## Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika
Dayang Debby Aulia Hakim 1 , Ivan Zairani Lisi 2 , Orin Gusta Andini 3
1 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda E-mail: dayangdebby167@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda E-mail: ivanzairani@fh.unmul.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda E-mail: oringusta@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
Narcotics  crimes  include  crimes  outside  the  Criminal  Code  which  are  regulated  in  the  Narcotics  Law Number 35 of 2009 and therein regulates special minimum criminal provisions. The approach used is a doctrinal approach with the aim of knowing two main points of discussion: First, the author wants to know and  understand  the  punishment  for  narcotics  crimes  that  are  criminalized  under  a  special  minimum sentence. Second, the author wants to know the implementation of the binding persuasive principle of precedent in the judge's consideration in deciding narcotics crime cases under a special minimum penalty. Based on the results of the study, it can be concluded that the punishment of narcotics crimes that are sentenced under the special minimum provisions are not in accordance with the special minimum criminal provisions in the Narcotics Law, causing legal uncertainty. Then legal certainty and the principle of the binding  persuasive  of  precedent  cannot  be  applied  because  the  judge  uses  his  freedom  in  imposing  a sentence by imposing a sentence under a special minimum provision.
Keywords: the binding persuasive of precedent principle; judge’s consideration ; minimum sentence.

## ABSTRAK
Tindak  pidana  narkotika  termasuk  pidana  diluar  KUHP  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan didalamnya mengatur ketentuan pidana minimum khusus. Pendekatan yang digunakan  adalah  pendekatan  doktrinal  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dua  pokok  pembahasan: Pertama,  penulis  ingin  mengetahui  dan  memahami  pemidanaan  tindak  pidana  narkotika  yang  dijatuhi pidana di bawah pidana minimum khusus. Kedua, penulis ingin mengetahui implementasi asas the binding persuasive of precedent dalam pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah pidana minimum khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana di bawah ketentuan minimum khusus tidak sesuai dengan ketentuan  pidana  minimum  khusus  dalam  Undang-Undang  Narkotika  sehingga  menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian kepastian hukum dan asas the binding persuasive of precedent tidak dapat  diterapkan  disebabkan  hakim  menggunakan  kebebasannya  dalam  menjatuhkan  pidana  dengan menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus.
Kata Kunci: asas the binding persuasive of precedent ; pertimbangan hakim; pidana minimum.

## PENDAHULUAN
Narkotika adalah zat atau obat baik yang sifatnya ilmiah, sintetis maupun semi sintetis yang  memiliki  efek  samping  berupa  penurunan  kesadaran,  halusinasi,  serta  daya rangsang.  Jika narkotika digunakan untuk konsumsi pribadi bukan untuk kepentingan

## Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent (Dayang Debby Aulia Hakim)
kesehatan  atau  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  digunakan  secara  berlebihan serta  tidak  sesuai  dengan  standar  pengobatan  maka  akan  menimbulkan  efek ketergantungan yang merugikan bagi orang yang menggunakannya. Saat ini siapa saja bisa  terperangkap  dalam  narkotika,  mulai  dari  remaja,  dewasa,  masyarakat  biasa, pejabat,  kalangan  profesi  lainnya  yang  bisa  termasuk  didalamnya.  Narkotika digolongkan dalam 3 golongan yaitu, Narkotika Golongan I; Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III.
Tindak  pidana  narkotika  tidak  hanya  berupa  penyalahgunaan  narkotika  namun  juga peredaran  gelap  jual  beli  narkotika.  Bagi  siapapun  yang  melakukan  tindak  pidana narkotika  akan  dikenakan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika dengan ketentuan pidana mulai dari Pasal 111 sampai Pasal 148. Dalam Undang-Undang Narkotika  mengatur  ketentuan  pidana  minimum  khusus  dalam  penjatuhan hukumannya.
Menurut Michael Barama tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan memiliki ketentuan khusus acara pidana.  KUHP mengenal pidana minimum umum yaitu 1 (satu) hari yang berlaku bagi semua tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, pidana maksimum umum paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun penjara, dan pidana maksimum khusus sesuai dengan ancaman sanksi yang diatur dalam tiap-tiap pasal. 1
Undang-Undang Narkotika termasuk dalam tindak pidana diluar KUHP, karena hal itu Undang-Undang  Narkotika  mengatur  hal-hal  yang  berbeda  dengan  apa  yang  diatur dalam KUHP. Pada hukum materiilnya mengatur tentang perumusan jenis tindak pidana, jenis  hukuman  yang  akan  dikenakan,  dan  lain  sebagainya.  Undang-Undang  ini  pada hukum  formalnya  mengatur  mengenai  cara  menerapkan  hukum  pidana  materiel, seperti penyidikan, penuntutan, mengadili perkara, dan lain sebagainya. Hal khusus dari segi hukum materielnya adalah penerapan ancaman pidana minimumnya.
Pidana minimum khusus adalah pidana paling singkat yang dijatuhkan oleh hakim pada terdakwa  yang  diatur  dalam  undang-undang  di  luar  KUHP.    Adanya  pidana  minimum khusus  dalam  Undang-Undang  Narkotika  dikarenakan  dalam  Pasal  103  KUHP menegaskan  bahwa  undang-undang  di  luar  KUHP  bisa  mengatur  hal-hal  khusus  dan salah  satunya  adalah  ketentuan  pidana  minimum  khusus  dalam  Undang-Undang Narkotika. Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana pada tindak pidana khusus yang mengatur  ketentuan  pidana  minimum  khusus  maka  harus  menjatuhkan  pidana  sama atau  lebih  dari  ketentuan  minimum  khususnya  karena  Indonesia  menganut  asas the binding  persuasive  of  precedent atau  asas  bebas  dimana  hakim  terikat  pada  undang- undang dan dalam Undang-Undang Narkotika sudah jelas mengatur pidana minimum khusus dalam penjatuhan hukumannya.
Dalam putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN. Trg terdakwa dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang  Narkotika  dengan  ancaman  pidana  penjara  paling  singkat  4  tahun, namun dalam faktanya Majelis Hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yaitu hanyat 2 tahun. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman pidana namun  dengan  adanya  ketentuan  pidana  minimum  khusus  maka  kewenangan  hakim
1 Michael Barama, Tindak Pidana Khusus (Manado: Unsrat Press, 2015), hal. 35.
dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus akan menimbulkan ketidak pastian hukum dan penerapan asas the binding persuasive of precedent dalam putusan tersebut tidak terpenuhi.
Mengacu pada penjelasan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai pemidanaan tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana di bawah ketentuan minimum khusus dan implementasi  asas the  binding  persuasive  of  precedent dalam  pertimbangan  hakim memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah pidana minimum khusus.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menelaah  teori  pemidanaan  dan  asas the  binding  persuasive  of  precedent terkait ketentuan  pidana  di  bawah  minimum  khusus  dalam  Undang-Undang  Narkotika  dan menguraikannya  secara  deskriptif.  Penelitian  ini  menggunakan  tiga  sumber  bahan hukum, pertama bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat , dalam tulisan ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  Putusan  Pengadilan  Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Trg, dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong; kedua  bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer , berupa bahan pustaka yang diperoleh dari kepustakaan yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum mengenai pemidanaan, asas hukum,  jurnal  hukum  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini;  dan  ketiga  bahan  hukum tersier    yaitu  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , berupa ensiklopedia dan kamus hukum.

## PEMBAHASAN

## Pemidanaan  Tindak  Pidana  Narkotika  Yang  Dijatuhi  Pidana  di  Bawah  Ketentuan Minimum Khusus
Saat ini kasus tindak pidana narkotika sangat berkembang pesat, tindak pidana ini sangat meresahkan  karena  bisa  melibatkan  siapa  saja  seperti  pelajar,  mahasiswa,  orang dewasa, remaja, kalangan artis, pekerja, bahkan aparat penegak hukum sekalipun bisa terlibat didalamnya. Tindak pidana narkotika saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan  namun,  sudah  berkembang  dengan  adanya  sindikat  yang  terorganisasi dengan rapi serta dengan jaringan yang luas karena tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan di dalam negeri bahkan sampai ke luar negeri untuk melakukan tindak pidana peredaran dan jual beli narkotika.
Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang luar biasa dan saat ini semakin meningkat serta sulit untuk diberantas. Negara sudah berupaya dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika karena dampak negatif yang disebabkan oleh narkotika tidak hanya berdampak bagi individu yang menyalahgunakan namun juga berdampak pada masyarakat serta kehidupan masa depan bangsa. Sampai saat ini tindak pidana narkotika masih tetap ada dan sulit untuk diberantas.
Dalam Undang-Undang Narkotika tindak pidana narkotika tidak dijelaskan secara tegas pengertiannya. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus karena tindak
pidana  ini  diatur  diluar  KUHP,  yaitu  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika. Segala tindakan yang melanggar ketentuan pidana dalam Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  disebut  sebagai  tindak  pidana narkotika.
Dalam  Pasal  6  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika membagi tiga golongan Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan  Narkotika  Golongan  III.  Jenis  tindak  pidana  narkotika  terdapat  dalam  ketentuan pidana  yang  diatur  mulai  dari  Pasal  111  sampai  dengan  Pasal  148,  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  mengkategorikan  tindakan  yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan dapat diancam hukuman pidana.
Pemidanaan berasal dari kata dasar pidana dengan awalan “pe” dan akhiran “an” yang dalam Bahasa Indonesia awalan dan akhiran “pe - an” tersebut merupakan pembentuk kata  benda,  sehingga  bisa  diartikan  bahwa  pemidanaan  adalah  penjatuhan  atau pemberian  pidana. 2 Pemidanaan bisa  diartikan  sebagai  tahap penetapan  sanksi  dan juga  tahap  pemberian  sanksi  dalam  hukum  pidana.  Kata  pidana  pada  umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. 3
Pemidanaan  tidak  terlepas  dari  peranan  hakim  pengadilan  karena  penjatuhan pemidanaan  sudah  menjadi  tugas  dan  wewenang  seorang  hakim  yang  sudah  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dimaksudkan sebagai upaya  agar  pelaku  tidak  lagi  melakukan  kejahatan  dan  sebagai  upaya  pencegahan terhadap kejadian yang serupa. 4
Pemidanaan  dalam  Undang-Undang  Narkotika  umumnya  sama  dengan  pemidanaan dalam KUHP, yang terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Dalam Undang-Undang Narkotika tidak mengatur pidana kurungan. Pidana tambahan dalam Undang-Undang Narkotika berupa pencabutan izin usaha  dan  pencabutan  status  badan  hukum.  Ada  sanksi  tindakan  berupa  rehabilitasi medis  dan  sosial.  Dalam  undang-undang  narkotika  berat  dan  ringannya  pidana menggunakan sistem maksimum khusus dan minimum khusus.
Dalam  undang-undang  narkotika  berat  dan  ringannya  pidana  menggunakan  sistem maksimum khusus dan minimum khusus. Sanksi pidana minimum khusus yang terdapat dalam  Undang-Undang  Narkotika  diatur  untuk  melindungi  seluruh  masyarakat  dari bahaya  narkotika,  untuk  memberantas  penyalahgunaan  narkotika  yang  merugikan masyarakat, dan untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Adanya sanksi pidana minimum khusus ini mempunyai hubungan yang erat dengan tujuan dari pemidanaan
2 Sigit Suseno, “Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di luar KUHP,” Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional , 2012.
3 Agus Rianto, “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori dan Penerapannya,” Kencana , 2016, 137 (hal. 95).
4 Amir  Ilyas  dan  Maulana  Mustamin, Asas-asas  hukum  pidana:  memahami  tindak  pidana  dan pertanggungjawaban  pidana  sebagai  syarat  pemidanaan:  disertai  teori-teori  pengantar  dan  beberapa komentar (Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).
yaitu sebagai proses mempertanggungjawabkan apakah seseorang bersalah melakukan tindak pidana. 5
Pidana  minimum  khusus  adalah  hukuman  pidana  yang  paling  singkat  yang  bisa dijatuhkan pada terdakwa oleh majelis hakim yang diatur dalam Undang-Undang di luar KUHP. 6 Menurut Marjanne Termoshuizen-Arts, ketentuan perundang-undangan pidana seharusnya memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Dengan membaca bunyi dari ketentuan peraturan perundang-undangan, warga negara bisa mengetahui apakah suatu  tindakan  diancam  dengan  sanksi  pidana  atau  tidak.  Warga  negara  dapat mengetahui  akibat  dari  tindakan  yang  akan  dilakukan,  dengan  syarat  bahwa  bunyi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut jelas. 7
Bunyi dari ketentuan peraturan perundang-undangan harus jelas tidak hanya bagi warga negara tetapi juga bagi negara yang dalam hal ini diwakili oleh penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lapas.  Pasal-pasal  yang dirumuskan  dalam  undang-undang  pasti  mengatur  ketentuan mengenai  sanksi  pidananya,  salah  satunya  adalah  ketentuan  sanksi  pidana  minimum khusus yang terdapat dalam Undang-undang di luar KUHP sebagai contoh pada Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan  sangat  jelas  bahwa  ketentuan tersebut untuk memberikan kepastian hukum.
Menurut  analisis  penulis  suatu  peraturan  perundang-undangan  haruslah  jelas  isi  dan bunyi  pasalnya  yang  didalamnya  mengatur  ketentuan  pidana,  dalam  hal  ini  Undang- Undang  Narkotika  sudah  jelas  mengatur  pidana  minimum  khusus  dalam  penjatuhan hukumannya,  maka  seharusnya  hakim  menjatuhkan  pidana  sama  dengan  pidana minimum khusus yang diatur atau diatasnya agar kepastian hukum dalam penjatuhan pidana  bisa  tercapai.  Menurut  Artidjo  Alkostar  latar  belakang  dari  penentuan  batas minimum  khusus  didasari  kurangnya  rasa  percaya  kepada  hakim  karena  adanya ketentuan  batas  maksimum.  Permasalahan  penegakan  hukum  harusnya  dibenahi dengan  memperbaiki  sistem  dan  meningkatkan  profesionalsme,  bukan  mengurangi kewenangan berdasarkan kurangnya kepercayaan. 8
Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  mengatur  sanksi pidana minimum khusus dengan tujuan memberikan efek jera baik bagi pelaku tindak pidana  narkotika  dan  bagi  orang  lain  sebagai  bentuk  pencegahan  umum  dan pencegahan khusus. Pencegahan umum adalah dengan adanya ancaman sanksi pidana minimum  khusus  diharapkan  akan  memberi  pengaruh  pada  tingkah  laku  orang  lain dengan  menjadi  takut  untuk  melakukan  tindak  pidana  narkotika.  Sedangkan pencegahan khusus adalah pengaruh dari ancaman sanksi pidana minimum khusus yang dirasakan oleh terpidana diharapkan ia akan merasa jera dan tidak mengulangi tindak pidana narkotika yang dilakukannya.
5 Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Dahlan, “Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Sleman: CV,” Budi Utama , 2017, 39 (hal. 39).
6 Denny Latumaerissa, “Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid. Sus/2017/PN Sag),” Jurnal Belo , 5.1 (2019), 67 – 85.
7 Dahlan.
8 Dahlan.

## Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent (Dayang Debby Aulia Hakim)
Dengan  adanya  ketentuan  pidana  minimum  khusus  dalam  Undang-Undang  Narkotika diharapkan  agar  pidana  yang  dikenakan  pada  pelaku  tindak  pidana  narkotika  adalah pidana  yang  berat  agar  tindak  pidana  narkotika  bisa  dicegah,  karena  saat  ini  tindak pidana  narkotika  setiap  tahunnya  meningkat  padahal  dampak  negatif  yang  diberikan oleh narkotika bisa membahayakan masyarakat luas dan masa depan bangsa. 9
Ketentuan  pidana  minimum  di  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  12  ayat  (2)  KUHP  untuk pidana  penjara  minimumnya  satu  hari  dan  Pasal  18  ayat  (1)  KUHP  untuk  pidana kurungan  yaitu  selama  satu  hari,  dan  berlaku  umum.  Untuk  pidana  minimum  khusus tidak  diatur  dalam  KUHP,  namun  pada  Pasal  103  KUHP  menegaskan  bahwa  undang- undang  di  luar  KUHP  bisa  mengatur  hal-hal  khusus  dan  salah  satunya  adalah  pidana minimum khusus seperti yang diberlakukan dalam Undang-Undang Narkotika.
Sampai saat ini belum ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur bahwa hakim bisa menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dari apa  yang  sudah  ditentukan  dalam  ketentuan  undang-undang.  Sesungguhnya  dalam Pasal  79  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak ancaman pidana minimum khusus tidak berlaku untuk anak sehingga hakim dapat  menjatuhkan  pidana  di  bawah  minimum  khusus  pada  anak.  Menurut  analisis penulis  dengan  belum  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  khusus mengatur bahwa hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana minimum selain pada terdakwa  anak,  maka  seharusnya  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  di  bawah ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika pada terdakwa.
Implementasi Asas The Binding Persuasive of Precedent Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Narkotika di Bawah Pidana Minimum Khusus
Putusan  hakim  adalah  pernyataan  hakim  sebagai  pejabat  negara  yang  diberi kewenangan  untuk  memberikan  putusan  terhadap  perkara  yang  ditanganinya  dan diucapkan dalam persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Jenis putusan terbagi menjadi dua yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir atau biasa disebut putusan sela. Putusan akhir terjadi ketika majelis hakim telah memeriksa terdakwa yang hadir dalam persidangan sampai pada pemeriksaan pokok perkara, sedangkan putusan sela adalah penetapan oleh hakim yang  berisikan  bahwa  ketua  pengadilan  negeri  berpendapat  bahwa  perkara  pidana tersebut  tidak  masuk  dalam  wewenang  pengadilan  yang  dipimpinnya,  sehingga dibuatlah  surat  penetapan  yang  menyatakan  pengadilan  tidak  berwenang  mengadili perkara  pidana  tersebut  dan  melimpahkannya  kepada  pengadilan  negeri  lain  yang berwenang. 10
Ada  tiga  bentuk  putusan  yaitu  putusan  bebas  yang  diatur  dalam  Pasal  191  ayat  (1) KUHAP  terdakwa  tidak  terbukti  melakukan  tindak  pidana;  putusan  lepas  dari  segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum baik dinilai dari pembuktian yang
9 Tria Anindita, “Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Ancaman Minimum Khusus Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan , 4.3, 330 – 36.
10 Fauziah Lubis, “Bunga Rampai Hukum Acara Pidana,” 2020.
diatur  dalam  Pasal  183  KUHAP,  namun  perbuatan  yang  terbukti  bukan  merupakan tindak pidana; dan putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dimana terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang karena proses ini terbagi dalam 4 (empat) tahapan. Pertama dimulai dari tahapan penyelidikan dan penyidikan, lalu dilanjutkan dengan tahapan penuntutan setelah itu dilakukan tahapan pemeriksaan persidangan  dan  berakhir  pada  tahapan  pemberian  putusan  oleh  hakim.  Proses penjatuhan putusan hakim adalah suatu proses yang rumit, sulit, dan panjang sehingga seorang hakim memerlukan adanya pengalaman, pelatihan, dan kebijaksanaan dalam proses penjatuhan putusan tersebut.
Ketika  proses  penjatuhan  putusan  tersebut,  seorang  hakim  harus  meyakini  apakah seorang  terdakwa  melakukan  tindak  pidana  atau  tidak,  apakah  perbuatan  yang dilakukan terdakwa termasuk dalam perkara perdata atau pidana, dan tetap mengikuti pedoman  pembuktian  untuk  menentukan  apakah  ada  pelanggaran  hukum  yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berperkara. Dalam tahap penjatuhan putusan inilah akan menentukan apakah terdakwa yang sedang diadili bersalah atau tidak.
Dalam proses penjatuhan putusan, setelah tahap penuntutan, pembelaan dan jawaban dari pembelaan selesai akan dilanjutkan dengan hakim menutup persidangan dengan mengucapkan “persidangan dinyatakan ditutup”. Setelah persidangan ditutup dan tidak dibuka  lagi  maka  majelis  hakim  akan  melakukan  musyawarah  untuk  mengambil keputusan  dilanjutkan  dengan  pengambilan  putusan  lalu  melakukan  pembacaan putusan  yang  bisa  diumumkan  pada  hari  yang  sama  atau  pada  hari  lain  dengan memberitahu  terdakwa,  penasihat  hukum  dan  penuntut  umum.  Setelah  putusan dibacakan maka putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut harus segera dieksekusi oleh Jaksa.
Hakim  mempunyai  peranan  penting  dalam  penegakan  hukum  terutama  bila dihubungkan dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap seseorang yang harus didasari pada  keadilan  atas  hukum.  Salah  satu  dasar  pada  pertimbangan  hakim  dalam menentukan  berat  dan  ringannya  suatu  sanksi  pidana  yang  akan  dijatuhkan  pada terdakwa  selalu  didasarkan  pada  asas  keseimbangan  antara  kesalahan  dengan perbuatan melawan hukum.
Dalam  putusan  hakim  juga  harus  disebutkan  bahwa  sanksi  pidana  yang  dijatuhkan sesuai dengan sifat perbuatan, keadaan dari perbuatan itu, dan keadaan dari terdakwa. Pertimbangan  hakim  adalah  alasan-alasan  seorang  hakim  dalam  menjatuhkan  tindak pidana baik yang dilihat dari fakta-fakta dalam persidangan maupun faktor eksternal apa yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana. 11 Pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 (dua) sifat yaitu, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo,  negara  Indonesia  menganut  asas the  persuasive  of precedent yaitu asas ini memberi kebebasan pada hakim dalam memutus suatu perkara tanpa terikat pada putusan hakim terdahulu sehingga seorang hakim bisa mengambil
11 Wawancara  dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tenggarong  Andi  Hardiansyah  di  Pengadilan  Negeri Tenggarong Kelas IB pada tanggal 21 April 2021.
putusan  yang  didasari  oleh  keyakinannya  sendiri,  akan  tetapi  kebebasan  ini  tidak bersifat mutlak dikarenakan putusan yang diambil harus konstitusional, tidak sewenang- wenang,  serta  berdasarkan  alat  bukti  yang  sah  menurut  hokum. 12 Z.  Asikin Kusumaatmadja  berpendapat  bahwa  kekuatan  mengikat  yurisprudensi  di  Indonesia bersifat “ persuasive precedent ” yaitu tidak terikatnya hakim pada peradilan bawahan terhadap suatu yurisprudensi pada sistem hukum eropa kontinental seperti Indonesia. 13 Asas the binding persuasive of precedent adalah suatu asas dimana putusan yang ada tidak  wajib  diikuti  oleh  hakim  setelahnya  karena  hakim  terikat  pada  undang-undang, menurut  Undang-Undang  Kehakiman  seorang  hakim  memiliki  kebebasan  dalam menjatuhkan putusan tidak ada ketentuan atau kewajiban yang mengharuskan seorang hakim untuk mengikuti putusan sebelumnya, namun putusan tersebut akan dijadikan pertimbangan  apa  yang  menjadi  alasan  dari  hakim  tersebut  dalam  menjatuhkan putusan. Menurut asas the binding persuasive of precedent hakim terikat pada undang- undang sehingga seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan yang sudah diatur dalam undang-undang.
Dalam  menjatuhkan  putusan  ada  hakim  yang  mengikatkan  dirinya  pada  peraturan perundang-undangan  sehingga  apa  yang  diputuskan  oleh  hakim tersebut  pasti  sesuai dan tidak melenceng dari undang-undang yang mengatur, namun ada sebagian hakim yang  menjatuhkan  pidana  di  bawah  minimum  khusus  dengan  mempertimbangkan beberapa faktor. Menurut analisis penulis, setiap hakim boleh atau berhak menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus sesuai dengan pertimbangan dan keyakinannya pada terdakwa  karena  belum  ada  peraturan  yang  mengatur  bahwa  hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  di  bawah  minimum  khusus,  namun  karena  hakim  di  Indonesia terikat  pada  undang-undang  maka  seharusnya  hakim  menjatuhkan  pidana  sesuai dengan  yang  sudah  diatur  dalam  undang-undang.  Dalam  hal  ini  hakim  harus menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan minimum khusus dalam Undang-Undang Narkotika.Tolak ukur yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus antara lain:
Bisa dilihat dari usia terdakwa untuk terdakwa anak di bawah umur;
1. Sejauh mana keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana narkotika, ketika ada 2 (dua)  orang  terdakwa  yang  sama-sama  memiliki  narkotika  namun  yang membedakan  adalah  ada  terdakwa  yang  mendapatkan  narkotika  melalui transaksi  jual  beli  narkotika  dengan  terdakwa  berperan  sebagai  pembeli  dan terdakwa  yang  lain  tidak  membeli  narkotika  namun  ia  mendapatkan  melalui pemberian orang lain, hal yang membedakan ini menjadi pertimbangan hakim dalam  menjatuhkan  pidana  di  bawah  minimum  khusus  pada  terdakwa  yang mendapatkan narkotika dari orang lain;
2. Usia terdakwa yang telah lanjut usia, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998  tentang  Kesejahteraan  Lanjut  Usia  Pasal  1  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa
12 Anggara Suryanagara, “Dakwaan Batal Demi Hukum Se telah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan  (Studi  Putusan  Nomor  19/Pid.  Sus/2015/PN.  Sim),” Tesis  Pascasarjana  pada  universitas sumatera utara: tidak diterbitkan , 4.2 (2016), 204 – 20.
13 Dri  Utari  Christina  Rachmawati  dan  Ismail  Hasani,  “Masa  Depan  Mahkamah  Konstitusi  RI.  Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan Pemajuan Hak Konstitusional Warga,” 2013.
“lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas”;
3. Ketika  terdakwa  dijatuhi  hukuman  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Narkotika  dan  menjalani  masa  hukumannya  di  Lapas  ketika  terdakwa tersebut  sudah  bebas  apakah  terdakwa  tersebut  tidak  akan  mengulangi kejahatan yang sama;
4. Selain itu yang menjadi pertimbangan hakim adalah berat barang bukti narkotika yang  diperoleh  dari  terdawa  dan  peran  terdakwa  dalam  peredaran  narkotika tersebut.
Hakim  memiliki  kebebasan  dalam  penjatuhan  pidana  menurut  pertimbangannya, sehingga tidak ada sanksi bagi hakim apabila ia memutus di bawah ketentuan minimum khusus, namun kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus jangka panjangnya akan menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Disparitas pidana  terjadi  ketika  adanya  penerapan  sanksi pidana  pada tindak  pidana  yang  sama namun  terdapat  perbedaan  dalam  penjatuhan  sanksi  pidananya  dan  tidak  disertai alasan yang jelas. Menurut analisis penulis kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana menjadi salah satu faktor terjadinya disparitas pidana, karena dengan adanya Pasal 5 ayat  (1)  Undang-Undang  Kehakiman  maka  hakim  bisa  menjatuhkan  pidana  di  bawah minimum khusus dengan mempertimbangkan keadilan bagi terdakwa.
Selain  kebebasan  hakim  yang  menjadi  faktor  lain  terjadinya  disparitas  pidana  adalah peraturan  perundang-undangan  itu  sendiri.  Sebagai  contoh  pada  Pasal  112  ayat  (1) Undang-Undang Narkotika sanksi pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, karena adanya batas minimum dan maksimum dalam ancaman pidananya  maka  hakim  bisa  dengan  bebas  menjatuhkan  pidana  antara  4  sampai  12 tahun tersebut pada terdakwa.
Efek adanya disparitas pidana maka dari terdakwa akan membandingkan pidana yang ia terima dengan pidana yang diterima oleh terpidana lain yang melakukan tindak pidana yang  sama  dengannya.  Ketika  ia  membandingkan  pidananya  dan  mendapati  adanya perbedaan pidana yang dijatuhkan padahal tindak pidana yang dilakukan sama, maka terpidana tersebut akan merasakan ketidakadilan dan menjadi korban dari diskriminasi penegakan  hukum.  Hal  tersebut  akan  membuat  terpidana  tidak  menghargai  dan mempercayai hukum. Disparitas pidana juga memberi efek kepada masyarakat ketika mengetahui adanya disparitas pidana, hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan dan melakukan penentangan oleh masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan.
Menurut  analisis  penulis  penerapan  asas the  binding  persuasive  of  precedent dalam putusan  hakim  yang  dijatuhi  pidana  di  bawah  minimum  khusus  tidak  terpenuhi, walaupun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana namun harus diingat bahwa Indonesia menganut sistem hukum civil law sistem dimana sumber hukum yang utama adalah undang-undang, maka seharusnya hakim memutus pidana sesuai dengan minimum  khusus  yang  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  Narkotika  agar  kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bisa tercapai dengan seimbang.
Pada putusan nomor 23/Pid.Sus/2019/PN.Trg terdakwa tertangkap dengan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dan diakui terdakwa bahwa narkotika tersebut adalah  milik  terdakwa  dengan  cara  membeli  dari  saudara  Anto.  Terdakwa  dituntut
Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent (Dayang Debby Aulia Hakim)
dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berat bersih barang bukti sebanyak 0,06 gram berupa Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) dan dalam tes urine terdakwa dinyatakan positif.
Beberapa hal yang dipertimbangkan hakim antara lain sebagai berikut:
a. Terdakwa dinyatakan bersalah karena melanggar ketentuan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, meskipun pada fakta hukum yang muncul dalam persidangan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pengguna, karena pada ketentuan  Pasal  112  ayat  (1)  Undang-Undang  Narkotika  berupa  perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I harus disesuaikan  dengan  tujuan  terdakwa  dalam  menguasai  narkotika  tersebut karena  keberadaan  narkotika  pada  terdakwa  adalah  untuk  dipergunakan  bagi dirinya sendiri bukan untuk dijual lagi.
b. Untuk  seseorang  dapat  dikatakan  mengkonsumsi  narkotika  maka  sudah  pasti didahului  dengan  perbuatan  memiliki,  menyimpan  atau  menguasai  narkotika tersebut, akan tetapi dalam kasus ini Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hal terbukti di  persidangan  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, terdakwa  terbukti  sebagai  pemakai  dan  jumlah  relatif  kecil  (Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan akan tetapi hal ini bisa menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus.
c. Hakim memperhatikan isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010  tentang  Penempatan  Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan  dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, meskipun  barang  bukti  yang  ditemukan  pada  saat  penangkapan  berupa narkotika golongan I dengan berat bersih 0,06 gram, akan tetapi tidak ditemukan fakta  dipersidangan  adanya  proses  pengujian  atas  penggunaan  narkotika terhadap  terdakwa  yang  menunjukkan  adanya  ketergantungan  yang  tinggi terhadap narkotika pada terdakwa, dengan kata lain terdakwa bukan merupakan pecandu  yang  harus  dinyatakan  oleh  Ahli,  maka  pidana  yang  tepat  dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara.
Dari  beberapa  hal  yang menjadi pertimbangan hakim  di  atas  maka  terdakwa  dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar,  maka  diganti dengan pidana  penjara selama 3  (tiga) bulan,  sehingga  hakim  menjatuhkan pidana  di bawah  minimum  khusus  pada  terdakwa  dengan  mempertimbangkan  SEMA  Nomor  3 Tahun  2015  tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
Penjatuhan  pidana  di  bawah  minimum  khusus  dari  ketentuan  Undang-Undang Narkotika  pada  terdakwa  yang  dewasa  seperti  terdakwa  pada  Putusan  Nomor 23/Pid.Sus/2019/ PN.Trg, terdakwa bukan anak dibawah umur maupun terdakwa lanjut usia  oleh  hakim  adalah  hal  yang  tidak  tepat  karena  hakim  menyalahgunakan kebebasannya  dalam  menjatuhkan  pidana.  Dalam  putusan  ini  asas the  binding persuasive of precedent tidak dapat diterapkan karena hakim yang seharusnya terikat pada  undang-undang namun  dalam  putusan  ini hakim  menjatuhkan  pidana di bawah ketentuan  minimum  khusus,  meskipun  ada  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.
Pada  putusan  nomor  3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trg  terdakwa  Anak  tertangkap  saat terdakwa Anak disuruh mengantarkan bakso berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,95 gram oleh sdr. Arya (DPO) kepada saksi Ardiansyah yang berada di Lapas II Tenggarong. Terdakwa dituntut dengan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika.
Pertimbangan hakim dalam putusan ini antara lain:
a. Karena terdakwa adalah Anak dengan umur 17 tahun,
b. Hakim  memperhatikan  pendapat  dan  saran  dari  Petugas  Pembimbing Kemasyarakatan dan dari fakta yang muncul dalam persidangan, perbuatan dari Anak  menurut  Hakim  adalah  sebuah  perbuatan  pidana  dan  bukan  sebatas kenakalan  yang  dilakukan  oleh  anak,  dengan  demikian  Hakim  berpendapat bahwa hukuman yang sesuai untuk dijatuhkan bagi Anak adalah pidana penjara dan hukuman yang dijatuhkan kepada anak bukan merupakan tindakan untuk balas  dendam  pada  Anak  melainkan  hal  ini  digunakan  agar  menjadi pembelajaran bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan pada saat ditangkap Anak tidak sedang mengkonsumsi Narkotika tersebut.
c. Dalam putusan ini terdakwa Anak dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika  dengan  memperhatikan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan  dijatuhi  pidana  penjara  selama  10 (sepuluh) bulan dan terdakwa Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Tenggarong. Selain itu terdakwa Anak menjalani pelatihan kerja  selama  4  (empat)  bulan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) Tenggarong.
d. Pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Trg terdakwa Anak yang berusia 17  tahun,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  dijatuhi  pidana  penjara  selama  10 (sepuluh)  bulan  yang  berarti  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  pada  terdakwa Anak  adalah  pidana  di  bawah  ketentuan  minimum  khusus,  maka  penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus pada terdakwa Anak sudah tepat. Dalam  putusan  ini  asas the  binding  persuasive  of  precedent menurut  penulis dapat diterapkan karena hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada terdakwa Anak karena pada Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11
Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ancaman  pidana  minimum khusus tidak berlaku untuk anak sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada anak dan kepastian hukum tercapai.
Melihat tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana luar biasa seharusnya untuk terdakwa yang dewasa hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan pidana minimum yang sudah  diatur  dalam  undang-undang  narkotika,  karena  seringan  apapun  barang  bukti narkotika yang disita ketika terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika maka ia harus dihukum sesuai dengan pidana minimum atau diatas minimum agar terdakwa jera tidak mengulangi kejahatannya dan orang lain tidak melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Undang-Undang Narkotika dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keadilan bagi  masyarakat  dan  negara  dengan  memberi  hukuman  pidana  yang  berat  atau setidaknya  sesuai  dengan  ketentuan  pidana  minimum  khusus  yang  diatur  dalam Undang-Undang Narkotika.

## SIMPULAN
Pemidanaan terhadap tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana di bawah ketentuan minimum  khusus  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  pidana  minimum  khusus  dalam Undang-Undang Narkotika. Hal ini disebabkan belum adanya pedoman yang membatasi hakim  untuk  tidak  menjatuhkan  pidana  yang  terlalu  ringan  atau  terlalu  berat,  dan pedoman  yang  mengharuskan  hakim  menjatuhkan  pidana  sesuai  dengan  ketentuan pidana  minimum  khusus  dalam  Undang-Undang  Narkotika,  sehingga  tidak  ada  lagi putusan pidana di bawah minimum khusus. Implementasi asas the binding persuasive of precedent dalam  pertimbangan  hakim  memutus  perkara  tindak  pidana  narkotika  di bawah  pidana  minimum  khusus  tidak  dapat  diterapkan  ketika  hakim  menjatuhkan pidana  di  bawah  minimum  khusus  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Narkotika,  meskipun  hakim  memiliki  kebebasan  dalam  menjatuhkan  pidana namun kebebasan tersebut tidak mutlak hal ini disebabkan hakim terikat pada undang- undang  dan  penjatuhan  pidana  di  bawah  minimum  khusus  akan  menyebabkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan disparitas pidana.

## REFERENSI
Anindita, Tria, “Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Anc aman Minimum Khusus Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Narkotika,” Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan , 4.3, 330 – 36
Barama, Michael, Tindak Pidana Khusus (Manado: Unsrat Press, 2015)
Chri stina Rachmawati, Dri Utari, dan Ismail Hasani, “Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI.  Naskah  Konfrensi  Mahkamah  Konstitusi  dan  Pemajuan  Hak  Konstitusional Warga,” 2013
Dahlan,  Problematika  Keadilan  Dalam  Penerapan  Pidana,  “Terhadap  Penyalahgunaan Narkotika, Sleman: CV,” Budi Utama , 2017, 39
Ilyas, Amir, dan Maulana Mustamin, Asas-asas hukum pidana: memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan: disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar (Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta &

## PuKAP-Indonesia, 2012)
Latumaerissa, Denny, “Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Pada Tindak Pidana Narkotika  (Studi  Putusan  Nomor  111/Pid.  Sus/2017/PN  Sag),” Jurnal  Belo ,  5.1 (2019), 67 – 85
Lubis, Fauziah, “Bunga Rampai Hukum Acara Pidana,” 2020
Rianto, Agus, “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori dan Penerapannya,” Kencana , 2016, 137
Suryanagara,  Anggara,  “Dakwaan  Batal  Demi  Hukum  Setelah  Pemeriksaan  Pokok Perkara  Dalam  Sidang  Pengadilan  (Studi  Putusan  Nomor  19/Pid.  Sus/2015/PN. Sim),” Tesis Pascasarjana pada universitas sumatera utara: tidak diterbitkan , 4.2 (2016), 204 – 20
Suseno, Sigit, “Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di luar KUHP,” Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional , 2012