## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR PANTAI BLANAKAN KABUPATEN SUBANG

## Oleh : Zaenal Abidin, AS
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani
e-mail : m.zaenal27@gmail.com

## Abstrak
Pemberdayaan  adalah  salah  satu  konsep  didalam  meningkatkan  kualitas,  baik  kualitas sumberdaya  manusia  atau  kualitas  perekonomian.  Masyarakat  nelayan  sebagai  masyarakat yang  memanfaatkan  potensi  laut  dan  pesisir  laut  sebagai  pendapatan  perekonomian  tidak dapat disandingkan dengan masyarakat ekonomi disektor lain, seperti sector pertanian,  sector perindustrian  dll.  Upaya  pemberdayaan  sangat  diperlukan  didalam  mendongkrak  persoalan- persoalan  yang  ada  di  masyarakat  pesisir  (Nelayan)  sebagai  upaya  meningkatkan  kehidupan mereka  dan  dapat  disandingkan  dengan  sector  perekonomian  lain.  Desa  Blanakan  Subang sebagai   salah   satu   wilayah   pesisir   laut,   memiliki   potensi   yang   sangat   baik   dalam meningkatkan potensi kelautan  yang ada.  Dimana  wilayah  ini  memiliki sarana  dan prasarana yang  baik  dibandingkan  dengan  wilayah  pesisir  lain.  Namun  persoalan-persoalan  yang menghambat  proses  pemberdayaan  pasti  selalu  ada.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mencoba mencari  ada  atau  tidaknya  konsep  pemberdayaan  yang  dilakukan  diwilayah  yang  berkaitan dengan  masyarakat  pesisir  (Nelayan),  dan  permasalahan  apa  saja  yang  menjadi  penghambat dan  pendukung  didalam  mensukseskan  proses  pemberdayaan  masyarakat   nelayan.   Proses pemberdayaan  masyarakat  nelayan  di  Desa  Blanakan  Kabupaten  Subang  belum  berjalan dengan  baik,  proses  pemberdayaan  yang  dilakukan  di  desa   ini  banyak  dilakukan  oleh koperasi.  Permasalahan  yang  timbul  adalah  ketika  koperasi  melakukan  pemberdayaan masyarakat nelayan hanya  dilakukan  kepada  mereka-mereka  yang  memiliki perahu dan tidak sampai  kepada  masyarakat  nelayan  buruh.  Pemerintah  desa  melalui  LPMDes  (Lembaga Pemberdayaan  Desa)  tidak  melakukan  pemberdayaan  kepada  masyarakat  nelayan  karena menganggap  proses  pemberdayaan  sudah  dilakukan  oleh  koperasi.  Permasalahan  yang  ada didalam  proses  pemberdayaan  di  Desa  Blanakan  Subang  ini  hanya  kurangnya  koordinasi yang  dilakukan  antara  pemerintah  desa  melalui  LPMDes  dengan  pihak  Koperasi,  karena persoalan  ini  yang  menghambat  proses  pemberdayaan  di  wilayah  ini  tidak  ada,  kecuali persoalan  koordinasi.  Dimana  peneliti  berpendapat  dengan  adanya  proses  koordinasi  yang mereka    lakukan  akan    mempermudah  didalam  mendisain  dan    melakukan  proses pemberdayaan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan.
Kata Kunci : Pemberdayaan, Nelayan, LPMDes (Lembega Pemberdayaan Desa).

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR PANTAI BLANAKAN KABUPATEN SUBANG

## PENDAHULUAN
1.   Latar Belakang Penelitian.
Indonesia    merupakan    Negara bahari  dan  Negara  kepulauan  terbesar didunia     yang     memiliki     garis     pantai
terpanjang  kedua  didunia  setelah  kanada 81.000 Km. Indonesia  yang  sebagian  besar wilayahnya  berada  di  pesisir  dan  memiliki potensi  kelautan yang  cukup besar, seharusnya       mampu       mensejahterakan
kehidupan  masyarakatnya  terutama  dalam hal  pemanfaatan  dan  pengelolaan  potensi kelautan  yang  dimilikinya.  Namun  pada kenyataannya,    kehidupan    masyarakat pesisir  selalu  dilanda  kemiskinan,  bahkan kehidupan  pesisir  sering  di  identikan dengan kemiskinan. Kesulitan untuk melepakskan    diri    dari    belenggu kemiskinan  karena  mereka  didera  oleh beberapa  keterbatasan  dibidang  kualitas sumberdaya    manusia,    akses    dan penguasaan  teknolgi,  pasar,  dan  modal. Kebijakan  dan  implementasi  program- program  pembangunan  untuk   masyarakat pesisir  hingga  saat  ini  dapat  dikatakan masih  belum  optimal  dalam  memutuskan rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka (Kusnadi, 2007).
Masyarakat  pesisir  dikatagorikan sebagai  kelompok  orang  yang  mendiami disuatu  wilayah  pesisir  dan  sumber kehidupan  perekonomiannya  bergantung pada  pemanfaatan  sumber  daya  laut  dan pesisir.  Masyarakat  pesisir  sendiri  bukan hanya nelayan, melainkan juga pemberdayaan ikan, pengolah  ikan, bahkan pedagang  ikan.  Sedangkan  Kemiskinan masyarakat  pesisir  dikategorikan  sebagai kemiskinan  struktural,  kemiskinan  super struktural,    dan    kemiskinan    cultural. Bebrapa    pakar    ekonomi    mengatakan bahwa  nelyan  tetap  mau  untuk  tinggal dalam      lingkaran      kemiskinn      karena kehendaknya     untuk     menjalani     hidup.
Mereka   memperoleh  kepuasan  tersendiri dari hasil menangkap ikan.
Kesulitan  melepaskan  diri  dari belenggu    kemiskinan    karena    mereka didera     oleh    beberapa    keterbatasan    di bidang    kualitas    sumberdaya    manusia, akses    dan    penguasaan    teknologi,    pasar, dan  modal.  Kebijakan  dan  implementasi program-program pembangunan untuk masyarakat  di  kawasan  pesisir  hingga  saat ini  masih  belum  optimal  dalam  memutus mata  rantai  belenggu  kemiskinan  dan meningkatkan kesejahteraan mereka (Kusnadi, 2009).
Masyarakat  pesisir  desa  Blanakan merupakan  masyarakat  yang  berlokasi  di pesisir  utara  laut  jawa,  dimana  mata pencahariannya menggantungkan pada sektor  pertanian,  pembudidayaan  ikan  dan udang  (tambak),  dan  nelayan.  Dari  semua sektor    yang    ada,    semuanya    masih dijalankan  scara  tradisional.  Pendekatan kelembagaan  sebagai  basis  dalam  kegiatan pemberdayaan memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut: (1) memperbesar  kemampuan  sumberdaya  dan meningkatkan    skala    usaha    ekonomi kolektif  yang  dimiliki  masyarakat,  (2) meningkatkan  posisi  tawar  kolektif  dalam mengakses  modal,  pasar,  teknologi,  dan kebijakan, (3) mengembangkan kemampuan  koordinasi  dan  kerja  sama kemitraan    dalam    pengelolaan    kegiatan
ekonomi kolektif untuk mendukung dinamika  ekonomi  kawasan,  dan  (4) memudahkan pengontrolan terhadap perjalanan ekonomi bersama (Kusnadi,2009).
Bertolak  dari  uraian  yang  telah dikemukakan  tersebut  di  atas,  maka  dapat dikatakan  bahwa  fenomena  seperti  itu sangat menarik untuk diteliti, oleh karenanya  penelitian  ini  akan  mengkaji secara  kritis  atas  pertanyaan  bagaimana peran  lembaga-lembaga  tersebut  dapat menjawab    permasalahan    masyarakat pesisir  (Nelayan)  di  desa  Blanakan, Kecamatan  Blanakan,    Kabupaten  Subang Jawa    Barat.     Dimana     dalam   Undang- undang    desa  No.  6  Tahun  2014  telah  di jelaskan  secara  jelas  kewenangan  yang dimiliki  oleh  desa,  dimana  didalam kewenangan    tersebut    dijelaskan    tentang hak  dan  kewajiban  yang  melekat  terhadap pemanfaatan    potensi    yang    ada    di daerahnya  (  pasal  26  dan  pasal  27),  yang mana  dalam  penelitian  ini  peneliti  ingin mengetahui  sejauh  mana  peran  pemerintah Desa  didalam  melaksanakan  pemanfaatan potensi  yang  dimilikinya,  dalam  hal  ini adalah permasalahan pemberdayaan masyarakat (Nelayan).

## 2.   Perumusan Masalah.
Permasalahan pemberdayaan terhadap    wilayah-wilayah    pesisir    yang
diidentikan  dengan  wilayah   Miskin   yang menggantungkan  diri  di  bidang  pertanian, nelayan  dan  pembudidayaan  ikan  dan udang  sebagai  wilayah  yang  kurang  maju secara  ekonomi  bila  dibandingkan  dengan sektor-sektor perekonominan yang lain.
Nelayan  (khususnya  nelayan  buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan  sebagai  lapisan  sosial  yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian.
Penelitian   ini   membatasi  kajianya terhadap  peran  yang  dijalankan  oleh Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (LPMDes) dalam membina dan meningkatkan  kualitas  nelayan      di  Desa Blanakan,    Kec    Blanakan    kabupaten Subang  Jawa  Barat.  Hal  ini  didasarkan sejauh mana lembaga ini dapat menghantarkan  masyarakat  pesisir  didalam meningkatkan  daya  saing  dan  daya  guna yang  dapat  disejajarkan  dengan  sektor- sektor perekonomian lainnya.
Berdasarkan konsep dan pertanyaan yang disajikan sebagai perumusan  masalah,  peneliti  menyajikan hipotesis     terkait     dengan     permasalahan yang   diangkat   yakni  :  mengkaji  Peranan yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan  Msayarakat  Desa  didalam melakukan     pemberdayaan     masyarakat
pesisir (Nelayan) Blanakan didalam mengofimalkan  tarap  kehidupan  nelayan baik  secara  perekonomian,  sosial  budaya maupun  didalam  peningkatan  dibidang pengetahuan  (pendidikan),  agar  dapat bersaing     dengan    sektor    perekonomian yang  lain dan nelayan tidak  lagi dipandang sebagai  masyarakat  yang  lemah  secara perekonomian.

## 3.   Tujuan Penelitian.
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1.  Untuk       mengidentifikasi       dan menguraikan secara jelas dan
mendalam    mengenai    peran
Lembaga
Pemberdayaan
Msayarakat    Desa  Blanakan  dalam keikut  sertaannya  terlibat  dalam peningkatan  kehidupan  masyarakat Pesisir  Blanakan  (nelayan)  sebagai bagian  dari  tugas  pokok  dan fungsinya.
2.  Untuk  memberikan   masukan  bagi pihak terkait baik Lembaga
Pemberdayaan  Msayarakat  Desa
Maupun    Pihak-pihak    terkait lainnya didalam upaya untuk meningkatkan perekonomian mandiri  yang  berasal  dari  desa (sektor Kelautan (Nekayan)).

## 4.   Manfaat Penelitian
Manfaat    yang    ingin    dicapai    dari penelitian ini adalah :
1.  memberikan    gambaran    tentang potensi-potensi yang dimiliki daerah  dalam  hal  ini  desa  didalam pemberdayaan  khususnya  wilayah pesisir,  sehingga  dapat  dijadikan reverensi didalam proses
pemberdayaan  desa  dalam  melihat tantangan  dan  hambatan  didalam proses pemberdayaan wilayah pesisir.
2.  Dapat  Juga dijadikan  sebagai acuan awal    yang   dapat   dimanfaatkan oleh pemerintah didalam menentukan    sebuah    kebijakan yang  akan  dikeluarkan  sehingga dapat  dikatakan  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakatnya,  dalam hal   ini  adalah   masyarakat   pesisir (nelayan).

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1.   Konsep Pemberdayaan
Konsep pemberdayaan dalam wacana  pembangunan  masyarakat  selalu dihubungkan  dengan  konsep  mandiri, partisipasi,  jaringan  kerja,  dan  keadilan. Pada  dasarnya,  pemberdayaan  diletakkan pada  kekuatan  tingkat  individu  dan sosial. Menurut  Hikmat  (2006),   pemeberdayaan
diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap  keadaan  sosial,  kekuatan  politik, dan  hak-haknya  menurut  undang-undang (Hikmat, 2006).
Sementara  itu  menurut  Suharto (2005) Pemberdayaan merujuk pada kemampuan  orang,  khususnya  kelompok rentan    dan    lemah    sehingga    mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a)    memenuhi    kebutuhan    dasarnya sehingga  mereka  memiliki  kebebasan ( freedom ),  dalam  arti  bukan  saja  bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan,  bebas dari kebodohan,  bebas  dari  kesakitan;  (b) menjangkau    sumber-sumber    produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh  barang-barang  dan  jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan dan keputusankeputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2005).
Pemberdayaan    adalah    sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan    adalah    serangkaian kegiatan   untuk   memperkuat   kekuasaan atau  keberdayaan  kelompok  lemah  dalam masyarakat,  termasuk  individu-individu yang  mengalami  masalah  kemiskinan. Sebagai     tujuan,     maka     pemberdayaan merujuk   pada   keadaan   atau   hasil   yang
ingin    dicapai    oleh    sebuah    perubahan sosial;  yaitu  masyarakat  yang  berdaya, memiliki  kekuasaan  atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya  baik  yang bersifat  fisik,  ekonomi  maupun  sosial seperti  memiliki  kepecayaan  diri,  mampu menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata pencaharian,  berpartisipasi  dalam  kegiatan sosial,  dan  mandiri  dalam  melaksanakan tugas-tuagas  kehidupannya.  Menurut  Ife (1995), pemberdayaan memuat dua pengertian  kunci,  yakni  kekuasaan  dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan  politik  dalam  arti  sempit, melainkan   kekuasaan    atau    penguasaan klien atas:
1)    Pilihan-pilihan      personal      dan kesempatan-kesempatan hidup: kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2) Pendefinisian           kebutuhan, kemampauan
menentukan
kebutuhan  selaras                  dengan aspirasi dan keiniginannya.
3)  Ide    atau    gagasan,    kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan    gagasan    dalam
suatu   forum  atau   diskausi  secara bebas tanpa tekanan.
4)  Lembaga-lembaga,            kemampuan menjangkau, menggunakan da
mempegaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga-
lembaga  sosial,  pendidikan  dan kesehatan.
5)  Sumber-sumber;                  kemampuan memobilisasi
sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6)  Aktivitas      ekonomi,      kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme    prodiuksi,    distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7)  Reproduksi,      kemampuan      dalam kaitannya  dengan  proses  kelahiran, perawatan  anak,  pendidikan  dan sosialisasi, dan tujan (Ife, 1995).
Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat  kekuasaan  atau  keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami  masalah  kemiskinan.  Sebagai tujuan,    maka   pemberdayaan    menunjuk pada keadaan atau hasil  yang  ingin dicapai oleh  sebuah  perubahan  sosial;  yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan  atau  mempunyai  kemampuan dan      pengetahuan      dalam      memenuhi kebutuhan   hidupnya   baik   yang   bersifat
fisik,  ekonomi  maupun  sosial,  seperti memiliki kepercaayan diri, mampu menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata pencaharian,  berpartisipasi  dalam  kegiatan sosial,  dan  mandiri  dalam  melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan  sebagai  tujuan  seringkali digunakan  sebagai  indikator  keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

## 2.   Konteks Masyarakat Nelayan
Secara geografis, masyarakat nelayan  adalah  masyarakat  yang  hidup, tumbuh,  dan  berkembang  di  kawasan pesisir,  yakni suatu kawasan transisi antara wilayah  darat  dan  wilayah  laut.  Sebagai suatu  sistem,  masyarakat  nelayan  terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk  kekuatan  sosial.  Mereka  juga memiliki  sistem  nilai  dan  simbol-simbo l kebudayaan  sebagai  referensi  perilaku mereka  sehari-hari.  Faktor  budaya  ini menjadi  pembeda  masyarakat  nelayan  dari kelompok  masyarakat  lainnya.  Sebagian besar  masyarakat  pesisir,  baik  langsung maupun  tidak  langsung,  menggantungkan kelangsungan  hidupnya  dari  mengelola potensi  sumberdaya  perikanan.  Mereka menjadi komponen utama konstruksi masyarakat  maritim  Indonesia    (Kusnadi, 2009)
Menurut  Kusnadi,  ada  dua  sebab yang   menyebabkan   kemiskinan   nelayan,
yaitu  sebab  yang  bersifat  internal  dan bersifat  eksternal.  Kedua  sebab  tersebut saling  berinteraksi  dan  melengkapi.  Sebab kemiskinan  yang  bersifat  internal berkaitan erat  dengan  kondisi  internal  sumber  daya manusia    nelayan    dan    aktivitas    kerja mereka.    Sebab-sebab    internal    ini mencakup  masalah  :  (1)  keterbatasan kualitas  sumber  daya  manusia  nelayan,  (2) keterbatasan  kemampuan  modal  usaha  dan teknologi     penangkapan,      (3)     hubungan kerja (pemilik perahunelayan buruh) dalam organisasi  penangkapan  yang  dianggap kurang  menguntungkan  nelayan  buruh,  (4) kesulitan  melakukan  diversifikasi  usaha penangkapan,  (5)  ketergantungan  yang tinggi  terhadap  okupasi  melaut,  dan  (6) gaya  hidup yang dipandang  boros sehingga kurang  berorientasi  ke  masa  depan.  Sebab kemiskinan yang bersifat eksternal berkaitan  dengan  kondisi  di  luar  diri  dan aktivitas kerja nelayan. Sebab-sebab eksternal  ini  mencakup  masalah  :  (1) kebijakan  pembangunan  perikanan  yang lebih  berorientasi pada  produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi  nasional dan  parsial,  (2)  sistim  pemasaran  hasil perikanan  yang  lebih  menguntungkan pedagang perantara, (3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran  dari  wilayah  darat,  praktik penangkapan dengan bahan kimia, pengrusakan      terumbu      karang,      dan konservasi hutan bakau di kawasan pesisir,
(4)  penggunaan  peralatan  tangkap  yang tidak  ramah  lingkungan,  (5)  penegakan hukum  yang  lemah  terhadap  perusak lingkungan,  (6)  terbatasnya  teknologi pengolahan    hasil    tangkapan    pascapanen, (7)  terbatasnya  peluang-peluang  kerja  di sektor non perikanan yang tersedia di desa- desa    nelayan,    (8)    kondisi    alam   dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan  nelayan  melaut  sepanjang tahun,   dan   (9)   isolasi   geografis   desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang,  jasa,  modal dan manusia (Kusnadi, 2003).
Selanjutnya  Mulyadi,  mengatakan bahwa  sesungguhnya,  ada  dua  hal  utama yang  terkandung  dalam  kemiskinan,  yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan (Mulyadi,  2007).  Dengan  kerentanan  yang dialami,  orang  miskin  akan  mengalami kesulitan    untuk    menghadapi    situasi darurat.  Ini  dapat  dilihat  pada  nelayan perorangan  misalnya,  mengalami  kesulitan untuk membeli bahan bakar untuk keperluan  melaut.  Hal  ini  disebabkan sebelumnya   tidak   ada   hasil   tangkapan yang  bisa  dijual,  dan  tidak  ada  dana cadangan  yang  dapat  digunakan  untuk keperluan  yang  mendesak.  Hal  yang  sama juga  dialami  oleh  nelayan  buruh,  mereka merasa  tidak  berdaya  dihadapan  para juragan   yang   telah   mempekerjakannya,
meskipun  bagi  hasil  yang  diterimanya dirasakan tidak adil.
Keterbatasan kepemilikan aset adalah ciri umum masyarakat nlayan yang miskin,  hal  ini  tergambar  dari  kondisi rumah.  Rumah  nelayan  terletak  di  pantai, di  pinggir  jalan  kampung  umumnya merupakan  bangunan  non  parmenen  atau semi parmenen, berdinding bambu, berlantai    tanah,    ventilasi    rumah    kurang baik  sehingga  sehari-hari  bau  anyir  ikan menyengat  dan  meskipun  siang  hari,  di dalam  rumah  cukup  gelap,  sementara  juru mudi    atau    juragan    jauh    lebih    baik berbentuk parmenen  (Siswanto, 2008).
Sebagai  suatu  masyarakat  yang tinggal  di  kawasan  pesisir,  masyarakat nelayan  mempunyai  karakteristik  sosial tersendiri yang berbeda dengan masyarakat yang  tinggal  di  daratan.  Di  beberapa kawasan  pesisir  yang  relatif  berkembang pesat,  struktur  masyarakatnya  bersifat heterogen,  memiliki  etos  kerja  tinggi, solidaritas  sosial  yang  kuat,  serta  terbuka terhadap  perubahan  dan  interaksi  sosial. Sekalipun  demikian,    masalah  kemiskinan masih  mendera  sebagaian  masyarakat pesisir,  sehingga  fakta  sosial  ini  terkesan ironi  di  tengah-tengah  kekayaan  sumber daya pesisir dan lautan (Kusnadi,2009).
Seperti  juga  masyarakat  yang  lain, masyarakat  nelayan  menghadapi  sejumlah
masalah  politik,  sosial  dan  ekonomi  yang kompleks. Masalah-masalah tersebut diantaranya  adalah  sebagai  beikut:  (1) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan  ekonomi  yang  datang setiap  saat,  (2)  keterbatasan  akses  modal, teknologi dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha, (3) kelemahan  fungsi  kelembagaan  sosial ekonomi  yang  ada,  (4)  kualitas  SDM  yang rendah  sebagai  akibat   keterbatasan  akses pendidikan, kesehatan,dan pelayanan publik, (5) degradasi sumberdaya lingkungan,  baik  di  kawasan  pesisir,  laut maupun  pulau-pulau  kecil,  dan  (6)  belum kuatnya  kebijakan  yang  berorientasi  pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Kusnadi, 2009).
Masalah-masalah  di  atas  tidak berdiri  sendiri,  tetapi  saling  terkait  satu sama  lain.  Misalnya,  masalah  kemiskinan. Masalah ini disebabkan oleh hubunganhubungan korelatif antara keterbatasan  akses,    lembaga    ekonomi belum  berfungsi,  kualitas  SDM  rendah, degradasi sumber  daya  lingkungan. Karena itu  persoalan  penyelesaian  kemiskinan dalam  masyarakat  pesisir  harus  bersifat integralistik.      Kalaupun      harus      memilih salah    satu    faktor    sebagai    basis penyelesaian    persoalan    kemiskinan, pilihan  ini  benar-benar  menjangkau  faktor- faktor  yang  lain atau  menjadi  motor untuk
mengatasi  masalah-masalah  yang  lain. Pilihan  demikian  memang  sulit  dilakukan, tetapi harus ditempuh untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan sumberdaya  yang  tersedia  yang  memang terbatas.

## 3.   Pengertian    dan    Penggolongan Nelayan
Nelayan  adalah  suatu  kelo mpok masyarakat  yang  kehidupannya  tergantung langsung  pada  hasil  laut,  baik  dengan  cara melakukan   penangkapan    ataupun    budi daya.  Mereka  pada  umumnya  tinggal dipantai,  sebuah  lingkungan  pemukiman yang  dekat  dengan  lokasi  kegiatannya (Mulyadi,  2007).  Nelayan  identik  dengan keterbatasan  aset,  lemahnya  kemampuan modal,  posisi  tawar  dan  akses  pasar (Siswanto,  2008).  Sesungguhnya,  nelayan bukanlah  suatu  entitas  tunggal,  mereka terdiri    dari    beberapa    kelompok.    Dilihat dari  segi  pemilikan  alat  tangkap,  nelayan dapat  dibedakan   menjadi  tiga  kelompok, yaitu  nelayan  buruh,  nelayan  juragan,  dan nelayan perorangan. Nelayan  buruh  adalah nelayan  yang  bekerja  dengan  alat  tangkap milik  orang  lain.  Sebaliknya,  nelayan juragan  adalah  nelayan  yang  memiliki  alat tangkap yang  dioperasikan oleh orang  lain. Adapun    nelayan    perorangan    adalah nelayan  yang  memiliki  peralatan  tangkap sendiri,  dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain (Mulyadi, 2007)
Nelayan  dapat  didefinisikan  pula sebagai  orang  atau  komunitas  orang  yang secara  keseluruhan  atau  sebagian  dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap  ikan.  Beberapa  kelompok nelayan  memiliki  beberapa  perbedaan dalam karakteristik sosial dan kependudukan.  Perbedaan  tersebut  dapat dilihat  pada  kelompok  umur,  pendidikan status  sosial,  dan  kepercayaan.  Dalam  satu kelompok  nelayan  juga  sering  ditemukan perbedaan    kohesi    internal,    dalam pengertian  hubungan  diantara  sesama nelayan maupun di dalam hubunganbermasyarakat (Widodo dan Saudi, 2006).
Menurut    Charles,    kelompok nelayan   dapat   dibagi   empat   kelompok yaitu:  (1)  nelayan  subsisten  ( subsistence fishers ),   yaitu    nelayan    yang    menangkap ikan  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan sendiri,
(2)
nelayan asli ( native/indigenous/aboriginal fishers ), yaitu    nelayan    yang    sedikit    banyak memiliki  karakter  yang  sama  dengan kelompok  pertama,  namun  memiliki  juga hak  untuk  melakukan  aktivitas  secara komersial  walaupun  dalam  skala  yang sangat kecil, (3) nelayan rekreasi ( recreational/sport  fishers ),  yaitu  orang- orang  yang  secara  prinsip  melakukan kegiatan    penangkapan    hanya    sekadar untuk  kesenangan  atau  berolah  raga,  dan
(4)    nelayan    komersial    ( commercial fishers ),    yaitu    mereka    yang    menangkap ikan    untuk    tujuan    komersial    atau dipasarkan  baik  untuk  pasar  domestik maupun pasar ekspor (Charles, 2001).
Disamping
pengelo mpokan tersebut,  terdapat  beberapa  terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan    kelompok    nelayan, seperti  nelayan  penuh  untuk  mereka  yang menggantungkan      keseluruhan      hidupnya dari  menangkap  ikan;  nelayan  sambilan untuk  mereka  yang  hanya  sebagian  dari hidupnya  tergantung  dari  menangkap  ikan; juragan  untuk  mereka  yang  memiliki sumberdaya ekonomi untuk usaha perikanan  seperti  kapal  dan  alat  tangkap; dan  anak  buah  kapal  untuk  mereka  yang mengalokasikan waktunya dan memperoleh pendapatan dari hasil mengoperasikan  alat  tangkap  ikan,  seperti kapal  milik  juragan    (Widodo  dan  Suadi, 2006).

## 4.   Alasan Pemberdayaan Nelayan
Nelayan tradisional adalah masyarakat  kecil,  masyarakat  miskin  yang sudah  ada  sejak  zaman  dulu.  Salah  satu alasan  kemiskinan  ini  adalah  rendah produktivitas  dan  pendapatan  nelayan. Secara    struktur,    nelayan    terkungkung dalam  kemiskinan.  Nelayan  tidak  berdaya dan tidak punya kekuatan untuk keluar dari
kemiskinan.  Begitu  miskinnya,  masyarakat nelayan  sering  disebut  kelompok  miskin  di anatara  yang  miskin  ( the  poorest  of  the poor ).  Kecuali  mereka  diberdayakan,  ada yang mengangkat mereka berupa memberikan  daya  dan  kekuatan  dari  luar mereka,  maka  mereka  bias  keluar  dari kemiskinan.   Jika   tidak,   kemiskinan   itu akan tetap ada di antara mereka. Kemiskinan itu akan makin parah, menciptakan  kemelaratan  massal,  dalam berbagai  segi  dan  bidang  kehidupan. Diawali dengan kemiskinan secara ekonomi,  seterusnya  berkembang  menjadi kemiskinan    dan    kemelaratan    sosial, budaya,  hukum,  dan  paada  akhirnya kemiskinan  dalam  politik,  Suara  mereka tidak  ada harganya. Dapat dibeli dan dijual dengan  harga  murah.  Ketika  suara  mereka sudah terbeli,  mereka tidak  ada apa-apanya lagi.  Hanya  hidup  itu  sendiri  yang  mereka punyai.  Hidup  yang  bermakna  bagi  mereka sendiri  (Dault, 2008)
Menurut  Hikmat,  mengemukakan bahwa  pemberdayaan  dapat  merupakan salah  satu  upaya  untuk  mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat  (Hikmat,  2006).  Dengan  kata lain, keberhasilan pemberdayaan masyarakat  dalam  konteks  pembangunan antara lain bermakna bahwa suatu masyarakat  tersebut   menjadi  bagian  dari pelaku  pembangunan  itu  sendiri.  Berbagai
aspek  yang  perlu  diperhatikan  dalam pemberdayaan  masyarakat,  antara  lain bagaimana  suatu  inovasi  yang  lebih  maju dapat bermanfaat bagi masyarakat, bagaimana    budaya    lokal    (termasuk kearifan    lokal),    bagaimana    pula mekanisme  pelaksanaan  dan  pembiayaan pembangunan tersebut.
Atas dasar uraian di atas, pemberdayaan  masyarakat  nelayan  sangat diperlukan. Pemberdayaan masyarakat nelayan     diartikan     sebagai   usaha-usaha sadar    yang   bersifat  terencana,  sistematik, dan  berkesinambungan  untuk  membangun kemandirian  sosial,  ekonomi  dan  politik masyarakat  nelayan  dengan  mengelola potensi  sumberdaya  yang  mereka  miliki untuk    mencapai  keejahteraan  sosial  yang bersifat berkelanjutan. Kemandirian masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan  posisi  tawar  ( bergaining position )  mereka  dalam  pembangunan kawasan  dan  pemanfaatan  sumberdaya lingkungan.  Dengan  demikian,  diharapkan pada  masa  mendatang  masyarakat  nelayan menjadi    subyek    pembangunan    di daerahnya  dan  kawasan  pesisir  memiliki perkembangan ekonomi
yang  dinamis.  Program  pemberdayaan harus    bisa    mendorong    terciptanya mobilitas  vertikal  masyarakat  nelayan (Satria,   2001).   Kemandirian   masyarakat nelayan   merupakan  tahapan  yang  sangat
menentukan  keberhasilan  pemberdayaan secara  berkelanjutan.  Tanpa  kemandirian akan  sulit  dicapai  kesejahteraan  sosial. Unsur-unsur kemandirian masyarakat tersebut ditentukan oleh kemampuan ekonomi  yang  dimiliki,  kapasitas  politik pembangunan, dan memegang teguh prinsip-prinsip  sosial  yang  diyakini  bisa menciptakan    tata    kehidupan    yang    lebih baik (Kusnadi, 2009).

## 5.   Pemberdayaan Masyarakat

## Secara Partisipasi
Lahirnya  pemikiran  pembangunan partisipasi  dilatarbelakangi  oleh  program, proyek, dan kegiatan pembangunan masyarakat  yang  datang  dari atas  atau  dari luar komunitas. Faktanya, konsep pembangunan  ini  sering  gagal  dan  tidak sesuai  dengan kebutuhan masyarakat  lokal. Para  praktisi  pembangunan  juga  sering mengalami  frustasi  terhadap  kegagalan program  tersebut.  Karena  itu,  reorientasi terhadap  strategi  pembangunan  masyarakat adalah  keniscayaan.  Kemunculannya  lebih mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan  masyarakat  sebagai  strategi dalam    pembangunan    masyarakat.    Untuk itu,  diperlukan  seperangkat  teknik-teknik yang  dapat  menciptakan  kondisi  adanya keberdayaan  masyarakat  melalui  proses pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (Hikmat, 2006).
Pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi  pusat perhatian  dalam  proses  pembangunan belakangan ini di berbagai negara. Kemiskinan  yang  terus  melanda  dan menggerus kehidupan umat manusia akibat resesi  internasional  yang terus bergulir  dan proses  restrukturisasi,  agen-agen  nasional- internasional,  serta  negara-negara  setempat menunjukkan  perhatian  yang  sangat  besar terhadap  strategi  partisipasi  masyarakat sebagai sarana percepatan proses pembangunan.  Karena  itu perlu ditekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan  alternatif  berupa  pendekatan pembangunan  yang  diawali  oleh  proses pemberdayaan   masyarakat   lokal   (Craig dan Mayo, 1995).
Pemberdayaan dan partisipasi merupakan  strategi  yang  sangat  potensial dalam  rangka  meningkatkan  ekonomi, sosial  dan  transformasi  budaya.  Proses  ini, pada  akhirnya,  akan  dapat  menciptakan pembangunan  yang  lebih  berpusat  pada rakyat. Salah satu  agen  internasional, Bank Dunia  misalnya,  percaya  bahwa  partisipasi masyarakat di negara dunia ketiga merupakan sarana efektif untuk menjangkau  masyarakat  termiskin  melalui upaya    pembangkitan    semangat    hidup untuk    dapat    menolong    diri    sendiri (Hikmat, 2006).  Dalam  hal  ini  cara  terbaik untuk   mengatasi   masalah   pembangunan
adalah  membiarkan  semangat  wiraswasta tumbuh    dalam    kehidupan    masyarakat berani  mengambil  resiko,  berani  bersaing, menumbuhkan  semangat  untuk  bersaing, dan  menemukan  hal-hal  baru  (inovasi) melalui  partisipasi  masyarakat.  Strategi pembangunan meletakkan paartisipasi masyarakat  sebagai  fokus  isu  sentral pembangunan saat ini. Partisipasi masyarakat  di  negara-negara  dunia  ketiga merupakan strategi efektif untuk mengatasi masalah  urbanisasi  dan  industrialisasi (Craig dan Mayo, 1995).
Sementara itu, strategi pemberdayaan  meletakkan  partisipasi  aktif masyarakat  ke  dalam  efektivitas,  efisiensi, daan  sikap  kemandirian.  Secara  khusus, pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan kerja sama dengan para sukarelawan, bukan bersumber dari pemerintah,  tetapi  dari  LSM,  termasuk organisasi  dan  pergerakan  masyarakat (Hikmat, 2006).
Dikatakan  juga  bahwa  partisipasi masyarakat melalui LSM, saat ini merupakan  kunci  partisipasi  efektif  untuk mengatasi  masalah  kemiskinan.  Dengan cara  ini,  masyarakat  kecil  (kelompok grassroot )   dapat   memperoleh   keadilan, hak  asasi  manusia,  dan  demokrasi.  Kini, pemberdayaan  masyarakat  miskin  sudah menjadi   slogan   umum.    Dalam   bidang pembangunan  dan  partisipasi  masyarakat,
pemberdayaan merupakan  hal penting  bagi negara-negara   yang   belum   berkembang dan  miskin  di  bagian  Utara  dan  Selatan. (Hikmat,    2006)    mengemukakan    pula bahwa partisipasi masyarakat dalam melaksanakan    gerakan    pembangunan harus selalu di dorong dan ditumbuhkembangkan secara bertahap, mantap  dan  berkelanjutan.  Jiwa  partisipasi masyarakat  adalah  semangat  solidaritas sosial,    yaitu  hubungan  sosial  yang  selalu didasarkan pada perasaan moral, kepercayaan  dan  cita-cita  bersama.  Karena itu  seluruh  warga  masyarakat  harus  selalu bekerjasama, bahu membahu, saling membantu     dan    mempunyai      komitmen moral  dan  sosial  yang  tinggi  dalam masyarakat.  Sementara  itu      pendapat  lain yang  menyatakan  tentang political  will pemerintah  yang  juga  harus  tuntas  dalam menangani  kemiskinan  masyarakat  pantai (termasuk  nelayan),  termasuk  pembinaan keluarga nelayan (anak dan isteri).
Penanganan yang dilakukan melalui pendekatan partisipasif
dapat
membangkitkan peran kelompok masyarakat  nelayan  sehingga  kelompok tersebut  menjadi  mandiri  dan  harmonis terhadap  mitra  usaha  (lembaga  ekonomi dan  keuangan)  dan  dapat  terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  pesisir  yang kemudian menyumbangkan potensi pendapatan  negara  dan  dapat  disejajarkan dengan sektor perekonomian  yang  lainnya.
Di dalam mencari jawaban penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  teori yang  di  sampaikan  oleh  Suhendra,  yaitu sebagai  Berikut  :  Menyatakan  bahwa terdapat  metode  partisipatori  assessment (MPA)  yang  terdiri  dari  4  langkah (Suhendra, 2006) :
1.   Menemukan Masalah
a.   Masalah   Individu,   kelompok, dan masyarakat yang dihadapi
b.  Klasifikasi                    kesejahteraan masyarakat  setelah  pelaksanaan pemberdayaan
2.   Menemukan        dan        mengenali potensi-potensi yang dimiliki a.   Adanya sarana dan prasarana
b.   Adanya   pelayanan   yang   baik dari  pemerintah  swasta  maupun lsm dalam kegiatan pemberdayaan usaha.
3.   Mengenali  masalahan dan potensi a.   Mencari   penyebab   timbulnya masalah dalam pemberdayaan
b.     Mencari  faktor  pendukung  dan faktor penghambat dalam kegiatan pemberdayaan.
4.   Memiliki        solusi        pemecahan masalah
a.   Memberikan pelatihan
b. Memberikan                program kemitraan
c.   Memberikan pembinaan
d.   Memberikan pengawasan
Dimana  peneliti  berasumsi  dengan teori  tersebut  akan  memudahkan  peneliti untuk menemukan sebuah jawaban penelitian,  walaupun memang  diawal disampaikan bahwasannya konsepan pemberdayaan  yang  ada  sudah  dijelaskan, namun  teori  ini  hanya  mempermudah peneliti  didalam  mencari  sebuah  jawaban penelitian.  Namun  dari  ke  4  poin  tersebut di atas peneliti  hanya  menggunakan 3 poin saja,  karena  poin  terakhir  (poin  ke  4) peneliti  simpan  sebagai  bahan  untuk melakukan  penelitian  selanjutnya,  artinya penelitian  ini  hanya  baru  sebatas  mencari tahu  sejauh  mana  proses  pemberdayaan yang  dilakukan  (  ada  atau  tidak)  dan  juga untuk  melihat  apa  saja  faktor-faktor  yang membuat  pemberdayaan  ini  berjalan  atau tidak   berjalan.   Karena  peneliti  berasumsi bahwasannya  ketika  proses  pemberdayaan ini  tidak  berjalan  dan  dapat  ditemukan faktor penghambatnya, maka dengan adanya    pemenitian    ini    diharapkan dicarikan  sebuah  solusi  untuk  menjadikan disain  pemberdayaan  yang  baik  dilakukan diwilayah ini.

## METODE PENELITIAN
1.   Tipe Penelitian.
Tipe  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  dengan  pendekatan kualitatif. Dengan rancangan desain seperti ini,     calon     peneliti     berupaya     untuk
mengetahui dan memahami dengan mengumpulkan  serta  mengklasifikasikan data  dan  informasi  secara  mendalam mengenai proses penyampaian informasi.
Kedalaman  data  dan  informasi tersebut kemudian digunakan untuk menganalisa, menginterpretasi dan menjelaskan  fenomena  dan  makna  dari realitas  tentang  transformasi  komunikasi proses  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh Lembaga  Pemberdayaan  Msayarakat  Desa kepada  Nelayan.  Oleh  karenanya,  ada beberapa  langkah  yang  ditempuh  yakni:  1) mengidentifikasi  sumber  informasi  dalam hal  ini  BPD  guna  menemukan  topik  dan rumusan  masalah.  2) Field  work (kerja lapangan)    yang    meliputi    kegiatan mencatat, mengamati, mendengarkan, mengumpulkan  bahan  dan  menangkap semua fenomena, data dan informasitentang  kasus  yang  diteliti.  3) menginterpretasi  data  dan  informasi  yang diperoleh serta hasil observasi. 4)
Memaparkan  hasil  studi  dalam  bentuk laporan atau karya ilmiah (Salim, 2006).
Dalam menunjang penjaringan informasi,  peneliti  menjadikan setiap pihak yang dapat  memberikan  informasi dan data sebagai informan. Dalam rancangan penelitian,  informan  yang  akan  dipilih  dan telah  diwawancarai  dalam  penelitian  ini adalah  orang  yang  dipandang  memiliki akses  informasi  yang  terdiri  dari  tokoh- tokoh   masyarakat,   Nelayan,   Pemerintah
Desa  (BPD)  dan  Kecamatan,  Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lembaga- lembaga    lain    yang    terkait    dengan penelitian ini.

## 2.   Metode Pengumpulan Data
Model  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian ini  adalah  dengan menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif.  Semua  data  yang dikumpulkan    dapat    memungkinkan menjadi  sebuah  jawaban  atas  apa  yang dipertanyakan didalam penelitian (Moloeng,lelexy  2007).  mendefinisikan penelitian  kualitatif  adalah  :  “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi,   motivasi,  tindakan-tindakan  dan lain-lain”.   Dan   dengan   cara   deskrifsi dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada suatu konteks khusus  yang alamiah dengan memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah. Didalam  penelitian   ini    meliputi  3  (tiga) hal  dalam mengumpulkan  data  dan informasi yang dapat menjelaskan permasalahan  penelitian.  Ketiga  teknik tersebut adalah :
1.  Wawancara mendalam
Teknik ini digunakan untuk memperoleh  data  dan  informasi sebanyak  mungkin  melalui tanya- jawab     (dialog)     dengan     para
informan  yang  memiliki  akses informasi.  Pertanyaan  yang  akan digunakan  pun  bersifat  terbuka, artinya jawaban atas sebuah pertanyaan  dapat  diikuti  dengan pertanyaan  turunan    lainnya  guna memperdalam  fokus  penelitian. Wawancara  dengan  informan  pun dilakukan  secara  informal  dengan tujuan  agar  sang  informan  tidak kaku  sehingga  dapat  memberikan data  dan informasi  sebanyak mungkin  mengenai  kasus  yang mereka    ketahui,    alami    dan rasakan.
2.  Pengamatan ( observation )
Dalam  penelitian  ini,  juga  akan dilakukan  kegiatan  atau  aktifitas pengamatan secara langsung wilayah terhadap rangkaian aktifitas  kehidupan  para  pelajar dan  mahsiswa  di  dalam  asrama atau  pemondokan.  Observasi  ini menjadi  penting  bagi  Penelit i karena  data  dan  informasi  yang diperoleh  dari  informan  tidak semuanya dapat menjawab pertanyaan  penelitian.  Selain  itu, kemungkinan  subyektivitas  dari informan  selalu  ada  sehingga dibutuhkan  kejelian  pengamatan untuk       membantu       menjawab pertanyaan penelitian.
3.  Studi          dokumentasi          dan kepustakaan
Selain  itu, calon peneliti juga akan menjaring  data  dan  informasi  dari beberapa  dokumen  dan  literatur tentang obyek penelitian. Dokumen  dan  literatur  dimaksud berupa laporan-laporan Pemerintah Daerah, dokumen Sikon
Kantrantibmas dari Kepolisian  setempat,  dokumen lainnya   termasuk   koran,   jurnal dan catatan calon peneliti.
3.   Sumber Data
Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah :
1.  Sumber  data  utama  diperoleh  melalui wawancara  dengan  informan  dan pengamatan langsung di lapangan.
2.  Sumber    data    tambahan    diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan tertulis  yakni  beberapa  dokumen  yang berkaitan  dengan   masalah  penelit ian ini (Moloeng, lelexy, 2007).

## 4.   Teknik Pengolahan Data
Sehubungan  dengan  pendekatan yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yakni pendekatan kualitatif, maka dalam menganalisis       data,       peneliti       tidak menggunakan  uji  statistik   melainkan  uji
non  statistik.      Apabila  kemudian  terdapat data-data  yang   bersifat  kuantitatif,   maka hal    tersebut    sesungguhnya    hanya digunakan    untuk    mempermudah    analisa dan  penafsiran      peneliti  untuk  menjawab pertanyaan penelitian.
Berangkat  dari  argumen  tersebut maka ada 3 (tiga)  model analisis data yang akan digunakan yakni :
1.  Reduksi      data      yaitu      pemilihan,
penyederhanaan data, penafsiran, pengabstrakan dan transformasi data.
2.  Penyajian    data    yaitu    penyusunan kembali  data  dan  informasi  yang  telah diperoleh  kedalam  suatu  bentuk  yang lebih sederhana.
3.  Penarikan              kesimpulan              yaitu penyusunan  kesimpulan  dari  hasil analisa  sebelumnya  yang  disesuaikan dengan pertanyaan penelitian.
5.   Lokasi Penelitian.
Lokasi  yang  akan  peneliti  pilih sebagai  tempat  penelitian  adalah  Lembaga Pemberdayaan  Msayarakat  Desa Blanakan, Kecamatan  Blanakan,  Kabupaten  Subang, Provinsi Jawa Barat.
6.   Populasi dan Sampling
Populasi  dalam  penelitian  atau kajian  ini      adalah  Para  Nelayan  Dan Lembaga  Pemberdayaan Msayarakat  Desa Blanakan,    dengan    teknik    pengambilan
sampel  yang  dilakukan  secara purposive sampling. Artinya,  informan  yang  akan dijadikan  sampel  tergantung  pada  tujuan penelitian,  adapun  unit  analisis  atau informan  dalam  kajian  atau  penelitian  ini terdiri dari:
1.  Elemen  Pemerintahan  Desa,  yang dalam  hal  ini  adalah  Lembaga Pemberdayaan  Msayarakat  Desa Blanakan.
2. Elemen       Masyarakat,       yang meliputi Nelayan,
Tokoh
Masyarakat,    Tokoh    Agama, Tokoh  Pemuda,  dan  berbagai organisasi    yang    bergerak    di bidang Perikanan, dll).
Penentuan informan atau responden   dari   kedua   elemen   tersebut tidak ditentukan secara spesifik,  melainkan dilakukan Snowbowling, sehingga diharapkan diperoleh data seakurat mungkin.    Namun    didalam    proses pencarian data melalui  wawancara  ini akan ditentuka    jumlah    inforam,    diantaranya adalah  Pemerintah  desa  (Kepala  desa  dan
ketua   BPD),   15   Orang   nelayan   yang diambil  dari  jumlah  keseluruhan  anggota nelayan   120   orang     (KUD   Mina   Fajar Sidik    Blanakan,    2013),    yang    mana    20 orang  terasuk  kedalam  nelayan  pemilik perahu    dan    sisanya    nelayan    buruh    dan yang  dijadikan  sebagai  calon  informan dalam   penelitian    ini   adalah    3   orang nelayan  pemilik  perahu  dan  12  orang nelayan  buruh.  5  orang  yang  bergerak dibidang  kelautan  (pengurus  Koperasi  dan para   tokoh   masyarakat).    Namun    dari jumlah  informan  yang  akan  dijadikan sebagai  objek  penelitian  ini  tidak  menutup kemungkinan akan bertambah, hal ini  lebih dikarenakan  untuk  menyempurnakan  data- data  yang  ingin  di  cari  dalam  hal  proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah (BPD) didalam proses peningkatan tarap perekonomian masyarakat pesisir, dalam hal ini masyarakat nelayan. Adapun untuk pedoman  wawancara  tercantum  dalam lampiran 2.

## 7.   Diagram Tahapan Penelitian                          8.   Jadwal Pelaksanaan
Jadwal  pelaksanaan  penelitian  ini ditetapkan  selama  360  (    tiga  ratus  enam puluh ) hari kerja atau kurang lebih selama 6  (  Enam  )   bulan,  dengan  tahapan  dan rincian kegiatan sebagai berikut :

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
1.1. Gambaran umum Desa Blanakan

## 1.1.1. Keadaan Geografis
Desa  Blanakan  adalah  satu  dari  9 desa  yang terletak di kecamatan balanakan kabupaten  Subang,  dimana  desa ini memiliki  potensi  kelautan  dan  perikanan yang  sangat  baik  dibandingkan  dengan  8 desa  lainnya.  Dimana  di  desa  ini  terdapat
terpanjang   didunia   setelah   kanada   yaitu 81.000   Km   memiliki   potensi   kelautan yang  dapat  dimanfaatkan  bagi  penduduk yang  berada  di  wilayah  pantai  tersebut. Luas wilayah desa Blanakan  yaitu sekitar : 980,460          Ha,          dimana          secara
1.1.2.1.   Penduduk berdasarkan
Usia dan kesejahteraan Data tentang penduduk berdasarkan usia  dan kesejahteraan  ini erat hubungannya dengan tenaga kerja produktif.           komposisi           penduduk penggunaannya   dibagi   kedalam   :   luas tanah  pemukiman  156,329  Ha,  luas  tanah persawahan  424,065  Ha,  luas  perkantoran
berdasarkan  usia  merupakan  komponen penting karena dapat mengetahui karakteristik  penduduk  dan  angka  beban
sebuah  pemukiman  nelayan  dan  lahan pertambakan   yang   sangat    luas.   Tidak semua  masyarakat  di  desa  ini  berprofesi sebagai  nelayan, karena  didaerah  ini selain lahan  tambah  yang  luas  desa  ini  juga memiliki  lahan  pertanian  yang  juga  sangat luas.  Desa  Blanakan  secara  administrative berbatasan  memiliki  perbatasan  sebagai berikut :
 Sebelah Utara              : Laut Jawa
 Sebelah Selatan           :            Desa Ciasem Baru ( Kec. Ciasem)
 Sebelah Timur             :            Desa
Langgensari (Kec. Blanakan)
 Sebelah Barat              :            Desa
Jayamukti (Kec. Blanakan) Letak  wilayah  yang  berbatasan langsung  dengan  laut  jawa  memberikan sebuah  keuntungan  bagi  penduduk  desa blanakan untuk dapat memanfaatkan potensi kelautan didalam membantu meningkatakan    kehidupan    khususnya dalam bidang perekonomian, dimana wilayah  indonesia  yang  merupakan  negara kedua     yang     memiliki     garis     pantai
3,564  Ha  dan  Luas  Tanah Tambak  sekitar 331 Ha.

## 1.1.2. Keadaan Demografi
Jumlah  penduduk  desa  Blanakan berdasarkan   data   desa   Blanakan   tahun 2014  adalah  12.054    Orang    (Pendataan
Profil
Desa/Kelurahan Desa Blanakan,2014).  Terdiri  dari  jenis  kelamin laki-laki 6.584 orang dan perempuan 5.470 orang.  Kemudian  untuk  jumlah  kepala keluarga di desa blanakan adalah sebanyak 3.600    kepala    keluarga.    Kepadatan penduduk  di  desa  blanakan  rata-rata  9.00/ Km.   dari   total   jumlah   penduduk   yang 11.300  orang  sekitar  3,176  (KUD  Mina Fajar    Sidik    Blanakan,    2013)    adalah keluarga  nelayan  dan  315  penduduk berprofesi  sebagai  nelayan  (Anggota  Aktif KUD Mina Fajar Sidik Blanakan, 2014).
Berdasarkan  data  yang  telah  di peroleh  dari  hasil  laporan  pendataan  profil desa  blanakan  tahun  2014  untuk  jumlah penduduk berdasarkan usia dan kesejahteraan  dapat  dijelaskan  pada  uraian berikuit  ini :
kerja,  selain  itu  data  komposisi  penduduk berdasarkan  usia  dapat  pula  dimanfaatkan untuk  analisis  jumlah  angkatan  kerja  pada daerah  tertentu  atau  dapat  juga  diketahui fasilitas  kesehatan  dan  pendidikan  yang diperlukan di suatu daerah.
Penduduk daerah penelitian  di desa blanakan berdasarkan usia dan kesejahteraan  dapat  dilihat  dari  table  di bawah ini :
Dari tebel jumlah penduduk berdasarkan usia dan kesejahteraan penduduk,  dapat  dikatakan  desa  blanakan sebagai    desa    yang    kurang    produktif bekerja.  Ini  dapat  dilihat  dari  table  diatas, dimana  ibu  rumahtangga  mendominasi. namun  iburumah  tangga  di  desa  ini memiliki kegiatan atau bekerja tidak penuh waktu, artinya  ibu-ibu di desa  ini  juga  ikut didalam  kegiatan  perekonomian  walaupun tidak  penuh  (Pagi  sampai  Siang  hari  atau setengah hari).
1.1.3    Keadaan    Sosial    Ekonomi Desa Blanakan
Keadaan sosial ekonomi desa blanakan dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut mata pencaharian penduduk, dimana ini sangat erat hubungannya  dengan  lingkungan  dimana dia tinggal. Lingkungan sangat mempengaruhi  tingkat  mata  pencahariandi suatu  tempat,  dimana  jika  lingkungan pedesaan    maka    mata    pencaharian    yang akan  dominan  di  wilayah  ini  adalah pertanian  dan  perikanan  (jika  wilayah pedesaan  pesisir).  Komposisi  penduduk berdasarkan  mata  pencaharian  di  desa Blanakan  dapat  dilihat  pada  table  berikut ini

## 1.1.4 Keadaan Sosial Budaya Desa

## Blanakan
Keadaan  sosial  budaya        desa blanakan    dapat    dilihat    dari    jumlah penduduk berdasarkan pendidikan,
pemelukan agama,  dan penduduk  menurut kesehatan.        Pendidikan  merupakan  hal terpenting didalam sebuah proses pembangunan  di  suatu  wilayah,  karena tingkat  kemandirian  suatu  wilayah  juga dapat  dilihat  dari  tingkat  pendidikan masyarakatnya.  Pendidikan  juga  memiliki peranan  penting  dan  strategi  didalam meningkatkan tarap kehidupan perekonomian  dan  didalam  meningkatkan sumber  daya  manusia  suatu  masyarakat disuatu tempat.
Pendidikan  dijadikan  salah  satu pertimbangan penting didalam suatu institusu  yang  mampu  menyediakan  tenaga kerja  yang  sesauai  dengan  keahlian  dan bahkan    mempersiapkan    masyarakat dengan  keterampilan-keterampilan  yang  di peroleh  sehingga  mampu  membuka  dan memperluas  lapangan  pekerjaan,  atau bahkan dapat menumbuhkembangkan potensi  yang  sudah  dimiliki  suatu  wilayah menjadi sebuah proses modernisasi.
Komposisi  penduduk  berdasarkan tingkat  pendidikan  di  desa  Blanakan  ini dapat   dilihat   pada   table   4.3     penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.
Dalam    hal    pemelukan    agama, warga  desa  Blanakan  memeluk  agama Islam.  Artinya  secara  kepercayaan  atau agama    warga    Desa    Blanakan    tidak beragam  atau  hanya  ada  pemeluk  agama islam  saja.  Sedangkan  dalam  hal Prasarana kesehatan  desa  blanakan  dapat  dikatakan sudah  memadai,  dimana didesa  ini terdapat Puskesmas  dan  klinik.  Hal  ini  di  harapkan mampu mengingkatkan kesehatan masyarakat  di  desa  Blanakan.  Selain Puskesmas    dan    klinik    ada    beberapa pasilitas  kesehatan  yang  lain  yang  terdapat di  desa   Blanakan,    hal   ini  dapat   dilihat dalam table di bawah ini :

## 2 Pembahasan
Dalam  sub  bab  ini  peneliti  akan mengemukakan  hasil  penelitian yang dilakukan  dengan  tema  Pemberdayaan masyarakat    pesisir    (nelayan)    desa blanakan,  kecamatan  blanakan,  kabupaten subang jawa barat. Berdasarkan permasalahan  yang  telah  dikemukakan dalam  bab  1  dimana  peneliti  ingin mengetahui  sejauh  mana  peranan  lembaga pemberdayaan  masyarakat  desa,  desa blanakan didalam memberdayakan masyarakatnya (khususnya Nelayan).
Dalam    hal    ini    peneliti    membagi dua  informan,  dimana  informan  dari  pihak desa    (LPMDes    ataupun    pihak    desa) dengan  masyarakat  nelayan.  Hal  ini dilakukan agar penelitian ini dapat berkembang  dengan  baik  dan  dapat memaksimalkan data-data yang dihasilkan. Sehingga  diharapkan  mendapatkan  hasil penelitian  yang  lebih  maksimal.  Adapun dinemsi   dan   indikator   yang   digunakan peneliti     sebagai     tolak     ukur     dalam
pemberdayaan masyarakat pesisir (nelayan)  di  desa  Blanakan  kabupaten Subang  oleh  pemerintah  desa,  menurut (Suhendra, 2006), yaitu sebagai Berikut :
Menyatakan    bahwa    terdapat metode  partisipatori  assessment  (MPA) yang terdiri dari 4 langkah :
1.   Menemukan Masalah
a.    Masalah    Individu,    kelompok, dan masyarakat yang dihadapi,
b.    Klasifikasi           kesejahteraan masyarakat    setelah  pelaksanaan pemberdayaan
2.   Menemukan        dan        mengenali potensi-potensi yang dimiliki
a.    Adanya sarana dan prasarana
b.  Adanya   pelayanan    yang    baik dari    pemerintah    swasta maupun  lsm  dalam  kegiatan pemberdayaan usaha.
3.   Mengenali  masalahan dan potensi a.  Mencari   penyebab   timbulnya masalah dalam pemberdayaan,
b.    Mencari  faktor  pendukung  dan faktor      penghambat      dalam kegiatan pemberdayaan.
4.   Memiliki        solusi        pemecahan masalah
a.    Memberikan pelatihan
b. Memberikan                program kemitraan
c.   Memberikan pembinaan d.   Memberikan pengawasan
2.1. Menemukan Masalah 2.1.1. Masalah Individu,
kelompok,  dan  masyarakat  yang dihadapi.
Dari  hasil  wawancara  yang dilakukan  peneliti  mendapatkan  6 informan  yang  pada  hasilnya  semua informan hampir mendekati kesimpulan  yang  sama  walaupun dalam  tanggapan  yang  berbeda-beda. berikut  adalah    informan  yang  sudah diwawancarai  oleh  peneliti,    sebagai berikut :
1.  Ketua      Lembaga      Peberdayaan masyarakat  Desa,  desa  Blanakan kabupaten  Subang        bpk.  Toto Sugiarto SH.
“   Tidak   ada   masalah.   Karena Dalam hal pemberdayaan masyarakat    nelayan    semuanya sudah dilakukan oleh koperasi, Jadi kami  harus  melakukan  apa  lagi.  Ini yang kami sebut  di awal kami tidak bermasalah dalam hal pemberdayaan masyarakat nelayan.“ 2.     Sekertaris    Desa    Blanakan    Bpk. Heri Susanto SH.
“  Kalau  permasalahan  tidak  ada
sebenarnya, namun dalam prakteknya  adanya  tumpang  tindih kewenangan   yang   dimiliki  antara pemerintah  desa  dengan  koperasi.
Dimana  koperasi  dibawah  dinas kelautan dan perikanan
berkoordinasi langsung kesana, namun ketika ada sebuah permasalahan yang berkaitan tentang pemberdayaan ataupun permasalahan  lain  yang  berkaitan dengan nelayan ataupun yang lainnya    ini    jelas    adalah kewenangan  dari  pemerintah  desa. Dengan kata lain koperasi. ”
3.  Sekertaris    Koperasi    Unit    Desa Mina  Fajar  Sidik  desa  Blanakan Bpk. Dasam.
“  Permasalahan yang berarti didalam  pengelolaan  kelautan  dan anggota  koperasi  (nelayan)  tidak mengalami permasalahan yang berarti,   kalau   pun   ada   saat   ini hanya  permasalahan  sekitar  alat tangkap  nelayan  saja,  dikarenakan masih adanya nelayan yang memakai    alat    tangkap    yang dilarang  oleh  pemerintah  lewat kementrian kelautan, namun perlahan    tapi    pasti    hal    ini    juga mulai    kita    perbaiki    bersama melalui  penyuluhan  kepada  para nelayan  agar  tidak  menggunakan kembali  alat  tangkap  yang  dilarang oleh pemerintah.”
4.     Nelayan    pemilik    perahu,    Bpk.
Tarman.
“  Permasalahan    yang    dihadapi tidak  ada,  bagi  kami  nelayan permasalahan  yang  dihadapi  hanya persoalan    cuaca    yang    tidak menentu  dengan  hasil  tangkapan yang    semakin    hari    semakin menurun saja.”
5.      Nelayan Buruh, Bpk walim.
“ Permasalahan yang di alami tidak ada, karena koperasi sudah memperlakukan  kita  dengan  baik, baik  dalam  bidang  keselamatan, maupun kesehatan. Walaupun kadang bantuan-bantuan dari pemerintah  tidak  pernah  sampai kekami,    hal  ini  dikarenakan  kami bukanlah anggota koperasi.” 6.      Tokoh masyarakat bpk. H. Udin
“  Tidak  ada  persoalan  dengan keberadaan  masyarakat  nelayan  di lingkungan    ini,    justru    dengan adanya  mereka  kita  sangat  di untungkan dari sisi ekonomi.
Namun  mungkin  yang  menjadi permaikan    kedepan    adalah penataan kembali pemukiman nelayan  tersebut,  dimana  bisa  kita bedakan antara wilayah utara (pemukiman nelayan) dengan wilayah  di  selatan.    Wilayah  utara terkesan sangat kumuh sekali dibandingkan dengan wilayah selayan, hal ini seharusnya  menjadi perhatian  bersama.  Walaupun  kita
ketahui  bersama  yang  namanya pemukiman  nelayan  dimana-mana tidak  jauh  seperti  itu.  Namun alangkah baiknya pemukiman nelayan   juga    bersih   dan    layak untuk ditinggali.”
Dari  hasil  wawancara  di  atas peneliti  menyimpulkan  ada  beberapa permasalahan  yang  dihadapi  dari setiap   informan,   dimana  dari  pihak pemerintah baik dari LPMDes maupun  dari  Desa  sendiri  yang menganggap tidak adanya singkronisai terhadap persoalan- persoalan  yang  dihadapi  bersama, sehingga  didalam  penenganannya berjalan  dengan  caranya  masing- masing didalam menghadapi persoalan nelayan. Hal ini dikarenakan  adanya  tumpang  tindih kewenangan  antara  Pemerintah  desa dengan  dinas kelautan.  Dimana peneliti  melihat  peran  koperasi  lebih besar  didalam  melayani  masyarakat nelayan dibandingkan dengan pemerintah  desa,  hal  ini  dianggap wajar  oleh  pemerintah  desa  dimana kewenangan ini memang tanggungjawab  dari  ketua  koperasi didalam mensejahterakan dan memberdayakan  anggotanya.  Namun hal  lain  yang  terlupakan  adalah masyarakat   nelayan   buruh,   dimana nelayan   buruh   ini   tidak   terdaftar
menjadi  anggota  koperasi.  Dimana walaupun memang mereka mendapatkan  layanan  kesehatan  dan keselamatan  kerja  dari  koperasi layaknya  anggota  koperasi  (nelayan pemilik perahu) namun mereka mengalami beberapa kesulitan,
dimana tarap kehidupan perekonomian mereka tidak
mengalami peningkatan.
Hal  lain  yang  peneliti  anggap menjadi  sebuah  persoalan  adalah nelayan  buruh  ini  menjadi  golongan yang  terlupakan,  dimana  koperasi lebih    fokus    kepada    anggotanya karena  memang  ini  adalah  tugas  dan fungsi  dari  koperasi  itu  sendiri,  dan mengesampingkan  persoalan  dari nelayan buruh. Sedangkan dari LPMDes  sendiri  mereka  tidak  di perhatikan  dengan baik,  hal  ini dapat dilihat  dari  5  ruang  lingkup  kegiatan
LPMDes              (Pendataan  Profil Desa/Kelurahan Desa Blanakan,2014) : 1.
Kemasyarakatan,   2.   Pembangunan,
3.  Pemuda  dan  olah  raga,  4.
Keagamaan,    5.    Peranan    wanita. Tidak  ada  program  khusus  untuk menangani  persoalan  yang  dihadapi oleh masyarakat nelayan pada umumnya  dan  masyarakat  nelayan buruh    pada    khususnnya.    Dimana peneliti     merlihat     tidak     adanya
program pemberdayaan yang dilakukan  pemerintah  desa  melalui LPMDes    ini   lebih  kepada  tumpang tindihnya  kewenangan  dan  tidak adanya  keseriusan  pemerintah  untuk menjadikan  masyarakat  nelayan  ini sejajar  dengan  kehidupan  dengan sector perekonomian lainnya.
2.1.2. Klasifikasi kesejahteraan masyarakat  setelah  pelaksanaan pemberdayaan.
1.  Ketua        Lembaga        Peberdayaan masyarakat  Desa,  desa  Blanakan kabupaten  Subang        bpk.  Toto Sugiarto SH.
“  Terus  terang  kami  dari  LPMDes tidak pernah melakukan pemberdayaan secara langsung kepada  masyarakat  nelayan,  hal  ini kami hindari karena takut bertabrakan  dengan  kewenangan yang  dimiliki  oleh  ketua  koperasi, karena  kalau  kami  melakukan  hal ini  dikhawatirkan  tidak  singkron dengan program-program yang sudah  direncanakan  oleh  ketua koperasi beserta anggota- anggotanya.  Mungkin  kalau  pun kami harus melakukan pemberdayaan sebatas pada masyarakat pengolah hasil tangkapan  nelayan (Ikan asin,   dan pengolahan  abon  ikan)  dan  hal  ini
pun  kami  fokuskan  kepada  ibu- ibunya  saja,  karena  hal  ini  sangat susah  untuk    dilakukan  oleh  kaum lelaki.    Jadi    kalau    ditanyakan tingkat  kesejahteraan  nelayan,  jelas lebih    sejahtera    dibandingkan dengan masyarakat kelompok petani,    dimana    masyarakat memiliki  jaminan  kesehatan  yang ditanggung oleh koperasi.“
2.   Sekertaris    Desa    Blanakan    Bpk.
Heri Susanto SH.
“    Pemberdayaan    masyarakat nelayan  selalu  kita  lakukan,  salah satunya  mengirimkan  perwakilan untuk mengikuti penyuluhan ataupun  pelatihan  baik  di  tingkat kabupaten    ataupun    tingkat provinsi. Namun persoalannya adalah     orang-orang      yang      kami kirim  notabene  mereka  bukanlah nelayan,  atau  dengan  kata  lain mereka  masyarakat  biasa  yang bahkan  tidak  mengerti  apa-apa dalam bidang kelautan kita kirimkan.  Hal  ini  dilakukan  karena sangat sulit sekali untuk
mengirimkan mereka untuk mengikuti  acara-acara  yang  seperti itu  berbeda  dengan  petani,  dimana para  petani  mau  mengirimkan anggota kelompoknya untuk mengikuti    acara-acara    pelatihan ataupun         penyuluhan         yang
kemudian    ditularkan    kepada anggota    yang    lainnya.    Dan persoalan  lain  yang  timbul  adalah ketika  kita  mengirimkan  anggota masyarakat  untuk  mengikuti  acara tersebut dan melakukan penyuluhan  kepada  masayarakat nelayan  seakan  mereka  acuh  tiak acuh,  mereka  lebih  memilih  melaut dibandingkan  menghadiri  acara- acara seperti itu.  Tapi  kalau berbicara    tingkat    kesejahteraan tentu masyarakat nelayan sejahtera.”
3.   Sekertaris    Koperasi    Unit    Desa
Mina  Fajar  Sidik  desa  Blanakan Bpk. Dasam.
“  Kalau  persoalan  sejahtera  atau tidak  kami  bingung  menjawabnya, karena  kami  tidak  punya  indikator khusus  untuk  mengukur  tingkat kesejahteraan  nelayan,  namun  yang pasti    hal-hal    yang    mengarah kepada  kesejahteraan  terus  kami tingkatkan.  Mulai  dari  tingkat pendidikan keluarga nelayan, kesehatan  nelayan  dan  keluarganya sampai kepada peningkatan kuwalitas  nelayan  sendiri  melalui penyuluhan  dan  pelatihan,  yang bekerjasama dengan dinas perikanan  dan  kelautan.  Saya  kira hal   itu   sudah   cukup   menjawab pertanyaan           sejauh           mana
kesejahteraan  masyarakat  nelayan, karena  setiap  tahun  kita  selalu meningkatkan mutu pelayanan kepada seluruh anggota.”
4.   Nelayan    pemilik    perahu,    Bpk.
Tarman.
“  Kesejahteraan  kami  sebagai anggota  koperasi  dapat  dikatakan sudah baik, karena koperasi memberikan  kami  banyak  sekali fasilitas yang membantu meringankan  beban  hidup  kami. Mulai  dari  kesehatan,  pendidikan sampai kepada pelatihan dan penyuluhan.  Hal  lain  yang  kami rasakan  baik  adalah,  kami  sebagai nelayan  merasa  terfasilitasi  sekali dengan  keberadaan  KUD.  Dimana kita  tidak  lagi  harus  memikirkan kemana  kami  akan  menjual  hasil tangkapan    kami,    dan    yang terpenting  adalah  KUD  Mina  Fajar ini   adalah   salah    satu    koperasi terbaik yang ada diwilayah jawabarat,  dimana  disini  hasil tangkapan  kami  yang  dijual  disini dihargai  dengan  baik  dan  tidak pernah    di    hutang.    Itu    sangat penting  sekali,  karena  dibeberapa koperasi  yang  lain  hasil  tangkapan kami    dihutang,    tentunya    hal    ini akan menghambat perputaran perekonomian kami dan keluarga.” 5.   Nelayan Buruh, Bpk walim.
“ Untuk kesejahteraan nelayan saya kira    sudah    baik,    apa    yang dilakukan      oleh      koperasi      sudah lebih    dari    cukup,    walaupun memang  ada  hal-hal  yang  lain seperti    tidak    tersalurkannya bantuan  pemerintah  kepada  kami. Yah  hal  ini  kami  sadari  karena memang kami tidak terdaftar sebagai  anggota  koperasi,  sehingga bantuan pemerintah didasarkan kepada data keanggotaan.”
6.   Tokoh masyarakat bpk. H. Udin “Kesejahteraan masyarakat nelayan saya  kira  lebih  baik  dibandingkan dengan   kesejahteraan   masyarakat lainnya.  kenapa  saya  bilang  seperti itu,    kebetulan    saya    salah    satu pengurus     gapoktan     (kelompok tani),  kami  tidak  memiliki  jaminan kesehatan    seperti    yang    dimiliki nelayan.      Jadi     kalau      anggota kelompok kami sakit  ya hanya bisa mendoakan   saja,   berbeda   dengan nelayan  mereka  ditanggung  biaya pengobatannya oleh koperasi.”
Permasalahan kesejahteraan memang menjadi fokus utama didalam sebuah pemberdayaan, dimana    hasil    akhir    yang    ingin dicapai  dari  sebuah  pemberdayaan adalah  kesejahteraan.  Dari  hasil wawancara       di      atas      memang menyimpulkan  tingkat  kesejahteraan
masyarakat nelayan dapat dikategorikan  baik,  namun  hal  ini hanya dilakukan oleh koperasi terhadap  para  anggotanya  saja.  Atau dengan kata lain pemenuhan kesejahteraan   itu   tidak   dilakukan oleh  pemerintah.  Kembali  peneliti menyimpulkan  hal  ini  terjadi  karena adanya  kurang  koordinasi  antara pemerintah  desa  dalam  hal  ini LPMDes  dengan  pihak  koperasi, dimana  pihak  koperasi  menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan  fungsinya  sebagai  koperasi untuk  mensejahterakan  anggotanya, dan LPMDes tidak melakukan pemberdayaan karena takut melangkahi kewenangan yang dimiliki  oleh  ketua  kolerasi  dan dikhawatirkan  pemberdayaan  yang mereka  lakukan    berbenturan dengan program pemberdayaan yang
dilakukan koperasi.
2.2. Menemukan dan mengenali potensi- potensi yang dimiliki
2.2.1. Adanya sarana dan prasarana
1.  Ketua        Lembaga        Peberdayaan masyarakat  Desa,  desa  Blanakan kabupaten  Subang        bpk.  Toto Sugiarto SH.
“Kalau  sarana  dan  prasarana  kita sudah  ada  yah,  mulai  dari  TPI (tempat  penjualan  ikan),  tempat bersandar perahu, dan pernah dibuatkan  perumahan  khusus  buat nelayan. Nah kembali setelah semuanya  ada  pengelolaan  dan pemeliharaannya  di  lakukan  oleh ketua koperasi  karena kembali  saya sampaikan  itu  adalah  kewenangan dari koperasi.“
2.     Sekertaris    Desa    Blanakan    Bpk.
Heri Susanto SH.
“ Sarana dan prasarana sudah dapat dikatakan    sudah    memadai, walaupun  memang  tidak  semua dibuat khusus untuk nelayan. Artinya  sarana  dan  prasarana  yang untuk  kepentingan  bersama  kita buatkan  dan  sarana  dan  prasarana untuk  menunjang  kegiatan  nelayan kita  juga  sudah  ada,  mulai dari TPI (tempat  penjualan  Ikan)  sampai kepada  sekolah  yang  dekat  dengan permukiman mereka.”
3.  Sekertaris    Koperasi    Unit    Desa Mina  Fajar  Sidik  desa  Blanakan Bpk. Dasam.
“  Bisa  dilihat  saja  sarana  dan prasarana    untuk    menunjang kegiatan nelayan sudah ada semuanya,  namun  untuk  persoalan layak    atau    tidaknya    kami    kira semuanya    sudah    kami    anggap
layak.  Mulai  dari  tempat  penjualan ikan  yang  besar,  kami  memiliki pabrik es sendiri, pom solar sendiri, mobil  ambulance  sendiri.  Dan semuanya  kami  mencoba  untuk memenuhi  standar   yang  diberikan pemerintah  kepada  kami  selaku pengelola  koperasi.  Jadi  kalau ditanyakan  sarana  dan  prasarana yang dimiliki koperasi untuk kegiatan  koperasi  bisa  dikatakan sudah baik dan sesuai.”
4.   Nelayan    pemilik    perahu,    Bpk.
Tarman.
“   Semua   sarana   dan   prasarana disini sudah sangat baik dibandingken dengan beberapa koperasi yang ada.”
5.   Nelayan Buruh, Bpk walim.
“  Dari  beberapa  TPI  (tempat penjualanikan)  yang  pernah  saya datangi,   mungkin   TPI   ini   yang dapat  dikatakan  memiliki  standar sarana  dan  prasarana  yang  baik. Tidak  hanya  itu  pelayanan  yang diberikan juga sangat baik, contohnya  setiap  kami  ada  keluhan sakit  dan  melapor  ke  satpam  maka kami  langsung  ditangani  dan  di sarankan  untuk  ke  dokter  yang sudah  ditunjuk  dan  bekerjasama dengan  koperasi.  Jadi  saya  kira untuk    sarana    dan    prasarana    di koperasi ini sudah baik”
6.    Tokoh masyarakat bpk. H. Udin “  Sarana  dan  prasarana  untuk nelayan dapat dikatakan baik, masalahnya semuanaya sudah tersedia dan dapat dipenuhi semuanya   oleh   sendiri.   Dimana yang  paling  dibutuhkan  adalah bahan  bakar  solar  dan  es  buat pengawet     hasil    tangkapan    agar tetap segar, itu semuanya sudah ada disini.”
Sarana dan prasarana  menjadi hal terpenting didalam sebuah pelayanan, dimana sarana dan prasarana dijadikan salah satu indikator    terhadap    baik    dan buruknya  sebuah  pelayanan.    Dalam penelitian  ini  peneliti  melihat  dan menyimpulkan    hasil    wawancara yang      dilakukan      menunjukan      hal yang  baik  dalam  hal  sarana  dan prasarana,  dimana  diwilayah  ini sarana  dan  prasarana  penunjang kegiatan  nelayan  sudah  tersedia dengan  baik.  Diwilayah  Blanakan memiliki  Pabrik  pengolahan  es, dimana  es    ini  banyak   diperuntukan untuk    mengawetkan    es,    baik    ikan dari  laut  sampai  ke  tempat  penjualan maupun    dari    tempat    penjualan sampai di distribusuian kepada penjual-penjual.  Selain  itu  tempat penjualan   ikan   (TPI)   yang   relatif
bersih, tempat ini juga sudah menyediakan  pom  solar,  memiliki mobil  ambulance,  tempat  pendidikan yang dekat dengan pemukiman nelayan  dan  juga  pasar  yang  juga tidak jauh dari permukiman mereka.
Dengan  adanya  sarana  dan prasarana    yang   baik   tersedia   di lokasi  ini  tentu  akan  mempermudah kegiatan nelayan didalam menjalankan  usaha,  karena  semua yang  mereka  butuhkan  berada  tidak jauh dari permukiman mereka.
2.2.2  Adanya  pelayanan  yang  baik dari  pemerintah,  swasta  maupun lsm dalam kegiatan pemberdayaan usaha.
1.  Ketua        Lembaga        Peberdayaan masyarakat  Desa,  desa  Blanakan kabupaten  Subang        bpk.  Toto Sugiarto SH.
“ Semua pihak melakukan pelayanan yang baik didalam pemenuhan kebutuhan kearah kesejahteraan,  tentunya  dalam  hal ini kembali saya sampaikan bahwasannya pemenuhuan kebutuhan  tadi  banyak  dilakukan oleh koperasi. Mungkin yang menjadi  pekerjaan  rumah  lembaga kami adalah
bagaimana mengkonsep  proses  pemberdayaan
yang  baik  untuk  mendongkrak kualitas,  baik  SDM  maupun  sarana atau  prasarana  agar  kelompok nelayan    ini    menjadi    sektor    yang juga  dapat    memberikan  kontribusi besar  bagi  daerah.  Tentunya  ini harus  dibicarakan  bersama  dengan ketua  koperasi  agar  apa  yang  akan kita  lakukan  tidak  bertabrakan dengan kewenangan yang dimilikinya.“
2.  Sekertaris    Desa    Blanakan    Bpk.
Heri Susanto SH.
“  Untuk  persoalan  dalam  konsep pelayanan,  kami  dari  pihak  desa mungkin  hanya  sebatas  secara administratif  saja  atau  dengan  kata lain prosesnya sama dengan masyarakat  yang  lain,  tidak  ada proses pelayanan yang istimewa.”
3.  Sekertaris    Koperasi    Unit    Desa
Mina  Fajar  Sidik  desa  Blanakan Bpk. Dasam.
“   Proses   pelayanan   yang   baik selalu  kita  lakukan,  baik  untuk meningkatkan hasil tanggkapan sampai  kepada  pelayanan  yang berkaitan dengan sarana dan prasana,  dan  yang  paling  penting buat  kami  adalah  bagai  mana caranya  kita  melayani  dengan  baik para nelayan  ini agar  mereka ketika pergi  melaut  tidak  memiliki  beban, artinya   kesehatan   dan   persoalan
yang  para  nelayan  hadapi  di  darat sudah terselesaikan dan tidak terbawa  sampai  mereka  melaut. Seperti  di  jelaskan  di  pertanyaan sebelumnya, bahwasannya pemenuhan  sarana  dan  prasarana yang  terus  kami  tingkatkan  juga menjadi  salah  satu  strategi  kita didalam memenuhi kebutuhan pelayanan  yang  baik  untuk  para nelayan.”
4.  Nelayan    pemilik    perahu,    Bpk.
Tarman.
“  Pelayanan  yang  dilakukan  oleh koperasi    kepada    para    nelayan sudah    dikatakan    baik,    seperti halnya  pelayanan  kesehatan  dan juga  proses  pengamanan  hasil tangkapan  kami  agar  tidak  hilang di  curi  orang  juga  sudah  sangat baik.”
5.  Nelayan Buruh, Bpk walim.
“   Pelayanan   sudah   sangat   baik dilakukan”
6.   Tokoh masyarakat bpk. H. Udin
“  Saya  kira  untuk  masalah pelayanan  yang  diberikan  oleh koperasi  sudah  sangat  baik,  namun untuk proses pelayanan yang dilakukan  pemerintah  desa  saya kurang  faham. Tapi saya kira untuk hal  ini  dirasa  sama  saja  seperti halnya     proses     pelayanan    desa terhadap masyarakat.”
Peneliti  melihat  bahwasannya pelayanan    yang    baik,    yang    di sebutkan   oleh   para   informan   ini hanya sebatas pelayanan yang diberikan oleh koperasi kepada nelayan.  Namun  proses  pelayanan yang  diberikan  pemerintah  terhadap masyarakat  nelayan  masih  belum dapat  dirasakan  oleh  nelayan  secara langsung.  Karena  hal  ini  dikarenakan kewenangan yang dimiliki  desa  lewat LPMDes  tersebut  peranannya  masih kalah   dibandingkan   dengan   peran dari koperasi.
2.3. Mengenali  masalahan dan potensi
2.3.1. Mencari penyebab timbulnya masalah dalam pemberdayaan
1.  Ketua      Lembaga      Peberdayaan masyarakat  Desa,  desa  Blanakan kabupaten  Subang        bpk.  Toto Sugiarto SH.
“  Penyebab  utama  dari  timbulnya masalah  dalam  hal  pemberdayaan disini adalah kurangnya kewenangan  yang  kami  miliki sebagai  lembaga  yang  memiliki kewenangan untuk melakukan proses  pemberdayaan,  yang  kedua proses  pemberdayaan  ini  dirasakan sangat sulit dilakukan kepada masyarakat  nelayan  karena  mainset dari             nelayan             tersebut.
Bahwasannya  ketika  kita  mencoba untuk melakukan penyuluhan ataupun  pelatihan  mereka  suka menanyakan  “ada  uangnya  tidak” sehingga  mereka  memilih  untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan yang  tidak  menghasilkan  secara finansial.“
2.  Sekertaris    Desa    Blanakan    Bpk.
Heri Susanto SH.
“  Persoalan  yang  dihadapi  dalam proses  pemberdayaan  seperti  yang dijelaskan  dalam  pertanyaan   yang sebelumnya adalah susahnya mengirimkan  perwakilan  nelayan untuk  mengikuti  penyuluhan  dan pelatihan,  karena  memang  hal  ini mereka  anggap  membosankan  dan tidak banyak membantu mereka .” 3.  Sekertaris    Koperasi    Unit    Desa Mina  Fajar  Sidik  desa  Blanakan Bpk. Dasam.
“ Sejauh  ini  sih permasalahan  yang sangat  berarti  tidak  ada,   mungkin sekarang  kita  sedang  menghadapi persoalan  alat  tangkap.  Dimana pemerintah melalui mentri perikanan  dan  kelautan  melarang beberapa  alat  tangkap,  sedangkan para    nelayan    ketika    harus mengganti    alat    tangkap    yang mereka  punya  dengan  alat  tangkap yang   disarankan   oleh   pemerintah memerlukan    biaya     yang    tidak
murah.  Namun  hal  itu  perlahan- lahan kita mulai mengatasi persoalan  itu  dengan  memberikan pinjaman  modal  untuk  mereka mengganti    alat    tangkap    yang mereka  miliki  dengan  alat  tangkap yang disarankan oleh pemerintah.” 4.  Nelayan    pemilik    perahu,    Bpk.
Tarman.
“ Persoalan saya kira pasti ada saja, namun  persoalan  ini  lebih  bersifat teknis   saja.   Dimana   harga   ikan yang  tidak  stabil,  cuaca  yang  tidak menentu,    dan    persoalan    yang berarti  saya  kira  tidak    ada  sejauh ini.”
5.  Nelayan Buruh, Bpk walim.
“  Pesoalan  yang  dihadapi  sekarang adalah mengenai anjuran pemerintah tentang pelarangan beberapa  alat  tangkap,  dimana memang  hampir  semua  nelayan mengeluhkan  hal  itu.  Di  satu  sisi kami  tunduk  dan  takut  terhadap aturan  yang  di  keluarkan  oleh pemerintah, tapi disisi  lain anak  isti kami  membutuhkan  penghasilan untuk  melanjutkan  hidup.  Hal  ini juga  sudah  kami  bicarakan  dengan pengurus  koperasi,  dan  mereka memberikan    beberapa    solusi dengan memberikan pinjaman modal  untuk  membeli  alat  tangkap baru,       namun       kami       masih
mempertimbangkannya jangan sampai  hutang  kami  juga  banyak kepada koperasi sehingga berpengaruh  kepada  penghasilan kami utnuk dibawa kerumah.”
6.   Tokoh masyarakat bpk. H. Udin
“ Saya kira tidak ada yah.”
Dari  hasil  wawancara  diatas, peneliti menyimpulkan Beberapa persoalan yang menimbulkan kurangnya  proses  pemberdayaan  dan persoalan-persoalan  yang  dihadapi dalam  hal  ini  adalah  : pertama, tidak adanya keikutsertaan pemerintah dalam  hal  ini  pemerintahan  desa melalui  LPMDes  didalam  proses pemberdayaan  masyarakat  nelayan, hal     ini     lebih     dikarenakan    tidak adanya   kerjasama   yang   dilakukan oleh    pemerintah    desa    dengan koperasi sebagai bagain dari masyarakat  nelayan. Kedua ,  Mainset masyarakat  nelayan  yang masih kurang terhadap pentingnya penyuluhan dan pelatihan  yang  mana akan meningkatkan pengetahuan mereka  didalam  menjalankan  proses penangkapan  ikan  dilaut. Ketiga , peraturan  pemerintah  yang  diberikan kepada  masyarakat  nelayan  tidak dibarengi  dengan solusinya,  sehingga persoalan  ini menjadi tanggungjawab pemerintah desa.
2.3.1.2. Mencari faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kegiatan pemberdayaan.
1.  Ketua      Lembaga      Peberdayaan masyarakat  Desa,  desa  Blanakan kabupaten  Subang        bpk.  Toto Sugiarto SH.
“  Saya  rasa  pertanyaan  ini  sama dengan    pertanyaan    sebelumnya, jadi intinya dari persoalan- persoalan yang saya sebutkan sebelumnya dijadikan bahan evaluasi dari  situ  kita  bisa  tahu  apa yang    akan    kita    lakukan selanjutnya.“
2.  Sekertaris    Desa    Blanakan    Bpk.
Heri Susanto SH.
“  Kita  harus  memberdayakan kembali, masyarakat-masyarakat terdidik  untuk  ikut  terjun  langsung didalam menjawab persoalan- persoalan   yang   dihadapi  bersama, tentunya  kita  bisa  duduk    bersama dengan pengurus kopersi dan sumber  daya  manusia  yang  kita miliki  untuk  mulai  memikirkan persoalan-persoalan  yang  dihadapi. Karena  kalau  kita  melihat    potensi yang  kita  miliki  disini  sangat  besar sekali, hanya membutuhkan
kerjasama bersama didalam membangun ini semua.”
3.  Sekertaris    Koperasi    Unit    Desa
Mina  Fajar  Sidik  desa  Blanakan Bpk. Dasam.
“  Dalam  hal  ini  jelas  yang  harus kita  utamakan  adalah  mutu  dari nelayan  tersebut,  sehingga  ketika kita  dihadapkan  kedalam  sebuah persoalan  ini  dapat  di  selesaikan bersama.  Artinya  bahwa  harus adanya  kesadaran  dari  nelayan sendiri  tentang  oersoalan  bersama yang    juga    harus    dicarikan solusinya  bersama,  karena  selama ini semua persoalan selalu dilimpahkan kepada kami dan kami harus      mencarikan      solusinya sendiri.    Yang    mana    terkadang solusi  yang  kami  berikan  tidak sesuai  dengan  keinginan  mereka, tapi  apa  boleh  buat  hanya  itu  yang bisa  kita  perbuat  karena  kita  tidak benar-benar    tau    apa    yang sebenarnya mereka inginkan didalam memecahkan masalah tersebut.”
4.  Nelayan    pemilik    perahu,    Bpk.
Tarman.
“  Mungkin  harus  mengoptimalkan kembali potensi-potensi yang dimiliki sehingga bisa maksimal.”
5.  Nelayan Buruh, Bpk walim .
“ Ya  memperbaiki  fasilitas-fasilitas yang  sudah  mulai  rusak  saja mungkin.”
6.   Tokoh masyarakat bpk. H. Udin “ Persoalan yang dihadapi sekarang adalah      tidak      adanya      kerjasama yang  harmonis  antara  koperasi dengan  pemerintah  desa,  seolah- olah mereka berjalan sendiri- sendiri.  Kalau  saja  mereka  bisa seiring sejalan membangun masyarakat    nelayan    dengan potensi-potensi  yang  dimilikinya, saya    yakin     masyarakat    nelayan juga bisa disandingkan tarap kesejahteraannya dengan sektor perekonomian yang lain.”
Pemberdayaan  masyarakat  nelayan oleh   desa   di   wilayah    ini   mengalami kendala dikarenakan tidak adanya kerjasama  dengan  koperasi  sebagai  unit yang  memang  kosentrasi  memberdayakan mereka.  Potensi  yang  besar  dimiliki  oleh desa  didalam  mensejahterakan  masyarakat nelayan,  diantaranya  dengan  kelengkapan sarana  dan  prasarana  yang  mereka  miliki, tentu akan mempermudah didalam melakukan  sebuah  peningkatan  potensi sumberdaya      manusia      dan      sumberdaya yang lainnya. Karena tujuan dari dilakukannya  pemberdayaan  tentu  salah satunya  adalah  meningkatkan  kualitas  dari objek  yang  diberdayakan  tersebut,  dan pemberdayaan  akan  berhasil  jika  ditunjang dengan  baik  adanya  sarana  dan  prasarana yang tersedia.
Persoalan  yang  terjadi  adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah  desa  melalui  LPMDes  dengan koperasi,  namun  peneliti  tidak  melihat pesoalan  ini  menjadi  masalah  yang  besar didalam  proses  pemberdayaan.  Justru  hal ini  menjadi  kekuatan  besar  yang  dimiliki oleh desa  didalam  membangun  masyarakat nelayan didalam melakukan pemberdayaan,  dengan  kata  lain  adanya kerjasama  didalam  mendisain        konsep pemberdayaan yang mereka sepakati bersama  tentu  akan  mempermudah  dan mempercepat  proses  pemberdayaan  yang dilakukan  bersama.  Peneliti  sangat  optimis sekali  dengan  adanya  pemberdayaan  yang dilakukan  bersama  antara  desa  dengan koperasi  akan  menjadikan  masyarakat nelayan  dapat disandingkan dengan sektor perekonomian  yang  lain,  mengingat  sarana dan prasarana yang dimiliki sangat memadai  untuk  menunjang  keberhasilan unit usaha ini.
Program  Pelatihan  yang  dilakukan setiap  tahun  harus  tetap  dilaksanakan sebagai bagian dari program pemberdayaan  masyarakat  nelayan,  namun yang perlu diperhatikan didalam mengirimkan perwakilan untuk mengikutinya adalah orang yang berkecimpung    langsung    dibidang. Sehingga   ilmu   yang   mereka   dapatkan dapat  diaplikasikan  dilapangan,  dan  dapat
mentransformasikan  ilmu  kepada  para nelayan   yang   lain.   Menyiapkan   kader- kader  terbaik  yang  dimiliki  adalah  hal terbaik didalam membantu proses pemberdayaan  dan  peningkatan  kualitas SDM  yang  ada  di  daerah  ini,  dimana diharapkan  dengan  adanya  kader-kader terbaik    yang  dikirimkan  untuk  mengikuti pelatihan dan penyuluhan dapat mempraktekan  dan  mentransformasikan ilmunya  kepada  orang-orang  yang  tidak mengikuti  atau  tidak  mau  ikut  terlibat didalam  proses  penyuluhan  dan  pelatihan tersebut.  Jadi  dengan  kata  lain  kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan  baik  yang  di  selenggarakan oleh    pemerintah    maupun    oleh    koperasi bisa terserap dengan baik.
Kepala  desa  sebagai  pembina  di koperasi  memiliki  akses  untuk  mengawasi dan  memberikan  pertimbangan  didalam mengeluarkan keputusan di  koperasi. Namun  yang  perlu  di  ingat  adalah  kepala desa  sebagai  pembina  tidak  memiliki kewenangan  yang  lebih  dibandingkan dengan  ketua  koperasi,  karena  unit  usaha ini  membawahi  anggota,  yang  mana  setiap keputusan  harus  dikonsultasikan  terlebih dahulu  kepada  anggota.  mungkin  utnuk kedepannya  ada  sebuah  singkronisasi kembali dan mengembalikan lagi bahwasannya  koperasi  masuk  kedalam salah   satu   unit   usaha   milik   desa   yang pengelolaan dan wewenangnya ada juga di
dilakukan            oleh            LPMDes. Pemberdayaan       cenderung       lebih
tangkapan),    semuanya    terdapat    di wilayah    ini.   Dimana    tidak    semua banyak  dilakukan  oleh  Koperasi  unit desa,  walaupun  pemberdayaan  ini masih  di  lingkup   yang  sangat   kecil
wilayah  nelayan  memiliki  fasilitas sarana     dan   prasarana    yang    baik. Namun  semua  sarana  dan  prasarana
desa.    Karena    yang    saya    perhatikan koperasi adalah unit usaha yang mensejahterakan  anggotanya,  sedangkan kategori  anggota  menurut  koperasi  adalah orang-orang  yang  memiliki  perahu  atau perperan  aktif  didalam  penjualan  ikan  di koperasi,  bagaimana  dengan  para  nelayan buruh    yang    notabene    mereka    hanya sebagai pelaksana lapangan (buruh).
Menjadi  pekerjaan  rumah    bersama  untuk mensingkronkan    kembali    bagaimana proses kemitraan  ini dapat  berjalan dengan baik  sehingga  kesejahteraan  di  masyarakat nelayan bisa dirasakan bersama.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1.   Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasa mengenai pemberdayaan masyarakat    pesisir    (nelayan)    desa Blanakan, kecamatan Blanakan,
Kabupaten  Subang  jawa  barat.  Penelit i mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1.   Pemberdayaan    masyarakat    nelayan oleh LPMDes desa Blanakan
Kabupaten  Subang  tidak  berjalan dengan baik, hal  ini dikarenakan  tidak adanya  kegiatan  pemberdayaan  yang
(nelayan  pemilik  perahu).  hal  ini  juga yang  membuat  pemerintah  desa  tidak melalukan pemberdayaan, karena menganggap semuanya sudah dilakukan oleh koperasi sebagai lembaga induk dari masyarakat nelayan.  Tidak  adanya  singkronisasi antara  pemerintahan  desa  (LPMDes) dengan  koperasi  juga  menjadi  salah satu    permasalahan    tidak    adanya proses pemberdayaan masyarakat nelayan. Peneliti melihat adanya
2.  Potensi  besar  yang  dimiliki  tidak dimanfaatkan  dengan  baik  didalam melakukan  pemberdayaan,  sarana  dan prasarana   yang   ada   di   tempat   ini sudah sangat memadai untuk melakukan sebuah peningkatan sumberdaya, namun tidak dimanfaatkan  dengan  baik.  Sehingga masyarakat  nelayan  masih  tidak  dapat disandingkan  dengan  sektor  ekonomi lain.  Sarana  dan  prasarana  mulai  dari tempat  penjualan  ikan  yang  sangat besar dan tertata rapih, tempat pengisian      solar,     tempat     bersandar kapal yang sangat baik, mobil ambulance,  kepemilikan  pabrik  es (untuk           mengawetkan           hasil
kewenangan    yang    lebih    dibandingkan dengan  ketua  koperasi,  karena  unit  usaha
Dalam  penelitian  yang  berikutnya, mungkin   akan   lebih   baik   mencari   jalan ini  membawahi  anggota,  yang  mana  setiap keputusan  harus  dikonsultasikan  terlebih dahulu   kepada   anggota.   mungkin   utnuk kedepannya    ada    sebuah    singkronisasi
agar  bagaimana  konsep  pemberdayaan masyarakat  nelayan  ini  dapat  dilakukan bersama.   Sehingga   tidak   ada   tumpang tindih didalam  pelaksanaan  pemberdayaan kembali  dan  antara  koperasi  dengan pemerintahan  desa  untuk  mengkonsep bersama  proses  pemberdayaan  yang  akan
masyarakat  nelayan  di  desa  Blanakan kabupaten  subang.  Dengan  adanya  konsep bersama  yang  disepakati untuk  melakukan
tersebut    terkesan    hanya    di perjuangkan atau dihasilkan oleh kerja keras dari koperasi semata.
3.  Pola  fikir  masyarakat  nelayan  yang masih  kurang  terhadap  pentingnya manfaat  dari  pemberdayaan  baik   itu bersifat  penyuluhan  dan  pelatihan ataupun kegiatan pemberdayaan lainnya yang mana    akan meningkatkan  pengetahuan  mereka didalam menjalankan proses penangkapan  ikan dilaut. Hal ini   juga menjadi  aktor  pengambat  terhadap tidak berjalannya proses pemberdayaan yang dilakukan.
2.   Saran
Peran  LPMDes  didalam  proses pemberdayaan masyarakat nelayan sangatlah  kurang  berjalan,  namun  melalui Kepala  desa  sebagai  pembina  di  koperasi memiliki  akses  untuk  mengawasi  dan memberikan pertimbangan didalam mengeluarkan  keputusan  di  koperasi. Namun  yang  perlu  di  ingat  adalah  kepala desa    sebagai    pembina    tidak    memiliki
di  jalankan  bersama,  sehingga  tidak  ada lagi  saling  mengandalkan  untuk  proses pemberdayaan. Karena yang hasil wawancara  dan  pembahawsan  peneliti menemukan  adanya  proses  yang  dominan didalam   pemberdayaan   yang   dilakukan oleh  koperasi,  namun  kosentrasi  mereka adalah    anggota,    sedangkan    kategori anggota  menurut  koperasi  adalah  orang- orang  yang  memiliki  perahu  atau  berperan aktif  didalam  penjualan  ikan  di  koperasi, bagaimana    dengan    para    nelayan    buruh yang  notabene  mereka  hanya  sebagai pelaksana    lapangan    (buruh).    Hal    ini menjadi  pekerjaan  rumah  bersama  untuk mensingkronkan    kembali    bagaimana proses  kemitraan  ini  dapat  berjalan  dengan baik  sehingga  kesejahteraan  di  masyarakat nelayan   bisa   dirasakan   bersama,   tidak hanya  dilakukan  oleh  koperasi  namun  juga oleh  pemerintah  dan  lebih  memperluas objek pemberdayaannya lagi, agar kesejahteraan  dapat  dirasakan  bersama bukan hanya pemiliki perahu tapi  juga bagi buruh nelayan.
pemberdayaan, peneliti optimis bahwasannya  pemberdayaan  dmasyarakat nelayan   di   wilayah    ini   akan   berjalan dengan  baik  dan  sesuai  dengan  konsep pemberdayaan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1.  Referensi Buku
Agus  Salim.  2001.  Tori  dan  Paradigma Penelitian  Sosial.  Yogyakarta:  Tiara Wacana
Charles  AT.  2001. Sustainable  fishery systems .  Canada:  Blakwell  Science Ltd. 370 p.
Craig,  G.  and  Mayo,  M.  (eds )  ( 1995 )
Community  Empowerment.  A  Reader in  Participation  and  Development .
London: Zed Books. Pp. 1-11.
Dault   A.   2008. Pemuda   Dan   Kelautan .
Jakarta: Pustaka Cidesindo. 222 hlm.
Hikmat  A,  2006, Strategi  Pemberdayaan Masyarakat .  Bandung:  Humaniora Utama Press. 240 hlm.
Ife,  Jim.  1995. Community  Development:
Creating  Community  Alternatives  – Vision, Analysis and Practice . Australia: Longman. 297 p.
Kusnadi,  Sumarjono,  Sulistiowati,Yunita, Subchan,  Puji.  2007. Strategi  Hidup Masyarakat    Nelayan .    Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
............... .    2003. Akar    Kemiskinan Nelayan .  Yogyakarta:  LKiS  Pelangi Aksara.136 hlm.
................   2009. Keberdayaan   Nelayan dan  Dinamika     Ekonomi     Pesisir .
Pusat  Penelitian Wilayah  Pesisir  Dan Pulau-Pulau  Kecil.  Jember:  Lembaga Penelitian  Universitas  Jember.  152 hlm.
Mc Ardle, J. (1989), “Community Development Tools of Trade”. Community  Quar-terly   Journal 16:
47-54 p.
Moleong  Lexy.j.  2007.  Metode  Penelitian
Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya
Mulyadi   S.    2007. Ekonomi    Kelautan . Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada.
148 hlm.
Satria  A.  2001. Dinamika  Modernisasi Perikanan: Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan . Bandung:
Humaniora Utama Press. 153 hlm.
Siswanto B.  2008. Kemiskinan  dan Perlawanan  Kaum  nelayan .  Malang: Laksbang Mediatama. Hlm 193-216.
Suharto  E,  2005, Membangun  Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Kajian
Strategi Pembangunan Kesejahteraan
Sosial      dan      Pekerjaan      Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.
Suhendra. 2006. Peranan birokrasi dalam pemberdayaan masyarakat. Bandung: Alfabeta.
Widodo  J  dan  Suadi.  2006. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut .
Yogyakarta:  Gajah  Mada  Universit y Press. 252 hlm.
2.  Datar-Data
1.   Data  Anggota  Nelayan  KUD  Mina Fajar Sidik Blanakan Tahun 2013
2.   Profil Desa Blanakan Tahun 2014
Lampiran 2.

## Pedoman Wawancara
1.  Badan Pemberdaya Masyarakat
(BPD) Desa Blanakan
1.   Sejauh  mana  BPD  terlibat  didalam
masalah peningkatan perokonomian masyarakat (Nelayan) ?
2.  Proses  pemberdayaan  apa  yang dilakukan oleh BPD didalam meningkatkan tarap kehidupan
perekonomian masyarakat ?
3.  Didalam    proses    pemberdayaan,
konsep  pemberdayaan  yang  seperti apa yang dilakukan ?
4.   Adakah kendala yang dihadapi oleh
BPD  didalam  menjalankan  proses pemberdayaan masyarakat?
5.  Apa  solusi  yang  ditawarkan  oleh BPD  didalam  menjawab  kendala dan tantangan pemberdayaan masyarakat (nelayan) ?
3.  Masyarakat        (Nelayan,        Tokoh Masyarakat,  Tokoh  Agama,  Tokoh Pemuda,    dan    berbagai    organisasi yang bergerak di bidang Perikanan)
1.  Adakah  keterlibatan  BPD  didalam proses  peningkatan  perekonomian kehidupan Nelayan ?
2.   Proses   pemberdayaan   seperti   apa yang  dilakukan  oleh  BPD  yang pernah dilakukan didalam meningkatkan  tarap  perekonomian masyarakat ?
3.  Apakah            proses            pendekatan pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh BPD sudah sesuai dengan harapan ?
4.  Apakah  anda  dilibatkan  didalam proses pemberdayaan yang dilakukan  oleh  BPD,  baik  dalam proses  perencanaan  pemberdayaan
(Konsep) ataupun proses pelaksanaan pemberdayaannya (sosialisasi) ?
5.    Adakah  proses  pemberdayaan  yang anda  tawarkan  kepada  BPD  dan dilaksanakan oleh BPD ?