## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PADA KECELAKAAN PESAWAT UDARA
Imanuddin Yunus Liza Marina lizausahid@gmail.com Universitas Sahid Jakarta

## ABSTRAK
Timbulnya  kecelakaan  pesawat  udara  di  Indonesia,  disebabkan  oleh  beberapa  faktor. Diantaranya  kesalahan  manusia/human  error,  cuaca  dan  kelaikan  udara.  Pada  faktor kesalahan manusia, dalam prakteknya dikenakan tanggungjawabnya hanya kepada Pilot saja  sebagaimana  yang  tercantum  pada  ketentuan  pidana  Pasal  438  dan  439  Undang- Undang  Penerbangan.  Contoh  kasus  kecelakaan  pesawat  Garuda  di  Yogyakarta. Seharusnya  ada  pihak-pihak  lainnya  yang  juga  turut  terkait.  Dalam  penyidikan kecelakaan  pesawat  udara  dilaksanakan  oleh  PPNS.    Rumusan  masalahnya  adalah  :  1. Apakah ketentuan pidana dalam Undang-Undang Penerbangan dalam proses penegakan hukum  pada  kecelakaan  pesawat  udara  telah  memberikan  kepastian  hukum  ?  2. Bagaimana  kewenangan  PPNS  dalam  melakukan  proses  penegakan  hukum  pada kecelakaan  pesawat  udara  yang  berimplikasi  kepada  tindak  pidana?  Dalam  penelitian metode yang digunakan yuridis normative.

## Kata Kunci : Tindak pidana,  Kecelakaan, Pesawat Udara

## ABSTRACT
The  emergence  of  aircraft  accidents  in  Indonesia,  caused  by  several  factors.  Among them  are  human  error,  weather  and  airworthiness.  In  the  case  of  human  error,  in practice the responsibility is only borne by the Pilot as stated in the criminal provisions of  Article  438  and  439  of  the  Aviation  Law.  Examples  of  cases  of  Garuda  plane accidents  in  Yogyakarta.  There  should  be  other  parties  who  are  also  involved.  In investigating aircraft accidents carried out by PPNS. The formulation of the problem is: 1. Does the criminal provisions in the Aviation Law in the process of law enforcement in an airplane accident have provided legal certainty? 2. What is the authority of PPNS in  carrying  out  the  process  of  law  enforcement  in  aircraft  accidents  which  has implications  for  criminal  offenses?  In  the  research  methods  used  are  normative juridical.
Keywords: Crime, Accident, Aircraft

## 1. PENDAHULUAN
Sempitnya  peluang  kerja  dalam  negeri  menghantarkan  WNI  pada  pilihan menjadi  TKI.  Faktor    lainnya,  selain  segi  penghasilan  yang  di  atas  standar  upah minimum,  juga  sebagai  solusi  dari  kesulitan  ekonomi  (kebutuhan  nafkah). Perkembangan  selama  sepuluh  tahun  terakhir  terjadi  pergeseran  peminat  kerja  yang mayoritas  tenaga  kerja  wanita  untuk  mengisi  posisi  PLRT.  Pemerintah  menjawab kebutuhan  tersebut  dengan  membentuk  Badan  Koordinasi  Penempatan  TKI  pada  16 April  1999  melalui  Keputusan  Presiden  No.  29  Tahun  1999  yang  beranggotakan sembilan  instansi  terkait  lintas  sektoral,  untuk  meningkatkan  program  Penempatan Tenaga  Kerja  Luar  Negeri  sesuai  lingkup  tugas  masing-masing.  Selain  itu,  untuk penyederhanaan  prosedur  dan  mekanisme  serta  peningkatan  pelayanan  penempatan TKI, maka dibentuk Balai Pelayanan Penempatan TKI di daerah provinsi pengirim TKI yang  menjalankan  fungsi  pelayanan  satu  atap,  dengan  misi  mempermudah, mempermurah, mempercepat dan mengamankan proses penempatan TKI . Akan tetapi, upaya  pemerintah  Republik  Indonesia  tersebut  ternyata  belum  bisa  mengakomodir kebutuhan perlindungan bagi TKI dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh  pemerintah  negara  penempatan  TKI,  pengguna/majikan  yang  memperkerjakan TKI, maupun pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab memperlakukan para TKI secara  tidak  adil.  Salah  satu  contoh,  kejadian  razia  disertai  pemukulan  serta penangkapan  paksa  oleh  aparat  militer,  polisi  dan  Pemerintah  Raja  Malaysia  terhadap TKI  yang  tidak  berdokumen  resmi.  Tindakan  tersebut  terjadi  atas  dasar  ketentuan Undang  Undang  Keimigrasian  Malaysia  No.  A1154  Tahun  2002  yang  disahkan  dan dinyatakan mulai berlaku sejak Tahun 2002 . Contoh lain, peristiwa yang dialami salah satu  TKI  penempatan  Mesir  bernama  Juniah  Binti  Sayidun  yang  dibuang  di  pinggiran Kairo oleh majikannya .
Demikian  halnya  di  dalam  negeri,  permasalahan  juga  terjadi  sebagai  dampak tumpang  tindihnya  kewenangan  instansi,  seperti  karena  ketidakmampuan  Badan Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  dalam  memaksimalkan  fungsinya  selama Tahun  2007  sehingga  terjadi  deportasi  TKI  illegal  secara  berturut-turut  melalui Pelabuhan  Sri  Bintan  Pura  Tanjung  Pinang  sebanyak  30.574  orang  dengan  rincian sebagai  berikut:  pada  April  2007  sebanyak  3.343  orang,  Mei  2007  sebanyak  3.714
orang, Juli 2007 sebanyak 2.322 orang, September 2007 sebanyak 6.244 orang, Oktober 2007 sebanyak 3.289 orang, Nopember sebanyak 3.061, dan pada Desember sebanyak 2.594 orang . Situasi yang seharusnya tidak terjadi sekalipun TKI illegal  apalagi legal, mengingat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI merupakan perisai TKI di negara penempatan.
Masalah  TKI  telah  menjadi  masalah  yang  kompleks  bahkan  bersinggungan dengan  ranah  hak  asasi  TKI  sebagai  manusia  dan  anggota  masyarakat  dunia,  dimana pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  seharusnya  tidak  sampai  terjadi  pada  warga  negara manapun  .  Sebagai  catatan,  bahwa  Universal  Declaration  of  Human  Rights  (Deklarasi Umum  Hak-hak  Asasi  Manusia)  yang  dikeluarkan  oleh  Perserikatan  Bangsa  Bangsa pada 10 Desember 1948, antara lain menyatakan: 1) Pasal 5 bahwa tiada seorang juapun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan atau pun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan; dan 2) Pasal 9 bahwa tiada seorang juapun  boleh  ditangkap,  ditahan,  atau  dibuang  secara  sewenang-wenang  .  Undang Undang  Dasar  1945  juga  telah  memberikan  landasan  dasar  penempatan  dan perlindungan,  yaitu  dalam  Pasal  27  Ayat  (2)  bahwa  setiap  Warga  Negara  berhak  atas penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan;  terkait  perlindungan  diatur  dalam  Pasal 28G  Ayat  (1)  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  sendiri,  keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi  dan  Ayat  (2)  setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari penyiksaan  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  martabat  manusia  dan  berhak memperoleh  suaka  politik  dari  negara  lain;  sedangkan  mengenai  tanggung  jawab perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan  hak asasi manusia adalah negara, terutama pemerintah . Berdasarkan amanat  Undang Undang Dasar tersebut,  sekali lagi pemerintah mengupayakan pembentukan regulasi namun kali ini bersifat lebih spesifik, mengatur  tentang  ketenagakerjaan  sebagai  pedoman  dalam  menghadapi  permasalahan perlindungan  tenaga  kerja  secara  umum.Undang  Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  terbit  pada  25  Maret  2003  disahkan  oleh  Presiden  Megawati Soekarnoputri, yang selain menjadi pilar utama ketenagakerjaan baik di dalam maupun di  luar  negeri,  juga  merupakan  fasilitator  kehadiran  undang-undang  penempatan  dan
perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri,  disebutkan  dalam  Pasal  34  bahwa ketentuan  mengenai  penempatan  tenaga  kerja  di  luar  negeri  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang.
Amanat  tersebut  dilanjutkan  dengan  terbitnya  Undang  Undang  No.  39  Tahun 2004  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri pada  tanggal  18  Oktober  2004.  Lahirnya  Undang  Undang  No.  39  Tahun  2004  sempat menimbulkan kontroversi terkait adanya keraguan dalam hal efektifitas undang-undang tersebut  yang  dianggap  tidak  dapat  menjawab  permasalahan  kebutuhan  perlindungan bagi  pihak  TKI,  melainkan  lebih  sebagai  kendaraan  aspirasi  kepentingan  pihak-pihak tertentu.  Sebagaimana  sejarah  Undang  Undang  No.  39  Tahun  2004  awalnya  dikenal sebagai  turunan  dari  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.  104A Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja  Indonesia ke Luar Negeri, yang proses perumusan Keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut melibatkan perusahaan  pengiriman  TKI  swasta  dan  asosiasi-asosiasinya,  sehingga  diasumsikan bermuatan  kepentingan  bisnis.  Dampaknya,  validitas  Undang  Undang  No.  39  Tahun 2004  menjadi  dipertanyakan  dalam  hal  pencapain  tujuan  penempatan  yang  baik  dan upaya perlindungan yang komprehensif bagi TKI. Beberapa ketentuan Undang Undang No.  39  Tahun  2004  yang  akan  dicermati  adalah  ketentuan  yang  bertentangan  dengan ketentuan  Undang  Undang  Ketenagakerjaan  yang  merupakan  induk  dari  Undang Undang  No.  39  Tahun  2004;  selain  itu,  ketentuan  yang  menjadi  hambatan  bagi  para calon  TKI  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri  dan  ketentuan  yang  berakibat  high  cost economy (biaya ekonomi tinggi) dalam hal penempatan. Namun yang mengkhawatirkan adalah  adanya  ketentuan  yang  diklaim  dapat  menumbuhkan  kriminalisasi  baru  dalam urusan penempatan TKI; dan lain sebagainya . Contohnya, Pasal  100 Undang Undang No.  39  Tahun  2004  terkait  sanksi  pemalsuan  identitas  calon  TKI  dan  TKI  yang bertentangan  dengan  Pasal  77  dan  94  Undang  Undang  No.  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan . Begitu juga Pasal 95 Ayat (1) dan (2) terkait fungsi dan kewenangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI didukung Pasal 2 Ayat (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintah  No.  81  Tahun  2006  tentang  Badan  Nasional Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  yang  mempertegas  ruang  lingkup  kewenangan, tetapi  dianggap  tumpang  tindih  dengan  pengaturan  Pasal  2  Ayat  (4)  Peraturan
Pemerintah  No.  39  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Pemerintah dengan mengacu pada pengertian Ketenagakerjaan yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No. 13 Tahun 2003, dan seterusnya .
Pada  akhirnya,  Undang  Undang  No.  39  Tahun  2004  yang  merupakan  produk pemerintah  dan  merupakan  dasar  dari  perlindungan;  disinyalir  telah  mengalami  dis- sinkronisasi  dan  dis-harmonisasi.  Apabila  hal  tersebut  benar  adanya  maka  yang dikhawatirkan  bukan  hanya  substansi  dari  undang-undang  ini,  melainkan  dampak kelumpuhan  dalam  law  enforcement-nya,  dan  pada  gilirannya  menimbulkan ketidakadilan  bagi  para  pemangku  kepentingan  (stakeholders)  yang  ada,  dalam pengertian  bahwa  prinsip  hukum  yang  berkeadilan  dari  sebuah  peraturan  perundang- undangan menjadi tidak dapat dicapai.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  bersifat  deskriptif, namun mengingat obyek penelitian terkait efektifitas undang-undang, maka dibutuhkan data  empiris  sebagai  pendukung  penelitian  untuk  mengetahui  penerapan  norma  atau kaidahnya pasca undang-undang tersebut lahir.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Penerbangan dalam Proses Penegakan Hukum Kecelakaan Pesawat Udara.
Mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2009  tentang Penerbangan,  dinyatakan  pada  Pasal  438  (1)  Kapten  penerbang  yang  sedang bertugas  yang  mengalami  keadaan  bahaya  atau  mengetahui  adanya  pesawat  udara lain  yang  diindikasikan  sedang  menghadapi  bahaya  dalam  penerbangan,  tidak memberitahukan  kepada  unit  pelayanan  lalu  lintas  penerbangan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 354 sehingga berakibat terjadinya kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. 1 (2)  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan  matinya  orang,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh) tahun. Pasal 439 (1) Setiap personel pelayanan lalu lintas penerbangan yang pada saat bertugas menerima pemberitahuan atau mengetahui adanya pesawat udara  yang  berada  dalam  keadaan  bahaya  atau  hilang  dalam  penerbangan  tidak segera  memberitahukan  kepada  instansi  yang  tugas  dan  tanggung  jawabnya  di bidang  pencarian  dan  pertolongan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  355 sehingga  mengakibatkan  kecelakaan  pesawat  udara  dan  kerugian  harta  benda, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  8  (delapan)  tahun.  (2)  Dalam  hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Pada  prakteknya  pada  setiap  penerbangan,  jika  terjadi  kondisi  darurat,  hal yang  paling  utama  ( first  priority )  dan  wajib/ mandatory dilakukan  oleh  Pilot adalah  : fly  the  aircraft /terbangkan  pesawat.  Hal-hal  lain  yang  boleh  dilakukan kemudian,  seperti  melakukan  komunikasi  radio  atau  memberikan  informasi keadaan  darurat  kepada  menara  pengawas,  boleh  dilakukan  jika  kondisi  darurat sudah berlalu atau sudah dapat diatasi. Melakukan komunikasi ke menara pengawas tersebut  membutuhkan tiga puluh  sampai empat puluh  detik, dimana waktu  dalam puluhan detik tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi/recover keadaan darurat tersebut.
1 http://www.hubud.dephub.go.id.. Diakses tanggal 15 February 2016
Melihat pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009  tentang  Penerbangan,  pasal  tersebut  terkait  dengan  tindak  pidana  pada kecelakaan  pesawat  udara.  Pasal-pasal  tersebut  belum  mencakup  dan menjangkau  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  penerbangan.  Yaitu  tidak  hanya Pilot  saja,  tapi  juga  harus  menjangkau  pihak Engineer,  Air  Traffic  Controller,
Navigator, Meteorologist, Marshaller dan ground support.
Pada  kecelakaan  pesawat  udara  yang  terjadi,  Polisi  langsung  terlibat dalam hal  hal  investigasi  kecelakaan tersebut.  Hal  tersebut  mendapat  tantangan dari  pihak  praktisi  penerbangan,  khususnya  para  pilot.  Karena  hal  ini  akan berdampak kepada image atau citra penerbangan nasional dimata internasional.
Menurut  Chappy  hakim,  dengan  memidanakan  seorang  pilot  yang  pesawatnya mengalami  kecelakaan,  yang  akan  terjadi  adalah  akan  ada  banyak  kecelakaan lain.  Penyebab  utamanya  adalah  karena  penyebab  kecelakaan  yang  sebenarnya tidak akan pernah terungkap. Pilot akan berusaha untuk tidak dihukum sehingga dia  tidak  jujur  dalam  memberikan  keterangan  kepada  pengadilan.  Di  sisi  lain pengadilan  pidana  biasa  tidak  akan  pernah  pula  memperoleh  penjelasan  yang terang mengenai penyebab terjadinya kecelakaan karena sidang pengadilan tidak akan  mungkin  bisa  mengerti  masalah-masalah  dan  istilah-istilah  penerbangan yang sangat teknis sifatnya itu. 2
Pasal  49(g)  Undang-Undang  ini   menyatakan,  barang  siapa  karena kealpaanya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana penjara selama-selamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu
2 http://www.chappyhakim.com/2009/12/14/menyambut-bebasnya-capt-marwoto/ 4 July 2015. Diakses tanggal 15 February 2016
timbul bahaya bagi nyawa orang lain; atau pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang. KUHP juga bisa digunakan  untuk  menjerat  pilot  yang  lalai.  Pasal  359  dan  Pasal  360  KUHP, menetapkan  bahwa  orang  yang  karena  kesalahannya  menyebabkan  orang  lain mati  atau luka berat,  maka diancam  pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau  kurungan  selama-lamanya  satu  tahun.  Ancaman  pidana  tersebut  bahkan dapat ditambah sepertiga serta dipecat dari pekerjaan, menurut Pasal 361 KUHP, jika tindak pidana tersebut dilakukan terkait dengan jabatan atau pekerjaan. 3
Sanksi  administratif  bagi  pilot,  menurut  Martono,  sudah  ada  aturannya, yaitu  Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  Keputusan  Menteri  Nomor  11 Tahun  1996  Tentang  Sanksi  Administratif  Terhadap  Pelanggaran  Peraturan Perundang-undangan  di  Bidang  Kelaikan  Udara.  Selama  ini  Direktorat Sertifikasi  Kelaikan  Udara  (DSKU)  Ditjen  Perhubungan  Udara  Dephub  yang bertindak  memberikan  sanksi  profesi.  Jadi  Mahkamah  Penerbangan,  tidak  ada dasar  hukumnya.  Hasil  investigasi  KNKT  tidak  boleh  dijadikan  alat  bukti, sebab, Undang-Undang Penerbangan sendiri tidak tegas mengatur soal ini. 4
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  penulis  menganalisis  berdasar  definisi penegakan  hukum  yang  menyatakan  bahwa  menurut  Jimly  Asshiddiqie, penegakan  hukum  adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara.  Penegakan  hukum  yang  terjadi  dilingkingan perhubungan udara saat terjadinya kecelakaan pesawat udara, tidak dilaksanajan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tidak adanya keterlibatan PPNS ( Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  )  adalah  bukti  lemahnya  kepastian  hukum  pada kecelakaan  pesawat  udara,  sehingga  tidak  adanya  kepastian  hukum  ketentuan pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2009  Tentang  Penerbangan dalam proses penegakan hukum pada kecelakaan pesawat udara. Sehingga tidak terlihatnya kewenangan PPNS dalam melakukan proses penegakan hukum pada
3 www.dirjenhubud.org.id.. Diakses tanggal 15 February 2016
4 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18541/tanggung-jawab-pilot-disamakan-dengan-nahkoda- atau-supir.. Diakses tanggal 15 February 2016
kecelakaan pesawat udara yang berimplikasi kepada tindak pidana.
B. Analisis  Kewenang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  dalam  hal menangani Kecelakaan Pesawat Udara.
Dari  beberapa  kejadian  kecelakaan  pesawat  udara,  bahwa  tidak  terlihat adanya  peran  PPNS  (  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  ).  Pada  kecelakaan  di Yogyakarta,  yang  terlibat  langsung  adalah  pihak  kepolisian.  Padahal  menurut Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan  pada  pasal  399  (1) menyatakan  bahwa  Pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  di  lingkungan  instansi yang  lingkup  tugas  dan  tanggung    jawabnya  di  bidang  penerbangan  diberi wewenang  khusus  sebagai  penyidik  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam undang-undang ini. (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berada  di  bawah  koordinasi  dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia
Upaya  mendudukkan  PPNS  sebagai  lembaga  mandiri  dalam  melakukan penyidikan suatu tindak pidana tampaknya bukan lagi sekedar wacana namun sudah mengarah  pada  upaya  pelembagaan,  akibatnya  dalam  praktik  penegakan  hukum, tidak  jarang  muncul  tumpang  tindih  kewenangan  antara  PPNS  dan  aparat  Polri. Permasalahan  sebagaimana  digambarkan  di  atas  tentunya  akan  terus  berlanjut apabila  tidak  segera  ditemukan  jalan  keluarnya,  dan  yang  lebih  mengkhawatirkan adalah  terancamnya  rasa  keadilan  masyarakat.  Hanya  karena  muncul  sikap  ego sektoral di antara masing-masing intitusi penegak hukum, rasa keadilan masyarakat yang seharusnya dijunjung tinggi harus dikorbankan.
Menurut  Lawrence  M.  Friedman  melihat  bahwa  keberhasilan  penegakan hukum  selalu  menyaratkan  berfungsinya  semua  komponen  system  hukum.  Sistem hukum  dalam  pandangan  Friedman  terdiri  dari  tiga  komponen,  yakni  komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen  budaya  hukum  (legal  culture).  Struktur  hukum  (legal  structure) merupakan  batang  tubuh,  kerangka,  bentuk  abadi  dari  suatu  sistem.  Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam  sistem.  Adapun  kultur  atau  budaya  hu-kum  (legal  culture)  merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapanharapan dan pendapat tentang hukum
Dalam  perkembangan-nya,  Friedman  menambahkan  pula  komponen  yang keempat,  yang  disebutnya  komponen  dampak  hukum  (legal  impact).  Dengan komponen  dampak  hukum  ini  yang  dimaksudkan  adalah  dampak  dari  suatu keputusan  hukum  yang  menjadi  objek  kajian  peneliti.    Berkaitan  dengan  budaya hukum  (legal  culture)  ini,  menurut  Roger  Cotterrell,  konsep  budaya  hukum  itu menjelaskan  keanekaragaman  ide  tentang  hukum  yang  ada  dalam  berbagai
masyarakat  dan  posisinya  dalam  tatanan  sosial.  Ide-ide  ini  menjelaskan  tentang praktik-praktik  hukum,  sikap  warga  Negara  terhadap  hukum  dan  kemauan  dan ketidakmauannya untuk  mengajukan perkara, dan signifikansi  hukum yang relatif, dalam  menjelaskan  pemikiran  dan  perilaku  yang  lebih  luas  di  luar  praktik  dan bentuk  diskursus  khusus  yang  terkait  dengan  lembaga  hukum.  Dengan  demikian, variasi  budaya  hukum  mungkin  mampu  menjelaskan  banyak  tentang  perbedaan- perbedaan  cara di  mana  lembaga hukum  yang nampak sama dapat  berfungsi  pada masyarakat yang berbeda.
Substansi  hukum  dalam  wujudnya  sebagai  peraturan  perundangundangan, telah  diterima  sebagai  instrumen  resmi  yang  memeproleh  aspirasi  untuk dikembangkan,  yang  diorientasikan  secara  pragmatis  untuk  menghadapi  masalah- masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal  dengan  konsep  hukum  law  as  a  tool  of  social  engineering  dari  Roscoe Pound,  atau  yang  di  dalam  terminologi  Mochtar  Kusumaatmadja  disebutkan sebagai  hukum  yang  berfungsi  seba-gai  sarana  untuk  membantu  perubahan masyarakat.
Karakter  hukum  positif  dalam  wujudnya  sebagai  peraturan  peraturan perundang-undangan,  di  samping  ditentukan  oleh  suasana  atau  konfigurasi  politik momentum  pembuatannya,  juga  berkaitan  erat  dengan  komitmen  moral  serta profesional  dari  para  anggota  legislatif  itu  sendiri.  Oleh  karena  semangat  hokum (spirit of law) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka  dalam  konteks  membangun  hukum  yang  demokratis,  tinjauan  tentang  peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.
Dikemukakan  oleh  Gardiner  bahwa  pembentuk  undang-undang  tidak semata-mata  berkekewajiban  to  adapt  the  law  to  this  changed  society,  melainkan juga  memiliki  kesempatan  untuk  memberikan  sumbangan  terhadap  pembentukan perubahan  masyarakat  itu  sendiri.  Pembentuk  undang-undang,  dengan  demikian, tidak  lagi  semata-mata  mengikuti  perubahan  masyarakat,  akan  tetapi  justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  serta  modern  yang  merupakan  tujuan pembangunan  bangsa,  justru  sesungguhnya  merupakan  kreasi  tidak  langsung  dari pembentuk undang-undang.
Di  Indonesia  misalnya  jika  kita  berbicara  tentang  struktur  sistem  hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan  permasalahan  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan,  maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dalam proses penegakan hukum pada kecelakaan pesawat udara, belum memberikan kepastian hukum. Karena didalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang Pilot, didikung oleh banyak pihak, seperti Air Traffic Controller, Engineer, Nvigator, Meteorologist, Marshaller dan Ground Support. Sehingga pada suatu kesalahan dalam kecelakaan pesawat udara, tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 438 dan 439 ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
2. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan proses penegakan hukum pada kecelakaan pesawat udara yang berimplikasi kepada tindak pidana, belum dilaksanakan. Karena didalam pelaksanaannya terdapat kendala kompetensi SDM (umber daya manusia) yang tidak setara atau belum memadai dengan kemampuan kompetensi penyidik Kepolisian. Diantaranya kelemahan dibidang kemampuan pengambilan sidik jari.

## B. Saran
Adapun yang menjadi saran dari skripsi ini adalah sebagai berikut :
1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2009  Tentang  Penerbangan  agar  dilakukan revisi  dalam  bentuk  penambahan  pada  ketentuan  pidana,  sehingga  dapat mencakup semua pihak yang terlibat didalam proses penerbangan.
2) Agar  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  dibekali  dengan  ilmu  kompetensi yang  setara  dengan  kemampuan  Kepolisian  didalam  melakukan  penyidikan sebuah kecelakaan pesawat udara, melalui pendidikan dan pelatihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi, “Tentang Pemidanaan”, Jakarta, Kencana Pranada Media group 2008. Chappy Hakim, 'Tanah Air dan Udaraku Indonesia'. Gramedia, 29 Juli 2015. Eicher Berger, “ General Aviation Law ” , Aviation Supplies Academy,16 September 2015
FAA,  “Pilot’s Hand Book of Aeronautical  Knowledge”,  Aviation’s Supply  Academy-

## USA, FAA 2008.
FAR/AIM,  Federal  Aviation  Regulations/Aeronautical  Information  Manual,  Federal Flying Academy, USA, FAA 2008.
Havel,  Brian  F.  Sanchez,  Gabriel  S. “ The  Principles  and  Practice  of  International Aviation Law ” , CAMBRIDGE UNIV PR, 31 Maret 2014
Hudi Asrori S, Mengenal Hukum Pengangkutan Udara,Penerbit Perubah jaman, 2014 Husni Mubarak, Pertanggungjawaban Pengangkutan Udara Komersial dalam Perspektif Hukum Penerbangan di Indonesia, Jakarta, Bandar Maju 1995 FAA, “Instrument Flying Book”, Aviation’s Supply Academy-USA, FAA 2008. Grant R G, “Flying”, USA, DK PUB, 1 April 2007.
Larsen, Paul B, MR Sweeney, Joseph C, Gillick, John E, “ Aviation Law: Cases, Laws, and Related Sources ” , HOTEI PUB, 20 April 2006.
LLC, “ Transport Law: Admiralty Law, Aviation Law, Canadian Transport Law, Traffic Law, United States Transportation Law, Vehicle Law, Speed” , BOOKS
LLC, 26 July 2011.
Mark Burgess, “Charter Pilot Aviation” , USA, Booklocker Com Inc, 15 July 2015