How to cite: Arianto,  M.  R.  (2023). Analisis  Yuridis  tentang  Hukum  Adat  Toraja, Syntax  Literate (8)  12,
https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i12
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 12, Desember 2023

## ANALISIS YURIDIS TENTANG HUKUM ADAT TORAJA

## Martin Rich Arianto
Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Indonesia Email : Martinricharianto@gmail.com

## Abstrak
Implikasi  Hukum  Terhadap  Pranata  Pangngiuran  Menurut  Hukum  Adat  Toraja. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pelaksanaan pangngiuran menurut hukum adat Toraja dan mengetahui konsekuensi terhadap ahli waris  dalam  menerima  atau  menolak  pranata  pangngiuran  dalam  sistem  hukum waris  adat  Toraja.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  Historis  dan PluralismHasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  eksistensi  pelaksanaan pangngiuran  pada  pembangunan  Tongkonan  masih  berjalan  setiap  kali pembangunan  dilaksanakan,  dan  kosekuensi  pada  ahliwaris  ketika  menolak pelaksanaan  pangngiuran  pada  pembangunan  Tongkonan  adalah  sawah  yang menjadi bagian dan tanda bahwa mereka merupakan anggota Tongkonan akan di tarik kembali bagi ahli waris to diba’gi dan to di lullungngi.
Kata Kunci: Hukum, Adat, Tanah Toraja

## Abstract
Legal  Implications  for  Pangngiuran  Institutions  According  to  Toraja  Customary Law. This study aims to identify and analyze the implementation of pangngiuran according to Toraja customary law and to find out the consequences for heirs in accepting or rejecting pangngiuran institutions in the Toraja customary inheritance law system. This study uses the Historical approach and Pluralism. The results of this  study  indicate  that  the  existence  of  the  implementation  of  pangngiuran  in Tongkonan development is still running every time the construction is carried out, and the consequences for heirs when refusing the implementation of pangngiuran in Tongkonan development are rice fields that become part and a sign that they are members of the Tongkonan will be in the area. pull back for the heirs to be shared and to be lulled.
Keywords: Law, Customs, Toraja Land

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya,  bukan  hanya  kekayaan  alam  yang dimiliki tetapi juga keberagaman suku, agama, bahasa, serta adat istiadat. Misal untuk kekayaan suku bangsa, Indonesia memiliki ratusan nama suku bahkan ribuan jika dirinci hingga  subsukunya.  Kemajuan  teknologi  dan  kemudahan  di  bidang  transportasi mendorong peningkatan mobilitas penduduk. Imbas dari mobilitas penduduk diantaranya adalah mempercepat perubahan komposisi suku di suatu wilayah (Deapati, 2009).
Keberagaman suku serta adat-istiadat menimbulkan budaya yang berbeda diantara suku-suku yang ada. Setiap budaya memiliki ciri khas masingmasing yang tidak dimiliki oleh budaya suku lain. Ciri khas yang dimiliki tentunya memiliki keunikan yang membuat orang  luar  suku  merasa  kagum  bahkan  tidak  sedikit  juga  ada  yang  merasa  aneh.  Kata “kebudayaan” berasal dari (bahasa Sansekerta) buddhayah yang merupakan bentuk jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal” (Manurung, 2009).
Suku-suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda, bisa disebabkan juga karena adat-istiadatnya. Misalnya, di suku Toraja yang terletak di kabupaten Tana Toraja, Sulawesi  Selatan.  Masyarakat  suku  Toraja  memiliki  adat-istiadat  yang  kental  pada Upacara  Kematian  atau  Rambu  Solo’.  Prosesi  Upacara  Kematian  memiliki  beberapa rangkaian  Tradisi  yang  dilakukan  sebelum  jenazah  ditempatkan  pada  Liang  kubur. Seperti  namanya,  Toraja  (dari  suku  kata:  to  raja)  yang  mempunyai  arti  “orang  yang tinggal di wilayah atas”, mendalami Suku Toraja seperti mengarungi kehidupan sukusuku pedalaman  yang  tinggal  di  daerah  pegunungan.  Upacara  Kematian  pada  suku  Toraja dilakukan untuk mengantar arwah jenazah ke Nirwana atau dalam bahasa Toraja disebut Puya (Duli & Hasanuddin, 2003).
Berbagai  rangkaian  acara  dilakukan  mulai  dari  pembungkusan  jenazah (Ma’Tudan  Mebalun),  ma’pasonglo’,  penerimaan  tamu,  adu  kerbau,  dst.  Pemakaman, tahap  akhir  dari  rangkaian  acara,  jenazah  diiring  menuju  Liang  batu  atau  ke  Patane (kuburan yang bentuknya seperti rumah). Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga memberikan payung hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan kondisi masyarakat yang beragam, termasuk kebudayaan.
Pengaturan  mengenaijaminan  Negara  untuk  memajukan  kebudayaan  nasional Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen). Dalam Pasal 32  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  ditegaskan  bahwa  “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”
Aparat penegak hukum dan Lembaga Adat di Tana Torajamemiliki peranan yang penting,  benda  purbakala  yang  selama  ini  menjadi  obyek  tindak  pidana  pencurian merupakan warisan budaya nenek moyang yang perlu untuk dilestarikan dan dilindungi melalui  penerapan  hukum  bagi  pelakunya.  Aparat  penegak  hukum  berwenang  untuk menindak pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lembaga
adat  memiliki  wewenang  untuk  menindak  pelaku  pencurian  benda  purbakala  dengan menjatuhkan  sanksi  adat  berdasarkan  hukum  adat  yang  hidup  di  masyarakat  adat.  Di kabupaten Tana Toraja terdapat beberapa lembaga adat, namun keberadaannya kurang diketahui oleh masyarakat Tana Toraja.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  rumusan  penelitian  ini  yaitu;  1) Bagaimana Hukum Kekerabatan dan waris Di Masyarakat Toraja? 2) Bagaimana Hukum Perkawinan  Di  Masyarakat  Toraja?  3)  Bagaimana  kekayaan  Perekonomian  Di Masyarakat Toraja? 4) Bagaimana Delik Adat Di Masyarakat Toraja?

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau  disebut  dengan  penelitian  Hukum  Kepustakaan (Marzuki,  2005).  Jenis  penelitan yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif.  yaitu penelitian Hukum yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  disebut  dengan  penelitian  Hukum Kepustakaan.  Pertimbangan  penulis  dalam  mempergunakan  jenis  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui,  menganalisis,  dan  menjelaskan  tentang  Analisis  Yuridis  Tentang Hukum Adat Toraja.
Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan  (statuta  approach).  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  pendekatan perundang-undangan  karena  yang  menjadi  bahan  kajian  utama  adalah  peraturan perundang-undangan tentang Analisis Yuridis Tentang Hukum Adat Toraja.
Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis yaitu:

## 1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hukum positif di Indonesia yang terdiri dari peraturan tertulis yang diwujudkan dari Undang-undang dan peraturan tidak tertulis  yang  diwujudkan  dalam  hukum  adat.  Adapun  peraturan  tertulis  yang  menjadi bahan  hukum  primer  di  penelitian  ini  adalah:  UU  Perkawinan,  Hukum  Adat  Toraja, Hukum Waris
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, dokumen, makalah,  jurnal,  risalah  dan  artikel-artikel  dari  media  cetak  maupun  elektronik  yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

## 3) Bahan hukum Tersier
Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan Ensiklopedia hukum. Adapun teknik  yang  digunakan  dalam  memperoleh  bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan (library research) yang berkaitan dengan kekosongan norma mengenai mengenai regulasi yang mengatur tentang kejahatan  Analisis  Yuridis  Tentang  Hukum  Adat  Toraja.  Bahan  hukum  sekunder  dan tersier diperoleh dari studi literatur (literature study) dan studi dokumen (document study) koleksi pribadi penulis serta dengan cara mengunduh berbagai artikel di internet yang berkaitan dengan topik yang hendak dibahas.
Teknik  penelusuran  bahan  hukum  dilakukan  dengan  cara  mempelajari  dan mencatat  data  dari  bahan  pustaka  yang  telah  dikumpulkan.  Selanjutnya  hasilnya dikumpulkan  untuk  dianalisis  dan  diambil  kesimpulannya  sesuai  dengan  pokok permasalahan  yang  telah  penulis  kemukakan  sebelumnya  dalam  rumusan  masalah. Penelitian ini menggunakan metode interpretasi sistematis. Metode interpretasi sistematis adalah  interpretasi  dengan  melihat  kepada  hubungan  diantara  aturan  dalam  suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung.
Metode interpretasi sistematis digunakan untuk melihat perundang-undangan lain yang mengatur tentang Analisis Yuridis Tentang Hukum Adat Toraja. t. Tekanan tafsiran pada  fakta  bahwa  kaidah  hukum  terkandung  tujuan  dan  asas  tersebut  mempengaruhi interpretasi.  Dalam  penafsiran  demikian  juga  diperhitungkan  konteks  kenyataan kemasyarakatan yang aktual.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hukum Kekerabatan dan waris Di Masyarakat Toraja
Apabila kita berbicara tentang hukum adat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan  anak  angkat  maka  kita  juga  akan  berbicara  mengenai  harta  warisan,  sistem kekerabatan  dan  cara  pewarisannya.  Begitupun  dengan  pengangkatan  anak  di  Tana Toraja, anak angkat akan selalu dikaitkan dengan sistem kekerabatan dan cara pewarisan menurut hukum adat Tana Toraja (Imron, 2005).
Dalam  masyarakat  adat  Tana  Toraja  pada  umumnya  ada  2  (dua)  pranata  yang dapat  menggambarkan  perwujudan  suatu  kekerabatan  orang  Toraja,  yaitu  Banua Tongkonan (rumah adat) dan liang (kuburan keluarga). Banua Tongkonan adalah rumah adat keluarga Toraja sebagai simbol kekerabatan yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan orang Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon adalah tempat duduk mendengarkan perintah dan penjelasan serta duduk menyelesaikan masalah.
Tongkonan  ini  mula-mula  didirikan  oleh  pangala  tondok  (penguasa),  sebagai tempat  untuk  menjalankan  pemerintahan  dan  tempat  membuat  peraturanperaturannya. Akan tetapi perkembangan jaman maka bulo dia’pa’ atau rakyat biasa juga mendirikan banua tongkonan yang dahulunya rumah mereka tidak disebut tongkonan, tetapi hanya disebut banua (rumah) (Hadikusuma & Indonesia, 1995).
Menurut  para  pemuka  adat  banua  tongkonan  (rumah  adat)  ini  mempunyai beberapa fungsi yaitu: a) Sebagai lambang kebesaran dan tempat sumber kekuasaan dan peraturan pemerintahan adat. b) Sebagai istana atau tempat tinggal. c) Sebagai tempat menyimpan  dan  membina  warisan  keluarga  (mana’)  baik  warisan  berupa  hak  dan kekuasaan  maupun  warisan  berupa  harta  pusaka.  d)  Sebagai  tempat  duduk bermusyawarah  dan  meyelesaikan  persoalan  keluarga  maupun  masyarakat.  e)  Sebagai tempat berkumpul masyarakat untuk mendengarkan perintah adat dari pemangku adat di Tongkonan  tersebut.  f)  Sebagai  pusat  tempat  melaksakan  setiap  kegiatan  adat  atau upacara adat baik rambu solo’ maupun rambu tuka’ oleh keluarga atau keturunan dari Tongkonan  tersebut.  g)  Sebagai  tempat  menuturkan  silsilah  keluarga  dari  Tongkonan
tersebut.  h)  Sebagai  lambang  persatuan  dan  pusat  pembinaan  keutuhan  keluarga  dari Tongkonan itu.
Keluarga atau keturunan dari Tongkonan-tongkonan tersebut di atas disebut rapu termasuk juga anak angkat. Maksud daripada keterangan diatas adalah orang-orang yang berhak atas tongkonan adalah keluarga atau keturunannya atau bisa disebut dengan ahli waris. Setiap rapu dari Tongkonan mempunyai kewajiban untuk tetap mengabdi kepada Tongkonannya, baik Tongkonan dari pihak ibu maupun Tongkonan dari pihak ayah.
Jadi  ayah  maupun  ibu  biasanya  mempunyai  tongkonan  dari  nenek  moyangnya sebagai ahli waris atau rapu mempunyai kewajiban untuk menjaga tongkonan dari pihak ayah atau pihak ibu. Pengabdian orang Toraja ini terhadap Tongkonannya diwujudkan dalam bentuk tetap turut mangngiu’ artinya tetap memberikan bantuan dan sumbangan sesuai  dengan  kemampuannya  guna  memelihara  dan  memperbaiki  atau  membangun kembali Tongkonan 10 .
Kesadaran  sikap  pengabdian  orang  Toraja  pada  Tongkonan  dalam  bentuk  adat mangngiu’ ini, dianggap oleh masyarakat suatu keharusan. Barang siapa yang melalaikan adat  mangngiu’  ini  terhadap  Tongkonan  berarti  orang  tersebut  telah  menyangkali  dan melalaikan pula orang tua serta leluhurnya. Sehingga bisa saja hak warisnya dalam segala bentuk menjadi hilang karena dianggap telah murtad kepada orang tua dan leluhurnya serta perbuatan ini dianggap perbuatan tercela.
Setiap  orang  Toraja  harus  mengenal  semua  Tongkonan  baik  Tongkonan  yang mempunyai peranan dan fungsi adat, maupun Tongkonan yang hanya sebagai Tongkonan persatuan dan pertalian keluarga. Semua Tongkonan ini harus mendapat perhatian yang sama dari keluarga atau rapunna. Pranata yang kedua yang menjadi lambang dari kesatuan keluarga adalah liang (kuburan) dari suatu keluarga besar (rapu) yang biasa juga disebut Tongkonan tang merambu (rumah tak berasap = tidak mempunyai dapur) sama halnya dengan banua Tongkonan, liang itu juga dimulai oleh leluhur dan yang berhak dikuburkan dalam  suatu  liang  tertentu  adalah  semua  keturunan  leluhur  yang  membangun  liang tersebut (Theodorus, 2008).
Suami  atau  isteri  dari  keturunan  yang  membangun  liang  tersebut  tidak  dapat dikuburkan  dalam  liang  itu,  hanya  anak  laki-laki  (keturunan)  mereka  yang  dapat dikuburkan pada liang tersebut. Jika terjadi hal yang demikian yaitu suami atau isteri dari rapu Tongkonan tang merambu (liang) yang akan dikubur dalam liang itu maka harus melalui musyawarah keluarga besar dari Tongkonan tang merambu tersebut.
Liang  sebagaimana  halnya  dengan  Tongkonan,  juga  dipelihara  secara  gotong- royong  dari  seluruh  keluarga  (to  ma’rapu)  dan  upacara-upacara  yang  berhubungan dengan  arwah  leluhur  diadakan  dekat  liang.  Jadi  dasar  pengabdian  orang  Toraja  pada Tongkonannya,  baik  Tongkonan  merambu  maupun  Tongkonan  tang  merambu  karena adanya prinsip cinta kasih dan tetap menjunjung tinggi rasa hormat kepada orang tua dan leluhurnya.  Bentuk  pengabdian  ini  pulalah  yang  menjadi  landasan  sehingga  hubungan kekeluargaan,  kesatuan  dan  kegotong-royongan  rapu  Tongkonan  secara  khusus  dan masyarakat Toraja secara umum tetap terpelihara (Ter Haar, 1939).
Ketiga  hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  saat  pelaksanaan  upacara  rambu  solo’ maupun rambu tuka. stem pewarisan di masyarakat hukum adat Tana Toraja tidak berlaku terhadap  semua  objek  harta  warisan,  karena  di  Tana  Toraja  dikenal  juga  harta  pusaka tinggi  dan  harta  pusaka  rendah.  Harta  pusaka  tinggi  (mana’  disiossoi’)  di  Toraja  cara pewarisannya  cenderung  lebih  kepada  sistem  pewarisan  kolektif.  Contohnya  rumah Tongkonan, semua anggota keluarga dapat menempati tetapi kepemilikannya tidak boleh dimiliki secara perorangan, jadi ahli waris hanya bisa menikmati. Harta pusaka rendah (mana’  ba’gi),  penguasaan  dan  kepemilikannya  dapat  dibagi  menurut  hak  dan kepentingan para warisnya.

## B. Hukum Perkawinan Di Masyarakat Toraja
Penduduk  asli  Rantepao  ialah  orang-orang  suku  Toraja.  Keadaan  geografis  di Toraja  Utara  yang  terdiri  dari  bukit  barisan  maka  dipastikan  bahwa  mata  pencaharian rakyat pada umumnya adalah bertani. Selain bertani juga mempunyai keahlian khusus yaitu mengukir (seni mengukir) yang terkenal dengan Ukiran Toraja, yang dalam bahasa Toraja  disebut  “Passura”.  Masyarakat  Toraja  juga  dikenal  dengan  adat  yang  biasa dilakukan yaitu Rampanan Kapa’ Sule Langngan Banua yang dapat diterjemahkan berarti perkawinan  yang  kembali  kedalam  keluarga  sendiri.  Sule  berarti  kembali,  Langngan berarti kedalam atau keatas, Banua berarti rumah.
Jadi perkawinan ini dilakukan antara anggota kerabat yang memiliki hubungan dekat atau masih memilki satu marga (nama keluarga), apakah itu antara saudara, saudara dari orangtua maupun saudara dari nenek, yang dalam silsilah keluarga masih nampak pertalian darah yang sangat dekat. Bagi masyarakat adat Toraja hal ini dianggap sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging, karena mereka meyakini perkawinan dalam keluarga  atau  sesama  kerabat  itu  akan  tetap  membuat  mereka  dapat  mempertahankan darah leluhur dan membuat keturunan mereka tetap berada dalam satu gelar. Ada juga yang berpendapat agar harta peninggalan atau harta warisan mereka tidak akan terbagi kemana-mana hanya dalam lingkup keluarga saja (Muhammad, 1976).
Sedangkan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang terdapat dalam Pasal 8 ayat  2,  disitu  jelas  mengatur  larangan  kawin  yang  berhubungan  darah  dalam  garis keturunan  menyamping  yaitu  antara  saudara,  antara  seorang  dengan  seorang  saudara orang  tua  dan  antara  seorang  dengan  saudara  neneknya;  apabila  ini  dilanggar  maka perkawinan tersebut dapat batal demi hukum.
Undang-Undang  yang  mengatur  jelas  mengenai  larangan  kawin  namun  tetap dalam  masyarakat  adat  ditemukan  kasus  dimana  seorang  wanita  yang  kawin  dengan paman yang notabenenya ada saudara dari pihak ayah, karena di Tana Toraja ini memiliki kecenderungan marga itu diturunkan dari pihak ayah maka dalam kasus ini si wanita dan laki-laki memiliki marga yang sama. Di Toraja ini terdapat beberapa kasta, yang tertinggi di juluki puang julukan untuk tallulembangna (Makale, Sangalla, Mengekendek – Tana Toraja) untuk Toraja barat dikenal sebutan Ma’dika.
Sedangkan  untuk  Toraja  Utara  dikenal  dengan  Toparengnge  atau  Siindo’ sedangkan  kasta  renda  di  juluki  Kaunan,  dari  alasan  ini  pula  Rampanan  Kapa’
(Perkawinan)  Sule  Langngan  Banua  tetap  dilakukan  karena  untuk  mengindari perkawinan  beda  kasta  ini.  Dalam  masyarakat  Toraja  kasta  ini  masih  sangat  kental  di lingkungan mereka karena itulah sebagai pertanda keberadaan mereka, siapa yang akan duduk sebagai tuan dan siapa yang akan menjadi bawahan.
Terutama bagi wanita sangat dihindarkan agar tidak kawin dengan kasta rendah, sebab  di  masyarakat  Toraja  memiliki  kebiasaan  apabila  perkawinan  dilaksanakan  di Tongkonan  maka  acara  perkawinan  tersebut  akan  diadakan  di  Tongkonan  wanita, sedangkan yang berasal dari kaunan tidak di perkenankan duduk setara dengan puang. Dari  permasalahan-permasalahan  inilah  yang  mendasari  para  leluhur  masyarakat  adat yang  ada  di  Tana  Toraja  ini  melakukan  Rampanan  Kapa’  Sule  Langngan  Banua  lalu kebiasaaan ini pun dilakukan secara turun- temurun, namun masyarakat adat pun tetap bagian  dari  bangsa  Indonesia  yang  memiliki  aturan  untuk  mengatur  rakyat  Indonesia secara umum.
Pandangan  masyarakat  terhadap  Rampana  Kapa  Sule  Langngan  Banua  adalah untuk mempererat hubungan kekeluargaan melalui perkawinan dalam lingkup keluarga itu  sendiri,  sehingga  masyarakat  adat  Toraja  menganggap  Rampanan  Kapa  Sule Langngan  Banua  perlu  dipertahankan,  karena  dianggap  memiliki  unsur  positif. Rampanan Kapa Sule Langngan Banua berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 bertentangan dengan,  aturan  yang  terdapat  dalam  pasal  8  ayat  2,  yang  menyatakan:  perkawinan dilarang antar dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya (Djun’astuti, Tahir, & Marnita, 2022).

## C. Hukum Kekayaan Perekonomian Di Masyarakat Toraja
Falsafah hidup dan kehidupan suku toraja yang telah membentuk masyarakat yang berdasar  kesatuan,  kekeluargaan,  dan  kegotong-royongan  yang  menyebabkan  susunan masyarakat  Toraja  kekerabatan  yang  Bilateral  tidak  sama  dengan  sistem  kerabatan  di daerah lain. Kedudukan suami istri sama, maka demikian pula seterusnya anak-anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam semua bentuk.
Hal  ini  dibuktikan  hukum  warisan  di  Tana  Toraja  yaitu  semua  anak-anak mempunyai kedudukan yang sama sebagai pewaris dan mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama pula, dan disesuaikan dengan kemampuannya dalam pada saat mengadakan upacara  rambu  solo’  melalui  musyawarah  penguasa-penguasa  adat.  Bahwa  “Penguasa adat terbagi atas tiga (3) kelompok wilayah adat yaitu, wilayah adat kapuangan, wilayah adat ma’dika, dan wilayah adat pekaamberan”.
Lokasi  penelitian  ini  termasuk  dalam  wilayah  adat  pekamberan,  apabila  dalam pembagian  harta  warisan  khususnya  di  kecamatan  Sesean  menurut  hukum  adat  waris Toraja harus dimulai dan dilakukan di hadapan para penguasa adat setempat. Penguasa adat setempat yang dimaksud terdiri dari To parengnge’, Ambe’ Tondok, To minaa, dan pemerintah setempat. Para penguasa tersebut akan memberikan petunjuk-petunjuk serta
nasihat  mengenai  cara  yang  terbaik  dalam  pelaksanaan  pembagian  warisan  (Salombe, 1972).
Menurut  Dasius  D.  Rangan  salah  seorang  Ambe’  Tondok,  manyatakan  bahwa cara yang terbaik untuk pembagian harta warisan yang belum dibagi orang tua sesudah meninggal harus melalui musyawarah dan mufakat dengan melihat pengorbanan masing- masing  anak  kepada  orang  tuanya  pada  saat  diupacarakan.  Lebih  lanjut  menyatakan hutang dan piutang juga didata dan dibagi bersama-sama dengan harta yang belum dibagi. Hal senada dikemukakan oleh Y.P. Mangiwa sebagai Toparengnge’ bahwa harta warisan yang belum dibagi oleh orang tua kedua belah pihak, kalau masih ada salah satunya orang tuanya yang masih hidup, maka hanya separuhnya harta warisan yang dibagi berdasarkan dengan pengorbanannya.
Sisanya yang belum dibagi dimiliki oleh orang tuanya yang masih hidup untuk tempat  pencarian  nafkah.  Setelah  meninggal  dunia,  maka  harta  yang  tersisa  itu  akan dibagi  berdasarkan  dengan  pengorbanan  anak-anaknya.  Pembagiannya  didasarkan dengan  pengorbanan  yang  disebut  pa’tallang.  Untuk  membagi  harta  warisan  tersebut diupayakan ada penguasa adat, petunjuk-petunjuk, serta nasihat mengenai cara terbaik dalam pelaksanaan pembagian warisan (Hasil Wawancara).
Jadi pembagian warisan melalui penguasa adat mendata harta yang belum dibagi baik harta bawaan maupun harta pencaharian bersama masing-masing suami istri selama perkawinan  berlangsung.  Setelah  harta  warisan  itu  telah  diketahui  penguasa  adat kemudian  meneliti  tiap-tiap  harta  warisan  tersebut  yang  dimiliki  oleh  pewaris  seperti tanah, sawah, ternak, barang-barang berharga lainnya, serta hutang pewaris yang dicatat dalam buku hariannya termasuk di dalamnya (Soekanto, 2005).
Hutang yang diwariskan kepada ahli waris adalah hutang sebelum dan sesudah meninggal dunia yaitu hutang kerbau, babi dan lain-lain yang belum sempat dibayar pada saat dia masih hidup. Begitu pula pada saat orang tua diupacarakan, pihak keluarga turut berkorban membawa kerbau , babi, dan lain-lain dan mengatas namakan orang tua dengan nama ma’ waimata. Jika keluarga mengalami hal yang sama seperti di atas, maka wajib anak-anaknya turut mengambil bagian dalam upacara pesta kematian tersebut. Hutang orang  Toraja  dalam  perspektif  adat  Toraja  tidak  akan  pernah  tuntas  yang  utuh  karena persaudaraan masih dipegang teguh terutama dalam hal pengorbanan.
Menurut B. Kadang bahwa lasimnya sebelum upacara rambu solo’ dimulai, ahli waris mengadakan musyawarah tentang utang pewaris pada saat masih hidup kepada si berpiutang.  Oleh  karena  itu,  si  berpiutang  harus  datang  menyampaikan  bahwa  ia mempunyai piutang dengan kata Sae mellambi’ kalau tidak ada bukti berupa surat atau kwitansi, serta jenis piutang dan bagaimana bentuk dan sifatnya.
Penyampaian  dari  orang-orang  yang  berpiutang  pada  musyawarah  sebelum pelaksanaan  pesta  rambu  solo’  sangat  penting,  demi  menjaga  kemungkinan  timbulnya pengelakan dari pada ahli waris bilamana telah tiba masa pengembaliannya. Penyampaian yang  demikian  disebut  “Kada  Mellambi”.  Kada  mellambi’  artinya  penyampaian sebelumnya  agar  dimusyawarahkan  sebelum  upacara  rambu  solo’  dilaksanakan.  Jenis Harta kekayaan Tanah Toraja (Tuken, 2020):
1. Ba’gi adalah suatu harta yang diterima langsung dari pewaris atau orang tuanya yang dibawa masuk ke dalam rumah tangga suami istri. Umumnya harta warisan berupa  sawah,  tanah  memiliki  kedudukan  dan  nilai  yang  sangat  tinggi.  Sawah mempunyai nilai yang sangat tinggi dari harta warisan lainnya karena masyarakat di  Kecamatan  Sesean  menganggap  bahwa  sumber  makanan  dan  kehiduhidupan manusia dan hewan adalah asalnya dari tanah.
Sejak  lahirnya  manusia  selalu  berhubungan  dengan  tanah,  menerima  bahan makanan dari tanah. Mereka percaya bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan kehidupannya sangat bergantung dengan tanah. Masyarakat di Kecamatan Sesean berusaha sedemikian rupa untuk memiliki sebidang tanah terutama sawah walaupun hanya sepetak saja. Bagaimanapun miskinnya seseorang ia tetap berusaha memiliki sebidang tanah (Hasil Wawancara, T. Kadang). Lebih lanjut dikatakan bahwa ada harta yang dimiliki pewaris tidak dibagi seperti keris (Gayang), Kandaure, parang orang dulu (La’bo’ Todolo), rumah Tongkonan. Barang -barang ini tidak dibagi dan siapa yang tinggal di tongkonan itu, dialah yang akan memeliharanya.
2. Daka’ belangna adalah harta yang diperoleh oleh suami atau istri sebagai hasil usahanya sendiri semasa ia masih perjaka atau gadis, dalam hukum waris disebut harta bawaan. Jenis harta bawaan berupa sawah yang dibeli sebelum nikah atau dia membuka tanah menjadi sawah yang disebut Pamakka, kerbau, babi, periasan dan lain-lain.  Pamakka  diolah  dan  menghasilkan  berupa  beras,  maka  dijual  ke  pasar untuk membeli keperluan sehari-hari. Juga hasilnya berupa padi yang belum diolah jadi  beras  dapat  dijual  atau  ditukar  dengan  seekor  kerbau  atau  babi  dan  dapat dijadikan  modal  usaha  melalui  berdagang.  Sesudah  dianggap  matang  barulah menikah.
Cara lain untuk memiliki kerbau dan babi adalah dengan memelihara ternak orang lain.  Kerbau  atau  babi  dipelihara  mulai  dari  kecil,  apabila  sudah  besar  yang memelihara  mendapatkan  setengah  dari  binatang  peliharaan  itu.  Di  Kecamatan Sesean biasanya masih banyak suami istri yang mengambil ternak orang lain untuk dipelihara,    kecil  dengan  perjanjian  jangka  waktu  penyediaan  kerbau  itu  melalui kesepakatan. Kerbau atau babi merupakan harta bawaan dari seseorang yang dengan usaha sendiri untuk memilikinya.
Menurut T. Kadang, umumnya pemuda atau pemudi yang sudah putus sekolah di Kecamatan Sesean sebelum memasuki rumah tangga sudah berusaha untuk mandiri dengan beternak. Kalau pemuda mengambil kerbau betina atau jantan orang lain untuk dipelihara, sesudah besar dijual dan harganya dibagi dengan perbandingan duapertiga  yang  diberikan  kepada  pemiliknya  sedangkan  sepertiga  untuk  yang memelihara.
Begitu  pula  dengan  kerbau  betina  sudah  melahirkan  tiga  kali  maka  anak  yang ketiga  sudah  dimiliki  oleh  yang  memeliharanya.  Pemudi  yang  putus  sekolah umumnya mengambil ternak babi betina dari orang lain untuk di pelihara. Nanti kalau  sudah  besar  dan  berkembang  biak,  maka  anak-anaknya  dibagi  dengan perbandingan  duapertiga  untuk  pemiliknya,  sedangkan  yang  memeliharanya
bahagiannya  sepertiga.  Bahagian  dari  tx  dijual  untuk  dibelikan  perhiasan  sebagi modal awal sebelum memasuki rumah tangga. terutama babi karena babi banyak manfaatnya  apabila  ada  upacara  rambu  tuka’  (syukuran)  orang  tidak tanggungtanggung  meminta  babi  orang  lain  untuk  ditukar  dengan  kerbau  kecil dengan perjanjian jangka waktu penyediaan kerbau itu melalui kesepakatan. Kerbau atau babi merupakan harta bawaan dari seseorang yang dengan usaha sendiri untuk memilikinya.
Menurut T. Kadang, umumnya pemuda atau pemudi yang sudah putus sekolah di Kecamatan Sesean sebelum memasuki rumah tangga sudah berusaha untuk mandiri dengan beternak. Kalau pemuda mengambil kerbau betina atau jantan orang lain untuk dipelihara, sesudah besar dijual dan harganya dibagi dengan perbandingan duapertiga  yang  diberikan  kepada  pemiliknya  sedangkan  sepertiga  untuk  yang memelihara.
Begitu  pula  dengan  kerbau  betina  sudah  melahirkan  tiga  kali  maka  anak  yang ketiga  sudah  dimiliki  oleh  yang  memeliharanya.  Pemudi  yang  putus  sekolah umumnya mengambil ternak babi betina dari orang lain untuk di pelihara. Nanti kalau  sudah  besar  dan  berkembang  biak,  maka  anak-anaknya  dibagi  dengan perbandingan  duapertiga  untuk  pemiliknya,  sedangkan  yang  memeliharanya bahagiannya  sepertiga.  Bahagian  dari  ternak  itu  dijual  untuk  dibelikan  perhiasan sebagi modal awal sebelum memasuki rumah tangga.
3. Bunga rangka’na rampanan kapa’ adalah harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan.  Jenis  barang-barang  berupa  sawah,  tanah,  perhiasan,  dan  lain-lain. Bunga rangka’na rampanan kapa’ sama dengan harta gono-gini di Jawa dan harta bersama di Sumatra. Dalam kehidupan rumah tangga suatu yang ada di masyarakat Kecamatan Sesean memberikan batas-batas yang tegas bilamana harta ba’gi, harta bawaan  yang  berkembang  dalam  perkawinan,  misalnya  sawah  maka  hasilnya merupakan harta bersama sedangkan sawah itu sendiri tetap sebagai harta bawaan. Untuk hewan ternak yang berkembang setelah perkawinan, maka anak-anak dari ternak itu dibagi dengan perbandingan 2/3 masuk harta asal, sedangkan 1/3 untuk harta  pencarian  bersama.  Apabila  suami  istri  bercerai,  kemudian  masing-masing kawin lagi, sedangkan di dalam perkawinannya yang pertama terdapat anak, maka harta pencarian bersama mengikuti anak tersebut. Sedangkan harta asal dan harta bawaan kembali ke asalnya.
Antara  harta  pencarian  dalam  perkawinan  pertama  dengan  harta  pencaharian bersama dalam perkawinan kedua tetap merupakan harta yang terpisah. Jika harta asal  atau  harta  bawaan  dari  salah  satu  pihak  lain,  maka  pihak  yang  yang  telah mengambilnya  akan  tetap  merupakan  hutang  yang  wajib  dibayar  oleh  yang berhutang. Jadi di sini nampak bahwa harta bawaan akan dibagi secara bersama oleh ahli waris. Pembagian harta bawaan dapat dilakukan dengan pa’tallang.
4. Pa’tallang  adalah  harta  yang  didapatkan  melalui  pengorbanan  pada  upacara rambu solo’ di mana harta yang didapatkan masing-masing ahli waris. Apabila ada ahli waris yang tidak turut dalam pengorbanan upacara rambu solo’ maka ahli waris
tersebut tidak mendapatkan bagian. Harta warisan yang didapatkan oleh ahli waris yang tidak turut berkorban kepada orang tuanya, hanya dia mendapatkan ba’gi yang dibagikan  orang  tuanya  pada  saat  dia  masih  hidup.  Harta  pewaris  yang  belum dibagikan kepada ahli waris pada saat pewaris masih hidup secara tidak langsung dipersiapkan untuk diperebutkann oleh anaknya/ahli warisnya melalui pengorbanan ketika orang tuanya meninggal dunia.
Pada  dasarnya  harta  pewaris  semua  anak-anaknya  baik  anak  kandung  maupun anak angkat samasama berhak mendapatkan harta warisan melalui pa’tallang. Anak kandung  maupun  anak  angkat  tidak  dipaksakan  dalam  kegiatan  ini  mengingat kemampuannya,  tetapi  kalau  tingkat  perekonomiannya  cukup,  lantas  tidak  ikut berpartisipasi dalam kegiatan rambu solo’, maka anak tersebut akan dikucilkan dari keluarga  pewaris.  Upacara  rambu  solo’  merupakan  salah  satu  prestise  dalam masyarakat  di  Kecamatan  Sesean,  oleh  sebab  itu  setiap  keluarga  berusaha mengangkat prestise orang tuanya di dalam masayakat. Makin banyak kerbau makin tinggi derajatnya dalam masyarakat.

## D. Delik Adat Di Masyarakat Toraja
Lembaga adat merupakan bangunan yang dibuat oleh masyarakat sebagai upaya pemberdayaan  komunitas  dalam  mempertahankan  kedaulatan  (Tangdilintin,  1981). Lembaga tersebut sebagai wadah musyawarah untuk membuat aturan-aturan adat yang dipimpin oleh seorang pemangku adat. Dalam setiap komunitas asli atau masyarakat adat, bangunan  kelembagaan  dan  perangkatnya  diangkat  serta  disetujui  oleh  masyarakat melalui suatu perjanjian untuk atau kontrak sosial (basse).
Dalam  melakukan  kesepakatan  tersebut  harus  pula  Sebagai  suku  yang  tertua nenek moyang suku-suku di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah bermula dari sebuah legenda  to  lembang  (orang  perahu).  Ribuan  tahun  yang  lalu  datanglah  sekelompok manusia dalam beberapa perahu dan menepi di sebuah pantai bernama Bungin sekarang dikenal sebagai Kabupaten Pinrang. Setelah menepi, mereka berupaya mencari tempat di ketinggian dan akhirnya tiba di suatu tempat bernama Rura di kaki Gunung Bamba Puang yang termasuk dalam Kecamatan Alla’ Kabupaten Enrekang.
Di tempat tersebut, mereka membangun pemukiman namun polanya mengikuti bentuk  dan  struktur  layaknya  sebuah  perahu.  Sehingga  terbentuk  komunitas  yang warganya  berdasarkan  para  penghuni  di  masing-masing  perahu.  Komunitas  pertama tersebut  yang  dinamakan  to  lembang  (orang  perahu).  Pembagian  kerja  serta  tanggung jawab diatur mengikuti aturan seperti saat berada di perahu, seperti to bendan paloloan (juragan),  to  massuka’  (juru  masak),  bunga  lalan  (juru  batu),  dan  takian  la’bo’ (pasukan/prajurit).  Oleh  karena  itu,  bentuk  dari  rumah  Toraja  menyerupai  perahu  dan selamanya menghadap dari Selatan ke Utara (Tangdilintin, 1978).
Alasan  masyarakat  adat  lebih  memilih  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana pencurian  benda  purbakala  melalui  aparat  penegak  hukum  menurut  kedua  hakim  adat pendamai  adalah  masyarakat  adat  menganggap  bahwa  aparat  penegak  hukum  lebih
mampu untuk menangani kasus tindak pidana pencurian benda purbakala, terutama dalam menemukan bukti-bukti sebagai dasar untuk menindak si pelaku.
Selain itu, masyarakat adat merasa lebih memperoleh keadilan jika menyelesaikan tindak  pidanamelalui  jalur  litigasi  karena  pelaku  pencurian  dapat  dikenakan  hukuman penjara dibandingkan melalui lembaga adat yang hanya menjatuhkan sanksi adat berupa denda untuk keseimbangan kosmis Meskipun aparat penegak hukum dan lembaga adat sama-sama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian benda purbakala  namun  dalam  kenyataannya  masyarakat  adat  Toraja  lebih  memilih  untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian benda purbakala melalui jalur litigasi dibanding melalui lembaga adat.
Hal tersebut dikarenakan, aparat penegak hukum dipandang lebih mampu untuk menemukan bukti-bukti yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan serta pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku dinilai lebih memberi rasa keadilan dibandingkan dengan lembaga adat yang hanya menjatuhkan sanksi adat berupa denda adat.  Meskipun  demikian,  untuk  kasus-kasus  tertentu  lainnya  masyarakat  adat  toraja memilih untuk menyelesaikan permasalahan melalui lembaga adat, contohnya, sengketa tanah  Tongkonan,  penyerobotan,  pemukulan,  pencurian  ayam  dan  pencemaran  nama baik.
Penulis berpendapat bahwa lembaga adat harusnya berperan penting tidak hanya sebatas perkara-perkara pidana yang disebutkan sebelumnya, namun lembaga adat juga harus tegas dan berusaha untuk berperan menyelesaikan tindak pidana pencurian benda purbakala  yang  terjadi  pada  masyarakat  adat  karena  pencurian  benda  purbakala merupakan pelanggaran adat. Penanggulangan tindak pidana pencurian benda purbakala tidak hanya membutuhkan peran dari aparat penegak hukum dan lembaga adat saja, tetapi peran pemerintah daerah juga sangat dibutuhkan.
Peran  pemerintah  daerah  yang  sangat  diperlukan  adalah  upaya  untuk  segera melakukan pendaftaran dan pengkajian bagi benda-benda purbakala di Tana Toraja agar bisa  ditetapkan  sebagai  cagar  budaya  serta  menyusun  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang khusus mengatur mengenai hakhak masyarakat adat dan kewenangan lembaga adat yang ada di kabupaten Tana Toraja. Meskipun aparat penegak hukum dan lembaga adat saja yang  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana  pencurian  benda purbakala,  namun  peran  pemerintah  daerah  juga  sangat  diperlukan  untuk  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  benda-benda  purbakala  di  Tana  Toraja  yaitu  dengan melakukan  pengkajian  terhadap  bendabenda  purbakala  yang  telah  didaftarkan  untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.

## Kesimpulan
Suku  Toraja  adalah  suku  yang  menetap  di  pegunungan  bagian  utara  Sulawesi Selatan,  Indonesia.  Populasinya  diperkirakan  sekitar  1  juta  jiwa,  dengan  500.000  di antaranya  masih  tinggal  di  Kabupaten  Tana  Toraja,  Kabupaten  Toraja  Utara,  dan Kabupaten  Mamasa.  Pada  tahun  1920-an,  misi  penyebaran  agama  Kristen  mulai
dijalankan  dengan  bantuan  pemerintah  kolonial  Belanda.  Selain  menyebarkan  agama, Belanda juga menghapuskan perbudakan dan menerapkan pajak daerah.
Menurut mitos, leluhur orang Toraja adalah manusia yang berasal dari nirwana. Upacara  Aluk  Ma’lolo  merupakan  upacara  kelahiran.  Tujuannya  adalah  agar  setelah tumbuh dewasa nanti ia tidak lupa dengan kampung halamannya dan juga selalu bersikap sopan  tingkah  laku  ataupun  ucapan  dengan  tidak  mau  mengucapkan  kata  yang mengandung arti pembodohan. Upacara Rambu Solo adalah sebuah upacara kematian. Tujuannya adalah untuk menghormati dan menghantarkan arwah orang yang meninggal dunia menuju alam roh.
Bahasa Toraja adalah bahasa yang dominan di Tana Toraja, dengan Sa'dan Toraja sebagai  dialek  bahasa  yang  utama.  Bahasa  Indonesia  sebagai  bahasa  nasional  adalah bahasa resmi dan digunakan oleh masyarakat, akan tetapi bahasa Toraja pun diajarkan di semua sekolah dasar di Tana Toraja. Tongkonan adalah rumah tradisional Toraja yang berdiri  di  atas  tumpukan  kayu  dan  dihiasi  dengan  ukiran  berwarna  merah,  hitam,  dan kuning.  Alang  merupakan  tempat  penyimpanan  padi,  didaerah  lain  sering  disebut lumbung.  Alat  Musik  Tradisional  Suku  Toraja  yaitu  Passuling,  Pa'pelle'/Pa'barrung, Pa'pombang/Pa'bas, Pa'karobbi, Pa'tulali', Pa'geso'geso'

## BIBLIOGRAFI
Deapati,  Andi  Karina.  (2009).  Ruang  dan  Ritual  Kematian. Hubungan  Upacara  Dan Arsitektur Kelompok Etnis Toraja, FT-UI .
Djun’astuti,  Erni,  Tahir,  Muhammad,  &  Marnita,  Marnita.  (2022).  Studi  Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam. AL- MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 4 (2), 119–128.
Duli, Akin, & Hasanuddin, A. (2003). Toraja Dulu dan Kini. Pustaka Refleksi, Makassar .
Hadikusuma,  Hilman,  &  Indonesia,  Antropologi  Hukum.  (1995).  Hukum  Perkawinan Adat, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti .
Imron, Ali. (2005). Pola Perkawinan Saibatin. Bandar Lampung: Universitas Lampung .
Manurung,  Rotua  Tresna  Nurhayati.  (2009).  Upacara  kematian  di  tana  toraja:  Rambu Solo. Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Sastra, Universitas Sumatera Utara .
Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum, Kencana . Jakarta.
Muhammad, Bushar. (1976). Asas asas hukum adat: suatu pengantar. (No Title) .
Salombe, Cornelius. (1972). Orang Toraja dengan ritusnya: in memoriam Lasoʾ Rinding Puang Sangallaʾ. (No Title) .
Soekanto, Soerjono. (2005). Hukum adat indonesia .
Tangdilintin,  L.  T.  (1978). Sejarah  dan  pola-pola  hidup  Toraja .  Yayasan  Lepongan Bulan (Yalbu) Tana-Toraja.
Tangdilintin, L. T. (1981). Upacara pemakaman adat Toraja. (No Title) .
Ter Haar, Barend. (1939). Beginselen en Stelsel van het Adatrecht . JB Wolters’ uitgevers- maat-schappij nv.
Theodorus, Kobong. (2008). Injil dan Tongkonan. Jakarta: BPK Gunung Mulia .
Tuken,  Ritha.  (2020). Pembagian  Harta  Warisan  Berdasarkan  Hukum  Adat  Toraja . AGMA.
Copyright holder: Martin Rich Arianto (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: