Sketsa Bisnis, Volume 10 No. 2 September 2023, 236-253

## SKETSA BISNIS
Journal homepage:
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS ISSN 2356-3672 E-ISSN 2460- 0989 Naskah Diterima : 29 Juni 2023 Diterima Publikasi : 30 September 2023
Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pandaan
Rossa Ilma Silfiah 1* , Septian Silviana Rossa 2
1,2 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Yudharta Pasuruan, Jl. Yudharta No.7, Kembangkuning, Sengonagun, Kec. Purwosari, Pasuruan,
Jawa Timur 67162, Indonesia
*) Penulis Korespondensi: rossa@yudharta.ac.id

## Abstract
As for the policy regarding the imposition of fees at  the market,  it is regulated by local  laws  and  regulations.  One  crucial  aspect  of  market  fee  management  is  the government's responsibility in overseeing the collection, payment, and deposit processes of these fees. This research aims to understand how the management of market fees is carried  out,  particularly  in  the  city  of  Pandaan,  Pasuruan  Regency,  and  how  this management  can  contribute  to  increasing  local  revenue,  aslong  with  the  supporting  and hindering  factors.  The  research  method  used  is  qualitative,  involving  data  collection through  observation,  interviews,  and  documentation.  The  research  findings  indicate  that the  management  of  market fees  in  Pandaan  City  has  been  effective,  although  there  are still  some  challenges,  especially  in  the  planning  phase,  such  as  the  formulation  of regulations, determination of market facilities, and fee tariff setting. One prominent issue is the  lack  of  consistency  in  determining  market  facilities.  However,  in  the  process  of managing  market  fees,  there  are  supporting  factors  that  have  made  a  significant contribution, such as the establishment of the HP3 organization (Association of Pandaan Market Traders). On the other hand, hindering factors in fee management include the lack of awareness among traders, the presence of supermarkets around the market leading to intense  competition,  and  issues  related  to  the  organization  of  the  market  space  that  still require improvement.
Keywords: Management, Retribution, Traditional Market

## Abstrak
Adapun  kebijakan  mengenai  pengenaan  retribusi  pada  pasar  diatur    oleh  hukum dan  peraturan  setempat.  Salah  satu  aspek  penting  dalam  pengelolaan  retribusi  pasar adalah tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi proses pemungutan, pembayaran, dan  penyetoran  retribusi  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  bagaimana pengelolaan  retribusi  pasar  dilakukan  khususnya  di  kota  Pandaan  -    Kabupaten
Pasuruan, dan bagaimana pengelolaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah. Beserta  faktor-faktor  yang  mendukung  atau  menghambatnya.  Metode  penelitian  yang  di gunakan adalah kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  retribusi  pasar  di  Kota Pandaan  telah  berjalan  efektif,  meskipun  masih  ada  beberapa  kendala  yang  dihadapi teruama dalam perencanaan seperti pembuatan peraturan, penentuan fasilitas pasar, dan penetapan  tariff  retribusi.  Salah  satu  masalah  yang  mencolok  adalah  kurangnya keteraturan dalam  penentuan fasilittas pasar. Namu, dalam  proses pengelolaan retribusi pasar, terdapat faktor pendukung yang telah berkontribusi, yaitu pembentukan organisasi HP3  (Himpunan  Pedagan  Pasar  Pandaan).  Sementara  itu,  faktor  penghambat pengelolaan  retribusi  yang  ditemukan  diantaranya  meliputi  kurangnya  kesadaran  dari pedagan, kehadiran supermarket di sekitar pasar yang memnyebabkan persaingan ketat dan masalah penataan tata ruang pasar yang masih perlu diperbaiki.
Kata Kunci Pengelolaan, Retribusi, Pasar Tradisional

## 1.  Pendahuluan
Retribusi  merupakan  pungutan  oleh  pemerintah  terhadap  masyarakat  untuk  jasa  atau pelayanan  yang  diberikan.  Meski  bertujuan  meningkatkan  pendapatan  daerah  dan kualitas  layanan,  praktik  ini  kerap  menimbulkan  permasalahan,  seperti  kurangnya transparansi, double charging , pungutan liar, dan ketidaksesuaian antara kualitas layanan dengan  tarif  yang  dikenakan.  Selain  itu,  masalah  administratif,  diskriminasi,  legalitas, pendelegasian kewenangan, prinsip manfaat, dan kurangnya mekanisme pengaduan juga menjadi  isu  yang  sering  ditemui  (Himmah  2021;  Rorong  and  Budiarso  2021;  Ulfa  & Mashur 2022). Kurangnya kesadaran masyarakat akan pembayaran retribusi merupakan dampak dari kurang baiknya tatakelola dan alokasi retribusi itu sendiri, hal ini seperti pada penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Ulfa  &  Mashur  2022)  yang  menyebutkan  bahwa implementasi retribusi di kota Pekan Baru tidak sesuai dengan kualitas yang didapatkan oleh masyarakat yakni terkait kebersihan dan permasalahan sampah yang dialami.
Permasalahan  terkait  implementasi  retribusi  juga  dialami  pasar  petir  Kabupaten Serang,  beberapa  permasalahan  yang  dialami  adalah  kurang  sadarnya  pemilik  usaha pada  pasar  untuk  membayar  retribusi  dikarenakan  aturan  dan  sanksi  yang  diberlakukan masih kurang jelas, sehingga untuk operasionalisasi kegiatan pasar dana yang digunakan adalah  dana  iuran  lepas.(Yuningsih  2015).  Pendapatan  asli  daerah  adalah  pendapatan yang diperoleh oleh daerah melalui pengumpulan dana sesuai dengan peraturan daerah yang telah diatur oleh undang-undang. Tujuan utama dari pendapatan asli daerah adalah memberikan  wewenang  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  membiayai  pelaksanaan otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  yang  ada  di  wilayah  tersebut,  yang  merupakan hasil dari konsep desentralisasi. Pendapatan asli daerah umumnya terbesar berasal dari
retribusi daerah. Sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009, retribusi daerah adalah kontribusi yang harus dibayarkan kepada daerah oleh individu atau badan hukum, yang dikenakan sesuai  dengan  hukum,  tanpa  mendapatkan  imbalan  secara  langsung,  dan  digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Secara  umum,  pajak  dapat  didefinisikan  sebagaimana  yang  dirumuskan  oleh Soemitro  (2004)  sebagai  kontribusi  wajib  yang  harus  disetor  oleh  individu  atau  entitas kepada  pemerintah  daerah  tanpa  mendapatkan  imbalan  seimbang  secara  langsung. Kontribusi  ini  dapat  diwajibkan  oleh  hokum  pajak  daerah  dan  digunakan  untuk mendukung  kegiatan  pemerintahan  dan  pebangunan  diwilayah  tersebut.  Pentingnya kriteria  pajak  daerah  berkaitan  dengan  peran  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan pendapatan mereka guna mencapai kemandirian keuangan dan mendukung pembiayaan proyek-proyek  di  tingkat  daerah.  Tujuannya  adalah  agar  proses  pengumpulan  dan penetapan  tarif  pajak  terhadap  sumber-sumber  pendapatan  dapat  dilakukan  sesuai dengan  kewenangan  Pemerintah  Daerah.  Sumber  pendapatan  tersebut  harus  mampu menghasilkan  pendapatan  pajak  yang  lebih  besar  daripada  total  atau  sebagian  besar biaya layanan  yang harus dikeluarkan. Jika biaya layanan meningkat, maka pendapatan pajak  juga  seharusnya  meningkat.  Penerimaan  dari  sumber  pendapatan  ini  diharapkan dapat  mendukung  berkelanjutan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan memperkuat program otonomi daerah.
Menurut  Undang-undang  No.  28  Tahun  2009,  Retribusi  Daerah  adalah  sejumlah uang yang diambil oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran untuk layanan atau izin tertentu  yang  disediakan  secara  khusus  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  diberikan  kepada individu  atau  entitas  tertentu  untuk  kepentingannya,  selain  itu    pengambilan  uang  oleh Pemerintah  Daerah  sebagai  bentuk  penghargaan  atau  pembayaran  yang  berdasarkan pada  pencapaian  atau  layanan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  langsung dinikmati  oleh  individu  masyarakat  dan  proses  pelaksanaannya  berdasarkan  peraturan yang berlaku. (Putra 2018: 185). Menurut undang-undang  No. 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah  adalah  sejumlah  dana  yang  diambil  oleh  Pemerintah  Daerah  sebagai pembayaran  untuk  layanan  atau  izin  tertentu  yang  disediakan  secara  khusus  oleh Pemerintah  Daerah  dan  diberikan  kepada  individu  atau  entitas  tertentu  untuk kepentinganny.  Definisi  lain  dari  retribusi  daerah  adalah  pengambilan  uang  oleh pemerintah  daerah  sebagai  bentuk  penghargaan  atau  pembayaran  yang  berdasarkan pada  pencapaian  atau  layanan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  dan  langsung  dinikmati oleh masyarakat, dengan aturan yang berlaku (Putra 2018: 185).
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pasar  Pandaan  karena  beberapa  hal,  pertama  Pasar pandaan merupakan salah satu pasar di Kabupaten Pasuruan yang di prioritaskan untuk
berkembang,  salah  satunya  pada  bidang  pengelolaan  retribusi  secara  elektronik  (Emil 2020). Selanjutnya pasar Pandaan merupakan pasar dengan luas ± 5 hektar dengan total 1873  pedagang,  dengan  angka  yang  besar  ini  memungkinkan  peneliti  memberikan kontribusi  yang  signifikan  bagi  pemerintah  Kabupaten  Pasuruan  terkait  pentingnya retribusi  dan  pengelolaannya,  adapun  hal  lainnya  adalah  lokasi  geografis  yang  mudah dijangkau sehingga mempermudah peneliti dalam memperoleh data penilitan.
Pasar  Pandaan  memiliki  peran  penting  sebagai  salah  satu  kontributor  utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi daerah, khususnya retribusi pasar. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Pasuruan  No.  7  tahun  2012  tentang  retribusi  pelayanan  pasar.  didefinisikan  sebagai “pembayaran  atas  pelayananipenyediaan  tempat/fasilitas  pasar  untuk  kegiatan  usaha perdagangan/fasilitas  lainnya  dalam  lingkungan  pasar  yang  dimiliki/dikelola  oleh Pemerintah  Daerah.”  Sedangkan  “Pasar  adalah  tempat  bertemunya  pihak  penjual  dan pembeli  untuk  melaksanakan  transaksi,idimana  proses  jual  beli  terbentuk  melalui  tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan tempat usaha  berupa  ruko,  toko,  kios,  los,  bedak  dan  tenda  serta  halamannya  yang dimiliki/dikelola dengan hak i menempati pasar.”
Perlunya menstabilkan PAD menyebabkan pentingnya penrapan peraturan daerah yang  baik,  dalam  hal  ini  agar  pemerintah  dapat  memberikan  arahan  yang  jelas  kepada aparat retribusi dalam menjalankan tugas mereka dengan baik dan sesuai peraturan, Ini akan  memungkinkan  meningkatnya  pengawasan  terhadap  manajemen  retribusi  pasar, sehingga kesadaran dalam membayar retribusi dapat ditingkatkan. Selain itu, Pemerintah juga  perlu  memberikan  perhatian  yang  cukup  terhadap  pembangunan  fasilitas  pasar untuk  memastikan  bahwa  masyarakat  akan  terus  bersedia  membayar  retribusi  pasar.. Secara umum, kualitas otonomi daerah dapat dinilai dari sejauh mana kebutuhan daerah dapat  dibiayai  melalui  PAD.  Peningkatan  PAD  bersumber  dari  retribusi  pasar  harus didukung  oleh  perbaikan  struktur  dan  system  yanga  efisien  dan  efektif,  sehingga pemungutan  pajak  menjadi  lebih  efektif.  Apabila  pencapaian  pendapatan  dari  retribusi pasar semakin mendekati sasaran yang telah ditentukan, ini menandakan bahwa tingkat efektivitas  juga  meningkat,  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  harus  focus  dan  serius dalam  penggunaan  hasil  dari  retribusi  pasar.  Karena  pengelolaan  retribusi  pasar  pada dasarnya  diperuntukkan  kegiatan  ekonomi  agar  berjalan  sesuai  tujuan,  hal  ini  sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Nagut,  Setyabudi,  &  Rakhmadian  2023;  Parma 2023; Suryanata & Felani 2023)
Berdasarkan  pengamatan  awal  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  situasi  yang sebenarnya dilapangan menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar bukanlah tugas
yang  mudah  bagi  Pemerintah,  mengingat  masih  banyak  sekali  keluhan  yang  terjadi. Pasar Pandaan, yang memiliki status sebagai pasar kelas I, masih menghadapi tantangan terkait kondisi fisik dan non-fisik yang memerlukan penanganan segera oleh Pemerintah. Dalam upaya ini dugungan dari pelaku ekonomi di Pasar pandaan juga sangat diperlukan. Kondisi yang ada diiPasar Pandaan saat ini masih kurangnya penataan tempat pedagang yang stategis, karena pasar yang sangat besar dan luas, sehingga penataan yang sudah diatur  sebelumnya  oleh  petugas  pasar  dirasa  tidak  cocok  dengan  keadaan  dagangan mereka, Sehingga, hal ini mengakibatkan penderitaan bagi para pedagang karena banyak pengunjung  yang  tidak  ingin  berkeliling  untuk  mencari  barang  yang  akan  mereka  beli. Saat ini, pengunjung cenderung lebih memilih tempat yang cepat, mudah, dan terjangkau. Selain  itu,  beberapa  pedagang  juga  mengalami  kesulitan  dalam  membayar  pungutan tepat waktu karena stok dagangan yang belum terjual dan kurangnya pembeli. Keadaan- keadaan seperti ini dengan jelas memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah.

