Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Netralitas Birokrasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Belu Periode
2020-2025
1 Donatus Sae, 2 Dedi Supriadi
1 Ilmu Pemerintahan STISIP Fajar Timur Atambua
2 Ilmu Pemerintahan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea Email: donatussae1234@gmail.com 1 dediadventure1@gmail.com 2
Abstrak .  Netralitas  birokrasi  merupakan  pertanyaan  berputar  dan  berulang  dalam  setiap moment  pemilihan  umum  baik  tingkat  lokal  maupun  tingkat  nasional.  Pertanyaan  tersebut  lahir  dari siksp  skeptic  yang  sangat  dalam  dan  sulit  diurai.  Hal  ini  terjadi  karena  birokrat  berada  pada  dua  sisi yakni sebagai aparatur pemerintah dan  sebagai pelayan masyarakat. Sebagai aparatur milik pemerintah birokrat  berada  di  bawah  kendali  pemerintah  dalam  hal  ini  kepala  eksekutif  karena  jabatan  yang diperoleh  birokrat  merupakan  pemberian  kepala  eksekutif.  Dalam  situasi  tertentu  birokrat  berada  di bawah  kendali  pemerintah  dalam  hal  ini  kepala  eksekutif.  Di  sisi  lain  kehadiran  birokrat    sebagai pelayan  rakyat  mengharuskan  birokrat  bertanggungjawab  untuk  menghadirkan  pelayanan  kepada masyarakat  secara  profesional.  Dua  sisi  tersebut  mrmiliki  tujuan  yang  sama  yakni  menghadirkan pelayanan prima, tetapi kadangkala berbenturan dalam sikap yakni antara berpihak kepada tuan (kepala eksekutif) atau kepada masyarakat sebagai subyek layanan. Benturan tersebut mengakibatkan birokrat berada  dipersimpangan  dilematis,  antara  memihak  kepada  kepentingan  eksekutif  sebagai  pemberi jabatan  atau  berpihak  kepada  pelayanan  yang  professional  berdasarkan  sumpah  jabatan.  Hal  inilah menyebabkan  birokrasi  cenderung  tidak  bersikap  netral.  Realitas  menunjukkan  bahwa  birokrat cenderung berpihak kepada kepala eksekutif. Apabila sudah berada pada situasi demikian maka rakyat diabaikan. Tindakan ini secara tidak sadar mengangkangi demokrasi  yang mana menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, dan sebagai alasan lahirnya birokrasi.

## Kata kunci; Netralitas Birokrasi, Pelayan Public

## PENDAHULUAN
Pemilihan  kepala  daerah  Kabupaten Belu  periode  2020-2025  merupakan  ajang demokrasi rakyat dalam mencari dan menemukan pemimpin tingkat daerah Kabupaten  Belu.  Ajang  tersebut  merupakan pesta  seluruh  masyarakat  Kabupaten  Belu termasuk  juga  kaum  birokrat.  Birokrat  yang dimaksud  adalah  mereka  yang  bekerja  pada kantor-kantor  pemerintahan  baik  sebagai  PNS (Pegawai  Negeri  Sipil)  maupun  sebagai  tenaga kontrak daerah.
Birokrat  sebagai  abdi  negara  dan pelayan  masyarakat  pada  tingkat  daerah Kabupaten  Belu  dan  sebagai  bagian  dari masyarakat tidak dapat mengelak dari pengaruh dan gesekan pemilihan kepala daerah kabupaten. Birokrat dituntut untuk meneggakan
panggilan  nuraninya  sebagai  abdi  negara, aparatur  pemerintah,  pelayan  rakyat  yang  yang harus  bersikap  netral  dalam  hal  ini  tidak boleh memihak  salah  satu  pasangan  calon.  Tetapi sebagai  subyek  yang  memilik  kecenderungan dan  hak  pilih,  birokrat  cenderung  untuk condong  pada  pasangan  calon  yang  diinginkan suara hatinya.
Pada titik ini birokrat berada pada ruang dilematis, berpihak pada rakyat susuai tuntutan demokrasi  atau  berpihak  kepada  eksekutif sebagai pemilik birokrasi.
Situasi ini sering mencuat ke permukaan dan  mengundang  tanya  dari  masyarakat  luas, sanggupkah  birokrasi  bersikap  netral  dalam pemilihan  kepala  daerah?  Sanggupkah  birokrat memberikan  pelayanan  yang  professional sesuai  tuntutan  profesinya  ataukah  birokrat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
cenderung  berpihak  kepada  eksekutif  sebagai pengendali birokrat?

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini mengulas netralitas birokrasi  Kabupaten  Belu  dalam  pemilihan kepala  daerah  Kabupaten  Belu  periode  2020- 2025.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan deskriptif kulitatif sebagai metode analisis data. Sampel penelitian adalah birokrat dalam hal ini ASN  Kabupaten  Belu.  Pengumpulan  data berdasarkan  situasi  riil  ASN  Kabupaten  Belu. Sesudah  itu  peneliti  menggambarkan  hasil observasi berdasarkan kondisi riil di lapangan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan  kepala  daerah  Kabupaten Belu  periode  2020-2025  diikuti  oleh  dua pasangan  calon  yakni  pasangan  calon  yakni pasangan  calon  Wilibrodus  Lay-Drs  J.T  Ose Luan  (SAHABAT)  dan  pasangan  calon dr.Agustinus  Taolin,  Sp.  PD-KGEH  bersama Aloysius Haleserens, MM (SEHATI).
Perhelatan  ini  melibatkan  seluruh  komponen dalan sistem politik. Gabriel Almond membagi sistem  politik  dalam  enam  bagian  yakni kelompok  kepentingan,  partai  politik,  badan legislative,  badan  eksekutif,  birokrasi  dan badan  peradilan.  Dalam  perspektif  demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang  kedaulatan  tertinggi,  demokrasi electoral  tingkat  Kabupaten  Belu  mendorong partisipasi seluruh masyarakat demokrasi secara menyeluruh  dan  secara  khusus  masyarakat Kabupaten  Belu  yang  memiliki  hak  pilih termasuk masyarakat birokrasi.
Birokrasi  dalam  tulisan  ini  merujuk pada  (Ramlan  Surbakti)  biro  ( bureau )  yang berarti kantor atau dinas dan kata krasi ( kratie ) yang  berarti  pemerintahan.  Dengan  demikian birokrasi dapat diartikan sebagai dinas pemerintahan. Birokrasi  sebagai  salah  satu unsur  dari  masyarakat  Kabupaten  Belu  yang memiliki  hak  pilih  ikut  berpartisipasi  dalam demokrasi  lima  tahunan.  Partisipasi  birokrasi dalam  pesta  demokrasi  mengundang  tanya,
sanggupkah birokrat bersikap netral? Keterlibatan  ini  mengusik status  quo birokrasi dalam  karangka  pikir  Max  Webber  sebagai organisasi  pemerintahan  yang  harus  bersikap netral  dalam  politik  praktis.  Pendapat  ini berbeda  dengan  rumusan  birokrasi  sebagai suatu  organisasi  pemerintahan  yang  dapat berkembang  menjadi  penguasa, birokratik polity atau birokratis otoriter (Ramlan;2007 hal. 185)
Sikap skeptic terhadap netralitas birokrasi dalam demokrasi electoral Kabupaten Belu  tanggal  9  Desember  2020  bukan  tanpa alasan.  Rasa  skeptic  tersebut  berangkat  dari fakta  sejarah  birokrasi  bangsa  Indonesia.  Pada era  kepemimpinan  Soeharto  selama  kurun waktu  32  tahun  birokrasi  Indonesia  dijadikan alat  pemenangan  calon  dari  partai  GOLKAR (Agus Dwiyanto; 2008 hal.31). Pengalaman ini mengendap  dan  sering  muncul  kembali  ke permukaan pada saat pemilihan umum.
Berkaca  pada  pengalaman  tersebut  di atas  birokrasi  berjuang  mereformasi  dirinya. Lahirlah berbagai aturan yang bersifat mengikat ASN, sehingga partisipasi ASN dalam pemilihan  umum  pada  tingkat  lokal  dan nasional berdasarkan pada asas dan aturan yang berlaku.  Tujuannya  adalah  birokrasi  bersikap netral  dalam  hal  ini  tidak  menjadi  alat  politik partai petahana atau lahir menjadi gurita politik untuk membangun kekuatan baru.
Birokrasi  Kabupaten  Belu  sebagai bagian dari birokrasi Indonesia memiliki gejala yang  sama.  ASN  sering  berada  pada  ruang dilemma untuk  berpijak; antara  ‘mengamankan diri’  dengan  cara  berpihak  pada  keinginan politik  eksekutif  dan  berpijak  pada  sumpah profesi  sebagai  pribadi  netral  untuk  berorintasi pada pelayanan masyarakat.
Fungsi ganda biroktrasi sebagai alat/aparatur  negara  dan  pelayan  masyarakat mengharuskan  bersikap  netral/tidak  memihak sebagaimana  digariskan  dalam  undang-undang. Hal  ini  memang  rumit.  Bagaimana  mungkin seorang birokrat sebagai alat pemerintah dalam hal  ini  kepala  eksekutif  tidak  berpihak  kepada
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pemerintah  dalam  hal  ini  bupati?  Apalagi bupati  juga  ikut  bertarung  dalam  pemilihan kepala daerah. sudah barang tentu birokrat akan cenderung  berpihak  dan  ikut  mendukung petahana. Hal ini lumrah terjadi karena birokrat merupakan anak buah kepala eksekutif.
Sikap tidak netral ditujukan dengan cara menggunakan jabatan untuk menekan bawahan, menggunakan alat layanan untuk mempengaruhi  masyarakat,  terlibat  dalam kampanye  dan  melakukan  sosialaisasi.  Komisi ASN  Kabupaten  Belu  akhirnya  menjatuhkan sanksi  kepada  sembilan  camat  yang  tidak bersikap  netral  dalam  ajang  pemilihan  bupati dan wakil bupati Kabupaten Belu periode 2020- 2025. ASN dimaksud adalah  camat Kecamatan Lamaknen (Hiro Mau Luma), camat Kecamatan Lamaknen Selatan (Wande Mesak Mali) camat Kecamatan  Raihat  (Ather  Reinmalae),  camat Kecamatan  Kota  Atambua  (Vinsen  Mau), camat  Kecamatan  Atambua  Barat  (Petrus Manek),  camat  Kecamatan  Atambua  Selatan (Silvia  Amaral),  camat  Kecamatan  Tasifeto Barat (Vinsen  Bere),  camat  Kecamatan Raimanuk  (Tarsi  Edi),  camat  Kecamatan Nanaet  Duabesi  (Mikhael  Bria)  dan  satu orang perangkat  organisasi  perangkat  daerah  (OPD)
Kabupaten Belu ( www.nttonlinenow.com 2020/11/05)
Ketidaknetralan  sembilan  orang  camat dalam  pemilihan  kepala  daerah  kepala  daerah serentak  tanggal  9  Desember  2020  disebabkan oleh  (1)  birokrat  dibawah  kendali  eksekutif. Camat  berada  di  bawah  kendali  bupati  karena ditunjuk  dan  dilantik  oleh  bupati.  Bupati sebagai pejabat politik yang dan camat sebagai birokrat.  Di  sini  dua  hal  yang  sedikit  berbeda disatukan  dalam  sebuah  wadah.  Nalar  politik tidak persis sama dengan nalar birokrat. Politik kadang  memikirkan  bagaimana  memenangkan kursi eksekutif, mendapat apa, pada saat kapan. Dalam  bahasa  Harold  D.  Lasswell,  siapa memperoleh  apa,  kapan  dan  bagaimana  ( who gets  what,  when  and  how )  Ramlan  Surbakti; 2017  hal.  1,    sementara  birokrat  yang berkedudukan  sebagai  pelayan  masyarakat
memikirkan  bagaimana  layanan  pemerintah memuaskan  masyarakat  sebagai  penerima layanan,  pemegang  kedaulatan  tertinggi  dalam demokrasi.
Sebetulnya  kedua  perbedaan  tersebut bisa  didamaikan  dan  dijadikan  satu  kekuatan untuk  membangun  bangsa  dan  masyarakat. Dalam praktek malah berjalan terbalik. Birokrat ditempatkan  berdasarkan  kepentingan  satu ‘kelompok’.  Hal  ini  mengakibatkan  terjadinya kampanye  terselubung  oleh  pihak  birokrat kepada  pasangan  calon  tertentu  sebagai  bagian dari balas jasa.
Hal ini berdampak lanjut pada pemberian  layanan  oleh  birokrat.  Birokrat seakan  dikekang  untuk  memberikan layanan  di bawah  kendali  pemberi  jabatan.  Birokrat menghadirkan  dan  memberikan  layanan  yang istimewa  kepada  masyarakat  yang  mendukung pasangan calon untuk menarik simpati masyaratk pemilih sebagai bentuk balas jasa. (2)  Birokrat  sebagai  subyek  yang  memiliki kecenderungan.  Sebagai  subyek  birokrat  tentu memiliki kecenderungan untuk mendukung dan menjatuhkan  pilihan  pada  paslon  tertentu.  Hal ini  menyebabkan  birokrat  cenderung  berpihak. Tindakan  keberpihakan    birokrat  kepada pasangan  calon  dengan  sendirinya  menyalahi kodratnya  sebagai  pelayan  dan  abdi  yang  tidak boleh memihak pasangan calon tertentu.
Fenomena  ini  sering  tidak  nampak secara  kasat  mata.  Istilah  yang  sering digunakan  adalah  ‘bermain  halus’,  ‘bermain cantik’,  ‘abu-abu’  dan  lain  sebagainya. Kecenderungan  tersebut  membuat  birokrat memudahkan  layanan  kepada  masyarakat  yang dianggap sebagai satu komplotan dan menerapkan aturan secara ketat bagi masyarakat yang dianggap berlainan pilihan. Birokrat
cenderung menjadikan pelayanan  yang  merupakan  tugas  pokoknya sebagai  alat  kampanye  terselubung  untuk mempromosikan  pasangan  calon  yang  menjadi pilihannya.
Fenomena  ini  juga  ditemukan  di Kabupaten Belu dalam pemilihan kepala daerah
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
serentak  tanggal  9  Desember  Tahun  2020. Dinamika  politik  memunculkan  kelompok SAHABAT  dan  kelompok  SEHATI,  orang SAHABAT  dan  orang  SEHATI.  Reaksi timbulnya  kelompok  secara  alamiah  akibat gesekan politik turut mempengaruhi pemberian pelayanan.  Masyarakat  dan  birokrat  merasa berada pada dua kotak yakni kotak SAHABAT dan kotak SEHATI. Hal ini jelas mempengaruhi semangat
memberikan pelayanan  oleh  para  birokrat,  dan  semangat masyarakat  untuk  meminta  layanan  kepada birokrat.  Persoalan  ini  kada  berlanjut  selama bertahun-tahun.
(3)  birokrasi  cenderung  tampil  sebagai  gurita politik.  Tampilnya  birokrasi  sebagai  kekuatan politik karena menyadari jumlah  masa, pengaruh,  power  yang  dibungkus  melalui pelayanan  menyebabkan  birokrasi  kadang cenderung membentuk kekuatan politik baru.

## KESIMPULAN
Netralitas ASN/birokrat merupakan polemic  tak  berujung.  Persoalan  ini  makin besar  dalam  lingkup  politik  lokal  di  tingkat Kabupaten  karena  kecil  ruang  politiknya. Makin kecil ruang politik maka gesekan makin terasa. ASN yang memiliki kepentingan jabatan sudah tentu condong pada pasangan calon yang dianggap  lebi  berpeluang  untuk  menang  atau menjanjikan  jabatan.  Kondisi  ini  membuat ASN/birokrat  sulit  bersikap  netral  berdasarkan ketentuan yang berlaku. Masih adanya kecenderungan untuk bermain dengan mengembangkan taktik ‘bermain cantik’.

## SARAN
Penulis  menyarankan  kepada  seluruh  elemen agar
1. Seluruh  komponen  termasuk  masyarakat umum  untuk  turut  berpartisipasi  mengawas terlaksananya politik lokal yang bermartabat 2. Perlunya  sanksi  yang  tegas  bagi  para  ASN yang melanggar aturan sehingga
menimbulkan efek jera.
3. Perlunya lelang jabatan melalui test terbuka bagi  seluruh  OPD,  termasuk  jabatan  camat sehingga  dapat  meminimalisir  adanya politik  balas  jasa  antara  eksekutif  dengan birokrat/ASN

## DAFTAR PUSTAKA Buku/Literatur
Dwiyanto,  Agus  (2008). Reformasi  Birokrasi Public Di Indonesia (p.32). Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press Lipsky, Mikhael. (1980). Street-Level Bureaucracy: Dilemans Of The
Individual  In  Public  Service .  New York: Rusel Sage Foundation
Osborne,  David  &  Peter,  Plastrik.  (1997).
Banishing  Bureaucracy:  The  Five Strategies For Reinventing Goverment. California: Addison-Weshley Publishing Company, inc Osborne David & Ted Gabler. 1992. Mewirausahakan Birokrasi: Mentrasformasikan Semangat
Wirausaha  Kedalam  Sector  Public . Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo Siagian,  Sondang,  1984. Patolohgi  Birokrasi Analisis,  Identifikasi  Dan  Terapinya . Jakarta: Ghalia Indonesia Surbakti,  Ramlan.  (2007). Memahami  Ilmu Politik (p. 1, 183). Jakarta:Grasindo Sumber On Line infopemilu2.kpu.go.id belukab.go.id timexkupang.com 15/02/21 www.nttonlinenow.com 2020/11/05