## STATUS KEPEMILIKAN TANAH PADA KAWASAN PANTAI DI PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG

## Sudirman Mechsan
Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara FH Universitas Lampung

## Abstrak
Ketidaktahuan  masyarakat  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  dan  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2007  tentang    Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil  membawa konsekuensi  pemilikan  tanah  yang  tidak  berdasar  dan  pemanfaataan  tanah  yang merusak  lingkungan.  Ruang  kawasan  pantai  merupakan  ruang  wilayah  diantara daratan  dengan  ruang  lautan  yang  saling  berbatasan.  Berdasarkan  kemampuan daya  dukung  (carrying  capacity)  dan  kemampuan  alamiah  untuk  memperbaharui (assimilative  capacity),  serta  kesesuaian  penggunaannya,  kawasan  pantai  dan hutan  mangrove  menjadi  sasaran  atas  kegiatan  eksploitasi  sumberdaya  alam  dan pencemaran lingkungan akibat tuntutan pembangunan yang masih cendrung lebih menitik  beratkan  bidang  ekonomi.  Semakin  banyak  manfaat/keuntungan ekonomis diperoleh, maka semakin berat pula beban kerusakan lingkungan/ekologis  yang ditimbulkannya. Begitu  pula sebaliknya, bila semakin sedikit    manfaat/keuntungan  ekonomis,  semakin  ringan  pula  kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.
Kata Kunci : Status pemilikan tanah,  pemanfaatan tanah, wilayah pesisir.

## I. PENDAHULUAN.
Negara Kesatuan Republik Indonesia    sebagai  suatu  Negara kepulauan  terdiri  dari  17.508  buah pulau  besar  dan  kecil  yang  secara keseluruhan  memiliki  panjang  garis pantai sekitar 81.000 Km, merupakan karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa kepada  bangsa  Indonesia.  Sejarah demografi suku-suku dan penyebaran penduduk  di  pesisir  pantai  Indonesia merupakan kronologi awal pengelolaan  dan  penguasaan  tanah pada  kawasan  itu.  Secara  turun temurun masyarakat pantai
menguasai  tanah,  baik  penguasaan secara perorangan maupun adat.
Pada  waktu  Indonesia  di  jajah
Belanda,  pemerintahan  di    Indonesia dipegang  oleh  pemerintah  Kolonial
Hindia  Belanda.  Hukum  pertanahan yang  berlaku  di  Indonesia  pada waktu  itu  bersifat  Dualisme  yaitu berlaku dua hukum secara bersamaan dan  ditempat  yang  sama.  Hukum pertanahan  yang  berlaku  pada  saat itu  adalah  Hukum  pertanahan  Adat untuk  kelompok  pribumi  dan  hukum pertanahan Barat untuk orang Eropa.
Pemerintah  Kolonial  Belanda pada  saat  menjajah  di  Indonesia Kebijakan  di  bidang  pertanahan mempunyai  konsep  Tanah  dimiliki Negara,  artinya  Negara  sebagai pemilik tanah dengan segala konsekuensinya. Kebijakan ini
dikenal dengan nama Domein Verklaring. Dengan kebijakan tersebut pemerintah kolonial Belanda hanya meminta alat bukti kepemilikan  tanah  kepada    warga
pribumi yang merasa memiliki tanah. Apabila  warga    pribumi  tidak  bisa menunjukkan  alat  bukti  kepemilikan tanah  berupa  sertipikat  maka  tanah tersebut  menjadi  milik  pemerintah kolonial Belanda. Dengan kebijakan tersebut maka semua kepemilikan tanah pada masa pemerintahan kolonial Belanda
di bumi Indonesia ada pada pemerintahan tersebut, dalam pengertian pemerintah kolonial dapat memberikan hak milik kepada  orang asing  untuk  mendapatkan  tanah dengan    hak  milik,  atau  pada pemerintahan  kolonial    disebut  hak Eigendom. Pada masa pemerintahan kolonial  Belanda  bumi  Indonesia  ini banyak    dikuasai  orang  asing  baik dengan  hak  milik  (eigendom)  atau hak  sewa  sehingga  bertambahlah penderitaan  rakyat  Indonesia  karena tanah  yang  diambil  oleh  pemerintah Hindia Belanda dijual atau disewakan kepada orang asing. Sejak  Indonesia  merdeka  17 Agustus l945 pendiri bangsa ini telah memikirkan pengelolaan Negara terutama  tentang  kepemilikan  tanah, maka  pemerintah  bersama  DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor.  5  Tahun  l960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  Di  dalam  Undang  Undang tersebut langkah pertama yang dilakukan  adalah  Reforma  Struktura yaitu  mereformasi  semua  aturan  dari pemerintah  Kolonial  Belanda    yang menyengsarakan  rakyat  Indonesia dengan  cara  memutuskan  mencabut semua aturan-aturan pemerintah Belanda  yang  berkaitan  dengan tanah. Selanjutanya menggantinya dengan    kebijakan  bahwa  konsep tanah  dikuasai  oleh  Negara  Pasal  33 ayat  (3)  UUD  1945  jo  Pasal  2  ayat
(1) UU No. 5  Tahun l960, tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat dan  bangsa  Indonesia.  Orang  asing tidak diberi tempat untuk mendapatkan hak milik atas tanah  di bumi  Indonesia  ini,  untuk  orang asing  hanya    diperbolehkan  dengan hak  pakai  saja  dengan  batas  waktu tertentu.
Namun  menurut  pengamatan penulis    masih  banyak  penduduk bahkan orang asing  menguasai tanah dikawasan  pantai  bahkan  pulau- pulau  di  bumi  Indonesia  ini  dengan berbagai modus penyelundupan hukum  {Radar  Lampung  Senin  24 Mei  2010,    Tiga  WNA  Miliki Hektaran Lahan).
Berdasarkan  uraian  tersebut permasalahan  yang  diangkat  adalah Bagaimana    status  kepemilikan Tanah    pada  kawasan  pantai  di pesisir    Kota  Bandar  Lampung,  dan
Apakah orang
asing dapat mempunyai  Hak  Milik  di  Negara Republik Indonesia?

## II. METODE  PENELITIAN.
Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  normative  dan  empiris. Pendekatan  normative  dimaksudkan bahwa pendekatan ini melihat hukum sebagai  suatu  sistem  peraturan- peraturan  yang  abstark,  dan  sebagai subyek  yang  berdiri  sendiri  atau lembaga  otonom  yang  terlepas    dari kaitan-kaitannya  dengan  hal-hal  di luar  peraturan-peraturan    tersebut. Pendekatan  empiris    dimaksudkan untuk  melihat  perilaku  anggota masyarakat dalam hubungannya hidup  bermasyarakat,  baik  perbuatan yang seharusnya dipatuhi, atau bersifat  perintah  maupun  larangan. Data  sekunder  dan  data  primer merupakan  data  utama    yang dijadikan sumber kajian. Data
sekunder  akan  diperoleh  dari  bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan hukum  primer  berupa  perundang- undangan,  hukum  kebiasaan  dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder  berupa  bahan  kepustakaan seperti  buku-buku,  jurnal  dan  hasil kegiatan  ilmiah  seperti laporan penelitian,  seminar,  lokakarya  dan diskusi  –  diskusi.    Data  primer diperoleh  dari  informan  dengan  cara wawancara  dengan  bantuan  daftar pertanyaan  yang  telah  disiapkan sebelumnya.  Analisis  data  dilakukan dengan metode diskriptif  kualitatif.
III. PEMBAHASAN
3.1.  Tanah di kuasai Negara Pada masa pemerintahan kolonial  Belanda    di  Indonesia, hukum  agraria  yang  berlaku    adalah hukum kolonial Belanda  yang diatur dalam Undang Undang Agraisch No. 55.  Untuk  melaksanakan  ketentuan- ketentuan di dalam  Undang Undang Agrarisch  1870  itu  maka  diadakan peraturan pelaksanaannya yang disebut Keputusan Agraria (Agrarisch  Besluit),  yang  dimuat  di dalam  Staats  Blad  1870  No.  118,
yang  terpenting    keputusan  agrarian itu    adalah  Pasal  1  yang  pada pokoknya  menyatakan      bahwa semua  tanah  yang  tidak  dapat dibuktikan oleh orang lain  bahwa di atasnya  ada  hak  eigendom  adalah milik  (domein)  Negara.  Pernyataan yang  terjelma  pada  Pasal  1  terkenal dengan istilah asing “domein verklaring” Pada waktu itu pemerintah Kolonial Belanda memandang  bahwa seluruh raja-raja di  Indonesia  telah  tunduk  kepada kerajaan Belanda maka seluruh tanah yang  terdapat  di  bumi  Indonesia adalah  “Milik”  kerajaan  Belanda. Konsekuensi    dari  Negara  sebagai
pemilik  maka  negara  mempunyai wewenang yang luas terhadap miliknya tersebut,sebagai contoh adalah  Negara  dapat  menjual    tanah kepada  orang  asing.,  sehingga  orang asing  dimungkinkan mempunyai  hak milik  di  Indonesia  pada  pemerintah kolonial    Belanda  .  Pada  prinsipnya asas  agrarian  pemerintah  kolonial Belanda  Negara  sebagai  pemilik sangatlah  tidak  cocok.  Alasannya adalah  jauh  hari  pendiri  Negara  ini telah  sepakat  melalui  Pasal  33  ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air serta kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  Negara.
Selain  itu  asas  agraria    Negara sebagai  pemilik  sangat  bertentangan dengan kehidupan masyarakat Indonesia,  yang  terbiasa  dengan  hak ulayat pada masyarakat adatnya. Dan yang  terakhir  menurut  pengalaman sejarah bahwa Negara sebagai pemilik sangat mensengsarakan rakyat dan akan menghilangkan hak- hak rakyat.

## 3.2. Pengertian di Kuasai Negara.
Berbeda setelah Indonesia merdeka,  Undang  Undang  Pokok Agraria  Nomor.  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria    dibentuk  tanpa  perlu mengambil alih politik hukum agrarian Belanda. UUPA menghapuskan Domeinverklaring dengan  maksud  karena  tidak  sesuai filosofi  dan  pandangan  hidup  dari Negara  Republik  Indonesia.  Dalam mengadakan hubungan langsung antara  Negara  dengan  tanah,  hak Negara  adalah  hak  menguasai  atau tanah di bumi  Republik ini di kuasai oleh Negara sesuai  Pasal 33 ayat (3) UUD  1945.  Pengertian  dikuasai  itu bukan  berarti  dimiliki,  tetapi  Negara sebagai  organisasi  kekuasaan  diberi wewenang  seperti  yang  diatur  dalam
Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1960  untuk :
a. mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi,  air  dan  ruang  kasa  serta kekayaan alam tersebut.
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara  orang-orang  dengan  bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai  bumi,  air,  dan  ruang angkasa  serta  kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya.
Mengatur dimaksud dalam Pasal  2  ayat  (2)  adalah  membuat peraturan kemudian menyelenggarakannya artinya melaksanakannya  (exsekution)  atas peruntukan (use), persediaan (reservation)  dan  pemeliharaannya (maintenance).  (A.P  Parlindungan,
1993).  Juga  untuk  menentukan  dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) bagaimana
seharus-nya  hubungan  antara  orang atau Badan Hukum dengan bumi, air, ruang  angkasa  dan  kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya. Selain  itu  hak  menguasai  Negara tersebut  dimungkinkan  organisasi kekuasaan itu untuk : a. Memberikan hak-hak keperdataan baik kepada perseorangan  ataupun    badan- badan  hukum  privat  seperti  Hak
Milik,      Hak  Guna  Usaha,  Hak Guna Banguan dan Hak Pakai;
b. Mengakui  suatu  hukum  politik yang  sudah  ada  sebelumnya,
seperti  Hak  Ulayat  masyarakat hukum adat (Pasal 3 UUPA);
c. Memberikan  hukum  public  yang baru yaitu Hak Pengelolaan yang diberikan kepada lembaga- lembaga  pemerintahan  ataupun perusahaan-perusahaan negara/daerah.
d. Dapat diberikan Hak Pakai
(khusus)  yaitu  Hak  Pakai  yang tidak  terbatas  waktunya  dan diberikan    untuk  pelaksanaan tugasnya seperti Hak Pakai untuk perwakilan-perwakilan    Negara asing untuk kepentingan lembaga pemerintahan.
Beranjak  dari  uraian  di  atas maka  tanah-tanah  yang  ada  di wilayah  Republik  Indonensia  ini dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Tanah  yang  dikuasai  langsung oleh  Negara  (pada  umumnya  ini disingkat  saja  dengant  anah Negara)  atau  tanah  bebas  yaitu tanah  yang  tidak  ada  haknya (tanah yang  tidak  termasuk kelompok a; b; c dan d).
2. Tanah  Negara  tidak  bebas,  yaitu tanah Negara yang wewenangnya telah dilimpahkan (termasuk kelompok b dan c).
3. Tanah Negara yang dibebani hak, yaitu tanah Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; dan
Hak  Pakai,  hak    ini    pada perseorangan,  dan  badan  hukum. (termasuk  kelompok  a  dan  b  ) (AP. Parlindungan, 1993)
3.3. Hanya Warga Negara Indonesia  yang    diberikan Hak Milik Dasar kenasionalan hukum
agrarian  diletakakn  dalam  Pasal  1 ayat  (1),  yang  menyatakan,  bahwa  : “Seluruh  wilayah  Indonesia  adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat
Indonesia,  yang  bersatu  sebagai bangsa  Indonesia”  dan  Pasal  1  ayat (2)  yang  berbunyi  bahwa  :Seluruh bumi, air dan rung angkasa, termasuk kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dalam  wilayah  Republik Indonesia  sebagai  karunia  Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang  angkasa  bangsa  Indonesia  dan merupakan  kekayaan  nasional”.  Ini berarti  bahwa  bumi,  air  dan  ruang angkasa  dalam  wilayah  Republik
Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan  oleh  bangsa  sebagai keseluruhan,  menjadi  hak  pula    dari bangsa  Indonesia,  jadi  tidak  semata- mata  menjadi  hak    dan  dari  para pemiliknya  saja.    Demikian  pula tanah-tanah    di  daerah-daerah    dan pulau-pulau yang bersangkutan  saja. Dengan  pengertian  demikian    maka hubungan  bangsa  Indonesia  dengan bumi, air dan ruang angkasa
Indonesia merupakan semacam hubungan    hak  ulayat  yang  diangkat pada  tingkatan  yang  paling  atas, yaitu pada  tingkatan yang mengenai seluruh  wilayah  Negara.  Adapun hubungan  antara  bangsa    dan  bumi, air serta ruang angkasa Indonesia  itu adalah hubungan yang bersifat  abadi Pasal  1  ayat  (3)  .  Ini  berarti  bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai  bangsa  Indonesia  amsih  ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun  tidak  ada  sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan  meniadakan  hubungan tersebut.  Di  dalam  hukum  agraria nasional dikenal pula hak milik yang dapat  dihaki  oleh  seseorang  baik sendiri maupun bersama—sama
dengan orang-orang lain  atas bagian dari  bumi  Indonesia    (Pasal  4  jo Pasal 20).
Hak  Milik  adalah  hak  turun- temurun,  terkuat    dan  terpenuh  yang dapat  dipunyai  orang    atas  tanah
dengan  mengingat  fungsi  sosial. Turun menurun menunjukkan bahwa hak  tersebut  dapat  berlangsung  terus selama pemilik masih hidup dan jika meninggal  dunia  hak  tersebut  dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Terkuat menunjukkan bahwa
kedudukan    hak  itu  paling  kuat,  jika dibandingkan  dengan  hak-hak  atas tanah  lainnya  karena  terdaftar  dan pemilik  hak  diberi  tanda  bukti  hak (sertifikat), sehingga mudah dipertahankan  terhadap  pihak  lain. Disamping itu, jangka waktu pemilikannya tidak terbatas. Yerpenuh  menunjukkan  bahwa  hak itu  memberikan  kepada  pemiliknya wewenang paling luas, jika disbanding-kan  dengan  hak-hak  atas tanah  lainnya,  tidak  berinduk  pada hak ats tanah lain, dan peruntukkannya tidak terbatas
selama  tidak  ada  pembatasan  dari penguasa.  Ini  menunjukkan  bahwa hak  milik  mempunyai  fingsi  sosial .Sifat-sifat  seperti  ini  tidak  ada  pada hak-hak atas tanah lainnya. Menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1)
UUPA hanya warga Negara
Indonesia  yang  dapat  mempunyai hak  milik  atas  tanah.  Hak  milik kepada  orang  asing  dilarang  (Pasal 26  ayat  (2)).  Orang-orang    asing dapat mempunyai tanah dengan  hak pakai yang luasnya terbatas.
3.4. Status Fungsi dan Kepemilikan Lahan Pantai Sejarah  demografi  suku-suku dan  penyebaran  penduduk  di  pesisir pantai
Indonesia merupakan kronologis  awal  pengelolaan  dan penguasaan lahan kawasan itu. Secara  turun-temurun  masyarakat pantai menguasai lahan, baik penguasaan secara perorangan
maupun  adat.  Sejak  tahun  1982,
sebagaian  daratan  kawasan  pantai dan  hutan-hutan  mangrove    telah ditetapkan  fungsi  peruntukkannya dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Berdasarkan TGHK tersebut,  pembagian  fungsi  hutan meliputi  :  hutan  produksi  terbatas, hutan produksi biasa, hutan produksi yang  dapat  dikonversi  dan  areal peruntukkan lainnya.
Pengelolaan  kawasan  budidaya pantai  tidak  dapat  dipisahkan  dari status  fungsi  dan  kepemilikan  lahan pada  kawasan  tersebut.  Pemberian hak  atas  tanah,  baik  yang  dikuasai secara  perorangan  maupun  yang dikuasai  secara  adat  untuk  lahan- lahan daratan yang tidak dipengaruhi pasang  surut  air  laut  lebih  mudah diselesaikan,  karena  sudah  diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Dan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Masalah  lain  yang  sangat menonjol  adalah  daratan-daratan  di kawasan  pantai  tersebut  bergerak secara labil dan tak terduga.
Pergeseran daratan ini dapat diakibatkan oleh adanya tanah longsor  atau  adanya  tanah  timbul akibat  sedimentasi  seperti  yang terjadi  di  pantai  utara  Jakarta  dan hutan  mangrove  di  Lampung  Timur. Dalam  usaha  memanfaatkan  tanah timbul ada perbedaan-perbedaan pendapat.  Ada  “tanah”  yang  sudah dimanfaatkan  ketika  belum  lagi berbentuk  “tanah”,  melainkan  baru sebagai  genangan  air  yang  dangkal. Ada pula sebidang tanah timbul yang sudah  dimanfaatkan,  ketika  sifat tanahnya  masih  belum  pantas  lagi diolah untuk menjadi tanah pertanian, karena kadar garam tanahnya masih tinggi.
Dalam pertumbuhan tanah timbul, okupasi lahan oleh
masyarakat  belum  tentu  menunggu
sampai benar-benar ada wujud “tanah”.  Begitu  tanah  itu  muncul kemudian  dimulai  pengolahannya menjadi  tanah  pertanian  yang  baik, okupasi  masyarakat  di  atas  tanah  itu biasanya sudah mantap.
Lahan  di  kawasan  pantai  yang tidak  dibebani  hak  milik,  dikuasai oleh  Negara  dan  digunakan  sesuai peruntukan/fungsinya
untuk
kemakmuran  rakyat.  Peralihan  status lahan  dari  lahan  Negara  menjadi lahan  yang  dilekati  hak  yang  bukan tanah Negara dapat ditempuh dengan proses permohonan tanah
Negara/pemberian hak.
Peraturan  yang  secara  khusus mengatur  tanah  timbul  secara  alami memang  belum  ada,  akan  tetapi, mungkin  dapat  digunakan  PP  No. 8/1953 yang mengatur tentang pengusahaan  tanah-tanah  Negara,
sebelum ada peraturan yang baru..
Selain  PP  No.  8/  1953  di  atas, kiranya  perlu  juga  diperhatikan  UU No.  51/1960,  tentang  laranan  untuk menggunakanmtanah atau muka bumi  bagi  setiap  orang  yang  tidak memiliki ijin yang syah dari penguasa  tanah  tersebut.  UU  No. 1/1960  melarang  penggunaan  secara liar  bagi  muka  bumi    dalam  wujud tahapan  manapun  baik  itu  masih berwujud  tanah  yang  tergenang  air secara  berkala,  ataupun  yang  sudah berwujud  tanah  padat.  Dengan  UU No.  51/1960  itu,  Pemerintah  Daerah berwenang mengambil tindakan yang eprlu apabila ada pelanggaran- pelanggaran hukum seperti di atas.
Tanah  timbul,  dalam  tahapan yang  manapun  wujudnya,  biasanya ada  vegetasinya.  Kalau  ada  yang menebangi  pohon-pohon  tetapi  tidak langsung  memanfaatkan  tanahnya, orang  tersebut  dapat  juga  ditunutt sebagai
pelanggar hukum
berdasarkan  UU  No.5/1967  tentang
Pokok-pokok  Kehutanan.  Apabila sampai  terjadi  pencemaran  ataupun kerusakan lingkungan hidup, tuntutan  dapat  juga  didasarkan  UU No. 4/1982. Reklamasi pantai yang dilakukan  selama  ini  di  Lampung belum  menimbulkan  masalah  dalam hukum  pertanahan  nasional.  Sebab reklamasi  tersebut  dalam  arti  yang sebenarnya,  yakni  menimbun  pantai untuk  menciptakan  daratan  baru. Sebagian  reklamasi  yang  dilakukan adalah memunculkan kembali daratan  yang  terkikis    abrasi.
Sehingga  tanah  timbul  tersebut  tetap sama dengan peta wilayah yang lama sebelum  abrasi.  Dan  juga  sebagian lagi  merupakan    daerah  rawa    atau ekosistem  mangrove  yang  kebetulan berstatus tanah Negara.
Hal  di  atas akan berbeda kalau yang  direklamasi  itu  sepenuhnya laut.  Sebab  hak  atas  tanah  hanya berlaku  sampai  batas  pasir  pantai. Karenanya  laut  tidak  dapat  dilekati denga hak atas tanah. Pemegang hak atas  laut  sampai  ke  batas  yang ditentukan  oleh  “Konvensi  Hukum Laut  PBB”  yang  telah  diratifikasi Indonesia  dengan  UU  No.  17  tahun 1985  adalah  Negara.  Jadi  seluruh kawasan  perairan  laut  Indonesia dikuasakan Kepada Departemen Perhubungan untuk kepentingan pelayaran.

## IV. PENUTUP
4.1. Simpulan
Berdasarkan perkembangan pembangunan    wilayah  perkotaan dan  desa  pantai,  status    kepemilikan lahan pada kawasan pantai dan hutan mangrove  sangat  beragam,  sesuai dengan kondisi biofisik, sosial ekonomi    dan  tingkat  peradaban masyarakat  setempat.  Ada  yang
dikuasai perseorangan melalui pemberian tanah Negara baik dengan cara  reklamasi,  penguasaan  tanah timbul, ada yang dikuasai secara adat untuk lahan-lahan daratan yang tidak terpengaruhi  pasang  surut  air  laut, dan  ada  lahan  yang  dikuasai  Negara yaitu  daerah  pesisir  pantai  yang kosong.
Bahwa  hanya  warga  Negara Indonesia saja yang boleh mempunyai  hak milikatas tanah  baik tanah  daratan  maupun  kawasan pantai, hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  5 Tahun 1960. tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, warga
Negara  asing  boleh  mempunyai dengan  hak  pakai  atau  hak  sewa dengan  waktu  terbatas.  Hak  Milik yang dipunyai oleh orang asing batal demi hukum melanggar Pasal 26 ayat (2) UUPA.

## 4.2. Saran
Reklamasi pantai akan menjadi trend pengembangan wilayah kota di masa  depan,  setidak-tidaknya  bagi kota-kota besar di Jawa dan Lampung    yang  berbatasan  dengan laut.  Tidak  saja  didorong  oleh  laju pertumbuhan  penduduk,  tetapi  juga dunia  usaha  akan    lebih  memilih reklamasi  pantai  sebagai  upaya mendapatkan  lahan  yang  strategis, mesti  dengan  investasi  yang  lebih tinggi.
Sudah  waktunya  dirumuskan peraturan  setingkat  Undang-Undang yang  mengatur4  kegiatan  reklamasi/
pengerukan danau/sungai serta seluruh  aspek  dan  masalah  terkait, agar dapat diberikan kepastian hukum,  dalam  hukum  pertanahan yang  juga  syarat  mutlak  bagi kesuksesan pembangunan nasional.

## DAFTAR  PUSTAKA
Harsono,  Boedi . 2000., Hukum Agraria  Indonesia,  Sejarah Pembentukan Undang- Undang  Pokok  Agraria.  Isi dan Pelaksanaannya. Penerbit Djambatan. Jakarta. Parlindungan,  A.P.  1993., Komentar Atas Undang-Undang  Pokok Agraria, Penerbit Mandar
Maju.  Bandung. Mertokusumo, Sudikno, 1984. Bunga Rampai Ilmu Hukum, Penerbit Liberty. Yogyakarta. Rahardjo, Satjipto, 1986. Ilmu Hukum. Penerbit  Alumni. Bandung. Soekanto, Soerjono, 1983 . Penegakan  Hukum. Penerbit Binacipta.  Badan  Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun
2007  tentang Pengelolaan
Wilayah  Pesisir  Dan  Pulau-
Pulau Kecil.
Undang-Undang  Nomor.  5  Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor.  5  Tahun 1967  tentang Pokok-Pokok Kehutanan.
Undang-Undang    Nomor.  51  Tahun 1960, tentang Larangan untuk  Menggunakan  tanah atau  Muka  Bumi  Bagi  Setiap
Orang    Yang  Tidak  Memiliki
Ijin yang Sah Dari Penguasa Tanah tersebut.