## Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, Mei 2024, pp. 90-99 E-ISSN: 2776-6284
Received 11 Mei 2024●Revised 3 Juli 2024●Accepted 3 Juli 2024

## Problematika Penegakan Pidana Politik Uang
Rino Sundawa Putra¹, Faisal Fadilla Noorikhsan², Riska Sarofah³
1,2, ³ Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi
rinosundawa@unsil.ac.id ¹ , faisalfadilla@unsil.ac.id ² , riskasarofah@unsil.ac.id ³

## Abstract
Abstract: This research explains the problems of enforcing money politics crimes regulated in Law number 7 of 2017 concerning general elections. Money politics is part of election crimes with sanctions of imprisonment and fines. There are two articles and three paragraphs that regulate the definition, locus and tempus of delicty as well as the threat of criminal punishment. This research uses descriptive qualitative methods. The results of the research show that if we look at the juridical aspect, Law 7 of 2017 concerning general elections is very precise and complete in placing the practice of money politics in  criminal  provisions  which  are  punishable  by  imprisonment  and  fines.  Election  criminal  law enforcement tools also involve various elements from Bawaslu, the Police and the Prosecutor's Office which  are  members  of  the  Integrated  Law  Enforcement  Center  (Sentra  Gakkumdu).  In  reality,  the phenomenon of money politics from election to election is trending upwards and fewer cases of money politics  are  either  discovered  by  Bawaslu  or  reported.  The  Election  Supervisory  Agency  and  the Gakkumdu Center seem to be having difficulty bringing money politics cases to the courtroom.
Keywords: Money Politics, Election Crimes, 2024 Election, Election Supervisory Body

## Abstrak
Abstrak: Penelitian ini menjelaskan tentang problematika penegakan pidana politik uang yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Politik uang merupakan bagian dari  tindak  pidana  Pemilu  dengan  sanksi  kurungan  dan  denda.  Ada  dua  pasal  dan  tiga  ayat  yang mengatur  definisi,  locus  dan  tempus  delicty  serta  ancaman  hukuman  pidana.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitain  menunjukkan  bahwa  bila  melihat  aspek yuridis dimana undang undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sudah sangat tepat dan komplit menempatkan  praktek  politik  uang  dalam  ketentuan  pidana  yang  diancam  kurungan  dan  denda. Perangkat penegakan hukum pidana Pemilu juga melibatkan berbagai unsur dari Bawaslu, Kepolisian dan  Kejaksaan  yang  tergabung  dalam  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  (Sentra  Gakkumdu). Realitasnya fenomena politik uang dari Pemilu ke Pemilu trendnya semakin naik dan semakin sedikit kasus kasus politik uang baik yang ditemukan Bawaslu atau yang dilaporkan. Badan Pengawas Pemilu dan Sentra Gakkumdu seolah kesulitan membawa kasus politik uang ke ruang pengadilan.
Kata Kunci : Politik Uang, Pidana Pemilu, Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu

## PENDAHULUAN
Politik uang, secara umum, menggambarkan upaya untuk mempengaruhi suara pemilih agar memilih kandidat tertentu dengan memberikan uang tunai atau insentif lainnya. “Politik uang” mengacu pada praktik pemberian uang tunai dan/atau sumber daya lain secara sengaja kepada pemilih untuk  mempengaruhi hasil pemilu,  dan bukannya mendorong mereka untuk abstain.  UU  Pemilu  No.  7  tahun  2017  tidak  mendefinisikan  politik  uang  secara  khusus. Memberikan  uang  atau  materi  lainnya  merupakan  tindak  pidana  yang  dapat  mengakibatkan hukuman penjara dan denda dalam proses pemilu. Hal itu disebutkan dalam pasal dua dan tiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
Berdasarkan amanat Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membentuk Pusat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri  dari  unsur  Bawaslu,  penyidik  Polri,  dan  Kejaksaan  untuk  menangani  tindak  pidana pemilu, termasuk dugaan penyelewengan uang. politik, baik titik masuknya dari laporan atau temuan.  Empat  perkara  dugaan  pelanggaran  pidana  pemilu  politik  uang  diproses  Balai Gakkumdu Kota Tasikmalaya pada masa kampanye pemilu 2024. Keempat perkara ini gugur karena tidak memenuhi syarat pembuktian.
Masifnya praktek politik uang karena menjadi sesuatu yang permisif dan menjadi suatu kenormalan  baru  (new  normal)  seolah  secara  kuantitatif  juga  berbanding  lurus  dengan penegakan hukum pidana pemilu yang seolah kewalahan dalam menangani setiap temuan atau laporan  dugaan  politik  uang.  Kalau  kita  melihat  seluruh  struktur  pasal  politik  uang  dalam ketentuan  pidana  Undang  Undang  7  tahun  2017  dimana  subjek  hukum,  locus  delicty  dan tempus delicty sebagai unsur limitatif dalam sebuah norma justru memberikan celah dan ruang yang sangat besar untuk bisa disiasati agar modus politik uang tidak dapat  disentuh dengan pasal pasal tersebut.
Undang-undang yang mengatur tentang politik uang menyatakan bahwa siapa pun yang melanggar  hak  memilih  dengan  menawarkan  uang  atau  materi  lain  kepada  pemilih,  atau menggunakan hak pilihnya dengan cara yang membatalkan surat suara, akan dikenakan denda paling banyak tiga tahun penjara. denda 36.000.000. Klausul ini mencakup berbagai aktivitas ilegal, termasuk mengajak masyarakat untuk memilih dengan cara tertentu sehingga membuat suara  tersebut  batal  dan  berlaku  bagi  semua  pemilih,  selain  mendorong  masyarakat  untuk menyumbangkan uang atau materi lain guna memilih calon tertentu.
Kemudian di pasal 523 ayat (1) mengatur tentang kondisi peserta, tim kampanye dan pelaksana  dengan  sengaja  memberikan  imbalan,  materi  lain  atau  uang  kepada  pserta  baik
langsung maupun tidak langsung akan dipidana penjara paling lama dua tahun maupun denda 24.000.000. Pasal ini tidak berdiri sendiri dia junto atau punya keterkaitan dengan pasal 280 dengan  ketentuan  larangan  bagi  setiap  peserta,  tim  kampanye  maupun  pelaksana  dalam memberikan atau menjanjikan kepada peserta kampanye. Dalam ketentuan pidana ini subjek atau yang bisa dijerat adalah pelaksana, peserta dan tim kampanye, dan locus delicty dari pasal ini adalah pada kegiatan kampanye dan objek penerimanya adalah peserta kampanye/
Pada  masa  tenang  apabila  peserta,  pelaksana  dan/atau  tim  kapanye  pemilu  dengan sengaja  memberikan  imbalan  baik  bersifat  langsung  maupun  tidak  langsung  maka  akan dipidana dengan ketentuan paling lama 4 tahun dan denda sebanyak Rp. 48.000.000,-. Pasal ini  junto  dengan  regulasi  pada  pasal  278  ayat  (2)  dimana  ketentuan  ini  hanya  menjerat pelaksana, dan tim kampanye sebagai subjek hukumnya dan tempus delicty nya hanya pada saat tiga hari masa tenang.
Sebagai imbauan atau larangan untuk memberikan imbalan kepada pemilih untuk :
a) Tidak menggunakan hak pilihnya
b) Memilih pasangan calon
c) Memilih partai politik peserta Pemilu tertentu
d) Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
e) Memilh calon anggota DPD tertentu.
Ketentuan terakhir yang mengatur pidana politik uang ada pada pasal 523 ayat (3) yang menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memerikan uang pada saat pemungutan suara untuk tidak menggunakan hak pilihnya maka akan dedenda paling banyak Rp. 36.000.000,-. Pasal ini bisa menjerat setiap orang karena subjek hukumnya ada pada setiap orang, sedangkan tempus delictynya berlaku pada hari pemungutan suara.
Artikel ini akan mencoba menjawab beberapa permasalahn terkait politik uang, yaitu seperti apakah problematika penegakan hukum pidana politik uang dan bagaimana trend politik uang itu terjadi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Peneliti mengumpulkan dari jurnal  ilmiah  yang  relevan,  perraturan  perundang-undangan  maupun  menerjemahkan  yang dsesuaikan  dengan  instrument  penelitian.  Pendekatan  ini  mengambil  pendekatan  langsung terhadap lingkungan dan orang-orang yang berada di dalamnya secara keseluruhan. (Bogdan dan  Taylor,  1992).  Informasi  yang  dikumpulkan  berbentuk  frasa,  kalimat,  atau  visual  yang lebih bermakna daripada sekadar frekuensi atau statistik (Sutopo, 1988).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Banyak  catatan  tentang    trend  politik  uang  pada  Pemilu  pasca  reformasi  yang  terus meningkat, trend tersebut meningkat setelah pelaksanaan Pemilu legislatif dilaksanakan secara langsung atau menggunakan sistem proporsional terbuka dimana partai politik secara langsung mengusung calon calon legislatif untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan dihitung  berdasarkan  suara  terbanyak  (Sihotang:  2018).    Di  sisi  lain  sistem  proprorsional terbuka ini juga memberi peluang yang lebih luas terhadap proses kandidasi di internal partai politik,  memberikan  ragam  pilihan  kepada  pemilih  dan  tidak  terhegomoni  secara  struktural dalam sistem perpolitikan partai politik (Nasution, 2017).
Satu sisi lain sistem proporsional terbuka ini kemudian membuat tingkat persaingan di internal  partai  politik  sangat  ketat.  Seorang  Caleg  dengan  sistem  proporsional  terbuka  tidak hanya harus bersaing  dengan Caleg dari partai  lain juga persaingan di  internal  partai  politik atau Caleg yang sama. Kedua tingkat elektabilitas Caleg tidak ditentukan dengan pengalaman, kualitas dan kedudukan  seseorang dalam partai  politik tetapi  persaingannya bersifat  terbuka dan  pada  akhirnya  seberapa  besar  anggaran  kampanye  itulah  untuk  membentuk  personal branding  yang  menentukan,  disisi  lain  cost  politik  juga  bisa  menjadi  politik  uang  kalau penggunaan dana kampanye dilakukan dengan melanggar ketentuan pidana politik uang yang diatur dalam undang undang 7 tahun 2017.
Pasca  reformasi,  persaingan  yang  ketat  ini  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab meningkatnya tren politik uang dari pemilu ke pemilu, khususnya pada pemilu 2019 dan 2024. (Pramono & Chandra Adjie Prianggodo: 2023). Pada kenyataannya, penggunaan politik uang telah  berkembang  dari  yang  dipandang  sebagai  perilaku  menyimpang  dan  kasar  menjadi perilaku  yang  diperbolehkan  dan  membantu  membangun  citra  merek  yang  menguntungkan. Mengutip ungkapan Burhanudin Muhtadi, praktis semua kandidat pada pemilu 2019 terjun ke dunia politik sebagai sebuah kenormalan baru ‘(Muhtadi: 2020). Fenomena politik uang, dalam istilah  Schaffer  dan  Schedler  (2007:  26),  Bayangkan  dana  atau  perbekalan  yang  diberikan kepada mereka sebagai “kompensasi atas kesalahan yang dilakukan [politisi] terhadap mereka di masa lalu.” Mengingat meluasnya persepsi mengenai politik uang, para politisi ragu-ragu untuk disalahkan.
Ada korelasi antara diterapkan sistem proporsinal terbuka dengan agenda konsolidasi demokrasi sebagai upaya membuat demokrasi di Indonesia pasca orde baru lebih berintegritas, tetapi  sayangnya  upaya  untuk  mewujudkannya  dihambat  dengan  maraknya  praktek  politik uang  (Muhtadi,  2019;  Aspinall  dan  Berenschot,  2019).  Sistem  multipartai  ekstrem  yang diterapkan di Indonesia pasca orde baru juga menyumbang sebagai variabel tingginya angka
dan trend politik uang (Van de Wel,  2007) bila  merujuk  apa yang terjadi  di  Afrika. Sebuah kombinasi antara sistem proporsional terbuka dan sistem  multipartai yang bertujuan membuka akuntabalitas  elektoral  yang  mengakibatkan  tingkat  rivalitas  yang  ekstrem  yang  membuat pendekatan  pragmatisme  politik  menjadi  tawaran  yang  menarik  dan  efektif.  sistem proporsional terbuka juga memicu kenaikan politik uang karena tingkat rivalitas yang tinggu membuat  para  caleg  terperangkap  dalam  dilema  tahanan  (prisoner’s  dilemma).    Dilema  ini adalah  bila  semua  Caleg  menggunakan  politik  uang,  mustahil  bagi  dirinya  untuk  menang, sehingga akhirnya dia memilih melakukan hal yang sama (Muhtadi, 2015).
Dikutip  dari  website  Bawaslu  Republik  Indonesia  catatan  trend  pelanggaran  Pemilu pada Pemilu 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 1.
Isu dan Index Kerawanan Pemilu 2024 berdasarkan Pemilu 2019
No Jenis Isu/Kerawanan
1 Politik Uang
2 Politik SARA
3 Kampanye Media Sosial
4 Penyelenggaraan Pemilu Luar Negeri
5 Netralitas ASN
Sumber: bawaslu.go.id (2024)
Pergeseran  sistem  pemilu  proporsional  terbuka  ke  tertutup  dan  semakin  besarnya kemauan  partai  politik  untuk  mencalonkan  anggota  legislatif  di  berbagai  tingkat  lembaga legislatif  merupakan  dua  faktor  yang  secara  tidak  langsung  berdampak  pada  variabel meningkatnya  tren  politik  uang  pada  pemilu  pasca  reformasi.  Partai  politik  dalam  konteks rekruitmen caleg tidak lagi didasarkan pada nilai ideologis dan pengabdian seseorang pada satu partai, melainkan pada nilai elektabilitas seseorang maka tidak heran banyak partai politik yang mengusulkan artis karena artis adalah tokoh populer yang memiliki nilai elektabilitas terlepas artis tersebut memiliki nilai ideologis atau tidak. Semakin terbukanya mekanisme rekruitmen dalam partai  politik inilah menambah tingkat  persaingan antar  caleg dalam  satu  partai  terus meningkat, jalan instan sebagai senjata tempur merebut pemilih pada akhirnya menggunakan politik uang. Ketika para pesaing bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama, sistem proporsional terbuka juga berisiko mendorong perilaku tidak jujur yang bertentangan dengan cita-cita  demokrasi  perwakilan.  Karena  dianggap  berbiaya  tinggi,  anggaran  sistem  terbuka rentan terhadap tren politisasi pengembalian modal (Nuryanti, 2016).
Modus operandi politik uang sepanjang tahapan Pemilu 2024 adalah meminta foto copy KTP pemilih kemudian dilakukan pendataan kemudian pada sore atau malam hari seseorang yang biasanya melibatkan tokoh masyarakat sekitar memberikan amplop dengan nominal lima puluh ribu sampai seratus lima puluh ribu dan didalam amplop tersebut sudah tersedia bahan
kampanye  seperti  kalender  lipat  atau  stiker.  di  Kota  Tasikmalaya    muncul  fenomena  yang disebut  pola  tusuk  sate  dimana  pendataan  dan  pemberian  tidak  hanya  ditargetkan  untuk memilih salah satu peserta Pemilu atau salah satu Caleg saja melainkan untuk memilih paket peserta pemilu atau Caleg tertentu secara berjenjang dari mulai Caleg DPRD Kabupaten/Kota, Caleg  DPRD  Provinsi,  Caleg  DPR  RI  dan  calon  Presiden  tertentu.  Nominal  yang  diberikan cukup  besar  berkisar  antara  seratus  lima  puluh  ribu  sampai  dua  ratus  ribu  tetapi  pemilih diharuskan memilih peserta Pemilu secara berjenjang, pola ini kemudian popular dengan istilah pola tusuk sate atau sistem paket.  Pola tusuk sate tidak hanya dilakukan  pada Pemilu  2024, pada Pemilu 2019 pola tusuk sate juga dilakukan di Kota Tasikmalaya. Pada Pemilu 2024 di Kota  Tasikmalaya  bawaslu  kota  Tasikmalaya  menanganai  empat  kasus  politik  uang,  dua berasal dari laporan dan dua berasal dari temuan. Keempat kasus tersebut tidak satupun dapat disidangkan di pengadilan karena diputuskan tidak memenuhi unsur.
Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  sulitnya  Bawaslu  dan  Sentra  Gakkumdu membawa kasus dugaan politik uang ke pengadilan, pertama adalah soal  waktu penanganan pelanggaran, kedua pemenuhan syarat formil dan materil dan  ketiga banyaknya celah sebagai yang memanfaatkan unsur limitatif  dari pasal pasal politik uang yang kemudian dimanfaatkan agar bisa lepas dari jerat pasal pasal politik uang.
Faktor pertama adalah banyaknya unsur limitatif pada ketentuan pidana politik uang yang  menyebabkan  terbuka  ruang  atau  celah  hukum  yang  kemudian  dimanfaatkan  dengan mendesain  modus  operandi  pemberian  politik  uang  sehingga  perbuatan  tersebut  tidak memenuhi  unsur  perbuatan  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  pasal  ketentuan  pidana  politik uang. satu sisi unsur limitatif dalam sebuah norma hukum berfungsi membangun norma yang dapat dipertanggung jawabkan yang bermakna memiliki kepastian hukum yang jelas tidak bias dan  multi  tafsir.    Untuk  itu  ketentuan  pidana  harus  disusun  secara  sistematis  dan menitikberatkan pada aspek kepastian hukum (Muladi dan Barda Nawawi, 1992).
Dalam  pasal  515  dengan  bunyi  “setiap  orang  yang  dengan  sengaja  pada  saat pemungutan  suara  memberikan  atau  menjanjikan  uang    atau  materi  lainnya  kepada  pemilih supaya  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  atau  memilih  peserta  Pemilu  tertentu  atau menggunakan  hak  pilihnya  dengan  cara  tertentu  sehingga  surat  suaranya  menjadi  tidak  sah dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tiga  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.36.000.000”. subjek hukumnya memang setiap orang artinya siapapun bisa dijerat dengan pasal ini, tetapi pasal ini memiliki unsur limitative dalam bentuk waktu (tempus delicty). Pasal ini hanya berlaku pada saat pemungutan suara di TPS.
Pasal  523 ayat  (1) berbunyi  “setiap pelaksana, peserta dan/atau tim  kampanye yang dengan sengaja menjanjikan dan/atau memberikan uang dan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00”. Pasal ini subjek hukumnya dibatasi hanya menjerat Pelaksana, Peserta dan/atau Tim  Kampanye dan merujuk  pad pasal  280 ayat  (1) berlakunya pasal ini dalam hal tempat (Locus delicty) pada saat kegiatan kampanye.
Sementara itu pasal 523 ayat (2) yang berbunyi “setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan dan/atau memberikan imbalan  uang  atau  materi  lainnya  kepada  pemilih  secara  langsung  atau  tidak  langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 278 ayat (2) dipenjara dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00”. Pasal ini juga membatasi subjek hukumnya hanya bisa menjerat Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye dan memiliki tempus delicty pada tiga hari masa tenang sebelum hari pemungutan suara. Ruang atau celah yang bisa disiasati  agar  tidak  terjerat  pasal  ini  adalah  adalah  dengan  mendesain  modus  operandi  yang menyuruh  seseorang  yang  tidak  berstatus  pelaksana  kampanye  atau  tim  kampanye.  Modus semacam  ini  banyak  dilakukan  di  Kota  Tasikmalaya  misalnya  dimana  serangan  fajar  yang dilakukan  di  tiga  masa  tenang  semua  dilakukan  atau  pelaksana  lapangan  pemberian  uang dilakukan oleh orang yang tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye atau tim kampanye.
Semua pasal-pasal politik uang memiliki dimensi ruang dan waktu (locus dan tempus delicty) juga pembatasan subjek hukum, sehingga implikasinya adalah serangan serangan fajar atau  pembagian  uang  secara  dor  to  dor  oleh  orang  yang  tidak  terdaftar  sebagai  pelaksana kampanye  dan  tim  kampanye  tidak  bisa  terjerat  dengan  ketentuan  pidana  tersebut,  artinya banyak modus operandi politik uang yang tidak bisa dipersoalkan secara hukum karena tidak terpenuhinya  unsur  perbuatan  sebagaimana  diatur  secara  limitatif  dalam  ketentuan  pidana politik uang dalam undang undang nomor 7 tahun 2017.
Disamping  itu  hukum  acara  penanganan  pidana  politik  uang  yang  diatur  dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu pasal 20 ayat (1) dan (2) penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilu hanya diberi waktu 14 hari. Batasan waktu penyelidikan untuk mencari bukti bukti termasuk keterangan saksi. Di Kota Tasikmalaya pada Pemilu 2024 ada 2 kasus yang harus dihentikan dan dinyatakan tidak memenuhi  unsur  karena  selama  proses  penyelidikan  sampai  batas  waktu  14  hari  tidak menemukan bukti kuat dan saksi yang mau bersaksi dan menyaksikan secara langsung politik uang tersebut.
Secara umum, “politik uang” mengacu pada upaya membujuk pemilih agar mendukung politisi tertentu dengan memberikan bantuan keuangan atau insentif lainnya. “Politik uang” menggambarkan tindakan yang bertujuan memberikan uang dan/atau sumber daya lain kepada pemilih  untuk  mempengaruhi  hasil  pemilu  kandidat  tertentu,  bukannya  mendorong  mereka untuk tidak memberikan suara sama sekali. Istilah “politik uang” tidak didefinisikan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sumbangan berupa uang atau materi lainnya merupakan tindak pidana  pemilu  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  dan  denda.  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ayat dua dan tiga memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.
Beberapa  kelemahan  dari  aspek  yuridis  inilah  kemudian  menjadi  variable  tambahan kenapa trend politik uang terus meningkat dan sudah masuk pada fase permisif dimana politik uang  sudah  tidak  dianggap  sebagai  prilaku  tercela  melainkan  menjadi  strategi  kunci  meraih dukungan  suara.  Hal  ini  kemudian  menjadi  symbiosis  mutualisme  dengan  pemilih  sehingga orientasi pemilih menentukan pilihannya dipengaruhi oleh sebarapa banyak nilai materi yang didapat.
Dari  aspek  yuridis  atau  penegakan  hukum  tercipta  pendekatan  punishment  yang diharapkan akan memiliki efek jera dan kesadaran hukum dimana pemilih akan menghindari politik uang karena sadar akan konskuensi hukum yang akan didapatkan dan akan memutus mata rantai politik uang baik itu secara struktural bahkan kultural.  Sayangnya, banyak celah dan ruang dalam ketentuan atau norma pidana politik uang yang dapat disiasati karena kuatnya unsur pembatasan dalam penegakan hukum pidana pemilu politik uang. Hal ini menyebabkan banyak kasus politik uang tidak dapat diproses karena tidak memenuhi syarat ketentuan pidana atau terbatasnya waktu penanganan, sehingga banyak kasus politik uang, baik yang dilaporkan maupun ditemukan oleh Bawaslu, tidak dapat diselesaikan. ditingkatkan ke tahap penuntutan karena kurangnya bukti.

## SIMPULAN
Persoalan penegakan hukum pidana politik uang juga ikut andil dan menjadi variabel yang menjadi jawaban kenap trend politik uang dari Pemilu ke Pemilu pasca reformasi naik. Secara teknis  faktor yang paling mempengaruhi  lemahnya penegakan pidana Pemilu  Politik uang adalah norma ketentuan pidana dimana struktur pasal yang memiliki unsur limitatif justru menjadi kelemahan dan celah mensiasasti agar tidak terjerat dengan ancaman pidana politik uang.  kedua  hukum  acara  atau  mekanisme  penanganan  pidana  Pemilu  yang  diatur  dalam Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu  memiliki  batasan  atau  masa  daluarsa  penanganan  yang hanya 14 hari dan daluarsa masa pelaporan yang hanya 7 hari setelah diketahui mempersempit ruang penegakan hukum politik uang.
Norma ketentuan pidana politik uang harus distruktrusisasi berdasarkan kebutuhan dan atas realitas yang terjadi, bahwa praktek politik uang tidak bisa dibatasi locus delicty  nya hanya pada saat kegiatan kampanye resmi, masa tenang, di tempat pemungutan suara atau pada hari pemungutan suara saja tetapi praktek politik uang dilakukan bisa melintasi dimensi ruang dan waktu, kapanpun dimanapun dan siapapun. Ketentuan norma pidana politik uang harus segera direvisi  dengan  orientasi  perubahan  pada  minimalisasi  unsur  limitatif  sehingga  memberikan ruang bagi  Bawaslu  dan Sentra Gakkumdu   dimana skala unsur perbuatannya diperluas dan mengakomodasi semua bentuk modus operandi pelaku politik uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Aspinall, E., dan Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
Faisal, Sanafiah, 1990. Penelitian Kualitatif : Dasar Dasar dan Aplikasi. Malang : Yayasan Asih Asah Asuh
Millis dan Huberman, 1992, Analisa Data Kualitatif, PT Rosda Karya, Bandung.
Moeleong, Lexy, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosda Karya, Bandung. Muhtadi, B. (2015). “Money Politics and the Prisoner’s Dilemma.” New Mandala. 19
November.
Muhtadi, Burhanudin, 2020, Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Pasca Orde baru,
Jurnal Antikorupsi Integritas
Muladi dan Barda Nawawu Arief, 1992, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni
Bandung
Nasution, L. (2017). Pemilu dan Kedaulatan Rakyat. ADALAH, 1(9).
Nuryanti, S 2016, Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019, Jurnal Penelitian Politik Schaffer, F.C. dan Schedler, A. (2007). “What is Vote Buying?” Dalam F.C. Schaffer (ed)
Elections for Sale: The Causes and Consequences of Vote Buying. Boulder: Lynne Reinner.
Sihotang, Januari, 2018, Pemilu Dalam Transisi Demokrasi Indonesia; Catatan Isu dan
Kontroversi
Van de Walle, N. (2007). “Meet the New Boss, Same as the Old Boss? The Evolution of Political Clientelism in Africa.” Dalam H. Kitschelt dan S. Wilkinson (eds) Patrons,
Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan

## Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum