Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Meritokrasi terhadap Pengaturan Kebijakan dan Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara di Lingkup Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan
INFO PENULIS
Ayu Lestari Dewi Universitas Sulawesi Tenggara dewylestari35@gmail.com
La Ode Muhram Universitas Sulawesi Tenggara muhramlaode@gmail.com
Sri Khayati Universitas Sulawesi Tenggara srikhayati65@gmail.com
La Ode Muh.Adam Nur Universitas Sulawesi Tenggara adamnur2424@gmail.com
Niken Yulian Yusuf Universitas Sulawesi Tenggara nikenyyu@gmail.com
Wd. Intan Kurniawati
Universitas Sulawesi Tenggara waodeintan866@gmail.com
Alimuddin Universitas Sulawesi Tenggara alimuddin28459@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 3, No. 3, Desember 2023 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Dewi,  A.,  L.,  Muhram,  L.  O.,  ….,  &  Alimuddin.  (2023).  Meritokrasi  terhadap  Pengaturan  Kebijakan  dan Manajemen Kepegawaian Aparatur Sipil Negara di Lingkup Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 3 (3), 236-241.

## Abstrak
Aparatur  Sipil  Negara  merupakan  profesi  yang  berlandaskan  pada  kode  etik  serta  kode perilaku,  serta  tanggung  jawab  yang  berintegritas  dalam  melaksanakan  kinerjanya  pada lingkup  birokrasi.  kompetensi  yang  diperlukan  sesuai  dengan  bidang  tugas,  kualifikasi akademik,  jaminan  perlindungan  hukum  dalam  melaksanakan  tugas  dan  profesionalitas kerja.  Dalam  menjalankan  peran  dan  tugasnya  sebagai  pelayan  publik  yang  diberikan pemerintah  kepada  masyarakat,  keberhasilan  aparatur  sipil  negara  dalam  mewujudkan pemerintahan  dengan  bersih  dan  integritas  yang  baik  di  bidangnya  ASN  Indonesia  untuk meningkatkan  profesionalitasnya  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  serta  bersih  dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem merit yang berdasarkan pada obyektivitas dalam  pengelolaan  ASN  menjadi  pilihan  bagi  berbagai  organisasi  untuk  mengelola  SDM. Kualifikasi,  kemampuan,  pengetahuan  dan  juga  keterampilan  pegawai  yang  menjadi  acuan dalam pengelolaan ASN.
Kata kunci : Sistem, Merit, ASN

## A. Pendahuluan
Konsep meritokrasi dipercaya seharusnya dipimpin oleh orang yang paling pandai, paling baik dan paling berprestasi. meritokrasi menjamin birokrasi memiliki kinerja pelayanan publik yang mumpuni yaitu birokrasi yang mampu membuat desain program yang lebih tepat sasaran dan memberikan hasil optimal. kinerja birokrasi harus bersinergis dengan pihak lainnya dalam memberikan pelayanan terbaik.
Reformasi  Birokrasi  di  Indonesia  mengalami  perkembangan  setiap  periode  waktu,  salah satunya  yang  paling  disorot  dan  menjadi  kunci  utama  dalam  mencapai  kesuksesan  reformasi birokrasi  tersebut  adalah  dengan  penerapan  system  merit  pada  sebuah  berbagai  organisasi pemerintahan Sistem merit yang berdasarkan pada obyektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan  bagi  berbagai  organisasi  untuk  mengelola  SDM.  Kualifikasi,  kemampuan,  pengetahuan dan juga keterampilan pegawai yang menjadi acuan dalam pengelolaan berdasar sistem merit menjadi fondasi untuk memiliki pegawai yang kompeten.
Sistem  merit  dalam  manajemen sumber  daya  manusia  pada  dasarnya  bukanlah sesuatu yang  baru.  Sistem  ini  telah    diterapkan  cukup  lama  pada  sektor  swasta.  Namun,  pada  sektor lingkungan  organisasi  pemerintah  di  Indonesia,  sistem  merit    masih    merupakan    hal    yang relatif    baru.    Sistem    ini    baru    dilaksanakan    tahun  2014,  setelah  pemerintah  dan  DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara Meritokrasi juga dipercaya membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Penerapan  sistem  merit  dalam  birokrasi  bertujuan  untuk  menggantikan  patronage  dan spoils  system  yang  telah  mengakar  sejak  zaman  penjajahan.  Penerapan  sistem  merit memberikan manfaat dalam manajemen suatu organisasi khususnya bagi aparatur negara.ASN sebagai pejabat yang berwenang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan mengatur penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  ( bestuurszorg ).  Kewenangan  mengatur,  diberikan kepada pejabat yang berwenang untuk membentuk kebijakan dalam bentuk regulasi/regeling (dalam  rangka  pelaksanaan  undang-undang).  Selanjutnya  Kewenangan  Mengurus,  diberikan kepada pejabat selain dari pejabat pimpinan tinggi utama.
Terlepas  dari  Pengelolaan  SDM  harus  selalu  berkaitan  dengan  tujuan  dan  sasaran organisasi  (strategic  alignment),  dalam  konteks  ini  aktivitas  pengelolaan  harus  mendukung misi  utama  organisasi.  Pengelolaan  SDM  ASN  dilakukan  untuk  memotivasi  dan  juga meningkatkan  produktivitas  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sehingga  mampu berkontribusi  pada  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  organisasi  dan  organisasi  membutuhkan pegawai yang jujur, kompeten dan berdedikasi
Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun dalam  berinteraksi  dengan  orang  lain  di  dalam  pergaulan    dimasyarakat.  Hukum  dibutuhkan pula dalam lingkungan masyarakat, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan dalam tata kehidupan  bermasyarakat.  Dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  perlu  ada  kerja  sama yang  baik  antara  pemerintah  dan  rakyat.  peran  serta  dan  partisipasi  masyarakat  sangat berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita pembangunan.
Meritokrasi  dalam  sistem  pemerintahan  atau  organisasi  di  mana  keputusan  dan  posisi didasarkan  pada  kemampuan,  keahlian,  dan  kinerja  seseorang,  bukan  pada  faktor  seperti

## Abstract
The State Civil Apparatus is a profession  based on a code of ethics and code of conduct, as well  as  responsibilities  with  integrity  in  carrying  out  its  performance  in  the  scope  of  the bureaucracy.  the  required  competencies  are  in  accordance  with  the  field  of  duty,  academic qualifications, guarantees of legal protection in carrying out duties and work professionalism. In  carrying  out  its  role  and  duties  as  a  public  servant  provided  by  the  government  to  the community, the success of the state civil apparatus in realizing a government with clean and good integrity in its field of Indonesian ASN to improve its professionalism in carrying out its duties and functions and clean and free from corruption, collusion and nepotism. The merit system  based  on  objectivity  in  ASN  management  is  an  option  for  various  organizations  to manage human resources. Employee qualifications, abilities, knowledge and skills are also a reference in ASN management.
Keywords : System, Merit, ASN
kedudukan  sosial,  kekayaan,  atau  hubungan  politik.  Secara  umum  penerapan  meritokrasi mungkin menghadapi tantangan tersendiri. Beberapa tantangan tersebut termasuk:
1. Nepotisme  dan  Klientelisme:  Praktek  nepotisme  (pemberian  posisi  atau  keuntungan kepada anggota keluarga) dan klientelisme (pemberian posisi atau keuntungan kepada individu  berdasarkan  hubungan  politik  atau  personal)  sering  kali  menghalangi penerapan meritokrasi yang sejati.
2. Keterbatasan  Akses  ke  Pendidikan  dan  Pelatihan:  Untuk  menerapkan  meritokrasi dengan  baik,  penting  bagi  masyarakat  untuk  memiliki  akses  yang  adil  terhadap pendidikan  dan  pelatihan  agar  dapat  mengembangkan  kemampuan  dan  keahlian mereka.
3. Budaya dan Tradisi: Beberapa budaya atau tradisi masyarakat tertentu mungkin lebih mementingkan  faktor-faktor  seperti  kedudukan  sosial  atau  keturunan  daripada kemampuan atau prestasi individu.
Meskipun demikian, ada upaya-upaya untuk memperkuat meritokrasi di seluruh Indonesia, termasuk  dalam  sektor  pemerintahan,  pendidikan,  dan  bisnis.  Penerapan  meritokrasi  adalah upaya  yang  berkelanjutan  dan  membutuhkan  komitmen  dari  berbagai  pihak,  termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu-individu.
Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan meritokrasi termasuk:
a. Menerapkan kebijakan yang transparan dan objektif dalam perekrutan dan promosi di sektor publik.
b. Memberikan  akses  yang  lebih  luas  terhadap  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  semua lapisan masyarakat.
c. Mendorong budaya kerja yang berorientasi pada prestasi dan kinerja di tempat kerja.
d. Memperkuat  lembaga-lembaga  yang  berperan  dalam  memastikan  keadilan  dan keterbukaan dalam proses seleksi dan promosi.

## B. Metodologi

## a. Metode Pendekatan
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  empiris. Pendekatan  Yuridis  empiris  yaitu  dengan  mengamati  dan  permasalahan  yang  ada  di  dalam masyarakat  selanjutnya  diperbandingkan  dengan  menerapkan  aturan  hukum  yang  ada  serta berlaku terhadap perbuatan tersebut. Pendekatan ini juga didukung dengan melalui penelahan dilokasi  penelitian,  dilakukan  untuk  mengetahui  hukum  dalam  kenyataan  baik  berupa penelitian,  pendapat,  sikap,  yang  berkaitan  dengan  Analisis  Sistem  Merit  (Meritokrasi) Terhadap  Pengaturan  Kebijakan  Dan  Manajemen  Kepegawaian  Aparatur  Sipil  Negara  Di Lingkup Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan b. Sumber Data Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
c. Pengumpulan Dan Pengolahan Data
1. Pengumpulan Data
Dalam  pemperoleh  data  yang  diperlukan  pada  penelitian  ini  menggunakan  langkah-langkah, sebagai berikut :
a) Studi Kepustakaan Studi kepustakaan digunakan melaui rangkaian kegiatan membaca buku,  kertas  kerja  hasil  seminar,  dan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.
b) Studi Lapangan Penelitian ini menitik beratkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan secara open indeepth interviewing (wawancara terbuka).
2. Pengolahan Data
Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya diolah dengan menggunakan langkah-langkah, sebagai berikut :
a) Pemeriksaan  data,  pemeriksaan  data  secara  keseluruhan  untuk  menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan.
b) Klasifikasi  data,  Menempatkan  data  menurut  kelompok-kelompok  yang  ditentukan sehingga memperoleh data yang objektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
c) Sistematika  data,  adalah  penyusunan  data  berdasarkan  urutan  data  yang  telah ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
d) Analisis Data, Setelah mengumpulkan data dan pengolahan selesai kemudian dilakukan analisis secara  dengan pendekatan yuridis empiris

## C. Hasil dan Pembahasan
Pada  perjalanannya  selama  hampir  8  tahun,  implementasi  sistem  merit  di  birokrasi Indonesia tidak terlepas dari tantangan. Berdasarkan peta sebaran penerapan sistem merit per Provinsi sampai dengan Tahun 2021 yang disusun Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai instansi  yang  dimandatkan  untuk  mengawasi.  Di  konawe  selatan  sendiri  pelaksanaan  sistem merit diterapkan dengan dasar perbup konawe selatan no 125 tahun 2023.   penyelenggaraan merit  sistem  menunjukkan  bahwa  rata-rata  pemerintah  provinsi  wilayah  Indonesia  bagian barat  telah  menerapkan  sistem  merit  manajemen  ASN,  sedangkan  wilayah  Indonesia  bagian timur rata-rata belum menerapkan sistem merit dengan optimal pada pengimplementasiannya
1. Implementasi  merit  sistem  dapat  diwujudkan  pada  manajemen  sejak  perencanaan kebutuhan SDM hingga pensiun nantinya. Dalam kondisi ideal, penerapan merit sistem dalam manajemen ASN
dapat digambarkan sebagai berikut: Penyusunan  dan  penetapan  Kebutuhan.  Pada  aspek  penyusunan  dan  penetapan kebutuhan,  merit  sistem  dapat  diterjemahkan  instansi  dengan  membuat  perencanaan kebutuhan  ASN  5  tahunan  berdasarkan  Anjab  (Analisis  Jabatan)  dan  ABK  (Analisis Beban  Kerja)  yang  dalam  penyusunannya  mempertimbangkan  jumlah,  pangkat,  dan kualifikasi pegawai yang ada, dengan mempertimbangkan pegawai yang akan pensiun
2. Pada  aspek  pengadaan,  merit  sistem  salah  satunya  ditunjukkan  dengan  mekanisme rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan dan kompetitif. Dengan metode tersebut diharapkan SDM yang dihasilkan berasal dari talenta-talenta terbaik dan unggul.
3. Merit  sistem  dalam  aspek  ini  dapat  berupa  kebijakan/program  pengembangan  karier berdasarkan  hasil  pemetaan  talenta  melalui  assessment,  analisis  kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, talent pool , dan rencana suksesi berdasarkan pola karier instansi.
4. Merit sistem pada aspek promosi dan mutasi diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang objektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan  memanfaatkan Talent  Pool .  Salah  satu  bentuk  kebijakan  tersebut  adalah pengisian  JPT  melalui  seleksi  terbuka.  Melalui  seleksi  terbuka  diharapkan  dapat menghasilkan  orang  yang  tepat  untuk  menduduki  suatu  jabatan  sesuai  kebutuhan organisasi, mengatasi spoil system dan jual beli jabatan, serta memberikan kesempatan bagi semua pegawai untuk berkompetisi.
5. target  kinerja,  evaluasi  kinerja  secara  berkala  (berkelanjutan)  dengan  menggunakan metode yang obyektif, menganalisis kesenjangan kinerja dan mempunyai strategi untuk mengatasinya  dan  menggunakan  hasil  penilaian  kinerja  dalam  membuat  keputusan terkait promosi, mutasi dapat menjadi bentuk implementasi merit sistem.
6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Instansi mengaitkan hasil penilaian kinerja dan  disiplin  dengan  membayar  tunjangan  kinerja  dan  memberi  penghargaan  kepada pegawai serta melakukan penegakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku.
7. Jaminan  dan  perlindungan  Instansi mempunyai  program  perlindungan  untuk  pegawai diluar  dari  jaminan  kesehatan,  jaminan  kecelakaan  kerja,  dan  program  pensiun  yang diselenggarakan  pemerintah  nasional,  serta  menjamin  kemudahan  pelayanan administrasi bagi pegawai.
Beberapa  bentuk  meritokrasi  yang  diterapkan  di  birokrasi  pemerintahan  kabupaten konawe  selatan,  tergantung  pada  konteks  dan  tujuan  spesifik  suatu  organisasi  atau  sistem pemerintahan.
Berikut adalah beberapa bentuk meritokrasi yang umum :
1. Seleksi  Berbasis  Kemampuan  dan  Kinerja:  Dalam  sistem  ini,  individu  dipilih  atau dipromosikan  berdasarkan  kemampuan,  keahlian,  dan  kinerja  mereka  dalam lingkungan yang kompetitif. Penilaian dilakukan secara objektif, sering kali melalui tes, penilaian kinerja, atau evaluasi oleh rekan kerja dan atasan.
2. Pendidikan dan Pelatihan Berorientasi Meritokrasi: Fokus pada memberikan akses yang adil dan kesempatan yang sama untuk pendidikan dan pelatihan kepada semua individu. Ini  memastikan  bahwa  mereka  memiliki  kesempatan  untuk  mengembangkan kemampuan dan potensi mereka sesuai dengan bakat masing-masing.
3. Penghargaan  Berdasarkan  Prestasi:  Sistem  penghargaan  yang  menghargai  pencapaian dan  kinerja  individu,  baik  dalam  bentuk  penghargaan  finansial,  promosi,  atau pengakuan  publik.  Ini  memberikan  insentif  bagi  individu  untuk  berkinerja  lebih  baik dan mencapai potensi maksimal mereka.
4. Struktur  Organisasi  Berbasis  Kinerja:  Meritokrasi  dapat  tercermin  dalam  struktur organisasi yang memberikan jalur karier yang jelas dan transparan berdasarkan kinerja dan prestasi. Hal ini mendorong motivasi dan komitmen dari anggota organisasi untuk berkinerja lebih baik.
5. Transparansi  dan  Akuntabilitas:  Penting  untuk  memastikan  bahwa  proses  seleksi, promosi,  dan  penghargaan  dilakukan  secara  transparan  dan  akuntabel.  Ini  membantu mencegah  praktek-praktek  nepotisme  atau  korupsi  yang  dapat  merusak  prinsip meritokrasi.
6. Pemecahan  Masalah  dan  Inovasi:  Meritokrasi  juga  dapat  mendorong  budaya  di  mana individu didorong untuk mencari solusi terbaik dan berinovasi. Sistem ini memberikan penghargaan  kepada  mereka  yang  dapat  memberikan  kontribusi  positif  dan memberikan nilai tambah bagi organisasi atau masyarakat.
Dalam  penerapan meritokrasi,  sangat  penting  untuk  memperhatikan  aspek-aspek  seperti kesetaraan  akses,  objektivitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas.  Kombinasi  berbagai  bentuk meritokrasi  yang  disesuaikan  dengan  konteks  lokal  dan  kebutuhan  spesifik  dapat  membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan efisien.
Penerapan  sistem  merit  adalah  praktik  yang  berfokus  pada  penilaian  dan  penghargaan berdasarkan  prestasi,  kinerja,  dan  kompetensi  seseorang  daripada  faktor  seperti  nepotisme, patronase,  atau  diskriminasi.  Sistem  merit  memastikan  bahwa  individu  diakui  dan dipromosikan  berdasarkan  keahlian,  kemampuan,  dan  kontribusi  mereka,  yang  seharusnya mendukung  efisiensi,  keadilan,  dan  motivasi  di  tempat  kerja  atau  dalam  lingkungan  lainnya. Guna  menghindari  bias  dalam  penilaian,  seperti  bias  gender,  ras,  atau  lainnya.  Sistem  merit harus  menghargai  kontribusi  individu  tanpa  memandang  faktor-faktor  yang  tidak  relevan. Penerapan  sistem  merit  yang  efektif  memerlukan  komitmen  dari  manajemen  dan  kepatuhan dari seluruh anggota organisasi untuk memastikan bahwa keadilan dan kinerja dihargai secara adil dan seimbang.

## Kerangka Pikir

## D. Kesimpulan
Berlakunya merit sistem dalam birokrasi khususnya dengan bertujuan untuk menghasilkan ASN  yang  profesional  dan  berintegritas  dengan menempatkan  mereka  pada  jabatan  birokrasi pemerintah  sesuai  kompetensinya,  pemberian  kompensasi  yang  adil  dan  layak; mengembangkan  kemampuan  ASN  melalui  bimbingan  dan  diklat;  dan  melindungi  karier  ASN dari  politisasi  dan  kebijakan  yang  bertentangan  dengan  prinsip  merit   belum   sepenuhnya optimal   sesuai   dengan  ketentuan  maupun  ekspektasi.  Dalam  prakteknya  penerapan   sistem merit   di  Indonesia  cukup  kompleks  karena  adanya  pengaruh  kondisi  lingkungan  dimana sistem   itu  diterapkan.  Oleh  karenanya  tidak  heran  jika  progres  implementasi  sistem  merit
Sistem Merit Implementasi SDM Aparatur Sipil Negara Birokrasi Pemerintahan
Pola Kebijakan Dan
Penilaian
antara instansi satu dengan yang lain berbeda mengingat ada konteks lingkungan sosial bahkan geografis yang berbeda juga.
Pada akhirnya penerapan sistem merit lebih dari sekedar angka dalam penilaian dan tidak semestinya kita terfokus pada pengumpulan poin saja, melainkan juga pada proses internalisasi dalam  pemikiran  dan  keseharian  para  pelakunya.  Perlu  menjadi  catatan  bahwa  evaluasi penerapan sistem merit dilakukan melalui penilaian atas terpenuhinya aspek-aspek yang ideal yang  dibuktikan  salah  satunya  dengan  dokumen  administrasi.  Oleh  karenanya,  kemampuan pengelola  kepegawaian  instansi  pemerintah  untuk  menyiapkan  berbagai  prasyarat  penilaian turut berpengaruh pada penilaian sistem merit di Indonesia.

## E. Referensi
Anggoro, F. N. (2022). Penguatan Kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Penjaga Sistem  Merit  Dalam  Manajemen  ASN  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  dan  HAM  Wara Sains , 1 (02), 206-212. Brown, L. (2001). Measuring Capacity Building . North Carolina: Carolina Population Center Jati,  W.  R.  (2014).  ENERGIZING  BUREAUCRACY  SEBAGAI  MODEL  PENGEMBANGAN  KARIR APARATUR  BERBASIS  MERITOKRASI  DI  ERA  UU  ASN:  TAWARAN  PERSPEKTIF ALTERNATIF  ENERGIZING  BUREAUCRACT  AS  CAREER  DEVELOPMENT  MODEL  OF  A MERIT  BASIS  APPARATUS  IN  THE  ERA  OF  ASN  LAW:  AN  PERSPECTIVE  ALTERNATIVE OFFER. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL , 8 (1). Mutiarin,  D.  (2014). Manajemen  Birokrasi  dan  Kebijakan  Penulusuran  Konsep  dan  Teori.

## Yogyakarta: Pustaka Pelajar
PUTRI,  C.  T.  (2022).  Melanjutkan  Trend  Reformasi  Birokrasi  Melalui  Merit  Sistem:  Sebuah Tantangan Peran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Jurnal Identitas , 2 (1), 1-10. Raharjanto, T. (2019). Systematic Literature Reviews: Sistem Merit Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP) , 103- 116.