## PARADIGMA ADMINISTRASI DALAM PENGELOLAAN SEKOLAH

## Patsun
STAI Hasan Jufri Bawean Email: staihabaweanmpi1@gmail.com
Abstract: The  changing  of  vision  and  paradigm  in  management  of  education today  widely  implicated  in  the  administration  and  bureaucratic  management  of education  toward  service  by  promoting  participation,  transparency  and accountability.  These  three  elements  are  expected  to  boost  the  quality  of education.
Keyword: Administration, Management of School

## Pendahuluan
Dalam  dasawarsa  terakhir  berkembang  visi  dan  paradigma  baru  dalam pengelolaan  pendidikan  umumnya,  dan  sekolah  khususnya.  Apabila  pada  era sebelumnya  sekolah  dipandang  sebagai  bagian  dari  birokrasi  pendidikan,  maka sekarang  ini  sekolah  adalah  lembaga  yang  melayani  masyarakat.  Pergeseran paradigma ini berimplikasi luas dalam administrasi dan pengelolaan sekolah.
Paling  tidak  ada  tiga  prinsip  atau  azas  yang  harus  selalu  diperhatikan dalam  pengelolaan  sekolah,  yaitu:  partisipasi,  transparansi  dan  akuntabilitas. Ketiga hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan yang selama  ini  belum  menggembirakan.  Partisipasi,  menuntut  setiap  penyelenggara dan  pengelola  sekolah  melibatkan stakeholder dalam  perumusan  berbagai kebijakan.  Transparansi  mengharuskan  sekolah  terbuka,  terutama  dalam pemerolehan  dan  penggunaan  dana,  sehingga  mendapatkan  kepercayaan masyarakat. Transparansi tidak akan terjadi tanpa didukung oleh akuntabilitas, yaitu  pertanggung  jawaban  pihak  sekolah  terhadap  orang  tua  dan  masyarakat, tidak  hanya  dalam  aspek  pengelolaan  sumber-sumber  daya,  namun  juga  dalam proses pembelajaran dan pelayanan yang mereka berikan.
Dengan  adanya  pergeseran  paradigma  tersebut,  maka  kepala  sekolah semakin  dituntut  serius,  berhati-hati  dan  terbuka  dalam  administrasi  dan pengelolaan  sekolah.  Hal  ini  tentu  harus  didukung  oleh  pengawas,  selaku pembina, pembimbing dan penilai kinerja sekolah.

## Administrasi Sekolah
Sebagai  suatu  sistem,  sekolah  terdiri  atas  komponen-kompenen  yang saling  terkait  dan  saling  mempengaruhi  dalam  mencapai  tujuan.  Berbagai  input mulai dari siswa, guru, biaya, serta instrumental dan environmental input lainnya harus dapat  didayagunakan  seefektif  mungkin  dalam  proses  transformasi,  untuk menghasilkan  output  berupa  peserta  didik  yang  memiliki  seperangkat  nilai, sikap,  pengetahuan  serta  keterampilan  baru.  Untuk  mendayagunakan  semua sumber  daya  tersebut,  diperlukan  administrasi  dan  pengelolaan  sekolah  yang baik.
Kata  „administrasi‟  berasal  dari  bahasa  Latin,  “ ad” dan ”ministrare” . Ad berarti  intensif, ministrare berarti  melayani,  membantu,  dan  memenuhi.
Administrasi  berarti  melayani  secara  intensif 1 .  Selanjutnya,  Simon  menafsirkan bahwa  administrasi  sebagai  seni  untuk  menyelesaikan  sesuatu.  Kegiatan administrasi  ditekankan  pada  proses  dan  metode  untuk  menjamin    suatu tindakan yang tepat. 2
Administrasi  dapat  dipandang  sebagai  proses  dan  dapat  pula  dipandang sebagai tugas (kewajiban). Administrasi sebagai proses sama dengan administrasi dalam  arti  luas.  Administrasi  sebagai  proses  kegiatan  meliputi:  perencanaan, pengorganisasian,  pengarahan  atau  kepemimpinan  dan  pengawasan  atau pengendalian.  Keempat  komponen  tersebut  merupakan  suatu  sistem  yang terpadu, yakni antara satu dengan lainnya saling berkaitan secara utuh. Artinya, perencanaan  harus  diorganisasikan,  diarahkan,  dan  diawasi.  Pengorganisasian juga  harus  direncanakan,  diarahkan,  dan  kemudian  dikendalikan.  Begitu  pula pengendalian  pun  harus  direncanakan,  diorganisasikan,  dan  diarahkan.  Oleh karena itu  administrasi sekolah merupakan kegiatan penyediaan, pengaturan dan pendayagunaan  segenap  sumber  daya  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  di sekolah secara efektif dan efisien.
Adapun  bidang  tugas  yang  harus  dikelola  di  dalam  administrasi  sekolah antara lain mencakup:
1. Administrasi kurikulum dan pembelajaran.
2. Administrasi  kesiswaan.
3. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan.
5. Administrasi keuangan atau pembiayaan.
6. Administrasi program hubungan sekolah dengan masyarakat.
7. Administrasi  program bimbingan dan konseling.
8. Administrasi persuratan. Berikut ini akan diuraikan kedelapan bidang tugas tersebut.
1 Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),
2 (1987)

## Administrasi Kurikulum dan Pembelajaran
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,  dinyatakan  bahwa  kurikulum  adalah  seperangkat  rencana  dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman  pada  standar  isi  dan  standar  kompetensi  lulusan,  serta  panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP dengan memperhatikan  prinsip- prinsip pengembangan kurikulum.
Standar  isi  adalah  ruang  lingkup  materi  dan  tingkat  kompetensi  yang dituangkan  dalam  kriteria  tentang  kompetensi  tamatan,  kompetensi  bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh  peserta  didik  pada  jenjang  dan  pendidikan  tertentu  (PPRI  No.  19  Tahun 2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  Pasal  5  ayat  2).  Standar  isi  yang memuat  administrasi  struktur  kurikulum,  beban  belajar,  kurikulum TK/SD/MI/SDLB/SMP dan kalender akademik.

## Administrasi Kesiswaan
Tujuan  administrasi  kesiswaan  adalah  mengatur  kegiaatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sampai lulus sekolah. Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler, sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah serta tujuan pendidikan secara keseluruhan.

## Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Pendayagunaan  Ketenagaan,  meliputi  :  (a)  kelayakan  guru  mengajar,  (b) pelaksanaan pembagian tugas guru, tenaga teknis, dan tenaga tata laksana, dan (c)  pemberian  tugas  tambahan  kepada  guru,  dan  tenaga  teknis  yang  belum memenuhi jumlah jam wajib mengajar minimal;
2. Daftar  Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan  (DP3)  yang  meliputi  :  (a)  daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap masing-masing guru, tenaga teknis dan  tata  laksana,  (b)  pencatatan  kegiatan  guru,  tenaga  teknis  dan  tenaga tatalaksana  sebagai  bahan  pembuatan  penilaian  pelaksanaan  pekerjaan tahunan;
3. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) yang meliputi: (a) daftar urut kepangkatan guru,  tenaga  teknis  dan  kepala  tata  usaha  di  lingkungan  sekolah,  dan  (b)
daftar  urut  kepangkatan  disusun    sesuai  dengan  ketentuan  dan  perubahan formasi sekolah ;
4. Mutasi Kepangkatan yang meliputi : (a) pemberitahuan kenaikan gaji berkala kepada  KPN  bagi  guru,  tenaga  teknis,  dan  tenaga  tata  laksana  yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, (b) pengusulan kenaikan pangkat  atau  tingkat  guru,  tenaga  teknis  dan  tenaga  tata  laksana  yang dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  dan  (c)  pemberitahuan dan pengusulan mutasi guru, tenaga teknis dan tenaga tata laksana.
5. Pengembangan  Ketenagaan  yang  meliputi :  (a)  daftar  urut  prioritas  guru, tenaga  teknis  dan  tenaga  tata  laksana  untuk  mengikuti  penataran  atau pelatihan  antara  lain:  LKG,  SPKG,  MGMP,  Laboran,  Perpustakaan  dan Bendaharawan, (b) pembinaan secara teratur terhadap guru, tenaga teknis dan tenaga  tata  laksana  dalam  melaksanakan  tugas  sehari-hari,  (c)  langganan majalah  profesi  untuk  guru,  tenaga  teknis  dan  tenaga  tata  laksana,  dan  (d) pemberian  dorongan  terhadap  guru,  tenaga  teknis  dan  tenaga  tata  laksana untuk menambah pengetahuan.
6. Usaha  Kesejahteraan  Pegawai  yang  meliputi :  (a)  penyelesaian  keanggotaan Taspen dan asuransi kesehatan guru, tenaga teknis dan tenaga tata laksana di lingkungan  sekolah,  dan  (b)  peningkatan  kesejahteraan  (Koperasi,  arisan, kegiatan rekreasi dan olah raga).
7. Tata Tertib Kerja yang meliputi : (a) pedoman tata tertib guru, tenaga teknis lainnya dan tenaga tata laksana, dan (b) Sumber penyusunan tata tertib kerja tersebut (ketentuan, peraturan, dan kesepakatan yang mendukung tata tertib kerja).
Mengacu  pada  PPRI  No.  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan,  Pasal  1  ayat  7  bahwa  standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan  dalam  jabatan.  Adapun  administrasi  standar  pendidik  dan  tenaga kependidikan meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

## Administrasi Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang  secara  langsung  digunakan  dalam  proses  pendidikan  di  sekolah.  Adapun, prasarana  pendidikan  adalah  semua  perangkat  kelengkapan  dasar  yang  secara tidak  langsung  menunjang  pelaksanaan  pelaksanaan  proses  pendidikan  di sekolah. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu (1) habis tidaknya  dipakai;  (2)  bergerak  tidaknya pada  saat  digunakan;  (3) hubungannya dengan  proses  belajar  mengajar.  Dilihat  dari  habis  tidaknya  dipakai,  ada  dua macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama.
1. Sarana  pendidikan  yang  habis  dipakai  adalah  segala  bahan  atau  alat  yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat.Contoh, kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa, dsb. Selain itu, ada sarana  pendidikan  yang  berubah  bentuk,  misalnya  kayu,  besi,  dan  kertas karton yang sering  digunakan oleh guru dalam  mengajar.  Contoh: pita  mesin ketik atau komputer, , bola lampu, dan kertas.
2. Sarana pendidikan tahan lama
Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus menerus dan dalam waktu yang relatif lama. Contoh, bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olah raga.
Ditinjau  dari  bergerak  tidaknya  pada  saat  digunakan,  ada  dua  macam sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan tidak bergerak.
1. Sarana pendidikan yang bergerak Sarana  pendidikan  yang  bergerak  adalah  sarana  pendidikan  yang  bisa digerakkan  atau  dipindah  sesuai  dengan  kebutuhan  pemakainya,  contohnya: almari arsip sekolah, bangku sekolah, dsb.
2. Sarana  pendidikan  yang  tidak,  adalah  semua  sarana  pendidikan  yang  tidak bisa  atau  relatif  sangat  sulit  untuk  dipindahkan,  misalnya  saluran  dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Ditinjau  dari  hubungannya  dengan  Proses  Belajar  Mengajar,  Sarana Pendidikan dibedakan  menjadi 3 macam bila ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, yaitu: alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran.
1. Alat pelajaran
Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik.
2. Alat peraga Alat  peraga  adalah  alat  pembantu  pendidikan  dan  pengajaran,  dapat  berupa perbuatan-perbuatan  atau  benda-benda  yang  mudah  memberi  pengertian kepada  anak  didik  berturut-turut  dari  yang  abstrak  sampai  dengan  yang konkret.
3. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam  proses  belajar  mengajar,  untuk  lebih  mempertinggi  efektivitas  dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada tiga jenis media, yaitu media audio, media visual, dan media audio visual.
Adapun  prasarana  pendidikan  di  sekolah  bisa  diklasifikasikan  menjadi dua macam, yaitu:
1. Prasarana  pendidikan  yang  secara  langsung  digunakan  untuk  proses  belajar mengajar,  seperti  ruang  teori,  ruang  perpustakaan,  ruang  praktik keterampilan, dan ruang laboratorium.
2. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar,  tetapi  secara  langsung  sangat  menunjang  terjadinya  proses  belajar mengajar,  misalnya  ruang  kantor,  kantin  sekolah,  tanah  dan  jalan  menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan.
Proses  administrasi  sarana  prasarna  meliputi  5  hal,  yaitu:  (1)  penentuan kebutuhan,  (2)  pengadaan,  (3)  pemakaian,  (4)  pengurusan  dan  pencatatan,  (5) pertanggungjawaban.

## Administrasi Pembiayaan
Standar  pembiayaan  adalah  standar  yang  mengatur  komponen  dan besarnya  biaya  operasi  satuan  pendidikan  yang  berlaku  selama  satu  tahun. Pembiayaan pendidikan terdiri atas:
1. Biaya investasi
2. Biaya operasi
3. Biaya personal. 3
Pelaksanaan  ketiga  hal  di  atas  di  atas  diperlukan  adanya  proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi,  dan  melaporkan    kegiatan  bidang  keuangan  agar  tujuan  sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Beberapa  hal  yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam  menyusun  rencana keuangan sekolah sebagai berikut:
1. Perencanaan harus realistis
Perencanaan harus mampu menilai bahwa alternatif yang dipilih sesuai dengan kemampuan sarana atau fasilitas, daya atau tenaga, dana, maupu waktu.
2. Perlunya koordinasi dalam perencanaan Perencanaan  harus  mampu  memperhatikan  cakupan  dan  sarana  atau  volume kegiatan sekolah yang kompleks.
3. Perencanaan harus berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Pengalaman,  pengetahuan,  dan  intuisi,  mampu  menganalisa  berbagai kemungkinan yang terbaik dalam menyususn perencanaan.
4. Perencanaan harus fleksibel (luwes). Perencanaan  mampu  menyesuaikan  dengan  segala  kemungkinan  yang  tidak diperhatikan sebelumnya tanpa harus membuat revisi.
5. Perencanaan yang didasarkan penelitian Perencanaan  yang  berkualitas  perlu  didukung  suatu  data  yang  lengkap  dan akurat melalui suatu penelitian.
6. Perencanaan sesuai dengan tujuan.
3 PPRI  No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 10
Perencanaan  yang  baik  akan  menentukan  mutu  kegiatan-kegiatan  yang diselenggarakan.
Pelaksanaan  fungsi  organisasi  dan  koordinasi  diarahkan  pada  peran kepala sekolah dengan  menetapkan orang-orang yang akan melaksanakan tugas pekerjaan,  membagi  tugas,  dan  menetapkan  kedudukan,  serta  hubungan  kerja satu dengan lainnya agar tidak terjadi benturan dan kesimpangsiuran satu dengan lainnya. Orang-orang yang diperlukan untuk mengelola kegiatan dana di sekolah antara lain:
1. Bendahara
2. Pemegang buku kas umum
3. Pemegang Buku Pembantu Mata Anggaran, Buku Bank, Buku Pajak Regristasi SPM, dan lain-lain.
4. Pembuat Laporan dan Pembuat Arsip Pertanggungjawaban Keuangan. Staf  yang  dipilih  untuk  untuk  membantu  pengelolaan  keuangan  sekolah
dituntut untuk memahami tugasnya sebagai berikut:
1. Paham pembukuan;
2. Memahami  peraturan  yang  berlaku  dalam  penyelenggaraan  administrasi keuangan;
3. Layak dan mempunyai dedikasi tinggi terhadap pimpinan dan tugas;
4. Memahami bahwa bekerja di bidang keuangan adalah pelayanan;
5. Kurang  tanggapnya  bagian  keuangan  akan  dapat  mempengaruhi  kelancaran pencapaian tujuan.
Pelaksanaan  administrasi  keuangan  terdiri  dari  pengurusan  keuangan, Kelengkapan  Tata  Usaha  keuangan  sekolah,  dan  Pencatatan  Keuangan. Sedangkan  kegiatan  Pengawasan  diarahkan  sebagai  usaha  untuk  mencegah terjadinya  penyimpangan  dari  aturan,  prosedur  atau  ketentuan  dengan pengawasan  ( controlling )  diharapkan  penyimpangan  yang  mungkin  terjadi  dapat ditekan sehingga kerugian dapat dihindari.

## Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Ruslan  mengatakan  bahwa  humas  merupakan  mediator  yang  berada  di antara pimpinan organisasi dengan publiknya. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa aktivitas  tugas  humas  adalah  mengelola  komunikasi  antara  organisasi  dengan publiknya 4 .  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  humas  ( public  relation ) adalah  aktivitas yang  menghubungkan  antara  organisasi  dengan  masyarakat  ( public )  demi tercapaianya  tujuan  organisasi  dan  harapan  masyarakat  dengan  produk  yang dihasilkan. Tujuan dari kegiatan humas diantaranya:
4 Ruslan, Manajemen Hubungan Manusia, (Jakarta: Adi Cita, 2006)
1. Meningkatkan  partisipasi,  dukungan,  dan  bantuan  secara  konkret  dari masyarakat  baik  berupa  tenaga,  sarana  prasaran  maupun  dana  demi kelancaran dan tercapainya tujuan pendidikan.
2. Menimbulkan dan membangkitkan rasa tanggung jawab yang lebih besar pada masyarakat  terhadap  kelangsungan  program  pendidikan  di  sekolah  secara efektif dan efisien.
3. Mengikutsertakan  masyarakat  dalam  memecahkan  permasalahan  yang dihadapi sekolah.
4. Menegakkan dan mengembangkan suatu citra yang menguntungkan ( favorable image ) bagi sekolah terhadap para stakeholdernya dengan sasaran yang terkait, yaitu piblik internal dan publik eksternal.
5. Membuka  kesempatan  yang  lebih  luas  kepada  para  pemakai  produk  atau lulusan  dan pihak-pihak  yang  terkait  untuk  partisipasi  dalam  meningkatkan mutu pendidikan.
Prinsip-prinsip  humas  menurut  Fasli  Jalal  dan Dedy  Supriyadi  disingkat TEAM WORK.
1. T= Together (bersama-sama),  antara  anggota  yang  satu  dengan  anggota  yang lainnya  bisa  bekerja  sama  dalam  organisasi  agar  dapat  mencapai  tujuan orgaisasi secara efektif dan efisien.
2. E = Emphaty (pandai merasakan perasaan orang lain), menjaga perasaan orang lain  dengan  selalu  menghargai  pendapat  dan  hasil  kerja  orang  lain.  Menjaga untuk tidak membuat orang lain tersinggung.
3. A = Assist (saling  membantu),  ringan  tangan  untuk  membantu  pekerjaan orang  lain  dalam  organisasi  sehingga  dapat  nmenghindarkan  persaingan negatif.
4. M = Maturity (saling  penuh  kedewasaan),  dewasa  dalam  menghadapi permasalahan,  bisa  mengendalikan  diri  dari  emosi  sehingga  dapat  mengatasi masalah secara baik dan menguntungkan bersama.
5. W = Willingness (saling  mematuhi),  menjunjung  keputusan  bersama  dengan mematuhi aturan-aturan sebagai hasil kesepakatan bersama.
6. O = Organization (saling teratur),  bekerja sesuai dengan aturan main yang ada dalam  organisasi  dan  sesuai  dengan  tugas  serta  kewajiban  masing-masing anggota.
7. R = Respect (saling  menghormati),  menghormati  antara  satu  dengan  yang lainnya, menghormati dari yang muda dengan yang lebih tua begitu sebaliknya, dari  yang  lebih  tua  dengan  yang  lebih  muda  sehingga  bisa  menjaga kekompakan kerja.
8. K= Kindness (saling berbaik hati), bersabar, menyikapi orang lain secara baik. 5
Sementara itu, berkaitan dengan fungsi humas Edward L. Bernay terdapat tiga fungsi utama humas ( public relation ) yaitu:
1. memberikan  penerangan  kepada  masyarakat.  Melakukan  persuasi  untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
2. berupaya  untuk  mengintegrasikan  sikap  dan  perbuatan  suatu  badan  atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. 6
Selanjutnya, fungsi humas menurut pakar humas Internasional, Cutlip & Centre, and Canfield dirumuskan sebagai berikut:
1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama.
2. Membina  hubungan  yang  harmonis  antara  badan  atau  organisasi  dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran.
3. Mengidentifikasi  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  opini,  persepsi,  dan tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi yang diwakilinya, atau sebaliknya.
4. Melayani  keinginan  publiknya  dan  memberikan  sumbang  saran  kepada pimpinan demi tujuan dan manfaat bersama.
5. Menciptakan  komunikasi  dua  arah  timbal  balik,  dan  mengatur  informasi, publikasi  serta  pesan  dari  badan  atau  organisasi  ke  publiknya,  demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. 7
Berdasarkan  dua  pendapat  di  atas,  fungsi  humas  disekolah  dapat disimpulkan  sebagai  Agen  pembaharuan,  Wadah  kerja  sama,  Penyalur  aspirasi dan Pemberi informasi.
Aktivitas, program, tujuan ( goal ) hingga pada sasaran yang hendak dicapai oleh  organisasi  atau  instansi  tidak  terlepas  dari  dukungan  masyarakat.  Berikut adalah beberapa hal yang termasuk pada pelaksanaan humas:
1. Mengundang  komite  sekolah  untuk  membantu  pemecahan  permasalahan sekolah.
2. Memberdayakan  sumber  daya  pendidikan  yang  ada  di  masyarakat  yang meliputi: (1) Sumber daya lingkungan dan  (2) Sumber daya manusia
3. Berperan  serta  secara  aktif  dalam  semua  kegiatan  masyarakat  yang mendukung program sekolah.
4. Melaksanakan  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik,  misalnya:  budaya  belajar, budaya disiplin, budaya sopan santun, dan pelaksanaan perintah.
5 Fasli  Jalal  dan  Dedi  Supriadi, Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah, (Yogyakarta: Adicipta, 2001 ), 6 Ruslan, Manajemen Hubungan ...,
7 Ibid.

## Administrasi Bimbingan dan Konseling atau Bimbingan Karier
Istilah  ”bimbingan”  merupakan  terjemahan  dari  istilah guidance dalam bahasa Inggris. Bimbingan dapat diartikan bantuan atau tuntunan. Secara khusus bimbingan adalah bantuan yang  diberikan kepada individu untuk mengerahkan kemampuan  dan kesempatan  yang  ada  pada  dirinya  agar  menjadi  manusia yang mandiri  dan  dewasa.  Selanjutnya,  konseling  dapat  didefinisikan  suatu  proses antarpribadi  dari  seseorang  dengan  orang  lain  untuk  membantu  dalam meningkatkan  pemahaman  dan  kecakapan  yang  dimilikinya  atau  usaha  untuk membantu seseorang dalam menolong dirinya sendiri. Jadi, bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien untuk mengarahkan  kemampuan  dan  membantu  pemahaman  diri  seorang  klien sehingga bisa dewasa dan mandiri.
Bentuk-  bentuk  Kegiatan  Layanan  Bimbingan  dan  Konseling  dapat berupa:
1. Pengumpulan data pribadi siswa dan data lingkungan. Kegiatan  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  pemahaman  yang  lebih mendalam terhadap pribadi siswa.
2. Pemberian  informasi,  yaitu  layanan  yang  diberikan  agar  siswa  memperoleh pemahaman  terhadap  diri  dan  lingkungannya  sehingga  dapat  membuat keputusan secara tepat.
3. Pengajaran  perbaikan  dan  pengayaan,  yaitu  layanan  untuk  membantu  siswa dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar.
4. Macam-macam  bimbingan  kelompok,  yaitu  bantuan  kepada  siswa  untuk mengatasi masalah-masalah melalui interaksi kelompok.
5. Penyuluhan individual, yaitu bantuan pemecahan masalah melalui pendekatan individual dalam situasi penyuluh.
6. Alih  tangan  atau  referal,  yaitu  bantuan  untuk  mengirimkan  siswa  kepada pihak yang dipandang relevan untuk memberikan bantuan.
Untuk menunjang pelaksanaan bimbingan konseling secara efektif maka perlu adanya administrasi BK yang antara lain sebagai berikut:
1. Program BK
2. Buku Pribadi Siswa
3. Kartu Kasus
4. Buku Catatan Kasus
5. Peta Kelas
6. Peta Siswa
7. Sosiogram.
Administrasi Tata Persuratan dan Kearsipan
Untuk  mempermudah  membedakan  macam-macam  surat  maka  perlu memahami pengertian surat berdasarkan macamnya, adalah sebagai berikut:
1. Surat  adalah  alat  komunikasi  tertulis  yang  digunakan  untuk  menyampaikan informasi oleh suatu pihak kepada pihak lain.
2. Surat dinas adalah surat yang dibuat oleh lembaga atau instansi berisi hal-hal penting berkenaan dengan kelembagaan atau organisasi.
3. Memo  adalah  catatan  singkat  yang  diketik  atau  ditulis  tangan  oleh  atasan kepada bawahan tenang pokok persoalan kedinasan.
4. Nota  dinas  adalah  surat  yang  dibuat  oleh  atasan  kepada  bawahan  atau  oleh bawahan  kepada  atasan  atau  antarkaryawan  setingkat  yang  berisi  catatan singkat tentang tugas.
5. Surat pengantar  adalah  surat yang  ditujuakan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen dan atau barang, bahan lain yang dikirimkan.
6. Surat  kawat  atau  tekegram  adalah  surat  singkat  dengan  menggunakan  kata- kata  biasa  dan  atau  kata  sandi  mengenai  hal  yang  perlu  cepat  disampaikan melalui telegraf.
7. Surat  keputusan  adalah  surat  berisi  keputusan  tentang  hal  yang  ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Surat  edaran  adalah  surat  yang  berisi  penjelasan  atau  petunjuk  cara melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  dan  atau  perintah  yang  telah ada.
9. Surat  undangan  adalah  surat  pemberitahuan  kepada  seseorang  untuk menghadiri acara pada waktu dan tmpat yang telah ditentukan.
10. Surat tugas adalah surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan kegiatan.
11. Surat  kuasa  adalah  surat  yang  berisi  kewenangan  penerima  kuasa  untuk bertindak atau melakukan kegiatan atas nama pemberi kuasa.
12. Surat  pengumuman  adalah  surat  yang  berisi  pemberitahuan  mengenai sesuatu hal yang ditujukan mengenai pegawai atau masyarakat umum.
13. Surat  yang  menyatakan  kebenaran  suatu  hal  disertai  pertanggungjawaban atau pernyataan tersebut.
14. Surat  keterangan  adalah  surat  yang  berisi  keterangan  auatu  hal  agar  tidak menimbulkan keraguan.
15. Berita  acara  adalah  surat  yang  berisi  laporan  tentang  suatu  kejadian  atau peristiwa  mengenai  waktu,  tempat,  keterangan,  dan  petunjuk  lain sehubungan dengan kejadian atau atau peristiwa tersebut.
16. Penerima  surat  atau  pengirim  surat  adalah  petugas  yang  menerima  surat masuk atau mengirim surat keluar.
17. Pengarah  surat  adalah  pimpinan  satuan  kerja  yang  menangani  surat menyurat  dan  kearsipan  atau  petugas  yang  ditunjuk  untuk  mengarahkan surat sesuai dengan masalahnya.
18. Pengelola surat adalah petugas yang mengolah atau menyelesaikan isi surat.
19. Penata arsip adalah petugas yang melaksanakan penataan arsip. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun surat diantaranya dari  segi  Syarat  Surat,  hendaknya  :  a)  Objektif,  b)  Sistematis,  c)  Singkat,  tidak bertele-tele, d) Jelas masalahnya, alamat tujuan dan alamat pengirim, e) Lengkap isinya,  f)  Sopan,  g)  Wujud  fisik  yang  menarik  (kualitas  kertas,  bentuk  surat, ketikan  dan  sebagainya);  dari  segi  Bahasa  Surat  hendaknya:  a)  Menggunakan bahasa yang komunikatif, dapat dimengerti artinya oleh penulis surat, b) Bahasa baku  atau  resmi,  yakni  sesuai  dengan  kaidah  bahasa  Indonesia;  Bagian  Surat terdiri  dari    Kepala  surat,  Tanggal  Surat,  Nomor  Surat,  Perihal,  Alamat  dalam, Salam pembuka, Isi surat, Salam penutup, Nama Jabatan (penutup surat), Inisial, dan Tembusan;  Bentuk Surat meliputi  surat Resmi ( Official Style ) , Lurus Penuh ( Full Block Style ) , Lurus ( Block Style atau Modified Block Style ), Setengah Lurus ( Semi Block Stye ), Sederhana ( Simplified Style ), Lekuk ( Idented Style ), Alinea menggantung ( hanging paragraf ), dan Lurus dengan perihal atau Pokok Surat ( Subject Notice ).
Kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan Surat meliputi: mencatat, mengarahkan, dan mengendalikan surat baik surat masuk maupun surat keluar, sedangkan  pengelolaan  arsip  sebagai  pusat  ingatan,  sumber  informasi,  dan sumber  penelitian.  Arsip  harus  dikelola  dengan  cara:  a)  Sistem  penataan  atau penyimpanan arsip, yaitu dengan menggunakan: (1) Sistem masalah, (2)  Sistem abjad,  (3)  Sistem  tanggal,  (4)  Sistem  wilayah.  b)  Arsip  pasif  penting  dan permanen,  harus  dirawat  dan  dijaga  agar  terjamin  keamanan  dan  keutuhannya, antara lain, arsip-arsip yang menyangkut akta tanah, akta pendirian gedung, akte status sekolah, dan sebagainya (Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1971 tentang ketentuan pokok  kearsipan).  c)  Untuk  mencegah  penumpukan  arsip  yang  tidak  berguna, dilakukan  penyusustan  atau  pemusnahan  arsip  yang  tidak  berguna  dengan mengikuti  prosedur  yang  berlaku  sesuai  dengan  PP  No.  34  Tahun  1979  tentang Penyusustan Arsip.

## Penutup
Munculnya  paradigma  baru  dalam  pengelolaan  pendidikan  yang berorientasi  pada  kegiatan  pelayanan  setidaknya  berimplikasi  luas  dalam administrasi  dan  pengelolaan  sekolah  dengan  meletakkan  partisipasi, transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pelaksanaan  administrasi  kurikulum  dan pembelajaran,  administrasi    kesiswaan,  administrasi  pendidik  dan  tenaga kependidikan,  administrasi  sarana  dan  prasarana  pendidikan,    administrasi keuangan  atau  pembiayaan,  administrasi  program  hubungan  sekolah  dengan
masyarakat,  administrasi    program  bimbingan  dan  konseling,  dan    administrasi persuratan    yang  harus  selalu  diperhatikan  oleh  kepala  sekolah  maupun pengawas  selaku pembina, pembimbing dan penilai kinerja sekolah.

## Daftar Pustaka
Depdiknas, Pedoman Administrasi Sekolah Dasar, (Jakarta: Direktorat Pendidikan TK dan SD Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2003)
Depdiknas, Pedoman  Administrasi  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama, (Jakarta: Direktorat  Pendidikan Lanjutan Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2002)
Depdikbud, Petunjuk  Administrasi  Sekolah  Menengah  Umum, (Jakarta:  Direktorat Sarana Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 1997)
Fasli  Jalal  dan  Dedi  Supriadi, Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah, (Yogyakarta: Adicipta, 2001)
Permendiknas  Nomor  19  tahun  2007  tentang  Standar  Pengelolaan  Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta: Depdiknas.
Prayitno, Seri Pemandu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah Buku II Pelayanan Bimbingan  dan  Konseling  (SLTP), (Jakarta:  Kerjasama  Koperasi  Karyawan Pusgrafin dengan Penerbit Penebar Aksara, 1997)
Ruslan, Manajemen Hubungan Manusia, (Jakarta: Adi Cita, 2006) Husaini  Usman, Manajemen:  Teori,  Praktik  dan  Riset  Pendidikan, (Jakarta:  Bumi Aksara, 2006)
PPRI  No. 19 Tahun 2005 tentang  Standar Nasional Pendidikan