## Wajah Hukum
Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
Masriyani 1 , Hisbah 2 , Feri Setiawan 3
Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi, Indonesia Jl. Untung Suropati Rt.44 Jelutung, Kota Jambi, Indonesia Correspondence email:masriyani@unbari.ac.id, email: hisbah@unbari.ac.id
Abstrak. Sesuai hasil observasi di desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, pengelolaan dana desa, terutama Alokasi Dana Desa ini belum terlaksana secara optimal, terutama pada tahap perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana desa  tersebut.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Implementasi  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Desa  Mudung  Darat  Kabupaten  Muaro  Jambi,  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kendala Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Kabupaten Muaro Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam  Pemberdayaan Masyarakat Di Desa  Mudung  Darat  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  pada  penelitian  ini  ialah  penelitian  yuridis empiris. Adapun bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer berupa UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Paraturan Bupati  Muaro  Jambi  No.08  Tahun  2016,  bahan  hukum  sekunder  terdiri  bahan  pustaka  ,  kamus,  dan  artikel  yang  berhubungan dengan  pembahasan,  dengan  menggunakan  metode  pengumpulan  berupa  studi  lapangan  dan  studi  pustaka  yang  selanjutnya  di analisis  dengan  metode  deduktif.    Dalam  hasil  penelitian  didapatkan  gambaran  bahwa  implementasi  ADD  dalam  menjalankan Belanja  Publik  dan  Pemberdayaan  masyarakat  belum  terlaksana  dengan  optimal.  Kendala  yang  dihadapi  dalam pengimplementasian alokasi yaitu kurangnya pemahaman aparat Pemerintah Desa mengenai tugas pokok dan fungsi serta masih kurangnya  penyampaian  informasi  dan  sosialisai  kepada  masyarakat.  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Yang  Belum Mendukung Pengelolaan Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
Kata Kunci : implementasi, Alokasi Dana Desa, pemberdayaan
Abstract. According to the results of observations made by the author in the village of Mudung Darat, Maro Sebo District, Muaro Jambi  Regency,  the  management  of  village funds,  especially  the  Village  Fund  Allocation,  has  not  been  implemented  optimally, especially in the planning and implementation stages of the village fund allocation. This study aims to determine and analyze the Implementation  of  Village  Fund  Allocation  in  Community  Empowerment  in  Mudung  Darat  Village,  Muaro  Jambi  Regency,  to identify and analyze the  constraints of Village  Fund Allocation Implementation  in  Community Empowerment in  Mudung Darat Village, Muaro Jambi Regency and to  identify and analyze the efforts made to  overcome the obstacles in  implementing  Village Fund Allocation in Community Empowerment in Mudung Darat Village, Muaro Regency. This type of research used in this paper is empirical juridical  research. The implementation  of ADD in  carrying  out Public Expenditures  and community empowerment has  not  been  carried  out  optimally.  The  obstacles  faced  in  implementing  the  allocation  are  the  lack  of  understanding  of  the Village  Government  apparatus  regarding  the  main  tasks  and  functions  and  the  lack  of  information  and  socialization  to  the community.  Quality  of  Human  Resources  (HR)  That  Has  Not  Supported  the  Management  and  Implementation  of  Village  Fund Allocation. The culture of mutual cooperation among the people of Mudung Darat Village is starting to fade, and the culture of mutual cooperation is the hallmark of a village.

## Keywords: implementation, Village Fund Allocation, empowerment

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  mengenai  Desa  sudah  memposisikan  desa  sebagai  salah  satu  faktor  dalam  membangun  dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Desa diberi sumber dana serta wewenang yang mumpuni  supaya mampu memanajemen  sumber  daya  yang  ada  untuk  mengembangkan  kesejahteraan  penduduk  serta  meningkatkan  taraf perekonomian.  Di  tiap  tahunnya,  aparat  pemerintahan  sudah  memberikan  anggaran  dana  yang  cukup  tinggi  guna membangun serta meningkatkan Desa. Pembangunan nasional memiliki tujuan membentuk masyarakat yang makmur dan adil yakni dengan cara spiritual dan material yang berpedoman terhadap UUD Republik Indonesia dan Pancasila. Sebgai wujud penerapan Pancasila, pembangunan nasional  wajib dilaksanakan di seluruh unsur kehidupan berbangsa dan  bernegara  yang  dilaksanakan  masyarakat  secara  kolektif  bersama  pemerintah.  Supaya  kegiatan  pemerintah  dan masyarakat bisa diselenggarakan, tentunya masyarakat selaku tokoh utama pembangunan harus dilindungi, diarahkan,
1 Masriyani, Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Jambi, Universitas Batanghari, Program Studi Ilmu  Hukum
2 Hisbah, Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Jambi, Universitas Batanghari, Program Studi Ilmu  Hukum
3 Feri Setiawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari Program Studi Ilmu Hukum
Masriyani et al., Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro

## Sebo Kabupaten Muaro Jambi
dan dibimbing pemerintah  supaya  tujuan pembangunan nasional bisa diwujudkan melalui dukungan dari pemerintah dan masyarakat. 4
Di  Indonesia,  pada  dasarnya  desa  bisa  dinyatakan  sebagai  suatu  daerah  paling  kecil  yang  diatur  dengan  cara mandiri  dan  formal  dari  kelompok  masyarakat  di  dalamnya  terdapat  peraturan-peraturan  yang  disepakati  di  mana bertujuan meningkatkan kesejahteraan, keteraturan, dan kebahagiaan yang dinilai merupakan pertanggungjawaban dan hak bersama kelompok masyarakatnya itu. 5
Di  tahun  2015,  desa  diberi  anggaran  dana  senilai  Rp20,7  triliun,  yang  rata-  ratanya  kebanyakan  daerah memperoleh  anggaran  desa  mendapatkan  dana  sebanyak  Rp280  juta.  Kemudian  di  tahun  berikutnya,  anggaran mengalami peningkatan jadi sebanyak Rp46,98 triliun yang rata-ratanya tiap daerah diberi sebanyak Rp628 juta, lalu di tahun 2017 mengalami peningkatan lagi jadi sebanyak Rp 60 Triliun yang tiap-tiap desanya diberi sebanyak Rp800 juta.  Sesuai  dengan  data-data  tersebut,  anggaran  yang  diberi  tersebut  mampu  dibuktikan  sudah  memperoleh  fasilitas yang  berguna  untuk  rakyat,  yakni  contohnya  membangun  jalan  desa  melebihi  95,2  ribu  km,  jembatan  sepanjang 914.000  m,  tambatan  perahun  sebanyak  2201  unit,  PAUD  sebanyak  14.957  unit,  sambungan  air  bersih  sebanyak 22.616  unit,  polindes  sejumlah  4.004  unit,  pasar  desa  sejumlah  3.106  unit,  Posyandu  sejumlah  10.964  unit,  embung sebanyak 1.338 unit, irigasi dan drainase sebanyak 103.405 unit, serta sumur sebanyak 19.485 unit pada kurun waktu 2015 hingga 2016. 6
Di samping hal tersebut, daerah desa pun memiliki peluang dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnya dengan adanya pemasaran  kerajinan  rakyat,  pelatihan, mengembangkan kawasan  wisata dengan adanya badan  usaha milik  desa  (BUMDes),  serta  mengembangkan  usaha  perikanan  dan  peternakan.  Tolak  ukur  dalam  meningkatkan kesejahteraan terhadap pembangunan desa ialah dengan menguatkan kerja sama, kreasi, inisiasi, serta inovasi terhadap masyarakatnya  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Dalam  membangun  daerah  desa,  tentunya  pihak  yang berewenang  tidak  bisa  melakukannya  dengan  mandiri,  tetapi  membutuhkan  prakarsa  dukungan,  serta  peran  aktif masyarakatnya.
Berdasarkan  data  yang  sudah  diperoleh,  diketahui  bahwasannya  pada  dua  tahun  terakhir  anggaran  yang digunakan  memperlihatkan  bahwasannya  dana  tersebut  sudah  terbukti  dapat  membuat  kualitas  hidup  masyarakatnya menjadi  meningkat.  Adapun  hal  itu  dapat  diketahui  bahwa  terjadi  penurunan  jumlah  penduduk  miskin  desa  yang awalnya 17,7 juta di tahun 2014 jadi 17,1 juta di tahun 2017. Selain itu juga terjadi penurunan pada rasio ketimpangan pada desa yang awalnya 0,34 di tahun 2014 jadi 0,32 di tahun 2017. Persentase penduduk miskin yang menurun juga merupakan tanda terhadap keberhasilan tersebut, yakni yang awalnya 14,09% di tahun 2015 jadi  13,93% pada tahun 2017. 7
Keberhasilan tersebut juga bisa lagi meningkat untuk ke depannya yakni jika mampu mengelola anggaran yang diberikan secara tepat. Aspek utama yang bisa diimplementasikan untuk mengelola anggaran untuk ialah mengaitkan masyarakatnya  ialah  diperlukan  adanya  pemanfaat  bahan  baku  lokan  yang  tersedia,  memakai  tenaga  kerja  sekitar, serta  melaksanakan  aktivitas  melalui  pola  swakelola.  Melalui  pelasaksanaan  pola  tersebut,  dengan  demikian  dibuat rencana serta implementasi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh daerahnya. Dengan demikian anggaran yang dipakai dalam  membangun  itu  juga  akan  tersalu  juga  pada  masyarakatnya.  Melalui  penggunaan  tenaga  kerja  warga  sekitar, diinginkan  aktivitas  yang  dilaksanakn  itu  dapat  memberi  penghasilan  untuk  masyarakatnya.  Sedangkan  dalam penggunaan bahan baku local diinginkan bisa memberi pendapatan terhadap masyarakatnya  yang mempunyai bahan tersebut.
Pada  saat  sekarang,  peran  aparat  daerah  tentunya  ditbutukan  untuk  mendukung  seluruh  aktivitas  untuk membangun  desa.  Sejumlah  upaya  yang  direncanakan  telah  dilaksanakan  aparat  Desa.  Supaya  bisa  melaksanakan tugasnya  dengan  efisien  serta  efektif,  aparat  daerah  harus  selalu  berkembang  berdasarkan  masyarakat  serta lingkungannya  yang  juga  berkembang  maju.  Dalam  hal  ini  terjadi  perubahan  sosial  yang  diakibatkan  terdapatnya program dalam membangun desa yang disertai juga kapasitas pemerintah desa yang dikembangkan. Dengan demikian, masyarakat  serta  desanya  bukan  cuma  sekadar  berperan  selaku  objeknya,  namun  bisa  menempatkan  dirinya  selaku subjek yang ikut membangun.
Berhubungan  pada  hal  itu,  upaya  dalam  mengembangkan  pengetahuan  serta  wawasan  untuk  pelaksana pembangunannya  menjadi  prioritas  utama  yang  perlu  diperhatikan.  Peran  aparat  daerah  sungguh  diperlukan  pada sejumlah faktor kehidupannya. Perhatian pemerintah desa dan inovasi pada sejumlah fasilitas pun tentunya dibutuhkan
4 M.  Muslih,  Masriyani  dan  Ryanda  Putra  Pratama, Pelaksanaan  Program  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Di Kecamatan  Jambi  Luar  Kota  Kabupaten  Muaro  Jambi, Jurnal  Wajah  Hukum,  Universitas  Batanghari,  Volume  4,  Nomor  2, Oktober 2020.
5 Jefri S.Pakaya, Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 01, 2016.
6 Kementrian Keuangan, Buku Saku Dana Desa, Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan, Jakarta, 2017, hal.ii
7 Ibid. ,

## Masriyani et al., Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
untuk  terciptanya  desa  yang  sejahtera.  Selanjutnya,  dampak  rasional  terdapatnya  tuntutan  serta  wewenang  terhadap penyeleggaraan  desa  yang  otonom  ialah  terdapatnya  anggaran  yang  cukup,  menyebutkan  bahwasannya:  Keuangan ataupun  pembiayaan  menjadi  aspek  utama  untuk  mendorong  pelaksanaan  desa  yang  otonom,  sama  seperti  dalam menyelenggarakan  otonomi  daerah  yang  menyebutkan  bahwasannya  “autonomy“  berkaitan  terhadap  “auto  money“, dengan  demikian  dalam  mengurus  serta  mengatur  daerahnya,  pemerintah  memerlukan  biaya  ataupun  anggaran  yang cukup untuk melaksanakan wewenang yang diberikan. 8
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  1  UU  Republik  Indonesia  Tahun  2014  No.6  Tentang  Desa,  disebutkan  bahwa: Merupakan  suatu  integral  warga  hukum  yang  mempunyai  batasan  wilayah  dan  wewenang  dalam  mengurus  serta mengatur rumah tangga daerahnya, peran masyarakat sekitar sesuai dengan prakarsanya, hak tradisional serta hak asal usul, yang dihormati serta diakui pada sistem pemerintahan NKRI.
Pelaksanaan  yang mendorong  untuk wewenang  itu,  pada UU  Tahun 2014 No. 6, daerah diberi anggaran yang diperoleh berdasarkan 7 sumber, yakni antara lain:
1. Bagian  dari  PDRD  (Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah)  Kabupaten/kota,  paling  sedikit  sebanyak  10%  dari  hasil retribusi daerah kabupaten/kota serta pajak daerah;
2. Alokasi  Dana  Desa,  yakni  bagian  dana  perimbangan  diterima  kabupaten/kota  di  luar  DAK  (DBH  dan  DAU) sebanyak 10%;
3. Anggaran dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
4. Sumbangan serta hibah dan yang tidak terdapat keterikatan oleh pihak ketiga;
5. Pendapatan asli desa, mencakup swadaya, gotong royong hasil usaha, partisipasi hasil aset, serta lainnya;
6. Dana Desa (Alokasi APBN);
7. Pendapatan desa yang lainnya secara sah.
Kebijakan itu memberi amanat terhadap aparat Kabupaten dalam memberi alokasi anggaran untuk desa, yakni berupa  ADD  (Alokasi  Dana  Desa)  melalui  pertimbangan  terwujudnya  pemerataan  serta  prinsip  keadilan.  Alokasi Dana  Desa  merupakan  anggaran  yang  diberikan  untuk  desa  dari  pemerintah  kabupaten  yang  jumlahnya  didapatkan dari  pengurangan  10%  dari  DAK  (Dana  Alokasi  Khusus).  ADD  (Alokasi  dana  desa)  menjadi  perwujudan  terhadap korelasi  dana pada tingkatan-tingkatan pemerintah, yakni korelasi anggaran terhadap pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.  Agar  bisa  membuat  rumusan  yang  selaras,  dengan  demikian  dibutuhkan  adanya  pemahaman  tentang wewenang yang ada pada aparat desa.
Hal  itu  berarti  bahwa  dana  yang  diberi  untuk  Desa  keseluruhannya  merupakan  kebutuhan  terhadap pemberdayaan  desa  serta  sarana  dan  prasanan  pembangunan  selaku  pemerintahan  yang  berjasa.  Anggaran  itu  wajib dipakai serta dialokasikan seperti yang seharusnya berdasarkan ketentuan serta UU yang berjalan dan sudah disahkan negara. Dengan demikian ADD (Alokasi Dana Desa) itu dapat membuat desa menjadi sejahtera.
Desa  memiliki  peranan  dalam  mengatur  serta  mengurus  yang  berdasarkan  kebijakan  UU  Tahun  2014  No.  6 mengenai Desa yang pada pasal-pasal di antaranya disebutkan bahwa Desa mempunyai wewenang untuk membangun, memberdayakan  desa,  membina  masyarakat,  serta  menyelenggarakan  pemerintahan.  Dalam  melaksanakan  tugas- tugasnya, pemerintah desa diberi pekerjaan yang tidak muda dalam meninjau desa merupakan suatu hal yang langsung berkaitan pada masyarakat. Di zaman sekarang, peran aparat desa tentunya dibutuhkan untuk mendukung keseluruhan aspek dalam membangun daerahnya. Sejumlah upaya yang direncanakan telah dilaksanakan aparat desa. Supaya bisa melaksanakan  tugasnya  dengan  efisien  serta  efektif,  aparat  daerah  harus  selalu  berkembang  berdasarkan  masyarakat serta lingkungannya yang juga berkembang maju. Dalam hal ini terjadi perubahan sosial yang diakibatkan terdapatnya program dalam membangun desa yang disertai juga kapasitas pemerintah desa yang dikembangkan. Dengan demikian, masyarakat    serta  desanya  bukan  hanya  sekadar  berperan  selaku  objeknya,  namun  bisa  menempatkan  dirinya  selaku subjek yang ikut membangun.
Peraturan  Dana  alokasi  anggaran  untuk  desa  berdasarkan  kebijakan  UU  Tahun  2014  No. 6  Pasal  72  ayat  (4), apabila wewenang itu tidak dilakukan, dengan demikian terdapat konsekuensi yang tercantum pada Pasal 72 ayat (6), di  mana  aparat  bisa  memotong  alokasi  Dana  Perimbangan  jika  sudah  dikurangkan  DAK  (Dana  Alokasi  Khusus) ataupun menundanya. Adapun tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) ini antara lain:
1. Mendorong pemerataan kesempatan bekerja serta pendapatan untuk masyarakatnya;
2. Mendukung  swadaya  gotong  royong  yang  meningkat  pada  masyarakat  desa.  Mendorong  aparat  desa  untuk membangun serta melayani masyarakat berdasarkan wewenangnya.
3. Mengembangkan  kaspasitas  masyarakat  desa  untuk  merencanakan,  melaksanakan,  serta  mengendalikan  kegiatan melalui kontribusinya berdasarkan peluang yang ada.
8 Sadu Wasistiono    dan   Irwan   Tahir.   (2006).   Prospek   Pengembangan Desa. Jatinangor, hal. 107

## Masriyani et al., Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
Dapat  dipahami  bahwa,  dari  pengelolaan  dana  desa  tersebut  adalah  kemampuan  kwalitas  aparatur  desa  yang terlibat  saat  mengelola  Alokasi  Dana  Desa,  dan  kontribusi  masyarakatnya,  khususnya  pemuda  yang  mempunyai pemikiran,  ide  kritis  dan  inovatif  merupakan  hal  yang  penting  agar  pembangunan  dan  kemajuan  desa  dapat  tercapai sesuai  tujuannya  otonomi  desa  itu  sendiri.  Salah  satu  desa  yang  menerima  ADD  (Alokasi  Dana  Desa)  oleh  pemda ialah desa Mudung Darat di Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi. Untuk mengelola  ADD yang diperoleh, kemudian diberikan  kepada  Kab.  Muaro  Jambi,  berdasarkan  Paraturan  Bupati  Muaro  Jambi  No.08  Tahun  2016,  Pasal  8 dijelaskan bahwa:
ADD  yang  diterima  oleh  Desa  dipergunakan  untuk  belanja  kegiatan  bidang  pemberdayaan  masyarakat  desa, penyelenggaraan  pembangunan,  serta  pembinaan  masyarakat.  Belanja  bidang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa seperti yang terdapat dalam ayat (1) terlebih  dahulu memperhitungkan kebutuhan: operasional BPD; tunjangan BPD operasional pemerintahan desa ; penghasilan  tetap perangkat desa serta  kepala desa ; operasional RT; dan tunjangan perangkat desa serta kepala desa.
Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan,  pada  desa  Mudung  Darat  Kec.  Maro  Sebo  Kab.  Muaro  Jambi, pengelolaan  dana  desa,  terutama  Alokasi  Dana  Desa  ini  belum  terlaksana  secara  optimal,  terutama  pada  tahap perencanaan  serta  implementasi  anggaran  yang  diberikan.  Karena  belum  melibatkan  masyarakat  terutama  pemuda pemudi  yang  sangat  diharapkan  terlibat  agar  tercapainya  kemajuan  desa.  Oleh  karena  melihat  pasal  8  ayat  (1) Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 8 Tahun 2016, yang telah menyatakan bahwa ADD yang diberikan dapat juga dipergunakan untuk membangun desa, membina masyarakat, serta memberdayakan masyarakatnya. Dengan di kaitkan pada  tujuan  dari  pemberian  ADD  itu  sendiri.  Sesuai  dengan  latar  belakang  yang  dijelaskan  sebelumnya,  adapun rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  sebagai  berikut:  (1)  Bagaimana  Implementasi  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa Mudung Darat Kabupaten Muaro Jambi? (2) Apakah yang menjadi kendala dalam  Implementasi  Alokasi Dana Desa Di Desa Mudung Darat Kabupaten Muaro Jambi?

## METODE Jenis dan Pendekatan Penelitian
Tipe  penelitian  yang  dipergunakan  pada  penulisan  ini  ialah  penelitian  yuridis  empiris.  Dalam  pendekatan penelitian ini ditujukan guna memahami seberapa jauh efektifitas penerapan hukum pada lingkungan kemasyarakatan, sehingga dapat dikatakan untuk mengetahui kesenjangan antara das sollen dengan das sein.
Berdasarkan pendapat  Sri Mamuji serta Soerjono Soekanto, penelitian yuridis empiris merupakan:  “penelitian hukum  yang  dilaksanakan  melalui  penelitian  data  primer”. 9 Sedangkan  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  Penelitian yuridis empiris disebut juga socio legal research (penelitian sosio legal) yaitu:
Penelitian sosio legal hanya memposisikan hukum sebagai fenomena sosial. Berdasarkan hal itu, hukum dilihat berdasarkan  sisi  luar  saja.  Maka  dari  itu,  pada  penelitian  sosio  legal,  hukum  biasanya  dihubungkan  pada  persoalan sosial.  Maka  pada  penelitian  sosio  legal  ialah  penelitian  yang  memfokuskan  pada  tindakan  masyarakat  ataupun personal yang berhubungan terhadap hukum. 10
Sesuai  dengan  penjelasan  itu  di  atas  maka  bisa  ditarik  kesimpulan  bahwa  penelitian  hukum  yuridis  empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis  serta mengkaji mengenai  tingkah  laku masyarakat  ataupun individu yang berkaitan terhadap melalui sumber data primer.

## Sumber Data dan Bahan Hukum

## Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan dilaksanakan melalui wawancara langsung pada responden dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan  sebelumnya.  Kegiatan  tersebut  bertujuan  dalam  mendapatkan data  yang  akurat  serta tepat  berdasarkan sumber  yang  ditentukan  terdahulu.  Pada  kegiatan  itu,  seluruh  jawaban  ataupun  keterangan  yang  didapatkan  tentang suatu hal yang dikehendaki harus direkam ataupun dicatat.

## Penelitian Kepustakaan
Penelitian  kepustakaan  dilaksanakan  menggunakan  metode  pengumpulan  data  studi  dokumen  yaitu  dengan mencari  data  serta  informasi  berkaitan  dengan  permasalahan  penelitian  melalui  buku,  jurnal,  karya  ilmiah  maupun penelitian lainnya yang berhubungan terhadap masalah yang akan diamati.
9 Soerjono Soekanto dan Mamuji Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,  hal.  14.  Dalam  buku  Salim  HS,  Erlies  Septiana  Nurbaini, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi, Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 20.
10 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana,  Jakarta,  2009,  hal.  87.  Dalam  buku  Salim  HS,  Erlies  Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan ke-4, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hal. 20.
Masriyani et al., Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro

## Sebo Kabupaten Muaro Jambi

## Metode Analisis Data
Pengolahan  data  dilaksanakan  melalui  pengumpulan  data,  yakni  data  sekunder  ataupun  data  primer diklasifikasikan  dan  diseleksi  secara  yuridis,  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis  secara  kualitatif  adalah: “analisis  data  yang  tidak  menggunakan  angka,  namun  memberi  deskripsi-deskripsi  (gambaran)  berupa  kata-kata terhadap  penemuan-penemuan,  dan  karena  hal  itu  dirinya  cenderung  mendahulukan  kualitas  ataupun  mutu  terhadap datanya”.

## Tinjauan Pustaka

## Pengaturan Pemerintah Desa
Sesuai  dengan  Undang-Undang  RI  Tahun  2014  No.  6  tentang  Desa,  pemerintahan  desa  merupakan penyelenggaraan  kepentingan  masyarakat  setempat  dan  urusan  pemerintahan  setempat  pada  sistem  pemerintahan NKRI.  Sementara  pemerintah  desa  ialah  kepala  desa  ataupun  yang  secara  umum  dikatakan  dibantu  perangkat  desa sebagai  pihak  pelaksana  pemerintah  desa.  Dengan  adanya  UU  RI  Tahun  2014  No. 6  tentang  Desa,  Pasal  1  ayat  (3), dapat  dimaknai  bahwasannya  pemerintah  desa  ialah  kepala  desa  dan  perangkat  desa  sebagai  pihak  pelaksana pemerintahan desa.
Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Desa RI Tahun 2017 No. 19 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana  Desa  Tahun  2017,  Pasal  1  Ayat  6  dan  Ayat  7,  pemerintah  desa  ialah  kepala  desa  ataupun  yang  secara  umum dibantu  perangkat  desa  sebagai  pihak  pelaksana  pemerintahan  desa.  Sementara  pemerintahan  desa  merupakan pelaksanaan kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan setempat pada sistem pemerintahan NKRI.
Undang-Undang  Tahun  2014  No.  6  tentang  Desa  Pasal  18  menjelaskan  bahwa,  kewenangan  desa  mencakup wewenang pada segi pelaksanaan pemerintahan desa,  pemberdayaan masyarakat desa, dan pelaksanaan pembangunan desa  sesuai  adat  istiadat  desa,  prakarsa  masyarakat,  dan  hak  asal  usul.  Berikutnya  dalam  Pasal  19  dijelaskan ”Wewenang  Desa  mencakup:  wewenang  sesuai  hak  asal  usul;  wewenang  lokal  berskala  desa;  wewenang  yang diberikan pemerintah, pemerintah daerah kabupaten/kota, ataupun pemerintah daerah provinsi”.

## Asas dan Tahap Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan Desa diatur sesuai dengan praktek-praktek pemerintahan secara efektif. Pengelolaan Keuangan Desa berpedoman pada asas pasrtisipatif, transparansi, dan akuntabel, partisipatif dan dilaksanakan secara disiplin dan tertib anggaran  (Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri)  Tahun  2014  Nomor  113  mengenai  Pengelolaan  Keuangan  Desa, yang dipaparkan sebagai berikut:
1. Transparansi  adalah  prinsip  keterbukaan  yang  memberi  kemungkinan  pada  masyarakat  dalam  mendapat  dan mengetahui  akses  informasi  sangat  luas  mengenai  keuangan  desa.  Asas  yang  membukakan  dirinya  pada  hak masyarakat  dalam  mendapatkan  informasi  yang  tidak  diskriminatif,  benar,  dan  jujur  mengenai  penyelenggaraan pemerintahan desa yang senantiasa memerhatikan kebijakan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel  adalah  mewujudkan  kewajiban  dalam  bertanggungjawab  terhadap  penyelenggaraan  kebijakan  yang diyakini untuk mencapai suatu hal yang ditetapkan dan bertanggungjawab terhadap pengendalian dan pengelolaan sumber  daya.  Asas  akuntabel  menjadi  penentu  bahwa  tiap-tiap  aktivitas  dan  hasil  akhir  aktivitas  pelaksanaan pemerintahan  desa  wajib  bisa  dipertanggungjawabkan  pada  masyarakat  desa  berdasarkan  kebijakan  peraturan perundang undangan;
3. Partisipatif adalah pelaksanaan pemerintahan desa dengan melibatkan unsur masyarakat desa dan lembaga desa;
4. Disiplin  anggaran  dan  tertib  dalam  mengelola  keuangan  desa  wajib  mengarah  terhadap  pedoman  ataupun  aturan atau pedoman yang mendasarinya.
Siklus  dalam  mengelola  keuangan  desa  mencakup  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban, pada periode 1 tahun anggaran, dihitung tertanggal 1 Januari hingga 31 Desember.
Masriyani et al., Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
Gambaran Siklus Pengelolaan Keuangan Desa
Masing-masing  tahap  dalam  mengelola  keuangan  desa  itu  mempunyai  peraturan-peraturan  yang  wajib dilaksanakan  dan  dipahami  berdasarkan  batas-batas  waktu  yang  sudah  ditetapkan.  Kegiatan  dalam  mengelola Keuangan  Desa  bisa  dilakukan  secara  efektif  tentu  saja  perlu  ditunjang  dengan  adanya  SDM  yang  berkualitas  dan berkompeten dan diikuti prosedur dan sistem keuangan yang memadai.
Kegiatan dalam mengelola Keuangan Desa dikuasai Kepala Desa. Namun pada penyelenggarannya, kekuasaan itu  sebagiannya  dikuasai  perangkat  desa  dengan  demikian  penyelenggaraan  dalam  mengelola  keuangan  dilakukan dengan cara kolektif oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dan Kepala Desa. Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan dalam pemerintahan desa dapat dideskripsikan sebagai berikut:

## Gambar: Struktur Organisasi
Pengelolaan Keuangan Desa
Dengan demikian, pemerintah desa wajib mempunyai struktur organisasi pengelolaan keuangan, kriteria, bagan alir,  dan  uraian  tugas  yang  merupakan  tolak  ukur  pada  aktivitas  daam  mengelola  keuangan  desa.  Pada  siklus pengelolaan  keuangan  desa,  tugas  dan  tanggungjawab  Kepala  Desa  dan  PTPKD.  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Bendahara Desa, Kepala Seksi, dan Sekretaris Desa.

## Alokasi Dana Desa (ADD)
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2019 No.11 tentang Desa, alokasi dana desa adalah bagian dana perimbangan  keuangan daerah dan pusat yang diperoleh  kota/kabupaten untuk desa minimal 10%  (sepuluh persen), dengan pembagian untuk desa dengan secara proporsional.
Sesuai dengan Permendagri  Tahun 2014 No. 114 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa  dinyatakan bahwa ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota/kabupaten yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan daerah dan pusat yang diperoleh kota/kabupaten untuk desa minimal 10 % (sepuluh persen).
ADD (Alokasi Dana Desa ) Sesuai dengan UU Tahun 2014 No.6 mengenai Desa bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari ABD sesudah dikurangi dana alokasi khusus. Berdasarkan Perda Kab. Muaro Jambi Tahun 2011 No. 16 mengenai Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja  desa  berikutnya  dinamakan  APBDesa  merupakan  perencanaan  keuangan  desa  per  tahun  yang  disetujui  dan dibahas BPD (Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa yang ditentukan Peraturan Desa.
Masriyani et al., Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro

## Sebo Kabupaten Muaro Jambi
Berdasarkan definisi di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa ADD (Alokasi Dana Desa) adalah bagian keuangan desa yang didapatkan berdasarkan pembagian hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan  keuangan daerah dan pusat yang diperoleh kota/kabupaten untuk desa yang dibagi secara proporsional.
Maksud ADD (Alokasi Dana Desa) yang menjadi bantuan keuangan oleh Pemkab pada pemerintah desa  yang bersumber dari anggaran pendapatan Kabupaten, bertujuan mendanai kegiatan pembangunan desa untuk menjalankan aktivitas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan .

## Prinsip dan Asas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa  (ADD)
Pengelolaan  Keuangan  ADD  (Alokasi  Dana  Desa)  adalah  suatu  integrasi  yang  melekat  pada  Pengelolaan Keuangan Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dengan demikian dalam mengelola ADD wajib sesuai Prinsip Pengelolaan ADD antara lain: 11
1. Semua  aktivitas  yang  dibiayai  ADD  direncanakan,  dijalankan,  dan  dilakukan  evaluasi  dengan  cara  transparan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang  akan dibiayai melalui  Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan  masyarakat  berupa  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  penguatan  kelembagaan  desa  dan  kegiatan  lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  harus  dicatat  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  dan  proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Mudung Darat Kabupaten Muaro Jambi
Pengelolaan  ADD  (Alokasi  Dana  Desa)  biasanya  akan  dimulai  dengan  sebuah  aktivitas  untuk  menyusun rencana pada peningkatan pembangunan desa yaitu dengan cara mengikut sertakan banyak pihak yang berhubungan dengan  desa  yang  biasanya  ialah  bagian  dari  suatu  sistem  perencanaan  dalam  membangun  suatu  wilayah.  seperti dalam  aktivitas  pada  permulaaan  tahun  yaitu  persiapan  Pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  dengan  penyusunan  dan menginventarisir berbagai dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan penerimaan alokasi dana Desa tahun 2016.
Sekitar tahun 2016 dalam melakukan suatu perancanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi masih sesuai Perda Kab. Muaro Jambi Tahun 2006 No. 08 mengenai Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi. Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 ini ialah penjabaran dari Perda Tahun 2006 No. 8 Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang merupakan aturan selanjutnya terhadap sejumlah peristiwa yang yang berupa petunjuk secara teknis dan terperinci dalam pelaksanaan ADD.
Alokasi  Dana  Desa  senilai  70  %  dipakai  dalam  melaksanakan  aktivitas  serta  pembangunan  terhadap  orientasi desa  berdasarkan  dengan  Raker  Pembangunan  Desa  untuk  tiap  desa  di  wilayah  yang  sudah  direncanakan  serta diputuskan  sesuai kesepakatan dengan mengutamakan pada program pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan alokasi dana desa untuk semua aktivitas pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan dengan seluruh prinsip partisipatif, akuntabilitas  serta  transparansi.  Partisipatif  ialah  sebuah  rencana  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  disusun  melalui mekanisme  Perencanaan  Partisipatif  dan  terdapat  partisipasi  dari  masyarakat  desa  secara  menyeluruh  dalam  setiap siklus  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa.  Transparansi  ialah  masyarakat  bisa  melihat  secara  terbuka  semua  informasi yang berhubungan dengan perencanaan, pengelolaan serta pelaporan Alokasi Dana Desa.
Biasanya dalam pembangunan fisik dan  non  fisik dibutuhkan keseimbangan dalam meraih maksud dan tujuan dari  Alokasi  dana  Desa.  Memfokuskan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  serta  meningkatkan  layanan  adminitrasi untuk mendapatkan perhatian, tidak  hanya pembangunan fisik desa saja.  Sesuai dengan perkembangan zaman, maka kualitas  sumber  daya  manusia  seharusnya  ada  peningkatan  serta  Alokasi  Dana  Desa  sudah  mengacu  pada  tingkatan akan  mutu  sumber  daya  manusia,  yaitu  dengan  pemberdayaan  masyarakat.  Sebab  dengan  dengan  memberdayakan masyarakat  merupakan  perencanaan  yang  sangat  penting  dalam  kebijakan  Alokasi  Dana  Desa,  sebab  pembangunan selama  ini  yang  diutamakan  hanya  pembangunan  dalam  fisik,  seperti  membangun  jembatan,  pengerasan  jalan, membangun gedung Taman Pendidikan  Alquran  (TPA) dan lain-lain  yang didapatkan dan dipergunakan  harus dapat dipertanggungjawabkan.
Sesuai  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Mudung  Darat  mengenai  implementasi  ADD  dalam  pemberdayaan masyarakat di Desa Mudung Darat mengatakan bahwa belum menjadi kebiasaan pemerintah desa dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Seluruh biaya biasanya akan dialokasikan untuk membangun dalam bentuk fisik, akan  tetapi  pada  dana  alokasi  tahun  2020  ini  akan  di  peruntukkan  untuk  membangun  fisik  akan  lebih  pada
11 Kementrian Keuangan, Buku Saku Dana Desa, Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan, Jakarta, 2017
Masriyani et al., Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro

## Sebo Kabupaten Muaro Jambi
pembangunan  pasar  desa.  Selanjutnya  Alokasi  Dana  Desa  yang  ada  akan  dipakai  dalam  menjalankan  aktivitas Kepemudaan,  aktivitas  PKK  dan  semua  aktivitas  yang  ada  di  Desa.  Dengan  demikian,  kebijakan  program  Alokasi Dana  Desa  di  jalankan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Muaro  Jambi  dalam  menyelesaikan  permasalahan-permasalahn yang ditimbul di tengah masyarakat desa di Mudung Darat supaya ditemukan solusi yang tepat sesuai dengan regulasi seperti  perundang-undangan,  peraturan      pemerintah,  keputusan  pejabat  birokrasi  dan  keputusan  lainnya  termasuk perda, keputusan pejabat politik dan sebagainya. 12
Sesuai  wawancara  dengan  Ketua  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  di  Dea  Mudung  Darat  mengatakan bahwa  rencana  Kegiatan  Anggaran  Desa  di  Kecamatan  Maro  Sebo,  pemakaian  dana  Alokasi  Dana  Desa  pada pemberdayaan  masyarakat  desa  yang  ada  dipakai  sesuai  alokasi  ke  beberapa  pos  yang  sudah  terencana  yakni  untuk aktivitas PKK, kepemudaan dan aktivitas lain-lain yang direncanakan. Rencana pemakaian Dana Alokasi Dana Desa dalam  pembangunan  Desa  untuk  satu  periode  ke  depan  sudah  tercantum  pada  Rencana  Kerja  Pembangunan  Desa biasa disingkat RKPDes. RKPDes sebagai hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan awal bulan tahun bersangkutan. Tim penggerak PKK Kecamatan Maro Sebo merupakan kader pembinaan untuk PKK pada beberapa desa di Kecamatan Maro Sebo. Berbagai kegiatan PKK bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga, yang secara tidak langsung juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penggunaan dana  ADD,  kegiatan  PKK  ini  digunakan  untuk  pembiayaan  kegiatan  kesekretariatan  dan  belanja  masing-masing Pokja.  Masing-masing  Tim  Penggerak  PKK  dari  beberapa  desa  di  Kecamatan  Maro  Sebo  setiap  bulannya  juga melaksanakan kegiatan kesehatan dan Posyandu, yang kegiatannya berupa kegiatan penyuluhan kesehatan, Posyandu, dan  Perbaikan  Gizi  Anak  dan  Balita  yang  bekerjasama  dengan  Puskesmas  di  Kecamatan  Maro  Sebo.  Dalam  hal  ini terlihat  dari  semangat  dan  kemauan  Tim  Penggerak  PKK    Desa  dan  Kader  PKK  di  tiap-  tiap  desa  benar-benar memanfaatkan dana yang berasal dari ADD. 13
Selanjutnya  Pemuka  masyarakat  desa  Mudung  Darat,  memberikan  keterangan  bahwa  pada  pelaksanaan program  ADD  Tahun  2020,  pembinaan  anak  dan  remaja  (Kepemudaan)  dititik  beratkan  terhadap  aktivitas  serta pembinaan olah raga. Pengalihan anggaran menunjukkan pembinaan olah  raga untuk belanja kostum sepak bola dan bola voli. Sementara itu, dalam peningkatan keahlian serta keterampilan olah raga, sehingga dibutuhkan fasilitas dan sarana prasrana yang dapat menunjang antara lain bola serta peralatan yang lainnya. Pada peluang alokasi dana desa ini, sehingga akan dibelanjakan bola untuk sepak bola, bola voli dan net. Dengan demikian pelatihan olah raga mampu mendorong  serta  memberi  kegunaan  serta  manfaat  untuk  masyarakat  ataupun  bagi  desa  sendiri.  Selain  untuk kesehatan,  aktivitas  olah  raga  ini  juga  mampu  menumbuhkan  rasa  kebersamaan  dan  kerjasama  antar  anggota masyarakat. 14
Kendala Dalam Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Mudung Darat Kabupaten Muaro Jambi
Dalam mengelola Alokasi Dana Desa pasti dijumpai berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan kegiatan untuk  mencapai  tujuan.  Sesuai  wawancara  dengan  Ketua  BPD  Desa  Mudung  Darat,  didapatkan  hasil  akhir  yang menjelaskan  berbagai  kendala  yang  dihadapi  pada  Desa  Mudung  Darat  sehingga  menghambat  implementasi  ADD untuk memberdayakan masyarakat pada Desa Mudung Darat yaitu:
1. Minimnya  wawasan Aparatur Pemerintahan  Desa tentang fungsi dan Tugas Pokok dan minimnya informasi yang disampaikan
2. Mutu SDM (Sumber Daya Manusia) yang tidak menunjang aktivitas pelaksanaan dan Pengelolaan ADD
3. Tradisi Gotong Royong warga Desa yang memudar dan luntur Sosialisai Kepada Masyarakat 15
Hambatan  yang  ada  selama  untuk  proses  alokasikan  dana  desa  antara  lain  koordinasi  dari  Kecamatan  yang masih  kurang,  Kantor  BPMPDPKB  dan  DPPKAD  Kabupaten  Muaro  Jambi  persoalan  mengenai  SPJ  (surat pertanggung jawaban), walaupun peraturan mengenai cara membuat SPJ (surat pertanggungjawaban) telah ditentukan. Akan tetapi dalam melaksanakan koordinasi yang masih kurang tepat terhadap instansi yang berkaitan sehingga dapat memberikan  pengaruh  terhadap  kegiatan  mengelola  ADD  dan  bisa  menghalangi  berjalannya  kegiatan  itu  pada program  ADD  itu,  dengan  demikian  membuat  kesulitan  aparat  desa.  Dalam  melaksanakan  kegiatan  Alokasi  Dana
12 Muhammad Ali, Wawancara dengan Kepala Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 20 Februari 2021
13 Ilyas,  Wawancara  dengan  Ketua  Lembaga  Kemasyarakatan  di  Desa  Mudung  Darat  Kecamatan  Maro  Sebo  Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 20 Februari 2021
15 Jamaluddin, Wawancara dengan Ketua Karang Taruna Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, pada tanggal 20 Februari 2021
Masriyani et al., Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro

## Sebo Kabupaten Muaro Jambi
Desa  tersebut,  BPMPDPKB  sebagai  pelaksana  kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  dan  tempat  bertemu  tim  pengendali Alokasi Dana Desa dan Tim Pembina. Supaya penerapan kebijakannya  efektif, maka  wajib terdapat  kerjasama  yang baik  antara  Tim,  contohnya  melakukan  verifikasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  dan  membantu  aparatur desa  untuk  menetapkan  aturan  desa  mengenai  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  dan  yang  terpenting  ialah membina kegiatan mengelola Alokasi Dana Desa ini supaya sesuai dengan sasaran serta agar tidak menghambat dalam pertanggungjawabannya.  Sebelum  melaksanakan  kegiatan  Alokasi  Dana  Desa  tersebut,  maka  secara  intern  harus dilakukan  koordinasi  dalam  membuat  perencanaan  aktivitas,  dengan  demikian  ketika  melaksanakan  penerapannya masing-masing personal telah paham akan tugas dan fungsinya.
Selanjutnya semua orang juga  telah diberi bekal  serta  arahan melalui surat keputusan (SK). Sesuai banyaknya penjelasan  memperlihatkan  bahwa  setiap  individu  yang  berpartisipasi  untuk  proses  penyelenggaraan  kebijakan program Alokasi Dana Desa sudah mengetahui arah tujuan dari kebijakan program Alokasi Dana Desa. Peristiwa ini pasti didorong oleh mutu dari SDM tersebut dan kecakapannya untuk membuat kemitraan kerja antara personal yang saling berpartisifasi. Keadaan tersebut pastinya dapat mendorong akan kesuksesan dalam melaksanakan program.
Sesuai  pada  pengamatan  serta  hasil  wawancara  tersebut  mendiskripsikan  bahwa,  setiap  personal  mempunyai tingkatan loyalitas yang tinggi pada penerapan program ataupun kebijakan. Hal ini menjadi keharusan sebab sebagai petugas, pada masing-masing pekerjaan yang diamanahkan seharusnya dilakukan dan didukung. Didapatkan informasi bahwa  terdapat  personil  yang  tidak  dapat  hadir  maupun  terjun  langsung  ke  lapangan  pada  saat  jadwal  yang  telah ditetapkan  sebab  megerjakan  tugas  utama,  sebagaimana  berdasarkan  pihak  DPPKAD,  umumnya  memiliki  jadwal khusus contohnya penyusunan pertanggungjawaban keuangan kabupaten, melakukan verifikasi, melakukan pendataan SPJ setiap satuan kerja dan lain-lain. Apabila dianalisa berdasarkan pendapat tersebut, diduga bahwa telah dilakukan koordinasi  yang  baik  di  antara  pelaksana  kegiatan  Alokasi  Dana  Desa,  tapi  bukan  memiliki  arti  bahwa  laporan  SPJ Alokasi  Dana  Desa  bisa  dengan  mudah  tersampaikan  kepada  Pemerintah  Desa.  SPJ  Alokasi  Dana  Desa  yang  yang mengalami kendala sepertinya tidak hanya diakibatkan koordinasi yang kurang maksimal untuk membina, namun bisa juga dkarenakan tindakan aparatur pemerintah desa yang lalai terhadap tanggungjawabnya.
Dari  uraian  diatas  berdasarkan  prinsip  pengelolaan  ADD,  sebagaimana  yang  tercantum  pada  buku  saku  desa kementrian keuangan, khususnya di desa Mudung Darat ini, dapat disimpulkan bahwa   semua aktivitas yang didanai ADD  (Alokasi  Dana  Desa)  direncanakan,  dijalankan,  dan  dilakukan  evaluasi  secara  trasnparan  berdasarkan  prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat, hal ini telah dilaksanakan meskipun masih terdapat kendala pada respon masyarakat yang  kurang  tanggap  terhadap  hasil  yang  telah  dievaluasi.  Selanjutnya  secara  prinsip  semua  aktivitas  harus  bisa dipertanggungjawabkan  secara  hukum,  administratif,  dan  teknis.  Terhadap  prinsip  ini  di  Desa  Mudung  Darat khususnya  masih  kekurangan  sumber  daya  aparatur  desa  yang  memiliki  kemampuan  sesuai  bidangnya.  Sehingga secara  administratif,  kegiatan  yang  dilakukan  dari  ADD  ini  belum  tersistematis  baik  secara  teknis  maupun  secara administrasi.  Hal  tersebut  juga  berakibat  pada  pertanggungjawaban  yang  diaudit  secara  berulang-ulang  dan  sampai pada pendampingan oleh pendamping desa dalam penyusunannya. Di desa Mudung Darat ADD (Alokasi Dana Desa) dilakukan  melalui  penggunaan  prinsip  terkendali,  hemat,  dan  terarah.  Hal  ini  dapat  terlihat  pada  setiap  kegiatan program  yang  dilaksanakan.  Namun  pada  prinsipnya  bentuk  aktivitas  yang  akan  didanai  dari  ADD  (Alokasi  Dana Desa)  sangat  transparan  dalam  mengembangkan  layanan  publik  dalam  bentuk  penguatan  kelembagaan  desam memenuhi  kebutuhan  dasar,  dan  aktivitas  lain  yang  diperlukan  warga  desa  yang  ditetapkan  dari  musyawarah  desa, belum  sepenuhnya  dapat  dijalankan,  karena  pada  saat  dilakukan  musyawarah  desa,  terjadi  konflik  kepentingan  dari setiap usulan program. Hal ini juga di pengaruhi oleh keterikatan janji politik kepala desa kepada tim tim tertentu dan warga  desanya.  Sehingga  pencapaian  keputusan  musyawarah  terkadang  terarah  pada  program  yang  bukan  prioritas dibutuhkan.Selayaknya  Desa  Mudung  Darat,  kedepannya  dapat  menumbuhkan  budaya  partisipasi  dari  masyarakat yang  terlibat  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaaan  program  ADD  terutama  kaum  pemuda  yang  merupakan  generasi penerus guna memajukan desa dan membentuk desa  yang mandiri, yang pada akhirnya mampu mengelola keuangan sendiri, dan mampu memiliki pendapatan desa sendiri tanpa harus terus dibantu dengan anggaran pemerintah daerah.
Masing-masing  tahap  dalam  mengelola  keuangan  desa  itu  mempunyai  peraturan-peraturan  yang  harus dimengerti dan dijalankan berdasarkan batas waktu yang sudah ditetapkan. Aktivitas dalam mengelola Keuangan Desa bisa dilakukan  secara  efektif  yang harus didukung  adanya SDM  yang berkualitas dan berkompeten beserta prosedur dan sistem keuangan yang memadai. Untuk itu kemampuan desa yang mandiri dan kemampuan desa untuk mengelola keuangan  desa  adalah  hal  mendasar  yang  dimiliki  kepala  desa  beserta  perangkatnya.  Beberapa  upaya  dari  Pemda untuk  memaksimalkan  penerapan  ADD  (Alokasi  Dana  Desa)  untuk  meningkatkan  hal  tersebut  dapat  dilakukan melalui  Sosialisai  pada  Warga  desa,  mengaktifkan  kembali  tradisi  partisipatif  ataupun  gotong  royong,  memberi pelatihan  dan  keterampilan  pada  aparatur  pemerintah  desa  pada  pengelolaan  ADD,  dan  memberi  arahan  mengenai prosedur dalam mengelola ADD.
Masriyani et al., Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro

## Sebo Kabupaten Muaro Jambi

## SIMPULAN
Sesuai dengan uraian yang sudah dijelaskan, dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwa:
1. Tingkat  pemahaman  warga  desa  di  Kecamatan  sesudah  adanya  kebijakan  ADD  masih  minim,  mayoritas  masih rendah.  Hal  ini  dikarenakan  minimnya  pelatihan  pada  tenaga  teknis  oleh  Tim  Pengendali  Kecamatan  yang menyelenggarakan  Pelatihan  dalam  mengelola  Keuangan  Desa  dan  Pelatihan  pada  Tenaga  Teknis  Aparatur  Desa untuk mengelola Keuangan Desa, dengan demikian kegiatan dalam mengelola ADD  terhadap belanja operasional dan  belanja  aparatur  desa  di  Kecamatan  belum  terlaksana  berdasarkan  petunjuk  ataupun  peraturan  yang  tersedia. Implementasi pengalokasian Dana Desa  untuk memberdayakan warga belum mengacu pada  perkembangan sosial perekonomian  warga  Desa.  Sebab  faktanya  ADD  itu  cenderung  diutamakan  ataupun  diaktualisasikan  dalam pembangunan  fisik,  akan  tetapi  pembangunan  nonfisik  sedikit  yang  didanai  disebabkan  Desa  terlalu  besar pembangunan  fisik  tidak  tersedia,  maka  masyarakat  mengutamakan  anggaran  yang  besar  untuk  infratruktur. Dengan  demikian  kesimpulannya  adalah  dalam  menjalankan  pemberdayaan  masyarakat  dan  Belanja  Publik  tidak terlaksana dengan optimal.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian alokasi yaitu minimnya wawasan ataupun pengetahuan aparatur Pemerintah  Desa  tentang  fungsi  dan  tugas  pokok  dan  minimnya  sosialisasi  dan  penyampaian  informasi  pada publik.  Mutu  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  yang  tidak  menunjang  pelaksanaan  dan  Pengelolaan  ADD.  Tradisi gotong  royong  warga  Desa  Mudung  Darat  yang  sudah  memudar  dimana  hal  tersebut  adalah  keunikan  tersendiri dari suatu Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Azam Awang, Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa , Pustaka Pelajar, Pekanbaru, 2010. CST. Kansil, Kamus Besar Bahasa Ind onesia, Bitra Indonesia, Medan, 2013.
Didik  Sukriono,  Politik  Hukum  Pemerintahan  Desa  di  Indonesia,  Jurnal  Konstitusi  Volume  1,  PKK  Universitas Kanjuruhan Malang, Malang, 2008.
Jefri  S.Pakaya, Pemberian  Kewenangan  Pada  Desa  Dalam  Konteks  Otonomi  Daerah, Jurnal  Legislasi  Indonesia, Volume 13 Nomor 01, 2016.
M.  Muslih,  Masriyani  dan  Ryanda  Putra  Pratama, Pelaksanaan  Program  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Jurnal Wajah Hukum, Universitas Batanghari, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020.
Nurcholis Hanif, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009,  Dalam buku Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan  Disertasi, Cetakan  ke-4,  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2016 Soerjono  Soekanto  dan  Mamuji  Sri, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta,  2010,  hal.  14.  Dalam  buku  Salim  HS,  Erlies  Septiana  Nurbaini, Penerapan  Teori  Hukum  Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016 Sayogya, Sosiologi Pedesaan , Gadjah Mada University Press ,Yogyakarta, 2000. Kementrian Keuangan, Buku Saku Dana Desa, Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan, Jakarta, 2017. Wasisitiono,   Sadu   dan   Irwan   Tahir..   Prospek Pengembangan Desa. Jatinangor: 2006

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua  Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2014 No. 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014 No. 6 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006 No. 08 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa