## ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN NILAI TUKAR
RUPIAH ATAS DOLAR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TAHUN 2014-2016 (STUDI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK CANDISARI KOTA SEMARANG)

## Diah Yuliana, Marhamah, Sutrisno
Program Studi Manajemen STIE SEMARANG Program Studi Akuntansi STIE SEMARANG Program Studi Akuntansi STIE SEMARANG

## ABSTRACT
Tax avoidance is the  setting to minimize or eliminate  the tax burden by considering the tax consequence thereof. Tax avoidance is not a violation of tax laws for business taxpayers to reduce, avoid, minimize or alleviate the tax burden is done in a way that made possible by the Tax Act.
This  study  aims to  empirically  examine the  influence  of Institutional Ownership, Percentage Board  of  Commissioners Independent, Total Board  of Commissioners, Quality Audit, Audit Committee, and the size of the Company to the Company's Tax Avoidance listed  on the  Indonesia  Stock  Exchange in  2010 - 2012. The  population  in this study is  a manufacturing  company that  is listed  on the  Indonesia  Stock  Exchange in  2010 - 2012. The  samples were selected  using purposive sampling method in order to obtain as much as 72 issuers.
The results of this study indicate that the Institutional Ownership, Quality Audit, Audit Committee  and significant  effect  on Tax Avoidance. While  the percentage  of Independent  Commissioner, Number  of Board  of  Commissioners, and the size of the Company no significant effect on Tax Avoidance. Coefficient of determination (Adjusted  R Square)  of 0.347. This means that the  variable Institutional Ownership, Percentage Board of Commissioners Independent, Total Board  of  Commissioners, Quality Audit, Audit  Committee and Company  Size, 34.7% have  a  role together to be  able  to explain or describe variables Tax Avoidance.
Keywords : Tax Avoidance,  Institutional  Ownership, Percentage Board  of
Commissioners Independent, Total Board  of  Commissioners, Quality Audit, Audit Committee, and the size of the Company.

## ABSTRAK
Penghindaran  pajak  adalah  pengaturan  untuk  meminimalkan  atau menghilangkan  beban  pajak  dengan  mempertimbangkan  konsekuensi  pajaknya. Penghindaran  pajak  bukanlah  pelanggaran  undang-undang  perpajakan  agar pembayar  pajak  usaha  mengurangi,  menghindari,  meminimalisir  atau meringankan  beban  pajak  yang  dilakukan  dengan  cara  yang  dimungkinkan  oleh Undang-Undang Pajak.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh Kepemilikan  Institusional,  Persentase  Dewan  Komisaris  Independen,  Jumlah Dewan  Komisaris,  Mutu  Audit,  Komite  Audit,  dan  besarnya  Perseroan  atas Penghindaran Pajak Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 - 2012  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan  manufaktur  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  tahun  2010 - 2012.  Sampelnya  dipilih dengan  menggunakan  metode purposive  sampling untuk  mendapatkan  sebanyak 72 emiten.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Institutional  Ownership,  Quality Audit,  Komite  Audit  dan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Penghindaran  Pajak. Sedangkan  persentase  Komisaris  Independen,  Jumlah  Dewan  Komisaris,  dan ukuran  Perusahaan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Penghindaran  Pajak. Koefisien  determinasi  (Adjusted  R  Square)  sebesar  0,347.  Artinya,  variabel Kelembagaan  Kepemilikan,  Persentase  Dewan  Komisaris  Independen,  Jumlah Dewan  Komisaris,  Mutu Audit,  Komite  Audit  dan  Ukuran  Perusahaan,  34,7% memiliki  peran  bersama  untuk  dapat  menjelaskan  atau  mendeskripsikan  variabel Penghindaran Pajak.

## Kata kunci : Penghindaran  Pajak,  Kepemilikan  Kelembagaan,  Persentase
Dewan  Komisaris  Independen,  Jumlah  Dewan  Komisaris,  Mutu Audit, Komite Audit, dan ukuran Perusahaan.

