## PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DAERAH PINGGIR KOTA DI KELURAHAN KAMELOH BARU KOTA PALANGKA RAYA
Farida Imanuel Jaya

## Suprayitno
Abstract :
This study discusses the role of government in the development of suburban areas in Palangka Raya City. The aim is to describe how the Government's role in this case is the Kameloh Baru Village Government using the Tjokroamidjojo theory in  which  the  Government  is  a  motivator,  facilitator  and  mobilizer  in  the implementation of development in the village.
This study uses qualitative research methods, the data collection techniques obtained  through  interviews,  observation  and  documentation.  Informants  in  this study  included:  Lurah  (Head  Of  Village),  Head  of  Section  in  Village,  Village Employees, Head of neighbourhood, Head of hamlet, and the villager. Information from interviews is also equipped with news documentation and also observations in the field by researchers.
The  results  showed  that  the  Kameloh  Baru  Village  Head  as  a motivator had not run optimally. Because education and coaching efforts have not been able to increase community participation development in the Kameloh Baru area. The Lurah as a Facilitator, the Kameloh Baru Village Head has not been able to become a facilitator who provides solutions to problems that occur in the area. Lurah as a mobilizer, the coordination between the community and the government is still low. The relationship between the village government and the community is still not well. Obstacles to the Lurah in carrying out his role in development; As a mobilizer,  there  is  still  a  lack  of  education  provided  to  the  community.  So  that public  awareness  is  low  in  the  development  of  the  region's  development.  As  a Facilitator, the deliberations between the government and the community have not been optimally carried out, the communication that occurs is still very minimal. As a  mobilizer,  the  Lurah's  coordination  with  the  community  has  not  been  solidly established.  Then  the  cooperation  between  the  community  and  the  relevant government  has  not  been  closely  intertwined  so  that  the  Lurah's  efforts  in mobilizing have not been realized optimally.
Keywords : The Role Of Government, Development, Village

## PENDAHULUAN
Setiap  negara  di  dunia  melaksanakan  pembangunan  dan  berlomba-lomba membangun negaranya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing. Secara umum pembangunan  diartikan  sebagai  usaha  mewujudkan  kemajuan  hidup  berbangsa, yang  menjadi  suatu  cita-cita  bangsa.  Pembangunan  ini  dilakukan  dalam  banyak sektor  kehidupan,  mencakup  semua  lini  kehidupan  manusia.  Mulai  dari pembangunan  infrastruktur  hingga  pembangunan  Sumber  Daya  Manusia.  Dalam pelaksanaannya,  negara  maju  menjadi  kiblat  bagi  negara-negara  lain  untuk melakukan pembangunan di negaranya. Hal ini tentu karena negara maju memiliki perkembangan  yang  lebih  pesat  dan  pembangunan  yang  unggul,  didukung  juga dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi.
Di  Indonesia  semangat  pembangunan  tertuang  dalam  Undang-Undang 1945,  disebutkan  bahwa  tujuan  Negara  Republik  Indonesia  antara  lain:  yaitu, memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Dapat dilihat,  pembangunan  suatu  negara  erat  kaitannya  dengan  usaha  peningkatan kualitas hidup warga negara tersebut dan juga kualitas Sumber Daya Manusia-nya. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan tidak hanya berfokus pada satu sektor yang sifatnya fisik tetapi juga sektor-sektor lainnya bersifat non-fisik.
Demi  tercapainya  tujuan  pemerataan  pembangunan  di  Indonesia, Pemerintah  pusat  memberikan  otoritas  kepada  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  pembangunan.  Pemerintah  daerah  memiliki  hak  dan  wewenang dalam  melaksanakan  pembangunan  di  wilayahnya  seperti  yang  tertuang  dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah bahwa Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan  perwakilan  rakyat  daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah mampu  menciptakan  kebijakan  atau  program  pembangunan  yang  sesuai  dengan permasalahan pembangunan yang ada di wilayahnya masing-masing.
Bicara  mengenai  pembangunan  infrastruktur  dan  kaitannya  dengan  peran pemerintah  atau  pemimpin,  di  Palangka  Raya  “kota  Cantik”  yang  sempat direncanakan menjadi Ibukota Pemerintahan Indonesia ini, beberapa tahun terakhir menunjukkan  banyak  perubahan  dalam  segi  infrastruktur.              Meskipun demikian,  pembangunan  “kota  Cantik”  yang  cukup  pesat  ini  ternyata  masih mengalami  ketimpangan  pembangunan.  Walaupun  pada  pusat  kota  terlihat pembangunan  infrastruktur  yang  memadai,  ternyata  masih  terdapat  beberapa wilayah  yang  memiliki  masalah  dengan  akses  jalan  yang  buruk.  Di  beberapa wilayah pinggir kota Palangka Raya, kondisi jalannya terdapat bagian aspal yang berlubang atau bahkan belum tersentuh aspal sama sekali. Juga beberapa kelurahan di kota Palangka Raya yang pembangunannya belum optimal, jauh tertinggal dari wilayah pusat kota. Pemerataan pembangunan masih menjadi “Pekerjaan Rumah” bagi pemerintah Kota Palangka Raya.
Salah  satu  daerah  pinggir  kota  yang  memiliki  masalah  pembangunan  di Palangka  Raya  yaitu  Kelurahan  Kameloh  Baru  yang  terletak  di  Kecamatan Sabangau. Letaknya tidak jauh dari lokasi Rumah Sakit Kota Palangka Raya yang berada  di  Kelurahan  Kalampangan.  Sebagai  unit  terkecil    dalam  lembaga pemerintahan yang mana termasuk dalam bagian kota Cantik Palangka Raya ini, Kameloh  Baru  terlihat  sangat  memprihatinkan.  Pembangunan  akses  jalan  serta sarana  dan  prasarana  yang  ada  sangat  perlu  perhatian  dari  Pemerintah  kota Palangka  Raya.  Akses  jalan  dari  kota  menuju  desa  di  pinggir  sungai  terbilang buruk,  bahkan  ada  bagian  jalan  yang  hampir  putus  akibat  banjir.  Seperti  yang terjadi pada tahun lalu, banjir melanda kawasan ini hingga setinggi 1 m (meter) dan membutuhkan waktu yang lama untuk surut. Kejadian ini, mengakibatkan kesulitan akses anak-anak untuk menuju ke sekolah, dan juga mengganggu aktivitas warga sekitar.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Kelurahan
Kelurahan  menurut  Undang-Undang  Nomor  73  Tahun  2005  Kelurahan marupakan  perangkat  daerah  Kabupaten/Kota  yang  berkedudukan  di  wilayah
kecamatan. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang  berada  di  bawah  dan  bertanggungjawab  kepada  Bupati/Walikota  melalui Camat.

## B. Peran
Kata peran bukanlah kata yang asing. Kata peran seringkali kita dengar atau temui  di  kehidupan  kita  sehari-hari.  Jika  dilihat  dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia peran memiliki arti sebagai berikut :
a.  Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
b.  Peran  adalah  bagian  yang  dimainkan  oleh  seorang  pemain  dalam sandiwara,  ia  berusaha  bermain  dengan  baik  dalam  semua  peran  yang diberikan
c.  Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.
Horoepoetri,  Arimbi dan Santosa (Gunena, 2013), mengemukakan bahwa peran terbagi menjadi beberapa dimensi yang sebagai berikut :
a.  Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan b.  Peran  sebagai  strategi.  Penganut  paham  ini  mendalikan  bahwa  peran merupakan  strategi  untuk  mendapatkan  dukungan  dari  masyarakat (public  support).  Pendapat  ini  didasarkan  pada  suatu  paham  bahwa keputusan  dan  kepedulian  masyarakat  pada  tiap  tingkatan  keputusan didokumentasikan  dengan  baik,  maka  keputusan  tersebut  memiliki kredibilitas.
c.  Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau  alat  untuk  mendapatkan  masukan  berupa  informasi  dalam  proses pengambilan  keputusan.  Persepsi  ini  dilandaskan  oleh  suatu  pemikiran bahwa  pemerintah  dirancang  untuk  melayani    bernilai,  guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
d.  Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu  cara  untuk  mengurangi  dan  meredam  konflik  melalui  usaha pencapaian  konsensus  dari  pendapat-pendapat  yang  ada.  Asumsi  yang
melandasi  persepsi  ini  dalah  bertukar  pikiran  dan  pandangan  dapat meningkatkan  pengertian  dan  toleransi  serta  mengurangi  rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).
e.  Peran  sebagai  terapi.  Menurut  persepsi  ini,  peran  dilakukan  sebagai upaya  “mengobati”  masalah  masalah  psikologis  masyarakat  seperti halnya  perasaan  ketidakberdayaan  (sense  of  powerlessness),  tidak percaya diri dan perasaan.
Peran yang menurut Tjokroamidjojo (Cuwendah, 2019) adalah sebagai :
a.  Motivator,  Lurah  sebagai  pendorong  dan  pemberi  semangat  kepada masyarakat  setempat,  agar  ikut  melakukan  tindakan-tindakan  yang positif  sehingga  apa  yang  diharapkan  dapat  lebih  berkembang  dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.
b.  Fasilitator,  Lurah  sebagai  fasilitator  yaitu  orang  yang  memberikan bantuan  dan  menjadi  narasumber  yang  baik  untuk  berbagai permasalahan  serta  memfasilitasi  kegiatan-kegiatan  pembangunan dengan  memberikan  kemudahan  dan  kelancaran  dalam  proses pembangunan  sehingga  program  pembangunan  di  wilayah  kelurahan dapat berjalan baik
c.  Mobilisator,  Orang  yang  mengarahkan  atau  menggerakan  untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk  kepentingan  bersama.  Jadi  Lurah  sebagai  mobilisator  yakni menggerakkan  atau  mengajak  masyarakat  untuk  bersama  –  sama melakukan  tindakan  yang  nyata  untuk  membangun  desa,  misalnya melakukan  gotong  royong,  memperbaiki  tempat  ibadah  serta memperbaiki tempat – tempat umum lainnya.

## C. Pembangunan
Listyaningsih dalam bukunya yang bertajuk Administrasi Pembangunan mengatakan;
“Pembangunan  biasanya  secara  umum  didefinisikan  sebagai  rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang
ditempuh  oleh  suatu  negara  dan  bangsa  menuju  modernitas.  Pembangunan  juga diarahkan  kepada  perubahan  paradigma  atau  mindset masyarakat  dari  tradisional menuju modern. Intinya bahwa pembangunan merupakan sebuah proses yang harus dilalui sebuah negara dalam rangka pencapaian tujuan negara yang bersangkutan”. (Listyaningsih, 2014)

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  tentang  peran  pemerintah  dan  tantangan  pembangunan daerah pinggir kota di Kelurahan Kameloh Baru, penulis menggunakan pendekatan kualitatif  dimana  penelitian  yang  dilakukan  bersifat  deskriptif  yaitu  memberikan gambaran  dan  penjelasan  yang  tepat  mengenai  peran  pemerintah  dan  tantangan pembangunan  yang  dihadapi,  serta  untuk  memahami  situasi  secara  mendalam  di Kelurahan  Kameloh  Baru.  Pendekatan  ini  lebih  cocok  karena  dalam mendeskripsikan  peran  pemerintah  tidak  bisa  hanya  diwakilkan  dengan angka-angka  seperti  yang  disajikan  dalam  metode  Kuantitatif.  Oleh  sebab  itu, penulis  memilih  pendekatan  Kualitatif  yang  bersifat  mendeskripsikan  masalah secara mendalam .
Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam skripsi ini adalah:
a.  Observasi  menurut  Nasution  dalam  (Sugiyono,  2007)  menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua Ilmu Pengathuan. Para ilmuwan hanya  dapat  bekerja  berdasarkan  data,  yaitu  fakta  mengenai  dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
b.  Wawancara  Semiterstruktur,  jenis  wawancara  ini  sudah  termasuk dalam kategori in-dept interview, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas  bila  dibandingkan  dengan  wawancara  terstruktur.  Tujuan  dari wawancara  ini  adalah  untuk  menemukan  permasalahan  secara  lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. (Sugiyono, 2007)
c.  Dokumentasi  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu.
Dokumen  bisa  berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya monumental dari seseoran. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan  harian,  sejarah  kehidupan  (life  histories),  ceritera,  biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar  hidup,  sketsa  dan  lain-lain.  Dokumen  berbentuk  karya misalnya  karya  seni,  yang  dapat  berupa  gambar,  patung,  film  dan lain-lain. (Sugiyono, 2007)
Miles  dan  Huberman  mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,  sehingga  datanya  sudah  jenuh.  Aktivitas  dalam  analisis  data,  yaitu  data reduction,  data  display,  dan  conclusion  drawing/verification.  (Sugiyono  P.  D., 2007).

## HASIL PENELITIAN
1. Peran Lurah Sebagai Motivator dalam Pembangunan Infrastruktur
Pemerintah kelurahan dalam hal ini lurah memiliki peran sebagi motivator bagi masyarakat kelurahan. Lurah dapat memberikan motivator melalui pemberian pendidikan,  pelatihan  atau  sosialisasi  kepada  masyarakat  kelurahan  terkait pembangunan  infrastruktur.  Lurah  juga  dapat  memberikan  motivasi  berupa kesempatan  yang  diberikan  untuk  masyarakat  menerima  bimbingan  atau pembinaan  mengenai  pembangunan  infrastruktur.  Serta  Lurah  memberikan dukungan moril atau materiil dalam program pembangunan jika memungkinkan.
Jadi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis mengenai peran Lurah  yang  memberikan  dukungan  kepada  masyarakat  secara  moril  maupun materiil menunjukkan bahwa ada banyak keluhan masyarakat mengenai kebutuhan pembangunan  di  Kelurahan  Kameloh  Baru.  Masyarakat  menyampaikan  secara aktif mengenai apa saja yang menjadi permintaannya dalam program pembangunan kepada  Kelurahan.  Namun,  Lurah  hanya  bisa  semaksimal  mungkin  memberikan dukungan dari keluhan masyarakat tersebut dengan cara menindaklanjuti keluhan tersebut  ke  tingkat  pemerintahan  selanjutnya.  Karena  adanya  proses  menentukan
skala prioritas pembangunan, sehingga aduan masyarakat dalam hal pembangunan tidak serta merta semuanya dapat terkabul. Lalu mengenai kendala dana Kelurahan yang terbatas juga sehingga program pembangunan hanya bisa terlaksana sedikit demi sedikit.
2.  Peran Lurah Sebagai Fasilitor dalam Pembangunan Infrastruktur
Lurah  sebagai  fasilitator  artinya  Lurah  memiliki  peranan  dalam menjembatani  kebutuhan  masyarakat  kepada  pemerintah  ke  tingkat  selanjutnya. Lurah menjadi penyalur atau sambung tangan suara masyarakat kelurahan kepada pemerintah  terkait.  Di  sini  Lurah  dapat  memberikan  fasilitas  yang  dibutuhkan masyarakat  dalam  program  pembangunan  kelurahan.  Serta,  Lurah  juga  menjadi fasilitator dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat di kelurahan.
Jadi berdasarkan indikator sebagai fasilitator dalam peran Lurah Kameloh Baru  membantu  masyarakat  menyelesaikan  masalah  yang  ada  sesuai  dengan kondisi  yang  ada  dan  tingkat  permasalahan.  Namun  juga  bergantung  pada keputusan Pemerintah Kota. Karena menyangkut ketersediaan dana anggaran yang ada  setiap  tahun.  Jika  masalah  pembangunan  yang  terjadi  itu  kondisinya  tidak memungkinkan  untuk  diatasi  oleh  Lurah  maka  harus  menunggu  respon  dari Pemerintah  Kota.  Namun  jika  masalah  dirasa  bisa  diselesaikan  ditingkat  Lurah maka Lurah akan membantu dengan menggunakan dana Kelurahan yang tersedia.
3.  Peran Lurah Sebagai Mobilisator dalam Pembangunan Infrastruktur
Sebagai  mobilisator,  Lurah  memiliki  peran  untuk  dapat  menggerakkan masyarakat dalam program pembangunan yang dilaksanakan. Namun, tidak hanya memberikan  arahan  kegiatan.  Lurah  diharapkan  dapat  hadir  langsung  dalam kegiatan  program  pembangunan  bersama  masyarakat  kelurahan.  Sebagai mobilisator  Lurah  berperan  untuk  mengkoordinir  kegiatan  pembangunan  yang terlaksana, dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan pembangunan.
Jadi  berdasarkan  informasi  yang  telah  dikumpulkan  melalui  wawancara, indikator Lurah sebagai mobilisator belum dapat terlaksana dengan optimal. Hal ini telah  coba  diupayakan  Lurah  beserta  perangkatnya,  namun  kondisi  sosial  dan masyarakat menjadi kendala. Tidak mudah menggerakkan masyarakat untuk ikut
serta  berpartisipasi  dalam  setiap  kegiatan  pembangunan.  Kesibukkan  masyarakat dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup  menyita  banyak  waktu  sehingga  harapan menciptakan masyarakat  yang  aktif  berparrtisipasi  dalam  kegiatan  pembangunan itu sulit terwujud.
4.  Kendala yang dialami dalam Menjalankan Peran Lurah
Dari  tiga  indikator  yang  ada  dalam  peran  Lurah  dalam  pembangunan, masing-masing  memiliki  hambatan  atau  kendala  untuk  dapat  dilaksanakan  oleh Lurah beserta perangkatnya. Kendala ini bisa datang dari keadaan geografis yang ada di wilayah tersebut, dari kondisi Sumber Daya Manusia yang ada di wilayah tersebut,  kondisi  alam,  keadaan  sosial  masyarakat,  serta  tentu  anggaran  dana kelurahan yang terbatas.

## PEMBAHASAN
Dalam  pembahasan  ini  akan  dijawab  rumusan  masalah  yang  telah ditentukan pada bab sebelumnya mengenai bagaimana peran pemerintah kelurahan Kameloh  Baru  dalam  pelaksanaan  pembangunan  yang  dilaksanakan  di  wilayah tersebut, kemudian data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara akan  dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan  teori.  Seperti  yang  telah dijelaskan  pada  bab  kedua,  penelitian  ini  akan  menjawab  bagaimana  peran pemerintah  kelurahan  dalam  pembangunan  infrastruktur  dengan  menggunakan  3 (tiga) indikator peran yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo.
Ketiga  indikator  ini  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  baik  peran pemerintah yang terlaksana di Kameloh Baru selama ini. Ketiga indikator ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ketiganya harus berjalan dengan baik  untuk  mencapai  pembangunan  yang  maju  sesuai  harapan.  Namun,  pada kenyataan  yang  didapatkan  di  lapangan  ada  banyak  faktor  juga  yang  berkaitan dengan  peran-peran  tersebut.  Beberapa  upaya  dilaksanakan  pemerintah  untuk melakukan  perannya  dalam  pembangunan.  Tetapi,  gerak  pemerintah  kelurahan
masih  terbatas  dan  belum  efektif  sehingga  pembangunan  berjalan  terhambat. Berikut ini untuk lebih lanjut melihat penjelasan setiap indikator;
a.  Peran Lurah sebagai Motivator dalam Pembangunan
Pada  peran  Lurah  sebagai  motivator  dalam  pembangunan  infrastruktur, setidaknya  ada  beberapa  indikator  yang  dapat  mengukur  bagaimana  peran  Lurah sebagai motivator ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah kelurahan (Cuwendah,  2019).  Ketiga  indikator  tersebut  yakni,  Lurah  memberikan pendidikan/sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  pembangunan  infrastruktur, Lurah  memberikan  kesempatan  untuk  melakukan  bimbingan/pembinaan  terkait pembangunan infrastruktur, serta  Lurah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada masyarakat.
Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peran  Lurah  Kameloh  Baru sebagai  motivator  mengacu  pada  indikator  yang  ada  belum  optimal  dan  belum berjalan  sesuai.  Perlu  upaya  Lurah  beserta  perangkatnya  yang  lebih  besar  dalam mengadakan  beberapa  kegiatan  rutin  yang  bertujuan  untuk  membina  masyarakat dalam  bidang  pembangunan.  Bahkan  tidak  hanya  di  bidang  pembangunan  saja, Lurah juga perlu bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan pendidikan kepada  masyarakat  Kameloh  Baru  sesuai  dengan  dengan  potensi  wilayah  dan kebutuhan masyarakat. Ini menjadi tugas dari  Lurah beserta aparatnya agar terus berupaya  memberikan  dukungan  dan  melakukan  langkah-langkah  strategi  untuk dapat  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam  turut  serta  di  kegiatan pembangunan wilayah.
Menilik  kembali  dari  penelitian-penelitian  yang  telah  dilakukan sebelumnya, serta melihat kondisi di lapangan yang terjadi di Kameloh Baru sikap masyarakat  sekitar  yang  tidak  jarang  acuh  tak  acuh  terhadap  kegiatan  yang  ada. Berhubung  dengan  kenyataan  dilapangan  demikian,  usaha  pemerintah  kelurahan akan  lebih  maksimal  jika  diiringi  dengan  ide-ide  kreatif  untuk  meningkatkan partisipasi masyarakat.
Seperti yang tertuang dalam naskah Renstra (Rencana Strategis) Kecamatan Sabangau, bahwa salah satu permasalahan pada pembangunan di wilayah tersebut
yaitu partisipasi masyarakat yang masih minim dan masih lemahnya pengetahuan masyarakat tentang pengembangan pembangunan wilayah. Hal tersebut merupakan bukti  bahwa  peran  yang  dilaksanakan  Lurah  Kameloh  Baru  sebagai  motivator menurut teori di atas belum berjalan optimal. Karena upaya-upaya pendidikan dan pembinaan belum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (fisik) di wilayah Kameloh Baru.
b.  Peran Lurah sebagai Fasilitator dalam Pembangunan
Berikutnya yaitu peran Lurah sebagai fasilitator. Peran ini berkaitan dengan kemampuan  Lurah  untuk  dapat  berperan  sebagai  alat  komunikasi  masyarakat dengan  pemerintah  ke  tingkat  selanjutnya  dalam  menyampaikan  aspirasi  atau keluhan  yang  mereka  alami  di  wilayah  mereka.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh Horoepoetri, dkk (Gunena, 2013)bahwa Peran adalah sebagai alat komunikasi yang artinya  bahwa  Lurah  memiliki  tugas  untuk  dapat  menyampaikan  informasi  yang diperoleh  dari  masyarakat  agar  disampaikan  ke  Pemerintah  dan  pihak  terkait unutuk  kemudian  dapat  ditindaklanjuti.  Persepsi  ini  dilandaskan  oleh  suatu pemikiran bahwa pemerintah memang dirancang untuk melayani masyarakat dan memberikan keputusan yang responsif untuk masyarakat.
Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kemampuan Lurah perlu ditingkatkan  dalam  memberikan  fasilitas  kepada  masyarakat  dan  juga  berusaha sarana komunikasi keluhan masyarakat yang lebih baik. Lurah perlu membangun komunikasi  yang  lebih  erat  dengan  masyarakat  Kameloh  Baru  agar  dapat terwujudnya peran sebagai fasilitator pembangunan di wilayah tersebut.  Fakta di lapangan  bahwa  belum  terbentuknya  kedekatan antara  masyarakat  dengan  Lurah dan  perangkatnya.  Sehingga  aspirasi  yang  seharusnya  dapat  disampaikan  belum dapat  dilaksanakan  secara  maksimal.  Fakta  ini  di  dukung  oleh  beberapa  artikel yang menyatakan ada aspirasi-aspirasi yang disampaikan masyarakat belum dapat direalisasikan oleh Lurah dan perangkatnya. Salah satunya yaitu ada tahun 2019, masyarakat meminta pemerintah membangun jalan induk tersebut agar anak-anak mendapat akses yang baik untuk menuju ke sekolah dan juga meminta pemerintah mengadakan pelatihan untuk PKK serta melakukan renovasi untuk dua posyandu
yang sudah rusak (Priscilla, 2019). Namun hingga pertengahan tahun 2021, belum ada pembangunan yang terlihat di kelurahan Kameloh Baru.
Selain menjadi alat komunikasi, sebagai fasilitator pemerintah juga berperan sebagai alat penyelesaian sengketa atau masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Horoepoetri,  dkk  (Gunena,  2013)  mengatakan  bahwa  peran  ini  berguna  sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah, mengurangi atau meredam  konflik  yang  terjadi  melalui  usaha  mengadakan  pertemuan  dan bermusyawarah  mencari  jalan  keluar  atas  masalah  yang  terjadi.  Sesuai  dengan pendapat yang dikemukakan oleh Cucu Cuwendah dalam artikelnya  (Cuwendah, 2019)  bahwa  indikator  peran  Lurah  sebagai  fasilitator  adalah  dengan  Lurah memfasilitasi  kebutuhan  masyarakat  terkait  pembangunan  di  Kelurahan,  Lurah mengatasi masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat terkait pembangunan, Lurah menjadi  fasilitator  bagi  masyarakat  dengan  pihak  terkait  ketika  pelaksanaan program pembangunanra mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Jika  dilihat  dari  fenomena-fenomena  di  lapangan,  bahwa  banyak  masalah yang  belum  dapat  di  atasi  oleh  Lurah  beserta  perangkatnya  kemudian  didukung dengan  artikel  di  atas  menunjukkan  bahwa  peran  lurah  sebagai  fasilitator  masih jauh  dari  kata  berhasil.  Lurah  Kameloh  Baru  belum  mampu  mengatasi permasalahan yang ada di lapangan dengan cara memfasilitasi keluhan masyarakat. Oleh  karena itu,  masih  banyak  aspirasi-aspirasi  yang  belum  dapat  direalisasikan. Sehingga  strategi  pembangunan  yang  tertuang  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Tahun  2018-2023  yang  salah satunya  berfokus  pada  pembangunan  daerah  untuk  mecapai  pemerataan pembangunan.  Fakta  di  lapangan  belum  terfasilitasi  pembangunan  sesuai rancangan  yang  ada  terkait  upaya  meningkatkan  insfrastruktur  dasar  di  Kameloh Baru.
c.  Peran Lurah sebagai Mobilisator dalam Pembangunan
Selanjutnya,  peran  Lurah  yaitu  sebagai  mobilisator  artinya  Lurah menggerakkan  atau  mengajak  masyarakat  untuk  bersama-sama  melakukan tindakan yang nyata untuk membangun daerah. Mengutip pendapat Dwiyanto, dkk
(Dwiyanto,  et  al.,  2017)  bahwa  pemerintah  kelurahan  sebagai  pemerintahan terendah  yang  langsung  berhadapan  dengan  publik  merupakan  tulang  punggung implementasi kebijakan atau program pemerintah, peran Lurah sebagai mobilisator adalah  bagaimana  Lurah  beserta  perangkatnya  dapat  bekerja  sama  dengan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan atau program yang telah ditentukan. Dilihat  dari  keadaan  di  wikayah  Kameloh  Baru,  bahwa  masih  rendahnya partisipasi  masyarakat  sekitar.  Peran  Lurah  ini  sebagai  mobilisator  perlu ditingkatkan lagi. Ada kerja sama yang lebih erat yang harus dibangun oleh Lurah untuk dapat melakukan upaya-upaya mobilisasi terhadap masyarakat dalam bidang pembangunan  wilayah  tersebut.  Sehingga  dapat  berdampak  pada  proses pembangunan yang lebih baik.
Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 73 Tahun 2005 diuraikan bahwa Lurah mempunyai tugas salah satunya yaitu tugas Pemeliharaan prasarana dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang  ada  di  Kelurahan.  Tugas  ini tentu  saja  dapat dilakukan Lurah beserta perangkatnya bekerja sama dengan masyarakat, mengajak masyarakat  untuk  sama-sama  menjaga  fasilitas  yang  ada  agar  dapat  berfungsi dengan baik. Seperti yang dikemukakan (Cuwendah, 2019) Lurah menggerakkan masyarakat  dalam  program  pembangunan,  Lurah  ikut  serta  dalam  program pembangunan  dilingkungan,  Lurah  mengkoordinir  kegiatan  pembangunan  di lingkungan.
Dalam  hal  ini,  Lurah  hendaknya  melakukan  koordinasi  dengan  ketua  RT setempat  agar  dapat  mengajak  masyarakat  berperan  aktif  bergerak  bersama menjaga dan memperbaiki fasilitas kelurahan Kameloh Baru yang ada. Ketua RT lah  yang  menjadi  panjang  tangan  aparat  kelurahan  dalam  mengajak  masyarakat melakukan kegiatan pemeliharaan fasilitas yang ada. Lurah berupaya untuk dapat mengarahkan masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya tentu ada beberapa kendala yang dialami oleh Lurah. Sehingga peran ini tentu tidak mudah dilaksanakan dan belum terlaksana secara optimal.
Dengan keterbatasan yang ada dan kondisi masyarakat Kameloh Baru, peran Lurah sebagai mobilisator ini menjadi tugas yang cukup berat bagi Lurah beserta perangkatnya. Seperti yang diungkapkan oleh Arsjad bahwa jika di sebuah wilayah
pedesaan,  pemerintah  desa  memiliki  peran  signifikan  dalam  pengelolaan  proses sosial  didalam  masyarakat.  Tugas  utama  yang  harus  diemban  pemerintah  desa adalah  bagaimana  menciptakan  kehidupan  demokratik,  memberikan  pelayanan sosial yang baik sehinga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. (Arsjad, 2018). Dalam hal ini, pemerintah Kelurahan harus mampu membangun rasa percaya antara pemerintah dengan masyarakat agar hubungan  Lurah  dengan  masyarakat  dapat  berjalan  lebih  baik  dan  berdampak positif  dengan  peran  Lurah  sebagai  Mobilisator  pembangunan.  Sehingga  tujuan pembangunan  dalam  berjalan  sesuai  dengan  yang  tertulis  pada  Rencana Pembangunan daerah tersebut.
d.  Kendala yang dialami dalam Pelaksanaan Peran
Dari  informasi  yang  diperoleh  melalui  wawancara,  ada  berbagai  hal  yang menjadi  kendala  Lurah  dalam  melaksanakan  ketiga  perannya  dalam  pelaksanaan pembangunan di kelurahan Kameloh Baru. Seperti yang telah diketahui, 3 ( tiga ) indikator ini yang digunakan untuk mengukur keberhasilan peran Kelurahan dalam melaksanakan  pembangunan  di  wilayahnya.  Indikator-indikator  tersebut diharapkan  dapat  dilaksanakan  pemerintah  Kelurahan  dengan  baik,  karena  jika salah  satu  saja  dari  indikator  tersebut  tidak  berjalan  sesuai  harapan,  maka pelaksanaan  peran  Lurah  tersebut  tidak  menghasilkan  program-program pembangunan yang baik pula.
Melihat kondisi-kondisi di lapangan, beberapa upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah  Kelurahan  Kameloh  Baru.  Namun,  jika  dilihat  dari  kondisi pembangunan di wilayah tersebut masih jauh dari kata berhasil. Adanya hambatan di  sana-sini  pembangunannya,  sehingga  membuat  upaya  pelaksanaan  peran pemerintah Kameloh Baru    melemah. Permasalahan yang ditanggung pemerintah Kameloh Baru terbilang cukup serius dan dengan kekurangan-kekurangan yang ada membuat daerah ini semakin tertinggal.
Kemampuan pemerintah Kameloh Baru dalam melaksanakan ketiga peran tersebut  tidak  sebanding  dengan  permasalahan  pembangunan  yang  terjadi  di wilayahnya. Seperti yang terjadi juga pada penelitian sebelumnya yang  dilakukan
oleh  Cucu  Cuwendah,  yaitu  permasalahan  kewenangan  dalam  program-program pembangunan yang bergantung pada dinas-dinas terkait, sehingga peran kelurahan belum  dapat  optimal  dan  secara  penuh.  Hal  ini  juga  yang  terjadi  di  wilayah Kameloh Baru. Kemudian ditambah lagi dengan permasalahan anggaran yang tentu saja terjadi tidak hanya di Kameloh Baru, ini merupakan hambatan yang dirasakan oleh banyak pemerintah daerah.
Berikut  ini  hambatan-hambatan  atau  kendala  yang  terjadi  dalam pelaksanaan peran pemerintah Kameloh Baru;
1.  Sebagai  motivator,  pada  idealnya  peran  sebagai  motivator  yaitu  Lurah memberikan  pendidikan/sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait  pembangunan infrastruktur.  Juga  kesempatan  untuk  mendapat  pendidikan.  Namun,  pada kenyataannya  masih  minimnya  pendidikan  yang  diberikan  terhadap  masyarakat. Sehingga  rendah  kesadaran  masyarakat  dalam  pengembangan  pembangunan wilayah tersebut.
2.  Sebagai fasilitator, peran ini berkaitan dengan kemampuan Lurah untuk dapat berperan  sebagai  alat  komunikasi  masyarakat  dengan  pemerintah  ke  tingkat selanjutnya  dalam  menyampaikan  aspirasi  atau  keluhan  yang  mereka  alami  di wilayah  mereka.  Dengan  fakta  dilapangan  musyawarah  yang  dilakukan  antara pemerintah  dan  masyarakat  belum  optimal  dilakukan,  komunikasi  yang  terjadi masih sangat minim.
3.  Sebagai  mobilisator,  pemerintah  kelurahan  sebagai  pemerintahan  terendah yang  langsung  berhadapan  dengan  publik  merupakan  tulang  punggung implementasi kebijakan atau program pemerintah  (Dwiyanto, et al., 2017), Lurah sebagai  mobilisator  adalah  bagaimana  Lurah  beserta  perangkatnya  dapat  bekerja sama dengan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan atau program yang telah ditentukan.    koordinasi  Lurah  dengan  masyarakat  belum  terbangun  secara  solid. Kerja  sama  antara  masyarakat  dengan  pemerintah  terkait  belum  terjalin  erat sehingga upaya Lurah dalam mobilisasi belum terwujud optimal.

## KESIMPULAN
1.  Berdasarkan  dengan  3  (tiga)  indikator  peran  Lurah  dalam  pembangunan yakni, motivator, fasilitator dan mobilisator dapat disimpulkan bahwa:
a.  Lurah  sebagai  Motivator,  Lurah  Kameloh  Baru  sebagai  motivator menurut  teori  di  atas  belum  berjalan  optimal.  Karena  upaya-upaya pendidikan  dan  pembinaan  belum  dapat  meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam pembangunan (fisik) di wilayah Kameloh Baru.
b.  Lurah sebagai Fasilitator, Lurah Kameloh Baru belum mampu menjadi fasilitator  yang  memberikan  jalan  keluar  bagi  masalah-masalah  yang terjadi  di  wilayah  tersebut.  Upaya  dan  kemampuan  komunikasi  perlu ditingkatkan agar Lurah dan perangkatnya dapat memfasilitasi keluhan masyarakat.
c.  Lurah sebagai Mobilisator, koordinasi masyarakat dengan pemerintah masih  rendah.  Hubungan  kerja  sama  pemerintah  Kelurahan  dengan masyarakat  masih  belum  terbentuk  dengan  baik.  Sehingga  peran mobilisator  yaitu  untuk  menggerakkan  dan  koordinasi  dengan masyarakat masih rendah.
2.  Hambatan Lurah dalam melaksanakan perannya dalam pembangunan;
a.  Sebagai  Motivator,  masih  minimnya  pendidikan  yang  diberikan terhadap  masyarakat.  Sehingga  rendah  kesadaran  masyarakat  dalam pengembangan pembangunan wilayah tersebut.
b.  Sebagai Fasilitator, musyawarah yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat  belum  optimal  dilakukan,  komunikasi  yang  dilakukan untuk  penyampaian  masalah-masalah  dan  aspirasi  yang  terjadi  masih sangat minim.
c.  Sebagai  Mobilisator,  koordinasi  Lurah  dengan  masyarakat  belum terbangun  secara  solid  dan  aktif.  Kemudian  kerja  sama  antara masyarakat  dengan  pemerintah  terkait  belum  terjalin  erat  sehingga upaya Lurah dalam mobilisasi belum terwujud optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER BUKU :
Digdowiseiso, K. (2019). Teori Pembangunan. Jakarta Selatan: LPU-UNAS.
Dwiyanto, A., Partini, Ratminto, Wicaksono, B., Tamtiari, W., Kusumasari, B., & Nuh,  M.  (2017). Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Listyaningsih. (2014). Administrasi Pembangunan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono, P. D. (2007). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA, cv.
SUMBER JURNAL :
Arsjad,  M.  F.  (2018). Peranan  Aparat  Desa  dalam  Pelaksanaan  Administrasi Pemerintahan  Desa  di  Desa  Karyamukti  Kecamatan  Mootilango Kabupaten Gorontalo . Public Administration Studies , 16-32.
Cuwendah,  C.  (2019). Peranan  Lurah  Dalam  Melaksanakan  Fungsi Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Kelurahan  Situbatu  Kecamatan  Banjar Kota Banjar . Moderat , 422-430.
Gunena, N. (2013). Peran Lurah Dalam Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Kolongan Mitung Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Sangihe . 90.
Heningtyas,  M.  A.,  Sjamsuddin,  S.,  &  Hadi,  M.  (2014). Peran  Pemerintah  dan Masyarakat  dalam  Upaya  Pengembangan  Pendidikan  Nonformal . Jurnal Administrasi Publik , 264-268.
Kamirudin. (2014). Analisis Program Pembangunan Infrastruktur di Desa Gobah Kecamatan  Tambang  Kabupaten  Kampar. Pekan  Baru:  UIN  SUSKA RIAU.
Nurcholis,  H.,  Kartono,  D.  T.,  &  Aisyah,  S.  (2016). Pembangunan  Masyarakat Desa dan Kota. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
SUMBER WEBSITE :
Friana, H. (2018, Desember 18). Tirto . Retrieved from Tirto.id: tirto.id/korupsi-di-proyek-waskita-kementerian-bumn-pengawasan-tak-opt imal-dceR
Priscilla, T. (2019, januari 29). Borneo News . Retrieved from Borneonews.co.id: http://www.borneonews.co.id
Ramadhan, A. (2020, Oktober 21). Kompas . Retrieved from Kompas.com: http://nasional.kompas.com/read/2020/10/21/11442191/kasus-korupsi-pro yek-infrastruktur-eks-anggota-dprd-kota-banjar-dipanggil
SUMBER LAIN :
Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
Naskah  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kota  Palangka  Raya Tahun 2018-2023
Naskah Rencana Strategis Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023
Naskah Rencana Strategis Kecamatan Sabangau Tahun 2018-2023
Naskah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Naskah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005