## ANCAMAN KENAIKAN MUKA AIR LAUT BAGI NEGARA-NEGARA DI KEPULAUAN PASIFIK
Bayu Wahyudin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Email : bayuwahyudinn@gmail.com

## ABSTRACT
The increase in the average temperature of the earth is experiencing global warming. Of the many impacts, sea level rise is one of the most important impacts because it can eliminate the existence of certain state entities. An island  state  with  distinctive  features  and  issued  consisting  of  small  islands  is  the  party  most  threatened.  This threat  is  slow  but  surely  continues  to  haunt  residents  living  in  these  island-states,  for  example  the  Pacific islands. The impact of this challenge is not only on the environment, but also on the social life of residents living in this area. If one day the area they now live in is completely submerged, then they must find a new place to live (climate change refugees). Therefore, the Pacific islands, specifically those who are members of the Melanesian Spearhead  Group  (MSG)  and  the  Pacific  Islands  Forum  (PIF),  make  various  efforts  in  overcoming  this problem. This paper uses the help of the green political paradigm (Green Politic) as a  reference in seeing the phenomena associated with MSG and PIF in the Pacific countries.
Keywords:  Pacific  Islands,  Global  Warming,  Melanesian  Spearhead  Gruop  (MSG),  Pacific  Islands  Forum (PIF), Green Politic.

## PENDAHULUAN
Kenaikan  permukaan  laut  merupakan  salah  satu  efek  perubahan  iklim  yang  paling nyata.  Tingkat  laut  dapat  meningkat  dengan  dua  mekanisme  yang  berbeda  sehubungan dengan  perubahan  iklim.  Pertama,  meningkatnya  suhu  global  yang  menyebabkan  kenaikan suhu pada laut,sehingga air laut mengembang - mengambil lebih banyak tempat di cekungan samudra  dan  menyebabkan  kenaikan  tingkat  air.  Mekanisme  kedua  adalah  pencairan  es  di yang  kemudian  menambahkan  air  ke  laut.  (National  Oceanic  and  Atmospheric Administration,  2017  dalam  Ratih  Kumala  Dewi,  2017).  Beberapa  dekade  terakhir, keprihatinan  dunia  Internasional  terhadap  fenomena  perubahan  iklim  global  (global  climate change)  semakin  tinggi,  karena  telah  memberikan  dampak  negatif  terhadap  keberlanjutan kehidupan  di  muka  bumi  akibat  meningkatnya  temperatur  bumi  yang  dikenal  dengan pemanasan  global  (Latuconsina,  2010).  Jika  berbicara  soal  wilayah,  Pasifik  terbagi  menjadi tiga  berdasarkan  ras/etnis  yang  ada  di  kawasan  ini.  Dimana  masyarakat  di  wilayah  ini merupakan  kelompok  yang  masih  cenderung  tradisiona  dengan  segala  kearifan  dan  ikatan „kekitaan‟  yang  kuat.  Masyarakat  adat  Pasifik  Selatan  secara  tradisional  dikelompokkan menjadi  tiga  (3)  kelompok  budaya  utama:  Melanesia,  Polinesia  dan  Mikronesia.  Polinesia terdiri  dari  Samoa,  Tonga,  Kepulauan  Cook,  Tokelau,  Tuvalu  dan  Niue.  Mikronesia  terdiri dari  Kiribati,  Kepulauan  Marshall,  Palau  dan  Negara  Federasi  Mikronesia.  Melanesia memiliki kelompok pulau terbesar dan sedikit lebih dari dua pertiga wilayah ini populasi. Ini
juga  memiliki  keanekaragaman  hayati  tertinggi  dan  paling  beragam  di  wilayah  ini. Polinesiadan  Mikronesia  sebagian  besar  terdiri  dari  pulau-pulau  kecil  yang  terisolasi (Crocombe,  2001).  Ketiganya  disatukan  oleh  satu  kata  „Pasifik‟,  yang  menjadi  wilayah mereka tinggal hingga kini.
Pasifik  kerap  dianggap  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  terbatas,  baik  dari  segi jumlah  maupun  kualitas  (Kwa,  2012).  Maka  wilayah  tersebut  harus  memiliki  suatu  strategi jitu  yang  mengedepankan  kolaborasi  dan  kerja  sama  untuk  bisa  bersama-sama  menangani ancaman  kenaikan  muka  air  laut  akbiat  pemanasan  glonal  ini.  Kerja  sama  berbagai  pihak yang  melibatkan  aktor-aktor  pada  kawasana  regional  dan  bahkan  internasional  rasanya dibutuhkan untuk mengatasi ancaman dan potensi tenggelamnya kawasan pasifik ini (Hauger 2015).    Oleh  karena  itu,  upaya-upaya  mitigasi  dan  perubahan  iklim  yang  berakibat  pada naiknya  suhu  bumi  dan  meningkatkan  muka  air  laut  perlu  lebih  diintensifkan  oleh  negara- negara  di  kawasan  pasifik.  Pelibatan  upaya  tersebut  harus  secara  masif  yang  menyentuh seluruh lapisan sosial yang ada.
Adanya kesamaan visi antar negara di wilayah pasifik, khususnya negara-negara yang tergabung  dalam Melanesian  Sperhead  Group  (MSG) dalam  menyikapi  ancaman  dari kenaikan  muka  iar  laut  sangat  diperlukan.  Namun  sayangnya,  diantara  negara-negara  ini kerap terjadi perbedaan pandangan dan sikap berlawanan satu sama lain. Banyak faktor yang bisa  menyebabkan  negara-negara  di  kawasna  ini  terkesan  tidak  kompak  dalam  menghadapi ancaman perubahan iklim khususnya kenaikan muka air laut. Salah satunya adalah perbedaan kepentingan  dan  adanya  tujuan-tujuan  tertentu  dari  sautu  negara,  khususnya  yang  berkitan dengan  kepentingan  kepala  negaranya.  Seharusnya,  hal  tersebut  tidaklah  terjadi.  Ketika banyak  masyarakat  di  suatu  negara  merasakan  ancaman  yang  disebabkan  oleh  perubahan iklim,  maka  pemerintah  negara  tersebut  harus  mengedepankan  kepentingan  masyarakat tersebut  sebagai  kepentingan  nasional.  Bukan  justru  mementingkan  ego  dan  urusan  pribadi saja.
Dalam  tulisan  ini,  akan  mencoba  memaparkan  secara  umum  terkait  bagaimana kenaikan  muka  air  laut  menjadi  permasalahan  serius  yang  mengancam  negara-negara kepulauan pasifik. Serta bagaimana organisasi regional seperti Melanesian Spearhead Group (MSG)  dan Pacific  Islands  Forum (PIF)  bersama  negara-negara  anggotanya  menyikapi ancaman  tersebut.  Selanjutnya,  menarik  juga  untuk  dibahas  mengenai  dampaknya  terhadap kelangsungan kehidupuan sosial mudaya masyarakat.

## KERANGKA ANALISIS
Green  Politics berbeda  dengan  teori  environmentalism.  Ernst  Haeckel  (1873) membedakan antara environmentalism dan green politics. Menurut Haeckel, environmentalism  berkenaan  dengan  perlindungan  alam  yang  sepenuhnya  untuk  kegunaan umat  manusia,  sedangkan  green  politics  mengimplikasikan  pengadopsian  sebuah  perspektif geosentrisme (paham yang menyatakan bumi sebagai pusat alam semesta) (Heywood, 2013). Berdasarkan  pandangan  tersebut,  intinya  environmentalis  melihat  bahwa  lingkungan  hidup ini  merupakan  sepenuhnya  bagi  kepentingan  umat  manusia,  sedangkan  green  politics mempunyai  cara  pandang  manusia  merpakan  bagian  dari  alam  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu, manusia mempunya kewajiban untuk menjaga lingkungannya (Sri Lestari, 2016). Selain itu, Teori  ini  pada  awalnya  mncul  untuk  mengkritik  perspektif  liberalisme  dan  melihat  isu-siu nyata  ketika  perang  dingin  telah  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  secara  berlebihan (Jackson & Sorensen, 2013).
Gerakan environmentalism dan green  politics merupakan  fenomena  menarik  dalam kajian  sosial  politik  saat  ini  karena  kedua-duanya  saling  berkaitan.  Hal  ini  dikarenakan, kedua-dua  pemikiran  tersebut  dapat  melahirkan  rezim  pemerintahan  yang  arif  terhadap permasalahan  lingkungan  atau  dapat  melahirkan  rezim  pemerintahan  yang  lebih  serakah. Pelbagai  fenomena  alam  telah  membuktikan,  bahwa  bencana  alam  yang  terjadi  tidak  hanya kehendak  alam  semata  melainkan  semakin  berkembangnya  campur  tangan  manusia  yang begitu  serakah  dalam  mengeksploitasi  lingkungan  hidup  yang  bersembunyi  dibelakang agenda  pembangunan  negara  yang  mengejar  kepentingan  kapitalisme  dan  ekonomi  global (pembangunan negara) (Sri Lestari, 2016).
Kate  O‟Neil  (dalam  Bukunya  Jackson  &  Sorensen,  2013)  mengatakan  bahwa  jika keamanan  intermasional  dan  perekonomian  global  adalah  dua  area  isu  terdisional  utama dalam  politik  dunia,  sebagai  seorang  pakar  beliau  menyatakan  bahwa  lingkungan  telah muncul sebagai isu utama ketiga (Jackson & Sorensen, 2013). Teroi ini sebetulnya semacam hasil  refleksi  pemikiran  para  tokoh  penstudi  hubungan  internasional  dalam  menghadirkan perspektif baru pada kajian global. Kajian awalnya yang hanya berfokus terhadap fenomena- fenomena  yang  identik  dengan  perang  dan  segala  implikasinya,  menjadi  fokus  kajian  lain yang sebetulnya tidak kalah penting. Masih dalam bukunya Jackson & Sorensen, dijelaskan bahwa  Teori  Hijau  ini  muncul  dan  turut  hadir  untuk  memberikan  pandangannya  dalam Hubungan Internasional sejak tahun 1960-an atau sekitar abad ke-20 (Arya Seta, 2015).
Lebih lanjut Paterson (dalam Burchill, 2001) menjelaskan bahwa Green Politics atau Teori  Hijau  juga  memiliki  asumsi-asumsi  yang  mendasarinya.  Asumsi  yang  pertama  yakni kaum  ini  lebih  mengacu  pada  terhadap  penolakan  konsep anthropocentric atau human- centered. Konsep  yang  dimaksud  yakni  bahwa  segala  kebaikan  yang  ada  di  alam  hanya berpusat pada manusia, sehingga adanya konsep anthropocentric ini akan membuat manusia cenderung  untuk  bertindak  eksploitatif  dengan  berlebihan  terhadap  alam  untuk  memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, perspektif teori hijau ini menolak akan konsep anthropocentric tersebut  karena  dianggap  merugikan  kondisi  alam.  Asumsi  yang kedua yakni pertumbuhan penduduk yang semakin menigkat akan mengakibatkan lahan yang ada  di  alam  semakin  berkurang  karena  dijadikan  tempat  tinggal.  Selain  itu,  semakin bertambahnya populasi manusia juga akan berpengaruh terhadap sumber daya alam yang ada di  alam.  Oleh  karena  itu,  pembangunan  lahan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  harus disesuaikan  serta  harus  dirawat  dan  dilestarikan  agar  kelestarian  lingkungan  tetap  terjaga dengan  baik  dan  tidak  merugikan  lingkungan.  Asumsi  yang  ketiga  yakni  konsep desentralisasi. Teori ini mempercayai bahwa jika dalam suatu negara terdapat banyak anggota penduduk  di  dalamnya  maka  untuk  mencapai  lingkungan  yang  lestari  atau  perbaikan lingkungan  tidak  akan  terwujud,  dibutuhkan  komunitas  yang  lebih  kecil  atau pendesentralisasian dalam mewujudkan perbaikan lingkungan. Teori ini beranggapan bahwa dengan  adanya  komunitas  lokal  yang  lebih  kecil  dari  negara  maka  diharapkan  dapat memberikan  perlindungan  dan  perawatan  terhadap  lingkungan  (Burchill  dalam  Arya  Seta, 2015).
Teori  ini  juga  lebih  melihat  dari  sisi  bagaimana  aktivitas  yang  dilakukan  manusia dapat  memiliki  pengaruh  pada  lingkungan  yang  ada  pada  lingkungn  sekitarnya,  serta bagaimana  aktivitas  manusia  dapat  memiliki  dampak  hingga  melewati  batas-batas  negara (Arya  Seta,  2015).  Dalam  berbagai  forum  di  dunia,  baik  tingkat  regional  maupun internasional,  telah  banyak  yang  mengangkat  isu  lingkungan  sebagai  pokok  utama pembahasan  dalam  forum  tersebut.  ini  membuktikan  bahwa  isu  lingkungan  merupakan  hal sudah  menjadi  objek  pembahasan  utama  dalam  berbagai  persoalan  dunia  internasional. Dalam  melihat  kondisi  dunia  tersebut,  perlu  adanya  pergeseran  dari  isu-isu mainstream seperti  peperangan,  ekonomi  politik,  hingga  terosime  –  yang  sebetulnya  tidak  begitu  pasti potensi terjadinya – kepada isu lingkungan yang perlahan namun pasti mengancam eksitensi kita sebagai manusia di dunia ini.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dilakukan  dalam  rangka  mencoba  menjawab  pertanyaan penelitian  adalah  dengan  cara  mengkaji  berbagi  literatur  yang  bersumber  dari  jurnal-jurnal, artikel, hingga buku-buku yang sekiranya diperlukan dalam melengkapi tulisan ini. Sehingga menjadikan  tulisan  ini  menjadi  kaya  akan  perspektif  dan  argumen,  namun  tetap  selaras dengan tujuan utama tulisan ini.

## PEMBAHASAN Potensi Tenggelam Kian Nyata
“land is life, without land there is no life” sebuah pepatah yang penting yang dikenal masyarakat  adat  di  kawasan  Pasifik  Selatan  (Kwa,  2012).  Pepatah  tersebut  diyakini  oleh masyarakat setempat agar senantiasa menjaga tanah mereka dari rongrongan musuh yang bisa kapan  saja  merampasnya.  Akan  tetapi  pepatah  tersebut  ditantang  oleh  musuh  baru,  yakni kenaikan  muka  air  laut  sebagai  salah  satu  dampak  dari  perubahan  iklim.  Berbeda  dengan masa  lalu  dimana  masyarakat  adat  tahu  siapa  musuhnya  sehingga  mereka  bisa  menyusun rencana  strategis  untuk  melawan  musuh  tersebut.  Kini,  perubahan  iklim  menjadi  musuh bersama  bagi  mereka  yang  sama  sekali  tidak  dikenal.  Namun  siap  kapan  saja  menyerang mereka. Ancaman ini tidak bisa sepenuhnya mereka pahamai atau jelaskan tapi ancaman baru ini perlahan namun pasti mengancam kehidupan mereka.
Ada  beberapa  skenario  untuk  memproyeksikan  kenaikan  muka  air  laut  di  Pasifik. Berdasarkan  skenario-skenario  tersebut,  rata-rata  peningkatan  tinggi  permukaan  air  laut berkisar antara 8  – 13 cm  pada tahun 2030, 17  – 29 cm  pada tahun 2050 dan antara 82 cm pada  2100  (Hemming,  D.  et  al.,  2007  dalam  Riza  Hanafi,  2014).  Bahkan  proyeksi  terburuk Intergovernmenatl  Panel  on  Climate  Change (IPCC)  menyebut  angka  terburuk  pada  tahun 2100  adalah  95  cm  (Burns,  2003  dalam  Riza  Hanafi,  2014).  Sedangkan  khusus  kawasan kepulauan  pasifik  sendiri,  penelitian  tahun  1999  menunjukkan  bahwa  kenaikan  tinggi permukaan  air  laut  tersebut  adalah  25  milimeter  atau  2.5  cm  per  tahun  yang  lebih  dari sepuluh kali lipat trend kenaikan global (Burns, 2003 dalam Riza Hanafi, 2014).
Menigkatnya kenaikan muka air lau ini juga memicu intrusi air laut ke darat. Dimana air laut yang menigkat menyebabkan gelombang meningkat dan menyampuri air tawar yang ada  di  darat.  Kondisi  ini  tentunya  bisa  menyebabkan  permasalahan  tersendiri  bagi  warga yang  tinggal  di  pulau.  Ahasil,  warga  menjadi  kesluitan  melakukan  kegiatan  sehari-hari mengingat air bersih merupakan kebutuhan primer setiap manusia.
Dalam  sebuah  laporan  yang  bersumber  dari Asian  Development  Bank (ADB)  juga memaparkan  beberapa  risiko  dan  kerentanan  negara  kepulauan  pasifik  terhadap  perubahan iklim  (ADB,  2012;  Omega  Wati,  Vrameswari.  Risadi  Apresian,  Stanislaus.  dan  A  Satya Dewi, 2018).
Dari  data  tersebut,  didapatkan  bahwa seal  level  rise sebagai  salah  satu  risiko  yang paling  rentan.  Oleh  karena  itu,  kenaikan  muka  air  laut  (ancaman  tenggelam)  mendapatkan perhatian  yang  lebih.  Bahkan  ADB  juga  mengkategorikan  hal  ini  sebagai  keadan  yang ekstrim.
“The survival of Pacific island countries is at extreme risk from sea-level rise. Many are only a few meters above sea level, and more than half the population live within 1.5 kilometers of the shore. A sea level increase of as little as half a meter, along with increased  incidents  of  storm  surges,  would  threaten  livelihoods.  Low-lying  islands and  mountainous  islands  are  equally  vulnerable  to  sea-level  rise  due  to  the concentrated  human  activity  in  coastal  areas  and  the  difficulty  of  relocating populations  to  the  interior  of  high  islands (ADB,  2012;  Omega  Wati,  Vrameswari. Risadi Apresian, Stanislaus. dan A Satya Dewi, 2018) ”
Selain  itu,  dalam  sebuah  jurnal  yang  ditulis  oleh  J.  Scott    Hauger,  negara-negara kepulauan  seperti  di  Pasifik  sangat  rentan  terhadap  dampak  buruk  yang  ditimbulkan  dari perubahan  iklim.  Dampak  lainnya  yang  bisa  dirasakan  oleh  negara-negara  itu  antara  lain: berkurangnya akses terhadap air bersih, pasokan makanan, dan kerusakan infrastruktur pesisir (Hauger  2015).  Hal  ini  tentu  akan  membuat  instabilitas  pada  kawasan.  Terlebih,  penduduk asli  Pasifik  sangat  bergantung  pada  hasil  alam  (tanah  dan  laut).  Bahkan,  di  kawsana  ini
penduduk  menguasai  90%  tanah  dan  hanya  10%  tanah  yang  dimiliki  oleh  negara  (Kwa, 2012).  Kesadaran bahwa wilayah yang mereka tinggali merupakan kawsan kepulauan  yang lebih banyak wilayah perairan ketimbang daratan, maka setiap jengkal tanah (daratan) begitu berarti  dan  mereka  akan  menjaganya  dari  berbagai  ancaman.  Salah  satu  pemanfaatan  tanah oleh  masyarakat  Pasifik  adalah  dengan  menjadikan  lahannya  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup.  Mereka  memang  terampil  dalam  mengelola  sumber  daya  alam  yang  ada.  Buktinya sejarah  menyebutkan  bahwa  penduduk  asli  Pasifik  telah  mengembangkan  teknik  berkebun dan memancing yang sangat canggih yang telah terbukti selama berabad-abad (See, Ketan J. and Muke, 2001).

## Permasalahan Climate Change Refugees
Penggunaan  istilah  pengungsi  akibat  krisis  iklim sebagai Refugee s  didasarkan  pada pertimbangan para aktivis yang tujuannya untuk memebrerikan penekanan pada urgensi atas isu  tersebut.  Mereka  khawatir  penggunaan  istilah  selain refugee dapat  menurunkan keseriusan dari tingkat situasi orang-orang tersebut (Brown, 2008 dalam Riza Hanafi, 2015). Sedangkan setelah kata refugees, ada beberapa pendekatan yang berbeda dalam menamainya, seperti environmental  refugees dan climate  refugees. Tapi  intinya  dari  berbagai  terminologi tersebut, istilah refugees tetap dipertahankan sebagai bukti keseriusan dari permasalahan dan isu  ini.  Hal  ini  dikarenakan  secara  hukum,  definisi  mengenai refugees ini  ditautkan berdasarkan  Pasal  1  Huruf  A  (2)  Konvensi  tentang  Pengungsi.  Berdasarkan  sejarah, kemunculan konvensi ini merupakan bentuk pengakuan terhadap adanya krisis pengungsi dan perlunya kerja sama antar negara dalam mengatasinya (Riza Hanafi, 2015).
Semakin  meningkatnya  permukaan  air  laut  sebagai  akibat  dari  perubahan  iklim  dan degradasi  lingkungan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pergerakan  populasi global  dan  ini  masih  terus  meningkat  (Ratih  Kumala  Dewi,  2017).  Profesor  Norman  Myers dari  Universitas  Oxford  memperingatkan  bahwa  jika  pada  tahun  2050  akan  ada  200  juta orang  yang  terkena  dampak  gangguan  musim,  hujan  lebat  dan  cuaca  ekstrim  lainnya,  atau kekeringan  jangka  panjang  yang  tak  terduga,  dan  juga  terkena  dampak  dari  kenaikan permukaan laut dan banjir. "Dalam keputusasaan, orang-orang akan mencari perlindungan di tempat  lain,"  kata  Myers:  "Tidak  semua  dari  mereka  meninggalkan  negaranya,  banyak  dari mereka pindah ke wilayah lain yang masih berada pada negaranya, tapi jelas mereka semua meninggalkan tanah kelahiran mereka untuk sementara waktu, jika mereka tidak dapat pindah
secara  permanen,  dengan  harapan  bisa  kembali  ke  tanah  kelahiran  mereka"  (Norman,  2005 dalam Ratih Kumala Dewi, 2015).
Ancama  tenggelam,  nerupakan  hal  yang  sangat  dikhawatirkan  oleh  negara-negara kepulauan  pasifik.  Ancaman  ini  perlahan  namun  pasti  menghantui  keberlangsungan  hidup mereka sebagai sebuah bangsa dan negara. Apabila hal tersebut terjadi, tentunya tidak baik. Bukan  hanya  bagi  negara-negara  kepulauan  pasifik,  tapi  juga  bagi  negara-negara  lain  di sekitarnya,  seperti  Australia,  Selandia  Baru  dan  Bahkan  Indonesia.  Tidak  hanya  berdampak secara fisik pada lingkungan namun perbahan iklim ini juga akan membawa dampak sosial. Dampak  sosial  yang  diakibatkan  oleh  kenaikan  permukaan  air  laut  sering  ditangani  melalui prediksi  masa  depan.  Di  seberang  Pasifik,  ratusan  ribu  orang  cenderung  bermigrasi  pada dekade  berikutnya  karena  kondisi  ini.  Kebanyakan  dari  mereka  diharapkan  untuk  pergi  ke negara terdekat yang lebih mapan dan terbuka, di mana banyak penduduk Kepulauan Pasifik sudah  menetap.  Karena  berhubungan  dengan  negara  lain,  kekhawatiran  tentang 'environmental migrant' telah menjadi topik politik yang nyata (Ratih Kumala Dewi, 2017).

## Peran PIF dan MSG
Tidak  ada  keraguan  bahwa  masyarakat  adat  Pasifik  Selatan  menghadapi  ancaman nyata perubahan iklim dan bahwa keberadaan mereka bergantung pada kebijakan dan hukum yang  inovatif  imperatif  baik  di  tingkat  domestik  dan  regional.  Paling  tidak,  organisasi regional  perlu  merespon  dua  hal  terkait  hal  ini,  pertama  dan  yang  adalah  melakukan perumusan  strategi  terkait  aksi  yang  akan  dilakukan  oleh  organisasi  regional  yang  sifatnya terpadu  serta  melakukan  pertanggungjawaban  yang  sifatnya  transaksional  terhadap  pihak lain, termasuk negara-negara  yang selama ini dianggap paling banyak melakukan kerusakan lingkungan  (Kwa,  2012).    Kedua,  membuat  kebijakan  mengenai  perubahan  iklim  yang terintegrasi untuk diimplementasikan di internal kawasan. Menghadapi kenyataan ini, negara- negara  Kepulauan  Pasifik  Selatan  pun  mengambil  langkah.  Pada  perhelatan  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-44 Pacific Islands Forum (PIF) yang diadakan di Majuro, Marshall Islands.  Pada  tanggal  5  September  2013,  negara-negara  kawasan  pasifik  selatan mendeklarasikan Majuro  Declaration. Deklarasi  ini  adalah  sebuah  pertanyaan  sekaligus komitmen  negara-negara  Kepulauan  Pasifik  untuk  memimpin  isu  perubahan  iklim (climate leader). Melalui  deklarasi  ini  negara-negara  kepulauan  pasifik  berkomitmen  untuk mengurangi  emisi  gas  rumah  kaca.  Deklarasi  ini  ironis  karena  negara-negara  kepulauan pasifik adalah kelompok negara dengan emisi gas rumah kaca terkecil di dunia (Riza Hanafi,
2014).  Namun,  meskipun  dengan  dengan  tingkat  emisi  yang  minim,  upaya  yang  mereka lakukan  melalui Majuro  Declaration ini  merupakan  sebuah  tindakan  yang  bisa  berdampak besar bagi gerakan penanggulangan pemanasan global. Deklarasi yang terdiri dari 17 poin ini dibagi menjadi tiga bagian.
Bagian  pertama  menjelaskan  tentang  ancaman  perubahan  iklim  secara  umum; Sementara  bagian  kedua  membahas  tentang  tanggung  jawab  negara-negara  PIF  untuk bertindak mengatasi masalah tersebut dan Bagian ketiga adalah bagian penting dari deklarasi ini  karena  pada  bagian  tersebut  ditegaskan  komitmen  negara-negara  PIF  untuk  menjadi pemimpin dalam isu perubahan iklim (Communique, 2013).
Majuro  Declaration merupakan  usaha  negara-negara  kepulauan  pasifik  untuk mendapat perhatian dunia, baik oleh negara lain maupun juga oleh masyarakat internasional scara  umum.  Situasi  dan  kondisi  akibat  perubahan  iklim  harus  mereka  hadapi  karena  hal tersebut  menghantui  kelangsungan  hidup  mereka.  Di  negara-negara  kepulauan  pasifik,  isu perubahan  iklim  dan  pemanasan  global  bukan  hanya  sekedar  isu  ekonomi  dan  politik  yang bisa  ”digoreng”  untuk  kepentingan  kelompok  tertentu  sebagaimana  yang  selama  ini  sering terjadi  di  berbagai  negara  di  dunia,  melainkan  menjadi  semacam common  problem karena menyangkut kelangsungan hidup bagi penduduk di kawasan ini.
Selain  PIF,  pihak  yang  turut  aktif  dalam  menghadapi  ancaman  lingkungan  kenaikan muka air laut di kepulauan negara-negara pasifik adalah MSG. Sesuai dengan namanya, MSG merupakan organisasi regional  yang di dalamnya tergabung negara-negara pasifik denga ras melanesia.  Meskipun  demikian,  pada  tahun  2018  Indonesia  resmi  bergabung  dengan  MSG. Bergabungnya Indonesia dengan MSG menuai protes dari negara anggota MSG lain. Contoh yang paling lantang menolak bergabungnya Indonesia dengan MSG adalah Vanuatu. Negara ini menganggap bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM  terhadap orang orang melanesia yang berada di Indoneisa, tepatnya di Papua. Oleh karean itu, Vanuatu juga dengan keras  menyuarakan  dukungannya  terhadap  kemerdekaan  bagi  warga  Papu.  Dalam  artian, mereka  mendukung  kemerdekaan  papuan  untuk  lepas  dari  Indonesia.  Upaya  ini  merek wujudak melalui deklarasi pada forum-forum internasional. Meskipun menuai penolakan dari Vanuatu,  negara  anggota  MSG  lainnya  seperti  Fiji  justru  mendukung  Indonesia  untuk bergabung dengan MSG. Perbedaan pendapat diantar keduanya memang menarik, sarat akan kepentingan nasional kedua neagara masing-masing.
Kebijakan  MSG  yang  menerima  Indonesia  untuk  bergabung  merupakan  kebijakan yang  logis.  Walau  sebetulnya  mereka  juga  mestinya  kecewa  dengan  apa  yang  dituduhkan
oleh  Vanuatu  terhadap  Indonesia  terkait  isu  HAM,  namun  mereka  mampu  bersikap  dewasa dengan  mengesampingkan  emosi  kedekatan  rasial  mereka.  MSG  berkepentingan  untuk dekata  dengan  Indonesia  mengingat  paru-paru  dunia  saat  ini  salah  satunya  berada  di Indonesia.  Oleh  karean  itu,  melalui  kedekatannya  dengan  Indonesia,  MSG  mengaharap Indonesia  lebih aware terhadap  hutan  dan  lingkungan.  Supaya  laju  kenaikan  muka  air  laut dapat  diredam.  Jadi,  dalam  hubungan  antara  Indonesia  dengan  MSG  sebetulnya  relasi  atas dasar  kepentingan  bersama.  Indonesia  berkepenitngan  untuk  mendapatkan  dukungan  dari MSG  terkait  permasalahan  kelompok  separatis  bersenjata  di  Papua,  sedangkan  MSG berekepntingan  agar  Indonesia  lebih  meningkatkan  perhatiannya  terhadap  hutan  yang dimilikinya  agar  negara-negara  di  kepulauan  pasifik  tidak  lekas  tenggelam  akibat  kenaikan muka air laut.

## SIMPULAN
Tenggelam,  kondisi  yang  selama  ini  menjadi  ancaman  bagi  negara-negara  di Kepulauan  Pasifik  ternyata  memang  benar  adanya.  Perlahaan  namun  pasti  kondisi  tersebut niscaya  terjadi  apabila  dunia  tidak  mampu  menanggulanginya.  Semetara  itu,  apa  yang dilakukan  oleh  manusia  alih-alih  mencegah  atau  memperlambat  terjadinya,  justru  malah sebaliknya. Semakin hari kondisi air laut semakin meningkat ketinggiannya. Ketebalan es di kutub  semakin  menipis  dan  mencair  karena  kondisi  dunia  yang  suhunya  kian  meningkat. Industrialisasi  yang  tak  ramah  lingkungan  semakin  masif  terjadi  membuat  iklim  dunia senantiasa berubah sehingga tak jarang menyebabkan climate disaster seperti angin kencang dan  topan.  Serta  dampak-dampak  lain  yang  meluas  hingga  mengganggu  berbagai  sektor kehidupan manusia, muali dari sosial, budaya, kesehatan, ketahanan pangan dan lain-lain.
Menyadari hal tersebut, komunitas Pasifik melakukan berbagai upaya sebagai langkah nyata  dalam  rangka  menyelamatkan  kehidupan  dan  masa  depan  mereka.  Mereka  harus bersiap jika suatu ketika, tanah di tengah samudera  yang selama ini menjadi tempat mereka bertahan  hidup,  harus  hilang  dilahap  deburan  ombak.  Jika  manusia  yang  tinggal  di  belahan bumi lainnya bisa dengan tenang hidup tanpa memikirkan dampak dari setiap kegiatan yang terkadang  merusak  alam,  ada  mereka  yang  tinggal  di  pulau-pulau  kecil  yang  hidupnya terancam oleh apa yang bahkan mereka sendiri tidak pernah lakukan. Mereka seolah menjadi korban atas keserakahan manusia lain yang tidak peduli dengan ancaman kenaikan muka air laut  yang  bisa  membuat  rumah  dan  kehidupan  mereka  ikut  tenggelam.  Alhasil,  jika  hari
tenggelam itu benar-benara tiba, mereka harus mengarungi samudera untuk pindah ke negeri sebrang dan menyandang statu climate changer refugees.
Berbagai kajian dan penelitian turut dilakukan oleh berbagai komunitas internasional untuk  mencari  jalan  keluar  atau  paling  tidak  sebagai  tindakan  rasa  iba  terhadap  kehidupan mereka.  Akan  tetapi,  keseriusan  tidak  pernah  tercermin  dari  dari  setiap  kegiatannya,  seperti selalu  ada  kepentingan  terselubungan  atas  setiap  upaya  yang  katanya  untuk  kebaikan masyarakat  yang  tinggal  di  negara-negara  kepualaun  Pasifik.  Tapi  itu  dianggap  lebih  baik ketimbang tidak ada perhatian sama sekali. Intinya, kedepan kehidupan mereka yang tinggal di  Pasifik  tergantung  dari  manusia  di  bumi,  apakah  kesadaran  akan  pentingnya  mencegah atau  paling  tidak  memperlambat  berbagai  kerusakan  telah  benar-benar  serius  untuk dilakuakn. Jika tidak, yang menjadi ancaman bukan hanya tenggelam bagi masyarakat  yang tinggal di pasifik, tapi ancaman kemusanhan bagia setiap kehidupan yang ada di dunia. Oleh karena  itu,  demi  diri  sendiri,  masyarakat  yang  tinggal  di  Pasifik,  dan  seluruh  kehiudpan  di dunia, marilah tingkatkan kepedulian kita semua terhadap alam dan lingkungan untuk  bumi yang lebih ramah bagi setiap penghuninya.

## DAFTAR PUSTAKA
ADB. (2012). Pacific Risks, Vulnerabilitles, and Key Impacts of Climate Change and Natural Disasters . Manila.
Arya  Seta,  M.  (2015).  Green  Politics  dan  Teori  Hijau  Dalam  Hubungan  Internasional. Retrieved March 23, 2020, from Mochamad Arya Seta Berpacu Menjadi Yang Terbaik website:  http://mochamad-arya-seta-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-139042-Teori Hubungan  Internasional-Green  Politics  dan  Teori  Hijau  dalam  Hubungan Internasional.html
Brown, O. (2008). Migration and Climate Change.
Burns, W. (2003). The Impact of Climate Change on Pacific Island Developing Countries in the 21st Century . New York: Kluwer Academic Publisher.
Communique, F. (2013). Forty-Fourth Pacific Islands Forum Majuro.
Crocombe, R. (2001). The South Pacific . Suva: University of the South Pacific. Heywood, A. (2013). Politik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Jackson,  R.,  &  Sorensen,  G.  (2013). Introduction  to  International  Relations  (fifth  edition) (Fifth; Kamdani. & R. Kusmini P, Eds.). New York: Oxford University Press.
Kwa, E. L. (2012). Climate Change and Indigenous People in the South Pacific . Ottawa. Latuconsina,  H.  (2010).  DAMPAK  PEMANASAN  GLOBAL  TERHADAP  EKOSISTEM PESISIR  DAN  LAUTAN. Jurnal  Ilmiah  Agribisnis  Dan  Perikanan  (Agrikan  UMMU- Ternate) , Vol. 3 Edi , 30–37. Norman,  M.  (2005). Environmental  Refugees:  An  Emergent  Security  Issue .  Prague:  13th Economic Forum.
Omega  Wati,  Vrameswari.  Risadi  Apresian,  Stanislaus.  dan  A  Satya  Dewi,  E.  (2018).  THE COLLABORATION BETWEEN INDONESIA AND PACIFIC ISLAND COUNTRIES
IN  FACING  ENVIRONMENTAL  CHALLENGES. Department  Of  International Relations, Parahyangan Catholic University .
Ratih Kumala Dewi, P. (2017). Climate Change Will Cause The Next Migrant Crisis : Studi Kasus Kiribati. Jurnal PIR , Vol.2 No. , 82–101.
Riza Hanafi, M. (2014). Majuro Declaration: “Kudeta” Kepemimpinan Isu Perubahan Iklim.
Jurnal Transformasi Global , VOL 3 NO 1 , 21–41.
Riza  Hanafi,  M.  (2015).  Climate  Refugee:  Tantangan  Bagi  Tata  Kelola  Global. Jurnal Transformasi Global , Volume 2 N , 36–50. See, Ketan J. and Muke, J. (2001). National Heritage Management: A Site Management Plan for the Kuk World Heritage Project in Papua New Guinea . Port Moresby: UPNG Press. Sri Lestari, Y. (2016). ENVIRONMENTALISM DAN GREEN POLITICS: PEMBAHASAN TEORETIS. Community , 2 , 188–200. Retrieved from
http://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/137/127