Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Putusan Talak Raj’i pada Kasus Poliandri:
Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH
Syahrizal Abbas Datul Mutia Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: Zatulmutiabandaaceh@gmail.com

## Abstrak
Poliandri  adalah  sistem  perkawinan  dimana  seorang  wanita  mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan. Al-qur’an dan Hadits melarang  tindakan  poliandri.  Namun  kenyataannya,  ditemukan  kasus poliandri di kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya cerai talak  pada  Mahkamah  Syari’iyah  Jantho  dalam  putusan  Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH. Dalam perkara ini suami menceraikan isterinya karena  melakukan  poliandri.    Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  dasar pertimbangan Hakim dalam memutus talak raj’i karena poliandri. Pada sisi lain,  penelitian  ini  juga  menggali  pandangan  hukum  Islam  dan  hukum positif  terhadap  perkara  talak raj’i karena  poliandri.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  studi  pustaka  ( library  research ). Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  hakim  menjatuhkan  talak  raj’i terhadap  isteri  yang  melakukan  poliandri  di  dasarkan  pada  larangan  Al- quran  dan  Hadits  tentang  poliandri.  Di  samping  itu,  hakim  juga mempertimbangkan  kemaslahatan  anak  Pemohon  dan  Termohon  yang masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang penuh dari kedua orangtuanya. Tindakan hakim ini sejalan dengan hukum positif dan hukum  Islam.  Untuk  mengantisipasi  munculnya  praktek  poliandri  di masyarakat,  di  sarankan  kepada    pihak  KUA  dan  tokoh  agama  agar memberikan pembinaan dan bimbingan perkawinan sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum. Di sarankan juga kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang dapat mencegah munculnya hukum poliandri dan mengatur hukuman kepada pelaku poliandri.

## Kata Kunci: Talak raj’i, Poliandri Pendahuluan
Perceraian diakibatkan talak merupakan salah satu bentuk hukum yang di syariatkan dalam Islam. Pensyariatan talak sebetulnya telah ditulis dalam Al-quran. Menurut Amiur Nuruddin, ikatan perkawinan dapat saja putus  dengan  melihat  tata  cara  yang  telah  diatur  dalam  fikih  maupun didalam  Undang-Undang  Perkawinan.  Walaupun  ikatan  perkawinan sebagai  salah  satu    ikatan  suci  (sakral),  namun  tidak  boleh  dipandang mutlak,  karena  perkawinan  merupakan  sesuatu  yang  alamiah,  dalam  arti
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bahwa    perkawinan  dapat  bertahan  serta  dapat  juga  putus  ditengah  jalan (dengan didahului oleh sebab-sebab yang diberikan oleh hukum). 1
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata cerai berarti pisah; putus  hubungan  sebagai  suami  isteri,  talak,  perceraian,  perpisahan, perpecahan,  perihal  bercerai  (antara  suami-isteri). 2 Istilah  perpisahan secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan  suami-isteri. 3 Sedangkan  menurut  Wahbah  Az-Zuhaili,  cerai adalah  berakhirnya hubungan perkawinan, atau putusnya hubungan suami isteri  karena  adanya  sebab,  atau  berakhirnya  akad  nikah  karena  sebab. 4
Untuk itu, dapat dipahami talak merupakan suatu yang disyariatkan dalam Islam dan berakhirnya sebuah hubungan perkawinan dengan sebab-sebab yang menjadikan hubungan tersebut tidak harmonis dan bahagia.
Hukum  perkawinan  sebagaimana  yang  diatur    dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menganut azas poligami.  Kebolehan  poligami  bertujuan  untuk  mencari  kemaslahatan yang  ditetapkan  bagi  tuntunan  kehidupan.  Poligami  yaitu  perkawinan antara  seorang  laki-laki  dengan    beberapa  wanita  sekaligus.  Hukum poligami  dibolehkan  dan  telah  didahului  oleh  agama-agama  Samawi, seperti  agama  Yahudi  dan  Nasrani. 5 Tetapi  kenyataan  yang  terjadi sekarang terdapat isteri yang memiliki suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan (poliandri). Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus cerai talak di Mahkmah Syar’iyah Jantho.
Terkait  masalah  poliandri,  Islam  mengatur  secara  tegas  larangan poliandri sebagaimana Firman Allah dalam surah An-nisa ayat 24. 6 Ayat tersebut  secara  tegas  melarang  laki-laki  menikahi  wanita  yang  sudah memiliki  suami.  Menurut  Musfir  Al-Jahrani  kesulitan  terbesar  dalam
1 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Taringan, Hukum  Perdata  Islam Indonesia ; Studi  Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  No  1/1974 sampai KHI , (Cet. IV,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.
2 Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, (Cet; 2. Edisi 1V, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 261.
3 Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian , Cet; 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15.
4 Agustin  Hanafi, Perceraian  Dalam  Persepektif  Fiqh  dan  Perundang- undangan Indonesia, Cet; 1. (Banda Aceh:  Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 200.
5 Musfir  al-Jahrani ,  Poligami  Dari  Berbagai  Persepsi ,  (Jakarta:  Gema Insani Press, 1997), hlm. 34-39.
6 Departemen  Agama  RI, Mushaf  Al-Quran ,  (Jakarta:  Gema  Insani,
2002), hlm. 82.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
perkawinan poliandri yang menyebabkan keharamannya adalah kesulitan dalam menentukan nasab seorang anak. 7
Keharaman istri mempunyai suami lebih dari satu (poliandri) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 3 ayat (1) “pada  dasarnya  seorang  laki-laki  hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. 8 Ketentuan tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (a) dan (b) menyatakan: “dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki- laki  dan  perempuan  dalam  keadaan  tertentu:(a)  karena  wanita  yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah suaminya. 9 Jadi, seorang istri yang  masih  dalam  masa  iddah  suaminya  harus  menunggu  sampai  masa iddah nya habis baru dibolehkan menikah dengan laki-laki lain, baik iddah karena  suaminya  meninggal  maupun  iddah  karena  bercerai,  apalagi  istri yang masih terikat tali perkawinan kemudian menikah dengan laki-laki lain dalam  waktu  bersamaan  (poliandri)  maka  pernikahannya  yang  kedua adalah pernikahan tidak sah baik munurut hukum Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 10
Jika  dilihat  dalam  sudut  pandang  (aspek)  fikih  Islam,  sebab terjadinya  perceraian  karena  status  poliandri  memang  tidak  ditemukan. Karena pada hakikatnya poliandri tersebut adalah suatu perkawinan yang diharamkan  dalam  Islam.  Sehingga  apabila  terjadi  poliandri  maka  akan sulit  menentukan  garis  keturunan  dari  anak  yang  dilahirkan,  hal  ini nantinya akan berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami- suami manakala salah satu suami dari wanita tersebut meninggal dunia. 11
Dari  penjelasan  diatas  dapat  dipahami  bahwa  baik  dalam  fikih maupun dalam Undang-Undang negara tidak diperbolehkan bagi seorang isteri untuk memiliki suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan.

## Dasar hukum larangan poliandri
Adapun  dasar  hukum  yang  menyatakan  pengharaman  poliandri dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 24:
7 Musfir al-jahrani, Poligami Dari Berbagai Persepsi, hlm. 34.
8 Pasal  3  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.
9 Kompilasi Hukum Islam (Bandung, CV Nuannsa Aulia, 2008), hal 12.
10 Muhammad  Syarifuddin , dkk, Hukum  Perceraian, (Bandung:  Sinar Grafika, cet 2, 2014) hal. 117.
11 Musfir Al-Jahrani , Poligami Dari Berbagai Persepsi , hlm. 36.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
َّلاِإ  ِءآَسِ نلا  َنِم  ُتاَنَصْحُمْلا َو
اوُغَتْبَت  نَأ  ْمُكِلاَذ  َءآ َر َواَّم مُكَل  َّل ِحُأ َو  ْمُكْيَلَع ِالله  َباَتِك  ْمُكُناَمْيَأ  ْتَكَلَماَم َلا َو ًةَضي ِرَف َّنُه َروُجُأ َّنُهوُتاَئَف َّنُهْنِم ِهِب مُتْعَتْمَتْسا اَمَف َني ِحِفاَسُم  َرْيَغ َنيِن ِصْحُم ْمُكِلا َوْمَأِب
ْمُكْيَلَع َحاَنُج
اَميِف :ءاسنلا{ اًميِكَح اًميِلَع َناَك َالله َّنِإ ِةَضي ِرَفْلا ِدْعَب نِم ِهِب مُتْيَضا َرَت 24 } Artinya:“ Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali  budak-budak  yang  kamu  miliki  (Allah  telah  menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu  selain  yang  demikian  (yaitu)  mencari  isteri-isteri  dengan hartamu  untuk  dikawini  bukan  untuk  berzina.  Maka  isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada  mereka  maharnya  (dengan  sempurna),  sebagai  suatu kewajiban  dan  tiadalah  mengapa  bagi  kamu  terhadap  sesuatu yang  kamu  telah  saling  merelakannya,  sesudah  menentukan mahar  itu  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha Bijaksana. 12
Adapun maksud ayat di atas adalah perintah untuk laki-laki tidak boleh mengawini wanita-wanita yang memiliki suami (bersuami). Menurut ayat  diatas  bahwa  diantara  perempuan-perempuan  yang  haram  dinikahi secara temporer dan juga haram untuk dipinang, 13 yaitu isteri-isteri orang lain  atau  perempuan-perempuan  yang  bersuami,  perempuan-perempuan ini  termasuk  golongan  perempuan  yang  haram  dinikahi  karena  mereka berada dibawah tanggung jawab dan perlindungan orang lain. Serta untuk mencegah  penyerangan  terhadap  hak  orang  lain  dan  mencegah bercampurnya  nasab. 14 Oleh  karena  itu,  diharamkan  mereka  menikah dengan  selain  suami  mereka  dan  tidak  halal  untuk  dinikahi  oleh  orang lain. 15
Ada beberapa  keadaan  seorang perempuan tidak boleh dipinang, apalagi dinikahi yaitu:
1. Perempuan yang telah menikah
Wanita  yang  telah  menikah  tidak  boleh  dipinang,  meskipun dengan syarat akan dinikahi pada waktu dia telah boleh dikawini karena  tidak  ada  seorang  pun  yang  boleh  melakukan  akad  nikah dengannya  selama  dia  masih  terikat  tali  perkawinan,  akibat ketertarikan  hak  orang  lain  kepadanya.  Sehingga  dia  tidak
12 Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran, hlm. 80.
13 M.Ali Ash-Shobuni, Perkawinan Islam , (Solo: Mumtaza, 2008), hlm.
66
14 Wahbah  Az-Zuhaili, Fiqih  Islam  wa  Adilatuhu;  Pernikahan  Talak, Khulu’, Mengila’ Istri, Zihar dan Masa Iddah, (terj:  Abdul  Hayyie  al-Kattani), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011 ), hlm. 142-143. 15 Sayyid Qutub, Fi Zhilail Qur’an , ter. As’AD Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 322.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
memerdulikan  hak  suami  atas  dirinya.  Hikmah  pengharaman perempuan yang telah terikat tali perkawinan adalah jelas. Yaitu, untuk mencegah penyerangan terhadap hak orang lain, serta untuk mencegah bercampurnya nasab. 16

## 2. Perempuan yang masih dalam masa iddah
Yaitu perempuan-perempuan yang tengah berada pada masa iddah dari  perkawinannya  yang  lalu.  Baik  iddah  karena  perceraian maupun  karena  iddah  kematian.  Maka  tidak  ada  seorang  pun kecuali  suami  pertamanya  boleh  mengawininya  pada  masa iddahnya sampai masa iddahnya selesai. 17 Maka perempuan yang sedang  menjalani  iddah  raj’i  yang  telah  dicerai  oleh  suaminya sama  keadaannya  dengan  perempuan  yang  sedang  mempunyai suami dalam hal ketidakbolehannya untuk dipinang, baik dengan bahasa  terus-terang  atau  dengan  sindiran.  Alasannya  bahwa perempuan  dalam  masa  iddah  talak  raj’i  statusnya  sama  dengan perempuan yang sedang terikat dengan tali perkawinan. 18

## 3. Perempuan yang telah dipinang oleh orang lain
Wanita yang telah dipinang oleh orang lain tidak boleh dipinang. Hal  ini  dijelaskan  dalam  sebuah  hadits  “Telah  diriwayatkan  dari Abu  Hurairah  dari  Rasulullah  saw  bersabda  janganlah  seorang laki-laki melamar di atas lamaran saudara laki- lakinya”.(HR.Muslim). 19
Meminang pinangan orang lain itu hukumnya haram, sebab berarti menghalangi  hak  dan  menyakiti  hati  peminang  pertama,  memecah  belah hubungan kekeluargaan dan dapat mengganggu ketentraman. 20 Meminang pinangan  orang  lain  yang  diharamkan  itu  bilamana  perempuan  itu  telah menerima  pinangan  pertama  dan  walinya  telah  terang-terangan mengizinkannya. 21 Jika pinangan laki-laki pertama sudah diterima, namun wanita  tersebut  menerima  pinangan  laki-laki  kedua  kemudian  menikah dengannya,  maka  hukumnya  berdausa,  tetapi  pernikahannya  tetap  sah, sebab  yang  dilarang  adalah  meminangnya,  sedang  meminang  itu  bukan merupakan salah satu syarat sah nikah.
16 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam…, hlm. 142.
17 Ibid. , hlm.143.
18 Ibid ., hlm. 144.
19 Muslim, Shahih Muslim , (Dar al-Bayan, Jilid 3, Juz 9, t.th), hlm. 197.
20 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Cet; 3. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 27.
21 Abdul  Rahman  Ghazali, Fikih  Munakahat, Cet;  2.  (Jakarta  Prenada Media Group, 2003) hlm. 78.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Selanjutnya  larangan  terhadap  wanita  yang  sudah  bersuami menikah  dengan  laki-laki  lain  sedangkan  dia  masih  dalam  perkawinan yang  sah  dan  belum  bercerai  maka  hukumnya  haram.  Pengharaman  ini bertujuan  untuk  mencegah  penyerangan  terhadap  hak  orang  lain,  serta untuk  mencegah  bercampurnya  nasab. 22 Larangan  itu  memperoleh pengecualian  bagi  wanita  yang  menjadi  budak.  Namun  demikian, menikahi  wanita  budak  yang  telah  bersuami  itu  diperbolehkan  setelah berlalunya  masa  iddah.  Dari  sini  bisa  dipahami  bahwa  wanita,  baik  ia sebagai  wanita  merdeka  maupun  sebagai  budak,  tidak  diperkenankan memiliki suami lebih dari satu orang, atau yang disebut dengan poliandri. 23 Adapun hadis yang mengharamkan poliandri:
نأ : بدنج نب ةرمس نع ,نسحلا نع ةداتق نعةبورع يبأ نب ديعسانثدح ردنغ انثدح ةبيتق انثدح لو لأل يهف نايلو اهجوز ةأرما اميأ لاق ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر نم اعيب عاب نمو ,امهنم
يلجر )ىذمرتلا هاور( امهنم لو لال وهف Artinya: “Telah  meriwayatkan  kepada  kami  Qutaibah  telah meriwayatkan  kepada  kami  Ghandar  telah  meriwayatkan  kepada kami Sa’id ibn ‘Urabah dari Qatadah dan Husen dari Samarah bin Jindib  bahwa  Rasulullah  saw  bersabda  “siapa  saja  wanita  yang dinikahi oleh dua orang wali, maka pernikahan yang sah wanita itu adalah bagi wali yang pertama dari keduanya”. (Hr Al Tirmidzi). 24
Hadits di atas secara tersurat menunjukkan bahwa jika dua orang wali  menikahkan  seorang  wanita  dengan  dua  orang  laki-laki  secara berurutan, maka yang dianggap sah adalah akad nikah yang dilakukan oleh wali  pertama.  Hadits  tersebut  juga  menunjukan  bahwa  tidaklah  sah pernikahan  seorang  wanita  kecuali  dengan  satu  suami  saja  merupakan makna yang dituntut dari hadits, agar makna itu benar secara syara’. Dalam hadits dijelaskan pula bahwa:
ةعيبر نع بويأ نب يحي انثدح به و نب الله دبع انثدح ,ىرصبلا ينبيشلا صفح نب رمع انثدح ناك نم :لاق ملسو هيلع الله ىلص يبنلا نع تباث نب عفي ور نع ,الله ديبع نب رسب نع ,ميلس نب او اللهاب نم ؤي هريغدلو هءام قسي لاف رخلآا مويل هاور(
)ىذمرتلا
Artinya: “Telah  meriwayatkan  Umar  ibn  Hafzi  Syaibani  Basri, telah  meriwayatkan  Abdullah  bin  Wahbi  telah  meriwayatkan kepada kami dari Yahya Ibn Aiyub dari Rabiah Ibn Sulaim, dari Busri  Ibn  Ubaidillah  dari  Ruwaifa  Ibn  Sabit  dari  Nabi  SAW
22 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam …, hlm. 142. 23 Tafsir Surat An-Nisa’ Ayat 24, diakses pada tanggal 13 Januari 2019 situs: www. Ibnukatsironline.com>2015/05>Terjemahan AlQur’an.
24 Al-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, (Dar al-Fikr, Juz. 2, t.th), hlm. 359.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
berkata:  barang  siapa  yang  beriman  kepada  Allah  dan  hari kemudian,  maka  ia  tidak  boleh  menyirami  air  benih  orang  lain. (Hr.Al Tirmidzi). 25
Sehingga  apabila  terjadi  poliandri  maka  akan  sulit  menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan, hal ini nantinya akan berdampak pada sistem kewarisan terhadap anak dan suami-suami manakala salah satu suami  dari  wanita  tersebut  meninggal  dunia.  Dengan  demikian  dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang karena akan menimbulkan mudharat dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisan.
Bangsa  Arab  pra  Islam  menjadikan  adab  sebagai  hukum  dengan berbagai  bentuknya.  Mereka  mengenal  beberapa  macam  perkawinan diantaranya  poliandri. 26 Di  dalam  Al-Qur’an  sumber  pengharamannya jelas terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 24. 27 Yaitu larangan terhadap laki- laki  menikahi  wanita-wanita  yang  telah  bersuami,  dan  dalam  hadits dijelaskan  apabila  terjadi  poliandri  maka  akan  sulit  menentukan  garis keturunan  dari  anak  yang  dilahirkan,  dengan  demikian  dapat  diketahui bahwa  poliandri  dalam  pandangan  Islam  sangat  dilarang  karena  akan menimbulkan  mudharat  dalam  hal  nasab  yang  juga  berdampak  pada permasalahan kewarisan.

## Akibat Hukum Poliandri dalam Fikih
Seorang wanita yang sedang terikat dalam tali perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh siapapun. Keharaman itu berlaku selama sang  suami  masih  hidup  ataupun  belum  dicerai  oleh  suaminya.  Bahkan perempuan yang sedang dalam tali ikatan perkawinan dengan seorang laki- laki  dilarang  untuk  dilamar  baik  secara  terang-terangan  maupun  secara sindiran  meskipun  akan  dikawini  setelah  si  perempuan  bercerai  dengan suaminya dan telah selesai masa iddahnya. 28
Akibat  hukum  pelarangan  terhadap  perkawinan  poliandri  ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian  hukum  seorang  anak.  Karena  anak  sejak  dilahirkan  bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan  sebagai  pembawa  hak,  sehingga  perlu  mendapat
25 Ibid.
26 Muhammad Sa’id Al-Khim, Sejarah Ushul Fikih, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1984), hlm. 18-19. 27 Departemen Agama RI , Mushaf Al-Quran …, hlm. 80. 28 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam …, hlm. 142
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
perlindungan  dan  kepastian  hukum. 29 Menurut  hukum  waris  Islam, seorang  anak  yang  masih  dalam  kandungan  yang  kemudian  lahir  dalam keadaan  hidup  berhak  mendapatkan  bagian  penuh,  apabila  ayahnya meninggal dunia biarpun dia masih dalam kandungan. 30
Dengan  demikian,  dari  segi  hukum  waris  Islam,  kepastian  hak waris seorang anak, ditentukan oleh kepastian hubungan darah/hubungan hukum  antara  anak  dengan  ayahnya.  Dalam  perkawinan  poliandri, hubungan  hukum  antara  anak  dan  ayahnya  mengalami  kekaburan,  tidak ada  kepastian,  disebabkan  karena  terdapat  beberapa  orang  laki-laki  yang secara  bersamaan  menjadi  suami  si  ibu  yang  melahirkan  anak  tersebut. Dalam  konteks  tujuan  perkawinan  khususnya  dalam  agama  Islam, disebutkan  bahwa  tujuan  dari  perkawinan  adalah  untuk  melanjutkan perkawinan, menjaga diri dari perbuatan yang dilarang, menimbulkan rasa cinta antara suami isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dan anaknya, menjamin ketentraman dan untuk menghormati sunnah dan Rasul, serta untuk membersihkan keturunan. 31
Adapun  Hikmah  dilarangnya  poliandri  adalah  untuk  menjaga kepastian  mengenai  keturunan  yang  dihasilkan, menjaga  dari ketidaktahuan  menentukan  ayah  biologis  dari  anak  yang  dilahirkan  dan menghindar dari terjangkitnya beberapa penyakit seksual menular dalam tubuh  yang  berbahaya, 32 seperti Acquired  Immune  Deficiency  Syndrome (AIDS). Selain itu, tidak adanya  keteraturan  dalam rumah tangga  karena tidak  adanya  patokan  nasab  dan  anak-anak  pun  menjadi  kacau.  Adapun pemeriksaan  medis  yang  disebut Deoxyribose  Nucleic  Acid (cek  DNA) merupakan sebuah polimer yang terdiri dari satuan-satuan berulang yang disebut dengan nukleotida, tidak bisa dipastikan 100%, sehingga tidak bisa menjadi  sandaran  syar’i  dalam  penetapan  nasab  atau  dalam mengingkarinya.
Anak  yang  masih  dalam  kandungan  dan  kemudian  lahir  dalam keadaan  hidup  berhak  mendapat  bagian  penuh,  apabila  ayahnya
29 Ali Husein Hakeem. Et al, Membela Perempuan Menakar Fenamisme dengan  Nalar  Agama , ter.  A.H.  Jemala  Gemala  (Jakarta:  Al-Huda,  2005),  hlm. 171.
30 Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang
Perkawinan (Yogyakarta: Liberti, 1989), hlm. 76.
31 Abdul Aziz Muhamad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh
Munakahat , (Jakarta:  Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 251 . 32 Muhammad Mutawwali Sya’rawi, Fiqh Wanita , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 284.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
meninggal. 33 Walaupun  dia  masih  dalam  kandungan,  oleh  karena  itu diharamkan  poliandri  karena  takut  akan  menimbulkan  kemudharatan dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisan, dan jika terjadinya pernikahan poliandri akan memicu atau membuat masalah dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Juga  menurunkan  angka  kelahiran  dan jumlah orangtua, karena dalam beberapa pernikahan hanya satu perempuan yang terlibat. Maka jumlah anak yang dilahirkan dalam sebuah pernikahan akan  sedikit,  akan  meningkatkan  kegagalan  dalam  sebuah  pernikahan karena pasangan melakukan poliandri sangat renta mengalami perceraian atau  perselingkuhan  dalam  rumah  tangga,  inilah  hikmah  diharamkan poliandri.

## Duduk Perkara Poliandri
Perkara  pada  putusan  216/Pdt.G/2015/MS.JTH  merupakan perkara  cerai  talak  yang  diajukan  suami  terhadap  isteri.  Pada  awalnya, kehidupan  rumah  tangga  mereka  terjalin  dengan  harmonis  dan  rukun selama  lebih  kurang  3  tahun  dan  telah  memiliki  seorang  anak  laki-laki. Dalam  kasus  ini,  hal  yang  menarik  ditemukan  dimana  alasan  perceraian yang  dilakukan  diawali  ketika  pihak  Pemohon  mengetahui  bahwa Termohon  telah  tinggal  bersama  laki-laki  lain  dalam  sebuah  rumah  di daerah  Lampaseh  dengan  laki-laki  yang  non  muhrim  dan  haram berdasarkan  hukum  Islam  yang  kemudian  ditangkap  oleh  Satuan  Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Pemerintah Kota Banda Aceh (Satpol PP dan WH Pemko Banda Aceh) yang kemudian kasus ini dimuat dalam media cetak “Harian Prohaba”.
Sepanjang  membina  rumah  tangga  selama  lebih  kurang  3  tahun rupanya  isteri  secara  sembunyi-sembunyi  telah  menikah  lagi  dengan melakukan  pernikahan  sirri  satu  bulan  setelah  menikah  dengan  suami pertamanya (poliandri). Akan tetapi suami pertama tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan sering berada diluar daerah karena tugasnya sebagai anggota TNI-AD.
Adapun  faktor-faktor  isteri  melakukan  poliandri  dalam  putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH adalah:
1. Faktor tidak ada kasih sayang (kurangnya keharmonisan) Kurangnya  kasih  sayang  dalam  rumah  tangga,  menjadikan  isteri melakukan  poliandri,  suami  tidak  memberikan  kasih  sayang terhadap isteri dan suami yang jarang pulang menyebabkan isteri berpoliandri. Akibat dari suami yang sering berada diluar daerah
33 Gamal  Achyar  , Nilai  Andil  dalam  Pembagian  Warisan  Menurut Hukum Islam , (Lamgugop; Awsat, Cet Pertama, 2008), hlm. 143-145.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Isteri yang meninggalkan  asrama  militer  tempat  suami  ditugaskan  dalam jangka  waktu  yang  lama  tanpa  izin  dari  suami  menyebabkan perselisihan yang secara terus menerus terjadi diantara keduanya sehingga  tidak  dapat  terwujud    kehidupan  rumah  tangga  yang sakinah,  mawaddah  warahmah.  Kemudian  Isteri  yang  dengan sengaja meninggalkan suami yang kemudian melakukan poliandri dengan laki-laki lain yang mengakibatkan retaknya keharmonisan dalam rumah tangga.
Sebenarnya  pernikahan  yang  dilakukan  oleh  isteri  dengan  suami pertamanya adalah pernikahan yang dijodohkan oleh orang tuanya bukan  berdasarkan  pada  cinta  dan  kasih  sayang  sehingga  sangat rentan terjadi poliandri.
2. Faktor Jarak (Tempat Tinggal)
Isteri melakukan poliandri karena jarak dengan suami yang sangat jauh, suami yang jarang pulang karena bekerja diluar daerah, dan isteri  tidak  terpenuhi  hasrat  biologisnya.  Dalam  penelitian  ini suami yang bekerja sebagai anggota TNI AD dan isteri sebagai ibu rumah  tangga  sering  ditinggal  suami  dikarenakan  tugas  suami sebagai  anggota  TNI  AD  yang  ditugaskan  di  Akademi  Militer (AKMIL)  Magelang  Jawa  Tengah  sedangkan  isteri  tinggal  di asrama  militer  112/R  Gampong  Punie  Kec.Darul  Imarah  Kab Aceh  Besar.  Dalam  kasus  ini  istrei  yang  sering  ditinggal  keluar daerah menyebabkan isteri memilih melakukan poliandri.
3. Faktor tidak terpenuhi nafkah batin Isteri  jarang  terpenuhi  hasrat  biologisnya  karena  suami  yang berada jauh, jadi isteri memilih menikah lagi dengan laki-laki lain. Dalam penelitian ini karena suami yang berada di Magelang Jawa Tengah  serta  sering  tidak  pulang  ke  asrama  Militer  di  Gampong Punie  Kec.Darul  Imarah  Kab.Aceh  Besar  dimana  tempat  isteri menetap  merasa  tidak  terpenuhinya  nafkah  batin  sehingga mengakibatkan isteri melakukan poliandri.
4. Faktor rendahnya kesadaran beragama Isteri melakukan poliandri berawal dari berselingkuh, kurang iman dan  pemahaman  agama  menyebabkan  terjadinya  poliandri, tergoda  dengan  nafsu  duniawi,  bisa  menjadi  kegagalan  dalam rumah  tangga.  Dalam  putusan  nomor  216/Pdt.G/2015/MS-Jth karena  jarak  dengan  suami  yang  jauh  serta  kurangnya  iman  dan lemahnya  kesadaran  beragama  mengakibatkan  isteri  melakukan poliandri.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa dalil pokok yang terpenting bagi  hakim dalam menjatuhkan talak raj’i terhadap isteri yang
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
melakukan poliandri  didasarkan pada larangan Al-qur’an dan Hadits. Di samping  itu  hakim  juga  mempertimbangkan  kepada    anak  Pemohon  dan Termohon  yang  masih  dibawah  umur  yang  masih  sangat  membutuhkan kasih  sayang  penuh  dari  kedua  orang  tuanya  sehingga  Hakim  perlu mempertimbangkan  kemaslahatan  dan  kepentingan  anak  dalam  aspek apapun
Kemudian  Pertimbangan  Hakim  dalam  menetapkan  status  talak raj’i  diawali  dengan  usaha  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak sebagaimana  amanat  peraturan  Mahkamah  Agung  Repupblik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2008.  Namun,  langkah  tersebut  gagal,  karena permasalahan keduanya kian rumit sehingga tidak ada lagi iktikad baik dari kedua  belah  pihak  untuk  berdamai.  Jika  dicermati,  Hakim  Mahkamah Syar’iyah Jantho yang memutus perkara ini  merujuk pada pertimbangan hukum Islam dan hukum positif.
Berdasarkan  hukum  Islam,  Hakim  melihat  bahwa  keduanya (Pemohon  dan  Termohon)  sudah  tidak  dapat  lagi  membina  kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati tidak dapat terwujud, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:
ْح َر َو ًةَّد َوَّم مُكَنْيَب َلَعَج َو اَهْيَلِإ اوُنُكْسَتِ ل اًجا َو ْزَأ ْمُكِسُفنَأ ْنِ م مُكَل َقَلَخ ْنَأ ِهِتاَياَء ْنِم َو
ٍتاَيَلأ َكِلَذ يِف َّنِإ ًةَم
:مورلا(  َنو ُرَّكَفَتَي  ٍم ْوَقِ ل
21 ) Artinya:“ Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia menciptakan  untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang berfikir”.
Di  samping  itu,  dalil  permohonan  Pemohon  menurut  Hakim  telah terbukti  dengan  jelas,  dimana  rumah  tangganya  sudah  pecah  dan  tidak dapat  di  rukunkan  kembali.  Meskipun  perceraian  adalah  perbuatan  yang oleh Undang-Undang dan Syariat  Islam yang seharusnya dihindari, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang mana Termohon tinggal serumah dengan laki-laki lain dan menyatakan telah menikah secara sirri dengan  laki-laki  lain  adalah  merupakan  perbuatan  yang  sangat  tercela sehingga  menyebabkan  fatal  yaitu  terjadi  keributan  besar  diantara Pemohon  dan  Termohon  yang  menyebabkan  rumah  tangganya  retak. Sehingga  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon sudah  tidak  dapat  mempertahankan  rumah  tangganya  sehingga  apabila pernikahannya tetap dilanjutkan maka akan menambah beban batin kedua belah pihak dan bukanlah kebaikan yang akan diperoleh tetapi justru lebih
banyak  mudharatnya  daripada  manfaatnya.  Majelis  Hakim  berpendapat bahwa  jalan  yang  terbaik  terhadap  rumah  tangganya  adalah  perceraian. Berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim  berkesimpulan bahwa rumah  tangga Pemohon dan Termohon sering  terjadi perselisihan dan sudah tidak ada harapan untuk dapat di pertahankan lagi (Onheel baar tweespalt)  sehingga  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pecah sedemikian  rupa  (marriage  breakdown),  maka  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1975,  Pasal  116  huruf  (f) Kompilasi  Hukum  Islam,  terdapat  alasan  yang  sah  bagi  Pemohon  untuk bercerai dengan Termohon.
Pertimbangan  yang  kedua  yaitu  mengacu  pada  Hukum  Positif. Terdapat  beberapa  ketentuan  yang  dijadikan  rujukan  pertimbangan  oleh Hakim  dalam  memutuskan  perkara  cerai  talak  ini.  Intinya  Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho meninjau dari dua sisi yaitu dari sisi hukum materil  tentang  aturan  perceraian  dan  sisi  hukum  formil  tentang  proses hukum di Mahkamah.
a. Terpenuhinya syarat materil
Berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sebagaimana  suami  isteri sudah  tidak  dapat  lagi  membina  kehidupan  rumah  tangga  dengan  baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:
Pasal  1  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan seorang wanita sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  ketuhanan yang maha Esa”.
Pasal 33“Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.
Selain itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
(1) Suami  isteri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk  menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat”.
(2) suami  isteri  wajib  saling  mencintai,  hormat  menghormati,  setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.
(3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak  mereka,  baik  mengenai  pertumbuhan  jasmani,  rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.
(4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya”.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Berdasakan ketentuan materil di atas, Hakim menemukan adanya ketidaksesuaian  antara  yang  diharapkan  oleh  ketentuan  hukum  di  atas dengan fakta yang di hadapi pemohon dan termohon.
Untuk  itu,  Majelis  Hakim  kemudian  merujuk  Pasal  22  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor 9  Tahun  1975  tentang  penjelasan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  untuk  mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak diperintahkan untuk mendengar  pihak  ketiga  serta  orang  yang  dekat  dengan  suami  isteri. Kemudian Pemohon menghadirkan tiga orang saksi dipersidangan. Setelah Majelis Hakim mendengar kesaksian yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon  dimuka  pengadilan,  maka  dengan  ini  Majelis  Hakim menyatakan  telah  terjadi  permasalahan  yang  sedemikian  rupa  sehingga perlu penanganan guna penyelesaian hukum lebih lanjut oleh Pengadilan.
Berdasarkan  pertimbangan  hukum  materil  diatas,  Hakim menetapkan alasan perceraian karena isteri melakukan poliandri (memiliki suami  lebih  dari  satu  orang)  dengan  melakukan  pernikahan  sirri  dengan laki-laki lain sehingga tidak memungkinkan untuk dirukunkan lagi.
b. Terpenuhinya syarat formil
Terpenuhinya  hukum  materil  dalam  sebuah  perkara  perdata merupakan  sesuatu  yang  penting.  Karena,  disini  ditentukan  bagaimana cara  berproses  di  pengadilan,  serta  mengukur  ada  tidaknya  kesesuaian bukti dan saksi dengan fakta di lapangan.
Dalam  perkara  ini,  Hakim  telah  mendapatkan  keterangan beberapa  orang  saksi,  di  antaranya  keterangan  saksi  saudara  Razali  bin Amir Hamzah selaku kepala dusun tempat Termohon mengontrak rumah dengan suami keduanya, kemudian keterangan saksi dari Faisal bin Razali yang  merupakan  salah  satu  anggota  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan Wilayatul  Hisbah  Kota  Banda  Aceh.  Berdasarkan  keterangan  Razali  bin Amir Hamzah bahwa termohon menyewa rumah di Gampong Lampaseh dengan  seorang  laki-laki  dan  membawa  satu  orang  anak.  Kemudian Termohon melaporkan bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah di Bener meriah dengan satu orang anak. Kemudian keterangan saksi  dari  saudara  Faisal  bin  Razali  mengatakan  bahwa  Termohon  tidak dapat  menunjukkan  alat  bukti  pernikahan  kecuali  sehelai  kertas  yang menyatakan  bahwa  termohon  telah  menikah,  pada  saat  yang  sama  saksi meminta  buku  nikah  termohon  dengan  pasanganya  akan  tetapi  tidak ditunjukkan. Oleh karena tidak dapat menunjukkan buku nikah Termohon akhirnya  dibawa  ke  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Wilayatul  Hisbah Kota Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut.
Berdasarkan  keterangan-keterangan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa dalam memutus perkara cerai talak pada putusan Nomor 216/pdt. G/2015/MS-JTH, Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
menetapkan  dua  pertimbangan  hukum  yaitu,  pertimbangan  hukum  Islam dan  hukum  positif.  Dalam  hukum  Islam  sebuah  keluarga  dibangun  atas tujuan terwujudnya ketenangan dan kebahagiaan, sebagaimana dimaksud dalam  surat  Ar-Rum  ayat  21,  begitu  juga  dalam  hukum  positif sebagaimana  maksud  dari  pasal  1  Undang-Undang  perkawinan.  Namun Hakim  melihat  bahwa  tujuan  perkawinan  tersebut  tidak  terwujud, disebabkan  isteri  melakukan  poliandri.  Untuk  itu,  Hakim  memutuskan perkara  ini  dengan  mengabulkan  permintaan  Pemohon  dan  menjatuhkan putusan talak raj’i.
Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik  terhadap  rumah  tangga  antara  Pemohon  dan  Termohon  adalah perceraian.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan  dalil  Al-Quran  surah  Al-Baqarah ayat  227,  “ dan  jika  mereka  ber’azam  (berketetapan  hati)  untuk  talak (bercerai),  maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Mengetahui ”.

## Analisis Filosofis, Yuridis dan Sosiologis
Poliandri  merupakan  perkawinan  yang  dilarang  baik  menurut Undang-Undang  maupun  ditinjau  dari  segi  hukum  Islam.  Poliandri  pada dasarnya  bertentangan  dengan  fitrah  dan  kodrat  seorang  wanita  namun demikian  tidak  dipungkiri  maraknya  poliandri  dikalangan  masyarakat dilatarbelakangi hubungan suami isteri yang tidak harmonis serta tanggung jawab dalam hal mencari nafkah terkadang suami sering mengabaikannya.
Dalam halnya berumah tangga yang memikul kewajiban sebagai kepala rumah tangga adalah seorang suami. Suami wajib menafkahi isteri lahir  maupun  batin  agar  kehidupan  rumah  tangga  senantiasa  dalam keadaan  damai  dan  isteri  merasa  kebutuhannya  sebagai  seorang  isteri tercukupi sehingga isteri merasa terlindungi. Namun bagaimana jika isteri memiliki suami lebih dari satu orang, tentunya dia tidak akan mendapatkan perlindungan dan cinta kasih sepenuhnya dari suaminya karena suaminya merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga. Bagaimana mungkin ada dua  kepala rumah tangga dalam  sebuah rumah  tentunya akan terjadi percekcokan  setiap  harinya  dan  seandainya  punya  anak  bagaimana menentukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan.
Oleh karenanya, Islam melarang tegas poliandri, karena disamping bertentangan  dengan  Al-qur’an  dan  sunnah  juga  bertentangan  dengan nilai-nilai sosial dan nilai moral dalam kehidupan masyarakat.
Dalam persepektif yuridis, para ulama fikih sepakat bahwa hukum poliandri adalah haram. Keharaman itu berlaku selama sang suami masih hidup  ataupun  belum  dicerai  oleh  suaminya.  Bahkan  perempuan  yang sedang  dalam  tali  perkawinan  dengan  seorang  laki-laki  dilarang  untuk dilamar apalagi untuk menikah dengan wanita yang sudah bersuami jelas hukumnya disebutkan dalam firman Allah dalam surat An-nisa ayat 24.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Ayat tersebut di perintahkan untuk laki-laki tidak boleh menikahi perempuan  yang masih  dalam akad perkawinan yang sah. Di dalam ayat tersebut  juga  dijelaskan  bahwa  perempuan-perempuan  merdeka  maupun budak-budak  yang bersuami diharamkan untuk laki-laki selain suaminya sampai mereka dicerai oleh suaminya baik cerai hidup atau cerai mati. Ayat diatas  juga  menunjukkan  bahwa  salah  satu  katagori  wanita  yang  haram dinikahi oleh laki-laki lain adalah wanita yang sudah bersuami yang dalam hal ini disebut dengan al-Muhsanat .
Allah  menamakan  mereka  dengan  al-Muhsanat  karena  mereka menjaga  farji-farji  (kemaluan)  mereka  dengan  menikah.  Untuk  itu  jelas bahwa wanita yang sudah menikah haram untuk dinikahi oleh laki-laki lain (poliandri). Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 3 ayat 1 bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.  Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Meskipun hukumnya haram tetapi prakteknya masyarakat masih saja melakukan perkawinan poliandri.
Dalam  persepektif  sosiologis,  poliandri  banyak  mendatangkan masalah, kemudharatan dan bahkan ketidaknyamanan dalam kehidupannya  dengan  masyarakat.  Tidak  hanya  dikalangan  masyarakat dilingkungan keluarga pun poliandri dipandang sebagai sesuatu yang tidak patut dilakukan. Seorang isteri yang mempunyai lebih dari seorang suami akan  mendapatkan  celaan  dari  keluarganya,  begitu  juga  dimata  suami tentunya ia tidak mempunyai harga sebab ia dianggap sebagai wanita yang tidak bisa menjaga martabat keluarga sehingga bisa jadi akan di asingkan oleh keluarga.
Seorang isteri yang berpoliandri tidak akan mungkin membangun keluarga  yang  bahagia,  karena  ia  tidak  dapat  mewujudkan  kehidupan keluarga  sakinah  dalam  rumah  tangganya.  Ia  juga  tidak  akan  mendapat kasih  sayang  dari  suami,  isteri  yang  berpoliandri  juga  tidak  akan mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  baik  serta  ia  tidak  akan  bisa mendidik  anak  dengan  baik.  Sebab  ia  akan  selalu  mendapat  celaan  dari keluarga maupun masyarakat.
Demikian  halnya  dilingkungan  masyarakat,  seorang  isteri  yang mempunyai suami lebih dari satu orang akan dinilai hina oleh masyarakat, bahkan dianggap sebagai wanita yang tidak berguna sehingga mengubah pandangan  masyarakat  dengan  menyebutnya  sebagai  PSK  (pekerja  seks komersial)  yaitu  wanita  yang  suka  menjual  dirinya  kepada  banyak  laki- laki.  Karena  sejatinya  poliandri  adalah  perbuatan  yang  tidak  hanya dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi hukum adat juga melarangnya.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Penutup
Hasil  analisa  penelitian  menunjukan  bahwa  dasar  hukum  dan pertimbangan  hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho dalam  putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH  yaitu  merujuk  pada  dua  ketentuan,  yaitu ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Menurut hukum Islam, hakim mendasari pertimbangan pada ketentuan surat An-nisa ayat 24, dan surat Ar-Rum  ayat  21  dimana  tujuan  perkawinan  tidak  dapat  diwujudkan  lagi oleh  Pemohon  dan  Termohon  karena  Termohon  sudah  melakukan poliandri sehingga tidak akan mungkin untuk dipertahankan lagi keutuhan rumah  tangganya.  Dalam  hukum  positif,  hakim  menimbang  pada  dua syarat.  Pertama,  terpenuhinya  syarat  materil  pada  Pasal    1  ayat  (5)  dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 77 pada Kompilasi Hukum Islam terkait terjadinya perselisihan yang berujung  pada  poliandri  dalam  kehidupan  berumah  tangga.  Kedua terpenuhinya  syarat  formil  tentang  kesesuaian  fakta  dengan  ketentuan saksi pada Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
Putusan hakim Mahkamah  Syar’iyah  Jantho  Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH  telah  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Fokus masalah  yang  dilihat  oleh  hakim  pada  putusan  tersebut  yaitu  terjadinya ketidakharmonisan  yang  mengakibatkan  terjadinya  poliandri  sehingga hakim  menilai  bahwa  perilaku  Termohon  tidak  baik  dan  menjatuhkan martabat  Pemohon  sebagai  seorang  suami.  Sehingga  dalam  Islam dibolehkan  menceraikan  isteri  yang  tidak  taat  terhadap  perintah  suami. Kemudian hakim merujuk pada Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227 yaitu “apabila seorang ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”. Oleh  karenanya putusan hakim dalam memutus talak raj’i terhadap isteri yang melakukan poliandri telah sesuai dengan hukum Islam.

## Daftar Pustaka
Abdul  Aziz  Muhamad  Azzam,  Abdul  Wahhab  Sayyed  Hawwas, Fiqh Munakahat , Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat , Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
Abdul  Hamid, Poliandri  sebagai  Alasan  Menafkahi  Suami  Penderita Lumpuh; Studi  Kasus  Keramat  Kelurahan  Sungai  Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Skripsi, UIN Maulana  Malik  Ibrahim, Malang, 2009
Abu  Bakar  Jabir  al-Jaziri, Minhaj  al-Muslim,  ed.  In,  Minjajul  Muslim; Pedoman  Hidup  Haram  Seorang  Muslim, terj:  Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Agustin  Hanafi, Perceraian  Dalam  Persepektif  Islam  dan  Perundang- undangan Indonesia , Cet; 1. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2003 Al-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi , Dar al-Fikr, juz.2. Ali  Husein  Hakeem. Et.al,  Membela  Perempuan  Menakar  Fenamisme dengan Nalar Agama , ter. A.H. Jemala Gemala, Jakarta: Al-huda,
2005.
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia:  Antara  Fiqh Munakahat Dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2009.
Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal  Taringan, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia;  Studi  Ktritis  Perkembangan  Hukum  Islam dari  Fikih, UU  No  1  Tahun  1974  sampai  KHI, Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2012. Dahlan Tamrin, Filasafat Hukum islam , Malang:UIN-Malang Press, 2007. Departemen Agama RI, Mushaf Al-Quran , Jakarta: Gema Insani,
2002.
Djama’  Nur, Fiqh  Munakahat ,  Cet  ke-1,  Semarang:  Toha  Putra  Grup, 1993.
Gamal  Achyar, Nilai  Andil  dalam  Pembagian  Warisan  Menurut  Hukum Islam ,   Lamgugop; Awsat, Cet Pertama, 2008. Irma Nur Hayati, Implikasi Perkawinan Poliandri terhadap Keharmonisan
Keluarga  Menurut  Pandangan  Masyarakat  RT  V  TW  XVI Kecamatan  Tompokersan  Kabupaten  Lumajang,  Skripsi,  UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.
Khairul Amri, Pertengkaran Terus Menerus sebagai Alasan Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tahun 2010. Skripsi, UIN Ar- Raniry   Banda Aceh, 2010.
Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah Keluarga , Jakarta: Gema Insane Press,
1999.
Mufidah, Psikologi  Keluarga  Islam  Berwawasan  Gender, Malang:  UIN
Malang Press, 2008.
Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Muhammad Ali Ash-Shobuni, Perkawinan Islam , Solo: Mumtaza, 2007. Muhammad  Syarifuddin, Hukum  Perceraian ,  Bandung:  Sinar  Grafika,
2014.
Muhammad  Mutawwali  Sya’rawi, Fikih  Wanita ,  Jakarta:  Pena  Pundi Aksara, 2007.
Musfir Al-Jahrani, Poligami dari Berbagai Persepsi, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Muza  Agustina,  dengan  judul, Faktor-faktor  terjadinya  Poliandri  di Masyarakat; Studi  Kasus  di  Kabupaten  Pidie  Jaya. Skripsi,
UIN Ar-Raniry Banda   Aceh, 2015
M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2013. Satria  Effendi, Problematika  Hukum  Keluarga  islam  kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004. Sayyid  Qutub, Fi  Zhilalil  Qur’an, ter.  As’ad  Yasin  dkk,  Jakarta:  Gema Insani Press, 2001. Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan,
Yogjakarta: Liberti, 1989.
Subekti,  R.Tjitrosodibjo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  cet  ke- 40, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
Tutik, Titik Triwulan, Trianto, Poligami dalam Persepektif Nikah , Jakarta:
Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
Wahbah  Az-Zuhaili, Fikih  Islam  wa  ‘Adilatuhu;  Pernikahan,  Talak, Khuluk, Mengila’ istri, Li’an dan Masa Iddah, (terj : Abdul Hayyie al-Khattani), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011. Warkum  Sumitro,  Moh.  Anas  Kholish,  In’amul  Musthoffa, Konfigurasi Fikih
Poligini  Kontemporer  Kritik  Terhadap  Faham  Ortodoksi  Perkawinan Poligini di Indonesia, Malang: Elektronik Pertama, 2014.