Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2021: 237-258 DOI: http://dx.doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2

## PENDAMPINGAN ANAK KORBAN PERUNDUNGAN PERSPEKTIF  TAFSIR  Al-QUR’AN  SURAT  AL- HUJURAT AYAT 11 DAN HAK ASASI MANUSIA
Ahmad Faishal Haris*, Mufidah Cholil** dan Isroqunnajah***
*Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang E-mail: ahmadfaishalharis@gmail.com
**Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang E-mail: fidah_cholil@yahoo.co.id
***Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang E-mail: abinala@syariah.uin-malang.ac.id

## Abstract
This article is related to guaranteeing the rights of every child from rampant bullying cases that occur in society. Children are very difficult to speak out against what they receive, because they are  limited  in  terms  of  knowledge  of  the  law  and  moreover  they  are  in  the  grip  of  adults. Children who are victims of acts of violence will become perpetrators of violence themselves when they are adults if they are not accompanied or handled optimally. Although prohibition of bullying or violence has been explained and affirmed in the Qur'an or Human Rights Act, in reality there are still many cases of Peru or violence. This article aims as additional knowledge for the community to provide more assistance to children and can avoid bullying. In Surah Al- Hujurat verse 11, it is clearly explained that Allah Swt expressly forbids his actions to do wrong to others by criticizing or obliging his dignity. Human rights analysis Bullying against children is a disgraceful act that can eliminate a person's rights, because in Article 28b paragraph (2) of the 1945 Constitution, it is emphasized that every child has the right to live, grow and develop and is entitled to protection from violence and discrimination.
Keywords:  Accompaniment;  Child  Victim  of  Bullying;  Interpretation;  Human Rights.

## Abstrak
Artikel  ini  mendiskusikan  terkait  dengan  jaminan  atas  hak-hak  setiap  anak  dari maraknya  kasus  perundungan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Anak-anak  sangat  susah untuk bersuara menggugat apa yang mereka terima, hal tersebut dikarenakan mereka terbatas  dalam  hal  pengetahuan  terhadap  hukum  dan  mereka  berada  dalam cengkraman  orang  dewasa.  Anak  yang  menjadi  korban  tindak  kekerasan  akan menjadi  pelaku  kekerasan  itu  sendiri  ketika  sudah  dewasa  jika  tanpa  ada pendampingan atau penanganan secara maksimal. Meski larangan perundungan atau kekerasan telah banyak dijelaskan dan ditegaskan dalam Al-Qur’an ataupun dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, namun dalam realitanya kasus perundungan atau  kekerasan  masih  banyak  terjadi.  Artikel  ini  bertujuan  sebagai  tambahan pengetahuan bagi masyarakat agar memberikan pendampingan lebih kepada anak dan bisa menghindari sikap perundungan kepada anak. Pada surat Al-Hujurat ayat 11 dengan tegas dijelaskan bahwa Allah Swt secara tegas melarang makhluknya untuk berbuat dzolim kepada yang lain dengan mencela maupun merendahkan harkat dan martabatnya.  Berdasarkan  analisis  HAM  perundungan  terhadap  anak  merupakan perbuatan tercela yang dapat menghilangkan hak-hak seseorang, karena dalam pasal 28b  ayat  (2)  UUD  1945,  ditegaskan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  dan  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan maupun diskriminasi.

## Kata Kunci: Pendampingan;  Anak  Korban  Perundungan;  Tafsir;  Hak  Asasi
Manusia.

## PENDAHULUAN
Perundungan terhadap anak merupakan perlakuan yang dilakukan  secara berulang- ulang  terhadap  fisik  maupun  mental  kepada  anak  yang  memiliki  ketergantungan, berdasarkan  hasrat  belaka,  melukai  bagian  badan  yang  tak  terkendali,  perkataan menjatuhkan dan perkataan tidak baik atau kekerasan seksual, hal ini seringkali dilakukan oleh  pihak-pihak  yang  harusnya  pada  dasarnya  memberikan  perlindungan  atau  yang seharusnya  memberikan  ketenangan  seperti  orangtuaatau  pihak  lain.  Kekerasan  kepada anak terjadi karena beberapa faktor pada diri anak itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu anak yang lahir dalam keadaan premature, kemudian anak yang memiliki penyakit yang kemudian penyakit tersebut mendatangkan masalah, toxic family yang ada dalam sebuah keluarga yang kurang harmonis sehingga mempengaruhi watak. 1
1 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2007), hlm. 47.
Perundungan  merupakan  fenomena  yang  biasa  disaksikan  oleh  anak  sebagai  cara menyelesaikan  permasalahan.  Hal  tersebut  memberikan  pengertian  bahwasannya  anak kurang diberikan pemahaman terkait dengan penyelesaian permasalahan dengan cara yang baik.  Di  Indonesia  sendiri  KPAI  (Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia)  melansir  ada 37.381  laporan  kekerasan  terhadap  anak  dan  2.473  untuk  perundungan  dalam  dunia pendidikan dan sosial media dalam jangka waktu 9 tahun, dari tahun 2011 hingga 2019. 2
Ai  Maryati  selaku  anggota  KPAI  menyatakan  dari  hasil  pengawasan  perlindungan  anak pada  tahun  2020  kasus  terkait  dengan human  traficking dan  eksploitasi  anak  mencapai angka  149  kasus  dengan  rincian,  28  kasus  untuk  anak  korban  perdagangan,  29  kasus prostitusi,  23  kasus  ESKA  (Eksploitasi  Seksual  Komersial  Anak),  54  kasus  anak  korban pekerja, 11 kasus anak korban adopsi ilegal, dan 4 kasus anak mucikari. 3
Penelitian  mengenai  perundungan  pernah  dilakukan  oleh  Lembaga  Swadaya Masyarakat Plan International dan International Center of Research on Womeni (IRCW) yang dilakukan  pada  tahun  2015.  Totalnya,  ada  84%  anak  di  Indonesia  yang  mendapatkan tindak  perundungan  di  lingkungan  sekolah.  Jumlah  tersebut  lebih  besar  jika  menilik negara-negara  lain  yang  berada    dikawasan  Asia.  Penelitian  ini  dilakukan  di  beberapa kawasan negara Asia seperti Kamboja, Nepal, Vietnam, Pakistan dan Indonesia. 4
Dalam  regulasi  di  negara  Indonesia  telah  dijelaskan  di  beberapa  Undang-undang mengenai perlindungan terhadap anak, yaitu yang tertuang pada Undang-undang Nomor 35  Tahun  2014  atas  perubahan  pada  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Terhadap Anak. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak supaya  dapat  tetap  hidup,  berkembang,  tumbuh,  dan  dapat  ikut  andil  secara  maksimal berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan maupun  diskriminasi. 5
Pada pasal tersebut secara tegas telah dijelaskan bahwa seorang anak mempunyai hak untuk memperoleh sebuah perlindungan dari tindak perundungan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak. Jika dilihat dari kasus yang telah dipaparkan di atas dirasa pihak
2 https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di- awal-2020. Diakses tanggal 28 Mei 2021.
3 https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai. Diakses tanggal 28 Mei 2021.
4 Nafisyul  Qodar,  “Surver  ICRW:  84  %  Aak  Indonesia  Alami  Kekerasan”,  http://newa.liputan 6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-disekolah. Diakses 5 Mei 2020.
5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.
sekolah  kurang memberikan perhatian kepada siswa, sehingga  kasus kekerasan maupun perundungan  yang  terjadi  tidak  bisa  dipungkiri  dan  berakhir  dengan  kekerasan  yang diterima oleh korban.
Selain  yang  tertuang  pada  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang perubahannya  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Terhadap  Anak,  dalam  Pasal  281  ayat  1  dan  2  UUD  1945  yang  berisi  tentang  hak fundamental bagi setiap orang, dalam pasal tersebut dipaparkan secara tegas bahwasannya setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapat perlakuan kekerasan atau  disiksa,  hak  kebebeasan  berpikir  dan  hati  nurani,  hak  untuk  memilih  agama,  hak untuk mendapatkan kebebasan dirinya atau tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai individu  dihadapan  hukum  yang  berlaku  maupun  di  pengadilan  dan  hak  untuk  tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku meskipun surut. Hak-hak tersebut tidak lain adalah hak asasi manusia yang mana tidak bisa dikurangi dalam segala situasi yang terjadi. Setiap orang  memiliki  hak  untuk  tidak  mendapat  tindakan  yang  sifatnya  diskriminatif. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia  adalah  proses yang  wajib diemban oleh negara khususnya pemerintah yang diberikan kewenangan. 6
Dalam ajaran agama Islam juga telah dijelaskan mengenai perilaku baik biasa disebut dengan akhlak, akhlak adalah tindakan yang berasal dari dalam diri manusia yang telah menjadi satu dengan kepribadian. Di dalam Islam akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak baik dan akhlak tercela. Akhlak tercela atau dalam Islam di katakan akhlak madhmumah adalah segala perbuatan atau perkataan manusia yang mengakibatkan sebuah kerusakan dan kehancuan diri pun dapat merugikan orang lain disekitarnya. 7
Hal tersebut di tegaskan dalam Al-Qur’an yang mana Allah SWT pun tidak menyukai hal tersebut, seperti dalam potongan surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:
رۡيَخ ْاوُّنوُّكَي ن َ أ  َٰٓ ى َسَع ٍمۡوَق نِ م ٞمۡوَق ۡرَخ ۡسَي ا َل ْاوُّنَماَء َنيِذَ لٱ اَهُّ يَأ َٰٓ َي ٞءَٰٓا َسِن اَلَو ۡمُّهۡنِ م ا ِِۖب  َق ۡلَأۡلٱِب ْاوُّزَباَنَت اَلَو ۡمُّكَسُّفنَأ ْآَٰوُّزِمۡلَت اَلَو ََّۖ نُّهۡنِ م ا رۡيَخ َ نُّكَي نَأ َٰٓ ىَسَع ٍءَٰٓاَسِ ن نِ م َنوُّمِل َ ظلٱ ُّمُّه  َكِئ َٰٓ َلْوُّأَف  ۡبُّتَي ۡمَ ل نَمَو ِِۚن َميِإۡلٱ َدۡعَب ُّقوُّسُّفۡلٱ ُّمۡسٱِلٱ  َسۡئِب ١١
6 Vila Candra Kirana, UUD 1945 dan Perubahannya , (Jakarta: Kunci Aksara, 2012), hlm. 33.
7 Muhammad Asroruddin  A, Belajar Akidah Akhlaq, Sebuah Ulasan Ringkas Tentang Asas Tauhid dan Akhlaq Islamiyah , (Jakarta: CV. Budi Utama, 2019), hlm. 39.
Artinya: “ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  sekumpulan  orang  laki-laki  merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula  sekumpulan  perempuan  merendahkan  kumpulan  lainnya,  boleh  jadi  yang direndahkan  itu  lebih  baik.  Dan  janganlah  suka  mencela  dirimu  sendiri  dan  jangan memanggil  dengan  gelaran  yang  mengandung  ejekan.  Seburuk-buruk  panggilan  adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim .” (QS. Al-Hujurat [49]: 11).
Ayat di atas memiliki penjelasan bahwasannya seseorang dilarang untuk menghina dan merendahkan orang lain, karena tidak bisa dikatakan bahwa orang yang menghina itu lebih baik dari yang di hina. Dalam ayat tersebut jelas adanya bahwa Allah SWT secara tegas melarang makhluknya untuk berbuat dzolim kepada yang lain. Hal-hal semacam itu muncul dalam pembahasan yang lebih terperinci dalam ajaran Islam yaitu maqashid syari’ah.
Maqashid syari’ah memiliki peranan penting dalam hukum Islam.
Inti yang terdapat pada maqashid syari’ah adalah kemaslahatan karena setiap hukum Islam  yang  di  turunkan  untuk  umat  manusia  pasti  memiliki  maksud  disyari’at-kannya sebuah hukum Islam. Dengan demikian maqasid syari’ah memiliki taaluq atau hubungan dengan kemaslahatan manusia yang berdasar pada kemaslahatannnya.
Perundungan  anak  sangat  bertolak  belakang  dengan  salah  satu  konsep  maqasid syari’ah yang sifatnya dhoruriyat (inti) yaitu hifdz nasl (menjaga keturunan) dan hifdz nafs (perlindungan jiwa) karena dalam konsep tersebut dijelaskna bahwa setiap orang yang lahir wajib  mendapatkan  haknya  sebagai  manusia.  Hak-hak  tersebut  antara  lain  adalah mendapatkan  perlindungan  sebagai  manusia.  Memberikan  perlindungan  kepada  anak adalah salah satu upaya untuk menjaga garis keturunan untuk tumbuh menjadi generasi yang diinginkan.
Seorang muslim seyogyanya tidak melakukan akhlak madhmumah karena hal tersebut dapat mengakibatkan sebuah kerugian terhadap diri sendiri maupun kerugian untuk orang lain.  Untuk  dirinya  sendiri,  seorang  yang  melakukan  akhlak madhmumah akan  dikenal sebagai orang yang fasik atau buruk perbuatannya. Sedangkan untuk orang lain,  akhlak madhmumah dapat menyebabkan gangguan mental dan jiwa karena mendapatkan hinaan dan cacian.
Tujuan  dari  artikel  ini  yaitu  untuk  menganalisis  mengenai  pendampingan  anak korban perundungan berdasarkan hukum ajaran Islam yang tertulis dalam Al-Qur’an Surat
Al-Hujurat  ayat  11  dan  untuk  menganalisis  pendampingan  anak  korban  perundungan perspektif hukum positif Indonesia yang sudah dijelaskan dalam Hak Asasi Manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Konsep Perundungan
Perundungan  atau  kekerasan  dapat  disimpulkan  sebagai  sebuah  tindak  kriminal, penghilangan  hak,  perlakuan  tidak  terpuji  atau  perilaku  tidak  layak  yang  dapat memberikan akibat buruk dan kerugian baik secara fisik maupun psikologis yang pelakunya melakukan hal tersebut secara individu atau berkelompok.
Kekerasan  terhadap  anak  merupakan  perlakuan  yang  dilakukan  secara  berulang- ulang  terhadap  fisik  maupun  mental  kepada  anak  yang  memiliki  ketergantungan, berdasarkan  hasrat  belaka,  melukai  bagian  badan  yang  tak  terkendali,  perkataan menjatuhkan  dan  perkataan  tidak  baik  permanen  atau  kekerasan  seksual,  hal  ini  kerap dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya melindungi atau yang seharusnya memberikan ketenangan seperti orangtuaatau kerabat. 8
Kekerasan yang terjadi pada anak disebabkan oleh berbagai faktor yang berpeluang menjadikan  seseorang  melakukan  kekerasan.  Faktor  penyebab  terjadinya  perundungan terhadap anak sebenarnya dapat dikaji dalam tiga kemungkinan, yaitu:
a. Pertama , dari segi situasi atau kondisi anak itu sendiri. Perundungan yang terjadi pada anak disebabkan beberapa faktor yang terjadi pada diri anak itu sendiri. Salah satu contohnya  yaitu  anak  yang  lahir  dalam  keadaan  prematur,  kemudian  anak  yang memiliki  penyakit  yang  kemudian  penyakit  tersebut  mendatangkan  masalah, toxic family yang  ada  dalam  sebuah  keluarga  yang  kurang  harmonis  sehingga mempengaruhi  watak,  terjadinya  kehamilan  atau  adanya  faktor  yang  menyulitkan ketika melahirkan, anak yang lahir tanpa keingin dari orangtua anak tersebut, anak yang  memiliki  kecacatan  secara  fisik  ataupun  kecatatan  secara  mental,  anak  yang memiliki kepribadian yang sulit untuk diatur, dan anak yang memiliki kebutuhan khusus.
b. Kedua , dari segi orang tua, seperti: tindakan orangtuaterhadap anaknya ketika masih kecil,  tidak  memiliki  pekerjaan  atau  pemasukan  ekonomi  yang  kurang  untuk
8 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak… , hlm. 47.
mencukupi  kebutuhan,  pecandu  obat-obatan  terlarang  atau  peminum  minuman keras  atau  minuman  mengandung  alkohol,  dikucilkan  oleh  masyarakat,  tidak memiliki banyak waktu yang bisa dihabiskan bersama keluarga, memiliki kepribadian labil,  mengalami  gangguan  mental,  sering  mengalami  gangguan  kepribadian  atau emosional yang kurang terkontrol, menjadi orangtua dalam kurun usia yang terbilang muda.
c. Ketiga , dari segi lingkungan, contohnya seperti: keluarga yang berada pada kondisi kekurangan  dan  mendapatkan  tekanan  materi  yang  tinggi,  kondisi  ekonomi  yang rendah, pola fikir masyarakat yang menyatakan jika anak merupakan milik orangtua secara  menyeluruh,  maka  para  orangtua  akan  berharap  berlebih  pada  anak, rendahnya status orangtua, menggunakan sistem patriarki dalam keluarga, dan pola tindak masyarakat yang terlalu individualis. 9

## 2. Pendampingan Anak Korban Perundungan
Terdapat banyak cara untuk memberikan dampingan terhadap anak yang menjadi korban  tindak  pidana  perundungan  atau bulliying . Bulliying sendiri  merupakan  macam- macam perilaku tidak terpuji seperti pemaksaan yang dilakukan secara psikis maupun non psikis terhadap seseorang atau sekelompok orang.
Pelaku bulliying yang biasa disebut bully bisa berupa individu maupun kelompok juga. Bully melakukan  tindak  kekerasan  terhadap  orang  lain  karena  merasa  dirinya  memiliki kekuatan  dan  kekuasaan  yang  mana  dia  juga  merasa  bahwa  seorang  yang  di bully tidak memiliki apa yang dia miliki. 10
Pada pasal 281 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berisi tentang hak fundamental bagi setiap  orang,  dalam  pasal  tersebut  dipaparkan  secara  tegas  bahwasannya  setiap  manusia memiliki  hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  mendapatkan  penyiksaan  hak  kebebasan berpedapat dan hati nurani, hak untuk memilih agama, hak untuk berlaku seacara bebas atau  tidak  diperbudak,  hak  untuk  dinilai  sebagai  individu  dihadapan  hukum  ataupun pengadilan dan hak untuk tidak mendapatkan tuntutan atas dasar hukum yang berlaku meskipun surut.
9 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Aanak , (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35-36.
10 Richard Elba Fernando, “Pendampingan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Bulliying”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 18 Juli 2017, hlm. 2.
Hak  yang  dimaksud  adalah  hak  asasi  manusia  yang  mana  tidak  bisa  dirubah  pun dikurangi dalam segala situasi yang terjadi. Setiap individu memiliki hak untuk bebas dari tindakan  yang  sifatnya  diskriminatif.  Perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah  proses  yang  diemban  oleh  negara  khususnya pemerintah yang diberi kewenangan dalam hal tersebut. 11
Bullying verbal adalah kekerasan yang dilakukan oleh pelaku berupa intimidasi atau cacian yang disalurkan melalui perkataan terhadap korban. Intimidasi ini berupa julukan yang  buruk,  celaan,  penghinan,  fitnah,  teror  dan  pernyataan-pernyataan  yang  bisa menjadikan seorang merasa dirinya down atau kehilangan kepercayaan diri.
Sedangkan Bulliying Non-Verbal adalah perundungan yang dilakukan melalui kontak fisik, yang mana hal tersebut terjadi karena pelaku merasa memiliki kekuatan  yang tidak dimiliki oleh korban. perundungan ini berdampak pada kesehatan korban baik fisik atau psikis.  Perundungan  ini  lebih  spesifik  dilakukan  menciderai  korban.  Dampak  dari perundungan ini adalah anak korban akan merasa depresi, merasa dirinya lemah, merasa dirinya  tidak  dapat  berbuat  apa-apa  dan  yang  paling  parah  adalah  ketika  anak  korban terkena gangguan mental.
Bulliying verbal adalah  tindak perundungan yang paling mudah dilakukan, bahkan menjadi  awal  untuk  lanjut  pada  tingkatan bulliying selanjutnya.  Perundungan  verbal  ini menjadi  lebih  mudah  dilakukan  karena  si  pelaku  tidak  akan  mendapatkan  hukuman karena tidak ada bukti jika si pelaku telah melakukan hal tersebut.
Proses  pendampingan  anak  korban  perundungan  verbal  maupun  non-verbal  bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satu caranya adalah dengan konseling, terapi dan mediasi.  Konseling  merupakan  terapi  yang  ditujukan  untuk  memberikan  stimun  dan menyusun  ulang  kepribadian  korban  perundungan,  yaitu  termasuk  dalam  pengobatan gangguan mental yang kurang terkontrol, adaptasi diri dengan lingkungan, mendapatkan kembali  kepercayaan  diri,  meminimalisir  rasa  gelisah,  cemas  dan  penghapusan  perilaku yang sifatnya maladaptif atau perilaku yang bereaksi dengan rangsangan yang terjadi dan memberikan pemahaman terkait dengan perilaku adaptif. 12
11 Vila Candra Kirana, UUD 1945 dan Perubahannya , (Jakarta: Kunci Aksara, 2012), hlm. 33.
12 Herri  Zan  Pieter  dan  Namora  Lumongga  Lubis, Pengantar  Psikologi  dalam  Keperawatan ,  (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 136.
Pendampingan anak korban perundungan bisa dilakukan dengan menerapkan dua metode, yaitu metode litigasi atau dengan metode non litigasi.
a. Pendampingan Anak Korban Perundungan Secara Litigasi
Pendampingan anak  korban perundungan dapat  dilakukan dengan menggunakan jalan hukum, pendampingan tersebut dapat dilakukan oleh peradilan pidana anak. Sesuai dengan yang telah tertera pada pasal 10 dan 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, peradilan  anak  merupakan  spesialisasinya  dan  dirubah  di  bawah  pengadilan  Negeri. Sedangkan peradilan anak sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997. 13
Anak  korban  dapat  melaporkan  peristiwa  tersebut  kepada  peradilan  anak  melalui LSM  (Lembaga  Swadaya  Masyarakat)  yang  kemudian  LSM  melaporkannya  kepada peradilan pidana anak dan kemudian hakim mencerna kebenaran kejadian yang menimpa korban,  kemudian  hakim  mempertimbangkan  dengan  memberikan  argumennya  terkait dengan  kejadian  tersebut  dan  mensinambungkan  dengan  hukum  yang  masih  berlaku untuk  kemudian  memaparkan  hasil  kesimpulan  dan  menjelaskan  keputusan  terhadap permasalahan yang terjadi. 14
Pendampingan  anak  korban  yang  dilakukan  melalui  jalur  litigasi  harus  tetap memperhatikan asas-asas yang telah diteteapkan, asas-asas tersebut antara lain:
1) Pasal 4 ayat 1 Undang-undang pengadilan anak menegaskan bahwa anak yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak harus sesuai dengan syarat liminatif, yaitu orang  (anak)  yang  minimal  berusia  8  (delapan)  tahun  dan  maksimal  18  (delapan belas) tahun dan belum tercatat pernah kawin.
2) Pembatasan  ruang  lingkup  masalah,  pengadilan  anak  hanya  menyangkut  perkara anak  di  luar  kebiasaan  (nakal)  dan  pengadilan  anak  hanya  memiliki  kewenangan memeriksa  perkara  pidana  saja,  di  luar  perkara  pidana  pengadilan  anak  tidak memiliki  wewenang.  Hal  tersebut  tertuang  dalam  pasal  21  Undang-undang pengadilan anak.
3) Perkara yang dilakukan oleh anak hanya bisa ditangani oleh pejabat khusus anak, yaitu penyidik anak, penuntut anak dan hakim anak.
13 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 192.
14 Maidin Gultom, Perlindungan…, hlm. 193.
4) Undang-undang pengadilan mengakui keberadaan tokoh agama atau pembimbing kemasyarakatan,  pekerja  sosial,  dan  relawan  pekerja  sosial.  Pembimbing kemasyarakatan  memiliki  peran  penting  dalam  tatanan  sosial,  sebagai  contohnya pembimbing  kemasyarakatan  memberikan  edukasi  terkait  hal  apapun  yang berhubungan dengan masyarakat untuk lebih mengenalkan dan memahamkan suatu permasalahan kepada masyarakat.
5) Pemeriksaan  perkara  dilakukan  secara  kekeluargaan,  oleh  karenanya  penuntut hukum,  penasihat  hukum  dan  hakim  tidak  menggunakan  toga  seperti  biasanya dilakukan ketika memeriksa perkara orang dewasa.
6) Keharusan pemecahan berkas perkara ( splitsing ). Seorang anak tidak diperbolehkan melakukan  kekerasan  dengan  orang  dewasa,  baik  sipil  maupun  militer.  Jika  anak melakukan  tindak  pidana  bersama  dengan  orang  dewasa  maka  anak  akan  diadili dalam  pengadilan  biasa.  Jika  tindak  pidana  bersama  orang  yang  berstatus  militer maka akan diadili dalam pengadilan militer.
7) Pemeriksaan harus dilakukan secara tertutup. Hal tersbut untuk memberikan ruang privasi  terhadap  pelaku  maupun  korban.  Acara  pemeriksaan  di  pengadilan  anak dilakukan tidak terbuka untuk umum (tertutup), namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka, hal tersebut diatur pada pasal 153 ayat (3) KUHAP dan pasal 57 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997.
8) Pemeriksaan  dilakukan  oleh  satu  hakim  atau  hakim  tunggal  baik  pada  tingkat pengadilan  negeri,  banding  atau  kasasi.  Setelah  menganalisis  kejadian  peristiwa kemudian tindak pidana yang dilakukan tersebut diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan sulitnya pembuktian, maka pemeriksaan dilakukan oleh hakim majlis, hal tersebut diatur dalam pasal 11 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1997.
9) Masa penahanan lebih singkat. Pemberlakuan hukuman yang diperuntukan untuk anak  diringankan  atau  tidak  disamakan  dengan  masa  penahanan  KUHAP.  Hal tersebut  secara  tidak  langsung  memberikan  perlindungan  kepada  anak,  karena dengan memberikan keringanan, tidak akan mempengaruhi perkembangan baik fisik maupun mental. Hal tersebut diatur dalam pasal 22-23 UU Nomor 3 Tahun 1997. 15
b. Pendampingan Anak Korban Perundungan Non Litigasi
Pendampingan anak korban perundungan non litigasi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh  ahli kepada anak korban perundungan guna memberikan stimulus baik secara psikis maupun mental di luar ranah hukum, ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam metode tersebut:
1) Konseling
Konseling memiliki beberapa fungsi di antaranya yaitu: Pertama, kesehatan mental positif.  Konseling  bertujuan  untuk  mendapatkan  emosi  dan  mental  sehat  hal  tersebut diungkapkan oleh konselor yang berkecondongan afektif. ketika mental sehat terbentuk maka  anak  memiliki  penyesuaian,  integrasi,  dan  penilaian  positif  terhadap  orang  lain.
Kedua, keefektifan pribadi. Individu yang dapat menhalankan dan menyinkronkan dirinya dengan cita-citanya, memaksimalkan waktu dan tenaga dan mampu memberikan tanggung jawab  baik  secara  ekonomi,  psikologi,  maupun  fisik. Ketiga, pembuatan  keputusan.
Menyampaikan  sebuah  keputusan  mengenai  hal-hal  yang  sifatnya  urgen  bagi  seorang konseling.  Seorang  anak  belajar  memprediksi  konsekuensi  atau  resiko  yang  mungkin terjadi yang berkaitan dengan pengorbanan diri sendiri, waktu, tenaga, maupun materi. Keempat, perubahan tingkah laku. 16

## 2) Terapi
Cara  yang  selanjutnya  adalah  dengan  terapi.  Asal  muasal  kata  terapi  dianut  dari bahasa  Yunani,  yaitu therapeia yang  memiliki  arti  menyembuhkan.  Secara  umum psikoterapi  memiliki  pengertian  memberikan  penyembuhan  seacara  fisik  dan  psikis. Konseling dan psikoterapi adalah sebuah bidang keilmuan dan tata cara pelaksanaan yang berbeda, akan tetapi keduanya sama-sama menggunakan metode teoritik yang sama.
Psikoterapis  lebih  memfokuskan  cara  pengungkapan  bermacam-macam  pengaruh ketidaksadaran secara mendetail dan memiliki rentan waktu yang lebih lama, sedangkan konseling  lebih  berhubungan  dengan  tindakan-tindakan  yang  sifatnya  non  medis, contohnya melakukan  konseling di perguruan tinggi. 17
16 Andi Mappiare, Pengantar Konseling dan Psikoterapi , (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 47-50.
17 Richard  Nelson-Jones, Teori  dan  Praktik  Konseling  dan  Terapi , (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2011), hlm. 2.
Terdapat  beberapa macam cara dalam terapi, di antaranya yaitu:
a) Pertama, terapi modalitas. Terapi modalitas dijelaskan sebagai sebuah cara atau teknik terapi dengan melakukan penyesuaian secara terperinci yang mengacu pada inti teori menurut penuturan Perko dan Kreigh.
b) Kedua, terapi kognitif. Terapi yang khususnya memiliki masalah dalam berhubungan dengan orang lain. Terapi ini sifatnya sebagai pembantu, mengatasi gangguan mental dengan lebih baik, mengurangi rasa takut terhadap suatu hal dan mengembalikan kepercayaan dirinya.
c) Ketiga, terapi  seni.  Terapi  seni  bertugas  sebagai  landasan  yang  menghubungkan antara pengetahuan dunia kecerdasan pasien atau korban dengan dunia fiksi.
d) Keempat, terapi  kerja.  Terapi  yang  menghubungkan  segala  macam  tindakan  dan mendapatkan hasil terapi secara maksimal.
e) Kelima, terapi kelompok dan terapi lingkungan. Terapi kelompok merupakan suatu cara  psikoterapi  yang  dilakukan  oleh  beberapa  orang  pasien  dan  mendapatkan arahan  dari  satu  atau  lebih  terapis.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  terapi lingkungan  adalah  jenis  terapi  yang  dilakukan  dengan  sedikit  merubah  tatanan keadaan sosial anak korban ataupun kelompok.
f) Keenam, terapi  perilaku.  Terapi  perilaku  merupakan  terapi  yang  lebih mengedepankan pentingnya pemahaman yang hubungannya dengan tindakan yang diterima oleh anak korban, dengan menggunakan terapi ini anak akan lebih mudah untuk memahami kondisi yang diterima, sehingga anak korban perundungan dapat lebih  cepat  untuk  beradaptasi  kembali  dengan  lingkungan  yang  mungkin  dapat menjadikannya depresi.
g) Ketujuh, terapi komplementer. Terapi komplementer adalah sebuah terapi yang lebih berkaitan  dengan  medis  atau  pengobatan  tradisional  seperti:  aromaterapi, hipnoterapi, meditasi, tai-chi , yoga, ayurveda dan terapi dengan binatang. Terapi ini digunakan kepada anak korban yang menerima perundungan secara fisik atau mental untuk membangun kembali kesehatan fisik ataupun mental. 18
18 Sarka Ade Susana dan Sri Hendarsih, Terapi Modalitas Keperawatan Kesehatan Jiwa , (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009), hlm. 3.
3) Mediasi
Cara  selanjutnya  adalah  dengan  mediasi.  Mediasi  merupakan  suatu  proses  untuk mendapatkan jalan tengah, di mana para pihak yang bermasalah mewakilkan permasalahan tersebut kepada seseorang yang bertugas untuk mengatur jalannya diskusi antara dua pihak atau lebih yang bermasalah atau biasa disebut mediator untuk mendapatkan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua orang yang bermasalah, dengan tanpa membayar biaya yang terlalu  banyak,  namun  tetap  efektif  dan  hasil  kesimpulannya  dapat  diterima  atau  telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bermasalah dengan ikhlas. 19
Mediasi  pada  dasarnya  merupakan  iktikad  baik  yang  dimiliki  oleh  para  pihak bersengketa untuk menyelesaiakan permasalahan, di mana yang bersengketa menjelaskan argumen  masing-masing  dan  kemudian  diberikan  jalan  tengah  oleh  mediator  untuk memutuskan agar dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan cara ini mediator akan menyampaikan penyelesaian yang dapat diterima bagi kedua belah pihak yang mana hal tersebut tidak dapat didapatkan dalam sebuah peradilan atau penyelesaian permasalahan di luar lingkup pengadilan, namun yang bersengketa mendapatkan hasil penyelesaian yang saling  menguntungkan.  Mediasi  dilakukan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  dengan bantuan mediator. Peran mediator tersebut adalah membantu para pihak mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang disengketakan dan menyelesaikannya. 20
Mediasi memiliki empat macam cara untuk menyelesaikan permasalahan, yaitu:
a) Pertama, model  penyelesaian.  Kemahiran  pada  bidang  yang  sedang  disengketakan merupakan  keunggulan  yang  didapatkan  dengan  menggunakan  model  ini.  Fokus yang ada pada metode penyelesaian ini adalah penyelesaian permasalahan  namun tidak berfokus pada kepentingan, dalam model ini yang ditekankan adalah selesainya permasalahan  dan  tidak  terpaku  pada  hasil  kesepakatan,  sehingga  penyelesaian permasalahan menjadi lebih cepat. Kelemahan yang dimiliki oleh metode ini adalah yang  bersengketa  akan  merasa  tidak  memiliki  hasil  kesepakatan  dari  penyelesaian permasalahan yang sedang dijalani, karena model ini hanya menyelesaikan kejadian permasalahannya saja tidak menimbang hasil kesepakatan.
19 Gatot Soemartono, Arbitrase  Dan  Mediasi  Di  Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006),
119.
20 Gatot Soemartono, Arbitrase Dan Mediasi, 120.
b) Kedua, model  fasilitasi.  Yang  perlu  digaris  bawahi  pada  metode  ini  adalah  dalam metode  ini  mediator  tidak  harus  ahli  pada  bidang  yang  sedang  disengketakan, mediator  biasa  bisa  menjadi  pihak  ketiga  yang  akan  membantu  menyelesaiakan permasalahan  jika  menggunakan  model  ini.  Dalam  metode  ini  yang  dibutuhkan adalah teknik mediasi yang dimiliki oleh mediator, jadi penyelesaian permasalahan mengginakan  teknik  yang  dimiliki  oleh  mediator  penyelesaian  permasalahan. Kelebihan dari model ini adalah ketika sengketa telah usai kedua belah pihak akan mendapatkan hasil memuaskan, karena yang diutamakan jika menggunakan model ini adalah kepentingannya bukan sekadar menyelesaikan hal yang disengketakan dan yang  bersengketa  akan  mendapatkan  hasil  kesepakatan  bersama.  Sedangkan kelemahan  yang  ada  pada  model  ini  adalah  waktu  yang  dibutuhkan  untuk menyelesaikan  permasalahan  relatif  lebih  lama  karena  metode  ini  lebih mengedepankan kepentingan yang bersengketa.
c) Ketiga, therapeutic . Yang diharapkan pada metode ini adalah terbentuknya hubungan baik  antara  pihak  bersengketa  setelah  terjadinya  penyelesaian  permasalahan  yang terjadi. Metode ini lebih efektif digunakan dalam permasalahan family dispute (kasus keluarga)  karena  keluarga  cenderung  ingin  menyelesaiakan  permasalahan  dengan baik-baik  dengan  mendapatkan  hasil  yang  saling  menguntungkan  sehingga  tidak timbul permasalahan seteleah terjadinya mediasi.
d) Keempat,  evaluative .  Pihak  yang  bersengketa  datang  dan  mengharapkan  mediator untuk memberikan penyelesaian terkait dengan siapa yang dimenangkan dan siapa yang  dikalahkan.  Metode  ini  lebih  menekankan  kepada  hak  dan  kewajiban,  yang bersengketa datang dan ingin mengetahui siapa pemenang ataupun yang kalah dalam proses mediasi. Mediator yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan ini pun biasanya  ahli  pada  salah  satu  bidang  yang  sedang  disengketakan  atau  ahli  dalam ranah  hukum,  karena  proses  yang  digunakan  merupakan  hak  dan  batasan penyelesaian sengketa yang mirip. Mediator yang mengatasi permasalahan ini lebih aktif  dalam  memberikan  konsultasi  hukum  dalam    proses  mediasi,  namun  juga menjadi sebuah wadah yang mana pihak bersengketa hadir dan ada kadar keputusan dari  mediator  atau  penyelesaian  yang  ditawarkan  oleh  mediator.  Kelemahan  dari model  ini  adalah  yang  bersengketa  tidak  akan  mendapatkan  hasil  sama  rata  atau
mendapatkan  satu  hasil  yang  sama  untuk  kedua  belah  pihak  karena  hasil  dari menggunakan  metode  ini  adalah  menentukan  pemenang  dan  menentukan  yang kalah. 21
3. Analisis Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Hak Asasi Manusia
Pengertian dari perundungan sangat beragam dari beberapa tokoh maupun lembaga. Menurut  Komnas  HAM,  perundungan  adalah  suatu  bentuk  kekerasan  yang  tergolong dalam  kekerasan  fisik  dan  psikologis  yang  jangkanya  bisa  panjang.  Pelaku  dari perundungan  bisa  dilakukan  oleh  individu  maupun  kelompok,  sedangkan  korban mayoritas  adalah  seseorang  yang  dianggap  lebih  lemah  dari  si  pelaku.  Akibat  dari perundungan juga bisa fatal pada korban, salah satunya yaitu bisa menyebabkan trauma atau depresi dan untuk jangka panjang seorang korban bisa menjadi pelaku perundungan di masa mendatang.
Kekerasan    terhadap  anak  merupakan  perlakuan  yang  dilakukan    terus-menerus terhadap kesehatan fisik maupun mental anak yang memiliki ketergantungan, berdasarkan hasrat  belaka,  melukai  bagian  badan  yang  tak  terkendali,  perkataan  menjatuhkan  dan perkataan tidak baik atau kekerasan seksual, hal ini biasa dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya  memberikan  perlindungan  atau  yang  seharusnya  memberikan  ketenangan seperti orangtuaatau pihak lain. 22
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  1999  menyebutkan  pada pasal 1 ayat 1 bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang merekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan sesuatu yang wajib untuk dihormati, pun dijunjung tinggi dan mendapat perlindungan dari negara, hukum, pemerintah yang diberikan kewenangan, dan setiap individu demi menjaga kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya. Kemudian pada ayat 4 ditegaskan yang  dimaksud  dengan  penyiksaan  atau  perundungan  merupakan  segala  tindakan  yang dilakukan  kepada  seseorang  dengan  sengaja  pun  mengakibatkan  rasa  sakit  baik  secara jasmani  maupun  rohani  untuk  mendapatkan  pengakuan  dari  pihak  korban  atas  dasar penghukuman karena telah melakukan sebuah perbuatan. 23
21 Nurnaningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan , (Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 85-87.
22 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak…, hlm. 47.
23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa pelanggaran terkait dengan perundungan merupakan pelanggaran berat yang jika dilakukan secara berlebihan  dapat mencabut atau menghilangkan  hak  seseorang  bahkan  dapat  menghilangkan  nyawa.  Hal  tersebut  juga didasarkan oleh UUD 1945 pasal 28B ayat 2 “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi”. 24 Anak memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan sejak dilahirkan, oleh karenanya  hak  tersebut  harus  dipenuhi  baik  dalam  lingkungan  keluarga,  masyarakat maupun sekolah. Jika terdapat perundungan meskipun itu di dalam keluarga, maka orang yang melakukan tindak perundungan terhadap anak korban harus menerima sanksi yang telah  ditetapkan  di  negara  Indonesia.  Perundungan  terhadap  individu  manusia  adalah sebuah tindak pidana yang melanggar prinsip Hak Asasi Manusia.
Perlindungan terhadap perundungan kepada anak harusnya juga dijamin oleh negara yaitu  pemerintah.  Salah  satu  contoh  yang  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap penanggulangan kasus perundungan yaitu dengan memberikan seorang konselor kepada anak korban perundungan karena kasus perundungan biasanya lebih menyerang kepada kesehatan  mental  seorang  anak.  Apabila  anak  yang  menjadi  korban  perundungan mendapatkan konselor maka seorang konselor akan selalu mendampingi dan memberikan penguatan terkait dengan kesehatan mentalnya, sehingga anak korban perundungan masih bisa bersosialisasi dengan lingkungan tanpa ada rasa trauma.
Pasal 4 menyebutkan bahwa semua orang berhak untuk tetap hidup, hak untuk tidak mendapatkan  siksaan,  hak  kemerdekaan  individu,  pikiran  dan  hati  nurani,  hak  bebas menganut agama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai insan seutuhnya dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. Hal tersebut menyiratkan penjelasan bahwa seorang anak tidak boleh mendapatkan perundungan, karena perundungan  adalah salah satu  tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia.
Hal tersebut dikuatkan pada pasal 5 ayat (3)  yang menjelaskan bahwa setiap individu yang  termasuk  dalam  kelompok  masyarakat  yang  mempunyai  peluang  mendapat perundungan  berhak  mendapatkan  tindakan  lebih  lanjut  dan  perlindungan  lebih berkenan  dengan  kekhususan.  Hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwasanya  kelompok
24 UUD 1945 pasal 28B ayat 2.
masyarakat yang rentan (rentan mendapat perlakuan tindak kekerasan atau perundungan) layak  atau  berhak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  negara.  Pendampingan  anak korban  perundungan  menurut  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  yaitu  dengan mendapatkan perlakuan dan perlindungan dari negara.
Hal yang harus ditegakkan ketika adanya kasus perundungan kepada seorang anak yaitu dengan memberikan hukuman pada pelaku yang sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Pelaku dari perundungan memang bervariasi, apabila pelaku adalah seorang anak-anak maka anak tersebut bisa diberikan hukuman yang sesuai dengan usianya karena mental seorang anak berbeda dengan orang yang dewasa.
Jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara tergolong sebagai pendampingan yang  diberikan  negara  kepada  anak  korban  perundungan.  Hakikat  dari  pendampingan memang tidak hanya diberikan oleh keluarga maupun organisasi perlindungan pada anak, namun negara sebagai pemangku dari rakyat juga sangat diharapkan dalam tugas dan peran sebagai pendamping anak korban perundungan.

## 4. Analisis  Pendampingan  Anak  Korban  Perundungan  Perspektif  Tafsir  Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat 11
Kandungan dalam surat Al-Hujurat menjelaskan etika, akhlak, dan tata krama. Tata krama terhadap Allah Swt, tata krama terhadap Nabi Muhammad Saw, dan tata krama terhadap sesama muslim maupun non muslim. Hal tersebut menjelaskan bahwa seorang seyogyanya  berbuat  baik  terhadap  sesama  makhluk.  Tujuan  diturunkannya  surat  Al- Hujurat adalah  jelas untuk memberikan pendidikan terhadap setiap muslim bagaimana cara berinteraksi atau beribadah yang baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri maupun orang lain, yang mana akhlak atau perilaku tidak hanya berlaku dalam konteks lahiriyah,  namun  juga  berkaitan  dengan  batiniyah  atau  hati  sebagaimana  seyogyanya seorang menjaga perkataan agar tidak menyakiti hati setiap orang yang berinteraksi dengan kita. 25
Asbabun  nuzul atau  keterangan  terkait  dengan  peristiwa  maupun  sebab-sebab diturunkannya surat Al-Hujurat ayat 11 ini adalah berkaitan dengan ucapan olokan yang diucapkan oleh Tsabit ibn Qais, salah satu sahabat Nabi Saw yang memiliki kekurangan
25 M.  Quraish  Shihab, Al-Lubab:  Makna,  Tujuan  dan  pelajaran  Dari  Surat-surat  Al-Qur’an  Volume  4 , (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 4
dalam hal pendengaran. Pada saat itu sahabat Tsabit berjalan melangkahi beberapa sahabat untuk duduk di dekat Nabi supaya dapat mendengarkan wejangan dari Nabi Saw. Ketika sahabat  Tsabit  melangkah  kemudian  ada  seorang  sahabat  menegurnya,  namun  sahabat Tsabit marah pun dengan memaki dengan mengatakan jika dia yakni si penegur adalah salah satu anak dari perempuan yang memiliki aib, si penegur merasa bahwa dia merasa dijatuhkan harga dirinya, kemudian turunlah ayat ini.
Dalam tafsir Al-Misbah, kalimat رخسي pada ayat 11 memiliki makna mengolok-olok, Quraiys  Shihab  mengartikan رخسي bukan  hanya  sekedar  mengolok-olok  namun  lebih menekankan  pada  menertawakan  yang  bersangkutan  dengan  menyebutkan  kekurangan atau  aib  pihak  lain  yang  bertujuan  untuk  merendahkan  harga  dirinya,  baik  dengan perkataan, perbuatan maupun tingkah laku. Ibnu Asyhur menjelaskan bahwa olokan yang dimaksud  adalah  olokan  yang  langsung  diucapkan  dihadapan  yang  bersangkutan,  baik dengan  isyarat,  bibir,  tangan  ataupun  ucapan  yang  dapat  diterima  sebagai  olokan  atau hinaan.
Pada kalimat مهنم اريخ اونوكي نا ىسع (bisa jadi mereka yang dihina itu jauh lebih baik dari mereka yang menghina) hal tersbut memberikan pengertian terkait dengan perbedaan tolak ukur manusia dengan Allah. Allah menjelaskan bahwa bisa jadi yang mengolok lebih baik dari yang diolok dan jelas jika manusia menggunakan tolak ukur yang diberikan oleh Allah maka niscaya seseorang tidak akan pernah menghina atau mengejek sesama manusia. Pada  sepenggal  kalimat  dari  ayat  11  tersebut  Allah  telah  memberikan  pendampingan berupa perlindungan terhadap seluruh makhluk manusia, yakni dengan memberikan  tolak ukur  dalam  menjalankan  kehidupannya  sebagai  makhluk,  tolak  ukur  dalam  pengertian bahwasannya  Allah  secara  tegas  menjelaskan  tidak  diperkenankan  seseorang  menilai seseorang yang lain dengan sebelah mata (menghina) karena belum tentu yang menghina lebih baik dari yang dihina.
Pada kalimat اوزبنت (memanggil dengan gelar yang buruk), makna yang terkandung dalam kalimah tanabazu memberikan arti bahwa memanggil seseorang dengan memberikan laqob atau memberikan sebutan yang buruk adalah suatu akhlak yang tercela, karena hal tersebut dapat menjadikan beban mental terhadap seseorang yang diberikan gelar tersebut bahkan dapat mengakibatkan gangguan terhadap jiwanya. Pendampingan menurut tafsir Al-Misbah  surat  Al-Hujurat  ayat  11  yaitu  lebih  ditekankan  dalam  pendampingan  secara
verbal  dengan  memberikan  pemahaman  terkait  dengan  tolak  ukur  dalam  memberikan penilaian  terhadap  orang  lain,  bahwa  seseorang  tidak  diperkenankan  memberikan penilaian negatif terhadap orang yang lebih lemah dibanding dirinya. 26
Sedangkan  dalam  tafsir  Al-Maraghi  karya  Imam  Ahmad  Mustofa  Al-Maraghi menjelaskan kata “ mencela dirimu sendiri” adalah ketika seorang menghina sesama mukmin maka  dia  sama  saja  dengan  menghinaa  dirinya  sendiri,  karena  sesama  orang  mukmin adalah satu kesatuan tubuh. Kata “ jangan mencela ” dalam penggalan ayat tersebut diartikan sebagai panggilan tercela terhadap kaum mukmin dengan panggilan seperti: wahai orang fasik atau wahai orang kafir. 27
Penjelasan  tersebut  memberikan  pemahaman  bahwa  seyogyanya  seseorang  dari kalian janganlah mengolok orang lain baik dengan alasan bahwa dia lebih hina dari kalian maupun  dia  memiliki  kecacatan  fisik  atau  karena  ketidak  lancaran  berbicara,  karena dengan demikian kalian sama saja dengan menganiyaya atau menghina diri sendiri. Pada penggalan ayat tersebut disebutkan “ anfusakum” yang memberikan pengertian bahwa setiap orang  mukmin  adalah  satu  tubuh  dan  memberikan  peringatan  bahwa  seseorang  yang berakal atau memiliki akal sehat tidak akan mencela dirinya sendiri oleh karena itu tidaklah patut  untuk  memberikan  penilaian  terhadap  orang  lain,  karena  tidak  semua  hal  dapat dilihat dari sisi positif dan negatif.
Hal  ini  merupakan  sebuah  tanda  atau  isyarat  bahwa  seseorang  tidak  patut  untuk mengkalim orang lain meskipun dengan dalih pujian atupun celaan atas amal, ketaatan, atau pelanggaran yang nampak pada diri orang, karena Allah yang lebih mengetahui amal- amal yang dimiliki setiap makhluk-Nya.

## SIMPULAN
Pendampingan  anak  korban  perundungan  menurut  Undang-undang  Nomor  39 Tahun  1999  yaitu  dengan  mendapatkan  perlakuan  dan  perlindungan  dari  negara.  Hal tersebut didasarkan pada teori hukum kodrati yang menjelaskan bahwasannya HAM yang ada pada setiap individu merupakan sebagian dari ketentuan yang sudah pasti ada pada setiap manusia. Manusia dilahirkan di dunia bersama dengan hak yang ada pada dirinya
26 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Tanggerang Selatan: PT Lentera Hati, 2017), hlm. 250-253.
27 Ahmad Mustofa Al-Maraghi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), hlm. 222.
yang tidak bisa diganti ataupun ditukar apalagi dihilangkan. Hak kodrati juga tidak menilai latar belakang agama, etnis, kelas sosial, ataupun jenis kelamin mereka. 28
Hal tersebut menyiratkan penjelasan bahwa setiap anak memiliki hak kodrati berupa hak  untuk  tidak  mendapatkan  perlakuan  penganiyayaan.  Hal  tersebut  dikuatkan  oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 5 ayat 3  yang disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang  berpeluang besar mendapatkan perundungan berhak  mendapatkan  perlakuan  dan  perlindungan  lebih  berkenan  dengan  kekhususan. Hal  tersebut  dapat  diartikan  bahwasannya  kelompok  masyarakat  yang  rentan  (rentan mendapat  perlakuan  tindak  kekerasan  atau  perundungan)  layak  atau  berhak  untuk mendapatkan  perlindungan  dari  negara.  Pendampingan  anak  korban  perundungan menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu dengan mendapatkan perlakuan dan perlindungan dari negara.
Dalam  tafsir  Al-Misbah,  Quraish  Syihab  menjelaskan  bahwa  Allah  memberikan pendampingan berupa perlindungan terhadap semua makhluk-Nya dengan memberikan penjelasan bahwa tolak ukur manusia itu terbatas. Oleh karena itu setiap orang seyogyanya tidak memberikan penilaian terhadap sesama mukmin, tolak ukur yang dimaksud adalah tolak ukur penilaian seseorang terhadap orang lain bahwa dia lebih baik dari orang yang diberikan penilaian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Allah memberikan pendampingan  berupa  perlindungan  yang  bersifat  pencegahan,  pencegahan  seseorang memberikan penilain terhadap sesama mukmin supaya tidak terjadi perundungan.
Sedangkan dalam tafsir Al-Maraghi, Ahmad Mustofa Al-Maraghi menjabarkan Allah memberikan pendampingan berupa himbauan terhadap semua makhluknya bahwasannya seseorang mukmin adalah satu kesatuan dalam tubuh, oleh karena itu jika seorang mukmin mencela  sesamanya,  maka  dia  sama  saja  mencela  dirinya  sendiri,  penjabaran  tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan batasan jika kalian akan menghina atau mencela orang  lain,  maka  ingatlah  bahwa  standart  tolak  ukur  manusia  hanya  sebatas  sebagai makhluk.
28 J.A. Denny, Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 9.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Asroruddin, Muhammad. 2019. Belajar Akidah Akhlak, Sebuah Ulasan Ringkas Tentang Asas Tauhid dan Akhlak Islamiyah . Jakarta: CV. Budi Utama.
Ade, Sarka Susana dan Sri Hendarsih. 2009. Terapi Modalitas Keperawatan Kesehatan Jiwa. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Amriani, Nurnaningsih. 2011. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Candra Kirana, Vila. 2012. UUD 1945 dan Perubahannya . Jakarta: Kunci Aksara.
Denny, J.A. 2013. Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi. Jakarta: Gramedia.
Fernando,  Richard  Elba.  2017 “Pendampingan  Hukum  Terhadap  Anak  yang  Menjadi korban Bulliying”. Jurnal Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarya .
Gultom, Maidin. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan . Bandung: PT Refika Aditama.
Tim KPAI. 2020. “Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI”. https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus- bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020. (28 Mei 2021.)
Rega Maradewa. 2020. “Hasil Pengawasan KPAI: Mayoritas Sekolah  Belum siap Belajar Tatap  Muka”.  https://www.kpai.go.id/publikasi/hasil-pengawasan-kpai.  (28  Mei 2021).
Huraerah, Abu. 2007. Kekerasan Terhadap Anak . Bandung: Nuansa.
Kirana, Vila Candra. 2012. UUD 1945 dan Perubahannya . Jakarta: Kunci Aksara.
Mappiare, Andi. 2006. Pengantar Konseling dan Psikoterapi. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Mustofa  Al-Maraghi,  Ahmad.  1993. Terjemahan  Tafsir  Al-Maraghi. Semarang:  PT.  Karya Toha Putra.
Nelson-Jones, Richard. 2011. Teori dan Praktik Konseling dan Terapi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pieter,  Herri  Zan  dan  Namora  Lumongga  Lubis.  2010. Pengantar  Psikologi  dalam Keperawatan. Jakarta: Kencana.
Soemartono,  Gatot.  2006. Arbitrase  dan  Mediasi  di  Indonesia .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Suyanto, Bagong. 2010. Masalah Sosial Aanak . Jakarta: Kencana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39  Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Dasar 1945.
Shihab,  M.  Quraish.  2012 Al-Lubab :  Makna,  Tujuan  dan  pelajaran  Dari  Surat-Surat  Al- Qur’an Volume 4. Jakarta: Lentera Hati.
Qodar  Nafisyul,  “Surver  ICRW:  84  %  Anak  Indonesia  Alami  Kekerasan", http://newa.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami- kekerasan-disekolah. (5 Mei 2020).