## EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG
Oleh : Putu Dion Wahyu Pratama 1 dan I Nyoman Mudarya 2

## Abstraksi
Berbagai  kebijakan  sudah  dan  sedang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  untuk mengurangi angka dan memutus mata rantai kemiskinan, sekaligus meningkatkan sumber  daya  manusia.  Salah  satunya  adalah  dengan  program  Keluarga  Harapan (PKH) untuk keluarga sangat miskin (KSM).
Beberapa pokok. permasalahan dapat dirumuskan,dalam penelitian ini, yaitu : 1)  Bagaimanakah  pelaksanaan  PKH  di  Desa  Sanggalangit  ?  2)  Bagaimanakah dampak  pelaksanaan  PKH  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan  di  Desa Sanggalangit ? dan 3) Bagaimanakah evaluasi program keluarga harapan di Desa Sangalangit? . Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan  informan  menggunakan  Teknik purposive  sampling ,  sedang pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen.  Analisis  data  dilakukan  secara  terus-menerus  selama  berlangsungnya penelitian dengan tahapan : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Sanggalangit dipengaruhi  empat  variable  implementasi  kebijakan,  yaitu  :  komunikasi,  sumber daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Dampak  pelaksanaan  PKH  dalam  upaya pengentasan  kemiskinan  di  desa  Sanggalangit  berupa  dampak  positif  yakni dampak  yang  diharapkan,  dan  dampak  negative  yakni  dampak  yang  tidak diharapkan.
Evaluasi  dilakukan  terhadap  pelaksanaan  PKH  di  Desa  Sanggalangit,  dimana evaluasi tersebut menyangkut isi kebijakan yakni PKH berhasil mengurangi angka dan  memutus  mata  rantai  kemiskinan,  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  serta  merubah  perilaku  KSM.  Evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  yakni lebih  ditekankan  pada  periode  pencairan  bantuan  dan  kekurangan  personil pendamping  PKH.  Evaluasi  terhadap  dampak  kebijakan  lebih  ditekankan  pada bagaimana  meningkatkan  dampak  positifnya  dan  mengurangi  bahkan  sebisanya menghilangkan dampak negatifnya.

## Kata kunci : PKH, Evaluasi Kebijakan, Keluarga Miskin
1 Kantor Camat Seririt, email: dionwp11@gmail.com
2 Staf Pengajar Fisip Universitas Panji Sakti, email: mudarya@unipas.ac.id

## 1. Pendahuluan
Pembangunan pada prinsipnya berusaha menggarap berbagai permasalahan  yang  dihadapi  oleh  negara-negara  yang  sedang  berkembang. Masalahnya  terletak  pada  hasil  pembangunan  masa  lampau,  dimana  strategi pembangunan  ekonomi  yang  menitikberatkan  pada  pertumbuhan  ekonomi  yang pesat  ternyata  menghadapi  kekecewaan.  Banyak  negara-negara  di  dunia  ketiga yang  sudah  mengalami  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  sedikit  sekali  manfaatnya terutama  dalam  mengatasi  kemiskinan,  pengangguran    dan  ketimpangan  dalam distribusi  pendapatannya.  Jurang  si  kaya  dengan  si  miskin  semakin  melebar, pengangguran  dan  setengah  pengangguran  di  desa  maupun  di  kota  semakin meningkat.
Ketimpangan dan ketidakmerataan serta pengangguran tidak hanya dalam konteks  nasional,  tetapi  dalam  konteks  internasional  yang  memandang  negara- negara  yang  sedang  berkembang  sebagai  bagian  peningkatan interdepedensi (saling  ketergantungan)  yang  sangat  timpang  dalam  sistem  ekonomi  dunia. Masalah  kemiskinan  dan  distribusi  pendapatan  merupakan  hal  yang  sama-sama penting dalam pembangunan suatu negara. Penghapusan kemiskinan yang meluas dan  pertumbuhan  ketimpangan  pendapatan  merupakan  sumber  dari  masalah pembangunan  yang  banyak  mempengaruhi  strategi  dan  tujuan  pembangunan. Oleh karena itu para pakar ekonomi mengatakan bahwa sebagai perbaikan jurang pendapatan  nasional  hanya  mungkin  bila  strategi  pembangunan  mengutamakan apa  yang  disebut  keperluan  mutlak  ( absolute  necessity) ,  syarat  minimum  untuk memenuhi  kebutuhan  pokok  ( minimum  requirement  of  cover  basic  need) serta yang  dinamakan  kebutuhan  dasar  atau basic  necessity (Arn,  dalam  Suprapta, 2004).
Program Keluarga Harapan ( PKH ) adalah salah satu program pemerintah dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan  yang  merupakan  program  perlindungan sosial  yang  memberikan  bantuan  tunai  kepada  Keluarga  Sangat  Miskin  (  KSM  ) dan bagi anggota diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban KSM dan  dalam  jangka  panjang  diharapkan  dapat  memutus  rantai  kemiskinan  antar
generasi,  sehingga  generasi  berikutnya  dapat  keluar  dari  perangkap  kemiskinan (Budiadnyana dan Sandiasa, 2017:  3). Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Millenium.  Lima  komponen  tujuan Millenium Development  Goals (MDG’s)  yang akan terbantu  oleh PKH  yaitu :  pengurangan penduduk  miskin  dan  kelaparan;  pendidikan  dasar;  kesetaraan  gender; pengurangan  angka  kematian  bayi  dan  balita;  dan  pengurangan  kematian  ibu melahirkan.
PKH  adalah  program  pemberian  uang  tunai  kepada  KSM  berdasarkan persyaratan  dan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dengan  melaksanakan kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai program Conditional  Cash  Transfers (  CCT  )  atau  program  bantuan  tunai  bersyarat. Persyaratan  tersebut  dapat  berupa  kehadiran  di  fasilitas  pendidikan  (  misalnya bagi anak usia sekolah ), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan ( misalnya bagi anak balita atau bagi ibu hamil).
Desa  Sanggalangit  adalah  salah  satu  desa  yang  ada  di  Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng yang pada akhir tahun 2020 jumlah penduduknya sebanyak 6067 jiwa atau 1689 KK, dengan 718 KK ( 42,73 % ) termasuk dalam kategori  KK  Miskin.  Dari  jumlah  KK  Miskin  tersebut,sebanyak  324  KK  miskin tersebut,  sampai  tahun  2020  telah  menerima  bantuan  lewat  Program  Keluarga Harapan  (PKH).  Sedangkan  KK  miskin  yang  tidak  bisa  mendapatkan  bantuan lewat  PKH,  mendapatkan  bantuan  lewat  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT),  serta  bantuan  khusus  untuk  masyarakat  miskin  terdampak  Covid-19 yakni berupa Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Permasalahan  di  lapangan  juga  muncul  ketika  proses  penentuan  KSM penerima  bantuan  PKH  bersifat  agak  subyektif,  dimana  Perbekel  sebagai  pihak yang  berwenang  untuk  menentukan  warganya  yang  berhak  menerima  bantuan tersebut terkadang pilih kasih. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang perlu segera dicarikan solusi agar tidak menjadi penyebab munculnya persoalan baru di tengah-tengah  masyarakat.  Juga  terkadang  muncul  permasalahan  berupa  masih
munculnya  nama  penerima  bantuan  PKH,  padahal  keluarga  tersebut  sudah  tidak lagi memiliki anak sekolah, anak balita atau ibu hamil.
Untuk  itu,  PKH  yang  sudah  digulirkan  sejak  era  kepemimpinan  Presiden Susilo  Bambang  Yudoyono,  tepatnya  sejak  tahun  2007  ini  perlu  dilaksanakan evaluasi  terhadap  pelaksanaan  dan  juga  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  adanya program  tersebut.  Evaluasi  terhadap  suatu  kebijakan  yang  telah  dilaksanakan penting  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  efektifitas  suatu  kebijakan,  untuk mengetahui  apakah  suatu  kebijakan  berhasil  atau  gagal,  untuk  memenuhi  aspek akuntabilitas  publik,  untuk  menunjukkan  pada stakeholders manfaat  suatu kebijakan, serta agar tidak mengulangi kesalahan yang sama ( Subarsono, 2014 : 123 ).
Berbagai permasalahan yang muncul dilapangan dalam pelaksanaan PKH di Desa Sanggalangit perlu di evaluasi agar kedepannya program ini bisa berjalan dengan  sebaik  mungkin  dan  tentunya  tepat  sasaran.  Juga  harus  dapat  dipastikan bahwa  program  ini  memang  benar-benar  bermanfaat  untuk  meningkatkan  taraf kehidupan  masyarakat  yang  masuk  kategori  Keluarga  Sangat  Miskin  (  KSM  ). Sehingga  dalam  kurun  waktu  tertentu  tidak  lagi  dijumpai  masyarakat  dalam kategori KSM di Desa Sanggalangit.
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  masalah  tersebut  di  atas,  maka  yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah  Pelaksanaan  PKH  di  Desa  Sanggalangit  Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ?
2. Bagaimanakah  Dampak  Pelaksanaan  PKH  dalam  Upaya  Pengentasan Kemiskinan  di  Desa  Sanggalangit  Kecamatan  Gerokgak  Kabupaten Buleleng ?
3. Bagaimanakah  Evaluasi  pelaksanaan  PKH  di  Desa  Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng ?
Sesuai dengan permasalahan  yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk  mengetahui  pelaksanaan  PKH  di  Desa  Sanggalangit  Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.
2. Untuk  mengetahui  dampak  pelaksanaan  PKH  dalam  upaya  pengentasan kemiskinan  di  Desa  Sanggalangit  Kecamatan  Gerokgak  Kabupaten Buleleng.
3. Untuk  mengetahui  evaluasi  pelaksanaan  PKH  di  Desa  Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.

## 2. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif.  Menurut  Bungin  (2012  :  17  ),  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  mengenai  kata-kata  lisan  maupun  tertulis  dan tingkah  laku  yang  dapat  diamati  dari  orang-orang  yang  diteliti.  Sedangkan menurut  Trianto (2011 : 10 ) penelitian kualitatif adalah penelitian  yang percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.
Yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  terutama  adalah  Perbekel Desa  Sanggalangit  beserta  perangkatnya,BPD,  LPM,  Pengelola  PKH,  tokoh masyarakat  dan  anggota  masyarakat  Desa  Sanggalangit  Kecamatan  Gerokgak. Informan  tersebut  ditunjuk  secara purposive dengan  mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang ditelaah.
Hal  pertama  yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahapan penelitian kualitatif adalah menetapkan research question atau fokus penelitian ( Hendarso, 2009  :  53  ).  Menurut  Moleong  (2007),  fokus  penelitian  kualitatif  berkaitan  erat dengan rumusan masalah, masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian, sehingga fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan  pola  pikir  yang  bersifat  “ emercial  induktif ”  (kenyataan  dan  induktif) segalanya ditentukan dari data yang sebenarnya diperoleh di lapangan Pernyataan ini  dipertegas  oleh  Bungin  (2012  :  29  ),  bahwa  fokus  penelitian  perpadanan dengan  rumusan  masalah  pada  penelitian  kualitatif.  Adapun  yang  menjadi  fokus dalam penelitian ini adalah :
1. Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  di  Desa  Sanggalangit,  yang meliputi  :  a)  Komuniksi  (  implementor  harus  mentranmisikan  tujuan  dan
sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran ; b) Sumberdaya (sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial); c) Disposisi ( watak dan karakteristik yang  dimiliki  oleh  implementor  seperti  komitmen,  kejujuran,  dan  sifat demokratis  );  dan  d)  Struktur  birokrasi  (  adanya  SOP  yang  menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak )
2. Dampak  Program  Keluarga  Harapan  untuk  pengentasan  kemiskinan  di Desa Sanggalangit, yang meliputi :
- Dampak positif (dampak yang diharapkan )
- Dampak negatif ( dampak yang tidak diharapkan )
3. Evaluasi pelaksanaan PKH di Desa Sanggalangit, yang meliputi :
- Evaluasi Isi kebijakan
- Evaluasi pelaksanaan kebijakan
- Evaluasi dampak kebijakan
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Desa  Sanggalangit  Kecamatan Gerokgak  Kabupaten  Buleleng,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  evaluasi pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan.  Lokasi  ini  dipilih  karena  secara geografis  wilayah  Desa  Sanggalangit  mudah  dijangkau  serta  data-data  yang diperlukan untuk penelitian ini juga cukup tersedia.
Teknik   pengumpulan data  yang  digunakan dalam  penelitian ini adalah : observasi,  wawancara,  dan  pemanfaatan  dokumen.  Selanjutnya  analisis  data menggunakan  teori  yang  disampaikan  oleh  Millles  dan  Huberman  (  Sugiyono, 2013  ),  yakni  analisis  data  dengan  empat  tahapan  yakni  pengumpulan  data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

## 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## 3.1  Pelaksanaan PKH di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak
Program  Keluarga  Harapan  (  PKH  )  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mempercepat  penanggulangan  kemiskinan  yang  bertujuan  agar  keluarga  miskin dapat  hidup  secara  layak  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  secara minimal.  Penerima  bantuan  lewat  PKH  adalah  ibu  pengurus  rumah  tangga  atau wanita dewasa  yang mengurus anak pada  rumah tangga  yang bersangkutan.  Jika
tidak  ada  ibu  maka  :  nenek,  tante/bibi,  kakak  perempuan  dewasa  dapat  menjadi penerima bentuan  ( Kemensos RI, 2013 ).
Terkait  pelaksnaan  PKH  di  Desa  Sanggalangit,  sebagai  sebuah  kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  maka  keberhasilan  implementasi  kebijakan tersebut  akan  ditentukan  oleh  beberapa  faktor  atau  variabel,  dam  masing-masing variabel  tersebut  saling  berhubungan  satu  sama  lain.  Variabel-variabel  tersebut adalah : komunikasi, sumbedaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## 3.1.1 Komuniasi
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar  pelaksana kebijakan  atau  implementor  mengetahui  dan  memahami  apa  yang  harus dilakukan.  Pelaksana  kebijakan  harus  menyampaikan  kepada  kelompok  sasaran apa yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya kebijakan tersebut. Terkait dengan implementasi  atau  pelaksanaan  PKH  di  Desa  Sanggalangit,  pengelola  program tersebut harus paham dan mengetahui apa yang harus dilakukan.
Dari  penyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  tiga  orang  informan yakni  Perbekel  Desa  Sanggalangit,  Pendamping  PKH  Desa  Sanggalangit,  dan Kelian Banjar Dinas Kayuputih Desa Sanggalangit, dapat diketahui bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan Program Keluarga Harapan, para pelaksana program tersebut  harus  mengetahui  apa  yang  harusm  dilakukan,  dan  mensosialisasikan kepada KPM sebagai kelompok sasaran tentang tujuan dan manfaat dari program tersebut.  Hal  ini  sesuai dengan  yang  disampaikan  oleh  Edwards  III  (  Subarsono, 2014  )  bahwa  salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan adalah  komunikasi  yang  artinya,  keberhasilan  implementasi  kebijakan mensyaratkan  implementor  mengathui  apa  yang  harus  dilakukan.  Apa  yang menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok sasaran  ( target  group )  sehingga  mengurangi  distorsi  implementasi.  Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas dan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

## 3.1.2 Sumberdaya
Implementasi  sebuah  kebijakan  sangat  memerlukan  adanya  sumberdaya yang  menjadi  pendukung  pelaksanan  kebijakan  tersebut.  Sehebat  apapun perencanaan  yang  dilakukan,  semulia  apapun  tujuan  dari  dikeluarkannya kebijakan  tersebut,  tanpa  dukungan  sumberdaya  yang  memadai,  kebijakan tersebut  tidak  akan  berhasil.  Sumberdaya  yang  dimaksudkan  disini  adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial.
Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan melalui proses  wawancara,  dapat  diketahui  keberhasilan  pelaksanaan  PKH  di  Desa Sanggalangit  sangat  didukung  oleh  adanya  pelaksana  kebijakan  yakni pendamping  PKH  yang  memiliki  kompetensi  dan  komitmen  yang  tinggi,  serta dana  yang  memang  sudah  dialokasikan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  sesuai  dengan yang  disampaikan  oleh  Edwards  III  (  Subarsono,  2014  ),  bahwa  sumberdaya merupakan  variabel  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan.  Walaupun  isi kebijakan  sudah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila kekurangan  sumberdaya  untuk  melaksanakan,  implementasi  tidak  akan  berjalan efektif.  Sumberdaya  tersebut  dapat  berwujud  sumberdaya  manusia,  yakni kompetensi  implementor,  dan  sumberdaya  finansial.  Sumberdaya  adalah  faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di atas kertas menjadi dokumen saja.

## 3.1.3 Disposisi
Pelaksana kebijakan apalagi kebijakan yang bersentuhan langsung dengan mayarakat,  haruslah  dipilih  orang-orang  yang  memiliki  komitmen  yang  tinggi untuk  membantu  sesama,  memiliki  kejujuran,  serta  berlaku  adil  dan  bersifat demokratis.  Begitu  pula  dengan  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  yang merupakan  program  terkait  penanggulangan  kemiskinan,  diperlukan  orang-orang yang memiliki jiwa dan karakter seperti disebutkan di atas.
Dari hal-hal yang disampaikan oleh para informan , dapat diketahui bahwa terkait  PKH  di  Desa  Sanggalangit,  pelaksana  kebijakan  haruslah  orang-orang yang  jujur,  memiliki  komitmen  untuk  membantu  sesama,  bersikap  adil  dan
demokratis  serta mau menerima masukan dan saran demi perbaikan pelaksanaan program  tersebut  kedepannya.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Edwards  III (Subarsono,  2014)  tentang  disposisi  sebagai  salah  satu  variabel  yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Disposisi  adalah watak dan karakteristik yang  dimiliki  oleh  implementor,  seperti  komitmen,  kejujuran,  sifat  demokratis. Apabila  implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia  akan  dapat menjalankan  kebijakan  dengan  baik  seperti  apa  yang  dinginkan  oleh  pembuat kebijakan.  Ketika  implementor  memiliki  sikap  dan  perspektif  yang  berbeda dengan  pembuat  kebijakan,  maka  proses  implementasi  kebijakan  menjadi  tidak efektif.

## 3.1.4  Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  menjadi  sangat  penting  dalam  implementasi  kebijakan, yang menyangkut dua hal yakni mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri  yang  tertuang  dalam  Standar  Operasional  Prosedur  (  SOP  )  pelaksanaan. Berkaitan  dengan  implementasi  PKH  di  Desa  Sanggalangit,  maka  mekanisme pencairan bantuan serta SOP dalam pelaksanaannya tidaklah terlalu rumit.
Dari hal-hal yang disampaikan oleh para informan, dapat diketahui bahwa pelaksana  program  PKH  untuk  KPM  di  Desa  Sanggalangit  berusaha  untuk mempermudah proses penyaluran bantuan dengan tidak menerapkan prosedur dan struktur  birokrasi  yang  panjang  dan  rumit,  karena  semua  itu  akan  mempersulit masyarakat.  Meskipun  memang  yang  namanya  struktur  birokrasi  dengan  SOP tersebut  memang  harus  dijalankan.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  dismpaikan  oleh Edwards III           ( Subarsono, 2014 ) yang mengatakan bahwa struktur birokrasi yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Struktur  birokrasi  yang  panjang dengan  SOP  yang  rumit  dan  terkesan  kaku  jusru  akan  melemahkan  proses pengawasan dan menimbulkan red-tape , yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
3.2  Dampak PKH Untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Sanggalangit.
Dampak  dari  suatu  program  atau  kebijakan  bisa  dilihat  setelah  kebijakan atau  program  tersebut  selesai  dilaksanakan.  Dampak  kebijakan  adalah  akibat- akibat  dan  konsekuensi-konsekuensi  yang  ditimbulkan  dengan  dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tadi.
Sehubungan  dengan  pengelolaan  Program  Keluarga  Harapan  di  Desa Sanggalangit,  maka  dampak  yang  dapat  dilihat  dari  adanya  pemberian  bantuan pendidikan  dan  kesehatan  untuk  warga  miskin  tersebut,  dapat  berupa  dampak positif  yakni  dampak  yang  diharapkan  dan  dampak  negatif,yakni  dampak  yang tidak diharapkan

## 3.2.1  Dampak Positif
Dampak  positif  yang  bisa  dilihat  dari  adanya  bantuan  PKH  untuk masyarakat  miskin  khususnya  keluarga  miskin  di  Desa  Sanggalangit,  adalah dengan  adanya  bantuan  PKH  tersebut,  keluarga  miskin  atau  KPM  yang  dulunya tidak  memiliki  biaya  yang  cukup  untuk  menyekolahkan  anak-anaknya  serta membiayai kesehatan balita dan ibu hamil akhirnya bisa tertangani.
Dari  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan, didukung  oleh  hasil  pengamatan  secara  langsung  di  lokasi  penelitian,  dapat diketahui  bahwa  adanya  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  membawa  dampak positif  bagi  kehidupan  keluarga  miskin  khususnya  KPM  penerima  bantuan  PKH dalam  upaya  mereka  keluar  dari  jeratan  kemiskinan  Hal  ini  sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  James  E.  Anderson(  Islamy,  2010  :  115  ),  yang  menyatakan bahwa  dampak  positif  dari  suatu  kebijakan  merupakan  suatu  dampak  yang memang  diharapkan.  Sasaran  kebijakan  PKH  yakni  keluarga  miskin  merupakan sasaran  utama  dari  program  tersebut.  Tujuannya  adalah  untuk  memerangi kemiskinan  dan  harapannya  adalah  meningkatnya  taraf  kehidupan  keluarga tersebut.  Hal  tersebut  memang  sudah  terjadi  pada  keluarga  miskin  di  Desa Sanggalangit yang selama ini telah menikmati bantuan PKH.

## 3.2.2  Dampak Negatif
Di  samping  adanya  dampak  positif  dari  suatu  program  atau  kebijakan, tentunya  tidak  bisa  dipungkiri  adanya  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh adanya  Program  Keluarga  Harapan  di  Desa  Sanggalangit.  Bantuan  PKH  kepada keluarga    miskin  atau  KPM  yang  selama  ini  dilaksanakan  oleh  pemerintah memang  lebih  banyak  dalam  bentuk  bantuan  langsung.  Hal  ini  tentunya berdampak negatif pada sikap mental keluargaitu sendiri.
Dari  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan,  dapat diketahui bahwa disamping adanya dampak positif yang memang menguntungkan warga  miskin,  bantuan  program  PKH  di  Desa  Sanggalangit  juga  berdampak negatif pada perubahan sikap mental masyarakat yang menjadi malas, manja dan pasrah  menunggu  bantuan  dari  pemerintah.  Warga  bahkan  terkadang  menjadi tidak  malu  mengaku  dirinya  miskin  dengan  tujuan  bisa  diperhitungkan  sebagai penerima  bantuan  dari  pemerintah.  Hal  ini  merupakan  dampak  yang  memang tidak  diharapkan  dari  suatu  kebijakan  atau  program.  Seperti  yang  disampaikan oleh  James  E.Anderson  (  Islamy,  2010  :  115)  ,  bahwa  dalam  kebijakan  akan muncul  dampak  yang  diharapkan  ( intended  consequences )  dan  dampak  yang tidak diharapkan ( unintended concequences ).
Dampak-dampak  dari  program  atau  kebijakan  bantuan  PKH  seperti tersebut  di  atas,  baru  bisa  diketahui  setelah  diadakannya  evaluasi  secara menyeluruh  terhadap  program  tersebut.  Untuk  itulah  evalusai  terhadap  suatu kebijakan  sangat  diperlukan  untuk  mengetahui  dampak  yang  bisa  ditimbulkan oleh  adanya  suatu  kebijakan  atau  program  di  samping  bermanfaat  untuk memberikan  masukan  agar  kedepannya  bisa  dilaksanakan  program  yang  lebih baik.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Subarsono  (  2014  ),  yang menyatakan  bahwa  tujuan  evaluasi  kebijakan  salah  satunya  adalah  untuk mengukur  dampak  dari  suatu  kebijakan,  baik  dampak  positif  maupun  dampak negatif.

## 3.3  Evaluasi Pelaksanaan PKH di Desa Sanggalangit
Evaluasi  adalah  kegiatan  untuk  menilai  tingkat  kinerja  suatu  kebijakan. Evaluasi  baru  dapat  dilaksanakan  kalau  suatu  kebijakan  sudah  berjalan  cukup waktu.  Memang  tidak  ada  batasan  yang  pasti  kapan  sebuah  kebijakan  harus dievaluasi.  Untuk  dapat  mengetahui outcome dan  dampak  suatu  kebijakan  sudah tentu  diperlukan  waktu  tertentu,  misalnya,  5  tahun  semenjak  kebijakan  itu dimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak  dari  suatu  kebijakan  belum  tampak.  Semakin  strategis  suatu  kebijakan, maka  diperlukan  tenggang  waktu  yang  lebih  panjang  untuk  melakukan  evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat  dilakukan  dalam  kurun  waktu  yang  relatif  lebih  cepat  semenjak ditetapkannya kebijakan yang bersangkutan.
Berkaitan  dengan  implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (  PKH  )  di Desa Sanggalangit, yang sudah dilaksanakan sejak 2009, maka evaluasi terhadap program  tersebut  dapat  mencakup  tentang  tiga  hal  yaitu  evaluasi  terhadap  isi kebijakan,  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan,  dan  evaluasi  terhadap  dampak kebijakan.

## 3.3.1  Evaluasi Isi Kebijakan
Sesuai  Buku  Panduan  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia,  maka  PKH  pada prinsipnya adalah pemberian bantuan uang tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), dengan syarat mereka bersedia mematuhi ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya bidang kesehatan  dan  pendidikan.  Setelah  berlangsung  cukup  lama  bahkan  lebih  dari sepuluh  tahun,  program  tersebut  dianggap  berhasil  makanya  terus  dilaksanakan sampai saat ini.
Dari  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  tiga  orang  informan, yakni  Perbekel  Desa  Sanggalangit,  Pendamping  PKH  Desa  Sanggalangit  dan seorang  KPM  PKH  di  Desa  Sanggalangit,  dapat  diketahui  bahwa  evaluasi terhadap  isi  kebijakan  Program  Keluarga  Harapan  telah  dilakukan  dan  hasilnya
cukup menggembirakan dimana program tersebut dirasa cukup berhasil mencapai tujuannya  yakni  mengurangi  angka  dan  memutus  mata  rantai  kemiskinan, meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  serta  merubah  perilaku  KSM  yang relatif  kurang  mendukung  peningkatan  kesejahteraan.  Evaluasi  tersebut merupakan  evaluasi  atau penilaian terhadap isi kebijakan (  Islamy, 2010  :  112 ). Dan  sesuai  hasil  evaluasi  terhadap  isi  kebijakan  tersebut,  dimana  dulunya berapapun  anggota  keluarga  yang  ada  pada  KPM  semuanya  terhitung mendapatkan bantuan. Tetapi sejak tahun 2021 ini, jumlahnya dibatasi maksimal empat  orang  dalam  satu  keluarga.  Untuk  tahun  2021  ini  pemerintah  pusat menetapkan 10 juta Keluarga Penerima Manfaat lewat PKH.
Dalam  jangka  pendek,  bantuan  ini  membantu  mengurangi  beban pengeluaran  KSM,  sedangkan  untuk  jangka  panjang,  dengan  mensyaratkan keluarga  penerima  untuk  menyekolahkan  anaknya,  melakukan  imunisasi  balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan pasca persalinan bagi ibu nifas  dan  perbaikan  gizi,  diharapkan  akan  memutus  rantai  kemiskinan  antar generasi.
Komponen  PKH  difokuskan  pada  bidang  pelayanan  kesehatan  dan pendidikan, mengingat kedua bidang pelayanan tersebut merupakan inti dari pada peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia.  Penerima  PKH  hanya  diberikan kepada KSM yang memiliki satu atau beberapa kriteria yaitu anak usia 0-15 tahun (atau  antara  usia  15-18  tahun  namun  belum  menyelesaikan  pendidikan  dasar) dan/atau ibu hamil/nifas yang berada pada lokasi terpilih.

## 3.3.2 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan PKH di Desa Sanggalangit dapat dilihat dari proses dan peroide pencairan uang tunai bantuan PKH serta pelaksana dari PKH tersebut. Menyimak pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tiga orang  informan  ,  didukung  dengan  pengamatan  secara  langsung  dilokasi penelitian, beberapa hal yang perlu dievaluasi dari pelaksanaan kebijakan PKH di Desa  Sanggalangit  adalah  periode  pencairan  yang  3  (  tiga  )  bulan  sekali  dirasa cukup  lama  bagi  KPM  PKH.  Mereka  inginnya  bisa  cair  sebulan  sekali.  Kalau
masalah proses pencairan dengan langsung masuk ke rekening penerima itu sudah bagus  untuk  menghindari  hal-hal  yang  tidak  dinginkan.  Evaluasi  juga  berkaitan dengan  jumlah  tenaga  pendamping  PKH  yang  cuma  1  (  satu  )  orang  dianggap tidak  cukup  dan  bisa  kewalahan  dalam  proses  pendampingan.  Perlu  tambahan tenaga  pendamping  paling  tidak  supaya  menjadi  3  (  tiga  )  orang.  Evaluasi terhadap  pelaksanan  kebijakan  memang  perlu  dilaksanakan  supaya  terjadi perbaikan  dalam  pelaksanan  kebijakan  tersebut  kedepannya,  sesuai  dengan  yang disampaikan oleh Isalmy ( 2010 : 112 ), bahwa penilaian atau evaluasi kebijakan dapat mencakup diantaranya tentang pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 3.3.3  Evaluasi Dampak Kebijakan
Hal  terakhir  yang  bisa  dilakukan  evaluasi  adalah  terhadap  dampak kebijakan.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Subarsono  (  2014  :  122  ), impact (dampak)  adalah  akibat  lebih  jauh  pada  masyarakat  sebagai  konsekuensi  adanya kebijakan  yang  diimplementasikan.  Sehubungan  dengan  dampak  dari  kebijakan PKH  di  Desa  Sanggalangit,  seperti  yang  telah  dijelaskan  di  bagian  terdahulu, bahwa  dampak  tersebut  berupa  dampak  positif  (  dampak  yang  diharapkan  )  dan dampak negatif ( dampak yang tidak diharapkan ).
Dari  hal-hal  yang  disampaikan  melalui  hasil  wawancara  dengan  para informan , yakni Perbekel, Ketua BPD dan Ketua LPM Desa Sanggalangit, dapat diketahui  bahwa  evaluasi  terhadap  dampak  kebijakan  memang  perlu  dilakukan terutama  untuk  mengurangi  bahkan  sebisa  mungkin  menghilangkan  dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya kebijakan PKH di Desa Sanggalangit. Hal ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Islamy  (  2010  :  112  )  bahwa  dampak kebijakan  merupakan  salah  satu  komponen  yang  harus  dilakukan  penilaian  atau evaluasi terhadap sebuah kebijakan.
Secara keseluruhan menurut Islamy ( 2010 : 112 ) penilaian atau evaluasi kebijakan  dapat  mencakup  tentang  isi  kebijakan  ,  pelaksanaan  kebijakan,  dan dampak  kebijakan.  Lebih  lanjut  Charles  O.Jones  (Islamy,  2010  :  113) mengartikan  penilaian  atau  evaluasi  kebijakan  sebagai  aktivitas  yang  dirancang untuk  menilai  hasil-hasil  program  pemerintah  yang  mempunyai  perbedaan-
perbedaan  yang  sangat  penting  dalam  spesifikasi  objeknya,  teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisanya.
Dari  sudut  spesifikasi  objeknya  berarti  menilai  hasil  pelbagai  macam program  yang  dilaksanakan  pemerintah  sesuai  dengan  problema-problema  yang dihadapi  oleh  masyarakat,  seperti  misalnya  dibidang  kesehatan,  pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, penanggulangan kemiskinan, dan sebagainya apakah telah terlaksana dengan baik atau belum.
Dari  sudut  teknik-teknik  penilaian  yaitu  cara-cara  untuk  mengumpulkan data-data  yang diperlukan untuk menilai hasil program-program pemerintah tadi. Kemudian  dari  sudut  metode  analisanya  akan  dapat  menunjukkan  hasil  akhir (kesimpulan)  dari  kegiatan  menilai  program-program  pemerintah  tersebut,  yaitu apakah  efektif  atau  tidak,  mempunyai  dampak  positif  yang  lebih  besar  dari dampak negatifnya atau sebaliknya.

## 4. Penutup

## 4.1  Simpulan
Dari  hal-hal  yang  disampaikan  dalam  hasil  penelitian  dan  pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1.    Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (  PKH  )  di  Desa  Sanggalangit dipengaruhi  oleh  empat  variabel  yakni  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi, dan struktur birokrasi.
2.  Dampak Program Keluarga Harapan ( PKH )  untuk pengentasan kemiskinan di  Desa  Sanggalangit  adalah  dampak  positif  yakni  dampak  yang  diharapkan, dalam  hal  ini  lebih  terjaminnya  kehidupan  keluarga  miskin  khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan dampak negatif yakni dampak yang  tidak  diharapkan  yakni  bantuan  PKH  dalam  bentuk  uang  tunai  tersebut membuat  masyarakat  menjadi  manja  dan  terlalu  bergantung  kepada  uluran tangan pemerintah.
3.    Evaluasi  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (  PKH  )  di  Desa Sanggalangit  dilakukan  terhadap  isi  kebijakan  yakni  PKH  tersebut  dianggap sudah  cukup  berhasil  mewujudkan  tujuannya  yaitu  mengurangi  angka  dan
memutus  mata  rantai  kemiskinan,  meningkatkan  kualitas  sumberdaya manusia,  serta  merubah  perilaku  KSM  yang  relatif  kurang  mendukung peningkatan  kesejahteraan.  Evaluasi  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  lebih ditekankan  pada  periode  pencairan  uang  tunai  bantuan  PKH  yang  3  (  tiga bulan  )  sekali  dan  pendamping  PKH  yang  kekurangan  personil.  Sedangkan evaluasi  terhadap  dampak  kebijakan  lebih  ditekankan  pada  bagaimana meningkatkan  dampak  positifnya  dan  berusaha  mengurangi  bahkan menghilangkan dampak negatifnya.

## 4.2  Saran-saran
Dari beberapa hal yang telah diuraikan di atas, dapat disarankan beberapa hal yaitu :
1.    Semua  variabel  yang  mempengaruhi  implemantasi  kebijakan  terkait  PKH hendaknya lebih dioptimalkan dan lebih menjadi perhatian supaya tujuan yang ingin dicapai lewat program tersebut bisa tercapai
2.    Para  pelaksana  PKH  di  lapangan  sebisa  mungkin  berusaha  mempertahankan dampak  positif  yang  telah  ditimbulkan  oleh  adanya  PKH  dan  berusaha meminimalisir  bahkan  menghilangkan  dampak  yang  tidak  diharapkan  dari adanya PKH tersebut
3.    Evaluasi  terhadap  semua  kebijakan  pemerintah  hendaknya  selalu  dilakukan untuk  menilai  apakah  kebijakan  tersebut  sudah  berjalan  sesuai  aturan  yang telah ditetapkan dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

## Daftar  Pustaka
Abdul  Wahab,  Solichin,  2011, Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta : Bumi Aksara.
Budiadnyana,  “Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dalam Pengentasan  Kemiskinan  di  Kelurahan  Penarukan,  Kecamatan  Buleleng, Kabupaten  Buleleng”.  Dalam Locus  Majalah  Ilmiah  Fisip  Vol  8  No.  1- Agustus 2017P. 1-13
Bungin,Burhan,  2012, Analisis  Data  Kualitatif  :  Pemahaman  Filosofis  ke  Arah Penguasaan Model Aplikasi, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta
Hendarso,Emy  Susanti,  2009.  Metode  penelitian  Sosial,Berbagai  Alternatif Pendekatan dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (ed), Penelitian Kualitatif : Sebuah Pengantar, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Islamy, Irfan, 2010, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara , Jakarta : Bumi Aksara.
Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia,2013, Buku  Panduan  Pelaksanaan Program Keluarga Harapan , Jakarta.
Moleong,  Lexy  J.,  2007, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Bandung  :Remaja Karya.
Santoso,  Gempur,  2010. Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif .  Jakarta :Prestasi Pustaka.
Silalahi,  Gabriel  Amin,  2011, Metodologi  Penelitian  dan  Studi  Kasus, Sidoarjo :Citra Media
Subarsono,AG.,2014, Analisis Kebijakan Publik-Konsep,Teori dan
Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sugiyono,  2013, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D, Bandung :Alfabeta
Suprapta,I  Nyoman,2004, Kebijakan  Pemerintah  Propinsi  Bali  dalam Menanggulangi  Masalah  Kemiskinan  dan  Kesenjangan, dalam  Widyatech Jurnal  Sains  dan Teknologi  Vol.4 No.2 Desember 2004, Singaraja :  P3M Universitas Panji Sakti.
Trianto,  2011, Pengantar  Penelitian  Pendidikan  bagi  Pengembangan  Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Jakarta :Kencana