Jurnal Professional FIS UNIVED Vol.5  No.2 Desember 2018

## PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN MELALUI MEKANISME MEDIASI OLEH  OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
Oleh:

## RAJI REZA ILAHI, TITIEK KARTIKA, ALIMANSYAH
Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Bengkulu

## ABSTRACT
Resolving the problem of land maladministration by the Ombudsman of the Republic of  Indonesia through a mediation mechanism is a very important method for both reporting parties  and the reported party to find the best solution that benefits both parties. This study aims to find  out how the process of problem solving through a mediation mechanism by the Ombudsman of  the Republic of Indonesia Representative of Bengkulu Province. This study uses descriptive qualitative methods with informant retrieval techniques, namely purposive sampling.  The  informants in this study were the Chief Representative; Head of Report Inspection and  Verification, Head of Report Inspection Division, Member of Report Inspection and Verification, Member of Report Examination, Secretariat of Ombudsman of Republic of  Indonesia Representative of Bengkulu Province and 2 Reporting Persons / General  Communities, using data collection techniques for Observation, Interview and Documentation.  The results of this study are the process of resolving the land problem through a mediation mechanism carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia Bengkulu  Representative through 3 processes, namely the process of summoning the  reporter  and  the  reporter, the Communication Process in Mediation and the Solution produced in the mediation.  a case of maladministration using the mediation method, and a solution from the reporting party  and the reported party that has been agreed upon in the mediation is completed with the minutes  as a result of the mediation on the joint decision.
Keywords: settlement, mediation mechanism, ombudsman of the Republic of Indonesia representative of Bengkulu Province

## PENDAHULUAN
Peningkatan  kualitas  pelayanan  publik sangatlah  diperlukan  setiap  neraga,  dalam meningkatkan kualitas  pelayanan  yang  baik untuk  masyarakat,  dibalik  pelayanan  publik yang  baik  tersebut  diperuntukan  juga  untuk perbaikan aparatur  negara  yang  mempunyai sikap yang tidak terpuji, untuk
menghindari dari berbagai macam
tindakan      KKN      (korupsi,  kolusi, nepotisme)  yang  ada  didalam  aparatur pemerintahan. Sesuai dengan yang dikemukanan  oleh  Max  Weber,  dalam pengertian Birokrasi adalah  sebagai  sebuah organisasi yang  disusun  atas  dasar rasionalitas,  bermakna  pengorganisasian
yang  tertib,  teratur  dalam  hubungan  kerja yang  berjenjang  berdasarkan  tata  kerja  atau prosedur   kerja    yang   jelas,    tetapi dalam keadaanya  praktiknya,  dalam  menjalankan hubungan  kerjasama  dengan  pemerintahan terkadang  mendapatkan  tindakan  yang mengecewakan,  seperti  pelayanan  yang berbelit-belit,  terlalu  lama,  tidak  adanya keterbukaan, serta biaya yang  sangat  mahal, tindakan  seperti  inilah  yang  saat  ini sedang diatasi oleh pemerintahan Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia sebelumnya  bernama  Komisi  Ombudsman Nasional  adalah  lembaga  negara  di
Indonesia  yang  mempunyai  kewenangan mengawasi penyelenggaraan  pelayanan publik  baik  yang  diselenggarakan  oleh penyelenggara  negara  dan  pemerintahan, Lembaga  ini  dibentuk  berdasarkan Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Ombudsman  Republik  Indonesia  yang disahkan  dalam  Rapat  Paripurna  DPR  RI pada  tanggal  9  September  2008. Upaya pembentukan  lembaga  Ombudsman  di Indonesia  oleh  pemerintah   dimulai   ketika Presiden B.J. Habibie, kemudian dilanjutkan oleh
penggantinya, yakni K.H. Abdurrahman   Wahid.    Pada   bulan Maret Tahun  2000,  K.H.  Abdurrahman  Wahid mengeluarkan  Keputusan  Presiden  Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi
Ombudsman  Nasional,      sehingga        mulai saat  itu,  Indonesia  memasuki  babak  baru dalam  sistem  pengawasan  Pembentukan lembaga Ombudsman  di Indonesia.
Untuk  lebih  mengoptimalkan  fungsi, tugas,  dan  wewenang  komisi  Ombudsman Nasional,    Perlu  dibentuk  Undang-undang tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia sebagai  landasan  hukum  yang  lebih  jelas dan  kuat  Akhirnya  pada  tanggal  7  Oktober 2008 ditetapkanlah
Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2008
Tentang  Ombudsman  Republik  Indonesia.
Adanya Ombudsman
disetiap  daerah
perwakilan,  sangat  membantu  masyarakat dalam  meningkatkan  dan pencegahan adanya  maladministrasi di Indonesia, Provinsi  Bengkulu  sendiri  sudah  adanya perwakilan  Ombudsman  untuk  Provinsi Bengkulu  dalam  mencegah  maladministrasi, Ombudsman publik, dalam berbagai masalah  masyarakat  yang  diselesaikan  oleh Ombudsman  perwakilan  Bengkulu,  Mulai dari laporan masyarakat, Pelayanan pendidikan,  kesehatan  dan  pertanahan  juga menjadi  laporan  masyarakat  yang  banyak diselesaikan oleh Ombudsman.
Penulis mengambil permasalahan pertanahan  juga  dikarenakna  belum  adanya penelitian  mengenai  kasus  pertanahan seperti  kita  ketahui  kasus  pertanahan  masi banyak  terjadi  pada  masyarakat  di  daerah, sedangkan  kasus  tinggi  lainnya  kenapa penulis tidak mengambil penelitian mengenai  bidang  tersebut,  sudah  banyak nya  peneliti  mengambil  penelitian  di bidang tersebut, seperti pendidikan, kepegawaian,  kesehatan  dan  kepolisian sudah  banyaknya  penelitian  yang  sudah  di bidang  tersebut. Didalam pengaduan masyarakat  mengenai  subtansi  pertanahan yang  dihadapi  oleh  masyarakat  mengenai kasus  pertanahan  dibagi  menjadi  3  (tiga) sebagai  berikut:  1  . Sengketa  Tanah  2. Konflik  Tanah 3. Perkara  Tanah Ombudsman pihak netral. Lewat Ombudsman masyarakat  bisa  lebih smooth dalam menyelesaikannya di luar proses pengadilan.  Proses  mediasi  inilah  akhirnya mungkin  ada  kesepakatan  penyelesaian antara pelapor dan terlapor yang dilaporkan  pada  Ombudsman.  Oleh  karena itu  penulis  tertarik  membahas  mengenai kasus  pertanahan  karena  memang  sangat tepat  untuk  dibahas  dan  diteliti,  Maka  dari itu  penulis  meneliti  tentang Proses penyelesian  masalah  pertanahan  melalui mekanisme  mediasi  oleh  Ombudsman Republik  Indonesia  Perwakilan  Provinsi Bengkulu.

## Jurnal Professional FIS UNIVED Vol.5  No.2 Desember 2018
No Metode Penyelesaian Jumlah Laporan 2015 2016 2017 1 Bukan Wewenang 4 11 14 2 Investigasi Lapangan 3 10 17 3 Kl carifikasi Lisan 11 51 77 4 Klarifikasi Tertulis 62 52 31 5 Mediasi/Konsiliasi 3 4 4 6 Pelimpahan/Diteruskan 6 2 1 7 Permintaan Pelapor 12 7 18 8 Saran 22 24 30 9 Tidak Ditemukan Maladministrasi 3 5 14 10 Tidak Melengkapi Data 1 8 9 Jumlah 127 174 215

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif. Penelitian  kualitatif  menurut  Sugiono dalam  (Pasolong,  2016:  161)  adalah metode  penelitian  yang  digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  objek  alamiah, sebagai  lawannya  adalah  eksperimen, dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrumen kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan secara        trianggulasi.
Laporan  Yang  Terselesaikan  dengan Metode  Penyelesaian  Oleh  Ombudsman Republik  Indonesia  Perwakilan  Provinsi Bengkulu.
Sumber : Hasil Penelitian, 2018
Data  di  atas  mengambarkan  kondisi laporan  masyarakat  yang  masuk di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan  Provinsi  Bengkulu,  tentu  dalam proses  penyelesaian  yang  di  hadapi  Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan  Provinsi  Bengkulu,  Proses Mediasi  menjadi  proses  yang  cukup panjang.

## HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN Proses Pemanggilan Pelapor dan Terlapor  Dalam  Melakukan  Mediasi Pemanggilan adalah  cara/proses memanggil/mengajak kepada
seseorang/kelompok  untuk  datang  ke  suatu acara/menghadiri  kepada  yang  memanggil, hal  ini  seperti  yang  di  dalam  proses melakukan mediasi di Ombudsman Republik  Indonesia,  dimana  pelapor  ialah seseorang  yang  melaporkan  atas  tindakan kasus  maladministrasi  sedangkan  terlapor instansi/kelompok  yang  di  laporkan  atas dugaan  melakukan  maladministrasi  yang dilakukan  pemanggilan  oleh  Ombudsman untuk  melakukan  proses  mediasi.  Dengan demikian,  pentingnya  untuk  memahami proses pemanggilan  ini  secara  tepat  tentang berbagai  aspek mediasi, Proses pemanggilan merupakan point pertama dalam melakukan  proses  mediasi  dan  juga tahapan  awal  dari  melukan  proses  mediasi nantinya.  Semua  proses  yang  dilakukan dilaksanakan  secara  tertib  dan  di  atur dalam  undang-undang  nomor  25  tahun 2009,  Peraturan  Ombudsman  Republik Indonesia  Nomor  26  Tahun  2017,  dan Peraturan  melakukan  mediasi  antara  kedua bela  pihak,  Selanjutnya  mengenai  kasus No: 0196/LM/XI/2017/BKL ini, Ombudsman sedikit kesulitan dalam pemanggilan  hingga  meminta  klarifikasi atas  dugaan  maladministrasi  dalam  kasus tersebut,  di  karenakan  dari  beberapa  pihak terlapor/instansi  pemerintahan setempat merasa  ketakutan  dan  sedikit  menghambat jalan  kerja  Ombudsman  dalam  pencarian data dilapangan” (Hasil wawancara, November 2018).
Hasil  ini  menyampaikan  bahwa  proses tersebut  tidak  begitu  mempengaruhi  dalam proses melakukan mediasi nantinya, dikarenakan  dalam  pemanggilan  tersebut Ombudsman tersendiri mempunyai wewenang  pemanggilan  paksa  kepada instansi  terlapor  apabila  tidak  mempenuhi
pemanggilan  Ombudsman  tersebut,  akan tetapi  pemanggilan tersebut  biasanya  cukup lama  di  penuhi  oleh  pelapor  dan  terlapor dikarenakan  untuk  mencocokan  melakukan proses  mediasi  tersebut  diperlukan  waktu yang  tepat  sesuai  kesepakatan  pelapor  dan terlapor  dan  proses  ini  cukup  memakan waktu  lama,  belum  lagi  tidak  ada  batasan waktu  bagi  Ombudsman  untuk  menentukan waktu  tersebut,  Sesuai  kesepakatan  dan kesiapan  terlapor  untuk  menyiapkan  bahan- bahan  yang  di  perlukan  dalam  proses mediasi  nantinya.

## Pola Komunikasi Dalam Proses  Mediasi
Pola  komunikasi  sebagai  bentuk  atau pola hubungan dua orang  atau  lebih,  dalam proses  pengiriman  dan  penerimaan  pesan dengan  cara  yang  tepat  sehingga  pesan yang  dimaksud  dapat  dipahami  di  dalam mediasi  juga  dalam  penyampaian  yang  di sampaikan  dari  pelapor  dan  terlapor adalah pesan  yang  akan  menjadi  solusi  dalam mediasi  yang  disimpulkan  oleh  mediator nantinya  solusi  tersebut  dan  disampaikan kembali  kepada  pihak  yang  dimediasi. Pola komunikasi  dan  model  mediasi  yang digunakan  dalam  proses mediasi  di Ombudsman  Republik  Indonesia  yang menjadi  kunci  sukses  terjalannya  proses mediasi  tersebut  pola  komunikasi  yang sering  digunakan  dalam  mediasi  ialah  pola Komunikasi  Multi  arah.  Peneliti  mencari informasi  dalam  kasus  No:  0196  /  LM  / XI  /  2017  /  BKL  yang  langsung menanyakan sekaligus mencari tahu bagaimana  pola  komunikasi  dalam  proses mediasi  terkhususnya  penyampaian  dari pihak  Ombudsman,  Pelapor  Huzaimah mengungkapkan  bahwa:
“ Saya sebenarnya sedikit kecewa karena saya tidak mendapatkan apa yang  saya inginkan atas hak saya, karena dalam mediasi tersebut saya tidak mendapatkan apa  yang  sebenarnya  menjadi hak saya, dikarenakan dalam hasil mediasi tersebut saya tidak dapat  apa  yang saya inginkan
yaitu SKT karena dari pihak kelurahan yang menghambat menurut saya, akan tetapi saya sudah cukup mendapatkan penjelasan mengenai soal tanah  tersebut dan  kenapa  pihak  kelurahan                  tidak mau mengeluarkan SKT ” (Hasil Wawancara, November 2018).
Berdasarkan  Kasus  No:  0196  /  LM  / XI  /  2017  /  BKL  pola  komunikasi  yang di sampaikan  sudah  cukup  membantu  terbukti adanya  pernyataan  dalam  kasus  diatas bahwasanya
Ombudsman sudah berkomunikasi  terhadap  beberapa  pihak dilapangan  untuk  menyelesaikan  kasus tersebut,  serta  dalam  pola  komunikasi dalam proses mediasi tersebutpun Ombudsman  masi  berada  pihak  netral karena  dalam  kasus  tersebut  Ombudsman hanya  sebagai  fasilitator  saja  dan  yang sering  berbicara  dalam  mediasi  tersebut adalah pelapor/terlapor. Jadi peran Ombudsman dalam mediasi  tersebut hanyalah menfasilitasi dalam  kasus tersebut seorang mediatorpun tidak banyak berbicara  karena  sudah  ditemukan  data data  yang  konkrit  dilapangan.

## Solusi      Yang      Ditawarkan      Dalam Proses Mediasi
Solusi ialah  enyelesaian/pemecahan masalah/jalan  keluar,  dalam  mediasi  solusi tersebut  tidak  selalu  mencapai  titik kesepakatan  bersama  dikarenakan  harus adanya  penekanan  yang  lebih  dari  seorang mediator  yang  dalam  hal  ini  terus  menerus yang  akan  jadi  pusat  perhatian  dalam mediasi  tersebut  yang  bertanggung  jawab mencari  solusi  terbaik  dalam  permasalahan tersebut, merangkum dengan baik permasalahan  hingga  kebutuhan  pada masing-masing  pihak  melakukan  evaluasi terhadap  solusi  yang  di  tawarkan  pada masing-  masing pihak, serta memilih  solusi yang  di  setujui  oleh  para  pihak  yang sedang  berkonflik.  Solusi  yang  ditawarkan dalam  proses  mediasi  peran  Ombudsman
Jurnal Professional FIS UNIVED Vol.5  No.2 Desember 2018
sebagai  pihak  yang  mefasilitasi  serta  netral memberikan tawaran solusi hingga tercapainya  kesepakatan  dalam  mediasi tersebut  dan  ditutup  dalam  berita  acara mulai  dari  ringkasan  terjadinya  pelapor datang  ke  Ombudsman  atas  dugaan maladministrasi  hingga  terselesainya  kasus tersebut.  Solusi  yang  ditawarkan  pada kasus  No:  0196  /  LM  /  XI  /  2017  /  BKL penyampaian  langsung  dari  tim  pemeriksa laporan  yaitu AB  mengatakan:
“ Ombudsman sudah mencari solusi yang terbaik dan  pemecahan  masalah yang terbaik bagi kedua bela pihak, pelapor sudah menerangkan dan menjelaskan seperti apa konflik yang di alami pelapor terhadap masalah kasus dugaan maladministrasi yang dihadapi pelapor, dalam kasus tersebut  pihak  BPN  dan kelurahan  dan pihak lainya tidak dapat menjelaskan secara detail kepada pelapor kenapa tanah yang di miliki pelapor tidak dapat di SKT kan, dikarenakan tanah tersebut terletak dulunya merupakan rawa- rawa namun saat ini sudah ditimbun oleh pihak lain, yaitu, sebuah lingkungan yang menjadi bagian  dari   masyarakat sekitar. Maka dari itu, untuk permohonan tambahan, SKT yang pelapor ajukan tidak dapat dikeluarkan secara spekulan, yang dibutuhkan untuk biaya- biaya umum berupa jalan yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar tanah tersebut karena tertera pada peraturan karena dalam Pasal 13 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Kilat, Dalam laporan pelapor sampaikan bahwa tanah yang diajukan penyusunan SKT yang  sudah  dalam rencana  proyek  (termasuk dalam peta Sertipikat Hak Milik an. Rohani No: 01595), Lembaga ini tidak dapat lagi menerima SKT karena itu sudah menjadi fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat sekitar, maka dari itu fungsi
Ombudsman dalma hal ini sebagai fasilitator hingga penyelesaian masalah tersebut sudah selesai dan menjelaskan kepada pihak pelapor mengenai tanah tersebut ” (Hasil  wawancara,  November 2018).
Penyelesaian  kasus  yang  dilaporkan  di Ombudsman  terkhususnya              dalam sengketa  pertanahan  yang  menggunakan metode mediasi/konsiliasi  Ombudsman menutut  hasil  penyelesaian  kasus  tersebut melalui  berita  acara  yang  sudah  kuat berdasarkan  dasar  hukum  yang  ada, dikarenakan  melalui  berita  acara  tersebut juga  Ombudsman  dapat  mengontrol  dan memberikan  penekanan  pada  pihak  pihak yang  tidak  mentaati  kesepatan/tidaknya dalam  mediasi  tersebut.  Jadi  Peran Ombudsman  memanglah  hanya  fasilitator saja dalam penyelesaian kasus maladministrasi  yang  ada terkhusnya penyelesaian  kasus  yang  menggunakan metode mediasi.

## PENUTUP
Setelah  melalui  tahap  penelitian  dan pembahasan  dari  hasil  penelitian.  Peneliti akan    memberikan  kesimpulan  dari  hasil penelitian dan memberikan saran,
Berdasarkan  rumusan  masalah,  bagaimana proses  penyelesaian  masalah  pertanahan melalui mekanisme mediasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan  Provinsi  Bengkulu.  Maka  pada penelitian  ini  telah  di  temukan jawabannya.
Sehingga  kesimpulan  dari  skripsi  ini mengungkapkan bagaimana proses penyelesaian  masalah  pertanahan  melalui mekanisme  mediasi  oleh  Ombudsman Republik  Indonesia  Perwakilan  Provinsi Bengkulu adalah  sebagai berikut :
1. Proses pemanggilan pelapor dan terlapor  dalam  melakukan mediasi.
2. Proses  pemanggilan  pelapor  dan terlapor diawali  dengan  adanya  laporan  masalah kasus  maladministrasi  terlebih  dahulu
hingga  baru  terjadinya  proses  PVL  dan adanya  Pemeriksaan  laporan  sehingga sampai  kedalam  proses  mediasi  proses pemanggilan  tersebut  sedikit  banyaknya memakan waktu  yang  cukup  lama  yang mengakibatkan  kepada  kerugian  kepada pelapor  dikarenakan  harus  menunggu kapan terjadinya mediasi, disini menunggu dikarenakna susahnya menentukan  waktu  untuk pertemuan Pola komunikasi  dalam  proses  mediasi.
3. Pola  Komunikasi  dalam  proses  mediasi tersebut  yang  lebih  aktif adalah pelapor dan  terlapor, Ombudsman terbukti  pada beberapa  kasus  di  atas  menjelaskan bahwa pihak  Ombudsman  hanya sebagai  fasilitator  untuk  memediasikan dan  segaligus  mengawas  nantinya diajalankan  apa  tidak  tuntutan  pelapor tersebut.
4. Solusi  yang  ditawarkan  dalam  proses mediasi  ini  ialah  masi  ditentukan  dari pihak pelapor  dan terlapor itu tersendiri bagaimana  proses  terbaiknya  dikarena Ombudsman  disini  berperan  hanya menjadi  fasilitator yang akan memediasi kedua  bela  pihak  jadi,  Ombudsman republik  indonesia  tuangkan  dalam berita  acara  yang  harus  di  laksanakan dari  pihak  terlapor  dan  pelapor  yang sudah  di  sepakati  besama  dalam  proses mediasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi, Rulam. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif .  Yogyakarta,  Ar-
Ruzz Media
Emzir.  2014. Metode Penelitian  Kualitatif: Analisis Data. J a k a r t a , Rajawali Pres
Erick  S.  Holle.  2011. Pelayanan Publik Melalui Electronic  Government : Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatan Public Service, Jurnal  Sasi Vol.17 No.3.
Edi As’Adi. 2011. Hukum Proyek Konstruksi Bagunan Dalam Perspektif
Pelayanan Publik Yang Baik Di Indonesia .  Yo gya k a rta ,  Graha  Ilmu
Hidayat,  Irsan.  2011. Efektivitas Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (Study Kasus: Analisis Hasil Kerja Ombudsman Berdasarkan Laporan Tahun 2009- 2010), Bengkulu, Perpustakaan Dekanat  Fisip. Skripsi
Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian
Ilmu Sosial . Jakarta, Erlangga Masthuri, Budi. 2005. Mengenal Ombudsman Indonesia . Jakarta,
Pradnya  Paramita
Nawawi,  Hadari  dan  Hadari  Martini.  1995. Instrumen Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta,  Gajah  Mada  University Press
Pasalong, Harbani. 2016. Metode Penelitian Administrasi Publik .
B a n d u n g ,   Alfabeta
Sudaryono.  2017. Metodologi Penelitian.
Jakarta, Rajawali Pers Sugiyono. 2014. Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. B a n d u n g , Alfabeta
Yulianti,  Henny.  2016. Analisis Kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Dalam Substansi Pengaduan Bidang Kesehatan, B e n g k u l u , Perpustakaan
Dekanat Fisip. Skripsi