INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10336-10348 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Pambang Baru Ditinjau Dari Perspektif Akuntansi Syariah
Desi Erianti 1 ✉ , Muhammad Ilham, 2
(1) Akuntansi Syariah , Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Islam
(2) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Islam
Email : bursahp1018@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pengelola dan pemodal tambak udang di Kemukiman di  desa  pambang  baru  yaitu  dengan  memberikan  pinjaman  kepada  pengelola  dianggap  layak  dan dapat  dipercaya  untuk  mengelola  tambak  tersebut  dengan  perjanjian  bahwa  modal  akan  diberikan oleh pemilik tambak sepenuhnya. Proses pembagian hasil keuntungan dijelaskan pada saat perjanjian antara pemilik tambak dan pengelola. Akad mudharabah yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan syariah, karena dalam konsep dasar akad yaitu adanya persetujuan antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang terpaksa dalam melakukan akad kerjasama tersebut, oleh sebab itu akad ini dapat  dikatakan  sah,  terkecuali  ada  salah  satu  pihak  yang  merasa  terpaksa  atau  diancam  untuk melakukan akad tersebut, maka hal ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam tentunya.
Kata kunci: Mudharabah, Pengelola Tambak Udang

## Abstract
The  form  of  cooperation agreement  carried  out  by  managers and  investors  of  shrimp  ponds  in  the settlement in Pambang Baru village is by providing loans to managers deemed worthy and trustworthy to manage the pond with an agreement that the capital will be provided by the full owner of the pond. The  process  of  sharing  profits  is  explained  in  the  agreement  between  the  pond  owner  and  the manager.  The  mudharabah  contract  carried  out  by  the  community  is  in  accordance  with  sharia, because the basic concept of the contract is that there is an agreement between both parties and no party is forced to carry out the cooperation agreement, therefore this contract can be said to be valid, unless  there  is  one  party  who  feel  forced  or  threatened  to  carry  out  the  contract,  then  this  is  not permitted in Islam of course.
Keywords: Mudharabah, Pengelola Tambak Udang

## PENDAHULUAN
Manusia  dapat  dikatakan  sebagai  makhluk  sosial  karena  pada  dasarnya  manusia tidak  mampu  hidup  sendirian  didunia  ini,  pasti  membutuhkan  bantuan  dari  orang  lain. Seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari yang dimana tidak pernah lepas dari interaksi sosial antara sesama manusia, seperti melakukan suatu kegiatan kerja sama..
Kerja sama dalam bidang perekonomian yaitu dapat dilakukan dengan melakukan proses  jual  beli  berupa  barang  ataupun  jasa  seseorang  dengan  tujuan  untuk meningkatkan taraf ekonomi atau pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan  juga  seluruh  keperluan  sehari-hari  seperti  kebutuhan  sandang,  pangan,  dan  papan yang  sama  sekali  tidak  dapat  diabaikan.  Umumnya  kerja  sama  yang  terjadi  pada Masyarakat Indonesia adalah suatu kerja sama yang bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak. Kegiatan kerja sama ini dalam hukum Islam disebut dengan syirkah. Syirkah atau kerja sama memiliki arti suatu proses terjalinnya kerja sama atau interaksi antara dua orang atau lebih yang sudah bersepakat untuk melakukannya demi mencari keuntungan bersama.
Islam  mensyariatkan  akad  kerjasama  untuk  mempermudah  umat  muslim,  karena sebagian  dari mereka itu memiliki harta namun tidak  dapat mengolahnya  dan ada juga yang tidak memiliki harta namun memiliki skill atau keahlian dalam mengembangkan dan mengelola sesuatu hingga menghasilkan keuntungan. Maka Islam memperbolehkan suatu kerja  sama  yang  dapat  menguntungkan  kedua  pihak  dengan  tujuan  agar  saling  dapat melengkapi. Namun, dengan syarat kerja sama tersebut harus sesuai dengan hukum Islam yang berlaku agar tidak terjerumus ke hal-hal yang salah dan malah jauh dari ridha-nya Allah SWT (Kaneto, 2022).
Permasalahan  ekonomi  umat  manusia  yang  fundamental  bersumber  dari kenyataan manusia mempunyai kebutuhan dan kebutuhan ini pada umumnya tidak dapat dipenuhi tanpa menggunakan faktor-faktor produksi  diantaranya  sumber daya manusia, modal, tanah (sumber alam) dan usaha.
Dengan berbagai kepulauan yang mengelilingi Indonesia, maka Indonesia memiliki berbagai macam fauna, dan keragaman karang di lautan yang luas, yang banyak ditinggali oleh  berbagai  macam  ikan  yang  bermanfaat  bagi  kehidupan  masyarakat  di  sekitar kepulauan  tersebut.  Khususnya  daerah  di  bagian  pesisir  yang  mayoritas  penduduknya bekerja  sebagai  petani  tambak  atau  mempunyai  lahan  tambak  yang  dipergunakan  oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Manusia  adalah  salah  satu  ciptaan  Allah  yang  secara  horizontal  merupakan makhluk  sosial  yang  senantiasa  bekerja  sama  serta  tidak  terlepas  dari  hubungan
Muamalah (Kerja sama) dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan kerja sama  antara  satu  pihak  dengan  pihak  lain  guna  meningkatkan  taraf  perekonomian  dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain yang tidak bisa diabaikan  (Asia, 2022).
Mudharabah  adalah  akad  atau  perjanjian  antara  dua  orang  atau  lebih  dimana pihak  pertama  memberikan  modal  usaha  atau  dikenal  sebagai  pemilik  modal  ( shahibul maal)  dan  pihak  lain  menyediakan  tenaga  dan  keahlian  atau  dikenal  sebagai  pengelola (mudharib),  dengan  menetapkan  keuntungan  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah disepakati kedua belah pihak, tetapi jika ada kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik  modal,  dan  pengelola  tidak  menanggung  kerugian  karena  sudah  kehilangan tenaga  tanpa  adanya  keuntungan,  tetapi  jika  kerugian  disebabkan  oleh  kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut.
Setiap terjadinya suatu akad tentunya akan menimbulkan resiko atas akad tersebut, begitupun dalam akad mudharabah pastinya ada resiko yang ditimbulkan oleh sebab itu para pihak pun harus bisa memperjelas batasan kewajiban masing-masing pihak termasuk memperjelaskan ketika ada resiko yang ditimbulkan dalam perjanjian  tersebut, sehingga dengan  memperjelas  tanggung  jawab  masing-masing  akan  memperkecil  terjadinya kesalahpahaman nanti jika terjadi hal tersebut (Benazir,2022).
Akad dalam Islam terdiri dari empat macam, yaitu al- musyarakah, al-mudharabah, al- muza‟arah,  dan  al -musaqah.  Al-Musyarakah  merupakan  akad  kerjasama  antara  dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai  dengan  kesepakatan.  Kerjasama  merupakan  kegiatan  usaha  yang  dilakukan beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam  Islam  kerjasama  merupakan  sebuah  keharusan  yang  telah  disyari‟atkan  dalam agama. Kerjasama harus bercermin dalam segala tingkat ekonomi, baik produksi maupun distribusi berupa barang maupun jasa ( Putri, 2021).

## METODE PENULISAN
Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci temuan-temuan dalam akuntansi syariah. Tujuan dari penyelidikan yang benar adalah  untuk  menemukan  kebenaran.  Kebenaran  yang  tidak  benar  yang  pada kenyataannya benar.
Kebenaran akan digunakan sebagai landasan tindakan. Hasilnya dapat dibenarkan karena  tidak  didasarkan  pada  asumsi,  tetapi  pada  aturan  yang  sehat.  Penulis
menggunakan  pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yang menyoroti metode  untuk menerapkan  instrumen  dan  teknik  berorientasi  paradigma  alami  di  bidang  penelitian. Memanfaatkan  buku,  observasi,  dokumentasi  serta  sumber  literatur.  Sebagai  hasilnya, diharapkan  bahwa  teknik  ini  akan  mampu  mengkarakterisasi  masalah  secara  lebih mendalam dan akurat dalam kondisi saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mudharabah  adalah  salah  satu  bentuk  kerjasama  dalam  menggerakkan  antara pemilik modal dengan seseorang yang disebut bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong.  Sebab  ada  orang  yang  mempunyai  modal,  tetapi  tidak  mempunyai  keahlian dalam  menjalankan  roda  perusahaan.  Ada  juga  orang  yang  mempunyai  modal  dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan  waktu,  tetapi  tidak  mempunyai  modal.  Dengan  demikian,  apabila  ada  kerjasama dalam  menggerakkan  roda  perekonomian,  maka  kedua  belah  pihak  akan  mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu (Ahmad,Sucipto, 2019).
Pada mulanya, akad hanya digunakan untuk transaksi antara perseorangan. Namun dalam perkembangan, konsep akad banyak digunakan untuk mengembangkan berbagai produk keuangan/bisnis syariah yang melibatkan institusi lembaga dan perusahaan. DSN- MUI  (Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indonesia)  sebagai  lembaga  fatwa  Islam  di bidang  ekonomi  hingga  pertengahan  2016  telah  mengeluarkan  100  fatwa  terkait keuangan/bisnis  syariah.  Bahkan,  dari  fatwa-fatwa  DSN-MUI  tersebut,  tidak  sedikit  yang mengadopsi  konsep  akad  untuk  dijadikan  sebagai  landasan  transaksi  (underlying transaction) sehingga keabsahan nya teori legitimasi.
Salah satu tugas utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga  keuangan  syariah.  Fatwa  tersebut  dikeluarkan  atas  permintaan  atau pertanyaan  secara  individu  atau  lembaga  yang  menghendaki  adanya  kepastian  hukum secara  syar’i  atas  problem  yang  dihadapinya.  Setiap  fatwa  yang  dikeluarkan  DSN didasarkan atas tujuan agar seluruh operasional keuangan syariah sesuai dengan prinsip- prinsip syariah. Tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini adalah tidak hanya  menanggulangi  krisis  ekonomi,  tetapi  juga  mengubah  paradigma  ekonomi konglomerasi menjadi ekonomi kerakyatan.

## A. Pengertian Mudharabah
Kata mudharabah berasal al-dharabh yang berarti bepergian atau berjalan, selain al- dharabh,  disebut  juga  qiradh  yang  berasal  dari  alqardhu  berarti  al-qathu  (potongan), karena  pemilik  memotong  sebagian  hartanya  untuk  diperdagangkan  kemudian memperoleh sebagian keuntungan. Jadi menurut bahasa, mudharabah berarti potongan, berjalan,  dan  bepergian.  Menurut  istilah,  mudharabah  dikemukakan  oleh  para  ulama, sebagai berikut;

## 1. Menurut para fuqaha
Mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu  pihak  menyerahkan  hartanya  kepada  pihak  lain  untuk  diperdagangkan  dengan bagian  yang  telah  ditentukan  dari  keuntungan,  seperti  setengah  atau  sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut ulama Hanafiyah
Mudharabah  adalah  memandang  tujuan  dua  pihak  yang  berakad  yang berserikat  dalam  keuntungan  (laba),  karena  harta  diserahkan  kepada  yang  lain  dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
3. Menurut ulama Malikiyah
Bahwa  mudharabah  merupakan  “ Dalam  akad  perwakilan,  pemilik  harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).”
Berdasarkan  uraian  dari  beberapa  pendapat  ulama  mengenai  pengertian mudharabah dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal  dengan  pengelola  modal  tersebut  dengan  pembagian  keuntungan  dibagi  sesuai yang dituangkan dalam kontrak atau kesepakatan awal (Mustofian,Andika, 2023).
Mudharabah  secara  istilah  merupakan  akad  kerja  sama  usaha  antara  dua  pihak  di mana pihak pertama (pemilik  dana) menyediakan seluruh  dana,  sedangkan  pihak kedua (pengelola  dana)  bertindak  selaku  pengelola,  dan  keuntungan  usaha  dibagi  di  antara mereka  sesuai  kesepakatan  sedangkan  kerugian  finansial  hanya  ditanggung  oleh pengelola  dana.  Akad  mudharabah  adalah  akad  kerjasama  usaha  antara  dua  pihak  di mana pihak pertama sebagai penyedia dana (shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan  pihak  kedua  (pengelola  dana/mudharib)  bertindak  selaku  pengelola,  dan keuntungan  dibagi  antara  mereka  sesuai  dengan  kesepakatan,  sedangkan  kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana (Asia, 2022).
Dengan demikian, dalam  mudharabah ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan  kerja  sama  antara  harta  dengan  harta  atau  tenaga  dengan  tenaga,  melainkan antara  harta  dengan  tenaga.  Di  samping  itu,  juga  terdapat  unsur  syirkah  (kepemilikan bersama)  dalam  keuntungan.  Maka  apabila  terjadi  kerugian  maka  kerugian  tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah  rugi  tenaga  tanpa  keuntungan.  Oleh  karena  itu,  beberapa  ulama  memasukkan mudharabah ke dalam salah satu jenis syirkah.
Para  ulama  mazhab  sepakat  bahwa  mudhar  abah  hukumnya  diperbolehkan berdasarkan  Al- Quran,  sunnah,  ijma’,  dan  qiyas.  Adapun  dalil  dari  Al -Qur'an  Surah  Al- Jumuah ayat 10 dibawah ini:

## 1. Dasar hukum mudharabah dalam Al-Quraan
Dijelaskan juga dalam Al-Baqarah 198, yang berbunyi;
َرْنِمًلاْضَف ا ْوُغَتْبَت نَأٌحاَنُجْمُكْيَلَعَسْيَلَلاله ا ْو ُرُكْلا ِرَعْشَمْلاَدْنِعَنْيِلآ ضَنِمَلِهِلْبَقْنِمْمُتْنُكْنِإ َو فٍتَف َرَعْنِمْمُتْضَفَأ آذِاَفْمُكِ ب
Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di  Masy'aril  Haram.  Dan  berdzikirlah  menyebut  Allah  sebagaimana  ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.(QS.Al -Baqarah 198).
2. Dasar Hukum Mudharabah dalam Hadits Hadits Rasulullah SAW, yang artinya; "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul  Muthalib  jika  memberikan  dana  ke  mitra  usahanya  secara  mudharabah    ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak yang berparu paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut,  maka  yang  bersangkutan  bertanggung  jawab  atas  dana  tersebut.  Di sampaikanlah  syarat-syarat  tersebut  kepada  Rasulullah  SAW  dan  Rasulullah  pun memperbolehkannya.” ( HR.Thabrani) (Rozikin,2023).
Dalam  rukun  mudharabah,  para  ulama  Hanafiyah  dan  Syafi’iyah  berbeda pendapat mengenai hal ini. Menurut ulama hanafiyah rukun mudharabahnya terbagi atas dua yaitu ijab dan qabul, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti  mudharabah.  Lafal  yang  digunakan  untuk  ijab  adalah  lafal  mudharabah  , muqaradhah, dan muamalah, serta lafal-lafal lain yang artinya sama dengan lafal-lafal tersebut.  Sebagai  contoh,  pemilik  modal  mengatakan:  “ ambil  lah  modal  ini  dengan mudharabah,  dengan  ketentuan  ketentuan  yang  diperoleh  di  bagi  di  antara  kita
berdua  dengan  nisbah  setengah,  seperempat  atau  sepertiga".  Adapun  lafal  qabul yang  digunakan  oleh  amil  mudharib  (pengelola)  adalah  lafal  seperti  “Saya  terima, setuju atau semacamnya”. Apabila ijab dan qabul terpenuhi maka akad mudharabah sah. Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga macam, diantaranya;
1) Aqid, yaitu pemilik modal dan pengelola (amil dan mudharib)
2) Ma’qud ‘alaih, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
3) Shighat, yaitu ijab dan qabul
Untuk  keabsahan  mudharabah  harus  dipenuhi  beberapa  syarat  yang  berkaitan dengan ‘aqid, modal dan keuntungan, Yaitu;
a. Syarat yang berkaitan dengan ‘aqid
Adapun  syarat  yang  berkaitan  dengan  ‘aqid  adalah  bahwa  ‘aq  baik  pemilik modal maupun pengelola (mudharib) harus orang yang memiliki pemahaman untuk memberikan tindakan dan melaksanakan wakalah. Hal itu dikarenakan mudharib  melakukan  tasharruf  atas  perintah  pemilik  modal,  dan  ini mengandung  arti  pemberian  kuasa.  Akan  tetapi,  tidak  disyaratkan  aqidain harus  muslim.  Dengan  demikian,  mudharabah  bisa  di  laksanakan  antara muslim dan dzimmi ataumusta’man (non -muslim) yang ada di negeri islam.
b. Syarat yang berkaitan dengan modal
Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut:
1. Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah atau dolar dan sebagainya.
2. Modal harus jelas dan diketahui ukurannya.
3. Modal  harus  ada  dan  tidak  boleh  berupa  utang,  tetapi  tidak  berarti harus ada di majlis akad.
4. Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha.
c. Syarat yang Berkaitan dengan Keuntungan
Adapun  syarat-syarat  yang  berkaitan  dengan  keuntungan  adalah  sebagai berikut;
1) Keuntungan harus diketahui kadarnya
Tujuan  diadakanya  akad  mudharabah  adalah  untuk  memperoleh keuntungan.  Apabila  keuntungan  tidak  jelas,  maka  akibatnya  akad mudharabah  bisa menjadi fasid. Apabila seseorang menyerahkan modal kepada  pengelola  sebesar  RP.10.000.00,00  dengan  ketentuan  mereka bersekutu  dalam  keuntungan,  maka  akad  semacam  ini  hukumnya  sah,
dan  keuntungan  dibagi  rata  setengah.  Hal  tersebut  dikarenakan  syirkah atau persekutuan menghendak persamaan.
Apabila  dibuat  syarat  yang  menyebabkan  ketidakjelasan  dalam keuntungan  maka  mudharabah  menjadi  fasid,  yaitu  tujuan  akad keuntungan  tidak  tercapai.  Akan  tetapi,  jika  syarat  tersebut  tidak menyebabkan keuntungan menjadi tidak jelas maka syarat tersebut batal , tetapi  tetap  sah.  Misalnya,  pemilik  modal  mensyaratkan  kerugian ditanggung  oleh  mudharib  atau  oleh  mereka  berdua  maka  syarat tersebut  batal,  tetapi  akad  mudharabah  tetap  sah,  sedangkan  kerugian tetap ditanggung oleh pemilik modal.
Apabila disyaratkan dalam akad mudharabah bahwa keuntungan semua nya untuk mudharib, maka menurut hanfiah dan hanabillah akan berubah menjadi hutang piutang (qard) bukan mudharabah. Sedangkan menurut syafi’iyah  mudharabah  semacam  itu  adalah  mudharabah  yang  fasid. Dalam hal ini ‘amil diberi upah atau imbalan sesuai dengan pekerjaanya. Menurut  malikiyah,  apabila  diisyaratkan  keuntungan  semuanya  untuk mudharib atau untuk pemilik modal maka hal itu dibolehkan, karena  itu merupakan tabarru atau sukarela.
2) Keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama Dengan  pembagian  secara  nisbah  atau  persentase,  misalnya  setengah setengah, sepertiga, dan dua pertiga, atau 40% : 60% : 35% : 65%, dan seterusnya.  Apabila  keuntungan  dibagi  dengan  ketentuan  yang  pasti, seperti  pemilik  mendapat  RP.100.000,00  dan  sisanya  untuk  pengelola (mudharib), maka syarat tersebut tidak sah , dan mudharib menjadi fasid. Hal tersebut dikarenakan karakter mudharabah menghendaki keuntungan dimiliki bersama,  sedangkan  penentuan syarat  dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut (Ibid,h 30-31).

## B. Pengertian Pengelolaan
,  pelaksanaan,  pengorganisasian  dan  pengontrolan  menurut  Baldertom,    Istilah pengelolaan  sama  dengan  manajemen  yaitu  menggerakan,  mengorganisasikan,  dan mengarahkan  usaha  manusia  untuk  memanfaatkan  secara  efektif  material  dan  fasilitas untuk  mencapai  suatu  tujuan.  sedangkan  Adisasmita    mengemukakan  bahwa  “ pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan akan tetapi merupakan rangkaian
kegiatan  yang  meliputi  fungsi-fungsi  manajemen  seperti  perencanaan,  pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “ management ”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, isilah inggris  tersebut lalu di Indonesia  menjadi  manajemen.  Manajemen  berasal  dari  kata to  manage  yang  artinya mengatur,  pengaturan  dilakukan  melalui  proses  dan  diatur  berdasarkan  urutan  dari fungsi-fungsi  manajemen.  Jadi  manajemen  itu  merupakan  suatu  proses  untuk mewujudkan  tujuan  yang  diinginkan  melalui  aspek-aspeknya  antara  lain  planning, organizing, actuating, dan controlling.
Sedangkan  menurut  Syamsu  menitikberatkan  pengelolaan  sebagai  fungsi manajemen  yang  meliputi  perencanaanuntukmencapai  efisiensi  pekerjaan.  Pendapat Pramudji mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada 2 faktor yaitu;
a. Pengelolaan  sebagai  pembangunan  yang  merubah  sesuatu  sehingga  menjadi  baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
b. Pengelolaan  sebagai  perubahan  yaitu  usaha  untuk  memelihara  sesuatu  agar  lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.
Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan  aktivitas-aktivitas  dalam  organisasi  berupa  perencanaan,  pengorganisasian, pengendalian,  pengarahan,  dan  pengawasan.  Istilah  manajemen  berasal  dari  kata kerja to  manage  yang  berarti  menangani,  memimpin,  membimbing,  atau  mengatur (Suawa, 2021).

## C. Pengertian Lahan Tambak
Lahan  tambak  adalah  kolam  buatan  biasanya  di  daerah  pantai  yang  diisi  air  dan dimanfaatkan  sebagai  sarana  budidaya  perairan  (akuakultur).  Tambak  ini  biasanya dihubungkan dengan air payau atau air tawar dan biasa disebut empang. Pembudidayaan ikan  adalah  kegiatan  untuk  memelihara,  membesarkan,  dan  membiarkan  ikan  dan  serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol (UU No. 31 / 2004).
Rodriguez-Rodriguez menambahkan bahwa tambak atau kolam cenderung  berada pada  lahan  dengan  lapisan  tanah  yang  kurang  porus.  Istilah  kolam  biasanya  digunakan untuk tambak yang terdapat di dataran air yang tawar, sedangkan tambak untuk air payu atau air asin. Biggs al,  menyebutkan salah satu fungsi tambak sebagai ekosistem perairan adalah  terjadinya  pengkayaan  jenis  biota  air.  Bertambahnya  jenis  biota  tersebut  berasal dari pengenal biota-biota yang dibudidayakan.
Beberapa istilah di bidang pertambakan yang perlu diketahui yaitu;
a) Pemilik  tambak  ialah  orang  atau  badan  hukum  yang  dengan  hak  apapun berkuasa atas suatu tambak.
b) Penggarap tambak ialah orang yang secara nyata, aktif menyediakan tenaganya dalam usaha pemeliharaan ikan atas dasar perjanjian bagi hasil yang diadakan dengan pemilik tambak.
c) Tambak  ialah  genangan  air  yang  dibuat  oleh  orang  sepanjang  pantai  untuk pemeliharaan ikan dengan mendapat pengairan yang diatur.
d) Ikan pemeliharaan ialah yang sengaja dipelihara dari benih yang pada umumnya diperoleh dengan jalan membeli (Khardianti,2019).
Tambak udang adalah sebuah kolam yang dibangun untuk membudidayakan udang, baik  udang  air  tawar,  maupun  air  asin.  Udang  merupakan  salah  satu  jenis  hewan penyaring  sehingga  kualitas  air  (keasaman  dan  kadar  garam)  sangat  menentukan  hasil yang  didapatkan oleh  petambak. Tambak  juga diartikan  sebagai  salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir.
Budidaya  tambak  memiliki  komponen  keruangan  serta  perbedaan  karakteristik biofisik  dan  sosial  ekonomi  dari  setiap  lokasi.  Banyak  usaha  budidaya  tambak  intensif belum  memanfaatkan  kelebihan  sistem  informasi  geografis  dalam  melakukan  pemilihan lokasi  dan  pengelolaan  budidaya,  dimana  hal  tersebut  penting  dilakukan  untuk menghindari kegagalan usaha. Tambak biasanya dibangun di daerah pantai, terutama di hutan mangrove, estuaria, dan teluk, karena itu air yang digunakan untuk mengisi tambak merupakan air payau. Namun akhir-akhir ini tambak pun dibangun di daerah pantai yang merupakan daerah berpasir, sehingga mendapat pasokan air laut bersalinitas tinggi (Jinne, 2020).
Tambak  dibangun  di  pinggir  pantai  untuk  kemudahan  pengairan,  yakni  pengisian dengan  air  laut  atau  air  payau.  Tambak  udang  biasanya  dikembangkan  di  kawasan intertidal,  pada  area  terlindung  dekat  sungai,  muara  sungai,  dan  area  mangrove.  Selain sebagai sumber pasokan air, kedekatan tambak dengan pantai bertujuan untuk mencapai kesempurnaan pengeluaran air limbah. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap proses pengeringan  dasar  tambak  yang  lebih  baik,  dengan  catatan  bahwa  lokasi  di  sepanjang pantai tidak berlumpur karena proses siltasi (Ibid,h 21).
Kegagalan  panen  yang  seringkali  banyak  dialami  petani  tambak  udang  di  Desa Pambang baru  merupakan salah satu petunjuk telah terjadinya degradasi kualitas lahan dan  air  pendukung  usaha  budidaya,  kegagalan  terjadi  akibat  dari  diabaikannya  daya
dukung  atau  kemampuan  dari  tambak  sebagai  media  kegiatan  budidaya.  Analisa  daya dukung lingkungan perairan perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi dan kemampuan tambak dalam mendukung kegiatan budidaya agar sesuai dengan hasil yang diharapkan bagi para petani tambak Desa Pambang Baru (Suparjo, 2008).
Implementasi akad mudharabah pada usaha tambak udang di Desa Pambang Baru dapat dilihat dari perspektif akuntansi syariah sebagai berikut:
1. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal ( shahibul maal) dan pengelola usaha ( mudharib) dalam membagi keuntungan dari usaha yang dilakukan. Dalam  konteks  tambak  udang,  pemilik  modal  dapat  memberikan  modal  untuk membeli  benih  udang,  pakan,  dan  peralatan  tambak,  sedangkan  pengelola  usaha bertanggung  jawab  dalam  mengelola  tambak  dan  memelihara  udang  hingga  siap panen.
2. Dalam  akad  mudharabah,  pembagian  keuntungan  harus  disepakati  bersama  dalam persentase tertentu. Persentase bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha dapat  disesuaikan  dengan  kesepakatan  bersama,  namun  umumnya  berkisar  antara 70:30 atau 60:40.
3. Dalam  akuntansi  syariah,  transparansi  dan  akuntabilitas  sangat  penting  dalam pelaksanaan  akad  mudharabah.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  pencatatan  dan pelaporan  keuangan  secara  teratur  dan  transparan  agar  pemilik  modal  dapat memantau  perkembangan  usaha  dan  memastikan  bahwa  keuntungan  dibagi  secara adil.
4. Selain itu, dalam akuntansi syariah, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan akad mudharabah, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.  Prinsip-prinsip  ini  harus  diterapkan  dalam  setiap  tahap  pelaksanaan  akad mudharabah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan.
Dalam  implementasi  akad  mudharabah  pada  usaha  tambak  udang  di  Desa Pambang  Baru,  perlu  diperhatikan  prinsip-prinsip  akuntansi  syariah  dan  dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara transparan serta akuntabel. Hal ini akan memastikan bahwa pelaksanaan akad mudharabah dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Ibid, h 21).

## SIMPULAN
Sistem  akad  mudharabah  yang  ada  pada  tambak  udang  di  Desa  Pambang  Baru dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan (pengelola) dan pemilik modal dalam bentuk pernyataan lisan, atas dasar kepercayaan dan tanpa menghadirkan saksi dengan
sistem  bagi  hasil  kongsi  atau  tergantung  pada  kesepakatan  di  awal  akad,  serta  jangka waktu  yang  tidak  ditetapkan  secara  jelas.  Akad  perjanjian  kerjasama  tambak  udang  di Desa  Pambang  Baru  dalam  pelaksanaannya  bertujuan  untuk  saling  tolong  menolong antara  sesama  manusia.  Namun  dalam  hal  penangguhan  kerugian  bisa  dikatakan bertentangan dengan jumhur ulama.
Karena  dalam  prakteknya  jika  terjadi  kerugian  maka  yang  menanggung  adalah kedua  pihak,  tanpa  terkecuali  kerugian  itu  disebabkan  oleh  apa.  Dengan  demikian  ada salah satu pihak yang dirugikan. Walaupun demikian antara pemilik lahan (pengelola) dan pemilik modal tetap mau melakukan sistem bagi hasil kerja sama tersebut karena faktor kebutuhan. Maka dari itu, menurut ajaran islam cara seperti ini tidak sah.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Muhammad  Rama  Kaneko, Praktik  Kerja  Sama  Bagi  Hasil  Pengelolaan  Tambak  Udang Dalam  Perspektif  Fiqh  Muamalah  (Studi  di  Kampung  Bumi  Dipasena  Jaya  RT  03 Kecamatan  Rawa  Jitu  Timur  Kabupaten  Tulang  Bawang),  Dalam  Skripsi:  Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 2022.
Aldy  Baharuddin  Asia,  Multazam  Mansyur  Addury,  Dkk, Akuntabilitas  Pelaksanaan  Akad Mudharabah Pada Petani Tambak Udang di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang, Dalam Jurnal: Ekonomi Syariah, Volume 1 Issue 1, Juni 2022.
Benazir, Dandi, Risiko Penerapan  Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan  Tambak Udang (Studi  Kasus:  Kemukiman    Gampong  Lhang),  Dalam  Jurnal:  Hei  Ema,  Vol.  1  No.  2, Tahun 2022.
Amalia  Sagita  Putri, Analisis  Implementasi  Pola  Bagi  Hasil  Pada  Petambak  Guna Meningkatkan  Pendapatan  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Pada  Petambak Udang Desa Bumi Dipasena Sejahtera Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang), Dalam Skripsi: Fakultas, Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri, Raden Intan Lampung, 1442 H / 2021 M.
Dani  Ahmad,  Moch.  Cahyo  Sucipto,  Dkk, Analisis  Penerapan  Akad  Mudharabah  Pada Pemberian  Modal  Pakan  Ikan  Berdasarkan  Kajian  Ekonomi  Syari’ah ,  Dalam  Jurnal: Eksisbank Vol. 3 No. 2 Desember 2019.
Ahmad  Qurais  Wahid,  Abdi  Wijaya, Analisis  Hukum  Islam  terhadap  Pelaksanaan  Akad Mudharabah  bagi  Petani  Tambak  di  Pangkep,  Dalam  Jurnal:  Mahasiswa perbandingan mazhab, vol. 3, no.2, 2021.
Muhammad  Fawaid,  Supriyadi,  I mplementasi  Akad  Mu ḍ ārabah  Pada  Pembiayaan  Usaha Kecil Menengah  Di Pt Bprs Bhakti Sumekar Cabang  Dungkek Perspektif Fatwa Dsn
Mui,  Dalam  Jurnal:  Economics  And  Business  Management,  Vol.  2,  No.  1,  Februari 2023.
Hari  Mustofian,  Andika, Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Akad  Kerjasama  Dalam Pengelolaan Lahan Tambak Udang (Studi Kasus Di Desa Bumi Dipasena Mulia Kec. Rawajitu Timur Kab. Tulang Bawang Prov. Lampung), Dalam Skripsi: Jurusan Hukum Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah  Institut  Agama  Islam  Negeri  (IAIN)  Ponorogo, 2023.
Aldy Baharuddin Asia, Akuntabilitas Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Petani Tambak Udang Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang,  Dalam Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, Parepare, 2022.
Muhammad Rozikin, Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Udang Di Desa Pambang Baru Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah, Dalam Skripsi: Syari’ah Dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain), Bengkalis, 2022 M/1443 H.
Pascallino Julian Suawa, Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah  Kabupaten  Minahasa  (Studi  Kasus  Di  Balai  Wilayah  Sungai  Sulawesi), Dalam Jurnal: Governance (1), 2, 2021.
Khardianti, Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pada Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa  Paria  Kecamatan  Duampanua  Kabupaten  Pinrang  Menurut  Perspektif  Islam, Dalam Skripsi: Program Studi Ekonomi Islam Fakultas, Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
Jinne, Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tambak Udang Di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, Dalam Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, 2020.
Mustofa  Niti  Suparjo, Daya  Dukung  Lingkungan  Perairan  Tambak  Desa  Mororejo Kabupaten Kendal, Dalam Jurnal: Saintek Perikanan Vol. 4, No. 1, 2008.