## I m p l e m e n t a s i   U n d a n g - U n d a n g   N o m o r   1 9   T a h u n   2 0 1 6   T e n t a n g I n f o r m a s i   D a n   T r a n s a k s i   E l e k t r o n i k   D a l a m   M e n a n g a n i P e n y e b a r a n   B e r i t a   B o h o n g  ( H o a x )   D i   K o t a   S a m a r i n d a
Wahyuni Safitri 1 , Yolanda Mustika Wati 2 wahyunibun@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samainda, Indonesia 1 Yolandas199776@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia 2

## Abstract
Background :
Fake news (hoax) is information that is actually not true. In  its distribution, it is necessary to handle and make efforts so that fake news (hoax) is not spread to the public as public consumption.

## Research Metodes:
In  this  research,  researchers  utilized  the  type  of  Normative  Juridical  Research.  Another  term  for  normative research is doctrinal research, also called library or document research.

## Findings:
Type The Department of Communication and Information (Diskominfo) of Samarinda City needs to tighten the handling and efforts, the article is that fake news (hoax) is often spread widely so that people believe in the fake news (hoax).

## Conclusion:
Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions regulates the spread of hoaxes in article  28  paragraph  (1),  so  that  an  action  is  needed  by  the  Samarinda  City  Communication  and  Information Office (Diskominfo) and seeks to spread false news (hoax). is not disseminated to the public.
Keywords : Fake News (hoax); Handling; Efforts

## Abstrak

## Latar Belakang:
Berita  bohong  (hoax)  merupakan  informasi  yang  sesungguhnya  tidak  benar.  Dalam  penyebarannya  perlu dibutuhkan sebuah penanganan dan upaya agar berita bohong (hoax) tidak tersebar kepada masyarakat sebagai konsumsi publik.

## Metode Penelitian:
Dalam  penelitian  ini  peneliti  memanfaatkan  jenis  Penelitian  Yuridis  Normatif.  Ucapan  lain  dari  penelitian normatif merupakan suatu penelitian doktriner, disebut juga penelitian perpustakaan atau dokumen.

## Hasil Penelitian:
Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  Kota  Samarinda  perlu  memperketat  penanganan  dan  upaya tersebut,  pasalnya  berita  bohong  (hoax)  ini  sering  sekali  tersebar  luas  sehigga  masyarakat  mempercayai  berita bohong (hoax) tersebut.

## Kesimpulan:
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur penyebaran berita bohong  (hoax)  dalam  Pasal  28  ayat  (1),  sehingga  perlu  adanya  sebuah  tindakan  oleh  Dinas  Komunikasi  dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda serta mengupayakan penyebaran berita bohong (hoax) tersebut tidak tersebar kepada masyarakat.
Kata kunci: Berita Bohong (hoax); Penanganan; Upaya
DOI : - Received
:
Accepted : Published : Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Media  sosial  kini  berkembang  semakin  pesat  di  masyarakat.  Media  sosial  merupakan suatu  media  daring  yang  sangat  memudahkan  para  penggunanya    untuk  dapat  melakukan interaksi sosial secara online dan media yang banyak sekali digunakan dalam interaksi masa kini yaitu twitter, Fcebook, Instagram, Youtube, Email , dan lain lain.
Dalam  buku  Kebohongan  di  Dunia  Maya  karangan  Budi  Gunawan  dan  Barito Mulyo Ratmono mengutip pernyataan Majalah Tempo edisi 8 Januari 2017 menyebutkan ciri hoax 1 , yaitu :
1. Informasi yang ada merupakan informasi palsu
2. Informasi yang ada berlebihan atau sengaja dihilangkan
3. Tulisan yang ada tidak sesuai dengan gambar yang tertera
4. Judul melenceng dari isi berita
Dibalik  kegunaannya  yang  banyak  dan  mempermudah  dalam  segala  hal  media sosial  juga  memiliki  dampak  negatif  diantaranya  adalah  banyak  terjadinya  Kejahatan  di Dunia  Maya  ( Cyber  Crime ),  diantaranya  adalah  Penyebaran  Berita  bohong  ( hoax )  yang disebarkan  lewat  media  sosial.  Dalam  penyebaran  berita  bohong  ( hoax ),  Dinas  Komunikasi dan Informatika sangat berperan penting dalam menangani tersebarnya berita bohong ( hoax ) sesuai fungsi serta tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)  Kota Samarinda sesuai  dengan  Peraturan  Walikota  Nomor  38  Tahun  2016  Tentang  Susunan  Organisasi  dan Tata Kerja Diskominfo Kota Samarinda.
Implementasi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  pasal  28  ayat  (1),  Pasal  45A  mengenai  berita  bohong  ( hoax )  harus disebarkan secara menyeluruh dimana Dinas komunikasi dan Informasi (Diskominfo) sebagai sarana  penyambung  lidah  antara  masyarakat  dan  Undang-Undang  dalam  upaya meminimalisir menyebarkan berita bohong ( hoax ).
1 Budi Gunawan, Kebohongan di Dunia Maya (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018)
Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menangani Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Kota Samarinda
Wahyuni Safitri, Yolanda Mustika Wati
Berita bohong ( hoax ) telah menjadi isu-isu hangat, untuk itu perlu adanya tindakan untuk  menghambat  bahkan  menghentikan  tersebarnya  berita  bohong  ( hoax )  tersebut.  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  harus  bergerak  untuk  menghimbau  kepada  masyarakat mengenai  bahayanya  berita  bohong  ( hoax )  ini  bagi  pembuat  maupun  penerimanya, masyarakat juga harus paham dan mengerti bahwa membuat dan menyebarkan berita bohong ( hoax )  tersebut  akan  diancam  Pidana,  untuk  itu  harus  ada  sebuah  penanganan  dan  upaya sebagai pemberi informasi yang valid mengenai berita bohong ( hoax ) tersebut

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  peneliti  memanfaatkan  jenis  Penelitian  Yuridis  Normatif.  Ucapan lain  dari  penelitian  normatif  merupakan  suatu  penelitian  doktriner,  disebut  juga  penelitian perpustakaan  atau  dokumen.  Disebut  penelitian  doktriner  sebab  digunakan  hanya  pada peraturan  yang  tertulis  atau  bahan  hukum  yang  lainnya. 2 Dikatakan  sebagai  penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan hanya dilakukan pada data di perpustakaan.
Menurut Bambang Sunggono, Penelitian Hukum normatif secara umum terdiri atas : 3 a. Penelitian kepada asas-asas hukum;
b. Penelitian kepada sistematika hukum;
c. Penelitian kepada taraf sinkronisasi hukum;
d. Penelitian sejarah hukum; dan
e. Penelitian perbandingan hukum.

## 3. PEMBAHASAN
Bagian ini adalah bagian utama dan merupakan bagian terpanjang dari sebuah artikel. Pada  bagian  ini  penulis  menyatakan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  serta  mendeskripsikan hasil penelitian. Jika terdapat sub bab maka penulisannya sebagai berikut;

## 3.1  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika (Diskominfo)  Kota  Samarinda  dalam menangani penyebaran berita bohong (hoax)
Berita bohong ( hoax) pada umumnya sering diartikan sebagai berita bohong atau berita palsu,  dalam  masyarakat  berita  bohong  ( hoax )  sudah  sering  ditemui  sehingga  pembacanya mudah  percaya  dengan  berita  bohong  ( hoax )  tersebut  sehingga  perlu  adanya  sebuah penanganan  yang  dilakukan  untuk  meminimalisir  penyebaran  berita  bohong  ( hoax ).  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  bertanggung  jawab  dalam  penanganan penyebaran  berita  bohong  ( hoax )  di  Kota  Samarinda  yang  selanjutnya  akan  di  kontrol  oleh
2 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
3 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019).
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2022, Vol. 14 No. 2
Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam berjalannya penanganan yang dilakukan agar berita bohong ( hoax ) dapat diminimalisir penyebarannya.
Tindakan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  Kota Samarinda dalam menangani penyebaran berita bohong ( hoax ), yaitu:
1. Menghubungi Pelaku penyebar berita bohong ( hoax )
Tersebarnya  berita  bohong  ( hoax )  tidak  terlepas  daripada  pelaku  didalamnya, Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  Kota  Samarinda  berperan  penting dalam  menuntaskan  isu  hoax  yang  tersebar  dan  di  lihat  oleh  masyarakat  sehingga masyarakat tidak salah dalam menanggapi berita hoax tersebut. Dalam hal ini menurut Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  Kota  Samarinda  perlu  bertindak untuk  secepatnya  menghubungi  pelaku  penyebar  berita  bohong  ( hoax ),  tujuan menghubungi  pelaku  tersebut  adalah  untuk  mempertanggungjawabkan  perbuatannya dengan  bersedia  memberikan  klarifikasi  kepada  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda bahwa berita tersebut  dibuat-buat dan merupakan berita bohong ( hoax ).
Ada  2  (dua)  kemungkinan  dalam  tindakan  dalam  menghubungi  pelaku  penyebar berita bohong ( hoax ) antara lain:
a. Pelaku dapat di lacak keberadaannya
Klarifikasi  dan  permintaan  maaf  oleh  pelaku  hanya  dapat  dipenuhi  jika  pelaku dapat  dilacak  keberadaannya  oleh  admin  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika (Diskominfo)  Kota  Samarinda  dengan  akun  yang  digunakan  oleh  pelaku  karena ketika  pelaku  melakukan  penyebaran  tersebut  akan  selalu  meninggalkan  rekam jejak  digital.  Rekam  jejak  digital  merupakan  sebuah  jejak  data  yang  dibuat  dan tinggalkan ketika menggunakan perangkat digital .
b. Pelaku tidak dapat di lacak keberadaannya
Isu  berita  bohong  ( hoax )  yang  beredar  kadang  tidak  selalu  mudah  untuk mengetahui  sumber  dan  penulinya,  namun  pihak  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  (Diskominfo)  Kota  Samarinda  tetap  berupaya  dalam  menyelesaikan isu isu yang beredar agar tidak tersebar berlarut-larut dan membuat kepercayaan publik kepada isu tersebut untuk itu upaya yang dilakukan pada saat pelaku tidak dapat  dilacak  keberadaannya  yaitu  dengan  bertindak  untuk  melakukan pembelokiran oleh admin Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda.
Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menangani Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Kota Samarinda
Wahyuni Safitri, Yolanda Mustika Wati
2. Duduk bersama antara pelaku, Diskominfo dan pihak kepolisian
Dalam  upaya  penanganan  selanjutnya  yaitu  diagendakannya  sebuah  pertemuan antara  pelaku, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda, dan pihak  kepolisian.  Tujuan  yang  diharapkan  dalam  pertemuan  ini  adalah  pelaku  dapat mengakui  kesalahannya  dan  sadar  bahwa  apa  yang  di  perbuat  oleh  pelaku  adalah  hal yang  salah  dan  dapat  merugikan  diri  sendiri  dan  orang  lain.      Mediasi  seperti  ini diharapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda agar pelaku  mau  mengakui  kesalahannya  agar  tidak  berhadapan  dengan  hukum  yang merugikan dirinya sendiri. Namun jika pelaku tidak ingin mengakui kesalahannya maka pelaku  akan  berhadapan  dengan  hukum  dan  langsung  di  serahkan  dengan  pihak kepolisian.
Dalam  urusan  penanganan  berita  bohong  ( hoax )  oleh  Dinas  Komunikasi  dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda yang di sahkan pada 2017 lalu, sejak adanya penanganan  berita  bohong  ( hoax )  dari  tahun  2017  hingga  2021  saat  ini  belum  ada pelaku  yang  tidak  mengakui  kesalahannya  sehingga  mediasi  yang  dilakukan  selalu berhasil dan menuai hasil yang baik pula serta tidak perlu berurusan dengan hukum.
3. Meminta pelaku melakukan klarifikasi
Setelah  pelaku  melakukan  mediasi  bersama  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda dan pihnhak kepolisian maka selanjutnya adalah pelaku melakukan  klarifikasi  bahwa  berita  yang  disebarkan  merupakan  berita  bohong  ( hoax ) yang sengaja di buat atau disebarkan oleh pelaku. Klarifikasi yang dilakukan bertujuan sebagai bukti bahwa pelaku benar melakukan penyebaran berita bohong ( hoax ).
4. Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  Kota  Samarinda  meminta  Pelaku membuat surat pernyataan
Pelaku  diminta  menulis  surat  pernyataan  oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika (Diskominfo)  Kota  Samarinda  sebagai  arsip  data  orang  yang  pernah  melakukan penyebaran  berita  bohong  ( hoax ).  Data  tersebut  akan  disimpan  sebagai  arsip  rahasia oleh bidang 1 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda.
5. Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  Kota  Samarinda  meminta  pelaku membuat permohonan maaf secara tertulis dan lisan
Tahapan  selanutnya  adalah  meminta  pelaku  untuk  membuat  permohonan  maaf secara  tulisan  dan  lisan.  Dalam  tahapan  ini  pelaku  wajib  membuat  permintaan  maaf
Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2022, Vol. 14 No. 2
secara  tulisan  dan  lisan  agar  mencegah  pelaku  melakukan  penyebaran  berita  bohong ( hoax )  lagi  di  kemudian  hari.  Permohonan  maaf  tersebut  dibuat  secara  tertulis  oleh pelaku  dan  ditulis  sendiri  serta  di  tandatangani  oleh  pelaku,  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  (Diskominfo)  Kota  Samarinda,  dan  pihak  kepolisian.  Sedangkan permohonan  secara  lisan  dibuat  didepan  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika (Diskominfo)  Kota  Samarinda  dan  kepolisian  dengan  media  video  sebagai  bukti permintaan maaf pelaku.
Dalam  penyelesaian  kasus  ini  Permohonan  maaf  secara  tertulis  dan  lisan merupakan sanksi tertinggi selama tahun 2017 hingga sekarang oleh Dinas Komunikasi dan  Informatika  (Diskominfo)  Kota  Samarinda,  belum  ada  yang  dijatuhi  hukuman sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Dalam  penerapannya  diharapkan  bahwa  jangan  sampai  ada pelaku yang harus berhadapan dengan hukum, jika dapat diselesaikan dengan baik-baik maka  akan  diselesaikan  secara  baik  pula,  Dinas  Komunikasi  dan  Informatikan (Diskominfo)  Kota  Samarinda  selalu  membuka  pintu  damai  dengan  lebar  terkait penyebaran berita bohong ( hoax ).

## 3.2  Upaya  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diakominfo)  dalam  mencegah penyebaran berita bohong (hoax) di Kota Samarinda
Ada  beberapa  upaya  yang  dilakukan  Dinas  komunikasi  dan  informatika  (Diskominfo) Kota  Samarinda.  Dinas  komunikasi  dan  informatika  (Diskominfo)  Kota  Samarinda melakukan upaya upaya  yang dimaksudkan agar berita bohong ( hoax ) tidak mudah tersebar dan memberikan pengetahuan bagi pembacanya bahwa berita bohong ( hoax ) dapat di kenali sehingga  masyarakat  tidak  mudah  percaya  dengan  berita  bohong  ( hoax )  jika  terlanjur tersebar.
Berikut  upaya  yang  dilakukan  Dinas  komunikasi  dan  informatika  (Diskominfo)  Kota Samarinda dalam mencegah penyebaran berita bohong ( hoax ) di Kota Samarinda, antara lain :
a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
Dinas  komunikasi  dan  informatika  (Diskominfo)  Kota  Samarinda  mengupayakan sosialisasi  kepada  masyarakat  agar  masyarakat  tau  bahayanya  berita  bohong  ( hoax )
Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menangani Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Kota Samarinda
Wahyuni Safitri, Yolanda Mustika Wati
sangat  berbahaya  jika  ditanggapi  dengan  salah  oleh  masyarakat.  Sosialisasi  yang dilakukan  biasanya  kepada  anak  anak  sekolah  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP), Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  Sekolah  Menengah  Kejuruan  (SMK)  Mahasiswa, Masyarakat luas.
b. Berkolaborasi bersama akun akun media sosial berpengaruh Dalam  kolaborasi  tersebut  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  Kota Samarinda  menggandeng  admin-admin  media  sosial  di  Kota  Samarinda,  dintaranya akun media sosial di Instagram yaitu :
a. Beritasamarinda
b. Beritaterkinisamarinda
c. Samarindaetam
d. Kabarsamarinda_official
e. Samarindarespon info
f. Info_samarinda
g. Samarinda_tv
Tujuan  diadakannya  kolaborasi  tersebut  adalah  diharapkan  dapat  membantu  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  Kota  Samarinda  dalam  menekan  isu  isu berita bohong ( hoax) yang sedang viral di masyarakat sehingga admin dari akun media sosial tersebut dapat membantu Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda  mengklarifikasi  dengan  cepat  kepada  masyarakat  luas.  Sistem  kerja  dalam klarifikasi  yang  diberitakan  oleh  akun-akun  media  sosial  tersebut  yaitu  dengan menunggu  konfirmasi  dan  klarifikasi  dari  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika (Diskominfo)  Kota  Samarinda  mengenai  kebenaran  berita  tersebut,  jika  Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)  Kota Samarinda sudah mengonfirmasi dan klarifikasi  berita  tersebut  dan  dinyatakannya  bahwa  memang  benar  berita  tersebut adalah berita bohong (hoax) maka akan di publis melalui akun Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda dan akun berita terkait mengenai keabsahan berita tersebut dan dinyatakan bahwa berita tersebut adalah berita bohong ( hoax ).
c. Bekerja sama dengan pihak kepolisian
Dalam  penerapannya  sesuai  dengan  wawancara  yang  dilakukan  penulis  bahwa pihak  kepolisian  tersebut  akan  di  panggil  untuk  mendampingi  Dinas  Komuikasi  dan Informasi  (Diskominfo)  Kota  Samarinda  dalam  pertemuan  yang  dijadwalkan  bersama pelaku  penyebar  berita  bohong  ( hoax ).  Dalam  pertemuan  tersebut  Diskominfo  Kota
Samarinda  meminta  agar  pelaku  tersebut  melakukan  perjanjian  dan  klarifikasi  bahwa berita  bohong  ( hoax )  tersebut  tidak  benar  adanya  dan  permintaan  maaf  karena  sudah menyebarkan berita bohong ( hoax ) dengan sengaja.
d. Pembelokiran  oleh  admin  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  Kota Samarinda
Dalam halnya pembelokiran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda  memiliki  peranan  penting  dalam  melakukan  pembelokiran  kepada  akun penyebar  berita  bohong  ( hoax ).  Pembelokiran  dilakukan  jika  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  (Diskominfo)  Kota  Samarinda  dapat  memastikan  bahwa  berita  tersebut adalah  berita  bohong  ( hoax ),  biasanya  dalam  membedakan  benar  tidaknya  berita bohong ( hoax ) tersebut pada ciri khasnya memiliki 3 hal, yaitu :
a. Judul Koorporatif
b. Adanya sumber atau nama penulis
c. Isinya tidak sesuai dengan judul
Dengan  berpatokan  kepada  ciri  khasnya  memudahkan  admin  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  (Diskominfo)  Kota  Samarinda  dalam  memilah  dan  memilih  berita yang  benar  dan hoax .  Pembelokiran  yang  dilakukan  tidak  terlepas  dari  Kementrian Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  yang  telah  membantu  dalam klarifikasi indikasi adanya berita bohong ( hoax ) yang tersebar. Penulis menyampaikan bahwa Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia memegang penuh dalam penanganan penyebaran berita bohong ( hoax ) tersebut, dimana Dinas Komuikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda bersinergi langsung dengan Kementrian Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  dalam  hal  data-data  yang  dikelola langsung  oleh  Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia  sehingga perlu  adanya  waktu  dalam  karifikasi  isu hoax yang  diterima  dan  dikelola  oleh Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia,  namun  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  suatu  pembelokiran  berita  bohong  ( hoax )  yang  dilakukan  oleh Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  Kota  Samarinda  telah  mendapat klarifikasi  langsung  oleh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  terkait  sehingga  tidak memerlukan  klarifikasi  lagi  oleh  Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik Indonesia.
Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Menangani Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Kota Samarinda
Wahyuni Safitri, Yolanda Mustika Wati
Diskominfo  Kota  Samarinda  khususnya  memiliki  beberapa  admin,  admin  tersebut dibagi menjadi :
a. Admin SP4N LAPOR
b. Admin Instagram Diskominfo
c. Admin Facebook
d. Admin Twitter
e. Admin pengelola website Diskominfo
Admin  bekerja  sesuai  dengan  ruang  lingkup  aplikasi  yang  di  pegang  dan bertanggung  jawab  penuh  dengan  tugasnya  dalam  pengelolaan  informasi,  pengaduan, dan jawaban baik untuk yang disampaikan kepada masyarakat atau publik dan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda.

## 4. KESIMPULAN
1. Dalam  penerapannya  terdapat  5  tahap  yang  dilakukan  Dinas  Komunikasi  dan
Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda dalam menangani penyebaran berita bohong
( hoax ),  yaitu  yang  pertama  menghubungi  Pelaku  penyebar  berita  bohong  ( hoax ),  jika
berhasil  menghubungi  dan  berkenan  lalu  akan  lanjut  kepada  tahap  kedua  yaitu  untuk duduk  bersama  antara  pelaku,  Diskominfo  dan  pihak  kepolisian,  masuk  tahap  ketiga yaitu  meminta  pelaku  melakukan  klarifikasi,  setelah itu masuk  ketahap  keempat  yaitu Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  (Diskominfo)  Kota  Samarinda  meminta  Pelaku membuat  surat  pernyataan,  lalu  masuk  tahap  kelima  yaitu  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  (Diskominfo)  Kota  Samarinda  meminta  pelaku  membuat  permohonan maaf secara tertulis dan lisan agar kedepannya  pelaku tidak mengulangi menyebarkan berita bohong ( hoax ).
2. Terdapat  4  upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika (Diskominfo)  Kota  Samarinda,  yaitu  melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat,
melakukan  kolaborasi  bersama  akun  akun  media  sosial  berpengaruh,  melakukan
bekerja  sama  dengan  pihak  kepolisian,  malakukan  pembelokiran  oleh  admin  Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda

## 5. REFERENSI
Budi Gunawan. Kebohongan  Di Dunia Maya . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia,
2018.
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum . Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Praktek . Jakarta: Sinar Grafika, 2002.