Refani, S. S., & Firmansyah, H. (2024). Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Terpidana Mati dalam Tindak Pidana Narkotika. Syntax Literate. (9)2. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i2 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 2, Februari 2024

## KEPASTIAN  HUKUM  MASA  TUNGGU  EKSEKUSI  TERPIDANA  MATI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Shyifa Safira Refani, Herry Firmansyah Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Indonesia Email: shyifa.205180264@stu.untar.ac.id, heryf@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Pidana  mati  adalah  pidana  terberat  dari  semua  ancaman  pidana  yang  ada.  Dalam perkembangannya,  hukuman  mati  di  dunia  dilakukan  dengan  berbagai  cara  seperti penyaliban,  ditenggelamkan,  dibakar  hidup-hidup,  disetrum,  diracun,  digantung,  dan ditembak mati. Mengenai penerapan pidana mati ini, masih menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya  ketentuan  hukuman  mati  bertentangan  dengan  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hukuman mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada ketentuan ini, pidana mati ditetapkan sebagai  salah  satu  jenis  pidana  pokok.  Polemik  yang  juga  menjadi  perhatian  adalah lambatnya  eksekusi  terhadap  terpidana  mati  di  Indonesia.  Di  antara  terpidana  mati  yang sudah menjalani masa pemenjaraan selama 13 tahun, dialami oleh Mary Jane Fiesta Veloso yang  divonis  pidana  mati  oleh  Pengadilan  Negeri  Sleman  dalam  tindak  pidana  narkotika dengan  nomor  Putusan  385/PID.B/2010/PN.SLMN.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  terkait  kepastian  hukum  dari penundaan eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus kepada kaidah-kaidah ataupun asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber kepada  peraturan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ketentuan mengenai pidana mati sendiri masih menjadi salah satu bentuk pidana yang diakui di sistem hukum  Indonesia.  Keterlambatan  yang  terjadi  sangat  terkait  dengan  banyak  hal  seperti masalah sosial dan politik, termasuk mempertimbangkan lain hal mengenai status Mary Jane Fiesta  Veloso  sebagai  WNA.  Dalam  hal  sudah  berjalannya  penundaan  selama  9  tahun, terpidana mati akan tetap dieksekusi karena putusan pengadilan sudah inkracht . Kata kunci : Kepastian Hukum; Penundaan; Pidana Mati

## Abstract
The  death  penalty  is  the  heaviest  punishment  of  all  existing  criminal  threats.  In  its development,  the  death  penalty  in  the  world  was  carried  out  in  various  ways,  such  as crucifixion, drowning, burning alive, electrocution, poisoning, hanging and being shot dead. Regarding the application of the death penalty, there are still pros and cons. This is because the provisions on the death penalty conflict with Article 9 paragraph (1) of Law Number 39 of  1999  concerning  Human  Rights.  The  death  penalty  is  regulated  in  Article  10  of  the Criminal Code (KUHP). In this provision, the death penalty is determined as one of the main types of punishment. The polemic that is also of concern is the slow execution of death row inmates in Indonesia. Among the death row inmates who have served 13 years in prison, Mary Jane Fiesta Veloso was sentenced to death by the Sleman District Court for a narcotics crime  with  Decision  number  385/PID.B/2010/PN.SLMN.  The  aim  to  be  achieved  in  this research is to find out and analyze the legal certainty of postponing the execution of the
death penalty for death row convict Mary Jane Fiesta Veloso. This research uses normative legal  research  methods  which  focus  on  rules  or  principles  in  the  sense  that  law  is conceptualized as norms or rules that originate from statutory regulations. The research results  show  that  the  provisions  regarding  the  death  penalty  itself  are  still  a  form  of punishment recognized in the Indonesian legal system. The delays that occurred were closely related to many things such as social and political issues, including considering other things regarding Mary Jane Fiesta Veloso's status as a foreigner. In the event that a delay of  9 years has passed, the death row inmate will still be executed because the court's decision has already been inkracht.
