## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 22, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## PELAKSANAAN MEDIASI DALAM
PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016

## DAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022
(Suatu Perbandingan)

## Maria Rosalina,SH.M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Email: maria.rosalina@fh.uisu.ac.id & nurul.rosalina@gmail.com

## Abstract
Before examining, adjudicating and deciding on the  main  case,  the  panel  of  judges  first  orders the  parties  to  mediate.  Advances  in  science, technology  and  communication  also  have  an impact  on  the  implementation  of  manual mediation, as stipulated in Perma No.1 of 2016. As a result, Perma No.1 of 2016 is refined with Perma  No.3  of  2022  where  mediation  can  be carried  out  directly  or  electronically,  based  on the  agreement  of  the  parties.  Of  course  there are differences and similarities in the implementation  of  mediation  regulated  in  No.1 of 2016 and Perma No.3 of 2022.
Keywords: Mediation, Perma, A Comparison

## Abstrak
Sebelum  memeriksa,  mengadili  dan  memutus pokok  perkara,  majelis  hakim  terlebih  dahulu memerintahkan  kepada  para  pihak  untuk melakukan mediasi.Proses mediasi ini bertujuan  untuk  mewujudkan  penyelengaraan peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan  serta  upaya  untuk  meningkatkan  rasa keadilan bagi para pihak. Kemajuan ilmu
pengetahuan, tehnologi dan komunikasi, berdampak juga terhadap pelaksanaan mediasi yang  dilakukan  secara  langsung  manual, sebagaimana  yang  diatur  dalam  Perma  No.1 Thn  2016.Sebagai  akibatnya  Perma  No.1  Thn 2016  disempurnakan  dengan  Perma  No.3  Thn 2022  dimana  mediasi  dapat  dilakukan  secara langsung  maupun  elektronik,  berdasarkan kesepakatan  para  pihak.Tentunya  terdapat perbedaan  dan  persamaan  dalam  pelaksaan mediasi yang diatur dalam No.1 Thn 2016 dan Perma No.3 Thn 2022.
Kata kunci : Mediasi, Perma, Suatu

## Perbandingan

## I.  PENDAHULUAN
Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia  sebagai  mahluk  sosial  dan  subjek hukum,  tidak  luput  dari  sengketa,  apakah sengketa  dalam  dunia  bisnis,  hubungan  kerja, hubungan keluarga, hubungan sosial, dan lain- lain,  yang  dapat  disebabkan  karena  perbeda pendapat, salah satu pihak bahkan kedua belah pihak tidak mematuhi hal-hal yang telah dibuat dan  disepakati  bersama,  atau  mungkin  juga karena  adanya  tuntutan  dari  pihak  ketiga, sehingga  hubungan  yang  tadinya  damai  dan harmonis  menjadi  tidak  harmonis.  Untuk mempertahankan  kepentingan  masing-masing, para  pihak  mengajukan  sengketanya  tersebut ke  pengadilan.  Pengadilan  dalam  bahasa Inggris disebut court , dan dalam dalam bahasa Belanda rechtbank ,  yang  berarti  badan  yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili  dan  memutus  sengketa.  Sedangkan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
peradilan dalam bahasa Inggris disebut judiciary dan dalam bahasa Belanda disebut rechtspraak , maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. 1
Pengadilan  melalui  majelis  hakim, sebelum  memeriksa,  mengadili  dan  memutus pokok perkara tersebut, terlebih dahulu memerintahkan  kepada  para  pihak  untuk melakukan mediasi. Mediasi merupakan:”Salah satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  sebagai terobosan atas cara-cara penyelesaian sengketa tradisional melalui litigation (berpekara  di  pengadilan)” 2 .  Mediasi  oleh seorang  atau  lebih  juru  damai  yang  bertindak sebagai fasilitator  perdamaian,  dikenal  dengan sebutan  mediator,  melalui  lembaga  damai (dading) ,  dapat  dilaksanakan    baik  di  luar pengadilan  ( out  of  court  connected  mediation ) maupun di dalam pengadilan secara terintegrasi ( court connected mediation atau court annexed mediation ). 3 Salah satu tujuan dilaksanakannya proses mediasi ini adalah terwujudnya penyelengaraan  peradilan  yang  sederhana, cepat dan biaya ringan serta memberikan akses yang  lebih  besar  kepada  para  pihak  dalam menyelesaikan  sengketa  perdata.  Pemerintah dalam  hal  ini  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  (selanjutnya  disebut  MARI),  merasa perlu untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Perma) yang  mengatur  tentang  Mediasi.  Pengaturan mediasi  secara  umum  dalam  sistem  hukum
1 H.  Ahmad  Fathoni    Ramli ,  Administrasi Peradilan  Agama,  Pola  Bindalmin  dan Hukum  Acara  Peradilan  Agama  dalam Praktek, CV  Mandar  Maju,  Bandung,  2013, hal.2.
2 M.  Yahya  Harahap, Beberapa  Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa, PT Citra Aditya Bakti,
Indonesia,  telah  diatur  pada  Undang-undang Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dilaksanakan  diluar  pengadilan,  akan  tetapi ruang  lingkupnya  hanya  untuk  sengketa  bisnis atau  perdagangan,  sedangkan  lembaga  damai ( dading) diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.
Lembaga dading ini,  baik di luar maupun di dalam pengadilan, sebagai lembaga penyelesaian  sengketa  belum  begitu efektif,  sehingga  MARI  memandang  perlu dilakukan pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya perdamaian,  dengan  menerbitkan  Surat
Edaran  MARI  Nomor  1  Tahun  2002
Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat  Pertama  Menerapkan  Lembaga Damai,  dan  untuk  kepastian,  ketertiban, serta kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan  sengketa  perdata,  maka MARI memandang perlu untuk menetapkan Perma yang mengatur mediasi. 4
MARI  telah  beberapa  kali  menerbitkan Perma tentang mediasi ini, yang diawali dengan Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Perma Nomor 1  Tahun  2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan,  lalu  Perma  Nomor  1  Tahun  2016 Tentang  Prosedur  Mediasi  Di  Pengadilan (selanjutnya  disebut  Perma  No.1  Thn  2016), dan  terakhir  Perma  Nomor  3  Tahun  2022 Tentang Mediasi Di  Pengadilan  Secara Elektronik (selanjutnya disebut Perma No.3 Thn 2022). Alasan diterbitkan Perma No.3 Thn 2022 ini adalah bahwa sejalan dengan
Bandung, 1997,hal.389.
3 Selamat,  Lumban  Gaol,  Pengaturan  Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah Agung, Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara,  Fakultas Hukum  Universitas  Dirgantara  Marsekal Suryadarma ,  Volume  7  No.  1,  September 2016, hal.78.
4 Ibid .,hal.80.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perkembangan serta kemajuan tehnologi komunikasi dan informasi di kehidupan industri 5.0  ini,  dimana  semua  kegiatan  manusia  telah dilaksanakan  dengan    bantuan  jaringan elektronik,  dan    Perma  No.1  Thn  2016  belum mengatur  secara  jelas  dan  rinci  pelaksanaan mediasi  secara  elektronik  di  pengadilan. Dengan  terbitnya  Perma  No.3  Thn  2022  ini, diharapkan  dapat  memenuhi  penyelenggaraan peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya ringan  serta  memberikan  akses  yang  lebih besar  kepada  para  pihak  dalam  memperoleh penyelesaian sengketa perdata, yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai, melalui peradilan  modern  berbasis  tehnologi  informasi elektronik.  Berdasarkan  hal  ini,  penulis  tertarik untuk  menulis  Pelaksanaan  Mediasi  Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan).

## II.  PERMASALAHAN
Adapun  permasalahan  yang  akan dibahas  pada  tulisan  ini  adalah  bagaimana Pelaksanaan  Mediasi  Dalam    Perma  Nomor  1 Tahun  2016  Dan  Perma  Nomor  3  Tahun  2022 (Suatu Perbandingan).

