
• Dosen Departemen  Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasrajana Universitas Pendidikan Indonesia
Dalam  kurikulum  2013  terdapat  keseimbangan  antara  soft  skill  dan  hard  skill  yakni aspek  keseimbangan  antara  keterampilan  dasar  peserta  didik  berupa  penanaman  sikap  dan karakter  atau  kepribadian  yang  diwujudkan  dengan  sikap-sikap  yang  salah  satunya  sikap tanggungjawab  terhadap  apa  yang  dikerjakan,  dilakukan  dan  tanggungjawab  terhadap  tugas dan  kedudukannya  dalam  masyarakat.  Kurikulum  2013  telah  mengarahkan  semua  mata pelajaran  untuk  mewujudkan  hal-hal  tersebut.  Penanaman  sikap,  kepribadian,  dan tanggungjawab  peserta  didik  telah  diarahkan  dalam  setiap  mata  pelajaran  dari  semua  jenjang pendidikan.
Salah  satu  mata  pelajaran  yang  sangat  erat  dengan  aspek  penanaman  sikap  dan kepribadian  serta  sikap  tanggungjawab  adalah  mata  pelajaran  PPKn.  Selain  itu,  mata pelajaran  Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  (PPKn)  yang  dipersiapkan  dalam menghadapi  persaingan  hidup  di  masyarakat  dan  umunya  persaingan  global.  Hal  tersebut senada  dengan  apa  yang  menjadi  tujuan  Pendidikan  Kewarganegaraan  menurut  Badan Standar  Nasional  Pendidikan  (BSNP), yaitu  sebagai  berikut:
1. Berpikir  secara kritis,  rasional,  dan kreatif  dalam  menanggapi  isu  kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi  secara  aktif  dan  bertanggung  jawab,  dan  bertindak  secara  cerdas  dalam kegiatan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.
3. Berkembang  secara  positif  dan  demokratis  untuk  membentuk  diri  berdasarkan  karakter- karakter masyarakat  Indonesia  agar dapat hidup  bersama  bangsa-bangsa  lainnya.
4. Berinteraksi  dengan  bangsa-bangsa  lain  dalam  percaturan  dunia  secara  lansung  dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi.
Tujuan  pembelajaran  PPKn  yang  menitikberatkan  pada  aspek  penanaman  sikap  dan kepribadian  peserta  didik  agar  menjadi  warga  negara  yang  baik,  yakni  baik  kepada  Tuhannya, baik  kepada  negaranya  dan  baik  terhadap  sesamanya  dengan  mampu  menunjukan  salah  satu sikap  tanggungjawab  sebagai  warga  negara  ( civicresponsibility )  dan  memiliki  keterampilan warga  negara  yang  baik  ( civic  skill )  dalam  bentuk  keterampilan  partisipasi  dalam  proses pengambilan  keputusan  ( partisipation  skill ).  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Maftuh  dan Sapriya  (2005,  hlm.  320),  menyatakan  bahwa  tujuan  negara  mengembangkan  Pendidikan Kewarganegaraan  (PKn)  adalah  ...agar  setiap  warga  negara  menjadi  warga  negara  yang  baik ( to  be  good  citizens ),  yakni  warga  yang  memiliki  kecerdasan  ( Civic  Intelligence )  baik intelektual,  emosional,  sosial,  maupun  spiritual;  memiliki  rasa  bangga  dan  tanggung  jawab ( Civic  Responsibility );  dan  mampu  berpartisipasi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara  ( Participation skill ) agar tumbuh  rasa kebangsaan  dan cinta  tanah  air.
Selain  aspek  pembelajaran  PPKn  yang  menekankan  pada  aspek  penanaman  sikap  dan kepribadian,  penilaian  mata  pelajaran  PPKn  pun  sangat  besar  kontribusinya  dalam menanamkan  dan  mengarahkan  pembentukan  sikap  dan  kepribadian  para  peserta  didik  yang sesuai  dengan  jiwa  dan  kepribadian  bangsa,  yakni  pribadi  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai budaya  bangsa,  pancasila  dan  konstitusi  Negara.  Adapun  penilaian  mata  pelajaran  PPKn dalam  kurikulum  2013  yang  terdiri  dari  penilaian  sikap  sosial  dan  spiritual,  penilaian pengetahun,  dan  penilaian  keterampilan,  jenis-jenis  penilaian  tersebut  akan  mampu  memicu terbentuknya  kepribadian  dan  sikap  peserta  didik  yang  sesuai  dengan  tuntutan  dan  tujuan PPKn  yakni  menjadi  warga  Negara  yang  baik,  yang  memiliki  kepribadian  dan  akhlak  yang baik,  demokratis,  dan  tanggungjawab.  Dalam  penilaian  mata  pelajaran  PPKn  kurikulum 2013,  semua  aspek  penilaian  dan  indikator  penilaian  mengarahkan  pada  penanaman  karakter dan kepribadian  peserta didik.
Aspek  penilaian  sangat  dibutuhkan  dalam  setiap  pembelajaran,  karena  penilaian merupakan  komponen  pendidikan  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dalam  setiap  pembelajaran. Berdasarkan  Permendikbud  No.  104  tahun  2014,  tentang  standar  penilaian,  yang  berbunyi: Penilaian  merupakan  adalah  proses  pengumpulan  informasi/bukti  tentang  capaian pembelajaran  peserta  didik  dalam  kompetensi  sikap  spiritual  dan  sikap  sosial,  kompetensi pengetahuan,  dan  kompetensi  keterampilan  yang  dilakukan  secara  terencana  dan  sistematis, selama  dan  setelah  proses pembelajaran.
Dari  definisi  di  atas,  bisa  dikatan  bahwa  penilaian  merupakan  faktor  yang  tidak  bisa dipisahkan  dalam  pelaksanaan  pendidikan.  Hal  ini  senada  dengan  Stefani  1998;  Orsmond  & Taras  2001;  Patri  2002;  Alderson  2005;  Kato  2009;  Buler  &  Lee  2010;  Abbaszadeh  2012; Cheng  &  Curtis  2012  dalam  Goudarz  Alibakhshi  (2014,  hlm.  9-17),  yang  menyatakan  bahwa Assessment  is  an  integral  part  of  every  educational  system  through  which  learners’ achievements  are  evaluated  on  the  basis  of  the  material  taught (Penilaian merupakan bagian integral  dari  setiap  sistem  pendidikan  di  mana  prestasi  peserta  didik  dievaluasi  dasar  materi yang  diajarkan).  Hal  ini  senada  dengan  pendapat  Widoyoko  (2014  hlm.  4),  yang  menyatakan bahwa;  Penilaian  dapat  diartikan  sebagai  kegiatan  menafsirkan  atau  memaknai  data  hasil suatu  pengukuran  berdasarkan  kriteria  atau  standar  maupun  autran-aturan  tertentu,  dengan kata  lain  penilaian  diartikan  sebagai  pemberian  makna  atau  ketetapan  kualitas  hasil  suatu pengukuran  dengan  cara  membandingkan  data  hasil  pengukuran  dengan  kriteria  atau  standar tentntu.
Penilaian  mata  pelajaran  PPKn  dalam  kurikulum  2013  merupakan  salah  satu  cara untuk  mengukur  pencapaian  kompetensi  siswa,  salah  satunya  adalah  kompetensi  sikap  yakni
sikap  dan  karakter  yang  baik.  Salah  satunya  diwujudkan  dalam  bentuk  sikap  tanggungjawab akan  fungsi  dan  kedudukannya  dalam  lingkungan  rumah,  sekolah,    masyarakat,  bangsa  dan Negara.  Salah  satu  penilaian  mata  pelajaran  PPKn  dalam  kurikulum  2013  yang  mampu mengarahkan  terhadap  pembinaan  tanggungjawab,  yakni  penilaian  keterampilan.  Penilaian keterampilan  yang  terdiri  dari  jenis  penilaian  praktik,  projek,  produk  dan  portofolio  akan melatih  para  peserta  didik  untuk  belajar  bertanggungjawab  terhadap  tugas-tugasnya,  fungsi dan  kedudukannya  dalam  kegiatan  kelompok.  Hal  tersebut  akan  melatih  para  peserta  didik agar  mampu  memiliki  jiwa  tanggungjawab  terhadap  pekerjaannya  masing-masing,  tugas  dan peranannya  masing-masing  dalam  kegiatan  pembelajaran.
