HAK  ASASI  LINGKUNGAN  VERSUS  HAK  ATAS PEMBANGUNAN SEBAGAI HAM: ANTARA

## KONFLIK DAN KESEIMBANGAN
ENVIRONMENTAL  RIGHTS  VERSUS  THE  RIGHT  TO DEVELOPMENT  AS  HUMAN  RIGHTS:  BETWEEN CONFLICT AND BALANCE
Karina Fitri Darmawan a

## ABSTRAK
Kegiatan  pembangunan  yang  semata-mata  hanya  berorientasi  pada pertumbuhan  mengakibatkan  hilangnya  hak  asasi  atas  lingkungan hidup  dan  terjadinya  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Walaupun sudah  dijamin  dalam  peraturan  perundang-undangan,  jaminan  atas hak  asasi  lingkungan  hidup  masih  beum  dapat  terpenuhi  secara sempurna, bahkan dapat dikatakan masih sekadar wacana. Hak atas pembangunan  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan keadaan kehidupan umat manusia. Di sisi lain, hak asasi lingkungan bertujuan  untuk  pelestarian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam. Secara  teoritis,  kedua  hak  tersebut  saling  bertolak  belakang,  namun keduanya  dapat  diharmonisasikan  dengan  menggunakan  konsep pembangunan  berkelnjutan  yang  mengombinasikan  implmentasi aktivitas pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup dengan mewajibkan  pemerintah  dan  para  pemegang  kepentingan  selalu mempertimbangkan kelestarian lingkungan alam dalam setiap proses pembangunan.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  berfokus  pada  dua permasalahan  hukum:  bagaimana  hubungan  antara  hak  asasi lingkungan  dan  hak  atas  pembangunan  serta  bagaimana  praktik keduanya  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis tentang  paradigma  konflik  hak  asasi  lingkungan  versus  hak  atas pembangunan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  masih  terdapat kegiatan-kegiatan  yang  dapat  merusak  lingkungan  dalam  proses pembangunan Indonesia salah satunya dalam kegiatan pembangunan ibu kota negara baru di Provinsi Kalimantan Timur.
Kata  kunci: hak  atas  lingkungan;  hak  atas  pembangunan;  hukum lingkungan.
a Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Ir.  Soekarno  KM  21  Jatinangor,  Kab.  Sumedang,  email: karina17006@mail.unpad.ac.id

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202
E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 17 Oktober 2022
Artikel diterbitkan: 30 Mei 2022 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v3i2.685 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

## ABSTRACT
fulfilled, it can even be said that it is still just a discourse. The right to development is aimed at improving the quality of life and living conditions. On the other hand, the environmental right has as its purpose the conservation and prudent utilization of natural resources. Theoretically, the two rights are at loggerheads. However,  these  rights  can  be  harmonized  by  the  concept  of  sustainable  development.  Sustainable development harmonizes the implementation of developmental activities and environmental protection, by compelling  government  authorities  and  the  stakeholders  to  consider  environmental  preservation  when implementing  development  projects.  Thus,  this  paper  focuses  on  two  law  problems:  how  are  relations between  environmental  rights  and  the  right  to  development,  and  its  practices  in  Indonesia.  The  main purpose of this research is to analyze the paradigm of conflict between environmental rights and the right to  development.  This  research  shows  that  there  were  development  activities  that  could  damage  the environment in Indonesia, one of that is the relocation of the nation’s capital to East Kalimantan Province.
Keywords: environmental law; environmental rights; rights to development.

## PENDAHULUAN
Dengan pesatnya perkembangan zaman, semakin besar pula pembangunan yang dilakukan  oleh  manusia.  Pembangunan  adalah  upaya-upaya  yang  dilakukan  guna memperoleh taraf hidup yang lebih baik. Upaya untuk memperoleh penghidupan yang sejahtera merupakan hak bagi setiap manusia. Setiap pembangunan tidak terlepas dari faktor  lingkungan,  baik  alam  maupun  sosial.  Pertumbuhan  pembangunan  akan memberikan  kontribusi  positif  terhadap  taraf  hidup  masyarakat,  akan  tetapi pembangunan tersebut tidak terlepas dari adanya dampak yang merugikan, terutama terhadap lingkungan .
Isu  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  menjadi  permasalahan genting bagi seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Hampir  semua  lini  kehidupan  pada  ukuran  lokal,  nasional,  regional,  sampai  global begitu  antusias  membicarakan  nasib  lingkungan.  Ironisnya,  semua  fenomena pengrusakan  dan  kerusakan  ekosistem  disebabkan  oleh  adanya  kebebasan  manusia tanpa  kendali.  Manusia  yang  bebas  dapat  berbuat  sesuatu  sesuka  hati  yang  akan mengorbankan  alam  sekitar  dan  lingkungan  hidup  pada  umumnya.  Manusia mengeksploitasi alam dengan segala cara, termasuk menggunakan cara-cara kekerasan yang  semata-mata  untuk  mengejar  keuntungan  tanpa  memikirkan  kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan beserta dampak yang akan terjadi kemudian.
Pada  mulanya  masalah  lingkungan  hidup  merupakan  masalah  alami,  sebab peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses alamiah. Proses alamiah ini terjadi  tanpa  menimbulkan  akibat  yang  berarti  bagi  tata  lingkungan  itu  sendiri  dan dapat pulih kemudian secara sendirinya. Namun demikian, masalah lingkungan saat ini tidak  lagi  dapat  dikatakan  sebagai  masalah  yang  semata-mata  bersifat  alami.  Hal tersebut  dikarenakan  manusia  menjadi  faktor  penyebab  bagi  peristiwa-peristiwa lingkungan.
Mattias  Finger  menyatakan  bahwa  krisis  lingkungan  hidup  yang  berlangsung secara global disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu: (1) kebijakan yang salah  dan  gagal;  (2)  teknologi  yang  tidak  efisien  bahkan  cenderung  merusak;  (3) rendahnya  komitmen  politik,  gagasan,  dan  ideology  yang  akhirnya  merugikan lingkungan;  (4)  tindakan  dan  tingkah  laku  menyimpang  dari  aktor-aktor  negara;  (5) merebaknya  pola  kebudayaan  seperti  konsumerisme  dan  individualism;  dan  (6) individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik. 1
Lingkungan  hidup  sebagai  ruang  yang  ditempati  oleh  makhluk  hidup  dan memengaruhi kehidupan sudah seharusnya dilestarikan dan dijaga dari segala bentuk kerusakan. 2 Faktor lingkungan termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi derajat hidup masyarakat karena perlindungan terhadap lingkungan juga beraitan erat dengan pemenuhan  hak  asasi  manusia. 3 Berbagai  konvensi  internasional  sampai  kebijakan nasional terkait lingkungan hidup telah disusun, tetapi dalam kenyataannya lingkungan hidup terus tergerus dan tereksploitasi, salah satunya akibat dari adanya pembangunan.
Kontradiksi  antara  kepentingan  pembangunan  dan  kepentingan  pelestarian lingkungan  hidup  ini  memerlukan  upaya  dan  langkah  nyata  agar  keduanya  dapat dilakukan  secara  seimbang  dan  harmonis  sesuai  dengan  amanat  pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan dengan memperhatikan keberlangsungan ekonomi, lingkungan, dan sosial. 4
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas  menarik  Peneliti  untuk  melakukan suatu penelitian yang lebih komprehensif untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam sehubungan masalah yang berkembang saat ini, yaitu mengenai: bagaimana hubungan antara  hak  asasi  lingkungan  dan  hak  atas  pembangunan  serta  bagaimana  praktik keduanya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang paradigma konflik hak asasi lingkungan versus hak atas pembangunan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah upaya untuk mencari dan  menemukan jawaban yang benar ( right  answer )  dan/atau jawaban  yang sekali-kali  keliru ( true  answer )  mengenai suatu permasalahan hukum. 5 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
1 Mattias Finger, (2006), Which Governance for Sustainavle Development? An Organizational and Institutional Perspectiv e, New York: Routledge Taylor & Francis Group, hlm. 230.
2 Otto Soemarwoto, (2001), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 5.
3 Bridget Lewis, (2012) , “Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the Nexus between Human Rights and Environment Protection”, Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law , Vol. 8 (1), hlm. 39.
4 Eko Setianto, Hutwan Syarifuddin, & D oni Iskandar, (2019). “Analisis Potensi Ekowisata Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Pada Kawasan HL Bukit Panjang Rantau Bayur”. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan , Vol. 2 (1), hlm. 142.
5 S.  Wignyosoebroto,  (1995), Sebuah  Pengantar  Ke  Arah  Perbincangan  tentang Pembinaan  Penelitian Hukum Dalam  PJP  II , Dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II , Jakarta, hlm. 7.
adalah metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengancara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literature  yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 6
Penelitian  hukum  dengan  metode  yuridis-normatif  menganalisis  hubungan timbal  balik  antara fakta  hukum  dengan  fakta sosial  di  mana hukum dilihat  sebagai independent variable dan fakta sosial dilihat sebagai dependent variable . 7 Dengan demikian, penelitian  jenis  ini  bermula  dari  norma-norma  hukum  baru  menuju  ke  fakta-fakta. Berkaitan dengan metode tersebut, penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana hubungan antara hak asasi lingkungan dan hak atas pembangunan serta praktiknya di Indonesia.  Penelitian  yang  dilakukan  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu  dengan menggambarkan  suatu  objek  permasalahan  yang  berupa  fakta-fakta  dalam  mengkaji peranan hukum di bidang lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang sleanjutnya dihubungkan dengan teori dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diidentifikasi. 8

## PEMBAHASAN

## Hak atas Lingkungan Hidup dan Hak atas Pembangunan sebagai Turunan dari Hak Asasi Manusia
Hak  asasi  manusia  dan  lingkungan  memiliki  keterkaitan  yang  erat;  hak  asasi manusia tidak dapat terpenuhi tanpa lingkungan yang sehat dan aman. Serta tata kelola lingkungan  yang  berkelanjutan  tidak  akan  tercapai  tanpa  penghormatan  dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Terdapat beberapa pembaharuan hak asasi manusia  terkait  lingkungan.  Hak  asasi  lingkungan  terdiri  dari substantive rights/fundamental rights , yakni hak-hak dasar dan procedural rights , yakni alat atau dapat juga berupa upaya yang digunakan untuk mencapai hak-hak substansial. 9
Dalam perkembangannya, hak asasi manusia mengalami empat tahap generasi, antara lain: Generasi pertama, di mana pada generasi ini masih berfokus pada hak-hak dalam ranah hukum dan politik dan belum memikirkan lingkungan hidup. Generasi kedua, isu-isu hak asasi manusia meluas kepada bidang-bidang sosial, ekonomi, dan
6 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2011). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 33.
7 Noor Muhammad Aziz, (2012). Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Jurnal Rechtsvinding , Vol. 1 (1), hlm. 24.
8 Soerjono Soekanto, (2014). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 27.
9 UNEP,  (2016). What  are  environmental  rights?, Available  online  from  UN  Environment  Programme: https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and-governance/what-we-do/advancing- environmental-rights/what. [Accessed October 5, 2021]
budaya yang melahirkan International Covenant on Economi, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights . 10
Pada generasi  ketiga ,  terjadi  gabungan  isu  gerakan  antara  generasi  pertama  dan kedua terkait dengn hak-hak ekonomi sosial, politik, budaya, dan hukum yang disebut dengan hak-hak untuk melaksanakan pembangunan ( the rights to development ). The rights to development hanya memusatkan perhatian pada pembangunan, sedangkan dampak pembangunan  terhadap  lingkungan  hidup  bukanlah  menjadi  perhatian  utama, sehingga tidak pernah diperbincangkan hingga tahun 1980-an. 11 Pada generasi ini, isu lingkungan  dihadapkan  pada  motif  pembangunan  yang  berorientasi  keuntungan semata.
Selanjutnya,  pada generasi  keempat isu-isu  lingkungan  hidup  sudah  mulai disuarakan, seperti mengkritisi dominasi peranan negara dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti melalaikan kesejahteraan rakyat. 12
N.H.T. Siahaan mengemukakan hak atas lingkungan hidup ( environmental rights ) adalah hak yang melekat bagi seseorang atau kelompok yang dilindungi oleh kelompok berdasarkan  prinsip-prinsip  keadilan  dan  keseimbangan  di  dalam  interaksinya terhadap  lingkungan  atau  sumber-sumber  alam. 13 Sedangkan  menurut Article  1  UN Declaration on the Right to Development 1986 menegaskan bahwa,
“ the right to development is an inalienable human right by virtue of which every human person and all peoples are entitled  to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural, and political development, in which all human rights and fundamental fre edoms can be fully realized” .
Hak  ini  juga  didefinisikan  sebagai  hak  manusia  atau  individu  untuk meningkatkan  kesejahteraan  hidup  mereka  dengan  tetap  memerhatikan  lingkungan secara adil. 14
Hak asasi lingkungan dan hak atas pembangunan secara teoritis dapat dikatakan saling bertolak belakang, Namun keduanya dapat diselaraskan dengan adanya konsep sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Sustainable development didefinisikan sebagai “development that meets the needs of the present without compromising the  ability  of  future  generations  to  meet  their  own  needs” .  Konsep  pembangunan berkelanjutan  diartikan  sebagai  pembangunan  yang  bertujuan  memenuhi  kebutuhan
10 Junior B. Gregorius, (2009). “Hak Aasasi Manusia (HAM) atas Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol. 39 (3), hlm. 288.
11 Green Mind Community, (2009), Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Total Media, hlm. 126.
12 Junior B. Gregorius, Loc.Cit .
13 N.H.T Siahaan, (2009), Hukum Lingkungan , Jakarta: Pancuaran Alam, hlm. 9.
14 Imme Scholz, (2019). Reflecting on the Right to Development from the Perspective of Global Environmental Change and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Sustainable Development Goals and Human Rights (pp. 191-206). Boon: Springer, hlm. 201.
sekarang dengan tidak mengurangi kemampuan generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhannya. 15 Otto  Soemarwoto  mengemukakan  pandangan  terkait  pembangunan berkelanjutan harus berkelanjutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi. 16
Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu landasan dalam kerangka pembangunan jangka panjang. Implementasi aktor negara dalam mewujudkan konsep tersebut dapat dicerminkan melalui perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan yang  berorientasi  pada  perlindungan  lingkungan  sebagai  jawaban  atas  penurunan fungsi lingkungan. 17

## Peraturan terkait Hak atas Lingkungan Hidup dan Hak atas Pembangunan
Environmental rights atau hak atas lingkungan hidup merupakan perkembangan mutakhir  dari  hak  asasi  manusia  yang  mana  adalah  hak-hak  dasar  manusia  atas lingkungan yang sehat dan hak asasi generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat itu. Lebih lanjut, hak atas lingkungan data berupa perlindungan terhadap sumber daya  alam,  akses  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  dan  bagaimana  akses  dan pemanfaatan  tersebut  memengaruhi  populasi  di  sekitarnya  serta  sumber  daya  itu sendiri. 18
Dalam  ruang  lingkup  global,  diskursus  terkait  lingkungan  hidup  mulai disuarakan  dengan  dilangsuungkannya  Konferensi  Stockholm  1972  ( United  Nations Conference on the Human Environment ) yang menjadi batu pijakan atas lahirnya beberapa konvensi  internasional  lainnya  terkait  perlindungan  lingkungan  hidup.  Selanjutnya pada tahun 1987 dibentuk Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan ( World  Commission  on  Environment  and  Development )  yang  diketuai  Gro  Harlem Brundtland  dengan  tugas  untuk  melaporkan  tentang  masalah-masalah  lingkungan hidup dan pembangunan, yang disebut Laporan Brundtland ( Brundtland Report ) yang kemudian melahirkan konsep sustainable development atau pembangunan berkelanjutan.
Negara-negara  selanjutnya  duduk  bersama  dalam  Konferensi  Rio  1992  (United Nations Conference on Environment and Development) yang merupakan suatu langkah awal  mengaitkan  erat  dua  pengertian  kunci,  yakni  pembangunan  di  bumi  dan perlindungan  lingkungan  hidup  sehingga  melahirkan  paradigma  baru  bagi  konsep sustainable  development .  Konferensi  ini  menghasilkan  beberapa  kesepakatan
15 N. H. T. Siahaan, (2004). Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan , Jakarta: Erlangga, hlm. 53.
16 Otto Soemarwoto, (1994). Ekologi: Lingkungan Hidup dan Pembangunan , Jakarta: Djambatan, hlm. 37.
17 I Gede Yusa & Bagus Hermanto, (2018). “Implementasi Green Constitution di Indones ia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”, Jurnal Konstitusi , Vol. 15 (2), hlm. 309.
18 Pachamama  Alliance.  (2019). Environmental  Rights .  Available  online  from  https://www.pachamama.org/ environmental-rights. [Accessed October 13, 2021].
internasional  terkait  prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dan  juga  rencana pembangunan berkelanjutan di abad ke-21 yang disebut dengan Agenda 21. 19
Sepuluh  tahun  kemudian  diadakan  pula The  World  Summit  on  Sustainable Development pada  tahun  2002  di  Johannesburg,  Afrika  Selatan  yang  membahas  lebih lanjut evaluasi pelaksanaan prinsip-prinsip Rio dan Agenda 21 yang masih jauh dari harapan. 20
Pada tahun 2015, negara-negara dalam forum PBB mendeklarasikan tujuh belas agenda  baru  yang  termuat  dalam Sustainable  Development  Goals (SDGs)  sebagai pengganti agenda Millennium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai. Agenda- agenda  SDGs  terintegrasi  dan  tak  terpisahkan  untuk  menyeimbangkan  tiga  bidang pembangunan;  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan.  Ketujuh  belas  agenda  tersebut tergabung dalam Agenda 2030 yang menargetkan agar dapat terwujud dalam jangka waktu lima belas tahun setelah dideklarasikan sebagai upaya untuk mewujudkan hak asasi manusia, mencapai kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. 21
Dalam  konteks  nasional,  konstitusi  negara  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pasca  amandemen  telah  memformulasikan environmental rights atau hak asasi lingkungan yang termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) yang  menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang baik dan sehat. 22 Frasa “hak atas lingkungan yang baik dan sehat” sebagai substantive rights merupakan  suatu  landasan  yuridis  gugatan  hukum  bagi  individu  untuk merealisasikan  kepentingannya  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa konstitusi negara Indonesia telah mengadopsi konsep “ green  constitution ”  dimana negara  telah  meletakkan  dasar  untuk  para  pembuat kebijakan agar kebijakan yang dibuat bersifat pro-lingkungan hidup. 23
Lebih  lanjut,  jaminan  atas  lingkungan  hidup  juga  termaktub  dalam  Pasal  9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa  masyarakat  berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  bersih  dan  sehat.  Dengan demikian, negara wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak atas lingkungan tersebut karena manusia memiliki kebutuhan dasar, seperti kebutuhan akan air, udara, dan lingkungan yang bersih untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
19 Nuansa Bayu Segara, (2015). “Education for Sustainable Development (ESD) Sebuah Upaya Mewujudkan Kelestarian Lingkungan”. Jurnal Sosia Didaktika , Vol. 2 (1), Hlm. 28.
20 Yvon  Schirnding,  (2005).  “The  World  Summt  on  Sustainable  Development:  Reaffirming  the  Centrality  of  Health”. Journal of Global and Health , Vol. 1 (8), hlm. 3.
21 United  Nations,  “Transforming  Our  World:  The  2030  Agenda  for  Sustainable  Development”, https://sdgs.un.org/2030agenda, diakses 18 Mei 2022.
22 I Gede Yusa & Bagus Hermanto, Op.Cit. , hlm. 312.
23 Jimly Asshiddiqie, (2009). Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945 , Jakarta: Rajawali Press, hlm. 19.
Selain  itu,  hak  atas  lingkungan  hidup  juga  tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Sebagai wujud komitmen keseriusan pemerintah terhadap pengimplementasian pembangunan  berkelanjutan  di  Indonesia,  maka  dikeluarkanlah  Peraturan  Presiden Nomor  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan.
Beberapa  topik  dalam  ketujuh  belas  agenda  SDGs  yang  berkaitan  dengan lingkungan hidup dan pembangunan, di antaranya adalah:
1. SDGs Ketujuh: Energi Bersih dan Terjangkau
Konsumsi listrik perkapita merupakan salah satu indikator pembangunan karena konsumsi listrik menunjukan aktivitas ekonomi suatu negara. 24 Ketimpangan akses listrik di daerah masih menjadi tantangan pembangunan. Untuk itu, dibutuhkan perluasan  jangkauan  pelayanan  ketenagalistrikan  dengan  mempercepat pembangunan pembangkit listrik dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Tujuan dari agenda ini adalah untuk meningkatkan pemanfaatan listrik serta  pemakaian  energi  yang  efisien  dan  ramah  lingkungan  dengan mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan.
2. SDGs Kedelapan: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  merupakan  salah  satu  tujuan pembangunan.  Pendekatan  multisektoral  harus  dilakukan  guna  mempercepat pencapaian  target.  Langkah-langkah  utama  yang  dapat  dilakukan  untuk mendorong  transformasi  struktural  di  Indonesia  salah  satunya  adalah meningkatkan interkonektivitas melalui pembangunan infrstruktur, meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  mengurangi  ketergantuungan  terhadap komoditas  bahan  mentah  melalui  diversifikasi  produk.  Selain  itu,  juga dilakukannya  pembangunan  yang  inklusif  dan  pemerataan  pendapatan masyarakat sejalan dengan mempertahankan keberlangsungan lingkungan.
3. SDGs Kesembilan: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Transformasi struktural telah mendorong adanya pergeseran sektor primer, seperti pertanian dan pertambangan ke sektor yang lebih memiliki nilai tambah lebih tinggi seperti sektor industri dan jasa. Oleh karena itu, proporsi pendapatan negara perlu ditingkatkan kepada sektor industri dan jasa dengan menurunkan ketergantungan terhadap  sektor  primer.  Strategi  yang  dapat  dilakukan  antara  lain  dengan meningkatkan  kualitas  SDM  melalui  penguatan  fasilitas  lapangan  kerja  sektor
24 Bappenas, (2021), Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030, hlm. 64.
industri; penguatan riset ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi pada bidang teknologi ramah lingkungan untuk percepatan pembangunan yang berkelanjutan. 25
4. SDGs Kesebelas: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
Agenda  pembangunan  kota  dan  pemukiman  dalam  SDGs  bertujuan  untuk mewujudkan perkotaan dan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan,  meliputi  pembangunan  perumahan,  mengedepankan  transportasi umum, pemukimam, pelindungan warisan alam dan budaya, peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap kebencanaan, membangun lingkungan kota yang bersih, dan membangun ruang publik yang aman, inklusif, dan terjangkau.
5. SDGs Ketigabelas: Penanganan Perubahan Iklim
Penanganan  perubahan  iklim  perlu  melibatkan  peningkatan  penggunaan  energi terbarukan  dan  efisiensi  energi,  juga  memperluas  reforestasi  hutan.  Penanganan perubahan  iklim  juga  perlu  sejalan  dengan  target  pembangunan  yang multisektoral,  misalnya  dengn  mendorong  ekonomi  hijau. 26 Masih  banyaknya perusahan yang menolak reformasi berkontribusi atas rendahnya kepatuhan akan peraturan  mengenai  reforestasi  dan  moratorium  lahan  gambut.  Hal  tersebut menyebabkan  ketidakmampuan  untuk  melakukan  sinkronisasi  tujuan pembangunan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

## Praktik Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Indonesia
Dalam  upaya  mencapai  tujuan  nasional,  dilakukanlah  kegiatan  pembangunan nasional  sebagai  rangkaian  upaya  pembangunan  yang  berkesinambungan  yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kegiatan tersebut memungkinkan  terjadinya  pemanfaatan  sumber  daya  secara  berlebihan  sehingga mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan secara global. 27
Pembangunan infrastruktur fisik menjadi salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah  untuk  melakukan  percepatan  dan  perluasan  pembangunan  ekonomi Indonesia. Sebagaimana tercantum di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  telah  dinyatakan  di  atas,  ketika  kepentingan lingkungan  dipertemukan  dengan  kepentingan  pembangunan  maka  ada  hak  warga negara  yang  berpotensi  dilanggar.  Dihadapkannya  dua  kepentingan  tersebut merupakan  sesuatu  yang  mendasar  sebab  hak  atas  lingkungan  hidup  terkait  pada pemenuhan kebutuhan manusia untuk hidup, negara terikat dengan kewajiban dalam melindungi,  menghormati,  dan  memenuhi  hak  asasi  manusia.  Sementara  jika  dilihat
25 Ibid ., hlm. 89.
26 Ibid ., hlm. 106-107.
27 Maret Priyanta, (2010). “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau ( Green Constitution ) di Indonesia sebagai Tanggung Jawab Dalam Perlindungan dan Pengelola an Lingkungan Hidup”, Jurnal Konstitusi , Vol. 7 (4), hlm. 115.
proses perusakan lingkungan di Indonesia bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah, melainkan  terjadi  karena  proses  yang  sistematis  dan  dilakukan  oleh  korporasi  serta didukung  pemerintah  melalui  kebijakan  maupun  perizinan  yang  condong  kepada pihak-pihak tertentu. 28
Rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur telah  dikemukakan  resmi  pada  26  Agustus  2019.  Kesenjangan  sosial  ekonomi  dan kependudukan merupakan salah satu faktor pendorong rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia. Tercatat sebanyak 57,4% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa  atau  Jawasentris.  Sementara  sebaran  penduduk  di  Sumatera  sejumlah  17,9%, Sulawesi 7,31%, Kalimantan 5,81%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Maluku dan Papua 2,61%. Melihat kepadatan penduduk di Pulau Jawa menunjukkan adanya aglomerasi pembangunan  dan  kemajuan  yang  tinggi  di  pulau  tersebut.  Sebaliknya,  terdapat ketertinggalan di wilayah lainnya.
Pemindahan  ibu  kota  negara  ke  luar  Pulau  Jawa  bertujuan  untuk  mengurangi beban  ekologi  Kota  Jakarta  yang  sudah  sangat  berat.  Bappenas  melalui  kajiannya menyampaikan bahwa DKI Jakarta sudah tidak lagi dapat mengemban peran sebagai ibu  kota  negara  dengan  optimal  sebab  semakin  pesatnya  pertambahan  jumlah penduduk  yang  tidak  terkendali,  penurunan  kondisi  dan  fungsi  lingkungan,  serta tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun. 29 Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini mengalami berbagai permasalahan ekologi, seperti pencemaran air dan udara yang kian merugikan masyarakatnya. Juga banjir dan kemacetan yang menjadi momok tahunan yang selalu menjadi langganan tiap tahun. Meskipun permasalahan di Jakarta menjadi salah satu faktor yang mendorong pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, namun pemerintah diharapkan juga mempertimbangkan kelanjutan ibu kota negara saat ini tersebut dan menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada.
Pemerintah mengemukakan telah menyiapkan rancangan ibu kota negara yang berorientasi  pada  lingkungan  hidup  yang  akan  diwujudkan  melalui  penyediaan kawasan hijau hingga konstruksi ramah lingkungan. Akan tetapi, untuk merealisasikan rencana tersebut akan menemukan banyak tantangan. Lingkungan di wilayah Provinsi Kalimantan  Timur  sudah  rusak  oleh  industri  ekstraktif.  Kerusakan  tersebut  akan diperparah dengan replikasi tekanan beban lingkungan ibu kota seperti yang dialami Jakarta. Alih-alih memulihkan Jakarta, pemerintah justru akan menciptakan kerusakan serupa di wilayah baru.
28 Nur  Hidayati,  (2019).  “Walhi  E - Newsletter:  Diskusi  Publik  Peringatan  Hari  HAM”, https://www.walhi.or.id/wp- content/uploads/E-Newsleter2019/Newsletter%20Desember%202019%20Vol%201.pdf. [Accessed October 12, 2021].
29 Kemen terian PPN/Bappenas, “Naskah Akademik Rancangan Undang - Undang Tentang Ibu Kota Negara”, Maret 2020, hlm.  7,  https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-centers/September2021/zNPFAwFfhrKe6NOUadXI.pdf, diakses pada 25 Mei 2022.
Kerusakan hutan di Kalimantan merupakan salah satu topik yang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Hutan sebagai ruang hidup satwa, saat ini sudah menyempit, terdesak oleh  industri  kayu,  tambang,  sawit,  serta  kebakaran  lahan  dan  hutan.  Ditambah  lagi ruang  hidup  satwa  harus  bersaing  dengan  sebuah  kota  baru  yang  akan  terus berkembang dan meluas dengan area penyokong. 30 Luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur pada 2019 mencapai 6.715 hektar. Wilayah calon ibu kota negara baru tersebut  sudah  terkena  paparan  asap  akibat  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Asap  juga berhembus ke negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.
Pembangunan  ibu  kota  negara  baru  juga  mengancam  masyarakat  adat  yang tinggal di wilayah tersebut. Legalitas eksistensi masyarakat adat diakui dan dilindungi dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  memberikan  pengertian  dari masyarakat  hukum  adat  yang  merupakan  kelompok  masyarakat  yang  secara  turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
Eksistensi  masyarakat  adat  kembali  ditegaskan  melalui  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  35/PUU-X/2012  di  mana  di  dalamnya  menyatakan  bahwa  posisi hutan  adat  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diketahui,  Pasal  1  angka  (6)  Undang-Undang  Kehutanan  sebelum  Putusan  MK menyebutkan bahwa hutan adat merupakan bagian dari hutan negara. Konsep tersebut dapat disebut sebagai state-based forest management yang berarti negara, dalam hal ini pemerintah, menjadi pelaku tunggal atas pengelolaan lingkungan hidup kehutanan di Indonesia. MK memandang ketentuan tersebut bertentangan dengan tujuan pengakuan dan pelindungan hak-hak masyarakat adat yang termaktub dalam konstitusi. Dengan adanya Putusan MK tersebut mengakui masyarakat adat sebagai penyandang hak dan subjek hukum atas wilayah adatnya, hutan adat dikeluarkan dari kategori hutan negara dan termasuk ke dalam kategori hutan hak di dalam kawasan hutan. 31
Dinas  Kehutanan  Provinsi  Kalimantan  Timur  mencatat  luas  lahan  hutan  di wilayah Kalimantan Timur pada tahun 2020 seluas 8.434.906 hektar yang terdiri dari kawasan hutan  lindung,  kawasan  suaka  alam, hutan  produksi  tetap, hutan  produksi
30 Walhi, “Ibu Kota Baru Buat Siapa?” hlm. 15, https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20Tahunan/ FINAL%20IKN%20REPORT.pdf, diakses pada 25 Mei 2022.
31 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), “Mengapa Indonesia Memerlukan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat?”, https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Mengapa-Indonesia-Memerlukan- UU-Masyarakat-Adat.pdf, diakses pada 25 Mei 2022.
terbatas,  tubuh  air,  hutan  produksi  yang  dapat  dikonservasi,  dan  areal  penggunaan lain. 32 Menteri Agraria dan Tata Ruang, Soyan Djalil, mengklaim bahwa 90% kawasan hutan yang dijadikan wilayah ibu kota negara baru merupakan hutan negara. 33
Salah satu suku yang mendiami kawasan ibu kota negara baru adalah Suku Paser Balik. Komunitas adat tersebut sudah tinggal dan menetap di wilayah tersebut selama beberapa generasi. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah menerima aduan terkait  adanya  penyerahan  wilayah  seluas  sekitar  30.000  hektar  yang  ditinggali komunitas  adat  tersebut  kepada  perusahaan  perkebunan  dan  perkembangan  dalam bentuk  izin  sebelum  dimulainya  proyek  ibu  kota  negara  baru. 34 Hal  tersebut menunjukkan  mudahnya  peralihan  atau  pemindahtanganan  penguasaan  atas  tanah adat.  Situasi  tersebut  merupakan  buntut  dari  belum  dapat  diandalkannya  hukum nasional, seperti jalur tempuh pengakuan atas tanah adat yang berbelit-belit, sektoral, menghindari  konflik,  dan  mengandung  berbagai  pembatasan.  Sementara  RUU Masyarakat Adat yang diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan tersebut tak kunjung disahkan.
Masyarakat  adat  seringkali  termarginalkan  dalam  proses  pembangunan  yang disebabkan  oleh  belum  sepenuhnya  diberikan  pengakuan  terhadap  tanah  mereka. Pembangunan ibu kota negara di wilayah adat membuat masyarakat adat terampas hak tanah adatnya. Masyarakat adat memiliki hubungan erat dengan hutan. Perubahan tata kelola  dan  fungsi  hutan  dapat  menyebabkan  ketiadaan  dan/atau  dibatasinya  akses penguasaan  dan  pengelolaan  wilayah  adat,  hilangnya  sumber  kehidupan  dan penghidupan masyarakat adat, kerusakan ekosistem, dan menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat adat. 35
Masyarakat adat memiliki kontribusi penting dalam menjaga iklim bumi, restorasi hutan, keanekaragaman hayati, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang  dilakukan  hendaknya  juga  berpihak  pada  masyarakat  adat  karena  studi menunjukkan bahwa ketika hak tanah masyarakat adat diakui dan dilindungi secara hukum oleh pemerintah, maka percepatan penggundulan hutan atau deforestasi dan emisi karbon dioksida dapat dikurangi secara signifikan 36 sebagaimana sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam pembangunan berkelanjutan.
32 Dinas Kehutanan Kalimatan Timur, “Data Luas Lahan Provinsi Kaltim Tahun 2016 - 2020”, https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-luas-lahan-hutan-provinsi-kaltim-tahun-2016-2020, diakses  pada  25  Mei 2022.
33 BBC, “Ibu Kota Baru: Pemerintah Baru Tetapkan 0,6% Hutan Adat, Mengapa Upaya Lindungi Warga Adat Lamban?”, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61221626, diakses pada 25 Mei 2022.
34 Ibid .
35 Yuliana  Primawardani,  “Perlinduungan  Hak  Masyarakat  Adat  Dalam  Melakukan  Aktivitas  Ekonomi,  So sial  dan Budaya di Provinsi Maluku”, Jurnal HAM , Vol. 8 (1), Juli 2017, hlm. 3.
36 Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis, “Masyarakat Adat Pelindung Hutan: Pesan Bagi Pemimpin Agama dan Masyarakat  Beragama ”,  https://www.interfaithrainforest.org/s/Interfaith_IssuePrimer_IndigenousPeoples_ID.pdf, diakses pada 25 Mei 2022.

## PENUTUP
Lingkungan  hidup  sebagai  ruang  yang  ditempati  oleh  makhluk  hidup  dan memengaruhi kehidupan sudah seharusnya dilestarikan dan dijaga dari segala bentuk kerusakan  karea  perlindungan  terhadap  lingkungan  juga  berkaitan  erat  dengan pemenuhan  hak  asasi  manusia.  Lingkungan  memiliki  hak-hak  dasar  atau  hak-hak asasinya  sendiri  untuk  tidak  dirusak  dan  diganggu  keseimbangannya. Daya  dukung lingkungan  untuk  kehidupan  manusia  dari  generasi  ke  generasi  harus  dijaga keberlangsungannya sepanjang masa. Peraturan dan kebijakan yang ada masih dirasa belum cukup untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Dampak dari  adanya  pembangunan  yang  tidak  memerhatikan  kondisi  lingkungan  sangat merugikan kehidupan makhluk hidup, baik saat ini maupun generasi mendatang. Hak asasi  lingkungan  dan  hak  atas  pembangunan  merupakan  turunan  dari  hak  asasi manusia.  Meskipun  pengimplementasian  keduanya  seringkali  bertolak  belakang  dan akan  mengesampingkan  hak  yang  satunya,  namun  kedua  hak  tersebut  dapat diharmonisasikan  dengan  adanya  konsep  pembangunan  berkelanjutan  yang berwawasan  lingkungan.  Pemerintah  dan  para  pemangku  kepentingan  diharapkan dapat  mengimplementasikan  agenda  pembangunan  berkelanjutan  yang  telah diputuskan  dalam  forum  PPB  tersebut.  Namun  demikian,  praktik  yang  terjadi  di Indonesia  terkait  pengimplementasian  kedua  hak  tersebut  memang  tidak  dapat dipungkiri masih jauh dari kata sempurna. Pembangunan besar-besaran ibu kota negara baru  di  Kalimantan  Timur  merupakan  contoh  nyata  bahwa  pemerintah  tidak  dapat memenuhi  hak  asasi  lingkungan  yang  telah  diamanatkan  konstitusi  dan  berbagai konvensi  internasional.  Kerusakan  lingkungan  yang  tidak  terelakan  dan termaginalkannya hak masyarakat adat merupakan bukti bahwa praktik pembangunan di Indonesia belum mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada lingkungan.
Pemerintah  selaku  pelaksana  pembangunan  serta  para  pemegang  kepentingan lainnya  diharapkan  dapat  lebih  serius  dalam  mengurangi  dampak  buruk  terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan dari kegiatan pembangunan dengan mewajibkan pelaku pembangunan untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan serta  memperkuat  perlindungan  lingkungan  hidup.  Partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan  dan  perlindungan  lingkungan  hidup  juga  dapat  dimaksimalkan  karena untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup memerlukan kerja sama dan dukungan seluruh pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Green Mind Community. (2009). Teori dan Politik Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Total Media.
Imme Scholz. (2019). Reflecting on the Right to Development from the Perspective of Global Environmental Change and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Sustainable Development Goals and Human Rights . Boon: Springer. Jimly Asshiddiqie. (2009). Green Constitution: Nuansa Hijau UUD 1945 . Jakarta: Rajawali Press.
Mattias Finger. (2006). Which Governance for Sustainable Development? An Organizational and Institutional Perspective. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
N. H. T. Siahaan. (2004). Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
N. H. T. Siahaan. (2009). Hukum Lingkungan. Jakarta: Pancuaran Alam.
Otto  Soemarwoto.  (1994). Ekologi:  Lingkungan  Hidup  dan  Pembangunan. Jakarta:
Djambatan.
Otto  Soemarwoto.  (2001). Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan. Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
S.  Wignyosoebroto.  (1995). Sebuah  Pengantar  Ke  Arah  Perbincangan  tentang  Pembinaan Penelitian  Hukum  Dalam  PJP  II .  Seminar  Akbar  50  Tahun  Pembinaan  Hukum
Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II . Jakarta. Soerjono  Soekanto.  (2014). Pengantar  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Penerbit  Universitas Indonesia.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji.  (2011). Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Suparto  Wijoyo.  (2009). Konstitusionalitas  Hak  Atas  Lingkungan. Surabaya:  Airlangga University Press.

## Jurnal
Bridget Lewis, (2012). “Environmental Rights or a Right to the Environment? Exploring the  Nexus  between  Human  Rights  and  Environmental  Protection”. Macquarie Journal of International and Comparative Environmental Law , Vol. 8 (1).
Eko Setianto , Hutwan Syarifuddin, & Doni Iskandar, (2019). “Analisis Potensi Ekowisata Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Pada Kawasan HL Bukit Panjang Rantau Bayur”. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan , Vol. 2 (1).
I Gede Yusa & Bagus Hermanto, (2018). “Im plementasi Green Constitution di Indonesia:
Jaminan  Hak  Konstitusional  Pembangunan  Lingkungan  Hidup  Berkelanjutan”.
Jurnal Konstitusi , Vol. 15 (2).
Junior  B.  Gregorius,  (2009).  “Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Atas  Lingkungan  Hidup”.
Jurnal Hukum dan Pembangunan , Vol. 39 (3).
Maret  Priyanta,  (2010).  “Penerapan  Konsep  Konstitusi  Hijau  (Green  Constitution)  di Indonesia  sebagai  Tanggung  Jawab  Dalam  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Jurnal Konstitusi , Vol. 7 (4).
Noor  Muhammad  Aziz,  (2012).  Urgensi  Penelitian  dan  Pengkajian  Hukum  Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Rechtsvinding , Vol. 1 (1). Nuansa  Bayu  Segara,  (2015). “Education  for  Sustainable  Development  (ESD)  Sebuah Upaya Mewujudkan Kelestarian Lingkungan”. Jurnal Sosio Didaktika , Vol. 2 (1).
Pan  Mohamad  Faiz,  (2016).  “Perlindungan  terhadap  Lingkungan  dalam  Perspektif Konstitusi”. Jurnal Konstitusi , Vol. 13 (4).
Yuliana  Primawardani,  (2017).  “Perlinduungan  Hak  Masyarakat  Adat  Dalam Melakukan  Aktivitas  Ekonomi,  Sosial  dan Budaya  di  Provinsi  Maluku”, Jurnal HAM , Vol. 8 (1).
Yvon Schirnding, (2005). ”The World Summit on Sustainable Development: Reaffirming the Centrality of Health”. Journal of Global and Health , Vol. 1 (8).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
UN Declaration on the Right to Development 1986.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sustainable Development Goals.

## Sumber Lain
Achmad  Dwi  Afriyadi.  (2019). Kepala  Bappenas  Benarkan  Lahan  Ibu  Kota  Baru  Dikuasai Sukanto  Tanoto .  Available  online  from  Detik.com:  https://finance.detik.com/ properti/d-4711795/kepala-bappenasbenarkan-lahan-ibu-kota-baru-dikuasai- sukanto-tanoto. [Accessed October 13, 2021].
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2017). Mengapa Indonesia Memerlukan UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat?. Available online from AMAN: https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2017/04/Mengapa-Indonesia- Memerlukan-UU-Masyarakat-Adat.pdf. [Accessed May 25 2022].
Bappenas.  (2021). Peta  Jalan  SDGs  Indonesia  Menuju  2030 .  Available  online  from
Bappenas: https://sdgs.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2021/02/ Roadmap_Bahasa-Indonesia_File-Upload.pdf. [Accessed May 20 2022]
BBC. (2022). Ibu Kota Baru: Pemerintah Baru Tetapkan 0,6% Hutan Adat, Mengapa Upaya Lindungi Warga Adat Lamban?. Available online from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61221626. [Accessed May 25 2022]. Kementerian  PPN/Bappenas.  (2020). Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara . Available online from Bappenas:
https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-
centers/September2021/zNPFAwFfhrKe6NOUadXI.pdf. [Accessed May 25 2022]. Nur Hidayati. (2019). Walhi E-Newsletter: Diskusi Publik Peringatan Hari HAM . Available online from Walhi: https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/E- Newsleter2019/Newsletter%20Desember%202019%20Vol%201.pdf. [Accessed
October 12, 2021].
Nurhadi  Susanto. (2018). Pelaksana  Pembangunan  Harus  Perhatikan  Dampak  Lingkungan Hidup . Available online from Universitas Gadjah Mada: https://www.ugm.ac.id/id/berita/16280-pelaksana-pembangunan-harus- perhatikan-dampak-lingkungan-hidup. [Accessed October 12, 2021].
Pachamama  Alliance.  (2019). Environmental  Rights .  Available  online  from https://www.pachamama.org/environmental-rights.  [Accessed  October  13, 2021].
Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis. (2019). Masyarakat Adat Pelindung Hutan: Pesan  Bagi  Pemimpin  Agama  dan  Masyarakat  Beragama .  Available  online  from Prakarsa Lintas Agama untuk Hutan Tropis: https://www.interfaithrainforest.org/s/Interfaith_IssuePrimer_IndigenousPeop les_ID.pdf. [Accessed May 25 2022].
UNEP. (2016). What are environmental rights?. Available online from UN Environment Programme:  https://www.unep.org/explore-topics/environmental-rights-and- governance/what-we-do/advancing-environmental-rights/what. [Accessed
October 5, 2021].
Walhi. (2019). Ibu Kota Negara Baru untuk Siapa, Publik atau Elit? . Available online from Walhi: https://www.walhi.or.id/ibu-kota-negara-baru-untuk-siapa-publik-atau- elit. [Accessed October 10, 2021]
Walhi. Ibu Kota Baru Buat Siapa?. Available online from Walhi: https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/Laporan%20Tahunan/FINAL%
20IKN%20REPORT.pdf, [Accessed May 25, 2022]