## PERSPEKTIF HUKUM  PIDANA DAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) DI INDONESIA
Wigit Adi Sasminto
Pusdik Brimob Watukosek Email : awigit94@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  kekayaan  alam  dari  bangsa  indonesia  adalah  sumber  daya  alam  dari bumi  laut  indonesia  mulai  dari  indahnya  terumbu  karang  hingga  jutaan  bahkan milyaran  ikan  yang  bersemayam  dalam  bumi  laut  indonesia.  Namun  demikian kekayaan yang berlimpah dari sumber daya alam tersebut tidak lantas menjadikan masyarakat  indonesia  secara  umum  berada  dalam  kondisi  sejahtera  dan  dapat menikmati  kekayaan  tersebut.  Hal  ini  terjadi  karena  beberapa  hal  salah  satu  di antaranya  adalah  maraknya  praktek  tindak  pidana  pencurian  ikan  atau  yang dikenal dengan istilah illegal fhising. Sebagai wujud dan komitmen Negara dalam melindungi ekosistm laut (Ikan), pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dengan  tujuan  lahirnya  Undang-undang  ini  dapat  meminimalisir  dan  sekaligus mencegah  terjadinya illegal  fishing dan  para  pelaku  dapat  dijerat  dengan  pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata kunci: Hukum Pidana, Kriminologi, Penangkapan Ikan

## Abstract
One of the natural resources of the Indonesian nation is the natural resources of the  Indonesian  sea,  ranging  from  the  beauty  of  coral  reefs  to  millions  and  even billions of fish that reside in the Indonesian sea. However, the general recognition of  these natural  resources  does not  necessarily  mean that the Indonesian people are in a prosperous condition and can enjoy this wealth. This happens because of several things, one of which is the practice of the criminal act of robbery of fish or what  is  known  as  illegal.  As  a  manifestation  and  commitment  of  the  State  in protecting marine ecosystems (fish), the government has revised Law Number 31 of  2004  into  Law  Number  45  of  2009  concerning  Fisheries  with  the  aim  of  this Law  being  able  to  minimize  and  simultaneously  prevent  the  implementation  of illegal  fishing  and  fisheries.  perpetrator  Can  be  charged  with  a  crime  in accordance with the provisions of the proper statutory.
Keywords: Criminal Law, Criminology, Illegal Fishing,

## PENDAHULUAN
Sebagai  wujud  dan  komitmen  pemerintah  dalam  mempertahakan ekosistem alam dalam hal ini adalah kekayaan laut Indonesia yaitu salah satunya dengan  cara  merevisi  undang-undang  nomor  31  tahun  2004  menjadi  Undang-
undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perikanan.  Hal  ini  mengingat  kekayaan alam laut indonesia perlu dijaga, dilindungi dan dilestarikan bersama sama.
Dalam dasar pertimbangan UU itu disebutkan, bahwa perairan yang berada dalam  kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  Zona  Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa  yang  diamanatkan  kepada  bangsa  Indonesia  yang  memiliki  falsafah  hidup Pancasila  dan  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya agar seyogyanya dapat dimanfaatkan  sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat Indonesia. 1
Berbagai  bentuk  kasus–kasus  kriminalitas  merupakan  fenomena  sosial yang  terjadi  di  muka  bumi  ini,  dan  mungkin  tidak  akan  ada  habis–habisnya,  hal ini  akan  jelas  mengganggu  terwujudnya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat. Sehingga  seringkali  kita  mendengar  maupun  melihat  baik  melalui  media  cetak maupun  elektronik  maraknya  aksi–aksi  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  pelaku tindak pidana. seperti: Pencurian baik yang dilakukan dengan kekerasan maupun dengan  pemberatan,  pembunuhan,  perampokan  dan  jenis  tindak  pidana  lainnya, belum lagi masih adanya penyakit masyarakat yang semakin meresahkan  sampai saat ini.
Kondisi  tersebut  tentunya  menimbulkan  kekhawatiran  tersendiri  terhadap warga masyarakat dan institusi kepolisian selaku penegak hukum yang berdiri di garda  terdepan  dalam  penegakan  hukum.  Masyarakat  dihadapkan  pada  suatu perilaku  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  jelas-jelas  bisa  membahayakan nyawanya.
Kejahatan  atau  tindak  pidana  di  tengah  masyarakat  dari  waktu  ke  waktu semakin  meningkat  dan  bermacam-macam.  Ada  tindak  pidana  yang  hanya merugikan  secara  langsung  pada  korban  secara  individual,  namun  ada  pula  jenis tindak  pidana  yang  merugikan  masyarakat  dan  bangsa  baik  jangka  pendek maupun  jangka  panjang. 2 Salah  satu  jenis  kejahatan  yang  belakangan  ini  sering terjadi dan mengundang  banyak perdebatan di kalangan teoritisi maupun praktisi adalah  masalah  tindak  pidana  yang  merugikan  sumber  daya  laut,  yang  salah satunya adalah ikan.
Sampai kini problem illegal fishing di perairan Indonesia sulit diberantas, sekalipun  pemerintah  sudah  menyediakan  anggaran  pengawasan  sebesar  Rp  271 miliar  tahun  2008.  Terbukti,  baru-baru  ini  di  perairan  Tual,  Maluku  Tenggara, aparat  keamanan  kembali  menangkap  7  kapal  ikan  Thailand.  Pemerintah  telah mengeluarkan  Undang-Undang  Perikanan  No  31  Tahun  2004  dan  Peraturan Menteri  (Permen)  No  17  Tahun  2006  yang  mengatur  ketentuan  mata  jaring  alat tangkap  di  perairan  Indonesia.  Akan  tetapi  aktivitas  illegal  fishing  tetap  saja berlangsung.  Ada  apa  di  balik  semua  itu?  Pencurian  ikan  di  perairan  Indonesia sudah  berlangsung  sejak  tahun  1970-an.  Akibatnya  sembilan  daerah  wilayah
1 Andi Salman, Kejahatan Elit di Indonesia , LPPKIS, Jakarta, 2008, hlm. 15.
2 Ibid ,
pengelolaan  perikanan  (WPP)  Indonesia,  yaitu  perairan  Selat  Malaka,  Laut  Cina Selatan,  Laut  Jawa,  Selat  Makasar  dan  Laut  Flores,  Laut  Banda,  Laut  Seram sampai Teluk Tomini, Laut Sulawesi sampai Samudera Pasifik, Laut Arafura, dan Samudera Hindia, mengalami tingkat penangkapan lebih ( over exploitation ).
Terkecuali,  di  perairan  Samudera  Hindia,  dan  Laut  Sulawesi  sampai Samudera  Pasifik.  Sampai  kini  daerah  yang  masih  marak  pencurian  adalah  Laut Arafura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, perairan Selat Malaka, dan Samudera Hindia  Disebutkan  dalam  salah  satu  dasar  pertimbangan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang  Perikanan  bahwa  perairan yang  berada  di  bawah  kedaulatan  dan  yurisdiksi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dan  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  serta  laut  lepas  berdasarkan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan  yang  potensial,  merupakan  berkah  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang diamanahkan pada Bangsa Indonesia yang memiliki Falsafah Hidup Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  1945,  untuk  dimanfaatkan  sebesar-besarnya  bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. 3
Dasar pertimbangan itu sebenarnya mengingatkan manusia di dunia, bukan semata-mata  Indonesia  tentang  karunia  Tuhan  dalam  bentuk  kekayaan  laut  yang tergolong  istimewa.  Tuhan  memberikan  modal  kepada  manusia  berupa sumberdaya  laut  yang  secara  ekonomi  bernilai  tinggi.  Di  dalam  laut,  banyak tersedia  berjenis-jenis  kekayaan  yang  dibutuhkan  manusia,  khususnya  sumber daya ikan.
Begitu banyaknya karunia Tuhan yang disimpan di laut dan dipercayakan kepada  manusia  untuk  mengelolanya,  sehingga  membuat  manusia  banyak tergantung dengan pencarian kekayaan secara terus menerus dari laut. Salah satu kekayaan  yang  disimpan  di  laut  dan  menjadi  kebutuhan  utama  manusia  adalah ikan.
Sayangnya,  seringkali  manusia  terjebak  dalam  pencarian  dan  eksploitasi kekayaan  laut  secara  berlebihan  atau  tidak  benar,  melanggar  kesepakatan,  dan melanggar  hukum  sehingga  menimbulkan  problem  sosial-ekologis  yang  tidak ringan.  Ada  hak-hak  sesama  pengguna  atau  pemanfaat  laut  seperti  nelayan  yang dirugikan,  sementara  ada  hak-hak  perlindungan  keselamatan  dan  kelestarian ekologi  laut  yang  menjadi  korban  atau  mengalami  kerusakan.  Kasus  pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan dalam negeri maupun asing merupakan bagian dari cara ilegal yang bisa merugikan negara maupun anggota masyarakat lain.
Dalam dasar pertimbangan huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  31  Tahun  2004  Tentang  Perikanan  ditegaskan,  bahwa  dalam  rangka pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan  sumber  daya  ikan  perlu  dilakukan  sebaik-baiknya  berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan  kerja  dan  peningkatan  taraf  hidup  bagi  nelayan,  pembudi  daya  ikan, dan/atau  pihakpihak  yang  terkait  dengan  kegiatan  perikanan,  serta  terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.
3 Muhammad Karim, Anatomi Konflik Nelayan , 2008, diakses tanggal 15 Juni 2019.
Meskipun  sudah  berkali-kali  masyarakat  diingatkan  atau  diberi  informasi dan penekanan mengenai urgensinya perlindungan sumberdaya laut dan resoponsi terhadap  hak-hak  kehidupan  dan  kesejahteraan  sesama,  namun  problem  yang bersumber  atau  berhubungan  dengan  sumberdaya  laut  masih  juga  terjadi  di masyarakat. Kekayaan laut telah menjadi bagian dari problem kriminalitas seperti konflik nelayan yang seringkali terjadi dan masalah pencurian ikan yang semakin merajalela. 4
Ruddle  (1999)  telah  mencatat  batasan  teritorial  ( territorial  boundary ) sebagai ciri dari pengelolaan sumber daya yang berbasis pada masyarakat, bahwa dari dulu hingga sekarang secara de facto nelayan pesisir menguasai suatu wilayah perairan tertentu, dan membatasi hak akses ( access right ) pada nelayan luar. Hal ini  merupakan  konsekuensi  ciri  kepemilikan  sumberdaya  laut  yang  bersifat common  property atau  milik  bersama.  Institusi  kepemilikan  tersebut  sangat  kuat pada  tingkat  komunitas,  sehingga  sangat  dihargai  nelayan  manapun.  Kondisi demikian bukan tidak menutup kemungkinan menjadi salah satu bagian dari akar masalah konflik nelayan.
Selain  itu,  perairan  laut  Indonesia  yang  luas  menjadi  habitat  bagi pertumbuhan populasi ikan. Potensi maksimum perikanan laut Indonesia berkisar antara  6,7  sampai  7,7  metrik  ton.  Terumbu  karang  dengan  70  genus  yang  ada merupakan  wujud  keanekaragaman  koral  terbesar  di  dunia(Choi  &  Hutagalung, 1998).
Dalam  penjelasan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun 2004 Tentang Perikanan disebutkan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan  yurisdiksi  atas wilayah perairan  Indonesia, serta  kewenangan  dalam  rangka  menetapkan  ketentuan  tentang  pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus  meningkatkan  kemakmuran  dan  keadilan  guna  pemanfaatan  yang sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  bangsa  dan  negara  dengan  tetap memperhatikan  prinsip  kelestarian  sumber  daya  ikan  dan  lingkungannya  serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.
Memang  seharusnya  setiap  pihak  yang  terlibat  dalam  pemanfaatan sumberdaya  laut seperti  dalam kegiatan penangkapan ikan, tidaklah semata-mata kekayaan atau pendapatan berupa hasil tangakapan ikan saja yang menjadi  dasar perhitungan,  tetapi  kepentingan  sesama  nelayan  dan  ekologis  juga  mendapatkan perhatian utama.
Tindak pidana pencurian ikan, apalagi yang dilakukan secara berkelompok dan menggunakan peralatan canggih dan bahan-bahan berbahaya, jelas-jelas dapat merugikan  kehidupan  bangsa  Indonesia.  Kejahatan  atau  tindak  pidana  tersebut dapat menghancurkan Indonesia, khususnya sumberdaya laut baik jangka pendek maupun janga panjang,  karenanya agar kejahatan di  atas tidak terus terjadi perlu dilakukan  langkah-langkah  tegas  baik  dari  sisi  pemidanaan  terhadap  pelaku maupun dari sisi pengamanan terhadap eksositem laut.
4 Fadoli Ahmad, 2006, diakses tanggal 15 Juni 2019

## Jurnal Negara dan Keadilan

## METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif atau  meneliti  tentang  norma  peraturan  perundang-undangan.  Penelitian  ini  juga bersifat  deskriptif  karena  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  iyang  seteliti mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejalanya.  Adapun  penelitian hukum  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan.  Peneliti  juga menggunakan pendekatan konsesional yang mengkaji konsep-konsep atau ide-ide tentang hukum yang disampaikan oleh para ahli atau pakar.

## PEMBAHASAN

## Illegal Fishing dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
Beberapa  norma  yuridis  yang  berkaitan  dengan  pengaturan  sanksi  bagi siapapun  yang  melakukan  tindak  pidana  penangkapan  ikan  secara  ilagal  atau illegal fishing. Para Pelaku pelanggaran illegal fishing di perairan ZEEI bagi kapal asing dikenakan  sanksi  denda  yang  lebih  besar  dan  pantas  sehingga  tidak menimbulkan kerugian besar bagi Negara pantai, serta akan memberikan efek jera bagi  pelaku pelanggaran illegal  fishing terhadap  kapal  asing.  Sedangkan pelanggaran illegal fishing oleh  Negara  pantai  dikenakan  sangsi  hukuman  yang berlaku di Negara tersebut. Negara pantai hanya dapat melaksanakan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati di wilayah perairan ekslusif Indonesia dan hanya dapat melakukan proses penahanan sampai ke tingkat pengadilan sesuai perjanjian hukum laut Internasional dan tidak diperboleh melaksanakan hukuman penjara,  asalkan  ada kerja  sama  dan  kesepakatan  antar  Negara  tersebut. 5 Serta segera  menginformasikan sanksi  yang  diberikan  pada  pelaku  pelanggaran illegal fishing kepada Negara yang melakukan tindak Pidana. 6 Dalam pelangaran  tindak pidana perikanan oleh kapal asing di ZEEI, yang telah di tahan oleh Negara pantai secepat mungkin di  bebaskan dengan ganti rugi yang pantas yang di terima oleh Negara pantai. Penahanan tidak diijinkan dalam bentuk  kurungan penjara. Untuk mendukung  penegakkan  hukum tindak  pidana  Illegal  Fishing  yang  terjadi  di negara  Indonesia  telah  ditetapkan beberapa  UU  dan  Peraturan  Pemerintah, sehingga payung hukum yang digunakan menjadi semakin kuat.
Dalam  kerangka  berfikir  idealistis,  menurut  Satjipto  Rahardjo, 7 bahwa norma  hukum,  termasuk  hukum  pidana  adalah  sarana  yang  dipakai  oleh masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyaakat pada saat mereka berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Apabila di sini disinggung tentang “mengarahkan tingkah  laku”,  barang  tentu  pertanyaan  dalam  diri  kita, “mengarahkan kemana”? ke mana  norma  itu  mengarahkan  tingkah  laku  manusia
5 Chairul Anwar, Horizon Baru Hukum Laut Internasional , Rhineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm.
6 E Mantjoro Dan Potoh O, Internasional Fishier Policy (Kebijaksnaan Perikanan Internasional), Alumni, Bandung, 1993, hlm. 73
7 Al-Hilal Hamdi , Menjelajah Dunia Hukum , LPP-Mpres, Jakarta, 2007, hal. 2
merupakan  prioritas  yang  ada pada  masyarakat  sendiri.  Masyarakatlah  yang menentukan  arah-arah  tersebut  dan oleh  karena  itu  kita  bisa  melihat  norma  itu sebagai  pencerminan  dari  kehendak masyarakat.  Kehendak  masyarakat  untuk mengarahkan  tingkah  laku  anggota-anggota masyarakat  itu  dilakukan  dengan membuat  pilihan antara  tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetjui  yang kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian.
Indonesia hingga kini masih menjadi sasaran penangkapan ikan ilegal. Hal itu terbukti dari masih banyaknya kasus penangkapan ikan ilegal di perairan oleh nelayan asing.  Sebagian  besar  kasus  pidana  perikanan  berlangsung  di  perairan perbatasan dengan negara tetangga.
Ada  beberapa  kategori  pada  nelayan/kapal  berbendera  Indonesia  yang disebut melakukan tindakan illegal fishing, yaitu :
1. kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
2. kapal  pengangkut  ikan  dalam  pengoperasiannya  tidak  dilengkapi  dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
3. jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin;
4. penggunaan  bahan  atau  alat  penangkapan  ikan  berbahaya  atau  alat penangkapan ikan yang dilarang;
5. pemalsuan surat izin penangkapan ikan;
6. manipulasi  dokumen  kapal,  antara  lain  ukuran,  lokasi  pembuatan,  dan dokumen
kepemilikan kapal;
7. nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, dan daya mesin tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
8. jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
9. kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
10. tidak  memasang  atau  tidak  mengaktifkan  alat  pemantauan  kapal  penangkap ikan
dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan (antara lain transmitter VMS);
11. kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin;
12. kapal  penangkap  ikan  mengangkut  hasil  tangkapan  langsung  ke  luar  negeri tanpa
melapor di pelabuhan yang ditentukan
13. kapal  penangkap  ikan  dan  kapal  pengangkut  ikan  berbendera  Indonesia menangkap/mengangkut ikan di wilayah yurisdiksi negara lain tanpa izin dari negara  yang  bersangkutan  dan  tanpa  persetujuan  dari  Pemerintah  Republik Indonesia
Salah satu bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing adalah melakukan tindakan terhadap kapal-kapal yang melakukan pencurian atau memasuki kawasan Indonesaia secara melawan hukum, yang masuknya ini diduga atau tterbukti melakukan illegal fishing .
Kapal-kapal  asing  penangkap  ikan  yang  beroperasi  secara  ilegal  di perairan Indonesia,  harus  mulai  waspada  dan  lebih  hati-hati.  Jika  ketahuan melakukan pelanggaran,  selain  kena  tindak  pidana,  juga  harus  membayar  denda Rp 2 miliar. Kerugian Indonesia akibat ulah pencurian ikan oleh kapal-kapal asing setiap  tahunnya tidak  kurang  dari  dua  miliar  dolas  AS.  Sebagai  contoh  kasus, Praktik penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Maluku paling banyak terjadi  di  Laut  Arafura. Maraknya  pencurian  ikan  di  daerah  tersebut  disebabkan oleh luasnya wilayah perairan serta terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan yang  dimiliki  pemerintah pusat  maupun  pemerintah  daerah,  serta  TNI  Angkatan Laut maupun Polisi Perairan.
Menurut  ahli  sosiologi  hukum  dari  Amerika  Serikat  (Lawrence  M. Friedman, 1969,  dalam  Umar  Said, Dinamika  Hukum ,  2004)  disebutkan,  bahwa ada  tiga  faktor yang  mempengaruhi  penegakan  hukum,  yakni: Pertama ,  faktor struktural. Faktor struktural dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah lembaga hukum  yang diciptakan  oleh  negara  berdasarkan  Undang-Undang.  Lembaga hukum  ini  antara  lain: lembaga  peradilan,  kejaksaan,  dan  Kepolisian.  Selain  itu masih  ada  lembaga pelaksana  hukum  lainnya  dibidang  administratif/  birokrasi, misalnya Badan Pertanahan, Catatan Sipil, Perpajakan dan lain sebagainya.Penegakan  hukum  oleh lembaga  struktural  ini  tergantung  pada kemampuan,  kejujuran  (moral),  keberanian dan  kemauan  bekerja  keras  secara profesional manusia-manusia yang ada di lembaga ini.
Kedua ,  faktor  substantip.  Faktor  ini  merupakan  faktor  output  dari  system hukum,artinya  norma-norma  hukum  yang  dipergunakan  untuk  mengatur  tingkah laku manusia serta hak dan kewajiban manusia, mengatur pihak yang menegakkan hukum  maupun  pihak  yang  diatur/terkena  peraturan. Norma  hukum  di  sini  bisa berbentuk  tertulis  (peraturan perundang-undangan) maupun tidak tertulis (hukum adat atau kebiasaan). Keberadaan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) ini tergantung pula terhadap kualitas para pembuatnya.
Ketiga ,  faktor  kultural.  Faktor  kultural  merupakan  nilai-nilai  moral  dan budaya atau sikap masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Nilai-nilai positif  dari  masyarakat  dapat  mendukung  keberhasilan  penegakan  hukum,  tetapi sebalinya  penegakan  hukum  akan  gagal  apabila  dipengaruhi  unsur  nilai-nilai negatif yang  ada  di  masyarakat  (misal  suka  mencari  jalan  pintas  lebih  baik menyuap petugas daripada sidang ke pengadilan).
Dalam  Pasal  84  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Perikanan  juga digariskan  (1)  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  di  wilayah  pengelolaan perikanan  Republik  Indonesia  melakukan  penangkapan  ikan  dan/atau pembudidayaan  ikan dengan  menggunakan  bahan  kimia,  bahan  biologis,  bahan peledak,  alat  dan/atau  cara, atau  bangunan  yang  dapat  merugikan  atau membahayakan  kelestarian sumber  daya  ikan  dan/atau  lingkungannya sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat (1),  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp1.200.000.000,  (satu miliar dua ratus juta rupiah).
Dari  aspek  yuridis,  masalah  tindak  pidana  pencurian  ikan  memang  bisa dijerat oleh  KUHP  maupun  UU  Perikanan  (UU  31  Tahun  2004).  Namun  untuk
pencurian ikan  di  laut,  aparat  penegak  hukum  menggunakan  UU  Perikanan, sedangkan untuk pencurian ikan di  luar wilayah kawasan laut, digunakan KUHP yang  mengatur  pasalpasal  pencurian.  Penggunaan  dasar  yuridis  ini  dikaitkan dengan  obyek  yang  menjadi korban  tindak  pidana  pencurian  ikan.  Penggunaan dasar  yuridis  ini  menjadi kompetensi  aparat  penegak  hukum.  Hukum  akan menjadi  sarana  yang  bermanfaat bagi  kepentingan  dunia  hukum  maupun khususnya kepentingan  masyarakat dan bangsa jika dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.

## Tindak Pidana Illegal Fishing dalam Perspektif Kriminologi Indonesia
Dari  aspek  kriminologis,  ada  tiga  hal  yang  bisa  digunakan  sebagai kajiannya, yakni aspek modus operandi, faktor penyebab, dan akibat-akibat tindak pidana dari pencurian ikan yaitu sebagai berikut:
1. Modus  operandi  tindak  pidana  penangkapan  (pencurian)  Ikan  di Indonesia
Tindak  pidana  penangkapan  ikan  secara  ilegal  atau  Tindakan illegal fishing pada  umumnya  terjadi  di  seluruh  wilayah  perairan  di  dunia,  termasuk  di Negara Indonesia.  Negara  Indonesia  yang  merupakan  negara  maritim  juga  tidak lepas dari  masalah  pidana  penangkapan  ikan  secara  ilegal  atau illegal  fishing . Tindakan kejahatan  yang  terjadi  di  wilayah  perairan  ini  menjadi  tindakan  yang sudah terorganisir  di  tingkat  nasional  hingga  internasional.  Pencurian  ikan merupakan  salah  satu  musuh  bersama  bangsa-bangsa  di  dunia.  Betapa  tidak, selain menguras  ketersediaan  sumber  daya  ikan,  juga  menggerogoti  pendapatan negara. Banyak  deklarasi  regional  dan  internasional  dipublikasikan  untuk meneguhkan  komitmen  memerangi  praktek  pencurian  ikan.  Tindakan illegal fishing ini  menjadi  perhatian  organisasi  dunia,  seperti Food  and  Agriculture Organization yang  juga  ikut  dalam  mengatur  kasus  ini.  FAO  mengamati  kasus illegal  fishing dengan  melihat  aspek  keberlangsungan  ekosistem  dan  sumber daya  perikanan  yang  terkandung  didalamnya.  Selain  itu  terdapat  juga  aspek ekonomi yang menjadi perhatian dalam tindakan Illegal Fishing .
Satu  hal  yang  harus  kita  paham,  bahwa  banyaknya  tindakan  pidana penangkapan  ikan secara  ilegal  atau illegal  fishing yang  terjadi  dalam  wilayah perairan  Indonesia disebabkan  oleh  beberapa  hal.  Rata-rata  para  pelaku illegal fishing tidak memiliki surat izin untuk menangkap ikan. Para nelayan banyak yang tidak memiliki  surat-surat  atau  dokumen  lengkap.  Selain  itu,  penggunaan  bahan kimia dan  alat  tangkap  yang  terlarang  telah  menjadi  hal  yang  biasa  bagi  para nelayan khususnya nelayan tradisional. Bagi para nelayan, jika menggunakan alat pancing  seadanya  hasil  yang  diperoleh sedikit  dan  hanya  mendapat  keuntungan kecil. Banyak pelanggaran yang dianggap menjadi tindakan illegal fishing.
Modus  operandi  tindak  pidana illegal  fishing ,  bukan  hanya  dilakukan secara individual,  tetapi  juga  secara  berkelompok.  Kalau  modus  operandi pencurian ikannya di wilayah laut, maka wilayah laut yang dimasukinnya ini bisa berupa wilayah  tangkapan  orang  atau  daerah  lain,  wilayah  perikanan  orang  lain (seperti tambak atau kolam ikan), atau negara lain.
2. Faktor-faktor  Penyebab  dan  Akibat  yang  ditimbulkan  oleh  Tindak Pidana Pencurian Ikan di Indonesia
Kolusi  antara  antara  pejabat  dengan  pemilik  atau  pengusaha  kapal  telah berpengaruh  terhadap  semakin  merajalelanya  pencurian  ikan  atau  menjadi penyebab  utama terhadap  terjadinya  pencurian  ikan,  di  samping  faktor kemiskinan,  dan  perdebatan  soal  wilayah  tangkapan  ikan,  yang  dianggap  masih menjadi daerah yang dibenarkan untuk beroperasi.
Dijelaskan oleh Muhammad Karim, bahwa apabila dicermati penyebabnya, pertama, perizinan yang tidak beres. Illegal fishing terjadi karena (i) pemalsuan perizinan,  (ii)  duplikasi  perizinan  dan  (iii)  tanpa  adanya  perizinan. Kedua, konspirasi  bisnis  tingkat  tinggi  antara  pengusaha  domestik,  pegusaha kapal  asing, birokrasi  dan  oknum-oknum  yang  dekat  elit  penguasa.  Mereka mempunyai kekuatan akses politik dan jaringan “kekuasaan”  yang sulit  disentuh aparat keamanan sekalipun. Ada ”komprador” yang membeking pelaku kejahatan ini dengan perlindungan dan kelancaran pengeluaran izin.
Ketiga aspek tersebut menunjukkan, bahwa Kalau modus operandi illegal fishing di  wilayah  laut,  maka  wilayah  laut  yang  dimasukinnya  ini  bisa  berupa wilayah tangkapan  orang  atau  daerah  lain,  wilayah  perikanan  orang  lain  (seperti tambak  atau kolam  ikan),  atau  negara  lain.  Nelayan  dari  negara  lain  dengan menggunakan sarana  berupa  kapal  laut  memasuki  wilayah  laut  Indonesia  untuk menangkap  ikan. Sedangkan  dari  segi  dampak  atau  akibat  tindak  pidana illegal fishing di  wilayah perairan  Indonesia  ini  memang  sudah  pada  tahap  yang  sangat memprihatinkan. Selain telah merugikan negara triliunan rupiah per tahun.
Dari sisi faktor penyebabnya diantaranya adalah: tindakan hukum terhadap pelaku  masih  lemah,  seperti  masih  diberikannya  izin  penangkapan  bagi  awak kapal yang  kasusnya  telah  disidangkan  di  pengadilan  keterbatasan  kemampuan pengawasan dan  pengendalian,  baik  oleh  aparat  pusat  dan  daerah  maupun  oleh Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  Angkatan  Laut  dan  Polisi  Perairan,  serta luasnya  wilayah  perairan  laut  Indonesia,  di  samping keterbatasan  pengawasan telah membuat illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan atau kapal-kapal asing
merajalela. Faktor ini masih ditambah faktor lain seperti kondisi sebagian masyarakat yang sedng ditimpa suatu kemiskinan, yang terpaksa melakukan  tindak  pidana illegal  fishing untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam kehidupan sehari-hari
Perbandingan  antara  Perspektif  Hukum  Pidana  terhadap  Tindak  Pidana Illegal Fishing di Indonesia dengan Perspektif Kriminologi terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing di Indonesia
Dalam kajian hukum  pidana disebutkan, bahwa  masalah kejahatan tindak pidana  pencurian  ikan  atau  dikenal  dengan illegal  fishing memang  bisa  dijerat oleh KUHP  maupun  Undang-Undang  Perikanan  yaitu  UU  31  Tahun  2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan).  Namun  untuk pencurian  ikan  di  laut,  aparat  penegak  hukum
menggunakan  UU  Perikanan, sedangkan  untuk  pencurian  ikan  di  luar  wilayah kawasan laut, digunakan KUHP yang mengatur tentang pasal-pasal tindak pidana pencurian  yang  terjadi  diluar  kewenangan  sebagaimana  di  atur  dalam  Undang- undang Tenteng Perikanan.
Penggunaan  dasar  yuridis  tersebut  dikaitkan  dengan  obyek  yang  menjadi korban  tindak  pidana  pencurian  ikan.  Penggunaan  dasar  yuridis  ini  menjadi kompetensi aparat penegak hukum. Hukum akan menjadi sarana yang bermanfaat bagi  kepentingan  dunia  hukum  maupun  khususnya  kepentingan  masyarakar  dan bangsa jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Tindak  pidana illegal  fishing dari  kajian  kriminologi  diantaranya  dibahas dari aspek  modus  operandi  dan  dampak  serta  faktor  penyebab  tindak  pidana pencurian ikan,  Dari  segi  modus  operandi  tindak  pidana illegal  fishing bukan hanya dilakukan secara individual, tetapi juga secara berkelompok.
Kalau modus operandi tindak pidana illegal fishing di wilayah laut, maka wilayah  laut  yang  dimasukinnya  ini  bisa  berupa  wilayah  tangkapan  orang  atau daerah lain, wilayah perikanan orang lain (seperti tambak atau kolam ikan), atau negara  lain.  Nelayan  dari  negara  lain  dengan  menggunakan  sarana  berupa  kapal laut memasuki wilayah laut Indonesia untuk menangkap ikan. Sedangkan dari segi dampak atau akibat tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia ini memang  sudah  pada  tahap  yang  sangat  memprihatinkan.  Selain  telah  merugikan negara triliunan rupiah per tahun.
Kalau  ditelaah  dari  sisi  penyebabnya  diantaranya:  tindakan  hukum terhadap pelaku  masih  lemah,  seperti  masih  diberikannya  izin  penangkapan  bagi awak  kapal yang  kasusnya  telah  disidangkan  di  pengadilan  keterbatasan kemampuan  pengawasan dan  pengendalian,  baik  oleh  aparat  pusat  dan  daerah maupun  oleh  TNI  Angkatan  Laut dan  Polisi  Perairan,  serta  luasnya  wilayah perairan  laut  Indonesia,  di  samping keterbatasan  pengawasan  telah  membuat illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan atau kapal-kapal asing merajalela Jika didasarkan  hal  itu,  maka  perbandingan  antara  perspektif  hukum  pidana terhadap tindak  pidana  penangkapan  ikan  secara  ilegal  atau illegal  fishing di Indonesia dengan  perspektif  ilmu  kriminologi  terhadap  tindak  pidana  pencurian  ikan  atau yang dikenal dengan istilah illegal fishing di Indonesia menunjukkan, bahwa dari aspek  hukum  pidana  sudah  diatur  atau  ada ketentuan  yang  menyebutkan (menggariskan), bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaku illegal fishing dapat dituntut  atau  dimintai  sebuah  pertanggungjawaban  pidana  atau  hukum  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  baik  dalam ketentuan  Undang-undang  tenteng  Perikanan  atau  dalam  ketentuan  KUHP  yang terkait  dengan  tindak  pidana  yang  pengaturannya  tidak  terdapat  dalam  undang- undang  tentang  Perikanan,  yang diantaranya  dengan  sanksi  yang  sudah dirumuskannya,  sedangkan  dari  aspek kriminologis  sudah  dijelaskan,  bahwa  ada banyak modus operandi terhadap illegal fishing, di samping faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya praktik illegal fishing di Indonesia ini.

## Jurnal Negara dan Keadilan

## PENUTUP
Perspektif  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana illegal  fishing di Indonesia menunjukkan,  bahwa  masalah  kejahatan  atau  tindak  pidana penangkapan  ikan secara  ilegal  atau  dikenal  dengan illegal  fishing memang  bisa dijerat oleh KUHP maupun UU Perikanan UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan). Namun  untuk pencurian  ikan  di  laut,  aparat  penegak  hukum  menggunakan  UU Perikanan, sedangkan  untuk  pencurian  ikan  di  luar  wilayah  kawasan  laut, digunakan  KUHP yang  mengatur  pasal-pasal  tindak  pidana  pencurian. Penggunaan dasar yuridis ini dikaitkan dengan obyek yang menjadi korban tindak pidana  pencurian  ikan. Penggunaan  dasar  yuridis  ini  menjadi  kompetensi  aparat penegak hukum.  Hukum akan menjadi  sarana yang bermanfaat  bagi  kepentingan masyarakat  secara  umum  dan  sebagai  sarana  sosial  atau  kontrol  sosial  untuk mencegah  terjadinya  suatu  tindak  pidana  baik  tindak  pidana  secara  umum  atau dalam hal ini tindak pidan pencurian ikan.
Dalam  Perspektif  kriminologi  terhadap  tindak  pidana illegal  fishing di Indonesia menunjukkan  diantaranya  adalah  dari  aspek  modus  operandi  dan dampak  serta faktor  penyebab  tindak  pidana  pencurian  ikan,  Dari  segi  modus operandi  tindak pidana illegal  fishing bukan  hanya  dilakukan  secara  individual, tetapi juga secara berkelompok. Kalau modus operandi Illegal fishing di  wilayah laut,  maka  wilayah laut  yang  dimasukinnya  ini  bisa  berupa  wilayah  tangkapan orang atau daerah lain,  wilayah  perikanan orang lain (seperti tambak  atau kolam ikan),  atau  Negara  lain.  Nelayan  dari  negara  lain  dengan  menggunakan  sarana berupa  kapal  laut memasuki  wilayah  laut  Indonesia  untuk  menangkap  ikan. Sedangkan dari segi dampak atau akibat tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan  Indonesia ini  memang  sudah  berada  pada  tahap  yang  sangat memprihatinkan.  Selain  telah merugikan  negara  triliunan  rupiah  per  tahun.  Dari sisi  Penyebabnya  diantaranya: tindakan  hukum  terhadap  pelaku  masih  lemah, seperti masih diberikannya izin penangkapan bagi awak kapal yang kasusnya telah disidangkan  di pengadilan keterbatasan  kemampuan pengawasan  dan pengendalian, baik oleh aparat pusat dan daerah maupun oleh TNI Angkatan Laut dan  Polisi  Perairan,  serta  luasnya wilayah  perairan  laut  Indonesia,  di  samping keterbatasan  pengawasan  telah membuat illegal  fishing yang  dilakukan  oleh nelayan atau kapal-kapal asing merajalela.
Perbandingan  antara  perspektif  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing di Indonesia dengan perspektif kriminologi  terhadap  tindak  pidana illegal  fishing di  Indonesia  menunjukkan, bahwa  dari  aspek  hukum  pidana  sudah  diatur  atau  ada  ketentuan  yang menyebutkan  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku illegal fishing dapat dituntut atau dimintai  pertanggungjawaban pidana atau  hukum,  yang diantaranya dengan sanksi yang sudah dirumuskannya, sedangkan dari aspek kriminologis sudah dijelaskan, bahwa ada banyak modus operandi terhadap illegal fishing, di samping faktor penyebab atau yang melatarbelakangi terjadinya praktik illegal fishing di Indonesia ini.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

## Buku
Andi Salman, Kejahatan Elit di Indonesia , LPPKIS, Jakarta, 2008,
Abdul  wahid, Kriminologi  dan  Kejahatan  Kontemporer ,  Visipress,  Surabaya, 2003.
Badruttamam, Pembalakan Ikan di Indonesia , Lentera, Yogyakarta, 2015. Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . PT. Citra Aditya Bakti,  Bandung,  1996.  Frans  E.  Likadja, Bunga  Rampai  Hukum  Laut Internasional , Bina Cipta, Bandung, 1998 I  Njoman  Nurjaya,  Dinamika  Hukum,  Edisi  September  2002,  Fakultas  Hukum Universitas Islam Malang
Kansil, CST. Pengantar  Ilmu Hukum dan Tata Hukum  Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
Moh.  Muhibbin,  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan  Islam  Sebagai  Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
M.  Sudrajat  Bassar, Tindak-tindak  Pidana  Tertentu  dalam  KUHP .  Remadja Karya. CV. Bandung, 1986.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana . PT. Rineka Cipta Jakarta, 1993..
Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Media.
Soerjono Soekanto, 1989, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: Rajawali Pres.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatf ,  Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003
Umar Said, Penegakan Hukum , Jurnal Dinamika Hukum, 2004.
Internet
Arif Satria, Otonomi Daerah dan Konflik Nelayan, Republika, 12 Agustus 2003, akses 15 Juni 2020.
Kompas,  16  januari  2004, Tangkapan  Berkurang,  Konflik  Nelayan  Meningkat, akses 15 Juni 2020
Kompas,    15  Pebruari  2006, Konflik  Nelayan  Hambat  Investasi ,  akses  15  Juni 2020
Kusnadi, Perlu  Ada  Perda  untuk  Atasi  Konflik  Nelayan  di  Jatim ,  Kompas,  13 Oktober 2003, akses 15 Juni 2020.
Muhammad  Karim,  “ Problem  Ekonomi-Politik  Kemiskinan  Nelayan ”,  Sinar Harapan, 23 Agustus 2003, akses 15 Juni 2020
Muhammad  Karim  “ Anatomi  Konflik  Nelayan ”,    Republika,  4  Oktober  2005, akses 15 Juni 2020
Muhibbin, Kearifan  Menyikapi  Konflik  Nelayan, Surabayapost,  4  Oktober  2005, akses 15 Juni 2020.
Tempo-Interaktif, tanggal  29 Juli 2008, akses 15 Juni 2020.