WRA Wahana Riset Akuntansi
Vol 9, No 1, April 2021, 34-45
ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online)
http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra
Tipe Pengungkapan Lingkungan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia
Utpala Rani 1* , Octavia Lhaksmi Pramudyastuti 2
1,2 Universitas Tidar *Corresponding author: utpala@untidar.ac.id DOI: https://doi.org/10.24036/wra.v9i1.111934 Diterima :  08 Maret 2021 Direvisi :  13 Maret 2021 Disetujui
:  22 Maret 2021 Tersedia daring  :  30 April 2021

## Abstract
This  descriptive  study  explores  the  types  of  pro- environmental  behavior  that  public  companies  in Indonesia disclose in their annual reports. In general, environmental  disclosure  is  one  of  the  company's channels  to  send  signals  to  stakeholders  about  the company's  attitude  and  commitment  to  environmental protection.  In  this  study,  the  types  of  environmental disclosure for 160 public companies listed on the IDX were  identified  by  content  analysis.  The results  show that  most  of  the  sample  companies  committed greenwashing  for  the  disclosure  of  their  pro- environmental  commitments  in  the  annual  reports. This indicates that environmental disclosure by public companies  in  Indonesia  tends  to  be  symbolic  and oriented solely to regulatory compliance.
Keywords: Environmental Disclosure; Pro- Environment Behavior; Greenwashing; Public Company.

## Abstraksi
Penelitian  deskriptif  ini  mengeksplorasi  tipe  perilaku pro-lingkungan  yang  diungkapkan  perusahaan  publik di  Indonesia  dalam  laporan  tahunan.  Secara  umum, pengungkapan lingkungan merupakan salah satu kanal perusahaan untuk mengirimkan sinyal kepada pemangku  kepentingan  tentang  sikap  dan  komitmen perusahaan  terhadap  perlindungan  lingkungan.  Pada penelitian  ini,  tipe  pengungkapan  lingkungan  160 perusahaan publik yang terdaftar di BEI diidentifikasi dengan  analisis  konten.  Hasil  analisis  menunjukkan bahwa  sebagian  besar  perusahaan  sampel  melakukan greenwashing terkait  pelaksanaan  komitmen  pro- lingkungan  yang  diungkap  dalam  laporan  tahunan. Hal ini mengindikasi bahwa pengungkapan lingkungan  perusahaan  publik  di  Indonesia  masih cenderung  bersifat  simbolis  dan  berorientasi  untuk pemenuhan regulasi.
Kata-kata kunci: Pengungkapan Lingkungan;
Perilaku Pro-Lingkungan; G reenwashing; Perusahaan
Publik
Cara Membuat Kutipan (APA 6 th style):
Rani, Utpala; Pramudyastuti, Octavia Lhaksmi. (2021). Tipe Pengungkapan Lingkungan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. Wahana Riset Akuntansi, Vol 9 (1), 34-45.
This  is  an  open  access  article  distributed  under  the Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0  International License . Some rights reserved

## PENDAHULUAN
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kecenderungan tipe pengungkapan lingkungan perusahaan publik di Indonesia. Pengungkapan dalam laporan tahunan merupakan salah satu channel yang digunakan perusahaan untuk mengirimkan sinyal kepada pemangku kepentingan tentang sikap perusahaan terhadap lingkungan. Peningkatan kepedulian masyarakat dunia pada isu pembangunan berkelanjutan ( sustainable development )  berdampak  pada  perubahan  perilaku  perusahaan.  Sebagian  perusahaan  memperbaiki pengelolaan  lingkungan  dengan  mengimplementasi  standar  pengelolaan  lingkungan  bertaraf  global— misalnya  ISO  140001  maupun  sertifikasi  lingkungan  berskala  nasional.  Selain  itu  perusahaan  juga mengupayakan  ekolabel  untuk  produk-produknya.  Bagi  kelompok  ini,  perilaku  pro-lingkungan  tidak sekedar bertujuan mengurangi dampak negatif operasi perusahaan terhadap lingkungan tetapi menjadi strategi  untuk  meningkatkan  penerimaan  masyarakat  sekaligus  membentuk  reputasi  sebagai perusahaan yang peduli pada lingkungan.
Namun  demikian,  setiap  perusahaan  menyadari  bahwa  berperilaku  pro-lingkungan  secara substantif atau menjadi lebih hijau bukanlah hal yang mudah. Keputusan perusahaan berperilaku pro- lingkungan  berkonsekuensi  pada  dedikasi  sejumlah  besar  sumberdaya  untuk  investasi  pengelolaan lingkungan maupun perubahan konsep operasi perusahaan  (Darnall & Edwards Jr, 2006; McCloskey &  Maddock,  1994).  Bagi  sebagian  perusahaan,  hal  ini  merupakan  keputusan  yang  berat  sehingga mereka  memilih  berperilaku  pro-lingkungan  secara  simbolis  (Ferrón  Vílchez,  2017).    Perilaku  pro- lingkungan  simbolis  bisa  dilakukan  dengan  mengadopsi  standar  pengelolaan  lingkungan  pada  level implementasi  yang  rendah  (Aravind  &  Christmann,  2011)  serta  tidak  sepenuhnya  menginternalisasi kriteria  penciptaan  kinerja  lingkungan  (Delmas  &  Montes-Sancho,  2010).  Bahkan,  pengaruh  sikap para  pemangku  kepentingan  (Jupesta,  Harayama, &  Parayil,  2011;  Law,  De  Lacy,  Lipman, &  Jiang, 2016; Wimala, Akmalah, & Sururi, 2016) yang besar terhadap level komitmen maupun pengungkapan lingkungan (Huang & Chen, 2010) justru mendorong terjadinya greenwashing . Perusahaan, terutama para eco-mafia (Massari  &  Monzini,  2004;  Rege  &  Lavorgna,  2016;  Torelli,  Balluchi,  &  Lazzini, 2020)  cenderung  melakukan  pengungkapan  diskresioner  positif  tentang  aktivitas  pro-lingkungan sebagai strategi pengalihan perhatian dari masalah lingkungan akibat kegiatan operasionalnya (Hora & Subramanian,  2019).  Strategi greenwashing pernah  dilakukan  oleh  salah  satu  perusahaan  publik  di Indonesia,  Asia  Pulp  &Paper  milik  Sinar  Mas  Grup  untuk  mengalihkan  perhatian  publik  dari  kasus perusakan  hutan  yang  telah  dilakukan.  Keberadaan greenwashing dalam  pengungkapan  lingkungan menyebabkan  informasi  yang  disajikan  tidak  bisa  dijadikan  pertimbangan  dalam  pengambilan keputusan ekonomik oleh para pemangku kepentingan.

## Perilaku Pro-Lingkungan dan Pengungkapan Lingkungan
Konsep perilaku pro-lingkungan sangat erat dengan enviromental sustainability . Meski demikian, kedua  isu  ini  tidak  sepenuhnya  sama.  Pro-lingkungan  merupakan  orientasi  perilaku  yang  positif terhadap lingkungan, sedangkan environmental sustainability merupakan perspektif yang menyertakan pertimbangan  aspek  lingkungan  dalam  kebutuhan  bisnis  untuk  mengurangi  kerusakan,  dan memberikan  manfaat  bagi  lingkungan  (Norton,  Zacher,  &  Ashkanasy,  2015).  Bagi  perusahaan, kepedulian  mereka  pada  lingkungan  merupakan  salah  satu  keunggulan  yang  perlu  dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan—salah satunya melalui pengungkapan lingkungan dalam laporan tahunan.  Manajemen  memanfaatkan  laporan  tahunan  untuk  mengelola  citra  karena  laporan  tahunan merupakan quality signaling device perusahaan (Toms, 2002).
Pengungkapan  lingkungan  merupakan  bentuk  komunikasi  tentang  aktivitas  pengelolaan  dan kinerja lingkungan perusahaan beserta dampak keuangan yang timbul akibat keputusan tersebut, pada masa  lalu,  saat  ini,  maupun  masa  yang  akan  datang  (Berthelot,  Cormier,  &  Magnan,  2003).  Oleh karena itu, pengungkapan lingkungan semestinya  menggambarkan sikap ( attitude ), kebijakan ( policy ) dan perilaku ( behavior ) suatu perusahaan terhadap dampak lingkungan, emisi, polusi, cleaning up, re- landscaping maupun efisiensi energi, namun bukan didasari oleh alasan ekonomik (Campbell, 2004). Pada  perkembangannya,  pengungkapan  lingkungan  dan  sosial  tidak  hanya  menyediakan  informasi sekaligus pemenuhan tanggungjawab kontrak sosial entitas dengan pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi media untuk meningkatkan status perusahaan (E. R. Gray & Balmer, 1998).
Apabila  ditinjau  dari  perspektif  teori  pemangku  kepentingan  ( stakeholder )  dan  legitimasi, pengungkapan  lingkungan  merupakan  sarana  untuk  menyelaraskan  nilai-nilai  manajemen  dengan nilai-nilai  sosial,  mencegah  serangan  dari  kelompok  penekan  ( pressure  groups ),  meningkatkan
reputasi  perusahaan,  serta  menjaga  dukungan  atau  penerimaan  ( endorsement )  pihak  eksternal (O’Donovan,  2002). Pengungkapan  sosial―termasuk  informasi  lingkungan,  bisa  meningkatkan akuntabilitas  perusahaan,  meningkatkan  sikap  kompromi  pemangku  kepentingan,  dan  mendorong praktik pengelolaan perusahaan yang konsisten dengan prinsip sustainable development (Hess, 2008). Keberadaan  pengungkapan  lingkungan  dipandang  berkontribusi  pada  penguatan  legitimasi  suatu perusahaan  karena  mampu  mengurangi  ketidakpastian  ( uncertainty )  yang  dihadapi  oleh  para  analis ketika menilai kinerja perusahaan (Cormier & Magnan, 2015).
Meski  perspektif  legitimasi  memandang  pengungkapan  lingkungan  sebagai  sarana  untuk menyelaraskan ekspektasi pemangku kepentingan dengan nilai-nilai internal perusahan, secara implisit perspektif  ini  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya  pengungkapan  lingkungan  yang  bersifat simbolis. Dengan kata lain,  pengungkapan lingkungan yang dilakukan bisa saja bertujuan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Perusahaan yang tidak melaksanakan komitmen lingkungan secara substantif menunjukkan kepatuhan dan memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan dengan cara menerapkan  taktik concealment agar  seolah  menjalankan  regulasi  lingkungan  dan  menerapkan aktivitas  bisnis  yang  berwawasan  lingkungan  (Oliver,  1991).  Hal  ini  terindikasi  dari  fenomena framing,  impression  management ,  maupun greenwashing pada  pengungkapan  lingkungan.  Hal  ini terjadi  karena  pemangku  kepentingan  tidak  bisa  sepenuhnya  mengakses,  menginterpretasi,  serta menggunakan informasi tersebut (Gupta, 2008; Mason, 2008).

## Greenwashing dalam Pengungkapan Lingkungan
Secara  sederhana, greenwashing merupakan  istilah  umum  yang  mencakup  segala  bentuk misleading  communication yang  menyebabkan  pihak  lain  terlalu  mempercayai  kebenaran  suatu informasi  (Lyon  &  Montgomery,  2015).  Fenomena  ini  bisa  diartikan  sebagai  bentuk  disinformasi kepada  publik  dengan  tiga  tujuan,  yakni  memperbaiki  atau  membentuk  reputasi,  publikasi environmental  promise tanpa  tindak  lanjut,  maupun  upaya  pembelokan  informasi  lainnya—misalnya overstated atau  misrepresentasi  dalam  komunikasi  publik  (de  Vries,  Terwel,  Ellemers,  &  Daamen, 2015).  Dengan  demikian, greenwashing merupakan  kesengajaan  untuk  mengecoh  ( misleading ) atau menipu  ( deceiving ) konsumen  menggunakan  klaim  yang  keliru  tentang  praktik  maupun  dampak lingkungan  perusahaan  (Nyilasy,  Gangadharbatla,  &  Paladino,  2014).  Hal  ini  bisa  terjadi  ketika perusahaan  dengan  kinerja  lingkungan yang  buruk menyajikan  komunikasi  positif  tentang  kinerja lingkungan (Delmas & Burbano, 2011). Menurut Delmas dan Burbano (2011), faktor pencetus ( driver ) greenwash bisa  dibedakan  menjadi  empat  yakni market  external  drivers,  organizational  drivers, individual psychological drivers, dan nonmarket external drivers. Pada konteks pengungkapan lingkungan, greenwashing bisa menjadi strategi pilihan perusahaan untuk menutupi kinerja lingkungan yang rendah akibat tekanan faktor eksternal—misalnya keinginan pemangku  kepentingan  agar  perusahaan  lebih  berperilaku  pro-lingkungan,  namun  tidak  diimbangi dengan  kemampuan  (kemauan)  perusahaan  untuk  berupaya  melaksanakan  komitmen  lingkungan secara substantif (Laufer, 2003). Selain itu, greenwashing juga cenderung digunakan untuk menutupi eco-crimes (Massari  &  Monzini,  2004) atau environmental  crimes (Walters,  2013)  yang  dilakukan perusahaan. Greenwashing bisa  dilakukan  antara  lain  dengan  pengungkapan  selektif  dan  tidak terkuantifikasi  untuk  informasi  kinerja  lingkungan  (Lyon  &  Maxwell,  2011),  pengutamaan  aspek visual (gambar) dan penjelasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan komitmen lingkungan (Hrasky, 2012; Walker & Wan, 2012).
Pemerintah  Indonesia  telah  menerbitkan  sejumlah  regulasi  untuk  mendorong greening atau perilaku perusahaan yang lebih ramah lingkungan serta mengatur pengungkapan informasi lingkungan berupa dokumen AMDAL dan UKL-UPL dengan PP nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maupun  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  29/  POJK.04/  2016  tanggal  29  Juli  2016  tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Meskipun semua dokumen itu terbuka untuk publik, masyarakat  sangat  sulit  mengakses  dokumen  AMDAL  dan  UKL-UPL.  Dengan  demikian,  laporan tahunan menjadi sumber informasi utama tentang aktivitas perusahaan pada aspek lingkungan.
OJK  mengatur  bentuk  dan  isi  laporan  tahunan  emiten  atau  perusahaan  publik  melalui  Surat Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  30/  SEOJK.04/  2016.  Menurut  aturan  itu,  pengungkapan informasi  lingkungan  masuk  pada  seksi  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan. Pengungkapan  bisa  disajikan  dalam  laporan  tahunan  maupun  laporan  lain  yang  terpisah.  Peraturan tersebut  mensyaratkan  informasi  yang  diungkapkan  perusahaan  mencakup  kebijakan,  jenis  program,

## Tipe Pengungkapan Lingkungan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. Utpala Rani, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti
dan  biaya  pada  aspek  lingkungan  hidup  antara  lain  berupa (1)  penggunaan material  dan  energi  yang ramah  lingkungan  dan  dapat  didaur  ulang;  (2)  sistem  pengelolaan  limbah  emiten  atau  perusahaan publik;  (3) mekanisme  pengaduan  masalah  lingkungan ;  dan  (4)  sertifikasi  di  bidang  lingkungan yang dimiliki.
Meski pemerintah juga telah menyelenggarakan program penilaian kinerja lingkungan (PROPER) dan Peraturan OJK sebenarnya telah memuat kriteria minimal aspek yang harus diungkapkan (hal ini mengindikasi sifat wajib saji untuk aspek itu), pelaksanaan program tersebut tidak banyak berdampak pada transparansi informasi maupun kualitas pengungkapan lingkungan perusahaan  (Djuitaningsih & Ristiawati,  2015).  Studi  yang  dilakukan  oleh  Djajadikerta  dan  Trireksani  (2012)    mengungkapkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) perusahaan publik di Indonesia lebih banyak  memuat  informasi  mengenai  “ community ”  dan  “ human  resource ”.  Temuan ini  mengindikasi bahwa  motivasi  utama  perusahaan  melakukan  pengungkapan  sosial  dan  lingkungan  adalah mendapatkan  pengakuan  publik  atas  kecukupan  perilaku  sosial  mereka.  Informasi  lingkungan  yang disajikan juga cenderung deskriptif tanpa kejelasan time frame . Temuan serupa juga diungkapkan oleh penelitian  Gunawan  (2007,  2015)  yang  menunjukkan  bahwa  level  pengungkapan  lingkungan perusahaan publik di Indonesia masih rendah. Pengungkapan informasi TJSL yang berfokus pada isu sosial  lebih  condong  pada  tujuan  menciptakan  citra  yang  positif  bagi  perusahaan.  Secara  umum, temuan  beberapa  studi  terdahulu  tersebut  mengindikasi  bahwa  masyarakat  ( community )  merupakan pihak yang paling berpengaruh terhadap praktik pengungkapan sosial di Indonesia.
Jika studi terdahulu lebih banyak berfokus pada jenis informasi TJSL yang diungkap perusahaan, penelitian  ini  berusaha  melengkapi  pemahaman  tentang  praktik  pengungkapan  non  keuangan perusahaan  publik  di  Indonesia  terkait  tipe  informasinya,  terutama  aspek  lingkungan.  Berbeda  dari informasi  sosial  yang  relatif  lebih  mudah  terverifikasi  dari  interaksi  perusahaan  dengan  masyarakat, verifikasi terhadap informasi lingkungan cenderung lebih sulit dilakukan. Hal ini terjadi karena akses publik terhadap informasi kinerja lingkungan perusahaan—misalnya hasil audit lingkungan PROPER, sangat  terbatas.  Selain  itu,  pemberian  sanksi  terhadap  kasus  perusakan  lingkungan  jarang  mendapat perhatian  pemberitaan—kecuali  jika  hal  itu  menimbulkan  dampak  yang  sangat  nyata,  misalnya  pada saat terjadi bencana kebakaran hutan dan kabut asap. Minimnya paparan media dan rendahnya sanksi hukum  maupun  sosial  terhadap  pelanggaran  regulasi  lingkungan  mendorong  keengganan  perusahaan berperilaku  pro-lingkungan.  Ketiadaan  kanal  verifikasi  terhadap informasi lingkungan  dalam laporan tahunan  perusahaan  publik  juga  membuka  peluang  terjadinya greenwashing untuk  menyembunyikan ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metoda  kualitatif  untuk  mendeskripsikan  tipe  pengungkapan lingkungan  (substantif  versus  simbolis)  dalam  laporan  tahunan  perusahaan  publik  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia.  Identifikasi  tipe  pengungkapan  lingkungan  dilakukan  dengan  teknik  analisis konten,  yakni  pengumpulan  data  yang  terdiri  dari  tahap  kodifikasi  informasi  kualitatif,  kemudian memasukkan data dalam bentuk kategori sehingga menghasilkan skala kuantitatif pada berbagai level kompleksitas  (Abbott  &  Monsen,  1979).  Analisis  konten  memungkinkan  peneliti  mendapatkan simpulan yang replicable (dapat direplikasi) dan valid berdasarkan data yang diperoleh, sesuai konteks penelitian  (Krippendorff,  1980,  2018).  Instrumen  analisis  konten  pada  penelitian  ini  adalah checklist untuk mengidentifikasi informasi sebagai kriteria koding. Nilai dikuantifikasi berdasarkan pemenuhan kriteria.
Pada  penelitian  ini,  kriteria greenwash untuk  mengidentifikasi  pengungkapan  lingkungan diadaptasi  dari  studi  Walker  dan  Wan  (2012).  Kesimpulan  tentang  kesimbolisan  pengungkapan diperoleh  dengan  menilai  seberapa  jauh  perusahaan  mengungkapkan  informasi  lingkungan  tanpa dukungan  data  yang  relevan  pada  13  kelompok  isu  lingkungan.  Menurut  Walker  dan  Wan  (2012), greenwash menunjukkan  bahwa  suatu  informasi  yang  tidak  didasari  oleh  tindakan  substantif  atau bersifat  simbolis. Greenwashing mengamuflase  minimnya  komitmen  lingkungan  yang  telah dilaksanakan  perusahaan.  Skor greenwash diperoleh  dari  selisih  skor symbolic  action (sejauhmana perusahaan mendiskusikan komitmen atau rencana mereka terhadap perlindungan lingkungan ) dengan skor substantive action (sejauhmana perusahaan menjelaskan tindakan yang telah dilakukan untuk  mengurangi  dan  mencegah  kerusakan  lingkungan ) . Rentang  nilai  1  –  7  untuk symbolic action dan substantive  action diberikan  pada  setiap  kelompok  isu,  dengan  1=  tidak  ada substantive

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 1 (2021)
action atau symbolic action ( no substantive or symbolic action ), dan 7= semua substantive action atau symbolic  action ( all  substantive  or  symbolic  action ).  Penilaian  didasarkan  pada  pernyataan  tentang tindakan  yang telah  dilakukan perusahaan  untuk  mengurangi  kerusakan  lingkungan.  Semakin spesifik dan detail penjelasan langkah-langkah yang telah diterapkan, semakin tinggi skor substantive action .  Sebaliknya,  semakin  umum  ( general ) informasi  tentang  pelaksanaan  komitmen  lingkungan maka  semakin  tinggi  skor symbolic  action .  Dengan  demikian, nilai  positif  tinggi mengindikasi symbolic action yang disertai sedikit atau tanpa substantive action (skor symbolic action lebih besar daripada  skor substantive  action ).  Sementara  itu, nilai  negatif  tinggi mengindikasi  dominasi substantive action yang disertai sedikit atau tanpa symbolic action (skor symbolic action lebih kecil daripada  skor substantive  action ).  Isu  yang  tidak  dibahas  dalam  laporan  tahunan  diberi  skor  0.  Skor setiap perusahaan dihitung dari total nilai symbolic action diselisihkan dengan nilai substantive action . Secara matematis, penjelasan tersebut dinyatakan sebagai:
Populasi  penelitian  ini  adalah  perusahaan  publik  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  selama tahun  2015  pada  semua  sektor  kecuali  industri  keuangan.  Tahun  2015  dipilih  sebagai  periode pengamatan  hasil  penilaian Annual  Report  Award (ARA)  2015  menunjukkan  penurunan  kualitas pelaporan perusahaan publik di Indonesia. Perolehan nilai rata-rata laporan tahunan tahun 2015 adalah 61, lebih rendah daripada perolehan tahun sebelumnya yaitu 65.  Hal ini kemungkinan terkait dengan tekanan  dari  masyarakat  global  terhadap  Indonesia  akibat  kasus  kebakaran  hutan  pada  sejak  tahun 2014. Berdasarkan data Fact Book 2016, perusahaan publik yang terdaftar di BEI sampai dengan akhir tahun  2015  berjumlah  533  perusahaan,  dan  dikelompokkan  dalam  sembilan  klasifikasi  industri. Perusahaan  pada  industri  keuangan  berjumlah  89,  sehingga  total  populasinya  berjumlah  444 perusahaan. Penentuan sampel dilakukan dengan metoda purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:
1. Perusahaan beroperasi pada sektor yang potensial menyebabkan kerusakan lingkungan. Penelitian ini  menggunakan  konsep environmental  degradation untuk  menjelaskan  istilah  kerusakan lingkungan. Menurut Johnson et al (1997), environmental degradation mengacu pada perubahan maupun  gangguan  terhadap  lingkungan  yang  bersifat  merugikan  atau  tidak  diinginkan  yang disebabkan  oleh  tindakan  manusia.  UU  RI  nomor  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  mendefinisikan  perusakan  lingkungan  hidup  sebagai  tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (pasal 1 ayat  16).    Menurut  ayat  15  pada  UU  tersebut,  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup  adalah batas  perubahan  sifat fisik,  kimia, dan/  atau  hayati  lingkungan  hidup  yang  bisa ditenggang  oleh lingkungan  hidup  untuk  dapat  melestarikan  fungsinya.  Walker  dan  Wan  (2012)  menggunakan empat kelompok industri untuk mewakili visibly polluting industries , yakni kimia, pertambangan, energi,  perkebunanan,  dan  kehutanan.  Penelitian  ini  memperluas  kriteria visibly  polluting industries dengan  memasukkan  industri  pada  sektor  manufaktur  seperti food  and  beverage dan obat-obatan,  serta  sektor  jasa  seperti  hotel  dan  rumah  sakit.  Hal  ini  dilakukan  agar  cakupan perusahaan yang diteliti mendekati bidang usaha perusahaan yang menjadi peserta PROPER. UU nomor  40  tahun  2007  dan  PP  nomor  47  tahun  2012  pasal  3  menyatakan  bahwa  kewajiban melaksanakan TJSL mengikat Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan  dengan  sumberdaya  alam  berdasarkan  Undang-Undang.  Menurut  PP  tersebut, Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  sumberdaya  alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam , sedangkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumberdaya alam adalah Perseroan
Skor Greenwash (SG) = Skor Symbolic Action (SSy) – Skor Substantive Action (SSu)
SSy > SSu → skor positif mengindikasi kecenderungan symbolic action tanpa atau dengan sedikit substantive action . SSy < SSu → skor negatif mengindikasi kecenderungan substantive action tanpa atau dengan sedikit symbolic action .

## Tipe Pengungkapan Lingkungan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. Utpala Rani, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti
yang  tidak  mengelola  dan  tidak  memanfaatkan  sumberdaya  alam,  tetapi  kegiatan  usahanya berdampak  pada  fungsi  kemampuan  sumberdaya  alam  termasuk  pelestarian  fungsi  lingkungan hidup.
2. Berada pada kelompok industri yang memiliki lebih dari dua anggota. Meski umumnya industri didominasi  oleh  satu  atau  dua  perusahaan,  namun  keberadaan  lebih  dari  dua  perusahaan memungkinkan  terjadinya  kompetisi.  Hal  ini  penting  diperhatikan  karena  umumnya greenwashing dilakukan  dengan  meniru  pola  pengungkapan  perusahaan  kompetitor  yang melaksanakan komitmen lingkungan secara substantif.
3. Telah  tercatat  di  BEI  selama  tiga  tahun  berturut-turut  sebelum  dan  sesudah  tahun  2015  (2014, 2015, 2016).
4. Saham  perusahaan  aktif  diperdagangkan  dengan  jumlah  hari  perdagangan  minimal  144  hari (dengan asumsi saham diperdagangkan minimal tiga hari per minggu atau 12 hari per bulan).
Pada  penelitian  ini, greenwashing tentang  informasi  lingkungan diidentifikasi  pada  empat  seksi laporan  tahunan  perusahaan  yakni:  (1)  laporan  dewan  komisaris;  (2)  laporan  direksi;  (3)  profil perusahaan;  (4)  Tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  perusahaan.  Laporan  tahunan  merupakan media komunikasi sekaligus sumber data utama bagi penelitian tentang pengungkapan lingkungan (R. Gray,  Kouhy,  &  Lavers,  1995;  Unerman,  2000).  Penyertaan  informasi  lingkungan  dalam  laporan tahunan  merupakan  upaya  manajemen  untuk  membujuk  publik  menerima  cara  pandang  perusahaan, sekaligus  memengaruhi  persepsi  dan  reaksi  pasar  finansial  maupun  publik  (O’Donovan,  2002). Adapun kelompok isu lingkungan yang digunakan oleh Walker dan Wan (2012) dan diadaptasi dalam penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 1. Kelompok isu lingkungan untuk skoring greenwashing
Kelompok Isu Lingkungan 1. Managing greenhouse emissions 8. Stakeholder engagement 2. Product innovation 9. Employee training 3. Lifecycle analysis 10. Conservation and restoration 4. Environmental management systems 11. Waste management 5. Technological development 12. Recycling 6. Carbon capture and storage 13. Independent reviews/ audits
7. Recovery projects

## Sumber: Walker dan Wan (2012)
Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif,  yakni  dengan  menyajikan  rerata  nilai  SG  (skor greenwashing )  pada  tiap  industri  maupun  total  SG  (seluruh  perusahaan).  Informasi  nilai  SG  pada setiap sektor industri bisa menjadi salah satu indikasi keseriusan perusahaan menyikapi masalah atau isu  lingkungan  yang  terkait  dengan  kegiatan  operasi  mereka.  Keseriusan  sikap  ini  terkait  dengan keketatan  regulasi  yang  mengikat  suatu  industri.  Semakin  ketat  regulasi  suatu  industri,  semestinya mendorong  perusahaan  untuk  mengimplementasikan  komitmen  lingkungan  secara  serius  sehingga mampu menyajikan informasi yang lebih cenderung substantif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling untuk  mengidentifikasi  286  perusahaan dari sektor non keuangan dan non perdagangan, yakni kelompok perusahaan dari industri perdagangan (jasa)—termasuk Restaurant,  hotel,  and  tourism dan Health  care karena  keduanya  termasuk  target PROPER. Dua kelompok ini berpotensi merusak lingkungan akibat limbah berbahaya (misalnya akibat pemakaian  alat-alat  medis  sekali  pakai,  cairan  disinfektan,  maupun  sisa  pengolahan  makanan)  dari aktivitas penyediaan jasa yang diselenggarakan sebagai sampel potensial pada tahap awal. Selanjutnya, peneliti  mengecek  kesesuaian  kondisi  perusahaan  dengan  kriteria  sampel  yang  telah  ditetapkan. Kriteria  tersebut  meliputi  pertimbangan  dampak  langsung  operasi  perusahaan  terhadap  lingkungan, jumlah  hari  perdagangan,  jumlah  perusahaan  dalam  industri,  serta  kelengkapan  data.  Tahapan  ini menghasilkan sampel sebanyak 160 perusahaan dari 21 sektor industri dan disajikan dalam tabel 2.

## Tabel 2. Tahap Pemilihan Sampel
No. Industri Awal Kriteria  Sampel dan Jumlah Perusahaan yang Dikeluarkan Akhir Klasifikasi Kode Kelompok a b c d 1. Agriculture 12 Plantation 16 0 2 0 3 11 2. Mining 21 Coal mining 22 0 6 0 1 15 22 Crude petroleum and natural gas production 9 0 0 0 2 7 23 Metal and mineral mining 9 0 3 0 1 5 3. Basic industry and chemicals 31 Cement 5 0 0 0 2 3 32 Ceramics, glass, porcelain 6 0 1 0 0 5 33 Metal and allied products 16 0 6 0 3 7 34 Chemical 10 0 5 0 1 4 35 Plastic and packaging 13 0 4 0 3 6 36 Animal feed 4 0 0 0 0 4 38 Pulp and paper 9 0 1 0 2 6 4. Miscellaneous industry 43 Textile and garment 19 0 11 0 2 6 5. Consumer goods industry 51 Food and beverages 15 0 6 0 3 6 53 Pharmaceuticals 11 0 4 0 1 6 54 Cosmetics and household 6 0 2 0 0 4 6. Property, real estate, and building construction 61 Property and real estate 45 0 12 0 9 24 62 Building construction 9 9 0 0 0 0 7. Infrastructure, utilities, and transportation 71 Energy 3 0 0 0 0 3 72 Toll road, airport, harbour, and allied product 3 0 0 0 0 3 74 Transportation 32 0 7 0 2 23 8. Trade, service, and investment 94 Restaurant, hotel, and tourism 21 0 12 0 0 9 96 Health care 3 0 0 0 0 3 Total 286 9 82 0  35 160
Keterangan kriteria pemilahan sampel:
a. Pertimbangan dampak langsung industri terhadap lingkungan.
b. Jumlah hari perdagangan minimal 144 hari dalam setahun.
c. Jumlah perusahaan dalam industri yang sama minimal tiga.
d. Pertimbangan kelengkapan dokumen laporan tahunan dan laporan keuangan, serta aksesibilitas publik terhadap situs resmi perusahaan.
Meski  simbolisme  dalam  pengungkapan  tidak  selalu  berarti  negatif,  minimnya  informasi  yang bersifat  substantif  yang  terkait  komitmen  perusahaan  untuk  bersikap  pro-lingkungan  justru dikhawatirkan  menyebabkan  terjadinya adverse  selection dalam  pengambilan  keputusan  bisnis  oleh pemangku  kepentingan.  Hasil  analisis  konten  menunjukkan  secara  umum  pengungkapan  lingkungan setiap perusahaan mengandung informasi yang bersifat simbolik maupun substantif meskipun memang didominasi  oleh  pengungkapan  lingkungan  yang  bersifat  simbolis.  Hal  ini  ditunjukkan  dari  hasil analisis  yang  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  sampel  (102  perusahaan)  ternyata  memiliki  skor greenwash  positif. Hanya  54  perusahaan  yang  skor greenwash- nya  bernilai  negatif.  Rerata  skor greenwash seluruh sampel juga bernilai positif, meskipun tidak terpaut jauh antara nilai skor symbolic
action (SSy)  dengan  skor substantive  action (SSu).  Jika  dianalisis  berdasarkan  kelompok  industri (kelompok agriculture , kelompok mining , kelompok basic industry and chemicals , dan kelompok lain- lain). Hasil analisis tampak pada tabel 3 berikut:
Tabel 3. Komparasi tipe pengungkapan lingkungan berdasarkan kelompok industri
Skor Greenwash Jumlah Perusahaan Ind1 (n=11) Ind2 (n=27) Ind3 (n=35) Ind4 (n=87) + 4 14 25 59 0 0 0 1 3 - 7 13 9 25

## Keterangan:
Ind1: kelompok agriculture (sampel: kode industri 12) Ind2: kelompok mining (sampel: kode industri 21, 22, 23) Ind3: kelompok basic industry and chemicals (sampel: kode industri 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38) Ind4: Kelompok lain-lain (sampel: kode industri 43, 51, 53, 54, 61, 71, 72, 74, 94, 96)
Tabel 3 dan 4 menunjukkan bahwa sebagian perusahaan pada industri yang berdampak langsung pada lingkungan (misalnya pertambangan dan perkebunan) memiliki skor greenwash negatif. Hal ini kemungkinan terkait ketatnya regulasi maupun pengawasan pemerintah terhadap praktik pengelolaan lingkungan  maupun  pengungkapan  informasi  lingkungan  yang  dilakukan  perusahaan  pada  industri tersebut.  Perusahaan  pada  sektor  industri  ekstraktif  juga  menjadi  target  utama  dalam  PROPER Kementerian  Lingkungan  Hidup.  Oleh  karena  itu,  sebagian  perusahaan  mengadopsi  standar pengelolaan lingkungan serta mengikuti audit lingkungan secara berkala.
