INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10935-10945 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Nagari: Studi Kasus Pada Nagari Tigo Koto Silungkang
Hajar Aswad 1 , Eka Siskawati 2 ✉ , Syafira Ramadhea Jr 3 , Reno Fithri Meuthia 4
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Padang, Indonesia Email: ekasiskawati@gmail.com 2 ✉

## Abstrak
Dalam  praktik  pengelolaan  keuangan  desa,  banyak  pemerintah  desa  yang  masih  mengalami keterlambatan dalam penyusunan pengelolaan keuangan desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP)  bersama  Ditjen  Bina  Pemerintahan  Desa  Kementrian  Dalam  Negeri  telah mengembangkan  aplikasi  SIMDA  desa  yang  lebih  dikenal  dengan  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes),  oleh  karena  itu  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  penelitian  mengenai  peran teknologi informasi. . (Aplikasi Siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Nagari Tigo Koto Silungkang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam. Yang telah mengimplementasikan  aplikasi  siskeudes  pada  tahun  2017.  Metode  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  kepada  kepala  nagari, bendahara  dan  petugas  nagari  yang  terlibat  dalam  penggunaan  aplikasi  Siskeudes.  Selain  itu, dokumen  dan  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  aplikasi  juga  dianalisis.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  aplikasi  Siskeudes  mempunyai  peran  yang  signifikan  dalam  meningkatkan akuntabilitas keuangan desa.  Aplikasi  ini  memungkinkan  pencatatan  penerimaan  dan  pengeluaran keuangan desa menjadi lebih akurat dan detail. Hal ini membantu meminimalkan potensi penipuan dan penyalahgunaan dana desa. Selain itu, aplikasi ini juga meningkatkan transparansi karena laporan keuangan dapat dipantau oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui online, sehingga memungkinkan mereka memantau penggunaan anggaran desa dalam pengelolaan keuangan desa. Kata Kunci: Akuntabilitas, Aplikasi Siskeudes, Pengelolaan Keuangan Desa.
Abstract
In the practice of village financial management, many village governments still experience delays in preparing village financial management. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) with Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri have develop the village SIMDA application, which is better known as the Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), therefore this research aims to conduct research on the role of information technology. (Siskeudes application) in increasing village financial accountability. This research was conducted in Nagari Tigo Koto Silungkang, Palembayan sub-district, Agam district. Which has implemented the siskeudes application in 2017. This research method  uses  a  qualitative  approach.  Data  was  collected  through  interviews  with  the  nagari  head, treasurer  and  nagari  officers  involved  in  using  the  Siskeudes  application.  In  addition,  financial documents and reports generated by the application are also analyzed. The research results show that the  Siskeudes  application  has  a  significant  role  in  increasing  village  financial  accountability.  This application allows more accurate and detailed recording of village financial receipts and expenditures. This helps minimize the potential for fraud and misuse of village funds. Apart from that, this application also increases transparency because financial reports can be monitored by local governments and the central government via online, thus enabling them to monitor the use of village budgets in managing village finances.
Keywords: Accountability, Siskeudes Application, Village Financial Management.

## PENDAHULUAN
UU No. 6 tahun 2014 tentang desa bahwa pemerintah telah membuka peluang bagi desa  untuk  menjadi  mandiri  dan  otonom.  Otonomi  desa  yang  dimaksud  adalah  desa diberikan  peluang  untuk  mengelola  tata  pemerintahannya,  termasuk  dalam  pelaksanaan pembangunan  masyarakat  desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  bagian  dari pengelolaan  keuangan  Negara  dan  daerah  dalam  mendanai  penyelenggaraan pemerintahan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Dalam  praktik  pengelolaan keuangan desa masih banyak pemerintahan desa yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  serta  Laporan Pertanggungjawaban  (LPJ)  penggunaan  dana.  Hal  ini  tentunya  harus  menjadi  perhatian khusus bagi pemerintahan pusat dan daerah dalam meningkatkan pengawasan terhadap akuntabilitas  keuangan  desa.  Akuntabilitas  proses  dalam  pengelolaan  dana  desa  adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan  kepadanya  secara  efisien,  efektif,  berkeadilan,  dan  dilaksanakan  secara transparan  dengan  melibatkan  masyarakat  (Dana  &  Hasniati,  2016).  Ini  melibatkan pemantauan  dan  pelaporan  yang  teratur  oleh  pemerintahan  pusat  dalam  pengawasan
kinerja pemerintah desa. Perwujudan dari akuntabilitas menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah. Pengelolaan keuangan desa dituntut untuk dapat mewujudkan akuntabilitas, namun pada kenyataannya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa  masih  dalam  kategori  rendah  (Maghfurianam  &  Setiawan,  2018).  Rendahnya akuntabilitas  dapat  mengakibatkan  kegagalan  administrasi,  minim  keputusan  politik  dan tingginya tindakan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa korupsi yang terjadi di pemerintahan desa tidak hanya alokasi dana desa yang besar setiap tahunnya akan tetapi tidak adanya prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa  (ICW,  2023).  Faktor  lain  kurangnya  perhatian  media  massa  yang  berskala  nasional dalam  meliputi  permasalahan  pengelolaan  dana  desa,  afiliasi  kepala  desa  dengan pemerintah daerah serta minimnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat.
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  bersama  Ditjen  Bina Pemerintahan  Desa  Kementerian  Dalam  Negeri  telah  mengembangkan  Aplikasi  SIMDA Desa,  yang  selanjutnya  lebih  dikenal  dengan  nama  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes),  yang  diluncurkan  sejak  tahun  2015.  Semua  desa  yang  ada  di  Indonesia seharusnya sudah menggunakan aplikasi Siskeudes yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan  dari  pemerintah  desa  dalam  mengelola  keuangan  desa.  Aplikasi  Siskeudes ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban, Kementerian Dalam Negeri, bersama BPKP mendorong akuntabilitas pada tingkat desa dalam hal efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Akuntabilitas keuangan desa yang diukur menggunakan empat indikator akuntabilitas manajerial yaitu, peran yang jelas, harapan dan kinerja yang jelas, pelaporan kredibel, ulasan wajar dan penyesuaian dalam pengelolaan keuangan desa pada Nagari Tigo Koto Silungkang.
Sebelum  adanya  aplikasi  Siskeudes,  pemerintah  desa  membuat  pencatatan  dan pelaporan keuangan desa menggunakan Microsoft Excel. Hal ini menyulitkan pemerintahan kabupaten/kota dalam melakukan evaluasi dan pengawasan APBDes dan laporan keuangan desa. Hal ini juga dirasakan oleh pemerintah Kabupaten Agam tepatnya di Nagari Tigo Koto Silungkang  dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu hadirnya aplikasi Siskeudes  membantu  pemerintah  Nagari  Tigo  Koto  Silungkang    dalam  mengakomodir seluruh regulasi terkait keuangan desa yang dirancang secara terintegrasi, user friendly, dan desktop application serta memiliki sistem pengendalian internal. Namun berbagai kendala dialami oleh pemerintah dalam proses adopsi sistem baru ini. Akses internet yang sangat
terbatas  menjadi  kendala  petugas  bagian  akuntansi  dalam  melakukan  pencatatan  dan pelaporan  keuangan  menggunakan  sistem  informasi  berbasis  internet.  Kendala  yang berkaitan dengan kesiapan petugas pemerintah desa dalam mengadopsi sistem baru yang berbasis teknologi internet. Nagari Tigo Koto Silungkang  merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam yang telah menerapkan aplikasi Siskeudes. Nagari Tigo Koto Silungkang  telah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa sejak tahun 2017. Namun proses implementasi dan adaptasi sistem keuangan tersebut hingga saat ini masih berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan Nagari, ditengah dinamika peningkatan kompetensi petugas Desa.

## Akuntabilitas dan Stewardship Teori
Akuntabilitas  merupakan  konsep  yang  penting  dalam  membantu  organisasi memberikan  manfaat  kepada  stakeholder,  memberikan  akses  informasi  tentang  kinerja mereka, dan bersikap  lebih  responsive terhadap ekspektasi dan tuntutan stakeholder  [1]. Organisasi profit masih menjadi bahan kajian utama dalam akuntabilitas. Namun, organisasi non  profit  juga  semakin  menarik  dalam  kajian  akuntabilitas  karena  relasinya  terhadap terhadap visi keuangan [2]. Akuntabilitas dipahami dan dibentuk secara dinamis. Oleh pihak internal dan eksternal organisasi, sehingga sangat wajar apabila bentuk akuntabilitas akan berbeda pada organisasi dan konteks yang berbeda [3].
Akuntabilitas  merupakan  kewajiban  pihak-pihak  yang  bertanggung  jawab  atas pengelolaan sumber dana keuangan desa untuk memberikan jawaban kepada pihak-pihak yang memiiki hak atau kewenangan untuk meminta penjelasan atas kinerja dan keputusan yang diambil [4]. Dalam konteks instansi pemerintah, akuntabilitas memiliki fungsi-fungsi utama yang cukup penting antara  lain sebagai  alat monitor untuk mengawasi apa yang menjadi tanggung jawab seseorang [5], untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja yang memungkinkan adanya evaluasi yang dilakukan secara berkala, dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh orang yang memegang tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa [6] .
Namun, mekanisme akuntabilitas, dari domain kebijakan tertentu, reformasi di seluruh pemerintah, hingga tata kelola jaringan, tidak selalu berfungsi dengan baik tetapi telah cacat secara sistematis dalam banyak kasus untuk sektor publik. Semakin tinggi tanggungjawab pengelola dana, maka semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan dana tersebut [7]. Defisit dalam  mekanisme  akuntabilitas  yang  diterapkan  pada  pengaturan  kelembagaan  telah
menjadi masalah yang berarti di sektor publik. Dengan demikian, konsekuensi dari lemahnya pengawasan terhadap akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja lembaga di sektor publik [8].
Stewardship  Theory  adalah  harmonisasi  antara  pemilik  modal  (principles)  dengan pengelola  modal  (steward)  dalam  mencapai  tujuan  bersama  [9].  Secara  implisit  teori  ini merefleksikan  bagaimana  akuntansi  membangun  sebuah  konstruksi  pola  kepemimpinan dan  hubungan  komunikasi  shareholder  dan  manajemen.  Pola  tersebut  juga  bisa  terjadi antara  top  manajemen  dengan  jajaran  manajemen  lain  di  bawahnya  dalam  sebuah organisasi perusahaan dengan mekanisme situasional yang mencakup filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi, serta kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan masing-masing pihak.
Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan  organisasi.  Teori  stewardship  berdasarkan  asumsi  filosofis  mengenai  sifat manusia  bahwa  manusia  dapat  dipercaya,  bertanggung  jawab,  dan  manusia  merupakan individu  yang  berintegritas.  Steward  berkomitmen  dan  berupaya  untuk  memaksimalkan tujuan organisasi yang ditandai dengan keterlibatan tinggi dalam organisasi [10]. Pemerintah selaku steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan pemerintah daerah/pusat dan masyarakat selaku principal pemilik sumber daya. Adanya kesepakatan yang terjalin antara pemerintah  (steward)  dan  pemerintah  daerah/pusat/masyarakat  (principal)  berdasarkan kepercayaan  dan  kolektif  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Organisasi  sektor publik  memiliki  tujuan  memberikan  pelayanan  kepada  publik  dan  wajib mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  kegiatan  organisasi  kepada  masyarakat.  Teori stewardship  juga  dapat  diterapkan  dalam  konteks  meningkatkan  akuntabilitas  keuangan desa.  Ini  berarti  bahwa  para  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  keuangan  desa  harus bertindak sebagai "penjaga" yang baik terhadap sumber daya keuangan desa.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa  yang dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik (Permendagri, 2018). Dalam menjalankan  pengelolaan  keuangan  desa,  terdapat  azaz-azaz  yang  harus  dipenuhi sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yakni (i) transparan, informasi  keuangan  desa  yang  transparan  sehingga  dapat  dengan  mudah  diakses  oleh masyarakat luas, (ii) akuntabel, setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan  ketentuan  perundang-undangan,  (iii)  partisipatif,  dengan  mengikutsertakan kelembagaan dan unsur masyarakat desa dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan (iv) tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa yang harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

## Aplikasi Sistem Keuangan Desa
Dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  pemerintah  desa  menggunakan  teknologi informasi  yang  dinamakan  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  mengacu  pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang sudah berubah menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bertujuan untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sehingga  terciptanya  pemerintahan  desa  yang  lebih  akuntabel  yang  diawasi  oleh  Badan Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  (Wardana  &  Atmadja,  2022).  Selain  itu, pemanfaatan aplikasi SISKEUDES ini sangat membantu pemerintah desa dalam menyajikan laporan keuangan tepat waktu dan menghindari kemungkinan besar terjadinya kehilangan data keuangan (Ayem & Amahala, 2023).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati  dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang dilakukan pada Pemerintahan Nagari Tigo Koto Silungkang.  Pada  penelitian  ini  Pada  penelitian  ini  akan  menggunakan  empat  indikator akuntabilitas manajerial yaitu Peran yang jelas, Harapan dan kinerja yang jelas, Pelaporan Kredibel, Ulasan Wajar dan Pengecualian. Objek penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Nagari  Tigo  Koto  Silungkang,  Kecamatan  Palembayan  Kabupaten  Agam.  Informan  yang dipilih adalah  petugas  nagari yang  berhubungan  langsung dengan penggunaan aplikasi Siskeudes
Menurut  Junaedi  (2018:77)  mengemukakan  bahwa  metode  penelitian  kualitatif terdapat beberapa bagian salah satunya, Metode Studi Etnografi, merupakan suatu metode yang menjelaskan dan mengklasifikasikan kelompok sosial, budaya maupun sistem. Proses penelitian studi Etnografi dijalankan dalam waktu yang cukup lama, berbentuk observasi dan wawancara secara alamiah dengan partisipan, dalam beraneka macam bentuk peluang aktivitas  dan  menghimpun  dokumen  dan  benda  seperti  artefak.  Penelitian  ini mengumpulkan  data  dengan  cara  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Merupakan
kegiatan analisa penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa segala bentuk data dari komponen  penelitian,  seperti  catatan,  dokumentasi,  hasil  tes,  rekaman,  oral  histori  dan lainnya, sebagai berikut : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aplikasi siskeudes membantu pemerintah dalam penyiapan laporan keuangan Hasil  temuan  memperlihatkan  bahwa  penggunaan  teknologi  informasi  ini  sangat berpengaruh  terhadap  petugas  nagari  tigo  koto  silungkang  dalam  menyiapkan  laporan keuangan  nagari.  Teknologi  informasi  yang  dikeluarkan  oleh  BPKP  bersama  dengan Kementerian  Dalam  Negeri  yaitu  Aplikasi  Siskeudes  yang  bertujuan  untuk  membantu pemerintah  desa  di  seluruh  Indonesia  dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Teknologi informasi  yang  digunakan  oleh  pemerintah  nagari  tigo  koto  silungkang  yaitu  aplikasi sikeudes keuangan desa yang telah dibuat oleh BPKP bersama dengan Kementerian Dalam Negeri. Hadirnya aplikasi siskeudes di seluruh desa di Indonesia dapat membantu tugas dari pemerintah desa dalam menyiapkan laporan keuangan. Aplikasi siskeudes telah diluncurkan oleh BPKP pada tahun 2015. Pemerintah Nagari tigo koto silungkang telah menggunakan aplikasi siskeudes dimulai dari tahun 2017. Hadirnya aplikasi siskeudes di nagari tigo koto silungkang bertujuan membantu pemerintah Nagari dalam menyiapkan laporan keuangan desa.  Berikut  ini  peranan  teknologi  informasi  atau  Aplikasi  siskeudes  di  nagari  tigo  koto silungkang yang diterapkan oleh pemerintah.
Petugas  Nagari  sebelum  mengenal  aplikasi  siskeudes,  mereka  menyiapkan  laporan hanya  pakai  manual.  Ketika  menyiapkan  laporan  manual  tersebut  mereka  harus membuatnya satu persatu dan itu sangat memakan waktu. Untuk membuat laporan harian saja bisa sampai beberapa hari. Petugas nagari harus mengerjakan laporan serba manual, yang nantinya mereka print dulu dan jika terjadi kesalahan mereka harus ngeprint ulang laporan yang mereka kerjakan. Setiap hari, petugas Nagari setiap hari menyiapkan laporan keuangan harian, mingguan dan bulanan. Petugas Nagari menyiapkan laporan keuangan mereka  dengan  menggunakan  laptop  masing-masing.  Namun,  mereka  masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk membuat rekapan dulu sebelum di inputkan ke dalam aplikasi siskeudes. Hal ini diungkapkan oleh informan-1 :
“  sebelum  di -inputkan  ke  aplikasi  siskeudes,  saya  harus  menyiapkan  laporan menggunakan Microsoft Excel”
Hal ini diungkapkan oleh salah seorang informan-3 yang merupakan petugas Nagari Tigo Koto Silungkang:
“ tahun  2008  saya  sudah  bekerja  disini  (kantor  Kepala  Desa)…  waktu  itu  laporan keuangan disiapkan secara manual… waktu itu saya menjabat sebagai seorang bendahara… Kemudian  saya  berhenti  karena  menikah  dan  harus  fokus  mengurus  keluarga.  Namun sekarang,  saya  kembali  lagi  bekerja  disini…  siskeudes  sudah  ada.  Ternyata  lebih  mudah dengan siskeudes dibanding manual dulu ”
Petugas nagari merasa pekerjaannya lebih cepat dan hemat waktu dalam menyiapkan laporan keuangan. Hal ini tentunya membantu meningkatkan akuntabilitas keuangan nagari. Yang  mana  akuntabilitas  dalam  hal  ini  adalah  akuntabilitas  manajerial,  indikator  dari akuntabilitas  manajerial  yaitu,  Peran  yang  jelas,  dalam  pengelolaan  Siskeudes,  sudah terdapat  peran  yang  jelas  diantara  perangkat  nagari.  Penginputan  data  ke  Sisikeudes merupakan tanggung jawab dari bendahara. Hasil dari yang diinput akan di review oleh sekretaris. Setelah itu akan disahkan oleh wali nagari. Harapan dan kinerja yang jelas, Target dari penggunaan Siskeudes adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pelaporan Kredibel, Pemerintah nagari melakukan transaksi setiap hari yang nantinya akan mereka inputkan ke dalam aplikasi Siskeudes. Laporan yang sudah di print kemudian dikirim dalam bentuk hardcopy ke kecamatan, untuk mencocokan laporan dengan SPJ. Ulasan wajar dan  Penyesuaian,  Laporan  yang  telah  di  cek    oleh  kecamatan  jika  ada  kesalahan  akan diperbaiki lagi dan dikirim ulang ke kecamatan.
Dari indikator yang dijelasakan hasil penelitian ini menemukan ada tiga point penting yang menjadi hasil penelitian ini. Diantaranya, Peran teknologi informasi dalam pemerintah nagari dalam meningkatkan akuntabilitas seperti teknologi membantu pemerintah nagari dalam meningkatkan akuntabilitas, membantu arah gerak dari pemerintah nagari karena terdapat fitur yang memudahkan pemerintah nagari, membantu meningkatkan pengawasan keuangan nagari yang sudah bisa diakses oleh pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan penggunaan aplikasi Siskeudes Offline dan Online, dan Hambatan pemerintah nagari dalam penggunaan aplikasi Siskeudes upaya meningkatkan akuntabilitas.
Teknologi Siskeudes membantu arah gerak dari pemerintah Nagari dalam meningkatkan pengelolaan keuangan Nagari
Penggunaan aplikasi siskeudes membantu pemerintah nagari dalam menyelesaikan pekerjaan.  Selain  itu,  implementasi  teknologi  Siskeudes  menjaikan  kegiatan  nagari  lebih terstruktur.  Hal  ini  karena  penggunaan  Siskuedes  memberikan  kemudahan  dari  petugas nagari  dalam  menyusun  kegiatan  pemerintah  nagari  sampai  menjadi  sebuah  laporan keuangan. Petugas Nagari membuat suatu kegiatan dalam nagari mereka akan melakukan
rapat dengan tokoh masyarakat untuk menentukan kegiatan yang nantinya akan mereka lakukan. Setelah melakukan rapat dengan tokoh adat dan masyarakat petugas Nagari nanti akan  mencocokkan  dengan  aplikasi  Siskeudes  nantinya  apakah  kegiatan  tersebut  bisa dijalankan.  Penggunaan  aplikasi  Siskeudes  ini  dalam  tahap  perencanaan  harus  sesuai dengan ketentuan dari aplikasi Siskeudes, jika tidak sesuai maka anggaran tersebut tidak bisa dianggarkan dan tidak dapat diinputkan dalam aplikasi Siskeudes. Hal ini diungkapkan oleh informan-5 :
“…nah kenapa tidak bisa?... di Siskeudes itu sudah dijelaskan… jadi kita harus bijaksana. Sementara itu… sesuai arahan presiden… kita membeli baju seragam dan itu tidak bersifat darurat…  jadi  istilahnya,  di  kampung  ini,  kalau  uang  berlebih  apalagi  kalau  ha l  itu  tidak penting, maka tidak bisa [diinput ke Siskeudes]…”
Hal ini juga dikonfirmasi oleh informan-1, bahwa aplikasi Siskeudes sangat ketat:
“…hal yang  bersifat tidak penting  dan  bertolak  belakang  dengan Siskeudes… [tidak dapat diproses]”
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh informan-3:
“…  berikutnya… seperti jika kita menganggarkan pembangunan kantor Wali Nagari [Kepala Desa]… nah, kantor ini adalah pinjaman… sementara dana untuk membangun kantor Wali  Nagari…perkiraan  saya  1,6  miliar. Jadi  di  Siskeudes  memang  tidak  ada  dana  untuk pembangunan kantor Wali Nagari… sesuai instruksi Presiden… Kantor desa tidak perlu bagus jika masyarakat lebih membutuhkan…”
Aplikasi  Siskeudes,  membantu  arah  gerak  bagi  Nagari  dalam  menjalankan kegiatannya, agar nantinya saat menyiapkan laporan keuangan memudahkan tugas petugas Nagari. Aplikasi Siskeudes membantu Nagari dalam menyiapkan laporan keuangan setelah melaksanakan  kegiatan.  Dalam  wawancara  yang  dilakukan,  petugas  Nagari  merasakan bahwa dengan adanya aplikasi ini mereka sangat terbantu dalam melaksanakan pekerjaan. Karena memang dalam aplikasi Siskeudes memiliki fitur-fitur yang mudah dipahamai dimulai dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan pelaporan yang nantinya bisa menghasilkan output .
Berdasarkan  teori,  penelitian,  pengumpulan  data  dan  analisis  yang  telah  dilakukan penulis, tentang analisis peran teknologi informasi (aplikasi siskeudes) dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa pada studi kasus nagari tigo koto silungkang sangat membantu pemerintah  nagari  dalam  menyiapkan  laporan  keuangan  desa  dalam  meningkatkan akuntabilitas.  Dan  penggunaan  teknologi  informasi  (aplikasi  siskeudes)  yang  otomatisasi yang  membantu  pemerintah  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya  tepat  waktu.  Hal  ini berhubungan  dengan  teori  stewardship  dalam  penggunaan  aplikasi  siskeudes  yaitu Transparansi,  tanggung  jawab  pemangku  kepentingan  dan  pengelolaan  keuangan  yang bijak dalam penggunaan aplikasi siskeudes yang efektif dan efisien. Dengan penggunaan aplikasi  siskeudes  meningkatkan  akuntabilitas  keuangan  desa  pada  nagari  tigo  koto silungkang dalam indikator akuntabilitas manajerial karena  pengawasan yang lebih ketat yang  mana  pengawasan  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  pada  aplikasi  siskeudes sudah bisa diawasi oleh pemerintah pusat dan BPKP setiap hari saat hari jam kerja hal ini tentunya meningkatkan akuntabilitas keuangan desa pada nagari tigo koto silungkang.

## DAFTAR PUSTAKA
M. K. Dewi, M. Manochin, and A. Belal, “Towards a conceptual framework of beneficiary accountability by NGOs: An Indonesian case study,” Crit. Perspect. Account., vol. 80, p. 102130, 2021, doi: 10.1016/j.cpa.2019.102130.
G.  Plaisance,  “Accountability  in  French  non -profit  organizations:  between paradox  and complexity,” J. Appl. Account. Res., 2023, doi: 10.1108/JAAR-01-2023-0006.
S. C. Kuruppu and S. Lodhia, “Shaping accountability at an NGO: a Bourdieusian perspective,” Accounting, Audit. Account. J., vol. 33, no. 1, pp. 178 – 203, 2020, doi: 10.1108/AAAJ-09- 2016-2696.
I. Asmawati and P. Basuki, “Akuntabilitas pengelolaan dana desa,” vol. 2, no. 1, pp. 63– 76, 2019.
Y.  Mursalim  and  A.  Junaid,  “YUME :  Journal  of  Management  Pengaruh  Akuntabilitas Keuangan , Pengawasan Keuangan dan Transparansi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan,” vol. 5, no. 2, pp. 477– 494, 2022, doi: 10.37531/yume.vxix.344.
S.  F.  Manisa,  J.  Manaroinsong,  and  M.  Sumual,  “AKUNTABILITAS  DAN  PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA,” J. Akunt. Manad., vol. 1, no. 2, pp.
8 – 12, Nov. 2020, doi: 10.53682/jaim.v1i2.362.
T. Fait, A. R. Septiana, and R. Tohopi, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus: Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka),” J. Adm. Negara,
vol. 9, no. 1, pp. 102 – 114, 2021.
R. H. Seno, “New Public Management di New Zealand: Sebuah Pembelajaran Keberhasilan Reformasi  Sektor  Publik,” Cakrawala,  vol.  16,  no.  1,  pp.  43 – 69,  2022,  doi: 10.32781/cakrawala.v16i1.407.
T. Schillemans and K. H. Bjurstrøm, “Trust and verification: balancing agency and stewardship theory in the governance of agencies,” Int. Public Manag. J., vol. 23, no. 5, pp. 650 – 676, 2020, doi: 10.1080/10967494.2018.1553807.
A. S. K. Löhde, G. Campopiano, and A. Calabrò, “Beyond agency and stewardship theory: shareholder –manager relationships and governance structures in family firms,” Manag. Decis., vol. 59, no. 2, pp. 390 – 405, 2021, doi: 10.1108/MD-03-2018-0316.