Keywords : Legal Certainly; Delay; Death Penalty

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  yang  berlandaskan  hukum  sebagai  pengatur  dalam tertib  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Indonesia  yang  mengaku  sebagai  negara hukum,  mempunyai  banyak  peraturan  perundang-undangan  yang  memuat  berbagai ketentuan  mengenai  perbuatan  yang  dilarang  dan  perbuatan  yang  boleh  dilakukan (Yuliani, 2017). Apabila terjadi perbuatan terlarang, maka akan dikenakan sanksi atas setiap pelanggarannya.
Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pidana,  perdata, maupun administratif. Sanksi pidana  diatur  dalam  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  seperti  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang memuat peraturan pidana. Sanksi pidana dibedakan menjadi dua golongan, yaitu  pidana pokok dan pidana tambahan. Ada empat hukuman utama: hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda (Bambang, 2008).
Hukuman  mati  selain  tidak  sesuai  dengan  hak  hidup  manusia,  juga  tidak  sesuai dengan sifat hukum itu sendiri. Hukuman dimaksudkan untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan  menjadi  lebih  baik  (Moeljatno,  2021).  Apakah  penjatuhan  hukuman  mati menjadi  langkah  akhir  yang  tepat  dalam  memutus  tindak  pidana  kejahatan  luar  biasa tanpa melihat hak hidup seseorang.
Pidana  mati  merupakan  pidana  terberat  dari  semua  ancaman  pidana  yang  ada. Pidana mati yang dijatuhkan terhadap seseorang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Arief, 2019). Indonesia adalah negara yang  sampai  saat  ini  masih  menerapkan  pidana  mati  bagi  pelaku  kejahatan  tertentu, terutama kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ), seperti kejahatan narkoba, korupsi, terorisme, pembunuhan berencana, dan lain-lain.
Penerapan pidana mati masih menimbulkan pro dan kontra yang tidak hanya terjadi di kalangan ahli hukum saja, perdebatan seputar pidana mati ini pun timbul hingga ke masyarakat  dan  berlanjut  sampai  ke  tahap  Mahkamah  Konstitusi.  Pasalnya  ketentuan hukuman mati bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan:
Setiap  orang  berhak  atas  kehidupan,  mempertahankan  kehidupan,  dan meningkatkan taraf kehidupannya.
Hukuman  mati  diatur  dalam  Pasal  10  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).  Pada  ketentuan  ini,  pidana  mati  ditetapkan  sebagai  salah  satu  jenis  pidana pokok. Pasal ini menegaskan bahwa pidana mati merupakan jenis pidana yang berada pada urutan pertama dalam hirarki pidana pokok. Artinya pidana mati mengandung teori absolut, yaitu pidana terberat sebagai upaya pembalasan terhadap para terpidana dan juga sebagai tindakan preventif kepada masyarakat luas (Agustina, 2015).
Undang-Undang Nomor 2 / Pnps/ 1964/ yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964  Nomor  38)  yang  ditetapkan  menjadi  undang-undang  dengan  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer menegaskan bahwa:
Pasal 1:
Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan-ketentuan  hukum  acara  pidana  yang  ada tentang  penjalanan  putusan  pengadilan,  maka  pelaksanaan  pidana  mati,  yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.
Eksekusi terhadap terpidana mati haruslah dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada terpidana telah diberikan kesempatan  untuk  mengajukan  grasi  kepada  Presiden.  Eksekusi  dapat  dilaksanakan dengan terlebih dahulu melalui fiat executie (pernyataan setuju untuk dijalankan) (Kansil & Christine, 2014).
Grasi  merupakan  salah  satu  hak  kepala  negara,  selain  amnesti,  abolisi,  dan rehabilitasi.  Pemberian  grasi  pada  hakikatnya  adalah  pemberian  hak  Istimewa  dari Presiden  yang  berupa  perubahan,  pergantian,  pengurangan,  atau  pemenuhan  putusan terhadap  terpidana.  Apabila  permohonan  grasi    tidak  dikabulkan  oleh  Presiden,  maka terpidana  akan  menjalani  hukumannya  setelah  keputusan  Presiden  dikeluarkan (Sahetapy, 2007).
