POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 MANSYUR, KHOLIDI Praktik Politik … |37

## PRAKTIK POLITIK SYEKH ZAINUDDIN PERSFEKTIF MAQASID SYARIAH

## Mansyur, Ahmad Kharul Kholidi
Universitas Islam Indonesia, Universitas Nahdlatul Wahtan Mataram mansyurmansyur39451@gmail.com d0807049402@unwmataram.ac.id

## Abstract
Semangat  perjuangan  keagamaan  dapat  diwujudkan  dengan  berbagai  varian,  lebih- lebih jika kepercayaan akan agama sudah mengakar sebagai spirit perjuangan. Agama telah  menawarkan  suatu  cara  pandang  hidup  yang  mampu  meng-cover  setiap tindakan, perbuatan yang mengarah pada pembentukan manusia seutuhnya, demikian pula  islam  pada  sisi-sisi  kehidupan  ummat  baik  dalam  hal  sosial,  budaya,  hukum bahkan  politik  sebagaimana  yang  telah  dicontohkan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW. Agama  dan  politik  merupakan  dua  sisi  yang  terkadang  dianggap  bersebrangan. “agama”  sebagai  dasar  berpolitik  dalam  melestarikan  keyakinan  yang  dianut  sering kali  mengalami  hambatan  karena  pemerintah  terkadang  menganggap  sebagai  batu sandungan yang mampu menggeser ketahanan kekuasaan seperti yang kita lihat pada masa  aktivitas  politik  Syekh  Zainuddin  Abdul  Majid,  perjalanan  politiknya  semakit terlihat jelas pasca kemerdekan dengan mengikuti partai politik dan menentukan arah bangsa  indonesia  bagian  timur  hususnya  pulau  Lombok.  Karir  politik  Syekh Zainuddin  Abdul  Majid  dimulai  sejak  sebagai  Konsulat  Nahdlatul  Ulama  Sunda Kecil pada tahun 1950. Kemudian tahun 1952 menjadi ketua badan penasehat partai masyumi untuk daerah Lombok, hal ini karena nahdlatul ulama dan beberapa ormas lain tergabung dalam partai Masyumi.
Kata Kunci : Praktik Politik Syekh Zainuddin, Maqasid Syariah.

## Pendahuluan
Islam sebagai pembawa kesadaran nasionalisme untuk melawan penjajah, yakni para  kyai  dan  ulama  pada  awal  dekade  1900-an  menyerukan  pencerahan  dan pencerdasan  anak  bangsa  (masyarakat  pri  bumi). 1 Ini  dibuktikan  dengan  berdirinya beberapa organisasi yang berbasis Islam seperti Sarekat Dagang Islam pada tahun 1905 dan  Sarekat  Islam  (SI)  pada  tahun  1912.  Umat  Islam  pasca-kemerdekaan  pernah tergabung  dalam  satu  wadah  politik  yaitu  partai  Masyumi  yang  disepakati  setelah Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta sebagai satu-satunya partai politik umat Islam.
1 Syarifuddin  Jurdi, Pemikiran  Politik  Islam  DiIndonesia  :  Pertautan  Negara,  Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokras i (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hal 152.
POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 MANSYUR, KHOLIDI Praktik Politik … |38
Di keluarkan nya Dikrit  5 Juli 1959 oleh presiden Soekarno membuat beberapa pemimpin  dari  partai  Masyumi  kecewa  dengan  presiden  Soekarno  dan  dianggap sebagai  otoriter  hingga  melakukan  perlawanan.  Akibatnya,  beberapa  dari  pemimpin tersebut  ditangkap  dan  partai  Masyumi  menjadi  partai  terlarang  pada  30  september 1960.  Pada  masa  Orde  Baru,  kalangan  Islam  kesulitan  melakukan  artikulasi  politik meski  telah  berkerjasama  dalam  menumbangkan  pemerintahan  Orde  Lama.  Rezim Orde Baru tidak hanya menolak merehabilitas partai Masyumi tapi juga dengan tegas menolak kembali pemimpin-pemimpin partai tersebut dalam kehidupan politik. Sampai akhirnya  negara  menyederhanakan  partai  politik.  Partai-partai  Islam  tergabung  dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedangkan, untuk yang nasionalis dan non-Islam tergabung  dalam  Partai  Demokrasi  Indonesia  (PDI).  Penyerdehanaan  ini  dilakukan agar mengurangi konflik dan aktifitas partai mudah di kontrol oleh negara .2
Praktik  politik  Syekh  Zainyddin  memberikan  gambaran  politik  baru  untuk Indonesia  yang  memiliki  latar  belakang  tokoh  anak  kiyai  terkemuka  di  NTB.  Tokoh Zainuddin merupakan tokoh pemimpin yang bisa merubah NTB yang dulunya terkenal dengan  Nusa  Tenggara  Terbelakang  menjadi  Nusa  Tenggara  Terbaik  dari  semangat inilah mulai terkenal dengan daerah yang memiliki kawasan pariwisata halal toriseme, bahkan  mampu  mendongkrak  prekonimian  di  NTB  dengan  menekankan  penurunan kemiskinan.  Berdasarkan  data  BPS  terlihat  laju  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi  di NTB terjadi pada tahun 2009 dan terendah tahun 2011. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh  menurunnya  kontribusi  sektor  primer  khususnya  sektor  pertambangan  terhadap perekonomian  NTB.  Sampai  dengan  saat  ini  perekonomian  NTB  masih  didominasi oleh sektor primer (pertanian dan pertambangan). 3 Selanjutnya penulis akan membahas biografi Syekh Zaenuddin Abdul Madjid

## Biografi Syekh Zainuddin Abdul Madjid
Syekh  Zainuddin  Abdul  Majid  lahir  di  Bermi  Desa  Pancor  Kabupaten  Lombok Timur  pada  hari  rabu  17  rabiul  awal  1326  (1904M).  Dari  pasangan  Tuan  Guru  Haji Abdul Madjid dan Hj. Halimatussa‟diyah. Anak bungsu dari enam  bersaudara,  yaitu, Siti Sarbini, Siti Cilah, Hajah Saudah, Haji Muhammad Shabur dan Hajah Masyitah. 4 Ketika Muhammad Saggaf danayahnya pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah, ayah nya bertemu dengan seorang ulama yang memiliki kepribadian dan akhlak mulia yaitu Syaikh Muhammad Zainuddin Serawak. Sebab ketertarikkan inilah Muhammad Saggaf digantinamanya  menjadi  Zainuddin  oleh  ayahnya  sendiri  setelah  menunaikan  ibadah haji.
2 Syarifuddin  Jurdi, Pemikiran  Politik  Islam  DiIndonesia  :  Pertautan  Negara,  Khilafah, Masyarakat Madani Dan Demokras i, hal 174.
3 Fatihatul ,  Wardah. Analisis  Ekonomi  Basis  Sektor  Pertanian  dalam  Perekonomian  Provinsi Nusa Tenggara Barat . 2021. Phd Thesis. Universitas Mataram. hlm 9.
4 Mohammad Noor, dkk. Visi Kebangsaan Religus; Refleksi Pemikirandan Perjuangan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid 1904-1997, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2004.,hal 123
POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 MANSYUR, KHOLIDI Praktik Politik … |39
Tuan guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memulai pendidikan di dalam  keluarga,  belajar  mengaji  dan  berbagai  ilmu  agama  diajarkan  langsung  oleh ayah  nya  sejak  berumur  lima  tahun  sampai  sembilan  tahun.  Beliau  memasuki pendidikan  formal  pada sebuah sekolah umum yang disebut Sekolah Rakyat Negara (Sekolah  Gubermen),  di  sekolah  tersebut  beliau  belajar  selama  empat  tahun. 5 Selain pendidikan  formal,  beliau  juga  diserahkan  ayahnya  untuk  belajar  ilmu  agama  kepada Tuan  Guru  lokal  saat  itu,  Tuan  Guru  Syarafuddin  dan  Tuan  Guru  Haji  Muhammad Sa‟id dari Pancor, dan Tuan Guru Abdullah Bin Amaq Dulaji Kelayu Lombok Timur.
Pada  usia  tujuh  belas  tahun,  Syekh  Zainuddin  Abdul  Majid  bersama  ayahnya menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu di Madrasah Asshaulatiyah Makkah Al-Mukarramah  yang  didirikan  oleh  ulama  besar  imigran  India  yaitu  Syaikh Rahmatullah Ibnu Khalilal- Hindial-Dahlawi .pada tahun 1219 H sebagai sejarah baru dalam  pendidikan  di  Arab  Saudi  setelah  perang  saudara.  Madrasah  ini  sangat legendaris  dan  telah  menghasilkan  ulama-ulama  besar  dunia  diantarany  :  Kiyai  Haji Hasyim  Asyari,  Kiyai  Haji  Ahmad  Dahlan  (pendiri  Muhammadiyah),  dan  ratusan ulama lainnya diwilayah Asia Tenggara. Syekh Zainuddin Abdul Majid dengan diantar oleh  Haji  Mawardi  jakarta  langsung  bertemu  mudir  Madrasah  al-Shaulatiyah  Syeikh Salim  Rahmatullah  yang  merupakan  cucu  pendiri  Madrasah  al-Shaulatiyah  serta Syeikh Hasan Muhammadal-Masysyath  menguji masuk Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang kemudian ditempatkan dikelas III Madrasah Ashaulatiyah Makkah.
Tuan  Guru  Haji  Yusuf  Makmun  mengungkapkan  sebagai  berikut:  “Selain  di Shaulatiyah,  Syekh  Zainuddin  Abdul  Majid  juga  mencari  guru  diluar  (mengaji  luar). Syekh  Zainuddin  Abdul  Majid  berhasil  menyelesaikan  studinya  dimadrasah Ashaulatiyah  Makkah  dalam  kurun    waktu  enam  tahun,  padahal  lama  belajar  normal adalah  selama  sembilan  tahun.  Beliau  juga  sering  ditunjuk  mewakili  berbagai  acara seperti  saat  ada  kunjungan  pengawas  madrasah  dari  kerajaan  saudi. 6 Dengan  prestasi akademik dan keceradasan yang sangat tinggi, Syekh Zainuddin Abdul Majid berhasil lulus dari Madrasahal-Shaulatiyah dengan predikat mumtaz (summa cumlaude).
Begitu  Syekh  Zainuddin  lulus,  langsung  diminta  mengajar  di  Madrasahal- Shaulatiyah sembari menunggu adiknya yang masih belajar di Mekah, beliau mengajar di  Madrasahal-Shaulatiyah  hanya  selama  dua  tahun  kemudian  disuruh  pulang  ke Lombok  oleh  guru  kesayangannya  yaitu  Syaikh  Hasan  Muhammad  al-Masysyath. “pahalamu  bukan  di  Mekkah,  tapi  pahalamu  ada  di  Lombok”. 7 Lebih  jauh,  Dr.Tohri menjelaskan  :  “masyayikh  Madrasah  Shaulatiyah  memarahi  murid-murid  Indonesia yang  tidak  membantu  memperjuangkan  kemerdekaan  tanah  airnya,  (kira-kira ucapannya seperti ini) „buat apa anda menjadi ulama sedang kan tanah air mu masih
5 Mohammad Noor, dkk, Visi Kebangsaan , hal. 134
6 Masnun, Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid;Gagasan dan Gerakan Pembaharuan Islam i Nusa Tenggara Barat (Jakarta : Pustaka al-Miqdad, 2007), hal 19
7 Yusuf Makmun , wawancara , Pancor, 5 Desember 2017
POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 MANSYUR, KHOLIDI Praktik Politik … |40
dijajah .8

## Praktik Politik Syekh Zainuddin Abdul Majid
Berafiliasinya  NW  dengan  partai  Masyumi  membuat  Syekh  Zainuddin  Abdul Majid  menjadi  anggota  Konstituante  periode  1955-1959,  dari  hasil  Pemilihan  Umum (Pemilu)  pertama  yang  dilaksanakan  pada  tahun  1955.  Selama  menjadi  anggota konstituante,  Syekh  Zainuddin  Abdul  Madjid  aktif  ikut  bersidang  dan  berdinamika, berkantor  di  Bandung,  Jawa  Barat.  Berbagaihal  terkait  sidang  serta  pengalamannya selama  menjadi  Anggota  Dewan  Konstituante,  sering  kali  diceritakan  kepada  para muridnya, sebagai bahan pembelajaran. Ustadz Mursyidin mengungkapkan : “maulana syeikh berpolitik untuk memberikan pelajaran, bukan hanya untuk murid-murid beliau tetapi juga untuk masyarakat Lombok, bahwa bukan suatu yang haram seorang ulama itu berpolitik, sebab pada saat itu tuan guru yang masuk kedunia politik masih sangat dianggap tabu oleh masyarakat Lombok”. 9
Berbagai manuver yang dilakukan petinggi Partai Masyumi ini tidak sesuai lagi dengan  prinsip  dalam  Masyumi.  TGH  Abdul  Hafidz  Sulaiman  bersama  Tuan  Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid melayangkan surat kritik pada 12 Mei 1959 yang judulnya “Risalah Bandung”. Isinya, beliau tidak menerima perlakuan tidak adil/tidak  aman  terhadap  anggota  masyumi  yang  kebanyakan  bermazhab  syafi‟i, ahlussunnah  wal  jamaah,  bahwa  yang  duduk  dipimpinan  partai  masyumi  yang mengaku  diri  bermazhab  telah  berupaya  memboikot  mazhab  yang  menjadi  jiwa perjuangan mereka.
Kritik ini karena prilaku pengurus Masyumi dilombok yang telah mempolitisasi kaum bermazhab syafi‟i. Ada juga yang telah membuat yayasan yang hanya dibungkus nama  Islam,  tetapi  di  isi  oleh  orang-orang  yang  tidak  bertanggung  jawab.10 Kekecewaan terhadap partai Islam juga tersirat di dalam wasiatnya:
“ Ajaib nya terkadang dipartai Islam Berpura-pura membela Islam Aktif keliling siang dan malam Membela diri melupakan Islam”. 11
Jangan nanda dibikin bubur Oleh pemain politik catur Diperalat untul melawan batur Sehingga ukhwah hancur dan lebur
8 Tohri , wawancara , Mataram, 20 Februari 2018 9 Mursyidin, wawancara , Pancor, 5 Desember 2017
10 Patompo  Adnan, TGH  Abdul  HafidzSulaiman  1898-1983;  Ilmu  Bening  Sebening  Hati  Guru-Sebuah Biografi, (Lombok Barat: mujahid press, 2013). Hal. 88
11 Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Wasiat... ,hal.55.
POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 MANSYUR, KHOLIDI Praktik Politik … |41
Banyak sekali berlidah madu Berhati pahit bagai empedu Berpolitik: membelah bambu”
Tujuannya ummat jangan bersatu.
Dari  syair  diatas,  syekh  Zainuddin  menginginkan  sistem  politik  kebersamaan, persaudaraan  dan  persatuan  karna  politik  merupakan  jalan  silaturrahmi  menjalin ukhwah  islamiyah  dan  ukhwah  wathaniyah.  Sistem  politik  Indonesia  yang  menganut demokrasi  liberal  dari  tahun  1949-1959,  sehingga  partai  politik  bebas  menentukan ideology Negara Republik Indonesia, maka muncul lah gagasan Islam sebagai ideology bernegara.  dari  Muhammad  Natsir.  Dalam  siding  Majelis  Konstituante  pada  10 November 1956, Seluruh partai  Islam menyetujui  gagasan tersebut, akan tetapi  partai Islam kalah suara dengan pendukung pancasila sebagai ideology bernegara .12
Presiden  Soekarno  didukung  oleh  angkatan  bersenjata  mengeluarkan  Dekrit  5 Juli  1959,  tentang  “kembali  ke  undang-undang  dasar  1945”. 13 Ditahun  yang  sama Presiden  Soekarno  juga  merubah  sistem  politik  Indonesia  menjadi  demokrasi terpimpin. Beberapa pemimpin dari partai Masyumi kecewa dengan presiden Soekarno yang  dianggap  otoriter,  hingga  melakukan  perlawanan.  Akibatnya,  beberapa  dari pemimpin partai Masyumi ditangkap dan partai Masyumi menjadi partai terlarang pada 30 September 1960. Dilain pihak, Soekarno memberikan kesempatan yang baik kepada partai  Komunis  dan  mengumumkan  kebijakan  tentang  NASAKOM  (Nasionalis- Agama-Komunis). 14
Semenjak  partai  Masyumi  dilarang  oleh  pemerintah,  Syekh  Zainuddin  Abdul Majid  tidak  aktif  berpolitik,  meski  mendukung  berdirinya  partai  Parmusi  di  Lombok, yang merupakan duplikasi  dari partai  Masyumi. Namun,  tidak berperan aktif menjadi anggota,  disebabkan  karena  tidak  terakomodirnya  aspirasi  NW.  Kemudian  Soeharto menerima  Surat  Perintah  11  Maret,  melarang  PKI  dan  organisasi  massanya  yang kemudian  dikuatkan  dengan  ketetapan  MPRS  tahun  1966.  Tanggal  11  Maret  1966 merupakan titik awal pemerintahan Orde Baru.
Syekh  Zainuddin  Abdul  Majid  kemudian  mengganti  haluan  politiknya  dengan berafiliasi  kepartai  Golkar  pada  28  September  1970  dengan  beberapa  alasan  Syekh Zainuddin  Abdul  Majid  antara  lain  untuk  menyelamatkan  NW  dari  diktator pemerintah, sebab banyak pondok pesantren yang ditutup karena tidak sejalan dengan pemerintah  Orde  Baru.  Tuan  Guru  Haji  Yusuf  Makmun  menjelaskan  maksud  Syekh Zainuddin  Abdul  Majid  berafiliasi  dengan  Golkar:  “Maulana  Syeikh  (panggilanTuan Guru  Kyai  Haji  Muhammad  Zainuddin  Abdul  Majid)  melihat  kewenangan  hak prerogratif  pemerintah  saat  itu,  maka  tidak  ada  yang  paling  pas  kecuali  bersama pemerintah,  beliau  mengajak  warga  NW  dan  simpatisan  untuk  menyalurkan  aspirasi
12 Masykuri abdillah, Demokrasi Di Persimpangan... ,hal.35
13 Masykuri abdillah, Demokrasi Di Persimpangan... ,Hal .37.
17 Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, Wasiat... ,hal.55.
POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 MANSYUR, KHOLIDI Praktik Politik … |42
politiknya  melalui  Golkar,  sebagai  buktinya  Syekh  Zainuddin  menanam  pohon beringin,  juga  bersama  pemerintah  meneruskan  perjuangan  dan  menyelamatkan madrasah supaya tidak ditutup. 15
NTB mengharap pemerataan Keadilan sejati dan kebenaran Agar meratalah kemakmuran Ditanah air ciptaan tuhan .

## Politik Persfektif Maqasid Syari’ah
Politik  dalam  bahasa  arab  disebut siyasah yang  bermakna  artinya  pemerintahan, mengatur,  mengayomi,  menjadikan  sesuatu  lebih  baik,  memperbaiki,  membawa kepada  yang  lebih  baik  dan  islah.  berdasarkan  penelitian  kami  tidak  ada  ayat  yang secara jelas menyebutkan kata siyasah tapi banyak akar dan makna kata ayat-ayat yang mengarah  kepada siyasah seperti:  hakim,  imarah,  ulil  amri,  khalifah,  negara,  al  mulk dan lain lain.
Prinsip-prinsip  dasar  dalam  politik  Islam  disistematiskan  menjadi  beberapa  hal, sebagai berikut : Persamaan yang komplit, Keadilan yang merata, Kemerdekaan dalam pengertian  yangluas,  Persaudaraan,  Persatuan,  Gotong  royong  (saling  membantu), Membasmi pelanggaran hukum,  Menyebarkan  sifat-sifat  utama,  Menerima  dan mempergunakan  hak  milik  yang  dianugerahkanTuhan,  Meratakan  kekayaan  kepada seluruh  rakyat,  tidak  boleh  menimbunnya,  Berbuat  kebajikan  dan  saling  menyantuni, Memegang teguh prinsip musyawarah. 16
Pakar  politik  dan  hukum  Islam  yang  menguraikan  prinsip-prinsip  negara  dalam syari‟at Islam sangat bervariasi.  Namun  dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara menurut Al-Qur‟an dapat di formulasi kan kepada :  Prinsip  kedaulatan,  Prinsip  keadilan,  Prinsip  musyawarah  dan  Ijma‟,  Prinsip persamaan, Prinsip hak  dan  kewajiban  negara  dan  rakyat,  Prinsip  amar  ma‟ruf  nahi mungkar.
1. Prinsip Kedaulatan atau Al-hukumiyah yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu  kata  kunci  yang  selalu  muncul  dan  menjadi  perdebatan  sepanjang  sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat  dipisahkan dari konsep negara, tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa. 17
Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Yusuf : 40 :
16 Abdul Qadir Audah dalam bukunya Al-A‟mal al-Kamilah: Al-Islamwa Audha‟una al-Qanuniyah (1994: 211-223).,202.
17 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstituaslisme Indonesia (Sinar Grafika 2005), hlm.101.
POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 MANSYUR, KHOLIDI Praktik Politik … |43
بَي ٌََ ُْٔذُجْعَر ٍَْ ِي ََِِّ ُْٔد ََِٜا َ ءآًَْعَأ آَْ ًُُْٕزًََْٛع َْىُزََْأ َٔ َْىُكُإآَثاَء َٔ آَي ََل َضََْأ َُالل بَِٓث ٍَْ ِي َ ٌبَطْهُع ج ٌَِِا َُىْكُحْنا ََلِّا َِّ ِلِ ج ََشَيَأ ََلَّأ ا ُْٔذُجْعَر ََِٜا َُِبَِٚا ج ََكِناَر ٍَُِّْٚذنا َِىَِّٛقْنا ٍََِكَن َٔ ََشَثْكَأ َ ِطبَُنا ََلّ ٌََ ًَُْٕهْعَٚ .
“Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali Hanya (menyembah) nama-nama yang  kamu  dan  nenek  moyangmu  membuat-buatnya.  Allah  tidak  menurunkan  suatu keteranganpun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. dia Telah  memerintahkan  agar  kamu  tidak  menyembah  selain  Dia.  Itulah  agama  yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui".
Jean Bodin (1530-1596)  dalam  karya  monumentalnya Six  Livresdela  Republique (1575)  ia  menjelaskan  bahwa Majesty atau Sovereignty (kedaulatan)  menurutnya adalah the most high, absoluteand perpectual power over the citizens and subjec tsina common weale . 18
Dari pernyataan Bodin diatas, Jimly Asshiddiqie menjelaskan tiga hal kedaulatan:
a. Kedaulatanitu  bersifatmutlak,  abadi,  utuh,  tunggal,  dan  tak  terbagi-bagi  atau terpecah-pecahdan  bersifat  tertinggi,  dalam  artian  tidak  terderivasikan  dari kekuasaan yang lebih tinggi.
b. Kekuasaan berdaulat dalam Negara itu berkaitan dengan fungsi legislatif, artinya Negara berdaulat membuat hukum atau undang-undang dan atau menghapusnya.
c. Hukum  itu  sendiri  merupakan  perintah  dari  yang  berdaulat  tersebut  yang  pada masa itu dikenal dengan raja. 19
Abu  A‟la  al-Maududi  menyebut  kedaulatan  dengan  “asas  pertama  dalam  teori politik Islam.” Al-Maududi dalam bukunya It‟s Meaning and Message (1976: 147-148) menegaskan,  ”Kepercayaan  terhadap  keesaan  (tauhid)  dan  kedaulatan  Allah  adalah landasan  dari  sistem  sosial  dan  moral  yang  dibawa  oleh  Rasul  Allah.  Kepercayaan itulah  yang  merupakan  satu-satunya  titik  awal  dari  filsafat  politik  dalam  Islam. ”Kedaulatan  ini  terletak  di  dalam  kehendaknya  seperti  yang  dapat  dipahami  dari syari‟ah.  Syari‟ah  sebagai  sumber  dan  kedaulatan  yang  aktual  dan  konstitusi  ideal, tidak  boleh  dilanggar.  Sedang  masyarakat  Muslim,  yang  diwakili  oleh  konsensus rakyat ( ijma‟ al-ummah ), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.
Sepanjang sejarah pemikiran hukum dan politik, umat manusia telah mengenal lima teori  atau  ajaran  tentang  kedaulatan  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi,  yaitu  : kedaulatan  Tuhan,  kedaulatan  Raja,  kedaulatan  negara,  kedaulatan  rakyat  dan  teori kedaulatan  hukum.  Pada  kurun  waktu  tertentu  manusia  cendrung  mengidealkan  satu teori  diatas  keempat  teori  lainnya,  tetapi  pada  waktu  lain  teori  yang  sebelum  nya dianggap  ideal  ditinggalkan  dan  digantikan  dengan  teori  baru.  Perubahan  ini  logis mengingat  teori  itu  datang  dari  manusia  yang  nota  bene  lemah  dan  tidak  sempurna. Pemikiran manusia hanya mampu berpikir sebatas kepentingan atau situasi dan kondisi
18 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstituaslisme Indonesia . 105
19 Abdul Qadir Audah dalam bukunya Al-A‟mal al-Kamilah: Al-Islamwa Audha‟una al-Qanuniyah,
214.
POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 MANSYUR, KHOLIDI Praktik Politik … |44
zaman  nya.  Sementara  Islam  sebagai  agama  terakhir  datang  dengan  syariat  yang paripurna  dan  menjadi  solusi  bagi  manusia  dalam  setiap  permasalahan  hidup,  tidak hanya  untuk  akhirat  tapi  juga  di  dunia  sebagai  ladang  tempat  bercocok  tanam  bagi alam akhirat.

## 2. Prinsip Keadilan.
Prinsip  keadilan  adalah  kunci  utama  penyelenggaraan  negara.  Keadilan  dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen  bersama  dengan  semua  elemen  masyarakat  yang  hidup  di  Madinah  dari berbagai  suku  dan  agama.  Prinsip  keadilan  dan  persamaan  dapat  ditemukan  dalam pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, dan 40 dari Piagam Madinah. 20
Berkaitan dengan itu terdapat dalam Al - Qur‟an Surat An Nisa : 58.
ٌََِا ََالل َْىُك ُشُيْؤَٚ ٌََْأ ا ُّْٔدَئُر َِدبََبَيَ ْلْا َٗنِا بَِٓهَْْأ اَرِا َٔ َْىُزًَْكَح ٍَََْٛث َ ِطبَُنا ٌََْأ ا ًُُْٕكْحَر َِلْذَعْنبِث ج ٌََِا ََالل بًَِعَِ َْىُكُظِعَٚ َِِّث ٌََِا ََالل ٌََبَك ب عًَِْٛع ا  شْٛ ِصَث
“ Sesungguhnya Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  mendengar  lagi  Maha Melihat.”
Keharusan pemimpin untuk berlaku Adil, Rasulullah SAW Bersabda :
َ ثِْٚذَح َ مِقْعَي ٍَِْث َ سبَغَٚ ٍََِع ، ٍَِغَحْنا ٌَََأ َِذَْٛجُع َِالل ٍَِْث َ دبَٚ ِص ََدبَع ََمِقْعَي ٍََْث َ سبَغَٚ ِٙف َِّ ِض َشَي َِْ٘زَنا ََدبَي ،ِِّْٛف ََلبَقَف ََُّن َ مِقْعَي ََِِّْٙا ََكُثِّذَحُي ب ثِْٚذَح َُُّزْعًَِع ٍَْ ِي َِل ُْٕع َس َِالل َٗهَص َُالل ََِّْٛهَع ،َىَهَع َٔ َُذْعًَِع َِّٙجَُنا َٗهَص َُالل ََِّْٛهَع ََىَهَع َٔ َُل ُْٕقَٚ : بَي ٍَْ ِي َ ذْجَع َُِبَع ْشَزْعا َُالل َ خَِٛع َس َْىَهَف بَْٓطُحَٚ َ خَحْٛ ِصَُِث ََلِّا َْىَن َْذ ِجَٚ ََخَحِثَاس َِخََُجْنا .
“Hadis Ma‟qil bin  Yasar.  Diriwayatkan  dari  al-Hasan  bahwa  „Abdullah  bin  Ziyad mengunjungi  Ma‟qil  bin  Yasar  ketika  sakit  menjelang  wafatnya.  Ma‟qil  berkata kepadanya:  Aku  akan  sampaikan  kepadamu,  aku  mendengar  hadis  dari  Rasulullah Saw dan mendengar Nabi Saw bersabda: Seorang hamba yang dititipkan amanat oleh Allah SWT berupa kepemimpinan, namun ia tidak menindak lanjutinya dengan baik, ia tidak akan mendapatkan aroma surga” (HR. al-Bukhari: 1200).

## 3. Prinsip Musyawarah
Musyawarah  adalah  proses  pengambilan  keputusan  dalam  urusan  kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan
20 Ahmad Sukardja (n1), hlm.78.
POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 MANSYUR, KHOLIDI Praktik Politik … |45
negara  dan  pemerintahan  harus  ditegakkan  berdasarkan  persetujuan  rakyat  melalui pemilihan secara adil, jujur,dan amanah.
Allah SWT berfirman dalam Surat Al Imran : 159 :
بًَِجَف َ خًَْح َس ٍََ ِي َِالل ََذُِْن َْىَُٓن َ ََْٕن َٔ ََذُُْك بًّظَف ََظِْٛهَغ َِتْهَقْنا ا ُّْٕضَفَْ َلّ ٍَْ ِي ََكِن َْٕح َ َُفْعبَف َْىَُُْٓع َْشِفْغَزْعا َٔ َْىَُٓن َْىُْ ْسِٔبَش َٔ ِٙف َِشْيَ ْلْا ج اَرِبَف ََذْي َضَع َْمَك ََٕزَف َٗهَع َِالل َج ٌََِا ََالل َُّت ِحُٚ ٍََِْٛهِّك ََٕزًُْنا
“Maka disebabkan rahmat  dari  Allah-lah  kamu  berlaku  lemah  Lembut  terhadap mereka.  sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Karena  itu  ma'afkanlah  mereka,  mohonkanlah ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawaratlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu. Kemudian  apabila  kamu  Telah  membulatkan  tekad,  Maka  bertawakkallah  kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”
Jika  merujuk  pada  ayat  Al-Quran  diatas  tidak  ada  isyarat  khusus  kepada  siapa musyawarah dilakukan maupun bagaimana  teknisnya.  Oleh  karenanya  Rusdy  Ali berpandangan bahwa musyawarah dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun  yang  kontra  dengan  penguasa.  Syura  tidak  terbatas  pada  satu  kelompok masyarakat  tertentu  sebagaimana  pandangan  Rasyid  Ridha  dan  Ja‟far  Shadiq  dalam tafsir  mereka. 21 Sebab  ketika  hati  pemimpin  keras,  tidak  mau  menerima  saran  dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk  sikap tidak  lagi  memilih  pemimpin atau partai  tersebut  dalam  pemilu  yang akan datang atau bentuk lainnya. 22
Dan penjelasan dalam Hadist :
ح بََُثَد ََ َ دبََُْ بََُثَذَح ُٕثَأ ََخَِٚٔبَعُي ٍََْع َ ِشًَْعَ ْلْا ٍََْع ٔ ِشًَْع ٍَِْث ََح َشُي ٍََْع ِٙثَأ ََحَذَْٛجُع ٍََْع َِذْجَع ََِاللّ ََلبَق بًََن ٌََبَك َُو َْٕٚ َ سْذَث ََءٙ ِج َٔ ٖ َسبَعُ ْلْبِث ََلبَق َُلُٕع َس ََِاللّ َٗهَص ََُاللّ ََِّْٛهَع ََىَهَع َٔ بَي ٌََُٕنُٕقَر ِٙف َِء َلُّئَْ ٖ َسبَعُ ْلْا ََشَكَزَف َ خَصِق ِٙف اَزَْ َِثِٚذَحْنا َ خَهَِٕٚط ََلبَق ُٕثَأ َٗغِٛع ِٙف َٔ ةبَجْنا ٍََْع ََشًَُع ِٙثَأ َٔ ََةَُّٕٚأ َ  ظَََأ َٔ ِٙثَأ َٔ ََح َشْٚ َشُْ اَزَْ َٔ َ ثِٚذَح َ ٍَغَح ُٕثَأ َٔ ََحَذَْٛجُع َْىَن َْعًَْغَٚ ٍَْ ِي َِِّٛثَأ ٖ َٔ ْشُٚ َٔ ٍََْع ِٙثَأ ََح َشْٚ َشُْ ََلبَق بَي َُذَْٚأ َس ا ذَحَأ ََشَثْكَأ َ ح َسُٕشَي َِِّثبَحْصَ ِلْ ٍَْ ِي َِلُٕع َس ََِاللّ َٗهَص ََُاللّ ََِّْٛهَع ََىَهَع َٔ .
“Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu  Mu'awiyah  dari  Al  A'masy  dari  Amru  bin  Murrah  dari  Abu  Ubaidah  dari Abdullah  ia  berkata,  "Ketika  perang  badar  usai  dan  para  tawanan  didatangkan, Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam  bersabda:  "Apa  pendapat  kalian  mengenai pata tawanan itu lalu perawi menyebutkan kisah yang panjang dalam hadits ini." Abu Isa  berkata,  "Dalam  bab  ini  juga  ada  hadits  dari  Umar,  Abu  Ayyub,  Anas  dan  Abu
21 Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal keduniaan lainnya, seperti urusan politik, ekonomi,َ kemasyarakatan dan lain-lainnya kecuali pada persoalan yang sudah ada nash secara qath‟i maka musyawarah tidak dapat di lakukan sesuai kaedah .
22 Rasyidm Ridha, Tafsir Al Manar, Juz IV (1960), hlm.126.
POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 MANSYUR, KHOLIDI Praktik Politik … |46
Hurairah.  Dan  hadits  ini  derajatnya  hasan.  Abu  Ubaidah  belum  pernah  mendengar dari  bapaknya.  Telah  diriwayatkan  pula  dari  Abu  Hurairah,  ia  berkata,  "Aku  tidak pernah  melihat  seseorang  yang  paling  sering  bermusyawarah  dengan  para  sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."  (HR. At-Tirmidzi 1636).

## 4. Prinsip Persamaan
Dalam  islam,  semua  pemeluknya  adalah  bersaudara,  tidak  ada  beda  antara  satu dengan  yang  lain  melainkan  karena  ketakwaan  atau  kebaikan,  maka  dari  itu  penting bagi setiap orang maupun secara  kelompok untuk berbuat baik karena pada prinsipnya semua oang yang beriman itu adalah bersaudara.َ berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al - Hujurat : 10 :
بًَََِا ٌََ ُُِْٕي ْئًُْنا َ ح َْٕخِا ا ُْٕحِهْصَؤَف ٍَََْٛث َْىُكْٚ ََٕخَأ ج ا ُْٕقَرا َٔ ََالل َْىُكَهَعَن ٌََ ًَُْٕح ْشُر
“Orang-orang  beriman  itu  Sesungguhnya  bersaudara.  Sebab  itu  damai  kan  lah (perbaikilah  hubungan)  antara  kedua  saudaramu  itu  dan  takutlah  terhadap  Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.
Dalam Surat Al Hujarat : 13 juga Allah SWT berfirman:
بََُّٓٚأبَٚ َُطبَُنا بََِا َْىُكبَُْقَهَخ ٍَْ ِّي َ شَكَر َٗثَُْأ َٔ َْىُكبَُْهَعَج َٔ ب ث ُْٕعُش ََمِئآَجَق َٔ ا ُْٕف َسبَعَزِن ج ٌََِا َْىُكَي َشْكَأ ََذُِْع َِالل َْىُكبَقْرَأ ج ٌََِا ََالل َ ىِْٛهَع َ شِْٛجَخ .
“Hai  manusia,  Sesungguhnya  kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan seorang perempuan dan  menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”
Ayat diatas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial masyarakat,  namun  Islam  tidak  mentolerir  paham  pluralisme  jika  yang  dimaksud adalah  kebenaran  relatifitas  seluruh  ajaran  agama  atau  semua  agama  adalah  sama. Karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat “ Sesungguhnya orang yang paling mulia  diantara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling bertaqwa” . Artinya parameter seseorang adalah kebaikan atau ketakwaan yang dilakukan.
Warga  negara  yang  non-Muslim memiliki  hak-hak  sipil  yang  sama,  karena  negara ketika  itu  adalah  negara  ideologis,  maka  tokoh-tokoh  pengambilan  keputusan  yang memiliki  posisi  kepemimpinan  dan  otoritas  ( ulual-amr ),  mereka  harus  menjunjung tinggi syari‟ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau “Piagam Madinah” pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah.
Dalil dalam Hadist, Rasulullah besabda :
ٍََْع َ  ظَََأ
ََٙ ِض َس َُالل ََُُّْع ٍََِع َِْٙجَُنا َٗهَص َُالل ََِّْٛهَع ََىَهَع َٔ ََََُّأ ََلبَق : ََلّ ٍَُ ِي ْئُٚ َْىُكُذَحَأ َٗزَح ََت ِحُٚ َِّْٛ ِخَ ِلْ بَي َُّت ِحُٚ َِِّغْفَُِن .
POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 MANSYUR, KHOLIDI Praktik Politik … |47 ( قفزي ّٛهع ) 23
“Dari Annas Ra, berasal dari Rasulullah SAW, Bahwasanya beliau bersabda : Tidak sempurna  Iman  salah  seorang  diantara  kalian  sehingga  ia  mencintai  saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (Muttafaqun „Alaih)
5. Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat.
Semua  warga  negara  dijamin  hak-hak  dasar  tertentu,  hal  ini  senada  dengan ungkapan  Subhi  Mahmassani  dalam  bukunya Arkan  Huquq  al-Insan, beberapa  hak warga  Negara  yang  perlu  dilindung  iadalah  :  jaminan  terhadap  keamanan  pribadi, harga  diri  dan  harta  benda,  kemerdekaan  untuk  mengeluarkan  pendapat  dan berkumpul,  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  hokum  secara  adil,  hak  untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan,serta keamanan.
Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al Quran, seperti hak untuk  hidup,  hak  untuk  memiliki,  hak  kebebasan  beragama,  hak  memelihara kehormatan manusia, hak control sosial, hak mendapatkan kehidupan  yang layak, dan lain-lain. Diantaranya dalam surat AlَIsra‟: 33, AlَBaqarah : 256, Al Baqarah : 188, Al An Nur : 27, dll.
Sementara Prinsip kewarga negaraan ditemukan dalam Al Quran Surat Al Anfal : 72 dimana  asas  kewarga  negaraan  dalam  Islam  dilandasi  atas  keimanan  dan  bukan  atas dasar yang sempit seperti  suku, ras, atau bangsa. Prinsip ini juga terdapat dalam surat At  Taubah  :  41,  Al  Maidah  :  2,  Al  Imran  :  110. Firman  Allah  SWT  dalam  Surat  An Nisa : 59.
بََُّٓٚأبَٚ ٍََِْٚزَنا آ َُُْٕياَء ا ُْٕعِْٛطَأ ََالل ا ُْٕعِْٛطَأ َٔ ََل ُْٕع َشنا ِٗن ُْٔأ َٔ َِشْيَ ْلْا َْىُكُِْي ٌَِْبَف َْىُزْع َصبََُر ِٙف َ ءَْٙش َُِ ُّْٔد ُشَف َٗنِا َِالل َِل ُْٕع َشنا َٔ ٌَِْا َْىُزُُْك ٌََ ُُِْٕي ْئُر َِللبِث َِو َْْٕٛنا َٔ َِش ِخَ ْلْا ج ََكِناَر َ شَْٛخ ٍََُغْحَأ َٔ

## َ لِْْٚٔؤَر
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (nya),  dan  ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia  kepada Allah  (Al Quran) dan  Rasul  (sunnahnya), jika  kamu benar- benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  yang  demikian  itu  lebih  utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
Ayat diatas  tidak hanya  mengandung pesan moral  maupun nilai  mulia  yang  wajib diikuti  oleh  setiap  muslim,  akan  tetapi  juga  mengandung  tafsir  politik  yang  sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik.
6. Prinsip Amar Ma‟ruf Nahi Munkar.
Amar  ma‟ruf  nahi  munkar  adalah  sebuah  mekanisme check  and  balancing kalau dalam  politik  Islam.  Sistem  ini  ter  lembaga  dalam Ahlul  Hilli  wal  „aqdi (parlemen), wilayat  al  Hisbah serta wilayat  al  Qadha‟ .  Seorang  pemimpin  dalam  pandangan
23 As-Sayyid Ayub Abkar Asad Al Yamani, Pathul mu‟in Syarhul Ahadist Arba‟in Littullabi Madrasatu Assholatiyah al Makkiy , Dauttuqo Annajah, hlm : 72.
POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023

## MANSYUR, KHOLIDI
Praktik Politik … |48
mayoritas  Islam  (sunni)  bukan  seorang  yang  suci  (ma‟shum),  oleh  karenanya  sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati. 24
Firman Allah SWT dalam Surat Al-Imran:104.
ٍَُْكَزْن َٔ َْىُكُِْي َ خَيُأ ٌََ ُْٕعْذَٚ َٗنِا َِشَْٛخْنا ٌَُ ْٔ ُشُيْؤَٚ َٔ َِف ْٔ ُشْعًَْنبِث ٌََ ََُْْٕٓٚ َٔ ٍََِع َِشُكًُُْْنا ج ََكِئَن ُْٔأ َٔ َُىُْ ٌََ ُْٕحِهْفًُْنا
“Dan  hendaklah  ada  di  antara  kamu  segolongan  umat  yang  menyeru  kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”
Filosofi  pemimpin  Negara  juga  mirip  dengan  filosofi  seorang  imam  dalam  salat yang dapat ditegur oleh makmumnya dengan cara-cara yang telah diatur. Sikap paling ekstrim yang bisa dilakukan oleh makmum ketika tidak lagi ridha dengan imam adalah mem faraq diri dari jama‟ah tanpa merusak kesatuan salat jamaah itu sendiri. Tidak ada istilah  penggantian  imam  ditengah  salat.  Semua  persoalan  termasuk  mengganti  imam hanya  bisa  dilakukan  selesai  salam  dan  membentuk  jamaah  baru  dengan  imam  baru. Begitu  juga  kiasannya  dalam  system  pergantian  kepemimpinan  dalam  Islam.  Sikap oposisi,  kritik  membangun  dan  saran  kepada  pemerintah  dibenarkan  selama  tidak memprovokasi  kesatuan  umat  dan  bangsa.  Sebegitu  pentingnya  amar  ma‟ruf  nahi munkar,  Islam  bahkan  menjadikannya  sebagai  salah  satu  tujuan  bernegara sebagaimana Al-quran surat Al Hajj : 41.
َِْٚزَنا ٍََ ٌَِْا َْىُْبََُكَي ََِٙف َ ِض ْسَلَْا ا ُْٕيبَقَأ ََح َلَصنا ا َُٕراَء َٔ ََحبَك َضنا ا ْٔ ُشَيَأ َٔ َِف ْٔ ُشْعًَْنبِث ا َََْٕٓ َٔ ٍََِع َِشَكًُُْْنا ََِ ِلِ َٔ َُخَجِقبَع َِس ُْٕيُ ْلْا .
“(yaitu)  orang-orang  yang  jika  kami  teguhkan  kedudukan  mereka  di  muka  bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan  mencegah  dari  perbuatan  yang  mungkar;  dan  kepada  Allah-lah  kembali  segala urusan”.
Rasulullah  Saw.  juga mengingatkan umatnya  untuk  lebih  bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas amar makruf nahi mungkar. Rasulullah bersabda :
بََُثَذَح َُخَجَْٛزُق بََُثَذَح َُذْجَع َِضٚ ِضَعْنا ٍَُْث َ ذًََحُي ٍََْع ٔ ِشًَْع ٍَِْث ِٙثَأ ٔ  شًَْع ٍََْع َِذْجَع ََِاللّ َِّ٘ ِسبَصََْ ْلْا ٍََْع ََخَفَْٚزُح ٍَِْث ٌَِبًََْٛنا ٍََْع َِِّٙجَُنا َٗهَص ََُاللّ ََِّْٛهَع ََىَهَع َٔ ََلبَق ِ٘زَنا َٔ ِٙغْفََ َِِِذَِٛث ٌََ ُشُيْؤَزَن َِفٔ ُشْعًَْنبِث ٌََ ََُُْٕٓزَن َٔ ٍََْع َِشَكًُُْْنا ََْٔأ ٍَََكِشَُٕٛن ََُاللّ ٌََْأ ََثَعْجَٚ َْىُكَْٛهَع ب ثبَقِع َُُّْ ِي ََىُث َََُُّٕعْذَر ََلَف َُةبَجَزْغُٚ َْىُكَن ََلبَق ُٕثَأ َٗغِٛع اَزَْ َ ثِٚذَح َ ٍَغَح
“Qutaibah telah menyampaikan hadis kepada kami, „Abdul „Aziz bin Muhammad telah menyampaikan hadis kepada kami, dari „Amr bin Abi „Amr dan „Abdullah al-Anshari,
24 Ma‟ruf adalah segala perbuatan yang dianggap baik oleh syara‟ serta mendekatkan kita kepada Allah, sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang dianggap jelek oleh syara‟ serta menjauhkan kita dari pada-Nya.
POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023

## MANSYUR, KHOLIDI
Praktik Politik … |49
dari Khuzaifah dari al-Yaman, dari Nabi SAW. bersabda: “Demi Zat yang jiwaku ada di  tangan-Nya,  hendaklah  kalian  sungguh-sungguh  menyuruh  kemakrufan  dan sungguh-sungguh  mencegah  kemungkaran  atau  hampir  saja  Allah  sungguh-sungguh mengirimkan  hukuman  dari-Nya  atas  kalian  lalu  kalian  berdoa  kepada-Nya  namun tidak dikabulkan bagi kalian.” Abu „Isa (al-Tirmizi) berkata: “Ini hadis hasan”. (HR. Tirmizi : 2169).
Peran  amar  ma‟ruf  nahi  munkar  tidak  hanya  diemban  oleh  kaum  lelaki  mukmin tetapi juga kepada para wanita mukminah, terdapat dalam surat At-Taubah ayat 71 dan sebagian  ulama  berpandangan  bahwa  wanita  dapat  bekerja  sebagai  anggota  parlemen karena fungsi parlemen pada hakikatnya adalah melakukan amar ma‟ruf nahi munkar atau check and balancing bagi penguasa.

## Kesimpulan
Dikalangan  ulama  dan  intelektual  muslim  di  dunia  setidaknya  terdapat  tiga pandangan hubungan antara ajaran islam dengan masalah kenegaraan :
1. Kelompok  konservatif,  yang  tetap mempertahankan integritas  antara  islam dan  negara,  karena  menurut  mereka  Islam  telah  lengkap  mengatur  sistem kemasyarakatan.  Kelompok  ini  terdiri  dari  (a)  tradisionalis,  yakni  mereka  yang  tetap mempertahan kantra disipraktik dan pemikiran poltik Islam klasik/pertengahan, seperti Rasyid  Ridha,  dan  (b)  fundamentalis,  yakni  mereka  yang  ingin  melakukan  reformasi system  social  dengan  kembali  kepada  Islam  secara  total  dan  menolak  sistem  yang dibuat manusia, seperti Sayyid Qutub dan Abu A‟la al-Maududi dan Hasan Tarabi.
2. Kelompok  modernis,  yang  berpendapat  bahwa  Islam  mengatur  masalah keduniaan  (kemasyarakatan)  hanya  secara  dasar-dasarnya  saja,  adapun  secara  teknis bisa  mengadopsi  sistem  lain, yang dalam  hal  ini  adalah  sistem  barat  yang  sudah menunjukkan  kelebihannya.  Diantara  tokoh  kelompok  ini  adalah  Muhammad  Abduh, Husein Haikal dan Muhammad Asad.
3. Memisahkan  antara  Islam  dengan  negara,  karena  menurut  kelompok  ini,
Islam seperti agama-agama lain nya, tidak mengatur masalah keduniaan, sebagaimana praktik  kenegaraan  yang terdapat di  barat.  Di  antara  tokoh  aliran  ini  adalah  Ali Abdurraziq dan Thaha Husein.

## References
Afifuddin Adnan. 1983. Diktat Pelajaran Ke-NW-an. Pancor : Biro Dakwah Yayasan Pendidikan Hamzanwadi.
Alfons  Van  Der  Kraan. Penaklukan,  Penjajahan  dan  Keterbelakangan  Lombok : 1870-1940. Yogyakarta: Lengge.
As-Sayyid  Ayub  Abkar  Asad  Al  Yamani.  1998. Pathul  mu‟in  Syarhul  Ahadist
POLITEA: Jurnal Politik Islam Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 MANSYUR, KHOLIDI Praktik Politik … |50

## Arba‟in Littullabi Madrasatu Assholatiyah al Makkiy , Dauttuqo Annajah,
Azyumardi  Azra.  1999. Renaisanse  Islam  Asia  Tenggara, Bandung  :  Remaja  Rosda Karya.
Biografi  TGKH.  Muhammad  Zainuddin  Abdul  Majid  Sebagai  Pahlawan  Nasional Republik  Indonesia;  Dalam  Pendidikan,  Politik  dan  Transformasi  Sosial Masyarakat  Indonesia”, dalam Naskah Akademik Pengusulan Gelar Pahlawan
Nasional Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, 2017.
Burhan D.  Magenda.  2005. Dinamika  Peranan  Politik  Keturunan  Arabdi Tingkat Lokal”, Antropologi Indonesia, Vol. 29, Nomor2.
Kapitsa  M.S  dan  Maletin  N.P,  Soekarno.  2009. Biografi  Politik,  terj.  B.  Soegiharto,
Bandung : Ultimus.
Mahmud  Yunus.  1996.  Sejarah Pendidikan  Islam  di  Indonesia, Jakarta  :  Hidakarya Agung.
Masnun.  2007. Tuan  Guru  KH.  Muhammad  Zainuddin  Abdul  Majid;  Gagasan  dan Gerakan  Pembaharuan  Islam  di  Nusa  Tenggara  Barat ,  Jakarta:  Pustaka  al- Miqdad.
Masykuri  Abdillah.  2004. Demokrasi  di  Persimpangan  Makna;  Respons  Intelektual Muslim  Indonesia  Terhadap  Konsep  Demokrasi  (1966-1993),  terj.  Wahib wahab, cet. Ke-2, Yogyakarta:Tiara Wacana Yogya.
Masykuri  Abdillah.  2005. Negara  Ideal  Menurut  Islam  dan  Implementasinya  Pada Masa Kini” dalam Komaruddin Hidayat (ed), Islam, Negara, & Civil Society, Jakarta: Paramadina.
Mohammad  Noor,  dkk.  2004. Visi  Kebangsaan  Religus;  Refleksi  Pemikirandan Perjuangan  TGKH  Muhammad  Zainuddin  Abdul  Majid  1904-1997 ,  Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Nur  cholish  Madjid. 1994 . Islam,  Kemoderenan,  dan  Keindonesiaan,  cet.  Ke-6, Bandung: Mizan.
Nurcholis Madjid. 2004. Dialog Keterbukaan; Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer, Jakarta: Paramadina.
Patompo  Adnan.  2013. TGH  Abdul  Hafidz  Sulaiman  1898-1983;  Ilmu  Bening Sebening Hati Guru - Sebuah Biografi, Lombok Barat: Mujahid Press. Sahal Mahfudh. 2004. Nuansa Fiqih Sosial , Yogyakarta: LKiS.
Sukron  Kamil.  2004. Pemikiran  Politik  IslamTematik  ;  Agama  Dan  Negara, Demokrasi,  civil  Society,  Syariahdan  HAM,  Fundamentalisisme,  dan Antikorupsi, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup.
Syarifuddin  Jurdi. 2008 . Pemikiran  Politik  Islam  di  Indonesia  :  Pertautan  Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi , Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tuan  Turu  Haji  Muhammad  Zainuddin  Abdul  Majid.  2002. Wasiat  Renungan  Masa Pengalaman Baru, Lombok Timur : Pengurus Besar Nahdlatul Wathan.