Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10 No. 2 Mei 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal 178 - 183

## KONSEKUENSI PERPAJAKAN ATAS PERUBAHAN STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) MENJADI PERSEROAN TERBATAS
Oleh : Muhammad Hasyim Ashari,
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indocakti Malang
Email :  muhammadhasyimashari@gmail.com Article Info Abstract Article History : Received  15 May - 2022 Accepted  29 May - 2022 Available Online 30 May - 2022
Commanditaire Vennootschap is a limited partnership business entity that is not a legal entity, while a Limited Liability Company is a legal entity that has rights and obligations as legal subjects. To increase its business, the status of a Commanditaire Vennootschap (CV) may be changed to a Limited Liability Company  (PT).  The  purpose  of  this  study  is  to  identify  and  analyze  the  tax consequences  arising from  the  change in  the  status  of  a  limited  partnership business entity (commanditaire vennootschap) to a limited liability company. This  research  is  a  descriptive  qualitative  analytical  study  with  a  library research  approach,  where  the  approach  to  the  problem  is  carried  out  by reviewing  the  provisions  of  applicable  tax  regulations  to  determine  the  tax consequences of changing the status of a business entity CV to a PT. The data used in this study is secondary data using library materials / document studies. The  results  show  that  the  tax  consequences  arising  from  the  transition  are subject to  VAT  ( Value  Added  Tax )  and Income  Tax  Final  on the transfer  of assets  and  will  experience  a  change  in Taxpayer  Identification  Number ( NPWP) and different tax treatment between CV (Commandary Vennootschap) and PT (Limited Liability Company).
Keyword :
Commanditaire Vennootschap,  Limited
Partnership  Business,
Limited Liability Company, Taxation, Change of Status CV to
PT.

## 1. PENDAHULUAN
Bentuk  badan  usaha  yang  populer  dan paling  banyak  diminati  oleh  pengusaha  dan startup  di  Indonesia  adalah  Persekutuan Komantider  yang  dalam  bahasa  Belanda disebut sebagai Commanditaire Vennotschap. Persekutuan Komanditer (CV) itu mempunyai  dua  macam  sekutu,  yaitu  sekutu kerja  dan  sekutu  tidak  kerja  ( stille  vennoot ).
Sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu  yang  menjadi  pengurus  persekutuan, sedangkan  sekutu  tidak  kerja  atau  sekutu komanditer tidak  mengurus  persekutuan.  Baik sekutu kerja maupun sekutu tidak kerja masing- masing  memberikan  pemasukannya,  yang
berwujud  uang,  barang  atau  tenaga  (fisik  atau pikiran)  atas  dasar  pembiayaan  bersama, artinya  untung  rugi  dipikul  bersama  antara sekutu kerja dan sekutu komanditer, meskipun tanggung  jawab  sekutu  komanditer  terbatas pada modal yang disanggupkan untuk dimasukkan. Sekutu kerja itu sekutu komplementer,  sedangkan  sekutu  yang  tidak kerja disebut
sekutu komanditer (Purwosutjipto, 2007: 75).
Sekutu  komanditer  wajib  menyerahkan uang,  benda  atau  tenaga  kepada  persekutuan sebagai  yang  telah  disanggupkan  dan  berhak menerima keuntungan dari persekutuan. Tanggung  jawab  sekutu  komanditer  terbatas
pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan untuk disetor. Sekutu komanditer  tidak  boleh  mencampuri  tugas sekutu kerja (komplementer), yaitu pengurusan persekutuan. Bila larangan ini dilanggar, maka tangung jawab sekutu komanditer sama dengan tanggung  jawab  sekutu  kerja  (komplementer), yaitu  tangung  jawab  secara  pribadi  untuk keseluruhan.  Sedangkan,  sekutu  kerja  berhak memasukkan  modal  ke  dalam  persekutuan, bertugas mengurus persekutuan dan bertanggung  jawab  seca|  pribadi  untuk keseluruhan.  Bila  sekutu  kerja  lebih  dari seorang  harus  ditegaskan  apakah  di  antara mereka ada yang dilarang berarti tidak keluar. Meskipun  sekutu  tersebut  tidak  berhak bertindak  keluar,  tetapi  tanggung  jawabnya tetap  sebagai  yang  ditetapkan  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang  (Ashari, 2018).
Sekutu  komanditer  sebagai  peserta  dalam suatu  perusahaan  yang  memiliki  hak  dan kewajiban untuk  memperoleh  keuntungan  dan pembagian  sisa  harta  kekayaan  apabila perusahaan  tersebut  dilikuidasi.  Selain  itu, apabila perusahaan mengalami kerugian sesuai dengan  jumlah  modal  yang  dimasukkannya. Sebaliknya  sekutu  komanditer  juga  tidak diperbolehkan  menarik  modal  yang  telah diserahkan selama perusahaan masih beroperasi.
Hal  inilah  yang  kemudian  membatasi kewenangan  CV  untuk  memperluas  usahanya disebabkan adanya risiko yang dapat membahayakan  harta  pribadi  dari  sekutu komplementer  itu  sendiri.  Sehingga  CV  tidak dapat  sepenuhnya  melakukan  spekulasi  untuk memperoleh  laba  yang  sebesar-besarnya  demi mencapai  tujuan  usahanya  secara  maksimal. Adanya  resiko  yang  dapat  melibatkan  harta pribadi  dari  sekutu  komplementar  tersebut disebabkan  CV  sekali  pun  didirikan  dengan adanya  akta  otentik  tetap  bukan  merupakan badan  hukum.  Hal  ini  disebabkan  ketentuan dalam  KUHD  tidak  mengharuskan  pendirian CV  mendapatkan  pengesahan  badan  hukum dari  instansi  berwenang.  Sehingga  segala kewenangan CV tetap merupakan kewenangan para  sekutu  komplementer,  bukan  menjadi kewenangan perusahaan / persekutuan. Sehingga  hal  ini  menuntut  para  sekutu meningkatkan statusnya menjadi badan hukum agar  dapat  melindungi  harta  pribadinya (Baryadi, 2011). Pengusaha cenderung merubah  bentuk  badan  usahanya  dari  CV
(persekutuan  komanditer)  ke  bentuk  PT (perseroan  terbatas).  Upaya  perubahan  status badan  usaha  CV  menjadi  badan  hukum  PT merupakan  salah  satu  strategi  pengembangan usaha  yang  sering  kali  digunakan  oleh  pelaku bisnis  untuk  mengembangkan  usaha  dalam skala yang lebih luas.
Dengan adanya perubahan bentuk tersebut dari CV menjadi PT tersebut maka status dari persekutuan  secara  otomatis  akan  bubar  demi hukum  dan  berganti  menjadi  badan  hukum. Karena dalam hal ini, PT sebagai suatu subyek hukum  yang  berdiri  sendiri  dan  disamakan kedudukannya dengan orang pribadi, sehingga dalam  menjalankan  usahanya  terpisah  dari harta pribadi atau kekayaan milik pribadi atau pemegang  sahamnya.  Sedangkan,  CV  bukan merupakan  badan  hukum  karena  pendiriannya tidak  diwajibkan  untuk  menggunakan  akta otentik  serta  memperoleh  pengesahan  badan hukum melainkan dengan menggunakan akta di bawah tangan sepanjang tidak merugikan pihak ketiga juga dibenarkan.
Berdasarkan  hal  tersebut  tentunya  usaha untuk melakukan perubahan status badan usaha dari CV menjadi PT akan memiliki permasalahan dan konsekuensi perpajakan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA Persekutuan Komanditer
Persekutuan  Komanditer atau sering disebut  dengan Commanditaire  Vennotschap
(yang  biasanya  disebut  CV)  adalah  suatu perusahaan  yang  didirikan  satu  atau  beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggungjawab  secara  seluruhnya  atau secara solider, dengan  satu  orang  atau  lebih sebagai pelepas uang ( Geldschieter ), dan diatur dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang (Widjaya, 2007: 51).
Ketentuan  dalam  Pasal  19  Kitab  Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa CV adalah persekutuan yang terdiri dari satu atau lebih sekutu biasa dan satu atau lebih sekutu  diam  (yang  juga  disebut  sekutu komanditer), yang secara pribadi bertanggungjawab untuk semua utang persekutuan.  Sedangkan  menurut  Wiwoho (2007:  45)  dan  Damay  (2013:92),  CV  adalah suatu  persekutuan  dimana  satu  atau  beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau barang kepada  satu  atau  beberapa  orang  yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan.
Menurut  Musselman  &  Jackson,  secara garis besar pengertian CV dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: (a) CV dari  sisi  bentuk  institusi  atau  badan  usahanya yaitu   kelompok  yang  memberikan  pengertian CV  sebagai  suatu  bentuk  khusus  daripada Firma,  dan  (b)  CV  dari  segi  peranan  dan tanggung  jawab  masing-masing  sekutu,  yaitu kelompok  yang  memberikan  pengertian  CV sebagai  suatu  bentuk  kerjasama  antara  sekutu komplementer dan sekutu komanditer (Kurniawan, 2014: 54).
Terdapat  dua  macam  sekutu  dalam CV. Pertama , sekutu komanditer yakni sekutu yang tidak bertanggung jawab pada pengurusan persekutuan, sekutu ini hanya mempunyai hak mengambil bagian dalam aset persekutuan bila ada  untung  sebesar  nilai  kontribusinya. Demikian juga, dia akan menanggung kerugian sebesar  nilai  kontribusinya.  Sedangkan kedua , sekutu  komplementer  yakni  sekutu  yang menjadi pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan,
bahkan pertanggungjawabannya  sampai  kepada  harta pribadinya.
Dari  pengertian  tersebut  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  Persekutuan  Komanditer atau  yang  dalam  masyarakat  lebih  dikenal dengan  CV  adalah  suatu  badan  usaha  yang dibentuk  oleh  seorang  atau  beberapa  orang sebagai  bentuk  kerjasama  antara  seorang  atau beberapa  orang  yang  menjalankan  usaha  dan bertindak sebagai sekutu komplementer dengan seorang  atau  beberapa  orang  yang  bertidak sebagai pemodal sebagai sekutu komanditer.

## Perseroan Terbatas
Perseroan  Terbatas  (PT)  yang  dulunya disebut juga dengan Naamloze Vennootschaap (NV) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari  saham-saham,  yang  pemiliknya  memiliki bagian  sebanyak  saham  yang  dimilikinya. Karena  modalnya  terdiri  dari  saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu  membubarkan  perusahaan.  Menurut Kansil & Kansil (2005: 91), Perseroan Terbatas adalah  suatu  bentuk  perseroan  yang  didirikan untuk  menjalankan  suatu  perusahaan  dengan modal perseroan tertentu yang terbagi-bagi atas saham-saham,  dalam  mana  pemegang  saham (persero)  ikut  serta  dengan  mengambil  satu saham  atau  lebih  dan  melakukan  perbuatan- perbuatan  hukum  dibuat  oleh  nama  bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk
persetujuan-persetujuan  persero  itu  (dengan tanggung  jawab  yang  semata-mata  terbatas pada modal yang mereka setorkan).
Sedangkan,  menurut  Dirjosisworo  (1997: 48),  PT  adalah  badan  hukum  yang  didirikan berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  Undang- Undang  Nomor  40  tahun  2007  dengan perubahannya serta peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  / UUPT  (Undang–Undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) mendefenisikan  bahwa  Perseroan  Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa  PT  (Perseroan  Terbatas)  merupakan badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan perjanjian  untuk  melakukan  kegiatan  usaha dengan  modal  dasar  berupa  saham-saham  dan menjadi  kekayaan  yang  dimilikinya  sendiri serta memenuhi persyaratan perudang- undangan dan peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan untuk mengaturnya.

## 3. METODE PENELITIAN
Sifat  dari  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif  analitis,  yang  dimaksud  untuk memaparkan sekaligus menganalisis konsekuensi  perpajakan  atas  perubahan  status badan usaha CV menjadi badan usaha PT.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan ( library research ), dimana pendekatannya terhadap permasalahan
dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  sebagai  data  penelitian. Hal ini disebabkan bahan-bahan yang digunakan  adalah  bahan  kepustakaan  /  studi dokumen  ( library  research ),  yaitu  dengan mengkaji lebih mendalam mengenai ketentuan perpajakan atas perubahan status CV (Persekutuan Komanditer) menjadi PT (Perseroan Terbatas).
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Ditinjau dari ketentuan perpajakan terhadap  perubahan  status  badan  usaha  CV menjadi badan hukum PT, maka merujuk pada Pasal 28 ayat (2) huruf e Peraturan Dirjen Pajak Nomor  PER-20/PJ/2013  tentang  Tatacara Pendaftaran  dan  Pemberian  Nomor  Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha Dan Pengukuhan Pengusaha Kena pajak,
Penghapusan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  Dan Pencabutan  Pengukuhan  Pengusaha  Kena Pajak,  Serta  Perubahan  Data  dan  Pemindahan Wajib  Pajak,  menjelaskan  bahwa  perubahan identitas  Wajib  Pajak  badan  tanpa  perubahan bentuk badan seperti CV MAKMUR
TANJUNG  berubah  namanya  menjadi  CV
TANJUNG  MULIA  atau  PT  ABADI  JAYA berubah  nama  menjadi  PT  ABADI  JAYA MAKMUR termasuk dalam kategori perubahan data (pemutakhiran data) dengan  NPWP  tetap  sama.  Namun, perubahan  bentuk  usaha  dari  CV  menjadi  PT tidak termasuk dalam kategori perubahan data dan diperlukan NPWP baru atas badan hukum tersebut.  Dengan  demikian,  maka  sebelum perubahan  tersebut  CV  terlebih  dahulu dibubarkan dan selanjutnya mengajukan pembentukan badan hukum berbentuk PT.
Terkait dengan pembubaran CV
tersebut,   dapat  mengajukan  penghapusan NPWP  atas  CV  tersebut  ke  KPP  dimana domisili perusahaan terdaftar. Adapun konsekuensi  pengajuan  penghapusan  NPWP CV akan dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  70 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 184/PMK.03/2015
tentang   Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  17/PMK.03/2013  Tentang Tata  Cara  Pemeriksaan   bahwa  pemeriksaan pajak  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan  perpajakan  antara  lain  penghapusan NPWP.
Perbedaan  perlakuan  pajak  antara  CV dengan  PT  tentu  saja  berbeda.  Untuk  CV, pembagian  laba  yang  diterima  pemilik  modal tidak  akan  dikenakan  pajak.  Aturan  main  ini termaktub  dalam  Pasal  4  ayat  (3)  huruf  i Undang-Undang  tentang  Pajak  Penghasilan (UU PPh). Pembagian laba yang diterima oleh anggota  dari  perseroan  komanditer  yang modalnya  tidak  terbagi  atas  saham-saham bukan  merupakan  objek  pajak.  Sehingga,
pemilik  modal  secara  bebas  dapat  menikmati keuntungannya secara utuh.
Tapi,  pembayaran  gaji  dan  honorarium pemilik  modal  CV  yang  menjadi  direktur maupun  komisaris  tidak  dapat  menjadi  biaya perusahaan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 9  ayat  (1)  huruf  j  UU  PPh.  Sedangkan, perlakuan  pajak  untuk  PT,  atas  dividen  yang diterima  investor  perorangan  akan  dikenakan pajak.  Alasannya,  dividen  yang  diberikan kepada  orang  pribadi  dalam  UU  PPh merupakan  objek  pajak.  Tetapi,  pembayaran gaji  dan  honorarium  direktur,  komisaris,  dan pemegang saham lainnya dapat diakui sebagai biaya perusahaan, yang nantinya bisa mengurangi laba perusahaan.
Selain  itu,  dengan  pembubaran  CV tentunya  membawa  konkuensi  fiskal  bagi perusahan terhadap kewajiban PPN yang harus dibayar  (jika  perusahaan  dikukuhkan  sebagai Pengusaha Kena Pajak / PKP), atas aktiva yang masih  tersisa  saat  pembubaran   misalnya persediaan  barang  dagangan  atau  aktiva  tetap yang dialihkan dari perusahaan lama dalam hal ini  CV  kepada  perusahaan  baru  (PT)  sebagai perubahan  bentuk  usaha  termasuk  dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.
Sesuai Pasal 1A ayat (1) huruf e UU PPN
(UU Nomor 42 Tahun 2009)
menyebutkan   bahwa  yang  termasuk  dalam pengertian  penyerahan  Barang  Kena  Pajak adalah  persediaan  Barang  Kena  Pajak  dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan,  yang  masih  tersisa  pada  saat pembubaran  perusahaan  sepanjang  Pajak Pertambahan  Nilai  atas  perolehan  aktiva tersebut  menurut  ketentuan  dapat  dikreditkan. Oleh  sebab  itu  atas  pengalihan  tersebut perusahaan  lama  dalam  hal  ini  CV  wajib menerbitkan Faktur Pajak memungut PPN yang terutang dan melaporkan pada SPT Masa PPN. Untuk Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN yang terutang atas pengalihan barang-barang  dagangan  adalah  harga  pasar wajar  dan  tarif  yang  digunakan  untuk menghitung  PPN  yang  terutang  adalah  10% (sepuluh persen).
Pasal  16D  UU  PPN  menyebutkan  bahwa PPN  dikenakan  atas  penyerahan  Barang  Kena Pajak  berupa  aktiva  yang  menurut  tujuan semula  tidak  untuk  diperjualbelikan  oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva  yang  Pajak  Masukannya  tidak  dapat dikreditkan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c. Penyerahan
Barang Kena Pajak, antara lain, berupa mesin, bangunan,  peralatan,  perabotan,  atau  Barang Kena  Pajak  lain  yang  menurut  tujuan  semula tidak  untuk  diperjualbelikan  oleh  Pengusaha Kena Pajak dikenai pajak.
Namun,  Pajak  Pertambahan  Nilai  tidak dikenakan atas pengalihan Barang Kena Pajak yang  tidak  mempunyai  hubungan  langsung dengan  kegiatan  usaha  dan  pengalihan  aktiva yang  menurut  tujuan  semula  tidak  untuk diperjualbelikan,  yaitu  kendaraan  bermotor berupa sedan dan station wagon , yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak  Masukan  atas  perolehan  aktiva  tersebut tidak  dapat  dikreditkan.  Adapun  Pajak Masukan yang dibayar oleh bentuk usaha baru (PT)  dalam  rangka  pengalihan  barang-barang dagangan  dan  aktiva  tetap  tersebut  dapat dikreditkan oleh perusahaan baru (PT).
Selain  itu,  dalam  perubahan  CV  menjadi PT  tersebut  dalam  ketentuan  Peraturan Pemerintah  Nomor  34  tahun  2016  tentang Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau  Bangunan  berserta  perubahannya tidak  menyatakan  secara  jelas  apa  perubahan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengalihan aset. Namun, dalam Pasal 1 ayat (1) huruf  a  disebutkan  bahwa  atas  penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan  terutang  Pajak  Penghasilan  yang bersifat Final. Penghasilan dari pengalihan hak tersebut  dijelaskan  sebagai  penghasilan  yang diterima atau diperoleh pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui  penjualan,  tukar-menukar,  pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara  lain  yang  disepakati  antara  para  pihak (Pasal 1 ayat (2) PP No. 34 tahun 2016).
Berdasarkan pada ketentuan Pasal tersebut, maka perubahan badan usaha dari CV menjadi PT terjadi peralihan aset yang awalnya dimiliki oleh  pesero  dalam  CV  menjadi  aset  yang dikuasai  oleh  PT.  Atas  peralihan  tersebut termasuk  dalam  “cara  lain  yang  disepakati antara  para  pihak”,  maka  dikenakan  Pajak Penghasilan  (PPh)  yang  bersifat  Final  sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau bangunan  selain  pengalihan  hak  atas  tanah dan/atau  bangunan  berupa  Rumah  Sederhana atau  Rumah  Susun  Sederhana  yang  dilakukan oleh  Wajib  Pajak  yang  usaha  pokoknya
melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Dengan  demikian  segala  kegiatan  yang menyebabkan berpindahnya hak atas tanah dan atau  bangunan  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pajak Penghasilan di atas.
Sebenarnya untuk “menghindari” kewajiban  PPh  Final  tersebut  atas  peralihan aset  sebagaimana  dimaksud,  dapat  dilakukan proses penggabungan, peleburan, atau pemekaran  usaha  dari  CV  menjadi  PT, sebagaimana  ketentuan  dalam  Pasal  6  huruf  6 PP  Nomor  34  tahun  2016,  yang  menyatakan bahwa badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan,  peleburan,  atau  pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk  menggunakan  nilai  buku  dikecualikan dari  kewajiban  pembayaran  atau  pemungutan Pajak  Penghasilan  yang  bersifat  Final  sesuai dengan ketentuan tersebut.

## 5. KESIMPULAN Kesimpulan
Perubahan  bentuk  usaha  dari  CV  menjadi PT  tidak  termasuk  dalam  kategori  perubahan data  dan  diperlukan  NPWP  baru  untuk  badan hukum  tersebut.  Dengan  demikian,  maka sebelum  melakukan perubahan, sebaiknya CV terlebih  dahulu  dibubarkan  dan  selanjutnya mengajukan  pembentukan  badan  hukum berbentuk PT.
Pembubaran  CV  tentunya  membawa konsekuensi  fiskal  bagi  perusahan  terhadap kewajiban  PPN  yang  harus  dibayar  (jika perusahaan  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha Kena Pajak / PKP), atas aset yang masih tersisa saat pembubaran,  misalnya persediaan barang dagangan  atau  aset  tetap  yang  dialihkan  dari perusahaan  lama  dalam  hal  ini  CV  kepada perusahaan  baru  (PT)  sebagai  perubahan bentuk  usaha  termasuk  dalam  pengertian penyerahan Barang Kena Pajak.
Perubahan  badan  usaha  dari  CV  menjadi PT terjadi peralihan aset yang awalnya dimiliki oleh  pesero  dalam  CV  menjadi  aset  yang dikuasai  oleh  PT.  Atas  peralihan  tersebut termasuk  dalam  “cara  lain  yang  disepakati antara  para  pihak”,  maka  dikenakan  Pajak Penghasilan  (PPh)  yang  bersifat  Final  sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau bangunan  selain  pengalihan  hak  atas  tanah
dan/atau  bangunan.  Untuk  “menghindari” kewajiban  PPh  Final  tersebut  atas  peralihan aset  sebagaimana  dimaksud,  dapat  dilakukan proses penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dari CV menjadi PT.
Selain  itu,  terdapat  perbedaan  perlakuan pajak  antara  CV  dengan  PT.  Untuk  CV, pembagian  laba  yang  diterima  pemilik  modal tidak  akan  dikenakan  pajak.  Pembagian  laba yang  diterima  oleh  anggota  dari  perseroan komanditer  yang  modalnya  tidak  terbagi  atas saham-saham  bukan  merupakan  objek  pajak. Sehingga,  pemilik  modal  secara  bebas  dapat menikmati  keuntungannya  secara  utuh.  Tapi, pembayaran  gaji  dan  honorarium  pemilik modal  CV  yang  menjadi  direktur  maupun komisaris tidak dapat menjadi biaya perusahaan. Sedangkan, perlakuan pajak untuk PT,  atas  dividen  yang  diterima  investor perorangan  akan  dikenakan  pajak.  Alasannya, dividen  yang  diberikan  kepada  orang  pribadi dalam UU PPh merupakan objek pajak. Tetapi, pembayaran  gaji  dan  honorarium  direktur, komisaris, dan pemegang saham lainnya dapat diakui sebagai biaya perusahaan, yang nantinya bisa mengurangi laba perusahaan.
Saran
Perlu  adanya  ketentuan  perpajakan  yang meringankan pengusaha dalam proses perubahan  status  CV  menjadi  PT  agar  tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak  Penghasilan  yang  bersifat  Final  (PPh Final),  semisal  proses  perubahan  CV  menjadi PT tersebut dengan dilakukan dengan mekanisme  penggabungan,  peleburan,  atau pemekaran  usaha  dari  CV  menjadi  PT  yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

## 6. REFERENSI
Ashari, M.H. (2018). Akibat Hukum Perubahan Status Persekutuan Komanditer ( Commanditaire  Vennootschap )  Menjadi Perseroan  Terbatas  Ditinjau  dari  Hukum Positif.  Skripsi.  Sekolah  Tinggi  Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri, Malang.
Baryadi, J. (2011). Perubahan Bentuk Persekutuan  Komanditer  (CV)  menjadi Perseroan Terbatas (PT). Tesis.  Program Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok. Damay, D. (2013). 501 Pertanyaan Terpenting Tentang  PT,  CV,  Firma,  Matschap  dan Koperasi.  Cetakan  Pertama.  Yogyakarta: Araska Publisher.
Dirjosisworo,  S.  (1997).  Hukum  Perusahaan Mengenai  Bentuk-Bentuk  Perusahaan (Badan  Usaha)  di  Indonesia.  Bandung: Mandar Maju.
Kansil, C.S.T., & Christine S.T. Kansil. (2005).
Hukum  Perusahaan  Indonesia  (Aspek Hukum  Dalam  Ekonomi).  Bagian  1. Jakarta: Pradnya Paramita. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Kurniawan.  (2014).  Hukum  Perusahaan:
Karakteristik  Badan  Usaha  Berbadan Hukum  dan  Tidak  Berbadan  Hukum  di Indonesia.Cetakan  Pertama.  Yogyakarta:
Genta Publishing.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  46  Tahun  2013  tentang  Pajak Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto Tertentu.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Usaha yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto Tertentu. Purwosutjipto, HMN. (2007). Pengertian
Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar  Hukum  Dagang.  Cetakan  Ke-14. Jakarta: Djambatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42
Tahun  2009  tentang  Perubahan  Ketiga atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1983  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Widjaya,  I.G.R.  (2007).  Hukum  Perusahaan.
Cetakan ke-7. Bekasi: Kesaint Blanc.
Wiwoho,  J.  (2007).  Pengantar  Hukum  Bisnis. Surakarta:  Sebelas  Maret  University Press.