Sejumlah  perusahaan  pada  industri  non  ekstraktif  yang  kegiatan  operasi  maupun  layanannya semakin  tampak  dampaknya  terhadap  lingkungan  (misalnya  perusahaan toll  road,  energy, dan pharmaceutical ) berusaha menyajikan informasi yang bersifat substantif. Meski demikian, banyaknya perusahaan  yang  melakukan greenwash dalam  pengungkapannya  mengindikasi  masih  lemahnya pengawasan  terhadap  pengungkapan  informasi  lingkungan  bagi  publik.  Pemerintah  sampai  saat  ini belum  menetapkan  sanksi  yang  tegas  bagi  perusahaan  yang  tidak  memenuhi  kriteria  yang  telah ditetapkan  dalam  ketentuan  OJK  tentang  pengungkapan  informasi  dalam  laporan  tahunan. Keterbatasan  akses  para  pemangku  kepentingan  terhadap  informasi  kinerja  lingkungan  perusahaan bisa menjadi celah berkembangnya strategi greenwashing di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena pemangku  kepentingan  sulit  mengevaluasi  kinerja  lingkungan  yang  sebenarnya  (Bowen  &  Aragon- Correa, 2014).
Tabel 4. Skor tipe informasi per industri
No. Industri (Kode) Rerata SSy Rerata SSu Rerata SG 1 Plantation (12) 11.00 14.64 -3.64 2 Coal Mining (21) 15.80 15.93 -0.13 3 Crude Petroleum (22) 9.43 9.57 -0.14 4 Metal and Mining (23) 10.20 15.60 -5.40 5 Cement (31) 23.00 24.67 -1.67 6 Ceramics (32) 13.80 10.80 3.00 7 Metal and Allied (33) 11.57 8.71 2.86 8 Chemicals (34) 13.00 8.25 4.75 9 Plastics Packaging (35) 11.17 10.00 1.17 10 Animal Feed (36) 20.75 15.00 5.75 11 Pulp Paper (38) 10.17 11.33 -1.17

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 1 (2021)
No. Industri (Kode) Rerata SSy Rerata SSu Rerata SG 12 Textille Garment (43) 5.83 3.83 2.00 13 Food Beverages (51) 11.33 11.83 -0.50 14 Pharmaceutical (53) 10.50 12.17 -1.67 15 Cosmetics (54) 21.75 20.50 1.25 16 Property (61) 14.75 12.46 2.29 17 Energy (71) 9.00 14.00 -5.00 18 Toll Road (72) 8.67 16.00 -7.33 19 Transportation (74) 13.87 10.09 3.78 20 Restaurants, Hotel (94) 10.22 9.78 0.44 21 Health Care (96) 6.33 4.00 2.33 Total 262.14 259.16 2.98
Hasil analisis konten pada tabel 5 menunjukkan bahwa masalah stakeholder engagement (isu ke- 8)  justru  merupakan  informasi  yang  paling  banyak  diungkap  oleh  perusahaan.  Perusahaan  juga memilih isu employee  training (isu  ke-9)  sebagai  salah  satu  fokus  informasi.  Banyaknya  perusahaan yang  mengungkap  isu  hubungan  dengan  pemangku  kepentingan  pada  penelitian  ini  mengonfirmasi temuan  studi  terdahulu  (Djajadikerta  &  Trireksani,  2012;  Gunawan,  2007,  2015)  bahwa  motivasi utama  pengungkapan  sosial  dan  lingkungan  di  Indonesia  adalah  mendapatkan  pengakuan  dari masyarakat  (publik)  terhadap  keselarasan  perilaku  sosial  yang  ditunjukkan  perusahaan  dengan ekspektasi mereka. Adanya keselarasan tersebut diharapkan menciptakan kesan akuntabilitas sekaligus menciptakan citra positif sekaligus menguatkan dukungan terhadap eksistensi perusahaan, atau untuk mempertahankan lisence to operate (Kim & Lyon, 2015).
Tabel 5. Jumlah pengungkap untuk setiap isu lingkungan yang diidentifikasi
No. Isu Lingkungan Jumlah Perusahaan Total Pengungkap Ind1 (n=11) Ind2 (n=27) Ind3 (n=35) Ind4 (n=87) 1 Managing greenhouse emissions 2 4 4 8 18 2 Product innovation 1 1 4 1 7 3 Lifecycle analysis 0 0 0 0 0 4 Environmental management systems 10 21 33 68 132 5 Technological development 3 0 3 1 7 6 Carbon capture and storage 0 0 2 3 5 7 Recovery projects 0 5 0 0 5 8 Stakeholder engagement 10 22 28 74 134 9 Employee training 7 17 22 70 116 10 Conservation and restoration 7 10 10 30 57 11 Waste management 5 11 22 40 78 12 Recycling 3 5 7 20 35 13 Independent reviews/ audits 0 2 2 3 7
Meski pengungkapan sebagian besar perusahaan telah mencakup isu environmental management system (isu  ke-4),  namun  rerata  skor greenwash yang  positif  mengindikasi  bahwa  perusahaan menjadikan informasi tentang penerapan standar pengelolaan untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah  capaian  kinerja  lingkungan  yang  sesungguhnya  maupun  dampak  lingkungan  yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan (Marquis, Toffel, & Zhou, 2016). Hal ini sejalan dengan temuan studi  terdahulu  bahwa  pengungkapan  CSR  di  Indonesia  (termasuk  aspek  lingkungan)  masih  bersifat

## Tipe Pengungkapan Lingkungan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. Utpala Rani, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti
simbolis  (Nasution  &  Adhariani,  2016).  Dampak  terburuk  dari  kondisi  ini  adalah  tidak  terjadinya perbaikan kualitas lingkungan karena pengadopsian standar pengelolaan lingkungan hanya dilakukan secara simbolis (Ferrón Vílchez, 2017).

## SIMPULAN
Penelitian  ini  bertujusan  mengidentifikasi  tipe  pengungkapan  lingkungan  yang  dilakukan  oleh perusahaan  publik  di  Indonesia.  Hasil  analisis  konten  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar pengungkapan  lingkungan  masih  bersifat  simbolis.  Hal  ini  terindikasi  dari  adanya  kecenderungan perusahaan  untuk  menyajikan  informasi  lingkungan  sebatas  pada  komitmen  mereka  terhadap pelestarian  lingkungan  tanpa  diikuti  dengan  kejelasan  tahapan  yang  telah  ditempuh.  Terjadinya greenwashing pada  pengungkapan  lingkungan  kemungkinan  besar  terkait  ketidakjelasan  sanksi  yang diberikan  kepada  perusahaan  apabila  tidak  memenuhi  kriteria  pengungkapan  yang  telah  ditetapkan OJK.  Keterbatasan  utama  penelitian  ini  terkait  dengan  penggunaan  satu  orang scorer atau  pemberi skor  pada  saat  analisis  konten,  meskipun  pengecekan  random  terhadap  hasil  skoring  juga  telah dilakukan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  lanjutan  perlu  melibatkan  lebih  dari  satu  orang  pemberi  skor agar hasil yang diperoleh lebih reliabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbott, W. F., & Monsen, R. J. (1979). On the Measurement of Corporate Social Responsibility: Self- Reported  Disclosures  as  a  Method  of  Measuring  Corporate  Social  Involvement. Academy  of Management Journal, 22 (3), 501-515. doi: 10.5465/255740
Aravind,  D.,  &  Christmann,  P.  (2011).  Decoupling  of  Standard  Implementation  from  Certification: Does  Quality  of  ISO  14001  Implementation  Affect  Facilities'  Environmental  Performance? Business Ethics Quarterly, 21 (1), 73-102.
Berthelot, S., Cormier, D., & Magnan, M. (2003). ENVIRONMENTAL DISCLOSURE RESEARCH: REVIEW AND SYNTHESIS. Journal of Accounting Literature, 22 , 1-44.
Bowen,  F.,  &  Aragon-Correa,  J.  A.  (2014).  Greenwashing  in  Corporate  Environmentalism  Research and  Practice:The  Importance  of  What  We  Say  and  Do. Organization  &  Environment,  27 (2), 107-112. doi: 10.1177/1086026614537078
Campbell,  D.  (2004).  A  longitudinal  and  cross-sectional  analysis  of  environmental  disclosure in  UK companies—a  research  note. The  British  Accounting  Review,  36 (1),  107-117.  doi: https://doi.org/10.1016/j.bar.2003.09.001
Cormier,  D.,  &  Magnan,  M.  (2015).  The  Economic  Relevance  of  Environmental  Disclosure  and  its Impact  on  Corporate  Legitimacy:  An  Empirical  Investigation. Business  Strategy  and  the Environment, 24 (6), 431-450. doi: https://doi.org/10.1002/bse.1829
Darnall,  N.,  &  Edwards  Jr,  D.  (2006).  Predicting  the  cost  of  environmental  management  system adoption:  the  role  of  capabilities,  resources  and  ownership  structure. Strategic  Management Journal, 27 (4), 301-320. doi: https://doi.org/10.1002/smj.518 de Vries, G., Terwel, B. W., Ellemers, N., & Daamen, D. D. L. (2015). Sustainability or Profitability? How  Communicated  Motives  for  Environmental  Policy  Affect  Public  Perceptions  of Corporate  Greenwashing. Corporate  Social  Responsibility  and  Environmental  Management, 22 (3), 142-154. doi: https://doi.org/10.1002/csr.1327
Delmas,  M.  A.,  &  Burbano,  V.  C.  (2011).  The  Drivers  of  Greenwashing. California  Management Review, 54 (1), 64-87. doi: 10.1525/cmr.2011.54.1.64
Delmas,  M.  A.,  &  Montes-Sancho,  M.  J.  (2010).  Voluntary  agreements  to  improve  environmental quality:  symbolic  and  substantive  cooperation. Strategic  Management  Journal,  31 (6),  575- 601. doi: https://doi.org/10.1002/smj.826
Djajadikerta,  H.  G.,  &  Trireksani,  T.  (2012).  Corporate  social  and  environmental  disclosure  by Indonesian  listed  companies  on  their  corporate  web  sites. Journal  of  Applied  Accounting Research, 13 (1), 21-36. doi: 10.1108/09675421211231899
Djuitaningsih,  T.,  &  Ristiawati,  E.  E.  (2015).  PENGARUH  KINERJA  LINGKUNGAN  DAN KEPEMILIKAN  ASING  TERHADAP  KINERJA  FINANSIAL  PERUSAHAAN. JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS JEMBER (2), 31-54%V 39. doi: 10.19184/jauj.v9i2.1238
Ferrón  Vílchez,  V.  (2017).  The  dark  side  of  ISO  14001:  The  symbolic  environmental  behavior. European  Research  on  Management  and  Business  Economics,  23 (1),  33-39.  doi: https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2016.09.002 Gray, E. R., & Balmer, J. M. T. (1998). Managing Corporate Image and Corporate Reputation. Long Range Planning, 31 (5), 695-702. doi: https://doi.org/10.1016/S0024-6301(98)00074-0 Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting: a review of the  literature  and  a  longitudinal  study  of  UK  disclosure. Accounting,  Auditing  & Accountability Journal, 8 (2), 47-77. doi: 10.1108/09513579510146996 Gunawan,  J.  (2007).  Corporate  Social  Disclosures  by  Indonesian  Listed  Companies:  A  Pilot  Study.
Social Responsibility Journal, 3 (3), 26-34. doi: 10.1108/17471110710835554
Gunawan, J. (2015). Corporate social disclosures in Indonesia: stakeholders’ influence and motivation. Social Responsibility Journal, 11 (3), 535-552. doi: 10.1108/SRJ-04-2014-0048 Gupta,  A.  (2008).  Transparency  Under  Scrutiny:  Information  Disclosure  in  Global  Environmental Governance. Global Environmental Politics, 8 (2), 1-7. doi: 10.1162/glep.2008.8.2.1 Hess,  D.  (2008).  The  Three  Pillars  of  Corporate  Social  Reporting  as  New  Governance  Regulation: Disclosure, Dialogue, and Development. Business Ethics Quarterly, 18 (4), 447-482. Hora,  M., &  Subramanian,  R.  (2019).  Relationship  between  Positive  Environmental  Disclosures  and Environmental  Performance:  An  Empirical  Investigation  of  the  Greenwashing  Sin  of  the Hidden Trade-off. Journal of Industrial Ecology, 23 (4), 855-868. doi:
https://doi.org/10.1111/jiec.12823
Hrasky,  S.  (2012).  Visual  disclosure  strategies  adopted  by  more  and  less  sustainability-driven companies. Accounting Forum, 36 (3), 154-165. doi: https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.02.001
Huang, Y.-F., & Chen, C.-J. (2010). The impact of technological diversity and organizational slack on innovation.
Technovation, 30 (7), 420-428. doi:
https://doi.org/10.1016/j.technovation.2010.01.004
Jupesta, J., Harayama, Y., & Parayil, G. (2011). Sustainable business model for biofuel industries in Indonesia. Sustainability  Accounting,  Management  and  Policy  Journal,  2 (2),  231-247.  doi: 10.1108/20408021111185394
Kim, E.-H., & Lyon, T. P. (2015). Greenwash vs. Brownwash: Exaggeration and Undue Modesty in Corporate  Sustainability  Disclosure. Organization  Science,  26 (3),  705-723.  doi: 10.1287/orsc.2014.0949
Krippendorff,  K.  (1980).  Validity  in  content  analysis.  In  E.  Mochmann  (Ed.), Computerstrategien fÃ¼r die kommunikationsanalyse (pp. 69-112). Frankfurt, Germany: Campus. Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology : Sage publications.
Laufer, W. S. (2003). Social Accountability and Corporate Greenwashing. Journal of Business Ethics, 43 (3), 253-261. doi: 10.1023/A:1022962719299
Law, A., De Lacy, T., Lipman, G., & Jiang, M. (2016). Transitioning to a green economy: the case of tourism  in  Bali,  Indonesia. Journal  of  Cleaner  Production,  111 ,  295-305.  doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.12.070
Lyon, T. P., & Maxwell, J. W. (2011). Greenwash: Corporate Environmental Disclosure under Threat of  Audit. Journal  of  Economics  &  Management  Strategy,  20 (1),  3-41.  doi: https://doi.org/10.1111/j.1530-9134.2010.00282.x
Lyon,  T.  P.,  &  Montgomery,  A.  W.  (2015).  The  Means  and  End  of  Greenwash. Organization  & Environment, 28 (2), 223-249. doi: 10.1177/1086026615575332
Marquis, C., Toffel, M. W., & Zhou, Y. (2016). Scrutiny, Norms, and Selective Disclosure: A Global Study of Greenwashing. Organization Science, 27 (2), 483-504. doi: 10.1287/orsc.2015.1039 Mason,  M.  (2008).  Transparency  for  Whom?  Information  Disclosure  and  Power  in  Global Environmental Governance. Global Environmental Politics, 8 (2), 8-13. doi: 10.1162/glep.2008.8.2.8
Massari, M., & Monzini, P. (2004). Dirty Businesses in Italy: A Case-study of Illegal Trafficking in Hazardous Waste. Global Crime, 6 (3-4), 285-304. doi: 10.1080/17440570500273416 McCloskey,  J.,  &  Maddock,  S.  (1994).  Environmental  Management:  Its  Role  in  Corporate  Strategy. Management Decision, 32 (1), 27-32. doi: 10.1108/00251749410050651
Nasution, R. M., & Adhariani, D. (2016). Simbolis atau substantif? Analisis praktik pelaporan csr dan kualitas pengungkapan. Jurnal akuntansi dan keuangan indonesia, 13 (1), 23-51.
Norton, T. A., Zacher, H., & Ashkanasy, N. M. (2015). Pro-environmental organizational culture and climate The  psychology  of  green  organizations. (pp.  322-348).  New  York,  NY,  US:  Oxford University Press.
Nyilasy,  G.,  Gangadharbatla,  H.,  &  Paladino,  A.  (2014).  Perceived  Greenwashing:  The  Interactive Effects  of  Green  Advertising  and  Corporate  Environmental  Performance  on  Consumer Reactions. Journal of Business Ethics, 125 (4), 693-707. doi: 10.1007/s10551-013-1944-3
O’Donovan,  G.  (2002).  Environmental  disclosures  in  the  annual  report:  Extending  the  applicability and  predictive  power  of  legitimacy  theory. Accounting,  Auditing  &  Accountability  Journal,
15 (3), 344-371. doi: 10.1108/09513570210435870
Oliver,  C.  (1991).  STRATEGIC  RESPONSES  TO  INSTITUTIONAL  PROCESSES. Academy  of Management Review, 16 (1), 145-179. doi: 10.5465/amr.1991.4279002
Rege,  A., &  Lavorgna,  A. (2016).  Organization,  operations, and success  of  environmental  organized crime  in  Italy  and  India:  A  comparative  analysis. European  Journal  of  Criminology,  14 (2), 160-182. doi: 10.1177/1477370816649627
Toms,  J.  S.  (2002).  FIRM  RESOURCES,  QUALITY  SIGNALS  AND  THE  DETERMINANTS  OF CORPORATE  ENVIRONMENTAL  REPUTATION:  SOME  UK  EVIDENCE. The  British Accounting Review, 34 (3), 257-282. doi: https://doi.org/10.1006/bare.2002.0211
Torelli,  R.,  Balluchi,  F.,  &  Lazzini,  A.  (2020).  Greenwashing  and  environmental  communication: Effects on stakeholders' perceptions. Business Strategy and the Environment, 29 (2), 407-421. doi: https://doi.org/10.1002/bse.2373
Unerman, J. (2000). Methodological issues ‐ Reflections on quantification in corporate social reporting content  analysis. Accounting,  Auditing  &  Accountability  Journal,  13 (5),  667-681.  doi: 10.1108/09513570010353756
Walker,  K.,  &  Wan,  F.  (2012).  The  Harm  of  Symbolic  Actions  and  Green-Washing:  Corporate Actions  and  Communications  on  Environmental  Performance  and  Their  Financial Implications. Journal of Business Ethics, 109 (2), 227-242. doi: 10.1007/s10551-011-1122-4
Walters, R. (2013). Eco Mafia and Environmental Crime. In K. Carrington, M. Ball, E. O’Brien & J. M.  Tauri (Eds.), Crime,  Justice  and Social  Democracy:  International  Perspectives (pp.  281- 294). London: Palgrave Macmillan UK.
Wimala, M., Akmalah, E., & Sururi, M. R. (2016). Breaking through the Barriers to Green Building Movement  in  Indonesia:  Insights  from  Building  Occupants. Energy  Procedia,  100 ,  469-474. doi: https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.10.204