## Pendahuluan
Penerimaan  perpajakan  dalam  APBN  adalah  sumber  penerimaan  terbesar Negara  dan  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  adalah  sumber  penerimaan  pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh).PPN merupakan pengganti Pajak Penjualan  karena  karena  dirasakan  sudah  tidak  lagi  memadai  untuk  menampung kegiatan  masyarakat  dan  belum  mencapai  sasaran  kebutuhan  pembangunan.PPN juga  memiliki  kelebihan  menghilangkan  pajak  berganda,  menggunakan  tarif tunggal  yang  memudahkan  pelaksanaannya,  netral  dalam  persaingan  dalam negeri,  netral  dalam  perdangan  internasional,  netral  dalam  pola  konsumsi  dan dapat mendorong ekspor (Mardiasmo, 2008:273).
Mengingat  begitu  besar  dan  pentingnya  penerimaan  perpajakan  dalam membiayai  pembangunan,  maka  diperlukan  untuk  menjaga  meningkatkannya melalui  faktor  internal  dan  eksternal.Karena  fluktuasi  ekonomi  dapat mempengaruhi  kestabilan  penerimaan  pajak.Fluktuasi  ekonomi  yang  pernah terjadi  di  Indonesia  seperti  krisis  finansial  global  menyebabkan  menurunnya kinerja  perekonomian  dunia  secara  drastis. Krisis  tersebut  dikarenakan  adanya
krisis  likuiditas  yang  terjadi  di  Amerika  Serikat  memberikan  dampak  pada perekonomian global termasuk Indonesia.
Perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  dunia  merosot  tajam.  Penurunan pertambahan ekonomi akan ditransmisikan ke dalam turunnya penerimaan pajak. Sasaran  pertumbuhan  ekonomi  yang  diharapkan  adalah  pertumbuhan  yang berkualitas,  yaitu  pertumbuhan  yang  dapat  mendistribusikan  pendapatan  dan lapangan perkerjaan.  Sasaran  pembangunan  ekonomi  yang  dapat  terwujud  akan membantu  pemerintah  dalam  merealisasikan  target  penerimaan  pajak.  Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan ekonomi, terdapat indikator ekonomi  makro  yang  harus  dijaga  seperti  yang  terdapat  dalam  penelitian,  yaitu stabilitas indikator ekonomi inflasi dan nilai tukar rupiah (Departemen Keuangan 2008:1-3).
Indikator  ekonomi  yang  pertama  adalah  inflasi,  inflasi  merupakan kenaikan  tingkat  harga  keseluruhan  (Case  dan  Fair,  2004:58). Salah  satu fenomena  yang  dialami  oleh  perekonomian  berbagai  Negara  termasuk  Indonesia adalah  inflasi,  terutama  untuk  tingkat  inflasi  yang  lebih  tinggi.Inflasi mempengaruhi  seluruh  variabel  makro  ekonomi,  seperti  pertumbuhan  ekonomi, ekspor/impor,  penabungan, tingkat  bunga,  investasi,  distribusi  pendapatan  dan penerimaan pajak (Nersiwad, 2002).
Indikator  yang  kedua  adalah  nilai  tukar  rupiah,  menurut  Murni  (2006  : 244), nilai tukar rupiah (exchange rate) atau sering disebut juga kurs valuta asing (foreign  exchange  rate)  adalah  jumlah  uang  domestik  yang  dibutuhkan  untuk memperoleh  satu  unit  mata  uang  asing.  Ketika  nilai  tukar  rupiah  melemah akanmengakibatkan  harga  barang  dan  jasa  yang  dikonsumsi  masyarakat  akan mengalami kenaikan. Kenaikan harga barang dan jasa akan mempengaruhi tingkat konsumsi  masyarakat  secara  umum.  Hal  tersebut  akan  secara  langsung mempengaruhi  penerimaan  PPN  karena  PPN  merupakan  pajak  atas  konsumsi. Upaya  pengendali  fluktuasi  rupiah,  pemerintah  sebaiknya  memperhatikan berbagai  faktor  yang  teridentifikasi  kiranya  alasan  kuat  juga  datang  dari  faktor non  ekonomi,  yaitu  faktor  politik,  keamanan  dan  tegaknya  hukum  yang  telah memberikan  bobot  tersendiri  dalam  melemahkan  nilai  tukar  rupiah  ini. Oleh karena  itu,  tidak  ada  salahnya  pemerintah  juga  memusatkan  perhatian  pada
terciptanya  iklim  politik,  situasi  keamanan  dan  penegakan  hukum  yang  lebih kondusif (Edalmen, 2000).

## Kajian Teoritis
1. Nilai Tukar Rupiah
Nilai tukar (kurs) adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat kini atau dikemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah.
Dalam sistem pertukaran dinyatakan oleh yang pernyataan besaran jumlah unit  yaitu  “  mata  uang  “  (harga  mata  uang  atau  sarian  mata  uang)  yang  dapat dibeli  dari 1  penggalan  “  unit  mata  uang  “  (dasar  mata  uang).  Sebagai  contoh, dalam penggalan disebutkan bahwa kurs EUR-USD adalah 1,4320  (1,4320 USD per  EUR)  yang  berarti  bahwa  penggalan  mata  uang  adalah  dalam  USD  dengan penggunaan penggalan nilai dasar tukar mata uang adalah EUR.
Rupiah adalah mata uang resmi Indonesia.Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya  oleh Bank  Indonesia dengan  kode ISO  4217IDR.  Secara  tidak formal,  orang  Indonesia  juga  menyebut  mata  uang  ini  dengan  namaperak.  Satu rupiah  dibagi  menjadi 100sen,  walaupun  inflasi  telah  membuatnya  tidak digunakan lagi kecuali hanya pada pencatatan di pembukuan bank.
Apabila  suatu  negara  mengalami  inflasi,  maka  bisa  diidentifikasi  bahwa harga  barang  mahal,  maka  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  barang/jasa  negara tersebut  akan  melakukan  kegiatan  impor  dari  suatu  negara.  Kegiatan  impor membutuhkan  valuta  asing.  Kurs  atau  nilai  tukar  merupakan  sebuah  kunci  bagi suatu  negara  untuk  bertransaksi  dengan  dunia  luar.Sistem  pembayaran  yang dilakukan  baik  di  dalam  negeri  maupun  luar  negeri  mau  tidak  mau  harus  terikat dengan nilai tukar atau kurs.Sistem nilai tukar sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu kurs tetap, mengambang terkendali, dan mengambang bebas. Valuta asing atau mata uang asing adalah alat pembayaran  luar negeri.  Jika  kita mengimpor mobil dari Jepang, kita dapat membayarnya dengan yen.Yen bagi kita merupakan  valuta  asing.  Apabila  kita  membutuhkan  valuta  asing,  kita harus menukarkan rupiah dengan uang asing yang kita butuhkan.  Perbandingan nilai  mata  uang  asing  dengan  mata  uang  dalam  negeri  (rupiah)  disebut kurs.
Adapun macam-macam kurs yang sering ditemui di bank atau tempat penukaran uang asing (money changer).
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  adalah pajak yang  dikenakan  atas  setiap pertambahan  nilai  dari  barang  atau  jasa  dalam  peredarannya  dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa  Inggris,  PPN  disebut Value  Added  Tax (VAT)  atau Goods  and  Services  Tax (GST).  PPN  termasuk  jenis  pajak  tidak  langsung, maksudnya  pajak  tersebut  disetor  oleh  pihak  lain  (pedagang)  yang  bukan penanggung  pajak  atau  dengan  kata  lain,  penanggung  pajak  (konsumen  akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.
Mekanisme  pemungutan,  penyetoran,  dan  pelaporan  PPN  ada  pada  pihak pedagang  atau  produsen  sehingga  muncul  istilah Pengusaha  Kena  Pajak yang disingkat  PKP.Dalam  perhitungan  PPN  yang  harus  disetor  oleh  PKP,  dikenal istilah  pajak  keluaran  dan  pajak  masukan.  Pajak  keluaran  adalah  PPN  yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.
Indonesia  menganut  sistem  tarif  tunggal  untuk  PPN,  yaitu  sebesar  10%. Dasar  hukum  utama  yang  digunakan  untuk  penerapan  PPN  di Indonesia  adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No.  11  Tahun 1994,  Undang-Undang  No.  18  Tahun 2000,  dan  Undang-Undang No. 42 Tahun 2009
3. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPN
Salah  satu  kendala  yang  banyak  dialami  oleh  berbagai  negara  dalam perekonomian  adalah  masalah  inflasi,  terlebih  jika  yang  terjadi  tingkat  inflasi tinggi.Inflasi  mempengaruhi  seluruh  variabel  makro  ekonomi,  seperti pertumbuhan  ekonomi,  impor/ekspor,  penabungan,  tingkat  bunga,  investasi, distribusi  pendapatan  dan  penerimaan  pajak  (Nersiwad,  2002).Tingkat  inflasi berpengaruh  terhadap  daya  konsumsi  masyarakat,  dimana  konsumsi  itu berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Semakin tinggi konsumsi maka semakin tinggi pula penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi.
Tingkat inflasi akan mempengaruhi harga  Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), dimana dasar pengenaan PPN merupakan harga perolehan
dari  BKP  dan  JKP.  Tarif  yang  dikenakan  terhadap  PPN  adalah  sepadan,  yaitu 10% dari harga perolehan. Hal tersebut membuat inflasi berpengaruh penerimaan PPN, sebagai contoh harga sebuah barang “Y” sebelum terjadi inflasi sebesar Rp 1.000.000,- yang mana dikenakan PPN sebesar Rp 100.000,-. Periode berikutnya dengan inflasi yang meningkat harga barang “Y” nai k menjadi Rp 1.100.000,- dan dikenakan PPN menjadi Rp 110.000,-.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Salawati  (2008) menunjukkan  bahwa inflasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  PPN. Penelitian  yang dilakukan  oleh  Wahyudi  dkk.  (2009)  serta  Locarno  dan  Staderini  (2008)  juga menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
4. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap PPN
Sasaran  pembangunan  ekonomi  yang  dibuat  oleh  pemerintah  diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan ekonomi akan ditranmisikan  ke  dalam  turunnya  penerimaan  pajak.  Upaya  untuk  mendukung pencapaian  sasaran  pertumbuhan  ekonomi  adalah  dengan  menjaga  stabilitas indicator-indikator ekonomi  makro  yang salah satu diantaranya adalah indikator ekonomi makro nilai tukar rupiah (Departemen Keuangan, 2008:1-3).
Nilai  tukar  rupiah  yang  melemah  terhadap  mata  uang  asing  atau  terjadi depresiasi akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa  yang dikonsumsi masyarakat.  Hal  tersebut  akan  mempengaruhi  daya  beli  masyarakat  dikarenakan harga  barang  dan  jasa  mengalami  kenaikan  sementara  tingkat  pendapatan masyarakat  yang  cenderung  konstan  atau  tetap.  Daya  beli  atau  konsumsi mayarakat  yang  dipengaruhi  oleh  nilai  tukar  rupiah  pada  akhirnya  akan mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi.
Penelitian yang dilakukan oleh Salawati (2008) menunjukkan bahwa nilai tukar  rupiah  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  PPN.Penelitian  yang dilakukan  oleh  Hamzah  dan  Suryowibowo  (2005)  menunjukkan  bahwa  kurs berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak.  Berdasarkan  uaraian  tersebut,  maka diekspetasikan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
H 1 H 2 Gambar 1 Kerangka Pemikiran

## Metodologi
Variabel Penelitian
a. Variabel  dependen  atau  variabel  terikat  adalah  tipe  variabel  yang  dijelaskan atau  dipengaruhi  oleh  variabel  independen  (Indriantoro  dan  Supomo, 2002:63).Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan PPN yang dilambangkan dengan Y. Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn  BM,  PPN  adalah  pajak  atas  konsumsi  barang  dan  jasa  di  Daerah  Pabean yang  dikenakan  secara  bertingkat  di  setiap  jalur  produksi  dan  distribusi.  PPN yang terutang dihitung dengan cara :
PPN yang terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
b. Variabel Variabel bebas  (Independen)  merupakan  tipe  variabel  yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain (Sugiyono, 2010). Yang menjadi variabel bebas (Independen) dalam penelitian ini adalah
1. Inflasi  adalah  kenaikan  harga  tingkat  keseluruhan  (Case  dan  Fair, 2004:58). Menurut Murni (2006:41), laju inflasi adalah laju tingkat harga umum dari tahun ke tahun dan dan biasanya diikuti dengan kenaikan harga pada tahun tertentu dari tahun sebelumnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) atau (consumer price index-CPI) mengukur biaya sekelompok barang dan jasa  di  pasar.  Laju  atau  tingkat  inflasi  dapat  dihitung  dengan  rumus berikut:
Laju Inflasi =
Nilai Tukar Rupiah (X 2 ) Penerimaan PPN (Y) Inflasi (X 1 )
Keterangan :
IHKt = Indeks Harga Konsumen tahun x
IHK(t-1) = Indeks Harga Konsumen tahun sebelumnya
2. Nilai  tukar  (exchange  rate) atau  disebut  juga  kurs  valuta  asing  (foreign exchange  rate)  adalah  jumlah  uang  domestik  yang  dibutuhkan  untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Menurut Mankiw (2007:128-135), kurs  nominal  adalah  harga  relatif  dari  mata  uang  dua  Negara,  sedangkan kurs riil  adalah  harga  relatif  dari  barang-barang  diantara  dua  Negara. Rumus  untuk  menghitung  kurs  riil  terdiri  dari  kurs  riil  untuk  barang tunggal dan kurs riil untuk kelompok barang yang lebih luas:
a. Kurs riil untuk barang tunggal
Kurs Riil =
b. Kurs riil untuk kelompok barang yang lebih luas
€ = e x (P / P*)
c. Kurs nominal
e = € x (P* / P) Keterangan: € = Kurs Riil e = Kurs Nominal P/P* = Rasio Tingkat Harga P = Tingkat Harga Luar Negeri (Dollar) P* = Tingkat Harga Domestik
Populasi Dan Penentuan Sampel
Populasi adalah wilayah  generalisasi  yang terdiri  dari obyek/subyek  yang memiliki  kuantitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.Itulah  definisi  populasi  dalam penelitian.Penelitian dilakukan dengan jumlah populasi 36 buah.  Populasi terdiri dari  orang  atau  makhluk  hidup  serta  benda-benda  yang  akan  dipelajari  yang meliputi  semua  karakteristik  dan  sifat-sifat  yang  dimiliki  obyek  dan  subyek tersebut.
Sampel  adalah  sebagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh populasi  tersebut,  ataupun  bagian  kecil  dari  anggota  populasi  yang  diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.dan sampel pada penelitian  ini  adalah  36  sampel.  Jika  populasi  besar,  dan  peneliti  tidak  mungkin mempelajari  seluruh  yang  ada  di  populasi,  hal  seperti  ini  dikarenakan  adanya keterbatasan  dana  atau  biaya,  tenaga  dan  waktu,  maka  oleh  sebab  itu  peneliti dapat memakai sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang akan diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau dapat mewakili.

## Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder  merupakan  sumber  data  penelitian  yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak langsung  melalui  media  perantara  (diperoleh  dan  dicatat  oleh  pihak  lain) (Indriantoro  dan  Supomo,  2002:147).  Ada  dua  jenis  data  yang  digunakan  ,  yaitu data  kualitatif  dan  data  kuantitatif.  Data  kualitatif  diambil  dari  buku,  jurnal, majalah,  penelitian  terdahulu dan    situs  internet  yang  berhubungan  dengan penelitian ini. Data kuantitatif  barupa data angka-angka  yang terdapat pada data inflasi  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  melalui  situs www.bps.go.id  dan  nilai  tukar  rupiah  terhadap  dolar  yang  dikeluarkan  oleh Menteri Keuangan diperoleh melalui situs.

## Metode Analisis Data
a. Uji Asumsi Klasik
Tujuan  pengujian  asumsi  klasik  ini  adalah  untuk  menguji  dan  mengetahui kelayakan  atas  model  regresi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Pengujiannya meliputi: Uji Normalitas, Uji Autokolerasi, Uji Multikolonieritas dan Uji Heteroskedastisitas.
b. Goodnes Of Fit Model (Uji Kelayakan Model)
1. Uji layak model (Uji Statisfik f)
Uji  statistik  F  digunakan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  yang digunakan cocok atau tidak.
2. Koefisien Determinasi (R²)
Koefisien  determinasi  pada  dasarnya  untuk  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.
c. Analisis Regresi
d. Pengujian Hipotesis (Uji Statistik t)
e. Uji  statistik  t  digunakan  untuk  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu variabel  independen,  secara  individual,  dalam  menerangkan  variasi  variabel dependen

## Pembahasan
Hasil Penelitian
1. Dekripsi Objek Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah inflas dan nilai tukar rupiah dari tahun 2014 sampai dengan 2016 di kantor KPP Semaranmg Candiasri. Inflasi dan nilai tukar rupiah memiliki pengaruh terhadap PPN.
Pemilihan  Direktorat  Jendral  Pajak  (DJP)  sebagai  populasi  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  alasan  bahwa  DJP  sebuah  direktorat  jendral dibawah  Kementrian  Keuangan  Indonesia  yang  mempunyai  tugas merumuskan  serta  melaksanakan  kebijakan  dan  standarisasi  di  bidang perpajakan.  Struktur  organisasi  Kantor  Pusat  DJP  berdasarkan  Peraturan Menteri  Keuangan  PMK  131/PMK.01/2006  terdiri  dari  1  Seketariat,  12 Direktorat  dan  1  Pusat  yang  dipimpin  oleh  pejabat  eselon  II.  Unit  kerja vertikal di daerah meliputi Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, Kantor Pelayanan Pajak  (KPP)  dan  Kantor  Pelayanan,  Penyuluhan  dan  Konsultasi  Perpajakan (KP2KP).  Saat  ini  terdiri  dari  31  Kantor  Wilayah  DJP  di  seluruh  Indonesia yang  dipimpin  pejabat  eleson  II  A  ( www.wikipedia.com ).  Berdasarkan struktur organisasi dari  Kantor Pusat DJP tang mencakup seluruh  Indonesia, maka penelitian ini menganalisis mengenai penerimaan PPN secara nasional.
2. Pengujian Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas Data
Uji  Normalitas  ini  memiliki  tujuan  untuk  menguji  apakah  di dalam  suatu  model  regresi  variabel  pengganggu  atau  residual  memiliki distribusi normal.
Gambar 2
Uji Normalitas
Berdasarkan  tampilan  grafik  histogram  dan  grafik normal probability plot dapat diketahui bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal, demikian juga pada grafik normal probability plot terlihat  bahwa  titik – titik  data  berada  di  sekitar  garis  diagonal  dan bergerak  mengikuti  arah  garis  diagonal,  dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  data  dalam  penelitian  ini  sudah  memenuhi  asumsi normalitas.
b. Uji Autokorelasi
Salah  satu  cara  untuk  menguji  ada  atau  tidak  autokorelasi  adalah dengan  uji  Durbin  Watson  (Ghozali,  2011).  Pengambilan  keputusan  ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan kriteria sebagai berikut:
1. Bila  nilai  DW  terletak  antara  batas  bebas  atas  (du)  dan  (4-du),  maka koefisien autokorelasi sama dengan nol atau tidak ada autokorelasi
2. Bila  nilai  DW  lebih  rendah  dari  batas  bawah  (dl),  maka  koefisien autokorelasi lebih besar dari nol atau autokorelasi positif
3. Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol atau autokorelasi negatif
4. Bila  nilai  DW  terletak  antara  batas  bebas  atas  (du)  dan  batas  bawah (dl)  serta  terletak  antara  4-du  dan  4-dl,  maka  hasilnya  tidak  dapat disimpulkan.
Bila ternyata didalam model regresi diketahui terdapat autokorelasi, maka harus  diobati  dengan  menambah  variabel  lagi.  Berikut  adalah  hasil Output  dari  uji  autokolerasi  pada  penelitian  ini dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini :
Tabel 1.
Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .504 a .254 .208 16.92105 1.513
a. Predictors: (Constant), Kurs, Inflasi b. Dependent Variable: PPN
Uji autokorelasi merupakan  pengujian  asumsi  dalam  regresi dimana  variabel  dependen  tidak  berkorelasi  dengan  dirinya  sendiri, artinya  bahwa  nilai  variabel  dependen  tidak  berhubungan  dengan  nilai variabel  itu  sendiri,  baik  nilai  periode  sebelumnya  atau  nilai  periode sesudahnya.  Berdasarkan  ketentuan  uji  autokolerasi  dimana  nilai  DW berada  diantara -2  dan  +2  atau -2<DW<+2  tidak  terjadi  autokorelasi, dengan  diketahui  nilai  D-W  sebesar  1.513  dari  tabel  4.3  maka  dapat disimpulkan tidak terdapat autokolerasi dalam model regresi.
c. Uji Multikoleniaritas
Uji multikolonieritas bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam model  regresi  ditemukan  adanya kolerasi  antar  variabel  bebas.  Model regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara  variabel bebas.  Jika  variabel  bebas  saling  berkorelasi,  maka  variabel-variabel  ini tidak  ortogonal.  Variabel  ortogonal  adalah  variabel  bebas  yang  nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Multikolonieritas
dapat  dilihat  dari  nilai  tolerance  dan Variance  Inflation  Factor (VIF). Ghozali  (2011)  mengatakan  bahwa  nilai  VIF  multikoloneritas  adalah kurang  dari  10  dan  tolerance  mendekati  l.  Berikut  hasil  perhitungan menggunakan program SPSS:
Tabel 2 Hasil Uji Multikoleniaritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Inflasi .901 1.110 Kurs .901 1.110
Dari  tabel  diatas  terlihat  setiap  variabel  bebas  mempunyai  nilai tolerance ≥ 0,1 dan nilai VIF ≤ 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokesdastisitas bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam model  regresi  terjadi  ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homokedastisitas dan jika berbeda  disebut heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik  adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.

## Gambar 3
Uji Heterokedastisitas
Pada  gambar  diatas  menunjukkan  bahwa  titik  menyebar  di  atas dan di bawah angka 0 sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.
3. Uji f
Uji  statistik  F  digunakan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  yang digunakan cocok atau tidak (Ghozali, 2011). Berikut adalah hasil uji F:
Tabel 3
Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 3209.533 2 1604.767 5.605 .008 b Residual 9448.622 33 286.322 Total 12658.156 35 a. Dependent Variable: PPN b. Predictors: (Constant), Kurs, Inflasi
Hasil  uji  kelayakan  pada  tabel  di  atas,  didapat  F  hitung  sebesar 5.605  dengan  tingkat  signifikan  sebesar  0,008  (lebih  kecil  dari  0,05). Oleh  karena  tingkat  signifikasi  dibawah  0,05  maka  dapat  disimpulkan bahwa metode dalam penelitian ini merupakan model yang fit.
4. Koefisien Determinasi
Koefisien  Determinasi  pada  intinya  adalah  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  model  pada  Variabel  Bebas  (X)  dalam  menerangkan  Variabel Terikat (Y).
Tabel 4.
Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .504 a .254 .208 16.92105 1.513 a. Predictors: (Constant), Kurs, Inflasi b. Dependent Variable: PPN
Dari  tabel  diatas,  angka  koefisien  determinasi  (Adjusted  R  Square) sebesar  0,208.  Hal  ini  berarti  bahwa  variabel Kurs dan Inflasi mempunyai peranan 20,8%  secara  bersama-sama  untuk  dapat  menjelaskan  atau
menerangkan  variabel Penerimaan  PPN.  Sedangkan  sisanya  sebesar 79,2% (100% - 20,8%)  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  mempengaruhi Penerimaan PPN.
5. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda  digunakan  untuk  menguji  pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Berikut adalah hasil analisis linier berganda:
Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) -54.815 45.470 Inflasi -.004 .001 -.437 Kurs 9.945 3.725 .423
Dari  hasil  analisis  dengan  program  SPSS  tersebut,  maka  dapat diketahui  persamaan  regresi  dari  penelitian  ini.  Adapaun  persamaan  regresi linier yang terbentuk adalah:
Y = -54,815 – 0,004 Inflasi + 9,945 Kurs
6. Hasil pengujian Hipotesis
Uji  statistik  t  digunakan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  pengaruh masing – masing  variabel  independen  secara  individual  terhadap  variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05.
Tabel 6. Hasil Uji t Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -54.815 45.470 -1.206 .237 Inflasi -.004 .001 -.437 -2.758 .009 Kurs 9.945 3.725 .423 2.670 .012
a. Pengujian Hipotesis 1
Dari  tabel  diatas,  nilai  t-hitung Inflasi (X 1 )  adalah  sebesar -2,758 dan  nilai  probabilitas  lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  sebesar  0,009.  Hal  ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi (X 1 ) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
b. Pengujian Hipotesis 2
Dari tabel diatas, nilai t-hitung Kurs (X 2 ) adalah sebesar 2,670 dan nilai  probabilitas  lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  sebesar  0,012.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  variabel  Kurs  (X 2 )  berpengaruh  signifikan  terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 1. Pengaruh Inflasi terhadap PPN
Penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  terdahulu  yaitu  Adwin  Surja Atmadja (2002), Adisetiawan  (2009),  Anak  Agung  Gde  Aditya Krisna,  Ni Gusti Putu  Wirawati  (2013)  dan  Almira  Herna  Renata,  Kadarisman  Hidayat,  Bayu Kaniskha  (2016)  dan  Dwi  Nuraeni  (2011).  Hal  ini  dikarenakan  jika  terjadi kenaikan  tingkat  inflasi  akan  mempengaruhi  harga  jual  barang  dan  jasa  dimana harga jual barang dan jasa merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Terjadinya kenaikan tingkat inflasi akan mengakibatkan harga jual barang dan jasa juga akan meningkat yang berarti DPP PPN juga meningkat. Meningkatnya DPP PPN akan berpengaruh  langsung  terhadap  besarnya  penerimaan  PPN  yang  juga  akan meningkat.
2. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap PPN
Penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  terdahulu  yaitu  Adwin  Surja Atmadja (2002), Adisetiawan  (2009),  Anak  Agung  Gde  Aditya Krisna,  Ni Gusti Putu  Wirawati  (2013)  dan  Almira  Herna  Renata,  Kadarisman  Hidayat,  Bayu Kaniskha (2016) dan Dwi Nuraeni (2011). Hal ini dikarenakan 70% bahan baku produksi  Indonesia  yang masih mengandalkan impor, jika terjadi depresiasi nilai tukar  rupiah  akan  mengakibatkan lebih  banyak  jumlah  rupiah  yang  harus dikeluarkan  untuk  mendapatkan  satu  dollar.  Karena  lebih  banyak  rupiah  yang dikeluarkan  untuk  mendapatkan  satu  dollar,  maka  harga  bahan  baku  produksi impor  yang  harus  dibayar  oleh  Indonesia  akan  menjadi  lebih  mahal  yang secara otomatis  akan  meningkatkan  jual  barang  dan  jasa  di  masyarakat.  Harga  jual barang  dan  jasa  yang  mengalami  peningkatan  di  masyarakat  akan  berpengaruh terhadap  penurunan  daya  konsumsi  masyarakat  yang  akan  berpengaruh  pula terhadap penurunan penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa.

## Kesimpulan
1. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian hipotesis 1 dalam penelitian ini diterima.
2. Kurs  berpengaruh  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN). Dengan demikian hipotesis 2 dalam penelitian ini diterima.

## Daftar Pustaka
Annisa,  Nuralifmida  Ayu  dan  Lulus  Kurniasih.  2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax  Avoidance. Jurnal  Akuntansi  &  Auditing Volume 8/No. 2/Mei 2012: 95-189.