Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## SISTEM UPAH BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN  DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN ( WELFARE STATE )
Aji Halim Rahman 1

## ABSTRAK
Pengaturan  Upah  dalam  hukum  positif  diatur  pada  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  dan  peraturan  pelaksananya yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan. Meskipun  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan sudah  lama  berlaku,  namun  peraturan  ini  belum  sepenuhnya  menciptakan Hubungan  Industrial  yang  harmonis  dan  kondusif  di  Indonesia.  Hal  ini dikarenakan,  secara  substansial  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78 Tahun 2015 hanya mempertimbangkan laju inflansi dan pertumbuhan ekonomi serta tidak memperhatikan kebutuhan hidup layak (KHL) pekerja .
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis  dan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  mengkaji  atau  menganalisis  data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma-norma  positif  di  dalam  sistem perundang-undangan  yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini.  Setelah  data  sekunder  dan  primer  terkumpul,  kemudian  diadakan  analisis secara kualitatif .
Berdasarkan  hasil  analisis  data,  disimpulkan  bahwa  hubungan perusahaan dengan pekerjanya seringkali tidak seimbang dalam pelaksanaannya  dan  penyebab  utama  terjadinya  perselisihan  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha  didominasi  oleh  masalah  pengupahan. Peraturan  upah  yang  ada  masih  belum  dapat  menciptakan  hubungan  yang kondusif dan harmonis antara pekerja dan pengusaha dibidang pengupahan, ini terbukti  dengan  adanya  unjuk  rasa  dari  serikat  pekerja  yang  rutin  dilakukan setiap  tahun  dan  adanya  ancaman  pemutusan  hubungan  kerja  besar-besaran bahkan  ancaman  penutupan  perusahaan.  Bagi  pekerja/buruh  sangat membutuhkan upah yang sesuai agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari sehingga dapat tercapai kesejahteraan hidup, namun bagi perusahaan perlu juga  mendapatkan  jaminan  apabila  sudah  menaikkan  Upah  Minimum  tidak terganggu  perkembangan  dan  produktivitas  perusahaan  tersebut,  khususnya bagi perusahaan menengah dan kecil
Kata Kunci:  Upah, Prinsip Keadilan , Negara Kesejahteraan
1 Dosen FH Universitas Majalengka. Email ajihalimrahman09051993@gmail.com

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## A. Latar Belakang
Upah  merupakan  salah  satu  sumber  penghasilan  bagi  pekerja  untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya  secara  layak.  Hak  atas  upah  timbul  dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Hak ini secara  konstitusional  telah  diatur  dan  dilindungi  dalam  Pasal  27  ayat  (2) Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang menetapkan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
Pada  Pasal  28  D  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 menetapkan:
(1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
(2). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja Hak  konstitusional  ini  selanjutnya  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan. Pengaturan Upah dalam hukum positif diatur pada Undang-undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  dan  peraturan  pelaksananya yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan. Meskipun  Undang-Udang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan sudah  lama  berlaku,  namun  peraturan  ini  belum  sepenuhnya  menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan kondusif di Indonesia. 2 Kesejahteraan pekerja  hingga  saat  ini  belum  mencerminkan  amanat  para  pendiri  Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) UUD 1945,  kemudian  diikuti  kembali  dalam  Pasal  88  ayat  (1)  UU  No.  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  (selanjutnya  disebut  UUK)  yang  menentukan bahwa  setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upah yang layak harus didasarkan pada  suatu  kriteria  tertentu.  Sebab  dengan  pemberian  kriteria  yang  jelas  akan menentukan rasionalitas dari penilaian tentang upah tersebut.
Di  samping    tenaga  kerja  harus  mendapat  penghidupan  yang  layak.  Hal ini  sejalan  dengan  tuntutan  negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  untuk melindungi rakyat dari aspek negatif dan memperbaiki kekeliruan yang dibuat pada phase sebelumnya, seperti phase industrialisasi yang hukumnya berpihak kepada  kaum  industrialis,  dimana  hukumnya  silent  terhadap  hak-hak  tenaga kerja. 3 Hal ini memperlihatkan bahwa hukum ketenagakerjaan belum sempurna bermanfaat bagi masyarakat. Dilema upah di Indonesia disebabkan oleh karena adanya dua kepentingan yang bertentangan antara pihak pekerja dengan pihak
2 Yetniwati, Pengaturan  Upah  Berdasarkan  Atas  Prinsip  Keadilan, Jurnal  Mimbar Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada,  Vol  29,  No  1  (2017),  hlm  83, https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16677, diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB
3 Christian  Orchard  Tharanon, Reformasi  Standar  Kesejahteraan  Pekerja  Bumn Perkebunan  Dalam  Kerangka  Negara  Kesejahteraan ,  Disertasi  ,  Program  Studi  Doktor  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019, hlm 19 http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/27522/178101011.pdf?sequence=1&isA llowed=y , diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
pengusaha  atau  pemberi  kerja.  Oleh  karena  itu  perlu  dicarikan  solusinya  agar antara  kepentingan  pekerja  dengan  pengusaha  yang  bertentangan  dapat diminimalisir.
Masalah  upah  dalam  hukum  ketenagakerjaan  yang  selalui  menjadi polemik  di  Indonesia,  baik  perselisihan  bersifat  individual  maupun  bersifat kolektif.  Perselisihan  bersifat  kolektif  terjadi  antara  serikat  pekerja  dengan pihak pengusaha ataupun gabungan pengusaha atau organisasi pengusaha. Hal ini dilihat pada setiap memperingati hari buruh sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 May  yang dikenal dengan May Day, para buruh atau pekerja selalu mengajukan  tuntutan  dengan  melakukan  demontrasi,  agar  ditingkatan pembayaran  upah  yang  selama  ini  dirasakan  sangat  murah,  dan  juga  pada setiap  akhir  tahun  selalu  ada  saja  gejolak  demontrasi  penolakan  upah minimum. Oleh karena itu negara memandang perlu turut ambil bagian untuk memberikan  kepastian  terhadap  jaminan  perlindungan  atas  upah  yang  layak bagi  pekerja.  Upah  menghubungkan  antara  kepentingan  ekonomis  pengusaha, kesejahteraan  pekerja/buruh,  dan  upaya  intervensi  negara  dalam  hubungan kerja. Paradigma mengenai peran dan fungsi negara di bidang ketenagakerjaan yakni  konsepsi welfare  state diajukan  untuk  terus  diperkuat. 4 Gema kesejahteraan di bidang ketenagakerjaan terus dijaga adalah demi memberikan jaminan  hak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  semua  warga negara  Indonesia,  sebagai-  mana  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945).  Tujuan bernegara  (staatside)  secara  tegas  dan  jelas  di  dalam  Pembukaan  UUD  1945, yakni  “memajukan  kesejahteraan  umum”  untuk  mewujudkan “keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”.  Tujuan  ini  menjadi  landasan  filosofis  bagi penyelenggara  negara  untuk  berusaha  mewujudkannya.  Apabila  dilema  upah tersebut  dibiarkan  terus  menerus  akan  berakibat  tidak  kondusifnya  Hubungan Industrial  di  Indonesia,  dan  tidak  tercapainya  tujuan  pembangunan ketenagakerjaan serta tujuan pembangunan nasional sebagaimana unsur filosofi konsiderans  UU  No.13  Tahun  2003  yaitu  menciptakan  masyarakat  adil  dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  tersebut  penulis tertarik  untuk meneliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul  “ SISTEM UPAH BERDASARKAN  PRINSIP  KEADILAN    DALAM  KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN ( WELFARE STATE )”.

## B. Rumusan Masalah
Sesuai  dengan  latar  belakang  yang  diuraikan  di  atas,  maka  rumusan masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Sistem Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan ?
2. Upaya  apa  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  memberikan  jaminan  upah yang layak bagi pekerja dalam persfektif konsep negara kesejahteraan ?
4 Mirza  Nasution, Politik  Hukum  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia ,  Penerbit Puspantara 2005, hlm  99-100
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## C. Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang  dirumuskan,  maka  penelitian  ini bertujuan untuk:
1. Untuk  mengetahui  dan  memahami  Sistem  Upah  Berdasarkan  Prinsip Keadilan
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya  yang dilakukan pemerintah untuk memberikan  jaminan  upah  yang  layak  bagi  pekerja  dalam  persfektif konsep negara kesejahteraan

## D. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis  yaitu  penelitian  yang  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  positif  yang  menyangkut permasalahan  yang  sedang  diteliti  dan  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis  normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami  hukum  sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma-norma  positif  di dalam  sistem  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  permasalahan dalam  penelitian  ini.  Jadi  penelitian  ini  dipahami  sebagai  penelitian kepustakaan,  yaitu  penelitian  terhadap  data  sekunder.  Setelah  data  sekunder dan  primer  terkumpul,  kemudian  diadakan  analisis  secara  kualitatif  yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

## E . Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Sistem Upah Berdasarkan Prinsip Keadilan
Pengaturan  upah  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  yang  diatur  pada UU  No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  sebagai  peraturan pelaksananya  adalah  PP  No.  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan,  dan Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  yang  sudah  berlaku  sebelum diundangkannya  PP  No.  78  Tahun  2015.  Peraturan  upah  yang  ada  masih belum  dapat  menciptakan  hubungan  yang  kondusif  dan  harmonis  antara pekerja  dan  pengusaha  dibidang  pengupahan,  ini  terbukti  dengan  adanya unjuk rasa dari serikat pekerja yang rutin dilakukan setiap tahun dan adanya ancaman  pemutusan  hubungan  kerja  besar-besaran  bahkan  ancaman penutupan perusahaan 5
Ketentuan  UU  No.  13  tahun  2003  dirasakan  kurang  adil,  sebab perumusan  pasal-pasal  tentang  upah  dalam  UU  No.  13  Tahun  2003  belum berdasarkan  prinsip  keadilan,  dan  belum  ada  para  meter  yang  dapat digunakan sebagai penetapan hidup layak. Ketentuan Upah Minimum wajib dipatuhi  oleh  semua  perusahaan,  sementara  kemampuan  dan  kondisi
5 Yetniwati, Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan , Jurnal Litigasi, Vol. 18  (2),  2017,  hlm  344,  http://  download.garuda.ristekdikti.go.id/article  .php?article= 1761821&val=5914&title=PENGATURAN%20UPAH%20BERDASARKAN%20ATAS%20 PRINSIP%20KEADILAN, , diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
perusahaan  berbeda-beda  ada  golongan  perusahaan  kecil,  perusahaan menengah  dan  perusahaan  besar,  hal  ini  akan  berpengaruh  terhadap kepatuhan  perusahaan  pada  ketentuan  upah  minimum.  Berangkat  dari  teori keadilan John Rawls yang mengatakan: ”Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  diharapkan  memberikan keuntungan  semua  orang” 6 .  Pengaturan  yang  sedemikian  rupa  itu diharapkan  dapat  diterima  oleh  pekerja  dan  pengusaha,  adanya keseimbangan  antara  kepentingan  pekerja  dengan  pengusaha.  Kepentingan pekerja  adalah  terpenuhi  kebutuhan  hidup  diri  beserta  keluarganya  secara layak,  dan  kepentingan  pengusaha  adalah  keberlangsungan  usaha  dari perusahaannya dapat berjalan terus.
Korelasi  antara  penggolongan  perusahaan  dengan  kemampuan  untuk membayar upah agar tidak rendah dari upah minimum, tidak diatur pada UU No.13  tahun  2003,  yang  ada  hanya  memperbolehkan  penangguhan sebagaimana  diatur  pada  Pasal  90  ayat  (2)  UU  No.  13  tahun  2003. Penangguhan  pembayaran  upah  minimum  ini  selanjutnya  diatur  dalam Kepmenakertrans  RI  No:  KEP-231/MEN/2003  tentang  Tata  Cara Penangguhan  Pelaksanaan  Upah  Minimum.  Akibat  dari  adanya penangguhan  ini  memberi  peluang  kepada  pengusaha  untuk  tidak  patuh pada aturan UMP.
Kebijakan  pengupahan  untuk  melindungi  pekerja  sebagaimana  telah diatur  pada  Pasal  88  ayat  (2)  UU  No.  13  tahun  2003  tidak  mengatur perlindungan  upah  pekerja  kontrak,  pekerja outsourcing, pekerja  harian, pekerja  sektor  informal  yang  rentang  akan  adanya  pengangguran. Komponen  upah  yang  diatur  pada  Pasal  94  UU  No.  13  tahun  2003  yang mengatakan bahwa : “dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap  maka  besarnya  upah  pokok  sedikit-dikitnya  75%  (tujuh  puluh  lima persen)  dari  jumlah  upah  pokok  dan  tunjangan  tetap”.  Ketentuan  tersebut sangat  kabur,  hal  ini  dapat  berakibat  pengusaha  salah  tafsir,  sebagaimana yang dikatakan Widodo Suryandono: sering pengusaha menafsirkan bahwa upah  pokok  dan  tunjangan  setara  dengan  upah  minimum,  sedangkan tunjangan  ada  yang  tetap  dan  ada  juga  tidak  tetap 7 .  Apabila  pendangan pengusaha yang keliru ini dibiarkan terus menerus akan berakibat tunjangan upah tidak berfungsi. Hal ini menunjukan Pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003 tidak  memberikan  kepastian  hukum,  karena  mengandung  penafsiran  yang ambigu.
Peraturan  pelaksana  dari  UU  No.  13  Tahun  2003  dibidang pengupahan  yaitu  PP  No.  78  Tahun  2015  tentang  Pengupahan,  yang  mana peraturan  ini  mendapat  tanggapan  atau  respon  pro  dan  kontra  dalam masyarakat.  Tanggapan  pro  berasal  dari  pihak  pengusaha,  sedangkan tanggapan  kontra  disampaikan  oleh  pihak  Konfederasi  Serikat  Pekerja
6 Rawls, John. ATheory  Of Justic e, Teori  Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  Dalam  Negara.  Penerjemah  Uzair  dan  Heru  Prasetyo. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006. hlm 72
7 Aloysius,  Uwiyono, Asas-asas  hukum  perburuhan ,  PT  Grafindo  Persada, Jakarta,2014,hlm 102

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Indonesia (KSPI)  yang dilakukan dengan demonstrasi untuk menuntut agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dicabut karena 8
a. Pembentukan PP No. 78 Tahun 2005 tidak melibatkan Tripartit sehingga bertentangan  dengan  Konvensi  ILO  No.  144  tahun  1976  dan  ketentuan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012.  Pembentukan  norma  hukum dalam  perundang-undangan  ketenagakerjaan  seharusnya  memperhatikan
Konvensi ILO Nomor 144 tahun 1976 tentang Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar-standar Ketenagakerjaan Internasional  yang  telah  diratifikasi  oleh Keputusan  Presiden  Nomor  26 Tahun  1990  tanggal  18  Juni  1990.  Namun  demikian,  di  sisi  lain  secara umum  pemerintah  Indonesia  berkesimpulan  bahwa  banyak  manfaatnya mengesahkan  Konvensi  ILO.Pengesahan  suatu  konvensi  (ILO)  harus secara maksimal melindungi kepentingan Indonesia dan menjadi refleksi bersama pemerintah dan rakyat Indonesia. Dengan demikian, seharusnya pemerintah  memperhatikan  Konvensi  ILO  No.  144  yang  juga  sudah diratifikasi  dengan  Keputusan  Presiden  Nomor  26  Tahun  1990,  serta ketentuan  Pembentukan  Perundang-undang  yang  baik  sebagaimana diatur oleh Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012. Apabila ditinjau dari protes serikat  pekerja  yang  menyatakan  tidak  melibatkan  Tripartit  dalam pembentukan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  tahun  2015,  artinya pembentukan  peraturan  tersebut  mengesampingkan  “asas  keterbukaan”,
sebagaimana telah diatur Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Antara prinsip  keadilan  dengan  kepastian  hukum  itu  idealnya  harus  saling mendukung atau menopang secara kokoh, agar hukum itu dapat diterima masyarakat
b. secara  substansial  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun 2015  hanya  mempertimbangkan  laju  inflansi  dan  pertumbuhan  ekonomi namun  tidak  memperhatikan  kebutuhan  hidup  layak  (KHL)  pekerja pertahun  dalam  menetapkan  Upah  Minimum  Propinsi  setiap  tahunnya.
Hal  ini  dapat  dilihat  pada  ketentuan  Pasal  44  ayat  (2)  yang  menyatakan formulasi  upah  minimum  Laju  inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi nasional  akan  mempengaruhi  besar  upah  UMP,  padahal  ada  provinsi tertentu  yang  tingkat  inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  daerahnya  lebih tinggi dari tingkat nasional sehingga hal ini tidak adil bagi daerah tertentu .  Pemenuhan  kebutuhan  hidup  layak  telah  dilindungi  oleh  Pasal  27  ayat (2)  UUD  1945.  Wajar  kiranya  masyarakat  pekerja  menginginkan  upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dan bukan upah minimum. Pemerintah  dalam  menentukan  upah  minimum  lebih  memperhatikan kepentingan  pengusaha.  Sebaiknya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  78 tahun  2015  ditinjau  ulang  kembali.Peraturan  Menteri  Tenaga  kerja  dan Transmigrasi Nomor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum yang telah  mencabut:  Peraturan  Menteri  Tenaga  kerja  dan  Transmigrasi Nomor  PER-01/MEN/1999  Tentang  Upah  Minimum,  pada  Pasal  1  ayat
8 Yetniwati, Pengaturan  Upah  Berdasarkan  Atas  Prinsip  Keadilan, Jurnal  Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada….Op.Cit..hlm 85

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
(1)  mengatakan:  ”Upah  Minimum  adalah  upah  bulanan  terendah  yang terdiri  atas  upah  pokok  termasuk  tunjangan  tetap  yang  ditetapkan  oleh gubernur  sebagai  jaring  pengaman”.  Peraturan  ini  memberikan  konsep upah  minimum  sebagai  jaring  pengaman  upah  terdiri  dari  upah  pokok setelah  ditambah  dengan  tunjangan  tetap.  Dengan  demikian,  maka tunjangan  disini  tidak  berfungsi  sebagai  komponen  upah  yang  harus dilindungi.  Padahal  seharusnya  antara  upah  pokok  dengan  komponen upah dipisahkan pengamanannya.
Pembangunan  ketenagakerjaan  mempunyai  banyak  dimensi  dan keterkaitan  yang  pasti.  Keterkaitan  itu  tidak  hanya  dengan  kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan  kepentingan  pengusaha,  pemerintah  dan  masyarakat.  Untuk  itu diperlukan  pengaturan  yang  menyeluruh  dan  komprehensif  antara  lain mencakup pengembangan sumber daya  manusia, peningkatan produktivitas dan  daya  saing  tenaga  kerja  dan  pembinaan  hubungaan  industrial. Pembinaaan  hubungan  industrial  sebagai  bagian  dari  pembangunan ketenagakerjaan  yang  harus  diarahkan  untuk  mewujudkan  hubungan industrial  yang  harmonis,  dinamis  dan  berkeadilan.  Untuk  itu  pengakuan dan  penghargaan  terhadap  hak  asasi  manusia  harus  diwujudkan  dalam hubungan industrial tersebut. 9 Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) DUHAM yang mengatakan: “Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran”.
Hubungan  industrial  yang  merupakan  keterkaitan  kepentingan  antara pekerja/ buruh dengan pengusaha  yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat  bahkan  perselisihan  pendapat  bahkan  perselisihan  antar  kedua belah  pihak.  Perselisihan  dibidang  hubungan  industrial  yang  selama  ini dikenal  dapat  terjadi  mengenai  hak  yang  telah  ditetapkan  atau  mengenai keadaan ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik dalam perjanjian kerja bersama maupun peraturan perundang-undangan.
Pengaturan  pengupahan  yang  ditetapkan  atas  kesepakatan  antara pengusaha  dan  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/  buruh  tidak  boleh  lebih rendah  dari  ketentuan  pengupahan  yang  ditetapkan  oleh  peraturan perundang-undangan.  Manakala  kesepakatan  itu  terjadi  tersebut  lebih rendah  atau  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  maka kesepakatan  tersebut  batal  demi  hukum  dan  pengusaha  wajib  membayar upah  pekerja/  buruh  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Selain  itu,  proses  pembayaran  upah  harus  tepat  waktu  sebagaimana  yang diperjanjikan  karena  upah  ditunggu  pekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Jika  terlambat  pembayaran  upah  maka  pengusaha  seharusnya
9 Rika  Syafitri, Pelaksanaan  Sistem  Pengupahan  Buruh  Pabrik  Batu  Bata  Di  Kota Pekanbaru  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan, JOM  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau  Volume  VII  No.  2  Juli  –  Desember  2020,hlm  10. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/29233,  diakses  pada  tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
dikenakan  denda.  Tempat  pembayaran  upah  diupayakan  tidak  jauh  dari keberadaan  pekerja  atau  tempat  kerja  dan  nyaman  bagi  pekerja.  Apabila tempat pembayaran upahnya jauh maka berdampak terhadap tenaga, waktu, biaya  transportasi  ketempat  pembayaran  upah.  Pekerja  yang  tidak  bekerja karena  alasan  diluar  kesalahan  pekerja  atau  alasan  tertentu  yang  disahkan seperti:  sakit,  melakukan  kegiatan  keagamaan,  pembelaan  Negara selayaknya harus mendapatkan upah.
Menurut  Karl  Marx,  nilai  tambah,  yaitu  keuntungan  yang  bertambah dari  nilai  upah  yang  dibayarkan  pada  para  buruh,  telah  dicuri  dari  mereka dan  masuk  ke  kantongkantong  para  kapitalis  atau  pemodal,  karena perbedaan  di  antara  upah  yang  dibayarkan  kepada  seorang  buruh menghasilkan  komoditas,  dan  di  antara  harga  jual  komoditas  itulah  (nilai) tambahnya-maksudnya  keuntungan-yang  tidak  dinikmati  kaum  buruh  dan hanya dikuasai para pemilik modal yang menurut teori ini hidup bergantung pada kaum buruh. 10
Teori  Marx  inilah  yang  cocok  untuk  menggambarkan  bagaimana perlakuan  pengusaha  terhadap  pekerja/buruh  dalam  praktik  bekerja.  Teori ini  dipengaruhi  oleh  gambaran  ekonomi  politis  tentang  kejamnya  sistem kapitalis  dalam  mengeksploitasi  buruh.  Selanjutnya  menurut  Marx:    para kapitalis  menjalankan  tipuan  yang  agak  sederhana  dengan  membayar pekerjanya  lebih  rendah  daripada  yang  seharusnya  mereka  terima,  karena mereka menerima upah yang lebih rendah daripada yang seharusnya mereka terima, karena mereka menerima upah yang lebih rendah daripada nilai yang benar-benar  mereka  hasilkan  dalam  satu  periode  kerja.  Nilai-surplus,  yang diperoleh  dan  diinventarisasikan  kembali  oleh  kapitalis,  adalah  basis  bagi seluruh sistem kapitalis. 11
Teori  Marx  ini  merupakan  analisis  terhadap  kesenjangan  di  bawah kapitalisme dan bagaimana mengatasinya, ia menawarkan teori masyarakat kapitalis  yang  didasarkannya  pada  pandangan  tentang  hakikat  manusia, bahwa  manusia  itu  sosial  dan  produktif,  artinya,  diperlukan  sebuah kerjasama  dalam  menghasilkan  sesuatu  yang  dibutuhkan  untuk  bertahan hidup, namun pada akhirnya kapitalisme yang merusak segalanya sehingga memisahkan individu dengan proses produksi.
Sebab  itu  hukum  sangat  penting  dalam  mencapai  suatu  tujuan  yang salah satunya adalah keadilan. Oleh karena itu keadilan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan perjanjian kerja yang menghendaki setiap orang memperoleh  hak  yang  sama  sehingga  tidak  mengambil  keuntungan  yang lebih dari bagian semestinya dan tidak boleh merugikan orang lain. Dengan adanya  asas  keadilan  maka  akan  memberikan  jaminan  keadilan  kepada manusia  sebagai  subyek  hukum  sehingga  memperoleh  hak  dan  kewajiban yang  semestinya.  Karena  dalam  hubungan  perusahaan  dengan  pekerjanya seringkali tidak seimbang dalam pelaksanaannya.
10 Baqir  Sharief  Qorashi, Keringat  Buruh,  Hak  dan  Peran  Pekerja  Dalam  Islam , (Penerjemah: Ali Yahya), Penerbit Al-Huda, Jakarta, 2007, hlm. 71
11 Ibid

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
2.  Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  memberikan  jaminan  upah yang layak bagi pekerja dalam persfektif konsep negara kesejahteraan Negara  kesejahteraan  merupakan  suatu  bentuk  pemerintahan demokratis  yang  menegaskan  bahwa  negara  bertanggung  jawab  terhadap kesejahteraan  rakyat  yang  minimal  artinya    pemerintah  harus  mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat  yang  menemui  ajalnya  karena  tidak  dapat  membayar  biaya  rumah sakit,  juga  dapat  dikatakan  bahwa  negara  kesejahteraan  mengandung unsur sosialisme ,  mementingkan  kesetaraan  di  bidang  politik  maupun  di bidang  ekonomi.  Dengan  demikian,  konsep  negara  kesejahteraan  ( welfare state )  yang  sebelumnya  mengidealkan  perluasan  tanggungjawab  negara  ke dalam  urusan-urusan  masyarakat  dan  pasar,  pada  masa  kini  dituntut  untuk melakukan  liberalisasi  dengan  mengurangi  peran  untuk  menjamin  efisiensi dan  efektifitas  pelayanan  umum  yang  lebih  memenuhi  harapan  rakyat. Paham  negara  kesejahteraan  adalah  tanggung  jawab  sosial  negara  untuk mengurusi  nasib  orang  miskin  dan  yang  tak  berpunya.  Negara  dituntut berperan  lebih,  sehingga  format  kelembagaan  organisasi  birokrasinya  juga menjangkau kebutuhan yang lebih luas. Terhadap semakin luasnya bidang- bidang  yang  mesti  ditangani  oleh  pemerintahan welfare  state ,  maka  dalam perkembangannya kemudian muncul sebutan intervensionist state.
Kranenburg merupakan penganut teori Negara  kesejahteraan.Menurut nya, tujuan Negara bukan sekedar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga  aktif  dalam  mengupayakan  kesejahteraan  warganya.Kesejahteraan dalam  hal  ini  mencakupi  berbagai  bidang,  sehingga  selayaknya  tujuan Negara  itu  disebut  plural  yakni  upaya  pencapaian  tujuan-tujuan  Negara  itu dilandasi oleh keadilan secara merata dan seimbang. 12
Pemikiran teori negara kesejateraan ini diakomodir dalam pembukaan UUD  Negara  RI  Tahun  1945.Dengan  demikian,  dalam  konteks  hubungan kerja  tersebut  tidak  lepas  dari  peran  dan  tujuan  Negara  sehinggga  dapat dicegah  terjadinya  eksploitasi  oleh  pihak  pengusaha  terhadap  buruh  dalam hubungan  kerja.  Buruh  sebagai  pihak  yang  lemah,  sarat  keterbatasan selayaknya mendapatkan perlindungan hukum, disamping wajib sebagai hak konstitusional. Hak-hak yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional  buruh  antara  lain  tertuang  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  45 yang  menyatakan,  “Tiap-tiap  warga  Negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Konsep welfare  state merupakan  sebuah  solusi  kebijakan  yang bersifat top-down terhadap  permasalahan  jaminan  sosial  dalam  konteks sistem  ekonomi  kapitalis,  dimana  upah  buruh  dipengaruhi  oleh  kondisi pasar serta dihadapkan pada persoalan yang berada di luar kendali pekerja. Perubahan  dari  ekonomi  perdesaan  ke  ekonomi  berdasarkan  upah  buruh menciptakan  ketidakamanan  dalam  hidup.  Secara  garis  besar,  negara kesejahteraan  menunjuk  pada  sebuah  model  ideal  pembangunan  yang difokuskan  pada  peningkatan  kesejahteraan  melalui  pemberian  peran  yang
12 Franz Magnis Suseno, Kuasa dan Moral , PT. Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 27

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
lebih  penting  kepada  negara  dalam  memberikan  pelayanan  sosial  secara universal  dan  komprehensif  kepada  warganya.  Disamping  itu  peranan hukum  dalam  pembangunan  ekonomi  memiliki  peran  yang  sangat utama/sentral, di mana berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  Bab  I  Bentuk  dan  Kedaulatan  Pasal  1  ayat  (3) menegaskan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum”.  Kemudian berdasarkan hal tersebut setiap kegiatan yang berhubungan antara penguasa/ pemerintahan  dengan  masyarakat  (hukum  publik)  perlu  diatur  di  dalam sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk penetapan upah minimum yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai pengejawantahan  negara  hukum  yang  menyejahterakan  rakyatnya  ( welfare of  rechtsstaats ). 13 Oleh  karena  itu,  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial nasional,  diperlukan  pembangunan  nasional  yang  merata  di  seluruh  tanah air.  Harapannya,  hasil  pembangunan  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  rakyat Indonesia.  Pembangunan  merupakan  salah  satu  upaya  Pemerintah  dalam mewujudkan kesejahteraan sosial untuk rakyat. Tetapi, untuk meningkatkan taraf  hidup  dan  kesejahteraan  rakyat  secara  pribadi  atau  keluarga,  rakyat harus  melakukan  berbagai  upaya,  salah  satunya  adalah  bekerja.  Dengan bekerja,  seseorang  telah  menyalurkan  energi  dan  pikirannya  dalam  suatu bentuk  aktivitas  yang  sesuai  dengan  minat,  bakat,  dan  kemampuan  (skill) yang  dimilikinya.  Hasil  dari  bekerja  akan  memperoleh  imbalan  atau  upah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Upah tersebut dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang.  Adapun  kebijakan  dan  pengaturan  pembagian  upah,  harus dilaksanakan  dengan  adil  dan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Menurut Abdul  Hakim 14 pemberian  upah  dari  pemberi  kerja  kepada  tenaga  kerja harus memperhatikan tiga aspek, yaitu:
a. Aspek  teknis,  merupakan  aspek  yang  tidak  hanya  sebatas  bagaimana perhitungan  dan  pembayaran  upah  dilakukan,  tetapi  menyangkut  juga bagaimana proses upah ditetapkan;
b. Aspek ekonomis, suatu aspek yang lebih melihat pada kondisi ekonomi, baik  secara  makro  maupun  mikro.  Kemudian,  secara  operasional mempertimbangkan  kemampuan  perusahaan  pada  saat  nilai  upah  akan ditetapkan dan implementasi di lapangan;
c. Aspek  hukum,  meliputi  proses  dan  kewenangan  penetapan  upah, pelaksanaan upah, perhitungan dan pembayaran upah, serta pengawasan pelaksanaan ketentuan upah.
Ketiga  aspek  tersebut  saling  berkaitan  satu  sama  lain.  Dalam pelaksanaan pemberian upah, salah satu aspek tidak dapat dihilangkan atau
13 Pamungkas  Satya  Putra , Kebijakan  Pemerintah  Dan  Dampaknya  Dalam Implementasi  Upah  Buruh  (Studi  Kasus  Pemberian  Upah  Buruh  Di  Kabupaten  Karawang), https://  academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/823  Vol  6,  No  2 (2015) hlm 225, diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB
14 Abdul  Hakim, Aspek Hukum  Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 12

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
dikesampingkan, karena masing-masing aspek akan memberikan konsekuensi yang berbeda-beda. 15
Menurut  Jimly  Ashiddiqie,  ketika  negara  dikelola  secara  modern maka  akan  timbul  pemikiran  tentang  paham  sosialisme.  Paham  ini mengidealkan  peran  dan  tanggungjawab  Negara  yang  lebih  besar  untuk mengurusi kemiskinan,terutama untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat. Konsep  ini  disebut  juga welfare  state atau  negara  kesejahteraan,  yang mengimpikan  kesejahteraan  rakyat  dengan  cara  dominasi  atau  peran  yang sangat besar dari negara. Hingga pada pertengahan abad ke-20, berlangsung kecenderungan meluasnya peran dan fungsi Negara dalam setiap sendi-sendi kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.Kemudian  terjadi  pembenaran- pembenaran  gejala  intervensi  Negara  terhadap  urusan-urusan  masyarakat luas ( intervionist state ) 16 termasuk urusan pengupahan. Pengupahan  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam perlindungan  pekerja/buruh.  Hal  ini  secara  tegas  diamanatkan  dalam  Pasal 88  ayat  (1)  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  bahwa  setiap  pekerja/buruh berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak bagi kemanusiaan. Lebih lanjut dalam penjelasan dari Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan  diterangkan,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  penghasilan yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  adalah  jumlah  penerimaan  atau pendapatan  pekerja/buruh  dari  hasil  pekerjaannya  sehingga  mampu memenuhi  kebutuhan  hidup  pekerja/buruh  dan  keluarganya  secara  wajar yang  meliputi  makanan  dan  minuman,  sandang,  perumahan,  pendidikan, kesehatan,  rekreasi  dan  jaminan  hari  tua.  Upah  yang  dibayarkan  kepada pekerja/buruh  harus  memenuhi  ketentuan  upah  minimun,  sesuai  dengan Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  Per01/Men/1999 tentang  Upah  Minimum,  yang  dimaksud  dengan  upah  minimum  adalah upah bulanan yang terendah, terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
Selama  ini  penyebab  utama  terjadinya  perselisihan  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha  didominasi  oleh  masalah  pengupahan, sedangkan  permasalahan  yang  disebabkan  oleh  yang  lain  hanya  sebagian kecil.  Perselisihan  pengupahan  tersebut  terjadi  karena  upaya  pengusaha untuk meningkatkan upah pekerja/buruh masih kurang. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Padahal  landasan  hubungan perburuhan  di  Indonesia  yaitu  Hubungan  Industrial  Pancasila  (HIP)  yang lebih menonjolkan prinsip partnership antara pekerja/buruh dan pengusaha. Karena  besarnya  perhatian  pemerintah  terhadap  pengupahan  ,  maka  dalam Pasal 185 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan  bahwa  pengusaha  yang  membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah
15 Ibid , hlm 1-2
16 Heru Suyanto, Andriyanto Adhi Nugroho, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan , Jurnal Yuridis,  Vol 3, No 2 (2016), hlm 31 https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/  Yuridis/article/view/179,    pada  tanggal  03/09/2021. Pukul 19.21 WIB

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
minimum  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  dikenakan  sanksi  pidana penjara  paling  singkat  satu  tahun  dan  paling  lama  empat  tahun  dan/atau denda  paling  sedikit  Rp  100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 17
Keadaan  tersebut  di  atas  jika  tidak  mendapat  perhatian  yang  serius dapat  merusak  kondisi  kerja  dalam  perusahaan  yang  dapat  berdampak negative  pada  kegiatan  ekonomi.  Bahkan  jika  masalah  tersebut  beruntum dapat berdampak global yaitu dapat berpengaruh terhadap perhatian investor asing  yang  akan  menanamkan  modal  di  Indonesia.  Sementara  itu,  ada anggapan  bahwa  upah  bagi  pekerja/buruh  seringkali  merupakan  satu- satunya bekal hidup baginya dan keluarganya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya  mengatur  pengupahan  untuk  melindungi  pekerja/buruh  sebagai jaminan bahwa upah itu benar-benar akan dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan  peraturan  yang  ada  dan  diterima  oleh  pekerja/buruh  sendiri.  Di bidang  pengupahan,  Pasal  88  Undang  Undang  Nomor  13  tahun  2003 menjamin  agar  setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan  yang memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan.  Ada  beberapa kebijakan  pengupahan  yang  melindungi  pekerja/buruh  menurut  pasal tersebut. 18
Ketentuan  Pasal  89  Ayat  (2)  UU  Ketenagakerjaan  mengatur  bahwa upah  minimum,  baik  upah  minimum  berdasarkan  wilayah  provinsi  atau kabupaten/kota  maupun  upah  minimum  berdasarkan  sektor  pada  wilayah provinsi  atau  kabupaten/kota  diarahkan  pada  pencapaian  KHL.  Secara sederhana, semua pihak dapat menganalisis besaran UMP karena didasarkan pada survei kebutuhan KHL. Pada kenyataannya, masih terdapat perbedaan pandangan antara serikat pekerja dan pemerintah tentang komponen apa saja yang masuk KHL dan bagaimana standar penerapan tiap komponen 19
Rumusan  lebih  lanjut  mengenai  KHL  telah  diatur  secara  terperinci dalam  Permenakertrans  No.  13  Tahun  2012  tentang  Komponen  dan Pelaksanaan  Tahapan  Pencapaian  Kebutuhan  Hidup  Layak.  Di  dalamnya, terdapat  60  komponen  dalam  sistem  pengupahan.  Meskipun  demikian, komponen  tersebut  hanya  berlaku  untuk  tenaga  kerja  sendiri  belum termasuk keluarganya. Padahal seharusnya komponen dapat direvisi, untuk meningkatkan  kesejahteraan  tenaga  kerja  dan  keluarganya,  khususnya terkait komponen penetapan upah.
17 Sunarno, Pengupahan  Yang  Melindungi  Pekerja/Buruh ,  Jurnal  Wacana  Hukum Volume VII, No 2, Oktober. 2008, hlm 66 https://media.neliti.com/media/publications/ 23550- ID-pengupahan-yang-melindungi-pekerjaburuh.pdf,  pada  tanggal  03/09/2021.  Pukul  19.21 WIB 18 Ibid 19 Arrista  Trimaya  , Pemberlakuan  Upah  Minimum  Dalam  Sistem  Pengupahan Nasional  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Tenaga  Kerja ,  Jurnal  Masalah-Masalah Sosial,   Vol  5,  No  1  (2014),  hlm    17https://webcache.googleusercontent.com/search?q =cache:HZ1QSaXlhQ0J: https:// jurnal.dpr.go.id/ index.php/aspirasi/article/view/448+ &cd=1&hl= id&ct=clnk&gl=id pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Selain itu, penentuan UMK sebaiknya tidak diputuskan oleh gubernur, melainkan  diserahkan  kepada  bupati/walikota.  Sebab,  yang  mengetahui kondisi  hidup  layak  di  suatu  daerah  adalah  bupati/  walikota.  Di  beberapa wilayah,  standar  kebutuhan  hidup  layak  dalam  satu  provinsi  sangat heterogen.  Misalnya:  di  Provinsi  Jawa  Barat,  setiap  daerah  kabupaten/kota pada provinsi tersebut memiliki tingkat kebutuhan hidup yang berbeda.

## F. Kesimpulan
1. Keadilan  mempunyai  peranan  penting  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kerja yang  dikehendaki  oleh  setiap  orang  dalam  memperoleh  hak  yang  sama sehingga  tidak  mengambil  keuntungan  yang  lebih  dari  bagian  semestinya dan  tidak  boleh  merugikan  orang  lain.  Dengan  adanya  asas  keadilan  maka akan memberikan jaminan keadilan kepada manusia sebagai subyek hukum sehingga  memperoleh  hak  dan  kewajiban  yang  semestinya.  Karena  dalam hubungan  perusahaan  dengan  pekerjanya  seringkali  tidak  seimbang  dalam pelaksanaannya  dan  penyebab  utama  terjadinya  perselisihan  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha  didominasi  oleh  masalah  pengupahan. Peraturan  upah  yang  ada  masih  belum  dapat  menciptakan  hubungan  yang kondusif dan harmonis antara pekerja dan pengusaha dibidang pengupahan, ini  terbukti  dengan  adanya  unjuk  rasa  dari  serikat  pekerja  yang  rutin dilakukan  setiap  tahun  dan  adanya  ancaman  pemutusan  hubungan  kerja besar-besaran bahkan ancaman penutupan perusahaan.
2. Pemerintah berupaya mengatur pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh sebagai jaminan bahwa upah itu benar-benar akan dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan peraturan yang ada dan didalam  menetapkan Upah  Minimum  sudah  seharusnya  kepentingan  perusahaan  dan pekerja/buruh  sama-sama  mendapatkan  perlindungan  yang  adil.  Bagi pekerja/buruh sangat membutuhkan upah yang sesuai agar dapat memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari  sehingga  dapat  tercapai  kesejahteraan  hidup, namun  bagi  perusahaan  perlu  juga  mendapatkan  jaminan  apabila  sudah menaikkan  Upah  Minimum  tidak  terganggu  perkembangan  dan produktivitas  perusahaan  tersebut,  khususnya  bagi  perusahaan  menengah dan kecil

## G. Saran
1. Kepada  Pengusaha  disarankan    agar  memperlakukan  pekerja  seperti keluarga  sendiri  yang  harus  dipenuhi  seluruh  kebutuhannya,  serta  tidak dirugikan juga tidak merugikan pihak lain.
2. Kepada legeslatif agar merevisi PP Nomor. 78 tentang Pengupahan terutama  mengenai  formula  kenaikan  upah  minimum    yang dianggap bertentangan dengan konstitusi .
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Sumber buku
Abdul  Hakim, Aspek  Hukum  Pengupahan  Berdasarkan  UU  Nomor  13  Tahun 2003 . PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
Aloysius,  Uwiyono, Asas-asas  hukum  perburuhan ,  PT  Grafindo  Persada, Jakarta,2014.
Baqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam , (Penerjemah: Ali Yahya), Penerbit Al-Huda, Jakarta, 2007.
Franz Magnis Suseno, Kuasa dan Moral , PT. Gramedia, Jakarta, 1990.
Mirza  Nasution, Politik  Hukum  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia , Penerbit Puspantara 2005.
Rawls, John. A Theory Of Justic e, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan  Sosial  Dalam  Negara .  Penerjemah Uzair dan Heru Prasetyo. Cetakan 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Kepmenakertrans RI No: KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

## C. Sumber Lain
Arrista  Trimaya  , Pemberlakuan  Upah  Minimum  Dalam  Sistem  Pengupahan Nasional  Untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Tenaga  Kerja ,  Jurnal Masalah-Masalah  Sosial,   Vol  5,  No  1  (2014),  https://  webcache.  Goog leusercontent.com/search?q  =cache:HZ1QSaXlhQ0J:  https://  jurnal.  Dpr .go.id/index.php/aspirasi/article/view/448+&cd=1&hl=id&ct=  clnk&gl= id pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021
Christian Orchard Tharanon, Reformasi Standar Kesejahteraan Pekerja Bumn Perkebunan  Dalam  Kerangka  Negara  Kesejahteraan ,  Disertasi  , Program  Studi  Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Sumatera Utara Medan 2019, http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/ 123456789/  27522/178101011.pdf?sequence=1&isAllowed=y  ,  diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB
Heru  Suyanto,  Andriyanto  Adhi  Nugroho, Perlindungan  Hukum  Terhadap Hak-Hak  Pekerja  Outsourcing  Berdasarkan  Asas  Keadilan ,  Jurnal Yuridis,   Vol  3,  No  2  (2016),    https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/ Yuridis/article/view/179,  pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB
Pamungkas  Satya  Putra  , Kebijakan  Pemerintah  Dan  Dampaknya  Dalam Implementasi  Upah  Buruh  (Studi  Kasus  Pemberian  Upah  Buruh  Di Kabupaten  Karawang), https://  academicjournal.yarsi.ac.id/index.  php/ Jurnal-ADIL/article/view/823  Vol  6,  No  2  (2015),  diakses  pada  tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB
Rika  Syafitri, Pelaksanaan  Sistem  Pengupahan  Buruh  Pabrik  Batu  Bata  Di Kota  Pekanbaru  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan, JOM  Fakultas  Hukum  Universitas  Riau Volume VII No. 2 Juli – Desember 2020,hlm 10. https://jom.unri.ac.id/index.php /JOMFHUKUM/article/view/29233, diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB
Sunarno, Pengupahan Yang Melindungi Pekerja/Buruh , Jurnal Wacana Hukum Volume  VII,  No  2,  Oktober.  2008,  https://media.neliti.com/media/ publications/  23550-ID-pengupahan-yang-melindungi-pekerjaburuh.pdf, pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB
Yetniwati, Pengaturan  Upah  Berdasarkan  Atas  Prinsip  Keadilan, Jurnal Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol 29, No 1  (2017),  hlm  83,  https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16677, diakses pada tanggal 03/09/2021. Pukul 19.21 WIB