Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022

## KEKERASAN TERHADAP ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN ANAK KANDUNG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NO 23 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Salsa Chintya Alisyah 1 , Muh. Jufri Ahmad 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: salsalisyah@gmail.com, djufriahmad@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan upaya atau  proses  di  tingkat  penyidikan  untuk  membuktikan  bahwa  seorang  korban  kekerasan  yang dilakukan anak terhadap orang tua yang telah mengalami atau memang benar mengalami kekerasan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif ( normatif legal research ). Pendekatan penelitian  dengan  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ). Hasil dari penelitian ini adalah dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dinyatakan  secara  tegas  bahwa  dalam  pasal  5  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan, hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau penderitaan berat pada anggota keluarga. Dalam kasus ini terjadi KDRT yang oleh anak terhadap orang tua yang mengakibatkan depresi dan luka fisik. Penyebab terjadinya kekerasan terhadap orang tua kandung  yang  dilakukan  anak  kandungnya  sendiri  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi  keluarga, lingkungan sosial, tempat tinggal, rendahnya pendidikan pelaku dan kurangnya mendapat pendidikan agama. Dengan ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al- Qur’an maupun hadith yang memerintahkan pada anak menghormati kedua orang dengan baik.
Keyword : Kekerasan,  Anak,  Orang tua Kandung

## Abstract
Domestic violence (KDRT) is a criminal act that must be carried out at the investigation level to prove that a child is a victim of violence against parents who have experienced or actually experienced the violence. This research is a normative legal research. The research approach uses a statute approach and a conceptual approach. The results of this study are in Law Number 23 of 2004 it is expressly stated that in article 5 is an act that results in fear, loss of self-confidence, loss of ability to act, feeling helpless, and/or  severe  suffering  to  family  members.  In  this  case,  there  was  domestic  violence  by  children against their parents which resulted in depression and physical injury. The causes of violence against biological  parents  by  their  own  biological  children  are  caused  by  family  economic  factors,  social environment where they live, low education of perpetrators and lack of religious education. With the teachings of Islam strictly prohibits the occurrence of domestic violence. This is evidenced by the many verses in the Qur'an and hadith that command children to respect both people well.
Keyword : Violence, Children, Birth Parents

## PENDAHULUAN
Tindakan kekerasan yang menjadi suatu fenomena yang susah untuk dihilangkan dari masyarakat. Kekerasan merupakan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain dan masyarakat. Berbagai tindakan kekerasan yang sering kali terjadi di masyarakat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
seperti  pemukulan  penghinaan  dan  lain-lain,  hal  tersebut  mengakibatkan  luka  di  tubuh maupun  kerusakan  mental  dalam  kekerasan  fisik  dan  kekerasan  psikis.  Bahkan  kekerasan tersebut mengakibatkan korbannya menjadi cacat seumur hidupnya atas tindakan kekerasan yang menimbulkan trauma ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental (Hanif Abdullah 2014) .
Kekerasan dalam rumah tangga (KRDT) yang bisa dikatakan kekerasan secara fisik dan psikis adalah merupakan suatu tindakan yang seharusnya dilakukan upaya proses di tingkat penyidikan agar bisa membuktikan bahwa seorang korban kekerasan psikis yang dialaminya. Dalam sebuah pembuktian KDRT secara psikis tentu ada proses yang khusus dari pada KDRT secara fisik, sebab KDRT secara psikis ini harus diperiksa dan dibantu oleh seorang dokter atau seorang psikiater dalam sebuah pembuktian untuk menentukan benar atau tidaknya seorang korban yang mengalami tindakan kekerasan  psikis (Erwin Asmadi 2018).
Permasalahan  penganiayaan  kekerasan  yang  terjadi  di  dalam  masyarakat  ataupun  di lingkungan  keluarga.  Kejahatan  kekerasan  adalah  kejahatan  yang  kian  hari  semakin berkembang. Sebagai contoh jika dilihat dari perilaku yang bukan lagi seorang dewasa juga anak-anak.  Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang berfungsi saling  melindungi mengasihi  dan  menyayangi,  dan  terdapat  ikatan,  hubungan  darah,  dan  hubungan kekerabatan.  Anak  didalam  keluarga  memiliki  peran  yang  secara  tegas  dinyatakan  bahwa negara  menjamin  hak  setiap  anak  atas  keberlangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Nasir Djamil 2013).
