## PENGARUH FLYPAPER EFFECT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA SE-BALI DAN JAWA TAHUN 2019-2021
Putu Dany Indrawan Sidhi 1 , Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi 2
1,2 S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia
e-mail: 1 | dany@undiksha.ac.id, 2 | ayu.wulan@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  fenomena flypaper  effect pada  kinerja  keuangan provinsi/kabupaten/kota  se-Bali  dan  Jawa  pada  tahun  2019-2021.  Penelitian  ini  menggunakan  dua pengujian  data  regresi  yaitu  regresi  linier  berganda  dan  regresi  linier  sederhana.  Pemilihan  sampel dilakukan  dengan  metode purposive  sampling sehingga  diperoleh  jumlah  sampel  sebanyak  126 pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  1)  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  berpengaruh signifikan  terhadap  belanja  modal;  2)  Dana  Alokasi  Khusus  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap belanja  modal;  3)  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal;  4) Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal;  5)  Koefisien DAU terhadap belanja modal lebih besar dibanding dengan PAD terhadap belanja modal, yang artinya telah terjadi flypaper effect ; 6) Flypaper effect tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan kondisi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat terus berupaya memaksimalkan peran PAD dalam melakukan belanja daerah agar tidak terjadi ketergantungan terhadap dana perimbangan.
Kata kunci: flypaper effect, dana perimbangan, kinerja keuangan, belanja modal.

## Abstract
This study aims to analyze the phenomenon of the flypaper effect on the financial performance of  provinces/districts/cities  throughout  Bali  and  Java  in  2019-2021.  This  study  used  two  regression data tests, namely multiple linear regression and simple linear regression. The sample selection was carried  out  using  purposive  sampling  method  in  order  to  obtain  a  total  sample  of  126  local governments.  The  results  of  the  study  found  that  1)  the  General  Allocation  Fund  (DAU)  has  a significant  effect  on  capital  expenditures;  2)  Special  Allocation  Funds  have  no  significant  effect  on capital expenditures; 3) Profit Sharing Fund (DBH) has no significant effect on capital expenditure; 4) Regional Original Income (PAD) has no significant effect on capital expenditure; 5) The coefficient of DAU on capital  expenditure is greater than  PAD on capital expenditure, which  means that there has been a flypaper effect; 6) Flypaper effect has no significant effect on financial performance. Based on this  condition,  it  is  hoped  that  local  governments  will  continue  to  maximize  the  role  of  PAD  in conducting regional expenditures so that there is no dependence on balancing funds.
Keywords : flypaper effect, transfer funds, financial performance, capital spending.

## 1.  Pendahuluan
Selama  masa  pandemi  COVID-19  berlangsung,  wilayah  Bali  dan  Jawa  mendapat dampak yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dikeluarkan pada tahun 2020 melalui PP No.21 Tahun 2020 hingga dikeluarkan lagi kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang tertuang dalam Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  60  Tahun  2021  tentang  Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Bali dan  Jawa,  yang  mulai  berlaku  dari  tanggal  16  November  sampai  dengan  tanggal  29 November  2021.  Akibat  diberlakukannya  peraturan  tersebut,  kegiatan  masyarakat  dan perekonomian  menjadi  lesu,  dan  kementerian  keuangan  telah  mem-pertimbangkan  potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tabel 1 Data Realisasi PAD Seluruh Pemda se-Provinsi di Bali dan Jawa Daerah 2019 2020 2021 Provinsi Bali 97,77% 80,3% 84,99% Provinsi Jawa Timur 102,93% 94,39% 110,52% Provinsi Jawa Barat 107,65% 94,06% 91,46% Provinsi Jawa Tengah 101,43% 93,64% 107,02% Provinsi Banten 100,95% 87,01% 99,53% DKI Jakarta 83,32% 67,99% 80,18% DI Yogyakarta 102,51% 90,26% 105,47%
Berdasarkan  tabel  1  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  tahun  2020  terdapat  penurunan persentase  realisasi  PAD  tertinggi  pada  seluruh  pemda  se-Provinsi  Bali  sebesar  17,47% (97,77%  -  80,3%)  dan  yang  terendah  terdapat  pada  pemda  se-Provinsi  Jawa  Tengah sebesar 7,79% (101,43% - 93,64%). Setahun kemudian tepatnya pada tahun 2021, seluruh daerah terlihat telah mampu meningkatkan PAD-nya kembali. Namun, 4 dari 7 daerah masih belum mampu mencapai PAD tertingginya pada tahun 2019. Daerah tersebut yaitu Provinsi Bali,  Provinsi  Jawa  Barat,  Provinsi  Banten,  dan  DKI  Jakarta.  Hal  ini  menandakan  bahwa masih  perlu  adanya  upaya  lebih  dalam  peningkatan  PAD  oleh  pemerintah  daerah bersangkutan.
Dengan turunnya PAD di seluruh wilayah Bali dan Jawa, seharusnya kemandirian fiskal menjadi  sesuatu  yang  sulit  untuk  dicapai  ditengah  situasi  pandemi  COVID-19.  Namun demikian, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun  2020,  masih  terdapat  9  daerah  di  wilayah  Bali  dan  Jawa  yang  termasuk  ke  dalam daerah dengan status IKF 3 (mandiri) yaitu Kota surabaya (0,5685), Kota Tangerang Selatan (0,5121)  Kabupaten  Badung  (0,5420),  Provinsi  Bali  (0,5367),  Provinsi  Banten  (0,5290), Provinsi Jatim (0,5671), Provinsi Jateng (0,5383), Provinsi Jabar (0,5140), dan Provinsi DKI Jakarta (0,6365). Namun, status yang disandang oleh daerah-daerah tersebut nyatanya tidak serta  merta  membuat  pemanfaatan  terhadap  PAD-nya  telah  dilakukan  secara  maksimal. Berdasarkan  penilaian  kualitas  desentralisasi  fiskal  yang  dilakukan  oleh  BPK  (Badan Pemeriksa Keuangan) pada tahun 2020 ditemukan bahwa Kabupaten Badung, dan Provinsi Jawa Barat yang memiliki IKF sebesar 0,5420 dan 0,5140 belum dapat membiayai sebagian besar belanja pemerintah daerah dengan menggunakan PAD-nya.
Hubungan antara belanja pemerintah daerah dengan sumber pendapatan yang dimiliki, berkaitan  erat  dengan  teori  keagenan.  Berdasarkan  teori  ini  pemerintah  pusat  (selaku prinsipal)  memberikan  wewenang  kepada  pemerintah  daerah  (selaku  agen)  untuk  dapat mengatur daerah mereka sendiri. Menurut UU Nomor 23 tahun 2014, dalam usahanya untuk mengatur  daerahnya  tersebut,  pemerintah  daerah  akan  menerima  transfer  dari  pemerintah pusat yang terdiri  dari  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK), dan  Dana Bagi  Hasil  (DBH)  yang  terdiri  dari  pajak  dan  sumber  daya  alam.  Dana  transfer  dari pemerintah  pusat  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka otonomi daerah.
Pada  prakteknya,  transfer  dari  pemerintah  pusat  justru  digunakan  sebagai  sumber dana  utama  pemerintahan  daerah  untuk  membiayai  belanja  daerah,  yang  oleh  pemerintah
daerah  dilaporkan  dan  diperhitungkan  dalam  APBD.  Berdasarkan  fenomena  ini  kemudian muncul sebuah  kondisi yang  disebut  dengan flypaper  effect yaitu  kondisi  ketika  pemerintah daerah  merespon  belanja  daerah-nya  lebih  besar  dengan  dana  transfer  daripada pendapatan asli daerah (Putri & Kurnia, 2020).
Belanja daerah terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah  aset  tetap/inventaris  yang  memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode akuntansi,  termasuk  di  dalamnya  adalah  pengeluaran  untuk  biaya  pemeliharaan  yang sifatnya  mempertahankan  atau  menambah  masa  manfaat,  serta  meningkatkan  kapasitas dan kualitas aset.
Dalam  kebijakan  daerah,  pemerintah  dituntut  untuk menggunakan  dana secara  efektif dan  efisien  karena  hal  ini  akan  berpengaruh terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah tersebut.  Kinerja  keuangan  ini  akan  menentukan  sejauh  mana  pemerintah  daerah  terkait dapat  mengelola  dana  yang  dimilikinya.  Dalam  menganalisis  kinerja  pemerintah  daerah dalam mengelola keuangan daerahnya diperlukan sebuah alat ukur, salah satu ukuran yang digunakan dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah yaitu analisis rasio efisiensi. Rasio efisiensi  menggambarkan  perbandingan  antara  besarnya  belanja  yang  dikeluarkan  untuk memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi  pendapatan  yang  diterima.  Rasio  efisiensi menggambarkan  tingkat  kemampuan  pemerintah  dalam  mengefisiensikan  biaya  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Kriteria  efisiensi  kinerja,  yaitu:  rasio  <  100%  memiliki  kriteria efisien, rasio > 100% memiliki kriteria tidak efisien, dan rasio = 100% memiliki kriteria efisien berimbang (Dewi & Wiguna, 2019).
Dalam  konteks  kebijakan  belanja  pemerintah,  fenomena flypaper  effect sudah  dikaji dalam  banyak  literatur.  Penerimaan  berupa  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat menstimulasi  peningkatan  belanja  pemerintah  daerah  yang  lebih  besar  dari  pada pendapatan asli daerah dan secara simultan hal tersebut berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan daerah (Pangesti & Faridatussalam, 2022). Selanjutnya, flypaper effect juga telah  terjadi  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  dan  berdampak  pada menurunnya  kinerja  keuangan  yang  digambarkan  dengan  rasio  desentralisasi  fiskal (Abdullah, 2020)
Namun  demikian,  beberapa  penelitian  memiliki  hasil  yang  kontradiktif.  Pada  penelitian mereka,  tidak  ditemukan  adanya  fenomena flypaper  effect pada  kabupaten/kota  yang terdapat  di  Indonesia.  Hasil  ini  ditemukan  pada  penelitian  (Octaviana,  2021),  (Chadiza  & Syahnur,  2022),  dan  (Rianti,  2020).  Hal  ini  dikarenakan  pendapatan  asli  daerah  memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding dengan dana transfer.
Selanjutnya,  dari  penelitian-penelitian  yang  telah  disebutkan,  terdapat  dua  hal  yang menjadi  fokus  peneliti  untuk  menentukan  kebaruan  dalam  penelitian  ini.  Pertama,  masih sedikit  penelitian  yang  menggunakan  rasio  efisiensi  dalam  pengukuran  kinerja  keuangan pada  fenomena flypaper  effect ini.  (Radjak  &  Latarang,  2021)  merupakan  satu  dari  sangat sedikit  peneliti  yang  berupaya  meneliti  mengenai  pengaruh flypaper  effect pada  efisiensi belanja  daerah  di  Provinsi  Gorontalo.  Padahal,  rasio  ini  sangat  penting  digunakan  untuk menggambarkan  kualitas  belanja  daerah  yang  dilakukan  pemerintah  mengingat  fenomena flypaper effect berhubungan erat dengan tingginya belanja daerah akibat dana transfer yang meningkat.  Kedua,  pada  penelitian  yang  sejenis,  hanya  satu  variabel  dana  transfer  yang digunakan untuk menganalisis flypaper effect. Seperti penelitian milik (Kesuma, 2022) yang hanya  menggunakan  variabel  Dana  Alokasi  Umum  (DAU).  Namun,  pada  penelitian  kali  ini variabel  dana  transfer  yang  digunakan  berjumlah  tiga  yaitu  (DAU,  DAK  dan  DBH). Selanjutnya,  dari  ketiga  dana  transfer  ini  akan  dianalisis  variabel  penyebab flypaper  effect, lalu akan diuji dengan variabel kinerja keuangan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  memperdalam  dan memperluas penelitian mengenai pengaruh flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap kinerja keuangan dengan judul  “Pengaruh Flypaper  Effect Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  di Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali dan Jawa pada tahun 2019-2021.”
Menurut  UU  No.  33  tahun  2004  dengan  adanya  transfer  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dari  Pemerintah  Pusat  maka  daerah  bisa  lebih  fokus  untuk  menggunakan  PAD  yang dimilikinya  untuk  membiayai  belanja  modal  yang  menunjang  tujuan  pemerintah  yaitu meningkatkan  pelayanan  publik.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Afifta  & Rahayu,  2022),  menunjukan  adanya  pengaruh  positif  signifikan  antara  dana  alokasi  umum dengan  variabel  belanja  modal.  Dengan  demikian  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 1 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal (BM) Menurut  UU  No.  33  Tahun  2004,  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  merupakan  dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  di  alokasikan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  membiayai kegiatan  khusus  yang merupakan  urusan  daerah  dan  prioritas  nasional. Tujuan  DAK  untuk mengurangi  beban  biaya  kegiatan  khusus  yang  harus  ditanggung  oleh  pemerintah  daerah. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Fadilah  &  Helmayunita,  2020),  diperoleh  hasil bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap variabel belanja modal. Begitu  juga  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Gerungan  et  al.,  2017)  dan  (Kanaiya  & Mustanda,  2020),  menyatakan  bahwa  terdapat  pengaruh  positif  signifikan  antara  dana alokasi  khusus  dengan  belanja  modal.  Dengan  demikian  hipotesis  yang  diajukan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 2 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal (BM).
Berdasarkan  UU  No.  33  tahun  2004  tentang  Dana  Perimbangan,  dana  bagi  hasil merupakan  dana  yang  bersumber  dari  pajak  dan  sumber  daya  alam.  Terdapat  hubungan positif  signifikan  antara  dana  bagi  hasil  dengan  variabel  belanja  modal  (Junaedy,  2015). Dana  bagi  hasil  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  variabel  belanja  modal  (Susanti  et al.,  2016).  Dengan  demikian  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
H 3 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM)
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  sumber  keuangan  yang  diperoleh  dari  hasil pengelolaan  sumber  daya  yang  ada  di  daerah  tersebut.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Nopitasari,  2017),  hasil  penelitian  tersebut  menunjukan  adanya  pengaruh positif antara pendapatan asli daerah dengan variabel belanja modal. Penelitian serupa yang dilakukan oleh (Prabawati & Wany, 2018), memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh  terhadap  variabel  belanja  modal.  Begitu  juga  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Noviarti & Rahayu, 2021), menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara pendapatan asli derah dengan belanja modal. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 4 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM) Menurut (Tasri, 2019) flypaper Effect adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat suatu daerah merespon belanja lebih besar menggunakan dana transfer daripada pendapatan asli daerah-nya  sendiri.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Azhar,  2018)  didapatkan bahwa DAU memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Belanja Modal daripada pengaruh PAD  terhadap  Belanja  Modal  sehingga  dinyatakan flypaper  effect telah  terjadi  pada penelitian tersebut. Begitu juga dengan penelitian oleh (Paramartha & Budiasih, 2016) yang menyatakan  bahwa  DAK  memiliki  pengaruh  lebih  besar  daripada  PAD  terhadap  Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H 5 : Terdapat dana perimbangan (DAU, DAK, atau DBH) yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap  Belanja  Modal  (BM)  daripada  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja Modal (BM)
Menurut  (Dewi  &  Wiguna,  2019)  Rasio  efisiensi  menggambarkan  tingkat  kemampuan pemerintah  dalam  mengefisiensikan  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  untuk meningkatkan  pendapatannya.  Berdasarkan  penelitian  (Abdullah,  2020)  ditemukan  bahwa terjadinya flypaper  effect berdampak  pada  menurunnya  kinerja  keuangan.  Oleh  dari  itu, semakin besar pengaruh flypaper effect maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah.  Dengan  demikian  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
H 6 : Flypaper Effect berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan

## 2.  Metode
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh  pemerintah  daerah  provinsi/kabupaten  /kota  se-Bali  dan  Jawa  pada  tahun 2019-2021.  Teknik  pengumpulan  sampel  dilakukan  dengan  teknik  purposive  sampling dengan  kriteria:  a)  Data  keuangan  APBD  provinsi/kabupaten/kota  se-Bali  dan  Jawa  yang telah  tercatat  pada  laman  situs  resmi  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (DJPK) Kementerian Keuangan yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id, b) Pemerintah daerah provinsi/kabupaten  /kota  se-Bali  dan  Jawa  yang  mem-publikasikan  Laporan  Realisasi Anggaran  secara  konsisten  dalam  kurun  waktu tahun  2019-202;  dan  c) Pemerintah  daerah provinsi/kabupaten /kota se-Bali, dan Jawa yang mendapat dana transfer berupa DAU, DAK, DBH berturut-turut dalam kurun waktu tahun 2019-2021.
Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji  normalitas,  uji  multikolinearitas,  uji  autokorelasi,  dan  uji  heteroskedastisitas)  dan  uji hipotesis(analisis regresi linier berganda, analisis regresi linier sederhana, uji t, dan koefisien determinasi).

## 3.  Hasil dan Pembahasan Statistik Deskriptif
Dari  hasil  pengumpulan  data  mengenai  DAU,  DAK,  DBH,  PAD,  dan  Belanja  Modal pemerintah  daerah  provinsi/kabupaten/kota  se-Bali  dan  Jawa  pada  tahun  2019-2021 diperoleh statistik deskriptif sebagai berikut:
Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Dana Alokasi Umum 261  346710000000 1591291632000 876440783575,37 264364958522,100 Dana Alokasi Khusus 261  38075162616 591400000000 284474914674,49 120661786739,815 Dana Bagi Hasil 261  13318908684 193190000000 73383549978,09 42290598483,839 Pendapatan Asli Daerah 261  104325150582 717400615564 352634163302,66 138408399604,371 Belanja Modal 261  59276068157 690653593571 325122694621,34 136637953968,941 Kinerja Keuangan  261  ,844 1,059 ,98432 ,035537

## Uji Asumsi Klasik
Pengujian  asumsi  dilakukan  dengan  4  (tiga)  pengujian,  yaitu  uji  normalitas,  uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dengan hasil Sig. sebesar 0.200, nilai ini  sudah melebihi  syarat  normalitas  sebesar  0.05.  Dengan  ini, maka  data  yang  diuji  sudah berdistribusi normal. Uji multikolinearitas pada penelitian ini menggunakan Variance Inflation Factor  (VIF).  Hasil  uji  untuk  masing-masing  variabel,  nilai  VIF  lebih  kecil  dari  10  dan  nilai tolerance  lebih  besar  dari  0.10,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa  tidak  terjadi multikolinearitas.  Hal  ini  berarti  tidak  terjadi  korelasi  antar  variabel  bebas  sehingga  tidak mengganggu  hubungan  variabel  bebas  dengan  variabel  terikat.  Uji  heteroskedastisitas dilakukan  dengan  menggunakan  uji  Glejser.  Hasil  uji  menyatakan  bahwa  nilai  Std  Error variabel  independen  penelitian  ini  lebih  kecil  dari  0.05  sebagai  syarat  absolut  residual. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  yang  digunakan  tidak  terdapat  adanya gejala  heteroskedastisitas  dan  dinyatakan  bahwa  data  yang  diuji  bersifat homokedastisitas. Uji  autokorelasi  dilakukan  dengan  uji  durbin  watson.  Hasil  uji  ini  menunjukkan  bahwa  dU < DW < 4-dU (1,825 < 1,530 < 2,175), artinya tidak terjadi korelasi antara ada korelasi antara suatu periode t dengan periode t-1 (sebelumnya).

## Analisis Regresi Linier
Analisis  regresi  linier  berganda  dan  analisis  linier  sederhana  digunakan  untuk  melihat pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Model  regresi  linier  berganda dalam penelitian ini menguji variabel DAU (X1), DAK (X2), DBH (X3), dan PAD (X4) terhadap belanja  modal  (Y),  dan  model  regresi  linier  sederhana  digunakan  untuk  menguji  variabel flypaper  effect terhadap  kinerja  keuangan.  Hasil  regresi  linier  berganda  dapat  dilihat  dalam tabel 3 berikut ini.
T abel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Pengujian 1
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) ,161 1,024 ,157 ,875 DAU_lg10 ,796 ,159 ,588 4,993 ,000 DAK_lg10 ,050 ,091 ,062 ,550 ,583 DBH_lg10 ,036 ,032 ,051 1,117 ,265 PAD_lg10 ,075 ,060 ,068 1,255 ,211
Berdasarkan tabel 3 diatas, persamaan regresi yang terbentuk yaitu: BM = 0,161 + 0,796 DAU + 0,050DAK + 0,036DBH + 0,075PAD Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1)  Nilai  konstanta  sebesar  0,161  memiliki  arti  bahwa  apabila  Dana  Alokasi  Umum (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  dan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) bernilai 0 (nol) maka Belanja Modal akan sebesar 0,161.
2)  Nilai koefisien DAU sebesar 0,7699 mengindikasikan bahwa apabila DAU meningkat sebesar  1  satuan  maka  Belanja  Modal  akan  meningkat  sebesar  0,796  dengan asumsi variabel lainnya konstan.
3)  Nilai  koefisien  DAK  sebesar  0,050  mengindikasikan  bahwa  apabila  DAK  meningkat sebesar  1  satuan  maka  Belanja  Modal  juga  akan  meningkat  sebesar  0,050  dengan asumsi variabel lainnya konstan.
4)  Nilai  koefisien  DBH  sebesar  0,036  mengindikasikan  bahwa  apabila  DBH  meningkat sebesar 1 satuan, maka Belanja Modal juga akan meningkat sebesar 0,036 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
5)  Nilai  koefisien  PAD  sebesar  0,075  mengindikasikan  bahwa  apabila  PAD  meningkat sebesar  1  satuan  maka  Belanja  Modal  juga  akan  meningkat  sebesar  0,075  dengan asumsi variabel lainnya konstan.
Pada  hasil  uji  regresi  linier  berganda  pada tabel  4.10  dijelaskan  bahwa nilai  koefisien DAU sebesar 0,796 lebih besar dari koefisien standar beda PAD yaitu 0,060. Selain itu, PAD juga  memiliki  nilai  signifikan  diatas  0,05    yang  berarti  PAD  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  belanja  modal.  Sehingga  dapat  disimpulkan  jika flypaper  effect telah  terjadi  dan akan diproksikan oleh DAU pada pengujian kedua berikut ini.
Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Pengujian 2
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3,490 5,180 ,674 ,501 DAU_lg10 -,202 ,435 -,029 -,465 ,642
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 4 maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:
KK = 3,490 – 0,202DAU
Persamaan  diatas  menunjukkan  bahwa  apabila  DAU  bernilai  0  (nol)  maka  Kinerja Keuangan  akan  sebesar  3,490.  Sedangkan,  koefisien  DAU  sebesar  -0,202  menunjukkan bahwa  apabila  DAU  meningkat  sebesar  1  satuan,  maka  kinerja  keuangan  akan  menurun sebesar 0,202.

## Uji Koefisien Determinasi
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  nilai adjusted  r  square sebesar  0,466  pada pengujian 1 yang dapat diartikan bahwa belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel DAU, DAK, DBH, dan PAD sebesar 46,6%. Sementara sisanya sebesar 53,4% persen dijelaskan oleh  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam  model  penelitian.  Sedangkan  pada pengujian  2  didapatkan  nilai r  square sebesar  0,001  yang  dapat  diartikan  bahwa  Kinerja Keuangan  dapat  dijelaskan  oleh  variabel flypaper  effect sebesar  0,1%.  Sementara  sisanya sebesar 99,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal
Hasil analisis menemukan adanya hubungan positif yang signifikan dari DAU terhadap belanja  modal,  maka  hipotesis  diterima.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai t hitung < t tabel (4,993 < 1,969), dan nilai koefisien DAU sebesar 0,796.  Ini  menunjukkan  bahwa  ketika  DAU  meningkat,  maka  belanja  modal  juga  akan meningkat signifikan.
DAU bersifat “ block grant ”, hal ini memungkinkan daerah menggunakan dana tersebut sesuai  dengan  prioritas  dan  kebutuhan  daerah  untuk  peningkatan  pelayanan  kepada masyarakat  dalam  rangka  otonomi  daerah  (Apriyanto,  2016).  Menurut  teori  agensi, pelimpahan  wewenang  dilakukan  oleh  prinsipal  (pemerintah  pusat)  terhadap  agen (pemerintah  daerah).  Hubungan  ini  memberikan  keleluasaan  pada  agen  untuk  mengurus urusan  pemerintahannya  sendiri.  Pada  saat  pandemi  COVID-19  sedang  terjadi  pada  tahun 2020  tepatnya  pada  semester  1,  ditemukan  bahwa  DAU  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  Belanja  Modal  (Afifta  &  Rahayu,  2022).  Mereka  menjelaskan  bahwa  DAU digunakan untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum suatu daerah. Menurut UU No 23  Tahun  2014,  layanan  dasar  umum  yang  dimaksud  menyangkut  mengenai  pekerjaan umum  dan  penataan  ruang  yang  kegiatan  penyediaannya  masuk  kedalam  alokasi  belanja modal. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, pemerintah  daerah  masih  menggunakan  DAU  sebagai  sumber  dalam  pembiayaan  belanja modal.  Adapun  tujuan  dari  belanja  modal  adalah  untuk  menambah  aset  atau  kekayaan daerah.  Hasil  dari  aktivitas  belanja  ini  digunakan  untuk  melaksanakan  pelayanan  fisik kepada publik.

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal
Hasil  analisis  menemukan  adanya  hubungan  positif  yang  tidak  signifikan  dari  DAK terhadap  belanja  modal,  maka  dari  itu  hipotesis  ditolak.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,583<  0,05  dengan  nilai  t  hitung  >  t  tabel  (0,550  >  1,969),  dan  nilai koefisien DAK sebesar 0,050. Ini menunjukkan bahwa ketika DAK meningkat maka belanja modal juga akan meningkat, namun peningkatan tersebut tidak berpengaruh signifikan Sejak  pandemi  COVID-19  memasuki  Indonesia  pada  triwulan  pertama  tahun  2020, pemerintah  pusat  bergerak  cepat  menginstruksikan  seluruh  pemerintah  daerah  dan kementerian/lembaga  untuk  melakukan  realokasi  serta refocusing anggaran  (Sekretariat Presiden, 2020). Secara umum, refocussing anggaran ini bertujuan agar dana yang tersedia dapat  optimal  untuk  penanganan  dampak  COVID-19.  Bentuk  dari  kebijakan  ini  tertuang dalam  Surat  Edaran  S.247/MK.07/2020  yang  ditujukan  kepada  seluruh  Gubernur/  Bupati/ Walikota  penerima  DAK  Fisik.  Surat  edaran  ini  berisi  arahan  agar  menghentikan  proses pengadaan  barang  dan  jasa  baik  yang  sedang  berlangsung  maupun  yang  belum  dimulai prosesnya.  Penghentian  dilakukan  pada  seluruh  jenis  dan  tahapan  proses  pengadaan
barang/jasa yang dilakukan, baik kegiatan konstruksi maupun kegiatan lainnya yang melalui Penyedia  maupun  Swakelola.  Hal  ini  juga  termasuk  pada  sub-bidang  Gedung  Olahraga (GOR)  dan  sub-bidang  perpustakaan  daerah. Refocusing anggaran  ini  dilakukan  karena dibutuhkannya konsentrasi dan pendanaan pada bidang Kesehatan.

## Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal
Hasil  analisis  menemukan  adanya  hubungan  positif  yang  tidak  signifikan  dari  DBH terhadap  belanja  modal,  maka  dari  itu  hipotesis  ditolak.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,265<  0,05  dengan  nilai  t  hitung  >  t  tabel  (1,117  >  1,969),  dan  nilai koefisien DBH sebesar 0,036. Ini menunjukkan bahwa ketika DBH meningkat maka belanja modal juga akan meningkat, namun peningkatan tersebut tidak berpengaruh signifikan
Pembangunan  infrastruktur  yang  berkelanjutan  melalui  alokasi  anggaran  ke  sektor belanja modal merupakan salah satu yang diharapkan dilakukan oleh pemda dengan adanya DBH ini. Namun demikian, jumlah kontribusi DBH yang relatif kecil jika dibandingkan dengan penerimaan lainnya seperti DAU, dan DAK membuat pengaruh DBH terhadap belanja modal menjadi  tidak  signifikan.  Hal  ini  mungkin  disebabkan  karena  penerimaan  DBH  lebih diprioritaskan  untuk  membiayai  pengeluaran  daerah  yang  lain  seperti  pengeluaran  rutin untuk perawatan dan lainnya (Mundiroh, 2019).

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal
Hasil  analisis  menemukan  adanya  hubungan  positif  yang  tidak  signifikan  dari  PAD terhadap  belanja  modal,  maka  dari  itu  hipotesis  ditolak.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  nilai signifikansi  sebesar  0,211<  0,05  dengan  nilai  t  hitung  <  t  tabel  (1,255  <  1,969),  dan  nilai koefisien PAD sebesar 0,075. Ini menunjukkan bahwa ketika PAD meningkat maka belanja modal juga akan meningkat, namun peningkatan tersebut tidak berpengaruh signifikan.
Selama pandemi COVID-19 berlangsung, upaya pemenuhan PAD tersebut mengalami keterlambatan  hingga  berujung  pada  penurunan  jumlah  PAD.  Walaupun  demikian,  jumlah PAD  se-Bali  dan  Jawa  pada  tahun  2019-2020  masih  terlihat  lebih  tinggi  dibandingkan dengan dana perimbangan yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat. PAD yang tinggi ini kemungkinan  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  untuk  kepentingan  belanja  yang  memiliki porsi lebih besar seperti belanja pegawai.
Menurut  teori  agensi  yang  terimplementasi  pada  otonomi  daerah  di  Indonesia, pemerintah  daerah  memiliki  keleluasaan  dalam  mengatur  keuangan  daerahnya  guna mengurus  urusan  pemerintahannya  sendiri.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  daerah  merespon tingginya belanja pegawai dengan sumber penerimaan yang tinggi pula yaitu menggunakan PAD.

## Pengujian Terjadinya Flypaper Effect
Berdasarkan  uji  statistik  yang  telah  dilakukan  pada  tabel  4  diperoleh  hasil  bahwa variabel  PAD  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  belanja  modal.  Selain  itu, koefisien  yang  dimiliki  PAD  (0,075)  juga  lebih  rendah  dibanding  dengan  DAU  (0,796).  Nilai tersebut  menunjukkan  bahwa  kenaikan  1  satuan  PAD  hanya  dapat  meningkatkan  belanja modal  sebesar  7,5%  sedangkan  pada  DAU  hal  itu  dapat  meningkatkan  belanja  modal sebesar 79,6%. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi flypaper effect pada belanja modal provinsi/kabupaten/kota se Bali dan Jawa pada tahun 2019-2021.
Terjadinya flypaper  effect ini  mengindikasikan  bahwa  pemerintah  daerah  masih bergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai kepentingan pelayanan publiknya.  Hal ini  dapat  terjadi  karena  adanya  superioritas  pengetahuan  birokrat  mengenai  transfer  dari pemerintah pusat. Informasi lebih yang dimiliki oleh birokrat ini memungkinkan para birokrat melakukan pengeluaran yang berlebih menggunakan dana transfer (Jannah & Kurnia, 2020).
Pengaruh Flypaper Effect terhadap Kinerja Keuangan
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  pada  pengujian  2,  didapatkan  hasil  bahwa  nilai signifikansi  DAU  sebesar  0,642 >  0,05  dengan t  hitung  <  t  tabel  (-0,465  <  1,988) sehingga
hasil  uji  tidak  signifikan,  dengan  nilai  koefisien  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  sebesar  -0,202 yang artinya DAU memiliki hubungan yang negatif
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  bergantung  pemerintah  daerah  terhadap transfer dari pemerintah pusat maka hal itu dapat membuat penurunan pada efisiensi belanja daerah  atau  dengan  kata  lain  belanja  daerah  yang  dikeluarkan  menjadi  boros  karena  tidak diimbangi  dengan  kenaikan  pendapatan  daerah.  Namun  demikian,  pada  penelitian  ini penurunan  tersebut  tidak  berpengaruh  signifikan  atau  dengan  kata  lain  pengaruh  yang diberikan relatif rendah.
Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa flypaper effect yang terjadi pada belanja modal tidak memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi keuangan pemerintah daerah  se-Jawa  dan  Bali  pada  tahun  2019-2021.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah daerah  dalam  melakukan  belanja  modal  masih  terikat  pada  dana  transfer.  Namun  dalam kaitannya  terhadap  belanja  daerah  secara  umum,  pemerintah  daerah  masih  dapat mengupayakan efisiensinya sehingga mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah.

## 4.  Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada rentang tahun 2019-2021, pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali dan  Jawa  masih  menggunakan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  secara  signifikan  dalam melakukan pembiayaan terhadap belanja modal. Besarnya porsi DAU dan sifat dinamis yang dimiliki-nya memungkinkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan dana ini dalam  pemenuhan  kebutuhan  akan  pelayanan  publik.    Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan sumber penerimaan lainnya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Pada  DAK  dan  DBH,  jumlah  dana  yang  terbatas  dan perintah untuk melakukan refocussing anggaran oleh pemerintah pusat guna mempercepat penanganan  pandemi  COVID-19,  menjadi  alasan  dibalik  tidak  signifikannya  kedua  sumber penerimaan  ini  dalam  membiayai  belanja  modal.  Sedangkan,  PAD  digunakan  untuk kepentingan  belanja  yang  memiliki  porsi  lebih  besar  seperti  belanja  pegawai  sehingga jumlah yang dialokasikan untuk belanja modal menjadi tidak signifikan.
Lebih  signifikannya  dana  transfer  dibanding  dengan  PAD  dalam  membiayai  belanja modal, membuat flypaper effect dinyatakan “telah terjadi” pada alokasi anggaran keuangan pemerintah  daerah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah  masih  bergantung terhadap  dana  transfer  dibanding  PAD  dalam  membiayai  belanja  modal.  Dalam  pengujian selanjutnya, flypaper  effect ditemukan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan yang terjadi pada belanja  modal  masih  mampu  dikontrol  oleh  pemerintah  daerah  sehingga  efisiensi  belanja daerah yang dilakukan mampu untuk mendatangkan pendapatan daerah secara maksikmal. Namun  demikian,  pemerintah  daerah  masih  perlu  kiranya  mempertimbangkan  adanya flypaper  effect pada  penyusunan  anggaran  di  tahun-tahun  berikutnya  agar  tidak  terjadi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
Bagi  pemerintah  daerah,  terjadinya flypaper  effect pada  belanja  modal  pemerintah daerah  provinsi/kabupaten/kota  se-Bali  dan  Jawa  pada  tahun  2019-2021  perlu  ditanggapi agar  kedepan  dapat  diminimalkan  atau  bahkan  dihilangkan.  Usaha  yang  dapat  dilakukan seperti  dengan  memaksimalkan  potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dalam  melakukan belanja  modal.  Selain  itu,  superioritas  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  pemerintah memungkinkan  pihaknya  untuk  melakukan  pengeluaran  dengan  dana  transfer.  Untuk  itu, pada  penelitian  berikutnya  diharapkan  dapat  menggunakan  pendekatan  lain  dan  mengkaji lebih dalam topik serupa misalnya dengan menggunakan kuisioner dan wawancara sehingga dapat  menggambarkan  perilaku  aparatur  dan  menjelaskan  penyebab  terjadi flypaper  effect secara kualitas.

## Daftar Pustaka
Abdullah, S. (2020). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Barat. Jurnal Widya Ganecwara , 10 (4). https://doi.org/10.36728/jwg.v10i4.1216
Afifta, V. M., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum ,  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Belanja  Modal  The  Effect  Of  Regional  Original Revenue  ,  General  Allocation  Fund  ,  And  Special  Allocation  Fund  On  Capital Expenditure . 9 (2), 518–524.
Apriyanto,  J.  D.  (2016). Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan  Sisa Lebih  Pembiayaan  Anggaran terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2014 .
Azhar, M. R. (2018). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Naskah Publikasi .
Chadiza, N., & Syahnur, S. (2022). Flypaper Effect Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh . 7 (1), 35–44.
Dewi,  N.  A.  W.  T.,  &  Wiguna,  I.  G.  N.  H.  (2019).  Evaluasi  Penerapan  Performance  Based Budgeting  pada  Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi , 4 (2),  201– 222.
Fadilah,  H.,  &  Helmayunita,  N.  (2020).  Analisis  Flypaper  Effect  Pada  Dana  Alokasi  Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah  Provinsi  Di  Indonesia. Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi , 2 (3),  3144–3159. https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.273
Gerungan, H., Saerang, D. P. ., & Ilat, V. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi  Uumu,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Belanja  Modal  (Studi  Kasus  Pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Sulawesi  Utara). Jurnal  Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8 (1). https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15427
Jannah, H., & Kurnia, Dr., S.E., M.SI., AK., CPA., C. (2020). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 9 (12), 1–19.
Junaedy. (2015). Jurnal F utur E . 102–114.
Kanaiya,  I.  P.  C.,  &  Mustanda,  I.  K.  (2020).  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum Dan Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pemerintah. E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana , 9 (3), 1109–1128.
Kesuma,  D.  (2022).  Analisis  Flypaper  Effect  pada  Belanja  Daerah  dan  Implikasi  Terhadap Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Sumatera  Selatan. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi, Dan Sistem Innformasi (EKSISTANSI) , 11 (1), 1439–1450.
Mundiroh,  S.  (2019).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. Jurnal Akuntansi
Berkelanjutan Indonesia , 2 (1), 104. https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p104-122
Nopitasari,  E.  D.  (2017).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan Produk  Domestik  Bruto  Terhadap  Belanja  Modal  (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten dan  Kota  se-Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  Anggaran  2013-2015). Jurnal  Akuntansi Syariah IAIN Surakarta , 1–80. https://core.ac.uk/download/pdf/296469733.pdf
Noviarti,  H.,  &  Rahayu, S.  (2021).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap  Belanja  Modal  di  Indonesia.
E-Proceeding of Management , 8 (5), 5300.
https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/171552/jurnal_eproc/
Octaviana,  V.  (2021).  Flypaper  Effect  Dana  Alokasi  Umum  dan  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap  Belanja  Daerah  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Kepulauan  Riau. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 22 (4), 43–55.
Pangesti,  M.  D.,  &  Faridatussalam,  S.  R.  (2022). Analisis  Flypaper  Effect  Dan  Pendapatan Asli  Daerah  Terhadap  Kemandirian  Fiskal  Kabupaten  Atau  Kota  Di  Provinsi  Jawa Tengah
Tahun 2018-2020 .
http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/103975%0Ahttp://eprints.ums.ac.id/103975/1/NASKAH PUBLIKASI.pdf
Paramartha,  M.,  &  Budiasih,  I.  (2016).  Analisis  Flypaper  Effect,  Pendapatan  Asli  Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Khusus Pada Belanja Modal. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayan , 15 (2), 1536–1564.
Prabawati,  P.  S.  S.,  &  Wany,  E.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum  Dan  Dana  Bagi  Hasil  Terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  Dengan  Pertumbuhan Ekonomi  Sebagai  Variabel  Moderating  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2013-2015. Equilibrium:  Jurnal  Ekonomi-Manajemen- Akuntansi , XV (1), 1. https://doi.org/10.30742/equilibrium.v0i0.414
Putri,  Z.  M.,  &  Kurnia.  (2020).  Flypaper  Effect  Pada  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana Perimbangan  Terhadap  Belanja  Daerah  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Jawa  Timur. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi STESIA , 9 (1), 1–22.
Radjak, L. I., & Latarang, S. K. (2021). Analisis Pengaruh Flypaper Effect Terhadap Efisiensi Belanja  Daerah  Di  Provinsi  Gorontalo. JSAP :  Journal  Syariah  and  Accounting  Public , 4 (2), 47. https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.47-56.2021
Rianti,  I.  D.  A.  (2020).  Flypaper  Effect  Pada  DAU  DAK  PAD  Terhadap  Belanja  Daerah Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 9 (10), 1– 21.
Susanti,  S.,  Fahlevi,  H.,  Akuntansi,  J.,  Ekonomi,  F.,  &  Bisnis,  D.  (2016).  Halaman  183-191 ol.x, No.x. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 1 (1), 1.
Tasri,  A.  (2019).  The  Flypaper  Effect  Phenomenon:  Evidence  from  Indonesia. European Journal  of  Engineering  and  Formal  Sciences , 2 (1),  21–26.  https://doi.org/10.2478/ejef- 2018-0003