## Sosialisasi Bantuan Hukum dan Pelatihan Pembuatan Surat Kuasa bagi Warga Desa Tanjungsari, Bogor

## Socialization of Free Legal Assistance and Training on Procuration Letter Writing for Citizens of Tanjungsari, Bogor
Suherman, Suprima
Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jl. R.S. Fatmawati Pondok Labu, Jakarta Selatan, Indonesia
suherman_upn@yahoo.com; suprima@upnvj.ac.id correspondence: suherman_upn@yahoo.com Received: 12/07/20 Revised: 22/08/20 Accepted: 15/09/20 DOI: 10.25170/mitra.v4i2.1353

## ABSTRACT
Everyone should have the same opportunity to access law and justice. Legal aid is a kind of legal service provided by legal aid providers free of charge to legal aid recipients. This free legal aid is very helpful for those who are affected by legal problems, especially for the poor. This is because many poor people are confronted with legal problems, including the Tanjungsari people who are not aware of the availability of free legal aid. To help underprivileged members of society aware of this free legal aid, it is necessary to have community service aimed at making people understand the benefits of free legal assistance provided by the Government. The method used was an interactive group discussion. As supporting data, the questionnaire was also administered to obtain an overview of the experiences and opinions of citizens related to citizens' understanding of the material and training. The results of the activities in this legal aid assistance showed that the residents felt the benefits of helping them resolve their cases and knowing how to protect their legal rights. It was concluded that such counseling was needed by the residents of Tanjungsari since it received a positive response from the residents who attended the session.

## Keywords : legal assistance; justice; poor citizens

## ABSTRAK
Setiap orang berhak mendapatkan akses yang sama terhadap hukum dan keadilan. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum secara cuma-cuma ini sebenarnya sangat membantu mereka yang terkena masalah hukum,  terutama masyarakat yang tidak mampu, termasuk masyarakat  Desa Tanjungsari yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma tersebut. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  agar  masyarakat yang kurang mampu  di Desa Tanjungsari memahami dan mengerti manfaat adanya bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh pemerintah. Metode kegiatan yang digunakan adalah diskusi kelompok interaktif, penyuluhan, dan pelatihan.  Sebagai  data pendukung,  kuesioner juga digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai pengalaman, pemahaman, dan pendapat warga terkait materi pelatihan tersebut. Dari hasil kegiatan berupa pendampingan bantuan hukum ini, warga Desa Tanjungsari merasakan manfaatnya karena terbantu dalam  penyelesaian perkaranya dan mereka  mengetahui cara melindungi hak- haknya secara hukum. Penyuluhan ini sangat dibutuhkan oleh warga Desa  Tanjungsari  dan mendapatkan respon yang positif dari warga yang hadir.
Kata kunci: bantuan hukum; keadilan; warga tidak mampu
hukum yang berada di wilayah Pengadilan Negeri sehingga penegak hukum, yaitu advokat, dapat bekerja sama dengan Pengadilan Negeri dalam rangka memberikan bantuan untuk konsultasi dan berperkara tanpa biaya bagi warga tidak mampu. Bagi seorang advokat memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu merupakan suatu profesi mulia (officium nobile) dan amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia, bukan hanya untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan, melainkan juga untuk masyarakat yang tinggal di perdesaan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu dilakukan secara merata  melalui  penyaluran dana bantuan hukum dari negara  ke  seluruh  pengadilan  di Indonesia dengan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum di Indonesia.
Secara administratif, kawasan lokasi pengabdian kepada masyarakat terletak di Desa Tanjungsari seluas 115,11 ha, dengan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 51.844 jiwa. Sebagian besar warga  Desa Tanjungsari bekerja sebagai petani. Sebanyak 13.681 jiwa memiliki  tingkat pendidikan yang masih rendah.  Lokasi pengabdian kepada masyarakat berada di ujung timur Kabupaten Bogor, tepatnya di wilayah perdesaan Desa Tanjungsari. Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, merupakan wilayah yang kurang memahami hukum karena  latar belakang pendidikan masyarakatnya  masih rendah. Warga setempat lebih memilih bertani atau menggarap ladang milik sendiri atau orang lain daripada mengutamakan pendidikan. Dengan demikian, pada saat berhadapan dengan hukum,  mereka  kurang memahami. Oleh karena itu, mereka patut  mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan  hasil wawancara dan diskusi dengan  Kepala Desa Tanjungsari, diketahui sebagian besar penduduk di sana berusia di atas 50 tahun, berpendidikan rendah, yaitu hanya tamat  SD, sedangkan penduduk di bawah 50 tahun sebagian besar tamatan SMP dan SMA, dan hanya sekitar 15% yang lulus perguruan tinggi. Oleh karena itu, karena sebagian besar warga Tanjungsari berpendidikan hanya lulusan SMP dan SMA, banyak di antara mereka yang tidak memahami adanya  bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemerintah. Jika terjadi perkara-perkara hukum, mereka tidak mengerti harus ke mana dan bagaimana mereka meminta bantuan hukum tersebut. Menurut Kepala Desa Tanjungsari, banyak masalah hukum yang terjadi pada warganya terkait dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kasus tanah sehingga mereka bingung untuk meminta bantuan hukum, apalagi harus membuat surat kuasa dalam rangka bantuan hukum tersebut.
Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan atas proses hukum,  dan keadilan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan keadilan tanpa melihat perbedaan (Arinanto, 2015). Oleh karena itu, perlu diadakan pengabdian kepada masyarakat tentang pendampingan bantuan hukum bagi warga yang kurang mampu. Agar masyarakat di sana memahami bentuk perlindungan hukum yang hak-haknya dilanggar oleh orang lain dan untuk membela hak warga negara yang diatur dalam konstitusi yang terkena masalah di bidang hukum, tim melakukan kegiatan di Desa Tanjungsari berupa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.  Dengan kata lain, pengabdian ini  bertujuan  memberikan pendampingan bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Desa  Tanjungasari  agar masyarakat yang kurang mampu tersebut memahami dan mengerti manfaat adanya bantuan hukum secara cuma-cuma  yang diberikan oleh pemerintah.  Pengabdian  ini juga memberikan  pelatihan dalam membuat surat kuasa agar warga dapat  dibantu untuk menyelesaikan masalah hukumnya.

## PENDAHULUAN
Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum karena hal ini merupakan salah satu dari hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945  yang menjelaskan adanya persamaan setiap warga negara di muka hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip equality before the law atau adanya kesamaan di dalam hukum (Sutiyoso & Puspitasari, 2005). Dalam Black’s Law Dictionary tahun 2004, bantuan hukum adalah “ Country wide system administrated locally by which legal services are rendered to those in financial need and who cannot afroad private counsel” (Sistem di seluruh negara diadministrasikan secara lokal di mana layanan hukum diberikan kepada mereka yang membutuhkan keuangan dan yang tidak dapat pergi ke penasihat hukum swasta) (Bryan, 2004,p. 803). Konsep bantuan hukum ini dikaitkan dengan Negara Sejahtera, artinya negara mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya  sehingga bantuan hukum kesejahteraan dapat bermakna negara memberikan perlindungan sosial kepada warganegaranya untuk mendapatkan hak hidup sejahtera. Adanya jaminan oleh negara bahwa setiap warga negara mempunyai hak konstitusional yang sama dalam hal perlindungan hukum, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, kesetaraan, keadilan gender, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Bachtiar, 2016). Prinsip equality before the law bukan hanya berarti persamaan di muka hukum, melainkan yang lebih penting adalah bagaimana setiap orang mendapatkan akses bantuan hukum tersebut dengan mudah, cepat, biaya ringan, serta adanya keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rhodeh (2004) yang memaknai adanya persamaan akan akses atau kemudahan akses dalam proses peradilan dan terciptanya suatu keadilan (akses terhadap hukum dan keadilan). Bantuan hukum bagi setiap orang  bersifat universal  dan  diatur dalam hukum internasional, yaitu International Convenant on Civil and Political Right (ICCPR) dalam Pasal 16. Pasal itu menjelaskan  bahwa  setiap orang harus dijamin untuk memperoleh perlindungan hukum dan Pasal 14 ayat (3)  mengatur  adanya bantuan negara untuk menyediakan pembelanya dalam masalah hukum atau advokat bagi setiap orang yang tidak dapat menggunakan jasa advokat (Salamor, 8018).
Perlindungan hukum tidak saja diberikan bagi warga negara yang mampu, tetapi negara juga akan memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang tidak mampu sebagaimana tertuang dalam konstitusi di Indonesia. Pada tahun 2011 telah disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU bantuan hukum).  Kehadiran  UU bantuan hukum diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum bagi warga yang tidak mampu. Hal tersebut mendapat respon yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia karena masih dirasakan kurangnya akses bantuan hukum bagi mereka.
Selama ini orang yang tidak mampu sangat sulit untuk mendapatkan keadilan karena terhambat oleh ketidaktahuan dan ketidakmampuan mereka dari segi ekonomi untuk dapat mewujudkan hak-haknya.  Karena itu,  warga  tidak mampu  sangat rentan dengan permasalahan hukum dan belum banyak bantuan hukum yang diberikan bagi mereka.
Dengan demikian,  pemerintah berusaha untuk menciptakan suatu keadilan bagi  seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori keadilan distributif dari Jeramy Bentham yang menyatakan semakin banyak orang mendapatkan  bantuan hukum,  keadilan  akan dicapai (Raphael, 2006).
Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memberikan bantuan bagi setiap warga negaranya, terutama bagi yang tidak mampu. Negara memberikan anggaran untuk perkara prodeo atau perkara tanpa biaya (Nasution &  Abdurrahman, 1998)  bagi  warga negaranya yang tidak mampu. Negara bekerja  sama dengan lembaga-lembaga bantuan
hukum yang berada di wilayah Pengadilan Negeri sehingga penegak hukum, yaitu advokat, dapat bekerja sama dengan Pengadilan Negeri dalam rangka memberikan bantuan untuk konsultasi dan berperkara tanpa biaya bagi warga tidak mampu. Bagi seorang advokat memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu merupakan suatu profesi mulia (officium nobile) dan amanat Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat agar bantuan hukum dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia, bukan hanya untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan, melainkan juga untuk masyarakat yang tinggal di perdesaan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu dilakukan secara merata  melalui  penyaluran dana bantuan hukum dari negara  ke  seluruh  pengadilan  di Indonesia dengan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum di Indonesia. Secara administratif, kawasan lokasi pengabdian kepada masyarakat terletak di Desa Tanjungsari seluas 115,11 ha, dengan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 51.844 jiwa. Sebagian besar warga  Desa Tanjungsari bekerja sebagai petani. Sebanyak 13.681 jiwa memiliki  tingkat pendidikan yang masih rendah.  Lokasi pengabdian kepada masyarakat berada di ujung timur Kabupaten Bogor, tepatnya di wilayah perdesaan Desa Tanjungsari. Desa Tanjungsari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, merupakan wilayah yang kurang memahami hukum karena  latar belakang pendidikan masyarakatnya  masih rendah. Warga setempat lebih memilih bertani atau menggarap ladang milik sendiri atau orang lain daripada mengutamakan pendidikan. Dengan demikian, pada saat berhadapan dengan hukum,  mereka  kurang memahami. Oleh karena itu, mereka patut  mendapat perlindungan hukum.
Berdasarkan  hasil wawancara dan diskusi dengan  Kepala Desa Tanjungsari, diketahui sebagian besar penduduk di sana berusia di atas 50 tahun, berpendidikan rendah, yaitu hanya tamat  SD, sedangkan penduduk di bawah 50 tahun sebagian besar tamatan SMP dan SMA, dan hanya sekitar 15% yang lulus perguruan tinggi. Oleh karena itu, karena sebagian besar warga Tanjungsari berpendidikan hanya lulusan SMP dan SMA, banyak di antara mereka yang tidak memahami adanya  bantuan hukum secara cuma-cuma dari pemerintah. Jika terjadi perkara-perkara hukum, mereka tidak mengerti harus ke mana dan bagaimana mereka meminta bantuan hukum tersebut. Menurut Kepala Desa Tanjungsari, banyak masalah hukum yang terjadi pada warganya terkait dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kasus tanah sehingga mereka bingung untuk meminta bantuan hukum, apalagi harus membuat surat kuasa dalam rangka bantuan hukum tersebut.
Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan atas proses hukum,  dan keadilan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan keadilan tanpa melihat perbedaan (Arinanto, 2015). Oleh karena itu, perlu diadakan pengabdian kepada masyarakat tentang pendampingan bantuan hukum bagi warga yang kurang mampu. Agar masyarakat di sana memahami bentuk perlindungan hukum yang hak-haknya dilanggar oleh orang lain dan untuk membela hak warga negara yang diatur dalam konstitusi yang terkena masalah di bidang hukum, tim melakukan kegiatan di Desa Tanjungsari berupa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.  Dengan kata lain, pengabdian ini  bertujuan  memberikan pendampingan bantuan hukum bagi warga tidak mampu di Desa  Tanjungasari  agar masyarakat yang kurang mampu tersebut memahami dan mengerti manfaat adanya bantuan hukum secara cuma-cuma  yang diberikan oleh pemerintah.  Pengabdian  ini juga memberikan  pelatihan dalam membuat surat kuasa agar warga dapat  dibantu untuk menyelesaikan masalah hukumnya.
pemerintah secara cuma-cuma. Selain itu, warga tidak memahami cara membuat surat kuasa yang sangat sederhana untuk mendapatkan bantuan hukum. Dengan kondisi tersebut,  tim pada hari kedua memberikan pelatihan membuat contoh surat kuasa.

## HASIL DAN DISKUSI
Berdasarkan hasil diskusi dengan  kepala desa,  diketahui banyak warga Desa Tanjungsari yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum secara cuma-cuma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari aparat dan warga desa Tanjungsari tentang adanya bantuan hukum tersebut serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pihak-pihak berwenang dalam memberikan penjelasan dan pemahaman tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga yang kurang mampu.
Kurangnya pemahaman warga terhadap hukum dan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh pemerintah juga diketahui setelah diskusi antara tim dan warga Desa Tanjungsari.  Warga yang sedang menghadapi masalah hukum kebingungan harus ke mana untuk meminta bantuan hukum dalam menyelesaikan masalah hukumnya. Mereka  hanya menyelesaikan masalahnya sendiri dengan hasil yang tidak maksimal, bahkan harus kehilangan haknya karena tidak ada  pihak  yang  mengerti hukum,  seperti advokat dan konsultan hukum, yang membantu mereka. Namun, sejak mereka mendapat pendampingan pelatihan dan penyuluhan tentang bantuan hukum secara cuma-cuma, mereka mulai memahami  dan mengerti bahwa pemerintah telah memberikan fasilitas bagi warga yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan di dalam hukum. Bantuan hukum diberikan kepada warga yang kurang mampu oleh advokat secara gratis. Banyak  warga yang mengira jika mereka meminta bantuan hukum kepada seorang advokat, mereka harus mengeluarkan dana yang banyak, sedangkan mereka tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayar jasa advokat. Materi yang disampaikan pada hari pertama terkait hal-hal berikut. a. Menjelaskan pengertian bantuan hukum.    Bantuan hukum  adalah  jasa  pelayanan di bidang hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum tanpa adanya biaya apa pun dari  penerima bantuan hukum (UU Bantuan hukum).   Menurut The International of Legal Aid, “Bantuan hukum adalah rencana yang diterima di bawah pelayanan profesi hukum yang memungkinkan untuk memastikan bahwa tidak ada seorang  pun yang dikecualikan dari hak menerima bantuan  hukum didasarkan pada alasan kurangnya sumber keuangan.” (Damayanti, 2013, p.7).
b. Menjelaskan jenis-jenis advokasi dalam bantuan hukum, seperti penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mediasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator dan konsiliasi.
c. Menjelaskan tata cara dan persyaratan untuk dapat menerima pelayanan hukum tanpa biaya. Untuk mendapatkan pelayanan hukum secara cuma-cuma, warga harus membuat surat permohonan kepada pemberi bantuan hukum. Isi permohonan tersebut mencakup nama dan alamat pemohon, kronologis singkat perkara, pemberian fotokopi bukti-bukti, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa setempat, serta fotokopi KTP dan KK.
d. Menjelaskan proses persidangan dalam perkara perdata dan perkara pidana. Memberikan gambaran sederhana seperti apa persidangan di pengadilan dan prosedur tata cara proses persidangan.
e. Menjelaskan hak dan kewajiban penerima bantuan hukum,  yaitu pemohon bantuan hukum  mempunyai kewajiban untuk menjelaskan duduk perkaranya secara jujur dan jelas, tidak ada yang disembunyikan oleh pemohon, dan memberikan bukti-bukti yang lengkap dan akurat. Pemohon bantuan hukum juga mempunyai hak untuk mendapatkan

## METODE PELAKSANAAN
Metode kegiatan pengabdian kepada  masyarakat di Desa Tanjungsari ini dilaksanakan dengan metode diskusi, dialog, presentasi, dan pelatihan kepada masyarakat yang kurang mampu. Agar  pelaksanaan pengabdian dengan cara  diskusi dapat berjalan dengan  baik  dan mencapai tujuan yang diharapkan,  kegiatan pendampingan dilakukan dalam dua tahap.  Tahap pertama  adalah  pemberian materi melalui presentasi yang dilanjutkan dengan diskusi dari para peserta. Tahap kedua adalah  memberikan pelatihan kepada warga. Tahapan  untuk kegiatan pengabdian yang  dilakukan  oleh  tim  sesuai dengan pembagian tugas yang sudah  disetujui  bersama.  Beberapa tahapan ini disusun menurut ketentuan administrasi dan penyesuaian  masyarakat yang menjadi target sasaran. Target sasaran adalah masyarakat setempat yang bekerja sebagai petani dan berpendidikan rendah. Setiap tahap pelaksanaan dilakukan dengan melihat dan mengamati kegiatan atau aktivitas serta latar belakang pengetahuan dan pendidikan warga Desa Tanjungsari. Apabila ditinjau secara perinci, tahapan yang akan ditempuh dalam pelaksanaan ini sebagai berikut. Tahap perencanaan . Pada tahap ini, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan kegiatan kunjungan kepada Kepala Desa Tanjungsari. Tujuannya untuk menyambungkan komunikasi aktif dengan pejabat terkait sehingga setiap proses pengabdian yang dilakukan dalam pengetahuan dan izin yang diberikan oleh pihak terkait. Tim pengabdi mendatangi lokasi untuk berdiskusi dengan pihak kepala desa mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar Desa Tanjungsari. Proses perizinan diajukan kepada pejabat berwenang demi terlaksananya kegiatan. Perizinan yang disampaikan mendapat respon sehingga kegiatan dapat dilaksanakan pada 4 sampai dengan 5 Juli 2019. Pada hari pertama, tim  memberikan presentasi dan diskusi atau dialog dengan warga serta Kepala Desa Tanjungsari. Pada hari kedua, tim melakukan pelatihan untuk membuat surat kuasa. Kegiatan ini didukung oleh RW dan RT setempat, dengan mempertimbangkan bahwa tema pengabdian ini sangat penting diberikan kepada warga  Desa  Tanjungsari. Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan,  setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan proses administrasi dan dokumentasi. Dalam berdialog dengan kepala desa setempat, tim mencari informasi akurat mengenai jumlah warga masyarakat yang kiranya memerlukan bantuan hukum, misalnya sedang dalam sengketa baik perdata,
pidana, maupun sengketa keluarga.
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan warga, banyak warga yang belum mengetahui adanya bantuan hukum secara cuma-cuma  bagi warga tidak mampu seperti diatur dalam Undang-Undang No.  16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada tahap pengumpulan data, tim menentukan jumlah peserta yang diundang dalam proses rangkain pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini. Berdasarkan kajian data mengenai jumlah warga yang mempunyai perkara hukum dan yang tidak mempunyai perkara hukum sebagai arena pembelajaran baginya, tim menentukan jumlah peserta yang diundang sebanyak 40 orang. Mereka terdiri atas 17 warga yang mempunyai masalah hukum dan 23 warga yang tidak mempunyai masalah hukum. Kegiatan ini dijadikan arena pembelajaran bagi mereka yang ikut dalam penyuluhan dan pendampingan hukum. Terhadap peserta tersebut tim mempersiapkan materi dan praktik yang nantinya akan membantu warga dalam menyelesaikan perkaranya.
Tahap  pelaksanaan .  Tahap ini dilakukan selama dua hari.  Pada hari pertama,  tim memberikan pendampingan kepada warga desa, dilanjutkan dengan tanya jawab . Tempat pelaksanaannya  di kantor Desa Tanjungsari. Warga yang hadir antara lain perwakilan warga, staf desa, dan organisasi pemuda. Berdasarkan hasil diskusi dan tanya jawab antara tim  dan warga yang hadir  pada hari pertama tersebut, ternyata banyak warga yang mempunyai masalah hukum tidak mengetahui adanya bantuan hukum yang diberikan oleh
pemerintah secara cuma-cuma. Selain itu, warga tidak memahami cara membuat surat kuasa yang sangat sederhana untuk mendapatkan bantuan hukum. Dengan kondisi tersebut,  tim pada hari kedua memberikan pelatihan membuat contoh surat kuasa.

## HASIL DAN DISKUSI
Berdasarkan hasil diskusi dengan  kepala desa,  diketahui banyak warga Desa Tanjungsari yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum secara cuma-cuma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari aparat dan warga desa Tanjungsari tentang adanya bantuan hukum tersebut serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pihak-pihak berwenang dalam memberikan penjelasan dan pemahaman tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma bagi warga yang kurang mampu.
Kurangnya pemahaman warga terhadap hukum dan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh pemerintah juga diketahui setelah diskusi antara tim dan warga Desa Tanjungsari.  Warga yang sedang menghadapi masalah hukum kebingungan harus ke mana untuk meminta bantuan hukum dalam menyelesaikan masalah hukumnya. Mereka  hanya menyelesaikan masalahnya sendiri dengan hasil yang tidak maksimal, bahkan harus kehilangan haknya karena tidak ada  pihak  yang  mengerti hukum,  seperti advokat dan konsultan hukum, yang membantu mereka.
Namun, sejak mereka mendapat pendampingan pelatihan dan penyuluhan tentang bantuan hukum secara cuma-cuma, mereka mulai memahami  dan mengerti bahwa pemerintah telah memberikan fasilitas bagi warga yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan di dalam hukum. Bantuan hukum diberikan kepada warga yang kurang mampu oleh advokat secara gratis. Banyak  warga yang mengira jika mereka meminta bantuan hukum kepada seorang advokat, mereka harus mengeluarkan dana yang banyak, sedangkan mereka tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayar jasa advokat.
Materi yang disampaikan pada hari pertama terkait hal-hal berikut.
a. Menjelaskan pengertian bantuan hukum.    Bantuan hukum  adalah  jasa  pelayanan di bidang hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum tanpa adanya biaya apa pun dari  penerima bantuan hukum (UU Bantuan hukum).   Menurut The International of Legal Aid, “Bantuan hukum adalah rencana yang diterima di bawah pelayanan profesi hukum yang memungkinkan untuk memastikan bahwa tidak ada seorang  pun yang dikecualikan dari hak menerima bantuan  hukum didasarkan pada alasan kurangnya sumber keuangan.” (Damayanti, 2013, p.7).
b. Menjelaskan jenis-jenis advokasi dalam bantuan hukum, seperti penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mediasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator dan konsiliasi.
c. Menjelaskan tata cara dan persyaratan untuk dapat menerima pelayanan hukum tanpa biaya. Untuk mendapatkan pelayanan hukum secara cuma-cuma, warga harus membuat surat permohonan kepada pemberi bantuan hukum. Isi permohonan tersebut mencakup nama dan alamat pemohon, kronologis singkat perkara, pemberian fotokopi bukti-bukti, surat keterangan tidak mampu dari kepala desa setempat, serta fotokopi KTP dan KK.
d. Menjelaskan proses persidangan dalam perkara perdata dan perkara pidana. Memberikan gambaran sederhana seperti apa persidangan di pengadilan dan prosedur tata cara proses persidangan.
e. Menjelaskan hak dan kewajiban penerima bantuan hukum,  yaitu pemohon bantuan hukum  mempunyai kewajiban untuk menjelaskan duduk perkaranya secara jujur dan jelas, tidak ada yang disembunyikan oleh pemohon, dan memberikan bukti-bukti yang lengkap dan akurat. Pemohon bantuan hukum juga mempunyai hak untuk mendapatkan
lainnya adalah sengketa dalam hukum keluarga untuk kasus perceraian dan warisan. Perkara pidana yang banyak terjadi adalah tindak pidana narkoba. Perkara pidana yang lain adalah  kekerasan dalam rumah tangga. Olah karena  itu, terkait dengan perkara perdata, terutama perkara keluarga, sebelum diselesaikan di pengadilan, dapat diselesaikan melalui nonlitigasi, seperti dengan cara negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.
Negosiasi adalah penyelesaian sengketa perkara perdata oleh para pihak tanpa bantuan pihak ketiga. Mediasi adalah penyelesaian sengketa perdata melalui bantuan pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator dalam hal ini tidak memberikan putusan. Putusan tetap diserahkan oleh para pihak  yang berperkara. Jadi,  mediator hanya bersifat mengarahkan para pihak. Berbeda dengan konsiliasi, yaitu penyelesaian perkara dengan bantuan pihak ketiga yang juga disebut konsilator. Pihak ketiga ini mempunyai hak untuk memutus, tetapi putusan ini tidak mengikat para pihak.  Penyelesaian perkara perdata melalui nonlitigasi ini juga mendapatkan dana bagi kuasa hukum yang menangani permasalahan ini  sesuai dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Anggaran Bantuan Hukum yang diberikan untuk litigasi dan nonlitigasi. Aturan itu juga mengatur bantuan hukum dalam perkara tata usaha negara. Peraturan Pemerintah Nomor 42  Tahun 2013 dalam hal menarik dana untuk penyelesaian sengketa nonlitigasi dapat digunakan untuk hal yang terkait dengan drafting dokumen hukum, pendampingan di luar pengadilan, konsultasi hukum, penelitian hukum, penyuluhan hukum, investasi  perkara baik secara elektronik maupun nonelektronik. Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,  diharapkan dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi pencari keadilan, terutama warga yang tidak mampu. Dengan demikian, keadilan dan kesetaraan warga kurang mampu di muka hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pada  hari kedua diadakan pelatihan tentang pembuatan atau drafting dokumen hukum yang sangat sederhana (Gambar 2). Tim memberikan pelatihan cara membuat surat kuasa  yang sederhana dengan memberikan contoh  draf  surat kuasa  sehingga warga memahami bahwa di dalam surat kuasa harus tertera butir-butir berikut: a. nama dan alamat warga sebagai pemberi kuasa, b. nama dan alamat penerima kuasa, c. surat kuasa khusus dengan tujuan pemberi kuasa memberikan kuasanya kepada penerima kuasa untuk membela kepentingan pemberi kuasa, d. tanggal surat kuasa dan tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dari contoh draf surat kuasa yang sudah disiapkan, warga hanya mengisi data-data yang kosong dari draf surat kuasa tersebut, seperti nama dan alamat dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, mengisi tujuan pemberian kuasa dan mengisi tanggal dan tanda tangan kedua belah pihak. Surat kuasa yang dibuat harus dibubuhi materai di atas tanda tangan pemberi kuasa dan selanjutnya surat kuasa tersebut diberikan kepada penerima kuasa. Sebelum surat kuasa tersebut diberikan kepada penerima kuasa, sebaiknya pemberi kuasa memfotokopi  surat kuasanya  terlebih dahulu. Jadi,  surat kuasa asli diberikan kepada penerima kuasa, sedangkan fokopi surat kuasa dipegang oleh pemberi kuasa.
Pada saat pelatihan, semula warga bingung dengan pelatihan surat kuasa tersebut karena sebagian besar warga hanya lulusan SMP dan SMA, tetapi sudah bisa membaca dan menulis.  Hal tersebut membuat upaya pemberian pemahaman  cukup sulit.  Akan tetapi, dengan adanya draf surat kuasa yang telah disiapkan,  akhirnya mereka memahami  dan mengerti cara pembuatan surat kuasa.
bantuan hukum secara maksimal sampai perkara diputus di tingkat pertama atau sampai mempunyai kekuatan hukum tetap selama pihak yang meminta bantuan tidak mencabut surat kuasanya.
Gambar 1. Penyuluhan dan diskusi interaktif bantuan hukum
Bantuan hukum merupakan legal service yang bertujuan memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi warga negara yang terkena masalah, baik perkara perdata, perkara pidana,  maupun perkara tata usaha negara. Dalam perkara pidana,  perlindungan hukum diberikan sejak seseorang ditahan di kantor polisi sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Arinanto, 2015). Dalam perkara perdata, bisa didampingi untuk negosiasi dan mediasi serta mewakili warga untuk mengajukan gugatan perdata sampai dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini, bisa dilakukan untuk perkara gugatan tata usaha negara. Nonlitigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara baik secara elektronik maupun  nonelektronik, penelitian hukum, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau drafting dokumen hukum. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum  mengatur  bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1), yang  meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
Dalam diskusi dengan mitra mengenai bantuan hukum, masyarakat Tanjungsari sedang mengalami permasalahan hukum,  terutama di bidang sengketa perdata, sengketa keluarga perceraian, warisan, sengketa kekerasan dalam rumah tangga (Tabel 1).
Tabel 1 Perkara-perkara warga Desa Tanjungsari No. Perkara Perdata Perkara Pidana Perkara Tata Usaha Negara 1. Perkara sengketa tanah berjumlah dua belas perkara. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berjumlah satu perkara. - 2. Perkara perceraian berjumlah tiga perkara. Tindak pidana narkoba berjumlah lima perkara. - 3. Perkara warisan berjumlah dua perkara. - - Total 17 perkara 6 perkara -
Berdasarkan Tabel 1 diperoleh gambaran bahwa sampai Juli 2019, perkara perdata yang lebih banyak terjadi adalah  sengketa tanah. Perkara perdata yang banyak terjadi
lainnya adalah sengketa dalam hukum keluarga untuk kasus perceraian dan warisan. Perkara pidana yang banyak terjadi adalah tindak pidana narkoba. Perkara pidana yang lain adalah  kekerasan dalam rumah tangga. Olah karena  itu, terkait dengan perkara perdata, terutama perkara keluarga, sebelum diselesaikan di pengadilan, dapat diselesaikan melalui nonlitigasi, seperti dengan cara negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.
Negosiasi adalah penyelesaian sengketa perkara perdata oleh para pihak tanpa bantuan pihak ketiga. Mediasi adalah penyelesaian sengketa perdata melalui bantuan pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator dalam hal ini tidak memberikan putusan. Putusan tetap diserahkan oleh para pihak  yang berperkara. Jadi,  mediator hanya bersifat mengarahkan para pihak. Berbeda dengan konsiliasi, yaitu penyelesaian perkara dengan bantuan pihak ketiga yang juga disebut konsilator. Pihak ketiga ini mempunyai hak untuk memutus, tetapi putusan ini tidak mengikat para pihak.  Penyelesaian perkara perdata melalui nonlitigasi ini juga mendapatkan dana bagi kuasa hukum yang menangani permasalahan ini  sesuai dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Anggaran Bantuan Hukum yang diberikan untuk litigasi dan nonlitigasi. Aturan itu juga mengatur bantuan hukum dalam perkara tata usaha negara. Peraturan Pemerintah Nomor 42  Tahun 2013 dalam hal menarik dana untuk penyelesaian sengketa nonlitigasi dapat digunakan untuk hal yang terkait dengan drafting dokumen hukum, pendampingan di luar pengadilan, konsultasi hukum, penelitian hukum, penyuluhan hukum, investasi  perkara baik secara elektronik maupun nonelektronik.
Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,  diharapkan dapat memberikan perlindungan dan keadilan bagi pencari keadilan, terutama warga yang tidak mampu. Dengan demikian, keadilan dan kesetaraan warga kurang mampu di muka hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
Pada  hari kedua diadakan pelatihan tentang pembuatan atau drafting dokumen hukum yang sangat sederhana (Gambar 2). Tim memberikan pelatihan cara membuat surat kuasa  yang sederhana dengan memberikan contoh  draf  surat kuasa  sehingga warga memahami bahwa di dalam surat kuasa harus tertera butir-butir berikut:
a. nama dan alamat warga sebagai pemberi kuasa,
b. nama dan alamat penerima kuasa,
c. surat kuasa khusus dengan tujuan pemberi kuasa memberikan kuasanya kepada penerima kuasa untuk membela kepentingan pemberi kuasa,
d. tanggal surat kuasa dan tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dari contoh draf surat kuasa yang sudah disiapkan, warga hanya mengisi data-data yang kosong dari draf surat kuasa tersebut, seperti nama dan alamat dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, mengisi tujuan pemberian kuasa dan mengisi tanggal dan tanda tangan kedua belah pihak. Surat kuasa yang dibuat harus dibubuhi materai di atas tanda tangan pemberi kuasa dan selanjutnya surat kuasa tersebut diberikan kepada penerima kuasa. Sebelum surat kuasa tersebut diberikan kepada penerima kuasa, sebaiknya pemberi kuasa memfotokopi  surat kuasanya  terlebih dahulu. Jadi,  surat kuasa asli diberikan kepada penerima kuasa, sedangkan fokopi surat kuasa dipegang oleh pemberi kuasa. Pada saat pelatihan, semula warga bingung dengan pelatihan surat kuasa tersebut karena sebagian besar warga hanya lulusan SMP dan SMA, tetapi sudah bisa membaca dan menulis.  Hal tersebut membuat upaya pemberian pemahaman  cukup sulit.  Akan tetapi, dengan adanya draf surat kuasa yang telah disiapkan,  akhirnya mereka memahami  dan mengerti cara pembuatan surat kuasa.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada FH UPN Veteran Jakarta dan LPPM UPN Veteran Jakarta serta Kepala Desa Tanjungsari yang membantu terlaksananya kegiatan sosialisasi bantuan hukum dan pelatihan pembuatan surat kuasa bagi warga Desa Tanjungsari. DAFTAR  REFERENSI Abdurrahman. (1983). Aspek-aspek bantuan hukum di Indonesia. Jakarta: Cendana Press. Arinanto, S.  (2015). Hak asasi manusia dalam transisi politik di Indonesia . Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Bachtiar. (2016). Urgensi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh pemerintah daerah. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i ,137-152,  FSH UIN Syarif Hidayatullah. Bryan, G. A. (2004). Black ’ s law dictionary (8th Edition). US: West Thomas Business. Damayanti, D. (2013). Tinjauan yuridis dan filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum .  Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Harahap, M. Y. (1985). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, penyidikan, penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. Nasution, A.B. & Abdurrahman. (1998). Aspek-aspek bantuan hukum di Indonesia . Jakarta: Cendana Press. Raphael, D.D. (2006). Concepts of justice . Oxford, New York: Clarendon Press. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Salamor, Y. B. (2018). Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota  Ambon, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni , 2 (1), 277-283. Sutiyoso, B. & Puspitasari, H. (2005). Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia . Yogyakarta: UII Press.

## Gambar 2. Pelatihan dokumen hukum sederhana
Penyelenggaraan penyuluhan pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh tim kepada warga Tanjungsari merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi dari tugas Tridharma  Perguruan Tinggi.  Kegiatan ini diharapkan memberi manfaat  bagi warga yang membutuhkan  untuk  melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum (Abdurrahman, 1983). Warga Desa Tanjungsari harus mengetahui adanya hak atas bantuan hukum yang merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara, terutama warga negara yang tinggal di daerah perdesaan yang umumnya tidak mengerti hukum, dan membela hak-hak mereka secara hukum (Harahap, 1985). Berdasarkan informasi melalui kuesioner yang diberikan kepada warga  yang mengikuti pelatihan tersebut,  mereka  juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga  yang hidup di kota-kota besar dalam memperjuangkan haknya dan mendapatkan keadilan di mata hukum. Karena pentingnya bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu untuk mendapatkan haknya dalam hal pendampingan oleh seorang advokat atau penasihat hukum, terdapat putusan hakim agung yang membatalkan putusan-putusan hakim yang ada di bawahnya. Putusan ini diambil karena terdakwa adalah orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai dana untuk membayar seorang penasihat hukum untuk membela perkaranya di pengadilan  sehingga  hakim agung memberikan pertimbangan bahwa terdakwa tidak mendapatkan haknya dalam proses pengadilan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan  penyuluhan  dan pelatihan pembuatan surat kuasa bagi warga Desa Tanjungsari ini sangat efektif untuk memberikan pemahaman tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma  yang diberikan  oleh pemerintah  dan dalam rangka pemahaman langkah  awal dalam membuat surat kuasa. Pemerintah dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat,  termasuk para akademisi, mempunyai kewajiban dan peranan penting untuk memberikan pemahaman kepada warga yang kurang mampu,  terutama warga yang tinggal di perdesaan  agar  mereka  dapat memahami bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan pemerintah. Tim menyarankan agar bantuan hukum bagi warga yang kurang mampu ini dapat dilakukan ke tingkat kecamatan di beberapa desa di Tanjungsari atau di desa-desa lainnya di Indonesia sehingga semakin banyak warga desa yang mengetahui adanya bantuan hukum secara cuma-cuma.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada FH UPN Veteran Jakarta dan LPPM UPN Veteran Jakarta serta Kepala Desa Tanjungsari yang membantu terlaksananya kegiatan sosialisasi bantuan hukum dan pelatihan pembuatan surat kuasa bagi warga Desa Tanjungsari.
DAFTAR  REFERENSI Abdurrahman. (1983). Aspek-aspek bantuan hukum di Indonesia. Jakarta: Cendana Press.
Arinanto, S.  (2015). Hak asasi manusia dalam transisi politik di Indonesia . Depok: Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Bachtiar. (2016). Urgensi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh pemerintah daerah. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i ,137-152,  FSH UIN Syarif Hidayatullah.
Bryan, G. A. (2004). Black ’ s law dictionary (8th Edition). US: West Thomas Business. Damayanti, D. (2013). Tinjauan yuridis dan filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum .  Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Harahap, M. Y. (1985). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, penyidikan, penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. Nasution, A.B. & Abdurrahman. (1998). Aspek-aspek bantuan hukum di Indonesia . Jakarta: Cendana Press. Raphael, D.D. (2006). Concepts of justice . Oxford, New York: Clarendon Press.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Salamor, Y. B. (2018). Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kota  Ambon, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni , 2 (1), 277-283. Sutiyoso, B. & Puspitasari, H. (2005). Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia . Yogyakarta: UII Press.