Anak adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah yang maha kuasa sebagai calon generasi berikutnya sebagai penerus bangsa. Di dalam hukum Islam orang tua dari anaknya wajib  mendidik  dengan  baik  apabila  anak  menjadi  nakal  itu  tandanya  orang  tua  tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya, maka hal tersebut orang tualah yang menanggung akibatnya dengan di berikan sanksi hukuman karena kelalaiannya. Orang tua yang memiliki sebuah  kewajiban  dalam  menuntun  dan  mendidik  anak-anaknya  sampai  anak  tersebut menikah dan dapat berdiri sendiri, meskipun begitu dalam perkawinan anak antar orang tua telah putus, orang tua yang memiliki kewajiban terhadap anak tidak akan putus pada sejatinya tidak  ada  namanya  mantan  anak  atau  mantan  orang  tua.  Dalam  sebuah  ikatan  dalam hubungan  antara  orang  tua  dan  anak  ialah  merupakan  sebuah  ikatan  lahir  dan  batin  yang tidak bisa diputuskan oleh hukum.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
Berita yang sering muncul didalam masa mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan  adanya  korban  dari  kekerasan  tersebut.  Dengan  adanya  berita  tentang kekerasan  tersebut  menimbulkan  sebagian  masyarakat  yang  menghendaki  supaya  pelaku kekerasan  dalam  rumah  tangga  dipidanakan.  Dalam  ketentuan  di  kitab  Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHPidana) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal  89  dan  Pasal  90,  tetapi  kekerasan  yang  dimaksud  dalam  KUHPidana  tersebut  hanya ditujukan  pada  kekerasan  fisik.  Selain  itu  juga  tidak  mengatur  kekerasan  psikis,  kekerasan seksual  dan  penelantaran  rumah  tangga  yang  termasuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga sebagaimana  diatur  dalam  UU  No. 23  tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat penghapusan KDRT).
Pemerintah hanya memberi sebuah perlindungan terhadap anak dan orang tua melalui Undang-Undang.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat penghapusan KDRT)  pasal tersebut ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.
Upaya  untuk  mengatur  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ke  dalam  suatu  perundang- undangan telah dilakukan melalui UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT adalah merupakan  tuntutan  masyarakat  yang  telah  sesuai  dengan  tujuan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  1945  (selanjutnya  disingkat  UUD  NRI Tahun  1945)  untuk  menghapus  segala  bentuk  kekerasan  di  bumi  Indonesia,  khususnya kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Dalam  Undang-Undang  No  23  tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dipaparkan beberapa lingkup kekerasan dalam  rumah  tangga  dimana  salah  satu  ben tuk  kekerasan  tersebut  adalah  “Penganiayaan Terhadap Orang Tua Kandung Oleh Anak K andung”.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin membahas lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam karya tulis ilmiah dengan judul ini KEKERASAN TERHADAP  ORANG  TUA  DALAM  RUMAH  TANGGA  YANG  DILAKUKAN  ANAK  KANDUNG DITINJAU  DARI  HUKUM  ISLAM  DAN  UU  NO  23  TENTANG  PENGHAPUSAN  KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menelaah studi kepustakaan,  jurnal  serta  peraturan  perundang – undangan  guna  menjawab  permasalahan yang dihadapi dengan 2 pendekatan yakni pendekatan konseptual dan perundang – undangan. Bahan  hukum  pada  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Teknik pengumpulannya  adalah  pengumpulan  bahan  hukum  primer  dengan  menelaah  peraturan perundang – undangan dengan cara mencari, memahami serta mendeskripsikan bahan hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  untuk  menyelesaikan  isu  hukum  yang  dihadapi  dan membangun argumentasi hukum yang baik dan benar. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik  deduktif  yakni  menjelaskan  pembahasan  umum  kemudian  ditarik  kesimpulan  yang lebih rinci.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1.1 Pengaturan  Hukum  Positif  Tentang  Kekerasan  Anak  kepada  Orang  Tua  Dalam Rumah Tangga
Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  seperti  yang  tertuang  dalam  Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan  terhadap  seseorang terutama perempuan,  yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Hubungan  antara  anak  dan  orang  tua  ialah  yang  paling  dekat  dan  tidak  dapat dipisahkan  dalam  ruang  lingkup  keluarga.  Hubungan  antara  anak  dengan  orang  tua merupakan  salah  satu  tanggung  jawab  yang  harus  ditanggung  oleh  anggota  keluarga, sehingga  hubungan  antara  anak  dan  orang  tua  timbul  hak  dan  kewajiban  yang seharusnya dipenuhi oleh keduanya. Anak memiliki salah satu hak yang harus didapatkan yakni  berupa  perlindungan  dan  kasih  sayang  yang  diberikan  oleh  orang  tuanya,  dan seorang anak memiliki sebuah kewajiban berupa bersikap patuh dan menyayangi orang tuanya.  Maka  hal  tersebut  merupakan  sebuah  hak  dan  kewajiban  yang  dimiliki  oleh hubungan anak dan orang tua.
Kekerasan dalam rumah tangga terjadi akibat  berbagai bentuk seperti kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang secara mental berakibat munculnya dampak-dampak lainya. Dalam kelompok yang sering rentang menjadi korban kekerasan ialah perempuan dan anak. Tetapi dalam kasus ini seorang anak melakukan kekerasan terhadap orang tua, hal ini dimungkinkan ketika anak sudah dewasa dan merasa dapat berbuat sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.
Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2004  yang  antara  lain  menegaskan  bahwa (Giantari, 2017):
a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari  segala  bentuk  kekerasan  sesuai  dengan  falsafah  Pancasila  dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
b. Bahwa  segala  bentuk  kekerasan,  terutama  Kekerasan  dalam  rumah tangga  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  dan  kejahatan terhadap  martabat  kemanusiaan  serta  bentuk  diskriminasi  yang  harus dihapus.
c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan,  hal  itu  harus  mendapatkan  perlindungan  dari  Negara dan/atau  masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas  dari  kekerasan  atau ancaman  kekerasan,  penyiksaan,  atau  perlakuan  yang  merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
d. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagai  dimaksud  dalam  huruf  a, huruf  b,  huruf  c,  dan  huruf  d  perlu  dibentuk  Undang-undang  tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
Tindakan seorang anak yang melakukan kekerasan kepada orang tua yang dianggap salah  ini  dapat  dipidana  dengan  melanggar  Pasal  44  ayat  (2)  UU  No.  23  Tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT),  dengan  unsur-unsur sebagai berikut: 1. Setiap orang (pelaku) 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga 3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  menjelaskan  bahwa “Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  suatu  perbuatan  terhadap  seseorang terutama  perempuan  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  ataupun  penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Bagi  korban  KDRT  undang-undang  telah  mengatur  akan  hak-hak  yang  dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain (Delphinia Nova Rusiani, 2020):
a. Perlindungan  dari  pihak  keluarga,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan, advokat,  lembaga  sosial,  atau  pihak  lainnya  maupun  atas  penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum; dan
e. Pelayanan bimbingan rohani.
Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban  dari  tenaga  kesehatan,  pekerja  sosial,  relawan  pendamping  dan/atau pembimbing rohani. Pasal 10 UU No.23 tahun 2004 tentang KDRT).
Dalam UU PKDRT Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu (Adani Chazawi, 2002):
a. Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT;
b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT;
c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; dan
d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender, dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
UU No.23 tahun 2004 juga mengatur kewajiban masyarakat dalam KDRT, dimana bagi  setiap  orang  yang  mendengar,  melihat,  atau  mengetahui  terjadinya  kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) wajib melakukan upaya (Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016) :
a. Mencegah KDRT;
b. Memberikan perlindungan kepada korban
c. Memberikan pertolongan darurat
d. Mengajukan proses permohonan penetapan perlindungan  (pasal 15 UU PKDRT).  Namun  untuk  kejahatan  kekerasan  psikis  dan  fisik  ringan  serta kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  dalam  relasi  antar  suami-isteri,  maka yang berlaku adalah delik aduan. Maksudnya adalah korban sendiri yang melaporkan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian. (pasal 26 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang PKDRT).
e. Secara  umum,  definisi  anak  menurut  hukum,  berdasarkan  pasal  Pasal  1 angka  5  Undang – Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  jo.  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  disebut  anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun  dan  belum  menikah,  termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga, dalam kasus ini jika usianya sudah di atas 20 tahun sudah dianggap dewasa di mata hukum.
Selanjutnya  perlu  diketahui  juga,  bahwa  pada  umumnya  UU  No.23  tahun  2004 tentang  PKDRT,  bukan  hanya  melulu  ditujukan  kepada  keluarga,  tapi  juga  juga  bisa ditujukan  kepada  seorang  anak  yang  melakukan  kekerasan  orang  tuanya,  keluarganya atau  pembantunya  yang  menetap  tinggal  dalam  satu  rumah  tangga  tersebut  (Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016). Oleh karena itu anak sebagai terdakwa yang melakukan kekerasan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu undang- undang  No.  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (PKDRT).  Terdakwa  telah  melanggar  pasal  44  dan  45  dalam  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (  PKDRT  )  karena  terdakwa  telah melakukan kekerasan terhadap orang tuanya dalam lingkup rumah tangga. Atas tindakan dan  perbuatan  terdakwa,  terdakwa  telah  selaras  dengan  unsur-unsur  yang  tercantum dalam pasal 44 dan 45 ayat tersebut.
1.2 Pengaturan Tentang Kekerasan Anak Terhadap Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam
Islam yang diyakini oleh pemeluknya sebagai agama yang sempurna. Agama Islam sebagai agama yang sempurna sebab tidak hanya mengatur persoalan ritual saja tetapi juga mengatur segala segi kehidupan, baik hubungan antara individu dengan individu lain ataupun individu dengan masyarakat dan negara.
Dalam  persoalan  ini  memang  tak  ada  pengertian  lebih  tentang  signifikan  dalam kekerasan  dalam  rumah  tangga,  akan  tetapi  dalam term tersebut  bahwasanya  agama Islam tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Tetapi dalam pandangan Islam bahwa kekerasan penganiayaan dalam rumah tangga termasuk sebagai kategori kejahatan secara umum
Hubungan yang dimiliki oleh anak dan orang tua yang bersifat fluktuatif. Tetapi orang tua yang mengharapkan yang terbaik untuk anaknya, selepas dari persetujuan atau tidak setujunya  anak  tersebut  dalam  keinginan  orang  tuanya.  Dengan  adanya  sifat  negatif dengan  emosi  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan  oleh  orang  tua  untuk  anak  atau sebaliknya  perlu  diatur  intensitas,  durasi,  kejadian  dan  bentuknya  agar  tidak  terlalu berlebihan  ( effective  or  adaptive  emotional  regulation ).  Selain  itu,  ketidak  harmonisan dengan lingkungan sekitar, kondisi sosial, pelatihan emosi, pengaturan marah dan sedih berpengaruh  terhadap  kondisi  psikologis  anak.  Oleh  karena  itu, dukungan  emosi  saling menguntungkan  antara  dua  pihak  orang  tua  dengan  anak  perlu  dilakukan  agar menciptakan lingkungan yang mendukung bagi hubungan dalam keluarga.
Islam  mengajarkan  kepada  umatnya  supaya  beribadah  melalui tauhid. Di  samping mempunyai  kewajiban  untuk  mengabdi  kepada  Allah  dan  tidak  menyekutukan-Nya manusia  juga  dituntut  untuk  berbuat  baik  kepada  kedua  orang  tua.  Dengan  beribadah kepada Allah secara baik, akan mengarahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, sebagaimana yang tercantum dalam Firman Allah Swt. Dalam Q.s. Al-Ankabut (29):
Artinya:  “Dan  kami  wajibkan  manusia  (berbuat)  kebaikan  kepada  dua  orang  ibu bapaknya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, hanya  kepada-Ku  lah  kembalimu  lalu  aku  kabarkan  kepadamu  apa  yang  telah  kamu kerjakan.
Dalam al-Qur ’ an Allah  telah  menerangkan  bahwa  seorang  anak  sepatutnya  wajib berbakti pada orang tua kandung terutama ibunya karena ibu yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui sebagaimana firman Allah dalam Q.s. Al-Ahqaf (46): 15:
Artinya  15  “ Anak  adalah  amanat  Tuhan  kepada  setiap  orang  tua.  Maka  menjadi kewajiban orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab  dan  kasih  sayang,  begitupun  sebaliknya  apabila  anak  sudah  dewasa  maka  anak berkewajiban untuk bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang kepada orang tua ”.
Kekerasan seorang anak yang menganiaya orang tua kandung di dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai anak durhaka. Karena anak tersebut telah membuat orang tua terluka, baik secara fisik maupun psikisnya. Sebagaimana dalam ayat al-Qur ’ an Qs. Al- Ahqaf (46): 17:
Artinya 17 “D an orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya: “Ah” bagi kamu keduanya,  Apakah  kamu  keduanya  memperingatkan  kepadaku  bahwa  aku  akan dibangkitkan, Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku? lalu kedua ibu bapaknya  itu  memohon  pertolongan  ke pada  Allah  seraya  mengatakan:  “ Celaka  kamu, berimanlah!  Sesung guhnya  janji  Allah  adalah  benar”.  lalu  Dia  berkata:  “ Ini  tidak  lain hanyalah dongengan orang- orang dahulu belaka” .
Tak jarang seorang yang sholeh mempunyai anak yang sebaliknya. Segala yang oleh ibu  dan  ayahnya  dipandang  suci  dicemoohkan,  dan  memandang  sang  ibu  dan  ayah sebagai orang yang sudah ketinggalan zaman, selain itu banyak juga seorang anak yang berani  melawan  bahkan  memukul  orang  tuanya  sendiri.  Seorang  anak  yang  durhaka kepada orang tua menurut ayat tersebut akan mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang diperbuatnya.
Adanya perbedaan dalam keluarga-keluarga tertentu mungkin terbawa oleh adanya perbedaan  antara  generasi  tua  dengan  generasi  muda.  Semua  ini  terjadi  sebagai berlakunya suatu tahap yang biasa dalam evolusi umat manusia, dan dalam hal ini tak ada yang perlu dirisaukan. Apa yang harus kita lakukan ialah untuk generasi yang lebih dewasa dalam menyiapkan para pengganti mereka di jalan agama, dan bagi generasi yang lebih muda  untuk  memberi  pengertian  bahwa  waktu  dan  pengalaman  sangat  berharga, terutama dalam pengertian soal-soal rohani dan soal-soal lain di saat yang amat penting bagi manusia.
Perilaku  anak  yang  dikerjakan  tanpa  akhlak  dan  kurangnya  iman  seseorang  yang hanya  mengedepankan  hawa  nafsunya  saja  berdampak  kepada  keburukan  yang  pada akhirnya,  baik  dalam  kejahatan  melakukan  membantah,  penghinaan,  bahkan penganiayaan yang sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah Swt. Dari salah satu penyebutan tentang kejahatan tersebut adalah tentang kekerasan atau penganiayaan, dalam Agama Islam sangat dilarang melakukan tindakan yang dapat merusak anggota badan.
Berbakti kepada orang tua ialah konteks seorang anak yang harus memberikan suatu hal yang lebih baik dan lebih banyak untuk di berikan kepada orang tua. Sebagai kriteria yang  bakti  maka  tentu  mengikuti  aspek  material  maupun  mental.  Anak  yang  berbakti kepada orang tua bukan hanya mengikuti segala yang di suruh atau yang di inginkan oleh orang tua saja melainkan menyambung tali silaturahim kepada teman dekat. Dalam ikatan silaturahim  yang  dilestarikan  oleh  anak  tidak  hanya  memperkuat  hubungan  yang  telah mereka  jalin,  melainkan  dapat  saling  memberikan  perlindungan,  pemeliharaan  dan bantuan yang lebih mendalam, terutama bila orang tua telah meninggal.
Anak berbakti kepada orang tua merupakan dambaan setiap orang tua yang ada di dunia ini, selain sebagai perintah Allah yang selalu diulang-ulang dalam beberapa ayat al- Q ur’an juga  merupakan  bagian  dari  kesuksesan  orang  tua  dalam  mendidik  anak-anak mereka di dunia ini sebagaimana tuntunan dan Hadith. (Nasirudin 2015)

## KESIMPULAN
Tinjauan  Undang-Undang  Nomor  No  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  terkait  kekerasan  psikis  yang  dilakukan  oleh  anak kandung pada orang tuanya. Kekerasan dalam rumah tangga kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan ( spouse abuse ). Sesungguhnya spouse abuse dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang belum atau tidak menikah. Dalam Undang-undang  Nomor  23  tahun  2004  dinyatakan  secara  tegas  bahwa  dalam  pasal  5 adalah  perbuatan  yang  mencakup  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau  penderitaan  psikis  berat pada anggota keluarga.
Tinjauan  berdasarkan  Hukum  Islam  terkait  kekerasan  psikis  yang  dilakukan  oleh anak kandung pada orang tuanya. Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 2 Mei - Agustus 2022
dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al- Qur’an maupun hadith yang memerintahkan anak untuk memperlakukan orang tuanya dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali. (2004). Sosiologis Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan . IBLAM. Adani  Chazawi.  (2002). Pidana  Hukum  Pidana,  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Pidana . RajaGrafindo Persada. Andi Hamzah. (2004). Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi . Rineka Cipta.
Damara Wibowo. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HAK ASASI MANUSIA SELAMA PROSES PENYIDIKAN. Jurnal USM Law Review , 4 .
Delphinia  Nova  Rusiani.  (2020).  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  ISTRI  MENGENAI KEKERASAN RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi di P2TP2A Provinsi  Jambi). PROGRAM  STUDI  HUKUM  PIDANA  ISLAM  FAKULTAS  SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI . Diana Handayani. (2017). Kekurangan Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat Perspektif Mazhab Di  Pengadilan  Agama  Cibinong  (Studi  Yuridis  Putusan  No.  929/Pdt.G/2008/PA.Cbn). Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta . Erdianto Effendi. (2002). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar . Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
Giantari, V. K. (2017). Panduan Hukum: Memahami Kekerasan Psikis . https://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-memahamikekerasan-psikis Hana Fairuz Mestika. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. IPMHI LAW JOURNAL , 2 (1) .
Ihromi, Tapi Omas, Sulistyowati Irianto, A. S. L. (2012). Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita . Alumni. Lianawati,  E.  (2018). Psikologi  keluarga  penanaman  nilai  dan  penanganan  konflik  dalam keluarga. Yayasan Obor.
Maisah, Yenti, S. (2016). KEKERASAN, DAMPAK PSIKOLOGIS KORBAN JAMBI, DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA. Esensia , 17 , 265.
Mansoer, F. (1999). Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Pustaka Pelajar. Moeljatno. (2000). Asas-Asas Hukum Pidana . Bhineka Cipta.
Rahmanuddin Tomalili. (2012). Hukum Pidana . CV. Budi Utama.
Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. (2016). Hukum Pidana . Setara Press. Ridwan. (2006). Kekerasan Berbasis Gender . Fajar Pustaka.
Rizky Dwi Pradana, R.A Diah Irianti Permana Sari, Chandra Nur Hidayat, F., & Jamal, D. M. S. (2022).  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Antara  Mempertahankan  Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana. BHAKTI HUKUM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 .
S.R Siantur. (2004). Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2 . Alumni AHAEM PTHAEM.
Sifa Mulya Nurani, S.Sy., M. . (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies ,
3 , 98. Sriwidodo, J. (2021). Pengantar hukum kekerasan dalam rumah tangga . Teguh Prasetyo. (2016). Hukum Pidana Edisi Revisi . Rajawali Press.
Tompodung,  Hiro  R.  R.,  Meiske  T.  Sondakh,  N.  R.  (2021).  KAJIAN  YURIDIS  TINDAK  PIDANA PENGANIAYAAN  YANG  MENGAKIBATKAN  KEMATIAN. Lex  Crimen  Vol.  X/No. 4/Apr/EK/2021 , X , 65 – 74. William J Goode. (2007). Sosiologi Keluarga (Bagong Sudiyanto (ed.)). Bumi Aksara. UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak