## DINAMIKA PEMERINTAHAN MUKIM DI ACEH BESAR PASCA KEMERDEKAAN INDONESIA (1946-2017)
Akmal Zakiyya, Zulfan, Alamsyah
Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Syiah Kuala Email: akmalzakiyya@gmail.com, zulfan@gmail.com, alam_fisip@yahoo.com

## ABSTRACT
This  study  is  entitled  "The  Dynamics  of  the  Mukim  Government  in  the  Great  Aceh  Post Indonesian  Independence  (1946-2017)".  Formulation  of  problems  regarding  how  the  position, duties,  and  functions  of  the  mukim  government  in  Aceh  Besar,  and  how  the  public  perception regarding  the development  of Mukim in Aceh Besar. This study aims to determine the position, duties  and  functions  of  the  mukim  government  in  Aceh  Besar  in  the  present,  and  to  find  out public perceptions about the development of mukim in Aceh Besar. The research uses historical (historical)  methods,  and  uses  a  qualitative  approach.  Data  obtained  from  the  Library  and Museum Prof. Ali Hasjmy, Aceh Information and Documentation Center (PDIA), Aceh Province Central Bureau of Statistics, and related agencies such as the Kuta Malaka Sub-District Office, Darul  Kamal  Sub-District  Office  and  Lhoong  Sub-District  Office,  as  well  as  interviews  with relevant  figures  in  this  study.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  mukim  government  in Greater  Aceh  began  to  change  after  Indonesian  independence.  This  can  be  seen  from  the position,  duties  and  functions  of  the  mukim  government.  The  position  of  mukim  in  Aceh  Besar remains to  this day, but the task has changed, all the needs of the community are addressed to the sub-district office, not directed to mukim, before the mukim was under the sultan but now the mukim  is  under  the  sub-district  head.  Whereas  the  community's  view  of  the  current  position  of the  mukim  has  begun  to  be  forgotten,  there  are  even  some  people  who  do  not  know  about  the existence  of  mukim  because  everything  has  been  transferred  to  the  sub-district.  So  the  role  of mukim in the community begins to decrease. Even though the mukim government system in Aceh is one of  the inheritance of  the Aceh Darussalam Sultanate, its existence must  be strengthened. Because it has a very important historical value for the people of Aceh in the future.
Keywords: Dynamics, Government, Mukim.

## ABSTRAK
Skripsi  ini  berjudul"Dinamika  Pemerintahan  Mukim  di  Aceh  Besar  Pasca  Kemerdekaan Indonesia  (1946-2017)".  Rumusan  permasalahan  mengenai  bagaimana  kedudukan,  tugas,  dan fungsi  pemerintahan  mukim  di  Aceh  Besar,  dan  bagaimana  persepsi  masyarakat  mengenai perkembangan  Mukim  di  Aceh  Besar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kedudukan, tugas  dan  fungsi  pemerintahan  mukim  di  Aceh  Besar  pada  masa  sekarang,  dan  untuk mengetahui  persepsi  masyarakat  mengenai  perkembangan  mukim  di  Aceh  Besar.  Adapun penelitian ini  menggunakan metode historis (sejarah), dan menggunakan pendekatan  kualitatif. Data yang diperoleh dari, Perpustakaan dan Museum Prof. Ali Hasjmy, Pusat Dokumentasi dan

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
Informasi  Aceh  (PDIA), Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Aceh,  dan  instansi  yang  terkait  seperti Kantor  Camat  Kuta  Malaka,  Kantor  Camat  Darul  Kamal  dan  Kantor  Camat  Lhoong,  serta wawancara  dengan  tokoh-tokoh  yang  terkait  dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pemerintahan  mukim  di  Aceh  Besar  mulai  berubah  setelah  kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan, tugas dan fungsi pemerintahan mukim. Adapun kedudukan  mukim  di  Aceh  Besar  sampai  hari  ini  masih  tetap  ada,  tetapi  tugasnya  sudah berubah,  segala  keperluan  masyarakat  ditujukan  kepada  kantor  camat,  tidak  ditujukan  lagi  ke mukim, dahulu mukim berada di bawah sultan namun sekarang mukim berada di bawah camat. Sedangkan pandangan masyarakat  mengenai  kedudukan mukim sekarang ini mulai  terlupakan, bahkan ada sebagaian masyarakat yang tidak mengetahui mengenai keberadaan mukim karena semuanya  sudah  dialihkan  ke  kecamatan.  Sehingga  peran  mukim  dalam  masyarakat  mulai berkurang.  Padahal  sistem  pemerintahan  mukim  di  Aceh  merupakan  salah  satu  warisan  dari Kesultanan  Aceh  Darussalam  yang  harus  tetap  di  perkuat  keberadaanya.  Karena  mempunyai nilai sejarah yang sangat penting bagi rakyat Aceh di masa yang akan datang.
Kata kunci: Dinamika, Pemerintahan, Mukim.

## PENDAHULUAN
Secara  geografis  Aceh  terletak  di bagian  ujung  utara  pulau  Sumatera  dan berada antara 2º-6º di lintang Utara dan 95º- 98º  di  lintang  selatan  dengan  ketinggian rata-rata  125  meter  di  atas  permukaan  laut. Kedudukan  wilayah  Aceh  terletak  di  jalur pelayaran  dan  perdagangan  internasional, dibagian  utara  dan  bagian  timur  berbatasan dengan  Selat  Malaka  dan  bagian  selatan berbatasan  dengan  Medan,  Sumatera  Utara, sedangkan  di  sebelah  barat  berbatasan dengan  Samudera  Indonesia.  Saat  ini  Aceh merupakan  sebuah  provinsi  dari  wilayah Republik  Indonesia  yang  melingkupi  16 kabupaten,  642  mukim  dan  5.720  desa (Matsyah, 2013: 7).
Khusus  untuk  Provinsi  Aceh,  sejak keluarnya  undang-undang  nomor  44  tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan
Provinsi  Aceh telah  memberi peluang untuk menyusun  struktur  pemerintahan  menurut ketentuan  adat  di  dalam  masyarakat,  Aceh merupakan provinsi yang memiliki kesatuan masyarakat  hukum  yang  bersifat  istimewa dan  diberi  kewenangan  khusus  untuk mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dalam  sistem  dan prinsip  negara  kesatuan  Republik  Indonesia bedasarkan UUD 1945.
Daerah Aceh terbagi atas kabupaten/kota, kemudian dibagi atas kecamatan,  kemudian  dibagi  atas  mukim, dibagi  lagi  atas  kelurahan  dan  gampong, sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  2  UU No.  11  tahun  2006  tentang  pemerintahan Aceh dengan terbentuknya sistem pemerintahan  mukim  di  Aceh  semata-mata yang  dilahirkan  dalam  rangka  mewujudkan

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
nilai-nilai  idealis  keacehan  yang  berbasis nilai sosio-kultural.
Keberadaan mukim di Aceh mengalami pasang surut dan sejarah panjang dari  masa  ke  masa,  dimulai  pada  masa Kesultanan  Aceh,  pemerintahan  Belanda, pemerintahan  Jepang,  awal  kemerdekaan, masa  orde  lama,  masa  orde  baru,  masa reformasi, hingga sampai saat ini. Pada awal kemerdekaan, posisi dan peran mukim tidak jelas, sehingga bersinggungan dengan birokrasi  ala  Indonesia.  Di  era  reformasi, mukim sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang lahir dari rahim otonomi khusus  yang  telah  bertransformasi  dari instusi  informal  menjadi  instusi  formal. Pengakuan  keberadaan  dan  kedaulatan mukim  dalam  organisasi  pemerintahan  di Aceh  dapat  dianggap  sebagai  hikmah  dari perjuangan  dengan  nilai historis  dan idealisme  yang  besar  di  dalam  kehidupan bermasyarakat (Mukhlis, 2015: 3).
Selama  ini  pemerintah  mukim  baik sebelum  maupun  sesudah  kemerdekaan, telah  cukup  berjasa  dalam  menata  dan membina  kehidupan  rakyat  di gampong . Mukim  bukan  saja  telah  mampu  berperan aktif  dalam  mengendalikan  jalannya  roda pemerintahan gampong ,  tetapi  juga  dalam memelihara ketertiban, kerukunan, ketentraman  dan  pembangunan  masyarakat. Apalagi  peranannya  dalammempertinggi syiar  agama  Islam,  memelihara,  menjaga, membela,menerapkan  dan  memberlakukan adat  istiadat  dan  hukum  adat  dalam masyarakat  sesungguhnya  sangat  menonjol, sehinggamukim  menjadi  basis  perjuangan bangsa ketika perang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Berdasarkan kenyataan  tersebut,  maka  eksistensi  mukim
sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  adat yang  telah  hidup  dan  berakar  dalam kehidupan masyarakat Aceh perlu dipelihara, dibina dan dilestarikan, sehingga mukim  tetap  akan  utuh,  tangguh  dan tanggap  dalam  mengikuti  perkembangan ketatanegaraan  dan  tuntutan  pembangunan nasional.
Seiring  berjalannya  waktu,  undang- undang  atau  peraturan  pemerintahan  di Indonesia  semakin  berbenah,  mulai  dari tingkat  pusat,  provinsi,  hingga  kabupaten. Hal  ini  juga  berlaku  untuk  Provinsi  Aceh. Khusus  untuk  Kabupaten  Aceh  Besar,  tentu memiliki  peraturan  daerah  tersendiri,  salah satunya  adalah  kedudukan  pemerintahan mukim,  yang  diperkuat  kembali  dengan surat bupati nomor 1 tahun 1977 menengenai susunan pemerintahan di daerah pedesaan Aceh Besar .
Roda  pemerintahan  mukim  di  Aceh Besar berjalan beriringan dengan pemerintahan kecamatan, secara tidak langsung  hal-hal  yang  menjadi  tanggung jawab  mukim  sudah  di  alih  kendalikan fungsi  oleh  pemerintahan  kecamatan,  dalam polemik  yang  seperti  ini  tentu  menjadikan mukim  seperti  tidak  ada  lagi  fungsinya. Dalam  undang-undang  yang  berlaku  di Kabupaten Aceh Besar sendiri status mukim masih  memiliki  kedudukan  di  bagian pemerintahannya.  Sehingga,  yang  terjadi saat  ini  pada  mukim  di  Kabupaten  Aceh Besar,  banyak  kelembagaan  adat    yang hampir dilupakan oleh masyarakat setempat, bahkan ada yang sudah dihilangkan. Dengan demikian  kedudukan  mukim  di  Aceh  Besar patut dipertanyakan kembali mengenai tugas dan fungsinya tersebut.Jika situasi kelembagaan  mukim  dihilangkan,  maka

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
untuk  generasi  mudatidak  akan  mengetahui lagi  fungsi  mukim  di  Aceh  besar.  Sehingga secara  kurun  waktu  mukim  tidak  dikenali lagi oleh generasi penerus.
Melihat sejarah pemerintahan  mukim di Aceh  Besar  setelah  kemerdekaan  Indonesia sampai  hari  ini  yang  banyak  mengalami perubahan  dari  masa  ke  masa,  baik  itu  dari segi  fungsi,  tugas  maupun  kedudukannya, yang mungkin jauh berbeda dengan sebelum kemerdekaan. Maka penulis tertarik untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai  “Dinamika  Pemerintahan  Mukim Di Aceh Besar Pasca Kemerdekaan Indonesia (1946-2017)”. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, yang  menjadi  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah:
“bagaimana kedudukan,  tugas,  dan  fungsi  pemerintahan mukim di Aceh Besar pada masa sekarang?, dan bagaimana persepsi masyarakat mengenai  perkembangan  mukim  di  Aceh Besar  ?”.  Adapun  yang  menjadi  tujuan penelitian  ini  adalah:  “untuk  mengetahui kedudukan,  tugas,  dan  fungsi  pemerintahan mukim  di  Aceh  Besar  pada  masa  sekarang dan  untuk  mengetahui  persepsi  masyarakat mengenai  perkembangan  mukim  di  Aceh Besar”.
Hipotesis adalah “jawaban sementara” terhadap  sesuatu  masalah  (Sjamsuddin, 2016:  32).  Hipotesis  berfungsi  sebagai tempat  pedoman  dan  jawaban  sementara yang masih perlu diuji kebenarannya dengan melakukan  penelitian.  Adapun  hipotesis dalam  penelitian  ini  adalah  (1)  kedudukan mukim  di  Aceh  Besar  sudah  mengalami perubahan  dikarenakan  kedudukannya  yang beriringan  dengan  pemerintahan  kecamatan,
kemungkinan  besar  segala  urusan  mukim baik itu dari kelembagaan adat dikelola oleh pemerintahan kecamatan, hal ini dikarenakan pemerintahan kecamatan mendapat  dukungan  berdasarkan  undang- undang  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah pusat.  (2)  pandangan  masyarakat  generasi muda  mengenai  perkembangan  mukim diwilayah  Aceh  Besar  berjalan  beriringan dengan pemerintahan kecamatan, yang mana perkembangan  mukim  mulai  dihilangkan fungsinya.  Hal  ini  mungkin  akan  membuat ingatan masyarakat mengenai perekembangan mukim mulai di lupakan.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  Kualitatif. Moleong  (2009:  4)  mengemukakan  bahwa metode  kualitatif  adalah  proses  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa data-data tertulis maupun lisan bicara orang- orang yang diamati. Pendekatan ini diarahkan  pada  latar  dan  individu  tersebut secara utuh.
Penelitian  ini  menggunakan  metode sejarah  kritis (historis). Metode  Sejarah adalah  proses  menguji  dan  menganalisis kesaksian  sejarah  guna  menemukan  data yang  otentik  dan  dapat  dipercaya,  serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah  sejarah  yang  dapat  dipercaya  (Louis Gottschalk, 1983:39).

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini belangsung di beberapa mukim di wilayah Aceh Besar, di antaranya Mukim  Lhoong,  Mukim  Biluy,  dan  Mukim

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
Samahani, di mana terdapat berbagai sumber dokumentasi  terkait  penelitian.  Adapun penelitian ini berlangsung sejak awal penulis membuat  perencanaan  penelitian  (proposal) dan direncanakan selesai sampai akhir bulan November 2018.

## Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah  sebagai berikut. a . Observasi
Observasi  adalah  suatu  cara  untuk mengadakan  penilaian  dengan  jelas  dan pengamatan  secara  langsung  dan  sistematis (Taniredja,  2012:  77).    Tindakan  observasi yang  dilakukan  peneliti  pada  umumnya mempunyai  tujuan  agar  dapat  mengamati dan  mencatat  fenomena  yang  muncul. Dalam  hal  ini, penulis secara  langsung akan turun kelapangan untuk melihat secara nyata perkembangan  mukim  di  Aceh  Besar  pasca kemerdekaan  sampai  sekarang,  serta  hal-hal yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian skripsi  ini  di  kawasan  mukim  yang  ada  di Aceh Besar.

## b. Wawancara
Wawancara  yang  dilakukan  penulis adalah  untuk  mengumpulkan  keterangan lisan.  Metode  wawancara  atau  interview, mencakup cara yang dipergunakan seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba  mendapatkan  keterangan  atau pendirian secara lisan dari seorang
responden, dengan bercakap-cakap
berhadapan muka dengan orang itu (Koentjaraningrat, 1997: 129). Dalam hal ini penulis  menggunakan  metode  wawancara terstruktur, dimana peneliti sudah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan  diajukan  pada  narasumber.  Artinya
sebelum  mengadakan  wawancara  penulis terlebih  dahulu  merencanakan  bahan  yang akan  diwawancarai  dan  menentukan  siapa yang akan diwawancarai. Pertanyaan diajukan  kepada  informan  untuk  meminta keterangan  tentang  seputar  perkembangan mukim  di  Aceh  Besar  pasca  kemerdekaan Indonesia,  tugas  dan  fungsi  mukim  serta kedudukan  mukim  di  Aceh  Besar  saat sekarang  ini.  Adapun  pihak  yang  akan  di wawancarai  adalah  beberapa Imeum  Mukim dan  tokoh  masyarakat  yang  ada  di  Aceh Besar.
c. Dokumentasi
Kumpulan data verbal  yang  berbentuk tulisan,  dalam  arti  sempit  biasa  disebut dengan  dokumen  (Abdurrahman,  1999:  31). Dokumentasi  merupakan  sekumpulan  data atau  sumber  langsung  yang  berhubungan dengan penelitian. Maka untuk mendapatkan sumber  tersebut,  peneliti  akan  melakukan kunjungan guna mengkaji data tersebut yang terdapat  di  berbagai  pustaka  dan  badan arsip.

## d. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan digunakan terutama untuk memperoleh  data-data  sekunder.  Dalam kegiatan  ini  peneliti  akan  mengumpulkan berbagai  buku-buku  bacaan  yang  berkaitan dengan  Dinamika  Mukim  di  Aceh  Besar Pasca Kemerdekaan Indonesia.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  kualitatif  adalah  upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,  mengorganisasikan  data,  memilah- milah  menjadi  satu  yang  dapat  dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan  pola,  menemukan  apa  yang penting  dan  apa  yang  dipelajari,  dan
memutuskan  apa  yang  diceritakan  kepada orang lain. Data yang terkumpul dari sumber primer  dan  sumber  sekunder  akan  disusun secara  sistematis  dan  diolah  dengan  cara melakukan  kritik  sumber,  yaitu  dengan mempersoalkan  autentik  atau  tidak  suatu sumber yang sudah didapatkan.
Mengenai  asli  atau  tidaknya  suatu sumber  harus  dilakukan  analisis  sumber. Untuk  mengetahui  utuh  atau  tidaknya  suatu sumber  maka  perlu  dilakukan  kritik  teks terhadap  dokumen-dokumen,  dan  data-data yang  diperoleh.  Setelah  melakukan  kritik dapat  dihimpun  banyak  sekali  informasi mengenai  suatu  periode  sejarah  yang  kita pelajari.  Berdasarkan  semua  keterangan  itu dapat disusun fakta-fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Tidak semua fakta dapat  dimasukkan  karena  yang  diambil adalah fakta yang relevan dan sesuai dengan topik  yang  ingin  penulis  kaji.  Pada  tahap akhir,  penulis  melakukan  penulisan  dengan merangkai  sejumlah  fakta  yang  relevan, yang dikutip dari data observasi, wawancara, dokumentasi dan data statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  Pemerintahan  Mukim  di Aceh Besar Pasca Kemerdekaan Indonesia (1946-2017) a. Mukim  pada  Masa  Orde  Lama (1945-1965) Setelah kemerdekaan sistem
pemerintahan  di  Aceh  berangsur-angsur mengalami perubahan, sesuai dengan perkembangan  politik  kenegaraan,  mulai dari  undang-undang  dasar  dan  konstitusi RIS,  berubah  ke  UUDS  1950  dan  berubah lagi  ke  UUD  45  plus  amandemen.
Demokrasi  musyawarah  (mufakat)    masih sangat  kuat  dalam  masyarakat  di  gampong- gampong  dan  mukim(kemukiman).  Hal  ini di  tandai  dengan  sistem  pemilihan  keuchik di gampong langsung  dilakukan  dengan sistem  pemilihan  bebas  oleh  masyarakat gampong ,  masa  awal  kemerdekaan  negara kesatuan  Republik  Indonesia,  mukim  masih juga diakui sebagai lembaga pemerintahan.
Setelah tiga tahun proklamasi kemerdekaan  tepatnya  tanggal  10  Juli  1948 dikeluarkanlah  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturan pokok  mengenai  pemerintahan  sendiri  di daerah-daerah  yang  berhak  mengatur  dan mengurus  rumah  tangganya  sendiri,  yang kemudian ditetapkan sebagai undang- undang pokok tentang pemerintahan daerah.
Pemerintahan keresidenan dan pemerintahan kewedanaan dihapuskan dengan peraturan presiden Nomor 22 Tahun 1963. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD  1945,  maka  pengaturan  mengenai pemerintahan  desa  yang  berlaku  pada  masa Hindia  Belanda  tetap  dinyatakan  berlaku. Peraturan  tersebut  mengatur  tentang  batas wilayah  mukim  dan gampong serta Imeum Mukim dan Keuchik .  Kemudian  kedua peraturan  tersebut  bahwa  mukim  sebagai pemerintahan diberlakukan di seluruh Aceh, dan juga menyeragamkan seluruh pemerintahan mukim di Aceh.
Akan tetapi kedudukannya tidak  lagi berada  di  bawah Ulee  Balang, melainkan berada di bawah camat dan di atas gampong sebagai unit pemerintahan terendah. Pemerintahan Ulee  Balang telah  dihapus dengan  peraturan  tersebut.  Sebelum  adanya peraturan  tersebut  di  Aceh  dan  daerah  lain berlainan  sebutannya  untuk  pemerintahan
mukim,  yaitu  di  Aceh  Besar  dan  Pidie disebut  pemerintahan  mukim,  Aceh  Timur, Aceh  Tengah  dan  Blang  Keujeren  disebut Chik  Schap,  Aceh  Tenggara  disebut  Marga. Penyeragaman tersebut telah mengakibatkan jumlah  mukim  meningkat  dari  303  mukim menjadi  540  buah  pada  Tahun  1954 (Mukhlis, 2015: 24).
Proses  Penataan  Lembaga  Mukim  di Kabupaten  Aceh  Besarberdasarkan pola  dan struktur Organisasi Lembaga Mukim setelah  kemerdekaan,  di  Propinsi  Aceh lembaga  mukim  tetap  dipertahankan  dalam struktur pemerintahan  yang didasarkan pada Peraturan Keresidenan Aceh Nomor 2 dan 3 Tahun  1946  lembaga  mukim.  Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintahan Kemukiman  diberlakukan  di  seluruh  Aceh dengan  kedudukan  berada  di  bawah  camat dan mambawahi beberapa desa ( gampong ).
b. Mukim pada Masa Orde Baru (1966-
1998)
Ketika Orde Baru berkuasa dominasi negara  (state)  dalam  mengambil  kebijakan sangat terasa dan bahkan dapat mengesampingkan sistem pemerintahan desa  yang  ada  di  berbagai  wilayah Nusantara. Salah satu wujud dari penguasaan  dan  dominasi  negara  adalah dengan  memberlakukan  berbagai  peraturan- peraturan  perundang-undangan  atau  aturan- aturan  main  untuk  menata  bidang-bidang tertentu  sesuai  dengan  kehendak  negara, yaitu  diberlakukan  Undang-undang  No.5 Tahun  1979  tentang  pemerintahan  desa. Sehingga, Aceh terjadi peralihan kedudukan terendah  yang  langsung  di  bawah  Camat yaitu  desa,  dan  ini  merupakan mukim tidak lagi  organisasi  pemerintahan  di  atas  desa
(gampong)  dalam  susunan  ketatanegaraan Indonesia (Mukhlis, 2015: 26).
Di  masa  Orde  Baru  kondisi  mukim sangat  memprihatinkan  yang  hampir  sama sekali  tidak memperoleh  tempat  dan pengakuan  sama  sekali  dari  pemerintahan, mukim    harus  rela  berada  di  luar  struktur pemerintahan  nasional  pemaknaan  oleh negara  Orde  Baru  yang  menempatkan mukim  di  luar  struktur  pemerintahan nasional  tidaklah  sama  dengan  periode ketika Kesultanan Aceh masih berkuasa atau pada  zaman  pendudukan  Belanda  dan Jepang. Para Imeum Mukim yang sebelumnya memiliki peran dan fungsi yang cukup  signifikan  dalam  ranah  adat  telah diabaikan  dan  seolah-olah  dianggap  tidak ada dan atau tidak pernah ada.
Salah satu produk perundangan yang dianggap paling problematik yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru dalam hal pengaruhnya  terhadap  institusi  lokal  adalah UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, mukim tidak lagi mendapat pengakuan dari pemerintah dan tidak lagi berkedudukan sebagai  unit  pemerintahan  dalam  struktur pemerintahan di Aceh, akan tetapi di daerah pedalaman atau pedesaan keberadaan mukim  masih  tetap  dipertahankan  oleh masyarakatnya,  meskipun  kedudukannya dalam hukum nasional menjadi melemah.
Pemberlakuan undang-undang tersebut  telah  membawa  konsekuensi  yang cukup besar pada hilangnya berbagai bentuk kelembagaan  maupun  institusi  lokal  yang tersebar  di  Indonesia  salah  satunya  adalah mukim. Mukim dalam sejarahnya merupakan  institusi  sosial  di  Aceh  yang bersifat  teritorial  di  mana  makna  serta perannya  senantiasa  mengalami  perubahan

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
sejak  Aceh  masih  berada  di  bawah kekuasaan  kesultanan  hingga  di  bawah negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasi dari penerapan undang-undang  ini mengharuskan pemerintah wilayah gampong disesuaikan  dengan  undang-undang  tersebut sehingga tidak lagi diselenggarakan berdasarkan adat.
Transformasi ini berdampak terjadinya  pergeseran  sistem  nilai  budaya pemerintahan  adat.  Dampak  sosial  yang dirasakan  masyarakat  Aceh  sebagai  akibat dari penerapan undang-undang tersebut ialah masyarakat gampong kehilangan peran yang diemban oleh  mukim kerena  mereka diganti dengan  kepala  desa  yang  hanya  berfungsi sebagai  kepala  pemerintahan,  sedangkan fungsi sebagai kepala adat menjadi terabaikan.
Khususnya  di  Kabupaten  Daerah Tingkat  II  Aceh  Besar,  pada  tahun  1977 kedudukan Imeum  Mukim dipertegas  lagi dengan  Surat  Keputusan  Bupati  Kepala Daerah  Nomor  1  tahun  1977  tentang Susunan  Pemerintahan  di  daerah  pedesaan Aceh  Besar.  Sistem  pemerintahan  adat mukim  tersebut  tetap  berlaku  sampai  tahun 1979  saat  dikeluarkannya  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1979  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  56  tahun  1979) tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini  mengupayakan  adanya  penyeragaman kedudukan.
Pemerintahan Desa di seluruh
Indonesia pada saat diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1979 tentang  Pemerintahan  Desa,  maka gampong sebagai unit pemerintahan terendah di  Aceh diubah  menjadi  DesaKelurahan  dan  seluruh alat  perlengkapan  dan  penyelenggaraan
pemerintahan desa disesuaikan sebagaimana dikehendaki  oleh  Undang-Undang  Nomor  5 tahun  1979.  Imbasnya  juga  adalah  bahwa lembaga  mukim  dihilangkan.  Dengan  tidak lagi  diakuinya  lembaga  mukim  sebagai pemerintahan  formal,  maka  para Imeum
Mukim kembali ke lingkungan masyarakatnya. Mereka  hidupsederhana  dan  sama- sama menderita serta sama-sama membangun lingkungannya. Pendapat maupun  tindakan  dan  keputusan  mereka masih  teta  pmempunyai  pengaruh  yang penting  dan  menentukan  bagi  kebanyakan masyarakat,  juga  masih  adanya  pengaruh dan  pengakuan  kepada  para Imeum  Mukim hal  tersebut  disebabkan  karena  mereka memiliki karisma di mata masyarakat Aceh. Hal ini berkaitan dengan agama yang dianut oleh  masyarakat  Aceh,  yaitu  Islam,  dimana Lembaga Imeum  Mukim ini  dahulunya timbul  karena  pengaruh  kaum  ulama, sehingga  yang  diangkat  dan  dipilih  menjadi Imeum  Mukim adalah  orang  yang  paham tentang agama.
Dengan  adanya  perubahan  mendasar di  Pemerintahan  Desa,  maka  kedudukan Kepala  Desa  ( Keuchik )  semakin  bertambah penting,  ditambah  lagi  dengan  adanya sumbangan  dan  bantuan  dalam  rangka pembangunan  desa.  Merasa  kedudukannya yang  kuat  menyebabkan  Kepala  Desa ( Keuchik )  bersikap  acuh  tak  acuh  terhadap keputusan Imeum  Mukim .  Fenomena  yang demikian  menyebabkan  kebanyakan  warga masyarakat menerima kepemimpinan Kepala  Desa  dengan  sikap  curiga,  terutama mengenai  perilakunya  dalam  menggunakan dana bantuan pembangunan desa.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
Khususnya  untuk  Kabupaten  Aceh Besar  keberadaan Imeum  Mukim diperkuat kembali  dengan  Surat  Keputusan  Bupati Nomor  1  Tahun  1977  tentang  Susunan Pemerintahan  di  Daerah  Pedesaan  Aceh Besar. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, Imeum Mukim diberi
tugas.Keputusan  Bupati  tersebut,  menjadi landasan hukum (legal formal) bagi Keberadaan  Imeum  Mukim  khusunya  di Aceh  Besar.  Namun  dengan  diberlakukan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979 tentang  Pemerintahan  Desa,  mengakibatkan pemerintahan Imeum Mukim tidak lagi dakui sebagai  pemerintahan  formal  di  Aceh (Syahbandir, 2014: 2).
Selain itu, pada masa orde baru Aceh ditetapkan  sebagai  daerah  operasi  militer (DOM)  yang  menempatkan  pasukan  militer di  Aceh  sehingga  turut  menyebabkan keberadaan  lembaga  adat  di  Aceh  tidak berjalan  sebagaimana  mestinya, gampong dan mukim hanya dijadikan sebagai simbolis semata.
c. Mukim  pada  Masa  Reformasi  (1998-

## Sekarang)
Setelah  jatuhnya  Orde  Baru  tahun 1999  maka  beralihlah  sistem  pemerintahan Negara  Indonesia  ke  dalam  masa  reformasi. Sejak  era  reformasi  beberapa  undang- undang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat untuk  mengatur  pemerintah  lokal  di  Aceh, mulai  dari  UU  No.11/2006.  Khusus  UU no.18/dijabarkan  menjadi  Qanun  no.4 tahun 2003  tentang  pemerintahan  Qanun  Mukim dan  Qanun  No.5  tahun  2003  tentang pemerintahan gampong . Dalam undang- undang dan dua Qanun ini ditegaskan bahwa mukim  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum
yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang  mempunyai  batas  wilayah tertentu dan memiliki harta kekayaan sendiri yang  di  pimpin  oleh Imeum  Mukim atau nama  lain  keduduknnya  langsung  di  bawah camat.
Pasca  Orde  Baru  yang  memaknai mukim hanya sekadar lembaga administratif dengan  kondisi  lokal  yang  menginginkan lebih  dari  itu.  Bagian  ini  coba  dilengkapi dengan  perbandingan  kondisi  mukim  di kedua  wilayah  dan  menganalisis  berbagai peluang  dan  tantangan  yang  mungkin muncul  jika  mukim  ingin  dikembalikan sesuai dengan keinginan lokal.
Penyelenggaraan keistimewaan Aceh pada  pemerintahan  Habibie  dituangkan dalam  Undang-undang  Nomor  44  tahun 1999  yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  4 Oktober 1999. Keistimewaan tersebut meliputi
penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan  pendidikan  dan  peranan ulama  dalam  menetapkan  kebijakan  daerah, namun  implementasinya  baru  ditetapkan dengan  Peraturan  Daerah  (Perda)  Propinsi Daerah  Istimewa  Aceh  Nomor  4,5,6,  dan  7 tahun  2000.  Selanjutnya  dengan  Undang- undang  Nomor  18  tahun  2001  ditetapkan Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  berganti nama  menjadi  Propinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam dengan otonomi khusus.
Salah satu dasar pemikiran ditetapkannya  undang  undang  otonomi khusus  bagi  Propinsi  Aceh  adalah  karena Undang-undang  Nomor  22  tahun  1999  dan Undang-Undang  Nomor  25  tahun  1999 belum  mampu  menampung  asal-usul  dan keistimewaan  PropinsiAceh,  karena  masih terdapat  sejumlah  kewenangan  Pemerintah

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
Pusat  yang  belum  diserahkan  kepada Propinsi Aceh agar dapat menyelenggarakan keistimewaan secara optimal. Dengan kondisi  tersebut  maka  dipandang  perlu diselaraskan dengan Undang-undang Nomor 44  tahun  1999  tentang  penyelenggaraan keistimewaan  Propinsi  Aceh.  Otonomi khusus  yang  dikembangkan  di  Aceh  adalah perluasan  kewenangan  di  luar  yang  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  22  dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999.
Mukim  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  dalam  Provinsi  Aceh,  terdiri  atas beberapa gabungan gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan  sendiri,  kerkedudukan  langsung, dibawah  camat  yang  dipimpin  oleh Imeum Mukim (Qanun  No.4  Th.  2003,  Pasal  1 angka 4).
Dikemukakan  oleh  (Ismail,  2012:  7), berdasarkan Qanun No.4 tahun 2003 tentang pemerintahan  mukim  dalam  Provinsi  Aceh memberikan  wewenang  kepada  mukim untuk:
a. Memutuskan dan menetapkan hukum
b. Memelihara  dan  mengembangkan adat
c. Menyelenggara perdamaian adat
d. Menyelesaikan  dan  memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat e. Memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat f. Menyelesaikan perkara-perkara
yang  berhubugan  dengan  adat  dan adat istiadat.
Dengan Undang-undang tersebut gampong ditingkatkan  statusnya  menjadi desa dan Keuchik sebagai pimpinan gampong diubah sebutannya menjadi Kepala Desa.  Keberadaan Imeum  Mukim manjadi kuat kembali setelah diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh.  Pengaturan megenai mukim dan gampong juga merupakan  komitmen  Pemerintah  RI  untuk mengakui  keistimewaan  Aceh.  UU  No.11 tahun  2006  tersebut  juga  merupakan  tindak lanjut dari nota kesepahaman antar pemerintah  RI  dengan  GAM  yang  ditanda tangani di Helsinki.
Berdasarkan  Undang-undang  Tahun 2006, mukim kembali  diakui  sebagai lembaga  pemerintahan.  Adapun  jenjang pemerintahan  berdasarkan  Undang-undang tersebut adalah.
a. Pemerintahan Pusat
b. Pemerintahan Propinsi
c. Pemerintahan Kabupaten/kota
d. Pemerintahan Kecamatan
e. Pemerintahan Mukim
f. Pemerintahan Gampong
Tugas  dan  fungsi mukim menurut sistem  pemerintahan  daerah  Aceh  dalam Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2006 ditindaklanjuti pengaturannya dengan Qanun Aceh,  namun  demikian,  walaupun pengaturan mukim diatur  dengan Qanun Propinsi,  tetapi  tugas  dan  fungsi mukim dilakukan  secara  berjenjang  yaitu  ke  camat dan  camat  meneruskan  kepada  Bupati/ Walikota. Dengan demikian terselenggaranya  pemerintahan mukim, di samping melakukan urusan rumah tangganya  sendiri,  juga  sangat  tergantung

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
pada  ada  tidaknya  tugas  dan  fungsi  yang diberikan oleh Bupati ataupun Walikota.
Pemerintah Aceh mengeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 140/600/2011  tentang  Penetapan  Nama  dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong di  Aceh.  Berdasarkan  keputusan tersebut  susunan gampong dalam  sebuah mukim sangat  bervariasi,  setiap  satu mukim terdiri  dari  paling  sedikit  2  (dua) gampong dan  paling  banyak  75  (tujuh  puluh  lima) gampong . Saat ini Propinsi Aceh terdiri dari 5  kota,  18  kabupaten,  284  kecamatan,  755 mukim dan  6.450 gampong (Mukhlis,  2015: 30-32).
d. Eksistensi  Mukim  Masa  Sekarang

## (2017)

##  Temuan Lapangan
Penelitian  mengenai  mukim  yang saya  lakukan  selama  lebih  2  bulan, mengungkapkan  tentang  tugas,  fungsi  dan kedudukan  mukim  pasca  kemerdekaan Indonesia,    karena  mukim  ini  sebagai  salah satu  sistem  pemerintahan  yang  sudah  ada sejak  zaman  Kerajaan  Aceh  Darussalam. Menurut  pengamatan  peneliti,  yang  telah melakukan  penelitian  di  tiga  mukim  yakni, mukim  Lhoong,  mukim  Biluy,  dan  mukim Samahani.  Mukim  dalam  pemerintahan Aceh  sangat  penting    yang  merupakan warisan  sejarah  dan  representasi  nilai-nilai budaya  masyarakat  Aceh,  lembaga  ini  telah mengakar  dalam  sendi-sendi  kehidupan masyarakat setempat, sehingga keberadaannya  sangat  dibutuhkan  karena ada beberapa hal  yang tidak dapat ditangani oleh pihak-pihak lain.
Adapun  ketiga  sampel  penelitian yang  telah  penulis  lakukan  di  tiga  mukim yang ada di Kabupaten Aceh Besar yakni.

##  Mukim Lhoong
Mukim Lhoong terletak di kecamatan  Lhoong  Kabupaten  Aceh  Besar. Posisi  mukim  tidak  jauh  dari  pesisir  laut membuatnya  menjadi  salah  satu  mukim yang  terkena  dampak  tsunami  pada  tanggal 26 Desember 2004 silam. Tsunami membawa  perubahan  baru  bagi  mukim  ini yang relatif tertutup menjadi terbuka dengan banyaknya masuk berbagai bantuan kemanusiaan  dari  dampak  tsunami  yang melandanya.  Salah  satu  dampak  positif  dari bantuan kemanusiaan tersebut adalah terbangunnya infrastruktur-infrastruktur modern untuk pembangunan wilayah dampak  bencana  alam.  Di  sisi  lain,  dampak dari bencana alam tersebut membuat mukim Lhoong  kehilangan  ratusan  hektar  lahan persawahan sehingga  masyarakat  yang pada umumnya  berprofesi  sebagai  petani  kini merubah pola pekerjaannya menjadi pedagang  dan  bahkan  ada  yang  tetap menjadi nelayan dan petani garam.
Perubahan  mata  pencaharian  ini  tentunya mempengaruhi pada tumbuh
berkembangnya pemerintahan daerah, termasuk  di  dalamnya  yaitu  perkembangan pemerintahan mukim.
Dampak  besar  dalam  pemerintahan mukim  Lhoong  pasca  terjadinya  Tsunami tahun  2004  silam  yaitu Keujreun  Blang dan Panglima Laot . Keujreun Blang adalah salah satu perangkat mukim yang menentukan dan mengkoordinasikan  tata  cara  turun  sawah, membantu  pemerintahan  dalam  bidang pertanian,  dan  memberikan  teguran  atau

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
sanksi kepada petani yang melanggar aturan persawahan.  Berdasarkan  adat  yang  telah ditetapkan  mukim  melalui Keujreun  Blang tersebut membuat masyarakat patuh dan taat terhadap  peraturan  dalam  bersawah,  mereka menaati kapan harus bercocok tanam, kapan waktu yang tidak boleh turun sawah. Akibat hancurnya  areal  persawahan  ini  membuat kebutuhan  masyarakat  terhadap Keujreun Blang semakin  berkurang  dan  menurun, karena pergeseran mata pencaharian masyarakat  dari  petani  menjadi  pedagang bahkan  ada  yang  menjadi  pegawai  negeri. Sedangkan Panglima Laot merupakan struktur  adat  di  kalangan  masyarakat nelayan yang bertugas memimpin persekutuan  adat  dan  hukum  dalam  melaut. Dalam bagian ini merupakan hal yang sakral bagi  masyarakat  nelayan  yang  melanggar aturan  dalam  melaut,  karena  dalam  aturan- aturannya sudah ditetapkan kapan waktunya boleh  melaut  dan  kapan  waktu-waktu tertentu yang dilarangnya.
Dengan terjadinya perubahan- perubahan  di  kalangan  sosial  masyarakat Lhoong,  terjadi  pula  perubahan  pada pemerintahan daerah setempat, segala administrasi  kebutuhan  masyarakat  baik umum maupun khusus kini telah beroperasikan
pada
pemerintahan kecamatan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  segi kubutuhan  masyarakat  dalam  penyelesaian konflik antar gampong yang pada hakikatnya  merupakan  tugas  penyelesaian yang  dikendalikan  oleh  mukim,  tetapi  kini masyarakat mengadukan penyelesaian konflik  tersebut  kepada  pihak  kecamatan atau polsek setempat.
Dengan  demikian  ini,  secara  tidak langsung  tugas  dan  fungsi  mukim  akan
semakin tenggelam bahkan mukim tidak lagi berfungsi sama sekali di kalangan masyarakat.  Realita  yang  dapat  dilihat sekarang, Imeum Mukim bukan lagi prioritas utama  masyarakat  untuk  menyelesaikan berbagai  persoalan  masalah,  mukim  yang merupakan tonggakan utama dalam penyelenggaraan  lembaga  adat  seakan  tidak ada  peran  sama  sekali,  bahkan  fungsi  dan tugasnya sudah terabaikan, tetapi kedudukannya masih ada. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan M. Hatta (3 Desember 2018) selaku Imeum  Mukim Lhoong  mengenai tugas dan fungsi mukim pasca kemerdekaan Indonesia, beliau menyatakan bahwa kondisi kedudukan  mukim  pasca  kemerdekaan sudah  mulai  merosot  akibat  pergantian sistem  pemerintahan,  sekarang mukim hanya  tinggal  nama,  kalau  untuk  tugas  itu sudah tidak berkuasa lagi . Hal ini disebabkan  karena  adanya  pergantian  dari sistem pemerintahan dari masa ke masa.
Pergantian  sistem  pemerintahan, dan  ketika  di  sahkan  undang-undang  tahun 1979  tentang  pemerintahan  desa  ataupun mukim  di  setiap  wilayah,  waktu  pergantian itu  menjadikan  mukim  juga  ikut  berganti beberapa  sistem,  sehingga  mukim  ini  tidak lagi  berfungsi  di  masa  sekarang,  jika  ada suatu  urusan  sekarang  sudah  dibawakan  ke camat,  dulu  camat  itu  tidak  ada,  yang  ada mukim, makanya dikatakan dulu lebih besar mukim  bagi  suatu  wilayah  dan  pandangan masyarakat  pun  sangat  terhormat  kepada Imeum  Mukim ini,  kemudian  di  tahun  2006 ada  undang-undang daerah sehingga  mukim ini  tetap  ada,  tetapi  untuk  tugasnya  sudah tidak ada lagi.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
Dalam  pernyataan  tersebut  jelas
menyatakan bahwa segala urusan kemasyarakatan  sekarang  sudah  dibawah kendalikan  oleh  pihak  kecamatan,  bukan lagi  pada mukim.  Dari  sisi  sarana, Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Besar  pada tahun  2004  telah  memberikan  bantuan berupa  kendaraan  bermotor  dan  honor kepada Imeum  Mukim dan  perangkatnya, bahkan  membangun  kantor  mukim  di beberapa  wilayah  mukim,  tetapi  tidak dilengkapinya  sarana  dan  prasarana  yang memadai  sehingga  kegiatan  permukiman sering  diadakan  ditempat Imeum  Mukim ataupun di Mesjid mukim setempat. Kondisi menarik  dalam  pengembangan mukim Lhoong ini adalah pandangan sosial sebahagian masyarakat yang masih mengedepankan  keberadaan  pemerintahan mukim  sebagai  penata  kelembagaan  adat setempat  walaupun  secara  tugas  dan fungsinya mukim tidak lagi berkuasa.

##  Mukim Biluy
Mukim  Biluy  salah  satu  mukim yang  terletak  di  Kecamatan  Darul  Kamal Kabupaten  Aceh  Besar.  Penduduk  dengan taraf  ekonomi  dan  pendidikan  tinggi  masih mempertahankan  kelembagaan  adat  dan istiadat  Aceh  ketika  pada  masa  orde  baru mukim  tidak  lagi  mendapat  pengakuan  dan bahkan dimasukkan dalam struktur pemerintahan  nasional,  sebagaimana  halnya dikeluarkan  undang-undang  nomor  5  tahun 1979  tentang  pemerintahan  desa,  yang menyeragamkan  struktur  mukim  dengan struktur  pemerintahan  desa.  Mukim  Biluy tetap mempertahankan kelembagaan mukim, dapat  dilihat  pada  bertahannya  kantor mukim di wilayah tersebut.
Pada mukim Biluy, mukim merupakan  sebagai  lembaga  otonom  karena adanya  pengurus,  keberadaan  lembaga mukim tidak saja dilihat dari keberadaannya kantor mukim, tetapi dari segi perangkatnya yang  masih  terstruktur  mulai  dari Keujruen Blang, Pawang Glee, Seuneubok , dan semua itu  tergantung  pada  wilayah  bagian  mukim masing-masing.  Pada  masa  orde  baru  sejak berlakunya  undang-undang  nomor  5  tahun 1979  perangkat  mukim  sempat  tersingkir dan  digantikan  oleh  perangkat  bentukan dimasa  orde  baru  yaitu  kecamatan,  tetapi tidak menyurutkan tugas dan fungsi kelembagaan  adat  mukim  setempat,  dan  hal yang  paling  kuat  adalah  berfungsinya Kejruen Blang sebagai salah satu kelembagaan  adat  untuk  mengatur  proses pertanian dibidang persawahan, ini merupakan suatu bentuk untuk mempertahankan  kelembagaan  adatnya  dari proses  perubahan  yang  terjadi  di  masa  orde baru yang lalu.
Di  sisi  lain,  tugas  dan  fungsi pemerintahan mukim saat ini yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dengan mengkoordinasikan pemerintahan  berdasarkan  perintah  dari Bupati Aceh Besar. Dengan posisi demikian, kini  mukim  berada  di  bawah  kecamatan, karena  kecamatan  merupakan  perpanjangan tangan  dari  bupati  dan  camat  sebagai pembina  atau  pengawas  kerja  mukim.  Pada Mukim  Biluy  yang  hingga  saat  ini dilengkapi  dengan  kantor  mukim,  setiap bulanannya  diberikan  honor  kepada Imeum Mukim sebesar  Rp  1.200.000  dan  bantuan untuk  ATK  sebesar  Rp  500.000  setiap tahunnya.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
Walaupun  demikian,  pemerintahan mukim tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena segala kepentingan masyarakat sudah menjadi tanggung jawabnya  kecamatan  dan  dilimpahkan  ke camat, kedudukan mukim hanya menjalankan adat istiadat di daerah setempat saja,  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Firdaus  selaku Imeum  Mukim Biluy  dalam wawancaranya  (8  Januari  2019),  yang menjadi  garis  besar  dari  tidak  berjalannya pemerintahan  mukim  yaitu  qanunnya  ada, tetapi  pergubnya  tidak  ada,  sehingga minimnya upaya pemerintah untuk komitmen  pengakuan  kedudukan  terhadap pemerintahan  mukim  yang  kini  hanya sebagai modernisasi dalam bentuk pemerintahan daerah.
 Mukim Samahani
Berbeda  halnya  dengan  Mukim Lhoong dan Mukim Biluy, Mukim Samahani  terletak  di  Kecamatan  Kuta Malaka,  tidak  jauh  dari  ibukota  Kabupaten Aceh  Besar,  Kota  Jantho.  Dalam  wilayah mukim  ini  terdapat  15  desa,  mayoritas penduduk pada mukim ini bermata pencaharian  sebagai  petani,  pedagang,  dan pegawai  negeri,  dan  merupakan  salah  satu wilayah dengan areal persawahan yang luas, dan  juga  letak  wilayah  yang  dekat  dengan pegunungan  Bukit  Barisan.  Pada  mukim  ini sebelumnya  memiliki  dua  perangkat  adat yang kuat yaitu Keujreun Blang dan Pawang Uteun ,  yang  pada  akhirnya  sistem  itu  tidak berlaku  setelah  digantikan  dengan  sistem pemerintahan yang baru di masa orde baru.
Posisi Keujreun Blang
tersingkirkan  dengan  bergantinya  sistem tersebut,  salah  satu  contoh  adalah  persoalan turun sawah, yang pada dasarnya merupakan
tugas Keujreun Blang tetapi diambil alihkan oleh Dinas Pertanian, bahkan Dinas Pertanian
menyelenggarakan rapat penyuluhan  kepada  masyarakat  tentang waktu  bercocok  tanam.  Akan  tetapi,  pihak pertanian  tersebut  melakukan  penyuluhan hanya  berdasarkan  anggaran  biaya  dari pemerintah  setempat. Meskipun  Keujreun Blang sudah tersingkirkan, dalam pelaksanaan rapat penyuluhan tetap dilibatkannya Keujreun  Blang ,  karena  pada umumnya masyarakat bertanya pada perangkat  mukim  kapan  waktu  bercocok tanam dan sawah.
Dalam persoalan tapal batas gampong  di  Mukim  Samahani,  sebahagian masyarakat mempertimbangkan penyelesaian masalah kepada Imeum Mukim , ada juga yang langsung melaporkan ke  pihak  kecamatan  dan  polsek  setempat. Kewenangan  mukim  menjadi  lebih  kecil dibandingkan  dengan    masa  Kesultanan Aceh.  Hal  ini  berkaitan  dengan  struktur mukim  yang  berada  dibawah  kecamatan, sehingga  hanya  sebagai  perantara  dalam sistem  birokrasi  pemerintahan  orde  baru. Proses modernisasi ini  tidak mampu membendung  bergesernya  kohesivitas  di tingkat  mukim  dan  terganti  dengan  sikap individualisme. Mukim Samahani juga tidak adanya  bangunan  kantor  mukim,  sehingga dokumen-dokemen  kemukiman  tidak  dapat ditempatkan pada tempat yang semestinya. 2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pemerintahan  Mukim  di  Aceh  Besar pada Masa Sekarang
Lembaga  pemerintahan  adat  mukim merupakan  salah  satu  bentuk  keragaman sistem  pemerintahan  desa  di  tanah  air  yang masih  diakui  oleh  masyarakat  Aceh,  oleh

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
karena  itu  pemerintah  Propinsi  Aceh mengeluarkan  peraturan  daerah  tentang pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat  beserta  Lembaga  Adat  di
Propinsi  Aceh. Dalam Pasal 5 Perda Nomor 2 Tahun 1990 ditentukan bahwa “Kedudukan ImeumMukim diakui dan diberikan  kedudukan  sebagai  koordinator kepala  desa  dan  kepala  kelurahan  dan lembaga  adat  sepanjang  yang  menyangkut hukum  adat,  adat  istiadat  dan  kebiasaan masyarakat”.
Kemudian  diperkuat  lagi  dengan dikeluarkannya  peraturan  daerah  Nomor  5 tahun 1996 tentang Mukim sebagai kesatuan masyarakat  adat  dalam  Propinsi  Aceh. Pada saat dilaksanakannya undang-undang Nomor  5  Tahun  1979,  pemerintah  Propinsi Aceh  harus  menentukan  pilihan  terhadap dua strata pemerintahan lokal yang berada di bawah  kecamatan  untuk  dijadikan  desa, yang  merupakan  akibat  dari  undang-undang tersebut. Kedua strata pemerintahan tersebut adalah kemukiman dan gampong.
Gampong diputuskan  untuk  menjadi desa  yang  langsung  berada  dibawah  camat, sehingga  kemukiman  tidak  lagi  diakui sebagai  salah  satu  strata  pemerintahan  yang ada  di  daerah  ini.  Hal  ini  menjadi permasalahan  tersendiri,  karena  sebagai strata pemerintahan yang merupakan warisan  sejarah  dan  representasi  dan  nilai- nilai  budaya  masyarakat  Aceh,  lembaga  ini telah mengakar dalam sendi-sendi kehidupan  masyarakat  setempat,  sehingga keberadaannya  sangat  dibutuhkan  karena ada beberapa hal  yang tidak dapat ditangani oleh pihak-pihak lain.
Dikeluarkannya undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, bagi Propinsi Aceh dianggap mukim mampu  untuk  mengakomodir  sepenuhnya hak  asal  usul  keistimewaan  Aceh,  terutama substansi  keistimewaan  yang  belum  dapat terealisasi, baik menyangkut masalah keadilan maupun kesejahteraan dan pembangunan daerah. Permasalahan tersebut semakin komplek dengan munculnya konflik  di  Aceh  dan  juga  masalah  sosial politik lainnya. Munculnya berbagai persoalan tersebut direspon oleh  pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang nomor 44 Tahun
1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Aceh.
Pada saat berlakunya undang-undang nomor  18  tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus  bagi  Propinsi  Aceh,  keberadaan Imeum  Mukim diakui  secara  legal  formal. Pengaturan  lebih  rinci  tentang  kedudukan, tugas,  fungsi,  organisasi,  pembentukan Mukim  dan  tentang  harta  kekayaan  dan pendapatan  Mukim  diatur  dalam  Qanun Nomor  4  Tahun  2003.  Pada  tahun  2006 Pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh.
Penyelenggaraan keistimewaan Aceh pada  pemerintahan  Habibie  dituangkan dalam  Undang-Undang  Nomor  44  tahun 1999  yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  4 Oktober 1999. Keistimewaan tersebut meliputi
penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan  pendidikan  dan  peranan ulama  dalam  menetapkan  kebijakan  daerah, namun  implementasinya  baru  ditetapkan dengan  Peraturan  Daerah  (Perda)  Propinsi Aceh  Nomor  4,5,6,  dan  7  tahun  2000.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 18  tahun  2001  ditetapkan  Propinsi  Daerah Istimewa  Aceh  berganti  nama  menjadi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan otonomi khusus.
Salah satu dasar pemikiran ditetapkannya  undang  undang  otonomi khusus  bagi  Propinsi  Aceh  adalah  karena Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999  dan Undang-Undang  Nomor  25  tahun  1999 belum  mampu  menampung  asal-usul  dan keistimewaan  Propinsi  Aceh,  karena  masih terdapat  sejumlah  kewenangan  pemerintah pusat  yang  belum  diserahkan  kepada Propinsi Aceh agar dapat menyelenggarakan keistimewaan secara optimal.
Dengan kondisi tersebut maka dipandang perlu diselaraskan dengan Undang-undang  Nomor  44  tahun  1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi  Aceh.  Otonomi  khusus  yang dikembangkan  di  Aceh  adalah  perluasan kewenangan  di  luar  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  22  dan  Undang- Undang Nomor 25 tahun 1999. Kewenangan pemerintah  pusat  yang  diserahkan  sebagian kepada  Pemerintah  Propinsi  Aceh  meliputi: bidang  agama,  bidang  pertahanan  dan keamanan,  bidang  peradilan  dan  bidang keuangan.
Di  luar  ketentuan  tersebut  di  atas, masih  terdapat  berbagai  ketentuan  dan kebijakan  khusus  bagi  Propinsi  Aceh, misalnya tentang pembagian wilayah. Propinsi Aceh berwenang untuk menentukan kedudukan, penjenjangan dan sebutan wilayah  yang  ada  di  wilayahnya  di  luar ketentuan  Undang-Undang  Nomor  22 tahun 1999  yang  ditetapkan  dengan  Qanun  (pasal 22  ayat  (1)  dan  ayat  (5).  Hal  ini  bertujuan
sebagai upaya penyesuaian dengan ciri khas Aceh  dan  meningkatkan  pelayanan  kepada masyasakat  “akar  rumput"  atau  masyarakat bawah ( grass root ).
Menurut
Undang-undang ini mengenai  organisasi,  tugas,  fungsi,  dan kelengkapan  mukim  diatur  dengan  qanun kabupaten/kota.
Dengan demikian keberadaan  pemerintahan  mukim  sekarang ini diserahkan kepada masing-masing Pemerintahan Kabupaten/kota untuk mengaturnya.  Selanjutnya  qanun  Nomor  4 Tahun  2003  sudah  dicabut  dan  dinyatakan tidak  berlaku  lagi.  Pemerintah  Aceh  hanya berwenang  mengatur  mengenai  tata  cara pemilihan Imeum Mukim .
Berubahnya  fungsi Imeum  Mukim , berubah  pula  nama  panggilannya  yakni kepala  mukim.  Untuk  pengganti  sebagai imam sembahyang pada setiap hari Jum'at di sebuah mesjid, diserahkan kepada orang lain yang disebut Imeum Mesjid (Imam Mesjid).Dalam mendjalankan urusan keagamaan Imeum dibantu  oleh  seorang Ulama  atau ImeumMesjid .  Pada  tingkat mukim  juga  terdapat  badan  penasehat  yang disebut Tuha Peuet ”.
Pola dan struktur organisasi lembaga mukim  di  Propinsi  Aceh,  khususnya  di Kabupaten  Aceh  Besar  berdasarkan  Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh  Besar  Nomor  1  Tahun  1977  maupun Peraturan  Daerah  (Qanun)  Propinsi  Aceh Nomor  4  tahun  2003  tidak  ada  perbedaan, baik  dari  segi  alat  kelengkapannya  maupun pola dan struktur organisasinya.
Alat-alat  kelengkapan  Mukim  terdiri dari:
Sekretariat
Mukim, Majelis
Musyawarah  Mukim,  Majelis  adat  Mukim dan Imeum  Chiek Hasil  Penataan  Lembaga

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
Mukim di Kabupaten Aceh Besar.
Diundangkannya Undang-Undarg Nomor 18
Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi
Propinsi Aceh telah mengembalikan lembaga  Mukim  kepada  kedudukan  semula, yaitu  sebagai  lembaga  perantara  antara kecamatan dan Desa/Kelurahan ( Gampong ). Dengan  berpedoman  pada  undang- undang otonomi khusus tersebut, Pemerintah  Propinsi  Aceh  bersama  Dewan Perwakilan  Daerah  menetapkan  Peraturan Daerah  (Qanun)  Propinsi  Aceh  Nomor  4 tahun  2003  yang  Pemerintahan  Mukim dalam  Propinsi  Aceh,  yang  ditetapkan  dan diberlakukan  sejak  15  Juli  2003.  Dalam pasal 21 peraturan daerah tersebut disebutkan  bahwa  Mukim  yang  telah  ada sekarang  dinyatakan  sebagai  Mukim  untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 Qanun ini.
Dengan  ketentuan  tersebut,  makadi Kabupaten  Aceh  Besar  khususnya  terdapat 68  lembaga  mukim  yang  telahdilegalkan keberadaannya  dan  diaktifkankembali  sejak diundangkannya  Undang-undang  Nomor  5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Faktor  pendukung  dan  penghambat penataan  lembaga  mukim  di  Kabupaten Aceh  Besar,  dukungan  masyarakat  Aceh yang kuat seperti telah disampaikan sebelumnya  bahwa  lembaga  mukim  telah ada  sejak  zaman  Kesultanan  Aceh,  bahkan ketika keberadaannya tidak diakui dengan di undangkannya  undang-undang  Nomor  5 tahun  1979  tentang  Pemerintahan  Desa, masyarakat  Aceh  pada  umumnya  dan masyarakat  Kabupaten  Aceh  Besar  pada khususnya,  tetap  mengakui  keberadaan  dan fungsi  dan  lembaga  mukim  ini.  Hal  ini
disebabkan  karena  masyarakat  Aceh  telah merasakan  akan  keberadaan  dan  manfaat lembaga mukim  dalam menyelesaikan permasalahan adat. Di samping itu, pemerintah  kecamatan  juga  merasakan manfaatnya  karena  lembaga  mukim  ini merupakan koordinator desa/kelurahan dalam  wilayah  kemukiman  yang  tersebar luas, sehingga koordinasi kecamatan dengan desa/kelurahan cukup dengan Imeum Mukim. Peraturan Perundang-
undangan dengan  diundangkannya  Undang- undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang otonomi  khusus  bagi  Propinsi  Aceh  telah menjadi tonggak baru bagi di kembalikannya  lembaga  mukim  dalam susunan  pemerintahan  di  Propinsi  Aceh, dengan posisi di bawah dan bertanggungjawab  langsung  kepada  camat dan  merupakankoordinator  desa/kelurahan
(gampong ) dalam wilayah mukimnya. Berdasarkan beberapa hasil wawancara  menunjukkan  bahwa  dengan diundangkannya  Undang-undang  Nomor  18 tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi Propinsi  Aceh  dan  Peraturan  Daerah (Qanun) Propinsi Aceh Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Propinsi  Aceh  telah  melegal  formalkan kembali lembaga mukim yang pemah ada di Propinsi  Aceh  sebelum  berlakunya Undang- undang  Nomor  5  tahun  1979  tentang Pemerintahan Desa. Faktor Penghambat Penataan  Lembaga  Mukim  di  Kabupaten Aceh Besar .
Kondisi  keamanan  dalam  perjalanan kehidupan di Propinsi Aceh pada umumnya, dan  di  Kabupaten  Aceh  Besar  pada khususnya,  dan  zaman  Orde  Baru  sampai

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
saat  ini,  dimana  status  darurat  militer  dan darurat  sipil  silih  berganti  disandangkan kepada  Propinsi  Aceh.  Hal  ini  dikarenakan keamanan  yang tidak kunjung aman dengan belum  adanya  kesepakatan  antara  Gerakan
Aceh Merdeka (GAM)
yang menginginkankemerdekaan  bagi  Propinsi
Aceh  karena  ketidakpuasan  perlakuan  yang diberikan  selama  ini,  sedangkan  Pemerintah Republik  Indonesia  masih  menginginkan Propinsi  Aceh  masih  menjadi  bagian dariNegara Kesatuan Republik Indonesia.
Kondisi tersebut telah
menyulutketegangan  dan  ketakutan  pada setiappenduduk setiap saat, bahkan terkadang setiap penduduk sendiri tidak tahu siapa  sebenarnya  yang  menjadi  musuhnya. Disatu  pihak  yang  menjadi  anggotaGAM adalah  keluarga  atau  tetangganya,  dipihak yang  lain  masyarakat  hanyamenginginkan keadaan  aman  sehingga  dapat  menjalankan kehidupan sehariharinya dengan rasa nyaman dan tentram tanpa permusuhan.
Kondisi  kedudukan  mukim  pasca kemerdekaan  sudah  mulai  merosot  akibat pergantian  sistem  pemerintahan,  sekarang mukim  hanya  tinggal  nama,  kalau  untuk tugas  itu  sudah  tidak  berkuasa  lagi . Hal  ini disebabkan  karena  adanya  pergantian  dari sistem  pemerintahan  dari  masa  ke  masa. Pergantian  sistem  pemerintahan,  dan  ketika di  sahkan  Undang-undang  tahun  1979 tentang  pemerintahan  desa  ataupun  mukim di  setiap  wilayah,  waktu  pergantian  itu  jadi mukim  juga  ikut  berganti  beberapa  sistem, sehingga  mukim  ini  tidak  lagi  berfungsi sekarang,  jika  ada  suatu  urusan  sekarang sudah  dibawakan  ke  camat,  dulu  camat  itu tidak  ada,  yang  ada  mukim,  makanya dikatakan  dulu  lebih  besar  mukim  ini  bagi
suatu  wilayah  dan  pandangan  masyarakat pun  sangat terhormat  kepada Imeum  Mukim ini,  kemudian  di  tahun  2006  ada  Undang- undang  daerah  sehingga  mukim  ini  tetap ada,  tetapi  untuk  tugasnya  sudah  tidak  ada lagi  (Wawancara,  M.  Hatta:  3  Desember 2018).
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh M.Ridho,  yang  merupakan ImuemMukim Samahani  ia  mengungkapkan bahwa  mukim memang  sudah  tidak  berfungsi  lagi,  yang seharusnya mukim ada tugas-tugas tersendiri tapi sekarang memang sudah tidak berfungsi lagi,  sekarang  semua  sudah  ke  camat, keberadaan  mukim  ini  di  bawah  camat, gampong di  bawah  mukim.  Akan tetapi ada juga  beberapa  mukim  yang    masih  aktif, seperti  mukim  Lhoknga,  yang  sampai sekarang masih aktif, bahkan Imeum Mukim pun  masih  dipandang  terhormat  oleh masyarakat  setempat,  karena  selain  sebagai Imuem mukim,  dahulunya  juga  seorang camat Kecamatan Lhoknga. Sehingga masyarakat  banyak  yang  mengetahui  dan mengenalnya  (Wawancara,  M.  Ridho:  12 Desember 2018).
Selain  itu  pandangan  masyarakat mengenai  kedudukan  mukim  di  Kabupaten Aceh Besar, tidak lagi sesuai dengan Qanun Al-Asyi  Meukuta  Alam .  Semuanya  berubah hanya  saja  beberapa  hal  yang tidak  berganti seperti  struktur  pemerintahan  mukim  dan juga  syarat-syarat  menjadi  calon Imeum Mukim ,  di  karenakan    banyaknya  faktor perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan mukim  di Aceh  Besar sehingga hal  ini  membuat masyarakat mulai melupakan  mengenai  kedudukan  mukim, masyarakat  sudah  mulai  tidak  mengetahui tentang fungsi mukim dan apa itu mukim.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
Dilihat  dari  pengamatan  masyarakat, bahwa perkembangan mukim di Aceh Besar membutuhkan perhatian khusus dari
pemerintah daerah guna dapat berkembangnya kembali
sistem pemerintahan  mukim,  terutama  di  kalangan masyarakat  sendiri,  agar  oleh  masyarakat kembali  mengetahui  mengenai  keberadaan, tugas  dan  fungsi  pemerintahan  mukim  di Aceh Besar. Mengingat pentingnya penguatan  kelembagaan  adat  di  Aceh  Besar sebagai lambang adat istiadatnya daerah dan juga  untuk  memelihara  keberadaan  status pemerintahan  mukim  agar  generasi  yang akan  datang  tetap  mengetahui  kedudukan mukim di Aceh Besar.
Dalam  beberapa  daerah  di  wilayah Kabupaten  Aceh  Besar,  kebanyakan  mukim tidak  memiliki  kantor,  namun  ada  juga  di beberapa  daerah  lainnya  mukim  yang memiliki kantor, salah satunya mukim Biluy yang  berada  di  kecamatan  Darul  Kamal Kabupaten  Aceh  Besar.  Di  segi  lainnya, setiap Imeum  Mukim di  Aceh  Besar  tetap menerima tunjangan bulanan dari pemerintah  daerah,  hal  ini  disebabkan karena  kedudukan  pemerintahan  mukim masih di akui keberadaanya, walaupun tugas dan fungsi utamanya sudah tidak ada lagi.
Berdasarkan  pengamatan    penelitian menunjukkan bahwa antusiasme dan dukungan masyarakat terhadap tetap eksisnya  lembaga  mukim  sangat  kuat. Bukan  hanya  karena  keberadaannya  yang sejak  zaman  Kesultanan  Aceh,  tetapi  juga karena  lembaga  mukim  ini  telah  terbukti merupakan  media  bagi  masyarakat  Aceh pada umumnya dalam menyelesaikan permasalahan  yang timbul dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.
3. Persepsi
Masyarakat Mengenai

## Perkembangan Mukim Aceh Besar
Dalam  setiap  daerah  di  Kabupaten Aceh  Besar  memiliki  pemerintahan  mukim, terutama untuk mengurus persoalan- persoalan sosial masyarakat pedesaan. Sebagaimana  yang  di  jelaskan  Abu  Bakar dalam  wawancaranya  (26  November  2018), dalam  beberapa  wilayah  mesti  harus  ada mukim,  kalau  tidak  dulu  tidak  ada  tempat melapor,  kalau  sudah  kita  melapor  ke mukim  itu  sudah  ada  urusannya.  Sekarang banyak hal yang sudah hilang, ada beberapa macam.
Menurut  M.Ridho  Ahmad  selaku Imuem Mukim Samahani, menjelaskan bahwa    keberadaan  mukim  setelah  merdeka tetap  ada,  akan  tetapi  fungsinya  yang  mulai berubah,  seperti  kedudukan Imeum  Mukim yang dulunya menjadi imam shalat sekarang diganti  dengan ImeumMesjid .  Seperti  ketika melakukan  ibadah  shalat  Jum'at  biasanya Imeum  Mukim yang  menjadi  Imam,  namun kini  telah  di  ganti  dengan Imeum  Mesjid yang  khusus  hanya  menjadi  Imam  shalat  di mukim  tersebut.  Pasca  kemerdekaan Imeum Mukim tetap  ada  namun  fungsi  utamanya yang mulai dihilangkan.
Pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  di Mukim  Lhoong,  sesuai  dengan  pernyataan Imeum  Mukim Lhoong,  kedudukan  mukim setara  juga  dengan  kedudukan  camat kecamatan, tetapi kekuasaan mukim sekarang  sudah  berbeda,  tidak  sama  lagi seperti  yang  dulu  dikatakan  dalam  qanun meukuta  alam.  Setelah  merdeka  itu  semua sistem  berganti,  sekarang  kekuasaan  mukim sudah  beralih  ke  camat  semua  seperti  yang sudah  diatur  dalam  undang-undang  negara ini.  Tetapi  saya  bangga  masih  ada  identitas
kita  Aceh  ini,  dengan  adanya  mukim  ini artinya  kita  berbeda  dengan  daerah-daerah lain  (Wawancara,  M.  Hatta,  3  Desember 2018).
M. Hatta juga menambahkan struktur pemerintahan  mukim  hingga  sekarang  tidak berganti,  struktur  mukim  tetap  sama  seperti dulu,  dari  imam  mukim  sampai  perangkat- perangkat mukim itu masih ada, tetapi sudah tinggal  nama dan  jabatan, kalau untuk tugas sekarang  sudah  tidak  seperti  dulu  lagi. Sekarang  semua  urusan  sudah  ke  camat, seperti  surat  menyurat  itu  memang  sudah urusan  camat,  ada  persoalan  ribut  di  desa masalah  tapal  batas gampong dulu  lapor  ke mukim,  mukim  yang  selesaikan,  kalau sekarang  masyarakat  sudah  bawa  ke  polsek langsung, berurusan dengan camat langsung, tidak lagi dibawa ke mukim.
Dengan  banyaknya  faktor  perubahan yang  terjadi  pada  pemerintahan  mukim, membuat  masyarakat  mulai  melupakan kedudukan  mukim,  terutama  di  Kabupaten Aceh  Besar  sendiri.  Masyarakat  sekarang banyak  yang  sudah  tidak  mengetahui  lagi mukim,  karena  memang  sudah  tidak diberitahukan  lagi,  pemerintah  pun  tidak memberitahunya  lagi,  makanya  mukim  ini terus  terbelakang,  sekarang  kan  sudah  ke camat  semua,  seperti  ada  masalah  dalam gampong sudah dibawakan ke polsek, bawa ke  camat,  menurut  penagakuannya  beliau pernah  menyelesaikan  permasalahan  tapal batas gampong di  sebuah  desa  wilayah mukim  Samahani.  (Wawancara,  Ridho:  12 Desember 2018).
Hal senada juga dituturkan M. Hatta, dalam  wawancara  (3  Desember  2018), beliau  menyatakan    masyarakat  mengetahui bahwa  mukim  itu  masih  ada,  tetapi  tidak
terlalu  berpengaruh  lagi  seperti  dulu,  jika ada  sesuatu  hal  sudah  langsung  ke camat,sekarang  sudah  tinggi  camat  dengan mukim,  terkadang  sekarang  masyarakat  pun identitas  mukim  sudah  tidak  diketahui  lagi. Untuk  membangkitkan  dan  memperbaharui kembali  kelembagaan  pemerintahan  mukim di  Aceh  Besar,  dibutuhkan  upaya-upaya yang  sangat  berintegritas,  terutama  di adakannya  prasarana  pembangunan  kantor mukim di setiap wilayah, sehingga dokumen-dokumen setiap pemerintahan Imeum Mukim ada tempat penyimpanannya. Kedua,  agar  masyarakat  kembali mengetahui  kedudukan  mukim,  pemerintah daerah  harus  mengambil  sikap  dengan mengeluarkan  undang-undang  tentang  tugas dan fungsi mukim pada umumnya,menyusun sejumlah qanun kabupaten tentang mukim. Tinggal diberitahukan  saja  oleh  pemerintah  pada masyarakat tentang tugas mukim, maka akan selesai  permasalahannya,  di  keluarkan  saja undang-undang  tentang  keberadaan  mukim kemudian disebarkan ke masyarakat- masyarakat,  dengan  seperti  itu  kan  akan hidup kembali mukim-mukim ini (Wawancara, Ridho: 12 Desember 2018).
Dewasa  ini  pandangan  masyarakat Aceh  Besar  tentang  perkembangan  mukim mulai  terlupakan.  Generasi  sekarang  tidak peduli  dengan  pemerintahan  yang  ada  di daerahnya sendiri. Hal ini terbukti dari hasil wawancara  dengan  salah  seorang  penduduk di salah satu desa di mukim Samahani, yakni Syamsuar  yang  tidak  pernah  tahu  tentang keberadaan  dan  juga  fungsi  mukim  di  Aceh Besar.  Menurutnya  pemerintahan  mukim sama  dengan  pemerintahan  daerah-daerah lainnya yang  berada di bawah pemerintahan

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
kecamatan  (Wawancara,  Syamsuar:  14 November 2018).
Menurut pengamatan peneliti sebahagian  besar  dari  masyarakat  yang  di wawancarai  tidak  dapat  menjawab  dengan jelas  misalnya  penulis  bertanya  pada  salah seorang  pemuda  gampong  di  Mukim Samahani  yaitu  Hidayat,  ini  menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap  sistem  pemerintahan  negerinya sangat  rendah.  Tidak  hanya  di  kalangan masyarakat desa, namun kepedulian terhadap  salah  satu  bentuk  peninggalan Kerajaan  Aceh  Darussalam  ini  juga  di kalangan generasi muda juga sangat beragam. Fakta yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat  Aceh  Besar  melihat  realitas pemerintahan  mukim  sebagai  pemerintahan yang  sama  dengan  pemerintahan  yang berada di bawah camat.
Berikut ini tabulasi persepsi masyarakat Aceh Besar mengenai
pemerintahan mukim:
Dari  tabulasi  data  di  atas,  kita  bisa melihat  pandangan  masyarakat  mengenai perkembangan  pemerintahan  mukim  yang masih sangat sedikit, terlebih lagi masyarakat  awam,  dan  juga  di  kalangan generasi  muda  saat  ini.  Bahkan  di  kalangan awam  dan  di  kalangan  mahasiswa  pun banyak  yang  tidak  mengerti  mengenai pemerintahan mukim. Dalam konteks kekinian  pun  pemerintahan  mukim  mulai diabaikan  dalam  pandangan  masyarakat Aceh  Besar  umumnya.  Hal  ini  mungkin disebabkan minimnya keingintahuan masyarakat mengenai sejarah bangsanya dan juga  kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan warisan pemerintahan peninggalan Kesultanan  Aceh  ini  sebagai  sebuah  aset sejarah  yang  sangt  berharga  khususnya dalam bidang pemerintahan

## SIMPULAN
Mukim  merupakan  gabungan  dari beberapa  buah gampong /kampung  yang  di tandai  dengan  adanya  sebuah  mesjid kemukiman yang berada di bawah kekuasaan  seorang  penguasa  agama  atau yang  disebut Imeum  Mukim /Imam.  Mukim memiliki fungsi sebagai tempat pengkoordinasi  penduduk gampong ketika akan  melaksanakan  ibadah  shalat  Jum'at yang  dikepalai  oleh  seorang Imeum  Mukim yang telah di pilih berdasarkan syarat-syarat yang  telah  di  tentukan.  Adapun  mengenai kedudukan mukim di Kabupaten Aceh Besar sudah  mulai  merosot  akibat  pergantian sistem  pemerintahan,  yang  di  mulai  dari masa  orde  lama,  orde  baru  dan  juga  pada masa setelah kemerdekaan.
Mukim  hanya  meninggalkan  nama, namun tugasnya tidak ada. Semua ini terjadi
60% 20% 15% 5%
Yang tidak tahu tentang Pemerintahan Mukim yang tahu tentang pemerintahan Mukim yang masih bingun tentang pemerintahan mukim jawaban yang keliru tentang pemerintahan mukim.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
karena adanya pergantian
sistem pemerintahan,  seperti  ketika  pengesahan undang-undang tahun 1979 mengenai pemerintahan  desa  dan  mukim,  semuanya mulai  di  ganti  seperti  adanya  suatu  urusan yang  dahulunya  bisa  di  tangani  oleh pemerintah  mukim  namun  kini  urusan tersebut dialihkan kepada camat.
Selain  itu  pandangan  masyarakat mengenai  kedudukan  mukim  di  Kabupaten Aceh  Besar.  Semuanya  berubah  hanya  saja beberapa  hal  yang  tidak  berganti  seperti struktur  pemerintahan  mukim  dan  juga syarat-syarat  menjadi  calon Imeum  Mukim , di  karenakan    banyaknya  faktor  perubahan yang  terjadi  pada  sistem  pemerintahan mukim di Aceh Besar.
Berdasarkan  penelitian  yang  sudah penulis lakukan, setelah melakukan wawancara  dengan  berbagai  kelompok masyarakat  Aceh,  maka  dapat  disimpulkan hanya  20%  orang  yang  tahu  tentang pemerintahan  mukim, 60% orang tidak tahu tentang  pemerintahan  mukim,  15%  orang yang  masih  bingung  tentang  pemerintahan mukim  dan  5%  orang  memberikan  jawaban yang  keliru  tentang  pemerintahan  mukim. hal  ini  menandakan  bahwa  pemahaman mengenai  keberadaan  pemerintahan  mukim di  kalangan  masyarakat  Aceh  Besar  sangat minim sehingga hal ini membuat masyarakat mulai  melupakan  mengenai  kedudukan mukim,  masyarakat  sudah  mulai  tidak mengetahui  tentang  kedudukan,  tugas  dan fungsi mukim.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Dudung.
1999. Metode
Penelitian  Sejarah .  Jakarta:  Logos WacanaIlmu.
Gottschalk,  Louis.  1983. Mengerti  Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto . Jakarta:UI Press. Ismail, Badruzzaman. 2012. Pedoman Peradilan  Adat  di  Aceh. Banda  Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA).
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Susunan  Organisasi  Pemerintahan  di Daerah Pedesaan Aceh Besar. Koentjaraningrat. 1997. Metode-metode Penelitian Masyarakat . Jakarta:GramediaPustaka Utama. Matsyah,  Ajidar.  2013. Jatuh  Bangun Kerajaan Islam Di Aceh .
Yogyakarta: Penerbit Kaukaba.
Mukhlis.  2015.  JURNAL  NANGGROE ISSN  2302-6219  Volume  4  Nomor  2 BagianHukum  Tata  Negara  Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
Moleong. 2009. Metode Penelitian
Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja
Rosdakarya.
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor  4  Tahun  2003  Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Nanggroe Aceh Darussalam. Sjamsuddin,  Helius.  2016. Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Ombak. Syahbandir, Mahdi. 2014. Sejarah Pemerintahan Imuem Mukim di Aceh. KanunJurnal Ilmu Hukum.

## Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah
Vol. 4 No. 3 – Agustus 2019 [E-ISSN: 2614-3658]
Taniredja, Tukiran. 2012 . Penelitian Kualitatif (Sistem Pengantar) . Alfabeta cv.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2003 Tentang  Pemerintahan  Mukim  Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.