Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
P-ISSN 2614-8692 | E-ISSN 2715-9124 | https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.2045 VOLUME 7 NO 1 | https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja

## ANALISIS KOMPENSASI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI DALAM KEPEMILIKAN RUMAH LAYAK HUNI DI POLRI
Eko Wahyono 1
Ridwan Rajab 2
Mala Sondang Silitonga 3
Politeknik STIA LAN Jakarta 1,2,3
Jalan Administrasi II, Pejompongan, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10260
Alamat email Koresponden: ekow3121@gmail.com

## ABSTRACT
Home is very important for life because it is one of the basic needs for humans besides clothing and  food.  Every  individual  human  being  will  prioritise  the  fulfilment  of  basic  needs  over secondary needs, as well as the need for a house, everyone will try Qualitative descriptive method was used in this study. Data collection techniques commonly used in qualitative research are observation,  interviews,  and  documentation.  In  addition,  Sofyandi  (2008)  argues  that  to increase  the  productive  contribution  of  an  organisation's  human  resources,  human  resource management is defined as a strategy for applying management functions, namely planning, organising, leading, and controlling, in all human resource activities and operations, starting from  attraction,  selection,  training  and  development,  placement,  and  so  on.  Fair  and competitive  work  compensation  can  motivate  PNPPs  to  achieve  higher  work  performance. Work  compensation  is  one  of  the  important  factors  that  influence  work  motivation.  Job satisfaction  can  be  influenced  by  the  extent  to  which  employees  are  satisfied  with  the compensation they receive. High job performance tends to contribute to job satisfaction.

## Keywords: Analysis, Compensation, Civil Servants, Polri

## PENDAHULUAN
Rumah  sangat  penting  bagi  kehidupan  karena  merupakan  salah  satu kebutuhan dasar bagi manusia selain sandang dan pangan. Setiap individu manusia akan  mengutamakan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  daripada  kebutuhan sekundernya, begitu pula dengan kebutuhan akan rumah, setiap orang akan berusaha memenuhi  kebutuhan  rumah  dalam  setiap  tingkat  kehidupan  masyarakat  dengan memperhatikan selera dan kemampuan yang ada (Tjahyono, dkk., 2023).
Pemerintah  telah  menyiapkan  antara  lain  beberapa  skema  pembiayaan perumahan untuk MBR termasuk bagi ASN, anggota TNI, dan Polri diantaranya: Bagi  peserta  BPJS  Ketenagakerjaan,  Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan  Perumahan
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
(FLPP), Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Kredit Perumahan Rakyat (KPR), pembiayaan melalui PT. SMF (Sarana Multi Finance), dan KPR disubsidi. Sebagai pemimpin  program  penyediaan  rumah  bagi  ASN  dan  anggota  TNI/Polri,  Wakil Presiden  telah  menugaskan  beberapa  menteri  untuk  membuat  skema  pembiayaan perumahan  yang  paling  sesuai  untuk  PNPP  (Tjahjono  et  al.,  2023).  Penelitian menunjukkan  bahwa  permintaan  atas  perumahan  layak  huni  untuk  PNPP  masih sangat  tinggi.  Data  yang  dikumpulkan  oleh  BPS  pada  tahun  2017  menunjukkan bahwa sekitar 945 ribu ASN, 275 ribu PNS prajurit TNI, dan 360 ribu anggota Polri tidak memiliki tempat tinggal yang layak.
Kerjasama antara tiga pilar yakni Polri, Perbankan dan Developer merupakan bentuk  implementasi  Program  100  hari  kerja  Kapolri  tentang  konsep  peningkatan kesejahteraan  personel  melalui  program  perumahan  yang  tertuang  juga  pada Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan Pinjaman Uang Muka  Kredit  Perumahan  (PUM  KPR).  Kerjasama  ini,  merupakan  bentuk  inovasi bersama  antara  Polri,  Perbankan  dan  Developer  dalam  memberikan  kemudahan akses dan fasilitas yang lebih baik dan berkualitas bagi Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) khususnya dalam pemberian fasilitas kredit kepemilikan rumah. Kerjasama tiga  pilar  tersebut  rutin  melakukan  koordinasi  dan  mensosialisasikan  program  ini, sehingga terjadi suatu kesepakatan yang menguntungkan bagi Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) yaitu mendapat tanah yang strategis dan tidak terlalu jauh dari Markas Komando (Litbang Polri, 2022).

## Gambar 1 Tiga Pilar Perumahan Personel
Sumber: Peraturan Kapolri No.2 Tahun 2020
Oleh  sebab  itu,  pimpinan  Polri  memberikan  perhatian  penuh  terhadap kebutuhan  rumah  huni  yang  layak  bagi  PNPP.  Komitmen  Polri  dalam  program perumahan  bagi  PNPP  juga  diberikan  dalam  bentuk  akses  kemudahan  dalam
Developer Perbankan Polri
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
pemberian pinjaman uang muka kredit pemilikan rumah (PUM KPR) bagi PNPP. PUM  KPR  bagi  PNPP  diatur  dalam  Peraturan  Kapolri  (Perkap)  Nomor  2  Tahun 2020  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  dan  Pemberian  Pinjaman  Uang  Muka  Kredit Pemilikan Rumah Bagi PNPP. Pasal 4 Perkap tersebut menyebutkan bahwa PUM KPR dapat diberikan kepada PNPP untuk kredit pemilikan rumah (rumah tapak dan rumah  susun),  biaya  pembangunan  rumah  di  lahan  milik  sendiri,  dan  pembelian rumah secara mandiri/ tunai.
Berdasarkan Data SSDM Polri tahun 2022, realisasi PUM KPR Asabri tahun 2018-2022  dapat  dikatakan  cukup  baik.  Pada  tahun  2018,  dari  usulan  pinjaman sebanyak  901  terealisasi  912,  pada  2019  dari  usulan  sebanyak  2.126  teralisasi pinjaman sebanyak 2.016, pada 2020 dari usulan sebanyak 1.083 terealisasi sebanyak 1.055 pinjaman, pada tahun 2021 dari usulan pinjaman sebanyak 1.622 terrealisasi pinjaman sebanyak 1.543, dan pada tahun 2022 dari usulan pinjaman sebanyak 2.579 terealisasi  pinjaman  sebanyak  1.870.  Namun  demikian  sejumlah  Polda  tidak memanfaatkan  secara  maksimal  PUM  KPR  Asabri,  diantaranya  Polda  Bengkulu, Polda Bangka Belitung, Polda Riau, Polda Bali, Polda NTT, Polda Kaltim, Polda Kaltara, Polda Sulut, Polda Sulbar, Polda Maluku, dan Polda Papua.
Kemudahan  dalam  proses  pengajuan  PUM  KPR  bagi  PNPP  adalah  salah satu  bentuk  kompensasi  yang  diberikan  Polri  terhadap  anggotanya  yang  bekerja keras  menciptakan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Menurut  Enny  (2019), kompensasi dapat didefinisikan sebagai timbal jasa yang diberikan kepada pegawai sebagai  penghargaan  atas  pekerjaan  dan  kontribusi  mereka  kepada  organisasi. Kompensasi tersebut dapat berupa finansial yang langsung maupun tidak langsung, serta  penghargaan  tersebut  dapat  pula  bersifat  tidak  langsung.  Penghargaan  dapat bersifat tidak langsung atau langsung, dan kompensasi dapat berupa uang. Dengan mencermati isu kepemilikan rumah, khususnya bagi PNPP di lingkungan Polri yang dikaitkan  dengan  konsep  kompensasi  dan  kesejahteraan  pegawai,  maka  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Analisis Kompensasi Pegawai Negeri Pada Polri Dalam Kepemilikan Rumah Layak Huni Di Polri”

## METODE PENELITIAN
Metode deskirptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Moleong (2017) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif menghasilkan data deskriptif yang
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
dapat  diamati.  Metode  ini  berfokus  pada  individu  dan  bersifat  holistik.  Arikunto menyatakan  bahwa  tujuan  dari  penelitian  kualitatif  adalah  untuk  mengumpulkan informasi tentang keadaan dan gejala sebelumnya (yaitu, keadaan gejala saat survei dilakukan). Oleh karena itu, penelitian kualitatif dapat mengungkapkan fenomena topik studi (Arikunto, 2010).
Teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif yakni  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  dan  dokumentasi.  Wawancara adalah  proses  tanya  jawab  dengan  seseorang  yang  diperlukan  untuk  dimintai pendapat  atau  keterangan  tentang  suatu  hal,  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia (KBBI).
Adapun  informan  penelitian  yang  akan  diwawancarai  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1) Karowatpers Ssdm Polri, Brigjen Pol Anwar, S.I.K., M.Si.
2) Kabagyanhak Rowatpers Ssdm Polri, Kombes Pol Irvan Prawira Satyaputra, S.I.K., M.Si.
3) Kasubbagsosrumdik  Bagyanhak  Rowatpers  Ssdm  Polri,  Akbp  Agus  Wanto, S.Kom., M.M.
4) PS.  Pamin  Subbagsosrumdik  Bagyanhak  Rowatpers  Ssdm  Polri, Penata Faridah Haerani, A.Md.
5) Anggota yang belum memiliki rumah.
6) Anggota yang sudah memiliki rumah.

## KERANGKA TEORI

## Teori Administrasi Publik
Menurut chandler dan plano dalam Harbani Pasolong (2010 :7) Administrasi publik  adalah  proses  dimana  sumber  daya  personal  public  diorganisir  dan dikoordinasikan  untuk  memformulasikan,  mengimplementasikan,  dan  mengelola ( manage ) keputusan- keputusan dalam kebijakan publik. Menurut Harbani Pasolong (2010:8)  administrasi  publik  adalah  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  sekelompok orang  atau  lembaga  dalam  melaksanakan  tugastugas  pemerintahan  dalam memenuhi kebutuhan public secara efisien dan efektif.
Menurut  Gray  dlam  Harbani  Pasolong  (2010:18)  yakni  peran  Adiminstrasi Publik dalam masyarakat sebagai berikut:
a) Administrasi Publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan.
b) Adimistasi  Publik  melindungi  hak-hak  masyarakat  atas  pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat yang melaksanakan tanggung  jawab  atas  diri  mereka  sendiri  dalam  bidang  keehatan, pendidikan dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia.

## Manajemen SDM
Para ahli manajemen sumber daya manusia (MSDM) memberikan berbagai macam definisi/pengertian mengenai manajemen sumber daya manusia Torrington &  Hall,  (1991)  berpendapat  bahwa  manajemen  sumber  daya  manusia  adalah serangkaian strategi, proses, dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung tujuan organisasi melalui integrasi kebutuhan individu dan organisasi.
Selain  itu,  Sofyandi  (2008)  berpendapat  bahwa  untuk  meningkatkan kontribusi  produktif  sumber  daya  manusia  organisasi,  manajemen  sumber  daya manusia  didefinisikan  sebagai  suatu  strategi  untuk  menerapkan  fungsi-fungsi manajemen,  yaitu  perencanaan,  pengorganisasian,  pimpinan,  dan  pengendalian, dalam  semua  aktivitas  dan  operasi  sumber  daya  manusia,  mulai  dari  penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan, dan sebagainya.

## Teori Kompensasi
Tujuan  pemberian  kompensasi,  menurut  Simamora  (2015:449)  adalah  untuk mendapatkan  dan  mempertahankan  karyawan  yang  cakap.  Selain  itu  sistem kompensasi  harus  memotivasi  para  karyawan  dan  mematuhi  semua  peraturan hokum  dan  mendorong  karyawan.  Ada  beberapa  tujuan  pemberian  kompensasi, menurut Martoyo dan Wukir (2013:85) yaitu:
a) Mendapat pegawai yang berkualitas tinggi.
b) Mempertahankan karyawan yang ada.
c) Menunjukkan keadilan di dalam dan di luar organisasi.
d) Memberikan penghargaan terhadap perilaku yang sesuai dan bermanfaat bagi organisasi.
e) Mengontrol dana.
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
f) Menyesuaikan upah dengan aturan yang berlaku.
g) Memberikan motivasi kepada pegawai.
h) Mengurangi pergantian karyawan.
Dengan  sistem  kompensasi  yang  baik,  organisasi  dapat  memperoleh, memperkerjakan, dan mempertahankan karyawan. Selain itu, kompensasi memiliki arti  penting  bagi  organisasi  karena  kompensasi  mencerminkan  upaya  perusahaan untuk  mempertahankan  dan  meningkatkan  kesehatan  karyawannya.  Kompensasi yang  tidak  sesuai  atau  tidak  memadai  dapat  menyebabkan  masalah  seperti penurunan  prestasi  kerja,  motivasi  kerja,  dan  kepuasan  karyawan,  bahkan  dapat menyebabkan keluarnya anggota dari organisasi.

## Gambar 2 Hubungan Kompensasi

## PEMBAHASAN

## Hak Pemilikan Rumah Bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP)
Berdasarkan   Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010, Pegawai Negeri pada  Polri  memiliki  hak-hak  lain  dimana  salah  satunya  adalah  untuk  memiliki perumahan dinas, asrama dan atau mess. Hak ini diatur dalam tentang Pelayanan Hak-Hak Bagi Pegawai Negeri Pada Polri. Berdasarkan hasil data yang didapat oleh penulis,  diketahui  bahwa  pengadaan  Rumah  dinas  Polri  adalah  rumah  yang disediakan  oleh  Polri  untuk  digunakan  Pegawai  Negeri  pada  Polri  dalam pelaksanaan tugasnya. Rumah dinas Polri dapat berupa rumah tapak, rumah susun, atau asrama. Pegawai Negeri pada Polri berhak untuk menempati rumah dinas Polri selama  yang  bersangkutan  masih  aktif  bertugas.  Pegawai  Negeri  pada  Polri  yang telah  diberhentikan  dari  dinas  Polri  wajib  meninggalkan  rumah  dinas  Polri  paling lambat 60 hari sejak tanggal diberhentikan.
Kompensasi Kerja Prestasi Kerja Motivasi Kerja Kepuasan Kerja
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
Informan  penelitian  Briptu  Arrahman  Mutakim  mengutarakan  sebagai berikut:
“Masih cukup berat untuk PNPP memiliki rumah layak huni terutama bagi golongan bintara mengingat adanya bunga cicilan. Selain itu Pegawai Negeri pada  Polri  dapat  memiliki  rumah  pribadi  dengan  cara  membeli  atau membangun  sendiri.  Pegawai  Negeri  pada  Polri  juga  dapat  mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk membeli rumah pribadi. (Wawancara Penelitian Briptu Arrahman Muitakim, 20 Agustus 2023)”
Pemerintah  telah  menyediakan  program  PUM  KPR  bagi  Pegawai  Negeri pada  Polri.  PUM  KPR  adalah  pinjaman  uang  muka  KPR  yang  diberikan  kepada Pegawai Negeri pada Polri tanpa bunga. PUM KPR dapat digunakan untuk membeli rumah  tapak,  rumah  susun,  atau  rumah  di  kawasan  tertentu.  Berdasarkan  hasil wawancara  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  diketahui  bahwa  hak  kepemilikan rumah bagi Pegawai Negeri pada Polri memiliki beberapa manfaat, antara lain:
1) Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada Polri.
2) Meningkatkan  motivasi  Pegawai  Negeri  pada  Polri  dalam  melaksanakan tugas dengan baik.
3) Meningkatkan stabilitas sosial yang dapat dijadikan investasi jangka Panjang.
4) Menjadi aset yang berharga pada masa persiapan pensiun nantinya.
Dari uraian di atas, maka informan penelitian dalam hal ini Pemerintah terus berupaya  untuk  meningkatkan  akses  Pegawai  Negeri  pada  Polri  terhadap  rumah, baik  rumah  dinas  maupun  rumah  pribadi.  Hal  ini  dilakukan  untuk  meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada Polri dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Rumah dinas Polri disediakan oleh Polri untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal Pegawai  Negeri  pada  Polri  beserta  keluarganya  dan  memberikan  rasa  aman  serta nyaman dalam pelaksanaan tugasnya.
Sedangkan  mengenai  Pegawai  Negeri  pada  Polri  dapat  memiliki  rumah pribadi dengan cara membeli atau membangun sendiri. Pegawai Negeri pada Polri juga dapat mengajukan KPR untuk membeli rumah pribadi. Hal ini diutarakan oleh informan  penelitian  Kasubbagsosrumdik  Bagyanhak  Rowatpers  Ssdm  Polri  Akbp Agus Wanto berikut ini:
“Pemerintah  telah  menyediakan  program  PUM  KPR  bagi  Pegawai  Negeri pada  Polri.  PUM  KPR  adalah  pinjaman  uang  muka  KPR  yang  diberikan kepada Pegawai Negeri pada Polri tanpa bunga. PUM KPR dapat digunakan
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
untuk  membeli  rumah  tapak,  rumah  susun.  Selain  itu  secara  umum, sosialisasi  tentang  peraturan  ini  dapat  dianggap  positif  dan  penting  untuk beberapa  alasan,  yakni  kesadaran  Hak-Hak  Anggota  Polri  terkait  dengan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 membantu anggota  Polri  memahami  hak-hak  mereka  dengan  lebih  baik.  Ini  termasuk hak-hak  terkait  dengan  gaji,  tunjangan,  pensiun,  asuransi,  dan  manfaat lainnya.”  (Wawancara  Penelitian  Akbp  Agus  Wanto,  Kasubbagsosrumdik Bagyanhak Rowatpers Ssdm Polri, 6 September 2023)
Dari  data  yang  didapat  penulis  dari  Ssdm  Polri  terkait  dengan  PUM  KPR diberikan  kepada  Pegawai  Negeri  pada  Polri  yang  memenuhi  persyaratan,  antara lain:

## Tabel 1

## Pemberian PUM KPR

## Sumber Data Polda Banten, 2023
Dari uraian di atas dan juga pernyataan dari informan penelitian, maka hak kepemilikan rumah bagi Pegawai Negeri pada Polri merupakan salah satu hak yang penting. Hak ini dapat meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada Polri dan meningkatkan  kualitas  hidup  mereka.  Rumah  merupakan  sebuah  investasi  jangka panjang dimana dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau keuntungan apabila rumah  tersebut  kita  sewakan  ataupun  kita  jual  nantinya,  karena  harga  rumah semakin  lama  semakin  mahal.  Pemerintah  terus  berupaya  untuk  meningkatkan program pemenuhan perumahan bagi seluruh Masyarakat termasuk Pegawai Negeri pada  Polri  dengan  seringkali  menawarkan  program  perumahan  bersubsidi  dengan harga yang terjangkau.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kompensasi  kepemilikan  rumah  layak  huni bagi PNPP
No. Keterangan Status Personel
1. Berstatus aktif sebagai Pegawai Negeri pada Polri
2. Belum memiliki rumah pribadi
3. Memiliki penghasilan tetap
4. Memiliki tabungan minimal 3 kali lipat dari nilai PUM KPR
5. Pembayaran PUM KPR dilakukan dengan cara angsuran selama 15 tahun.
6. Angsuran PUM KPR dibebankan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang bersangkutan.
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Volume 7 No 1 Februari 2024
Sebagai salah  satu kebutuhan dasar manusia,  idealnya  rumah dimiliki oleh setiap  keluarga,  terutama  bagi  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah  dan  bagi masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  padat  penduduk  di  perkotaan.  Negara  juga bertanggung  jawab  dalam  menyediakan  dan  memberikan  kemudahan  perolehan rumah  bagi  masyarakat  melalui  penyelenggaraan  perumahan  dan  kawasan permukiman termasuk bagi Pegawai Negeri Pada Polri.
Informan penelitian Karowatpers Ssdm Polri Brigjen Pol Anwar mengatakan sebagai berikut:
“Pada  kegiatan  Sosialisasi  Offline    kepada  Pegawai  Negeri  pada  Polri  dan Siswa  Diktuk  setiap  tahunnya  yang  dilaksanakan  di  Jakarta  untuk  satuan kerja  Markas  Besar  Polri  dan  di  Polda-Polda  (SPN)  serta  melaksanakan Sosialisasi  Online  via  Zoom  dan  via  media  sosial.  Materi  peraturan  kita tautkan dulu ke dalam link untuk di download , paparan, gambar/video yang lebih interaktif dan mudah dipahami oleh PNPP, itu aturan dan regulasinya supaya dapat dipelajari terlebih dahulu agar dapat memunculkan pertanyaan- pertanyaan  yang  berbobot.”  (Wawancara  Karowatpers  Ssdm  Polri  Brigjen Pol Anwar, 25 Agustus 2023).
Hak-hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) yakni:
(1) untuk  mendukung  pelaksanaan  dan  kelancaran  tugas,  anggota  Polri dapat memperoleh perumahan dinas/asrama/mess; dan
(2) bagi anggota Polri yang belum memperoleh rumah dinas, asrama, atau mes  dapat  diberikan  kompensasi  sewa  rumah  sesuai  kemampuan keuangan negara yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
Regulasi tersebut dibenarkan oleh informan penelitian, berikut ini:
Terkait  dengan  Peraturan  Pemerintah  tersebut  di  tambah  dengan  Program prioritas kapolri terkait perumahan, pada unsurnya memenuhi kesejahteraan bagi  anggota/  Pegawai  Negeri  pada  Polri  (PNPP)  serta  sangat  membantu anggota  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya  menjaga  harkamtibmas. (Wawancara Ipda Erny Setyawati, 20 Agustus 2023)
Terkait  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2010  tentang  hak- hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 11 mengenai perumahan bagi anggota Polri adalah sebagai berikut, dapatlah dituliskan bahwa Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 42 Tahun 2010 mengatur bahwa anggota Polri berhak atas perumahan dinas/asrama/mess.  Perumahan  dinas/asrama/mess  adalah  tempat  tinggal  yang
Volume 7 No 1 Februari 2024
disediakan  oleh  Polri  untuk  digunakan  oleh  anggota  Polri  dalam  pelaksanaan tugasnya.
Upaya-upaya  tersebut,  diharapkan  pemenuhan  kepemilikan  rumah  layak huni bagi Pegawai Negeri pada Polri dapat ditingkatkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan anggota Polri dan meningkatkan kesejahteraannya. Jika dikaitkan dengan program  prioritas  Kapolri  yang  menjadi  fokus  dalam  100  hari  kerja  pertamanya adalah mengeluarkan sebanyak 16 program prioritas yang di dalamnya membahas terkait sumber daya manusia (SDM) di era 4.0. yang fokus pada program 3 Giat 8 tentang  peningkatan  kesejahteraan  Pegawai  Negeri  pada  Polri  terkait  dengan pemenuhan perumahan layak huni.
Masih  berdasarkan  landasan  kebijakan  dalam  konteks  penelitian  ini,  maka dapatlah dilihat bahwa 16 Program Kapolri Terkait dengan Hak-hak Anggota Polri dalam pemenuhan kepemilikan rumah Layak Huni merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) Pasal 35 ayat (1)  yang  menyebutkan  bahwa  anggota  Polri  berhak  atas  perumahan  yang  layak. Dalam rangka memenuhi hak tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah menetapkan 16 program prioritas Kapolri. Salah satu program tersebut adalah program  pembangunan  perumahan  Polri.  Program  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  anggota  Polri  dan  keluarganya,  serta  mendukung pelaksanaan  tugas  pokok  Polri.  Program  pembangunan  perumahan  Polri dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain:
1) Pembangunan  perumahan  Polri  baru.  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk memenuhi kebutuhan perumahan anggota Polri yang belum memiliki rumah atau yang rumahnya tidak layak huni.
2) Renovasi  perumahan  Polri.  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk  memperbaiki kondisi perumahan Polri yang sudah tidak layak huni.
3) Pemberian  bantuan  uang  muka  perumahan.  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk membantu anggota Polri yang kesulitan untuk membeli rumah.
4) Program  pembangunan perumahan Polri telah memberikan dampak  positif bagi anggota Polri. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah anggota Polri
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
yang memiliki rumah layak huni. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 90.000 anggota Polri telah memiliki rumah layak huni.

## SIMPULAN
Kompensasi  dalam  konteks  penelitian  ini,  memiliki  arti  penting  bagi organisasi karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  pegawainya.  Hubungan  antara kompensasi kerja, prestasi kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja dalam konteks kepemilikan  rumah  layak  huni  bagi  Pegawai  Negeri  pada  Polri  (PNPP)  adalah dinamika  yang  kompleks  dan  saling  terkait.  Berikut  adalah  penjelasan  mengenai hubungan ini:
1) Kompensasi  Kerja  dan  Prestasi  Kerja  Kompensasi  kerja  yang  adil  dan kompetitif dapat memotivasi PNPP untuk mencapai prestasi kerja yang lebih tinggi. Ketika pegawai merasa bahwa penghasilan mereka sebanding dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang mereka lakukan, mereka cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan lebih baik.
2) Kompensasi  Kerja  dan  Motivasi  Kerja  Kompensasi  kerja  merupakan  salah satu  faktor  penting  yang  memengaruhi  motivasi  kerja.  Pegawai  yang menerima  kompensasi  yang  memadai  cenderung  lebih  termotivasi  untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, insentif seperti kepemilikan rumah layak huni bisa menjadi motivator tambahan.
3) Kompensasi Kerja dan Kepuasan Kerja. Kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh  sejauh  mana  pegawai  merasa  puas  dengan  kompensasi  yang  mereka terima.  Kompensasi  yang  adil  dan  sesuai  dengan  kontribusi  mereka  dapat meningkatkan kepuasan kerja.
4) Prestasi  Kerja  dan  Kepuasan  Kerja.  Prestasi  kerja  yang  tinggi  cenderung berkontribusi  pada  kepuasan  kerja.  Ketika  pegawai  merasa  bahwa  mereka berhasil dalam pekerjaan mereka, mereka cenderung merasa lebih puas dan bersemangat untuk tetap bekerja dengan baik.
5) Motivasi  Kerja  dan  Prestasi  Kerja.  Motivasi  kerja  yang  tinggi  sering  kali berdampak  positif  pada  prestasi  kerja.  Pegawai  yang  termotivasi  secara
internal  cenderung  bekerja  lebih  keras,  mencari  cara  untuk  mengatasi hambatan, dan mencapai target kerja mereka.
6) Kepuasan  Kerja  dan  Motivasi  Kerja.  Kepuasan  kerja  yang  tinggi  dapat memperkuat  motivasi  kerja.  Pegawai  yang  puas  dengan  pekerjaan  mereka cenderung lebih termotivasi untuk terus bekerja dengan baik. Kepuasan kerja juga dapat  memengaruhi tingkat komitmen dan loyalitas pegawai terhadap organisasi.
Dalam konteks kepemilikan rumah layak huni bagi PNPP, kompensasi kerja yang  mencakup  manfaat  kepemilikan  rumah  dapat  berperan  sebagai  insentif  yang signifikan. Ini dapat meningkatkan motivasi, prestasi, dan kepuasan kerja pegawai, sejalan  dengan  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pegawai negeri. Namun, penting untuk memastikan bahwa sistem kompensasi dan manfaat seperti  ini  dikelola  dengan  adil  dan  transparan  agar  tidak  menimbulkan ketidaksetaraan atau ketidakpuasan di kalangan Pegawai Negeri pada Polri

## REFERENSI
Abdoellah,  Awan  dan  Yudi  Rusliana.  (2016). Teori  dan  Analisis  Kebijakan  Publik . Bandung: Penerbit Alfabeta
Alhabsyi,  Muhammad  Yuda,  (2019),  Analisis  Model  Kelembagaan  Badan Pertimbangan  Tabungan  Perumahan  Perumahan  Pegawai  Negeri  Sipil (Bapertarum-PNS ), Jurnal Semarak , 2 (1): 85-96
Anoraga, Panji. (2001). Psikologi Kerja. Jakarta: PT. Rineka Cipta Ardianto, Wahyu. Program Sejuta Rumah Jadi Andalan  Untuk Kurangi Backlog,
Efektif?,
https://www.rumah.com/berita- properti/2022/8/206084/program-sejuta-rumah-jadi-andalan-untuk- kurangi-backlog-efektif, diakses pada tanggal 27 November 2022 Arikunto, Suharsimi, (2002), Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal , Jakarta: PT. Rineka Cipta
Arikunto,  Suharsimi,  (2010), Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek ,  Jakarta:
Rineka
Batjo,  Nurhadi.  (2018).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Makasar: Aksara Timur.
Dunn,  William,  (2013), Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, hlm 25
Elbadiansyah. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia . Malang: CV IRDH.
Fahrudin, Adi. (2018). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama Handoko,  T.  Hani.  (2001).  Manajemen  Personalia  Dan  Sumber  Daya  Manusia.
Yogyakarta: BPFE.
Harsono, J dan Santoso, S. (2006). Etos Kerja Pengusaha Muslim Perkotaan di Kota Ponorogo.  Jurnal  Penelitian  Humaniora  Universitas  Muhammadiyah Ponorogo, Edisi Khusus
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
Hasan,  M.  Iqbal,  (2002), Pokok-pokok  Materi  Metodologi  Penelitian  dan  Aplikasinya, Bogor: Ghalia Indonesia,
Hasibuan, Malayu S P. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia (Dasar Dan Kunci Keberhasilan) . Jakarta
Hasibuan, Malayu S.P. (2010) Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
Heidjrachman & Husnan, S. (1997). Manajemen Personalia. Yogyakarta: BPFE. Indrianingrum,  Lulut,  (2016),  Rencana  Kepemilikan  Rumah  bagi  Masyarakat Berpenghasilan  Rendah:  Studi  Kasus  Kelurahan  Tanjungmas  Kota Semarang, Jurnal Teknik Sipil Perencanaan , 18 (1): 15-20
Irsan, dkk. (2012). Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sanggau. Jurnal Tesis PMIS UNTAN-IAN.
Nugroho  D,  Riant,  (2004), Kebijakan  Publik,  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi , Jakarta: Gramedia
Nur,  Muhammad  Tahmid.  (2015).  Kompensasi  Kerja  Dalam  Islam. Jurnal Muamalah, Vol 2 No 2 (2015). 122 .
Pamela,  A.O.,  &  Oloko  (2015).  Effect  of  motivation  on  employee  performance  of commercial  banks  in  kenya  :  A  case  study  of  Kenya  Commercial  Bank  in Migori County. Journal of Human Resource Studies 5 (2).
Pampanga,  Dario  G.  dkk.  (2014).  Compliance  of  Balanced  Housing  Policy  in  the Philippines: The Case of Davao City. International Conference on Urban and Regional Planning.
Poerwandari,  E.K.,  (2005), Pendekatan  Kualitatif  untuk  Penelitian  Perilaku  Manusia (edisi ketiga), Depok: LPSP3 Fakultas Psikologi UI
Puspita,  Diana  D,  dkk.  (2022).  Divergence  in  Implementation  of  Public  Housing SavingvProgram:  A  Comparative  Analysis  of  Indonesia,vSingapore  and Japan. Budapest  International  Research  and  Critics  Institute-Journal (BIRCI- Journal), 5 (2): 8910-8920
Reforms:  An  Overview.  Viesoji  Politika  Ir  Adminitravimas  Public  Policy  and Administration, 21 (1)
Roestamy, Martin. (2017). Providing Affordable Housing for Low Income People in Indonesia. IJASOS-International E-Journal of Advantage of Social Science . 3 (9) Sastrohadiwiryo,  S.  (2002).  Manajemen  Tenaga  Kerja  Indonesia  Pendekatan Administratif & Operasional. Jakarta: Bumi Aksara.
Soetrisno, Edy. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: Kencana. Sofyandi, H. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Stumpf,  A.  S.  &.  L.  M.(1981).  Management  Promotions:  Individual  and Organizational  Factors  Influencing  the  Decision  Process.  Journal  of Management, Vol. 6, No.4, pp. 539-549.
Subagyo,  Joko,  (2006), Metode  Penelitian  dalam  Teori  dan  Praktek ,  Jakarta:  Rineka Cipta
Subarsono, (2005), Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sudaryo dkk, Yoyo. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia, Kompensasi Langsung Dan Tidak Langsung Lingkungan Kerja Fisik . Yogyakarta: ANDI. Sugiyono, (2005), Metode Penelitian Administrasi , Bandung: Alfabeta Sugiyono,  (2017), Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D ,  Bandung:  PT Alfabeta
Volume 7 No 1 Februari 2024
Sukriyanto.  (2000) Etos Kerja Salah Satu Faktor Survivalitas Peternak Sapi Perah (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kabupaten Malang. Tesis . Progam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang
Sururi,  Ahmad,  dkk.  (2022).  Housing  Policy  for  Low-Income  Communities  in Indonesia and Its
Tasmara,  Toto.  (2002).  Membudayakan  Etos  Kerja  Islami.  Jakarta:  Gema
Insani Tim Peneliti PKSK, Kebijakan Skema Penyediaan Perumahan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Prajurit TNI/Polri,https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/ 2019/11/04/094053854418728-kebijakan-skema-penyediaan-perumahan- bagi-aparatur-sipil-negara-asn-dan-prajurit-tnipolri,  diakses  27  November 2022
Tjahyono,  Frans,  dkk.  (2023).  Studi  Penguatan  Kebijakan  Program  Perumahan dalam  Mewujudkan  Kesejahteraan  Bagi  Pegawai  Negeri  pada  Polri. Jurnal Litbang Polri. 26 (1)
Torrington,  D.  &  Hall,  L.  (1991).  Personnal  Management.  Libraires  Australia: Prentice Hall.
Triyanto, Agus. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  Pada  Badan  Kebersihan  dan  Pertamanan Kabupaten Karimun. Tugas Akhir . Universitas Terbuka Wahyudi, B. (1991). Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: BPFE.
Werther, J. W. B. & Davis, K. (1996). Human Resources and Personal Management. New York: McGraw-Hill Inc..
Wibisono, Eko, dkk, 2014, Efektivitas Implementasi Program Perumahan Bersubsidi Fasilitas  Likuiditas  Pembiayaan  Perumahan  (FLPP)  Terhadap  Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  Studi  Kasus  Kabupaten  Bogor, Tesis, Universitas Indonesia
Wursanto. (2009). Dasar-dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: Andi Offset Zamri,  Nor  Ezatie  Mukminah  Muhammad  and  Mahazril  ‘Aini  Yaacob.  (2021).
Assessing  housing  preferences  of  young  civil  servants  in  Malaysia:  do location, financial capability and neighbourhood really matter?. International Journal of Housing Markets and Analysis. Juni 2021.