## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu “Hilang” Atas Tindakan Perbanyakan Atas Karya Cipta Tanpa Perjanjian Lisensi (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 192 PK/Pdt.Sus/2010)
oleh:
Khairil Fahmi 1

## Abstract
The development of human creativity in creating a  work  that  can  have  economic  value  requires legal protection. This protection is very important to encourage the creative enthusiasm of people.
There are some basic principles of the copyright law protection of the sound recordings results in its  protection  that  need  to  be  considered,  such as what is protected by copyright is an idea that has been tangible and original. As a result of law enforcement  efforts  against  piracy  song  or music  copyright  is  regulated  in  the  Article  72 where  the  law  enforcement  efforts  by  the government by providing criminal sanctions and civil sanctions with claims for compensation, the Supreme  Court  considers  the  reasons  of  the Petitioner  for  Review  that these  reasons  cannot be  justified,  because  the  judex  juris  did  not commit an error or a real mistake in deciding the a  quo  case  .  In  general,  the  forms  of  Song  or Music  copyright  piracy  are  divided  into  several categories,  namely  Pirate,  Couterfeit  and Bootleging.  The  motive  for  the  piracy  is  for commercial  interests  in  the  form  of  financial gain.  The  role  of  the  government  in  law enforcement  dealing  with  piracy  is  to  provide strict  sanctions  in  the  form  of  confiscation  and destruction  of  goods  resulting  from  Copyright piracy carried out by the government.
Keywords: Legal Protection, Copyright, Songs, Propagation Actions, License.

## Abstrak
Perkembangan kreativitas manusia dalam menciptakan suatu karya yang dapat mempunyai nilai ekonomis membutuhkan
1 Alumni Fakultas Hukum UISU
perlindungan  hukum.  Perlindungan  ini  sangat penting  untuk  mendorong  gairah  inovasi  orang- orang yang kreatif.
Perlindungan  hukum  hak  cipta  terhadap  hasil rekaman  suara  dalam  perlindungannya  ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan, yakni yang  dilindungi  hak  cipta  adalah ide  yang telah  berwujud  dan  asli,  Akibat  dari  upaya penegakan  hukum  terhadap  pembajakan  Hak Cipta  Lagu  atau  Musik  di  atur  dalam  Pasal  72, dimana upaya penegakan hukum oleh pemerintah  dengan  memberikan  sanksi  pidana dan  sanksi  perdata  dengan  tuntutan  ganti  rugi, Mahkamah  Agung  mempertimbangkan  alasan- alasan  dari  Pemohon  Peninjauan  Kembali bahwa  Alasan-alasan  tersebut  tidak  dapat dibenarkan,  oleh  karena judex  juris tidak melakukan  kekhilafan  atau  kekeliruan  nyata memutus  perkara a  quo. Secara  umum  bentuk- bentuk  pembajakan  Hak  Cipta  Lagu  atau Musik terbagi  atas  beberapa  kategori  yaitu Pirate, Couterfeit dan Bootleging .  Motif  pembajaka tersebut  adalah  untuk  kepentingan  dagang berupa keuntungan financial . Peranan
pemerintah  dalam  penegakan  hukum  guna menangani pembajakan adalah dengan memberikan sanksi yang tegas berupa perampasan  dan  pemusnahan  barang  hasil pembajakan  Hak  Cipta  yang  dilakukan  oleh pemerintah.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Karya Cipta, Lagu, Tindakan Perbanyakan, Lisensi.

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum, artinya  segala  tindakan  yang  dilakukan  oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum  yang  berlaku  di  negara  Indonesia. Penerapan  hukum  dengan  cara  menjunjung tinggi  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  Pancasila, merupakan  suatu  upaya  untuk  meningkatkan kualitas  manusia  dan  masyarakat  Indonesia, dengan  memanfaatkan  ilmu  pengetahuan  dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
teknologi  serta  memperhatikan  perkembangan globalisasi yang modern.
Perkembangan kreativitas manusia dalam menciptakan suatu karya yang dapat mempunyai nilai ekonomis membutuhkan perlindungan  hukum.  Perlindungan  ini  sangat penting  untuk  mendorong  gairah  inovasi  orang- orang yang kreatif.
Hak  Kekayaan  Intelektual  (selanjutnya disingkat  HKI)  merupakan  jawaban  terhadap Perlindungan  hukum  tersebut.  Indonesia  telah ikut  dalam  pergaulan masyarakat  dunia  dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing The  World  Trade  Organization (Persetujuan Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia) yang  mencakup  pula Agreement  on  Trade Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights
(Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan  Intelektual),  (selanjutnya  disingkat TRIPs) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
Di  samping  itu  kemajuan  teknologi rekaman  seperti  mesin  fotocopi  dan  mesin rekaman  audio  dan  video  serta  kemajuan teknologi  di  bidang  grafika  dengan  mudah  dan biaya  murah  dapat  mengadakan  karya-karya ciptaan dengan cepat sehingga para penciptanya  atau  pemegang  hak  ciptanya  sulit melakukan pengawasan atas pengkopian ciptaannya  yang  dilakukan  secara  tidak  sah. “Seorang  pencipta  diberi  kesempatan  untuk memonopoli  penggandaan  dari  karya  ciptanya berupa copyright agar  ia  berkesempatan memperoleh  manfaat  ekonomi  atas  hasil kreatifitasnya”. 2
Sementara  itu  kehidupan  teknologi  terus berkembang  dengan  antara  lain  penerapan
2 Agus  Sardjono,  2009, Membumikan  HKI di  Indonesia ,  Nuansa  Aulia,  Bandung,      h.  146- 153.
komputer  dan  satelit  di  bidang  teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  jangkauan informasi  makin  meluas  meliputi  wilayah  antar negara dan antar benua. Dalam keadaan seperti itu  hak  milik  intelektual,  khususnya  hukum  hak cipta  tidak  sesuai  lagi  dan  memerlukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan langkah kemajuan teknologi. 3
Musik  dianggap  sebagai  salah  satu sarana  pengembang  kreativitas  yang  lebih mudah masuk ke dalam sendi –sendi masyarakat  dari  berbagai  kalangan  status ekonomi  dan  usia.  Konser  dan  jenis-jenis pertunjukan lain sudah menjadi cara yang cepat bagi para musisi untuk meningkatkan penghasilan.  Hal  ini  memberi  nilai  tambah tersendiri.  “Dalam  musik,  ikatan  emosional terbangun  dengan  orang-orang  di  panggung yang mengangan-angankan sesuatu yang indah atau  mempesona  dari  alat-alat  musik  maupun suara  sang  musisi,  baik  pop  maupun  genre musik lain”. 4
Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran  bahwa  karya  intelektual  yang telah  dihasilkan  manusia  memerlukan pengorbanan  tenaga,  waktu,  dan  biaya. Adanya pengorbanan
tersebut
menjadikan  karya  yang  telah  dihasilkan memiliki  nilai  ekonomi  karena  manfaat yang dapat dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut, maka mendorong kebutuhan  adanya  penghargaan  atas hasil  karya  yang  telah  dihasilkan  berupa perlindungan  hukum  bagi  HKI.  Tujuan pemberian  perlindungan  hukum  ini  untuk mendorong  dan  Menumbuh  kembangkan semangat berkarya dan mencipta. 5
3 Harsono Adisumarto, Hak Milik
Intelektual  kususnya  Hak  Cipta ,  Akademik Pressindo, Jakarta, h. 48.
4 Joost  Smiers  Marieke  van  Schijndel, 2012, Dunia Tanpa Hak Cipta , Jogjakarta, h.117
5 Ahmad  M.Ramli,  2000,  H.A.K.I  Hak  Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan  Rahasia  Dagang,  Mandar  Maju, Bandung, h 4

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berkaitan dengan pemberian royalti kepada  Pencipta  lagu  atau  musik  atas  hasil karya ciptaannya, diperlukan dasar hukum untuk memperoleh  hak  tersebut.  UUHCPasal  35 mengatur:
(1)   Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta  atas  Ciptaan  yang  dibuat  oleh
Pencipta  dalam  hubungan  dinas,  yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah (2)   Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  digunakan secara  komersial,  Pencipta  dan/atau Pemegang  Hak  Terkait  mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian  Royalti  untuk  penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  dengan Peraturan Pemerintah. Di dalam industri musik, Royalti
dibedakan antara :
a.  Royalti  (royalti  payment)  yaitu  sistem pembayaran  atau  kompensasi  secara bertahap,  baik  dengan  /  tanpa  uang muka  atau  advance  bagi  penggunaan sebuah  ciptaan.  Pembayaran  jenis  ini harus  mengikuti  omset  penjualan  secara terus  menerus  selama  produknya  dijual di pasaran
b.  Flat (flat payment) adalah sistem
pembayaran langsung atau tidak bertahap.  Dengan  kata  lain,  royalti dibayarkan secara sekaligus atas penggunaan  sebuah  karya  cipta  musik. Pembayaran  jenis  ini  harus  ditentukan jumlah dan jangka waktu peredarannya. 6
Perlindungan  hak  cipta  khususnya terhadap  ciptaan  musik  atau  lagu  menjadi masalah  serius,  sebab  Indonesia  dikategorikan masuk  sebagai  salah  satu  Negara  yang  tingkat pembajakan  cukup  besar.  Keadaan  tersebut menunjukkan bahwa masih perlunya
6 Husain  Audah,  2004, Hak  Cipta  dan Karya  Musik, PT  Pustaka  Litera  Antar  Nusa, Jakarta, h. 59
perlindungan  hukum  yang  lebih  tegas  terkait perlindungan  atas  royalti  suatu  karya  cipta  lagu atau  musik  serta  perlindungan  hak-hak  yang terkandung di dalamnya.
Persatuan  Artis  Penyanyi,  Pencipta Lagu  dan  Penata  Musik  Rekaman  Indonesia (PAPPRI)  memiliki  catatan.  Dari  data  mereka, karya  cipta  berupa  musik  yang  dibajak sepanjang  tahun  2007  mencapai  500  juta keping baik untuk Compact Disk (CD) dan Music Player  3  maupun  kaset.  Angka  itu  meningkat dibanding  tahun  2006  yang  jumlahnya  400  juta keping.  Akibat  pembajakan  itu,  kerugian  artis dan produser ditaksir mencapai Rp2,5 triliun.
Suatu  aturan  hukum  yang  dibuat  oleh lembaga  legislatif  akan  membawa  pengaruh pada  masyarakat.  Aturan  hukum  dalam  hal  ini undang-undang  dapat  dikatakan  baik,  belumlah cukup apabila hanya dipandang dari persyaratan  filosofis/idiologis  dan  yuridis  akan tetapi  undang-undang  tersebut  harus  berlaku secara  efektif.  Penelitian  tentang  efektivitas peraturan  perundang-undangan  pada  dasarnya merupakan penelitian pembanding antara realitas hukum dan ideal hukum.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut: 1.  Bagaimana implementasi perlindungan hukum  terhadap  pemegang  hak  cipta  atas karya cipta lagu ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014?
2.  Apa akibat hukum atas tindakan perbanyakan  lagu  hilang  tanpa  perjanjian lisensi ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014?
3.  Bagaimana  pertimbangan  hakim  terhadap pencipta  lagu  “hilang”  dalam  putusan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 192 PK/Pdt.Sus/2010?

## C.  Tujuan Penelitian
Adapun  yang  menjadi  tujuan  penelitian dalampenulisan tesis ini adalah:
1.  Untuk  mengkajiimplementasi  perlindungan hukum  terhadap  pemegang  hak  cipta  atas karya cipta lagu ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014.
2.  Untuk  mengkajiakibat  hukum  atas  tindakan perbanyakan  lagu  hilang  tanpa  perjanjian lisensi ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014.
3.  Untuk mengkajipertimbangan
hakim terhadap  pencipta  lagu  “hilang”  dalam putusan Mahkamah Agung
Republik
Indonesia Nomor 192 PK/Pdt.Sus/2010?

## D.  Manfaat Penelitian
Melalui  Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  manfaat  baik  secara  teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;
1.  Secara  teoritis,  hasil  penelitian  ini  dapat menyumbangkan  pemikiran  dibidang  hukum dalam  lapangan  hak  kekayaan  intelektual khusus terhadap hak ciptaterkhusus terhadap karya cipta musik (lagu).
2.  Secara  praktis,  hasil  penelitian  ini  dapat digunakan oleh Pemerintah khususnya
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual dalam  mengambil  keputusan  mengenai penerimaan hak dalam pendaftaran hak baru ataupun  dalam  melakukan  pengawasan penggunaan  hak  yang  tengah  dilindungi  hak cipta.

## E.  Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
1.  Kerangka Teori Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai  istilah  tersebut  pada  dasarnya  sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas  dan  yang  lain lebih  sempit  kajiannya,  akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi- konsepsi,  teori-teori,  pandangan-pandangan, dan  penemuan  yang  relevan  dengan  pokok permasalahan. 7
Kata  teoritik  atau  teoritis  atau theorical berarti  berdasarkan  pada  teori,  mengenai  atau menurut  teori. 8 Kata  teori  berasal  dari  kata theoria dalam  bahasa  Latin  yang  berarti perenungan. Kata theoria itu sendiri berasal dari kata thea yang  dalam  bahasa  Yunani  berarti cara  atau  hasil  pandang. 9 Dalam  penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan  suatu  kerangka  dari  mana  suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.
Peter  Mahmud  Marzuki  menyatakan bahwa:“Penelitian  hukum  dilakukan  untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskrepsi dalam menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi.” 10 Kedudukan  teori  dalam  suatu  penelitian  hukum sangat  penting,  di  mana  teori  membuat  jelas nilai-nilai  oleh  postulat-postulat  hukum  sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. 11
7 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.
8 Sudikno
Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156 9 Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum,
Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya , Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184
10 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian
Hukum ,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media, Jakarta, 2010, h. 35 11 Satjipto  Rahardjo, llmu  Hukum ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## a.  Teori Perlindungan Hukum
Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila
mempelajari hukum.Konsep hukum pada dasarnya  adalah  batasan  tentang  suatu  istilah tertentu.Tiap  istilah  ditetapkan  arti  dan  batasan maknanya  setajam  dan  sejelas  mungkin  yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara  konsisten.Konsep  yuridis (legal  concept) yaitu  konsep  konstruktif  dan  sistematis  yang digunakan  untuk  memahami  suatu  aturan hukum atau sistem aturan hukum.
Menurut  Subekti  sebagaimana  dikutip oleh  C.S.T.  Kansil  bahwa  hukum  itu  mengabdi pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan  kemakmuran  dan  kebahagiaan pada rakyatnya. Tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan  “keadilan”  dan  “ketertiban”, syarat-syarat  yang  pokok  untuk  mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. 12
Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan  keadilan  sebagai  syarat  untuk mendatangkan  kemakmuran  dan  kebahagiaan bagi  masyarakat. Berawal dari statemen tersebut,  maka  pandangan  awal  tentang terwujudnya  tujuan  hukum  adalah  penegakan hukum.  Penegakan  hukum  merupakan  salah satu  usaha  untuk  mencapai  atau  menciptakan tata  tertib,  keamanan  dan  ketentraman  dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan  maupun  pemberantasan  atau penindakan  setelah  terjadinya  pelanggaran hukum,  dengan  perkataan  lain  baik  secara preventif maupun represif.
Soedjono Dirjosisworo, menjelaskan: Tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan  manusia.  Akan tetapi  justru  oleh  kareana  kepentingan-
12 C.S.T.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum Dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  Balai  Pustaka, Jakarta, 2007, h. 41.
kepentingan  itu  saling  bertentangan, maka  tidaklah  mungkin  hukum  itu  dapat memberi  perlindungan  penuh  terhadap kepentingan-kepentingan yang satu, serta mengabaikan  kepentingan  orang  yang lain. Karena bulankah, perlindungan sepenuhnya  dari  kepentingan  orang  yang satu,  berarti  pengabaian  kepentingan orang, yang lain sebagian atau seluruhnya. 13
Menurut  Sudikno  Mertokusumo  dalam Ridwan HR, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan  manusia  terlindungi,  hukum  harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung  secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. 14
Adanya perbedaaan kepentingan manusia  yang  saling  bertentangan,  maka hukum  itu  mencari  jalan  untuk  memecahkan soal  itu,  yakni  dengan  mempertimbangkan seteliti-telitinya  kedua  jenis  kepentingan  yang bertentangan itu, sehingga terdapat keseimbangan.  Jadi  hukum  itu  menunjukkan usahanya pada penyelesaian yang mengadakan keseimbangan  antara  kepentingan-kepentingan yang  pada  hakikatnya  bertentangan,  sehingga masing-masing memperoleh sebanyak- banyaknya  apa  yang  patut  diterima  yang hakikatnya tidak dapat memberi kepuasan untuk semua pihak. 15

## 2.  Kerangka Konsep
Menghindari terjadinya perbedaan pengertian  tentang  konsep  yang  dipakai  dalam penelitian  ini,  perlu  dikemukakan  mengenai pengertian  konsep  yang  akan  digunakan, sebagai berikut:
13 Soedjono Dirjosisworo, Pengangtar Ilmu Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 11 14 Ridwan HR, Hukum Adminitrasi Negara ,
Rajawali Pers, Jakarta, 2006, h. 280
15 Soedjono Dirjosisworo. Op. Cit ,. h. 11

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
a.  Perlindungan hukum adalah
Upaya perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat  hukum  baik  yang  bersifat preventif maupun yang bersifat represif,  baik  yang  tertulis  maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan  hukum  sebagai  suatu gambaran  dari  fungsi  hukum.  yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan dan kedamaian. 16
b.  Ciptaan  menuurt  Pasal  1  Angka  3  UUHC adalah  “setiap  hasil  karya  cipta  di  bidang ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra  yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan, atau  keahlian  yang  diekspresikan  dalam bentuk nyata”.
c.  Lagu  adalah  sastra  yang  sangat  istimewa,
karena  tempo  lagu  menunjukkan  setiap kedalaman  makna.  Lirik-  lirik  pada  lagu bersifat  manis,  sehingga  dapat  membuat orang-orang  merasa  terbang,  tergelincir, ringan dan naif. 17
d.  Pembajakan  menurut  Pasal  1  Angka  23
UUHC adalah “Pengadaan ciptaan dan/atau produk  Hak  Terkait  secara  tidak  sah  dan pendistribusian  barang  hasil  penggandaan dimaksud  secara  luas  untuk  memperoleh keuntungan ekonomi”.
e.  Lisensi  menurut  Pasal  1  Angka  20  UUHC adalah  izin  tertulis  yang  diberikan  oleh
Pemegang  Hak  Cipta  atau  Pemilik  Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas 16 Anonim, “Seputar Pengertian Perlindungan Hukum”, Diakses melalui: seputar pengertian.blog.spot.com > Hukum >
Perlindungan, tanggal 01 Desember 2018.
17 https://eprints.uny.ac.id/13360/3/BAB%2 0II.PDF diakses  pada  tangga;  01  Desember 2018, h. 2.
Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

## F.  Keaslian Penelitian
Berdasarkan  penelusuran  yang  dilakukan di  perpustakaan  Universitas  Islam  Sumatera Utara  dan    browsing  melalui  internet  terdapat beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh penelitian  terdahulu,  yang  berkaitan  dengan judul  dan  permasalahan  yang  menjadi  objek kajian  dalam  penulisan  tesis  ini.  Adapun beberapa  penelitian  yang  memiliki  keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:
1.  SkripsiPrimadhia  Lerai  Marista,  NPM:
E1A008215,  mahasiswa  Fakultas  Hukum
Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2012. Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini adalah mengenai:Pembatalan  Pendaftaran  Hak Cipta  Berdasarkan  Gugatan  Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta (Studi Terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010. Adapun yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan  Pasal  42  Undang –  Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 768 K/Pdt.Sus/2010.
2.  Tesis  Andri  Ardiyan  Mustakim,  NPM: 1320312074,Mahasiswa  Program  Studi Hukum  Islam  Konsentrasi  Hukum  Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Judul penelitian/ tesis: “Pembajakan Soft  Copy  Karya  Tulis  Ilmiah  (Studi Terhadap  Pelanggaran  Hak  Cipta  Dalam Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam  di Yogyakarta)”

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Adapun yang menjadi
permasalahan  dalam  penelitian  ini,  yaitu: analisis  yuridis  pembajakan  soft  copy karya  tulis  ilmiah  di  Yogyakarta.  analisis normatif pembajakan soft copy karya tulis ilmiah di Yogyakarta. hukum jual beli hasil pembajakan  soft  copy  karya  tulis  ilmiah dalam hukum Islam.
Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: Perlindungan Hukum
Terhadap  Karya  Cipta  Lagu  “Hilang”  Atas Tiindakan Perbanyakan Atas Karya Cipta Tanpa Perjanjian  Lisensi  (Studi  Putusan  Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 192
PK/Pdt.Sus/2010)belum  pernah  dilakukan  baik dilihat dari judul maupun dari subtansi permasalahan  Sehingga  penelitian  ini  adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya

## G. Metode Penelitian

## 1.  Jenis dan Alat Penelitian
Penelitian  hukum  dibedakan  dalam  dua bentuk,  yakni  penelitian  normatif  dan  penelitian empiris  ( sosiologis ). 18 Penelitian  ini  merupakan penelitian  yuridis  normatif.  Melalui  penelitian hukum  yuridis  normatif,  maka  dapat  diketahui apakah  peraturan  perundangan  yang  berlaku saat  ini  mengenai  kebijakan  pendaftaran  karya cipta  agar  mendukung  terciptanya  kepastian hukum  dan  perlindungan  hukum  terhadap  hak cipta. Sehingga terciptanya tertib adiministrasi di bidang  pertanahan,  juga  dapat  meminimalisir terjadinya  sengketa  atas  hak  cipta  serta
18 Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum Normatif  Suatu  Tinjauan ,  Jakarta,  Rajawali Pers, 2013, h. 12.
memberikan  perlindungan  hukum  terhadap pemegang hak cipta.
Penelitian  hukum  normatif    bertujuan untuk mengetahui  apakah  hukum  di  bidang  hak cipta  yang  saat  ini  berlaku  telah  mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan atas hak cipta.
Penelitian  terhadap  asas-asas  hukum, yaitu  suatu  telaah  terhadap  unsur-unsur  hukum ( gegevens  van  het  recht ).  Unsur-unsur  hukum tersebut meliputi unsur idiel dan unsur riil. Unsur idiel mencakup hasrat susila dan rasio manusia. Sedangkan  unsur  riil  mencakup  manusia, kebudayaan  (materiil)  dan  lingkungan  alam, yang menghasilkan tata hukum. 19
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis dengan  studi  observasional  untuk  memberikan gambaran  mengenai  penelitian  yang  dilakukan dengan  mengamati  kondisi-kondisi  yang  terjadi dengan observasi langsung.

## 2.  Metode Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan normatif, yaitu dengan menganalisis
permasalahan berdasarkan undang-undang ( statute approach ) pendekatan konseptual ( conceptual  approach ).  Pendekatan  undang- undang  ( statute  approach )  dilakukan  dengan menganalisis  permasalahan  dan  pembahasan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan permasalahan yang dikemukakan dan pembahasan penelitian.

## 3.  Sumber Data
Jenis  data  penelitian  ini  adalah  primer dan  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  langsung  studi  pustaka  dan  studi
19 Ibid .

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
putusan.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini bersumber dari :
a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai pembatalan atas hak cipta terdaftar.
b.  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan-bahan yang  erat  hubungannya  dengan  bahan hukum  primer  berupa  buku-buku  yang berhubungan dengan objek yang diteliti
c.  Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi  lebih  lanjut  mengenai  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder seperti kamus hukum.
4.  Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan  dengan  melaksanakan  penelitian kepustakaan  ( library  reseacrh ),  yaitu  dengan metode  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach )
5.  Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan  analisis  data  kualitatif.  Analisis data  kualitatif  adalah  upaya  yang  dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan pola,  menemukan  apa  yang  penting  dan  apa yang  dipelajari  dan  memutuskan  apa  yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan pola,  menemukan  apa  yang  penting  dan  apa yang dipelajari.
Pelaksanaan analisis data dalam penelitian  ini,  terdapat  3  (tiga)  aspek  kegiatan yang penting, yaitu: menulis catatan ,
m engidentifikasi konsep-konsep
dan mengembangkan batasan konsep dan teori .

## H.  Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan pembahasan tesis ini maka penulis akan membuat sistematika secara teratur  dalam  bagian-bagian  yang  semuanya saling berhubungan satu dengan yang lainnya
II. Pembahasan
1.  Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap  Pemegang  Hak  Cipta  Atas Karya  Cipta  Lagu  Ditinjau  Dari  Undang – Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun 2014 A.  Pembatasan Ruang Jangkauan

## Pembajakan Pada Karya Lagu
Menurut  ketentuan  Pasal  18  UUHC bah wa  :  “ciptaan  buku,  dan/atau  semua  hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual  putus  dan/atau  pengalihan  tanpa  batas waktu,  hak  ciptanya  beralih  kembali  kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapat  jangka  waktu  25  (dua  puluh  lima) tahun.”
Suatu  kreasi  intelektual  dalam  bidang seni,  sastra  dan  ilmu  pengetahuan  dapat melahirkan  hak  cipta.  Hak  Cipta  adalah  hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaan atau  memberikan  izin  untuk  itu  dengan  tidak mengurangi  pembatasan-pembatasan  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagaimana  pendapat  L.J.  Taylor  yang dikutif  oleh  Damian  yang  menyatakan  bahwa

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
“hak  cipta  melindungi  suatu  ekspresi  dari sebuah  ide,  sedangkan  ide  yang  belum diwujudkan  belum  dilindungi”. 20 Dari  pengertian ini sangat jelas bahwa hak cipta diberikan hanya pada  karya-karya  yang  merupakan  penuangan ide  secara  nyata,  bukan  sekedar  gagasan  dan ide  semata.  Pengertian hak  cipta  yang diuraikan  di  atas  selain  memberikan pemahaman  tentang  hak  cipta  dalam pengertian itu menunjukkan karakteristik dari  hak  cipta.  Karakteristik  hak  cipta mencakup pada:
1.  Pemegang  hak  cipta  terdiri  dari  pencipta atau penerima hak;
2.  Hak  eksklusif  untuk  mengumumkan  atau memperbanyak;
3.  Dapat  diberikan  hak  eksklusif  tersebut kepada pihak lain dengan memberi izin;
4.  Hak  cipta  timbul  secara  otomatis;  hak  cipta mencakup pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.
Hak cipta memiliki dua macam hak, yakni hak  moral  dan  hak  ekonomi.  Hak  moral  adalah hak yang melekat pada diri pencipta. Hak moral diatur di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), (3),  dan  (4)  UU  Hak  Cipta.  Dari  ketentuan  ini dapat ditetapkan bahwa moral meliputi pada:
1.  Nama  pencipta  harus  dicantumkan  dalam ciptaannya;
2.  Ciptaan  tidak  boleh  diubah  kecuali  atas persetujuan pencipta atau ahli waris;
3.  Nama pencipta atau nama samaran pencipta tidak boleh dilakukan perubahan;
4.  Judul  dan  anak  judul  ciptaan  tidak  boleh dilakukan perubahan.
Muhammad  Djumhana  mengemukakan bahwa  hak  moral  adalah  hak-hak  yang melindungi  kepentingan  pribadi  si  pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum Kontinental,  yaitu  Perancis.  Menurut  konsep hukum  Kontinental hak pengarang ( droit d’auteur,  author  rights )  terbagi  menjadi  hak ekonomi  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang bernilai  ekonomi  seperti  uang,  dan  hak  moral yang  menyangkut  perlindungan  atas  reputasi  si pencipta.  Di  setiap negara  umumnya  hak ekonomi  di  dalam  hak  cipta  terdiri  dari:  hak reproduksi  atau  penggandaan,  hak  adaptasi, hak  distribusi,  hak  penampilan  (performance rights),  hak  penyiaran  (broadcasting  right),  hak program  kabel,  droit  de  suite,  dan  hak  pinjam masyarakat (public lending rights).
Lingkup  hak  cipta  meliputi  pada  bidang seni,  sastra  dan  ilmu  pengetahuan.  Pasal  12 ayat  (1)  UU  Hak  Cipta  menentukan  jenis-jenis ciptaan  yang  diberikan  hak  cipta  secara terperinci.  Penetapan  beberapa  jenis  ciptaan yang  diberikan  hak  cipta  ini  sebenarnya  tidak membatasi  atas  pemberian  hak  cipta  atas ciptaan lain di luar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Hak Cipta.

## B.  Sanksi Bagi Pelanggar Hak Cipta Lagu
Hukum  material  yang  telah  ditetapkan tidak akan berjalan efektif sebagaimana diharapkan  apabila  tidak  dilengkapi  dengan ketentuan  aturan  formal  tentang  bagaimana menegakkan hukum material di dalam kehidupan  sehari-hari  masalah  penegakan hukum  merupakan  sisi  lain  dari  sistem perlindungan hak cipta, sehingga perlu dilengkapi  dengan  berbagai  ketentuan  yang memadai untuk dijadikan pegangan. Penegakan hukum hak cipta
dimaksudkan  tidak  lain  untuk  mewujudkan  cita-

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
cita  hukum  yang  terkandung  di  dalam  Undang- undang  Hak  Cipta.  Dengan  kata  lain  dimaksud untuk  mencapai  tujuan  perlindungan  hak  cipta itu  sendiri.  Apabila  tujuan  itu  tidak  terlaksana maka ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan kerugian-kerugian ini terjadi akibat  adanya  pelanggaran  hukum  hak  cipta. Pihak-pihak  yang  memiliki  resiko  kerugian akibat pelanggaran ini, antara lain:
2.  Pencipta  dan  pelaku  karena  tidak  - mendapatkan  pembayaran  sejumlah  uang yang seharusnya mereka peroleh.
3.  Penerbit  dan  produser  rekaman  karena tidak mendapatkan keuntungan dan investasi  finansial  dan  keahlian  yang  telah mereka tanamkan.
4.  Penjual  dan  distributor  karena  tidak  dapat bersaing  secara  sehat  dengan  pihak  lain yang melakukan pelanggaran.
5.  Konsumen dan masyarakat karena membeli ciptaan  yang  berkualitas  rendah  dan  tidak mendapatkan  semangat  untuk  menciptakan sesuatu yang baru atau lebih baik. 21 Sering kita
mendengar istilah 'pelanggaran hak cipta'. Sebab di dunia modern sekarang  ini,  kekayaan  manusia  bukan  lagi hanya  berwujud  benda  fisik,  tapi  juga  dapat berbentuk kekayaan lain tak berwujud, misalnya dalam  bentuk  hak  kekayaan  Intelektual  (HAKI). Salah  satu  bentuk  Hak  Kekayaan  Intelektual adalah  hak  cipta,  di  samping  ada  hak-hak  lain seperti  hak  paten,  rahasia  dagang  dan  lain sebagainya.  Semua  hak-hak  tersebut  memiliki perbedaan masing-masing dan semua dilindungi oleh Hak kekayaan intelektual.
Pengertian  yang  dikemukakan  dalam Undang-  Undang  No.  19  Tahun  2002  tentang
21 htp//www.dgp.go.id /artikel cleview/26/1/1997, Diakses, 03 Maret 2019.
Hak  Cipta,  Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  bagi
Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya  atau  memberikan  izin  untuk  itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Pada  dasarnya,  hak  cipta  merupakan "hak  untuk  menyalin  suatu  ciptaan".  Hak  cipta dapat  juga  memungkinkan  pemegang  hak tersebut  untuk  membatasi  penggandaan  tidak sah atas suatu ciptaan.
Penegakan  hukum  yang  diakibatkan  oleh suatu  pelanggaran  hak  cipta  dapat  ditempuh melalui  dua  jalur,  yaitu  jalur  keperdataan dengan  mengajukan  gugatan  perdata  dan  jalur kriminalitas dengan tuntutan pidana. Kedua jalur ini bisa digunakan sekaligus, artinya di samping melakukan  tuntutan  pidana  oleh  penegak hukum  untuk  kepentingan  negara/masyarakat Pihak  pelanggar  hukum  yang  telah  dijatuhkan hukum keperdataan (ganti rugi, dan sebagainya) masih  dapat  diajukan  ke  peradilan  pidana,  dan juga  sebaliknya  dalam  undang-undang  hak cipta.
Pengajuan  tuntutan  pelanggaran  hak cipta  dapat  juga  dilakukan  secara  pidana. Undang-udang  hak  cipta  telah  merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai  tindak  pidana  hak  cipta.  Tindak  pidana hak cipta ini dijadikan sebagai delik biasa, maka dengan  demikian  penindakan  dapat  segera dilakukan  tanpa  perlu  menunggu  adanya pengaduan  dari  pemegang  hak  cipta  yang haknya  dilanggar.  “Undang-undang  Hak  Cipta tidak  memuat  secara  rinci  jenis-jenis  tindak pidana  hak  cipta  yang  jelas  dalam  lingkup  ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan” 22 .
22 Widyopramono, 1992, Op.cit, h 15.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Gugatan pelanggaran hak cipta, dilakukan  atau  diajukan  pada  pengadilan  niaga (pasal  56  ayat  1)  dan  pengadilan  niaga  ini adalah  pengadilan  dimana  pihak  tergugat  yang melakukan pelanggaran berdomisili atau bertempat  tinggal.  Berlainan  halnya  dengan gugatan  atas  pendaftaran  yang  ditolak,  maka gugatan  diajukan  kepada  Pengadilan  Niaga Jakarta  Pusat,  ini  dikarenakan  pendaftaran ciptaan  diajukan  kepada  Menteri  Kehakiman melalui  Direktorat  Hak  Cipta,  Paten  dan  Merek Departemen  Kehakiman  yang  berkedudukan  di Jakarta.
Pengajuan gugatan atas pelanggaran hak cipta tidak menutup kemungkinan bila mengandung  unsur  pidana  negara  mempunyai hak untuk melakukan tuntutan (pasal 66), dalam hal  ini  dilakukan  melalui  tahapan  proses tuntutan  pidana  pada  umumnya.  Dimungkinkan negara  (aparat  penegak  hukum)  melakukan tuntutan  pidana,  sebelumnya  sifat  delik  hak cipta  digolongkan  sebagai  delik  aduan  artinya pihak  aparat  penegak  hukum  baru  dapat  turun tangan  menyelesaikannya  apabila  pihak  yang dilanggar mengajukan pengaduan, maka aparat penegak hukum baru bertindak. 23
Penegakan  hukum  hak  cipta  Indonesia yang telah dilengkapi dengan perangkat perundang –undangan  yang  memadai  yaitu UUHC  yang masih  perlu  ditindak  lanjuti  dengan tindakan –tindakan untuk peningkatannya. Misalnya, dengan mengadakan perluasan jaringan  HAKI melalui  kerja  sama instansi  yang mau  tidak  mau  harus  dilaksanakan.  Terutama dalam  kondisi  yang  bertujuan  melindungi konsumen dari barang-barang hasil pembajakan produk-produk industri hiburan seperti lagu-lagu.
23 Ajib  Rosidi,  2015,  Undang-Undang  Hak Cipta  2014,  Pandangan  Seorang  Awam, Djambatan, Jakarta, h. 37
Pada  kenyataannya  institusi-institusi  penegak hukum  di  Indonesia,  seperti  Direktorat  Jenderal HAKI,  Pengadilan,  Polisi  dan  Kejaksaan  di Indonesia  mempunyai  yurisdiksi  sendiri-sendiri dan  wewenang  yang  dibutuhkan  dalam  hal  ini perlindungan  HAKI.  Tetapi  di  sisi  lain,  adalah suatu  kenyataan  bahwa  masing –  masing yurisdiksi  yang  dimiliki  dan  wewenang  yang diberikan  kepada  institusi-institusi  ini  dibatasi dengan  cakupan  dan  tujuan  wewenang  yang diberikan  pada  institusi  tersebut.  Dengan  kata lain misalnya, kasus pelanggaran hak cipta lagu memerlukan  bantuan  dan  kerja  sama  yang cepat dan tepat dari institusi yang terkait.
Memberikan pemahaman yang intensif tentang  hak  cipta  masyarakat  untuk menumbuhkan  kesadaran  masyarakat dan  anak  didik,  dan  seluruh  jajaran penegak  hukum.  Pemahaman  tentang hak cipta, penyebar luasannya hendaknya  juga  diberikan  kepada  para pelaku  hak  cipta.  Dan  juga  kepada penggunaan ciptaan perlu
disosialisasikan  tentang  sistem  hak  cipta beserta  hak  -  hak  dan  kewajiban  serta perlindungan hukumnya. 24

## C.  Implementasi  Perlindungan  Hak  Cipta
Dalam  Undang –  Undang  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Didalam  perlindungan  hak  cipta  terdapat beberapa aturan dasar yang melindungi pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh siapa  saja  yang  melanggar  dalam  bidang  hak cipta  diantaranya  adalah  peraturan  pemerintah melalui UUHC ataupun melalui dewan hak cipta. Salah  satu  sifat  atau  asas  yang  melekat  pada hak  kebendaan  adalah,  asas  lain  droit  de  suite, asas  hak  mengikuti  bendanya.  Hak  untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus  menerus  ditangan  siapapun  benda  itu berada.
24 Muhamad Firmansyah, 2008, Tata Cara Mengurus Haki, Visimedia, Jakarta, h. 30.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perlindungan  hukum  dapat  dikatakan sangat penting dan menjadi hak bagi tiap warga Negara.  Beberapa  ahli  hukum  memaparkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan  hukum,  salah  satunya  ialah Satjipto Raharjo. Satjipto Raharjo
mendefinisikan  perlindungan  hukum  adalah “memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat  agar  mereka  dapat  menikmati semua hak-hak yang diber ikan oleh hukum.” 25
Jika  dicermati  perlindungan  hak  cipta sebagai  hak  kebendaan  yang  immateril  maka akan  teringat  kepada  hak  milik.  Hak  milik  ini menjamin  kepada  pemilik  untuk  menikmati dengan  bebas  dan  boleh  pula  melakukan tindakan  hukum  dengan  bebas  terhadap miliknya  itu.  Objek  hak  milik  itu  dapat  berupa hak  cipta  sebagai  hak  kekayaan  immateril. Terhadap hak cipta, si pencipta atau sipemegang  hak  dapat  mengalihkan  untuk seluruhnya  atau  sebagian  hak  cipta  itu  kepada orang  lain,  dengan  jalan  pewarisan,  hibah  atau wasiat atau dengan cara lain. (Pasal 3 UUHC).
Hal  ini  membuktikan  bahwa  hak  cipta  itu merupakan  hak  yang  dapat  dimiliki,  dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat- syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya.  Kesemua  itu  undang-undang  akan memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  sifat dan  hak  tersebut.  Dapat  pula  dipahami,  bahwa perlindungan  yang  diberikan  oleh  undang- undang  terhadap  hak  cipta  adalah  untuk menstimulir  atau  merangsang  aktivitas  para
25 Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, Tesis Hukum.com, Google, Diakses, tanggal. 03 Maret 2019.
pencipta  agar  terus  mencipta  dan  lebih  kreatif. Lahirnya  ciptaan  baru  atau  ciptaan  yang  sudah ada  sebelumnya  harus  didukung  dan  dilindungi oleh hukum. “Wujud perlindungan itu dikukuhkan  dalam  undang-undang  dengan menempatkan  sanksi  pidana  terhadap  orang yang  melanggar  hak  cipta  dengan  cara melawan  hukum.” 26 Sanksi  Pidana  dalam kejahatan  pembajakan  Hak  Cipta  itu  sendiri sudah  diatur  di  Pasal  72  dalam  ayat  1  sampai dengan  ayat  9.  UUHC  Indonesia  menempatkan tindak  pidana  hak  cipta  itu  sebagai  delik  biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya, di  mana  sebelumnya  tindak  pidana  hak  cipta dikategorikan  sebagai  delik  aduan.  Perubahan sifat  delik  ini  adalah  merupakan  kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran  bisa  diperkarakan  ke  pengadilan secara  tepat  dan  tidak  perlu  menunggu pengaduan  terlebih  dahulu  dari  pemegang  hak cipta.
2.  Akibat Hukum Atas Tindakan Perbanyakan Lagu Hilang Tanpa
Perjanjian  Lisensi  Ditinjau  Dari  Undang – Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28
Tahun 2014
A.  Perlindungan  Hukum  Hak  Cipta  Tindakan
Perbanyakan Lagu Tanpa Perjanjian Lisensi
Perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran  atas  Hak  Cipta terdaftar juga  telah diatur dalam UUHC, yakni dalam Pasal 43, yang berbunyi:
26 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights ) ., PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2007. h. 112.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Perbutan  yang  tidak  dianggap  sebagai pelanggaran hak cipta meliputi: a.  Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi,  dan/atau  Penggandaan lambang  negara  dan  lagukebangsaan menurut sifatnya yang asli; b.  Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi,  dan/atau  Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakanoleh atau  atas  nama  pemerintah,  kecuali dinyatakan  dilindungi  oleh  peraturan perundang-undangan,pernyataan pada  Ciptaan  tersebut,  atau  ketika terhadap  Ciptaan  tersebut  dilakukan Pengumuman,Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan; c.  pengambilan berita aktual, baik seluruhnya  maupun  sebagian  dari kantor  berita,  Lembaga  Penyiaran, dansurat  kabar  atau  sumber  sejenis lainnya  dengan  ketentuan  sumbernya harus disebutkan secara lengkap;atau d.  pembuatan dan penyebarluasan konten  Hak  Cipta  melalui  media teknologi  informasi  dan  komunikasi yangbersifat  tidak  komersial  dan/atau menguntungkan  Pencipta  atau  pihak terkait, atau Pencipta tersebutmenyatakan  tidak  keberatan atas  pembuatan  dan  penyebarluasan tersebut. e.  Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantanPresiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinankementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikanmartabat dan kewajaran  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan .
Perlindungan  hukum  terhadap  Hak  Cipta pada  dasarnya  dimaksud  sebagai  upaya  untuk mewujudkan  iklim  yang  lebih  baik  bagi  tumbuh dan  berkembangnya  gairah  mencipta  di  bidang ilmu  pengetahuan,  seni  dan  satra.  Menyadari akan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus  menerus  berusaha  untuk  menyesuaikan diri  dengan  perkembangan  yang  ada,  baik perkembangan  di  bidang  ekonomi  maupun  di bidang teknologi.
Dengan turut serta Indonesia menandatangani perjanjian World Trade
Internasional termasuk perjanjian tentang Trade
Related  Aspect  of  Intelectual  Property  Rights ,
maka Undang-Undang Hak Cipta perlu menyesuaikan  diri  untuk  memenuhi  kewajiban Internasional  yang  sudah  kita  terima  melalui kedua  organisi  tersebut,  termasuk  di  dalamnya adalah  ketentuan  yang  berkaitan  dengan perlindungan Hak Milik Intelektual. 27
Perlindungan hukum yang ada merupakan  upaya  yang  diatur  oleh  Undang- Undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak.  Pelanggar  yang  telah  melakukan pelanggaran  harus  diproses  secara  hukum  dan jika  terbukti  harus  dijatuhi  hukuman  sesuai dengan Undang-Undang di bidang Hak Kekayaan  Intelektual  yang  dilanggar.  Untuk memahami  apakah  perbuatan  itu  merupakan pelanggaran  Hak  Kekayaan  Intelektual,  perlu dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1.  Larangan Undang-Undang Perbuatan yang dilakukan oleh seorang  pengguna  Hak  Kekayaan Intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang- Undang; 2.  Izin (Lisensi) Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan tanpa persetujuan  (lisensi)  dari  pemilik  atau pemegang hak terdaftar; 3.  Pembatasan Undang-Undang Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melampaui batas ketentuan yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang- Undang; 4.  Jangka Waktu Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual  dilakukan  dalam  jangka waktu perlindungan yang telah
27 Sudargo  Gautama,  Rizawanto  Winata,
1997, Konvensi-Konvensi  Hak  Milik  Intelektual Baru  Untuk  Indonesia ,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, h. 1.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ditetapkan  oleh  Undang-Undang  atau perjanjian tertulis. 28
Pelanggaran  Hak  Cipta  sudah  terjadi sejak berlakunya Auteurswet 1912 dan semakin meningkat  hingga  berlakunya  UUHC  1982. Auteurswet pada  hakikatnya  tidak  mempunyai dampak  terhadap  perlindungan  Hak  Cipta. Mengingat  masyarakat  Indonesia  pada  waktu itu,  yaitu  masa  berlakunya  Auteurswet  tersebut belum  cukup  mencapai  tingkat  pemahaman mengenai  arti  dan  kegunaan  Hak  Cipta. Terdapat  hambatan  kultural  atas  perlindungan Hak  Cipta  pada  masa  itu.  Perlindungan  Hak Cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak di kenal di Indonesia. Suatu  ciptaan  oleh  masyarakat  di  anggap secara  tradisional  sebagai  milik  bersama. Tumbuhnya  kesadaran  bahwa  ciptaan  itu  perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu perlu mempunyai nilai ekonomi. 29
Umumnya, hak cipta dilanggar jika materi hak  cipta  tersebut  digunakan  tanpa  izin  dari pencipta  yang  mempunyai  hak  eksklusif  dari penciptanya. Untuk terjadinya suatu pelanggaran  hak  cipta,  harus  ada  kesamaan antara  dua  ciptaan  yang  ada.  Namun,  pencipta atau  pemegang  hak  cipta  harus  membuktikan bahwa  karyanya  telah  dijiplak,  atau  karya  lain tersebut berasal dari karyanya.
Pelanggaran  hak  cipta  dapat  berupa perbuatan  mengambil,  mengutip,  merekam, memperbanyak,  atau  mengumumkan  sebagai atau  seluruh  ciptaan  orang  lain  tanpa  izin pencipta  atau  pemegang  hak  cipta,  atau  yang dilarang  Undang-Undang.  Dilarang  Undang- Undang artinya Undang-Undang tidak
28 Abdulkadir  Muhammad,  1994,  Hukum Harta  Kekayaan,  Bandung:  Penerbit  PT.  Citra Aditya Bakti.
29 Harsono Adisumitro, Op.Cit., h. 49.
memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena:
a.  Merugikan  pencipta  atau  pemegang hak cipta,  misalnya  memfotokopi sebagian  ciptaan  orang  lain  kemudian diperjualbelikan  kepada  masyarakata; atau b.  Merugikan kepentingan Negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah  di  bidang  pertanahan  dan keamanan; atau c.  Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak  dan  menjual  Compact Disc (CD) porno. 30
Hak cipta juga di langgar jika seluruh atau sebagian  substansial  dari  suatu  ciptaan  yang dilindungi  hak  cipta  diperbanyak.  Pengadilan akan  menetukan  apakah  suatu  bagian  yang  di tiru  merupakan  bagian  subtansial  dengan meneliti  apakah  bagian  yang  digunakan  itu penting,  memiliki  unsur  pembeda  atau  bagian yang mudah dikenali.
Perbuatan  pelanggaran  hak  cipta  pada dasarnya ada 2 kelompok yaitu:
a.  Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan,  atau  member  izin  untuk  itu. Termasuk perbuatan pelanggaran ini antara lain melanggar untuk mengumukan, memperbanyak  atau  member  izin  untuk  itu setiap  ciptaan  yang  bertentangan  dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan  keamana  Negara,  kesuisilaan atau ketertiban umum.
b.  Dengan sengaja memamerkan,
mengedarkan,  atau  menjual  kepada  umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.
Termasuk perbuatann pelanggaran  ini  antara  lain  penjualan  buku dan kaset atau Compact Disc (CD) bajakan.
30 Ibid ., h. 220.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Salah satu bentuk kejahatan atau pelanggaran  di  bidang  industri  rekaman  suara yang  menimbulkan  kerugian  yang  cukup  besar bagi pemegang hak cipta dan hak terkait adalah pembajakan  (piracy).  Meningkatnya  angka pengangguran  secara  signitika  di  Indonesia semenjak  krisi  ekonomi,  di  samping  lemahnya penegakan  hukum,  telah membuat  pembajakan tumbuh  dengan  pesat  dan  menciptakan  banyak lapangan  kerja  sebagai  pembuat,  penyalur, pengecer.  Mungkin  lapangan  kerja  tersebut sebagian  besar  diciptakan  oleh  industri  barang bajakan  yang  menggunakan  media  optik. Kebutuhan  dalam  negeri  terhadap  barang- barang  tersebut  telah  terpenuhi  dengan  angka lebih  dari  400  juta  keping  Video  Compact  Disc atau Compact Disc bajakan. 31
Pembajakan  di  bidang  industri  rekaman adalah  tindak  pidana  kejahatan  pelanggaran hak  cipta.  Pekerjaannya  liar,  tersembunyi,  tidak diketahui  orang  banyak,  apalagi  oleh  petugas pajak.  Pembajakan  tidak  mungkin  membayar pajak  kepada  Negara.  Pembajak  ciptaan  atau rekaman  di  samping  merugikan  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  juga  merugikan  Negara. Pembajakan  merupakan  salah  satu  dampak negatif kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (ilegal).Pembaja  kan  lagu  atau  musik  dengan menggunakan  Compact  Disc  (CD)  adalah merupakan  salah  satu  jenis  alat  daripada cakram optik (Optical Disc).
Pemegang hak cipta juga berhak meminta  kepada  Pengadilan  Niaga  agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian  penghasilan  yang  diperoleh  dari penyelenggaraan  ceramah  dan  pertemuan ilmiah  lainnya,  atau  pertunjukan  atau  pameran
31 Tim Lindsdey, et.al, Op.Cit ., h. 63.
karya  yang  merupakan  hasil  pelanggaran  hak cipta  atau  dengan  cara  melanggar  hak  cipta tersebut.  Untuk  mencegah  kerugian  yang  lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan
kegiatan pembuatan, perbanyakan,  penyiaran,  pengedaran,  dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 56 UUHC).
B . Upaya  Penegakan  Hukum  Apabila Terjadi Pelanggaran  Terhadap  Hasil  Rekaman Suara
Penegakan hukum sebagai usaha menjalankan  hukum  dapat  mempunyai  arti sempit,  arti  luas,  dan  arti  yang  tidak  terbatas. Dalam  arti  sempit  penegakan  hukum  adalah menjalankan  hukum  oleh  polisi,  sebagaimana pengertian  orang  awam  tentang  hukum.  Dalam arti luas penegakan hukum adalah menjalankan hukum  oleh  alat-alat  perlengkapan  negara, yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Pengertian  penegakan  hukum  yang  tidak terbatas  adalah  tugas  dari  pembentukan Undang-  Undang,  hakim,  jaksa,  pengacara, aparat  pemerintah  pamong  praja,  lembaga permasyarakatan,  dan  aparat  eksekusi,  serta setiap  orang  yang  menjalankan  hukum  yaitu badan resmi dan setiap orang yang bersangkutan dengan proses berjalannya hukum. 32 Banyak  hambatan  yang  dihadapi  oleh aparat  penegak  hukum  dalam  menegakkan UUHC. Permasalahan tersebut baik permasalahan  yuridis  maupun  non  yuridis. Hukum  tidak  berdiri  sendiri,  banyak  faktor  yang menyertainya dan berpengaruh terhadap bekerjanya hukum. Pada dasarnya,
32 Bambang  Poernomo,  1984, Orientasi Hukum  Acara  Pidana ,  Yogyakarta:  Amarta Buku, h. 119.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
permasalahan  penegakan  hukum  terletak  pada faktor-faktor yang mungkin berpengaruh.
Menurut Soerjono
Soekanto, ada beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi bekerjanya hukum yaitu:
1.  Faktor  hukumnya  sendiri,  yaitu  dalam hal  ini  dibatasi  oleh  Undang-Undang Hak Cipta;
2.  Faktor  penegak  hukum  yakni  pihak-
pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
3.  Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan dimana  hukum  itu  berlaku  atau diterapka;
4.  Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 33 Peranan pemerintah dalam upaya penegakan  hukum  terhadap  Hak  Cipta  pada dasarnya  dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk mewujudkan  iklim  yang  lebih  bagi  tumbuh  dan berkembangnya  gairah mencipta  di  bidang  ilmu pengetahuan,  seni  dan  sastra.  Menyadari  akan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha untuk memperbaharui peraturan  perundang-undangan  di  bidang  Hak Cipta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, baik perkembangan di bidang ekonomi maupun teknologi.
Pemegang hak cipta juga berhak meminta  kepada  Pengadilan  Niaga  agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian  penghasilan  yang  diperoleh  dari penyelenggaraan  ceramah  dan  pertemuan ilmiah  lainnya,  atau  pertunjukan  atau  pameran karya  yang  merupakan  hasil  pelanggaran  hak cipta  atau  dengan  cara  melanggar  hak  cipta tersebut.  Untuk  mencegah  kerugian  yang  lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan
pembuatan,
33 Soerjono Soekanto, Op.Cit., h. 2.
perbanyakan,  penyiaran,  pengedaran,  dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 56 UUHC).
Upaya  penegakan  hukum yang  dilakukan merupakan  langkah  awal  untuk  mengatasi meluasnya  pelanggaran  hak  cipta  yang  dalam hal  ini  terhadap  hasil  rekaman  suara  yang dikonversi  dalam  bentuk  CD  yang  marak diperjualbelikan dipasaran secara bebas. Hal ini juga  memberikan  suatu  pencerahan  dan pemahaman  kepada  masyarakat  akan  arti pentingnya  mengahargai  hasil  karya  cipta  yang ada,  sehingga  mematikan  keinginan  pencipta untuk terus berkarya. Majunya perkembangan di bidang  teknologi  informasi  dan  telekomunikasi bukan  merupakan  sarana  untuk  melakukan pelanggaran  tetapi  merupakan  suatu  faktor untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan.
C.  Akibat Hukum Atas Tindakan Perbanyakan Lagu Tanpa Perjanjian

## Lisensi
Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Lisensi Perjanjian  antara  pencipta  musik/lagu  dan produser rekaman berdasarkan UUHC merupakan  suatu  perjanjian  lisensi  karya  cipta lagu yang memperoleh persetujuan dari penciptanya  untuk  digunakan  /  dipakai  oleh pihak  lain  untuk  kepentingan  komersial.  Pada prinsipnya  lisensi  menurut  UUHC  adalah  ijin yang  diberikan  oleh  pemegang  hak  cipta  atau pemegang  hak  terkait  kepada  pihak  lain  untuk mengumumkan  dan  /  atau  memperbanyak ciptaannya  atau  produk  hak  terkaitnya  dengan persyaratan tertentu.
Di  dalam  UUHC  yang  dimaksud  dengan lisensi  adalah  ijin  tertulis  yang  diberikan  oleh pemegang  hak  cipta  atau  pemilik  hak  terkait kepada  pihak  lain  untuk  melaksanakan  hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dengan  syarat  tertentu.  Dari  pengertian  lisensi yang  termuat  di  dalam  kedua  ketentuan  UUHC tersebut  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  lisensi adalah  ijin  yang  diberikan  oleh  pemegang  hak cipta  atau  hak  terkait  kepada  pihak  lain  untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau  produk  hak  terkaitnya  dengan  persyaratan tertentu . 34
Di  dalam  melindungi  pencipta  dan  suatu hak  cipta  atas  lagu  di  dalam  suatu  perjanjian antara  pencipta  musik/lagu  dengan  produser rekaman  akan  terlibat  beberapa  unsur  /  pihak yaitu :
1.  Pencipta mengalihkan hak cipta lagu/musiknya  kepada  produser  rekaman suara  untuk  dieksploitasi,  yaitu  direkam,
digandakan dan dijual.
2.  Produser rekaman suara dengan bantuan penata  musik  (arranger),  musisi,  dan penyanyi merekam ciptaan musik tersebut  dengan  irama  pokok  atau  irama varian lain mislnya Jazz, Bosas,
Keroncong,  Jaipong,  Dangdut,  Chacha,
Cadhut, Latin, Blues, Hawaiian atau irama lainnya ke dalam bentuk master rekaman musik.
3.  Master  rekaman  musik  ini  oleh  produser rekaman  diserahkan  kepada  perusahaan pengganda master rekaman untuk digandakan  atua  diperbanyak  dalam bentuk  kaset  atau  CD  atau  media  rekam lainnya. 35
Dengan demikian dapat dikatakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UUHC terhadap pencipta lagu dari perbuatan melawan hukum  yang  dilakukan  oleh  produser  rekaman suara  dalam  pelaksanaan  perjanjian  lisensi adalah sebagai berikut :
1.  Hak  cipta  atas  suatu  ciptaan  musik/lagu tetap  berada  di  tangan  pencipta  selama
34 Richard  Burton  Simatupang, Aspek Hukum  Dalam  Bisnis ,  Rineka  Cipta,  Jakarta, 2007, h. 80
35 Adrian  Sutedi, Hak  Atas  Kekayaan Intelektual , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 35
kepada  pembeli  ciptaan  itu  tidak  diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu.
2.  Suatu  ciptaan  tidak  boleh  diubah  judulnya, anak  judul,  walaupun  hak  ciptanya  telah diserahkan  kepada  pihak  lain,  kecuali dengan  persetujuan  pencipta  atau  dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta dalam  hal  pencipta  telah  meninggal  dunia, termasuk  hak  supaya  nama  pencipta  tetap dicantumkan dalam ciptaanya tersebut.
3.  Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang  hak  cipta  apabila  terjadi  nama pencipta  tidak  dicantumkan  dalam  ciptaan, terjadi  perubahan  atas  judul  dan  anak  judul ciptaan  tanpa  ijin  dari  pencipta  atau  ahli warisnya  apabila  pencipta  telah  meninggal dunia.
4.  Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pihak lain yang menggunakan lagu ciptaannya  secara  komersil  tanpa  izin pencipta atau ahli warisnya.
5.  Pengajuan  gugatan  terhadap  perbuatan melawan  hukum  hak  cipta  yang  dilakukan oleh  produser  rekaman  atau  pihak  lain diajukanoleh pencipta atau ahli warisnya bila pencipta telah meninggal dunia ke
Pengadilan Niaga.
Dari  ketentuan  tersebut  di  atas  dapat dikatakan  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap suatu ciptaan musik/lagu tetap berada di tangan penciptanya  meskipun  ciptaan  tersebut  telah dijual  kepada  pihak  lain.  Dalam  hal  ini pemberian hak cipta hanya menyangkut tentang penggunaan  hasil  ciptaan  tersebut  untuk kepentingan komersial, sedangkan nama pencipta  tetap  harus  dicantumkan  dan  hasil ciptaan  tidak  dapat  dirubah  oleh  pembeli  hak cipta  tanpa  ijin  dari  pencipta.  Apabila  terjadi perubahan ciptaan ataupun pemegang hak cipta tidak  mencantumkan  nama  pencipta  maka

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pencipta  atau  ahli  warisnya  dapat  melakukan penuntutan  pengguna  hak  cipta  yang  tidak mencantumkan nama pencipta ataupun merubah  dari  hasil  ciptaan  dari  pencipta tersebut  tanpa  izin  dari  pencipta  atau  ahli warisnya.

## III. KESIMPULAN DAN SARAN

## A.  Kesimpulan
1.  Implementasi Perlindungan
hukum terhadap  pemegang  hak  cipta  atas  karya cipta  lagu  ditinjau  dari  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2014 bahwa  didalam  perlindungan  hak  cipta terdapat beberapaaturan dasar yang melindungi  hasil  karya  cipta  yang  dilakukan oleh  siapa  saja  yang  melanggar  dalam bidang  hak  cipta  diantaranya  adalah peraturan pemerintah melalui UUHC ataupun  melalui  dewan  hak  cipta.  Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan  adalah  asas  lain droit  de  suite , asas  hak  mengikuti  benda  tersebut  secara terus  menerus  ditangan  siapapun  benda  itu berada. Perlindungan hukum dapat dikatakan  sangat  penting  dan  menjadi  hak bagi tiap warka negara.
2.  Akibat  hukum  atas  tindakan  perbanyakan lagu  hilang  tanpa  perjanjian  lisensi  ditinjau dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  28  Tahun  2014  di  atur  dalam  Pasal 72,  dimana  upaya  penegakan  hukumnya oleh pemerintah dengan memberikan sanksi pidana  dan  sanksi  perdata  dengan  tuntutan ganti  rugi.  Peranan  pemerintah  dalam penegakan hukum hak cipta guna menangani  pembajakan  Hak  Cipta  Lagu atau  Musik  adalah  dengan  memberikan sanksi-sanksi
yang tegas berupa perampasan  dan  pemusnahan  barang  hasil
pembajakan  Hak  Cipta  yang  dilakukan  oleh pemerintah,  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.
3.  Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan  peninjauan  kembali  dari
Pemohonbahwaalasan-alasan tersebut tidak  dapat  dibenarkan,  oleh  karena judex juris tidak  melakukan  kekhilafan  atau kekeliruan  nyata  memutus  perkara a  quo.
Walaupun judex  facti sudah  memeriksa perkara  tersebut  dengan  lengkap,  akan tetapi judex  facti belum  memutus  pokok perkaranya dan judex juris berwenang untuk memerintahkan judex  facti agar  membuka kembali  persidangan  dan  memutus  perkara tersebut.Pertimbangan judex  juris sudah tepat dan benar, berdasarkan pertimbangan tersebut,  permohonan  peninjauan  kembali yang diajukan oleh Pemohon: Koharudin al. Kohar Kahler tersebut harus di tolak.

## B.  Saran
1.  Diharapkan  perlindungan  terhadap  karya cipta  lagu  terdaftar  lebih  diperhatikan  lagi terutama  terhadap  usaha  karaoke  yang semakin banyak disetiap kota di Indonesia.
2.  Diharapkan  pemerintah  memberikan  akibat hukum  terhadap  para  pelanggar  hak  cipta terdaftar  bener-bener memberikan  efek jera sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran kedepannya. 3.  Diharapkanmajelis hakim dalam
memberikan  putusan  terhadap  pelanggar hak  cipta  dapat  memberikan  rasa  aman kepada  pemegang  hak  cipta  agar  haknya tidak lagi dilanggar.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## Daftar Bacaan
A.  Buku Adisumarto,  Harsono, Hak  Milik  Intelektual kususnya Hak Cipta , Akademik Pressindo, Jakarta Ali,  Achmad  dan  Wiwie  Hariyani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,
PrenadaKencana  Media  Group,  Jakarta,
2012
Atmadja,  Hendra  Tanu,  2003, Hak  Cipta  Lagu , Penerbit Pasca Sarjana Universitas
Indonesia, Jakarta
Audah,  Husain,  2004, Hak  Cipta  dan  Karya Musik, PT  Pustaka  Litera  Antar  Nusa, Jakarta
Damian,  Eddy, Hukum  Hak  Cipta ,  Edisi  Ketiga,
PT Alumni, Bandung, 2009.
Dirjosisworo, Soedjono, Pengangtar Ilmu Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2013 Djaja,  Ermansyah,  2009 Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual , Sinar Grafika, Jakarta
Faisal, Ilmu  Hukum,  Sebuah  Kajian  Kritis,
Filsafat, Keadilan dan Tafsir , Thafamedia, Yokyakarta, 2015
Firmansyah,  Muhamad,  2008,  Tata  Cara Mengurus Haki, Visimedia, Jakarta
Garner,  Bryan  A. Black's  Law  Dictionary ,  7th Edition (Minnesota: West Group, 1999)
Gautama,  Sudargo,  Rizawanto  Winata,  1997, Konvensi-Konvensi  Hak  Milik  Intelektual Baru  Untuk  Indonesia ,  Bandung:  Citra Aditya Bakti
H.R.  Ridwan, Hukum  Adminitrasi  Negara , Rajawali Pers, Jakarta, 2006
H.S,  Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,
Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian Desertasi  dan  Tesis ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2014
Harahap,  M.  Yahya, Kekuasaan  Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan  Kembali  Perkara  Perdata ,
Jakarta: Sinar Grafika, 2008
Harjowidigo,  Rooseno,1997, Mengenal  Hak Cipta  Indonesia ,  Pustaka  Sinar  Harapan, Jakarta
Hasibuan,  Otto,  2007, Hak  Cipta  di  Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu , Neighbouring  Rights,  dan  Collecting
Society, PT. Alumni, Bandung
Hornby,  A.S,  dan  E.  C.  Parnwell, Oxford Progressive  English  Reader’s  Dictionary, Indonesian Edition (Kuala Lumpur: Oxford University Press dan P.T. Indira, 1972)
Kansil,  C.S.T. Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan Tata Hukum Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 2007
Lindsey,  Tim,  et.al., Hak  Atas  Kekayaan
Intelektual (Suatu Pengantar), PT. Alumni, Bandung, 2011
Margono,  Suyud.  2010. Hukum  Hak  Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan  WTO-TRIPs  Agreement .  Galia Indonesia, Bogor
Marieke,  Joost  Smiers,  van  Schijndel,  2012, Dunia Tanpa Hak Cipta , Jogjakarta
Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
________, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
Maulana,  Insan  Budi,  Ridwan  Khairandy, Nurjihad,  2000, Kapita  Selekta  Hak Kekayaan  Intelektual, Pusat  Stusi  Hukum Universitas Islam Yogyakarta bekerjasama  dengan  Yayasan  Klinik HAKI Jakarta Mertokusumo,  Sudikno, Penemuan  Hukum Sebuah  Pengantar ,  Liberty,  Yogyakarta,
2001
Muhammad,  Abdulkadir,  1994,  Hukum  Harta Kekayaan,  Bandung:  Penerbit  PT.  Citra Aditya Bakti.
Munandar,  Haris  Dan  Sally  Sitanggang,  2008, Mengenal Hak Kekayaan Intelektual (Hak
Cipta, Paten, Merek Dan Seluk- Beluknya), Erlangga, Jakarta
N.D,  Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris ,  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta, 2010

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Nainggolan, Jogi, Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong  Efektivitas  Hukum ,    Refika Aditama, Jakarta, 2015
Poernomo,  Bambang,  1984, Orientasi  Hukum Acara Pidana , Yogyakarta: Amarta Buku
Rahardjo,  Satjipto, llmu  Hukum ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2010
Ramli,  Ahmad  M.  2000,  H.A.K.I  Hak  Atas Kepemilikan  Intelektual,  Teori  Dasar Perlindungan  Rahasia  Dagang,  Mandar Maju, Bandung
Rawls.  J  hon, A  Theory  of  Justice,  Teori Keadilan ,  Pustaka  Pelajar,  Yokyakarta,
2006
Rosidi,  Ajib,  2015,  Undang-Undang  Hak  Cipta 2014, Pandangan Seorang Awam,
Djambatan, Jakarta
Saidin,  OK., Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual  (Intellectual  Property  Rights ) ., PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
Setiawan,  R.  1977, Pokok-Pokok  Perikatan , Bandung: Bina Cipta
Simongkir, J.C.T. 1991, Melindungi Hak
Pencipta  yang  Berfungsi  Sosial,  Suara
Pembaharuan, Jakarta
Soekanto, Soerjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu  Tinjauan ,  Jakarta,  Rajawali  Pers,
2013
Soelistyo,  Hendry,  2011,  PLAGIARISME  : pelanggaran hak cipta dan etika, yogyakarta : KANISIUS
Sutedi,  Adrian, Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual . Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
Syahrani,  Ridwan, Rangkuman  Inti  Sari  Ilmu Hukum, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
2013
Syarifin, Pipin, Dedah Jubaedah, 2004,
Peraturan  Hak  Kekayaan  Intelektual  di
Indonesia , Bandung: Pustaka Bani
Quraisyi
Widjaja, Gunawan, Seri Hukum Bisnis – Lisensi (Jakarta:  P.T.  Raja  Grafindo  Persada, 2001)
Wigjosoebroto,  Soetandyo, Hukum,  Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya , Elsam HuMa, Jakarta, 2002

## B.  Peraturan perundang-undangan
Undang –  Undang  Republik  Indonesia  Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
C.  Sumber Internet Anonim, “ Perlindungan Hukum ”, www.statushukum.com , diakses 01 Desember 2018
Anonim,  “Seputar  Pengertian  Perlindungan
Hukum”, Diakses melalui: seputar pengertian.blog.spot.com > Hukum > Perlindungan,  tanggal  01  Desember 2018.
Fitri  Hidayat,  “Perlindungan  Hukum  Unsur Esensial  dalam  Suatu  Negara  Hukum”, melalui www.ftirihidayat-ub.blogspot.com , diakses tanggal 01 Desember 2018. “Ganti Rugi”, 2014, (Kamus Bisnis),
http://kamusbisnis.com/arti/ganti- rugi/Diakses, tanggal. 03 Maret 2019
https://eprints.uny.ac.id/13360/3/BAB%20II.PDF diakses pada tangga; 01 Desember 2018
http//www.dgp.go.id  /artikel  cleview/26/1/1997, Diakses, 03 Maret 2019.
http://netyernawaty.blogspot.com/2012/11/jangk a-waktu-perlindungan-hak- cipta.htmlJumat,  di  posting  tanggal  16 November  2011  dan  diunduh  tanggal  03 Maret 2013.
http://netyernawaty.blogspot.com/2012/11/meng kopi-musik-hak-cipta.html Jumat, di posting  tanggal  16  November  2013  dan diunduh tanggal 03 Maret 2019.
http://budimansudharma.com/category/perbuata n-melawan-hukum/. Di posting tanggal 20 juni 2010 dan diunduh 03 Maret 2019.
Irwan  Darwis,  “Penegakan  dan  Perlindungan Hukum”,    Diakses  melalui  website: www.irwankaimoto.blogspot .com , tanggal 01 Desember 2018
Perlindungan  Hukum  Menurut  Para  Ahli,  Tesis Hukum.com,  Google,  Diakses,  tanggal. 03 Maret 2019