## PROBLEMATIKA INDEPENDENSI HAKIM SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN
Adinda Thalia Zahra 1 , Aditia Sinaga 2 , Muhammad Rafli Firdausi 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Email: aditiasinaga13@students.unnes.ac.id 1 , raflibagus879@students.unnes.ac.id 2 , adindathaliaaa@students.unnes.ac.id 3

## Abstrak
Penulisan  karya  ini  bertujuan  untuk  membagi  pemikiran  kepada  masyarakat  luas  tentang persoalan independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Tulisan berfungsi sebagai alat hukum  bagi  hakim  untuk  menjalankan  perannya  dalam  mengadili  dan  mengambil  keputusan  dalam suatu perkara sehingga tidak terpengaruh oleh campur tangan atau pengaruh dari kalangan kekuasaan lain, baik yang berada di dalam organ internal kekuasaan eksekutif maupun di dalam organ kekuasaan eksekutif.  Meskipun  norma  agama  dijadikan  pedoman  dalam  pasal  ini  karena  diketahui  bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya cukup patuh terhadap norma, namun temuan menunjukkan bahwa hakim tetap mengambil keputusan di Indonesia guna menyelidiki dan menemukan rasa keadilan dalam masyarakat.
Kata kunci : Kekuasaan Kehakiman, Sistem Peradilan, Independensi Hakim.

## Abstract
The purpose of writing this work is to share thoughts with the general public regarding the issue of the independence of judges as the executors of judicial power. Writing functions as a legal tool for judges to carry out their role in adjudicating and making decisions in a case so that they are not affected  by  interference  or  influence  from  other  power  groups,  both  within  the  internal  organs  of executive power and within the organs of executive power. Even though religious norms are used as guidelines in this article because it is known that Indonesian people are generally quite obedient to norms, the findings show that judges still make decisions in Indonesia to investigate and find a sense of justice in society.
Keywords: Judicial Power, Judicial System, Judge's Independence.

## PENDAHULUAN
Menurut  Shetreet  S.  &  J.  Deschnes,  meskipun  konsep  independensi  peradilan  (maka disebut  independensi)  telah  lama  dianggap  penting  dalam  sistem  peradilan,  namun kenyataannya  tidak  banyak  mendapat  perhatian.  Konsep  independensi  lembaga  peradilan banyak menarik perhatian dan menjadi topik penelitian. Sejak lahirnya konsep negara hukum, independensi  hakim menjadi  subyek sengketa konstitusionalis yang berlarut-larut  ( Utama & Saraswati, 2021).
Argumen  yang  mendukung  dan  menentang  pemberian  kebebasan  kepada  hakim  datang dari  para  pragmatis  yang  bekerja  dengan  sekolah-sekolah  progresif.  Pendukung  positivisme dan  penganut  pragmatisme  menginginkan  hakim  bertindak  sebagai  terompet  dan  corong hukum (Bouche De Laloi), Namun, pendukung sekolah progresif memperjuangkan kebebasan hakim,  yang  tidak  hanya  sebagai  penegak  hukum,  tetapi  juga  legislator  dan  inovator
(Rechtsvinding  dan  Rechtsvorming).  Karena  pada  masa  itu  hakim  yang  diangkat  oleh  raja berasal dari kalangan feodal, mereka terpaksa menerapkan hukum yang telah ditetapkan oleh sistem feodalisme, dan dalam konteks negara dan pemerintahan yang bersifat pragmatis dan positivistik yang berbasis pada pengetahuan tentang feodalisme.
Hakim  tidak  punya  pilihan  selain  mematuhi  perintah  di  lingkungan  ini.  Namun,  para pendukung ideologi progresif terus-menerus menganjurkan dan memperjuangkan hakim untuk independen dalam menjalankan tugas peradilannya demi menegakkan hukum yang adil sesuai dengan norma-norma keutamaan. Hakim berfungsi  sebagai  pelaksana kekuasaan kehakiman melalui pengadilan negeri. Hakim bukan sekadar silogisme "terompet" atau "corong" hukum; mereka juga pelaksana hukum, pencipta (dalam hal penemuan hukum yudisial), dan mampu menciptakan  hukum  yang  sah.  Akibatnya,  para  hakim  harus  terikat  oleh  hukum  dalam  arti pembatasan legislatif yang signifikan untuk kepentingan minoritas yang berkuasa.
Tugas kehakiman hakim harus diberikan keleluasaan agar setiap perkara yang dihadapinya dapat  diputus  sesuai  dengan  pemeriksaan,  persidangan,  dan  penyelesaian  perkara  yang dihadapinya,  serta  dapat  mengambil  pilihan  yang  adil  dan  berpengetahuan.  Perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin kebebasan hakim, memungkinkan mereka untuk berfungsi tanpa campur tangan dari kekuasaan negara atau pemerintah, intimidasi dari kekuatan koersif lainnya,  atau  ancaman  yang  merusak  secara  psikologis  baik  selama  persidangan  maupun setelah  putusan  dijatuhkan.  Hakim  dianggap  sebagai  penegak  hukum  yang  efektif  karena mereka adalah penerjemah hukum yang dapat dipercaya/terampil dalam menafsirkan hukum dan  cerdas  dalam  menilai  dan  menerapkan  keadilan.  Hal  ini  karena  hakim  dijamin  secara hukum untuk menjalankan tugas peradilannya.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  Penulis  mengunakan  metode  penelitian  normatif  dengan menggunakan  sumber-sumber  primer  dan  sekunder  yang  diperoleh  melalui  studi literatur  di perpustakaan hukum sebagai data penelitian. Setelah itu, isi hukum diuraikan secara kualitatif dan diadopsi metode preskriptif untuk menangani masalah yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Landasan Teoritik
Ketidakberpihakan  Hakim  Teori  dan/atau  gagasan  penguraian  dan  pemecahan kekuasaan harus ditemukan untuk  mengetahui kerangka dasar atau dasar teori  pembentukan kemandirian  hakim  dalam  menjalankan  fungsi  peradilannya  di  lingkungan  peradilan  negara sebagai  penyelenggara  peradilan.  Jika  diperhatikan  secara  historis,  pengertian  kekuasaan kehakiman merupakan turunan atau turunan dari teori John Locke dan Montesquieu tentang pembagian atau pemisahan kekuasaan.
Dalam  bukunya  "Two  Treaties  of  Government",  John  Locke  berpendapat  bahwa kekuatan suatu negara dibagi di antara beberapa organ dari berbagai entitas berdaulat. Menurut John Locke, sangat penting untuk menyebarkan kekuasaan di antara banyak organ negara untuk mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  yang  hanya  terkonsentrasi  pada  satu  organ  dan  untuk menjaga konsentrasi kekuasaan yang hanya ada di beberapa organ negara. Kekuasaan, menurut John Locke, diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori: Kekuasaan Legislatif 2. Kekuasaan Eksekutif  Otoritas  Federal  3.  Karena  kekuasaan  eksekutif  melibatkan  kewenangan  untuk mengadili  sebagai  bagian  dari  penegakan  hukum.  Ketiga  organ  lembaga  kekuasaan  negara tersebut  memiliki  tingkat  kewenangan  yang  berbeda-beda,  dengan  kekuasaan  yudikatif termasuk dalam porsi organ kekuasaan eksekutif (Sulityowati, 2017).
La  Ode  Husen  berpendapat  jika  konsep  pembagian  kekuasaan  John  Locke  merupakan reaksi  terhadap  absolutisme  raja  abad  ke-14,  ketika  otoritas  administratif  di  Eropa  Barat terkonsentrasi di tangan satu orang, yaitu raja. Ide dalam mengakuisisi kewenangan membuat undang-undang dari tangan raja dan menempatkannya di tangan lembaga negara (Staatkundig organ)  yang  berdiri  sendiri  baru  mulai  muncul  pada  awal  abad  ke-17  ( Utama  &  Saraswati, 2021).
Sebelumnya,  pada  akhir  Abad  Pertengahan,  kekuasaan  kehakiman  dicabut  terlebih dahulu dari tangan raja, baru kemudian kekuasaan kehakiman diberikan. Menurut tesis John Locke, pembentukan atau kehadiran kekuasaan kehakiman yang merupakan komponen bidang kekuasaan  eksekutif  disebabkan  oleh  kekuasaan  raja  yang  tidak  terbatas.  Karena  lembaga yudikatif  berfungsi  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman,  maka  sudah  sewajarnya kekuasaan eksekutif (Executive authority) yang semula milik raja dibatalkan, diambil alih, dan dipindahkan ke organ negara yang baru.
Menurut  perspektif  teoretis,  kekuasaan  raja  yang  pada  mulanya  diambil  darinya merupakan  kekuasaan  kehakiman  yang  dilakukan  oleh  lembaga  peradilan.  baru  kemudian kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan dicabut (legislatif). Penghapusan otoritas  peradilan  dari  penguasa  absolut  bertepatan  dengan  lahirnya  ide-ide  Baron  de Montesquieu, yang dia uraikan dalam "L'spirit des Lois," sebuah buku di mana dia menyajikan teori alternatif dari teori John Locke.
Menurut  Montesquieu,  penting  untuk  membagi  otoritas  negara  menjadi  tiga  sumbu untuk  membangun  negara  hukum  yang  demokratis.  kewenangan  legislatif,  kewenangan eksekutif, dan kewenangan yudikatif. Kekuasaan untuk membuat aturan dan peraturan dikenal sebagai kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif, termasuk kewenangan penegakan hukum. Kekuasaan  kehakiman  (judikatif),  yang  meliputi  kekuasaan  dalam  sistem  peradilan  dan kekuasaan  dalam  rangka  menegakkan  supremasi  hukum.  (Penegakan  hukum).  Tiga  sumbu kekuasaan  mengacu  pada  pembagian  tiga  wilayah  kekuasaan  negara,  yang  masing-masing berbeda dari yang lain baik dari segi subjek maupun fungsinya (Zaki, 2016).
Immanuel  Kant,  seorang  mahasiswa  Montesquieu,  memberikan  konsep  tiga  sumbu terpusat  atau  pusat-pusat  kekuasaan  negara  yang  berbeda  dengan  nama  Trias  Politica.  Tri mengacu  pada  tiga  sebagai  pusat  atau  poros,  sedangkan  Politica  mengacu  pada  kekuasaan. Teori Trias Politica berkaitan dengan Teori pembagian kekuasaan (Distribution of Power) dari John  Locke  dan  teori  pemisahan  kekuasaan  (Separation  of  Power)  dari  Montesquieu memberikan  landasan  bagi  keadilan  dan  kekuasaan  dalam  menentukan  bentuk  sistem pemerintahan.
Paham  Pemisahan  Kekuasaan  Trias  Politica  dari  Montesquieu  dan  Immanuel  Kant memberikan landasan teoretis  dan validitas otoritas yudisial yang diberikan oleh hakim dari berbagai pengadilan negara bagian sebagai entitas yang terpisah dan berpemerintahan sendiri dalam  ranah  kekuasaan  kehakiman.  Serbuan,  campur  tangan,  dan  campur  tangan  yurisdiksi lain.
Tesis  Trias  Politica  ternyata  tidak  sepenuhnya  dapat  diterima  sebagai  praktik inkonstitusional  sebagaimana  yang  sedang  berkembang.  Sulit  untuk  menerapkan  teori  ini secara keseluruhan karena, ketika sebuah negara berkembang, sebuah organ kekuasaan negara dapat  diberikan lebih dari satu  fungsi. Sebaliknya, suatu  lembaga kekuasaan negara mampu
diberikan  fungsi  ganda,  seperti  halnya  kekuasaan  eksekutif  diserahi  fungsi  dalam  bidang kekuasaan untuk menetapkan undang-undang dan peraturan (Andi, 2019).
Dalam  praktik  ketatanegaraannya,  Amerika  Serikat  yang  dianggap  sebagai  pionir penerapan  konsep  pemisahan  kekuasaan  negara  memiliki  sistem  saling  mengontrol  dan pertimbangan  timbal  balik  (Check  and  Balance  System)  antar  otoritas  nasional.  Karena Kongres memiliki otoritas legislatif yang lebih sedikit, hak Veto Presiden atas tindakan yang diperkenalkan  di  Kongres  Amerika  sebenarnya  membatasi  penerapan  tesis  Trias  Politica  di Amerika  Serikat.  Dalam  hal  ini  Ronald  S.  Lumbuun  menyatakan  bahwa  asas  pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan merupakan Salah satu tanda dan persyaratan pokok dari negara  hukum  adalah  adanya  pembagian  kekuasaan  antara  lembaga  legislatif  yang  bertugas membuat  undang-undang,  lembaga  eksekutif  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan pemerintahan,  lembaga  kehakiman  yang  menjalankan  proses  peradilan  dalam  kasus pelanggaran hukum, serta lembaga administratif lainnya, semuanya diatur berdasarkan hukum yang berlaku.
Mengapa  kekuasaan  kehakiman  yang  dilaksanakan  secara  fungsional  oleh  hakim peradilan harus merdeka serta bebas dari segala intervensi kekuasaan lain? Menurut Zubaedi, di  negara-negara  yang  tidak  menganut  konsep  TriasPolitica  sekalipun,  independensi  hakim sebagai pewaris kekuasaan kehakiman tetap dihormati. Dengan demikian, teori Trias Politica memberikan  landasan  teoritis  bagi  independensi  hakim  dalam  menjalankan  kewenangan kehakimannya melalui peradilan Negara (Hukum et al., 2015).

## B. Sistem Kekuasaan Kehakiman
Sistem hukum yang didirikan atau ditegakkan di suatu negara tidak dapat dipisahkan dari  struktur  kekuasaan  kehakiman  negara  tersebut.  Kodifikasi  (hukum  tertulis)  ketentuan undang-undang  yang  dibentuk  dan  disahkan  oleh  negara  melalui  lembaga  atau  organisasi negara diperbolehkan menjadi acuan hukum utama bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental.
DPR dan Presiden Indonesia adalah dua badan atau badan pemerintah yang memiliki yurisdiksi  ini.  Sumber  hukum  utama  bagi  negara-negara  yang  menggunakan  sistem  hukum Common Law, keputusan hakim di dalam yurisprudensi hukum adat sering dijadikan sebagai preseden yang diikuti oleh hakim lain ketika mengambil keputusan dalam perkara yang serupa.
Pengadilan  diyakini  sebagai  pusat  tindakan  hukum  di  negara-negara  yang  mengikuti sistem  ini,  setidaknya  secara  teori.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  hakim  memainkan  peran penting  dalam  penciptaan  undang-undang  yang  sebenarnya.  Sistem  hukum  ini  memiliki dampak  yang  signifikan  terhadap  struktur  kekuasaan  kehakiman  saat  ini.  Hal  ini  akan berdampak signifikan pada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di negara-negara dengan aliran kodifikasi. Hal ini mengandung arti bahwa hakim selalu mengutamakan batasan- batasan  perundang-undangan  dalam  menjalankan  tugas  yudisialnya.  Hal  tersebut  juga  akan mempengaruhi independensi hakim di negara-negara common law karena hakim merupakan pelaksana  kekuasaan  kehakiman  dan  senantiasa  berpedoman  pada  common  law  (public practice), yang diwujudkan melalui yurisprudensi hakim dalam putusan pengadilan.
Menurut  hasil  penelitian  para  ahli  hukum,  kedua  sistem  hukum  tersebut  dalam perkembangannya memiliki manfaat yang saling menguntungkan satu sama lain. Akibatnya, tidak ada lagi perbedaan yang jelas antara kedua sistem hukum tersebut dalam praktiknya, yang juga mempengaruhi independensi. Hakim berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di negara-negara yang menganut hukum perdata, ini berarti bahwa sistem peradilan tidak lagi terbatas pada sistem kodifikasi (Hukum Tertulis), tetapi lebih memungkinkan untuk referensi hukum tidak tertulis. Namun, sistem Common Law sama-sama rentan untuk menyimpang dari aturan berbasis presiden (Baihaki et al., 2020).
Perubahan  paradigma  sistem  hukum  ini  memberikan  kebebasan  yang  lebih  besar kepada  hakim  untuk  menjalankan  kekuasaan  kehakimannya  tanpa  dibatasi  oleh  titik-titik referensi  hukum  yang  dapat  menjadi  rekomendasi  bagi  mereka  dalam  memutuskan  suatu perkara dalam rangka pemberesan yang berkeadilan.

## C. Independensi Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
MA  dan  MK  semuanya  memiliki  kewenangan  kehakiman  yang  otonom  di  bawah sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  yang  mereka  gunakan  untuk  menegakkan  keadilan  dan menegakkan supremasi hukum.
Kekuasaan  kehakiman  adalah  kekuasaan  khusus  yang  digunakan  untuk  menegakkan aturan  hukum.  Kekuasaan  kehakiman  diberikan  dalam  berbagai  pengaturan,  termasuk pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan Mahkamah  Konstitusi.  Kelompok  lain  yang  berurusan  dengan  kekuasaan  kehakiman menghadapi batasan hukum.
Wewenang  suatu  negara  yang  berdaulat  dalam  menjalankan  sistem  peradilan  untuk memastikan  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila  dan konstitusi  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dapat  dikatakan sebagai kekuasaan kehakiman., serta melaksanakan negara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan Resmi Undang-Undang Nomor  I Nomor 48 Tahun  2009 memberikan penjelasan lebih rinci tentang independensi peradilan dalam penyelenggaraan peradilan.
Sebuah negara yang didirikan di atas hukum dapat dianggap sebagai salah satu prinsip utama menjamin pemenuhan otoritas kehakiman yang independen dari pengaruh otoritas lain, untuk  menjalankan  sistem  peradilan  yang  menjunjung  tinggi  hukum  dan  keadilan.  Dalam melaksanakan  tanggung  jawabnya  dan  menggunakan  wewenangnya,  hakim  dan  hakim konstitusi  dituntut  untuk  menjaga  independensi  peradilan.  Selain  situasi  yang  dicakup  oleh UUD 1945 Republik Indonesia, pihak luar tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses hukum.
Mahkamah Agung adalah puncak dari konfirmasi institusional dan vertikal sebelumnya dari independensi cabang yudisial. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dan kebal dari kendala politik dan lainnya untuk menjalankan tugasnya.
Hakim di lembaga peradilan menjalankan kekuasaannya di seluruh wilayah peradilan sesuai dengan independensi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh konstitusi negara dan peraturan  perundang-undangan  yang  diakui  sebagai  hukum  pelaksanaan  yang  berlaku  di bawahnya. Selain struktur kelembagaan pengadilan, hakim yudisial harus memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim tingkat banding dan tingkat banding.
Adjektiva  “independen”  dan  “terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  pemerintahan”, menurut  Jimly  Asshidiqie,  memiliki  makna  institusional  dan  fungsional.  Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilimpahkan kepada badan hukum yang tanggung jawab utamanya harus menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, tanpa  alasan  untuk  menolak  mengadili  suatu  perkara  karena  tidak  ada  atau  ambigu  dalam undang-undang. Dengan demikian, pengadilan berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh orang yang meminta keadilan.
Pengadilan  diharuskan  untuk  mempertimbangkan  dan  mengadili  masalah  tersebut berdasarkan undang-undang yang tidak ada atau ambigu, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Hakim diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
mendukung hukum dan keadilan tanpa campur tangan penguasa atau komponen lain yang tidak sesuai  dengan  tujuan  hukum  dan  keadilan.  Oleh  karena  itu,  hakim  diharapkan  untuk  selalu melakukan penyidikan, memantau dinamika sosial, serta memahami standar hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki sifat yang independen, memiliki moralitas dan  keadilan  yang  tinggi,  jujur,  dan  memiliki  pengetahuan  yang  luas  di  bidangnya.  Mereka harus  mematuhi  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim  sebagai  persyaratan  untuk menjalankan tugasnya sebagai hakim independen yang mengutamakan supremasi hukum dan keadilan melalui sistem peradilan. Tugas mereka adalah untuk bertindak secara profesional dan sesuai dengan hukum dalam menjalankan tugas mereka.
Menjaga hukum dan keadilan sangat bergantung pada independensi lembaga peradilan. Sudah  selayaknya  jaminan  pelaksanaan  hukum  dan  keadilan  tidak  dapat  dicapai  tanpa independensi  lembaga  peradilan.  Demokrasi  dan  supremasi  hukum  dengan  peradilan  yang independen berjalan beriringan secara konseptual dan praktis.
Tidak akan ada demokrasi atau negara berdasarkan aturan hukum tanpa peradilan yang independen dan kebebasan hakim untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan memutuskan kasus.  Negara  hukum  yang  demokratis  harus  memiliki  peradilan  yang  tidak  memihak. Hubungan  ini  tidak  sepihak.  Sebuah  negara  hukum  dan  demokrasi  adalah  kondisi  yang diperlukan  untuk  peradilan  yang  independen.  Dengan  kata  lain,  demokrasi  dan  supremasi hukum saling bergantung pada peradilan yang independen. Hal ini mampu diilustrasikan bagai dua sisi mata uang.
Tujuan  utama  peradilan  adalah  membangun  masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan makmur.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  untuk  menjadikan  lembaga  yudikatif  sebagai lembaga  tersendiri,  mengembalikan  peran  fundamentalnya  dalam  menjamin  keadilan  dan kepastian  hukum,  memenuhi  perannya  sebagai  pengawas  lembaga  negara  lainnya,  serta memajukan,  memfasilitasi,  dan  menegakkan  prinsip-prinsip  rule  of  the  rule.  Demokrasi diperlukan untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan mengakui kedaulatan rakyat.
Independensi hakim dan lembaga peradilan merupakan tujuan independensi peradilan dalam  rangka  mewujudkan  peradilan  yang  mandiri.  Institusi  kekuasaan  kehakiman  harus otonom  secara  organisasional  dan  bebas  dari  segala  campur  tangan  dan  pengaruh  kekuatan pemerintahan  lainnya.  Dalam  kerangka  ini,  hakim  dilarang  menyerahkan  kewenangan
kehakimannya  kepada  ideologi  dan  kepentingan  politik  tertentu.  Kekuasaan  yudikatif  harus dipisahkan secara ketat dari otoritas negara lainnya, terutama cabang eksekutif dan legislatif, untuk memberikan check and balances politik.
Presiden mampu mengintervensi dan mencampuri urusan pengadilan untuk keperluan revolusi, kehormatan bangsa dan negara, atau urusan umum yang mendesak. Ayat ini hanya berarti bahwa Presiden berwenang mengintervensi proses peradilan atas nama negara, bangsa, atau urusan umum yang krusial.
Bagian  ini  memberdayakan  presiden  untuk  memulai  prosedur  peradilan  atas  nama melindungi negara, negara bagian, atau kepentingan publik yang penting. Di sisi lain, terdapat struktur administratif untuk melibatkan dan mengkooptasi kekuasaan kehakiman. Kementerian Kehakiman,  Kementerian  Agama,  dan  Departemen-departemen  di  lingkungan  Angkatan Bersenjata memiliki yurisdiksi atas organisasi, administrasi, dan pendanaan semua pengadilan, meskipun Mahkamah Agung adalah mahkamah agung.
Sejak  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970  tentang  Ketentuan- Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  yang  menggantikan  Undang-undang  Kekuasaan Kehakiman  sebelumnya  dan  menghapuskan  peran  tegas  Presiden  dalam  mengintervensi kewenangan  teknis  kehakiman  di  lembaga  peradilan,  telah  dilakukan  upaya-upaya  untuk memperkuat kekuasaan kehakiman. Peradilan yang mandiri yang tidak dipengaruhi oleh entitas negara  lain.  Meskipun  tidak  dapat  disangkal,  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1970  tetap merupakan  kooptasi  administratif  kekuasaan  kehakiman  Indonesia  karena  peran  eksekutif dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pendanaan pengadilan (Utama & Saraswati, 2021).
Keinginan masyarakat untuk memiliki kekuasaan kehakiman yang otonom dan bebas dari  segala  macam  campur  tangan  semakin  berkembang.  Karena  kekuasaan  kehakiman merupakan kekuasaan yang otonom, maka dipandang penting untuk menciptakan pemisahan yang jelas antara tugas yudikatif dan eksekutif guna mewujudkan peradilan yang mandiri dan mandiri. dari kekuasaan pemerintah.
Kemudian,  sebagai  pengganti  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  lama, diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 menetapkan batasan waktu untuk mengintegrasikan organisasi, administrasi, dan dana yang sebelumnya diawasi oleh masing-masing departemen.
Sebagai hasil dari reformasi yang terus berjalan dan komitmen kuat masyarakat untuk mempertahankan  supremasi  hukum,  telah  dibentuk  lembaga  kekuasaan  kehakiman  baru bernama  Mahkamah  Konstitusi  selain  Mahkamah  Agung.  (MK).  Mahkamah  Agung  dan lembaga peradilan yang mengawasinya menjalankan kewenangannya pada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan konstitusi.

## D. Merajut Independensi Peradilan
Secara  kontekstual,  independensi  peradilan  bisa  diartikan  sebagai  segala  faktor  atau kondisi  yang  mendukung  sikap  batin  hakim,  yang  bebas  mengungkap  dan  kemudian mengungkapkan  nuraninya  terhadap  keadilan  selama  proses  persidangan.  Isu  pembatasan kemerdekaan diproyeksikan akan merusak sistem hukum kita, mencederai bahkan mencabik- cabik rasa keadilan rakyat. Bahkan, dikotomi kaya versus miskin hampir selalu menentukan ruang lingkup masalah independensi peradilan.
Menurut pola pemetaan ini, ada atau tidaknya independensi peradilan ditentukan oleh tiga  faktor:  integritas  (kapasitas  mental  dan  fisik)  hakim,  infrastruktur  yang  mendukung komponen juri, dan ketersediaan sistem peradilan.
Skenario  peningkatan  kesejahteraan  peradilan  didasarkan  pada  pengetahuan  tentang adanya tiga (tiga) faktor penentu independensi peradilan. Sekalipun kehadirannya yang parsial tidak  serta  merta  dan  secara  spontan  mengubah  wajah  keadilan  dalam  sekejap,  penerapan rasionalisasi  pendapatan/kesejahteraan  hakim  mau  tidak  mau  akan  terserap  dan  kemudian diaktualisasikan  sebagai  fundamental  utama  sekaligus  katalis  dalam  percepatan  perbaikan hukum. tiga aspek (faktor) yang menentukan independensi lembaga peradilan.
Ketika  mempertimbangkan  integritas  hakim  sebagai  faktor  pertama,  lingkup "mentalitas" dan "kemampuan" (keterampilan dan kompetensi ilmiah) hakim sebagai subyek keadilan  dibahas.  Ranah  inilah  yang  selama  ini dibenarkan  dalam  beberapa  analisis  sebagai biang  kebobrokan  peradilan  di  negeri  ini.  Sintesis  ini  tampaknya  didukung  oleh  banyaknya penangkapan  hakim  yang  menerima  suap  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK), berbagai temuan survei yang menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat pada lembaga keadilan.
Perlu  dicatat  bahwa  "faktor  integritas  hakim"  mencakup  aspek  intrinsik  dari "mentalitas",  yang  lebih  abstrak  dan  sulit  dinilai  dalam  praktik.  Hal  ini  selain  memperkuat “capability”  sebagai  aspek  internal  yang  masih  terukur  dan  terprediksi  dalam  konteks
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
rekrutmen sejak awal. Ini lebih subyektif dan sepenuhnya didasarkan pada sikap batin hakim (niat dan keinginan pribadi), berlawanan dengan indikator obyektif, yang lebih bersifat pribadi, sehingga setelah hakim melakukan tugasnya, penilaian tentang baik buruknya sikap dalam arti baru akan dirasakan sepenuhnya (to judge) (Baihaki et al., 2020).
Berdasarkan  pengetahuan  tentang  mentalitas  dalam  ciri-cirinya  sebagai  komponen intrinsik,  jelaslah  bahwa  kita  membutuhkan  sistem  yang  dapat  memastikan  mentalitas  lurus hakim selama masa jabatannya. Tidak diragukan lagi bahwa semua orang akan setuju bahwa derajat kesejahteraan, selain komponen lainnya, tidak dapat diabaikan jika semua pihak jujur dan tidak memihak dalam memandang hal ini tanpa perlu penelitian atau kajian. yang cukup menantang.
Lainnya antara lain adanya aparat pengawasan yang ketat dan terintegrasi, serta bentuk pembimbingan  berkala  yang  keras  dan  terorganisir.  (dengan  janji  mekanisme  reward  and punishment). Hal ini sejauh ini telah diabaikan dan tampaknya sengaja dibayangi oleh masalah reformasi  peradilan  lainnya.  Tanpa  berusaha  mengecilkan  makna  penyatuan  lembaga peradilan,  memang  benar  bahwa  penegasan  paradigma  pemisahan  kekuasaan  masih  bersifat parsial.  Sekalipun  signifikan,  kehadiran  Komisi  Yudisial  harus  dilihat  sebagai  langkah signifikan  dan  mendesak.  Namun,  jika  tidak  dibarengi  dengan  upaya  bersama  untuk meningkatkan  integritas  sumber  daya  manusia,  langkah  monumental  ke  arah  reformasi peradilan tersebut terasa hampa dan seringkali membuahkan hasil yang tidak efektif, baik pada tataran kerangka berpikir logis maupun dalam praktik di lapangan.
Implementasi PP No. 94 Tahun 2012 yang merupakan wujud realitas dari tanggapan baik  pemerintah  terhadap  meningkatnya  tekanan  terhadap  hakim  di  seluruh  tanah  air sehubungan  dengan  permintaan  peningkatan  kesejahteraan  hakim.  Hal  ini  pada  dasarnya merupakan bagian terakhir dari teka-teki yang melengkapi rencana reformasi peradilan dalam strategi keseluruhan mewujudkan Mahkamah Agung yang mandiri. Ini dalam rangka menjaga kredibilitas hakim.
Selain  itu,  tersedianya  infrastruktur  untuk  mendukung  kerja  hakim  yang  bebas  dan diperlakukan  secara  bermartabat  menjadi  faktor  kedua  yang  mempengaruhi  independensi lembaga peradilan. Dalam pengertian ini, infrastruktur pendukung mengacu pada komponen struktur  dan  sistem  operasi  pengadilan  yang  membantu  dan  mendukung  hakim  dalam menjalankan kewajiban peradilannya. Selanjutnya, ketersediaan infrastruktur pendukung harus
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
dipandang sebagai seperangkat norma hukum dan budaya hukum yang mendukung kewajiban dan independensi hakim sejalan dengan penerapan teori sistem Lawrence M. Friedman.
Untuk  menjalankan  kekuasaan  kehakimannya,  seorang  hakim  tentu  membutuhkan bantuan  dan  bantuan  sistem  peradilan,  lembaga  peradilan,  bahkan  sekretariat  lembaga peradilan.  Kebobrokan  sistem  dan  sikap  sumber  daya  manusia  di  bidang  ini  niscaya  akan berdampak  pada  seberapa  cepat  hakim  menjalankan  kewajiban  peradilannya,  bahkan  dalam skala  yang  sangat  besar,  keadaan  tersebut  berpotensi  mengancam  independensi  lembaga peradilan itu sendiri.
Bentuk  penguatan  integritas  sistem  peradilan  yang  dimaksud  harus  dilaksanakan menggunakan  strategi  yang  serupa  dengan  pola  penguatan  integritas  hakim  yang  telah dipaparkan sebelumnya, yaitu dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan, melakukan  pembinaan  rutin  terhadap  hal-hal  teknis  dan  profesional,  serta  pembentukan mekanisme pengawasan yang ketat. Integritas para hakim dan elemen pendukung lainnya di dalam sistem peradilan dapat ditingkatkan untuk mencapai sebuah budaya penegakan hukum yang  tegas  dan  berwibawa,  yang  ditandai  dengan  integritas  yang  tinggi,  kejujuran  dan penghormatan terhadap nilai-nilai keadilan.
Meningkatnya derajat budaya penegakan hukum di lembaga peradilan sebagai subjek penegakan  hukum  juga  akan  memberikan  pengaruh  percepatan  yang  besar  terhadap peningkatan budaya penegakan hukum secara keseluruhan. Karena jelas bahwa pada tahap ini aparat penegak hukum peradilan akan menciptakan perlawanan atas seluruh macam penipuan dan  kegiatan  kotor  di  semua  tahapan  proses  peradilan,  sebenarnya  penentangan  terhadap korupsi adalah perlawanan terhadap korupsi yang sesungguhnya (Ulya, 2016).
Wajar jika sikap dan perlawanan seluruh sistem  peradilan tetap bertahan. Paradigma dan  cara  berpikir  masyarakat  akan  bergeser,  khususnya  para  pencari  keadilan,  yang  harus beralih dari paradigma dan budaya berpikir yang terkesan pesimis terhadap proses peradilan jika  tidak  disertai  dengan  suap  dan/atau  bentuk  penipuan  lainnya  menjadi  paradigma  dan budaya berpikir. yang optimis tentang kesucian. Dari prosedur hukum dan memasukkan sikap tabu terhadap segala perbuatan curang dalam melanjutkan proses peradilan yang bersangkutan. Suatu  pola  pergeseran  pemikiran  yang  bila  didukung  oleh  tersedianya  seluruh  norma  yang mendukung  dan  menegaskan  berlakunya  independensi  peradilan,  baik  pada  tataran  norma fundamental maupun standar substantif terkait, norma elaborasi/peraturan pelaksanaan teknis,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 3 No. 2 Mei - Agustus 2023
sampai dengan norma etika yang menekankan batas-batas perwujudan maksud kemerdekaan pengadilan dimaksud.

## E. Analisis Kasus Suap Hakim Agung
Di Indonesia kasus suap sudah menjadi rahasia umum, yang dimana pelaku suap bukan hanya  dari  tokoh  masyarakat  saja  melainkan  bisa  juga  terjadi  pada  penegak  hukum,  seperti hakim. Hakim dalam menjalankan wewenang dan tugas nya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Apabila  hakim  tersebut  melanggar  wewenang  dan  tugas nya  maka  akan  mendapatkan  sanksi  dan  dianggap  menyelewengkan  kode  etik  dari  profesi hakim (Kamil, 2006).
Hakim  memiliki  kualitas  independensi,  yang  berarti  bahwa  mereka  tidak  dapat memiliki  pengaruh  asing  pada  pengambilan  keputusan  mereka  ketika  melaksanakan  tugas mereka  dan  menjalankan  wewenang  mereka.  Hakim  memiliki  kebebasan  dan  keleluasaan untuk menggunakan penilaiannya dalam menjalankan tugasnya sekaligus membuat penilaian tentang perkara (Andi,2019).
Namun,  walaupun  sudah  adanya  independensi  hakim  tetap  saja  banyak  hakim melakukan pelanggaran. kasus pelanggaran yang terjadi pada hakim contohnya suap menyuap, kasus suap sering sama artikan dengan hadiah yang diberikan oleh pihak kedua atau uang sogok yang diberikan untuk memperlancar untuk tujuan tertentu terutama pada lalu lintas hukum.
Hakim Sudrajat Dimyanti dari Mahkamah Agung dituduh melakukan penyuapan dalam salah satu kasus terbaru. SD tersangka dalam kasus ini dituduh menerima uang sekitar Rp800 juta melalui ETP. DY mencairkan dana atas nama SD; SD sebelumnya telah menerima uang dari YP dan ES sebesar sekitar SGD 202.000 (sekitar Rp2,2 miliar). Putusan tersebut terkait dengan  pengajuan  mosi  putusan  sela  dalam  perkara  perdata  yang  melibatkan  operasional Koperasi Simpan Pinjam ID, di mana diduga uang yang diberikan YP dan ES kepada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS (Ilham, 2023).
Tersangka SD diduga melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 sampai 1 KUHP atas perbuatannya, bersama dengan DY, ETP, MH, NA, dan AB sebagai pihak penerima.
Tim  Investigasi  akan  memeriksa  tersangka  HT  dan  IDKS,  dan  KPK  akan  segera menjadwalkan  kehadiran  mereka.  KPK  juga  akan  melihat  klaim  tambahan  DY  dan  lainnya yang menerima uang dari pihak berperkara Mahkamah Agung lainnya.

## F. Kekuasaan Kehakiman di Dunia Internasional
Kebutuhan  akan  independensi  kekuasaan  kehakiman  telah  menarik  perhatian masyarakat  dunia.  Banyak  negara  telah  menjadi  tuan  rumah  konferensi  regional  dan internasional  mengenai  masalah  independensi  peradilan,  yang  telah  menghasilkan  sejumlah piagam, deklarasi, dan prinsip panduan.
“Setiap orang berhak atas pengadilan yang adil, terbuka, kompeten, independen, dan tidak memihak,” bunyi Pasal 10 Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun Piagam PBB  tidak  memiliki  definisi  yang  jelas  tentang  independensi  yudisial,  konvensi  ini  menjadi dasar  bagi  perjanjian  regional  dan  internasional  selanjutnya  yang  menekankan  perlunya independensi yudisial.
Kedua,  Prinsip  Siracuse  (1981)  menunjukkan  independensi  peradilan  di  mana  setiap hakim  bebas  untuk  memberikan  keputusan  berdasarkan  bukti  yang  dia  kumpulkan  dan pemahamannya tentang hukum, bebas dari pengaruh atau tekanan yang tidak semestinya dari sumber  manapun,  langsung  atau  tidak  langsung.  Selain  itu,  pengadilan  yang  bebas  dari pengaruh eksekutif dan legislatif serta memiliki yurisdiksi atas semua hal yang terkait dengan keadilan, baik secara langsung maupun melalui hak untuk memeriksa, juga diperlukan.
Ketiga, International Bar Association mensponsori New Delhi Standards (1982), yang diadakan  atas  saran  mereka.  Bagian  ini,  yang  menekankan  bahwa  individu  hakim  harus memiliki independensi personal dan substantif, diharapkan dapat mewakili norma minimum independensi peradilan. Dalam rangka menjamin bahwa hakim individu tidak dalam kendali presiden, syarat dan ketentuan layanan peradilan harus mendapatkan perlindungan yang setara. Sebaliknya,  independensi  substantif  menunjukkan  bahwa  seseorang  secara  eksklusif  terikat pada hukum dan hati nuraninya ketika menjalankan tugas yudisialnya sebagai hakim. Selain itu, peradilan secara keseluruhan harus otonom dan terpisah dari pemerintah. Seorang hakim harus  bersikap  tidak  memihak  terhadap  sesama  hakim  dan  pihak  lain  baik  selama  proses pengambilan keputusan maupun secara umum.
Keempat,  Pasal  2  Prinsip  Dasar  Independensi  Peradilan  PBB  menyatakan  bahwa Kejaksaan  harus  mengambil  keputusan  dalam  perkara  secara  tidak  memihak,  berdasarkan
hukum dan fakta, dan tanpa campur tangan dari pihak manapun atau karena sebab apapun, baik langsung maupun tidak langsung.
Deklarasi ini menekankan kode etik profesi peradilan, akuntabilitas, dan transparansi keuangan.  Baik  dimensi  individual  maupun  institusional  dari  independensi  peradilan dinyatakan  dalam  deklarasi  tersebut.  Ada  dua  pendekatan  untuk  menjamin  independensi individu lembaga peradilan, yang pertama adalah melindungi hakim dari bahaya sehingga tidak takut atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kedua, proses pemilihan hakim dan standar etika  yang  mengaturnya  harus  dibuat  sedemikian  rupa  sehingga  mengurangi  kemungkinan korupsi dan pengaruh luar.
Kelima, Prinsip Perilaku Peradilan Bangalore. Terlepas dari kurangnya definisi spesifik tentang  independensi  peradilan,  kesepakatan  tersebut  menguraikan  sejumlah  prinsip  yang sangat  penting  untuk  pemenuhan  independensi  tersebut.  Di  berbagai  negara,  cita-cita  ini dianggap penting dalam perkembangan perilaku peradilan. Kemandirian, ketidakberpihakan, kejujuran,  kesopanan,  keadilan,  kompetensi,  dan  ketekunan  adalah  beberapa  contoh  dari kebajikan ini.
Konsepsi Pancasila dan UUD 1945 yang melarang seluruh wujud pengaruh dari internal dan eksternal kekuasaan kehakiman memberikan landasan yang paling kuat bagi kemandirian peradilan  di  Indonesia.  Konsepsi  Pancasila  sebagaimana  termaktub  dalam  UUD  1945  dan berbagai  peraturan  perundang-undangan  sebagai  kerangka  kehidupan  bernegara  merupakan landasan  hukum  yang  esensial  dan  operasional  bagi  kemandirian  lembaga  peradilan  yang diperlukan untuk mempertahankan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud. menjadi.
Upaya merusak independensi pengadilan sering dilakukan, baik secara historis maupun praktis. Namun seiring berjalannya waktu dan kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin berkembang, demikian pula cara-cara mengintervensi kekuasaan kehakiman. Setidaknya ada dua jenis dimensi intervensi yang terjadi: dimensi dikronis dan sinkronis. Intervensi diakronis mengacu  pada  intervensi  terhadap  proses  mental  hakim  yang  dipengaruhi  oleh  masa  lalu. Intervensi  sinkronis,  di  sisi  lain,  adalah  semacam  intervensi  yang  mendesak  hakim  untuk mengikuti opini populer dan tren saat ini. Kondisi hakim itu sendiri, maupun struktur internal kekuasaan  kehakiman,  dapat  berdampak  pada  independensi  lembaga  peradilan.  Intervensi internal dapat membahayakan independensi peradilan karena kepemimpinan manajemen yang
tidak efektif, prosedur dan struktur pengawasan, dan koordinasi sistem pembinaan (Suherman, 2019)

## KESIMPULAN
Sistem hukum yang didirikan atau ditegakkan di suatu negara tidak dapat dipisahkan dari  struktur  kekuasaan  kehakiman  negara  tersebut.  Kodifikasi  (hukum  tertulis)  ketentuan undang-undang  yang  dibentuk  dan  disahkan  oleh  negara  melalui  lembaga  atau  organisasi negara diperbolehkan menjadi acuan hukum utama bagi negara-negara yang menganut sistem hukum  Eropa  Kontinental.  Independensi  hakim  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman menjamin negara akan independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Pengadilan negeri mempunyai  kekuasaan kehakiman untuk  mengadili  dan memutus perkara demi kepentingan hukum  dan  keadilan.  Asas  pemisahan  kekuasaan  memberikan  landasan  dan  legitimasi  bagi pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman oleh hakim melalui pengadilan negeri. Upaya merusak  independensi  pengadilan  sering  dilakukan,  baik  secara  historis  maupun  praktis. Namun  seiring  berjalannya  waktu  dan  kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum  semakin berkembang, demikian pula cara-cara mengintervensi kekuasaan kehakiman.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Universitas Islam Bandung, 1995. Baihaki, Muhammad Reza, Fathudin Fathudin, and Ahmad Tholabi Kharlie, ‘Problematika Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi’, Jurnal Konstitusi , 17.3 (2020), 652–75
Bushtami,  Dachran,  ‘KEKUASAAN  KEHAKIMAN  DALAM  PERSPEKTIF  NEGARA HUKUM  DI  INDONESIA’,  Jurnal  Masalah-masalah  Hukum,  Jilid  46  No.4,  oktober 2017
Hukum, Jurnal Ilmu, Pascasarjana Universitas, Syiah Kuala, Eza Aulia, Mahdi Syahbandir, Magister Ilmu, and others, ‘DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI HAKIM’, 3.2 (2015), 46–54
I  Gusti  Ketur  Irawan, ‘Penerobosan  Terhadap  Batas-Batas    Kebebasan    Kekuasaan kehakiman’ , Jurnal  Masalah-Masalah Hukum, Vol.39, No.4. Desember 2010
Iham  Oktavian, 'Sidang  Perdana  Kasus  Suap  Hakim  Agung  Sudrajad  Dimyati  Digelar Besok' , Selasa 14 Februari 2023, Detiknews.
Irianto,  Sulityowati,  ‘Problematika  Hakim  Dalam  Organisasi  Peradilan  Dan  Praktik’, Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan Dan Masyarakat Di Indonesia :
Studi Sosio-Legal , 2017, 77
Kamil,  Iskandar. ‘Kode  Etik  Profesi  Hakim’  dalam  Pedoman  Perilaku  Hakim  (Code  of Conduct), Kode  Etik  Hakim  dan  Makalah  Berkaitan.  Jakarta:  Mahkamah  Agung  RI, 2006.
Konsorsium  Reformasi  Hukum  Nasional  dan  Lembaga  Kajian  dan  Advokasi  untuk Independensi  Peradilan.  Menuju  Independensi  Kekuasaan  Kehakiman.  Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 1999.
Kusumohamidjojo,  Budiono  ,  1999,  Ketertiban  yang  Adil,    Problematika  Filsafat  Hukum.
Jakarta: Grasindo
Monica  Ayu  Caesar  Isabela, 'Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia' ,  18  Februari  2022, Kompas.com.
Nasrullah, Nasrullah, ‘Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal Pada Tindak Pidana Narkotika’ , SIGn Jurnal Hukum, (2020)
Nurul  Qamar,  Salle,  Amiruddin,  Kaharuddin  Syah  Y.  Dt.  Amas,  Rusli  Dg.  Palabbi,  Andi Suherman,  &  Farah  Syah  Rezah.  (2018).  Negara  Hukum  atau  Negara  Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat). Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
Pasha Yudha Ernowo, '  Kasus  Suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati  Segera Disidangkan', Kamis 9 Februari 2023, Infopublik.
Priskap,  Ridham, '  Sejarah  Perkembangan  Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia' ,  JIUBJ, Februari 2020.
Satyanegara,Ery, ‘Kebabasan Hakim Memutus Perkara Dalam  Konteks Pancasila  (Dintinjau Dari Keadilan Substantif)’, Jurnal  Hukum dan Pembangunan, Vol.44,  No.4, Oktober 2013
Suherman,  Andi,  ‘Implementasi  Independensi  Hakim  Dalam  Pelaksanaan  Kekuasaan Kehakiman’, SIGn Jurnal Hukum , 1.1 (2019), 42–51
Tasrif, S. ‘Kemandirian Kekuasaan Kehakiman’ dalam Kemandirian Kekuasaan Kehakiman , Editor Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan. Jakarta:  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
Ulya,  Zaki,  ‘PEMBATALAN  KEWENANGAN  KOMISI  YUDISIAL  DALAM REKRUTMEN HAKIM DIKAITKAN DENGAN KONSEP INDEPENDENSI HAKIM (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015)’, 28.3 (2016), 482–96 Utama,  Rico  Yodi  Tri,  and  Retno  Saraswati,  ‘Independensi  Dan  Urgensi  Restrukturisasi Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  Berdasarkan  Aspek  Kekuasaan  Kehakiman’, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum , 5.1 (2021), 53–70