## ANALISIS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ACARA PERDATA
Oleh
Dyah Putri Purnamasari, S.H. M.H.
dan
Prof. Dr. M. Khoidin, S.H. M.Hum., CN.

## Abstract
The  most  important  part  of  the  procedural  law  is  a  matter  of  proof  for  a  claim  is acceptable or not depens on the evidence submitted by the parties in the proceedings in the court. In order to provide protection to consumers harmed by consumsing the goods or service producedby businesses, act No. 8 of 1999 on consumer protection set about proving system that is specifically used in any consumer dispute resolution through the judicial reversal of the burden of proof.
Keywords : the burden of proof, Procedural Law

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Perlindungan  konsumen  adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau  kaidah-kaidah  yang  bersifat  mengatur dan  juga  mengandung  sifat  yang melindungi kepentingan konsumen.
Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan  asas-asas  dan  kaidah-kaidah hukum  yang  mengatur  hubungan  dan masalah  antara  berbagai  pihak  satu  sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. 1
Hal  ini  juga  tercantum  didalam Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  yang  menyebutkan  bahwa  : “Perlindungan  Konsumen  adalah  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada konsumen”.
Kalimat  “segala  upaya  yang menjamin adanya kepastian hukum” adalah benteng menghalangi kesewenang- wenangan.  Terkait  hal  itu,  berbicara mengenai  perlindungan  konsumen  berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun
1 A.Z. Nasution ,  Konsumen dan Hukum ; Tinjauan Sosial,  Ekonomi  dan  Hukum  pada  Perlindungan Konsumen  Indonesia ,  (Jakarta  :  Pustaka  Sinar Harapan, 1995), hal. 64-66.
kepastian  mengenai  terpenuhinya  hak-hak konsumen.
Terkait hal tersebut, untuk melindungi  konsumen  secara  umum  dan mengingat  posisi  konsumen  yang  lemah, maka  ia  harus  dilindungi  oleh  hukum, karena  tujuan  hukum  adalah  memberikan perlindungan kepada masyarakat. 2 Meskipun  Undang-Undang  mengenai konsumen disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan  Konsumen,  tidak  berarti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha diabaikan. Hal ini perlu mendapat perhatian juga  dikarenakan  untuk  menjaga  agar perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tetap seimbang. Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas  dari  adanya  pengaturan  tentang hubungan-hubungan  hukum  yang  terjadi antara para pihak. 3
Hubungan  hukum  yang  terjadi antara pelaku usaha dan konsumen tercipta dari suatu  perikatan.  Berdasar  perikatan itulah  timbul  hak  dan  kewajiban  diantara keduanya.  Ada  kalanya  dalam  pemenuhan hak  dan  kewajiban  para  pihak  lalai  dalam pemenuhannya. Salah satu bentuk kelalaian
2 Shidarta, Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia, edisi  revisi,  (Jakarta  :  PT  Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hal. 11.
3 Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Ketujuh, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 29.
yang sering terjadi adalah barang atau jasa yang  diterima konsumen  tidak  sesuai harapan. Sehingga konsumen disini merasa dirinya dirugikan.
Hal  ini  biasanya  lebih  banyak dialami  oleh  pihak  yang  lemah  atau memiliki  ketergantungan  yang  tinggi terhadap  pihak  lainnya,  dalam  hal  ini konsumen. Hal tersebut biasanya dikarenakan  perikatan  yang  lahir  karen perjanjian  hanya  dibuat  oleh  salah  satu pihak yaitu pihak  yang kuat, dalam hal ini pelaku usaha, yang lazim disebut perjanjian baku. Tidak jarang persyaratan-persyaratan yang  dituangkan  di  dalamnya  merugikan pihak yang lemah. Perjanjian baku ini lazim digunakan dalam dunia bisnis karena alasan efisiensi.
Di samping itu, kerugian dapat pula terjadi  di  luar  hubungan  perjanjian,  yaitu jika  terjadi  perbuatan  melanggar  hukum (perikatan  yang  lahir  karena  undang- undang),  yang  dapat  berupa  adanya  cacat pada barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian  bagi  konsumen,  baik  itu  karena rusaknya atau musnahnya barang itu. Selain disebabkan  karena  kelalaian  pemenuhan hak  dan  kewajiban  atau  perbuatan melanggar  hukum,  kerugian  yang  dialami konsumen  selama  ini  juga  banyak disebabkan  karena  konsumen  kurang  kritis terhadap  barang-barang  yang  ditawarkan,
sehingga  kerugian  yang  dialami  konsumen tidak  hanya  kerugian  finansial,  akan  tetapi juga  dapat  merugikan  kesehatan  atau keselamatan hidup konsumen sendiri. 4
Keadaan  di  atas  semakin  bertambah dalam  era  globalisasi,  lebih-lebih  setelah disahkannya  persetujuan  pembentukan Organisasi  Perdagangan  Dunia  ( World Trade  Organization )  oleh  pemerintah Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994. Pengesahan tersebut  memungkinkan  produk-produk dari negara lain memenuhi pasar Indonesia, yang  walaupun  mempunyai  sisi  positif karena  konsumen  mempunyai  banyak pilihan  tentang  produk  mana  yang  betul- betul  diinginkan  sesuai  dengan  kebutuhan dan kemampuan atau daya belinya. 5
Melihat  kondisi  diatas,  maka diperlukan  adanya  suatu  piranti  hukum yang    dapat  menjaga  keseimbangan hubungan  hukum  antara  pelaku  usaha dengan konsumen juga untuk memudahkan bagi  pelaku  usaha  dan  konsumen  untuk mengetahui hak dan kewajibannya masing- masing. Disamping  itu  juga  diperlukan
4 Bambang  Setiawan, Meningkatkan  Citra Konsumen Indonesia Yang Berkualitas , Makalah,
Disajikan  Dalam  Temu  Wicara  Nasional Perlindungan  Konsumen,  (  Yogyakarta  :  Kerja Sama  Universitas  Gajah  Mada-Direktorat  Jendral Perdagangan Dalam Negeri departemen Perdagangan RI, 1991), hal.1. 5 Nurhayati Abbas, Hukum Perlindungan Konsumen dan  Beberapa  Aspeknya ,  Makalah,  (Ujung Pandang : Elips Project, 1996), hal.1.
adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi  konsumen  yang  dapat  menjadi  acuan dalam  memberikan  perlindungan  kepada konsumen.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen merupakan  suatu  Undang-Undang  yang diciptakan oleh Pemerintah untuk melindungi  kepentingan  konsumen.  Pada
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan  konsumen  lebih  kritis  terhadap segala  produk  barang  dan/  atau  jasa  yang dihasilkan  pelaku  usaha.  Hal  ini  bertujuan agar konsumen memiliki kesadaran hukum, kemandirian  serta  kemampuan  untuk melindungi dirinya sendiri.
Salah  satu  usaha  pemerintah  untuk melindungi  kepentingan  konsumen  di dalam  Undang-Undang  tersebut  adalah diberikannya  hak  untuk  mengajukan gugatan kepada  pelaku  usaha  apabila konsumen merasa haknya dilanggar. Hal ini diatur  di  dalam  pasal  45  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan
Konsumen yang menyebutkan  bahwa ” Setiap  konsumen yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan
yang  berada  di  lingkungan  peradilan umum”.
Rupanya  hak  untuk  menggugat pelaku  usaha  yang  diberikan  kepada konsumen  ini  tidak  serta  merta  dapat melindungi konsumen sepenuhnya.  Hal ini dikarenakan  apabila  konsumen  telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan  proses  peradilan  berjalan,  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen menerapkan suatu sistem  pembalikan  beban  pembuktian, dimana seharusnya dalam proses penyelesaian  sengketa  konsumen  di peradilan  umum,  pelaku  usaha  lah  yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah tetapi  hal  ini  tidak  bisa  diterapkan  pada kenyataannya dikarenakan pada Pengadilan Negeri sistem pembuktian  yang diterapkan adalah  sistem  pembuktian  positif.  Di  sisi lain  hal  ini  akan  semakin  merugikan konsumen  apabila  sistem  ini  dapat diterapkan,  karena  apabila  pelaku  usaha dapat  membuktikan  bahwa  dirinya  tidak bersalah, pelaku usaha akan menuntut balik kepada konsumen.
Disisi  lain,  sistem  pembuktian ini menimbulkan  problematika  yuridis  yang lain.  Problematika  yuridis  yang  timbul dalam  sistem  penyelesaian  sengketa konsumen  adalah  adanya  inkonsistensi pengaturan  tentang  sistem  pembuktian.
Pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen, sistem  pembuktian  yang  digunakan  adalah sistem pembalikan  beban  pembuktian (Pasal  28  Undang-Undang  No.  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen), sedangkan  apabila  konsumen  menggugat pelaku  usaha  dalam  hal  gugatan ganti kerugian  di  peradilan  umum  secara otomatis  hukum  acara  yang  digunakan adalah hukum acara perdata yang memiliki sistem pembuktian positif  (Pasal 163 HIR jo  Pasal  283  RBg  jo  Pasal  1865 KUHPerdata).  Tidak  diterapkannya  sistem pembalikan  beban  pembuktian pada sengketa  konsumen  yang  diselenggarakan di  peradilan  umum    dikarenakan  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  tidak  memiliki hukum acara tersendiri.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang  dapat  dikemukakan  adalah apakah pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 28  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  sejalan dengan  asas-asas  dan  prinsip -prinsip hukum  yang  ada  di  dalam  Hukum  Acara Perdata.
Metode Penelitian
Metode  pendekatan  masalah  yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah dengan  menggunakan  metode  pendekatan undang-undang (statute approach) , pedekatan  ini  dilakukan  dengan  menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang ditangani. Pendekatan konseptual ( conceptual  approach )  beranjak  dari pandangan-pandangan  dan  doktrin–doktrin yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum dengan  tujuan  untuk  menemukan  ide-ide yang  melahirkan  pengertian-pengertian hukum,  konsep-konsep  hukum  dan  asas- asas  hukum  yang  relevan  dengan  isu hukum yang dibahas.

## PEMBAHASAN
1. Inkonsistensi Pasal  28  UUPK  dan Pasal 163 H.I.R jo asal 283 RBg
Menurut  R.  Subekti,  yang  dimaksud dengan pembuktian adalah proses membuktikan  dan  meyakinkan  hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan.
Beban  pembuktian  ( bewijstlast/burden of  proof )  merupakan  salah  satu  bagian penting  dalam  penyelesaian  sengketa
perdata  konvensional.  Guna  menghindari kesalahan  pembebanan  pembuktian  yang tidak  proporsional,  sehingga  merugikan kepentingan  pihak  lainnya,  maka  dalam menerapkan  beban  pembuktian  harus dilihat  kasus  per  kasus,  menurut  keadaan konkrit,  dan  perlu  dipahami  prinsip  dan praktik yang berkenaan dengan penerapannya. 6
Tujuan  dari  pembuktian  adalah  untuk meyakinkan  hakim  tentang  kebenaran peristiwa,  maka  dari  itu  yang  harus dibuktikan  adalah  peristiwa  atau kejadian- kejadian yang dikemukakan oleh para pihak yang  masih  belum  jelas  atau  yang  masih menjadi  sengketa  di  pengadilan. 7 Hal-hal yang  harus  dibuktikan  adalah  hal  yang menjadi  perselisihan  atau  persengketaan yang  diajukan  oleh  pihak,  akan  tetapi dibantah atau disangkal oleh pihak lain. 8
Pada  pembuktian  seperti  yang  telah disebutkan  di  atas,  para  pihak  yang berperkara  dan  hakim  yang  memimpin pemeriksaan  perkara  di  persidangan  harus mengindahkan  ketentuan-ketentuan  dalam hukum pembuktian  yang mengatur tentang cara  pembuktian,  beban  pembuktian, macam-macam  alat  bukti  serta  kekuatan alat-alat  bukti  tersebut,  dan  sebagainya. Hukum pembuktian ini termuat dalam HIR
6 M. Yahya Harahap, Op.Cit , hal 519
7 R. Subekti, Op.Cit, hal.1.
8 Ibid , hal 11.
(  Herziene  Indonesische  Reglement  ) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, Pasal 162  sampai  dengan  Pasal  177;  RBg ( Rechtsreglement  voor  de  Buitengewesten  ) berlaku  diluar  wilayah  Jawa  dan  Madura, Pasal  282  sampai  dengan  Pasal  314;  Stb. 1867 No. 29 tentang kekuatan pembuktian akta  di  bawah  tangan;  dan  BW (  Burgerlijk  Wetboek  ) atau  KUHPerdata Buku  IV  Pasal  1865  sampai  dengan  Pasal 1945.
Pasal  163  H.I.R/283  Rbg/1865  B.W merupakan  dasar  pembebanan  pembuktian dalam  hukum  acara  perdata  di  Indonesia, yang  menyebutkan  bahwa  :“Barang  siapa, yang  mengatakan  ia  mempunyai  hak, atau ia  menyebutkan  suatu  perbuatan  untuk menguatakan  haknya  itu,  atau  untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus  membuktikan  adanya  hak  itu  atau adanya kejadian itu “.
Berdasar isi  pasal  diatas,  bahwa  yang dibebani  pembuktian  adalah  pihak-pihak yang  berkepentingan  dalam  suatu  perkara. Pihak  yang  mengakui  mempunyai  suatu hak harus membuktikan akan hak tersebut, sedangkan pihak yang membantah terhadap hak  tersebut,  juga  harus  membuktikan bantahannya.
Pada  pasal  163  H.I.R/283  Rbg/1865 B.W  terdapat asas  yang  dikenal  dengan asas actori  incumbit  probatio yang
menyatakan  bahwa  “  siapa  yang mendalilkan  sesuatu  maka  dia  harus membuktikannya”.  Secara  sepintas  lalu, asas  tersebut  “nampaknya”  sangat  mudah. Sesungguhnya  dalam  praktek  merupakan hal  yang  sangat sukar  untuk  menentukan secara  tepat,  siapa  yang  harus  dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu.
Walaupun  ketentuan  diatas  dikenal sebagai  asas  beban  pembuktian,  namun tidak  selalu  tepat  untuk  dibebankan  pada setiap  perkara,  karena  disamping  asas tersebut  terdapat  ketentuan  khusus  yang lebih tegas, yaitu antara lain :
a. Pasal 533 B.W. : Orang yang menguasai barang  tidak  perlu  membuktikan  itikad baiknya.  Siapa  yang  mengemukakan adanya itikad buruk harus membuktikannya;
b. Pasal 535 B.W. : Kalau seseorang telah memulai menguasai sesuatu untuk orang lain,  maka  selalu  dianggap  meneruskan penguasaan  tersebut,  kecuali  apabila terbukti sebaliknya;
c. Pasal  1244  B.W.  :  kreditur  dibebaskan dari  pembuktian  kesalahan  dari  debitur dalam hal adanya wanprestasi. Diantara ketiga ketentuan khusus beban pembuktian tersebut, hanya ketentuan pada sub  c  yang  erat  kaitannya  dengan perlindungan  konsumen,  yang  dalam banyak hal menempatkan produsen sebagai
debitur, terutama karena tidak menyerahkan barang  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sesuai dengan harapan konsumen. 9
Apabila asas umum beban pembuktian diatas diterapkan dalam kasus- kasus kerugian konsumen akibat penggunaan  produk,  maka  berarti  bahwa baik  pelaku  usaha    maupun  konsumen dibebani  pembuktian.  Guna  membuktikan adanya  hak  konsumen,  maka  berdasarkan pasal  1365  B.W. 10 ,  konsumen  tersebut harus  membuktikan  adanya  kesalahan produsen yang mengakibatkan kerugiannya atau  dengan  kata  lain  konsumen  harus membuktikan :
a. Adanya perbuatan melanggar hukum dari produsen;
b. Adanya kesalahan produsen;
c. Adanya kerugian konsumen;
d. Adanya  hubungan  kausal  antara perbuatan  melanggar  hukum  dari produsen dengan kerugian konsumen.
Pembuktian  tanggung  gugat  pelaku usaha  karena  adanya  perbuatan  melanggar hukum  yang  berlaku  secara  umum  dalam hukum  pembuktian,  yaitu  membebankan kepada  penggugat  untuk  membuktikan adanya kesalahan tergugat yang
9 Ibid , hal 168
10 Isi pasal 1365 B.W. : “Tiap perbuatan melanggar hukum  yang  menimbulkan  kerugian  pada  orang lain,  mewajibkan  pembuat  yang  bersalah  untuk mengganti kerugian”.
menyebabkan  kerugiannya.  Apabila  dalam ketentuan  undang-undang  hukum  materiil menentukan  sendiri  kepada  pihak  mana diwajibkan memberikan beban pembuktian, maka pedoman pembagian beban pembuktian  tidak  lagi  merujuk  kepada pasal  1865  B.W.  maupun  Pasal  163  HIR, tetapi  sepenuhnya  mengacu  kepada  pasal undang-undang  yang  menentukan  sendiri wajib  bukti  yang  harus  diterapkan  dalam kasus tertentu. 11
Begitu pula dengan Hukum perlindungan  Konsumen,  setelah  lahirnya Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, pembuktian tentang ada tidaknya kesalahan pelaku usaha tersebut tidak lagi dibebankan kepada  penggugat  akan  tetapi  beban pembuktian  dibebankan  kepada  tergugat.
Beban pembuktian dalam Hukum Perlindungan  Konsumen  dikenal  dengan beban pembuktian terbalik. Hal ini diatur di dalam pasal 19, Pasal 22, pasal 23 dan pasal 28  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Asas  pembuktian  yang digunakan dalam gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  yaitu  asas  pembalikan  beban
11 Teguh  Samudra, Hukum  Pembuktian  Dalam Acara Perdata, (Bandung : Alumni, 1992), hal 24
pembuktian. Dimana  pasal  tersebut menyebutkan bahwa:
“ Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur “kesalahan”  dalam  gugatan  ganti  rugi sebagaimana  dimaksud  pasal  19,  pasal  22, dan  pasal  23  merupakan  beban  dan tanggung jawab pelaku usaha “
Pembuktian  ada  atau  tidak  adanya kesalahan,  dalam  gugatan  ganti  rugi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28 undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan  beban  dan  tanggung  jawab pelaku  usaha  (pihak  yang  digugat).  Jadi Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  telah member  petunjuk  mengenai  pembagian beban  pembuktian  dalam  pemeriksaan sengketa  lingkungan  hidup.  Pasal  28 Undang-undang  tersebut  mengatur  asas pembalikan beban pembuktian.
Berdasarkan asas tersebut, maka pembagian beban  pembuktian  dalam  pemeriksaan sengketa  konsumen  dilakukan  sedemikian rupa,  yaitu  tergugat  dibebani  untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan  perbuatan  yang  merugikan konsumen.
Konsekuensinya, jika pelaku usaha gagal membuktikan tidak adanya unsur kesalahan, dan cukup memiliki alasan yang sah  menurut  hukum,  maka  gugatan  ganti
kerugian yang  dituntut  penggugat/ konsumen akan dikabulkan.
Berhasil tidaknya pelaku usaha membuktikan  bersalah  tidaknya  atas kerugian  konsumen,  sangat  menentukan bebas tidaknya pelaku usaha dari tanggung gugat  untuk  membayar  ganti  kerugian terhadap  konsumen.  Ini  berarti  bahwa prinsip  tanggung  gugat  yang  dianut Undang-undang  nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  adalah prinsip  tanggung  gugat  berdasarkan kesalahan,  dengan  pembalikan  beban pembuktian.  Berdasarkan  prinsip  tersebut memberikan  beban  kepada  masing-masing pihak secara proporsional,  yaitu konsumen hanya membuktikan adanya kerugian  yang dialami karena/akibat mengkonsumsi produk tertentu yang diperoleh atau berasal dari  pelaku  usaha, sedangkan  pembuktian tentang  ada  tidaknya  kesalahan  pihak pelaku  usaha  yang  menyebabkan  kerugian konsumen dibebankan kepada konsumen. 12
Namun  dalam  prakteknya  untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian untuk  setiap  sengketa  konsumen  yang penyelesaiannya melalui pengadilan bukanlah perkara mudah. Pasal 48 Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  menyebutkan bahwa : “ Penyelesaian sengketa konsumen
12 Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, Op.Cit , Hal 169
melalui pengadilan mengacu pada ketentuan  tentang  peradilan  umum  yang berlaku  dengan  memperhatikan  ketentuan dalam pasal 45 diatas “
Apabila memperhatikan pasal tersebut  diatas,  maka  setiap  sengketa konsumen  yang  penyelesaiannya  melalui pengadilan haruslah tunduk pada ketentuan- ketentuan yang ada di lingkungan peradilan umum.  Satu  hal  yang  harus  diingat  disini bahwa  cara  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan  menggunakan  hukum  acara yang umum berlaku selama ini yaitu H.I.R atau Rbg.
Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa  di  dalam  Hukum  Acara  Perdata khususnya  dalam  beban  pembuktiannya berlaku  asas  “siapa  yang  mendalilkan sesuatu  maka  ia  harus  membuktikannya”. Tetapi  tidak  demikian  di  dalam  Hukum Perlindungan Konsumen yang berlaku asas pembalikan  beban  pembuktian  dimana tergugat  (pelaku  usaha)  yang  memikul beban pembuktian dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
Hal  ini  menimbulkan  problematika tersendiri  di  dalam  Hukum  Perlindungan Konsumen.  Problematika  tersebut  timbul dikarenakan  adanya  perbedaan  prinsip dalam  beban  pembuktian  yang  terdapat  di dalam  Undang-Undang  nomor  8  Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  dan
Hukum  Acara  Perdata  tersebut  diatas. Sehingga  selama  ini  setiap  sengketa konsumen  yang  timbul  dan  penyelesaian melalui lembaga peradilan umum menggunakan hukum materil yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  dan menggunakn  hukum  formil  yang  ada  di dalam H.I.R atau Rbg.
Apabila dilihat dari prinsip pertanggung  jawaban  yang  dianut  oleh Hukum  Perlindungan  Konsumen  dengan Hukum  Acara  Perdata  juga  berbeda. Pada Hukum  Perlindungan  Konsumen  prinsip pertanggung  jawaban  yang  dianut  adalah prinsip  praduga  untuk  selalu  bertanggung jawab.  Prinsip  ini  menyatakan,  tergugat selalu  dianggap  bertanggung  jawab (presumption of liability principle) , sampai ia  membuktikan,  ia  tidak  bersalah.  Jadi beban  pembuktian  ada  pada  di  tergugat. tampak pembalikan  beban  pembuktian ( omkering  van  bewijslast )  diterima  dalam prinsip  tersebut.  Undang-undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  pun  mengadopsi  sistem pembalikan  beban  pembuktian ini, sebagaimana  ditegaskan  dalam  pasal  28 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  yang menyatakan :  “Pembuktian  terhadap  ada tidaknya  unsure  kesalahan  dalam  tuntutan
ganti  rugi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  19 ayat,  Pasal  22  dan  Pasal  23 merupakan  beban  dan  tanggung  jawab pelaku usaha”.
Dasar pemikiran dari teori pembalikan  beban  pembuktian  adalah seseorang  dianggap  tidak  bersalah  sampai yang  bersangkutan  dapat  membuktikan sebaliknya.  Hal  ini  tentu  bertentangan dengan  asas  hukum  praduga  tak  bersalah (presumption  of  innocence) yang  lazim dikenal dalam hukum pidana. Namun, jika diterapkan  dalam  kasus  konsumen  akan tampak  asas  demikian  cukup  relevan.  Jika teori  ini  digunakan,  maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan  itu  ada  di  pihak  pelaku  usaha yang  digugat.  Tergugat  ini  yang  harus menghadirkan  bukti-bukti  dirinya  tidak bersalah.  Tentu  saja  konsumen  tidaklah berarti  dapat  sekehendak  hati  mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat  selalu  terbuka untuk  digugat balik  oleh  pelaku  usaha,  jika  ia  gagal menunjukkkan kesalahan si Tergugat.
Sedangkan  di  dalam  Hukum  Acara Perdata  prinsip  pertanggung  jawaban  yang digunakan  adalah  prinsip  pertanggung jawaban  berdasarkan  unsur  kesalahan. Prinsip  pertanggung  jawaban  berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability based  on  fault) adalah  prinsip  yang  cukup
umum namun berlaku dalam hukum pidana dan  perdata.  Pada  B.W,  khususnya  pasal 1356,  1366  dan  pasal  1367,  prinsip  ini dipegang  secara  teguh.  Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan  pertanggung  jawaban  secara hukum  jika  ada  unsur  kesalahan  yang dilakukannya
Mengupas  lebih  dalam  lagi  mengenai beban  pembuktian  terbalik  di  dalam Undang-Undang  nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  tidak terlepas  dari  asas  yang  terdapat  dalam Undang-Undang  tersebut.  Perlindungan konsumen  diselenggarakan  sebagai  usaha bersama  berdasarkan  5  (lima)  asas  yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu
: 13
1. Asas  manfaat  dimaksudkan  untuk mengamanatkan  bahwa  segala upaya  dalam  penyelenggaraan perlindungan  Konsumen  harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan Konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
2. Asas  keadilan  dimaksudkan  agar partisipasi  seluruh  rakyat  dapat diwujudkan  secara  maksimal dan memberikan  kesempatan  kepada Konsumen  dan  pelaku  usaha  untuk memperoleh haknya dan melaksanakan  kewajibannya  secara adil,
3. Asas  keseimbangan  dimaksudkan memberikan  keseimbangan  antara kepentingan  Konsumen,  pelaku
13 Penjelasan  pasal  2  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
usaha,  dan  pemerintah  dalam  arti materiil ataupun spiritual,
4. Asas  keamanan  dan  keselamatan konsumen  dimaksudkan  untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada Konsumen dalarn  penggunaan,  pemakaian  dan pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa yang dikonsumsi atau digunakan; 5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar  baik  pelaku  usaha  maupun konsumen  mentaati  hukum  dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen,  serta  negara  menjamin kepastian hukum.
Pembalikan  beban  pembuktian erat kaitannya  dengan  asas  keseimbangan  dan asas  keadilan.  Berkaitan  dengan  asas keseimbangan dikarenakan , dengan adanya beban  pembuktian  terbalik  memberikan beban  pembuktian  sesuai  dengan  porsi masing-masing  (konsumen  dan  pelaku usaha).  Dimana  dalam  pembalikan  beban pembuktian  konsumen  harus  membuktikan adanya  perbuatan  melanggar  hukum  dari pelaku  usaha,  adanya  kerugian  konsumen, dan  adanya  hubungan  kausal  antara perbuatan  melanggar  hukum  dari  pelaku usaha  dengan  kerugian  konsumen, sedangkan  unsur  kesalahan  pelaku  usaha merupakan  beban  pembuktian pelaku usaha.  Sehingga  hal  ini  memberikan kedudukan  yang  seimbang  bagi  masing- masing  pihak,  baik  konsumen  maupun pelaku  usaha.  Berkaitan  dengan  asas kepastian  hukum  dikarenakan  dengan
adanya  pembalikan  beban  pembuktian dimana  pelaku  usaha  dibebani  untuk membuktikan  kesalahannya,  maka  hal  ini akan  dirasa memberikan kepastian hukum kepada  konsumen  karena  kemungkinan besar  tuntutan  konsumen  dalam  suatu gugatan  akan  dikabulkan  oleh  hakim bilamana  pelaku  usaha  tidak  dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Jika di dalam hukum acara perdata, dimana prinsip  beban  pembuktian  dibebankan kepada  pihak  penggugat,  dan  diterapkan dalam  kasus-kasus  kerugian  konsumen akibat penggunaan produk, untuk membeuktikan  adanya  hak  konsumen, maka  berdasarkan  pasal  1365  B.W, konsumen  tersebut  harus  membuktian semua  unsur  yang  terdapat  di  dalam  pasal 1365  B.W.  Hal  ini  dirasa  akan  sangat memberatkan konsumen.
2. Konsekuensi  Hukum  Inkonsistensi Pengaturan
Pembagian Beban

## Pembuktian.
Segala  cara  dan  upaya  dilakukan  oleh Pemerintah  untuk  memberikan  payung hukum bagi konsumen. Dengan tujuan agar konsumen menduduki posisi yang seimbang  dengan  pelaku  usaha.  Usaha- usaha yuridis dalam memberikan perlindungan  kepada  konsumen  juga  telah dilakukan  oleh  pemerintah.  Usaha  yuridis
ini  telah  dilakukan  pemerintah  bahkan semenjak  belum  adanya  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahum  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  sudah  terdapat  berbagai ketentuan  perlindungan  konsumen  yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.  Salah  satu  undang- undang  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan perlindungan  konsumen  adalah  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  1992  tentang Merek, yang kemudian dirubah berdasarkan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1997 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  19  Tahun  1992  tentang  Merek. Bahkan  yang  berlaku  sekarang  adalah Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2001 tentang Merek.
Berbagai  usaha  perlindungan  kosumen di  Indonesia  mencapai  puncaknya  setelah lahirnya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tetap  mengakui  segala  ketentuan  peraturan perundang-undangan  sebelumnya,  selama ketentuan  tersebut  tidak  diatur  secara khusus  atau  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Walaupun  perlu untuk  memberikan  perlindungan  kepada konsumen,  namun  kepentingan  pelaku
usaha  tidak  dapat  diabaikan.  Perlindungan pelaku  usaha  yang  dimaksudkan  di  sini adalah  pembelaan-pembelaan  yang dapat dilakukan  oleh  pelaku  usaha  agar  tidak terlalu banyak dibebani dengan pembayaran ganti  kerugian  kepada  konsumen,  atau penggunaan  ketentuan  hukum  yang  dapat menguntungkan  pelaku  usaha  jika  digugat oleh konsumen. Alasan  hukum  yang dapat dikemukakan  oleh  pelaku  usaha  sebagai pembelaannya  dapat  didasarkan  pada hukum  materiil  maupun  hukum  formil. 14
Menurut  Jerry  J.Philips  dalam  Ahmadi Miru,  salah  satu  alasan  dari  segi  hukum materiil  yang  secara  umum  digunakan sebagai  pembelaan  debitur  dalam  hukum perikatan  adalah  keadaan  memaksa ( overmacht,  force  majeure ).  Sedangkan  di
Amerika  Serikat  alasan  pembelaan  yang serupa  dengan overmacht tersebut  adalah “bahaya-bahaya  tersebut  tidak  dapat dihindarkan”. Hal  ini  disebabkan  karena keadaan  pengetahuan  manusia  sekarang, suatu produk cukup sulit untuk dibuat aman bagi peruntukan dan penggunaan normalnya,  sehingga  apabila  produk  yang demikian  dipersiapkan  dengan  baik  dan disertai  dengan  panduan  yang  benar  serta peringatan  maka  produk  tersebut  tidak
14 Ahmadi Miru , Op.Cit , hal. 57
dianggap  cacat. 15 Sedangkan  pembelaan dari  segi  hukum  formal  adalah  yang berkaitan dengan kemungkinan pembebasan  pelaku  usaha  dari  tanggung gugat  atas  kerugian  yang  diderita  oleh konsumen,  apabila  dapat  membuktikan bahwa  kerugian  tersebut  terjadi  di  luar kesalahannya. 16
Selain  usaha  yuridis  perlindungan konsumen  di  bidang  hukum  materiil,  juga terdapat  usaha  yuridis  perlindungan konsumen  di  bidang  hukum  formal  atau hukum  acara.  Bagian  terpenting  dalam hukum  acara  bagi  perlindungan  konsumen adalah  tentang  hukum  pembuktian,  karena sangat  berpengaruh  pada  dapat  tidaknya gugatan  konsumen  dikabulkan  oleh pengadilan.  Apalagi  secara  umum, tanggung  gugat  yang  berlaku  di  Indonesia adalah  tanggung  gugat  yang  didasarkan pada kesalahan pelaku usaha.
Secara  umum  pembagian  beban pembuktian  yang  dianut  Indonesia  adalah baik  penggugat  maupun  tergugat  dapat dibebani  pembuktian.  Terutama  penggugat wajib  membuktikan  peristiwa  yang diajukan,  sedang  tergugat  berkewajiban membuktikan bantahannya. 17 Hal ini berarti dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen, bahwa  untuk  dapat  memperoleh  ganti
15 Ahmadi Miru , Op.Cit , hal 58
16 Ibid.
17 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit , hal 108.
kerugian,  penggugat  (konsumen)  harus membuktikan  kesalahan    tergugat  (pelaku usaha) yang mengakibatkan kerugiannya.
Ketentuan pembagian beban pembuktian di atas  akan  sangat  memberatkan konsumen,  karena  konsumen  yang  pada umumnya  memiliki  kedudukan  lemah  jika dibandingkan  dengan  pelaku  usaha,  akan sulit  untuk  membuktikan  kesalahan  pelaku usaha.  Sehingga  apabila  pembebanan pembuktian  dibebankan  pada  konsumen akan  menciptakan  posisi  yang  tidak berimbang.  Pada  pasal  2  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan salah satu asas yang erat  kaitannya  dengan  beban  pembuktian yakni asas keseimbangan. Beban pembuktian  yang  telah  disebutkan  diatas jika diterapkan dalam hukum perlindungan konsumen  akan  tidak  sesuai  dengan  asas keseimbangan  sebagaimana  yang  dianut dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Aubrey  L.  Diamond  mengatakan  dalam Ahmadi  Miru,  sebagai  jalan  keluar  untuk mengatasi  kesulitan  pembuktian  bagi konsumen,  di  negara-negara  maju  pada umumnya  tanggung  gugat  tidak  lagi didasarkan  pada  kesalahan  pelaku  usaha dengan beban pembuktian pada konsumen, namun  pada  pelaku  usaha  atau  tanggung
gugat  atas  dasar strict  liability 18 ,  yaitu tanggung  gugat  yang  terlepas  dari kesalahan, sehingga kemungkinan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dianggap tidak relevan dengan tanggung gugat ini. 19
Tanggung  gugat  pelaku  usaha  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  tidak menganut strict  liability atau  tanggung gugat  mutlak,  namun  hanya  disebutkan bahwa  pelaku  usaha  bertanggung  jawab untuk  memberikan  ganti  rugi  atas kerusakan,  pencemaran,  dan/atau  kerugian konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang dan/atau  jasa  yang  dihasilkan  atau diperdagangkan. 20 Disebutkan  pula  bahwa untuk  pembuktian  terhadap  ada  tidaknya kesalahan dalam gugatan ganti rugi tersebut merupakan  beban  dan  tanggung  jawab pelaku usaha. 21 Dengan demikian, tanggung gugat  yang  dianut  dalam  Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tanggung gugat berdasarkan  kesalahan,  dengan  beban
18 Strict  Liability atau  yang  di  Indonesia  dikenal dengan  “  tanggung  gugat  mutlak”  mulai  dikenal atau  diatur  secara  tegas  dalam  Undang-Undang nomor  4  Tahun  1982  tentang  Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan  masih  tetap  dipertahankan  dalam  Undang- Undang Nomor  23  Tahun  1997  tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
19 Ahmadi Miru , Op.Cit , hal 59
20 Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
21 Pasal  28  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen
pembuktian  pada  pelaku  usaha  (beban pembuktian terbalik).
Pengaturan  tentang  pembalikan  beban pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  merupakan  suatu  langkah  maju dibandingkan  dengan  ketentuan  beban pembuktian sebelumnya, yang membebankan  kepada  konsumen  untuk membuktikan  kesalahan  pelaku  usaha. Namun  langkah  ini  akan  lebih  maju  lagi seandainya  diberlakukan  tanggung  gugat resiko atau strict liability .
Tanggung  gugat  yang  didasarkan  pada kesalahan  dengan  beban  pembuktian  pada penggugat,  demikian  pula  dengan strict liability dan  tanggung  gugat  berdasarkan kesalahan  dengan beban  pembuktian  pada tergugat, masing-masing akan memberatkan pihak tertentu, karena di satu pihak tanggung gugat yang didasarkan pada kesalahan  dengan  beban  pembuktian  pada penggugat  untuk  membuktikan  kesalahan tergugat (pelaku usaha), akan memberatkan konsumen,  sedangkan  di  lain  pihak strict liability dan  tanggung  gugat  berdasarkan kesalahan  dengan  beban  pembuktian  pada tergugat  akan  memberatkan  pelaku  usaha. Namun, pembuktian berdasarkan kesalahan dengan  beban  pembuktian  pada  tergugat adalah  lebih  adil dari  segi  kemampuan membuktikan  bagi  para  pihak,  karena
beban  pembuktian  lebih  tepat  dibebankan kepada pihak yang paling sedikit dirugikan jika dibebani pembuktian. Hal ini dilakukan sesuai  dengan  asas  keseimbangan  yang dianut  oleh  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dimana keseimbangan kepentingan  konsumen  dan  kepentingan pelaku usaha terakomodir.
Telah  disebutkan  pada  pembahasan sebelumnya bahwa beban pembuktian yang dianut  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen  adalah  pembalikan  beban pembuktian  yakni  pembuktian  dibebankan kepada pihak tergugat  yakni pelaku usaha.
Akan  tetapi  pada  penyelesaian  sengketa konsumen  melalui  jalur  litigasi  terdapat inkonsistensi  pengaturan  mengenai  beban pembuktian ini.
Satu hal yang perlu diingat disini, bahwa cara  penyelesaian  sengketa  konsumen melalui  pengadilan  menggunakan  hukum acara yang umum berlaku selama ini, yaitu H.I.R  atau  Rbg.  Sehingga  penyelesaian sengketa  konsumen  melalui  pengadilan memakai  hukum  acara  yang  terdapat  di dalam  H.I.R  atau  Rbg  yang  menentukan bahwa  beban  pembuktian  ada  pada  pihak penggugat  sedangkan  hukum  materilnya mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Hal ini menimbulkan konsekuensi  hukum  bagi  konsumen. Pada penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui pengadilan  menggunakan  pembuktian berdasarkan  kesalahan  dengan  beban pembuktian  pada  penggugat,  konsumen akan  kurang  mendapatkan  perlindungan. Hal  ini  akan  sangat  memberatkan konsumen  jika  konsumen  dibebani  untuk membuktikan  kesalahan  pelaku  usaha. Disini  konsumen  kurang  mendapatkan keadilan  sesuai  dengan  asas  yang  dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen.  Maka dari itu seperti yang telah disebutkan diatas, Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  telah mengantisipasi  hal  tersebut  dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian agar kepentingan masing-masing pihak baik konsumen  maupun  pelaku  usaha  dapat terakomodir.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab sebelumnyaa,  dapat  diambil  kesimpulan sebagai berikut :
1. Pada  pasal  28  UUPK  dan  pasal  163
H.I.R jo Pasal 283 RBg yang sama-sama mengatur  mengenai  beban  pembuktian terdapat  inkonsistensi  baik  dari  prinsip
maupun asas . Pasal 28 UUPK menganut prinsip praduga  untuk  selalu bertanggung jawab sedangkan pasal 163 H.I.R jo Pasal 283 RBg menganut prinsip pertanggung  jawaban  berdasarkan  unsur kesalahan.  Dimana  perbedaan  prinsip tersebut membawa konsekuensi pertentangan  asas  yang  dianut UUPK yaitu  asas  keseimbangan  dan  kepastian hukum.
2. Perbedaan  asas-asas  dan  prinsi-prinsip tentang beban pembuktian dalam hukum perlindungan  konsumen  yang  terdapat pada  ke  dua  peraturan  perundang- undangan  tersebut  diatas  menyebabkan dalam  setiap  penyelesaian  sengketa konsumen  melalui  lembaga  peradilan hukum  acara  yang  digunakan  adalah Hukum  Acara  Perdata  yang  diatur  di dalam H.I.R atau Rbg dan hukum materil yang  digunakan  adalah  yang  diatur  di dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  . Akibat hukum  yang ditimbulkan dengan adanya pengaturan yang demikian adalah tuntutan-tuntutan  konsumen  yang  dirasa sebagai haknya tidak dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU :
Ahmadi  Miru,
Prinsip-Prinsip  Perlin- dungan  Hukum  Bagi  Konsumen di
Indonesia , Disertasi, Program Pascasarjana  Universitas  Airlangga,
Surabaya, 2000. Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, Hukum
Perlindungan
Konsumen, Ctk. Ketujuh,  PT  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, 2011
Nasution,  A.Z ,  Konsumen  dan  Hukum  ; Tinjauan  Sosial,  Ekonomi  dan  Hukum pada Perlindungan Konsumen
Indonesia ,Pustaka  Sinar  Harapan,
Jakarta, 1995 Shidarta, Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia, edisi  revisi,  PT  Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004. Nurhayati  Abbas, Hukum  Perlindungan Konsumen  dan Beberapa  Aspeknya , Makalah,  Elips  Project,  Ujung Pandang, 1996
R. Subekti, Hukum Pembuktian ,
PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2007. Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara Perdata Indonesia , Liberty, Yogyakarta, 1985.
Teguh  Samudra, Hukum  Pembuktian Dalam  Acara  Perdata, Alumni, Bandung ,1992.
Yahya  Harahap, Beberapa  Tinjauan Mengenai  Sistem  Peradilan  dan Penyelesaian  Sengketa ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1997

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (B.W.) Het  Herziene  Indonesisch Reglement (H.I.R ) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen
Surat  Keputusan  Menperindag  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen

## KARYA ILMIAH
Bambang  Setiawan, Meningkatkan  Citra Konsumen Indonesia Yang Berkualitas , Makalah,  Disajikan  Dalam  temu
Wicara nasional perlindungan Konsumen,  Kerja  Sama  Universitas gajah Mada-Direktorat
Jendral perdagangan Dalam negeri departemen Perdagangan RI,Yogyakarta, 1991.

## Biodata Singkat Penulis
Dyah  Putri  Purnamasari, S.H.,  M.H. telah  menyelesaikan  pendidikan Program Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas  Jember  dengan pada  tahun 2013, NIM 110720101001.
Prof. Dr. M. Khoidin, S.H. M.Hum., CN. adalah  Guru  Besar  pada  Fakultas  Hukum Universitas Jember.