JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 11 No. 1 (2024), 57-78; DOI: 10.31942/iq.v11i1.10910, ISSN: 2303-3223/2621-640X

## Page |57
Received: 2024-04-06 Accepted: 2024-06-24 Published: 2024-06-29

## Korupsi dan Pengaruh Kekuasaan Partai Politik (Follow The Money and Asset Recovery)
Hartanto,  Edy Chrisjanto, Murdomo
Universitas Widya Mataram Yogyakarta, Universitas Janabadra Yogyakarta hartanto.yogya@gmail.com,  edychrisjanto28@gmail.com, jsmurdomo@gmail.com

## Abstract
Corruption can be defined as an extraordinary crime. The consequences of corruption crimes can damage democratic values, morals (local wisdom), harm the country's finances and/or economy, and  violate  the  social  and  economic  rights  of  the  community.  Agencies  responsible  for investigating and prosecuting criminal acts of corruption include the police, prosecutor's office, and  the  Corruption  Eradication  Commission.  Corruption  is  defined  as  the  actions  of  those  in positions of authority, including politicians and civil servants, who enrich themselves illegally and unfairly,  abusing  the  power  entrusted  to  them  by  society.  Corruption  is  defined  as  the misappropriation of state or government funds (including those of companies, organizations, and foundations) for personal or other individuals' interests. It is imperative that law enforcement agencies prioritize focus, prevention, and strengthening. The research method employed is a legal and doctrinal approach, which examines secondary data. The author concludes that corruption persists and that the integrity of law enforcement officers is questionable. To eradicate corruption, it is necessary to re-focus on methods such as "follow the money" and "asset recovery." It is also essential to make legal breakthroughs regarding digital exposure or publication, and to implement prevention  and  control  of  criminal  acts  of  corruption,  including  carrying  out  prevention  and education efforts within political parties.
Keywords : Assets; Corruption; Power; Political Parties; Crime

## Abstrak
Abstrak  Korupsi  dapat  diakualifikasikan  kejahatan  luar  biasa,  akibat  kejahatan  korupsi  dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moral (kearifan lokal), merugikan keuangan dan/ perekonomian negara,  melanggar  hak-hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  Instansi  yang  berkaitan  dengan penuntutan  tindak  pidana  korupsi,  yaitu  kepolisian,  kejaksaan,  dan  Komisi  Pemberantasan Korupsi. Korupsi diartikan sebagai tindakan penguasa, baik politisi (dalam keterkaitan tertentu) maupun  pegawai  negeri,  yang  memperkaya  diri  sendiri  secara  tidak  sah  dan/  tidak  adil, menyalahgunakan  kekuasaan  yang  dipercayakan  masyarakat  kepadanya.  Korupsi  adalah penyelewengan dana negara/pemerintah (perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain-lain) untuk kepentingan  pribadi  atau  orang  lain.  Perlunya  fokus  dan  pencegahan  dan  penguatan  dalam penegakan  hukum.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang maupun doktrin, yang mengkaji dari data sekunder. Penulis menyimpulkan bahwa korupsi tetap terjadi dan diwarnai integritas para oknum penegak hukum yang diragukan, pelaksanaan metode pemberantasan korupsi  memerlukan pemfokusan kembali (re-focussing) terutama follow the money dan asset recovery, perlu dilakukan terobosan hukum tentang pemaparan atau publikasi digital, dan secara periodik tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi, termasuk melakukan upaya pencegahan dan edukasi di dalam partai politik.
Kata kunci : Aset; Korupsi; Kekuasaan; Partai Politik; Pidana

## Hartanto, Edy Chrisjanto, Murdomo

## Page | 58

## Pendahuluan
Pembangunan  sistem  hukum  pidana  Indonesia  sudah  meninggalkan nilai-nilai  hukum  asing  pemerintah  kolonial  Belanda, dengan pambaharuan hukum pidana (KUHP). 1 Pancasila  dalam  kedudukannya sebagai  sumber dari segala  sumber  hukum,  dalam  membangun  sistem  hukum  pidana  harus diletakkan  dalam  kedudukannya  yang  paling  tinggi,  dan  sejauh  ini pembangunan hukum Indonesia telah mengacu kepada Pancasila, dan secara khusus dalam penelitian ini, telah jelas bahwa korupsi bertentangan dengan Pancasila, bahkan dari Sila 1 sampai dengan ke 5.
Dasar  korupsi  adalah  aktivitas  yang  tidak  normal  yang  bisa  terjadi kapanpun  dan  dimanapun  ada  rangsangan  dibuat  cukup  besar.  Penyakit/ patologi sosial yang disebut korupsi ini dapat terjadi di sektor publik dan tidak pribadi,  bahkan  pada  berbagai  tingkat  masyarakat  dari  yang  tinggi  hingga rendah.  Masalah  korupsi  tidak hanya  dihadapi  oleh  negara  yang  sedang berkembang,  namun  banyak  terjadi  juga  negara-negara  yang  sudah  maju sekalipun. 2
Korupsi adalah perbuatan yang merusak dan masih ada di Indonesia. Mengutip  R.A  Rizkiyati hakim di Tanjung Karang bahwa secara harafiah korupsi adalah  perbuatan  yang  merusak,  jahat  dan  busuk. 3 Banyak  faktor mempengaruhi terjadinya korupsi, salah satunya adalah lemahnya pengawasan investasi daerah mungkin menjadi faktor. Pihak lain, seperti pemberi kerja atau vendor,  melakukan  intervensi  kepada  pengurus  daerah  atau  pejabat  yang sejenis,  agar  pemborong  memenangkan  penawaran  kemudian  harga barang/jasa tersebut naik dan selisihnya dibagi, sehingga menjadi satu celah adanya korupsi di lembaga negara yang menyusun anggaran, juga lemahnya
_______________
1 Ni Nyoman Juwita Arsawati and Anak Agung Ayu Ngurah Tin i Rusmini Gorda, “Legal Reform dalam Penjatuhan Sanksi t erhadap Anak Pelaku Kejahatan,” Jurnal Analisis Hukum 1, No.
1 (2018): 114 – 30, https://doi.org/DOI:10.38043/JAH.V1I1.246.
2 Happy Febrina Hariy ani, Savio Priyarsono Dominicus, dan Alla Asmara, “Analisis Faktor - faktor yang mempengaruhi korupsi di zi Psifik,” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 5, No. 2 (2012): 62 – 78, https://doi.org/10.29244/jekp.5.2.2016.32-44.
3 Azeng  Nurindah  Sari,  I  Ket ut  Siregig,  dan  Ansori,  “Pertimbangan  Putusan  Hakim Terhadap  Dugaan  Tindak  Pidana  Penipuan  dan  Penggelapan  dengan  Unsur  Tindak  Pidana Korupsi,” Jurnal Rectum 5, No. 1 (2023): 1178, https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.
Page | 59
pengawasan PNS dan ketidakpuasan terhadap gaji mereka menjadi penyebab korupsi. Korupsi pejabat pemerintah  mempengaruhi  sebagian besar  instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. 4
Ironisnya,  jumlah  kasus  korupsi  tak  pernah  surut.  Menurut  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 1.310 kasus dari tahun 2004 hingga Oktober 2022, 79 di antaranya terjadi tahun 2022. Dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022, Indonesia mencetak 38 nilai dan menempati peringkat ke-96 dari 180 negara.  Artinya,  pemerintah  masih  perlu  meningkatkan  penanganan  kasus korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa. 5 Selama ini fokus kajian korupsi adalah pejabat negara, namun kadang kit alupa bahwa pejabat negara dalam menjabat tentu tidak dapat lepas dari faktor politik (pengurus partai politik) yang  turut  menentukannya,  baik  secara  langsung  maupun  secara  tidak langsung melalui peran DPR/ DPRD. Metode pemenjaraan selama ini nampak belum  berpengaruh  signifikan  dalam  pemberantasan/penanggulangan korupsi,  maka  perlu  dilakukan  refokusing  terhadap  upaya-upaya  yang dilakukan selain pembangunan sumber daya manusia (pejabat dan/penegak hukum) yang berintegritas. Menjelang pemilu 2024 maka bangsa dan negara kita  membutuhkan  calon-calon  pemimpin  yang  berintegritas  dan  berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dengan tujuan akhir pembangunan Indonesia dapat segera terlaksana dengan efisien dan efektif.
Tinginya angka korupsi yang masih sering terjadi di Indonesia membuat pemerintah melakukan berbagai upaya, serta masyarakat semakin resah dan pesimis. Tulisan ini akan membahas mengenai apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya  korupsi  dan  solusi  dalam  penanggulangan  korupsi  di  Indonesia, dengan memaknai kembali (re-focussing) berbagai upaya penegakan hukum.
_______________
4 Gilang Satryo Wicaksono dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, “Analisis Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle,” Owner:  Riset  dan  Jurnal  Akuntansi 6,  No.  1  (2022):  2548 – 7507, https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710.
5 Nasik,  “Kasus  Korupsi  di  Indonesia:  Penyebab,  Bentuk,  Contoh,  dan  Hambatan,”
Gramedia Blog , 2023, https://www.gramedia.com/best-seller/kasus-korupsi-di-indonesia/.

## Hartanto, Edy Chrisjanto, Murdomo

## Page | 60

## Metode Penelitian
Metode  Metode    dalam    penulisan  penelitian    hukum    ini    adalah penelitian  hukum  normatif, yaitu penelitian yang memiliki obyek kajian tentang kajian atau aturan hukum. 6 Aturan hukum yang digunakan secara konseptual adalah UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.
Doktrin  dan  disini  terkait  keluasan  pengertian  tindak  pidana  korupsi dalam  perspektif  hukum  maupun  sosial,  dan  pola  penegakan  yang  perlu difokuskan kembali kepada metode yang relative modern dan dianut para ahli diberbagai negara, yaitu konsep follow the money maupun asset recovery .

## Hasil dan Pembahasan
Korupsi  memiliki  banyak  definisi.  Secara  garis  besar,  korupsi  berarti menyalahgunakan  jabatan  untuk  keuntungan  pribadi.  Posisi  tersebut merupakan posisi amanah yang umumnya dapat dialami ASN. Seseorang diberi wewenang atau  kuasa  untuk bertindak  atas nama  suatu  lembaga.  Lembaga tersebut dapat berupa kasus suap pada lembaga swasta atau organisasi nirlaba. Korupsi dapat dimaknai lebih luas yaitu mengambil uang untuk pelayanan yang seharusnya disediakan atau menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan ilegal/legal  sepanjanjang  dalam  rangkaian  perbuatannya  terdapat  unsur melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.
Korupsi dapat mencakup kegiatan bersifat legal mauapun ilegal. Korupsi dapat terjadi di dalam organisasi (misalnya penggelapan) atau di luar organisasi (misalnya pemerasan). Korupsi terkadang dapat memberikan efek positif pada sosial-masyarakat (perspektif masalah sosial), namun pada umumnya korupsi menciptakan inefisiensi, ketidakadilan dan ketimpangan. 7 Korupsi berasal dari kata latin coruptio atau corruptus . Kemudian Corruption muncul dalam bahasa
_______________
6 Erlita  Meilianawati  dan  Gus ti  Fadhil  Fithrian  Luthfan,  “Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap  Tindak  Kejahatan  Jalananklitihdi  Wilayah  Hukum  Kabupaten  Sleman,” Lentera
Pancasila: Jurnal Riset  Hukum  &  Pancasila 2,  No.  1 (2023):  23 – 34, https://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/16.
7 Robert  Klitgaard,  Ronald  Maclean-Abaroa,  dan  H.  Lindsey  Parris, Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002).
Page | 61
Inggris  dan  Perancis, korruptie dalam  bahasa  Belanda,  kemudian  disebut korupsi  dalam  bahasa  Indonesia. 8 Pengertian  Korupsi  menurut  UU  No.  31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;  adalah  tindakan  melawan  hukum  dengan  maksud  (sengaja) memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  korupsi  yang  menimbulkan  akibat merugikan negara/ perekonomian negara.

## Jenis-Jenis Korupsi
Korupsi  adalah  perbuatan  menyeleweng  atau  penyelewengan  dana negara/pemerintah  (perusahaan,  organisasi,  yayasan  dan  lain-lain)  untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Masyarakat Transparency International (TI), memaknai korupsi sebagai tindakan penguasa, baik politisi maupun pegawai negeri,  yang  memperkaya  diri  sendiri  secara  tidak  sah  dan  tidak  adil, menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan masyarakat kepada mereka. 9
Korupsi  menurut World  Bank didefinisikan  sebagai  penyalahgunaan jabatan publik dengan tujuan keuntungan pribadi. Dari sudut pandang hukum, menurut  UU  No.  20  Tahun  2001,  korupsi  adalah  perbuatan  seseorang  atau sekelompok orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau perusahaan yang dapat merugikan perekonomian negara  atau  perekonomian  nasional. 10 Usaha  melawan  korupsi  untuk  waktu yang  lama  dengan  metode  yang  berbeda  sudah  sering  dilakukan,  Sanksi terhadap korupsi telah diperkuat tapi hampir setiap hari kita masih membaca atau  mendengar  berita  tentang  korupsi.  berita  terhadap  operasi  tangkap tangan (OTT) masih merajalela. 11
_______________
8 Mansyur Semma, Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, Perilaku Politik (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
9 Helmi Muammar et al., “Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi,” Widya Pranata Hukum 3, No. 2 (2021): 75 – 97.
10 Irfan  Setiawan  dan  Christin  Pratami  Jesaja,  “Analisis  Perilaku Korupsi  Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid- 19),” JMB: Jurnal Media Birokrasi 4, No. 2 (2022): 33 – 50, https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744.
11 Wicipto  Setiadi,  “Korupsi  di  Indon esia  (Penyebab,  Bahaya,  Hambatan  dan  Upaya Pemberantasan  serta  Regulasi),” Jurnal  Legilasi  Indonesia 15,  No.  3  (2018):  246 – 62, https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.234.
Hartanto, Edy Chrisjanto, Murdomo
Page | 62
Korupsi  menguntungkan  setidaknya  beberapa  orang  yang  berkuasa, tetapi  menimbulkan  masalah  (korban)  bagi  banyak  pihak.  Namun,  banyak pemimpin  dan  pejabat  pemerintah  di  negara  berkembang  ingin  mengelola penipuan,  pemerasan,  penggelapan,  penggelapan  pajak,  penyuapan,  dan bentuk  aktivitas  ilegal  lainnya  dengan  lebih  baik.  Beberapa  pemimpin  yang sering  memperdebatkan  adalah  anggota  legislatif  dan  eksekutif,  kemudian pejabat dalam posisi strategis (penentu)  di kepolisian, bea cukai, otoritas pajak, kementerian yang berurusan dengan pergerakan barang dan jasa, dan badan pengatur. Orang-orang ini melihat korupsi sebagai ancaman terhadap mandat kelembagaan  dan  tujuan  pembangunan  nasional  yang  lebih  luas.  Sebagian orang berpandangan pesimis, bahwa korupsi tidak akan pernah bisa diberantas secara  tuntas dan mereka tidak percaya  bahwa  korupsi dapat disembuhkan seperti halnya penyakit, karena ini merupakan patologi/kelianan sosial, dengan penekanan aspek materialistis.
Berdasarkan skala dan paparannya, korupsi dapat digolongkan ke dalam 3 jenis sebagai berikut: 12

## Petty Corruption
Seperti  namanya, petty  corruption adalah  korupsi  skala  kecil  yang dilakukan  oleh  pejabat  publik  yang  berinteraksi  dengan  masyarakat.  Jenis korupsi termasuk pembayaran ilegal, suap, sogokan, bantuan atau pemerasan untuk membuat pelayanan publik atau birokrasi lebih efisien. Padahal, layanan tersebut seharusnya murah atau bahkan gratis bagi masyarakat. Korupsi kecil- kecilan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberi uang untuk mengatur perumahan atau uang perdamaian saat memberikan tilang ke polisi. Korupsi
”kecil - kecilan” seringkali terja di di muka umum, namun hal itu dianggap wajar dan  umumnya  masyarakat  maklum.  Wuryono  P.,  Ka.  Satgas  Direktorat Sosialisasi & Kampanye Antikorupsi KPK, mengatakan seberapapun kecilnya, korupsi tetaplah korupsi. Korupsi ”kecil - kecilan” ini tidak dapat diangg ap lumrah (permissive) , karena bisa  menimbulkan kebiasaan  buruk  dalam birokrasi dan mendegradasi hak-hak rakyat. Jika dibiarkan berkembang, para koruptor kelas
_______________
12 Wuryono, “Mengenal Tiga Jenis Korupsi Berdasarkan Skala dan Paparannya,” Pusat Edukasi Antikorupsi ACLK KPK, 2023, https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi.
Page | 63
teri inipun  bisa  bertindak  lebih  jauh  dan  melakukan  kejahatan  yang  lebih besar. 13

## Grand Corruption
Korupsi besar (korupsi dengan skala kerugian negara yang besar), adalah korupsi yang kerugian negaranya berkisar dari miliaran hingga triliunan rupiah. Korupsi terbesar menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan seluruh masyarakat  luas.  Korupsi  yang  termasuk  skala  besar  dapat  dikelompokkan dalam  empat  kriteria.  Pertama,  kejahatan  tersebut  melibatkan  pembuat keputusan  politik  atau  peraturan;  kedua,  lembaga  penegak  hukum;  ketiga, dampaknya  luas  terhadap  kepentingan  nasional;  dan  keempat,  kejahatan bersifat pervasif dan terorganisir. Korupsi besar terkadang terjadi akibat kolusi antara pengusaha dan pembuat keputusan atau pemimpin politik untuk state capture. State capture adalah korupsi sistemik yang terjadi ketika kepentingan pribadi memengaruhi politik untuk menguntungkan mereka. Contoh korupsi yang  cukup  serius  adalah  korupsi  proyek e- KTP  sejak  2011,  yang mengakibatkan  kerugian  negara  hingga  Rp  2,3  triliun.  Tujuh  orang  terlibat dalam korupsi itu, semuanya menerima 6-15 tahun penjara. Salah satu pelaku yang dapat menjadi contoh perkara ini adalah mantan Ketua DPR Setnov yang divonis  penjara  selama  15  tahun. 14 Korupsi  dalam  skala  besar  tidak  sebatas mengakibatkan kerugian negara, tetapi karena masih banyaknya korupsi yang terindikasi menunjukkan kurangnya integritas kepemimpinan. 15
Menurut Transparency International, korupsi besar-besaran tidak hanya merugikan banyak orang dan aparat penegaknya, tetapi juga melanggar hak asasi manusia (HAM). Di Indonesia kategori korupsi jenis ini bisa dilihat dalam perkara korupsi: e-KTP, dana ”bantuan sosial” yang melibatkan salah seorang
_______________
13 Wuryono, “Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa,” Pusat Edukasi Antikorupsi  ACLK  KPK,  2023,  https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini- alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa.
14 Wuryono, “Mengenal Tiga J enis Korupsi Berdasarkan Skala d an Paparannya.”
15 Fifink  Praiseda  Alviolita,  Adiansyah  Nurahman,  dan  Hartanto,  “Fenomena  Kepala Daerah  Berprestasi  Kaitannya  dengan  Tin dak  Pidana  Korupsi  dalam  Perspektif  Kriminologi,” Badamai Law Journal 8, No. 2 (2023): 376 – 393, https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.15862.
Hartanto, Edy Chrisjanto, Murdomo
Page | 64
menteri, maupun yang pada tahun 2024 ini korupsi pada kasus timah yang diduga mencapai 271 triliun.

## Political Corruption
Political corruption atau korupsi politik terjadi ketika pembuat keputusan politik  menyalahgunakan  kekuasaannya  dengan  memanipulasi  praktik, prosedur atau aturan untuk keuntungan mereka sendiri atau kelompok mereka. Keuntungan  ini  dapat  terdiri  dari  mempertahankan  kekayaan,  status,  atau jabatan.  Jenis  korupsi  politik  termasuk  penyuapan,  penjualan  pengaruh, pembelian suara, nepotisme atau pembiayaan kampanye; untuk hal terakhir ini akan  banyak  terjadi  menjelang  pemilu  maupun  pilkada  serentak  di  tahun 2024. 16
Seperti korupsi besar, korupsi politik melibatkan orang-orang di tingkat tinggi  pemerintahan  yang  menggoda  para  pengusaha  dalam  upaya  untuk mengambil alih negara. Partai politik secaar langsung maupun tidak, sangat menentukan para pejabat yang menduduki jabatan; kewajiban para pejabat ini adalah mewakili dan melayani rakyat, namun acapkali terjadi sebaliknya yaitu memperkaya diri pribadi mereka. Korupsi politik dapat terjadi ketika legislator juga bertindak sebagai pengusaha (conflict of interest). Mereka akan memiliki pengaruh  atau bargainning demi  keuntungan  usaha  meraka  atau  bahkan lingkungan bisnis mereka. Hal ini sangat mungkin terjadi di Indonesia, dimana para  pengusaha  mendirikan  partai  politik  maupun  terafiliasi  dengan  partai politik tertentu.
Selain menjadi kaya atau mempertahankan jabatan, menurut Ka. Satgas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, korupsi politik biasanya dilakukan untuk mengumpulkan sumber daya (dana) bagi partai politik atau untuk biaya memenangkan pemilu berikutnya; Uang hasil korupsi itu kemudian digunakan untuk melaksanakan kebijakan motif-motif politik, misal membayar (suap) untuk memilih mereka kembali. Suasana demokrasi juga telah digerogoti dan dirusak oleh korupsi politik dengan mempengaruhi pilihan rakyat dengan
_______________
16 Pusat Edukasi Antikorupsi, “Bentuk - bentuk Korupsi Politik yang Perlu Diketahui,” ACLK KPK,  2023,  https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220524-bentuk-bentuk-korupsi- politik-yang-perlu-diketahui.
Page | 65
bantuan  materi. 17 Rakyat  harus  mendapatkan  perwakilan  yang  kredibel  di DPR/DPRD,  bukan  orang  yang  mengandalkan  uang  untuk  menggalang dukungan ”beli suara”; jika dikaitkan masa sekarang dimana ekonomi lemah dan inflasi tinggi, maka money politic sangat rentan menjelang pemilu 2024, karena uang akan sangat sensitif. Masyarakat harusnya menyadari bahwa nilai uang yagn dibagikan tidak sebanding dengan kerugian yang akan mereka alami ketika para politisi kotor duduk sebagai pengambil keputusan selama 5 (lima) tahun kedepan. Masyarakat sebenarnya memiliki kesempatan di tahun politik 2024  dengan  memutuskan  memberikan  suara  tidak  berdasarkan ”money politic” ,  hal  ini  sangat  bermanfaat  untuk  mendukung  pencegahan/ pemberantasan korupsi dikemudian hari.
UU  No.  31  Tahun  1999 j.o 20/2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  tindak  pidana  korupsi  dikelompokkan  menjadi  tiga  puluh, kemudian disederhanakan lagi kedalam tujuh kelompok tindak pidana korupsi, yaitu: 18
Merugikan  Keuangan  Negara; Pengertian  merugikan  keuangan negara  dapat  diperoleh  dari  berbagai  sumber,  yang  pada  pokoknya  adalah perbuatan  seseorang,  pegawai  negeri  sipil  (PNS),  dan  pejabat  publik  yang melanggar  hukum,  menyalahgunakan  kekuasaan,  kesempatan  atau  sumber dayanya  karena  status  atau  jabatannya  untuk  melakukan  tindak  pidana korupsi. 19 Jenis korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. 20
Rumusan norma hukum positif ada pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999  dan  Putusan  MK  No.  25/PUU-XIV/2016.  Selain  merugikan  keuangan
_______________
17 Pusat Edukasi Anti Korupsi, “Dampak Korupsi terhadap Penegakan Hukum,” ACLK KPK,  2023,  https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/infografis/dampak-korupsi- terhadap-penegakan-hukum.
18 Renata  Christha  Auli,  “Je nis-Jenis  Korupsi  dan  Hukumnya  d i  Indonesia,”  Hukum Online,  2023,  https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi- lt5e6247a037c3a/#!
19 Na zar Nurdin and Abu Hapsin, “NU dan Sumbangan  untuk Indonesia (Argumen- Argumen Ideologis Tentang Pidana Mati Pelaku Korupsi),” Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 7, No. 2 (2020): 124, https://doi.org/10.31942/iq.v7i2.3245.
20 Asih,  “Juridic  Problematics  Supervisory  Team,  Government  Security  and  Regional Development  (TP4D)  in  Criminal  Justice  System”  (Universitas  Jember,  2019), http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/97403.
Hartanto, Edy Chrisjanto, Murdomo
Page | 66 negara maka terdapat frasa perekonomian negara, yang dirugikan merupakan suatu  keadaan  (akibat  korupsi), namun dalam pembuktian akan  sangat  sulit karena  definisi  ini  masih  luas,  sehingga  yang  dapat  dilakukan  untuk membuktikan hal ini adalah penggunaan keterangan ahli ekonomi. Ratio legis perekonomian negara baru dapat dihitung jika kerugian negara sudah terbukti. Dalam menentukan ada/tidak kerugian   keuangan negara, termasuk jika bukan merupakan kerugiaan APBN/APBD   tetapi bentuk lain dari kerugian negara, contoh bewujud aset (rusaknya asset)   negara. 21
Suap  Menyuap; Suap adalah perbuatan pengguna jasa memberikan atau  menjanjikan  sesuatu  kepada  pejabat  atau  instansi  pemerintah  untuk mempercepat,  sekalipun  melanggar  suatu  perintah.  Suap  terjadi  ketika  ada transaksi  atau  kesepakatan  antara  para  pihak.  Suap  dapat  ditujukan  kepada pejabat, hakim atau pengacara, dan dapat terjadi antara karyawan atau antara karyawan dan pihak luar. Suap antar karyawan diberikan untuk memudahkan promosi  atau  jabatan.  Suap  oleh  pihak  luar  contohnya  ketika  pihak  swasta memberikan/membayar  suap  kepada  pegawai  pemerintah  (ASN)  untuk mengatur agar menang kontrak. Korupsi terkait suap menyuap diatur dalam Pasal 5 UU No. 20 tahun 2021, Pasal 6 No. 20 tahun 2021, Pasal 11 No. 20 tahun 2021, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d UU No. 20 tahun 2021, dan Pasal 13 UU No. 13 tahun 1999; Pemaknaan suap berbeda dengan gratifikasi, lebih lanjut suap dan gratifikasi merupakan perbuatan bagian dari tindak pidana korupsi yang umumnya mengenai/ dilakukan pihak swasta, ini sejalan dengan pernyataan Kumbul K. Sudjadi Direktur KPK. 22
Penggelapan  dalam  Jabatan; Penggelapan  dalam  jabatan  (oleh ambtenaar) adalah penyelewengan uang atau surat berharga yang disengaja, pemalsuan buku atau daftar terutama untuk audit administrasi, perobekan dan penghancuran  barang  bukti  untuk  melindungi  pemberi  suap.  Pada  delik
_______________
21 Sitina  Halawa,  Amos  R.  Tarigan,  dan  Rudolf  Silaban,  “Aspek  Kerugian  Keuangan Negara dalam Hubungannya dengan Pidana Denda pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Retentum 2, No. 1 (2021): 35 – 42, https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.2035.
22 Luqman Hakim, “KPK Sebut Suap dan Gratifikasi Swasta Dominasi Kasus Korupsi,” Antara: Kantor Berita Indonesia , 2023, https://www.antaranews.com/berita/3780210/kpk-sebut- suap-dan-gratifikasi-swasta-dominasi-kasus-korupsi.
Page | 67
penggelapan jabatan dapat dikenakan kepada pelaku atau perbantuan (aktif), maupun  pelaku  pasif  yaitu  orang  yang  memiliki  kewajiban,  tetapi  justru membiarkan  penggelapan  itu  terjadi.  Korupsi  terkait  dengan  penggelapan dalam jabatan dalam Pasal 8 UU No. 20 tahun 2001, Pasal 9 UU No. 20 tahun 2001 serta Pasal 10 huruf a, b dan c UU No. 20 tahun 2001. 23
Pemerasan; Pemerasan  dapat  dipersamakan  pungutan  liar  (pungli) adalah perbuatan sesorang yang umumnya penyedia jasa (ASN) yang secara aktif menawarkan jasa atau menuntut imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat  pemberian  jasa,  sekalipun  melanggar  prosedur.  Pemerasan melibatkan  janji  atau  dimaksudkan  untuk  menuntut  sesuatu  dari  hadiah. Korupsi yang berkaitan dengan pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf e, g, dan h UU No. 20 tahun 2001. Perkara yang cukup menarik adalah Pengacara Yosep Parera  ditetapkan  sebagai  tersangka  oleh  KPK  telah  mengakui  melakukan penyuapan di Mahkamah Agung (MA), dan dirinya menyebut sebagai korban sistem. 24 Pengacara dari Syahrul Y. L., yaitu Djamaludin K mangatakan bahwa SYL  masih  dalam  status  perkara  dugaan  pemerasan  oleh  pimpinan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 25
Perbuatan Curang; Perbuatan curang (fraud) dengan sengaja dilakukan demi keuntungan pribadi yang dapat merugikan orang lain. Mengacu Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 tahun 2001, orang yang melakukan kecurangan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan/atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 350 juta rupiah. contoh perbuatan curang yang umumnya terjadi adalah: Pemborong, dimana ahli bangunan atau penjual bahan  bangunan  yang  memindahkan  bahan  bangunan  melakukan
_______________
23 Muhamad  Ba gas  Ranata,  Bambang  Hartono,  dan  Aprinisa,  “Pertanggungjawaban
Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang oleh Aparatur Negara (Studi Putusan Nomor:  83/Pid.B/2021/PN  Kbu),” Suara  Keadilan 23,  No.  1  (2022):  1 – 14, https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8553.
24 Dimas, “Pengacara Yosep Beri Sindiran Usai Jadi Tersangka Penyuapan di Mahkamah Agung: Setiap Aspek Harus Keluar Uang,” Disway.ID , 2022,
https://nasional.kompas.com/read/2008/05/22/13345015/~Regional~Jawa?page=2.
25 Candra Yuri Nurala, “Dugaan Pemerasan, Pengacara Tegaskan SYL Sebagai Korban,” Metro TV News.Com , 2023, https://www.metrotvnews.com/read/b1oC92p3-dugaan-pemerasan- pengacara-tegaskan-syl-sebagai-korban.
Hartanto, Edy Chrisjanto, Murdomo
Page | 68 manipulasi/penipuan yang dapat membahayakan keselamatan orang/barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang; Siapa pun yang bertanggung jawab atas pengawasan konstruksi atau penyediaan bahan konstruksi dengan sengaja  (mens  rea),  membiarkan  penipuan  tersebut  di  atas  (bersikap  pasif); Barang siapa pada waktu memasok barang untuk keperluan "TNI" dan/atau kepolisian,  melakukan  perbuatan  curang  yang  dapat  membahayakan keamanan negara dalam keadaan perang; atau Siapa pun yang bertanggung jawab  untuk  mengawasi  pasokan  barang-barang  yang  dibutuhkan  oleh  TNI dan/atau Polri dengan rela membiarkan penipuan tersebut.
Permasalahan  perbuatan  curang  ini  sebenarnya  banyak  bisa dikaji/dikaitkan    dengan  pembangunan,  atau  pembangunan  yang  rusak sebelum  masa  pemeliharaan  berakhir,  atau  dapat  pula  melihat  perjanjian pengadaan  barang  dan  jasa  tentang  usia  bangunan.  Sedangkang  hal  yang sering terjadi disekeliling kita adalah rusaknya jalan/aspal.
Benturan Kepentingan dalam Pengadaan; Menurut Pasal 12 UU No. 20 tahun 2001, contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan adalah, misalnya  ketika  seorang  pegawai  negeri  berpartisipasi  secara  langsung  atau tidak  langsung  dalam  penyelesaian  kontrak,  pengadaan  atau  sewa  dengan sengaja,  meskipun  dia  ditunjuk  memimpin  atau  membimbingnya.  Misalnya, ketika membeli kertas kantor, seorang pegawai negeri membawa keluarganya ke tender dengan perusahaan dan mencoba untuk menang. Benturan dalam kepentingan  pengadaan  barang  dan  jasa  ini  jarang  terdeteksi  menjadi perkara/penyidikan,  karena  memang  seolah  abstrak,  namun  dapat dikaitkan/dikaji,  contohnya  dalam  penggunaan  dana  desa,  dengan  latar belakang kurang memadainya pemahaman hukum kepala desa. Prof. B. Lopa, pernah berpersan bahwa fasilitas dalam jabatan bukan milik pribadi, dan banyak yang salah jalan tetapi merasa tenang karena banyak teman yang sama sama salah ”beranilah menjadi benar meskipun sendirian”. 26
_______________
26 Ipi Maryati, “Pe ncegahan Laten Korupsi Dimulai d ari Keluarga Berintegritas,” Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023, https://web.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-
pencegahan-laten-korupsi-dimulai-dari-keluarga-berintegritas.
Page | 69
Gratifikasi; Pasal 12 B UU No. 20 tahun 2001, terkait tentang gratifikasi kepada pegawai negeri atau PNS jika berkaitan dengan jabatannya dan tidak sesuai  dengan  tugas/  kewajibannya,  dianggap  kualifikasi  suap  dengan ketentuan:  Jika  nilainya  minimal  Rp  10  juta,  penerima  gratifikasi  harus membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap (pembuktian terbalik); Jika nilainya kurang dari Rp 10 juta, jaksa sebagai penuntut umum yang harus membuktikan gratifikasi tersebut adalah suap.
Pejabat  atau  pejabat  pemerintah  yang  menerima  gratifikasi,  diancam pidana penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda Rp 200 juta - Rp 1 miliar. Namun, jika penerima gratifikasi memberi  tahu    (melaporkan)  kepada  KPK  tentang  gratifikasi  paling  lambat dalam 30 hari kerja setelah menerima, tidak ada hukuman pidana atau ancaman terkait  gratifikasi  yang  akan  diterapkan.  Lebih  lanjut  KPK  telah  menerbitkan pedoman  dan  batasan  gratifikasi  dengan  surat  edaran  no.  B.1341/01- 13/03/2017.
Gratifikasi  ini  kadang  terbungkus  oleh local  wisdom, dengan  frasa ucapan terima kasih, dalam memberikan sesuatu kepada pejabat negara. Disisi lain Gubernur DIY Sultan HB X telah mengatakan, sejak lama falsafah merasa malu jika moralitasnya tercela telah tumbuh subur di kalangan masyarakat Jawa.
" Ada pepatah Jawa yang menyebut, "Kelangan nyawa ora apa-apa, kelangan bandha yo separoh apa-apa , kelangan harga diri artine kelangan sakabehe ." 27 Konsep morel ini seharusnya membuat kita malu korupsi, dan rasa malu jika korupsi harus senatiasa ditanamkan. Kearifan lokal dalam bentuk ritual agama Hindhu mengajarkan nilai anti korupsi yaitu kejujuran, Tradisi Saye Megati (Desa Adat  Duda)  yang  dilaksanakan  dihari  terakhir  upacara  Usabha  Kapat, bersumpah kepada Ida Sanghyang Widhi Wasa yang sarat nilai kejujur, tidak korupsi, tidak mencari keuntungan dalam melaksanakan tugas/ ayah-ayahan. 28
_______________
27 Domuara Ambarita, “Sultan HB X Menyemai Bibit Malu Korupsi,” Kompas.com , 2023, https://nasional.kompas.com/read/2008/05/22/13345015/~ Regional~Jawa?page=2.
28 Ni  Luh  Gede  Hadriani,  “Nilai -Nilai  Pendidikan  Anti  Korupsi  dalam  Kearifan  Lokal Masyarakat  Bali,” Purwadita(Jurnal  Agama  dan  Budaya) 6,  No.  1  (2022):  26, https://doi.org/10.55115/purwadita.v6i1.2278.
Hartanto, Edy Chrisjanto, Murdomo
Page | 70
Salah satu contoh dugaan kasus korupsi yang akhirnya tidak terdengar lagi adalah: kasus korupsi dana hibah yang melibatkan Wakil Ketua DPRD Jatim kemudian  dalam  pengembangan  diduga  terkait  Gubernur  Jawa  Timur, kemudian kasus ini tidak muncul lagi di pemberitaan pasca pemilu 2024.