## 2.  Tinjauan Teori
2.1  Manajemen
Secara  etimologis,  konsep  pengelolaan  berakar  dari  kata  "kelola,"  yang  mencerminkan tindakan  mengurus  dan  mengendalikan  suatu  hal  dengan  tujuan  tertentu.  Pengelolaan merupakan  salah  satu  cabang  ilmu  manajemen  yang  terkait  dengan  proses  mengurusi dan mengendalikan berbagai aspek atau entitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Atmosudirjo  (2005:160)  menjelaskan  bahwa  pengelolaan  melibatkan  pengendalian  dan optimalisasi  semua  faktor  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan  yang spesifik.  di  sisi  lain  Moekijat  (2000),  menggambarkan  pengelolaan  sebagai  serangkaian proses yang mencakup perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara sengaja untuk merumuskan dan mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Sahabuddin et al, 2023; Murnir 2014).
Menurut  Terry  (2021:9), pengelolaan  serupa  dengan manajemen sehingga  dapat dipahami  sebagai  suatu  proses  yang  mencakup  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan,  dan  pengawasan  dengan  memanfaatkan  pengetahuan  dan  keterampilan baik  dalam  ilmu  maupun  seni  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Penjelasan lebih rinci meliputi:
a.  Perencanaan  ( Planning ):  Ini  adalah  proses  pemilihan  fakta-fakta  yang  relevan  dan menghubungkannya  serta  membuat  dan  menggunakan  perkiraan  atau  asumsi  untuk
masa  yang  akan  datang.  Hal  ini  dilakukan  dengan  cara  menggambarkan  dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
b.  Pengorganisasian  ( Organization ):  Melibatkan  penentuan,  pengelompokkan,  dan penyusunan  berbagai  jenis  kegiatan  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan.  Ini  juga mencakup  penempatan  orang-orang  (pegawai)  dalam  kegiatan-kegiatan  tersebut  dan penunjukan hubungan wewenang yang diberikan kepada setiap orang dalam  konteks pelaksanaan kegiatan yang diharapkan.
c.  Pelaksanaan/Tindakan  ( Actuating ):  Proses  ini  melibatkan  membangkitkan  dan mendorong  semua  anggota  kelompok  agar  bersedia  dan  berupaya  maksimal  dalam mencapai  tujuan.  Ini  dilakukan  dengan  tulus  hati  dan  selaras  dengan  perencanaan serta upaya pengorganisasian yang dilakukan oleh pimpinan.
d.  Pengawasan  ( Controlling ):  Melibatkan  proses  menentukan  apa  yang  harus  dicapai, menilai  pelaksanaan  kegiatan  yang  sedang  berlangsung,  dan  melakukan  perbaikan- perbaikan  yang  diperlukan.  Tujuannya  adalah  memastikan  bahwa  apa  pun  yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Dengan  mengacu  pada  pandangan  para  ahli  manajemen  ini,  dapat  disimpulkan bahwa  pengelolaan  adalah  suatu  proses  kegiatan  yang  dijalankan  dengan  cara  yang sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen agar kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana, terukur,  dan  teratur.  Suawa  et  al,  (2021)  menjelaskan  dalam  lingkup  yang  lebih  luas, manajemen  juga  melibatkan  pengembangan  keterampilan  dan  pemahaman  dalam mengelola  perubahan,  mengantisipasi  tantangan  masa  depan,  dan  menyesuaikan  diri dengan  inovasi  dan  perkembangan  teknologi  baru.  Ini  merupakan  komponen  penting dalam  memastikan  keberlanjutan  dan  kesuksesan  jangka  panjang  dari  organisasi  atau entitas mana pun.(Amrullah et al, 2023; Fitria et al 2023).

## 2.2  Retribusi Pasar
Retribusi  adalah  pembayaran  yang  dipungut  oleh  Pemerintah  Daerah  sebagai  imbalan atas  pemberian  jasa  atau  izin  tertentu  yang  disediakan  atau  diberikan  secara  khusus, dengan tujuan untuk kepentingan individu  atau badan tertentu. Yani (2008) menjelaskan retribusi  daerah  sebagai  pengumpulan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  daerah  sebagai imbalan  atas  jasa  atau  izin  tertentu  yang  secara  spesifik  disediakan  dan/atau  diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan.
Untuk istilah-istilah terkait menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu:
a.  Pemungutan  adalah  serangkaian  aktivitas  yang  dimulai  dengan  pengumpulan  data mengenai  objek  dan  subjek  retribusi  yang  harus  dibayar,  hingga  kegiatan  penagihan retribusi kepada pihak yang berutang, termasuk pengawasan atas proses penyetoran.
b.  Jasa  merujuk  pada  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  yang menghasilkan  barang,  fasilitas,  atau  manfaat  lain  yang  dapat  dinikmati  oleh  individu atau entitas.
c.  Jasa  umum  adalah  pelayanan  yang  disediakan  atau  telah  diberikan  oleh  pemerintah daerah untuk kepentingan dan manfaat umum, dan dapat digunakan oleh individu atau badan.
d.  Jasa  usaha  adalah  layanan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  dengan  prinsip- prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat juga diberikan oleh sektor swasta.
e.  Perizinan  tertentu  adalah  tindakan  khusus  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam memberi izin kepada individu atau badan, yang bertujuan untuk mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan memantau aktivitas dan penggunaan sumber daya alam, barang, infrastruktur, atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
f.  Wajib retribusi adalah individu atau badan yang sesuai dengan peraturan dan undang- undang diwajibkan untuk membayar retribusi, termasuk mereka yang bertugas sebagai pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
g.  Masa retribusi adalah periode waktu yang ditentukan dimana wajib retribusi diberikan kesempatan  untuk  menggunakan  layanan  dan  izin  tertentu  dari  Pemerintah  Daerah yang relevan.
Pasar memiliki peran penting dalam menghubungkan dan memperlancar distribusi produk  dari  produsen  ke  konsumen.  Dalam  konteks  ini,  pasar  dapat  diartikan  sebagai tempat  di  mana  produsen  dan  konsumen  berinteraksi  untuk  melakukan  transaksi  dan memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pasar melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah,  sektor  swasta,  serta  masyarakat  dalam  peran  sebagai  pedagang  dan pembeli.  Berdasarkan  peraturan  daerah  Kabupaten  Pasuruan  No.  7  Tahun  2012,  pasar diartikan  sebagai  tempat  di  mana  penjual  dan  pembeli  bertemu  untuk  melakukan transaksi  melalui  proses  tawar-menawar.  Ini  berarti  bahwa  pasar  adalah  fasilitas  yang disediakan  oleh  pemerintah  untuk  memfasilitasi  pertemuan  berbagai  kelompok  atau individu  yang  ingin  melakukan  jual-beli.  Pasar  juga  berfungsi  sebagai  sumber  mata pencaharian  bagi  warga  setempat  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Dengan adanya pasar daerah, pemerintah dapat mengenakan retribusi kepada pedagang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
Retribusi  pasar  adalah  pengumpulan  yang  dikenakan  kepada  pedagang  oleh Pemerintah  Daerah  sebagai  pembayaran  atas  penggunaan  tempat  seperti  toko,  kios, konter,  los,  dan  halaman  pasar  yang  disediakan  di  dalam  pasar  Daerah,  atau  kepada pedagang  lain  yang  beroperasi  di  sekitar  pasar  daerah  hingga  radius  200  meter  dari
pasar tersebut (Sunarto 2005). Peraturan  Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012,  mendefinikan  retribusi  pasar  adalah  “pembayaran  atas  pelayanan  penyediaan tempat/fasilitas  pasar  untuk  kegiatan  usaha  perdagangan/fasilitas i lainnya  dalam lingkungan pasar yang dimiliki/dik elola oleh pemerintah daerah”.
Dengan  istilah  Retribusi  Pelayanan  Pasar,  Pemerintah  Daerah  menerapkan pembayaran atas layanan pasar yang mereka tawarkan. Objek dari retribusi pasar adalah setiap  pemanfaatan  fasilitas  atau  sarana  pasar  yang  disediakan  dan  dimiliki  oleh pemerintah  daerah.  Subjek  dari  retribusi  pasar  adalah  individu  atau  entitas  yang memanfaatkan  fasilitas  atau  sarana  pasar.  Dengan  demikian,  objek  dan  subjek  dari retribusi pasar adalah individu atau entitas yang menggunakan fasilitas pasar. Berikut ini adalah objek dan subjeknya. I
Tabel 1. Objek dan Subjek I Retribusi Pasar Unsur Keterangan 1 Objek Retribusii Fasilitas pasar mencakup area parkir, bangunan ruko, toko, los, kios, dan lapak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan secara khusus disediakan untuk pedagang. 2 Pengecualian Objek Fasilitas pasar diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan entitas swasta. 3 Subjek Retribusi Individu atau entitas yang menggunakan layanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 4 Wajib Retribusi Individu atau entitas yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk membayar retribusi, termasuk juga yang melakukan pengumpulan atau pemotongan retribusi.
Sumber : Perda No. 7 Th 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kab. Pasuruan

## 3.  Metode
Penelitian  merupakan  proses  yang  melibatkan  serangkaian  langkah-langkah  yang dilaksanakan  secara  terencana  dan  sistematis  untuk  tujuan  memecahkan  masalah  dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Dalam melakukan penelitian, metode penelitian  adalah  salah  satu  aspek  yang  memiliki  pentingnya  dan  harus  diambil  dengan serius, penggunaan metode penelitian bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang diinginkan dapat dihasilkan secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif  bertujuan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam  mengenai  situasi atau konteks  tertentu,  dengan fokus  pada  deskripsi  yang  rinci  tentang  realitas  yang  ada dalam  konteks  alamiah  atau  lingkungan  sebenarnya.  Tunjuan  utama  penelitian  kualitatif adalah untuk menggambarkan secara detail apa yang terjadi dilapangan penelitian sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Penelitian  kualitatif,  yang  juga  dikenal  sebagai  penelitian  kualitatif,  adalah  jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh melalui metode statistik atau pendekatan kuantitatif lainnya. Menurut Strauss & Corbin (1997), penelitian kualitatif dapat  digunakan  untuk  menyelidiki  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat,  sejarah, perilaku  individu,  fungsi  organisasi,  gerakan  sosial,  atau  hubungan  antara  individu. Sementara  menurut  Bogdan  &  Taylor  (1992:21),  penelitian  kualitatif  melibatkan  proses pengumpulan data deskriptif seperti wawancara, catatan tertulis, dan observasi terhadap perilaku individu yang diamati (Nugrahani 2014).

## 4.  Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## 4.1 Analisis Deskriptif
Pasar  Pandaan  merupakan  pasar  kelas  I  (satu)  di  Kabupaten  Pasuruan,  lokasi pasar  yang  berada  tepat  ditengah  Kecamatan  Pandaan,  menjadikan  pasar  ini  menjadi pusat kegiatan ekonomi. Berdiri pada tahun 1988, dengan luas tanah 50,000m2 dan luas bangunan  28,500m2.  Letak  yang  sangat  strategis  ditengah-tengah  peradapan  manusia membuat  Pasar  Pandaan  menjadi  pasar  yang  potensial  dalam  menyediakan  berbagai macam  kebutuhan  masyarakat.  Selain  itu  Pasar  Pandaan  juga  merupakan  pasar  yang paling  potensial  dalam  memberikan  kontribusi  terhadap  pemasukan  kas  daerah  dari retribusi  pasar.  Maka  tidak  heran  jika  keberadaan  Pasar  Pandaan  terus  bertahan meskipun umurnya sudah cukup tua.
Dari  operasional  pasar  setiap  harinya,  Pasar  Pandaan  terdiri  dari  pedagang didalam  dan  diluar  pasar  yang  beroperasi  selama  24  jam  penuh.  Untuk  operasional pedagang  didalam  pasar,  adalah  pedagang  yang  menempati  fasilitas  yang  ada  didalam area  pasar.  Berikut  adalah  denah  dan  rincian  data  pedagang  berdasarkan  lokasi berdagang di Pasar Pandaan.

## Sumber: Buku Profil Dan Kajian Pasar Rakyat Pandaan Kabupaten Pasuruan
Gambar 1. Denah Pasar Rakyat Pandaan
Sumber: Buku Profil Dan Kajian Pasar Rakyat Pandaan Kabupaten Pasuruan
Gambar 2. Diagram Data Pedagang Pasar Pandaan 22 12 90 81 138 166 147 137 288 116 76 150 18 86 82 50 15 18 13 13 12 0 50 100 150
200 250 300 350 A C E G I K M O Q B PASAR LAMA D PASAR LAMA JUMLAH PEDAGANG
Terdapat  1730  pedagang  di  Pasar  Pandaan  tampak  pada  diagram  di  atas menunjukkan  bahwa  pedagang  di  Blok  I  yang  terdiri  dari  288  pedagang  menjual Peracangan, Bumbu, Ayam potong, Ikan, Kelapa, Sayur, Daging, Pecah Belah, Gerabah, Buah,  Selep,  Snack,  Kue  basah  mendominasi.  Selain  itu  warung  salon  buah-buahan, daging sampai konveksi bahkan toko emas juga terdapat di Pasar Pandaan ini.
Sumber  daya manusia mempunyai i peran yang sangat  penting dalam  suksesnya optimalisasi  pengelolaan  retribusi  pasar.  Berikut  adalah  pengelola  pada  Pada  Pasar Pandaan menurut status dan tupoksi :
Berdasarkan Status :
- Aparatur Sipil Negara / ASN : 5 Personil
- Pegawai Tidak Tetap / PTT
: 4 Personil
- Tenaga Harian Lepas / THL : 21 Personil Berdasarkan Tupoksi
- Administrasi
: 1 Personil
- Pemungut Retribusi
: 3 Personil
- Keamanan : 8 Personil
- Kebersihan : 16 Personil
Retribusi  pasar  adalah  suatu  pembayaran  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Daerah dengan  maksud  untuk kepentingan  umum.  Dari  penjelasan  tersebut,  beberapa  hal  yang dapat diuraikan antara lain:
1.  Wajib  retribusi  adalah  kewajiban  bagi  pedagang  yang  menggunakan  tempat tertentu  untuk melakukan  penjualan  barang  atau  jasa,  baik  secara  tetap maupun tidak tetap di pasar daerah atau wilayah pasar hingga batas pagar pasar.
2.  Objek  retribusi  adalah  penggunaan  tempat  khusus  untuk  kegiatan  berjualan, sedangkan  subjek  retribusi  adalah  para  pedagang  yang  menggunakan  tempat tersebut untuk menjual barang atau jasa.
3.  etribusi  pasar  merupakan  pembayaran  yang  dikenakan  kepada  setiap  pedagang sebagai  bentuk  pengganti  layanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam menyediakan fasilitas untuk mereka berdagang.
4.  Untuk  menumbuhkan  kesadaran  pedagang  agar  berkenan  membayar  retribusi, yaitu  dengan  selalu  mensosialisasikani  dan  melakukan  pembinaan  yang  bisa meningkatkan  kesadaran  para  pedagang  tersebut  untuk  berkenan  membayar retribusi.
5.  Pentingnya  menerapkan  sanksii  yang  tegas  kepada  pedagang  yang  melanggar seperti  tidak  melakukan  kewajiban  membayar  retribusii  atau  yang  mengutang serta diterapkannya denda.
Fasilitas pasar berdasarkan Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2012 seperti yang dimaksud pada ayat (1) yaitu yang disediakan oleh pemerintah daerah berupa i : a)  Pelataran
b)  Kios/Lods
c)  Toko
d)  Ruko
e)  Bedak
f)  Pasar hewan
Tiap tempat yang menggunakan fasilitas ataupun sarana pasar akan dikenai retribusi perhari  yang  telah  ditetapkan  sebagaimana  berdasarkan  tipe  pasar,  macam  bangunan serta luasnya seperti yang dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Daerah.
Biaya  dari  retribusi  pasar  di  Wilayah  Kabupaten  Pasuruan  sudah  ditentukan menurut jenis pelayanan penyediaan pasar dan klasifikasi pasar. Klasifikasi pasar sendiri terdiri  dari  pasar  kelas  I,  kelas  II,  serta  kelas  III.  Penentuan  biaya  tersebut  dibuat berdasarkan  atas  tujuan  demi  memperoleh  keuntungan  yang  baik  sebagai  biaya pengganti i pengurusan yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Pasuruan No. 7 Tahun 2012 tentang Pelayanan Retribusi.
Pengelolaan  Retribusi  Pasar  di  Kecamatan  Pandaan  Kabupaten  Pasuruan  terkait manajemen  pengelolaannya  dapat  dilihat  dari  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan, i dan pengawasan berdasarkan (Suawa et al. 2021) yaitu:

## 1.  Perencanaan
Perencanaan  retribusi  pasar  pandaan  merupakan  kegiatan  perumusan manajemen  pengelolaan  retribusi  yang  dilakukan  oleh  Unit  Pasar  Pandaan  Kabupaten Pasuruan  dengan  berpedoman  pada  Perda.  Perencanaan  retribusi  ini  telah  diatur  di dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 dan unit pasar pandaan hanya menjalankan perencanaan  sesuai  apa  yang  sudah  di  atur  dalam  Perda  tersebut.  Dapat  diketahui bahwa  Pasar  Pandaan  menjalankan  perencanaan  searah  dengan  hukum  yang  berlaku, dan i dengan  adanya  biaya  retribusi  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Pemerintah, memudahkan petugas dalam menjalankan tugasnya, adapun wawancara yang dilakukan pada  beberapa  pengurus  pasar  Pandaan  menghasilkan  bahwa  pada  bagian  penentuan fasilitas  terdapat  kekurangan  penataan  serta  masih  memerlukan  perbaikan  dalam pembangunan.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Ikhwani Ratna and Silvi (2023) pada salah satu Desa di Provinsi Riau menemukan bahwa Sarana dan  prasarana  yang  digunakan  untuk  pemungutan  retribusi  pasar  belum  memadai. Penelitian  lain  yang  serupa  ditemukan  pada  pasar  tradisional  Manonda  Palu  yang
menyebutkan bahwa retribusi yang ada pada pasar tersebut kurang maksimal baik dalam fungsi,  penyediaan  sumber  daya  dan  infrastruktur  pasar  sehingga  sangat  perlu  bagi pemerintah  untuk  lebih effort dalam  melakukan  sosialisasi  dan  pemberlakuan  SOP (Enceng et al, 2018)

## 2.  Pengorganisasian
Pengorganisasian dapat diinterpretasikan sebagai proses pembagian tugas, yang melibatkan  penjelasan  tugas-tugas  yang  harus  diemban  oleh  setiap  anggota  atau individu.  Tujuannya  adalah  agar  setiap  anggota  dapat  mengemban  tugasnya  dengan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Pengorganisasian merupakan langkah  awal  dalam  pelaksanaan  rencana  yang  telah  disusun  pada  tahap  sebelumnya. Melalui  pengorganisasian,  petugas  dapat  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas yang  telah  mereka  terima,  menyelesaikan  masalah,  serta  mencegah  penyalahgunaan wewenang. Dapat diketahui bahwa di Pasar Pandaan sudah melakukan pengorganisasian  dengan  baik,  selain  itu  di  Pasar  Pandaan  terdapat  pengorganisasian yang  dibentuk  sendiri  untuk  menunjang  kelancaran,  keamanan  dan  ketertiban,  yaitu POKJA yang dibentuk dari petugas keamanan dan paguyupan keamanan HP3 (himpunan para pedagang pasar pandaan) yang dibentuk dari para pedagang pasar Pandaan.
Pengumpulan retribusi pasar Pandaan telah diatur oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar.  UPT  Pasar  berfungsi  sebagai  eksekutor  operasional  dari  Dinas  Pendapatan Daerah  dan  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Pasar,  yang  dibantu  oleh  staf  di  bawahnya. Staf  tersebut  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Bidang  Retribusi,  yang  mendapat mandat dari Kepala Dinas untuk mengatasi isu-isu pasar. Tugas dari UPT Pasar Pandaan meliputi:
1.  Melaksanakan regulasi pasar sesuai aturan yang ada;
2.  Pembinaan terhadap pedagang; dan
3.  Mengurus administrasi dan keperluan sehari-hari pasar.
3.  Pelaksanaan
Pelaksanaan  adalah  suatu  proses  tindakan  yang  dilaksanakan  searah  dengan keputusan  yang  ada  dari  atasan  atau  juga  bisa  berupa  keputusan  bersama,  kemudian sesuai i dengan  pengorganisasian  kerja  yang  telah  disusun  di  tahap  sebelumnya  demi mencapai  tujuan.  Pelaksanaan  dari  retribusi  pasar  di  Wilayah  Kecamatan  Pandaan haruslah searah dengan yang tertuang di dalam keputusan pemerintah atau aturan yang telah disusun oleh pemerintah daerah supaya tujuan yang ditentukan dapat digapai. i
Dari  hasil  wawancara  dengan  koordinator  pasar,  pelaksanaan  retribusi  ini menganut  pada  aturan  undang-undang  atau  perda  yang  berlaku.  Dari  prosedur pemungutan,  pembayaran,  dan  penyetoran.  Prosedur  pemungutan  yang  dilakukan petugas  pemungut  yaitu  dilaksanakan  oleh  petugas  pemungut  yang  langsung  diawasi oleh  koordinator  pasar,  dalam  pemungutan  retribusi  menggunakan  karcis  dan  kartu berlangganan,  akumulasi  retribusi  dilakukan  oleh  para  petugas  yang  ditunjuk  dan ditentukan  oleh  koordinator  pasar.  Selain  itu  pembayaran  retribusi  dilakukan  setiap  hari dan  menerima karcis  sebagai  tanda  bukti  pembayaran  retribusi,  pembayaran  langganan dilakukan  setiap  tanggal  15  perbulan  dan  tanda  bukti  berupa  kartu  langganan  yang dibawa oleh petugas pemungut. Kemudian retribusi yang diterima akan dihitung, dicacat dan dirapikan terlebih dahulu oleh petugas pemungut kedalam buku TTUK (Tanda Terima Uang  Koordinator)  dan  pelaporan  pengeluaran  karcis,  petugas  pemungut  menyerahkan retribusi  dan  buku TTUK  kepada  bendahara,  bendahara  membuatkan  BKU  (pembukuan penerimaan  retribusi),  bendahara  menyerahkan  pembukuan  BKU  dan  TTUK  kepada administrasi  untuk  dibuatkan  laporan  dan  surat  tanda  setoran  dengan  mengetahui koordinator  pasar,  administrasi  menyerahkan  kembali  kepada  bendahara  setelah disetujui  oleh  koordinator  pasar,  bendahara  menyetorkan  hasil  retribusi  ke  kasda  lewat bank  jatim  dan  penyetoran  dilakukan  setiap  hari  kerja.  Pengumpulan  retribusi  dengan sistem  rumit  tersebut  perlu  untuk  dilakukan  efisiensi  yakni  dengan menggunakan  sistem dan  prosedur  yang  simpel  sehingga  dapat  meningkatkan  kulaitas  layanan  dan mengantisipasi penyalahgunaan dana dan kewenangan pemungutan retsibusi. Hasil yang sama ditemukan pada penelitian (Mustanir and Jusman 2016; Tampil, Pangkey, and Palar 2021; Revitasari 2017)

## 4.  Pengawasan
Pengawasan  adalah  proses  mengamati  seluruh  kegiatan  dengan  tujuan  supaya semua  prosedur  berlangsung  sesuai  rancangan  yang  telah  direncanakan  sehingga menghindari hal menyimpang yang dapat memunculkan masalah dan menjadikan tujuan tidak  dapat  digapai.  Tahap  Pengawasan  ini  memiliki  peranan  yang  menjadi  penentu dalam  usaha  pencapaian  tujuan  sebab  manusia  berbuat  salah,  jadi  perlu  diamati  setiap prosesnya (Aminullah & Nur Rohmad Nuzil 2022; Rosyidi 2017; Selvianti 2017; Rizkyatus Sholiha 2019)
Pengawasan  yang  diadakan  ada  2.  Pertama  pengawasan  langsung  yang dilakukan oleh koordinator pasar Pandaan dengan melakukan pemantauan dan pengujian dari  pelaksanaan  kelola  retribusi  yang  berkaitan  dengan  akumulasi  di  lapangan.  Wujud dari pengawasan langsung yang diadakan adalah dengan memeriksa pembangunan dan
fasilitas  yang  ada  di  pasar  serta  peninjauan  bidang  administrasi  berupa  pemantauan terhadap i petugas  dan  kesediaan  petugas  yang  turun  di  lapangan.  Pengawasan  yang kedua  yaitu  pengawasan  tidak  langsung  yang  dilaksanakan  oleh  koordinator  pasar Pandaan  dengan  memberikan  laporan  secara  tertulis  maupun  secara  lisan.  Laporan tertulis yang dimaksud adalah dokumen yang mencatat hasil akumulasi retribusi serta slip bukti penyetoran yang diterima dari bank. Selain itu, laporan secara lisan merujuk kepada pendapat atau informasi yang disampaikan secara lisan selama rapat atau pertemuan.
Dalam  penjelasan  sebelumnya,  disebutkan  bahwa  pengawasan  dibagi  menjadi dua  jenis,  yaitu  pengawasan  langsung  dan  pengawasan  tidak  langsung.  Keberadaan pengawasan memiliki manfaat yang signifikan dalam mencegah potensi tindakan curang atau pelanggaran terhadap peraturan.
Tabel 2. Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Pandaan Tahun 2019-2021
Tahun Target Realisasi Persentase Pencapaian 1 2 3 4 2019 1.038.581.250 1.039.792.800 100,12% 2020 1.038.581.250 948.121.800 91,29% 2021 1.086.439.739 1.022.707.150 94,13%
Sumber: Laporan realisasi pendapatan tahun anggaran 2019-2021 DISPERINDAG Kabupaten Pasuruan Unit Pasar Pandaan
Dari  tabel  2,  dapat  disimpulkan  bahwa  target  dan  realisasi  retribusi  pasar mengalami  fluktuasi,  dengan  target  pada  tahun  2019  sebesar  1.038.581.250  karena pasar terkelola dengan baik, dan penerimaan realisasi juga sangat tinggi melebihi target yang ditentukan yaitu 1.039.792.800. Sedangkan tahun 2020 target yang ditentukan sama sebesar 1.038.581.250 dan penerimaan realisasi cukup menurun dari tahun sebelumnya yaitu  948.121.800.  Karena  kesadaran  pedagang  membayar  retribusi  tahun  ini  sedikit menurun dengan alasan pandemi covid-19.  Selain itu kenaikan target dan realisasi terjadi pada  tahun  2021  sekitar  1.022.707.150  dari  target  yang  ditentukan  sebesar 1.086.439.739.
Kesimpulan  dari  interpretasi  diatas  menunjukkan  bahwa  Pasar  Pandaan  sudah bisa memenuhi target berdasarkan realisasi yang diterima tetapi itu semua pasang surut dari  tahun  2019  yang  mencapai  realisasi  100%  dan  turun  lagi  ke  tahun  2020  yang mencapai realisasi 91% dan kembali naik lagi pada tahun 2021 yang mencapai realisasi sebesar 94% dengan penaikan target. Realisasi retribusi juga mengalami fluktuasi karena dipengaruhi oleh kondisi pasar, termasuk apakah fasilitas pasar sudah sesuai atau belum, dan  kesadaran  pedagang  dalam  membayar  retribusi  juga  berdampak  pada  pencapaian realisasi.  Pengawasan  pada  implementasi  retribusi  pasar  tradisional  apabila  dilakukan dengan  baik  dan  tepat  akan  meningkatkan  kinerja  pegawai  hal  ini  sesuai  dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mirnasari and Yamin 2021). Selain itu pengawasan pada
proses  yang  baik  akan  meningkatkan  ketepatan  alokasi  retribusi  dan  meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi pasar terkait  (Husna & Chandra 2023; Pamungkas 2023; Widad, W., Diana & Sari 2023)

## 5.  Kesimpulan dan Saran
Dalam  pengelolaan  retribusi  pasar  di  Kecamatan  Pandaan,  Kabupaten  Pasuruan, terdapat beberapa poin penting.  Pertama,  pengelolaannya belum  optimal. Hal ini terlihat dari proses perencanaan yang didasarkan pada Perda No. 7 Tahun 2012, namun Pasar Pandaan hanya mengikuti aturan yang sudah ada. Meskipun terdapat tiga tahapan dalam perencanaan,  yaitu  pembuatan  peraturan  retribusi  pasar,  penetapan  fasilitas,  dan penentuan  tarif,  namun  beberapa  tahapan  belum  diterapkan  dengan  baik.  Terutama terkait  fasilitas  pasar  yang  kurang  memadai,  membuat  pedagang  enggan  membayar retribusi  dan  tarif  yang  dirasa  memberatkan  bagi  pedagang  kecil.  Meskipun  demikian, indikator  lain  seperti  organisasi  dan  pelaksanaan  sudah  berjalan  dengan  baik.  Kedua, keberadaan  petugas  pemungut  dan  organisasi  HP3  mendukung  pengelolaan  retribusi. Ketiga, beberapa hambatan dalam pengelolaan meliputi kurangnya kesadaran pedagang, munculnya supermarket di sekitarnya, dan fasilitas yang kurang tertata dengan baik.
Sebagai saran, berkaitan dengan perencanaan yang tertuang dalam Perda, perlu adanya  peningkatan  dalam  penataan  pasar,  terutama  mengingat  luasnya  area  dan bertambahnya jumlah pedagang. Penataan atau revitalisasi fasilitas pasar perlu dilakukan secara  bertahap.  Penting  juga  untuk  menyosialisasikan  kepada  pedagang  di  Pasar Pandaan  mengenai  urgensi  membayar  retribusi,  dengan  harapan  sosialisasi  tersebut dapat  meningkatkan kesadaran  dan  pemahaman  pedagang  dalam  memenuhi  kewajiban retribusinya.  Faktor-faktor  yang  mendukung  pengelolaan  retribusi  harus  terus dipertahankan  dengan  cara  menerapkan  pembagian  tugas  yang  efektif.  Sementara  itu, untuk  faktor  penghambat,  koordinator  pengelolaan  retribusi  harus  selalu  memantau kondisi  pasar  untuk  mencegah  munculnya  hambatan  baru  yang  bisa  menghambat pencapaian tujuan.

## 6.  Daftar Pustaka
Ahmad  Yani.  2008. Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah  Di Indonesia . 3rd ed. Jakarta: Grasindo.
Aminullah,  Aminullah,  and  Nur  Rohmad  Nuzil.  2022.  “Implementasi  Good  Corporate Governance Pada Bada n  Usaha  Milik  Desa.” SKETSA BISNIS . doi: 10.35891/jsb.v9i2.3289.
Amrullah,  Abdul  Malik,  Yudin  Citriadin,  and  Muhammad  Thohri.  2023.  “Manajemen Penggunaan  Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi  Dalam  Meningkatkan  Kinerja Guru  Pendidikan  Agama  Islam  Di  Smkn  1  Na rmada  Kabupaten  Lombok  Barat.”
Jurnal Ilmiah Mandala Education . doi: 10.58258/jime.v9i3.5897. Atmosudirjo, P. 2005. Manajemen Dasar Pengertian Dan Masalah . Jakarta: Rineka Cipta. Bogdan, Robert, and Steven Taylor. 1992. Pengantar Metode Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional.
Emil.  2020.  “6  Pasar  Daerah  Di  Kabupaten  Pasuruan  Segera  Terapkan  E-Retribusi.”
Pasuruankab.Go.Id . Retrieved (https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/6-pasar- daerah-di-kabupaten-pasuruan-segera-terapkan-e-retribusi).
Enceng,  Winarti,  Nas ir  Mangasing,  and  Intam  Kurnia.  2018.  “Implementasi  Kebijakan Retribusi Pasar  Tradisional Modern Manonda Palu.” Publication . Fitria,  N.,  D.  S.  Munandar,  and ...  2023.  “Manajemen  Pengelolaan  Media  Pembelajaran Pendidikan Islam.” Edukasi Islami … .
Himmah,  Lilik  Faiqotul.  2021.  “Efektivitas  Penerimaan  Retribusi  Pasar  Di  Kabupaten Lumajang,  Provinsi  Jawa  Timur.” Efektivitas  Penerimaan  Retribusi  Pasar  Di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur .
Husna,  W.,  and  P.  S.  Chandra.  2023.  “PENGAWASAN  PENGELOLAAN  PASAR TRADISIONAL  OLEH  DINAS  PERDAGANGAN  DAN  PERINDUSTRIAN  KOTA PEKANBARU  (STUDI  KASUS  PASAR  SIMPANG  BARU  PANAM).” Majalah  Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) 20(1):198 –213. Ikhwani  Ratna,  and  Hamidah  Silvi.  2023.  “ANALISIS  EFEKTIFITAS  SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR RUMBIO KABUPATEN KAMPAR.”
Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK) . doi:
10.59832/jpmk.v3i2.209.
Mirnasari,  Tiar,  and  Yuliana  Yamin.  2021.  “ANALISIS  PENGAWASAN  PUNGUTAN RETRIBUSI  PASAR  TERHADAP  KINERJA  PEGAWAI  RETRIBUS I.” Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS) . doi: 10.24967/jmms.v5i1.1158. Moekijat. 2000. Manajemen Pemasaran . Bandung: Mandar maju.
Murnir, Misbach. 2014. “Analisa Performance Atribut Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Peningkatan Kinerja Kary awan.”
Mustanir,  A.,  and  J.  Jusman.  2016.  “IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  DAN  EFEKTIVITAS PENGELOLAAN  TERHADAP  PENERIMAAN  RETRIBUSI  DI  PASAR  LANCIRANG KECAMATAN  PITU  RIAWA  KABUPATEN  SIDENRENG  RAPPANG.” AkMen JURNAL ILMIAH 13(3). Nagut,  S.,  D.  N.  Setyabudi,  and  M. Rakhmadian.  2023.  “Analisis  Retribusi  Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Narang.” Economic and Education Journal (Ecoducation) 5(1):64 –80. Nugrahani,  Farida.  2014. Metode  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Penelitian  Pendidikan Bahasa . Solo: Cakra Books.
Pamungkas,  B.  2023.  “Analisis  Efektivitas  Pengelolaan  Retribusi  Pasar  Pada  Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM Aceh Barat.” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan/ / AKUA 2(1):12 –18.
Parma, Z. 2023. “ANALISIS POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM UNTUK PENINGKATAN  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  (STUDI  PELAYANAN  PASAR TRADISIONAL  LIPAT  KAIN  SELATAN  KECAMATAN  KAMPAR  KIRI.” JURNAL KEMUNTING 4(1):953 –94. Putra,  Windhu.  2018. Tata  Kelola  Ekonomi  Keuangan  Daerah .  Depok:  PT  Rajagrafindo Persada.
Revitasari,  Evi.  2017. Pengelolaan  Pasar  Tradisional  Oleh  Dinas  Perindustrian  Dan Perdagangan Di Kabupaten Lebak .
Rizkyatus  Sholiha.  2019.  “Evaluasi  Sistem  Dan  Prosedur  Penggajian  Dan  Pengupahan Untuk  Meningkatkan  Pengendalian  Internal  Perusahaan.” SKETSA  BISNIS .  doi: 10.35891/jsb.v5i1.1594.
Rorong,  R.  S.,  and N.  S.  Budiarso.  2021.  “RETRIBUSI  IZIN MENDIRIKAN  BANGUNAN DAN  PERMASALAHANNYA  STUDI  PADA  DINAS  PENANAMAN  MODAL  DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ….” JURNAL RISET AKUNTANSI DAN … .
Rosyidi,  Khafizh.  2 017.  “FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  PENGENDALIAN KUALITAS  PRODUKSI  SUSU  KENTAL  MANIS  PT.  IDK  PASURUAN.” SKETSA BISNIS . doi: 10.35891/jsb.v3i2.582.
Sahabuddin, R., D. I. Arief, A. A., Rauf, and A. F. Muhammad. 2023. “Kualitas Pelayanan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Negeri Makassar Ditinjau  Dari  Kemampuan  Manajerial  Dan  Kinerja  Karyawan.” SKETSA  BISNIS 10(2):214 –35.
SELVIANTI,  ISYE.  2017.  “LAKSANAAN  PERATURAN  MENTERI  PENDIDIKAN

## NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN  DANA  ALOKASI  KHUSUS  (DAK)  BIDANG  PENDIDIKAN  DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE.” SKETSA BISNIS . doi: 10.35891/jsb.v3i2.578.
Soemitro,  Rochmat.  2004. Asas  Dan  Dasar  Perpajakan  1  Dan  2 .  Bandung:  PT  Refika Aditama.
Strauss,  Anselm,  and  Juliet  Corbin.  1997. Basic  of  Qualitative  Research;  Grounded Theory  Procedures  and  Techniques.  Terjemahan  Indonesia  Oleh  Djunaidi  Ghony, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif; Prosedur, Teknik, Dan Teori Grounded . Surabaya: Bina Ilmu.
Suawa,  Pascallino  Julian,  Novie  R.  Pioh,  and  Welly  Waworundeng.  2021.  “Manajemen Pengelolaan  Dana  Revitalisasi  Danau  Tondano  Oleh  Pemerintah  Kabupaten Minahasa(Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi).” Jurnal Governance .
Sunarto. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia . Yogyakarta: Amus.
Suryanata,  I.  P.  A.,  and  H.  Felani.  2023.  “Implementasi  Kebijakan  E-Retribusi  Pasar Tradisional  Dalam  Rangka  Pencegahan  Kebocoran  Pendapatan  Asli  Daerah  Di Kabupaten Tabanan.” JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik) 10(1):106 –18. Tampil, K., M. PANGKEY, and N. Palar. 2021. “PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL TOWOâ€ TM E DI KECAMATAN TAHUNA KABUPATEN SANGIHE PADA PANDEMI COVID- 19.” Jurnal Administrasi Publik 7(101). Terry, George R. 2021. Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi . Bumi Aksara.
Ulfa,  A.,  and D.  Mashur.  2022.  “Implementasi  Kebijakan Tatakelola Retribusi  Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Kota Pekanbaru.” Cross-Border . Widad, W.,  Diana,  N.,  and  A.  F.  Sari.  2023.  “Analisis  Tingkat  Efektivitas  Dan  Kontribusi Penerimaan  Retribusi  Pelayanan  Pasar  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad) Kota Malang Periode 2018- 2020 Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.” El-Aswaq: Islamic Economics and Finance Journal 4(1).
Yuningsih,  I.  2015.  “Potensi  Retribusi  Pasar  Di  Pasar  Petir  Kabupaten  Serang.” Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No.7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar