INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 918-929 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol
Oni Shabirah 1 ✉ , Cici Darmayanti 2
Universitas Teuku Umar Aceh Barat Email: onishabirah.ak@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  mekanisme  akad  musyarakah  diterapkan  pada  PT  Bank Syariah  Indonesia  KC  Imam  Bonjol.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskriptif  kualitatif  dan  metode  wawancara.  Penelitian  ini  menunjukkan,  dalam  pelaksanaan  alur pemberian dana musyarakah, BSI KC Imam Bonjol menerapkan analisis kelayakan dengan prinsip 6C untuk  menilai  kelayakan  calon  nasabah  penerima  pembiayaan.  Analisis  ini  dijalankan  oleh  tiga  pilar sistem  manajemen  risiko  yaitu unit  marketing,  unit  risk  assessment  dan  unit  financing  operation. Pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah pada PT BSI KC Imam Bonjol telah sesuai dengan perlakuan akuntansi PSAK 106 dari sisi pengakuan, sisi pengukuran, sisi penyajian dan pengungkapan atas pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah.
Kata Kunci: Bank, Syariah, Akad, Musyarakah, PSAK 106

## Abstract
This research aims to analyze the musyarakah contract mechanism implemented at PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol. The method used in this research is a qualitative descriptive method and interview method. This research shows that in implementing the flow of providing musyarakah funds, BSI  KC  Imam  Bonjol  applies  feasibility  analysis  using  the  6C  principles  to  assess  the  suitability  of prospective  customers who  receive  financing.  This  analysis  is  carried  out  by  three pillars  of  the  risk management system, namely the marketing unit, risk assessment unit and operational financing unit. The implementation of financing using a musyarakah contract at PT BSI KC Imam Bonjol is in accordance with PSAK 106 accounting treatment in terms of recognition, measurement, presentation and closing of financing using a musyarakah contract.
Keywords: Bank, Sharia, Contract, Musyarakah, PSAK 106

## PENDAHULUAN
Pada tahun 2018, Qanun Aceh  Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah  (LKS)  diterbitkan  oleh  pemerintah  Aceh.  Pemerintah  Aceh  mewajibkan  semua perbankan di Aceh untuk mengalihkan bank konvensional ke bank syariah. Qanun LKS berisi peraturan berisi tentang kegiatan lembaga keuangan berlandaskan syariat Islam. Qanun LKS berlaku kepada semua orang Islam yang bertempat tinggal di Aceh.
Dalam  dunia  ekonomi  modern,  salah  satu  instrumen  yang  paling  penting  adalah lembaga  perbankan.  Kunci  tumbuhnya  kegiatan  ekonomi  tercermin  dalam  peran  bank sebagai intermediasi dengan berjalannya permodalan serta pembayaran. Selama ini, bank hadir  dalam  masyarakat  dengan  menawarkan  berbagai  macam  produk  bank.  Sistem perdagangan yang telah modern tentu dapat lebih merasakan kondisi ini. Pihak penabung, peminjam,  dan  pengguna  jasa  lain  adalah  pelaku  usaha  yang  dilibatkan  dalam  aktivitas ekonomi  serta  keuangan  yang  menjalin  interaksi  dengan  berbagai  model  aktivitas  bank (Nurdin, 2014).
Pada awal tahun 2020, sektor perekonomian secara global mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh Virus Corona (Covid-19). Para peneliti menyebutkan bahwa dampak dari virus ini merupakan krisis ekonomi terparah yang pernah dihadapi Indonesia, lebih parah dibanding  dengan  krisis  keuangan  Asia  tahun  1997-1998  (Habibah,  Asmoro  &  Wareza, 2020).
Pada tahun 2021-2022, Indonesia berangsur-angsur sembuh dan bangkit dari krisis ekonomi Covid-19 (Badan Pusat Statistik). Hal ini menjadi hal baik bagi pelaku usaha yang merasa sangat dirugikan. Masyarakat utamanya pelaku usaha berlomba-lomba bangkit dan mulai  membangun  usaha  kembali.  Namun  langkah  tersebut  tertahan  karena  kurangnya
modal kerja yang dimiliki oleh pelaku usaha (Nafik, 2021). Untuk memenuhi kebutuhan serta modal  yang  akan  digunakan  oleh  pelaku  usaha,  banyak  diantara  pelaku  usaha  yang meminjam dana dari berbagai lembaga salah satunya bank. Oktaria (2019) mendefinisikan bank sebagai penghimpun kekayaan masyarakat sebagai badan usaha - baik berbentuk aset keuangan  yang  sifatnya  menguntungkan  atau  pula  sosial.  Bank  tidak  hanya  mencari keuntungan saja.
Namun bagi sebagian pelaku usaha mungkin akan keberatan jika meminjam dari bank umum, dikarenakan margin yang sangat tinggi yang membuat para pelaku usaha berpikir berulang kali jika gagal membayar. Alasan tersebut sejalan dengan penelitian oleh Gomulia dan Dewi (2011), yang menunjukkan bahwa tingginya tingkat suku bunga menjadikan pelaku usaha berukuran kecil tidak mau memiliki hutang pada bank. Hal tersebut memicu Bank Indonesia untuk menawarkan alternatif atas pinjaman modal kerja dengan bunga rendah yaitu  dengan meminjam pada Bank Syariah karena klaimnya yang memiliki  bunga lebih rendah  dibanding  Bank  Umum.  Sudarsono  (2015)  mendefinisikan  bank  syariah  sebagai lembaga keuangan yang beroperasi pada hukum syariah sesuai Al-Quran serta Hadist, dan usaha pokoknya memberi kredit ataupun jasa yang lain di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. UU No. 10 tahun 1998, menyebutkan  bahwa bank syariah  adalah bank umum  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Salah satu Bank Syariah yang telah menyediakan pembiayaan dana syariah adalah BSI atau  Bank  Syariah  Indonesia.  Dibanding  pembiayaan  murabahah  yang  memiliki  kuota terbatas,  Bank  Syariah  Indonesia  mempunyai  opsi  lebih  baik  yaitu  pembiayaan  akad Musyarakah.  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  Nomor  106  menyatakan bahwa musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu,  di  mana  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  dengan  ketentuan bahwa  keuntungan  dibagi  berdasarkan  kesepakatan,  sedangkan  kerugian  berdasarkan kontribusi  dana.  Yang  dimaksud  dana  di  sini  adalah  kas  ataupun  aset  non-kas  yang diperbolehkan prinsip syariah Islam. Nasabah bisa melakukan pinjaman pembiayaan akad musyarakah  dengan  batas  pinjaman  dari  angka  200  juta  hingga  50  miliar.  PSAK  106 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi akad musyarakah.
Beberapa penelitian terdahulu dan berkaitan pada akad musyarakah PSAK 106 telah dilakukan dan menunjukkan hasil yang belum sesuai dengan perlakuan akuntansi PSAK 106, pada  artikel  ilmiah  oleh  Dhea  Anidar  (2023) “Analisis  Perlakuan Akuntansi  terhadap Pembiayaan  Musyarakah  pada  Bank  Syariah  Indonesia  KCP  Blangpidie  Kuta  Tuha” hasil
penelitian  menunjukkan  bahwa  perlakuan  akuntansi  terhadap  penyajian  pembiayaan musyarakah belum sesuai dengan PSAK 106. Pada artikel ilmiah oleh Aprina Chintya (2017) “Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al -Ihsan Metro Lampung” menunjukkan ketidaksesuaian penyajian oleh BMT dengan aturan PSAK 106.
Nasabah PT BSI KC Imam Bonjol (pembiayaan dana musyarakah) meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat dari tabel berikut :
Tabel 1 Perkembangan Pembiayaan Musyarakah PT BSI KC Imam Bonjol 2021-2023
No Tahun Jumlah Nasabah Total Dana 1 2021 36 Rp 123.982.541.325 2 2022 42 Rp 199.874.235.021 3 2023 55 Rp 210.983.864.621
Sumber: Data diolah penulis (2023)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  pembiayaan  dana  musyarakah pada PT. BSI KC Imam Bonjol sejak tahun 2021-2023 mengalami kenaikan yang stabil dan signifikan. Pada tahun 2021, jumlah nasabah pembiayaan dana musyarakah sebanyak 36 nasabah dengan total dana sebesar Rp 123.982.541.325. Pada tahun 2022, jumlah nasabah pembiayaan musyarakah naik sebanyak 6 nasabah dengan jumlah nasabah 42 dan total dana  sebesar  Rp  199.874.235.021.  Pada  tahun  2023  jumlah  nasabah  pembiayaan musyarakah PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol mengalami kenaikan secara stabil dan signifikan yang melonjak sebanyak 13 nasabah dengan jumlah 55 nasabah dan total dana pembiayaan sebesar Rp 210.983.864.621.
Berdasarkan uraian singkat diatas penulis tertarik untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah atas perlakuan akuntansi PSAK 106 pada pembiayaan menggunakan akad musyarakah PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  PT  Bank  Syariah  Indonesia  KC  Imam  Bonjol  yang beralamat  di  Jalan  Imam  Bonjol,  Desa  Drien  Rampak,  Kecamatan  Johan  Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dalam rentang waktu bulan Februari-Mei pada Tahun 2023.

## Subjek dan Objek Penelitian
Penelitian ini menggunakan subjek sebagai berikut Relationship Manager (RM), Branch Office Service Manager (BOSM) dan Account Officer (AO) pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol. Yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan pembiayaan dengan akad musyarakah pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol.
Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber data yang didapat dengan buku, metode wawancara, jurnal, serta media elektronik. Metode Analisis Data
Untuk  penulisan  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  metode  analisis deskriptif kualitatif. Sugiyono (2013) mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode yan memiliki tujuan untuk meneliti objek yang alamiah, dan dalam hal ini peneliti memiliki peran sebagai kunci instrumen. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data ini bersifat induktif, serta hasilnya lebih ditekankan pada makna dibandingkan  generalisasi.  Metode  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi  digunakan untuk pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah  PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol Permohonan pembiayaan musyarakah kepada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol wajib diberikan secara tertulis menggunakan formulir Surat Keterangan Permohonan Pembiayaan (SKPP). SKPP akan disuguhkan oleh BSI KC Imam Bonjol dan calon nasabah wajib melengkapi data yang diperlukan untuk bahan pertimbangan bank.
Syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan pembiayaan akad musyarakah PT Bank Syariah  Indonesia  KC  Imam  Bonjol  ialah  sebagai  berikut,  surat  permohonan  formulir pendaftaran  pembiayaan,  identitas  diri  dan  buku  nikah,  memiliki  akta,  legalitas  atas pendirian dan perubahan usaha, memiliki surat izin usaha, NIB dan bukti surat perintah kerja, memiliki asuransi penjaminan dan bukti legalitas jaminan agunan, laporan keuangan usaha selama 2 tahun terakhir serta tidak termasuk dalam daftar hitam ( blacklist).
Agar  agunan  dapat  dijadikan  jaminan  pembiayaan  dengan  menggunakan  akad musyarakah, maka syarat agunan harus meliputi ketentuan berikut: agunan harus memiliki nilai  ekonomis  dan  memiliki  nilai market,  nilai  agunan  harus  lebih  besar  dari  jumlah pembiayaan, agunan yang dijadikan sebagai jaminan tidak sedang terlibat persengketaan dengan pihak lain.
Prosedur pelaksanaan pembiayaan musyarakah  pada PT BSI KC Imam Bonjol telah selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safira Annisa (2020) dengan judul  artikel  ilmiah “Pelaksanaan  Pembiayaan  Modal  Kerja  Musyarakah  Pada  PT.  Bank Syariah Indonesia KC Padang”. Prosedur pelaksanaan pembiayaan akad musyarakah pada PT BSI KC Imam Bonjol dimulai dari syarat-syarat permohonan nasabah atas pembiayaan musyarakah hingga syarat-syarat terhadap jaminan agunan pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan penelitian oleh Safira Annisa.
Skema Kerja Pembiayaan Menggunakan Akad Musyarakah Pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol
Diterapkannya  akad  musyarakah  terhadap  pembiayaan  Bank  Syariah  Indonesia diartikan sebagai suatu bentuk kerja sama antar pihak BSI sebagai lembaga dan nasabah. BSI menyetujui untuk memberi dana atas usaha atau proyek yang sedang berjalan atau proyek  yang  akan  dikerjakan  dan  nasabah  sebagai  penerima  dana  atas  proyek  dengan jumlah  pembiayaan  yang  telah  diajukan.  Dengan  landasan  bahwa  bagi  hasil  (nisbah) ataupun pembagian untung dari proyek yang berjalan diterima sesuai dengan persentase bagi hasil yang sebelumnya telah disepakati pada awal akad oleh pihak BSI dan nasabah. Musyarakah adalah akad nisbah bagi hasil yang pelakunya adalah kedua belah pihak yang memiliki  modal,  serta  modalnya  disatukan  demi  kepentingan  suatu  usaha  yang  akan dikelola. Dapat diartikan bahwa akad musyarakah yaitu bentuk kemitraan di mana antara pihak nasabah maupun bank menggabungkan dana dan kinerja untuk berbagi keuntungan sesuai kesepakatan akad antara dua belah pihak. Pejabat PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol dalam menganalisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip 6C.
1. Analisis Watak (Character), untuk memperoleh deskripsi tentang watak atau sifat calon nasabah  maka  pihak  Bank  akan  mewawancarai  dan  mencari  informasi  langsung dengan melakukan usaha sebagai berikut :
a. Menelaah riwayat hidup calon nasabah
b. Menilai reputasi calon nasabah di lingkungan usaha
c. Meminta bank to bank information
d. Mencari informasi keuangan nasabah apakah suka berfoya-foya
2. Analisis Kemampuan (Capacity), menggunakan pendekatan Historis dan Finansial
3. Analisis  Modal (Capital),  Bank  akan  melakukan  perhitungan  akan  seberapa  besar modal yang dimiliki calon nasabah untuk membiayai usaha yang dijalankan.
4. Analisis Kondisi dan Prospek Usaha (Condition of Economy), Pada tahap ini bank akan menaksir prospek dan kondisi usaha calon nasabah dengan cara mengunjungi dan menilai apakah usaha yang dijalankan lancar atau macet.
5. Analisis  Agunan (Collateral),  Pihak  BSI  mengharuskan  penyediaan  agunan  sebagai jaminan  dengan  berkualitas  tinggi  minimal  125%  dari  jumlah  pembiayaan  yang diberikan  pada  calon  nasabah.  Pihak  Bank  juga  akan  meninjau  lokasi  agunan  dan memeriksa bukti kepemilikan agunan yang sah
6. Analisis Ketentuan (Constraint), Pihak Bank akan meninjau langsung ke lapangan dan menilai  apakah  usaha  calon  nasabah  memiliki  batasan  atau  rintangan  yang  tidak memungkinkan untuk usahanya dilaksanakan
PT BSI KC Imam Bonjol memiliki 3 Pilar utama dalam sistem manajemen risiko untuk melaksanakan  berbagai  tahap  dan  alur  pemberian  pembiayaan  dana  musyarakah.  Pilar pertama, Unit Marketing, bertugas untuk mengusulkan calon nasabah pembiayaan dana musyarakah ,  mengumpulkan  data  calon  nasabah.  Unit  marketing  akan  melakukan kunjungan terhadap usaha nasabah, meninjau agunan yang dijaminkan, menyusun laporan dan memberikan data tersebut kepada pilar kedua yaitu Unit Risk Assessment (mandatory administrasi unit), yang menganalisa berbagai kecakupan data nasabah terkait perputaran modal  nasabah,  wawancara  singkat  kepada  nasabah.  Unit  kedua  bertugas  memeriksa kesanggupan nasabah atas cicilan pembiayaan dana musyarakah dan menyerahkan semua catatan  yang  telah  disusun  kepada  unit  pilar  ketiga.  Pilar  ketiga  yaitu Unit  Financing Operation  (pejabat  pemutus),  pejabat  pemutus  akan  memeriksa  secara  lengkap  apakah calon nasabah memenuhi syarat dan  bisa diberikan pembiayaan,  pejabat  pemutus akan memeriksa  terkait  dengan  plafon  yang  diambil  nasabah,  besar  margin,  apakah  agunan sudah mencukupi 125% dan memeriksa mutasi rekening koran calon nasabah sesuai aturan Bank  Syariah  Indonesia,  jika  data  nasabah  sudah  lengkap  maka  pejabat  pemutus  akan menyetujui permohonan pembiayaan modal kerja musyarakah dan pencairannya dilakukan oleh  unit back  office  unit  dan  teller  bank.  Terdapat  banyak  tahap  yang  secara  formal diterapkan  dalam  dunia  perbankan  saat  berbicara  tentang  prosedur  pembiayaan. Panjangnya  prosedur  yang  terlalu  menimbulkan    kerugian  untuk  calon  nasabah, dikarenakan  harus  lebih  lama  lagi  menunggu  atau  terlalu  longgarnya  prosedur  dapat menjadikan lembaga keuangan itu memiliki resiko tinggi pembiayaan macet (Bank Syariah Indonesia).
Pada penelitian terdahulu Safira Annisa (2020), menerangkan bahwa BSI menerapkan skema  kerja  pembiayaan  dengan  penerapan  akad  musyarakah  dengan  metode profit sharing  dan  revenue  sharing.  RM  BSI  KC  Imam  Bonjol  menegaskan  gagasan  tersebut dengan menerangkan bahwa BSI KC Imam Bonjol menggunakan dua metode untuk skema kerja  pembiayaan  akad  musyarakah  yaitu  metode revenue  sharing  dan  profit  sharing. Metode revenue sharing merupakan metode pelaksanaan pembiayaan musyarakah yang
menggunakan  teknik  menghimpunkan  dua  modal  antar  kedua  pihak,  yaitu  BSI  serta nasabah guna menjalankan sebuah proyek. Hasil dan kerugian usaha yang dijalankan akan dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan  akad.  BSI  nantinya  memperoleh  keuntungan  melalui revenue  sharing  dalam  pembiayaan  akad  musyarakah  apabila  proyek  yang  dananya disalurkan oleh BSI mengalami kerugian, maka bank tidak akan menerima bagi hasil. Pihak BSI dalam melaksanakan pembiayaan akad musyarakah juga menerapkan metode profit sharing yaitu metode yang dilakukan dengan menggabungkan dua modal antara pihak BSI dan nasabah untuk menjalankan suatu usaha atau proyek, dimana pendapatan keuntungan pendapatan telah dikurangi pengeluaran serta beban dan biaya-biaya lainnya. Profit sharing memiliki kelemahan yaitu di mana pihak BSI akan memperoleh bagi hasil hingga negatif bila usaha yang disalurkan dana merugi atau gagal. Nisbah bagi hasil dari usaha akan dibagi sesuai persentase antara kedua belah pihak. Sedangkan kerugian akan dibagi sesuai dengan modal yang diinvestasikan dari Bank Syariah Indonesia dan nasabah (Hendeki, 2022).
Praktik Pembiayaan Akad Musyarakah Menurut PSAK 106 pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol
Dari hasil wawancara dengan BOSM PT BSI KC Imam Bonjol dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah pada PT BSI KC Imam Bonjol  telah  sesuai  dengan  ketentuan  dan  aturan  dari  PSAK  106  tentang  Akuntansi Musyarakah. Hal ini dapat dilihat dari perlakuan PSAK 106 pada pengakuan dan pengukuran atas pembiayaan dengan menggunakan akad musyarakah, serta perlakuan penyajian dan pengungkapan atas pembiayaan akad musyarakah pada laporan keuangan.
1. Pengakuan dan Pengukuran, pada saat awal akad yang telah disetujui dan diketahui oleh kedua belah pihak yaitu antara BSI dan nasabah. Pada saat penentuan nisbah bagi  hasil,  BSI  KC  Imam  Bonjol  diakui  sebesar  hak  dan  disesuaikan  dengan kesepakatan akad antara BSI dan nasabah. Bagi hasil pada PT BSI KC Imam bonjol menggunakan bagi hasil profit sharing, yang ditentukan dari keuntungan yang telah diperoleh lalu dikurangi dengan beban usaha. Jika akad pembiayaan musyarakah telah selesai, maka transaksi akad musyarakah antara BSI KC Imam Bonjol dan nasabah yaitu mitra usaha dinyatakan selesai dan kepemilikan agunan akan menjadi milik nasabah 100%.
2. Penyajian  dan  Pengungkapan,  PT  BSI  KC  Imam  Bonjol  (mitra  pasif)  menyajikan rekening  yang  berhubungan  dengan  kas  dan  aset  non-kas  saat  pelaksanaan pembiayaan musyarakah dilaksanakan, dimulai saat penyerahan pembiayaan hingga pembayaran  angsuran  nisbah  bagi  hasil.  PT  BSI  KC  Imam  Bonjol  menyajikan pembiayaan akad musyarakah dalam laporan keuangan pada laporan posisi keuangan
diakui sebagai aktiva serta bagi hasil (nisbah) disajikan pada laporan laba rugi. PT BSI KC Imam Bonjol mengungkapkan segala bentuk pengungkapan tentang pembiayaan akad  musyarakah  mulai  dari  pendapatan,  beban  keuntungan  dan  kerugian  pada catatan laporan keuangan yang disesuaikan berdasarkan transaksi.
Pada artikel ilmiah oleh Dhea Anidar (2023) “Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Blangpidie Kuta Tuha” perlakuan akuntansi  pada  saat  penyajian  pembiayaan  musyarakah  tidak  sesuai  dengan  PSAK  106. Perlakuan akuntansi pada BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha atas pembiayaan musyarakah mulai dari  awal  realisasi  akad  yang  meliputi  pengakuan,  pengukuran,  penyajian,  serta pengungkapannya belum sesuai dengan PSAK No.106. Hal tersebut disebabkan karena BSI KCP Blangpidie Kuta Tuha menyajikan kas dan aset sebagai piutang musyarakah, sedangkan berdasarkan  PSAK  106  (paragraf  35)  menyebutkan  bahwa  Kas  atau  aset  yang  diberikan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Pada artikel ilmiah oleh Aprina Chintya (2017) “Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al - Ihsan Metro Lampung” hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dengan akuntansi musyarakah pada BMT Al-Ihsan Metro Lampung belum sesuai dengan aturan dalam PSAK 106. Hasil penelitian terhadap pembiayaan musyarakah menunjukkan bahwa BMT Al-Ihsan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 106 terhadap pembiayaan musyarakah. Pengukuran dan  penyajian  pembiayaan  musyarakah  belum  sesuai  dengan  PSAK  106,  hal  tersebut dikarenakan pengukuran BMT Al-Ihsan hanya menggunakan dana dalam bentuk kas saja, akan tetapi penggunaan dana dalam bentuk non kas dianggap tidak efektif dan membebani BMT  dalam  pengelolaan  pembiayaan  musyarakah  sehingga  banyak  resiko  yang  akan ditanggung  oleh  pihak  BMT.    Sedangkan  pada  perlakuan  akuntansi  atas  penyajian pencatatan yang disusun BMT atas mitra aktif kurang sesuai dengan aturan PSAK 106, hal tersebut  dikarenakan  mitra  aktif  melakukan  pencatatan  dengan  cara  sederhana,  seperti pencatatan saat penerimaan dana, pembayaran angsuran, dan jumlah bagi hasil.
Permasalahan  Pada  Penerapan  Akad  Musyarakah  PT  Bank  Syariah  Indonesia  KC  Imam Bonjol
Permasalahan  utama  pembiayaan  menggunakan  akad  musyarakah  pada  PT  Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol ialah masalah kredit macet, penunggakan angsuran oleh nasabah pembiayaan. Banyak faktor yang menyebabkan nasabah pembiayaan mengalami kredit  macet  salah  satunya  adalah  pejabat  bank  dan  nasabah  yang  salah  menganalisa proyeksi dari laporan keuangan nasabah sehingga nasabah macet membayar. Penyebab
kredit macet lain terjadi akibat usaha yang mengalami penurunan keuntungan dan hal-hal tak terduga yang terjadi, seperti bencana alam yang menyebabkan perputaran modal dan keuntungan menurun mengakibatkan nasabah merugi dan tidak bisa membayar angsuran pinjaman. Jika nasabah telah mencakup KOL 6 dan hingga batas waktu tertentu nasabah tidak  membayar  angsuran  maka  jaminan  agunan  akan  dilelang  dan  nasabah  otomatis masuk daftar hitam BI Checking.

## SIMPULAN
1. Nasabah pembiayaan dengan penerapan akad musyarakah pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol  mengalami peningkatan yang stabil dan signifikan setiap tahunnya. Salah satu faktornya adalah tidak adanya limit kuota pinjaman dan limit kuota  nasabah  pembiayaan  modal  kerja  musyarakah,  faktor  lain  penyebab pembiayaan akad musyarakah banyak diminati oleh pelaku usaha adalah besarnya limit pinjaman yang tersedia atas pembiayaan menggunakan akad musyarakah.
2. Pelaksanaan  pencairan  dana  pembiayaan  modal  kerja  musyarakah  lama dilaksanakan  karena  ketatnya  proses  verifikasi  berkas  yang  dilakukan  oleh  unit sistem manajemen risiko BSI dengan analisis 6C. Hal tersebut diberlakukan untuk menjaga stabilitas dan menghindari kecurangan yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak, baik pihak bank maupun calon nasabah.
3. Penerapan Akad Musyarakah pada PT Bank Syariah Indonesia KC Imam Bonjol  telah sesuai  dengan  perlakuan  akuntansi  pada  PSAK  106,  dimulai  dari  perlakuan pengakuan  dan  pengukuran  atas  pembiayaan  dengan  menggunakan  akad musyarakah, serta perlakuan penyajian dan pengungkapan atas pembiayaan akad musyarakah pada laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Arif,  M. (2012). Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung: Alfabeta
Anidar  D,  Sartika  D.  (2023).  Analisis  Perlakuan  Akuntansi  terhadap  Pembiayaan
Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KCP Blangpidie Kuta Tuha. Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu
Annisa, S., & Widayati, R. (2019). Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Musyarakah Pada PT Bank Syariah Indonesia KC Padang. OSF Preprints
Arifin, Z. (2009). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alvabet Ascarya. (2013). Akad dan Produk Bank Syariah . Jakarta: Rajawali Pers
Daniati,  N.  (2016).  Pelaksanaan  Perjanjian  Penggunaan  Kartu  Kredit  Syariah  Bank  BNI
Syariah Cabang Padang. Universitas Andalas
Gandapradja,  P.  (2004).  Dasar  dan  Prinsip  Pengawasan  Bank .  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama
Gomulia, B., & Dewi, V. (2011). Struktur Modal Usaha Kecil Sentra Kulit Di Sukaregang
Garut. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan
Habibah,  N,    (2020).  Tantangan  dan  Strategi  Perbankan  Syariah  dalam  Menghadapi Covid-19. Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
Hendeki, H. (2022). Implementasi Pembiayaan Modal Kerja dengan Menggunakan Akad Musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Seluma. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106. Akuntansi Musyarakah. Jakarta: IAI
Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Kholifah.  (2021).  Analisis  Pembiayaan  Mudharabah,  Musyarakah  dan  Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya
Laporan Tahunan/Annual Report PT Bank Syariah Indonesia Tahun 2022
Linaria,  &  Chintya,  A.  (2017).  Penerapan  PSAK  No.106  Pada  Perlakuan  Akuntansi
Musyarakah di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Muhammad. (2005). Manajemen Bank Syariah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Nadratuzzaman, H. (2009). Musyarakah Mutanaqishah. Jakarta: Al-Iqtishad
Nurdin, R. (2014). Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Konsep dan Perkembangan. Banda Aceh: PeNA
Oktaria, J. F. (2019). Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang. Akademi Keuangan dan Perbankan “Pembangunan” Padang
Pemerintah Aceh. (2018). Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
Sudarsono.  (2015).  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah:  Deskriptif  dan  Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kombinasi ( Mixed Methods). Bandung: Alfabeta Veithzal R, Arviyan, A. (2010). Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta:
PT Bumi Aksara.