## PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMKOT SURABAYA DALAM PENERAPAN PP NO. 71 TAHUN 2010
Gita Desipradani 1 , Zeni Rusmawati 2 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya

## ABSTRACT
Changes in the field of government accounting should be based on a strong foundation that is with the Government Accounting Standards (SAP). With the issuance of PP No.71 Year 2010 on SAP can be used to produce a reliable financial report and can be used as benchmarks and standards in decision  making  within  the  scope  of  government.  The  presentation  of  financial  statements  in accordance  with  SAP is  useful  for  the  creation  of  accountability  and  transparency  of  government financial management. This study aims to find out how the presentation of the financial statements of  the  Government  of  Surabaya  City  in  the  application  of  PP.  71  Year  2010  as  well  as accountability  and  transparency  of  presentation  of  financial  statements  of  Surabaya  City Government.  The  research  method  used  descriptive  qualitative.  The  result  of  this  research, presentation of financial report of Surabaya City Government has been made based on PP. 71 Year 2010,  although  the  constraints  occurred  in  the  process  of  presentation,  but  the  accountability  and transparency of the Government of Surabaya is useful in making decisions for those who need local financial information.
Keywords : Presentation of Financial Statement, PP. 71 Year 2010, Accountability, Transparency Correspondence to
: gitadesip@gmail.com, u_zeni@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Perubahan  dibidang  akuntansi  pemerintahan  harus  didasari  dengan  suatu  dasar  yang  kuat  yaitu dengan  adanya  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Dengan  diterbitkannya  PP  No.71  Tahun 2010 tentang  SAP  dapat  digunakan  untuk  menghasilkan  suatu laporan  keuangan  yang  andal  serta dapat  dijadikan  patokan  dan  standar  dalam  pengambilan  keputusan  dalam  lingkup  pemerintahan. Penyajian  laporan  keuangan  sesuai  dengan  SAP  bermanfaat  untuk  terciptanya  akuntabilitas  dan transparansi  pengelolaan  keuangan  pemerintahan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana  penyajian  laporan  keuangan  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  penerapan  PP  No.  71 Tahun  2010  serta  akuntabilitas  dan  transparansi  penyajian  laporan  keuangan  Pemerintah  Kota Surabaya.  Metode  penelitian  menggunakan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini,  penyajian laporan  keuangan  Pemerintah  Kota  Surabaya  sudah  dibuat  berdasarkan  PP  No.  71  Tahun  2010, meskipun  kendala  terjadi  dalam  proses  penyajiannya,  namun  akuntabilitas  serta  transparansi keuangan  Pemerintah  Kota  Surabaya  bermanfaat  dalam  pengambilan  keputusan  bagi  pihak-pihak yang membutuhkan informasi keuangan daerah.
Kata kunci :    Penyajian    Laporan    Keuangan,    PP    No.    71    Tahun    2010, Akuntabilitas,Transparansi
Korespondensi
: gitadesip@gmail.com, u_zeni@yahoo.co.id

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION
Perubahan penyajian laporan keuangan  Pemerintahan  dari  berbasis  kas menjadi  akrual,  seharusnya  lebih  banyak memberikan informasi
keuangan Pemerintahan yang dibutuhkan public . Namun, masih banyak penafsiran maupun hal teknis yang menjadi kendala dalam pelaksanaanya.  Secara  sederhana  akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas serta tidak mencatat aset dan kewajiban.  Sebaliknya,  akuntansi  berbasis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat  terjadinya  transaksi  (baik  kas  maupun non kas) serta mencatat aset dan kewajiban.
Basis akrual diterapkan sebagai dasar pencatatan laporan keuangan, yang diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  lebih bagi penggunanya, baik pemerintah, masyarakat,  maupun  semua  pihak-pihak  lain yang  berkepentingan  atas  laporan  keuangan tersebut.  Dengan  adanya  berbagai  manfaat yang  ditawarkan  dalam  penerapan  basis akrual  pada  entitas  pemerintah,  beberapa negara di dunia sedang berupaya mengaplikasikannya.  Beberapa  penelitian menyebutkan,  akuntansi  berbasis  akrual mempunyai  berbagai  kendala  antara  lain adalah adanya pilihan atas berbagai penilaian,  pengakuan,  dan  pelaporan  atas aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  (Agnes,  2015). Namun  dengan  sistem  pengendalian  intern yang  memadai  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan  pemerintah  daerah  sebesar  83% (Tuti, 2014)
Berbagai  pilihan  penyajian  dan penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah daerah, yang masih menggunakan perpaduan accrual  basis dan cash  basis ,  akan mengundang  tekanan  dari  berbagai  pihak, baik  penyusun  maupun  para  pengguna  dari laporan keuangan untuk mendapatkan
informasi  keuangan  sesuai  dengan  keinginan masing-masing.  Kendala  lain  dari  akuntansi berbasis  akrual  adalah  kompleksitas  dari sistem pencatatan yang memerlukan dukungan  komitmen  dari  pimpinan  dan ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  dan sarana teknologi informasi dalam penerapannya. Dengan diterbitkannya PP No. 71 Tahun 2010 diharapkan akan  mengurangi berbagai  kendala  dalan  penyajian  laporan keuangan  pemerintahan  sehingga  informasi keuangan  yang  dihasilkan  lebih  akuntabel dan transparan.
Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Surabaya selain  menerapkan  PP  No.  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri)  No.64  Tahun  2013  tentang Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan
Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah  Daerah, juga menerapkan Peraturan Walikota (Perwali)  Nomor  32  Tahun  2014  tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.  Pentingnya  informasi  keuangan yang  dihasilkan  oleh  Pemerintah  Daerah, dengan  masih  diberlakukannya  perpaduan accrual  basis dan cash  basis ,  maka  peneliti ingin mengetahui penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot)
Surabaya  menurut  PP  No.  71  Tahun  2010 serta akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan Pemkot Surabaya.

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
PP No.  71  Tahun  2010  tentang SAP  menjelaskan  bahwa  laporan  keuangan pemerintah  daerah  adalah  laporan  yang terstruktur  mengenai  posisi  keuangan  dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan keuangan  pemerintah  daerah  adalah,  (1) masyarakat,  (2)  para  wakil  rakyat,  lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, (3) pihak yang  memberi  atau  berperan  dalam  proses
donasi, investasi dan pinjaman, (4) Pemerintah.

## Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Kerangka  Konseptual  Akuntansi Pemerintahan  yang  merupakan  salah  satu bagian  dari  Standar  Akuntansi  Pemerintahan PP  Nomor  71  Tahun  2010,  dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah  sebagai  berikut  (1)  menyediakan informasi  tentang  sumber,  alokasi  dan penggunaan  sumber  daya  keuangan  (2)
menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran (3)
menyediakan  informasi  mengenai  jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan  entitas  pelaporan  serta  hasil-hasil yang telah dicapai (4) menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya (5) menyediakan  informasi  mengenai  posisi keuangan  dan  kondisi  entitas  pelaporan berkaitan dengan
sumber-sumber penerimaannya,  baik  jangka  pendek  maupun jangka  panjang,  termasuk  yang  berasal  dari pungutan pajak dan pinjaman (6) menyediakan  informasi  mengenai  perubahan posisi  keuangan  entitas  pelaporan  apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat  kegiatan  yang  dilakukan  selama periode pelaporan.
Karakteristik Kualitatif Laporan

## Keuangan Pemerintah Daerah
Mahmudi  (2010:  11)  menyatakan laporan  keuangan  yang  disajikan  pemerintah daerah  dinilai  berkualitas  apabila  memenuhi ciri-ciri  berikut  (1)  Relevan,    artinya informasi  dalam  laporan  keuangan  yang disajikan  memberikan  manfaat  bagi  para pengguna  untuk  pengambilan  keputusan.  (2) Andal  ( Reliability ),  artinya  informasi  yang disajikan  dalam  laporan  keuangan  harus
dapat  diandalkan,  tidak  menyesatkan  dan mengandung  unsur  manipulasi.  (3)  Dapat dibandingkan ( comparability ), artinya
laporan  keuangan  dapat  digunakan  sebagai pembanding kinerja masa lalu atau pembanding  kinerja  organisasi  lain  yang sejenis. (4) Dapat
dipahami
( understandability ), artinya laporan keuangan harus  memberikan  informasi  yang  jelas, sederhana,  dan  mudah  dipahami  oleh  pihak- pihak pengguna laporan keuangan.

## Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Menurut PP 71 Tahun 2010
Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun  2010,  Laporan  keuangan  Pemerirntah terdiri  atas  7  laporan,  yaitu  (1)  Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA)  (2)  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (3) Neraca (4)  Laporan  Operasional  (LO)  (5)  Laporan Arus  Kas  (6)  Laporan  Perubahan  Ekuitas (LPE)  (7)  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan (CALK).  Basis  akuntansi  yang  digunakan dalam  laporan  keuangan  pemerintah  adalah basis  kas  untuk  pengakuan  pendapatan, belanja,  dan  pembiayaan  dalam  Laporan Realisasi  Anggaran  dan  basis  akrual  untuk pengakuan  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas dalam Neraca.
Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah  pusat/daerah  yang  menunjukkan ketaatan  terhadap  APBN/ABPD.  Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber,  alokasi  dan  penggunaan  sumber daya  yang  dikelola  oleh  pemerintah  pusat atau daerah. Unsur-unsurnya yaitu pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.  Laporan  Realisasi  Anggaran disusun  dan  disajikan  dengan  menggunakan anggaran  berbasis  kas.  Basis  kas  untuk Laporan  Realisasi  Anggaran  berarti  bahwa pendapatan  diakui  pada  saat  kas  diterima  di Rekening  Kas  Umum  Negara/Daerah  atau
oleh  entitas  pelaporan  dan  belanja  diakui pada saat kas  dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas pelaporan.
Entitas pelaporan tidak menggunakan  istilah  laba.  Penentuan  sisa pembiayaan  anggaran  baik  lebih  ataupun kurang  untuk  setiap  periode  tergantung  pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan  dan  belanja  bukan  tunai  seperti bantuan  pihak  luar  asing  dalam  bentuk barang  dan  jasa  disajikan  pada  Laporan Realisasi Anggaran.
Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran Lebih  menyajikan  kenaikan  atau  penuruan Saldo  Anggaran  Lebih  tahun  pelaporan dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya. Laporan  perubahan  saldo  anggaran  lebih menyajiakan  secara  komparatif  dengan periode  sebelumnya  dengan  pos-pos  sebagai berikut,  (1)  Saldo  Anggaran  Lebih  awal  (2) Penggunaan  Saldo  Anggaran  Lebih  (3)  Sisa Lebih/Kurang  Pembiayaan  Anggaran  tahun berjalan  (4)  Koreksi  Kesalahan  Pembukuan tahun sebelumnya (5) Dan lain-lain (6) Saldo Anggaran  Lebih  Akhir.  Laporan  Perubahan Saldo  Anggaran  disusun  dan  disajikan dengan menggunakan basis kas.
Neraca menggambarkan posisi
keuangan  suatu  entitas  pelaporan  mengenai aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  pada  tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan  non  lancar  serta  kewajibannya  menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam  neraca.  Setiap  entitas  pelaporan menggungkapkan  setiap  pos  aset  dan kewajiban  yang  mencakup  jumlah-jumlah yang  diharapkan  akan  diterima  atau  dibayar dalam  waktu  12  bulan  setalah  tanggal pelaporan.  Basis  akrual  untuk  Neraca  berarti bahwa  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  dana diakui  dan  dicatat  pada  saat  terjadinya transaksi,  atau  pada  saat  kejadian  atau kondisi lingkungan berpengaruh pada
keuangan  pemerintah,  tanpa  memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Laporan Operasional (LO)
menyajikan  ikhtisar  sumber  daya  ekonomi yang  menambah  ekuitas  dan  penggunaannya yang  dikelola  oleh  pemerintah  pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
Laporan Arus Kas menyajikan informasi  mengenai  sumber,  penggunaan, perubahan  kas  dan  setara  kas  selama  satu periode  akuntansi,  dan  saldo  kas  dan  setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar  kas  diklasifikasikan  berdasarkan aktivitas  operasi,  investasi,  pendanaan,  dan transitoris.
Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya. Laporan  Perubahan  Ekuitas  menyajikan sekurang kurangnya pos-pos (1) Ekuitas awal (2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan  (3)  Koreksi-koreksi yang langsung  menambah/mengurangi  ekuitas, yang  antara  lain  berasal  dari  dampak kumulatif  yang  disebabkan  oleh  perubahan kebijakan  akuntansi  dan  koreaksi  kesalahan mendasar,  misalnya:  (a)  Koreksi  kesalahan mendasar  dari  persediaan  yang  terjadi  pada periode-periode  sebelumnya  (b)  Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap (4) Ekuitas  akhir.  Selain  itu,  suatu  entitas pelaporan  menyajikan  rincian  lebih  lanjut dari  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam Laporan  Perubahan  Ekuitas  dalam  Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan  atas  Laporan  Keuangan (CALK)  meliputi  penjelasan  naratif  atau rincian  dari  angka  yang  tertera  dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional,
Laporan  Perubahan  Ekuitas,  Neraca,  dan
Laporan  Arus  Kas.  Catatan  atas  Laporan
Keuangan  juga  mencakup  informasi  tentang kebijakan  akuntansi  yang  dipergunakan  oleh entitas  pelaporan  dan  informasi  lain  yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan  di  dalam  Standar  Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan  untuk  menghasilkan  penyajian laporan keuangan secara wajar.
Entitas  pelaporan  yang  menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan  akuntansi  dan  penyajian laporan  keuangan  dengan  menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan,  maupun  dalam  pengakuan  aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun
demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

## Laporan Keuangan Konsolidasian
Berdasarkan PSAP No. 11 Paragraf 6 dikatakan  laporan  keungan  konsolidasian adalh suatu laporan keuangan yang merupakan  gabungan  keseluruhan  laporan keuangan  entitas  pelaporan  atau  entitas akuntansi,  sehingga  tersaji  sebagai  entitas tunggal.  Laporan  keuangan  pemerintan daerah  disusun  dengan  melakukan  proses konsolidasi  dari  seluruh  laporan  keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah  daerah.  Neraca  Saldo  dari semua entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD  menjadi  dasar  dalam  penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh PPKD.

## Proses  Penyusunan  Laporan  Keuangan Konsolidasian
Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian  terdiri  atas  2  tahap  utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (worksheet) konsolidasian dan tahap penyusunan  laporan  keuangan  gabungan pemerintah  daerah sebagai  entitas  pelaporan, yaitu  :  (1)  Menyusun  Laporan  Realisasi Anggaran  (LRA),  jurnal  penutup  LRA, Neraca saldo setelah penutupan (2) Menyusun  Laporan  Operasional  (LO), jurnal
penutup,  neraca  saldo  setelah  penutup  (3) Menyusun  neraca,  membuat  jurnal  penutup akhir  dan  neraca  saldo  akhir  (4)  Menyusun Laporan  Perubahan  SAL  (5)  Menyusun Laporan  Perubahan  Ekuitas  (6)  Menyusun Laporan  Arus  Kas  (7)  Menyusun  Catatan Atas Laporan Keuangan.
Akuntabilitas dan Transparansi menurut PP No. 71 Tahun 2010
Akuntabilitas artinya
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan yang  dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi artinya memberikan informasi keuangan yang terbuka dan  jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan  sumber  daya  yang  dipercayakan kepadanya  dan  ketaatannya  pada  peraturan perundang-undangan.

## Penelitian Terdahulu
Beberapa  penelitian  yang  berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, antara  lain  Cristy  Soputan,  dkk  (2015) dengan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penyajian  laporan  keuangan  pemerintah provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013 belum  sesuai  dengan  SAP  dalam  PP  No.  71 Tahun  2010,  tetapi  pemprov  Sulut  telah  siap untuk  menerapkan  SAP  PP  No.  71  Tahun 2010  pada  tahun  anggaran  berikutnya. Sebaiknya pimpinan Pemprov Sulut
menerapkan  SAP  berbasis akrual  pada  tahun selanjutnya dengan menyajikan secara lengkap  7  Laporan  Keuangan,  yaitu  Neraca, LRA,  LAK,  Laporan  Perubahan  SAL,
Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan
Operasional,  dan  CALK,  serta  mengadakan sosialisasi  dan  pelatihan  rutin  dalam  rangka peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia
dalam  menghasilkan  laporan  keuangan.  Ezra Paula  Mentu,  dkk  (2016)  dengan  hasil penelitian  menunjukkan  penyajian  laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi  Sulawesi  Utara  tahun anggaran    2014    dan    2015    belum    sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  No.71  Tahun 2010.  Penelitian  Tuti  Herawati  (2014) tentang  pengaruh  sistem  pengendalian  intern terhadap  kualitas  laporan  keuangan  yang dilakukan  pada  perangkat  daerah  Pemda Cianjur menyatakan bahwa sistem pengendalian  intern  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 83%. Dyah  Setyaningrum  dan  Febriyani
Syafitri (2012) menganalisis pengaruh karakteristik  pemerintah  daerah  terhadap tingkat  pengungkapan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Karateristik pemerintah daerah diukur dengan  menggunakan  10  variabel  (umur administratif  pemerintah  daerah,  kekayaan pemerintah daerah, ukuran legislatif, intergovermental revenue , ukuran pemerintah daerah,  diferensiasi  fungsional,  spesialisasi pekerjaan,  rasio  kemandirian  keuangan, daerah,  dan  pembiayaan  utang).  Hasil penelitiannya menunjukkan karakteristik pemerintah  daerah  yang  terdiri  dari  umur administratif  pemerintah  daerah,  kekayaan pemerintah  daerah,  dan  ukuran  legislatif memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  tingkat  Pengungkapan  LKPD, sedangkan intergovernmental revenue memiliki  pengaruh  negatif  yang  signifikan. Ukuran  pemerintah  daerah,  diferensiasi fungsional,  spesialisasi  pekerjaan,  rasio kemandirian keuangan Daerah dan pembiayaan  utang  terbukti  tidak  mempunyai pengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan LKPD.  Hasil  penelitian  Wiwik  Andriani (2010)  tentang  Pengaruh  Kapasitas  Sumber Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi
Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan
Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  Pemerintah Daerah  Kab.  Pesisir  Selatan  )  membuktikan bahwa  kapasitas  sumber  daya  manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa nilai informasi akan andal jika memiliki sumber daya manusia yang mendukung. Kapasitas sumber daya manusia mempunyai  nilai  capaian  yang  tinggi  yaitu sebesar  48,10%  sedangkan  pemanfaatan teknologi informasi sebesar 38,30% berdasarkan pengolahan data statistik sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kapasitas sumber  daya  manusia  maupun  pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi keterandalan  terhadap  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  juga menemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah.  Ini  menunjukkan  bahwa  teknologi informasi
akan meningkatkan ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah.  Pemanfaatan  teknologi  informasi mempunyai  nilai  yang  tinggi  yaitu  sebesar 61,60%.  Nilai  ini  sangat  mempengaruhi ketepatwaktuan terhadap pelaporan keuangan pemda,  sedangkan  kapasitas  sumber  daya manusia  hanya  sebesar  4,9%.  Sehingga dikatakan  kapasitas  sumber  daya  manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan  laporan  keuangan  pada pemerintah daerah.
Devi  Roviyantie  (2010)  melakukan penelitian  tentang  pengaruh  kompetensi sumber  daya  manusia  dan  penerapan  sistem akuntansi  keuangan  daerah  terhadap  kualitas laporan  keuangan  daerah  pada  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya) yang menyatakan bahwa kompetensi  yang  dimiliki  oleh  SDM  bagian keuangan/akuntansi pembuat laporan
keuangan daerah setiap Dinas sudah kompeten,  serta  Sistem  Akuntansi Keuangan Daerah  telah  diterapkan  dengan  baik, sehingga Kualitas Laporan Keuangan Daerah setiap  Dinas  pada  Pemerintah  Kabupaten Tasikmalaya  dinyatakan  baik.  Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di setiap Dinas.  Karena  jika  SDM  tidak  memahami akuntansi pemerintahan dan keuangan daerah,  maka  sangat  sulit  Sistem  Akuntansi Keuangan  Daerah  diterapkan  dengan  baik. Secara parsial Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas
Laporan Keuangan  Daerah.  Artinya  bahwa  semakin kompeten  SDM  pembuat  laporan  keuangan, maka  semakin  baik  pula  Kualitas  Laporan
Keuangan
Daerah yang dihasilkan.
Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan
Daerah  pun  secara  parsial  berpengaruh signifikan terhadap Kualitas
Laporan Keuangan  Daerah.  Ketika  sejak  awal  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  diterapkan dengan  baik,  maka  akan  semakin  baik  pula Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  yang dihasilkan.  Kompetensi  SDM  dan  Penerapan Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  secara simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah.  Hal  ini menunjukan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Daerah dipengaruhi oleh
Kompetensi  SDM  dan  Penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  yang  baik. Penelitian  Amiruddin  Zul  Hilmi  dan  Dwi Martani  (2012)  tentang  faktor-faktor  yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan  pemerintah  provinsi  tahun  2006- 2009.  Berdasarkan  pengujian  dan  analisis dalam  penelitian  ini,  Tingkat  pengungkapan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi masih rendah. Tetapi tren tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah  provinsi  terus  meningkat  dari tahun  2006  hingga  tahun  2009.  Kekayaan daerah  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat
pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah provinsi.  Pemerintah  provinsi  memiliki kekayaan  yang  lebih  besar  yang  dapat digunakan  untuk  melakukan  pengungkapan yang lebih besar. Variabel tingkat ketergantungan dan total aset tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah provinsi. Dalam ketegori kompleksitas pemerintahan, jumlah penduduk berpengaruh positif.  Semakin  besar  jumlah  penduduk maka semakin besar dorongan dari masyarakat  untuk  meminta  pengungkapan yang  lebih  besar  dalam  laporan  keuangan Pemda.  Sedangkan  jumlah  SKPD  tidak berpengaruh  terhadap  tingkat  pengungkapan laporan  keuangan.  Dalam  kategori  Hasil Pemeriksaan  BPK,  tingkat  penyimpangan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan. Semakin  besat  tingkat  penyimpangan  yang ditemukan  oleh  BPK  maka  semakin  besar tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan yang  dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan  BPK mendorong pemerintah provinsi untuk mengungkapkan  lebih  besar  berdasarkan hasil  audit  BPK  tersebut.  Sedangkan  jumlah temuan  hasil  pemeriksaan  BPK  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah daerah.
Warih Komarasari (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi  dan  pengendalian  intern  akuntansi terhadap  keterandalan  pelaporan  keuangan daerah Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi  dan  Keuangan,  mengungkapkan bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan pengendaliaan  intern  akuntansi  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  keterandalan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah. Sedangkan  kapasitas  sumber  daya  manusia tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap
keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## METODE PENELITIAN / METHODS
Penelitian  ini  menggunakan  metode
deskriptif kualitatif. Fokus penelitian membahas tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Tahun 2015 dan manfaat akuntabilitas  dan  transparansi  Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemkot)  Surabaya.  Penelitian  dilakukan  di Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pajak Daerah  Kota  Surabaya.  Data  dikumpulkan dengan wawancara mendalam dan pengamatan  peneliti  sebagai  orang  luar (outside  observation). Data  yang  sudah terkumpul,  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan teknik triangulasi dan digambarkan sesuai dengan tujuan
penellitian.

## HASIL PENELITIAN / RESULTS Deskripsi Objek Penelitian
Badan  Pengelola  Keuangan  dan Pajak  Daerah  (BPKPD)  Kota  Surabaya berada  di  komplek  kantor  Pemerintah  Kota Surabaya  Jl.  Jimerto  Surabaya.  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Pajak  Daerah merupakan instansi yang berfungsi mengelola  pendapatan  daerah  dari  sektor pajak  dan  mengelola  keuangan  daerah  kota surabaya. BPKPD Kota Surabaya menangani 72 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya.

## Hasil Penelitian
Pemerintah  Kota  Surabaya  sudah membuat  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah Tahun  2015  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  No.  71  Tahun  2010,  yang  terdiri atas  (1)  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA) (2)  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran Lebih  (3)  Neraca  (4)  Laporan  Operasional (LO)  (5)  Laporan  Arus  Kas  (6)  Laporan
Perubahan  Ekuitas  (LPE)  dan  (7)  Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Penyusunan  Laporan  Realisasi  Anggaran (LRA)  dan  Laporan  Perubahan  Saldo
Angaran  Lebih  menggunakan  basis  kas. Sedangkan  Neraca,  Laporan  Operasional (LO),  Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE) menggunakan basis akrual.

## Proses  Penyusunan  Laporan  Keuangan Pemkot Surabaya
Proses penyusunan laporan keuangan Pemkot  Surabaya  dilakukan  secara  bertahap. Setiap  3  bulan sekali,  masing-masing  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  melakukan rekonsiliasi dengan Pemkot Surabaya.
Rekonsiliasi laporan keuangan yang dilakukan meliputi Laporan Realisasi
Anggraran  (LRA),  Laporan  Operasional (LO),  Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE),
Neraca  dan  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan (CALK).  Rekonsiliasi  ini,  sebagai  alat kontrol  dari  Pemkot  Surabaya  ke  masing- masing SKPD dan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahunan yang  diserahkan  ke  BPK.  Laporan  keuangan yang  dibuat  oleh  Pemkot  Surabaya,  disebut juga  sebagai  laporan  keuangan  konsolidasi. Hal  ini  didukung  dengan  hasil  wawancara dengan  staf  di  lingkungan  Bada  Pengelolaan Keuangan  dan  Pajak  Daerah  Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya, yang mengatakan : “......dari  laporan  keuangan  masing-masing SKPD  kita  menyusun  laporan  keuangan tahunan,  jadi  kita  mengkompilasi  laporan keuangan  dari  SKPD  menjadi  laporan keuangan  PEMKOT.  Setiap  3  bulan  sekali, kita  melakukan  rekonsiliasi,  yang  meliputi Laporan  Realisasi  Anggaran  dan  Laporan Operasional  (akrualnya  itu).    Mulai  efektif mulai  tahun  2016,  berdasarkan  hasil  dari pemeriksaan  BPK  tahun  2015,  badan pengelola  keuangan  kota  surabaya  ini, direkomendasikan oleh BPK untuk menyusun aplikasi  tentang  administrasi  persediaan.
Jadi sekarang ini, rekonsiliasi yang
dilakukan pemkot plus rekonsiliasi persediaaan.  Rekonsiliasi  persediaan  ini bermanfaat  untuk  penyusunan  bahan  neraca Pemkot untuk akhir tahu. Selama ini, SKPD- SKPD  hanya  memberikan  ke  kami  bahan neraca  yang  isinya  meliputi  piutang  nya berapa,  hutang  nya  berapa,  persediannya berapa, dsb”.
Proses penyusunan laporan keuangan Pemkot Surabaya  menggunakan  program online dan manual,  hal  ini  didukung  dengan  hasil wawancara :
“ kalau  untuk  penyusunan  Laporan  Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan  persediaan  kita  lakukan  penyusunan secara  online,  sedangkan  untuk  penyusunan neraca,  masih  menggunakan  manual,  jadi dari  print  out,  diserahkan  ke  kami,  lalu  kita cocokkan  juga  dengan  sistem  di  aplikasi  itu (e-accounting), terus nanti kita sajikan dalam bentuk laporan keuangan”.
Beberapa  kendala  juga  terjadi  dalam proses rekonsiliasi maupun proses penyusunan  bahan  pembuatan  neraca,  yaitu masih adanya SKPD yang terlambat melakukan  rekonsiliasi  atau  terlambat  dalam pengumpulan bahan untuk pembuatan neraca, terutama  data  tentang  masalah  aset,  hal  ini diungkap :
“.........itu juga salah satu kendala, seringnya kendalanya  itu,  bukan  karena  mereka  males gitu  ya,  cuma  kadang  kalau  tidak  cocok (selisih)  nominalnya,  otomatis  kan  butuh waktu,  kadang  sudah  dikejar  deadline,  ini sehari kita selesaikan. Trus kalau selama ini sih,  misalnya  kalau  rekonsiliasi,  trus  ada beberapa  SKDP  yang  belum  membuat  atau belum  jadi  berita  acanya,  sudah  deadline belum  jadi  juga  berita  acaranya,  biasanya sih  kami  laporkan  kepada  kepala  bidang kami.  Kendala  lainnya  yang  selalu  saja  jadi masalah  itu  adalah  masalah  aset.  Aset  itu kan,  kalau  disini kan  dibagian perlengkapan yang  ngurusin,  seringnya  itu  kita  nunggu-
nunggu  data  aset  itu,  sampai  hampir deadline, itulah yang bikin spot jantung”.
Penyajian  Laporan  Keuangan  Pemkot Surabaya
Penyajian Laporan Keuangan Pemkot Surabaya telah menggunakan berbagai  aplikasi  keuangan,  seperti  aplikasi e-accounting untuk  akuntansi, e-inventory untuk  persediaan, e-simbada untuk  barang (aset).  Berikut  petikan  wawancara  peneliti dengan  Kepala  Sub  Dit  Akuntansi  Badan Pengelola  Keuangan  dan  Pajak  Daerah  Kota Surabaya,
“ Dalam  proses  penyusunan  dan  penyajian laporan keuangan, kita sudah basis web, kita sudah  punya  aplikasi  e  accounting  untuk akuntansi,  e  inventory  untuk  persediaan,  e simbada  untuk  barang.  Penyajian  laporan keuangan  di  e  accounting  ada  basis  akrual dan  basis  cash.  Yang  cash  basis  seperti Laporan Realisasi Anggaran, kita bisa bantu Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD), angka kita bisa online, jadi SKPD tidak perlu double  input.  Tapi  untuk  basis  akrual, otomatis  itu  mengandalkan  skil  akuntansi. Disini  subdit  akuntansi,  mensupervisi,  kita mendampingi,  membimbing,  SKPD  untuk penjurnalan dari Laporan Operasional.
Selanjutnya beliau menambahkan, “Laporan Operasional,
Laporan  Perubahan  Ekuitas,  dan  Neraca, menggunakan  accrual  basis,  sedangkan Laporan  Realiasi  Anggaran  dan  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menggunakan  cash  basis.  Semuanya  online. Namun  untuk  proses  penjurnalan  harus manual,  seperti  piutang,  berarti  harus dilihat,  SKPD  nya  sudah  terima  belum, jurnal penyisihannya bagaiman, kalau terima kas, transfer antar barang, transfer persediaan, itu memang harus mengandalkan skill  akuntansi.  Untuk  penginput  an  secara online, kita  bisa  memantau  jurnal  nya  benar atau tidak by online’..
Penyajian  laporan  keuangan  Pemkot Surabaya  yang  berbasis acrual, memerlukan banyak  pelatihan  maupun  sosialisasi  kepada semua  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  yang  berada  di  bawah  lingkup Pemerintahan Kota  Surabaya.  Ada  72  SKPD dengan  karateristik  yang  berbeda  –  beda, sehingga  Pemkot  Surabaya  menerapkan treatment khusus  untuk  masing-masing SKPD  dalam  menunjang  proses  penyajian laporan  keuangan  Pemkot.  Berikut  petikan wawancaranya,
“...... Pemkot  kan  ada  Dinas  Pendidikan, mereka  punya  BOPDA,  BOS,  Dinkes  ada istilahnya,  dana  kapitasi,  trus  Rumah  Sakit ada  BLUD,  karakter2  seperti  itu,  kalau teman2  disini  kurang  paham  akuntansi  dan kalau  tidak  bisa  memanage,  itu  komplikasi nya bisa ke laporan keuangan Pemkot. Kalau bicara  tingkat  kesulitan,  Standar  Akuntansi Pemerintah lebih sulit, istilahnya kita bicara SKPD  dengan  masing-masing  karateristik berbeda,  misalnya  Dinas  Kesehatan  beda dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum  (PU),  PU berbeda  dengan  Cipta  Karya,  Cipta  Karya beda  dengan  Dinsos,  harus  disatukan  dalam laporan keuangan Pemkot, seni nya disitu”. “rata-rata  kemampuan  akuntansi  masing- masing SKPD tidak merata, ada yang pinter, sedang  dan  standarnya  di  bawah,  nah  kita klasifikasikan mana SKPD yang memang kita harus  full  disitu  atau  perhatian  terutama untuk SKPD yang kurang, karna kemampuan akuntansi tiap SKPD memang beda”. “......kita  bicara  treatment  nya  berbeda, termasuk persediaan kan beda-beda.
Persediaan  mana  yang  paling  banyak,  dan mana  yg  perlu  diperhatikan,  seperti  Dinas Kesehatan,  mereka  lebih  diperhatikan  ke persediaan obat2an, Dinas Pekerjaan Umum (PU)  persediaan  aspal.  Permendagri  No  64 Tahun 2013 telah mengatur tentang penggunaan  akun  untuk  masing-masing transaksi,  cuma  kan  ada  yang  dipakai  ada yang  ngga,  tergantung  SKPD  nya,  angka2
seperti  itu  yang  kita  gabungkan  dalam laporan keuangan, kita konsolidasikan”.
Laporan  Keuangan  Tahunan  Pemkot Surabaya,  harus  diserahkan  tepat  waktu kepda  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK), tetapi  ada  saja  kendala  dari  SKPD  dalam penyerahannya ke Pemkot, terutama kemampuan  Sumber  Daya  Manusia  yang mengerjakan  proses  tersebut,  meskipun Pemkot telah memgadakan pelatihan/sosialisasi maupun proses pendampingan  dan  koreksi  secara  intens kepada masing-masing
SKPD, ini diungkapkan dengan hasil wawancara,
“ pendampingannya  tiap  hari,  kita  kan  basis web,  jadi  kita  bisa  lihat  UPD,  gimana menginputnya?  Kalau  ada  kesulitan,  bisa komunikasi  dengan  penyelianya,  dia  terima transaksi ini jurnalnya seperti apa, kita juga ada  rekon  tiap  3  bulan,  kita  cutt  off,  akhir maret,  Laporan  Realisasi  Anggaran  pun meskipun  cash  basis  dan  sudah  by  sistem mulai dari e-budgeting sampai e-accounting, tapi  kita  juga  membantu  untuk  mengoreksi, mereka sdh betul apa tidak, kita bisa pantau jurnalnya betul apa tidak. Maret rekonnya di April, Juni rekonnya di Juli, dst.
“kalau  mau  jujur,  banyak  yang  belum paham,  jadi  teman-teman  Sub  Dit  Akuntansi harus  extra  mendampingi.  Kalau  kita  bicara akrual,  kalau  salah  penjurnalan,  kan  bisa ndak balance neracanya, Laporan Operasional  nya  salah,  nah  itu  yang  kita pantau,  dan  kita  harus  bantu  koreksi,  kalau satu salah otomatis seluruhnya salah”.
Beliau  menambahkan ,  “........tahun 2016 ada SKPD yang terlambat menyerahkan rekonsiliasi dan bahan pembuatan neraca, kita panggil, ngerjakan di kantor sini, harus selesai, kalau perlu nginap disini. Kalau kita bicara accrual, kita bicara laporan keuangan konsolidasi, dengan kemampuan  masing-masing  SKPD  yang tidak  merata,  bagaimanapun  caranya  agar laporan keuangan PEMKOT itu jadi”.
Untuk mengatasi hal tersebut beberapa  SKPD  merekrut  beberapa  orang tenaga outsourching akuntansi, dalam rangka membantu peroses penyajian laporan keuangan  yaang  diminta  oleh  Pemkot Surabaya. Namun, latar belakang pendidikan tenaga outsourching yang akuntansi
komersil, juga membuat Pemkot memberikan treatment kepada  tenaga  outsourhing  SKPD itu agar memahami
akuntansi pemerintahahan  berbasis  akrual,  berikut petikan wawancara nya,
“  t ergantung  kebutuhan,  rata-rata  SKPD punya  outsourching  yang  paham  akuntansi, karna  beda  Standar  Akuntansi  Pemerintah dengan Standar Akuntansi Komersil,
treatment2nya  berbeda,  maka  kita  beri pemahaman  supaya  langsung  klop  dengan kita.  Karna  latar  belakang  pendidikan mereka adalah basic akuntansi komersil”,.......”  di  SKPD  yang  menjurnal kan bendahara-bendahara, dan mereka rata- rata  pemahaman  akuntansi  nya  kurang, maka  perlu  outsorching,  tapi  ada  juga  yang tidak  menggunakan  outsourhing,  dan  kita memahami  masing-masing  SKPD  ada  yang pakai  outsourching  ada  yang  nggak,  intinya mau  pakai  apa  tidak,  laporan  keuangan harus jadi dan harus benar”.
Pemkot  Surabaya  dalam  penyajian laporan  keuangan  nya  juga  dibantu  oleh tenaga outsourching dengan  latar  belakang pendidikan  akuntansi  maupun programmer komputer, ini hasil wawancaranya, ........ “trus kita dibantu dengan outsourching ada  9  orang,  yang  programmer  nya  ada  3 orang, jadi yang pegang akuntansi 6 orang”. Beliau  menambahkan, “masing-masing  staf di  BPKAD  yang  PNS  sejumlah  7  orang termasuk  saya,  ,rata-rata  menangani  7  –  8 SKPD. Nanti tergantung kemampuan masing2  staf,  semakin  dia  senior,  semakin memahami  akuntansi,  beban  UPD  yang harus dipenuhi, memang lebih berat, soalnya di  Pemkot  kan  juga  ada  Dinas  Pendidikan,
mereka  punya  BOPDA,  BOS,  Dinkes  ada istilahnya, dana kapitasi, trus RS ada BLUD, karakter2  seperti  itu,  kalau  teman2  disini kurang paham akuntansi dan kalau tidak bisa memanage,  itu  komplikasi  nya  bisa  ke laporan keuangan Pemkot”.
Akuntabilitas  dan  Transparansi  Laporan Keuangan Pemkot Surabaya
Secara  internal  maupun  eksternal manfaat akuntabilitas dan transparansi laporan  keuangan  Pemkot  Surabaya  dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan  laporan  keuangan  tersebut.  Di pihak  internal,  laporan  keuangan  Pemkot yang  berbasis  akrual  dengan  sistem  online, memberikan  kemudahan  dalam  hal control maupun efektivitas waktu dalam penyusunannya,  meminimalisir  kesalahan, karena dengan basis online, Pemkot Surabaya bisa  setiap  saat  mengetahui  bagaimana aktivitas  SKPD  dalam  menyusun  laporan keuangannya,  sekaligus  segera  bertindak untuk  melakukan  koreksi,  apabila  terjadi kesalahan  dalam  penjurnalan  atau  terjadi selisih  nominal.  Pemkot  Surabaya  juga terbuka  dalam  menyampaikan  transparansi laporan keuangannya kepada pihak eksternal, seperti  masyarakat,  LSM,  investor,  melalui webiste  Pemkot  Surabaya.  Akuntabilitas  dan transparansi  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  yang  semakin  bagus,  mencerminkan kinerja  pemerintah  daerah  terkait  biaya  jasa layanan,  efisiensi,  dan  pencapaian  tujuan. Dengan  pelaporan berbasis  akrual,  pengguna dapat  mengidentifikasi  posisi  keuangan pemerintah  dan  perubahannya,  bagaimana pemerintah  mendanai  kegiatannya  sesuai dengan  kemampuan  pendanaannya  sehingga dapat  diukur  kapasitas  pemerintah  yang sebenarnya.

## PEMBAHASAN / DISCUSSION
Dari  hasil  penelitian  ditemukan bahwa  Penyajian  Laporan  Keuangan  Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Pajak  Daerah
Kota  Surabaya  sudah  sesuai  dengan  PP  71 Tahun  2010.  Namun  masih  terdapat  kendala dalam  proses  penyusunannya,  terutama masalah  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang berada  di 72  Satuan Kerja Perangkat  Daerah (SKPD)  yang  belum  terlalu  memahami akuntansi  pemerintahan.  Hal  ini  dikarenakan karena  latar  belakang  pendidikan  tenaga akuntansi tersebut adalah akuntansi komersial  yang  berbeda  dengan  ilmu akuntansi pemerintahan,
Akuntabilitas Pemkot Surabaya dapat diketahui  dari  alat  kontrol  berupa  aplikasi keuangan  yang  setiap  saat  dapat  digunakan untuk mengetahui bagaimana aktivitas SKPD dalam  menyusun  laporan  keuangannya, sekaligus  segera  bertindak  untuk  melakukan koreksi,  apabila  terjadi  kesalahan  dalam penjurnalan  atau  terjadi  selisih  nominal. Transparansi  Pemkot  Surabaya  tercermin dalam  penyajian  laporan  keuangan  yang dapat  diakses  melalui  webiste  Pemkot Surabaya.
Dari hasil penelitian yang dilakukan  Cristy  Soputan,  dkk  (2015) dengan judul Penyajian Laporan
Keuangan  Pemerintah  Berdasarkan  PP Nomor  71  Tahun  2010  Tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan  di  Provinsi Sulawesi  Utara  menunjukkan  bahwa penyajian  laporan  keuangan  pemerintah provinsi  Sulawesi  Utara  tahun  anggaran 2013 belum sesuai dengan SAP dalam PP No. 71 Tahun 2010, tetapi pemprov Sulut telah siap untuk menerapkan SAP PP No. 71  Tahun  2010  pada  tahun  anggaran berikutnya. Sebaiknya pimpinan Pemprov Sulut  menerapkan  SAP  berbasis  akrual pada tahun selanjutnya dengan menyajikan  secara  lengkap  7  Laporan
Keuangan,  yaitu  Neraca,  LRA,  LAK,
Laporan Perubahan SAL, Laporan
Perubahan  Ekuitas,  Laporan  Operasional, dan  CALK,  serta  mengadakan  sosialisasi dan pelatihan rutin dalam rangka
peningkatan kualitas sumber daya manusia  dalam  menghasilkan  laporan keuangan.
Dari  hasil  penelitian  Ezra  Paula Mentu, dkk (2016) dengan judul Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah Sesuai  Peraturan  Pemerintah  No.  71 Tahun  2010  Tentang  Standar  Akuntansi
Pemerintahan  Pada  Dinas  Pendapatan Daerah  dan  Dinas  Sosial  Provinsi  Sulut menunjukkan penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah dan  Dinas  Sosial  Provinsi    Sulawesi Utara  tahun  anggaran  2014  dan  2015 belum    sesuai    dengan  Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.
Dari hasil penelitian Wiwik Andriani (2010)  tentang  Pengaruh  Kapasitas  Sumber Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi
Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan
Pemerintah  Daerah  (Studi  pada  Pemerintah Daerah  Kab.  Pesisir  Selatan  )  membuktikan bahwa  kapasitas  sumber  daya  manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa nilai informasi akan andal jika memiliki sumber daya manusia yang mendukung. Kapasitas sumber daya manusia mempunyai  nilai  capaian  yang  tinggi  yaitu sebesar  48,10%  sedangkan  pemanfaatan teknologi informasi sebesar 38,30% berdasarkan pengolahan data statistik
sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  kapasitas sumber  daya  manusia  maupun  pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi keterandalan  terhadap  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Penelitian  ini  juga menemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah.  Ini  menunjukkan  bahwa  teknologi informasi akan
meningkatkan
ketepatwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah.  Pemanfaatan  teknologi  informasi mempunyai  nilai  yang  tinggi  yaitu  sebesar 61,60%.  Nilai  ini  sangat  mempengaruhi ketepatwaktuan terhadap pelaporan keuangan pemda,  sedangkan  kapasitas  sumber  daya manusia  hanya  sebesar  4,9%.  Sehingga dikatakan  kapasitas  sumber  daya  manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatwaktuan  laporan  keuangan  pada pemerintah daerah.
Dari hsil penelitian
Warih Komarasari  (2017)  melakukan  penelitian tentang  pengaruh  kapasitas  sumber  daya manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi dan  pengendalian  intern  akuntansi  terhadap keterandalan  pelaporan  keuangan  daerah Pada  SKPD  Kabupaten  Bantul  Bagian Akuntansi  dan  Keuangan,  mengungkapkan bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan pengendaliaan  intern  akuntansi  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  keterandalan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah. Sedangkan  kapasitas  sumber  daya  manusia tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada
Badan Pengelola Keuangan (BPKPD) Pemerintah  Kota  Surabaya  sudah  membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Pemerintah  No.  71  Tahun  2010,  yang  terdiri atas  (1)  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA) (2)  Laporan  Perubahan  Saldo  Anggaran Lebih  (3)  Neraca  (4)  Laporan  Operasional (LO)  (5)  Laporan  Arus  Kas  (6)  Laporan
Perubahan  Ekuitas  (LPE)  dan  (7)  Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
Penyusunan  Laporan  Realisasi  Anggaran (LRA)  dan  Laporan  Perubahan  Saldo Angaran  Lebih  menggunakan  basis  kas. Sedangkan  Neraca,  Laporan  Operasional (LO),  Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE) menggunakan basis akrual.
Kendala  dalam  proses  penyajian laporan keuangan Pemkot Surabaya terutama pemahaman  sumber  daya  manusia  (SDM) tenaga akuntansi tentang akuntansi pemerintahan yang masih memerlukan pendampingan, ternyata tidak  mempengaruhi dalam  ketepatan  waktu  pelaporan  keuangan Pemkot  Surabaya  kepada  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini diantisipasi dengan banyaknya aplikasi keuangan yang disediakan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan Daerah  Kota  Surabaya  (BPKPD)  untuk SKPD yang bermanfaat memberikan kemudahan  dan  kecepatan  dalam  proses penyusunan laporan keuangan SKPD.
Pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemkot  Surabaya,  dengan  menciptakan aplikasi berupa e-accounting untuk akuntansi, e-inventory untuk  persediaan, e- simbada untuk  barang  (aset)  memberikan kemudahan  dalam  proses  penyusunan  dan penyajian  laporan  keuangan  konsolidasi antara  SKPD  dengan  Pemkot.  Hal  ini  juga diapresiasi  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan (BPK) yang memberikan rekomendasi kepada  Pemkot  untuk  membuat  aplikasi e- inventory untuk  menangani  persedian  tahun 2016. Akun persediaan dengan penafsiran 72 SKPD,  tentu  memerlukan  waktu  yang  lama dalam  proses  laporan  keuangan  konsolidasi. Diharapkan  dengan  adanya e-inventory akan mengurangi  kendala  penafisran  tentang  akun persediaan di masing-masing SKPD, sehingga  mempercepat  proses  penyusunan laporan  keuangan  konsolidasi  anatara  SKPD dengan Pemkot Surabaya.

## KESIMPULAN / CONCLUSSION Kesimpulan
1. Pemerintah Kota Surabaya sudah membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
2. Kendala dalam proses penyajian laporan keuangan  Pemkot  Surabaya  terutama
pemahaman  sumber  daya  manusia (SDM) tenaga akuntansi tentang akuntansi  pemerintahan  yang  masih memerlukan  pendampingan,  ternyata tidak  mempengaruhi  dalam  ketepatan waktu  pelaporan  keuangan  Pemkot Surabaya  kepada  Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh Pemkot  Surabaya,  dengan  menciptakan aplikasi  berupa e-accounting untuk akuntansi, e-inventory untuk persediaan,
e-simbada untuk barang (aset) memberikan  kemudahan  dalam  proses penyusunan  dan  penyajian  laporan keuangan  konsolidasi  antara  SKPD
dengan Pemkot.
4. Akuntabilitas  Pemkot  Surabaya  dapat diketahui  dari  ketepatan  waktu  Pemkot
Surabaya menyampaikan laporan keuangannya  kepada  Badan  Pemerika keuangan (BPK0 dan mendapat peringkat  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP)  untuk  laporan  keuangan  tahun
2015.  Transparansi  Pemkot  Surabaya tercermin  dalam  penyajian  laporan keuangan  yang  dapat  diakses  melalui webiste Pemkot Surabaya.

## Implikasi
Implikasi penelitian ini adalah perlunya  menganalisis  kembali  kebutuhan tenaga  akuntansi  untuk  instansi    pemerintah, terutama latar belakang pendidikan akuntansi yang  sesuai  dengan  kebutuhan  akuntansi sektor pemerintah daerah.

## Keterbatasan
Penelitian ini dilakukan pada
Pemerintah  Daerah,  diperlukan  penelitian lanjutan  di  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD),  agar  diketahui  kendala  yang  terjadi di  lingkungan  SKPD  tentang  penyusunan penyajian  laporan  keuangan,  agar  penelitian tentang  laporan  keuangan  pemerintah  daerah
lebih memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu akuntansi sektor publik.

## DAFTAR PUSTAKA / BIBLIOGRAPHY
Andriani,  W. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan
Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah  (  Studi  pada  Pemerintah Daerah  Kab.  Pesisir  Selatan  ). Jurnal Akuntansi  &  Manajemen  Vol  5  No.1 Juni 2010 ISSN 1858-3687 hal 69-80.
Cristy  Soputan,  et.  el.  2015. Penyajian  Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan PP Nomor 71  Tahun  2010  Tentang Standar  Akuntansi  Pemerintahan  di Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA 592  Vol.3  No.1  Maret  2015, Hal.  592- 600.
Devi  Roviyantie.  2011. Pengaruh  kompetensi sumber  daya  manusia  dan  penerapan sistem  akuntansi  keuangan  daerah terhadap  kualitas  laporan  keuangan daerah (Survei pada Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  Kabupaten Tasikmalaya) .  Skripsi.  Program  Studi Akuntansi. Universitas Siliwangi.
Erlina.  2016. Akumtansi  Keuangan  Daerah Berbasis  Akrual .  Jakarta  :  Salemba Empat
Ezra  Paula  Mentu,  et.  el.  2016. Penyajian Laporan  Leuangan  Daerah  Sesuai
Peraturan Pemerintah  No.  71  Tahun 2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan  Daerah  dan  Dinas Sosial  Provinsi  Sulut. Jurnal  EMBA 1399  Vol.4  No.1  Maret  2016,  Hal.
1392-139.
Herawati, T. 2014 . Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  (Survei Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah
Pemda  Cianjur. STAR  –  Study  & Accounting Research | Vol XI, No. 1 – 2014.
Hilmi, AZ dan  Martani D. 2012. Analisis faktor- faktor  yang  mempengaruhi  tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah  provinsi. Skripsi.  Program
Studi  S1  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi
Universitas Indonesia.
Komarasari,  W.  2017. Pengaruh  kapasitas sumber  daya  manusia,  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan  keuangan  daerah  (Pada
SKPD Kabupaten Bantul Bagian
Akuntansi dan Keuangan). Prodi Akuntansi UPY, 2017 - repository.upy.ac.id. Lelono dan KM. Joko. 2014. “Tingkat Pemahaman Akuntansi Berbasis Akrual  pada  Penyusunan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota  Salatiga)”. Salatiga:  Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW.
Mahmudi.  2010. Manajemen  Keuangan  Daerah . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Peraturan  Walikota  Surabaya  Nomor  32 Tahun  2014. Kebijakan  Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 71  Tahun  2010. Standar  Akuntansi Pemerintahan
Setyaningrum,  D  dan  Febriyani  S. 2012 .  Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan  keuangan. Jurnal  Akuntansi dan  Keuangan  Indonesia  Volume  9 Nomor 2, Desember 2012. Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Kualitatif.. Bandung : Alfabeta.