## IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(Studi di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah)

## Setya Pradana Gultom

## ABSTRAK
Provinsi  Kalimantan  Tengah  merupakan  salah  satu  daerah  yang  paling  sering terjadi  bencana  pada  musim  kemarau  yaitu  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  areal milik  masyarakat,    areal  perkebunan,  areal  HPH,  areal  HTI,  bahkan  di  kawasan lindung.  Sebagian    kebakaran  ditimbulkan  oleh  kegiatan  penyiapan  lahan  oleh masyarakat  dengan    menggunakan  api.  Melihat  kondisi  tersebut,  kesiapan pencegahan dan pengendalian dari pemerintah daerah bersama dengan para pihak yang  terkait  dalam  rangka  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah No.5 tahun 2003 serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh  Badan  Penanggulangan  Bencana  dan  Pemadam  Kebakaran    Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian  kualitatif deskriptif  sebagai  sumber  data  utamanya.  Data  dikumpulkan  melalui  teknik observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan model Miles dan Huberman.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat  ditarik  kesimpulan bahwa Implementasi  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003  Tentang  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  masih  belum  efektif secara  operasional  mengendalikan  kebakaran  hutan  dan  lahan  dikarenakan kurangnya  sarana  dan  prasarana  dilapangan,  SDM  dilapangan  kurang,  serta kurangnya  anggaran.  Sedangkan  indikator  komunikasi  sudah  terjalinnya komunikasi yang baik antara bidang dan seksi. Untuk sumberdaya Sudah tersedia baik  staf,  informasi,  wewenang,  dan  fasilitas  di  lingkungan  Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran  Provinsi Kalimantan Tengah itu  sendiri.  Untuk  Disposisi  mencakup  pengangkatan  birokrat  dan  insentif  sudah ada.  Struktur  birokrasi  mencakup  SOP  dan  fragmentasi  sudah  jelas.  Dalam penelitian ini penulis memberikan saran pada badan/dinas terkait yang menangani masalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan lebih giat lagi mensosialisasikan atau melakukan bimbingan teknis maupun pelatihan kepada masyarakat.

