INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 10587-10595 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kajian Yuridis Kedudukan Alat Pendeteksi Kebohongan Sebagai Alat Bukti Atas Suatu Tindak Pidana
Yona Marsyifa 1 ✉ , Wendra Yunaldi 2 , Syaiful Munandar 3
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Email: yonamarsyifayona6760@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Belajar merupakan proses pemberian ilmu dari seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yaitu guru kepada siswa (peneria ilmu). Dalam proses belajar banyak sekali ditemukan siswa yang malas dalam belajar, sehingga hasil yang didapat juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana yang terjadi di SMAS Pebangunan Bukittinggi ditemukan  siswa yang memiliki minat belajar yang rendah, rendahnya minat belajar siswa tersebut terlihat pada saat proses belajar mengajar berlangsung, seperti siswa  tidak  bersemangat  atau  tidak  bergairah  dalam  belajar,  tidak  mau  mengerjakan  tugas  yang diberikan guru, sering minta izin dengan guru mata pelajaran untuk keluar kelas, tidak fokus dalam proses pembelajaran, ketiduran di kelas, selain itu terkadang siswa tersebut juga sibuk sendiri bermain HP disaat jam pelajaran berlangsung. Melihat permasalah yang terjadi itu maka tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui penyebab siswa tidak aktif dalam belajar, kemudian bagaimana solusi guru dalamm  menghadapi  permasalahan  tersebut.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  deskriptif kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, adapun Teknik analisis data dilakukan secara mendalam. Lokasi penelitian yaitu di SMAS Pembangunan Bukittinggi.
Kata kunci: Permasalahan Belajar

## Abstract
Learning is a process of imparting knowledge from someone who has knowledge, namely the teacher to students (knowledge recipient). In the learning process there are many students who are lazy in learning, so the results obtained are also not as expected. As happened at the Bukittinggi High School, it was found that students had a low interest in learning, the low interest in student learning was seen during the teaching and learning process, such as students who were not enthusiastic or enthusiastic about learning, did not want to do the assignments given by the teacher, often asked for permission. with the subject teacher leaving the class, not focusing on the learning process, falling asleep in class, apart from that, sometimes these students are busy playing their cell phones themselves during class hours. Seeing the problems that occur, the purpose of this study is to find out the causes of students not  being  active  in  learning,  then  what  are  the  teacher's  solutions  in  dealing  with  problems.  The research uses a qualitative descriptive approach, with data collection techniques through observation and interviews, while data analysis techniques are carried out in depth. The research location is SMAS Pembangunan Bukittinggi.
Keywords: Economy, Patchwork, Doormats, Waste, Technology

## PENDAHULUAN
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Mencari kebenaran materil itu tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relative, seperti kesaksian menjadi kabur.  Selain  itu  dengan  diamnya  saksi  ( silent  witness)  proses  pembuktian  akan terkendala,  oleh  karena  itu  dalam  pemeriksaan  barang  bukti  secara  ilmiah  maka diperlukannya  peranan  ahli  pada  bidang  keahlian  atau  kemampuannya.  Dilihat  dari penjelasan  Pasal  186  KUHAP  menyatakan  bahwa,  “keterangan  ahli  dapat  juga  sudah diberikan  pada  waktu  pemeriksaan  oleh  penyidik  maupun  penuntut  umum  yang kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan  dan secara tertulis yang dapat  dibacakan dalam persidangan”. Selanjutnya sebagaimana terdapat di dalam Pasal 162 dan Pasal 179 ayat (2) KUHAP, menyatakan bahwa ahli tersebut yang dibuat dalam bentuk tertulis atau bentuk laporan yang bisa dibacakan di dalam persidangan, apabila terjadi halangan dan tidak bisa hadir disidang. Sehingga  berdasarkan ketentuan  pasal tersebut,  keterangan tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti.
Menurut David W. Martin alat pendeteksi kebohongan yaitu sebagai alat untuk mengukur tingkat emosi seseorang. David W. Martin berpendapat bahwa manusia tidak dapat dipercaya untuk mengukur tingkat emosi seseorang. Kebohongan seseorang dapat
terdeksi melalui tingkat emosinya yang terlihat dari kebenaran atau kepalsuan melalui pengukuran  laju  pernafasan,  volume  darah,  denyut  nadi  dan  respon  kulit.  Cesare Lambroso berpendapat bahwa alat pendeteksi kebohongan merupakan alat yang dapat mengukur tekanan darah terhadap seseorang dan mengukur perubahan fisiologis yang disebabkan oleh Nervous System simpatik dalam interogasi.
