Bricolage Vol.4 (No. 1 ) : 23 - 94. Th. 2018 ISSN: 2502-0935 E-ISSN: 2615-6423
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian
PERJUANGAN MULTIKULTURALISME PERHIMPUNAN INDONESIA TIONGHOA DALAM PERSPEKTIF REKOGNISI AXEL HONNETH

## Rustono Farady Marta
Ilmu Komunikasi, Universitas Bunda Mulia
Disetujui 26 Februari 2018

## ABSTRACT
Social  equality  among  human  beings  is  the  ideal  condition  that  has  been  initiated  by philosophers  such  as  Hegel  and  Mead,  but  Axel  Honneth  offers  a  different  perspective  on  both implementation levels  and a more holistic perspective. One of the thoughts related to the acquisition of Honneth's  recognition  through  his  postulate,  has  illustrated  that  there  is  a  struggle  on  the  basis  of awareness of respect and recognition of cultural identity in the realm of multiculturalism. In the struggle there are several steps that must be passed to obtain mutual recognition of the particular identity, where the working principle starts from the affective level of love, then the cognitive is in the realm of the legal order,  until  the  intellectual  intuition  is  poured  in  the  form  of  solidarity.  These  three  become  forms  of reciprocal  relationships  that  lead  to  the  acquisition  of  recognition  in  several  stages  in  every  phase  of society's development. This is in line with the struggle of the Chinese Association of China (INTI) which is always  at  the  forefront  of  diffusing  the  implementation  of  multiculturalism  to  the  wider  community. Recognition of the equal rights and obligations of citizens is an essential human role, as well as the ethnic Chinese Indonesian community that has become an integral and fundamental part of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Unfortunately, past political policies 'scratch' history track record that actually creates a negative perception related to the existence of this ethnic.
Keywords: Axel Honneth Recognition, Multiculturalism, Perhimpunan INTI

## ABSTRAK
Pemikiran  Rekognisi  Axel  Honneth  melalui  postulasinya  bahwa  terdapat  perjuangan pemerolehan rekognisi (the struggle for recognition) , dimana prinsip kerjanya lebih didasarkan atas: cinta ( love ),  tatanan  hukum  ( legal  order ),  dan  solidaritas (solidarity ).  Hal  ini  sejalan  dengan  perjuangan Perhimpunan  Indonesia  Tionghoa  (INTI)  yang  senantiasa  berada  di  garis  terdepan  mendifusikan implementasi  dari  multikulturalisme  pada  masyarakat  luas.  Pengakuan  akan  kesetaraan  hak  dan kewajiban  warga  negara  merupakan  sesuatu  peranan  manusia  yang  sifatnya  hakiki,  demikian  pula masyarakat  etnis  Tionghoa  Indonesia  yang  telah  menjadi  bagian  integral  serta  fundamental  dari  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sayangnya kebijakan politik masa lampau ‘menggoreskan’ rekam jejak sejarah yang justru menimbulkan persepsi negatif terkait keberadaan etnis ini.
Kata kunci: Rekognisi Axel Honneth, Multikulturalisme, Perhimpunan INTI
*Korespondensi Penulis: E-mail: rustonofarady@gmail.com
Bricolage Vol.4 (No. 1 ) : 24 - 94. Th. 2018 ISSN: 2502-0935 E-ISSN: 2615-6423
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/
Hasil Penelitian

## PENDAHULUAN
Teori-teori  sosial  sampai  akhir dekade  1980-an  seolah-olah  ‘didominasi’ oleh  dua  pendekatan  intelektual  besar, yakni Marxisme di Eropa dan teori keadilan John  Rawls  di  Amerika  Serikat.  Di  dalam kedua  teori  itu  tatanan  politis  haruslah diatur  berdasarkan  prinsip-prinsip  normatif yang  tegas  dan  jelas.  Semua  bentuk ketidaksamaan  atau  ketidakadilan  sosial haruslah  dilenyapkan.  Akan  tetapi  sejalan dengan perkembangan jaman, fokus filsafat politik  kini  tampaknya  telah  berubah  arah. Jika dahulu filsafat politik dominan dengan ide-ide  dasar  tentang  ‘distribusi  yang transparan  dan  setara’  ( equal  distribution ) dan  ‘kesetaraan  ekonomis’  ( economic equality ),  maka  sekarang  ide-ide  yang dominan  adalah  ide-ide  yang  berkaitan dengan  ‘penghormatan’  ( respect )  dan ‘martabat’ ( dignity ). Hal inilah yang disebut oleh  Nancy  Fraser  sebagai  perubahan  dari ‘redistribusi’  ( redistribution )  menuju  ke ‘pengakuan’ ( recognition ). Sementara konsep  yang  pertama  terkait  dengan  visi tentang  keadilan  yang  bertujuan  untuk mencapai  kesetaraan  sosial  dalam  hal redistribusi  kebutuhan-kebutuhan  mendasar setiap  orang  sebagai  subyek  yang  bebas, maka  konsep  kedua,  yakni  konsep  tentang pengakuan, lebih ingin menciptakan masyarakat  yang  adil  sebagai  masyarakat yang mengenali identitas personal partikular setiap individu yang ada.
Di dalam sejarah filsafat Hegel dan Mead  adalah  para  pemikir  yang  mencoba merumuskan  ide  ini  secara  komprehensif. Jika Hegel masih memiliki nuansa metafisis yang  kuat  di  dalam  pemikirannya,  Mead justru  ingin  mengembangkan  etika  politik pengakuan  post-metafisika.  Akan  tetapi lepas  dari  perbedaan  mendasar  tersebut, mereka merumuskan suatu bentuk masyarakat ideal yang kurang lebih serupa, yakni suatu masyarakat di mana kesetaraan antara  individu  telah  menjadi  bagian integral  interaksi  sosial,  sehingga  setiap individu  dapat  diakui,  dikenali,  dan didorong  untuk  menjadi  individu-individu yang unik.
Dalam rangka memaknai perubahan pemahaman ini menurut Honneth,  kita  dapat  menggunakan  dua kerangka  berpikir  yang  dimungkinkan untuk diterapkan. Walaupun kedua kerangka  berpikir  itu  memang  pada hakekatnya bertentangan. Kerangka pertama memungkinkan kita berpikir bahwa  semua  konsep-konsep  kontemporer, seperti martabat dan pengakuan, sebenarnya adalah  hasil  dari  kekecewaan  politis ( political  disillusionment ).  Konsep  ini disebut  demikian  karena  telah  menjadi simbol  kemenangan  partai-partai  politik konservatif  di  banyak  negara.  Akibatnya banyak  kebijakan-kebijakan  yang  tadinya berbasis negara kesejahteraan yang berfokus pada kesetaraan sosial pun terkikis sedikit  demi  sedikit.  Argumennya  begini karena  realisasi  keadilan  dan  kesetaraan sosial  adalah  sesuatu  yang  membutuhkan waktu  lama  dan  usaha  yang  besar,  maka cita-cita yang lebih realistis, yakni peningkatan  penghormatan  dan  pengakuan terhadap  identitas  personal  partikular, dapatlah didahulukan.
Ada  alternatif  kerangka  berpikir kedua,  yakni  munculnya  tema-tema  seperti penghormatan dan pengakuan sebagai tanda dari bertumbuhnya kepekaan moral masyarakat. Dengan argumen ini sebenarnya mau dikatakan bahwa
masyarakat telah bergerak ke arah kesadaran tentang pentingnya penghormatan  dan  pengakuan  terhadap identitas kultural yang selama ini terabaikan. ‘Sebagai konsekuensi”, demikian tulis Honneth, “kita  jadi menyadari  bahwa  pengakuan  terhadap martabat individu dan kelompok membentuk pemahaman kita tentang
keadilan  secara  vital”. Inilah  yang  kiranya menjadi  argumen  utama  Axel  Honneth  di dalam pandangannya tentang politik pengakuan di dalam multikulturalisme.

## Perjuangan Pemerolehan Rekognisi
Axel Honneth adalah seorang filsuf dan  teorikus  sosial.  Ia  lahir  di  Essen, Jerman  Barat  pada  tanggal  18  Juli  1949, dan  menjalani  studinya  di  Bonn,  Bochum,
Bricolage Vol.4 (No. 1 ) : 25 - 94. Th. 2018 ISSN: 2502-0935 E-ISSN: 2615-6423
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
Berlin,  dan  Munich.  Di  Munich  dia  berada di  bawah  bimbingan  langsung  dari  Jürgen Habermas dan mengajar di Free University of  Berlin  dan  New  School  sebelum  pindah ke  Johann  Wolfgang  Goethe-Universitas dari  Frankfurt  pada tahun 1996.  Pada  2001 ia  menjadi  Direktur Institute  for  Social Research yang  sering  juga  dikenal  sebagai Mazhab  Frankfurt  yang  bertempat  di Universitas Frankfurt.
Tulisan-tulisan  Honneth  berfokus pada  filsafat  moral  dan  filsafat  politik, terutama  dalam  konteks  hubungan  antara kekuasaan,  pengakuan,  dan  penghormatan. Salah  satu  argumen  yang  kiranya  menjadi inti  dari  banyak  tulisannya  adalah  prioritas terhadap  hubungan  intersubyektif  dan pengakuan di dalam relasi-relasi sosial. Hal ini  tidak  hanya  berkaitan  dengan  dimensi ekonomi atuapun politik belaka, tetapi juga berkaitan dengan identitas personal individu. Karya  awal  Honneth  berjudul The Critique  of  Power:  Reflective  Stages  in  a Critical  Social  Theory hendak  melihat kaitan  antara  refleksi-refleksi  sosial  Teori Kritik  Mazhab  Frankfurt  dengan  teori Michel  Foucault  tentang  kekuasaan.  Karya keduanya berjudul The Struggle for Recognition:  Moral  Grammar  of  Social Conflicts .  Di  dalam  buku  ini,  seperti  akan
dijelaskan kemudian, Honneth menggunakan perjuangan pemerolehan rekognisi  atau  pengakuan (struggle  for recognition )  dalam  arti  yang  digunakan oleh Hegel. Honneth juga banyak menggunakan  teori  yang  dikembangkan oleh  George  Herbert  Mead,  seorang psikolog  sosial.  Pengaruh  teori  komunikasi yang  dikembangkan  Habermas  juga  sangat terasa  di  dalam  karya-karya  Honneth. Dengan  belajar  dari  para  pemikir  ini  ia kemudian  merumuskan  teori  kritisnya sendiri.
Di  dalam  filsafat  Kant  konsep ‘penghormatan’ memperoleh tempat tertinggi, yakni sebagai dasar dari imperatif kategoris,  terutama  bahwa  orang  lain haruslah diperlakukan selalu sebagai tujuan pada  dirinya  sendiri.  Akan  tetapi  menurut Honneth  baru  Hegellah  yang  nantinya memberikan  tempat  kunci  bagi  konsep pengakuan.  Konsep  pengakuan  selalu menjadi  bayang-bayang  di  dalam  filsafat moral  sebelumnya,  tertutup  oleh  konsep- konsep  lainnya  yang  lebih ditekankan.  Jika konsep  penghormatan,  terutama  setelah filsafat  moral  Kant  banyak  menjadi  acuan, sudah  memiliki  arti  yang  jelas,  konsep pengakuan  belumlah  memiliki  arti  yang definitif,  baik  di  dalam  bahasa  sehari-hari maupun di dalam filsafat itu sendiri.
Gambar 1. Halaman Muka Buku Karya Axel Honneth Sumber: https://mitpress.mit.edu/books/struggle-recognition
Bricolage Vol.4 (No. 1 ) : 26 - 94. Th. 2018 ISSN: 2502-0935 E-ISSN: 2615-6423
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
Di  dalam  filsafat  Hegel  relasi antara kesadaran diri dan pengakuan timbal balik tidaklah langsung dan linier. Haruslah ada  semacam  kategori  ketiga  di  antara kedua  konsep  tersebut.  Oleh  karena  itu Hegel  kemudian  merumuskan  sebuah konsep  yang  cukup  baru  pada  waktu  itu untuk ditelaah kembali oleh Honneth, yakni konsep  “perjuangan  untuk  mendapatkan pengakuan”  ( the  struggle  for  recognition ). Konsep  ini  ingin  menjelaskan  bagaimana subyek berkembang melalui tahap-tahap. Di setiap  tahapnya  tuntutan  akan  pengakuan terus meningkat,
dan kemudian dimediasikan  melalui  proses  pengakuan timbal balik dengan subyek-subyek lainnya. Dengan  proses  inilah  subyek  memperoleh pengakuan  penuh  atas  identitas  personal partikularnya.
Apa  yang  kiranya  sangat  menarik dari  Hegel  adalah  kemampuannya  untuk memetakan  tiga  bentuk  pengakuan  timbal balik.  Bentuk  pertama  dari  pengakuan timbal balik adalah cinta. Menurut Hegel di dalam  cinta,  dua  subyek  saling  mengakui dan  menerima  satu  sama  lain,  sehingga mereka  bisa  sampai  pada  titik  kenyamanan eksistensial dan emosional yang
diartikulasikan  di  dalam  sentuhan  maupun hubungan  fisik.  Sementara  di  level  negara, pengakuan mengambil bentuk segala sesuatu yang memungkinkan subyek mengakui  dan  mengenali  kualitas  dan identitas  satu  sama  lain,  sehingga  mereka dapat  memberikan  kontribusi  bagi  proses reproduksi tatanan sosial. Proses perubahan dari  cinta  ke  level  pengakuan  di  tingkat negara  terjadi  melalui  proses  perjuangan, konflik,  yang  secara  perlahan  namun  pasti bergerak ke semakin berkembangnya penerimaan  terhadap  identitas  personal subyek.  Penerimaan  semacam  itu  hanya mungkin, jika pengakuan dipahami sebagai sesuatu  yang  terus  meluas  dan  berubah dalam tegangan.
Kaitan antara moralitas dan
pengakuan  baru  sungguh-sungguh  tampak, jika
pengalaman negatif,
seperti ketidakadilan,  dijadikan  sebagai  titik  tolak refleksi.  Di  dalam  pengalaman  negatif  ada suatu unsur di dalam diri manusia tidak lagi
diakui.  Inilah  yang  disebut  sebagai  luka moral  ( moral  injury ).  Dari  sudut  pandang ini suatu luka fisik menjadi luka moral, jika korban  yang  mengalaminya  sebagai  “suatu tindakan  yang  secara  sengaja  hendak menyangkal aspek-aspek utama dari keutuhan kepribadiannya”. Ada tiga tipe penghinaan
( disrespect ).  Yang  pertama  adalah  tipe penghinaan  fisik.  Ambil  contoh  misalnya berbagai  tragedi  dan  penghinaan  yang dialami  seseorang,  seperti  penyiksaan ataupun pemerkosaan. Bagi Honneth kedua bentuk  tindakan  negatif  ini  adalah  bentuk yang  paling  radikal  dan  fundamental  dari penghinaan. Sebabnya adalah karena kedua tindakan  ini  hanya  menempatkan  manusia sebagai  daging  dan  darah,  sekaligus merendahkan  status  otonominya  sebagai manusia.  Untuk  menanggapi  ini  manusia perlu  membangun  sebuah  relasi  yang memungkinkan ia meraih kembali kehormatan dan harga dirinya. Relasi inilah yang  disebut  Hegel  sebagai  cinta,  di  mana individu mampu mendapatkan kenyamanan eksistensial  dan  emosionalnya  melalui hubungan positif dengan orang lain.
Tipe  penghinaan  kedua  adalah  apa yang disebut Honneth sebagai “penyangkalan hak-hak dan eksklusi sosial, dimana manusia merasa terlanggar martabatnya  dengan  tidak  diberikan  hak- hak moral dan tanggung jawab legal penuh di dalam komunitasnya.” Untuk menanggapi  masalah  ini  dibutuhkan  proses pengakuan  timbal  balik,  di  mana  setiap individu  dapat  dianggap  sebagai  subyek yang  memiliki  hak  dihadapan  individu lainnya.  Inilah  yang  disebut  oleh  Mead sebagai  proses  pengambilan  perspektif “yang  lain  yang  umum”,  yang  menjamin bahwa  setiap  orang  dipandang  sebagai individu yang setara oleh individu lainnya.
Bentuk  penghinaan  ketiga  yang dijabarkan  Honneth  mencakup  semua tindakan  yang  tidak  mengakui  nilai-nilai partikular kelompok-kelompok sosial tertentu.  Akibatnya  subyek  tidak  lagi mampu menentukan jalan dan cara hidupnya sendiri, melainkan harus menyesuiakan  diri  sepenuhnya  dengan
Bricolage Vol.4 (No. 1 ) : 27 - 94. Th. 2018 ISSN: 2502-0935 E-ISSN: 2615-6423
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
mayoritas.  Untuk  menanggapi  ini  politik pengakuan  haruslah  mengambil  bentuk penciptaan  relasi-relasi  positif,  sehingga individu  bisa  diterima  di  dalam  lingkaran solidaritas  sosial,  dan  dihargai  sepenuhnya dalam konteks keunikan cara hidup maupun kemampuannya. Di dalam lingkup masyarakat  semacam  itu  individu  akan dapat menemukan penerimaan dan penghargaan  atas  individualitas  mereka. “Karena  subyek”,  demikian  tulis  Honneth tentang  hal  ini,  “di  dalam  pemahaman  diri praktis mereka, haruslah memastikan status mereka,  baik  sebagai  entitas  otonom sekaligus individual, mereka haruslah, lebih jauh,  mengambil  perspektif  dari  yang  lain yang umum”. Dengan begitu setiap individu  akan  dikenali  sebagai  individu yang  unik.  Idealitas  semacam  ini  hanya dapat terjadi, jika relasi di dalam masyarakat adalah relasi kesaling
pengakuanan  antara  individu-individu  yang
berasal  dari  latar  belakang  yang  sama maupun  yang  berbeda.  Inilah  yang  disebut Honneth  sebagai  dimensi  afektif  yang terwujud di dalam solidaritas sosial.
Dampak  positif  dari  penerapan politik  pengakuan  di  atas  adalah,  bahwa setiap  orang  di  dalam  komunitas  tertentu menemukan dirinya dihargai seturut dengan keunikan  dan  karakter  spesifik  mereka. Kondisi semacam itu memungkinan pengembangan  diri  yang  paling  maksimal dari  setiap  orang.  Untuk  alasan  ini  relasi politik  pengakuan  yang  dikaitkan  dengan solidaritas  akan  menciptakan  perbedaan- perbedaan  yang  bersifat  setara.  Artinya suatu  komunitas  memang  terdiri  dari beragam  individu  dengan  latar  belakang, penghayatan  nilai,  bakat-bakat,  maupun keunikan-keunikan  tertentu,  tetapi  semua perbedaan  tersebut  memiliki  status  yang setara,  yakni  dihargai  dan  dikenali  sebagai bagian integral dari seluruh komunitas.
Gambar 2. Bentuk Rekognisi Pemikiran Axel Honneth
Sumber: https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/honneth.htm
Inilah tiga pola di dalam politik pengakuan yang  ingin  diajukan  oleh  Honneth  sebagai argumen  utamanya,  yakni  cinta  ( love ), tatanan hukum ( legal order ), dan solidaritas (solidarity ).  Dalam  buku  “The Pathologgies  of  Individual  freedom” Honneth  yang  diterjemahkan  ke  dalam bahasa Inggris oleh Ladislaus Lob, Honneth
menuliskan “taking  these  institutions  into account, individuals are able to design their lives  according  to  socially  acknowledged aims  and  thys  to  experience  life  as meaningful.” . yang bermakna bahwa setiap individu berhak merencanakan kehidupannya  dan  mengalami  berbagai  hal yang  berguna  serta  membuatnya  lebih
Bricolage Vol.4 (No. 1 ) : 28 - 94. Th. 2018 ISSN: 2502-0935 E-ISSN: 2615-6423
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
berarti, termasuk diantaranya adalah berhak memperjuangkan  keunikan  antar  sesama dalam konteks multikulturalisme.

## Kearifan Masyarakat Multikulturalisme
Multikulturalisme  adalah sebuah istilah  yang  digunakan  untuk  menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan  di  dunia,  ataupun  kebijakan- kebijakan  kebudayaan  yang  menekankan penerimaan  tentang  adanya  keragaman, kebhinekaan,  pluralitas,  sebagai  realitas utama dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem sosial- budaya, kebiasaan dan politik yang  mereka anut. (Azra, 2007:10)
Pengakuan  akan  kesamaan  derajat  dari fenomena budaya yang beragam itu tampak dalam  semboyan  Bhinneka  Tunggal  Ika, berbeda-beda  tetapi  tetap  satu.  Ungkapan itu  sendiri  mengisyaratkan  suatu  kemauan yang  kuat  untuk  mengakui  perbedaan  tapi sekaligus  memelihara  kesatuan  atas  dasar pemeliharaan  keragaman,  bukan  dengan menghapuskannya  atau  mengingkarinya. Perbedaan  dihargai  dan  dipahami  sebagai realitas  kehidupan,  hal  ini  adalah  asumsi dasar yang juga melandasi paham multikulturalisme. (Irhandayaningsih,
2012:5)
Kesadaran  multikultur  sebenarnya sudah  muncul  sejak  Negara  Republik Indonesia terbentuk. Pada masa Orde Baru, kesadaran  tersebut  dipendam  atas  nama kesatuan dan persatuan. Paham monokulturalisme  kemudian  ditekankan. Akibatnya  sampai  saat  ini,  wawasan multikulturalisme  bangsa  Indonesia  masih sangat  rendah.  Ada  juga  pemahaman  yang memandang multikultur sebagai eksklusifitas. Multikultur justru
disalahartikan  yang  mempertegas  batas identitas  antar  individu.  Bahkan  ada  yang juga mempersoalkan masalah asli atau tidak asli.
Acuan  utama  bagi  terwujudnya masyarakat  Indonesia  yang  multikultural adalah  multikulturalisme,  yaitu  sebuah ideologi  yang  mengakui  dan  meng- agungkan  perbedaan  dalam  kesederajatan baik  secara  individual  maupun  secara
kebudayaan. Dalam model multikulturalisme  ini,  sebuah  masyarakat dilihat  sebagai  pemilik  sebuah  kebudayaan yang  berlaku  umum  dan  masyarakat tersebut  umumnya  memiliki  corak  seperti sebuah  mozaik.  Di  dalam  mozaik  tercakup semua kebudayaan dari masyarakat- masyarakat yang lebih kecil yang membentuk  terwujudnya  masyarakat  yang lebih  besar,  yang  mempunyai  kebudayaan yang seperti sebuah mozaik tersebut. Model multikulturalisme  ini  sebenarnya  telah digunakan  sebagai  acuan  oleh  para  pendiri bangsa  Indonesia  dalam  mendesain  apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan  Pasal  32  UUD  1945,  yang berbunyi  “Kebudayaan  bangsa  (Indonesia) adalah  puncak-puncak kebudayaan  di daerah”.
Gagasan  multikulturalisme  dinilai mengakomodir  kesetaraan  dan  perbedaan sebagai  sebuah  konsep  yang  mampu meredakan konflik vertikal maupun konflik horisontal dalam masyarakat yang heterogen, dimana tuntutan akan pengakuan dan  eksistensi  dan  keunikan  budaya kelompok  etnik  sangat  lumrah  terjadi. Masyarakat multikultural diciptakan mampu  memberikan  ruang  yang  luas  bagi berbagai identitas kelompok untuk melaksanakan  kehidupan  secara  otonom, sehingga  diharapkan  dapat  tercipta  suatu sistem  budaya  dan  tatanan  sosial  yang mapan  dalam  kehidupan  masyarakat  yang akan  menjadi  pilar  kedamaian  sebuah bangsa.

## Pejuangan Perhimpunan INTI
Semangat  multikulturalisme  telah diakomodir dengan didirikannya Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) di Jakarta  di  hadapan  Notaris  James  Herman
Rahardjo  pada  5  Februari  1999   oleh  18 Warga  Negara  Republik  Indonesia   yang peduli  terhadap  penyelesaian  “Masalah Tionghoa”.
Perhimpunan INTI adalah organisasi  yang  bersifat  kebangsaan  sesuai semangat  Mukadimah  UUD  RI  1945,
bebas, egaliter,
pluralis, inklusif,
Bricolage Vol.4 (No. 1 ) : 29 - 94. Th. 2018 ISSN: 2502-0935 E-ISSN: 2615-6423
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
demokratis, tidak bernaung atau mengikatkan  diri  kepada  salah  satu  partai politik  dan  terbuka  bagi  semua  Warga Negara Indonesia yang setuju pada
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
serta tujuan Perhimpunan INTI.
Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Perhimpunan INTI
Sumber: http://harian.analisadaily.com/kota/news/perhimpunan-inti-gelar-bakti- sosialdi-edan-denai/124282/2015/04/13
Menyadari sepenuhnya bahwa “Masalah Tionghoa” di Indonesia
merupakan  warisan  sejarah  kolonial  yang telah membebani perjalanan sejarah bangsa Indonesia  selama  ini.  Perhimpunan  INTI didirikan  dengan  tujuan  menjadi  organisasi yang  maju,  modern,  bercitra  internasional, berorientasi  pada  kebangsaan  Indonesia, menghargai  hak  asasi  manusia,  egaliter, pluralis, inklusif, demokratis, dan transparan  untuk  berperan  aktif  dalam dinamika  proses  pembangunan  bangsa (nation building) , antara lain menyelesaikan “Masalah  Tionghoa”  di  Indonesia,  menuju terwujudnya  kebangsaan  Indonesia  yang kokoh,  rukun  bersatu  dalam  keharmonisan, bhinneka,  saling  menghargai,  dan  saling percaya.
Perhimpunan  INTI  berkeyakinan usaha penyelesaian “Masalah Tionghoa” di Indonesia harus diletakkan di atas landasan usaha  penyelesaian  seluruh  permasalahan nasional  yang  tengah  dihadapi  Bangsa  dan
Negara Indonesia; dan bahwa pengikutsertaan  seluruh  WNRI  Keturunan
Tionghoa  secara  menyeluruh,  bulat,  dan utuh  adalah  syarat  mutlak  penyelesaian
“Masalah  Tionghoa”  di  Indonesia.  Sejak dideklarasikan  pada  10  April  1999  yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi-nya, per  Februari  2007  telah  terbentuk  12 Pengurus Daerah  (tingkat Provinsi) dan 38 Pengurus  Cabang   (tingkat  Kota  atau Kabupaten)  Perhimpunan  INTI  di  seluruh
Indonesia. Konsep “perjuangan untuk mendapatkan  pengakuan”  ( struggle  for recognition )  yang  dicetuskan  Honneth sangat sesuai dengan
semangat Perhimpunan  INTI  terhadap  pluralisme.
Konsep  tersebut  menjelaskan  bagaimana etnis  Tionghoa  di  Indonesia  berkembang melalui  tahap-tahap,  dimana  tuntutan  akan pengakuan  sebagai  bagian  dari  Bangsa Indonesia  terus  meningkat,  dan  kemudian dimediasikan  melalui  proses  pengakuan timbal balik dari negara Republik Indonesia serta  Warga  Negara  Indonesia  dari  Etnis lainnya.  Dengan  proses  inilah  subyek memperoleh pengakuan penuh atas identitas personal partikularnya. Di level negara, pengakuan
mengambil  bentuk  segala  sesuatu  yang memungkinkan  subyek  mengakui  dan
Bricolage Vol.4 (No. 1 ) : 30 - 94. Th. 2018 ISSN: 2502-0935 E-ISSN: 2615-6423
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
mengenali  kualitas  dan  identitas  satu  sama lain,  sehingga  mereka  dapat  memberikan kontribusi  bagi  proses  reproduksi  tatanan sosial  terjadi  melalui  proses  perjuangan, konflik,  yang  secara  perlahan  namun  pasti bergerak ke semakin berkembangnya penerimaan  terhadap  identitas  personal subyek.  Meskipun  harus  dibayar  dengan harga yang mahal dalam bentuk pengalaman  negatif,  seperti  ketidakadilan, luka  moral  ( moral  injury )  seperti  halnya peristiwa Mei 1998, dan pengakuan sebagai warga  negara  Indonesia  begitu  sulit diperoleh,  namun  hal  tersebut  dijadikan sebagai titik tolak refleksi.
Ada  tiga  (3)  tipe  penghinaan ( disrespect ) yang diperoleh etnis Tionghoa,
antara  lain:  Tipe  yang  pertama  adalah penghinaan  fisik,  yaitu  tragedi  kerusuhan Mei 1998, kejadian pembakaran, penyiksaan,  penjarahan,  pengrusakan,  dan pemerkosaan. Bagi Honneth bentuk tindakan  negatif  ini  adalah  bentuk  yang paling  radikal  dan  fundamental  dari penghinaan. Dalam menanggapi ini sebagian etnis Tionghoa merasakan
perlunya  membangun  sebuah  relasi  yang memungkinkan  mereka  meraih  kembali kehormatan  dan  harga  dirinya  melalui pendirian  Perhimpunan  INTI.  Relasi  inilah yang  disebut  Hegel  sebagai  cinta,  di  mana individu mampu mendapatkan kenyamanan eksistensial  dan  emosionalnya  melalui hubungan positif dengan orang lain.
Model  Kedua  dari  penghinaan adalah  apa  yang  disebut  Honneth  sebagai “penyangkalan hak-hak dan eksklusi sosial, dimana manusia merasa terlanggar martabatnya  dengan  tidak  diberikan  hak- hak moral dan tanggung jawab legal penuh di  dalam  komunitasnya”.  Hal  ini  pernah dialami  oleh  etnis  Tionghoa  melalui  status kewarganegaraannya, dimana kartu identitas  mereka  harus  mencantumkan “Non  Pribumi”  di  era  Orde  Baru.  Hak-hak sebagai  warga  negara  Indonesia  dibatasi melalui  keterbatasan  akses-akses  terhadap fasilitas publik, namun kewajiban membayar  pajak  tetap  harus  dipenuhi. Solusi  yang  diperlukan  untuk  menanggapi masalah  ini  dibutuhkan  proses  pengakuan
timbal  balik,  dimana  etnis  Tionghoa melalui Perhimpunan INTI berusaha meningkatkan  eksistensi  mereka  sebagai subyek  yang  memiliki  hak  dihadapan individu  lainnya.  Inilah  yang  disebut  oleh Mead sebagai proses pengambilan perspektif  “yang  lain  yang  umum”,  yang menjamin  bahwa  setiap  orang  dipandang sebagai  individu  yang  setara  oleh  individu lainnya.
Hal ketiga yang dicetuskan Honneth  mencakup  semua  tindakan  yang tidak  mengakui  nilai-nilai  partikular  etnis Tionghoa,  dimana  tradisi  serta  kebudayaan yang  dimiliki  tidak  boleh  diekspresikan atau  dirayakan.  Sebut  saja  tradisi  Imlek, Barongsai,  penggunaan  Bahasa  Mandarin, dan masih banyak lainnya yang dibelenggu selama  Orde  Baru.  Perhimpunan  INTI menanggapi  ini  dengan  mengambil  bentuk penciptaan  relasi-relasi  positif,  sehingga etnis  Tionghoa  bisa  diterima  di  dalam lingkaran  solidaritas  sosial,  dan  dihargai sepenuhnya  dalam  konteks  keunikan  cara hidup maupun kemampuannya.

## SIMPULAN
Perhimpunan INTI
melalui berbagai  gerakan  sosialnya  mengacu  pada tiga  pola  di  dalam  teori  pengakuan  yang ingin  diajukan  oleh  Honneth  sebagai argumen  utamanya,  yakni  cinta  ( love ), tatanan hukum ( legal order ), dan solidaritas (solidarity ), maka dapat
disimpulkan  bahwa  etnis  Tionghoa  melalui Perhimpunan  INTI  sebagai  organisasi  yang mampu  memberi  pengakuan  individu. Individu sebagai bagian dari etnis Tionghoa berusaha  dibangun  relasi  serta  kesamaan hak  dan  solidaritasnya  untuk  memperoleh pengakuan  dari  individu-individu  lain sebagai sesama warga negara Indonesia.
Perjuangan  yang  dilakukan  etnis Tionghoa melalui Perhimpunan INTI menyiratkan  apa  yang  tertulis  dalam  buku “The  Pathologgies  of  Individual  freedom” oleh Honneth, bahwa setiap individu berhak merencanakan kehidupannya dan mengalami berbagai hal yang berguna serta
Bricolage Vol.4 (No. 1 ) : 31 - 94. Th. 2018 ISSN: 2502-0935 E-ISSN: 2615-6423
Versi Online: http://journal.ubm.ac.id/ Hasil Penelitian
membuatnya lebih berarti, termasuk diantaranya  adalah  berbagi  dengan  sesama dalam konteks perjuangan multikulturalisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Allen, A. (2010). Recognizing Domination: Recognition and Power in Honneth’s Critical Theory. Journal  of  Power ,  Vol.3  (1):  21- 32. Coppel, Charles A. (1994). Tionghoa Indonesia  dalam  Krisis. Cetakan Kedua.  Diterjemahkan  oleh  Tim
Penerjemah PSH. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Fraser,  Nancy,  dan  Axel  Honneth.  (2003).
Redistribution  or  Recognition?:  A Political-Philosophical  Exchange .
New York: Verso. Hainsworth,  Geoffrey  B.,  dan  Bakti Setiawan.  (2000). Socioeconomic and Political Conditions in Indonesia after Political Downfail of  Soeharto  in  1998 .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. http://harian.analisadaily.com/kota/news/pe rhimpunan-inti-gelar-bakti-sosial- di-medan- denai/124282/2015/04/13 https://mitpress.mit.edu/books/struggle- recognition https://www.marxists.org/reference/subject/ philosophy/works/ge/honneth.htm
Honneth,  Axel.  (2004). Organized  Self- RealizationSome  Paradoxes  of Individualization, European Journal of Social Theory . Vol.7(4): 463–478. ___________  (2010). The  Pathologies  Of Individual Freedom: Hegel’s Social Theory. Jerman: Princeton. Petherbridge, Danielle. (2011). Axel Honneth:  Critical  Essay:  With  a Reply  by  Axel  Honneth. Leiden: Brill Academic Publishers. ___________  (2013). The  Critical  Theory of Axel Honneth. Plymouth: Lexington Books.