## Keywords:  Implementasi  Peraturan  Daerah,  Pengendalian  Kebakaran Hutan dan Lahan, BPBPK

## PENDAHULUAN
Indonesia  memiliki  luas  hutanhujan  tropika  yang  terluas  di  Asia  tropis. Pada  saat  ini,  luas  kawasan  hutan  Indonesia  adalah  144  juta  hektar,  64.4  juta hektar di antaranya berstatus hutan produksi (tetap dan terbatas). Menurut laporan resmi  (Ministry  of  Forestry  GOI  and  FAO,  1990;  1991),  dari  seluruh  kawasan
hutan  ini,  108.6  juta  ha  diantaranya  masih  berhutan  dan  meliputi  7  tipe  utama hutan  dengan  variasi  hingga  18  tipe  hutan,  termasuk  hutan  bambu,  hutan  nipah, hutan  sagu  dan  hutan  savana  (Akhmad,  2004)  Hutan  tropika  Indonesia  telah dikenal  di  dunia  sebagai  hutan  tropika  terluas  nomor  tiga  (3)  di  dunia,  setelah negara Brazil dan Zaire.
Penyebab  kebakaran  hutan  dan  lahan  didefinisikan  sebagai  sesuatu  yang bersifat  alami  maupun  perbuatan  manusiayang  menyebabkan  terjadinya  proses penyalaan  serta  pembakaran  bahan  bakar  hutan  dan  lahan.  Dilihat  dari  faktor penyebab  kebakaran  hutandan  lahan  di  Indonesia,  faktor  alam  tampaknya  hanya memegang peranan kecil, sedangkan faktor manusia menyebabkan hampir 100% dari  kejadian  kebakaran  hutan  dan  lahan,  baik  sengaja  maaupun  tidak  disengaja, contohnya  api  digunakan  dalam  pembukaan  lahan.  Kebakaran  hutan  dan  lahan 1997/1998  merupakan  malapetaka  yang  sangat  hebat,  sampai  pemerintah Indonesia menyatakan sebagai Bencana Nasional. Kebakaran hutan dan lahan saat ini  telah  menjadi  salah  satu  bentuk  gangguan  terhadap  pengelolaan  hutan  dan lahan. Akibat negatif yang ditimbulkan cukup besar misalnya kerusakan ekologis, menurunnya  estetika,  merosotnya  nilai  ekonomi  hutan  dan  produktifitas  tanah, perubahan iklim mikro maupun global, menurunkan keanekaragaman sumberdaya alam  hayati  dan  ekosistemnya  yang  merupakan  sumber  plasma  nutfah  yang  tak ternilai. Kebakaran hutan merupakan masalah yang krusial dan  perlu penanganan yang sungguh-sungguh, karena kebakaran ini disamping menyebabkan terjadinya gangguan  lingkungan  hidup  dari  asap  yang  timbul  juga  berakibat  hilangnya potensi hutan dan penurunan keanekaragaman hayati.
Kebijakan  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  diperlukan  untuk mencegah  dan  mengurangi  terjadinya  kasus  kebakaran  hutan  dan  lahan. Kebakaran  hutan  yang  mengakibatkan  kerusakan  hutan  dapat  menimbulkan berbagai dampak negatif berupa lingkungan hidup yang tidak baik dan tidak sehat, terganggunya  tata  air,  musnahnya  sumber  plasma  nutfah,  berkurangnya keanekaragaman hayati, merugikan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, serta mengancam  keselamatan  manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya.    Kalimantan Tengah  khususnya  kota  Palangka  Raya  sebagai  salah  satu  wilayah  yang  setiap tahun  mengalami  masalah  kebakaran  hutan  dan  lahan  berupaya  keras  untuk menanggulangi  dan  melakukan  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan. Peraturan Daerah Kota Palangka raya Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan  Penanggulangan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  adalah  salah  satu  usaha  yang dilakukan  Pemerintah  kota  Palangka  Raya  untuk  mencegah  dan  menanggulangi kebakaran  hutan  dan  lahan.  Berdasarkan  Pasal  1  ayat  13  pada  Peraturan  Daerah Kota  Palangka  Raya  Nomor  07  Tahun  2003  dijelaskan  bahwa  Pencegahan  dan Penanggulangan Kebakaran Hutan adalah upaya dalam mencegah, memadamkan, mengendalikan,  mengevaluasi  akibat-akibat  kebakaran  dan  mempersiapkan tindakan  rehabilitasi  areal  bekas  kebakaran  hutan.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  Implementasi  Perda  Nomor  07  tahun 2003  tentang  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan. Selain itu penelitian ini juga mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan  penghambat  Implementasi  Perda  Nomor  07  tahun  2003  tentang  Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

## LANDASAN TEORI
Leslie  A.  Pal  dalam  widodo  (2010:10)  mengkategorikan  definisi  kebijakan publik  menjadi  dua  macam  yaitu  definisi  yang  lebih  menekankan  pada  maksud dan  tujuan  utama  kebijakan  dan  definisi  yang  lebih  menekankan  pada  dampak dari tindakan pemerintah. Thomas R. Dye dalam Subarsono (2009:2) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak  melakukan  ( public  policy  is  what  ever  government  choose  to  do  or  not  to do )”.
Subarsono  (2009:2)  mengartikan  kebijakan  menurut  Thomas  R.  Dye tersebut  bahwa  (1)  kebijakan  publik  dibuat  oleh  pemerintah  bukan  organisasi swasta  dan  (2)  kebijakan  publik  menyangkut  pilihan  yang  harus  dilakukan  atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah Atas dasar pengertian kebijakan publik.
Solichin  Abdul  Wahab  (2004:64)  adalah  “ to  provide  the  means  for carrying  out (menyediakan  sarana  untuk  melaksanakan  sesuatu);  dan to  give practical  effect  to (untuk  menimbulkan  dampak/akibat  terhadap  sesuatu)”.  Joko Widodo  (2010:88)  memberikan  kesimpulan  pengertian  bahwa  :  Implementasi merupakan  suatu  proses  yang  melibatkan  sejumlah  sumber  yang  termasuk manusia,  dana,  dan  kemampuan  organisasional  yang  dilakukan  oleh  pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok).
Menurut  Wahab  (2005:64)  implementasi  akan  terfokus  pada  “tidakan pejabat  dan  instansi  di  lapangan  untuk  mencapai  keberhasilan  program”. Sementara  dari  sudut  pandang  target  groups,  menurut  Wahab  (2005:64) implementasi  akan  lebih  dipusatkan  pada  “apakah  implementasi  kebijakan tersebut  benar-benar  mengubah  pola  hidupnya  dan  berdampak  positif  panjang bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka”.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  menganalisis  implementasi  kebijakan tentang  konservasi  energi  adalah  teori  yang  dikemukakan  oleh  George  C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan  tentang  apakah  syarat  agar  implementasi  kebijakan  dapat  berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi  ( communications ),  Sumber  Daya  ( resources ),  sikap  ( dispositions atau attitudes ) dan struktur birokrasi ( bureucratic structure ).
Hutan merupakan suatu  kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan  alam lingkungannya, yang satu  dengan lainnya tidak dapat  dipisahkan (UU Nomor 41 tahun  1999  tentang  Kehutanan  dalam  Setyawan  2015).  Menurut  Peraturan Pemerintah  nomor  4  tahun  2001  tentang  kehutanan,  hutan  adalah  suatu  kesatuan ekosistem  berupa  hamparan  lahan  berisi  sumber  daya  alam  hayati  yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya  tidak  dapat  dipisahkan.  Sedangkan  Lahan  adalah  suatu  hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Moleong (2005:6)  bahwa,  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku,  persepsi,  tindakan  dan  lain  –  lain.,  secara  holistik  dan  dengan  cara deskriptif dalam bentuk  kata  – kata dan bahasa, pada suatu  konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai  metode ilmiah. Fokus Dari Penelitian ini  adalah  Komunikasi,  Disposisi,  Sumber  daya,  Struktur  Birokrasi.  Adapun lokasi  penelitian  ini  berada  di  Kelurahan  Bukit  Tunggal  Kota  Palangka  Raya. Adapun  penulis  memilih  lokasi  penelitian  tersebut  karena  lokasi  tersebut  masih banyak  wilayah  yang  merupakan  lahan  rawan  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Serta wilayah  penelitian  yang  mudah  untuk  dijangkau  oleh  peneliti  serta  ketersediaan data yang memadai. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi  dan  observasi.  Sedangkan  teknik  analisis  data  menggunakan pendekatan dari Miles & Huberman sebagaimana dikutip dalam Gunawan (1992), mengemukakan  tiga  tahapan  yang  harus  dikerjakan  dalam  menganalisis  data penelitian kualitatif, yaitu : “(1) reduksi data (data reduction); (2) penyajian data (data display); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing / verifying)”. Analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara  bersamaan  dengan  proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.

## PEMBAHASAN Komunikasi
Informasi  kebijakan  publik  perlu  disampaikan  kepada  pelaku  kebijakan agar  para  pelaku  kebijakan  dapat  mengetahui,  memahami  apa  yang  menjadi  isi, tujuan,  arah,  kelompok  sasaran  kebijakan  agar  para  pelaku  kebijakan  dapat mempersiapkan  dengan  benar  apa  yang  harus  dipersiapkan  dan  lakukan  untuk melaksanakan  kebijakan  publik  agar  apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran kebijakan  dapat  dicapai  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Komunikasi  yang dilakukan oleh BPBPKProvinsi Kalimantan Tengah selaku pembuat sertapelaksana kebijakan sudah cukup baik.
Hal  ini  terlihat  dari  transmisi/penyaluran  komunikasi,  kejelasan komunikasi serta konsistensinya komunikasi BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah dengan  masing-masing  bidang  terutama  untuk  bidang  yang  melakukan pengawasan dan bidang yang melakukan peningkatan kesadaran masyarakat.
Transmisi/penyaluran  komunikasi  yang  baik  akan  dapat  menghasilkan suatu  implementasi  yang  baik  pula.  Dalam  hal  ini  transmisi/penyaluran komunikasi  yang  dilakukan  BPBPK Provinsi  Kalimantan  Tengah  dengan  bidang yang  melaksanakan  tugas  pengawasan  dan  peningkatan  kesadaran  masyarakat dilakukan  dengan  menugaskan  orang  yang  benar-benar  berkompeten/orang  yang ahli dibidang tersebut.
Dalam hal ini kejelasan komunikasi sangat diperlukan oleh BPBPK untuk melaksanakan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2003  Tentang  Pengendalian Kebakaran  Hutan  dan  Lahan.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya
pembentukan  bidang  atau  seksi  yang  khusus  untuk  melaksanakan  pengendalian kebakaran  hutan  dan  lahan  terutama  untuk  bidang  pengawasan  dan  peningkatan kesadaran  masyarakat  maka  kejelasan  komunikasi  sudah  jelas  karena  masing- masing  bidang  dan  seksi  mempunyai  tugas  dan  fungsinya  masing-masing  sesuai kebutuhan.
Dalam  hal  ini  konsistensi  komunikasi  yang  dilakukan  BPBPK  Provinsi Kalimantan  Tengah  sudah  baik  hal  itu  dapat  dilihat  dari  komunikasi  yang konsisten  melalui  masing-masing  bidang  dan  seksi  terutama  untuk  bidang pengawasan  yang  melakukan  monitoring  dan  evaluasi  terhadap  perusahaan pemegang  ijin  HPH  (hak  pengelolaan/pengusahaan  hutan)  yang  meliputi ketersedian  sarana  dan  prasarana,  personil  pemadaman  kebakakaran  serta kesiapsiagaan perusahaan dalam menghadapi musim kemarau.

## Sumber Daya
Dalam  indikator  sumber  daya  terdapat  elemen-elemen  staf,  informasi, wewenang,  serta  fasilitas  yang  harus  dipenuhi  agar  Implementasi  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dapat  terlaksana  sesuai  tujuan  dan  maksud  dari  dibuatnya  kebijakan  tersebut. BPBPK  Provinsi  Kalimantan Tengah memiliki  sumber  daya  manusia  (staf)  yang memadai dilingkungan pemerintahannya. sedangkan untuk sumber daya manausia (staf)  dilapangan  BPBPK  belum  memadai  dikarenakan  dengan  luasan  wilayah yang  cukup  besar,  dan  keterbatasan  anggaran  serta  kurangnya  sumber  daya penyuluhan  yang  menyebabkan  tidak  efektifnya  implementasi  kebijakan dilapangan.

## Disposisi
Dalam  hal  pengangkatan  birokrat  BPBPK  Provinsi  Kalimantan  Tengah terkait  dengan  implementasi  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  BPBPK sudah  melakukan  pengangkatan  birokrat  khusus  untuk  menangani  masalah pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  didalamnya  terdapat  seksi pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  serta  bidang  dan  seksi  yang melaksakankan tugas sebagai  penyuluhan/peningkatan kesadaran masyarakat  dan pengawasan.
Insentif  salah  satu  faktor  pendorong  yang  membuat  para  pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Dalam implementasi Pengendalian Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  ini  BPBPK  Provinsi  Kalimantan  Tengah  sudah melakukan insentif selain gajih pokok pegawai honorer maupun gajih pokok PNS. Untuk pelaksana kegiatan-kegiatan penyuluhan yang dilakukan ke daerah maupun untuk kegiatan-kegiatan lainnya.

## Struktur Birokrasi
Dalam  implementasi  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2003  Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan BPBPK sudah mempunyai SOP untuk melaksanakan program/kegiatan dilingkungan pemerintahannya maupun dilapangan. Hal itu bisa dilihat dari adanya SK Gubernur, Kementrian kehutanan
dan  Peraturan  yang  berkaitan  dengan  program/  kegiatan  yang  dilaksanakan sebagai pedoman pelaksanan kegiatan.
Fragmentasi  upaya  penyebaran  tanggungjawab  kegiatan-kegiatan  atau aktivitas-aktivitas  pegawai  diantara  uni-unit  kerja.  BPBPK  Provinsi  Kalimantan Tengah  sudah  melakukan  fragmentasi  dalam  melaksanakan  Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, hal itu dapat dilihat dengan ada dibentuk bidang dan seksi  yang  khusus  menangani  kegiatan  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan dalam  hal  ini  seksi  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  serta  bidang/seksi penyuluhan/peningkatan kesadaran masyarakat.

## Faktor Penghambat
Seperti  dalam  hal  kurangnya  sumberdaya  manusia  yang  tidak  memadai (jumlah  dan  kemampuan)  berakibat  tidak  dapat  dilaksanakannya  program  secara sempurna  karena  akan  tidak  bisa  terlaksananya  dengan  baik  program  yang  di inginkan  maka  dari  itu  sangat  diperlukannya  sumber  daya  manusia  yang mempunyai  kemampuan  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  ada  dilapangan. Dapat  di  lihat  jumlah sumber daya manusia pada BPBPK terutama untuk  bagian penyuluhan  hanya  mempunyai  30  orang  dengan  luasan  wilayah  Kalimantan Tengah  serta  satu  seksi  yang  membawahi  5  orang  saja  untuk  pengendalian kebakaran  hutan  dan  lahan.  Ketersediaan  anggaran  yang  terbatas  menyebabkan pelaksanaankebijakan hanya berfokus pada kegiatan-kegiatan tertentu.
Oleh  sebab  itu  anggaran  sangat  berperan  penting  karena  anggaran memainkan  banyak  hal  salah  satunya  untuk  pendanaan  suatu  kegiatan  maupun pengadaan  sarana  dan  prasarana.  Dalam  hal  ini  ketersedian  anggaran  yang mencukupi  sangat  diperlukan  untuk  mencapai  keberhasilan  suatu  implementasi kebijakan.  Kurangnya  sarana  dan  prasarana  untuk  melaksanakan  kegiatan  akan berakibat  terhadap  hasil  yang  di  inginkan  dari  keberhasilan  suatu  kebijakan. Contoh,  dalam  hal  pengadaan  alat  pemadaman  sangat  diperlukan  untuk penanganan dilapangan tanpa alat bagaimana memadamkan api.

## PENUTUP Kesimpulan
Sudah terjalinnya komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan dalam hal  ini  BPBPK  dengan  bidang  dan  seksi  yang  khusus  menangani  masalah pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  dan  yang  menangani  peningkatan kesadaran  masyarakat  dalam  hal  ini  bidang  dan  seksi  penyuluhan.  Sedangkan komunikasi  antara  BPBPK  dengan  masyarakat  masih  kurang  baik  karena  masih ada  masyarakat  yang  mengeluhkan  tidak  adanya  pelatihan  atausosialisasi  yang dilakukan perwakilan dari setiap Kabupaten ataupun Desa yang sudah mengikuti sosialisasi  maupun  pelatihan  melakukan  soaialisasi  kembali  kemasyarakat ataupun  BPBPK  sendiri  yang  melakukan  sosialisasi  langsung  kemasyarakat umum.
Tersediannya  sumberdaya  untuk  melaksanakan  Peraturan  Daerah  ini  baik staf,  informasi,  wewenang,  dan  fasilitas  di  BPBPK  sendiri.  Sedangkan  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  Peraturan  Daerah  yang  di  lapangan  dalam  hal  ini staf yang melakukan pemadaman dan fasilitas yang digunakan dalam pemadaman
masih  sangat  kurang  hal  ini  disebabkan  salah  satunya  kurangnya  anggaran  yang disediakan  untuk  penyediaan  fasilitas  dan  pemberian  insentif  serta  jaminan- jaminan lainnya untuk staf yang melakukan pemadaman dilapangan. Dalam implementasi  Peraturan  Daerah  ini  dengan  dibuktikan  adanya  bidang  maupun Seksi  yang  khusus  menangani  masalah  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan maupun peningkatan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan..
SOP  yang  jelas  untuk  setiap  kegiatan  dan  program  yang  dibuat  maupun yang dilaksanakan sedangkan fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab dalam implementasi  Peraturan  Daerah  ini  sudah  sangat  jelas  dengan  adanya pembentukan  bidang  maupun  seksi  yang  khusus  menangani  masalah  sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Saran
Perlu penambahan SDM untuk bidang penyuluhan dan penambahan sarana dan prasarana penunjang yang lebih baik dilapangan. Dengan adanya ketersediaan sumber  daya  manusia  serta  sarana  dan  prasarana  yang  mencukupi  akan menghasilkan implementasi kebijakan yang lebih baik.
Diharapkan masyarakat lebih lagi peduli terhadap lingkungan dengan tidak membakar  lahan  ketika  musim  kemarau  karena  dampak  yang  timbul/dirasakan bukan  hanya  terjadi  pada  perorang  namun  mencakup  keseluruhan  dalam  artian semua orang merasakan dampaknya.
Diharapkan  untuk  badan/dinas  terkait  yang  menangani  masalah pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  lebih  giat  lagi  mensosialisasikan  atau melakukan bimbingan teknis maupun pelatihan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2012.Dasar-dasar Kebijakan PublikBandung : Alfabeta Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian. Jakarta : PT. Rineka Cipta Herabudin.  2016.  Studi  Kebiajakan  Pemerintahdari  Filosofi  ke  Implementasi.
Bandung : Pustaka Setia
Komariah dan Satori . 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Penerbit Alfabeta
Lexy, J. Moleong. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja
Rosdakarya  Nasir,  Moh.  1988.  Metode  Penelitian  Kulitatif.  Jakarta  :  Ghalia Industri Pasolong, Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung : Penerbit Alfabeta Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi.Yogjakarta : Penerbit Pustaka Pelajar
Sugiyono.  2009.  Metode  Penelitian  Kualitaif–Bandung  kualitatif  dan  R  &  D. Bandung : Penerbit Alfabeta Bandung
Suharto,  Edi.  2013.  Kebijakan  Sosial  Sebagai  Kebiajakan  Publik.  Bandung  : Penerbit Alfabeta
Sutopo,  H.B.  2002.  Pengantar  Penelitian  Kualitatif:  Dasar-dasar  Teoritis  dan Praktis. Surakarta: Pusat Penelitian UNS
Suyanto,  Bagong  &  Sutinah.  2005.  Metode Penelitian  Sosial  Berbagai  Alternatif Pendekatan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
Sumarjiyo dkk. 2008. Bhaktiku Untuk Bumi Tambun Bungai. Palangka Raya Wahab,  Abdul  Solichin  H.  2015.  Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke Penyusunan  Model-Model  Implementasi  Kebijakan  Publik.Jakarta  : Penerbit Bumi Aksara
Widodo,  Joko.  2013.  Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Banyumedia Publishing
Perundang-Undangan
Peraturan  Gubernur  No.  5  Tahun  2003  Tentang  Pengendalian  Kebakaran  Hutan Dan Lahan Peraturan Menteri P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Rhama,  B.  (2020).  The  meta-analysis  of  Ecotourism  in  National  Parks. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure , 9(1), 1-17. Rhama,  B.  and  Reindrawati,  D.  Y.  (2019).  Geotour  Guide  Competency  in  the Context of Safety Management. Opción , 35(24), 885-899.
Rhama,  B.  (2019).  Psychological  Costs  on  Tourism  Destination. Journal  of Advanced Management Science , 7(3), 100-106. doi:
10.18178/joams.7.3.100-106
Rhama, B. (2018). The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan  Based  on  Ecotourism  Policy  Perspective. Policy  &  Governance Review , 2(3), 204-016. doi:10.30589/pgr.v2i3.110
Rhama,  B.  (2014).  Hubungan  Antara  Nilai  Yang Dimiliki  Stakeholder  Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Di Indonesia. JISPAR , 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH Rhama,  B.  (2013).  Kebijakan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Bidang
Pariwisata di Kalimantan Tengah. JISPAR , 2(2), 18-23.
doi:10.17605/OSF.IO/27KV5
Rhama,  B.  (2012).  Kebijakan  Publik  Untuk  Ekowisata  di  Kalimantan  Tengah: Kebijakan Penataan Kawasan Ekowisata Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya. JISPAR , 1(1), 47-51. doi:10.17605/OSF.IO/T4W2U
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  dan  Perlindungan
Lingkungan Hidup
Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan