## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEMBALI
Oleh Dedy Suherry Sirait 1)
Fitria Ramadhani Siregar 2) Abdul Rajak Nasution 3)
Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi 1,2,3)
E-mail:
suherry.sirait@gmail.com 1)
fitriasiregar@gmail.com 2)
abdulrajak@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Conditional release is the release of the convict before his criminal period expires, with the terms and conditions stipulated in the law. In the implementation of parole, it is not always perfect,  sometimes  in  the  stages  that  have  been  determined  the  inmates  can  violate  the conditions that have been received.  This research was conducted to find out the factors that cause  correctional  clients  who  commit  criminal  acts  again,  the  legal  sanctions  given  to correctional clients who commit criminal acts again and the efforts made by the Correctional Institution  in  preventing  correctional  clients  from  committing  criminal  acts  again.  The method used is descriptive qualitative method with data collection techniques used are non- participant  observation  and  literature  study  to  obtain  information  through  supporting documents, namely books and previous studies that are still relevant. The results of the study there  are  4  (four)  factors  that  cause  correctional  clients  to  commit  criminal  acts  again, namely  economic  factors,  client  internal factors,  environmental  factors,  dependency  factors for  narcotic  addict  clients.  Legal  Sanctions  for  Correctional  Clients  Who  Commit  Crime Again, namely administrative sanctions, namely revocation of parole and criminal sanctions in accordance with the criminal acts committed by the client.
Keyword: Law Enforcement, Crime Returns, Correctional Clients, Balai Pemasyarakatan

## ABSTRAK
Pembebasan  bersyarat  adalah  pembebasan  terpidana  sebelum  masa  pidananya  berakhir, dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Dalam  pelaksanaan pembebasan  bersyarat,  tidak  selalu  sempurna,  kadang-kadang  dalam  tahapan  yang  telah ditentukan  narapidana  dapat  melanggar  ketentuan  yang  telah  diterima.  Penelitian  ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan klien pemasyarakatan kembali melakukan  tindak  pidana,  sanksi  hukum  yang  diberikan  kepada  klien  pemasyarakatan  yang melakukan tindak pidana kembali dan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam  mencegah  klien  pemasyarakatan  melakukan  tindak  pidana  kembali.  Metode  yang digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  observasi  non  peserta  dan  kajian  pustaka  untuk  memperoleh  informasi melalui  dokumen  pendukung  yaitu  buku  dan  penelitian  sebelumnya  yang  masih  relevan. Hasil penelitian terdapat 4 (empat) faktor yang menyebabkan klien pemasyarakatan kembali melakukan  tindak  pidana,  yaitu  faktor  ekonomi,  faktor  internal  klien,  faktor  lingkungan, faktor  ketergantungan  terhadap  klien  pecandu  narkotika.  Sanksi  Hukum  bagi  Klien Pemasyarakatan  yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Kembali,  yaitu  sanksi  administratif  yaitu
pencabutan  pembebasan  bersyarat  dan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh klien.
Kata  Kunci:  Penegakan  Hukum,  Pengembalian  Kejahatan,  Klien  Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  fungsi  pemidanaan tidak  lagi  sekedar  penjeraan,  namun  juga merupakan  suatu  tahap  rehabilitasi  dan reintegrasi  sosial  bagi  warga  binaan  yang dikenal  dengan  sistem  pemasyarakatan. Pandangan  ini  didukung  oleh  Keputusan Konferensi  Para  Pimpinan  Kepenjaraan pada  tanggal  27  April  1964  yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan,  di  samping  sebagai  arah dan  tujuan,  pidana  penjara  dapat  juga menjadi  cara  untuk  membimbing  dan membina (Dwidja, 2006).  Lahirnya sistem pemasyarakatan  dapat  diartikan  bahwa sistem pemidanaan Indonesia telah memasuki era baru dalam proses pemidanaan  narapidana  dan  anak  didik. Era baru yang dimaksud adalah narapidana dan anak didik mendapat pengayoman dan pembinaan  demi  pemasyarakatan  yang lebih baik.
Pembebasan bersyarat adalah membebaskan  terpidana  sebelum  masa pidananya  habis,  dengan  syarat  dan ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  undang- undang.  Oleh  karena  itu  antara  sistem pemidanaan,  sistem  pemasyarakatan  dan kebijakan  pembebasan  bersyarat  adalah hal  yang  berkesinambungan  dan  tidak dapat  dipisahkan.  Keputusan  pembebasan bersyarat diberikan oleh Menteri Kehakiman  sekarang  menjadi  Menteri Hukum  dan  HAM,  apabila  terpidana  telah menjalani  masa  pidana  minimal  2/3  (dua per  tiga)  dari  pidana  yang  harus  dijalani atau  sekurang-kurangnya  9  (sembilan) bulan  (Pasal  15  ayat  1  KUHP).  Pihak Lembaga  Pemasyarakatan  mengusulkan pada Menteri Hukum dan HAM, seseorang karena  dinilai  telah  berkelakuan  baik selama  pembinaan,  dan  telah  memenuhi syarat  sebagaimana  ditentukan  dalam
Pasal 15 ayat 1 KUHP, untuk mendapatkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat juga didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain :
1. Sifat  tindak  pidana  yang dilakukan;
2. Pribadi  dan  riwayat  hidup (latar  belakang  kehidupan) narapidana;
3. Kelakuan  narapidana  selama pembinaan;
4. Kemungkinan-kemungkinan untuk  mendapatkan  pekerjaan setelah ia dibebaskan;
5. Penerimaan
masyarakat dimana  ia  akan  bertempat tinggal (Hamzah, 2000) Pelaksanaan pembebasan bersyarat tidak selalu sempurna, terkadang dalam  tahap-tahap  yang  telah  ditetapkan warga binaan dapat melakukan pelanggaran  terhadap  syarat-syarat  yang telah  diterima.  Kejahatan  yang  dimaksud memiliki  arti  yang  luas.  Ketika  warga binaan  diberikan  pembebasan  bersyarat dan  melanggar  syarat-syarat,  hal  tersebut dapat  diartikan  sebagai  kejahatan  atau dalam  pelaksanaannya  sering  disebut dengan pelanggaran. Berdasarkan peraturan  yang  ada  jika  narapidana melakukan kejahatan tersebut, maka lembaga yang berwajib dapat menangguhkan sementara penetapan pembebasan bersyarat, atau bahkan menarik kembali izin pembebasan bersyarat, dan narapidana dikembalikan ke lembaga  pemasyarakatan  untuk  menjalani sisa  pidananya  (Pasal  139  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  03 Tahun  2018  tentang  syarat  dan  tata  cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat,  cuti  menjelang  bebas,  dan  cuti bersyarat).
Pemberian  pembebasan  bersyarat ini memang tidak hanya dengan memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan saja, namun harus memperhatikan kesiapan  narapidana  atau  sering  disebut sebagai klien pemasyarakatan serta
keamanan masyarakat. Kesiapan Klien dan masyarakat  dapat  diketahui  dari  hasil pengamatan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan  dan  Penelitian  oleh  Balai Pemasyarakatan  (Bapas).  Warga  binaan yang  telah  mendapatkan  pembebasan bersyarat  dapat  dicabut  izinnya  oleh Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  atas usul  kepala  kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM, apabila narapidana :
a. Hidup secara tidak teratur;
b. Malas bekerja;
c. Bergaul dengan residivis;
d. Mengulangi melakukan tindak pidana;
e. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
f. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat  dan  cuti  menjelang bebas (Hamzah, 2000)
Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  faktor-faktor  penyebab  klien pemasyarakatan  yang  melakukan  tindak pidana  kembali,  sanksi  hukum  yang diberikan  kepada  klien  pemasyarakatan yang  melakukan  tindak  pidana  kembali serta  upaya  yang  dilakukan  pihak  Bapas dalam  mencegah  klien  pemasyarakatan melakukan  tindak  pidana  kembali.  Sejak tahun  2020  khususnya  selama  masa pandemi  Virus  Covid-19,  Menteri  Hukum dan  HAM  R.I.  telah  mengeluarkan kebijakan pelaksanaan assimilasi di rumah guna  mencegah  penyebaran  Virus  Covid- 19  pada  Lapas/Rutan.  Pada  tahun  2020, terdapat  53  kasus  pelanggaran  klien  yang dilakukan  oleh  klien  pemasyarakatan selama  masa  pembebasan  bersyarat.  Hal tersebut,  meningkat  setiap  bulannya.  Oleh karena  itu,  berdasarkan  paparan  di  atas, peneliti tertarik untuk mengelaborasi lebih lanjut  mengenai  faktor  penegakan  hukum
yang  dilakukan  Bapas  terhadap  klien pemasyarakatan  yang  melakukan  tindak pidana kembali.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Penegakan Hukum
Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau  pelopor  perubahan  yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat  seperti  yang  dikehendaki  atau direncanakan. Satjipto Raharjo
menyampaikan  pendapatnya  mengenai penegakan  hukum  ( law  enforcement ) adalah  pelaksanaan  hukum  secara  konkrit dalam  kehidupan  masyarakat.  Setelah pembuatan  hukum  dilakukan,  maka  harus dilakukan  pelaksanaan  konkrit  dalam kehidupan  masyarakat  sehari-hari,  hal tersebut  merupakan  penegakan  hukum. Namun  dalam  istilah  lain  sering  disebut penerapan  hukum,  atau  dalam  istilah bahasa asing sering disebut rechistoepassing dan rechtshandhaving (Belanda), law enforcement dan a pplication (Amerika)  (Raharjo,  2000).
Penegakan  hukum  menurut  pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan  yang  mantap  dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1983).
Klien Pemasyarakatan
Pengertian  Klien  Pemasyarakatan menurut  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan  adalah  seseorang  yang berada  dalam  bimbingan  BAPAS.  Klien pemasyarakatan terdiri atas :
a. Terpidana Bersyarat;
Narapidana,  anak  pidana,  dan  anak Negara yang mendapatkan
pembebasan bersyarat (bebasnya
narapidana setelah menjalani
pidananya  sekurang-kurangnya  2/3
masa  pidananya  dengan  ketentuan  2/3 tersebut  tidak  kurang  dari  9  bulan) atau  cuti  menjelang  bebas  (cuti  yang diberikan  kepada  narapidana  yang telah  menjalani  hukuman  sekurang- kurangnya 2/3 masa pidananya dengan ketentuan  harus  berkelakuan  baik  dan jangka  waktu  cuti  sama  dengan  remisi terakhir paling lama 6 bulan)
b. Narapidana,  anak  pidana,  dan  anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan,  pembinaannya  diserahkan kepada  orang  tua  asuh  atau  badan sosial;
d. Anak negara yang berdasarkan
keputusan    menteri  atau  pejabat  di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh dan badan sosial;
e. Anak  yang  berdasarkan  penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan  kepada  orang  tua  atau walinya;
f. Anak  yang  diputus  menjalani  pidana pengawasan.
Bimbingan  klien  adalah  suatu
pelaksanaan  dalam  rangka  penegakan hukum,  sama  halnya  dengan  pembinaan yang  dilakukan  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  akan  tetapi  sebagai  salah satu  pelaksanaan  sistem  pemasyarakatan yang dilakukan di luar Lembaga pemasyarakatan. Bimbingan klien pemasyarakatan  pada  hakekatnya  adalah pembinaan  klien  di  luar  Lembaga  sebagai salah satu sistem perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Untuk membimbing  klien  tidak  lepas  dari Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  yang  bertujuan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki  diri  dan  tidak  mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali di masyarakat.

## Tindak Pidana Kembali
Menurut  Vos,  tindak  pidana adalah  salah  kelakuan  yang  diancam  oleh peraturan  perundang-undangan,  jadi  suatu kelakuan  yang  pada  umumnya  dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang  diancam  dengan  pidana,  yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan  dengan  kesalahan  dan  yang dilakukan  oleh  orang  yang  mampu bertanggungjawab (Andrisman, 2007)
Menurut  Moeljatno,  tindak  pidana adalah  suatu  perbuatan  yang  memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur- unsur  yang  dapat  dibagi  menjadi  dua macam yaitu :
a. Subyektif  adalah  berhubungan dengan  diri  sipelaku  dan  termasuk  ke dalamnya  yaitu  segala  sesuatu  yang terkandung dihatinya.
b. Obyektif  adalah  unsur-unsur yang  melekat  pada  diri  sipelaku  atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan- tindakan  dari  sipelaku  itu  harus dilakukan (Moeljatno,1993).
Berdasarkan beberapa pengertian  di  atas,  dapat  diketahui  tindak pidana  adalah  perbuatan  melakukan  atau tidak  melakukan  sesuatu  yang  memiliki unsur  kesalahan  sebagai  perbuatan  yang dilarang  dan  diancam  dengan  pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah  demi  terpeliharanya  tertib  hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
Pembebasan Bersyarat
Pembebasan bersyarat adalah suatu cara melepaskan narapidana kepada masyarakat  sebelum  masa  bebas  yang ditetapkan  dalam  putusan  pengadilan. Narapidana diberikan pembebasan bersyarat  karena  telah  memenuhi  syarat- syarat yang telah ditentukan oleh Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1999  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan,  Pembebasan    bersyarat
(PB) adalah proses pembinaan Narapidana di luar LAPAS setelah menjalani sekurang-kurangnya  2/3  (dua  pertiga) masa  pidananya  minimal  9  (sembilan) bulan.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 03  Tahun  2018  Tentang  Syarat  dan  Tata Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat  (Pasal  1  butir  6),  Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat  adalah  program  pembinaan untuk  mengintegrasikan  Narapidana  dan Anak  ke  dalam  kehidupan  masyarakat setelah  memenuhi  persyaratan  yang  telah ditentukan.
Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan
Menurut Pasal 1 angka 4 Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  memberikan  pengertian bahwa ”Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata  untuk  melaksanakan  bimbingan Klien Pemasyarakatan.”
Balai  Pemasyarakatan  mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang
peradilan;
2. Melakukan registrasi
klien pemasyarakatan;
3. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
4. Mengikuti sidang peradilan di pengadilan  negeri  dan  sidang  TPP (Tim  Pengamat  Pemasyarakatan)  di lembaga pemasyarakatan;
5. Memberikan  bimbingan  kepada  bekas narapidana,  anak  negara  dan  klien pemasyarakatan;
6. Melakukan  urusan  tata  usaha  Balai Pemasyarakatan.
Balai  Pemasyarakatan  Kelas  I  Medan terletak  di Jalan  Asrama  No  33,  Gg. Jayak,  Kecamatan  Medan  Helvetia,  Kota Medan,  Sumatera  Utara  dengan  luas
Tanah luas  tanah  1.306  m2  dan  luas
bangunan  555  m2.  Saat  ini,  jumlah petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan  di Bapas Kelas I Medan berjumlah 97 orang dengan rincian,
91 orang JFT Pembimbing Kemasyarakatan dan 6 orang JFT Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif deskriptif dimana peneliti menggambarkan fenomena  yang  ada  secara  lengkap  dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  dengan  melakukan observasi.  Dalam  observasi  ini  peneliti menggunakan jenis observasi non- partisipan  dimana  peneliti  melakukan pengamatan secara langsung tanpa menjadi  bagian  dari  subyek  yang  diteliti. Selain  itu  penulis  juga  melakukan  studi pustaka  untuk  memperoleh  informasi melalui  dokumen  pendukung  yaitu  buku dan  penelitian  terdahulu  yang  masih relevan (Sugiyono, 2012).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Faktor-faktor Penyebab Klien
Pemasyarakatan Melakukan Tindak Pidana Kembali Klien pemasyarakatan yang berada  dalam  bimbingan  Bapas  Kelas  I Medan, setiap tahunnya bertambah jumlahnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan  bahwa  program  re-integrasi seperti  Pembebasan  Bersyarat  (PB),  Cuti Menjelang  Bebas  (CMB)  dan  Cuti Bersyarat  (CB)  merupakan  salah  satu program prioritas dari Kementerian
Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia dalam  upaya  untuk  mengurangi  over kapasitas yang terjadi di Lapas/Rutan.

## Tabel 1
Jumlah Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan tingkat
pidana kembali
No  Periode
Jumlah Klien Yang mendapatkan PB Jumlah Klien yang melakukan tindak pidana kembali 1 Tahun 2019 2.867 11 2 Tahun 2020 2.448 53 3 Tahun 2021 1.371 91
Sumber  :  Data  diolah  dari  database registrasi  Klien  Dewasa  Bapas  Kelas  I Medan Berdasarkan  data  tersebut,  dapat dilihat bahwa terdapat klien pemasyarakatan  yang  melakukan  tindak pidana  kembali.  Menurut  Moeljatno, terdapat  dua  unsur  dalam  pengulangan tindak  pidana  yaitu  unsur  subjektif  yaitu yang  berhubungan  dengan  diri  si  pelaku dan unsur objektif yaitu yang berhubungan dengan  keadaan  sekitar  dari  pelaku tindak pidana.    Terdapat  beberapa  faktor  yang menyebabkan klien pemasyarakatan melakukan  tindak  pidana  kembali,  yaitu faktor  ekonomi,  faktor  internal  klien, faktor lingkungan dan faktor ketergantungan bagi klien narkotika.
1. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi merupakan penyebab  utama  terjadinya  suatu tindakan kejahatan. Keadaan ekonomi  membuat  klien  dituntut untuk  segera  mencari  pekerjaan guna  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya.
Untuk  klien  yang  masih  belum berkeluarga,  kebutuhan  ekonomi sehari-harinya  masih  ditanggung oleh orang tuanya atau saudaranya, sehingga klien tidak terlalu bingung  untuk  memikirkan  beban hidup. Namun hal itu akan
berlawanan  jika  klien  memiliki keluarga yang menuntut penghasilan  yang  lebih  dari  cukup kemudian  menuntut  klien  untuk bertindak  yang  lebih.  Kendala ekonomi  ini  merupakan  pemicu terbesar bagi klien untuk
melakukan tindak pidana lagi.
2. Faktor Internal Klien
Sumber  daya  manusia  setiap  klien bimbingan, khususnya kemampuan berpikir  dan  kemampuan  bertindak memiliki  kualitas  yang  berbeda. Hal tersebut dapat berdasarkan dari latar pendidikan klien, latar belakang keluarga klien dan lingkungan  hidup.  Selama  klien menjadi  narapidana  di  Lembaga Pemasyarakatan,  klien  tidak  hanya menjalani  masa  tahanan  namun juga diberikan ketrampilan-
ketrampilan  yang  akan  berguna terhadap diri klien. Namun ketrampilan  yang  didapat  klien tidak selalu dapat diterapkan kedalam  lingkungan  masyarakat yang terus berkembang.
Faktor internal klien adalah ketidakmampuan klien dalam mengontrol  kepribadiannya  serta rendahnya  tingkat  pendidikan  dan keterampilan  klien  dapat  menjadi pemicu  klien  untuk  mengulangi kembali  tindak  pidana.  Seperti yang dijabarkan di atas, kemiskinan  juga  berdampak  pada pendidikan,  seseorang  yang  berada pada garis kemiskinan tidak sanggup  untuk  membayar  biaya pendidikan  yang  semakin  hari semakin mahal. Klien yang melakukan  tindak  pidana  kembali mayoritas tidak memiliki
pendidikan  yang  baik  (Wajib Sekolah 9 Tahun)
3. Faktor Lingkungan R.  Owen  mengatakan  lingkungan yang  tidak  baik  membuat  perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan  yang  baik  membuat
perilaku  seseorang  menjadi  baik. Dapat  dikatakan,  apabila  klien setelah  bebas  bersyarat  kembali  ke lingkungan yang lama maka dirinya  akan  melakukan  tindakan yang  sama  dengan  masyarakatan sekitar. Misalnya saja, klien merupakan seorang pengedar narkotika dan tinggal di lingkungan yang rawan atas peredaarn tersebut sehingga ketika kembali kemasyarakat  dia  akan  kembali melakukan  tindakan  yang  dulu. Tekanan  kelompok  sebaya,  juga menjadi  salah  satu  factor  yang membuat  klien  pemasyarakatan terjerumus  kembali  ke  jurang  yang sama. Rasa kesetiakawanan menjadi  dasar  untuk  mengulang kembali tindak pidana.
4. Faktor Ketergantungan Bagi Klien Narkotika
Faktor  ini  hanya  terjadi  pada  klien yang  tersangkut  kasus  narkoba. Ketergantungan merupakan penggunaan  zat  yang  sudah  cukup berat,  telah  terjadi  ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik, suatu keadaan  dimana  fisik  atau  tubuh seorang tidak dapat lagi melakukan fungsinya  bilamana  obat-obatan tertentu tidak diberikan kepadanya. Sedangkan  faktor  psikologis,  suatu dorongan  psikis  dalam  diri  pelaku untuk dipenuhi baik secara periodik atau terus menerus, namun apabila  dorongan  itu  tidak  dapat dipenuhi dapat mengakibatkan kerusakan tubuh. Faktor ketergantungan inilah yang membuat  klien  dapat  kembali melakukan tindak pidana.
Sanksi Hukum Bagi Klien Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Pidana Kembali
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum  dan  HAM  RI.  Nomor  3  tahun
2018  tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan
Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  Dan Cuti  Bersyarat,  terdapat  2(dua)  sanksi hukum  bagi  klien  Pemasyarakatan  yang melakukan tindak pidana Kembali, yaitu:
1. Sanksi Administrasi
Klien pemasyarakatan yang melakukan  tindak  pidana  kembali akan  dikenai  sanksi  administrasi berupa pencabutan Surat Keputusan  Pembebasan  Bersyarat yang  diterima  oleh  klien  tersebut.
Berdasarkan dengan Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  RI Nomor  3  Tahun  2018  paragraf  3 pasal  138  ayat  (1)  menyatakan bahwa  “Direktur  Jenderal  atas nama  Menteri  dapat  mencabut keputusan  pemberian  Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak”. Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas dan Cuti
Bersyarat  dapat  diterbitkan  apabila syarat umum dan syarat khususnya terpenuhi.  Syarat  umumnya  yaitu telah melakukan pelanggaran hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka/terpidana. Sedangkan  syarat  khususnya  yaitu menimbulkan keresahan dalam masyarakat,  tidak  melaksanakan kewajiban  melapor  kepada  Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga)  kali  berturut-turut,  tidak melaporkan  perubahan  alamat  atau tempat  tinggal  kepada  Bapas  yang membimbing; dan/atau tidak mengikuti  atau  mematuhi  program pembimbingan  yang  ditetapkan oleh Bapas.
2. Sanksi Pidana Sanksi Pidana adalah suatu hukuman  sebab  akibat,  sebab adalah  kasusnya  dan  akibat  adalah hukumnya,  orang  yang  terkena akibat  akan  memperoleh  sanksi baik masuk penjara ataupun terkena  hukuman  lain  dari  pihak
berwajib. Sanksi Pidana merupakan  suatu  jenis  sanksi  yang bersifat  nestapa  yang  diancamkan atau  dikenakan  terhadap  perbuatan atau  pelaku  perbuatan  pidana  atau tindak pidana yang dapat
menggangu  atau  membahayakan kepentingan  hukum.  Sanksi  pidana pada  dasarnya  merupakan  suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku  dari  pelaku  kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi  pidana  diciptakan  sebagai suatu  ancaman  dari  kebebasan manusia itu sendiri.
Ketika  Kepala  Bapas  melakukan pencabutan  pembebasan  bersyarat klien, Bapas tidak mempertimbangkan lagi  alasan klien  melakukan  tindak  pidana kembali. Jika klien tersebut terbukti  melakukan  tindak  pidana kembali selama pembebasan bersyarat,  maka  sambil  menunggu surat keputusan dari Direkur Jenderal  Pemasyarakatan  tentang pencabutannya, maka Kepala Bapas  dapat  mengembalikan  klien tersebut  ke  Kepala  Lapas/Rutan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. Upaya Bapas Dalam Mencegah Klien Untuk Melakukan Tindak Pidana Pidana A. Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan  Terhadap  Klien Pemasyarakatan Merujuk  pada Kamus  Besar bahasa Indonesia , pengawasan memiliki
arti „penilikan dan penjagaan‟.  Pengertian  pengawasan
dalam  konteks  pelaksanaan  tugas adalah  suatu  langkah  atau  kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya  penyimpangan  pelaksanaan asimilasi,  pembebasan  bersyarat,  cuti menjelang  bebas,  dan  cuti  bersyarat, termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan. (Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM
No.  M.2.PK.04-  10  Tahun  2007 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan  Asimilasi,  PB,  CMB  dan CB.
Pengawasan sebagai mana dimaksud  di  atas  dilaksanakan  dengan dua  cara  yakni  dengan  mekanisme wajib  lapor,  dan  dan  kunjungan  ke rumah  klien  /  penjamin  klien  (home visit).  Hasil  pengawasan  digunakan untuk mengevaluasi program pembimbingan. Hasil pengawasan dapat  juga  berupa  pemberian  teguran, baik  lisan  maupun  tulisan,  kepada klien  dalam  bentuk  surat  peringatan pencabutan PB/CB/CMB, surat panggilan  wajib  lapor,  dan  surat panggilan penjamin klien.
Tabel 2 :
Jumlah Klien Bapas Kelas I Medan yang melaksanakan wajib lapor pada
tahun 2021 No Bulan Wajib Lapor PB 1 Januari 41 2 Februari 91 3 Maret 95 4 April 79 5 Mei 76 6 Juni 79 7 Juli 94 8 Agustus 121 9 September 121 10 Oktober 215 11 November 210 12 Desember 169
Sumber  :  Data  diolah  dari  database registrasi  Klien  Dewasa  Bapas  Kelas  I Medan
Berdasarkan  data  yang  diterima tentang  klien  yang  melaksanakan  wajib lapor  di  Bapas  Kelas  I  Medan,  dapat terlihat  bahwa  jumlah  yang  sangat  sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah klien secara  keseluruhan.  Jumlah  klien  Bapas Kelas  I  Medan  secara  keseluruhan  adalah 1.371 orang, namun yang melakukan wajib lapor setiap bulannya tidak mencapai 20% dari  jumlah  klien  yang  ada.  Terdapat banyak  alasan  klien  yang  tidak  mengikuti wajib lapor di Bapas, salah satunya adalah
alasan  trasnportasi  yaitu  jarak  rumah  jauh tidak  memiliki  kendaraan  ataupun  tidak memiliki  uang  untuk  biaya  transportasi. Untuk itu, pengawasan dengan melakukan home visit wajib dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk memantau kliennya selama masa pembebasan bersyarat.
Namun, selama tahun 2021, pandemi virus Covid-19 semakin meningkat sehingga untuk tidak melakukan  penyebaran  virus  kegiatan home  visit  yang  menjadi  tanggung  jawab Pembimbing  Kemasyarakatan  terhadap klien  tidak  dapat  terlaksana.  Namun, walaupun  demikian,  kegiatan  pengawasan terhadap  klien  dilakukan  melalui  telepon atau video call.

## B. Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan
Menurut  Karim  (2007)  dalam bukunya  Pembimbingan  dan  Penyuluhan, tujuan  pembimbingan  yang  dilaksanakan oleh  balai  pemasyarakaatan  antara  lain sebagai berikut.
1. WBP/klien pemasyarakatan dapat mengenal/memahami  kepribadian  dan lingkungannya  di  tempat  ia  berada  (di dalam  LP/di  luar  LP/keluarga,  dan lingkungan  masyarakat),  dalam  arti memahami  kelebihan-kelebihan  dan kekurangan/kelemahan diri dan pemahaman
terhadap kondisi
lingkungan  mana  yang  mampu  ia lakukan dan mana yang tidak mungkin ia capai.
2. WBP/klien pemasyarakatan dapat menerima keadaan dirinya dan lingkungan secara positif dan dinamis.
3. Klien mampu mandiri dalam mengambil keputusan.
4. WBP/klien pemasyarakatan memperoleh pengarahan diri.
5. WBP/klien  pemasyarakatan  mampu memahami perwujudan dirinya.
Dalam arti luas
tujuan pembimbingan adalah sebagai berikut:
1. Perubahan Tingkah Laku Dalam  pelaksanaan  pembimbingan,
Balai  Pemasyarakatan  dapat  menjadi
agen  perubahan  bagi  klien  Bapas. Pembimbingan  yang  dilakukan  oleh Balai Pemasyarakatan merupakan stimulus  yang  mendorong  perubahan perilaku bagi klien Bapas. Pembimbingan  yang  dilakukan  secara terus-menerus  terhadap  klien  Bapas secara tidak langsung akan memengaruhi perubahan perilaku pada diri  klien.  Perubahan  tingkah  laku tersebut terwujud dari perbaikan kepribadian klien dan perbaikan hubungan  sosial  klien,  baik  dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
a) Perbaikan kepribadi klien meliputi:
 Ketaatan klien dalam
menjalankan  perintah  agama dengan memperoleh bimbingan kemasyarakatan, klien diharapkan mampu meningkatkan  ketaatan  dalam menjalankan  perintah  agama sebagai makhluk Tuhan.
 Ketaatan klien terhadap
ketentuan  dan  aturan  yang berlaku dengan memperoleh bimbingan kemasyarakatan, klien diharapkan dapat mentaati ketentuan  dan  aturan  yang berlaku di masyarakat sehingga tidak mengulangi tindak pidana lagi.
b) Perbaikan hubungan sosial klien
 Hubungan  klien  di  dalam keluarga setelah menjalani program  pembimbingan,  klien diharapkan mampu membangun hubungan harmonis di dalam keluarganya,  seperti  menjadi anak  yang  berbakti  kepada orang tuanya, menjadi suami/istri yang mampu memenuhi  kewajibannya,  dan menjadi  orang  tua  yang  dapat diteladani anak-anaknya.
 Hubungan  klien  di  masyarakat setelah menjalani program
pembimbingan, klien
diharapkan mampu membangun  hubungan  baik dengan  masyarakat,  termasuk dengan pihak korban (jika ada), dan berperan aktif dalam kegiatan di lingkungan masyarakatnya, seperti bergotong-royong  atau  bekerja bakti sebagaimana yang
dilakukan  warga  lain  pada umumnya. 2. Masyarakat Produktif Klien pemasyarakatan sebagai orang  yang  dinyatakan  bersalah,  adalah orang  yang  mengalami  kegagalan  dalam menjalani  hidup  bermasyarakat.  Mereka gagal  memenuhi  norma-norma  yang  ada dalam  masyarakatnya  sehingga  pada akhirnya  gagal  menaati  aturan  dan  hukum yang berlaku dalam masyarakat.
Klien pemasyarakatan sebagai makhluk  sosial,  adalah  bagian  dari masyarakat  juga,  bedanya  dengan  anggota masyarakat lainnya adalah untuk sementara  waktu  kebebasan  bergerak mereka  dicabut.  Walaupun  demikian, sebagai  makhluk  sosial  yang  berinteraksi, narapidana  menghendaki  dapat  bergaul dengan masyarakat sekitarnya serta kehadirannya  diterima  dan  diperhatikan orang  lain.  Dengan  melakukan  tindak pidana, seseorang dianggap tidak produktif; untuk itu, diberikanlah pembimbingan  agar  mereka  menjadi anggota  masyarakat  yang  produktif  dan berguna bagi masyarakat.
Dalam  hal  ini,  yang  dimaksud  dengan masyarakat  produktif  adalah  masyarakat yang:
a. memiliki  motivasi  untuk  meraih harapan dan cita-cita; Dengan menjalani program pembimbingan, klien memiliki semangat dan niat yang kuat untuk melanjutkan hidupnya, untuk meraih harapan dan cita-cita seperti orang  lain  pada  umumnya  yang tidak pernah menjalani hukuman di lapas/rutan, seperti:
a) dapat meneruskan sekolahnya kembali, b) dapat bekerja kembali, dan
c) dapat meningkatkan keterampilannya.
b. berperan  aktif  dalam  kegiatan masyarakat,
Klien  dapat  menjalankan  perannya kembali  sebagai  warga  masyarakat dan warga negara Indonesia, seperti ikut serta dalam pembangunan, taat hukum, dan taat dalam membayar pajak.
Guna menjamin terlaksananya pembimbingan  harus  disertai  dengan dengan  prosedur  tetap  yang  mengatur. Prosedur tetap  yang mengatur hal tersebut adalah  Standar  Operasional  Prosedur Pembuatan  Penelitian  Kemasyarakatan. Bapas  Kelas  I  Medan  dalam  melakukan bimbingan menggunakan teknik wawancara,  dimana  didalam  teknik  ini petugas Pembimbing Kemasyarakatan dapat  melakukan  Tanya-jawab  secara langsung kepada kliennya. Dengan melakukan Tanya-jawab tersebut
Pembimbing  Kemasyarakatan  mengetahui keadaan  dari  diri  klien  selama  berada  di lingkungan masyarakat.
Hal  tersebut  dilakukan,  untuk meminimalisir  klien  untuk  melakukan tindak  pidana  kembali.  Walaupun  dalam pelaksanaanya  terdapat  banyak  kendala dalam melakukan pengawasan dan pembimbingan,
Pembimbing
Kemasyarakatan  di  Bapas  Kelas  I  Medan selalu berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kliennya. Pembimbingan  dan  pengawasan  yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan  Bapas,  selama  ini  sudah maksimal dilaksanakan, namun, Pembimbing  Kemasyarakatan  tidak  dapat mengawasi  kliennya  sepanjang  waktu, sehingga  peran  keluarga  dan  lingkungan sangat  penting  untuk  mendukung  hal tersebut.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat 4 (empat) Faktor yang mempengaruhi klien pemasyarakatana dalam  melakukan  tindak  pidana  kembali yaitu  faktor  ekonomi,  faktor  internal  diri, faktor lingkungan dan faktor ketergantungan bagi klien pecandu narkotika.  Setelah  klien  pemasyarakatan melakukan  tindak  pidana  kembali  maka sanksi  yang  diberikan  adalah  sanksi administratif yaitu pencabutan Surat Keputusan  Pembebasan  Bersyarat  yang dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan  dan  sanksi  pidana  sesuai dengan tindak pidana baru yang dilakukan oleh  klien  pemasyarakatan.  Terdapat Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  Bapas guna  mencegah  terjadinya  tindak  pidana kembali  yang  dilakukan  oleh  klien pemasyarakatan  yaitu  pengawasan  yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan  dengan  cara  wajib  lapor dan  home  visit.  Selain  pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan juga
melakukan  pembimbingan  kepada  klien selain  untuk  membantu  dalam  perubahan perilaku klien, pembimbingan juga memastikan  bahwa  klien  pemasyarakatan dapat  berbaur  dan  diterima  di masyarakat. Oleh  karena  itu,  peningkatan  fungsi pengawasan  dan  pembimbingan  yang dilakukan oleh
Pembimbing
Kemasyarakatan  dapat  meminimalkan  dan mencegah  klien  pemasyarakatan  untuk melakukan tindak pidana Kembali.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Andrisman,Tri.  2007. Hukum  Pidana,
Universitas  Lampung.  Bandar
Lampung
Andrisman,  Tri.  2009. Asas-Asas  dan Dasar  Aturan  Hukum  Pidana Indonesia. Universitas  Lampung. Bandar Lampung
Ashofa, Burhan, S.H. 2010. Metode Penelitian Hukum .  Jakarta.
Rineka Cipta Hamzah, Andi. 2000. Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang
Penyelesaian  KUHAP dan KUHP Baru . Grafindo. Jakarta Moeljatno.1993. Azas-Azas Hukum Pidana . Rineka Cipta. Jakarta Priyatno, Dwidja.2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia . Bandung. Refika Aditama. Raharjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum , Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Soekanto, Soerjono. 1983. Pengantar Penelitian Hukum , UI Press.Jakarta Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. 2012. Modul Pembimbing Kemasyarakatan . Jakarta. Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Nomor  M.2.PK.04  –  10 Tahun  2007  Tentang  Syarat  dan Tata  Cara  Pelaksanaan  Asimilasi, Pembebasan  Bersyarat  ,  Cuti Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti Bersyarat.
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI No.  21  Tahun  2013  tentang
Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti
Bersyarat
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI
Nomor  3  tahun  2018  tentang Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang  Bebas,  Dan  Cuti
Bersyarat