Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya. Jl. Yos Sudarso, Kota Palangka Raya, Kec. Jekan Raya, Kalimantan Tengah 73111.
Email: dianiskandar@fisip.upr.ac.id

## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.7, No. 2, 2022 DOI: 10.14710/jiip.v7i2.14208
Model Pengembangan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Desa Sampirang I (Satu) Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah
Anyualatha Haridison 1 , Dian Iskandar 2 , Ummu Habibah Gaffar 3 123 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya
Dikirimkan: 12 Mei 2022 Direvisi: 29 September 2022 Diterbitkan: 30 September 2022

## INTISARI
Kemampuan  pengembangan  ekonomi  desa  merupakan  salah  satu  cara  untuk  melihat kemandirian desa, namun tidak banyak desa yang mampu melakukannya  untuk mencapai level kemandirian  desa,  salah  satunya  adalah  Desa  Sampirang  I  (Satu)  yang  mendapatkan  label sebagai  desa  sangat  tertinggal.  Setiap  desa  memiliki  potensi  yang  digunakan  dalam pengembangan ekonomi, tanpa terkecuali Desa Sampirang I (Satu) yang berada  di Kecamatan Teweh  Timur,  Kabupaten  Barito  Utara,  Kalimantan  Tengah.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengeksplorasi  potensi-potensi  yang  ada  di  desa,  dan  menemukan  model pengembangan ekonomi yang tepat agar dapat menjadi rekomendasi bagi desa-desa dengan kondisi  yang  sama.  Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian,  maka  penelitian  dilakukan menggunakan  metode kualitatif dengan pendekatan case study . Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, indepth interview dan observasi non partisipan. Sementara itu analisis data dilakukan dengan model analisi kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Desa Sampirang I (Satu) Memiliki berbagai potensi baik sumber daya alam terbarui, sumber daya manusia dan BUM Desa sebagai potensi kelembagaan yang merupakan modal awal dalam pengembangan ekonomi lokal. Namun hal tersebut belum dikonversi dan diaktualisasikan karena adanya disparitas pembangunan yang membuat high cost economic dan tidak adanya intrusi multi-sektor yang menyentuh desa. Oleh sebab itu, dalam model pegembangan ekonomi lokal harus dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap inisiasi dan tahap aksi, pemerintah desa dan BUM Desa menjadi main actor dengan peran dominan pada masing-masing tahapan. Tahapan inisiasi didominasi oleh kekuasaan dan kewenangan pemerintah  desa  untuk  melakukan  pembuatan  kebijakan  yang  berorientasi  pada pengembangan  perekonomian  desa  yang  berkelanjutan,  membuka  kerja  sama  dengan berbagai  pihak,  melakukan  percepatan  pembangunan  melalui  lobby  dan  negosiasi  dengan pemerintahan  yang  lebih  tinggi,  serta  melakukan  penguatan  kelembagaan  BUM  Desa. Sementara itu tahap aksi, BUM Desa sebagai motor pengerak dengan mengktualiasasikan dan melakukan value upgrading dari produk hasil sumberdaya alam yang terbarui, serta marketing produk yang dihasilkan. Model pengembangan ekonomi lokal  dapat dicapai jika adanya upaya optimal  dari  Pemerintah  Desa  dan  BUM  Desa  bersama-sama  dengan  aktor  lain  baik  public sektor, privat sektor, dan akademisi  dalam jalinan kerjasama dan kemitraan serta kolaborasi untuk membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan.

## KATA KUNCI:
Potensi Desa, Model Pengembangan Ekonomi Lokal, Desa Sampirang I (Satu)

## Pendahuluan
Desa mendapatkan perhatian khusus dari negara terutama dalam pembangunan desa semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang  tersebut  menyiratkan  bahwa  dua  hal  menjadi  kunci  utama pembangunan  desa  yaitu  membangun  desa  dan  desa  membangun.  Terlepas  dari  itu semua,  pemerataan  kesejahteraan  masyarakat  desa  menjadi  tujuan  utama  dari dilahirkannya undang undang tersebut dan merupakan  manifestasi kemandirian desa. Kemandirian  desa  dapat  dilihat  melalui  kemampuan  desa  dalam  pengembangan kapasitas ekonomi lokal dalam hal ini adalah desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat desa. Sayangnya gelontoran dana desa tidak mampu mendikarikan desa, tanpa terkecuali desa-desa yang ada di Kalimantan Tengah. Covid- 19 turut andil menyebabkan kenaikan jumlah penduduk miskin. Presetanse penduduk miskin di perdesaan di Kalimantan Tengah  mengalami kelonjakan yang semula pada Maret 2020 4,96 % atau setara dengan 81.66 ribu juta jiwa naik ke  5,38 %, setara dengan 85.46 juta jiwa pada Maret 2021.
Pelonjakan  kemiskinan  juga  menyentuh  Desa  Sampirang  I  (satu)  Kabupaten Barito Utara, bahkan berdasarkan data IDM 2020 desa ini dicap sebagai desa sangat tertinggal.  Desa  ini  sangat  memprihatinkan,  minim  aksestabilitas  komunikasi, transportasi, pendidikan dan kesehatan.  Setiap desa memiliki potensi untuk lepas dari jerat kemisikinan (H 2019). Sayangnya, upaya itu-lah yang belum maksimal, kegiatan ekonomi  masih  tertuju  pada  sektor  pertambangan,  akibatnya,  sektor  riil  yang  ada  di desa  kerap  gagal  dimanfaatkan  (Ahmad  Soleh  2017)  (Nafsi  2020),  padahal    Desa Sampirang  I  (satu)  memiliki  potensi  pertanian  seperti  jagung,  tiap  tahunnya  desa  ini mampu memproduksi sekitar 13.000 Ton Jagung(Raya 2019), artinya Desa Sampirang I (Satu) memiliki potensi yang siap diaktualisasikan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan memetakan potensi lokal yang ada dan kemudian mendesign model pengembangan ekonomi lokal desa yang tepat untuk melepaskan jerat kemiskin dan ketertinggalan di Desa Sampirang I (Satu) Kabupaten Barito Utara dan nantinya dapat menjadi rekomendasi dalam pengembangan ekonomi lokal bagi desa lainnya dengan kondisi yang sama.
Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengembangan ekonomi lokal selama ini hanya berfokus pada strategi pengembangan ekonomi lokal tanpa melihat kondisi wilayah tersebut. Kekosongan itulah yang diisi oleh penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan  kewilayahan,  memerhatikan  factor  yang  menyebabkan  terkredilnya perekonomi lokal di desa, memetakan potensi desa serta memusatkan perhatian pada kekuasaan serta kewenangan yang dimiliki oleh main actor (pemerintah desa dan BUM Desa)  untuk  berkolaborasi  dengan  aktor  lain  dan  berinovasi  dalam  pengembangan ekonomi lokal desa. Sehingga dapat menciptakan model pengembangan ekonomi lokal yang  relevan  dengan  kondisi  desa  sangat  tertinggal  terutama  Desa  Sampirang  I  agar terlepas dari kemiskinan dan ketertinggalan.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitan  kualitatif  dengan menggunakan  jenis case  study .  Dua  alasan  pemilihan  jenis  ini,  pertama  kekhususan setting penelitian,  yaitu  Desa  Sampirang  I  (satu)  Kabupaten  Barito  Utara  yang merupakan desa sangat tertinggal dan terluar. Kedua yaitu kehendak untuk menggali secara  lebih  mendalam  mengenai  potensi  lokal  dan  model  pengembangan  ekonomi
lokal. Penelitian ini dilakukan di Desa Sampirang I (satu) Kabupaten Barito Utara, desa ini dipilih sebagai setting penelitian karena desa ini merupakan desa terluar dan  desa sangat  tertinggal  berdasarkan  Indeks  Desa  Membangun  tahun  2020.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu studi literatur, observasi non partisipan, indepth  interview . Ketiga    teknik  pengumpulan  data  dilakukan  untuk mendapatkan  data  yang  paling  sahih,  hal  ini  merupakan  manifestasi  dari  triangulasi data. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan tradisi kualitatif.

## Pengembangan ekonomi lokal sebagai suatu landasan
Pengembangan  ekonomi  lokal  merupakan  proses  dimana  aktor-aktor  lokal membentuk  dan  berbagi  masa  depan  di  wilayahnya.  Dengan  arti  lain  bahwa  adanya partisipasi yang mendorong dan memfasilitasi kerjasama antara stakeholder lokal yang mendesain  dan mengimplentasikan bersama startegi yang berdasarkan pemanfaatan sumber  daya  lokal  dengan  tujuan  menciptakan  pekerjaan  yang  layak  dan  kegiatan ekonomi  berkelanjutan  (G  2001).  Sementara  itu  World  bank  mendefinisikan  sebagai proses  yang  dilakukan  antara  publik-bisnis-NGO  yang  kerja  sama  untuk  menciptakan pembangunan  ekonomi  dan  Angkatan  kerja  (World  Bank  Urban  Development  Unit. 2003). Dari definisi tersebut dapat dilihat beberapa elemen kunci dari pengembangan ekonomi  lokal;  Pertama,  yaitu  Pendekatan  lokalitas,  dengan  tujuan  memberdayakan actor  lokal  untuk  membentuk  kualitas  kehidupan  yang  lebih  baik  di  wilayah  mereka. Kedua, yaitu pendekatan partisipatif, dimana pemangku kepentingan lokal bekerjasama dengan organisasi lain untuk mewujudkan potensi ekonomi di wilayah tersebut. Dalam hal partisipasi, pengembangan ekonomi lokal menciptakan peluang kerjasama antara lokal privat dan publik sektor dan juga stakeholder lain seperti kelompok sosial maupun politik. Ketiga, pengembangan ekonomi lokal bertujuan untuk menciptakan pekerjaan yang layak serta kesinambungan pembangunan ekonomi (Pose, A. R., & Tijmstra 2006).
Pengembangan  ekonomi  lokal  memiliki  4  (empat)  prinsip  utama.    Pertama territorial approach atau pendekatan kewilayahan untuk pembangunan. Kedua, strategi yang  terintegrasi.  Ketiga,  focus  pada  penciptaan  pekerjaan  yang  berkelanjutan  dan layak. Keempat, menekankan pada tata kelola pemerintahan yang baik (A.R and S 2006).
Gambar 1. Prinsip Utama Pengembangan Ekonomi Lokal Territorial approach bertujuan untuk meningkatkan lokalitas dari ekonomi yang membuat  pembangunan  dan  pengembangan  di  lokal.  Wilayah  menjadi  focus pembangunan, yang dikombinasikan dengan desentralisasi kekuasaan dan sumberdaya sehingga mampu menciptakan sebuah peluang dan kebutuhan yang berbasiskan lokal.
Territorial Approach Integrated Approach Sustainable & Decent Work Good Governance
(Martinez-Vazquez, J., & McNab 2001). Integrated approach focus membangun pada potensi  ekonomi  lokal.  Pemerintah  daerah  bersama  dengan stakeholder lokal  dan tenaga ahli yang berasal dari luar untuk melakukan analisis situasi lokal dan menyusun strategi  untuk  memperbaiki  kondisi  dasar  untuk  pembangunan.  Untuk  menciptakan strategi  yang  mampu  mengatasi  masalah  dan  kondisi  yang  ada  perlu  memanfaatkan peluang  dengan  membangun  strategi  lokal  yang  konprehensif  melalui  4  (empat) komponen utama yaitu: Perusahaan lokal, Inward investment, Sumber daya manusia, Infrastruktur (Rdriguez-Pose 2002).
Sustainable and Decent Work ini menjadi tujuan akhir. Kondisi ini dapat dicapai dengan  adanya  partispasi  semua  stakeholder  baik  public  maupun  privat. Mengidentifikasi  segala  peluang  sumber  daya  lokal  yang  ada  untuk  menciptakan lapangan  kerja,  serta  membukakan  akses  dan  kesempatan  kepada  kelompok  rentan. Good  Governance ,  melibatkan  semua  actor,  baik  itu  stakekeholder  lokal,  penduduk, privat  sector  dalam  pengambilan  keputusan  dan  implementasi,  sehingga  ini  dapat membangun komitmen bersama untuk meningkatkan ekonomi lokal.

## Melacak  Potensi  Desa  Sebagai  Modal  Awal    (Asset)  Pengembangan  Ekonomi  Lokal Desa Sampirang I
Tahapan awal dalam pengembangan ekonomi lokal desa bisa dilakukan melalui pemetaan  potensi  yang  dimiliki  oleh  Desa  Sampirang  I  sebagai  manifestasi  dari pendekatan territorial (territorial approach). Hal ini dilakukan dengan pemahaman dan cara pandang bahwa apapun yang dimiliki oleh desa, baik itu sumberdaya alam, manusia dengan  segala  kapasitasnya  adalah  suatu  sumberdaya,  asset  dan  potensi  yang  bisa dikembangkan. Potensi desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki desa yang dapat dieksplorasi, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang paling tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mencurahkan perhatian pada apa yang dimiliki oleh masyarakat dan desa kemudian itulah yang digali sedemikian rupa agar semua dapat menjadi fondasi yang kuat dalam aktivitas-aktivitas pengembangan ekonomi  lokal.  Oleh  Sebab  itu,  sangat  penting  bagi  desa  untuk  mengenali  apa  yang mereka miliki. Dari penelitian yang dilakukan, masyarakat Desa Sampirang I (Satu) sudah sangat  menyadari  potensi  yang  mereka  miliki,  dan  sangat  menginginkan  adanya perubahan kondisi yang mereka alami selama puluhan tahun. Dengan demikian satu step dalam pengembangan masyarakat sudah dilakukan, yaitu penyadaran. Penyadaran adalah hal pertama yang harus dilakukan agar keluar dari status quo.
Desa yang berjarak 104 km dari ibukota Kabupaten Barito Utara, dan berbatasan langsung  dengan  Desa  Mampuak  I  ini  memiliki  berbagai  potensi  seperti  Potensi sumberdaya  manusia,  potensi  sumber  daya  alam  terbarui  seperti  potensi  pertanian, potensi  hasil  hutan,  potensi  perkebunan  dan  potensi  sumber  daya  air,  serta  potensi kelembagaan. Berikut gambaran potensi yang dimiliki oleh Desa Sampirang I (satu).
Gambar  1 Peta Potensi Desa Sampirang I (Satu)
Masyarakat Sampirang I (Satu) sudah menyadari bahwa mereka memiliki potensi desa, seperti pertanian, perkebunan dan hasil hutan, sebagaimana yang disampaikan oleh Madulin yang merupakan  tokoh agama hindu kaharingan, ia menyatakan bahwa potensi  yang  paling  besar  dari  pertanian  jagung,  dan  masyarakat  memiliki  pekerjaan sebagai  petani.  Hal  ini  selaras  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh  Ketua  RT  01  Desa Sampirang I (Satu) bahwa “jagung menjadi komoditas utama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat, hanya saja skala kecil, jika dikembangkan secara lebih luas, akan jadi lebih  baik  karena  akan  meningkatkan  penghasilan  masyarakat”  (Masimsak,  2022). Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Lidia, masyarakat Sampirang 1 (Satu) yang berprofesi sebagai guru ini juga menyampaikan bahwa mayoritas warga adalah petani yang  menanam  jagung  dan  padi.  Pernyataan    tersebut  juga  diamini  oleh  Penjabat Sementara kepala Desa Sampirang I (Satu) bahwa di wilayah kerjanya memang menjadi andalan utama yaitu hasil pertanian jagung, namun masih dikelola secara tradisional dan masih pertanian perseorangan.
Secara  eksplistit  mendeklarasikan  bahwa  pertanian  tanaman  jagung  menjadi potensi unggulan, dan secara tidak langsung mereka sudah menyadari potensi ini akan mampu  memperbaiki  kualitas  kehidupan  mereka  dan  kesejahteraan  masyarakatnya. Hasil pertanian jagung selama ini hanya dijual kepada pengepul dalam bentuk pipilan jagung, yang dijual seharga Rp. 3000/kg. tentu hasil ini tidak sebanding dengan biaya produksi  dan  waktu  serta  tenaga  yang  dihabiskan  oleh  petani.  Maka  dari  itu,  sangat penting bagi petani untuk upgrading value jagung dengan cara mengolah hasil pertanian jagung, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Selain jagung, masih ada  potensi  lain  dari  perkebunan  karet  dan  hasil  hutan  yang  dimiliki  oleh  Desa Sampirang I (satu) . Sebagaimana yang disampaikan  Camat Teweh Timur  jika rotan dilempar maka akan tumbuh tanpa ada perawatan khusus. Rotan menjadi hasil Hutan yang ada di Sampirang I (Satu). Rotan akan memiliki nilai jual yang tinggi jika menjadi produk  jadi.  Banyak  yang  menjadi  pengrajin  rotan  di  Sampirang  I  (satu),  mayoritas
Potensi Desa
Sumber Daya Alam Terbaharui Sumber Daya Manusia Kelembagaan
masyarakat hanya menjual rotan ke pengepul dalam bentuk mentah, hanya sebagian kecil yang menjual dalam bentuk barang jadi.
Sementara itu untuk potensi hasil perkebunan yaitu karet. Karet menjadi salah satu  komoditas  yang  dapat  diharapkan,  karena  karet  dapat  dipanen  tanpa  perlu memerhatikan musim.  Sehingga para petani disampirang satu akan beralih “menyadap” getah  jika  tidak  sedang  bertanam  jagung  atau  padi.  Kegiatan  ini  pada  akhirnya  akan bernilai secara ekonomi. Sebab hasil dari pertanian karet kemudian di jual ke Pengepul oleh masyarakat.
Dengan kata lain bahwa hasil pertanian, perkebunan dan hutan menjadi jalan perekonomian masyarakat setempat, namun selama ini hanya dilakukan secara manual dan  skala  hasil  yang  diperoleh  masih  kecil,  padahal  masyatakat  mempunyai  wilayah lahan  yang  luas  yang  masih  dapat  dikembangkan.  Disisi  lain  menjadi  permasalahan dalam  potensi  ini  adalah  pupuk  yang  harganya  tinggi,  bisa  dipastikan  tanaman  atau komoditas unggulan ini akan memberikan kualitas yang baik jika di-suplay dengan pupuk yang  baik  pula.  Kelompok  tani  sudah    mendapatkan  bantuan  bibit  dan  pupuk  dari pemerintah tidak terlalu banyak.  Selama ini petani menghabiskan biaya yang banyak untuk pupuk. Bukan hanya itu, kemampuan teknis dalam pengelolaan lahan yang baik harus mendapatkna perhatian khusus oleh pemerintah.
Potensi sumber daya alam terbarui lainnya yang dimiliki oleh Desa Sampirang I (Satu)  yaitu  sungai  dan  embung.  Kedua  hal  tersebut  bisa  digunakan  untuk pengembangan    budidaya  perikanan,  atau  yang  dikenal  sebagai  aquaculture.  Hal  ini diperlukan untuk meningkatkan produktivitas biota air pada sungai dan embung yang ada  di  Desa  Sampirang  I  (Satu),  inland  aquaculture  dengan  pemanfaatan  keramba sebagai  media  budidaya  menjadi  pilihan  yang  dapat  dilakukan  untuk  peningkatan produktifitas  biota  air  khususnya  ikan.  Usaha  ini  dilakukan  dengan  cara  pembenihan sampai dengan pengembangbiakan, agar stok ikan terpenuhi serta dapat memberikan tambahan  pemasukan  bagi  masyarakat  yang  membudidayakan,  dengan  melakukan pemasaran sampai ke tangan konsumen. Selain itu budidaya perikan bertujuan untuk pemenuhan  kebutuhan  pangan  dan  protein  bagi  masyarakat,  setidaknya  ini  akan mengurangi belanja rumah tangga.
Namun  Pemerintahan  Desa  Sampirang  I  (Satu)  sudah  memiliki  program stimulant  perekonomian  dari  sektor  perikanan  dengan  memberikan  bantuan  kepada masyarakat  melalui  program  ketahanan  pangan  yang  dianggarkan  dari  Alokasi  Dana Desa sebesar 20%. Dana tersebut di peruntukan untuk kegiatan ekonomi masyarakat, beberapa diantaranya seperti untuk penyediaan bibit ikan lele. Sejauh ini, dari alokasi anggaran yang tersedia pemerintah desa setempat telah mendistribusikan sebanyak 55 ribu  ekor  bibit  ke  masing-masing  rumah.  Dengan  estimasi  setiap  rumah  akan mendapatkan  seribu  ekor  bibit  ikan  lele.  Selain  itu,  alokasi  yang  disediakan  oleh pemerintah desa setempat berupa pakan untuk perawatan bibit ikan lele yang telah diberikan.
Bantuan  berupa  dana  stimulan  ini  diharapkan  membawa  angin  segar  kepada masyarakat untuk mengembangan perekonomian mereka, karena budidaya perikanan dapat menambah pendapatan yang berdampak pada masyarakat dan juga desa, selain itu memberikan peluang pekerjaan lain bagi masyarakat, selain bertani sebagai mata pencarian  utamanya.  Dari  seluruh  potensi  sumber  daya  alam  terbarui  yang  hasilnya
dapat diolah kembali melalui hilirisasi industri. Agroindustri dapat menjadi pilihan yang tepat  untuk  mengolah  potensi  tersebut,  karena  industri  ini  memiliki  kegiatan  yang memanfaatkan  hasil  pertanian  sebagai  bahan  baku,  merancang  dan  menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut(Marsudi 2013).
Sektor  industri  berbasis  pertanian  ini  akan  menyerap  tenaga  kerja  dari  Desa Sampirang  I  (Satu),  sehingga  mampu  menperkokoh  kemandirian  ekonomi  desa  dan masyarakat desa nantinya. Agroindustri memiliki beberapa sektor industri , dan yang paling memungkinkan jika berpijak pada potensi yang dimiliki desa, industri pengolahan hasil  pertanian  (IPHP)  menjadi  yang  paling  tepat  untuk  dikembangkan,  dalam  hal  ini yaitu  IPHP  tanaman  pangan  seperti  padi  dan  jagung,  IPHP  tanaman  perkebunan komoditas karet, IPHP  tanaman hasil hutan mencakup produk rotan, IPHP perikanan, seperti  pengolahan  ikan  segar.  Selain  itu  juga  terkait  dengan  kesediaan  bahan  baku. Input  pertanian  berasal  dari  produksi  masyarakat  Desa  Sampirang  I,  sehhingga  akan mempermudah  rantai  pasok  bahan  baku,  dikarenakan  sumber  berada  dilokasi  yang sama dan secara tidak langsung akan mengurangi biaya produksi untuk mendapatkan bahan baku.
Industri  pengolahan  hasil  petanian  ini  dapat  memberikan  nilai  tambah  atau memililiki nilai jual yang lebih tinggi dari input bahan baku dari potensi-potensi yang dimiliki terutama dari potensi sumber daya alam terbarui yang diperoleh dari petani lokal,  selain  itu  dapat  dipasarkan  atau  digunakan  bahkan  dikonsumsi  sendiri  oleh masyarakat. Disisi lain dapat meningkatkan daya saing serta memberikan keuntungan secara finansial kepada masyarakat dan desa.
Disparitas  Pembangunan  Menjadi  Penghambat  Pengembangan  Ekonomi  Desa Sampirang I (Satu)
Desa  Sampirang  I  (satu)  desa  sebagai  desa    sangat  tertinggal  atau very underdeveloped rural area , label ini merupakan dampak dari adanya ketidakmerataan pembangunan yang relative tinggi di wilayah Barito Utara khususnya, dan Kalimantan Tengah secara umum. Perihal pembangunan menjadi salah satu faktor utama yang akan mengintervensi kondisi sosial ekonomi. Jika terus dibiarkan maka tentu lambatlaun akan mengkerangkeng pertumbuhan ekonomi atau bisa disebut  karena tidak bertumbuhnya suplay dan demand kebutuhan,  mengurangi  aktivitas-aktivitas  kewirausahaan,  dan secara tidak langsung melestarikan kemiskinan dan kondisi yang saat ini terjadi di di tengah masyarakat terutama masyarakat di Desa Sampirang I (Satu).
Pembangunan infrastruktur  jalan, jembatan, irigasi dan sarana telekomunikasi menjadi suatu kebutuhan primer dalam hal pengembangan ekonomi  tanpa terkecuali bagi  kawasan  atau  daerah  tertinggal,  terpencil  dan  terluar,  supaya  mengeluarkan mereka  dari  ketertinggalan,  keterbelakangan  dan  keterisolasian  serta  mendorong kegiatan  sosial  maupun  ekonomi  masyarakat  tersebut.  Desa  Sampirang  I  memiliki banyak potensi sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam subbab sebelumnya, jika tidak didukung oleh dengan infrastruktur sarana prasarana utama maka harapan akan terwujudnya  kesejahteraan  sosial  dan  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  hanya wacana belaka.
Jalan menjadi nadi yang menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lain, menghubungkan desa dengan kota dan  mendekatkan yang jauh. Jalan memiliki
fungsi  positif  dalam  pertumbuhan  dan  pengembangan  ekonomi,  peningkatan produktifitas serta mempermudah mobilisasi baik itu barang dan jasa, manusia,  serta dapat meningkatkan efisiensi biaya dan waktu dalam produktifitas, sehingga laten akan memperbaiki kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.
Berdasarkan kondisi real  yang kemudian dituangkan dalam gambar 13, dapat diketahui dari ±27,2 Km jalan menuju ke Desa Sampirang I (Satu) dari ibukota kecamatan teweh timur yang terletak di Desa Benangin I, sepanjang ±15,2 Km adalah jalan tanah dengan kondisinya rusak parah. Hanya ± 1,7 Km saja yang merupakan jalan aspal dengan kondisi yang baik. Potret kondisi jalan menuju ke Desa Sampirang I, untuk menerangkan bahwa disparitas pembangunan itu terjadi dan ini menjadi kebutuhan medesak untuk segera diperbaiki demi terciptanya pengembangan situasi sosial dan ekonomi di Desa Sampirang I (Satu), termasuk desa lainnya yang berada di sekitar wilayah desa  yang dipimpin oleh penjabat sementara kepala desa abdul mutolib ini.
Disamping  infrastruktur  jalan  dan  jembatan,  Desa  Sampirang  I  bahkan  belum teraliri listrik dan tidak ada jaringan telekomunikasi, dan menjadi salah satu dari 9 desa yang  belum  teraliri  listrik  di  Kecamatan  Teweh  Timur.  Pada  tahun  2021  warga  bisa menggunakan  listrik  dengan  manfaatkan  panel  surya  yang  merupakan  bantuan  dari pemerintah  desa  yang  dianggarkan  dari  dana  desa.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  ada kesadaran  pemerintah  untuk  mengupayakan  perbaikan  pembangunan  infrastruktur desa. Listrik, jaringan telekomunikasi, jalan dan jembatan sama pentingnya terutama pada situasi yang mengharuskan segala sesuatu serba cepat dan efektif, dalam semua aspek  kehidupan  baik  sosial  maupun  ekonomi.  Sangat  disayangkan  jika  desa  yang memiliki  limpahan  potensi  ini  tidak  dapat  mengaktualisasikannya  karena  disparitas pembangunan  yang  memang  menjadi  fakta  dilapangan  dan  masih  menjadi permasalahan yang pelik.
Infrastruktur mempengaruhi kelajuan dalam pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, terlebih lagi barang, jasa, uang, informasi sehingga menciptakan probability harga  yang  cenderung  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  kondisi  kekosongan infrastruktur.  Contoh  input  seperti  pupuk  untuk  pengembangan  potensi  sumberdaya alam terbarui dalam hal  ini adalah pertanian jagung dan padi, jika kondisi infrastruktur jalan dalam kondisi yang baik, maka pergerakan pupuk yang masuk ke desa akan lebih mudah  dan  harga  pupuk  akan  lebih  rendah,  dan  pada  sudut  lain  hasil  panen    akan dengan  mudah  dipasarkan.  Bahkan  adanya  pembangunan    infrastruktur  akan mempengaruhi iklim investasi.
Listrik dan jaringan telekomunikasi juga mempengaruhi dalam pengembangan ekonomi lokal, karena arus informasi akan lebih cepat sampai ketika menggunakan alat telekomunikasi dan media komunikasi. Ini sangat dibutuhkan untuk diperbaiki, karena semua  produktivitas  yang  dihasilkan  oleh  Desa  Sampirang  I  (Satu),  maka  akan dipasarkan untuk mendapatkan pendapatan bagi masyarakat selain untuk dikonsumsi sendiri.  Telekomunikasi  mennjadi  tools  untuk  memasarkan  porduk  yang  dihasilkan, sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Terlebih lagi kondisi masyarakat yang serba cepat saat ini, menggunakan media untuk mendapatkan banyak informasi, dan juga  bisa  mendapatkan  ide  dan  gagasan  untuk  pengembangan  hilirisasi  produk  yag dihasilkan.  Bukan  hanya  itu,  menjamurnya  marketplace  menjadi  peluang  bagi masyarakat desa untuk memasarkan produk yang akan mereka hasilkan. Jadi dengan
adanya  infrastruktur  jalan  dan  telekomunikasi  akan  memberikan  keempatan  bagi masyarakat  dalam  memasarkan  produknya  baik  menggunakan  cara  konvensional maupun cara modern dengan memanfaatkan telekomunikasi.
Pada  kenyataannya,  kondisi  ideal  pembangunan  belum  dapat  dirasakan  oleh desa  dan  masyarakat  desa  sampirang  I  (Satu).  Ketimpangan  dan  kesenjangan pembangunan harus segera diatasi, baik itu jalan, jembatan listrik dan telekomunikasi, karena  infrastruktur  tersebut  turut  andil  dalam  pengembangan  perekonomian  lokal, dan  membukakan  akses  kepada  pasar,  sehingga  secara  equivalent  akan  berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat serta lepas dari ketertinggalan sebagaimana kondisi saat ini.

## Melihat Intrusi  Aktor lain  Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Di Desa Sampirang I (Satu)
Negara mengatur desa salah satunya bertujuan memajukan perekonomian desa dan  meminimalkan  disparitas  pembangunan  nasional  sebagaimana  yang  dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Upaya mencapai cita-cita tersebut pemerintah desa dalam hal ini kepala desa bertugas dalam pembangunan  desa  yang  tujuannya  dituliskan  secara  eksplisit  bahwa  pembangunan desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kepala  desa  dengan  beberapa  kewenangan  yang  dimiliki,  diantaranya  yaitu memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa, menetapkan peraturan desa  dan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa,  membina  dan  meningkatkan perekonomian  desa  serta  mengintegrasikannya  agar  mencapai  perekonomian  skala produktif untuk kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa,  mengoordinisasikan  pembangunan  desa  secara  patisipatif  .  Dalam  Regulasi tersebut kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa secara langsung menjadi kewajiban yang harus dijalankan dalam masa jabatannya. Perihal pembangunan desa, pemerintah desa Sampiran I (satu) sudah melakukan beberapa hal untuk pengembangan ekonomi lokal,  salah  satunya  dengan  upaya  reorganisasi  BUM  Desa  sebagai  Lembaga  yang bertugas untuk meningkatkan pengembangan segala potensi dan kekayaan desa demi memperbaiki  kesejahtaraan  masyarakat,  dengan  dikeluarkannya  Keputusan.  Kepala Desa  Sampirang  I  Nomor  :  SK.821.29/015/2021  Tentang  Pengelola/Pengurus  Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Jemunjung” Desa Sampirang I Periode 2021-2026. Selain menerbitkan  surat  keputusan,  pemerintah  desa  juga  memberikan  penyertaan  modal usaha BUM Desa.
Dalam  pengembangan  ekonomi  lokal,  pemerintah  desa  tidak  dapat  bekerja sendiri, maka dari itu perlu adanya campur tangan berbagai pihak terutama, universitas dan industri. Kedua aktor tersebut menjadi penting karena kapasitas masing-masing. Pemerintah desa dapat bekerja sama sebagaimana yang diundangkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga. Hal tersebut secara nyata memberikan ruang bagi desa agar dapat bergerak cepat untuk mengingkatkan
pembangunan desa termasuk pengembangan ekonomi lokal. Hanya saja hal tersebut belum  dimaksimalkan  oleh  pemerintah  Desa  Sampirang  I  (Satu).  Keleluasaan  dalam membuat  kerjasama  dengan  pihak  ketiga,  seperti  universitas  dan  industri  tidak  akan membuat pemerintah desa kehilangan control dan posisi sentral dalam pembangunan desa. Ketiga  aktor  ini  dapat  berinteraksi  dan  berkolaborasi  sehingga  menciptakan inovasi  yang  mungkin  sebelumnya  tidak  pernah  dibayangkan  dalam  pengembangan ekonomi. Universitas memiliki knowledge dari riset dan teknologi tepat guna yang dapat ditransferkan  kepada  desa,  dan  Industri  memiliki  teknologi,  inkubasi  bisnis  serta pengalaman  yang juga dapat dishare kepada desa. Tidak terjalinnya interaksi antara aktor  ini  dikarenakan  konektifitas  dan  aksestabilitas  ke  desa  yang  terbilang  sulit dijangkau. Namun potensi desa yang besar akan terasa sia-sia jika tidak dikelola dengan baik.  Maka  sangat  dibutuhkan  kerjasama  dan  kolaborasi  antar  aktor  untuk mengaktualisasi segala potensi yang ada di Desa Sampirang I.

## Model Pengembangan Ekonomi Lokal Desa Sampirang I (Satu)
Pada  sub  bab  sebelumnya  sudah  dijabarkan  segala  potensi  yang  dimiliki  desa baik  potensi  alam,  potensi  sumberdaya  manusia  maupun  potensi  kelembagaan  yang menjadi  peluang  untuk  menciptakan  ekonomi  baru.  Selain  itu,  telah  diperlihatkan adanya  disparitas  pembangunan  infrastruktur  yang  menyebabkan  Desa  Sampirang  I menjadi  golongan  desa  sangat  tertinggal  yang  dampaknya  secara  langsung  berimbas pada  kondisi  perekonomian  masyarakat  desa.  Maka  dari  itu,  terdapat  beberapa  hal fundamental  yang  mendesak  untuk  segera  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  dengan kewenangan yang dimiliki,  sebelum melakukan upaya pengembangan ekonomi lokal di desa  yang  mayoritas  dihuni  oleh  suku  Dayak  ini  agar  pada  masa  depan  tercipta perbaikan  kualitas  kehidupan  bagi  masyarakatnya  sebagaimana  yang  diharapkan melalui  pengembangan  ekonomi  lokal.  Terdapat  dua  tahapan  dalam  model pengembangan  ekonomi  lokal  Desa  Sampirang  I  (Satu)  yaitu  tahapan  inisiasi  dan tahapan eksekusi.
Dalam penelitian ini, tahapan inisiasi dimaknai sebagai tahapan pertama yang menjadi  momentum  dimana  pemerintah  desa  menjalankan  fungsinya  dan  segenap upaya sebagai institusi otonom yang mampu merombak kondisi perekonomian yang ada saat  ini  berlangsung  menuju  perekonomian  desa  yang  lebih  baik.  Sementara  itu, tahapan aksi atas apa yang telah diupayakan oleh pemerintah desa, dan pelimpahan wewenang kepada Lembaga penggerak ekonomi desa  dalam hal ini adalah BUM Desa untuk menjalankan aksi dan memainkan peran dominan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

## A. Tahapan Inisiasi
Tahapan  inisiasi  menjadi  sangat  kursial,  karena  pada  tahapan  ini  adalah  awal dimana  pemerintah  desa  harus  mencurahkan  segala  upaya,  mulai  dari  pembuatan kebijakan,  penyedian  sarana  dan  percepatan  pembangunan,  membangun  kerjasama, dan  penguatan  organisasi  penggerak  perekonomian  desa  demi  menciptakan  iklim perekonomian yang dinamis di Desa.
Policy Making Demi Pengembangan Ekonomi  Desa
Pengakuan dan penghormatan atas desa, serta kejelasan status dan kepastian hukum  yang  dimanifestasikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa, serta sistesis antara local self government dengan self-governing community, asas subsidiaritas  dan  asas-asas  lainya  dalam  pengaturan  desa,  maka  memberikan kesempatan  kepada  desa  untuk  melakukan  decision  making  secara  lokal  demi kepentingan masyarakat desa tentang apa-apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak. Oleh  sebab  itu,  pemerintah  desa  menjadi  agen  kunci  karena  memiliki  kuasa  untuk melahirkan  output  politik  dengan    memformulasi  dan  mengimplementasikan seperangkat  regulasi  dan    kebijakan  untuk  kepentingan  lokal  yang  diarahkan    untuk membuka ruang gerak pengembangan ekonomi berkelanjutan,  serta sepaket program ekonomi berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki desa, kemudian dapat dituangkan dalam  rencana  pembangunan  jangka  menengah  desa  dan  rencana  kerja  pemerintah desa sebagai agenda tahunan. Pemerintah desa harus jelas menentukan visi dan tujuan sehingga    dengan  adanya  kebijakan  yang  jelas  akan  mempengaruhi  kondusifitas pengembangan ekonomi lokal. Dalam pembuatan kebijakan juga perlu melibatkan lokal stakeholder  agar  berpartisipasi  dalam  pengembangan  desa,  dan  membantu membangun kepercayaan serta dapat menciptakan dan menumbuhkan kohesi sosial, sehingga akan mengurangi resiko konflik. Hal tersebut penting dilakukan karena dalam pengembangan  ekonomi  lokal  perlu  menggunakan  pendekatan  peartisipatif  dimana aktor  lokal  harus  didorong  dan  dilibatkan  untuk  menentukan  rencana  strategi,  dan implementasi rencana tersebut.
Penyediaan dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah desa juga harus mengupayakan  dan menyediakan sarana prasarana, termasuk juga infrastruktur lainnya yang mendukung   dan memfasilitasi pembangunan ekonomi.  Jalan    menjadi  isu  utama  yang  harus  dibenahi,  karena  merupakan  jalur distribusi baik barang maupun manusia sehingga akan meningkatkan efisiensi ekonomi serta menjadi daya tarik untuk penciptaan bisnis baru. Pemerintah desa dapat bersinergi dengan desa-desa lainnya serta melakukan bekerja sama dengan pemerintah level di atasnya baik itu pemerintah daerah  maupun pemerintah pusat dalam upaya mengatasi masalah  disparitas  pembangunan  yang  selama  ini  terjadi.  Selain  itu  dalam  rangka percepatan  pembangunan  infrastruktur,  pemerintah  desa  juga  dapat  mendapatkan manfaat dari dana pertanggungjawaban sosial perusahaan yang mengambil keuntungan di sekitar desa.
Bukan hanya jalan, namun infrastruktur lain seperti listrik dan telekomunikasi menjadi penting untuk disediakan demi mendukung proses pembangunan ekonomi di Desa Sampirang I (Satu), perlu adanya sinergi positif dan jelas untuk memaksimalkan hasil  pengembangan  ekonomi  lokal  karena  segala  informasi  dan  networking  dapat dibangun melalui telekomunikasi. Sarana lain dapat disediakan oleh pemerintah desa untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi dapat berupa perbaikan showroom untuk menempatkan dan memasarkan produk lokal, termasuk  pabrik atau warehouse yang menjadi  tempat  produksi  dan  penyimpanan  demi  memangkas  biaya  yang  akan dikeluarkan.

## Membangun Kerjasama dengan Multi-Sektor
Pemerintah desa memiliki peran esensial  dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan dapat  mendukung proses pengembangan ekonomi lokal, namun dalam
membangun dan mengembangan ekonomi lokal yang kuat, harus melibatkan berbagai aktor  seperti  sektor  privat  dan  akademisi.  Kerjasama  dapat  berupa  kolaborasi  dan kemitraan  yang  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  sesuai  dengan  kapabilitas  dan kemampuan masing-masing aktor.
Dengan  kerjasama  memungkinkan  bagi  desa  untuk  mendapatkan  banyak keuntungan  terutama  dalam  membangun  networking  dan  berdampak  pada pembangunan  ekonomi  lokal  yang  berkelanjutan  yang  memungkinkan  adanya konvergensi  program  antara  aktor  sehingga  akan  menciptakan  hasil  yang  efektif. Kemitraan harus dibentuk untuk mengatasi permasalahan yang selama ini mengganjal perkembangan ekonomi di desa. Berikut ilustrasi bagan dari tahap inisiasi.

## Tahap Inisiasi Model Pengembangan Ekonomi Lokal
Sumber : Analisis Peneliti, 2022
Dalam  konteks  ini,  BUM  Des  menjadi  organisasi  yang  dapat  meengembangan ekonomi lokal. maka memperkuat kelembagaan ekonomi lokal dengan capacity building untuk  mengoptimalkan  peran  BUM  Desa  termasuk  manajerial  dan  unit  bisnis  dan produk  unggulan  desa  menjadi  suatu  keharusan.  Capacity  building  dipahami  sebagai upaya  penguatan  dan  pengembangan  kapasitas  yang  sudah  ada  baik  sumber  daya manusia  maupun  organisasinya.  BUM  Desa    merupakan  Lembaga  pengerak  ekonomi yang harus didorong untuk mencapai goal yang diharapkan, yaitu kemandirian desa, dan kesejahteraan masyarakatnya.
Penguatan  kapasitas  dalam  pengelolaan  atau  manajerial  BUM  Desa  dapat dilakukan  dalam  beberapa  bidang.  Diantaranya,  manajemen  dan  laporan  keuangan. Penguatan  kapasistas  dalam  manajemen  keuangan  akan  mempermudah  BUM  Desa dalam  pembuatan  keputusan-keputusan  seperti  keputusan  pendanaan,  keputusan deviden  dan  keputusan  investasi,  berdasarkan  informasi  dari  laporan  keuangan.  Dari situlah  kemudian  BUM  Desa  dapat  memaksimalkan  profit  dan  meminimalkan  resiko serta  menjaga  stabilitas  keuangan.  Kemudian,  manajemen  sumber  daya  manusia. Penguatan pada bidang ini bisa dilakukan dengan melakukan Analisa pekerja, mengukur produktifitas  kerja,  pelatihan  dan  pengembangan  karyawan,  kompensasi,  perekrutan dan  pemberhentian  karyawan.  Terakhir,  model  bisnis  dan  strategi    unit  usaha,  dan pengembangan  usaha.  Pada  bidang  ini  dapat  dilakukan  berdasarkan  potensi  yang dimiliki desa, dan melakukan inovasi untuk menambah nilai dari produk yang dihasilkan,
serta  dalam  pengembangan  usaha,  pemasaran  dan  penjualan  bisa  dilakukan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi, termasuk melakukan kerja sama. Selain  itu,  dapat  dilakukan  dengan    menggunakan  prinsip good  corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan agar segala aktifitas yang dilakukan BUM Desa dapat terinformasikan  dan dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder, baik pemerintahan desa maupun masyarakat  desa.  Di  lain  sisi,  dengan  adanya  penerapan  good  corporate  governance secara langsung akan memperbaiki performa  BUM Desa serta keberlanjutan organisasi penggerak ekonomi yang usahanya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

## B. Tahap Aksi
Pada tahapan ini, BUM Desa sebagai badan usaha memainkan peranan penting dan  bertindak  menjadi  penanggungjawaban  pengembangan  ekonomi  lokal  di  Desa Sampirang I (Satu). Tahapan kedua ini, merupakan fase lanjutan yang dapat dilakukan dimana BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya meningkatkan pendapatan desa dan mendapatkan  keuntungan,  namun  lembaga  yang  didirikan  dengan  semangat  gotong royong  dan  kekeluargaan  ini  juga  harus  memberikan  manfaat  kepada  kesejahteraan masyarakat.
Merujuk pada analisis kelayakan potensi di Desa Sampirang I (Satu), maka BUM Desa dapat bergerak dalam sektor riil  dengan membentuk unit-unit usaha. Unit usaha merupakan  bagian  vital  dalam  penyelenggaraan  bisnis  BUM  Desa,  dan  diciptakan berdasarkan potensi yang dimiliki serta kondisi perekonomian desa. Pada tahapan ini, BUM Desa dapat mengambil posisi dengan menggantikan peran pengepul, Selama ini di Desa Sampirang I (Satu) rantai pasar dilakukan secara sederhana, seperti hasil panen petani dijual kepada pengepul dan konsumen lokal secara langsung, sehingga tidak ada tambahan  nilai  ekonomi.  Maka  dari  itu  perlu  merekayasa    rantai  pasar  baru, sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar berikut.
Rekayasa Rantai Pasar Baru Desa Sampirang I (Satu)
Sumber : Analisis Peneliti, 2022
Dalam  pengembangan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh    BUM  Desa,  perlu melakukan  perencanaan  dan  perhitungan  berdasarkan  analisis-analisis  terhadap potensi yang dimiliki desa sebagai sumber daya utama.  Dari hal tersebut maka unit usaha BUM Desa Jemunjung yang dapat diciptakan adalah unit usaha pengolahan hasil sumber daya alam terbarui baik dari hasil pertanian, perkebunan, hutan dan perikanan dan unit pemasaran.
Tahap Aksi Model Pengembangan Ekonomi Lokal
Sumber : Analisis Peneliti, 2022
Skemanya berlangsung, pertama unit usaha pengolahan akan mengolah bahan baku yang yang merupakan sumber utama dan didapat dari petani lokal menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, sehingga akan mendapat peningkatan  nilai ekonomi. Kegitan dalam unit ini adalah pengelohan jagung, rotan dan ikan menjadi barang dengan nilai jual yang lebih tinggi. Misalnya  Produk olahan  jagung dapat dijadikan tepung dan makanan ringan. Kulit jagung, tongkol, dan rambut jagung dapat dimanfaatkan menjadi kompos. Pengolahan rotan dapat dijadikan kerajinan anyaman berupa tas, topi, kursi dan  lain  sebagainya.  Olahan  karet  dapat  dijadikan  hasil  kerajinan  tangan  berupa souvenir.  Bahkan  hasil  perikanan  dapat  diolah  menjadi  makanan  jadi  seperti  abon. Dapat  dikatakan  bahwa  pada  unit  usaha  pengolahan  ini  sebagai  industri  hilir  yang mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Selanjutnya, unit pemasaran. Pada unit ini, ada aktifitas yang dilakukan sebelum pemasaran  yaitu  pemilahan  produk    dengan  melakukan  quality  control.  Aktivitas packaging dan branding produk yang dihasilkan agar memiliki mutu dan kualitas baik dan ini akan meningkatkan  nilai jual menjadi lebih tinggi. Aktivitas utama dalam unit pemasaran adalah melakukan strategi penetrasi pasar dengan metode rapid skimming dan rapid penetration dengan menjual produk yang sudah ada ke pasar melalui promosi, dan  publikasi    yang  dapat  dilakukan  baik  secara  konvensional  maupun  digital menggunakan bantuan e-commerce dan atau media sosial.  Aktivitas penetrasi pasar bertujuan  untuk  mendapatkan  konsumen  dan  merebut  konsumen  pemakai  produk kompetitor  dengan  cara  promosi  dan  penentuan  harga  produk  yang  dihasilkan  BUM Desa. Unit inilah yang memastikan bagaimana cara agar produk yang telah dihasilkan terdistribusikan sampai ke tangan pelanggan.
Terakhir,  BUM  Desa  yang  berkerja  untuk  mendapatkan  pertambahan  nilai ekonomi yang secara langsung akan memberikan pendapatan asli desa yang merupakan hasil usaha desa. Bukan hanya secara ekonomi, namun juga nilai sosial akan bertambah. Sebagaimana  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  sumberdaya  utama  adalah  potensi desa, termasuk manusia yang ada di dalamnya, terbukanya kesempatan kerja karena unit-unit usaha BUM Desa akan terasa manfaatnya oleh masyarakat secara langsung, sesuai  dengan  kehendak  awal  pengembangan  ekonomi  lokal.  Hasil  pertanian,
perkebunan, hutan dan menjadi sumber daya utama keberlangsungan unit usaha, dan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja, hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk kerjasama antara BUM Desa dengan masyarakat lokal, dan tentu akan selaras dengan pencapaian tujuan dari pengembangan ekonomi lokal di Desa Sampirang I (Satu). Berikut gambaran tahap aksi dalam model pengembangan ekonomi lokal di Desa Sampirang I (Satu). Penutup
Terciptanya  kemandirian  desa  merupakan  cita-cita  yang  dituangkan  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Hal  ini didukung dengan suntikan dana desa dari pemerintah pusat dan alokasi dana desa dari pemerintah daerah, hal ini dapat dibaca sebagai upaya menciptakan kondisi tersebut. Namun belum semua desa mampu mencapai level kemandirian itu,  Desa Sampirang I (Satu) salah satunya, bahkan masuk ke dalam kelompok desa sangat tertinggal. Upaya yang  dilakukan    untuk  lepas  dari  kelompok  tersebut  salah  satunya  adalah  dengan pengembangan ekonomi lokal dengan memanfaatkan segala potensi sumberdaya lokal agar terciptanya aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  potensi  sumberdaya  alam  terbaharui, sumber  daya  manusia  dan  BUM  Desa  sebagai  bentuk  potensi  kelembagaan  menjadi modal awal untuk melakukan pengembangan ekonomi desa, hal tersebut dilihat dengan pendekatan  kewilayahan,  namun  mobilisasi  modal  untuk  mengaktualisasikannya terganjal  oleh  dispartitas  pembangunan,  serta  tidak  adanya  intrusi  multi-sektor  yang menyentuh  Desa  Sampirang  I  (Satu),  yang  membuat  kondisi  ekonomi  yang  stagnan. Maka dari itu, dalam model pengembangan ekonomi lokal khususnya Desa Sampirang I (Satu)  yang notabene desa sangat tertinggal  dapat dilakukan dalam dua tahapan yaitu tahapan inisiasi dan tahapan aksi dengan dua aktor utama yaitu pemerintah desa dan BUM Desa sebagai entitas yang berwenang dan bertugas untuk peningkatan kapasitas perekonomian desa.
Pemerintah  desa  menjalankan  peranan  penting  dalam  tahapan  inisiasi, memanfaatkan  kekuasaan  dan  kewenangan  menjadi  kunci,  karena  pemerintah  desa, harus  membuat  kebijakan  dan  paket  program  pengembangan  ekonomi  desa  yang berkelanjutan,  menjalin  kerjasama  dan  kemitraan  dengan  multi  sektor,  melakukan lobby  dan  negosiasi  dengan  pemerintahan  yang  lebih  tinggi  untuk  percepatan pembangunan  serta  memperkuat  lembaga  penggerak  ekonomi  desa.  Sementara  itu, pada tahapan aksi yang menjadi aktor utama adalah BUM Desa yang memainkan peran sentral menjadi lembaga yang mengaktualiasasikan dan mengupgrade value dari hasil pertanian, perkebunan, hutan, dan perikanan dari produsen lokal, serta memasarkan produk yang dihasilkan, dari hasil kerjasama baik transfer knowledge dan technology dari berbagai aktor dalam aktivitas tersebut, maka terciptalah kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal tersebut tentu akan berdampak nyata bagi desa dan masyarakatnya. Bagi  desa  dengan  adanya  pengembangan  ekonomi  lokal  akan  menciptakan  sumber pendapatan asli desa dari hasil usaha desa. Bagi  masyarakat desa  tentu akan berimbas pada pendapatan dan kesejahteraan.
Model pengembangan ekonomi lokal  dapat dicapai jika adanya upaya optimal dari  Pemerintah  Desa  dan  BUM  Desa  bersama-sama  dengan  aktor  lain  baik  public sektor,  privat  sektor,  dan  akademisi    dalam  jalinan  kerjasama  dan  kemitraan  serta kolaborasi untuk membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan.

## Ucapan Terima Kasih
Terima  kasih  kepada  Pemerintahan  Desa  Sampirang  I,  Camat  Teweh  Timur.  Tim Enumerator yang telah membantu dalam kelancaran penelitian.

## Pendanaan
Penulisan artikel ini dilakukan atas pembiayaan dari Pendanaan Riset Inovatif Produkrif (RISPRO) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sesuai perjanjian kontrak nomor: 020/E.4.1/AK/04.RA/2021 tentan Pendanaan Program Riset Keilmuan.

## Daftar Pustaka
A.R, Pose, and Tijimstra S. 2006. Sensitizing Package on Local Economic Development. New York: ILO.
Ahmad Soleh. 2017. “Desa, Strategi Pengembangan Potensi.” Jurnal Sungkai V(1): 32–
52.
Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. 2021a. “Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah Tempat Tinggal Semesteran (Ribu Jiwa), 2019-2021.” Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah.
———.  2021b.  “Persentase  Penduduk  Miskin  (P0)  Menurut  Daerah  Tempat  Tinggal Semesteran (Persen).” Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara. (2021). Kecamatan Teweh Dalam Angka 2021. Barito Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara.
Creswell, John W. 2015. 62 Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. 5th ed. United States of America: Pearson Education, Inc.
Desa Sampirang I. (2021). Profil Desa Sampirang I 2021. Profil Desa Sampirang I 2021. Desa Sampirang I, Kalimantan Tengah, Muara Teweh: Desa Sampirang I.
G,  Canzanelli.  2001.  Overview  and  Learned  Lesson  on  Local  Economic  Development, Human Development, and Decen Work. Geneva: ILO.
H, Rudiansyah. 2019. “Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dalam Rangka Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Desa  Sindangsari.”  Moderat :  Jurnal ilmu ilmu pemerintahan.
Husna,  N.  2013.  “Analisis  Pengembangan  Potensi  Ekonomi  Lokal  Untuk  Menguatkan Daya  Saing  Daerah  Di  Kabupaten  Gresik.”  Jurnal  Administrasi  Publik  Mahasiswa Universitas Brawijaya 1(1): 72874.
Marsudi,  Hidup.  2013.  “Kajian  Agroindustri  Berbasis  Masyarakat  Kabupaten Karanganyar.” 4: 21–44.
Martati,  Indah,  .  Suminto,  and  Andi  Syarifuddin.  2013.  “Model  Penciptaan  Lapangan Kerja Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Pada Kecamatan Samarinda Ilir.” Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan 15(2): 123–30.
Martinez-Vazquez,  J.,  &  McNab,  R.  M.  2001.  Fiscal  Decentralization  and  Economic Growth. Atlanta: Georgia State University.
Nafsi. 2020. “Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dalam Rangka Mengentas Kemiskinan Di Pedesaan.” J EL-RIYASAH 11(1): 54–66.
Nel,  Etienen.  2001.  “Local  Economic  Development:  A  Review  and  Assesment  of  Its Current Status in South Africa.” Urban Studies 38(7): 1003–24.
Pose, A. R., & Tijmstra, S. 2006. Sensitizing Package on Local Economic Development.
New York: ILO.
Raco,  J.  (2010).  Metode  penelitian  kualitatif  :jenis,  Karakteristik  dan  Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
Raya, Tim Universitas Palangka. 2019. Studi Kelayakan Pendirian Sentra Industri Jagung Di Kabupaten Barito Utara. Palangka Raya.
Rdriguez-Pose,  A.  2002.  The  Role  of  The  ILO  in  Implementing  Local  Economic Development Strategies in a Globalised World. Geneva: ILO.
Satria, Dias. 2009. “Strategi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Lokal Dalam Rangka Program Pengentasan Kemiskinan Di Wilayah Kabupaten Malang.” Journal of Indonesian Applied Economics 3(1): 1–2009.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. World Bank Urban Development Unit. 2003. Local Economic Development :LED Quick Reference. Washington, DC.

## Daftar Narasumber
Winardi,  Camat  Teweh  Timur  Barito  Utara  Kabupaten  Barito  Utara,  8  Februari  2022, pukul  10.15 WIB.
Mutolib, Pejabat Sementara Kepala Desa Sampirang I (Satu) Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara, 8 Februari 2022, pukul 15.05 WIB.

## Tentang Penulis
Anyualatha Haridison adalah dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya.
Dian Iskandar adalah dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya.
Ummu Habibah Gaffar adalah dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya.