## PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
Land Registration Law by the Court Judgement

## Danar Fiscusia Kurniaji
Badan Pertanahan Negara Kabupaten Pesawaran email: fiscusia_delik@yahoo.com

## Abstract
Land  registration  law  by  the  court  judgement  often  faced  some implementation  issues,  it  happens  because  there  are  unsynchronized regulations  of  land  register  based  on  court  judgement  (PP  24/1997  and PerkaBPN No.3/2011) and it tends to be lexical ambiguity (even potentially inexcusable)  for  example  the  Kalianda  district  court  judgement No.16/Pdt/G/2008/PN.  KLD  between  PT.  Saburai  Utama  to  Basais  Sutami and  Sugan  Sukiandjojo.  The  research  result  shows  that  only  the  final judgement (inkracht van gewijsde) and synchronise court judgement toward of  the  same  object  can  be  registered  as  land  right  registry,  especially  the condemn  judgement  (condemnation)  by  the  district  court.  District  court judgements needs to authorize offices interpretation about procedure to take (publishing, transferring, and/or cancelling land right) and which basic law should be used (PP No. 24/1997 or PerkaBPN No. 3/2011) to implementing land  right  registration,  while  administrative  law  court  is  being  simpler, because  it  only  focusing  about  cancellation  followed  by  certificate publishing.
Keywords: Land Register, Court Judgement

## Abstrak
Hukum pendaftaran Tanah dengan putusan pengadilan yang sering dihadapi beberapa  masalah  pelaksanaan,  hal  itu  terjadi  karena  ada  peraturan pendaftaran  tanah  yang  tidak  sinkron  berdasarkan  putusan  pengadilan  (PP 24/1997  dan  PerkaBPN  No.3/2011)  dan  itu  cenderung  menjadi  ambiguitas leksikal  (bahkan  berpotensi  dimaafkan)  misalnya  putusan  pengadilan
Volume  10  Issue  3,  July-September  2016:  pp.  413-586. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
Kabupaten  Kalianda  No.16/Pdt/G/2008/PN.KLD  antara  PT.  Saburai  Utama terhadap  Basais  Sutami  dan  Sugan  Sukiandjojo.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  hanya  putusan  terakhir  ( inkracht  van  gewijsde )  dan sinkronisasi  keputusan  pengadilan  terhadap  objek  yang  sama  dapat didaftarkan  sebagai  pendaftaran  hak  atas  tanah,  terutama  pertimbangan putusan  (hukuman)  oleh  pengadilan  kabupaten.  keputusan  pengadilan kabupaten  perlu  otorisasi  kantor  penafsiran  tentang  prosedur  untuk mengambil (penerbitan, memindahkan, dan/atau membatalkan tanah kanan) dan  yang  menjadi  dasar  hukum  harus  digunakan  (PP  No.  24/1997  atau PerkaBPN  No.  3/2011)  untuk  melaksanakan  hak  atas  tanah  pendaftaran, sementara  pengadilan  hukum  administrasi  yang  lebih  sederhana,  karena hanya berfokus tentang pembatalan diikuti oleh penerbitan sertifikat.
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Putusan Pengadilan

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  (UUPA)  pada  kenyataannya belum secara menyeluruh dan mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan tanah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  makin  banyaknya  fenomena  sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Permasalahan yang berkaitan dengan tanah (agraria  dalam  arti  sempit)  merupakan  hal  yang  urgen  untuk  segera diselesaikan,  alasannya  matriks  dasar  pembangunan  adalah  tanah,  namun apabila matriks dasar memulai pembangunan itu ternyata belum stabil maka yakinlah  akselerasi  pembangunan  akan  terhambat.  Hal  ini  dapat  dilihat dengan  makin  banyaknya  fenomena  sengketa,  konflik,  dan  perkara pertanahan,  hal  ini  sesuai  dengan  data  hasil  validasi  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2007 yaitu terjadi 4581 sengketa tanah, 858 konflik pertanahan, dan 2952 perkara pertanahan 1 . Sengketa pertanahan terjadi sesunguhnya cenderung akibat ketidakadilan,  kekosongan  hukum  ataupun  produk  hukum  yang  tidak memadai  akibat  tarik-menarik  berbagai  kepentingan 2 .  Hal  ini  menandakan kecendrungan  menuntaskan  permasalahan  pertanahan  masih  akan  menjadi isu  utama  dalam  upaya  pencapaian  salah  satu  tujuan  bernegara  yaitu masyarakat  adil  dan  makmur  serta  dalam  rangka  mewujudkan  salah  satu tujuan hukum dari sudut pandang ilmu hukum positif yang menitikberatkan pada kepastian hukum 3 .
1 Syarief,  Elza.  (2012). Menuntaskan  Sengketa  Tanah  Melalui  Pengadilan  Khusus Pertanahan. Jakarta: PT. Gramedia, p. 120.
2 Limbong, Bernhard. (2012). Hukum Agraria Nasional . Jakarta: Margaretha Pustaka, p. 337.
3 Ali, Ahmad. (2008). Menguak Tabir Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia, p. 60.
Salah satu contoh konkret yang akan dikaji adalah perkara PT. Saburai Utama yang dalam Putusan MA No. 2250 K/PDT/2010 memutuskan bahwa PT. Saburai Utama berhak atas tanah SHM No. 4 dan 5/Way layap/Gedong Tataan,  padahal  didalam  sertipikat  tertulis  an.  Sugan  Sugiandjojo  sehingga secara  yuridis  formal  masih  menjadi  hak  dari  Sugan  Sugiandjojo.  Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekalipun tidak serta merta menjadikan status tanah tersebut menjadi hak PT. Saburai Utama, masih ada tahapan  administrasi,  berupa  pendaftaran  hak  di  kantor  pertanahan  (dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran).
Jenis  perkara  ini  jika  dicermati  dapat  dikategorikan  sebagai  konflik penguasaan  dan  pemilikan  pertanahan.  Konflik  ini  terjadi  akibat  perbedaan persepsi,  nilai  atau  pendapat  mengenai  status  penguasaan  diatas  tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak, maupun yang telah dilekati hak oleh  pihak  tertentu 4 .  Dalam  putusan  perkara  tersebut  sesungguhnya  telah menetapkan  bahwa  yang  berhak  atas  SHM  No.  4  dan  5/Way  Layap  adalah PT.  Saburai  Utama,  namun  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  ( inkrahct  van  gewijsde) tersebut  ternyata  hanya sekedar  pembuktian  materil  atau  penegasan  institusi  pengadilan  terhadap pihak  yang  berhak  terhadap  objek  tanah  tersebut  (putusan declaratoir  dan constitutif ) 5 , karena sesungguhnya PT. Saburai Utama tidak dapat melakukan perbuatan  hukum  terhadap  bidang  tanah  itu  karena  di  sertipikat  masih tercantum  nama  Sugan  Sugiandjojo.  Hal  ini  menimbulkan  polemik  baru karena  berpotensi  menimbulkan  ketidakpastian  terhadap  status  tanah tersebut,  karena  objek  tanah  tidak  dapat  dimanfaatkan  oleh  yang  berhak akibat status tanah yang belum terdaftar an. PT. Saburai Utama.
Hukum  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  hanya  menjamin  kepastian hukum  data  fisik  dan  yuridis  yang  tercatat  dalam  sertipikat  sebagai  tanda bukti  hak 6 .  Artinya  pihak  PT  Saburai  Utama  sesungguhnya  wajib mendaftarkan  status  hak  atas  tanah  yang  diperoleh  dari  putusan  pengadilan tersebut.  Kendalanya  apakah  kemudian  kantor  pertanahan  secara  yuridis formal  dapat  memproses  pendaftaran  hak  berdasarkan  putusan  pengadilan? Padahal  dalam  putusan  tersebut  tidak  memerintahkan  kantor  pertanahan untuk  menyesuaikan  data  fisik  dan  yuridis  pada  buku  tanah  maupun membatalkan  hak  atas  tanah  (sertipikat)  tersebut  (BPN  tidak  dilibatkan) sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  55  PP  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana  mekanisme dan
4 Limbong, Bernhard. (2014). Politik Pertanahan . Jakarta: Margaretha Pustaka, p. 89.
5 Syarief, Elza. Op. Cit., p. 281.
6 Harsono, Boedi. (2008). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Araria, Isi dan Pelaksanaanny a. Jakarta: Djambatan, p. 478.
dasar  pendaftaran  hak  atas  tanah  PT.  Saburai  Utama  atas  dasar  putusan pengadilan?.
Putusan  Pengadilan  tidak  terbatas  dalam  lingkup  peradilan  negeri sebagiamana  yang  diuraikan  sebelumnya,  putusan  dalam  lingkup  Peradilan Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  juga  termasuk  dalam  jenis  putusan  yang  akan dikaji  mekanisme  pendaftaran  hak  atas  tanahnya,  hal  ini  jika  putusan tersebut berkaitan dengan sengketa TUN sebagaimana yang diatur dalam UU No.  5  tahun  1986  jo  UU  No.  9  Tahun  2004  Jo  UU  No.  51  Tahun  2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu putusan PTUN dalam  yang terkait dengan pertanahan dan akan dikaji adalah No. 14-G-2015-PTUN-BL yang dalam amar putusannya menyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 10/Palas Jaya/2010 tanggal 27 September 2010, terletak di Desa Palas Jaya Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung atas nama PT. SIDOMULYO PLANTATION, dengan Surat Ukur nomor  01/Palas Jaya/2010,  Tanggal  22  September  2010,  dengan  luas  tanah 190,48 Ha, dan Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat (Kantor Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Selatan)  untuk  mencabut  Sertipikat  Hak Guna  Usaha  Nomor  10/Palas  Jaya/2010  atas  nama  PT.SIDOMULYO PLANTATION,  tersebut  dan  mencoretnya  dari  Buku  Daftar  Isian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Merujuk  Pasal  54  Peraturan  Kepala  BPN  No.  3  Tahun  2011  maka BPN  RI  wajib  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  kecuali  terdapat  alasan  sah  untuk  tidak melaksanakannya,  namun  disisi  lain  amar  putusan  pengadilan  justru menimbulkan  berbagai  penafsiran  sehingga  timbul  keraguan  oleh  Kepala Kanwil  BPN  Provinsi  maupun  Kepala  Kantor  Pertanahan  untuk menindaklanjuti  putusan  pengadilan  dengan  melakukan  proses  pendaftaran hak.  Hal  ini  juga  berpotensi  menimbulkan  ketidakpastian  dalam  proses pendaftaran hak atas dasar putusan pengadilan, yang  jika berpedoman pada Peraturan  Kepala  BPN  No.  3  tahun  2011  maka  klasifikasinya  terdiri  atas penerbitan sertipikat, peralihan hak, atau batalnya hak atas tanah. Padahal PP 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Hak  mengklasifikasikan  hanya  pada pemeliharaan data pendaftaran tanah dan pendaftaran tanah pertama kali.
Kebijakan  di  bidang  agraria  kemudian  sungguh  diharapkan  agar terwujud  langkah  progresif  untuk  menyikapi  makin  kompleksnya permasalahan  di  bidang  pertanahan.  Pembentukan  peraturan  perundang- undangan  bersifat  teknis  khusus  mengatur  alur  (uaraian)  serta  mekanisme pendaftaran  hak  atas  tanah  yang  diperoleh  atas  dasar  putusan  pengadilan merupakan hal yang urgen agar terjadi kesepahaman sudut pandang seluruh stakeholder untuk menyikapi dan menindaklanjuti putusan pengadilan yang berkaitan  dengan  perkara  pertanahan.  Sehingga  tidak  terjadi  keragu-raguan dan  interpretasi  yang  berbeda  antara  Kepala  Kantor  Pertanahan,  Kepala
Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  di  Indonesia  dan  di  Provinsi  Lampung khususnya.  Hal  ini  karena  tujuan  putusan  pengadilan  dalam  perkara pertanahan  sesungguhnya  adalah  untuk  memberi  keadilan  dan  kepastian hukum terhadap seseorang yang paling berhak.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  permasalahan  dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
a. Bagaimana  bentuk  dan  jenis  putusan  pengadilan  yang  dapat  dijadikan dasar  atau  landasan  untuk  melakukan  pendaftaran  hak  pada  kantor pertanahan?
b. bagaimana  mekanisme  pendaftaran  hak  atas  tanah  berdasarkan  putusan pengadilan?
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statute approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Data  yang  diperlukan berupa  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  dari  berbagai sumber. Data dianalisis secara normatif dengan menggunakan interpretasi/menafsirkan  sehingga  dapat  dilakukan  analisis  dan  diperoleh jawaban atas permasalahan untuk ditarik simpulan
B. Pembahasan

## 1. Landasan  Hukum  Pendaftaran  Tanah  Berdasarkan  Putusan Pengadilan
Indonesia  diklasifikasikan  sebagai  negara  hukum  sebagaimana  telah disepakati  oleh  segenap  Rakyat  Indonesia  dan  dituangkan  dalam  Konstitusi pada  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  sekaligus  mengindikasikan  bahwa Indonesia  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum  sebagai  hal  yang  harus diimplementasikan.  Pendeklarasian  diri  sebagai  negara  hukum  berimplikasi pada sistem  tata negara di Indonesia  dengan  adanya  pembatasan  kekuasaan sebagai  salah  satu  ciri  negara  hukum  yang  dituangkan  dalam  UUD  1945 (konstitusi)  agar  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan  dalam  bernegara. Secara  garis  besar  pembatasan  kewenangan  dan  kekuasaan  lembaga  tinggi negara  di  Indonesia  diklasifikasikan  sebagai  kekuasaan  yudikatif,  legislatif, dan eksekutif. Kekuasaan yudikatif tertinggi di Indonesia ada pada lembaga Mahkamah  Agung  (MA)  dan  dibahasakan  sebagai  kekuasaan  kehakiman, yang dalam  menjalankan fungsinya tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan legislatif  maupun  eksekutif  yaitu  dengan  memberi  putusan  yang  adil  bagi pihak berperkara untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi setiap orang, termasuk penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif (pemerintah).
Sistem  tata  negara  di  Indonesia  memberikan  legitimasi  terhadap lembaga  peradilan  untuk  memutus  perkara  (sengketa)  secara  mandiri  tanpa intervensi  dari  pihak  manapun  dan output proses  peradilan  berupa  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap patut dihormati dan
dilaksanakan  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia  tidak  terkecuali  pemerintah sebagai  penyelengara  kekuasaan  eksekutif.  Tidak  hanya  Pihak  yang berperkara  wajib  melaksanakan  dan  menghormati  amar  putusan  tersebut, karena  kekuasaan  kehakiman  yang  tertuang  dalam  konstitusi  mengikat seluruh  warga  negara  dan  berlaku  universal  demi  terwujudnya  supremasi hukum  yang  berujung  pada  pemerintahan  yang  berdaulat.  Terkait  perkara pertanahan  apabila  putusan  pengadilan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap,  sebagai  negara  yang  menjunjung  tinggi  supremasi  hukum  patutlah putusan  tersebut  dihormati  dan  dipatuhi  oleh  BPN  sebagai  lembaga  yang diamanatkan  melaksanakan  fungsi  eksekutif  dibidang  pertanahan  yang diistilahkan  sebagai  bumi  sesuai  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  dan diterjemahkan  dalam  Pasal  2  UUPA  dengan  istilah  Hak  Mengusai  Negara atas tanah.
Artinya,  dari  sudut  pandang  konstitusional,  seharusnya  tidak  perlu timbul  keraguan  dan  keengganan  bagi  pejabat  berwenang  di  BPN  untuk melaksanakan  isi  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap, karena secara hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal ini pendaftaran  hak  atas  tanah  berdasarkan  putusan  pengadilan  merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi eksekutif yang dilandasi dan dikaloborasikan dengan produk kekuasaan yudikatif (putusan pengadilan) sehingga tindakan tersebut  dapat  dipertangungjawabkan  dan  merupakan  wujud  implementasi supremasi  hukum  serta  dapat  dikategorikan  tindakan  konstitusional. Begitupula  sebaliknya,  penegak  hukum  (hakim)  apabila  diketahuinya  objek yang  diperkarakan  ternyata  telah  mempunyai  putusan  berkekuatan  hukum tetap  dan  merupakan  hasil  dari  pendaftaran  hak  berdasarkan  putusan pengadilan  berupa  catatan  pada  buku  tanah  dan  sertipikat,  maka  demi kepastian  hukum  dan  tegaknya  supremasi  hukum  seyogianya  perkara terhadap  objek  yang  demikian  dinyatakan  tidak  dapat  diterima  dan  tidak dilanjutkan.
Secara  garis  besar  pendaftaran  tanah berdasarkan  putusan  pengadilan diatur dalam Pasal 55 PP 24 Tahun 1997 yaitu:
a. Panitera  Pengadilan  wajib  memberitahukan  kepada  Kepala  Kantor Pertanahan  mengenai  isi  semua  putusan  Pengadilan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan  terjadinya  perubahan  pada  data  mengenai  bidang  tanah yang  sudah  didaftar  atau  satuan  rumah  susun  untuk  dicatat  pada  buku tanah  yang  bersangkutan  dan  sedapat  mungkin  pada  sertipikatnya  dan daftar-daftar lainnya.
b. Pencatatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan  juga atas  permintaan  pihak  yang  berkepentingan,  berdasarkan  salinan  resmi putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  atau
salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan.
c. Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan  rumah  susun  berdasarkan  putusan  Pengadilan  dilakukan  setelah diperoleh  surat  keputusan  mengenai  hapusnya  hak  yang  bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).
Secara  umum,  landasan  hukum  pendaftaran  berdasarkan  putusan pengadilan  telah  diatur  dan  termuat  dalam  Pasal  55  PP  24  tahun  1997.  Hal Itu dapat diartikan bahwa salah satu unsur kewenangan (kewenangan BPN) dalam  koridor  negara  hukum  telah  terpenuhi  sebagaimana  Simorangkir memberikan pengertian bahwa 7 :
Negara termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain, dalam  menjalankan  segala  aktivitasnya  harus  dilandasi  oleh  hukum,  atau dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum.  Hukum  disini  adalah  hukum dalam  arti  luas,  tidak  semata-mata  undang-undang,  termasuk  di  dalamnya hukum  tidak  tertulis.  Negara  hukum  Indonesia  bukanlah  konsep  negara hukum  dalam  pengertian  formal,  melainkan  negara  hukum  dalam  arti materil,  yang  di  dalamnya  tercakup  pengertian  bahwa  negara  tidak  hanya melindungi  segenap  bangsa  Indonesia,  tetapi  juga  memiliki  kewajiban memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Artinya  landasan  hukum  dalam  bertindak  penting  artinya  di  dalam negara hukum  Indonesia. Karena telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum,  seyogianya  penyelenggaraan  pemerintahan  didasarkan  peraturan perundang-undangan  sebagai  landasan  hukum.  Hal  ini  untuk  mencegah terjadinya  kesewenang-wenangan,  ketidakpastian,  dan  kekosongan  hukum serta bukan tidak mungkin pelayanan publik (pemerintahan) terhenti karena belum ada landasan hukumnya.
Permasalahan  dalam  melakukan  pendaftaran  tanah  berdasarkan putusan  pengadilan  tidak  hanya  karena  “keengganan”  dan  “keraguan” Kepala  Kantor  Pertanahan,  namun  setelah  menginventarisasi  peraturan perundang-undangan  terkait  pendaftaran  tanah  berdasarkan  putusan pengadilan,  ternyata  terdapat  ketidakharmonisan  peraturan  perundang- undangan  tersebut.  Lebih  jelasnya  perbedaan  tersebut  dapat  dilihat  pada tabel berikut 8 :
7 Djafar, Wahyudi. (2010). “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah catatan Atas Kecendrungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia” . Jurnal konstitusi 7(5): 164.
8 Secara  eksplisit  dapat  dilihat  pada  PP  24  /1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  dan  PerkaBPN No3/2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
Tabel 1. Perbandingan PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 terkait Pendaftaran Hak Berdasarkan Putusan Pengadilan
No . Unsur Pembeda  PP No. 24 Tahun 1997 Peraturan  Kepala  BPN. No. 3 Tahun 2011 1. Kewenangan melakukan proses pendaftaran hak berdasarkan putusan pengadilan Kepala Kantor Pertanahan mencatat perubahan  data  fisik dan yuridis akibat putusan/penteapan pengadilan  (Pasal  55 ayat (1)) Kepala  BPN  dan  dapat delegasikan kepada Deputi  atau  Kakanwil BPN Provinsi (Pasal 58) 2. Status tanah yang dapat didaftarkan berdasarkan putusan pengadilan Merupakan tanah yang telah didaftar sebelumnya  atau  telah bersertipikat karena merupakan  pencatatan pada buku tanah (Pasal 55 ayat (1)) Dapat berupa tanah yang belum terdaftar (bersertipikat) karena diakomodir  penerbitan sertipikat berdasarkan putusan pengadilan (Pasal 56 ayat (1) 3. Klasifikasi Pendaftaran Hak berdasarkan putusan pengadilan Merupakan bagian dari pemeliharaan data pendaftaran tanah (Pasal 55) Dapat berupa penerbitan, peralihan hak, dan/ atau pembatalan hak atas tanah (Pasal 56 ayat (1)) 4. Jenis  dan  amar Putusan pengadilan yang dapat diproses pendaftaran tanahnya Ditegaskan hanya putusan pengadilan yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap tanpa pembatasan isi/redaksi amar putusan  yang  dapat didaftar  haknya  (Pasal 55 ayat (1)) Ditegaskan hanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan  hukum  tetap dan  adanya  pembatasan redaksi  amar  putusan yang  dapat  dilakukan pendaftaran haknya (Pasal  55  ayat  (1)  dan (2)) 5. Mekanisme pendaftaran hak (prosedur) Lebih sederhana karena berupa pencatatan  perubahan data fisik maupun data yuridis  dalam  buku Lebih  spesifik  mengatur tentang pendaftaran berdasarkan putusan pengadilan berupa penerbitan, peralihan
tanah  dan  sertipikat kecuali pencatatan hapusnya  hak  harus ada  SK  dari  Menteri (Pasal  55  ayat (1),  (2), dan (3)) dan pembatalan hak yang  secara  berjenjang adanya  kendali  mutu dilakukan  oleh  Kepala BPN/Menteri dan terkahir dilakukan Kepala Kantor Pertanahan  (Pasal  59 dan 60) 6. Nomenklatur Peraturan Penamaan/nomenklatu r jelas berupa peraturan mengenai Pendaftaran Tanah sehingga  pendaftaran hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan  merupakan bagian dari Pendaftaran Tanah Nomenklatur berupa Pengelolaan,  Pengkajian dan  Penanganan  Kasus Pertanahan sehingga seolah-olah  Pendaftaran Hak atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan  bagian  dari penangaan Kasus pertanahan
Sumber: PP No. 24/1997 dan PerkaBPN 3/2011, diolah .
2. Mekanisme  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Putusan
Pengadilan Negeri (Putusan PN. Kalianda No. 16/Pdt.G/2008/PN.Kld.)
Pasal 54 Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2011 yang mengatur bahwa:
1) BPN  RI  wajib  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  kecuali  terdapat  alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.
2) Alasan  yang  sah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  antara lain:
a. terhadap  obyek  putusan  terdapat  putusan  lain  yang bertentangan;
b. terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan;
c. terhadap  obyek  putusan  sedang  menjadi  obyek  gugatan dalam perkara lain;
d. alasan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Putusan  pengadilan  dalam  hal  ini  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap ( Inkracht Van Gewijsde ) diharapkan dapat dilaksanakan secara sukarela  oleh  para  pihak  yang  dihukum  untuk  melaksanakan  putusan
tersebut.  Hal  ini  guna  menjaga  wibawa  lembaga  peradilan,  namun  tidak jarang dijumpai dalam praktik bahwa pihak yang harus menjalankan putusan hakim  itu  tidak  mau  secara  sukarela  memenuhi  isi  putusan  sehingga akhirnya  terhadap  mereka  ini  harus  dilakukan  eksekusi.  Pada  asasnya putusan  hakim  hanya  bersifat  “ condemnatoir” dengan  amar  berisi penghukuman  saja  yang  dapat  dieksekusi,  seperti  penghukuman  berisi penyerahan  sesuatu  barang,  mengosongkan  sebidang  tanah,  membayar sejumlah uang, atau melakukan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain 9 . Berdasarkan uraian di atas, maka sebelum melakukan pendaftaran hak atas  tanah  berdasarkan  putusan  pengadilan  negeri,  perlu  dicermati  terlebih dahulu  karakteristik  (jenis  dan  sifat)  putusan  pengadilan  yang  dijadikan dasar untuk melakukan pendaftaran hak atas tanah, hal ini agar tidak timbul masalah  dikemudian  hari  akibat  perbuatan  hukum  berupa  pendaftaran  hak atas  tanah  berdasarkan  putusan  pengadilan  oleh  BPN.  Salah  satu  contoh pendaftaran  hak  atas  tanah  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  dikaji dalam  tesis  ini  yaitu  yang  dilakukan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Pesawaran  terhadap  SHM  4  dan  5  Desa  Way  Layap  atas  permohonan  PT. Saburai  Utama  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kalianda No.16/Pdt.G/2008/PN.Kld  yang  dikuatkan  dengan  Putusan  Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 05/Pdt/2010/PT.TK dan kembali dipertegas dan menguatkan  serta  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  yaitu  pada  Putusan Mahkamah Agung No.  2250/K/PDT/2010.
Pada tanggal 13 Juni 2013 PT. Saburai Utama melalui Chairul Anom, S.H  dengan  membawa  surat  resmi  datang  kembali  ke  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Pesawaran  untuk  mendaftarkan  hak  atas  tanah  yang  diperoleh melalui  putusan  pengadilan 10 .  Surat  tersebut  sekaligus  menguraikan kelengkapan  berkas  yang  menjadi  syarat  untuk  melakukan  pendaftaran  hak berdasarkan putusan pengadilan yang semula oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  Pesawaran  masih  perlu  dilengkapi  Berita  Acara  Pelaksanaan Eksekusi terhadap bidang tanah SHM 4 dan 5 Desa Way Layap. PT. Saburai Utama  kemudian  menyanggupi  untuk  melengkapi  dokumen  berupa  Berita Acara  Pelaksanaan  Eksekusi  tersebut  tertanggal  14  Februari  2013  Reg  No: 02/Eks.HT/2012/PN.KLD.  dan    telah  diberitahukan  mengenai  pelaksanaan eksekusi  kepada  Kantor  Pertanahan  melalui  Kepala  Subbagian  Tata  Usaha tertanggal 19 Februari 2013 11 .
9 Mulyadi, Lilik. (2009). Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik, teknik membuat dan permasalahannya . Bandung: Citra Aditya Bakti, p. 377.
10 Berdasarkan  Surat  dari  Chairul  Anom,  SH  Tertanggal  18  Juni  2013  No.  014/NOT- CA/VI/2013  perihal  Permohonan  Pendaftaran  Bidang  Tanah  PT.  Saburai  Utama Berdasarkan Putusan Pengadilan.
11 Informasi  Berdasarkan  isi  Berita  Acara  Eksekusi  Pengosongan Reg  No:  02/Eks.HT/2012/ PN.Kld Tanggal 14 Februari 2013.
Permohonan  tersebut  tidak  serta-merta  didaftarkan  oleh  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pesawaran  yang  telah  dijabat  oleh  Barkah Yoelianto, SP, MT. Beliau meminta pertimbangan bawahannya yaitu Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan (SKP),  Kepala Seksi Hak Tanah  dn  Pendaftaran  Tanah  (HTPT),  dan  Kepala  Sub  Seksi  Peralaihan, Pembebanan  Hak  dan  PPAT  untuk  mengkaji  dan  meneliti  berkas permohonan  pendaftaran  hak  atas  tanah  berdasarkan  putusan  pengadilan tersebut,  sehingga  PT.  Saburai  Utama  diminta  menunggu  jawaban  dari Kepala Kantor Pertanahan yang nantinya berupa surat resmi 12 . Rapat  internal  dilakukan  dalam  menindaklanjuti  permohonan pendaftaran  hak  atas  tanah  berdasarkan  putusan  pengadilan  tersebut, alasannya  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Lampung  telah  digugat perbuatan  melawan  hukum  oleh  Suryadi  Angga  Kusuma  dengan  nomor register  perkara  74/Pdt.G/2013/PN.TK  Tanggal  13  Juni  2013  akibat rangkaian  proses  pendaftaran  hak  atas  dasar  putusan  pengadilan  dalam  hal ini adanya SK Pembatalan Sertipikat No. 04/Pbt/ BPN.18/2013 tertanggal 14 Mei  2013  yang  diteruskan  penerbitan  sertipikat  atas  objek  perkara  oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan  menjadi an. Basais Sutami sebagai yang berhak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 2395 K/PDT/2003 tanggal 12 Juli 2005. Akibat peristiwa digugatnya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Lampung tersebut, Kepala Kantor (Kakan)  Pertanahan  Kabupaten  Pesawaran  tidak  ingin  kejadian  tersebut terulang dan menimpa Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung dan dirinya  sendiri  tentunya  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  PT.  Saburai Utama berdasarkan putusan pengadilan tersebut.
Pada Tanggal 17 Juli 2013 secara resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran  memberi  jawaban    berupa  Surat  No:  526/300.11/VII/2013  yang intinya  permohonan  pendaftaran  hak  atas  tanah  PT.  Saburai  Utama berdasarkan putusan pengadilan belum dapat diproses lebih lanjut mengingat butir  ke  5  (lima)  amar  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kalianda  No. 16/Pdt.G/2008/PN.Kld  memutuskan  “menghukum  Tergugat  II  untuk melakukan proses balik nama atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dalam sertifikat  Hak  Milik  No.  4  dan  Sertifikat  Hak  Milik  No.  5  ke  Atas  nama Penggugat” sehingga permohonan dapat diproses bila 13 :
a. Permohonanan  diajukan  oleh  Tergugat  II  (sebagaimana  putusan pengadilan tersebut);
12 Wawancara  dengan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pesawaran,  Bapak  Barkah Yoelianto, S.P., M.T. Tanggal 21 Desember 2015.
13 Berdasarkan Surat resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran memberi jawaban resmi berupa Surat No: 526/300.11/VII/2013 Tanggal 17 Juli 2013 Kepada PT. Saburai Utama.
b. Permohonan  dapat  diajukan  oleh  pihak  pengugat  apabila  telah  didahului peralihan hak dari Tergugat II Kepada Penggugat.
Pihak  PT.  Saburai  Utama  lantas  membalas  surat  Kapala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Pesawaran  tertangal  6  September  2013  yang  intinya pihak  PT.  Saburai  Utama  telah berupaya  untuk  memenuhi  petunjuk  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pesawaran,  namun  PT.  Saburai  Utama  tidak berhasil  melakukan    petunjuk  dan  justru  memohon  kepada  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Pesawaran  dicarikan  solusi  agar  dapat  dilaksanakan pendaftaran  hak  atas  tanah  tersebut.  Surat  disertai  pernyataan  tanggung jawab  sepenuhnya  apabila  timbul  permasalahan  hukum  dikemudian  hari akibat  proses  pendaftaran  berdasarkan  putusan  pengadilan  tersebut. Pernyatan tanggung jawab itu dibuat oleh PT. Saburai Utama dalam hal ini ditandantangani  oleh  Sanusi  Sukiandjojo  sebagai  direktur  utama  di  atas kertas bermaterai 14 .
Surat  dari  PT.  Saburai  Utama  tersebut  lantas  diteruskan    kepada Kakanwil  BPN  Provinsi  Lampung  dengan  surat  pengantar  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Pesawaran  tertanggal  3  Oktober  2013  No. 732/300.11/X/2013  yang  intinya  memohon  petunjuk  dan  solusi  agar permohonan  pendaftaran  hak  atas  tanah  berdasarkan  putusan  pengadilan terhadap  SHM  4  dan  5  desa  Way  Layap  dapat  dilaksanakan.  Menurut penulis,  permasalahan  pelaksanaan  putusan  pengadilan,  dalam  hal  ini pendaftaran  hak  atas  tanahnya  di  BPN  terjadi  akibat  ketidakkonsistenan amar putusan pengadilan, lebih spesifik hal ini akibat tidak adanya perintah kepada BPN, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran untuk  menyesuaikan  data  fisik  dan  yuridis  SHM  4  dan  5  Desa  Way  Layap tersebut (BPN tidak dilibatkan). Perintah justru ditujukan kepada Tergugat II untuk melakukan proses balik nama SHM 4 dan 5 Desa Way Layap, padahal diketahui  bahwa  Tergugat  II  adalah  pihak  lawan  dan  sesunguhnya  telah dinyatakan  mereka  bukan  pemilik  bidang  tanah  tersebut.  Sehingga  jika dimaksud  balik  nama  adalah  melakukan  peralihan  hak,  maka  secara  tidak langsung justru Pengadilan Negeri Kalianda memberi legitimasi seolah-olah jika  tanpa  persetujuan  dari  Tergugat  II,  balik  nama  tersebut  tidak  dapat terlaksana.
Pengadilan Negeri juga mempunyai keterbatasan dalam hal eksekusi, yang  jika  amar  putusan  menghukum  seseorang  melakukan  perbuatan  dan seseorang  tidak  melakukan  perbuatan  tersebut,  hal  ini  dipertegas  tulisan Lilik Mulyadi yaitu 15 :
“berdasarkan  Pasal  225  HIR/Pasal  259  RBg  maka  pihak  yang dimenangkan  dalam  putusan  itu  hanya  dapat  meminta  ketua
14 Berdasarkan  Surat  dari  PT.  Saburai  Utama  No.  01/PT-SU/IX/2013  Tanggal  6  September 2013 ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran.
15 Mulyadi, Lilik. Op. Cit., p. 379.
pengadilan negeri agar perbuatan
yang sedianya dilakukan/dilaksanakan  oleh  pihak  yang  kalah  perkara  dinilai dengan  sejumlah  uang,  dengan  kata  lain  pelaksanaan  perbuatan diganti dengan sejumlah uang. Dari aspek tersebut di atas  dapatlah diprediksikan  bahwa  dalam  hal  pengabulan  seseorang  melakukan perbuatan  hukum  tertentu  maka  hendaknya  hakim  telah  dapat memperhitungkan  bahwa  setiap  putusannya  akan  dilaksanakan secara  sukarela.  Oleh  karena  itu  adalah  sikap  bijak  apabila pengabulan tersebut dilakukan dengan hati-hati dan dipertimbangkan dari segala aspeknya”
Tulisan Lilik Mulyadi tersebut manegaskan korelasi bahwa salah satu amar putusan pengadilan yang melibatkan PT. Saburai Utama dalam perkara pertanahan  tersebut  (yang  menghukum  Tergugat  melakukan  perbuatan berupa  balik  nama)  dapat  dikatakan  berpotensi non-executable. Patutlah kemudian petunjuk kepala kantor pertanahan tersebut tidak dapat dilakukan PT.  Saburai  Utama  walaupun  telah  meminta  Pengadilan  Negeri  Kalianda untuk  mengeksekusi  amar  putusan  yang  “menghukum  Tergugat  II  untuk melakukan  proses  balik  nama  atas  2  (dua)  bidang  tanah  sebagimana  dalam Sertipikat  Hak  Milik  No.  4  dan  Sertipikat  Hak  Milik  No.  5  ke  atas  nama Pengugat”  karena  ternyata  jika  Ketua  Pengadilan  Negeri  Kalianda melakukan  eksekusi  terhadap  amar  tersebut,  maka  hukuman  diganti memerintahkan  Tergugat  II  dengan  membayar  sejumlah  uang,  padahal  PT. Saburai  Utama  justru  ingin  objek  tanah  tersebut  tercatat  a.n.  PT.  Saburai Utama.
Perlu  suatu  kebijakan  berdasarkan  hukum  ( freis  emerssen )  yang berujung  pada  keputusan  pejabat  berwenang  dalam  menyelesaikan permasalahan  pendaftaran  hak  atas  tanah  berdasarkan  putusan  pengadilan yang  diajukan  PT.  Saburai  Utama  tersebut  agar  tidak  terjadi  kekosongan hukum  dan  tercipata  kepastian  hukum,  karena  pada  dasarnya  pendaftaran tanah merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang secara teoritis erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut penulis kebijakan administrasi berdasarkan hukum ( freis emerssen ) dalam pendaftaran hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan ini dapat dilihat dari petunjuk Kakanwil BPN Provinsi Lampung yang tetuang dalam Surat  No.  1263/18-18.600/XII/2013  Tanggal  5  Desember  2013  perihal Permohonan Petunjuk Proses Pendaftaran Bidang Tanah PT. Saburai Utama Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  yang  pada  poin  ke  4  (empat) memerintahkan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pesawaran  mencatat dalam  buku  tanah  SHM  4  dan  5  Desa  Way  Layap  dalam  amar    Putusan
Pengadilan  Negeri  Kalianda  No:  16/Pdt.G/2008/PN.KLD  Tanggal  3 September 2009 sesuai angka 5 (lima) 16 .
Kewenangan  mencatat  pada  buku  tanah  perubahan  data  fisik  dan yuridis    pada  buku  tanah  dan  sertipikat  adalah  kewenangan  Kepala  Kantor Pertanahan  sesuai  Pasal  55  ayat  (2)  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah.  Hal  ini  kemudian  yang  diarahkan  Kakanwil  BPN Provinsi Lampung kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran dalam  menyikapi  dan  menyelesaikan  kendala  dalam  pelaksanaan pendaftaran  hak  atas  tanah  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  diajukan PT. Saburai Utama. Jika mengacu pada surat Kakanwil sesungguhnya belum dapat  menjawab  teknis  prosedur  pendaftaran  tanah  berdasarkan  putusan pengadilan terhadap SHM 4 dan 5 Desa Way layap tersebu. Inti surat hanya mengarahkan untuk menggunakan landasan hukum Pasal 55 ayat (2) PP No. 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Sehingga  langkah  konkret berupa  keputusan  yang  dapat  dikategorikan  Keputusan  TUN  adalah  yang dilakukan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pesawaran  setelah  melalui diskusi panjang dan konsultasi dengan beberap rekan kepala kantor lainnya.
Langkah  konkret  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pesawaran tersebut yakni pada tanggal 21 Januari 2014 mencatat dan mendaftarkan hak atas  tanah  berdasarkan  putusan  pengadilan  tanah  SHM  5  dan  4  Desa  Way Layap  an.  PT.  Saburai  Utama  sebagai  suatu  bagian  dari  pemeliharaan  data pendaftaran  tanah  dengan  spesifikasi  sebagai  peralihan  hak  berdasarkan putusan  pengadilan.  Khusus  SHM  4  Desa  Way  Layap,  karena  sertipikat belum dikuasai PT. Saburai Utama dan diakui Tergugat II sertipikat tersebut hilang  sebagaimana  laporan  kehilangan  pada  Polres Lampung  Selatan  yang dibuat  oleh  Tergugat  II,  maka  prosedurnya  melalui  tahapan  pendaftaran sertipikat  pengganti  kare  hilang  terlebih  dahulu  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 59 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 17 .
Pengetahuan  hakim  berkaitan  hukum  pertanahan  memang  perlu ditingkatkan  agar  hal  seperti  ini  tidak  terulang,  bahkan  FX  Sumarja  dalam Disertasinya memberi rekomendasi terkait kompetensi hakim dalam hukum pertanahan sebagai berikut 18 :
“Pemahaman  terhadap  hukum  pertanahan  ditingkatkan  dan dilakukan  langkah  konkret  peningkatannya  kepada  para  penegak
16 Berdasarkan  isi  Surat  Kakanwil  BPN  Provinsi  Lampung  yang  tertuang  dalam  Surat  No. 1263/18-18.600/XII/2013  Tanggal  5  Desember  2013  perihal  Permohonan  Petunjuk  Proses Pendaftaran Bidang Tanah PT. Saburai Utama Berdasarkan Putusan Pengadilan.
17 Bahruddin, SH. (wawancara) Kepala Seksi HTPT Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran sembari  menunjukkan  warkah  permohonan  penggantian  sertipikat  hilang,  Tanggal  21 Desember 2015.
18 Sumarja, FX. (2015). “Politik Hukum Larangan Kepemilikan Tanah Hak Milik Oleh Orang Asing  Untuk  Melindungi  Hak-Hak  Atas  Tanah  Warga  Negara  Indonesia” .  Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro.
hukum,  khususnya  hakim  termasuk  pembianaan  moral  dan  sistem rekrutmennya,  shingga  putusannya  berkualitas.  Perbaikan  sistem dan  adanya  spsifikasi  dalam  melakukan  rekrutmen  hakim (misalnya  yang  memiliki  kompetensi  di  bidang  pertanahan),  dan penetapan  majelis  hakim  dalam  menangani  perkara  hendaknya disesuaikan dengan kompetensinya”
Mekanisme  pendaftaran  hak  atas  tanah  berdasarkan  putusan pengadilan terhadap SHM 4 dan 5 Desa Way Layap ditegaskan oleh Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Pesawaran  sebagai  pencatatan  peralihan  hak berdasarkan  putusan  pengadilan,  dengan  demikian  ada  kewajiban pembayaran  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  yang harus dibayar PT. Saburai Utama karena memperoleh hak atas tanah melalui peralihan  hak  berdasarkan  putusan  pengadilan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 85 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengatur bahwa:
Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan/atau  Bangunan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemindahan hak karena:
1) jual  beli;  tukar  menukar;  hibah;  hibah  wasiat;  waris; pemasukan  dalam  perseroan  atau  badan  hukum  lain; pemisahan  hak  yang  mengakibatkan  peralihan;  penunjukan pembeli  dalam  lelang;  pelaksanaan  putusan  hakim  yang mempunyai  kekuatan  hukum  tetap;  penggabungan  usaha; peleburan usaha; pemekaran usaha; atau hadiah.
b. pemberian hak baru karena:
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2) di luar pelepasan hak.
Berdasarkan  uraian  pasal  tersebut  maka  pemindahan  hak  karena pelaksanaan  putusan  pengadilan  termasuk  sebagai  objek  pajak  BPHTB sehingga  PT.  Saburai  Utama  wajib  terlebih  dahulu  membayar  BPHTB terutang yang dihitung berdasarkan Pasal 87 UU No. 28 Tahun 2009, yang kemudian disanggupi oleh PT. Saburai Utama.
Secara  keseluruhan  mekanisme  pendaftaran  hak  atas  tanah berdasarkan  putusan  pengadilan  dalam  hal  ini  Putusan  Pengadilan  Negeri lebih  bersifat  kasuistis  dan  tergantung  pada  amar  putusan  pengadilan  itu sendiri. Perlu interpretasi pejabat berwenang dalam membuat keputusan dan menentukan  bagaimana  prosedur  dan  landasan  hukum  yang  digunakan dalam  melaksanakan  pendaftaran  tanah  berdasarkan  putusan  pengadilan tersebut.  Secara  garis  besar  pendaftaran  tanah  berdasarkan  putusan pengadilan  terhadap  SHM  4  dan  5  Desa  Way  Layap  dapat  di  terjemahkan dengan skema sebagai berikut:
Bagan 1.

## Skema Pendaftaran Hak Atas Tanah
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

## Keterangan :
Arah Kebijakan dan Keputusan Pejabat Berwenang Mekanisme Pendaftaran Hak Berdasarkan Putusan Pengadilan
Pilihan  Landasan  Hukum  dan mekanisme  pendaftaran  haknya (PP 24 Tahun 1997 atau
PerkaBPN No. 3 Tahun 2011) Memerlukan Pendaftaran Hak Atas Tanah  Karena  terhadap  Objek
Perkara  (SHM  4  dan  5  Desa  Way
Layap) Masih an. Tergugat II
Putusan  berpotensi Non-Executable karena  amar  putusan  memerintahkan Tergugat  II  untuk  balik  nama  objek sengketa bukan memerintahkan BPN
Membutuhkan langkah strategis pejabat  berwenang  berupa  kebijakan dan keputusan dalam rangka memberikan kepastian hukum
Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Putusan MA No.2250 K/PDT/2010
Kakanwil  BPN  Prov. Lampung memberi petunjuk  dan  Kepala Kantor Pertanahan menindaklanjutinya  dan memutuskan untuk mendaftarkan  hak  PT. Saburai Utama
SHM  4  dan  5  Desa  Way  Layap tercatat  dan  terdaftar  an.  PT. Saburai Utama
Diproses  sebagai  pemeliharaan  data pendaftaran  tanah  serta  dicatat  dalam buku  tanah  dan  sertipikat  perubahan tersebut,  karena  tanah  telah  terdaftar (bersertipikat)  dan  tidak  ada  perintah pembatalan/pencabutan  hak  (Pasal  55 ayat (2) PP 24 tahun 1997)
setelah dikombinasi dengan PerkaBPN No.  3  Tahun  2011,  diproses  sebagai pencatatan data peralihan hak berdasarkan putusan pengadilan

## 3. Mekanisme  Pendaftaran  Hak  Atas  Tanah  Berdasarkan  Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara (Putusan No: 14/G/2015/PTUN-BL)
Pelaksanaan  Putusan  PTUN  sesunguhnya  tidak  sulit  jika  pejabat berwenang  sebagai  Tergugat  dapat  menerima  koreksi  dari  PTUN  dan membatalkan  KTUN  yang  telah  dibuatnya.  Putusan  PTUN  menjadi non- executeable bukan  karena  materi    amar  putusan  yang  kabur  dan  tidak konsisten,  tapi  cenderung  karena  pelaksanaan  Putusan  PTUN  tergantung kesediaan  dan  kemauan  dari  Pejabat  TUN  yang  awalnya  sebagai  Tergugat untuk membatalkan dan mencabut KTUN tersebut serta tidak adanya upaya paksa  terhadap  Pejabat  TUN  untuk  melaksanakannya  sehingga  pejabat pemerintah  di  Indonesia  cenderung  tak  acuh  dengan  Putusan  PTUN  lebih karena  tidak  adanya  ancaman  terhadap  kedudukan  mereka  dan  sengketa  di PTUN  pada umumnya dianggap persoalan sepele 19 .
Sikap  dan  komitmen  BPN  dalam  menindaklanjuti  Putusan Pengadialan  TUN  maupun  Perdata  dapat  dipertanggungjawabkan.  Pejabat berwenang di BPN tidak diperkenankan bersikap enggan dan tak acuh dalam pelaksanaan Putusan PTUN tersebut, hal ini didukung peraturan perundang- undangan  internal  BPN  yang  khusus  mengatur  pelaksanaan  putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2011:
a. Putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  54,  Pasal  55  dan  Pasal  56  yang menyangkut  penerbitan,  peralihan  dan/atau  pembatalan  hak  atas  tanah, wajib  dilaksanakan  oleh  pejabat/pegawai  BPN  RI  paling  lambat  2  (dua) bulan setelah diterimanya Salinan Putusan Pengadilan oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan.
b. Dalam  hal  terdapat  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap  dan  pelaksanaannya  diperkirakan  akan  menimbulkan  kasus pertanahan  yang  lebih  luas  atau  menyangkut  kepentingan  Pemerintah, sebelum  dilakukan  tindakan  pelaksanaan  putusan  pengadilan,  dilakukan Gelar  Eksternal  atau  Istimewa  yang  menghadirkan  pihak-pihak  dan/atau instansi terkait.
Uraian  pasal  tersebut  mengindikasikan  arah  Kebijakan  Kepala  BPN sesunguhnya  berorientasi  untuk  menyelesaikan  persoalan  pelaksanaan putusan pengadilan secara komprehensif dan terfokus sehingga pelaksanaan putusan  pengadilan  berupa  pembatalan,  peralihan  hak,  ataupun  penerbitan sertipikat tidak menimbulkan masalah baru. Kepala BPN sadar betul bahwa tahapan pelaksanaan putusan pengadilan kerap menjadi “momok” pejabat di
19 Umar,  Dani.  (2015). Putusan  Pengadilan  Non-Executable  (Proses  dan  Dinamika  dalam Konteks PTUN . Jakarta: Genta Press, p. 167.
BPN  karena  terintegrasi  dengan  mekanisme  pendaftaran  tanah  yang  secara nyata belum ada standar baku pelaksanaannya bahkan cenderung multitafsir dan tergantung amar putusan pengadilan. Pasal tersebut juga mengindikasikan  adanya  sinkronisasi  terhadap  Pasal  116  ayat  (2)    UU  No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:
“Apabila  setelah  60  (enam  puluh)  hari  kerja  putusan  penggadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  kukum  tetap  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diterima  tergugat  tidak  melaksanakan kewajibannya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  97  ayat  (9) huruf a, Keputusan tata usahha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi”.
Kedua  pasal  tersebut  memberikan  limit  waktu  kepada  pejabat berwenang  untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan  dalam  hal  ini  Putusan PTUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Mekanisme  Pembatalan hak  atas tanah  karena  melaksanakan  putusan pengadilan  diatur  dalam  Pasal  124  s/d  132  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/  Kepala  BPN  No.  9  Tahun  1999  tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Secara sederhana HGU  Nomor  10/Palas  Jaya/2010  tanggal  27  September  2010    terlebih dimohonkan  pembatalannya  oleh  Penggugat  melalui  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Selatan  dilengkapi  dengan  Putusan Pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian berkas permohonan  pembatalan  tersebut  diteliti  data  fisik  dan  yuridisnya  oleh Kepala  Kantor  Pertanahan  dan  diteruskan  kepada  Menteri  Negara  Agraria/ Kepala  BPN  untuk  membatalkan  Pemberian  Hak  Guna  Usaha  PT. Sidomulyo  Plantation  karena  berdasarkan  Pasal  3  ayat  (1  dan  2)  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  BPN  No.  9  Tahun  1999  kewenangan pembatalan  hak  atas  tanah  merupakan  kewenangan  Menteri  dan  dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, Kepala Kantor Pertanahan dan atau pejabat yang ditunjuk 20 . Artinya setelah berkas  dikirim  kepada  Menteri,  dan  menteri  meneliti  berkas  permohonan tersebut,  menteri  mempunyai  pilihan  untuk  langsung  membuat  Surat Keputusan  (SK)  Pembatalan  Hak  Atas  tanah  tersebut  atau  justru memerintahkan  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  Lampung  ataupun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan untuk melaksanakan pembatalan hak atas tanah tersebut.
Setelah  SK  Pembatalan  HGU  diterbitkan,  kemudian  kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Lampung  Selatan  memberitahukan  perihal  SK tersebut  kepada  Penggugat  dan  sekaligus  mendaftarkan  hak  atas  tanah
20 Pasal 3 ayat (1 dan 2) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 9 Tahun 1999.
(menerbitkan  sertipikat)  Penggugat  sesuai  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dalam  hal  ini  berdasarkan  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  maka  mekanisme  penerbitan  sertipikatnya  (pendaftaran tanah  pertama  kali)  tergantung  alas  hak  yang  dimiliki  masing-masing Pengugat sehingga dapat berupa Konversi, Penegasan hak, Pengakuan Hak, dan/atau  Pemberian Hak.
Pelaksanaan  pembatalan  hak  atas  tanah  sebagai  bagian  dari pendaftaran  hak  atas  tanah  berdasarkan  putusan  pengadilan  tidak memerlukan  berita  acara  eksekusi  penguasaan/pengosongan/penyerahan tanah  karena  hal  tersebut  dilakukan  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) Peraturan Kepala BPN  No.  3  Tahun  2011.  Hal  ini  bermakan  pendaftaran  tanah  berdasarkan Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  lebih  sederhana  dan  terstruktur dibandingkan  pendaftaran  tanah  berdasarakan  Putusan  Pengadilan  Negeri (Perdata),  namun  justru  ada  kontradiksi  dengan  pendaftaran  hak  atas  tanah sebagaimana  yang  diatur  dalam  PP  No.  24  Tahun  1997  yang  menekankan pada penguasaan fisik bidang tanah yang akan didaftarkan, sementara dalam perkara  TUN  hingga  tahap  Putusan  TUN  itu  sendiri  tidak  menyinggung penguasaan  fisik  bidang  tanah  dan  hal  ini  menjadi  kelemahan  Peradilan TUN  dalam  mengadili  perkara  pertanahan.  Sertipikat  sebagai  tanda  bukti hak  yang  menjadi  objek  gugatan  hanya  dinyatakan  tidak  sah  dan  dicabut tanpa  diikuti  eksekusi  pengosongan/penguasaan  bidang  tanah  sebagaimana yang  dilakukan  juru  sita  Putusan  Pengadilan  Negeri,  padahal  pendaftaran hak atas tanah dilakukan dengan pertimbangan utama adalah pengusaan fisik bidang  tanah  oleh  pemohon  (penegasan,  pengakuan  hak)  selama  bidang tanah yang akan didaftar bukan tanah negara.
Pembatalan  karena  dinyatakan  tidak  sahnya  HGU  PT.  Sidomulyo Plantation  tidak  serta  merta  menjadikan  bidang  tanah  yang  semula  melekat HGU  tersebut  menjadi  hak  dari  Penggugat.  Status  tanah  sesunguhnya menjadi  tidak  jelas  jika  masih  dikuasai  secara  fisik  oleh  PT.  Sidomulyo Plantation  karena  tidak  dikenalnya  eksekusi  pengosongan  oleh  juru  sita dalam eksekusi Putusan TUN, walaupun PT. Sidomulyo Plantation ternyata tidak  mengusai  secara  fisik  tanah  tersebut,  status  tanah  tidak  otomatis dikatakan  menjadi  milik  Penggugat.  Hal  ini  karena  amar  Putusan  PTUN tersebut  pada  angka  4  (empat)  mengisyaratkan  pendaftaran  hak  atas  tanah Penggugat  disesuaikan  alas  hak  yang  dimiliki  Penggugat  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  redaksi  kalimat “Memerintahkan  dengan  kewajiban  kepada  Tergugat  untuk  memproses permohonan penerbitan sertipikat hak milik atas nama Penggugat yang telah memenuhi  syarat  yang  sesuai dengan  prosedur  yang  berlaku”. Jika  melihat alat  bukti  yang  dimiliki  Penggugat  sebagaimana  yang  tercantum  dalam Putusan  PTUN  No.    14/G/2015/PTUN-BL,  ternyata  dominan  hanya  berupa
keterangan pengusaan fisik bidang tanah selama 20 tahun berturut-turut yang diketahui  kepala  desa  setempat,  sehingga  dapat  diklasifikasikan  sebagai pendaftaran tanah pertama kali dengan pengakuan hak.
Ada  kewajiban  pembayaran  BPHTB  bagi  para  Pengugat  jika    ingin mendaftarkan haknya tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 90 ayat (1) huruf h UU  No.  28  Tahun  2009  yang  mengatur  “Saat  terutangnya  pajak  Bea Perolehan  Hak  atas Tanah dan/atau  Bangunan  ditetapkan  untuk:  h)  putusan hakim  adalah  sejak  tanggal  putusan  pangadilan  yang  mempunyai  kekuatan hukum  yang  tetap”.  Besaran  nilai  BPHTB  adalah  5%  dari  nilai  perolehan tanah  (NJOP)  setelah  dikurangi  Rp.60.000.000;  (Nilai  Perolehan  Objek Pajak  Tidak  Kena  Pajak). Secara  keseluruhan  tahapan  pendaftaran  hak  atas tanah  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  No. 14/G/2015/PTUN-BL  jika  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dapat diuraikan dengan skema berikut:

## Bagan 2.

## Skema Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan TUN
Konversi Penegasan Pengakuan Pemberian Hak
Pembatalan Hak Atas Tanah (HGU PT. Sidomulyo Plantation) oleh Menteri/Kepala BPN dan dapat dilimpahkan kewenanganya Berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Agraria No. 9 tahun 1999 dan Peraturan Kepala BPN No. 3Tahun 2011
Penerbitan SK Pembatalan Hak Atas Tanah diberitahukan kepada Penguggat oleh Kepala Kantor Pertanahan Letak objek tanah
Penerbitan Sertipikat (pendaftaran hak atas tanah) di lokasi Pembatalan Hak (HGU PT. Sidomulyo Plantation) yang merupakan Pendaftaran Pertama kali dengan produk berupa sertipikat (PP No. 24 Tahun 1997)
Prosedur Pendaftaran Pertama Kali (penerbitan sertipikat) disesuaikan dengan alas hak/alat bukti yang dimiliki Pengugat (sesuai Pasal 24 PP No. 24 tahun 1997)
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.  14/G/2015/PTUN-BL
Gugatan Pengugat Dikabulkan dengan amar Putusan memerintahkan Tergugat mencabut HGU PT. Sidomulyo Plantation dan Menerbitkan sertipikat an. Pengugat

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Putusan  Pengadilan  Negeri  dalam  Perkara  Perdata  dan  Putusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  Perkara  TUN  yang  terkait  dengan perkara pertanahan dapat dijadikan dasar pendaftaran hak atas tanah, dengan syarat merupakan putusan akhir (bukan putusan sela) dan telah mempunyai kekuatan  hukum  tetap  (inkracht  van  gewijsde).  Tidak  terdapat  putusan pengadilan  yang  saling  bertentangan  terhadap  objek  yang  sama.  Khusus terhadap  Putusan  Pengadilan  Negeri  hanya  yang  amar  putusannya  bersifat condemnatoir  (menghukum),  dan  akan  mudah  dilaksanakan  bila  Putusan Pengadilan  Negeri  maupun  Putusan  PTUN  jelas,  terarah,  dan  tidak multitafsir.
Secara singkat dapat diuraikan mekanisme pendaftaran hak atas tanah berdasarkan  putusan  pengadilan  dalam  hal  ini  putusan  pengadilan  negeri lebih  bersifat  kasuistis  dan  tergantung  pada  amar  putusan  pengadilan  itu sendiri.  Perlu  interpretasi  pejabat  berwenang  dalam  membuat  keputusan terkait penentuan prosedur (Penerbitan, Peralihan dan/atau pembatalan hak) dan landasan hukum yang digunakan (PP No. 24 Tahun 1997 atau Peraturan Kepala  BPN  No.  3  tahun  2011)  untuk  melaksanakan  pendaftaran  tanah berdasarkan putusan pengadilan tersebut, sedangkan dalam pendaftaran hak atas  tanah  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  lebih sederhana dan terarah dibandingkan pendaftaran tanah berdasarakan Putusan Pengadilan  Negeri  (Perdata).  Interpretasi  dan  kebijakan  pejabat  berwenang seolah  tidak  diperlukan  karena  amar  Putusan  PTUN  dalam  perkara pertanahan tidak lepas dari pembatalan dan penerbitan sertipikat. Pembatalan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agararia No 9 Tahun 1999  dan  Penerbitan  Sertipikat  sebagai  rangkaian  Pendaftaran  Tanah Pertama Kali diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997.

## 2. Saran
a. Perlu  sinkronisasi  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur pendaftaran hak atas tanah oleh BPN terutama pendaftaran hak atas tanah berdasarkan  putusan  pengadilan  agar  tidak  terjadi  perbedaan  sudut pandang sehingga memberikan kepastian hukum bagi pejabat berwenang dan  stakeholder  terkait  dalam  pelaksanaan  pendaftaran  hak  atas  tanah berdasarkan putusan pengadilan.
b. Ide pembentukan pengadilan khusus pertanahan juga patut dipertimbangkan  agar  tidak  terjadi  dualisme  kompetensi  peradilan (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara) yang menangani perkara pertanahan.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Ali, Ahmad. (2008). Menguak Tabir Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia. Dani,  Umar.  (2015). Putusan  Pengadilan  Non-Executable  (Proses  dan Dinamika dalam Konteks PTUN ) . Genta Press, Jakarta Harsono,  Boedi.  (2008). Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi  dan  Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan. Limbong,  Bernhard.  (2014). Hukum  Agraria  Nasional .  Jakarta:  Margaretha Pustaka.
________________.  (2014). Politik  Pertanahan .  Jakarta:  Margaretha
Pustaka.
Mulyadi,  Lilik.  (2009). Putusan  Hakim  Dalam  Hukum  Acara  Perdata Indonesia  (Teori,  Praktek,  Teknik  membuat  dan  Permasalahannya.). Bandung: Citra Aditya Bakti. Santoso, Urip. (2015). Perolehan Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenadamedia. Syarief,  Elza.  (2012). Menuntaskan  Sengketa  Tanah  Melalui  Pengadilan Khusus Pertanahan. Jakarta: PT. Gramedia.

## B. Jurnal, Disertasi
Djafar, Wahyudi. (2010). “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah  catatan  Atas  Kecendrungan  Defisit  Negara  Hukum  Di Indonesia”. Jurnal konstitusi 7(5).
Sumarja,  Fx.  (2015).  “Politik  Hukum  Larangan  Kepemilikan  Hak  Milik Oleh  Orang  Asing  Untuk  Melindungi  Hak-hak  Atas  Tanah  Warga Negara  Indonesia” .  Disertasi Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Universitas Diponogoro Semarang.

## C. Lain-Lain
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-
Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha
Negara.
Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubhan  Atas  Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha
Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  BPN  No  3  Tahun  1997  tentang Ketentuan  Pelaksana  PP  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  BPN  Nomor  9  Tahun  1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembataln Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Peraturan  Kepala  BPN  Nomor  3  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.