## J urnal Legisia
Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI INDONESIA
. Budi Handayani, 2. Aziz Winoto 3. Samuji Universitas Sunan Giri Surabaya
1. budi.h@unsuri.ac.id
2. fhsunsuri@gmail.com 3. Samuji@unsuri.ac.id

## Abstract
The growth and development of a nation in the future is largely determined by the quality of children as their younger generation. Therefore the state deserves to provide special coaching and protection to guarantee  its  physical,  mental  and  social  growth  and  development.  To  carry  out  the  guidance  and provision of protection, support is needed both regarding institutions and legal tools that are more stable  and  adequate.  Children  who  commit  criminal  acts  should  be  treated  humanely  in  the  best interests of the child, meaning that children who face the law should be sentenced to imprisonment as a last resort. Indonesia already has rules to protect, prosper and fulfill the rights of children, including Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare, Law Number 11 of 2012 concerning Children's Courts and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. But it does not seem to be enough to bring about a significant change in the fate of children in conflict with the law, and what is expected in reality often  cannot  be  carried  out  properly  because  the  judge's  ruling  is  more  punitive  in  nature  to  the detriment of the child himself. Therefore, the system of punishment of children facing the law should pay attention to the interests of children and in accordance with the standards of values and treatment of a number of national and international instruments that apply to children. All these instruments of international law and national legal instruments are intended to provide guarantees of the protection of the rights of the child. Diversion and the concept of Restorative justice need to be considered  in handling children's cases. This concept involves all parties in order to improve the child's morale so that the child no longer repeats his actions but the child does not feel like a patient so that it affects the child's mental development. An educational sentencing system should be a priority for judges in passing judgments. Putting a child in prison is always a last resort and with the shortest possible time frame. Placing children in institutions that have better social benefits and functions and improvements for the child, but it is hoped that these institutions can provide special care, protection, education and skills of an educational nature so that they can be useful with the aim of helping them play socially constructive and productive roles in society.
Keywords: Criminal Acts of Narcotics Abuse, Child Protection, Diversion
Submit Approve Publish 20 Desember 2021 10 Januari 2022 27 Januari 2022

## Jurnal Legisia

## PENDAHULUAN.
Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat  berperan  dalam  pembangunan  bangsa  dan  negara.  Di  tangan  generasi  muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari  depan  yang  lebih  baik.  Sebagai  generasi  penerus  perjuangan  bangsa  Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia,  generasi  muda  dalam  hal  ini  anak  merupakan  subyek  dan  obyek pembangunan  nasional  dalam  usaha  mencapai  tujuan  bangsa  Indonesia  yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa,  sudah  selayaknya  mendapatkan  perhatian  khusus  dari  pemerintah,  dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas.  Berkaitan  dengan  pembinaan  anak  diperlukan  sarana  dan  prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang  dimaksud  menyangkut  kepentingan  anak  maupun  yang  menyangkut penyimpangan  sikap  dan  perilaku  yang  menjadikan  anak  terpaksa  dihadapkan  ke muka pengadilan.
Mental  anak  yang  masih  dalam  tahap  pencarian  jati  diri,  kadang  mudah terpengaruh  dengan  situasi  dan  kondisi  lingkungan  disekitarnya.  Sehingga  jika lingkungan  tempat  anak  berada  tersebut  buruk,  dapat  terpengaruh  pada  tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat.  Tidak  sedikit  tindakan  tersebut  akhirnya  menyeret  mereka  berurusan dengan aparat penegak hukum.
Anak  merupakan  modal  pembangunan  yang  akan  memelihara  dan mengembangkan hasil pembagunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia yang harus  ditumbuh-kembangkan  sebagai  manusia  seutuhnya,  sehingga  mempunyai kemampuan  untuk  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  sebagai  warga  negara Indonesia  yang  senantiasa  memiliki  tanggungjawab  dan  bermanfaat  sesuai  dengan Pancasila dan UUD 1945.
Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan  yang  stategis  dan  kedudukannya  sebagai  generasi  penerus  cita-cita  bangsa keberadaannya  di  tengah  kehidupan  masyarakat,  pada  prinsipnya  anak  merupakan pilar  terpenting  yang  akan  menentukan  nasib  peradaban  masyarakat  di  masa  yang akan  datang  dan  juga  anak  mempunyai  ciri  dan  sifat  khusus  yang  memerlukan pembinaan  dalam  rangka  menjamin  pertumbuhan  fisik  dan  mentalnya  secara  utuh, selaras dan seimbang.
Namun yang menjadi suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kenakalan anak yang merupakan persoalan aktual dihampir setiap negara di dunia  termasuk  Indonesia.  Saat  ini  sebagai  gambaran  merebaknya  kasus-kasus pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  anak  dapat  berupa  perkelahian,  penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam bahkan penyalahgunaan narkotika atau berbagai pelanggaran hukum lainnya. Dari beberapa kasus pelanggaran hukum

## Jurnal Legisia
Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya                           Vol. 12 No. 1 Januari 2022
tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, anak  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  membangun  bangsa  dan  negara,  justru mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
Berkaitan  dengan  masalah  penyalahgunaan  narkotika,  merupakan  masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan  melibatkan  kerjasama  antara  multidispliner,  multi  sektor  dan  peran  serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.  Perkembangan  penyalahgunaan  narkotika  dari  waktu-kewaktu menunjukan  kecenderungan  yang  semakin  meningkat  dan  akan  berakibat  sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap anak.
Khususnya  terhadap  anak  yang  sedang  berada  dalam  fase  transisi perkembangan  antara  masa  anak-anak  dan  masa  dewasa  yang  dapat  menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada  masa  anak  akan  timbul  keinginan  yang  sangat  tinggi  untuk  mencoba-coba sesuatu,  mengikuti  trend  dan  gaya  hidup,  serta  bersenang-senang  walaupun  semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan anak untuk terdorong untuk menyalahgunakan narkotika. Oleh  karena itulah apabila pada masa anak telah rusak karena penyalahgunaan narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depan anak tersebut.
Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka saya terdorong untuk melakukan  kajian  secara  mendalam  tentang  penyalahgunaan  narkotika  yang dilakukan oleh anak dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Indonesia berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka  bagaimana hukum di indonesia mengatur tentang tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  oleh  anak  dan  bagaimana  pula  langkah hukum  pemidanaan  yang  edukatif  bagi  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan narkotika.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  pembahasan  ini  mengunakan    metode  normative dengan pendekatan yuridis normative bersifat deskriptif dengan pendekatan undang- undang sebagai sumber bahan hukum utama dan literatur, teori dan berbagai sumber dari  media  online  sebagai  bahan hukum sekunder  yang  seuai  dengan tindak  pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Indonesia

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## TINJAUAN  YURIDIS  TINDAK  PIDANA  PENYALAHGUNAAN  NARKOTIKA OLEH ANAK DI INDONESIA

## A. Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karena permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula,

## Jurnal Legisia
Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya                           Vol. 12 No. 1 Januari 2022
tidak  cukup  penanganan  permasalahan  Narkotika  ini  hanya  diperankan  oleh  para penegak  hukum  saja,  tapi  juga  harus  didukung  peran  serta  dari  seluruh  elemen masyarakat. Dapat dilihat permasalahan yang timbul adalah dari segi penanganan para penyalahguna  narkotika.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika,
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan  ketergantungan,  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan.  Dari  definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk  keperluan  pengobatan,  tetapi  justru  akan  menimbulkan  masalah  yang  besar apabila di salah gunakan. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Di  samping  itu,  Pasal  1  angka  15  UU  No.  35  Tahun  2009,  menyatakan  bahwa penyalah  guna  adalah  orang  yang  menggunakan  narkotika  secara  tanpa  hak  dan melawan hukum.   Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika.
Undang-undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang- undang No. 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan  pengedar  narkotika.  Sisi  humanis  itu  dapat  dilihat  sebagaimana  termaktub pada Pasal  54  UU  No.  35  Tahun  2009  yang  menyatakan,  Pecandu  Narkotika  dan  korban penyalagunaan  narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,  menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan,  hukumannya  adalah  pidana penjara.  Itu  artinya  undang-undang  menjamin  hukuman  bagi  pecandu/korban penyalahgunaan  narkotika  berupa  hukuman  rehabilitasi,  dan  bandar,  sindikat,  dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara.
Permasalahan  yang  muncul  adalah  dari  perbedaan  persepsi  antar  para  aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahgunaan narkotika yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya  diberikan  kepada  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika.  Jaksa Penuntut  Umum  pun  hanya  bisa  melanjutkan  tuntutan  yang  sebelumnya  sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan  (Hakim)  kepada  para  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika. Seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli lagi melihat amanat Undang-Undang dan  regulasi  lainnya  yang  mengatur  tentang  penanganan  penyalahguna  narkotika. Sudah  jelas  dikatakan  dalam  pasal  54  yang  mengutamakan  bahkan  wajib  hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal itu diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
PP ini bertujuan untuk memenuhi hak pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apa yang dimaksud dalam PP No. 25 Tahun 2011 ini pun semestinya dijalankan pula oleh para aparat penegak hukum mengingat Peraturan Pemerintah termasuk dalam hierarki perundang-undangan. Begitu pula apabila kita lihat dari sisi hakim. Hakim seharusnya

## Jurnal Legisia
Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya                           Vol. 12 No. 1 Januari 2022
dapat memperhatikan pasal-pasal pada UU No. 35 Tahun 2009, sebagai berikut: PASAL 103 UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi: (1)   Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : 1. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan  dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  pecandu  narkotika  tersebut terbukti bersalah melakukan tidak pidana narkotika; atau 2. Menetapkan  untuk  mem- erintahkan  yang  bersangkutan  menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan  melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tesebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidan Narkotika. (2)   Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimna  dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalanani  hukuman.  dan,  PASAL  127  UU  No.  35  Tahun  2009  yang  berbunyi:  (2) Dalam  memutus  perkara,  hakim  wajib  memperhatikan  ketentuan  sebagaimana dimaksdu dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.  Pasal 54, 55, dan 103 UU No. 35 Tahun 2009, lebih mengutamakan para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk direhabilitasi.
Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut :  Pasal 111 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  8.000.000.000  (Delapan  milyar rupiah).  (2)  Dalam  hal  perbuatan  menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana  dengan  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
Pasal  112  :  (1).  Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki, menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  narkotika  Golongan  I,  dipidana  dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3. Pasal 113 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,  mengekspor,  atau  menyalurkan  narkotika  Golongan  I,  dipidana  dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp  10.000.000.000  (Sepuluh  milyar  rupiah).  (2)  Dalam  hal  perbuatan  memproduksi, mengimpor,  mengekspor,  atau  menyalurkan  narkotika  Golongan  I  sebagaimana  yang dimaksud  pada  ayat  (1)  beratnya  melebihi  1  (satu)  kilogram  atau  melebihi  5  (lima) batang  pohon  atau  dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya  melebihi  5  (lima)  gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
Pasal 114 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau

## Jurnal Legisia
Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya                           Vol. 12 No. 1 Januari 2022
pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp  10.000.000.000  (Sepuluh  milyar  rupiah).    (2)  Dalam  hal  perbuatan  menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam  bentuk  tanaman  beratnya  melebihi  1  (satu)  kilogram  atau  melebihi  5  (lima) batang  pohon  atau  dalam  bentuk  bukan  tanaman  beratnya  5  (lima)  gram,  pelaku dipidana  dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
Pasal  115  :  (1).  Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  membawa, mengirim,  mengangkut,  mentransito  narkotika  Golongan  I,  dipidana  dengan  penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling  sedikit  Rp  800.000.000  (Delapan  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)  yang  dalam  bentuk  tanaman  beratnya  melebihi  1  (satu)  kilogram  atau  melebihi  5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
Pasal 116 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama  15  (lima  belas)  tahun  atau  pidana  denda  paling  sedikit  Rp  1.000.000.000  (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah). (2) Dalam hal  penggunaan  narkotika  terhadap  orang  lain  atau  pemberian  narkotika  Golongan  I untuk digunakan orang lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati, cacat permanen, pelaku dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
Pasal  117  :  (1).  Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki, menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  narkotika  Golongan  II,  dipidana  dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000  (Lima  milyar  rupiah).  (2).  Dalam  hal  perbuatan  memiliki,  menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
Pasal  122  :  (1).  Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  memiliki, menyimpan,  menguasai,  atau  menyediakan  narkotika  Golongan  III,  dipidana  dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling  sedikit  Rp  400.000.000  (Empat  ratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 3.000.000.000  (Tiga  milyar  rupiah).  (2).  Dalam  hal  perbuatan  memiliki,  menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda  maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.
KUHP mengenal dua jenis pidana di dalam sistem pemidanaan Indonesia. dua jenis pidana tersebut adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana sesuai

## Jurnal Legisia
Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya                           Vol. 12 No. 1 Januari 2022
dengan ketentuan pasal 10 KUHP yang mengatur bahwa : Pidana terdiri dari atas : a. Pidana pokok :  1. Pidana mati;  2. Pidana penjara;  3. Pidana kurungan;  4. Denda;  dan b. Pidana  tambahan  :    1.  Pencabutan  hak-hak  tertentu;    2.  Perampasan  barang-barang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim”.
Berlakunya  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  1946, hukum  pidana  Indonesia telah  mendapat  satu  macam  pidana  pokok  yang  baru.  Jenis  pidana  pokok  yang  baru tersebut adalah apa yang disebut sebagai pidana tutupan54. Meskipun jenis pidana ini disebut sebagai pidana pokok, namun sebenarnya jenis pidana ini lebih merupakan cara pelaksanaan pidana penjara yang bersifat istimewa
Pelaku tindak pidana dengan latar belakang politik (pidana dengan motif-motif yang  patut  di  hormati)  pada  suatu  tempat  tertentu.  Jenis  sanksi  lainnya  yang  juga dikenal  di  dalam  KUHP  adalah  sanksi  yang  berupa  tindakan.  keberadaan  sanksi tindakan  dapat  dijumpai  didalam  Pasal 44  dan  45 KUHP.  Pasal  44  KUHP mengatur mengenai jenis sanksi tindakan yang berupa tindakan penempatan dirumah sakit jiwa bagi  orang  yang  tidak  dapat  dipertanggung  jawabkan  karena  jiwanya  cacat  dalam tumbuhnya  atau  terganggu  karena  penyakit.  Sedangkan  didalam  Pasal  45  KUHP mengatur mengenai jenis sanksi tindakan berupa tindakan pengembalian kepada orang tua, wali, atau pemeliharanya maupun penyerahan kepada pemerintah bagi anak yang belum mencapai umur  16  tahun melakukan  tindak  pidana.  Selain sistem  pemidanaan yang  terdapat  di  dalam  KUHP,  juga  terdapat  sistem  pemidanaan  di  luar  KUHP sebagaimana yang tersebar di dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus. Sistem pemidanaan di luar KUHP memilki kecenderungan menggunakan sanksi pidana dengan sanksi tindakan secara bersamaan sebagaimana yang dikenal dengan sistem dua jalur (Double Track System). Sistem pemidanaan antara undang-undang tindak pidana khusus  yang  satu  dengan  lainnya  dapat  dibedakan  dalam  hal  jenis  sanksi  yang diterapkan.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat jenis sanksi  yang  dapat  diterapkan  terhadap  anak.  Jenis  sanksi  yang  dapat  diterapkan terhadap  anak  yang  berupa  pidana  pokok  adalah  pidana  penjara,  pidana  kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan. Sedangkan yang berupa pidana tambahan adalah perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Selain mengenal pidana pokok dan tambahan, undang-undang pengadilan anak juga mengenal sanksi tindakan. Macam sanksi tindakan yang dapat diterapkan terhadap anak yaitu :  a. Pengembalian anak  tersebut  kepada  orang  tuanya,  walinya,  atau  orang  tua  asuhnya;  b.  Pengerahan kepada  negara  untuk  mengikuti  pendidikan,  pembinaan  atau  latihan  kerja;  c. Penyerahan kepada departemen sosial, organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat sanksi  pidana  yang  berupa  pidana  penjara,  pidana  denda,  dan  pidana  kurungan. Jika pelakunya berupa korporasi sanksi pidananya berupa pidana denda, sedangkan pidana tambahannya  berupa  pencabutan  izin  dan  pencabutan  badan  hukum.  Setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka dikenal satu jenis pidana yang dapat  dikenakan  kepada  pelaku  penyalahguna  narkotika  golongan  I  bagi  diri  sendiri (pecandu narkotika) berupa pidana dengan perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa  rehabilitasi.  Perbuatan  menambah-nambah  jenis-jenis  pidana  yang  telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah suatu hal yang dilarang. Dalam menjatuhkan pidana di dalam praktek peradilan, ternyata pembentuk undang-undang pidana kita telah tidak berpegang teguh pada asas. Ditemukan di dalam

## Jurnal Legisia
Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya                           Vol. 12 No. 1 Januari 2022
beberapa  perundang-undangan  di  luar  KUHP  ternyata  telah  memperluas  jenis-jenis pidana  tambahan  dengan  pidana  tambahan  yang  tidak  dikenal  dalam Kitab  Undang- undang Hukum Pidana.
Keberadaan jenis-jenis pidana tambahan yang tidak dikenal dalam KUHP tidak terlepas  dari  keberadaan  asas  lex  specialis  derogat  lex  generali  (peraturan  khusus menyingkirkan peraturan yang umum). Keberadaan asas tersebut memungkinkan bagi undang-undang  khusus  untuk  mengatur  secara  mandiri  ketentuan-ketentuan didalamnya termasuk mengenai jenis-jenis pidana yang akan diterapkan. Sejalan dengan hal tersebut, pada kenyataannya KUHP melalui ketentuan Pasal 103 memberikan jalan bagi undang-undang pidana khusus untuk mengatur secara mandiri tanpa harus terikat d engan  KUHP.  Adapun  bunyi  Pasal  103  KUHP  adalah  sebagai  berikut  :  “Ketentuan - ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang- undang ditentukan lain”. Menurut M. Sholehunddin, menyatakan bahwa : Bila  diamati  perkembangan  hukum  pidana  dewasa  ini  di  Indonesia,  terutama undang-undang  pidana  khusus  atau  undang-undang  pidana  di  luar  KUHP,  terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan  diatur  sekaligus.  Sistem  dua  jalur  (Double  Track System) merupakan system mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana di  satu  pihak  dan  jenis  sanksi  tindakan  di  pihak  lain.58  Sistem  dua  jalur  tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi tersebut, tetapi lebih menempatkan dua  jenis  sanksi  tersebut  dalam  kedudukan  yang  setara.  Penekanan  pada  kesetaraan sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan  terkait  dengan  fakta  bahwa  unsur pencelaan/penderitaan  (melalui sanksi  pidana)  dan  unsur  pembinaan  (melalui  sanksi tindakan) sama-sama penting.
Lamintang, mengatakan bahwa : “pertumbuhan pemikiran mengenai tujuan dari pemidanaan itu, seringkali telah mendorong orang untuk menciptakan lembagalembaga pemidanaan, lembaga-lembaga penindakan atau lembaga-lemabaga kebijaksanaan yang baru. Yang sebelumnya belum pernah dikenal orang dalam praktek”.

## B.  Ketentuan Hukum Yang Melindungi Anak dan Haknya Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Sementara untuk melindungi anak beserta dengan hak-haknya dalam Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1997  terdapat  tindakan  (treatment),  dimana  hal  ini  juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem pemidanaan edukatif  sendiri  merupakan  suatu  sistem  dimana  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana tidak hanya diberikan suatu sanksi berupa pemidanaan semata, namun diberikan suatu tindakan  (treatment)  yang  memposisikan  anak  bukan  sebagai  pelaku  kejahatan layaknya  orang  dewasa  tetapi  merupakan  individu  yang  belum  dewasa,  yang membutuhkan bimbingan moral, mental dan spiritualnya agar menjadi calon individu dewasa yang lebih baik. Negara dibebani kewajiban untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan suatu tindak pidana.
Pada  Peraturan-peraturan  minimum  Standar  Perserikatan  Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak ( United Nations Standard Minimum Rules for  the  Administration  of  Juvenile  Justice  (The  Bejing  Rules))  Adopted  by  General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985 : Bagian satu : Prinsip-prinsip Umum Butir 5. Tujuan-tujuan Peradilan Anak.
Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak

## Jurnal Legisia
Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya                           Vol. 12 No. 1 Januari 2022
akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.
Butir 6. Ruang lingkup kebebasan membuat keputusan. Mengingat kebutuhan-kebutuhan khusus yang beragam dari anak-anak maupun keragaman langkah-langkah yang tersedia, ruang lingkup yang memadai bagi kebebasan untuk  membuat  keputusan  akan  diizinkan  pada  seluruh  tahap  proses  peradilan  dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturanpengaturan lanjutannya.
Butir 7. Hak-hak anak Langkah-langkah  pelindung  prosedural  yang  mendasar  seperti  praduga  tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa  silang  saksi-saksi  dan  hak  untuk  naik  banding  ke  pihak  berwenang  yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan.
Dalam Artikel 37 Convention  on The Rights of The Child huruf d disebutkan bahwa : “Penangkapan,  penahanan  dan  pidana  penjara  hanya  akan  digunakan  sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat / pendek”.
Ini  berarti  bahwa  sebenarnya  hukum  international  pun  menganggap  bahwa pidana  penjara  merupakan  langkah  terakhir  yang  ditempuh  dalam  menangani  tindak pidana anak. Dan itupun dengan syarat dikenakan dalam jangka waktu tertentu yang sangat  singkat.  Pada  Artikel  40  memuat  prinsip-prinsip  yang  dapat  dirinci  sebagai berikut  :    a.  Tiap  anak  yang  dituduh,  dituntut  atau  dinyatakan  telah  melanggar  hak pidana  berhak  diperlakukan  dengan  cara-cara  :  -Yang  sesuai  dengan  kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya.  -Yang memperkuat penghargaan / penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; -Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan / mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif masyarakat. Perlakuan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Hal ini karena dipengaruhi oleh tingkat kematangan anak yang belum  sempurna.    Hal  ini  seperti  dikemukakan  oleh  Haskell  dan  Yablonsky  bahwa dalam  peraturan  perundang-undangan  pada  masa  kini  anak  delinkuen  dibedakan dengan pelaku tindak pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu:   1. Dibedakan oleh  umur,  biasanya  18  tahun.  2.  Anak  delinkuen  biasanya  dipertimbangkan  sebagai kurang  dapat  dipertanggung-jawabkan  atas  tindakannya.  Dalam  menangani  anak delinkuen,  titik  beratnya  adalah  pada  kepribadian  anak  dan  faktor-faktor  yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya.  4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinkuen lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi daripada penghukuman.
Meskipun  terdapat  perubahan,  tetapi  proses  peradilan  anak  mempunyai kecenderungan  untuk  kurang  menitik-beratkan  pada  aspek  hukumnya,  dan prosedurnya  dalam  pengadilan  lebih  bersifat  informal  dan  individu  dicantumkan tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui : a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;  b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini;  c. Penyediaan saran dan prasarana khusus; d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan  dengan  hukum;  f.  Pemberian  jaminan  untuk mempertahankan  hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

## Jurnal Legisia
Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya                           Vol. 12 No. 1 Januari 2022
Oleh  sebab  itu  sistem  pemidanaan  edukatif  digunakan  sebagai  salah  bentuk sistem pemidanaan yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak, dan memberikan mereka dalam suatu tindakan (treatment) yang dapat memajukan  atau  mengembangkan  pengintegrasian  anak  agar  perannya  didalam masyarakat  dapat  menjadi  lebik  baik.  Treatment  tersebut  diberikan  dengan  cara menempatkan  mereka  pada  lembaga-lembaga  perawatan  atau  pembinaan  dan bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja, namun lembaga- lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan.
Kedudukan anak yang dihukum dengan diserahkan kepada orang tua, lembaga perawatan atau pembinaan, balai latihan kerja, atau lembaga sosial, tidak dapat disebut sebagai  gugurnya  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  tersebut  dan  atau dihapuskannya hak anak untuk menjalankan hukuman (penjara) dari anak tersebut.
Anak-anak mempunyai hak untuk dibina agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik sehingga dengan pembinaan yang sedini mungkin dapat mencegah anak-anak melakukan tindak pidana yang lebih jauh. Salah satu pembinaan yang paling baik berasal dari keluarga, namun terkadang adanya intervensi pembinaan sosial  dalam  keluarga  yang  sering  menunjukkan  sikap  bahwa  untuk  menyelesaikan penyimpangan yang dilakukan oleh anak adalah diselesaikan dengan jalan musyawarah, bujukan  atau  pengusiran  terhadap  anak  sebagai  pelaku  kejahatan.  Tindakan  yang menurut  keluarga  merupakan  pandangan  bahwa  itu  merupakan  sebagai  substitusi proses  pendidikan  demi  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak,  malah  justru  akan membuat anak tersebut merasa diabaikan dan tertekan.

## C. Batasan Usia Pemidanaan Anak
Dalam  hal  pemidanaan  anak  ada  batasan  usia  minimal  dan  maksimal  anak tersebut  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana.  Batas  usia  anak  adalah  pengelompokan  usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih  status  menjadi  usia  dewasa  atau  menjadi  seorang  subjek  hukum  yang  dapat bertanggungjawab  secara  mandiri  terhadap  perbuatan-perbuatan  dan  tindakan- tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.
Dalam menetapkan batasan umur anak, para ahli ilmu jiwa dan beberapa sarjana mempunyai pandangan serta pendapat yang berbeda-beda. masa perkembangan selama 21 tahun dalam tiga septenia (3 periode kali 7 tahun). Pembagian tersebut adalah sebagai berikut : 0 - 7 tahun, disebut sebagai masa anak kecil, masa bermain; 7 - 14 tahun, masa anak-anak,  masa  belajar  atau  masa  sekolah  rendah;  14 – 21  tahun,  masa  remaja  atau pubertas, masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.
Peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  dalam  penentuan batasan usia anak diperoleh ketidaksamaan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kriteria masing-masing peraturan perundang- undangan tersebut. Itu berarti bahwa seseorang yang usianya telah lebih dari 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun  1997  maka  ia  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  pidana yang berlaku bagi orang dewasa.
Namun  ketentuan  dalam  Pasal  45,  46  &  47  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan sudah tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak.  Sedangkan  jika  kita tinjau pada batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan seperti yang tercantum dalam BAB XIV Pasal 287, 290, 292, 294 dan 295 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

## Jurnal Legisia
Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya                           Vol. 12 No. 1 Januari 2022
Sementara  Pasal  330  ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata menyatakan bahwa : “Belum dewasa adalah mereka yang belum dewasa mencapai umur genap 21 tahun dan tidak leb ih dahulu telah kawin”. Dapat ditarik kesimpulan makna dari bunyi pasal tersebut adalah bahwa seseorang yang genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun  dan  telah  pernah menikah,  dianggap  telah  dewasa  atau  cakap  berbuat  hukum, maka semua akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan ditanggung sepenuhnya oleh yang  bersangkutan.  Di  Indonesia  sendiri  sejak  dibentuk  Undang-Undang  tentang Pengadilan  Anak  yaitu  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997,  memberikan  batasan yang tegas tentang batas usia pemidanaan anak di Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa : (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang- kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. (2) Dalam  hal  anak  melakukan  tindak  pidana  pada  batas  umur  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi blm mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.
Jika  pelaku  kejahatan  dilakukan  oleh  anak  dibawah  dari  batas  usia  minimum yang ditentukan atau belum berumur 8 tahun, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa : (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat  dilakukan  pemeriksaan  oleh  penyidik;  (2)  Apabila  menurut  hasil  pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut  kepada  orang  tua,  wali,  atau  orang  tua  asuhnya;  (3)  Apabila  menurut  hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak  dapat  dibina  lagi  oleh  orang  tua,  wali  atau  orang  tua  asuhnya,  penyidik menyerahkan  anak  tersebut  kepada  Departemen  Sosial  setelah  mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.
Jadi ada 2 (dua) alternatif yang dapat diambil yaitu, pertama jika anak tersebut masih dapat dibina maka diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, yang kedua adalah diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut sudah tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

## UPAYA HUKUM PEMIDANAAN EDUKATIF TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK

## A. Konsep Keadilan Restoratif
Banyak putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada  tindakan  terhadap  anak  nakal,  sebenarnya  tidak  sesuai  dengan  filosofi  dari pemidanaan  dalam  hukum  pidana  anak.  Penjatuhan  pidana  secara  tidak  tepat  dapat mengabaikan  pengaturan  perlindungan,  karena  pemidanaan  anak  seharusnya  adalah jalan keluar terakhir (ultimum remedium / the last resort principle) dan dijatuhkannya hanya  untuk  waktu  yang  singkat.  Ist ilah  "ultimum  remidium”  artinya  bahwa  sanksi pidana  dipergunakan manakala sanksi-sanksi  yang  lain sudah  tidak  berdaya.  Dengan perkataan lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif. Telah  diundangkan  dan  berlaku  Undang  Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tetang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  dimana  dalam  undang  undang  ini  pemidanaan terhadap  Anak  Nakal  mempunyai  konsep  Keadilan  Restoratif  /  restorative  justice dimana  lebih menitik-beratkan  pada  kondisi  terciptanya  keadilan  dan  keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban.

## Jurnal Legisia
Jurnal Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya                           Vol. 12 No. 1 Januari 2022
Mekanisme  tata acara  dan  peradilan  pidana  yang  berfokus  pada  pemidanaan diubah  menjadi  proses  dialog  dan  mediasi  untuk  menciptakan  kesepakatan  atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Yang  sesuai  dengan  Prisip  Umum  Perlindungan  Anak  yang  sebagai  dasar  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  anak  diantaranya  :1.  Prinsip  Nondiskriminasi.  2. Prinsip  Kepentingan  Terbaik  bagi  Anak  (best  Interest  on  the  Child)  3.  Prinsip  Hak Hidup,  Kelangsungan  Hidup,  dan  Perkembangan  (the  Right  to  Life,  Survival,  and Development) 4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect for the Views of the Child).
pengertian Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan  yang  memfokuskan  kepada  kebutuhan  daripada  para  korban,  pelaku kejahatan,  dan  juga  melibatkan  peran  serta  masyarakat,  dan  tidak  semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga  dilibatkan  di  dalam  proses,  sementara  pelaku  kejahatan  juga  didorong  untuk mempertanggungjawabkan  atas  tindakannya,  yaitu  dengan  memperbaiki  kesalahan- kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. di samping itu, pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.
Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran,  pada  prinsipnya  adalah  pelanggaran  terhadap  individu  atau  masyarakat dan  bukan  kepada  negara.  Restorative  Justice  (Keadilan  Restoratif)  menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukan tingkat tertinggi kepuasan korban dan  akuntabilitas  pelaku.  konsep  Restorative  Justice  (Keadilan  Restoratif)  pada dasarnya sederhana. ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan  itu  disembuhkan  dengan  memberikan  dukungan  kepada  korban  dan mensyaratkan  pelaku  untuk  bertanggungjawab,  dengan  bantuan  keluarga  dan masyarakat bila diperlukan.

## SIMPULAN
Sistem pemidanaan edukatif  yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana tidaklah  dengan  diberikannya  sanksi  pidana  dengan  memasukkan  anak  ke  penjara. Sanksi  tersebut  bukanlah  merupakan  tujuan  utama  bagi  pemidanaan  anak  karena pidana penjara merupakan ultimum remidium. Pemberian sanksi yang bersifat edukatif harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi.
Pemerintah sudah seharusnya mulai mengembangkan konsep Restorative justice, karena  konsep  ini  merupakan  salah  satu  alternatif  bagi  konsep  peradilan  anak  di Indonesia  yang  mengedepankan  kepada  pendekatan  kesejahteraan  dan  pendekatan keadilan. Sasaran dari konsep restoratif justice adalah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara. Stigma atau status anak sebagai pelaku tindak pidana  tidak  melekat  dan  mengembalikan  mengembalikan  anak  menjadi  manusia normal ke dalam masyarakat

## Jurnal Legisia

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia,
Jakarta
Andi Zainal Abidin Farid, 1981, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.
Bambang Poernomo, 1987, Asas – Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Moeljatno, 1985, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta R.Tresna. 1995. Hukum Pidana. Sinar Baru, Jakarta.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak