https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5976.96-113

## Partisipasi, Dependensi Dan Interelasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis
Komunitas di Papua

## Paulus Rudolf Yuniarto
Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia rudolfyuniarto@gmail.com

## Abstract
The practice of community-driven development in Papuan countryside has opened people's knowledge of  development  and  participation  in  the  process  of  planning  and  implementing  activities.  However,  financial assistance,  infrastructure  development  and  socio-economic  empowerment  are  constrained  by  internal  and external  issues.  On  the  internal  side,  the  program  development  has  not  been  able  to  activate  the  community participation of all groups in the program and encourage the integrated socio-economic activities. One of the reasons  is  the  activity  program  is  still  centralized  in  the  infrastructure  sector,  then  information  is  kept  in  the village elite circle group and mostly project orientation. On the external side, the program is caritative and does not increase the market or local people's economic production, instead makes dependence on assistance given. As a result, rural development in Papua causes negative sentiments in the community, i.e., between the original groups  and  migrants  and  between  elite  groups  and  the  lower  society,  stimulating  internal  conflict  in  the community and with the state.
Keyword: Community Development, Participation, Dependence, Interrelations.

## Abstrak
Pembangunan  berbasis  komunitas  di  pedesaan  Papua  sedikit  banyak  telah  membuka  pengetahuan pembangunan  dan  ruang  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  kegiatannya. Namun  Tridaya  pembangunan  (bantuan  keuangan,  pembangunan  infrastruktur  dan  pemberdayaan  sosial- ekonomi)  terkendala  persoalan  internal  dan  eksternal.  Di  sisi  internal,  program  pembangunan  belum  mampu mengaktifkan  partisipasi  seluruh  kelompok  masyarakat  dalam  kegiatan  pembangunan  dan  mendorong terintegrasinya kegiatan sosial-ekonomi. Sebabnya adalah program kegiatan pembangunan masih terpusat pada sektor infrastruktur, kemudian informasi berada pada kelompok elit kampung dan pelaksanaan bersifat proyek. Di sisi eksternal, program bantuan  yang diberikan bersifat karitatif dan tidak banyak menambah pasar maupun hasil produksi warga, malah membuat ketergantungan atas bantuan  yang  diberikan. Pembangunan  pedesaan di Papua  juga  menimbulkan  sentimen  negatif  di  masyarakat—antara  kelompok  asli  dengan  pendatang  maupun antara  kelompok  elit  dengan  masyarakat  bawah—yang  memicu  persinggungan  di  dalam  masyarakat  maupun dengan negara.
Kata Kunci: Pembangunan Komunitas, Partisipasi, Dependensi, Interelasi

## Pendahuluan
Sejak masa Orde Baru sampai dengan Pemerintahan Joko Widodo, Pemerintah Indonesia telah melakukan  pembangunan  infrastruktur,  pemanfaatan  sumber  daya  alam,  dan  berbagai  program pemberdayaan  masyarakat  di  daerah,  termasuk  di  Provinsi  Papua.  Skala  pembangunan,  program kegiatan,  dan  jumlah  investasinya  tidak  sedikit  bila  dibandingkan  dengan  pembangunan  yang dilakukan di Jawa. Sebut saja misalnya dua program yaitu RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung)  dan  PNPM  Mandiri,  serta  investasi  Freeport  dan  MIFEE  (Merauke  Integrated  Food  and Energy Estate). Terkait hal ini, beragam studi terkait pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya, dan bermacam program pemberdayaan di provinsi Papua yang dilakukan oleh peneliti maupun akademisi  cukup  banyak.  Di  antaranya  menyoroti  isu-isu  seperti  inefisiensi,  pengelolaan  keuangan yang tidak tepat, korupsi, marginalisasi perempuan hingga potensi konflik antar orang asli Papua dan pendatang. 1 Beragam  hasil  kajian  tersebut  memperlihatkan  bahwa  hasil  program  pembangunan ‘dianggap’  tidak  (belum)  cukup  memberdayakan  masyarakat,  tetapi  malah  ‘dituduh’  menjadi  biang konflik  antara  masyarakat  atas  bantuan  yang  diberikan.  Selain  itu  berbagai  macam  program pemberdayaan  masih  kurang  memperhatikan  hak-hak  warga.  Di  Papua  malah  menimbulkan  konflik horizontal  antara  orang  ‘asli’  dan  pendatang,  konflik  antara  sesama  kelompok  masyarakat  maupun dengan negara. 2
Lantas yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, mengapa program-program pembangunan yang telah dijalankan dalam implementasinya belum mampu mengaktifkan relasi sosial-ekonomi antar masyarakat, menjadi lebih terintegrasi, dan membawa perbaikan kesejahteraan bagi warga? Mengapa pembangunan  yang  berjalan  di  pedesaan  Papua  belum  mampu  mendorong  keterlibatan  warga masyarakat?  Dan  juga  mengapa  program  pembangunan  pedesaan  Papua  menjadi  pendorong disintegrasi  sosial  masyarakat  dan  berkontribusi  kepada  ketergantungan  ( welfare  dependency )? Tulisan  ini  hendak  menjawab  pertanyaan  tersebut  dan  bertujuan  memperlihatkan  pola  (atau  model) kebijakan  pembangunan  pedesaan  di  Papua  yang  bersifat  ‘kebawah  dan  mekanik’  tidak  sesuai (sinkron)  dengan  pola  ‘tradisional  kemasyarakatan  atau  kekeluargaan  atau  bersifat  organik’  yang masih  banyak  berlaku  di  Papua.  Tujuan  tulisan  ini  juga  hendak  melihat  sejauh  mana  implikasi  dari ketidaksesuaian  ini  berdampak  pada  tingkat  partisipasi  dan  relasi  sosial  hingga  kegiatan  ekonomi masyarakat  Pedesaan  Papua  yang  tidak  berkembang.  Selain  itu  berupaya  menjelaskan  upaya pemberdayaan  masyarakat  yang  tidak  mengubah  kondisi  sosial-ekonomi  Papua  yang  hingga  kini masih jauh dari suasana damai dan sejahtera.
1 Lihat: Hamzah, Umrah, St.,  & Yudiawan, A. Economic  Empowerment  of Indigenous  Papuan  Women “Mama Papua” in West Papua: Islamic Financial Perspective. International Journal of Economics and Business Administration , VIII (Issue 4), 578–589.  2020.  https://doi.org/10.35808/ijeba/609;  Huwae,  M.  A.,  &  Timmer,  J.  Push  and  pull  driven  development:  a proposed  development  paradigm  for  West  Papua,  Indonesia. Masyarakat  Indonesia:  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Sosial  Indonesia , 45(2), 121-138. 2019. https://doi.org/10.14203/jmi.v45i2.886; Mollet, J. A. The dynamics of contemporary local-government policies  and  economic  development  in  West  Papua, Development  in  Practice ,  21(2),  232-243,  2011.  DOI: 10.1080/09614524.2011.543273
2 Lihat: Hamid, I.A.. Agama, Segregasi Ekonomi, Dan Pemberdayaan Masyarakat Jayapura Papua. Iqtishoduna. 8 (1), 74-96. 2019; Kadir, A., Rahmanto, M., Idris, U., & Ali, A.I. (2020). The process of economic change of the Papuans in Jayapura. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 575 (1), 012-040. 2020. IOP Publishing; Faisal, F., Mulkhan, A., Nurmandi, A., & Jubba, H. From Conflict to Assimilation: Strategies of Muslim Immigrants in Papua Special Autonomy Era. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya , 4(1), 103-116. 2019. doi:https://doi.org/10.15575/jw.v4i1.5190.
98 Paulus Rudolf Yuniarto | Partisipasi, Dependensi Dan Interelasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Komunitas di Papua
Tinjauan Pembangunan Berbasis Komunitas Papua 3 4
Dalam  hal  pembangunan  dan  pengembangan  wilayah  pedesaan,  khususnya  pasca  reformasi 1998  Indonesia  mengadopsi  satu  pendekatan  pembangunan  berbasis  komunitas  ( community  driven development –  CDD 5 )  untuk  diterapkan  dalam  bantuan  program  yang  diberikan.  Indonesia  adalah salah satu negara penerima dana bantuan pembangunan Pedesaan dari Bank Dunia yang mensyaratkan skema  CDD  dalam  bantuan  finansial  yang  diberikan  kepada  masyarakat. 6 Program  CDD  menyoroti peran pentingnya komunitas agar memiliki kontrol terhadap proses pembuatan keputusan dan alokasi investasi (manajemen dana) pembangunan. Konsep CDD merupakan bentuk perencanaan sosial yang bertujuan  untuk  membuat  perubahan  sosial  yang  terencana,  yaitu  mengubah  sikap  dan  perilaku masyarakat  menjadi  berdaya  atau  mampu  mengembangkan  lingkungannya  dengan  upaya  kolektif sendiri. 7 Program  pembangunan  dengan  pendekatan  CDD,  diharapkan  dapat  mendorong  (kelompok) masyarakat menyampaikan dan menyiapkan usulan proyek, mengikuti kompetisi untuk mendapatkan dana  bantuan block  grant bagi  proyek  yang  mereka  usulkan,  sekaligus  bertanggung  jawab  terhadap pelaksanaan  serta  perawatan  investasi  tersebut. 8 Komunitas  (perwakilan  masyarakat)  dalam  program ini  sangat  diharapkan  dapat  bekerjasama  dalam  bentuk  kemitraan  dengan  organisasi-organisasi  lain yang  responsif  terhadap  permintaan  dan  penyedia  layanan  jasa,  termasuk  pemerintah  lokal,  sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat,  maupun pemerintah pusat.  Program CDD berarti juga sebuah upaya  menyediakan  mekanisme  usulan  kebutuhan  infrastruktur  dan  layanan  sosial,  meningkatkan jaminan terhadap kelompok termiskin, dan pada saat yang sama, berkontribusi terhadap pemberdayaan dan peningkatan modal sosial komunitas. 9
Program  CDD  wilayah  Papua  pertama  kali  diperkenalkan  dan  dijalankan  pada  masa pemerintahan Gubernur J. P. Salossa (2000–2005). Pada periode Gubernur J. P. Salossa pembangunan Pedesaan  Papua  mengikuti  sistem  tata  kelola  pemerintahan  saat  itu  yaitu  desentralisasi,  yang memberikan  wewenang  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengelola  sumber  dayanya  sendiri. Menyesuaikan  dengan  amanat  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  Nomor  21  Tahun  2001,  Pasal  1 angka 1 UU No. 21  Tahun 2001 menyatakan bahwa kewenangan khusus  yang  diakui dan diberikan kepada  Provinsi  Papua  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  dan  hak-hak  dasar  masyarakat  Papua. 10 Tindak  lanjut  dari Undang-Undang Otonomi Khusus diatas, maka lahirlah Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 25  tahun  2013  pasal  11  ayat  1.c.  yang  mengatur  tentang  pembiayaan  pengembangan  ekonomi kerakyatan minimal 20 persen yang penganggarannya dialokasikan untuk perkreditan usaha ekonomi rakyat,  dana  bergulir,  subsidi  harga  kebutuhan  sembilan  bahan  pokok,  dan  pengembangan  komoditi unggulan. 11
3 Pembangunan  berbasis  komunitas  (masyarakat),  diartikan  sebagai  pembangunan  yang  mengacu  kepada  kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber-daya yang dapat diakses oleh  masyarakat  setempat.  Karena  itu,  pembangunan  berbasis  komunitas  (masyarakat)  mengacu  kepada  kebutuhan masyarakat  dan bukannya  dirumuskan oleh elit masyarakat yang  merasa tahu dan  lebih pandai  merumuskan pembangunan apa  yang  lebih  cocok  bagi  masyarakat  (dalam  Aprilia,  T.  dkk. Pembangunan  Berbasis  Masyarakat:  Acuan  Bagi  Praktisi, Akademis, Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat . Bandung: Alfabeta, 2014).
4 Istilah “wilayah Papua” dalam artikel ini mencakup dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat.
5 Selanjutnya  istilah  CDD  digunakan  dalam  tulisan  ini  untuk  menyebut  pendekatan  pembangunan  berbasis  komunitas (masyarakat).
6 Guggenheim, S. Origins of Community-Driven Development: Indonesia and the Kecamatan Development Program . Washington, DC: World Bank. 2021.
7 Adimihardja, K & Hikmat, H. Participatory Research Appraisal: Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat . Bandung: Penerbit Humaniora. 2003.
8 Dongier,  P.,  Van  Domelen,  J.,  Ostrom,  E.,  Ryan,  A.,  Wakeman,  W.,  Bebbington,  A.,  &  Polski,  M.  Community  Driven Development. World Bank Poverty Reduction Strategy Paper . 2003.
9 Ibid .
10 Suaib, H. ., & Fitrianto, A. A Study of Economic Empowerment of the Moi Tribe in Sorong, West Papua. International Journal of Asian Social Science , 5(12), 694–705. 2015. https://doi.org/10.18488/journal.1/2015.5.12/1.12.694.705
11 Ibid.
99 Paulus Rudolf Yuniarto | Partisipasi, Dependensi Dan Interelasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Komunitas di Papua
Selanjutnya  pembangunan  pedesaan  dengan  skema  CDD  dikembangkan  Gubernur  Barnabas Suebu  (2006-2011)  dimana  menjadi  salah  satu  kebijakan  pokok  pembangunan  Pedesaan  provinsi dengan memperkenalkan program Rencana Strategis Pembangunan Kampung atau RESPEK. Program ini bersanding dengan Program Nasional Pemberdayaan (PNPM) Masyarakat Mandiri Pedesaan dari pemerintah  pusat  melalui  Peraturan  Gubernur  tahun  2007. 12 Selanjutnya  pada  pemerintahan Dominggus Mandacan (Provinsi Papua Barat) dan Lukas Enembe (Provinsi Papua) melanjutkan pola yang sama melalui program bantuan dari pemerintah pusat melalui skema Dana Desa. Secara umum, dengan bantuan dari pemerintah pusat  yang  menyediakan fasilitator untuk mendampingi masyarakat dalam  pembangunan,  program  ini  telah  menjangkau  sekitar  87%  desa  (atau  sekitar  4000  desa)  di Papua dan Papua Barat. 13
Baik program PNPM/RESPEK maupun Dana Desa menjalankan kegiatan yang sama, antara lain pertama , berupaya menciptakan akses mudah pada infrastruktur dan pelayanan publik di pedesaan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Kedua , mengupayakan masyarakat dilibatkan untuk berpartisipasi  dan  mempunyai  forum  yang  demokratis  dalam  hal  merencanakan,  melaksanakan  dan mengawasi  pembangunan  daerahnya  sesuai  prioritas  pilihan  mereka. Ketiga ,  hendak  menciptakan keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang dapat dibagi kepada seluruh warga/anggota. 14 Sejauh ini, baik  program  PNPM/RESPEK  maupun  Dana  Desa  masih  berfokus  pada  kegiatan pembangunan/pengembangan  kebutuhan  infrastruktur  pedesaan.  Model  pembangunan  prasarana (infrastruktur)  nasional  yang  menitikberatkan  pada  pengembangan  sistem  transportasi  (jalan, pelabuhan,  bandara,  fasilitas  perkantoran,  dan  lainnya).  Pada  bidang  kemasyarakatan  yaitu memberdayakan atau menguatkan peran serta warga dalam pembangunan masih belum berkembang. Misalnya saja pengetahuan program dan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap proses pembangunan berbasis masyarakat tidak cukup baik. 15

## Metode Penelitian
Tulisan  ini  merupakan  refleksi  hasil  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  mengenai  partisipasi, persepsi  dan  pengetahuan  warga penerima  manfaat  terhadap  jalannya program  RESPEK dan  PNPM Mandiri  Perdesaan  pada  Mei-Juni  2013  di  Kabupaten  Merauke,  Provinsi  Papua  serta  pengamatan jalannya program Dana Desa pada Desember 2018 di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Untuk membatasi wilayah, pembacaan terhadap persoalan pada tulisan ini diletakan pada masyarakat pesisir  Papua  yang  berbeda  dengan  masyarakat  pegunungan.  Kedua  lokasi  ini  memiliki  tipologi geografis  sama,  yaitu  daerah  pesisir  dan  dataran  rendah  dengan  kegiatan  ekonomi  mirip,  antara  lain berkebun,  mencari  makanan  di  rawa  atau  pantai.  Secara  kekerabatan  memiliki  kedekatan  dengan keluarga besar (klan atau marga).
Kegiatan  lapangan  ini  pada  dasarnya  adalah  studi  etnografi  terbatas  yang  dilakukan  pada sejumlah lokasi terpilih di 4 kampung Kabupaten Merauke (Bupul, Kwel, Urumb, dan Matara) dan 3 Kampung  di  Kabupaten  Raja  Ampat  (Fani,  Abidon,  dan  Dohrekar).  Di  setiap  kabupaten,  satu  tim peneliti terdiri dari koordinator dan tiga orang anggota tim melakukan penggalian data di setiap desa masing-masing  selama  dua  minggu.  Data  dikumpulkan  melalui  teknik  pengamatan,  wawancara
12 Akatiga. Panduan Lapangan: A Beneficiary Assessment of PNPM/RESPEK in Papua and West Papua: Capturing voices and experiences of program impact and implementation . Bandung: Akatiga, 2013. Tidak diterbitkan.
13 Akatiga. Laporan  Final  Evaluasi  PNPM  Respek:  Infrastruktur  Pedesaan  Dan  Kapasitas  Kelembagaan . Bandung: Akatiga. 2011
14 Yuniarto,  P.  R.  Strata  Sosial  dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Program  Pembangunan  Berbasis  Komunitas. Jurnal Masyarakat & Budaya , 20(3), 313-328. 2018. DOI: https://doi.org/10.14203/jmb.v20i3.722
15 Yuniarto, P. R. Sketsa Masyarakat dan Pembangunan di Perbatasan Ayau, Papua Barat dalam Raharjo, Sandy Nur Ikfal dkk (editor). Tanah, Laut, Dan Rakyat: Catatan Perjalanan Ekspedisi Nusa Manggala di Pulau Kecil Terluar Utara Papua . Jakarta: Penerbit Obor. 2020.
100 Paulus Rudolf Yuniarto | Partisipasi, Dependensi Dan Interelasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Komunitas di Papua
mendalam,  studi  kasus  fenomena-fenomena  khusus,  serta  diskusi  berkelompok.  Pengumpulan  data juga dikumpulkan di tingkat kabupaten. Metode  etnografi yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah mendapatkan cerita pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan partisipasi masyarakat.

## Pembahasan

## a. Musyawarah Sosialisasi
Tahap  awal  kegiatan  perencanaan  pembangunan  pedesaan  berbasis  komunitas  mensyaratkan musyawarah antar warga dan sosialisasi program kegiatan. Berdasarkan pengamatan dan wawancara, kegiatan  musyawarah  sosialisasi  selama  program  berlangsung  hanya  dilakukan  pada  tahap  awal program berjalan saja. Ketika awal PNPM/RESPEK mulai berjalan tahun 2007 dan Dana Desa tahun 2014,  kegiatan  yang  banyak  dilakukan  adalah  sosialisasi  program  untuk  warga  di  kampung  seperti menjelaskan  mekanisme  dan  menjaring  usulan.  Tampaknya  kegiatan  musyawarah  dan  sosialisasi tujuan  program  PNPM/RESPEK  paling  banyak  dilakukan  pada  tahun  2007  dan  Dana  Desa  tahun 2014. Jadi hanya diawal ketika program akan berjalan. Kegiatan sosialisasi ini kebanyakan dilakukan oleh para pendamping dari distrik dan beberapa orang fasilitator yang datang dari kota ke kampung warga.
Kegiatan di awal proses ini cukup banyak mendatangkan banyak warga kampung untuk hadir mendengarkan.  Misalnya  saja  para  tokoh  adat  (atau  pengurus  lembaga  masyarakat  adat),  anggota lembaga  agama,  para  pengurus  kegiatan  kampung,  kepala  kampung,  dan  warga  lainnya.  Dalam musyawarah  dan  sosialisasi,  terdapat  beberapa  usulan  yang  disampaikan  masyarakat  bagi pembangunan  kampung  seperti;  1)  Pemberian  bibit  tanaman;  2)  Pembangunan  Gapura  Desa;  3) Peralatan  perikanan  (jaring)  untuk  diberikan  kepada  kelompok  penangkapan  ikan;  4)  Pembangunan rumah adat (sanggar budaya); 5) pembuatan gorong-gorong (plat duiker) jalan masuk ke sekolah dasar, 6) perbaikan balai kampung dan selokan balai kampung; 7) pembuatan sumur air bersih di sekolah; 8) pembuatan jalur listrik ke warga yang jauh; 9) pembuatan jalan; dan 10) perbaikan gereja kampung. Pembiayaan PNPM/RESPEK maupun Dana Desa tidak banyak menyentuh wilayah kegiatan ekonomi.
Dalam proses musyawarah dan sosialisasi kebanyakan para undangan lebih banyak diam dan hanya  beberapa  orang  saja  yang  biasa  berbicara  di  forum.  Anggapannya  satu  orang  yang  berbicara maka sudah cukup mewakili warga yang lain dalam kelompoknya. Hal ini biasa terjadi pada kelompok orang  tua,  perempuan,  atau  para pemuda.  Kelompok  orang  tua  biasanya  mewakilkan  suaranya  pada aparat  pemerintah  kampung,  kelompok  ibu-ibu  diwakilkan  suaranya  pada  pengurus  PKK (Pemberdayaan  Kesejahteraan  Keluarga),  dan  kelompok  pemuda  diwakilkan  pada  kelompok  karang taruna.  Dalam  hal  usulan,  seluruh  kelompok  menyampaikan  usulan,  misalnya  kelompok  perempuan melalui  suara  Ibu  PKK  atau  Kader  Kesehatan  mengusulkan  untuk  membuat  warung  ekonomi  atau kegiatan simpan pinjam untuk ibu-ibu. Kelompok anak muda lewat ketua karang taruna mengusulkan dibuatkan  gedung  serba  guna  untuk  kesenian  band  atau  untuk  olahraga.  Kelompok  orang  tua  tidak banyak  mengajukan  usulan  dan  memilih  untuk  tetap  melanjutkan  proses  pembangunan  yang  telah berjalan di kampung agar semua mendapat hak yang sama.
Untuk PNPM/RESPEK sejak periode 2009 hingga akhir program 2014, para pendamping dan pengurus  sendiri  yang  memunculkan  rencana  program  tanpa  bermusyawarah  dengan  masyarakat, bahkan  pengurus  pun  tidak  merancang  rencana  anggaran  belanja  (RAB).  RAB  yang  datang  ke kampung biasanya dirancang oleh pendamping. Masyarakat dalam hal ini harus menjalankan program yang  sebenarnya  bukan  keinginan  murni  masyarakat,  menurut  warga  “ program  apa  yang  sudah  di RAB-kan oleh pendamping, itu sudah yang dikerjakan”. 16
16 Wawancara Bapak VL Ketua RT Kampung Bupul, 28 April 2013.
101 Paulus Rudolf Yuniarto | Partisipasi, Dependensi Dan Interelasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Komunitas di Papua
Alur  tahapan  pelaksanaan  kegiatan  bila  diuraikan  prosesnya  sebagai  berikut:  setelah musyawarah distrik dan musyawarah kampung, akan dilaksanakan tahap pertama pencairan dana yang biasanya berkisar 50 % dari total anggaran yang diberikan, yaitu berkisar antara sekitar 100-150 juta. Dana  tersebut  biasanya  akan  digunakan  untuk  pembelian  material  dan  kemudian  dilakukan pengawasan kegiatan dari awal hingga tahap akhir. Setelah kegiatan tahap pertama selesai dilanjutkan dengan  pembayaran  upah  kerja  dan  pelaporan  tentang  penggunaan  dana  termasuk  di  dalamnya merekap  kwitansi-kwitansi  pembelanjaan  untuk  di  satukan  dalam  pelaporan.  Ketua  dan  bendahara adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan ini. Setelah pelaporan tahap pertama diserahkan, proses  berikutnya  adalah  pencairan  tahap  dua.  Mekanisme  kegiatan  lapangan  hampir  sama  dengan tahap pertama.
Setelah pencairan tahap dua dan pelaporan selesai, seharusnya dilakukan pertanggungjawaban kegiatan kepada masyarakat. Namun hal ini secara umum tidak pernah dilakukan musyawarah kepada masyarakat  menyangkut  kegiatan  tahun  anggaran  yang  sudah  dikerjakan.  Pengurus  hanya  membuat laporan administrasi ke pendamping distrik sedangkan pelaporan ke masyarakat biasa hanya ditempel saja laporan keuangan di balai kampung. Laporan yang disampaikan antara lain tentang penggunaan dana  respek  tahun  periode  berjalan  berapa  yang  sudah  digunakan.  Selain  melalui  penempelan  juga biasanya pelaporan ke masyarakat dibuat melalui setiap infrastruktur yang dibangun dicat dan diberi pengumuman  kepada  masyarakat  sebagai  berita  acara  bahwa  kegiatan  yang  sudah  berlangsung  ini menggunakan  Dana  Desa  atau  dana  dari  PNPM/RESPEK  pada  tahun  anggaran  periode  berjalan. Secara  umum  bagan  (pola)  alur  kegiatan  program  pembangunan  kampung  dalam  program PNPM/RESPEK dan Dana Desa kurang lebih sebagai berikut,

## Gambar 1. Alur Proses Kegiatan Pembangunan Kampung
Usulan program
Sumber: Data primer diolah, 2018
Musyawarah distrik Musyawarah kampung Pencairan dana tahp 1 Rapat pekerjaan Kegiatan pembangunan Pelaporan ke Distrik Pencairan tahap 2 Lanjut pembangunan Pelaporan ke Distrik Tidak  dilakukan  pelaporan  di hadapan masyarakat Tidak dilakukan pelaporan terhadap masyarakat
102 Paulus Rudolf Yuniarto | Partisipasi, Dependensi Dan Interelasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Komunitas di Papua
Kegiatan musyawarah dan sosialisasi pada tahapan selanjutnya menjadi kegiatan penyebaran informasi pelaksanaan saja karena tahapan pencairan dana akan segera berlangsung yang selanjutnya dilengkapi dengan musyawarah penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Kampung (TPKK) atau pengurus kampung  pada  periode  kegiatan  berjalan.  Ketika  terjadi  adanya  pergantian  pengurus  TPKK, pendamping  distrik,  dan  pengurus  pengelola  dana  desa,  proses  musyawarah  sosialisasi  menjadi terhenti.  Sementara  disisi  lain  program  pembangunan  berjalan  terus.  Implikasi  dari  pergantian pengurus,  mengakibatkan  terhambatnya  kegiatan  sosialisasi  program,  informasi  yang  hanya  ada  di level  pengurus-pengurus  di  kantor  distrik  atau  kantor  pemberdayaan  masyarakat  kabupaten,  dan kegiatan yang terkesan menjadi top down .
Salah satu inti dari pendekatan CDD tentang sosialisasi tidak terlaksana dengan cukup baik di masyarakat.  Dengan  karakter  masyarakat  yang  kurang  terinformasi  oleh  program  kegiatan pembangunan  dari  pemerintah,  adanya  kegiatan  tanpa  pelibatan  dan  sepengetahuan  warga  kampung akan  dilihat  penuh  dengan  kecurigaan,  antara  lain;  pengurus  dianggap  korupsi,  kecurigaan  adanya pembengkakan harga, tim kerja yang tidak melibatkan masyarakat banyak, dan hasil pekerjaan yang kurang memuaskan warga. Tuntutan warga tentang transparansi menjadi mengemuka dan banyak yang meminta agar dilakukan penggantian pengurus pengelola dana kampung. 17
Sebagai  akibat  musyawarah  sosialisasi  tidak  konsisten  dijalankan  berdampak  pada pengetahuan  warga  tentang  detail  program  dan  kegiatan.  Baik  di  Kabupaten  Merauke  maupun  di Kabupaten Raja Ampat, pengetahuan mendetail mengenai tahapan program  cenderung dikuasai oleh kelompok elit (kepala kampung, sekretaris kampung, tokoh masyarakat) dan pengelola dibandingkan dengan  kelompok  kebanyakan  dan  kelompok  perempuan.  Kelompok  elit  terlibat  dalam  proses  dan seluruh tahapan kegiatan. Di hampir semua kampung yang diamati, kelompok elit mengetahui bahwa terdapat  pertemuan  dan  informasi  mengenai  rencana  pembangunan  infrastruktur,  aturan  tentang negative list (hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di PNPM/RESPEK maupun Dana Desa) tahapan  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur,  dan  tahapan  pencairan  dana.    Selain  itu,  mereka mengetahui  jenis  infrastruktur  terbangun  dari  setiap  tahapan  pelaksanaan  serta  masa/waktu pelaksanaan pembangunan. Mereka juga mengetahui bahwa dalam PNPM/RESPEK dan maupun Dana Desa terdapat dua sumber dana yaitu dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) provinsi serta dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

## b. Partisipasi Warga
Partisipasi  tidak  hanya  dilihat  atau  dihitung  dalam  bentuk  kehadiran  dalam  kegiatan musyawarah dan sosialisasi tetapi juga dalam pelaksanaan kegiatan. Partisipasi dalam program CDD terdiri dari konteks menghadiri, mengusulkan dan terlibat dalam suatu program kegiatan yang berjalan di kampung. Hasil pengamatan lapangan menunjukan bahwa tingkat partisipasi antara kaum laki-laki dan  perempuan  dalam  pelaksanaan  program  ini  tidak  seimbang,  terlihat  hanya  kaum  laki-laki  yang lebih  menonjol  mulai  dari  musyawarah  kampung,  pengambilan  keputusan  pelaksanaan,  sampai pelaksanaan  kegiatan  program  di  kampung,  semuanya  laki-laki  yang  berperan  aktif.  Padahal seharusnya  perempuan  juga  bisa  memiliki  peran  aktif  dalam  program  dan  bahkan  semua  kelompok penduduk  dapat  berpartisipasi  dalam  program.  Dari  sisi  partisipasi  kehadiran,  walaupun  sudah menjalankan prosedur musyawarah dan sosialisasi program dengan cara mengumumkan melalui ‘toa’ yaitu speaker besar  dekat  balai  kampung,  pengumuman  dilakukan  juga  melalui  gereja,  dan  juga melalui pemberitahuan oleh ketua RT (Rukun Tetangga) atau Ketua RK (Rukun Kampung) setempat. Namun  demikian,  tidak  bisa  membuat  seluruh  warga  hadir.  Ketidakhadiran  warga  di  sebabkan beberapa  sebab;  1)  karena  saat  musyawarah  ada  keluarga  yang  sedang  pergi  berburu/berladang;  2)
17 Wawancara Bapak EK Sekdes Kampung Matara, 5 Juni 2013
karena  ada  sebagian  masyarakat  yang  tidak  percaya  kepada  kegiatan  ataupun  pengurus  kegiatan pembangunan kampung.
Partisipasi perempuan dalam program CDD dapat dikatakan tidak begitu menonjol dan justru merasa  dikecewakan.  Keadaan  ini  disebabkan  karena  para  perempuan  jika  mendapat  undangan musyawarah  atau  sosialisasi  kegiatan  datang  namun  dalam  musyawarah  mereka  tidak  diberi kesempatan  untuk  berpendapat.  Alasan  yang  dikemukakan  karena perempuan  terlalu  banyak  omong dan  menghabiskan  waktu  rapat  saja,  bahkan  sering  terjadi  juga  para  suami  menegur  atau  bahkan memarahi  istri  mereka  jika  mereka  (banyak)  bicara  ketika  rapat.  Suami-suami  tidak  mau  istri  aktif, malu katanya. Menurut salah satu perempuan pegiat kegiatan kampung potensi perempuan cukup baik, misalnya  kemampuan  mengolah  keuangan  tapi  sayangnya  tidak  dipercaya  (atau  tidak  diberikan kepercayaan).  Sebab  lainnya  karena  pekerjaan  banyak  pembangunan  infrastruktur  seperti  bangunan atau  membuat  jalan.  Lebih  banyak  laki-laki  yang  berpartisipasi  seperti  membeli  bahan  material, mengangkut  bahan  dan  yang  mengerjakan.  Perempuan  hanya  terlibat  sedikit  saja  misalnya  bagian membelikan makanan.
“Dalam  hal  pelibatan  ibu-ibu  dalam  setiap  kegiatan  PNPM/PNPM  RESPEK  di  kampung jarang  sekali  melibatkan  ibu-ibu  (perempuan).  Ibu-ibu  (perempuan)  jarang  sekali  ikut  dalam kegiatan  musyawarah  dan  hanya  ikut  pendapat  dari  bapak-bapak  saja.  Jarang  sekali  ada usulan ibu-ibu masuk dalam program kegiatan. Perempuan di rumah biasanya hanya bertugas pegang  uang  saja  (bendahara)  karena  kalau  dipakai  (dipegang)  oleh  bapak-bapak  kadang uangnya nanti di pakai untuk membeli minuman (untuk mabuk-mabukan).” 18
Dari  FGD  ( Focus  Group  Discussion )  ibu-ibu  diperoleh  data  bahwa  berhentinya  partisipasi ibu-ibu  karena  mereka  akan  dipotong  ketika  berbicara.  Bapak-bapak  yang  memotong  kesempatan bicara  ibu-ibu  ini  memotong  dengan  kata-kata  kotor.  Karena  hal  ini  mereka  menarik  diri  dari keterlibatannya dalam berbagai kegiatan masyarakat. Di samping itu suami-suami mereka mengatakan bahwa ibu-ibu itu aktif berbicara hanya untuk menonjolkan diri saja. Perempuan masih dianggap kelas dua. Potensi yang ada di kelompok perempuan cukup bagus sebatas pengamatan seorang Frater Gereja di  Kampung  Dohrekar  yang  melihat  banyak  partisipasi  kegiatan  gereja  justru  banyak  perwakilan kelompok perempuan. Perempuan juga memiliki motivasi yang tinggi untuk mau aktif dan berkiprah dalam  kegiatan  yang  diselenggarakan  di  gereja.  selain  itu  yang  aktif  di  sekolah  adalah  perempuan- perempuan.  Ada  cukup  banyak  perempuan  yang  lulus  di  tingkat  SMA  (Sekolah  Menengah  Atas) sederajat,  seperti  SMKK  (Sekolah  Menengah  Kejuruan)  atau  SPG  (Sekolah  Pendidikan  Guru). Sedangkan laki-laki banyak juga yang sekolah namun tidak serius karena banyak juga yang ikut orang tua pergi berburu. Peran orang tua masih besar dalam mengatur segi rumah tangga di desa, laki-laki juga masih besar dalam menentukan perempuan boleh aktif atau tidak. 19
Kegiatan partisipasi warga dalam pelaksanaan musyawarah dan pengerjaan kegiatan menurut keterangan ibu-ibu dalam FGD telah melibatkan warga. Warga masyarakat hadir dalam musyawarah, namun  hanya  sebatas  ketika  akan  melaksanakan  kegiatan.  Secara  umum  sekarang  dibatasi,  yang membatasi  adalah  mereka  yang  menjabat  sebagai  pengurus  kegiatan  kampung  dan  para  aparat kampung.
“di kampung ini dulu kegiatan apa saja semua orang bisa terlibat, tapi sekarang sudah tidak lagi karena orang egois sudah tambah banyak di kampung ini, perempuan-perempuan dengan kami para pemuda ini sudah macam tidak punya hak begitu, orang tua-tua dorang saja yang
18 Wawancara Ibu SL Bidan Kampung Kwel, 23 April 2013.
19 Wawancara Bapak RS, Frater Gereja Dohrekar, 10 Desember 2018.
bisa  punya  peran,  nanti  saatnya  mau  pelaksanaan  dari  kegiatan  itu  saja  baru  kami  para pemuda dipanggil untuk bekerja.” 20
“ya kami kalau dipanggil untuk kerja ya kami mau saja, karena kami juga tau ini untuk mau bangun  kita  punya  kampung,  di  lain  sisi  juga  kami  butuh  uang  karena  sebelum  kerja  kami dijanjikan upah kerja tiap harinya, tapi sampai hari ini juga ada beberapa hari kerja kami yang belum dibayar, kami mau minta juga kami tidak enak hati karena pengurus juga kan masih kita punya orang dalam kampung sini, alasannya ya katanya uang habis untuk material jadi masih tunggu pencairan dulu baru pendamping bawa datang kami punya uang kerja.” 21
“selama ini yang saya tahu musyawarah itu cuma dorang-dorang saja yang boleh hadir jadi keputusan  untuk  kegiatan  program  di  kampung  pun  cuma  mereka  yang  tentukan,  masyarakat lainnya  hanya  disuruh  kerja  dan  terima  hasil  dari  program  saja.  Contohnya  para  ibu-ibu, mereka tidak tahu kalau akan di bangun penampung air hujan di kampung mereka tahu setelah para pekerja sedang mengerjakan dan setelah bangunan infrastrukturnya telah jadi.” 22
Pendapat  berbeda  dari  pengurus  TPKK  menyatakan  bahwa  ketika  menjalankan  program mengatakan  bahwa  semua  masyarakat  dapat  berpartisipasi,  baik  ketika  waktu  musyawarah  bersama masyarakat dalam penggalian usulan ataupun saat pelaksanaan kegiatan. Namun diakui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan semua warga ikut berpartisipasi dalam rapat kegiatan, sehingga mereka mampu mendesak  pengurus  TPKK  agar  membagikan  uang  PNPM  untuk  warga.  Belajar  dari  pengalam tersebut  pengurus  membatasi  keterlibatan warga  seluruhnya dalam  proses  kegiatan  PNPM,  terutama dalam  pelaksanaan  kegiatan  karena  harus  ada  kelompok  dan  kelompok  tersebut  mendapat  upah. Dalam  pelaksanaan  kegiatan  dengan  sistem  upah  kelompok  masyarakat  seperti;  PKK,  Orang  Muda Katolik,  Karang  Taruna,  paguyuban  adat,  semuanya  tidak  dapat  dilibatkan.  Karena  pekerja  yang terlibat dalam pembangunan harus dimasukan dalam RAB, sedangkan RAB disusun berdasarkan data yang  didapat  dari  RT  atau  bahkan  seringkali  berdasarkan  ingatan  saja  warga  yang  dekat  dengan bangunan yang akan di bangun. Terkadang warga yang dilibatkan justru adalah orang yang meminta untuk dilibatkan, bukan karena ingin berpartisipasi, namun karena nantinya akan mendapat upah.
Tabel 1. Matriks Partisipasi Warga Aktor Partisipasi Pelaku melakukan musyawarah penetapan usulan (perencanaan bersama masyarakat), pencairan dana,  pelaksanaan  kegiatan program,  dan  pelaporan hasil kerja program. Elit kampung (aparat pemerintah, kepala suku, perempuan, gereja/institusi agama) Berpartisipasi dalam musyawarah penetapan usulan (perencanaan bersama masyarakat), menyaksikan pencairan dana, tidak mengawasi pelaksanaan kegiatan program, dan hanya mendengarkan pelaporan hasil kerja program.
20 FGD bersama kelompok doa ibu-ibu yang tergabung dalam Asosiasi Legio Maria, 26 April 2013.
21 Ibid .
22 Ibid .
105 Paulus Rudolf Yuniarto | Partisipasi, Dependensi Dan Interelasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Komunitas di Papua
Kelompok marjinal (perempuan, miskin, minoritas) Sebelum tahun 2013 kelompok  perempuan  lebih banyak  dilibatkan  sebagai penerima  manfaat.  Dalam perencanaan tidak diikutsertakan, namun diajak  bekerjasama  ketika pelaksanaan untuk membagikan makanan tambahan untuk anak sekolah  dan  pustu  berupa susu dan kacang ijo. Namun  setelah  periode tahun 2013 kegiatan Simpan Pinjam Perempuan diberikan  kepada  kelompok perempuan.  Pada  periode ini  keaktifan  perempuan dalam  rapat  musyawarah baik  perencanaan  program dan pelaksanaan, serta pelaporan  banyak  dihadiri oleh  kelompok  perempuan, terutama  sekali  perempuan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama. Penerima Manfaat  Partisipasi  bisanya  dalam aspek  pemeliharaan,  namun pada proses sebelum pencairan  mereka  (yang belum  menerima  bantuan sumur atau MCK) mendatangi  pengurus  agar mendapatkan bantuan
Sumber: Data primer diolah, 2013.
Walaupun gambaran umum memperlihatkan dominasi kelompok elit kampung dan kurangnya partisipasi kelompok mayoritas dan marjinal, namun ada juga kampung yang memperlihatkan bahwa ada kelompok aktivis yang bisa terlibat ambil bagian dalam menentukan program yang akan dilakukan di  kampung.  PNPM/RESPEK  mulai  membuka  peluang  bagi  masuknya  kelompok-kelompok  aktivis yang  baik  bagi  perubahan  dan  bukan  kelompok  aktivis  yang  terdominasi  oleh  kepala  kampung. Biasanya  mereka  adalah  kelompok  perempuan  yang  aktif  di  posyandu  (menjadi  bidan,  perawat), kelompok  usaha  perempuan,  atau  warga  yang  pernah  menjadi  kader  gereja.  Kelompok  ini  mampu membuat  masukan  kegiatan  untuk  program  bagi  pengurus  untuk  lebih  memperhatikan  kebutuhan kelompok  yang  lebih  luas.  Contohnya seperti  yang  terjadi  di  kampung  Urumb Kabupaten  Merauke. PNPM/RESPEK  membuka  jalan  bagi  kader-kader  kelompok  muda  dan  kelompok  perempuan  untuk masuk  dalam  pengambilan  keputusan  di  tingkat  kampung.  Kehadiran  kelompok  perempuan  ini membuat  pengurus  TPKK  dan  elit  kampung,  mengikuti  saran  mereka.  Sebagai  contoh  di  kampung tersebut,  alokasi  dana  15%  untuk  perempuan  dapat  dimanfaatkan  secara  lebih  maksimal  oleh kelompok perempuan.
106 Paulus Rudolf Yuniarto | Partisipasi, Dependensi Dan Interelasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berbasis Komunitas di Papua
c. Dependensi dan Interelasi
Program  pembangunan  dengan  konsep  pemberdayaan  komunitas  sebagai  aktor  dalam pembangunan  diharapkan  akan  memunculkan  kemampuan  warga  (baik  individu  maupun  kelompok) menjadi  lebih  berdaya  secara  ekonomi  dan  sosial.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa program bantuan pedesaan Papua khususnya pengembangan infrastruktur jalan dan fasilitas publik di kampung  membantu  mobilitas  sosial  maupun  ekonomi  warga.  Konstruksi  jalan  telah  meningkatkan konektivitas  manusia  dan  barang  di  kawasan  pesisir  maupun  pegunungan.  Berbagai  pelayanan mendasar seperti kesehatan antara kampung dan perkotaan juga menjadi lebih terkoneksi. Sisi positif semakin  banyak  fasilitas  kampung/desa  yang  di  bangun,  antara  lain,  gereja,  kantor  desa,  sekolah, puskesmas,  toilet  keluarga,  dan  jalan.  Ada  pula  bantuan  untuk  kegiatan  sosial-ekonomi  seperti pembentukan koperasi simpan pinjam untuk membantu usaha rakyat. Rumah-rumah warga di perbaiki, jalan-jalan desa di betonisasi, pembagian alat perekonomian seperti perahu fiber untuk beserta mesin motor  tempelnya,  serta  perbaikan  fasilitas  publik  di  kampung.  Bantuan  ini  di kombinasikan  dengan dana kegiatan pembangunan dari pemerintah kabupaten (daerah).
Akan  tetapi,  program  bantuan  disisi  lain  menimbulkan  konsekuensi  yang  tidak  diinginkan seperti  meluasnya  sifat  ketergantungan  terhadap  bantuan.  Meningkatnya  ketergantungan  sosial ekonomi  dengan  pembangunan  fasilitas  publik  dan  kemudahan  masuknya  barang-barang  dari  luar justru menurunkan daya lenting masyarakat yang memiliki tradisi bergotong royong. Hasil penelitian memperlihatkan  bagaimana  sebenarnya  konsep  pembangunan  berbasis  komunitas  tidak  dapat menjamin  ketahanan,  otonomi  dan  keberlangsungan  hidup  ( livelihood ),  khususnya  masyarakat  asli Papua. Disisi lain juga tidak memperkuat relasi sosial dan ekonomi antar masyarakat. Setidaknya ada empat temuan yang menunjukan dependensi dan interelasi sosial-ekonomi dari pembangunan berbasis komunitas di Papua.
Pertama, beragam program seperti pembangunan rumah, pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), pembuatan saluran air bersih, pembetonan jalan, penyediaan alat solar cell , pengadaan internet  desa,  melakukan  mesin  asasi  perahu  untuk  rakyat,  semua  itu  secara  umum  membuat masyarakat  pedesaan  Papua  bisa  dikatakan  menjadi  jauh  lebih  ‘modern’.  Namun  demikian  pada tingkat  konektivitas  dunia  luar,  semua  pembangunan  tersebut  (infrastruktur  dan  kegiatan  ekonomi) belum  mampu  mengintegrasikan  warga  lokal  Papua  dengan  “dunia  luar”  masyarakat  perkotaan maupun  sistem  jaringan  ekonomi  yang  sudah  ada.    Model  perkebunan,  sistem  mencari  hasil,  pola perikanan perairan dangkal, sistem budidaya hewan (ikan keramba, rumput laut, kerang) masih untuk keperluan subsisten untuk pemenuhan kebutuhan keluarga inti saja. Sistem mata pencaharian ini sudah dilakukan  masyarakat  sejak  lama,  namun  tidak  mengalami  ‘modernisasi’  kedalam  suatu  sistem perdagangan  terpadu  dengan  perkotaan  atau  dengan  individu  yang  lain.  Program  pembangunan berbasis  komunitas  dengan  bantuan  yang  diberikan  terbatas  hanya  melakukan  modernisasi  alat produksi seperti motor tempel dan perahu di masyarakat pesisir atau melakukan pemerataan jaringan internet  di  pedesaan.  Masyarakat  tetap  menjadi  produsen  mencari  sumber  daya  alam  sebanyak- banyaknya dan menjual sebanyak yang mereka dapatkan saja.
Dalam suatu pengamatan di lokasi penelitian Kabupaten Raja Ampat. Setiap 3-4 bulan antrian masyarakat  mengambil  beras  bagian,  mendengar  keputusan  siapa  yang  dapat  bagian  rumahnya  di ganti, jalan desa mana yang di bangun, siapa yang dapat bagian motor tempel, setelah itu kehidupan kembali  normal,  masyarakat  cari  ikan  lagi,  anak  muda  bermigrasi  ke  kota  cari  pekerjaan,  ibu-ibu memasak,  cari  kayu  bakar,  cari  cacing  laut,  aparat  pemerintah  bikin  proposal/laporan pertanggungjawaban  kegiatan  untuk  mendapatkan  pencairan  dana  tahap  berikutnya.  Dalam  program pembangunan  berbasis  komunitas  yang  berlangsung  “Pemerintah  itu  seperti  ‘Tuhan’,  masyarakat hanya ‘buka tangan tunggu berkat”. Demikian seterusnya, berulang terus sampai ‘frustasi.’
Kedua,  proyek  yang  bertebaran  dalam  skema  pembangunan  berbasis  komunitas  ternyata menciptakan  fenomena  hutang  warga  menjadi  semakin  besar,  yang  biasanya  seratus  ribuan  kini nilainya  jutaan.  Ada  sebuah  fenomena  yang  cukup  menarik  ketika  berada  di  Pulau  Dohrekar Kabupaten  Raja  Ampat,  saat  memasuki  suatu  warung  terpampang  tulisan  “tidak  menerima  Bon (pinjaman-pen),  total  hutang  semua  Rp.  34.522.000”.  Pemilik  warung  menempelkan  di  dinding warung ‘sebagai peringatan’ bahwa warga sudah tidak bisa (tidak boleh) berhutang lagi karena sudah terlalu besar dan bisa membuat bangkrut pemilik warung (pemilik warung bukan orang Papua, orang luar  kampung  yang  bermigrasi  untuk  berdagang).  Warga  biasanya  berhutang  untuk  mendapatkan bahan pokok sehari-hari. Hutang tersebut berupa pinjaman bahan sembako yang dilakukan warga desa dan kontraktor pembangunan fisik untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan warga yang terutama membutuhkan  kopi,  rokok,  sirih  dan  pinang.  Aliran  dana  bantuan  ke  desa  sistemnya  berupa  proyek ‘borongan’ atau gelondongan, gaji karyawan dibayar per proyek atau termin jadi sering terlambat dan terpaksa berhutang.
Ketiga, pengorganisasian program di tingkat kampung lebih banyak dilakukan oleh tingkat elit kampung  dan  pendamping  distrik,  khususnya  dalam  pengelolaan  dana  program.  Sejak  program PNPM/RESPEK dan Dana Desa berjalan, dana pembangunan selain untuk pembangunan infrastruktur di kampung, juga diberikan untuk membangun fasilitas publik. Misalnya bantuan alat penampung air, fasilitas  umum  seperti  toilet  di  gereja,  kantor  desa,  sekolah,  puskesmas,  dan  juga  untuk  keluarga. Bantuan penampungan air dan toilet yang diberikan tersebut tidak digunakan dengan baik dan ‘hanya menjadi  pajangan’  yang  tidak  dirawat  atau  tidak  bisa  dipakai  penduduk.  Warga  kampung  tetap menjalankan  penampungan  air  secara  mandiri  dengan  mengumpulkan  air  hujan dengan  ember  besar atau  drum  air  di  sekitar  rumah  karena  tangki  air  tersebut  tidak  efektif  penempatannya  dan  hanya sebagian kecil saja yang menikmati. Berbagai fasilitas kemudian tersedia di kampung, kecenderungan yang  muncul  adalah  adanya  ketergantungan  warga  terhadap  berbagai  program  yang  masuk  dan fasilitas yang telah disediakan, khususnya yang disediakan oleh pemerintah.
Keempat,  adanya  upah  dalam  kerja-kerja  sesaat  juga  berkontribusi  dalam  menggeser kebiasaan warga bergotong-royong untuk pemenuhan kebutuhannya. Umumnya, warga baik di Papua maupun  di  Papua  Barat  memiliki  kebiasaan  bergotong-royong.  Kebiasaan  ini  berupa  memberikan bantuan  kepada  warga  lain  dalam  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  seperti  membantu  dalam pembabatan  hutan  untuk  ladang  dan  pembangunan  rumah.  Warga  juga  memberikan  bantuan  secara sukarela untuk kegiatan agama seperti pembangunan tempat ibadah. Selain itu, warga pada umumnya saling membantu dalam pemenuhan kebutuhan adat seperti; denda adat dan pernikahan. Misalnya di lokasi kampung  Merauke,  warga  secara  sukarela membantu pembangunan  gereja seperti penyediaan batu,  pasir,  dan  tenaga.  Warga  juga  membantu  tetangganya  untuk  pembayaran  denda  adat  karena melakukan pelanggaran adat berupa membawa anak perempuan warga kampung tetangga (terjadi pada saat penelitian berlangsung).
Namun kebiasaan gotong royong ini tidak berlaku dalam konteks pelaksanaan pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah. Pemahaman warga terhadap pembangunan yang diinisiasi pemerintah adalah adanya dana. Penyediaan bahan, pembebasan lahan, dan upah tenaga kerja telah dikenali warga sebagai bagian pembangunan yang telah dianggarkan pendanaannya pemerintah. PNPM/RESPEK juga dikenali  warga  sebagai  program  pemerintah.  Bahkan  menurut  pandangan  warga,  PNPM/RESPEK mengakibatkan  kerelaan  warga  dalam  kerja  gotong  royong  menurun.  Misalnya  di  lokasi  kampung Merauke,  kebiasaan  kerja  sama  masyarakat  yang  dikenal  dengan elibam  gola-gola yakni  kerjasama secara sukarela seperti untuk membuka lahan, pembersihan lahan, pembuatan rumah, pesta pernikahan atau membantu masyarakat lain yang kekurangan, tergantikan dengan upah kerja yang diperkenalkan oleh PNPM/RESPEK. Sebagai  contoh kerja sama untuk pembersihan kebun (perempuan) yang dulu dilakukan  tanpa  bayaran,  saat  ini  sudah  mulai  hilang  dan  digantikan  dengan  kerja  buka  lahan  yang dengan sistem upahan.
Disisi  keberlanjutan  bantuan,  masyarakat  tidak  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memelihara infrastruktur  karena  masyarakat  terkendala  dengan  kemampuan  pembiayaan,  jadi  jika  ada  fasilitas publik  ‘macet  atau  mangkrak’  itu  urusan  pemerintah  karena  dari  awal  warga  tidak  merasa  menjadi bagian dari pembangunan  yang dilakukan. Pada masyarakat umum ditemukan  adanya ketidaktahuan tentang program-program kegiatan dari pemerintah atau NGO ( Non-Government Organisation ) karena masyarakat  level  bawah  (perempuan,  ibu  rumah  tangga,  non-elit)  tidak  mendapat  informasi  lengkap (setengah-setengah) yang biasanya disampaikan dalam kegiatan musyawarah. Musyawarah desa hanya dihadiri  oleh  aparat  desa  dan  orang  yang  berkepentingan  (diundang  saja).  Sebagai  akibatnya penyebaran  informasi  lebih  banyak  berada  di  kelompok  elit  kampung,  yaitu  pejabat  gereja  adat  dan pemerintahan.
Berdasarkan  pengamatan  pembangunan  berbasis  komunitas  pelaksanaan  kegiatan,  pelaksana lapangan  kurang  memahami  karakteristik  lokal  masyarakat  Papua.  Program  yang  dijalankan  di kampung  yang harus melibatkan partisipasi, memfasilitasi serta  mendidik warga. Maksudnya adalah setiap  warga  mendapat  hak-hak  yang  sama  terhadap  bantuan,  apabila  satu  keluarga/kelompok mendapat  bantuan  maka  keluarga/kelompok  lain  juga  harus  mendapat  bantuan.  Jadi  warga  melihat bahwa bantuan itu milik bersama (kolektif) bukan bantuan bersifat individu yang sama rasa-sama rata didapat oleh semua warga. Sebagai contoh, bila satu kampung mendapat bantuan tangki air, jalan desa, perahu,  motor,  jalan, dan  sebagainya maka semua  itu  harus  dinikmati  oleh  warga  kampung  lainnya. Bila  warga  tidak  merasakan  manfaatnya  maka  bantuan  tersebut  dianggap  gagal  dalam mensejahterakan  kehidupan  dan  memberikan  keadilan  bagi  mereka.  Hal  bisa  berakibat  fatal, dikemudian  hari  masyarakat  kemungkinan  tidak  akan  turut  berpartisipasi  dalam  membantu mewujudkan  program  pembangunan  di  kampung  mereka.  Kondisi  ini  sering  muncul  dalam  diskusi dengan warga masyarakat penerima manfaat, sebagai contoh,
“Kami warga kampung penerima manfaat di Kabupaten Merauke, menyatakan  tidak terima dengan  pelaksanaan  program  PNPM/RESPEK  yang  selama  ini  berjalan.  Pelaksanaan program  dilaksanakan  tanpa  sepengetahuan  warga  maupun  aparat  kampung.  Tuduhan- tuduhan warga ini berangkat dari sentimen perasaan tidak diperhatikan dan tidak dilibatkan dalam  pelaksanaan  program  Respek.  Demikian  juga  tuduhan  keterlibatan  aparat  kampung, yang berangkat dari sentimen terhadap kepala kampung yang tidak pernah mengurusi warga, padahal banyak bantuan yang seharusnya diurus dan dikelola dengan kepemimpinan kepala kampung.  Banyaknya  'kegelapan'  penggunaan  dana  dan  figur  kepemimpinan  yang  tidak memberikan  teladan  dan  diperparah  karena  terpusatnya  program  kegiatan  kampung  lebih banyak terpusat di kampung dimana ketua TPKK tinggal”. 23
Interelasi  melalui  perspektif  masyarakat  penerima  manfaat  mengenai  dampak  pembangunan dalam  hubungan  sosial  di  atas  sedikit  banyak  menggambarkan  konteks  pembangunan  itu  sendiri memiliki sudut pandang yang berbeda-beda di benak pikiran dan perasaan masyarakat. Perbedaan ini menunjukan bahwa orientasi dan juga harapan terhadap hasil (output) pembangunan tidak berlangsung secara  linier.  Maksud  yang  ingin  disampaikan  adalah  program  yang  diberikan  oleh  pemerintah misalnya  tidak  seluruhnya  merasa  dibutuhkan  oleh  warga  masyarakat.  Dapat  dikatakan  bahwa program pembangunan dilakukan dengan maksud yang baik namun tidak serta merta maksud baik bisa diterima masyarakat. Hal ini dikarenakan kebutuhan maupun kepentingan masyarakat berbeda dengan maksud baik yang disampaikan oleh pemerintah.
Kebutuhan utama warga adalah pelatihan keterampilan, lapangan kerja alternatif, dan bantuan modal. Namun, pada kenyataannya, hal tersebut tidak terjadi karena (1) program open menu yang di jalankan  ‘kebanyakan’  selalu  bersifat  fisik  dan  sedikit  saja  soal  keterampilan,  (2)  dalam  proyek infrastruktur,  pekerjanya  ternyata  tidak  selalu  berasal  dari  warga.  Identifikasi  kegiatan  di  kampung
23 FGD bersama kelompok penerima manfaat Kampung Kweel, 26 April 2013.
Papua  tidak  banyak  menunjang  keberlanjutan  proyek  (dan  ekonomi)  di  masa  mendatang,  karena artinya  selesainya  kegiatan  sama  artinya  dengan  selesainya  program  (tidak  berkelanjutan).  Ketika masyarakat  tidak  merasa  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memelihara  infrastruktur,  hal  ini  menjadi urusan  pemerintah  karena  dari  awal  warga  tidak  merasa  menjadi  bagian  dari  pembangunan  yang dilakukan.

## d. Adil, Sejahtera dan Damai
Seperti dikatakan paragraf diatas, konteks pembangunan pedesaan di Papua tidak terlepas dari konteks  masyarakat  dalam  memaknai  arti  pembangunan  itu  sendiri.  Bagi  pemerintah  pembangunan adalah tujuan. Bagi kelompok masyarakat, mendapatkan keadilan, kesejahteraan dan perdamaian yang menjadi tujuan. Menyandingkan pembangunan, keadilan, kesejahteraan dan perdamaian tentunya akan menimbulkan perdebatan karena ada perspektif yang berbeda terhadap dua hal tersebut, terkait mana yang menjadi tujuan ( ends ) dan mana sarana ( means ) untuk mencapai tujuan. Keadilan, kesejahteraan dan perdamaian menjadi syarat mutlak untuk memastikan pembangunan dapat berlangsung baik. Hal ini  dikarenakan  bila  memunculkan  rasa  ketidakadilan  di  masyarakat  dalam  proyek  dalam pembangunan  (termasuk  pembangunan  berbasis  masyarakat)  akan  berefek  pada  beberapa  aspek diantaranya  ‘meruyaknya’  sikap  antipati  di  masyarakat,  yang  mana  pembangunan  menjadi  tidak memberi makna apapun.
Menyoal proses maupun hasil pembangunan yang adil (merata), sejahtera dan damai dikaitkan dengan konteks partisipasi, dependensi dan interelasi masyarakat dalam proses pembangunan berbasis komunitas,  ada  tiga  hal  penting  untuk  menjadi  perhatian,  yaitu  dampak,  pengalaman,  dan  harapan terhadap  program  pembangunan  yang  berjalan.  Dari  sisi  dampak  program  terlihat  bahwa  membawa perubahan  modal  sosial  warga  kampung.  Warga  mendapatkan  manfaat  dari  pembangunan  sarana umum  yang  terbangun  di  kampung  karena  mendapatkan  upah  sebagai  pekerja.  Namun  hal  ini berdampak  kepada  turunan  program  pembangunan  lain  yang  masuk  ke  kampung,  warga  lantas menganggap  bahwa  seluruh  kerja  yang  dilakukan  untuk  pembangunan  yang  ada  kampung  harus mendapatkan upah.
Dalam praktik penguasaan informasi dan pelaksanaan program ditangan pelaksana kampung dan  pendamping  distrik  juga  berdampak  pada  kecemburuan  warga.  Masyarakat  Papua  di  Kampung sering  ‘menduga’  mereka  lebih  memperhatikan  dan  memberikan  bangunan  infrastruktur  terbangun kepada  keluarga  terdekatnya.  Masyarakat  umum  yang  lebih  membutuhkan  sarana  terbanguan  tidak mendapatkan prioritas manfaat program. Dalam proses penentuan siapa kelompok pemanfaat program yang  harus  diprioritaskan  tidak  banyak  melibatkan  masyarakat  umum;  hanya  pengurus  dan  orang tertentu saja yang terlibat dalam proses penentuan penerima manfaat.
Berdasarkan  penjelasan  mengenai  mekanisme  program  di  atas,  terlihat  bahwa  pengurus kampung dan pendamping distrik jarang membuat musyawarah warga dan tidak mengundang seluruh lapisan  masyarakat,  sehingga  pengetahuan  mengenai  program  tidak  merata.  Dampak  minimnya musyawarah  sosialisasi  adalah  pengetahuan  warga  mengenai  kegiatan  pembangunan  di  kampung relatif  terkonsentrasi  pada  kelompok  elit  kampung  seperti  kepala  kampung  dan  pengurus  kegiatan. Sebaliknya di tingkat masyarakat kebanyakan dan marjinal, pengetahuan masih sangat terbatas pada nama dan jenis sarana fisik terbangun. Demikian juga dengan pengetahuan kelompok perempuan yang sama dengan pengetahuan kelompok kebanyakan dan marjinal. Belum meratanya pengetahuan warga akan  program  pembangunan  desa  dipicu  oleh  jarangnya  pendamping  distrik,  kepala  kampung  dan pengurus  kegiatan  memberikan  informasi  mengenai  program  kepada  warga,  misalnya  dalam  bentuk formal seperti musyawarah maupun informal melalui kunjungan ke rumah warga.
Program  pembangunan  berbasis  komunitas  di  Papua  juga  belum  memperlihatkan  perubahan relasi gender di dua kabupaten lokasi penelitian. Hal ini akibat dari dampak dari dominannya usulan pihak laki-laki yang lebih banyak membangun fisik dan membutuhkan tenaga  fisik diterima sebagai
kegiatan  pembangunan  di  kampung.  Perempuan  memberikan  usul  yang  memang  khusus  untuk kegiatan perempuan. Di Kabupaten Merauke, meskipun kelompok perempuan  mendapatkan bantuan modal  dan  pelatihan,  namun  masih  dalam  tahap  pelaksanaan  sehingga  belum  terlihat  dampaknya. Bentuk pendampingan adalah pelatihan tentang gender, pelatihan pengelolaan keuangan, dan simpan pinjam.  Kegiatan  kelompok  perempuan  ini  diantaranya  adalah  pembuatan  ikan  asin  dan  pembuatan bahan kerajinan tangan dari anyaman lidi muda. Hasil produksi dijual di kios dekat gereja di kampung dan kota. Dari kegiatan ini, hanya ada satu kelompok perempuan yang aktif mampu mengakses dana 15%  dari  alokasi  dana  PNPM/RESPEK,  namun  hal  ini  dikarenakan  salah  satu  anggota  kelompok menjadi  tim  yang  mengelola  dana  kampung.  Kelompok  lain  yang  tidak  mendapatkan  dana  di Kabupaten  Merauke,  berupaya  keras  untuk  mendapatkan  dana  dengan  cara  membuat  proposal  yang diberikan kepada pemerintah/pengelola dana kampung, namun  sampai penelitian berlangsung belum mendapatkan jawaban dari proposal tersebut.
Pengalaman warga lokal Papua  yang bersinggungan  dengan program pembangunan berbasis komunitas mengalami perubahan sikap. Pada periode awal program berlangsung, saat kegiatan lebih banyak untuk kebutuhan warga seperti pembuatan jalan kampung, gorong-gorong atau perbaikan balai kampung,  keterlibatan  warga  terutama  laki-laki  dan  juga  perempuan  dapat  dikatakan  terlibat.  Akan tetapi  pada  periode  ketika  pembangunan  kampung  (khususnya  infrastruktur)  ditentukan  oleh  tim pengelola  dana  dan  program  yang  direncanakan  adalah  bangunan  yang  membutuhkan  kemampuan tukang  khusus,  warga  yang  sebelumnya  bisa  bekerja  sebagai  tukang  bangunan  harian,  tidak  bisa terlibat  lagi.  Hingga  kini  masih  ada  anggapan  bahwa  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  kepala kampung,  pendamping  distrik,  dan  kantor  pemberdayaan  masyarakat  adalah  pekerjaan  proyek  yang bersifat borongan. Kenyataan ini mempunyai implikasi mengurangi partisipasi masyarakat dalam hal swadaya  berbentuk  kerja  bakti  dan  berujung  pada  pandangan  ketidakpuasan  terhadap  program  yang dijalankan. Warga kampung sejak berakhirnya program PNPM/RESPEK dan Dana Desa saat ini, tidak ikut terlibat sama sekali dengan proyek pembangunan infrastruktur, bahkan memberi air teh atau air kopi untuk minum pekerja juga tidak.
“Jadi  ini  bukan  pekerjaan  masyarakat,  ini  dikontrakkan,  kalau  pekerjaan  masyarakat  pasti semua warga terlibat tapi tidak, tidak ada masyarakat itu terjun kerjasama di situ, misalnya diumumkan  bahwa  besok  akan  ada  kegiatan  membangun  selokan,  nah itu  tidak  ada  ajakan untuk bekerja seperti itu. Jadi yang bekerja adalah pemborong dan pengawas saja, ya itu saja yang kita lihat, di situ ada pak kampung dan pendamping distrik yang mengawasi yang kerja. Apakah dia [ada pak kampung dan pendamping distrik ] jadi pemborong atau pengawas juga saya tidak tahu.” 24
Program pembangunan kampung berbasis komunitas memang  memiliki  kerumitan  tersendiri dalam mekanisme maupun implikasinya. Di satu sisi hendak mendorong partisipasi warga, namun di sisi lain juga menimbulkan rasa tidak suka. Di Papua, kepala kampung dan para pengelola kegiatan dana pembangunan kampung sebenarnya ‘kurang senang’ terhadap mekanisme yang dijalankan dalam PNPM/RESPEK maupun Dana Desa. Hal ini dikarenakan terlalu melibatkan banyak orang sehingga ‘membuat  repot’.  Misalnya  adanya  pengawasan  dari  pendamping  kecamatan  dan  kampung  hingga kantor  pemberdayaan  masyarakat.  Para  pengelola  merasa  tahapan  terlalu  rumit  seperti  musyawarah penggalian usulan yang harus melibatkan banyak orang. Pengelola kegiatan menyarankan  sebaiknya dana  dikelola  oleh  pejabat  berwenang  saja  seperti  cukup  kepala  kampung,  tidak  perlu  ada tim  yang lain,  dan  membatasi  peran  pendamping  distrik.  Namun  yang  harus  diperhatikan  bahwa  kepala
24 Wawancara Bapak FU, tetua adat di Distrik Dohrekar, Desember 2018.
kampung  juga  harus  mampu  memahami  keinginan  dan  kebutuhan  warga  sulit  sehingga  pada  saat pelaksanaan tidak diajak kerjasama dan mau terlibat dalam membantu kegiatan.
Harapan lain dikemukakan, menurutnya program pembangunan pedesaan yang telah berjalan memerlukan  pembenahan  dari  sistemnya  dan  bisa  lebih  diperluas  programnya  pada  kegiatan  sosial seperti  bidang  kesehatan  dan  usaha  rakyat,  bukan  hanya  terserap  pada  pembangunan  infrastruktur fasilitas kampung saja. Misalnya di kabupaten Merauke, kelompok ibu-ibu merasa program sebaiknya membiayai kegiatan peningkatan ekonomi daripada pembuatan pagar dan fasilitas MCK yang hanya membuang  uang  saja,  karena  sebelum  program  masuk,  setiap  rumah  rata-rata  sudah  memiliki  pagar dan MCK sendiri walaupun tidak terlalu bagus.
Secara spesifik, warga di dua kabupaten lokasi penelitian menginginkan ada pelatihan untuk lebih  membuka  wawasan  dan  pengalaman  usaha.  Juga  bisa  dilakukan  studi  banding  hasil  pelatihan dari wilayah lain seperti ke Jawa. Warga menginginkan pelatihan supaya warga Papua tidak tertinggal karena  pelatihan  yang  yang  ada  selama  ini  tidak  banyak  memberikan  informasi  mengenai  apa  saja potensi  yang  sedang  berkembang  dengan  cara  yang  lebih  modern.  Khususnya  kelompok  ibu-ibu (perempuan) di dalam kelompok diskusi terpumpun dan wawancara individu, berharap bahwa program lebih  banyak  membiayai  kegiatan  peningkatan  ekonomi  seperti  modal  untuk  membuka  warung, bercocok tanam, yang kemudian hasilnya bisa dijual. Alasannya adalah program-program seperti itu bisa berkembang dan mempermudah warga untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari sehingga tidak perlu pergi ke luar kampung bila hendak berbelanja.

## Penutup
Kegiatan  pembangunan  idealnya  merupakan  serangkaian  upaya  yang  direncanakan  dan dilaksanakan oleh pemerintah, badan-badan atau lembaga-lembaga internasional, nasional atau lokal, yang  terwujud  dalam  bentuk-bentuk  kebijaksanaan,  program,  atau  proyek,  yang  secara  terencana merubah cara-cara hidup dan kebudayaan dari suatu masyarakat sehingga warga masyarakat tersebut dapat hidup lebih baik dan sejahtera daripada sebelum adanya pembangunan tersebut. Kata kunci dari konsep pembangunan di atas adalah perubahan/merubah kondisi/situasi di masyarakat. Pembangunan yang  berlangsung  di  Papua  dapat  dikatakan  ‘sudah’  berupaya  membantu  merubah  kondisi  daerah pedesaan atau kampung agar memiliki fasilitas sesuai kebutuhan pemerintah (dalam hal keamanan dan kesejahteraan).  Pemerintah  negara  dalam  hal  ini  telah  berupaya  menunaikan  kewajibannya membangun  fasilitas,  namun  bantuannya  ini  ternyata  tidak  serta  merta  membawa  perbaikan kesejahteraan,  alih-alih  kepuasan  warganya.  Hal  ini  dikarenakan  pembangunan  yang  dijalankan diperuntukan memenuhi kebutuhan minimum warganya saja atau dengan kata lain ‘sekedar’ terbangun saja secara fisik namun tidak dapat mengaktifkan sistem  sosial dan  ekonomi kemasyarakatan  secara keseluruhan.  Bangunan  yang  merepresentasikan  institusi  masyarakat  seperti  kelompok  pemerintah, kelompok  warga,  kelompok  fungsional  (guru,  dokter,  tentara,  dan  lainnya)  tampak  berdiri  sendiri- sendiri  sesuai  programnya  masing-masing.  Bahkan  di  sisi  yang  lain  pembangunan  bisa  membawa dampak negatif karena alokasi untuk infrastruktur yang justru tidak (dapat) dimanfaatkan oleh warga kampung  itu  sendiri.  Selain  itu  juga  membuat  interelasi  masyarakat  menjadi  renggang  karena ketidakpuasan terhadap para pelaksana dan juga pola upah dalam kegiatan. Hal ini akhirnya dimaknai oleh  masyarakat  Papua  sebagai  “ada  uang,  maka  ada partisipasi”.  Makna  pemberdayaan  masyarakat sendiri menjadi tidak tercapai.

## Referensi:
Adimihardja,  K  &  Hikmat,  H. Participatory  Research  Appraisal:  Pengabdian  dan  Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Penerbit Humaniora. 2003.
Akatiga. Laporan  Final  Evaluasi  PNPM  Respek:  Infrastruktur  Pedesaan  Dan  Kapasitas Kelembagaan . Bandung: Akatiga. 2011.
Akatiga. Panduan  Lapangan:  A  Beneficiary  Assessment  of  PNPM/RESPEK  in  Papua  and  West Papua:  Capturing  voices  and  experiences  of  program  impact  and  implementation .  Bandung: Akatiga, 2013. Tidak diterbitkan.
Aprilia, T. dkk. Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan Bagi Praktisi, Akademis, Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat . Bandung: Alfabeta, 2014.
Dongier,  P.,  Van  Domelen,  J.,  Ostrom,  E.,  Ryan,  A.,  Wakeman,  W.,  Bebbington,  A.,  &  Polski,  M. Community driven development. World Bank Poverty Reduction Strategy Paper. 2003.
Faisal,  F.,  Mulkhan,  A.,  Nurmandi,  A.,  &  Jubba,  H.  From  Conflict  to  Assimilation:  Strategies  of Muslim Immigrants in Papua Special Autonomy Era. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya , 4(1), 103-116. 2019. DOI: https://doi.org/10.15575/jw.v4i1.5190
Guggenheim,  S. Origins  of  Community-Driven  Development:  Indonesia  and  the  Kecamatan Development Program . Washington, DC: World Bank. 2021
Hamid,  I.A.  Agama,  Segregasi  Ekonomi,  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Jayapura  Papua. Iqtishoduna . 8 (1), 74-96. 2019
Hamzah,  Umrah,  St.,  &  Yudiawan,  A.  Economic  Empowerment  of  Indigenous  Papuan  Women “Mama Papua” in West Papua: Islamic Financial Perspective. International Journal of Economics and Business Administration , VIII (Issue 4), 578–589. 2020. DOI:
https://doi.org/10.35808/ijeba/609;
Huwae, M. A., & Timmer, J. Push and pull driven development: a proposed development paradigm for West Papua, Indonesia. Masyarakat Indonesia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, 45(2), 121-138. 2019. https://doi.org/10.14203/jmi.v45i2.886;
Kadir,  A.,  Rahmanto,  M.,  Idris,  U.,  &  Ali,  A.I.  (2020).  The  process  of  economic  change  of  the Papuans in Jayapura. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , 575 (1), 012- 040. 2020. IOP Publishing
Mollet, J. A. The dynamics of contemporary local-government policies and economic development in West Papua, Development in Practice , 21(2), 232-243, 2011. DOI:
10.1080/09614524.2011.543273
Suaib, H. ., &  Fitrianto, A. A Study of Economic Empowerment of the Moi Tribe in Sorong,  West Papua. International  Journal  of  Asian  Social  Science ,  5(12),  694–705.  2015. https://doi.org/10.18488/journal.1/2015.5.12/1.12.694.705
Yuniarto,  P.  R.  Strata  Sosial  dan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Program  Pembangunan  Berbasis Komunitas. Jurnal Masyarakat & Budaya , 20(3), 313-328. 2018. DOI: https://doi.org/10.14203/jmb.v20i3.722.
Yuniarto, P. R. Sketsa Masyarakat dan Pembangunan di Perbatasan Ayau, Papua Barat dalam Raharjo, Sandy  Nur  Ikfal  dkk  (editor). Tanah,  Laut,  Dan  Rakyat:  Catatan  Perjalanan  Ekspedisi  Nusa Manggala di Pulau Kecil Terluar Utara Papua . Jakarta: Penerbit Obor. 2020.

## Wawancara dan FGD
1. Wawancara Bapak FU, tetua adat di Distrik Dohrekar, Desember 2018.
2. Wawancara Bapak RS, Frater Gereja Dohrekar, 10 Desember 2018
3. Wawancara Ibu SL, Bidan Kampung Kwel, 23 April 2013.
4. Wawancara Bapak EK, Sekdes Kampung Matara, 5 Juni 2013
5. Wawancara Bapak VL, Ketua RT Kampung Bupul, 28 April 2013
6. FGD bersama kelompok penerima manfaat Kampung Kweel, 26 April 2013.
7. FGD bersama kelompok doa ibu-ibu yang tergabung dalam Asosiasi Legio Maria, 26 April 2013.