PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Dinda Dinanti, Yuliana Yuli W Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta E-mail: dindadinanti.indrajaya@yahoo.com

## Abstrak
Peraturan  yang  menjadi  dasar  bagi  pelaksanaan  hukum  acara  pidana  adalah  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981,  Lembaran  Negara  (LN)  3209 tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang  diundangkan  31  Desember  1981,  yang  sering disebut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Didalam  materi  pasal-pasalnya tercermin  adanya  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Penahanan  sering dilakukan  tanpa  memperhatikan  ketentuan  persyaratan  subjektif  dan  objektif sebagaimana  tercantum  dalam  KUHAP.  Tindakan  sewenang-wenang  oleh  penyidik dalam  melakukan  upaya  paksa.  Penelitian  ini  menggunakan  literatur  penelitian  dan kemudian  dijelaskan  dalam  temuan  dan  analisis.  Hukum  di  Indonesia  telah  menjamin hak-hak  terdakwa  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia, termasuk UUD 1945, Deklasari Universal Hak Asasi Manusia, ICCPR, CAT dan lain-lain. Dan salah satu asas yang dianut dikenal dengan istilah “asas praduga  tak bersalah” yaitu seorangpun boleh ditangkap, ditahan dan diasingkan secara sewenang- wenang  dianggap  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebelum  ia  dinyatakan  bersalah oleh  Pengadilan  melalui  suatu  putusan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  pasti  (in kracht van gewisjde).
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tersangka, Hak Asasi Manusia

## Abstract
The only rules to be the basis for the implementation of the criminal procedural law is the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1981, the ice shelf (for eign) No.  3209  of the  Law  Criminal  Procedure  law  enacted  on  December  31,  1981,  often  called  the Book  of  the  Law  of  Criminal  Procedure  Law.  In  the  article-article  it  reflected  the protection of Human Rights (Human Rights). Detention is often done without regard to the terms of subjective and objective requirements as contained in the Code of Criminal Procedure.  Arbitrary  action  by  the  investigator  an  conducting  forceful  measures.  This study uses the research literature and then described in the findings and analysis. Law in  Indonesia  has  guaranteed  rights  of  the  accused  in  various  laws  and  regulatons  in force  in  Indonesia,  including  UUD 1945,  Universal  Declaration  of  Human  Rights, ICCPR,  CAT  and  others.  And  one  of  the  principles  that  embraced  known  as  “the presumption  of  innocence”,  which  is  no  one  maybe  arrested,  detained  and  was arbitrarily  be  considered  guilty  of  committing  before  he  was  convicted  by  the  Court through a decision which has legal force (in kracht van gewisjde).
Keywords: Legal Protection, Suspect, Human Right

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  selalu  berhubungan  dengan  manusia  lain. Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu- individu  lain.  Kecenderungan  untuk  berkelompok  ini,  manusia  dinamakan  makhluk sosial.  Mula-mula  ia  berhubungan  dengan  orang  tuanya  dan  setelah  usianya  meningkat dewasa  ia  hidup  bermasayarakat. 1 Menurut  filsuf  Yunani  yang  bernama  Aristoteles, manusia  adalah zoon  politicon, artinya  manusia  mempunyai  sifat  untuk  mencari sesamanya atau manusia selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup. 2
Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. 3 Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:
1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya. 4
Mencari  kesalahan  senantiasa  menggugah  perbuatan  dan  pemikiran  subyektip dan karena itu pula sering kali menimbulkan kesempatan bagi pemeriksa yang sadistis untuk  menggunakan kekuatan fisik  daripada seharusnya menggunakan  akal  sehat.  Jika kekerasan  fisik  digunakan  terhadap  penjahat  yang  benar-benar  telah  melakukan kejahatan,  mungkin  dapat  dipertimbangkan  bahwa  kekerasan  yang  diterimanya  adalah seimbang  dengan  atau  merupakan  bagian  dari  hukuman  yang  harus  dikenakan kepadanya. Tetapi, sesuatu pemeriksaan dengan kekerasan fisik yang hanya didasarkan pada  prasangka  subyektip  akan  merupakan  suatu  tantangan  terhadap  keadilan  itu sendiri, merupakan ketidak adilan pelaksanaan hukum. 5
Dalam  Hukum  Acara  Indonesia  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981  memuat pengaturan  para  aparat  penegak  hukum  yaitu,  Penyidik,  Penuntut  Umum  dan  Hakim mengenai  dalam  menjalankan  wewenangnya  menegakkan  hukum  pidana  materiil (KUHP).  Advokat  adalah  orang  yang  berprofesi  memberi  jasa  huku,  baik  di  dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang ini. 6 Dalam kaitan inilah pemberian hak-hak kepada tersangka oleh KUHAP tadi menjadi relevan.
Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaanya  belum  berjalan  secara  optimal,  terlebih  bagi mereka yang buta akan hukum. Sehingga tidak di dapatkannya hak-hak mereka sebagai tersangka  pada  perkara  pidana.  Untuk  itu,  harus  lebih  diperhatikan  kembali  mengenai hak-hak  tersangka  yang  telah  diatur  didalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981
1 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 2.
2 Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 9.
3 B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi , Cetakan 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, hlm. 29.
4 Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 32.
5 Gerson W. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977, hlm. 46.
6 Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Lembaran  Negara  (LN)  Tahun  2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4288 Tentang Advokat.
tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  agar  tidak  diabaikan atau  dikurangi  oleh  penegak  hukum  dalam  setiap  pemeriksaan  khususnya  dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

## 2. Perumusan Masalah
Permasalahan  yang  menjadi  pokok  pembahasan  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimanakah perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana dan  bagaimanakah  perlindungan  hukum  atas  hak-hak  tersangka  dalam  perspektif  hak asasi manusia?

## 3. Metode Penelitian
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  yaitu  yuridis  normative yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  sekunder  yang  akan dikumpulkan serta dianalisan dan diteliti. Adapun sumber data  yang dipergunakan data sekunder  yang  terdiri  dari:  1)Sumber  Bahan  Hukum  Primer,  yaitu  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang Peraturan  Pelaksanaan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana;  2)  Sumber  Bahan Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  membahas  atau  menjelaskan  sumber  bahan hukum  primer  yang  berupa  buku  teks,  jurnal  hukum,  majalah  hukum,  pendapat  para pakar  serta  berbagai  macam  referensi  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum terhadap hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi  manusia;  dan  3)  Sumber  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  penunjang  yang menjelaskan  dan  memberikan  informasi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder,  berupa  kamus-kamus  hukum,  media  internet,  buku  petunjuk  atau  buku pegangan,  ensiklopedia  serta  buku  mengenai  istilah-istilah  yang  sering  dipergunakan mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  tersangka  pada  proses  penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan perundang-undangan,  dokumen-dokumen  atau  berkas  yang  diperoleh  dari  instansi dimana  penelitian  ini  dilakukan,  selain  itu  juga  melakukan  studi  lapangan,  yakni pengumpulan  data-data  mengenai  objek  yang  diteliti,  dalam  hal  ini  dilakukan  melalui terkait perlindungan konsumen.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “protection of the law”. Pengertian perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh  hukum  bagi  setiap  warga  negara. 7 Para  pakar  hukum  mempunyai  arti  tersendiri mengenai perlindungan hukum, sebagai berikut ini:
a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada  hak  asasi  manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut
7 Tim penyusun Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan 3, , Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 3.
diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
b. Menurut  Philipus  M.  Hadjon  berpendapat  bahwa  perlindungan  hukum  adalah perlindungan akan harkat  dan martabat,  serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia  yang  dimiliki  oleh  subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari kesewenangan.
c. Menurut  CST  Kansil,  perlindungan  hukum  adalah  berbagai  upaya  hukum  yang harus  diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik secara  pikiran  maupun  fisik  dari  gangguan  dan  berbagai  ancaman  dari  pihak manapun. 8
Elemen  pokok  negara  hukum  ialah  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap “ fundamental  rights ”  (hak-hak  asasi).  Istilah  hak-hak  asasi  dipergunakan  sebagai terjemahan  untuk  istilah basic  rights (Bahasa  Inggris), grondenrechten (Bahasa Belanda). 9
Hak  asasi  manusia  adalah  hak  yang  melekat  sejak  manusia  itu  lahir  sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. 10 Arief Budiman menyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati manusia, begitu  manusia  dilahirkan,  langsung  HAM  itu  melekat  pada  dirinya  sebagai  manusia. Dalam  hal  ini  HAM  berdiri  di  luar  undang-undang  yang  ada,  jadi  harus  dipisahkan antara hak warga negara dengan HAM. 11 Sejalan dengan hal tersebut, Ramdlon Naning menyatakan  bahwa  HAM  adalah  hak  yang  melekat  pada  martabat  manusia,  yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau  hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. 12
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Wolhoff menyatakan bahwa HAM adalah sejumlah  hak  yang  berakar  dalam  tabiat  kodrati  setiap  oknum  pribadi  manusia.  Justru karena  kamanusiaannya,  HAM  tidak  dapat  dicabut  oleh  siapapun  juga,  karena  jika dicabut hilanglah kemanusiaannya itu. 13

## 2. Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  berasaskan  pada  Pancasila  dan  mengakui hak  asasi  manusia.  Di  bidang  hak  asasi  manusia  (HAM)  muncul  tekanan  untuk menegakkan  penghormatan,  pemenuhan  dan  perlindungan  HAM  dengan  diperkuat dalam  empat  kali  perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  yang memasukkan pasal-pasal mengenai HAM dan prinsip pelaksanaannya, yaitu Pasal 28 A sampai  Pasal  28  J  dalam  satu  bab  tersendiri,  yaitu  Bab  X  tentang  HAM  dan  dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Dalam  Pasal  1  ayat  (7)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  menyatakan bahwa  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  yang  selanjutnya  disebut  Komnas  HAM adalah lembaga mandiri  yang kedudukannya setingkat  dengan lembaga negara lainnya
8 “Pengertian  Perlindungan  Hukum,”  http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum- menurut-para-ahli/, diakses tanggal 7 November 2014.
9 Martiman  Prodjohamidjojo, Pembahasan  Hukum  Acara  Pidana  dalam  Teori  Dan  Praktek, Cetakan 1, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1989, hlm. 18.
10 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Lembaran Negara (LN) Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3886 tentang Hak Asasi Manusia.
11 O.C.  Kaligis, Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Asasi  Tersangka,  Terdakwa  dan  Terpidana , Cetakan 2, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 60-61.
12 Ibid, hlm. 61.
13 Ibid
yang  berfungsi  melaksanakan  pengkajian,  penelitian,  penyuluhan,  pemantauan  dan mediasi  hak  asasi  manusia.  Hak  asasi  manusia  digolongkan  ke  dalam  dua  kategori, yakni hak-hak yang tidak bisa ditunda pemenuhannya dalam keadaan apapun dan hak- hak yang dalam keadaan darurat dijinkan untuk ditunda pemenuhannya. Hak-hak  yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dalam keadaan apapun antara lain adalah hak untuk hidup,  hak  untuk  bebas  dari  siksaan,  dan  hak  untuk  di  perlakukan  sama  dihadapan hukum. 14
“Sistem  hak asasi  manusia mencakup didalamnya ranah administrasi  peradilan, yang  memuat  beberapa  prinsip,  yaitu  peradilan  yang  adil (Fair  Trial), Indepedensi Pengadilan (Indepence  Judiciary), dan  pemulihan  secara  efektif (Effective  Remedies). Prinsip-prinsip  tersebut  tidak  hanya  berlaku  untuk  peradilan  pidana  umum  maupun peradilan  pidana  militer. 15 Dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999,  lebih menekankan  penyelidikan  dibanding  penyidikan.  Yang  dimana,  HAM  memiliki kewenangan  untuk  menyelidiki  pelanggaran  HAM,  yaitu: penyelidikan  dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. 16

## a. Penangkapan
Pelanggaran  HAM  paling  banyak  dari  penangkapan  sampai  penahanan  ialah pada  saat  penahanan.  Penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan, penyadapan dan pemeriksaan surat  mempunyai  dampak mengurangi  kebebasan orang,  dengan  demikian  merupakan  pembatasan  terhadap  hak-hak  asasi manusia. Mengenai penangkapan tersebut, telah diatur dalam Pasal 11 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
b. Penahanan
Dibanding  dengan  ketentuan  tentang  penahanan  dalam  HIR,  maka  ketentuan dalam KUHAP lebih menjamin hak asasi manusia. Yang dimana, penahanan ini diatur juga didalam Pasal 12 sampai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.  Akan  tetapi,  penahanan  dalam  KUHAP  tidak  sesuai  dengan  Konvensi Internasional  yang  sudah  diratifikasi  Indonesia.  Berdasarkan  Pasal  9  ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) menentukan bahwa segera (promptly)  tersangka  ditangkap  harus  secara  fisik  dibawa  ke  hakim  untuk dilakukan penahanan. 17
c. Penggeledahan
Salah satu asas dasar hak asasi manusia adalah perlindungan atas ketentraman di dalam tempat kediaman orang. 18 Pelanggaran atas asas itu (mengganggu tempat kediaman orang) merupakan suatu pelanggaran  yang serius. Pasal  12 Deklarasi Umum  Hak  Asasi  Manusia  menjamin  kentetraman  tempat  kediaman  orang, Pasal itu berbunyi: “Tiada seorang pun jua dapat diganggu dengan sewenang- wenang  dalam  urusan  perorangannya,  keluarganya,  rumah  tangganya  atau hubungan surat menyuratnya atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang
14 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kajian Hak Asasi Manusia Tentang Peradilan Militer di Indonesia, Komnas HAM, Jakarta, 2014, hlm. 1-2.
15 Wawancara dengan Siti Aisah, Subbagian Rencana dan Pengkajian Penelitian Peraturan Per-UU Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jakarta, 30 Desember 2014.
16 Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara (LN) Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3886 tentang Hak Asasi Manusia.
17 Andi  Hamzah, Perlindungan  Hak-Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Hukum  Acara  Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, hlm. 73
18 Ibid, hlm. 91.
berhak  mendapat  perlindungan  undang-undang  terhadap  gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian.”
“Tidak  seorang  pun  dapat  dikenakan  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan dan  penyitaan  selain  atas  perintah  tertulis  oleh  kekuasaan  yang  sah  dalam  hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.” 19

## d. Penyitaan
Penyitaan  merupakan  pembatasan  terhadap  hak  asasi  manusia  terhadap  hak milik.  Tindakan  penyitaan  merupakan  suatu  pengambil  alihan  dan  penguasaan milik orang. Dengan sendirinya, hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia yang  pokok,  yaitu  merampas  penguasaan  atau  milik  orang.  Salah  satu  yang dilindungi oleh The Universal Declaration of Human Rights ialah hak milik. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut: “every one has the  right  to  own  property  alone  as  well  as  in  association  with  others.” (Setiap orang  berhak  mempunyai  milik  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  dengan orang lain).
3. Perlindungan  Hak-Hak  Tersangka  Dalam  Proses  Penyidikan  Perkara Pidana
Dalam perkara pidana sebenaranya terlibat beberapa pihak. Diantara pihak-pihak yang  saling  berhadapan  itu  terdapat  hakim  yang  tidak  memihak  kedua  pihak.  Sistem saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akusator (accusatoir). Dahulu, dipakai sistem  inkisitor  (inquisitor)  yang  mana  terdakwa  menjadi  obyek  pemeriksaan, sedangkan  hakim  dan  penuntut  umum  berada  pada  pihak  yang  sama.  Dalam  sistem saling  berhadapan  (adversary  system)  ini  ada  pihak  terdakwa  yang  di  belakangnya terdapat  penasihat  hukumnya,  sedangkan  di  pihak  lain  terdapat  penuntut  umum  yang atas  nama  negara  menuntut  pidana.  Di  belakang  penuntut  umum  ini  ada  polisi  yang memberi data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim).
Bagaimanapun  baiknya  suatu  peraturan,  ia  masih  akan  diuji  dalam  praktek. Kebiasaan  memaksa  bahkan  menyiksa  tersangka  agar  mengaku,  menurut  Wirjono Prodjodikoro tetap ada dan sukar sekali dihilangkan. Contoh lain yang diberikan beliau ialah cara pemeriksaan tersangka berjam-jam, terus-menerus, sehingga tersangka sangat payah, akhirnya mengaku. 20
Mengenai  hak  dan  kedudukan  tersangka  atau  terdakwa  yang  diatur  dalam  Bab  VI KUHAP, dapat dikelompokan sebagai berikut:
a. Hak Tersangka atau Terdakwa Segera mendapat Pemeriksaan Penjabaran  prinsip  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dipertegas dalam  Pasal  50  KUHAP,  yang  member  hak  yang  sah  menurut  hukum  dan undang-undangg kepada tersangka atau terdakwa:
1) Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;
2) Berhak segera diajukan ke siding pengadilan;
3) Berhak  segera  diadili  dan  mendapat  putusan  pengadilan (speedy  trial right). 21
19 Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  Lembaran  Negara  (LN)  Tahun  2004  Nomor  8 tentang Kekuasaan Kehakiman.
20 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 65.
21 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  Dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  Dan Penuntutan Edisi Kedua, Cet. 14, , Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 332
b. Hak untuk Melalukan Pembelaan
Untuk mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang menentukan beberapa Pasal (Pasal 51 sampai Pasal 57).
c. Hak Tersangka atau Terdakwa yang Berada Dalam Penahanan Hak-hak  terdakwa  yang  telah  dibicarakan  adalah  hak  yang  berlaku  pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau diluar penahanan. Disamping hak-hak tersangka atau terdakwa yang umum tersebut,  undang-undang  masih  memberi  lagi  hak  yang  melindungi  tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahan.
d. Hak Terdakwa di Muka Persidangan Pengadilan Disamping  hak  yang  diberikan  pada  tersangka  dan  terdakwa  selama  dalam tingkat  proses  penyidikan  dan  penuntutan,  KUHAP  juga  memberi  hak  kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan.
e. Hak Terdakwa Memanfaatkan Upaya Hukum Seperti  yang  diketahui,  undang-undang  memberi  kemungkinan  bagi  terdakwa yang  dijatuhi  hukuman  untuk  menolak  atau  tidak  menerima  putusan  yang dijatuhkan pengadilan.
f. Berhak Menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi KUHAP  memberi  hak  kepada  tersangka  untuk  menuntut  ganti  rugi  dan rehabilitas.
Salah  satu  hak  tersangka  yang  sering  dipermasalahkan  adalah  hak  untuk memilih  menjawab  atau  tidak  menjawab  pertanyaan  yang  diajukan  penyidik,  penuntut umum dan hakim. Yang banyak dipermasalahkan di  tingkat  penyidikan  adalah  apakah tersangka  berhak  untuk  menjawab  pertanyaan  penyidik.  Di  Inggris  berlaku  hak  untuk tidak  menjawab,  bahkan  sangat  ketat.  Pemeriksa  harus  mulai  dengan  mengatakan kepada the suspect bahwa ia mempunyai hak untuk diam, tidak menjawab pertanyaan. 22

## 4. Perlindungan  Hukum  Hak-Hak  Tersangka  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia
Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik  (ICCPR)  Pasal  14  secara  rinci menjabarkan pentingnya prinsip-prinsip fair trial untuk pengadilan yang adil dan tidak memihak dengan menyatakan bahwa “...setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak  dan  dibentuk  menurut  hukum...”.  Prinsip  ini,  tidak  hanya  berlaku  untuk peradilan umum namun  juga peradilan khusus, termasuk didalamnya peradilan militer, sebagaimana dinyatakan oleh Komentar Umum 13 dan pada General Comment Nomor 29 dinyatakan bahwa dalam prinsip fair trial tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun.
Pada Pasal 7 African Charter on Human and People’s Rights , Pasal 8 American Convention on Human Rights dan Pasal 6 European Charter on Human Rights dimana Instrumen  Internasional  yang  tersebut  diatas  menjamin  prinsip fair  trial yang  terjamin dalam sistem peradilan sejak proses investigasi sampai dengan putusan akhir. Fair trial tercakup didalamnya:
a. Hak atas persamaan di depan pengadilan dan akses ke pengadilan;
b. Hak atas peradilan yang terbuka;
22 Andi  Hamzah, Perlindugan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Hukum  Acara  Pidana  Perbandingan dengan Beberapa Negara, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, hlm 53.
c. Hak  atas  untuk  diperiksa  oleh  independensi,  kompetensi  dan  imparsialitas pengadilan yang dibentuk berdasarkan hukum;
d. Hak atas praduga tidak bersalah;
e. Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan hak untuk bebas dari penyiksaan;
f. Hak untuk tidak menunda persidangan;
g. Hak  untuk  diberitahukan  tuduhan  atau  dakwaan  secara  cepat  didalam  bahasa yang jelas dan dimengerti oleh terdakwa atau tersangka;
h. Hak  untuk  mempunyai  waktu  dan  fasilitas  layak  untuk  mempersiapkan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara;
i. Hak untuk memperoleh bantuan penerjemah;
j. Hak untuk mendapatkan pendampingan hukum;
k. Hak untuk membela secara mandiri di persidangan atau melalui pengacara yang dipilihnya sendiri;
l. Hak untuk tidak dipaksa mengatakan yang akan menjerat dirinya atau hak untuk diam;
m. Hak untuk menguji saksi yang memberatkan terdakwa atau tersangka, hak untuk menghadirkan saksi di depan pesidangan;
n. Hak untuk banding (right to appeal) ;
o. Hak untuk tidak memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya;
p. Hak atas didengar dengan adil (fair hearing);
q. Hak untuk dihormati kehidupan pribadi, tempat tinggal dan korespondensi;
r. Hak untuk diperlakukan manusiawi dan bebas dari penyiksaan;
s. Hak atas diberitahu tuduhan dalam bahasa yang dimengerti;
t. Hak atas pendampingan hukum;
u. Hak untuk diam atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya;
v. Hak  untuk  menjaga  berkas  pemeriksaan  (tetap  rahasia)  atau The  Duty  to  Keep Records of Interrogation ;
w. Hak  untuk  mempersiapkan  pembelaan  dalam  waktu  dan  fasilitas  yang  cukup atau layak;
x. Right to equality of arms and adversarial proceedings.
Prinsip  kemandirian  peradilan  merupakan  salah  satu  ciri  negara  konstitusional yang  modern  yang  diturunkan  dari  teori  pemisahan  kekuasaan.  Dimana  eksekutif, legislatif  dan  kehakiman  membentuk  tiga  pemisahan  pemerintahan  sebagai  sebuah sistem chekh  and  balances yang  ditujukan  untuk  mencegah  kesewenang-wenangan kekuasaan. 23
Pada  sistem  hukum  yang  demikian,  tidak  lengkap  tanpa  adanya  kemandirian para pengacara atau advokat yang mampu melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan tanpa  takut  adanya  balas  dendam.  Kemandirian  pengacara  memainkan  peranan  yang cukup penting dalam membela hak asasi manusia dan hak-hak fundamental selamanya, suatu  peranan  yang  bersama-sama  dengan  para  hakim  dan  jaksa  yang  independen  dan imparsial,  adalah hal  yang sangat  perlu untuk  memastikan bahwa rule of law berjalan, dan  hak-hak  individu  dilindungi  secara  efektif. 24 Kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka dan mandiri adalah salah satu wujud implementasi dari norma-norma hak asasi manusia yang universal. 25
23 Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia, Konsep  dan  Sejarah  Hak  Asasi  Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2010, hlm. 18.
24 Ibid, hlm. 18-19.
25 Ibid.

## C. SIMPULAN
1. Untuk  melindungi  tersangka  dari  tindakan  penyidik  yang  sewenang-wenang maka  dalam  KUHAP  diatur  mengenai  perlindungan  hak-hak  tersangka  dalam proses penyidikan perkara pidana. Hak-hak tersebut diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) Undang-Undang Nomor 8 Tahu 1981. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindakan yang menyangkut hak asasi  tersangka oleh penyidik  sangatlah  penting.  Terutama  bagi  tersangka  yang  awam  terhadap hukum  akan  kesulitan  untuk  meminta  maupun  menuntut  hak-hak  yang dimilikinya,  oleh  karena  itu  penyidik  berkewajiban  memberitahukan  hak tersangka dalam memperoleh perlindungan hukum. Dalam KUHAP sudah diatur mengenai  kewajiban  penyidik  untuk  memberitahukan  hak-hak  yang  dimiliki tersangka.
2. Mengenai hak-hak tersangka dalam perspektif hak asasi manusia semuanya telah diatur  dalam  Undang-Undang  yang  berlaku.  Yang  dimana,  setiap  orang mempunyai  haknya  masing-masing  dan  tidak  dapat  dikurangi  oleh  siapapun. Aturan  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  mengenai  hak-hak  tersangka ini, faktanya cukup berbeda dengan apa yang ada di lingkungan saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Ali,  Zainudin.  2013, Metode  Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Bawengan, Gerson W. 1977, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Budiono,  Abdul  Rachman.  2013, Pengantar  Ilmu  Hukum, Malang:  Bayumedia Publishing.
Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan. 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka.
Effendi,    Tolib.    2014, Dasar-Dasar  Hukum    Acara    Pidana  Perkembangan    dan Pembaharuannya  di  Indonesia, Jawa Timur: Setara Pers.
Gofar,  Fajrimei  A.  2005, Gambaran  Penyelidikan  di  Komnas  HAM, Jurnal,  Jakarta: Elsam.
Hamzah,   Andi.   2008, Hukum   Acara Pidana
Indonesia    Edisi    Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
__________.  2010, Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Hukum  Acara    Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara, Jakarta: Universitas Trisakti. Harahap,  M.  Yahya.  2012, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Penyidikan  Dan Penuntutan Edisi Kedua, Cet. 14, Jakarta: Sinar Grafika. Irsan Koesparmono. 2007, Hukum Dan Hak  Asasi         Manusia ,         Jakarta:  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
Kaligis,   O.C.  2013, Perlindungan Hukum Atas  Hak Asasi  Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Cet. 2, Bandung: PT. Alumni. Komisi   Nasional   Hak   Asasi   Manusia. 2010, Konsep   dan    Sejarah   Hak Asasi Manusia, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
___________.  2014, Kajian  Hak  Asasi  Manusia  Tentang  Peradilan  Militer  Di Indonesia, Jakarta: Komnas HAM Marbun,      B.N.      2009, Kamus      Hukum Indonesia  Edisi  Kedua  Direvisi, Cet.1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Marzuki,  Suparman.  2014, Politik Hukum Hak Asasi Manusia, Jakarta: Erlangga.
Mujiyono, Agus Sri. 2009, Analisis Perlindungan  Hukum  Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya      Pada      Penyidikan  Perkara  Pidana, Skripsi,  Jawa  Tengah: Fakultas  Hukum Universitas  Sebelas  Maret Surakarta.
Prasetyo, Teguh. 2011, Hukum Pidana, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Prodjohamidjojo, Martiman. 1989, Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Cet. 1, Jakarta: PT. Pradnya Paramita Rukmini,  Mien.  2003, Perlindungan  HAM  Melalui  Asas  Praduga  Tidak  Bersalah  dan Asas  Persamaan  Kedudukan  dalam  Hukum  pada  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia, Bandung: PT. Alumni. Sukinta.  2007, Beberapa  Perbedaan  Penting  Antara  KUHAP  dan  HIR, Skripsi, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia,  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  Lembaran  Negara  (LN)  Tahun  1981 Nomor    76    Tambahan  Lembaran  Negara  (TLN)  3209  tentang  Hukum  Acara Pidana
,  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  Lembaran  Negara  (LN)  Tahun  1999 Nomor  165  Tambahan  Lembaran      Negara      (TLN)      Nomor  3886  tentang  Hak Asasi Manusia
,  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2003  Lembaran  Negara  (LN)  Tahun  2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran   Negara   (TLN)   Nomor 4288 tentang Advokat
,  Undang-Undang      Nomor      26  Tahun  2000  Lembaran  Negara  (LN)  Tahun 2000 Nomor 208 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
,   Peraturan   Pemerintah   Nomor 58   Tahun   2010   Lembaran   Negara (LN) Tahun     2010     Nomor     90 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5145 tentang Pelaksanaan Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana

## Website
Agus, Pengertian Perlindungan Hukum, http://tesishukum.com/pengertian- perlindungan-hukum-menurut-para- ahli/.  diakses  tanggal  7  November 2014.
Galuh        Septianingrum,        Pengertian Hukum  Acara  Pidana  Menurut  Para Ahli, https://galuhseptianingrum.wordpres s.com/2011/09/22/pengertian-hukum-acara- pidana-menurut-para- ahli-2.   diakses   tanggal   9   Januari 2015.
Kangnas, Pengertian-Definisi Hukum Acara Pidana Menurut Para Ahli, http://mbegedut.blogspot.com/2012/09/pengertian-definisi-hukum-acara- pidana.html.     diakses     tanggal 9 Januari 2015.

## Wawancara
Wawancara    dengan    Siti    Aisah,  Subbagian  Rencana  dan  Pengkajian  Wawancara Penelitian  Peraturan Per-UU, Jakarta: Komisi Nasional Hak  Asasi  Manusia,  30 Desember 2014