## TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DAN STRATEGI PEMBERANTASAN
Oleh : Ayumiati
Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Jl. Ibnu Sina Darussalam Banda Aceh, 23111 E-mail: ayu_miati@yahoo.com
Abstract. Money laundering is a criminal offense had been committed in order to disguise the  origin  of  the  wealth  that  was  haram  to  be  halal.  Thus  the  launderer  can  develop, especially  the  illegal  business  of  narcotics  crimes.  Crimes  related  to  narcotics  money laundering  because  of  drug  crimes  are  crimes  of  origin  (predicate  crime),  and  advanced money  laundering  is  a  crime  (crime  derivative).  The  birth  of  anti-money    laundering regime  is  internationally  starts  with  the  issuance  United  Nations  Conventions  Against Illicit  Traffic  in  Narcotic  Drugs  and  Psychotropic  Substances  in  1988  which  is  the culmination of the crime of money  laundering combating illicit narcotics and psychotropic substances. In 2002 and 2003 the government of Indonesia passed legislation that is anti- money laundering Law No. 15 Year 2002 jo. Act No. 23 of 2003 in which a drug crime as evil places of origin of money laundering.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Money Laundering

## A. Pendahuluan
Indonesia   merupakan   salah   satu   negara   yang  cukup  terbuka  menjadi  sasaran pemutihan  uang, karena di  Indonesia terdapat faktor–faktor potensial  sebagai daya tarik bagi  pelaku money   laundering , gabungan   antara   kelemahan   sistem  sosial  dan   celah- celah   hukum   dalam   sistem   keuangan   antara   lain   sistem   devisa   bebas,   tidak diusutnya  asal-usul  yang ditanamkan dan perkembanganya pasar modal, pedagang  valuta asing dan jaringan perbankan yang telah meluas ke luar negeri. Melihat  besarnya  dampak yang ditimbulkannya terhadap stabilitas pekonomian negara, maka sejumlah negara telah menetapkan  aturan  yang  cukup  ketat  guna mengungkap money  laundering . 1
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  kejahatan-kejahatan  yang  melibatkan  uang  mulai bermunculan  baik  di  bidang  perbankan  maupun  non  perbankan.  Seperti  halnya money laundering yang  jelas  illegal  karena  memberi  insentif  dan  perlindungan  terhadap  uang- uang  haram.  Pencucian  uang  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  untuk  mengubah  hasil
1 Financial  Action  Task  Force  on  Money    laundering, Report  on  Money:  Laundering  Typologies, 1999-2003, 3 Februari 2000, h. 2.
kejahatan  seperti  korupsi,  kejahatan  narkotika,  perjudian,  penyelundupan  dan  perbuatan lainnya  atas  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduga  merupakan  hasil  tindak pidana  dengan  maksud  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta kekayaan  sehingga  seolah-olah  menjadi  harta  kekayaan  yang  sah. 2 Untuk  itu,  kasus pencucian uang atau money  laundering harus dipersulit atau dicegah.
Perbuatan  tersebut  sangat  berbahaya  baik  dilihat  secara  nasional  maupun international  disebabkan  pencucian  uang  sebagai  sarana  untuk  melegalkan  uang  hasil kejahatannya  dalam  rangka  menghilangkan  jejak.  Selain  itu  pencucian  uang  dapat mempengaruhi neraca keuangan nasional maupun global.
Dengan  mencegah  praktek money  laundering diharapkan  ada  sistem  yang  bisa mengurangi  kegiatan-kegiatan  ilegal  seperti  penyelundupan,  korupsi,  pembiayaan  tindak terorisme, penggelapan pajak, dan lain-lain. Kalau seorang kriminal tidak bisa menikmati uang hasil kejahatannya, maka jelas akan berkurang kesempatan mereka untuk melakukan tindak kejahatan.
Menurut  Sutan  Remi  Syahrani, money  laundering adalah  serangkaian  kegiatan yang  merupakan  proses  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  organisasi  terhadap  uang haram,  yaitu  uang  yang  berasal  dari  kejahatan,  dengan  maksud  untuk  menyembunyikan data  dan  menyamarkan  asal-usul  uang  tersebut  dari  pemerintah  atau  otoritas  yang berwenang melakukan tindakan dengan memasukkan uang ke dalam sistem keuangan, baik memanfaatkan  jasa  bank  maupun  non  bank.  Lembaga-lembaga  tersebut  termasuk  di dalamnya bursa efek, asuransi dan perdagangan valuta asing sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal. 3
Tindakan  tersebut  termasuk  dalam  lingkup  kejahatan  terorganisir,  dalam  kaitan pencucian  uang  merupakan  tindak  pidana  di  bidang  ekonomi  yang  pada  intinya memberikan  gambaran terhadap hubungan langsung bahwa kriminalitas merupakan suatu kelanjutan  dari  kegiatan  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Fenomena  pencucian  uang  bukan permasalahan nasional lagi tetapi sudah internasional, sehingga sangat penting ditempatkan pada sentral pengaturan hukum. Hampir semua kejahatan ekonomi dilakukan dengan motif keuntungan. Oleh karena itu untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana itu
2 Hurd Insider Trading and Forigh Bank Secrecy, Am. Bus. J. Vol 24,1996, h. 29.
3 Sultan Remi Syahrani, Seluk Beluk Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme , (Jakarta: Grafiti, 2004), h. 19.
dengan  cara  mencari  fakta  kejahatan  supaya  pelaku  tidak  dapat  menikmatinya  dan kejahatan juga sirna.
Money laundering merupakan kejahatan yang merugikan negara, sebagimana telah dikemukakan di atas. Syari’at Islam sangat memperhatikan keselamatan harta, sehingga al- Quran secara tegas melarang perbuatan yang menimbulkan korban dan merugikan negara, karena dapat menggangu stabilitas perekonomian negara. Menurut ulama fikih, perbuatan pencucian  uang  adalah  haram  karena  bertentangan  dengan maqâshid  al-syarî’ah . Keharaman money  laundering dapat  ditinjau  dari  berbagi  segi,  diantaranya  perbuatan curang  atau  penipuan.  Oleh  karena  itu  tindakan  pencucian  uang  termasuk  dalam  kategori jarimah al-ta’zîr .
Di  sisi  lain  hukum  pidana  Islam  tidak  menyebutkan  pelarangan  perbuatan pencucian uang, tetapi ajaran Islam mengharamkan mencari rezeki dengan cara bathil dan penguasaan  yang  bukan  haknya  seperti  perampokan,  pencurian,  pembunuhan  yang mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain  atau  korban  itu  sendiri.  Namun  demikian, berangkat  dari  kenyataan  yang  meresahkan,  membahayakan,  dan  merusak,  maka  hukum pidana Islam perlu membahasnya bahwa kejahatan biasa digolongkan sebagai jarîmah al- ta’zîr . 4
B. Pengertian Tindak Pidana dan Money Loundering
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu Strafbaar Feit . Indonesia telah resmi menggunakan istilah tersebut sebagai hukum di Indonesia.  Tetapi  tindak  pidana  tersebut  belum  ada  penjelasan  resmi  tentang  apa  yang  di maksud  dengan Strafbaar  Feit . 5 Oleh  karena  itu  banyak  pakar  hukum  pidana  berusaha memberikan definisi menyangkut tindak pidana.
Menurut  Simon, Strafbaar  Feit adalah  suatu  tindak  pidana  yang  melawan  hukum dan  dengan  sengaja  dilakukan  oleh  seseorang  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan  atas tindakannya  yang  dinyatakannya  sebagai  suatu  yang  dapat  di  hukum.  Berbeda  dengan Wirdjono  Projodikoro  yang  menyatakan  bahwa  tindak  pidana  adalah  perbuatan  yang pelakunya dapat dikenakan ancaman hukuman. Sedangkan menurut Pompe, Strafbaar Feit adalah  pelanggaran  terhadap  norma,  yang  dilakukan  karena  kesalahan  si  pelanggar  dan
4 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 251.
5 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I , (Jakarta: Rajawali Persada, 1996), h. 70.
diancam  pidana  untuk  mempertahankan  tata  hukum  dan  menyelamatkan  kesejahteraan umum. 6
Untuk  istilah  “tindak”  telah  lazim  dipergunakan  dalam  peraturan  perundang- undangan,  walaupun  masih  dapat  diperdebatkan  juga  ketepatannya.  Tindak  menunjukkan kepada  kelakuan  manusia  dalam  arti  pasif,  dan  tidak  termasuk  kelakuan  manusia  yang bersifat negatif. Selanjutnya istilah money laundering pertama kali digunakan di Amerika Serikat.  Istilah  ini  merujuk  kepada  pencucian  uang  oleh  mafia,  yaitu  hasil  usaha  yang diperoleh secara gelap yang dicampurkan dengan maksud untuk menjadikan seluruh hasil dari  tindakan money  laundering tersebut  diperoleh  seolah-olah  secara  sah.  Istilah  money launderingpertama  kali  digunakan  dalam  konteks  hukum  pidana,  ini  merujuk  pada  kasus yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1982. 7
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2003  sebagai  perubahan  atas Undang-Undang  No.  15  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan,  menghibahkan,  atau  perbuatan  lainnya  atas  harta  kekayaan  yang diketahuinya  atau  patut  diduga  merupakan  hasil  tindak  pidana  dengan  maksud  untuk menyembunyikan,  atau  menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan  sehingga  seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. 8
Dunia  internasional  melarang  kejahatan  yang  berhubungan  dengan  narkotika  dan pencucian uang. Kesepakatan ini dituangkan dalam sebuah konvensi Internasional tentang pencucian uang “Konvensi the United Nation Convention Against Illicit Trafic in Narcotic, Drugs  and  Psycotropic  Substances  of  1998,  yang  biasa  disebut  dengan  The  Vienna Convention, disebut juga UN Drugs Convention 1998, yang mewajibkan para anggotanya untuk  menyatakan  pidana  terhadap  pelaku  tindakan  tertentu  yang  berhubungan  dengan narkotika dan money laundering . 9
Perhatian  dunia  internasional  tersebut  tidak  mengherankan,  karena money laundering merupakan  kejahatan  yang  menimbulkan  dampak  negatif  yang  sangat  luar
6 Ibid . h. 75.
7 Yati  Garnasih, Anti  Pencucian  Uang  Sebagai  Strategi  Untuk  memberantas  Kejahatan  Keuangan (Profit Oriented Crimes) , (Semarang: PDHI Undip Press, 2006), h. 40.
8 Undang-Undang  No.  25  Tahun  2003  tentang  Tindak  Pidana  Money  Loundering,  (Jakarta:  Eko Jaya, 2003), h. 36.
9 Ibid . h. 5-8.
biasa.  Ada  beberapa  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  kegiatan money laundering terhadap masyarakat sebagai konsekuensi yang ditimbulkan berupa :
a. Money  laundering memungkinkan  para  penjual  dan  pengedar  narkoba,  para penyelundup  dan  para  penjahat  lainnya  untuk  dapat  memperluas  kegiatan  operasinya. Hal ini akan meningkatkan baiaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan  serta  pengobatan  kesehatan  bagi  para  korban  atau  para  pecandu  narkoba. Memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyeludup dan para penjahat lainnya  untuk  dapat  memperluas  kegiatan  operasinya.  Hal  ini  akan  meninggkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para pecandu narkoba.
b. Kegiatan money    laundering mempunyai  potensi  merongrong  keuangan  masyarakat, hal ini sebagai akibat dari besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi  untuk  melakukan  korupsi  meningkat  bersama  dengan  peredaran  jumlah  uang haram yang sangat besar.
c. Money laundering juga dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan secara  tidak  langsung  merugikan  para  pembayar  pajak  yang  jujur  dan  mengurangi kesempatan kerja yang sah.
d. Mudahnya  uang  masuk  ke  negara-negara  maju  telah  menarik  unsur  yang  tidak diiginkan  melalui  perbatasan,  menurunkan  tingkat  kualitas  hidup  dan  meningkatkan kekhawatiran  terhadap  keamanan  nasional.  Sifat money  laundering sudah  menjadi universal  dan  bersifat  international  yakni  melintasi  batasan-batasan  yuridis  negara. Transaksi  dari  negara  ke  negara  sekarang  sudah  sangat  mudah,  yaitu  melaui  system internet, pembayaran dilakukan melalui bank secara elektronik. Maka tidak heran jika money  laundering sudah  biasa  disebut  sebagi  kejahatan  transnasional,  karena  praktik money  laundering dapat  dilakukan  oleh  seseorang  tanpa  harus  berpergian  keluar negeri. 10
C. Tindak Pidana Money Laundering
10 Sutan  Remi  Syahrani, Seluk  Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pembiayaan  Terorisme , (Jakarta: Grafiti, 2004), h. 5.
Dalam  melakukan  pencucian  uang,  pelaku  tidak  perlu  mempertimbangkan  hasil yang  diperoleh,  dan  besarnya  uang  yang  dikeluarkan,  karena  tujuan  utamanya  untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang. Sehingga pada akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Tujuan kriminalisasi pencucian uang adalah untuk mencegah segala  bentuk  praktik  penyamaran  hasil  kekayaan  yang  didapatkan  dari  hasil  kejahatan. Kejahatan money  laundering diancam  dengan  sanksi  pidana.  Pelaku  dapat  menggunakan hasil  kejahatannya  secara  “aman”  tanpa  dicurigai  oleh  aparat  penegak  hukum,  sehingga berkeinginan  untuk  melakukan  kejahatan  lagi,  atau  untuk  melakukan  kejahatan  lain  yang terorganisir. 11 Unsur-unsur  pidana  yang  terkait  dengan money  laundering meliputi:  (1) Unsur Act ,  (2)  Unsur Knowledge ,  (3)  Unsur Objektif .  Ketiga  unsur  itu  sudah  direduksi dalam rumusan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 .

## D. Upaya Pencegahan Money  launderingdi Indonesia
Kasus  kejahatan money  laundering sudah  bersifat  international,  untuk  itu diperlukan  suatu  standar  pengaturan  dan  persepsi  yang  sama  dan  bersifat  international untuk  ditempatkan  pada  suatu  sentral  pengaturan.  Dalam  melakukan  kriminalisasi ditentukan terlebih dahulu bentuk model low on money laundering mana yang akan di anut di  Indonesia dan tentunya disesuaikan dengan sistem hukum  serta kondisi  keseluruhan di Indonesia.
Untuk  melihat  faktor  yang  menyebabkan  belum  optimalnya  penegakan  hukum terhadap  ketentuan  anti  pencucian  uang  di  Indonesia,  perlu  melihat  kembali  pemahaman untuk  apa  dilakukan  kriminalisasi  pencucian  uang  atau  mengapa  praktik  pencucian  uang harus diberantas.
Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  Indonesia  membuat  anti  pencucian  uang  pada awalnya karena desakan  internasional bukan karena kesadaran pentingnya pemberantasan pencucian uang bagi Indonesia, praktik pencucian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku kejahatan  ekonomi  agar  dengan  leluasa  dapat  menikmati  dan  memanfaatkan  hasil kejahatannya.  Selain  itu  uang  (hasil  kejahatan)  merupakan  nadi  bagi  kejahatan
11 Deni Krisnawati, dkk, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 126.
terorganisasi ( organized crimes ) dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting.
Kejahatan  teroganisasi  yang  paling  berbahaya  dan  sangat  berkepentingan  untuk mencuci  hasil  kejahatan  mereka  pada  awalnya  hanya  kejahatan  perdagangan  illegal narkotika  dan  substansi psichotropika .  Maka  kriminalisasi  pencucian  uang  semula  hanya diarahkan  untuk  memberantas  perdagangan  narkotika  dan  sejenisnya  seperti  yang tercantum  dalam United  Nation  Convention  Against  Illicit  Traffic  In  Narcotic  Drugs  and Psychotropic Substances of 1988 ( The Vienna Convention ).
Istilah money  laundering dalam  artian  hukum  digunakan  pertama  kali  oleh Pengadilan  Amerika  berkaitan  dengan  putusan  tentang  penyitaan  atas  hasil  kejahatan narkotika  yang  dilakukan  oleh  warga  Columbia.  Kekhawatiran  internasional  terhadap narkotika  dan  pencucian  uang  melahirkan  suatu  kesepakatan  yang  disebut  sebagai International Legal Regime to Combat Money Laundering dan bahkan ada kecenderungan bahwa  pencucian  uang  dilakukan  dengan  sangat  rumit.  Selanjutnya  pencucian  uang semakin  berkembang  dan  bukan  hanya  berasal  dari  kejahatan  obat  bius  saja  tetapi  juga berbagai kejahatan termasuk kejahatan terorganisasi ( organized crimes ).
Dalam  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2002  tentang  pencucian  uang  di  Indonesia masih  banyak  kelemahan,  maka  dalam  amandemen  pertama  definisi  yang  sebelumnya tidak dicantumkan, kemudian dicantumkan dalam Pasal (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003  yang  isinya  sebagai  berikut:  “Pencucian  uang  adalah  menempatkan,  mentransfer, membayarkan,  membelanjakan,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri, menukarkan  atau  perbuatan  lainnya  atas  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduga  merupakan  hasil  tindak  pidana  dengan  maksud  untuk  menyembunyikan,  atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. 12
Dari  definisi  di  atas, money  laundering bukan  kejahatan  tunggal  tetapi  kejahatan ganda. Pencucian uang merupakan kejahatan follow up crime atau kejahatan lanjutan atas kejahatan  utama  ( core  creme ).  Dalam  kejahatan  pencucian  uang  terdapat  dua  kelompok pelaku  yang  berkaitan  langsung  dengan  kejahatan  utama  dan  kelompok  kedua  tidak berkaitan  langsung  dengan core  creme, misalnya  penyedia  jasa  keuangan,  baik  lembaga perbankan maupun non perbankan.
12 Ibid. , h. 94.
Dari rumusannya, kejahatan pencucian uang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dibedakan dalam dua kriteria yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3 dan 6) dan Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pencucian Uang (Pasal 8 dan 9). Masing-masing pasal tersebut adalah :
Pasal 3:
(1)  Setiap orang yang dengan sengaja:
a. Menempatkan  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduga  merupakan hasil  tindak  pidana  kedalam  penyedia  jasa  keuangan,  baik  atas  nama  sendiri  atau atas nama pihak lain;
b. Mentransfer  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
c. Mmembayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga  merupakan  hasil  tindak  pidana,  baik  perbuatan  itu  atas  namanya  maupun atas nama pihak lain;
d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga  merupakan  hasil  tindak  pidana  baik  atas  namanya  sendiri  maupun  atas nama pihak lain;
e. Menitipkan  harta  kekayaan  yang  diketahui  atau  patut  diduga  merupakan  hasil tindak pidana baik atas namanya maupun atas nama pihak lain;
f. Membawa  keluar  negeri  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduga merupakan hasil tindak pidana; atau
g. Menukarkan  atau  perbuatan  lainnya  atas  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya;  dengan  maksud  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana,  dipidana  karena  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  pidana  penjara
paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp. 15.milyar. 13
Unsur objektif ( actus reus ) dari Pasal 3 sangat luas dan merupakan inti delik maka harus  dibuktikan.  Unsur  objektif  tersebut  terdiri  dari  menempatkan,  mentransfer, membayarkan  atau  membelanjakan,  menghibahkan  atau  menyumbangkan,  menitipkan, membawa  keluar  negari,  menukarkan  atau  perbuatan  lain  atas  harta  kekayaan  (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan).
Sedangkan  unsur  subjektifnya  ( mens  rea )  yang  juga  merupakan  inti  delik  adalah sengaja,  mengetahui  atau  patut  menduga  bahwa  harta  kekayaan  berasal  dari  hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Pasal 6:
(1)   Setiap orang yang menerima atau menguasai:
a. penempatan;
b. pentransferan;
c. pembayaran;
d. hibah;
e. sumbangan;
f. penitipan; atau
g. penukaran, harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat  5 tahun dan paling lama  15  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp.  100  juta  dan  paling  banyak  Rp.  15 milyar.
Unsur  objektif  Pasal  6  adalah  menerima  atau  menguasai  penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan (yang diketaui  atau  patut  diduga  berasal  dari  hasil  tindak  pidana).  Sedangkan  unsur  subyektif atau  mens  reanya  adalah  mengetahui  atau  patut  menduga  bahwa  harta  kekayaan merupakan hasil tindak pidana.
Untuk menegakan hukum terhadap praktik pencucian uang memerlukan kerjasama yang baik dari semua unsur Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang dalam hal ini terdiri dari polisi, jaksa, hakim dan juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
13 Ibid ., h. 28.
Masing-masing  unsur  SPP  dan  PPATK  harus  bisa  berjalan  dengan  baik  terkoordinir  dan simultan. Namun nampaknya masih terdapat masalah dalam penegakan terhadap pencucian uang. Untuk itu dibentuklah badan investigasi sebagai Financial Intelligence Unit (FIU). 14
Di  Indonesia  PPATK  merupakan  badan  independen,  namun  fungsinya  sangat terbatas  yaitu  hanya  sebagai  fungsi  administratif.  PPATK  bertugas  mengumpulkan  dan memproses  informasi  yang  berkaitan  dengan  kecurigaan  atau  indikasi  pencucian  uang. PPATK  berfungsi  sebagai  motor  penggerak  untuk  menganalisis  adanya  kecurigaan pencucian uang terutama melalui deteksi dini dalam alur transaksi yang mencurigakan.
Namun  demikian  badan  ini  tetap  dalam  status  melakukan    penyelidikan  awal  dan sangat terbatas (lihat Pasal 1 huruf a angka dan 2) membantu kepolisian. Hasil analisis atas transaksi atau kecurigaan adanya pencucian uang kemudian diserahkan kepada polisi yang ternyata  oleh  polisi  masih  dilakukan  penyelidikan  lagi  baru  ditindaklanjuti  dengan penyidikan  dan  proses  selanjutnya.  Hasil  anlisis  PPATK  ini  bukanlah  sebagai  alat  bukti karena  masih  harus  ditindaklanjuti  dalam  penyidikan.  Selain  itu  dalam  masa  penyidikan tersebut  PPATK tidak berwenang untuk  memblokir, artinya hasil analisis ini tidak terlalu berarti.
Dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  badan  investigasi  yang bersifat  independen  yaitu Financial  Intelegent  Unit (FIU), 15 sebagai  jalan  tengah  atas keberadaan badan investigasi  pada Penyediaan Jasa Keuangan  (PJK) terutama  bagi  pihak bank.  Bank  selalu  berhati-hati  dalam  menjaga  kepercayaan  nasabahn  merupakan  faktor yang  sangat  penting,  sementra  polisi  melihat  bahwa  segala  sesuatu  yang  mencurigakan akan  ditindaklanjuti  dan  akan  dijadikan  tersangka  sebagai  suatu  sikap  antusiasme  dan profesionalismenya.
Pada  awalnya  pelaku  banyak  menggunakan  jasa  bank  untuk  mencuci  uangnya, untuk  itu  diperlukan  badan  khusus  untuk  investigasi  sebelum  masuk  dalam  tahap penyidikan.  Terkait  dengan  upaya  pemberantasan  pencucian  uang  Penyediaan  Jasa
14 Speaker’s Notes International Workshop Indonesia  “Rancangan Money  launderingLaw” Jakarta: 29-30 May 2000, h. 3.
15 Ibid , h. 3.
Keuangan  (PJK)  diharuskan  menerapkan Know  your  Customer (KYC)  sebagai  langkah prefentif dalam upaya pemberantasan pencucian uang dan kewajiban lainnya. 16

## E. Penutup
Dasar  pemikiran  terhadap  tindak  pidana money  laundering adalah  untuk menghindari  penyalahgunaan  dan  pemanfaatan  kemudahan  akses  serta  percepatan mobilitas dana melalui jasa keuangan untuk kepentingan menghilangkan jejak sumber dana yang  diperoleh  dari  kejahatan.  Hal  ini  penting  karena  tindak  pidana money    laundering merugikan masyarakat. Terjadinya peningkatan aktivitas kejahatan yang sumber perolehan harta  kekayaan  yang  menjadi  objek money  laundering melalui  kelemahan perundang- undangan   suatu  negara  dan  lemahnya kontrol pejabat publik yang  berkaitan  dengan moneter.
Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  mencantumkan  ancaman  pidana minimal  khusus,  namun  tidak  memuat  aturan/pedoman  penerapan  pidananya  secara khusus. Hal ini akan menimbulkan masalah jika ditinjau dari segi sistem pemidanaan, yaitu jumlah ancaman pidana (minimal  maupun  maksimal)  hanya merupakan  salah satu sub- sistem yang tidak  dapat begitu saja diterapkan di dalam perumusan  delik.  Agar undang- undang  ini  dapat  diterapkan,  harus  disertai  dengan  subsistem  mengenai  aturan pemidanaan/pedoman penerapannya terlebih dahulu. Oleh karena itu formulasi yang akan datang harus disertai dengan   pedoman  penerapan.  Pertanggungjawaban  pidana terhadap  korporasi  penetapan  subyek  hukum  korporasi  sebagai  pelaku tindak pidana pencucian masih mengandung beberapa kelemahan. Di samping itu ancaman pidnana  denda  untuk  korporasi  yang  maksimumnya  diperberat  sepertiga  tidak  disertai dengan  ketentuan  khusus  untuk  pelaksanaan  pidana  denda  yang  tidak  dibayar  oleh korporasi.
Sehubungan dengan kesulitan tersebut maka penegak hukum mau tidak mau harus menyediakan  Jasa  Keuangan  (PJK),  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  transaksi  Keuangan (PPATK),  Polisi,  Jaksa,  dan  Hakim  harus  memiliki  mental  yang  tangguh  dan profesionalisme yang tinggi dan harus berprinsip pada paradigma penegakan hukum.
16 A. Hajjah, Hukum Pidana Ekonomi Modern , (Bandung: Citra Aditya Bekti, 2001), h. 56.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
A. Hajjah. Hukum Pidana Ekonomi Modern . Bandung: Citra Aditya Bekti, 2001.
Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana I . Jakarta: Rajawali Persada, 1996.
Krisnawati, Deni dkk. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus . Jakarta: Pena Pundi Aksara,
2006.
Financial  Action  Task  Force  on  Money  Laundering,  Report  on  Money :  Laundering Typologies 1999-2003, 3 Februari 2000.
Syahrani,  Sutan  Remi. Seluk  Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pembiayaan Terorisme . Jakarta: Grafiti, 2004.
Speker’s  Notes  International  Workshop  Indonesia  “Rancangan  Money    launderingLow” Jakarta, 29-30 May 2000.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Money Loundering. Jakarta: Eko Jaya, 2003.
Garnasih,  Yati. Anti  Pencucian  Uang  Sebagai  Strategi  Untuk  Membrantas  Kejahatan Keuangan (Profit Oriented Crimes) . Semarang: PDHI Undip Press, 2006.