INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4834-4842 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Akad Gadai Sawah Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Kebupaten Pesawaran)
Videa Dinda Amorcha 1 ✉ , Ulil Albab 2 , Nina Ramadhani Wulandari 3 , Abizar 4 ,
Muhammad Rizkal Fajri 5
Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Lampung Email: videaadinda@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pelaksanaan gadai merupakan tradisi yang telah mengakar pada masyarakat, kebutuhan mendesak dan tidak ada keterampilan lain yang dapat dilakukan maka gadai menjadi solusi untuk  memenuhi hajat seseorang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Akad Gadai Sawah Desa  Durian,  untuk  mengetahui  bagaimana  perspektif  ekonomi  syariah  tehadap  implementasi  akad gadai sawah Desa Durian. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif studi kasus ( case study). Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem Pelaksanaan gadai sawah Desa Durian pada umunya penggadai (rahin)  mendatangi  penerima  gadai  (murtahin)  untuk  meminjam  sejumlah  uang  guna  memenuhi kebutuhannya dengan sawah dijadikan sebagai barang jaminan. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) tidak ditentukan sampai rahin mampu membayar utang tersebut. Adapun mengenai batas waktu pelunasan biasanya ditentukan dalam bentuk tahunan dan tanpa batas waktu tertentu. Hak penguasaan atau pemanfaatan sawah berada ditangan murtahin sampai pelunasan utang.
Kata Kunci: Implementasi Akad, Gadai, Ekonomi Syariah
Abstract
The practice of pawning is a deeply rooted tradition in the community, serving as a solution for urgent needs  and  when  no  other  skills  suffice.  This  research  aims  to  explore  the  Implementation  of  the Pawning Agreement for Rice Fields in Durian Village and assess the perspective of Islamic economic principles on the same. This qualitative case study reveals that the pawning system in Durian Village involves pawning parties (rahin) seeking funds from recipients (murtahin) using rice fields as collateral. The  repayment  timeframe  is  fixed  once  the  pawner  can  settle  the  debt.  The  repayment  period  is typically annually, often without a specific deadline. The rights to field ownership and usage remain with the murtahin until debt clearance.
Keywords: Implementation of Agreement, Pawn, Islamic Economics

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  kebutuhan  insan  untuk  hidup,  kepemilikan  tanah  menunjukan kekayaan  dan  kesejahteraan  seseorang  dalam  taraf  hidupnya.  Semakin  luas  tanah seseorang  maka  semakin  dipandang  kaya  oleh  orang  lain.  Tanah  sangat  erat  sekali hubungannya dengan manusia dan merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat indonesia,  karena  sebagian  besar  penduduknya  menggantungkan  hidup  dan penghidupannya dari tanah (Jajuli, 2005).
Pengelolaan tanah membutuhkan modal untuk memperluas dan memperbanyak hasil yang diinginkan. Para petani membutuhkan dana, selain untuk modal pertanian juga untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  salah  satu  cara  untuk  mengatasinya  petani  sering  kali menggadaikan tanah mereka. Pelaksanaan gadai merupakan tradisi yang sudah mendalam di  masyarakat,  karena  adanya  kebutuhan  yang  sangat  mendesak  dan  tidak  adanya keterampilan lain yang dapat dilakukan maka gadai menjadi solusi untuk memenuhi hajat seseorang.  Hal  ini  beralasan  karena  dalam  akad  gadai  barang  yang  dijadikan  sebagai agunan dapat diambil kembali dan agunan tersebut menjadi hak miliknya ketika ia memiliki dana  untuk  menebusnya  Syariat  Islam  memerintahkan  umatnya  untuk  saling  tolong menolong,  bentuk  tolong  menolong  ini  bisa  dalam  bentuk  pemberian  maupun  dalam bentuk  pinjaman  (Jajuli,  2005).  Hukum  Islam  menjaga  kepentingan  penerima  gadai (murtahin) agar tidak dirugikan. Oleh sebab itu, diperbolehkan meminta agunan sebagai jaminan  hutang,  agunan  tersebut  dapat  dijual  apabila  rahin  tidak  mampu  melunasi pinjamannya. Dalam fikih Islam istilah ini dikenal dengan istilah rahn (gadai)(Jajuli, 2005).
Rahn  (gadai)  adalah  suatu  jenis  pinjaman  untuk  menahan  sesuatu  barang  untuk dijadikan tanggunan hutang. Gadai (rahn) merupakan salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam Islam. Gadai merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi
kebutuhan kehidupannya sehari-hari  manakala  dalam keadaan  susah yaitu  dengan cara meminjam uang dan menyerahkan jaminan, karena manusia sebagai makhuk sosial yang tidak mampu berdiri sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Hakikat dan fungsi gadai dalam Islam  pada  dasarnya  semata-mata  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk saling  tolong  menolong,  sawah  hanya  sebagai  jaminan  bukan  kepentingan  komersial dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa gadai merupakan bentuk dari konsep  muamalah,  dimana  sikap  tolong  menolong  dan  sikap  amanah  dengan menggunakan  akad  tabarru.  Pada  dasarnya  gadai  adalah  untuk  memberi  tingkat kepercayaan lebih tinggi kepada pihak yang akan menerima gadai(Syafei, 1995).
Pelaksanaan  gadai  di  Indonesia  dalam  prakteknya  cukup  berkembang  pesat, menggadaikan  benda/barang  bergerak  maupun  tidak  bergerak  merupakan  solusi  bagi yang membutuhkan bantuan. Gadai merupakan salah satu kegiatan yang sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam tetapi pemahaman mereka masih sangat minim tentang bermuamalat yang sesuai dengan ekonomi  syariah.  Karena  mereka  masih  menerapkan  adat/kebiasaan  yang  berlaku  di masyarakat setempat, termasuk di Desa Durian(Jajuli, 2005).
Desa Durian para petani dalam kehidupanya sudah biasa melakukan praktek Gadai Sawah,  penerima  gadai  (murtahin)  di  desa  ini  melakukan  pemanfaatan  sawah  secara berlebihan yaitu tanpa mengenal batas waktu hingga penggadai (rahin) mampu membayar pinjamannya. Tentu saja ada salah satu pihak yang dirugikan dalam praktik gadai seperti ini karena sawah yang di jadikan sebagai pengikat utang di manfaatkan oleh penerima gadai, sehingga  pihak menerima gadai mendapatkan keuntungan dua kali lipat dari perjanjian utang piutang tersebut.
Dengan kata  lain selain  pihak  penerima gadai mendapatkan uangnya  kembali  dari pihak yang menggadaikan sawah, penerima gadai juga mendapatkan hasil dari pengolahan sawah  tersebut  selama  penggadai  belum  mampu  melunasi  hutangnya.  Dalam  ekonomi syariah  hal  ini  dianggap  sebagai  riba  dan  kezaliman.  Pemanfaatan  gadai  sawah  secara berlebihan  tersebut  bisa  terjadi  karena  kurangnya  pemahaman  para  pelaku  gadai  atas hukum Islam mengenai gadai, atau mereka telah mengetahui dan memahami hukum Islam namun enggan melaksanakanya.
Pelaksanaan  praktek  gadai  sawah  sudah  menjadi  tradisi  bagi  masyarakat  desa setempat. Hal tersebut  dilakukan  karena adanya  kebutuhan  yang  sangat mendesak  dan memerlukan dana secepatnya. Proses gadai yang dilakukan masyarakat Desa Durian hasil dari wawancara penulis dengan salah   satu   warga desa Durian tersebut dilakukan sangat
sederhana, yaitu dengan datangnya si pegadai yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada  penerima  gadai  seseorang  yang  akan  memberikan  pinjaman.  Masyarakat  Desa Durian biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat, keluarga maupun kepada tetangganya  sendiri.  Dengan  waktu  pengembalian      uang  pinjaman  (utang)  yang  tidak ditentukan. Pada saat melakukan transaksi kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi, karena  antara  penggadai  (rahin)  dan  penerima  gadai  (murtahin)  sudah  saling  percaya. Penelitian  berkaitan  implementasi  gadai sawah di Desa Durian penting untuk dilakukan, karena praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Durian tersebut terdapat hal yang menyebabkan penggadai rugi, penerima gadai sering kali mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada yang dipinjamkannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin  mengadakan  penelitian  dengan  judul  Implementasi  Akad  Gadai  Sawah  Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Desa Durian Kebupaten Pesawaran).

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode atau pendekatan studi kasus ( case study). Data primer  diperoleh langsung dari masyarakat Desa Durian. Sedangkan data sekunder berupa buku, litertur, dokumen, dan bacaan yang berkaitan  dengan  penelitian.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara, dokumentasi  dan  observasi  (Sugiyono,  2013).  Dalam  penelitian  ini,  penulis  akan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data dengan teknik berfikir deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Akad Gadai Sawah Desa Durian Kabupaten Pesawaran.
Secara geografis Desa Durian merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Padang Cermin dan terletak di Kabupaten Pesawaran. Luas desa secara keseluruhan yaitu 1,379 ha. Masyarakat  setempat mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai  seorang petani  yang  mengandalkan  musim  padi,  terdapat  1.537  petani  di  sektor  persawahan, perkebunan, ladang dan lain sebagainya. Adapun luas tanah pertanian sawah tadah hujan di desa ini yaitu 349 ha, sehingga kegiatan pertanian umumnya banyak dilakukan ketika musim hujan datang. Di Desa Durian terdapat 33 kelompok Tani/Gapoktan, mereka semua ialah  petani,  penggarap,  penyewa  maupun  pemilik  lahan  sawah  itu  sendiri,  adapun keuntungan ataupun manfaat dengan adanya kelompok tani itu sendiri ialah salah satunya memudahkan  petani  untuk  mendapatkan  pupuk  bersubsidi,  sehingga  petani  dapat mengembangkan hasil pertaniannya.
Apabila musim panen tiba petani akan mendapatkan hasil, dan hasil tersebut dapat digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  dan  untuk  keperluan  mendesak nantinya. Namun dalam keadaan yang sangat mendesak dan membutuhkan dana yang cukup  besar  seperti  untuk  kebutuhan  biaya  sekolah  dan  lain  sebagainya,  apabila  hasil sawah tidak mencukupi maupun gagal panen yang diakibatkan karena kekeringan, ataupun serangan hama yang mengakibatkan  petani  gagal untuk panen, maka hal  ini membuat petani  terpaksa  untuk  menggadaikan  sawahnya  demi  untuk  memenuhi  kebutuhannya tersebut.
Menurut masyarakat Desa Durian yang di maksud dengan gadai sawah yaitu utang dengan barang jaminan antara penggadai dan penerima gadai, dimana penerima gadai mendapatkan uangnya kembali dan menerima barang jaminan. Terdapat kurang lebih 13 orang  penggadai  dan  15  orang  penerima  gadai  di  Desa  Durian  ini,  karna  masyarakat setempat biasanya melakukan akad gadai secara individu dan tidak melaporkan ke aparatur desa, jadi tidak ada kejelasan data mengenai jumlah penggadai dan penerima gadai  di Desa  Durian  ini.  Masyarakat  setempat  biasanya  menggadaikan  tanah  sawahnya  kepada kerabat, keluarga maupun kepada tetangganya sendiri, dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) tidak ditentukan sampai si penggadai mampu untuk melunasi utangnya tersebut.  Adapun  mengenai  batas  waktu  pelunasan  biasanya  ditentukan  dalam  bentuk tahuan  dan  tanpa  batas  waktu  tertentu.  Apabila  sudah  sampai  batas  waktu  yang  telah ditentukan penggadai belum mampu untuk membayar uang yang dipinjamkannya, maka penerima gadai berhak untuk tetap menanam, menggarap, dan mengambil seluruh hasil tanamannya.
Proses terjdinya praktik gadai sawah di Desa Durian yaitu dengan datangnya rahin kerumah murtahin dan menawarkan sawahnya sebagai barang jaminan untuk meminjam sejumlah uang, jika murtahin setuju maka dilakukan perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut  seberapa  banyak  uang  yang  akan  dipinjam  dan  sampai  kapan  batas  waktu penebusannya.  Pada  umumnya  rahin  meminjamkan  uang  kepada  murtahin  dengan perjanjian sawah digarap oleh murtahin, dan hasilnya sepenuhnya dinikmati oleh murtahin. Biasanya perjanjian disepakati selama 2 tahun atau 3 kali musim panen, namun apabila dalam jangka waktu yang telah disepakti rahin belum bisa untuk mengembalikan utangnya, maka murtahin melanjutkan penggarapannya sampai rahin bisa untuk melunasi utangnya.
Seperti  yang  telah  dikemukakan  diatas  bahwa  alasan  masyarakat  Desa  Durian menggadaikan sawahnya adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak diantaranya biaya pendidikan, modal usaha, dan lain sebagainya. Oleh karena itu  masyarakat  setempat  terpaksa  menggadaikan  lahan  63  Wawancara  dengan  Tutik
Pemberi Gadai, Durian, 5 November 2020 sawahnya. Faktor yang menyebabkan mereka melakukan  gadai  dikarenakan  adanya  faktor  budaya  dan  kebiasaan  yang  berlaku  di masyarakat sejak dulu di laksanakan secara turun temurun.
Gadai  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Durian  sudah  terbiasa  sejak  dulu menggadaikan  sawahnya,  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  mendesak  dengan  cara menggadaikan  sawahnya.  Sehingga  mereka  beranggapan  bahwa  hal  tersebut  menjadi kebiasaan  atau  terbiasa,  maka  sudah  menjadi  ketetapan  umum  apabila  seseorang berhutang maka harus ada jaminannya. Oleh karena itu orang yang membutuhkan dana tersebut  mendatangi  orang-orang  yang  dianggap  mampu  menolongnya  atau  bisa menyelesaikan masalahnya.
Faktor lain yaitu karena ingin menolong, berkat dari rasa tolong menolonglah maka si penerima  gadai  (murtahin)  meminjamkan  uangnya  kepada  si  penggadai  (rahin).  Karna manusia  merupakan  makluk  sosial  dan  dilandasi  sikap  tolong  monolong  antar  sesama manusia  penggadai  (rahin)  merasa  senang  karena  mendapatkan  pinjaman  untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk gadai, dan sebagai ucapan terima kasih rahin rela menyerahkan sawahnya untuk digarap oleh penerima gadai (murtahin).
Gadai  yang  dilakukan  masyarakat  Desa  Durian  memang  menjadi  permasalahan, karena  ketidaksesuaiannya  dengan  ekonomi  Islam  dan  cenderung  merugikan  pemilik sawah atau si penggadai (rahin). Akan tetapi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bermuamalah yang sesuai dengan ekonomi Islam masih sangat minin, hal ini disebabkan karena adanya hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat. Gadai di perbolehkan, hanya saja penerima gadai (murtahin) tidak boleh menguasai barang gadaiannya, tetapi yang terjadi di masyarakat penerima gadai menguasai semua barang gadaiannya, sebelum penggadai mampu membayar utangnya.
Gadai  diperbolehkan  asalkan  sesuai  dengan  hukum  syara‟  artinya  yang  menerima gadai tidak  boleh  menguasai  dari hasil  sawah tersebut, karena  sang  pemilik  sawah dari situlah  penghasilannya.  Penerima  gadaian  tidak  harus  mengganti  barang  gadaian  itu kecuali  kalau  iya  melanggar  tidak  menepati  amanah,  dan  jika  penerima  gadaian  masih menerima sebagian haknya uang tebusan belumlah persoalan gadai itu terlepas (beres) sehingga si penggadai memenuhi semua hak penerima gadai itu (semua uang tebusannya).
Pandangan  Ekonomi  Syariah  Tehadap  Implementasi  Akad  Gadai  Sawah  Desa  Durian Kebupaten Pesawaran
Pelaksanaan gadai  sawah  didesa  Durian bila  dilihat  dari    segi hukum gadai  maka sudah  memenuhi  semua  rukun  gadai  yang  ada,  yaitu  pelaksanannya  di  lakukan  secara
tertulis dan ada juga yang tidak tertulis, akan tetapi akad tersebut sudah memenuhi rukun gadai.  Yaitu  adanya  pihak-pihak  yang  berakad  (rahin  dan  murtahin),  barang  yang digadaikan (marhun), utang (marhun bih), dan sighat (ijab dan qabul). Menurut penulis ada yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan praktik gadai ini, karena pihak penggadai (rahin) maupun pihak penerima gadai (murtahin) tidak menuliskan atau dicatat secara jelas. Yakni hanya dengan lisan dengan asas sudah saling percaya akan tetapi ada sebagian yang menggunakan surat dan matrai, Agar memperkuat akad tersebut ketika salah satu pihak ada yang mengingkari.
Akad  gadai yang terjadi di masyarakat Desa Durian yaitu memiliki jangka waktu 2 tahun penggadaian, dimana dalam waktu tersebut barang gadaian tidak diserahkan kepada penggadai (rahin) sampai waktu 2 tahun tersebut berakhir. Dan apabila sudah jatuh tempo penggadai  (rahin)  belum  bisa  melunasi  maka  pelunasan  utang  ditangguhkan  dengan jangka  waktu  yang  tidak  dapat  ditentukan  sampai  penggadai  (rahin)  dapat  melunasi utangnya sehingga perjanjian diantara penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) bisa berlangsung cukup lama.
Perihal mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai (murtahin), ada perselisihan  pendapat  antara  ijma  ulama  mengenai  hal  tersebut,  adapula  yang memperbolehkannya. Namun penulis menyimpulkan pendapat sebagian besar para ulama bahwa  barang  jaminan  boleh  dimanfaatkan  sesuai  dengan  biaya  yang  penerima  gadai (murtahin) keluarkan untuk barang jaminan tersebut. Dan barang jaminan boleh dipegang oleh  penerima  gadai  (murtahin),  namun  barang  jaminan  tidak  boleh  tertutup  dari pemiliknya  yaitu  penggadai  (rahin).  Seperti  hadist  dari  Abu  Hurairah  r.a  dan  Nabi Muhammad S.A.W., yang artinya “Tidak terlepas dari kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya, ia hanya memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”
Berdasarkan  pengertian  hadits  diatas  penulis  menyimpulkan  bahwa  barang  yang dijadikan  sebagai  barang  jaminan  tidak  boleh  tertutup  dari  pemiliknya,  meski  barang jaminan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  gadai  di  Desa  Durian  ini  tidak  sesuai  dengan pemanfaatan barang gadai secara Islam. Karena dalam pelaksanaan gadai di Desa Durian ini  penerima  gadai  (murtahin)  memegang  penuh  barang  jaminan  (sawah),  dan memanfaatkan  barang  jaminan  tersebut  sehingga  penerima  gadailah  (murtahin)  yang memperoleh keuntungan. Jadi selama perjajian waktu pembayaran hutang, sawah menjadi barang jaminan dan dimanfaatkan (garap) oleh penerima gadai (murtahin), sehingga uang yang penerima gadai (murtahin) pinjamkan tetap utuh dan tidak berukurang sedikitpun. Disinilah  peneliti  melihat  adanya  ketidakadilan,  barang  jaminan  (sawah)  mutlak  masih menjadi garapan penerima  gadai (murtahin) dan  ia juga mendapatkan hasil  panen  dari
garapan  sawah  tersebut,  sedangkan  penggadai  (rahin)  tidak  berhak  menggarap  dan mengambil  hasil  sawah  yang  telah  dijadikan  barang  jaminan  sampai  ia  mampu  untuk melunasi utangnya.
Imam Ahmad menegaskan bahwa penerima gadai (murtahin) boleh memanfaatkan barang  gadaian  sesuai  dengan  biaya  perawatan  yang  telah  ia  keluarkan  untuk  barang gadaian tersebut (Mardani, 2012).Namun menurut Ulama Mahzab Hambali, apabila barang jaminan bukan berupa hewan atau sesuatu yang tidak memerlukan biaya pemeliharaan, seperti  tanah  maka  pemegang  barang  jaminan  tidak  boleh  memanfaatkannya(Nawawi, 2009). Dari beberapa pendapat para ulama diatas, penulis menyimpulkan bahwa sawah yang dijadikan sebagai barang jaminan seharusnya tidak dimanfaatkan secara berlebihan dan diambil seluruh hasilnya oleh penerima gadai (murtahin).
Penulis  menyimpulkan  bahwa  gadai  di  Desa  Durian  ini  tidak  sesuai  dengan  etika tolong-menolong,  dikarenakan  gadai  yang  terjadi  di  desa  ini  masih  menguntungkan sebelah  pihak  saja,  yaitu  hanya  menguntungkan  bagi  penerima  gadai  (murtahin). Sedangkan bagi penggadai (rahin) dengan adanya barang jaminan yang dimanfaatkan oleh penerima  gadai  (murtahin),  maka  membuat  penggadai  (rahin)  makin  sulit  untuk mendapatkan penghasilan. Hal ini juga berdasarkan hadist Rasulullah S.A.W., yang artinya :  “Gadaian  itu  tidak  menutup  akan  yang  punyanya  dari  manfaat  barang  itu,  faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggungjawabkan segala resikonya.” (Hr. As - Syafi‟i Dan Ad- Daruqutni)
Dengan dimanfaatkannya barang jaminan (marhun) oleh penerima gadai (murtahin) sesungguhnya  hal  ini  tidak  dibenarkan  dan  tidak  sah  menurut  ekonomi  syariah  karena masih adanya unsur pengambilan kesempatan didalam kesempitan serta tidak adanya nilai- nilai  keadilan  dan  tentunya  hal  ini  sangat  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dalam bermuamalah  dan  justru  terdapat  kezaliman  antar  penerima  gadai  (murtahin)  dan penggadai  (rahin).  Hal  ini  tentu  sangat  berpengaruh  terhadap  kemampuan  penggadai (rahin)  untuk  membayar  utangnya.  Gadai  sawah  di  Desa  Durian  ini  tidak  adanya  unsur tolong-menolong  sama  sekali,  karena  penggadai  (rahin)  menggadaikan  sawahnya disebabkan  karena  adanya  kebutuhan  yang  mendesak  dan  penerima  gadai  (murtahin) memberikan  uang  pinjaman  dengan  maksud  untuk  menolong  penggadai  (rahin)  yang sedang membutuhkan bantuan. Namun yang terjadi sebaliknya, dengan adanya jaminan yang  dimanfaatkan  oleh  penerima  gadai  (murtahin)  justru  mempersulit  perekonomian penggadai (rahin). Praktik gadai dengan pemanfaatan barang jaminan sepenuhnya dikuasai oleh murtahin tersebut sudah lama terjadi di Desa Durian. Hal ini seakan sudah menjadi tradisi, karena rata-rata praktik gadai seperti inilah yang dijalankan oleh masyarakat.
Dari  uraian  diatas  penulis  menegasakan  bahwa  praktik  gadai  tanpa  batas  waktu dengan pengambilan manfaat barang jaminan dikuasai sepenuhnya oleh murtahin yang terjadi  di  Desa  Durian  Kecamatan  Padang  Cermin  Kabupaten  Pesawaran  tersebut  tidak sesuai menurut Ekonomi Syariah.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan gadai sawah Desa  Durian  pada  umunya  penggadai  (rahin)  mendatangi  penerima  gadai  (murtahin) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhannya dengan sawah dijadikan sebagai barang jaminan. Faktor pemicu masyarakat menggadaikan sawahnya diakibatkan oleh  beberapa  kebutuhan  seperti,  biaya  pendidikan,  modal  usaha,  biaya  pengobatan rumah sakit dan lain sebagainya, dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) tidak  ditentukan  sampai  rahin  mampu  membayar  utang  tersebut.  Praktik  gadai  yang dilakukan  oleh  masyarakat  Desa  Durian  jika  ditinjau  dari  pelaksanaan  akadnya  sudah memenuhi  rukun  dan  syarat  gadai,  adapun  mengenai  pengambilan  manfaat  barang jaminan yang dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (murtahin) yang terjadi Di Desa Durian tidak sesuai menurut perspektif ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
H.Salim. (2014). Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesa. PT. Pustaka Utama Grafiti.
Jajuli, M. S. (2005). Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam. CV Budi Utama.
Mardani. (2012). Ayat-Ayat Dan Hadist Ekonomi Syariah. Rajawali Pers.
Maulina, D. (2019). Pelaksanaan Gala Umong (Gadai Sawah) Dan Dampaknya Terhadap Rahin. UIN Ar-Raniry.
Nawawi, I. (2009). Ekonomi Kelembagaan Syariah. ITS Press.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D. Alfabeta.
Syafei, R. (1995). Konsep Gadai. Pustaka Setia.
Utami, F. (2018). Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir I Dalam Persfektif Ekonomi Islam. UIN Sumatra Utara.