## Volume 6, Nomor 1, Januari 2023.
Editorial Office  : Faculty of Law, Univeritas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Disharmonisasi Hubungan Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Afandi, Mohammad Imamin Na’im, Nurika Falah Ilmania
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jl. Mayjen Haryono 193 Malang, 65144, (0341) 551932
Email: afandi@unisma.ac.id
Article Abstract Article History
Received: Feb 06, 2023; Reviewed: Feb 24, 2023; Mar 10, 2023; Accepted: Mar 14, 2023; Published: Apr 10, 2023:

## DOI:
10.33474/yur.v6i1.19214
Family is the smallest unit in social life which should be created on the basis of liking and loving one another. Marriage is a sacred process and cannot be avoided by every human being who wants to  form  a  family  based  on  law.  However,  not  a  few  human marriages  will  go  well  as  what  is  aspired  to,  namely  forming  a family that is  sakinah,  mawaddah  and  warohmah.  The  research method used in writing is normative juridical, using primary and secondary legal materials which are carried out using descriptive analysis. Disharmony in the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Marriage Law) can occur due to influences from other internal and external aspects that can affect harmony in the household.
Keywords: Disharmonization, Family, Marriage.

## Abstrak
Keluarga  merupakan  suatu  unit  terkecil  dalam  kehidupan bermasyarakat yang seyogyanya diciptakan atas dasar saling suka dan mencintai satu sama lain. Pernikahan merupakan suatu proses yang  sakral  dan  tidak  dapat  dihindari  oleh  setiap  manusia  yang hendak membentuk suatu keluarga berlandaskan hukum. Namun tidak sedikit pula pernikahan manusia akan berjalan dengan baik seperti  halnya  yang  dicita-citakan  yakni  membentuk  keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Metode penelitian yang digunakan  dalam  penulisan  ialah  yuridis  normatif,  dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dilakukan dengan  menggunakan  analisis  deskriptif.  Disharmonasasi  dalam perspektif  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (UU  Perwakinan)  dapat  terjadi  karena  adanya pengaruh-pengaruh dari aspek internal maupun ekternal lain yang dapat mempengaruhi keharmonisasian dalam rumah tangga.
Kata Kunci: Disharmonisasi, Keluarga, Perkawinan.

## PENDAHULUAN
Disharmonisasi  merupakan  salah  satu penyakit yang menyerang hubungan keluarga, sebagaimana  penyakit  ini  dapat  timbul  dari banyaknya  lini  kehidupan  manusia  dalam mengarungi  bahtera  rumah  tangga.  Rumah tangga  seyogyanya  merupakan  suatu  tempat saling  cinta  dan  sayang  antar  dua  manusia yang memadu kasih dalam ikatan pernikahan yang  sah  dengan khobiltu  nikahaha yang menjadi ucapan sakral seorang laki-laki yang hendak  mempersunting  seorang  perempuan. Memiliki  keluarga  yang  harmonis  tentunya idaman dari semua manusia, 1 oleh karenanya untuk  membentuk  suatu  hubungan  yang harmonis dalam suatu ikatan perkawinan atau rumah  tangga  dibutuhkan  sikap  saling pengertian terhadap satu sama lain. 2
Ikatan  perkawinan  merupakan  suatu ikatan  yang  suci  antara  laki-laki  dan perempuan yang mana hal tersebut menimbulkan  suatu  perjanjian  dan  asas-asas hukum yakni:
1. Kesukarelaan
2. Persetujuan kedua belah pihak
3. Kebebasan memilih
4. Kemitraan suami istri
5. Untuk selama-lamanya
1 M.  Yusuf,  (Desember  2019),  Dampak  Nikah  Siri  Terhadap  Perilaku  Keluarga, At-Taujih:  Bimbingan  Dan Konseling Islam , Volume 2, Nomor 2. Hlm. 97.
2 Samud Mhi, (Juni 2018), Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam, Inklusif , Volume 3, Nomor 1. Hlm. ___.
3 Rina Yulianti, (2010), Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo , Volume 3, Nomor 1. Hlm. 1–5.
4 Elisabeth  Putri  Lahitani  Tampubulon,  (Mei  2021),  Permasalahan  Perkawinan  Dini  Di  Indonesia, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Volume 2, Nomor 5. Hlm. 738.
6. Monogami darurat. 3
Dari  perjanjian  suci  tersebutlah  dapat  di katakan  seorang  laki-laki  dan  perempuan dianggap  sudah  melangsungkan  pernikahan. Perjanjian  suci  merupakan  suatu  bekal keseriusan antar keduanya dalam menjalin tali keluarga dan menciptakan hubungan keluarga baru untuk melangsungkan kehidupan manusia di dunia. Pernikahan yang sah yakni pernikahan yang memenuhi unsur dan syarat nikah yang di ajarkan oleh Islam.
KUHPdt  tidak  menjelaskan  definisi perkawinan  secara  jelas,  perkawinan  sendiri harus  ditentukan  dari  ketetapan  perundang- undangan  yang  mengatur  perkawinan.  Di Negara  Indonesia,  perkawinan  diatur  dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  (UU  Perkawinan),  sedangkan dalam  hukum  islam  diatur  dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI). 4
Agama  Islam  mengajarkan  seorang muslim  untuk  memuliakan  dan  menjunjung tinggi  pernikahan  yang  sakral  tersebut,  akan tetapi hak tersebut merupakan suatu hal yang sangat  berat  bagi  manusia  yang  tidak menghargai  pasangannya  dan  akan  me- nimbulkan  disharmonisasi  dalam  keluarga
nya.  Perilaku  tersebut  merupakan  kecende- rungan  salah  satu  ataupun  keduanya  yang tidak menghargai pernikahan yang suci. 5
Akibat  dari  hal  tersebut  akan  berimbas pada  hubungan  keluarga  yang  selama  ini dibina.  Disharmonisasi  akan  membawa seseorang  untuk  mencari  jalan  tengah  untuk menuntaskan  sebuah  masalah  yakni  salah satunya  dengan  cara  perceraian.  Perceraian disebut  dengan  istilah  talak  yang  diartikan sebagai pembatalan sebuah perjanjian pernikahan. 6
Masalah  perceraian  yang  tertera  pada hukum Islam mengenai hak prorogative untuk suami  tidak  dipermasalahkan.  Seyogyanya dalam  mengarungi  bahtera  rumah  tangga, terdapat  hal-hal  tertentu  yang  menyebabkan masalah  bermunculan  bak  jamur  setelah hujan.  Dalam  menyikapi  keretakan  rumah tangga,  sering  kali  pasangan  memilih  jalan instan  dengan  mengajukan  gugatan  ke pengadilan agama untuk mendaftarkan perceraiannya.
Putusnya perkawinan merupakan perihal halal namun dibenci oleh Allah sebagaimana dalam  Hadits  riwayat  Abu  Daud  dan  Al- Baihaqi, sehingga putusnya ikatan pernikahan
5 Siska Novra Elvina, Awis Karni, Meri Susanti (2019), Permasalahan Fasakh Pernikahan Dan Upaya Pencegahan Dalam  Perspektif  Bimbingan  Konseling  Keluarga, Al-Irsyad:  Jurnal  Bimbingan  dan  Konseling ,  Volume  3, Nomor 2. Hlm. 32.
6 Qurrotul Ainiyah, Imam Muslih, (Januari 2020), Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia), JurnalIstiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Volume 6, Nomor 1. Hlm. 73.
7 Amir Syarifuddin, (2006), Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan , Jakarta: Kencana. Hlm. ___.
8 Satjipto Rahardjo, (2010), Penegakan hukum progresif , Jakarta: Kompas. Hlm. ___.
9 Ibid .
tetap  dibenarkan  dalam  aturan  Islam  namun sebagai pintu darurat setelah perdamaian tidak mampu  mengatasinya. 7 Dalam  kondisi  ter- tentu,  permasalahan  keluarga  tidak  dapat diselesaikan  dengan  berbagai  usaha,  dan mengharuskan  perpisahan  antar  suami  dan istri sebagai jalan terbaik apabila pernikahan tersebut tetap dipertahankan maka kemudarat- an akan terjadi.
Dalam  Putusan  Pengadilan  Agama Kabupaten Malang Nomor 4068/Pdt.G/2022/ PA.Kab.Mlg terdapat seorang istri yang tidak mendapatkan  haknya  selama  perkawinan. Salah  satunya  hak  untuk  diberikan  nafkah sesuai  dengan  Pasal  31  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (UU  Perkawinan).  Akibat  dari  perbuatan tersebut,  seorang  istri  menggugat  suaminya untuk melakukan perceraian.
Menurut  Sajipto  Raharjo,  hukum  itu digunakan  untuk  manusia,  bukan  manusia untuk  hukum. 8 Guna  melihat  perilaku manusia  yang  digunakan  sebagai  hukum, diperlukan  kemauan  untuk  dapat  mengubah konsep terhadap hukum. Hukum tidak hanya bertindak  sebagai  peraturan,  namun  juga sebagai perilaku. 9
Masalah disharmonisasi merupakan problem di rumah tangga, ketika dihadapkan dalam  satu  masalah,  perceraian  merupakan pandangan dangkal bagi mereka yang hendak menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat.  Oleh  harena  hal  tersebut,  perlunya mengkaji  secara  mendalam  dan  mendetail guna memberikan pandangan bahwa perceraian  bukan  salah  satu  penyelesai masalah dalam kehidupan berumah tangga.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif.  Metode  penelitian  yuridis  normatif adalah penelitian hukum dengan menggunakan  kepustakaan  yang  dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan  dari  data  sekunder  belaka. 10
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan bahan-bahan  berupa  teori-teori,  konsep- konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan hukum  yang  berhubungan  dengan  pokok bahasan.
Penelitian  ini  mengunakan  3  (tiga) pendekatan yaitu pendekatan kasus, pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan undang-undang.  Pendekatan  kasus,  dilihat dari  kasus  yang  berkembang  di  dalam masyarakat  kemudian  dalam  pendekatan  ini menitik  beratkan  kepada ratio  decidendi . 11
Pendekatan  konseptual  ini  beranjak  pada
10 Soerjono  Soekanto,  (2003), Penelitian  Hukum  Normatif;  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. Hlm. ___.
11 Peter Mahmud Marzuki, (2011), Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. ___.
12 Ibid .
pandangan-pandangan  dan  doktrin  yang berkembang dalam ilmu hukum. 12 Pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan  pengertian-pengertian  hukum, konsep  hukum,  maupun  asas  hukum  yang relevan dengan permasalahan.
Pendekatan  perundang-undangan  me- rupakan  pendekatan  yang  wajib  dilakukan untuk  menelaah  semua  peraturan-peraturan dan  regulasi  yang  berhubungan  dengan  isu hukum  yang  diteliti. 13 Pendekatan  ini diperlukan  untuk  mempelajari  kesesuaian suatu  peraturan  perundang-undangan  dengan peraturan  perundang-undangan  lain  maupun peraturan  dibawah  undang-undang,  karena yang  akan  diteliti  merupakan  aturan  hukum yang fokus pada tema penelitian. Maka dalam hal ini, peraturan yang berkaitan dengan  UU Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).

## PEMBAHASAN
Disharmonisasi  Dalam Keluarga Menurut UU Perkawinan
Disharmonisasi  adalah  kebalikan  dari harmonisasi, yang mana harmonisasi memiliki  makna  sebagai  upaya  mencari keselarasan.  Dalam  hidup  berumah  tangga keselarasan  antar  pasangan  harus  seimbang dan  tidak  berat  sebelah.  Istilah  harmonisasi berasal dari bahasa Yunani dengan kata dasar
harmoni,  yaitu  terikat  secara  selaras  dan sesuai. Dalam istilah yang lain harmoni dapat disebut  juga  dengan  pola  integrasi  diartikan dengan usaha untuk mempertemukan berbagai pertentangan dalam masyarakat yang diterapkan  dalam  hubungan-hubungan  sosial ekonomi  untuk  menunjukkan  pemikiran bahwa pemberlakuan kebijakan sosial ekonomi yang  sempurna hanya dapat tercapai dengan meningkatkan permusyawaratan seluruh masyarakat. 14
Harmonisasi,  menurut Black’s  Law Dictionary ,  adalah  mengubah  perbedaan terhadap  ukuran  yang  berbeda  dan  prosedur atau rencana yang membuat mereka menjadi seragam  dan  cocok. 15 Definisi  harmoni digunakan sebagai referensi untuk menghubungkan  orang-orang  yang  ingin bergabung dalam sebuah perdamaian. Menurut  Plato  dalam  bukunya The  Timaeus , dikutip  oleh  Glenn  yang  menjelaskan  bahwa tujuan  dari  harmoni  yang  dibutuhkan  untuk hal  baik  dan  rasional  kontrol  mengenai konflik dan kesenjangan. 16
Disharmonisasi adalah suatu bentuk tidak terjadinya  keselarasan  secara  keseluruhan yang  dianggap  mempunyai  nilai  negatif dengan beberapa aspek penilaian.
14 Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa,  (___), KBBI  Daring ,  Diakses  pada  3  Februari  2023,  Dari kemdikbud.go.id: https://kbbi.kemdikbud.go.id/.
15 Black’s Law Dictionary, (___), Harmonization Definition  & Meaning , Diakses pada  19 Oktober 2012, Dari thelawdictionary.org: https://thelawdictionary.org/harmonization/.
16 H. Patrick Glenn,  (2023),  Harmony of Laws  in the  Americas, The University of Miami Inter-American Law Review , Volume 34, Nomor 2. Hlm. 223–46.
17 Muhammad  Soleh,  (2021),  Peningkatan  Angka  Perceraian  di  Indonesia:  Faktor  Penyebab  Khulu’  dan Akibatnya, Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam , Volume 1, Nomor 1. Hlm. 29.
Disharmonisasi  juga  disebut  sebagai  suatu keadaan  yang  terlihat  tidak  bahagia  dalam suatu lingkup keluarga. Banyak sekali faktor yang  mempengaruhi  terjadinya  disharmoni- sasi di antara keluarga yang lebih jauhnya bisa mengakibatkan  putusnya  hubungan  rumah tangga  tersebut.  Faktor-faktor  yang  mem- pengaruhi  banyaknya  kasus  yang  terjadi selama  ini  di  pengadilan  agama  khususnya yakni tentang disharmonisasi.
Disharmoni keluarga yaitu suatu kondisi atau keadaan keluarga tidak dapat melaksanakan  sesuai  dengan  fungsi  dan perannya  secara  baik  atau  optimal  sehingga masing-masing anggota keluarga merasa telah gagal  dalam  menjalankan  kewajibannya. Secara  umum  arti  dari  disharmoni  keluarga ialah hubungan yang tidak baik antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.
Kejadian yang demikian itu berakibatkan banyaknya  masalah  yang  terjadi  karena kesibukan  antara  kedua  pasangan  yang  tidak memiliki waktu untuk bercengkrama bersama,  tidak  memiliki  waktu  untuk bercerita  bersama  sehingga  tidak  memiliki waktu  untuk  berkomunikasi  bersama-sama ( family  time ). 17 Keluarga  yang  memiliki ruang  akses  untuk  berpendapat  akan  selalu
memberikan  kesempatan  kepada  anggotanya untuk mengeluarkan pendapatnya atau keinginannya,  namun  sebaliknya  keluarga yang tidak memberikan ruang akses cenderung  anggota  satu  sama  lain  akan tertutup. 18
Komunikasi  memiliki  dua  aliran  yakni aliran verbal dan non verbal yang terdiri atas mimik  wajah , bahasa  tubuh,  nada  suara  dan tindakan perilaku. Komunikasi yang diberikan dalam suatu keluarga ini bertujuan untuk  mengendalikan  pada  masing-masing anggota  keluarga  satu  dengan  yang  lainnya dan  menegaskan  kekuatan  hubungan  dan perintah  sehingga  terciptanya  hubungan keluarga yang harmonis. 19
Menurut  William  J.  Goode  yang menerangkan  bahwa  bentuk-bentuk  dis- harmonisasi keluarga dibagi menjadi beberapa macam, yakni sebagai berikut: 20
a. Ketidaksahan  atau  kegagalan  peran.
Suatu  peranan  yang  hendaknya  dapat diterapkan  didalam  suatu  keluarga, namun  peran  dari  keluarga  ini  tidak lengkap.  Dapat  diartikan  sama  dengan kegagalan  peran  karena  dalam  keluarga salah  satu  tidak  menjalankan  perannya dengan  baik  dan  benar  dan  juga  tidak menjalankan  tugasnya.  Dalam  hal  ini
18 Morissan, (2003), Psikologi Komunikasi , Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. ___.
19 Namora  Lumongga  Lubis,  (2011), Memahami  Dasar-Dasar  Konseling  dalam  Teori  dan  Praktik ,  Jakarta: Kencana. Hlm. ___.
20 William J. Goode, (1983), Sosiologi keluarga , Jakarta: Bina Aksara. Hlm. ___.
21 Anita  Sastriani,  (2018), Keharmonisan  Keluarga  dan  Pengaruhnya  terhadap  Pengamalan  Agama  Anak  di Gampong Beurawe Banda Aceh , Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hlm. ___.
hanya  salah  satu  saja  yang  berperan dalam menjalani hubungan keluarga.
b. Pembekalan,  perpisahan,  perceraian  dan meninggalkan. Penyebabnya utama terjadinya  putusanya  hubungan  keluarga karena dari salah satu pihak memutuskan untuk tidak berhubungan kembali.
c. Keluarga  selaput  kosong,  artinya  pihak- pihak dalam satu anggota keluarga saling tidak  memberikan  sapaan  atau  tidak saling berinteraksi.
d. Kekosongan peran pada anggota keluarga, yang  terjadi  karena  adanya  perceraian dan salah satu anggota keluarga ada yang meninggal sehingga menyebabkan terpecahnya dan mengakibatkan gangguan  mental,  kecemasan,  hingga depresi.
Permasalahan dalam kehidupan keluarga tentunya  sangat  kompleks  dan  hal  tersebut juga  tidak  dapat  dihindari.  Adapun  beberapa faktor  penyebab  terjadinya  disharmonisasi keluarga antara lain: 21
1. Faktor internal yakni dalam hal ini terjadi dari dalam diri masing-masing pasangan hidup  dan  anggota  keluarga,  yang meliputi:
a. Krisis ruhiyah ,  hal  ini  terjadi  untuk seorang muslim sebagaimana
penyebab utama dari lemahnya semangat  keagamaan.  Imanlah  yang senantiasa mendorongnya untuk melakukan  amal-amal  kebijakan  dan ketaatan kepada Allah SWT. Pasalnya apabila  iman  yang  dimiliki  oleh manusia sudah kuat akan mengantarkan  ke  puncak  kebijakan dan sebaliknya.
b. Minimnya  pengetahuan  kerumah- tanggaan.  Kematangan  naluri  seksual sering  kali  tidak  diimbangi  dengan kematangan  pengetahuan  keislaman, khususnya mengenai kerumah- tanggaan. Masalah yang kerap datang menjadi tidak terbukanya dan ketidaktahuan   cara  untuk  mengatasi- nya.  Akibatnya  pertengkaran  yang terjadi  dan  berujung  pada  hilangnya keharmonisan rumah tangga. 22
c. Sikap  egosentrisme,  antara  pasangan suami istri yang menyebabkan terjadinya konflik pada rumah tangga yang  berakhir  dengan  pertengkaran yang  terjadi  secara  terus  menerus. Egois  merupakan  suatu  sifat  yang buruk sebagaimana dalam hal ini lebih mementingkan keinginan dirinya sendiri daripada kepentingan bersama.
2. Faktor Eksternal.
22 Irfan Supardi, (2012), Alhamdulillah Bunga Cintaku Bersemi Kembali , Solo: Tinta Medina. Hlm. ___.
23 Irman  Irmansyarif,  (Oktober  2020),  Dampak  Keharmonisan  Keluarga  dan  Pola  Asuh  Orangtua  terhadap Prestasi  Belajar  Siswa  SDN  113  Pana, AL  MA’ARIEF :  Jurnal  Pendidikan  Sosial  dan  Budaya ,  Volume  2, Nomor 1. Hlm. 30–38.
a. Masalah Ekonomi
Permasalahan hal ini, terdapat dua jenis  penyebab  yang  sering  terjadi dalam  rumah  tangga  yakni  adanya gaya hidup yang tinggi dan kemiskinan. Masalah ekonomi menjadi salah satu sumber pertengkaran  yang  banyak  terjadi sehingga menyebabkan ketidak- harmonisan  dalam  satu  keluarga. Apabila  kehidupan  emosional  pada suami  istri  tidak  dewasa,  maka  akan timbul  suatu  perselisihan,  sebagai- mana kebutuhan pada masing-masing keluarga berbeda.
b. Masalah Kesibukan
Kesibukan  merupakan  salah  satu terjadinya  perselisihan,  dikarenakan pasangan  suami  istri  lebih  fokus kepada  kesibukannya  salah  satu mencari penghasilan untuk mencukupi materi  dalam  suatu  keluaga  sehingga menyebabkan  anak  merasa  kurang kasih sayang dan mengakibatkan anak sering melakukan hal-hal yang negatif untuk menghilangkan pikirannya tersebut.  Padahal, kehadiran orang tua untuk  memberikan  kasih  sayang sangat  diperlukan  untuk  memenuhi kondisi  psikologi  pada  anak. 23
Keluarga  merupakan  sumber  dari lingkungan awal seorang anak lahir. 24 Orang  tua  yang  memiliki kesibukan sehingga lupa memberikan kasih  sayang  kepada  anaknya  akan menyebabkan  dampak  pada  interaksi yang kurang didalam suatu hubungan keluarga. 25 c. Masalah Pendidikan
Masalah  pendidikan  merupakan penyebab terjadinya disharmonis keluarga.  Semakin  tinggi  pendidikan yang  ditempuh  oleh  pasangan  suami istri, maka wawasan tentang kehidupan  keluarga  dapat  dengan mudah  dipelajari  dan  dipahami  oleh mereka. 26
Keluarga  merupakan  unit  terkecil  yang terdiri dari atas dua orang atau lebih dan hidup secara bersama-sama dengan memiliki keterikatan  tentang  aturan,  emosional  dan individu yang saling memiliki peran masing- masing dan akan membawa pengaruh kepada harmonisan  keluarganya. 27 Menurut  Koerner dan Ftzpatrick yang dikutip dari pendapat Sri Lestari,  pengertian  dari  keluarga  sekurang- kurangnya bisa dilihat dari tiga definisi, yaitu
24 Rahmat Syarif Hidayat, Nunung Nurwati, Binahayati, Kanya Eka Santi, (Agustus 2022), Keluarga dan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif  Sosiokultural, Sosio  Informa ,  Volume 8, Nomor 1. Hlm. 159.
25 Nunung  Sri  Rochaniningsih,  (Juni  2014),  Dampak  Pergeseran  Peran  Dan  Fungsi  Keluarga  Pada  Perilaku Menyimpang Remaja, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi , Volume 2, Nomor 1. Hlm. 59- 71.
26 Sofyan S. Willis, (2015), Konseling Keluarga (Family Counseling) , Bandung: Alfabeta. Hlm. ___.
27 Suprajitno, (2004), Asuhan Keperawatan Keluarga Aplikasi dalam Praktek , Jakarta: EGC. Hlm. ___.
28 Sri Lestari, (2012), Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga , Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. ___.
definisi  struktural,  definisi  fungsional,  dan definisi interaksional. 28
a. Definisi struktural keluarga, sebagaimana dalam  hal  ini  kehadiran  atau  ketidak- hadiran  pada  anggota  keluarga,  yang meliputi orang tua, anak, maupun kerabat yang lainnya. Dalam perspektif ini dapat muncul dari pengertian mengenai keluarga  sebagai  asal  usul  ( family  of origin ) , keluarga  merupakan  wahana untuk mendapatkan keturunan ( family of procretion ).
b. Definisi  fungsional,  artinya  keluarga dapat diartikan sebagai penekanan untuk dapat  memenuhi  tugas  serta  fungsi psikososial  pada  anggota  keluarga  yang lainnya.  Fungsi-fungsi  tersebut  terdiri atas perawatan, dukungan emosi, sosialisasi  pada  anak  dan  materi,  serta upaya  pemenuhan  pada  pelaksanaan peran-peran tertentu.
c. Definisi  interaksional,  dalam  hal  ini keluarga diartikan sebagai suatu kelompok  yang  dapat  mengembangkan keintiman  dengan  cara  menerapkan tatanan  perilaku  yang  mengedepankan rasa  identitas  sebagai  keluarga  yang
harmonis ( family identity), meliputi suatu ikatan  emosi,  pengalaman,  maupun  cita- cita  pada  jangka  yang  akan  datang. Dalam  hal  ini,  masing-masing  keluarga difokuskan  pada  peran  yang  harus dijalankan.
Keluarga  dalam  bahasa  arab  di  sebut sebagai ahlun, selain  kata ahlun kata  yang memiliki arti keluarga yakni aali, asyirah dan qurbaa. Kata ahlun berasal  dari  kata ahila yang  memiliki  arti  senang,  suka  atau  ramah. Menurut pendapat lain, kata ahlun berasal dari kata ahala yang berarti menikah. 29
Dalam  Al-Quran  kata ahlun disebutkan sebanyak  227  kali.  Dari  penyebutan  banyak itu,  kata ahlun memiliki  tiga  pengertian yaitu: 30
a. Manusia  yang  memiliki  suatu  ikatan darah atau perkawinan sehingga membentuk  suatu  keluarga  sebagaimana pada  penjelasan ahlu-bait atau  seperti dalam ayat yang dibahas ini.
b. Warga,  penduduk  dan  masyarakat  yang memiliki  wilayah  geografis  dan  tempat tinggal  sebagaimana  penjelasan  pada ahlu yatsrib, ahlu al-balad dan lain-lain.
c. Keadaan status manusia dalam perspektif teologis,  sebagaimana  dijelaskan  pada ahlu  al-dzikr,  ahlu  al-kitab,  ahlu  al-nur, ahlu al-jannah dan sebagainya.
29 Ahmad  Mukhtar  Umar,  (2008), Mu‘jam al-Lughah al-Arabiyah alMu‘ashirah ,  Kairo:  Daar  Al-Kutub.  Hlm. ___.
30 Waryono Abdul Ghafur, (2006), Hidup Bersama Al-Quran , Yogyakarta: Rihlah. Hlm. ___.
31 Wahyu Ms, (1986), Ilmu Sosial Dasar  Surabaya , Surabaya: Usaha Nasional. Hlm. ___.
32 Aunur Rahim Faqih, (2001), Bimbingan Dan Konseling dalam Islam , Jogjakarta: UII Press. Hlm. ___.
Dari  paparan  diatas,  ketiganya  memiliki perbedaan  namun  pada  dasarnya  semuanya saling  memiliki  keterkaitan,  yakni ahlu artinya orang yang memiliki hubungan dekat, dari  hasil  perkawinan,  satu  daerah,  negara atau  satu  kepercayaan.  Dari  terjalinnya hubungan  yang  dekat  dapat  menjadikan pergaulan  sebagaimana  mereka  dapat  hidup dengan tenang, damai, dan sejahtera.
Berdasarkan  ahli  antropologi yang menjelaskan  bahwa  keluarga  merupakan suatu unit sosial yang terkecil yang dipunyai manusia  sebagai  makhluk  sosial.  Dari pengertian tersebut, keluarga dapat diciptakan dengan  adanya  landasan  yang  dibangun secara  baik  sebagaimana  dalam  hal  ini bertujuan  untuk  melindungi  yang  lemah  dan menolong sesama makhluk hidup. 31
Menurut  konsep  Islam,  keluarga  dapat didefinisikan  sebagai  satu  kesatuan  yang terdiri  atas  laki-laki  dan  perempuan  yang melaksanakan  akad  nikah  sesuai  dengan hukum  dan  ajaran  agama.  Ikatan  yang dihasilkan dengan melalui akad nikah tersebut membentuk suatu pernikahan yang bertujuan untuk  mendapatkan  suatu  keturunan  yang diperoleh dan dimiliki secara sah oleh hukum dan agama. 32
Abu  Ahmadi  mengatakan  bahwa  dalam menjalankan  kehidupannya  seseorang  tidak
akan bisa lepas dari keluarga atau orang lain, karena  dalam  hal  ini  permulaan  kehidupan sosial  seseorang  sedang  berlangsung. 33
Sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, keluarga menjadi dua jenis, yaitu: 34
a. Kelurga  kecil  ( nuslear  family ):  keluarga
inti adalah unit keluarga yang terdiri dari suami,  isteri,  dan  anak-anak  mereka ( conjugal family).
b. Keluarga besar ( extended family):
Keluarga besar merupakan keluarga yang terdiri  dari  beberapa  anggota  keluarga dan  semuanya  memiliki  keterkaitan hubungan darah, sebagaimana dalam hal ini biasanya terdiri kakek-nenek, paman- bibi, anak, cucu, dan cicit. Kelompok dari keluarga ini dinamakan dengan conguine family (berdasarkan pertalian darah).
Terjadinya hubungan keluarga di sebabkan  oleh  adanya  perkawinan  oleh  laki- laki dan perempuan yang memadu kasih guna menjalankan  keberlangsungan  kehidupan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan, pengertian perkawinan  ialah suatu ikrar lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa.”
33 Abu Ahmadi, (1981), Ilmu Sosial Dasar , Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. ___.
34 Mufidah C.H, (2008), Psikologi Keluarga Islam , Malang: UIN Malang Press. Hlm. ___.
35 Kadek  Oldy  Rosy,  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  (November  2020),  Peran  Mediasi Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Adat  Setra  Karang  Rupit  Di  Pengadilan  Negeri  Singajara  Kelas  1B, Ganesha Law Review , Volume 1, Nomor 2. Hlm. 156.
Dari  paparan  pengertian  diatas,  dapat diketahui  unsur-unsur  perkawinan  diuraikan sebagaimana berikut:
a. Seorang pria dan wanita yang melakukan pernikahan  merupakan  ikrar  lahir  dan batin.
b. Tujuan  dari  pelaksanaan  perkawinan ialah  untuk  menciptakan  suatu  keluarga (rumah tangga) yang kekal dan harmonis.
c. Pelaksanaan perkawinan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa .
Permasalahan dalam rumah tangga sering terjadi  dan  menerpa  kehidupan  berumah tangga,  permasalahan  tersebut  memili  risiko atau  dampak  yang  dapat  menyebabkan  akan ketidakharmonisan hubungan keluarga sehingga menyebabkan perselisihan satu sama lain. Perselisihan  terjadi  karena  ada beberapa kepentingan    yang    saling    berbenturan. 35 Permasalahan tersebut muncul karena beberapa  kondisi  sebagaimana  disebutkan sebagai berikut:
a. Kondisi Fisik
Kondisi  fisik  seseorang  memiliki keterkaitan  yang  sangat  erat  dengan perawatan kesehatan yang baik. Hal ini di tandai  dengan  kebugaran  jasmani  secara fisik  dan  jauh  dari  segala  penyakit  yang berkepanjangan dan mengakibatkan terganggunya kesehatan sehari-hari.
b. Kondisi mental-psikis
Alam  pemikiran,  keadaan  jiwa mengenai  emosi,  perasaan  seseorang yang  berpengaruh  terhadap  kondisi bahagia  atau  tidak  dalam  menjalankan aktivitas  sehari-hari  (tingkah  laku). Kondisi  mental  psikis  ini  dibuktikan dengan  adanya  rasa  puas,  kebahagiaan secara  terus  menerus  dalam  kehidupan sehari-hari,  dapat  menerima  keadaan dengan  senang  hati  dan  menerima  hasil prestasi  dari  usaha  dan  cita-cita  atau keinginannya  tanpa  ada  frustasi  yang berkepanjangan atau menumpuk (akumulasi)  adalah  faktor-faktor  yang berpengaruh  besar  terhadap  kondisi mental psikis seseorang. Mengenai hal ini beberapa  dapat  dijelaskan  sebagaimana berikut:
1. Menerima  disegala  kondisi  dari setiap penampilan atau kejadian dan selalu  berusaha  untuk  memperbaiki secara lapang dada.
2. Dapat  menerima  dalam  berbagai kondisi,  sekalipun  hal  tersebut berubah  secara  tiba-tiba  mengenai kondisi dan kekhususan yang dimiliki  oleh  setiap  pasangan  suami istri termasuk pada hal-hal mengenai karakterologi).
Berbicara mengenai disharmonisasi maupun  harmonisasi  tidak  luput  dari  syarat- syarat  perkawinan  yang  harus  terpenuhi
sebagaimana  berdasarkan  Pasal  6  UU Perkawinan, syarat perkawinan yakni:
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun  harus  mendapat  ijin  kedua  orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua  telah  meninggal  dunua  atau  dalam keadaan  tidak  mampu  menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat 2 dalam  pasal  ini  cukup  diperoleh  dari orang  tua  yang  masih  hidup  atau  dari orang  tua  yang  mampu  menyatakan kehendaknya.
4. Dalam  hal  kedua  orang  tua  telah meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya,  maka  ijin  diperoleh  dari wali,  orang  yang  memelihara  atau keluarga  yang  mempunyai  hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama  mereka  masih  hidup  dan  dalam keadaan dapat menyetakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3)  dan  (4)  pasal  ini,  atau  salah  seorang atau  lebih  di  antara  mereka  tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan  dalam  daerah  hukum  tempat tinggal orang  yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut  dapat  memberikan  izin  setelah lebih  dahulu  mendengar  orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan  tersebut  ayat  (1)  sampai dengan  ayat  (5)  pasal  ini  berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu  dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Penjelasan pasal tersebut yang mendasari seseorang yang hendak melakukan perkawinan, kedua belah pihak harus menaati pasal tersebut agar terciptanya dan terlaksananya  proses  dalam  pemenuhan
persyaratan  perkawinan  dengan  baik.  Dalam ketentuan  pasal  6  tersebut,  calon  pengantin yang  nantinya  akan  menikah  hendaknya memperhatikan  dengan  baik,  bahwasanya tidak  ada  salah  satu  syarat  yang  bisa  di tinggal,  persyaratan  haruslah  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
Pasal  7  UU  Perkawinan  menerangkan juga mengenai perkawinan yang diperizinkan, yakni:
1. Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak pria  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan belas)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam  hal  penyimpangan  terhadap  ayat (1)  pasal  ini  dapat  meminta  dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan  mengenai  keadaan salah  seorang  atau  kedua  orang  tua tersebut  dalam  Pasal  6  ayat  (3)  dan  (4) undang-undang  ini,  berlaku  juga  dalam hal  permintaan  dispensasi  tersebut  ayat (2)  pasal  ini  dengan  tidak  mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). Pasal  7  UU  Perkawinan,  terdapat perubahan  yang  tercantum  dalam  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan  atas  UU  Perkawinan,  yang  mana perbedaannya  tertera  dalam  Pasal  7  ayat  (1) mengenai  batas  umur  calon  mempelai  yakni sebagai berikut: 36
1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan  wanita  sudah  mencapai  umur  19 tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan  umur  sebagaimana  dimaksud
36 Ibid .
pada  ayat  (1),  orang  tua  pria  dan/atau orang  tua  pihak  wanita  dapat  meminta disepansasi  kepada  pengadilan  dengan alasan  sangat  mendesak  disertai  dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian  disepansasi  oleh  pengadilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) wajib  mendengarkan  pendapat  kedua belah  pihak  mempelai  yang  akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan  mengenai  keadaan seorang  atau  kedua  orang  tua  calon mempelai  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  6  ayat  (3)  dan  (4)  berlaku  juga ketentuan mengenai permintaan
dispensasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  dengan  tidak  mengurangi ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 6 ayat (6).
Penjelasan tersebut, mengenai batas usia minimal melangsungkan perkawinan memiliki  perbedaan  antara  UU  Perkawinan dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan, sebagaimana letak perbedaannya terletak pada umur  calon  pengantin  wanita,  namun  calon pengantin pria tidak ada perubahan. Beberapa persyaratan untuk melangsungkan perkawinan  yang  sudah  tertera  dalam ketentuan  undang-undang  tersebutlah,  calon mempelai ataupun orang tua calon mempelai harus mentaati ketentuan perundang- undangan tersebut.
Ketidakharmonisan  dalam  rumah  terjadi akibat tidak terlaksananya hubungan komunikasi  yang  baik  antar  suami  dan  istri, sehingga  menyebabkan  permasalahan  yang terjadi  akibat  komunikasi  kurang  dan  terjadi
secara  terus  menerus,  permasalahan  tentang ekonomi,  permasalahan  tentang  perselingku- han,  permasalahan  tentang  kekerasan  dalam rumah tangga dan lain-lain. Dalam penelitian ini,  penulis  berfokus  mengambil  contoh mengenai tidak di nafkahinya istri oleh suami dikarenakan  suami  malas  bekerja  dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus.
Sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang putusan pada nomor perkara 4068/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg. Dalam hal ini majelis hakim sudah mempertimbangkan dan memberikan  nasihat  kepada  istri  sebagai penggugat  pada  setiap  persidangan  secara maksimal  agar  bersabar  dan  rukun  kembali dengan  suaminya  (tergugat),  namun  tidak berhasil.
Ketentuan  Pasal  130  HIR jo. Pasal  82 Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama,  terpenuhi  dalam  perkara tersebut.  Dalam  hal  tersebut  juga  majelis hakim sudah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  2006  tentang  Prosedur Mediasi.
Mediasi merupakan salah satu jalan yang dapat  ditempuh  untuk  menyelesaikan  suatu
37 Takdir Rahmadi, (2011), Mediasi Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat , Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. ___.
38 Dian Maris Rahmah, (September 2019), Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan, Jurnal Bina Mulia Hukum , Volume 4, Nomor 1. Hlm. 1.
sengketa yang terjadi. 37 Dalam proses mediasi ini  dibantu  oleh  seseorang  yang  dikenal dengan istilah mediator. 38 Mediasi mengharuskan  kehadiran  kedua  belah  pihak yang berperkara, oleh karena suami (tergugat) tidak hadir dalam acara mediasi tersebut maka mediasi  dinyatakan  gagal  dan  perkara  tetap dilanjutkan.
Argumentasi  yang  dibangun  relevan dengan  Hadits  Nabi  dalam  Kitab  Hadits Mu`inul Hukkam halaman 96 yakni:
“ Dari  Al  Hasan,  sesungguhnya  Nabi SAW,  telah  bersabda  “Barangsiapa  yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap  di  persidangan,  sedangkan  ia tidak  memenuhi  panggilan  itu,  maka  ia termasuk  orang  yang  dhalim  dan  gugurlah haknya”
Menimbang  bahwa  dalil-dalil  gugatan yang  diajukan  oleh  istri  sebagai  penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah  tangga  penggugat  dan  tergugat  sudah tidak  harmonis  karena  sering  berselisih  dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Menurut  pertimbangan  hakim  pada  dalil gugatan  penggugat  tersebut  dan  keterangan penggugat  di  persidangan,  majelis  hakim berpendapat  bahwa  gugatan  penggugat didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  19  huruf  f Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 jo .  Pasal  116  huruf  f  KHI,  yakni  adanya perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus
antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.
Pemeriksaan  perkara  yang  di  lakukan oleh  majelis  hakim  tersebut  menemukan fakta-fakta hukum berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti  yang  diajukan  oleh  istri  sebagai penggugat yakni antara lain:
1. Bahwa  penggugat  dan  tersebut  adalah suami istri yang  sah  yang menikah pada tanggal 4 November 2021.
2. Bahwa  antara  penggugat  dan  tergugat sejak  Januari  2022  sampai  dengan sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran  antara  penggugat  dan tergugat tersebut adalah cekcok mulut
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran  antara  penggugat  dan tergugat adalah         karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan antara penggugat dan tergugat adalah sejak lebih kurang pada bulan Februari 2022 tergugat pulang ke orang tuanya di desa Wonorejo RT.008  RW.001  Kecamatan  Lawang Kabupaten  Malang  sampai  sekarang. Selama itu tergugat dan penggugat sudah pisah tempat tinggal, tidak ada hubungan layaknya  suami  istri  dan  juga  tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
Fakta  hukum  nomor  1  sampai  4 tersebutlah  hakim  memberikan  kesimpulan
bahwa  hubungan  rumah  tangga  antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara  tersebut  juga  berpendapat  bahwa perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus menerus  merupakan  gejala  hilangnya  rasa cinta  dan  kasih  sayang  diantara  suami  istri serta merupakan pertanda rumah tangga sudah tidak  ada  kerukunan  dan  keharmonisan  lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.
Fakta  hukum  nomor  5  hakim  telah memberikan pandangan hukum yang dikemukakan  bahwa  antara  penggugat  dan tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  dan tidak  ada  komunikasi  sebagaimana  yang seharusnya  suami  istri  lakukan,  selain  itu tergugat  juga  sudah  mendapatkan  hak  dan kewajibannya. Berdasarkan ketentuan hukum yang  berlaku  bahwa  perkawinan  suami  istri dilaksanakan supaya dapat hidup bersatu pada tempat  tinggal  yang  sama  dan  tidak dibenarkan  untuk  hidup  terpisah  tempat tinggal,  supaya  dapat  menjalankan  peran yakni  antara  tugas  dan  kewajiban  yang seharusnya suami istri lakukan.
Pengecualian  terhadap  hal  itu  terdapat alasan yang  sesuai dan dibenarkan ketetapan oleh  hukum  yang  berlaku,  meskipun  pada dasarnya  hidup  bersama  bukan  merupakan salah satu tolak ukur dari rumah tangga yang bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu  tanda  keutuhan  suami  istri,  oleh  karena
itu fakta hukum terjadinya perpisahan tempat tinggal merupakan suatu bentuk penyimpang- an atas dasar dibangunnya lembaga perkawinan, supaya suami istri dapat utuh dan kompak dalam berbagai aktivitas di kehidupan berumah tangga.
Pasangan suami istri yang hidup terpisah dan    tidak  ada  komunikasi  sehingga  hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa komunikasi  dalam  kehidupan  rumah  tangga sedang  tidak  harmonis,  proses  komunikasi yang terjadi satu sama lain yang kurang baik dan terdapat hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.
Pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut  majelis  hakim  telah  berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat terbukti dan  telah  memenuhi  alasan  perceraian sebagaimana  yang  ditentukan  berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan jo . Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f  KHI  yakni antara suami  istri  yang  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  secara  terus  menerus  dan  tidak ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi selayaknya suami istri.
Perkara ini, majelis hakim mengemukakan pendapat dan mengambil alih dari  pakar  hukum  Islam  yakni  Sayyid  Sabiq yang dituliskan dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, juz  II  pada halaman  249  yang  mengatakan bahwa:
“Jika  istri  menggugat  cerai  karena suaminya  memadlorokan  terhadap  istri (misal:  memukul,  mencaci  maki,  berkata kasar,  melakukan  perbuatan  yang  munkar seperti  judi  dali  lain-lain)  sehingga menggoyahkan  keutuhan  rumah  tangga, maka  dibolehkan  bagi  istrinya  tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaian  tidak  tercapai,  maka  hakim menetapkan jatuh talak satu ba`in . ”

## KESIMPULAN
Disharmoni  dalam  rumah  tangga  atau keluarga dapat  terjadi karena adanya pengaruh-pengaruh  dari  aspek  internal  yaitu krisis ruhiyah , minimnya pengetahuan kerumah-tanggaan,  dan  sikap  egosentrisme, maupun  ekternal  lain  berupa  masalah ekonomi, masalah  kesibukan,  dan masalah pendidikan yang dapat mempengaruhi keharmonisasian dalam rumah tangga. Dalam perspektif  UU  Perkawinan,  ketidakpatuhan terhadap amanat yang dituangkan dalam UU Perkawinan dapat menjadi penyebab terjadinya  disharmonisasi  dalam  hubungan keluarga.
Seorang  suami  dan  istri  memiliki  hak yang  seimbang  berdasarkan  Pasal  31  UU Perkawinan. Hak yang dimiliki satu sama lain harus dilaksanakan dengan sepenuh hati agar terpenuhinya kewajiban satu sama lain. Pada dasarnya,  ikatan  yang  dibangun  tidak  selalu berjalan harmonis, namun dengan adanya UU Perkawinan menjadi pedoman untuk kehidupan  pernikahan.  Berdasarkan  Putusan
Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4068/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg di
dasarkan atas fakta-fakta hukum yang terjadi yang di buktikan di hadapan majelis hakim di ruang sidang.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Ahmadi,  (1981), Ilmu  Sosial  Dasar , Jakarta: Rineka Cipta.
Ahmad  Mukhtar  Umar,  (2008), Mu‘jam  al- Lughah  al-Arabiyah  alMu‘ashirah , Kairo: Daar Al-Kutub.
Amir Syarifuddin, (2006), Hukum Perkawinan  Islam  di  Indonesia Antara
Fiqh  Munakahat  dan  Undang-Undang Perkawinan , Jakarta: Kencana.
Anita Sastriani, (2018), Keharmonisan
Keluarga  dan  Pengaruhnya  terhadap Pengamalan Agama Anak di Gampong Beurawe Banda Aceh , Skripsi, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
Aunur Rahim Faqih, (2001), Bimbingan Dan Konseling dalam Islam , Jogjakarta: UII
Press.
Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa,  (___), KBBI  Daring ,  Diakses pada 3 Februari 2023, Dari kemdikbud.go.id: https://kbbi.kemdikbud.go.id/. Black’s Law Dictionary, (___), Harmonization  Definition  &  Meaning ,
Diakses  pada  19  Oktober  2012,  Dari thelawdictionary.org: https://thelawdictionary.org/harmonizat ion/.
Dian  Maris  Rahmah,  (September  2019), Optimalisasi  Penyelesaian  Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan, Jurnal
Bina  Mulia  Hukum ,  Volume  4,  Nomor
1.
Elisabeth  Putri  Lahitani  Tampubulon,  (Mei
2021),  Permasalahan  Perkawinan  Dini Di  Indonesia,  Jurnal  Indonesia  Sosial Sains, Volume 2, Nomor 5.
Fathonah K. Daud, Nurrohman Syarif, (2021), Hak  Cerai  Perempuan  Dalam  Hukum Keluarga  Islam  Maroko  (Right  To  Do
Divorce For Women In Islamic Family Law  of  Morocco), Al-Ahwill, Volume 14, Nomor 2.
H.  Patrick  Glenn,  (2023),  Harmony  of  Laws in  the  Americas, The  University  of Miami  Inter-American  Law  Review , Volume 34, Nomor 2.
Irfan  Supardi,  (2012), Alhamdulillah  Bunga Cintaku  Bersemi  Kembali ,  Solo:  Tinta Medina.
Irman  Irmansyarif,  (Oktober  2020),  Dampak Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Orangtua  terhadap  Prestasi  Belajar Siswa SDN 113 Pana, AL MA’ARIEF : Jurnal  Pendidikan  Sosial  dan  Budaya ,
Volume 2, Nomor 1.
Kadek  Oldy  Rosy,  Dewa  Gede  Sudika Mangku,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini, (November  2020),  Peran  Mediasi Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri  Singajara  Kelas  1B, Ganesha Law Review , Volume 1, Nomor 2.
M. Yusuf, (Desember 2019), Dampak Nikah Siri  Terhadap  Perilaku  Keluarga, At- Taujih:  Bimbingan  Dan  Konseling Islam, Volume 2, Nomor 2.
Morissan,  (2003), Psikologi  Komunikasi ,
Bogor: Ghalia Indonesia.
Mufidah  C.H,  (2008), Psikologi  Keluarga Islam , Malang: UIN Malang Press.
Muhammad  Soleh,  (2021),  Peningkatan Angka  Perceraian  di  Indonesia:  Faktor Penyebab  Khulu’  dan  Akibatnya, Jurnal  Hukum  dan  Pengkajian  Islam , Volume 1, Nomor 1.
Namora Lumongga Lubis, (2011), Memahami Dasar-Dasar  Konseling  dalam  Teori dan Praktik , Jakarta: Kencana.
Nunung  Sri  Rochaniningsih,  (Juni  2014),
Dampak  Pergeseran  Peran  Dan  Fungsi Keluarga  Pada  Perilaku  Menyimpang Remaja, Jurnal Pembangunan
Pendidikan:  Fondasi  dan  Aplikasi ,
Volume 2, Nomor 1.
Peter  Mahmud  Marzuki,  (2011), Penelitian Hukum ,  Jakarta:  Kencana  Prenada
Media Group.
Qurrotul  Ainiyah,  Imam  Muslih,  (Januari 2020),  Dilema  Hukum  Keluarga  Di
Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia), Jurnal Istiqro:  Jurnal  Hukum  Islam,  Ekonomi dan Bisnis , Volume 6, Nomor 1.
Rahmat  Syarif  Hidayat,  Nunung  Nurwati, Binahayati, Kanya Eka Santi, (Agustus 2022),  Keluarga  dan  Anak  yang Berkonflik  Dengan  Hukum  Dalam Perspektif Sosiokultural, Sosio Informa . Volume 8, Nomor 1.
Rina Yulianti, (2010), Dampak yang Ditimbulkan  Akibat  Perkawinan  Usia Dini, Jurnal  Pamator :  Jurnal  Ilmiah Universitas  Trunojoyo ,  Volume  3, Nomor 1.
Samud  Mhi,  (Juni  2018),  Nafkah  Rumah Tangga  Dalam  Perspektif  Hukum Islam, Inklusif , Volume 3, Nomor 1.
Satjipto Rahardjo, (2010), Penegakan hukum progresif , Jakarta: Kompas.
Siska Novra Elvina, Awis Karni, Meri Susanti (2019), Permasalahan Fasakh
Pernikahan  Dan  Upaya  Pencegahan
Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga, Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan dan Konseling , Volume 3, Nomor 2. Soerjono Soekanto, (2003), Penelitian Hukum Normatif;  Suatu  Tinjauan  Singkat , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sofyan S. Willis, (2015), Konseling Keluarga (Family Counseling) , Bandung: Alfabeta.
Sri  Lestari,  (2012), Psikologi  Keluarga Penanaman  Nilai  dan  Penanganan Konflik  dalam  Keluarga ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Suprajitno,  (2004), Asuhan  Keperawatan Keluarga  Aplikasi  dalam  Praktek ,
Jakarta: EGC. Takdir Rahmadi, (2011), Mediasi Penyelesaian sengketa melalui
pendekatan  mufakat ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Wahyu  Ms,  (1986), Ilmu  Sosial  Dasar Surabaya , Surabaya: Usaha Nasional.
Waryono  Abdul  Ghafur,  (2006), Hidup Bersama Al-Quran , Yogyakarta:
Rihlah.
William J. Goode, (1983), Sosiologi keluarga , Jakarta: Bina Aksara.