## Amanna Gappa
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Kewajiban  Perpajakan  Selebgram  Atas  Jasa  Periklanan Digital Berdasarkan Sistem Self-Assessment
Nurul Amalia 1* , Achmad Ruslan 2 , Ruslan Hambali 2
1 Program Magister Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
* E-mail: amaliahakim5@gmail.com

## Abstrak:
Penelitian ini  bertujuan untuk  mengetahui pelaksanaan  kewajiban  perpajakan selebgram  atas jasa periklanan digital berdasarkan sistem self-assessment. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  sosiolegal,  yaitu  penelitian  hukum  normatif  yang  didukung  oleh  data-data  penelitian hukum  empirik.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar Selatan,  Sulawesi  Selatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  kewajiban perpajakan  selebgram  atas  jasa  periklanan  digital  berdasarkan  sistem  self-assessment  telah terlaksana,  namun  pelaksanaannya  belum  optimal  serta  belum  dapat  diterapkan  secara konsekuen oleh Selebgram. Sejatinya, tujuan pemerintah memberlakukan sistem self-assessment agar  dapat  meningkatkan  pemasukan  kas  Negara  melalui  sektor  pajak,  dibuktikan  dengan jumlah  Wajib  Pajak  yang  terpaut  jauh  jika  dibandingkan  dengan  Wajib  Pajak  Setor. Hal  ini disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum oleh Wajib Pajak Selebgram terkait sistem perpajakan sebagai bagian dari kewajiban warga negara.
Kata Kunci: Pajak; Media Sosial; Selebgram; Self-Assessment

## 1. Pendahuluan
Cita  hukum  negara  ( rechtidee )  Indonesia  menjadi  negara  kesejahteraan  ( welfare  state) dituangkan secara tegas dalam konstitusi yang menjamin adanya kesejahteraan umum bagi setiap warga negara. 1 Ciri utama konsep Negara Kesejahteraan adalah munculnya kewajiban  pemerintah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umum  bagi  warganya. Prinsip  tersebut  dikenal  dengan  istila staatsbemoeienis yang  berarti  menghendaki Negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai  langkah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  umum,  disamping  menjaga ketertiban dan keamanan ( rust an orde ). 2
Sebagai negara dengan tingkat kekayaan sumber daya alam yang melimpah, menuntut pemerintah untuk  berperan aktif  dalam  mencapai  tujuan negara  untuk  kemakmuran rakyat.  Namun  pada  kenyataannya,  hasil  kekayaan  alam  yang  melimpah  dibumi
1 Dedy Nursamsi.  2014.  "Kerangka  Cita  Hukum  (Recht  Idee)  Bangsa  Sebagai  Dasar  Kewenangan Mahkamah  Konstitusi  Menguji  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang  Undang  (Perppu)." Jurnal  Cita Hukum Vol. 2, No. 1.
2 Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 15.
nusantara  dinilai  masih  belum  mencukupi  kebutuhan  rakyat  Indonesia.  Setidak- tidaknya, terdapat dua faktor penghambat pertumbuhan perekonomian di Indonesia: Pertama ,  faktor  eksternal,  yakni  kondisi  perekonomian  Indonesia  yang  belum  stabil, baik  dari  sisi  permintaan  (demand)  yang  lemah,  maupun  harga  komoditas  yang rendah; Kedua ,  faktor  internal,  lambatnya  pertumbuhan  ekonomi  yang  diharapkan mampu  didorong  oleh  belanja  infrastruktur  pemerintah  dalam  rangka  menguatkan sektor  produktif sebagai  penggerak  pertumbuhan perekonomian. 3 Dengan  demikian, Negara sangat membutuhkan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan Negara. Adapun  sumber  penerimaan  Negara  diataranya,  adalah  (1)  penerimaan  Negara  dari Pajak;  (2)  penerimaan  Negara  Bukan  Pajak:  dan  (3)  penerimaan  Negara  dari  Hibah, baik dalam negeri maupun diluar negeri. Salah satu dari beberapa penggolongan pajak di indonesai adalah pajak penghasilan. 4 Pajak tersebut yang kemudian dikenakan bagi tiap subyek pajak atas penghasilan yang diperolehnya.
Pajak  penghasilan  merupakan  jenis  pajak  yang  dikelola  oleh  pemerintah  pusat  yang mana  akan  selalu  dikenakan  terhadap  orang  atau  badang  usaha  yang  memperoleh penghasilan tertentu. 5 Dasar Hukum yang digunakan untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Di  era  revolusi  industri  4.0  saat  ini,  teknologi  merupakan  media  yang  sangat bermanfaat sebagai penunjang dalam memperoleh penghasilan. 6 Media sosial adalah salah  satu  contoh  utamanya.  Menurut  P.N.  Howard  dan  M.R  Parks, media  sosial adalah media  yang  terdiri  atas  tiga  bagian,  yaitu:  Insfrastruktur  informasi  dan  alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media, Isi media dapat berupa  pesan-pesan  pribadi,  berita,  gagasan,  dan  produk-produk  budaya  yang berbentuk digital, Kemudian yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri. 7
Pengguna  media  sosial  saat  ini  sangatlah  banyak,  hampir  semua  kalangan menggunakan  media  sosial  baik  dalam  hal  sosialisasi,  hiburan  ataupun  bisnis.  Ada beberapa media sosial yang kita kenal sekarang ini seperti facebook, twitter, you tube dan instagram. Kepopuleran  media  sosial  menarik  minat  pengusaha  online  untuk melakukan praktik jual beli dan promosi di dalamnya mengingat pemasaran dengan metode door  to  door sudah  tidak  populer  lagi,  salah  satu  media  sosial  yang dimanfaatkan kegunaannya dalam meningkatkan penghasilan seseorang adalah media sosial Instagram.
Transaksi  jual  beli  barang  dan  jasa  sudah  semakin  meningkat,  salah  satunya  adalah melalui  jasa  Selebrity  Instagram  Endorsement  atau  dikenal  dengan  Selegram  jasa periklanan  digital. Endorse merupakan  suatu  cara  untuk  mempromosikan  produk
3 Amelia  Rosa  Lestari,  2018, tinjauan  Hukum  Tentang  Pengenaan  Pajak  Penghasilan  Tehadap Penyelenggara  Sistem  elektronik  pada  media  sosial  Instagram, Skripsi  Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin, Hlm 2.
4 Muhammad Djafar Saidi, 2014, pembaruan Hukum Pajak (Edisi terbaru), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 25.
5 Resti Ledesma Iskandar, 2016, Tinjauan Hukum Self Assessment System Terhadap Pajak Penghasilan Di Kota Kendari Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm 6.
6 Muhammad  Fadli.  2018.  "Pembentukan  Undang-Undang  Yang  Mengikuti  Perkembangan Masyarakat." Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No. 1: 51-61.
7 Howard,  P.  N.,  and  M.  R.  Parks.  2012.  “Social  Media  and  Political  Change:  Capacity,  Constraint,  and Consequence.” Journal of Communication , Vol 62 No. 2: 359–62.
sebuah  toko online dengan  bekerjasama  dengan  orang  atau  figur  pendukung  yang memiliki  banyak  pengikut  ( followers )  di instagram yang  biasa  disebut  dengan Brand Endorser, Selebgram. Orang-orang tersebut bukan hanya dari kalangan artis yang sering ada di layar kaca, politikus bahkan orang biasa yang mempunyai banyak followers di instagram .  Untuk  mendapatkan  penghasilan  para Selebgram tersebut  biasanya menentukan  tarif  untuk  sekali  melakukan  jasa  periklanan  digital . Semakin  banyak jumlah followers ,  tarif  yang  dikenakan  akan  semakin  tinggi. 8 Berikut  data  selebgram yang melakukan jasa periklanan digital pada media sosial instagram (Tabel 1). 9
Tabel 1. Data Selebgram yang melakukan Jasa Periklanan Digital pada akun Instagram Nama Selebgram Jumlah Followers Pendapatan Perbulan Atta Halilintar 10,9 Juta ± Rp. 8 Milyar Maellee 5,4 Juta ± Rp. 500 Juta Ria Ricis 16,9 Juta ± Rp. 120 Juta Shirin Al Athrus 1,5 Juta ± Rp. 30. Juta Clarine Christabel 880 Ribu ± Rp. 15 Juta Abdul Kadir 1,8 Juta ± Rp. 40 Juta Rachel Venya 2,6 Juta ± Rp. 100 Juta Anya Geraldine 3,2 Juta ± Rp. 30 Juta
Sumber Data: Hasil olah Data Sekunder Loop.co.id, 2019
Mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2008 tentag pajak penghasilan (selanjutnya  disebut  UU  PPh),  di  mana  penghasilan  tersebut  wajib  tercatat  sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP), utamanya bagi selebgram yang tercatat sebagai Wajib Pajak  (WP).  Dengan  demikian,  seharusnya  imbal  dari  selebgram  jasa  periklanan Digital  dikenakan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  dan  wajib  dicantumkan  di  dalam  Surat Pemberitahuan  Tahunan  (SPT).  Namun,  mengingat  pengisian  SPT  dilakukan  secara mandiri  ( self  assessment ).  Dimana  memberikan  kewajiban  kepada  Wajib  Pajak  untuk aktif menghitung, memperhitungkan, dan menyetor jumlah pajak yang terutang. 10 Dan disamping  itu,  wajib  pajak  memiliki  hak untuk tidak  diintervensi  oleh pejabat  pajak kecuali  hanya  memberikan  pelayanan  dengan  cara  bagaimana  wajib  pajak menggunakan hak tersebut. 11
Pelaksanaan self  assessment  sistem menuntut  adanya  kesadaran  akan  tanggung  jawab dan  kejujuran  dari  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya  sebagai  warga Negara  terhadap  negaranya  begitu  pula  terhadap  oknum  pengelola  pajak  yakni pemerintah  yang  tetap  dituntut  untuk  bertanggung  jawab  dalam  mengelola  dan memeriksa pajak yang disetor oleh wajib pajak.
8 Nabila Soraya,  2018, Pengawasan  Direktorat  Jenderal  Pajak  terhadap Influencer sebagai  Penyedia Jasa Endorsement , Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm 5.
9 Dikutip  pada  Laman  Website  https://mojok.co/red/rame/nafkah/inilah-jumlah-penghasilan- awkarin/ diakses pada tanggal 9 Juli 2019 Pukul 10.09 WITA.
10 Muhammad Djafar Saidi, Op.Cit , Hlm 159.
11 Ibid, Hlm 59.
Direktorat Jenderal Pajak dalam hal meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak telah  membuat  aturan    melalui  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Se  - 39/Pj/2015  Tentang  Pengawasan  Wajib  Pajak  Dalam  Bentuk  Permintaan  Penjelasan Atas  Data  Dan/Atau  Keterangan,  Dan  Kunjungan  (Visit)  Kepada  Wajib  Pajak  dan terus mengembangkan pengawasan Wajib Pajak melalui sistem informasi yang diatur dalam  Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  Nomor  Se-49/Pj/2016  Tentang  Pengawasan  Wajib Pajak Melalui Sistem Informasi. 12
Pada tataran praktis, hingga saat ini belum ada mekanisme yang tepat untuk perkara pungutan  pajak  tersebut,  berlakunya  sistem self  assessment seharusnya  mewajibkan setiap wajib pajak aktif melaporkan penghasilannya kepada pejabat pajak, akan tetapi para  wajib  pajak  dalam  hal  ini  adalah Selebgram jasa  periklanan  digital  belum sepenuhnya dapat diawasi dan diatur oleh pemerintah sehingga menyebabkan banyak selebgram tidak  melaporkan  pendapatannya  yang  material  dari  kegiatan  jasa periklanan  digital tersebut.  lemahnya  pengawasan  dan  penegakan  hukum  ini terefleksikan  dari  basis  data  yang  kurang  akurat.  Pola  transaksi selebgram masih berkembang liar di ranah digital.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  sosiolegal,  yaitu  penelitian  hukum normatif  yang  didukung  oleh  data-data penelitian  hukum  empirik. 13 Tipe penelitian ini digunakan untuk menelaah Peran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Makassar dalam Mengawasi Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Selebgram atas jasa periklanan digital  Berdasarkan  Sistem  Self  Assessment  menurut  Undang–Undang  Nomor  36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, Sulawesi Selatan.
3. Pelaksanaan  Kewajiban  Perpajakan Selebgram atas  Jasa  Periklanan Digital Berdasarkan Sistem Self Assessment
Salah  satu  kewajiban  perpajakan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  diatur  oleh peraturan  perundang-undangan  adalah  pajak  penghasilan.  Dalam  Pasal  4  Undang- Undang  No.  36  Tahun  2008  menyebutkan  tentang  objek  pajak  penghasilan  sebagai setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak, baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Sistem self-assessment merupakan  prinsip  pemenuhan  kewajiban perpajakan yang mewajibkan  Wajib  Pajak  untuk  menghitung,  memperhitungkan,  membayar  sendiri, dan  melaporkan  pajak  yang  terutang  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan,  sehingga  penentuan  besarnya  pajak  yang  terutang dipercayakan  kepada  Wajib  Pajak  sendiri  melalui  dokumen  Surat  Pemberitahuan (SPT)  yang  disampaikan  baik  secara  langsung, online ,  pos,  maupun melalui perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).
12 Lihat Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Se - 39/Pj/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak
13 Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum. Edisi 1, Cetakan ketiga, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 24.
Sistem  pemungutan  pajak  tersebut  mempunyai  arti  bahwa  penentuan  penetapan besarnya  pajak  yang  terutang dipercayakan kepada  Wajib  Pajak  sendiri dan melaporkannya  secara  teratur  jumlah  pajak  yang  terutang  dan  yang  telah  dibayar sesuai peraturan.
Jumlah pajak yang terutang dan telah dipotong, dipungut dan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ketika masa pelunasan tiba, maka Wajib Pajak harus menyetorkan ke kas negara  melalui  bank  persepsi  yang  telah  ditetapkan  sesuai  Peraturan  Menteri Keuangan.  Sementara  untuk  jumlah  pajak  yang  terutang  berdasarkan  surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak merupakan jumlah terutang sesuai ketetapan yang berlaku.
Mohammad Prima Andika, 14 sebagai Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Makassar  Selatan,  menerangkan  bahwa  pajak  Selebgram,  termasuk  dalam Pajak Pekerja Seni semenjak Reformasi Perpajakan pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan,  sebagaimana  telah  diubah  ke  Undang  – Undang  Nomor  36  tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan,  pekerja  seni  sendiri mencakup  pelukis,  pematung,  pemain  film,  pesulap,  penyanyi,  pelawak,  stand  up comedy,  disk  jockey,  dan  Selebgram.  Itu  semua  dikategorikan  sebagai  Artis,  dan dalam penghasilan yang diterima dari profesi artis, terdapat unsur pajak yang harus dibayarkan kepada Negara, pajak yang dibayarkan merupakan bentuk kontribusi dan cinta  kepada  Negara.  Kategorisasi  atau  pemisahan  khusus  pajak  penghasilan  untuk selebgram saat ini belum dilakukan karena masih belum terlalu besar, dan sekalipun didapati  penghasilan  selebgram  yang  besar  itu  belum  berimpact  ke  penerimaan negara,  jadi  pendataan  pajak  penghasilan  saat  ini  masih  digabung  atas  keseluruhan pajak penghasilan orang pribadi.
Berikut  data  statistik  jumlah  pajak  penghasilan  di  kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Makassar,  selanjutnya  penulis  mengelompokkan  bagian  pajak  penghasilan  Orang Pribadi  Non  Karyawan  dari  tahun  2015  sampai  tahun  2019,  dengan  rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.

## Tabel 2. Statistik  Pembayaran  Pajak  Penghasilan  OP  Non  Karyawan  di  KPP  Pratama Makassar Selatan
Tahun WP Terdaftar WP Setor Jumlah Setoran 2015 15,723 1,329 25,977,091,961 2016 17,303 2,372 110,698,494,897 2017 19,077 2,678 33,216,779,387 2018 20,677 3,127 23,866,996,162 2019 22,923 3,134 19,888,789,107 Jumlah 95,703 12,640 213,648,151,514
Sumber: Data Sekunder KPP Pratama Makassar Selatan, 2019.
14 Wawancara, Jumat 27 Desember 2019
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2015 2016 2017 2018 WP Terdaftar WP Setor Grafik 1. Statistik Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Setor pada Pajak Penghasilan
OP Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan
Sumber : Data Sekunder KPP Pratama Makassar Selatan, 2019
Data pada Tabel 2 dan Grafik 1 sangat jelas menunjukkan bahwa adanya peningkatan per  tiap  tahun  dari  jumlah  wajib  pajak  terdaftar  dan  jumlah  wajib  pajak  setor,  akan tetapi  peningkatan  itu  tidak  seimbang  dengan  jumlah  Wajib  Pajak  Setor  yang  tidak mencapai 10 persen setiap tahunnya. Data diatas sudah termasuk gabungan dari Pajak Penghasilan  Selebgram,  karena  untuk  saat  ini  belum  diatur  secara  khusus  dan dikelompokkan untuk selebgram
Muhammad  Arief  Ahsan  sebagai  Accounr  Representative  juga  sependapat  dengan Mohammad Prima Andika, ia menganggap kegiatan Selebgram dalam melakukan jasa periklanan  digital  sebagai  kegiatan  umum  marketing  yang  biasa  dilakukan  oleh marketer  badan  atau  orang  pribadi  dan  memperlakukan  pajak  yang  sama  sesuai dengan aturannya dengan merujuk pada pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  36  tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan  menyebutkan bahwa penghasilan adalah segala macam  tambahan  kemampuan  ekonomis  dengan  cara  dan  bentuk  apapun,  dalam nama  dan  bentuk  apapun.  ia  juga  mengungkapkan  bahwa  aturan  perpajakan  untuk Selebgram belum  diatur secara khusus,  dan  masih mengikuti  aturan perpajakan pada umumnya. 15
Sesuai  dengan  sistem Self  Assessment, wajib  pajak  mempunyai  kewajiban  untuk mendaftarkan  diri  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  atau  Kantor  Pelayanan, Penyuluhan  dan  Konsultasi  Perpajakan  (P2KP).  Pengetahuan  dan  pemahaman  wajib pajak terhadap pembayaran pajak yaitu yang pertama dapat dilihat dari kepemilikan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  sebagai  sarana  dalam  administrasi  perpajakan yang  dipergunakan  sebagai  tanda  pengenal  diri  atau  identitas  wajib  pajak  dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 16
Setiap orang merupakan subjek pajak dan telah wajib dikenai pajak apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif, yakni memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penghasilan  yang  diterima  diatas  Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP).  Sehingga
15 Wawancara, Senin 22 Desember 2019
16 Lihat Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
penghasilan  yang  diperoleh selebgram wajib  tercatat  sebagai  Penghasilan  Kena  Pajak (PKP), utamanya bagi selebgram yang tercatat sebagai Wajib Pajak (WP).
Menurut  keterangan  Direktur  Potensi  Kepatuhan  dan  Penerimaan  Pajak,  Yon  Arsal, komisi atas jasa Selebgram ini akan dikenakan pajak layaknya subjek pajak seseorang karena mereka melakukan jual jasa kepada Endorser , jadi sama saja seperti karyawan biasa.  Yon  menjelaskan  mekanisme pajak  yang  akan  dikenakan  berupa  PPh  21 yang biasa berlaku bagi karyawan.
Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  tidak  semua Selebgram yang  merupakan Wajib  Pajak  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  sehingga  tidak  semua Selebgram dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Terdapat 35% yaitu 7 orang dari 20 orang sampel yang memiliki NPWP dan terdapat 65% yaitu 13 orang dari 20 orang sampel yang tidak memiliki NPWP. Waktu kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh Selebgram sangat beragam, 10% yaitu 2 orang dari 20 orang sampel  yang memiliki  NPWP sebelum  menjadi Selebgram, 15%  yaitu  3  orang  dari  20 orang sampel yang memiliki NPWP sejak awal menjadi Selebgram , 20% yaitu 2 orang dari 20 sampel yang memiliki NPWP sejak satu tahun setelah menjadi Selebgram, dan 65% yaitu 13 orang yang tidak memiliki NPWP.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  @Va,  salah  satu selebgram di  Kota  Makassar mengungkapkan bahwa, 17
Mendaftarkan  diri  dan  Memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  bagi  Selebgram  itu menurut saya bukanlah hal yang diharuskan, karena Selebgram hanyalah pekerja lepas  yang  penghasilannya  setiap  bulan  tidak  menentu,  sangat  berbeda  dengan pekerja dengan penghasilan yang setiap tahunnya sudah pasti.
@Ar, Selebgram Kota  Makassar  juga  membenarkan  bahwa  sebelum  merambah  ke Selebgram seharusnya Pemerintah lebih mengoptimalkan pemungutan pajak yang lain dengan penghasilan yang sudah tentu pasti setiap tahunnya. 18
Pendapat berbeda dari @An, Selebgram Kota Makassar mengungkapkan bahwa: 19
Sebagai  seorang  Warga  Negara  yang  baik  dan  sadar  tentang  pajak  seharusnya memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dan  membayar  Pajak  penghasilan jikalau  memang  memenuhi  persyaratan  perpajakan,  karena  pajak  merupakan sumber pendapatan Negara.
Kantor  Pajak  mepersilahkan  kepada  wajib  pajak  untuk  mendaftarkan  diri  sendiri untuk  mendapatkan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  Tetapi  tidak  serta  merta melepas begitu saja, pada kantor pelayanan pajak kota Makassar selatan mempunyai bidang/seksi  yang  bertugas  melakukan  penjangkauan  pada  pihak  eksternal  untuk diberikan NPWP, jadi yang sebelumnya tidak memiliki NPWP bisa memiliki NPWP, dan yang sebelumnya hanya memiliki NPWP bisa jadi bayar dan lapor. Kepemilikan NPWP tidak kami paksakan, kembali pada kesadaran Wajib Pajak itu sendiri, namun jika kami mendapatkan jikalau Wajib Pajak tersebut sudah harus mempunyai NPWP, maka kami akan menghimbau, apabila menolak maka kami akan memberikan NPWP
17 Wawancara, Kamis 19 Desember 2019.
18 Wawancara, Kamis 19 Desember 2019.
19 Wawancara, Jumat 20 Desember 2019.
secara  jabatan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 20
Mekanisme  penghitungan  atas  Pajak  Penghasilan  terhadap Selebgram tunduk  pada pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebab jenis kegiatan yang dilakukan oleh para  selebgram  merupakan  kegiatan  pekerja  bebas  yang  menyediakan  jasa  dan pemotongan  dilakukan  oleh  penyelenggara  kegiatan  yang  melakukan  pembayaran yang sehubungan dengan kegiatan tersebut. 21
Tarif  pemotongan  atas  penghasilan  yang  diperoleh Selebgram adalah  tarif  Progresif, sesuai  dengan  ketentuan  pada  Pasal  17  (1)  huruf  a. 22 Bagi S elebgram  yang  tidak memiliki  NPWP  pada  saat  akan  dilakukan  pemotongan  Pajak,  maka  tarif  yang dikenakan  adalah  20%  (dua  puluh  persen)  lebih  tinggi  dari  tarif  yang  dikenakan kepada Selebgram yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 23
Kepatuhan  seorang selebgram dalam  membayar  pajak  perlu  diperhitugkan  karena penghasilan  seorang selebgram cukup  menggiurkan,  oleh  karena  itu Selebgram sebelumnya  harus  mempunyai  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dan  yang  belum mempuyai  NPWP  harus  segera  mendaftar  dan  wajib  membayar  pajak  ketika  total penghasilan  mereka  dari  kegiatan  jasa  periklanan  digital  melebihi  ambang  batas penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  yaitu  sekitar  Rp.4.500.000,-  per  bulan. Penghasilan  yang  dihasilkan  apabila  mencapai  Rp.50.000.000,-per  tahun,  maka  akan dikenakan  tariff  sebesar  5%,  penghasilan  di  atas  Rp.50.000.000,-  hingga Rp.250.000.000,-  per  tahun  dikenai  tarif  15%,  penghasilan  di  atas    Rp.250.000.000,- hingga  Rp.500.000.000,-  per  tahun  dikenai  tarif  25%,  dan  penghasilan  diatas Rp.500.000.000,-  per  tahun  dikenai  tariff  30%,  jadi  setiap  penghasilan  mempunyai lapisan  pemotongan  tariff  yang  berbeda  beda,  bergantung  besaran penghasilan yang diperoleh oleh setiap Wajib Pajak. 24
Berikut  rata-rata  jumlah  Penghasilan  20  orang Selebgram Kota  Makassar  dari  Jasa Periklanan Digital di Instagram yang penulis dapatkan dari kuisioner dan wawancara, dijabarkan  pada  Tabel  3.  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  dari  20  (dua  puluh)  orang Selebgram Kota  Makassar,  terdapat  15  (lima  belas) selebgram yang  penghasilannya melebihi  ambang  batas  penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  yaitu  sekitar Rp.4.500.000,-per  bulan,  dan  5  (lima) Selebgram yang  penghasilannya  dibawah  dari ambang batas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehingga dapat dikatakan bahwa sebanyak  15  (lima  belas) selebgram masuk  dalam  kategori  wajib  pajak  dan  5  (lima) orang Selebgram yang tidak memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
20 Wawancara, Jumat 27 Desember 2019
21 Lihat Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang – Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
22 Lihat Pasal 21 ayat (5) huruf d Undang – Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
23 Lihat Pasal 21 ayat (5a) huruf d Undang – Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
24 Wawancara, Jumat 27 Desember 2019
Tabel 3. Data  rata-rata  jumlah  Penghasilan Selebgram Kota  Makassar  dari  Jasa  Periklanan  Digital  di Instagram.
No  Inisial Jumlah Followers Jumlah Endorse per bulan Tarif Sekali Endorse (Rp) Penghasilan Perbulan (Rp) Penghasilan Pertahun (Rp) 1 @I 40.000 80 200.000 16.000.000 192.000.000 2 @AK 60.000 50 200.000 10.000.000 120.000.000 3 @B 44.000 20 100.000 2000.000 24.000.000 4 @M 620.000 100 300.000 30.000.000 360.000.000 5 @AS 11.000 17 200.000 3.400.000 40.800.000 6 @U 60.000 15 200.000 3.000.000 36.000.000 7 @AD 22.000 50 200.000 10.000.000 120.000.000 8 @DE 55.000 25 200.000 5.000.000 60.000.000 9 @A 30.000 100 200.000 20.000.000 240.000.000 10 @W 80.000 50 300.000 15.000.000 180.000.000 11 @AA 108.000 100 300.000 30.000.000 360.000.000 12 @M 14.980 30 200.000 6.000.000 72.000.000 13 @R 17.800 50 200.000 10.000.000 120.000.000 14 @V 33.500 40 200.000 8.000.000 96.000.000 15 @W 40.000 50 150.000 7.500.000 90.000.000 16 @II 40.000 40 300.000 12.000.000 144.000.000 17 @H 3.118 18 200.000 3.600.000 43.200.000 18 @D 29.500 75 75.000 5.625.000 67.500.000 19 @AJ 14.000 10 200.000 2.000.000 24.000.000 20 @S 13.200 50 200.000 10.000.000 120.000.000 Sumber : Data Primer diolah, 2019.
Kesadaran  membayar  pajak  merupakan  keadaan  yang  mana  wajib  pajak  mau membayar  pajak  karena  merasa  tidak  dirugikan  dari  pembayaran  pajak  yang dilakukan.  Irianto  menyebutkan  beberapa  bentuk  kesadaran  membayar  pajak  yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, yaitu: 25
a. Kesadaran  bahwa  pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  dalam  menunjang pembangunan Negara. Dengan sadarnya akan hal ini, wajib pajak mau membayar pajak  karena  merasa  tidak  dirugikan  dari  pemungutan  pajak  yang  telah dilakukan.
b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak akan sangat merugikan Negara. Wajib  pajak  mau  membayar  pajak  karena  memahami  bahwa  penundaan pembayaran pajak akan berdampak pada kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh undang –undang dan dapat dipaksakan. Wajib  pajak  akan  melakukan  pembayaran  pajak karena  pajak memiliki  landasan hukum yang kuat  dan  bersifat memaksa  dan juga merupakan kewajiban  mutlak bagi setiap warga Negara.
Pembayaran  Pajak  bagi selebgram mekanisme  pembayaran  pajaknya  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang  Pajak  Penghasilan  Pasal  25,  yaitu Objek Pajak disetorkan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya (kode setor 411125- 100),  dan  dilaporkan  paling  lambat  tanggal  20  bulan  berikutnya.  Pastikan  telah
25 Kurnia  Fikri  Ningrum,  2012, Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak, Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm. 14.
membuat  kode  Billing  sebelum  melakukan  pembayaran,  pembayaran  Billing  Pajak dilakukan ke rekening Kas Negara. 26
Salah satu Selebgram yang melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, saat ditemui oleh  penulis  mengungkapkan  bahwa  ditahun  pertama  dia  tidak  membayar  pajak karena tidak mengerti sama sekali tentang adanya pemungutan pajak untuk Selebgram dan  pada  waktu  itu  penghasilan  yang  diperoleh  juga  dibawah  dari  ambang  batas penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), akan tetapi di tahun kedua saat pendapatan dia mulai stabil dari jasa periklanan digital, dia mengikuti penyuluhan pajak yang secara kebetulan  dilaksanakan  di  daerahnya,  dengan  penyuluhan  tersebut  dia  dapat mengetahui tentang adanya kewajiban perpajakan oleh selebgram yang masuk kategori Wajib Pajak.
Selain  berguna  sebagai  sarana  melaporkan  perhitungan  jumlah  pajak  terutang,  SPT juga berfungsi untuk melaporkan pembayaran/pelunasan pajak dan melaporkan harta serta kewajiban. Terhadap pelaporan pajak yang telat disampaikan, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi berupa denda. Kewajiban perpajakan Selebgram atas jasa periklanan Digital  berdasarkan  sistem Self  Assessment Diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2008  Tentang  Pajak  Penghasilan  dan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan STTD Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Selebgram atas jasa periklanan Digital berdasarkan sistem Self Assessment terlaksana dengan baik karena faktor penegak hukumnya, yaitu fiskus  atau  yang  dikenal  dengan  nama  Aparat  pajak.  Dengan  dianutnya  sistem  self assessment, maka selain bergantung pada kesadaran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan  yang  memadai  juga  memegang  peranan  penting. 27 Mohammad  Prima Andika  mengungkapkan  bahwa  dalam  Penerapan  sistem  self  assessment menempatkan  kedudukan  fiskus  (aparat pajak) bukan sebagai  penentu  jumlah pajak yang  harus  dibayar, tapi  lebih kepada  fungsi pengawasan  dan penegakan  ketentuan perpajakan.  Fungsi  ini  diwujudkan  dengan  pembinaan,  penelitian  dan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  wajib  pajak  berdasarkan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 28
Jumlah  Account  Representative  dari  tahun  2018  adalah  41  orang  dan  tahun  2019 adalah 50 orang,  itu menunjukan bahwa pertambahan pegawai khusus untuk Account Representative  dari  tahun  2018  ke  tahun  2019  adalah  9  orang,  kemudian  untuk pegawai Fungsional Penerima Pajak dari tahun 2018 adalah 24 orang dan tahun 2019 adalah  15  orang,  menunjukkan  bahwa  adanya  pengurangan  jumlah  pegawai Fungsional Penerima Pajak sebanyak 9 orang, kemudian untuk jumlah jurusita pajak dari tahun 2018 sebanyak 2 orang menjadi 1 orang di tahun 2019, menunjukkan bahwa adanya  pengurangan  1  orang  pegawai  Jurusita  Pajak.  Pada  penjelasan  data  di  atas menerangkan  bahwa  jumlah  fiskus  yang  terbatas,  sedangkan  semakin  banyak peningkatan jumlah wajib pajak.
Direktur  Pemeriksaan  dan  Penagihan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Edi Slamet Rianto mengatakan saat ini jumlah wajib pajak potensial  tidak  sebanding  dengan jumlah  tenaga  pemeriksa,  sehingga  DJP  seringkali
26 Wawancara, Kamis 19 Desember 2019.
27 Rahman Adi Nugroho, 2012, Faktor – Faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variable intervening. Universitas Diponegoro, Hlm.4
28 Wawancara, Jumat 27 Desember 2019
mengalami  kesulitan  dalam  mengumpulkan  dan  memeriksa  data  WP  di  Indonesia. Saat  ini  DJP  hanya  memiliki  tenaga  pemeriksa  pajak  berjumlah  4.500  orang.  Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah WP yang potensial yakni mencapai 20 juta 29 .
Jika  mengacu  kepada  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  Perpajakan  (KUP),  DJP memiliki  daluarsa  waktu  penetapan  kepada  Wajib  Pajak  selama  lima  tahun.  Dalam kurun waktu lima tahun tersebut, DJP diwajibkan memeriksa sebanyak dua puluh juta Wajib  Pajak  sebelum  waktu  penetapan  tersebut  lewat.  Sehingga  setiap  tahunnya, petugas  pemeriksa  diwajibkan  memeriksa  sebanyak  empat  ratus  ribu  Wajib  Pajak. Idealnya  untuk  memeriksa  empat  ratus  ribu  Wajib  Pajak  tiap  tahunnya,  diperlukan petugas pemeriksa sebanyak empat puluh ribu orang. Padahal nyatanya, setiap tahun seorang petugas pemeriksa memiliki kemampuan memeriksa delapan hingga sepuluh Wajib Pajak 30 .
Menurut seorang account representative di KPP Pratama Makassar Selatan, Mohammad Prima  Andika  saat  ditemui  oleh  penulis  di  kantornya  mengungkapkan  bawah  di Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  selatan,  membawahi  4  kecamatan  yaitu Panakkukang,  Manggala,  Rappocini  dan  Makassar.  Dari  4  kecamatan  tersebut  yang bertugas  melakukan  ekstensifikasi  perpajakan  atau  kegiatan  pengawasan  terhadap wajib  pajak  yang  telah  memenuhi  syarat  subjektif  dan  objektif  namun  belum mendaftarkan  diri  untuk  diberikan  NPWP  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  adalah  Account  Representatif,  mereka  bertugas memastikan  bahwa  yang  sudah  seharusnya  ber  NPWP  harus  mempunyai  NPWP. Ekstensifikasi  mempunyai  beberapa  tahap  yaitu  Edukasi,  imbauan,  penyuluhan, pengawasan dan Konsultasi. 31
Mohammad  Prima  Andika  juga  menambahkan  bahwa  dalam  pengawasan  tersebut, DJP  sebagai  otoritas  pajak  di  Indonesia  dalam  melaksanakan  Tugasnya  mempunyai dua  fungsi  besar  yaitu  fungsi  pelayanan  dan  fungsi  penegakan  hukum.  Contoh pelayanan  seperti  memberikan  pelayanan  pendaftaran  NPWP,  pengukuhan  PKP, sosialisasi  perpajakan  dan  lain  lain,  selain  fungsi  pelayanan  tersebut,  DJP  juga melakukan penegakan hukum bagi pelanggar hukum pajak yaitu: 32
1. Penegakan Hukum Ringan ( Soft Law Enforcement ) Dikenakan  atas  pelanggaran  yang  bersifat  administrasi,  yaitu  berupa  denda dan/atau bunga (sanksi administrasi umum), misalnya telat lapor SPT tahunan orang pribadi dikenakan denda Rp. 100.000,-
2. Penegakan Hukum Berat ( Hard Law Enforcement ) Dikenakan atas tindak pidana perpajakan, sanksi yang dikenakan adalah sanksi administrasi khusus dan sanksi pidana.
Direktur  Penyuluhan,  Pelayanan  dan  Hubungan  Masyarakat  (P2Humas)  DJP  Hestu Yoga  Saksama  mengatakan,  sejauh  ini  DJP  telah  melakukan  pembinaan  kepada  para selebgram.  Caranya  dengan  memantau  aktifitas  mereka  di  media  sosial  dan melakukan  konseling  agar  para influencer tersebut  mau  melaksanakan  kewajiban
29 Dikutip  dari  laman  website https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160225160428-78-113535/fiskus- terbatas-ditjen-pajak-desak-buka-data-perbankan diakses pada rabu, 31 Desember 2018
30 Dikutip  dari  laman  website  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160225160428-78- 113535/fiskus-terbatas-ditjen-pajak-desak-buka-data-perbankan diakses pada rabu, 31 Desember 2018
31 Wawancara, Jumat 27 Desember 2019
32 Wawancara, Jumat 27 Desember 2019
perpajakan 33 .  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Selatan  sendiri  pernah melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh para pengusaha online dan influencer di  Kota  Makassar  pada  tahun  2018,  dengan  tujuan  menambah  khasanah pengetahuan para pengusaha dunia maya tentang kewajiban perpajakan.
Pengetahuan Selebgram tentang kewajiban membayar pajak dan tujuan pembayar pajak tidak membuat mereka melakukan pembayaran pajak, bahkan hanya 15% dari mereka yang  Mengetahui  bahwa  selebgram  merupakan  subjek  yang  dapat  dikenakan  pajak, 25% Mengetahui tentang UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, dan 15% Pernah mengikuti penyuluhan pajak.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan pernah mengundang 100 (seratus) Selebgram Kota  Makassar  yang  memiliki  Potensial  Wajib  Pajak  untuk  melakukan penyuluhan tentang Kewajiban perpajakan, namun sampai pada saat hari pelaksanaan kegiatan,  yang  datang  hanyalah  4  orang Selebgram, bahkan  pada  saat  mengundang, ada beberapa Selebgram yang memasang tarif, mereka menganggap bahwa undangan penyuluhan  edukasi  perpajakan  itu  mendapatkan Fee atau  keuntungan  dari  kantor pajak, serta banyak yang tidak hadir karena masih takut soal perpajakan. Mohammad prima andika mengungkapkan bahwa sampai saat ini pihak Fiskus masih memikirkan bentuk  pendekatan  lain  untuk  memberikan  sosialisasi  kepada Selebgram, untuk sekarang yang paling gencar dilakukan adalah kampanye melalui sosial media twitter.
Dari  beberapa  alasan  yang  diberikan  oleh Selebgram kepada  penulis,  maka  belum adanya  peraturan  khusus  yang  lebih  mengatur  tentang  pajak  penghasilan Selebgram, menjadi  salah  satu  penyebab  utama  para  selebgram  tidak  melakukan  pembayaran pajak  penghasilan  dari  jas  periklanan  digital  yang  mereka  lakukan.  Hal  ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan Selebgram untuk membayar pajak masih rendah. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak termasuk  para Selebgram ,  tidak  terlepas  dari  faktor  pegetahuan  dan  pemahaman tentang perpajakan itu sendiri. Pada prinsipnya, pajak merupakan suatu  pengetahuan yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  wajib  pajak  maupun aparatur  pajak.  Bila setiap wajib    pajak   mempunyai   pengetahuan   dan   pemahaman   yang memadai    tentang peraturan  perpajakan,  maka  dapat  dipastikan  wajib  pajak  secara  sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. 34

## 4. Penutup
Pelaksanaan kewajiban perpajakan selebgram atas  jasa  periklanan  digital berdasarkan sistem self-assessment telah  terlaksana,  namun  pelaksanaannya  belum  optimal  serta belum dapat diterapkan secara konsekuen oleh Selebgram. Sejatinya, tujuan pemerintah memberlakukan  sistem self-assessment agar  dapat  meningkatkan  pemasukan  kas Negara melalui sektor pajak, dibuktikan dengan jumlah Wajib Pajak yang terpaut jauh jika  dibandingkan  dengan  Wajib  Pajak  Setor.  Hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya pemahaman  dan  kesadaran  hukum  oleh  Wajib  Pajak Selebgram terkait  sistem perpajakan  sebagai  bagian  dari  kewajiban  warga  negara.  Sebagai  rekomdendasi penelitian,  diharapkan  kepada  para Selebgram yang  telah  memperoleh  penghasilan yang  melebihi  ambang  batas  Penghasilan  tidak  kena  pajak  dan  berpotensi  sebagai
33 Dikutip  dari  laman  website https://www.merdeka.com/uang/ditjen-pajak-selebgram-mulai-sadar-bayar- pajak.html diakses 31 Desember 2018
34 Mohammad Zain, 2007. Manajemen Perpajakan , Jakarta: Salemba Empat, hlm. 32.
Wajib  Pajak  agar  taat  terhadap  peraturan  perpajakan  dan  melaksanakan  kewajiban perpajakan,  melalui  pendaftaran  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak,  menghitung  pajak, membayar  pajak,  serta  melakukan  pelaporan  pajak  sesuai  dengan  sistem self- assessment.

## Referensi
Achmad Ruslan. (2013). Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Amanna Gappa , 45.
Amelia Rosa Lestari, 2018, tinjauan Hukum Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Tehadap
Penyelenggara  Sistem  elektronik  pada  media  sosial  Instagram, Skripsi  Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. CNN Indonesia. Dikutip dari laman website https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160225160428-78-113535/fiskus-terbatas- ditjen-pajak-desak-buka-data-perbankan diakses pada rabu, 31 Desember 2018
Dedy Nursamsi.  2014.  "Kerangka  Cita  Hukum  (Recht  Idee)  Bangsa  Sebagai  Dasar Kewenangan Mahkamah  Konstitusi Menguji  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)." Jurnal Cita Hukum Vol. 2, No. 1.
Howard,  P.  N.,  and  M.  R.  Parks.  2012.  “Social  Media  and  Political  Change:  Capacity, Constraint, and Consequence.” Journal of Communication , Vol 62 No. 2: 359–62.
Kurnia Fikri Ningrum, 2012, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi  Dalam  Memenuhi  Kewajiban  Membayar  Pajak, Skripsi  Universitas Diponegoro, Semarang.
Mohammad Zain, 2007. Manajemen Perpajakan , Jakarta: Salemba Empat. Mojok.co.  Dikutip  pada  Laman  Website  https://mojok.co/red/rame/nafkah/inilah- jumlah-penghasilan-awkarin/ diakses pada tanggal 9 Oktober 2019 Pukul 10.09 WITA.
Muhammad  Djafar  Saidi  dan  Eka  Merdekawati  Djafar.  2011. Kejahatan  di  Bidang Perpajakan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Muhammad  Djafar  Saidi,  2014, pembaruan  Hukum  Pajak (Edisi  terbaru),  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.
Muhammad  Fadli.  2018.  "Pembentukan  Undang-Undang  Yang  Mengikuti Perkembangan Masyarakat." Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No. 1: 51-61. Nabila Soraya, 2018, Pengawasan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Influencer sebagai Penyedia Jasa Endorsement , Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Rahman Adi Nugroho, 2012, Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak  dengan  kesadaran  membayar  pajak  sebagai  variable  intervening. Universitas Diponegoro.
Resti  Ledesma  Iskandar,  2016, Tinjauan  Hukum  Self  Assessment  System  Terhadap  Pajak Penghasilan Di Kota Kendari Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ridwan HR. 2014. Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Se - 39/Pj/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Zainuddin  Ali,  2011, Metode  Penelitian  Hukum.  Edisi  1, Cetakan ketiga,  Jakarta  :  Sinar Grafika.