## ARAH KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN BAGI KORPORASI DALAM KUHP NASIONAL 1
Muhammad Iftar Aryaputra*, Ani Triwati Universitas Semarang Jalan Arteri Soekarno Hatta Semarang, Indonesia iftar_aryaputra@usm.ac.id

## Abstract
The provisions of the punishment system for corporations are not regulated in the Criminal Code but are regulated in special criminal laws and the National Criminal Code. There are many new provisions  in  the  National  Criminal  Code  related  to  corporations.  This  paper  which  aims  to analyze the provisions of corporate punishment policy in the National Criminal Code is included in  the  normative  juridical  research.  Based  on  the  results  of  the  research,  the  sentencing requirements  built  by  the  National  Criminal  Code  are  based  on  three  things,  namely:  acts, mistakes,  and  guidelines  for  punishment.  In  terms  of  punishing  corporations,  judges  do  not solely look at the act and guilt but also consider several things as guidelines for sentence.
Keywords : Corporation; National Criminal Code; Sentencing.

## Abstrak
Ketentuan sistem pemidanaan bagi korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam hukum  pidana  khusus  dan  KUHP  Nasional.  Terdapat  banyak  ketentuan  baru  dalam  KUHP Nasional  yang  terkait  dengan  korporasi.  Tulisan  yang  bertujuan  untuk  menganalisis  ketentuan kebijakan  pemidanaan  korporasi  dalam  KUHP  Nasional  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian yuridis  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  tidak  terdapat  keseragaman  sistem  pemidanaan korporasi  dalam  UU  pidana  khusus,  bahkan  pengaturannya  cenderung  serampangan.  Dalam KUHP Nasional, ketentuan pemidanaan korporasi dibangun lebih komprehensif dan sistematis. Syarat  pemidanaan  yang  dibangun  oleh  KUHP  Nasional  didasarkan  pada  tiga  hal,  yaitu: perbuatan,  kesalahan,  dan  pedoman  pemidanaan.  Dalam hal  penjatuhan  pidana  bagi  korporasi, hakim  tidak  semata-mata  melihat  pada  perbuatan  dan  kesalahan,  namun  juga mempertimbangkan beberapa hal sebagai pedoman pemidanaan.
Kata Kunci: Korporasi; KUHP Nasional; Pemidanaan .

## A. Pendahuluan
Menurut  Herbert  L.  Packer  (1968),  hukum  pidana  tersusun  atas  tiga  konsep,  yaitu crime, responsibility, dan sentencing . Tiga hal tersebut merupakan titik sentral hukum pidana. Berkaitan dengan  tindak  pidana,  Mezger  menggunakan  istilah  “perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat tertentu”.  Dalam  “perbuatan  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu”  terdapat  orang  yang melakukan (perbuatan tersebut). Dengan demikian, persoalan tentang ”perbuatan” dapat dirinci
1 Artikel  ini  merupakan  hasil  penelitian  yang  didanai  oleh  Universitas  Semarang  berdasar  Surat  Perjanjian  Surat Perjanjian Nomor:  068/USM.H7.LPPM/L/2021
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.2, Juli 2023, Halaman 208-216
menjadi dua, yaitu ”perbuatan yang dilarang” dan ”orang yang melanggar larangan itu” (Sudarto, 1990).
Orang  yang  melakukan  perbuatan,  dalam  konteks  hukum  pidana,  lazim  dikenal  sebagai subjek hukum pidana. Pada awalnya, hukum pidana hanya mengakui orang ( natuurlijk person ) sebagai  subjek  tindak  pidana.  Dalam  perkembangannya,  hukum  pidana  tidak  hanya  mengenal subjek  hukum  manusia,  melainkan  juga  sudah  mengenal  subjek  hukum  lain,  yaitu  korporasi. Rumusan  delik dalam  buku II  dan  III  KUHP  lazim  menggunakan  frasa hij  die (barang  siapa). Dengan demikian, penyusun KUHP berpendirian bahwa hanya orang yang dapat menjadi subjek delik.  Dalam  perkembangannya,  pembuat  undang-undang  turut  memperhitungkan  kenyataan bahwa  manusia  juga  melakukan  perbuatan  melalui  organisasi,  sehingga  muncul  pemikiran terhadap korporasi sebagai subjek delik. Telah terjadi pergeseran paradigma, korporasi awalnya dipandang  hanya  sebagai  subjek  hukum  perdata  (dikenal  dengan  badan  hukum/ legal  person ), bergeser menjadi subjek hukum pidana (Satria, 2021).
Ketika manusia melakukan suatu delik melalui sebuah organisasi, di sini telah terjadi tindak pidana oleh korporasi ( corporate crime ). Hal ini dapat dilihat pada saat pengurus menggunakan korporasi/infrastruktur/asetnya  sebagai  sarana  melakukan  tindak  pidana,  sehingga  memberikan keuntungan kepada korporasi atau pengurusnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Brian K. Payne sebagaimana dikutip oleh Hariman Satria, when agent of a corporation use the corporate infrastructure  or  asset  to  commit  a  crime  meant  to  boost  general  profits  and  the  benefit shareholders (Satria, 2021). Dalam konteks ini, korporasi dilihat dalam pendekatan kepelakuan fungsional ( functioneel daderschapbegriep ), yakni adanya keberadaan korporasi selain manusia individu (Panggabean, 2017).
Di  Indonesia, pemikiran pertanggungjawaban pidana  korporasi pertama  kali dimuat dalam UU Drt. No 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang. Walaupun tidak menggunakan istilah  korporasi,  namun  istilah  badan  hukum  yang  digunakan  di  dalamnya  merujuk  pada terminologi korporasi. Secara yuridis, istilah korporasi pertama kali digunakan dalam UU No. 5 Tahun  1997  tentang  Psikotropika.  Istilah  tersebut  mengadopsi  istilah  “korporasi”  yang digunakan oleh Konsep KUHP 1993.
KUHP  peninggalan  pemerintah  Belanda  tidak  mengenal  korporasi  sebagai  subjek  delik. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya (2016), suasana pada saat pembuatan KUHP masih sangat kuat dipengaruhi  asas universitas. Asas ini menyatakan bahwa korporasi  tidak  bisa  melakukan delik, societas delinquere non potest (korporasi tidak bisa melakukan delik). Dengan adanya asas tersebut,  KUHP  hanya  mengakui  subjek  hukum  manusia.  Berbeda  dengan  KUHP  yang  hanya mengenal subjek hukum manusia, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana  (KUHP  Nasional),  telah  mengenal  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana.  Dengan diterimanya  korporasi  sebagai  subjek  dalam  KUHP  Nasional,  turut  merubah  “wajah”  sistem pemidanaan di Indonesia.
Pembahasan  dalam  penelitian  ini  tertuju  pada  KUHP  Nasional.  Sejalan  dengan  pokok kajian,  permasalahan  yang  diangkat  difokuskan  pada  kebijakan  sistem  pemidanaan  korporasi dalam KUHP Nasional. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, belum banyak penelitian yang  membahas  mengenai  korporasi  dalam  perspektif  KUHP  Nasional.  Selama  ini,  penelitian mengenai  korporasi  lebih  banyak  ditekankan  pada  aspek  kesalahan  (pertanggungjawaban pidana)  dalam  tindak  pidana  khusus,  misalnya  penelitian  Hariman  Satria  (Satria,  2018)  yang membahas  mengenai  pembuktian  kesalahan  dalam  tindak  pidana  korupsi  atau  penelitian  yang dilakukan  I  Made  Walesa  Putra,  Marcus  Priyo  Gunarto,  Dahliana  Hasan  (2022)  mengenai kesalahan korporasi dalam tindak pidana perpajakan.  Penelitian ini membahas mengenai sistem pemidanaan  bagi  korporasi  yang  dibangun  oleh  KUHP  Nasional.  Diharapkan  penelitian  ini semakin  menambah  wawasan  ilmu  hukum  pidana,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  sistem pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional. Mengingat KUHP Nasional merupakan ketentuan yang akan berlaku pada tahun 2026.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  difokuskan  pada  ketentuan  sistem  pemidanaan  terhadap  korporasi  pelaku tindak  pidana  yang  dibangun  dalam  KUHP  Nasional.  Mengingat  fokus  penelitian  ini  berpusat pada  undang-undang,  maka  penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  yuridis  normatif.  Sebagai penelitian yuridis normatif, data sekunder merupakan data utama. Data sekunder yang digunakan terutama  berasal  dari  undang-undang  sebagai  bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  sekunder didapatkan  dari  hasil  penelitian  ataupun  artikel  ilmiah.  Analisis  data  diawali  dengan menginventarisasi  berbagai  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  sistem  pemidanaan  terhadap korporasi  dalam  KUHP  Nasional,  selanjutnya  dilakukan  analisis  terhadap  bahan-bahan  hukum yang  digunakan.  Teknik  analisis  yang  digunakan  menggunakan  adalah  normatif  kualitatif. Penggunaan teknik analisis normatif kualitatif dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis  normatif,  yang  analisisnya  lebih  berorientasi  pada  pengujian  data  sekunder  terhadap teori-teori hukum dan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Sistem Pemidanaan sebagai Mekanisme Pejatuhan Pidana
Sistem  merupakan  jalinan  dari  beberapa  unsur  yang  menjadi  satu  fungsi  (Failin,  2017). Sedangkan  pemidanaan  sendiri  dapat  diartikan  sebagai memidana  seseorang,  atau dengan  kata lain  menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang.  Van  Hammel  mengartikan  pidana  sebagai penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan  pidana  atas  nama  negara  sebagai  penanggung  jawab  dari  ketertiban  umum  bagi seorang  pelanggar,  yakni  semata-mata  karena  orang  tersebut  telah  melanggar  suatu  peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara (Lamintang & Lamintang, 2010).
Pemidanaan  sebagai  suatu  mekanisme/sistem  penjatuhan  pidana  juga  dinyatakan  oleh Sudarto  (1987).  Selanjutnya,  Barda  Nawawi  Arief  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya,  sistem pemidanaan dapat ditinjau dari arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan hanya dipandang dari sudut norma hukum pidana substantif (materiil) yang meliputi ketentuan pemidanaan  dalam  KUHP  sebagai  bangunan  induk  dan  undang-undang  pidana  khusus. Sedangkan  sistem  pemidanaan  dalam  arti  luas,  sistem  pemidanaan  dilihat  dari  sudut bekerjanya/operasionalnya  keseluruhan  sistem  (aturan  perundang-undangan  yang  mengatur bagaimana  hukum  pidana  dioperasionalkan  secara  konkret,  yang  meliputi  subsistem:  hukum pidana  materiil,  hukum  pidana  formil,  dan  hukum  pelaksanaan  pidana  (Arief,  2011). Ditambahkan oleh Mardjono Reksodiputro, dalam sistem pemidanaan harus ada jaminan bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan sesuai aturan/prosedur yang ada (Aryaputra, 2013).
Dalam  sistem  pemidanaan,  pidana  merupakan  komponen  utama.  Pada  konteks  ini,  pidana selalu berkenaan  dengan  tindakan-tindakan,  yang  apabila  bukan  dilakukan  oleh negara  dengan berlandaskan  pada  hukum,  merupakan  tindakan  yang  melanggar  moral  (Harkrisnowo,  2003). Oleh  karena  pidana  bersifat  menderitakan  ( leed )  yang  dibebankan  kepada  seseorang  yang melanggar  aturan  pidana,  maka  penjatuhannya  (pemidanaan)  harus  dilakukan  oleh  pihak penguasa/pemerintah,  sehingga  dalam  penjatuhan  suatu  pidana  harus  disesuaikan  dengan falsafah pemidanaan.
Sebagai  suatu  mekanisme  penjatuhan  pidana,  proses  ajudikasi  merupakan  puncak  dalam sistem  pemidanaan.  Dalam  penjatuhan  pidana,  hakim  akan  menilai  perbuatan  dan  kesalahan terdakwa.  Apabila  kedua  hal  tersebut  terbukti,  maka  hakim  akan  menjatuhkan  pidana.  Syarat pemidanaan  demikian,  berangkat  dari  pandangan  dualistis,  yang  memisahkan  perbuatan  dan kesalahan.  Dalam  perkembangannya,  KUHP  Nasional  tidak  hanya  berangkat  dari  syarat perbuatan  dan  kesalahan,  namun  juga  memperhatikan  tujuan/pedoman  pemidanaan.  Hal  ini dikarenakan  KUHP  tidak  memuat  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan.  Dalam  KUHP  Nasional,
pidana tidak semata-mata dijatuhkan karena terbuktinya suatu perbuatan, dan kesalahan pada diri terdakwa, namun juga memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan.

## 2. Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana
Munculnya korporasi sebagai pelaku tindak pidana, turut merubah sistem pemidanaan yang selama ini berorientasi pada orang. Masuknya korporasi dalam sendi-sendi kehidupan manusia, membawa  beberapa  konsekuensi  dalam  berbagai  bidang  kehidupan.  Sebagai  entitas  yang memberikan  kontribusi  besar  dalam  peningkatan  perekonomian  dan  pembangunan  nasional maupun  global.  Adakalanya  korporasi  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  individu, masyarakat,  atau  negara.  Hal  ini  sesuai  fakta  bahwa  korporasi  telah  sejak  lama  melakukan berbagai  macam  kejahatan.  Pada  tahun  1932,  berdasarkan  hasil  penelitian,  diindikasikan sebanyak  70  korporasi  besar  di  Amerika  Serikat  melakukan  berbagai  macam  kejahatan (Rodliyah, Suryani, & Husni, 2021). Perbuatan inilah yang kemudian dipandang sebagai tindak pidana oleh korporasi ( corporate crime ).
Munculnya  tindak  pidana  oleh  korporasi,  tidak  lepas  dari  ketatnya  persaingan  dalam mencari keuntungan. Menurut I.S. Susanto, sebagaimana dikutip Budi Suhariyanto, menyatakan bahwa  hasrat  untuk  menguasai  pasar,  menjadikan  korporasi  melakukan  suatu  perbuatan  yang bertentangan dengan hukum, seperti memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencuri, menyuap,  dan  mengadakan  persekongkolan  mengenai  harga  atau  daerah  pemasaran.  Dengan demikian  dapat  dikatakan  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukan  korporasi  dilakukan  dalam rangka pemenuhan tujuan korporasi tersebut (Suhariyanto, 2017).
Tindak  pidana  yang  dilakukan  korporasi  dapat  menimbulkan  korban  yang  masif.  Oleh karena  itu,  hukum  pidana  sebagai  salah  satu  instrumen  penjaga  ketertiban  masyarakat, menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Konsekuensi yuridisnya, apabila korporasi dijadikan sebagai subjek tindak pidana, maka korporasi dapat  dijatuhkan sanksi  pidana. Romli Atmasasmita  sebagaimana  dikutip  Muhammad  Fatahillah  Akbar  (2021),  dalam  kejahatan korporasi  ( corporate  crime )  seringkali  mengandung  elemen-elemen  kecurangan  ( deceit ), penyesatan  ( misrepresentation ),  penyembunyian  kenyataan  ( concealment  of  facts ),  manipulasi, pelanggaran kepercayaan ( breach of  trust ),  akal-akalan ( subterfuge ) atau  pengelakan peraturan ( ilegal circumvention ) sehingga sangat merugikan masyarakat secara luas.
Seiring  berkembanganya  ilmu  hukum  pidana,  berubah  pula  pandangan  hukum  pidana terhadap  subjek  tindak  pidana.  Apabila  awalnya  hanya  diakui  manusia  sebagai  pelaku  tindak pidana  dengan  didasarkan  pada  asas  universitas,  dewasa  ini  asas  tersebut  dirasakan  tidak  lagi relevan. Hal ini dikarenakan telah ada pendirian bahwa tindak pidana tidak hanya bisa dilakukan oleh  manusia,  melainkan  juga  korporasi.  Demikian  pula  di  Indonesia,  yang  telah mengakomodasi korporasi sebagai subjek tindak pidana sejak tahun 1951, melalui UU Drt. No 17  Tahun  1951  tentang  Penimbunan  Barang-Barang.  Dalam  perkembangannya,  beberapa undang-undang  di  Indonesia  yang  muncul  belakangan,  senantiasa  memuat  ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Menurut  Muladi  dan  Dwidja  Priyatno  sebagaimana  dikutip  Kristian  (2014),  dilihat  dari sudut  etimologi,  korporasi  berasal  dari  istilah corporatie (Belanda.), corporation (Inggris), korporation (Jerman), yang kesemuanya mengacu pada istilah latin yaitu corporatio. Corporatio sendiri berasal  dari  kata corporare yang merujuk  kata corpus. Dalam  bahasa  Latin, corpus berarti badan (Muladi & Priyatno, 2010). Di Indonesia, telah ada kesatuan pandangan mengenai definisi korporasi. Hal ini dapat dilihat dari definisi korporasi dalam berbagai undang-undang di Indonesia.
Walaupun korporasi telah diatur di berbagai undang-undang, namun demikian KUHP tidak mengatur  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana.  Dengan  demikian,  KUHP  hanya  mengakui orang  sebagai  subjek  hukum.  Menurut  Andi  Zainal  Abidin  Farid  (1993),  ada  beberapa  alasan yang  mendukung  pernyataan  tersebut,  yaitu:  (a) Memory  van  Toelichting Pasal  51  WvS
Nederland (Pasal 59 KUHP): suatu strafbaarfeit hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dalam bidang hukum pidana; (b) Uraian delik dalam banyak pasal WvS selalu dimulai dengan “Barang Siapa” dan sering disyaratkan adanya berbagai faktor manusia,  seperti  sengaja dan  lalai, faktor  mana  hanya  dapat  dimiliki  oleh  manusia;  (c)  Sistem pidana  terdiri  dari  pidana  kekayaan  dan  pidana  badan  hanyalah  dapat  dikenakan  terhadap manusia; dan, (d) Hukum   acara   pidana   tidak   mengandung   ketentuan   tata cara   terhadap korporasi.
Umumnya  tindak  pidana  hanya  dapat  dilakukan  oleh  manusia  atau  orang  pribadi.  Oleh karena  itu  hukum  pidana  selama  ini  hanya  mengenal  orang  perorang  atau  kelompok  orang sebagai  subjek  hukum.  Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  perumusan  pasal-pasal  KUHP  yang  dimulai dengan  kata  “barangsiapa”  yang  secara  umum  mengacu  kepada  orang  atau  manusia.  Dengan melihat  gejala  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  suatu  badan  hukum  yang  merugikan masyarakat, maka kedudukan badan hukum mulai diperhatikan tidak saja menjadi subjek hukum perdata,  tetapi  juga  menjadi  subjek  dalam  hukum  pidana,  sehingga  dapat  dituntut  dan  dijatuhi hukuman atau sanksi pidana.
Sebagaimana telah diuraikan di atas, KUHP hanya mengakui subjek hukum pidana berupa orang  perseorangan. Selain itu,  karena terdapat asas sociates delinquere  non potest, pemikiran yang  dianut  yaitu  delik  tidak  dapat  dilakukan  oleh  korporasi.  Walaupun  hakikatnya  tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, tetapi tuntutan akan ditujukan kepada orang per-orang (Farid, 1993).
Terkait  dengan  ketentuan  pemidanaan  dalam  hukum  pidana  positif,  antara  satu  undang- undang dengan undang-undang yang lain belum ada keseragaman pola. Atau dengan kata lain, masing-masing  undang-undang  memiliki  kebijakan  yang  berbeda.  Ada  undang-undang  yang lengkap  dalam  mengatur  masalah  pemidanaan  bagi  korporasi.  Namun  di  sisi  lain,  ada  juga undang-undang  yang  sangat  sederhana  dalam  merumuskan  ketentuan  pemidanaan  bagi korporasi. Dapat disimpulkan, tidak ada  keseragaman pola pemidanaan dalam undang-undang, bahkan ketentuan pemidanaan bagi korporasi dalam undang-undang cenderung serampangan. Berdasarkan  telaah  dalam  beberapa  undang-undang,  UU  No.  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  UU  No.  9  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pendanaan  Terorisme  merupakan undang-undang yang paling lengkap mengatur ketentuan pemidanaan korporasi. Di sisi lain, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan undang-undang yang pengaturan mengenai korporasi  sebagai  subjek  deliknya  lemah.  Dalam  UU  Pasar  Modal , tidak  jelas  pengaturan korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana.  Tidak  ada  penegasan  subjek  tindak  pidana  dalam  UU Pasar  Modal.  Dalam  Pasal  1  butir  23  UU  Pasar  Modal  menyatakan  “pihak”  adalah  orang, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi. Apabila melihat rumusan tindak  pidana  pasar  modal  dalam  UU  Pasar  Modal,  diawali  dengan  subjek  “setiap  pihak”. Dengan  demikian,  setiap  pihak  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  1  butir  23.  Namun,  patut disayangkan  UU  Pasar  Modal  tidak  mengatur  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai pertanggungjawaban maupun pemidanaan bagi korporasi.
Pada  prinsipnya,  apabila  pengaturan  tentang  korporasi  dalam  suatu  undang-undang  tidak jelas/lengkap,  hal  ini  berpotensi  menimbulkan  permasalahan  dalam  tataran  aplikasi/penegakan hukumnya.  Dengan  demikian,  perumusan  ketentuan  korporasi  yang  tepat/lengkap  juga berpengaruh  pada  tahap  penegakan  hukumnya.  Perbedaan  pengaturan  pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana dalam undang-undang di Indonesia, dapat berakibat pada lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi (Panjaitan, 2022). Oleh karena  itu, sebisa  mungkin,  formulasi  ketentuan pemidanaan  korporasi harus  dibuat  selengkap mungkin, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain dalam penegakan hukumnya.
Berkaitan  dengan  pemidanaan  bagi  korporasi  dalam  undang-undang,  sulit  untuk memberikan pola yang seragam. Hal ini dikarenakan antara satu undang-undang dengan undang-
undang yang lain memiliki model pengaturan yang berbeda. Namun demikian, kiranya UU No. 8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dapat menjadi rujukan mengenai ketentuan pemidanaan bagi korporasi.

## 3. Sistem Pemidanaan Korporasi dalam KUHP Nasional
Penegasan  korporasi  menjadi  subjek  dalam  KUHP  Nasional  terdapat  dalam  Pasal  45  ayat (1).  Diterimanya  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana,  memiliki  konsekuensi  bahwa ketentuan  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana,  pertanggungjawaban  pidana,  maupun pemidanaan, harus disesuaikan dengan karakteristik korporasi. Sebagai contoh, misalnya dalam hal  pemidanaan.  Apabila  mengacu  pada  Pasal  10  KUHP,  maka  hanya  terdapat  pidana  mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.
Menurut  Jonkers  sebagaimana  dikutip  Pujiyono  (2019),  asas-asas  hukum  pidana  Belanda, yang juga konkordans dengan asas-asas hukum pidana di Indonesia saat ini, menyatakan bahwa badan  hukum  dianggap  tidak  dapat  melakukan  delik.  Alasannya,  hukum  pidana  Belanda didasarkan  pada  ajaran  kesalahan  pribadi  ( individual  responsibility )  yang  hanya  ditujukan terhadap  individu/orang/ natuurlijk  person .  Konsekuensinya,  ketentuan  mengenai  pidana  pokok pun mempunyai sifat kepribadian (hanya dapat dikenakan kepada orang, pen ), terutama pidana kemerdekaan (penjara maupun kurungan). Demikian juga dengan pidana denda, sebab menurut sistem pemidanaan di WvS Belanda (begitu pula dengan WvSvNI), orang yang dijatuhi pidana denda  dapat  memilih  untuk  menjalani  pidana  kurungan  pengganti  selain  membayar  denda. Dengan demikian, apabila pelakunya adalah sebuah korporasi, maka tidak mungkin menjatuhkan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.
Pada awalnya, baik secara teoretis maupun praktis, korporasi tidak diterima sebagai subjek hukum  pidana,  namun  seiring  berkembangnya  ilmu  hukum  pidana,  muncul  teori-teori  yang dijadikan  dasar  sebagai  falsafah  pembenar  pemidanaan  terhadap  korporasi.  Saat  ini  sudah mantap  diterima  pandangan  bahwa  korporasi  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  hukum pidana atas perbuatan yang dilakukan.  Perlahan  namun pasti, di Indonesia  sendiri sudah mulai menunjukkan  proses  positif  dalam  hal  penegakan  hukum  terhadap  korporasi  sebagai  pelaku tindak  pidana.  Walaupun  belum  bisa  dikatakan  maksimal  serta  terdapat  beberapa  tantangan dalam  penegakan  hukumnya,  namun  upaya-upaya  yang  telah  ditempuh  oleh  aparat  penegak hukum dengan menjatuhkan pidana kepada korporasi perlu diapresiasi.
KUHP  Nasional  telah  merumuskan  beberapa  ketentuan  mengenai  korporasi  yang  tidak diatur dalam KUHP. Terdapat 16 pasal dalam ketentuan Buku I KUHP Nasional yang memuat ketentuan  korporasi.  Secara  garis  besar,  ketentuan  tersebut  meliputi:  (a)  pengertian  dan penegasan  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana  (Pasal  45,  165,  dan  182);  (b)  ketentuan mengenai  tindak  pidana  korporasi  (Pasal  46  dan  47);  (c)  ketentuan  mengenai pertanggungjawaban  pidana  korporasi  (Pasal  48  dan  49);  (d)  alasan  pembenar  bagi  korporasi (Pasal 50); (e) pedoman dalam penjatuhan pidana bagi korporasi (Pasal 56); (f) ketentuan sistem sanksi yang meliputi pidana dan tindakan bagi korporasi (118, 120, 121, 122, 123, 124); dan, (g) ketentuan alasan penghapus kewenangan menuntut korporasi (Pasal 132).
Dalam  konteks  pemidanaan  bagi  korporasi,  maka  KUHP  Nasional menyediakan  dua  jenis sanksi  bagi  korporasi,  yaitu  pidana  dan  tindakan.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  118  KUHP Nasional,  pidana  bagi  korporasi  dibagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  pidana  pokok  dan  pidana tambahan.  Untuk  pidana  pokok,  KUHP  Nasional  berpandangan  bahwa  korporasi  hanya  bisa dijatuhkan  pidana  pokok  berupa  denda  (Pasal  119).  Sedangkan  jenis-jenis  pidana  tambahan berupa:  (1)  pembayaran  ganti  rugi;  (2)  perbaikan  akibat  tindak  pidana;  (3)  pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; (4) pemenuhan kewajiban adat; (5) pembiayaan pelatihan kerja; (6) perampasan  Barang  atau  keuntungan  yang  diperoleh  dari  Tindak  Pidana;  (7)  pengumuman putusan pengadilan; (8) pencabutan izin tertentu; (9) pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu; (10) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi; (11)
pembekuan  seluruh  atau  sebagian  kegiatan usaha Korporasi;  dan,  (12)  pembubaran  Korporasi. Selain  jenis  pidana,  KUHP  Nasional  juga  menyediakan  sanksi  tindakan  bagi  korporasi  yang diatur dalam Pasal 123, yang meliputi:
(1) pengambilalihan korporasi; (2)  penempatan  di  bawah  pengawasan;  dan/atau,  (3)  penempatan  korporasi  di  bawah pengampuan.
Dalam  penjatuhan  pidana  bagi  korporasi,  syarat  pemidanaan  tidak  lagi  bertumpu  pada skema klasik di mana pemidanaan dijatuhkan apabila perbuatan dan kesalahan terbukti. Skema tersebut  sebenarnya  merupakan  skema  pemidanaan  yang  berangkat  dari  pemikiran  dualistis, yang secara tegas dianut oleh KUHP Nasional. Penjatuhan pidana bagi korporasi dalam KUHP Nasional  bertumpu  tindak  pidana  korporasi,  kesalahan/pertanggungjawaban  pidana  korporasi, dan pedoman pemidanaan bagi korporasi. Dengan demikian, apabila digambarkan dalam sebuah skema, maka skema pemidanaan bagi korporasi dalam KUHP Nasional seperti dijelaskan pada Gambar  1.  Skema  pemidanaan  bagi  korporasi  dalam  Gambar  1,  pada  prinsipnya  mengadopsi skema pemidanaan bagi orang dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, telah ada harmonisasi dan sinkronisasi sistem  pemidanaan bagi orang dan korporasi dalam  KUHP Nasional. Apabila mengacu pada skema pemidanaan di atas, terbuktinya perbuatan (tindak pidana) dan kesalahan korporasi, hakim tidak serta akan menjatuhkan pidana. Dalam hal ini, hakim harus melihat pada pedoman  pemidanaan  yang  diatur  dalam  Pasal  56  KUHP  Nasional.  Hal  ini  selaras  dengan pendapat  Setiyono,  yang  menyatakan  dalam  penjatuhan  sanksi pidana kepada  korporasi,  harus dipertimbangkan benar urgensinya (Mulyadi, 2021). Dengan demikian, penjatuhan pidana bagi korporasi harus memperhatikan beberapa aspek seperti ekonomi, politik, maupun sosialnya.
Menarik untuk didiskusikan yaitu terkait dengan kebijakan pemidanaan terhadap korporasi yang  dibangun  KUHP  Nasional.  KUHP  Nasional  “seolah-olah”  menempatkan  hukum  pidana sebagai  sarana  utamanya  ( primum  remedium ).  Setidaknya  hal  ini  dapat  dilihat  dari  tulisan Harkristuti  Harkrisnowo  (2019).  Menurut  Harkrisnowo,  dalam  Konsep  KUHP,  pada  awalnya terdapat  satu  pasal  yang  menentukan  agar  pemidanaan  terhadap  korporasi  dijadikan  sarana terakhir  ( ultimum  remedium ).  Akan  tetapi  dalam  perkembangannya, ketentuan  pasal  tersebut dihilangkan.  Ketentuan  yang  dimaksud  oleh  Harkristuti  Harkrisnowo  yaitu  Pasal  53  ayat  (1) Konsep  KUHP  2015 . Pasal aquo secara  lengkap  berbunyi  sebagai  berikut:  “Dalam mempertimbangkan  suatu  tuntutan  pidana,  harus  dipertimbangkan  apakah  bagian  hukum  lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi”.
Ketentuan  Pasal  53  ayat  (1)  Konsep  2015  menjadi  hal  yang  menarik.  Karena  ini  berarti, Konsep  2015  secara  tegas  menempatkan  jalur ultimum  remedium bagi  korporasi . Dihapusnya ketentuan  Pasal  53  ayat  (1)  Konsep  2015  sudah  terjadi  sejak  Konsep  2019.  Dengan  tidak diakomodasinya ketentuan Pasal 53 ayat (1) Konsep 2015 dalam KUHP Nasional, bukan berarti mendorong penyelesaian perkara korporasi pada jalur primum remedium. Tidak diakomodasinya ketentuan Pasal 53 ayat (1) Konsep 2015 dikarenakan prinsip ultimum remedium pada dasarnya merupakan  sebuah  landasan  operasionalisasi  hukum  pidana  itu  sendiri.  Menurut  Harkristuti Harkrisnowo  (2019),  penggunaan  hukum  pidana  merupakan  upaya  terakhir  atau ultimum remedium ,  sebagai the  last  resort. Di  sini  penulis  memiliki  catatan  tersendiri  mengenai  tidak diakomodasinya ketentuan Pasal 53 ayat (1) Konsep 2015. Menurut penulis, ketentuan aquo bisa menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam proses penuntutan korporasi.
Gambar 1. Skema pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional
Formulasi  prinsip ultimum  remedium bukan  hal  baru  dalam  perundang-undangan  di Indonesia.  Setidaknya  dapat  dicontohkan  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH),  di  mana  terdapat  penegasan  dalam  penjelasan umum  butir  6,  yaitu  penegakan  hukum  pidana  lingkungan  tetap  memperhatikan  asas  ultimum remedium.  Konkretisasi  formulasi  prinsip ultimum  remedium dalam  tindak  pidana  lingkungan hidup  dapat  dilihat  pada  ketentuan  Pasal  100  ayat (2)  UU  PPLH.  Menurut  penulis,  penegasan prinsip ultimum  remedium dalam  formulasi  pasal  tidak  ada  masalah.  Justru  apabila  tidak dirumuskan secara tegas, dikhawatirkan prinsip tersebut tidak dijalankan atau bahkan cenderung dilupakan.  Dengan  demikian,  penegasan  mengenai  penggunaan  hukum  pidana  sebagai  sarana terakhir dalam perkara korporasi, bukan sesuatu yang haram dilakukan.

## D. Simpulan dan Saran
Diterimanya  korporasi  sebagai  subjek  hukum  pidana,  memiliki  konsekuensi  bahwa ketentuan yang berkaitan dengan pemidanaan, harus disesuaikan dengan  sifat dan karakteristik korporasi.  Penjatuhan  pidana  kepada  korporasi  pelaku  tindak  pidana  dalam  KUHP  Nasional didasarkan  pada  tiga  hal,  yaitu:  (1)  perbuatan;  (2)  kesalahan;  dan,  (3)  pedoman  pemidanaan. Unsur perbuatan dan kesalahan harus ada pada korporasi pelaku delik. Kemudian, hakim harus memperhatikan  beberapa  hal  dalam  menjatuhkan  berat/ringannya  pidana,  misalnya:  tingkat kerugian,  tingkat  keterlibatan  orang-orang  yang  ada  di  dalamnya,  durasi  melakukan  deliknya, bentuk kesalahan, ada tidaknya keterlibatan pejabat, hukum yang hidup, rekam jejak korporasi, dampak  pemidanaan  bagi  korporasi,  atau  tingkat  kerjasama  dari  korporasi  dengan  aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidananya.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, M. F. (2021). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan. Jurnal  Hukum  Dan  Pembangunan , 51 (3),  803–823.  Retrieved  from https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss3/15/
Arief, B. N. (2011). Perkembangan Sistem Pemidanaan Indonesia . Semarang: Pustaka Magister.
Aryaputra,  M.  I.  (2013). Permaafan  Hakim  dalam  Pembaruan  Hukum  Pidana  Indonesia . Universitas Indonesia.
Failin,  F.  (2017).  Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  di  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Indonesia. Jurnal Cendekia Hukum , 3 (1), 14–31. https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6
Farid, A. Z. A. (1993). Bunga Rampai Hukum Pidana . Jakarta: Pradnya Paramita.
Harkrisnowo, H. (2003). Rekonstruksi Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia . Depok: Universitas Indonesia.
Harkrisnowo,  H.  (2019).  Redefinisi  Pidana  dan  Pemidanaan  Korporasi  dalam  Perspektif Rancangan  Undang  Undang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Jurnal  Legislasi Indonesia , 16 (4), 408–418. Retrieved from https://e-
jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/598
Jaya, N. S. P. (2016). Hukum Pidana Khusus . Semarang: Undip Press.
Kristian,  K.  (2014).  Urgensi  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi. Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan , 44 (4), 575–621.
Lamintang, P.  A.  F., & Lamintang, F. T.  (2010). Hukum Penitensier Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.2, Juli 2023, Halaman 208-216
Muladi, M., & Priyatno, D. (2010). Pertanggungjawaban Korporasi . Jakarta: Kencana.
Mulyadi,  L.  (2021). Membangun  Model  Ideal  Pemidanaan  Korporasi  Pelaku  Tindak  Pidana Korupsi Berbasis Keadilan . Jakarta: Kencana.
Packer, H. L. (1968). The Limits of the Criminal Sanction . California: Stanford University Press.
Panggabean, M. L. (2017). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No.  1405  K/Pid.Sus/2013. Dictum:  Jurnal  Kajian  Putusan  Pengadilan , 12 (Pemidanaan Korporasi),  3–24.  Retrieved  from  https://leip.or.id/wp-content/uploads/2017/05/Jurnal- Dictum-Edisi-12-Pemidanaan-Korporasi.pdf
Panjaitan,  A.  C.  D.  (2022).  Pembaharuan  Hukum  Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Tindak
Pidana Ekonomi. Jurnal Yustitia , 16 (2). Retrieved from https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/972
Pujiyono, P. (2019). Pembaharuan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice dalam Model Dual Track System Selective . Semarang: Undip Press.
Putra,  I.  M.  W.,  Gunarto,  M.  P.,  &  Hasan,  D.  (2022).  Penentuan  Kesalahan  Korporasi  Pada Tindak  Pidana  Perpajakan  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  No.: 334/Pid.Sus/2020/PN  Jkt.Brt). Media  Iuris , 5 (2),  231–258.  Retrieved  from  https://e- journal.unair.ac.id/MI/article/view/33369
Rodliyah,  R., Suryani, A., & Husni, L. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Kompilasi Hukum , 5 (1), 191–206. Retrieved from https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/43
Satria,  H.  (2018).  Pembuktian Kesalahan  Korporasi  dalam  Tindak  Pidana Korupsi. Integritas : Jurnal Antikorupsi , 4 (2), 25–53. Retrieved from https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/255
Satria,  H.  (2021).  Usaha  Tanpa  Izin  Lingkungan:  Menilai  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi. Indonesia  Criminal  Law  Review , 1 (1),  1–11.  Retrieved  from https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/1/
Sudarto,  S.  (1987). Pemidanaan,  Pidana  dan  Tindakan  dalam  Masalah-Masalah  Hukum . Semarang: FH Undip.
Sudarto, S. (1990). Hukum Pidana 1 (1st ed.). Semarang: Yayasan Sudarto.
Suhariyanto,  B.  (2017). Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi  Berdasarkan  Corporate  Culture Model  dan  Implikasinya  Bagi  Kesejahteraan  Masyarakat. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional , 6 (3). Retrieved from https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/198