Perluasan  Penggunaan Bukti Elektronik ( Evidence of Electronic ) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara ( Cyberspace)

## Sri Ayu Astuti
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Email: saar_1126@yahoo.co.id

## Abstract
The  Media  Revolution  has  spawned  a  tremendous  technological  acceleration  of  human behavior change impacting also the legal needs associated with law enforcement. The use of the  Internet  in  cyberspace  activities  causes  many  legal  problems  with  various  forms  of communication with the use of freedom of expression. Due to the improper use of freedom of expression with electronic media tools by the public in the virtual space dealing with the law. In  law  enforcement  related  to  the  use  of  the  internet  to  prove  criminal  acts,  electronic evidence  gains  recognition  and  can  be  used  as  an  extension  of  evidence  in  the  courtroom. The  Criminal  Procedure  Code  is  not  regulated,  but  in  some  cases  the  law  has  applied electronic  evidence  as  provided  in  the  provisions  of  the  Information  and  Electronic Transactions Act as well as in the proving of the Eradication of Criminal Acts of Terrorism in the legal process in Indonesia.
Keywords : Evidence of Electronic; Legitimate Evidence; Cyber Crime

## Abstrak
Revolusi  Media  telah  melahirkan  percepatan  teknologi  yang  sangat  dahsyat  terhadap  perubahan perilaku manusia berdampak juga terhadap kebutuhan hukum terkait penegakan hukum. Penggunaan Internet  dalam  aktivitas  di  ruang  siber  banyak  menimbulkan  berbagai  persoalan  hukum  dengan berbagai  bentuk  pola  komunikasi  dengan  penggunaan  kebebasan  berekspresi.  Akibat  penggunaan kebebasan  berekspresi  yang  keliru  dengan  alat  media  elektronik  oleh    masyarakat  di  ruang  maya berhadapan  dengan  hukum.  Di  dalam  penegakan  hukum  terkait  penggunaan  internet  untuk membuktikan atas perbuatan pidana, bukti elektronik mendapatkan pengakuan dan dapat digunakan sebagai perluasan dari alat bukti di ruang persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti elektronik tidak diatur, tetapi dalam beberapa kasus hukum, sudah menerapkan alat bukti elektronik  sebagaimana  terdapat  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  maupun  dalam  pembuktian    Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  dalam  proses hukum di Indonesia.
Kata Kunci : Bukti Elektronik; Alat Bukti Sah; Tindak Pidana Mayantara
Volume 1 No. 1, Juli 2017 P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at : http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang ITE Nomor  19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang ITE  Nomor  11  Tahun  2008  menegaskan  tentang  penggunaan  bukti  elektronik ( evidence  elektronik )  dalam  melakukan  penegakan  hukum  terkait  kegiatan masyarakat  yang    komunikasinya  mengandung  unsur  perbuatan  melawan  hukum dengan kemanfatan internet di ruang maya ( cyber space ).
Kegiatan  dan  aktivitas  setiap  orang  dengan  penggunaan  komunikasi  dari ruang  nyata  ( real  space )    kini  banyak  dilakukan  di  dalam  ruang  mayantara  ( cyber space ). Aktivitas di ruang mayantara menjadi tempat strategis dan efektif  (dari segi) waktu  dan  kecepatan  untuk    hasil  yang  diinginkan,  setiap  orang  dalam  kultur masyarakat  modernitas  digitalisasi  yaitu  mendapatkan  kemudahan  komunikasi lebih luas atas maksud dan tujuannya.
Media Internet yang terbentuk dari serangkaian kecanggihan fungsi elektronik banyak  menimbulkan  tindak  pidana,  baik  hal  itu  atas  ketidakmampuan  menjaga etika  komunikasi,  maupun  karena  alasan  kebebasan  berekspresi,  dengan  sengaja melakukan penyimpangan media elektronik, serta  kemasan sebaran informasi yang keliru,      dampaknya  ternyata  menghadirkan  permasalahan  hukum  dan  unsur pembuktiannya pun menggunakan bukti elektronik dikarenakan kejadiannya terjadi diruang siber (maya).
Terkait  proses  pembuktian  permasalahan  hukum  dengan  menyentuh penggunaan  kemanfaatan  teknologi,  harus  ada  sebaran  dalam  ruang  publik  dunia maya  yang  dapat  didengar  juga  dilihat  karena  kemanfaatan  teknologi  dan  media oleh setiap orang, menjadi  perhatian bersama oleh pembaharuan dibidang hukum pidana.  Sebagaimana  pandangan    Barda  Nawawi  Arief  ,  menyatakan    sebagai berikut : 1
“Pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  mengandung  makna  suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan  nilai-nilai  sentral  sosio-politik,  sosio-filosofik,  dan  sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”
Perluasan  penggunaan  alat  bukti  elektronik  didalam  proses  peradilan terhadap  perbuatan  pidana  terkait  atas  penggunaan  kemanfaatan  teknologi diperlukan, selaras dengan perubahan perilaku sosial kehidupan  masyarakat yang berada  dalam  kemanfaatan  media  ( convergance  media ).  Hal  ini  menjadi  perubahan
1 Tongat, Pidana Kerja sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia , (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 20-21
kebijakan  hukum  yang  sangat  penting  dan  diperlukan  bagi  penegakan  hukum terhadap ketentuan unsur perbuatan melawan hukum di ruang sunyi dunia maya.
Akhir-akhir  ini  menjadi  sorotan  tajam  terhadap  aparat  penegak  hukum  yang dipandang  tidak  cerdas dalam memberikan interpretasi hukum atas permasalahan hukum yang terjadi di ruang maya. Dengan rendahnya pengetahuan literasi media nyang  dimiliki  aparat  hukum  menjadikan  ketidakprofesionalan  aparat  hukum dalam upaya  penegakan hukum terkait permasalahan hukum yang  terjadi dengan menggunakan kemanfaatan teknologi. Sorotan tajam itu adalah terlalu cepat aparat hukum mengambil satu kesimpulan atas satu laporan bahwa seseorang itu bersalah. Sebagaimana  kasus  hukum  yang  terjadi  pada  tanggal  2  Desember  2016  dan menjempat dengan cara yang dipandang tidak etis terhadap 8 (delapan) orang yang disangkakan telah melakukan kegiatan Makar. Perlakuan penangkapan dengan cara yang  tidak  konsisten,  menjadi trading  topic dalam  berbagai  Media  dan  memiliki presure psykologis massa itu akhirnya hanya menyisakan 1 (satu) orang yang menjadi tersangka  makar,  akibat  gaya  dan  cara  komunikasi  terbuka  di  ruang  siber.  Tetapi kondisi  itu  berbanding  terbalik  terhadap  kasus  penistaan  agama  yang  dilakukan secara  verbal  dan  ter up  load di  ruang  siber,  juga  tersentuh  kemanfaatan  teknologi dalam  sebaran  informasi  di  ruang  siber.  Kondisi  kasus  terakhir  membuat permasalahan  dalam  kehidupan  sosial  dan  mengganggu  keharmonisan  hidup berbangsa    bernegara  akibat  perilaku  komunikasi  yang  tidak  cerdas  secara  verbal dari seorang pejabat gubernur DKI Ahok atas ketidak pantasan dan ketidakpatutan ucapannya  karena bukan menjadi pengetahuannya terkait surah al-Maidah 51 dan bukan keimanannya, tentunya menyinggung masyarakat Islam. Ucapan yang tidak pantas  dan  dan  terekam  secara  audio  dan  visual  tersebar  didunia  Maya  itu menggunakan    serangkaian  alat  elektronik,  jelas  disebut  oleh  ketentuan  UU  ITE dalam  ketentuan  Umum  Pasal  1  angka  4,  telah  digunakan  sebagai  salah  satu  alat bukti dalam pembuktian persidangan kasus penistaan agama pada proses peradilan. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim  menginterpretasikan kebutuhan penggunaan perluasan alat bukti elektronik secara tepat  serta melihat hukum yang hidup dalam masyarakat,  hingga  akhirnya  Majelis  Hakim  memberikan  putusan  2  (dua)  Tahun penjara kepada terdakwa Ahok.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  rumusan  maslah  dari  tulisan  ini adalah  Bagaimana  legalitas  penggunaan  perluasan  bukti  elektronik  dalam penerapan  UU  ITE    pada  proses  pembuktian  di  persidangan?  dan  kesesuaiannya terhadap ketentuan Pasal 184 KUHAP di dalam menegakan hukum siber ( the rule of cyberlaw )?

## B. PEMBAHASAN
Perkembangan  masyarakat  dalam  kontekstual  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  mengalami  perubahan  pada  pola  perilaku  masyarakat,  terlebih  pada fungsi  interaksi  hubungan  sosial.  Dengan  demikian  pembangunan  hukum  juga harus  mampu  meletakaan  secara  berkesesuaian  dengan  kebutuhan  atas  konflik ditengah  masyarakat  sosial  yang  beragam  kepentingan  terhadap  kehidupan  sosial yang  tak  jarang  menimbulkan  permasalahan  hukum,  yang  harus  diselesaikan.  Itu berarti  pembangunan  hukum  harus  memberikan  solusi  yang  terbaik  guna menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi akibat dari derasnya pusaran arus percepatan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  terkait  pada  penyimpangan  pola perilaku yang memiliki tujuan jahat dengan menggunakan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut.
Munculnya berbagai pola perilaku kejahatan baru yang berkembang di dunia sunyi  bernama cyber itu,  memberikan  pemikiran  baru  dalam  perkembangan kehidupan  pembangunan  hukum  guna  mengatasinya  yang  merupakan  implikasi dari  kemajuan  teknologi  dan  informasi.  Perkembangan  itu  memberikan  pengaruh yang luar biasa dalam dunia tanpa batas di ruang siber. Dunia tanpa batas teritorial ( borderless) menjadikan  masyarakat  global  yang  ditandai  dengan  satu  kekuatan menembus  batas  ruang  dan  waktu  begitu  cepat  hanya  dengan  hitungan  seketika. Era teknologi dalam masyarakat digitalisasi telah menjadi dinamis dengan hadirnya interconnected  network (internet)  yang  mempergunakan  komunikasi  tanpa  kertas ( paperless document).
Perangkat  hukum  media  ( media  of  law )  sangat  diperlukan.  Tentunya  yang dibutuhkan  adalah  penerapan  Undang-Undang  siber  ITE    Nomor  11  Tahun  2008 yang  telah direvisi pada 28 Oktober 2016, yang  menjadi UU ITE  Nomor 19 Tahun 2016,  tidak  salah  sasaran  dalam  hal  penegakan  hukumnya,  guna  memberikan kepastian hukum.
Penegakan  hukum  terkait  penggunaan  alat  bukti  elektronik  dapat  kita  lihat pada  hukum  pembuktian  di  Indonesia  belum  mengatur  tentang  dokumen/data elektronik sebagai alat bukti. Di dalam perkembangan saat ini dikenal adanya alat bukti  elektronik,  seperti  data/dokumen  elektronik  dikaitkan  dengan  tandatangan digital dan peraturan bea materai harus dipenuhi oleh alat bukti surat, pemeriksaan saksi  dengan  menggunakan teleconference pernah  dipergunakan  dalam  proses persidangan terpidana terorisme Abu Bakar Baasyir, juga bukti-bukti lain rekaman radio kaset, VCD/DVD  kasus artis ariel dan pornografi, foto faximili, CCTV dalam kasus Jesica dan sianida, termasuk sistem layanan pesan singkat sms ( short massage sytem )  kasus  hukum  korupsi  Angelina  Sondakh  terkait  apel  washington  dan  apel malang,  juga  terakhir  adalah  kasus  makar  yang  mengenai  Sri  Bintang  Pamungkas
yang  banyak  dipandang  tidak  memenuhi  unsur  bukti  permulaan,  ironisnya penangkapan  dilakukan  setelah  revisi  UU  ITE  dan  beberapa  tersangka  lainnya akibat penggunaan kebebasan berekspresi di media sosial.
Sebagai  manusia  setiap  orang  memiliki  kepekaan  nurani  dan  tanggungjawab terhadap  keberadaan  kehidupannya  secara  pribadi,  dan  kelangsungan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Maka  kebebesan  berekspresi  yang  ada  merupakan kepekaan yang tidak bisa terabaikan dari keberlangsungan terhadap permasalahan dalam  kehidupan  masyarakat  saat    berinteraksi  sosial.  Kepekaan  itu  berpengaruh terhadap  setiap  orang  yang  bermasyarakat  dan  memiliki    nurani  dan tanggungjawab  terhadap  kelangsungan  bangsa  dan  negara  yang  bersentuhan langsung dengan penegakan hukum.
Fakta  sosial  menunjukkan  bahwa  kemanfaatan  teknologi  tidak  hanya memberikan kemajuan internet yang memiliki kemanfaatan yang sangat luas tanpa batas  ( borderless )  itu,  memberikan  kemanfaatan  positif  tetapi  juga  memberikan dampak negatif atas perilaku individu yang menggunakan kemanfaatan dari ruang mayantara tersebut ( cyber space ).
Masyarakat  modern  dalam  era  digitalisasi  melahirkan  generasi  masyarakat baru  yaitu  merupakan  masyarakat  sosial  yang  kehidupannya  dilingkupi  dengan aktivitas  dari  ruang  nyata  ( real  space )  ke  ruang  maya  ( cyber  space ).  Kemajuan teknologi  internet  telah  mengubah  pola  hidup  masyarakat  konvensional  ke  ruang masyarakat  pos  modern  dengan  peradaban  baru  teknologi  dari  bentuk  luberan komunikasi  dan  sebaran  informasi  dengan  penggunaan  media    ( medium )  digital eletronik menjadi masyarakat literasi.
Interaksi  peluberan informasi dari ruang media saat ini, merupakan hasil dari percepatan  kemajuan  teknologi  informasi  yang  berkembang  dengan  berbagai kemanfaatan  bentuk  perangkat  media  yang  tercipta.  Media mainstream pun  telah berinovasi  dengan  perangkat  media  eletronik,  selalu  mengunggah  pengelolaan berita  ke  media  on  line.  Akhirnya    media  internet  dipenuhi  berbagai  pilihan informasi, nyaris tanpa filterisasi dalam memunculkan informasi, tanpa melihat lagi dampak dari tulisan berita yang timbul baik positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat secara nyata.
Perubahan  pola  kehidupan  masyarakat  dalam  bentuk  komunikasi  dan informasi  dari  ruang  teknologi  itu  terjadi  disebabkan  adanya  hubungan  bentuk komunikasi  dan  informasi  antara  masyarakat  dari  belahan  dunia  satu  dengan berbagai negara di belahan dunia lain, dilakukan secara cepat dan terbuka. Interaksi yang  berkembang  tanpa  batas  itu  dalam  istilah  perkembangan  dunia  komunikasi
siber,  sebagai  hubungan  komunikasi  masyarakat  dunia  sudah  tidak  lagi  dibatasi oleh batas-batas teritorial negara ( borderless ).
Akibat  perubahan  pola  perilaku  itu,  tentunya  menimbulkan  permasalahan baru di bidang hukum yaitu  dalam perbuatan hukum setiap orang yang  berkaitan dengan  mentalitas  pribadi.  Banyak  orang  tanpa  faham  melepaskan  kebebasan berekspresi,  berkomunikasi  secara  terbuka  yang  oleh  polisi  siber  dapat dikategorikan  telah  terjadi  perbuatan  melawan  hukum  atas  bentuk  kebencian, penghinaan dan penghasutan di ruang siber.
Maka  dalam  penegakan  hukum  komunikasi  terjadi  kesimpangsiuran  atas penegakan  hukum  yang  menggunakan  kebebasan  berkomunikasi,  yang  disertai kebebasan  berekspresi  tanpa  batas.  Perbuatan  itu  sering  disebut  dengan  tindak pidana  kejahatan  di  ruang  mayantara  atau  disebut  dengan  istilah  kejahatan  siber ( cyber crime ).
Ada  banyak  berbagai  indikasi  kejahatan  yang  terjadi  di  ruang  siber  atas kemanfaatan teknologi internet dan komunikasi manusia yang berangkat dari ruang nyata diekspresikan di ruang siber itu. Diantaranya kasus penghinaan, pencemaran nama baik, dan upaya tindakan makar, radikalisme dan terorisme, semuanya  kini berkembang  di  ruang  mayantara,  dengan  tingkat  kualitas  bentuk  kejahatan komunikasi  siber  tidak  hanya  melepaskan  kata-kata  yang  tidak  pantas,  tapi  juga dalam  bentuk  gambar,  bahkan  yang  sangat  sulit  adalah  ketika  seseorang menyampaikan  pikiran  nyata  berkaitan  atas  ketidak  adilan  dan  kekecewaan  yang dituangkan dalam dunia siber. Sebagaimana kasus yang ramai mengemuka dalam perkembangan  dunia  Internasional  yaitu  radikalisme  dan  terorisme  atau  kasus pergolakan  politik  dalam  negeri  Indonesia  saat  ini  adalah  peristiwa  persangkaan Makar yang salah sasaran.
Dalam penggunaan internet  terjadi pergerakan masif setiap warga siber yang disebut  dengan  Netizen,  terkait  upaya  proses  penegakan  hukum    dalam  hal pembuktian.    Untuk  itu  Penggunaan  alat  bukti  elektronik,  dengan  kecanggihan ( sophisticated ) teknologi elektronik dan pengembangan sistem internet sebagai media menjadi alat sangat penting yang  digunakan dalam proses persidangan.
Perpaduan  teknologi  dan  manusia  dalam  alat  bukti  elektronik  untuk menentukan  seseorang  melakukan  kejahatan,  terbilang  sangat  rumit  dalam  proses pembuktian  di  persidangan.  Manusia  dan  teknologi  akan  bersentuhan  dengan hukum  yang  memberikan  proses  penyelesaian  atas  kasus  hukum,  itu  berarti penggunaan  teknologi  dalam  mendapatkan  kepastian  hukum  dengan  bukti elektronik  harus  dikuasai  agar  tidak  terjadi  kesalahan  dalam  memberikan  sanksi
hukum terhadap seseorang yang melakukan kejahatan terkait penggunaan teknologi internet.
Kegiatan  manusia  yang  berselancar  di  ruang  senyap  itu  memiliki  dinamika dan  derap  yang  kuat  dan  memberikan  pengaruhnya  terhadap  pembentukan  opini publik yang tercipta. Kedua ruang yang sesak dipenuhi dengan berbagai bentuk giat manusia di ruang maya ( cyber ) dan ruang nyata ( real ) memang memberikan ruang kesesuaian    antara    kehidupan  nyata  di  dalam  masyarakat  konvensional  dengan masyarakat di ruang virtual itu.  Perpaduan teknologi dan hukum melahirkan unsur yang  saling  mempengaruhi  sangat  kuat,  hingga  terjadi  satu  kebutuhan  hukum dengan tujuan  memberikan perlindungan atas perilaku menyimpang  yang  terjadi di dalam masyarakat siber ( cyber society ).
Hukum  sebagai  panglima  diharapkan  dapat  memberikan  penyelesaian  atas permasalahan  hukum  dengan  kecanggihan  teknologi  yang  terjadi  di  dalam masyarakat  hukum  di  Indonesia,  sebagaimana  keberadaan  Indonesia  yang  juga merupakan negara hukum.
Hukum  memberikan  batasan  bagi  masyarakat  didalam  koridor  penggunaan hak dan kewajibannya di ruang publik dan privat. Maka hukum sebagai perangkat yang  dipercaya  dalam  upaya  mencari  keadilan  bagi  kehidupan  manusia,  dapat digunakan untuk mencegah tingkah laku yang negatif  agar tidak terjadi, dan tidak merugikan kenyamanan dalam ketertiban hukum di masyarakat.
Perilaku  kebebasan  berekspresi  sebagai  hak  setiap  orang,  untuk menggunakannya. Kendati demikian hak kebebasan berekspresi itu harus diberikan batasan,  agar  dapat  menjaga  ketertiban  di  dalam  ruang  public,  dan  hadirnya  juga hak  dan  kewajiban  bersama  atas  kepentingan  bersama  umat  manusia.  Apabila  hal itu dilakukan dan  tidak ada upaya pembatasan dibatasi dengan ketentuan hukum, maka akan memberika dampak yang tidak berkesesuaian didalam penegakan tertib hukum.  Padahal  kehidupan  setiap  orang    di  dalam  kehidupan  masyarakat  umum terikat ketentuan norma dan nilai yang telah ada dengan sendirinya didalam ruang masyarakat,  sebagai  bentuk  pembatasan  hak  manusia  yang  luas    diharapkan  agar tiap-tiap orang dapat bertanggungjawab atas kepentingannya dan mampu menjaga hak orang lain supaya tidak berbenturan dan menimbulkan konflik.
Hukum  hadir  untuk  memberikan  perasaan  nyaman  dan  tenang  dalam ketertiban  di  tengah  masyarakat  luas,  dengan  keinginan  bersama  untuk  mencapai keadilan dan kepastian hukum, guna melindungi setiap orang yang hidup di dalam pergaulan  masyarakat  atas  kepentingan  individu  dan  kolektif.    Demikian  juga dengan kehadiran polisi siber, adalah untuk memberikan penguatan akan kepastian hukum  melalui  penegakan  hukum  yang  adil,  untuk  itu  diperlukan  kepekaan  dan
kecerdasan  logika  dan  philosopy  tentang  keadilan  terhadap  penggunaan  alat hukum,  dalam  penguatan  logika  komunikasi  dan  hakekat  atas  komunikasi  yang terjadi di ruang siber.
Atas perubahan berprilaku di ruang maya dan terdapat kecenderungan untuk tidak berprilaku pada kepatutannya itu sering terjadi konflik dari ruang Maya yang tentunya  penanganannya  akan  ditarik  ke  ruang  nyata.  Dalam  proses  menarik  dan menangani persoalan dari ruang maya yang menggunakan perangkat elektronik itu diperlukan upaya hukum yang tegas dalam proses pembuktiannya.
Tindak  pidana  yang  sifat  dan  bentuknya  dieksplorasi  di  ruang  publik,  dan melakukan sebaran di ruang publik menjadi unsur sebagai langkah awal bagi polisi siber  untuk  menggiring  tersangka  ke  proses  peradilan  dengan  mengajukan  salah satu  bukti  yang  dapat  digunakan  adalah  menghadirkan  bukti  eletronik  ( evidence electronik ) di dalam persidangan.
Kini  yang  menjadi  pemikiran  bersama  adalah  seberapa  kuat  dalam  hukum kedudukan Bukti Elektronik didalam penggunaannya  sebagai barang bukti. Meski memang tidak disebutkan di dalam Pasal 184 KUHAP tentang penggunaan barang bukti secara eksplisit karena di dalam pasal tersebut hanya ditetapkan 5 alat bukti saja yang sah dapat digunakan. Di dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana,  KUHAP  hanya  mengatur  secara  limitatif    dengan  menyebutkan penggunaan alat bukti itu ada 5 saja, yaitu (1)  keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3)surat; (4)petunjuk; (5) keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 184 KUHAP itu tidak menyebutkan alat bukti baik formil dan materiil dalam ketentuan elektronik.  Tetapi  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Siber  Nomor  19  Tahun  2016, Pasal  5  Ayat  (2)  dan  (3)  tentang  penggunaan  alat  bukti  elektronika.  Tetapi penekanann  ya  sangat  tajam  terhadap  penggunaan  alat  bukti  elektronik  terkait adanya memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang sah dalam hal penggunaannya yaitu perlu diperhatikan atas keautentikan, relevansi dan kualitas.
Dalam perkembangan tindak kejahatan dengan penggunaan teknologi Internet di era digitalisasi ini, menimbulkan persoalan baru pada perkembangan perluasaan penggunaan  alat  elektronik.  Tentunya  tekait  legalitas  penggunaan  alat  bukti elektronik dapat dikatakan sah atau tidak, padahal alat bukti elektronik tidak dapat dihindari  untuk  menjadi  salah  satu  bukti  akibat  perilaku  tindak  kejahatan  banyak menggunakan kecanggihan teknologi dalam aksin kejahatan di tengah masyarakat digitalisasi saat ini.
Maka alat bukti elektronik menjadi satu kebutuhan khusus sebagai alat bukti yang  turut  diajukan  di  dalam  persidangan  pada  proses  peradilan  terhadap  kasus hukum. Jelas Pasal 184 KUHAP belum mengatur penggunaan alat bukti Elektronik,
secara tegas mengenai pengaturan alat bukti elektronik yang sah. Apabila melihat 5 ketentuan  alat  bukti  yang  dapat  diajukan  di  dalam  persidangan,  akan  tetapi  atas perkembangan  kemajuan  era  teknologi  itu,  mau  tidak  mau  Mahkamah  Agung mengambil kebijakan dengan menerbitkan Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman  Nomor  39/TU/88/102/Pid  tanggal  14  Januari  1988  yang  menyatakan bahwa  “ microfilm atau microfiche dapat  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  yang  sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat, dengan catatan microfilm  tersebut  sebelumnya  dijamin  keotentikasiannya  yang  dapat  ditelusuri kembali  dari  registrasi  maupun  berita  acara.” 2 Padahal  dalam  ketentuan  UU  ITE maupun  UU  Terorisme  sudah  menyebutkan  penggunaan  alat  bukti  elektronik, dengan jelas dan ini menjadi kontroversial di dalam persidangan, meski ada hal lain yang  menguatkan  yaitu  keyakinan  hakim  untuk  tegas  menggunakan  atau  tidak bukti eletronik tersebut dalam persidangan.
Bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti KUHAP maka berdasarkan penjelasan di atas dijadikan dasar hukum pemakaian penggunaan bukti elektronik dalam menjerat pelaku tindak pidana dalam ruang siber. Perluasan bukti elektronik ini  juga  disebutkan  serta    diatur    oleh  Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  15 Tahun 2013 Tentang Tindak Pidana Terorisme.
Penggunaan bukti elektronik dalam upaya penegakan hukum tindak pidana di ruang siber merupakan bukti alat yang sah berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pada Pasal 5 ayat (1) diatur bahwa :
“Bahwa  keberadaan  informasi  elektronik  dan/atau  elektronik  mengikat  dan diakui  sebagai  alat  bukti  yang  sah  untuk  memberikan  kepastian  hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik”
Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengatur bahwa:
“khusus  untuk  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan  harus  dilakukan  dalam  rangka  penegakan  hukum  atas permintaan  kepolisian,  kejaksaan,  dan/atau  institusi  lainnya  yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang”.
Bahwa keberadaan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016  menjadi  keabsahan  hukum  penggunaan  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti
2 Josua  Sitompul, Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw , Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana ,  (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 270
yang  sah  digunakan  dalam  pembuktian  tindak  pidana  yang  menggunakan serangkaian perangkat elektronik di ruang cyber .
Keberadaan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 diperkuat  dengan  ancaman  sanksi  apabila  penggunaan  hasil  intersepsi  atau penyadapan  atau  perekaman  itu  tidak  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang ditetapkan dalam Undang-Undang (Pasal 44 huruf b Undang-Undang No. 19 Tahun 2016).
Penggunaan  bukti  elektronik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 menjadi alat bukti sah yang digunakan oleh  aparat  penegak  hukum  (Kepolisian,  Kejaksaan,  kehakiman).  Meskipun  bukti elektronik  pernah  dilakukan  dalam  proses  sidang  kasus  Jesica,  sempat  terjadi perdebatan mengenai  penggunaannya  dan  menjadi tekanan dari  tim pembela dari jesica dalam kasus kematian Mirna akibat racun sianida.
Dengan  adanya  peralihan  kebiasaan  perilaku  pengunaan  dan  penyimpanan data  dari  dokumen  dalam  bentuk  original  ( paper  based) ke  dalam  penyimpanan dokumen pada mikrofilm atau media lain dalam sistem data based elektronik ( paper less ), maka perlu dicermati dalam kebutuhan akan kesesuaian hukum yang berlaku untuk  digunakan  mendapatkan  kepastian  hukum.  Itu  berarti  pentingnya  regulasi dalam  hal  kebijakan  hukum  harus  dilakukan  perubahan  dengan  cepat,  sehingga kebutuhan  penyelesaian  permasalahan  hukum  terkait  tindak  pidana  dalam  ruang siber  dapat  ditegakkan,  dan  tentunya  adalah  memacu  tingkat  kecerdasan  aparat hukum.
Di  dalam  kamus  hukum  disampaikan  pengertian  bukti  dan  alat  bukti,  satu diantaranya adalah pendapat dari Subekti yang menyatakan sebagai berikut : 3
“Bukti  adalah  sesuatu  untuk  meyakinkan  akan  kebenaran  suatu  dalil  atau pendirian.  Alat  bukti,  alat  pembuktian,  upaya  pembuktian  adalah  alat  yang dipergunakan  untuk  membuktikan  dalil-dalil  suatu  pihak  di  pengadilan misalnya: bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain”.
Demikian juga Andi Hamzah memberikan juga batasan hampir sama tentang bukti dan alat bukti, yaitu: 4
“Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan.  Alat-alat  bukti  ialah  upaya  pembuktian  melalui  alat-alat  yang diperkenankan  untuk  dipakai  membuktikan  dalil-dalil,  atau  dalam  perkara
3 Subekti, Kamus Hukum , (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm.17
4 Andi Hamzah, Kamus Hukum , (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 99
pidana  dakwaan  di  sidang  pengadilan,  misalnya  keterangan  terdakwa, kesaksian,  keterangan  ahli,  surat  dan  petunjuk,  dalam  perkara  perdata termasuk persangkaan dan sumpah.”
Dari pendapat dua ahli hukum di atas, seorang ahli hukum lain yaitu Bambang Waluyo juga memberikan pendapatnya tentang batasan alat bukti, yaitu : 5
“suatu  hal  (barang  dan  non  barang)  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan”.
Mengenai pengertian dan batasa alat bukti dalam pengertian yuridis, memang terlebih dahulu kita dapat memilah terminologi atau istilah hukum yang digunakan dan berkaitan dengan hukum pembuktian.
Dalam  kontekstual  alat  bukti  sah,  dapat  kita  lihat  pada  Pasal  184  Ayat  (1) KUHAP.  Alat  bukti  itu  akan  berhubungan  dengan  benda  sitaan  yang  menjadi penguatan yang membawa titik kepastian seseorang terhadap terjadinya perbuatan melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud sebagai benda sitaan itu adalah semua benda yang berada dalam penyitaan termasuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud  atau  tidak  berwujud  yang  dimaksud  untuk  kepentingan  pembuktian. Sedangkan barang bukti adalah benda sitaan yang dipakai dan digunakan sebagai alat bukti dalam penyidikan dan penuntutan.
Jadi, penegasannya dalam hubungan pengertian barangbukti dikaitkan dengan alat  bukti  ,  maka  barang  bukti  adalah  merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang digunakan  untuk  memperoleh  keyakinan  akan  terjadinya  suatu  tindak  pidana, dapat diambil contoh senjata api, hand phone, komputer, dan sejenisnya yang dapat diklasifikasikan dan dimasukkan dalam ketentuan alat bukti sah.
Ini merupakan bentuk ideal yang disebut dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP,  guna  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar terjadi.  Tentunya  atas  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  tersangka  atau terdakwa yang bersalah, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum di persidangan. Namun terdapat Pasal 183 KUHAP berbunyi:
“Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
5 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 3
Dalam ketentuan di atas tersebut, menunjuk pada keyakinan Hakim, dan telah bisa  dilihat  contoh  dari  kasus  Jesica  dalam  pembunuhan  Mirna  dengan  racun sianida dengan alat bukti elektronika CCTV, juga kasus ahok yang menista agama dalam  rekaman  dan  disebarkan  dalam  viral.  Di  dalam  proses  pengadilan  kasus hukum  Jesica  yang  didakwa  sebagai  pembunuh  mirna  dengan  racun  sianida  itu memang  banyak  terjadi  perdebatan  atas  sulitnya  mengurai  pembuktian  dengan menggunakan  bukti  elektronik  CCTV  yang  diperlihatkan  dalam  persidangan, demikian juga dengan kasus AHOK yang menyampaikan penistaan agama dengan objek  surat  al  Maidah  51  dan  diucapkan  Ahok  lewat  lisannya  serta  didengar  oleh jutaan  umat  Islam  melalui  viral.  Dalam  persidangan  menjadi  perdebatan  para  ahli hukum  pidana,  serta  kepentingan  politik  hukum  yang  berjalan,  bagi  ahli  hukum pidana yang memahami benar pada kontekstual pembaharuan hukum akan sejalan dengan  ketentuan  UU  ITE  Pasal  5  ayat  (1),(2)  dan  (3)    dengan  mengedepankan keabsahan  bukti  elektronika  yang  bersandar  pada  interpretasi  ketentuan  Pasal  184 KUHAP hingga keautentikan hasil rekaman.
Hingga terjadi kekuatan nurani Hakim yang telah dibunyikan dalam Pasal 183 KUHAP,  kedua  contoh  kasus  hukum  tersebut  memberikan  putusan  yang memberikan kepastian hukum dalam pemberian vonis terhadap terdakwa, masing- masing  terdakwa  dalam  kasus  penistaan  agama  yang  dilakukan  Ahok  dan  kasus pembunuhan Jesica yang menghilangkan nyawa mirna dengan sianida yang dapat dilihat dari rekaman CCTV, semua menggunakan serangkaian alat elektronik, dapat dijatuhi  vonis  yang  berkesesuaian  atas  penggunaan  alat  bukti  elektronik  yang dihadirkan dalam persidangan.
Pertentangan  pelik  dalam  penggunaan  alat  bukti  sah  dan    disebutkan  dalam ketentuan  UU  ITE  akan  bersinggungan  dengan  ketentuan  Pasal  184  KUHAP  bila tidak  dilakukan  penafsiaran.  Hasilnya  akan  terjadi  pertentangan  memang  terjadi bila  dihadapkan  dengan  ketentuan  UU  ITE  yang  telah  menyebutkan  bahwa  di dalam Pasal 5 Ayat (1) (2) dan (3) menegaskan bahwa alat bukti elektronik adalah sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
Meski Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 telah mengalami revisi dan diberlakukan  tanggal    28  Nopember  2016,  bahkan  telah  beberapa  kali  alat  bukti elektronik  digunakan  di  Pengadilan,  tetapi  masih    terjadi  perdebatan  tentang validitas dari  penggunaan alat bukti elektronik tersebut.
Namun  dengan  semakin  maraknya  kejahatan-kejahatan  baru  yang  timbul sebagai  akibat  dari  kemajuan  teknologi  informasi  ( cyber  crime )  terkait  pada pembuktian,  diperlukan    pemikiran  terhadap  penambahan  alat  bukti  berbasis teknologi;  (Perluasan  alat  bukti  ;elektronik)  yang  tentunya  terkait  dengan  ciri kejahatan  cyber  adalah  pemanfaatan  jaringan  telematika  yaitu  tempat  terjadinya perkara tindak pidana ( locus delicti ) yang menyentuh pada asas personal, territorial dan universal turut juga mengalami perluasan terhadap asas/prinsip yg selama ini
dianut Pasal 2 dan Pasal 9 KUHPidana yaitu asas Personal, asas teritorial, dan asas universal.  Untuk  merumuskan  dan  menentukan  perbuatan  mana  yang  dikenai sanksi  pidana  dalam  dunia  cyber,  maka  pelaku  kejahatan  di  dunia  cyber    dalam proses  peradilan  menggunakan  alat  bukti  elektronik  yang  belum  disebut  secara eksplisit  pada  ketentuan  Pasal  184  KUHAP,  kiranya  dapat  digunakan  lembaga penafsiran  hukum    (interpretasi)  hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghindarkan timbulnya kekosongan hukum.
Beberapa  hal  yang  menjadi  masalah  hukum  terhadap  penggunaan  alat  bukti sah  timbul  kembali  setelah  dibatalkan  keberadaan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Undang  Nomor  19  Tahun  2016  yang  terkandung  dalam  Putusan  mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 adalah:
a. Adanya  penambahan conditionally  constitution (persyaratan)  permintaan penggunaan  alat  bukti  elektronik  itu  harus  berdasarkan  permintaan kepolisian,  kejaksaan  dan  penegak  hukum  lainnya  khusus  dalam  kasus tindak  pidana cyber terorism telah menghambat proses penegakan hukum yang cepat dan tepat dalam menetapkan tersangka cyber terorism .
b. Adanya  penambahan conditionally  constitution berupa  sahnya  bukti elektronik harus dilaksanakan dalam rangka penegakan hukum dan diatur dalam  Undang-Undang  merupakan  sesuatu  yang  redundant  (mubazir) karena  sesungguhnya  ketentuan  tersebut  telah  diatur  dalam  penjelasan Pasal  5  ayat  (1)  dan  ayat  (2)    Undang  Nomor  19  Tahun  2016.  Pengaturan conditionally  constitution  ini  menunjukan  bahwa  hakim  konstitusi  tidak cermat melakukan penafsiran hukum terhadap pasal-pasal yang ada dalam Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Pertimbangan  hukum  Putusan  mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU- XIV/2016    telah  membawa  permasalahan  hukum  dalam  penegakan  hukum  siber (cyber) di  Indonesia  yakni  adanya  pembatalan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  yang dianggap  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  dengan  ditambahkannya Pembuktian bersyarat dalam konteks penegakan hukum terhadap kasus cyber, telah menghambat dan melemahkan penegakan hukum dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana cyber.

## C. PENUTUP
Keberadaan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 merupakan  payung  hukum  bukti  elektronik  sebagai  alat  bukti  yang  sah.  Bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum pembuktian pada hukum acara pidana  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  20/PUU-XIV/2016  dalam konteks  penegakan  hukum  tindak  pidana  siber,  mengakibatkan  pelemahan penegakan hukum yang menunjuk pada penggunaan bukti elektronik.
Aparat  penegak  hukum  berpedoman  pada  Pasal  184  KUHAP  yang  ruang lingkupnya terbatas kini harus berhadapan pada kemajuan teknologi yang banyak menggunakan  teknologi  sebagai  media  dari  bentuk  kejahatan  konvensional  yang berpindah  pada  kejahatan  virtual  di  ruang  siber,  itu  berarti  harus  ada  penegasan hukum  terhadap  validitas  penggunaan  bukti  elektronik  agar  dapat  dipenuhinya penyelesaian hukum terhadap penegakan hukum menggunakan bukti elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah, Andi. Kamus Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali ,  Edisi  Kedua.  Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
Mudiardjo, Rapin. Mengantar Informasi Elektronik ke Pengadilan sebagai Alat Bukti yang sah , dalam www.warta ekonomi.com diunggah 27 Nopember 2016
Sitompul,  Josua. Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw,  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana.
Jakarta: Tatanusa. 2012.
Subekti. Kamus Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita. 2003.
Tongat. Pidana  Kerja  sosial  dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia .  Jakarta: Djambatan.
Waluyo,  Bambang. Sistem  Pembuktian  dalam  Peradilan  Indonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika. 1992.