Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2073

## IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS BERDASARKAN PADA PERSPEKTIF SHARIA ENTERPRISE THEORY (Studi Kasus pada Koperasi Syariah Mumtaz Tasikmalaya)
Yusuf Abdullah 1 , Aa Willy Nugraha 2
1 Program Studi Magister Manajemen, Universitas Siliwangi, Email: yusuf.abdullah@unsil.ac.id 2 Program Studi Magister Manajemen, Universitas Siliwangi, Email: aawillynugraha@gmail.com

## ABSTRACT
Accountability  is  a  form  of  responsibility  that  must  be  fulfilled  by  every organization/company.  The  concept  of  accountability  is  important  not  only  for  shareholders and  another  direct  stakeholder  but  also  for  all  parties  involved,  both  employees  and customers.  Sharia  cooperatives  as  a  microfinance  institution  have  an  important  role  in funding  and  investing  both  from  SMEs  and  individuals  in  accordance  with  the  provisions  of Islamic  law.  As  an  institution,  Islamic  cooperatives  have  accountability  to  be  fulfilled  by management as the responsibility to the members and shareholders for the mandate given by periodically  reporting  performance  results  and  fulfilling  the  rights  and  obligations  of stakeholders. Referring to the Islamic sharia system, Mumtaz sharia cooperative Tasikmalaya accountability is implemented with the Sharia Enterprise Theory (SET) perspective which is a trilogy  of  accountability,  there  are  accountability  to  God,  humans  and  nature.  The  research method  used  was  qualitative  method  with  a  case  study  approach  in  one  of  the  Islamic cooperatives  in  Tasikmalaya.  The  data  collection  technique  was  in-depth  interviews  with cooperative  managers.  The  results  of  the  study  showed  that  the  Mumtaz  cooperative Tasikmalaya  implements  accountability  based  on  Shariah  Enterprise  Theory  perspective  by fulfilling  its  obligations  to  God  (spiritual),  humans  (economic  and  social),  and  nature (ecology) by carrying out various activities in accordance with the provisions of Islamic law.
Keywords: Accountability, Sharia Enterprise Theory, Sharia cooperative.

## ABSTRAK
Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi/perusahaan. Konsep akuntabilitas penting untuk dilaksanakan tidak hanya terhadap pemegang  saham  maupun  dewan  pengawas (direct  stakeholder) melainkan  terhadap  semua pihak  yang terlibat, baik itu karyawan maupun nasabah. Koperasi syariah sebagai salah satu lembaga  keuangan  mikro  memiliki  peran  yang  penting  dalam  pendanaan  maupun  investasi anggota  koperasi,  baik itu  dari  pelaku  UMKM  dan  individu  sesuai  dengan  ketentuan  syariat Islam.  Sebagai  suatu  lembaga,  koperasi  syariah  memiliki  akuntabilitas  yang  harus  dipenuhi oleh manajemen sebagai tanggung jawab terhadap anggota koperasi maupun pemegang saham
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2073
atas  amanah  yang  diberikan  dengan  melakukan  pelaporan  hasil  kinerja  secara  periodik  serta pemenuhan  hak  dan  kewajiban  para  pemangku  kepentingan.  Mengacu  pada  sistem  syariat Islam,  akuntabilitas  koperasi  syariah  Mumtaz  Tasikmalaya  diimplementasikan  dengan perspektif Sharia Enterprise Theory (SET) yang merupakan trilogi akuntabilitas, yaitu bentuk akuntabilitas  terhadap  Tuhan,  manusia  dan  alam/lingkungan.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  pada  salah  satu  koperasi syariah  di  Kota  Tasikmalaya.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  melakukan wawancara  secara  mendalam  terhadap  pengelola  koperasi.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa koperasi  syariah  Mumtaz  Tasikmalaya  mengimplementasikan  akuntabilitas  berdasarkan Sharia  Enterprise  Theory dengan  memenuhi  kewajibannya  terhadap  Tuhan  (spiritual), manusia  (ekonomi  dan  sosial),  dan  alam  (ekologi)  dengan  melaksanakan  beragam  aktifitas sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Kata kunci: Akuntabilitas, koperasi syariah, Sharia Enterprise Theory (SET)

## PENDAHULUAN
Koperasi  memiliki  peran  penting  sebagai  salah  satu  roda  penggerak  perekonomian, terutama  pada  pembiayaan  dan  simpan  pinjam  bagi  para  anggotanya  dengan  azas kekeluargaan. Peran dan fungsi koperasi  tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi, tetapi sebagai manivestasi  semangat  kolektif,  kebersamaan,  dan  prinsip  keadilan  dan  gotong  royong. Sebagaimana  tercantum  dalam  Undang  Undang  No.  25  Tahun  1992  pasal  4  tentang perkoperasian, koperasi memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Membangun  dan  mengembangkan  potensi  dan  kemampuan  ekonomi  anggota  pada khususnya  dan  masyarakat  pada  umumnya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan  serta  secara  aktif  dalam  upaya  mempertinggi  kualitas  kehidupan  manusia  dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;
4. Berusaha  untuk  mewujudkan  dan  mengembangkan  perekonomian  nasional  yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Menurut  data  BPS  (2019),  jumlah  koperasi  dari  tahun  ke  tahun  mengalami peningkatan.  Pada  Tahun  2017,  jumlah  koperasi  mencapai  152.172  unit  tumbuh  0,66% dibanding  tahun  sebelumnya.  Jumlah  koperasi  telah  meningkat  53,8%  seiring  pertumbuhan
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2073
ekonomi domestik. Diketahui provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak di Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Katadata.co.id)
Di sisi lain, BPS Tahun 2016 mencatat jumlah penduduk berkategori miskin mencapai 28,01  Juta  jiwa  (10,86%).  Oleh  karena  itu,  untuk  menekan  angka  kemiskinan,  Koperasi Simpan  Pinjam  Syariah  atau  Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS)  dan  Unit  Jasa Keuangan  Syariah  (UJKS)  didirikan  dengan  harapan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  Indonesia,  khususnya  pada  kalangan  masyarakat  menengah  kebawah  dan mewujudkan keadilan sesuai dengan konsep Islam (Sofian, 2018: 753)
Koperasi  sebagai  badan  usaha  harus  memiliki  akuntabilitas  yang  baik  dalam menciptakan kepercayaan terhadap stakeholder yang terlibat. Dalam konteks ini, akuntabilitas diartikan  sebagai  pertanggungjawaban  atas  manajemen  dalam  menjalankan  tugasnya.  Lebih lanjut  lagi  Mardiasmo  (2005:  20)  mendefinisikan  akuntabilitas  sebagai  kewajiban  pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktifitasnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut.  Berdasarkan  hasil wawancara  innews.co.id  terhadap  peneliti  ahli  utama  Kementerian  Koperasi  dan  UKM, Johnny  W.  Situmorang  yang  menyatakan  bahwa  permasalahan  utama  yang  dialami  oleh koperasi  di  Indonesia  adalah  masih  lemahnya  akuntabilitas  dan  transparansi,  sehingga  perlu adanya  peningkatan,  baik  itu  melalui  pemerintah  dengan  mengeluarkan  regulasi  dalam  hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi di Indonesia serta dalam pengembangan digitalisasi koperasi dalam menghadapi era digital 4.0.
Fokus  penelitian  yaitu  mengenai  koperasi  syariah  yang  berada  di  Tasikmalaya. Koperasi syariah memiliki prinsip bagi hasil dan investasi dengan berlandaskan pada hukum Islam  ( Syariah ).  Koperasi  Syariah  Mumtaz  Tasikmalaya  merupakan  salah  satu  koperasi  di Tasikmalaya  yang  pengelolaanya  berdasarkan  pada  sistem  syariah.  Sebagai  lembaga keuangan  yang  bergerak  pada  bidang  pembiayaan  dan  investasi,  koperasi  Syariah  Mumtaz Tasikmalaya memiliki keanggotaan yang terdiri dari individu dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah  (UMKM),  akuntabilitas  koperasi  menjadi  poin  penting  dalam  membangun kepercayaan masyarakat terlebih lagi dengan maraknya penyedia keuangan yang menawarkan pinjaman dengan bunga yang tinggi dan koperasi bodong.
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2073
Penelitian pendahuluan mengenai akuntabilitas koperasi diantaranya adalah penelitian Siti  Amelia,  Gugus  dan  Didied,  Irianto  dan  Affandy  (2012)  pada baitul  maal  wat  tamwil ; Shela Welly  Arga,  Aji  Dedi Mulawarman (2018);  Benedicta Adinsa  Bella Savira  dan Indira Januarti (2020); dan Asep Deni dan Ari Riswanto (2019) yang menyatakan bahwa pentingnya akuntabilitas  dalam  menjaga  kepercayaan  pemangku  kepentingan  ( stakeholder )  pada koperasi. Disamping itu, I.G. Lanang Agung, Ni Luh Gede Erni, dan  Anantawikrama Tungga Atmadja  (2015)  menyimpulkan  bahwa  tidak  hanya  akuntabilitas  tetapi  transparansi  koperasi harus dilakukan untuk menjaga kredibilitas koperasi.
Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  implementasi  akuntabilitas  pada  koperasisyaruan  Mumtaz  Tasikmalaya berdasarkan pada perspektif Sharia Enterprise Theory (SET) yang meliputi hubungan dengan Tuhan, manusia dan alam/lingkungan.

## LITERATUR REVIEW
Koperasi  syariah  merupakan  bentuk  koperasi  yang  mempunyai  prinsip,  tujuan,  dan kegiatan  usaha  berdasarkan  pada  syariah  Islam,  dengan  berpedoman  pada kitabullah dan sunnah  Nabi  Muhammad  SAW,  yaitu  Alquran  dan  Hadits.  Disamping  itu,  koperasi  syariah diartikan  sebagai  entitas  bisnis  koperasi  dimana  semua  unit  bisnis,  produk  dan  sistem operasional  dilakukan  sesuai  dengan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN).  Dengan demikian, pada koperasi syariah tidak memiliki unsur riba, musyarakat, dan Ghara. Selain itu, badan  usaha  koperasi  syariah  tidak  diizinkan  untuk  melakukan  berbagai  transaksi  derivatif seperti lembaga keuangan islam lainnya.

## A. Koperasi Syariah Berdasarkan Perspektif Agency Theory
Berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  UKM  Nomor  16  Tahun  2015 mengenai  pelaksanaan  simpan  pinjam  dan  pembiayaan  syariah  oleh  koperasi  pasal  1  ayat  6 berbunyi  bahwa  prinsip  syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam  kegiatan  usaha  koperasi berdasarkan fatwa  yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).  Sedangkan  Ahmad  Ifham  (2010)  menyatakan  bahwa  usaha  koperasi  syariah meliputi  kegiatan  usaha  yang  halal,  baik  dan  bermanfaat (thayib) serta  menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba.
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2073
Koperasi syariah berdasarkan pada Agency theory sebagaimana Alchian dan Demsetz Tahun  1972  dalam  Ifham  (2010)  menjelaskan  bahwa  badan  usaha  koperasi  dapat  menjadi suatu penghubung antara beberapa individu, dengan kata lain hubungan kerja antara pemilik, termasuk didalamnya anggota koperasi dengan manajemen koperasi syariah. Setiap peran dan tindakan individu dalam koperasi terbagi berdasarkan spesifikasi preferensi dan kepercayaan. Koperasi  sebagai  suatu  lembaga  dan  pengelola  keuangan  mikro  terdiri  dari  beberapa  entitas yang  terlibat,  yaitu  pengelola  dan  anggota  koperasi,  dalam  kata  lain  terdiri  dari  pemegang amanah (agent) dan  pemberi  amanah (principal) (Mursalim;  2005).  Dapat  dikatakan  bahwa principal mendelegasikan  pertanggungjawaban  kepada agent ,  berupa  amanah  untuk melaksanakan  tugas  tertentu  sesuai  dengan  kontrak  kerja  yang  telah  disepakati.  Wewenang dan  tanggungjawab agent maupun principal diatur  dalam  kontrak  kerja  atas  persetujuan bersama  (Siti  Ameriska,  et  al,  2012:  29).  Sutrisno  (2002:  128)  membuat  model  relasi  antara agent dan prinsipal.
Sumber: Sutrisno, 2002: 128
Gambar 1. Model Relasi antara Agent dan Principal
Berdasarkan pada model di atas, Sutrisno (2002) menggambarkan keterlibatan antara manager  di  koperasi  dengan  prinsipal (stockholder) dimana  pihak  manager  memberikan imbalan  atau  bahkan  memberikan  ancaman  terhadap  hasil  kinerja  usaha  yang  diamanahkan kepada  manajer  yang  diatur  dalam  kontrak  kerja.  Kedua  belah  pihak  memiliki  komitmen bersama berupa pemenuhan hak dan kewajiban, serta memperoleh sanksi dan imbalan.
Koperasi syariah diartikan sebagai usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang  halal,  baik,  bermanfaat  serta  menguntungkan  dengan  sistem  bagi  hasil  dan  tidak mengandung  riba  (Ahmad  Ifham,  2010).  Sedangkan  menurut  Kementerian  Koperasi  UKM sebagaimana  undang-undang  pasal  1  Tahun  2009,  koperasi  syariah  adalah  suatu  bentuk
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2073
koperasi  yang  segala  kegiatan  usahanya  bergerak  di  bidang  pembiayaan,  simpanan,  sesuai dengan pola bagi hasil syariah dan investasi.

## B. Akuntabilitas Berdasarkan Perspektif Sharia Enterprise Theory
Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban moril manajemen koperasi terhadap anggota  koperasi.  Dengan  demikian,  maka  manajer/pengelola  koperasi  harus  memiliki transparansi  terhadap  segala  aktifitas  keuangan  dan  investasi  sebagaimana  tercantum  dalam kontrak kerja. Manajer selaku agen memberikan informasi yang jelas terhadap perkembangan usaha,  serta  melaporkan  temuan-temuan  yang  dapat  membuat  koperasi  dalam  posisi  yang tidak menguntungkan.
Akuntabilitas  dalam  perspektif Sharia  Enterprise  Theory  (SET) memiliki keseimbangan nilai egoistik, altruistik, materi dan nilai spiritual (Triyuwono, 2007). Dengan demikian, keseimbangan yang tercipta melibatkan beberapa pihak dan hubungan yang terjalin, sehingga  membentuk  3  (tiga)  dimensi  akuntabilitas,  yaitu  akuntabilitas  terhadap  Tuhan, manusia, dan alam.
a. Akuntabilitas terhadap Tuhan diartikan sebagai upaya optimalisasi dari setiap sumber daya yang  dianugerahkan  kepada  makhluknya  merupakan  suatu  amanah  yang  didalamnya melekat  tanggung  jawab  untuk  menggunakannya  sesuai  dengan  ketentuan  syariat  Allah, yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran.
b. Akuntabilitas  terhadap  manusia  diartikan  sebagai  hubungan  antara  manusia  dimana  satu pihak  berperan  sebagai  pihak-pihak  yang  secara  langsung  memberikan  kontribusi  pada perusahaan  baik  dalam  bentuk  kontribusi  keuangan  maupun  non-keuangan,  selanjutnya disebut direct  stakeholder yakni  pihak  yang  sama  sekali  tidak  memberikan  kontribusi kepada  perusahaan  baik  keuangan  maupun  non-keuangan,  tetapi  secara syari’ah mereka adalah  pihak  yang  berhak  untuk  mendapatkan  kesejahteraan  dari  perusahaan (indirect stakeholder) (Slamet; 2001).
c. Akuntabilitas  terhadap  Alam.  Alam  diartikan  sebagai  ekosistem  vital  yang  memberikan kontribusi  bagi  kelangsungan  hidup  perusahaan,  dengan  kata  lain  keseimbangan  dalam menjaga kelestarian alam adalah poin utama dalam menciptakan harmoni kehidupan yang selaras  dan  seimbang.  Perusahaan  akan  tetap  eksis  apabila  memperhatikan  lingkungan alamnya.
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2073

## METODE
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  akuntabilitas  koperasi berdasarkan pada Sharia Enterprise Theory (SET) dengan melaksanakan trilogi akuntabilitas yang meliputi akuntabilitas terhadap Tuhan, manusia dan alam/lingkungan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  survey  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian kualitatif  diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat positivisme , digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah,  dimana  peniliti  adalah  sebagai instrumen  kunci,  analisis  data  bersifat  induktif  dan  hasil  penelitian  lebih  menekankan  pada makna  daripada  generalisasi  (Sugiyono,  2012:  14).  Jenis  data  pada  penelitian  ini terdiri  dari data  primer,  yatu  data  hasil  wawancara  dengan  pengelola  koperasi  syariah  Mumtaz Tasikmalaya.  Data  sekunder  diperoleh  dari  kajian  pustaka  yang  dikutif  sari  buku  referensi, jurnal penelitian, artikel dan berita online .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pada konsep Sharia Enterprise Theory mengenai perspektif baru terhadap akuntabilitas pada koperasi syariah, yang terdiri dari akuntabilitas terhadap Tuhan (spiritual), manusia  (ekonomi  dan  sosial),  dan  alam  (lingkungan).  Dengan  demikian,  akuntabilitas berdasarkan  perspektif  SET  bersifat  holistik.  Berikut  adalah framework hasil  penelitian mengenai implementasi akuntabilitas menurut perspektif SET pada koperasi Syariah Mumtaz Tasikmalaya sebagaimana terlihat pada Gambar 2 berikut..
Gambar 2: Framework Implementasi akuntabilitas berdasarkan pada SET pada Koperasi Syariah Mumtaz di Tasikmalaya
Entitas Dimensi Akuntabilitas Aspek Akuntabilitas
Prinsipal dan Agen
Tuhan
Manusia Alam
Spiritual
Ekonomi Ekologi
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2073
Berdasarkan  pada  Gambar  2.  di  atas,  berikut  adalah  uraian  hasil  penelitian  pada Koperasi syariah Mumtaz di Tasikmalaya.

## 1. Akuntabilitas Terhadap Tuhan: Spiritual
Spiritual  diartikan  sebagai  hubungan  antara  manusia  dan  tuhannya.  Manusia mempecayai bahwa Tuhan  yakni Alloh SWT merupakan pencipta dari semua alam semesta. Dengan  demikian,  akuntabilitas  terhadap  Tuhan  diartikan  sebagai  pemenuhan  kewajiban manusia sebagai seorang hamba ( abdu ) terhadap Tuhan-Nya ( khaliq ).
Akuntabalitas  spiritual  yang  dilakukaan  oleh  koperasi  syariah  Mumtaz  Tasikmalaya meliputi penyelenggaraan program-program keagamaan dalam meningkatkan iman dan taqwa kepada  Allah  SWT.  Adapun  kegiatan  yang  dilaksanakan  yaitu  melaksanakan  pengajian keagamaan  secara  rutin  setiap  sebulan  sekali,  melaksanakan  training  motivasi,  seperti  ESQ dan Spiritual  Outbond  Training  (SOT), seperti  mabit  dan  i’tikaf  bersama.  Selain  itu, memberikan pemahaman terhadap karyawan di Koperasi syariah Mumtaz Tasikmalaya dalam menanamkan nilai-nilai keislaman, seperti keikhlasan, kejujuran dan kooperatif dalam bekerja dan  menanamkan  sifat  ihsan,  yaitu  memprioritaskan  ibadah  tanpa  meninggalkan  kewajiban sebagai  seorang  karyawan.  Kegiatan-kegiatan  tersebut  tidak  lain  diselenggarakan  sebagai upaya pemenuhan atas kewajiban terhadap Allah SWT.
Manifestasi  akuntabilitas  spiritual  ini  menghasilkan  suatu  prinsip  bahwa  segala aktivitas  yang  dilakukan  adalah  suatu  bentuk  ibadah  kepada  Allah,  sehingga  jalan  yang ditempuh  untuk  tetap  beribadah  kepada-Nya  adalah  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip syari’ah  (humanis,  emansipatoris,  transendental  dan  teologikal)  dalam  aktivitas  bisnis. Sebagaimana firman Allah SWT (Ad-Dzariat: 56).
―Dan  tidaklah  Aku  menciptakan  jin  dan  manusia,  melainkan  supaya  mereka menyembah-Ku‖.

## 2. Akuntabilitas Terhadap Manusia: Ekonomi dan sosial
Koperasi  memiliki  peran  dan  fungsi  dalam  membangun  potensi  dan  kemampuan ekonomi masyarakat terutama anggota koperasi dalam meningkatkan  kesejahteraan ekonomi dan sosial. Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi syariah Mumtaz Tasikmalaya dituntut  untuk  meningkatkan  kemandiriannya  dengan  cara  mengembangkan  kegiatan  usaha yang menguntungkan. Dalam pelaksanaanya, koperasi terdiri dari 2 (dua) entitas yang sama-
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2073
sama  bekerjasama  dalam  menjalankan  usaha  koperasi,  yaitu  pengelola  koperasi  (agen)  dan anggota koperasi selaku prinsipal.
Sehingga, bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengelola koperasi syariah Mumtaz  Tasikmalaya    terhadap stakeholder yaitu  dengan  memperhatikan  dampak  ekonomi dan  sosial.  Aspek  ekonomi  dikukan  dengan  memberikan  kinerja  terbaik  dalam  mengelola usaha  sehingga  menghasilkan  keuntungan  yang  baik  bagi  anggota.  Oleh  karenanya,  sebagai laporan  kepada  prinsipal,  koperasi  syariah  Mumtaz  Tasikmalaya  memberikan  laporan kemajuan  usaha  yang  meliputi  perolehan  laba  dan  SHU.  Lebih  lanjut  lagi,  koperasi  syariah Mumtaz  Tasikmalaya  mengalokasikan  keuntungan  untuk  membantu  sesama  yang membutuhkan dengan besaran persentase yang disepakati oleh kedua belah pihak. Disamping itu, aspek sosial yang terjadi adalah pihak manajemen koperasi syariah Mumtaz Tasikmalaya membangun  sinergitas  dengan  para stakeholders dalam  membangun  kesejahteraan  anggota sesuai dengan syariah. Sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al-Jumuah: 10):
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka berteberanlah di muka bumi, dan carilah karunia

## Allah dan Ingat Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.
Disamping  itu,  membangun  komunikasi  yang  baik  sehingga  terciptanya  keselarasan, silaturahmi  yang  baik,  solidaritas  dan  gotong  royong  sehingga  menciptakan  nilai-nilai keislaman yang ramah dan rahmatan lil alamin . Firman Allah SWT (QS Al Hujurat: 3).
“Hai  manusia,  sesungguhnya  kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling  mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  diantara  kamu  disisi  Allah  ialah orang  yang  paling  bertakwa  diantara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  maha  mengetahui  lagi maha mengenal”.

## 3. Akuntabilitas Terhadap Alam: Ekologi
Alam  dan  lingkungan  menjadi  salah  satu  aspek  yang  penting  dalam  menciptakan harmonisasi  kehidupan.  Oleh  karenanya,  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  Koperasi syariah  Mumtaz  Tasikmalaya  terhadap  alam  dan  lingkungan  sekitar,  pihak  manajemen melakukan  program  aksi  bersih-bersih  lingkungan  sekitar  kantor  koperasi,  melakukan sosialisasi  sanitasi  lingkungan  kepada  anggota  dan  masyarakat  sekitar,  melakukan  beberapa penyuluhan  dan  pendampingan  usaha  dalam  bidang  pertanian  yang  ramah  lingkungan.
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2073
Harmoni  yang  ditimbulkan  dari  menjaga  lingkungan  alam  sekitar  dapat  menciptakan kenyamanan  bagi  semua  pihak  yang  berada  di  lingkungan  koperasi  syariah  Mumtaz Tasikmalaya.
Firman Allah SWT (QS. Al-Qashash: 77)
“...Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

## KESIMPULAN
Pentingnya  akuntabilitas  sebagai  kunci  dalam  menjaga  kepercayaan stakeholders menjadi kewajiban yang mutlak dimiliki oleh badan usaha keuangan mikro seperti koperasi. Akuntabilitas  berdasarkan  pada Sharia  Enterprise  Theory (SET)  memberikan  perspektif terhadap akuntabilitas menjadi 3 (tiga) dimensi, yaitu akuntabilitas terhadap Tuhan, manusia dan  alam.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  berikut  adalah  kesimpulan  mengenai  implementasi akuntabilitas berdasarkan perspektif Sharia Enterprise Theory pada koperasi syariah Mumtaz Tasikmalaya.
1. Akuntabilitas  terhadap  Tuhan  dilakukan  dengan  cara  melaksanakan  pengajian  keagamaan secara  rutin  setiap  sebulan  sekali,  melaksanakan  training  motivasi,  seperti  ESQ  dan spiritual  outbond  training  (SOT), seperti  mabit  dan  i’tikaf  bersama  memberikan pemahaman  terhadap  karyawan  di  Koperasi  syariah  Mumtas  Tasikmalaya  dalam menanamkan  nilai-nilai  keislaman,  seperti  keikhlasan,  kejujuran  dan  kooperatif  dalam bekerja dan menanamkan sifat ihsan, yaitu memprioritaskan ibadah;
2. Akuntabilitas  terhadap manusia  dilakukan  dengan  membangun    hubungan  dengan  sesama dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial. Koperasi syariah Mumtaz Tasikmalaya memberikan  laporan  atas  perkembangan  usaha  kepada stakeholders dan  membangun sinergitas  serta  komunikasi  interpersonal    yang  baik  dengan  anggota  koperasi  untuk menciptakan keselarasan;
3. Akuntabilitas  terhadap  alam  mencakup  kepedulian  terhadap  lingkungan  dimana  koperasi syariah Mumtaz Tasikmalaya berada. Menjaga lingkungan dan alam berarti menjaga titipan Allah  SWT.  Dengan  demikian  tercipta  sebuah  harmoni  antara  tempat  kerja  dengan lingkungan sekitar.
Jurnal Ekonomi Syariah  Vol. 5. No. 2. November 2020 p-ISSN 2548-5032   e-ISSN 2714-769X Doi : 10.37058/jes.v5i2.2073

## REFERENSI
Asep,  D.,  &  Ari,  R.  (2019). Akuntabilitas  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Koperasi Perguruan Tinggi (KPT) Mahasiswa. Jurnal STIE Dewantara. Pp. 115 – 122
Benedicta, A. B. Savira., & Indira, J. (2020). Akuntabilitas koperasi simpan pinjam di Jawa Tengah . JEB. Volume 23 No. 1.Pp. 97 – 112
I Gusti, L.A.M., Ni Luh Gede, E.S., Anantawikrama, T.A. (2015) Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pada Koperasi Unit Desa di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Pada Koperasi Unit DesaTirta Luhur Desa Banyuning Buleleng) . Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA. Vol 3 No. 1. Pp. 1 – 10
Ifham, A.S. (2010). Buku Pintar Ekonomi Syariah. Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama.
Kementerian Koperasi UKM sebagaimana Undang-Undang pasal 1 Tahun 2009
Mardiasmo. (2005). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
Mursalim. (2005). Income Smoothing dan Motivasi Investor: Studi Empiris pada Investor di BEJ . SNA VIII Solo, 15-16 September 2005.
Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.Kukm/Ix/2015  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.
Shela,  W.A.,  Aji  Dedi,  M.  (2018). Akuntabilitas  Koperasi  Syariah  (Studi  Kasus  pada KANINDO  Syariah  Jatim). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB.  UNBRAW.  Vol  2  No.  2. Pp. 1 – 20.
Siti, A., Gugus, I., & Didied P. Affandy. (2012). Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau  Dari  Perspektif  Shari’ate  Enterprise  Theory. Jurnal  Ekonomi  &  Keuangan Islam. Volume 2 No. 1. Hal. 27-39.
Sofian. (2018). Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend,  Dan  Kemudahan  Layanan .  (9 th Industrial  Research  Workshop  and  National Seminar . Polban. Pp.  752 -  758.
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Sutrisno.  (2002). Studi  Manajemen  Laba  (Earnings  Management):  Evaluasi  Pandangan Profesi Akuntansi, Pembentukan dan Motivasinya. Kompak. hal: 158—179.
Triyuwono,  Iwan.  (2006). Perspektif,  Metodologi,  dan  Teori  Akuntansi  Syariah, Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Undang Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 4 tentang perkoperasian.
Viva, B,K. (2019). Berapa jumlah koperasi di Indonesia? dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/25/berapa-jumlah-koperasi-di- indonesia#