Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## PURIFIKASI PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI: SUATU IKHTIAR
PENYEMPURNAAN UNDANG UNDANG DASAR 1945
Lisnawaty W. Badu 1
Ahmad 2
1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
1 Email: Lisnawati.Badu@ung.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
1 Email: Ahmad_Wijaya@ung.ac.id

## Abstrak
The President's provision must ask the DPR's considerations in terms of granting the  legal  process  (Amnesty)  and  remission  of  lawsuits  (Abolition)  need  to  be reconsidered, this is based on the premise that the DPR as a Political institution of  course  the  paradigm  that  is  built  is  a  political paradigm,  whereas  at  the concept is the process of granting amnesty and abolition is included in the domain of the state policy of law,. The purpose of this study is to find out and analyze the implementation  of  granting  Amnesty  and  Abolition  before  amendment  and  after amending  the  1945  Constitution,  and  analyzing  the  concept  of  implementing Amnesty  and  Abolition  ideal  in  the  framework  of  strengthening  of  the  1945 Constitution.  This  study  uses  a  type  of  normative  research.  This  study  uses  an approach,  a  law  approach  (statue  approach),  a  historical  approach  (historical approach), and a conceptual approach. The results of this study indicate that the actuality  of  granting  amnesty  and  abolition  before  the  amendment  and  after  the amendment  of the 1945 Constitution  there are differences, namely the change in the provisions of article 14 of the 1945 constitution. The initial draft of article 14 of the 1945 constitution is only contained in one article only and not downgraded into  two  paragraphs  as  currently,  where  between  Clemency,  Reabilitation, Amnesty,  and  Abolition  are  combined  in  the  same  article  and  the  core  of  the President's  consultation  in  giving  an  Amnesty  decision,  and  Abolition  is  to  the Supreme  Court,  whereas  after  the  amendment  to  the  1945  Constitution  the President's  consultation  core  in  giving  an  Amnesty  decision,  and  Abolition  is  to the  House  of  Representatives.  Whereas  the  concept  of  implementing  an  ideal amnesty and abolition in the framework of strengthening the 1945 Constitution is by amending the Article 14 of the 1945 Constitution through the fifth amendment by returning the position of the Supreme Court as the core giving consideration to the  President,  this  is  to  build  equilibrium  between  political  and  legal  decisions. Next, formulate the provisions derived from the mandate of article 14 of the 1945 Constitution into one law.
Purification: Amnesty and Abolition; consideration Keywords:
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Perbincangan  tentang  negara  dalam  pemikiran  hukum  ketatanegaraan selalu menjadi isu sentral yang menarik untuk dibicarakan lintas peradaban dan zaman. 1 Sebab di jajaran ahli hukum ketatanegaraan terdapat banyak perbedaan dalam  melihat  konsepsi  tentang  negara.  Namun,  secara  umum  penulis  melihat bahwa paradigma pemikiran tentang negara yang beragam adalah suatu bentuk kedinamisan  ilmu  kenegaraan  yang  muaranya  adalah  melahirkan  sebuah pemikiran ketatanegaraan untuk kepentingan banyak orang, hal ini sebagaimana perkataan Kranemburk, yang secara  singkat  dapat  digarisbawahi  bahwa  muara atau  akhir  dari  keinginan  membangun  negara  adalah  untuk  kepetingan  banyak orang. 2
Antara  negara  dengan  tujuan  dibentuknya,  selalu  seiring  dan  sejalan. berdasarkan  tujuan  negara,  maka  akan  ditetapkan  apa  sebenarnya  tugas  dari organisasi negara (fungsi negara) yang berkaitan erat dengan lembaga-lembaga pendukungnya. 3 Menurut Oman  Sukmana bahwa  “…Negara  dapat  dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan  bersama.  Dapat  dikatakan  bahwa  tujuan  terakhir  setiap  negara  ialah menciptakan  kebahagiaan  bagi  rakyatnya (bonum  publicum,  common  good, common  wealth)...” 4 Menurut Roger  H.  Soltau tujuan  negara  adalah “…memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas  mungkin (The  freest  possible  development  and  creative  self-expression of its members)…” 5
Dengan  demikian,  maka  pada  dasarnya,  pemikiran  tentang  negara  tidak akan perna lepas dari tujuannya diciptakan, Sebab Thomas Hobbes , mengatakan bahwa “…negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat dan dalam perjajian itu rakyat  meyerahkan  hak-haknya  baik  sebagian  maupun  seluruhnya  kepada pengusa...” pemikiranya ini kemudian diamini oleh John Locke dan JJ. Rousseau . 6 Menurut Refly  Harun bahwa  “…Konstruksi  pemikiran  itu  kemudian diformulasikan  kedalam  UUD  1945,  dimana  rakyat  secara  kolektif  memberikan mandat  kepada  negara  untuk  mengadakan  kebijakan  ( beleid ),  tindakan pengurusan ( berstuursdaad ), pengaturan ( regelendaad ), pengelolaan
1 Usman. 2015.  Negara Dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik). Jurnal Al-Daulah , Volume 4 Nomor 1, Juni, hlm. 131
2 Pandangan ini sejalan dengan apa yang dikemukahkan oleh Mr. R. Kranemburk, yang menyatakan bahwa negara pada prinsipnya adalah oraganisasi kekuasaan  yang  dibangun oleh sekelompok manusia yang disebut  dengan  bangsa.  Sebab  menuruntnya  prinsip  utama  dari  terbentunya  sebuah  negara  adalah  adanya sekelompok  manusia  yang  disebut  dengan  bangsa  yang  didasari  oleh  kesadaran  untuk  membangun  suatu oragnisasi  dan  oragnisasi  yang  dibangun  tersebut  untuk  memlihara  kepentingan  umat  manusia.  Lihat  juga dalam  Muchsan.  1996. Sistem  Pengawasan  Terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  Dan  Peradilan  Tata Usaha Negara di Indonesia . Yogyakarta: Liberty. Hlm. 1 3 Maleha  Soemarsono.  2007.  Negara  Hukum  Indonesia  Ditinjau  Dari  Sudut  Teori  Tujuan  Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 37 Nomor 2 April-Juni. Hlm. 300
4 Oman  Sukmana.  2016.  Konsep  dan  Desain  Negara  Kesejahteraan  (Welfare  State), Jurnal  Sosial politik , Volume 2 Nomor 1, Juli-Desember. Hlm. 108-109
5 Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi) . Jakarta: Gramedia. Hlm. 54
6 Ni’matul Huda. 2014. Ilmu Negara . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 10
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
( beheersdaad ),  dan  pengawasan  ( toizichathoudensdaad )  untuk  tujuan  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat…” 7
Konsekwensi  pemberian  mandat  dari  rakyat    kepada  negara  kemudian melahirkan  berbagai  konsepsi-konsepsi  pengaturan  yang  dilegal  formalkan kedalam UUD 1945 sebagai a short of manifesto 8 seperti kata Podsnap mengenai materi  muatan  Konstitusi,  dimana  salah  satu  yang  diatur  adalah  persoalan mengenai  kekuasaan  Presiden  sebagai  cabang  kekuasaan  ekesekutif 9 ,  salah satunya  dalam  hal  ini  adalah  pemberian  Grasi,  Rehabilitasi,  Amnesti,  dan Abolisi. 10 Menurut ketentuan Pasal  14 UUD 1945 sebelum perubahan, Presiden mempunyai  kewenangan  untuk  memberikan  Grasi,  Amnesti,  Abolisi,  dan Rehabilitasi.  Namun,  setelah  perubahan  UUD  1945  yang  pertama,  ketentuan tersebut  sedikit  mengalami  perubahan,  yaitu  dalam  hal  memberi  Grasi  dan Rehabilitasi,  Presiden  memperhatikan  pertimbangan  Mahkamah  Agung  karena menyangkut  putusan  hakim,  dan  dalam  hal  memberi  amnesti  dan  abolisi, Presiden  memperhatikan  pertimbangan  DPR  karena  didasarkan  pada pertimbangan politik. 11
Persoalan  yang  kemudian  muncul  adalah  semangat  awal  reformasi  yaitu reformasi  konstitusi  (UUD  1945) 12 ,  kemudian  memunculkan  banyak  masalah ketatanegaraan baru, salah satunya adalah pemberian amnesti dan abolisi yang diangggap hanya mendasarkan pada pertimbangan politik semata, padahal tidak selamanya  persoalan  amnesti  dan  abolisi  dikaitkan  pada  aspek  pidana  politik, contoh  kasusnya  misalnya  adalah  pemberian  amnesti  kepada Baiq  Nuril . 13 Hal inipun  ditegaskan  oleh Bagir  Manan ,  bahwa  “… pertimbangan  yang  diperlukan dalam  hal  pemberian  amnesti  dan  abolisi  adalah  petimbangan  hukum  untuk memberi dasar yuridis kepada Presiden …” 14 perlu dipahami bahwa kewenangan presiden  dalam  memberikan  amnesti  dan  abolisi  masuk  dalam  kekuasaan presiden  yang  bersifat  konsultasi,  artinya  kekuasaan  yang  memerlukan  usulan atau  nasehat  dari  institusi-institusi  yang  berkaitan  dengan  materi  kekuasaan tersebut.
Konstruksi  awal  dari  dasar  legitimasi  pemberian  amnesti  dan  abolisi  di dasarkan  pada  pasal  14  UUD  1945  yang  hanya  dimuat  dalam  satu  pasal  saja
7 Refly  Harun.  2019. BUMN  Dalam  Sudut  Pandang  Tata  Negara  (Privatisasi  Holdingnisasi, Kontrol, dan Pengawasan) . Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 4 8 A  short of  manifesto (Ketetuan tentang  pernyataan  kebijkan).  Lihat  dalam  I  Dewa  Gede  Atmadja. 2015. Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum . Malang: Setara Press. Hlm. 62
9 Jimly Asshidiqie. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 323
10 Lihat Undang Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 pasal 14  ayat (1) dan (2).
11 Untung  Dwi  Hananto.  2013.  Kekuasaan  Presiden  Dalam  Pemberian  Grasi  Menurut  UUD  1945, Jurnal Masalah Masalah Hukum (MMH) , Volume 42, Nomor 2, April. Hlm. 187-188
12 Mahfud  M.D.  2010. Konstitusi  dan  Hukum  Dalam  Kontroversi  Isu ,  Cet-2.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persad. Hlm. 159
13 Josua Satria Collins, 2019,  Analisis Di Balik Kontroversi Pemberian Amnesti Jokowi Kepada Baiq Nuril: Indonesia Butuh UU Amnesti Yang Baru, Accessed Mei 2020 , dari https://almi.or.id/2019/07/19/analisis-di-balik-kontroversi-pemberian-amnesti-jokowi-kepada-baiq-nuril- indonesia-butuh-uu-amnesti-yang-baru/.
14 Bagir Manan. 2003. Lembaga Kepresidenan . Yogyakarta: UII Pres. Hlm. 161-162
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
tanpa  diturunkan  menjadi  2  ayat  seperti  saat  ini  (hasil  amandemen),  kemudian setelah adanya pergantian konstitusi, diatur di dalam pasal 107 Undang-Undang Dasar  Sementara  Republik  Indonesia  (UUDS  1950),  selanjutnya  ketentuan  itu melahirkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang sekaligus menjadi UU pertama yang mengatur tentang  hal tersebut sampai saat ini. Jika membaca secara cermat ratio decidendi dan ratio legis dari ketentuan-ketentuan  normatif  yang  diatur,  maka  dapat  dipahami  bahwa  pada konsepnya pemberian amnesti dan abolisi adalah kepada pelaku tindak pidana, 15 hal  ini  menegaskan  bahwa  persoalan  itu  adalah  persoalan  hukum, 16 oleh karenanya  konsep  awalnya  adalah  Presiden  meminta  nasehat  tertulis  dari Mahkamah Agung. 17
Alas  konstitusional  dalam  pasal  14  ayat  (2)  UUD  1945  perihal  pemberian Amnesti  dan  Abolisi  harus  meminta  pertimbangan  DPR,  menurut  penulis  bisa saja  “menyandra”  Presiden  dalam  memberikan  keputusan  objektif  yang merupakan  hak  prerogatifnya    sebagai  kepala  negara  dan  sekaligus  kepala pemerintahan. 18 Hal  ini dikarenakan  bisa saja ada  tarik ulur kepentingan  politik antara  Presiden  dan  DPR  walaupun  sifatnya  hanya  memberi  pertimbangan. Ditambah  lagi  sistem  pemerintahan  presidensial  Indonesia,  bukan  sistem  yang lazim dipraktekan, 19 dimana dalam sistem perlemennya bersifat multi partai yang kapan  saja  bisa  menegasikan  Presiden  apabila  kekuatan  parlemen  (oposisi) sangat  timpang  daripada  pendukung  Presiden  (sedikit).  Hal  ini  tentu  saja  akan menyulitkan  Presiden,  sehingga  suka  tidak  suka  Presiden  harus  berkompromi khususnya  dalam  hal  pemberian  amnesti  dan  abolisi  yang  memerlukan pertimbangan  DPR.
Dengan  demikian,  maka  perlu  untuk  dipikirkan  kembali  persoalan pemberian  amnesti  dan  abolisi  dengan  meminta  pertimbangan  DPR  (lembaga politik).  Penulis  lebih  menekangkan  pada  purifikasi  atau  permurnian  kembali kedudukan pemberian amnesti dan abolisi dengan meminta nasehat Mahkamah Agung  sebagai  ruang  singkronisasi  pada  persoalan  hukum  dari  amnesti  dan abolisi  yang  harus  diperhatikan  oleh  Presiden,  sehingga  semata-mata  bukan hanya  didasarkan  pada  aspek  politik    yang  bisa  mencederai  rasa  keadilan,  dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
15 Lihat Penjelasan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti Dan Abolisi
16 Penegasan  tentang  Amnesti  dan  Abolisi  adalah  masuk  dalam  rana  hukum  bisa  dilihat  dalam ketentuan  pasal  4  Undang-Undang  Darurat  Nomor  11  Tahun  1954  tentang  Amnesti  Dan  Abolisi  yang berbunyi “ Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam pasal  1  dan  2  dihapuskan.  Dengan  pemberian  abolisi  maka  penuntutan  terhadap  orang-orang  yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan ”.
17 Lihat  ketentuan  pasal  1  Undang-Undang  Darurat  Nomor  11  Tahun  1954  tentang  Amnesti  Dan Abolisi
18 Muliadi  Anangkota.  2016.  Klasifikasi  Sistem  Pemerintahan  :  Perspektif  Pemerintahan  Modern Kekinian, Cosmogov:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan, Volume  3,  Nomor  2.  Hlm.  148.  Lihat  juga  dalam  Inu Kencana  Syafiie.  2011. Pengantar  Ilmu  Pemerintahan .  Bandung:  PT.  Refika  Aditama.  Hlm.  90.  Lihat Sarundajang. 2012. Babak Baru Sistim Pemerintahan. Jakarta: Kata Hasta Pustaka. Hlm. 35
19 Syamsuddin  Haris.  2008. Presidensial  Cita  Rasa  Parlementer , Accessed  Mei  2020,  dari: https://nasional.kompas.com/read/2008/11/28/01035085/presidensial.cita.rasa.parlementer.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Langkah  awal  yang  bisa  dilakukan  adalah  dengan  mengamandemen  UUD 1945,  sebagai  landasan  konstitusional  melalui  amandemen  kelima.  Hal  ini  juga yang  akan  dibahas  oleh  penulis  dengan  mengagkat  judul  “Purifikasi  Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945”. tujuan  yang  diharapkan  tentu  saja  menghadirkan  uraian  tentang  aktulialisasi pemberian amnesti dan abolisi sebelum  amandemen dan sesudah amandemen UUD  1945  dan  merumuskan  konsep  mengenai  pemberian  amnesti  dan  abolisi yang  ideal  dalam  kerangka  penyempurnaan  UUD  1945.  Berdasarkan  latar belakang  tersebut,  maka  penulis  mengangkat  permasalahan,  yakni:  bagaimana pemberian amnesti dan abolisi sebelum  amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945 ? dan bagaimana konsep pelaksanaan pemberian amnesti dan abolisi yang ideal dalam kerangka Penyempurnaan UUD 1945 ?.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normative 20 melalui  pendekatan  undang-undang  ( statue  approach); pendekatan  historis (historical  approach); pendekatan  komparatif  ( comparative  approach) ,  dan pendekatan  konseptual (conceptual  approach). 21 Jenis  bahan  hukum  yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  terdiri  dari:  (1)Bahan  hukum  primer,  yang merupakan  bahan  utama  dalam  melakukan  penelitian  normatif   yang  terdiri dari    peraturan  perundang-undangan    yang    berkaitan    dengan  Amnesti  dan Abolisi. (2)Bahan  hukum sekunder, adalah referensi yang berkaitan dengan topik yang  diangkat  yang  terdiri  dari  buku  dan  karya  tulis  ilmiah  lainnya.  (3)Bahan hukum tersier, merupakan bahan  hukum penunjang berupa kamus dan sumber lain    (media    cetak    dan    media    elektronik)    Pengumpulan    bahan    hukum dilakukan  dengan  cara mengiventarisir  semua  regulasi  (bahan  primer)  yang berkaitan  dengan  amnesti dan abolisi  termasuk rujukan yang  terkait  (bahan hukum    sekunder).    Selanjutnya    bahan    hukum    tersebut    dianalisis    secara deduktif,  yakni  dengan  melakukan  penarikan  kesimpulan  dari  hal-hal  yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus
3. HASIL PENELITIAM DAN PEMBAHASAN
3.1  Pemberian  Amnesti  dan  Abolisi  Sebelum    Amandemen  dan  Sesudah Amandemen UUD 1945
Penyusunan  konstitusi  sebelum  kemerdekaan  dilalui  dengan  perdebatan yang  panjang  dan  sangat  melelahkan.  Artinya  pembentukan  Indonesia  sebagai negara tidak datang dari  ruang hampa. Pembentukan Indonesia sebagai  negara melalui  perjuangan  yang  sangat  penjang  dan  melelahkan,  karena  memiliki langgam sejarah  yang  berliku  dan  tidak  mudah  dipahami. 22 Perdebatan
20 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 34
21 Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 9
22 Fajlurrahman Jurdi. 2019. Hukum tata Negara Indonesia . Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 163
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
konstitusi  yang  alot,  tidak  hanya  dari  sisi  politis,  tetapi  juga  sosiologis,  hukum, dan filsafat. 23
Sejarah  pembentukan  Indonesia  merdeka,  merepresentasikan  sejarah perjuangan,  bukan  sedekah  yang  diberikan  oleh  kekuasaan  kolonial  masa  lalu, baik dari Belanda maupun Jepang. Sebelum Indonesia  merdeka, terdapat Panitia yang  diberi  nama  Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (BUPKI). 24 Konsep  penting  dalam  perdebatan  dalam  sidang  BUPKI  adalah mengenai  formasi  kewenangan  dan  kelembagaan  negara  yang  akan  ditetapkan dalam  UUD  1945.  Negara  pada  awalnya  ditetapkan  berbentuk  Republik  dan sekaligus menetapkan kepala negara adalah seorang Presiden. Itu berarti pilihan kekuasaan yang diambil adalah kekuasaan pemerintahan yang dikendalikan oleh seorang  Presiden  yang  memiliki  kewenangan  untuk  memerintah.  Bukan  dewan pimpinan  negara  dan  juga  bukan  perdana  menteri,  tetapi  lebih  kepada  sistem pemerintahan  presidensial. 25 Jimly  Ashiddiqe mengatakan  bahwa  dalam sistem presidensial  murni,  tidak  perlu  lagi  dipersoalkan  mengenai  pembedaan  atau pemisahan antara fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan, karena dalam pemerintahan  presidensiil  murni  cukup  memiliki  presiden  dan  wakil  presiden saja tanpa mempersoalkan kapan ia berfungsi sebagai kepala negara dan kapan sebagai kepala pemerintahan. 26
Setelah  Indonesia  Merdeka  dan  menetapkan  UUD  1945  sebagai  norma dasar negara (konstitusi). Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis juga dituangkan dalam sebuah dokumen formal yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus  1945  atau  sehari  setelah  Proklamasi  Kemerdekaan  Negara  Republik Indonesia diumumkan. 27 ternyata konstitusi yang disahkan pada saat itu bersifat sementara, 28 bahkan  Sukarno  menyebuntnya  dengan  istilah  konstitusi  revolusi ( revolutiegrondwet). 29 Pemikiran  tentang  Revolusi  Soekarno  merupakan  ide-ide gagasan  dan  gerakan  untuk  mengadakan  perubahan  dibidang  sosial,  politik, ekonomi  dan  budaya  yang  di  dasarkan  pada  asas  perjuangan,  pemikiran  itu kemudian dituangkan dalam konstitusi (UUD 1945). 30
Sebelum  Perubahan  UUD  1945  tahun  1999-2002  (Konstitusi  reformasi), Negara Kesatuan Republik Indonesia pernah berganti-ganti konstitusi mulai dari UUD 1945, pemberlakuan Konstitusi RIS 1949 yang merupakan hasil KMB di Den
23 Ibid. Hlm. 163-164 24 Ibid. Hlm. 164 25 Ibid. Hlm. 187 26 Jimly  Ashiddiqe.  2006. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme .  Jakarta:  Sekjen  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Hlm. 161
27 Syafriadi. 2019. Hubungan Konstitusi Dan Negara Dalam Paham Konstitusionalisme. Jurnal UIR Law Review . Volume 03, Nomor 02, Oktober 2019. Hlm. 23
28 Harun  Alrasid.  2002. UUD  45  Terlalu  Summier?  Kepala  Biro  Pendidikan  FHUI  Sarankan Perubahan”  dalam  Harun  Alrasid,  Naskah  UUD  1945  Sesudah  Tiga  Kali  Diubah  oleh  MPR .  Jakarta:  UI Press.  Hlm. 61-84.
29 Ahmad.  2018.  Urgensi Pelibatan Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Perubahan  Undang  Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas  Negeri Gorontalo. Skripsi . Hlm. 1
30 Robit  Nurul  Jamil, et.  al. 2017.  Soekarno’s  Idea  About  Indonesian  Revolution  In  1945-1957. Jurnal Historica . Volume. 1  Nomor. 1. Hlm. 13
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Haag  pada  tanggal  27  Desember  1949, 31 penetapan  Undang-Undang  Dasar Sementara  (UUDS)  yang  ditetapkan  tanggal  15  Agustus  1950,  dengan  UU  No.  7 tahun 1950, 32 dan kembali lagi ke UUD 1945 melalui dekrit Presiden pada tanggal 5  juli  1959  karena  Presiden  Ir.  Soekarno  menganggap  bahwa  Konstituante terlampau  lamban  dalam menyelesaikan rancangan UUD. 33 Perubahan tersebut tentu  berpengaruh  terhadap  lembaga  kepresidenan  maupun  kekuasaan Presiden. 34
Salah  satu  kekuasaan  presiden  yang  juga  mengalami  pergeseran  setelah adanya  reformasi  konstitusi  yang  terjadi,  yaitu  berubahnya  ketentuan  pasal  14 UUD 1945. Rancangan awal dari pasal 14 UUD 1945 hanya terdapat dalam satu pasal saja dan tidak diturunkan kedalam beberapa ayat ( 2 ayat saat ini), dimana antara  Grasi,  Reabilitasi,  Amnesti,  dan  Abolisi  tergabung  dalam  satu  pasal  yang sama  (pasal  14).  Dasar  konsultasi  dari  presiden  adalah  sepenuhnya  memintah nasehat  dari  Mahkamah  Agung  sebagai  refresentatif  kekuasaan  kehakiman. Sebab  dari  empat  kekuasaan  presiden  tersebut,  semuanya  masuk  dalam  ranah hukum.
Menapaktilas perjalanan dari aktualisasi pemberian Amnesti dan Abolisi di Indonesia menjadi suatu hal yang penting untuk  ketahui dan dimengerti, sebab hal  ini  akan  mengantarkan  kita  pada  perspektif  pemahaman  historis  dari  hal tersebut.  Maka  dari  itu,  penulis  akan  mengetengahkan  alas  konstitusional  dari amnesti  dan  abolisi  di  Indonesia,  dimana  akan  telusuri  dari  jejak-jejak  sebelum dilakukanya  amanademen  terhadap  UUD  1945,  sampai  dengan  pasca dilakukanya amandemen terhadap UUD 1945.
31 Konstitusi ini disahkan melalui Keputusan Presiden RIS No. 48 Tahun 1950 tertanggal 31 Januari 1950.  Empat  tahun  setelah  memberlakukan  UUD  1945,  pemerintahanan  Soekarno-Hatta  terpaksa  harus melakukan  perubahan  fundamental  dalam  bentuk  negara,  sistem  pemerintahan  dan  UUD-nya.  Sebab  utama dari  hal  ini  ialah  soal  determinasi  Belanda  dalam  konfrontasi  yang  terjadi  di  KMB  yang  berlangsung  dari tanggal  23  Agustus  1949-2  November  1949.  Dihadiri  oleh  wakil  dari  BFO  (negara-negara  federal/boneka bentukan Belanda), serta pemerintah Republik Indonesia, dimediasi oleh PBB yang kemudian menghasilkan tiga  poin  persetujuan  pokok.  yakni;  (1)  mendirikan  negara  RIS,  (2)  penyerahan  kedaulatan kepada  RIS,  (3) didirikan Uni antara RIS dan Kerajaan Belanda. dari tiga keputusan ini jelas bahwa posisi pemerintahan atau Republik Indonesia hanyalah salah satu bagian dari sistem pemerintahan federal RIS, sedangkan persetujuan pemulihan kedaulatan terdiri dari tiga persetujuan induk. Yaitu; (1) piagam penyerahan kedaulatan, (2) status Uni,  (3)  persetujuan  pemindahan  kekuasaan.  selanjutnya  hasil  tersebut  diumumkan  dalam  Keputusan Presiden RIS No. 48 1950 tanggal 31 Januari, ditandatangani oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta. Untuk lebih jelas lihat dalam Moh. Kusnardi dan Harmailiy Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara: Cet V . Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI. Hlm. 93.
32 Ternyata umur negara federal di bawah konstitusi RIS tidak dapat bertahan lama, salah satu tekanan ini disebabkan oleh gemuruhnya politik dalam negeri dan pengaruh-pengaruh luar negeri, akhirnya keluarlah UU  federal  No.  7  tahun  1950  diawali  dengan  tanda  tangan  persetujuan  oleh  pemerintah  RIS  dan  RI  pada tanggal  19  Mei  1950  untuk  kembali  kepada  semangat  proklamasi  1945  dan  negara  kesatuan  republik Indonesia.  Ditetapkanlah  perubahan  konstitusi  dari  RIS  ke  UUDS  berdasarkan  pasal  127a,  pasal  190,  dan pasal  191  ayat  (2)  konstitusi  RIS.  Selanjutnya  pada  tanggal  15  Agustus  1950  Presiden  Soekarno mengeluarkan piagam pernyataan untuk menguatkan kepastian bahwa tanggal 17/1950 susunan unitaris sudah kembali  meliputi  seluruh  wilayah  Indonesia.  Untuk  lebih  jelas  lihat  dalam  Mohammad  Yamin.  1960. Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia . Djakarta: Prapantja. Hlm. 37-38, dan Hlm. 239.
33 Musta’in  Ramli  dan  Sumiyatun.  2017.  Dekrit  Presiden  (Studi  Perbandingan  Dekrit  5  Juli  1959 dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001). Jurnal Swarnadwipa . Volume 1, Nomor 3. Hlm. 169
34 Abdul Ghaffar. 2009. Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju . Jakarta: Kencana. Hlm. 77
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 3.2 Pemberian Amnesti dan Abolisi Sebelum  Amandemen UUD 1945
Berdasarkan  ketentuan  pasal  14  UUD  NRI  1945,  bahwa  pemberian  grasi, rehabilitasi,  amnesti,  dan  abolisi  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari kekuasaan  Presiden  sebagai chief  eksekutif di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI). Selajutnya Mengenai amnesti dan abolisi diatur lebih lanjut  di dalam Undang Undang darurat Nomor 11 Tahun 1954 tanggal 27 Desember 1954 tentang Amenesti dan Abolisi. Ini merupakan UU awal yang mengatur mengenai salah  satu  kewenangan  yang  menjadi  hak  prerogatif  Presiden  tersebut.  Dasar pertimbangan dari keluarnya UU tersebut, yakni:
Melaksanakan  ketentuan  dari  pasal  107  dari  Undang  Undang  Dasar Sementara  Republik  Indonesia  nomor  14  Tahun  1949  tentang  Pemberian amnesti dan Abolisi.
Pertimbangan  kedaan  banyak  yang  sangat  mendesak,  peraturan  ini  perlu segerah diadakan mengigat pasal 96 dan 107 Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Berdasarkan  ketentuan pasal 1 Undang Undang darurat Nomor 11 Tahun 1954  tanggal  27  Desember  1954  tentang  Amenesti  dan  Abolisi,  Presiden  atas kepentingan  negara  dapat  memberi  amnesti  dan  abolisi  kepada  orang-orang yang  telah  melakukan  suatu  tindakan  pidana.  Dimana  Presiden  dalam memberikan keputusan apakah akan memberi atau tidak memberi pegampunan dan  pembebasan  dari  tuntunan  hukum  pidana  kepada  seseorang,  dengan terlebih  dahulu  memintah  nasehat  tertulis  dari  Mahkamah  Agung  dan menyampaikan  nasehat  itu  kepada  Presiden  atas  permintaan  Menteri Kehakiman.
Menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang darurat Nomor 11 Tahun 1954 tanggal 27 Desember 1954 tentang Amenesti dan Abolisi, Amenesti dan Abolisi diberikan  kepada  semua  orang  yang  sebelum  tanggal  27  Desember  1949  telah melakuakan tindak pidana yang nyata sebagai akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan Kerjaan Belanda.
Berdasarkan  pasal  3  Undang  Undang  darurat  Nomor  11  Tahun  1954 tanggal  27  Desember  1954  tentang  Amenesti  dan  Abolisi,  untuk  menentukan apakah suatu tindak pidana termasuk ketentuan  pasal 2 dapat  diminta nasehat dari  Mahkamah  Agung.  Pemberian  Amenesti  dan  Abolisi  semua  akibat  hukum pidana yang menyertai kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana, maka berdsarkan ketentuan pasal  1 dan 2  dinyatakan  dihapuskan.  Pemberian abolisi dan  amnesti  terhadap  orang-orang  yang  melakukan  tindak  pidana  dibebaskan dari penuntutan dan catatan tindak pidananya dihapuskan, demikian ketentuan yang ditungkan di dalam pasal 4 Undang Undang darurat Nomor 11 Tahun 1954 tanggal 27 Desember 1954 tentang Amenesti dan Abolisi.
Presiden Soekarno pernah menerbitkan Keputusan Nomor 303 tahun 1959 yang memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan  D.I./T.I.I.  Kahar  Muzakar  di  Sulawesi  Selatan.  Selanjutnya,
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Presiden  Soekarno  kembali  menerbitkan  Keputusan  Nomor  449  tahun  1961 tentang  Pemberian  Amnesti  dan  Abolisi  kepada  orang-orang  yang  tersangkut dengan  pemberontakan  lebih  luas  lagi.  Yaitu  pemberontakan  Daud  Bereueh  di Aceh,  pemberontakan  “Pemerintah   Revolusioner   Republik   Indonesia”  dan “Perjuangan  Semesta”  di  Sumatera  Utara,  Sumatera  Barat,  Riau,  Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat dan lain-lain daerah,  termasuk  pemberontakan  Kahar  Muzakar  di  Sulawesi  Selatan, pemberontakan  Kartosuwirjo  di  Jawa  Barat  dan  Jawa  Tengah,  hingga pemberontakan  Ibnu  Hadjar  di  Kalimantan  Selatan,  pemberontakan  “Republik Maluku Selatan” di Maluku. 35
Selain  itu,  praktik  pemberian  amnesti  bahkan  pernah  dilakukan  oleh pemerintahan  era  Soeharto,  dalam  hal  ini  amnesti  umum  dan  abolisi  diberikan kepada  para  pengikut  gerakan  Fretelin  di  Timor  Timur  baik  di  dalam  negeri maupun yang berada di luar negeri. Dalam Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 1977  ini  dinyatakan  bahwa  amnesti  umum  dan  abolisi  diberikan  “untuk kepentingan  Negara  dan  kesatuan  bangsa,  serta  dalam  usaha  untuk  lebih memanfaatkan  seluruh  potensi  bagi  kelancaran  dan  peningkatan  pelaksanaan pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timor”. 36
Selanjutnya  praktik  amnesti  mulai  dikenal  luas  seiring  dengan  perubahan (reformasi)  politik  Indonesia  pasca  kejatuhan  Presiden  Soeharto.  Presiden  BJ. Habibie sebagai pengganti Soeharto kemudian segera mengeluarkan Keppres No. 80/1998 pada 24 Mei 1998. Pada saat itu Presiden Habibie memberikan amnesti dan atau abolisi kepada dua individu oposisi politik; Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Presiden Habibie juga memberikan amnesti kepada tahanan politik  Papua  (Hendrikus  Kowip,  Kasiwirus  Iwop,  dan  Benediktus  Kuawamba) melalui Keppres 123/1998. 37
Praktik  pemberian  amnesti  terus  berlanjut  hingga  masa  Presiden Abdurrahman Wahid yang salah satunya diberikan kepada tahanan politik aktivis pro-demokrasi,  termasuk  aktivis  Partai  Rakyat  Demokratik  (PRD),  salah  satunya Budiman  Sudjatmiko  (mantan  Ketua  PRD)  pada  peringatan  hari  HAM internasional, 10 Desember 1999 melalui Keppres Nomor 159 Tahun 1999. 38
Berdasarkan apa yang telah dibahas sebelumnya, maka ada sebuah praktek yang  diejawantahkan  dari  ketentuan  Undang  Undang  darurat  Nomor  11  Tahun 1954  tanggal  27  Desember  1954  tentang  Amenesti  dan  Abolisi,  dimana  UU darurat  tersebut  menjadikan  pasal  14  UUD  1945  (sebelum  amandemen)  dan Undang Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 sebagai nafas konstitusional, dimana menjadikan core konsultasi Presiden  dalam memberikan pengapunan dan pembebasan tuntutan kapada seseorang yang telah melakukan
35 M.  Ishaq  Dwi  Putra.  2019. Sejarah  Pemberian  Amnesti  Presiden  Indonesia .  Accessed Mei  2020, dari: http://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah-pemberian-amnesti-presiden-indonesia.
36 Ibid
37 Ibid 38 Ibid
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
tindak  pidana  kepada  Mahkamah  Agung  dalam  bentuk  memintah  nasehat hukumnya kepada MA.

## 3.3 Pemberian Amnesti dan Abolisi Sesudah Amandemen UUD 1945
Menelusuri kembali jejak-jejak sejarah perjalan konstitusi negara ini, maka kita  akan  menemukan  suatu  bukti  yang  konkrit  dari  sebuah  dinamisasi  sistem ketatanegaraan demi mencari bentuk yang ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karna esensi-nya konstitusi merupakan konsepsi negara yang menjadi dasar dan limitasi dari konstelasi sistem penyelenggaraan negara. 39
Pada  ptakteknya, Starting  point konsep  amnesti  dan  abolisi  secara konstitusonal  adalah  supremasi  konstitusi  sebab  Undang-Undang  Dasar  1945 sebagai  konstitusi  di  Indonesia  merupakan  hukum  tertinggi  yang  ditetapkan secara  konstitusional, 40 hal  ini  merupakan  upaya  untuk  menggaransi  asas supremasi  konstitusi 41 agar  menjadi  ilham  bagi  seluruh  aktifitas  kenegaraan, yang  tentu  saja  harus  mendasarkan  semua  aktifitas  itu  kepada  ketentuan normatif yang diakui secara konstitusional, Termasuk juga dalam hal Aktulialisasi Pemberian Amnesti dan Abolisi yang diberikan oleh Presiden kepada para pelaku tindak  pidana  agar  terbebas  dari  tuntutan  hukum  dan  masalah  hukumya dihapuaskan.
Sebagaimana  diketahui,  bahwa  pasca  adanya  amandemen  terhadap  UUD 1945, dimana hasil amandemen itu membawa perubahan yang cukup singnifikan dalam  praktek  penyelanggaraan  sistem  pemerintahan  dan  ketatanegaraan  di Indonesia.  Salah  satu  point  penting  yang  ditegaskan  di  dalam  hasil  prubahan UUD  1945  adalah  memperjelas  landasan  konstitusioanl  kekuasaan  Presiden sebagai  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan  (Presidensialisme).  Hal  ini  di dasari  karena  sebelum  adanya  amandemen  terhdahap  UUD  1945,  cita  rasa pemerintahan  Indonesia  di  bawah  kekuasaan  Orde  Baru  (Soeharto)  bagi penikmat  hukum  tata  negara  dan  sejumlah  pengiat  demokrasi  pada  saat  itu, dikatakan  sebagai  bentuk  sistem  pemerintahan  yang  otoriter.  Sehingga  dalam amandemen  UUD  1945,  hal  yang  paling  mendapatkan  sorontan  dari  para perancang amandemen konstitusi pada saat itu adalah persoalan kekuasaan dan kewenangan Presiden. Oleh karena itu, dalam perubahan Undang undang Dasar 1945,  kelemahan  sistem  presidensil  seperti  kecenderungan  terlalu  kuatnya otoritas  dan  konsentrasi  kekuasaan  di  tangan  presiden,  diusahakan  untuk dibatasi. Walaupun hasil amandemen terhadap UUD 1945 yang berlangsung dari
39 Ahmad  dan  Novendri  M.  Nggilu.  2019.  Denyut  Nadi  Amandemen  Kelima  UUD  1945  melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. Jurnal Konstitusi , Volume 16, Nomor 4, Desember. Hlm. 791
40 M.  Agus  Santoso.  2013.  Perkembangan  Konstitusi    Di  Indonesia. Jurnal  Yustisia .  Volume  2, Nomor 3 September – Desember. Hlm. 119
41 Jutta  Limbach.  2001.  The  Concept  Of  The  Supremacy  Of  Constitution. Jurnal  Of  Modern  Law Review . Volume 1 Nomor 1.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
tahun  1999  sampai  dengan  tahun  2002  itu  nampak  tambal  sulam  dan  tidak dilakukan dengan perdebatan konseptual yang mendalam. 42
Setelah  amandemen  UUD  1945,  salah  satu  point  penting  yang  menjadi sorotan  penulis  adalah  kewenangan  Presiden  pada  pasal  14  ayat  (2)  UUD  1945 yakni  “ Presiden  memberi  amnesti  dan  abolisi  dengan  memperhatikan pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat ”. 43 Sebagaimana  diketahui  bahwa sebelum  amandenen  terhadap  UUD  1945,  kekuasaan  Preisden  dalam  hal memberi  amnesti  dan  abolisi  termasuk  juga  dalam  hal  pemberian  grasi  dan rehabilitasi,  hanya  dimuat  dalam  satu  pasal  saja,  yakni  pasal  14  UUD  1945. Sementara itu setelah amandemen diturunkan menjadi dua ayat, yakni:
Pasal 14
Presiden  memberi  grasi  dan  rehabilitasi  dengan  memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
Presiden  memberi  amnesti  dan  abolisi  dengan  memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 44
Perbedaan  yang  sangat  mencolok  dalam  aktualisasi  pemberian  amnesti dan  abolisi  sebelum  dan  sesudah  amandemen  terhadap  UUD  1945  adalah core konsultasi  dari  Presiden.  Sebagaimana  ketahui,  bahwa  sebelum  amandemen, core konsultasi  Presiden  sepenuhnya  kepada  Mahkamah  Agung,  sedangkan setelah  amandemen  UUD  1945  dialitugaskan  kapada  DPR.    Sehingga  menurut penulis  hal  ini  sepenuhnya  telah  murni  menjadi  masalah  politik  semata, walaupun sebenarnya perihal amnesti dan abolisi adalah masalah hukum (dalam domain  hukum  pidana),  sehingga  seharusnya  yang  dikedepankan  adalah keseimbangan  pandangan  antara  hukum  dan  politik  (Presiden  dan  Mahkamah Agung). 45
Setelah amandemen UUD 1945 ada bebera kasus pemberian amnesti dan abolisi  yang  diberikan  oleh  Presiden,  yakni  Pada  2016,  pemerintah  sepakat memberikan  amnesti  kepada  mantan  pimpinan  kelompok  bersenjata  di  Aceh Timur, yakni Nurdin Ismail alias Din Minimi dan kelompoknya. Din Minimi terlibat dalam sejumlah tindak penyerangan kepada aparat TNI di wilayah Aceh. Namun, sejak  28  Desember  2015  ia  menyerahkan  diri  setelah berdialog  dengan  Kepala
42 Ahmad  dan  Novendri  M.  Nggilu. Op..cit.., Hlm.  787.  Lihat  juga  dalam    Jmly  Ashddiqie.  2011. Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi . Jakarta: Sinar grafika. Hlm. 65
43 M.  Jumhari.  Analisis  Yuridis  Terhadap  Hak  Prerogatif  Presiden  Sebelum  Dan  Sesudah Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945. Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau . Volume 2 Nomor 2 Oktober. Hlm. 10
44 Jika  membaca  risalah  sidang  pembahasan  amandemen  terhadap  UUD  1945,  ternyata  terdapat Fraksi yang tidak setuju dengan Pemberian Amensti dan Abolisi dipisahkan dari kekuasaan kehakiman (MA) dan  diberikan  ke  DPRsebagaimana  yang  terdapat  dalam  pasal  14  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945,  yakni Antonius  Rahail  dari  F-KKI,  yang  menyatakan  bahwa  “Presiden  memberikan  grasi,  amnesti,  abolisi,  dan rehabilitasi atas rekomendasi dari Mahkamah Agung.”
45 Basis  konstitusional  dari  Premis  “Politik-Hukum”  sebagi  mana  yang  diuraikan  adalah,  bahwa ketika  pemberian  amnesti dan abolisi  diberikan kepada  MA,  maka  sebagaimana  dalam  pasal  24  UUD  1945 yang  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  MA  adalah  lembaga  negara  yang  berfungsi  menjalankan  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan. Sedangkan Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945  memegang kekuasaan pemerintahan yang juga sebagai  refresetasi  politik  sebab  didasarkan  pada  konsep  pemilihan  presiden  yang  dilakukan  melalui Pemilihan Umum, dimana presiden diusulkan oleh partai politik (Pasal 6A ayat (2)).
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Badan  Intelijen  Negara  (BIN),  Letjen  TNI  (Purn)  Sutiyoso. 46 Pada  tahun  2019 kembali  sempat  menghebohkan  pemberitaan  tanah  air  setelah  Presiden memberikan Amnesti kepada Baiq Nuril.

## 3.4 Konsep Pemberian Amnesti dan Abolisi Yang Ideal Dalam Kerangka Ikhtiar Penyempurnaan UUD 1945
Sejak  sinar  kesadaran  bernegara  menyorot  samar-samar  di  abad pertengahan,  ide  mengenai  kekuasaan,  kedaulatan,  dan  prinsip-prinsip bernegara  menumpuk,  sebagian  besar  ide-ide  tersebut  tersebar  menjadi eksperimen  teoritik. 47 Sehingga  untuk  mematenkan  hasil  eksperimen  itu dibutuhkan sebuah konsepsi  bernegara sebagi konsesus bersama. Pilihan  untuk mematenkan jatuh kepada Konstitusi (UUD). Kostitusi sebuah negara merupakan kulminasi  dari shared  value yang  diyakini  bersama  sebuah  bangsa  untuk mengorganisir  negara  sesuai  dengan  kondisi  sosial  dan  politik  yang  hidup  dan berkembang dalam masyarakat. 48
UUD  1945  sebagai  konstitusi  Indonesia  merupakan  hasil  kontemplasi panjang  yang  dialami  oleh  bangsa  Indonesia  dalam  mencari,  mengali,  dan mengeksplorasi  pemikiran  ketatanegaraan  yang  cocok  dan  pantas  untuk diterapkan di negara ini. Akan tetapi terang dan lapangnya permukaan pemikiran para  teknorat  ketatanegaraan,  tidak  selamanya  mampu  menghadirkan  dan meramu  zat-zat  mineral  yang  dibutuhkan  untuk  memperkokoh  bangunan- bangunan  kenegaraan.  Akan  tetapi  hasil  eksplorasi  dan  eksperimen ketatanegaraan  yang  dilakukan  oleh  para  arsitek-arsitek  tata  negara  sebagai teknokrat  kenegaraan  telah  memberikan  pengalaman  dan  landasan  untuk menjembatani  dan  memahami  serta  mengembangkan  gagasan-gagasan kenegaraan yang tertuang di dalam konstitusi untuk terus disempurnakan.
Menurut  penulis,  setiap  konsespi  bernegara  harus  memiliki  dasar legitimitas  sebagai  landasan  konstitusional  (mengigat  Konstitusi  adalah  hukum dasar).  Sehingga  basisnya  tidak  bisa  dilepaskan  dari  anutan  prinsip  negara hukum.  sebab  negara  hukum  merupakan  refleksi  dari  keinginan  masyarakat secara  utuh  untuk  menundukkan  dirinya  terhadap  suatu  aturan  yang  akan mengikat  dan  berlaku  tanpa  kecuali  kepada  setiap  anggotanya. 49 Dalam konstitusi  ditegaskan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum ( rechtssaat ),  bukan  Negara  kekuasaan  ( maachtssaat ).  Dalam  paham  Negara hukum,  hukumlah  yang  memegang  komando  tertinggi  dalam  penyelenggaraan negara.  Yang  sesungguhnya  memimpin  dalam  penyelenggaraan  negara  adalah
46 Abdul  Azis  Said.  2019. "Kasus  Baiq  Nuril dan  Pemberian  Amnesti  di Indonesia". Accessed  Mei 2020, dari: https://katadata.co.id/berita/2019/07/12/kasus-baiq-nuril-dan-pemberian-amnesti-di-indonesia.
47 Susanto  Polamolo.  2016.  Presidensialisme  di  Indonesia  Antara  Amanah  Konstitusi  dan  Kuasa Partai. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni. Hlm. 322
48 Muh.  Risnain  dan  Sri  Karyat.  2017.  Menimbang  Gagasan  Perubahan  Konstitusi  Dan  Tata  Cara Perubahan Konstitusi Republik Indonesia 1945. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS . Volume 5  Nomor 1,  April.  Hlm.  110.  Lihat  juga  dalam  Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Arief  Sidharta.  2000. Pengantar  Ilmu Hukum . Bandung: Alumni. hlm. 10
49 H.A Djazuli. 2007. Fiqh Siyasah: Cet III , Jakarta: Prenada Media Grup. Hlm 47
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
hukum  itu  sendiri  sesuai  dengan  prinsip the  rule  of  law,  and  not  of  man ,  yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan dijalankan oleh hukum. 50
The rule of law dalam arti materiil bertujuan untuk melindungi warga masyarakat terhadap  tindakan  yang  sewenang-wenang  dari  penguasa  sehingga memungkinkan  manusia  untuk  mendapatkan  martabatnya  sebagai  manusia. Oleh karena itu, inti dari the rule of law dalam arti materil adalah adanya jaminan bagi warga masyarakat untuk memperoleh keadilan sosial, yaitu suatu keadaan yang  dirasakan  oleh  warga  masyarakat  penghargaan  yang  wajar  dari  golongan lain;  sedangkan setiap  golongan  tidak  merasa  dirugikan  oleh  kegiatan  golongan lainnya. 51 Beberapa  ciri dari negara hukum menurut A.V Dicey yang disebutnya dengan istilah the rule of law , yaitu; supremacy of law; equality before the law; dan due process of law . 52
Berangkat  dari  anutan  prinsip  negara  hukum  yang  tiang  pancanganya ditanam  di  dalam  pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945,  maka  konten  analisisnya  coba penulis  tarik  untuk  memahami  kehadiran  roh  pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  pada pasal  14  UUD  1945  sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  membaca kelahiranya,  terutama  berkaitan  dengan  kelahiran  pasal  14  ayat  (2)  UUD  1945. Sekilas jika ditafsirkan mengunakan pendekatan penafsiran gramatikal terhadap substansi ayat (2), maka ada sebuah generalisasi terhadap eksistensi pasal 1 ayat (3)  UUD  1945.  Bagaimana  tidak,  penegakan  hukum  yang  dijalankan  oleh kekuasaan  kehakiman  sebagai  penyeimbang  dalam  konsep  pemisahan  dan pembagian  kekausaan,  harus  dianulir  oleh  sebuah  keputusan  yang  dikeluarkan oleh  seorang  Presiden.  Namun,  penulis  kemudian  dapat  memahami  itu  dalam perspektif  pemikiran  pemerintahan  Indonesia  yang  menganut  sistem pemerintahan  presidensial,  diamana  marwa  seorang  Presiden  harus  menjadi mata  air  apabila  cabang  kekuasan  kehakiman  megalami  kekeliruan  dalam memberikan  putusan  atau  bahkan  dalam  proses  mencari  keadilan  ada  warga negara    yang  dizolimi  oleh  sebuah  penegakan  hukum  yang  keliru  dan menyimpang  dari  rasa  keadilan  dan  kepastian,  serta  kemanfaatan  dari pelaksanan  hukum  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  “sistem Presidensial” dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan Undang Undang Dasar 1945. 53
Penerimaan  penulis  atas  anulir  dari  proses  hukum  oleh  Presiden  melalui kewenanganya  dalam  memberikan  amnesti  dan  abolisi,  kemudian  menjadi terganggu.  Sebab,  ternyata  eksistensi  pasal  14  ayat  (2)  UUD  1945  seolah-olah menghilangkan  nafas  dan  roh  dari  pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  yang  merupakan piranti  atas  anutan  prinsip  negara  hukum.  Persoalannya  terletak  pada  proses pemberian  amnesti  dan  abolisi  yang  harus  meminta  pertimbangan  DPR  yang
50 Zainuddin Ali. 2011. Filsafat Hukum : Cet V . Jakarta: Sinar Grafika.  Hlm 81
51 Sekretariat  Jenderal  MPR  RI.  2015. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945:  Cet ke-14 . Jakarta: Setjen MPR. Hlm. 116
52 Ismail Suny. 1981. Mekanisme Demokrasi Pancasila . Jakarta: Aksara Baru. Hlm. 10
53 Titik  Triwulan  Tutik.  2011. Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD 1945 .  Jakarta : Kencana. Hlm. 158.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
merupakan  organ  politik,  sama  dengan  Presiden  yang  juga  merupakan  organ politik. Perlu dpahami bahwa ketidaksetujuan penulis atas esksistensi “meminta pertimbangan  kepada  DPR”  seakan-akan  menjadikan  masalah  amnesti  dan abolisi  sepenuhnya  ditarik  menjadi  masalah  “politik”  semata.  Sementara, Bagir Manan ,  telah  mengigatkan  bahwa  “… pertimbangan  yang  diperlukan  dalam  hal pemberian amnesti dan abolisi adalah petimbangan hukum untuk memberi dasar yuridis kepada Presiden …” 54 bukan hanya didasarkan pada pertimbangan politik semata.
Dengan  demikian,  atas  dasar  kegelisahan  penulis  pada  masalah  tersebut, maka  penulis  menarik  masalah  pemberian  amnesti  dan  abolisi  dalam  lintasan hari ini dan nanti, dalam sebuah ikhtiar untuk memperkuat UUD 1945. Kedepan, perlu  untuk  membongkar  kembali  eksperimen  yang  menurut  penulis  kurang tepat  jika  dipertahankan  dengan  konsep  yang  ada  sekarang  (rumusan  pasal  14 ayat (2)), sebab selain mencedarai eksistensi “supremasi hukum”, juga bisa saja menjadikan  Presiden  “tersandra”  dengan  kepentingan  “politik”  yang  sangat kental  dimainkan  dalam  arena  perpolitikan  nasional,  sebab  premis  yang  akan dibangun dan terkoneksi antara Presiden-DPR adalah premis politik. Oleh karena itu,  maka  penulis  mengusulkan  untuk  melakukan  “purifikasi”  kembali  terhadap konsep  pemberian  amnesti  dan  abolisi  untuk  didudukan  kembali  pada adresat fungsi  konsultasi  Presiden  kepada  Mahkamah  Agung.  Pertimbangannya  adalah karena premis yang akan terbangun jika core konsultasi Presiden ke Mahkamah Agung  untuk  memberikan  pertimbangan  kepada  Presiden  dalam  memberikan keputusan  amnesti  dan  abolisi  adalah  adalah  premis  “politik  dan  hukum”, sehingga  ada  kesimbangan  ( equilibrium )  antara  kepentingan  politik  dan penegakan hukum.
Purifikasi  pemberian  amnesti  dan  abolisi  pertama-tama  harus  dilakukan dengan  melakukan  amandemen  terhadap  pasal  14  UUD  1945  melalui amandemen  ke-lima  dengan  mengembalikan  kedudukan  Mahkamah  Agung sebagai core pemberi “pertimbangan”  kepada  Presiden.  Penulis  mengusulkan rumusan ideal pasal 14 UUD 1945 adalah sebagai berikut:

## Pasal 14
Presiden  memberi  grasi,  rehabilitasi,  amnesti  dan  abolisi  dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
Ketentuan  lebih  lanjut  tentang  grasi,  rehabilitasi,  amnesti  dan  abolisi  di atur dengan undang-undang.
Selanjutnya,  merumuskan  ketentuan  turunan  dari  amanat  pasal  14  UUD 1945  tersebut  ke  dalam  undang-undang.  Menurut  penulis  ketentuan  normatif (UU)  grasi,  rehabilitasi,  amnesti  dan  abolisi,  cukup  dibuat  dalam  satu  undang- undang  saja,  tidak  seperti  yang  ada sekarang  ini  yang  diatur  terpisah, 55 bahkan
54 Bagir Manan. 2003. Loc..Cit.. . Hlm. 161-162
55 Pemberian  grasi  dan  rehabilitasi  diatur  dalam  Undang  Undang  Nomor  3  Tahun  2010  Tentang Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  22  Tahun  2002  tentang  Grasi.  Sedangkan  pengaturan  amnesti  dan abolisi  masih  menggunakan  aturan  lama,  yakni  Undang  Undang  Darurat  Nomor  11  Tahun  1954  Tantang Amnesti dan Abolisi.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
undang  undang  tentang  amnesti  dan  abolisi  masih  menggunakan  aturan  lama yang menurut penulis sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Hal ini penting untuk  dilakukan,  sebab  untuk  meminimalisir  obesitas  peraturan  perundang undang yang ada di Indonesia.
Dengan  demikian,  berdasarkan  apa  yang  telah  dipaparkan  oleh  penulis, maka  tentu  saja  penulis  sangat  mengharapkan  agar  supaya  kemudian  refraksi dari  konsep  pemberian  amnesti  dan  abolisi  saat  ini  bisa  diluruskan  kembali  ke posisi  semula  (walaupun  pada  saat  pembasahan  terhadap  pasal  14  UUD  1945 terdapat  perbedaan  pendapat,  ada  yang  setuju  untuk  dipisahkan  antara  Grasi, rehabilitasi  diberikan  ke  MA,  sedangkan  Amnesti  dan  Abolisi  diberikan  ke  DPR seperti  yang  disampaikan  oleh  Fraksi  Partai  Golkar.  namun  ada  juga  yang  tidak setuju dengan usul tersebut seperti dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesa) 56 dengan sedikit penegasan lanjutan seperti yang penulis tawarkan pada rumusan pasal 14 UUD 1945, hal ini guna untuk menyempurnakan UUD 1945 agar supaya antara  pasal  satu  dengan  pasal  yang  lain  dalam  UUD  1945  bisa  selaras  dan senafas dengan semangat yang telah dibangun, terutama roh yang terkandung di dalam  pasal  1  ayat  (3)  harus  bisa  merasuki  semua  rumusan  pasal  yang  ada  di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  penulis  paparkan,  maka  ada  beberapa  hal yang  penting  untuk  di underline sebagai  point  kesimpulan  dari  tulisan  ini.
Pertama ,  Bahwa  aktulialisasi  pemberian  amnesti  dan  abolisi  sebelum amandemen  dan  sesudah  amandemen  UUD  1945  terdapat  perbedaan,  yaitu berubahnya  ketentuan  pasal  14  UUD  1945.  Rancangan  awal  dari  pasal  14  UUD 1945  hanya  terdapat  dalam  satu  pasal  saja  dan  tidak  diturunkan  kedalam beberapa  ayat  (  2  ayat  saat  ini),  dimana  antara  Grasi,  Reabilitasi,  Amnesti,  dan Abolisi  tergabung  dalam  satu  pasal  yang  sama  (pasal  14)  dan core konsultasi Presiden  dalam  memberikan  keputusan  Amnesti,  dan  Abolisi  adalah  ke Mahkamah  Agung,  sedangkan  setelah  amandemen  terhadap  UUD  1945 core konsultasi  Presiden  dalam memberikan keputusan Amnesti,  dan Abolisi adalah ke DPR. Kedua , Bahwa konsep pelaksanaan pemberian amnesti dan abolisi yang ideal  dalam  kerangka  penyempurnaan  UUD  1945  adalah  dengan  melakukan amandemen  terhadap  pasal  14  UUD  1945  melalui  amandemen  ke-lima  dengan mengembalikan  kedudukan  Mahkamah  Agung  sebagai core pemberi “pertimbangan” kepada Presiden. Selanjutnya, merumuskan ketentuan turunan dari amanat pasal 14 UUD 1945  ini tersebut ke dalam  undang-undang, dimana
56 Sesungguhnya  pada  saat  pembehasan  mengenai  ketentuan  pasal  14  UUD  1945  oleh  beberapa Fraksi terdapat perbedaan, apakah akan dipisahkan sepetri yang diajukan oleh Hatta Mustafa dari F-PG yang menyatakan bahwa “Presiden memberi amnesti dan abolisi atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”  Hal ini  menurutnya  bahwa  Karena  seperti  yang  sudah  terjadi  banyak  pemberian  amnesti  dan  abolisi  ini  yang sekehendaknya saja seolah-olah tidak mempunyai kekuasaan sendiri, sesudah di bebaskan lalu menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Kita juga yang akan jadi korban.  Akan tetapi pemisahakn itu kemudian tidak disetujui  oleh  Antonius  Rahail  dari  F-KKI,  dimana  menyatakan  bahwa  pemberian amnesti  dan  abolisi tetap diberikan ke MA.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
menurut penulis ketentuan normatif (UU) grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi, cukup dibuat dalam satu undang-undang saja.
Berdasarkan  temuan  permasalahan  yang  didapat  oleh  penulis,  maka penulis  mengusulkan  rekomendasi  untuk  untuk  menata  kembali  persoalan kewenangan Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, yakni: pertama , sebelum  melakukan  amandemen  terhadap  UUD  1945  melalui  amandemen  ke- lima,  terlebih  dahulu  disiapkan  naskah  akademik  untuk  memerkuat  gagasan koseptualnya; kedua ,  membangun political  good  will dalam  merumuskan  dan memperbaiki  sejumlah  kelemahan  di  dalam  UUD  1945; ketiga ,  MPR  sebagai lembaga  yang  mengubah  dan  menetapkan  UUD  1945  harus  menginisiasi penguatan sejumlah kelemahan yang ada di dalam UUD 1945, terutama terkait dengan  purifikasi  pemberian  amnesti  dan  abolisi  yang  harus  dikembalikan kepada adressat- nya ke MA.

## 5. REFERENSI
Buku:
Abdul  Ghaffar.  2009. Perbandingan  Kekuasaan  Presiden  Indonesia  Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju . Jakarta: Kencana. Bagir Manan. 2003. Lembaga Kepresidenan . Yogyakarta: UII Pres. Fajlurrahman Jurdi. 2019. Hukum tata Negara Indonesia . Jakarta: Prenada Media Group.
H.A Djazuli. 2007. Fiqh Siyasah: Cet III , Jakarta: Prenada Media Grup Harun  Alrasid.  2002. UUD  45  Terlalu  Summier?  Kepala  Biro  Pendidikan  FHUI Sarankan  Perubahan”  dalam  Harun  Alrasid,  Naskah  UUD  1945  Sesudah Tiga Kali Diubah oleh MPR . Jakarta: UI Press.
I  Dewa  Gede  Atmadja.  2015. Teori  Konstitusi  dan  Konsep  Negara  Hukum . Malang: Setara Press.
Inu  Kencana  Syafiie.  2011. Pengantar  Ilmu  Pemerintahan .  Bandung:  PT.  Refika Aditama.
Ismail Suny. 1981. Mekanisme Demokrasi Pancasila . Jakarta: Aksara Baru. Jimly  Asshidiqie.  2011. Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Jimly  Asshidiqie.2006. Konstitusi  dan  Konstitusionalisme .  Jakarta:  Sekjen  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Mahfud M.D. 2010. Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu , Cet-2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Miriam  Budiardjo.  2008. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik  (Edisi  Revisi) .  Jakarta: Gramedia.
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Arief  Sidharta.  2000. Pengantar  Ilmu  Hukum . Bandung: Alumni.
Moh Kusnadi dan Bintang Saragi. 1985. Ilmu Negara . Jakarta: Perintis Press.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Moh. Kusnardi dan Harmailiy Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara: Cet
V . Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI. Mohammad  Yamin.  1960. Pembahasan  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia . Djakarta: Prapantja. Muchsan.  1996. Sistem  Pengawasan  Terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia . Yogyakarta: Liberty. Muchtar Affandi. 1971. Ilmu-Ilmu Kenegaraan . Bandung: Alumni.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  2010. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ni’matul Huda. 2014. Ilmu Negara . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Refly  Harun.  2019. BUMN  Dalam  Sudut  Pandang  Tata  Negara  (Privatisasi Holdingnisasi, Kontrol, dan Pengawasan) . Jakarta: Balai Pustaka. Sarundajang.  2012. Babak  Baru  Sistim  Pemerintahan. Jakarta:  Kata  Hasta Pustaka.
Sekretariat  Jenderal  MPR  RI.  2015. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945:  Cet ke-14 . Jakarta: Setjen MPR. Titik  Triwulan  Tutik.  2011. Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Amandemen UUD 1945 .  Jakarta : Kencana. Zainuddin Ali. 2011. Filsafat Hukum : Cet V . Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal:
Ahmad  dan  Novendri  M.  Nggilu.  2019.  Denyut  Nadi  Amandemen  Kelima  UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. Jurnal Konstitusi , Volume 16, Nomor 4, Desember. Jutta  Limbach.  2001.  The  Concept  Of  The  Supremacy  Of  Constitution. Jurnal Of Modern Law Review . Volume 1 Nomor 1.
M. Agus Santoso. 2013. Perkembangan Konstitusi  Di Indonesia. Jurnal Yustisia . Volume 2, Nomor 3 September – Desember.
M.  Jumhari.  Analisis  Yuridis  Terhadap  Hak  Prerogatif  Presiden  Sebelum  Dan Sesudah  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945. Jurnal  Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau . Volume 2 Nomor 2 Oktober. Maleha  Soemarsono.  2007.  Negara  Hukum  Indonesia  Ditinjau  Dari  Sudut  Teori Tujuan  Negara, Jurnal  Hukum  dan  Pembangunan, Volume  37  Nomor  2 April-Juni.
Muh.  Risnain  dan  Sri  Karyat.  2017.  Menimbang  Gagasan  Perubahan  Konstitusi Dan Tata Cara Perubahan Konstitusi Republik Indonesia 1945. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS . Volume 5  Nomor 1, April. Muliadi  Anangkota.  2016.  Klasifikasi  Sistem  Pemerintahan  :  Perspektif Pemerintahan  Modern  Kekinian, Cosmogov:  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan, Volume 3, Nomor 2.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Musta’in Ramli dan Sumiyatun. 2017. Dekrit Presiden (Studi Perbandingan Dekrit 5  Juli  1959  dengan  Dekrit  Presiden  23  Juli  2001). Jurnal  Swarnadwipa . Volume 1, Nomor 3.
Oman Sukmana. 2016. Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), Jurnal Sosial politik , Volume 2 Nomor 1, Juli-Desember.
Robit  Nurul  Jamil, et.  al. 2017.  Soekarno’s  Idea About  Indonesian  Revolution  In 1945-1957. Jurnal Historica . Volume. 1  Nomor. 1.
Susanto Polamolo. 2016. Presidensialisme di Indonesia Antara Amanah Konstitusi dan Kuasa Partai. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni. Syafriadi. 2019. Hubungan Konstitusi Dan Negara Dalam Paham Konstitusionalisme. Jurnal  UIR  Law  Review .  Volume  03,  Nomor  02, Oktober.
Untung  Dwi  Hananto.  2013.  Kekuasaan  Presiden  Dalam  Pemberian  Grasi Menurut UUD 1945, Jurnal Masalah Masalah Hukum (MMH) , Volume 42, Nomor 2, April.
Usman Jafar. 2011. Negara Dalam Pemikiran Politik (Analisis dengan Pendekatan Siyasah Syar’iyah). Jurnal Al-Hikmah , Volume XII Nomor 1. Usman. 2015.   Negara Dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik). Jurnal Al- Daulah , Volume 4 Nomor 1, Juni.
Sumber Internet: Abdul  Azis  Said.  2019. "Kasus  Baiq  Nuril  dan  Pemberian  Amnesti  di  Indonesia". Accessed  Mei  2020 ,  dari: https://katadata.co.id/berita/2019/07/12/kasus- baiq-nuril-dan-pemberian-amnesti-di-indonesia .
Josua  Satria  Collins,  2019,    Analisis  Di  Balik  Kontroversi  Pemberian  Amnesti Jokowi  Kepada  Baiq  Nuril:  Indonesia  Butuh  UU  Amnesti  Yang  Baru, Accessed  Mei  2020,  dari: https://almi.or.id/2019/07/19/analisis-di-balik- kontroversi-pemberian-amnesti-jokowi-kepada-baiq-nuril-indonesia- butuh-uu-amnesti-yang-baru/ .
M.  Ishaq  Dwi  Putra.  2019. Sejarah  Pemberian  Amnesti  Presiden  Indonesia . Accessed  Mei  2020,  dari: http://indonesiabaik.id/motion_grafis/sejarah- pemberian-amnesti-presiden-indonesia . Syamsuddin Haris. 2008. Presidensial Cita Rasa Parlementer , Accessed Mei 2020, dari:
https://nasional.kompas.com/read/2008/11/28/01035085/presidensial.cit a.rasa.parlementer .

## Skripsi, Tesis, Jurnal:
Ahmad. 2018. Urgensi pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Skripsi .
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
.