Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(01), 2022, 625-631
Strategi Politik Ekonomi Islam dalam Menciptakan Al-Falah Menurut Jamaluddin Al-Afghani
Syamsuri 1) , Mulyono Jamal 2) , Wahyudi Bakrie 3) , Moh. Ihsan Fauzi 4) 1,2,3,4 Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor *Email korespondensi: mohihsanfauzi@unida.gontor.ac.id

## Abstrak
Islamic economic development everywhere will not have a significant impact without strong political support, including the development of Islamic economy in Indonesia. Jamaluddin Al-Afghani as an 18th-century Muslim reformist figure had the idea of a political movement of unity of Muslims known as Pan-Islamism in response to the deterioration of Muslim nations due to colonialism and imperialism of western nations. The purpose of this study was to explore the political ideas and ideas of Jamaluddin Al-Afghani to strengthen the position of Muslims, especially in the economic field. This research method uses literature review, which is research with a focus on the study and analysis of the primary materials of the literature with the approach of character studies, which examines systematically the thoughts and ideas of a figure as a whole or in part. The results of this study show that in order to strengthen the economic position of Muslims and the development of Islamic economy, strong economic  politics is  needed  to  support  economic  policies  related to  Islamic  economy.  Jamaluddin  Al-Afghani pan-Islamism as a political movement against the materialism of western nations and the concept of  arkan al- sittah  as  the  spirit  of  his  struggle  can  be  implemented  in  the  form  of  Islamic  economic  politics  to  strengthen Islamic economic development.

## Kata kunci: Pan-Islamism, Islamic Economic Politics, al-Falah
Saran sitasi: Syamsuri., Jamal, M., Bakrie, W.,  Fauzi, M. I. (2022). Strategi Politik Ekonomi  Islam dalam Menciptakan Al-Falah Menurut  Jamaluddin  Al-Afghani. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  8 (01),  625-631.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4168
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4168

## 1. PENDAHULUAN
Politik,  hukum  dan  ekonomi  dalam  konteks pembangunan  ekonomi  Islam  pada  suatu  Negara memiliki  keterkaitan  yang  erat,  di  mana  ekonomi Islam akan kesulitan berkembang dan tidak memiliki dukungan  legalitas  jika  tidak  ada political  will pemerintah untuk menerapkan sistem ekonomi Islam (Aswad,  2015).  Politik  ekonomi  Islam  yang  disebut dengan istilah siyasah maaliyah merupakan pengembangan  dari  hukum  Islam  dalam  bidang kebijakan  pengelolaan  kekayaan  Negara.  Baqr  Ash- Shadr menyebutnya dengan istilah tadakhul al-daulah (intervensi Negara), di mana Negara dipandang perlu untuk  melakukan  intervensi  terhadap  aktifitas ekonomi  yang  berkembang  di  masyarakat  dan menjamin  penerapan  sistem  ekonomi  Islam  yang sesuai  dengan  hukum  Islam  dan  dalil-dalil  yang  ada dalam nash (Magfur, 2016).
Secara  historis,  Islam  pernah  berjaya  di  mana seluruh  sendi  kehidupan  diterapkan  berdasarkan aturan  syariat  Islam  termasuk  dalam  hal  aktifitas ekonomi  dan  terbukti  berhasil,  salah  satunya  pada zaman Kahalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana bukti keberhasilannya  sebagaimana  disebutkan  dalam sebuah  kisah  ketika  seseorang  yang  hendak menyerahkan zakat kesulitan untuk menemukan fakir miskin  yang  mau  menerima  zakat  tersebut,  karena semua  kebutuhan  mereka  telah  tercukupi  (Ash- Shallabi, 2010). Namun, di sisi lain, Islam juga pernah mengalami  fase  yang  sangat  sulit  di  mana  Negara- negara muslim menjadi Negara jajahan bangsa-bangsa barat dan dieksploitasi dalam suatu model imperialism.
Hal ini terjadi karena tidak berkembangnya ilmu pengetahuan  umat  Islam  pada  masa  tersebut, lemahnya  ekonomi  dan  militer  serta  memudarnya keteguhan  dalam  menjalankan  syariat  Islam.  Di  sisi
lain, dunia barat sedang gencar-gencarnya mengembangkan  filsafat,  sains  dan  teknologi  serta motivasi  ekonomi,  politik  dan  agama  bangsa-bangsa barat  untuk  menjajah  Negara-negara  muslim,  yang dikenal dengan dengan sebutan gold, glory dan gospel (Hawi, 2017).
Setelah  beberapa  abad  dunia  Islam  berada dibawah kungkungan imperialisme penjajahan bangsa-bangsa barat, muncul pahlawan pemikir yang menggedor  kesadaran  umat  untuk  lekas  kembali kepada Islam jika ingin kejayaan Islam diraih kembali sebagaimana  yang  telah  terjadi  pada  periode sebelumnya.  Salah  satu  tokoh  yang  populer  pada pertengahan  abad  ke-19  adalah  Jamaluddin  Al- Afghani yang getol menyuarakan  pan-Islamisme dan diiringi dengan gerakan politik untuk mengembalikan umat Islam dari keadaan yang jumud kembali kepada kebangkitan  dan  ajaran  Islam  yang  sebenarnya  (AR, 2004). Termasuk pada pemikiran-pemikiran naturalisme dan materialisme barat yang bertentangan dengan  Islam.  Sehingga  menarik  untuk  dikaji bagaimana pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani dalam  membangkitan  umat  Islam  untuk  melawan penidasan  imperialisme  barat  dan  di  sisi  lain membangun kekuatan ekonomi Negara muslim.
Penelitian ini berusaha untuk menggali bagaimana pemikiran dan gerakan politik Jamaluddin Al-Afghani dalam membangkitkan semangat Negara- negara  muslim  untuk  melawan  imperialisme  barat melalui  Pan-Islamisme  yang  diusung  olehnya. Termasuk pemikirannya yang juga memiliki perhatian terhadap kebangkitan ekonomi Negara-negara muslim dalam  mencapai falah sebagai  salah  satu  tujuan  dan kekuatan yang berkaitan dengan gerakan politik yang ia bangun.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  kajian  kepustakaan  ( literature review ),  yaitu  penelitian  yang  memiliki  fokus  kajian dan  analisis  terhadap  bahan-bahan  primer  dari kepustakaan  seperti  buku,  laporan  hasil  penelitian, laporan  hasil  pengabdian,  catatan  manuskrip  dan sebagainya  (Ibrahim,  2015).  Pendekatan  yang digunakan  yaitu  pendekatan  studi  tokoh,  yang dimaksudkan  untuk  mengkaji  secara  sitematis terhadap pemikiran dan gagasan seorang tokoh secara keseluruhan atau sebagiannya (Harahap, 2011). Selain itu, pendekatan ini juga dimaksudkan untuk meneliti kehidupan seorang tokoh terkait hubungannya dengan
masyarakat serta bagaimana pengaruh pemikiran dan idenya  (Muhammad,  2004).  Fokus  penelitian  ini ditujukan  pada  pemikiran  dan  gerakan  politik Jamaluddin Al-Afghani dan relevansinya pada bidang ekonomi.
Metode  penelitian  dengan  pendekatan  studi tokoh  merupakan  pendekatan  yang  penting  dalam penelitian  ekonomi  Islam.  Di  mana  catatan  sejarah membuktikan bahwa terdapat sumbangsih besar yang dimiliki  oleh  Islam  dalam  perkembangan  ilmu  dan teknologi (Muhammad, 2004). Ada beberapa langkah yang  perlu  dilakukan  dalam  melakukan  penelitian studi tokoh, pertama, meneliti karya-karya tokoh yang akan diteliti. Kedua, meneliti karya orang lain terkait tokoh  yang  akan  diteliti. Ketiga, melakukan wawancara terhadap tokoh terkait (jika masih hidup), atau terhadap sahabat dan muridnya (Harahap, 2011).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Biografi Jamaluddin Al-Afghani
Nama  lengkapnya  adalah  Sayyid  Muhammad Jamaluddin  bin  Sayyid  Shaftar  yang  berasal  dari Afganistan  sehingga  ia  mendapatkan  sebutan Jamaluddin  Al-Afghani  yang  dinisbatkan  kepada daerah asalnya, yaitu Afghanistan. Gelar sayyid yang ada  pada  namanya  berasal  dari  nasabnya  dengan Sayyid  Ali  Turmidzi,  seorang  perawi  hadis  yang terkenal  dan  nasabnya  bersambung  dengan  Sayyid Husein bin Ali bib Abi Thalib karamallah wajhah (Al- Afghani, 1320).
Jamaluddin  Al-Afghani  lahir  pada  tahun  1254 Hijriah  atau  1839  Masehi  di  sebuah  desa  bernama Asadabad, yaitu  suatu  daerah  dekat Kunar di distrik Kabul,  Afganistan  (Al-Afghani,  1320).  Kemudian  ia ikut pindah bersama ayahnya ke kota Kabul, ia didik sejak kecil sampai usia remaja dilingkungan keluarga yang bermazhab Hanafi, di mana ayahnya sendirilah yang  mengajarinya  Al-Qur’an,  Bahasa  Arab  dan sejarah.  Lebih  lanjut,  guna  memperluas  wawasan keilmuan  dan  pengetahuan  Al-Afghani,  ayahnya mendatangkan seorang guru Tafsir, Ilmu Hadits, Ilmu Fiqih serta dilengkapi dengan Ilmu Tasawuf dan Ilmu Ketuhanan.  Hingga  pada  usia  18  tahun,  Al-Afghani tidak  hanya  menguasai  keilmuan  di  bidang  agama saja,  tetapi  ia  juga  menekuni  Ilmu  Filsafat,  Hukum, Sejarah,  Fisika,  Kedokteran,  Sains,  Astronomi  dan Astrologi.  Di  antara  gurunya  adalah Aqashid  Sadiq dan Murtadha Al-Anshori (Hawi, 2017).
Aktifitas politik Jamaluddin Al-Afghani dimulai setelah ia pulang dari melaksanakan ibadah haji pada
1851,  yang  mana  ia  diangkat  sebagai  pegawai  oleh Amir  yang  memerintah  Afghanistan  saat  itu  Dust Muhammad  Khan.  Kemudian  pada  usia  27  tahun  ia diangkat  sebagai  Perdana  Menteri  oleh  Amir setelahnya, Muhammad Azzam (Sirait, 2020). Karena campur tangan Inggris terhadap perpolitikan Afghanistan  dan  kekealahannya  melawan  kelompok yang didukung  Inggris, akhirnya pada tahun 1869 ia meninggalkan Afghanistan menuju India, kemudian ia pindah lagi ke Mesir. Inilah awal mula keterlibatan Al- Afghani secara langsung dalam gerakan internasional anti  kolonialisme  atau  imperialisme  dan  depotisme timur (Kurdi, 2015).
Keberadaannya  di  Mesir  dalam  kurun  waktu 1871-1879  merupakan  perjalannya  yang  penting,  di mana  di  Negara  ini  ia  dapat  memunculkan  kader- kader  yang  mampu  meneruskan  perjuangannya  di masa depan. Di antaranya adalah Mahmud Sami Al- Barudi,  Abdusalam  Al-Muwilahi,  Ibrahim  Al- Muqilahi,  Muahmmad  Abduh,  Ibrahim  Al-Caqoni, Sa’at Zaglul, Ali Mudhir, Salim Naqosyi, Adib Ishak dan  lainnya  (Sirait,  2020).  Dari  semua  muridnya tersebut, inti dan ide gerakan Jamaluddin Al-Afghani dapat  dikembangkan  dengan  baik  oleh  Muhammad Abduh, di mana hubungan  mereka erat sebagai guru dan teman dalam perjuangan dan pergerakan (Kurdi, 2015).
Hubungan  erat  antara  Jamaluddin  Al-Afghani dan  Muhammad  Abduh  berlanjut  ketika  keduanya berada  di  Paris,  Perancis.  Di  mana  mereka  berdua mendirikan organasasi yang memiliki pengaruh besar bagi  dunia  Islam,  meskipun  usia  organisasi  tersebut pendek,  yaitu al-‘Urwat  al-Wutsqa .  Organisasi  ini bertujuan untuk menyatukan orang-orang Islam dalam suatu persatuan dan melepaskan diri dari sebab-sebab perpecahan  (Kamaruzzaman,  2017).  Di  tahun  yang sama  dengan  berdirinya  organisasi  ini,  yaitu  pada tahun  1884,  Jamaluddin  Al-Afghani  menerbitkan majalah  mingguan  berbahasa  Arab  bernama  majalah Al-‘Urwat  Al-Wutsqa ,  yang    berisi  terkait  doktrin- doktrin  yang  membangkitkan  semangat  kebangsaan umat  Islam  dan  disebarkan  secara  gratis  ke  berbagai organisasi dan siapa saja yang membutuhkan  (Sirait, 2020). Selain al-‘Urwat al-Wutsqa , di antara karyanya yang  sangat  fenomenal  adalah Al-Raddu  ‘Ala  Al- Dahriyin .

## 3.2. Wacana Pan-Islamisme
Melihat  kondisi  umat  muslim  yang  mengalami kemunduran  dan  berada  di  bawah  penindasan
imperialisme  bangsa-bangsa  barat,  Jamaluddin  Al- Afghani  menggerakkan  solidaritas  sesama  muslim dalam satu ikatan agama, bukan ikatan suku maupun ras. Di mana seorang penguasa muslim akan diterima oleh suku maupun bangsa lain yang segaama selama masih  menegakkan  hukum  Islam,  dari  manapun  ia berasal. Ia juga menekankan bahwa pemimpin adalah orang yang dipilih dari orang-orang  yang paling taat agamanya, bukan dipilih lantaran pewarisan, kehebatan  suku  maupun  kekayaan  materialnya, melainkan harus disepakati oleh anggota masyarakatnya.  Inilah  ide  Jamaluddin  Al-Afghani yang  kemudian  dikenal  sebagai  Pan-Islamisme (Sukmalia, 2019).
Pan-Islamisme yang dimaksudkan oleh Jamaluddin Al-Afghani bukanlah meleburkan kerajaan-kerajaan dan Negara-negara muslim menjadi satu,  melainkan  menyatukan  mereka  dalam  satu  ide dan  kerjasama  yang  saling  memperkuat  dengan prinsip berpegang teguh pada pedoman ajaran Islam, yaitu  Al-Qur’an  dan  Sunnah  (Nurtina,  2019),  yang mana dengan persatuan tersebut, kemudian bersama- sama bangkit untuk melawan penjajahan. Lebih lanjut, pan-Islamisme  yang  digagas  oleh  Jamaluddin  Al- Afghani  merupakan  aktualisasi  dari  konsep  takdir dalam  Islam  yang  selanjutnya  digunakan  untuk membangkitkan  umat  Islam  yang  terlanjur  apatis karena salah memahami makna takdir (Asrul, 2019).
Jamaluddin  Al-Afghani  dalam  bukunya  yang berjudul Al-Radd  ‘Ala  Al-Dhahriyyin ,  bahwa  bangsa yang  kuat  adalah  bangsa  yang  bersatu  dan  sikap amanah  di  anatara  para  pemimpin  serta  elit-elit politiknya  sebagai  pilar  yang  menguatkan  persatuan tersebut,  sebagaimana  yang  ia  tuliskan  (Al-Afghani, 1320):
داحآ داحتاب نوكي امنإ نيرخآ ىلع موق ءالعتسا ّ نأ رهاظلا نمو ضعبب مهضعب مائتلاو وضعلاك هموق ةينبل مهنم لك نوكي ىتح تكلم  دق  ةنامآلا  نوكت  ىّتح  داح ّ تالا  اذه  نوكي  نلو  ندبلل

## مهدافأ مكحلاب تمعو مهدايق
3.3. Arkan  Al-Sittah  sebagai  Landasan  Ekonomi

## Islam
Selain  konsep  pan-Islamisme  sebagai  gerakan politik, Jamaluddin Al-Afghani dalam karyanya yang berjudul al-raddu  ‘ala  al-dhahriyyin ,  ia  mecetuskan gagasan  pada  bidang  sosial  berupa  landasan  dalam
membangun  ekonomi.  Yaitu  dengan  merumuskan enam  prinsip  kebenaran  ( arkan  al-sittah ),  untuk melawan paham materialisme yang sengaja dihembuskan  oleh  bangsa  Barat  yang  bertujuan melemahkan  kaum  muslimin  (Asrul,  2019).  Ia membagi enam prinsip tersebut pada dua bagian, yaitu tiga  prinsip  pertama  sebagai  ideologi  dan  sifat perbuatan  dalam  agama,  sedangkan  tiga  prinsip selanjutnya sebagai tiga sifat terpuji.
Tiga  prinsip  pertama  yang  tergabung  dalam ideologi dan sifat perbuatan dalam agama merupakan sendi  eksistensi  manusia,  faktor  pembentuk  struktur sosial dan dasar berkembangnya peradaban. Di mana ajaran  ini  berisi  tuntunan  progesif  bagi  manusia menuju kesempurnaan hidup dan puncak kebahagian, serta  mengajarkan  untuk  menjauhi  kejelekan, menghindari kerusakan dan meninggalkan perbuatan yang  menimbulkan  kehancuran.  Ketiga  prinsip  atau ideologi  tersebut  adalah, pertama ,  percaya  bahwa manusia  menjadi  penguasa  bumi  dan  makhluk  yang paling mulia. Kedua, keyakinan bagi semua pemeluk agama  (Islam)  bahwa  mereka  itu  umat  yang  paling mulia  sedangkan  selain  mereka  adalah  umat  yang tersesat. Ketiga, ketetapan  bahwa  manusia  manusia hidup  di  bumi  untuk  meraih  kesempurnaan  dan selanjutnya  menuju  alam  yang  lebih  tinggi  dan  luas daripada alam dunia ini (Al-Afghani, 1320).
Kaitannya  dengan  ekonomi,  ketiga  ideologi  ini menjadi pedoman untuk menangkal paham materialisme,  yang  mana  paham  ini  bertujuan  untuk menghilangkan  pengaruh  agama  pada  kehidupan masyarakat  dan  menjadikan  manusia  hidup  bebas menuruti hawa nafsu layaknya binatang (Al-Afghani, 1320). Kebebasan tersebut akhirnya berdampak pada perilaku  ekonomi  kapitalisme  dan  liberalisme  yang mengeksploitasi  alam  dan  bahkan  manusia  untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Begitu juga  aliran  materialisme  lainnya,  yaitu  sosialisme yang  mengusung  kepemilikan  bersama  termasuk memaksa persamaan dalam pendapatan dan kebutuhan yang berada dalam kendali atau komando Negara,  yang  dapat  menjadikan  tingkat  produktifitas seseorang  menurun  dan  hanya  mengambil  jalan mudah  saja,  sehingga  jika  dibiarkan  begitu  saja, perekonomian akan lesu dan tidak berekembang.
Tiga  prinsip  selanjutnya  yang  tergabung  dalam tiga  sifat  perbuatan  terpuji,  adalah pertama ,  malu, yaitu  sikap  atau  jiwa  untuk  menjadi  pribadi  yang menjauhi perilaku-perilaku tercela, dan pada saat yang sama  membentuk  jiwa  yang  beradab.  Hal  ini
menentang  konsep  materalisme  yang  mencetuskan hidup  bebas  tanpa  adanya  batasan.  Sehingga  dengan adanya sikap malu ini, dapat mewujudkan komitmen untuk  menghormati  nilai-nilai  kebaikan  dalam bermasyarakat  secara  umum  (Al-Afghani,  1320), termasuk  dalam  kegiatan  ekonomi  dengan  etika  dan ketentuan-ketentuan yang baik.
Kedua , amanah. Jamaluddin Al-Afghani menekankan  pentingnya  amanah  sebagai  ruh  dalam kerjasama  ( mu’amalah ).  Sebaliknya,  materialisme justru  menekankan  adanya  dominasi  satu  pihak terhadap pihak lainnya, sehingga yang kuat menindas dan  mengeksplotasi  pihak  yang  lebih  lemah.  Ia  juga menekankan pentingnya peran Negara yang adil, dan keadilan yang bersumber dari sikap amanah tersebut harus  mencakup  pada  setiap  sendi  pemerintahan. Termasuk  kaitannya  dalam  menghimpun  dan membelanjakan uang Negara. Di mana uang tersebut berasal  dari  rakyat  harus  dihimpun  oleh  petugas- petugas yang amanah dan cara yang baik. Begitu juga dalam  membelanjakannya  untuk  kepentingan  umum harus memperhatikan prinsip efisiensi dan daya guna, seperti membangun lembaga pendidikan, perkantoran, jalan  raya,  jembatan,  irigasi,  melengkapi  peralatan rumah  sakit  maupun  menggaji  pegawai  Negara  (Al- Afghani,  1320).  Ia  juga  mneyebutkan  kehancuran suatu  Negara  yang  dipimpin  oleh  orang-orang  yang khianat (Al-Afghani, 1320):
ءانب طقس ةلودلا ناكرأ مهو لاجرلا كئلوأ ةنامأ تيزح نإف ةفاك اياعرلا نيب نم ةحارلا تاحاو نم نمألا بلسو ةطلسلا بهانتلاو  لتقلا  مهيف  اشفو  نيموكحملا  قوقح  تعاضو ةقافلاو  رقفلا  باوبأ  مهيلع  تحتفتو  ةراجتلا  قرط  ترعوو حاجنلا لبس ةلودلا ىلع تيمعو ةموكحلا نئازخ توخو
Ketiga, jujur.  Manusia  membutuhkan  panca indera sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya, namun itu saja tidaklah cukup, karena setiap manusia juga  membutuhkan  bantuan  indera  sesamanya  untuk memanfaatkan  pengetahuan  yang  dimiliki.  Sehingga diperlukan  kejujuran  sebagai  penyambung  interaksi sosial  antar  sesama.  Dengan  begitu,  manusia  dapat berusaha  dan  mendapatkan  rezeki  sebagai  penopang kebutuhan hidupnya (Al-Afghani, 1320).
Ketiga  sifat  di  atas  (malu,  amanah  dan  jujur) merupakan  cara  berperilaku  dan  bertahan  hidup dengan  bimbingan  iman.  Ketiganya  dapat  menjadi
perekat hubungan manusia, menghindarkan perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk  pada  aktifitas  ekonomi,  karena  nilai-nilai Islam  menjadi  pedoman.  Di  tambah  dengan  tiga prinsip  ideologi  dan  sifat  perbuatan  dalam  agama, menjadikan seseorang memiliki semangat bekerja dan meningkatkan produktifitas sebagai wujud implementasi  keyakinan  bahwa  manusia  adalah makhluk mulia dan khalifah di bumi, akan tetapi tetap berada  koridor  bahwa  pencapaian  di  dunia  adalah bekal  untuk  kehidupan  akhirat.  Sehingga  harus  ada nilai-nilai agama dalam setiap perbuatan manusia.

## 3.4. Politik Ekonomi Islam
Politik  ekonomi  Islam  yang  disebut  dengan istilah siyasah  maaliyah merupakan  pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan  kekayaan  Negara.  Baqr  Ash-Shadr menyebutnya  dengan  istilah tadakhul  al-daulah (intervensi Negara), di mana Negara dipandang perlu untuk  melakukan  intervensi  terhadap  aktifitas ekonomi  yang  berekembang  di  masyarakat  dan menjamin  penerapan  sistem  ekonomi  Islam  yang sesuai  dengan  hukum  Islam  dan  dalil-dalil  yang  ada dalam nash (Magfur, 2016).
Politik  Ekonomi  Islam  cenderung  asing  bagi sebagian  besar  umat  Islam  bahkan  bagi  kalangan ekonomi  muslim  saat  ini.  Hal  ini  lantaran  ekonomi Islam  yang  sudah  lengkap  mengatur  segala  aktifitas ekonomi  justru  terkerdilkan  seolah-olah  hanya membahas urusan mikro ekonomi saja, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan keuangan syariah. Padahal masih banyak sektor makro ekonomi yang perlu terus dikaji dan diimplementasikan dalam aktifitas ekonomi umat Islam.
Fenomena  ekonomi  (yang  menyangkut  tentang kekayaan)  dan  politik  (yang  berurusan  dengan kekuasaan)  diikat  oleh  hubungan  yang  saling mempengaruhi. Sebab politik pada satu sisi, umumnya menentukan kerangka kegiatan ekonomi dan menyalurkannya  ke  arah  tertentu  demi  memenuhi kepentingan kelompok dominan. Pada sisi lain, proses ekonomi  itu  sendiri  cenderung  mendistribusikan kekuasaan  dan  kekayaan.  Artinya,  proses  itu  dapat mengubah hubungan kekuasaan antar kelompok, lalu menyebabkan  perubahan  sistem  politik  dan  pada akhirnya  akan  melahirkan  suatu  strukrur  hubungan ekonomi baru (Aswad, 2015).
Kaitannya  dengan  politik  ekonomi  Islam  di Indonesia,  ada  beberapa  hal  yang  seharusnya
mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan  ekonomi  Islam,  yaitu,  1.  Industri keuangan  syariah  memiliki  pengaruh  positif  bagi stabilitas perekonomian, 2. Industri keuangan syariah memiliki  ketahan  yang  cukup  tinggi  terhadap  krisis keuangan, 3. Diperlukannya peran pemerintah sebagai regulator  dan  supervisor,  4.  Ekonomi  Islam  dapat berperan sebagai penyelamat ketika terjadi ketidakpastian  usaha,  5.  Dalam  teori  maupun realitasnya,  indutri  keuangan  syariah  membutuhkan infrastruktur  yang  mendukung  perkembangannya (Sudarti, 2016).
Salah  satu  kebijakan  akomodatif  pemerintah Indonesia  terhadap  perkembangan  ekonomi  Islam adalah munculnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang  Perbankan  yang  di  antara  pasal-pasalnya mengatur  tentang  perbankan  syariah  sehingga perbankan syariah memiliki landasan yang kuat ( legal standing ),  serta  dengan  lahirnya  organisasi  sosial kemasyarakatan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang memiliki andil besar terhadap berdirinya  Bank  Muamalat  Indonesia.  Kemudian muncul  perubahan  Undang-Undang  No.  10  tahun 1998 atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang berkaitan dengan aspek menguatnya kewenangan  Bank  Indonesia  dan  aspek  akomodasi perbankan syariah (Aswad, 2015).
Permaslahan muncul ketika terjadi krisis moneter tahun 1998, di mana meskipun UU No. 10 tahun 1998 lebih  mengakomodir  perbankan  syariah,  terdapat intervensi asing dalam penyusunan UU tersebut, yaitu kondisi  pemerintah  yang  sangat  bergantung  kepada bantuan Bank Dunia ( World Bank ) dan International Monetary  Found (IMF).  Beberapa  kebijakan  banyak dipengaruhi  oleh  kedua  lembaga  internasional tersebut (meskipun pada kenyataannya kedua lembaga tersebut  tidak  memberikan  pengaruh  nyata  bagi perkembangan ekonomi khususnya Negara berkembang).  Misalnya, trade  liberalization  barrier, yakni kebijakan yang menghapus segala aturan yang menghambat  perdagangan  bebas,  seperti  lisensi perdagangan  dengan  tariff  atau  pengurangan  bea tariff. Foreign  direct  investment, yaitu  menghapus kebijakan  pemerintah  yang  menghambat  masuknya modal  asing. Privatization, yaitu  lebijakan  yang memberikan  pengelolaan  perusahaan  Negara  kepada pihak  swasta  (privatisasi  BUMN),  dan  deregulasi kompetisi,  menghilangkan  hambatan  bagi  pelaku ekonomi  baru  serta  mendorong  pasar  agar  lebih kompetitif (Aswad, 2015).
Adanya  intervensi  asing  terhadap  kebijakan pemerintahan  Indonesia  merupakan  bukti  lemahnya kekuatan  politik  pemerintah.  Maka  ketika  ada  yang bertanya bagaimana peran umat Islam saat ini, terlebih umat Islam dianggap sebagai masyarakat yang miskin dan  terpinggirkan,  Jamaluddin  Al-Afghani  dengan bijak menyatakan (Al-Afghani, 1320):
ىلع لاب امف تنيب ام ىلع ةّيمالسإلا ةنايدلا تناك نإ لئاق لاق ّ نإف
نيملسملا ّ نإ نزحملا نأ ّشلاو ةئّي ّسلا لاحلا نم ىرنام نيملسملا
مهلضفب دهشي ملاعلاو اوغلب ام مهنيدب اوغلبو اوناك امك اوناك
فيرشلا  ّصنلا اذهب لوقلا نم نآلا ىفتكاو ام رّيغيال للها ّ نإ( ي ىّتح موقب مهسفنأب ام رّيغ (

## 3.5. Falah sebagai Tujuan Ekonomi
Falah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab  yaitu aflaha-yuflihu yang  berarti  berhasil  baik atau sukses (Bisri  Fattah, 1999). Dalam pengertian literal,  falah  bermakna  kemuliaan  dan  kemenangan, maksudnya adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Menurut Islam, istilah falah diambil dari kata dalam  al-qur’an  yang  sering  dimaknai  sebagai keberuntungan  jangka  panjang,  dunia  dan  akhirat, sehingga  tidak  hanya  memandang  aspek  material namun  justru  lebih  diutamakan  pada  aspek  spiritual. Sedangkan dalam aspek keduaniaan, falah merupakan konsep  multi  dimensi  yang  berimplikasi  pada  aspek prilaku  individu  maupun  kolektif  (UII  Yogyakarta, 2015).
Falah atau  kebahagiaan  di  dunia  dan  di  akhirat melalui  tata  kehidupan  yang  baik  dan  terhormat ( hayyah thayyibah ) merupakan tujuan akhir ekonomi Islam  sebagaimana  tujuan  dalam maqashid  syariah (UII  Yogyakarta,  2015). Falah sebagai the  ultimate objective  of  Islamics  economics memberikan pelajaran bagi umat muslim untuk memiliki kepekaan dan  sensitifitas  terhadap  perolehan  harta  benda  dari aspek  halal  dan  haramnya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  bekerja  dalam  Islam  bukan  hanya  sekedar mendapatan hasil (upah), melainkan suatu kewajiban yang  dilaksanakan  dengan  melibatkan  unsur-unsur ibadah  dengan orientasi pengabdian sebagai khalifah Allah s.w.t di bumi (Syamsuri, 2020).
Falah atau  dalam  termininologi  lain  disebut dengan  istilah maslahah (kemaslahatan)  bagi  umat manusia adalah prinsip dalam tujuan ekonomi Islam.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  usaha  dengan  segala bentuk aktifitas harus berorientasi pada kemaslahatan manusia  yang  juga  berbanding  lurus  dengan menghindakan  diri  dari  segala  hal  yang  membawa mafsadah (kerusakan) bagi manusia (Fauzia  Riyadi, 2018).
Filosofi falah menjadikan seorang muslim untuk senantiasa berorientasi pada masalahah dalam setiap aktifitas ekonominya. Artinya, bahwa ketika seorang muslim  menjadikan  ukuran maslahah pada  kegiatan produksi,  distribusi,  dan  konsumsi,  maka  ia  telah mencapai falah berupa  kemuliaan  dan  kemenangan dalam  hidup.  Kemualian  dan  kemenangan  tersebut bersifat jangka panjang, bukan hanya sebatas di dunia, tetapi  juga  di  akhirat.  Sehingga  tidak  hanya  sebatas pada aspek material saja, tapi juga pada aspek spiritual (Nasrulloh, 2021).
Sebagai konsep kesejahteraan dalam Islam, falah merupakan  manifestasi  dari  nilai  ekonomi  dan spiritual-moral.  Konsep  ini  mengacu  pada  tujuan syariat  Islam  yang  disebut  dengan maqashid  al- syari’ah .  Sehingga  terkait falah sebagai  tujuan ekonomi,  dapat  dipahami  dalam  beberapa  hal: pertama, kesejahteraan  ekonomi,  baik  individu, masyarakat,  dan  negara. Kedua, tercukupinya kebutuhan  dasar  manusia  berupa  sandang,  pangan, papan,  kesehatan,  Pendidikan,  keamanan  dan  sistem kenegaraan yang menjamin keberlangsungan pemenuhan  kebutuhan  dasar  secara  adil. Ketiga, penggunaan  sumber  daya  yang  optimal. Keempat, ditribusi harta dan pembangunan secara adil. Kelima, jaminan kebebasan (hak) individu. Keenam, persamaan  hak  dan  peluang. Ketujuh, adanya kerjasama dan keadilan ditengah masyarakat (Suardi, 2021).  Hal  ini  sejalan  dengan  perjuangan  politik ekonomi yang dilakukan oleh Jamaluddin al-Afghani.

## 4. KESIMPULAN
Politik  sebagai  sarana  dalam  suatu  kekuasaan serta  ekonomi  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan kekayaan  memiliki  hubungan  penting  dan  saling berkaitan.  Guna  mewujudkan  kesejahteraan  umat Islam  atau  juga  disebut  dengan  istilah falah , Jamaluddin Al-Afghani mencetuskan gerakan politik Pan-Islamisme,  yaitu  persatuan  umat  Islam  dengan tetap  berada  pada  negaranya  masing-masing  dan menghimpun kekuatan untuk membendung hegemoni Barat  (Materialisme)  dan  juga  diiringi  dengan mengembangkan  ilmu  pengetahuan.  Kesadaran politik  umat  Islam  menjadi  penting  karena  setiap
kebijakan  Negara  akan  selalu  berdampak  bagi kehidupan  mereka,  termasuk  dalam  hal  ekonomi. Pemimpin  negara  atau  penguasa  haruslah  dipilih berdasarkan  orang-orang  yang  paling  taat  dalam agama.  Sehingga  kaitannya  dengan  implementasi ekonomi  Islam,  umat  Islam  harus  memiliki  gerakan atau  kekuatan  politik  untuk  mengakomodir  setiap kebijakan  yang  mendorong  pengembangan  ekonomi berdasarkan prinsip Islam. Agar umat Islam memiliki kedudukan  dan  posisi  yang  kuat  khususnya  dalam bidang  ekonomi,  umat  Islam  harus  memiliki kesadaran  dalam  bidang  politik.  Yaitu  politik persatuan  umat  Islam  yang  dapat  mengakomodir kebutuhan  dan  kepentingan  umat  Islam  dalam kebijakan-kebijakan negara. Sehingga dengan dukungan politik ekonomi Islam yang kuat, ekonomi Islam dapat berkembang dengan baik

## 5. REFERENSI
Al-Afghani, J. (1320). Al-Radd ‘Ala Al-Dhariyyin . Al- Mausu’aat.
AR, D. S. (2004). Jamaluddin Al-Afghani: Api Pan-
Islamisme dan Kegiatan Politik. Al-Turas , 10 (2). Ash-Shallabi,  A.  M.  (2010). Umar  Bin  Abdul  Aziz Terj. Shofau Qolbi (1st ed.). Pustaka Al-Kautsar. Asrul.  (2019).  Al-Afghani  dan  Akar  Pembaharuan Sosial-Teologi. Tasfiyah , 3 (2).
Aswad,  M.  (2015).  Ekonomi  Politik  Keuangan Syariah di Indonesia. Jurnal Dinamika , 15 (1).
Bisri, A.,  Fattah, M. A. (1999). Kamus Al-Bisri (1st ed.). Pustaka Progressif.
Fauzia,  I.  Y.,    Riyadi,  A.  kadir.  (2018). Prinsip Ekonomi Islam (3rd ed.). Prenadamedia Group. Harahap,  S.  (2011). Metodologi  Studi  Tokoh Pemikiran Islam (1st ed.). Prenada Media Group.
Hawi, A. (2017). Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Medina-Te , 16 (1). Ibrahim. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif (1st ed.). Alvabeta.
Kamaruzzaman. (2017). Studi Pemikiran Muhammad Abduh dan Pengaruhnya Pengaruhnya terhadapa Pendidikan di Indonesia. Tarbawi , 3 (1).
Kurdi,  S.  (2015).  Jamaluddin  Al-Afghani  dan Muhammad  Abduh. Syariah:  Jurnal  Ilmu Hukum , 15 (1).
Magfur, I. (2016). Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MEA). Jurnal Hukum Islam , 14 (2).
Muhammad. (2004). Metodologi Penelitian
Pemikiran Ekonomi Islam (2nd ed.). Ekonisia. Nasrulloh. (2021). Orientasi Al-Falah dalam Ekonomi Islam. AmaNU:  Jurnal  Manajemen  Dan Ekonomi , 4 (1).
Nurtina,  S.  (2019).  The  Dynamic  of  Applying Panislamism  as  a  New  Politic  Concept. Islamic World and Politic , 3 (1).
Sirait,  A.  M.  (2020).  Jamaluddin  Al-Afghani  dan Karir  Politiknya. Jurnal  Intelektual:  Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman , 10 (2).
Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang  Ekonomi  Islam. Islamic  Banking:
Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan
Perbankan Syariah , 6 (2).
Sudarti,  S.  (2016).  Strategi  Politik  Ekonomi  Islam. Human Falah , 3 (1).
Sukmalia,  D.  (2019).  Kiprah  dan  Kontribusi jamaluddin Al-Afghani dalam Pemikiran Modern Islam. Tajdid , 22 (1).
Syamsuri. (2020). Ekonomi Pembangunan Islam (2nd ed.). Unida Gontor Press.
UII  Yogyakarta,  P.  P.  dan  P.  E.  I.  (P3EI)  U.  I.  I.
(2015). Ekonomi Islam (7th ed.). PT
RajaGrafindo Persada.