## Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan
Volume 9, Nomor 2, Desember 2023, pp. 26-38 E-ISSN: 2776-6284
Received 16 November 2023 ● Revised 28 November 202 3● Accepted 15 Desember 2023
Menimbang Isu Politik Identitas Pada Pilkada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2024
Ombi Romli 1 , Elly Nurlia 2
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mathla’ul Anwar
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: Romli.slc0601@gmail.com, ellynurlia@untirta.ac.id

## Abstract
Abstract: The issue of identity politics that emerged in the 2017 DKI Jakarta regional elections gave rise to social conflict in DKI Jakarta, which is known as an area with multicultural society. Some groups interpret identity politics as a negative thing that damages the democratic process because it uses SARA sentiments in winning the election for governor of DKI Jakarta. This research uses a descriptive method with a qualitative approach by collecting data through literature study and interviews. The results of this research show that identity politics emerged triggered by: First DKI Jakarta gubernatorial candidate Basuki Cahaya Purnama (Ahok) who comes from the ethnic Chinese minority who is Christian, second the existence of the 212 peace movement as a response to the blasphemy of Islam carried out by the Governor of DKI Jakarta, third social inequality due to economic domination by ethnic Chinese. The existence  of  this  issue  with  the  jargon  "don't  elect  infidel  leaders"  is  believed  to  have  helped  Anis Baswedan's election as Governor of DKI Jakarta in the 2017 Pilkada. Although in the 2017 Pilkada the issue of identity politics had an influence on the election of the governor of DKI Jakarta, in the 2019 presidential election it could be said to have had less significant impact. regarding the election of the President.  In  the  2024  DKI  Jakarta  Simultaneous  Pilkada,  identity  politics  will  reappear  if  ethnic minorities nominate themselves as candidates for Governor of DKI Jakarta, but the issue of identity politics will not be as strong as in the 2017 DKI Jakarta Pilkada.
Keywords: Identity Politics, 2024 Regional Election, DKI Jakarta

## Abstrak
Abstrak : Isu politik identitas yang muncul pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 menimbulkan konflik sosial DKI Jakarta yang dikenal sebagai daerah yang masyarakatnya multikultural. Sebagian kalangan memaknai politik identitas sebagai hal negatif yang merusak proses demokrasi karena menggunakan sentimen  SARA  dalam  memenangkan  pemilihan  gubernur  DKI  Jakarta.  Penelitian  ini  menggunakan metode deskriptif dengan penedekatan kulitataif dengan pengumpulan data melalui studi Pustaka dan wawancara.  Hasil penelitian ini menujnjkan Politik identitas muncul dipicu : pertama calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama (Ahok) yang berasal dari etik minoritas Cina beragama Kristen, kedua adanya  gerakan  damai  212  sebagai  respon  penistaan  agama  Islam  yang  dilakukan  oleh Gubernur DKI Jakarta, ketiga kesenjangan sosial atas pengusaan ekonomi oleh etnis Cina. Dengan adanya is u ini dengan jargon “jangan memilih pemimpin kafir” diyakini telah membantu keterpilihan Anis Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Meskipun dalam Pilkada 2017 isu politik  identitas  berpngaruh  terhadap  keterpilihan  gubernur  DKI  Jakarta,  tetapi  dalam  pemilihan presiden  2019  dapat  dikatakan  kurang  berdampak  signifikan  terhadap  keterpilihan  Presiden.  Pada Pilkada Serentak DKI Jakarta tahun 2024 mendatang politik identitas akan muncul kembali jika  ada etnis minoritas mencalonkan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, tetapi isu politik identitas tidak akan sekuat pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
Kata Kunci: Politik Identitas, Pilkada 2024, DKI Jakarta

## PENDAHULUAN
Jakarta  merupakan  Ibu  Kota  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  memiliki posisi strategis dan menentukan arah politik di Indonesia. Meskipun wilayahnya tidak luas dan relatif tidak banyak memiliki jumlah penduduk jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di  Indonesia.  Tetapi  karena  statusnya  sebagai  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  (DKI)  Negara Indonesia, menjadikan Jakarta selalu menjadi pusat perhatian ketika momen politik Pemilihan Kepala  Daerah  (Gubernur).  Semua  mata  masyarakat  Indonesia  akan  tertuju  menyorot  pada Pilkada Jakarta.
Selain berstatus sebagai Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Jakarta juga merupakan daerah multikultural dimana hampir seluruh suku bangsa/etnik dan agama di Indonesia  berada  disana.  Dapat  dikatakan  jika  ingin  melihat  Indonesia,  Jakarta  merupakan miniatur Indonesia yang dapat menggambarkan berbagai karakter Indonesia dari banyak sisi.
Berdasarkan data direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2021, penduduk DKI Jakarta berjumlah 11, 25 Juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 4,13% dari total penduduk Indonesia yang mencapai 272,23  juta  jiwa.  Jika  dihitung  berdasarkan  pemeluk  agama  jumlah  penduduk  DKI  Jakarta adalah 83,81% Islam, 8,56 % Kristen, 3,9% Katolik, 3,53 % Budha, 0,18 % Hindu, 0,01 % Konghucu, dan sisanya berjumlah 260 merupakan pemeluk aliran kepercayaan. Sedagkan jika dihitung berdasarkan suku bangsa komposisi penduduk DKI terdiri dari : Jawa 35,16%, Betawi 27,65%, Sunda 15, 67%, Tionghoa 5,53%, Batak 3,61%, Minang 3,18%, Melayu 1,62%, dan 7,98% merupakan suku yang lainnya (Kusnandar, 2021).
Meskipun masyarakat DKI Jakarta sangat beragam, tetapi mereka sudah terbiasa hidup rukun  berdampingan  menjalankan  kehidupannya  ditengah  perbedaan-perbedaan  yang  ada. Namun  ketika  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  DKI  Jakarta  tahun  2017  berlangsung kehidupan  sosial  masyarakat  Jakarta  mulai  berubah,  dimana  terjadinya  polarisasi  yang mengarah  pada  konflik  sosial  masyarakat  yang  diakibatkan  oleh  perbedaan  pilihan  atau dukungan  masyarakat  dalam  menentukan  calon  kepada  daerah  DKI  Jakarta.  Celakanya polarisasi dan konflik yang hadir berbasis pada sentiment agama yang sensitif dalam isu dan gerakan  yang  terus  diproduksi  secara  massif,  fenomena  ini  menjadi  tantangan  baru  untuk memahami  konteks  gerakan  politik  hari  ini  pada  tataran  kritis  tentang  demokrasi  dan keindonesiaan (Lestari, 2019).
Konflik sosial masyarakat Jakarta semakin memanas ketika Pilkada Jakarta tahun 2017 memasuki putaran kedua yang mempertemukan dua pasangan caloh kepala daerah dan wakil kepala  daerah  yaitu  pasangan  Basuki  Cahaya  Purnama  dan  Djarot  Saeful  Hidayat  dengan
pasangan Anis Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno. menggerakan masyarakat Muslim sebagai politik  identitas  dan  mendukung  kemenangan  pasangan  Anies-Sandi  dalam  Pilkada  DKI Jakarta 2017 (Idzam Fautanu, 2020).
Basuki  Cahaya  Purnama  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  Ahok  merupakan  etnis keturunan  Cina  yang  beragama  Kristen  merupakan  kelompok  minoritas,  sedangkan  Anis Rasyid  Baswedan  yang  biasa  dipanggil  dengan  nama  Anis  yang  berasal  dari  etnis  pribumi Sunda keturunan Arab yang beragama Islam merupakan kelompok mayoritas (Putra, 2017). Pada  kulminasinya  sentimen  mayoritas  terhadap  isu  penistaan  agama  mereka  menghasilkan gerakan masa yang tidak main-main, tercatat jutaan masa memenuhi jalanan ibu kota pada saat itu.  Mereka  menyuarakan  protest  dan  perlawanan  terhadap  dugaan  penistaan  agama  yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama.
Pilkada  DKI  Jakarta  2017  menjelaskan  fakta  penting  tentang  keadaan  sebenarnya mengenai  kesehatan  demokrasi  di  Indoensia  yang  kerap  diaggap  telah  mapan.  Namun  isu agama,  ras,  etnisitas  yang  bergulir  dalam  perhelatan  demokrsi  di  Dki  Jakarta  2017  silam menunjukan bahwa ternyata demokrasi kita belum sekuat itu. Keadaan ini juga berarti potensi yang  sama  masih  sangat  mungkin  terjadi  dalam  agenda  politik  kedepan.  Narasi  ini  senada dengan  hasil  kajiannya  Pransiskus  bahwa  Pilkada  Provinsi  DKI  Jakarta  tahun  2024  masih memiliki  potensi  terjadinya  polarisasi  identitas  yang  disebut  sebagai  identitas  Legitimasi berupa identitas agama, etnis dan ekonomi. Identitas Resisten berupa Identitas perilaku pemilih rasional dan emosional (Mali, 2021).
Dalam memahami gerakan 212 peneliti tidak sekedar melihat protes masa mayoritas dalam  sebuah  aksi,  tetapi  ini  juga  mengejawantah  dominasi  kekuatan  politik  muslim  dalam arena politik di Indonesia. Dominasi tersebut kemudian mempertegas garis polarisasi antara warga minoritas dan mayoritas di DKI Jakarta sehingga menimbulkan suasana bernegara yang tidak harmonis (Amin, 2023). kemudian gerakan besar tersebut telah memicu munculnya isu politik  identitas  di  ibu  kota.  Isu  politik  identitas  sendiri  menjadi  perdebatan  di  kalangan akademisi, intelektual, politisi, dan masyarakat yang tidak berkesudahan dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat hingga saat ini.
Politik  identitas  di  Indonesia  menurut  Maarif  dalam  kajiannya  menyebutkan  bahwa sangat  erat  kaitannya  dengan  etnis,  ras,  agama,  ideologi  dan  kepentingan-kepentingan  lokal yang  diwakili  pada  umumnya  para elit  dengan  artikulasinya  masing-masing  (Maarif,  2012). Seirama dengan itu Putra dan Maranjaya dalam kajiannya juga menyebutkan politik indentitas berdampak pada polarisasi masyarakat yang mengarah kepada konflik sosial dan perpecahan (Alif Anandika Putra, 2023). Politik identitas adalah politik yang menggunakan jargon identitas
sebagai pengikat, pemersatu antara sesorang dengan orang lain dalam sebuah kelompok atau komunitas  baik  berbasis  ras,  gender,  entitas,  keagamaan,  persamaan,  ketidakadilan,  dan berbagai kesamaan identitas lainnya.
Politik  identitas  di  Indonesia  oleh  sebagian  kalangan  selalu  dimaknai  negatif  karena dianggap berbahaya dapat merusak sendi-sendi kehidupan berdemokrasi yang sedang dibangun dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bahkan pada Sidang Tahunan MPR RI pada  tanggal  16  Agustus  2022  di  gedung  DPR/MPR  Presiden  Joko  Widodo  mengingatkan “jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial.  Demokrasi  kita  harus  harus  semakin  dewasa,  konsolidasi  nasional  harus  diperkuat. Politik identitas harus benar-benar hilang pada saat pemilihan umum 2024” .
Saat  ini  di  Indonesia  sedang  memasuki  tahun  politik  dimana  pada  tahun  2024  akan dilaksanakan Pemilu Serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak (gubernur,bupati/wali kota). Pemilu DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada akan dilaksanakan pada bulan Sepetember 2024.
Ditengah proses Pemilu 2024 yang saat ini sedang berlangsung persaingan kontestasi dalam  pencalonan  terutama  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sudah  mulai  memanas  dengan berbagai  dinamika  yang  menyertainya.  Dari  mulai  isu  politik  dinasti,  isu  politik  perubahan, hingga isu politik identitas mulai nampak ke permukaan menjadi bahan perbincangan
Pariduri  dan  Pujiati  dalam  studinya  juga  memaparkan  bahwa  baru-baru  ini  muatan bernada “politik identitas” di salah satu stasiun televisi tampil dalam tayangan azan salah satu yang  digadang-gandang  menjadi  calon  presiden  2024.  Tayangan  tersebut  sontok  menjadi permbicaraan dan pengamatan bagi para pengamat politik, ada yang menyebut hal itu termasuk katagori politik identitas. Namun ada juga yang menyebutkan hal tersebut bukan bagian dari politik identitas (Alhidayah Pariduri, 2023).
Meskipun Pilkada DKI Jakarta masih relatif lama yaitu pada bulan September 2024 dan belum  ada  calon  kepala  daerahnya,  Pilkada  DKI  Jakarta  dipandang  menjadi  yang  paling manarik.  Hal  ini  karena  DKI  Jakarta  dimasa  Pilkada  sebelumnya  tahun  2017  diwarnai  oleh konflik  horisontal  yang  diakibatkan  oleh  isu  politik  identitas  yang  dianggap  merugikan pasangan calon Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Cahaya Purnama atau Ahok.
Selain  itu  Pilkada  DKI  Jakarta  yang  masyarakatnya  multikulrtural  selalu  menjadi barometer  dalam  mengukur  kualitas  demokrasi  di  Indonesia  dan  dianggap  dapat menggambarkan politik Indonesia yang sesungguhnya. Siapapun yang menang dalam Pilkada DKI Jakarta berpotensi besar dapat terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.
Oleh karena itu Pilkada DKI tahun 2024 masih tetap menarik untuk dikaji, meskipun situasi sosial politik saat ini berbeda dengan situasi Pilkada tahun 2017 maupun Pemilu 2019. Isu politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 penting untuk dikaji sebagai bahan evaluasi proses demokrasi di Indonesia, dan pengembangan keilmuan sosial dan politik.
Tulisan ini bertujuan pertama, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, kedua, untuk mengetahui dampak politik identitas terhadap Pemilu Presiden 2019, dan ketiga, untuk mempredikasi apakah isu politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 akan muncul kembali.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kulitatif. Whitney (dalam Nazir : 2011) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari  masalah-masalah  dalam  masyarakat,  serta  tata  cara  yang  berlaku  dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap- sikap,  pandangan-pandangan,  serta  proses-proses  yang  sedang  berlangsung  dan  pengaruh- pengaruh  dari  suatu  fenomena.  Creswell (2016),  metode  kulitatifmerupakan  metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang  dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan.  Pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  melalui  kajian  Pustaka,  dan  wawancara  terhadap  informan  yang  mengetahui permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dikaji  dengan  teknik analisis yang dipandu oleh sistem metodologi ala Creswell. Tahapan analisis data sederhananya meliputi  proses  pemilahan  data,  pegelompokan  data  dan  penjabaran  data  yang  sleanjutnya meninjaunya  dengan  perspektif  teori  yang  dipakai  untuk  tiba  pada  hasil  pembahasan  yang kokoh dan tajam.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam negara demokrasi seperti di Indonesia semua warga negara memiliki posisi yang sama tidak membeda-bedakan status sesorang baik itu suku bangsa, gender, maupun agama. Semua memperoleh hak yanga sama termasuk hak untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin negara atau pemimpin daerah melalui Pemilu atau Pilkada.
Dalam  Pilkada  DKI  Jakarta  tahun  2017  muncul  politik  identitas  yang  diasosiasikan sebagai upaya kandidat tetentu dalam memenangkan Pilkada dengan menggunakan sentimen suku, agama dan ras (SARA).  Dalam Pilkada DKI Jakarta yang dimenangkan oleh pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno diyakini dipengaruhi oleh adanya politik identitas dimana
kemenangan Anis Baswedan disebabkan faktor Anis Baswedan bestatus sebagai etnis pribumi dan berama islam yang merupakan kelompok mayoritas di DKI Jakarta.

## Munculnya Politik Identitas Pada Pemilu DKI Jakarta Tahun 2017
Kebangkitan politik identitas Islam terjadi melalui upaya pembangunan citra diri dan menegakan  harga  diri  sebagai muslim  yang  terhina  sehingga  sesama  muslim  harus  memilih mereka  yang  seagama  dan  seiman.  Kondisi  ini  membangun  batas  kuasa  mayoritas  kepada meraka  yang  dipandang  minorotas  demi  mempertahankan  demokrasi  kekuasaan  dan kepentingan elit politik dengan mengatasnamakan agama (Sari, 2016).
Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pertama, politik identitas muncul pada proses Pilkada DKI Jakarta 2017 dipicu oleh persaingan kontestasi politik antara pasangan Basuki Cahaya Purnama dan Djarot Saeful Hidayat dengan Anis Rasyid Baswedan dan Sadiaga Uno. Diketahui Ahok merupakan sosok yang  berasal  dari  etnis  keturunan  Cina  yang  beragama  Kristen,  sedangkan  Anis  Baswedan merupakan sosok yang berasal dari suku Sunda keturunan arab yang beragama Islam. Situasi ini  menempatkan  Ahok  sebagai  kelompok  minoritas  sedangkan  Anis  ditempatkan  sebagai kelompok mayoritas.
Namun demikian, meskipun Ahok sebagai kelompok minoritas, tetapi dalam Pilkada DKI  Jakarta  secara  didukung  oleh  Partai  Demokrasi  Indonsia  Perjuangan  (PDIP)  sebagai kekuatan politik nasional mayoritas di Indoensia, Golkar, PPP, PKB, dan Nasdem.  Sedangkan Anis  meskipun  berasal  dari  kelompok  mayoritas  didukung  oleh  partai  politik  yang  bukan pemenang Pemilu yaitu Gerindra, PKS, PAN dan Perindo (Putra, 2017).
Menurut akademisi FISIP Universitas Lampung istilah kelompok etnik masyoritas dan minoritasn  sengaja  dimunculkan  oleh  elit  politik,  bukan  berasal  dari  Masyarakat.  Isu  ini sengaja diangkat agar pihak-pihak tertentu memperoleh keuantungan secara politik.
Selain didukung oleh partai politik Anis juga didukung oleh kelompok masyarakat etnik Forum  Betawi  Rempug  (FBR)  dan  organisasi  kemasyarakatan  Front  Pembela  Islam  (FPI). Ormas  FPI  dikenal  sebagai  kelompok  fanatik  Islam  kuat  dan  kelompok  Islam  garis  keras. Menurut  pemahaman  dan  keyakinan  mereka  seorang  pemimpin  itu  harus  dipimpin  oleh seseorang yang beragama Islam bukan kafir. Haram hukumnya umat Islam memiliki pemimpin yang kafir. Dalam setiap kampanye keyakinan mengenai pemimpin harus orang Islam kerap disampaikan kepada masyarakat DKI Jakarta untuk mempengaruhi pemilih..
Kedua, Politik identitas muncul karena adanya Gerakan 212 pada tanggal 2 Desember tahun 2016 yang dipicu oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok yang melewati batas mengenai keyakinan agama orang lain (umat Islam). Pidato Ahok
di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 yang menyinggung Al Quran Surat Al- maidah Ayat 51 Tentang pedoman memilih pemimpin dianggap telah menistakan agama.
Peristiwa  ini  memicu  gelombang  protes  yang  masif  dari  masyarakat muslim  seluruh Indonesia  yang  puncaknya  terjadi  gelombang  demontrasi  yang  secara  damai  pada  tanggal  2 Desember 2016 yang dihadiri lebih dari dua juta umat Islam Indonesia yang dikenal dengan gerakan  212.  Majelis  Ulama  Indonesia  sendiri  sudah  menyatakan apa  yang  di  ucapkan  oleh Ahok  menghina  Al  Quran  dan  ulama  dan  meminta  aparat  penegak  hukum  memproses menindak tegas yang bersangkutan.
Gerakan ini akhirnya melahirkan suatu forum yang dikenal dengan Gerakan Nasional Pengawal  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (GNPF-MUI)  diketuai  Bachtiar  Nasir.  Di  dalam GNPF-MUI  terdapat  banyak  organisasi  kemasyarakatan  berbasis  Islam  termasuk  Front Pembela Islam (FPI) yang diketuai oleh Rizik Shihab seorang ulama yang terkenal vocal dan berpengaruh yang menyuarakan agar jangan memilih pemimpin yang kafir.
Peristiwa  ini  akhirnya  melahirkan  forum  silaturahmi  212  yang  menjelma  menjadi kekuatan  politik  besar  yang  diperhitungkan  dalam  percaturan  politik  tahan  air.  Forum Slaturahmai  Gerakan  212    dianggap  melahirkan  politik  identitas  yang  mendukung  dan memenangkan pasangan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
Ketiga, Dominasi  penguasaan  ekonomi  oleh  etnis  minoritas  Cina.  Tidak  dipungkiri meskipun etnis Cina sebagai minoritas, tetapi dalam penguasaan ekonomi mereka merupakan kekuatan  dominan  dalam  penguasaan  sumber-sumber  ekonomi  di  Jakarta.  Menurut  Enjen Zanzawi  jika  kita  perhatian  di  pusat-pusat  perbelanjaan  di  Jakarta  misalnya  sebagian  besar sebagian besar perusahaan atau toko-toko dimiliki oleh orang-orang Cina. Sementara itu etnis pribumi  yang  mayoritas  hanya  menjadi  kelas  karyawan  atau  pekerja  di  bawah  etnis  China. Kondisi  ini  tetunya  menimbulkan  kesenjangan  sosial  dan  kecemburuan  sosial  di  kalangan masyarakat yang mayoritas pribumi.
Ditambah  lagi  semenjak  Ahok  menjadi  Gubernur  menggantikan  Joko  Widodo  ada perubahan  prilaku  etnik  Cina  yang  seakan-akan  akan  mereka  menjadi  kelas  atas.  Mereka cenderung  bersikap  sombong,  semena-mena  terhadap  karyawannya  yang  pribumi.  Banyak perilaku-perilaku mereka yang tidak menghargai keberadaan bangsa pribumi. Kondisi inilah yang akhirnya menimbulkan kebencian terhadap etik Cina dari bangsa pribumi yang bermuara pada sentimen anti Cina dalam Pilkada 2017. Keberadaan etnis Cina menjadi kepala daerah (gubernur) dianggap sebagai ancaman yang serius bagi mereka. Sentimen agama yang tadinya muncul  sebagai  aksi  perjuangan  dan  solidaritas  akan  harkat  dan  martabat  agama  kaum
mayoritas kemudian menyulut emosional yang lebih luas pada aspek ekonomi dan sosial yang selama ini terjadi antara kelompok minoritas dan mayoritas di Jakarta. Artinya politik identitas telah  merangsek  masuk  dalam  kehidupan  warga  Jakarta  dan  melukai  keakraban  bernegara warganya.

## Dampak Politik Identitas Pada Pemilu 2019
Menurut  Fernandes  politik  identitas  mengalami  penguatan  bila  kontestasi  antar- kandidat  cukup  kuat  terutama  di  daerah  dengan  komposisi  latar-belakang  pemilih  yang berimbang, baik dari sisi agama, suku, atau ras. Bila kondisi tersebut tidak terjadi, biasanya politik  identitas  tidak  akan  mengental  seperti  DKI  Jakarta  (Fernandes,  2018).  Pada  tingkat nasional,  pengaruh  Pilkada  DKI  Jakarta  dan  Aksi  212  lebih  terasa  di  kalangan  elit  politik dibandingkan pemilih. Dua peristiwa tersebut mempengaruhi perilaku dan pilihan politik partai dan calon presiden dalam menentukan kebijakan dan sikap politik terkait Pilpres. Dari sisi Joko Widodo, pembatalan nama cawapres Joko Widodo dari Mahfud MD menjadi Ma’ruf Amin (Rais Am PB Nahdlatul Ulama) secara cepat, menunjukkan strategi politik untuk merebut suara pemilih  muslim.  Sementara,  dari  sisi  Prabowo  menunjukkan  adanya  kebutuhan  untuk mengakomodasi  kepentingan  elit  politik  muslim  dalam  penentuan  cawapres.  Elit  tersebut tergabung  dalam  ijtima’  ulama  GNPF  (Gerakan  Nasional  Penjaga  Fatwa)  MUI,  yang dilaksanakan hingga dua kali.
Dari  sisi  elektoral,  mobilisasi  pemilih  dalam  aksi  212  sejauh  ini  belum  signifikan mempengaruhi  suara  pemilu  menjelang  pemilu  serentak  nasional  pada  17  April  2019 mendatang. Lemahnya efek massa aksi 212 terhadap politik nasional tampak pada beberapa indikator. Pertama ,  tidak  adanya  efek  langsung  aksi  212  terhadap  kenaikan  atau penurunan suara  pasangan  calon.  Perolehan  suara  JokoWidodo  misalnya  tidak  mengalami  penurunan setelah digelarnya aksi 212 tersebut, begitu juga suara Prabowo Subianto juga tidak mengalami kenaikan signifikan. Sementara survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 24 September – 5 Oktober 2018 menunjukkan tingkat elektabilitas Jokowi sebesar 52,6% dan Prabowo sebesar 32,7%.
Bila politik identitas bekerja, Joko Widodo yang sering mendapatkan kampanye negatif mengenai politik identitas harusnya mengalami penurunan suara. Namun, suara Jokowi justru mengalami  kenaikan.  Begitu  juga  sebaliknya  dengan  Prabowo  Subianto  yang  dekat  dengan kelompok  organisasi  Islam,  juga  tidak  mendapatkan  peningkatan  suara  secara  signifikan, bahkan justru mengalami stagnasi
Kedua ,  dari  sisi  distribusi  suara  pendukung  dan  massa  aksi  212  relatif  terdistribusi kepada kedua pasangan calon, baik Jokowi maupun Prabowo. Berdasarkan cross tabulasi data
survei CSIS pada April 2018 antara dukungan pemilih terhadap Aksi 212 dengan pilihan calon presiden  menunjukkan,  pilihan  politik  pendukung  aksi  212  terdistribusi  kepada  Jokowi  dan Prabowo.  Jokowi  mendapatkan  dukungan  massa  aksi  212  yang  lebih  tinggi  dibandingkan Prabowo di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Prabowo mendapatkan suara yang lebih tinggi dari pendukung  212  di  Sumatera  Utara  dan  Jawa  Barat.  Sementara  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan relatif imbang (Lihat tabel 2). Sebagai catatan, data agregat lima provinsi menunjukkan sebesar 67,9% responden pernah mendengar aksi 212, dari 67,9% yang pernah mendengar, sekitar 60% diantaranya mengaku mendukung aksi tersebut. Sementara dari sisi keikutsertakaan dalam aksi tersebut rata-rata sekitar 6%.
Ketiga ,  partai-partai  yang  diasosikan  dekat  dengan  gerakan  212  tidak  mendapatkan insentif  politik  yang  besar  pasca-Pilkada  DKI  Jakarta.  Hal  tersebut  tampak  dari  distribusi pendukung massa 212 yang tersebar ke partai-partai dengan ideologi yang berbeda, baik partai berbasis agama atau nasionalis. Begitu juga partai politik yang mendukung pencalonan Ahok atau mendukung calon lain,sama-sama mendapatkan suara dari massa pendukung 212. Secara agregat, Gerindra dipilih oleh sekitar 22,4% pendukung 212 dan PDIP 16,6%, disusul Golkar (10,8%) sebesar tiga besar.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bakwa  politik  identitas  tidak  epektif  dalam mempengaruhi perolehan suara pada pemilu 2019. Kadaan ini disebabkan :
Pertama ,  keserentakan  waktu  pemilihan  antara  pemilu  legislatif  dengan  pemilu presiden. Desain pemilu serentak membuat politik identitas tidak dapat bekerja dengan baik, karena isu  di  pemilu  legislatif  dan  pemilu  presiden  terbelah.  Partai-partai  politik yang  tidak mempunyai asosiasi langsung dengan calon presiden akan membuat isu yang berbeda dengan capres. Di tingkat lokal, pemilihan isu yang dilakukan caleg diperkirakan juga akan beragam. Caleg biasanya juga akan menyesuaikan dengan konteks sosial politik di tingkat lokal.
Kedua , tidak efektifnya penggunaan politik identitas terlihat dari bergesernya isu kedua pasangan menjadi isu-isu ekonomi dan pembangunan dalam kampanye. Bila ini terus konsisten hingga  menjelang  waktu  pemilihan,  diharapkan  akan  mengurangi  munculnya  potensi penggunaan  isu-isu  berbasis  identitas.  Saat  ini,  berdasarkan  temuan  survei  CSIS,  sejak  tiga tahun  terakhir,  isu  ekonomi  seperti  harga  sembako,  kemiskinan,  dan  lapangan  pekerjaan, menjadi perhatian utama dan masalah yang dihadapi masyarakat di tingkat bawah (Fernandes, 2018).

## Menimbang Ulang Isu Politik Identitas Pada Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024
Untuk memahami  konteks  politik  DKI  Jakarta  pada  Pilkada  2024  mendatang  akan sangat sulit memisahkannya dari potensi politik identitas. Pasalnya pilkada 2017 silam di Ibu Kota telah menorehkan warna politik identitas yang kentara.  Politik identitas yang hadir tidak skedar terjadi pada tataran narasi tetapi juga menjelma dalam gerak masa yang signifikan dan massif.  Bukti  konkret  bahwa  gerakan  politik  identitas  di  Jakarta  masih  berpotensi  terulang adalah dengan adanya solidaritas gerakan yang berusaha dipupuk dan dirawat melalui reuni 212.  Phenomena  gerakan  ini  menjadi  sangat  menarik  karena  tidak  pernah  ada  sebelumnya. Sebuah aksi masa yang menghasilkan solidaritas gerakan seperti ini baru kali ini terjadi dan itu semua  ditengarai  oleh  latar  belakang  identritas  kolektif.  Bahkan  gerakan  reformasi  yang meruntuhkan  orde  baru  juga  tidak  pernah  memiliki  wacana  reuni.  Keadaan  ini  menunjikan bahwa ada psikologi masa yang terbentuk oleh identitas yang sama sehingga ada tendensi untuk merawat kolektivitas gerakan mereka.
Jika melihat begitu kuatnya isu agama, rasial dan etnisitas dalam politik di DKI Jakarta 2017  lalu  maka  sangat  mungkin  Isu  politik  Identitas  akan  muncul  kembali  pada  Pilkada Serentak DKI Jakarta tahun 2024 jika ada peserta calon Kepala Daerah berasal dari kelompok minoritas. Tetapi pada sisi yang lain juga terdapat kemungkinan isu politik identitas tidak akan menjadi isu arus utama dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 dan tidak sekuat pada dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Meskipun politik bersifat dinamis dan konstelasi akan memfalsifikasi isu politik identitas dengan isu isu lainnya seperti isu pembagunan, kemiskinan, dinasti politik dan lainnya. Namun isu alternatif tadi setidaknya dapat menjadi ruang yang lebih diskursif dalam menguji  seorang  kandidat  daripada  mengoyak  psikologi  masa  dengan  muatan  sentiment identitas agama seperti yang terjadi sebelumnya (Juhana Nasrudin, 2018).
Isu  politik  identitas  pada  dimensi  politik  di  DKI  Jakarta  memang  menunjukan  tensi yang lebih rendah pasalnya salah satu faktor melemahnya isu politik identitas dapat ditelusur dari pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah yang diketahui sebagai ormas  yang  berpengaruh  dalam  mengkapayekan  isu  politik  identitas  pada  Pilkada  2017. Dengan adanya perubahan politik dan susunan kekuatan masa yang tidak lagi kokoh seperti sebelumnya memang menjadi masuk akal jika isu politik di ibu kota bergeser pada dialog yang lebih subtansial. Selain itu untuk saat ini belum terlihat kandidat gubernur yang memilikilatar belakang agama dan ras yang dapat memicu sensitifitas public. Sehingga ruang bagi isu-isu identitas seperti ini akan menjadi lebih sempit di DKI narasi ini seirama dengan argumentasi berberapa peneliti salah satunya kajian R. Wijayanto Said yang mengemukakan bahwa politik identitas di Indonesia pada 2024 menunjukan gejala yang lebih rendah karena perjalanan kasus sebelumnya  seperti  di  Jakarta  membuat  banyak  politisi  dan  partai  amat  sangat  berhati-hati untuk masuk pada isu tersebut (Said, 2023).
Meskipun isu politik identitas tidak sekuat pada Pilkada DKI tahun 2017, tetapi isu ini tetap  harus  mendaparkan  perhatian  di  DKI  Jakarta  denga  komposisi  masyarakatnya  yang multikultural. Perlu adanya penyaman persepsi mengenai isu politik identitas yang selama ini menimulkan perdebatan yang tidak berkesudahan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial, terutama apabila dikaitkan dengan Pemilu atau Pilkada. Narasi ini sejalan dengan kajiannya Arie Sujito yang menjelaskan bahwa dalam perjalanan yang lebih nyata dan Nampak politik identitas yang bergulir di Indonesia dalam banyak momentum demokrasi justru secara serius membajak  demokrasi  itu  sendiri  dengan  menghentikan  demokrasi  pada  isu  sensitif  yang emosional dan menegasikan rasionalitas dalam kontestasi (Sujito, 2022).
Oleh karena itu pemerintah perlu memperjelas mengenai apa itu politik identitas dalam aturan kepemiluan agar tidak meninbulkan perdebatan dan konflik sosial di masyarakat DKI Jakarta, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Artinya dalam sistem Pemilu kedepan  termasuk  pada  Pilkada  DKI  Jakarta  diperlukan  adanya  regulasi  yang  tegas  untuk mengatur isu-isu politik identitas yang memecah belah. Liarnya isu identitas yang hadir pada Pilkada DKI Jakarta 2027 silang terjadi Karena biasnya sejumlah aturan yang tidak  spesifik menertibkan  proses  demokrasi  dari  praktik  kampanye  berbasis  identitas.  Seharusnya  semua pihak bersama-sama mendorong dan merumuskan regulasi yang lebih jelas untuk konteks ini mulai dari pemerinta, DPR, dan lembaga penyelenggara pemilu (Ardipandanto, 2020).
Menimbang potensi politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2024 mengantarkan kita pada  fakta  bahwa  kemungkinan  terjadinya  isu  identitas  dalam  Pilkada  DKI  masih  ada, meskipun  situasi  politik  hari  ini  menunjukan  adanya  pergeseran  isu  pada  ranah  yang  lebih diskursif  dan  substansial.  Namun  untuk  mencegah  dan  mengatasi  agar  isu  identitas  tidak membajak  demokrasi  kita  pada  Pilkada  2024  haruslah  dibngun  pemahaman  yang  utuh  dan tegas  bahwa  politik  identitas  mencederai  demokrasi.  Kemudian  memahami  politik  identitas dalam  pemilu  haruslah  juga  sama  seperti  memahami  politik  uang,  yakni  memandangnya sebagai sebuah pelanggaran pidana dan etika demokrasi yang serius. Langkah tersebut adalah jalan  yang  paling  memungkinkan  dilakukan  dalam  waktu  cepat  untuk  memitigasi  dampak serius politik identitas di Indonesia menjelang Pemilu 2024 (Mansurni Abadia, 2023).
Memahami politik dalam pemilu di Indonesia harsulah mengkajinya pula dari dimensi demokrasi  dan  persatuan  bangsa.  Pasalnya  hanya  dengan  memperhatikan  aspek  itu  potensi trjadinya polarisasi karena sentimen identitas yang disulut untuk kepentingan elektoral dapat diminimalisir.  Jika  kita  menoleh  kebel;akang  tentang  kasus  politik  identitas  maka  kita  bisa dengan  mudah  temukan  faktornya  adalah  multikultural  masyarakat  dengan  berbagai keunikannya  terlebih  di  Ibu  Kota.  Artinya  potensi  akan  terus  ada  karena  konstruksi  dan
keberagaman  budaya  dan  agama  juga  tetap  ada.  Namun  dengan  adanya  revitalisasi  aturan pemilu dan edukasi terhadap warga akan dampak politik identitas maka Pilkada DKI Jakarta 2024 dapat menjelma menjadi perhelatan demokrasi yang sehat dan substansial.

## SIMPULAN
Pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 potensi  isu politik identitas akan muncul kembali jika  ada  peserta  calon  kepala  daerah  berasal  dari  kelompok  minoritas.  Tetapi  isu  politik identitas tidak akan menjadi isu arus utama dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 sehingga tidak akan berpengaruh kuat seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam Pilkada DKI 2024 isu politik identitas akan digantikan dengan isu-isu politik dinasti, isu pembangunan, isu ekonomi seperti  harga  sembako,  kemiskinan,  dan  lapangan  pekerjaan,  menjadi  perhatian  utama  dan masalah yang dihadapi warga..
Meskipun  isu  politik  identitas  tterindikasi  idak  akan  sekuat  pada  Pilkada  DKI  tahun 2017,  tetapi  isu  ini  tetap  harus  mendaparkan  perhatian  dari  banyak  pihak.  mengingat  DKI Jakarta  yang  masyarakatnya  multikultural.  Perlu  adanya  penyamaan  persepsi  mengenai  isu politik  identitas  yang  selama  ini  menimbulkan  perdebatan  yang  tidak  berkesudahan  dan berpotensi  menimbulkan  konflik  sosial,  terutama  apabila  dikaitkan  dengan  Pemilu  atau Pilkada. Oleh karena itu pemerintah perlu memperjelas mengenai apa itu politik identitas dalam aturan kepemiluan agar tidak meninbulkan konflik sosial di masyarakat DKI Jakarta. Selain itu peneliti berharap agar peneliti selanjutnya mampu menjelaskan secara lebih dalam tentang arah isu politik di Ibu Kota dan mendorongnya dengan pendekatan yang tepat pada isu yang sehat dan substansial.

## DAFTAR PUSTAKA
Alhidayah Pariduri, P. (2023). Politik Identitas Agama Sebagai Tantangan Pelaksanaan Pesta Demokrasi  Di  Indoensia  Tahun  2024  :  Studi  Kasus  Pilkada  DKI  Jakarta  . MUKADIMAH Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Sumatera Utara Vol. 7 No. 2 .
Alif Anandika Putra, A. K. (2023). Kontradikasi Politik Identitas Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jurnal Ganec Swara Vol 17, No. 2 .
Amin,  S.  (2023). Mengungkap  Polariasasi  di  Jakarta .  Diambil  kembali  dari  sindonews: https://nasional.sindonews.com/read/1045287/18/mengungkap-polarisasi-di-jakarta- 1678672996?showpage=all
Ardipandanto, A. (2020). Dampak Politik Identitas Pada Pilpres 2019: Perspektif Populisme. Politica Vol. 11 No. 1 .
Fernandes, A. (2018). Politik Identitas Dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas. Jakarta: CSIS.
Idzam  Fautanu,  B.  M.  (2020).  Politik  Identitas  dalam  Pilkada  DKI  Jakarta  Tahun  2017:  .
Politicon: Jurnal Ilmu Politik. vol 2 no.2 .
Juhana  Nasrudin,  A.  A.  (2018).  POLITIK  IDENTITAS  DAN  REPRESENTASI  POLITIK
(Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022) . Hanifiya: Jurnal Studi Agama- Agama, Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama vol 1, No. 1 .
Kusnandar,  V.  B.  (2021). Jumlah  Penduduk  DKI  Jakarta  Menurut  Agama  Kepercayaan .
Diambil kembali
dari databoks.katadata.co.id:
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/09/sebanyak-83-penduduk-dki- jakarta-beragama-islam
Lestari, D. (2019). PILKADA DKI JAKARTA 2017: DINAMIKA POLITIK IDENTITAS DI
. SIMULACRA, Volume 2, N0 1 . Maarif,  A.  S.  (2012). Politik  Identitas  dan  Masa  Depan  Pluralisme  Kita. Jakarta:  Project Yayasan Abad Demokrasi.
Mali,  F.  X.  (2021).  Politik  Identitas  Pada  Putaran  Kedua  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Tahun  2017. Jurnal  Aristo  (Social,  Politic, Humaniora) Vol. 09, No.2 .
Mansurni  Abadia,  C.  A.  (2023).  STRATEGI  MITIGASI  DAMPAK  NEGATIF  POLITIK IDENTITAS  SEBELUM  DAN  SESUDAH  PEMILU. Electoral  Governance  Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol.4, No.2 . Putra, L. M. (2017, 06 03). Lima Parpol Pendukung Ahok Djarot Yakin Ulangi Kesuksesan di
Putaran Kedua . Diambil
kembali dari Kompas.com : https://nasional.kompas.com/read/2017/03/06/16265581/lima.parpol.pendukung.ahok -djarot.yakin.ulangi.kesuksesan.di.putaran.kedua
Said, R. W. (2023). FENOMENA POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILU DI. CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, Vol 3, No 1 .
Sari, E. (2016). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. KRITIS Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Volume 2, No. 2 .
Sujito, A. (2022). Pancasila dan Politik Emansipasi: Problematisasi Politik Identitas Menuju Pemilu 2024. Jurnal Pancasila Vol.3, No.2 .