## PERANAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT KUANTAN SINGINGI

## Shilvirichiyanti dan Alsar Andri
Fakultas.Ilmu.Sosial.Program.Studi.Hukum.dan.Administrasi.Negara Universitas.Islam.Kuantan.Singingi

## ABSTRAK
Negara. Indonesia. adalah. negara. hukum,. segala  tingkah  laku  dan  perbuatan  warga negaranya. harus. berdasarkan. atas. hukum,. begitu.juga.halnya.dengan.alat.perlengkapan. negara. dalam. menjalankan. kewajibannya. harus. berdasarkan. hukum. yang. berlaku.. Masalah penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika  dan  Zat  Adiktif  lainya  (NAPZA) merupakan.masalah.yang.sangat.kompleks,. yang. memerlukan. upaya. penanggulangan. secara. komprehensif. dengan. melibatkan. kerjasama  dari  berbagai  multisektor,  dan peran  serta  masyarakat  secara  aktif  yang dilaksanakan. secara. berkesinambungan,. konsekuen  dan  konsisten.  Jenis  penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum sosiologis,  menggunakan  observational research. yakni. dengan. cara. survey. dengan. analisa  data  kualitatif,  sampel  dalam penelitian ini adalalah Kasat Narkoba Polres Kuantan. Singingi. serta. Anggota. Kepolisian. Polres. Kuantan. Singingi. dengan. metode. pengambilan. sampel. purposive. sampling,. data. yang. digunakan. data. primer. dan. data. sekunder. dan. menggunakan. metode. pengumpulan. data. wawancara,. kuisioner. dan  studi  pustakan.  Hasil  penelitian  dapat disimpulkan. bahwa. Langkah-Langkah. Penyidik. Satuan. Resort. Narkoba. Kepolisian. Resort. Kuantan. Singingi. dalam. melakukan. penyelidikan. dan. penyidikan. Tindak. Pidana  Narkotika  di  Wilayah  Hukum  Polisi
Resort. Kuantan. Singingi. yaitu. sesuai. dengan. standart. penyidikan. yakni Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 dimana dimulai dari penyelidikan,. penyidikan,. proses. pemanggilan,. penangkapan,pen ggeledahan,. penyitaan,. pemeriksaan,. penahanan,. penangguhan. penahanan,.pembantaran.dan.pengeluaran.tahanan..
Kata.kunci.:.Peranan.Penyidik.dan.Narkoba

## Abstract
The State of Indonesia is a state of law, the conduct and conduct of its citizens must be based on the law, as well as the state equipment in carrying out its obligations shall be in accordance with applicable law.  The  problem  of  misuse  of  Narcotics,  Psychotropic  and  other Addictive  Substances  (NAPZA)  is  a  very  complex  problem,  which requires  comprehensive  countermeasures  involving  multi-sectoral collaboration, and active community participation that is carried out continuously, consistently and consistently. The type of research used is research of sociological law, using observational research that is by survey with qualitative data analysis, the sample in this research adalalah Drug Drug Police Kuantan Singingi and Police Police Officer Kuantan  Singingi  with  purposive  sampling  sampling  method,  data used  primary  data  and  secondary  data  and  using  interview  data collection  methods,  questionnaires  and  library  studies.  The  result of  the  research  can  be  concluded  that  Step  Investigation  Unit  of Resort Resort Police Resort of Kuantan Singingi Police in conducting investigation  and  investigation  of  Narcotics  Crime  in  Resort  Police Region  of  Kuantan  Singingi  Resort  that  is  in  accordance  with  the standard of investigation that is Regulation of Chief of Police Number 14 Year 2012 which start from investigation, process of calling, arrest, search,  seizure,  examination,  detention,  suspension  of  detention, delivery and disposal of detainees.

## Keywords: Role of Investigators and Drugs

## 1.  Pendahuluan
N egara. Indonesia. adalah. negara. hukum,. segala. tingkah  laku  dan  perbuatan  warga  negaranya harus. berdasarkan. atas. hukum,. begitu. juga. halnya. dengan.alat.perlengkapan.negara.dalam.menjalankan. kewajibannya.harus.berdasarkan.hukum.yang.berlaku.. Hal  ini  seperti  yang  tertuang  dalam  penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :. Negara. Indonesia. berdasarkan. atas. hukum. dan. tidak  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka. 1 . Sebagai. negara. hukum. sudah. jelas. dalam. penyelenggaraan. aktivitasnya  baik  mengenai  kehidupan  bernegara maupun  bermasyarakat  selalu  menjunjung  tinggi hak. asasi. manusia,. perlindungan. terhadap. harkat. dan. martabat. manusia.Negara. Indonesia. adalah. negara. yang. sedang. berkembang,. sebagaimana. negara-negara. yang. sedang. berkembang,. Indonesia. banyak.menerima.pengaruh.yang.berasal.dari.negara. disekitarnya,  baik  itu  pengaruh  yang  sifatnya  positif maupun yang bersifat negatif. 2
Kemajuan. teknologi. yang. sedang. memiliki. dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah cepatnya. penyampaian. informasi. melalui. teknologi. digital  dan  salah  satu  dampak  negatifnya  adalah dengan. kemajuan. teknologi. juga. ada. peningkatan. masalah. kejahatan. dengan. menggunakan. modus. operandi. yang. semakin. canggih.. Hal. tersebut. merupakan. tantangan. bagi. aparat. penegak. hukum. untuk. menciptakan. penaggulangannya,. khususnya. dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.
Akhir-akhir  ini  kejahatan  narkotika  dan  obat- obatan. terlarang. telah. bersifat. transnasional. yang. dilakukan.dengan.modus.operandi.dan.teknologi.yang. canggih..Aparat.penegak.hukum.diharapkan.mampu. mencegah. dan. menanggulangi. kejahatan. tersebut. guna. meningkatkan. moralitas. dan. kualitas. sumber. daya. manusia. di. Indonesia. khususnya. bagi. generasi. penerus.bangsa 3 . 1 Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Amandemennya, Fokusmedia, Bandung, 2011, h. 2.
2 . Warsito.Hadi.Utomo,. Hukum Kepolisian Di Indonesia ,.Prestasi. Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, h. 3.
3 . A.Hamzah. dan. Surachman ,  Kejahatan  Narkotika  dan Psikotropika ,.Jakarta,.Sinar Grafika, 1994, h.6.
Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan  Zat  Adiktif  lainya  (NAPZA)  atau  istilah  yang populer. dikenal. masyarakat. sebagai. NARKOBA. (Narkotika  dan  Bahan/Obat  berbahaya)  merupakan masalah. yang. sangat. kompleks,. yang. memerlukan. upaya.penanggulangan.secara.komprehensif.dengan. melibatkan  kerjasama  dari  berbagai  multisektor, dan  peran  serta  masyarakat  secara  aktif  yang dilaksanakan. secara. berkesinambungan,. konsekuen. dan.konsisten..Meskipun.dalam.Kedokteran,.sebagian. besar golongan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.(NAPZA).masih.bermanfaat.bagi.pengobatan,. namun  bila  disalah  gunakan  atau  digunakan  tidak menurut. indikasi. medis. atau. standar. pengobatan. terlebih.lagi.bila.disertai.peredaran.dijalur.ilegal,.akan. berakibat. sangat. merugikan. bagi. individu. maupun. masyarakat.luas.khususnya.generasi.muda..Maraknya. penyalahgunaan  Narkoba  tidak  hanya  di  kota-kota besar. saja,. tapi. sudah. sampai. ke. kota-kota. kecil. di. seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi.atas..
Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2014, pengguna narkoba di Indonesia mencapai 4,2 juta, paling banyak diusia produktif antara 16-40 tahun 4 ..Tampaknya.usia.muda.adalah.sasaran.strategis. perdagangan.gelap.Narkoba..Oleh.karena.itu.kita.semua. perlu.mewaspadai.bahaya.dan.pengaruhnya.terhadap. ancaman. kelangsungan. pembinaan. generasi. muda. Penyebab.penyalahgunaan.Narkoba.sangat.kompleks. akibat. interaksi. antara. faktor. yang. terkait. dengan. individu,.faktor.lingkungan.dan.faktor.tersedianya.zat. (NAPZA).Faktor-faktor  tersebutmemang  tidak  selau membuat. seseorang. kelak. menjadi. penyalahguna. Narkoba.. Akan. tetapi. makin. banyak. faktor-faktor. ini. akan.semakin.besar.kemungkinan.seseorang.menjadi. penyalahguna.Narkoba. 5
4 . http://nasional.news.viva.co.id/news/read/516363-bnn- pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-4-2-juta-orang. diakses. pada Tanggal 26 September 2016 Pukul 16.00 Wib.
5 . Buku. Pencegahan. dan. Pemberantasan. Penyalahgunaan. dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  Bidang  Pemberdayaan Masyarakat, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2010 h. 25.

## Shilvirichiyanti dan Alsar Andri . Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba
Salah. satu. unsur. penegak. hukum. yang. ada. di. Indonesia.yang.diberi.tugas.memberantas.peredaran. narkoba. adalah. Kepolisian. Republik. Indonesia,. Kepolisian.Republik.Indonesia.(selanjutnya.di.singkat. dengan. POLRI). selaku. alat. negara. dituntut. untuk. mampu. melaksanakan. tugas. penegakan. hukum. secara. profesional. dimana. pengungkapan. kasus. Narkoba  bersifat  khusus  yang  memerlukan  proaktif POLRI.dalam.mencaridanmenemukanpelakunyaserta. senantiasa berorientasi kepada tertangkapnya pelaku tindak  pidanapenerapan  peraturan  perundang- undangan.di.bidang.Narkoba.
Salah. satu. bagian. aparat. penegak. hukum. Kepolisian  yang  juga  mempunyai  peranan  penting terhadap. adanya. kasus. penyalahgunaan. Narkoba. ialah  “Penyidik”,  dalam  hal  ini  penyidik  POLRI ,dimana. penyidik. diharapkan. mampu. membantu. proses. penyelesaian. terhadap. kasus. pelanggaran. penyalahgunaan. narkoba.. Dengan. dikeluarkannya. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika,  sebagai  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika, 6 . yang. didalamnya. mengatur. sanksi. hukumnya,. serta. hal- hal. yang. diperbolehkan,. dengan. dikeluarkannya. Undang-Undang.tersebut,.maka.penyidik.diharapkan. mampu. membantu. proses. penyelesaian. perkara. terhadap.seseorang.atau.lebih.yang.telah.melakukan. penyalahgunaan.Narkoba.dewasa.ini.
Efektifitas  berlakunya  Undang-undang  ini sangatlah. tergantung. pada. seluruh. jajaran. Penegak. Hukum,. dalam. hal. ini. seluruh. instansi. yang. terkait. langsung. yakni. penyidik. POLRI. serta. para. penegak. hukum. lainnya,. bahwa. dalam. proses. penegakan. hukum. dalam. hal. ini. penegakan. hukum. dalam. pemberantasan  penyalahgunaan  Narkotika  maupun Psikotropika,  untuk  membuat  terang  tindak  pidana yang. diduga. terjadi. proses. penyelidikan. merupakan. hal yang sangat substansi serta memiliki kepentingan yang.sangat.mendasar..Hal.ini.merupakan.bagian.dari. kepolisian. khususnya. penyidik. polisi. karena. fungsi. penyidiklah. yang. dapat. mengungkapkan. penegakan.
6 Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Narkotika, Psikotropika. Beserta. Konvensi. PBB. yang. Mengaturnya,. Badan. Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2009, h. 7.
hukum. dalam. pemberantasan. penyalahgunaan. narkotika. Peran penting penyidik di kepolisian akan memberikan. sarana. baikdalam. mengungkaphingga. menelusuri  jalur  peredaran  narkotika  maupun psikotropika.
Pada tahun 2013 jumlah kasus penyalahgunaan Narkoba.di.Wilayah.Hukum.Kepolisian.Resort.Kuantan. Singingi yaitu 52 kasus, semuanya telah P21 di tingkat kejaksaan.dan.telah.diberikan.putusan.sesuai.dengan. tingkat  kejahatannya.  Pada  tahun  Pada  tahun  2014 jumlah. kasus. penyalahgunaan. Narkoba. di. Wilayah. Hukum. Kepolisian. Resort. Kuantan. Singingi. naik. menjadi  60  kasus,  semuanya  telah  P21  di  tingkat kejaksaan.dan.telah.diberikan.putusan.sesuai.dengan. tingkat  kejahatannya.  Pada  tahun  2015  jumlah kasus. penyalahgunaan. Narkoba. di. Wilayah. Hukum. Kepolisian. Resort. Kuantan. Singingi. mengalami. penurunan menjadi 52 kasus, semuanya telah P21 di tingkat kejaksaan dan telah diberikan putusan sesuai dengan tingkat kejahatannya. 7
Bicara  sejarah  kepolisian  abad  13  Kerajaan Majapahit. punya. pasukan. Bhayangkara. (Polisi). yang. dipimpin  Maha  Patih  Gajahmada  dengan  salah  satu filosofis kerjanya : “ Satya Haprabu ”. Setia kepada raja. Disinilah. awal. mulanya. dikotomi. lahirnya. pendapat. tentang. polisi. sebagai. alat. penguasa. yang. dikenal. dengan polisi antagonis, tidak berpihak pada rakyat 8 .

## a.  Fungsi Kepolisian
Berdasarkan. Undang-Undang. Nomor. 2. Tahun. 2002 tentang Kepolisian, Menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian. adalah. menjalankan. salah. satu. fungsi. Pemerintahan.negara.dalam.tugas.penegakan.Hukum,. selain. perlindungan,. pengayoman. dan. pelayanan. kepada masyarakat”. 9
Menurut.Sadjijono.dalam.menjalankan.fungsinya. sebagai.aparat.penegak.hukum.polisi.wajib.memahami.
7 . Data. Sat. Res. Narkoba. Polres. Kuantan. Singingi,. November,.
2015 diambil pada 20 September 2016 Pukul 15.30 Wib.
8 . Antontabah,.Membangun Polri Yang Kuat, PT..Sumber.Sewu,. Jakarta, 2002, h.21.
9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian h.
5.
Shilvirichiyanti dan Alsar Andri . Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba
asas-asas. hukum. yang. digunakan. sebagai. bahan. pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:
1.  Asas  legalitas,  dalam  melaksanakan  tugasnya sebagai. penegak. hukum. wajib. tunduk. pada. hukum
2.. Asas. Kewajiban,. merupakan. kewajiban. polisi. dalam. menangani. permasalahan. dalam. masyarakat. yang. bersifat. diskresi,. karna. belum. diatur.dalam.hukum.
3.  Asas  Partisipasi,  Dalam  rangka  mengamankan lingkungan.masyarakat.polisi.mengkoordinasikan. pengamanan. swakarsa. untuk. mewujudkan. kekuatan.hukum.di.kalangan.masyarakat.
4.  Asas  Preventif  selalu  mengedepankan  tindakan pencegahan. daripada. penindakan. kepada. masyarakat.
5.. Asas.Subsidiaritas,.melakukan.tugas.instansi.lain. agar  tidak  menimbulkan  permasalahan  yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi. 10
Berdasarkan. asas-asas. tersebut. diatas. maka. fungsi. polisi. yang. terdapat. dalam. Undang-Undang. Nomor  2  Tahun  2002  telah  mengalami  perubahan citra,  maka  fungsi  polisi  menjadi  fleksibel  dalam artian  suatu  saat  mereka  harus  tegas  menangani suatu  peristiwa,  namun  dalam  situasi  tertentu mereka.harus.sangat.dekat.dengan.masyarakat.guna. menjalankan  asas  preventif.  Oleh  karenanya  harus mampu.dan.memahami.perkembangan.yang.terjadi. dalam. masyarakat,. serta. kebutuhan. mereka,. dalam. mendapatkan. perlindungan. keamanan.. Keadaan. ini. menuntut. polisi. untuk. mengetahui. kapan. dan. saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran.besar.dalam.masyarakat.

## b.  Tugas dan Wewenang Kepolisian
Lembaga. kepolisian. memiliki. tugas. yang. sangat. besar.untuk.melindungi.negara,.dengan.ruang.lingkup. yang. sangat. luas. tersebut. didalam. tubuh. kepolisian. harus.ada.pemberian.tugas.yang.jelas.
10 . Sadjijono,.Memahami Hukum Kepolisian,.LaksBang.Persindo,. Yogyakarta, 2010, h.17.
Dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002  disebutkan  bahwa  tugas  kepolisian  NKRI adalah: 11
1.  Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2.. Menegakan.hukum
3.  Memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan perlindungan..kepada.masyarakat.
Mengenai. tugas. yang. harus. dilaksanakan. olehKepolisian  dalam  pasal  14  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa : 12
a.. Dalam. melaksanakan. tugas. pokok. sebagaimana. dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian bertugas:
1.  Melaksanakan  pengaturan,  penjagaan, pengawalan. dan. patroli. terhadap. kegiatan. masyarakat. dan. pemerintah. sesuai. dengan. kebutuhan.
2.. Menyelenggarakan. segala. kegiatan. dan. menjamin  keamanan,  ketertiban,  dan kelancaran.lalu.lintas.dijalan.
3.  Membina  masyarakat  untuk  meningkatkan partisipasi  masyarakat,  kesadaran  hukum masyarakat.serta.ketaatan.warga.masyarakat. terhadap.hukum.dan.peraturan.perundang- undangan.
4.. Turut. serta. dalam. pembinaan. hukum. nasional.
5.  Memelihara  ketertiban  dan  menjamin keamanan.umum.
6.. Melakukan. koordinasi,. pengawasan,. dan. pembinaan. tekhnis. kepada. kepolisian. khusus,. penyidik. pegawai. negeri. sipil,. dan. bentuk-.bentuk.pengamanan.swakarsa.
7.. Melakukan. penyidikan. dan. penyelidikan. terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai dengan.hukum.acara.pidana.dan.peraturan.
11 Op.  Cit.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian h. 9.
12 Op.  Cit.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian h. 9.

## Shilvirichiyanti dan Alsar Andri . Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba
perundang-undangan.lain.
8.  Menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian, kedokteran.kepolisian,.laboratorium.porensik. dan.psikologi.kepolisian.
9.  Melindungi  keselamatan  jiwa  raga,  harta benda,. masyarakat. dan. lingkungan. hidup. dan  ganguan  ketertiban  dan  atau  bencana termasuk. memberikan. bantuan. dan. pertolongan  dengan  menjunjungtinggi  hak asasi.manusia.
10.  Melayani  kepentingan  warga  masyarakat untuk. sementara. sebelum. ditangani. oleh. instansi.dan.atau.pihak.yang.berwenang.
11.  Memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat sesuai  dengan  kepentingan  dalam  lingkup tugas.kepolisian.
12.  Melaksanakan  tugas  lain  sesuai  dengan peraturan.perundang-.undangan.
b.. Kewenangan. umum. kepolisian. negara. Republik. Indonesia diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan secara umum.menyebutkan.kepolisian.berwenang.: 13
1.  Menerima laporan atau pengaduan.
2.. Membantu. menyelesaikan. perselisihan. warga. masyarakat. yang. dapat. menggangu. ketertiban umum.
3.  Mencegah  dan  menanggulangi  timbulnya penyakit.masyarakat.
4.. Mengawasi.aliran.yang.dapat.menimbulkan.. perpecahan. . atau. mengancam. persatuan. dan.kesatuan.bangsa.
5.. Mengeluarkan. peraturan. kepolisian. dalam. lingkup.kewenangan.administrasi.kepolisian.
6.. Melaksanakan. pemeriksaan. khusus. sebagai. bagian  dari  tindakan  kepolisian  dalam rangkapencegahan.
13 Op.  Cit.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian h. 10.
7.  Melakukan  tindakan  pertama  di  tempat kejadian.
8.  Mengambil sidik jari dan identitas lainya dan memotret. seseorang,. mencari. keterangan. dan barang bukti.
9.  Menyelenggarakan pusat informasi.
c.  Etika Profesi Polisi dalam Penyidikan
Etika Profesi Polisi dalam penyidikan terdapat didalam. Peraturan. Kepala. Polisi. Republik. Indonesia  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 1 Ayat 3 berisi kode etik profesi penyidik polri. adalah. norma-norma. atau. aturan-aturan. yang  merupakan  kesatuan  landasan  filosofis, etika moral tentang sikap perilaku mengenai hal- hal.yang.diwajibkan.dan.dilarang.dilakukan.oleh. penyidik.dalam.menjalan.tugas.penyidikmaupun. penyelidikan. 14
Pasal  1  Ayat  4  yaitu  etika  profesi  penyidik polri.adalah.kristalisasi.nilai-nilai.yang.terkandung. dalam. Tribrata. dan. Catur. Prasetya. yang. mencerminkan  jati  diri  setiap  penyidik  untuk menjunjung tinggi norma-norma penyidikan. 15
Pasal  1  Ayat  5  yaitu  Profesi  penyidik  POLRI adalah. profesi. yang. berkaitan. dengan. tugas. penyidikan. dalam. rangka. penegakan. hukum. sesuai. dengan. peraturan. perundang-undangan. yang.berlaku. 16
d.. Penyidik
Penyidik.adalah.Pejabat.POLRI.yang.diangkat. sebagai.penyidik.atau.penyidik.pembantu.(terma- suk.Pegawai.Negeri.Sipil.dalam.lingkungan.POLRI). pada.satuan.organisasi.pengemban.fungsi.penyidi- kan.di.lingkungan.POLRI.berdasarkan.Surat.Kepu- tusan.Kapolri.atau.pejabat.yang.ditunjuk. 17 Setiap Penyidik. POLRI. dalam. menjalankan. tugasnya.
14 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2006, h.2.
15 . Ibid h. 3. 16 . Ibid h.3. 17 .  Ibid h.2.
Shilvirichiyanti dan Alsar Andri . Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba
senantiasa menjunjung tinggi : 18
1.  Asas  tujuan,  artinya  proses  penyidikan POLRI.dilaksanakan.untuk.menjamin.tujuan. penyidikan.yang.profesional.dan.mandiri.
2.  Asas  keterbukaan,  artinya  penyidik  POLRI bekerja. sesuai. dengan. prinsip. keterbukaan,. menerima  saran  dan/atau  kritikan  yang bersifat konstruktif dari pihak manapun.
3.  Asas akuntabilitas, artinya pelaksanaan tugas dan.wewenang.penyidik.POLRI.harus.dapat. dipertanggungjawabkan.
4.  Asas  kepentingan  umum,  artinya  penyidik POLRI  lebih  mengutamakan  kepentingan umum  daripada  kepentingan  pribadi  dan/ atau.golongan.
5.  Asas proporsionalitas, artinya penyidik POLRI dalam.melaksanakan.tugas.dan.wewenang- nya  senantiasa  memperhatikan  prinsip kecepatan,.ketepatan.dan.keseimbangan.
6.  Asas responsif, artinya penyidik POLRI dalam melaksanakan. tugas. dan. wewenangnya. senantiasa mempedomani prinsip ketanggap segeraan.
7.  Asas  kredibilitas,  artinya  penyidik  POLRI daam.melaksanakan.tugas.dan.wewenangnya. didasarkan. pada. fakta. hukum. yang. akurat. dan.dapat.dipercaya.
8.  Asas kerahasiaan, artinya penyidik
POLRI. dalam. melaksanakan. tugas. dan. wewenangnya senantiasa memegang rahasia penyidikan. yang. menurut. sifatnya. atau. menurut. peraturan. perundang-undangan. harus.dirahasiakan.
9.  Asas kemitraan, artinya penyidik POLRI dalam melaksanakan. tugas. dan. wewenangnya. menjalin.kemitraan.dengan.sesama.penegak. hukum  demi  kepentingan  masyarakat, bangsa.dan.negara.
Berdasarkan. latar. belakang. permasalahan. tersebut. diatas,. maka. yang. akan. diangkat. menjadi.
18 . Ibid h.5.
permasalahannya.adalah.sebagai.berikut:
1.  Bagaimana  langkah-langkah  Penyidik  Satuan Resort. Narkoba. Kepolisian. Resort. Kuantan. Singingi. dalam. melakukan. penyelidikan. dan. penyidikan. di. Wilayah. Hukum. Polres. Kuantan. Singingi.Berdasarkan.Standart?
2.. Apa. Hambatan. Penyidik. Satuan. Resort. Narkoba. Kepolisian. Resort. Kuantan. Singingi. Terhadap. Penegakan.Hukum.Tindak.Pidana.Penyalahgunaan. Narkotika  Di  Wilayah  Hukum  Polres  Kuantan Singingi?

## 2.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum  sosiologis,  yaitu  suatu  penelitian  berupa studi-studi. empiris. untuk. menentukan. teori-teori. mengenai. proses. terjadinya. dan. mengenai. proses. bekerja  hukum  di  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini adalah. Observational  research. yakni. dengan. cara. survei,  dimana  peneliti  langsung  turun  kelapangan mengadakan. pengamatan. korelasi. antara. ketentuan. hukum.dengan.kenyataan.yang.terjadi.di.masyarakat. Adapun  data-data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini.dibedakan.menjadi.data.Primer,.data.Sekunderdan. bahan.Hukum.Tersier..Data-data.yang.terkumpul.akan. disusun  secara  deskriptif,  kemudian  peneliti  akan menganalisa secara kualitatif. 19

## 3.  Hasil dan Pembahasan
Langkah-Langkah. Penyidik. Sat. Res. Narkoba. Kepolisian.Resort.Kuantan.Singingi.dalam.melakukan. penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika di.Wilayah.Hukum.Polres.Kuantan.Singingi.Berdasarkan. Standart.

## 1.  Penyidikan dan Penyelidikan
Mengenai. Standar. Operasional. Prosedur. (SOP). proses.penyelidikan.dan.penyidikan.Penanganan.Tindak. Pidana. Narkoba.. Dijelaskan. bahwa. menginventarisir.
19 . Bambang. Sunggono,. Metode  Penelitian  Hukum,  PT.. Raja. Grafindo Persada, Jakarta, 1996,h. 43.

## Shilvirichiyanti dan Alsar Andri . Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba
informasi yang bersumber dari masyarakat pastinya, selanjutnya menginventarisir daftar pencarian orang (DPO). melalui. hasil. berita. acara. pemeriksaan. yang. bersumber. dari. informasi,. selanjutnya. membuat. laporan. informasi. yang. dituangkan. dalam. format. yang.telah.ditetapkan.sesuai.dengan.aturan.yang.ada,. selanjutnya.informasi.dibuat.oleh.penyelidik.dalam.hal. ini.kepolisian,.informasi.harus.mengandung.kebenaran. dan.dilaporkan.kepada.pejabat.dalam.hal.ini.atasan. secara  berjenjang  untuk  ditindak  lanjuti.Selanjutnya pimpinan. mengeluarkan. surat. perintah. tugas. dan. surat. perintah. penyelidikan. dan. atas. dasar. surat. perintah. tugas. itu. dan. surat. perintah. penyelidikan. satres. narkoba. membuat. rencana. penyelidikan. dan. rencana kebutuhan anggaran”.Pasal 102 Ayat 1 Kitab Undang-Undang. Hukum. Acara. Pidana. menyatakan. penyelidik.yang.mengetahui,.menerima.laporan.atau. pengaduan  tentang  terjadinya  suatu  peristiwa  yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
Selanjutnya. langkah-langkah. penyidik. POLRI. dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Narkotika memiliki.beberapa.metode.yang.digunakan.penyidik. dalam. melakukan. penyelidikan,. yang. pertama. digunakan.yaitu.pengamatan.terhadap.orang,.tempat. dan. barang. (observasi),. selanjutnya. dengan. cara. surveillance pembuntutan  terhadap  orang/sasaran/ target,. selanjutnya. undercover . yaitu. dilakukan. penyamaran. atau. penyusupan. yang. dilakukan. oleh. petugas. kepolisian. itu. sendiri. dan. undercover  buy. penyamaran. yang. dilakukan. oleh. petugas. untuk. melakukan.pembelian.terselubung.yang.terdapat.pada. Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  itu  sendiri selanjutnya. controller delivery pembuntutan.terhadap. sasaran orang dan/atau barang yang akan diserahkan kepada. pihak. lain. yang. diduga. sebagai. bagian. dari. jaringan, selanjutnya. phone intercept yaitu.penyadapan. telepon.yang.dilakukan.oleh.petugas.terhadap.telepon. sasaran.. Menurut. Kitab. Undang-Undang. Hukum. Acara Pidana Pasal 1 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam  hal  dan  menurut  cara  yang diatur.dalam.Undang-Undang.ini.untuk.mencari.serta. mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan  tersangkanya”. 20 Peraturan. Kapala. Polisi. Republik  IndonesiaNomor  14  Tahun  2012  Pasal  17 juga.menjelaskan.cara-cara.penyidik.dalam.melakukan. penyidikan. dan. penyidik. wajib. mempunyai. rencana. penyidikan. 21

## 2.  Proses Pemanggilan
Tentang. proses. pemanggilan. dijelaskan. bahwa. untuk  tindak  pidana  narkotika  pemanggilan  itu dilakukan. paling. rendah. berjenjang. yaitu. Kasubdit. atas nama Direktur Tipid Narkoba pada tingkat Mabes Polri,.Kasubdit.atas.nama.Direktur.Res.Narkoba.pada. tingkat Polda, Kasat Res Narkoba atas nama Ka Polres/ Ta/Tabes/Metro  dan  Kapolsek  pada  tingkat  Polsek. Surat. Panggilan. wajib. di. catat. dalam. Buku. Register. (B-4)..Dalam.hal.surat.panggilan.dikirim.melalui.Pos,. harus  dicatat  di  dalam  buku  ekspidisi  sebagai  bukti petugas. telah. manyampaikan. pemanggilan,. apabila. yang  dipanggil  tidak  ada  di  tempat,  surat  panggilan dapat diserahkan kepada keluarga, Ketua RT/RW. Atau Pamong. Desa. serta. dicatat. dalam. buku. ekspedisi.. Sedangkan teknik pemanggilan ada 3  hal :
a.. Dalam.hal.memberikan.surat.panggilan,.penyidik. harus  memperhatikan  tenggang  waktu  paling lambat  3  X  24  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam harus.sudah.diterima.ke.alamat.
b.    Apabila  panggilan  tidak  dipenuhi  penyidik mengirim. Surat. Panggilan. kedua. dan. dalam. hal. panggilan  kedua  tidak  juga  dipenuhi/ditolak, penyidik  harus  pro-aktif  mendatangi  saksi-saksi ahli.yang.mengambil.keterangannya.
c.. Dalam.hal.pemanggilan.terhadap.tersangka,.Surat.
Panggilan pertama tidak dipenuhi dengan alasan yang.patut.dan.wajar,.diterbitkan.Surat.Panggilan. kedua.disertai.Surat.Perintah.Membawa.
Pasal  7  Ayat  1  huruf  e  Pasal  11  tentang wewenang  Penyidik/Penyidik  Pembantu  dalam  hal pemeriksaan. 22 Pasal  112  Kitab  Undang-Undang Hukum. Acara. Pidana. mengatur. alasan,. syarat-syarat.
20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, h. 147.
21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana h. 17.
22 . Ibid h. 151.
Shilvirichiyanti dan Alsar Andri . Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba
dan. tata. cara. untuk. dapat. melakukan. pemanggilan. serta. kewajiban. untuk. memenuhi. panggilan. 23 Pasal. 113  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana mengatur. tentang.. seorang. tersangka. atau. saksi. yang. dipanggil. memberi. alasan. yang. patut. dan. wajar  bahwa  ia  tidak  dapat  datang  kepada  penyidik yang. melakukan. pemeriksaan,. penyidik. itu. datang. ke  tempat  kediamannya.Pasal  119  Kitab  Undang- Undang. Hukum. Acara. Pidana. mengatur. tentang. hal. tersangka. atau. saksi. yang. dipanggil. untuk. didengar. keterangannya  berdiam  atau  bertempat  tinggal di. luar. daerah. hukum. penyidik. yang. menjalankan. penyidikan,. maka. pemanggilan. dan. pemeriksaan. terhadapnya. dapat. dimintakan. bantuan. kepada. Penyidik. dimana. tersangka. dan. atau. saksi. tersebut. bertempat  tinggal. 24 Pasal  120  Kitab  Undang-Undang Hukum. Acara. Pidana. mengatur. tentang. wewenang. penyidik. untuk. meminta. pendapat. orang. ahli. atau. orang.yang.memiliki.keahlian.khusus.dan.Ahli.tersebut. mengangkat. sumpah. atau. mengucap. janji. dimuka. penyidik.bahwa.ia.akan.memberi.keterangan.menurut. pengetahuannya. yang. sebaik-baiknya. kecuali. bila. disebabkan.karena.harkat.serta.martabat,.pekerjaan. atau. jabatannya. yang. mewajibkan. ia. menyimpan. rahasia.dapat.menolak.untuk.memberikan.keterangan. yang  diminta  serta  Pasal  27,  28,  29,  30  dan  31 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun  2012  tentang  Manajemen  penyidikan  tindak pidana. 25

## 3.  Penangkapan
Proses  Penangkapan  Tindak  Pidana  Narkotika Dijelaskan. bahwa. Dalam. hal. penangkapan. dalam. tindak pidana narkotika, Surat Perintah Penangkapan yang. ditandatangani. pejabat. paling. rendah. yaitu. Kasat  Res  Narkoba  pada  tingkat  Polres,  Kapolsek pada  tingkat  Polsek,  Surat  Perintah  Penangkapan wajib. dicatat. didalam. Buku. Register. Surat. Perintah. Penangkapan. (B-5),. Petugas. yang. melaksanakan. penangkapan.sekurang-kurangnya.berjumlah.2.(dua). orang.yang.namanya.tercantum.dalam.SuratPerintah.
23 . Ibid h. 176.
24 . Ibid h. 177.
25 Op. Cit. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, h. 17.
Penangkapan,. Petugas. yang. melaksanakan. penangkapan. wajib. memperlihatkan. Surat. Perintah. Tugas.dan.memberikan.Surat.Perintah.Penangkapan. kepada. tersangka. serta. tembusannya. disampaikan. kepada.keluarganya.setelah.dilakukan.penangkapan.. Setelah. melaksanakan. penangkapan,. petugas. wajib. melaporkan.kepada.pejabat.dan.membuat.Berita.Acara. Penangkapan.  Sedangkan  teknik/cara  penangkapan adalah.:
a.  Penangkapan  dalam  hal  terkait  dengan  tindak pidana Narkoba, dapat diperpanjang selama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
b.. .Perpanjangan.penangkapan.dituangkan.ke.dalam. Surat.Perintah.Perpanjangan.Penangkapan.
c.. Surat.Perintah.Perpanjangan.Penangkapan.dibuat. dan. ditandatangani. oleh. atasan. pejabat. dan. dituangkan.ke.dalam.Berita.Acara.Perpanjangan. Penangkapan.
4.  Penggeladahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pembantaran dan Pengeluaran Tahanan. Penggeladahan,. Penyitaan,.
Pemeriksaan,. Penahanan,. Penangguhan. Penahanan,. Pembantaran. dan. Pengeluaran. Tahanan.. Dijelaskan. dalam. hal. penggeledahan. dilakukan. setelah. diterbitkan. Surat. Perintah. Pengeledahan. yang. ditandatangani. pejabat.paling.rendah.oleh.Kasat.Res.Narkoba.pada. tingkat  kecamatan  Kapolsek  pada  tingkat  Polsek. Surat. Perintah. Penggeledahan. wajib. dicatat. di. dalam. Buku. Register. Penggeledahan. (B-6).. Petugas. yang. melaksanakan. penggeledahan. sekurang- kurangnya. berjumlah. 2. (dua). orang. yang. namanya. tercantum. dalam. Surat. Perintah. Penggeledahan.. Petugas. yang. melaksanakan. penggeledahan. wajib. menunjukan.Surat.Perintah.Tugas.dan.Surat.Perintah. Penggeledahan. kepada. tersangka. atau. keluarganya. atau. yang. menguasai. tempat. tersebut.. Petugas. yang. melaksanakan. penggeledahan. tanpa. surat. perintah. penggeledahan,. selanjutnya. mengajukan. permohonan. persetujuan. penggeledahan. kepada. Ketua. Pengadilan. Negeri. setempat.. Penggeledahan.

## Shilvirichiyanti dan Alsar Andri . Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba
dilakukan. terhadap. Badan,. Rumah. atau. tempat. tertutup lainnya, Kendaraan/benda bergerak lainnya, Pesawat  udara;  atau  Kapal  laut.  Sedangkan  Teknik/ cara. penggeledahan. dalam. hal. tersangka. wanita. yang. diduga. melakukan. penyalahgunaan. Narkoba,. penggeledahan. badan,. dilaksanakan. oleh. petugas. wanita.atau.wanita.yang.ditunjuk.oleh.petugas..Dalam. hal.penggeledahan.rumah.atau.tempat.tertutup.lain- nya dilaksanakan hanya untuk kepentingan penyidikan dan  disaksikan  oleh  tersangka/pemilik  rumah  dan/ atau. saksi. lain,. pelaksanaannya. harus. dengan. Surat. Perintah.Penggeledahan.dan.selanjutnya.dimintakan. permohonanan. persetujuan. penggeledahan. dari. Ketua. Pengadilan. Negeri. setempat.. Dalam. hal. tersangka  atau  pemilik  rumah  menolak  atau  tidak hadir,. penggeledahan. tetap. dilaksakan. oleh. Kepala. Desa  atau  Ketua  Lingkungan  setempat  dan/atau  2 (dua).orang.saksi..Penggeledahan.yang.dilaksanakan. dalam. keadaan. yang. sangat. perlu. dan. mendesak. tanpa.Surat.izin.Ketua.Pengadilan.Negeri.setempat.dan. Surat. Perintah. Penggeledahan.. Penggeledahan. yang. dilaksanakan. dalam. keadaan. yang. sangat. perlu. dan. mendesak.dilakukan.pada.halaman.rumah.tersangka. bertempat tinggal, tempat lain tersangka bertempat tinggal, di tempat tindak pidana dilakukan.
Petugas. yang. melaksankan. penyitaan. sekurang- kurangnya. berjumlah. 2. (dua). orang. yang. namanya. tercantum. dalam. Surat. Perintah. Penyitaan.. Petugas. yang melaksanakan penyitaan wajib memperhatikan Surat. Perintah. Tugas. dan. Surat. Perintah. Penyitaan. kepada. tersangka. atau. keluarganya. atau. yang. menguasai.barang.yang.akan.disita.
Jenis/macam penyitaan :
a.. Benda.atau.barang.yang.dapat.disita.merupakan. benda. atau. barang. yang. ada. kaitannya. dengan. tindak pidana Narkoba.
b.. Penyitaan.yang.dilaksanakan.dalam.keadaan.yang. sangat.perlu.dan.mendesak.tanpa.Surat.Izin.Ketua. Pengadilan. Negeri. setempat. dan. Surat. Perintah. Penyitaan,.setelah.melakukan.penyitaan.petugas. segera. mengajukan. permohonan. persetujuan. penyitaan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri/ Kepala.Kejaksaan.Negeri.setempat.
c.. Bahkan. sekarang. jika. memang. ada. hasil. dari  perbuatan  tindak  pidana  Narkoba  bisa dikembangkan.menjadi.Tindak.Pidana.Pencucian. Uang.(TPPU),.jadi.seluruh.asset.bisa.disita.baik.itu. rumah,.harta.dan.lainnya.

## Untuk Teknik/cara penyitaan
a.. Dalam.hal.melakukan.penyitaan,.petugas.meminta. tersangka/orang  yang  menguasai  barang  untuk menghitung. atau. menimbang. sendiri. jumlah. barang  buktidengan  diawasi  dan  difoto  oleh petugas.serta.disaksikan.oleh.saksi.lainnya.
b.  Terhadap  barang  bukti  Narkoba  dilakukan pemeriksaan awal dengan menggunakan Test Kit/ Narcotest.
c.  Barang bukti yang telah dihitung atau ditimbang selanjutnya. dibungkus. dan. dikelompokan. oleh. petugas.berdasarkan.jenisnya.
d.. Dalam. kegiatan. penyitaan. di. TKP,. petugas. membuat. surat. tanda. penerimaan. terhadap. benda/barang bukti yang disita.
e.. Surat. Tanda. Penerimaan. ditanda. tangani. oleh. petugas yang melakukan penyitaan, pemilik/yang menguasai.barang.dan.saksi.
f.. Surat. tanda. penerimaan. salinannya. diserahkan. kepada pemilik/orang yang menguasai barang.
g.  Terhadap  barang  yang  disita  namun  tidak terkait  dengan  tindak  pidana  Narkoba,  segera dikembalikan.kepada.pemiliknya.
h.. Setelah. melakukan. penyitaan,. petugas. menga- jukan  permohonan  persetujuan/penetapan penyitaan  dari  Ketua  Pengadilan  Negeri/Kepala Kejaksaan.Negeri.setempat.
i.  Mengajukan surat penetapan status barang bukti kepada.Jaksa.Penuntut.Umum.
j.. Petugas.wajib.melaporkan.kepada.pejabat.yang. menandatangani. Surat. Perintah. Penyitaan. dan. membuat.Berita.Acara.Penyitaan.
k.  Barang Bukti yang disita, diberi label dan disimpan dalam  tempat  penyimpanan  barang  bukti  serta melaporkan  kepada  Kasat  Tahti  pada  tingkat Polres.
Shilvirichiyanti dan Alsar Andri . Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba
Pemeriksaan. dilakukan. terhadap. tersangka. dan. saksi/saksi  ahli  yang  dituangkan  dalam  Berita  Acara Pemeriksaan.. Berita. Acara. Pemeriksaan. dibuat. oleh. Penyidik/Penyidik  Pembantu  dan  harus  memenuhi persyaratan. formil. dan. materiil. yang. ditentukan.. Dalam  hal  proses  pemeriksaan,  penyidik/penyidik pembantu.harus.bersikap.baik.dan.sopan.serta.dilarang. menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan. Dalam hal. pemeriksaan. terhadap. tersangka,. dilakukan. dengan memperhatikan ketentuan sebagai  berikut : a.. Pemeriksaan. dilakukan. sesegera. mungkin. atau. paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam. setelah. ditangkap,. dan. dituangkan. dalam. Berita.Acara.Pemeriksaan.Tersangka.
b.. Penyidik. wajib. memberitahukan. hak-hak. tersangka,  untuk  didampingi  oleh  pengacara/ penasehat.hukum.
c.. Pemeriksaan. dilakukan. diruang. pemeriksaan. pada. masing-masing. kesatuan. atau. tempat. lain. yang.ditunjuk.oleh.atasan.penyidik.sebagai.ruang. pemeriksaan.
d.. Setelah. selesai. melakukan. pemeriksaan,. selanjutnya.Berita.Acara.Pemeriksaan.dibacakan. kembali  oleh  Penyidik/Penyidik  Pembantu dihadapan. tersangka. dan. setelah. disetujui,. kemudian. ditanda. tangani. oleh. tersangka,. Penyidik/Penyidik  Pembantu  yang  memiliki Skep  Penyidik/Penyidik  Pembantu,  dan/atau penterjemah.
Dalam hal tersangka tidak mempunyai penasehat hukum, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasehat.hukum.dengan.ketentuan.sebagai.berikut:
a.  Tersangka  disangka  melakukan  tindak  pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara 15 tahun atau lebih; dan
b.  Tersangka orang yang tidak mampu dan diancam pidana.5.tahun.
Penahanan,. dan. permohonan. perpanjangan. penahanan. dilakukan. setelah. diterbitkan. Surat. Perintah. Penahanan. dan. Surat. Permohonan. Perpanjangan.Penahanan.yang.ditanda.tangani.oleh. Kasat  Res  Narkoba  pada  tingkat  Polres  mewakili
Bapak  Kapolres  dan  Kapolsek  pada  tingkat  polsek. Surat.perintah.Penahanan.wajib.dicatat.didalam.buku. register Penahanan (b-9). Penahanan tersangka harus dilakukan.dalam.ruang.tahanan.dan.sebelum.ditahan. dilakukan.pemeriksaan.kesehatan.oleh.tenaga.medis,. difoto. dan. diambil. sidik. jarinya.Setelah. pelaksanaan. penahanan,  penyidik/penyidik  pembantu  membuat Berita. Acara. Penahanan. yang. ditanda. tangani. oleh. Penyidik/penyidik  pembantu  dan  tersangka  yang ditahan.Petugas. yang. melaksanakan. penahanan. wajib.memberikan.Surat.Perintah.penahanan.kepada. tersangka. serta. tembusannya. disampaikan. kepada. keluarga. tersangka.Penyampaian. tembusan. Surat. Perintah.Penahanan.harus.tercatat.dibuku.ekspedisi. Dalam. hal. penahanan. dilakukan. terhadap. Warga. Negara. Asing,. tembusan. Surat. Perintah. Penahanan. disampaikan.kepada.:
a.  Perwakilan/Kedutaan  Besar/Konsulat  Negara tersangka;
b.. Kabareskrim.Polri;.dan.Sekretaris.
c.. Interpol.Indonesia..
Pembantaran. dilakukan. oleh. penyidik. apabila. tersangka. yang. pada. saat. dilakukan. penahanan,. mengidap  penyakit  menular/membahayakan  dan memerlukan.perawatan.khusus.kerumah.sakit.rujukan. berdasarkan. rekomendasi. dokter. kepolisian.. Dalam. hal kesatuan pada tingkat polsek yang karena kondisi geografinya  tidak  memiliki  dokter  kepolisian,  dapat menunjuk. dokter. setempat.. Selama. dalam. status. pembantaran,. tersangka. tetap. dalam. pengawasan. penyidik/penyidik  pembantu  dan  pengamanannya dapat  dikoordinasikan  dengan  Sat  Tahti  atau  Sat Narkoba.. Apabila. tersangka. yang. dibantar. ternyata. sembuh.sesuai.dengan.diagnose.dokter.yang.ditunjuk,. penyidik. membuat. Surat. Pencabutan. Pembantaran. dan. penahanan. dilanjutkan. dengan. mengeluarkan. Surat.Perintah.Penahanan.Lanjutan.
Pengeluaran. tahanan,. dilakukan. setelah. diter- bitkan. Surat. Perintah. Pengeluaran. Tahanan. yang. ditanda tangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres,  Kapolsek  pada  tingkat  Polsek.  Pengeluaran tahanan.dilakukan.apabila.:

## Shilvirichiyanti dan Alsar Andri . Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba
a.. Berkas.Perkara.dinyatakan.lengkap.dalam.rangka. penyerahan  tersangka  dan  barang  bukti  kepada Jaksa. Penuntut. Umum. dandemi. hukum. karena. masa.waktu.penahanan.habis.
b.  Selanjutnya  Gelar  perkara  dilaksanakan  paling sedikit. 2. (dua). kali. terhadap. seluruh. kasus. Narkoba.yang.disidik.yaitu.:
i.  Gelar Perkara awal
Gelar  perkara  awal  dilaksanakan  paling lambat  1  x  24  jam  (satu  kali  dua  puluh empat).jam.setelah.tersangka.ditangkap.dan. diterbitkan.Laporan.Polisi.
ii.  Gelar perkara akhir.
Gelar  perkara  akhir  dapat  dilaksanakan 4. (empat). hari. sebelum. target. waktu. penyelesaian.berkas.perkara.berakhir.

## 5. Pengawas Penyidik
Pengawas.atau.yang.mengawasi.penyidik.dalam. melakukan sidik dalam hal Tindak Pidana Narkotika. Pengawas. Penyidikan,. dimulai. sejak. diterbitkan. Laporan.Polisi.sampai.dilimpahkannya.berkas.perkara,. tersangka, dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Pengawasan.Penyidikan.dilakukan.oleh.:
a.. Atasan.penyidik.
b.. Pengawas. penyidik. yang. ditunjuk. dengan. Surat.
Perintah.
Adapun. Proses. Penyidik. memberikan. Laporan. terhadap  suatu  Tindak  Pidana  Narkotika  Dalam suatu  proses  Tindak  Pidana  Narkotika  ini  memang tidak  ada  pelapor  namum  demikian  perkembangan hasil. penyidikan. perkara. dibuat. dalam. bentuk. Surat. Pemberitahuan. Perkembangan. Hasil. Penyidikan. (SP2HP)  yang  diberikan  atas  pengajuan  keberatan/ komplain  secara  tertulis  dari  orang/pihak  yang berkepentingan. SP2HP serendah-rendahnya ditanda- tangani oleh Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres, Surat.Pemberitahuan.Perkembangan.Hasil.Penyidikan. SP2HP. berisi. perkembangan. hasil. penyidikan. sesuai. dengan format yang telah ditentukan”.
Penghentian  penyidikan,  dilaksanakan  setelah dilakukan. gelar. perkara. disertai. penebitan. Surat. Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian  Penyidikan.  Penghentian  penyidikan dilakukan.apabila.suatu.perkara.dinyatakan.:
a.  Tidak cukup bukti.
b.  Bukan tindak pidana.
c.. Tersangka.meninggal.dunia. d.. Kadaluarsa.
e.  Nebis in idem.
Penyimpanan  Barang  Bukti  Narkoba  dilakukan setelah ditimbang, dihitung, dikelompokan berdasar- kan  jenis,  dibungkus,  dilak/disegel,  dan  difoto barang  bukti  Narkoba  dicatat  dalam  buku  register barang  bukti  (B-13)  secara  terperinci  berdasarkan: Jenis  satuan  berat  (Kg/Gr),  Satuan  volume  (Liter/ ml)  dan  satuan  jumlah  (butir,  buah,  batang).  Kunci tempat  penyimpanan  barang  bukti  dipegang  dan disimpan. oleh. petugas. yang. ditunjuk. dengan. Surat. Perintah. Barang bukti yang disimpan harus dilakukan pengecekan. secara. berkala,. paling. sedikit. 2. (dua). minggu. sekali. oleh. petugas. dan. dicatat. dalam. buku. pengecekan barang bukti.
Pemusnahan barang bukti Narkoba, dilaksanakan setelah. mendapat. surat. penetapan. dari. Ketua. Pengadilan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Setelah.mendapat.surat.penetapan.diterbitkan.Surat. Perintah. Pemusnahan. yang. ditandatangani. oleh. pejabat paling rendah Kasat Res Narkoba pada tingkat Polres.atas.nama.Bapak.Kapolres..Proses.pemusnahan. barang  bukti  Narkoba  dilakukan  dengan  ketentuan sebagai.berikut.:
a.. Didahului. dengan. membuat. rencana. kegiatan. pemusnahan. dan. rencana. kebutuhan. anggaran. yang.diajukan.oleh.penyidik.kepada.Kepala.Satuan. Kerja.(Kasatker).
b.. Pemusnahan.Narkoba.dalam.tahap.penyelidikan. atau.penyidikan,.dilakukan.oleh.penyidik.dengan. disaksikan. oleh. pejabat. yang. mewakili. instansi. antara.lain.dari.Kejaksaan,.Departemen.Kesehatan. kalau. di. Kuantan. Singingi. itu. Dinas. Kesehatan,.
Shilvirichiyanti dan Alsar Andri . Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba
Badan/Balai  Pengawas  Obat  dan  Makanan ditingkat Kabupaten juga Dinas Kesehatan, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Badan Narkotika) yang.menguasai.barang.sitaan.
c.  Terhadap barang bukti jenis tanaman Narkotika, paling.lambat.2.X.24.(dua.kali.dua.puluh.empat). jam. sejak. saat. ditemukan. di. TKP,. dilakukan. pemusnahan. setelah. sebagian. disisihkan. terlebih  dahulu  untuk  kepentingan  penyidikan, ilmu  pengetahuan  teknologi,  serta  kepentingan pendidikan  dan  pelatihan  tanpa  harus  ada penetapan  dari  pengadilan  Negeri/Kejaksaan Negeri.setempat.

## 6.  Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Langkah-Langkah. Penyidik. Sat. Res. Narkoba. Kepolisian.Resort.Kuantan.Singingi.dalam.melakukan. penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkotika di. Wilayah. Hukum. Polres. Kuantan. Singingi. yaitu. sesuai. dengan. standart. penyidikan. yang. sesuai. dengan  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2012 dimana. dimulai. dari. penyelidikan,. penyidikan,. proses. pemanggilan,. penangkapan,penggeledahan,. penyitaan,. pemeriksaan,. penahanan,. penangguhan. penahanan,.pembantaran.dan.pengeluaran.tahanan.

## Saran
Kemampuan.dan.pengetahuan.penyidik.tentang. penyidikan Tindak Pidana Narkotika harus ditingkatkan dengan  melakukan  pelatihan-pelatihan  keresersean sehingga. menambah. pengetahuan. dan. kemampuan. di.bidang.penyidikan,.perlu.Anggaran.yang.memadai. serta.sarana.dan.prasarana.penunjang.agar.kegiatan. penyidikan Tindak Pidana Narkotika lebih efektif serta penambahan.jumlah.personil.harus.segera.dilakukan. untuk  menangani  tingkat  kejahatan  Tindak  Pidana Narkotika yang semakin tinggi.

## 7.   Daftar Pustaka

## Buku
Arief, Barda Nawawi, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum  Pidana ,. Jakarta,. Kencana. Prenada. Media.
Chazawi ,  Adami,  2002, Pelajaran  Hukum  Pidana  1,
Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
Hamzah,  Andi,  2001, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana dan Acara Pidana , Jakarta, Ghalia Indonesia.
Lamintang,  P.A.F,  1996, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia , Bandung, PT. Citra Adityta Bakti.
Makarao,.Moh..Taufik , 2003, Tindak Pidana Narkotika. Jakarta, Ghalia Indonesia.
Prasetyo,  Teguh,2010, Hukum  Pidana ,. Jakarta,. PT.. RajaGrafindo Persada.
Sadjijono,  2010, Memahami  hukum  Kepolisian,. Cetakan.I,.Yogyakarta,.PT..Laksbang.Presindo.
Solehuddin,  2008, Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana,  Acara  Pidana  dan  Perdata,. Jakarta,. Visimedia.
Sunggono, Bambang,1996, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Surahman dan A.Hamzah, 1994 , Kejahatan Narkotika dan Psikotropika ,.Jakarta,Sinar Grafika.
Tabah,  Anton,  2002, Membangun  Polri  Yang  Kuat, Jakarta,.PT..Sumber.Sewu.
Utomo,  Warsito  Hadi,  2005, Hukum  Kepolisian  Di Indonesia ,.Jakarta,.Prestasi.Pustaka.Publisher.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang

## Kepolisian
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika
Peraturan  Presiden  Nomor  58  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan. Kitab. Undang-Undang. Hukum. Acara.Pidana

## Shilvirichiyanti dan Alsar Andri . Peranan Penyidik Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba