## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 61

## PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN
BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 3

## TAHUN 1951 TENTANG PENGAWASAN PERBURUHAN
TEGUH RIANTO S.H M.H

## Pengawas di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

## ABSTRAK
Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas Pengawasan  Ketenagakerjaan  di  Perusahaan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1951  tentang  Pengawasan Perburuhan  mengenai  perusahaan  yang  menghalang-halangi Pengawas  Ketenagakerjaan  yang  akan  masuk  ke  perusahaan untuk  melakukan  pemeriksaan  di  perusahaan,  karena  jika perusahaan tersebut menghalang-halangi pengawas ketenagakerjaan  maka  dapat  diancam  dengan  tindak  pidana ringan. Dalam jurnal penelitian ini menggunakan studi kasus putusan  Pengadilan  Negeri  Serang  Perkara  Nomor 4/Pid.Tipiring/2016/PN.Srg.  yang  menjatuhkan  putusan tindak pidana ringan kepada seorang manajemen perrusahaan  PT.  Siemens  Indonesia  karena  menghalang- halangi  Pengawas  Ketenagakerjaan  saat  akan  memeriksa perusahaannya.  Tujuan  penelitian  ini  agar  dapat  mengetahui peranan Pengawas Ketenagakerjaan, tindak pidana di bidang ketenagakerjaan  dan  apakah  dengan  adanya  putusan  tindak pidana  ringan  tersebut  dapat  membuat  efek  jera  bagi perusahaan-perusahaan lainnya. Peran
Pengawas
Ketenagakerjaan  adalah  untuk  mengawasi  pelaksanaan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang masalah  ketenagakerjaan.  Karakteristik  sanksi  pidana  dalam Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1951  tentang  Pengawasan Perburuhan  membedakan  perbuatan  pidana  di  bidang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 62
ketenagakerjaan ke dalam bentuk kejahatan dan pelanggaran, subjek yang di ancam pidana terdiri atas pegawai (Pengawas Ketenagakerjaan)  dan  koporasi  (pengusaha).  Penerapan sanksinya  dilakukan  secara  alternatif,  yaitu  pelaku  tindak pidana  dapat  diterapkan  salah  satu  sanksi.  Juga  tidak menganut  sanksi  minimal  dan  sanksi  maksimal  khusus. Nominal  denda  yang  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (4)  hanya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang tidak relevan untuk digunakan pada masa sekarang.

## Kata kunci: Pengawas Ketenagakerjaan, Perusahaan, Tindak Pidana
Ringan.

## A. Latar Belakang
Kebijakan  dasar  dalam  hukum  ketenagakerjaan  adalah melindungi  pihak  yang  lemah,  dalam  hal  ini  pekerja/buruh, dari  kesewenang-wenangan  majikan/pengusaha  yang  dapat timbul  dalam  hubungan  kerja  dengan  tujuan  memberikan perlindungan  hukum  dan  mewujudkan  keadilan  sosial. Timbulnya  hukum  ketenagakerjaan  dikarenakan  adanya ketidaksetaraan  posisi  tawar  yang  terdapat  dalam  hubungan ketenagakerjaan (antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan),  dengan  alasan  itu  pula  dapat  dilihat tujuan  utama  hukum  ketenagakerjaan  adalah  agar  dapat meniadakan  ketimpangan  hubungan  di  antara  keduanya. Untuk mencapai tujuan hukum pada umumnya, yaitu keadilan, kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum,  maka  diperlukan  proses

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 63
pembentukan  dan  pelaksanaan  hukum  agar  sesuai  dengan tujuan tersebut, untuk itu diperlukan politik hukum. Dalam hal ini  politik  hukum  sebagai  kebijakan  dasar  juga  dimaksudkan sebagai sarana dalam rangka mewujudkan pembinaan hukum nasional.  Akan  tetapi,  menurut  Sunaryati  Hartono,  hukum bukan  merupakan  suatu  tujuan  melainkan  hanya  merupakan jembatan yang akan membawa kepada ide yang dicita-citakan, ide yang di cita-citakan itu tidak lain merupakan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam  usaha  untuk  mewujudkan  pembinaan  hukum  nasional, politik  hukum  menentukan  hukum  yang  seharusnya  berlaku mengatur  berbagai  hal  kehidupan  dengan  kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang sering diistilahkan dengan kebijakan hukum ( legal policy ). 1
Pemerintah  (negara)  harus  mampu  memposisikan dirinya  sebagai  regulator  yang  bijak  melalui  saran pembentukan  dan  pelaksanaan  Hukum  Ketenagakerjaan, dikarenakan  hukum  ketenagakerjaan  akan  menjadi  sarana untuk  menjalankan  kebijakan  pemerintah  di  bidang ketenagakerjaan itu sendiri. 2
1 Sunaryati Hartono dalam Agusmidah, Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum , (Jakarta: Sofmedia, 2011), hal. 2-3.
2 Ibid. hal. 12

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 64
Penggunaan  upaya  hukum,  termasuk  hukum  pidana, sebagai  salah  satu  upaya  untuk  mengatasi  masalah  sosial termasuk  dalam  bidang  kebijakan  penegakan  hukum.  Di samping  itu,  karena  tujuannya  adalah  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat  pada  umumnya,  maka  kebijakan penegakan  hukum  itu  pun  termasuk  dalam  bidang  kebijakan sosial,  yaitu  segala  usaha  yang  rasional  untuk  mencapai kesejahteraan masyarakat. 3
Demi  mencapai  kesejahteraan  masyarakat,  khususnya dalam  hal  ini  adalah  kaum  pekerja/buruh,  dan  untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana  terhadap  pekerja/buruh, maka  pemerintah  mengambil  kebijakan  untuk  menggunakan sarana  “penal”  (hukum  pidana)  yaitu  dengan  menerbitkan peraturan  perundang-undangan  mengenai  ketenagakerjaan yang  sifatnya  mengatur  dan  melindungi  hak  dan  kewajiban pekerja/buruh  dengan  menyertakan  ketentuan-ketentuan pidana  ke  dalamnya,  baik  yang  berupa  pidana  administrasi, pidana  denda,  pidana  kurungan,  maupun  pidana  penjara, sehingga diharapkan hal tersebut dapat menimbulkan efek jera dan menjadi salah satu upaya penanggulangan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 65
Dalam  rangka  menegakkan  hukum  di  bidang ketenagakerjaan,  dibentuk  Pegawas  Ketenagakerjaan  yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan  Ketenagakerjaan  -  Kementerian  Ketenagakerjaan yang merupakan unit  kerja teknis yang bertugas memberikan perlindungan  ketenagakerjaan  bagi  pekerja  dan  pengusaha  di Indonesia.  Visi  Direktorat  ini  adalah mewujudkan  masyarakat industri yang sejahtera dan berkeadilan dengan mempromosikan kepastian hukum. Direktorat ini juga menjadi lembaga  andalan  serta  menciptakan  lingkungan  kerja  yang nyaman  dan  produktif.  Salah  satu  target  pembinaan  kerja untuk  periode  2015-2019  adalah  peningkatan  kepatuhan perusahaan atas hukum ketenagakerjaan. 4
Berdasarkan  Pasal  176  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  disebutkan  bahwa “Pengawasan  ketenagakerjaan  dilakukan  oleh  pegawai pengawas  ketenagakerjaan  yang  mempunyai  kompetensi  dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”. 5
4 Lembar Fakta: Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia.
http://www.ilo.org/wcmsp5  /groups/public/asiaro-bangkok/ilo ,  diakses  tanggal 20 Juni 2018.
5 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Ketenagakerjaan ,  UU  Nomor  13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Pasal 176.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 66
Pengawasan  ketenagakerjaan  dilakukan  dalam  satu kesatuan  sistem  pengawasan  ketenagakerjaan  yang  terpadu, terkoordinasi  dan  terintegrasi  dalam  rangka  menjamin penegakan  hukum  megenai  kondisi  kerja  dan  perlindugan tenaga  kerja  da  peraturan  yang  menyangkut  waktu  kerja, pengupahan,  keselamatan,  sesehatan  serta  kesejahteraan, tenaga kerja anak serta orang muda dan masalah-masalah lain yang terkait.
Dalam  upaya  penegakan  hukum  ketenagakerjaan tersebut,  pengawas  ketenagakerjaan  diberikan  wewenang sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk melakukan upaya  paksa  melalui  lembaga  pengadilan.  Mekanisme penyidikan tindak pidaa ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PPNS  ketenagakerjaan  mengacu  kepada  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).  Sebagaimana  KUHAP,  terdapat  3  mekanisme penegakan  hukum  yaitu  Acara  Pemeriksaan  Biasa,  Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Salah satu pelanggaran  yang  termasuk  Acara  Pemeriksaan  Cepat  adalah pelanggaran  Tindak  Pidana  Ringan  Ketenagakerjaan  sesuai dengan Pasal 2015–210 KUHAP.
Kekuasaan  pengawas  ketenagakerjaan  di  antaranya yaitu  hak  bebas  memasuki  setiap  tempat  kerja.  Kekuasaan pertama pegawas, tanpa adanya akan sangat sedikit pengawas

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 67
dilakukan,  adalah  mengunjungi  perusahaan.  Pegawas ketenagakerjaan diberikan kekuasaan yang memadai: 6
1. Untuk  secara  bebas  memasuki  setiap  tempat  kerja  yang wajib diawasi dan tanpa pemberitahuan sebelumnya pada setiap jam di siang dan malam hari;
2. Untuk  memasuki  pada  siang  hari  setiap  tempat  di  mana yang  secara  layak  dipercaya  sebagai  tempat  yang  wajib diawasi.
Dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  1948  tentang Pengawasan  Perburuhan  terkandung  diktum-diktum  tentang pengawasan yang dapat dikemukakan sebagai berikut : 7
1. Pegawai  yang  dimaksud  di  atas  beserta  para  pegawai penbantunya  dalam  melakukan  kewajiban  pengawasan terhadap  para  tenaga  kerja  yang  menjadi  wewenangnya, berhak  memasuki  semua  tempat  dimana  dijalankan  atau biasa  dijalankan  pekerjaan  atau  dapat  disangka  bahwa  di tempat  itu  dijalankan  pekerjaan  dan  juga  segala  rumah yang  disewakan  atau  dipergunakan  oleh  pengusaha  atau wakilnya untuk perumahan atau perawatan buruh;
6 Rachmat  Trijono, Pegantar  Hukum  Ketenagakerjaan, (Jakarta:  Sinar Sinanti, 2014), hal. 151-152
7 G.  Kartasapoetra,  R.G.  Kartasapoetra  SH,  Ir.  A.G.  Kartasapoetra, Hukum Perburuhan  di  Indonesia  Berlandaskan  Pancasila, (Jakarta:  Bina  Aksara,  1986), hal.232

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 68
2. Andaikata  pada  waktu  menjalankan  tugas  kewajiban seperti  diatas  ternyata  mereka  ditolak  oleh  pihak pengusaha,  sehingga  pelaksanaan  tugas  kewajibannya menjadi  terhalang  atau  memungkinkan  tidak  dapat dilaksanakan, maka para pegawai tersebut dapat meminta bantuan  alat  kekuasaan  Negara  c.q  Polisi  R.I  untuk memasuki perusahaan yang bersangkutan dan selanjutnya melaksanakan tugas kewajiban dengan seksama;
Hal-hal  tersebut  di  atas  juga  diadopsi  Undang-Undang No.  23  tahun  1948  jo  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1951 tentang  Pengawasan  Perburuhan  serta  dalam  Pasal  10 Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  No.  33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
Walaupun  peraturan  perundang-undangan  mengatur hak pengawas ketenagakerjaan demikian di atas, namun tidak semua  perusahaan  patuh  dan  mentaatinya.  Seperti  Kasus  PT. Siemens  Indonesia  yang  menghalang-halangi  pengawas ketenagakerjaan  untuk  memasuki  perusahaan.  Yang  akhirnya berujung pada perbuatan yang dapat dipidana.
Kasus  PT.  Siemens  Indonesia  berawal  dari  rencana mogok kerja karyawan PT. Siemens Indonesia selama 1 (satu) bulan  yang  disampaikan  oleh  Serikat  Buruh  Sejahtera

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 69
Indonesia (SBSI) PT. Siemens Indonesia kepada Manajemen PT. Siemens  Indonesia  dan  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Cilegon. Kemudian  diadakan  Perundingan  Bipartit  antara  SBSI  PT. Siemens Indonesia dengan Manajemen PT. Siemens Indonesia oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Cilegon.  Namun  sayangnya, perundingan  Bipartit  tersebut  tidak    bisa  menghasilkan keputusan  yang  bisa  disepakati  oleh  SBSI  PT.  Siemens Indonesia  dan  Manajemen  PT  Siemens  Indonesia.  Selanjutnya masing-masing  pihak  menempuh  jalan  sendiri-sendiri. Sehingga  SBSI  PT.  Siemens  Indonesia  memilih  tetap melanjutkan Aksi Mogok Kerja selama 1 (satu) bulan.
Untuk  mencegah  supaya  tidak  berlarut-larut,  Dinas Tenaga  Kerja  Kota  Cilegon  melakukan  pemeriksaan  kepada Manajemen  PT.  Siemens  Indonesia.  Namun,  Manajemen  PT. Siemens  Indonesia,  sebagaimana  yang  ditunjukkan  oleh  Ary Reynold  yang  memegang  Posisi  sebagai  Industrial  Relation Specialist,  berusaha  untuk  menghalang-halangi  Pengawas Ketenagakerjaan  dari  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Cilegon.  Dan akhirnya  pengawas  ketenagakerjaan  memperkarakan  Ary Reynold  secara  pidana,  sampai  dirinya  dinyatakan  bersalah karena  telah  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  ringan berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Serang  Nomor: 4/Pid.Tipiring/2016/PN.Srg.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN

## B. Pelanggaran Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan

## 1. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3  Tahun
1951  tentang  Pernyataan  Berlakunya  Undang-Undang
Pengawasan  Perburuhan  Tahun  1948  Nomor  23  Dari Republik  Indonesia  Untuk  Seluruh  Indonesia  (Undang- Undang Pengawasan Perburuhan)
a. Pasal 2
1) Menteri  yang  diserahi  urusan  perburuhan  atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menunjuk pegawai- pegawai  yang  diberi  kewajiban  menjalankan pengawasan perburuhan;
2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini, beserta pegawai pegawai pembantu  yang
mengikutinya,  dalam  melakukan  kewajiban- kewajiban  tersebut  dalam  pasal  I  ayat  (1),  berhak memasuki semua
tempat-tempat, dimana dijalankan  atau  biasa  dijalankan  pekerjaan,  atau dapat  disangka  bahwa  disitu  dijalankan  pekerjaan dan  juga  segala  rumah  yang  disewakan  atau dipergunakan  oleh  majikan  atau  wakilnya  untuk perumahan atau perawatan buruh. Yang dimaksudkan  dengan  pekerjaan  ialah  pekerjaan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 71
yang  dijalankan  oleh  buruh  untuk  majikan  dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah;
3) Jikalau  pegawai-pegawai  tersebut  dalam  ayat  (1) ditolak  untuk  memasuki  tempat-tempat  termaksud dalam  ayat  (2)  maka  mereka  memasukinya,  jika perlu dengan bantuan Polisi Negara.
b. Pasal 3 ayat (1)
Majikan  atau  wakilnya,  demikian  pula  semua buruh  yang  bekerja  pada  majikan  itu,  atas  permintaan dan  dalam  waktu  sepantasnya  yang  ditentukan  oleh pegawai-pegawai  tersebut  dalam  pasal  2  ayat  (1),  wajib memberi  semua  keterangan  keterangan  yang  sejelas- jelasnya, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, yang dipandang  perlu  olehnya  guna  memperoleh  pendapat yang  pasti  tentang  hubungan  kerja  dan  keadaan perburuhan  pada  umumnya  di  dalam  perusahaan  itu pada waktu itu atau/dan pada waktu yang telah lampau.
c. Pasal 6 ayat (4)
Barang siapa menghalang-halangi atau
menggagalkan  sesuatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh pegawai-pegawai dalam melakukan kewajibannya seperti tersebut  dalam  pasal  2,  begitu  pula  barang  siapa  tidak

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 72
memenuhi  kewajibannya  termaksud  dalam  pasal  3  ayat (1),  dihukum  dengan  hukuman  kurungan  selama- lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.
Selain  dari  peraturan  perundang-undangan  dan  pasal- pasal  sebagaimana  diuraikan  di  atas,  pelaksanaan  tindak pidana  ringan  dapat  digunaKan  pada  peraturan  perundang- undangan ketenagakerjaan dan pasal-pasal yang lain sepanjang memenuhi  kriteria  sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP  Pasal 205  sampai  dengan  Pasal  210  dan  proses  dapat  dilakukan secara cepat.

## C. Penanganan Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan
Pengawasan  ketenagakerjaan  dilakukan  dalam  satu kesatuan  sistem  pengawasan  ketenagakerjaan  terpadu, terkoordinasi  dan  terintegrasi  dalam  rangka  menjamin penegakkan  hukum  mengenai  kondisi  kerja  dan  peraturan yang  menyangkut  waktu  kerja,  pengupahan,  keselamatan, kesehatan  serta  kesejahteraan,  tenaga  kerja  anak  serta  orang muda dan masalah-masalah lain yang terkait.
Dalam  upaya  penegakkan  hukum  ketenagakerjaan tersebut, pengawasan ketenagakerjaan diberikan kewenangan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 73
sebagai  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  untuk melakukan  upaya  paksa  melalui  lembaga  pengadilan. Mekanisme  penyidikan  tindak  pidana  ketenagakerjaaan  yang dilakukan  oleh  PPNS  ketenagakerjaan  mengacu  pada  hukum acara  sesuai  yang  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana KUHAP, terdapat 3 (tiga) mekanisme  penegakkan  hukum  yaitu  Acara  Pemeriksaan Biasa,  Acara  Pemeriksaan  Singkat  dan  Acara  Pemeriksaan Cepat.  Salah  satu  pelanggaran  yang  termasuk  acara pemeriksaan capat adalah tindak pidana ringan ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 205-210 KUHAP.
Dasar  hukum  penaganan  tindak  pidana  ringan ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:
1. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  ( Wetboek van  Strafrecht)  voor  Nederlandsch-Indie  Stbl. Nomor  732 Tahun 1915;
2. Undang-Undang  Uap  Tahun  1930  ( Stroom  Ordonantie 1930);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya  Undang-Undang  Perburuhan  Tahun  1948 Nomor  23  dari  Republik  Indonesia  untuk  seluruh
Indonesia;

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang Keselamatan Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan;
6. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan;
8. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Kopolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Kopolisian Republik Indonesia Nomor 20 Tahun  2010  tentang  Koordinasi,  Pengawasan  dan
Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan  Mahkamah  Agung    Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan Jumlah Denda Dalam KUHP;
12. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun  2012  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Koordinasi,
Pengawasan,  dan  Pembinaan  Teknis  Terhadap  Kepolisian

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 75
Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;
13. Permenaker  Nomor  33  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan.
Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP bahwa “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang dincam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah” dan ketentuan sampai dengan Pasal 210 KUHAP maka  kategori  suatu  kasus  sebagai  tindak  pidana  ringan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
1. Pasal tindak pidana ringan dan sangat sederhana;
2. Hakim pada persidangan tunggal;
3. Penuntut  umum  tidak  hadir,  petugas  kejaksaan  pada persidangan sebagai penerima pembayaran denda vonis;
4. Putusan dapat dijatuhkan cukup dengan keyakian hakim yang didukung satu alat bukti yang sah (Penjelasan Pasal 184 KUHAP);
5. Tidak dibuat surat dakwaan;
6. Tidak  dibuat  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP) Pengadilan;

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 76
7. Tidak  dapat  dimintakan  banding  kecuali  putusan dijatuhkan pidana merampas kemerdekaan.
Dalam penanganan tindak pidana ringan ketenagakerjaan, sebagaimana amanat pada Pasal 182 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, penyidik berwenang:
a. melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran  laporan  serta keterangan  tentang  tindak  pidana  di  bidang  ketenaga- kerjaan;
b. melakukan  pemeriksaan  terhadap  orang  yang  diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
c. meminta  keterangan  dan  bahan  bukti  dari  orang  atau badan  hukum  sehubungan  dengan  tindak  pidana  di bidang ketenagakerjaan;
d. melakukan  pemeriksaan  atau  penyitaan  bahan  atau barang  bukti  dalam  perkara  tindak  pidana  di  bidang ketenagakerjaan;
e. melakukan  pemeriksaan  atas  surat  dan/atau  dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 77
g. menghentikan  penyidikan  apabila  tidak  terdapat  cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
Berkaitan  hal  tersebut  di  atas,  penyidik  atas  kuasa penuntut  umum  setelah  pemeriksaan  dibuat,  menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke persidangan.
Adapun  tahapan-tahapan  dalam  menangani  tindak pidana ringan di dalam hukum ketenagakerjaan yaitu: 8

## 1. Tahap Persiapan
Dalam  melaksanakan  penyidikan,  kelengkapan administrasi  penyidikan  yang  harus  disiapkan  Penyidik Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
a. Surat Perintah Tugas;
b. Surat Perintah Penyidikan;
Pada  Tahap  persiapan,  Penyidik  ketenagakerjaan  harus berkoordinasi  dengan  lembaga/instansi  terkait  sebagai berikut:
a. Kepolisian;
b. Kejaksaan;
c. Pengadilan Negeri;
d. Lembaga Pemasyarakatan; dan
8 Ibid

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
e. Pemerintah Daerah.
Bentuk  koordinasi  dengan  lembaga/instansi  terkait dapat  berupa  pengiriman  berkas  administrasi  penyidikan dan  penyampaian  rencana  tindak  pidana  ringan ketenagakerjaan.

## 2. Tahap Pelaksanaan
Dalam  tahap  pelaksanaan,  kelengkapan  administrasi penyidikan yang disiapkan penyidik ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
a. Nota Pemeriksaan;
b. Berita  Acara  Pemeriksaan  Tindak  Pidana  Ringan Ketenagakerjaan  yang  terdiri  dari  5  (lima)  rangkap, yaitu:
1) Lembar warna putih untuk Pengadilan Negeri;
2) Lembar warna merah untuk Tersangka;
3) Lembar warna biru untuk Kejaksaan Negeri;
4) Lembar warna kuning untuk Kepolisian;
5) Lembar warna hijau untuk PPNS Ketenagakerjaan
c. Berita  Acara  Pemeriksaan  Tindak  pidana  Ringan Ketenagakerjaan,  sebagaimana  tersebut  di  atas ditandatangani  oleh  PPNS  Ketenagakerjaan,  dan diketahui  oleh  pimpinan  Unit  Kerja  Pengawasan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 79
Ketenagakerjaan  serta  Korwas  PPNS/Reskrim/Penyidik POLRI  setempat.  Setelah  itu,  tembusan  berita  acara pemeriksaan  tindak  pidana  ringan  ketenagakerjaan diberikan kepada lembaga/instansi terkait.
Dalam  melaksanakan  penyidikan,  administrasi penyidikan  harus  berpedoman  pada  mekanisme  sebagai berikut: 9
a. Denda  yang  dikenakan  dikonversi  sesuai  dengan
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  02  Tahun  2012 tentang Penyesuaian Batasn Tindak Pidana Ringan dan Jumlah  Denda  Dalam  KUHP,  yakni  minimal  1.000,- (seribu)  kali  nilai  rupiah  yang  ditetapkan  dalam Undang-Undang yang menjadi kewenangannya;
b. Terkait dengan konversi denda sebagaimana pada huruf a,  maka  penyidik  ketika  mengajukan  tuntutan  denda nilainya sudah menyesuaikan/dikonversi;
c. Menggunakan dan menerapkan prinsip-prinsip
penulisan Bahasa Indonesia dan administrasi
perkantoran yang sesuai ketentuan, meliputi:
1) Penulisan  dan  penerapan  pasal,  tanggal,  tanda tangan, dan stempel dinas;

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 80
2) Merupakan  kebulatan  pikiran  yang  jelas/padat, dengan  susunan  yang  sistematis  dan  dapat meyakinkan pihak terkait;
3) Tulisan menggunakan huruf cetak, terang dan jelas dapat  dibaca  (apabila  ditulis  dengan  tangan) dengan  mudah,  menggunakan  Bahasa  Indonesia yang mudah untuk dimengerti;
4) Format baku;
5) Buat  ruang  tepi  untuk  pembetulan  manakala  ada kata yang akan diperbaiki;
6) Apabila ada tulisan yang salah jangan di tipe-ex;
7) Tulisan yang salah digaris satu kali;
8) Penggantian tulisan yang salah diparaf;
3. Pengisian  Blangko  Berita  Acara  Penyidikan  Tindak  Pidana Ringan
Blanko  Berita  Acara  Penyidikan  Tindak  Pidana menggunakan  format  sebagaimana  tercantum  dalam pedoman ini:
a. Nomor register
Nomor  register  yang  dikhususkan  untuk  dokumen berita  acara  dari  masing-masing  Unit  Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
b. Waktu pemeriksaan
Waktu, Nomor Surat Perintah Penyidikan;
c. Nama  dan  pangkat/golongan/jenjang  jabatan  dan fungsi,  Nomor  Induk  Kepegawaian  yang  melakukan penyidikan
d. Identitas tersangka berisi:
1) Nama Tersangka;
2) Tempat/tanggal lahir/umur;
3) Jenis kelamin;
4) Kewarganegaraan;
5) Agama;
6) Pekerjaan;
7) Alamat tempat tinggal;
8) Tanggal dan tempat kejadian;
9) Peraturan perundangan yang dilanggar.
e. Identitas saksi berisi:
1) Nama;
2) Umur;
3) Alamat
4) Waktu dan tempat pengambilan keterangan;
5) Peraturan perundangan yang dilanggar.
Jumlah saksi minimal 2 (dua) orang.
f. Barang bukti dapat berupa:

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
1) Nota pemeriksaan; dan//atau
2) Bukti  lain  (akte  pengawasan  ketenagakerjaan, dokumen  pemeriksaan/pengujian  atau  dokumen lainnya yang terkait)
g. Waktu menghadap pengadilan;
Tanggal, hari, jam, lokasi pengadilan
h. Penandatanganan berita acara dilakukan oleh:
1) Tersangka;
2) Saksi-saksi;
3) Korwas PPNS/Reskrim/Penyidik POLRI;
4) Penyidik;
5) Pimpinan Unit Pengawasan Ketenagakerjaan
i. Pasal yang dilanggar
Nomor pasal, ayat atau huruf.
j. Uraian pelanggaran

## 4. Tahap akhir
Pada  tahap  akhir,  berkas  perkara  tipiring disampaikan  ke  Pengadilan  Negeri  dan  Korwas PPNS/Reskrim/Penyidik POLRI  sesuai  wilayah  hukumnya dengan  surat  pengantar  dari  Pimpinan  Unit  Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan. Adapun prosedur

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 83
pemeriksaan  perkara  tipiring  ketenagakerjaan  di Pengadilan sebagai berikut:
a. Penyidik  atas  kuasa  hukum  penuntut  umum  dalam waktu  3  (tiga)  hari  sejak  Berita  Acara  Pemeriksaan dibuat, menghadapkan pelanggar ke sidang pengadilan
(Pasal 205 ayat (2) KUHAP);
b. Jaksa  Penuntut  Umum  dapat  hadir  dipersidangan dengan  sebelumnya  menyatakan  keinginannya  untuk hadir pada sisang;
c. Pengadilan  mengadili  dengan  hakim  tunggal,  pada tingkat  pertama  dan  terakhir,  kecuali  dalam  hal dijatuhi  pidana  perampasan  kemerdekaan  terdakwa dapat banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP);
d. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk  mengadili  perkara  dengan  acar  pemeriksaan tipiring (Pasal 206 KUHAP), yakni salah satu hari yang khusus  ditunjuk  sebagai  hari  dilaksanakannya pemeriksaan tipiring;
e. Penyidik  memberitahukan  secara  tertulis  kepada pelanggar  tentang  hari,  tanggal,  jam,  dan  tempat  ia harus menghadap  sidang  pengadilan  dan  hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 84
bersama berkas dikirim ke Pengadilan (Pasal 207 ayat (1) poin a KUHAP);
f. Perkara tipiring yang diterima harus disidangkan pada hari itu juga (Pasal 207 ayat (1) poin a KUHAP);
g. Hakim  yang  bersangkutan  memerintahkan  panitera mencatat  dalam  buku  register  semua  perkara  yang diterimanya,  dengan  memuat  nama  lengkap,  tempat lajir,  umur/tanggal  lahir,  jenis  kelamin,  kebangsaan, tempat  tinggal,  agama  dan  pekerjaan  terdakwa  serta apa  yang  didakwakan  kepadanya  (Pasal  207  ayat  (2) poin a dan b KUHAP);
h. Saksi tidak disumpah/janji, kecuali hakim menganngap perlu (Pasal 208 KUHAP);
Adapun  ketentuan  Putusan  Perkara  Tipiring Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
a. Tidak  dibuat  Surat  Putusan  secara  tersendiri, melainkan  dicatat  dalam  daftar  catatan  perkara kemudian panitera mencatat dalam buku register serta ditandatangani  oleh  hakim  dan  panitera  yang bersangkutan (Pasal 209 ayat (1) KUHAP);
b. Putusan  dijatuhkan  pada  hari  yang  sama  dengan  hari diperiksanya  perkara  itu  juga,  toleransi  penundaan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 85
dapat  dilakukan  apabila  ada  permohonan  dari Terdakwa;
c. Putusan  pemidanaan  dapat  dijatuhkan  cukup  dengan keyakinan  hakim  yang  didukung  satu  alat  bukti  yang sah (penjelasan Pasal 184 KUHAP);
d. Bersifat  “cepat”  itu  menghendaki  agar  perkara  tidak sampai tertunggak, di damping itu situasi serta kondisi masyarakat  belum  memungkinkan  apabila  untuk semua  perkara  Tipiring  terdakwa  diwajibkan  hadir pada waktu putusan diucapkan, maka perkara-perkara cepat  (baik  tipiring  maupun  tilang)  dapat  diputus  di luar  hadirnya  Terdakwa  ( verstek )  dan  “Pasal  214
KUHAP” berlaku untuk semua perkara yang diperiksa dengan Acara Cepat;
e. Terhadap  putusan verstek sebagaimana  tersebut dalam  poin  di  atas,  yang  berupa  pidana  perampasan kemerdekaan, terpidana
dapat mengajukan perlawanan verstek )  ke  Pengadilan  Negeri  yang memutuskan  perkara  tersebut  dengan  tata  cara sebagai berikut:
1) Panitera memberitahukan
PPNS adanya perlawanan/ verzet;
2) Hakim menetapkan hari sidang perlawanan;

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 86
3) Perlawanan  diajukan  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari setelah  putusan  diberitahukan  secara  sah  kepada Terdakwa;
4) Terhadap  putusan  pengadilan  dalam  perkara tipiring  yang  menjatuhkan  pidana  perampasan kemerdekaan data diajukan banding ke
Pengadilan Tinggi.

## D. Analisa Kasus Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Putusan
Pengadilan Negeri Serang Perkara Nomor:
4/Pid.Tipiring/2016/PN.Srg.
Kasus  tindak  pidana  ringan  di  bidang  ketenagakerjaan berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Serang  di  bawah register  perkara  Nomor  4/Pid.Tipiring/2016/PN.Srg.  berawal dari  peristiwa  hukum  di  mana  buruh  PT.  Siemens  Indonesia yang berlokasi di Kawasan Industrial Estate Cilegon melakukan aksi  mogok  kerja  untuk  menuntut  penolakan  diskriminasi upah.    Berkaitan  dengan  tuntutan  dari  para  buruh  tersebut kemudian  diadakan  perundingan  Bipartit  antara  buruh  PT. Siemens Indonesia yang diwakili oleh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia  (SBSI)  PT.  Siemens  Indonesia  dengan  Manajemen PT.  Siemens  Indonesia  di  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Cilegon. Namun  sayangnya,  rencana  perundingan  tersebut  tidak  bias

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 87
dilaksanakan  karena  PT.  Siemens  Indonesia  tidak  hadir sehingga  tidak  dapat  menghasilkankeputusan  yang  bias disepakati oleh SBSI PT. Siemens Indonesia danManajemen PT. Siemens Indonesia.
Ketidak hadiran PT. Siemens Indonesia dalam pertemuan bipartit  membuat  kecewa  SBSI  PT.  Siemens  Indonesia, sehingga SBSI PT. Siemens Indonesia membuat laporan tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  PT.  Siemens  Indonesia  kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kota Cilegon mengenai peristiwa di mana ketika sejumlah buruh PT. Siemens Indonesia melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut haknya tenyata PT. Siemens Indonesia  malah  merekrut  sebanyak  50  orang  dengan memperkerjakan tenaga baru untuk menggantikan para buruh yang  tidak  bekerja  karena  sedang  melakukan  mogok  kerja. Atas  dasar  laporan  tersebut,  Pengawas  Ketenagakerjaan  Kota Cilegon  melakukan  investigasi  ke  PT.  Siemens  Indonesia. Karena berdasarkan Pasal 144 huruf a Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2003  tentangKetenagakerjaan,  yang  menyatakan: Terhadap  mogok  kerja  yang  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 pengusaha dilarang  mengganti  pekerja/buruh  yang  mogok  kerja  dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 88
Sanksi  bagi  perusahaan  yang  mengganti  pekerja/buruh yang  mogok  kerja  dengan  pekerja/buruh  lain  dari  luar perusahaan  sebagaimana  ketentuan  Pasal  187  adalah pelanggaran  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana kurungan  paling  singkat  1  (satu)  bulan  dan  paling  lama  12 (duabelas)  bulan  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp 10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Menindak lanjuti laporan dari SBSI PT. Siemens Indonesia tentang adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Siemens  Indonesia,  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  / Pengawas  Ketenagakerjaan  Kota  Cilegon  dengan  membawa surat  tugas  melakukan  pemeriksaan  kepada  Manajemen  PT. Siemens  Indonesia  untuk  meminta  data  soal  adanya  pekerja pengganti  saat  buruh  melakukan  mogok  kerja,  akan  tetapi perusahaan  melalui  Ary  Reynold  selaku  Industrial  Relation Specialis  PT.  Siemens  Indonesia  tidak  memberikan  data-data yang  diminta  PPNS/Pengawas  Ketenagakerjaan  tersebut, bahkan  malah  berusaha  untuk  menghalang-halangi  Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon.
Tindakan  PT.  Siemens  Indonesia  yang  berusaha menghalang-halangi  Pengawas  Ketenagakerjaan  adalah merupakan  tindakan  yang  tidak  diperbolehkan,  karena

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 89
Pengawas  Ketenagakerjaan  memiliki  hak  untuk  memasuki tempat/perusahaan  yang  diduga  melakukan  pekerjaan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan, yang menyatakan: Pengawas Ketenagakerjaan  berhak  memasuki  seluruh  Perusahaan  atau Tempat  Kerja  atau  tempat-tempat  yang  diduga  dilakukannya pekerjaan.
Bahkan  suatu  perusahaan  yang  melakukan  tindakan menghalang-halangi  pengawas  ketenagakerjaan  merupakan suatu  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang  Pengawasan  Perburuhan  Tahun  1948  Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia.
Ketentuan  Pasal  2  ayat  (2)  UU  Nomor  3  Tahun  1951 menyatakan bahwa: “Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) pasal  ini,  beserta  pegawai-pegawai  pembantu  yang mengikutinya, dalam melakukan kewajiban-kewajiban tersebut  dalam  pasal  I  ayat  (1),  berhak  memasuki  semua tempat-tempat,  dimana  dijalankan  atau  biasa  dijalankan pekerjaan,atau  dapat  disangka  bahwa  disitu  dijalankan pekerjaan  dan  juga  segala  rumah  yang  disewakan  atau

## Pakuan Law Review
Halaman 90
dipergunakan  oleh  majikan  atau  wakilnya  untuk  perumahan atau perawatan buruh”.
Ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  UU  Nomor  3  Tahun  1951 menyatakan  bahwa  Majikan  atau  wakilnya,  demikian  pula semua  buruh  yang  bekerja  pada  majikan  itu, atas  permintaan dan dalam waktu sepantasnya yang ditentukan oleh pegawai- pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1), wajibmemberi semua keterangan keterangan yang sejelas-jelasnya, baikdengan lisan maupun  dengan  tertulis,  yang  dipandang  perlu  olehnya  guna memperoleh pendapat yang pasti tentang hubungan kerja dan keadaan perburuhan pada umumnya di dalam perusahaan itu pada waktu itu atau/dan pada waktu yang telah lampau.
Ketentuan Pasal Pasal 6 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 1951 menyatakan  bahwa:  “Barang  siapa  menghalang-halangi  atau menggagalkan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai- pegawai  dalam  melakukan  kewajibannya  seperti  tersebut dalam  pasal  2,  begitu  pula  barang  siapa  tidak  memenuhi kewajibannya  termaksud  dalam  pasal  3  ayat  (1),  dihukum dengan  hukuman  kurungan  selama-lamanya  tiga  bulan  atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah”.
Merasa  dihalang-halangi  oleh  PT.  Siemens  Indonesia, Pengawas Ketenagakerjaan yang juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), melaporkan dan mempidanakan staf perusahaan

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 91
PT Siemens di Kota Cilegon, Ary Reynold di PN Serang, dengan tuntutan  menghalang-halangi  dalam  penyelesaian  aksi  mogok kerja. dan meminta data karyawan.
Dalam sidang kasus tindak pidana ringan yang digelar di Pengadilan  Negeri  (PN)/Hubungan  Industrial/Tindak  Pidana Korupsi  Klas  1A  Serang  pada  hari  Rabu  tanggal  2  November
2016 di bawah register perkara Nomor
4/Pid.Tipiring/2016/PN.Srg.  yang  dipimpin  oleh  Hurhadi  AS., SH.,  MH.  Selaku  hakim  tunggal  yang  dibantu  oleh  Radita Pitaloka, SH. sebagai Panitera Pembantu, Penuntut Umum dari Dinas  Ketenagakerjaan  Kota  Cilegon  Rachamatullah  dalam dakwaannya  menyebutkan  terdakwa  (Ary  Relnold)  dinilai telah terbukti melakukan pelanggaran atas proses pengawasan yang  telah  dilakukan  pengawas.  Padahal  pengawas  telah membawa  surat  tugas  dalam  menunaikan  tugasnya  pada  saat itu.  Pengawas  Ketenagakerjaan  Kota  Cilegon  waktu mendatangi  PT  Siemens  telah  membawa  surat  tugas  untuk meminta data soal adanya pekerja pengganti saat pekerja yang lain berdemontrasi. Akan tetapi pihak perusahaan PT. Siemens Indonesia  melalui  Ary  Reynold  tidak  memberikannya. Sedangkan  Ary  Reynold  membantahnya  dengan  argumen bahwa  data  yang  dibutujkan/diminta  oleh  Pengawas

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 92
Ketenagakerjaan:  Karena  pihaknya  berdalih  data  yang dibutuhkan pengawas berada di Jakarta.
Setelah  Penuntut  Umum  dan  Terdakwa  mengajukan bukti-bukti  serta  saksi-saksi,  Hakim  yang  memeriksa  perkara tersebut  menyatakan  bahwa  Ary  Reynold  selaku  Industrial Relation  Specialis  PT.  Siemens  Indonesia  terbukti  secara  sah dan  menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  ringan melanggar Pasal 4 ayat (4) juncto Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1951  tentang  Pernyataan Berlakunya  Undang-Undang  Pengawasan  Perburuhan  Tahun 1948  Nomor  23  Dari  Republik  Indonesia  Untuk  Seluruh Indonesia, yang amarnya putusannya sebagai berikut: 10

## M E N G A D I L I
1. Menyatakan  bahwa  Terdakwa  ARY  REYNOLD  anak  dari
ARTHUR  TAMBUNAN  tersebut  telah  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “ Menghalang-halangi  atau  menggagalkan  sesuaru
yang dilakukan oleh pegawai pengawas
Ketenagakerjaan”;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  ARY  REYNOLD anak  dari  ARTHUR  TAMBUNAN  oleh  karena  itu  dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 93
3. Menetapkan  bahwa  pidana  penjara  tersebut  tidak  perlu dijalankan  Terdakwa  apabila  dalam  tenggang  waktu selama  2  (dua)  bulan  sejak  putusan  diucapkan  tidak dihukum  dalam  putusan  pengadilan  lain  yang  telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).
Putusan  tersebut  diputus  pada  hari  Rabu  tanggal  2 Nopember  2016  oleh  Nurhadi,  AS.,  SH.,  MH.  sebagai  Hakim Tunggal  putusan  mana  diucapkan  dalam  sidang  yang  terbuka untuk  umum  pada  hari  itu juga,  oleh Hakim Tunggal  tersebut dengan dibantu oleh Radita Phitaloka, S., SH. sebagai Panitera Pengganti  yang  dihadiri  oleh  Rachmatullah,  SH.  selaku Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Terdakwa yang didampingi Kuasa Hukumnya.
Putusan hakim yang menghukum terdakwa Ary Reynold dengan  pidana  penjara  selama  1  bulan  kurungan  dan membayar  biaya  perkara  tersebut  adalah  hukuman  pidana percobaan,  artinya  Terdakwa  tidak  diharuskan  menjalankan pidana penjara tersbut kalau selama 2 bulan tidak melakukan tindakan pindana lain.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN

## E. Kendala dan Penanggulangan Tindak Pidana Ringan Ketenagakerjaan
Bahwa  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  Propinsi  Banten, Alhamidi
11 cukup puas dan senang dengan putusan Pengadilan Negeri Serang dengan Perkara Nomor
4/Pid.Tipiring/2016/PN.Srg.  yang  menyatakan  Ary  Reynold selaku  Industrial  Relation  Specialis  PT.  Siemens  Indonesia telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan karena melanggar  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1951  tentang Pernyataan Berlakunya
Undang-Undang
Pengawasan
Perburuhan  Tahun  1948  Nomor  23  Dari  Republik  Indonesia Untuk  Seluruh  Indonesia  (Undang-Undang  Pengawasan Perburuhan),  Menurut  Alhamidi,  pelaporan  terhadap Manajemen  PT.  Siemens  Indonesia   tersebut  untuk memberikan pemahaman kepada  perusahaan dan pengusaha atas  peran  dan  fungsi  pegawai  pengawas  ketenagakerjaaan, karena di lapangan pegawai Pengawas Ketenagakerjaan selalu mengalami kesulitan pada saat menjalankan tugas untuk minta data  kepada  perusahaan  akan  jumlah  pegawai,  termasuk tenaga  kerja  asing.,   padahal  tugas  kita  ini  dilindungi  oleh  UU nomor 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan. Lanjut
11 Alhamidi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Banten, wawancara: 2 Juli 2018.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 95
Alhamdi,  pelaporan  dan  proses  persidangan  dengan  tindak pidana  ringan  atau  tipiring,  agar  ada  efek  jera  dan  tidak  ada lagi  kesewenang-wenangan  perusahaan  terhadap  Pengawas Ketenagakerjaan terhadap peran dan fungsi pengawasan.
Akan tetapi menurut Penulis penjatuhan pidana seperti kasus  tersebut  belum  dirasakan    memberikan  efek  jera  bagi Terdakwa  termasuk  juga  bagi  perusahaan  yang  telah melakukan  tindak  pidana  di  bidang  Ketenagakerjaan,  apalagi hukuman  tersebut  hanya  berupa  hukuman  percobaan,  yang notabene tidak perlu dijalankan. Tugas Pegawas Ketenagakerjaan  dalam  menjalankan  kewenangannya  tidak mudah, karena yang diawasi adalah pengusaha yang memiliki kekayaan  (uang).  Sehingga  dengan  kekayaan  yang  dimiliki pengusaha  dapat  mempengaruhi  berbagai  pihak  demi kepentingannya. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa selama ini  pengusaha  mengeluarkan  biaya  siluman  demi  kelancaran usahanya baik secara terpaksa maupun dengan sukarela. 12 Hal ini tentunya dikhawatirkan para pengusaha akan menganggap remeh  dan  tidak  menghargai  hukum  ketenagakerjaan Indonesia  serta  tidak  menutup  kemungkinan  akan  ada  kasus- kasus ini terulang di tempat-tempat perusahaan lain.
12 Penegakan  Tindak  Pidana  Ketenagakerjaan  Tindak  Pidana Ketenagakerjaan  Harus  Dimaksimalkan  Melalui  PPK  dan  PPNS, http://buruh- online.com/2015/11/penegakan-tindak-pidana-ketenagakerjaan-harus-dimak simalkan-melalui-ppk-dan-ppns.html , diakses tanggal 9 Mei 2016.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 96
Penjatuhan tindak pidana ringan oleh Pengadilan Negeri Serang  dan  Pengadilan  Negeri  Ambon  tersebut  di  atas  adalah sama  yaitu  melanggar  ketentuan  dalam  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan karena menghalang-halangi pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk meminta keterangan dari pengusaha.
Karakteristik  sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1951  tentang  Pengawasan  Perburuhan  ini membedakan  perbuatan  pidana  di  bidang  ketenagakerjaan  ke dalam  bentuk  kejahatan  dan  pelanggaran,  subjek  yang  di ancam pidana terdiri atas pegawai (Pengawas Ketenagakerjaan)  dan  koporasi  (pengusaha).  Bentuk  sanksi yang  diatur  dalam  undang–undang  ini  dibedakan  ke  dalam sanksi  kejahatan  bagi  pegawai  berupa  pidana  penjara  atau pidana  denda  atau  administrasi,  dan  pelanggaran  bagi pengusaha  berupa  pidana  penjara  (kurungan)  atau  denda dengan  penjatuhan  secara  alternatif.  Kategori  bentuk  sanksi pidana ini sangat tergantung pada jenis perbuatan pidana yang dilakukan  oleh  pengusaha  maupun  pegawai.  Penerapan sanksinya dilakukan secara alternatif, dalam pengertian bahwa terhadap  pelaku  tindak  pidana  dapat  diterapkan  salah  satu sanksi,  misalnya  pidana  penjara  saja,  atau  denda  saja.  Hal  ini tidak  dimungkinkan  sanksi  tersebut  dijatuhkan  saksi  yang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 97
bersifat komulatif dengan redaksi  “pidana penjara dan / atau denda  ”,  tetapi  bersifat  alternatif  dengan  redaksi  “pidana penjara atau denda“.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1951    juga  tidak menganut  sanksi  minimal  dan  sanksi  maksimal  khusus. Perlunya  adanya  penetapan  sanksi  minimal  khusus  yang demikian  ini  digunakan  untuk  jenis–jenis  kejahatan  di  bidang ketenagakerjaan  yang  memiliki  dampak  yang  merugikan terhadap  masyarakat  secara  masiv.  Oleh  karenya  diperlukan adanya  sanksi  khusus,  dengan  harapan  perbuatan  itu  tidak akan  pernah  dilakukan.  Di  samping  itu,  sanksi  pidananya mempunyai  karakteristik  yang  sangat  luwes,  di  mana perbuatan  tindak  pidananya  ringan  sanki  pidananya  juga ringan, perbuatan pelanggaran pidananya berat sanksi pidanya juga ringan.
Konsep  sanksi  pidana  dalam  di  bidang  Pengawasan Ketenagakerjaan  tidak  dikenakan  kepada  perusahaan (korporasi),  melainkan  kepada  orang  perorangan  sebagai subyek  hukum  pidana,  ini  disebabkan  karena  ada  beberapa delik  yang  menurut  sifatnya  tidak  dapat  dilakukan  oleh korporasi. Sistem penjatuhan/pengenaan sanksi pidana dalam ketenagakerjaan  kurang  memenuhi  rasa  keadilan  yang bermartabat,  karena  memakai  sistem  alternatif  (atau),  yaitu

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 98
sanksi  pidana  ringan  atau  denda  yang notabene sudah  tidak relevan  lagi  dan  tidak  sebanding  di  masa  sekarang.  Sehingga sanksi  pidana  ketenagakerjaan  akan  lebih  bisa  mewujudkan keadilan  yang  bermartabat  apabila  memakai  sistem  pidana komulatif  artinya  sanksi  pidana  penjara  dan  denda,  karena menurut  sifat  sanksi  pidana  yang  dikenakan  sebagai  obat terakhir (ultimum premedium) mengarah ke premedium atau utama  artinya  hukum  pidana  labih  diutamakan  dari  yang  lain juga adanya nilai denda yang harus diberikan.
Nominal  denda  yang  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (4) Undang-Undang    No.  3  Tahun  1951  hanya  sebesar  Rp.  500,- (lima ratus rupiah) perlu disesuaikan lagi, seperti halnya nilai denda  dengan  nominal  “dua  ratus  lima  puluh  rupiah”  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dibaca  atau disesuaikan  menjadi  Rp.  2.500.000,00,-  (dua  juta  lima  ratus ribu  rupiah)  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.  Bahkan ketentuan  pidana  denda  dalam  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  nilai  nominal  terendah sebesar  Rp.  10.000.000,-  (sepuluh  juta  rupiah)  sampai  yang tertinggi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 99
perbedaan Undang-Undang no. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  dengan  UU  No.  3  Tahun  1951  tentang Pengawasan Perburuhan, yaitu di mana Undang-Undang No. 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  sudah  menggunakan sanksi  yang  bersifat  alternatif  komulatif  dengan  redaksi “pidana  penjara  dan/atau  denda”,  dan  menggunakan  sanksi minimal khusus dan maksimal khusus baik itu pidana penjara maupun  dendanya.  Sedangkan  mengenai  besaran  jumlah denda pun sudah dirasakan memenuhi nominal dalam keadaan sekarang.  Sanksi  pidana  tersebut  tidak  atau  belum  digunakan untuk  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1951  tentang Pengawasan Perburuhan.
Dengan  demikian,  demi  tercapainya  kesejahteraan masyarakat,  khususnya  dalam  hal  ini  adalah  kaum pekerja/buruh, dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap  pekerja/buruh,  bahkan  terhadap  Pengawas Ketenagakerjaan  maka  perlu  adanya  kebijakan  untuk menggunakan  sarana  “penal”  (hukum  pidana)  yang  maksimal yaitu  dengan  menerbitkan  peraturan  perundang-undangan yang sesuai dengan masa sekarang mengenai ketenagakerjaan yang  sifatnya  mengatur  dan  melindungi  hak  dan  kewajiban pekerja/buruh  serta  Pengawas  Ketenagakerjaan  dengan menyertakan ketentuan-ketentuan pidana yang maksimal juga

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 100
ke  dalamnya,  baik  yang  berupa  pidana  administrasi,  pidana denda,  pidana  kurungan,  maupun  pidana  penjara  secara maksimal  dengan  sistem  kumulatif  di  bidang  hukum ketenagakerjaan,  sehingga  diharapkan  hal  tersebut  dapat menimbulkan  efek  jera  dan  pengusaha  akan  taat  dan  takut serta mematuhi peraturan perundang–undangan ketenagakerjaan.
Kebijakan  dasar  dalam  hukum  ketenagakerjaan  adalah melindungi  pihak  yang  lemah,  dalam  hal  ini  pekerja/buruh, dari  kesewenang-wenangan  majikan/pengusaha  yang  dapat timbul  dalam  hubungan  kerja  dengan  tujuan  memberikan perlindungan  hukum  dan  mewujudkan  keadilan  sosial. Timbulnya  hukum  ketenagakerjaan  dikarenakan  adanya ketidaksetaraan  posisi  tawar  yang  terdapat  dalam  hubungan ketenagakerjaan (antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan),  dengan  alasan  itu  pula  dapat  dilihat tujuan  utama  hukum  ketenagakerjaan  adalah  agar  dapat meniadakan  ketimpangan  hubungan  di  antara  keduanya. Untuk mencapai tujuan hukum pada umumnya, yaitu keadilan, kemanfaatan,  dan  kepastian  hukum,  maka  diperlukan  proses pembentukan  dan  pelaksanaan  hukum  agar  sesuai  dengan tujuan tersebut.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 101
Dalam  teori  tujuan  hukum  yang  dikemukakan  oleh Mochtar  Kusumaatmadja  tujuan  pokok  daripada  hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (order) . Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama daripada segala  hukum.  Kebutuhan  akan  ketertiban  ini  merupakan syarat  pokok (fundamental) bagi  adanya  suatu  masyarakat manusia yang teratur. Terlepas dari segala kerinduan akan hal- hal lain yang juga menjadi tujuan daripada hukum., ketertiban sebagai  tujuan  utama  hukum  merupakan  suatu  fakta  objekrif yang  berlaku  bagi  segala  masyarakat  manusia  dalam  segala bentuknya. 13
Tujuan  hukum  yang  diajukan  oleh  Mochtar Kusumaatmadja  itu  berkaitan  erat  dengan  definisi  atau pengertian  hukum  yang  diajukan  beliau  jika  diartikan  dalam artinya  yang  luas,  maka  hukum  itu  tidak  saja  merupakan keseluruhan  asas-asas (principle) dan  kaidah-kaidah (norms) yang  mengatur  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat, melainkan  meliputi  juga  lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (processes) yang  mewujudkan  berlakunya kaidah-kaidah  itu  dalam  kenyataan.  Dengan  perkataan  lain, suatu  pendekatan  yang  normatif  semata-mata  tentang  hukum
13 Mochtar Kusumaatmadja, Op. Cit.

## Pakuan Law Review
Halaman 102
tidak cukup apabila kita hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.
Oleh karena itu guna mencapai ketertiban ketenagakerjaan  sebagaimana  salah  satu  tujuan  hukum  di bidang  pengawasan  ketenagakerjaan,  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  bersama  dengan  pemerintah  seharusnya menyiapkan undang–undang yang komprehensif yang mampu memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  dan bagi  pengawas  ketenagakerjaan,  agar  para  pengusaha  bisa mematuhi  dan  mentaati  hukum  ketenagakerjaan.  Karena Undang-Undang  Pengawasan  Perburuhan  Nomor  3  Tahun 1951  sudah  tidak  relevan  lagi  untuk  digunakan  di  masa sekarang ini.
Disamping  itu  pemerintah  dengan  seluruh  jajarannya dari  pusat  sampai  daerah  melaksanakan  undang–undang tersebut  secara  konsisten  dan  konsekuen,  termasuk  semua pemangku  kepentingan  harus  bekerja  sama  dan  saling mendukung agar tidak muncul perselisihan antara tenaga kerja dengan  pengusaha,  serta  masing–masing  memenuhi  hak  dan kewajibannya.
Dan  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  terhadap pelaku  usaha  yang  melanggar  norma–norma  hukum ketenagakerjaan  ditambahkan  sanksi  kerja  sosial,  sehingga

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 103
dapat menimbulkan efek jera bagi perusahaan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Ataupun  juga  bisa  menggunakan  sistem restorative justice ,  karena  keadilan  restoratif  tidak  berfokus  pada hukuman  penjara,  melainkan  pada  bagaimana  perbaikan  atau pemulihan keadaan pasca terjadinya suatu tindak pidana.Dalam  hal  ini,  pelaku  tindak  pidana  dapat  diwajibkan untuk  membayar  ganti  rugi,  melakukan  kerja  sosial,  atau tindakan  wajar  lainnya  yang  diperintahkan  oleh  penegak hukum atau pengadilan.
Diterapkannya  keadilan  restoratif  ini  karena  jika pengusaha  dihukum  dengan  penjara  pidana,  maka  dapat mengakibatkan  pekerja/buruh  pun  tidak  dapat  bekerja  dan mendapatkan  upah,  karena  pengusaha  tersebut  tidak  bisa menjalankan  perusahaannya  sampai  hukuman  pidananya selesai.  Oleh  karenannya  dengan  sistem restoratif  justice ini diharapkan  pengusaha  yang  melakukan  tindak  pidana khususnya  tindak  pidana  ringan  tidak  diwaajibkan  dipidana, akan tetapi cukup dengan didenda dengan nominal yang sesuai saat  ini  (minimal  Rp.  50.000.000,-  (lima  puluh  juta)  sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

## Pakuan Law Review
Halaman 104

## F. Penutup
Peran  Pengawas  Ketenagakerjaan  adalah  untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah ketenagakerjaan, yaitu Transparasi Pengusaha  dan  Pekerja  dan  memangku  kepentingan  lainnya diinformasikan  atas  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  baik penguasaha maupun pekerja, serta apa yang mereka harapkan menurut  Undang-undang.  Yaitu  bahwa  peran  dari  pada pengawasan  ketenagakerjaan  adalah  untuk  melindungi buruh/tenaga  kerja  atas  kesejahteraan,  keselamatan  kerja, kesehatan  kerja,  kesusilaan,  pemeliharaan  moril  kerja  dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia. Pengawasan ketenagakerjaan  adalah  pegawai  negeri  sipil  yang  dijamin hubungan kerja dan kemandirian dari pengaruh eksternal yang tidak  pantas,  baik  secara  politis  maupun  finansial.  Pengawas ketenagakerjaan  harus  memiliki  akuntabilitas  atas  tindakan dan  kinerja  mereka.  Efisiensi  dan  efektifitas,  prioritas ditetapkan  atas  dasar  kriteria  yang  tepat  untuk memaksimalkan  dampak.  Serta  aspirasi  layanan  pengawasan ketenagakerjaan  adalah  untuk  mencapai  lingkup  yang universal,  memperluas  peranan  dan  aktivitasnya  untuk melindungi  sebesar  mungkin  pekerja  diseluruh  sektor

## Pakuan Law Review
Halaman 105
ekonomi  bahkan  pekerja  yang  di  luar  hubungan  kerja tradisional;
Karakteristik  sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  1951  tentang  Pengawasan  Perburuhan membedakan  perbuatan  pidana  di  bidang  ketenagakerjaan  ke dalam  bentuk  kejahatan  dan  pelanggaran,  subjek  yang  di ancam pidana terdiri atas pegawai (Pengawas Ketenagakerjaan)  dan  koporasi  (pengusaha).  Penerapan sanksinya  dilakukan  secara  alternatif,  yaitu  pelaku  tindak pidana  dapat  diterapkan  salah  satu  sanksi,  misalnya  pidana penjara  saja,  atau  denda  saja.  Hal  ini  tidak  dimungkinkan sanksi  tersebut  dijatuhkan  saksi  yang  bersifat  komulatif dengan  redaksi   “pidana  penjara  dan  /  atau  denda  ”,  tetapi bersifat alternatif dengan redaksi “pidana penjara atau denda“. juga  tidak  menganut  sanksi  minimal  dan  sanksi  maksimal khusus. Nominal denda yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) hanya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) yang tidak relevan untuk digunakan pada masa sekarang.
Putusan  tindak  pidana  ringan  terhadap  perusahaan dikhawatirkan  tidak  membuat  efek  jera  bagi  perusahaan, karena  sistem  pengenaan  sanksi  pidana    kurang  memenuhi rasa  keadilan  yang  bermartabat,  karena  memakai  sistem alternatif  (atau),  yaitu  sanksi  pidana  ringan  atau  denda  yang

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 106
nominalnya  sudah  tidak  relevan  lagi  untuk  masa  sekarang. Sehingga  sanksi  pidana  ketenagakerjaan  akan  lebih  bisa mewujudkan  keadilan  yang  bermartabat  apabila  memakai sistem  pidana  tunggal,  atau  tidak  alternatif  artinya  sanksi pidana  penjara  dan  nominal  denda  seperti  nominal  denda dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.

## Pakuan Law Review
Halaman 107

## DAFTAR PUSTAKA

## A.    Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang  tentang  Ketenagakerjaan ,  UU  No.
13  Tahun  2003,  LN  No.  39  Tahun  2003,  TLN  No.
4279.
____________. Undang-Undang tentang Pemerintahan  Daerah .  UU Nomor  23  Tahun  2014,  LN.  No.  224  Tahun  2014. TLN. No. 5587.
____________. Undang-Undang  Peradilan  Umum. Undang-Undang No.  49  LN.  No.  158  Tahun  2009.  TLN  No.  5077.
Juncto Undang-Undang No. 8 LN No. 34 Tahun 2004. TLN. No. 4379. Juncto Undang-Undang No. 2 LN. 20 Tahun 1986. TLN. No. 3327
____________. Undang-Undang Hukum Acara Pidana , UU No. 8 LN.
No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209.
____________. Undang-Undang  tentang  Pernyataan  Berlakunya Undang-Undang  Pengawasan  Perburuhan  Tahun
1948  Nomor  23  dari  Republik  Indonesia  untuk

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 108
Seluruh Indonesia (Pengawasan Perburuhan) UU No.
3 Tahun 1951. LN. No. 4 Tahun 1951.
____________. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Wetboek van Strafrecht  voor  Nederlandsh-Indie )  Stbl.  732  Tahun
1915.
Peraturan  Presiden  tentang  Pengawasan  Ketenagakerjaan .
Perpres No. 21 Tahun 2010
Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  Penyesuaian  Batasan Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  Dalam KUHP. Perma No. 02 Tahun 2012
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  tentang  Tata  Cara Pengawasan  Ketenagakerjaan. Permenaker  No.    33
Tahun 2016.

## B. Buku
Abdussalam, HR. Dan Adri Desasfuryanto. Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan). Cetakan Ke-
5. Jakarta: PTIK. 2016.
_____________. Hukum  Ketenagakerjaan ,  Jakarta:  Restu  Agung,
2008.
Agusmidah. Dilematika  Hukum  Ketenagakerjaan  Tinjauan
Politik Hukum . Jakarta: Sofmedia. 2011.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Halaman 109
Anwar,  Yesmil..  2009. System  Peradilan  Pidana  (Konsep,
Komponen  dan  Pelaksanaannya  Dalam  Penegakkan Hukum Di Indonesia) , Bandung: Widya Padjadjaran.
Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum , Cet. Ke-2. Jakarta:
Rineka Cipta. 1992.
Bambang,  R.  Joni. Hukum  Ketenagakerjaan. Bandung:  Pustaka
Setia. 2013.
Budiono,  Abdul  Rachmat, Hukum  Perburuhan  Di  Indonesia,
(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995.
Darmadiharjo, Darji dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa  dan  bagaimana  filsafat  hukum  Indonesia).
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008
Fanani,  Ahmad  Zaenal.makalah  dengan  judul Teori  Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam .  Diakses di www.badilag.net tanggal 24 Mei 2014.
Farid,  Zainal  Abidin. Hukum  Pidana  I. Jakarta:  Sinar  Grafika.
2010.
Gautama, Sudargo.  Pengantar  Hukum  Perdata  Internasional
Indonesia , Cet. 5. Bandung: Binacipta, 1987.
Hamzah,  Andi.  2010. Hukum  Acara  Pidana  Indonesia. Edisi
Revisi. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika.
Kartasapoetra,  G,  dkk. Hukum  Perburuhan  di  Indonesia
Berlandaskan Pancasila, Jakarta: Bina Aksara. 1986.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Khakim,  Abdul. Dasar-Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan
Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
Kusumaatmadja,  Mochtar. Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum
Dalam Pembangunan Nasional. Bandung : Binacipta.
1970.
Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2004. Hukum Acara
Pidana Dalam Teori Dan Praktek . Cetakan Pertama.
Jakarta : Ghalia Indonesia.
Manan, Abdul. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi,
Cetakan  kesatu, Jakarta :  Kencana  Prenada  Media Group, 2014.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum . Cet. Ke-
1. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
Patrik,  Purwahid. Asas  Itikad  Baik  dan  Kepatutan  dalam Perjanjian. Semarang: Badan penerbit UNDIP. 1986.
Prints,  Darwan. Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia .  Bandung:
Citra Aditya Bakti. 2000.
Riyanto, Astim. Teori Konstitusi. Bandung : Yapemdo, 2009.
Salam,  Faisal.  2001. Hukum  Acara  Pidana  Dalam  Teori  &
Praktek , Bandung: Mandar Maju.
Sastrohadiwiryo, Siswanto. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia
Pendekatan  Administratif  dan  Operasional. Cetakan
Ketiga . Jakarta:  Bumi Aksara. 2005.

## Pakuan Law Review
Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015 e-ISSN
Soedjono,  Wiwoho. Hukum  Perjanjian  Kerja. Jakarta  :Bina
Aksara, 2003.
Soedarjadi. Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha . Yogyakarta:
Pustaka Yustisia. 2009.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Cet.3, Jakarta:
UI Press. 2008.
Soesilo,  R.  1973. Hukum  Acara  Pidana  (Prosedur  Penyelesaian
Perkara  Pidana  Bagi  Penegak  Hukum). Bogor  :
Politeia.
Sova,  Sakhiyatu. Tiga  Nilai  Dasar  Hukum  menurut  Gustav Radbruch .  Semarang:  Fakultas  Hukum  Diponegoro,
2013.
Tanya,  Bernard  L.  dan  Yoan.  Simanjuntak,  Markus  Y.  Hage.
Teori  Hukum,  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.
Trijono,  Rachmat. Pegantar  Hukum  Ketenagakerjaan. Jakarta:
Sinar Sinanti, 2014.
Widodo,  Hartono.  dan  Judiantoro. Hukum  Ketenagakerjaan
Bidang  Hubungan  Kerja. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. 2013.
Wijayanti,  Asri. Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi .
Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

## Pakuan Law Review

## C. Lain-lain
Ahamidi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi
Banten. Wawancara: tanggal 10 Juli 2016.
Casale,  Giuseppe. Pengawasan  Ketenagakerjaan  Apa  dan
Bagaimana:  Panduan  Untuk  Pekerja,  (Organisasi
Perburuhan Internasionl). Direktur Program
Admiistrasi dan Pengawasan Ketenagakerjaan).
Lembar  Fakta: Pengawasan  Ketenagakerjaan  di  Indonesia.
http://www.ilo.org /wcmsp5/groups/public/asiaro-bangkok/ilo, diakses tanggal 20 Juni 2016.
Noname. Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Terbaru  UU  No  13 Tahun  2003  dan  Klasifikasi  Tenagakerja .  dalam
http://www.gurupendidikan.net.,  Diakses  26  April
2016.
Noname. “Pengertian Hubungan Kerja”. Dalam
http://www.sarjanaku.com. Diakses 26 April 2016.
Penegakan-tindak-pidana-ketenagakerjaan-harus-
dimaksimalkan-melalui-ppk-dan-ppns. http://buruh- online.com/2015/11/diakses tanggal 9 Mei 2018.
Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pid.Tipiring/2016/PN.Srg.