## JESI
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA
Volume II, No.2 Desember 2012/1433 H

## MEKANISME KLIRING PADA PERBANKAN KONVENSIONAL PERSPEKTIF ISLAM

## Abdul Salam
(Dosen Ekonomi Syari’ah STIA Alma Ata Yogyakarta)

## Abstract
Clearing is  derived  from  English "to  clear"  meaning settlement, while the meaning of the clearing is good electronic financial data between banks or between the client resolved calculation results in a certain time. In the implementation of this clearing, clearing services client in this exploit is represented by  the  bank. Thus,  in  Islam the  activity  is often called  as wakalah. The aim of this study is to find out how the mechanism clearing system running on Conventional Banks, and how Islamic outlook about the system, including categories of interest or not. In this research, the writer uses descriptive analysis method and more closer to study literature (library research)  plus a  little interview with employees  of the  Bank. The results of study that emphasize the study of this literature is the case of the grant of the bank overdraft services require customers to refund loan of approximately 5% above the  highest  rate in  the bank in a month. In  the same  cases,  Bank gives sanction to  the customer to check for  empty and termination of client giral blacklisted by  a  bank. This  could  be allowed under  Islam  law, due  to  before dropping the  sanctions, warning that the banks were giving our customers don’t draw a blank check anymore.

## Keywords: Clearing Mechanism, wakalah, overdraft, Conventional Banks, Islamic perspective
A. Pendahuluan
Perbankan merupakan prasarana di bidang ekonomi, dalam segala kegiatan  dalam  rangka  usaha-usaha  pembangunan  ekonomi  digunakan prasarana  perbankan.  Setiap  pembayaran  atas  biaya  pembangunan dilakukan melalui bank yang usaha pokoknya memberikan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang di samping pemberian kredit (Anwar, 1982).
Dalam  perkembangan  perekonomian  terutama  sekali  dalam perkembangan  perdagangan,  uang  tunai  baik uang  kertas  maupun  uang logam  dirasakan  mempunyai    kelemahan  dalam  menyelesaikan  transaksi tentang transaksi uang dalam jumlah besar di mana sejumlah uang tunai di atas harus dibawa-bawa sehingga beresiko tinggi terhadap keamanan dan kurang  praktis.  Terlebih  lagi  apabila  jarak  pihak-pihak  yang  bertransaksi jauh. Di sinilah kehadiran uang giral (rekening koran, BG, dan cek) sangat terasa manfaatnya. Uang giral yang dimaksud adalah demand deposit money

## Abdul
Salam
188
yaitu  uang  yang  ada  di  bank  yang  dapat  diambil  oleh  si  pemegang sewaktu-waktu (Sinungan, 1991).
Dalam  hal  tersebut  bank  memberikan  suatu  sarana  yang dinamakan  kliring , yang  tujuannya  adalah  agar  penyelesaian  transaksi dapat  dilakukan  secara  cepat,  aman,  efektif  dan  efisien  (Taswin,  1997). Secara  umum  kliring  adalah  tata  cara  perhitungan  atas  penyelesaian hutang-piutang dalam bentuk surat-surat berharga dan surat-surat dagang dari  suatu  bank  terhadap  bank  lainnya,  yang  bertujuan  agar penyelesaiannya  dapat  terselenggara  dengan  mudah,  cepat,  dan  aman serta  untuk  memperluas  dan  memperlancar  lalu-lintas  pembayaran  giral. Sementara itu, lalu-lintas pembayaran giral di sini merupakan suatu proses kegiatan bayar membayar dengan warkat kliring yang dilakukan dengan cara  memperhitungkan  di  antara  bank-bank,  baik  atas  beban maupun untuk  keuntungan  nasabah  yang  bersangkutan.  Jadi  untuk menyelenggarakan kliring harus ada penyelenggara, ada bank peserta, dan ada nasabah yang mempunyai hubungan hutang-piutang antar bank, serta ada warkat yang diperhitungkan.
Warkat kliring adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu- lintas pembayaran giral yaitu surat berharga atau surat dagang seperti cek, BG, wesel bank untuk transfer/wesel unjuk, bukti-bukti transfer dari bank, nota kredit dan surat berharga lainnya yang disetujui oleh penyelenggara. Warkat  yang  dikliring  harus  memenuhi  syarat  yaitu  bervaluta  rupiah, bernilai nominal penuh, telah jatuh tempo pada saat dikliringkan, dan telah dibubuhi cap kliring.
Semua  warkat  itu  telah  dikelompokkan  atas  warkat  debet  dan warkat  kredit. Bagi  kantor-kantor  bank  yang  menjadi  peserta  kliring langsung harus menunjuk sekurang-kurangnya 2 orang wakil tetap sebagai petugas  kliring (clearingman) yang  diajukan  secara  tertulis  kepada penyelenggara  kliring  dan  menyampaikan  pula contoh  tanda  tangan  dan paraf  dari  wakil  tersebut.  Penunjukan  wakil  itu  baru  berlaku  setelah memperoleh persetujuan dari penyelenggara kliring (Rizal, 1992) Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan kliring yang dilakukan bank- bank  meliputi  beberapa  tahapan,  yaitu  penyetoran  warkat kliring, pertemuan  kliring  pertama,  pertemuan  kliring  kedua.  Dalam  tahapan penyetoran warkat kliring, bank menerima setoran warkat kliring nasabah serta  mempersiapkan  daftar  kliring,  rekapitulasi  kliring,  neraca  kliring untuk  pertemuan  pertama.  Pada  waktu kliring  pertama,  bank menyerahkan  dan  menerima  daftar  kliring  beserta  warkat-warkatnya kepada  dan  dari  masing-masing  kantor  bank  peserta.  Kemudian  petugas kliring  bank  kembali  ke  kantor  untuk  memeriksa  dan  meneliti  warkat- warkat  kliring  yang  diterima  serta mempersiapkan  daftar  kliring  retur, rekapitulasi bank retur, dan neraca kliring retur untuk pertemuan kliring kedua.  Pada  tahap  pertemuan  kedua  bank-bank  menyerahkan  dan menerima daftar kliring retur beserta warkat-warkat serta menandatangani saldo bilyat kliring (Rizal, 1992).
Dalam sistem kliring ini, fungsi cek untuk kegiatan kliring ini, yang bertransaksi  ini  adalah  bank  dan  nasabah.  Di  antara  pihak  terjadi kesepakatan kliring, jika cek tersebut berisi berarti uang cair, dan jika giro kosong  maka  bank akan  memberi  tindakan  seperti:  Bagi  nasabah  yang

## Mekanisme
Kliring
189
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
sudah  dikenal  bank  (bonafit)  biasanya  bank  memberikan  fasilitas  yang bernama overdraft . Overdraft ini adalah dana jangka pendek yang diberikan bank kepada nasabah yang menurut bank dapat dipercaya. Dalam hal ini jangka waktunya paling lama satu sampai dua hari, apabila tidak mampu diberi kelonggaran paling lama tujuh hari.
Dalam  pelaksanaan  kliring  sebenarnya  menyimpan  berbagai macam  permasalahan.  Diantaranya  jika  seorang  nasabah  melakukan penarikan  cek  kosong,  untuk  penarikan  cek  kosong  ini  bank  melakukan melakukan beberapa tindakan bagi nasabahnya yaitu dengan memberikan jasa overdraft bagi  nasabah  tertentu  atau  memberi  sanksi  kepada nasabah setelah bank memberikan peringatan sebanyak dua kali, dan sangsi yang diberikan bank adalah berupa penutupan rekening giro dan masuk dalam daftar hitam bank Indonesia. Dalam  hal pemberian jasa overdraft ini bank mewajibkan nasabah mengembalikan  dana  pinjaman  kurang  lebih  sebesar  5%  diatas  bunga tertinggi  di  bank  dalam  satu  bulan,  sehingga  menimbulkan  perbedaan pendapat  tentang  kedudukannya  apakah  termasuk  katagori  riba  atau bukan. Serta jasa ini dapat di manfaatkan bank untuk melakukan tindakan penipuan,  pengambilan  kesempatan  dalam  kesempitan  dan  unsur ketidakadilan.
Timbul  masalah  terhadap  nasabah  yang  tidak  mendapat  fasilitas tersebut, bank akan memberikan tindakan berupa penutupan rekening giro dan  kemudian  dimasukkan  dalam  daftar  hitam.  Kemudian  nasabah diminta biaya administrasi atas penarikan cek kosong tersebut.
B. Konsep Wakalah dalam Islam 1. Pengertian dan dasar hukum Wakalah itu  berarti  perlindungan (al-hifz) ,  pencukupan (al-ayah), tanggungan (al-daman) atau  pendelegasian (al-tafd) yang  diartikan  juga dengan  memberi  kuasa  atau  mewakilkan  (Suhendi,  2002).  Adapun menurut kamus al-Munawwir kata ﻞﻛو – ﻼﻛو – ﻼﻛﻮﻣ berarti menyerahkan,
mempercayakan, sedangkan kata ﺔﻟﺎﻛﻮﻟا berarti perwakilan. Adapun yang dikuasakan, menggantikan orang lain (Warsun, 1997).
Wakalah atau al-wakilah menurut istilah dapat dikatakan pemberian kuasa ( wakalah ) adalah suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau  menyerahkan  sesuatu  wewenang  (kekuasaan)  kepada  orang  lain untuk  menyelenggarakan  sesuatu  urusan  dan  orang  lain  tersebut menerimanya dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa. Adapun  yang  menjadi  dasar  hukum  diperbolehkan  adanya wakalah  ini  dapat  ditemukan  dalam  ketentuan  al-Qur’an  dan  al-Hadis, ketentuan-ketentuan tersebut adalah :
a) Surat Al-Kahfi (18) : 21
اﻮﺜﻌﺑﺎﻓ ﻢﻛﺪﺣأ ﻢﻜﻗرﻮﺑ
هﺬھ ﻰﻟإ
ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا
b) Hadis Riwayat Muslim :
ﷲو ﻰﻓ نﻮﻋ ﺪﺒﻌﻟا ﺎﻣ نﺎﻛ ﺪﺒﻌﻟا ﻰﻓ نﻮﻋ ﮫﯿﺧأ
Berdasarkan  hal-hal  di  atas,  umat  Islam  telah  sepakat  akan kebolehan  wakalah,  karena  hajat  memang  menghendakinya.  Berwakalah

## Abdul
Salam
190
itu  merupakan  salah  satu  bentuk  tolong  menolong  dan  memperlancar berbagai  aktifitas  manusia.  Dalam  lembaga  wakalah  terkandung  unsur- unsur  untuk  memudahkan  berbagai  kegiatan  manusia  dalam bermuamalah.
2. Pihak-pihak yang berakad Dalam  hal  ini  seorang ‘aqid harus  memenuhi  prinsip  kecakapan (ahliyah) melakukan  akad  untuk  dirinya  sendiri,  atau  karena  mendapat kewenangan (wilayah) melakukan  akad  menggantikan  orang  lain  atau berdasarkan  perwakilan.  Oleh  karena  itu,  pada  kesempatan  ini  penulis memandang  perlu  menyampaikan  konsep ahliyah dan wilayah ,  meskipun hanya secara global.
a. Ahliyah Merupakan  istilah  fuqaha  dan  ahli  usul ahliyah yaitu kecakapan seseorang  untuk  memiliki  hak  dan  dikenai  kewajiban  atasnya  dan kecakapan untuk melakukan tasaruf. Dengan demikian ahliyah dibedakan menjadi dua ahliyah al-wujub dan ahliyah al-ada’ (az-Zuhaili, 1989). Ahliyah wujub (kecakapan  memiliki  hak)  adalah  kecakapan seseorang untuk mempunyai sejumlah hak kebendaan, seperti hak waris, hak  ganti  rugi  atas  kerusakan  harta  miliknya. Ahliyah  al-wujub ini bersumber  dari  kehidupan  dan  kemanusiaan.  Dengan  demikian  setiap manusia  sepanjang  masih  bernyawa  ia  secara  hukum  dipandang  cakap memiliki  hak,  sekalipun  janin  yang  masih  dalam  kandungan  ibunya (az- Zuhaili,  1989). Wilayah (kewenangan)  untuk  mentasarufkan  harta  orang lain  dan  melaksanakan akad  untuk  orang  lain  sesungguhnya  merupakan tanggung  jawab  yang  besar.  Oleh  karena  itu,  seorang  wali  (pemegang wilayah) baik wali pribadi seperti ayah, atau kakek, maupun wali publik seperti  hakim,  nadzir  wakaf,  ketua  lembaga  sosial  dan  lain  sebagainya, ditetapkan atas mereka memenuhi beberapa syarat :
a) Cakap bertindak secara sempurna (baligh dan berakal sehat).
b) Adil, yakni istiqomah dalam menjalankan ajaran agama dan berakhlak mulia dan menjaga muru’ah .
c) Mampu melakukan tasaruf secara amanah.
d) Dalam  bertasaruf  selalu  menjaga  kepentingan  orang  yang  dalam perwalian (Mas’adi, 2002).
Wilayah  atau  kewenangan  untuk  bertindak  hukum  dibedakan menjadi  dua,  kewenangan  atas  diri  sendiri  dan  kewenangan  bertindak hukum  untuk  orang  lain  yang  dinamakan wilayah  al-niyabah ,  seperti wilayah  orang  tua  terhadap  anaknya  yang  masih  kecil,  dan  kewenangan berdasarkan wakalah.
Dengan tiga sebab menimbulkan kecakapan pada seseorang untuk dapat  melakukan  akad.  Pertama ahliyatul  ada’ yang  merupakan kewenangan  yang  timbul  dari  diri  sendiri,  kedua al-wilayah adalah kewenangan  atas  orang  yang  tidak  memiliki ahliyatul  ada’ dan  ketiga al- wahakil merupakan  kewenangan  atas  orang  lain  berdasarkan  perwakilan (Mas’adi, 2002).
Adapun Ahliyatul  ada’ (kecakapan  bertindak)  adalah  kecapan seseorang untuk melakukan tasaruf dan dikenai pertanggungjawaban atas iltizam atau  kewajiban  yang  berupa  hak  Allah  maupun  hak  manusia. Sumber atau sandaran kecakapan ini adalah adanya sifat mumayyiz (dapat

## Mekanisme
Kliring
191
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
membedakan dua hal yang berbeda seperti antara baik dan buruk, benar dan salah dan sebagainya) dan berakal sehat.
Seorang mumayyiz yang  berakal  sehat  cakap  melakukan  tasaruf, namun  tidak  cakap  melakukan  akad  karena  itu  kecakapan  bertindak seorang mumayyiz yang berakal sehat dinamakan Ahliyatul ada’ al-maqishah (kecakapan bertindak yang tidak sempurna). Akad hanya dapat dilakukan oleh  seseorang  yang  mempunyai  kecakapan  bertindak  secara  sempurna (ahliyatul ada’ al-kamilah) , yaitu orang yang telah mencapai usia baligh dan sempurna (Mas’adi, 2002).
b. Wilayah
Menurut  istilah  fuqaha  dan  ahli  usul, wilayah adalah  “kekuasaan hukum” (al-sulthan  al-syafi’iyah) yang  mana  pemiliknya  dapat  bertasaruf dan  melakukan  akad  dan  menunaikan  segala  akibat  hukum  yang ditimbulkannya. Kaitannya  dengan  akad,  wilayah  merupakan  syarat  kelangsungan akad  dan  syarat  bagi  timbulnya akibat  hukum. Wilayah (kewenangan) melakukan  akad  tidak  dimiliki  kecuali  oleh  orang  yang  cakap  bertindak secara  sempurna.  Sedangkan  orang  yang  kecakapannya  bertindak  tidak sempurna tidak mempunyai wilayah baik atas dirinya sendiri maupun atas orang lain. Dengan demikian akad yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai wilayah (kewenangan  berakad)  adalah  tidak  sah  dan  sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum.
3. Rukun dan Syarat Sahnya Pemberian Kuasa ( Wakalah ) Umumnya  dalam  praktek  hukum  dewasa  ini,  pemberian  kuasa selalu  dilakukan  dalam  bentuk  “kuasa  tertulis”,  seperti  pemberian  kuasa untuk  mengurus  suatu perkara  di  pengadilan, pemberian  kuasa  menjual, dan sebagainya. Dalam  praktek  di  Indonesia  ada  beberapa  pemberian  kuasa  yang harus  dilakukan  secara  tertulis  (dimaksudkan  untuk  menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa). Sedangkan  untuk  syarat  sahnya  suatu  perwakilan  haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Pemberi kuasa (muwakkil)
Orang yang memberi kuasa adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk itu, dan dia cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu dewasa atau baligh, tidak gila atau kurang akal, dan tidak ditaruh dalam pengampuan.
b. Penerima kuasa (wakil)
Penerima  kuasa  adalah  orang  yang  cakap  dalam  bertindak  dalam hukum yaitu dewasa atau baligh, tidak gila atau kurang akal, dan tidak ditaruh dalam pengampuan.
c. Obyek yang dikuasakan Hal-hal  yang  dikuasakan (muwakkal  fih) haruslah  dapat  diketahui  oleh penerima kuasa dan dapat dikuasakan, sebab dalam Hukum Islam tidak semua  hal  dapat  dikuasakan  kepada  pihak  lain.  Adapun  yang  boleh dikuasakan adalah semua perjanjian (akad) yang boleh diperbuat oleh

## Abdul
Salam
192
manusia seperti sewa-menyewa, jual beli, membayar hutang, berperkara di  depan  pengadilan,  berdamai,  menghibah,  sedekah,  menggadaikan, pinjam  meminjam,  perkawinan,  talak,  mengurus  harta  dan  lain sebagainya (Suhendi, 2002).
4. Rusaknya Akad
Hal-hal  yang  menyebabkan  akad  rusak  karena  tidak  terpenuhi unsur-unsur suka rela antara kedua belah pihak. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah (Basyir, 1993) : a. Paksaan
Untuk  sahnya  suatu  akad,  harus  terjadi  dengan  suka  rela  antara pihak-pihak yang bersangkutan. Unsur paksaan mengakibatkan akad yang dilakukan tidak sah.
b. Kekeliruan
Yang  dimaksud  kekeliruan  di  sini  ialah  kekeliruan  yang  terjadi pada obyek akad, bukan pada subyeknya juga. Sebab tentang subyek akad sudah dibicarakan dalam macam-macamnya, apakah seseorang bertindak sebagai subyek asli, mewakilkan orang lain atau lancang. Kekeliruan pada obyek  akad  mungkin  terjadi  pada  jenisnya  atau  sifatnya.  Kekeliruan dikatakan terjadi pada obyek akad apabila, misalnya seseorang melakukan jual  beli  cincin  emas,  tetapi  ternyata  cincin  itu  adalah  cincin  tembaga. Kekeliruan  terjadi  pada  subyek  akad,  apabila  misalnya  seseorang mengadakan akad jual beli arloji merk tertentu, tetapi ternyata arloji lain, bukan  yang  diinginkan  dan  apabila  sudah  diketahui  sebelumnya  tidak akan  terjadi  akad  tersebut.  Apabila  unsur  suka  rela  antara  dua  pihak merupakan asas sahnya suatu akad maka terjadilah kekeliruan pada obyek akad itu akan menghilangkan unsur suka rela itu. c. Penipuan
Yang  dimaksud  dengan  penipuan  atau  pemalsuan  disini  adalah menyembunyikan cacat pada obyek akad agar nampak tidak seperti yang sebenarnya,  atau  perbuatan  pihak  penjual  terhadap  barang  yang  dijual dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar. Orang menjual kambing perahan, beberapa hari sebelumnya tidak diperas agar dikira air susunya amat deras, karena susunya pada waktu kambing dijual nampak amat penuh.
d. Tipu muslihat Tipu muslihat dalam akad dapat terjadi apabila misalnya ada orang yang sedang menawar harga barang, tetapi oleh penjualnya ada seseorang yang  sengaja  dibuat  menjadi  calo  untuk  menawar  lebih  dari  tawaran sebelumnya. Akhirnya ia mau membeli barang bersangkutan dengan harga lebih  tinggi  dari  biasanya.  Apabila  hal  itu  terjadi,  menurut  para  fuqaha Mazhab Syafi’i dan hambali, pembeli yang terkecoh berhak fasakh .
5. Berakhirnya Perwakilan
Suatu perwakilan dipandang telah berakhir dengan salah satu dan banyak  hal,  dan  yang  terpenting  adalah  hal-hal  sebagai  berikut  (Basyir, 1993) :
a. Apabila maksud dari perwakilan telah selesai.
b. Apabila  yang  mewakilkan  menangani  sendiri  hal  yang  diwakilkan kepada orang lain.
c. Apabila wakil dihentikan oleh yang mewakilkan.
Mekanisme Kliring
193
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
d. Apabila yang mewakilkan meninggal atau sakit gila yang parah. e. Apabila wakil menarik diri akad perwakilan.
f. Apabila wakil kehilangan kecakapan sakit gila yang parah.
g. Apabila yang menjadi obyek perwakilan menjadi lenyap dan musnah.
Perwakilan dapat terjadi sebagai pemberian jasa tanpa imbalan dari wakil, dan dapat juga merupakan penjualan dari wakil kepada orang yang mewakilkan. Dalam hal perwakilan merupakan penjualan jasa, pihak yang mewakilkan  dapat  memberi  syarat-syarat,  misalnya  tidak  dapat  menarik diri  dalam  batas  waktu  tertentu  dan  sebagainya.  Apabila  syarat-syarat yang telah menjadi persetujuan bersama itu dilanggar oleh wakil dia dapat dituntut ganti kerugian.
Akhirnya  perlu  disebutkan  bahwa  wakil  adalah  orang  yang mendapat  kepercayaan dari  orang  yang  mewakilkannya.  Oleh  karenanya wakil  tidak  menanggung  resiko  atas  kerugian  orang  yang  mewakilkan kepadanya kecuali apabila atas kesengajaan dan kelengahannya.
C. Konsep dan mekanisme Kliring dalam perbankan konvensional 1. Pengertian Kliring Arti  kliring  secara  umum,  menurut The  New  Gollier  International Dictionary of English Language adalah : the act of exchanging draft on each other and settling the differences (kegiatan mempertukarkan warkat-warkat bank, suatu  bank  dengan  bank-bank  lainnya  dalam  menyelesaikan  selisihnya) (Subagyo,  2002). Pengertian  kliring  diambil  dari  Bahasa  Inggris, to  clear , yang  berarti  menyelesaikan,  yang  kemudian  dipertegas  lagi dengan  kata settling (Triyanto, 1996).
Kliring  merupakan  sarana  atau  cara  perhitungan  hutang  piutang dengan  bentuk  surat-surat  berharga  atau  surat  dagang  dari  suatu  bank peserta  yang  diselenggarakan  oleh  Bank  Indonesia  atau  pihak  yang ditunjuk BI (Taswan, 2003). Dengan kata lain, kliring adalah tata teknis lalu lintas giro antar bank, jadi bukan untuk simpanan.
Dengan  menggunakan  cek  sebagai  alat  pembayaran,  cek  dapat berpindah pindah tangan. Tangan terakhir (pemegang cek terakhir) yang menginginkan uang tunai, datang ke bank untuk menukarkannya dengan terima uang cash. Atas dasar prinsip tersebut, terciptalah uang giral, yakni uang  yang  beredar  di  tangan  masyarakat  melalui  saluran  bank,  di  mana orang belum melihat uangnya sebelum membutuhkan sendiri. Tata laksana uang giral ini didasarkan atas kesempatan tukar menukar cek antar bank asal,  dari  naskah  giro  masing-masing  bank  dengan  sentralisasi  yang dipegang BI (Nugroho, 1979).
2. Penyelenggara dan Tugasnya
a. Penyelenggara
Kliring  diselenggarakan  oleh  Bank Indonesia  antara  bank-bank  di suatu  wilayah  yang  disebut  “kliring  lokal”,  yakni  suatu  lingkungan tertentu  yang  memungkinkan  kantor-kantor  tersebut  memperhitungkan warkat-warkat dalam jadwal kliring yang telah ditentukan.
Tempat-tempat  yang  tidak  terdapat kantor  BI,  maka penyelenggaraan  kliring  diserahkan  kepada  bank  yang  ditunjuk  BI,  yang harus  memenuhi  beberapa  persyaratan,  antara  lain  kemampuan

## Abdul
Salam
194
administrasi,  tenaga,  pimpinan  dan  pelaksana,  ruang  kantor,  peralatan komunikasi dan lain-lain. Disamping itu ada ketentuan-ketentuan khusus bagi bank pelaksana kliring, yakni :
a) Berkewajiban  untuk  melaksanakan  penyelenggaraan  kliring  sesuai dengan   peraturan perundangan yang berlaku.
b) Menyampaikan  laporan-laporan  tentang  data-data  kliring  setiap minggu bersama-sama dengan  laporan likuiditas  mingguan  kepada  BI yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.
c) Untuk  mempermudah  bank  dalam  penyelenggaraan  kliring,  dalam pengertian  uang kartal,  maka  ditentukan  bahwa  hasil  kliring  hari  itu dapat diperhitungkan pada rekening bank tersebut pada BI.
b. Tugas
a) Pada kliring l 1) Menyusun  neraca  kliring  penyerahan  gabungan  berdasarkan neraca  kliring  penyerahan  yang  disampaikan  oleh  seluruh  wakil peserta.
2) Apabila  wakil  peserta  belum  hadir  sampai  batas  waktu  akhir jadwal  kliring  penyerahan  yang  ditetapkannya,  maka penyelenggara  akan  melaksanakan  kegiatan  sebagaimana  yang telah  diatur  dalam  mekanisme  kliring,  kemudian  apabila  wakil peserta  hadir  sebelum  kliring  penyerahan  dinyatakan  berakhir, ketentuan  yang  belum dilaksanakan  oleh  petugas  penyelenggara akan dilanjutkan oleh wakil peserta yang bersangkutan (Taswan, 2003).
b) Pada kliring ll 1) Menyusun  neraca  kliring  pengembalian  gabungan  berdasarkan neraca kliring pengembalian yang disampaikan oleh seluruh wakil peserta,  kemudian  membubuhi  tanda  tangan  dan  nama  jelas petugas  penyelenggara  pada  neraca  kliring  pengembalian gabungan tersebut.
2) Mencocokkan  antara  neraca  kliring  penyerahan  (pengembalian) gabungan yang disusun oleh penyelenggara dengan Bilyet Saldo Kliring (BSK) yang disusun panitia.
3) Menandatangani  dan  mencantumkan  nama  jelas  petugas penyelenggara  pada  BSK  rangkap  2,  setelah  terdapat  kecocokan antara  neraca  kliring  penyerahan/pengembalian  gabungan dengan BSK (Taswan, 2003).
3. Peserta dan Persyaratan Keikutsertaan Kliring
a. Peserta Kliring
Peserta kliring adalah bank atau Bank Indonesia yang terdaftar pada penyelenggara untuk mengikuti kliring. Peserta kliring dikelompokkan menjadi :
1) Peserta langsung
Peserta  langsung  adalah  peserta  yang  turut  serta  dalam pelaksanaan  kliring  secara  langsung  dengan  menggunakan  identitasnya sendiri.  Peserta  langsung  dapat  terdiri  kantor  pusat,  kantor  cabang,  dan kantor cabang pembantu yang tidak berada dalam wilayah kliring dengan kantor  induknya.  Untuk  menjadi  peserta  kliring  langsung,  harus memenuhi syarat :
Mekanisme Kliring
195
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
a) Kantor bank yang dapat menjadi peserta langsung adalah :
 Kantor  cabang  yang  telah  memperoleh  ijin  pembukaan  kantor  dari Bank Indonesia.
 Kantor  cabang  pembantu  dari  bank  yang  kantor  pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh ijin pembukaan kantor dari Bank Indonesia
 Kantor  cabang  pembantu  dari  bank  yang  kantor  pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia  untuk  beroperasi  di  wilayah  kliring  yang  berbeda  dari kantor cabang induknya.
b) Kantor  bank  mempunyai  kantor  lain  yang  mewakili  rekening  giro  di salah satu kantor Bank Indonesia.
c) Lokasi  kantor  bank  memungkinkan  bank  tesebut  utnuk  mengikuti kliring secara tertib sesuai jadwal kliring lokal yang ditetapkan. Dalam hal  ini  yang  perlu  dipertimbangkan  adalah  waktu  tempuh  dari  lokasi kantor bank ke lokasi penyelenggara maksimal 45 menit.
2) Peserta tidak langsung
Peserta tidak langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan kliring melalui dan menggunakan identitas peserta langsung yang menjadi induknya yang merupakan bank yang sama. Peserta tidak langsung bisa terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dan kantor cabang pembantu.
Untuk menjadi peseta tidak langsung, harus memenuhi persyaratan : a) Kantor bank yang dapat menjadi peserta tidak langsung adalah :
 Kantor  cabang yang  telah  memperoleh  izin  pembukaan kantor  dari Bank Indonesia.
 Kantor  cabang  pembantu  dari  bank  yang  kantor  pusatnya berkedudukan di luar negeri yang telah memperoleh ijin pembukaan kantor dari Bank Indonesia.
 Kantor  cabang  pembantu  dari  bank  yang  kantor  pusatnya berkedudukan  di  dalam  negeri  yang  telah  telah  dilaporkan  kepada Bank Indonesia.
b) Kantor  cabang  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a,  menginduk kepada  kantor  lain  yang  merupakan  bank  sama  yang  telah  menjadi peserta langsung di wilayah kliring yang sama (Taswan, 2003).
b. Syarat-syarat Bank Menjadi Peserta Kliring 1) Bank-bank  yang  telah  mendapat  izin  dari  menteri  keuangan  dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia terlebih dahulu.
2) Bank tersebut telah memenuhi penilaian sebagai bank yang sehat, baik ditinjau dari bidang administrasi, pimpinan maupun keuangan
3) Bank  tersebut  telah  menjalankan  usahanya  minimal  3  bulan  atas  ijin Menteri Keuangan.
4) Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang  diberikan  oleh  kantor  tersebut  telah  mencapai  sekurang- kurangnya  20%  dari  syarat  modal  disetor  bagi  minimum  pendirian bank baru di wilayahnya.

## Abdul
Salam
196
5) Bank  peserta  kliring  wajib  membuka  rekening  Koran  di  Bank Indonesia.
6) Bank yang tidak tercatat sebagai peserta dapat ikut serta secara tidak langsung    melalui  pengikutsertaannya  dengan  bank  lain  (peserta). Penyertaan  secara  tidak  langsung  tersebut  dapat  terjadi  karena  bank kemungkinan menghadapi masalah keuangan, jarak antara bank yang bersangkutan dengan penyelenggara kliring, dan lain-lain.
7) Menyetor  jaminan  kliring  sebesar  50  %  rata-rata  kewajiban  20  hari terakhir  dikurangi  40%  rata-rata  tagihan  harioan  20  hari  terakhir. Kewajiban  tersebut  hanya  baerlaku  bagi  kantor  bank  yang  baru menjadi  peserta  kliring  atau  yang  baru  direhabilitasi.  Kewajiban menyetor jaminan kliring ini tidak berlaku bagi peserta tidak langsung atau peserta yang pindah wilayah kliring.
8) Bank  peserta  menentukan  anggotanya  sebagai  wakil  tetap  pada lembaga  lembaga  kliring  dan  memberitahukan  secra  tertulis  kepada Bank Indonesia (Subagyo, 2002).
4. Jenis-jenis Warkat Kliring
Warkat kliring adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas  pembayaran  giral  (surat-surat  berharga  atau  suraat  dagang  seperti cek,  BG, wesel bank  untuk  transfer/wesel  unjuk,  bukti-bukti  penerimaan transfer dari bank-bank, nota kredit dan surat-surat lainnya, yang disetujui oleh  penyelenggara.  Warkat  yang  dikliringkan  harus  memenuhi  syarat yaitu  bervaluta  rupiah,  bernominal  penuh,  telah  jatuh  pada  saat dikliringkan dan telah dibubuhi cap kliring.
Dilihat dari jenisnya, maka warkat kliring dapat dibedakan menjadi 4 macam, yakni : a. Warkat debet keluar Yaitu  warkat  bank  lain  yang  disetorkan  oleh  nasabah  sendiri  untuk keuntungan  rekening  nasabah  yang  bersangkutan.  Bank  penarik  akan mendebet  giro  BI  dan  mengkredit  rekening  giro  nasabah.  Misalnya, Amin  adalah  nasabah  Bank  Maxi  Semarang,  menerima  pembayaran Amir,  nasabah  Bank  Mitra  Niaga  Semarang  berupa  cek.  Cek  tersebut disetorkan oleh Amin ke Bank Maxi, maka cek tersebut dapat dikatakan sebagai warkat debet keluar.
b. Warkat debet masuk
Yaitu  warkat  yang  diterima  oleh  suatu  bank  dari  bank lain  melalui  BI atas  warkat/cek  sendiri  yang  ditarik  oleh  nasabah  sendiri  dan  atas beban  nasabah  yang  bersangkutan.  Bank  penerima  akan  mendebet rekening giro nasabah dan mengkredit rekening giro BI. Misalnya, bila Bank BMM Semarang menerima cek dari Bank BPD Semarang atas cek yang ditarik oleh Andi, nasabah sendiri, maka cek tersebut merupakan warkat debet masuk bagi Bank BMM.
c. Warkat kredit keluar
Yaitu  warkat  dari  nasabah  sendiri  untuk  disetorkan  kepada  nasabah bank  lain  pada  bank  lain.  Bank  menyerahkan  warkat  tersebut  akan mengkreditkan rekening giro BI dan mendebet giro nasabah.
d. Warkat kredit masuk
Mekanisme Kliring
197
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
Yaitu  warkat  yang  diterima  oleh  bank  untuk  keuntungan  rekening nasabah  bank  tersebut.  Bank  yang  menerima  warkat  tersebut  akan mendebet rekening biro BI dan mengkredit giro nasabah (Taswan, 2003).
Warkat-warkat yang tidak dapat diperhitungkan dalam kliring :
a. Warkat-warkat yang belum memenuhi syarat sebagai warkat kliring.
b. Penyetoran  warkat  kepada  penyelenggara  untuk  keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debet.
c. Penyetoran  warkat  pada  penyelenggara  untuk  pelaksanaan  transfer dalam rangka pelimpahan likuiditas dari suatu peserta kepada kantor- kantor cabangnya yang lain.
d. Penyetoran-penyetoran  lain  yang  ditetapkan  oleh  BI  berdasar kebutuhan (Taswan, 2003). Warkat-warkat yang diperhitungkan dalam kliring adalah :
a. Cek Adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada atau kepada pembawanya.
b. Wesel
Adalah suatu surat yang mencantumkan kata “wesel” yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu di mana penerbit memerintah tanpa syarat kepada  pihak  yang  ditunjuk  untuk  membayar  sejumlah  uang kepada  pemegang  atau  penggantinya  pada  tempat  dan  tinggal  yang telah ditetapkan. Dengan demikian wesel bank dapat diartikan sebagai suatu surat berharga yang dikeluarkan oleh bank penarik atau drawer dan merupakan perintah tidak bersyarat kepada bank atau kantor bank yang telah ditunjuk tertarik, atau drawee untuk membayarkan sejumlah uang  kepada  seseorang  atau  badan  usaha  tertentu,  yang  namanya tercantum dalam surat perintah atau wesel itu.
c. Bilyet giro Merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening  giro  nasabah  tersebut  untuk  memindahbukukan  sejumlah uang  dari  rekening  yang  bersangkutan  kepada  pihak  penerima  yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.
d. Surat bukti penerimaan transfer Yakni  surat  bukti  penerimaan  transfer  dari  luar  kota  yang  dapat ditagihkan kepada bank peserta penerima dana transfer melalui kliring lokal.
e. Nota debet Yakni  warkat  yang  digunakan  untuk  menagih  dana  pada  bank  lain untuk untung  baik  atau  nasabah  bank  yang  menyampaikan  warkat tersebut.  Nota  debet  yang  dikliringkan  hendaknya  telah  diperjanjikan dan  dikonfirmasikan  terlebih  dahulu  oleh  bank  yang  menyampaikan nota debet kepada bank yang akan menerima nota debet tersebut.
f. Nota kredit Yakni  nota  warkat  yang  digunakan  untuk  menyampaikan  dana  pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut (Taswan, 2003).

## Abdul
Salam
198
5. Overdraft Overdraft adalah pemberian fasilitas oleh bank kepada nasabahnya berupa  pelampauan  penarikan  atas  saldo  rekening  giro  yang  tersedia secara efektif atau atas maksimum pinjaman berdasarkan akad kredit tanpa pemenuhan  formalitas  pinjaman  terlebih  dahulu  (Anwari,  1985).  Yang dimaksud  dengan  maksimum  pinjaman  adalah  jumlah  kredit  yang disediakan  oleh  bank  bagi  nasabah  sebagaimana  tercantum  dalam  akad kredit yang bersangkutan.
Agar  pemberian  fasilitas  cerukan  (Triyanto,  1996)  oleh  bank-bank tersebut  dapat  dilakukan dengan  tetap  memperhatikan  asas-asas perbankan  yang  sehat  serta  memberi  manfaat  yang  positif  pada  dunia usaha,  maka  direksi  Bank  Indonesia  dengan  surat  keputusan No.12/39/Kep/Dir/UPBB  tanggal  20  Juli  1979  telah  membuat  ketentuan baru mengenai pemberian fasilitas overdraft oleh bank-bank. Sehubungan dengan surat keputusan tersebut, ketentuan-ketentuan pelaksanaan serta penjelasannya adalah sebagai berikut : a. Yang termasuk dalam pengertian cerukan ini adalah :
1) Cross  clearing kepada  nasabah  yang  bersangkutan  diberikan kesempatan  untuk  melakukan  penarikan  pada  hari  yang  sama  atas dana yang berasal dari warkat-warkat kliring yang sedang ditagihkan.
2) Penarikan  dana  oleh  nasabah  atas  warkat-warkat  yang  bukan  tunai yang masih harus ditagihkan di luar kliring.
b. Bank  tidak  akan  memberikan  jasa overdraft ini  kepada  setiap  nasabah, hanya  nasabah  tertentu  saja  yang  memenuhi  syarat  sebagai  berikut (Triyanto, 1996) :
1) Bonafid.
2) Layak mendapat kredit.
3) Telah dikenal oleh bank.
4) Jujur.
5) Patuh pada ketentuan-ketentuan di bidang perbankan.
6) Mempunyai kemampuan untuk melunasi cerukan dalam batas waktu yang ditetapkan.
c. Jangka waktu pemberian overdraft paling lama 7 hari.
d. Bank  akan  memungut  bunga  cerukan  sebesar  1 %  di  atas  suku  bunga tertinggi perbankan yang berlaku pada hari yang bersangkutan.
e. Jumlah  fasilitas overdraft dapat  diberikan  kepada  para  nasabah  adalah sebagai berikut :
1) Bagi  nasabah  giro,  sebesar  10%  dari  saldo  giro  yang  tersedia  secara efektif pada data terjadinya cerukan.
2) Bagi  nasabah  debitur,  sebesar  5  %  dari  maksimum  pinjaman  yang diberikan berdasarkan akad kredit.
3) Mengingat  bahwa  pemberian  fasilitas  cerukan  tidak  didukung  oleh akad  kredit  atau  jaminan-jaminan  yang  dikuasakan  oleh  bank,  maka pemberian  fasilitas  ini  pada  hakekatnya  mengandung  resiko  yang cukup  besar  bagi  bank  yang  bersangkutan,  karena  itu  bank  secara intern  supaya  menetapkan  tata  cara  dan  batas-batas  kewenangan pemberian fasilitas overdraft . 4) Dalam  hal  pemberian  fasilitas overdraft melebihi  batas  maksimum, maka  yang  bersangkutan  dikenai  sanksi  2  %  sebulan  dari  kelebihan
Mekanisme Kliring
199
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
cerukan di atas jumlah maksimum yang ditetapkan tersebut (Anwari, 1985). Dalam  pemberian  fasilitas  ini,  izin overdraft tidak  dapat  terus menerus,  artinya  nasabah  yang  menarik overdraft harus  menutup overdraft nya  dalam  waktu  yang  relatif  singkat,  apabila  tidak  secepatnya diselesaikan, maka nasabah mendapat sanksi (Siregar, 1984). Perkembangan usaha nasabah tercantum dalam mutasi rekening itu sehingga  mudah  bagi  bank  untuk  mengikuti  pergerakan  usaha  nasabah. Dalam  kredit  rekening  koran  bebas  ini  maka  kegiatan  usaha  nasabah tertera dalam mutasi kredit dan mutasi debet dari rekening pinjaman yang bersangkutan (Siregar, 1984).
6. Mekanisme Kliring dalam Bank Konvensional Pada dasarnya kegiatan kliring yang dilakukan bank-bank meliputi beberapa  tahapan  yaitu  penyetoran  warkat  kliring,  pertemuan  kliring pertama dan pertemuan kliring kedua. Mekanisme kegiatan kliring dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :

## Gambar I FLOWCHART KLIRING SEBELUM OTOMASI
diperiksa
Pengalaman I : Apakah nominal warkat sama dengan daftar kliring? Apakah daftar kliring sama dengan rekap penyerahan warkat kliring?
KLIRING I : Pengalaman II : Yang meyerahkan warkat kliring Yang menerima warkat kliring
Pengalaman III : Apakah jumlah warkat sesuai dengan banyaknya lembar yang tercantum dalam warkat penerimaan demikian pula dengan nominalnya?
KLIRING II : Pengalaman IV : Petugas kliring menunggu sampai perhitungan kliring selesai
warkat diterima di counter
diberi stempel kliring checking oleh kepala bagian membuat daftar rekap (3x) warkat-warkat dibawa ke lembaga kliring dicatat dalam daftar kliring (4x) pemisahan warkat Dr dengan Cr penyerahan/penerimaan warkat kliring petugas kliring kembali ke kantor - konfirmasi saldo R/K - verifikasi tanda-tanda - konfirmasi dengan nasabah
- membuat tolakan kliring
membuat neraca kliring
berdasar daftar rekapitulasi penyerahan- penerimaan (Dr.Cr tolakan)
membuat bilyet saldo yang disahkan pimpinan lembaga kliring
petugas kliring kembali ke kantor

## Abdul
Salam
200

## Gambar II PROSEDUR PELAKSANAAN KLIRING
BERHUTANG NOTA KREDIT Nota kredit sebagai Perintah  Tertulis Pemberitahuan kepada A A
B Gambar III
MEKANISME ALIRAN WARKAT KLIRING KLIRING I
KLIRING II (KELUAR) (KELUAR) (MASUK) (MASUK) KLIRING II KLIRING II (RETOUR) (RETOUR)

## D. Analisis  Ekonomi  Islam  Terhadap  Mekanisme  Kliring  Pada Perbankan Konvensional
1. Dari Segi Akad
Jasa  yang  diberikan  oleh  suatu  lembaga  kliring,  didasarkan  atas kepercayaan,  dengan  demikian  pemberian  fasilitas  ini  merupakan pemberian  kepercayaan,  berarti  suatu  lembaga  kliring  baru  akan memberikan fasilitas ini kalau betul-betul yakin bahwa penerima fasilitas ini  akan  menggunakan  fasilitas  atau  jasa  ini  sesuai  dengan  waktu  dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
Setelah pihak bank (wakil) mengetahui dengan mempercayai akan kecakapan  nasabah  (muwakkil),  maka  dibuatlah  suatu  perjanjian  yang dipergunakan sebagai landasan bagi kedua belah pihak dalam melakukan kerjasama penggunaan jasa tersebut. Perjanjian tersebut nantinya mengikat kedua  belah  pihak  yaitu  bank  sebagai  penyedia  jasa  kliring  (wakil)  dan nasabah sebagai pengguna jasa bank (muwakkil).
Dalam  hukum  Islam,  transaksi  atas  perjanjian  tersebut  disebut Akad.  Akad  berasal  dari  bahasa  arab ﺪﻘﻋ
– ﺪﻘﻌﯾ – اﺪﻘﻋ yang  berarti menyimpulkan  atau  mengikat  (Warsun,  1997).  Pengertian  akad  secara bahasa oleh Hasbi ash-Shiddieqy adalah mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat  salah  satunya  dengan  yang  lain  hingga  bersambung  kemudian keduanya menjadi sepotong benda (ash-Shiddieqy, 1984).
Menurut  istilah,  akad  adalah  perikatan  antara  ijab  dengan  qabul secara  yang  dibenarkan  syara’  yang  menetapkan  keridhoan  kedua  belah pihak.  Menurut Azhar  Basyir,  menyebabkan  adanya  akibat-akibat hukumnya pada objeknya (Basyir, 1984). Sedangkan menurut Wahbah Az- Zuhaili, akad adalah setiap perbuatan yang dimaksudkan seseorang, baik yang  berasal  dari  keinginan  sepihak  seperti  wakaf,  hibah,  qirad  dan sebagainya (Az-Zuhaili, 1989).
BANK PENAGIH
PENYELENGGARA KLIRING BANK INDONESIA BANK TERTAGIH BANK-BANK KELOMPOK A
PERTEMUAN KLIRING
BANK-BANK KELOMPOK B
Mekanisme Kliring
201
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
Ijab adalah perikatan khusus yang menerangkan iradat pihak yang pertama  dari  orang  yang  melakukan  akad,  sedangkan  qabul  adalah perbuatan  pihak  kedua  dari  orang  yang  melaksanakan  akad,  yang menerangkan  kerelaan  dan  kesepakatan  dari  tujuan  perkataan  pihak pertama (Az-Zuhaili, 1989).
Akad  terjadi  secara  suka  rela  antara  dua  pihak  dan  menimbulkan kewajiban  dari  masing-masing  pihak  secara  timbal  balik.  Pada  dasarnya akad  sebagai  persetujuan  terjadinya  perikatan mencakup  segala  tindakan manusia  yang  dilaksanakan  dengan  niat  dan  keinginan  yang  kuat  untuk melaksanakan  suatu  perbuatan  meskipun  hanya  merupakan  tindakan sepihak.
Selanjutnya  Hasbi  Ash-Shiddieqy  menegaskan  bahwa  rukun  akad adalah ijab dan qabul yang disebut dengan sigat al aqdi atau ucapan atau perbuatan  yang  menunjukkan  kepada  kehendak  kedua  belah  pihak  (ash- Shiddieqy,  1984).  Sigat  al-aqdi  merupakan  rukun  akad  yang  terpenting karena  melalui  pernyataan  inilah  diketahui  maksud  setiap  pihak  yang melakukan akad (Haroen, 1984).
Sigat  al-aqdi  mempunyai  beberapa  bentuk,  yaitu  dengan  ucapan (perkataan),  perbuatan  (saling  memberi  dan  menerima),  dengan  isyarat dan tulisan (Az-Zuhaili, 1989).
Jika  akad  telah  berlangsung  dan  terpenuhinya  rukun  dan  syarat- syaratnya, maka akad mempunyai akibat-akibat hukum yang harus diikuti dan  dilaksanakan  oleh  pihak-pihak  yang  melakukan  akad.  Dalam  akad yang  objeknya  benda  dalam  hal  ini  cek,  akibat  hukumnya  adalah  pihak muwakkil  (nasabah)  menyerahkan  cek  kepada  bank  dan  bank  (wakil) menerima  cek  tersebut dari  nasabah  sesuai  dengan  jumlah  yang  telah disepakati,  sehingga  masing  mereka  halal  mengambil  manfaat  dan mempergunakannya  di  jalan  yang  dibenarkan  syari’ah.  Termasuk  dalam akad  ini  adalah  wakalah  yang  baru  bersifat  sempurna  apabila  telah dilakukan  serah terima  objek  akad.  Disebut  pula  dengan  ‘uqud’ainiyah, karena transaksi yang objeknya benda tersebut disyaratkan harus adanya barang  yang  diserahkan  kepada  pihak  yang  berhak  dan  dikuasai sepenuhnya (qabad) (As-Syairazi, tt).
Agar  akad  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  kuat,  maka hendaklah  pelaksanaannya  ditulis  dan  disaksikan  oleh  saksi,  terutama akad  yang  berlaku  untuk  jangka  waktu  lama,  seperti  utang  piutang  atau transaksi kredit, gadai dan sebagainya dengan tujuan menjaga kepentingan hak dan kewajiban masing-masing. Firman Allah surat al-baqarah ayat 282: ﻦﯾﺬﻟاﺎﮭﯾأﺎﯾ اﻮﻨﻣأ اذإ
ﻢﺘﻨﯾاﺪﺗ ﻦﯾﺪﺑ ﻰﻟإ ﻞﺟأ ﻰّﻤﺴﻣ هﻮﺒﺘﻛﺎﻓ ﺐﺘﻜﯿﻟو ﻢﻜﻨﯿﺑ ﺐﺗﺎﻛ
لﺪﻌﻟﺎﺑ
Secara tekstual lafaz
هﻮﺒﺘﻛﺎﻓ merupakan perintah yang mempunyai arti  petunjuk  dan  kandungan  dari  ayat  tersebut  adalah  barang  siapa mengadakan akad perjanjian hendaklah dilakukan pencatatan (al-Maragi, tt).
Pancatatan  ini  dilaksanakan  untuk  mendapatkan  bukti  otentik untuk  melindungi  kepentingan  kedua  belah  pihak  dari  pelanggaran terhadap  kesepakatan  dalam  akad  oleh  pihak-pihak  tertentu  untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak.

## Abdul
Salam
202
Dengan  demikian,  kedudukan  akad  merupakan  syarat  sah transaksi wakalah dan fungsinya sebagai pemindahan hak dan kewajiban dari nasabah (muwakkil) kepada bank (wakil) sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak.
Berdasarkan  penelitian,  kerjasama  antara  bank  dan  nasabah diperbankan  konvensional  adalah  perjanjian  dimana  pihak  bank menyediakan jasa transfer (melalui lembaga kliring) dengan menggunakan cek  bagi  nasabah,  dan  jasa  itu  akan  digunakan  oleh  nasabah  guna menyelesaikan  transaksi  sesuai  dengan  waktu  atau  tanggal  yang dikehendaki oleh nasabah (muwakkil).
Akad terjadi ketika nasabah mengajukan diri sebagai nasabah giro dan bank memberikan formulir yang harus di isi oleh nasabah, yang berisi tentang syarat-syarat nasabah giro . Jika formulir telah di isi  oleh nasabah dan disetujui oleh bank ditandai dengan ditandatanganinya formulir oleh kedua belah pihak, maka dengan sendirinya akad terjadi.
Apabila dilihat dari perspektif Hukum Islam, akad kerjasama yang terjadi ini dapat dikategorikan sebagai akad wakalah yang objeknya benda yaitu cek atau Bilyet Giro.
Ijab  dan  qabul  yang  merupakan  rukun  terpenting  dalam  akad mempunyai  persyaratan  tertentu,  yaitu  jelasnya  pengertian  yang dimaksudkan  sehingga  dalam  persyaratan  tersebut  dapat  dipahami  jenis akadnya, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul dalam satu majelis akad. Berdasarkan  penelitian  literatur  lebih  lanjut,  ijab  qabul  yang dipraktekkan dalam pemberian jasa transfer melalui lembaga kliring oleh bank kepada nasabah bank berupa akad dengan tulisan, yang diwujudkan dalam bentuk cek dan slip setoran. Akad dilakukan antara pihak nasabah dan bank yang diwakili oleh bagian customer.
Di dalam cek tersebut memuat beberapa hal penting yang berkaitan dengan  maksud  (iradah)  dari  pihak  nasabah  di  antara  identitas  nasabah, jumlah dana yang ditarik dan tanggal pencarian.
Cek  sebelum  dikliringkan,  bank  biasa  membuat  slip  setoran  yang berisi tentang identitas tertarik, identitas si penarik, tujuan atau bank yang ditagih  dalam  kliring.  Slip  ini  biasa  rangkap  empat,  yang  salah  satunya diberikan  kepada  si  penarik  yang  gunanya  untuk  menarik  dana  apabila proses  kliring  sudah  selesai  atau  telah  dilakukan  kliring  terhadap  cek tersebut.  Slip  setoran  ini  diberikan  kepada  kedua  belah  pihak,  sebagai bukti  bahwa  di  antara  kedua  belah  pihak  telah  terjadi  kesepakatan kerjasama  dalam  jasa  kliring.  Serta  sebagai  bentuk  autentik  untuk menghindari hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang berakibat pada rusaknya akad.
Adapun  syarat-syarat  sah  wakalah  dalam  Hukum  Islam  adalah sebagai berikut :
Syarat  pertama,  pihak yang  melaksanakan  akad  telah  balig  dan berakal  (dewasa),  yaitu  mereka  dapat  melakukan  perjanjian  dengan pikiran  yang  sehat  atau  orang  tersebut  diistilahkan  orang  yang  cakap untuk  melaksanakan  hukum.  Manajer  bank  atau  wakilnya  dan  nasabah, mayoritas  telah berumah  tangga,  dan  disamping  itu  rata-rata  nasabah memakai  barang  bukti  KTP  untuk  menjadi  nasabah  di  bank  tersebut. Orang baru bisa mempunyai KTP jika sudah berumur 17 tahun, dalam usia
Mekanisme Kliring
203
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
17  tahun  tersebut  dalam  Islam  sudah  disyaratkan  baligh  dan  cakap bertindak hukum.
Syarat  kedua  obyek  akad  berupa  barang  yang  dapat  diukur  atau diketahui  jumlah  maupun  nilainya.  Disyaratkannya  hal  ini  agar  waktu pembayarannya tidak menyulitkan. Dalam praktek atau mekanisme kliring ini,  obyek  akadnya  berbentuk  cek  yang  akan  digunakan  untuk  menarik uang.
Sesuai  dengan  syarat  tersebut  di  atas,  tentang  obyek  akad  maka uang merupakan salah satu bentuk obyek akad yang diperbolehkan karena dapat  diketahui  jumlah  maupun  nilainya  dan  dapat  memudahkan  bank dalam melakukan tugasnya.
Syarat  ketiga,  pernyataan  ijab  qabul  baik  pernyataan  dari  pihak nasabah (muwakkil) maupun dari pihak bank (wakil). Dalam mekanisme kliring  ini,  sebagaimana  disebutkan  di  atas  diwujudkan  dalam  bentuk tulisan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  adanya  bentuk  akad  yang  memerlukan waktu  yang  tidak  lama  dan  tidak  secara  tunai.  Dengan  cek  itu  diisi  oleh nasabah dan disetujui oleh pihak bank, secara otomatis telah ada lafal atau pernyataan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan akad.
Akad  yang  dilakukan  antara  dua  orang  yang  berjalan  tempatnya dalam  bentuk  tulisan,  sama  juga  dengan  akad  dengan  lidah  yang dilakukan oleh mereka yang sama-sama hadir dalam satu tempat. Hal ini disandarkan pada kaidah :
ﺔﺑﺎﺘﻜﻟا بﺎﻄﺨﻟﺎﻛ (al-Abidin, 1993) Artinya  pernyataan  jelas  yang  dituangkan  dalam  bentuk  tulisan.
Kekuatan  hukunnya  sama  dengan  ungkapan  langsung  melalui  lisan. Perbuatan yang dilakukan oleh kedua orang tersebut yaitu berakad dengan menggunakan  tulisan  yang  terang  dan  jelas  dapat  diistilahkan  dengan mustabinah marsumah (Amin, tt).
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  kerjasama  pihak  bank dengan nasabah di perbankkan konvensional adalah sah menurut Hukum Islam,  meskipun  dalam  pelaksanaannya  terdapat  beberapa  hal  yang terkadang  dapat  merusak  sahnya  suatu  akad.  Hal  tersebut  di  antaranya dengan  adanya  nasabah  yang  mengingkari  akad  seperti  pembayaran dengan cek kosong, sehingga adanya sanksi dari bank untuk nasabah, di samping  itu  adanya  fasilitas  overdraft  yang  diberikan  bank  kepada nasabah  tertentu  dengan  jangka  waktu  yang  pendek.  Untuk  masalah  ini akan diuraikan tersendiri dalam analisis berikutnya.
Akad kerjasama dalam bentuk pemberian jasa bank, dalam hal ini melalui  kliring  sepenuhnya  sah  dengan  didasari  beberapa  pertimbangan sebagai berikut :
1) Nasabah bank pengguna jasa ini, sebagian besar merupakan pengusaha yang  memerlukan  jasa  ini,  sehingga  dengan  jasa  ini  dapat  membantu memperlancar  pembayaran  di  samping  itu  nasabah  memperoleh kemudahan dalam bertransaksi.
2) Adanya  prinsip  kebersamaan  dan  tolong  menolong  antara bank  dan nasabah. Kerjasama antara bank dan nasabah dalam bentuk kerjasama

## Abdul
Salam
204
pemberian  jasa  memperlancar  pembayaran  yang  dilakukan  oleh nasabah.
2. Dari Segi Jasa dan Overdraft
Pada zaman sekarang, hampir kebanyakan transaksi hutang untuk kegiatan  produktif  dikenakan  adanya  bunga,  sebab  uang  yang  menjadi subjek dalam transaksi hutang-piutang tersebut digunakan untuk mencari keuntungan sehingga pemberi hutang merasa berhak memperoleh bagian hutang.
Hak  ini  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  setidaknya  tahu  tentang perekonomian. Dalam alam ekonomi, bank tidak mungkin meminjamkan uang kepada orang lain untuk kegiatan produktif begitu saja, tetapi dalam memberikan  pinjaman,  orang  tersebut  mempunyai  maksud  agar  uang tersebut kembali disertai keuntungan.
Dalam  kliring  ada  suatu  fasilitas  yang  diberikan  kepada  nasabah tertentu,  yang  dianggap  bonafit  oleh  bank,  yang  digunakan  untuk mengatasi atau menutupi kekalahan dalam kliring. Overdraft adalah salah satu  jenis  transaksi  perkreditan  antara  nasabah  dan  bank.  Kredit  ini merupakan  modal  bagi  nasabah  untuk  usahanya  yang  notabene  sebagai golongan  menengah  ke  atas.  Dalam  pemberian  kreditnya  bank memberikan  ketentuan  dan  prosedur  yang  harus  dilaksanakan  oleh nasabah  berkaitan  dengan  transaksi  tersebut  adalah  kewajiban  bagi nasabah  pemakai  dana  tersebut.  Untuk  mengembalikan  kredit  sesuai dengan waktu dan jumlah kredit yang ditetapkan. Besarnya pengembalian adalah sebesar 1% di atas kredit tertinggi di bank tersebut yang biasanya untuk  di  daerah  Yogyakarta  sebesar 5%  (Wawancara  dengan  karyawan Bank  Konvensional).  Pemberian  fasilitas overdraft ini  pada  saat  meminta fasilitas  tersebut  diminta  untuk  membayar  biaya  administrasi,  biaya provisi, 1) dan bunga.
Adanya  ketentuan  bahwa  uang  yang  dipinjamkan  harus dikembalikan  dengan  disertai  tambahan  berupa  bunga,  menimbulkan problem  tersendiri  dalam  masyarakat  dan  masyarakat  muslim  pada khususnya.  Problem  tersebut  menimbulkan  berbagai  pendapat  yang berbeda dalam mensikapi bunga tersebut. Ada yang beranggapan bahwa bunga  tersebut  termasuk  riba  yang  sudah  jelas  keharamannya,  namun tidak  sedikit  yang  beranggapan  bahwa  bunga  atau  tambahan  tersebut bukan termasuk riba, sehingga hukumnya diperbolehkan.
Para ulama sejak dahulu hingga kini, ketika membahas masalah ini tidak  melihat  esensi  riba  guna  sekedar  mengetahuinya,  tetapi  mereka melihat  dan membahas  sambil  meletakkan  di  pelupuk  mata  serta  hati mereka,  beberapa  praktek  transaksi  ekonomi  guna  mengetahui  dan menetapkan apakah praktek tersebut sama dengan riba yang diharamkan atau tidak.
Mengenai  larangan  riba  dalam  al-Qur’an  ataupun  as-Sunnah sendiri menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda, disebabkan adanya penafsiran  akan  hakekat  serta  makna  yang  sebenarnya  akan  keharaman riba. Oleh karena itu, untuk mengetahui tentang adanya bunga yang harus
1) Provisi adalah bentuk pungutan oleh bank kepada nasabah, yang dimaksudkan sebagai biaya administrasi atau handling charge (afsluitprovisi)
Mekanisme Kliring
205
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
dibayarkan oleh nasabah pemakai fasilitas overdraft , apakah bunga tersebut termasuk  dalam  kategori  riba  atau  bukan,  maka  perlu  kiranya  penulis kemukakan  akan  arti  riba  dan  bagaimanakah  bentuk  riba  yang  dilarang oleh al-Qur’an dan as-Sunnah. Menurut  etimologi,  riba  berarti az-ziyadah ,  yaitu  tambahan  atau kelebihan  (Warsun,  1997).  Sedangkan  secara  istilah  riba  adalah  sejumlah tambahan  yang  diberikan  oleh  orang  yang  menerima  kredit (debitur) kepada  pihak  yang  memberikan  kredit (kreditur) sebagai  imbalan dikarenakan  debitur  diberi  kesempatan  memakai  uang  tersebut  dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (As-Sabuni, 1972).
Praktek riba telah ada sebelum Islam, pada jaman jahiliyah. Jazirah arab  terletak  di  jalur  perdagangan  antara  Eropa  dan  Afrika  serta  antara India  dan  Cina,  hal  ini  membuat  bangsa  arab  sangat maju  di  bidang perdagangan. Praktek riba telah menjadi bagian dari hidup mereka. Unsur bunga  merupakan  bagian  sistem  transaksi  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Bentuk  pembungaan  yang  telah  dipraktekkan  pada  jaman  jahiliyah  yaitu apabila seseorang meminjamkan harta atau uang kepada orang lain untuk suatu  jangka  waktu  tertentu,  kemudian  menerima  pinjaman  pada  waktu yang  telah  ditentukan  tersebut,  maka  ditambah  lagi  jangka  waktu pinjamannya  dengan  perjanjian  bahwa  si  peminjam  bersedia  membayar bunga lagi atau bisa disebut dengan sistem bunga-berbunga (Basyir, 1983).
Para  ulama  berbeda  pendapat  dalam  merinci  macam-macam bunga,  Ibn  Rusyd  menyebutkan  bahwa  riba  terdapat  pada  dua  perkara yaitu jual-beli, dan pada jual-beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam tanggungan  ada  dua  macam,  satu  diantara  dua  macam  riba  ini sudah  disepakati  oleh  para  ulama  tentang  keharamannya,  yaitu riba jahiliyah .  Riba  dalam  jual-beli  ada  dua  macam    yaitu riba  nasi’ah dan riba tafadhul (Rusyd, tt). Al-Jaziri membagi riba atas riba nasi’ah dan riba fadal (al- jaziri,  tt).  Pembagian  seperti  ini  banyak  dipergunakan  oleh  para  ulama, antara  lain  Ali-as-Sayis  dan  as-Sabuni  dalam  kitab  tafsir  masing-masing (as-Sayis, 1953). Riba nasi’ah adalah  kelebihan  yang  diperoleh  oleh  pemberi pinjaman dari peminjam (debitur) sebagai imbalan dari pengunduran batas waktu  (Basyir,  1983). Riba  nasi’ah sering  disebut riba  jahiliyah dan  disebut juga riba qardi , karena hal ini terjadi dalam hutang-piutang, sedangkan riba fadal adalah  tambahan  yang  diperoleh  oleh  seseorang  sebagai  hasil pertukaran  dua  barang  sejenis  (al-Maragi,  tt).  Menurut    Sayyid  Sabiq adalah pertukaran uang dengan uang, makanan dengan makanan disertai dengan  adanya  tambahan. Riba  Fadal sering  disebut riba  buyu’ karena terjadi  dalam  jual-beli. Riba  nasi’ah diharamkan  karena  mengandung unsur-unsur eksploitasi atau pemerasan dari orang hanya terhadap orang miskin  dan  di  lain  pihak  meniadakan  nilai  tolong-menolong  dan  nilai kegunaan  dalam  bermu’amalah  serta  memberi  jalan  pemupukan  jiwa materialistis  dalam  hidup  bermasyarakat.  Sedangkan riba  fadl dilarang untuk menutup meluasnya riba dikalangan masyarakat (Basyir, 1983). Al-Qur’an  dan  Hadis  telah  mempersoalkan  riba  dengan  ringkas dan  jelas.  Bahkan  sudah  menerangkan  pula  hikmah  yang  terkandung  di

## Abdul
Salam
206
dalamnya.  Meskipun  demikian,  pendapat  para  alih  tentang  riba  masih berbeda-beda.

## 3. Dari Segi Pemberian Sanksi
Kliring  merupakan  suatu  bentuk  muamalat  dalam  penyelesaian transaksi hutang-piutang antar bank, dimana bank sebagai wakil nasabah membantu  transaksi  hutang-piutang  yang  dilakukan  oleh  nasabahnya. Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik baik antar bank  maupun  antar  nasabah  yang  hasilnya  diselesaikan  pada  waktu tertentu (Widjanarko, 2003).
Kliring  merupakan  suatu  kegiatan  perbankan  yang  didasarkan kepada  kepercayaan.  Maka  tidak  jarang  nasabah  menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank seperti penarikan cek kosong. Penarikan cek kosong biasanya terjadi karena nasabah sebagai pemegang cek  mengalami  hambatan  dalam  pembayaran  hutang  menurut kesepakatan. Terhadap penarikan cek kosong yang dilakukan oleh nasabah ( muwakkil )  maka  bank  ( wakil )  akan  memberikan  sanksi  kepada  nasabah berupa penutupan rekening dan memasukkan dalam daftar hitam, namun sebelum memberikan sanksi kepada nasabah karena penarikan cek kosong ini, bank melakukan beberapa hal yaitu :
a). Penolakan pada cek kosong yang diterima bank :
1. Bank  akan  melakukan  penolakan  pembayaran  atas  cek  kosong.
Penolakan cek kosong ini disertai surat tanda penolakan dari cek kosong tersebut  dan  dikembalikan  kepada  pemegangnya  untuk  diselesaikan dengan pemiliknya.
2. Memberikan 1 lembar tanda penolakan cek kosong kepada BI.
3. Dengan  dikembalikannya  cek  kosong  kepada  pemegang  untuk diselesaikan  dengan  penarik.  Penyelesaian  pembayaran  cek  kosong tidak lagi harus diselesaikan melalui bank dan dengan demikian dana atau saldo rekening penarik (jika ada) tidak diblokir.
b). Tindakan yang dilakukan oleh bank dalam hal ini terjadi penolakan cek kosong:
1. Bank  melakukan  peringatan  tertulis  kepada  pemegang  rekening  yang bersangkutan  untuk  setiap  penolakan  cek  kosong  agar  perbuatan  itu jangan terulang lagi.
2. Nasabah yang melakukan penarikan cek kosong tiga kali berturut-turut dalam jangka waktu dua bulan, rekening harus segera ditutup.
3. Penutupan  rekening  ini  harus  dilaporkan  kepada  kantor  pusat  BI Jakarta.  Bagian  lalu-lintas  pembayaran  giral  bagi  bank-bank  yang berkantor di wilayah kerja kantor pusat BI, atau kepada kantor cabang BI setempat bagian. Bank yang berada di luar wilayah Jakarta cabang BI akan  segera  meneruskan  laporan  penutupan  rekening  dari  bank-bank tersebut kepada pusat BI.
4. Atas laporan  tersebut,  BI  menyusun  daftar hitam  gabungan  penarikan cek  kosong.  Laporan  itu  diedarkan  kepada  semua  bank  umum  atau bank  pembangunan  di  Indonesia.  Bank-bank  tidak  diperkenankan mengadakan  perjanjian  hubungan  rekening  koran  dengan  orang  atas badan  usaha  yang  namanya  tercantum  dalam  daftar  hitam  tersebut. Prosedur dan syarat rehabilitasi dari daftar hitam ditentukan oleh BI.
Mekanisme Kliring
207
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
Di dalam Wakalah terutama dalam akad yang dikabulkan hukum akad akan kembali kepada orang yang mewakilkan, sebab merekalah yang sebenarnya  merupakan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam  akad yang  terjadi.  Dalam  wakalah  terutama  dalam  akad,  tentunya  ada perbuatan-perbuatan  yang  mesti  dilakukan  guna  tercapainya  akad. Misalnya  menyerahkan  barang  yang  dijual  belikan  oleh  penjual, penerimaan  harga  barang  oleh  penjual,  mengembalikan  barang  yang dijualbelikan  karena  cacat,  hak  membatalkan  atau  melangsungkan  dan sebagainya.
Dalam  hubungannya  dengan  perwakilan.  Oleh  karena  yang langsung mengadakan akad adalah wakil, maka hak-hak akad kembalinya kepada  wakil  bukan  kepada  muwakkil  (orang yang  mewakilkan).  Dalam perjanjian jual beli yang diwakilkan misalnya seorang menjadi wakil kedua belah  pihak,  wakil  menyerahkan  barang  dan  dia  juga  yang  menerima pembayaran.  Apabila  barang  yang  bersangkutan  cacat,  dia  pula  yang mengembalikannya.  Ketentuan  ini  berlaku  dalam  akad  yang  mungkin disandarkan kepada wakil sebagai yang langsung menangani.
Berbeda  dengan  akad  yang  tidak  mungkin  disandarkan  kepada wakil,  meskipun  dia  menanganinya,  misalnya  dalam  akad  nikah,  talak tebus  dn  sebagainya.  Hak-hak  akad  kembali  kepada  yang  mewakilkan. Dengan demikian dalam akad nikah misalnya, istri tidak dapat menggugat mahar kepada orang yang pernah menjadi wakil suami dalam akad nikah, gugatan mahar harus langsung ditujukan kepada suami, sebab akad nikah tidak  mungkin  disandarkan  dari  wakil  yang  menangani  akad  atas  nama orang lain.
Dalam  hal  di  atas,  maka  penulis  dapat  paparkan  hal-hal  sebagai berikut.  Dalam  pelaksanaan  kliring  wakil  bertindak  secara  langsung. Dalam  transaksi  bayar  membayar  hutang,  namun  dalam  hal  terjadinya penolakan  cek  kosong.  Maka  bank  akan  memberi  surat  penolakan  dan dilampiri  cek  tersebut  dan  dikembalikan  kepada  pemegang  cek  dengan penariknya.  Maka  dalam  hal  ini  kliring  termasuk  dalam  kategori  akad yang tidak disandarkan kepada wakil.
Perwakilan dapat terjadi karena pemberian jasa tanpa imbalan dari wakil.  Dan  dapat  juga  merupakan  penjualan  jasa  dari  wakil.  Dalam mekanisme  kliring  ini  bank  (wakil),  menjual  jasa  kliring  ini  kepada nasabah muwakkil. Maka bank dalam hal ini berhak menentukan syarat- syarat yang akan dilaksanakan dalam akad wakalah, dalam hal ini kliring.
Maka  dapat  dikatakan  bahwa  bank  dapat  melakukan  tindakan penarikan cek kosong yang dilakukan oleh nasabah karena nasabah telah melakukan  kesalahan  yaitu  mengingkari  akad.  Dalam  pemberian  sanksi ini, bank melakukan beberapa tahapan sebelum memberikan sanksi yang sesungguhnya  seperti  tindakan  peringatan,  dalam  hal  ini  tindakan  bank sebagai  muwakkil  dapat  dibenarkan  oleh  Hukum  Islam.  Kebijakan  ini diambil  berdasarkan  realita  yang  terjadi,  nasabah  pengguna  jasa  ini sebagaian  besar  adalah  wirausaha  yang  kehidupannya  hanya mengandalkan hasil usahanya dan sangat membutuhkan jasa ini terutama dalam transaksi bayar membayar.

## Abdul
Salam
208
Sehingga  jika  usaha  yang  dilakukan  itu  mendapat  untung  (maju) dan  tidak  terjadi  kredit  macet  maka  nasabah  dapat  melaksanakan pembayaran hutangnya sesuai dengan waktunya dan dapat melaksanakan apa  yang  menjadi  ketentuan  bank.  Namun  apabila  terjadi  kredit  macet, atau  usahanya  sedang  merugi  (lesu)  maka nasabah  tidak  dapat  melunasi hutangnya  tepat  pada  waktunya.  Disebabkan  hasil  yang  didapat  belum ada atau belum mencukupi untuk membayar.
Tindakan  bank  selaku  pemberi  jasa  ini  (transfer  atau  kliring), dengan  memberi  peringatan  dan  tenggang  waktu  nasabah  untuk menyelesaikan  transaksinya,  termasuk  pada  tindakan  memberikan pertolongan  kepada  nasabah  (debitur).  Dikarenakan  nasabah  di  dalam transaksinya  mengalami  kesukaran  untuk  mengembalikan  hutangnya (kredit) tepat pada waktunya. Pemberian peringatan dan pemberian waktu tersebut akan menjadikannya diselamatkan Allah SWT di hari kiamat dari segala beban.
Ditegaskan di dalam hadis Nabi :
ﻦﻣ هّﺮﺳ نأ ﮫﯿـﺠﻨﯾ ّﷲ ﻦﻣ بﺮﻛ مﻮﯾ ﺎﯿﻘﻟا ﺔﻣ ﺲـﻔﻨﯿﻠﻓ ﻦﻋ ﺮﺴﻌﻣ وأ ﻊﻀﯾ ﮫﻨﻋ Solusi  Islam  dalam  menangguhkan  pembayaran,  lebih  ditekankan pada  suatu  kondisi  debitur  yang  kesulitan  dalam  menunaikan  kewajiban yaitu melunasi hutangnya (kredit) dikarenakan adanya kredit macet (dana yang  belum  datang)  atau  karena  kebutuhan  lain  yang  tingkat kepentingannya  lebih  mendesak  untuk  segera  ditunaikan.  Kebutuhan dalam  terminologi  usul  fiqih  adalah  suatu  keadaan  yang  menghendaki agar  seseorang  melakukan  perbuatan  yang  tidak  menurut  hukum  yang semestinya berlaku, karena adanya kesempitan dan kesukaran atau dengan kata lain seseorang melakukan perbuatan menyimpang dari hukum yang semestinya  itu  adalah  untuk  menghindari  kesukaran  dan  kesulitan (Abdurahman,  1976).  Konsep  ini  dipertegas  berdasarkan  firman  Allah surat al-Baqarah ayat 185 dan kaidah fiqih.
ﺪﯾﺮﯾ
ﷲ ﻢﻜﺑ ﺮﺴﯿﻟا ﻻو ﺪﯾﺮﯾ ﻢﻜﺑ ﺮﺴﻌﻟا ﺔّﻘــﺸﻤﻟا ﺐـﻠـﺠﺗ ﺮﯿـﺴـﯿﺘﻟا
Kaidah  ini  menegaskan  bahwa  syari’at  Islam  dapat  dilaksanakan oleh mukallaf di mana saja yakni dengan memberikan keringanan ( takhfif ) pada  seorang  mukallaf  yang  sedang  mengalami  kesempitan  atau kesukaran.  Ulama  usul  fiqih  membagi  sebab-sebab  keringanan  ( takhfif ) menjadi 7 macam, yaitu :
1. Bepergian ( safar ) 2. Terpaksa ( ikrah ) 3. Lupa ( nisyan ) 4. Kurang mampu ( nuqsan )
5. Sakit ( maradh ) 6. Tidak tahu ( jahl ) 7. Mewabahnya musibah ( ummul balwa ) (al-Khallaf, tt). Nasabah  pengguna  jasa  bank,  dikarenakan  kebutuhannya  yang sangat  banyak  terpaksa  menangguhkan  dalam  melakukan  kreditnya. Kondisi  ini  dapat  menjadi  sebab  baginya  mendapat  keringanan  ( takhfif ) yang  diberikan  nasabah  pengguna  jasa  bank  termasuk  dalam  kategori takhfif  yang  ditawarkan  oleh  Islam.  Takhfif  dalam  Hukum  Islam  dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :
Mekanisme Kliring
209
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012
1. Takhfif Isqath (keringanan berupa pengguguran).
2. Takhfif Tauqish (keringanan berupa pengurangan).
3. Takhfif Ibdal (keringanan berupa penggantian).
4. Takhfif Taqdim (keringanan berupa mendahulukan sesuatu yang belum waktunya).
5. Takhfif  Ta’khir (keringanan  berupa  mengakhirkan  sesuatu  yang  telah datang waktunya).
6. Takhfif Taqhyir (keringanan berupa perubahan sesuatu yang telah diatur dengan aturan tertentu).
7. Takhfif  Tarkhish (keringanan  berupa  pemberian  kemurahan  atau rukhsah) (Faturrahman, 1993). Nasabah  diberi  penangguhan  untuk  ditutup  rekening  gironya masuk  dalam  kategori takhfif  turkhish .  Adanya  takhfif  yang ditetapkan sebab terpaksa ( ikrah ) tidak dapat masuk pada kategori takhfif isqath. Hal ini berdasarkan kaidah :
راﺮﻄظﻹا ﻞﻄﺒﯾﻻ ﻖﺣ
ﺮﯿﻐﻟا Islam  menganjurkan  agar  nasabah  dan  bank  saling  menghormati serta  memenuhi  perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama.  Sedangkan tentang  pemberian  sanksi  yang  dilakukan  bank  berupa  penutupan rekening  dan  juga  pencantuman  dalam  daftar  hitam  nasabah  yang melakukan penarikan cek kosong, dapat dibenarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
1. Bank  telah  memberi  waktu  dan  peringatan  kepada  nasabah,  yaitu nasabah selama enam bulan tidak diperkenankan menarik cek sebanyak 3 kali (yang urutan pemberian peringatan dapat dibaca di Bab III).
2. Dengan pemberian sanksi ini, bank mengharapkan agar nasabah tidak mengulangi lagi tindakan itu.
3. Dengan  pemberian  cek  kosong  tersebut  membuat  tidak  lancarnya kredit,  disamping  membuat  kelancaran  lalu-lintas  pembayaran terganggu.
4. Penetapan  tentang  sanksi  ini  telah  diatur  oleh  BI  sebagai  bank  sentral disamping bank pemerintah. Kaidah  yang  sesuai  dengan  masalah  ini  adalah syaddu  aż-żari’ah. Hal  ini  memungkinkan  bank  menerapkan  sanksi  terhadap  nasabah  yang melakukan cek kosong, guna mencegah terganggunya pembayaran dalam sistem perbankan.

## E. KESIMPULAN
Setelah penulis mengadakan penelitian tentang mekanisme kliring pada  perbankan  konvensional,  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan bahwa  kliring  yang  merupakan  salah  satu  jasa  perbankan  konvensional, adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik baik antar bank maupun  antar  nasabah  yang  perhitungannya  diselesaikan  pada  waktu tertentu. Dalam hal ini Bank Indonesia yang menjadi penyelenggara kliring yang  berwenang  mengatur  lalu  lintas  pembayaran  giral  atau  bank  yang ditunjuk  oleh  BI.  Dalam  pelaksanaan  kliring  ini  bank  menjadi  wakil nasabah dalam menyelesaikan transaksi hutang yang dilakukan oleh para nasabah  apalagi  dengan  adanya  warkat  kliring  luar  wilayah,

## Abdul
Salam
210
memungkinkan  penyelesaian  transaksi  hutang  antar  kota.  Warkat-warkat yang  dipergunakan  dalam  kliring antara  lain  cek,  BG,  wesel,  nota  kredit dan nota debet.
Dalam  pelaksanaan  kliring,  nasabah  mewakilkan  kepada  lembaga perbankan  untuk  menyelesaikan  transaksi  hutang  mereka.  Perwakilan demikian dalam Islam diistilahkan dengan wakalah yang bersandar pada akad  dari  para  pihak  yang  berakad,  yang  tentunya  tidak  terlepas  dari beberapa sultan  al-iradah ,  di  mana aqid dapat  mengemukakan  berbagai macam  syarat  yang  mereka  kehendaki  dalam  batas-batas  kerelaan  para pihak, termasuk dalam pemberian fee terhadap wakil, yang dalam hal ini para wakil tersebut adalah lembaga perbankan yang ditunjuk. Dalam hal pemakaian  jasa  kliring  ini,  akad  terjadi  ketika  nasabah  datang  ke  bank untuk  menjadi  nasabah  giro,  dan  bank  sebagai  muwakkil    menyerahkan slip yang harus diisi nasabah. Dan nasabah diberitahu  oleh bank hak dan kewajibannya  sebagai  nasabah  giro.  Setelah  nasabah  mengisi  formulir tersebut dan  mengetahui hak dan kewajibannya serta kedua belah pihak menyepakatinya maka  akad wakalah telah terjadi.
Adapun overdraft adalah salah satu jenis fasilitas yang ditawarkan oleh  lembaga  perbankan  konvensional  kepada  nasabah  tertentu  yang dipandang  lembaga  perbankan  berhak  memperoleh  fasilitas  tersebut, sehingga  bukan  merupakan  fasilitas  yang  bisa  diperoleh  setiap  nasabah. Jadi  jenis  fasilitas  ini  sangat  rentan  dengan  KKN  (korupsi,  kolusi  dan nepotisme)  karena  persyaratan  yang  ditentukan  oleh  lembaga  perbankan untuk  memperoleh  fasilitas  ini  hanya  tergantung  pada  kebijakan perbankan  yang  tidak  lepas  dari  unsur  subyektifitas,  sehingga  pada akhirnya  tidak  jarang  menjadi  bumerang  bagi  lembaga  perbankan  yang bersangkutan.
Sedangkan  dalam  praktek overdraft terdapat  unsur-unsur  yang menyebabkan  jasa  ini  larang  yaitu  unsur  eksploitasi,  unsur  kesempatan dalam  kesempitan,  dan  unsur  ketidakadilan.  Disamping  itu  dalam pemberitahuan  laporan  akhir  bulanan  bank  sering  memberikan  laporan yang  kurang  jelas,  seperti  perubahan  besarnya  bunga  pinjaman  yang diketahui  nasabah  sebesar  5%  tetapi  dalam  laporan  akhir  bulan  menjadi 6%. Jasa overdraft ini merupakan suatu kegiatan terselubung yang dilarang pemerintah,  karena  dari  setiap  transaksi  yang  dilakukan,  Bank  yang memberi  jasa  ini  tidak  membayar  kepada  BI  sebagai  bank  sentral Indonesia,  hal  ini  dibuktikan  dengan    tidak  digunakannya    materai. Hal yang  paling  mendasar,  transaksi  ini  biasanya  hanya  dilakukan  antara direktur bank dengan nasabahnya tanpa diketahui oleh pegawai bank yang lain.
Dalam  pemberian  sanksi  kepada  nasabah  terhadap  cek  kosong berupa  pemberhentian  dari  nasabah  giral  dan  dimasukkan  dalam  daftar hitam  oleh  suatu  bank,  dapat  dibenarkan  hukum  Islam,  dikarenakan sebelum  menjatuhkan  sanksi,  bank  telah  memberikan  peringatan  agar nasabah  tidak  menarik  cek  kosong  lagi.  Apabila  bank  tidak  memberikan sanksi,  maka  penggunaan  cek  kosong  tersebut  akan  mengganggu  lalu lintas  pembayaran  giral  dan  mengakibatkan  terganggunya  administrasi bank tersebut dalam hal pembukuan.
Mekanisme Kliring
211
JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume II, No.2 Desember 2012

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, Asjmuni, 1976, Kaidah-Kaidah Fiqh, cet. 1, Bulan Bintang,
Jakarta Al-Abidin, Zain, 1993, Al-Asybah wa an-Nazair ‘Ala Mazhab Abi Hawfah an-
Nu’man , cet I, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Beirut Ali As-Syairazi, Ibn, Ibrahim, Ishaq, Abi, Imam, t.t, Fil Fiqh Al-Mazhab Imam Syafi’i , Toha Putra, Semarang
Al-Maraqi, Mustafa, Ahmad, t.t Tafsir al-Maragi, : Maktabah ra kat’ba’ah Mustafa al Habi wa Awladuh, Mesir
Anwar, Muhammad, 1982, Tindak Pidana di Bidang Perbankan , cet. 2, Almni, Bandung. Anwari, Achmad, 1981, Rekening Koran suatu Bentuk Penyimpanan Uang di Bank yang Bebas dan Rahasia, Balai Aksara, Jakarta Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1984, Pengantar Fiqih Muamalat cet.2 , Bulan Bintang,
Bandung As-Sabuni, Ali, Muhammad, 1972, Rawai ‘al bayan Tafsir Ayat Ahkam al-
Qur’an ,: Jar al-Qur’an al-Karim, Makkah As-Sayis, Ali, 1953, Tafsir Ayat Ahkam I, Murba’ah Muhammad Ali Sabib Wa Amaduh, Mesir Az-Zuhaili, Wahbah, 1989, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , Dar al-Fikr,
Beirut Basjir, Azhar, Ahmad, 1993, Asas-Asas Hukum Mu’amalat, edisi revisi, Perpustakaan  Fak. Hukum UII, Yogyakarta Fatchurrahman, 1993, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, cet. 3, Al- Ma’arif, Bandung Hareon, Nasroen, 1984, Fiqih Muamalat . Cet.2, Gaya Media Pratama, Jakarta Mas’adi, Ghufran, 2002, Fiqh Muamalah Kontekstual, cet.1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Nugroho, Adi, Tjipto, 1979, Perbankan Masalah Praktikum Tata Tehnis , Pradnya Paramita, Jakarta
Rizal, Ahmad, 1992, Operasional Bank , edisi I Universitas Terbuka, Yogyakarta Rusyd, Ibnu, t.t, Bidayatul al-Mustahid wa Nihayah al-Muqtasid , Dar al-Ihya al Kutub al-Arabiyah
Sinungan, Muchdarsyah, 1991, Uang & Bank, cet 3, Rineka cipta, Jakarta Siregar, Muchdarsyah, 1984, Dasar-Dasar dan Tehnik Manajemen Kredti , Bina Aksara, Jakarta Subagyo, 2002, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya , STIE YKPN, Yogyakarta
Suhendi, Hendi, 2002, Fiqih Muamalat ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta Taswan,  2003, Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah, edisi revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
Taswin, 1997, Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah, cet.1 UPP AMP YKPN, Yogyakarta
Triyanto, Duddy, 1996, Mengenal Dunia Perbankan , Andi Offset, Yogyakarta
Abdul Salam
212
Warson, Ahmad, 1997, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia , edisi kedua, cet 14. Pustaka Progressif, Surabaya Wawancara dengan Syidad Qori (karyawan Bank Konvensional ) di Yogyakarta 2012 Widjanarko, 2003 Hukum dan Ketentuan Pembukuan di Indonesia , edisi VI Pustaka Utama Grafiki, Jakarta