Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## URGENSI PENDAFTARAN MEREK TERHADAP MAKANAN TRADISIONAL DI ERA EKONOMI DIGITAL
Happy Yulia Anggraeni 1 , Annisatul Lutfiyah Sugiarto 2*
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia happianggraeni@yahoo.com, annisath1234@gmail.com
Naskah diterima: 30 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023

## Abstract
The  rapid  pace  of  technological  development  has  presented  a  new  social  phenomenon  that causes all activities to rely on the internet, including easy access to information and transactions electronically called the digital economy. Indonesia as an agricultural country has a diversity of tribes, customs and traditional cultures that have the potential to improve the economy for the  community,  related  to  this,  products  produced  by  MSMEs  have  high  economic  value, especially  those  that  have  entered  foreign  markets,  but  production  is  not  accompanied  by awareness  of  the  importance  of  intellectual  property  rights  in  trade  and  the  importance  of providing protection for products that are especially traditional in value, resulting in designs and ideas being taken by irresponsible parties. Protection of products is realized in the form of trademark registration, which has been regulated in various regulations such as Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. However, in practice there are still many traditional food businesses that have not registered their trademarks with the assumption  that  traditional  food  belongs  to  the  Joint,  the  problem  is  the  main  focus  of  this research.  This  research  is  negative  juridical.  The  result  of  this  research  is  that  trademark registration of traditional food is very important and needs to be a shared responsibility given the increasingly easy access to international trade.
Keywords: Trademark, Registration, Traditional Food, Digital Economy
* Alamat korespondensi: Universitas Islam Nusantara E-mail: happianggraeni@yahoo.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Manusia merupakan mahluk sosial yang selalu berusaha untuk memiliki kehidupan yang layak, Indonesia sebagai negara hukum telah mejamin penghidupan layak sebagai mana diatur dalam pasal 27 ayat  2  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  menjelaskan  bahwa  setiap  warga  negara berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak.  Oleh  karena  itu,  dalam  proses  mencapai kesejahteraan  melalui  penghidupan  yang  layak  setiap  manusia  dapat  berupaya  dengan  melakukan berbagai  usaha  seperti  bidang  kuliner  (Pinem  &  Gunadi,  2021).  dalam  beberapa  tahun  ini perkembangan usaha dibidang kuliner cukup pesat dengan variasi begitu beragam baik inovasi baru maupun bersumber dari tradisonal yang dikemas dalam bentuk menarik.
Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia sebagai negara agraris memiliki keanekaragaman suku, adat  dan  budaya  tradisional  yang  berpotensi  dalam  meningkatkan  ekonomi  untuk  masyarakat  (A. Setiawan, 2022), seperti pariwisata hingga olahan makanan tradisonal dari berbagai daerah, contohnya makanan khas jawa barat yaitu Wajit, dodol, dan galendo. Dilansir dari liputan6.com jumlah pengusaha pengusaha Usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) pada 2020 telah mecapai 64 juta dengan 13 persen atau sebanyak 8 juta menggunakan platform digital (Pinem & Gunadi, 2021).
Perkembangan teknologi informasi telah merubah tatanan kehidupan masyarakat menjadi serba digital  yang  mengakibatkan  munculnya  budaya  baru  ditengah  masyarakat,  yaitu  setiap  hal  dalam kehidupan terhubung melalui gawai dan internet, hal tersebut temasuk dalam bidang digital ekonomi yang  memberikan  peluang  kepada  pengusaha  UMKM  untuk  mempromosikan  produknya  dengan mudah dan luas melalui berbagai e-commerce seperti Tiktok dan Shopee, sehingga dibutuhkan suatu tanda pengenal agar produk tersebut mudah dikenali oleh khalayak yang tertuang dalam bentuk merek (Santosa, Suharjo, & Sumiyarsih, 2020). Berkaitan dengan hal tersebut menurut hasil survey We Are Social tahun  2021  Indonesia  menempati  peringkat  pertama  didunia  sebagai  pemakai  layanan  e- commerce tertinggi dengan jumlah 88% (Andrea, 2022).
Pesatnya  laju  ekonomi  digital  telah  memberikan  kemudahan  kegiatan  ekonomi  secara  umum yaitu  luasnya  jangkauan  dari  penggunaan e-commerce yang  membawa  perubahan  pola  bisnis  yang mulanya serba manual menjadi serba praktis, hingga membuat pelaku UMKM tidak perlu membuka toko  untuk  memulai  usaha  sekaligus  alat  untuk  mengembangkan  produk  produk  khas  dari  berbagai daerah agar lebih mudah untuk melakukan transaksi (Paramita et al., 2021). Produk yang diproduksi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki nilai ekonomi tinggi terutama telah memasuki pasar luar negeri, akan tetapi produksi tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran mengenai manfaat dari  pentingnya  hak  kekayaan  intelektual  dalam  perdagangan  serta  pentingnya  memberikan perlindungan  terhadap  produk  yang  khususnya  bernilai  tradisonal  yang  mengakibatkan  desain  dan idenya di ambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Rijal, 2022).
Perlindungan  terhadap  produk  direalisasikan  dalam  bentuk  pendaftaran  merek  karena  pada dasarnya  pendaftaran  merek  dilaksanakan  agar  pemilik  produk  dapat  terlindungi  hak  haknya  baik berupa  barang  dagang  ataupun  jasa  (Santosa  et  al.,  2020).  Selain  itu,  merek  memberikan  berbagai keuntungan  seperti  loyalitas  pelanggan  ( brand  loyality) karena  memudahkan  seseorang  dalam melakukan  transaksi  Kembali  terhadap  produk  yang  dibutuhkannya  (Santoso,  2019).  Pentingnya branding untuk nilai perusahaan membuat pengelolaan risiko merek menjadi inti dari visibilitas dan kesuksesan jangka panjangnya terutama memulihkan dari kerusakan reputasi merek bisa sangat sulit dan membutuhkan banyak waktu (Wilson & Grammich, 2020).
Namun pelaksanaan pendaftaran merek belum terlaksana sebagaimana tujuannya karena masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan mereknya dengan berbagai hambatan. Keterlambatan pelaku  usaha  dalam  mendaftarkan  mereknya  dapat  menimbulkan  berbagai  konflik  dikemudian  hari yang  disebabkan  penggunaan  merek  oleh  pihak  tidak  bertanggung  jawab  yang  dapat  merusak kredibilitas apabila merek tersebut dipakai untuk produk dengan kualitas buruk sehingga menurunkan daya jual dalam perkembangan bisnis (Sulasi, 2018).
Berdasarkan uraian tersebut permasalahan utama dalam tuliasan ini yaitu sejauh mana urgensi pendaftaran merek terhadap makanan tradisional serta apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tersebut sehingga dalam tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai urgensi pendaftaran merek bagi pelaku UMKM terhadap makanan tradisional.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian dalam tulisan ini menggunakan yuridis normative dengan pendekatan hukum normatif, yaiu  hukum  dikonsepkan  seperti  yang  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan  (Hanifah, 2018). Jenis penelitian ini memaparkan peraturan secara sistematis, menggambarkan hambatan, dan bahkan meramalkan perkembangan di masa depan.
Pada penelitian tentang perlindungan hak cipta terhadap pencipta komik dalam platform digital ini tentunya  menggunakan  2  pendekatan,  yakni  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan konseptual ( conceptual approach ). Dalam penelitian normatif ini digunakan pendekatan perundang- undangan  ( statute  approach )  dengan  cara  melakukan  kajian  terhadap  urgensi  pendaftaran  merek terhadap makanan tradisional di era ekonomi digital. Oleh karena itu dengan pendekatan perundang- undangan ini mengupas isi yang terdapat dalam undang-undang ini kemudian dikaitkan juga dengan permasalahan yang sedang terjadi.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  sekunder,  yang  terdiri  dari:  i)  bahan hukum  primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  seperti:  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; ii) bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti doktrin, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang berisifat ilmiah; dan iii) bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus istilah hukum, ensiklopedia, data internet yang berkaitan dengan penelitian.  Sedangkan,  alat  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  pendaftaran  merek  terhadap makanan  tradisional  di  era  ekonomi  digital  ini  dimana  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif  maka  alat  utamanya  yaitu  dokumen  yang  terkait  dengan  permasalahan  pendaftaran  merek terhadap makanan tradisional di era ekonomi digital.
Mengingat  di  dalam  penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  maka  analisis  data  dalam penelitian urgensi pendaftaran merek terhadap makanan tradisional di era ekonomi digital ini dilakukan secara kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menelusuri, mengkaji, dan menelaah aturan- aturan  mengenai  perlindungan  hukum  hak  cipta  yang  berkaitan  dengan  perjanjian  lisensi  dalam melindungi suatu karya digital komik di dunia maya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Pendaftaran Merek di Indonesia
Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya tradisonal sebagai harta dan warisan  yang  perlu  dilindungi  dan  dikembangkan,  Sebagaimana  ditegaskan  dalam  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang isinya meliputi berbgai hal yang menyangkut budaya tradisional seperti bahasa, cerita, lagu, dan makananan khas daerah serta lainnya. Masyarakat memahami  bahwa  kebudayaan  Naasional  merupakan  kepemilikan  bersama  sehingga  seringkali mengesampingkan pendaftaran merek makanan tradisional yang diproduksinya.
Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang lebih dahulu lahir dari hak lainnya seperti  hak  cipta  dan  hak  paten  (Hasibuan,  2003).  Merek  merupakan  alat  untuk  memperkenalkan kualitas serta keaslian suatu produk (Prasetya & Ariana, 2018), sehingga penggunaannya sebagai ciri pengenal dari asal barang yang bersangkutan seiring dengan meningkatnya penggunaan iklan (Jened, 2015).  Merek  dagang  adalah  bagian  dari  proses  branding  sebuah  merek  yang  dapat  didefinisikan sebagai  identitas  yang  membedakan  suatu  produk  dengan  produk  lainnya.  Karakteristik  ini  dapat bersifat  objektif  (kinerja)  ataupun  subjektif  (gaya  hidup  tertentu)  yang  seringkali  digunakan  untuk menandakan kualitas dan status yang dirasakan konsumen. Merek sangat berguna dalam menandakan nilai  barang  unrtuk  pembelian  berulang  karena  merek  mudah  diingat  untukmemudahkan  konsumen mengenali produknya (Lopes & Casson, 2012).
Regulasi mengenai aturan dasar merek telah diatur dalam berbagai aturan yang bersumber dari pasal  33  ayat  (4)  undang-undang  dasar  1945  (amandemen  ke-empat)  mencatat:  “  perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Oleh sebab itu, ketentuan ini merupakan induk dari aturan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
lain dibidang ekonomi seperti sektor kekayaan intelektual (Juwita, 2021). Selanjutnya pemerintah telah meratifikasi Nice Agreement yang mana merupakan konvensi internasional terhadap pendaftaran suatu merek guna melindungi jasa dan barang (Anugrah, 2019), menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (Prasetya & Ariana, 2018), penguatan mengenai pendaftaran merek dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Madrid Protocol (Sutikno & Jannah, 2019), serta Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur masa waktu pendaftaran merek menjadi 30 hari paling cepat dari sebelumnya 180 hari. Sedangkan Negara Inggris pertama kali memiliki aturan mengenai hak merek yaitu British  trademark  law pada  tahun  1875  undamg  undang  tersebut  mencerminkan  cara  cara tradisional yang digunakn pedagang untuk membedakan produk mereka saat itu. Sedangkan konvensi antar negara pertama yaitu The Paris Convention For The Protection Of Intellectual Property pada tahun 1883 (Lopes & Casson, 2012).
Seiring pesatnya arus globalisasi meningkatkan perdagangan internasional yang dapat dibuktikan melalui laporan The Information bahwa sepanjang  tahun 2022 nilai belanja e-commerce tiktok telah melebihi  68  triliun  atau  meningkat  sebanyak  4  kali  lipat (Rizky,  2013).  Hal  tersebut,  menyebabkan setiap  negara  berupaya  dalam  mempromosikan  negaranya  dengan  cara  menunjukan  budaya  yang menjadi ciri khas negaranya dimulai dari pariwisata hingga jajanan tradisional yang menjadi bentuk ekspresi budaya tradisional.(Ayu, 2020) Bentuk ekspresi budaya tradisional merupakan warisan turun temurun  yang  berasal  dari  kreativitas  bersama,  sehingga  menjadi  kepemilikan  bersama  yang  dalam proses  produksi  harus  diperhatikan  karena  hukum  kekayaan  intelektual  terus  berkembang  yang seringkali menimbulkan konflik dengan berbagai klaim dari berbagai produk (Putri, 2021).
Sejalan  dengan  hal  tersebut, World  Intellectual  Properties  Organization (WIPO)  melakukan rangkaian kegiatan yang berdampak sangat penting pada Hak Kekayaan Intelektual atas perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (Sardiono, 2010). Sebagai bentuk Intellectual Activity didalamnya meliputi, pengetahuan tradisional yang terkait sistem kepecayaan, memiliki nilai- nilai budaya yang dimiliki secara kolektif, sesuatu yang terus berkembang dan bersifat dinamis, serta adanya  perlindungan  untuk  menghormati  kehormatan  individu  dan  komunitas,  sistem  hak  kekayaan intelektual yang melindungi pengetahuan tradisional seperti hak cipta, hak merek, hak paten (Sardiono, 2010).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  permasalahan  hak  kekayaan  intelektual  berhubungan  dengan perdagangan,  pengembangan  teknologi  dan  ekonomi  yang  mencadi  acuan  dalam  memajukan  suatu bangsa  (Adaninggar*,  Saptono,  &  Roisah,  2016).  Pesatnya  laju  perkembangan  teknologi  telah menghadirkan  suatu  fenomena  sosial  baru  meliputi  segala  aktifitas    mengandalkan  internet  dengan kapasitas informasi, kemudahan akses informasi dan transaksi secara elektronik melalui web site, e- commerce, dan social media yang disebut dengan ekonomi digital (A. B. Setiawan, 2019). Bersama dengan  berkembangnya  ekonomi  digital  mendorong  pelaku  UMKM  lebih  memahami  mengenai tantangan dan dampak dari fenomena tersebut untuk lebih melindungi produknya serta melepaskan pola pikir lama “yang penting bisa dijual dan untung” (Venue, 2021).

## B. Urgensi Pendaftaran Merek Terhadap Makanan Tradisional
Pendaftaran  merek  seyogyanya  dilakukan  dengan  segera  mungkin  karena  dengan  luasnya jangkauan  transaksi  dalam  ruang  tanpa  batas  dan  kemiripan  produk  khususnya  yang  berasal  dari makanan khas tradisional dapat menyebabkan mudahnya klaim dari berbagai pihak. Seperti halnya yang terjadi pada kasus pemalsuan jamu tahun 2019 di daerah Kebumen yang menggunakan bahan baku tepung dan paracetamol tanpa izin, serta jamu tersebut diedarkan dengan berbagai merek seperti dewa dewi, Daun Dewa, dan Inti Mujarab (Rinto, 2019). Apabila terjadi kesamaan merek tersebut dengan pihak lain yang belum mendaftarkan mereknya akan sangat merugikan mengingat kualitas produk dari merek Daun dewa  tidak baik mengakibatkan kebingungan bagi masyarakat yang akan membelinya sehingga berdampak pada nilai jual perusahaan tersebut.
Dalam pelaksanaan pendaftaran merek pun seringkali terlibat dalam persaingan yang tidak jujur, karena  berusaha  dalam  bidang  yang  sama  menyebabkan  saling  menjatuhkan  lawannya  dengan  cara meniru,  mencuri  ide  ataupun  hal  lain  yang  dapat  merugikan  pihak  lain  dengan  mengarah  pada pelanggaran  hukum  (Saidin,  2013),  oleh  karena  itu  perlu  adanya  pendaftaran  merek  dengan  cepat
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
meskipun bidang yang diproduksi adalah makanan tradisional yang sudah diakui sebagai kepemilikan bersama  tetap  dilakukan  sebagai  tanda  pembeda  yang  menonjolkan  kualitas  dibandingkan  dengan produk lain yang sejenis.
Pendaftaran merek di Indonesia dilakukan dengan cara mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Harruma, 2022). Pendaftaran tersebut menganut  sistem  Stelsel  Konstitutif  dengan  prinsip  prinsip First  to  file yang  artinya  negara  tidak memberikan pendaftaran merek terhadap persamaan merek yang telah diajukan lebih dahulu, Karena merek tersebut diberikan kepada pihak yang lebih awal mendaftarkan sebuah merek (Verdouw, Wolfert, Beulens, & Rialland, 2016). Sehingga pendaftaran merek Harus dilakukan dengan Itikad Baik ( Good Faith )  guna  mendapatkan  perlindungan  hukum,  Pendaftar  beritikad  baik  adalah  pendaftar  yang mengajukan mereknya dengan jujur dan layak tanpa ada niat untuk menjiplak, meniru, mencuri atau membingungkan konsumen (Suharma, 2018).
Setelah terdaftar merek memiliki sifat eksklusif yang diharapkan menjadi satu satunya sehingga pihak lain tidak boleh memakai merek tersebut tanpa izin pemegang hak, meskipun seringkali terjadi pendaftaran  merek  kembali  oleh  pihak  tanpa  memiliki  hak  apapun  yang  berlanjutdalam  pengadilan niaga Indonesia (Rini, Hamid, & Sasongko, 2022). Selain itu pemegang hak memiliki hak ekonomi atas kekayaan intelektualnya, yaitu mendapatkan keuntungan dari penggunaan hak mereknya dilandasakan dari lisensinya(Muharman & Arifina, 2022). Hal tersebut diperoleh dalam jangka waktu 10 tahun sejak perlindungan merek terdaftar serta perpanjangan yangdapat diajukan dalam waktu 12 bulan.
Namun merek dagang juga bisa saja tidak dapat didaftarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa: “Merek tidak dapat  didaftarkan  apabila:  a)  bertentangan  dengan  ideologi  negara,  peraturan  perundang-undangan, kesusilaan, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; b) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebutkan  barang  dan  jasa  yang  dimintakan  pendaftarannya;  c)  mengandung  unsur  yang  dapat menyesatkan masyarakat tentang asal usul, mutu, jenis, ukuran, jenis, tujuan penggunaan barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tumbuhan yang dilindungi untuk barang  dan  jasa  sejenis;  d)  mengandung  informasi  yang  tidak  sesuai  dengan  kualitas,  manfaat,  atau khasiat  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan;  e)  tidak  memiliki  fitur  pembeda;  Dan  f)  merupakan  nama umum dan lambang milik umum” (Labetubun & Pariela, 2020).
Walaupun  negara  telah  mengatur  mengenai  merek  dalam  kenyataanya  belum  sesuai  dengan harapan  terutama  dalam  pendaftaran  merek,  sejak  tahun  2018  permohonan  merek  masih  sedikit dibandingkan dengan permohonan merek yang berasal dari luar Indonesia (Mahardika & Nurhayati, 2019).  Rendahnya  minat  UMKM  untuk  mendaftarkan  mereknya  terutama  dalam  bidang  makanan tradisional dapat mengakibatkan sengketa di kemudian hari ketika pihak lain telah mendaftarkan merek tersebut  secara  internasional.  Padahal  UMKM  merupakan  salah  satu  penopang  ketahanan  ekonomi nasional.
Berkaitan dengan hal tesebut, hambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran merek makanan tradisional  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  seperti  Pelaku  UMKM  yang  lebih  mengutamakan pengembangan usaha dibandingkan mendaftarkan merek dengan anggapan tidak terlalu penting, belum mengerti mengenai mekanisme pendaftaran merek dengan protokol madrid (Mahardika & Nurhayati, 2019),  pemilik  berfikir  bahwa  pendaftaran  merek  terlalu  rumit  sehingga  membutuhkan  biaya  yang tinggi  (Susanti  &  Sari,  2019),  serta  kurangnya  sosialisasi  terhadap  pelaku  UMKM  mengenai pelaksanaan merek dengan protocol madrid oleh kalangan UMKM yang tidak masuk dalam anggota komunitas sehingga tidak mengikuti perkembangan hukum yang dinamis.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  perlu  dilakukan  berbagai  upaya  dalam  meningkat  kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek seperti penyelenggaran sosialisai dan penyuluhan hukum  terhadap  berbagai  kalangan  masyarakat,  terutama  pengusaha  dan  pengrajin  yang  tergolong Usaha  kecil  dan  menegah,  regulasi  yang  dibuat  pemda  untuk  melindungi  kekayaan  intelektual, partisipasi masyarakat dalam memahami hak kekayaan intelektual (Gorda, Antari, & Artami, 2020). Upaya tersebut juga dapat membentengi pelaku usaha dari berbagai kejahatan intelektual antara lain pemalsuan barang yang telah menjadi permasalahan serius dalam dunia global melalui belanja online. Nilai barang palsu yang disita oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS telah meningkat lebih dari 38 persen dalam satu dekade terakhir (ICC) memperkirakan bahwa pada akhir tahun 2015, nilai barang palsu secara global akan melebihi $1,7 triliun. Produk palsu tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga merusak perekonomian (Lopes & Casson, 2012).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IV. KESIMPULAN
Pesatnya  laju  perkembangan  teknologi  telah  menghadirkan  suatu  fenomena  sosial  baru  yang memnyebabkan  segala  aktifitas  mengandalakan  internet  meliputi  kemudahan  akses  informasi  dan transaksi secara elektronik yang disebut ekonomi digital. Bersama dengan berbagai kemudahan Setiap negara berupaya dalam mempromosikan negaranya dengan menunjukan budaya ciri khas negaranya dimulai dari pariwisata hingga jajanan tradisional. sejalan dengan hal tersebut, Produk yang diproduksi oleh Usaha Menengah Kebawah Masyarakat  (UMKM) memiliki nilai ekonomi tinggi terutama telah memasuki pasar luar negeri, akan tetapi produksi tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran pentingnya hak  kekayaan  intelektual  dalam  perdagangan  serta  pentingnya  memberikan  perlindungan  terhadap produk  yang  khususnya  bernilai  tradisonal.  Keterlambatan  pendaftaran  merek  akan  menimbulkan konflik dikemudian hari yang akan merugikan pelaku usaha seperi pemakaian merek tanpa izin yang akan merudak kredibilitas suatu merek tertentu. oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya dalam meningkat  kesadaran  masyarakat  mengenai  pentingnya  pendaftaran  merek  mengingat  perdagangan internasional yang semakin mudah aksesnya.
Sehingga, dalam rangka meningkatkan kesadaran pelaku usaha  agar mendaftarkan merek dari makanan tradisional, perlu dilakukan berbagai upaya yang lebih komprehensif dilakukan pemerintah terhadap  berbagai  kalangan  baik  yang  tergabung  dalam  omunitas  ataupun  tidak  dan  peningkatan pemahaman  mengenai  perkembangan  hukum  kepada  masyarakat  agar  pembaruan  hukum  dapat tersampaikan kepada berbagai pihak serta diperlukan pendampingan yang berkesinambungan dalam pelaksanaan pendaftaran merek.

## REFERENSI
Adaninggar,  A.  W.,  Saptono,  H.,  &  Roisah,  K.  (2016).  Perlindungan  Produk  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  Terkait  Hak  Kekayaan  Intelektual  Dalam  Menghadapi  Masyarakat  Ekonomi  Asean. Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–11. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
Andrea. (2022). Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia. Databoks logo . Retrieved from https://databoks.kata.data.co.id/datapublish/penggunaane-commerce-indonesia-tertinggi-di  dunia. Diakses pada tanggal 16 Februari 2023.
Anugrah, S. (2019). Unsur Persamaan Pada Pokoknya Dalam Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Penerapannya Dalam Praktik Dihubungkan Dengan Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal. AKTUALITA , 2 (1), 18–37. Ayu, R. (2020). Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9 (3), 527–593.
Gorda, AAA. Ngr. S. R., Antari, P. E. D., & Artami, I. A. K. (2020). Sosialiasi Hak Cipta dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil dan Menenegah (UKM) Sebagai Aset Bisnis di Era Industri Kreatif (Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar). PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1), 27–31. Hanifah, I. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa . Medan: Pustaka Prima.
Harruma,  I.  (2022).  Pentingnya  Mendaftarkan  Merek,. Kompas.com .  Retrieved  from https://nasional.kompas.com/read/2022/09/25/05000011/pentingnya-mendaftarkan-merek. Diakses pada tanggal 22 Februari 2023.
Hasibuan,  H.  D.  E.  (2003). Perlindungan  Merwk .  Jakarta:  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia.
Jened,  R.  (2015). Hukum  Merek  Trademark  Law  dalam  Era  Global  &  Integrasi  Ekonomi .  Jakarta:  PT Kharisma Putra Utama,.
Juwita, E. N. (2021). Penindakan Terhadap Kejahatan Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen dan Pemilih Hak Merek. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora , 3 (2), 76–83.
Labetubun, M. A. H., & Pariela, M. V. G. (2020). Controlling of Imported or Exported Goods Related to Brand Protection by Customs. UNTAG Law Review , 4 (1), 20–33.
Lopes, T. da S., & Casson, M. (2012). Brand Protection and the Globalization of British Business. Business History Review , 86 (2), 287–310. Cambridge University Press.
Mahardika, Y. A. P., & Nurhayati, I. (2019). Analisis Permohonan Pendaftaran Merek Secara Internasional
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Bagi  UMKM  Setelah  Diterbitkan  Peraturan  Presiden  No.  92  Tahun  2017  Tentang  Ratifikasi Protokol Madrid. JIPRO: Journal of Intellectual Property , 2 (2), 1–13.
Muharman,  D.,  &  Arifina,  O.  (2022).  Analisis  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Agung  No.575  K/PDT.
SUS_HKI/2020 Tentang Pelanggaran Hak Merek. Jurnal Actual , 12 (575), 1–9.
Paramita, R. A. S., Wahyunawati, S., Putri, S. E., Muliyani, A., Z, M. S., Wibowo, E., Hendrayani, E., et al.
(2021). Manajemen Bisnis di Era Pandemi Covid-19 . Bandung: Media Sains Indonesia. Pinem, L. E. N., & Gunadi, N. L. D. S. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa Terhadap Hak Merek Atas Putusan Geprek Bensu Melawan I Am Geprek Bensu. Jurnal Pacta Sunt Servanda , 2 (1), 24–35. Prasetya, I. M. D., & Ariana, I. G. P. (2018). Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang- Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek). Kertha Semaya , 7 (1), 1–14.
Putri,  Y.  M.  (2021).  Perlindungan  Bagi  Hak  Kekayaan  Intelektual  Komunal. JURNAL  HUKUM DE’RECHTSSTAAT , 7 (2), 173–184.
Rijal, A. S. (2022). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif yang Eksis Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Kudus (Studi atas Kasus Pelaku UMKM CV. Seleksi Alam Muria Desa Colo Kab. Kudus) (Doctoral dissertation). IAIN Kudus, Kudus. Rini, D. P., Hamid, A., & Sasongko, B. D. (2022). Attemption of Brand Protection from The Equality of Brand  Infringement:  A  Case  Study  of  Indonesian  Supreme  Court  Decision  No.  332K/Pdt.Sus- HKI/2021. Yuris (Journal of Court and Justice) , 1 (2), 16–28. Rinto. (2019). Pemalsu Berbgai Produk Jamu Herbal Ditangkap Polisi di Kebumen. DetikNews . Retrieved from https://news.detik.com/berita-jawa-tengah-/d4442566/pemalsu-berbagai-produk-jamu- herbal-ditangkap-polisi-di-kebumen. Diakses pada tanggal 12 Maret 2023.
Rizky,  D.  (2013).  Tiktok  buat  Shopee-Tokopedia  ketar  ketir,  cek  data  terbarunya. CNBC  Indonesia . Retrieved from https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/tech/2023011014471137- 404342/tiktok-buat-shopee-tokopedia-ketar-ketir-cek-data-terbarunya-amp.  Diakses  pada  tanggal 27 Februari 2023.
Saidin,  Ok.  (2013). Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  (Intellectual  Property  Rights .  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada.
Santosa,  A.,  Suharjo,  I.,  &  Sumiyarsih.  (2020). Digitalisasi  Pasar  Tradisional  di  Masa  Pandemi .  D.I. Yogyakarta: MBridge Press.
Santoso, B. (2019). Brand Registration Sebagai Strategi Pemasaran Dan Loyalitas Pelanggan Batik Warna Natural Di Desa Kampung Alam Malon. Jurnal Advokasi dan Pelayanan Hukum Indonesia , 1 (1). Sardiono, A. (2010). Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional . Bandung: Alumni. Setiawan, A. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Lingkup Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Atas Soto Sebagai Indikasi Geografis Dan Makanan Khas Nusantara. " Dharmasisya ” Jurnal Program Magister Hukum FHUI , 2 (December).
Setiawan,  A.  B.  (2019).  Revolusi  Bisnis  Berbasis  Platform  Sebagai  Penggerak  Ekonomi  Digital  Di Indonesia. Masyarakat  Telematika  Dan  Informasi:  Jurnal  Penelitian  Teknologi  Informasi  Dan Komunikasi , 9 (1), 61-67..
Suharma, F. (2018). Tikad Baik Dalam Pendaftaran Merek Terkenal Di Indonesia. Jurnal Yuridis V , 5 (2),
277–293.
Sulasi, R. (2018). Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif Protection Of The Intellectual Property Rights On Creative Economic Products."  9.1 (). Negara Hukum , 9 (1). Susanti, D. O., & Sari, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Produk Makanan dan Minuman Hasil Usaha Mikro Kecil Menengah di Desa Patemon Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dengan Pendaftaran Merek. QISTIE , 11 (2).
Sutikno, F. M., & Jannah, I. D. M. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu di Indonesia Dan Malaysia. Jurnal Literasi Hukum , 3 (1), 14–25.
Venue.  (2021).  Menerapkan  Budaya  dalam  Ekonomi  Digital. Venue .  Retrieved  from https://venuemagz.com/literasi-digital/menerapkan-budaya-dalam-ekonomi-digital/
Verdouw, C. N., Wolfert, J., Beulens, A. J. M., & Rialland, A. (2016). Virtualization of food supply chains with the internet of things. Journal of Food Engineering , 176 , 128–136. Elsevier Ltd. Wilson, J. M., & Grammich, C. A. (2020). Brand protection across the enterprise: Toward a total-business solution. Business Horizons , 63 (3), 363–376.