## Faktor-Faktor Penyebab Korupsi
Faktor yang menyebabkan adanya korupsi dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 29
Faktor  Internal;  Faktor  internal  adalah  faktor  yang  menyebabkan terjadinya korupsi  yang timbul dengan  sendirinya. Faktor  ini  terdiri  dari dua aspek  perilaku  yaitu  individu  dan  sosial.  Aspek  perilaku  individu  meliputi keserakahan  manusia,  moral  yang  kurang  kuat,  dan  gaya  hidup  konsumtif. Meskipun  aspek  sosial  dapat  muncul  karena  dorongan  perilaku  keluarga. Behavioris  mengatakan  dimulai  dari  lingkungan  keluarga  sangat  permisif kepada manusia untuk mengabaikan kebaikan seseorang.  Lingkungan dalam hal  ini  cenderung  mendorong  daripada  menghukum  orang  ketika  mereka menyalahgunakan  kekuasaan  mereka. 30 Dalam  konteks  lingkungan  dapat diawali dari lingkungan te rkecil sejalan dari pemaknaan “Setiap anak yang lahir, dilahirkan dalam fitrah-nya. Kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anak itu  menjadi  Yahudi,  Nasrani,  atau  Majusi  …“  (Al -Bukhari,  At-Turmudzi,  Abu Dawud, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hanbal, dengan redaksional berbeda tanpa mempengaruhi arti). 31
Faktor Eksternal; Faktor eksternal merupakan faktor penyebab korupsi yang berasal dari luar diri para pelaku, yang meliputi beberapa aspek, yaitu: 32
Aspek  sikap  masyarakat  terhadap  korupsi;    nilai-nilai  yang  mendorong terjadinya  korupsi  di  masyarakat  misalnya  sebagai  berikut:  Masyarakat  tidak
_______________
29 Anugerah  Ayu  Sendari,  “Faktor  Penyebab  Korupsi,  Lengkap  dengan  Teori  dan Jenisnya,” Liputan  6 ,  2023,  https://www.liputan6.com/hot/read/5308413/  faktor-penyebab- korupsi-lengkap-dengan-teori-dan-jenisnya.
30 Ang Prisila Kartin, “ Kerangka Pemberantasan Korupsi di USA d an Dampaknya,” Jemap 1, No. 1 (2018): 110, https://doi.org/10.24167/jemap.v1i1.1587.
31 Syuaeb Kurdi and Halim Purnomo, Memotivasi dengan Ganjaran , 1st ed. (Yogyakarta: K-Media, 2015).
32 Sendari, “Fa ktor Penyebab Korupsi, Lengkap dengan Teori d an Jenisnya.”
Page | 71
menyadari  bahwa  korban  utama  korupsi  adalah  masyarakat  sendiri, kekurngansadaran  bahwa  mereka  terlibat  perlikau  korup/  korupsi, ketidakpedulian  kepada  kegiatan-kegiatan  untuk  mencegah  korupsi.  Aspek ekonomi,  aspek  ekonomi  yang  menyebabkan  terjadinya  korupsi  adalah pendapatan yang tidak mencukupi, atau perekonomian yang buruk (lemah); aspek  politis,  perspektif  politik  yang  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya korupsi, adalah kepentingan-kepentingan bertujuan politis, dengan substansi tujuan politik yaitu untuk mempertahankan kekuasaan; aspek organisasi, Aspek ini yang menjadi faktor penyebab korupsi adalah sebagai berikut: tata kelola yang tidak baik, budaya organisasi yang terbentuk permisif terhadap perilaku korup, akuntabilitas, kurangnya pegendalian dan pengawasan administratif.

## Cara Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Faktor  ketiga  dari  Teori Sistem Hukum Lawrence , menurut P. Sumawan merupakan dasar fokus bahasan dalam menilai pengaruh kekuatan-kekuatan sosial   dalam  menggerakkan  hukum  di  Indonesia, karena budaya hukum dimaknai  budaya  internal  masyarakat  yang  secara  khusus  melakukan  tugas penegakan hukum (jaksa, polisi, hakim). 33
Korupsi terbesar adalah di sektor publik, prinsip-prinsip inti yang terkait dengan  pencegahan  korupsi  di  sektor  publik  adalah  supremasi  hukum, pengelolaan good  governance , aparatur pemangku urusan publik  yang  baik, integritas, transparan dan akuntabel. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam tataran pencegahan adalah pengelolaan APBN/APBD real time yang transparan dan  terpublikasi  secara  digital/online  kepada  publik.  Digitalisasi  dapat menghemat pendapatan pemerintah dengan membangun proses pengadaan yang transparan, sehingga mengurangi dampak ekonomi akibat korupsi. Fernz menekankan bahwa pengadaan publik telah menjadi risiko korupsi nomor satu bagi pemerintah jauh sebelum pandemi ini dimulai. Misal di Indonesia, 80%
_______________
33 I Putu Sumawan dan Deli Bunga Saravistha, “Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap Ratio  Decidendi  d alam  Perkara  Korupsi,” Jurnal  Analisis  Hukum 6,  No.  1  (2023):  58 – 67, https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4200.
Hartanto, Edy Chrisjanto, Murdomo
Page | 72 kasus  korupsi  berkaitan  pengadaan  publik  (pengadaan  barang  dan  jasa), sehingga merugikan pemerintah hingga $4 miliar USD per tahun. 34
Pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  sangat  tergantung  dengan  niat baik pemerintah, mengingat beberapa waktu lalu di media kaca Indonesia, salah satu  politisi  senior  Bambang  Patjul  menyatakan  bahwa  para  anggota  DPR tergantung dengan instruksi para ketua umumnya, fenomena ini muncul pada raker Komisi III DPR dengan Menkopolhukam Prof. Mahfud dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, istilah ”korea - korea ini”, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia,  sebagian  bingung  dengan  pernyataan  Bambang,  namun  juga banyak orang sudah paham maksudnya. 35 Diskusi ini muncul dilatarbelakangi Prof. Mahfud yang mengajukan usul DPR mengesahkan RUU Pembatasan Uang Kartal dan RUU Perampasan Aset. Pernyataan politisi ini merupakan keberanian mengungkap  realita.  Hal  ini  cukup  logis  menunjukkan  kausalitas  dengan kewenangan para petinggi partai (termasuk ketua umum) menentukan akan menunjuk  siapa  wakil-wakil  mereka  sebagai  penjabat  di  pemerintahan,  dan pada posisi legislatif (DPR/DPRD) maka tiap jenjang kepengurusan partai juga memiliki kewenangan melakukan penyaringan kepada siapa-siapa yang akan maju menjadi calon DPR/DPRD. Singkatnya dipundak para petinggi partai ini dapat menjadi langkah awal untuk menempatkan kader mereka yang memiliki integritas  untuk  mencegah  dan  melawan  korupsi,  tanpa  pandang  bulu  dan tanpa pandang partai.
Penegakan  hukum  untuk  memberantas  korupsi  telah  memasuki perkembangan dengan memfokuskan dalam pengejaran aset hasil korupsi atau dengan  kata  lain  pengembalian  kerugian/  keuangan  negara.  Peneliti berpendapat  lamanya  hukuman  pidana  penjara,  tidak  cukup  untuk menimbulkan  efek  jera,  namun  harus  disertai  atau  bahkan  menggunakan paradigma  baru  yaitu  penekanan  pada  pengembalian  kerugian  negara ditambah dengan pidana denda. Logika yang dibangun dalam hal ini adalah
_______________
34 United Nations Office on Drugs and Crime, “Preventing Corruption Through Data Ana lytics in Southeast Asia,” United Nations, 2020, https://www.unodc.org/roseap/en/what -we- do/anti-corruption/topics/2020/preventing-corruption-data-analytics-southeast-asia.html.
35 Bambang  Wuryanto,  “Korea - korea  Melentinglah!,” Detiknews ,  2023, https://news.detik.com/kolom/d-7005574/korea-korea-melentinglah.
Page | 73
orang melakukan korupsi meski diancam penjara, namun korupsi tidak kunjung berkurang, karena orientasi materialis (uang), sehingga patut difokuskan bahwa ketika pelaku korupsi telah terbukti, maka material (uang/aset) yang mereka dambakan haruslah ditelusuri dan disita oleh negara semaksimal mungkin ( asset recovery dan/atau follow the money ), ini juga sebagai antisipasi mahalnya biaya penyelidikan/penyidikan dibidang tindak pidana korupsi.
"Follow the money" adalah slogan yang popular dalam film  film All the
President's Men pada tahun 1976, yang menceritakan bahwa korupsi dibidang politik  dapat  terungkap  dengan  memeriksa  transfer  uang  antar  partai; 36 sedangkan di Indonesia hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat PPATK maupun BPK.
” Asset  recovery” merupakan  instrumen  dalam  penegakan  hukum  di bidang korupsi, mengingat para koruptor berfokus pada pencurian/penggelapan  aset  yang  seharusnay  milik  negara  maupun  milik rakyatnya.  Rekoveri  aset  ini  dapat  multi  yurisdiksi  (lintas  negara)  meliputi: penyelidikan,  penyidikan,  dan  mencakup  berbagai  proses  lainnya  seperti penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan penyimpanan atau pencucian hasil kejahatan. Pada masa ini dapat dilakukan upaya lebih progresif yaitu dengan mengajukan gugatan perdata terhadap sebagaian atau keseluruhan aset milik koruptor ketika pidana denda maupun uang pengganti yang dijatuhkan oleh pengadilan belum mencukupi atau belum dibayar oleh para koruptor, tentu saja penegak hukum kejaksaan harus mempersiapkan dengan sumber daya yang ahli  dibidang  ini  sebagai  pengacara  negara.  Tujuan  dan  proses  mendasar pemulihan  aset  secara  umum  sama,  dilakukan  melalui  proses: collection  of intelligence  and evidence and  tracing  assets,  securing  the  assets, international cooperation, court proceedings, enforcement of orders, asset return. 37
_______________
36 Wikipedia, “Follow the money,” Wikipedia, 2023,
https://en.wikipedia.org/wiki/Follow_the_money.
37 Jean-Pierre  Brun  et  al., Asset  Recovery  Handbook:  A  Guide  for  Practitioners ,  2  ed. (Washington DC: World Bank Publications, 2021), https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1616-1.

## Hartanto, Edy Chrisjanto, Murdomo

## Page | 74 Simpulan
Korupsi di Indonesia dipengaruhi dua faktor secara umum, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang menyebabkan terjadinya  korupsi  yang  timbul  dengan  sendirinya  dari  diri/  pribadi  pelaku. Faktor  ini  terdiri  dari  dua  aspek  perilaku  yaitu  individu  dan  relasi  sosialnya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab korupsi yang berasal dari luar diri seseorang. Penyebab dari luar, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, aspek politis, dan aspek organisasi. Selain itu, terjadinya korupsi  dapat  disebabkan  adanya  faktor  niat  dan  kesempatan.  Solusi  yang dapat  dilakukan  untuk  memberantas  korupsi  yaitu  strategi  represif (penanganan  laporan  pengaduan  masyarakat,  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan), perbaikan sistem, edukasi dan  kampanye,  strategi  preventif,  dan  strategi  detektif.  Fokus  penegakan hukum  tindak  pidana  korupsi  metode follow  the  money dan asset  recovery.
Sedangkan cara untuk mencegah korupsi harus lebih diutamakan yaitu dengan membentuk lembaga anti korupsi yang berintegritas, pencegahan korupsi di sektor  publik,  dan  pencegahan  melibatkan  pemberdayaan  masyarakat (termasuk kearifan lokal), pelibatan masyarakat ini akan semakin memperkecil celah korupsi termasuk membantu penelusuran asset hasil korupsi. Hal yang konkrit  adalah  memaparkan/mengumumkan  LHKPN  para  pejebat/  politisi sebelum dan setelah menjabat secara terbuka dan periodik, kemudian hal lain adalah kita dapat mengacu keberhasilan pemberantasan korupsi di Singapura

## Page | 75

## DAFTAR PUSTAKA
Alviolita,  Fifink  Praiseda,  Adiansyah  Nurahman,  dan  Hartanto.  “Fenomena Kepala Daerah Berprestasi Kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif  Kriminologi.” Badamai  Law  Journal 8,  No.  2  (2023):  376 – 393. https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.15862.
Ambarita, Domuara. “Sultan HB X Menyemai Bibit Malu Korupsi.” Kompas.com , 2023. https://nasional.kompas.com/read/2008/05/22/13345015/~ Regional~Jawa?page=2.
Arsawati, Ni Nyoman Juwita, dan Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda.
“Legal Reform dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Anak Pelaku Kejahatan.” Jurnal Analisis Hukum 1, No. 1 (2018): 114 – 30.
https://doi.org/DOI:10.38043/JAH.V1I1.246.
Asih.  “Juridic  Problematics  Supervisory  Team,  Government  Security  and Regional  Development  (TP4D)  in  Criminal  Justice  S ystem.”  Universitas Jember, 2019. http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/97403.
Auli, Renata Christha. “Jenis - jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia.” Hukum Online,  2023.  https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk- tindak-pidana-korupsi-lt5e6247a037c3a/#!
Brun, Jean-Pierre, Anastasia Sotiropoulou, Larissa Gray, Clive Scott, dan Kevin M.
Stephenson. Asset  Recovery  Handbook:  A  Guide  for  Practitioners .  2  ed. Washington DC: World Bank Publications, 2021. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1616-1.
Dimas.  “Pengacara  Yosep  Beri  Sindiran  Usai  Jadi  Tersangka  Penyuapan  di Mahkamah  Agung:  Setiap  Aspek  Harus  Keluar  Uang.” Disway.ID ,  2022. https://nasional.kompas.com/read/2008/05/22/13345015/~Regional~Jaw
a?page=2.
Hadriani, Ni Luh Gede. “Nilai -Nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bali.” Purwadita(Jurnal Agama dan Budaya) 6, No. 1 (2022): 26.
https://doi.org/10.55115/purwadita.v6i1.2278.
Hakim,  Luqman.  “KPK  Sebut  Suap  dan  Gratifikasi  Swasta  Dominasi  Kasus
Korupsi.” Antara: Kantor Berita Indonesia , 2023. https://www.antaranews.com/berita/3780210/kpk-sebut-suap-dan-
Hartanto, Edy Chrisjanto, Murdomo
Page | 76
gratifikasi-swasta-dominasi-kasus-korupsi.
Halawa, Sitina, Amos R. Tarigan, dan Rudolf Silaban. “Aspek Kerugian Keuangan Negara  dalam  Hubungannya  dengan  Pidana  Denda  pada  Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Retentum 2, No. 1 (2021): 35 – 42. https://doi.org/10.46930/retentum.v5i1.2035.
Hariyani, Happy Febrina, Savio Priyarsono Dominicus, dan Alla Asmara. “Analisis
Faktor- faktor yang mempengaruhi korupsi di zi Psifik.” Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 5, No. 2 (2012): 62 – 78.
https://doi.org/10.29244/jekp.5.2.2016.32-44.
Kartin, Ang Prisila. “ Kerangka Pemberantasan Korupsi di USA d an Dampaknya.” Jemap 1, No. 1 (2018): 110. https://doi.org/10.24167/jemap.v1i1.1587.
Klitgaard,  Robert,  Ronald  Maclean-Abaroa,  dan  H.  Lindsey  Parris. Penuntun Pemberantasan  Korupsi  dalam  Pemerintahan  Daerah .  Jakarta:  Yayasan
Obor Indonesia, 2002. Korupsi, Pusat Edukasi Anti. “Dampak Korupsi terhadap Penegakan Hukum.” ACLK KPK, 2023. https://aclc.kpk.go.id/materi- pembelajaran/hukum/infografis/dampak-korupsi-terhadap-penegakan- hukum.
Kurdi,  Syuaeb,  dan  Halim  Purnomo. Memotivasi  dengan  Ganjaran .  1  ed.
Yogyakarta: K-Media, 2015.
Maryati, Ipi. “Pencegahan Laten Korupsi Dimulai dari Keluarga Berintegritas.” Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  2023.  https://web.kpk.go.id/id/ruang- informasi/berita/kpk-pencegahan-laten-korupsi-dimulai-dari-keluarga- berintegritas.
Meilianawati,  Erlita,  dan  Gusti  Fadhil  Fithrian  Luthfan.  “Penegakan  Hukum Pidana  Terhadap  Tindak  Kejahatan  Jalananklitihdi  Wilayah  Hukum Kabupaten Sleman.” Lentera Pancasila: Jurnal Riset Hukum & Pancasila 2,
No. 1 (2023): 23 – 34. https://www.jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/16.
Muammar, Helmi, Wawan Kurniawan, Fuad Nur Fauzi, Y Farid Bambang T, dan Caesar Tanihatu. “Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020  tentang  Pedoman  Pemidanaan  kaitanya  dengan  Asas  Kebebasan Hukum  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi.” Widya  Pranata  Hukum 3,  No.  2
Page | 77
(2021): 75 – 97.
Nasik. “Kasus Korupsi di Indonesia: Penyebab, Bentuk, Contoh, dan Hambatan.” Gramedia  Blog ,  2023.  https://www.gramedia.com/best-seller/kasus- korupsi-di-indonesia/.
Nurala,  Candra  Yuri.  “Dugaan  Pemerasan,  Pengacara  Tegaskan  SYL  Sebagai Korban.” Metro TV News.Com , 2023. https://www.metrotvnews.com/read/b1oC92p3-dugaan-pemerasan-
pengacara-tegaskan-syl-sebagai-korban.
Nurdin,  Nazar,  dan  Abu  Hapsin.  “NU  dan  Sumbangan  Untuk  Indonesia (Argumen- Argumen  Ideologis  Tentang  Pidana  Mati  Pelaku  Korupsi).” Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia 7, No. 2 (2020):
124. https://doi.org/10.31942/iq.v7i2.3245.
Pusat Edukasi Antikorupsi. “Bentuk - bentuk Korupsi Politik yang Perlu Diketahui.” ACLK KPK, 2023. https://aclc.kpk.go.id/aksi- informasi/Eksplorasi/20220524-bentuk-bentuk-korupsi-politik-yang- perlu-diketahui. Ranata, Muhamad Bagas, Bambang Hartono, dan Aprinisa. “Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana
Penggelapan  Uang  oleh  Aparatur  Negara  (Studi  Putusan  Nomor: 83/Pid.B/2021/PN  Kbu).” Suara  Keadilan 23,  No.  1  (2022):  1 – 14.
https://doi.org/10.24176/sk.v23i1.8553.
Sari, Azeng Nurindah, I Ketut S iregig, dan Ansori. “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap  Dugaan  Tindak  Pidana  Penipuan  dan  Penggelapan  dengan Unsur  Tindak  Pidana  Korupsi.” Jurnal  Rectum 5,  No.  1  (2023):  1178. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.
Semma, Mansyur. Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, Perilaku Politik . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
Sendari, Anugerah Ayu. “Faktor Penyebab Korupsi, Lengkap dengan Teori dan Jenisnya.” Liputan 6 , 2023. https://www.liputan6.com/hot/read/5308413/faktor-penyebab-korupsi-
lengkap-dengan-teori-dan-jenisnya.
Setiadi,  Wicipto.  “Korupsi  di  Indonesia  (Penyebab,  Bahaya,  Hambatan  dan
Hartanto, Edy Chrisjanto, Murdomo
Page | 78
Upaya Pemberantasan serta Regulasi).” Jurnal Legilasi Indonesia 15, No. 3
(2018): 246 – 62. https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.234.
Setiawan, Irfan, dan Christin Pratami Jesaja. “Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah  di Indonesia  (Studi pada  Pengelolaan  Bantuan  Sosial di Era Pandemi Covid-19). ” JMB: Jurnal Media Birokrasi 4, No. 2 (2022): 33 – 50. https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744.
Sumawan,  I  Putu,  dan  Deli  Bunga  Saravistha.  “Pengaruh  Psikologis  Hakim Terhadap Ratio Decidendi Dalam Perkara Korupsi.” Jurnal Analisis Hukum 6, No. 1 (2023): 58 – 67. https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4200.
United Nations Office on Drugs and Crime. “Preventing Corruption Through Data  Analytics  in  Southeast  Asia.”  United  Nations,  2020.
https://www.unodc.org/roseap/en/what-we-do/anti- corruption/topics/2020/preventing-corruption-data-analytics-southeast- asia.html.
Wicaksono, Gilang Satryo, dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. “Analisis Faktor - Faktor  yang  Mempengaruhi  Korupsi  pada  Pemerintah  Daerah  di  Jawa
Tengah  Menggunakan  Teori  Fraud  Triangle.” Owner:  Riset  dan  Jurnal Akuntansi 6, No. 1 (2022): 2548 – 7507. https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710. Wikipedia. “Follow the money.” Wikipedia, 2023. https://en.wikipedia.org/wiki/Follow_the_money.
Wuryanto,  Bambang.  “Korea - korea  Melentinglah!” Detiknews ,  2023.
https://news.detik.com/kolom/d-7005574/korea-korea-melentinglah.
Wuryono. “Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa.” Pusat Edukasi  Antikorupsi  ACLK  KPK,  2023.  https://aclc.kpk.go.id/aksi- informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut- kejahatan-luar-biasa.
———.  “Mengenal  Tiga  Jenis  Korupsi  Berdasarkan  Skala  dan  Paparannya.” Pusat  Edukasi  Antikorupsi  ACLK  KPK,  2023.  https://aclc.kpk.go.id/aksi- informasi/Eksplorasi.