## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 2 No. 1, Juni 2021 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
Penyuluhan hukum TenTang krediT usaha rakyaT Di Desa Bantulante, Kecamatan terano, KaBupaten
sumBawa
salim Hs.*, Djumardin, dan  aris munandar Corresponding email : salimfh@unram.ac.id

## abstrak
Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Besarnya kredit diberikan adalah maksimal Rp25,000.,000., dan pengembaliannya dalam jangka waktu satu tahun. Namun, informasi tentang KUR belum diinformasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tani banyak yang melakukan pinjaman uang kepada rentenir. Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk mengetahui (1) faktor-faktor  yang menyebabkan masyarakat, khususnya petani yang berada di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa belum mengetahui tentang keberadaan KUR, dan (2) upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat, khususnya petani yang berada di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyam-paikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa 1. penyuluhan hukum tentang kredit usaha rakyat (KUR)  telah dilaksanakan pada 27 September 2020,  tempatnya di Dusun Bantu, Desa Bantulanteh,  Kecamatan Terano,  Kabupaten Sumbawa. 2. Dampak positif dari kegiatan  penyuluhan hukum yang telah tim lakukan adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang: aspek hukum, prosedur dan syarat-syarat  pemberian kredit usaha rakyat, besar pinjaman,  dan pelaksanaan hak dan kewajiban petani, dan kebijakan pemerintah dalam pembayaran kredit usaha rakyat (KUR). 3. Peserta penyuluhan telah menerima KUR, namun KUR yang diterimanya belum dikembalikan kepada lembaga perbankan. Yang menjadi penyebab mereka belum mengembalikan KUR nya adalah karena: (1) kegagalan panen, baik berupa tanaman padi maupun jagung hal ini disebabkan karena kurangnya intensitas hujan pada 2020, (2) adanya hama penyakit, yaitu belalang, (3) harga gabah rendah, dan (4) harga jagung rendah.
Kata kunci : Kredit Usaha Rakyat, Pinjaman, Petani

## i. appenDiceal
Pada hakekat tujuan Palembang di bidang pertanian adalah untuk meningkatkan pendapatan petani. Untuk dapat meningkatkan pendapatan petani, maka petani harus melakukan upaya maksimal untuk mengusahakan lahan pertanian yang mereka miliki. Usaha-usaha pertanian yang dilakukan oleh petani, yaitu pertanian lahan basan dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah dapat diusahakan penanaman padi serta
usaha-usaha produktif lainnya, sedangkan kegiatan usaha pada lahan pertanian lahan kering kering, yaitu dapat melakukan penanaman jagung, kacang hijau, dan lain-lain.
Untuk mengusahakan lahan pertanian yang mereka miliki, maka petani harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, seperti biaya mengolah lahan, biaya penanam, biaya pupuk dan biaya-biaya lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk itu, cukup besar, yang berkisar antara Rp10.000.000.- sampai dengan Rp25.000.000.- Biaya itu sangat besar bagi petani, sehingga mereka harus meminjam kepada rentenir. Pinjaman itu akan dikembalikan pada musim panen, dan bunganya cukup besar.
Untuk membantu petani di dalam membiayai usaha pertanian, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan, yaitu memberikan kredit usaha rakyat (KUR) kepada mereka. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah:
“Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/ perse- orangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun be- lum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup”. 1
Kebijakan pemberian KUR kepada petani telah ditentukan dalam:
1.  Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; dan
2.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/Pmk.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat;
Di dalam kedua kebijakan itu telah ditentukan:
1. penerimanya,
2. persyaratannya,
3.  lembaga yang menyalurkan KUR,
4. jaminan,
5.  besarnya pinjamannya
Penerima KUR terdiri dari:
1.  usaha mikro, kecil, dan menengah;
2.  calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
3.  calon pekerja magang di luar negeri;
4. anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia;
5.  tenaga kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri;
6.  pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
1 Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 180/Pmk.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin  Untuk Kredit Usaha Rakyat

## 34~41
7. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/ atau
8. Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya. 2
Dari kedelapan penerima itu, maka kelompok tani berhak untuk mendapatkan KUR dari lembaga penyalur. Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha, yaitu:
1.  terdiri atas seluruh anggota yang memiliki usaha produktif dan layak, dan/atau
2.  diperbolehkan beberapa anggota merupakan pelaku usaha pemula;
Lembaga yang diberi kewenangan untuk menyalurkan KUR, yaitu:
1.  Lembaga Keuangan, atau
2. Koperasi. 3
Lembaga keuangan, yang diberi kewenangan untuk menyalurkan KUR pada tahun 2020 berjumlah 30 bank 4 , di antaranya (1) BRI, (2) BNI, (3) Bank Mandiri, (4) Bank Pembangunan Daerah, dan lain-lain.
Setiap petani atau kelompok berhak untuk mendapatkan KUR maksimum sebanyak Rp25.000.000.- Besar bunganya, yaitu 6%/tahun, serta jangka waktu pengembaliannya, antara 1 sampai dengan 4 tahun.
Walaupun Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan, khusus KUR, namun masyarakat yang berada di Desa Bantulante, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa belum mengetahui keberadaan KUR, baik yang berkaitan dengan besarnya jumlah kredit, jaminannya, maupun lembaga yang menyalurkannya.
Berdasarkan paparan di atas, maka yang sangat mendesak untuk dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang keberadaan KUR dan dampak positifnya.

## ii. tujuan Dan manfaat Kegiatan

## a. tujuan Kegiatan
Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk mengetahui:
1.  faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat, khususnya petani yang berada di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa belum mengetahui tentang keberadaan KUR,
dan
2 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
3 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
4 Aswin Dewantoro,  Daftar Bank Bank Penyalur KUR Terbaru, https://gopinjol.com/author/admin/ , akses, tanggal 20 Februari 2020.
2.  upaya-upaya yang harus dilakukan untuk memberikan pemahaman atau pengetahuan kepada masyarakat, khususnya petani yang berada di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa.

## B.  manfaat Kegiatan
Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini adalah agar masyarakat, khususnya petani yang berada di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa dapat memperoleh KUR dari bank penyalur KUR dan dapat digunakan untuk pengolahan usaha pertaniannya.

## iii. permasalaHan Dan solusi Yang DitawarKan
Secara filosofis, keberadaan kebijakan Pemerintah untuk memberikan KUR kepada petani atau kelompok tani adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya kebijakan itu, maka petani dapat dengan mudah untuk mengajukan permohonan kredit usaha rakyat kepada bank penyalur.  Namun, dalam realitasnya, para petani di Desa Bantulante belum mengetahui tentang adanya kebijakan pemberian KUR kepada petani.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka  perlu dilakukan  penyuluhan hokum, dengan judul:“Penyuluhan Hukum tentang Kredit Usaha Rakyat di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa”.

## iV. target luaran
Target luaran dari kegiatan penyuluhan hukum adalah agar petani mengetahi prosedur dan syarat-syarat dalam pengurusan KUR, hak dan kewajiban mereka. Dengan adanya pengetahuan tersebut, maka petani dapat menerima dan menggunakan KUR sesuai dengan amanat yang telah ditentukan oleh pemerintah.

## V. penDeKatan/metoDe pelaKsanaan Kegiatan
Keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum yang disampaikan kepada masyarakat adalah tergantung pada metode yang digunakan dalam menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Semakin baik metode yang digunakan, maka semakin sampai pesan itu kepada penerima pesan.
Metode yang telah digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum.
Vi. Hasil Kegiatan
a.  tempat dan waktu pelaksanaan Kegiatan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 36~41
Keberadaan kredit usaha rakyat (KUR) mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat tani, karena dengan adanya KUR sangat membantu petani di dalam upaya untuk menggarap sawah maupun ladang mereka. Untuk menggarap sawah diperlukan biaya yang cukup besar, yang perkirakan mencapai Rp10.000.000.-
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tim Penyuluh telah melakukan penyuluhan hukum di dusun Bantu, desa Bantulanteh, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa. Kegiatan ini telah dilakukan pada: Hari/Tanggal :  Ahad/27 September   2020 Pukul :  14.00-16.00 WITA Tempat :  Desa Bantulanteh Acara :  Penyuluhan Hukum tentang Kredit Usaha Rakyat
di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa
Penyuluhan hukum ini tidak difokuskan pada satu tempat, seperti  pada kantor desa, namun penyuluhan hukum ini dilakukan:
1.  di tengah-tengah sawah,
2.  rumah-rumah penduduk,  dan
3.  rumah gadang atau beruga.
Yang menjadi penyebab penyuluhan hukum itu dilakukan di tempat itu, karena adanya kehawatiran masyarakat terjangkit virus corona 19. Namun, di desa ini, khususnya Dusun Bantu, Desa Bantulanteh  tidak ada masyarakat yang terkena virus corona 19.

## B.  peserta yang mengikuti penyuluhan Hukum
Peserta yang mengikuti penyuluhan ini cukup banyak, yang semula dihajatkan sebanyak 25 orang, namun yang hadir sebanyak 37 orang.  Kualifikasi peserta penyuluhan ini, disajikan dalam tabel berikut ini.
TABEL 1 Peserta Penyuluhan Hukum no Peserta Penyuluhan Jumlah Persentase 1. Laki-laki 12 orang 32% 2. Wanita 25 orang 68% Total 37 orang 100% Data Primer: Diolah
Peserta yang mengikuti  penyuluhan hukum tentang kredit usaha rakyat ini berjumlah 37 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 12  orang (32%), dan wanita berjumlah 25 orang (68%).
Apabila dibandingkan kedua data itu, maka jumlah peserta penyuluhan yang paling banyak adalah peserta wanita, yang berjumlah 25 orang (68%), sementara itu, yang paling kecil, yaitu peserta laki-laki, yaitu 12 orang (32%).
Peserta yang disuluh itu terdiri atas kepala desa, petani, bu-ibu, dan pemuda.

## c.  materi penyuluhan Hukum
Materi penyuluhan terdiri atas tiga macam, sebagaimana disajikan berikut ini.
1. Aspek Hukum, Prosedur Dan Syarat-Syarat  Pemberian Kredit Usaha Rakyat,
Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. KUR diatur dalam (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dan (2) Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 180/Pmk.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat;
Yang berhak menerima KUR adalah: (1) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), (2) calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, (3) calon pekerja magang di luar negeri, (4) anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, (5) tenaga kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri, (6) pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, (7) usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/atau  (8) kelompok usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.
Dari kedelapan penerima itu, maka kelompok tani berhak untuk mendapatkan KUR dari lembaga penyalur.  Sementara itu,  lembaga yang diberi kewenangan untuk menyalurkan KUR, yaitu:
1.  Lembaga Keuangan, atau
2. Koperasi.
Lembaga keuangan  yang diberi kewenangan untuk menyalurkan KUR pada tahun 2020 berjumlah 30 bank, di antaranya  (1) BRI, (2) BNI, (3) Bank Mandiri, (4) Bank Pembangunan Daerah, dan lain-lain.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 38~41
Pada prinsipnya, tidak setiap petani berhak mendapat KUR, namun petani yang berhak mendapat KUR adalah petani-petani yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat itu, disajikan berikut ini.
1.  Fotocopy KTP single/suami isteri (2 lembar  perbesar 2 kali),
2.  Fotocoy KK (kartu keluarga),
3.  Fotocopy surat nikah (2 lembar) bagi yang sudah menikah,
4.  Pasphoto terbaru ukuran 4x6, masing-masing 1 lembar suami dan 1 lembar isteri.
5.  Surat keterangan usaha   dari RT/RW/Kepala Pasar Apabila syarat-syarat itu, sudah dipenuhi, maka bank akan melakukan penilaian terhadap nasabah atau petani. Berdasarkan penilaian bank, maka bank memutuskan permohonan diterima atau ditolak.
2.  Besar Pinjaman,  dan Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Petani Secara normatif, bahwa KUR yang diberikan kepada petani telah ditentukan jumlah, tujuan, hak dan kewajiban dari petani.
Adapun jumlah pinjaman dan besarnya bunga yang  harus dibayar oleh petani, disajikan beriut ini.
1.  Jumlah pinjaman, maksimum Rp25,000,000.-
2.  Suku bunga 6%/tahun.
3.  Tujuan penggunaan untuk usaha pertanian.
Apabila bank sudah menyetujui KUR yang diberikan kepada petani, maka bank dan  petani mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban bank, yaitu menyerahkan pinjaman yang telah disetujuinya kepada petani. Besarnya pinjaman itu tergantung pada keinginan petani, tetapi maksimumnya, yaitu Rp25.000.000.-  Hak bank, yaitu:
1.  menerima pengembalian pokok kredit,
2.  menerima bunga kredit,
3.  menerima denda keterlambatan, jika petani terlambat membayar pokok pinjaman. Sementara itu, yang menjadi hak petani, yaitu menerima pinjaman dari bank. Kewajiban petani, yaitu:
1.  mengembalikan pokok kredit,
2.  Membayar bunga kredit,
Membayar denda keterlambatan, jika petani terlambat membayar pokok pinjaman
3.  Kebijakan Pemerintah Dalam Pembayaran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Keberadaan pandemi Covid 19 telah menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan daya beli masyarakat. Jumlah yang terkena pandemi di Indonesia saat ini cukup besar, baik yang sudah dirawat, sudah sembuh, maupun sudah meninggal duni.
Di samping itu, daya beli masyarakat juga rendah. Salah satu masyarakat yang daya belinya rendah adalah petani. Yang menyebabkan rendahnya daya beli adalah karena tidak optimalnya petani dalam mengusahakan lahan pertaniannya yang berakibat pada kegagalan panen. Dampak negatif dari kegagalan panen tersebut, yaitu  rendahnya daya beli, sehingga   masyarakat tidak mampu membeli kebutuhan dasar secara optimal dan kebutuhan sekunder lainnya
Dampak negatif  dari rendahnya daya beli tersebut juga akan berakibat terhadap pembayaran cicilan kredit usaha rakyat (KUR) yang pernah diterima oleh petani. Cukup banyak petani yang tidak mampu banyak yang membayar cicilan pada bank.
Berdasarkan pertimbangan itu, maka Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan membebaskan bunga kredit usaha rakyat (KUR) serta penundaan pembayaran cicilan pokok bagi pelaku usaha, khususnya mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terkena dampak covid-19 paling lama 6 bulan. Sehingga bapak/ibu baru mulai membayar cicilan KUR pada awal tahun 2021.

## D.  Dampak Kegiatan penyuluhan Hukum
Keberadaan penyuluhan tentang kredit usaha rakyat (KUR) memberikan dampak positif bagi peserta penyuluhan karena mereka dapat mengetahui tentang :
1.  aspek hukum, prosedur dan syarat-syarat  pemberian kredit usaha rakyat,
2.  besar pinjaman,  dan pelaksanaan hak dan kewajiban petani, dan
3.  kebijakan pemerintah dalam pembayaran kredit usaha rakyat (KUR)
Walaupun mereka memahami tentang hal itu, namun mereka saat ini belum membayar kredit usaha rakyat (KUR) yang diterimanya kepada lembaga perbankan, khususnya BRI Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.
Ada lima penyebab peserta penyuluhan belum mengembalikan pokok pinjaman dan bunga kepada bank adalah karena:
a.  kegagalan panen, baik berupa tanaman padi maupun jagung hal ini disebabkan karena kurangnya intensitas hujan pada 2020.
b.  adanya hama penyakit, yaitu belalang,
c.  harga gabah rendah, dan
d.  harga jagung rendah.
Pada tahun 2019 harga jagung sebesar Rp3.300.oo/kg, namun pada tahun 2020, harganya hanya Rp3,000.oo/kg. Dengan harga sebesar itu, tidak mencukupi biaya produksinya yang cukup besar.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 40~41
Produksi padi berkurang, yang semula 7 ton, namun saat ini, yaitu  tahun 2020 hanya 4 ton/ha.

## V.  kesimPulan dan saran
a.  Kesimpulan
1.  Penyuluhan hukum tentang kredit usaha rakyat (KUR)  telah dilaksanakan pada 27 September 2020,  tempatnya di Dusun Bantu, Desa Bantulanteh,  Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa.
2. Dampak positif dari kegiatan penyuluhan hukum yang telah tim lakukan adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang:
a.  aspek hukum, prosedur dan syarat-syarat  pemberian kredit usaha rakyat,
b.  besar pinjaman,  dan pelaksanaan hak dan kewajiban petani, dan
c.  kebijakan pemerintah dalam pembayaran kredit usaha rakyat (KUR).
3. Peserta penyuluhan telah menerima KUR, namun KUR yang diterimanya belum dikembalikan kepada lembaga perbankan. Yang menjadi penyebab mereka belum mengembalikan KUR nya adalah karena:
a. kegagalan panen, baik berupa tanaman padi maupun jagung hal ini disebabkan karena kurangnya intensitas hujan pada 2020.
b.  adanya hama penyakit, yaitu belalang,
c.  harga gabah rendah, dan
d.  harga jagung rendah.

## B.  saran
1.  Perlu dilakukan penyuluhan hukum ke berbagai dusun yang berada di Desa Bantulanteh, Kecamatan Terano,  Kabupaten Sumbawa.
2. Perlu dilakukan pelatihan kepada tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, kepala dusun dan staf desa  tentang perbankan dan lembaga jaminannya.

## Daftar pustaKa
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
Aswin Dewantoro,  Daftar Bank Bank Penyalur KUR Terbaru, https:// gopinjol. com/ author/admin/, akses, tanggal 20 Februari 2020.
Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 180/Pmk.05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin  Untuk Kredit Usaha Rakyat
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat