## ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM TATA NEGARA
(Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia)

## Rudi Santoso
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Email: rudisantoso@radenintan.ac.id

## Agus Hermanto
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Email: agushermanto@radenintan.ac.id

## Abstract
The many threats  of radicalization in the middle of society, the  demonstration actions  that often  ask for  the  application  of  certain ideologies  within  the  state  of  Indonesia,  the  conflict between ethnic, religious, racial and custom makes the tranquility of Bhinneka Tunggal Ika society to be  threatened and the  erosion of values Pancasila among the  younger  generation that endanger the survival of the Indonesian nation . The problem of this research is how the Political Law of the State in the concept and context of Pancasila and Diversity in defending the Unitary State of the Republic of Indonesia and How the Strength of the Unitary State of the Republic of Indonesia Based on Pancasila and Unity in Diversity and How Radicalism and  Threat  Against  the  Unity  of  the  Unitary  Republic  State  Indonesia.This  research  uses normative  juridical  approach  method,  then  data  collection  procedure  is  done  by  literature study,  data  processing  procedure  is  done  by  data  classification,  data  inventory, systematization  of  data,  and  data  analysis  is  done  by  qualitative  method.The  result  of  the research,  the  politics  of  constitutional  law  in  the  concept  and  context  of  Pancasila  and Diversity in defending the Unitary State of the Republic of Indonesia in accordance with the nationalist ideology set forth in the 1945 Constitution, the power of the Unitary State of the Republic  of  Indonesia  based  on  Pancasila  and  Diversity  is  based  on  the  strength  of  local wisdom from all elements of the nation Indonesia, radicalism and threats to the unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia through the strengthening of national insight  among  the  younger  generation  and  the  people  and  leaders  of  the  nation  and  state apparatus.Suggestion  in  this  research,  expected  to  government  can  reinforce  study  of nationality and education of Pancasila and Diversity, to Indonesian society.
Keywords: Pancasila, Unity in Diversity, Radicalism.

## A. Pendahuluan
Bangsa  Indonesia  atau  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) sebagaimana  yang  dijelaskan  Pasal  1  ayat  (1)  berbunyi  bahwa  “Negara  Indonesia merupakan  Negara  Kesatuan,  yang  berbentuk  Republik”,  jo  Pasal  37  ayat  (5) sesudah amandemen ke- IV berbunyi bahwa “Khusus mengenai format atau bentuk Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  dapat  dilakukan  perubahan”  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disingkat  UUD  1945). Negara Indonesia  adalah  negara yang mempunyai  potensi  kekayaan  sumber  daya
alam dan sumber daya manusia yang terdiri atas banyak suku, agama, ras dan adat- istiadat.
Pembukaan  UUD  1945  alinea  ke-4  berbunyi  “Kemudian  daripada  itu  untuk membentuk suatu  Pemerintah  Negara  Indonesia yang melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial,  maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar  kepada Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  Persatuan Indonesia  dan  Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan/Perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  Keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Pembukaan  UUD  1945  alinea  ke-4  diatas  apabila  diuraikan,  adalah  sebagai berikut:
1. Pancasila  adalah  dasar  pandangan  hidup  negara  (asas  kerohanian  negara), falsafah dan pandangan hidup hidup;
2. Diatas basic (dasar) tersebut berdirilah negara Indonesia, dengan asas politik negara (kenegaraan) yakni berupa Republik yang berkedaulatan rakyat;
3. Kedua-duanya  menjadi  basis  penyelenggaraan  kebebasan  kebangsaan Indonesia,  yakni  pelaksanaan  dan  penyelenggaraan  negara  sebagaimana tertera dalam hukum positif Indonesia, termuat dalam UUD 1945;
4. Selanjutnya  diatas UUD  1945 maka  berdirilah  format  susunan pemerintahan dan keseluruhan ketentuan hukum positif lainnya, yang merangkum segenap bangsa  Indonesia  dalam  sebuah  kesatuan  hidup  bareng  yang  berasas kekeluargaan;
5. Segala  sesuatu  yang  dilafalkan  diatas  ialah  demi  tercapainya  sebuah  tujuan bersama,  yaitu  destinasi  bangsa  Indonesia  dalam  bernegara  tersebut,  yakni kebahagiaan bersama, baik jasmaniah maupun rohaniah serta tauhiyah. Bangsa  Indonesia  dalam  membentuk  dan  menyusun  suatu  negara  bukan merupakan  proses  kausalitas manusia sebagai makhluk  pribadi  yang  bebas,  tetapi suatu proses kehendak bareng untuk menyusun suatu bangsa dalam wadah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  dalam  definisi  inilah  maka  negara  Indonesia  pada hakikatnya adalah suatu negara kebangsaan dan bukannya negara liberal. 1 Bangsa  Indonesia  berpancasila  dalam  3  (tiga)  asas  atau Tri  Prakara (menurut istilah notonagoro), yang perinciannya sebagai berikut:
1. Bahwa  unsur-unsur  Pancasila  sebelum  disahkan  secara  yuridis  menjadi pandangan hidup negara, sudah dipunyai oleh bangsa Indonesia sebagai asas- asas  dalam  adat-istiadat  dan kebudayaan  dalam  makna  luas  (Pancasila  Asas Kebudayaan);
2. Demikian  juga  unsur-unsur  Pancasila  sudah  ada  pada  bangsa  Indonesia sebagai asas-asas dalam agama-agama atau religious (Pancasila Asas Religius);
1 Kaelan, Pendidikan Pancasila , (Paradigma: Yogyakarta, 2014), h. 263.
3. Unsur-unsur  tersebut  lantas  diolah,  dibicarakan  dan  dirumuskan  secara cermat  oleh  semua  pendiri  negara  dalam  sidang-sidang  BPUPK,  Panitia “sembilan”, sesudah Indonesia  merdeka  oleh  PPKI sebagai  dasar pandangan hidup  negara  Indonesia  dan  terwujudlah  Pancasila  sebagai  asas  kenegaraan (Pancasila Asas Kenegaraan).
Pancasila  sebagai  konsep  dasar  negara  Indonesia,  kesetaraan  dan  toleransi adalah  wujud  dari  demokrasi,  karena  itu  cukup  beralasan  jika  Nurcholish  Madjid menegaskan  bahwa  modal  utama  mewujudkan  demokrasi  di  Indonesia  ialah Pancasila,  sedangkan  tempat  tinggal  demokrasi  ialah  masyarakat  madani  yang didalamnya  ada  heterogenitas  masyarakat.  Berdasarkan  keterangan  dari  Jimly Asshiddiqie, dalam menilai Pancasila, ada sejumlah uraian yakni:
1. Pancasila  tidak  dijadikan  sebagai  perangkat  penguasa,  dimana  penguasa memonopoli  pemaknaan  dan  pengartian  Pancasila  yang  dipakai  untuk kepentingan kekuasaan;
2. Konsep  Pancasila  sebagai  ideologi  harus  sungguh-sungguh  diwujudkan dengan kata lain bukan melulu dalam wacana saja;
3. Adanya kesatuan antara hati dan pengamalan. 2
Kesepakatan  yang  menjamin  dan  memastikan  tegaknya  konstitusionalisme negara  moderen  pada  proses  reformasi  guna  mewujudkan  demokrasi,  pada lazimnya bersandar pada 3 (tiga) unsur kesepakatan, yaitu:
1. Kesepakatan  mengenai  tujuan  dan  cita-cita  bersama  (the  general  goal  of society or general acceptance of the same philosophy of government);
2. Kesepakatan  mengenai  the  rule  of  law  sebagai  landasan  pemerintahan  atau penyelenggaraan negara (the basis of government);
3. Kesepakatan  tentang  format  institusi-institusi  dan  formalitas  ketatanegaraan (the form of institutions and procedures). 3
Kekhawatiran pemerintah tentang adanya radikalisme di tengah masyarakat, dengan  adanya  gerakan-gerakan  yang  ingin  mengganti  ideologi  Pancasila  ke ideologi  lainnya  membuat  kekhawatiran  terhadap  kondisi  kebangsaan  yang mengarah  kepada  intoleransi  dan  disintegrasi  ditengah  masyarakat,  sehingga pemerintah  kembali  membuat  tindakan  dengan  menerbitkan  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  Unit  Kerja  Presiden  Pembinaan  Ideologi, yang  bertujuan  untuk  membangun  kembali  nilai-nilai  Pancasila  didalam masyarakat.  Pemerintah  juga  melakukan  penertiban  bagi  kelompok-kelompok masyarakat  yang  memiliki  jumlah  anggota  yang  tidak  sedikit  untuk  memperkuat nilai-nilai  Pancasila  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika,  dengan  mengeluarkan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (selanjutnya  disingkat  Perppu)  Nomor  2 Tahun  2017  mengenai  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  penelitian  ini  secara  yuridis  normatif mengkaji  sepurat“Analisis  Yuridis  Politik  Hukum  Tata  Negara  (Suatu  Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia).
2 Kaelan, Pendidikan Pancasila.., h. 275. 3 Ibid , h. 105.

## B. Pembahasan

## B.1. Pengertian, Tujuan Dan Fungsi NKRI B.1.1. Negara Kesatuan Republik Indonesia
Berdasarkan keterangan Harold J. Laski, bahwa negara ialah suatu masyarakat yang  diintegrasikan  karena  mempunyai  wewenang  yang  mempunyai  sifat  atau karaketer memaksa yang  secara saha  lebih  tinggi  daripada  individu-individu  atau kelompok-kelompok  yang  terdapat  dalam  negara  tersebut,  untuk  menjangkau tujuan bersama. Masyarakat dapat disebutkan sebagai suatu negara bila cara hidup yang  meesti  ditaati  baik  oleh  pribadi  maupun  oleh  kelompok  ditentukan  oleh sebuah  aturan  yang  mempunyai  sifat  mengikat  dan  memaksa.  Berdasarkan keterangan dari Robert MacIver negara ialah asosiasi yang mengadakan ketertiban didalam sebuah masyarakat, dalam wilayah menurut sistem hukum yang diadakan oleh pemerintah dan untuk itu diberi kekuasaan memaksa. Unsur negara terdiri atas wilayah, masyarakat atau rakyat, pemerintahan dan kedaulatan. 4
Hal  ini  sesuai  rumusan  Pembukaan  UUD  1945  Alinea  ke-4:  “Kemudian daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  negara  Indonesia  yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu susunan  Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,  dan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan,  serta  dengan  mewujudkan  suatu  keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Kearifan  lokal  ( local  wisdom ),  yang  terkristalisasi  menjadi  sistem  nilai  yang disebut Pancasila,  dalam upaya  membentuk  membentuk suatu  persekutuan hidup atau  negara,  maka  Indonesia  mendasarkan  pada  pandangan  hidup  yang  telah dimilikinya.  Pendirian  negara  yang  memiliki  karakteristik  agama,  ras,  suku,  dan adat-istiadat,  maka  bangsa  ini  mendasarkan  pendiriannya  negaranya  berdasarkan filsafat  pancasila,  yaitu  negara  persatuan,  negara  kebangsaan  serta  negara  yang bersifat integralistik.

## B.1.2. Tujuan dan Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tujuan Negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan pembukaan UUD 1945, adalah sebagai berikut:
1. Memajukan kesejahteraan umum;
2. Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
3. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
4. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4 Kaelan, Pendidikan Pancasila..., h. 140.
Fungsi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dapat  disimpulkan  sebagai berikut, yaitu:
1. Membentuk kelembagaan negara;
2. Membuat Undang-Undang Dasar;
3. Menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Membuat Undang-Undang dan peraturan-peraturan umum;
5. Pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara;
6. Pertimbangan;
7. Pemerintahan menyelenggarakan kemakmuran;
8. Kehakiman;
9. Perencanaan (kegiatan pembangunan negara). 5

## B.2. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pancasila  sebagai  dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  ( Philosophische Grondslaq ).  Arbi  Sanit  menjadikan  pancasila  sebagai  ideologi  hanya  menurunkan statusnya  yang  inklusif  menjadi  ekslusif  dalam  pertandingan  dengan  ideologi- ideologi  lainnya  seperti  saat  rezim  orde  baru.  Dengan  demikian  dasar  negara Indonesia  adalah  Pancasila,  yang  memiliki  nilai  refresentatif  untuk  sebuah  negara dengan  tingkat  heterogenitas  suku,  agama,  ras  dan  adat  istiadat,  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  Pancasila  adalah  nilai-nilai  universal  dan mendasar serta  dapat berlaku bagi seluruh warga negara bangsa indonesia tanpa terkecuali.

## B.3. Konsepsi Politik Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
Politik  hukum  dengan  tujuan  negara  memiliki  hubungan  dalam  satu  sistem hukum nasional harus mencakup beberapa hal-hal sebagai berikut:
1. Tujuan  negara  yang  diidamkan  sebagai  orientasi  politik  hukum,  termasuk ekskavasi  nilai-nilai  dasar  destinasi  negara  sebagai  pemandu  atau pembimbing politik hukum;
2. Sistem  hukum  nasional  yang  dibutuhkan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya;
3. Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum;
4. Isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;
5. Pemagaran hukum dengan prolegnas dan judicial review, legislative review . 6 Pembukaan UUD  1945 alinea ke-IV,  menegaskan  bahwa  tujuan  negara harus diarahkan  sesuai  dengan  Pancasila,  hal  tersebut  menggariskan  bahwa  Pancasila harus sebagai pemandu politik hukum di berbagai bidang kenegaraan. Adapun isi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama;
5 https:www.tidurbangun.blogspot.com/2014/02/pengertian-fungsi-tujuan-NKRI.html, diakses  pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017.
6 Khairuddin, Irwantoni, Chaidir Nasution..., h . 56.
2. Dalam  Sila  Kemanusiaan  Yang  Adil  dan  Beradab,  menjadi  landasan  politik hukum yang menghargai serta  melindungi hak-hak asasi manusia yang non- diskriminatif;
3. Pada  Sila  Persatuan  Indonesia,  menjadi  landasan  politik  hukum  dalam mempersatukan    seluruh  unsur  dengan  berbagai  ikatan  primordialnya masing-masing;
4. Dalam  sila  Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  Dalam Permusyawaratan/Perwakilan,  menjadi  landasan  politik  hukum  yang meletakkan kekuasaan dibawah kekuasaan rakyat (demokratis); dan
5. Dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menjadi landasan politik  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang  berkeadilan  sosial sehingga  mereka yang  lemah  secara  sosial  dan  ekonomis  tidak  ditindas  oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang.

## B.4. Radikalisme Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pengamalan Pancasila sebagai ideologi Negara dan falsafah bangsa Indonesia, merupakan  keharusan  konstitusional.  Konteks  ini,  Pancasila  mesti  pula  di  anggap sebagai bagian doktrin luhur seluruh agama, sebab memang Pancasila sudah* berisi nilai-nilai  agama.  Pancasila  memang  bukanlah  agama  dan  tidak  merupakan sinkretisasi  ajaran  agama-agama,  tetapi  Pancasila  bukan  pula  produk  pemikiran sekuler yang bertentangan dengan budaya religius Indonesia. Pancasila adalah anak kandung dari budaya Indonesia yang sudah sejak dahulu kala menjadikan  agama sebagai etosnya. Mengamalkan nilai-nilai  universal agama dengan cara tidak egois pada  satu  konsep  agama  dalam  konteks  kehidupan  berbangsa,  bernegara  dan bermasyarakat secara keindonesiaan adalah pengamalan cara hidup ber-Pancasila. Menangkal  ancaman  gerakan  yang  mengatas  namakan  agama  di  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  perlu  bagi  kita  memahami  arti ideologi Pancasila. Menurut founding father, Pancasila sebagai ideologi Indonesia merupakan konsep yang utuh  dan  memiliki  tameng yang  luar  biasa  bagi kemakmuran  NKRI. Maka  dari  itu  kita  harus  menanamkan  nilai-nilai  Pancasila,  jiwa  sebangsa  dan setanah  air  dan  rasa  persaudaraan,  agar  tercipta  kekuatan  dan  kebersamaan  di kalangan rakyat Indonesia.
Agama  dan  negara  ialah  dua  saudara  kembar.  Agama  adalah  fondasi, sedangkan  negara  ialah  pengawalnya.  Sesuatu  yang  tidak  mempunyai  fondasi, bakal  runtuh,  sementara  sesuatu  yang  tidak  mempunyai  pengawal,  bakal  tersia- siakan.

## B.5.  Politik  Hukum  Tata  Negara  Dalam  KonsepDan  KonteksPancasiladan Kebhinnekaan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Politik  hukum  tata  negara  dalam  konsepdan  konteksPancasila  dan Kebhinnekaan  dalam  mempertahankan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berkesesuaian dengan teori kebangsaan yang diuraikan oleh Hans Kohn dan Ernest Renan, serta teori geopolitik dari Frederick Ratzel yang mengulas bahwa Pancasila dan Bhinneka  Tunggal  Ika merupakan  Dasar  Negara  dan  Semboyan  pemersatu
bangsa dan merupakan dasar dari pemikiran bangsa dan sendi hukum yang paling dasar  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  selain  itu  semboyan bhinneka tunggal  ika merupakan  kebudayaan  luhur  bangsa  Indonesia  dari  zaman  nusantara raya.  Teori  Hukum  atau Stufenbou  Theory dari  Hans  Kelsen  menempatkan  bahwa UUD  1945  sebagai  Konstitusi  dasar  negara  pun  merupakan  penjabaran  dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila  sering  juga  disebut way  of  life .  Pancasila  dipergunakan  sebagai petunjuk  kehidupan  sehari-hari.  Pancasila  menjadi  penunjuk  arah  semua  kegiatan atau  aktifitas  hidup  dan  kehidupan  didalam  segala  bidang.  Ini  berarti  semua tingkah laku dan terbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran  dari semua  sila  Pancasila  karena  Pancasila  sebagai weltanschauung selalu merupakan  suatu  kesatuan,  tidak  bisa  dipisah-pisahkan  satu  dengan  yang  lain. Keseluruhan  sila merupakan  satu kesatuan  organis. Pancasila  yang  harus  dihayati adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain:
1. Jiwa keagamaan. Ini sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila ketuhanan yang maha esa;
2. Jiwa  yang  berperikemanusiaan. Ini  sebagai  manifestasi/perwujudan  dari  sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Jiwa kebangsaan. Sebagai perwujudan dari sila persatuan Indonesia;
4. Jiwa  kerakyatan.  Menjadi  sebagai  manifestasi/perwujudan  dari  sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Sebagai manifestasi/perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesi, selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan serta sikap hidup seluruh masyarakat Indonesia. 7

## B.6.  Kekuatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Pancasila  dan Ke-Bhineka Tunggal Ika-an
Kekuatan NKRI  berdasarkan Pancasila dan  Ke-bhineka  tunggal  ika-an,dalam pelaksanaan  ketatanageraan  kita  Indonesia  semua  unsur  harus  melaksanakan  dan melandaskan  segala  pergerakannya  diatas  Pancasila  tanpa  terkecuali.  Toleransi umat  beragama  merupakan  amanat  dari  Pancasila.  Kebebasan  dalam  berbudaya ialah amanat dari Pancasila. Karena kemajemukan dalam Bingkai NKRI merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Pancasila dengan semboyannya Bhineka Tunggal Ika yang artinya  berbeda  tetapi  tetap  satu.  Sesuai  dengan  teori  kearifan  lokal  yang disampaikan  oleh  Von  Savigny  dan  itu  harus  di  tegakkan  dalam  Bingkai  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  sehingga  semangat Pluralisme mewarnai  kekuatan bangsa.
7 h ttp://lekons-lenterakonstitusi.blogspot.com/2011/12/pentingnya-4-empat-pilar-kebangsaan.html , diakses pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017.

## B.7.  Radikalisme  dan  Ancaman  Terhadap  Keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia
Radikalisme di Indonesia menjadi ancaman serius bagi kebhinnekaan tanah air di  masa  mendatang,  akhir-akhir  ini  radikalisme  semakin  menguat  dan  menyasar pelaku sekaligus korbannya di semua tingkatan, bahkan sudah menyasar kalangan generasi  muda.  Aliran  radikal  mulai  memasuki  banyak  sektor,  diantaranya  mulai dari pendidik, pedagang, siswa, dan mereka masuk menembus lintas generasi, lintas profesi.  Ada  beberapa  faktor  yang  bisa  digunakan  untuk  menjelaskan  fenomena radikalisme di kalangan kaum muda, yakni:
1. Dinamika sosial politik di fase awal transisi menuju demokrasi yang membuka struktur  kesempatan  politik  yang  baru  di  tengah  tingginya  gejolak  dan ketidakpastian.
2. Tingginya  angka pengangguran  di  kalangan  kaum  muda  di  Indonesia, yang menyebabkan  radikalisme  mendapat  tempat  di  kalangan  generasi  muda, serangkaian  aksi  para pelaku  dan  simpatisan  pendukung  baik  aktif maupun pasif banyak berasal dari kalangan muda. 8
Ancaman  radikalisme  dan  terorisme  makin  mengintai  Indonesia,  terorisme radikalisme bisa muncul dilatari pemahaman-pemahaman, sebagai berikut:
1. Aliran Khawarij yaitu para teroris yang menganut pemahaman ini di antaranya adalah ISIS, kemudian al Qaidah, Jamaah Islamiyah, dan sejenisnya;
2. Aliran Syiah Rafidhah yaitu keterlibatan kaum syiah rafidhah bisa ditelusuri dari dukungan Iran terhadap pemberontak Hutsi di Yaman, Iran  melakukan  pelatihan  terhadap  para  teroris  di  Bahrain  bekerja  sama dengan organisasi teroris Hizbullah, Lebanon;
3. Aliran Komunisme yaitu doktrin komunisme mengarahkan penganutnya untuk bersikap  militan,  berani  melakukan  pemberontakan  terhadap  penguasa  dan menghalalkan  segala  cara,  di  antaranya  dengan  menggunakan  aksi  teror radikal dalam merebut kekuasaan;
4. Gerakan Separatisme yaitu  di Indonesia separatisme seringkali  melakukan  aksi teror  dan  radikal  kepada  penduduk  yang  setia  dengan  NKRI. Separatisme dahulu  muncul  di  Aceh  dengan  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM).  Gerakan separatisme lainnya, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua dan Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku;
5. Paham Liberalisme yaitu  kaum  liberal  memiliki  andil  terhadap  aksi  terorisme radikalisme  dengan  membuka  katup-katup  kebebasan  dan  demokrasi  saat semua orang memiliki kebebasan dalam begara demokrasi, maka semua orang bebas menganut dan menyebarkan pemahaman yang diyakininya.
Terorisme  dan  Radikalisme  serta  ancaman  terhadap  keutuhan  Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kesesuaian dengan teori kearifan lokal ( local wisdom) dari Von Savigny yang menyatakan bahwa penguatan wawasan Pancasila dan Bhinneka  Tunggal  Ika harus  dimulai  terhadap  seluruh masyarakat  yang ada  di wilayah  Indonesia,  dengan  menguatkan  nilai-nilai  kearifan  lokal,  maka  bisa
8 http://info-bendera-putih.blogspot.co.id/2017/03/bahaya-radikalisme-mengancam-generasi.html, diakses pada hari Minggu, tanggal 3 September 2017.
mencegah ancaman radikalisme dan ancaman-ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.

## C. Simpulan
Politik  Hukum  Tata  Negara  Dalam  Konsep  dan  KonteksPancasila  dan Kebhinnekaan  dalam  mempertahankan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, mencakup pengertian politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk,  maupun  isi  hukum  yang  akan  dibentuk.  Pancasila  yang  harus  dihayati adalah  Pancasila  sebagaimana  tercantum  didalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  1945, Bhinneka  Tunggal  Ika sebagai  semboyan  pemersatu  bangsa  dan merupakan dasar dari pemikiran bangsa dan sendi hukum yang paling dasar dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara . Kekuatan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Ke-Bhineka Tunggal Ika-an, Negara Kesatuan Republik  Indonesia  sebagai  negara  yang  majemuk,  berlandaskan  kepada  kearifan lokal  dalam  pelaksanaan  ketatanageraan  kita  Indonesia  semua  unsur  harus melaksanakan  dan  melandaskan  segala  pergerakannya  diatas  Pancasila  tanpa terkecuali. Toleransi atas umat beragama adalah amanat dari Pancasila. Radikalisme serta  ancaman  keutuhan  NKRI  berkesesuaian  dengan  teori  kearifan  lokal  ( local wisdom) dari Von Savigny yang menyatakan bahwa penguatan wawasan Pancasila dan Bhinneka  Tunggal  Ika harus  dimulai  terhadap  seluruh masyarakat  yang ada  di wilayah  Indonesia,  dengan  menguatkan  nilai-nilai  kearifan  lokal,  maka  bisa mencegah ancaman radikalisme dan ancaman-ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Referensi:
Ahmad  Sukardja, Piagam  Madinah  dan  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945;  Kajian Perbandingan  Tentang  Dasar  Hidup  Bersama  Dalam  Masyarakat  Yang  Majemuk , Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Dan  Penelitian  Hukum ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2004.
Heribertus  Sutopo, Metode  Penelitian  Kualitatif,  Dasar  Teori  dan  Terapannya  Dalam Penelitian, Surakarta, 2002. Idrus Ruslan, Negara Madani; Aktualisasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan  bernegara ,  SUKA-Press  Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
Irfan Idris, Membumikan Deradikalisasi; Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan , Daulat Press, Jakarta, 2016.
Ismail Sunny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif , Aksara Baru Cet.V, Jakarta, 1983. Kaelan, Pendidikan Pancasila , Paradigma, Yogyakarta, 2014.
Khairuddin, Irwantoni, Chaidir Nasution, Studi Analisis  Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Problematikanya , Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015.
Komaruddin Hidayat , Wahyu di Langit, Wahyu di Bumi; Doktrin dan Peradaban Islam di Panggung Sejarah , Paramadina, Jakarta, 2003.
Lintje Anna Marpaung, Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prospektif Kepentingan Daerah , AURA, Bandar Lampung, 2016.
Moh.  Mahfud  MD, Politik  Hukum  di  Indonesia ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2011.
Miriam  Budiarjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 2004.
Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia , Paramadina, Jakarta, 1995.
Padmo  Wahjono, Indonesia  Negara  Berdasarkan  Atas  Hukum ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1986.
Poerwadaminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992. RM.A.B Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 , Fakultas Hukum UI , Jakarta, 2004.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Hierarki  Peraturan  Perundang- undangan.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perppu)  No.  2  Tahun  2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Kamus Hukum Indonesia, Indonesian Law Dictionary
I  Nyoman Pursika, 2009, Kajian  Analitik  Terhadap  Semboyan  “Bhinneka  Tunggal  Ika” , Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Jilid 2 Nomor 1, Jakarta http: www.kemendagri.go.id/keppres_no.24_th_2016.pdf, http: www.kemendagri.go.id/perppu_no.2_th_2017.pdf, http://yudaeka793.blogspot.co.id/2014/06/piramida-hukum-nasional- indonesia.html, https:www.markijar.com//pengertian-fungsi-dan-tujuan-NKRI.html, https:www.tidurbangun.blogspot.com/2014/02/pengertian-fungsi-tujuan- NKRI.html http://lekons-lenterakonstitusi.blogspot.com/2011/12/pentingnya-4-empat-pilar- kebangsaan.html,
https:www/pkn-ips.blogspot.com/2014/10/negara-kesatuan-republik-indonesia- nkri.html,
http://politik.rmol.co/read/2017/04/23/288737/Membumikan-Pancasila,- Menjaga-NKRI-, http://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/46-bhineka-tunggal-ika-dalam-bingkai- negara-kesatuan-republik-indonesia,
https://kewarganegaraanku.wordpress.com/2011/11/12/proses-terjadinya-nkri/, www.bukupedia.net/2016/08/proses-terbentuknya-nkri-negara-kesatuan-republik- indonesia-secara-singkat.html.
http://artonang.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-fungsi-dan-kedudukan-uud- 1945.html,
http://komunitasgurupkn.blogspot.com/2014/08/arti-penting-uud-1945-bagi- bangsa-dan.html,
http://info-bendera-putih.blogspot.co.id/2017/06/makalah-radikalisme- pengertian-konsep.html, http://ayunurulsarah.blogspot.co.id/2015/12/ancaman-fundamentalisme- terhadap-nkri.html, http://www.beritasatu.com/politik/398279-menjaga-nkri-dari-ancaman- radikalisme-dan-terorisme-adalah-pahlawan-sejati.html,
http://info-bendera-putih.blogspot.co.id/2017/03/bahaya-radikalisme- mengancam-generasi.html,
http://nasional.kompas.com/read/2016/11/24/08520891/ancaman.radikalisme, http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/06/kakorbinmas-polri-terorisme- disebar-di-indonesia-karena-isis-terdesak-di-suriah-dan-irak,