Dalam menjalankan hukuman mati, timbul permasalahan pada saat proses eksekusi. Dengan  kata  lain,  permasalahan  yang  muncul  adalah  terpidana  mati  juga  mendapat hukuman  penjara,  yang  jelas-jelas  dijatuhkan  oleh  negara  sebagai  salah  satu  jenis hukuman  tambahan  bagi  terpidana  mati.  Sebab,  eksekusi  terpidana  mati  di  Indonesia cenderung memakan waktu  lama. Oleh karena itu, seolah-olah sebagian besar terpidana mati  di  negeri  ini  dikenai  dua  bentuk  hukuman  sekaligus.  Pertama  pemenjaraan, kemudian  pelaksanaan  hukuman  yang  sebenarnya  dijatuhkan  kepada  mereka  yaitu hukuman mati.
Penundaan  eksekusi  pidana  mati  sebenarnya  juga  tidak  sejalan  dengan  asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yaitu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.  Asas  ini  tegas  disebutkan  dalam  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Sederhana  mengandung  arti  pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium justice delayed justice denied, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Yasin, n.d.).
Polemik yang juga menjadi perhatian adalah lambatnya eksekusi terhadap terpidana mati  di  Indonesia.  Keterlambatan  eksekusi  seringkali  menarik  perhatian  masyarakat karena  memerlukan  waktu  beberapa  tahun  sejak  seseorang  divonis  hukuman  mati  di pengadilan hingga hukuman mati dilaksanakan. Salah satu terpidana mati yang menjalani hukuman 13 tahun adalah Mary Jane Fiesta Veloso (selanjutnya disebut Mary Jane), yang akan penulis bahas secara detail dalam penelitian hukum ini. Mary Jane divonis pidana mati  oleh  Pengadilan  Negeri  Sleman  dalam  tindak  pidana  narkotika  dengan  nomor Putusan 385/PID.B/2010/PN.SLMN.
Mary Jane tertangkap tangan di bandara Adi Sucipto Yogyakarta telah membawa narkotika golongan I dengan jenis heroin A seberat total lebih kurang 2.611 gram. Dengan ini dapat dinyatakan perbuatan Mary Jane telah melanggar aturan hukum di Indonesia.
Jaksa  mendakwa  Mary  Jane  dengan  dakwaan  yang  bersifat  alternatif,  yaitu  dakwaan kesatu  melanggar  Pasal  114  ayat  (2),  dakwaan  kedua  melanggar  Pasal  113  ayat  (2), dakwaan ketiga melanggar Pasal 112 ayat (2) dan dakwaan keempat melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.
Putusan  pengadilan  terhadap  terdakwa/terpidana  Mary  Jane  dapat  dikatakan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde ).  Putusan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dapat  dilaksanakan  oleh  penuntut  umum  yang berwenang  bertindak  sebagai  pelaksana  putusan  pengadilan.  Namun,  dalam  kasus  ini, hukuman mati Mary Jane tidak dilaksanakan atau ditunda. Eksekusi terpidana Mary Jane ditunda  beberapa  menit  sebelum  dia  ditembak  oleh  regu  tembak.  Penundaan  eksekusi tidak  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku  saat  ini.  Eksekusi    Mary  Jane  ditunda karena dia diharuskan memberikan informasi dan kesaksian dalam kasus perdagangan manusia  di  Filipina.  Oleh  karena  itu,  jaksa  menunda  eksekusi    Mary  Jane.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penundaan eksekusi  Mary Jane terhadap terpidana mati dalam putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ).
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk meneliti topik ini lebih lanjut dan diangkatlah skripsi ini dengan judul: Kepastian Hukum Mengenai  Penundaan  Eksekusi  Pidana  Mati  Dalam  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi Penundaan  Eksekusi  Terhadap  Mary  Jane  Fiesta  Veloso).  Tujuan  yang  ingin  dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait kepastian hukum dari penundaan eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati Mary Jane Fiesta Veloso.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses dalam mendapatkan suatu peraturan hukum, prinsip hukum dalam menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Pengumpulan data  dilakukan  melalui  studi  pustaka  ( library  research )  terhadap  bahan-bahan  hukum yang meliputi, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, akan diolah secara kualitatif, dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan menggunakan  teori,  doktrin  pakar  hukum  tertentu,  atau  norma-  norma  hukum  dalam upaya untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
Van  Hamel  mengartikan  pidana  sebagai  suatu  penderitaan  yang  bersifat  khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama  negara  sebagai  penanggung  jawab  atas  keterlibatan  hukum  umum  bagi  seorang pelanggar,  yakni  semata-mata  karena  orang  tersebut  telah  melanggar  suatu  peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara (Lamintang, 1984).
Menurut  Pompe  hukum  pidana  adalah  keseluruhan  aturan  mengenai  ketentuan hukum terkait perbuatan yang dapat dihukum dan sesuai aturan pidananya. Sedangkan menurut Apeldoorn, bahwa hukum pidana dibedakan dan diberi arti yaitu hukum pidana materiil yang dimana merujuk pada perbuatan pidana dan oleh sebab perbuatan itu dapat dikenakan sanksi pidana. Dan pidana formil lebih kepada bagaimana cara hukum pidana materiil ditegakkan (Teguh, 2012).
Suatu hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian akan kehilangan jati diri dan makna yang sebenarnya. Sebab hukum sudah tidak dapat lagi dijadikan pedoman/contoh
keberadaan  seseorang  dalam  mengendalikan  tindakan  sehari-hari.  Secara  normatif, kepastian hukum merujuk pada bentuk hukum yang dapat diciptakan dan diundangkan, yaitu  kepastian  hukum  harus  jelas  dan  logis  agar  tidak  menimbulkan  keragu-raguan apabila terdapat multitafsir terhadap suatu peraturan. Jika tidak, maka akan menimbulkan konflik dengan norma-norma yang ada di masyarakat (Kusumaatmadja, 2000).
Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto diartikan dalam beberapa hal sebagai berikut:
1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2) Instansi-Instansi  penguasa  (pemerintah)  menerapkan  aturan-aturan  hukum  tersebut secara konsisten dan juga tunduk serta taat kepadanya.
3) Terhadap warga dalam suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang  ada  pada  muatan  isi.  Oleh  sebab  itu  warga  pun  akan  menyesuaikan  terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4) Hakim peradilan bersifat mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dalam sewaktu-waktu menyelesaikan sengketa hukum.
5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan (Soeroso, 2011). Kepastian hukum dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum, yaitu sejak adanya ajaran cita hukum ( Idee Des Recht ) yang dikembangkan pertama kali oleh Gustav  Radbruch  dalam  buku  nya  yang  berjudul  “ Einführung  in  Die Rechtswissenschaften ”. Ajaran cita hukum ( Idee Des Recht ) menyebutkan adanya tiga unsur  cita  hukum  yang  harus  ada  secara  proporsional,  antara  lain  kepastian  hukum ( rechtssicherheit ),  keadilan  ( gerechtigkeit ),  dan  kemanfaatan  ( zweckmäßigkeit ).  Lebih lanjut  Gustav  Radbruch  mengemukakan  bahwa  dalam  teori  kepastian  hukum  ada  4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu (Huijbers, 1982):
1) Hukum  merupakan  hal  positif  yang  memiliki  arti  bahwa  hukum  positif  ialah perundang-undangan.
2) Hukum  didasarkan  pada  sebuah  fakta,  yang  artinya  hukum  dibuat  berdasarkan kenyataan.
3) Fakta yang termuat atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas,  sehingga  akan  menghindari  kekeliruan  dalam  hal  pemaknaan  dan  penafsiran hukum.
4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.
Jika kita memaknai doktrin cita hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch dari segi kepastian hukum, maka hal ini tidak lepas dari kehidupan masyarakat dalam arti keberadaan  hukum  itu  sendiri.  Sebab  kepastian  hukum  memberikan  perlindungan  dan jaminan seumur hidup dalam mengatur kepentingan setiap individu.
Kepastian hukum dan penegakan hukum selalu berdampingan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat  menjadi  sebuah  kenyataan,  dan  yang  pastinya  proses  penegakan  hukum merupakan  proses  yang  melibatkan  banyak  hal  (Huijbers,  1982).  Menurut  Joseph Goldstein  khusus  penegakan  hukum  pidana  terdapat  3  (tiga)  bagian  yaitu  (Soekanto, 2017);
1) Total Enforcement , yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif ( substantive law of crime ). Penegakan hukum pidana secara  total  tidak  mungkin  dilakukan  karena  penegak  hukum  dibatasi  oleh  hukum
acara  pidana  yang  memuat  antara  lain  aturan  penangkapan,  penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan.
2) Full Enforcement , setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal.
3) Actual  enforcement ,  menurut  Joseph  Goldstein full  enforcement ini  dianggap no  a realistic expectation , sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam waktu, personil, alat investigasi, dan sebagainya.
Pada  dasarnya  tujuan  hukum  yang  lebih  mendekati  ke  realistis  adalah  kepastian hukum  dan  kemanfaatan  hukum.  Para  kaum  yang  menganut  positivisme  lebih menekankan  kepada  kepastian  hukum  sedangkan  para  kaum  fungsionalis  mereka memandang  hukum  lebih  kepada  kemanfaatan  hukum,  dengan  mengemukakan  bahwa “Summum  Ius  Summa  Injuria,  Summa  Lex  Summa  Crux” yang  artinya  bahwa  hukum yang keras akan dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, maka dengan demikian kendatipun suatu keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan (Rato, 2020).
Hukuman  mati  merupakan  sanksi  yang  dijatuhkan  (oleh  negara)  kepada  pelaku tindak  pidana  yang  dinyatakan  bersalah  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hukuman mati dijatuhkan pada pelaku bergantung pada yurisdiksinya, namun biasanya diterapkan pada kejahatan berat terhadap individu, seperti  pembunuhan  berencana,  terorisme,  kejahatan  perang,  kejahatan  terhadap kemanusiaan,  dan  genosida.  Selain  itu,  ada  kejahatan    negara  seperti  percobaan penggulingan,  makar,  spionase,  dan  penghasutan,  serta  kejahatan  lainnya  seperti residivisme, pencurian besar-besaran, penculikan, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan kepemilikan.
Ketentuan mengenai pidana mati sendiri masih menjadi salah satu bentuk pidana yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Kemudian tindak pidana mati kembali diatur di beberapa undang-undang lain. Berikut undang-undang nasional yang mengatur pidana mati:
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2) Penetapan  Presiden  No.  2  Tahun  1964  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana  Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer
3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penegakan hukum di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang, bahkan beberapa kasus yang terjadi tidak memiliki peraturannya sama sekali. Sebagaimana kasus yang menjerat Mary Jane berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Jaksa Umum Madya Marang yang menyampaikan bahwa tidak ada peraturan yang mengatur batas waktu terpidana mati menunggu pelaksanaan eksekusi.  Karena  seharusnya  ketika  putusan  sudah inkracht maka  harus  sudah dilaksanakan eksekusi, namun karena masih banyak pertimbangan sehingga perlu adanya koordinasi  dan  komunikasi  dengan  pihak-pihak  yang  berkaitan  seperti  Kemenlu, Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden, dan Kemenkumham.
Muladi berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma dan kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum  hendaknya  memahami  benar-benar  jiwa  hukum  ( legal  spirit )  yang  mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan ( law making process ) (Wahyudi, 2012).
Mary  Jane  Fiesta  Veloso,  37,  seorang  pekerja  migran  asal  Filipina  yang  divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman karena bertindak sebagai perantara dalam jual beli obat Narkotika Golongan I yang beratnya di atas 5 (lima) gram pada 11 Oktober 2010.  Mary  Jane  dan  Christine  melakukan  perjalanan  dari  Filipina  ke  Kuala  Lumpur untuk mencari pekerjaan. Setibanya di Kuala Lumpur, keduanya menginap di Sun Inn Hotel Lagoon.
Mary Jane akan diberangkatkan ke Yogyakarta terlebih dahulu untuk liburan dan akan ditemani oleh Prince Fatu. I.K. menemui Mary Jane dan Christine pada hari itu juga. Ia menyerahkan travel bag merk Polo Paite warna hitam untuk keperluan tempat pakaian Mary Jane. Mary Jane melihat ada bekas sayatan yang ditutup lakban hitam pada bagian dalam tas namun ia tidak memahami dan tidak mengecek lebih lanjut.
Mary  Jane  sampai  di  Bandara  Adisucipto  dan  memindaikan  barangnya menggunakan x-ray scanner . Scanner menunjukkan hasil bintik hijau kecoklatan dalam suatu kemasan. Travel bag Mary Jane dibongkar dan diperiksa oleh petugas bandara, Tri Antoro  dan  Wahyu  Tatung  Nugroho.  Melalui  pemeriksaan,  ditemukan  bungkus aluminium  foil  berisi  serbuk  coklat  muda  yang  diselipkan  di  dinding travel  bag yang selanjutnya  diketahui  sebagai  Narkotika  Golongan  I  (satu)  bernama  Heroina.  Ketika ditanyai, Mary Jane mengakui bahwa travel bag tersebut miliknya, namun ia tidak tahu- menahu  mengenai  kemasan  di  dalamnya.  Mary  Jane  dan  seluruh  barang  bawaannya dibawa  oleh  Andrias  Eko  Tamtomo  dan  Iwan  Setiawan,  anggota  Direktorat  Narkoba Kepolisian DIY dan terungkaplah proses perjalanan Mary Jane hingga di Yogyakarta. Pada  20  April  2012  Mary  Jane  ditahan  di  Rutan  Sleman.  Dilakukan  pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menguatkan bahwa serbuk coklat tersebut adalah heroin. Dijatuhkan  Putusan  No.  385/Pid.B/2010/PN.  SLMN  pada  11  Oktober  2010  yang menghukum MJ dengan pidana mati.
Hukuman  mati  merupakan  suatu  kenyataan  dan  keberadaannya  tidak  dapat dipisahkan  dari  nilai-nilai  sosial  dan  budaya  suatu  negara.  Tugas  hakim  adalah menjatuhkan  hukuman  kepada  terdakwa.  Hakim  harus  mengambil  segala  keputusan berdasarkan  Pasal  183  KUHAP.  ``Hakim  tidak  dapat  menjatuhkan  hukuman  kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua bukti sah yang membuktikan bahwa suatu kejahatan benar-benar  dilakukan dan bahwa terdakwa bersalah atas kejahatan tersebut.''
Berdasarkan kronologis kasus dan hasil wawancara bersama Jaksa Umum, maka penulis  berpendapat  bahwa  dalam  hal  penundaan  eksekusi  mati  dapat  saja  dilakukan ketika  belum  ada  perintah  dari  pejabat  yang  berwenang.  Di  samping  banyaknya pertimbangan lain yang membuat masa tunggu eksekusi semakin panjang.
Narapidana  adalah  orang  yang    menjalani    hukuman  atau  pidana  di  Lembaga Pemasyarakatan. Namun karena narapidana juga manusia, maka hak asasinya harus tetap dilindungi  apapun  latar  belakang  perkara  pidana  atau  pelanggarannya.  Hal  yang  sama juga berlaku bagi narapidana yang menunggu hukuman mati. Kepastian hukum mengenai hak-hak narapidana diatur dengan undang-undang. Hal ini mencakup hak atas bimbingan spiritual, akses terhadap anggota keluarga, suaka di negara asal, perawatan medis, hak untuk mengembangkan potensi, hak untuk mendapatkan penyuluhan dan bantuan hukum, hak atas perlakuan manusiawi, dan hak atas perlindungan dari penyiksaan, eksploitasi dan semua tindakan merugikan fisik dan mental lainnya.
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 2-3/PUU-V/2007 memberikan titik akhir perdebatan tentang penerapan pidana mati, bahwa pidana mati bukanlah jenis pidana yang bertentangan dengan konstitusi. Sekalipun putusan tersebut dalam konteks tindak  pidana  narkotika,  namun  demikian  putusan  ini  menjadi  dasar  pemikiran  yang
genuine tentang kedudukan pidana mati dan konstitusionalitasnya di Indonesia (Siregar, 2022).

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa situasi hukum mengenai  masa  tunggu  terpidana  mati  masih  belum  jelas,  dan  adanya  ketidakpastian hukum  mengenai  batasan  masa  tunggu  eksekusi  menimbulkan  kekosongan  hukum ( rechtvacuum ). Sedangkan status hukum terpidana sama statusnya dengan terpidana mati dan terpidana dalam tahanan. Namun ada dua jenis hukuman yang dapat diterima/diderita oleh  seorang  terpidana  yaitu  hukuman  penjara  selama  masa  tunggu  dan  yang  lainnya adalah  hukuman  mati  yang  akan  diterimanya  suatu  saat  nanti.  Namun  hal  ini  juga menimbulkan  dilema  karena  penentuan  waktu  eksekusi  sebenarnya  bergantung  pada political will dari pemerintah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan secara tegas jangka waktu pelaksanaan hukuman mati terhadap terpidana mati dan tercapai rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

## BIBLIOGRAFI
Agustina, S. (2015). Obstruction of justice: tindak pidana menghalangi proses hukum dalam upaya pemberantasan korupsi . Themis Books.
Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. Kosmik Hukum , 19 (1). Bambang, W. (2008). Pidana dan Pemidanaan . Sinar Grafika. Huijbers, T. (1982). Filsafat hukum dalam lintasan sejarah . Kanisius. Kansil, C. S. T., & Christine, S. (2014). Kansil, Pokok–Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang . Cetakan ke-2, PT. Pradnya Paramita, Jakarta-2007. Kusumaatmadja, M. (2000). Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I .
Lamintang, P. A. F. (1984). Hukum Penitensier di Indonesia . Bandung: Amico. Moeljatno.  (2021). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (Wetboek  van  Strafrecht) . Bumi Aksara.
Rato,  D.  (2020). Filsafat  Hukum:  Mencari,  Menemukan,  dan  Memahami  Hukum . LaksBang Yustisia.
Sahetapy, J. E. (2007). Pidana Mati dalam Negara Pancasila . Citra Aditya Bakti. Siregar,  R.  E.  (2022).  Kepastian  Hukum  Masa  Tunggu  Eksekusi  Pidana  Mati. Locus Journal of Academic Literature Review , 373–385.
Soekanto, S. (2017). Sosiologi: suatu pengantar . PT. RajaGrafindo Persada. Soeroso, R. (2011). Pengantar Ilmu Hukum, cetakan 12 . Sinar Grafika. Teguh, P. (2012). Hukum Pidana Edisi Revisi . Rajawali Pers.
Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 1 (2), 207–234.
Yasin, M. (n.d.). Peradilan Yang Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan . Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-sederhana--cepat--dan- biaya-ringan-lt5a7682eb7e074
Yuliani,  A.  (2017).  Daya  ikat  pengundangan  peraturan  perundang-undangan. Jurnal
Legislasi Indonesia , 14 (4), 429–438.

## Copyright holder:
Shyifa Safira Refani, Herry Firmansyah (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: