## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Penegakan Hukum Bidang PerPajakan dalam rangka meningkatkan PendaPatan asli daeraH (studi di kota mataram)
The enforcemenT of The law of educaTion in The sysTem improves The original regulaTion of The place of sTudy in The ciTy of maTaram

## minollah
Universitas Mataram Email : minollah@unram.ac.id

## kaharudin
Universitas Mataram Email : kaharudin@unram.ac.id

## eko Chrisdianto Purnomo
Universitas Mataram Email : ekochrisdiantopurnomo@unram.ac.id

## abstrak
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya dari Pemda Kota Mataram dalam meningkatkan PAD dari sektor perpajakan daerah dan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak dan/atau belum memenuhi kewajiban perpajakan daerah di Kota Mataram. Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan dilakukan penelitian empiric dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Sosiologis serta dengan mengambil informan dari pihak terkait dan responden dari para pelaku. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa untuk meningkatkan PAD dari sektor perpajakan daerah Pemda Kota Mataram telah melakukan langkah-langkah dan Kebijakan Strategis, seperti melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran, sosialisasi, monitoring dan pengawasan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, evaluasi secara rutin, meningkatkan sumber daya dan penyempurnaan sistim dan prosedur pelayanan pemungutan dan untuk mengatasi kendala kurangnya tingkat kepatuhan/kesadaran Wajib Pajak Daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah Pemda Kota Mataram melakukan Pengawasan, pemberian sanksi, koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait. Penegakan hukum dibidang perpajakan daerah di Kota Mataram masih terbatas pada penegakan hukum administrasi belum ada perkara atau kasus pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan daerah yang diselesaikan di meja pengadilan.
Kata Kunci: Pajak Daerah, dan Penegakan hukum, Pemerintah Daerah

## abstract
The purpose of this research is to find out the efforts of the mataram city governor in increasing the pad of the local tax sector and to know the implementation of law enforcement against taxpayers who are not and/or have not fulfilled their local tax obligations in the city of mataram. To obtain accountable data, empirical research is carried out using legislative approaches, conceptual approaches, and sociological approaches, as well as by taking informants from the parties concerned and respondents from the perpetrators. The results
of the research resulted in the conclusion that to improve the pad of the taxation sector, the mataram city governor has implemented strategic measures and policies, such as carrying out registration and registration activities, socialization, monitoring, and surveillance, conducting coordination with relevant agencies, conducting evaluations on a regular basis, improving resources, and improving the system and procedures of taxation services, and to overcome the obstacles of lack of compliance or level of awareness of mandatory taxation by the district governor of mataram in fulfilling taxation obligations of the region. monitoring, sanctioning, coordination, and cooperation with the relevant parties. law enforcement in the area of local taxation in the city of mataram is still limited to administrative law enforcement. no cases of violations or crimes in the field of regional taxation have been resolved at the court table.
Keywords: regional taxation, law enforcement, and regional government.

## a. PendaHuluan
Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia baik oleh pemerintah mau- pun oleh pemerintah daerah pada hakekatnya adalah untuk melaksanakan/ mewujudkan amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alenia keempat, yang memuat 4 (empat) kewajiban pokok negara yakni: 1
1.  protection function , Negara melindungi seluruh tumpah darah Indonesia;
2.  welfare function , negara wajib mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
3.  educational function , Negara memiliki kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa;
4.  peacefulness function , wajib menciptakan perdamaian dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat baik ke dalam maupun ke luar.
Tujuan negara yang sudah ditetapkan dalam Alenia keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menunjukkan dunia cita, yakni suasana ideal yang harus dijelmakan, dan pemerintah (alat negara) diberikan fungsi dan peran untuk mewujudkan cita-cita dimaksud.
Fungsi pemerintahan pada umumnya berupa penyediaan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan. Sedang tugas dan kewajiban pemerintah adalah membuat regulasi berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945 untuk menjaga tegak, lestari serta utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (kemudian disingkat UU Pemda) dinyatakan antara lain: 2
“bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwu- judnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhati- kan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara Kesatuan republik indonesia; c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelengga- raan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-as- pek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kes- atuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.”
Penjelasannya antara lain menyatakan: 3
1 Lalu Husni, hukum hak asasi manusia , (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2009), hlm. 47-48.
2 Konsideran UU Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3 Penjelasan Umum UU Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

## 210~219
“….pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk memper- cepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pember- dayaan dan peranserta masyarakat.”
Andi Mattalata Menyatakan: 4
“untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, kepada daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, agar masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan nasional di seluruh wilayah republik indonesia. selanjutnya melalui otonomi luas, daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi pancasila, pemerataan, keistime- waan, dan kekhususan, serta potensi, karakteristik/kondisi khusus, dan keanekaraga- man daerah dalam bingkai negara Kesatuan republik indonesia.”
Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan seperti pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat yang pada akhirnya bertujuan juga pada pencapaian masyarakat yang makmur dan sejahtera sebagai tujuan negara, pemerintah maupun daerah sudah pasti memerlukan dana. Salah satu sumber dana (penerimaan negara) adalah berasal dari pajak. Rochmat Soemitro, menyatakan: ”Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak.” 5 ”Pajak menggambarkan keputusan negara sehubungan dengan manfaat apa yang akan diterima secara kolektif dan apa yang harus dibayarkan secara individu.” 56 Menurut Y. Sri Pujiatmoko ada beberapa ciri atau karakteristik pajak, Yaitu: 6 a.  Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya; b.  Terhadap pembayaran pajak tidak ada tegen prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;
c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk public investement;
e.  Di samping mempunyai fungsi sebagai alat memasukkan dana dari rakyat kedalam Kas Negara (fungsi budgetair ), pajak juga mempunyai fungsi lain, yakni fungsi mengatur.
Menurut Oyok Abuyamin: 7
“Berdasarkan lembaga/wewenang pemungutan pajak digolongkan menjadi dua, yai- tu: a. pajak pusat/pajak negara, sebagai sumber utama penerimaan apBn dipungut/ dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun biaya pembangunan. contoh: ppn/ppn Bm, pph. b. pajak daerah adalah pa- jak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi/Kabupaten/Kota) dan
4 Andi Mattalatta, panduan  praktis memahami perancangan peraturan daerah , (Jakarta: Di- rektorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan united nation development pro- gramme , 2008), hlm. 1-3.
5 Widi Widodo dan Dedy Djefris, Tax payer’s right’s apa yang perlu Kita Ketahui Tentang hak- hak wajib pajak , (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 40.
6 Y. Sri Pudyatmoko, pengantar hukum pajak,  edisi Terbaru , (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), hlm. 4.
7 Oyok Bunyamin, perpajakan pusat & daerah dilengkapi dengan uraian  undang-undang Terba- ru: uu no. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan uu no. 42 Tahun 2009 tentang ppn dan ppn Bm , (Bandung: Humaniora, 2010), hlm. 17.
hasil penerimaannya sebagai sumber dana utama apBd digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik biaya rutin maupun biaya pembangunan. contoh: pajak Kendaraan Bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dll.”
Dalam pengertian pajak di atas terkandung makna bahwa tujuan pemungutan pajak adalah untuk membiayai keperluan negara dan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dilihat melalui pendekatan ekonomi makro, pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi negara, yang penggunaannya meliputi: 8
“1. pembayaran gaji pegawai negeri sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pem- bangunan;
2. pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/ puskesmas, kantor polisi;
3. pembiayaan lainnya dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.”
Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu menyatakan: 910
“pemungutan pajak yang pada mulanya diwarnai dengan bentuk-bentuk penindasan dan kesewenangan penguasa hanya untuk kesenangan penguasa semata, melayani pen- guasa (service for the lord) dan juga hanya untuk kepentingan perluasan daerah kekua- saan, lambat laun mengalami perubahan. masalah hak asasi manusia kemudian lebih dikedepankan. piagam magna charta di inggris menjadi tonggak hak asasi manusia. pernyataan dalam piagam tersebut salah satunya adalah “…. Taxes should not be im- posed without the consent of the common council of the realm.”
Kini pemungutan pajak bukan lagi sebagai sarana untuk perluasan kekuasaan, atau untuk menindas rakyat tetapi pajak dipungut dari rakyat dan akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk yang lain seperti pembangunan fasilitas-fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sesuai dengan fungsi pajak,yaitu: 1011
“fungsi budgetair, yaitu untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam Kas negara, dan fungsi mengatur atau nonbudgeter/nonfiskal dengan tujuan untuk membi- ayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi Budgetair) dan pajak berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dibidang ekonomi sosial (fungsi regulerend).”
Kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi maka daerah diberikan hak untuk memiliki sumber keuangan sendiri. Di dalam UU Pemda ditentukan: 1112
“ayat (1) sumber pendapatan daerah terdiri atas: a.  pendapatan asli daerah meliputi:
1.  pajak daerah;
2.  retribusi daerah
3.  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
8 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Brosur, lebih dekat dengan pajak, anak muda ngerti pajak, Tanpa Tahun, hlm 1.
9 Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, perpajakan (konsep, Teori dan isu), (Jakarta: Kencana Pre- nada Media Group,  2006), hlm. 55.
10 R. Santoso Brotodihardjo, pengantar ilmu hukum pajak , Edisi ketiga (Bandung: PT. Eresco, 1991), hlm. 204.
11  Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

## 212~219
4.  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah b.  pendapatan transfer; dan
c.  lain-lain pendapatan daerah yang sah.
ayat (2) pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi:
a.  transfer pemerintah pusat terdiri atas:
1.  dana perimbangan;
2.  dana otonomi khusus;
3.  dana keistimewaan; dan
4.  dana desa
b.  transfer antar daerah terdiri atas:
1.  pendapatan bagi hasil; dan
2.  bantuan keuangan.”
Salah satu dari sumber pendapatan daerah  Asli  Daerah  (PAD) yang disebutkan di atas adalah pajak daerah yang merupakan primadona penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sehingga perlu terus ditingkatkan.
Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, Pemerintah Kota Mataram mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak,yaitu:
a.  Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet b. Perda No. 13 Tahun 2011 tentang.  Pajak Penerangan Jalan
c. Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Mataram No. 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
d. Perda no. 13 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Perda kota mataram no. 3 tahun 2011 tentang pajak hiburan
e. Perda No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Mataram No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
f.  Perda No. 6 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Perda Kota Mataram No.07 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
g. Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
h. Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Mataram No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
i.  Perda No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kota Mataram No. 5 tahun 2011 tentang Pajak Restoran
Dari 9 (sembilan) jenis pajak daerah yang dikenakan kepada wajib pajak di Kota Mataram dalam prakteknya masih belum optimal, hal ini terbukti dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota M a t a r a m , di mana penerimaan dari pajak daerah pada tahun 2015 baru mencapai Rp. 243,13 miliar dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 260 miliar.
Dalam kenyataannya, jenis pajak daerah yang sudah terealisasi hanya Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sedangkan Pajak Hotel, Pajak Sarang  Burung Walet dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih belum terealisasi.
Berbagai upaya telah ditempuh oleh Pemerintah Kota Mataram dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, mulai dari sosialisasi
hingga penegakan hukum akan tetapi penerimaan pajak daerah masih dirasakan belum maksimal.
Dalam melakukan penegakan hukum, Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dapat mengambil tindakan berupa pemberian surat peringatan kepada wajib pajak yang menunggak pajak, melaksanakan razia terhadap objek pajak yang menunggak dan melakukan penutupan sementara terhadap objek pajak.
Sementara ada anggapan bahwa berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mataram melalui pajak daerah, dikarenakan  masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD). Kemudian dalam hal penegakan hukum, faktor keterbatasan personil yang melaksanakan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak juga menjadi penyebab belum maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.

## B. rumusan masalaH
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.  A p a   u paya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram untuk mening- katkan pendapatan daerah dari sektor Perpajakan daerah
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak dan/atau belum memenuhi kewajiban perpajakannya di Kota Mataram?

## C. Hasil dan PemBaHasan

## 1. upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah kota mataram untuk meningkat- kan pendapatan daerah dari sektor Perpajakan daerah
Untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah di Kota Mataram, Kepala Bidang Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram (Bapak H. Moh. Syakirin Hukmi) memberikan penjelasan tertulis sebagai berikut:
Pemda Kota Mataram telah melakukan Kebijakan Strategis dan langkah-langkah, sebagai berikut :
1) Melaksanakan Kegiatan pendataan dan pendaftaran dalam rangka memperoleh data Wajib Pajak Daerah sebagai dasar dalam menetapkan/menentukan berapa besar pembayaran maupun prediksi penerimaan yang dapat diperoleh.
1)  Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah melalui sosialisasi, monitoring dan pengawasan pajak serta penerapan penegakan aturan perpajakan dengan bersinergi dan berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan aturan.
2) Meningkatkan Pengawasan yang diikuti dengan pemeriksaan internal secara administratif terhadap hasil pungutan pajak daerah.
3) Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait sebagai OPD pengelola sumber PAD dan sebagai koordinator PAD, tidak hanya sebatas pada sistim pelaporan resmi tentang

## 214~219
hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, tetapi harus didukung dengan analisa data potensi secara maksimal.
4) Melakukan Evaluasi secara rutin setiap bulan baik secara intern maupun dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah pengelola sumber PAD lainnya sehingga perkembangan penerimaan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD dapat teratasi dengan baik, termasuk evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan asset daerah.
5)  Meningkatkan Sumber Daya yang tersedia dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan Daerah, termasuk sumberdaya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
6)  Melakukan penyempurnaan Sistim dan Prosedur Pelayanan pemungutan pajak daerah yang efektif dan efisien
Dari langkah-langkah dan Kebijakan Strategis yang telah ditetapkan maka dapat diketahui hasil pelaksanaan pemungutan pajak di Kota Mataram dalam 4 (empat) tahun anggaran (2019, 2020, 2021 dan 2022) rata-rata prosentasenya dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Pajak Parkir, Tahun 2019 realisasi masa mencapai 99,04 %, Tahun 2020 realisasi masa mencapai 116,16% Tahun 2021 realisasi masa mencapai 72,18%, Tahun 2022 realisasi masa mencapai 107,70%
2. Pajak Air Tanah, Tahun 2019 realisasi masa mencapai 132,43 %, Tahun 2020 realisasi masa mencapai 108,96% Tahun 2021 realisasi masa mencapai 114,37%, Tahun 2022 realisasi masa mencapai 107,34%
3. Pajak Reklame Tahun 2019 realisasi masa mencapai 100,02 %, Tahun 2020 realisasi masa mencapai 118,90% Tahun 2021 realisasi masa mencapai100,55%, Tahun 2022 realisasi masa mencapai 101,43%
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2019 realisasi masa mencapai 101,51 %, Tahun 2020 realisasi masa mencapai 114,22%, Tahun 2021 realisasi masa mencapai 96,20%, Tahun 2022 realisasi masa mencapai 104,43%
5. Pajak Penerangan Jalan, Tahun 2019 realisasi masa mencapai 98,50 %, Tahun 2020 realisasi masa mencapai 98,50% Tahun 2021 realisasi masa mencapai101,55%, Tahun 2022 realisasi masa mencapai 104,69%
6. Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2019 realisasi masa mencapai 6,00 %, Tahun 2020 realisasi masa mencapai 0% Tahun 2021 realisasi masa mencapai 0%, Tahun 2022 realisasi masa mencapai 0%
7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Tahun 2019 realisasi masa mencapai 105,57 %, Tahun 2020 realisasi masa mencapai 104,47%, Tahun 2021 realisasi masa mencapai 117,63%, Tahun 2022 realisasi masa mencapai 108,59%

## 2. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak dan/atau be- lum memenuhi kewajiban perpajakannya di kota mataram?
H. Moh. Syakirin Hukmi menyatakan Penegakan Hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram terhadap Wajib Pajak Daerah yang tidak mematuhi kewajiban pajaknya (menunggak, menghindari pajak, kurang bayar dan tidak mau membayar) adalah sebagai berikut :
a.  Dasar Hukum yaitu :
1.  UU Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Tahun 2024 mendatang akan diganti dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2.  Peraturan Daerah Kota Mataram yang meliputi 10 (sepuluh) Jenis Pajak Daerah
3.  Peraturan Walikota sebagai Petunjuk Pelaksanan Teknis Perda Tentang Pajak Daerah.
b.  Badan/Instansi/OPD Teknis yang melaksanakan :
1. Badan Keuangan Daerah Kota Mataram melalui Bidang Teknis yang memiliki Kewenangan untuk melaksanakan.
2. OPD Teknis sebagai Penegak Perda yaitu Polisi Pamong Praja (POL PP)
3. Instansi Vertikal yang memiliki kewenangan (Kejaksaan Negeri Mataram)
c.  Sanksi dan batas waktu yang diberikan :
1. Sanksi Atas Keterlambatan Bayar Pajak dikenakan sanksi berupa surat tagihan Pajak Daerah dengan sanksi 2% per Bulan maksimal 15 Bulan.
2. Sanksi Atas Kekurangan Bayar Pajak dikenakan sanksi berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar(SKPDKB) dengan sanksi 2% per Bulan maksimal 24 Bulan
3.Sanksi Atas Keterlambatan Lapor dan Tidak Bayar dikenakan sanksi berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dengan sanksi 2% per Bulan maksimal 24 Bulan dan Kenaikan Ketetapan 25% dari pokok kurang bayar.
Dari data yang diperoleh diketahui bahwa sebagian besar (60%) responden menyatakan petugas dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Mataram pernah melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang menunggak pembayaran pajak daerah. Sedangkan sisanya (40%) responden menyatakan petugas dari Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Mataram tidak pernah melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang menunggak pembayaran pajak daerah.
Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti bahwa memang belum semua wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh petugas dari Badan Keuangan Daerah Kota Mataram terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah, dari 20 oarang responden yang dihubungi: 12 orang (60%) menyatakan diberikan surat peringatan, 6 orang (30%) melakukan razia terhadap wajib pajak dan 2 orang (10%) menyatakan melakukan penutupan sementara tempat usaha mereka.
Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah adalah pemberian surat peringatan kepada wajib pajak yang menunggak pajak, melaksanakan razia terhadap objek pajak yang menunggak dan melakukan penutupan sementara terhadap objek pajak.
Berkenaan dengan pemberian sanksi pidana kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Mataram, Kepala Badan Keuangan  Daerah  Kota M a t a r a m   menjelaskan  bahwa  di  dalam Peraturan Daerah tidak mengatur masalah pengenaan  sanksi pidana bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Mataram. Oleh karena itu, Badan Keuangan Daerah Kota Mataram tidak melakukan upaya hukum untuk pemberian sanksi pidana kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah.

## 216~219
Dengan melihat kondisi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Mataram dalam realitanya masih bersifat tindakan administratif.
Menurut lawrence m. Friedman , untuk menganalisis masalah penegakan hukum, perlu diperhatikan 3 (tiga) komponen sistem hukum, yakni: 12
1. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
2. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
3. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal legal culture , yakni kultur hukumnya lawyers dan external legal culture yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.
Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.
Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum, dalam penelitian ini adalah seperti Badan Keuangan Daerah Kota Mataram beserta aparaturnya. Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebagai struktur organisasi Pemerintah Kota Mataram memiliki peran yang penting di dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah, karena  pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan dan kegagalan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah ditopang oleh kemampuan dari petugas Badan Keuangan Daerah Kota Mataram di dalam menjalankan perannya.
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Mataram jo. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor  6  Tahun  2010  tentang  Pajak  Daerah Kota  M a t a r a m   merupakan salah satu komponen substansi hukum. Komponen substansi ini dapat memberikan kepastian bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak daerah.
Terkait dengan budaya hukum ini, pajak daerah sesungguhnya merupakan produk dari sistem hukum yang cara pemungutan dan pengelolaannya sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan dari wajib pajak. Nilai dan keyakinan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat (wajib pajak) menilai dan berkeyakinan bahwa  pajak daerah yang dipungut tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram, maka tujuan pemungutan pajak daerah akan tercapai sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.

## d. kesimPulan
Dari uraian di atas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
12 Lawrence M. Friedman, American Law, (New York: W.W. Norton and Company,1984), Hlm 7-12.
a. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah adalah: melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran, Meningkatkan kesadaran masyarakat dan Pengawasan, melakukan koordinasi dan evaluasi bersama dengan dinas instansi terkait, meningkatkan Sumber Daya yang tersedia dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan Daerah, termasuk sumberdaya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah serta melakukan penyempurnaan Sistim dan Prosedur Pelayanan pemungutan pajak daerah yang efektif dan efisien.
b. Penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah di Kota Mataram dilaksanakan melalui:
1. K erjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Mataram dan instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran hukum oleh wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah.
2 Meningkatkan frekuensi razia terhadap objek pajak yang menunggak.
Rekomendasi yang diberikan adalah a. Mengingat pentingnya pajak daerah bagi kelangsungan pelaksanaan pembangunan daerah, maka diperlukan kerjasama dari semua elemen masyarakat untuk membayar pajak daerah secara tepat waktu. b. Hendaknya petugas dari Badan Keuangan Daerah Kota Mataram bertindak tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak daerah, sehingga memberikan efek jera bagi mereka.

## daFtar Pustaka
a. Buku
Andi Mattalatta, 2008, panduan praktis memahami perancangan peraturan daerah , (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan united nation development programme )
Bryn A. Garner (eds), 1999, Black’s law dictionery, west group, , sevent edition.
Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Brosur, lebih dekat dengan pajak, anak muda ngerti pajak, Tanpa Tahun
J.B.J.M. ten Berge, 1996, Besturen door de overheid , Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink Lawrence M. Friedman, 1984, american law , (New York: W.W. Norton and Company) Lalu Husni, 2009, hukum hak asasi manusia , (Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia) Mustaqiem, 2008, Pajak Dearah Dalam Transisi Otonomi Daerah, Yogyakarta : FH UII Pres).
Oyok Bunyamin, 2010, perpajakan pusat & daerah dilengkapi dengan uraian undang- undang Terbaru: uu no. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan uu no. 42 Tahun 2009 tentang ppn dan ppn Bm , (Bandung: Humaniora).
Philipus M. Hadjon, 1996, Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tulisan Dalam Buku, Butir-butir Gagasan Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak, B. Arief Sidartha, et.,al (editors) (Bandung : Citra Aditya Bakti,)
Rochmat Soemitro, 1986, asas dan dasar perpajakan 1 (Bandung: Eresco).

## 218~219
R. Santoso Brotodihardjo, 1991, pengantar ilmu hukum pajak , Edisi ketiga (Bandung: PT. Eresco)
Rony Hanitijo Soemitro, 1984, permasalahan hukum di dalam mas y arakat (Bandung- Alumni) .
Radisman F.S. Sumbayak, 1985, Beberapa pemikiran ke arah pemantapan penegakan hukum (Jakarta: IND-HILL, Co.,).
R. Otje Salman, 1989, Beberapa aspek sosiologi hukum , (Bandung-Alumni).
Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum (Jakarta : Bina Cipta,)
Soerjono Soekanto, 1983, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum , (Jakarta: Rajawali Press)
Satjipto Rahardjo, 1983, masalah penegakan hukum suatu Tinjauan sosiologis, (Bandung: Sinar Baru
Satjipto Rahardjo, 1996, ilmu hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Satjipto Rahardjo, 1981, hukum dan masyarakat , (Bandung: Angkasa).
Soetandiyo Wignyosoebroto, 1990, Hidup Masyarakat dan Tertib Massyarakat Manusia,
(FISIP UNAIR Surabaya)
Soerjono Soekanto, 2006, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta).
Sjachran Basah, 1992, perlindungan hukum atas sikap Tindak administrasi negara , Bandung: Alumni.
Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, 2006, perpajakan (konsep, Teori dan isu), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
Sarundajang, 1999, arus Balik Kekuasaan Ke daerah , (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan S. Prayudi Atmosudirjo, 1995, Hukum Administrasi Negara (Jakarta : Ghalia Indonesia) Widi Widodo dan Dedy Djefris, 2008, Tax payer’s right’s apa yang perlu Kita Ketahui Tentang hak-hak wajib pajak , (Bandung : Alfabeta,).
Y. Sri Pudyatmoko, 2009, pengantar hukum pajak, edisi Terbaru , (Yogyakarta: Penerbit Andi).

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945
Undang-undang UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Perda Kota Mataram No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet Perda Kota Mataram No. 13 Tahun 2011 tentang.  Pajak Penerangan Jalan
Perda Kota Mataram No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Mataram No. 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Perda Kota Mataram No. 13 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Perda kota Mataram No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
Perda Kota Mataram No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Mataram No. 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame
Perda Kota Mataram No. 6 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Perda Kota Mataram No.07 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Perda Kota Mataram No. 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Mataram No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
Perda Kota Mataram No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Mataram No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
Perda Kota Mataram No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kota Mataram No. 5 tahun 2011 tentang Pajak Restoran