## Disharmoni dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Dikson Junus Sucipto Potabuga Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Gorontalo diksonjunus@gmail.com

## ABSTRACT
The dynamics of good governance at the central government level to the level of  local  government  is  inseparable  from  the  conflict.  Conflict  usually  occurs horizontally  or  vertically,  causing  disharmony  in  the  administration.  In  the period 2014-2015 in the Province of Gorontalo had experienced dynamics in governance  that  led  to  poor  inter-regional  relations.  This  paper  will  discuss the  disharmony  of  Governor  and  Mayor  relationship  with  the  focus  of discussion  on  the  function  of  coordination  and  supervision  in  the implementation of local government. The results show that the disinclination of government relations between provinces and municipalities due to unclear division  of  authority  between  governments  so  that  structural  and  functional coordination is not effective and achievement of goals does not always work as  expected.  This  research  suggests  changing  the  mindset  of  government apparatus  in  the  management  and  administration  of  government  and strengthening  cooperation  among  local  government,  so  that  the  dynamics  of governance can run effectively and efficiently.
Keywords: local govenrment; government relations; Gorontalo.

## ABSTRAK
Dinamika tata pemerintahan yang baik di tingkat pemerintah pusat hingga tingkat  pemerintah  daerah  tidak  dapat  dipisahkan  dari  konflik.  Konflik biasanya terjadi secara horizontal atau vertikal, menyebabkan ketidakharmonisan  dalam  administrasi.  Pada  periode  2014-2015  di Provinsi  Gorontalo  telah  mengalami  dinamika  dalam  pemerintahan  yang menyebabkan  hubungan  antar  daerah  yang  buruk.  Tulisan  ini  akan membahas  ketidakharmonisan hubungan Gubernur  dan  Walikota dengan fokus diskusi pada fungsi koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintah  daerah.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  disinslinasi  hubungan pemerintah  antara  provinsi  dan  kota  karena  pembagian  wewenang  yang tidak  jelas  antara  pemerintah  sehingga  koordinasi  struktural  dan fungsional tidak efektif dan pencapaian tujuan tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Penelitian ini menyarankan untuk mengubah pola pikir aparatur  pemerintah  dalam  manajemen  dan  administrasi  pemerintah  dan memperkuat  kerja  sama  antar  pemerintah  daerah,  sehingga  dinamika pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien.
Kata Kunci: penerintahan lokal; hubungan pemerintah; Gorontalo.

## 1. PENDAHULUAN
Tujuan dibentuknya pemerintah daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah untuk mewujudakn efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kepemerintah- an, oleh karenanya baik Undang-Undang Nomor 22 tahun  1999,  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004  maupun  23  Tahun  2014 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2015 Tentang  Pemerintahan  Daerah  menegaskan  bahwa  titik  tumpu  pelaksanaan azas  desentralisasi  pada  daerah  Kabupaten/Kota.  Hal  ini  sebagaima  termuat dalam  pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa  “Negara  kesatuan Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  propinsi,  dan  daerah  propinsi dibagi  atas  Kabupaten/  kota yang  tiap-tiap  propinsi,  Kabupaten/  Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang.
Dinamika hubungan pemerintah
Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Gorontalo antara lain meliputi :
1. Maksimalisasi  fungsi  koordinasi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah baik pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten / kota,
2. Efektifitas  pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah
Menurut    PP  No.  19  tahun  2010  dalam  menjalankan  fungsi  koordinasi, Pemerintah  Propinsi  Gorontalo  memiliki  tugas  untuk  melakukan  koordinasi penyelenggaraan  pemerintahan  antara  pemerintah  daerah  propinsi  dengan instansi  vertikal,  dan  antar  instansi  vertikal  di  wilayah  propinsi  yang bersangkutan,  koordinasi  penyelenggara-  an  pemerintahan  antar  pemerintah propinsi  dengan  pemerintah  kabupaten/  kota  di  wilayah  propinsi  yang bersangkutan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan  daerah  kabupaten/ kota  di  wilayah  propinsi  yang  bersangkutan. Selain itu juga, Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kinerja  pemerintah  Kabupaten/Kota  di  seluruh  wilayah  Provinsi  Gorontalo sebagimana diamanatkan oleh peraturan tersebut.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  disharmoni  dalam  dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah di Propinsi Gorontalo dengan fokus pada aspek  koordinasi  dan  pengawasan  dalam  penyelengaraan  pemerintahan  antar pemerintah  Propinsi  dengan  pemerintah  Kabupaten/Kota  di  wilayah  Propinsi Gorontalo.

## 2. KAJIAN TEORI
2.1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Konsep pemerintahan daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 (Pasal 1 Ayat 2), menyebtukan  bahwa  pemerintahan    daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan oleh pemerintah  daerah  dan  DPRD menurut  asas otonomi dan tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah  daerah  adalah  Gubernur,  Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah  (Pasal  1  Ayat  3). Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disebut  DPRD  adalah lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan daerah (Pasal 1 Ayat 4). Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi
dan  tugas  pembatuan  (Pasal  2  Ayat  2).  Pemerintahan  daerah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan pemerintahan  yang  menjadi  urusan  Pemerintah,  dengan  tujuan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  pelayanan  umum,  dan  daya  saing  daerah  (Pasal  2 Ayat  3).  Pemerintahan  daerah  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan memiliki  hubungan  dengan  Pemerintah  dan  dengan  pemerintahan  daerah lainnya  (Pasal  2  Ayat  4).  Hubungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) meliputi  hubungan  wewenang,  keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan sumber  daya  alam,  dan  sumber  daya  lainnya  (Pasal  2  Ayat  5).    Hubungan keuangan,  pelayanan      umum,      pemanfaatan  sumber  daya  alam,  dan  sumber daya  lainnya  dilaksanakan  secara  adil  dan  selaras  (Pasal  2  Ayat  6).  Hubungan wewenang,  keuangan,  pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan sumber  daya  lainnya  menimbulkan  hubungan  administrasi  dan  kewilayahan antar susunan pemerintahan (Pasal 2 Ayat 7).

## 2.2. Koordinasi
Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan,  menyerasikan,  menyelaraskan,  dan  menyeimbangkan  kegiatan- kegiatan  yang  spesifik  atau  berbeda-beda  agar  semuanya  terarah  pada  tujuan tertentu.  Sedangkan  secara  fungsional,  koordinasi  dilakukan  guna  untuk mengurangi  dampak  negatif  spesialisasi  dan  mengefektifkan  pembagian  kerja (Ndraha, 2003:290).
Sedangkan  fungsi  koordinasi  Menurut  Handayaningrat  (1989:119-121) menjelaskan fungsi koordinasi adalah sebagai berikut :
a. Sebagai  salah  satu  fungsi  manajemen,  disamping  adanya  fungsi perencanaan,  penyusunan  pegawai,  pembinaan  kerja,  motivasi  dan pengawasan.  Dengan  kata  lain  koordinasi  adalah  fungsi  organik  dari pimpinan.
b. Untuk  menjamin  kelancaran  mekanisme  prosedur  kerja  dari  berbagai komponen  dalam  organisasi.  Kelancaran  mekanisme  prosedur  kerja  harus dapat  terjamin  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  organisasi  dengan menghindari  eminimal  mungkin  perselisihan  yang  timbul  antara  sesama komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama di antara komponen-komponen tersebut.
c. Sebagai  usaha  yang  mengarahkan  dan  menyatukan  kegiatan  yang mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan secara serasi  dan  simultan/singkronisasi  dari  seluruh  tindakan  yang  dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna  melaksanakan  seluruh  tugas  organisasi  yang  diperlukan  untuk mencapai  tujuannya.  Hal  itu  sesuai  dengan  prinsip  koordinasi,  integrasi, dan singkronisasi.
d. Sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada tingkat  tertentu  dan  ditentukan  oleh  kualitas  usaha  koordinasi  yang dijalankan. Peningkatan  kualitas koordinasi  merupakan  usaha  yang  perlu dilakukan  secara  terus  menerus  karena  tidak  hanya  masalah  teknis semata tetapi tergantung dari sikap, tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi organik dari pimpinan.
e. Untuk  melahirkan  jaringan  hubungan  kerja  atau  komunikasi.  Jaringan hubungan  kerja  tersebut  berbentuk  saluran  hubungan  kerja  yang
membutuhkan  berbagai  pusat  pengambilan  keputusan  dalam  organisasi. Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari berbagai rintangan yang  akan  membawa  organisasi  ke  situasi  yang  tidak  berfungsi  sehingga tidak berjalan secara efektif dan efisien.
f. Sebagai  usaha  untuk  menyelaraskan  setiap  tindakan,  langkah  dan  sikap yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana. Dalam organisasi yang besar dan kompleks, pertumbuhan organisasi akan menyembabkan penambahan beban kerja, penambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dan penambahan jabatan yang perlu di koordinasikan.
g. Untuk  penataan  spesialisasi  dalam  berbagai  keanekaragaman  tugas. Karena timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 3. Pengawasan
Pengawasan  merupakan  usaha  agar  pencapaian  tujuan  organisasi  tepat rencana  yang  telah  ditargetkan.  Definisi  pengawasan  menurut    Siagian  (2011: 319) sebagai berikut :“Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk menyakinkan dan  menjamin  bahwa  pekerjaan-pekerjaan  dilakukan  sesuai  dengan  rencana yang telah ditentukan, kebijakan-kebijakan yang telah digariskan, dan perintah- perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan kerja untuk mencapai target yang telah ditentukan”.
Tentang  pengawasan  hubungannya  dengan  penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  pada  bahwa  pengawasan  adalah  segala  usaha  atau  kegiatan  untuk mengetahui  menilai  kenyataan  yang  sebenarnya  mengenai  pelaksanaan  tugas atau  kegiatan/  apakah  sesuai  dengan  yang  semestinya  atau  tidak.  Dengan demikian  manifestasi  dari  kinerja  pengawasan  adalah  kegiatan  untuk  menilai suatu  pelaksanaan  tugas  secara  de  facto,  sedangkan  tujuan  pengawasan  itu pada  hakekatnya  adalah  sebagai  media  terbatas  untuk  melakukan  semacam cross  check atau, pencocokan  apakah kegiatan  yang dilaksanakan  telah  sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Demikian pula bagaimana  dengan  tindaklanjut  dari  hasil  pengawasan  tersebut.  (Sukiansyah dalam Amalia, 2010:37).

## 3. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  institusionalisme karena  penelitian  ini  dilakukan  pada  suatu  bagian  organisasi  pemerintahan. Pierson  &  Skocpol  (2008),  menyatakan  bahwa  analisis  institusional  digunakan untuk  mengkaji  segala  sesuatu  dari  proses  legislatif,  efek  terhadap  gerakan sosial, sampai politik hukum.
3.2. Lokasi Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  Provinsi  Gorontalo  dengan  melihat  harmonisasi hubungan  pemerintahan  daerah.  Penelitian  akan  memfokuskan  pada pengamatan  mengenai  proses  kemunikasi  antar  pemerintah  dalam  lingkup Provinsi Gorontalo dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## 3.3. Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  yaitu  dengan menggunakan  wawancara  mendalam,  dan  dokumentasi.  Wawancara  mendalam (Indepth  Interview),  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dimana  peneliti  secara langsung  mengadakan  tanya  jawab  dengan  pemerintah  daerah  Provinsi Gorontalo. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendokumentasikan  semua  data  dan  informasi  yang  diperoleh  di  pemrintah Provinsi Gorontalo baik yang diperoleh secara langsung maupun melalui media internet.
3.4. Analisis Data
Menurut  Norman  (2009),  kegiatan  analisis  data  kualitatif  mencakup pengujian,  mengerutkan,  mengkategorikan,  mengevaluasi,  membandingkan, mensintesiskan  dan  mengkontemplasikan  data  yang  dikode  seperti  halnya interview  data  mentah  dan  data  yang  direkam.  analisis  data  yang  dilakukan dalam penelitian ini melalui analisis kualitatif dengan tahapan pengelolaan data yaitu penafsiran data, reduksi data, penyusunan data, pemeriksaan  keabsahan data, dan menarik kesimpulan.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Disharmoni dalam Koordinasi
Menurut    PP  No.  19  tahun  2010  dalam  menjalankan  fungsi  koordinasi, Pemerintah  Provinsi  Gorontalo  memiliki  tugas  untuk  melakukan  koordinasi penyelenggaraan  pemerintahan  antara  pemerintah  daerah  provinsi  dengan instansi  vertikal,  dan  antar  instansi  vertikal  di  wilayah  provinsi  yang bersangkutan,  koordinasi  penyelenggara-  an  pemerintahan  antara  pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota  di  wilayah  provinsi yang  bersangkutan  dan  koordinasi  penyelenggaraan  pemerintah-  an  antar pemerintahan daerah kabupaten/ kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. Hasil  penelitian  yang  dilakukan  pada  tahun  2014-2015  dinamika penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Propinsi  Gorontalo  menunjukkan bahwa  setiap  kali  Pemerintah  Propinsi  dalam  hal  ini  Gubernur  Rusli  Habibie hendak  ingin  menjalankan  fungsi  koordinasi  selalu  tidak  berjalan  dengan maksimal  disebabkan  oleh  tidak  adanya  keinginan  dari  pemerintah  Kota Gorontalo  dalam  hal  ini  Walikota  Adhan  Dambea  untuk  menghadiri  rapat koordinasi  yang  dibangun  oleh  pemerintah  Propinsi.  Keadaan  ini  berbeda dengan pemerintah Kabupaten lainnya yang ada di wilayah Propinsi Gorontalo, dimana  dalam  setiap  penyelenggaraan  rapat  koordinasi  dengan  pemerintah propinsi  turut  menghadiri  rapat  koordinasi  Pemerintahan  yang  dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Gorontalo.
Dinamika  koordinasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  terjadi menunjukkan  adanya  disharmoni  antara  Gubernur  dengan  Walikota. Disharmoni  ini  terjadi  karena  Walikota  mengannggap  sebagai  kepala  daerah mempunyai  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  dan  merasa tidak berkewajiban untuk melakukan koordinasi dengan Gubernur. Ketidakharmonisan  hubungan  pemerintah  propinsi  dengan  pemerintah kabupaten  di  Gorontalo  pernah  terjadi  pada  masa  kepemimpinan  Fadhel Mohamad sebagai Gubernur dan Ahmad Pakaya sebagai Bupati Gorontalo.
Ketidakharmonisan hubungan antara pemerintah propinsi dengan kabupaten/kota sebenarnya telah lama dirasakan sejak berlakukannya undang- undang  tentang  pemerintahan  daerah  pada masa pemerintahan  orde baru.  Hal ini  disebabkan  pertama;  ketidakseimbangan  kewenangan  antar  pemerintah pusat,  propinsi  dan  kabupaten/kota.    Kedua  ketidakjelasan  batas-batas kewenangan,  sehingga  terjadi  rebutan  atau  saling  mengklaim  terhadap kewenangan  tersebut.    Bupati  maupun  Walikota  menganggap  Gubernur bukanlah  atasan  langsung  dalam  struktur  organisasi  pemerintahan  sehingga tidak  berkewajiban  untuk  melakukan  koordinasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Desentralisasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  oleh  pemerintah daerah  sangat  berlebihan  bahkan  disalahartikan  sebagian  besar  pemerintah daerah.  Pemerintah  daerah  menganggap  bahwa  kewenangannya  sangat  besar karena  memiliki  wilayah  kekuasaan  yang  jelas.  Sehingga  daerah  beranggapan bahwa  otoritas  penguasaan  terhadap  seluruh  potensi  yang  ada  di  wilayahnya adalah kewenangannya secara keseluruhan. Dan secara politik Bupati/Walikota dipilih oleh rakyatnya dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya juga.
Fenomena ini telah menunjukan sebuah keadaan dimana telah terjadi relasi yang disharmoni antar pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah propinsi, termasuk  pemerintah  provinsi  maupun  pemerintah  pusat.  Bahwa  fungsi koordinasi pemerintah Propinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota bermasalah menyebabkan  kurang  efektifnya  pelaksanaan  koordinasi  yang  diperlukan, sehingga  pencapaian  sasaran/tujuan  tidak  selalu  berjalan  sebagaimana  yang diharapkan.
Berdasarkan  fenomena  bahwa  fungsi  koordinasi  kurang  efektif,  terjadi ditingkat  kelembagaan  acapkali  terjadi  hubungan  yang  kurang  baik  antara pemerintah  propinsi  dan  pemerintah  kabupaten  disaat  pihak  pemerintah propinsi  akan  melakukan  koordinasi  yang  diakibatkan  oleh  adanya  variasi nomenklatur kelembagaan yang berbeda baik antara propinsi dengan kabupaten atau antar kabupaten. Perbedaan nomenklatur ini berimplikasi pada disharmoni koordinasi dan pelaksanaan tugas yang bersifat lintas kabupaten. Contohnya di tingkat  pemerintah  propinsi  memiliki  dinas  yang  menangani  persoalan lingkungan  hidup  (Dinas  LH),  ketika  pemerintah  propinsi  meminta  bantuan untuk implementasi urusan lingungan hidup  di tingkat kabupaten sering terjadi hambatan,  sebab  di  tingkat  kabupaten  tidak  ada  dinas  tersebut,  hanya  ada bagian yang tentunya kewenangannya terbatas.
Regulasi  yang  mengatur  tentang  organisasi  pemerintah  daerah  secara spesifik  belum  mengatur  keseragaman  atau  kesamaan  organisasi  pemerintah daerah  (OPD)  secara  struktural  dari  pemerintah  propinsi  dan  kabupaten/kota. Demikian  halnya  secara  fungsional  bahwa  Bupati/Walikota  dan  Gubernur adalah  pejabat  politik  sehingga  hubungan  keduanya  secara  struktual  tidak saling  tersubordinasi.  Demikian  halnya  pada  level  pimpinan  OPD,  masing- masing  pimpinan  bertanggungjawab  pada  kepala  daerahnya.    Artainya  bahwa pemerintah  propinsi  bukan  atasan  langsung  dari  pemerintah  kabupaten/kota. Keadaan  ini  dapat  menimbulkan  koordinasi  kurang  efektif  dan  akan  menjadi hambatan  dalam  pelaksanaan  koordinasi  antara  pemerintah  propinsi  dengan pemerintah kabupaten/kota.
Kurang  efektifnya  koordinasi  kedua  Kepala  Daerah  ini  disebabkan  adanya hambatan hambatan dalam koordinasi baik vertikal maupun fungsional. Hal ini
sejalan  dengan  pendapat  Handayaningrat  (1989:129)  yang  mengatakan  bahwa faktor penghambat dalam koordinasi sebagai berikut :
a. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural).
Dalam  koordinasi  vertikal  (struktural)  sering  terjadi  hambatan-hambatan disebabkan  perumusan  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) kurang jelas. Disamping itu adanya hubungan dan tata  kerja  serta  prosedur  kurang  dipahami  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara mereka. Sebenarnya  hambatan-hambatan  yang  demikian  itu  tidak  perlu  karena antara  yang  mengkoordinasikan  dan  yang  dikoordinasikan  ada  hubungan komando dalam susunan organisasi yang bersifat hierarkis.
b. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional
Hambatan-hambatanyang  timbul  pada  koordinasi  fungsional  baik  yang horizontal maupun diagonal disebabkan karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan tidak terdapat hubungan hierarkis  (garis  komando).  Sedangkan  hubungan  keduanya  terjadi  karena adanya kaitan bahkan  interdepedensi  atas fungsi  masing-masing.  Adapun hal-hal  yang  biasanya  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan  koordinasi antara  lain:  1)  Para  pejabat  sering  kurang  menyadari  bahwa  tugas  yang dilaksanakannya  hanyalah  merupakan  sebagian  saja  dari  keseluruhan tugas dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. 2) Para pejabat  sering  memandang  tugasnya  sendiri  sebagai  tugas  yang  paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lain. 3) Adanya pembagian kerja atau  spesialisasi  yang  berlebihan  dalam  organisasi.  4)  Kurang  jelasnya rumusan  tugas  atau  fungsi,  wewenang  dan  tanggung  jawab  dari  masing- masing pejabat atau satuan organisasi. 5) Adanya prosedur dan tata kerja yang kurang jelas dan berbelit-belit dan tidak diketahui oleh semua pihak yang  bersangkutan  dalam  usaha  kerjasama.  6)  Kurangnya  kemampuan dari  pimpinan  untuk  menjalankan  koordinasi  yang  disebabkan  oleh kurangnya  kecakapan,  wewenang  dan  kewibawaan.  7)  Tidak  atau kurangnya  forum  komunikasi  diantara  para  pejabat  yang  bersangkutan yang  dapat  dilakukan  dengan  saling  tukar  menukar  informasi  dan diciptakan  adanya  saling  pengertian  guna  kelancaran  pelaksanaan kerjasama.

## 4.2. Disharmoni dalam Pengawasan
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Propinsi  Gorontalo,  Gubernur memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan  kinerja  Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Propinsi Gorontalo sebagimana diamanatkan  oleh  PP  No.  19  tahun  2010.  Gubernur  selaku  wakil  pemerintah pusat  di  daerah  melakukan  pembinaan  pengelolaan  keuangan  daerah  kepada kabupaten/kota  di  wilayahnya,  dan  pembinaan  ini  tidak  boleh  bertentangan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
Contohnya  dalam  hal  pengawasan  pengelolaan  keuangan  daerah,  untuk menjamin  pencapaian  sasaran  yang  telah  ditetapkan,  DPRD  melakukan pengawasan  atas  pelaksanaan  APBD  yang  bukan  bersifat  pemeriksaan.  Untuk menjamin  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah,  kepala daerah  mengangkat  pejabat  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  internal pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan internal ini mencakup seluruh aspek
keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program,  kegiatan,  dan  manajemen  pemerintah  daerah  yang  melaporkan  hasil pengawasannya kepada kapala daerah.
Dalam  hal  pengawasan  terhadap  rancangan  peraturan  daerah,  menurut Amalia,  D  (2010:37)  pemerintah  dapat  melakukan  dua  cara  dalam  penawasan: Pertama  pengawasan  terhadap  rancangan  peraturan  daerah,  yaitu  terhadap rancangan  peraturan  daerah  yang  mengatur  pajak  daerah,  retribusi  daerah, APBD,  dan  RUTR,  sebelum  disahkan  oleh  kepala  daerah  terlebih  dahulu dievaluasi  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  untuk  ranperda  Propinsi,  dan  oleh Gubernur  terhadap  raperda  kabupaten/kota.    Mekanisme  ini  dilakukan  agar pengaturan tentang hal-hal tersebut dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal. Kedua pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termuat  di  atas,  yaitu  setiap  peraturan  daerah  wajib  disampaikan  kepada Menteri  Dalam  Negeri  untuk  pemerintah  propinsi  dan  Gubernur  untuk pemerintah  kabupaten/kota.  Hal  ini  untuk  memperoleh  klarifikasi,  terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang  lebih  tinggi  dapat  dibatalkan  sesuai  mekanisme  yang  berlaku.  Dalam rangka  mengoptimalkan  fungsi  pembinaan  dan  pengawasan,  pemerintah  dapat menerapkan  sanksi  kepada  penyelenggara  pemerintahan  daerah  apabila ditemukan  adanya  penyimpangan  dan  pelanggaran  oleh  penyelenggara pemerintah daerah tersebut.
Fakta  yang  terjadi  ketika  pemerintah  Propinsi  Gorontalo  dalam  hal  ini Inspektorat  Propinsi  melaksanakan  fungsi  pengawasanya  untuk    melakukan audit keuangan daerah, telah terjadi penolakan dari Pemerintah Kota Gorontalo untuk  dilakukan  audit  keuangan  daerah  dengan  alasan  tidak  jelas.  Sehingga dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan  dari sisi efektifitas pengawasan tidak  berjalan  dengan  lancar.  Keadaan  ini  telah  mempengaruhi  pada  tidak berjalannya fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya mengarah pada  terhindarnya  kemungkinan  adanya  penyelewengan  atau  penyimpangan. Dinamika  pemerintahan  dalam  konteks  pengawasan  dapat  membantu pencapaian  tujuan  yang  telah  direncanakan.  Selain  itu  juga  sebagai  instrumen pimpinan untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja, apakah telah sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Hal ini sejalan dengan pendapat George R. Tery (2006:395)  mengartikan  pengawasan  sebagai  mendeterminasi  apa  yang  telah dilaksanakan,  maksudnya  mengevaluasi  prestasi  kerja  dan  apabila  perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

## 5. PENUTUP
1. Disharmoni  dalam  koordinasi  dan  pengawasan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  terjadi  karena  tidak  tegasnya  dukungan  regulasi  terkait dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah.  Dan  adanya  nuansa negatif  bahwa seakan kabupaten/kota terlepas dari provinsi.
2. Penelitian ini enyarankan, elit Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota harus  mampu  mengubah  mindset  dalam  menyelaraskan  keseimbangan tanggungjawab, keduanya menjadi inisiator, motivator terhadap penyelengggaraan  pemerintahan,  dan  menjadi  fasilitator  terbangunnya sinergitas  yang  strategis.  Dan  memperkuat  kerjasama  antar  pemerintah
daerah,  sehingga  antar  pemerintah  daerah  baik  kabupaten/kota  maupun propinsi  dapat  saling  mendukung  pada  pelaksanaan  program  kerja.  Dan pada  akhirnya  dinamika  penyelenggaraan  pemerintahan  dapat  berjalan efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  Diamantina,  2010.  Pengawasan  Atas  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah  Untuk  Menwujudkan  Pemerintahan  Daerah  Yang  Efektif  dan Efisien. Jurnal MMH, 39 (1) Maret 2010.
Sukiansyah  Murhani,  2008.  Aspek  Hukum  Pengawasan  Pemerintahan  Daerah. Laksbang Mediatama, Yogyakarta
George R. Terry, 2006.  Principles of Management. (Alih bahasa winardi), Alumni Bandung.
Handayaningrat.  1989.  Manajemen  Konflik.  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama. Jakarta
Ndraha,  Taliziduhu,  2003.  Kybernology  (Ilmu  Pemerintahan  Baru)  1.  Rineka Cipta, Jakarta.
Siagian,  Sondang  P.  2011.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta  :  Bumi Aksara.