Penggunaan  alat  pendeteksi  kebohongan  merupakan  salah  satu  bagian  dari instrumen yang ada di laboratorium forensik berdasarkan pada Peraturan Kapolri Nomor 10  Tahun  2009  tentang  Tata  Cara  dan  Persyaratan  Permintaan  Pemeriksaan  Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium  Forensik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Penggunaan  alat pendeteksi kebohongan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10  Tahun  2009  berkaitan  dengan  jenis-jenis  barang  bukti  yang  dapat  dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium forensik, yang berbunyi:
“Pemeriksaan  laboratoris  kriminalistik  barang  bukti  dapat  dipenuhi  berdasarkan permintaan tertulis dari :
a. Penyidik Polri;
b. PPNS;
c. Kejaksaan;
d. Pengadilan;
e. POM TNI; dan
f. Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.”
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara  dan  Persyaratan  Permintaan  Pemeriksaan  Teknis  Kriminalistik  Tempat  Kejadian Perkara  dan  Laboratoris  Kriminalistik  Barang  Bukti  Kepada  Laboratorium  Forensik Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  biasanya  penyidik  melakukan  permintaaan penggunaan  alat  pendeteksi  kebohongan  ketika  mengalami  kesulitan  dalam memperoleh keterangan-keterangan saksi dan tersangka.
Meskipun penggunaan alat pendeteksi kebohongan  merupakan teknologi yang masih  tergolong  baru  dengan  berbagai  macam  kekurangan,  namun  penggunaannya tidak  dapat  dikesampingkan  karena  sesuai  amanat  Kepolisian  Republik  Indonesia berdasarkan  Kapolri  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Tata  Cara  dan  Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik  Barang  Bukti  Kepada  Laboratorium  Forensik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Dari  masalah  di  atas  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui dasar pengaturan penggunaan  alat pendeteksi kebohongan sebagai alat bukti atas suatu tindak pidana dan seberapa  penting atau tidaknya setelah diatur.

## METODE PENELITIAN
Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan objek penelitian dan jenis penelitian ini adalah yuridis normatif  bertujuan  meneliti  bahan  kepustakaan  guna  mendapatkan  gambaran selengkap-lengkapnya  mengenai  kajian  yang  diteliti.  Dalam  pengumpulan  data menggunakan library  resarch  yaitu  dengan  cara  mengumpulkan  data  dari  berbagai literatur dan studi dokumen yaitu menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar hasil karya, maupun elektronik. Metode yang digunakan dalam  analisis  data  penelitian  kualitatif  dasarnya  analisis  deskriptif,  diawali  dengan pengelompokan  data  yang  sama,  selanjutnya  dilakukan  interpretasi  untuk  memberi makna setiap subaspek dan hubungan antara satu dengan lainnya. Kemudian dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya yang menjadi fokus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Dasar Pengaturan Penggunaan Alat Pendeteksi Kebohongan Sebagai Alat Bukti Atas Suatu Tindak Pidana
Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yaitu suatu ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang- Undang.  Unsur penting dalam suatu pembuktian adalah alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain:
a) Keterangan saksi;
b) Keterangan ahli;
c) Surat;
d) Petunjuk;
e) Keterangan terdakwa.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pada Pasal 5 menyatakan:
1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
2) Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;
3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
Sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang- undang secara negatif ( negatief wetelijk stelsel). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  menganut  teori pembuktian secara negatif yaitu salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan atas keyakinan hakim didasarkan pada cara dan dan alat bukti sah secara undang-undang. Pasal 183 KUHAP menyatakan, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, kecuali dengan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Kedudukan  alat  pendeteksi  kebohongan  dalam  tahap  pembuktian  di  persidangan memiliki keterkaitan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu print out (kertas yang dicetak) dari  hasil  pemeriksaan  menggunakan  alat  pendeteksi  kebohongan  yang  dilakukan terhadap saksi atau tersangka dapat dijadikan sebagai pelengkap berkas penyidikan yang diperkuat oleh keterangan ahli psikologi forensik yang menjelaskan tentang isi dari hasil analisa  gambar  grafik.  Sehingga  kedudukan  alat  pendeteksi  kebohongan  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  bukanlah  sebagai  alat  bukti.  Namun hasil print out dari alat pendeteksi kebohongan yang dianalisa oleh ahli psikologi forensik akan menjadi keterangan ahli dalam persidangan. Keterangan ahli dalam persidangan dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  keterangan  ahli  yang  sah,  sebagaimana  yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
Alat Pendeteksi Kebohongan umumnya digunakan untuk mencari bukti dalam suatu kasus  kriminal.  Alat  ini  mendeteksi  apakah  seseorang  jujur  atau  bohong  dengan  cara
melacak perubahan psikologis dan biologis pada tubuh. Caranya yaitu menggunakan alat ini  ke  bagian  tubuh  (dada,  jari,  tangan,  dan  sebagainya)  maka  terdapat  perubahan tekanan  darah,  resistensi  listrik  pada  kulit,  adanya  keringat  yang  berpeluh,  serta kecepatan degup jantung dan pernapasan. Seluruh aktivitas otak dapat terpantau, dan kesadaran untuk berbohong sukar dilakukan karena dapat terdeteksi dengan alat ini.
Dasar  pengaturan  penggunaan  alat  pendeteksi  kebohongan  ( lie  detector)  dalam pembuktian  tindak  pidana  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  Peraturan  Kapolri  Nomor  10 Tahun  2009  yang  berkaitan  dengan  jenis-jenis  barang  bukti  yang  dapat  dilakukan pemeriksaan  oleh  laboratorium  forensik.  Jenis  barang  bukti  yang  dapat  dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium forensik Polri meliputi:
a. Pemeriksaan bidang fisika forensik, antara lain :
1. Deteksi kebohongan ( lie detector);
2. Analisa suara (voice analyzer);
3. Perangkat  elektronik,  telekomunikasi,  komputer  (bukti  digital),  dan  penyebab proses       elektrostatis;
4. Perlengkapan listrik, pemanfaatan energi listrik, dan pencurian listrik, dst.
b.  Pemeriksaan bidang kimia dan biologi forensik
c.  Pemeriksaan bidang dokumen dan uang palsu forensik
d.  Pemeriksaan bidang balistik dan metalurgi forensik
Penggunaan alat pendeteksi kebohongan didasarkan pada Surat Perintah Nomor Pol :  Sprin/295/II/1993  tentang  Validasi  Organisasi  Kepolisian  Republik  Indonesia  yang dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 1993 oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yaitu tentang  Laboratorium  Forensik  Polri.  Sebelum  dikeluarkannya  peraturan  tersebut, Laboratorium  forensik  masih  bernama  Laboratorium  kriminal  dimana  pada  saat  itu laboratorium kriminal belum berbentuk badan khusus seperti laboratorium forensik saat ini.  Penggunaan lie  detector  merupakan  salah  satu  instrumen  yang  dipakai  oleh laboratorium forensik yang berfungsi sebagai lembaga yang membantu penyidik dalam proses penyidikannya.
Hasil  pemeriksaan  lie  detector  pada  proses  penyelidikan  dapat  dianggap  sebagai petunjuk, karena  dapat dikategorikan sebagai informasi dan/atau  dokumen  elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagai bahan untuk dijadikan petunjuk bagi  hakim  dalam  membuktikan  suatu  perkara  dan  juga  persesuaian  antara  masing-
masing alat bukti dengan fakta dan tindak pidana yang didakwakan.  Alat bukti petunjuk memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sama  dengan  alat  bukti  lain,  karena  dalam perumusannya hasil lie detector didukung oleh ahli dan dikeluarkan dalam bentuk surat sehingga alat ini bisa dijadikan alat bukti. Penggunaan alat bukti informasi atau dokumen elektronik masih pro kontra dalam kalangan ahli maupun pihak berwenang karena belum ada pengaturan secara tegas dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga perlu keterangan ahli atas keabsahan alat pendeteksi kebohongan. Keterangan ahli disini yakni keterangan ahli laboratorium forensic computer. Sehingga dengan adanya aturan tertulis dalam penggunaan alat ini, maka hasil yang didapat bisa dipertanggung jawabkan sesuai kepastian hukum.

## 2. Apakah  Alat  Pendeteksi  Kebohongan  Memiliki  Peran  Penting  Atau  Tidak  Setelah Diatur
Penggunaan lie detector didasarkan pada pertimbangan penyidik, karena secara umum sifatnya hanya sebagai alternatif yang artinya tidak harus digunakan, hanya ketika penyidik  merasa  membutuhkan  di  dalam  penyidikannya.  Pada  umumnya  pembuktian dalam suatu perkara pidana dilakukan sejak diketahui, teridentifikasi timbulnya peristiwa hukum, karena lie detector digunakan hanya sebagai alat pelengkap dalam suatu proses pemeriksaan.
Peranan alat bukti petunjuk, khususnya alat pendeteksi kebohongan ( lie detector) sebagai alat bukti yang sah dan dapat berdiri sendiri tentunya harus dapat memberikan jaminan bahwa salinan data dari hasil tes pengujian lie detector berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku atau telah diprogram dengan sedemikian rupa sehingga hasil tes dari pengujian alat pendeteksi kebohongan dapat diterima sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana.
Penerapan  pemakaian  alat  pendeteksi  kebohongan  (lie  detector)  dalam  hal  ini diharapkan agar hakim harus berhati-hati dan tepat saat menggunakan informasi dan definisi  transaksi  elektronik,  maka  berkaitan  dengan  hal  tersebut  pada  proses persidangan hakim harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan “Hakim konstitusi wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang hidup dalam masyarakat”.
Peranan  lie  detector sebagai alat  bantu  bukti  petunjuk pada penyidikan dalam pengungkapan kasus yang memicu timbulnya kecurigaan penyidik terhadap pengakuan
saksi maupun pelaku tindak pidana. Tetapi jika dianalisis lebih lanjut hasil pemeriksaan lie detector,  sebenarnya  bersumber  dari  analisa  kepada  tersangka  yang  selanjutnya dituangkan  dalam  bentuk  laporan.  Oleh  karena  itu  sebelum  dikategorikan  hasil pemeriksaan  lie  detector  pentingnya  ditelaah  lebih  lanjut  apakah  telah  sesuai dilaksanakan dengan prosedural yang memenuhi standar dan benar.

## SIMPULAN
Pembuktian merupakan salah satu proses untuk menentukan hakikat adanya fakta- fakta yang tidak terang menjadi terang yang berhubungan dengan adanya tindak pidana. Pembuktian suatu tindak pidana telah  diatur  secara tegas dalam sistem pidana  formil (KUHAP). Sistem ini mengatur proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa, untuk akhirnya  ditarik  kesimpulan  mengenai  terbukti  atau  tidaknya  terdakwa  melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Pembuktian hukum pidana berpedoman pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 184 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana .
Alat pendeteksi kebohongan ( lie detector) merupakan salah satu bentuk pemeriksaan bidang  fisika  forensik  dari  proses  penyidikan,  dengan  melakukan  identifikasi  melalui bukti-bukti  fisik  dan  pemeriksaan  laboratorium  akan  membantu  terungkapnya  suatu tindak pidana yang telah terjadi.  Adanya kegunaan lie detector tersebut, pada awalnya membantu  Kepolisian  untuk  mengetahui  kebohongan  yang  dilakukan  oleh  pelaku kejahatan, sehingga kepolisian bisa dengan mudah mengetahui apakah pelaku kejahatan tersebut jujur atau tidak jujur atas pembicaraan yang telah dikatakannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Nur  Laili  Isma  dan  Arima Koyimatun.  “Kekuatan  Pembuktian  Alat  Bukti  Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada, Vol. 1, No. 2, 2014
Rohmat,  “Kajian Hukum  Pidana  Indonesia  Atas  Penyalahgunaan  Alat  Bukti  Visum  Et Repertum Sebagai SaranaUntuk Melakukan Tindak Pidana Pemerasan”, Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 13, No. 1, Februari – Juli 2020
David W Martin, Dikutip dalam N.N, “Ensiklopedia Bebas”, dalam http://www.en.wikipedia.org , dikunjungi 3 Januari 2023
Cesare  Lambroso,  Dikutip  dalam  N.N,  :Wikipedia  Bahasa  Melayu”,  dalam
http://www.google.com , dikunjungi 3 Januari 2023
Pasal  9  ayat  (1)  Peraturan  Kapolri  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Tata  Cara  dan Persyaratan  Permintaan  Teknis  Kriminalistik  Tempat  Kejadian  Perkara  dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Susetio Pramusinto, Himpunan Harangan Ilmu forensik Suatu Sumbangan Bagi Wiyata Bhayangkara, (Jakarta: PT. Karya Unipres, 1997)
Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

## Hukum Acara Pidana
Vinca Fransisca Yusefin dan Sri Mulyati Chalil, “Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi
Kebohongan) Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”,  Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 2, Februari 2018
Putu Tissya Poppy Aristiani & I Wayan Bela Siki Layang. 2022. Pengaturan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (Lie Detector) Di Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3.
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.