## Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  dan  Pengendalian  Intern  Terhadap  Nilai  Informasi Pelaporan Keuangan
Riang Agustin S 1 * , Dwi Cahyono 2 , Gardina Aulin 3
1,2,3 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jember

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  kapasitas sumber  daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan pengendalian  intern  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  Kabupaten  Lumajang.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kuantitatif.  Responden  dalam  penelitian  ini kepala  bagian  keuangan,  staf  akuntansi  dan  pihak  yang  terkait  dalam pelaporan  keuangan  pada  OPD  pemerintah  kabupaten  Lumajang.  Dari 66  kuisoner  yang  dibagikan  diperoleh  64  responden  yang  dimasukan dalam  pengolahan  data.  Analisis  data  menggunakan  program  SPSS versi 21. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis linier berganda.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  kapasitas  sumber daya  manusia,  pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah sedangkan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  kabupaten Lumajang.

## A B S T R A C T
This study aims to determine the effect of human resource capacity, utilization of information technology and internal control on the value of financial reporting information in the Lumajang regency government.  The  approach  used  in  this  research  is  quantitative.  Respondents  in  this  study  were heads of finance, accounting staf and related parties in financial reporting to the OPD government of Lumajang  district.  Of  the  66  questionnaires  distributed,  64  respondents  were  included  in  the  data processing.  Data  analysis  used  SPSS  version  21.  The  statistical  method  used  to  test  multiple  linear hypotheses.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  capacity  of  human  resources,  the  use  of information teknologi does not significantly influence the value of financial reporting information of the local  goverment  while  internal  control  has  a  significant  effect  on  the  value  of  financial  reporting information of the Lumajang district goverment.
Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.
* Corresponding author. E-mail addresses: riangas31@gmail.com (Riang Agustin S)

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 01 December 2019 Received in revised form 31 December 2019 Accepted 15  January 2020 Available online 26 February 2020

## Kata Kunci:
Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern
Keywords: Value Of Government Financial Reporting
Information, Human
Resource Capacity, Utilization Of Information Technology and Internal Control

## 1. Pendahuluan
Organisasi sektor publik diidentikkan dengan pemerintahan atau badan usaha dalam mayoritas kepemilikannya di tangan pemerintah bertanggung jawab melakukan dalam pelayanan publik, memenuhi kesejahteraan  dibidang  kehidupan  seperti  kesehataan,  pendidikan,  keamananan  perekonomian  dari kebebasan dalam beragam hal lainnya. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta.    Dari  ilmu  ekonomi,  sektor  publik  juga  sebagai  suatu  entitas  dalam  aktivitasnya  berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik.
Perkembangan  akuntansi  sektor  publik  yang  semakin  mengalami  kemajuan  menimbulkan tuntutan lebih  besar terkait dengan dilakukannya transparansi dan akuntanbilitas publik oleh  lembaga- lembaga  sektor  publik  (Mardiasmo,  2006).  Upaya  konkrit  dalam  mewujudkan  transparansi  dan akuntanbilitas  pengelolaan  keuangan  pemerintah,  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.   Laporan keuangan pemerintah  daerah  bentuk  laporan  pertanggungjawabannya  atas  pengelolaan  keuangan  daerah  selama satu  tahun anggaran. Dalam bentuk pertanggungjawaban dan  penyelenggaraan pemerintah  telah  diatur dalam  undang-undang  nomor  17  Tahun  2003  tentang  keuangan  negara  dan  undang-undang  nomor  32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangan.  Apabila  laporan  keuangan  pemerintah  tidak  sesuai dengan  karakteristik  yang  ditetapkan,  akan  mengakibatkan  kesalahan  dalam  pengambilan  keputusan mengenai  alokasi  sumber  daya,  nantinya  berdampak  pada  kerugian  daerah,  kelemahan  administrasi, kekurangan  penerimaan,  ketidakhematan,  ketidakefisienan,  dan  ketidakefektifan  sumber  daya.  Dalam standar akuntansi pemerintah (SAP) bahwa laporan keuangan harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam  pemerintah  No.  71  Tahun  2010,  yaitu:  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan  dapat dipahami.(Yuliani, Nardirsyah dan Bakar 2010).
Menurut  Basnawi  (2017)  Sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat berperan  dalam  menjamin  keberlangsungan  suatu  organisasi.  Kapasitas  sumber  daya  manusia  adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), suatu sistem melaksanakan fungsi- fungsi  atau  kewenangannya  dalam  mencapai  tujuan  seacra  efektif  dan  efisien.  Kapasitas  harus  dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (ouput) dan hasil- hasil  ( outcomes ).  Menurut  Yosefrinaldi  (2017)  Kapasitas  sumber  daya  manusia  adalah  kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal  pendidikan,  pelatihan,  dan  pengalaman  yang  cukup  memadai.  Sumber  daya  manusia  merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan  dari  organisasi  tersebut.  Sumber  daya  manusia  dapat  diukur  melalui  rata-rata  pendidikan, pelatihan  dan  tingkat  pengalaman.  Pendidikan  yaitu  suatu  yang  universal  dalam  kehidupan  manusia. Pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan  yang  baik,  harus  berkaitan  dengan  keahlian  dan  kemampuan  untuk  melaksanakan pekerjaannya.  Pengalaman  dilihat  dari  lamanya  seorang  bekerja,  dengan  pengalaman  seseorang  akan terbiasa  melakukan  suatu  pekerjaan  dan  mempunyai  wawasan  yang  luas,  mudah  beradaptsi  dengan lingkungan sekitar. Warisno (2008) menjelaskan bahwa pengelolaaan keuangan daerah yang baik, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sumber daya yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang,pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi yang bai. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memehami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada  kekeliruan  laporan  keuangan  yang  dibuat  dan  ketidakpastian  laporan  dengan  standar  yang diterapkan pemerintah.
Menurut  Ngafifi  (2014)  Kemajuan  teknologi  adalah  sesuatu  yang  tidak  bisa  dihindari  dalam kehidupan  ini,  karena  kemajuan  teknologi  akan  berjalan  sesuai  dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan. Setiap  inovasi  diciptakan  untuk  memberikan  manfaat  positif  bagi  kehidupan  manusia.  Teknologi  juga memberikan  banyak  kemudahan,  serta  sebagai  cara  baru  dalam  melakukan  aktivitas  manusia.  Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini.  Teknologi merupakan suatu sistem informasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari  dan  untuk  mempermudahkan  dalam  menjalankan  suatu  pekerjaan.  Teknologi  informasi berperan  dalam  menyediakan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  pemakai  pengambil  keputusan  di dalam  organisasi  termasuk  dalam  hal  pelaporan  sehingga  mendukung  proses  pengambilan  keputusan dengan  lebih  efektif.  Informasi  yang  tepat  waktu  merupakan  bagian  dari  nilai  informasi  (ketepatan waktuan)  dapat  dicapai  dengan  peran  komponen  teknologi  (Jogiyanto  1995:18).  Menurut
Winidyaningrum  (2010)    pemanfatan  teknologi  mencakup  adanya  pengolahan  data,  pengolahan informasi,  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  secara  elektronik  dan  pemanfaatan  kemajuan  teknologi informasi  agar  pelayanan  publik  dapat  diakses  secara  mudah  dan  murah  oleh  masyarakat.  Sistem akuntansi pemerintah  perlu untuk memanfaatkan semua jenis  informasi  dan teknologi komputer untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah kepada masyarakat.
Menurut  suwardjono  (2005:111)  nilai  informasi  adalah  kemampuan  informasi  untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar informasi dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami, maka informasi yang bermanfaat adalah informasi  yang  mempunyai  nilai  dan  informasi  akuntansi  harus  mempunyai  beberapa  karakteristik kualitatif  yang  disyaratkan.  Karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi  sehingga  dapat  memenuhi  tujuannya (Nordiawan,2008).
Fenomena  yang  terjadi  terkait  dengan  laporan  keuangan  pemerintah  Lumajang  mendapat perhatian khusus atas prestasinya yang buruk dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),  sehingga  gagal  mendapatkan  opini  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP)  seperti  Tahun  2017  lalu. Harapannya, di Tahun 2018 mendapatkan WTP. Dilapori oleh BPK RI bahwa Kota Lumajang bahwa atas opini  auditnya  WDP.  Kabupaten  Lumajang  turun  kelas  yang  sebelumnya  WTP  turun  ke  WDP.  Gagal menerima  opini  WTP,  lantaran  penyajian  LKPD-nya  kurang  berkualitas.  LKPD  itu  sudah  diatur  dengan standart  akuntansi  pemerintah.  Kalau  penyajiannya  memenuhi  stnadar,  tentu  mendapatkan  opini tertinggi yaitu WTP. Ada 7 bab yang dikerjakan, mulai dari realisasi anggaran, sisa anggaran lebih, laporan operasioanal,  kas,  neraca,  dan  laporan  mutasi.  Hal  ini  menunjukkan  efektivitas  SPI  pemerintah  daerah belum  optimal.  Oleh  karena  itu  peran  sistem  pengendalian  merupakan  hal  penting  dalam  menentukan kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Peran  sistem  pengendalian  internal  yaitu  pemberian keyakinan  atas  keandalan  pelaporan  keuangan  dengan  memperoleh  opini  WTP  dari  BPK  yang  menjadi alat pengambilan keputusan dan melakukan pendeteksian dan penyelidikan mengenai penggelapan atau penipuan (fraud). Selain itu dalam pemerintah kabupaten Lumajang akan mengoptimalkan potensi wisata yang  dimiliki  untuk  mendongkrak  pendapatan  daerah.  Sebab,  Lumajang  memiliki  tempat  wisata  yang indah.

## 2. Metode
Data  penelitian  pada  dasarnya  dapat  dikelompokkan  menjadi  tiga  jenis,  yaitu  data  subjek,  data fisik,  dan  data  dokumenter.  Pada  penelitian  ini  jenis  data  yang  digunakan  yaitu  jenis  data  subjek.  Data subjek  adalah  jenis  data  yang  penelitiannya  berupa  opini,  sikap,  pengalaman  atau  karakteristik  dari seseorang  atau  sekelompok  orang  menjadi  subjek  penelitian  atau  responden  (Indriantoro  dan  Supomo, 2007). Dalam penelitian ini berbentuk tanggapan responden yang diberikan secara tertulis. Respon pada penelitian ini diberikan dalam bentuk kuisoner. Sumber datanya termasuk dalam data primer. Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo, 2007). Data  primer  diperoleh  dari  hasil  pengisian  kuisoner  oleh  responden,  yaitu  kepala  dan  staf  bagian keuangan atau administrasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## A. Deskripsi Responden
Data penelitian dikumpulkan dengan mengirimkan sebanyak 66 Kuisoner yang diantar langsung ke  22  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Lumajang  dengan  responden  66.  Pengiriman  kuisoner dilakukan  pada  tanggal  15  juli  2019.  Setelah  2  minggu  kuisoner  yang  kembali  sebanyak  64  lembar kuisoner.

## Tabel 1. Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuisoner
Keterangan Jumlah Kuesioner yang dikirim 66 Kuesioner Kuesioner yang kembali 64 Kuesioner Kuesioner yang dapat digunakan 64 Kuesioner Kuesioner yang tidak kembali (66-64) 2 Kuesioner
Pengiriman  kuesioner  dilakukan  secara  langsung  dengan  batas  pengambilan  2  minggu  setelah pembagian kuisoner. Kuisoner yang kembali sebanyak 64 dimana semuannya data dapat digunakan.

## B. Jenis Kelamin Responden
Data responden berdasarkan karakteristik jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase 1 Laki-laki 30 47% 2 Wanita 34 53% Total 64 100%
Berdasarkan  Tabel  diatas  diketahui  bahwa  responden  sebagian  besar  berjenis  kelamin  wanita sebesar  53%.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian  besar  organisasi  perangkat  daerah  di Kabupaten Lumajang adalah berjenis kelamin wanita.

## C. Umur Responden
Data responden berdasarkan usia responden dilihat pada tabel dibawah ini
Tabel 3. Gambaram Usia Responden
Umur Frekuensi Persentase 20-30 25 39% 30-40 22 34% 40-50 17 27% Total 64 100%
Berdasarkan  Tabel  diatas  diketahui  bahwa  sebagian  besar  usia  responden  20-30  tahun.  Hal  ini diketahui dari persentasenya sebesar 39%.

## D. Latar Belakang Pendidikan
Data responden berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini
Tabel 4. Gambaran latar belakang pendidikan responden
Pendidikan Frekuensi Persentase SMA 17 27% Diploma 24 37% S1 20 31% S2 3 5% Total 64 100%
Berdasarkan  Tabel  diatas  diketahui  bahwa  responden  sebagian  besar  berpendidikan  Diploma. Hal ini diketahui dari persentasenya sebesar 37%.

## E. Lama Bekerja di Organisasi Perangkat Daerah
Data responden berdasarkan lama bekerja pada satuan kerja perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini
Tabel 5. Gambaran Lama Bekerja
Pengalaman Kerja Frekuensi Persentase < 1 Tahun 12 19% 1-5 Tahun 31 48% >5 Tahun 21 33% Total 64 100%
Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa responden sebagian besar dalam bekerja diorganisasi perangkat daerah yaitu 1 sampai 5 tahun. Hal ini diketahui dari persentase sebesar 48%.
Hipotesis  pertama  menyatakan  bahwa  kapasitas  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh signifikan terhadap  nilai pelaporan keuangan daerah.  Hasil yang didapatkan dari menggunakan metode analisis  regresi  linear  berganda,  menunjukkan  bahwa  kapasitas  sumber  daya  manusia  terhadap  nilai informasi pelaporan keuangan daerah dengan hasil t hitung 0,060. Nilai t hitung lebih dari 0,05 sehingga H1 ditolak.
Hasil penelitian ini bahwa ketidaksignifikan disebabkan kondisi kapasitas sumber daya manusia di  sub  bagian  akutansi  tata  usaha  keuangan  yang  belum  mendukung.  Meskipun  pemerintah  kabupaten Lumajang  telah  memperbentukan  lebih  kurang  tujuh  puluh  tenaga  akuntansi  yang  tersebar  di  satuan kerja perangkat daerah,  namun  belum  optimal.  Karena dengan banyaknnya volume transaksi keuangan pemerintah kabupaten Lumajang.
Temuan  ini  sejalan  dengan  penelitian  Indriasari  dan  Nahartyo  (2008).  Temuan  empiris  dari penelitian  ini  menunjukkan  masih  minimnnya  pegawai  berlatar  belakang  pendidikan  akutansi,  belum jelasnnya job  description, walaupun  sisitem  akutansi  yang  dibangun  sudah  baik  tetapi  sumberdaya manusianya tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan  fungsi  akuntansi  yang  ada  dan  akhirnnya  informasi  akuntansi  sebagai  produk  dari  sistem akunntansi  bisa  jadi  kualitasnya  buruk.  Informasi  yang  dihasilkan  menjadi  informasi  yang  kurang  atau tidak memiliki nilai, salah satunnya keandalan sebagaimana yang masih banyak ditemui dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Hipotesis kedua menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruhsignifikan  terhadap  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil  yang didapatkan dari analisis regresi linear  berganda, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah dengan hasil t hitung 0,450. Nilai t hitung lebih dari 0,05  sehingga  H2  ditolak.  Berdasarkan  penjelasan  Peraturan  Pemerintah  No  56  Tahun  2005  tentang sistem  informasi  keuangan  daerah  disebutkan  bahwa  untuk  menindaklanuti  terselenggarannya  proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance). Maka dari itu  pemerintah  daerah  memiliki  kewajiban  untuk  mengembangkan  dan  memanfaatkan  kemajuan teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  kemampuan  mengelola  keuangan  daerah  kepada  pelayanan publik.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Setyowati,  Isthika,  Pratiwi (2016) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Walaupun komputer yang dimiliki sudah cukup banyak dan tersambung dengan jaringan internet, akan tetapi untuk proses pengiriman informasi dan komunikasi para pegawai belum bisa memanfaatkan fasilitas  secara  maksimal.  Pemerintah  di  Kabupaten  Lumajang  masih  belum  maksimal  dalam memanfaatkan  teknologi  informasi  yang  ada,  sehingga  dalam  institusinnya  masih  banyak  juga  para pegawai dan karyawan yang tidak memaksimalkan kenudahan teknologi informasi ini.
Hipotesis  ketiga  menyatakan  bahwa  pengendalian  intern  terhadap  nilai  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah.  Hasil  yang  didapatkan  menggunakan  metode  analisis  regresi  liniear  berganda, menunjukkan bahwa pengendalian intern dengan hasil t hitung 0,000. Nilai uji t hitung kurang dari 0,05 sehingga H3 telah diterima. Hasil dari yang penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pada pemerintah Kabupaten Lumajang sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh  pemerintah.  Dalam  penyusunan  laporan  keuangan  sudah  dilakukan  dengan  teliti  dalam memerhatikan  kebocoran  atas  laporan  keuangan.  OPD  di  Kabupaten  Lumajang  sudah  menggunakan sistematika  yang  sesuai  dengan  tujuan  instansi  pemerintah  dan  tujuan  pada  tingkatan  kegiatan  secara komprehensif dengan melihat sisi resiko dari faktor eksternal dan internal. Hasil penelitian ini konsisten dengan  penelitian  oleh  Rahmadani  (2015)  menyatakan  bahwa  variabel  pengendalian  internal berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Penelitian  tersebut  menyatakan semakin  baiknya pengendalianinternal maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan

## 4. Simpulan dan Saran
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya Manusia  (SDM),  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  (TI),  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI)  terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnnya, adapun kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut: 1) Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan  keuangan;  2)  Pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  terhadap  nilai  informasi
pelaporan  keuangan;  3)  Sistem  pengendalian  intern  berpengaruh  signifikan  terhadap  nilai  informasi pelaporan keuangan.
Berdasarkan  keterbatasan  diatas  peneliti  dapat  memberikan  beberapa  saran  yang  dapat dipertimbangkan  dan  mendapat  hasil  yang  lebih  baik,  yaitu  sebagai  berikut:  1)  Mengaharapkan  untuk penelitian selanjutnya dapat memilih kuesioner yang dapat dipahami oleh responden, dan saat pembagian kuesioner harap dijelaskan terlebih agar mendapatkan hasil yang lebih baik; 2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan  untuk  menambahkan  metode  survey  dengan  mendatangi  langsung  atau  melakukan wawancara  terhadap  responden  yang  menjadi  sampel  penelitian  sehingga  dapat  diperoleh  hasil  sesuai dengan kondisi sebenarnya; 3) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan  variabel  yang  mempengaruh  nilai  informasi  pelaporan  keuangan  misalnya  variabel penerapan standar akuntansi.

## Daftar Rujukan
Basnawi, Choiriyah. 2017. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah  Melalui  Clinic  Center  Oleh  Unit  Pelaksana  Teknislaboratorium  Pengelolaan  Keuangan Daerah (UPT-LPKD) Jawa Timur. Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 5, Nomor 3, Hal.1-9. Tersedia Pada: http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp3e90c5852cfull.pdf.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariat dngan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP Ghozali,  Imam.  2016.  Aplikasi  Analisis  Multivariete  Dengan  Program  IBM  SPSS  23  (Edisi  8).  Cetakan  ke VIII. Semarang ; Badan Penerbit Universitas di Ponegoro.
Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN).
Jugiyanto, HM. 1995. Analisis dan Desain System Informasi : Pendekatan   Terstruktur Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis. Andi Offies. Yogyakarta.
Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Mardiasmo. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mardiasmo.  2006.  Perwujudan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Publik:  Suata  Sarana Good  Governance . Jurnal Akuntansi Pemerintah , Vol. 2 No.1, Hal 1-7.
Ngafifi, Muhamad. 2014. Kemajuan Teknologi Dan  Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif  Sosial Budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi Volume 2, Nomor 1 Hal. 33-47. Tersedia Pada: https://journal.uny.ac.id/index.php/jppfa/article/view/2616.
Nordiawan, Dedi. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan
Republik Indonesia. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2010  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah.
Republik Indonesia UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Suwardjono. 2006. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE.
Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan
Tesis. Surakarta: Unversitas Sebelas Maret.
Warisno.  2008.  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kinerja  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana USU.

## Winidyaningrum. 2009. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan
Yosefrinaldi.  2017.  Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan  Variabel  Intervening  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah  (Studi  Empiris  pada  Dinas  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset Daerah  Se-Sumatera  Barat).  Jurnal  Akuntansi,  Vol.  1  No.  1  Hal.  1-24.  Tersedia  Pada: http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/66/54.
Yuliani,  Safrida,  Nadirsyah,  dan  Usman  Bakar.  (2010).  “Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi,  Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah  dan Peran Intern Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol.3 No.2 206-220.