## III. PEMBAHASAN
Pelaksanaan  mediasi  dalam  Perma Nomor  1  Tahun  2016  dan  Perma  Nomor  3 Tahun  2022,  dapat  diuraikan  dari  berbagai sudut pandang yaitu:

## 1.  Landasan Filosofis Dan Sosiologis
Pada  Perma  No.1  Thn  2016  yang menjadi landasan filosofis dan sosiologis adalah dalam  rangka  reformasi  birokrasi  MARI  yang berorientasi  pada  visi  terwujudnya  badan
peradilan  Indonesia  yang  agung,  salah  satu elemen  pendukung  adalah  mediasi  sebagai cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, memuaskan serta instrumen untuk meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap keadilan, sekaligus implementasi asas penyelenggaraan  peradilan  yang  sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan,  sehingga  dapat memperkuat  serta  mengoptimalkan  fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.  Sedangkan  yang  menjadi  landasan filosofis  dan  sosiologis  Perma  No.3  Thn  2022 adalah mediasi secara elektronik untuk memenuhi  penyelenggaraan  peradilan  yang sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  serta memberikan  akses  yang  lebih  besar  kepada para  pihak  dalam  memperoleh  penyelesaian sengketa  perdata  berdasarkan  rasa  keadilan, melalui  peradilan  modern  berbasis  teknologi informasi.

## 2.  Landasan Hukum
Ada  4  (empat)  yang  menjadi  landasan hukum  penerbitan  Perma  No.1 Thn  2016  yaitu Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In  De  Gewesten  Buiten  Java  En  Madura,  Het Herziene  Inlandsch  Reglement (HIR),  UU
Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan landasan hukum penerbitan Perma No. 3 Thn 2022, selain yang ada  pada  Perma    No.1  Thn  2016  ditambah dengan  UU  Peradilan  Umum,  UU  TUN,  UU Peradilan Agama, UU Peradilan Militer, UU ITE, dan  PP  No.  71  Thn  2019,  Perpres  No.  13 Thn 2005, Perpres No. 14 Thn 2005, Perma tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kepaniteraan  dan Kesekretariatan Peradilan dan Perma No.1 Thn 2016, sehingga undang-undang yang mengatur tentang peradilan dalam Perma No.3 Thn 2022

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ini  lebih  banyak  dari  pada  yang  ada  di  Perma No.1 Thn 2016.

## 3.  Ketentuan Umum
Ketentuan  umum  yang  diatur  dalam Pasal 1 Perma No.1 Thn 2016,  meliputi tentang konsep  mediator,  sertifikat  mediator,  daftar mediator,  para  pihak,  biaya  mediasi,  resume perkara, kesepakatan perdamaian, kesepakatan perdamaian sebagian, akta perdamaian,  hakim,  hakim  pemeriksa  perkara, pegawai  pengadilan,  pengadilan,  pengadilan tinggi dan
Hari.  Pelaksanaan  mediasi  masih  dilakukan secara    tatap  muka  langsung,  sedangkan ketentuan  umum  yang  diatur  dalam  Pasal  1 Perma  No.3             Thn  2022,  pada  dasarnya seluruh  ketentuan  sudah  berdasarkan  kepada dukungan  teknologi  informasi  dan  komunikasi, dengan  memakai  elektronik  seperti  mediasi  di pengadilan  secara  elektronik,  penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  elektronik,  dokumen elektronik,  domisili  elektronik,  administrasi mediasi  elektronik,  infrastruktur  elektronik, aplikasi  elektronik,  ruang  virtual  mediasi elektronik, dan tanda tangan elektronik.

## 4.  Jenis Perkara Wajib Mediasi
Adapun  jenis  sengketa  yang  wajib menempuh  proses  mediasi,  baik  yang  diatur dalam  Perma  No.1  Thn  2016  maupun  Perma No.3  Thn  2022  adalah  sama  yaitu  semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  4 ayat  (1)  Perma No.1 Thn 2016, dan sengketa yang di kecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Perma No.1 Thn 2016.
5.  Isi  Perma    No.1  Thn  2016  Masih  Tetap Berlaku    Untuk  Pelaksanaan  Mediasi Elektronik
Berdasarkan Pasal 25 Perma No.3 Thn 2022,  disebutkan  Perma    No.1  Thn  2016  ini, tetap berlaku atau dipakai dalam melaksanakan mediasi  elektronik,  sebagaimana  yang  diatur dalam  Perma  No.3  Thn  2022,  sepanjang  tidak ditentukan  lain  oleh  Peraturan  Mahkamah Agung  ini.  Dengan  demikian  segala  ketentuan mediasi  yang  diatur  dalam  Perma    No.1  Thn 2016,  juga  dapat  dipergunakan  sebagai pedoman dalam mediasi elektronik Perma No.3 Thn 2022.

## 6.  Jangka Waktu
Bahwa  dalam  Perma  No.3  Thn  2022, jangka  waktu  yang  diperlukan  untuk  proses pelaksanaan  mediasi,  tidak  ada  disebutkan secara jelas. Akan tetapi berdasarkan Pasal 25 Perma  No.3  Thn  2022,  maka  jangka  waktu untuk  proses  mediasi  elektronik  sama  dengan jangka  waktu  untuk  proses  mediasi  yang dilakukan  dengan  tatap  muka,  sebagaimana yang  diatur  dalam  Perma    No.1  Thn  2016  ini, yaitu  dilakukan  paling  lama  30      (  tiga  puluh  ) hari.

## 7.Tanda Tangan
Bahwa tanda
tangan yang dipergunakan untuk menandatangani dokumen dalam  Perma    No.1  Thn  2016  adalah  tanda tangan manual, sedangkan dalam Perma No.3 Thn  2022  adalah  tanda  tangan  manual  dan tanda tangan elektronik.
8.  Pelaksanaan  Prinsip  Kehendak  Bersama dan Suka Rela
Mediasi  wajib  dilaksanakan  sebelum

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pemeriksaan  pokok  perkara,  baik  menurut Perma  No.1 Thn 2016 maupun Perma No.3 Thn 2022. Menurut Perma  No.1 Thn 2016 mediasi dilaksanakan secara langsung manual, sedangkan Perma No.3 Thn 2022 menyebutkan mediasi  dapat  dilakukan  secara  langsung  atau melalui mediasi elektronik. Pelaksanaan mediasi elektronik dilakukan, setelah para pihak memberikan persetujuannya secara sukarela.

## 9.Kerahasiaan Dokumen
Oleh karena pelaksanaan mediasi pada Perma    No.1  Thn  2016  dan  Perma  No.3  Thn 2022  tersebut dilakukan  secara  tertutup maka dokumen  yang  dihasilkan  juga harus  dijaga kerahasiaannya.Bahkan Perma No.3 Thn 2022 melarang  mediator  dan  para  pihak  untuk melakukan  pengambilan  foto  dan  perekaman secara  audio  atau  audio  visual  selama pertemuan mediasi elektronik.

## 10. Biaya
Dalam  Perma    No.1  Thn  2016,  biaya jasa  mediator  non  hakim  ditanggung  bersama dan  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak, sedangkan jasa mediator hakim tidak dikenakan biaya.  Apabila  penggugat  atau  tergugat  tidak beritikad baik maka biaya mediasi dihukumkan kepada penggugat atau tergugat. Dalam Perma No.3  Thn  2022,  biaya  penggunaan  mediator non  hakim  dan  biaya  mediasi  elektronik diserahkan kepada para pihak dan kesepakatan dengan mediator.Selanjutnya pada Perma No.3 Thn  2022,ada  biaya  penyediaan  ruang  virtual yang juga ditanggung oleh para pihak.

## 11.Tempat pelaksanaan Mediasi
Perma  No.1  Thn  2016,  mengatur pelaksanaan  mediasi  dilakukan  di  ruang mediasi  pengadilan  atau  tempat  lain  di  luar pengadilan  yang  disepakati  oleh  para  pihak. Bagi  mediator  hakim  pengadilan  tidak  boleh menyelenggarakan  mediasi  di luar  pengadilan. Sedangkan  mediator  non  hakim  yang  dipilih atau  ditunjuk  bersama-sama  dengan  mediator hakim dalam satu perkara wajib
menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan.  Dalam  Perma  No.3  Thn  2022, pertemuan mediasi elektronik dilakukan diruang virtual yang ada dalam aplikasi dan disediakan oleh  mediator  yang  telah  disepakati  oleh  para pihak.  Bagi  mediator  hakim,  proses  mediasi elektronik harus dilakukan dari ruang mediasi di pengadilan,  sedangkan  Mediator  non  hakim bersertifikat  dapat  melakukan  proses  mediasi elektronik dari ruang mediasi di pengadilan atau tempat  lain  yang  disetujui  oleh  para  pihak. Apabila  salah  satu  pihak,  ada  yang  terbatas akses  tehnologi  informasi  dan  komunikasinya, maka  dengan  persetujuan  tertulis  dari  pihak lainnya,  dapat  menggunakan  ruang  mediasi  di pengadilan.

## 12. Tercapai Kesepakatan Bersama
Perma  No.1  Thn  2016  menyebutkan jika mediasi berhasil para pihak dengan bantuan mediator  wajib  merumuskan  kesepakatannya secara  tertulis  dalam  kesepakatan  perdamaian serta  ditandatangani  oleh  para  pihak  dan Mediator.  Kesepakatan  perdamaian  ini  dapat dikuatkan  dalam  akta  perdamaian  oleh  hakim yang  memeriksa  perkara.  Sedangkan  dalam Perma No.3 Thn 2022,dikatakan jika para pihak berhasil mencapai  perdamaian mediasi  secara elektronik, maka penyusunan rancangan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kesepakatan  perdamaian  dilakukan  oleh  para
pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator  melalui
sarana
elektronik. Penandatanganan kesepakatan  perdamaian  oleh  para  pihak  dan mediator  dapat  dilakukan  secara  elektronik dengan  menggunakan  tanda  tangan  ektronik. Jika  Para  Pihak  tidak  memiliki  tanda  tangan elektronik yang tervalidasi,
maka penandatanganan  kesepakatan  perdamaian dilakukan secara manual.

## IV.  Penutup
Prinsip dasar mediasi pada Perma No.1 Thn  2016  adalah  mediasi  yang  manual langsung,  sedangkan  mediasi  dalam  Perma No.3 Thn 2022,dilaksanakan secara elektronik,sesuai  kemajuan  ilmu  pengetahuan, tehnologi,    dan  komunikasi.  Semoga    dengan adanya  Perma  No.3  Thn  2022,peradilan modern  yang  berbasis  tehnologi  informasi, dapat  memenuhi  penyelengaraan  peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta memberikan  akses  rasa  keadilan  bagi  para pihak dalam penyelesaian sengketa perdata.

## DAFTAR BACAAN

## A.  Buku
H.Ahmad  Fathoni    Ramli ,  Administrasi Peradilan Agama, Pola Bindalmin dan Hukum Acara Peradilan
Agama dalam Praktek, CV Mandar Maju, Bandung, 2013.
K.Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata, RBg / HIR, Ghalia Indonesia, 1983.
M.  Yahya  Harahap, Beberapa  Tinjauan Mengenai  Sistem  Peradilan  Dan Penyelesaian  Sengketa, PT  Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1997

## B. Jurnal
Selamat, Lumban Gaol, Pengaturan Hukum Mediasi Di Pengadilan Oleh Mahkamah  Agung, Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum  Universitas  Dirgantara Marsekal  Suryadarma ,  Volume  7 No. 1, September 2016.

## C.Peraturan
Perma          Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
Perma  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang Mediasi  Di  Pengadilan  Secara
Elektronik