Volume 2 Issue 3, December 2020: pp. 245-262.
Copyright  ©  2020  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. e-ISSN: 2548-1754 | Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Ratio Decidendi Putusan Hakim Yang Mengabaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Perkara Anak (Studi Putusan Nomor: 38/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Kdi)
Ratio Decidendi Judge's Decision Who Ignored The Social Inquiry Report In The Case Of Children (Decision Study Number: 38/Pid.Sus-Anak/2019/ PN.Kdi)
Teguh Pratiknyo Kasubsi Bimbingan Klien Anak Bapas Kelas II Kendari E-mail: teguh.pratiknyo@gmail.com
Herman Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: hermanmurhum2009@gmail.com
Handrawan Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com

## Deity Yuningsih
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: deity.yuningsih@yahoo.com
Abstract: This study addressed at analyzing Judges’ decision that ignored results of the social inquiry report, In addition, it is examining the legal impact at provisional of such a legal obligation in article 60 (3) and (4) Law Act 11 Year 2012 concerning Criminal Child System. This research applied legal research which focused on court decision  toward  the  ignorance  of  social  inquiry  report.  This  study  revealed  that judges  apparently  ignore  the  social  inquiry  Report.  The  consequences  of  decision court are the verdict was declared null and void. Social inquiry reportis an important instrument in the juvenile criminal justice system based on the results of the research that  has  been  done,  the  reason  the  judge  did  not  include  the  results  of  the  social inquiry report was because the social inquiry report had been considered but was not included in the verdict, The social inquiry report is only used as a reference material, the social research report has been attached as one unit in one case file, the social inquiry report is only included in the main points, and because judge more attention to the results of the social inquiry report. Then the legal implication of not including
the social inquiry report in the decision is that the decision becomes null and void, the case is reviewed and the decision is corrected by a higher court.
Keywords: Criminal  Justice  System;  Community  Research  Report;  Judge's  Basis  for Judgment;
Abstrak: Tujuan  Penelitian  ini  untuk  menganalisis  alasan  putusan  hakim  yang mengabaikan  hasil  laporan  penelitian  kemasyarakatan.  Selain  itu,  menganalisis implikasi hukum terkait ketentuan frasa wajib yang dapat membuat putusan batal demi hukum dalam pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang  menitikberatkan  pada  putusan  hakim  yang  tidak  mencantumkan  laporan penelitian kemasyarakatan dalam pertimbangan putusan hakim. Laporan penelitian kemasyarakatan merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak, hasil  penelitian  bahwa  alasan  hakim  tidak  mencantumkan  laporan  penelitian kemasyarakatan  tersebut  karena  laporan  penelitian  kemasyarakatan  telah dipertimbangkan  tetapi  tidak  dimasukkan  dalam  putusan,  laporan  penelitian Kemasyarakatan  hanya  digunakan  sebagai  bahan  referensi,  laporan  penelitian kemasyarakatan telah dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam satu berkas perkara, laporan penelitian kemasyarakatan hanya dimasukkan dalam poin-poin penting, dan karena  hakim  lebih  memperhatikan  hasil  laporan  penelitian  kemasyarakatan. Implikasi hukum tidak dicantumkannya laporan penelitian kemasyarakatan dalam putusan  adalah  putusan  menjadi  batal  demi  hukum,  perkara  ditinjau  ulang  dan putusan diperbaiki oleh pengadilan yang lebih tinggi.
Kata  kunci: Sistem  Peradilan  Pidana  Anak;  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan; Dasar Pertimbangan Hakim;

## PENDAHULUAN
Anak adalah tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional serta harapan dan tumpuan orang tua, anak juga memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan  eksistensi  bangsa  dan  negara  di  masa  yang  akan  datang.  Oleh  karena  itu, setiap anak haruslah mendapat pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial.  Terlebih  lagi  bahwa  masa  kanak-kanak merupakan  periode  penabur  benih,  pendirian  tiang  pancang,  pembuatan  fondasi,  yang dapat  disebut  juga  sebagai  periode  pembentukan  watak,  kepribadian  dan  karakter  diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. 1 Hal ini juga tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor
1 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Anak  di  Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 1.
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu “anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.
Salah  satu  bentuk  perlindungan  terhadap  hak-hak  anak  adalah  menjadikan peradilan  pidana  bagi  anak  sebagai  langkah  terakhir.  Hakim  sangat  berperan  dalam penjatuhan putusan pidana yang akan memberikan pengaruh terhadap apa yang akan di jalani oleh anak. Penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasa kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, meskipun sudah ada sebuah teori yang  membenarkan  di  samping  itu  pula  bahwa  hakim  dapat  dikatakan  sebagai  corong undang-undang. 2 Dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan asas-asas sesuai yang di amanahkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 Undang-Undang SPPA yaitu pelindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi  Anak,  penghargaan  terhadap  pendapat  Anak,  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang Anak.
Hakim dalam menjatuhkan putusan belum sepenuhnya memberikan putusan yang proporsional dan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak serta memperhatikan kesejahteraan anak, hakim sangat berperan dalam penjatuhan putusan pidana yang akan memberikan pengaruh terhadap apa yang akan di jalani oleh anak, pertimbangan hakim terhadap  perkara  pidana  anak  merupakan  bagian  penting  yang  menjadi  dasar  dalam menjatuhkan  putusan  termasuk  Laporan  Penelitian Kemasyarakatan  yang  di susun oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang wajib di pertimbangkan oleh hakim.
Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sesuai yang tercantum pada Pasal 60 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang SPPA  menyebutkan  bahwa:  (3)  Hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan  penelitian kemasyarakatan  dari  pembimbing  kemasyarakatan  sebelum  menjatuhkan  putusan perkara. (4)  Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.
Dengan  demikian,  keberadaan  Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  (LITMAS) sangat  penting  sebagai  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  penjatuhan  sanksi  di  samping fakta dan alat bukti dalam persidangan. Laporan Penelitian Kemasyarakatan merupakan laporan yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan
2 Oheo K. Haris, “ Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus ” , Jurnal Ius Constituendum, Vol. 2 No. 2, 2017, hlm. 243.
dimana  secara  umum  menyampaikan  data  keseluruhan  tentang  anak  yang  berkonflik dengan  hukum seperti data pribadi anak, keadaan keluarga anak, lingkungan  hidup  dan kehidupan sosial anak, dimana laporan penelitian kemasyarakatan tersebut akan merujuk kepada  suatu  analisis  dan  kesimpulan  mengapa  seorang  anak  melakukan  suatu  tindak pidana dan memberikan rekomendasi terkait putusan apa yang akan dijatuhkan oleh Hakim untuk  kepentingan  yang  terbaik  bagi  anak,  sehingga  dari  laporan  penelitian kemasyarakatan tersebut dapat diketahui solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara dan membina  anak  menjadi  lebih  baik  melalui  penjatuhan  sanksi  oleh  Hakim  dalam persidangan.
Berdasarkan  putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kendari  Nomor:  38/Pid.Sus- Anak/2019/PN  Kdi  tentang  tindak  pidana  “melakukan  kekerasan  terhadap  orang  yang menyebabkan  kematian”  dalam  putusan  hakim  telah  memberikan  pidana  putusan  yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan berbeda dengan hasil rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan yang menyebutkan agar dapat diberikan sanksi pidana dengan syarat berupa pengawasan dan dalam putusan hakim tidak mencantumkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai pertimbangkan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara anak tersebut. Sehingga sesuai Pasal 60  Ayat  (3)  Undang-undang  SPPA  terkait  hakim  wajib  mempertimbangkan  laporan penelitian kemasyarakatan telah diabaikan oleh hakim dalam putusan tersebut dan Ayat (4) disebutkan juga putusan batal demi hukum akan tetapi Putusan Hakim tetap dilaksanakan dan di eksekusi oleh Jaksa.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan pokok yang dikemukakan adalah sebagai berikut: Apakah Ratio Decidendi Putusan Hakim yang mengabaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 38/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi? dan Apakah ketentuan frasa wajib yang dapat membuat putusan batal demi hukum di dalam Pasal 60 Ayat (3) dan (4) Undang- Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  memiliki  implikasi hukum atas putusan Hakim?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian hukum normatif khususnya yang berkaitan dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak.  Hasil  kajian  norma-norma  hukum  dan melakukan wawancara dengan hakim sebagai responden sehingga dapat membantu untuk
mendapatkan  pandangan  yang  tepat  tentang  alasan  hakim  terhadap  laporan  penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak. Hal ini akan menjadi salah satu produk analisa abstraksi dari norma hukum positif. 3 Peter Mahmud Marzuki, 4 menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  hukum  normatif  dilakukan  untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai gambaran dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 5 Penelitian ini menekankan pada analisis konsep ratio decidendi Hakim dalam penjatuhan putusan perkara anak dan pemahaman terkait Laporan Penelitian Kemasyarakatan Bapas.
Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  hukum  adalah pendekatan undang-undang ( statute approach ), Pendekatan konsep ( Conceptual Approach ) dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Pendekatan  Peraturan  Perundang-undangan ( Statute approach ) yaitu dengan menelusuri setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur  mengenai  putusan  Hakim  terhadap  perkara  anak.  Pendekatan  konseptual ( Conseptual  approach )  yaitu  gabungan  antara  asas  hukum  dan  doktrin  para  ahli  hukum pidana  yang  digunakan  untuk  memahami  konsep  hukum  pidana  terkait  hakim  dalam menjatuhkan  putusan  pidana  terhadap  anak  dengan  mempertimbangkan  laporan  hasil penelitian  kemasyarakatan  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan  sebagai  dasar  dalam menjatuhkan  putusan,  sehingga  diharapkan  penormaan  dalam  aturan  hukum  dalam mengkaji  serta menganalisis kerangka  pikir  atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan kasus ( Case approach ) yaitu dengan melihat kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Ratio  Decidendi Putusan  Hakim  Yang  Mengabaikan  Laporan  Penelitian Kemasyarakatan  Pada  Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kendari  Nomor: 38/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi.
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 38/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi. Berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Pengadilan  Negeri  Kendari  Nomor:  38/Pid.Sus-
3 Soentandyo  Wingyosoebroto, Penelitian  Hukum, Surabaya:  Pusat  Studi  Hukum  dan  Pembangunan Fakultas Hukum Unair, 1974, hlm. 1,7, dan 8.
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 35.
5 Yulianto  Achmad,  Mukti  Fajar. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  &  Empiris, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 48.
Anak/2019/PN. Kdi Tentang Tindak Pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Kematian” yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa  dalam tingkat  pertama menjatuhkan putusan  sebagai  berikut  dalam perkara  Anak MUSRAN BIN RAUF, pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan Anak MUSRAN Bin RAUF telah terbukti secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “dengan  terang -terangan  dan dengan  tenaga  bersama  menggunakan  kekerasan  terhadap  orang  atau  barang” , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP pada Dakwaan Kedua.  menjatuhkan  pidana  terhadap  Anak MUSRAN  Bin  RAUF dengan  pidana  penjara selama  2  (dua)  tahun  dikurangi  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Anak,  dengan perintah  agar  Anak  tersebut  tetap  ditahan.  Menetapkan  agar  Anak  dibebani  membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  dan  Memperhatikan, Pasal  170  ayat (2) ke  3 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  serta  peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Hakim menjatuhkan putusan anak MUSRAN BIN  RAUF  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan kematian”, menjatuhkan pi dana kepada  anak  MUSRAN BIN  RAUF  dengan  pidana  penjara selama  1  (satu)  tahun  1  (satu) bulan;  MUSRAN  BIN  RAUF,  menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah dijalani  anak  MUSRAN  BIN  RAUF  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan, menetapkan Anak MUSRAN BIN RAUF tetap berada di dalam tahanan dan membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Dalam putusan sebagai Hakim Ketua I Ketut Pancaria, S.H., Hakim Anggota Irmawati Abidin, S.H., M.H. dan Tahir, S.H., M.H.
Alasan Hakim Yang Mengabaikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar  Pertimbangan  Dalam  Putusan  Perkara  Pidana  Anak  Nomor:  38/Pid.Sus- Anak/2019/PN Kdi.
Menurut  Irmawati  Abidin  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  Kendari  laporan  penelitian kemasyarakatan  merupakan  dasar  yang  vital  untuk  pembuktian  hakim,  tapi  tidak  bisa menentukan  atau  mengarahkan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  sebagaimana  saran laporan penelitian kemasyarakatan. Karena laporan penelitian kemasyarakatan bukan pro
justicia dalam pengertian proses hukum. Laporan penelitian kemasyarakatan lebih bersifat sosial  atau  berisi  pertimbangan  sosial,  bukan  pertimbangan  keadilan  dan  pertimbangan hukum,  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  tidak  semata-mata  pada  laporan  penelitian kemasyarakatan tetapi tetap memperhatikan fakta-fakta persidangan.
Berdasarkan  2  responden  yaitu  hakim  anak  Pengadilan  Negeri  Kendari memberikan alasan sebagai berikut:
a. Sudah dipertimbangkan, tetapi tidak dicantumkan dalam putusan
Mempertimbangkan dalam pasal tersebut bukan berarti mencantumkan atau menuliskan  hasil  laporan  penelitian  kemasyarakatan.  Hakim  tetap mendengarkan  dan  mempertimbangkan  hasil  LITMAS  yang  disampaikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, namun mencantumkan atau tidak mencantumkan  hasil  laporan  penelitian  kemasyarakatan  bukan  menjadi persoalan. 6
Selain  itu  dalam  Undang-Undang  tidak  dijelaskan  secara  jelas, apakah LITMAS itu harus dicantumkan. Sehingga pengertian masing-masing terhadap kata “mempertimbangkan” juga berbeda. Apakah mempertimbangkan  berarti  dicantumkan  dalam  putusan  atau  hanya dipertimbangkan tanpa harus dicantumkan. Apakah hanya menjadi patokan saja atau wajib dicantumkan secara nyata tertulis di dalam putusan. Sehingga menurut hakim dapat dicantumkan secara eksplisit saja dalam putusan. 7
Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak mengikat apakah LITMAS harus  dicantumkan,  yang  penting  dipertimbangkan  dan  disebut  dalam putusan  bahwa  hakim  telah  mempertimbangkan  LITMAS  tersebut. Sebenarnya sudah dipertimbangkan, sehingga walaupun tidak ditulis bukan berarti tidak dipertimbangkan. 8
b. LITMAS hanya digunakan sebagai bahan referensi
LITMAS dapat menjadi bahan referensi hakim untuk putusan karena hakim tidak bisa melihat kondisi anak sehingga Laporan Penelitian Kemasyarakatan salah  satu  referensi  hakim  untuk  mendapatkan  informasi  terkait  anak, sampai dimana anak tersebut bisa dipidana, pantasnya dipidana berapa lama. Bagaimana keadaan anak, keluarga anak, lingkungan anak, dan hal-hal yang
6 Hasil Wawancana dengan I Ketut Pancaria, Hakim Pengadilan Negeri Kendari.
7 Hasil Wawancana dengan I Ketut Pancaria, Hakim Pengadilan Negeri Kendari.
8 Hasil Wawancana dengan I Ketut Pancaria, Hakim Pengadilan Negeri Kendari.
berkaitan dengan kehidupan anak. Dari LITMAS hakim mendapat gambaran bagaimana terdakwa itu sebenarnya. Karena pada dasarnya dalam memutus perkara  hakim  tidak  hanya  bekerja  berdasar  pada text  book ,  akan  tetapi terdapat  unsur  pertimbangan moral  justice,  social  justice  dan  legal  justice sehingga  ketiga  unsur  tersebut  harus  saling  bersinergi.  Sementara  itu LITMAS sebagai bagian dari social justice tidak harus dituangkan dalam suatu pertimbangan, namun  tetap menjadi pedoman  atau guidance hakim untuk menjatuhkan putusan tindak pidana yang pelakunya anak. 9
Kemudian  menurut  hakim,  dalam  memutus  perkara  yang  utama adalah  fakta-fakta  di  persidangan,  sehingga  peran  LITMAS  hanya  sebagai pembantu  dalam  memeriksa  perkara  anak.  Karena  bagaimanapun  dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materiil. 10
c. LITMAS telah dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam satu berkas perkara LITMAS  telah  dilampirkan  dalam  berkas  perkara,  sehingga  ketika  ada seseorang  membaca  putusan  hakim  kemudian  bertanya  mengapa  hakim memutus  perkara  tersebut  demikian,  maka  dapat  dibaca  bagaimana  hasil LITMAS  yang  terlampir  dalam  berkas  perkara.  Karena  LITMAS  telah terlampir  di  berkas.  Dan  dapat  langsung  dibaca  secara  lengkap  di  berkas. Sehingga  tidak  masalah  apakah  hasil  laporan  penelitian  kemasyarakatan dicantumkan atau tidak, karena LITMAS tersebut sudah termasuk satu paket dalam berkas perkara. 11
d. LITMAS dalam putusan hanya dicantumkan pokok-pokoknya saja Dikarenakan  isi  LITMAS  yang  terlalu  banyak  yaitu  rata-rata  5-6  halaman. sehingga  agar  isi  putusan  lebih  efisien,  maka  LITMAS hanya  dibaca  dan di rangkum. Rangkuman dari LITMAS tersebut sekiranya yang menjadi dasar atau  faktor  dilakukannya  tindak  pidana.  Jadi  hanya  pokok-pokoknya  saja.
Biasa nya hakim dalam putusan menulis “menimbang bahwa sebelum majelis hakim  menjatuhkan  putusan  telah  terlebih  dahulu  mempertimbangkan LITMAS  yang  dibuat  oleh  Bapas  nomor….  tanggal…  atas  nama  terdakwa… yang pada pokoknya sebagai berikut….” Kemudian dimuatlah po kok-pokok dari  laporan  penelitian  kemasyarakatan.  Walaupun  tidak  semua  harus
9 Hasil Wawancana dengan Irmawati Abidin, Hakim Pengadilan Negeri Kendari.
10 Hasil Wawancana dengan Irmawati Abidin, Hakim Pengadilan Negeri Kendari.
11 Hasil Wawancana dengan Irmawati Abidin, Hakim Pengadilan Negeri Kendari.
dicantumkan,  tapi  secara  garis  besar  harus  dimasukkan  dalam  putusan. Artinya dari rangkuman bisa mencakup semua isi LITMAS tersebut. 12

## e. Lebih memperhatikan pada hasil LITMAS
Masalah  mencantumkan  atau  tidak  mencantumkan  hasil  LITMAS  dalam dasar pertimbangan adalah terpenting apakah hakim akan mengikuti saran dari laporan  penelitian  tersebut  atau tidak. Dan  hakim  harus  memberikan alasan terhadap keputusan tersebut. Sehingga paling tidak mencantumkan hasil  atau  kesimpulan  dan  saran  dari  laporan  penelitian  kemasyarakatan tersebut. Terkait dengan hasil laporan penelitian kemasyarakatan mengenai faktor  anak  melakukan  tindak  pidana,  sebenarnya  hal  tersebut  sudah terdapat  dalam  proses  persidangan  yang  diperoleh  dari  keterangan terdakwa,  korban  dan  saksi-saksi  di  persidangan.  Selain  itu  untuk menghindari  pandangan  subjektif  dari  laporan  penelitian  kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. 13
Implikasi Hukum Atas Putusan Hakim Di Dalam Pasal 60 Ayat (3) Dan (4) Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terkait Ketentuan Frasa Wajib Yang Dapat Membuat Putusan Batal Demi Hukum Ketentuan Frasa Wajib Yang Dapat Membuat Putusan Batal Demi Hukum Di Dalam Pasal 60 Ayat (3) Dan (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## Ketentuan Frasa Wajib
Dalam peraturan perundangan-undangan sering ditemukan kata dapat, harus, atau wajib, ketiganya berimplikasi dan memiliki makna yang berbeda. Deputi Direktur Yayasan SET, Agus  Sudibyo,  Agus  menyayangkan  kebiasaan  pembentuk  Undang-Undang  menuliskan frasa  “cukup  jelas”  pada  bagian  penjelasan.  Kebiasaan  ini  justru  menyulitkan  pihak  lain memahami apa yang dimaksud dalam suatu rumusan. Pihak lain sebenarnya bisa mencari latar belakang dan perdebatan ( memorie van toelichting ) mengenai rumusan tersebut, atau suasana kebatinan lahirnya suatu rumusan. 14
Dalam Pasal 60 Ayat 3 Undang-Undang SPPA terkait adanya ketentuan frasa kata
12 Hasil Wawancana dengan Irmawati Abidin, Hakim Pengadilan Negeri Kendari.
13 Hasil Wawancana dengan I Ketut Pancaria, Hakim Pengadilan Negeri Kendari.
14 “ Bahasa  Hukum ”,  Dukun  Huku m,  https://dukunhukum.wordpress.com/2012/06/11/bahasa-hukum/, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.
“wajib” dalam penjelasan Undang - Undang pada ayat 3 dinyatakan “cukup jelas” sehingga dapat  menyulitkan  pemahaman  terkait  kata  wajib  tersebut  apakah  harus  atau  dapat  di abaikan walaupun sebenarnya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata ‘wajib’ men gandung  arti  “harus  dilakukan,  tidak  boleh  tidak  dilaksanakan”  akan  tetapi  perlu pendalaman pemahaman terkait kata “wajib” dalam bahasa hukum.
Tetapi,  di  mata  Pengajar  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  Fernando Manullang, teks hukum selalu terbuka akan interpretasi. Se- rigid apa pun kata yang dipilih atau  bahasa  yang  dirumuskan  dalam  suatu  Undang-Undang,  masih  tetap  terbuka kemungkinan penafsiran berbeda oleh orang yang berbeda. 15

## Putusan Batal Demi Hukum
Pasal  60  ayat  (4)  UU  SPPA  menyatakan  bahwa  dalam  hal  laporan  penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum. Menurut penjelasan dalam UU SPPA “batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan  untuk  dibatalkan  dan  putusan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  yang mengikat”.
Sebuah ketetapan yang tidak sah menurut Utrecht, mengenal tiga macam yakni:
1. Batal ( nietig/absolute nietig );
2. Batal demi hukum ( nietigheid van rechtswege );
3. Dapat dibatalkan ( verniegbaar ).
Ketetapan yang batal ( neitig/absolute nietig ) berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan  dianggap  tidak  ada.  bagi  hukum,  akibat  perbuatan  hukum  itu  tidak  ada  sejak semula. Sedangkan batal karena hukum atau batal demi hukum ( nietigheid van rechtswege ) berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu.
Mengenai  putusan  batal  demi  hukum  dijelaskan  oleh  Yahya  Harahap  dalam bukunya Pembahasan,  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali (h.  385).  Arti  putusan  batal  demi hukum, berakibat putusan yang dijatuhkan:
1. Dianggap “tidak pernah ada” atau never existed sejak semula;
2. Putusan  yang  batal  demi  hukum  tidak  mempunyai  kekuatan  dan  akibat
hukum;
Dengan  demikian  putusan  yang  batal  demi  hukum,  sejak  semula  putusan  itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dijatuhkan, putusan itu dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi.
Syarat yang harus dimuat dalam sebuah putusan hakim diatur dalam  Pasal 197 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (“KUHAP”) yang berbunyi:
(1) Surat putusan pemidanaan memuat:
a. kepala  putusan  yang  dituliskan  berbunyi:  "DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
b. nama  lengkap,  tempat  lahir,  umur  atau  tanggal,  jenis  kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta  alat-pembuktian  yang  diperoleh  dari  pemeriksaan  di  sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar  hukum  dari  putusan,  disertai  keadaan  yang  memberatkan  dan yang meringankan terdakwa;
g. hari  dan  tanggal  diadakannya  musyawarah  majelis  hakim  kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
h. pernyataan  kesalahan  terdakwa,  pernyataan  telah  terpenuhi  semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
i. ketentuan  kepada  siapa  biaya  perkara  dibebankan  dengan menyebutkan  jumlahnya  yang  pasti  dan  ketentuan  mengenai  barang bukti;
j. keterangan  bahwa  seluruh  surat  ternyata  palsu  atau  keterangan  di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
k. perintah  supaya  terdakwa  ditahan  atau  tetap  dalam  tahanan  atau dibebaskan;
l. hari  dan  tanggal  putusan,  nama  penuntut  umum,  nama  hakim  yang memutus dan nama panitera;
(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
(3) Putusan  dilaksanakan  dengan  segera  menurut  ketentuan  dalam  undang- undang ini.
Putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang lupa mencantumkan salah satu ketentuan huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l, berarti putusan dianggap tidak pernah ada dan
tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  terhadap  terdakwa  serta  jaksa  tidak  dapat melaksanakannya. 16
Bahwa  yang  batal  demi  hukum  hanya  te rbatas  “sepanjang  putusan”  saja.  Yang dimaksud Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan batal demi hukum, tidak lebih dari putusan yang  dijatuhkan.  Yang  mengandung  cacat  dan  kekeliruan  terbatas  pada  putusan  yang dijatuhkan. Sedang pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum. 17
Oleh karena berita acara pemeriksaan tetap sah dan berharga, pengadilan dapat mempergunakan  sebagai  landasan  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  sah  sesuai  dengan yang  dikehendaki  Pasal  197  ayat  (1)  KUHAP.  Pendapat  ini  didasarkan  pada  rumusan ketentuan  Pasal  197  ayat  (2)  itu  sendiri,  yang  menegaskan  bahwa  kelalaian  pengadilan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) mengakibatkan “putusan” batal demi hukum. Jadi, yang batal demi hukum adalah putusan yang dijatuhkan. 18 Jadi yang batal demi hukum itu adalah sebatas putusannya saja.

## Pihak yang Berhak Menyatakan Putusan Batal Demi Hukum
Pernyataan batal demi hukum dilakukan instansi pengadilan yang lebih tinggi. Pendapat ini bertitik tolak dari ajaran yang berpendirian sifat batal demi hukum ( van rechtsweenietig ) atau null and void tidak murni dan tidak mutlak. Sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu  batal  demi  hukum,  namun  keadaan  batal  demi  hukum  tidak  dengan  sendirinya terjadi. Untuk itu harus ada pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi. 19
Jadi, agar suatu putusan yang batal demi hukum benar-benar resmi batal secara formal, diperlukan tindakan dari pihak lain, dalam hal ini instansi pengadilan yang lebih tinggi atau dari instansi yang berwenang. 20
Dengan demikian sifat putusan yang batal demi hukum pada hakikatnya berubah menjadi dapat dibatalkan atau dinyatakan batal atau voidable oleh instansi yang lebih tinggi atau  instansi  yang  berwenang. 21 Pernyataan  putusan  batal  demi  hukum  dapat  diajukan oleh: 22
16 Yahya  Harahap, Pembahasan,  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali , Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 385.
17 Ibid ., hlm. 386.
18 Ibid.
19 Ibid., hlm. 387.
20 Ibid.
21 Ibid.
a. Terdakwa;
b. Penasihat hukum; dan
c. Jaksa.
Yahya menegaskan pembatalan putusan pengadilan yang bersifat mutlak ini tidak melihat  apakah  itu  putusan  tingkat  pertama,  banding,  atau  kasasi.  Putusan  itu  tetap dianggap  sebagai  putusan yang  tidak sah  dan  tidak  pernah  ada, sehingga  tidak memiliki kekuatan  daya  hukum  mengikat  ( eksekutorial )  kepada  terpidana.  Menurut  ahli  yang dihadirkan  pemohon  ini,  apabila  jaksa  tetap  mengeksekusi  putusan  batal  demi  hukum berarti  jaksa  telah  bertindak  sewenang-wenang,  inkonstitusional,  dan  melanggar  HAM. “Eksekusi terhadap putusan yang batal demi hukum nyata -nyata melanggar pilar negara hukum karena melanggar Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945,” tutur Yahya. 23
Implikasi Hukum Atas Putusan Hakim Yang  Mengabaikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan  Sebagai  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Putusan  Perkara Pidana Anak
Profil Pembimbing Kemasyarakatan Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Menurut Ahli
Sejak  berdirinya  Lembaga Reklasering di  Indonesia  pada  zaman  Pemerintahan Belanda, petugas yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat saat itu dikenal  dengan  sebutan Ambtenaar  der  Reclassering disebut  juga Bijzondere Ambtenaar (Pegawai Negeri Istimewa) atau dalam bahasa Inggris disebut Probation Officer , Pekerja Sosial Kehakiman dan mulai 1968 petugas tersebut dikenal dengan sebutan Pembimbing Kemasyarakatan. Tugas dan tanggung jawabnya telah diatur dalam Wetboek van strafrecht yang kemudian dilakukan perubahan dalam KUHP pada 1917 yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918. Dalam pasal 14. d. (2). KUHP disebutkan bahwa “Hakim boleh mewajibkan kepada seseorang Ambtenaar istimewa, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada sistem hukum tentang perjanjian istimewa itu”
Keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan kemudian diperkuat juga oleh Hakim Agung  wanita  pertama  di  Indonesia,  Sri  Widoyati,  W.S.,  SH.  dalam  Surat  Edaran  Hakim Agung tanggal 4 Juli 1971 nomor M.A./PEM/040/1971. tentang “sidang perkara anak” yang menyebutkan bahwa dalam sidang anak: a) Harus hadir pekerja sosial dan b) Harus ada
23 Ibid .
laporan  data sosial. Melalui surat  edaran inilah  maka hingga kini keberadaan  PK  dalam persidangan  menjadi  penting,  baik  secara  legal  formal  maupun  secara  aktual.  Hal  ini ditujukan agar petugas penegak hukum lainnya mendapat second opinion (pendapat pihak lain) mengenai latar belakang anak yang dalam proses hukum agar keputusan hukum yang diambil tepat sasaran karena berkaitan dengan masa depan anak.
Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai tugas khusus dalam proses penegakan hukum.  Pembimbing  Kemasyarakatan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  sistem  tata peradilan pidana, seperti halnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara. 24
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak Pasal  13  menyebutkan  bahwa  Pembimbing  Kemasyarakatan  adalah  pejabat  fungsional penegak  hukum  yang  melaksanakan  penelitian  kemasyarakatan,  pembimbingan, pengawasan,  dan  pendampingan  terhadap  Anak  di  dalam  dan  di  luar  proses  peradilan pidana. Dalam melaksanakan tugasnya seorang Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kewajiban sesuai yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No.: M.01-PK.04.10 Tahun  1998  tentang  Tugas,  Kewajiban,  dan  Syarat-syarat  bagi  Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain adalah sebagai berikut.
a. Menyusun  laporan  atas  hasil  penelitian  kemasyarakatan  yang  telah dilakukannya  atau  dikenal  dengan  nama  Laporan  Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS);
b. Mengikuti  sidang  Tim  Pengamat  Pemasyarakatan  guna  memberikan  data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya;
c. Mengikuti  sidang  pengadilan  yang  memeriksa  perkara  Anak  Nakal  guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Anak Nakal yang sedang diperiksa di Pengadilan  berdasarkan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  yang  telah dilakukannya;
d. Melakukan Pendampingan, Pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dalam proses Sistem Peradilan Anak;
e. Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Pemasyarakatan.

## Prosedur dan Mekanisme Laporan Penelitian Kemasyarakatan
Penelitian Kemasyarakatan  adalah kegiatan penelitian  untuk  mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (PP  31  Tahun  1999:  Pasal  1  angka  3).  Data  yang  diungkap  tersebut  dituangkan  dalam bentuk  suatu  laporan  yang  sekarang  dikenal  dengan  nama  Laporan  Penelitian Kemasyarakatan  (Litmas).  Laporan  tersebut  harus  dipertanggungjawabkan  di  depan sidang  peradilan  baik  secara  tertulis  maupun  lisan.  Dalam  perkembangan  selanjutnya Laporan  Penelitian  Kemasyarakatan  (Litmas)  digunakan  juga  untuk  proses  pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara yaitu untuk Litmas tahap awal, Litmas CMK, Litmas asimilasi, Litmas untuk CMB, CB,  dan  PB.  Prosedur  dan  mekanisme  Penelitian  Kemasyarakatan  yang  ditempuh  oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:
a. Pencatatan (registrasi) permintaan Litmas.
b. Pengumpulan data dengan cara memanggil, dan atau mengunjungi rumah dan  tempat-tempat  lain  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  klien. Untuk  memperoleh  data  tersebut,  pembimbing  kemasyarakatan mempergunakan  teknik-teknik  sebagai  berikut:  pengamatan,  wawancara, psikotes,  mempelajari  dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan permasalahan dan teknik-teknik lainnya.
c. Pengolahan data, setelah memperoleh data-data yang lengkap, pembimbing kemasyarakatan  menganalisis  dan  menyimpulkan  serta  memberikan pertimbangan  atau  saran  sehubungan  dengan  permasalahannya  yang selanjutnya dituangkan dalam Konsep laporan penelitian kemasyarakatan.
d. Sidang TPP, konsep Litmas yang telah dibuat kemudian dibahas dalam forum sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk mendapatkan tanggapan dari peserta sidang serta menentukan saran dan pertimbangan dari Litmas.
e. Perbaikan  dan  Penggandaan  Litmas,  Penandatanganan  serta  pengiriman Litmas.
Implikasi  Hukum  Atas  Putusan  Hakim  Yang  Mengabaikan  Hasil  Laporan  Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Anak.
Implikasi  hukum  dari  tidak  dicantumkannya  hasil  laporan  penelitian  kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

## a. Putusan menjadi batal demi hukum
Ketika  hakim  tidak  mempertimbangkan  LITMAS  dalam  putusan,  maka  hal tersebut sesuai Undang-Undang tentu batal demi hukum. Batal demi hukum berarti putusan tersebut dianggap tidak pernah ada ( never existed ). 25 Yang dimaksud  putusan  batal  demi  hukum,  apabila  putusan  tersebut  tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. 26 Dalam hal perkara pidana anak, berlaku pula ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) UU SPPA yang mengatur secara khusus tentang laporan penelitian  kemasyarakatan,  namun  tetap  mengacu  juga  kepada  KUHAP selama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengaturnya.
Putusan pengadilan dikatakan “batal demi hukum” ( venrechtswege nietig  atau  ab  initio  legally  null  and  void )  artinya  putusan  tersebut  sejak semula dianggap tidak pernah ada ( never existed ). Karena tidak pernah ada, maka putusan demikian itu tidak mempunyai venrechtswege nietig atau ab initio  legally  null  and  void kekuatan  hukum  dan  tidak  membawa  akibat hukum, sehingga dengan demikian, putusan tersebut dengan sendirinya tidak dapat  dieksekusi  atau  dilaksanakan  oleh  Jaksa  sebagai  eksekutor  putusan pengadilan. 27 Akan tetapi selama ini batal demi hukum secara praktik belum pernah  terjadi.  Hingga  saat  ini  secara  praktik  putusan  hakim  meskipun dengan tidak mempertimbangkan dan mencantumkan LITMAS, putusan itu tidak serta merta menjadi batal demi hukum. Dan pada kenyataannya putusan hakim selama ini dapat dieksekusi.
b. Perkara diperiksa ulang dan putusan diperbaiki Salah  satu  bentuk  batal  demi  hukum  yaitu  perkara  yang  diajukan  melalui upaya  hukum  dapat  diperiksa  ulang  dengan  mempertimbangkan  LITMAS oleh  pengadilan  yang  lebih  tinggi  kemudian  mengeluarkan  putusan  lagi. Putusan sebelumnya diperbaiki dengan dicantumkannya hasil LITMAS dalam putusan sebagai dasar pertimbangan. 28
25 Hasil Wawancana dengan Irmawati Abidin, Hakim Pengadilan Negeri Kendari,
26 Fachmi, Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Bogor: Ghalia Indonesia publishing, 2011, hlm.163
27 Yusril Ihza Mahendra, “ Pendapat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum ” , Yusril Ihza Mahendra, http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum-terhadap-putusan-batal-demi- hukum/ , diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.
28 Hasil Wawancana dengan Irmawati Abidin, Hakim Pengadilan Negeri Kendari.
Putusan  yang  batal  demi  hukum  tidak  mempunyai  alternatif  lain  selain  harus diperbaiki  atau  harus  disempurnakan.  Yang  menjadi  permasalahan  adalah  kewenangan untuk  memperbaiki  atau  menyempurnakan.  Sebagian  pakar  berpendapat  bahwa  majelis hakim  yang  menjatuhkan  putusan  tersebutlah  yang  harus  mengubah,  sebagian  lagi berpendapat bahwa pengadilan yang lebih tinggi yang menyatakan batal demi hukum dan yang berwenang memperbaiki. Kedua pandangan dan pendapat tersebut tidak didukung oleh dasar hukum dan alasan/pertimbangan yang kuat. 29

## KESIMPULAN
Alasan hakim yang  mengabaikan  hasil  laporan  penelitian kemasyarakatan  sebagai  dasar pertimbangan dalam putusan adalah dalam memeriksa dan memutus perkara menyatakan telah  mempertimbangkan  laporan  penelitian  kemasyarakatan,  akan  tetapi  tidak mencantumkan kutipan hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dalam putusan. Laporan  penelitian  kemasyarakatan  digunakan  sebagai  referensi  atau  pedoman  dalam memeriksa  dan  memutus  perkara.  Laporan  penelitian  kemasyarakatan  telah  terlampir dalam berkas perkara. Hakim hanya mencantumkan pokok-pokok dari laporan penelitian kemasyarakatan.  faktor-faktor  anak  melakukan  tindak  pidana  telah  diketahui  melalui proses pemeriksaan di persidangan. Implikasi hukum atas putusan hakim di dalam Pasal 60 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait ketentuan frasa wajib yang dapat membuat putusan batal demi hukum adalah putusan yang tidak mencantumkan hasil laporan  penelitian  kemasyarakatan  sebagai  pertimbangan  hakim  menjadi  batal  demi hukum, sesuai KUHAP Pasal 197 Ayat (1) dan pasal 60 ayat (4) UU SPPA. Terhadap putusan yang  tidak  mencantumkan  hasil  laporan  penelitian  kemasyarakatan  dapat  dilakukan pemeriksaan  ulang  dan  perbaikan  terhadap  putusan  oleh  pengadilan  yang  lebih  tinggi karena putusan tidak pernah batal dengan sendirinya walaupun dalam Undang-Undang di nyatakan batal demi hukum.

## Daftar Pustaka

## Buku
Achmad, Yulianto, Mukti Fajar. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Fachmi, Kepastian  Hukum  Mengenai  Putusan  Batal  Demi  Hukum  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia , Bogor: Ghalia Indonesia Publishing, 2011.
Gultom,  Maidin, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Anak  di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2008.
Harahap,  Yahya, Pembahasan,  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan,  Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali , Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Marpaung, Leden, Proses Penanganan Perkara Pidana: Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi , Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2005.
Wingyosoebroto,  Soentandyo, Penelitian  Hukum, Surabaya:  Pusat  Studi  Hukum  dan Pembangunan Fakultas Hukum Unair, 1974.

## Jurnal
Haris, Oheo K., “ Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus ”, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 2 No. 2, 2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  RI  Nomor  M.01-PK.04.10  Tahun  1998  tentang  Tugas,
Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 38/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kdi.

## Situs web
“ Bahasa  Hukum ”,  Dukun  Hukum,  https://dukunhukum.wordpress.com/2012 /06/11/ bahasa-hukum/, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.
Mahendra, Yusril Ihza, “ Pendapat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum ” , Yusril Ihza Mahendra, http://yusril.ihzamahendra.com/2012/05/17/pendapat-hukum- terhadap-putusan-batal-demi-hukum/ , diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.