## ANALISIS KEBIJAKAN PERDA NO. 02 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PASURUAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK
Hambali, Khumaidi, Aminullah

## ABSTRAK
Pandangan yang muncul terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima menyebabkan  Pemerintah daerah    wajib    mengambil    kebijakan    yang  bersifat  ganda  ( double  standart), satu  sisi  harus mengandung  nilai  positif  bagi  keberlangsungan  usaha  Pedagang  Kaki  Lima,  disisi  yang  lain Pemerintah juga harus menjaga kondisi keasrian keindahan dan kenyamanan suasana kota. Munculnya Pedagang   Kaki    Lima   sebagai   salah   satu   atribut   informal disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya  ketidakmampuan  sektor  formal  untuk  menampung  keberadaan  mereka,  hal  tersebut disebabkan kegagalan pembangunan perekonomian kota.
Meningkatnya  pertumbuhan  sektor  informal  disebabkan  karena  tidak  membutuhkan  pendidikan tinggi,  modal  besar  atau  pengalaman  kerja.  Dari  segi  pendidikan  misalnya,  pada  umumnya  karena memiliki tingkat pendidikan menengah  ke  bawah.  Meskipun  demikian  bukan  berarti  tidak  ada pekerja sektor informal yang memiliki tingkat pendidikan baik.
Kata Kunci: Analisis, Kebijakan, Pedagang kaki Lima

## PENDAHULUAN
Meningkatnya pertumbuhan
sektor informal disebabkan karena tidak membutuhkan pendidikan tinggi, modal besar atau  pengalaman  kerja.  Dari  segi  pendidikan misalnya,  pada  umumnya  karena  memiliki tingkat  pendidikan  menengah  ke  bawah. Meskipun  demikian  bukan  berarti  tidak  ada pekerja sektor informal yang memiliki tingkat pendidikan baik.
Seperti  halnya  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  secara  umum  di
Negara Indonesia, Provinsi
serta
Kabupaten/Kota pada khususnya, Kota Pasuruan  juga  membuat  suatu  peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang berkaitan dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang  Kaki  Lima    (PKL).    Perda    yang dimaksud    adalah    Perda    No.    02    Tahun 2013    tentang  Penataan    dan    Pemberdayaan Pedagang    Kaki    Lima    di    Kota    Pasuruan, Perda    ini  dibuat  dalam  rangka  menata  dan menertibkan  PKL  yang  berada  di  beberapa tempat  strategis  wilayah  Kota  Pasuruan. Tempat-tempat  strategis  yang  biasa  ditempati PKL  tersebut  seperti  pinggir-pinggir  (bahu) jalan, trotoar, dan beberapa pasar yang berada di Kota Pasuruan.
Perda  Penataan  dan  Pemberdayaan  PKL bertujuan  untuk  menjaga  stabilitas  daerah berkaitan  dengan  kelancaran  lalu  lintas,
stabilitas  sosial  yang  berkaitan  dengan pemakaian  fasilitas  dan  ruang  publik  seperti bahu  jalan,  trotoar  dan  menjaga  keindahan dan    keasrian    Kota  Pasuruan        serta berupaya  mengatur    segala  bentuk  kegiatan PKL  baik  penataan  tempat  maupun  alokasi waktu diperbolehkannya PKL untuk melakukan      kegiatan      usahanya.      Didalam Perda   No.    02   Tahun   2013 menjelaskan beberapa  substansi  tentang  penjelasan  PKL, penjelasan tempat atau kawasan yang disahkan bagi PKL untuk melakukan kegiatan usahanya,  sarana  dan  prasarana  yang  dipakai oleh  PKL  dalam  melakukan  usahanya,  serta penjelasan  tentang  larangan-larangan  serta sanksi-sanksi  bagi  PKL  jika  melanggar peraturan tersebut.
Keberadaan  PKL  di  pusat  pertumbuhan ekonomi  dan  di  pusat-pusat  perkotaan sekarang  ini  menjadi  masalah  yang urgen untuk  diperhatikan.  Keberadaan  mereka acapkali  dinilai  sebagai  faktor  penghambat program  tata  letak  dan  tata  ruang  kota  yang dilakukan oleh kebanyakan pemerintah daerah di Indonesia. Diantaranya keberadaan  mereka dianggap    sebagai  pengganggu    fasilitas publik,  memakai hak publik dalam hal trotoar jalan atau yang lebih kita kenal dengan istilah kembang trotoar.
Perkembangan  PKL  di  kota  Pasuruan sangat  pesat  sekali,  hal  ini  diakibatkan kurangnya  lapangan  pekerjaan  di  desa,
akhirnya  banyak  orang-orang  berbondong- bondong  melakukan  urbanisasi  ke  kota dengan  alasan  mencari  penghidupan  yang lebih  layak.  Faktor  lain  diakibatkan  dari banyaknya  orang-orang  yang  di  PHK  dari perusahaan  pada  akhirnya  PKL  menjadi pilihan  lapangan  pekerjaan  dengan  alasan Usaha  PKL  dinilai  tidak  rumit  dan  sangat memungkinkan  orang-orang  untuk  tetap  bisa hidup dalam menopang perekonomiannya.
Keberadaan  PKL  di  kota  Pasuruan terutama  PKL  yang  berada  di  sekitar  Kota Pasuruan sudah dinilai sangat memprihatinkan  karena  keberadaan  mereka mengakibatkan    banyak    faktor    negatif, diantaranya    mengganggu    lancarnya    lalu lintas,  buruknya  pandangan  kota  karena mereka  cenderung    bikin  kumuh  dan  kotor sehingga  berimbas  pada  kondisi  kota  yang tidak  sedap  dipandang.  Pada  sudut  yang berbeda  ada  hal  positif  yang  ditimbulkan dengan  keberadaan  mereka  diantaranya, masyarakat    lebih    mudah    mendapatkan kebutuhan    konsumsi    yang    murah,    secara tidak  langsung  juga  dengan  keberadaan mereka menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kota Pasuruan.

## KERANGKA TEORI

## EKONOMI POLITIK
Ekonomi  politik  merupakan  sebuah pendekatan  lain  dalam  kajian  ekonomi maupun  politik.  Meskipun  keduanya  adalah dua  kajian  yang  berbeda  namun  keduanya tidak  bisa  dilepaskan  satu  sama  lain. Ekonomi tidaklah berada dalam  ruang hampa  yang  bebas  dari  pengaruh  dinamika politik,  demikian  juga  politik  tidak  bisa lepas dari dinamika perekonomian.
Sama  halnya  dijelaskan  oleh  Ahmad Erani  Yustika  (2009)  bahwa  meskipun analisis  ekonomi  dan  analisis  politik  berbeda karena  memiliki  dasar  yang  berbeda  namun dalam pendekatan ekonomi dapat mengaitkan penyelenggaraan politik baik yang menyangkut proses, aspek maupun
kelembagaan  dengan  kegiatan  ekonomi  yang dilakukan
masyarakat maupun pemerintah.      Artinya      mekanisme      pasar, investasi  dan  kegiatan  ekonomi  lainnya dipengaruhi  dinamika  politik  yang  sedang terjadi  Lebih  lanjut Ahmad  Erani  Yustika, ekonomi  politik  percaya  sturuktur  kekuasaan memiliki pengaruh terhadap kegiatan
ekonomi  sedangkan  pendekatan  ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan terjadi begitu  saja (given) .  Hal  ini  dapat  dilihat bagaiamana  sistem  politik  yang  menganut liberalisasi  sehingga membuat kita terperosok dalam  demokrasi  liberal.  Demokrasi  yang memberi  keleluasaan  pada  siapa  saja  untuk berkompetisi,  asalkan  memiliki  kemampuan terutama  finansial  karena  mahalnya  biaya politik. Momentum ini kemudian dimanfaatkan  oleh  para  elite  ekonomi (pengusaha)  untuk  ikut  berkontestasi  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Secara  langsung  mereka  bisa  mencalonkan diri  sebagai  wakil  rakyat.  Ada  juga  yang melakukannya  secara  tidak  langsung  dengan menunjuk atau mendukung  salah satu kandidat  wakil  rakyat  dengan  sokongan  dana yang besar.
Dalam  kajian  ekonomi  politik,  ketika kebijakan  ekonomi  dikeluarkan  bukanlah tanpa  ada  kepentingan  kekuasaan.  Ada agenda  lain  kekuasaan  tertentu  dari  sistem ekonomi  yang  berlangsung,  sehingga Ahmad Erani Yustika mengatakan pendekatan ekonomi  politik  dalam  prakteknya  selalu mempertimbangan dan memperhatikan struktur kekuasaan dan sosial  yang ada dalam masyarakat.  Dengan  demikian  wajar  jika kebijakan  selalu  mendapatkan  pro  dan  kontra di  masyarakat.  Apalagi  sekarang,  Indonesia memasuki fase perpolitikan era desentralisasi. Sistem  politik  yang  terbuka  dan  lemahnya kontrol masyarakat lokal terhadap pemerintahan  sehingga  kebijakan  ekonomi sangat  rentan  dengan  kepentingan  politik. Terlebih  sejalan  dengan  konsep  demokrasi kita yang  liberal dan ekonomi yang neoliberal,  maka  politik  akan  terjebak  pada biaya  politik  yang  mahal.  Tak  pelak  lagi, kekuasan  pemodal  yang  memainkan  peran besar  dalam  kebijakan  ekonomi.  Hingga berujung  pada  pendiktean  institusi  politik maupun  ekonomi  yang  diarahkan  pada kepentingan para pemilik modal.
Menurut Mochtar Mas‟oed (2008) mendefinisikan  ekonomi  politik  sebagai keterkaitan  antara  fenomena  politik  dan ekonomi,  antara  negara  dan  pasar  atau antara  negara  dan  masyarakat.  Dua  aspek  ini memang  tidak  bisa  dipisahkan  bahkan  setiap kebijakan  politik  yang  menjadi  prioritas utama yang selalu ditemukan adalah kepentingan ekonomi.

## ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

## Model Analisis Kebijakan Publik
Thomas  R.  Dye  (1978)  dalam  Wahab (2008)  membagi  model  analisis  kebijakan publik dalam enam buah model, yaitu: Model Kelembagaan,  Model  Kelompok,  Model  Elit, Model  Rasional,  Model  Inkremental  dan Model Sistem.
Model Kelembagaan
Model  kelembagaan  pada  dasarnya merupakan  sebuah  model  analisis  yang dikembangkan  oleh  para  pakar  ilmu  politik yang  memandang  kebijakan  publik  sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Struktur- struktur  dan  lembaga-lembaga  pemerintahan sejak  lama  memang  menjadi  pusat  perhatian ilmu  politik,  bahkan  ilmu  politik  sering disebut  sebagai  suatu  ilmu  yang  mempelajari lembaga-lembaga  pemerintah  (government institusional).
Model Kelompok
Model kelompok pada dasarnya berangkat  dari  suatu  anggapan  bahwa interaksi  antar  kelompok  dalam  masyarakat itulah  yang  menjadi  pusat  perhatian  politik. Dalam hal ini individu-individu yang memiliki  latar  belakang  kepentingan  yang sama  biasanya  akan  bergabung  baik  secara formal  maupun  secara  informal  untuk mendesakkan kepentingan-kepentingan mereka kepada pemerintah. Dengan demikian dalam  model  ini  kebijakan  publik  dipandang sebagai hasil keseimbangan kelompok.

## Model Elit
Model  elit  adalah  sebuah  model  analisis yang  dikembangkan  dengan  mengacu  pada teori elit. Teori elit pada umumnya menentang  keras  terhadap  pandangan  yang mengatakan bahwa kekuasaan dalam masyarakat  itu  terdistribusi  secara  merata. Dengan  mengacu  pada  hasil  karya  para teoritisi  elit  klasik,  C.  Wirght  Mills  (1956) dalam Wahab (2008) mengungkapkan adanya suatu  gejala  konsentrasi  kekuasaan  politik  di tangan  sekelompok  kecil  warga  masyarakat. Dalam  model  elit  ini,  kebijakan  publik dipandang sebagai Preferensi Elit.

## Model Rasional
Model    pembuatan    kebijakan    publik
rasional  barangkali  akar-akar  pemikirannya dapat dilacak pada karya Herbert Simon yang berjudul  Adminstration  Behaviour.  Sesuai dengan    karya    ini    maka    dalam    model rasional,    kebijakan    publik    pada  dasarnya dapat  dianggap  sebagai  pencapain  tujuan secara efisien.

## Model Inkremental
Model   inkremental   pada   hakikatnya memandang      kebijakan      publik      sebagai kelanjutan  dari  kegiatan-kegiatan  yang  telah dilakukan  oleh  pemerintah  di  masa  lampau dengan hanya melakukan perubahan- perubahan seperlunya. Model ini pertama  kali dikembangkan    oleh    Charles    E.    Lindblom sebagai    kritik    terhadap  model  rasional komprehensif  dalam  pembuatan  kebijakan publik.  Dengan  demikian  dalam  model  ini kebijakan  publik  dapat  dipandang  sebagai perubahan kecil-kecilan dari kebijakan- kebijakan sebelumnya.

## Model Sistem
Model  sistem  pada  awalnya  adalah sebuah  model  yang  dikembangkan  oleh  para ahli  biologi.  Model  ini  kemudian  diterapkan pada  studi  politik  atau  studi  kebijakan  publik oleh  ilmuwan  politik  Amerika  David  Easton. Easton berpendapat bahwa kegiatan politik itu dapat  dianalisis  dari  sudut  pandang  sistem, terdiri  dari  jumlah  proses-proses  yang  harus tetap dalam keadaan seimbang kalau kegiatan politik  itu  ingin  tetap  terjaga  kelestariannya. Dalam model ini, kebijakan publik dipandang sebagai output dari sistem.
Model  kebijakan  yang  paling  baik menurut  Lester  dan  Stewart  adalah  model elitis dan model pluralis.

## Model Elitis
Di sebagian besar negara-negara berkembang  dan  negara  yang  mendasarkan diri  pada  sistem  otoriter,  seperti  misalnya Kuba  dan  Korea  Utara,  model  elitis merupakan  model  yang  cukup  baik  untuk menganalisis kebijakan publik yang berlangsung di negara-negara tersebut. Model mi mempuyai asumsi bahwa kebijakan publik dapat  dipandang  sebagai  nilai-nilai  dan pilihan-pilihan  dari  elit  yang  memerintah. Argu-  mentasi  pokok  dari  model  ini  adalah bahwa  bukan  rakyat  atau  “massa”  yang menen-  tukan  kebijakan  publik  melalui tuntutan-tuntutan  dan  tindakan  mereka,  tetapi
kebijakan  publik  ditentukan  oleh  elit  yang memerintah  dan  dilaksanakan  oleh  pejabat- pejabat  dan  badan-badan  pemerintah  yang berada di bawahnya.

## Model Pluralis
Berkebalikan  dengan  model  elit  yang titik  perhatiannya  lebih  bertumpu  pada  elit politik,  maka  model  pluralis  lebih  percaya pada  peran  subsistem-subsistem  yang  berada dalam  sistern  demokrasi.  Di  negara-negara berkembang model elitis akan cukup memadai  untuk  menjelaskan  proses  politik yang  berlangsung,  namun  akan  kesulitan dalam  menjelaskan  proses  politik  di  negara yang mendasarkan diri pada sistem demokrasi, terlebih demokrasi pluralis seperti di Amerika Serikat.
Pandangan-pandangan  pluralis  disarikan dari  ilmuwan  Robert  Dahl  dan  David Truman. Pandangan pluralis dapat dirangkum dalam uraian berikut:
a.     Kekuasaan  merupakan  atribut  individu dalam  hubungannya  dengan  individu- individu yang lain dalam proses pembuatan keputusan.
b.   Hubungan-hubungan  kekuasaan  tidak perlu  tetap  berlangsung,  hubungan- hubungan  kekuasaan  lebih  dibentuk untuk keputusan-keputusan khusus. Setelah  keputusan  ini  dibuat  maka hubungan-hubungan  kekuasaan  tersebut tidak  akan  nampak,  hubungan  ini  akan digantikan  oleh  seperangkat  hubungan kekuasaan yang berbeda ketika keputusan selanjutnya hendak dibuat.
c. Tidak  ada  pembedaan  yang  tetap  di antara “elit” dan “massa”. Individuindividu yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dalam suatu waktu  tidak  dibutuhkan  oleh  individu yang  sama  yang  berpartisipasi  dalam waktu  yang  lain.  Individu    masuk    dan keluar  dalam    partisipasinya  sebagai pembuat  keputusan digolongkan menjadi aktif atau tidak aktif dalam politik.
d. Kepemimpinan bersifat cair dan
mempunyai mobilitas yang tinggi, kesehatan  merupakan  aset  dalam  politik, tetapi  hanya  merupakan  salah  satu  dari sekian banyak aset politik yang ada.

## METODE PENELITIAN
Penelitian    ini    dilakukan    dengan
menggunakan    metode    penelitian    kualitatif dengan  pendekatan  fenomenologi.  Menurut Creswell (2009: 13) phenomenological research  is  a  strategy of inquiry in which the researcher  indentifies  the  essence  of  human experinces  about  phenomenon  as  described by  participants (Penelitian  fenomenologi merupakan  suatu  strategi  penelitian  dimana peneliti mengidentifikasi inti sari pengalaman manusia tentang fenomena seperti  yang  dideskripsikan  oleh partisipan) . Pendekatan  kualitatif  lebih  menekankan  pada proses pencarian makna, pengungkapan makna    di    balik    fenomena    yang    muncul dalam    penelitian,    dengan  tujuan  supaya masalah  yang  akan    dikaji  lebih    bersifat komprehensif,    mendalam,  alamiah,  dan  apa adanya  tanpa  banyak  campur  tangan  dari peneliti  terhadap  fakta  yang      muncul. Pendekatan      fenomenologi      digunakan untuk   mengungkapkan bagaimana Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2013 Tentang Penataan dan  Pemberdayaan  Pedagang  Kaki  Lima  di Kota Pasuruan.
Manfaat  pendekatan  ini  ditujukan  untuk mempelajari  fenomena  sosial  dengan  tujuan menjelaskan dan menganalisa perilaku manusia  dan  kelompok,  dari  sudut  pandang yang  sama  sebagai  objek  yang  diteliti melihat  masalah  tersebut.  Seperti  yang dikatakan  oleh  Straus  dan  Corbin  (1997), metode  kualitatif  dapat  digunakan  untuk menemukan  dan  memahami  apa  yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala  merupakan  sesuatu  yang  sulit untuk diketahui dan difahami.
Pertimbangan  menggunakan  penelitian yang bersifat  kualitatif adalah bahwa dampak kebijakan tidak hanya mengungkapkan peristiwa  riil  yang  bisa  di  kuantitatifkan, tetapi lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat mengungkapkan  nilai-  nilai  tersembunyi  dari kebijakan  tersebut.  Selain  itu  penelitian  ini akan  lebih  peka  terhadap  informasi  yang bersifat  kualitatif  dengan  secara  relatif berusaha  mempertahankan  keutuhan  dari obyek yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Fenomena  pertumbuhan  PKL  telah menjadi isu internasional karena menimbulkan potensi konflik penataan ruang  yang  akan  berdampak  negatif  bagi ketertiban dan  keindahan  kota.  Konflik  ruang yang ditimbulkan oleh PKL jika  PKL  sudah
menempati  ruang  publik  kota  pada  suatu kawasan  tertentu  sehingga    mengakibatkan terganggunya  fungsi  ruang  publik  tersebut. Kasus yang umum terjadi adalah terganggunya  fungsi  trotoar  sebagai  tempat pejalan  kaki  dan  fungsi  jalan  sebagai  tempat laju kendaraan  bermotor. Dalam kaitan inilah maka  upaya  penataan  PKL  menjadi  sangat penting dilakukan sebagai  bagian  dari penataan ruang kota untuk menjamin terwujudnya ketertiban dan kenyamanan kota.
Keberadaan    PKL      di      pusat pertumbuhan   ekonomi   dan   di   pusat-pusat perkotaan sekarang ini menjadi masalah yang urgen untuk diperhatikan. Keberadaan mereka acapkali  dinilai  sebagai  faktor  penghambat program  tata  letak  dan  tata  ruang  kota  yang dilakukan oleh kebanyakan pemerintah daerah  di  Indonesia.  Diantaranya  keberadaan mereka dianggap sebagai pengganggu fasilitas publik, memakai hak publik dalam hal trotoar jalan atau yang lebih kita kenal dengan istilah kembang trotoar.
Perkembangan  PKL  di  kota  Pasuruan sangat  pesat  sekali,  hal  ini  diakibatkan kurangnya  lapangan  pekerjaan  di  desa, akhirnya  banyak  orang-orang  berbondong- bondong  melakukan  urbanisasi  ke  kota dengan  alasan  mencari  penghidupan  yang lebih  layak.  Faktor  lain  diakibatkan  dari banyaknya  orang-  orang  yang  di  PHK  dari perusahaan  pada  akhirnya  PKL  menjadi pilihan  lapangan  pekerjaan  dengan  alasan Usaha  PKL  dinilai  tidak  rumit  dan  sangat memungkinkan  orang-orang  untuk  tetap  bisa hidup dalam menopang perekonomiannya.
Keberadaan    PKL    di    kota  Pasuruan terutama  PKL  yang  berada  di  sekitar Kota Pasuruan      sudah      dinilai      sangat memprihatinkan   karena   keberadaan mereka mengakibatkan banyak faktor negatif, diantaranya  mengganggu  lancarnya    lalu lintas,    buruknya    pandangan    kota    karena mereka    cenderung  bikin  kumuh  dan  kotor sehingga  berimbas  pada  kondisi  kota  yang tidak  sedap  dipandang.  Pada  sudut  yang berbeda  ada  hal  positif  yang  ditimbulkan dengan  keberadaan  mereka  diantaranya, masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan konsumsi yang murah, secara tidak langsung  juga  dengan  keberadaan  mereka menyumbang  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Pasuruan.
Seperti  halnya  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  secara  umum  di
Negara Indonesia, Provinsi
serta
Kabupaten/Kota pada khususnya, Kota Pasuruan  juga  membuat  suatu  peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang berkaitan dengan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang  Kaki  Lima  (PKL).  Perda  yang dimaksud  adalah  Perda  No.  02  Tahun  2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang  Kaki  Lima di Kota Pasuruan, Perda ini  dibuat  dalam  rangka  menata  dan menertibkan  PKL yang  berada  di   beberapa tempat    strategis    wilayah    Kota    Pasuruan. Tempat-tempat    strategis    yang    biasa ditempati    PKL    tersebut    seperti    pinggir- pinggir  (bahu)  jalan,  trotoar,  dan  beberapa pasar yang berada di Kota Pasuruan.
Perda      Penataan      dan      Pemberdayaan PKL      bertujuan      untuk      menjaga  stabilitas daerah  berkaitan  dengan  kelancaran  lalu lintas,  stabilitas  sosial  yang  berkaitan  dengan pemakaian  fasilitas  dan  ruang  publik  seperti bahu  jalan,  trotoar  dan  menjaga  keindahan dan  keasrian  Kota  Pasuruan   serta  berupaya mengatur  segala  bentuk  kegiatan  PKL  baik penataan  tempat  maupun  alokasi  waktu diperbolehkannya  PKL  untuk  melakukan kegiatan  usahanya.  Didalam  Perda  No.  02 Tahun  2013  menjelaskan  beberapa  substansi tentang penjelasan PKL,   penjelasan   tempat atau   kawasan   yang   disahkan   bagi   PKL untuk  melakukan  kegiatan  usahanya,  sarana dan  prasarana  yang  dipakai  oleh  PKL  dalam melakukan usahanya, serta penjelasan tentang larangan-larangan  serta  sanksi-sanksi  bagi PKL jika melanggar peraturan tersebut.
Pembinaan pedagang kaki lima merupakan  bagian  dari  hak  Pedagang  Kaki Lima.  Hal  ini  sesuai peraturan  daerah  Nomor 11  tahun  2000,  dimana  hak-hak  Pedagang Kaki Lima meliputi :
1.   Mendapatkan Pelayanan Perijinan
2.    Tersedianya Lahan Lokasi PKL
3.    Mendapatkan Pengatuhan dan Pembinaan Dalam  pandangan  Ekonomi  politik kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kota  Pasuruan  sudah  sangat  tepat,  dalam  arti pemerintah  juga  mengharap  dari  tertata  dan terberdayanya PKL akan menambah Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Pasuruan dimana PKL menjadi salah satu penyumbangnya.  Disamping  itu  PKL  dalam hal  ini  juga  merasa  diuntungkan  dengan bertambahnya  pendapatan  yang  diperoleh
sebagai  akibat  dari  terimplementasinya  Perda yang berpihak pada PKL.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad  Erani  Yustika , ekonomi  politik percaya sturuktur kekuasaan memiliki pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sedangkan pendekatan ekonomi murni menganggap struktur kekuasaan terjadi begitu saja (given) . Hal ini dapat dilihat bagaiamana sistem  politik  yang  menganut  liberalisasi sehingga membuat   kita   terperosok   dalam demokrasi      liberal.      Demokrasi      yang memberi  keleluasaan  pada  siapa  saja  untuk berkompetisi,  asalkan  memiliki  kemampuan terutama  finansial  karena  mahalnya  biaya politik. Momentum ini kemudian dimanfaatkan oleh  para  elite  ekonomi (pengusaha)  untuk  ikut  berkontestasi  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Secara  langsung  mereka  bisa  mencalonkan diri  sebagai  wakil  rakyat.  Ada  juga  yang melakukannya  secara  tidak  langsung  dengan menunjuk atau mendukung  salah  satu kandidat  wakil  rakyat  dengan  sokongan  dana yang besar.
Dalam  kajian  ekonomi  politik,  ketika kebijakan  ekonomi  dikeluarkan      bukanlah tanpa ada kepentingan kekuasaan. Ada agenda lain  kekuasaan  tertentu  dari  sistem  ekonomi yang  berlangsung,  sehingga  Ahmad  Erani Yustika  mengatakan  pendekatan  ekonomi politik dalam prakteknya selalu mempertimbangan dan memperhatikan struktur kekuasaan dan sosial  yang ada dalam masyarakat.  Dengan  demikian  wajar  jika kebijakan    selalu    mendapatkan    pro    dan kontra    di    masyarakat.    Apalagi    sekarang, Indonesia  memasuki  fase  perpolitikan  era desentralisasi.  Sistem  politik  yang  terbuka dan  lemahnya  kontrol  masyarakat  lokal terhadap  pemerintahan  sehingga  kebijakan ekonomi  sangat  rentan  dengan  kepentingan politik.  Terlebih  sejalan  dengan  konsep demokrasi kita yang liberal dan ekonomi yang neoliberal,  maka  politik  akan  terjebak  pada biaya  politik  yang  mahal.  Tak  pelak  lagi, kekuasan  pemodal  yang  memainkan  peran besar    dalam    kebijakan    ekonomi.    Hingga berujung    pada    pendiktean    institusi  politik maupun  ekonomi  yang  diarahkan  pada kepentingan para pemilik modal.

## KESIMPULAN
Perda  No.  02  Tahun  2013  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  daerah  kota Pasuruan  dalam  bentuk  Perda  No.  02  Tahun 2013 sudah tepat sasaran,  keberadaan PKL di Kota  Pasuruan  lebih  bisa  tertata  dan  tertib. Sehingga  Pemerintah  Daerah  Kota  Pasuruan melakukan  langkah  pemberdayaan  guna melangsungkan  keberadaan  PKL  di  Kota Pasuruan   lebih   bisa   di   untungkan   dalam hal      keberlangsungan      menjalankan dagangannya.
Peran aktor dalam Implementasi Kebiajkan  Perda  No.  02  Tahun  2013  ini merupakan  kunci  keberhasilan  dari  perda tersebut.  Dimana  dalam  hal  ini  aktor implementornya  adalah  Dinas  Koperasi  dan Perindustrian  Dagang  Kota  Pasuruan,  Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pedagang Kali Lima itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Wahab      SA.  2008. Pengantar      Analisis Kebijakan      Publik .  Malang:      UPT Penerbitan  Universitas  Muhammadyah Malang. Lester,   James   P   dan   Stewart, Joseph.    2000 .    Public    Policy:    An Evolutionary  Approach. Second  Edition.
Thomson Learning. USA.
Parsons,  Wayne.  2011. Public  Policy: Pengantar  Teori  dan  Praktik  Analisis Kebijakan. Terjemah    Tri    Wibowo Budi  Santoso.  Edisi  Pertama.  Prenanda Media Group. Jakarta.
William N Dunn , (2003), Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan), Yogyakarta, Gajahmada University press
Yustika, Ahmad Erani. 2009. Ekonomi Politik Kajian  Teoritis  dan  Analisis  Empiris .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mas‟oed,                Mochtar.                2008.
Ekonomi-Politik                Internasional dan Pembangunan .Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Moleong,    Lexy    J.    2002. Metode Penelitian Kualitatif .    Bandung:    PT Remaja Rosdakarya
Lester,    James    P    dan    Stewart,    Joseph.
2000 .   Public   Policy:   An   Evolutionary Approach. Second  Edition.  Thomson Learning. USA