Terdapat  beberapa  permasalahan  ahli  waris pengganti yang  terjadi dalam  praktik masyarakat  di  Kecamatan  Kerinci  Kanan Kabupaten Siak. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa cucu yang ditinggal mati oleh  orang  tuanya  tidak  memperoleh  bagian ahli waris kakek, atau bagian orang tua cucu dialihkan kepada saudara ayah,   karena cucu dianggap  tidak  dapat  menggantikan  posisi orang  tuanya  sebagai  ahli  waris.    Padahal dalam pasal 185 KHI ayat 1 “Ahli waris yang meninggal  terlebih  dahulu  dari  pada  pewaris maka  kedudukannya  dapat  digantikan  oleh anaknya,  kecuali  mereka  yang  telah  tersebut dalam  pasal  173”.  Dan  ayat  2”  bagian  ahli waris  pengganti  tidak  boleh  melebihi  dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.  Solusi  yang  akan  ditawarkan  pada
permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat    Kecamatan    Kerinci  Kanan Kabupaten Siak  sebagai berikut:
1. Memberikan penyuluhan untuk
meningkatnya pemahaman tentang Peningkatan  Pemahaman  Masyarakat Tentang Ahli Waris Pengganti Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  Di  Kecamatan  Kerinci  Kanan Kabupaten Siak.
2. Memberikan bahan acuan bagi masyarakat  yang  akan  melaksanakan Ahli  Waris  Pengganti    Berdasarkan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Di Kecamatan  Kerinci  Kanan  Kabupaten Siak.
3. Mempublikasikan  pengetahuan  tentang Ahli  Waris  Pengganti    Berdasarkan

## Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak
MUHAMMAD AZANI 1 * ; HASAN BASRI 2
Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 * E-mail : mhd.azani@unilak.ac.id (korespondensi)
Abstract :  The  results  of  community  service  are  as  follows:  1)  Participants  can  understand inheritance  law  in  general  and  substitute  heirs  regulated  in  Islamic  law.  The  average understanding  of  the  participants  after  being  given  legal  counseling  was  80%  which  was obtained from the questionnaire. The material understood by the participants was the part of the  heirs,  the  subject  of  the  heirs,  the  obstacles  to  obtaining  inheritance  rights,  and  the substitute heirs. 2) The community in Kerinci Kanan District considers that the heir who dies earlier  than  the  heir  cannot  be  replaced  by  the  heir's  child.  Whereas  based  on  Article  185 paragraph  (1)  of  the  KHI  the  position  of  the  heir  can  be  replaced  by  his  descendants,  either male or female. 3) The share of substitute heirs is regulated in Article 185 paragraph (2) "The share  of  the  substitute  heirs  may  not  exceed  the  share  of  the  heirs  who  are  equal  to  the  one being  replaced".  The  meaning  of  equality  includes  place,  position  and  rights  without  limits and without discrimination  between men and women, so that the substitute heir occupies the position  of  his  parents  absolutely.  Replacement  of  place  means  replacing  the  place  of  their parents, and replacement of degree means replacing the degree of men with men and degrees of women with women, while replacement of rights means replacing rights in accordance with the rights of their parents. 4) Range of Legal Lines The replacement of heirs is only applied in a  straight  line  downwards,  and  even  then  if  the  heirs  are  only  between  children  and grandchildren.  A  wider  application  to  a  sideways  line  can  be  applied  on  condition  that  it obtains the approval of other heirs whose share will be reduced. The range of heir replacement covers  the  entire  legal  line,  both  downward  and  sideways.  As  it  is  understood  that  the inheritance system of the KHI is bilateral, the legal consequence is that there is no distinction of position between men and women to any legal line.
Keywords: Substitute Herities And Islamic Law Compilation (KHI)
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Ahli Waris Pengganti  Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (Muhammad Azani dan Hasan Basri)
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Di Kecamatan  Kerinci  Kanan  Kabupaten Siak

## METODE
Dalam  menyelesaikan  permasalahan mitra,  telah  disepakati  bersama  bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah penyuluhan  hukum.  Penyampaian  materi oleh  dosen  yang  tergabung  dalam  Tim pengusul  kegiatan.    Selain  itu,  juga melibatkan  Camat  Kerinci  Kanan    sebagai fasilitator kegiatan.
Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam  rangka  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat  menggunakan  dua  metode,  yaitu 1) Ceramah atau penyuluhan.  Dalam metode ini peneceramah atau penyuluh menyampaikan  materi  tentang    Ahli  Waris Pengganti    Berdasarkan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  Di  Kecamatan  Kerinci  Kanan Kabupaten  Siak.  2)  Dialog  interaktif,  dalam hal  ini  peserta  diposisikan  sebagai  subjek yang  dapat  memberikan  ulasan  terkait dengan  problematika    Ahli  Waris  Pengganti Berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) Di  Kecamatan  Kerinci  Kanan  Kabupaten Siak.  3)  Evaluasi    pemahaman  dengan menyebarkan  kuesioner  kepada  peserta  pada saat  sebelum  dan  sesudah  kegiatan.  Tujuan kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman  peserta  tentang    Ahli  Waris Pengganti    Berdasarkan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  Di  Kecamatan  Kerinci  Kanan Kabupaten Siak. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan banyaknya jumlah peserta yang hadir minimal  50  %  dari  jumlah  undangan  yang disebar.  Antusiasme  peserta  kegiatan  selama pengabdian  berlangsung  menjadi  indikator kebrhasilan pengabdian ini.
Dalam  kegiatan  ini,  prosedur  kerja dilaksanakan  dengan  beberapa  tahap,  yaitu, pertama tahap  persiapan.  Persiapan    ini difokuskan    dengan    menyiapkan    semua peralatan    yang    dibutuhkan    untuk melaksanan    kegiatan    ini,  studi  literatur dan  melakukan  koordinasi  dengan  instansi terkait serta tokoh masyarakat untuk melakukan kegiatan.
Kedua, kunjungan  ke  lokasi  untuk menentukan  tempat  (lokasi)  kegiatan penyuluhan. Ketiga, perancangan  modul Penyuluhan Hukum. Tahap ini
mempersiapkan  materi  yang  akan ditampilkan  dalam  kegiatan.  Modul diperbanyak  sejumlah  peserta  yang terlibat dalam kegiatan.
Keempat, pelaksana  penyuluhan hukum dilakukan  oleh Tim Pelaksana dari Fakultas  Hukum  Universitas  Lancang Kuning  dan  materi  tentang  ahli  waris pengganti. Untuk mengetahui  keberhasilan kegiatan  ini    dilakukan  evaluasi  setelah kegiatan  ini  dilakukan.  Evaluasi dilakukan setelah  kegiatan  pembekalan  materi  pada peserta.  Teknik  mengevaluasi  adalah dengan  cara  mengidentifikasi  jumlah peserta dan sekaligus memberikan kusioner  kepada  peserta  terkait  dengan materi  kegiatan  sebelum  dan  sesudah kegiatan. Adapun  yang menjadi tolok ukur keberhasilan  kegiatan  ini:  1)  Terwujudnya kerja  sama  antara  pelaksana  kegiatan dengan  pihak  masyarakat  setempat,  2) Jumlah  peserta  yang  hadir  minimal  50% dari  undangan,  3)  Adanya  interaksi  dua arah  dalam  kegiatan  antara  pembicara  dan peserta,  4)  Meningkatnya  pemahaman peserta terkait dengan materi yang disampaikannya,
5) Peningkatan
pemahaman peserta kegiatan diukur dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan.
Kelima, Partisipasi  Mitra  dalam Pelaksanaan  Program.  Agar  pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana  maka diperlukan  partisipasi  instansi  terkait  serta masyarakat  yang  berada  di  daerah  tersebut di antaranya: 1)   Dalam   penentuan   lokasi ini  ditentukan    oleh  Camat  Kerinci  Kanan Kabupaten Siak,  2)   Masyarakat  bersedia mengikuti  pelatihan    tentang  Ahli  Waris Pengganti    Berdasarkan  Kompilasi  Hukum Islam (KHI)  Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Ahli Waris Pengganti  Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (Muhammad Azani dan Hasan Basri)
308

## HASIL
Peserta dapat memahami hukum kewarisan  secara  umum  dan  ahli  waris pengganti  yang  diatur  dalam  hukum  Islam. Rata-rata pemahaman peserta setelah diberikan  penyuluhan  hukum  adalah  80  % yang  diperoleh  dari  kuisioner.  Materi  yang dipahami  peserta  adalah  bagian  ahli  waris, subjek  ahli  waris,  halangan  mendapat  hak waris, dan ahli waris pengganti.
Masyarakat  di  Kecamatan  Kerinci Kanan    menganggap  bahwa  ahli  waris  yang meninggal  dunia  terlebih  dahulu  dari  pada pewaris,  tidak  dapat  digantikan  oleh  anak ahli  waris  tersebut.    Padahal  berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI kedudukan ahli waris tersebut  dapat  gantikan  oleh  keturunannya baik laki-laki ataupun perempuan.
Bagian  ahli  waris  pengganti diatur dalam Pasal 185 ayat (2)  “ Bagian ahli waris pengganti  tidak  boleh  melebihi  bagian  ahli waris  yang  sederajat  dengan  yang  diganti ”. Makna  sederajat  itu  meliputi tempat, kedudukan  dan  hak-hak  tanpa  batas  dan tanpa  diskriminasi  antara  laki-laki  dan perempuan,  sehingga  ahli  waris  pengganti menempati  kedudukan  orang  tuanya  secara mutlak. Penggantian tempat artinya menggantikan  tempat  orang  tuanya,  dan penggantian  derajat  artinya  menggantikan derajat  laki-laki  dengan  laki  dan  derajat perempuan  dengan  perempuan,  sedangkan penggantian  hak  artinya  menggantikan  hak sesuai  dengan  hak  yang  dimiliki  orang tuanya.
Jangkauan Garis Hukum
Penggantian  ahli  waris  hanya  diberlakukan dalam  garis  lurus  ke  bawah,  itupun  jika  ahli warisnya  hanya  antara  anak  dan  cucu. Pemberlakuan  yang  lebih  luas  ke  garis menyamping  dapat  diberlakukan  dengan syarat  mendapat  persetujuan  dari  ahli  waris lain  yang  akan  berkurang  bagiannya. Jangkauan  penggantian  ahli  waris  meliputi seluruh  garis  hukum,  baik  garis  ke  bawah maupun  menyamping.    Sebagaimana  telah dimaklumi  bahwa  sistem  kewarisan  KHI berbetuk  bilateral,    konsekuensi  hukumnya tidak ada pembedaan kedudukan antara laki-
laki  dan  perempuan  sampai  garis  hukum manapun.

## PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan penyuluhan hukum dan pemahaman  peserta  tentang  hukum waris dalam Hukum Islam
Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk  penyuluhan  hukum  dilaksanakan pada  9  November  2021  di  Kecamatan Kerinci  Kanan  Kabupaten  Siak.  Tempat penyelenggaraan  kegiatan  adalah  di  aula Kantor  Camat  Kerinci  Kanan.  Dalam kegiatan  tersebut,  Camat  Kerinci  Kanan yang  diwakili  oleh  Kepala  Bagian  (Kabag) Pembangunan  membuka  acara  sekaligus memberikan kata sambutan.  Kata sambutan Kabag Pembangunan secara lengkap sebagai  berikut:  ”Pihak  Kecamatan  Kerinci Kanan sangat berterima kasih atas kehadiran  Tim  Penyuluhan  Hukum  dari Universitas Lancang Kuning, yaitu Muhammad  Azani,  S.Th.I.,M.S.I.,  Hasan Basri,  S.Ag.,S.H.,M.H.,  Adrian  Faridhi, S.H.,M.H.,  Alexander  Yandra,  S.Pi.,M.Si. Kabag  berharap  bahwa    kegiatan  seperti dapat  diselenggarakan  secara  rutin  untuk membekali pengetahuan kepada masyarakat dalam  bidang  hukum.  Menurut  Kabag, persoalan  warga  pada  umumnya  selalu bermuara  menjadi  persoalan  hukum.  Di Kecamatan  Kerinci  Kanan,  suatu  tanah yang dimiliki oleh orang tua dapat menjadi sengketa  di  antara  ahli  waris,  sehingga pemahaman  tentang  hukum  waris  menjadi topik yang sangat penting.
Gambar 1: Tim sedang menyampaikan materi penyuluhan
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Ahli Waris Pengganti  Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (Muhammad Azani dan Hasan Basri)
Tim  penyuluhan  hukum  menyampaian materi  tentang  hukum  kewarisan  dalam Hukum  Islam.  Tingkat  pemahaman  peserta dapat  dilihat  dalam  analisis  jawaban  peserta sesudah  materi  disampaikan.    Peserta  harus memahami  ahli waris yang mendapat bagian jika ahli waris terdekat ada. Jika semua ahli waris  terdekat  ada  maka  yang  berhak mendapat bagian adalah Ayah/Ibu, Janda/Duda  dan  Anak  (B).  63  %  peserta dapat  menjawab  dengan  benar.  Peserta  lain menyatakan  bawa  Janda/Duda,  Anak  laki- laki  dan  Bibi  (A).  26  %  peserta  menyatakan bahwa  A  adalah  jawaban  yang  benar.  11  % peserta  menyatakan  Ayah,  Janda,  Anak perempuan (C).
Pembuktian  ahli  waris  dalam  hukum Islam  dapat  dilihat  dari  1).  Amalan  sehari- hari,  2).  Kartu  Tanda  Penduduk,  3). Kesaksian  masyarakat  beragama  Islam  (A). Jawaban peserta sebanyak 64 % memberikan  jawaban  dengan  benar.  Peserta yang lain sebanyak 15 % menyatakan dilihat dari  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  (C),  dan 21  %  peserta  menyatakan  dilihat  dari  cara memakai kopiah  (B).
Dalam  hukum  Islam  terdapat  ahli waris  yang  tidak  mendapat  harta  warisan karena  terhalang  oleh  hukum.    Kriteria seoarang  ahli  waris  tidak  menerima  warisan karena terhalang oleh hukum adalah Dipersalah telah membunuh, mencoba membunuh  atau  menganiaya,  dipersalahkan telah  memfitnah    (C).  61  %  peserta menjawab  dengan  benar.  17  %  peserta menjawab  bahwa  menganiaya  orang  tua  dan orang  lain  dan    dipersalahkan  telah memfitnah (B), dan 22 % peserta menyatakan  dipersalahkan  telah  memfitnah teman,  teman  seperjuangan  dan  menfitnah masyarakat (A).
Terkait  jenis-jenis  ahli  waris  yang mendapat  warisan,  diklasifikasikan  pada dzawi  furud,  asobah,  dan  mawali  (B).  73  % peserta  menyatakan  bahwa  jenis-jenis  ahli waris  yang  mendapat  warisan  terdapat  pada poin  B.  Peserta  lain  memilih  jawaban  A, yakni    asobah  dan  mawali  sebanyak  14  %, sedangkan  23  %  menyatakan  dzawi  arham, asobah, mawali (C).
Asas-asas dalam hukum waris Islam adalah  asas  ijbari,  asas  bilateral,  asas individual,  dan  asas  keadilan  berimbang (C).  Jawaban  adalah  jawaban  yang  benar dalam  kuisioner  peserta.  Sebanyak  70  % peserta  menyatakan  dalam  poin  C.  13  % peserta  menjawab  asas  bilateral,    asas individual,    asas  keadilan  berimbang  (A), dan  17  %  menyatakan  asas  ijbari,  asas bilateral, asas keadilan berimbang (B).

## 2. Kedudukan  Ahli  Waris  Pengganti
Dalam Hukum Islam Pada Pemahaman Masyarakat di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten  Siak
Bagi  masyarakat  di  Kecamatan Kerinci  Kanan,  kedudukan  ahli  waris pengganti (mawali) dianggap  tidak  berhak atas  pembagian  waris.  Pada  umumnya masyarakat  tidak  menempatkan  mawali  ini ke  dalam  pembagian  waris.  Seorang  tokoh masyarakat  menyatakan  bahwa  pewaris yang  memiliki  ahli  waris  yang  telah meninggal biasanya dialihkan  kepada saudara  kandung  pewaris.    Peralihan tersebut  menjadikan  hak  waris  mawali menjadi tertutup.
Pemahaman  tersebut  terjadi  karena masyarakat  di  Kecamatan  Kerinci  Kanan menganggap  bahwa  mawali  bukan  bagian dari  ahli  waris.  Padahal  kedudukan  mawali diatur  Pasal  185  ayat  (1)  Ahli  waris  yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka  kedudukannya  dapat  digantikan  oleh anaknya,  kecuali  mereka  yang  tersebut dalam  Pasal  173.  (2)  Bagian  ahli  waris pengganti  tidak  boleh  melebihi  dari  bagian ahli  waris  yang  sederajat  dengan  yang diganti.
Ahli waris penggant i
Meningg al dunia Kakek/ Nenek Pewa ris
Ahli Waris Cucu Lk- Lk Cucu Pr Ahli Waris Cucu Lk- Lk
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Ahli Waris Pengganti  Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (Muhammad Azani dan Hasan Basri)
310
Pada  gambar  di  atas  menunjukkan bahwa  cucu  sebagai  ahli  waris  pengganti (mawali) sebetulnya menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris. Berdasarkan  Pasal  185  ayat  (1)  KHI kedudukan  cucu  tersebut  memiliki  hak mendapatkan harta warisan dari pewaris.
Ahli  waris  pengganti  dapat  seorang atau  lebih  baik  laki-laki  maupun  perempuan yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai  ahli  waris,  pewarisnya  ditentukan dalam  garis  hukum  al-Qur‟an  surat  al-Nisa‟ ayat  (33).  Bagian  ahli  waris  pengganti  tidak boleh  melebihi  jumlah  ahli  waris  yang digantikan. Bagian masing-masing ahli waris pengganti itu merujuk kepada ketentuan surat al-Nisa‟ ayat (11), (12), dan (176).

## 3. Bagian ahli waris pengganti
Seorang tokoh  masyarakat  mengatakan bahwa  mengapa    adanya  pembatasan  bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) “ Bagian  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh melebihi  bagian  ahli  waris  yang  sederajat dengan yang diganti ”.  Mengapa dalam pasal ini  menggunakan  kalimat  “yang  sederajat”, tidak  mencukupkan  dengan  kalimat  “ Bagian ahli  waris  pengganti  tidak  boleh  melebihi bagian  ahli  waris  yang  diganti ”  dengan menghilangkan kalimat „ yang sederajat’ . Menurut  penulis,      makna  sederajat  itu meliputi  tempat,  kedudukan  dan  hak-hak tanpa  batas  dan  tanpa  diskriminasi  antara laki-laki dan perempuan, sehingga ahli waris pengganti  menempati  kedudukan  orang tuanya  secara  mutlak.  Penggantian  tempat artinya  menggantikan  tempat  orang  tuanya, dan penggantian derajat artinya menggantikan  derajat  laki-laki  dengan  laki dan  derajat  perempuan  dengan  perempuan, sedangkan penggantian hak artinya menggantikan  hak  sesuai  dengan  hak  yang dimiliki orang tuanya.
“Orang  tua  yang  digantikan  itu  laki- laki,    ahli  waris  pengganti  menduduki kedudukan  dan  menerima  hak  sebagai laki-laki meskipun ahli waris pengganti itu  sendiri  perempuan.    Sebaliknya, orang tua yang digantikan itu
perempuan, maka ahli waris pengganti  menduduki  kedudukan  dan menerima  hak  sebagai  perempuan meskipun  ahliwaris  pengganti  itu sendiri laki-laki. Pendapat lain, Hakim PA Binjai, Syaifuddin mengatakan    sederajat  adalah  jika kekerabatannya sama dan
dihubungkan  oleh  orang  yang  sama tanpa  membedakan  laki-laki  dan perempuan,  misalnya  anak  sederajat dengan anak, saudara sederajat dengan  saudara  dan  sebagainya. Dengan  penafsiran  ini,    bagian  ahli waris  pengganti  tidak  boleh  melebihi dari  bagian  anggota  kerabat  yang sederajat,    seperti  cucu  laki-laki  dari anak laki yang menggantikan kedudukan  ayahnya  tidak  boleh melebihi bagian bibinya (anak
perempuan pewaris) karena
kedudukan  bibi  sederajat  dengan ayahnya.
Pendapat  Syafuddin  dan  para  hakim agama  dikritik  oleh  Ahmad  Zahari dengan menyatakan  bahwa  cara  seperti  itu  tidak sesuai  dengan  arti  penggantian  yang seharusnya,  bersifat diskriminatif  dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Perbedaan  pendapat  di  atas  disebabkan perbedaan  penggunaan  metode  penemuan hukum.
Ahmad Zahari cenderung menggunakan metode penafsiran komparasi ( comparatief ) dengan membandingkan kepada pendapat Hazairin, sedangkan  Syaifuddin  dan  para  hakim agama  Kalimantan  Barat  menggunakan metode penafsiran gramatikal dengan melihat susunan kalimat.
Kedua  penafsiran  di  secara  ilmiah dapat  diterima,  tetapi  tidak  mungkin keduanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh KHI. Apabila mendasarkan  kepada  kaidah  umum  bahwa setiap penggantian mempunyai konsekuensi menggantikan segala sesuatu yang ada pada orang yang digantikan baik kedudukan, hak maupun  kewajibannya,  maka  pendapat Ahmad  Zahari  dipandang  lebih  logis. Namun  apakah  demikian  yang  dikehendaki
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Ahli Waris Pengganti  Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (Muhammad Azani dan Hasan Basri)
311
oleh KHI, atau barangkali pendapat Syaifuddin dan para hakim agama yang lebih sesuai.
4. Jangkauan  Garis  Hukum  Penggantian Ahli Waris.
Seorang tokoh
masyarakat menyampaikan permasalahan apakah penggantian  ahli  waris  hanya  berlaku  bagi ahli  waris  garis  lurus  ke  bawah  atau  juga berlaku  untuk  ahli  waris  garis  menyamping. Jawaban  penulis  mengacu  pada  pendapat Raihan  bahwa penggantian ahli waris hanya diberlakukan  dalam  garis  lurus  ke  bawah, itupun  jika  ahli  warisnya  hanya  antara  anak dan cucu. Raihan menambahkan:
Pemberlakuan  yang  lebih  luas  ke  garis menyamping dapat diberlakukan dengan  syarat  mendapat  persetujuan dari  ahli  waris  lain  yang  akan berkurang  bagiannya.    Jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh garis  hukum,  baik  garis  ke  bawah maupun  menyamping.    Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sistem kewarisan  KHI  berbetuk  bilateral, konsekuensi  hukumnya    tidak  ada pembedaan  kedudukan  antara  laki-laki dan  perempuan  sampai  garis  hukum manapun.
Apabila  KHI  memandang  adanya ketidak-adilan  yang dirasakan oleh cucu dari anak  perempuan  yang  menurut Jumhur tidak mendapat  bagian  karena  berstatus zawil arham ,  atau  oleh  cucu  perempuan  dari  anak laki-laki  karena  terhijab  oleh  anak  laki-laki, tentu  KHI  juga  harus  memandang  adanya ketidakadilan terhadap sepupu (anak perempuan paman) yang tidak dapat menerima  bagian  akibat  adanya  anak  laki- laki paman.   Mereka merupakan orang-orang yang sama-sama tidak bernasib baik dilahirkan sebagai perempuan.
Jangkauan  keberlakuan  penggantian ahli  waris  ini,  sebenarnya  telah  terakomodir dalam  bunyi  pasal  185  ayat  (1)  yang menyatakan:  “ Ahli  waris yang  meninggal lebih  dahulu  dari  pada  si  pewaris,  maka kedudukannya dapat digantikan
oleh anaknya ” .    Apabila  dicermati  bunyi
pasal  tersebut,  polemik  tidak  perlu  terjadi karena  secara  harfiah  sudah  memberikan makna  bahwa  jangkauan  penggantian  ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik ke bawah maupun menyamping. Pemahaman  demikian,  dapat  diperoleh dengan menyimak dua kata kunci yang ada pada  pasal  tersebut,  yaitu  kata  “ahli  waris” dan kata “anaknya”.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pada  analisis  dalam pembahasan di atas, artikel dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Peserta dapat memahami hukum kewarisan  secara  umum dan  ahli  waris pengganti  yang  diatur  dalam  hukum Islam.    Rata-rata  pemahaman  peserta setelah  diberikan  penyuluhan  hukum adalah  80  %  yang  diperoleh  dari kuisioner. Materi yang dipahami peserta adalah bagian ahli waris, subjek ahli  waris,  halangan  mendapat  hak waris, dan ahli waris pengganti.
2. Masyarakat  di  Kecamatan  Kerinci Kanan    menganggap  bahwa  ahli  waris yang  meninggal  dunia  terlebih  dahulu dari pada pewaris, tidak dapat digantikan  oleh  anak  ahli  waris tersebut.    Padahal  berdasarkan  Pasal 185 ayat (1) KHI kedudukan ahli waris tersebut dapat gantikan oleh keturunannya  baik  laki-laki  ataupun perempuan.
3. Bagian  ahli  waris  pengganti diatur dalam Pasal 185 ayat (2)  “ Bagian ahli waris  pengganti  tidak  boleh  melebihi bagian  ahli  waris  yang  sederajat dengan yang diganti ”.    Makna sederajat itu meliputi tempat, kedudukan  dan  hak-hak  tanpa  batas dan  tanpa  diskriminasi  antara  laki-laki dan  perempuan,  sehingga  ahli  waris pengganti menempati kedudukan orang tuanya  secara  mutlak.    Penggantian tempat  artinya  menggantikan  tempat orang  tuanya,  dan  penggantian  derajat artinya  menggantikan  derajat  laki-laki dengan  laki  dan  derajat  perempuan dengan perempuan, sedangkan
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Ahli Waris Pengganti  Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (Muhammad Azani dan Hasan Basri)
312
penggantian  hak  artinya  menggantikan hak  sesuai  dengan  hak  yang  dimiliki orang tuanya.
Jangkauan Garis Hukum Penggantian ahli waris  hanya  diberlakukan  dalam  garis  lurus ke  bawah,  itupun  jika  ahli  warisnya  hanya antara  anak  dan  cucu.  Pemberlakuan  yang lebih  luas  ke  garis  menyamping  dapat diberlakukan dengan syarat mendapat persetujuan  dari  ahli  waris  lain  yang  akan berkurang bagiannya. Jangkauan penggantian ahli waris meliputi seluruh garis hukum,  baik  garis  ke  bawah  maupun menyamping.  Sebagaimana telah dimaklumi bahwa  sistem  kewarisan  KHI  berbetuk bilateral,    konsekuensi  hukumnya    tidak  ada pembedaan  kedudukan  antara  laki-laki  dan perempuan sampai garis hukum manapun.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdul  Ghofur  Anshori.  2002. Hukum Kewarisan  Islam  di  Indonesia. Jakarta: Pustaka.
Agus  Sudaryanto.  2010. Aspek  Ontologi Pembagian  Waris  Dalam  Hukum Islam  Dan  Hukum  Adat  Jawa .
Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 22, No.
3, Oktober.
Ahmad  Azhar  Basyir.  1990. Hukum  Waris Islam . Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Al-Yasa‟  Abubakar.  2012. Rekonstruksi Fikih  Kewarisan:  Reposisi  Hak
Kewarisan. Banda Aceh: LKAS.
Amir Syarifuddin. 1984. Pelaksanaan
Hukum  Kewarisan  Islam  dalam Lingkungan  Adat  Minangkabau.
Jakarta: Gunung Agung.
Amir  Syarifuddin.  2005. Hukum  Kewarisan Islam. Jakarta: Prenada Media.
Anik  Tri  Haryani  dan  Tiara  Oliviarizky Toersina.  2013. Hak  Mewaris  Anak
Luar  Kawin  Menurut  Hukum Waris  BW  (Burgerlijk  Wetboek) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010. Jurnal  Sosial.  Vol.  14, No. 1, Maret.
Eman  Suparman.  2005. Hukum  Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat  dan  BW .  Bandung:  Refika Aditama.
Kamaruddin. 2013. Beragam Norma
Hukum  Dalam  Penerapan  Waris. Jurnal  Al-Risalah.  Vol.  13,  No.  1, Mei.
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Lia  Murlisa.  2015. Ahli  Waris  Penerima Radd  Menurut    Kompilasi  Hukum Islam  dan  Relevansinya  Dengan Sosial  Kemasyarakatan. Jurnal Ilmiah  Islam  Futura.  Vol.  14.  No.
2, Februari.
Mohammad Daud Ali. 2003. Hukum Islam: Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Islam di Indonesia.
Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Pasnelyza  Karani.  2006. Tinjauan  Ahli Waris  Pengganti  Dalam  Hukum Kewarisan  Islam  Dan  Hukum
Kewarisan KUHPerdata. Semarang:  Program  Pascasarjana Magister  Kenotariatan  Universitas
Diponegoro.
Rahmat  Haniru.  2013. Hukum  Islam  Yang Hidup  Dalam  Tradisi  (Waris). Jurnal  Al-Hukama‟. Vol. 3, No. 2, Desember.
Ratno  Lukito. 1997. Islamic Law And Adat Encounter  The  Experience  Of Indonesia. Montreal:  Master  of Arts in  Islamic Studies Institute of Islamic Studies McGill University.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Ahli Waris Pengganti  Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak (Muhammad Azani dan Hasan Basri)
Ridwan  Setiawan,  Dini  Destiani,  dan  Cepy Slamet.  2012. Perancangan  Sistem Pakar  untuk  Pembagian  Waris Menurut  Hukum  Islam  (Fara’id). Jurnal  Algoritma  Sekolah  Tinggi Teknologi Garut. Vol. 09 No. 01.
Shintiya  Dwi  Puspita  Dan    Fabian  Fadhly. 2012. Legitieme  Portie    Dalam
Hukum  Waris  Islam  Di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum. Vo. 2, No. 1.
Zainuddin  Ali.  2008. Pelaksanaan  Hukum Waris  di  Indonesia. Jakarta:  Sinar Grafika.
Zasri  M  Ali.  2011. Sistem  Kewarisan  Adat Melayu Rokan Hulu (Analisis  Sosiologis  dan  Hukum Islam). Jurnal  Khutubkhanah.  Vol. 14, No. 2.
Zikri Darussamin. 2014. Integrasi Kewarisan Adat  Melayu-Riau  Dengan  Islam, Sosial  Budaya:  Media  Komunikasi Ilmu-Ilmu  Sosial  dan  Budaya.  Vol. 11, No. 2, Juli-Desember.