## ANALISIS PENERAPAN PSAK NOMOR 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SHADAQAH PADA BMT AL-FALAH KABUPATEN CIREBON

## Muhamad Bahrul Ilmi, Wasman dan Moh. Mabruri Fauzi
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: ayungsiibungsu@gmail.com, wasman1959@yahoo.co.id dan mabrurifaozi@gmail.com

## Abstract
Baitul  Mal  wa  Tamwil  (BMT)  is  an  integrated  independent  business  center  whose  contents are  core  activities  of  developing  productive  businesses  and  investments  in  improving  the quality  of  economic  activities  of  micro-entrepreneurs.  Also,  BMTs  also  receive  alms,  infaq, and alms, and make safekeeping according to the regulations and mandate. BMT is a Zakat Management  Partner.  This  study  will  examine  more  deeply  how  the  Analysis  of  the Application of PSAK No. 109 concerning Accounting for Zakat, Infaq/Alms in BMT Al-Falah Cirebon  District.  The  method  used  in  this  research  is  a  qualitative  method.  Data  collection techniques used, namely observation, interviews and documentation. The results of this study conclude, that the application of zakat, infaq and alms accounting, BMT Al-Falah in terms of recognition, measurement, accounting preparation for Alms and Alms accounting has applied PSAK No. 109 Zakat, Infaq/Alms.
Keywords: Business, SAK No. 109, and BMT Al-Falah.

## Abstrak
Baitul  Mal  wa  Tamwil  (BMT)  adalah  balai  usaha  mandiri  terpadu  yang  isinya  berintikan kegiatan  mengembangkan  usaha  yang produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro.  Selain  itu  BMT  juga  menerima  titipan  zakat,  infak dan  sedekah,  serta menyalukan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan Mitra  Pengelola  Zakat.  Penelitian  ini  akan  mengkaji  lebih  dalam  bagaimana  Analisis Penerapan  PSAK  No  109  tentang  Akuntansi  Zakat,  Infaq/Sedekah  pada  BMT  Al-Falah Kabupaten  Cirebon.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan,  yaitu  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan,  bahwa  penerapan  akuntansi  zakat,  infak  dan  sedekah, BMT  Al-Falah  dalam  hal  pengakuan,  pengukuran,  penyusunan  akuntansi  Akuntansi  Zakat dan Sedekah sudah menerapkan PSAK No. 109 Zakat, Infaq/Sedekah.
Kata Kunci: Usaha, SAK No. 109, dan BMT Al-Falah.

## LATAR BELAKANG
Lembaga
keuangan syariah yang
bermunculan  hari  ini  telah  memberikan perhatian lebih dari berbagai pihak terhadap lembaga keuangan syariah. Praktik akuntansi  dalam  hal  lembaga  keuangan syariah  pun  mutlak  diperlukan,  dalam    hal ini  praktik  akuntansi  syariahlah  yang mengambil  peran.UMKM  adalah  basis ekonomi  kerakyatan,  oleh  karena  itu  sangat penting  perannya  dalam  pembangunan ekonomi nasional karena mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada  masyarakat,  berperan  dalam  proses pemerataan  dan  peningkatan  pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi,  dan  berperan  dalam  mewujudkan stabilitas nasional. Dengan demikian UMKM  adalah  salah  satu  pilar  utama ekonomi  nasional  yang  harus  memperoleh kesempatan  utama,  dukungan,  perlindungan dan  pengembangan  seluas-luasnya  sebagai wujud  keberpihakkan  yang  tegas  kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.
Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) merupakan suatu kerangka  dari  prosedur  pembuatan  laporan keuangan akuntansi  yang  berisi  peraturan mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan,  dan  penyajian  laporan  keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)  yang  didasarkan  pada  kondisi  yang sedang  berjalan  dan  telah  disepakati  serta telah  disahkan  oleh institut  atau  lembaga resmi di indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia  pun  sejauh  ini  telah  menerbitkan sembilan  standar  terkait  dengan  Akuntansi syariah, yaitu PSAK 101 (penyajian laporan keuangan syariah), PSAK 102 (murabahah), PSAK  103  ( salam ),  PSAK    104  ( isthisna’ ), PSAK  105  ( mudharabah ),  PSAK  106 ( musyarakah ),  PSAK    107  ( ijarah ),  PSAK 108 (penyelesaian hutang piutang
murabahah  bermasalah),  PSAK 109 (zakat, infak, shadaqah). 1
Baitul  Mal  wa  Tamwil  (BMT) merupakan  balai  usaha  mandiri  terpadu yang isinya berintikan  bayt  al-mal  wa  al- tamwil  dengan    kegiatan    mengembangkan usaha    yang  produktif  dan  investasi  dalam meningkatkan  kualitas  kegiatan  ekonomi pengusaha mikro.
Dengan mengetahui penerapan pengakuan,  pengukuran,  dan  penyajian akuntansi  ZIS  di  BMT  Al-Falah  sudah sesuai  dengan  PSAK  No.  109  tentang Akuntansi ZIS. Penelitian ini akan membahas  mengenai  esensi  pemberdayaan perempuan  yang  dilakukan  oleh  Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Astanajapura Cirebon.  Untuk  itu  maka  penulis  merasa perlu  untuk  mengkaji  lebih  dalam  lagi mengenai: 1) Bagaimana pengakuan, pengukuran,  dan  penyajian  akuntansi  ZIS menurut  PSAK  No.  109  tentang  akuntansi ZIS?  2)  Bagaimana  penerapan  pengakuan, pengukuran, dan penyajian akuntansi ZIS di BMT  Al-Falah?  3)  Apakah  penerapan pengakuan,  pengukuran,  dan  penyajian akuntansi  ZIS  di  BMT  Al-Falah  sudah sesuai  dengan  PSAK  No.  109  tentang Akuntansi ZIS?

## LITERATURE REVIEW
Penelitian  tentang  zakat  khususnya  yang berkaitan dengan penerapan PSAK No. 109 tentang  Zakat,  Infaq/Sedeqah  ini  ternyata telah banyak dilakukan. Peneliti menggunakan  penelitian  tersebut  sebagai bahan  perbandingan  dan  untuk  menjadi pijakan dasar penelitian ini. Berikut beberapa  karya  yang  terdokumentasikan terkait  permasalahan  yang  dikaji,  yaitu pertama,  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Andi  Metari  Setiaware,  2013,  dengan  judul Analisi  Penerapan  Akuntansi  Zakat,  infaq dan  Shadaqah  pada  LAZ  (Lembaga  Amil
1 Ikatan  Akuntansi  Indonesia, PSAK  NO. 109  tentang  Zakat  Dan  Infaq/Shadaqah (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2008).
Zakat)  Dompet  Dhuafa  Cabang  Makasa 2 . Pada penelitian ini membahas dari penerapan akuntansi ZIS di Dompet Dhuafa cabang  Makasar  telah  sesuai  dengan  PSAK 109  dari  pengakuan,  pengukuran,  penyajian dan  pengungkapan.  Namun  ada  sedikit perbedaan  dalam  bentuk  penyajian  saldo dana  pada  neraca,  dimana  saldo  dana tersebut  tidak  dipisahkan,  akan  tetapi terakumulasi  dari  jumlah  keseluruhan  dana ZISWAF yang terhimpun.
Kedua,  Penelitian  yang  dilakukan Fathonah,  2013,  dengan  judul  Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Organisasi Pengelola  Zakat  (Studi  Kasus  LAZISMU Kabupaten  Klaten  dan  BAZDA  Kabupaten Klaten 3 ).  Pada  penelitian  ini  kedua  OPZ tersebut  menggunakan  metode  cash  basic atau basis kas, yaitu pencatatan dari seluruh transaksi hanya  dilakukan  pada  saat menerima  kas  dan  mengeluarkan  kas. Sedangkan laporan keuangan yang dilakukan oleh keduanya hanya mencatatkan laporan penerimaan dana zakat dan  laporan  pentasharufan  atau  penyaluran dana zakat. Pada penelitian ini belum sesuai dengan PSAK 109.
Dan ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Pujianto, 2015, dengan judul Implementasi  PSAK  109  Tentang  Zakat, Infaq/Shadaqah (Studi Empiris pada
Organisasi Pengelola Zakat di Kota Semarang) 4 .  Pada  penelitian  ini  membahas implementasi  PSAK  109  yang  digunakan pada  OPZ  di  kota  Semarang,  bahwa  sikap
2 Andi  Metari  Setiariware,  “Analisis Penerapan  Akuntansi  Zakat,  Infaq/Shadaqah  pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompet Dhuafa Cabang Makasar”, Skripsi (Makasar:  Universitas  Hasanudin, 2013).
3 Fathonah,  “Analisis  Penerapan  Akuntansi Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kabupaten Klaten dan BAZDA Kabupaten  Klaten)”, Skripsi (Yogyakarta:  UIN Sunan Kalijaga, 2013).
4 Pujianto,  “Implementasi  PSAK  109 tentang  Akuntansi  Zakat  dan  Infaq/Shadaqah  (Studi Kasus  Empiris  pada  OPZ  di  Kota  Semarang)”, Skripsi (Semarang:  Universitas  Negeri  Semarang, 2015).
terhadap  praktik  Akuntansi  ZIS  secara persial  tidak  berpengaruh  terhadap  minat amil  ZIS  sedangkan  norma  subjektif terhadap praktik akuntansi ZIS berpengaruh terhadap minat amil ZIS yang mengimplementasikan  praktik  akuntansi ZIS.  Namun  dalam  penelitian  ini  idak dibahas  mengenai  PSAK  109  pada  laporan keuangan  OPZ  ,  dengan  begitu  dalam penelitian  ini  belum  sesuai  dengan  PSAK 109.
Dari  ketiga  topik  penelitian  yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan  secara  khusus  dan  komprehensif tentang  Penerapan  PSAK  No  109  Tentang Akuntansi  Zakat,  Infaq/Shadaqah  pada BMT Al-Falah Kabupaten Cirebon. Dengan adanya  penelitian  pada  BMT  tersebut semoga  bisa  mengacu  pada  Lembaga Pengelola  Zakat  lainnya  yang  belum menerapkan PSAK No 109 tentang Akuntansi  ZIS,  pada  dasar  nya  BMT  Al- Falah  di  Kabupaten  Cirebon  ini    adalah Lembaga  Keungan  Syariah,  namun  bisa menerima zakat, mengelola serta menyalurkan  zakat  nya  langsung,  karena  di BMT Al-Falah ini pengauditan nya independent  atau  pengauditannya  secara langsung tersendiri.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa rumusan tertulis atau lisan dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat diamati. 5 Adapun metode kualitatif digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dari para  informan  terpilih  dengan  instrumen panduan  pertanyaan  yang  telah  disiapkan sebelumnya.
Karakteristik  dari  penelitian  ini  akan lebih  mudah  apabila  berhadapan  dengan kenyataan  dan  menyajikan  secara  langsung. Hakikat  hubungan  antara  peneliti  dengan
5 Lexy  J.  Moleong. Metodologi  Penelitian Kualitatif (Bandung:  PT.  Remaja  Rosda  Karya, 1997), 3.
responden, lebih peka dan lebih menyesuaikan diri dengan penajaman pengarang  bersama  terhadap  pola-pola  nilai yang dihadapi. 6

## Sumber Data Penelitian
Sumber  data yang digunakan  dalam penelitian  kali  ini,  yaitu pertama ,  data primer  yang  diperoleh  data  secara  langsung dengan  melakukan  wawancara  terhadap pihak-pihak  terkait  penerapan  PSAK  No.
109 tentang
Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah pada BMT al-Falah kabupaten  Cirebon. Kedua ,  data  sekunder yaitu  data  yang  diperoleh  dengan  membaca literatur  kepustakaan,  media  cetak  atau elektronik, dan brosur yang ada hubungannya  dengan  penelitian  yang  akan dilakukan.  Data  ini  digunakan  oleh  peneliti sebagai pelengkap dari data primer.

## Teknik Pengumpulan Data
1. Metode Observasi Observasi adalah alat pengumpulan  data  yang  dilakukan dengan  cara  mengamati  dan  mencatat secara  sistemik  gejala-gejala  yang diselidiki. 7 Observasi juga sebagai salah satu  cara  pengamatan  yang  dilakukan dengan  cara  melakukan  pengamatan terhadap  objek  yang  akan  diteliti. Dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan observasi  non  partisipan,  yaitu  hanya melihat  dan  mendengarkan  pada  situasi tertentu tanpa partisipasi aktif didalamnya, 8 Atau lebih dikenal dengan sebutan observasi partisiatif pasif. 9
Observasi  ini  dilakukan  untuk memperoleh data dari informasi melalui keadaan  yang  sebenarnya,  yang  dalam
6 Nasution. S, Metode Penelitian Naturalistik, Kualitatif (Bandung: Tarsito, 2005), 18.
7 Cholid  Narbuko  dan  Abu  Ahmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.
8 Emzir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 40.
9 Sugiono, Memahami  Penelitian  Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.
hal  ini  peneliti  mengamati  paraktik penerapan  PSAK  No.  109  tentang Akuntansi  Zakat,  Infaq/Shadaqah  pada BMT al-Falah kabupaten Cirebon.

## 2. Metode Wawancara
Wawancara  adalah  proses tanya  jawab  dalam  penelitian  yang berlangsung secara lisan dimana dua orang  atau  lebih  bertatap  muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan lebih lanjut. 10
Melalui wawancara atau interview kali ini, peneliti bermaksud untuk  mengetahui  penerapan  PSAK No.  109  tentang  Akuntansi  Zakat, Infaq/Shadaqah  pada  BMT  al-Falah kabupaten Cirebon.

## 3. Metode Dokumentasi
Metode  dokumenasi  adalah penyelidikan  yang  ditujukan  pada penguraian  dan  penjelasan  apa  yang telah  lalu  melalui  sumber-sumber dokumen. Metode dokumentasi meliputi  pengumpulan  data  dengan cara  menelaah  lebih  lanjut  catatan- catatan dan dokumen-dokumen yang ada di daerah penelitian. Dokumentasi  yang  akan  peneliti kumpulkan adalah buku-buku tentang  strategi  pemasaran  (bauran pemasaran), minat beli dan dokumen-dokumen  yang  peneliti peroleh dari lapangan.

## KONSEP DASAR Definisi Zakat
Ditinjau  dari  segi  bahasa,  kata  zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu “keberkahan”, al-namaa “pertumbuhan  dan perkembangan”, al-thaharatu “kesucian” dan ash-shalahu “keberesan”.  Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu  dari  harta  tertentu,  menurut  sifat-
10 Cholid  Narbuko  dan  Abu  Ahmadi, Metodologi Penelitian, 83.
sifat  yant  tertentu,  dan  untuk  diberikan kepada golongan tertentu. 11 Allah berfirman dalam surat at-Taubah ayat 103:
اَهِب ْمِهيِ ك َزُت َو ْمُه ُرِ هَطُت ًةَقَدَص ْمِهِلا َوْمَأ  ْنِم ْذُخ ُهَّللا َو  ۗ ْمُهَل  ٌنَكَس  َكَت َلََص  َّنِإ  ۖ ْمِهْيَلَع  ِ لَص َو ٌميِلَع ٌعيِمَس
Artinya:  “ Ambillah  zakat  dari  sebagian harta  mereka,  dengan  zakat  itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya  do’a  kamu  itu (menjadi) ketentraman  jiwa  bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”. 12
Infaq  adalah  mengeluarkan  harta yang  mencangkup  zakat  dan  non  zakat. Infaq  ada  yang  wajib dan ada  yang sunnah. Infaq  wajib  diantaranya  adalah  zakat, kafarat  dan  nadzar.  Sedangkan  infaq  yang sunnah diantarnya adalah infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, dan infaq kemanusiaan. Menurut PSAK No. 109,  infaq/sodaqoh  adalah  harta  yang diberikan  secara  sukarela  oleh  pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
Sodaqoh adalah  pemberian  harta kepada  orang-orang  fakir  miskin,  orang yang  membutuhkan,  ataupun  pihak-pihak lain  yang  berhak  menerima sodaqoh ,  tanpa disertai  dengan  imbalan,  tanpa  paksaan, tanpa  batasan,  jumlah,  kapan  saja  dan berapapun jumlahnya. Sodaqoh ini hukumnya  adalah  sunnah,  bukan  wajib. Karena  itu,  untuk  membedakannya  dengan zakat  yang  hukumnya  wajib,  para  fuqaha menggunakan  istilah shadaqah  tathawwu atau ash shadaqah an naflah . 13
11 Ahmad Mujahidin, Ekonomi Islam (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 7.
12 QS. At-Taubah (9): 103.
13 Hertanto Widodo, Akuntansi dan Manajemen  Keuangan  Untuk  Organisasi  Pengelola Zakat (Jakarta:  Institusi  Manajemen  Zakat,  2001), 10.

## Macam-macam Zakat
Zakat  dibagi  menjadi  dua  yaitu  zakat Nafs (jiwa)  dan  zakat mal (harta)  adapun pengertiannya  sebagai  berikut:  1)  Zakat Nafs (jiwa)  atau  zakat  fitrah  adalah  zakat untuk mensucikan diri. Zakat ini dikeluarkan  dan  disalurkan  pada  saat  bulan ramadhan  sebelum  tanggal  1  syawal,  zakat ini  berbentuk  bahan  pangan  atau  makanan pokok. 14 1)  Zakat Mal (harta)  adalah  zakat yang  dikeluarkan  untuk  mensucikan  harta yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  wajib zakat. Zakat Mal mempunyai sifat ma’lumiyah (ditentukan).  Artinya  syariat Islam  telah  menjelaskan  volujme,  batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan  bagi  orang  muslim  untuk mengetahui kewajibannya. 15

## Kategori Zakat Mal
Berikut adalah jenis atau kategori zakat mal . Pertama,
Zakat Perdagangan. Zakat perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan.  Zakat  yang  dikeluarkan bisa berupa barang maupun uang, agar para muzaki mempunyai keleluasaan  untuk memilih  sesuai  dengan  kondisi  yang dipandang lebih mudah. Komoditas perdagangan  ini  termasuk  dalam  kategori kekayaan  bergerak  ( moveble  asset )  yang harus  dikeluarkan  zakatnya  sebesar  1/40 dari  nilainya  pada  akhir haul atau  sama dengan  2,5% 16 .  Kewajiban  mengeluarkan zakat perdagangan ini terdapat dalam Sabda Nabi Muhammad SAW:
Artinya:  “ Rasulullah  SAW  memerintahkan kami  agar  mengeluarkan  zakat  dari  semua yang  kami  persiapkan  untuk  berdagang” ( HR Abu Daud ) . Kedua,
Zakat Profesi dan
Penghasilan.  Pendapatan  profesi  adalah buah  hasil  dari  kerja  yang  menguras  otak dan  keringat  yang  dilakukan  oleh  setiap
14 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Watamwil (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 160.
15 M.  Arif  Mufraini, Akuntansi  dan Manajemen Zakat (Jakarta: Kencana, 2006), 52.
16 Ahmad Hasan Ridwan, Manajemen Baitul Mal Watamwil, 178
orang. 17 Seperti  gaji,  upah,  honorarium  dan lainnya  serta  pendapatan  kerja  profesi  yang telah  melampaui  batas  ketentuan nisab . Dimana  kewajiban  untuk  zakat  profesi  di Indonesia  telah  ditentukan  sesuai  dengan UU  No.  17  Tahun  2000  yang  diberlakukan mulai tahun 2001 tentang pajak penghasilan adalah sebesar 2,5% dari penghasilan. 18
Ketiga, zakat pertanian dan perkebunan.  Pertanian  adalah  sesuai  hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat  dimakan  oleh  manusia  dan  hewan, sedangkan  perkebunan  adalah  buah-buahan yang  berasal  dari  pepohonan  atau  umbi- umbian. 19 Contoh  hasil  pertanian  adalah semua hasil pertanian dan perkebunan  yang ditanam  masyarakat  secara  umum  seperti padi,  jagung,  tebu,  buah-buahan,  sawit, kapas,  sayur-sayuran  dan  lainnya.  Dalam zakat  pertanian  dan  perkebunan  ini  tidak disyaratkan haul , karena ketika perkembangan  sempurna  atau  panen  pada saat  itulah  wajib  zakat. 20 Untuk volume zakat  pertanian  dan  perkebunan  ditentukan dengan  sistem  perairan  yang  diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut  adalah  sebagai  berikut:  1)  Apabila lahan  yang irigasinya ditentukan oleh  curah hujan  maka  zakatnya  10%  (1/10)  dari  hasil panen  pertanian.  2)  Apabila  lahan  yang irigasinya  menggunakan  alat  yang  beragam (bendungan  irigasi)  maka  zakatnya  adalah 5%  (1/20)  dari  hasil  panen  pertanian.  3) Apabila  pengairan  pada  setengah  periode lahan  melaui  curah  hujan  dan  setengahnya melalui  irigasi,  maka  zakatnya  7,5%  dari hasil  panen. 21 Berbeda  dengan  zakat  maal
17 M.  Arif  Mufraini, Akuntansi  dan Manajemen Zakat, 73.
18 Sri  Nurhayati, Akuntansi  Syariah  di  Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hlm. 293
19 Sri  Nurhayati, Akuntansi  Syariah  di  Indonesia, hlm. 289
20 Abdul  Al  Hamid  Mahmud  Al-  Ba’iy, Ekonomi Zakat  Sebuah  Kajian  Moneter  dan  Keuangan Syari’ah (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  2006) hlm.32
21 M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, hlm. 85
lainnya,zakat  pertanian  ini  tidak  menunggu 1  tahun  ( haul )  untuk  dikeluarkan  zakatnya yang penjelasan nya sudah pada sebelumnya, namun tiap kali panen.

## Konsep Infaq dan Shadaqah
Infaq  secara  bahasa  yaitu  membelanjakan, sedangkan  secara  istilah  infaq  adalah mengeluarkan  harta  karena  taat  dan  patuh kepada Allah SWT. Infaq dapat dikeluarkan oleh  seorang  muslim  sebagai  bentuk  rasa syukur  ketika  menerima  rezeki  dari  Allah SWT,  dimana  jumlah  yang  dikeluarkan untuk  infaq  seuai  dengan  kerelaan  dan kehendak  muslim  tersebut.  Hal  ini  sesuai surat al-Baqarah ayat 195, yaitu:
ىَلِإ  ْمُكيِدْيَأِب  اوُقْلُت  َلَ َو  ِهَّللا  ِليِبَس يِف اوُقِفْنَأ َو ب ِحُي َهَّللا َّنِإ ۛ اوُنِسْحَأ َو ۛ ِةَكُلْهَّتلا َنيِنِس ْحُمْلا Artinya: “D an belanjakanlah (harta bendamu)  di  jalan  Allah,  dan janganlah  kamu  menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah,  karena  Sesungguhnya
Allah  menyukai  orang-orang yang berbuat baik ”. 22
Infaq  dibagi  menjadi  2  jenis  yaitu, infaq  wajib  dan  infaq  sunnah.  Infaq  wajib terdiri  atas  zakat  dan  nazar  dimana  bentuk dan  jumlah  pemberiannya  telah  ditentukan. Sedangkan  infaq  sunnah  adalah  infaq  yang dilakukan  oleh  seorang  muslim  untuk mencari ridha Allah SWT. Pertama Adapun shadaqah  adalah  segala  pemberian  tau kegiatan  untuk  mengharapkan  pahala  dari Allah  SWT.  Shadaqah  memiliki  dimensi yang  lebih  luas  dari  infaq,  yaitu:  1) Shadaqah  memberikan  pemberian  kepada fakir  miskin  yang  membutuhkan  tanpa mengharapkan  imbalan  ( az-zuhaili ).  2) Shadaqah  dapat  berupa  zakat,  karena  di dalam  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah  ada  yang tertulis  dengan lafal  shadaqah padahal  yang dimaksud  dalam  surat  at-Taubah  ayat  60 adalah mengeni zakat.
Shadaqah hukumnya sunnah muakad dan bias juga menjadi wajib apabila pemberi shadaqah mendapati seseorang dalam keadaan  yang  benar-benar  dalam  keadaan kritis  dan  membutuhkan  shadaqahnya  serta si  pemberi  memiliki  persediaan  yang memiliki  kebutuhan  pokoknya.  Dalam bershadaqah, pemberi shadaqah disunnahkan  untuk  mengiringi  aktivitas shadaqah  dengan    bacaan  basmallah, menyerahkan shadaqahnya dengan kemurahan  hati,  tidak  menyimpan  motif tertentu dengan mengharapkan manfaat dari orang  yang  diberi  shadaqah,  memberikan shadaqahnya  secara  sembunyi-sembunyi agar terhinar dari sifat riya. 23

## Akuntansi  Zakat  Infaq  dan  Shadaqah (ZIS)
Akuntansi  zakat  dan  infaq/shadaqah  adalah bingkai  pemikiran  dan  aktivitas  yang mencangkup  dasar-dasar  akuntansi  dan proses-proses operasional yang berhubungan
dengan penentuan,
perhitungan  dan  penilaian  harta  dan pendapatan yang wajib dizakati. Menentukan kadar zakatnya dan pendistribusian  hasilnya  kepada  pos-posnya sesuai  dengan  hukum  dan  syariat-syariat Islam.  Dengan  kata  lain  akuntansi  zakat berkopenten  dalam  perhitungan  zakat  dan pembagiannya  kepada  pos-posnya  sesuai dengan  hukum  dan  dasar-dasar  syariat Islam 24 .  Akuntansi  zakat  berpedoman  pada dua  dasar  utama,  yaitu 25 :  1)  Hukum  dan dasar-dasar  zakat  harta  ( fiqh  zakat ).  2) Dasar-dasar  akuntansi  bagi  perhitungan zakat (PSAK 109).
Adapun  akuntansi  merupakan  ilmu yang sangat dibutuhkan oleh semua organisasi,  bagi  organisasi  bisnis  maupun
23 Abdul  Wahab, Fiqh  Ibadah (Jakarta: Amzah, 2013), 426-427.
24 Husein  As-Syahatah, Akuntansi  Zakat: Panduan  Praktis  Perhitungan  Zakat  Kontemporer, 2004, 29-30. 25 Husein  As-Syahatah, Akuntansi  Zakat: Panduan  Praktis  Perhitungan  Zakat  Kontemporer  , 2004, 29-30.
yang bersifat nirlaba. Dengan diterapkannya akuntansi  yang  baik,  maka  organisasi  dapat dikatakan  telah  melaksanakan  akuntabilitas dan  transparansi  yang  baik.  Karena  dengan akuntansi,  organisasi  dan  pihak-pihak  yang lain  dapat  mengetahui  kinerja  keuangannya dengan  disusunnya  laporan  keuangan 26 . Terlebih  lagi  jika  laporan  keuangan  yang telah dibuat itu dipublikasikan secara luas.
Kewajiban melaksanakan akuntabilitas dan tranparansi bagi organisasi pengelola zakat juga dituntut oleh peraturan perundang-undangan 27 . Yaitu tercantum dalam  Undangan-Undangan  No.  23  Tahun 2011  tentang  pengelolaan  zakat,  serta peraturan pemerintahan No. 14 Tahun 2013 tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  No. 23 Tahun 2011.
Agar  sebuah  organisasi  pengelola zakat  dapat  dikukuhkan  oleh  pemerintah, sebagai  salah  satu  syaratnya  yaitu  harus mempunyai sistem pembukuan yang baik.
Laporan keuangan organisasi pengelola  zakat  dibuat  dengan  tujuan  untuk menyajikan  informasi  tentang  organisasi zakt  dalam  melakukan  kegiatannya  telah sesuai  dengan  ketentuan  syariat  Islam. Untuk menilai manajemen organisasi pengelola  zakat  dalam  melaksanakan  tugas dan  tanggungjawabnya,  serta  untuk  menilai pelayanan  dan  program-program yang dilakukan  organisasi  pengelola  zakat 28 . Pertama, Karakteristik Akuntansi zakat  dan infaq/shadaqah  untuk  organisasi  pengelola zakat  mempunyai  karakteristik  sebagai berikut 29 :  1)  Ketaatan  pada  prinsip-prinsip dan  ketentuan  syariat  Islam.  Akuntansi
26 Soemarso S.R, Akuntansi Suatu Pengantar: Edisi 5 buku 1 (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 4.
27 Hertanto  Widodo  dan  Teten  Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat (Bandung: Asy-Syaamil dan Grafika, 2001), 25.
28 Hertanto  Widodo  dan  Teten  Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat, 26-27.
29 Hertanto  Widodo,  Teten  Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat, 28.
setidaknya  harus  mampu  untuk  memiahkan transaksi-transaksi  haram  (  misal:  riba  ) maupun syubhat agar  tidak  tercampur dengan transaksi-transaksi lainnya.
Termasuk  bagaimana  penggunaan  dari dana-dana  tersbut.  2)  Keterikatan  pada keadilan. Akuntansi harus dapat
mencerminkan nilai-nilai keadilan, sehingga setiap pihak yang terlibat mendapatkan hak-
haknya sebagaimana mestinya. 3) Menghasilkan  laporan  yang  berkualitas. Yang  dimaksud  dengan  laporan  yang berkualitas  adalah  harus  memenuhi  syarat- syarat, 30 sebagai  berikut;  1)  Dapat  mudah dipahami.  2)  Relevan.  3)  Andal.  4)  Dapat dibandingkan.  5)  Dapat  diuji  kebenarannya ( auditable ).
Penerapan Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Menentukan dan Menghitung Aset Wajib Zakat 31
Dalam
menerapkan prinsip-prinsip akuntansi  perlu  dipertimbangkan  hal-hal berikut, yaitu; pertama, Kepemilikan Sempurna, Yang dimaksud dengan kepemilikan  sempurna  adalah  bahwa  aset kekayaan  tersebut  harus  berada  dibawah kekuasaan  seseorang  secara  total  tanpa  ada hak orang lain di dalamnya.
Kedua, Aset Produktif atau Berpotensi  untuk  Produktif  (mengalami perkembangan  nilai  aset),  Yang  dimaksud dengan  produktivitas  aset  disini  adalah bahwa  pada  proses  pemutarannya  dapat mendatangkan hasi atau pendapatan tertentu, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas kapital aset.
Ketiga, Harus  Mencapai  Nisbah, Yang dimaksud dengan nisbah adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat. Keempat, Aset Surplus Nonkebutuhan Primer, Aset surplus
30 Hertanto  Widodo,  Teten  Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat , 28.
31 Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat (Jakarta: Kencana, 2006), 19-26.
nonkebutuhan  primer  adalah  kepemilikan yang melebihi pemenuhan kebutuhan primer.
Kelima, Tidak  ada  Tanggungan Utang,  Aset  wajib  zakat  adalah  aset  yang sudah dikurangi utang.
Keenam, Kepemilikan  Satu  Tahun Penuh  ( haul ),  Aset  wajib  zakat  adalah  aset yang  kepemilikannya  telah  mencapai  satu tahun penuh atau haul .
Penerapan  prinsip-prinsip  akuntansi dalam menentukan dan  menghitung zakat, 32 antara lain:
1) Prinsip Tahunan ( annual/haul ), Menurut Imam Syafi’i, haul merupakan syarat  mutlak  dalam  kewajiban  zakat, apabila  kurang  dari haul walaupun sedikit,  maka  tidak  ada  kewajiban zakat. Dalam  prinsip  ini  naik  turunnya nilai  aset  selama  satu  tahun haul berjalan  tidak  menjadi  pertimbangan dalam kewajiban zakat, yang terpenting adalah  nilai  aset  pada  akhir  masa haul .
Konsep  ini  menunjukan bahwa  seorang muslim  hanya  wajib  membayar  zakat satu  kali  dalam  satu  tahun,  tidak diperkenan dua kali atau lebih.
2) Prinsip  Independensi  Tahun  Berjalan ( independent periodecity concept ), Dalam bahasan akuntansi yang dimaksud  dengan  periodecity  concept adalah  konsep  yang  menggabungkan kegiatan  ekonomi  pada  tiap  periode akuntansi, dan kegiatan tersebut dapatdihitung untuk diukur dan dilaporkan.
3) Prinsip  Standar  Aset  Produktif  atau Potensi  Produktif, Sistem  akuntansi zakat  didasarkan  pada  prinsip  yang menyatakan,  bahwa  sumber  zakat adalah  harta  yang  dapat  berkembang, baik secara riil maupun tidak, baik harta itu  habis  dalam  selama  haul  maupun tidak, baik perkembangannya
berhubungan dengan asal kekayaan atau terpisah. Bentuk-bentuk  aset  produktif
32 Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat , 27-40.
dalam  kajian  ilmu  akuntansi,  seperti uang  tunai,  saham,  obligasi, financial popers lainnya, komoditas perdagangan untuk  dijual,  aset  tetap  industry, pendapatan  dari  penyewaan  barang  dan piutang bersih.
4) Prinsip  Standar Mencapai Nishab (nilai surplus), Konsep nishab zakat menunjukan bahwa yang menjadi objek zakat hanyalah aset surplus saja. Prinsip ini  bertujuan  agar  tidak  membebani kaum  muslim  dan  mendorong  mereka untuk meningkatkan produktivitas. Standar kemampuan dalam perhitungan zakat  terhadap  aset  ditentukan  dengan nishab yang  beragam,  yaitu  20  dinar atau  200  dirham  atau  85  gram  emas atau 5 sha’.
5) Prinsip  Laba  Bersih  ( net  income ), Akuntansi  menyebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  laba  bersih  adalah pendapatan
dikurangi semua
pengeluaran.
6) Prinsip  Monetery  Unit,  Pada  aset membatasi  dan  menentukan  jumlah kekayaan  yang  wajib  dizakati,  maka harus  dihitung  selutuh  kekayaan  yang dimilikinya.
7) Prinsip  Penentuan  Nilai  dengan  Harga Pasar ( current volue dan market value ), Sistem  akuntansi  zakat  menilai  barang ( valuation  of  inventories )  pada  akhir masa  haul  berdasarkan  prinsip  nilai tukar yang berlaku dipasar pada saat itu.
8) Prinsip Entitas ( entity concept ),
Penerapan  konsep  ini  berartu  bahwa setiap  perusahaan,  firma,  kerjasama apapun  bentuknya  akan  dihukumi sebagai mukallaf yang  perorangan.
Dalam  akuntansi  ( entity  accounting ) pengertian  di  atas  dianalogikan  dalam persamaan; Aktiva sama dengan Kewajiban ditambah Ekuitas.

## Teknik Akuntansi Zakat
Pada  dasarnya  terdapat  beberapa  teknik akuntansi yang biasa diadopsi oleh organisasi  baik  yang  bersifat  mencari  laba ( provit  motive )  maupun  lembaga  nonprofit,
seperti  lembaga  pengelola  zakat.  Teknik akuntansi  tersebut  yaitu:  1)  Akuntansi Anggaran.  2)  Akuntansi  Komitmen.  3) Akuntansi  Dana.  4)  Akuntansi  Kas.  5) Akuntansi  Akrual,  Pada  dasarnya  kelima teknik  akuntansi  tersebut  tidak  bersifat mutually  exclusive ,  artinya  penggunaan salah  satu  teknik  akuntansi  tersebut  tidak berarti menolak penggunaan teknik yag lain. Dengan  demikian,  suatu  organisasi  dapat menggunakan tekik akuntansi yang berbeda- beda.  Akuntansi  kas,  akuntansi  akrual, akuntansi  komitmen  berbeda  datu  dengan yag  lainnya  karena  adanya  pembedaan waktu  pengakuan  pendapatan  dan  biaya ( time of recodnition ). Dalam tulisan ini akan dijelaskan teknik akuntansi  dana dan teknik akuntansi kas.
Untuk  kepentingan  zakat,  teknik akuntansi  dana  dan  akuntansi  kas  dapat digunakan dengan beberapa alasan. Pertama, pengelolaan zakat tidak melibatkan rekening utang-piutang dan perediaan sehingga  penggunaan  teknik  akuntansi  kas sudah  cukup  memadai.  Kedua,  akuntansi dengan  basis  kas  cukup  sederhana  dan mudah sehingga personel yang tidak berlatar belakang  pendidikan  tinggi  akuntansi  dapat melakukannya.  Namun,  bukan  berarti  tidak membutuhkan seorang akuntan, jika hendak menciptakan  lembaga  pengelola  zakat  yang baik  maka  perlu  akuntan  untuk  mendesain system  akuntansi  dan  system  informasi manajemen.
Penggunaan  akuntansi  dana  juga sangat  mungkin  karena  pengelolaan  zakat melibatkan  alokasi  zakat  untuk  pos-pos tertentu  yang  meliputi  asnaf  (golongan). Penjelasan  mengenai  konsep  akuntansi  kas dan akuntansi dana adalah sebagai berikut:
1) Akuntansi Dana ( Found Accounting ) Pada  organisasi  pengelola  zakat maslah  utama  yang  dihadapi  adalah pencairan  sumber  dana  dan  alokasi dana.  Penggunaan  dana  dan  peran anggaran sangat penting dalam organisasi  sektor  publik.  Dalm  tahap awal  perkembangan  akuntansi  dana, pengertian  “dana  ( found )  dimakinai
sebagai  dana  kas  ( cash  found ).  Tiap- tiap  dana  tersebutharus  ditempatkan pada laci  ( cash  draver )  secara terpisah; beberapa pengeluaran harus diambilkan dari satu laci dan pengeluaran  lainnya.  Namun  saat  ini, “dana”  dimaknai  sebagai  entitas anggaran  dan  entitas  akuntansi  yang terpisah,  termasuk  sumber  dana  nonkas dan utang diperhitungkan didalamnya. 33
Akuntansi  dana  melihat  bahwa unit  pelaporan  harus  diperlakukan sebagai  dana  dan  organisasi  harus dilihat  sebagai  satu  dana  atau  satu rangkaian  dana.  Hal  ini  berarti  jika suatu  organisasi  dilihat  sebagai  suatu rangkaian  dana  ( series  of  found )  maka laporan  keuangan  organisasi  tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari  laporan  keungan    dana  yang menjadi bagian organisasi.
General Found atau dana umum merupakan  jumlah  total  penerimaan zakt,  infaq,  shadaqah,  hibah  dan  wakaf yang  diterima  oleh  lembaga  pengelola zakat.  Total  dana  ini  akan  dialokasikan beberapa  kelompok  penerima  (dalam Al-Qur’an  terdapat  delapan  asnaf) misalkan untukdana fakir-miskin,
fisabilillah,  ibnu  sabil,  beasiswa  dan sebagainya yang masing-masing
kelompok  mungkin  diambilkan  dari dana  1,  dana  2,  dana  3  dan  seterusnya sesuai dengan jumlah kelompok dana.
2) Akuntansi Kas Penerapan akuntansi kas
pendapatan  dicatat  pada  saat  kas diterima  dan  pengeluaran  dicatat  ketika kas  dikeluarkan.  Banyak  organisasi memprofit  menggunakan  akuntansi  kas karena  akuntansi  kas  relatif  lebih sederhana  dan  tidak  menyita  banyak waktu.
33 Muhammad, Akuntansi Syariah Teori dan Praktek untuk Perbankan Syariah (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), 161.
Kelebihan cash  basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual,  riil  dan  objektif.  Sedangkan kekurangannya  adalah  tidak  dapat mencerminkan
kinerja yang sesungguhnya karena dengan cash basis tidak  dapat  diukur  tingkat  efisiensi  dan efektivitas  sesuatu  kegiatan,  program atau aktivasi dengan baik.
3) Perlakuan Akuntansi (PSAK NO. 109) Perlakuan akuntansi dalam pembahasan  ini  mengasu  pada  PSAK
NO. 109, ruang lingkupnya hanya untuk amil  yang  tujuan  utamanya  menerima dan menyalurkan zakat dan infaq/shadaqah. PSAK ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapatkan izin  dari  regulator  namun  amil  yang tidak mendapakan izin dari regulatorpun  dapat  menerapkan  PSAK ini.  PSAK  NO.  109  merujuk  pada beberapa  fatwa  MUI,  yaitu  sebagai berikut:  1)  Fatwa  MUI  No.  8/2011 tentang amil zakat, menjelaskan tentang criteria, tugas amil zakat serta pembebanan  biaya  operasional  kegatan amil  zakat  yang  dapat  di  ambil  dari bagian amil, atau dari bagian fisabilillah dalam  batas  kewajaran, proposional  serta  sesuai  dengan  kaidah isalm.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI Standar  Akuntansi  Keuangan  No.  109
Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Keberadan  Standar  akuntansi  Keuangan Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah 34 bertujuan untuk  mengatur  pengakuan,  pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan  infaq/shadaqah,  meliputi: pertama, pernyataan  ini  berlaku  untuk  amil  yang menerima  dan  menyalurkan  zakat  dan infaq/shadaqah. Kedua, Amilo yang menerima dan menyalurkan zakat,
34 Ikatan  Akuntansi  Islam, Peryataan Standar  Akuntansi  Keuangan (PSAK)  No.  109, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2008).
infaq/shadaqah,  yang  selanjutnya  disebut “amil”,  merupakan  organisasi  pengelola zakat  yang  pembentukannya  dimaksudkan untuk  mengumpulkan  dan  menyalurkan zakat,  infaq/shadaqah. Ketiga, Pernyataan ini  tidak  berlaku  untuk  entitas  syariah  yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq/shadaqah, tetapi bukan kegiatan utamanya  entitas  tersebut  mengacu  ke PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

## Karakteristik
Zakat  merupakan  kewajiban  syariah  yang harus  diserahkan  oleh muzakki kepada mustahiq baik  melalui  amil  maupun  secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai pernyataan nisab , haul (baik yang periodik maupun  yang tidak periodek), tarif zakat ( qodar ), dan peruntuknya.
Infaq/shadaqah merupakan donasi sukarela,  baik  ditentukan  maupun  tidak ditentukan  peruntukannya  oleh  pemberi infaq/shadaqah.  Zakat  dan  infaq/shadaqah yang  diterima  oleh  amil  harus  dikelola sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan tata kelola yang baik.

## Pengakuan dan Pengukuran
Zakat  dari  Pengakuan  awal  yakni: pertam. Penerimaan  zakat  diakui  pada  saat  kas  atau asset  lainnya  diterima. Kedua, Zakat  yang diterima  dari muzakki diakui  sebagai penambah dana zakat: 1) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, dan 2)  Jika  dalam  bentuk  nonkas  maka  sebesar nilai  wajar  asset  nonkas  tersebut. Ketiga, Penentuan  nilai  wajar  asset  nonkas  yang diterima  menggunakan  harga  pasar.  Jika harga  pasar  tidak  tersedia,  maka  dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya  sesuai  yang  diatur  dalam  PSAK yang relevan. Keempat, Zakat yang diterima diakui sebagai  dana amil untuk  bagian amil dan  zakat  untuk  bagian  non  amil. Kelima, Penentuan  jumlah  atau  presentase  bagian utuk  masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan  prinsip syariah dan kebijakan  amil. Keenam, Jika muzakki
menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran  zakat  melalui  amilmaka  aset zakat  yang  diterima  seluruhnya  diakui sebagai  dana  zakat.  Jika  atas  jasa  tersebut amil  mendapatkan ujrah/fee maka  diakui sebagai penambah dana amil.

## Pengukuran setelah Pengakuan Awal
Pada  pengakuan  setelah  pengakuan  awal yaitu: pertama, Jika  terjadi  penurunan  nilai aset  zakat  nonkas,  jumlah  kerugian  yang ditanggung  harus  diperlakukan  sebagai pengurang  dana  zakat  atau  pengurang  dana amil  tergantung  dari  sebab  terjadinya kerugian  tersebut. Kedua, Penurunan  nilai aset  zakat  diakui  sebagai:  1)  Pengurang dana  zakat,  jika  terjadi  tidak  disebabkan oleh  kelalaian  amil.  2)  Kerugian  dan pengurang  dana  amil,  jika  disebabkan  oleh kelalaian amil.

## Infaq/Shadaqah
Pengakuan  awal,  Infaq/shadaqah  yang diterima  diakui  sebagai  dana  infaq/sekeah terikat  atau  tidak  terikat  sesuai  dengan tujuan  pemberi  infaq/shadaqah  sebesar:  1) Jumlah  yang  diterima,  jika  dalam  bentuk kas.  2)  Nilai  wajar,  jika  dalam  bentuk nonkas.

## Pengukuran setelah Pengakuan Awal
Infaq/shadaqah  yang  diterima  dapat  berupa kas  atau  aset  nonkas.  Aset  nonkas  dapat berupa  aset  lancar  atau  tidak  lancer,  yang meliputi  sebagai  berikut: pertama, Aset tidak  lancar  yang  diterima  oleh  amil  dan diamanahkan  untuk  dikelola  serta  dinilai sebesarr nilai wajar aset penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut  diperlukan  sebagai  pengurang  dana infaq/shadaqah  terikat  apabila  penggunaan atau  pengelolaan  aset  tersebut  sudah ditentukan oleh pemberi.
Kedua, Amil  dapat  pula  menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk  segera  dilaurkan.  Aset  seperti  ini diakui  sebagai  aset  lancar.  Aset  ini  dapat
berupa  bahan  habis  pakai,  seperti  bahan makanan  atau  aset  yang  memiliki  umur ekonomi  yang  panjang    seperti  mobil ambulance.
Ketiga, Aset  nonkas  lancar  dinilai sebesar  nilai  perolehan  sedangkan  aset nonkas  tidak  lancar  dinilai  sebesar  nilai wajar sesuai dengan PSK yang relevan.
Keempat, Penurunan nilai aset infaq/shadaqah  tidak  lancar  diakui  sebagai berikut:
1) Pengurangan
dana infaq/shadaqah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil. 2) Kerugian dan  pengurang  dana  amil,  jika  disebabkan oleh kelalaian amil.
Kelima, Dalam  hal  amil  menerima infaq/shadaqah  dalam  bentuk  aset  (nonkas) tidak  lancar  yang  dikelola  oleh  amil,  maka aset  tersebut  harus  dinilai  dengan  PSAK yang relevan.
Keenam, Dana infaq/shadaqah sebelum  disalurkan  dapat  dikelola  dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil  yan  optimal.  Hasil  dana  pengelolaan diakui sebagai penambah dana infaq/shadaqah.
Kemudian setelah itu, Amil menyajikan  dana  zakat,  infaq/shadaqah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam  neraca  (Laporan  posisi  keuangan), dalam  penyajian  terdapat  beberpa  point, yaitu:  Pengungkapan  meliputi:  1)  Zakat, Amil  harus  mengungkapkan  hal-hal  berikut terkait  dengan  transaksi  zakat,  tetapi  tidak terbatas  pada;  a)  Kebijakan  penyaluran zakat,  seperti  penentuan  skala  prioritas penyaluran  dan  penerimaan.  b)  Kebijakan pembagian  antara  dana  amil  dan  dana nonamil  atas  penerimaan  zakat,  seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi  kebijakan.  c)  Metode  penentuan nilaiwajar yang digunakan untuk penerimaan  zakat  berupa  aset  nonkas.  d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat  yang mencangkup  jumlah  beban  pengelola  dan jumlah  dana  yang  diterima  langsung  kepaa mustahiq; dan e) Hubungan istimewa antara amil  dan  mustahiq  yang  meliputi:  i)  Sifat hubungan istimewa ii) Jumlah dan jenis aset
yang disalurkan; dan iii) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

## KESIMPULAN
Dari  pemaparan  di  atas,  dapat  ditarik kesimpulan,  yaitu pertama ,  tujuan  dalam PSAK  No.  109  tentang  Akuntansi  Zakat, Infaq/Shadaqah yaitu untuk mengatur pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan pengungkapan  transaksi  zakat,  infaq  dan shadaqah.  Serta  pernyataan  ini  berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, infaw dan shadaqah.
Berdasarkan analisis mengenai penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi  Zakat  dan  Infaq/Shadaqah  pada BMT  Al-Falah  ada  11  (sebelas)  point  yang sesuai  dengan  penerapan  PSAK  No.  109  , diantaranya  Ruang  lingkup,  karakteristik, pengakuan dan pengukuran untuk zakat dan infaq/shadaqah,  penyaluran  dana  zakat  dan infaq/shadaqah,  pemisahan  penyajian  dana amil dalam laporan posisi keuangan, rincian dana zakat untuk masing-masing mustahiq.
Sementara  itu  ada  beberapa  point dalam PSAK No. 109 yang tidak sesuai atau belum  diterapkan  dalam  laporan  keuangan BMT  al-falah,  diantaranya:  1)  Belum adanya  akun  penerimaan/pengeluaran  zakat dan  infaq/shadaqah  berbentuk  asset  nonkas. Hal  ini  dikarenakan  BMT  al-Falah  belum menerima  zakat  dan  infaq/shadaqah  dalam bentuk  asset  nonkas.  Begitupun  penilaian terhadap  asset  nonkas  tersebut.  2)  ada penyaluran  Dana  Zakat  maupun  Dana Infaq/Shadaqah untuk amil. Hal ini dikarenakan  pihak  BMT  al-Falah  memiliki kebijakan untuk tidak mengambil dana amil untuk operasional BMT. Adapun operasional  BMT  dibiayai  dari  hasil keuntungan fungsi at-tamwil BMT tersebut. 3)  Skala  prioritas  untuk  mustahiq  tertentu tidak  dilakukan.  Hal  ini  karena,  BMT  al- Falah  menyamaratakan  prosentase  bagian untuk masing masing mustahik.
Kedua ,  penerapan  akuntansi  zakat, infaq/shadaqah  pada  BMT  al-Falah  diawali dengan  menghimpun  dana  zakat,  infaq  dan shadaqah  dari muzakki dan  menyalurkan dana  tersebut  kepada mustahiq sesuai dengan  syariat  Islam  nyang  terdiri  dari  8 (delapan) asnaf yaitu  fakir,  miskin,  amil, gharim,  riqob,  muallaf,  ibnu  sabil dan fisabilillah . Dana zakat yang dihimpun oleh BMT  Al-Falah  ini  merupakan  zakat  maal, zakat fitrah dan zakat profesi. Dalam proses penghimpunannya
BMT
Al-Falah menyediakan  2  (dua)  cara  yaitu:  Pertama, Muzakki dapat langsung ke kantor BMT Al- Falah;  Kedua, Muzakki dapat  melakukan penyaluran  dana  zakat,  infaq/shadaqah melalui  transfer  rekening  via  bank  yang telah  ditentukan.  Sedangkan  dalam  proses penyalurannya  dana  zakat,  infaq/shadaqah BMT Al-Falah mengemasnya dalam beberapa program. 35
Dalam  proses  penyusunan  laporan keuangan  yang  dilakukan  BMT  Al-Falah dimulai  dari  penerimaan  dana  zakat  dari muzakki yang  disertai  dengan  bukti  setoran ziswaf. Kemudian bukti tersebut di kumpulkan  dan  di  catat  dalam  jurnal  yang sudah tersistem.
Dalam  penerapan  akuntansi  zakat, infaq  dan  shadaqah  yang  dilakukan  BMT Al-Falah terkait dengan pengakuan, pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan adalah sebagai berikut: Pertama, Pengakuan dan pengukuran
Dari  data  yang  diperoleh  ,  maka penerapan akuntansi terkait pengakuan awal dan  pengukuran  zakat  dalam  bentuk  kas yaitu:
D Kas Zakat Rp 500.000,- K Dana Zakat Rp 500.000,-
Penerimaan  dana  zakat  diakui  pada saat  kas  dierima.  Pada  saat muzakki menyalurkan  dana  zakat  melalui  BMT  Al-
35 Wawancara  dengan  staff  bagian  program dan  pemberdayaan  divisi  Baitul  Maal,  yaitu  Bapak Aef pada Tanggal 1 November 2018.
Falah  dengan  memberikan  zakat  dalam bentuk  kas  (uang),  maka  akan  menambah kas  zakat  sejumlah  dana  yang  berikan  oleh muzakki yaitu  sebesar  Rp  500.000,-  hal tersebut  dapat  dilihat  dari  pencatatan  dalam sisi  debet,  adapun  pencatatan  dalam  sisi kredit  berupa  dana  zakat  sebesar  Rp 500.000,-
Penerpan  akuntansi  terkait  pengakuan awal  dan  pengukuran  pada  kasus  diatas yaitu:
D Dana Maal (Zakat) Rp 125.000,- K Penyaluran Beasiswa AM
Rp 125.000,- Pada saat BMT Al-Falah menyalurkan dana  zakat  untuk  beasiswa  AN  Ayu Munjiyati  dalam  bentuk  kas  (uang),  maka sebagai pengurangan kas dana zakat sebesar yang  diserahkan  kepada  Ayu  Munjiyati yaitu  sebesar  Rp  125.000,-  pada  sisi  kredit, sedangkan pada sisi debet berupa dana maal (zakat) sebesar Rp 125.000,-.
Penerapan akuntansi
terkait pengakuan awal dan pengukuran pada kasus diatas yaitu: D Dana  Maal  (infaq  tidak  terikat) Rp 1.680.000,- K Kas
Rp 1.680.000,-
Pada saat BMT Al-Falah menyalurkan dana  infaq  untuk  pembelian  kursi  roda  ibu agus  iman  dalam  bentuk  kas  (uang),  maka sebagai pengurangan kas dana infaq sebesar yang  diserahkan  kepada  ibu  agus  iman yaitu sebesar Rp 1.680.000,- pada sisi debit, sedangkan  pada  sisi  kredit  berupa  kas sebesar Rp 1.680.000.
Penerapan  akuntansi  yang  terkait pengakuan  awal  dan  pengukuran  untuk infaq dalam bentuk kas yaiu:
D Kas Rp 796.300,- K Dana  Maal  (infaq  tidak  terikat) Rp 796.300,- Penerimaan infaq diakui pada saat kas diterima. Pada saat BMT Al-Falah melakukan pembukaan terhadap kotak infaq
dalam  berbentuk  kas  (uang),  maka  akan menambahkan kas infaq sejumlah dana yang diberikan  sebesar  Rp  796.300,-  hal  tersebut dapat  dilihat  dari  sisi  debet,  adapun pencatatan pada sisi kredit berupa dana maal (infaq tidak terikat ) sebesar Rp 796.300,-.
Pertama ,  Penyajian  dalam  hal  ini Komponen  laporan  keuangan  yang  dibuat oleh  BMT  Al-Falah  terdiri  dari  laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana  zakat,  laporan  perubahan  dana  infaq, laporan perubahan dana wakaf, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dana zakat,  dana  infaq,  dana  wakaf  disajikan terpisah dilaporan posisi keuangan (neraca). 36 Sedangkan  dana  amil,  BMT  Al- Falah belum mengadakan dana amil.
Kedua, Pengungkapan Sebagai lembaga  mitra  pengelola  zakat,  BMT  Al- Falah mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahiq yang  terdiri  dari  8 asnaf ,  dalam laporan  perubahan  dana  infaq/shadaqah diungkapkan rincian penyaluran infaq/shadaqah  baik  terikat  maupun  tidak terikat.  Untuk  penerimaan  zakat  maupun infaq/shadaqah  dalam  bentuk  aset  nonkas, BMT  Al-Falah  sendiri  belum  menerima  hal tersebut. 37
Dan ketiga ,  Kesesuaian  Penerapan Akuntansi  Zakat,  Infaq/Shadaqah  di  BMT Al-Falah dengan PSAK No. 109 yaitu BMT Al-Falah menerima zakat fitrah, zakat maal, infaq/shadaqahdari muzakki baik  ditentukan atau  tidak  ditentukan  peruntukannya  baik kas  maupun  aset  non  kas,  yang  akan dikelola  dimana  sesuai  dengan  prinsip syariah  dalam  penyalurannya  diperuntukan kepada  8 asnaf yaitu  fakir,  miskin,  amil, gharim , riqab , muallaf , ibnu  sabil dan fisabilillah .  Hal  ini  telah  sesuai  dengan karakteristik  dalam  PSAK  No.109  paragraf 08.
36 Wawancara  dengan  Manajer  Keuangan, yaitu  Ibu  Indah  Ambarwati,  Amd.  pada  Tanggal  02 Oktober 2018.
37 Wawancara  dengan  Dewan  Pengawas Syariah,  yaitu  Bapak  Gustani  pada  Tanggal  4 Oktober 2018.
Analisis  penerapan  akuntansi  zakat, infaq/shadaqah pada  BMT Al-Falah dengan PSAK  No.  109  dapat  diuraikan  dalam penjelasan sebagai berikut:
1) Pengakuan  dan  pengukuran  untuk  dana zakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian, zakat  yang  diterima  BMT  Al-Falah diakui  pada  saat  kas  atau  aset  non  kas diterima,  hal  ini  telah  sesuai  dengan PSAK  No.  109  paragraf  10.  Dimana pada  zakat  diterima  dalam  bentuk  kas diakui sebagai penambahan zakat sebesar jumlah yang diterima. Sedangkan  untuk  zakat  dalam  bentuk aset  non  kas  diakui  sebesar  nilai  wajar atau harga  yang berlaku di pasar dalam satuan  rupiah,  namun  BMT  Al-falah dalam  praktik  nya  belum  menghimpun aset  non  kas.  Untuk  pengakuan  dan pengukuran  penerimaan  zakat  dalam bentuk  kas,  maka  hal  ini  telah  sesuai dengan  PSAK  No.  109  paragraf  11. Zakat  diterima  diakui  sebagai  dana zakat untuk bagian non amil dan diakui sebagai  dan  amil  untuk  bagian  amil yaitu  sebesar  12,5  %  sesuai  dengan prinsip  syariah  dan  kebijakan  amil. Namun  dalam  praktiknya  BMT  Al- Falah  belum  menghimpun  dana  amil karna BMT Al-Falah belum mengambil hak  dana  amil,  sedangkan  untuk  dana zakat  yang muzakki nya  menentukan sendiri mustahiq nya,  maka  dana  yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Namun dalam praktiknya, penghimpunan  zakat  sampai  saat  ini pada
BMT Al-Falah belum ditemukannya muzakki yang menentukan sendiri mustahiq nya.
2) Penyaluran  untuk  zakat,  Dana  zakat yang  disalurkan  oleh  BMT  Al-Falah kepada mustahiq diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar jumlah yang  diberikan  jika  dalam  bentuk  kas (uang)  sedangkan  dalam  bentuk  aset non  kas  sebesar  jumlah  yang  tercatat, maka hal ini telah sesuai dengan PSAK No.  109  paragraf  16.  Sehubungan
dengan  tidak  adanya  aset  non  kas  yang diterima  maka  BMT  Al-Falah  belum menyalurkan  zakat  dalam  bentuk  aset non kas.
3) Pengakuan dan pengukuran infaq/shadaqah,  Pada  saat  seseorang menyalurkan  infaq/shadaqah  ke  BMT
Al-Falah,  maka  infaq/shadaqah  itu diakui sebagai penambahan dana infaq/shadaqah  baik  terikat  maupun tidak  terikat  sebesar  yang  diterima  jika dalam  bentuk  kas  (uang),  sedangkan untuk infaq/shadaqah yang  dalam bentuk  aset  non  kas,  maka  diakui sebesar  harga  pasar  yang  berlaku  pada saat aset non kas diterima. Hal ini telah sesuai  dengan  PSAK  No.  109  paragraf 24. Berdasarkan hasil wawancara dengan BApak Aef, untuk aset  non kas BMT Al-Falah belum menerimanya.
4) Penyaluran  untuk  infaq/shadaqah.  Pada saat  BMT  Al-Falah  menyalurkan  dana indaq/shadaqah  maka  diakui  sebagai pengurangan dana infaq/shadaqah sebesar  jumlah  yang  diberikan  jika dalam  bentuk  kas  (uang),  sedangkan jika  infaq  dan  shadaqah  dalam  bentuk aset  non  kas  maka  diakui  sebagai pengurangan
dan infaq/shadaqah
sebesar  nilai  tercatat.  Hal  ini  telah seusai  dengan  PSAK  No.  109  paragraf 33. Sehubungan tidak adanya
penghimpunan  infaq/shadaqah  dalam bentuk set non kas maka BMT Al-Falah juga  belum  meyalurkan  infaq/shadaqah dalam bentuk aset non kas.
5) Penyajian yaitu, BMT Al-Falah menyajikan dana zakat, dana
infaq/shadaqah  secara  terpisah  dalam neraca (laporan posisi keuangan). Laporan  keuangan  yang  dibuat  BMT Al-Falah yaitu: laporan perubahan dana zakat,  laporan  perubahan  dana  infaq, laporan  perubahan  dana  wakaf,  laporan arus  kas  dan  catatan  atas  laporan keuangan.  Selain  itu  penerimaan  dana zakat,  infaq  dan  shadaqah  via  transfer, BMT  Al-Falah  telah  memisahkan rekening setiap dana agar tidak
tercampur. Hal  ini sudah sesuai  dengan PSAK No. 109 paragraf 38.
6) Pengungkapan  untuk  zakat,  BMT  Al- Falah  tidak  mengambil  dari  dana  zakat untuk  hak  amil,  karna  BMT  Al-Falah belum  menghimpun  dana  amil.  BMT Al-Falah mengungkapkan rincian jumlah  penyaluran  dana  zakat  untuk masing-masing mustahiq yang  terdiri dari 8 asnaf .
7) Pengungkapan  untuk  infaq/shadaqah, BMT  Al-Falah  mengungkap  rincian jumlah untuk penyaluran infaq/shadaqah berdasarkan peruntukannya  baik  terikat  maupun tidak terikat. Untuk penerimaan infaq/shadaqah  dalam  bentuk  aset nonkas, BMT Al-Falah belum menghimpunnya.  Hal  ini  telah  sesuai dengan  PSAK  No.  109  paragraf  40. Menurut  bapak  Aef  tentang  dana nonhalal,  BMT  Al-Falah  menghimpun dana nonhalal, akan tetapi penyalurannya dikeluarkan untuk sosial,  dalam  kasusnya  BMT  Al-Falah memberikan kesalah satu desa dari dana non halal untuk dijadikan keranda.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ba’iy,  Abdul  Al  Hamid  Mahmud.
Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter  dan  Keuangan  Syari’ah . Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
2006.
Emzir. Metodologi  Penelitian  Kualitatif: Analisis Data . Jakarta: Rajawali Press,
2012.
Fathonah.  “Analisis  Penerapan  Akuntansi Zakat  pada  Organisasi  Pengelola
Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kabupaten Klaten dan BAZDA Kabupaten Klaten)”, Skripsi .
Yogyakarta:  UIN  Sunan  Kalijaga,
2013.
Ikatan  Akuntansi  Islam, Peryataan  Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109.
Jakarta:  Dewan  Standar  Akuntansi Keuangan  Ikatan  Akuntan  Indonesia, 2008.
Moleong,  Lexy  J. Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosda Karya, 1997.
Mufraini,  Arif. Akuntansi  dan  Manajemen Zakat . Jakarta: Kencana, 2006.
Muhammad. Akuntansi  Syariah  Teori  dan Praktek  untuk  Perbankan  Syariah.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013.
Mujahidin, Ahmad. Ekonomi Islam . Jakarta:
Grafindo Persada, 2007.
Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. Metodologi  Penelitian .  Jakarta:  Bumi Aksara, 2007.
Nurhayati,  Sri. Akuntansi  Syariah  di
Indonesia .  Jakarta:  Salemba  Empat,
2011.
Pujianto.  “Implementasi  PSAK  109  tentang Akuntansi  Zakat  dan  Infaq/Shadaqah
(Studi  Kasus  Empiris  pada  OPZ  di Kota  Semarang)”, Skripsi .  Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015.
Ridwan,  Ahmad  Hasan. Manajemen  Baitul
Mal  Watamwil .  Bandung:  Pustaka
Setia, 2013. S., Nasution. Metode Penelitian Naturalistik, Kualitatif . Bandung: Tarsito, 2005. Setiariware, Andi Metari. “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah  pada  LAZ  (Lembaga Amil  Zakat)  Dompet  Dhuafa  Cabang Makasar”, Skripsi . Makasar:
Universitas Hasanudin, 2013.
SR., Soemarso. Akuntansi Suatu Pengantar: Edisi  5  buku  1 .  Jakarta:  Salemba Empat, 2009.
Sugiyono. Memahami  Penelitian  Kualitatif .
Bandung: Alfabeta, 2014.
Wahab,  Abdul. Fiqh  Ibadah .  Jakarta: Amzah, 2013.
Widodo,  Hertanto  dan  Teten  Kustiawan. Akuntansi  dan  Manajemen  Keuangan untuk  Organisasi  Pengelola  Zakat. Bandung:  Asy-Syaamil  dan  Grafika, 2001.
Widodo, Hertanto. Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi  Pengelola  Zakat. Jakarta:
Institusi Manajemen Zakat, 2001.