## TERORISME BARU VIS A VIS TRAFFICKING SEBAGAI KEJAHATAN TERSELUBUNG

## NEW FORM FOR TERRORISM VIS-À-VIS TRAFFICKING AS CRIME IN DISGUISE

## Ani Suryani Hamzah
Fakultas Hukum Universitas Mataram Email : anysuryani@yahoo.com
Naskah diterima : 15/08/2013; direvisi : 07/09/2013; disetujui : 17/09/2013

## A bstrAct
The metamorphosed of trafficking crime is on the level of sophisticated, sophistication, so that the crime look “normal” to as if “legal”, the trafficking agents, making the blurring of the crime. The implication, as if the crime of trafficking in human justified. In fact, the higher the blurring of crime effort, the higher the quality of the crime. Trafficking as a hidden crime is a extraordinary crime that how to prevent and fight with extraordinary ways
Keywords : Trafficking, Extraordinary Crime, Covert

## A bstrAk
Kejahatan trafficking bermetamorfosa pada tingkat yang sophisticated, kecanggihanya, agar kejahatannya terlihat “normal” hingga seolah-olah “legal” , maka agen trafficking , membuat pengaburan terhadap kejahatannya. Implikasinya, kejahatan trafficking seolah dibenarkan secara kemanusiaan. Padahal semakin tinggi upaya pengaburan kejahatan, maka semakin tinggi pula kualitas kejahatannya. Kejahatan trafficking yang terselubung adalah kejahatan luar biasa yang cara mencegah dan melawanya juga dengan cara-cara luar biasa.
Keyword : Trafficking, Kejahatan Luar Biasa, Terselubung

## PENDAHULUAN
t raffiCking dAn h Ak Asasi Manusia merupakan konsep yang memiliki populari- tas tinggi dan memiliki makna yang sangat mendalam. Sejarah panjang telah menggam- barkan bahwa peradaban manusia berkem- bang sesuai dengan situasi dan kondisi di saat manusia hidup. Pegerakan kehidupan, perputaran dunia telah banyak memberi dampak positif dan negatif bagi manusia itu sendiri. Masyarakat bergerak mulai dari bentuk yang sangat sederhana (tradisional) sampai menjadi masyarakat yang memiliki kerumitan yang paling tinggi (modern) .
Pola pikir masyarakatpun terjadi perg- eseran bahkan berkembang menjadi lebih
kritis merespon persoalan-persoalan yang terjadi bersifat ancaman dan tantangan.Ti- dak jarang keputusan yang diambil dalam menghadapi ancaman dan tantangan sering terjadi pergesekan yang berujung pada kon- flik baik bersifat internal maupun eksternal apalagi dalam konflik selalu menggunakan kekerasan dan kejahatan.
Perdagangan orang merupakan keja- hatan trasnasional karena menyangkut lintas batas Negara,serta hidup dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Ban- yak perempuan dan anak menjadi korban trafficking atau perdagangan orang. Korban tersebut dalam perspektif hak asasi manu- sia telah kehilangan hak asasi manusia ter-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 431~447
utama hak-hak dasarnya sebagai manusia, termasuk juga hak-haknya akan keadilan.
Demikian halnya dengan terorisme, mendengar istilahnya saja menimbulkan konotasi yang begitu meresahkan diberb- agai lapisan masyarakat. Terorisme sering pula dirumuskan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang sangat sistematis yang men- jurus pada kejahatan kemanusiaan. Pelaja- ran yang sangat berharga dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang terjadi seperti Bom Bali, Bom Kuningan, Pentagon Amerika Serikat, Palestina, Irak dan sebagainya. Be- tapa perbuatan teroris meluluhlantahkan sendi kehidupan manusia, korban yang ti- dak bersalah menjadi bagian sasaran beru- tal teroris.
Perkembangan kejahatan trafficking seiring dengan perjalanan dinamika ma- syarakat, sehingga mempengaruhi model- model human trafficking terselubung selain kekerasan yang menjurus pada prostitusi, perbudakan dan sebagainya,hal ini dalam akstivitas di masyarakat dapat dikategori- kan sebagai Hidden crime (kejahatan terse-
lubung) yaitu kejahatan yang membonceng pada persoalan social dimasyarakat yang secara kasat mata tidak tampak sebagai ke- jahatan tetapi dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa terhadap korban. Persoa- lan ini menjadi sebuah kerisauan bagi ma- syarakat khususnya perempuan dan anak.
Indonesia merupakan salah satu Negara pengirim, penerima dan transit korban traf- ficking , baik yang dilakukan oleh trafficker secara perseorangan maupun coorporasi yang melibatkan negara baik secara lang- sung maupun tidak langsung. Kondisi ini sangat memperihatinkan menggingat jim- lah korban trafficking semakin lama sema- kin meningkat ibarat fenomena gunung es yang kelihatan hanya puncaknya saja tapi diakar rumput semakin kokoh menghujam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kor- ban tak berdaya, trafficker bergentayangan Negara tidak kuasa menahan laju perkem- bangan trafficking atau perdangan orang. Adapun situasi jumlah korban trafficking di Indonesia saat ini adalah sbb:
Sex Age Traffiked Persons Total Children Adults Female 737 2,601 3,338 Male 148 210 358 Total 885 2,811 3,696 Menurut Umur dan gender sampai dengan Desember 2009 1 Home  Province Total % West Jawa 831 22.42 % West Kalimantan 722 19.53 % East Java 457 12,36 % Central Java 422 11.42 % North Sumatra 254 6.87 % West Nusa Tenggara 236 6.39 % Lampung 189 5.11 % East Nusa Tenggara 163 4.41 % Banten 77 2.08 %
1 Sumber IOM Indonesia,jayakarta Hotel, Senggigi NTB,19 April 2010.
Ani Suryani Hamzah | Terorisme Baru Vis A Vis Trafficking Sebagai Kejahatan Terselubung
yang oleh khalayak luas biasa disebut seb- agai The Ideas of March . 2
2.  Teori Kekerasan.
Kekerasan dapat dalam kelompok besar yaitu kekerasan sebagai tindakan actor atau kelompok, kekerasan sebagai produk dari struktur dan kekerasan sebagai jejaring dari actor dengan struktur. Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler mendiskripsikan kekerasan sebagai tindakan yang dilaku- kan oleh actor atau kelompok actor yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan. James Gillingan memaparkan kekerasan se- bagai tragedi,kekerasan dimulai oleh actor dalam keluarga, dan acapkali upaya untuk menghindarkan kekerasan juga menggu- nakan cara-cara kekerasan. Ted Robert Gurr mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan tindakan actor atau kelompok yang menen- tang rezim yang berkuasa, dalam hak ini ke- kerasan dilihat dalam pertautannya dengan deprivasi relative. 3
3.  Teori Keadilan ( Theory of Justice ).
Keadilan social berasal dari kata adil dan yang berarti (1) tidak berat sebelah, tidak memihak, (2). Berpegang pada kebenaran, (3). Sepatutnya: tidak sewenang-wenang Jadi keadilan diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang adil. Sedangkan di dalam literatur inggris istilah keadilan disebut dengan istilah justice yang memiliki per- samaan arti dengan “ justitia ” yang me miliki arti “jujur” ( honest ), benar menurut  hukum
2 Morris,Erric and Hoe, Allan. Terrorism : Threat and Response . London : The Macmillan Press LTD, 1987. p.13 3 Thomas Santosa, Teori-Teori Kekerasan, Ghalia In- donesia-Universitas Kristen Petra,2002, hlm.15.
South Sumatra 72 1.95 % South Sulawesi 60 1.62 % DKI Jakarta 57 1.54 % Menurut Provinsi Asal
Benang merah ketiga isu di atas yaitu trafficking , terorisme dan hak asasi manusia adalah regulasi/kebijakan nasional telah ada yaitu UU No 21 Tahun 2007 tentang PTPPO (Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang), UU No. Tahun 200 tentang Terorissme serta UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UU No 22 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia telah berlaku di negeri tercinta ini tetapi regulasi/kebijakan yang ada hanya beraksi ibarat pemadam kebakaran hanya bertugas memadamkan api tetapi tidak menyelesaiakan persoalan sampai pada akar rumput. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan, mengapa trafficking dapat dianatomikan sebagai bentuk hidden crime dan dilihat dari sudut hak asasi manusia ( epistemology ), serta pandangan trafficking perempuan dan anak dalam perspektif hak asasi manusia transional.

## PEMBAHASAN
Untuk memecahkan masalah-masalah seperti disebutkan di atas, diperlukan be- berapa teori sebgai berikut :
1.  Teori terorisme
Terorisme bukanlah barang baru seja- rah peradaban manusia. Kata terrere yang menginduk dari bahasa Yunani setidaknya menunjukkan metode teror lewat prak- tek kekerasan sudah akrab sejak beberapa abad silam. Shakespeare melalui karya sastra adaptasi atas peristiwa konspirasi pembunuhan  Julius Caesar oleh Brutus dan Casius bercerita tentang bagaimana ke takutan dan kekejaman peristiwa itu menjadi  simbol praktek terorisme pertama dalam sejarah umat manusia. Peristiwa
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,
431~447
( legally right ), patut ( proper ), pantas ( fair ), atau layak ( righteous ). 4
Kata justice dalam banyak hal disamak- an dengan “ equity ” yang berarti keadilan. Keadilan dapat diartikan sebagai (1) kuali- tas untuk menjadi pantas( righteous , jujur ( honesty ), (2) tidak memihak ( impartial- ity ), representasi yang layak ( fair ) atas fakta-fakta, (3) retribusi atas balas dendam ( vindictive ), hadiah ( reward ) atau hukuman ( punishment ) sesuai prestasi atau kesalah- an, (4) alasan yang logis ( sound reason ), ke- benaran ( Rightfulness ), (5) adil ( just ) atau sesuai Hukum ( lawful ). 5
4. Teori Spektrum Hak Asasi Manusia.
Teori ini mengajarkan ini mengajarkan bahwa implementasi HAM ”ibarat sinar matahari yang berasal dari satu sumber ke- mudian menembus dinding prisma gelas dan sinarnya yang berbentuk diafragma me- mantul dengan berbagai jarak serta warna yang berbeda ” 6 HAM bersifat universal berlaku bagi seluruh negara-negara di muka bumi, hanya saja penerapannya sangat rela- tif tergantung pada kondisi dan budaya ma- syarakat ( Universal Relatif ).
Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.Umat manusia memilikinya bu- kan karena diberikan kepadanya oleh ma- syarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan mar- tabatnya sebagai manusia. 7
Menurut  Jan Materson (Komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights , United Nation sebagaimana dikutip Baha- rudin Lopa 8 menegaskan bahwa: ” Human
4 Munir Fuady, Teori Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta. 2007, hlm.90.
5 Ibid, hlm. 90-91.
6 Dikutip dari Nengah Kastika, Ringkasan Disertasi,Hak Memilih Prajurit Tentara Nasional Indo- nesia, hlm 4.
7 Jack Donnely,dalam Hukum HAM,PUSHAM UII,Jogjakarta, hlm.11.
8 Rosyada,dkk,2000,Demokrasi,Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,Tim ICCE UIN Jakarta, hlm 200.
rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which can not live as human being ”. ( HAM adalah hak-hak yang melekat pada se- tiap manusia, yang tanpanya manusia mus- tahil dapat hidup sebagai manusia).
Teori hukum kodrat dari John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karena tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar ( fundamental ) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manu- sia. 9
Selanjutnya  John Locke 10 menyampai- kan argumennya dalam karyanya, Two Treaties of Government . (1668), Intisari pandangan Locke adalah pengakuan bahwa seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Bagi Locke perlindunagn dan dukungan bagi hak ala- miah individu merupakan justifikasi tung- gal dalam pembentukan pemerintahan. Hak alamiah untuk hidup, kebebasan dan hak milik menegaskan batasan dan kewenangan dan yurisdiksi negara. Negara hadir untuk melayani kepentingan dan hak-hak alamiah masyarakatnya, bukan bukan untuk me- layani monarki atau sistem.
Dari pandangan Locke di atas bahwa hak-hak dasar manusia yang merupakan hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, serta bebas dari segala rasa takut, bebas dari ancaman serta perbuatan yang sewenang-wenang yang melanggar Hak Asasi  Manusia.
9 Jazim Hamidkk, Teori Dan Politik Hukum Tata negara, Total Media,Malang,2009, hlm 270 . 10 Rhona K.M.Smith dkk, PUSHAM UII, Hukum Hak Asasi Manusia,PUSHAM UII,Jogjakarta, 2008. hlm.20.
Ani Suryani Hamzah | Terorisme Baru Vis A Vis Trafficking Sebagai Kejahatan Terselubung
A. Trafficking , Terorisme dan Hak Asasi Manusia  Trasnsisional.
1. Traffiking.
Definisi trafficking yang sampai saat ini tidak ada keseragaman, kemudian mencoba menyusuri lintas sejarah terjadinya traffick- ing di Indonesia.
Trafficking adalah konsep dinamis dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan ekonomi, sosial dan politik. Sampai saat ini tidak ada definisi trafficking yang disepakati secara internasional, sehingga banyak perdebatan tentang definisi yang dianggap paling tepat tentang fenomena kompleks yang disebut trafficking ini.
Pada tahun 1949, PBB mengesahkan Convention for the Suppression of the Traf- ficking in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (Konvensi untuk Memberantas Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacuran oleh Pihak Lain).
Konvensi ini mengutuk perdagangan untuk tujuan di dalam maupun di luar negeri, menghapus persyaratan bahwa perekrutan harus dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan. Hal ini membuat perdagangan mungkin saja terjadi bahkan meski ada persetujuan dari korban. Per- dagangan manusia adalah perekrutan, pe- ngiriman seseorang, dengan anca man atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekua- saan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh per- setujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi 11 .
11 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk men- cegah, memberantas dan menghukum Perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak (2000), Su- plement KonvensiPerserikatan Bangsa Bangsa untuk melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas, Dalam Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia, American  Center for International Labour Solidarity ( ACILS ). P. 14.
Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbu- dakan atau praktik-praktik serupa perbuda- kan Perhambahan atau pengambilan organ tubuh 12 .
Secara teoritis, aktivitas perdagangan ( trafficking ) manusia, pertama-tama terjadi dalam aktivitas migrasi yang terjadi dalam masyarakat yang didorong oleh keinginan individu atau kelompok untuk tetap survive secara ekonomi. Untuk mendapatkan kebu- tuhan tersebut maka perburuan keuntun- gan ke daerah baru di luar daerah sendiri menjadi salah satu strategi yang di lakukan.
Dalam kontek migrasi international, Guy (1992) melihat bahwa keluarnya ke- lompok perempuan ke sektor publik dengan melakukan migrasi untuk tujuan-tujuan ekonomi produktif dapat menjadi salah satu dari awal berkembangnya sejarah per- budakan dalam pengertian yang lebih luas. Hal ini mengingat bahwa peluang keterbu- kaan yang dinikmati perempuan sering kali tidak terkendali dan menyebabkan peluang terjadinya trafficking
Banyak orang berfikir dan berangga- pan bahwa perdagangan manusia adalah perbuatan memindahkan perempuan atau anak melewati perbatasan, di luar keingi- nan mereka dan memaksa mereka mema- suki dunia prostitusi. Dalam kenyataannya isu perdagangan manusia melibatkan ber- bagai macam situasi dan kondisi sedemiki- an rupa sehingga menimbulkan permasala- han yang rumit bagi korban perdagangan perempuan dan anak. Mereka masuk dalam jebakan perdagangan perempuan dan anak melalui berbagai proses rekruitmen yang pola operasionalnya tidak jauh berbeda dari proses rekruitmen buruh migrant biasa.
Adapun komponen atau faktor penting yang bisa menjadikan suatu kasus trafiking adalah :
12 Ibid
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 431~447
1. perekrutan,
2. pengiriman di dalam dan keluar negeri,
3. melalui jalur migrasi legal maupun illegal ,
4. pembelian, penjualan, pengiriman, pene rimaan atau penampungan  ses- orang
5. kebohongan (termasuk penggunaan ancaman pemaksaan atau penyalah- gunaan wewenang)
6.  keterlibatan hutang ( debt bondage )
2. Terorisme.
Terorisme sebenarnya bukanlah ba- rang baru dalam sejarah peradaban manu- sia,teroris ada sejak beberapa abad yang silam,kata teroris berasal dari bahasa yu- nani yaitu terrere yang mengandung makna metode terror lewat praktik kekerasan. Na- mun polemic tentang definisi teroris masih dalam tataran multi-interperatif, umumnya lebih kepada kepentingan Negara.
Shakespeare melalui karya sastranya menggambarkan peristiwa konspirasi pem- bunuhan  Julius Caesar oleh Brutus dan Casius dengan menggambarkan bagaima- na ketakutan dan kekejaman itu menjadi simbol praktek terorisme pertama dalam sejarah umat manusia. Peristiwa ini oleh khalayak luas disebut sebagai The Ideas of march. 13 terorisme juga dimaknai sebagai suatu strategi, misalnya : Atilla pemimpin bangsa  Hun,  Ghengis Khan-raja Mongol dan  Temerlane dari dinasti Turki Saljuk. Mereka semua adalah contoh pemenang makna pertempuran dengan metode terror.
Tahun 1994, majelis umum PBB me- ngeluarkan resolusi No. 49/60 yang meng- adopsi Deklarasi mengenai upaya pengha- pusan terorisme internasional.
13 Morris,Erric dan Hoe,Allan. Terrorism, : Threat and Response. London :The Macmillan Press LTD. 1987.p.13.
Resolusi ini dilanjutkan dengan pemben- tukan komisi Ad Hoc pada tahun 1996 yang ditugasi mempersiapkan sebuah rancangan konvensi anti terorisme yang menyeluruh dan konprehensif. Alhasil ada 27 draf Pasal yang dibahas,Pasal 2 draf tersebut adalah:
“setiap orang yang terlibat dalam keja- hatan sebagaimana di maksud dalam konvensi ini,orang tersebut melakukan secara sengaja, dengan alasan apa pun, melawan hukum dan atas perbuatan- nya itu menyebabkan hilangnya nyawa atau luka berat pada tubuh; atau menye- babkan kerusakan pada fasilitas pemer- intah, sistem transportasi publik, sistem komunikasi atau atas suatu fasilitas  vital infrastruktur yang dihancurkan secara luas, atau di mana kerusakan yang di- timbulkan menyebabkan kerugian eko- nomis yang besar di mana tujuan dari seluruh aksi, baik sebagai sebab maupun akibat dari peristiwa yang lain, dimak- sudkan untuk mengintimidasi pihak lain, memaksa pemerintah atau organisasi in- ternasional untuk melakukan atau tidak melakukan “
Terorisme sebagai kata kerja adalah the use of violence, intimidation, etc, to gain and end; especially, a system of government rul- ling by terror; penggunaan kekerasan, anca- man dan sejenisnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan akhir/tujuan, teristimewa sebagai suatu sistem pemerin- tahan yang ditegakkan dengan teror. Dalam bentuk kata kerja transitif, maka terrorize (-ized, -izing) adalah: to fill with dread or ter- ror; terrify, mengisi dengan ketakutan atau teror, mengerikan, menakutkan. To intimi- date or coerce by terror or by threats of terror , mengancam atau memaksa dengan terror atau dengan ancaman teror. 14
Beberapa pakar menjelaskan terorisme dalam rumusan yang sangat singkat. J. Bow- yer Bell mengatakan, terorisme adalah sen-
14 AF,Abu Muhammad, Terorisme Internasional , www,alislam.or.id.
Ani Suryani Hamzah | Terorisme Baru Vis A Vis Trafficking Sebagai Kejahatan Terselubung jata kaum lemah. Tapi ia merupakan senjata yang ampuh. David Fromklin berpendapat, jika aksi militer menekankan pada kehan- curan. Maka terorisme lebih menekankan pada pengaruh psikologis. Brian Michael Jenkins melihat terorisme sebagai bentuk baru dari strategi perang. Sedang Antal Deutsch lebih cenderung mengatakan ter- orisme sebagai jenis baru perang dengan bi- aya murah antara 2 (dua) kekuatan besar. 15
Bagi  yang tidak meyakini dengan keluasan definisi terorisme tersebut, memberikan al- ternatif pemaknaan terorisme sebagai :
a. Terorisme dapat berupa tekanan psikologis atau aksi militer yang di- rancang untuk menciptakan ketaku- tan, kerugian material atau bahkan kehancuran tatanan ekonomi.
b. Terorisme dapat berupa sebuah metode di mana kebiasaan seseorang dicoba dipaksakan kepada yang lain. Ini sering dapat dibuktikan dari kor- ban bukan merupakan target sebena- rnya serangan pelaku teorisme.
c.  Terorisme dapat diartikan sebagai kejahatan yang ditujukan untuk mengundang publikasi halayak luas.
d. Terorisme dapat diartikan kejahatan dengan maksud atau tujuan politis
e. Terorisme dapat diartikan sebagai kejahatan untuk meraih kepentingan politik tertentu maupun kepentingan ekonomis .
Konsensus para akademis yang dikutip oleh Schimid 16 dalam uraian panjang meru- muskan terorisme sebagai :
Timbulnya perasaan cemas yang direspon sebagai metode pengulangan kekerasan, digunakan secara diam-diam atau sem- bunyi-sembunyi oleh individu, kelompok atau aktor negara dengan maksud ala-
15 Maulani, ZA. dkk. Terorisme dan Konspirasi Anti Islam . Jakarta : Pustaka Al – Kautsar, 2002. hlm.57
16 ______. Definitions Of Terrorism . www.terrorism_ difinition.htm.
san ideologi, kejahatan atau sikap politik. Korban langsung dari kekerasan yang di- lakukan bukanlah target tujuan utama. Korban adalah masyarakat umum yang dipilih secara acak (random), disesuai- kan kesempatan yang dimiliki. Atau dapat juga dipilih secara selektif, karena dianggap merepresentasikan dan men- simbolisasikan suatu hal tertentu. Kor- ban adalah medium yang dipilih sebagai alat penyampai pesan efektif. Ancaman dan kekerasan diproses oleh komunikasi antara pelaku kejahatan terorisme, kor- ban dan target utama digunakan untuk memanipulasi target yang lain (penon- ton), menggeser tujuan awal menjadi ke- butuhan atas teror itu sendiri, kebutuhan akan sebuah permintaan (tuntutan) dan kebutuhan akan perhatian luas. Tergan- tung bagaimana intimidasi, paksaan dan propaganda dimaksudkan hendak yang ingin dicapai.
Definisi terorisme juga datang dari lem- baga atau institusi resmi negara. Central Intelegence Agency (CIA) misalnya, dalam laporan tahunan Patterns of International Terrorism mendefinisi terorisme sebagai serangkain kejahatan teror yang dilakukan dengan bantuan negara lain atau organisasi yang ditujukan kepada kepentingan asing disuatu negara, institusi atau pemerintah.
3.  Hak Asasi Manusia.
Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia karena ia adalah ma- nusia.Hak-hak dasar adalah hak yang paling hakiki yang dimiliki manusia sebagai mah- luk Tuhan Yang Maha Esa, hak-hak dasar ini tidak lain adalah merupakan hak asasi manusia .Hak asasi manusia merupakan penghargaan terhadap derajat dan martabat manusia yang merupakan pengakuan nyata bahwa manusia adalah manusia. Dari aspek politik, hak-hak dasar harus dilegitimasi dalam bentuk kebijakan sehingga memiliki kewibawaan dalam tataran implementasi. Sejarah pengakuan hak asasi manusia dan
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,
431~447
pengaturannya dalam Deklarasi Human Right tidak terlepas dari sejarah umat ma- nusia.
Secara harfiah hak asasi manusia ialah hak yang dimiliki oleh seseorang karena itu adalah manusia. 17 Hak asasi manusia bersi- fat universal, merata dan tidak dapat diali- hkan kepada orang lain , hak asasi dimiliki oleh seluruh umat manusia secara univer- sal. Seseorang tidak akan pernah kehilan- gan hak asasinya karena orang itu tidak akan mungkin berhenti sebagai manusia, walaupun ada kemungkinan ia menerima perlakuan yang tidak manusiawi.
Secara umum pengertian hak asasi ma- nusia adalah hak yang melekat dengan ko- drat kita sebagai manusia yang bila hak itu tidak ada maka mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia. 18 Dengan pemaha- man ini maka konsep hak asasi manusia berarti dapat menjadi suatu tolok ukur ber- sama untuk menilai prestasi kemanusiaan yang perlu dicapai oleh seluruh bangsa di dunia.
Jan Materson mengemukakan bahwa yang dimaksud hak asasi manusia ialah hak-hak yang melekat pada manusia, di mana bila hak ini tidak dimiliki oleh ma- nusia maka mustahil ia dapat hidup seb- agai manusia 19 Pengertian ini mempunyai makna yang luas dan kompleks sehingga tidak tertutup kemungkinan adanya hak- hak yang asasi manusia belum tercantum dalam definisi hak asasi manusia yang dikeluarkan PBB. Secara filosofis hak asasi manusia mengacu pada keadaan alamiah manusia sebagai mahluk yang mengetahui bahwa tanpa adanya hak asasi yang secara individu harus ada, tidak mungkin manusia
17 Peter R. Baehr, The Role of Rights in Foreign, 1994 ( Jakarta: yayasan Obor Indonesia,1998 ) p.3.
18 Jack Donelly, Introduction to Human Rights (US Information Agency,1997). p.1.
19 Ali Sofyan Husen dan Eggi Sudjana, Hak Asasi Manusia ( Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Pri- ma yasa,1996) p.1.
dapat membangun sebuah masyarakat yang beradab 20
Berdasarkan pemahaman di atas maka penegakan HAM sangat penting artinya dalam rangka membangun masyarakat du- nia yang beradab, terutama pada negara- negara di mana masyarakatnya sebahagian sudah tidak mempedulikan masyarakat lainnya. Dalam UU No. 39 tahun 1999 ten- tang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan ma- nusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugrah yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi ke- hormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
B. Terorisme  Baru  Vis a Vis Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak) Se- bagai Kejahatan Terselubung
1. Terorisme Baru, Trafficking Dan Keja- hatan Terselubung
Trafficking (perdagangan orang) bukan- lah merupakan hal yang baru. Sejak jaman Hindia Belanda hal tersebut telah terjadi dengan latar belakang politik dan sosial ekonomi yang berbeda. Perdagangan ( traf- ficking ) perempuan dan anak mengalami booming semenjak dekade 1970-1980 an pada saat pemerintah orde baru menetap- kan kebijakan pengiriman tenaga kerja ke- luar negeri. Hal ini didasarkan pada pertim- bangan ekonomis dan politis yaitu: animo masyarakat untuk bekerja ke luar negeri cu- kup tinggi, sebagai alternatif sumber devisa yang menguntungkan, pangsa pasar di luar negeri yang cukup menjanjikan, banyaknya tawaran dan peluang dari negara-negara lain (terutama negara Malaysia, Timur Ten- gah dan negara-negara industri baru) cukup tinggi, ketersediaan lapangan kerja di dalam
20 Rosyada,dkk,2000, Demokrasi,Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani ,Tim ICCE UIN Jakarta, hlm 200.
Ani Suryani Hamzah | Terorisme Baru Vis A Vis Trafficking Sebagai Kejahatan Terselubung negeri cukup rendah, serta untuk mengu- rangi persoalan-persoalan sosial baru lain- nya yaitu meningkatnya urbanisasi, krimi- nalitas, pelacuran dan sebagainya.
Tingginya animo masyarakat untuk bekerja ke luar negeri khususnya ke Malay- sia pada dasarnya merupakan dorongan ala- miah individu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya atau karena faktor ekono- mi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang dominan penyebab timbulnya perdagangan ( trafficking ) perempuan dan anak. Faktor ekonomi itu disebabkan oleh pendapatan petani rendah, lahan-lahan pertanian yang kian sempit serta tidak populernya menjadi petani ataupun buruh tani bagi generasi muda. Faktor lain-lain yang mendukung timbulnya tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah karena ingin mencari pen- galaman.
Kondisi kemiskinan dan pelaksanaan pembangunan yang tidak memberikan kesempatan kerja mendorong semangat masyarakat untuk bekerja keluar negeri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan sekaligus mencari pengala- man baru. Mereka ini secara sadar mencari informasi yang berkaitan dengan proses
penempatan tenaga kerja, walaupun ban- yak juga yang akhirnya tertipu oleh para calo/tekong yang banyak bergentayangan di pelosok-pelosok desa.
Sedangkan  Malaysia sebagai negara tujuan, terdapat beberapa alasan  yaitu : pertama jumlah angkatan kerja unskil dari Indonesia cukup besar tidak memerlukan seleksi ketat karena memang membutuhkan tenaga dalam arti tenaga fisik. Kedua dari segi kebudayaan orang Indonesia tidak memerlukan waktu lama untuk menyesuaikan diri di Malaysia yang bahasa nasionalnya bahasa melayu dengan mayoritas orang melayu dan mayoritas beragama Islam. Ketiga secara geografis letak Indonesia dengan Malaysia berdekatan sehingga mudah jalur trasportasinya (bisa lewat udara, darat, dan laut) dengan biaya transportasi yang relatif lebih murah bila dibanding dengan negara tujuan bekerja lainnya.  Perdagangan  manusia  khususnya perempuan  dan  anak yang berasal dari ke luar negeri  maupuntu  negara  kenegara lain menjadi marak seirama dengan maraknya pengiriman Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri. Banyak kasus perdagangan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan dengan melalui tiga tahap yaitu :
Proses Cara/jalan Tujuan Perekrutan Ancaman Prostitusi atau Pengangkutan atau Pemaksaan atau Kekerasan/Eksploitasi Sexual atau Penampungan atau Penculikan atau Kerja paksa/dengan Upah yang tidak layak atau Pengiriman atau Penipuan atau Perbudakan/praktik- praktik lain serupa perbudakan
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,
IUS
431~447 atau Kebohongan atau Penyalahgunaan atau Kecurangan atau Penyalahgunaan
Kekuasaan
ICMC, ketika mereka dijual, perdagangan perempuan dan anak di 15 Propinsi di Indonesia,  ICMC Indonesia 2006.p,17
Perempuan adalah salah satu korban ter- orisme. Realitas ini jarang terungkap  ke permukaan dalam setiap penulisan sejarah sosial di Indonesia. Penghampiran historio- grafi yang bias gender senantiasa menyem- bunyikan persoalan-persoalan perempuan dalam realitas sejarah.
Perdagangan perempuan dan anak di Hindia Belanda tak terpisahkan dari re- alitas ekonomi-politik kolonial yang makin eksploitatif dengan makin terbukannya ta- nah-tanah Hindia Belanda untuk perkebu- nan. Kapitalisme perkebunan mendorong mobilitas penduduk, terutama untuk kebu- tuhan tenaga kerja. Mulai saat itulah ber- bondong-bondong orang Jawa diberangkat- kan ke Sumatera dan Suriname untuk di- pekerjakan sebagai buruh perkebunan. Dan mulai saat itu pula muncul komplek-kom- plek prostitusi di wilayah-wilayah seputar perkebunan. Parapekerja seks juga berasal dari Jawa. Fenomena historis lain yang juga menggambarkan kerentanan perempuan terhadap eksploitasi adalah tumbuh sub- urnya “nyai”. Pada masa itu, jumlah perem- puan  Eropa yang berada di tanah Hindia Belanda sangat sedikit dibanding kaum pria Eropa yang merupakan tenaga inti dari kekuasaan kolonial. Kondisi ini menyebab- kan terjadinya praktek pergundikan terha- dap perempuan lokal. Praktek pergundikan ini banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat kolonial.
Dari uraian di atas dapat digambarkan bahwa trafficking adalah kejahatan yang
dapat dianatomikan dengan terorisme meng ingat trafficking dan terorisme adanya tindak kejahatan dan kekerasan yang me- nimbulkan akibat bagi korban yang s angat mendalam, kekerasan yang dilakukan di- lakukan oleh orang perorang maupun ke- lompok yang memiliki tujuan tertentu meskipun dalam tataran tujuan terdapat perbedaan prinsipil yaitu untuk trafficking bertujuan untuk mengeksploitasi manusia (perbudakan modern), dengan tujuan akhir memperoleh keuntungan yang sebesar- besarnya, sedangkan terororisme bertujuan untuk menentang sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip terorisme atau untuk tujuan politik.
Hal ini sejalan Sachachter yang menegas- kan bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan unan kerestuk menciptakan ket- akutan dan keresahan besar dalam suatu kelompok sasaran shingga penekanannya untuk memenuhi tujuan politik (politik semu) dari para pelaku. 21
Dalam perspektif hidden crime perda- gangan perempuan dan anak untuk tujuan prostitusi mencakup wilayah dan issu yang luas dan rumit yang melibatkan jaringan antar pulau nasional dan international. Ada indikasi bahwa pemanfaatan jaringa tersebut cukup solid, sederhana dan lang- sung. Sedangkan jaringan pada tahapan perekrutan sifatnya komplek atau semi komplek yang melibatkan perantara-peran-
21 Abdul Wahid,SH.M.Ag.H.Drs, Hak Asasi Manu- sia Di Negara Hukum. Visipress Media>Malang,2007, hlm.145.
Ani Suryani Hamzah | Terorisme Baru Vis A Vis Trafficking Sebagai Kejahatan Terselubung tara yang saling berhubungan tetapi tidak kentara.Para perantara ini memang beker- ja sendiri-sendiri namun secara keseluru- han merupakan bagian dari jaringan. Dari gambaran di atas trafficking dikategorikan sebagai hidden crime karena modus ope- randinya terselubung dan rapi karena pola yang diterapkan membonceng persoalan- persoalan sosial yang tumbuh berkembang subur di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, hutang piutang, labelisasi / stigma terhadap perempuan dan anak atas nama agama, budaya patriarki.
Secara kasat mata perdagangan perem- puan dan anak dapat dikategorikan seb- agai hidden crime karena dalam perspektif korban ini merulpakan takdir yang harus diterima,dalam perspektif lingkungan dari pada mengannggur lebih baik bekerja apa saja asal dapat penghasilan,dari perspektif sosial persoalan perdagangan perempuan dan anak menjadi korban trafficking itu adalah sebuah tantangan dalam menghada- pi kehidupan karena merupakan salah satu cara keluar dari persoalan kemiskian, pen- gangguran serta hutang piutang.
Adapun ruang lingkup perdagangan perempuan dan anak sangat beragam meli- puti :
a.  adopsi/pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan prosedural atau diper- jualbelikan kepada warga negara sendiri atau warga negara asing.
b.  Pengantin pemesan/mempelai perem- puan atas permintaan dari tempat- tempat tertentu untuk dijadikan istri kontrakan.
c.  Melibatkan anak dalam peredagangan obat-obatan terlarang
d.  Ekspolitasi sek komersial
e.  Perbudakan dan kerja paksa.
f.  Pekerja anak.
2.  Faktor Penyebab Perdagangan Traffick-
ing) Manusia.
Adapun faktor-faktor yang menyebab- kan perempuan dan anak menjadi korban trafficking pada umumnya meliputi :
a. Kemiskinan.
b.  Tingkat pendidikan rendah.
c.  Kesempatan dan lapangan kerja yang ter- batas.
d.  Ketahanan keluarga yang lemah yang dise- babkan oleh karena pendidikan rendah, ket- erbatasan kesempatan, ketidaktahuan hak, keterbatasan informasi kemiskinan.
e.  Adanya stigma dalam masyarakat bahwa anak dan perempuan merupakan hak milik yang dapat diperlukan sekehendak orang tuanya, ketidak adilan gender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan se- bagian masyarakat Nusa Tenggara Barat.
f.  Media masa masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan infor masi yang utuh dan lengkap tentang trafficking , dan belum memberikan kon- tribusi yang optimal pula dalam upaya pen- cegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru sering kali memberi- katakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan trafficking dan kejahatan susila lainnya
g.  Poligami serta kawin cerai.
-  banyak perempuan terpaksa menjadi kepala keluarga yang harus meng- hidupi anak beserta keluarganya.
-  Anak terpaksa harus bekerja ikut meringankan beban orang tua.
- Kurang siapnya masyarakat me- nerima arus globalisasi (khusus bagi anak yang ter-traffick di sektor pari- wisata).
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 431~447
Dari hasil penelitian Komisi Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Trafficking perdagangan perempuan dan anak khusus- nya dalam protitusi factor penyebab yang paling dominan adalah permintaan dan penawaran. 22
Faktor penyebab penawaran adalah;
1. Trafficking merupakan bisnis yang menguntungkan, merupakan sumber keuntungan terbesar ketiga setelah per- dagangan narkoba dan perdagangan senjata.
2. Kemiskinan akibat multi krisis ,dan pe- luang berusaha menyebabkan orang tua tega menjual anaknya dan menyebabkan anak anak tidak sekolah sehingga tidak memiliki ketrampilan untuk bersaing di pasar kerja dan memaksa mereka untuk bermigrasi karena jeratan hutang sehingga mereka bekerja hanya untuk membayar hutang.
3.  Keinginan untuk hidup lebih layak tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja.
4.  Materialisme yang konsumtif merupakan factor yang menjerat hidup anak baru gede sehingga mendorong mereka memasuki du- nia pelacuran secara dini.
a. Adat  menikahkan  anak dalam usia muda, mempunyai tingkat kegagalan sangat tinggi, perkawinan dini mem- punyai implikasi yang serius bagi anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah kesempa- tan ekonomi yang terbatas,gangguan perkembangan pribadi dan seringkali terjadi perceraian dini.
b. Sedangkan faktor penyebab dari sisi permintaan antara lain adalah:
1. Adanya kegiatan pembangunan yang banyak melibatkan pekerja
22 Komisi nasional Hak Asasi Manusia, Trafficking Perempuan untuk Tujuan Prostitusi dalam Perspektif Hak asasi Manusia,2007, hlm. 3.
pendatang tidak tetap yang pada umumnya laki-laki. Kondisi ter- sebut diduga mempunyai hubu- ngan kuat dengan peningkatan prostitusi.
2. Meningkatnya kemudahan dan frekuensi transportasi internasi- onal bersamaan dengan tumbuhya fenomena migrasi temporal karena alasan pekerjaan.
3. Berkembangnya kejahatan inter- nasional yang berkaitan perda- gangan narkoba yang memperluas usahanya dalam jaringan traffick- ing untuk tujuan prostitusi dan berbagai bentuk eksploitasi.
4. Globalisasi keuangan dan perda- gangan memunculkan industry multi nasional dan kerjasama keuangan dan perbankan menye- babkan banyaknya pekerja asing yang tinggal di Indonesia yang keberadaban mereka meningkat- kan demand untuk jasa pelayanan sex.
5. Banyak laki-laki asing merindukan perempuan yang masih tradisional untuk dijadikan pengantinnya. se- lain itu banyak laki-laki melakukan tindak kekerasan, membebani istri dengan banyak pekerjaan dan mem- perlakukannya sebagai budak
6. Kebutuhan majikan akan pem- bantu rumah penurut dan mudah ditakut-takuti. Mendorong meni- ngkatnya kebutuhan perempuan dan anak untuk diperkerjakan se- bagai pembantu rumah tangga.
7. Kemajuan pariwisata diseluruh dunia juga menawarkan pariwisata sex, termasuk mendorong tinggin- ya permintaan akan perempuan dan anak untuk bisnis itu.
3. Trafficking dari sudut hak asasi manusia
Ani Suryani Hamzah | Terorisme Baru Vis A Vis Trafficking Sebagai Kejahatan Terselubung Trafficking sebagai salah satu kejahatan kemanusian, ternyata memang agak sulit untuk diberantas. Salah satu penyebab uta- manya karena kejahatan trafficking diotaki oleh kejahatan terorganisi ( organized crime ) yang melibatkan organisasi-organisasi keja- hatan yang rapi dan berbasis trans-nasional yang Suatu kejahataan yang rapi dan trans- nasional tidak lahir dengan secara tiba- tiba. Sebelum bergerak secara lintas-batas negara, suatu organisasi kejahatan ini tum- buh terlebih dahulu dalam suatu daerah/ negara tertentu dengan cakupan wilayah operasional masih relatif kecil. Selanjutnya karena terdapat beberapa faktor yang men- dorong akselerasi semakin merajalelanya organisasi kejahatan bergerak secara trans- nasional.
Secara logika perbuatan perdagangan terhadap perempuan dan anak merupak- an suatu pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dan anak yang dapat dikategori- kan dalam kejahatan kemanusiaan, karena perempuan dan anak tidak lagi dipandang sebagai subyek yaitu sebagai manusia me- lainkan sebagai obyek komoditas atau obyek eksploitasi dengan tujuan untuk mencarai keuntungan. Perdagangan perempuan dan anak semakin menjamur mengingat bahwa secara nasional belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang larangan perdagangan manusia.
Trafficking dapat dianatomikan sebagai kejahatan kemanusiaan atau kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) sama halnya dengan terorisme, hal ini dapat diasumsikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara sistematis,dan mempunyai dampak yang luas.samahalnya dengan terorisme,sehingga perdagangan orang lebih tepat dikatakan ke- jahatan kemanusiaan. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat keji terh- adap hak asasi manusia, yang me ngabaikan hak seseorang untuk hidup  bebas, tidak disiksa,kebebasan hidup pribadi. pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk ti-
dak diperbudak, serta bebas dari rasa takut. Industri seks sebagai salah satu pengguna perdagangan orang, selain menimbulkan human, social and economic cost yang tinggi, juga menyebarkan penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Bagi anak yang dilacurkan, terampaslah peluang mereka untuk mem- peroleh pendidikan dan untuk mencapai potensi pengembangan sepenuhnya, yang berarti merusak sumber daya manusia yang vital untuk pembangunan bangsa.
Dalam perdagangan orang, sering karena dokumen imigrasinya tidak lengkap, dipal- sukan, dirampas agen atau majikan, korban- nya mendapat perlakuan sebagai migrant ilegal, sehingga mereka mendapat ancaman hukuman. Sebetulnya mereka lebih memer- lukan perlindungan dan pelayanan khusus karena trauma fisik, sosial dan psikologis yang dideritanya akibat kekerasan fisik, pelecehan seksual dan pemerasan yang di- alaminya. Perdagangan orang telah me- masukkan banyak migran yang kurang “berkualitas”, yang dapat menimbulkan berbagai masalah sosial di masy arakat, dan bagi para korban sering kehilangan haknya dan jatuh dalam kehidupan yang tidak manusiawi.
Politik hukum pidana kini mengenal konsep kejahatan terhadap kemanusian ( crimes against humanity ). 23 Dalam Pasal 7 Ayat (1) Statuta Roma Kejahatan terhadap Kemanusiaan didefinisikan sebagai salah satu perbuatan berikut yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada suatu ke- lompok penduduk sipil, dengan mengetahui serangan itu :
(a) Pembunuhan;
(b) Pemusnahan;
(c) Perbudakan;
23 Van Dijk, J.J.M. , Gande, H.I. Sagel dan Torn- vliet, L.G. Kriminologi Aktual . Surakarta : Sebelas Maret University Press, 1999. hlm .16 17
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 431~447
(d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
(e)  Memenjarakan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasi- onal;
(f)  Penyiksaan;
(g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan  prostitusi,  penghamilan paksa,  pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
(h) Penganiayaan terhadap suatu ke- lompok yang dapat diidentifikasi atau kolektifitas atas dasar politik, ras  Nasional, etnis budaya,  agama, gender sebagaimana didefinisikan ayat (3) 15 , atau atas dasar lain yang secara  uni versal diakui sebagai tidak diijinkan berdasarkan hukum Inter- nasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam jurisdiksi mahkamah;
(i)  Penghilangan paksa;
(j) Kejahatan apartheid
(k)  Perbuatan tidak nausiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menye- babkan penderitaanberat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.
Keterangan yang dapat diberikan atas “ Serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil ” adalah serang- kaian perbuatan yang mencakup pelaksa- naan berganda dari perbuatan yang dimak- sud dalam ayat (1) di atas terhadap kelom- pok penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut. Sedang “Pemusnahan” mencakup ditimbulkannya secara sengaja pada kondisi kehidupan antara lain dihilangkannya ak- ses kepada pangan dan obat-obatan, yang diperhitungkan akan membawa kehan-
curan terhadap sebagian penduduk. Menge- nai penyiksaan dapat dijelaskan sebagai dit- imbulkannya secara sengaja rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik ataupun mental, terhadap seseorang yang ditahan atau di bawah penguasaan tertuduh; ke- cuali kalau siksaan itu tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbulhanya dari yang melekat pada atau sebagai akibat dari, sanksi yang sah 24 .
Hal lain dalam Pasal 7 ayat (1) yang menjadi penting mendapat penjelasan adalah “Persekusi” yaitu perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum interna- sional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas. Terakhir, mengenai peng- hilangan paksa yang berarti penangkapan, penahanan atau penyekapan orang-orang oleh, atau dengan kewenangan,  dukungan atau persetujuan diam-diam dari, suatu negara atau organisasi politik, yang diikuti oleh  penolakan untuk mengakui perampas- an kebebasan itu atau memberi informasi tentang nasib atau keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk memind- ahkan mereka dari perlindungan hukum untuk suatu kurun waktu yang lama. 25
Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang, menempatkan mereka pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya baik fisik maupun mental spiritual, dan sangat rentan terha- dap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk  HIV/AIDS. Kondisi perempuan dan anak yang seperti itu akan mengancam kualitas Ibu Bangsa dan generasi penerus Bangsa Indonesia.
24 Pasal 7 ayat (3) Satuta Roma menyebutkan isti- lah “Jender” mengacu kepada dua jenis kelamin, laki- -laki dan perempuan,dalam konteks masyarakat.. Istilah “Gender” tidak memperlihatkan suatu arti yang berbeda dengan istilah di atas
25 ELSAM. Statuta Roma, Mahkamah Pidana Inter- nasional . Jakarta : ELSAM, 2000. hlm.7-18 .
Ani Suryani Hamzah | Terorisme Baru Vis A Vis Trafficking Sebagai Kejahatan Terselubung
Dari paparan di atas korelasi traffick- ing dengan hak asasi manusia adalah dalam trafficking telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia; adapun pelanggaran hak asasi manusia dimaksud adalah hak-hak dasar perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Adapun bentuk pelanggaran hak asasi adalah sebagai berikut :
1.  Hak atas kebebasan untuk bergerak
2. Hak untuk hidup,hak atas kelang- sungan hidup serta hak atas standar hidup yang memadai.
3. Hak atas rasa aman,nyaman bebas dari rasa takut.
4.  Hak anak dan hak perempuan.
5.  Hak atas informasi dan komunikasi
6. Hak bebas dari penyiksaan, keke- jaman dan perlakuan lain yang tidak manusiawi.
7.  Hak menentukan nasib sendiri.
8.  Hak atas identitas yang sah.
9. Hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan.
4. Dampak Hak Asasi Manusia transision- al pada Trafficking (Perdagangan orang) perempuan dan anak.
Masalah trafficking (perdagangan orang) 26 merupakan masalah yang kompleks dan menyangkut banyak faktor (ekonomi, so- cial dan budaya). terlebih lagi perdagangan perempuan untuk prostistusi, syarat akan eksploitasi fisik dan non fisik. Eksploitasi dimulai dari perekrutan sampai pekerjaan- nya.Meski demikian keuntungan materiil maupun immaterial tentu saja diperoleh bagi beberapa pihak.
Dalam konsep Hak asasi Manusia tra- sional secara riil adalah adanya prinsip- prinsip umum dalam penanganan traffick-
26 Solidaritas Perempuan, Ham Dalam Praktek, Panduan Melawan Perdagangan Perempuan Dan Anak. Global Alliance against Traffic In Women (GAATW).1999.p.25.
ing perempuan dan anak,karena anak dan perempuan adalah manusia yang tidak me- miliki perbedaan dengan kaum laki-laki. Ham transional memandang bahwa perem- puan dan anak harus dilindungi karena mereka memiliki ciri khusus dan memiliki keistimewaan yaitu anak adalah amanah Allah SWT sebagai generasi penerus bangsa kalau tidak dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, kejahatan dan eksploitasi siapa yang akan melanjutkan kehidupan bangsa kelak di kemudian hari, demikian halnya dengan perempuan karena perempuan adalah tiang negara. prinsip prinsip ini adalah sebagai berikut;
a.  Secara nasional telah ada peraturan ten- tang Pencegahan Tindak Pidana Perda- gangan Orang (PTPPO) yaitu UU No.21 Tahun 2007, hanya saja dalam implemen- tasinya masih banyak celah-celah yang membuat bertambah suburnya praktek perdagangan orang, disamping komitmen aparat penegak hukum dalam upaya pem- berantasan trafficking masih perlu diper- tanyakan karena banyaknya kasus-kasus perdagangan orang tidak terselesaikan. korban trafficking tidak mendapatkan akses keadilan.
b. Dalam agenda pemerintahan persoa- lan trafficking tidak menjadi kebijakan utama, realitas ini diperparah lagi den- gan belum meratanya pemahaman/ tidak adanya pemahaman yang sama terhadap issue trafficking dalam upaya pencegahan secara sistematik dari sega- la komponen terutama aparat penegak hukum mengingat masih adanya prak- tek pembiaran, membacking terhadap praktek perdagangan perempuan dan anak.
c.  Persepsi masyarakat yang telah terpateri yang dapat digunakan sebagai acuan nor- matif dalam perilaku yaitu;
-  Persepsi bahwa trafficking adalah merupakan kejahatan biasa sehing-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 431~447
ga penanganannya secara konven- sional.
-  Kultur patriarki yang yaitu bahwa laki-laki yang paling berkuasa dan
-  berhak mengatur perempuan dan anak, akibatnya terjadi diskrimina- si dalam kasus trafficking perem- puan dan anak (korban) dianggap sebagai suatu kewajaran.
d.  Penyebaran informasi tentang bahaya trafficking kurang tersosialisasi sampai kepelosok-pelosok pedesaan.
e. Tingginya permintaan dan penawaran dari yang ingin menikmati,  menggunakan maupun mendapatkan keuntungan dari korban, di samping itu kondisi dan situasi korban sangat mendukung terjadinya perdagangan perempuan dan anak.
f.  Kerjasama Internasional dalam upaya memerangi perdagangan orang mulai dibina dikembangakan secara luas baik antar negara maupun lembaga interna- sional dengan mengenakan issue hak asasi manusia yang bersifat universal. Termasuk upaya terpadu dalam penan- ganan korban perdagangan orang serta penegakan hukum dengan memberi efek jera bagi trafficker .

## KESIMPULAN
Trafficking adalah kejahatan yang dapat dianatomikan dengan terorisme mengin- gat trafficking dan terorisme adanya tin- dak kejahatan dan kekerasan yang men- imbulkan akibat bagi korban yang san- gat mendalam,kekerasan yang dilakukan dilakukan oleh orang perorang maupun
kelompok yang memiliki tujuan tertentu meskipun dalam tataran tujuan terdapat perbedaan prinsipil yaitu untuk trafficking bertujuan untuk mengeksploitasi manusia (perbudakan modern), dengan tujuan akhir memperoleh keuntungan yang sebesar- besarnya, sedangkan terororisme bertujuan untuk menentang sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip terorisme atau untuk tujuan politik.
Trafficking sebagai salah satu kejahatan kemanusian, ternyata memang agak sulit untuk diberantas. Salah satu penyebab uta- manya karena kejahatan trafficking diotaki oleh kejahatan terorganisi ( organized crime ) yang melibatkan organisasi-organisasi ke- jahatan yang rapi dan berbasis trans-nasi- onal yang Suatu kejahataan yang rapi dan trans-sional tidak lahir dengan secara tiba- tiba. Sebelum bergerak secara lintas-batas negara, suatu organisasi kejahatan ini tum- buh terlebih dahulu dalam suatu daerah/ negara tertentu dengan cakupan wilayah operasional masih relatif kecil. Selanjutnya karena terdapat beberapa faktor yang men- dorong akselerasi semakin merajalelanya organisasi kejahatan bergerak secara trans- nasional.
Dalam konteks hak asasi manusia tran- sional Kerjasama Internasional dalam upaya memerangi perdagangan orang mu- lai dibina dikembangakan secara luas baik antar negara maupun lembaga internasi- onal dengan mengenakan issue hak asasi manusia yang bersifat universal. Termasuk upaya terpadu dalam penanganan korban perdagangan orang serta penegakan hukum dengan memberi efek jera bagi trafficker .

## Daftar Pustaka
Abdul Wahid,SH.M.Ag.H.Drs, Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum. Visipress Media.Malang,2007,
Ali Sofyan Husen dan Eggi Sudjana, Hak Asasi Manusia ( Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima yasa,1996) .
Ani Suryani Hamzah | Terorisme Baru Vis A Vis Trafficking Sebagai Kejahatan Terselubung
ELSAM .  Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional. Jakarta : ELSAM, 2000
ICMC, Ketika Mereka Dijual, Perdagangan Perempuan Dan Anak di 15 Propinsi di Indonesia,ICMC Indonesia 2006
Jack Donelly, Introduction to Human Rights (US Information Agency,1997)
Jazim Hamidkk, Teori dan Politik Hukum .Total Media,Malang 2009.
Komisi nasional Hak Asasi Manusia, Trafficking Perempuan untuk Tujuan Prostitusi dalam Perspektif Hak asasi Manusia ,2007,
Kamus Umum Bahasa Indonesia,Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Balai Pustaka ,Jakarta.1997
Munir Fuady, Teori Hukum , Ghalia Indonesia,Jakarta.2007.
Morris,Erric dan Hoe,Allan. Terrorism, : Threat and Response. London :The Macmillan Press LTD. 1987.
Maulani, ZA. dkk. Terorisme dan Konspirasi Anti Islam . Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2002. Peter R. Baehr, The Role of Rights in Foreign, 1994 (Jakarta: yayasan Obor Indonesia,1998).
Pusham UII .Hukum HAM,Jogjakarta.2008.
Rosyada,dkk,2000,Demokrasi,Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani,
Tim ICCE UIN Jakarta.
Rhona K.M.Smith dkk,PUSHAM UII, Hukum Hak Asasi Manusia,PUSHAM UII,Jogjakarta,2008
Solidaritas Perempuan, Ham Dalam Praktek,Panduan Melawan Perdagangan
Perempuan Dan Anak. Global Alliance against Traffic In Women (GAATW)
Thomas Santosa, Teori-Teori Kekerasan, Ghalia Indonesia-Universitas Kristen Petra,2002.
Van Dijk, J.J.M. , Gande, H.I. Sagel dan Tornvliet, L.G. Kriminologi Aktual . Surakarta : Sebelas Maret University Press, 1999 rotokol Perserikatan Bangsa-Bangsa rotokol Palermo ringkasan Disertasi.Nengah Kastika,Hak Memilih Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
www.terrorism_difinition.htm. www.alislam.or.id