Dirāsāt: Jurnal Manajemen dan Pendidikan  Islam ,  Vol.  6,  No.  1,  Juni  2020:  69-91.  ISSN  ( Online ):  2550-1038, ISSN  ( Print ):  2503-3506.  Website:  journal.unipdu.ac.id/index.php/dirasat/index.  Dikelola  oleh  Program  Pascasarjana  Manajemen Pendidikan Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang Indonesia.

## Gerakan Sosial Keagamaan Pendidikan Islam Masa Kolonialisme

## Mujianto Solichin, M. Ansor Anwar
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang Email: mujiantosolichin@fai.unipdu.ac.id
Abstract:  Historically,  Ulema  play  an  important  role  in  religious-social  movement  and Islamic  education.  They  have  well  established social  and intellectual basis  in  maintaining their key position to spread Islam in Indonesia. During Islamic Monarchy throughout pre- colonialism in archipelago, their key positions have been described an elite religious leader and being a part of the ruler at that period. At the beginning, the Dutch as the colonialist, did  not  interfere  on  Islamic  education  system.  However,  step  by  step  they  interfered  by giving  pressure  and  confronting  on  the  monarchy  power,  especially  religious  social institution.  During  colonialism  period, the  growth  of  religious social  institution, therefore has  led  to  the  establishing  of  religious  authority.  Furthermore,  this  become  institutional basis  for  the  ulema  to  spread  Islam.  Moreover,  they  also  have  important  contributions  in religious practice, build up religious social movement, including Islamic education in their regions. During 17 till 19 century, as mecca became the religious spirit in east Hindia, their networking with ulema from Middle East intensively spread the intellectual kernel as well as  building  Islamic  transmission.  They  use  their  intellectual  to  spread  the  Islam  across archipelago.
Keyword: Colonialism, religious social movement, Islamic education.
Abstrak:  Ulama  sebagai  tokoh  kunci  gerakan  sosial-keagamaan  dan  pendidikan  Islam secara historis memiliki fondasi intelektual dan sosial yang mapan dalam mempertahankan posisi  penting  mereka  bagi  penyebaran  Islam  di  Indonesia.  Peran  penting  mereka  pada periode  kerajaan-kerajaan  Islam  Nusantara  masa  pra-kolonialisme  digambarkan  sebagai elite  agama  dan  menjadi  bagian  dari  elite  yang  berkuasa  di  kerajaan.  Pemerintah kolonialisme  Belanda pada  awalnya  tidak  turut  campur terhadap  sistem  pendidikan  Islam di  kalangan  masyarakat  Muslim  Nusantara.  Namun,  setahap  demi  setahap  pemerintah kolonial  mulai  memperlihatkan  tekanan  dan  serangan  terutama  terhadap  kekuasaan kerajaan  termasuk  pula  terhadap  lembaga  sosial  keagamaannya.  Pertumbuhan  lembaga- lembaga  sosial  keagamaan  pada  masa  kolonialisme  pada  gilirannya  membentuk  otoritas keagamaan,  dan  menjadikan  ulama  memiliki  fondasi  institusionalnya  sendiri  dalam mendefinisikan Islam. Ulama kembali tampil sebagai ahli tunggal Islam yang berkontribusi dalam  praktek-praktek  keagamaan,  membina  gerakan  sosial  keagamaan  termasuk pendidikan  Islam  di  wilayah  mereka  masing-masing.  Abad  ke-17  hingga  19,  ketika Makkah  menjadi  ―jantung  kehidupan  keagamaan  di  kepulauan  Hindia  Timur,‖  jaringan ulama  dengan  Timur Tengah semakin  intensif  menyemai  benih-benih intelektualisme  dan membangun  basis  bagi  transmisi  Islam.  Mereka  mengembara  dalam  lingkaran  tradisi intelektual ilmiah kemudian mentransmisikannya ke penjuru Nusantara. Kata kunci: Kolonialisme, gerakan sosial keagamaan, pendidikan Islam.

## Pendahuluan
Perasaan  keterasingan,  kebingungan  dan  tidak  puas  terhadap  sistem pendidikan  yang  diciptakan  pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda, membias  pada  pola  pemikiran  kaum  intelektual  pemimpin-pemimpin
agama  (ulama).  Benturan  antara  kebudayaan  bangsa  dengan  kebudayaan Belanda  dan  ditambah  dengan  penindasan  kolonialisme  terhadap masyarakat  Indonesia,  pada  akhirnya  melahirkan  kesadaran  mereka tentang peranan apa yang harus dimainkan untuk mengatasi keadaan itu. 1
Reaksi yang muncul di kalangaan ulama bisa dikelompokkan menjadi dua :  reaksi pertama, berupa  tindakan  mengisolasi  diri  dari  pengaruh sistem  pengajaran  sekolah  Belanda,  karena  dinilai  akan  merugikan pendidikan  Islam.  Sedangkan  reaksi kedua, berupa  usaha  memodernisasi institusi pendidikan Islam  yang ada sebagai saingan bagi sekolah-sekolah milik  pemerintah  Hindia  Belanda. 2 Munculnya  reaksi  tersebut,  mungkin terjadi  juga  di  berbagai  negara  yang  berpenduduk  Muslim  yang  menjadi koloni penjajah.
Gerakan  kolonialisme  Belanda  di  Indonesia  adalah  ekspansi kapitalisme; komoditas dan pasar. Perlawanan kelompok-kelompok sosial dalam  masyarakat  pun  tidak  lepas  dari  reaksi  terhadap  gerakan kolonialisme;  perlawanan  terhadap  penguasaan  Belanda  terhadap kekuasaan  lokal  dan  negara  di  Nusantara,  penolakan  terhadap  sistem administrasi  pemerintahan  Belanda,  perlawanan  terhadap  agresi  militer Belanda  yang  merangsek  ke  daerah-daerah  tidak  taat  terhadap pemerintahan  kolonial,  perlawanan  kelompok  Islam  murni  terhadap budaya  Barat  yang  membentur  religiusitas  dan  diinfiltrasikan  ke komunitas  lokal,  perlawanan-perlawanan  dari  organisasi  berbasis  agama Islam  terhadap  Belanda  adalah  penolakan  terhadap  politik  kolonial  dan perembesan  nilai  kontra  produktif  terhadap  agama  Islam.  Organisasi- organisasi  berbasis  Islam  yang  melakukan  perlawanan  terhadap kolonialisme Belanda pada tahun 1930-an dan 1940-an semakin besar dan tidak  terlepas  dari  tingkat  konsistensi  keagamaan  rakyat.  Organisasi berbasis  Islam,  seperti  Pemuda  Anshor,  Sabi‘lillah,  Masjumi  dengan Hizbu‘llah yang nantinya menjadi Tentara Islam Indonesia (TII). 3
Lahirnya  gerakan  organisasi-organisasi  sosial  keagamaan  Islam  di masa  kolonialisme  merupakan  luapan  menemukan  identitas  yang  bersifat legalisme  dan  formalisme  Islam  di  Indonesia.  Semua  itu  tidak  muncul begitu saja dari ruang kosong. Kiprah Islam selain bergerak di ruang sosial keagamaan pendidikan Islam juga bersinggungan langsung dengan politik di  negara  ini.  Bila  kiprah  Islam  dalam  gerakan  politik  dalam  rangka menemukan  sebuah  format  baru  legalitas  atau  formalitas  Islam-negara, maka  gerakan  sosial  keagamaan  pendidikan  Islam  menjadi  lahan
1 Alfian, Transformasi  Sosial  Budaya  dalam  Pembangunan  Nasional (Jakarta:  UI  Press, 1986), 88.
2 Zuhairini, dkk., Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara 2008), 63.
3 Lambang  Trijono,  dkk  (Ed.), Potret  Retak  Nusantara:  Studi  Kasus  Konflik  di  Indonesia (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004), 350.
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 6 NO. 1 (2020) 71
penyemaian  nilai-nilai  atau  idiologi  keislaman. 4 Selanjutnya  secara deskriptif-eksploratif  tulisan  ini  mencoba  mengurai  ―gerakan  sosial keagamaan pendidikan Islam masa kolonialisme.‖

## Kolonialisme dan Gerakan Sosial-Keagamaan di Indonesia

## Peran Ulama dan Embrio Lahirnya Gerakan Sosial-Keagamaan dalam
Lingkaran Kolonialisme
Konsep  kolonialisme  Hindia  Belanda  yang  dimulai  abad  ke-19  disiapkan oleh  Herman  Daendels  (1808-1811)  untuk  mempertegas  pengelolaan wilayah  koloni  yang  sebelumnya  hanya  merupakan  mitra  perdagangan Vereenigde  Oost-Indische  Compagnie  (VOC).  Ini  merupakan  tanda terbentuknya  struktur  masyarakat  kapitalistik  yang  sejalan  dengan  zaman liberalisme dimana investasi dikelola oleh swasta asing Eropa. Sejak tahun 1830 muncul konflik perburuhan di berbagai tempat termasuk masyarakat pedesaan. Sebenarnya ini tidak lebih disebabkan oleh faktor belum adanya tanda-tanda  keberhasilan  organisasi  modern  seperti  serikat,  partai, 5 atau gerakan sosial keagamaan dalam rangka memperjuangkan hak-hak rakyat.
Kolonialisme  yang  merundung  negeri  ini  hingga  350  tahun mengakibatkan  geliat  intelektualisme  Islam  di  Nusantara  terhambat perkembangannya.  Pusat-pusat  sosial  keagamaan  pendidikan  Islam mengalami pergeseran wilayah dari kota ke desa-desa. Kota pada masa itu menjadi  basis  pemerintahan  kolonial.  Namun  demikian  Islam  Nusantara tetap  bertahan  dan  kokoh  berdiri  berkat  dukungan  masyarakat  di  desa- desa.  Institusi  mungil  ini  berkontemplasi  dalam  bentuk  lembaga  sosial keagamaan  tasawuf  dan  tarekat.  Dalam  perkembangan  selanjutnya, didirikanlah  pesantren  dan  madrasah  dalam  rangka  transformasi  dan pengembangan ilmu-ilmu Islam. 6
Ulama sebagai tokoh kunci gerakan sosial-keagamaan dan pendidikan Islam  secara  historis  memiliki  fondasi  intelektual  dan  sosial  yang  mapan dalam  mempertahankan  posisi  penting  mereka  dalam  Islam  di  Indonesia. Pada  periode  kerajaan-kerajaan  Islam  Nusantara  masa  pra-kolonialisme, ulama  memainkan  peranan  penting  sebagai  hakim (qāḍī) ,  dan Shaykh  al-
4 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), 332.
5 Edi  Cahyono, Zaman  Bergerak  di  Hindia  Belanda (Jakarta:  Yayasan  Pancur  Siwah, 2003),  1.  Buku  ini  secara  khusus  menelusuri  perjuangan  Mas  Marco,  Semaoen  dan  lain- lain  memperjuangkan  aspirasi  rakyat  dalam  bentuk  organisasi  atau  serikat  buruh  tempo doeloe.
6 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Memandu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), 59.
Islām .  Karakteristik  ulama  pada  periode  ini  berperan  sebagai  elite  agama dan menjadi bagian dari elite yang berkuasa di kerajaan. 7
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas  mengenai  kehadiran  perusahaan- perusahan Barat khususnya  Vereenigde Oost-Indische  Compagnie  (VOC) menyebabkan runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa inilah, ulama mengalami  transformasi  dari  pejabat  di  kerajaan  menjadi  pemimpin lembaga  pendidikan  Islam  yang  mereka  kembangkan  di  luar  wilayah kekuasaan kerajaan. Para ulama selanjutnya mendirikan pesantren di Jawa, surau  di  Minangkabau,  dan  dayah  di  Aceh.  Institusi-institusi  ini  menjadi pusat-pusat  pengembangan  intelektual  klasik  bagi  kaum  Muslim,  dan tersebar di beberapa daerah. 8
Periode  kolonialisme  menjadi  momen  penting  bagi  Indonesia khususnya sejarah ulama yang dikemudian hari berkontribusi besar dalam pembentukan  gerakan  sosial  keagamaan  dan  pendidikan  bersama-sama tokoh  kunci  pergerakan  lainnya.  Periode  kolonial  sejumlah  institusi Muslim seperti pesantren, surau dan dayah berkembang pesat. Sementara itu,  jaringan  dengan  Timur  Tengah  semakin  intensif, 9 yang  kemudian berakibat  pada  munculnya  Makkah  sebagai  jantung  Islam  Indonesia. Semua  ini  terjadi  karena  terkait  kebijakan  Islam  masa  kolonial  Belanda. Periode  ini  juga  menjadikan  pemicu  berkembangnya  ulama  sebagai sebuah komunitas tersendiri yang berbeda dari elite agama yang didukung Belanda, misalnya penghulu. 10
Proses  perkembangan  ulama  sebagai  garda  depan  gerakan  sosial keagamaan  dan  pendidikan  Islam  menjadi  ―yang  lain‖ (the  other) ,  ini selanjutnya diperkuat dengan gerakan reformisme Islam, yang mendorong ulama  tampil  sebagai  komunitas  yang  secara  sadar  mengidentifikasi  diri mereka sendiri melalui sikap sosial dan bahasa agama yang khas. 11
Menurut  Jajat  Burhanudin,  ulama  di  masa  ini  (kolonialisme) khususnya studi yang dilakukan Azra: ―Ulama Jaringan Timur Tengah‖, di sini  ulama  berfungsi  sebagai  sumber  tradisi  intelektual,  menjadi  landasan dasar  bagi  mereka  yang  terlibat  dalam  penerjemahan  Islam  di  arena kolonial  Indonesia  dan  peran  mereka  dalam  membentuk  otoritas keagamaan di tengah-tengah Muslim Indonesia. Berbeda lagi studi yang di lakukan  Deliar  Noer:  ―The  Modernist  Muslim  Movement  in  Indonesia 1900-1942‖,  Noer  mendeskripsikan  secara  detail  tentang  ―modernisme
7 Jajat  Burhanuddin, Ulama  dan  Kekuasaan:  Pergumulan  Elite  Muslim  dalam  Sejarah Indonesia (Mizan Publika: Jakarta Selatan, 2012), 7, 10-11.
8 Ibid.
9 Lihat  misalnya  karya  Azyumardi  Azra, Jaringan  Ulama  Timur  Tengah  dan  Kepulauan Nusantara  Abad  XVII  dan  XVIII:  Melacak  Akar-akar  Pembaharuan  Pemikiran  Islam  di Indonesia , (Bandung: Mizan, 1998).
10 Jajat Burhanuddin, Ulama dan Kekuasaan , 7, 10-11.
11 Ibid., 7.
Islam‖,  yang  dipahami  dengan  berdirinya  organisasi  Islam  modern Muhammadiyyah  dan  Sarekat  Islam  (SI).  Noer  memisahkan  kemunculan dan  perkembangan  modernisme  Islam  dari  sejarah  sosial  dan  intelektual Islam  Indonesia.  Ia  gagal  mengapresiasi  kontribusi  ulama  dalam pembentukan  diskusrus  Islam  di  Indonesia  modern,  dan  melabelkan gerakan  ulama  semata-mata  sebagai  reaksi  ―Muslim  tradisionalis‖  ( kaum tua )  terhadap  suara-suara  reformis  dari  ―Muslim  modernis‖  ( kaum muda ) . 12
Pertumbuhan  pesantren,  surau,  dayah,  tarekat  sufi  pada  gilirannya membentuk  otoritas  keagamaan,  dan  menjadikan  ulama  memiliki  fondasi institusionalnya  sendiri  dalam  mendefinisikan  Islam.  Ulama  tampil sebagai  ahli  tunggal  Islam  yang  berkontribusi  dalam  praktek-praktek keagamaan,  membina  gerakan  sosial  keagamaan  termasuk  pendidikan Islam  di  wilayah-wilayah  mereka  masing-masing.  Proses  ini  semakin meningkat  ketika  jaringan ulama  dengan Timur Tengah semakin  intensif, ditandai  pembentukan  komunitas  Jawi  di  Makkah.  Komunitas  Jawi berkontribusi besar dalam membuat Makkah abad ke-19 menjadi ―jantung kehidupan keagamaan di kepulauan Hindia Timur‖ 13 . Di masa itu Makkah muncul  sebagai  tujuan  intelektual  di  mana  ulama  belajar  Islam  dan kemudian  mentransmisikannya  ke  Nusantara.  Sementara  itu,  pesantren yang  mayoritas dipimpin ulama yang pernah belajar di Makkah berfungsi sebagai  basis  bagi  transmisi  Islam  selanjutnya  ke  Umat  Muslim  di berbagai wilayah Nusantara.
Di  masa-masa  kolonialisme  Belanda,  kebijakan  kolonial  Belanda tentang  Islam  di  Hindia  juga  berkontribusi  dalam  memperkuat terbentuknya  ulama  dan  pesantrennya  sebagai  sebuah  komunitas tersendiri.  Kebijakan  kolonial  diarahkan  untuk  menciptakan  elite  agama baru yang tunduk dan dibesarkan dalam lingkaran kolonial yakni penghulu sebagaimana  uraian  di  atas.  Berbeda  lagi  peran  ulama  di  masa  itu  yang sebagian  di  antara  mereka  terlibat  dalam  gerakan  protes  melawan kolonialisme. Mereka tidak memiliki pilihan kecuali memilih mengasingkan  diri  di  wilayah-wilayah  pedesaan,  dan  konsekuensinya berada  di  luar  dominasi  pemerintahan  kolonial.  Dalam  situasi  tersebut, sembari menikmati status mereka sebagai elite sosial di wilayah pedesaan, ulama  mengalami  proses  konsolidasi  menjadi  komunitas  yang  berbeda. Pada akhirnya sebagaimana yang kita pahami, ulama dengan pesantrennya muncul  ke permukaan sebagai apa yang  disebut  dengan  komunitas santri, di mana ajaran-ajaran Islam dijalankan secara ketat.
12 Ibid., 10-11.
13 Michael  Francis  Laffan, Islamic  Nationhood  and  Colonial  Indonesia (London: RoutdledgeCurzon, 1921), 57-61.
Dalam perkembangan selanjutnya, ulama pesantren terus berkembang menjadi  komunitas  yang  secara  sadar  mengidentifikasi  diri  mereka  ke dalam  sikap  sosial  dan  bahasa  agama  yang  berbeda  dari  penghulu,  elite agama  yang  diangkat  kolonial  Belanda,  priyayi  atau  aristokrat  pribumi. Ulama yang tampil sebagai  komunitas santri  memiliki fondasi  yang  kuat, baik  secara  kultural  maupun  sosial,  yang  membuat  mereka  mampu merespon  berbagai  perubahan  di  pemerintahan  Hindia  Belanda,  misalnya dengan  pembentukan  asosiasi  gerakan  sosial  keagamaan.  Selain merumuskan  apa  yang  disebut  tradisi  Islam,  ulama  juga  terlibat  tampil dalam  memodernisasi  pusat-pusat  pembelajaran  Islam,  yaitu  pesantren, yang menjadi salah satu pilar dasar keberadaan mereka.
Partisipasi  ulama  di  pemerintahan  Hindia  Belanda  muncul  dalam pembentukan  asosiasi  ulama  pada  tahun  1926,  Nadhlatul  Ulama  (NU). Dengan  NU,  pendefinisian  Islam  oleh  ulama  bagi  Muslim  Indonesia menjadi semakin intensif  dan pembentukan otoritas  mereka juga semakin meningkat.  Modal  kultural  dan  sosial  ternyata  mampu  membuat  ulama mempertahankan  posisi  penting  mereka  dalam  masyarakat  dan  politik  di negeri  ini,  membentuk  otoritas  untuk  menjaga  peran  mereka  dalam masyarakat Indonesia hingga masa modern sekarang ini. 14

## Perkembangan  Gerakan  Sosial-Keagamaan  dan  Pendidikan  Islam Masa Kolonialisme
Pada  masa  kolonialisme  Belanda  yang  dimulai  sejak  seperempat  pertama abad  ke-17,  mereka  awalnya  tidak  turut  campur  terhadap  sistem pendidikan  Islam  di  kalangan  masyarakat  Muslim  Nusantara.  Namun pasca  perjanjian  Giyanti  pada  tanggal  13  Pebruari  1755,  setahap  demi setahap pemerintah kolonial  mulai  memperlihatkan tekanan  dan serangan terutama  terhadap  kekuasaan  kerajaan  Mataram.  Tampaknya  pemerintah kolonial  Belanda  tidak  jauh  berbeda  dengan  kolonial  Inggris  yang menguasai  Jawa  sejak  1811  hingga  1816.  Belanda  berupaya  keras  untuk menekan  pengaruh  Muslim  di  Jawa  dengan  menggunakan  kekuatan
14 Secara  Institusional  Nahdlatul  Ulama  (NU)  yang  pada  masa  berdirinya  dikelompokkan sebagai  gerakan  yang  mengakomodasi  orientasi  idiologis  Kaum  Tua,  sekarang  banyak mengalami  perubahan  menyangkut  wawasan  para  anggotannya.  Diadopsinya  lembaga- lembaga sosial keagamaan modern dalam program gerakan seperti rumah sakit, sekolahan, yang dahulu ditolaknya, merupakan bukti adanya perubahan yang dimaksudkan. Demikian juga  sikapnya  terhadap  Barat,  yang  pada  awal  abad  keduapuluh  diekspresikan  dalam politik  non-kooperatif  dan  semangat  anti  budaya  Barat,  sekarang  tidak  lagi  demikian. Demikian juga sebaliknya, banyak pendukung dari kelompok Kaum Muda sekarang tidak lagi  memiliki karakteristik  yang  dulu  menjadi identitas  komodernan  mereka.  Banyak  dari mereka  sekarang  ini  yang  menjadi  tertutup,  sulit  menerima  perubahan,  dan  cenderung menerima  status-quo,  dan  arena  itu  menjadi  konservatif-tradisionalis.  Achmad  Jainuri, Orientasi  Ideologi  Gerakan  Islam:  Konservatisme,  Fundamentalisme,  Sekularisme,  dan Modernisme (Surabaya: Lembaga Pengkajian dan Masyarakat (LPAM), 2004), 129-130.
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 6 NO. 1 (2020) 75
mereka  di  luar  Yogyakarta  dan  Surakarta  khususnya  diindikasikan  oleh gubernur Hindia Timur Sir Thomas Stamford Rafles. 15
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  pemerintah  kolonial  Belanda membentuk  penghulu  sebagai  petugas  keagamaan  yang  diberi  wewenang oleh  Belanda.  Para  penghulu  ini  bertugas  mengurusi  keagamaan  sehari- hari  termasuk  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  zakat, sadaqah  dan  wakaf.  Meskipun  pada  akhirnya  institusi  keagamaan  ini hapus  karena  kecurigaan  pemerintah  kolonial  terhadap  kaum  Muslimin yang  ditenggarai  dapat  menggangu  stabilitas  pemerintahan  kolonial. Suasana  dan  aturan  politik  yang  diciptakan  oleh  Belanda,  akhirnya  turut menghambat perkembangan institusi-intitusi Muslim, khususnya pesantren-pesantren. 16
Kenyataan  ini  membentuk  sebuah  ―stigma‖  bahwa  pemerintahan kolonial  (Belanda  dan  Inggris)  tidak  mendukung  kemajuan  kehidupan sosio-religius masyarakat Muslim Jawa, dan tidak memberikan kebebasan kepada  mereka  untuk  melaksanakan  praktek-praktek  keagamaan sebagaimana  yang telah  diberikan  oleh  kesultanan Mataram. Di sini pada akhirnya semakin banyak tekanan  dan  operasi  yang dilakukan oleh  kaum kolonial, maka semakin positif respons kaum Muslim dengan memandang agama  mereka  sebagai  penggerak  utama  dalam  upaya  membebaskan  diri dari penindasan kolonial. 17
Di  Jawa  misalnya,  Belanda  merusak  dan  menghancurkan  komponen kehidupan perdagangan orang Jawa dan politik umat Islam. 18 Belanda juga melakukan penekanan dan bertindak represif terhadap kegiatan keagamaan umat  Islam.  Upacara-upacara  ritual  yang  terbuka  dilarang,  naik  haji dibatasi dan para haji diawasi gerak-geriknya. Penekanan dan pengawasan ketat  itu  menimbulkan  perlawanan  dari  umat  Islam.  Perang  Diponegoro adalah  contoh  perlawanan  besar  dengan  melibatkan  sekitar  88  kyai,  11 syekh,  18  pegawai  keagamaan,  15  guru  agama,  3  nyai  dan  sejumlah santri. 19 Demikian  juga  halnya  dengan  perang  Paderi,  Perang  Aceh,  dan lain-lain.
Setelah  itu  pemerintah  kolonial  Belanda  mulai  agak  mengurangi penekanan,  pengawasan  atau  pembatasan  terhadap  aktivitas  dan pengamalan  keagamaan  umat  Islam.  Mereka,  misalnya  memberi  sedikit kebebasan  terhadap  orang-orang  Islam  yang  berkeinginan  naik  haji  ke
15 Abdurrahman  Mas‘ud, Intelektual  Pesantren:  Perhelatan  Agama  dan  Tradisi (Yogyakarta: LKiS, 2004), 69-71.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). 1, 150.
19 P.B.R  Carey,  ―Satria  dan  Pandita‖,  Some  Note  on  Relationship  Between  Dipanagara‘s Keraton  and  Religious  Supporters  During  the  Java  War  (1825-1830)‖  dalam  T  Ibrahim Alfian,  et.al.,  (ed),  Dari  Babad  dan  Hikayat  Sampai  Sejarah  Kritis  (Yogyakarta:  UGM Press, 1988), 276.
Makkah.  Akibatnya,  umat  Islam  pun  berbondong-bondong  naik  haji dengan jumlah  yang selalu  meningkat. Mereka selain  menunaikan  ibadah haji  juga  mempelajari  ilmu-ilmu  agama  secara  serius  dan  tekun. Sekembalinya  dari  Tanah  Suci,  mereka  mengamalkan  dan  mengajarkan ilmu,  sehingga  jumlah  guru  agama  dan  institusi  pendidikan  Islam meningkat  dratis.  Berdasarkan  data  statistik  yang  ada  di  pemerintahan tahun 1885, terdapat sekitar 14.929 lembaga pendidikan Islam tradisional di seluruh Jawa dan Madura. 20
Sekembali  belajar  dari  Makkah,  mereka  pun  para  ulama  melakukan perubahan-perubahan  awal  di  tanah  kelahiran  mereka.  Salah  satu  yang mendapat perhatian serius adalah perbaikan pada bidang pendidikan Islam tradisional  yang  dianggap  telah  usang  dan  ketinggalan  zaman.  Pada mulanya  sebagian  mereka  mengajar  agama  di  sekolah-sekolah  milik pemerintah  Hindia  Belanda,  tetapi  pengajaran  mereka  itu  tidak  dihitung sebagai  bagian  kurikuler.  Mereka  hanya  diperkenankan  untuk  mengajar murid-murid  sekolah  pada  sore  hari.  Tidak  puas  dengan  cara  demikian, maka  mereka  memiliki  keinginan  kuat untuk  melaksanakan pembaharuan dalam  bidang  pendidikan  Islam  yaitu  dengan  cara  mendirikan  sekolah- sekolah  dengan  model  Barat,  sebagaimana  juga  sudah  mulai  berkembang dan mereka saksikan di Timur Tengah. Proses belajar mengajar tidak lagi bertempat  di  surau-surau  dengan  duduk  melingkar,  tetapi  di  kelas-kelas (sistem klasikal) dengan menggunakan bangku. Kurikulum yang diajarkan pun  tidak  hanya  berkutat  pada  bidang  studi  agama  tetapi  juga  diajarkan materi pengetahuan umum, termasuk bahasa Inggris dan Belanda menjadi bagian integral dari kurikulum tersebut. 21
Pembaharuan  lembaga  pendidikan  Islam  diprakarsai  oleh  Ulama secara  individual,  didukung  oleh  masyarakat,  dan  kemudian  berkembang menjadi organisasi gerakan sosial keagamaan Islam. Berikut
perkembangan  organisasi-organisasi  sosial  keagamaan  Islam  di  masa kolonialisme.
1. Jamiat Khair, pendiri Sayid Muhammad al-Fachur bin Abdurrahman al-Masyhur  dkk. 22 berdiri  17  Juli  1905  di  Jakarta.  Jamiat  Khair mendirikan Sekolah Dasar (SD).
2. Al-Irsyad,  pendiri  Syaikh  Ahmad  Soarkarti,  didirikan  tahun  1913. Lembaga  ini  lahir  dari  perpecahan  Jamiat  Khair  dan  mendirikan Sekolah Dasar (SD).
20 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1982), 16.
21 Badri Yatim, dkk. Sejarah Perkembangan Madrasah (Jakarta: Depag RI, 2000), 125.
22 Mereka  adalah  Sayid  Muhammad  al-Fachur  bin  Abdurrahman  al-Masyhur,  Sayid Muhammad bin Abdullah bin Sjihab, Sayid Idrus bin Ahmad bin Sjihab, dan Sayid Sjehan bin Sjihab.
3. Persyarikatan  Ulama,  pendiri  Haji  Abdul  Halim,  sedangkan  tahun berdirinya  1911  di  Majalengka  Jawa  Barat.  Semula  mendirikan Organisasi  ekonomi  Hayatul  Qulub  yang  bentuk  lembaganya  berupa madrasah.
4. Muhammadiyah,  pendiri  K.H.  Ahmad  Dahlan,  tahun  18  Nopember 1912. Mendirikan berbagai institusi modern.
5. Persatuan Islam  (PERSIS), pendiri Zamzam  dan Muhammad  Yunus, tahun  12  September  1923  di  Bandung.  Mendirikan  Madrasah, Sekolah, TK, HIS, Sekolah MULO, dan Sekolah Guru.
6. Nadhlatul  Ulama, pendiri K.H. Hasyim  Asy‘ari dan  K.H. A. Wahab Hasbullah  pada  31  Januari  1926.  NU  mendirikan  berbagai  institusi tradisional dan modern.
7. Persatuan Guru Agama Islam (PGAI), pendiri Zainuddin Labai, tahun 1919 di Minangkabau. Mendirikan sekolah modern Normal Islam.
8. Sarekat Islam (organisasi dagang khususnya batik Solo), pendiri Haji Samanhudi,  tahun  1911  di  Solo.  Lahir  sebagai  usaha  peningkatan kompetisi dalam perdagangan batik, khususnya dari pedagang China; dan  penindasan  oleh  bangsawan  Solo.  Selanjutnya  H.O.S. Tjokroaminoto  (1882-1934)  tokoh  dari  Surabaya  mengubahnya menjadi gerakan politik dengan bernama Sarekat Islam (SI).
9. Hadji Organisasi Hindia (HOH), pendiri Mas Mansur, tahun 1926 di Surabaya.  Tujuan  organisasi  ini  adalah  memberikan  pencerahan kepada para calon jama‘ah haji Hindia Belanda 23 . 10. Majelis  Pemuda  Dunia  (WAY-World  Assembly  of  Youth),  pendiri Lukman  Harun,  tahun  1960  Jakarta.  Majelis  Pemuda  Dunia merupakan  organisasi  Islam  internasional  yang  membuat  dia  sering berpergian  ke  berbagai  negeri.  Reputasi  internasionalnya  mulai menyebar, khususnya karena dia mengetuai Komite Solidaritas Islam (KSI). Melalui organisasi ini, dia menjalin kontak dengan pemimpin- pemimpin Muslim lain, termasuk Yasser Arafat dan Muamar Qadafi. Lukman Harun (1934-1999) dan Djarnawi Hadikusumo (wafat 1993), adalah  oposisi  pemerintahan  Soeharto.  Keduanya  adalah  pendiri sekaligus pemimpin pertama Majelis Pemuda Dunia. Gerakan perkembangan organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam di  masa  kolonialisme  tersebut  di  atas  merupakan  luapan  menemukan identitas  yang  bersifat  legalisme  dan  formalisme  Islam  di  Indonesia. Semua itu tidak muncul begitu saja dari ruang kosong. Kiprah Islam selain bergerak di ruang sosial keagamaan pendidikan Islam juga bersinggungan langsung  dengan  politik  di  negara  ini.  Bila  kiprah  Islam  dalam  gerakan politik  dalam  rangka  menemukan  sebuah  format  baru  legalitas  atau
23 Lihat lebih detail dalam Darul Aqsa, Kiai Haji Mas Mansur, 1896-1946: Perjuangan dan Pemikiran (Surabaya: Erlangga, 2005).
formalitas  Islam-negara, 24 maka  gerakan  sosial  keagamaan  pendidikan Islam menjadi lahan penyemaian nilai-nilai atau idiologi keislaman. 25
Lahirnya gerakan sosial keagamaan dipengaruhi berbagai pergolakan dan  perlawanan  atas sense  of  superioritas kolonial  terhadap  rakyat pribumi.  Untuk  sebagian  besar,  berbagai  gerakan,  pemikiran  dan  aksi  itu didorong  oleh  perjumpaan-perjumpaan  yang  sifatnya  negatif  dengan Barat,  terutama  sekali  kolonialisme  Belanda.  Proses  panjang  dan  amat menentukan  dari  kontrol  kolonial  ini,  tidak  diragukan  lagi,  mempunyai pengaruh  menyeluruh  yang  sangat  merugikan.  Bagi  sebagian  besar komunitas Muslim, pengaruh itu terutama tampak nyata dengan hilangnya berbagai  kesempatan-kesempatan  bagi  mereka  untuk  memperbaiki kehidupan  ekonomi,  mengelola  institusi-institusi  pendidikan  untuk pemenuhan  pendidikan  bagi  rakyat  Indonesia  dan  termasuk  menyalurkan aspirasi-aspirasi di panggung politik. 26
Kolonialisme  juga  mempercepat  perkembangan  institusi-institusi Muslim di Jawa, terutama pesatnya pertumbuhan pesantren di abad ke-19. Penderitaan  orang-orang  Jawa  akibat  kolonialisme  menimbulkan  rasa kebencian  masyarakat  Jawa,  khususnya  umat  Muslim.  Tidak  hanya membenci  kolonial,  mereka  juga  membenci  agama  dan  budaya  yang dianut  mereka.  Kebencian  terhadap  agama  dan  budaya  yang  dianut kolonial  membuat  masyarakat  Muslim  memberikan  perhatian  pada  Islam sebagai identitas kelompok yang ditindas orang Barat. Kontak masyarakat Muslim  Jawa  dengan  Tanah  suci  sebagaimana  dipaparkan  di  atas,  turut berkontribusi  memberikan  dorongan  angin  segar  kepada  mereka  untuk mendalami  Islam.  Islam  kemudian  dijadikan  sebagai  identitas  kultural, sehingga  orang-orang  Islam  di  Jawa  semakin  meningkat.  Pertentangan masyarakat  Muslim  dengan  Kaum  Kolonial  memberi  keuntungan tersendiri  berupa  militanisme  terhadap  Islam  dan  semangat  mempelajari
24 Bahtiar  Effendi  mengungkapkan  upaya  menemukan  format  baru  Islam  politik  di Indonesia  adalah  dalam  rangka  memperluas  dan  meragamkan  mekanisme  politik  umat Muslim yang mencakup berbagai organisasi non-pemerintah seperti NU, Muhammadiyyah, dan lain-lain. Lebih dari itu, mereka juga ikut bermain dalam partai politik semisal Golkar atau partai berkuasa lainnya. Bahtiar Effendy, Islam dan Negara , 334.
25 Menurut  Arief  Subhan,  ternyata  masih  terdapat  sebuah  persepsi  di  kalangan  sarjana terutama kaum Islamis yang  memandang madrasah sebagai lembaga monolitik. Misalnya, madrasah Islam di Pakistan dipersepsikan sebagai lembaga pendidikan yang sama dengan madrasah  di  Thailand  dan  Indonesia.  Persepsi  demikian  menyebabkan  generalisasi  yang menyesatkan,  bila  di  kaitkan  dengan  opini  bahwa  madrasah  sebagai  tempat  penyemaian nilai-nilai radikalisme dan terorisme. Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad  ke-20:  Pergumulan  antara  Modernisasi  dan  Identitas (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2012), halaman cover belakang.
26 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara , 332.
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 6 NO. 1 (2020) 79
Islam  lebih  mendalam.  Semangat  ini  menjadi  alasan  utama  semakin menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. 27
Tradisi  institusi-institusi  Muslim  memiliki  rangkaian  historis  dan ideologis.  Aktivitas  intelektual  dan  akademik  merupakan  ciri-ciri  yang paling menonjol dari jaringan para pelajar ini. Ketika pemerintah kolonial memperketat  kontrol  mereka  atas  pelajaran-pelajaran  di  institusi  Muslim Jawa abad-19, para pelajar atau santri terkemuka berpetualang jauh hingga ke  pusat  dunia  Islam,  selain  menunaikan  rukun  Islam  yang  ke-5,  mereka juga  memperdalam  ilmu-ilmu  Islam,  bahkan  selain  belajar,  sebagian mereka  juga  mengajar di sana. 28 Diantara para pelajar Islam  yang berasal dari nusantara ini, mereka pun menjadi pengajar di sana. Mereka menjadi ulama  bertaraf  internasional  dari  Indonesia.  Mereka  Adalah  (1)  Syaikh Nawawi  al-Bantani  Jawa  Barat  (w.  1897),  (2)  Syaikh  Ahmad  Khatib  al- Minankabawi Sumatera Barat (w. 1916), (3) Syaikh  Mahfuzh al-Turmusi Pacitan Jawa Timur (w. 1920), (4) Syaikh Ihsan al-Jamfasi al-Kadiri Jawa Timur  (w.  1952),  dan  (5)  Syaikh  Yasin  al-Fadani  Sumatera  Barat  (w. 1990). Mereka dapat disebut sebagai ulama internasional karena tinggal di Tanah  Suci,  mengajar,  wafat,  dan  dimakamkan  di  sana,  kecuali  Syaikh Ihsan  al-Jamfasi  al-Kadiri.  Mereka  juga  menulis  dalam  Bahasa  Arab  dan Karyanya  diterbitkan  oleh  penerbit  Timur  Tengah,  misalnya al-Tafsīr  al- munīr li ma‘ālim al-tanzīl , Sirāj al-ṭālibīn dan lain-lain. 29
Di  masa  kolonial  selain  terbentuk  jaringan  intelektual,  jaringan  haji, juga  terjalin  keanggotaan  tarekat  yang  merupakan  afiliasi  paling  solid. Keanggotaan  tarekat  merupakan  afiliasi  paling  solid  dan  paling  krusial berdasarkan  fakta  bahwa  jaringan  itu  diperkokoh  dengan  kesetiaan  para pengikutnya  dan  perjuangan  untuk  meningkatkan  kualitas  kesalehan mereka di bawah seorang guru sufi. Keanggotaan tarekat yang anggotanya tersebar  di  berbagai  wilayah  nusantara  ini  turut  memainkan  peran  dalam pembentukan  gerakan  sosial  keagamaan  dan  pelembagaan  pendidikan Islam.  Keanggotaan  tarekat  juga  memainkan  peran  penting  dalam membentuk  kehidupan sosio-religius, khususnya di kalangan rakyat jelata
27 Hanun  Asrohah, Pelembagaan  Pesantren:  Melacak  Asal  Usul  dan  Perkembangan Pesantren  di  Jawa, dalam  Akademika  Jurnal  Studi  Islam  Volume  18,  Nomor  2,  Maret, ISSN:  1410-7457,  Akreditasi  Dirjen  Dikti  Diknas  Nomor:  34/  DIKTI/  Kep/  2003 (Surabaya: PPs IAIN, 2006), 59.
28 Para  pelajar  yang  berjumlah  sangat  banyak  ,  mereka  memiliki  hubungan  dengan  para gurunya.  Hubungan  yang  menjadi  ikatan  sepanjang  hidup,  tidak  dapat  dipisahkan  oleh waktu dan tempat. Selain itu terdapat suatu tendensi di kalangan pemimpin pesantren untuk mempererat tali ikatan antara guru-santri dengan jalan mengadopsi santri sebagai menantu. Abdurrahman Mas‘ud, Intelektual Pesantren , 89.
29 Muhammad  Sholahudin, 5  Ulama  Internasional  dari  Pesantren (Kediri:  Nous  Pustaka Utama, 2014).
yang  membutuhkan  jaringan  solid  bagi  perlindungan  fisik  maupun spiritual. 30
Berkaitan dengan pengembangan pendidikan Islam masa kolonialisme  melihat  juga  adanya  kenyataaan  politik  di  Tanah  Air  pada zaman  pemerintahan  Hindia  Belanda  yang  mengeluarkan  kebijakan pengembangan  pendidikan  persekolahan  yang  dianggap  pemerintah Belanda  lebih  modern  daripada  madrasah  yang  pada  waktu  itu  kurang menarik  minat  dari  sudut  penyajian  kurikulum,  pengelolaan  lembaga maupun  sarana  prasarannya.  Madrasah  dalam  batas-batas  tertentu merupakan  lembaga  persekolahan  yang  diberi  muatan  agama.  Ini  tentu cukup  beralasan  mengingat  Pemerintah  Hindia  Belanda  atas  perintah Gebernur  Jenderal  Van  Heutsz  mulai  menyelenggarakan  sistem pendidikan bagi masyarakat yang lebih luas dalam wujud sekolah-sekolah desa  sehingga  pemerintah  kolonial  mengembangkan  dan  memanfaatkan tradisi  pendidikan  rakyat  yang  telah  mapan  yaitu  pendidikan  Islam madrasah. 31
Sistem persekolahan yang pemerintahan Hindia Belanda untuk rakyat Indonesia  pada  mulanya  terbatas  untuk  kalangan  bangsawan.  Namun sesungguhnya  pendirian  sekolah-sekolah  ini  merupakan  langkah  politik kolonial  Hindia  Belanda  dalam  rangka  menyediakan  pendidikan  bagi putera-puteri  keturunan  Belanda  di  Indonesia.  Selain  itu  gerakan pencerahan  di  Barat  juga  turut  mempengaruhi  kebijakan  mereka  dan menjadi alasan dikembangkannya pendidikan bagi rakyat. Mulai tahap ini, rakyat yang sebelumnya hanya memiliki pilihan untuk belajar di lembaga- lembaga pendidikan tradisional, mulai mendapat kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah milik pemerintah Hindia Belanda. 32
Berikut  ini  pemaparan  tentang  lembaga-lembaga  pendidikan  baik milik  pemerintah  Hindia  Belanda  maupun  madrasah  yang  didirikan  oleh para ulama pada masa tersebut.
1. Sekolah Desa Kelas Satu atau Hollands Inlandsche School ( HIS ) dan Sekolah  Desa  Kelas  dua  ( Standart  School )  milik  Pemerintah  Hindia Belanda, tahun berdiri 1607 di Ambon. Pada tahun 1645 mencapai 33 sekolah.  Tujuan  sebagai  penyebaran  agama  Kristen  Protestan.  Di jawa  terutama  di  basis  VOC  yaitu  Jakarta,  Cirebon,  dan  Banten sekolah baru didirikan pada tahun 1617, kemudian menyebar ke kota- kota  lain.  Kurikulum  di  sekolah  ini  adalah  Membaca,  Menulis  dan Berhitung.
2. Sekolah  lanjutan Meer  Unigebreid  Lager  Onderwijs  (MULO) milik Pemerintah  Hindia  Belanda,  berdiri  pada  tahun  1914.  Mulo  semula
30 Abdurrahman Mas‘ud, Intelektual Pesantren , 88.
31 Maksum, Madrasah:  Sejarah  dan  Perkembangannya (Jakarta:  Logos  Wacana  Ilmu  dan Pemikiran, 1999), 92-93.
32 Ibid., 94.
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 6 NO. 1 (2020) 81
merupakan  lembaga  kursus  yang  selanjutnya  berevolusi  menjadi Sekolah Lanjutan Pertama (SMP).
3. Sekolah lanjutan tingkat atas AMS milik Pemerintah Hindia Belanda, tahun  berdiri  1919.  AMS  kelas  A  didirikan  di  Bandung  dan Surakarta. Jurusan sekolah ini adalah Ilmu Pengetahuan Kebudayaan. Sedangkan  AMS  kelas  B  didirikan  di  Yogyakarta  dengan  jurusan Ilmu Pengetahuan Kealaman.
4. Sekolah Islam Mulo met de Qur’an yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta.
5. Adabiyah  School yang  berubah  menjadi  HIS  Adabiyah  pada  tahun
1915 di Padang Sumatera Barat, berdiri tahun 1909. Kurikulum yang diajarkan  mengkombinasikan  antara  pelajaran  agama  dan  umum dengan  menggunakan  metode  dan  proses  belajar  mengajar  yang mengadopsi  sekolah  Belanda.  Didirikan  oleh  Haji  Abdullah  Ahmad (1878-1933).
6. Madras School  di Batu Sangkar Sumatera Barat, berdiri tahun 1910. Didirikan oleh Syeikh Muhammad Umar Thalib.
7. Adabiyah  School  yang  berubah  menjadi  HIS  Adabiyah  Padang Panjang Sumatera Barat. Kurikulumnya berupa mata pelajaran Islam yang  referensinya  berasal  dari  Mesir.  Madrasah  ini  didirikan  oleh Zainuddin Labai al-Yunusi (1890-1924).
8. Madrasah  Diniyah  Puteri  Padang  Panjang  Sumatera  Barat,  berdiri tahun  1923.  Didirikan  oleh  Rahmah  al-Yunusi  saudara  perempuan Zainuddin  Labai.  Madrasah  ini  merupan  madrasah  pertama  khusus bagi perempuan di Indonesia.
9. Madrasah  Sumatera  Thawalib  di  Minangkabau  yang  berdiri  pada tahun  1904.  Madrasah  ini  merupakan  transformasi  Surau  Jembatan Besi dan bergabungnya Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Karim Amrullah.
10. Lembaga  pendidikan  guru  ―Normal  Islam‖  atau  Kuliah  Mu‘allimin al-Islamiyah  (KMI),  berdiri  pada  tahun  1918.  Pendiri  Institusi  ini adalah  Abdullah  Ahmad  dan  para  ulama  Minangkabau.  Tujuannya untuk  mendorong  kemajuan  pendidikan  Islam.  Istilah  KMI dikemudian hari diadopsi oleh Pondok Pesantren Gotor Ponorogo dan cabang-cabangnya.  Organisasi  Persatuan  Guru  Agama  Islam  (PGAI) yang lahir dari ―Normal Islam‖ juga berupaya melakukan penekanan kekuatan politik kepada pemerintah Hindia Belanda. 33
33 Organisasi  pendidikan  tersebut  memiliki  kekuatan  politik  untuk  menekan  pemerintah Belanda,  terutama  berkaitan  dengan  kebijakan  di  bidang  pendidikan  yang  dianggap  tidak adil.  Reaksi  keras  pun  muncul  dari  pemerintah  Hindia  Belanda  sehingga  Belanda memperketat  perkembangan  pendidikan  Islam.  Setelah  muncul  kebijakan  yang  dikenal dengan  Ordonansi  Guru  1925  pada  akhirnya  menetapkan  lembaga-lembaga  pendidikan Islam  sebagai  sekolah  liar  ( wilde  school ).  Kampanye  anti  ―Ordonansi  Guru‖  melalui
Menjelang abad ke-20, beberapa sekolah Islam  modern  didirikan. Di Padang,  Abdullah  Ahmad  mendirikan  Adabiyah,  sekolah  Islam  yang didirikan  dengan sistem  modern. Ketika dimulai pada  1909, kira- kira 20 murid  masuk  sekolah  itu,  sebagian  besar  anak-anak  pedagang  lokal. Adabiyah menganut sistem sekolah dasar Belanda (HIS, Hollands Inlandse School),  kecuali  dalam  hal  mata  pelajaran  agama  seperti    Alquran  dan Bahasa  Arab  yang  juga  diajarkan.  Enam  tahun  setelah  pendiriannya, sekolah itu menerima subsidi dari pemerintah, hal yang membuatnya tidak lagi  sepenuhnya  independen  dalam  mengembangkan  kurikulumnya.  Pada umumnya,  tidak  ada  yang  istimewa  tentang  sekolah  itu  kecuali  fakta bahwa  ia  adalah  sekolah  pertama  yang  mendobrak  sistem  tradisional  di Minangkabau. Setelah  Adabiyah, ada Surau Jembatan Besi, sekolah  yang tumbuh  dari  surau  tradisional.  Bangunan  fisik  sekolah  itu  sederhana. Seperti  diceritakan  Hamka,  walaupun  ia  menganut  sistem  kelas  modern, murid-murid masih duduk di lantai. Namun, dalam hal kurikulum, ia lebih kaya  daripada  Adabiyah  dan  lebih  independen  dalam  mengembangkan mata pelajaran agama dengan semangat Kaum Muda. 34
Di  antara  sekolah-sekolah  paling  awal,  Sumatra  Thawalib  mungkin yang paling modern, baik dalam hal struktur fisik maupun isi pendidikan. Dibangun oleh guru-guru Surau Jembatan Besi, Thawalib menjadi sekolah pertama  yang  menerapkan sistem  modern secara penuh:  menganut sistem kelas,  memakai  meja  sekolah,  menerapkan  kurikulum  terorganisasi,  dan mengharuskan  murid  membayar  iuran  sekolah.  Tidak  seperti  Adabiyah, sekolah  itu  sepenuhnya  independen  dari  intervensi  pemerintah,  terutama karena  ia  bisa  menghasilkan  uang  dan  mendanai  diri  sendiri.  Karena secara  finansial  berotonomi  dan  secara  ekonomis  berhasil,  Thawalib mengembangkan  kurikulumnya  sendiri  menurut  cita-cita  Kaum  Muda.  Ia mengimpor  beberapa  buku  dari  Mesir  dan  mengajarkan  karya-karya beberapa modernis Muslim. Karya Muhammad ‗Abduh, Tafsir al-Manar, termasuk  dalam  daftar.  Untuk  memperluas  pengaruhnya,  para  pendiri sekolah  itu  juga  mendirikan beberapa cabang  di  kota-kota di  luar Padang Panjang. 35
Namun  sesungguhnya  kolonialisme  Pemerintah  Hindia  Belanda belum berakhir. Kedatangan Jepang pada 10 Januari 1942 menandai akhir kolonialisme  Belanda.  Namun,  itu  tidak  berarti  bahwa  kolonialisme  telah berakhir.  Jepang  datang  di  negeri  ini  bukan  untuk  membebaskan, melainkan,  seperti  Belanda,  ingin  menjadikannya  koloni.  Indonesia  pada akhirnya terbagi ke dalam dua faksi: yang bersikap kooperatif dan mereka
organisasi-organisasi  sosial  keagamaan  Islam  termasuk  Muhammadiyah  terbukti  efektif menunda  pelaksanaan  ordonansi  guru tersebut.  Arief  Subhan, Lembaga  Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20 , 110.
34 Luthfi Assyaukanie, Ideologi Islam dan Utopia , 48.
35 Ibid.
yang  tidak  kooperatif  dalam  upaya  mencapai  kemerdekaan.  Pemimpin Muslim  pada  masa  itu  lebih  siap  menyokong  kooperasi  dengan  Jepang, terutama  karena  rezim  kolonial  baru  itu  menawarkan  mereka  sejumlah besar  konsesi,  seperti  pendirian  Shumubu,  kantor  urusan  agama,  pada 1942, penciptaan Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada 1943, dan  pembentukan  organisasi  paramiliter  Hizbullah  pada  1944.  Selain  itu, Jepang  juga  menjalankan  reformasi  agama  dan  pendidikan  dengan merestrukturisasi  administrasi  Islam  mengenai  wakaf,  zakat,  dan  urusan pribadi  (misalnya,  perkawinan),  serta  dengan  mendorong  pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam (pesantren dan madrasah). 36
Menjelang tahun 1945, kekuatan militer Jepang mulai ditenggelamkan  sekutu.  Lembaga-lembaga  paramiliter  yang  mereka ciptakan,  termasuk  Hizbullah,  tidak  banyak  menolong.  Bahkan,  sebagian dari  mereka  melakukan  desersi  dan  menyerang  kepentingan  Jepang. Melihat situasi yang memburuk, otoritas Jepang mulai mengambil langkah serius  ke  arah  kemerdekaan  Indonesia.  Langkah  pertama  adalah membubarkan organisasi-organisasi paramiliter dan kemudian mendirikan lembaga  administratif  untuk  kemerdekaan.  Pada  Maret  1945,  mereka mengumumkan  pembentukan  Badan  Penyelidik  Usaha-usaha  Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). 37
Pembentukan  Kementerian  Agama  segera  menimbulkan  kontroversi di  antara  berbagai  pihak  di  dalam  masyarakat  Indonesia.  Kaum  Muslim umumnya memandang bahwa keberadaan Kementerian Agama merupakan suatu keharusan sejarah. Ia merupakan kelanjutan dari instansi yang  bernama  Shumubu  (Kantor  Urusan  Agama)  pada  masa  pendudukan Jepang,  yang  mengambil  preseden  dan  Het  Kantoor  voor  Inlandsche Zaken  (Kantor  untuk  Urusan  Pribumi)  pada  masa  kolonial  Belanda. Bahkan sebagian Muslim melacak eksistensi Kementerian Agama ini lebih jauh  lagi,  ke  masa  kerajaan-kerajaan  Islam  atau  kesultanan,  yang sebagiannya memang memiliki struktur dan fungsionaris yang menangani urusan-urusan keagamaan. 38
Akan  tetapi,  beberapa  pengamat  berargumen  bahwa  pembentukan Kementerian  Agama  merupakan  bagian  dari  strategi  Sjahrir  untuk mendapatkan  dukungan  bagi  kabinetnya  dari  kaum  Muslim.  Rosihan Anwar,  tokoh  sosialis  Muslim,  misalnya  menyatakan  pandangan  ini berdasarkan  pada  pengakuan  Sjahrir  bahwa  kaum  Muslim  merupakan mayoritas  penduduk  Indonesia,  yang  secara  alamiah  wajar  memerlukan kementerian  khusus  untuk  mengelola  masalah-masalah  keagamaan mereka.  Sementara  itu,  pada  pihak  lain,  sejumlah  pemimpin  Indonesia,
36 Ibid., 77.
37 Ibid.
38 Toto  Suharto, Pendidikan  Berbasis  Masyarakat  Organik:  Pengalaman  Pesantren Persatuan Islam (Surakarta: Fataba Press, 2013), 83-84.
terutama  dari  kalangan  non-Muslim  dan  nasionalis,  memandang Kementerian  Agama  merupakan  konsesi  yang  terlalu  besar  dari  republik yang baru berdiri kepada kaum Muslim. Mereka khawatir kementerian ini akan didominasi pejabat-pejabat Muslim, dan dengan demikian akan lebih memprioritaskan  urusan-urusan  Islam  daripada  urusan  agama-agama lainnya yang ada di Indonesia. Lebih jauh lagi, di antara mereka ada yang menuduh  bahwa  Kementerian  Agama  merupakan  langkah  pertama  kaum Muslim  untuk  mewujudkan  ―negara  Islam‖  di  Indonesia,  setelah  mereka gagal  dalam  sidang  BPUPKI  untuk  menjadikan  Islam  sebagai  dasar negara. 39
Bentuk  tipikal  oposisi  kalangan  non-Muslim  terhadap  eksistensi Kementerian  Agama  dapat  terlihat  dari  pandangan  J.W.M.  Bakker, pemimpin  Katolik  yang  bermukim  di  Indonesia.  Bakker  menyatakan bahwa  sejak  semula  Kementerian  Agama  merupakan  ―kubu  Islam  dan batu loncatan untuk pembentukan sebuah negara Islam‖. Tuduhan ini tentu saja  dijawab  oleh  para  pemimpin  Islam.  Wahid  Hasyim,  pemimpin  NU yang  kemudian  menjabat  Menteri  Agama  pada  1950-1952  menyatakan, adalah pantas bagi Kementerian Agama untuk memberikan perhatian lebih besar  kepada  masalah-masalah  Islam,  karena  jumlah  penduduk  Muslim jauh  lebih  banyak  dibandingkan  jumlah  kaum  non-Muslim.  Karena  itu, tugas-tugas  untuk  pengelolaan  masalah-masalah  Islam  dan  kaum  Muslim tidak  sama  besarnya  dengan  penangganan  masalah-masalah  kaum Muslimin.  Demikianlah  kelahiran  kementerian  ini  senantiasa  menjadi representasi  kaum  Muslim  di  dalam  memperjuangkan  aspirasi  Islam  di Indonesia, termasuk dalam masalah penyelenggaran pendidikan Islam. 40
Gerakan Pembaharuan Lembaga Sosial Keagamaan dan Perkembagan Pendidikan Islam di Indonesia: Kasus
Muhammadiyah, NU, dan Persatuan Islam (Persis)
Muhammadiyah  dan  pengikutnya  sebagian  besar  adalah  penduduk  kota dari kalangan pengusaha menengah, pegawai sipil dan tenaga profesional. Anak-anak  mereka  mengenakan  pakaian  ala  barat  dan  memanggil  guru- guru  mereka  dengan  panggilan  ustadz,  sebutan  bahasa  Arab  untuk  guru. Pengikut  kedua  organisasi  ini  (Muhammadiyah  dan  NU)  semakin bertambah  besar.  Ulama-ulama  NU  mengurus  banyak  pesantren, sedangkan  pengikut  Muhammadiyah  mendirikan  jaringan  sekolah  mulai dari  tingkat  TK,  Akademi  hingga  Perguruan  Tinggi.  Juga  mendirikan tempat-tempat  penampungan  anak  yatim  dan  jompo  serta  Rumah  Sakit. NU lebih banyak berkiprah dalam masalah-masalah tradisional sedangkan pengikut  Muhammadiyah  lebih  banyak  melakukan  gerakan  pembaruan.
39 Ibid.
40 Ibid.
Perbedaan  antara  kedua  organisasi  ini  sudah  nampak  sejak  awal berdirinya.  Dan  perkembangan  keadaan  belakangan  ini  menjadikan perbedaan-perbedaan  di  antara  kedua  organisasi,  menyusup  pula  di kalangan sebagian perwira militer. 41
Pada  awal  tahun-tahun  berdirinya  Muhammadiyah,  organisasi  ini sangat  terpengaruh  oleh  gagasan  reformasi  sosial  secara  total.  Barangkali hal  ini  akibat  dari  pengaruh  misionaris  yang  membuat  menonjol  badan- badan  pendidikan  Kristen.  Para  anggota  Muhammadiyah  berpendapat, bahwa  sistem  pendidikan  misionarisdapat  menjadi  perantara  untuk membangun  kemampuan  khusus  kalangan  terpelajar,  guru,  dan  kaum pemikir.  Jumlah  anggota  Muhammadiyah  sampai  sekarang  (tahun  1989) kurang  lebih  berjumlah  dua  puluh  juta  orang  dengan  membawahi  tidak kurang  dari  2000  sekolah,  16  Universitas,  21  Akademi,  9  rumah  sakit umum  (PKU),  ratusan  tempat  penampungan  anak  yatim,  puluhan  ribu masjid.  Adapun  ‗Aisiyah,  adalah  bagian  perempuan  Muhammadiyah, terdiri  dari  para  putri  dan  ibu-ibu  yang  tergabung  di  dalam  organisasi pendidikannya. 42
Sistem  pendidikan  di  dalam  organisasi  Muhammadiyah  telah mencapai  tingkatan  yang  kokoh  dan  mapan  sehingga  dapat  menyaingi sistem  pendidikan  sekolah  negeri.  Dalam  kenyataannya  tidak  terdapat perbedaan  apapun  mengenai  sistem  pengajaran  dan  pendidikan  antara kedua  lembaga  tersebut  (Muhammadiyah  dan  Pemerintah).  Tetapi Muhammadiyah  memiliki  sistem  birokrasi  sendiri.  Hal  ini  dimaksudkan sebagai  upaya  memelihara  sekolah-sekolah,  universitas  dan  rumah  sakit- rumah  sakit,  termasuk  juga  memelihara  ide  pembaharuan  yang  menjadi ciri  khasnya  sejak  semula.  Sebab  pada  tahun-tahun  terakhir  ini  muncul anggapan  dari  para  cendekiawan  Muslim,  bahwa  sistem  yang  ditempuh oleh  pemerintah  dalam  pengajaran  yang  mereka  terapkan  di  sekolah, ternyata merugikan upaya memelihara kepribadian Islam. 43
Adapun  sekolah-sekolah  NU  yang  berkonsentrasi  pada  bidang pendidikan  agama,  yang  dewasa  ini  sudah  jarang  dilakukan  orang, sebagian  besar  sudah  menjadi  sekolah  pemerintah  atau  hampir  menjadi bagian  dari  sistem  pengajaran  di  sekolah-sekolah  negeri.  Umumnya pesantren-pesantren ini berbasis di lingkungan masyarakat agraris, kantor- kantor  modern  dan  organisasi-organisasi sosial. Para Kiai  pada umumnya merasa  bangga  dapat  melakukan  usaha  pembinaan  manusia  seutuhnya, berbeda  dari  sekolah-sekolah  negeri  yang  hanya  bertujuan  mencetak pegawai  negeri.  Sementara  kelompok  abangan  berpandangan  bahwa
41 Al-Chaidar, Pemetaan Kelompok Islam Radikal di Indonesia dan Islam Fundamentalis di Indonesia (Bandung: Mizan, 2007), 5-6.
42 Ibid.
43 Ibid.
pesantren  tidak  lebih  dari  suatu  tatanan  yang  sudah  ketinggalan  zaman, dan tidak sesuai dengan realitas kehidupan modern. 44
Lain  lagi  pandangan  dari  para  Kiai,  mereka  menilai  guru-guru  di sekolah  Muhammadiyah  sebagai  orang-orang  yang  berwawasan  sempit, sebab  mereka tidak  memiliki  kepedulian sedikitpun terhadap kepentingan kehidupan  di  pedesaan.  Masalah  industri  lokal  atau  pengaruh konsumerisme  Barat di pedesaan-pedesaan yang sederhana tidaklah  dapat diselesaikan hanya dengan mengajak kembali kepada  Alquran dan Hadis. Demikian  pula  dengan  para  guru-gurunya  yang  terikat  dengan modernisme.  Oleh  karena  itu,  upaya  mengajak  melakukan  pembenahan berfikir  yang  seringkali  didengungkan,  tidak  lebih  dari  sekedar propaganda. 45
Seperti  telah  kami  katakan  bahwa  Muhammadiyah  tidak  hendak menyimpang  dari  metode  pendidikan  sosialnya,  dan  tidak  pula  terlibat dalam aktivitas politik, kecuali hanya beberapa tahun. Berbeda dengan NU yang  memproklamirkandiri  sebagai  partai  politik  pada  tahun  1953,  dan berkecimpung  dalam  kegiatan  kepartaian  hingga  tahun  1984.  NU melakukan peran utama bersama pemerintah yang berkuasa, ikut berperan juga  dalam  pemerintahan  Soekarno  di  bawah  demokrasi  terpimpinnya, sebagai  unsur  agama  dalam  Nasakom  yang  mencakup  partai-partai Nasionalis,  Agama  dan  Komunis.  Pada  tahun-tahun  terakhir  ini,  NU mengalami sedikit kesulitan dengan pemerintahan militer Soeharto.Tujuan pokok  dari  NU  adalah  tetap survive ,  termasuk  juga  keberlangsungan pesantren-pesantrennya, dan seluruh anggota NU memperoleh perlindungan  keamanan. Pada tahun 1974, untuk alasan-alasan yang akan kami  sebutkan  kemudian,  menjadi  jelaslah  bahwa  hidup  matinya  NU hanya bisa dipertahankan dengan menjadikan dirinya semata-mata sebagai lembaga  pendidikan  dan  sosial,  serta  secara  total  menarik  diri  dari aktivitas  partai  politik  (kembali  ke  khittah  1926).Sekalipun  kedua organisasi  ini  menggunakan  cara-cara  berbeda  sejak  berdirinya,  namun perbedaan  tersebut  pada  tahun-tahun  terakhir  ini  kian  menipis.  Kini  NU tampil  sebagai  kelompok  konservatif,  sedangkan  Muhammadiyah  tampil sebagai  reformis  di  Indonesia.  Kedua  organisasi  ini  sekarang  merupakan organisasi Islam yang berpengaruh besar di Indonesia. 46
Dalam  pergumulan  modernisasi  dan  identitas  lembaga  pendidikan Islam  Indonesia,  beberapa  institusi  yang  dibelakangnya  terdapat  ideologi keagamaan  tertentu  harus  dipertimbangkan.  Muhammadiyah,  NU, Departemen  Agama, dan  lembaga-lembaga  independen  merupakan aktor- aktor  penting  dalam  pergumulan  tersebut.  Kecuali  Departemen  Agama,
44 Ibid., 7.
45 Ibid., 8-9.
46 Ibid.
organisasi-organisasi  sosial  keagamaan  telah  melakukan  modernisasi pendidikan  Islam,  sekaligus  melakukan  pergumulan  dengan  tetap mempertahankan identitas, jauh sebelum kemerdekaan. 47
Jalan  modernisasi  pendidikan  Islam  yang  ditempuh  Muhammadiyah tercermin dalam konsep ―HIS met de Qur‘an‖. Sebagai kelompok Muslim reformis,  Muhammadiyah  menjadikan  sistem  pendidikan  gaya  Belanda dengan tambahan mata pelajaran Islam sebagai model lembaga pendidikan Islam  modern.  Muhammadiyah  meletakkan  materi  keislaman  dalam sebuah  wilayah  tersendiri  yang  diwadahi  dalam  mata  pelajaran  ke- Muhammadiyah-an,  dan  mata  pelajaran  keislaman  lain  seperti  akidah, sejarah Islam, dan  Alquran. Dalam materi-materi tersebut, konsep tentang ijtihād,  taqlīd,  bid’ah,  khurafāt, dan amr  bi  al-ma’rūf  wa  al-nahy  ‘an munkar ,  mendapat  tempat  untuk  dilestarikan.  Sikap  Muhammadiyah sangat  positif  dalam  merespon  modernitas,  terutama  bidang  pendidikan. Berdasarkan  sikap  ini,  Muhammadiyah  memilih  model  sekolah  modern sebagai  jembatan  untuk  mentransformasikan  masyarakat  Muslim Indonesia  menjadi  masyarakat  modern  dengan  ideologi  keagamaan rasional  yang  diindikasikan  dengan  penerimaan  ijtihad  dan  penolakan taklid. 48
Di  lingkungan  NU  sendiri,  ideologi  keagamaan  Ahlus  Sunnah  wal Jama‘ah– sebagaiman dirumuskan Kiai Hasyim Asy‘ari – memiliki posisi sentral  dalam  organisasi.  NU  sendiri  pada  mulanya  dimaksudkan  sebagai gerakan  yang  bertendensi  mempertahankan  ideologi  keagamaan  tersebut dari kritisisme  kaum Muslim reformis. Karena posisi  ideologi  keagamaan ahl  Sunnah  wa  al-Jama‘ah  yang  demikian  sentral,  NU  menjadikan pesantren  sebagai  semacam  ― guardian  of  the  faith ‖.  Oleh  karena  itu, dalam  konteks  modernisasi  pendidikan  Islam,  kalangan  pimpinan  NU— yang  sekaligus  pimpinan  pesantren—bersikap  hati-hati.  Mereka mengadopsi  modernisasi  sejauh  mendukung—atau  minimal  tidak mengganggu—ideologi keagamaan sentral tersebut. 49
Oleh karena itu, dalam konteks pesantren NU, tidak seluruh pesantren melakukan  modernisasi  dengan  mengadopsi  sistem  pendidikan  modern. Sebagian  besar  pesantren  mengembangkan  sistem  madrasah,  bahkan sebagian diantaranya mengembangkan sistem sekolah umum. Akan tetapi, sistem  pendidikan  tradisional  pesantren  dalam  bentuk  penggajian  kitab kuning,  tetap  dipertahankan.  Tidak  hanya  cukup  dengan  memasukkan mata  pelajaran  ke-NU-an  di  madrasah  dan  sekolah  umum,  kalangan pesantren merasa perlu mewariskan identitas pesantren, 50 berupa khazanah
47 Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20, 341.
48 Ibid., 342.
49 Ibid.
50 Mewariskan  identitas  pesantren  dalam  rangka  menjadi  tradisinya.  Tradisi-tradisi  itu diantaranya:  (1)  rihlah  ilmiah,  (2)  menulis  buku,  (3)  meneliti,  (4) membaca  kitab kuning,
intelektual  Islam  kitab  kuning,  kepada  generasi  mendatang.  NU membangun lembaga pendidikan Islam modern dan diletakkan ―sangkar‖ yang berada di bawah kontrol pimpinan pesantren. 51
Sementara  itu  ―Persatuan  Islam‖,  walaupuan  pada  saat  itu  ada  juga yang  memberikan  nama  ―Permoefakatan  Islam‖.  Organisasi  ini  didirikan pada  12  September  1923  M  dengan  Haji  Zamzam  dan  Haji  Muhammad Yunus  sebagai  pimpinannya.  Tanggal  pendirian  ini  sesuai  juga  dengan sumber  yang  diperoleh  Federspiel  dari  The  Netherlands,  Department  van Kolonien, ―Mohammedaansche Eeredienst‖, Indische Verslag, 1930. Akan tetapi,  pengakuan  akan  keberadaan  Persatuan  Islam  oleh  pemerintah Kolonial Belanda baru diperoleh pada 24 Agustus 1939, setelah M. Natsir selaku  Ketua  Umum  terpilih  pada  Konferensi  Persatuan  Islam  ke-3  di Bandung,  bersikeras  mengajukan  surat  pengakuan  pada  pemerintah Kolonial Belanda sejak 3 Agustus 1938. 52
Berbeda  dengan  organisasi-organisasi  lain  yang  berdiri  pada  awal abad  ke-  20,  Federspiel  menilai  Persatuan  Islam  sebagai  organisasi mempunyai  ciri  tersendiri,  yaitu  kegiatannya  dititikberatkan  pada pembentukan paham keagamaan. Adapun kelompok-kelompok yang telah diorganisasikan,  misalnya  Budi  Utomo  yang  didirikan  pada  1908,  hanya bergerak  dalam  bidang  pendidikan  bagi  orang-orang  pribumi  (khususnya bagi  orang-orang  Jawa),  sementara  Sarekat  Islam  yang  diorganisasikan pada  1912  hanya  bergerak  dalam  kemajuan  bidang  perdagangan  dan politik.  Muhammadiyah yang  didirikan  pada  1912,  gerakanya diperuntukkan bagi  kesejahteraan sosial  masyarakat Muslim  dan  kegiatan pendidikan keagamaan. 53
Berbeda  dengan  organisasi-organisasi  itu,  Qanun  Asasi  dan  Qanun Dakhili  Persatuan  Islam  menyebutkan  bahwa  organisasi  Persatuan  Islam didirikan dengan berasaskan Islam yang dibentuk dengan dua tujuan, yaitu mengamalkan segala ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam  masyarakat,  dan  menempatkan  kaum  Muslim  pada  ajaran  akidah dan  syariah  yang  murni  berdasarkan    Alquran  dan  Sunnah.  Dengan  asas dan  tujuan  ini,  Persatuan  Islam  merupakan  organisasi  kemasyarakatan yang  berdasarkan    Alquran  dan  Sunnah  yang  agenda-agenda  kegiatannya (disebut  dengan  ―Rencana  Jihad‖)  mencakup  dua  hal.  Pertama,  rencana jihad  umum  yang  meliputi:  (a)  mengadakan  dan  memelihara  hubungan baik  dengan  segenap  organisasi  dan  gerakan  Islam  di  Indonesia  dan seluruh dunia Islam; (b) melakukan al-amr bi al-ma’rūf wa al-nahy ‘an al-
(5)  berbahasa  Arab,  (6)  mengamalkan  Thariqat,  (7)  menghafal,  (8)  berpolitik,  (9)  ziarah kubur, (10) haulan, dan (11) tradisi silaturrahmi. Abuddin Nata, Sejarah Sosial Intelektual Islam dan Institusi Pendidikannya (Jakarta: Rajagrafindo, 2012), 309-319.
51 Arief Subhan, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20 , 342-343.
52 Toto Suharto, Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik, 133-134.
53 Ibid.
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 6 NO. 1 (2020) 89
munkar sesuai    Alquran  dan  Sunnah;  (c)  memberikan  jawaban  dan perlawanan atas tantangan aliran  yang  mengancam  hidup  keagamaan  dan keislaman; (d) menghidupkan dan memelihara semangat jihad dan ijtihad; (e)  membasmi  munkarat,  bidah,  khurafat,  tahayul,  taklid,  dan  syirik;  dan (f)  mengadakan  kegiatan-kegiatan  dakwah,  baik  lisan,  tulisan,  maupun amal  perbuatan  dalam  masyarakat  yang  sejalan  dengan  ajaran    Alquran dan  Sunnah.  Kedua,  rencana  jihad  khusus  yang  meliputi:  mendidik  para anggota  untuk  menjadi  hamba  Allah  yangmengamalkan  syariat  Islam secara  sempurna;  membentuk  para  anggotamenjadi aṣḥāb  wa  al-ḥawārī al-islām yang  mampu  bertindak  sebagai  mubalig  dan  mubaligah; memelihara dan  memakmurkan  masjid serta mushalla,  memelihara wakaf serta  melancarkan  zakat;  mendirikan  lembaga-lembaga  pendidikan  dan pengajaran  untuk  mengokohkan  akidah,  ibadah  dan  akhlak  Islam; memperkaya  perpustakaan  Islam  dengan  mengadakan  penerbitan- penerbitan keagamaan untuk tersebarnya paham kembali kepada  Alquran dan  Sunnah;  dan  mengadakan  kegiatan-kegiatan  kemasyarakatan  yang sejalan  dengan  tujuan  organisasi  dan  tidak  menyimpang  dari  ajaran Alquran dan Sunnah. 54
Persatuan  Islam  selaku  organisasi  Islam  di  Indonesia  yang  bergelut dalam  bidang  pendidikan  dan  dakwah  telah  menjalankan  proses pendidikan  dalam  wadah  yang  disebut  Pesantren  Persatuan  Islam.  Pada masa  kepemimpinan  K.H.A.  Latief  Muchtar  (1983-1997),  Pesantren Persatuan  Islam  telah  melaksanakan  proses  pendidikannya  dengan mengikuti  pedoman  sistem  pendidikan  yang  dibuat  oleh  Persatuan  Islam. Pedoman ini merupakan kebijakan organisasi yang mengikat bagi seluruh kelembagaan  Pesantren  Persatuan  Islam,  mulai  tingkat  prasekolah  hingga perguruan  tinggi.  Dengan  pedoman  ini,  sistem  pendidikan  yang dilaksanakan  Pesantren  Persatuan  Islam  menjadi  berbeda,  dan  dengan sendirinya tidak mengikuti sistem pendidikan yang ditentukan pemerintah, yang  tampak  dalam  empat  hal,  yaitu  bentuk  kelembagaan,  tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, dan pendanaan pendidikannya. Semua segi-segi  pendidikan  ini  dilakukan  secara  mandiri  dan  otonom,yang karenanya  pelaksanaan  pendidikan  yang  dilakukanPesantren  Persatuan Islam  ini  disebutdengan  pendidikanberbasis  masyarakat.  Dalam  tinjauan politik  pendidikan,  khususnya  pendidikan  kritis,  pendidikan  berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang kebijakan-kebijakan kependidikannya dibuat oleh masyarakat. Persatuan Islam denganpesantrennya  dalam  kaitan  ini  adalah  sebuah  masyarakat,  yaitu
54 Ibid.
masyarakat  yang  mengikat  para  anggotanya  berdasarkan  kepentingan ( community of interest ) agama, yaitu agama Islam 55 .

## Penutup
Periode  kolonialisme  menjadi  momen  penting  bagi  Indonesia  khususnya sejarah  ulama  yang  dikemudian  hari  berkontribusi  besar  dalam pembentukan  gerakan  sosial  keagamaan  dan  pendidikan  bersama-sama tokoh  kunci  pergerakan  lainnya.  Periode  kolonial  sejumlah  institusi Muslim  seperti  madrasah,  pesantren,  surau  dan  dayah  berkembang  pesat. Ulama  menjadi  tokoh  kunci  gerakan  sosial-keagamaan  dan  pendidikan Islam  yang  secara  historis  memiliki  fondasi  intelektual  dan  sosial  yang mapan  dalam  mempertahankan  posisi  penting  mereka  dalam  Islam  di Indonesia. Lahirnya gerakan sosial keagamaan sebagian besar dipengaruhi berbagai  gerakan,  pemikiran  dan  aksi  itu  didorong  oleh  perjumpaan- perjumpaan  yang  sifatnya  negatif  terhadap  dominasi  pemerintah  kolonial Belanda.[]

## Daftar Pustaka
Alfian. Transformasi  Sosial  Budaya  dalam  Pembangunan  Nasional. Jakarta: UI Press, 1986. Aqsa,  Darul. Kiai  Haji  Mas  Mansur,  1896-1946:  Perjuangan  dan Pemikiran. Surabaya: Erlangga, 2005. Asrohah,  Hanun. Pelembagaan  Pesantren:  Melacak  Asal  Usul  dan Perkembangan  Pesantren  di  Jawa, dalam  Akademika  Jurnal  Studi Islam  Volume  18,  Nomor  2,  Maret,  ISSN:  1410-7457,  Akreditasi Dirjen  Dikti  Diknas  Nomor:  34/  DIKTI/  Kep/  2003. Surabaya:  PPs IAIN, 2006. Asrohah, Hanun. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. Assyaukanie,  Luthfi. Ideologi  Islam  dan  Utopia  Tiga  Model  Negara Demokrasi di Indonesia . Jakarta: Freedom Institute, 2011. Azra,  Azyumardi. Jaringan  Ulama  Timur  Tengah  dan  Kepulauan Nusantara  Abad  XVII  dan  XVIII:  Melacak  Akar-akar  Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia. Bandung: Mizan, 1998. Burhanuddin,  Jajat. Ulama  dan  Kekuasaan:  Pergumulan  Elite  Muslim dalam Sejarah Indonesia. Mizan Publika: Jakarta Selatan, 2012. Cahyono,  Edi. Zaman  Bergerak  di  Hindia  Belanda. Jakarta:  Yayasan Pancur Siwah, 2003. Dhofier,  Zamakhsyari. Tradisi  Pesantren:  Memandu  Modernitas  untuk Kemajuan Bangsa. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
55 Ibid., 125.
DIRASAT: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN ISLAM, VOL. 6 NO. 1 (2020) 91
Dhofier,  Zamakhsyari. Tradisi  Pesantren:  Studi  tentang  Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES, 1982. Effendy, Bahtiar. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia . Jakarta: Paramadina, 1998. Jainuri,  Achmad. Orientasi  Ideologi  Gerakan  Islam:  Konservatisme, Fundamentalisme, Sekularisme, dan Modernisme. Surabaya: Lembaga Pengkajian dan Masyarakat (LPAM), 2004. Laffan,  Michael  Francis. Islamic  Nationhood  and  Colonial  Indonesia. London: RoutdledgeCurzon, 1921. Maksum. Madrasah:  Sejarah  dan  Perkembangannya. Jakarta:  Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1999. Mas‘ud,  Abdurrahman. Intelektual  Pesantren:  Perhelatan  Agama  dan Tradisi. Yogyakarta: LKiS, 2004.
P.B.R  Carey,  ―Satria  dan  Pandita‖,  Some  Note  on  Relationship  Between Dipanagara‘s Keraton and Religious Supporters During the Java War (1825-1830)‖  dalam  T  Ibrahim  Alfian,  et.al.,  (ed),  Dari  Babad  dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis. Yogyakarta: UGM Press, 1988.
Sholahudin,  Muhammad. 5  Ulama  Internasional  dari  Pesantren. Kediri: Nous Pustaka Utama, 2014. Subhan,  Arief. Lembaga  Pendidikan  Islam  Indonesia  Abad  ke-20: Pergumulan  antara  Modernisasi  dan  Identitas. Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2012. Suharto,  Toto. Pendidikan  Berbasis  Masyarakat  Organik:  Pengalaman Pesantren Persatuan Islam . Surakarta: Fataba Press, 2013. Trijono dkk. (Ed.). Lambang. Potret Retak Nusantara:Studi Kasus Konflik di Indonesia . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2004. Yatim, Badri, dkk. Sejarah Perkembangan Madrasah. Jakarta: Depag RI, 2000. Zuhairini,  dkk,. Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia. Jakarta:  Bumi Aksara 2008.