Melalui  penilaian  keterampilan  dengan  menggunakan  jenis  penilaian  praktek,  projek, dan  portofolio,  peserta  didik  diarahkan  dan  dibentuk  menjadi  sosok  yang  memiliki  karakter dan  kepribadian  yang  bertanggungjawab.  Hal  ini  dilakukan  melalui  pembiasaan  ketika  para peserta  didik  mengerjakan  tugas-tugas  praktek,  projek  dan  tugas  portofolio  dalam  kompetensi keterampilan  tersebut.  Melalui  penilaian  keterampilan  ini  peserta  didik  akan  memiliki  jiwa tanggungjawab  yang  tinggi  terhadap  penyelesaian  tugas-tugasnya,  perananannya  dalam kelompoknya,  dan  proses  keaslian  tugas-tugas  yang  mereka  kerjakan.  Selain  itu  penilaian keterampilan akan menanamkan sikap tanggungjawab peserta didik dalam mempertanggungjawabkan  tugas-tugas  yang  telah  mereka  selesaikan.
Penilaian  tersebut  merupakan  salah  satu  penilaian  yang  bersifat  kontekstual  dan factual  untuk  membuktikan  dan  menguji  tingkat  disiplin,  ketelitian,  kecermatan, kekompakan,  solidaritas  dan  rasa  tanggungjawab  antar  peserta  didik  dalam  menyelesaikan tugas-tugas  yang  ada  dalam  kompetensi  keterampilan  tersebut.  Selain  itu  penilaian keterampilan  inipun  akan  menumbuhkan  sikap  terampil  peserta  didik  dalam  berkomunikasi, bersosialisasi,  dan  terampil  dalam  membuat  dan  mengembangkan  karya-karya  dan  tuags- tugas  praktek,  proyek  dan  portofolio.  Keterampilan  komunikasi  dan  sosialisasi  serta menyampaikan  ide  dan  gagasannya  dalam  kegiatan  kelompok  pada  proses  pengerjaan  tugas praktek,  proyek,  produk  dan  portofolio  akan  membantu  peserta  didik  dalam  menumbuhkan jiwa  terampil  dan  tanggungjawab  terhadap  apa  yang  mereka  sampaikan,  lakukan  dan kerjakan.
Namun  dalam  prakteknya,  pelaksanaan  kurikulum  2013  khususnya  pada  aspek penilaiannya  masih  belum  dilakukan  secara  optimal  oleh  guru-guru  di  sekolah,  sekalipun  di sekolah-sekolah  percontohan  yang  sudah  satu  tahun  lebih  awal  melaksanakan  kurikulum 2013.  Hal  tersebut  disebabkan  terlalu  banyaknya  aspek  yang  harus  dinilai  oleh  seorang  guru terhadap  peserta  didik,  sedangkan  waktu  untuk  melaksanakan  penilaiannya  sangat  sempit.
Sehingga  nilai  yang  diberikan  guru  terhadap  para  peserta  didik  merupakan  nilai  yang  kurang objektif.  Hal  tersebut  menyebabkan  beberapa  kompetensi  siswa  dalam  kurikulum  2013 kurang  tercapai  secara  maksimal.  Salah  satunya  mengenai  pelaksanaan  penilaian keterampilan.
Selain  masalah  di  atas,  guru-guru  juga  masih  banyak  yang  belum  menguasai  dan mengerti  tentang  cara  pelaksanaan  penilaian  keterampilan  dalam  kurikulum  2013.  Sehingga dari  masalah  tersebut,  dikawatirkan  akan  terjadinya  ketimpangan  antara  tujuan  dalam kurikulum  2013  dengan  realita  pelaksanaan  kurikulum  2013  khususnya  pada  aspek  penilaian keterampilan.  Sedangkan  aspek  penilaian  keterampilan  merupakan  aspek  yang  sangat  penting dalam  proses  pendidikan,  dan  pembinaan  sikap  dan  kepribadian  para  pesarta  didik  agar  kelak menjadi  siswa  yang  memiliki  sikap  tanggungjawab  sebagai  warga  Negara,  baik  terhadap dirinya,  keluarganya,  masyarakatnya,  bangsa  dan  negaranya.  Untuk  mencapai  hal  terebut dibutuhkan  peran  dan  fungsi  guru  sebagai  salah  satu  penilai  dalam  pelaksanaan  penilaian keterampilan.  Hal  tersebut  senada  dengan  Borhan  (1998),  menyatakan  bahwa:  Guru memainkan  peranan  penting  dalam  mengesan  kebolehan,  kemajuan  dan  pencapaian  murid. Guru  menentukan  hasil  pembelajaran  yang  hendak  dinilai,  merancang  dan  membina instrumen  penilaian,  menganalisis  maklumat  penilaian,  melapor  dan  membuat  tindakan susulan.
Salah  satu  tugas  praktek  yang  bisa  diterapkan  dalam  penilaian  keterampilan  ini  adalah praktek  simulasi  pemilu,  dan  praktek  penegakkan  HAM  melalui  simulasi  atau  diskusi,  di mana  materi  tersebut  merupakan  materi  yang  ada  pada  kelas  XI  semester  3.  Melalui  praktek simulasi  pemilu  dan  praktek  penegakkan  HAM  dalam  kegiatan  diskusi,  peserta  didik  akan dibentuk  jiwa  terampil  dalam  menyampaikan  ide  dan  gagasannya,  terampil  dalam berargumentasi,  terampil  dalam  bersosialiasi,  terampil  dalam  mempengaruhi  dan  memikat orang  lain  untuk  mengikuti  apa  yang  keinginannya,  dan  memiliki  jiwa  tanggungjawab terhadap  apa  yang  mereka  harus  lakukan  dan  tanggungjawab  atas  apa  yang  mereka  telah lakukan.
Penilaian  keterampilan  mata  pelajaran  PPKn  lainnya  adalah  penilaian  projek  dan penilaian  portofolio.  Di  mana  melalui  penilaian  ini  pembentukan  jiwa  tanggungjawabnya melalui  proses  penyelesaian  tugas-tugasnya  yang  dilakukan  baik  secara  individu  maupun secara  kelompok.  Tugas  projek  merupakan  salah  satu  tugas  dalam  penilaian  keterampilan yang  harus  dikerjakan  oleh  para  peserta  didik  dengan  batasan  waktu  tertentu.  Sehingga  para peserta  akan  dibentuk  jiwa  terampil  dalam  mengatur  waktunya,  terampil  dalam  membagi- bagi  tugas  masing-masing  kelompoknya  serta  akan  terbentuk  jiwa  tanggungjawab  terhadap
tugas  dan  fungsi  masing-masing  dalam  proses  penyelesaian  tugas  projek  tersebut.  Salah  satu tugas  projek  yang  bisa  diberikan  adalah  pembuatan  video  pelanggaran  HAM.  Melalui  tugas ini  peserta  didik  akan  dilatih  untuk  mampu  berkomitmen  tinggi  terhadap  kelompoknya,  dan terhadap  perananya.  Sehingga  dengan  kegiatan  pembuatan  video  pelanggarna  HAM  ini  akan terbentuk  jiwa  tanggungjawab  di antara  para peserta didik.
Civic  responsibility atau  tanggungjawab  warga  Negara  merupakan  salah  satu  bentuk karakter  atau  watak  warga  Negara  ( civic  disposition ).  Tanggungjawab  warga  Negara  harus dimiliki  oleh  setiap  pribadi  warga  Negara.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  maka  karakter atau  watak  tanggungjawab  warga  Negara  ini  harus  dilatih,  dan  ditanamkan  sejak  dini  kepada masyarakat,  khususnya  kepada  para  peserta  didik  di  tingkat  SMA/SMK.  Penanaman  sikap tanggungjawab  ini  membutuhkan  waktu  dan  proses  yang  tidak  sebentar.  Untuk  itu  proses penanaman  dan  pembentukan  sikap  tanggungjawab  ini  harus  dilatih  melalui  berbagai  cara, salah  satunya  melalui  pembiasaan  untuk  mengerjakan  tugas-tugas  sekolahnya  baik  tugas individu  maupun  tugas  kelompoknya.
Tanggung  jawab  menurut  kamus  umum  Bahasa  Indonesia  adalah  keadaan  wajib menanggung  segala  sesuatunya.  Sehingga  bertanggung  jawab  menurut  kamus  umum  bahasa Indonesia  adalah  berkewajiban  menanggung,  memikul  jawab,  menanggung  segala sesuatunya,  atau  memberikan  jawab  dan  menaggung  akibatnya.  Tanggung  jawab  adalah kesadaran  manusia  akan  tingkah  laku  atau  perbuatannya  yang  disengaja  maupun  yang  tidak disengaja.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Branson  (1999,  hlm.  23-25), yang  menyatakan  bahwa  Kesadaran  secara  pribadi  untuk  bertanggungjawab  sesuai  ketentuan, bukan  karena  keterpaksaan  atau  pengawasan  dari  luar,  menerima  tanggungjawab  akan konsekuensi  dan  tindakan  yang  diperbuat  dan  memenuhi  kewajiban  moral  dan  legal  sebagai anggota  masyarakat  demokratis.
Pendidikan  formal  yakni  pendidikan  di  sekolah,  yang  saat  ini  sudah  diberi  arahan melalui  kurikulum  2013  yang  telah  diterapkan  di  semua  jenjang  pendidikan  di  Indonesia. Dalam  kurikulum  2013  telah  diarahkan  untuk  penanaman  sikap,  watak,  karakter  dan  akhlak peserta  didik.  Yang  salah  satunya  adalah  memiliki  sikap  tanggungjawab.  Tanggungjawab warga  Negara  saat  ini  sangat  dibutuhkan,  mengingat  banyaknya  warga  Negara  yang  mampu berbuat  namun  tidak  mampu  untuk  mempertanggungjawab  perbuatannya  tersebut.  Sehingga munculah  berbagai  konflik  dalam  kehidupan  pribadinya,  masyarakat,  bangsa  dan Negara.
Untuk  itulah  pembentukan  sikap  tanggungjawab  warga  Negara  ini  harus  ditanamkan sejak  dini,  salah  satunya  kepada  para  peserta  didik.  Kurikulum  2013  sudah  memberikan  jalan untuk  itu.  Salah  satunya  melalui  penilaian  keterampilan  yang  menekankan  pada  aspek
penilaian  kinerja.  Dengan  penilaian  kinerja  ini  para  peserta  didik  akan  dibiasakan  untuk berbuat,  bertindak  dan  berperilaku  sesuai  dengan  tuntutan  dan  criteria  penilaian  yang  ada sebagai  pedoman  penilaian  keterampilan  tersebut.
Sikap  tanggungjawab  harus  dimiliki  oleh  setiap  warga  Negara.  Baik  tanggungjawab terhadap  dirinya,  keluarganya,  masyarkat,  bangsa  dan  negaranya  serta  terhadap  agama  dan Tuhannya.  Bentuk  dan  perwujudan  sikap  tanggungjawab  ini  dapat  kita  lihat  dalam  kehidupan sehari-harinya.  Encan  (2013)  menuliskan  contoh  bentuk  dan  perwujudan  warga  Negara  yang mencerminkan  sikap  dan  perilaku  tanggungjawab  terhadap  bangsa,  dan  Negara  adalah sebagai  berikut:
1. Memahami  dan  mengamalkan  ideologi  bangsa  kita,  yakni  ideologi  pancasila  dalam kehidupan  sehari-hari  dari  semua  bidang  kehidupan,  baik  bidang  ekonomi,  sosial,  budaya, politik  dan keamanan.
2. Menjaga  dan  memelihara  nama  baik  bangsa  di  mata  internasional,  dan  selalu  menjaga harkat  dan marbat  bangsa  yang  merdeka,  berdaulat,  beperadaban  dan bermartabat
3. Menjaga  kesatuan  dan persatuan  bangsa  dengan  menghindari  perilaku  yang  diskriminatif
4. Membina  solidaritas  sosial  sebagai  sesame  anggota  warga  Negara Indonesia
5. Meningkatkan  wawsan  kebangsaan  agar  senantiasa  meningkatkan  rasa  kebangsaan,  paham kebangsaan,  semangat  kebangsaan  pada setiap  diri  warga  Negara
Sedangkann  wujud  sikap  tanggung  jawabwarga  negara  ( citizen  responsibility/civic responsibilities )  menurut  CCE (1994, hlm.  37) diataranya  dapat dicontohkan  sebagai  berikut:
1. Melaksanakan  aturan  hukum;
2. Menghargai  hak orang  lain;
3. Memiliki  informasi  dan perhatian  terhadap  kebutuhan-kebutuhan  masyarakatnya;
4. Melakukan  kontrol  terhadap  para  pemimpin  yang  dipilihnya  dalam  melaksanakan tugas – tugasnya;
5. Melakukan  komunikasi  dengan  para  wakil  di  sekolah,  pemerintah  lokal,  pemerintah nasional;
6. Memberikan  suara  dalam  suatu  pemilihan;
7. Membayar  pajak;
8. Menjadi  saksi  di  pengadilan;
9. Bersedia  untuk  mengikuti  wajib  militer,  dsb.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  sikap  tanggungjawab  warga  Negara  ini  memang sangat  dibutuhkan  untuk  pembentukan  kehidupan  Negara  yang  aman  tentram,  adil  makmur sejahtra  dan  demokratis.  Sikap  tanggungjawab  warga  Negara  ini  tidak  muncul  begitu  saja dalam  diri  setiap  warga  Negara,  melainkan  harus  dilatih  dan  dibentuk  dengan  cara  dan  system yang  benar  dan  ditanamkan  sejak  dini.  Salah  satu  cara  untuk  membentuk  sikap tanggungjawab  warga  Negara ini  tersebut  adalah  melalui  jalur  pendidikan  di sekolah.
Dalam  buku  guru  PPKn  kelas  XI  (2013,  hlm.  14)  terdapat  format  penilaian keterampilan  mata  pelajaran  PPKn  yang  dapat  diringkas  bahwa  sikap  yang  mencerminkan tanggungjawab,  secara rinci  dapat dilihat  dari  aktivitas  peserta didik  sebagai  berikut:
1. Taat dan  patuh  pada ajaran  agama  yang  dianutnya
2. Datang  dan pulang  sekolah  tepat waktu
3. Selalu  mentaati  segala  peraturan  sekolah,  rumah,  masyarakat,  dan negaranya
4. Membantu  temannya  yang  kesusahan
5. Taat dan  hormat  pada guru,  dan  orang  tua
6. Belajar  dengan  baik  dan tidak  pernah  bolos sekolah
7. Selalu  mengerjakan  tugas  sekolah  dengan  tepat waktu
8. Aktiv  dalam  kegiatan  diskusi  kelompok
9. Menghormati  dan  menghargai  pendapat  orang  lain  dan  tidak  pernah  memaksakan kehendaknya  kepada orang  lain
10. Mengerjakan  tugas-tugasnya  dengan  teliti,  cermat,  kreatif  dan tepat  waktu
11. Bertanggungjawab  terhadap  tugas,  fungsi  dan pernanannya  dalam  kelompoknya
12. Selalu  berpartisipasi  aktiv  dalam  kegiatan  kelompok
13. Mampu  bekerja sama  dengan  anggota  kelompoknya,  dan teman-temannya
14. Antusias  dalam  mengerjakan  tugas-tugasnya
15. Selalu  berkoordinasi  dengan  teman  atau  kelompoknya  sebelum  melakukan  sesuatu pekerjaan  dalam  penyelesaian  tugas-tugasnya.
16. Tidak  menjiplak,  menyontek,  dan  meniru  hasil  tugas-tugas  orang  lain  atau  kelompok  lain baik  dalam  satu kelas  maupun  kelas  lain
17. Siap menerima  perintah
18. Memiliki  rasa toleransi  terhadap  teman-temannya
19. Selalu  menyertakan  sumber  informasi  dalam  pengerjaan  tugas-tugasnya
20. Mampu  menampilkan  hasil  tugas-tugasnya  dengan  baik  di  depan  guru  dan  teman- temannya.
Aktivitas-aktivitas  tersebut  didapatkan  dalam  penerapan  penilaian  keterampilan  mata pelajaran  PPKn.  Sehingga  dengan  rutinitas  aktivitas  tersebut  akan  menjadi  kebiasaan  peserta didik  dalam  kehidupan  sehari-harinya.  Dengan  demikian  sikap  tanggungjawabpun  secara perlahan  akan  terbentuk  pada  diri  masing-masing  peserta  didik.  Hal  ini  akan  menjadi  modal yang  sangat  besar  bagi  mereka  ketika  mereka  berada  dalam  lingkungan  masyarakat,  bangsa dan  Negara.  Maka  sikap  tanggungjawab  ini  akan  melekat  pada  mereka,  dan  tebentuklah  sikap tanggungjawab  warga  negaranya  dengan  baik.
Berangkat  dari  pemaparan  masalah-masalah  di  atas,  penulis  merasa  tertarik  untuk mengetahui  lebih  jauh  mengenai “Seberapa  Besar  Pengaruh  Penilaian  Keterampilan  Mata Pelajaran  PPKn  Dalam  Kurikulum  2013  Terhadap  Pembinaan  Tanggungjawab  Warga Negara ( Civic Responsibility  ) Pada Peserta Didik SMK Negeri Se- Kota Bandung?”

## Rumusan  Masalah
1. Seberapa  besar  pengaruh  perencanaan  guru  dalam  menerapkan  penilaian  keterampilan mata  pelajaran  PPKn  dalam  kurikulum  2013  terhadap  pembinaan  tanggungjawab  warga negara  ( Civic Responsibility )  pada peserta didik  SMK Negeri  Se-Kota Bandung?
2. Seberapa  besar  pengaruh  pelaksanaan  penilaian  keterampilan  mata  pelajaran  PPKn  dalam kurikulum  2013  terhadap  pembinaan  tanggungjawab  warga  negara  ( Civic  Responsibility ) pada peserta  didik   SMK Negeri  Se-Kota Bandung?

## Hipotesis
Berdasarkan  paparan  teori-teori  di atas, maka  dapat diajukan  hipotesis:
1. Terdapat  pengaruh  perencanaan  guru  dalam  menerapkan  penilaian  keterampilan  mata pelajaran  PPKn  dalam  kurikulum  2013  terhadap  pembentukan  sikap  tanggungjawab  warga negara  ( Civic Responsibility )  pada peserta didik  SMK Se-Kota Bandung
2. Terdapat  pengaruh  pelaksanaan  penilaian  keterampilan  mata  pelajaran  PPKn  dalam kurikulum  2013  terhadap  pembentukan  sikap  tanggunggungjawab  warga  negara  ( Civic Responsibility )  pada peserta  didik  SMK Se-Kota Bandung.

## METODOLOGI  PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  survei  dengan  pendekatan  kuantitatif,  dengan mengembangkan  dua  variabel  independen  (Perencanaan  penilaian  keterampilan  mata pelajaran  PPKn  kurikulum  2013  dan  Pelaksanaan  penilaian  keterampilan  mata  pelajaran
PPKn  kurikulum  2013),  dan  satu  variabel  dependen  (Pembinaan  tanggungjawab  warga negara  ( civic responsibility )  pada peserta didik).
Penelitian  ini  dilakukan  di  SMK  Negeri  Se-Kota  Bandung.  Adapun  subyek penelitiannya  adalah  Peserta  didik  kelas  XI  SMK  Negeri  Se-Kota  Bandung  dengan  populasi sebanyak  16  SMK  Negeri  dengan  jumlah  peserta  didik  sebanyak  2380  orang  peserta  didik dan diambil  5 SMK sebagai  sampel  dengan  jumlah  sampel  336peserta didik.
Untuk  menentukan  jumlah  sampel  penulis  menggunakan  dua  tahapan  yaitu  :  1) mencari  sampel  dari  total  populasi  dengan  menggunakan  teknik purposive  sampling. 2) mencari  jumlah  sampel  untuk  masing-masing  SMK  dengan  menggunakan  teknik random sampling sehingga  diperoleh  336 sampel  sebagai  responden.
Pengumpulan  data  primer  dalam  penelitian  ini  menggunakan  angket  yang  berisikan pernyataan-pernyataan  dengan  lima  alternatif  jawaban  yaitu  tidak  pernah,  jarang,  kadang- kadang,  sering,  selalu  (skala  likert).
Untuk  menganalisis  pengaruh  kausalitas  antara  variabel  independen  terhadap  variabel dependen,  dalam  penelitian  ini  penulis  membedakan  dua  kategori  yaitu  analisis  deskriptif  dan analisis  hipotesis.  Analisis  deskriptif  menggunakan  rumus  rata-rata  ( Weighted  Means  Scored ) dari  Furqon  (2011,  hlm.  42).Sedangkan  analisis  hipotesis  menggunakan  rumus  regresi  dan korelasi  (Hartono,  2008,  hlm.  178)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara  umum  variabel  Y (Tanggungjawab  warga  negara  pada  peserta  didik)  di  kategorikan  cukup , dengan  skor  rata- rata  sebesar  3,14.  Untuk  variabel  X 1 (Perencanaan  penilaian  keterampilan  mata  pelajaran PPKn)  di  kategorikan  cukup,  dengan  skor  rata-rata  sebesar  3,17.  Sedangkan  variabel X 2 (Pelaksanaan  penilaian  keterampilan  mata  pelajaran  PPKn)  di  kategorikan  cukup,  dengan skor rata-rata sebesar 3,40.
Untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat  dalam  grafik  di  bawah  ini
3 3.5 Y X1 X2 3.14 3.17 3.4 Sk o r ja w ab an Variabel

## Gambar  1.

## Rata-Rata Setiap Variabel
Selanjutnya,  hasil  analisis  koefisien  korelasi  ditemukan  bahwa  secara  parsial pengaruh  variabel  perencanaan  penilaian  keterampilana  mata  pelajaran  PPKn  terhadap pembinaan  tanggungjawab  warga  negara  sebesar  0,136  dan  pengaruh  variabel  pelaksanaan penilaian  keterampilan  mata  pelajaran  PPKn  sebesar  0,137.  Sedangkan  secara  simultan pengaruh  variabel  perencanaan  dan  pelaksanaan  penilaian  keterampilan  mata  pelajaran  PPKn sebesar 0,214.
Konstanta  untuk  masing-masing  korelasi  tersebut  selanjutnya  ditransformasi  ke  dalam persamaan  regresi  yaitu:  Y = 0,214 + 0,136X 1 + 0,137X 2
Gambar  2
Struktur  Pengaruh  X 1 , X 2 Terhadap  Y

## Pembahasan
Penilaian  keterampilan  disebut  juga  dengan  istilah  penilaian  kinerja,  karena didalamnya  menilai  aktivitas  kegiatan-kegiatan  peserta  didik  dalam  mengerjakan  tugas- tugasnya  baik  tugas  praktek,  proyek,  dan  portofolio.  Penilaian  keterampilan  atau  penilaian kinerja  adalah  penilaian  yang  mengedepankan  pada  aspek  karya  atau  hasil  yang  telah ditargetkan,  hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Cushway  B.  (2002 :  1998)  yang  menyatakan bahwa  penilaian  kinerja  adalah  menilai  bagaimana  seseorang  telah  bekerja  dibandingkan dengan  target  yang  telah  ditentukan.  Hal  ini  mengandung  pengertian  bahwa  penilaian keterampilan  merupakan  penilaian  yang  dilakukan  dengan  selalu  memperhatikan  proses dibandingkan  dengan  hasil.
X 1 Rx 1 Y = 0,136 Rx 2 Y = 0,137 Rx 1 X 2 Y  = 0,214 X 2 Y
Pembentukan  sikap  tanggungjawab  warga  negara  merupakan  salah  satu  visi  dan  misi dari  mata  pelajaran  PPKn.  Di  mana  pada  aspek  penanaman  sikap  tanggungjawab  warga negara  ini  tergolong  kedalam  jenis civic  disposition atau  watak  kewarganegaraan.  Sikap tanggungjawab  merupakan  salah  satu  watak  warga  negara  yang  baik  yang  harus dikembangkan  dan  ditanamkan  sejak  dini  kepada  para  peserta  didik  dengan  berbagai  cara yang  mampu  dilakukan  oleh  para  guru.  Salah  satunya  dilakukan  pada  aspek  penilaian.  Sikap tanggungjawab  atau civic  responsibility merupakan  bagian  dari civic  disposition yang  harus dikembangkan  dan  dimiliki  oleh  para  peserta  didik  sebagai  generasi  penurus  untuk menghasilkan  warga  negara  yang  baik.
Secara  konseptual civic  disposition meliputi  sejumlah  karakteristik  kepribadian, yakni:  “ Civility  (respect  and  civil  discourse),  individual  responsibility,  self  discipline,  civic- mindedness,  open-mindedness  (openness,  skepticism,  recognition of ambiguity), compromise (conflict  of  principles,  compassion,  enerosity,  and  loyalty  to  the  nation  and  its  principles ” (quigly,  Buchanan,  dan  Bahmueller,  1991  ,  hlm.  13-14).  Maksud  semua  itu  adalah  kesopanan yang  mencakup  penghormatan  dan  interaksi  manusiawi,  tanggung  jawab  individual,  disiplin diri,  kepedulian  terhadap  masyarakat,  keterbukaan  pikiran  yang  mencakup  keterbukaan, skeptisme,  pengenalan  terhadap  kemenduaan,  sikap  kompromi  yang  mencakup  prinsip- prinsip  konflik  dan  batas-batas  kompromi,  toleransi  pada  keragaman,  kesabaran  dan keajekan,  keharuan,  kemurahan  hati,  dan kesetiaan  terhadap  bangsa  dan segala  prinsipnya.
Branson  (1999,  hlm.  23)  menegaskan  bahwa civic  disposition mengisyaratkan  pada karakter  publik  maupun  privat  yan  penting  bagi  pemeliharaan  dan  pengembangan  demokrasi konstitusional.  Watak-watak  kewarganegaraan  sebagaimana  kecakapan  kewarganegaraan, berkembang  secara  perlahan  sebagai  akibat  dari  apa  yang  telah  dipelajari  dan  dialami  oleh seseorang  di  rumah,  sekolah,  komunitas,  dan  organisasi-organisasi  civil  society.  Karakter privat  seperti  tanggung  jawab  moral,  disiplin  diri  dan  penghargaan  terhadap  harkat  dan martabat  manusia  dari  setiap  individu  adalah  wajib.  Karakter  publik  juga  tidak  kalah  penting. Kepedulian  sebagai  warga  negara,  kesopanan,  mengindahkan  aturan  main  ( rule  of  law ), berpikir  kritis,  dan  kemauan  untuk  didengar,  bernegoisasi  dan  berkompromi  merupakan karakter yang  sangat  diperlukan  agar demokrasi  berjalan  dengan  sukses.
Selanjutnya  Branson  (1999,  hlm.  23-25)  menjelaskan  secara  singkat  karakter  publik dan  privat  yang  dideskripsikan  sebagai  berikut:  (1)  Menjadi  anggota  masyarakat  yang independen;  (2)  Memenuhi  tanggung  jawab  personal  kewarganegaraan  di  bidang  ekonomi dan  politik;  (3)  Menghormati  hak-hak  orang  lain;  (4)  Berpartisipasi  dalam  urusan-urusan
kewarganegaraan  secara  efektif  dan  bijaksana;  (5)  Mengembangkan  berfungsinya  demokrasi konstitusional  secara sehat.
Dalam  kurikulum  2013,  watak  atau  karakter  warga  Negara  yang  harus  dikembangkan adalah  terletak  pada  aspek  penanaman  sikap,  kepribadian,  dan  karakter  warga  Negara.  Salah satunya  adalah  karakter  warga  Negara  yang  bertanggungjawab  ( Civic  Responsibility ).
Pembentukan  tanggungjawab  warga  Negara  dalam  kurikulum  2013,  merupakan  salah  satu bagian  dari  tujuan  kurikulum  2013.  Tanggungjawab  ini  meliputi  tanggungjawab  terhadap  diri sendiri, tanggungjawab terhadap keluarga, tanggungjawab terhadap masyarakat, tanggungjawab  tehadap  bangsa  dan Negara, tanggungjawab  terhadap  Tuhan.
Pembentukan  tanggungjawab  warga  Negara  tersebut  salah  satunya  melalui  aspek penilaian  keterampilan  dalam  kurikulum  2013.  Penilaian  keterampilan  dikenal  dengan  aspek penilaian  kinerja.  Karena  penilaian  ini  lebih  menekankan  pada  aspek  kinerja  para  peserta didik  dan  keterampilan  peserta  didik  dalam  berkomunikasi,  bersosialisasi,  dan  terampil mempertanggungjawabkan  apa  yang  telah  dikerjakannya.  Hal  ini  akan  melatih  para  peserta didik  untuk  senantiasa  memiliki  jiwa  dan  sikap  tanggungjawab  terhadap  kinerjanya  dalam menyelesaikan  tugas-tugasnya.
Sikap  tanggungjawab  yang  muncul  dari  hasil  perapan  penilaian  keterampilan  mata pelajaran  PPKn dalam  kurikulum  2013 ini  terdiri  dari:
1. Taat dan  patuh  pada ajaran  agama  yang  dianutnya
2. Datang  dan pulang  sekolah  tepat waktu
3. Selalu  mentaati  segala  peraturan  sekolah,  rumah,  masyarakat,  dan negaranya
4. Membantu  temannya  yang  kesusahan
5. Taat dan  hormat  pada guru,  dan  orang  tua
6. Belajar  dengan  baik  dan tidak  pernah  bolos sekolah
7. Selalu  mengerjakan  tugas  sekolah  dengan  tepat waktu
8. Aktiv  dalam  kegiatan  diskusi  kelompok
9. Menghormati  dan  menghargai  pendapat  orang  lain  dan  tidak  pernah  memaksakan kehendaknya  kepada orang  lain
10. Mengerjakan  tugas-tugasnya  dengan  teliti,  cermat,  kreatif  dan tepat  waktu
11. Bertanggungjawab  terhadap  tugas,  fungsi  dan pernanannya  dalam  kelompoknya
12. Selalu  berpartisipasi  aktiv  dalam  kegiatan  kelompok
13. Mampu  bekerja sama  dengan  anggota  kelompoknya,  dan teman-temannya
14. Antusias  dalam  mengerjakan  tugas-tugasnya
15. Selalu  berkoordinasi  dengan  teman  atau  kelompoknya  sebelum  melakukan  sesuatu pekerjaan  dalam  penyelesaian  tugas-tugasnya.
16. Tidak  menjiplak,  menyontek,  dan  meniru  hasil  tugas-tugas  orang  lain  atau  kelompok  lain baik  dalam  satu kelas  maupun  kelas  lain
17. Siap menerima  perintah
18. Memiliki  rasa toleransi  terhadap  teman-temannya
19. Selalu  menyertakan  sumber  informasi  dalam  pengerjaan  tugas-tugasnya
20. Mampu  menampilkan  hasil  tugas-tugasnya  dengan  baik  di  depan  guru  dan  teman- temannya.
Aktivitas-aktivitas  tersebut  didapatkan  berdasarkan  hasil  temuan  dalam  penelitian  ini. Dan  sikap-sikap  tersebut  didapatkan  salah  satunya  dari  hasil  penerapan  penilaian keterampilan  mata  pelajaran  PPKn,  sehingga  dengan  kata  lain  penilaian  keterampilan  mata pelajaran  PPKn  dalam  kurikulum  20013  melatih  para  peserta  didik  untuk  melakukan kebiasan-kebiasaan  tersebut  di  atas  dalam  kehidupan  sehari-harinya.  Dengan  demikian  sikap tanggungjawabpun  secara perlahan  akan terbentuk  pada diri  masing-masing  peserta didik.
Penilaian  keterampilan  sangat  efektif  diimpelementasikan  pada  tingkat  SMK,  karena pada  dasarnya  SMK  merupakan  tingkat  pendidikan  yang  mengedepankan  aspek  keterampilan ( skill )  yang  dilatih  melalui  berbagi  tugas-tugas  praktek,  simulasi,  dan  pelatihan-pelatihan. Sehingga  SMK  bisa  dijadikan  salah  satu  percontohan  pengimplementasian  penilaian keterampilan.  Selian  itu  kita  tau  bahwa  SMK  merupakan  tingkat  satuan  pendidikan  yang mengedapankan  aspek keterampilan  yang  utama (vocasional education) .
Selanjutnya  untuk  perencanaan  penilaian  keterampilan  mata  pelajaran  PPKn merupakan  hal  yang  penting  sebelum  dilaksanakan  penilaian  keterampilan  oleh  guru. Perencanaan  menurut  Suandy  E.  (2001,  hlm.  2)  Secara  umum  perencanaan  merupakan  proses penentuan  tujuan  organisasi  (perusahaan)  dan  kemudian  menyajikan  (mengartikulasikan) dengan  jelas  strategi-strategi  (program),  taktik-taktik  (tata  cara  pelaksanaan  program)  dan operasi  (tindakan)  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan  secara  menyeluruh. Usman  H.  (2008)  juga  berpendapat  bahwa  perencanaan  adalah  perhitungan  dan  penentuan tentang  sesuatu  yang  akan  dijalankan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  tertentu,  siapa  yang melakukan,  bilamana,  di mana,  dan bagaimana  cara melakukannya.
Manfaat  perencanaan  penilaian  keterampilan  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Usman H. (2008) yaitu  sebagai  berikut:
1. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan,
2. Membantu  dalam  kristalisasi  persesuaian  dalam  masalah-masalah  utama,
3. Memungkinkan  manajer  memahami  keseluruhan  gambaran  operasi  lebih  jelas,
4. Pemilihan  berbagai  alternatif  terbaik,
5. Standar  pelaksanaan  dan pengawasan,
6. Penyusunan  skala  prioritas,  baik sasaran  maupun  kegiatan,
7. Menghemat  pemanfaatan  sumber  daya  organisasi,
8. Alat  memudahkan  dalam  berkoordinasi  dengan  pihak  terkait,
9. Membuat  tujuan  lebih  khusus,  terperinci  dan lebih  mudah  dipahami,
10. Meminimumkan  pekerjaan  yang  tidak  pasti,  dan
11. Menghemat  waktu,  usaha  dan dana.
Penilaian  merupakan  salah  satu  bentuk  evaluasi  yang  dilakukan  dengan  proses  dan tahapan-tahapan  tertentu.  Aspek  penilaian  merupakan  hal  tidak  bisa  dipisahkan  dalam  dunia pendidikan.  Dalam  kurikulum  2013  aspek  penilaian  merupakan  salah  masalah  yang  dihadapi oleh  guru-guru  disekolah  yang  menjadi  sekolah  percontohan  implementasi  kurikulum  2013. Penilaian  dalam  kurikulum  2013  terdirid  dari  3  jenis  penilaian  yaitu  penilaian  sikap,  penilaian pengetahuan,  dan  penilaian  keterampilan.  Dalam  konsep  ini  penilaian  keterampilan merupakan  salah  satu  bentuk  penilaian  yang  sangat  autentik,  dan  factual,  karena  penilaian keterampilan  merupakan  salah  penilaian  yang  dikenal  dengan  istilah  penilaian  kinerja.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pemaparan  data  di  atas,  untuk  variabel  perencanaan guru  dalam  menerapkan  penilaian  keterampilan  mata  pelajaran  PPKn  dalam  kurikulum  2013 ini  telah  memberikan  pengaruh  yang  sangat  signitifikan  terhadap  pembentukan  sikap tanggungjawab  warga  negara  pada  peserta  didik.  Hal  ini  menandakan  bahwa  perencanaan guru  dalam  menerapkan  penilaian  keterampilan  mata  pelajaran  PPKn  dalam  kurikulum  2013 sangat  memberikan  pengaruh  yang  sangat  signifikan  terhadap  pembentukan  sikap tanggungjawab  warga  negara  pada peserta didik  SMK Negeri  Se-Kota Bandung.
Hal  ini  terjadi  karena  semua  indicator  dalam  variabel  ini  telah  dijalankan  oleh  guru mata  pelajaran  PPKn  sebelum  menerapkan  penilaian  keterampilan  mata  pelajaran  PPKn. Adapun  indicator  yang  dimaksud  yaitu:
1. Teori,  prinsip,   dan prosedur  penilaian  keterampilan
2. Mengkaji  isi  silabus  dan materi  pembelajaran
3. Memilih  teknik  atau  jenis  penilaian  keterampilan
4. Perumusan  kisi-kisi  penilaian
5. Pembuatan  tugas  praktek, proyek, dan portofolio
6. Pengalokasian  waktu  pelaksanaan  penilaian  keterampilan
Dari  semua  indicator  yang  dirumuskan  sebagai  perencanaan  guru  dalam melaksanakan  penilaian  keterampilan  mata  pelajaran  PPKn  kurikulum  2013,  semua  indicator tersebut  sudah  dijalankan  oleh  guru  dan  diterapkan  oleh  semua  guru  mata  pelajaran  PPKn  di sekolah  yang  dijadikan  sampel  penelitian.  Hal  tersebut  didasarkan  pada  hasil  temuan  data yang  telah  diolah  dan dipaparkan  di  atas.
Ketentuan-ketentuan  tersebut  kemudian  dijabarkan  oleh  para  guru  mata  pelajaran PPKn  untuk  membuat  sebuah  rancangan  penilaian  keterampilan,  berupa  pemberian penugasan  praktek,  prokyek,  dan  portofolio.  Masing-masing  rancangan  penugasan  telah dibuat  sedemikian  rupa  untuk  memudahkan  para  peserta  didik  dalam  menjalankan penugasan-penugasan  praktek,  proyek  dan  portofolio  tersebut.  Adapun  tahapan  yang  dilalui oleh  guru  dalam  mempersiapkan  rancangan  penilaian  keterampilan  mata  pelajaran  PPKn dalam  Buku  Guru  PPKn Kelas  XI (2013) diantaranya:
1. Guru  menyampaikan  tentang  teori,  landasan,  prinsip,  dan  tujuan  penilaian  keterampilan kepada para peserta didik.
2. Guru  menyesuaikan  jenis  dan  rancangan  penilaian  keterampilan  dengan  materi  pelajaran yang  dipelajari  peserta didik
3. Membuat  dan  memperlihatkan  serta  menjelasakan  instrument,  rubric  atau  pedoman penilaian  keterampilan
4. Membuat  dan  menjelaskan  kisi-kisi  penugasan  penilaian  keterampilan  berupa  penugasan praktek, proyek, dan  portofolio.
5. Menentukan  jenis-jenis  penugasan  praktek,  proyek,  dan  portofolio  sesuai  dengan  materi pelajaran  dan sesuai  dengan  kemampuan  peserta  didik.
6. Menjelaskan  tahapan-tahapan  atau  langkah-langkah  serta  teknik  pengerjaan  penugasan praktek, proyek, dan  portofolio.
7. Menentukan  batas waktu  pengerjaan  penugasan  praktek, proyek, dan portfolio.
Langkah-langkah  tersebut  telah  ditempuh  oleh  para  guru  mata  pelajaran  PPKn sebelum  menerapkan  penilaian  keterampilan,  yang  telah  dibuktikan  dengan  hasil  data  yang diperoleh  dari  para peserta didik  melalui  angket  penelitian.
Dalam  penilaian  mata  pelajaran  PPKn  60%  lebih  mengedepankan  pada  aspek penilaian  sikap,  20%  pada  aspek  pengetahuan,  dan  20%  pada  aspek  ketrampilan.  Hal  ini bertujuan  agar  penanaman  sikaplah  yang  paling  utama  di  dalam  pembelajaran  PPKn,  sikap yang  baik,  ahlak  yang  mulia,  demokratis,  mandiri,  tanggungjawab  merupakan  salah  satu indicator  dari  tujuan  pembelajaran  PPKn.  Sebagaimana  dinyatakan  oleh  Branson  (1999,  hlm. 7)  tujuan  civic  education  adalah  partisipasi  yang  bermutu  dan  bertanggung  jawab  dalam kehidupan  politik  dan  masyarakat  baik  tingkat  lokal,  negara  bagian,  maupun  nasional.
Jenis  penilaian  keterampilan  yang  digunakan  untuk  mengukur  kompetensi keterampilan  peserta  didik  yaitu  dengan  cara  pemberian  tugas  yang  terdiri  dari  penugasan praktek,  proyek,  dan  portofolio.  Adapun  langkah-langkah  pelaksanaan  penilaian  keterampilan mata  pelajaran  PPKn  sebagai  tercantum  dalam  Buku  Guru  PPKn  Kelas  XI  (2013)  ternyata sudah  ditrapkan  oleh  guru  mata  pelaajran  PPKn di SMK Negeri  Se-Kota Bandung.
Untuk  variabel  X 2 tersebut  secara  individual  telah  diuji  pengaruhnya  dalam  uji hipotesis  secara  individu  yaitu  sebesar  1,9%  telah  memberikan  pengaruh  terhadap  pembinaan tanggungjawab  warga  negara.  Hal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  pelaksanaan  penilaian keterampilan  memberikan  pengaruh  yang  baik  terhadap  pembinaan,  penanaman,  dan pembinaan  tanggungjawab  warga  negara  pada peserta didik  SMK Negeri  Se-Kota Bandung.
Melalui  pelaksanaan  penilaian  keterampilan  peserta  didik  dibiasakan  untuk mengerjakan  tugas-tugas  yang  diterimana  untuk  dikerjakan  secara  maksimal,  tepat  waktu, dan  harus  mampu  menampilkan  hasil  pengerjaan  tugas-tugasnya  dihadapan  teman-temanya dan  gurunya.  Proses  pembiasaan  inilah  yang  akan  melatih  dan  membina  tanggungjawab peserta didik  terhadap  tugas-tugasnya,  dan atas apa yang  telah  dikerjakannya.

## Temuan  Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  di  dapat  bahwa  factor  lain  yang  ternyata memberikan  pengaruh  terhadap  pembentukan  sikap  tanggungjawab  warga  negara  pada peserta  didik  SMK  ini  pada  dasarnya  adalah  akvitas-akvitas  mata  pelajaran  produktif.  Setiap mata  pelajaran  produktif  atau  mata  pelajaran  kelompok  C  pada  jenjang  SMK,  mengharuskan adanya  praktek.  Dari  praktek-praktek  inilah  yang  ternyata  memberikan  sumbangan  besar terhadap  pembentukan  sikap  tanggungjawab  ini.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Branson (1999,  hlm.  23-25),  yang  menyatakan  bahwa  Kesadaran  secara  pribadi  untuk bertanggungjawab  sesuai  ketentuan,  bukan  karena  keterpaksaan  atau  pengawasan  dari  luar, menerima  tanggungjawab  akan  konsekuensi  dan  tindakan  yang  diperbuat  dan  memenuhi kewajiban  moral  dan legal  sebagai  anggota  masyarakat  demokratis.
Sikap  dan  karakter  tanggungjawab  peserta  didik,  tidak  muncul  begitu  saja,  melainkan harus  melalui  serangkaian  latihan  atau  pembinaanmelalui  pembiasaan  mengerjakan  tugas- tugas  baik  tugas  individu,  maupun  tugas  kelompoknya.  Sehingga  mereka  akan  menyadari akan  pentingnya  jiwa  dan  sikap  tanggungjawab  dalam  menyelesaikan  tugas-tugasnya,  baik tugas  individu  maupun  kelompoknya.  Dengan  demikian  sikap  tanggungjawab  akan  terbentuk dan  tertanam  dalam  diri  peserta  didik  melalui  pembinaan  dan  pembiasaan  pengerjaan  tugas- tugasnya  dengan  baik  dan benar.
Praktek-praktek  mata  pelajaran  produktif  telah  membantu  menumbuhkan  jiwa  dan sikap  tanggungjawab  terhadap  tugas-tugas  yang  diberikan  guru  kepadanya.  Dan  selalu dikerjakan  dengan  penuh  keiklasan  tanpa  ada  paksaan,  hanya  semata-mata  menyadari  bahwa tugas  tersebut  sebagian  dari  penilaian  untuk  mendapatkan  nilai  yang  mereka  inginkan.
Salah  satu  contoh  yang  mencolok  yang  peneliti  temukan  adalah  di  SMK  Negeri  10 yang  merupakan  bidang  keahlian  kesenian.  Semua  siswa  diajarkan  teori  menari,  drama, musik,  dan  lain-lain.  Dan  semua  siswa  harus  mahir  pula  untuk  mempraktekannya  dihadapan teman-temannya  bahkan  harus  dijadikan  sebagai  pertujukan  atau  konser.  Hal  ini  telah  melatih mereka  untuk  belajar  bertanggungjawab  terhadap  peran  dan  tugas  mereka  masing-masing untuk  menyelesaikan  tugas-tugas  mereka  masing-masing  baik  secara  kelompok  atau  secara individu.
Widoyoko  (2014,  hlm.  46)  menyatakan  bahwa  penilaian  keterampilan  atau psikomotor  merupakan  kemampuan  bertindak  setelah  seseorang  menerima  pengalaman belajar  tertentu.Pendapat  tersebut  jelas  bahwa  penilaian  keterampilan  merupakan  penilaian penerapan  hasil  apa  yang  dipelajari  oleh  para  peserta  didik  yang  dapat  dilakukan  dalam kehidupan  sehari-harinya  secara  rutin  sebagai  satu  kebiasaan  khususnya  dalam  proses mempraktekan  keterampilan  warga  negara  yang  bertanggungjawab,  sehingga  dengan  rutinitas aktivitas  tersebut  akan menjadi  kebiasaan  peserta didik  dalam  kehidupan  sehari-harinya.
Berdasarkan  data  hasil  penelitian,  penilaian  keterampilan  mata  pelajaran  PPKn kurikulum  2013  ini  memberikan    pengaruh  secara  simultan  tehadap  pembentukan  sikap tanggungjawab  warga  negara  pada  peserta  didik  yaitu  sebesar  0,248.  Artinya  memberikan pengaruh  penilaian  keterampilan  mata  pelajaran  PPKn  terhadap  pembentukan  sikap tanggungjawab  warga  negara  pada peserta didik  pengaruhnya  rendah  atau  berkorelasi  rendah.
Hal  ini  disebabkan  karena  SMK  merupakan  sekolah  kejuruan  yang  mengedepankan keahlian,  dan  keterampilan  melalui  pelatihan  keterampilan  berdasarkan  bidang  keahliannya masing-masing.  Sehingga  praktek  pada  SMK  sangat  diutamakan  untuk  melatih  keterampilan para  peserta  didiknya,  dan  itulah  sebabnya  SMK  disebut  sebagai  sekolah  pengembangan
keterampilan  atau vocational  skill .  Sehingga  penilaian  keterampilan  di  SMK  memberikan pengaruh  yang  rendah  terhadap  pembentukan  sikap  tanggungjawab  warga  negara,  karena sikap  tanggungjawab  ini  sudah  dibentuk  dan  dilatih  melalui  kegiatan  praktek-praktek  dari masing-masing  mata  pelajaran  produktif  atau  kelompok  mata  pelajaran  C.
Namun  tetap  penilaian  keterampilan  mata  pelajaran  PPKn  telah  memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pembentukan  sikap  tanggungjawab  warga  negara  pada peserta  didik,  dan  hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  penelitin  ini.  Artinya  tetap  penilaian keterampilan  mata  pelajaran  PPKn  dalam  kurikulum  2013  telah  memberikan  pengaruh terhadap  pembinaan  tanggungjawab  warga  negara  pada  peserta  didik,  dan  artinya  ini  sudah mengarah  kepada  pencapaian  tujuan  pendidikan  nasional.  Hal  ini  sesuai  dengan  Undang- Undang  Sisdiknas  No.  20,  Tahun  2003.  Pasal  3  menyebutkan,Pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara  yang  demokratis  serta bertanggung  jawab.”
Hal  ini  membuktikan  bahwa  penilaian  keterampilan  dalam  kurikulum  2013  memang layak  untuk  diterapkan  dan  dikembangkan  guna  menunjang  pencapaian  tujuan  dari  system pendidikan  nasional  khususnya  dalam  mata  pelajaran  PPKn,    yang  salah  satunya  adalah membina  pribadi  yang  bertanggungjawab  dan demokratis.

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
1) Perencanaan  guru  dalam  melaksanakan  penilaian  keterampilan  mata  pelajaran  PPKn dalam  kurikulum  2013  telah  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pembinaan tanggungjawab  warga  negara (civic  responsibility) pada  peserta  didik  SMK  Negeri  Se- Kota  Bandung  sebesar  0,136.  Hal  tersebut  mengandung  pengertian  bahwa  semakin  sering guru melakukan perencanaan penilaian keterampilan dengan matang, maka tanggungjawab  warga  negara  akan  semakin  tumbuh  dan  berkembang  dengan  baik  pada diri  peserta  didik.
2) Pelaksanaan  penilaian  keterampilan  mata  pelajaran  PPKn  dalam  kurikulum  2013  telah memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pembembinaan  tanggungjawab  warga negara  (civic  responsibility)  pada  peserta  didik  SMK  Negeri  Se-Kota  Bandung  sebesar 0,137.  Artinya  semakin  sering  guru  melaksanakan  penilaian  keterampilan  melalui
perencanaan  yang  matang,  prosedur  yang  benar,  maka  semakin  besar  pula  pengaruhnya terhadap  pembinaan  tanggungjawab  warga  negara  (civic  responsibility)  pada  peserta didik.

## DAFTAR  RUJUKAN
Bachri,  S.  Bachtiar.  (2010).  Impelementasi  pengembangan Content  Curriculum  dalam  proses perencanaan pembelajaran. Jurnal Teknologi Pendidikan, 10 (2), 1-11.
Bahrul,  H.  (2014) Penilaian  Kelas  (Classroom  Assessment)  dalam  Penerapan  Standard Kompetensi . Jurnal Pendidikan Penabur.  03 (12), 110.
Barry  Cushway  (2002 :  1998) Kinerja .  http://id.wikipedia.org/wiki/  diunduh  tanggal  20  April 2015.
Borhan,  L.  (1998), Penilaian  Autentik  Pada  Kurikulum  2013  Revisi  Prodi  Pendidikan Matematika  Jurusan  Pendidikan  Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2013. Jurnal    Pendidikan Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya 2013 .https://www.academia.edu/7233687.
BSNP.  (2007). Panduan  Penilaian  Kelompok  Mata  Pelajaran  Ilmu  Pengetahuan  Dan Teknologi . http://dikmenum.go.id/dataapp/kurikulum/3.%20PANDUAN%20 PENILAIAN%20KEL%205%20MAPEL/C_Panduan_Kel_Mapel_Ipteks.pdf (diakses tanggal  15 November  2014).
Branson,  M.S. (1998). The Role  of Civic Education .Calabasas  : Center  for Civic  Education.
Branson,  M.S.  (1999). Making  the  Case  for  Civic  Education :  Where  We Stand at the End of the  20th Centure.Washington:  CCE.
Budimansyah,  D  dan  Suryadi,  K.  (2008). PKn  dan  Masyarakat  Multikultural. Bandung. Universitas  Pendidikan  Indonesia
Budimansyah  &  Winataputra.  (2007). Civic  Education  Konteks,  Landasan  Bahan  Ajar  dan Kultur Kelas . Bandung  :  Program  Studi  Pendidikan  Kewarganegaraan  SPS UPI.
Buku  Guru  PPKn  Kelas  XI  (2014). Buku  Pegangan  Guru  Pendidikan  Kewarganegaraan Kelas XI SMA/SMK . Jakarta :  Depdiknas.
Center  for  Indonesia  Civic  Education/CICED  (1999)  .Democratic  Citizens  in  a  Civic  society: Report  of the Conference  on Civic  Education  for Civic  Society,  Bandung  : CICED.
Goudarz  Alibakhshi*  &  Hassan  Sharakipour.  (2014) The  Effect  of  Self-Assessment  on  EFL Learners’  Receptive  Skills  (Kesan  Penilaian  Kendiri  terhadap  Kemahiran  Re septif dalam  Kalangan  Pelajar  Bahasa  Inggeris  sebagai  Bahasa  Kedua  (ELF) . Jurnal Pendidikan Malaysia 39 (1) , 9-17.
Furqon.  (2011). Statistik Terapan untuk Penelitian. Bandung:  Alfabeta.
Hartono.(2008). Statistik Untuk Penelitian. Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar.
Husaini  Usman  (2008). Manajemen . Jakarta:  Bumi  Aksara
Komang,  D.M.,  Made,  Y.,  &  I  Gusti,  K.A.S.  (2013).  Kontribusi  kompetensi  profesional, kompetensi  pedagogik,  dan  kepuasan  kerja  terhadap  kinerja  guru  PKn  pada  SMP Negeri  se-Kabupeten  Tabanan. e-Journal.  Program  Pascasarjana  Universitas Pendidikan Ganesha, (4), 1-20.
Maftuh,  B  dan  Sapriya.  (2005). Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  Melalui Pemetaan Konsep . Jurnal Civicus 1, (5), 319-321.
.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor.  104  tahun  2014  tentang Standar Penilaian Pendidikan . Jakarta:  Kemendikbud.
Peraturan  Pendidikan  Nasional  20  Tahun  2007  tentang Standar Penilaian  Pendidikan . Jakarta:  Kemendikbud.
Sapriya  (2001). http://www.gudangmateri.com/2011/05/ tujuan pendidikan kewarganegaraan .html . diunduh  tanggal  10 April  2015.
Wagiran,  dkk.  (2013).  Determinan  kinerja  guru  SMK  bidang  keahlian  teknik  mesin. Jurnal. Penilaian Evaluasi Pendidikan, 17 (1), 148-171