## Jurnal Masyarakat dan Budaya

## Volume 22 No. 1 Tahun 2020
Halaman

## Gutomo Bayu Aji
 Dayak Kaharingan di Tengah Perubahan Sosial Ekologi dan Praktik Perpindahan Agama di Perdesaan Kalimantan Tengah 13 Nindyo Budi Kumoro  Marjinalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat 25 Tine Suartina  Nasionalisme Masyarakat Natuna 43
Budiana Setiawan
 Frontierisation dan Defrontierisation Sebagai Kerangka untuk Studi Marjinalitas:
Kasus Dataran Lindu di Sulawesi Tengah 57  Marjinalisasi Perempuan Kuli Panggul di Pasar Pabean Surabaya 75 Miranti Dwi Yuniarti  Mencipta Ruang, Menggapai Langit: Pendidikan Publik Kritis dan Ruang Alternatif Minoritas di Yogyakarta dan Bandung 89  Adaptasi Sosial Gay Muslim Indonesia Terhadap Agama dan Keluarga 103 Wisnu Adihartono
Tinjauan Buku:
 Membicarakan Masyarakat Pinggiran di Indonesia 115

## Riwanto Tirtosudarmo
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 22 No. 1 Tahun 2020
i
Pengantar Redaksi iii Topik:  Karakter Keberagamaan di Jawa Pasca Geertz 1
Greg Acciaioli dan Muhammad Nasrun
Meike Lusye Karolus dan Firdhan Aria Wijaya

## MENCIPTA RUANG, MENGGAPAI LANGIT: PENDIDIKAN PUBLIK KRITIS DAN RUANG ALTERNATIF MINORITAS DI YOGYAKARTA DAN BANDUNG
CREATING THE SPACE, REACHING THE SKY:

## CRITICAL PUBLIC PEDAGOGY AND ALTERNATIVE SPACE FOR MINORITIES IN YOGYAKARTA AND BANDUNG

## Meike Lusye Karolus
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta meike.karolus@upnyk.ac.id
Firdhan Aria Wijaya Panggung Minoritas firdhanariawijaya@gmail.com

## Abstract
Since 2016, there have been several cases in intolerance towards minority groups in Yogyakarta and Bandung. Those  actions  were  triggered  by  conservative-extremist  religious  groups  which  are  seemingly  becoming  a powerful source for disintegration as well as threats to the freedom of expression and diversity. With the lack of protection from  regional  government  apparatus,  initiative  grassroots movements tend  to find  alternative  ways that  open  possibilities  to  create  a  space  for  minority  groups.  In  Yogyakarta,  there  is  Pemetik  Buah  Khuldi,  a community  which  provides  alternative  critical  public  education  related  to  diversity  issues  and  democracy. Meanwhile  in  Bandung,  there  is  Panggung  Minoritas,  an  initiative  that  creates  a  safe  space  for  gender  and sexual  minorities  to  meet,  share,  learn  and  discuss  gender  and  sexuality  topics.  Both  groups  have  similar purposes  which  cultivate  awareness  and  support  minority  rights  through  education,  support  groups,  and creative  activities. By examining  both independent communities' activities  through an ethnographic  approach, we  analyze  how  these  groups  are  becoming  prevalent  in  the  area  of  Java  where  there  are  high  numbers  of intolerances  and  the  reason  why  they  prefer  grassroots  movement  to  government-approved  groups  to  support minority groups. Furthermore, this article seeks to contribute a relevant perspective on the recent situation of marginal  groups  and  part  of  our  critical  reflection  on  responding  to  common  project  failure  to  recognise diversity.
Keywords: grassroots, minority group, disintegration, intolerance

## Abstrak
Sejak  tahun  2016,  intoleransi  terhadap  kelompok  minoritas  marak  muncul  di  Yogyakarta  dan  Bandung. Tindakan-tindakan itu dipicu oleh sederet kelompok agama tertentu yang konservatif nan ekstremis. Kelompok- kelompok tersebut berpotensi menjadi sumber kuat untuk disintegrasi bangsa dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan keberagaman. Dengan kurangnya perlindungan dari aparat pemerintah daerah, inisiatif gerakan akar  rumput  cenderung  menempuh  cara-cara  alternatif  untuk  menciptakan  ruang  bagi  kelompok-kelompok minoritas.  Di  Yogyakarta,  terdapat  Pemetik  Buah  Khuldi,  sebuah  komunitas  yang  menyediakan  alternatif pendidikan  publik  kritis  terkait  dengan  isu  keberagaman  dan  demokrasi.  Sementara  itu,  di  Bandung,  terdapat Panggung  Minoritas,  sebuah komunitas  yang  berinisiatif  menciptakan ruang  yang  aman  bagi  minoritas  gender dan seksual untuk bertemu, berbagi, belajar, dan mendiskusikan topik gender dan seksualitas. Kedua kelompok tersebut  memiliki tujuan  yang sama,  yaitu menumbuhkan kesadaran dan  mendukung  minoritas melalui dialog, kepedulian  kolektif,  dan  kegiatan  kreatif.  Dengan  menelusuri  aktivitas  kedua  komunitas  tersebut  melalui pendekatan etnografi, kami menganalisis bagaimana keduanya hadir di tengah meningkatnya jumlah intoleransi di  pulau  Jawa  dan  motivasi  di  balik  mengapa  mereka  lebih  memilih  gerakan  akar  rumput  daripada  kelompok yang  ditunjuk secara resmi untuk  membantu  minoritas.  Selain  itu, artikel  ini  berupaya  memberikan  kontribusi untuk  mengisi  perspektif  yang  relevan  mengenai  situasi  terkini  kelompok  marginal  dan  bagian  dari  refleksi kritis dalam merespons kegagalan mengenali keberagaman.
Kata kunci: akar rumput, kelompok minoritas, disintegrasi, intoleransi

## Pendahuluan
“Apa  yang  bisa  kita  lakukan?”, adalah pertanyaan  yang  menggelisahkan  sembilan  anak muda  di  Yogyakarta  dan  lima  profesional  di Bandung.  Kegelisahan  mereka  dipicu  intensitas tindakan  intoleransi  terhadap  kelompok  minoritas yang  meningkat  sejak  2016.  Represi  tersebut didasari  oleh  perbedaan  identitas  dan  sentimen terhadap etnis, ras, suku, agama, kelas, golongan, ideologi,  maupun  seksualitas  (Ridwan  dan  Wu, 2018;  Mietzner  dan  Muhtadi,  2019).  Berbagai tindakan  intoleransi  itu  kebanyakan  digerakkan oleh  kelompok  konservatif-ekstrimis  dengan menggunakan  simbol  agama  tertentu  sehingga tampak  memiliki  otoritas  ilahiah  yang  tidak terbantahkan. Kelompok-kelompok itu tidak saja mendatangi tempat berkumpul kelompok minoritas,  tetapi  juga  berusaha  membatalkan diskusi  publik  dengan  topik  yang  dianggap sensitif  seperti  seksualitas  atau  Tragedi  65  yang berujung  menghalangi  akses  publik  untuk mendapatkan  informasi  dan  pengetahuan.  Di tengah  peliknya  situasi  itu,  sikap  pemerintah daerah  setempat  dirasa  kurang  tegas  menindak kelompok-kelompok  yang  menindas  dan  kurang gigih melindungi kelompok minoritas.
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  tindakan intoleransi terhadap minoritas juga sudah pernah terjadi  sebelumnya,  tetapi  pada  tahun  2016,  isu- isu perbedaan identitas menjadi diskursus publik dan  mengundang  pemerintah  untuk  mengeluarkan pernyataan  yang  sayangnya  sebagian  dinilai diskriminatif  ( BBC ,  2016;  Widhana,  2017; ASEAN  SOGIE  Caucus,  2018).  Kurangnya perlindungan  dari  pemerintah  ( level  top-down )
membuat  masyarakat,  khususnya  para  anak muda,  tergerak  melakukan  sesuatu  dengan menggunakan  pendekatan  akar  rumput  ( level bottom-up )  untuk  merangkul  dan  membekali masyarakat  agar  memiliki  kesadaran  dan  basis pengetahuan  agar  terlibat  aktif  dalam  proses demokrasi.
Di  Yogyakarta,  tindakan  intoleransi kerap  terjadi  meskipun  secara  kultural  sangat terbuka  dengan  keberagaman  (de  Jong  & Twikromo, 2017). Sembilan anak muda tersebut berasal  dari  golongan  kelas  menengah  terdidik yang  bekerja sebagai akademisi,  aktivis, karyawan  swasta,  dan  pelajar.  Persinggungan rasa  empati  dan  niat  untuk  berpihak  pada kelompok  minoritas  (gender,  seksual,  etnis/ras/ suku,  kelas,  dan  antariman)  mendorong  mereka untuk  menciptakan  ruang  alternatif  pendidikan publik kritis. Ruang alternatif itu terbentuk sejak Januari  2018  dan  diberi  nama  Pemetik  Buah Khuldi (PBK).
Komunitas  ini  mengambil  filosofi  buah khuldi (dalam  tradisi  Islam) atau  buah pengetahuan tentang yang baik danjahat (tradisi Kristen)  yang  dimaknai  secara  kritis  sebagai simbol  resistensi  terhadap  kenyamanan  dunia yang tampak baik-baik saja. Dalam tafsiran yang tradisional,  Adam  dan  Hawa  yang  memetik  dan memakan  buah  khuldi/pengetahuan  dimaknai sebagai  pemberontakan  kepada  Tuhan.  Komunitas tersebut memaknai kembali peristiwa itu sebagai keberanian  menggunakan  pengetahuan  untuk keluar dari rasa aman “surgawi” dan jalan heroik untuk  menghadapi  berbagai  penindasan.  Spirit itu sejalan dengan tradisi kritis ilmu sosial.
Tabel 1 Catatan Tindakan Intoleransi di Yogyakarta dan Bandung Januari 2016-Juli 2019 No. Tahun Yogyakarta Bandung 1. 2016 Pemaksaan penutupan Pesantren Waria Al-Fattah oleh Front Jihad Islam (FJI). Pernyataan publik oleh walikota Bandung yang menyatakan bahwa LGBT tidak boleh diekspos dan dikampanyekan. 2. 2016 Pelarangan diskusi dan nonton film “Pulau Buru Tanah Air Beta” di UGM. Pembubaran perayaan Malam Natal oleh Pembela Ahlu Sunnah (PAS). 3. 2016 Pelarangan billboard promosi kampus dengan mahasiswi mengenakanhijab di Universitas Kristen Duta Wacana dan Universitas Sanata Dharma. Pelarangan diskusi tentang LGBT di ITB. 4. 2018 Serangan di Gereja Katolik St.Lidwina, Bedog, oleh seorang pria yang membawa pedang. Insiden ini menyebabkan Rm. Karl Edmund Prier, SJ terluka. Polisi menangkap dua orang pria di rumahnya karena membuat sebuah grup di media sosial Facebook untuk kelompok gay. 5. 2018 Insiden pemotogan salib di makam Purbayan. Persekusi terhadap kelompok Syiah yang merayakan hari Asyura.
No. Tahun Yogyakarta Bandung 6. 2016,  2018, 2019 Represi terhadap Mahasiswa Papua di Asrama Mahasiswa Papua. Pelarangan diskusi buku di Masjid Ahmadiyah oleh Front Pembela Islam dan Jawara Sunda. Sumber: Data penulis yang dilansir dari berbagai media dan data sekunder
Gejala  yang  sama  juga  muncul  di Bandung.  Beda  kota,  maka  beda  konteks.  Bila Yogyakarta  dianggap  sebagai  Indonesia  mini yang  plural,  Bandung  memiliki  karakteristik yang  unik.  Meski  sangat  kosmopolit,  Bandung, dan  lebih  luas  lagi  Jawa  Barat,  tidak  bisa dilepaskan  dari  sejarah  pembentukan  Negara Islam  Indonesia  (NII)  pada  dekade  1950-an (Formichi,  2012).  Hal  itu  kemudian  menjadi akar bagi tumbuh suburnya kelompok-kelompok dengan  paham  pemurnian  ajaran  di  wilayah  itu. Di tengah himpitan paham Islam ideologis yang kuat,  diskursus  gender,  dan  seksualitas  hampir tidak memiliki tempat.
Pada  Juli  2018,  Panggung  Minoritas (PM)  lahir  di  Bandung  sebagai  bentuk  atensi terhadap  studi  mengenai  isu-isu  gender  dan seksualitas  yang  absen  dalam  sistem pendidikan formal dan dorongan untuk membicarakan topik tersebut  dalam  ruang  yang  aman,  intim,  dan personal.  Inisiasi  tersebut  juga  memberikan kesempatan  bertemunya  para  minoritas  gender dan  seksual  serta  publik  yang  ingin  belajar  dan berbagi pengalaman mengenai topik-topik spesifik  terkait  gender  dan  seksualitas.  Hampir sama  dengan  PBK,  PM  didirikan  oleh  lima orang  yang  datang  dari  generasi  yang  berbeda- beda  dan  mereka  berasal  dari  kelas  menengah dengan  ragam  profesi  seperti  tenaga  medis, peneliti,  aktivis,  dan  karyawan  swasta.  Filosofi “panggung”  membukakan  peluang  agar  para “minoritas” dapat tampil, berbicara, dan menunjukkan  ekspresi  diri  tanpa  rasa  takut, malu,  atau  pun  merasa  dihakimi.  Di  “panggung minoritas” inilah, para liyan dapat bebas menjadi diri mereka yang tidak pernah didapatkan dalam tatanan sosial yang heteronormatif.
Baik  PBK  maupun  PM,  keduanya memiliki  tujuan  yang  sama  untuk  menanamkan kesadaran  dan  mendukung  tercapainya  hak-hak kelompok minoritas melalui pendidikan, kepedulian kolektif, dan kegiatan  kreatif. Kedua komunitas  juga  menjalin  kerja  sama  dan kolaborasi  dengan  berbagai  institusi,  komunitas, maupun  individu  untuk  membentuk  jejaring kolektif yang saling bersinergi.
Tulisan  ini  mengkaji  dua  hal:  (1) Bagaimana  PBK  dan  PM  hadir  di  Yogyakarta dan  Bandung  yang  notabene  menjadi  kota dengan  jumlah  intoleransi  yang  cukup  tinggi?; (2)  Apa  motivasi  yang  menjiwai  kedua komunitas  untukmemilih  gerakan  akar  rumput daripada  kelompok  yang  memiliki  kewenangan terkait  isu  minoritas?  Sebagaiupaya  merawat pengetahuan,  artikel  ini  berkontribusi  untuk mengisi  perspektif  yang  relevan  mengenai situasi  terkini  kelompok  marginal  dan  bagian dari  refleksi  kritis  dalam  merespons  kegagalan mengenali keberagaman.

## Posisi Penulis dalam Merangkai Riset
Adapun  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan adalah  bagaimana  kami  merancang  penelitian dan  posisi  kami  dalam  riset.  Penelitian  ini merupakan  riset  multidisiplin  yang  bersifat interseksional  antara  kajian  sosiologi,  komunikasi, antropologi,  dan  politik.  Paradigma  ilmu  yang kami  gunakan  adalah  paradigma  kritis  dalam ilmu  sosial-humaniora.  Di  titik  ini,  kami membutuhkan  metodologi  yang queer yang dapat  menembus  batas-batas  metode  yang  ketat dan  dapat  dikombinasikan  dengan  pendekatan lain  seperti  mengawinkan  etnografi  dengan pendekatan  tekstual  (Halberstam,  1998:10). Sebagai  salah  satu  dari  inisiator  kedua komunitas, kami juga menyadari bahwa persoalan etika tidak bisa dihindari.
Pada  situasi  dan  level  ini,  kami  perlu memosisikan  diri  sebagai  peneliti  dan  sekaligus menyadari  peran  kami  sebagai  bagian  dari komunitas yang diteliti. Dengan demikian, kami membutuhkan  metodologi queer untuk  berhadapan dengan  subjektivitas  yang  cair,  tidak  stabil,  dan berada  dalam  proses  untuk  “menjadi”  (Browne dan Nash, 2010). Sebagai peneliti, perhatian dan kemelekatan pada yang diteliti menjadi roh yang mendiami penelitian. Batas-batas antara komunitas  dan  peneliti  yang  merupakan  bagian dari  komunitas  menjadi  cair  dan  menunjukkan suatu upaya penyatuan kerja akademik- aktivisme.
Data utama diperoleh dengan metode in- depth interview terhadap para pendiri komunitas dan orang-orang yang terlibat dengan komunitas, baik  sebagai  anggota  komunitas,  partisipan, maupun pembicara. Pemilihan informan berdasarkan  kualifikasi  bahwa  mereka  memang pernah/terlibatdengan  komunitas  dan  secara konsisten  mengikuti  kegiatan  kedua  komunitas. Metode in-depth  interview kemudian  diperkuat dengan  metode  observasi  yang  diaplikasikan dalam  kegiatan-kegiatan  komunitas.  Data  sekunder diperoleh dengan menggunakan analisis teks untuk memeriksa  dokumen  kedua  komunitas,  seperti notula,  konten  sosial  media,  dan  materi publikasi.  Tujuannya  adalah  untuk  melihat kesesuaian  antara  cita-cita  komunitas  dengan produksi  teks  yang  dihasilkan.  Penelitian  ini dilaksanakan antara Juni-September 2019.
Dengan  mempertimbangkan  keamanan  dan kenyamanan  informan,  maka  semua  nama informan  yang  diwawancarai  dalam  penelitian ini disamarkan.
Membicarakan Subaltern dalam  Demokrasi yang Deliberatif
Diskursus  tentang  minoritas  mengantar pada kerangka konsep tentang subaltern . Spivak (1988) mengonseptualisasikan kembali subaltern dengan menekankan cara pandang untuk melihat subjektivitas  yang  direpresentasikan  dan  kerangka pandangan yang dibentuk untuk melihat subjektivitas  tersebut.  Relasi  antara  kelompok dominan dan subaltern ditentukan oleh stratifikasi  produksi  sosial  dengan  kontrol  dan kuasa  sebagai  tolak  ukurnya.  Relasi  itu  juga menciptakan  ambiguitas  dan  kontradiksi  dalam pembentukan  aliansi  karena  kelompok  yang mendominasi  di  suatu  area  dapat  menjadi kelompok  yang  didominasi  di  area  yang  lain. Boleh  dikatakan  bahwa subaltern adalah  jenis minoritas  yang  paling  minoritas  karena  mereka tidak  saja  menempati  strata  yang  lebih  rendah, tetapi  juga  tidak  mendapat  tempat  untuk “menyuarakan” diri mereka sendiri.
Argumen Spivak tentang suara subaltern yang  absen dapat dipikirkan kembali. Ketiadaan suara  bukan  berarti  absen  sama  sekali, melainkan  oleh  Rajeshwari  Sunderajan  (Das, 2011)  disebut  sebagai  suatu kegagalan dalam resistensi.  Nyanyian subaltern memang  tidak menyatakan  perlawanan,  tetapi  mengiramakan kesadaran  atas  ketidakberdayaan  yang  menyentuh hingga  mampu  terdengar  lintas  zaman  (Das, 2011).  Di  sisi  lain,  diperlukan  strategi  yang  riil
untuk  menyuarakan  pengalaman  liyan.  Menurut Hiddleston  (2007) subaltern perlu  hadir  sebagai agensi yang menyediakan pemahaman alternatif. Dia  menggunakan  kisah  Echo  dan  Narcissus dalam  mitologi  Yunani  untuk  menggambarkan bahwa subaltern juga berdaya. Echo menyimbolkan subaltern yang  membangkitkan  kemungkinan representasi  diri  melalui  suara  yang  ditirukan berulang-ulang di  luar kehendak Narcissus yang melambangkan  kelompok  dominan.  Dengan demikian,  “suara”  liyan  yang  bergema  dapat menjadi  representasi  di  ruang  publik  meskipun kecil kemungkinan mendapat respons.
Kebutuhan  ruang-ruang  alternatif  menjadi salah  satu  strategi  dalam  proses  demokrasi  di Indonesia. Di tengah berbagai tindakan intoleransi  terhadap  kelompok  minoritas,  proses demokrasi menjadi mandek karena banyak suara yang  dibungkam.  Freedman  dan  Tirbuzi  (2012) menemukan  wajah  demokrasi  Indonesia  pasca- Reformasi  tidak  bisa  lepas  sepenuhnya  dari persoalan  korupsi,  kekerasan  militer,  absennya perlindungan hak-hak minoritas, dan radikalisme Islam.  Demokrasi  lahir  dari  rakyat  manakala  di antara  sesama  warga  negara  yang  berpikir menyatakan kepentingan mereka kepada negara. Namun,  dalam  upaya  perlindungan  terhadap kelompok  sipil,  terutama  minoritas,  terdapat celah yang dalam  bahwa pihak yang seharusnya melindungi  pun  justru  melakukan  kekerasan terhadap  hak-hak  mereka  (Freedman  dan Tirbuzi, 2012).
Relasi  mayoritas-minoritas  yang  timpang tampak dari beberapa kasus berikut ini. Pertama , tantangan  terhadap  proses  demokrasi  dapat dipicu  oleh  lembaga  keagamaan  yang  memiliki otoritas  untuk  mengendalikan  opini  publik. Sebagai  contoh,  fatwa-fatwa  Majelis  Ulama Indonesia (MUI) seringkali menjadi percikan api yang  menegaskan  perbedaan  antara  umat Muslim dengan non-Muslim (Nasir, 2014).
Kedua , model “disiplin” ala klientelisme dan  vigilantisme  berpengaruh  secara  informal dalam  memaksakan  kuasa  dan  kontrol  kepada jaringan  dan  bahkan  institusi  formal  sehingga minoritas  mengalami  perlakuan  diskriminatif, tidak  mendapatkan  perlindungan,  dan  kesulitan mengakses  hak-haknya  (Soedirgo,  2018;  Suryana, 2019).
Ketiga ,  pemaksaan  nilai  dan  aturan mayoritas  kepada  minoritas  yang  ternyata  dapat mengubah perspektif minoritas terhadap identitas  mereka.  Misalnya,  Parker  (2017)
menemukan  situasi  yang kolonial terjadi di Bali ketika aturan memakai hijab di sekolah  dilarang oleh  institusi  formal  yang  dikuasai  mayoritas Hindu.  Akibatnya,  terdapat  pergeseran  pemaknaan hijab  di  kalangan  para  siswi  minoritas  Islam, dari  sesuatu  yang  religius  menjadi  sekuler bahkan  kerap  diasosiasikan  dengan  ketertinggalan atau kelompok kelas bawah.
Dalam  suasana  berdemokrasi  yang polutif  ini,  masyarakat  sipil  perlu  bergerak  dan menciptakan  ruang-ruang  alternatif  yang  dapat menciptakan  demokrasi  yang  deliberatif  serta memberi  panggung  bagi subaltern .  Festenstein (2004) mengemukakan bahwa demokrasi deliberatif sebagai suatu proses ideal pembuatan keputusan  yang  demokratis.  Proses  tersebut menekankan  diskusi  publik  terhadap  argumentasi dan  tawaran  politis  hingga  kemudian  dinilai untuk diterima atau ditolak oleh publik.
Teori  Habermas  mengenai  tindakan komunikasi  kemudian  dipakai  untuk  menjawab objek  problematisasi  yang  disebut  sebagai diskursus. Menurut Habermas (Hardiman, 2009: 59)  masyarakat  modern  cenderung  jatuh  pada interaksi-interaksi  strategis  yang  terlepas  dari konteksnya  sehingga  hanya  mengutamakan kepentingan  diri  daripada  kepentingan  bersama. Pada  titik  itulah,  masyarakat  perlu  memahami kekuasaan  komunikatif  sebagai  kedaulatan sebuah  kesatuan  sosial  yang  akan  terbentuk apabila  mereka  berbicara  dan  bertindak  satu sama  lain  (Hardiman,  2009:95).  Kontrol  atas pemerintah dilaksanakan dengan mengendalikan opini  publik  sebagai  cerminan  atas  kepentingan semua  orang.  Model  demokrasi  deliberatif memastikan  bahwa  rakyat  dapat  memiliki  andil dalam  keputusan-keputusan  politis,  termasuk kemudian  sadar  bahwa  opini-opini  mayoritas terbentuk  agar  semua  orang  patuh  pada  aturan tersebut.  Dengan  melihat  keadaan  tersebut, masyarakat perlu dicerdaskan agar aktif berpartisipasi  politik  sehingga  proses  demokrasi dapat berjalan dengan sehat.
Ruang  Transit:  Dekonstruksi  dan  Gerakan Akar Rumput
Pembentukan wacana pembangunan memberikan pengaruh yang luar biasa membekasnya bagi  negara-negara  yang  dianggap  berkembang dan  bahkan  tertinggal.  Wacana  pembangunan menjadikan  negara-negara  tersebut  fokus  pada perekonomian  yang  menjamin  kehidupan  yang lebih  baik.  Berbagai  strategi  dan  program
digalang  untuk  menyusul  ketertinggalan  dengan negara-negara  yang  dianggap  maju  bahkan  ada beberapa yang menjiplak apa yang telah negara- negara  maju  lakukan  demi  keberhasilan  yang berbuah  kesejahteraan  untuk  rakyatnya.  Namun, benarkah jaminan itu terpenuhi?
Escobar  (1990)  menjelaskan  resep  yang diajukan  oleh  negara-negara  maju  untuk “mendukung  dan  mendorong”  negara-negara lain  dalam  menyokong  perekonomian  mereka telah  memberikan  perubahan  yang  signifikan pada  manusia  dan  lingkungan  yang  cenderung destruktif.  Itikad  negara-negara  maju  tersebut membentuk  relasi  kuasa  yang  timpang  dan dibaliknya  cenderung  memiliki  agenda  terselubung yang  bermuatan  politis.  Fokus  negara-negara berkembang  dan  bahkan  tertinggal  untuk menyejahterakan  rakyatnya  menjadi  kabur karena  adanya  pengaruh  neoliberalisme  yang kuat.  Pengaruh  tersebut  menyebabkan  distribusi perekonomian  yang  tidak  merata,  mengikisnya pengetahuan  lokal,  dan  tertanamnya  pemikiran yang  heteronormatif.  Ketiga  pengaruh  tersebut mendorong semakin terpinggirnya minoritas dari tatanan  sosial  masyarakat.  Tidak  hanya  itu, tendensi  pembangunan  yang  mengarah  pada infrastruktur  saja  mengakibatkan  kerusakan lingkungan  yang  kompleks  seperti  hilangnya keragaman  hayati,  kelangkaan  sumber  daya tertentu, dan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan iklim.
Kiprah  pembangunan  Indonesia  telah memperlebar  jarak  antara  mayoritas  dan minoritas.  Hal  tersebut  telah  mempersempit ruang-ruang minoritas untuk menemukan eksistensinya  dan  memperuncing  pemisahan minoritas.  Namun,  minoritas  yang  berasal  dari lapisan  akar  rumput  tidak  akan  bergelagat  diam dan  berusaha  bergerak  dengan  cara-cara  yang tidak  biasa  untuk  bernegosiasi  dengan  keadaan tersebut.  Resistensi  itu,  menurut  Edelman (2001),  ditunjukkan  dengan  aksi  bersama  yang membentuk alternatif-alternatif yang terus berkembang untuk  bernegosiasi  dengan  lingkungan  yang didominasi  oleh  industri  yang  kapitalistik  dan sistem  patriarki.  Kembali  mengutip  Escobar (1990),  aksi  bersama  tersebut  biasanya  disadari oleh  kelas  menengah  yang  merasakan  opresi ataupun  menjadi  bagian  dari  minoritas  tersebut. Aksi  bersama  itu  membentuk  sebuah autonomy dan  representasi  yang  berani  menyuarakan tentang diri atau komunitasnya sebagai pembeda dari logika mainstream dalam tatanan masyarakat.
Tidak  hanya  itu,  aksi  bersama  tersebut merebut  ruang-ruang  yang  tidak  lazim  yang sebelumnya  dikuasai  oleh  ruang-ruang  yang terlalu  patriarki  nan  heteronormatif.  Gerakan akar rumput mengonstruksi ulang ruang tersebut menjadi  sesuatu  yang  lebih  cair  yang  secara spesifik berusaha untuk menghilangkan keajegan-keajegan  yang  menghambat  proses interaksi dan menambahkan sensitivitas terhadap makna  inklusivitas.  PBK  dan  PM,  misalnya, secara  tidak  sadar  melakukan queering pada ruang-ruang  cis-heteronormatif  sehingga  ruang itu dapat diklaim oleh minoritas. Ruang itu juga dapat  digunakan  sebagai  ruang  transit  yang memungkinkan  terjadinya  pertemuan  antara minoritas-minoritas  ataupun  pertemuan  dengan masyarakat  publik  yang  ingin  belajar  dan berinteraksi bersama (Gieseking, 2013).

## Narasi Pengetahuan yang Berasal dari Bawah
Dalam masyarakat modern, pengetahuan lazimnya  diwadahi  oleh  lembaga  formal  yang memiliki  standar  dan  aturan.  Namun,  dengan mempertimbangkan  situasi  akhir-akhir  ini,  tidak semua  ruang  formal  yang  dominan  dapat menampung  isu-isu  minoritas.  PBK  dan  PM muncul  sebagai  ruang  alternatif  yang  terbuka menerima  hal  itu.  Melalui  diskusi  bulanan, diskusi  khusus,  dan workshop ,  PBK  menjadi ruang  alternatif  yang  dipilih  publik  Yogyakarta dan  sekitarnya  untuk  mengakses  pengetahuan mengenai isu-isu minoritas.
Menurut  Halim  (32  tahun,  karyawan swasta),  salah  satu  partisipan  PBK,  selama mengikuti diskusi PBK dia mendapatkan banyak pengetahuan  baru  yang  ternyataada  atau  terjadi di  daerah  lain  yang  selama  ini  tidak  didapatnya melalui  media mainstream . “Tentu  perkembangan isunya  bisa  diikuti  via  sosial  media,  tetapi  jika hal  itu  dibahas  dalam  forum  bisa  dikatakan lebih  valid, “  ujarnya.  Bagi  Halim,  ruang alternatif yang disediakan PBK ternyata menjembatani antara pengalaman pribadi dengan ruang baru ketika tinggal di Yogyakarta. Seperti filosofi  Jawa tumbu  ketemu  tutup ,  Halim  yang tadinya  menyimpan  keresahan  atas  situasi  di sekitarnya  akhirnya  menemukan  wadah  untuk berbagi pikirannya dan belajar untuk memahami realitas tersebut.
Hampir sejalan dengan Halim, Yuna (24 tahun,  mahasiswi  pascasarjana)  juga  menceritakan pengalamannya. Yuna dulunya merupakan salah satu  peserta  diskusi  PBK  yang  kemudian
menjadi  anggota  komunitas  PBK.  Dia  tertarik mengikuti  diskusi  PBK  karena  namanya  yang terkesan  unik  dan memanggil .  Ketika  pertama kali  pindah  ke  Yogyakarta,  Yuna  membandingkan ada  gap  wacana  tentang  minoritas  di  kotanya dulu  (Makassar)  dengan  di  Yogyakarta.  Di sinilah,  dia  merasa  PBK  bisa  mengisi  gap wacana  tersebut. “Darahnya  PBK  itu  langsung berpihak pada kelompok minoritas. Di sana aku menemukan  teman-teman  yang  se-frekuensi,” tuturnya.  Berdasarkan  penjelasan  Halim  dan Yuna,  PBK  menjawab  kebutuhan  akan  ruang bagi  mereka  yang mencari pengetahuan  tentang minoritas.  Dengan  mempertimbangkan  demografi partisipan  PBK  yang  merupakan  mahasiswa, pekerja, dan sebagian besar datang dari luar kota Yogyakarta,  maka  dapat  dianggap  bahwa  PBK menjadi  rumah  bagi  bertemunya  keberagaman publik  yang  meleburkan  batas  antara  pendatang dan penduduk asli kota Yogyakarta.
Seperti  halnya  PBK,  PM  memberikan pemahaman  melalui  diskusi  bulanan  tentang ruang  belajar  yang  tidak  harus  selalu  bersifat formal  tetapi  bisa  dapat  dilakukan  dengan  lebih intim, personal, aman, dan menyenangkan tetapi serius.  PM  menggagas  model  belajar  dengan menekankan  pendekatan  individu  sehingga membuat  peserta  yang  hadir  nyaman  untuk bertukar  pikiran.  Hal  tersebut  diungkapkan  oleh Aira  (25  tahun,  dokter),  salah  satu  partisipan PM, yang selalu menyambut baik diskusi-diskusi bulanan,  “ Senang  bisa  bersama-sama  orang- orang  yang  ajaib  yang  membuat  suasana  hati lebih  nyaman”. Di  samping  itu,  PM  membuka kesempatan  bagi  setiap  individu  untuk  berbagi cerita personal mereka di setiap diskusinya.Salah satu  pendiri  PM,  Marbun  (40  tahun,  dokter) menekankan “everybody has their own struggles and  stories” yang  membawa  semangat  PM untuk  mendengarkan  apa  yang  dirasakan  dan yang dialami partisipannya sehari-hari.
Walaupun  PM  mengundang  narasumber yang  ahli  di  bidang  terkait  gender  dan seksualitas  setiap  bulannya,  bukan  berarti  PM menggantungkan  pengetahuan  sepenuhnya  dari narasumber  tersebut  saja  ( top-down  approach ). Sejalan  dengan  Michel  Foucault, knowledge from  below menjadi sesuatu yang penting untuk membentuk suatu pengetahuan yang relevan dan dekat serta mencerminkan keseharian masyarakat  (Halberstam,  2011).  Sebagai  upaya untuk  menghargai  cerita-cerita  yang  personal tersebut, PM selalu memastikan selama berlangsungnya  proses  dan  setelah  aktivitas
selesai,  para  peserta  terlindungi  dan  rahasia mereka terjamin. Hal itu membentuk adanya rasa percaya  di  antara  sesama  partisipan  sehingga menciptakan ikatan persaudaraan yang kuat.
Pengetahuan  tersebut  juga  tidak  hanya bagi  mereka  yang  membutuhkan,  tetapi  juga dapat  berasal  dari  keinginan  orang-orang  yang ingin  berbagi  pengetahuan.  Menurut  Rena  (28 tahun,  peneliti),  salah  satu co-founder PBK, selain  menghadirkan  narasumber  yang  memiliki perspektif  menarik  untuk  merespons  isu-isu minoritas,  PBK  juga  memberi  ruang  bagi  para narasumber. “Tidak  cuma  bagi  peserta  yang ingin  mendapatkan  pengetahuan,  tetapi  juga narasumber yang ingin membagi pengetahuan,” ujarnya.  Penuturan  Rena  diamini  Karin  (33 tahun,  dosen)  yang  pernah  menjadi  pembicara dalam  diskusi  PBK. “PBK  menjadi  media pembelajaran  bagi  pembicara  karena  peserta diskusi yang datang berasal dari berbagai latar belakang  sehingga  penyampaian  materi  tentu perlu  mempertimbangkan  kemampuan  peserta, seperti  apakah  mereka  sudah  memahami konsep-konsep dasar atau belum, ” ujar Karin.
Hasrat  saling  berbagi  pengetahuan  pun dialami  oleh  PM.  Partisipan  yang  hadir  dalam kegiatan  PM  sangat  beragam  latar  belakangnya, terutama mengenai sampai sejauh mana partisipan  terpapar  studi-studi  mengenai  gender dan  seksualitas.  Sebagian  sudah  mengenal  dan memahami  dengan  baik  isu  gender  dan seksualitas,  tetapi  sebagian  masih  meraba-raba atau  bahkan  tidak  pernah  terpapar  pengetahuan mengenai isu  tersebut.  Ada juga  yang lemah di topik  tertentu  terkait  gender  dan  seksualitas, namun  kuat  di  topik  lain  dan  begitu  pula sebaliknya.  Hal  tersebut  tidak  menjadi  masalah mengingat  proses  berbagi  pengetahuan  dilakukan dengan  sesi  diskusi  kelompok  yang  lebih  kecil skalanya.  Tujuan  aktivitas  itu  untuk  memperdalam isu yang didiskusikan dan memancing partisipan untuk  bercerita  tentang  pengalaman  yang dialami. Proses tersebut memungkinkan pengetahuan  dapat  terbagi  rata  tanpa  satu  yang mendominasi  dan  tidak  mengecilkan  satu  yang belum mengerti.
Mengutip  dua  pendiri  PM,  Marbun  dan Aris (34 tahun, aktivis), diskusi kelompok selalu dibutuhkan  untuk  mencapai  proses unlearn, learn, dan relearn .  Satu  partisipan  yang  sudah mengetahui  isu  tertentu  mengenai  gender  dan seksualitas  tentu  dapat  berbagi  ilmunya  dalam kelompok. Namun, dia pun akan belajar kembali
dari berbagai pengalaman masing-masing partisipan dengan  konteks  tertentu.  Proses  tersebut menyebabkan  adanya  interaksi  yang  sehat  di antara  sesama  partisipan.  Dalam  skala  individu, aktivitas  itu  diharapkan  dapat  menciptakan kerendahan  hati  untuk  mendengarkan  satu  sama lain dan merefleksikan diri untuk berempati serta memandang  bahwa  segala  sesuatu  bukan  hanya terpusat  untuk  dirinya  sendiri  atau de-centering process .
Dalam berkomunitas, PBK mengaplikasikan metode pendidikan yang cair melalui diskusi dan dialog  dengan  tujuan  memberikan  afirmasi pengetahuan peserta yang sudah ada sebelumnya dan  membantu  mereka  mengurai  prasangka terhadap stereotipe yang berlaku secara umum di masyarakat.  Tradisi kritis dalam ilmu sosial dan humaniora digunakan sebagai pijakan, meskipun tidak  menutup  kemungkinan  terjadi  persinggungan dengan  paradigma  dan  ilmu  lain.  Tentu  saja, aktivitas  tersebut  tidak  berhenti  pada  ruang diskusi.  Masing-masing  peserta  diharapkan membawa  misi  ketika  kembali  beraktivitas sehari-hari. Pertama , para anggota  PBK diharapkan mampu mengenali masalah di tengah masyarakat. Kedua ,  mereka  memiliki  perspektif untuk  membaca  akar  permasalahan. Ketiga , mereka  dapat  menjadikan  diri  sebagai  agensi. Pada  titik-titik  itulah,  mengikuti  spirit  Spivak, PBK  muncul  untuk  menghadirkan  representasi diri  dan  menyuarakan  pengalaman  liyan  dalam konteks yang adil dan setara.
Serupa  dengan  PBK,  PM  mencoba mengurai  keajegan  secara  perlahan  sebagai bentuk  negosiasinya.  Selaras  dengan  pernyataan yang diberikan  oleh Yayan (52 tahun, narasumber  diskusi  bulanan  PM),  bahwa  untuk “ mendobrak  tatanan  masyarakat  yang  begitu dominan  akan  sulit  karena  tatanan  itu  begitu besar  sehingga  ketika  berbalik  ke  kita  yang terasa hanyalah rasa sakit ”. Beliau mengibaratkan  hal  tersebut  dengan  sebuah tembok yang besar, “Kita coba untuk merobohkannya  dengan  tubuh  sendiri,  namun yang terjadi hanyalah rasa sakit, lalu bagaimana  dengan  temboknya?  Masih  berdiri dengan  tegak !”.  Strategi  ampuh  yang  PM jalankan adalah mencari celah untuk menyadarkan  dan  memberikan  pendidikan mengenai  gender  dan  seksualitas.  Walaupun  hal itu  terkesan  sederhana,  tetapi  besar  harapan  PM bahwa  pesan  yang  sudah  tersampaikan  dapat disebarkan  oleh  partisipan  ke  khalayak  lain. Seiring  berjalannya  waktu,  tembok  yang  besar
tersebut  dapat  terkikis  sedikit  demi  sedikit  dan dalam prosesnya akan roboh dengan sendirinya.
Menurut  Johan  (30  tahun,  aktivis), sebagai  salah  satu  inisiator  PBK,  para  anggota mampu mempengaruhi baik di dalam komunitas maupun  setelah  lepas  dari  komunitas.  Sejalan dengan  itu,  Ellen  (28  tahun,  dosen),  salah  satu co-founder PBK,  menyebutkan  bahwa  modal PBK  adalah  menawarkan  rasa  yang  berbeda seperti garam dan  memberi  teladan  bagai lilin . “PBK sebagai kelompok maupun individu, tidak mencari  popularitas,  tidak  memilikipemimpin, tidak punya struktur, dan membebaskan anggotanya untuk  berpartisipasi  sesuai  potensinya.  Namun di  sisi  lain,  masing-masing  anggota  juga  dapat bergerak  secara  individual  seperti  lilin:  kecil, sendiri,  tapi  bercahaya  dan  menerangi,” tuturnya.  Berdasarkan  paparan  tersebut,  PBK memiliki  strategi  yang  bergerak  tidak  hanya  ke bawah  namun  menyebar  dan  masuk  ke lingkungan terdekat masing-masing  anggotanya. PBK berharap tidak hanya mereka yang menjadi anggota  komunitas  yang  dapat  mempraktikkan hal  tersebut,  tetapi  para  peserta  diskusi  yang tidak  terikat  langsung  dengan  PBK  juga  dapat terinspirasi  untuk  berjuang  dan  berjejaring bersama dengan cara mereka masing-masing.
Sementara  itu,  PM  berusaha  untuk menghadirkan  pengetahuan  gender  dan  seksualitas tanpa  berusaha  mengharuskan  partisipannya berubah. Aris membenarkan hal itu “ Kami hanya menyediakan  ilmunya  saja,  jika  tidak  setuju tidak  masalah,  hal  tersebut  bisa  didiskusikan ”. Namun  yang  jelas,  PM  berusaha  mengacaukan pemikiran-pemikiran yang ajeg dengan menawarkan pemikiran  alternatif  tersebut.  Misalnya,  pada saat sesi aborsi yang aman, ada dua peserta yang kontra.  Menurut  merekatema  aborsi  ini  masih diperdebatkan  di  masyarakat  sehingga  mereka meminta diskusi lebih lanjut. Setelah berdiskusi, mereka  merasa  menemukan  sudut pandang  baru yang  lebih  menyegarkan  pola  pikirnya  sehingga dapat menghapus stigma negatif mengenai aborsi. Berdasarkan  anggapan  tersebut,  PM  meminjam praktik teori queer yang “mengganggu” pemikiran-pemikiran  yang  ajeg  tentang  gender dan  seksualitas  (Butler,  2004;  Ahmed,  2006) sehingga  membuat  partisipan  risih,  tetapi  mau untuk mempertanyakannya atau pun mendialogkannya  dengan  cara  duduk  bersama untuk saling mendengar.

## Collective Care
Penciptaan  dan  penguatan  kepedulian kolektif menjadi harapan bagi kedua komunitas. Hans  (30  tahun,  mahasiswa  pascasarjana), sebagai  salah  satu  pendiri  PBK,  memaparkan bahwa  ide  penciptaan  PBK  bermuara  pada ruangbelajar bersama. “ Salah satu pilihan  untuk merespons  intoleransi  adalah  menciptakan ruang  diskusi  yang  terbuka  dan  ramah  dengan publik ,”  jawabnya.  Di  sisi  lain,  PM  terbukti menciptakan kepedulian yang dibangun kolektif. Gama (28 tahun, gamer ), partisipan diskusi PM, menyebutkan  dengan  gamblang,  “ Saya  menunggu- nunggu PM yang sebulan sekali dengan antusias karena saya membutuhkan ruang untuk bertemu dengan  orang-orang  yang  peduli  dengan  saya ”. Aris  juga  menambahkan  bahwa,  “ Energi  semua yang hadir di sini merupakan kekuatan dan saya bisa  merasakan  kepedulian  teman-teman  secara kolektif  di  ruangan  ini ”.  Hal-hal  itulah  yang menjadi  motivasi  untuk  menggunakan  pendekatan akar rumput sebagai alternatif aktivisme.
Ruang  alternatif  yang  diciptakan  PBK dan  PM  dipahami  bukan  untuk  menjadi  lawan dari  ruang-ruang  dominan/arus  utama,  melainkan sebagai  ruang queer yang  meleburkan  batas- batas  antarmanusia  untuk  berproses  bersama. Salah  satu  hal  yang  dilakukan  PBK  adalah kaderisasi  dengan  model  pembelajaran  berbentuk kelompok belajar. Model  tersebut dipilih karena pada  umumnya  forum-forum  diskusi  yang membahas  isu-isu  minoritas  masih  terfragmentasi dengan  peserta  berskala  besar.  Menurut  Rena, PBK membicarakan banyak hal seperti persinggungan  antara  gender,  seksualitas,  kesehatan reproduksi,  hukum,  demokrasi,  dan  teologi sehingga perlu mempertimbangkan model pembelajaran  yang  akomodatif. “PBK  seperti toko  serba  ada  dan  tidak  eksklusif,  siapapun diterima  baik  institusi  maupun  individu,” tuturnya.
Berbeda dengan PM, untuk menjaga rasa saling  peduli  yang  bersifat  kolektif,  PM  selalu mengadakan  meditasi  di  akhir  diskusi  yang dibarengi  dengan  pelukan  hangat  dari  masing- masing  partisipan  yang  hadir.  Meditasi  tersebut membantu  para  peserta  untuk  membalut  luka batin karena adanya cerita personal yang mereka bagikan pada saat sesi diskusi. Hal tersebut juga digunakan  sebagai  pengingat  bahwa  setelah aktivitas  PM  selesai,  para  partisipan  akan kembali ke rutinitas mereka masing-masing atau masuk  kembali  ke  ruang-ruang  heteronormatif.
Pelukan hangat juga merupakan bentuk kepedulian kolektif untuk menguatkan satu sama lain.  Hal  serupa  pun  diutarakan  oleh  Irvin  (35 tahun,  karyawan  swasta),  “ Awalnya  canggung untuk  berpelukan,  tetapi  ruang  PM  membuat saya percaya bahwa walaupun kami baru saling mengenal,  pelukan  tersebut  adalah  kehangatan dan bisa menguatkan hari saya ”.
Dalam  kasus  PBK,  Johan  memiliki pandangan bahwa PBK merupakan kolektif kecil yang  berjejaring  untuk  mengimbangi  media  dan ruang-ruang  arus  utama.  Keadaan  tersebut dilakukan karena penyebaran informasi dikuasai oleh media mainstream . “Kaum minoritas dapat saja menggunakan media dan ruang mainstream tersebut,  tetapi  akan  ada  penekanan  dan  proses seleksi  yang  membatasi,” urainya.  Hal  itu disebabkan karena  setiap ruang dan  media tidak bebas  nilai.  PBK  terbentuk  sebagai  komunitas yang  organik  karena  berawal  dari  kelompok kecil  yang  bertumbuh  menjadi  kelompok  besar. Hal itu yang membedakannya dengan ruang dan media  arus  utama  yang  memiliki  kapital  yang besar. Ellen menambahkan bahwa jaringan PBK berasal  dari  para  anggotanya  yang  sudah memiliki jaringan sendiri-sendiri. “ Teman-teman sudah  punya  modal  masing-masing.  Ketika menjadi  agen,  kami  menggabungkan  jaringan sehingga  menjadi  rangkaian  jaringan  yang indah dan strategis ,” tuturnya.
Kepedulian kolektif yang dibangun PBK dan  PM  juga  terlihat  dengan  lahirnya  kelompok pendukung ( support group ) yang dibentuk untuk saling  menguatkan  dalam  menerima  perbedaan yang  ada  dalam  diri  maupun  orang  lain.  Hal yang penting adalah bagaimana membagi peran.
Tidak  semua  komunitas  harus  bergerak  dengan kelompok  marginal  saja.  Perlu  ada  komunitas yang  mengorganisasi  kelompok  akademisi  dan kalangan terdidik lain. Kepedulian kolektif dapat dibentuk ketika ada ruang yang mempertemukan kalangan  aktivis  dan  akademisi.  Ruang  diskusi publik  akan  menjadi  hangat  dengan  terciptanya ruang-ruang yang masyarakatnya bebas berdialektika. Tindakan  komunikasi  yang  ditawarkan  Jürgen Habermas dalam proses demokrasi diimplementasikan oleh  PBK  dan  PM.  PBK  melalui  pendidikan publik  alternatif  kritis  telah  mewujudkan
partisipasi  masyarakat  sipil  yang  terliyankan untuk  menuju  demokrasi  yang  deliberatif. Sementara  itu,  PM  melalui  diskusi  bulanannya menjadi  titik  temu  bagi  kelompok  minoritas gender  dan  seksual  dengan  orang-orang  yang peduli  dan  mau  mendengarkan  cerita  mereka. Hal itu menjadi harapan baru di tengah absennya pendidikan  gender  dan  seksualitas  dalam  sistem edukasi  formal  di  Indonesia  serta  respons masyarakat  sipil  atas  intoleransi  terhadap keberagaman gender dan seksualitas.

## Aksi Kreatif
Sebagai bentuk kreativitas PBK dan PM, metode  belajar  dibuat  dengan  kreatif  seperti menggunakan  seni,  film,  sastra,  dan  kunjungan ke  tempat-tempat  publik  untuk  belajar  dan mengenal  dunia  sekitar  dengan  perspektif  yang baru. Selain itu, pembuatan konten sosial  media dan  materi  publikasi  juga  diselaraskan  dengan nafas perjuangan PBK  dan PM.  PBK,  misalnya, membuat  konten  yang  menggugah  semangat penerimaan  terhadap  keragaman  seksualitas  dan ras/etnis. Bahasa  yang digunakan sederhana dan menggunakan  desain  grafis  populer.  Hal  ini menjadi  salah  satu  strategi  PBK  untuk  dapat menyebarluaskan pesan dan menyasar siapa saja, secara  khusus  kelas  menengah  terdidik.  Lain halnya  dengan  PBK,  untuk  meningkatkan partisipasinya  dalam  penggunaan  sosial  media, PM  melakukan engagement dengan  akun-akun yang  bergerak  di  isu  yang  sama  atau  pun memiliki  perlintasan  isu  dengan  PM  sehingga jejaring  antarkomunitas  melalui  sosial  media terbentuk.
Dalam menyebarkan informasi aktivitas, PM  menggunakan  poster-poster  yang  interaktif dengan menggunakan teknik kolase. Pendiri PM, Aris  dan  Soka  (29  tahun,  peneliti)  mengungkapkan poster-poster yang dibuat dengan teknik tersebut tidak  hanya  membentuk  ciri  khas  PM  dalam berkomunikasi, melainkan juga untuk menyampaikan pesan-pesan  tertentu  yang  sangat  berkaitan dengan  tema-tema  yang  diusung.  Poster-poster yang  dibentuk  memiliki  pesan  perjuangan, sindiran,  ataupun  kepekaan  terhadap  tema  yang sedang menjadi fokus perhatian PM.

## Gambar 1
Konten Instagram PBK yang mendukung keberagaman
Gambar 2 Konten Instagram PM Mengenai Poster Diskusi Bulanan
Konten sosial media dan materi publikasi  yang  dibuat  oleh  PBK  dan  PM  juga menyimpan  strategi  politik  bahasa.  Pemilihan kata  seperti  “cinta”,  “keberagaman”,  “rumah bersama”,  “berjuang”,  “hati”,  “perjalanan”,  dan “penerimaan”  dipilih  bukan  tanpa  maksud. Berkaca  pada  teori  Julia  Kristeva  (1984) mengenai  bahasa  puitika  sebagai  strategi  politik dalam  membalikkan  narasi  dominan  yang heteronormatif  dan  patriarkal.  PBK  dan  PM sangat  tahu  dan  menyadari  pesan-pesan  yang mereka  konstruksi.  Lebih  jauh,  PM  telah memperluas  bahasa  dari  semantik  menjadi tindakan.  “Pelukan”,  “senyuman”,  dan  “sapaan
yang  hangat”  adalah  bahasa  liyan  untuk  saling menghibur  dan  menguatkan.  Dalam  ruang diskusi  PBK  dan  PM,  manusia  tidak  lagi  dilihat dari identitas yang melekat atau dilekatkan pada mereka.  Manusia  adalah  subjek  itu  sendiri. Mereka berdaulat dan patut dihormati keberadaannya di tengah-tengah dunia ini.
Model  lain  aksi  kreativitas  adalah dengan  menggelar workshop .  PBK  membuat workshop yang  bertujuan  untuk  membicarakan isu-isu  minoritas  sambil  membuat  kerajinan tangan  sekaligus  menjadi  ruang  bagi  komunitas untuk  membiayai  dirinya  sendiri.  Sampai  saat ini,  PBK  secara  mandiri  membiayai  dirinya
dengan  menggunakan  iuran  anggota  komunitas. Berbeda  dengan  PBK,  PM  bisa  dibilang tercukupi  dengan  jalinan  kerjasama  lintas institusi  melalui  bantuan  dana  dari  lembaga donor.  PM  melakukan  jejaring  yang  lebih  luas tidak  hanya  di  Bandung  saja,  melainkan  juga melakukan  kerja  sama  dengan  institusi  atau organisasi  nasional  dan  internasional  lainnya. Keduakomunitas  memiliki  caranya  masing- masing  untuk  bertahan  dan  mempertahankan keberlangsungan komunitas.
Dalam perjalanannya, PM juga memperluas ruangnya  untuk  belajar  melalui  pengadaan  klub baca  yang  bernama  Poliroman.  Sama  halnya dengan  kegiatan  diskusi  bulanan  mengenai gender  dan  seksualitas,  klub  baca  Poliroman diadakan  satu  bulan  sekali.  Namun,  jumlah partisipan  sangat  terbatas  dengan  skala  kecil. Klub  baca  tersebut  dibentuk  berdasarkan  minat partisipan  PM  yang  menginginkan  adanya pembacaan  teks  apapun  yang  disukai,  tetapi konteksnya tidak lepas dari isu queer . Teks yang digunakan  sangat  beragam,  bisa  berasal  dari buku,  komik,  majalah,  reklame,  atau  apapun yang  berhubungan  dengan  teks.  Klub  baca tersebut  biasanya  sudah  memiliki  tema  tertentu sehingga  partisipan  yang  hadir  bisa  memilah bacaan  mana  yang  berhubungan  dengan  tema tersebut  atau  partisipan  membahas  satu  topik dari  teks  tertentu  sehingga  pembacaannya  bisa sama,  tetapi  interpretasinya  bisa  berlainan  dan layak didiskusikan bersama.
Aksi  kreatif  PBK  dan  PM  bukan  tidak mungkin  sering  berhadapan  dengan  tantangan. Tantangan tersebut lahir dari kewaspadaan untuk mencegah  terjadinya  hal-hal  yang  bersifat intimidatif  sehingga  mengganggu  kelangsungan aktivitas  kedua  komunitas  tersebut.  Meskipun belum  pernah  mendapat  intimidasi  baik  dari pemerintah  atau  kelompok  religius  ekstrimis yang ada di Yogyakarta dan Bandung, PBK dan PM  berhati-hati  dalam  menyebarkan  informasi penyelenggaraan  di  setiap  kegiatannya.  Dalam posternya,  PM  tidak  pernah  mencantumkan lokasi kegiatan yang mereka akan lakukan untuk melindungi  partisipan  diskusi.  Hampir  serupa dengan  PM,  meski  lebih  lunak,  PBK  tidak mencantumkan  lokasi  kegiatan  apabila  tema diskusi dianggap berpotensi memicu ketegangan. Selain  itu,  kedua  komunitas  juga  melakukan seleksi  partisipan  yang  akan  mengikuti  kegiatan dengan  memeriksa  akun  media  sosial.  Pilihan- pilihan  tindakan  itu  berkaitan  erat  dengan  cara PBK  dan  PM  bernegosiasi  dengan  sistem
keamanan  dan  geopolitik  Yogyakarta  dan Bandung yang terkadang tidak mendukung.

## Penutup
Bagi  PBK  dan  PM,  upaya  menuju integrasi  bangsa  merupakan  suatu  pencapaian yang  utopis  tanpa  usaha  dari  segenap  elemen masyarakat.  Mimpi  tersebut  sekadar  khayalan belaka  jika  masih  ada  pembeda  yang  tajam antara  wacana  mayoritas-minoritas.  Walaupun demikian,  kita  tetap  boleh  memelihara  harapan, meskipun menunggu munculnya kesadaran sikap pemerintah, kaum elit, dan  mayoritas lain untuk memperbaiki kegagalan dalam merawat kebhinekaan  serta  menghadapi  atau  menyikapi isu-isu  minoritas  tampaknya  akan  memakan waktu yang lama untuk memetik hasilnya.
Namun,  bukan  berarti  minoritas  menyerah dengan keadaan dan diam menghadapi persoalan tersebut.  Mereka  menjadikan  keadaan,  tantangan, dan  situasi  yang  tidak  mengenakkan  itu  sebagai kekuatan  untuk  bernegosiasi  dan  menciptakan alternatif-alternatif sehingga mereka bisa bangkit dari  kenestapaan  hingga  berdiri  di  atas  kaki mereka sendiri. Inisiasi dan gerakan yang berasal dari,  untuk,  dan  oleh  lapisan  akar  rumput mencerminkan  apa  yang  telah  dilakukan  oleh PBK dan PM di Yogyakarta dan Bandung untuk terus melakukan negosiasi tersebut. Ide mencipta ruang memungkinkan  kedua  komunitas  untuk terus berproses secara kreatif dalam menciptakan ruang-ruang  alternatif  belajar,  bertemu,  dan berdiskusi  secara  sehat  dan  kritis  mengenai  isu- isu  minoritas.  Tujuan  kedua  komunitas  tersebut adalah  mendorong  kesadaran  dan  menciptakan kepedulian  kolektif  untuk  terus  peka  terhadap permasalahan-permasalahan  yang  ada  dan  yang akan  berdampak  pada  minoritas.  Dengan menciptakan  ruang  alternatif,  representasi  diri dan suara liyan dapat muncul dan perlahan-lahan naik dan didengarkan oleh  “ langit ”: pemerintah, elit, dan mayoritas.
Merawat  ruang-ruang  alternatif  bagi liyan  adalah  usaha  untuk menggapai  langit . Negara  harus  diingatkan  bahwa  perlindungan dan akses yang terbuka wajib disediakan kepada semua  warganya  tanpa  perbedaan.  Ruang-ruang tersebut  menjadi  tandingan  bagi  ruang-ruang publik  yang  dikuasai  dan  dikontrol  mayoritas. Ruang  alternatif  liyan  bukan  dibuat  untuk menjadi jembatan memasuki ruang-ruang publik mayoritas.  Akan  tetapi,  ruang  alternatif  hadir agar  liyan  memiliki  ruang  yang  aman  dan
terbuka  untuk  berekspresi  dan  merayakan keunikannya.  Ruang  alternatif  itu  menunjukkan bahwa  minoritas  ada  dan  aktif  dalam  partisipasi publik. Kini, mereka menunggu untuk mendapatkan respons dari langit .

## Daftar Pustaka
Ahmed,  S.  (2006). Queer  phenomenology: Orientations, objects, and others . Durham: Duke University Press.
ASEAN  SOGIE  Caucus  (2018).  Fact  Sheet:
Escalating  violence  based  on  sexual orientation,  gender  identity,  and  gender expression (SOGIE) in Indonesia. Quezon City: ASEAN SOGIE Caucus.
BBC.  (2016). “Pesantren  Waria  di  Yogyakarta Ditutup,  LBH  Protes” .  dilansir  dari BBC.com
(https://www.bbc.com/indonesia/berita_ indonesia/2016/02/160225_indonesia_ ponpes_waria_ditutup) diakses 25 Maret 2020.
Browne,  K.  dan  Nash,  C.J.  (2010). Queer Methods  and  Methodologies:  Intersecting
Queer  Theories  and  Social  Science
Research . UK & USA: Ashgate Publishing Company.
Butler.  J.  (2004). Undoing  Gender .  New  York: Routledge.
Das, S. (2011). The Singing Subaltern, Parallax , 17:3,  hal.  4-18,    DOI:  10.1080/13534645. 2011.584409.
de  Jong,  E.  &  Twikromo,  A.  (2017).  Friction within  harmony:  Everyday  dynamics and negotiations of diversity in Yogyakarta. Journal  of  Southeast  Asia Studies , 48 (1), pp. 71-90.
Edelman,  M.  (2001).  Social  Movements: Changing  Paradigms  And  Forms  and Politics. Annual Review of
Anthropology, 30(1),  285-317.  DOI: 10.1146/annurev.anthro.30.1.285.
Festenstein, M. (2004). Deliberative Democracy and  Two  Models  of  Pragmatism. European  Journal  of  Social  Theory, 7(3):  291–306.  DOI:  10.1177/136843 1004044194.
Formichi,  C.  (2012) Islam  and  The  Making  of Nation:  Kartosuwiryo  and  Political
Islam  in  20th  Century  Indonesia . Leiden: KITLV Press
Freedman, A & Tiburzi, R. (2012). Progress and Caution:  Indonesia's  Democracy. Asian Affairs: An American Review , 39:3, 131- 156, DOI:10.1080/00927678.2012.704832.
Gieseking,  J.J.  (2013).  A  Queer  Geographer’s Life as an Introduction to Queer Theory, Space, and Time in Queer Geographies: Beirut,  Tijuana,  Copenhagen .  Roskilde:
Museum of Art Contemporary, 4-31.
Hardiman,  F. B. (2009). Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara Hukum’ dan ‘Ruang  Publik’  dalam  Teori  Diskursus Jürgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius.
Halberstam,  J.  (1998). Female  Masculinity . USA. Duke University Press.
Halbertsam, J. (2011). The Queer Art of Failure . Dunham: Duke University Press.
Hiddleston,  J.  (2007).  Spivak's  ‘Echo’:  theorizing otherness  and  the  space  of  response. Textual  Practice ,  21:4,  623-640.  DOI: 10.1080/09502360701642359.
Kristeva, J. (1984). Revolution in Poetic Language . New York: Columbia University Press.
Spivak,  G.C.  (1988).  Can  the  Subaltern  Speak? in Marxism  and  the  Interpretation  of Culture by  Cary  Nelson  dan  Lawrence Grossberg  (ed).  Macmillan  Education Ltd: London, hal. 271-313.
Mietzner,    Marcus  &  Muhtadi,  Burhanuddin. (2019).  The  mobilisation  of  intolerance and its trajectories: Indoensian Muslims’ view  of  religious  minorities  and  etnic Chinese  in Contentious  Belonging:  The Place  of  Minorities  in  Indonesia .
Singapore: ISEAS Publishing.
Nasir,  M.A.  (2014).  The  ʿUlamāʾ,  Fatāwā  and Challenges to Democracy in Contemporary Indonesia. Islam  and  Christian–Muslim Relations , 25:4, 489-505. DOI: 10.1080/
09596410.2014.926598.
Ridwan, R., & Wu, J. (2018). “Being young and LGBT,  what  could  be  worse?”  Analysis of  youth  LGBT  activism  in  Indonesia: challenges and ways forward. Gender & Development,  26(1),  121–138. DOI: 10.1080/13552074.2018.1429103
Parker,  L.  (2017).  Intersections  of  Gender/Sex, Multiculturalism  and  Religion:  Young Muslim Minority Women in Contemporary Bali, Asian  Studies  Review ,  41:3,  441- 458,DOI:10.1080/10357823.2017.1332004.
Suryana,  A.  (2019).  State  Officials’  Entanglement with  Vigilante  Groups  in  Violence against Ahmadiyah and Shi’a Communities in Indonesia. Asian Studies Review , 43:3, 475-492,  DOI:  10.1080/10357823.2019. 1633273.
Soedirgo,  J.  (2018).  Informal  networks  and religious  intolerance:  how  clientelism incentivizes  the  discrimination  of  the Ahmadiyah  in  Indonesia. Citizenship Studies ,  22:2,191-207,  DOI:  10.1080/ 13621025.2018.1445490.
Widhana, Dieqy Hasbi. (2017). “Saat Pemerintahan Jokowi  Membiarkan  Pemberangusan Ahmadiyah” , dilansir  dari Tirto.id (https://tirto.id/cq7p)  dan  diakses  pada 25 Maret 2020.