## MEMBANGUN SINERGITAS ANTAR PELAKU DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERIKANAN MELALUI KLINIK IPTEK MINA BISNIS
(Studi Kasus pada Pelaksanaan Klinik Iptek Mina Bisnis di Kabupaten Subang)
* Nendah Kurniasari
Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924
* e-mail: nendahkurniasari@gmail.com Diterima 8 Juli 2014- Disetujui 2 Nopember 2014

## ABSTRAK
Sinergitas antara pelaku pemberdayaan merupakan hal mendasar dalam pelaksanaan sebuah program pemberdayaan agar dapat berjalan efektif dan berkesinambungan. Makalah ini bertujuan untuk  menggambarkan prinsip-prinsip dan langkah strategis membangun sinergitas yang harus ditempuh oleh KIMBis dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah pemberdayaan masyarakat perikanan.  Penelitian  dilaksanakan  di  Subang  pada  Tahun  2013.  Penelitian  merupakan action  research dimana  kegiatan  yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir subang melalui kelembagaan KIMBis (Klinik Iptek Mina Bisnis). Data diambil melalui wawancara, dan observasi berkelanjutan terhadap jalannya KIMBis Subang. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Terdapat tiga prinsip dalam membangun sinergitas antar pelaku pelaksanaan KIMbis yaitu partisipatif yang mengarah pada emansipatif dan problem-posing education . Terkait dengan pelaksanaan prinsip tersebut, maka langkah strategis yang harus dilaksanakan  adalah  proses  pembentukan  harus  melibatkan  pemangku  kepentingan  lokal  yang  terkait  dengan  pemberdayaan masyarakat,  membuat  program  kerja  yang  mengarah  pada  kemandirian  KIMBis  yang  dilakukan  secara  partisipatif,  melakukan sinkronisasi program dengan instasi/lembaga terkait, membangun percaya diri para pengurus KIMBis dalam membangun jaringan kerja secara mandiri,membuat pelaporan terhadap instasi/lembaga mitra, dan menjaga hubungan non formaluntuk menumbuhkan ikatan emosional.

## Kata kunci:  sinergitas, Klinik Iptek Mina Bisnis, pemberdayaan
Abstract :  Building Synergity Among Actors of Fisheries Community Empowerment Through Klinik Iptek Mina Bisnis (Case Study on Klinik Iptek Mina Bisnis Program in Subang District) by: Nendah Kurniasari
Synergy among the empowerment actors are central to the implementation of an empowerment program to be effective and sustainable. This paper aims to describe the principles and strategic steps to build synergy that must be taken by KIMBis in its function as a forum for community empowerment fisheries. Research carried out in Subang in 2013. Research is an action research where activities carried out are the coastal community empowerment through KIMBis institutional. Data captured through interviews, and continuous observation of the course of KIMBis Subang. Data were analyzed using descriptive analysis, combined with the theories of empowerment. There are three principles in building  synergy between actors in KIMbis implementation namely partnership, participatory which leads to emancipatory and problem-posing education. The implementation of these principles, the strategic steps that should be implemented is the formation process should involve local stakeholders related to community development, create a work program leading to the independence of KIMBis that is participatory, synchronize programs with institutions, building trust KIMBis administrators themselves in building a network of independent, making reporting partner institutions, non-formal and maintain relationships to foster emotional bonding.
Keywords : synergity, Klinik Iptek Mina Bisnis, empowerment

## PENDAHULUAN
Sampai saat ini, Indonesia sebagai negara maritim belum  bisa  dikatakan  telah  berhasil  mensejahterakan masyarakat  nelayan.    Masyarakat  nelayan  Indonesia masih  dinilai  sebagai  kelompok  masyarakat  yang termarginalkan  dari  kelompok  masyarakat  lain.  Secara ekonomi,  nelayan  Indonesia  lekat  dengan  label The poorest  of  the  poor .  Secara  sosial  nelayan  Indonesia menempati  posisi  marginal  dan  mempunyai  status sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok
masyarakat  lainnya.  Sedangkan  secara  budaya  nelayan Indonesia  menyandang  stereotif  negatif  sebagai penyebab  kekumuhan  daerah  pantai  dengan  berbagai perilakunya.
Kondisi  tersebut  bukan  sepenuhnya  disebabkan karena ketidakpedulian pemerintah terhadap pembangunan  wilayah  pesisir  dan  kehidupan  nelayan. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan, merupakan  amanah  negara  kepada  pemerintah untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  pesisir

## Nendah Kurniasari
diantaranya  adalah  nelayan  dan  pembudidaya berskala  kecil.  Untuk  melaksanakan  amanat  itu,  maka pemerintah  melalui  berbagai  kementeriannya  telah menyelenggarakan  program-program  pemberdayaan. Beberapa  program  terkait  dengan  peningkatan kesejahteraan  nelayan  adalah  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Pesisir  (PEMP),  Pengembangan  Usaha Budidaya  Ikan  Skala  Kecil  melalui  Dana  Penguatan Modal,  Pengembangan  Usaha  Perikanan  Tangkap melalui  Program  Optimalisasi  Usaha,  Pengembangan Usaha  Pengolahan  dan  Pemasaran  Hasil  Perikanan melalui Program Klasterisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil  Perikanan  dan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP).
Selain  pemerintah,  beberapa  lembaga  non- pemerintah (LSM) pun turut melakukan berbagai usaha pemberdayaan nelayan diantaranya adalah KIARA, LSM Dian, dll. Namun demikian Kurniasari dan Reswaty (2011) mengungkapkan  bahwa  banyaknya  program-program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir ternyata tidak serta  merta  diikuti  oleh  perkembangan  kesejahteraan nelayan.Meskipun  ada,  laju  perkembangan  tersebut tidak  sebanding  dengan    jumlah  korbanan  yang  telah dikeluarkan.
Pertanyaan yang muncul dari fakta tersebut adalah mengapa hasil pemberdayaan yang telah dilakukan tidak sebanding  dengan  korbanan  yang  dikeluarkan?  Salah satu  penyebabnya  adalah  tidak  adanya  sinkronisasi antara  program-program  pemberdayaan,  sehingga banyak kegiatan yang overlap . Selain itu minimnya data dan informasi kebutuhan nelayan yang sangat terbatas tidak  jarang  mengakibatkan  program  bantuan  tidak sesuai  dengan  kebutuhan  nelayan  sehingga  bantuan menjadi tidak bermanfaat.
Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan sebuah  lembaga  yang  mampu  menjembatani sinkronisasi  program-program  tersebut  sehingga program  pemberdayaan  dapat  berjalan  efektif,  efisien dan  berkelanjutan.    Klinik  Iptek  Mina  Bisnis  (KIMBis) merupakan  sebuah  lembaga  yang  diinisiasi  oleh Balitbang  KP  dimana  salah  satu  programnya  adalah membangun  sinergitas  antar  lembaga  yang  sudah  ada baik  itu  SKPP,  SKPD  dan  swasta  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dengan  mengoptimalkan pemanfaatan program perbantuan.Permasalahan perikanan  yang  sangat  kompleks  dan  bersifat  lokal, menjadi alasan kenapa KIMBis dibentuk dengan cakupan wilayah kabupaten.
Makalah  ini  bertujuan  untuk  memberikan gambaran,  bagaimana  KIMBis  melakukan  upaya membangun  sinergitas  antar stakeholder dalam melaksanakan  program  pemberdayaan  masyarakat nelayan  dan  pembudidaya.  Gambaran  ini  diharapkan dapat  bermanfaat  sebagai  bahan  masukan  atau bahan  pertimbangan  berbagai  pihak  baik  untuk perbaikan pelaksanaan KIMBis maupun untuk kegiatan
pemberdayaan yang lain  agar program pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

## METODOLOGI
Penelitian didasarkan pada data hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap pelaksanaan Klinik Iptek Mina  Bisnis  di  Kabupaten  Subang  pada  kurun  waktu Februari  sampai  dengan  Juli  2013.    Data  kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan teori- teori  pemberdayaan.  Display  data  dikelompokkan menjadi  dua  bagian  yaitu  prinsip-prinsip  membangun sinergitas dan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh  KIMBis  Subang  dalam  membangun  sinergitas tersebut.

## PRINSIP KIMBIS DALAM  MEMBANGUN SINERGITAS
Upaya  KIMBis  Subang  membangun  sinergitas program  antar  pelaku  pemberdayaan  didasarkan  pada prinsip  partership,  partisipatif  yang  mengarah  pada emansipatif dan problem-posing education .

## a. Partnership
Pemberdayaan  masyarakat  sangat  terkait  erat dengan  kondisi  sebuah  masyarakat  dimana  kondisi sekarang tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan  kata  lain  upaya  pemberdayaan  dilakukan karena  adanya  ketidak  berdayaan  sasaran  untuk meraih  harapan.  Hal  tersebut  membawa  konsekuensi bahwa  dalam  pemberdayaan  memerlukan  campur tangan pihak di luar sasaran untuk membantu sasaran agar  berdaya  sehingga  harapan  dapat  terwujud.    Oleh karenanya,  pemberdayaan  merupakan  sebuah  upaya yang  harus  dilakukan  secara  bersama-sama.  Ife  (2002) mengatakan  bahwa  e mpowerment  is  a  collaborative process,  with  the  people  and  the  practitioner  working together as a partner. Jadi dalam proses pemberdayaan ada  dua  pihak  yang  terlibat  yaitu  masyarakat  yang mempunyai keinginan mewujudkan harapan dan pihak yang  akan  menjadi pengungkit atau  praktisi  usaha pemberdayaan  tersebut.  Seringkali  pihak  praktisi  ini bukanlah  pelaku  tunggal  tetapi  banyak  lembaga  yang terlibat.  Sehingga  sinkronisasi  antar  pelaku  sebagai pihak  yang  memberdayakan  atau practitioner dalam membuat program pemberdayaan yang ditujukan untuk satu  kelompok  masyarakat  yang  sama  menjadi  sangat penting untuk dilakukan.
Pernyataan Ife (2002) di atas menunjukkan bahwa sinergitas  akan  tercapai  bila  hubungan  yang  dijalin bersifat partnership atau  kemitraan.    Artinya,  antara masyarakat dan praktisi diposisikan sebagai rekan kerja, bukan sebagai atasan dan bawahan.  Dengan demikian, tidak ada gap yang dapat menjadi penghalang keduanya untuk berkolaborasi mewujudkan upaya pemberdayaan sehingga diharapkan proses pemberdayaan dapat lebih efektif dan efisien.

## b. Partisipatif yang mengarah pada emansipatif
Selain  prinsip partnership ,  dalam  sinkronisasi program  harus  menjunjung  tinggi  prinsip  partisipasi masyarakat.    Masyarakat  sudah  seharusnya  diberi kebebasan  untuk  menentukan  harapan-harapan  yang ingin ia wujudkan dan pilihan terhadap cara-cara yang akan dilakukan sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut  oleh  masyarakat  tersebut.  Hal  ini  dungkapkan oleh ife (2002) bahwa people must participate in their own  empowerment;  goals,  means,  and  outcomes must  be  self  defined. Dalam  perkembagannya  prinsip partisipatif  ini  harus  berkembang  ke  arah emansipatif . Karena  masyarakat  harus  diarahkan  untuk  mencapai kemandirian.  Dengan  kata  lain,  dalam  upaya pemberdayaan,  peran  pemerintah  harus  berangsur berkurang sehingga masyarakat mempunyai kemampuan dan kepercayaan diri untuk memberdayakan dirinya.
Prijono dan Pranaka (1996) memberikan tahapan- tahapan  yang  harus  dilakukan  dalam  pemberdayaan masyarakat,  yaitu pertama tahap  inisial  yaitu  dari pemerintah, oleh pemerintah dan untuk rakyat. Kedua adalah  tahap  partisipatoris  yaitu  dari  pemerintah bersama  rakyat,  oleh  pemerintah  bersama  rakyat, dan  untuk  rakyat.  Sedangkan ketiga adalah  tahap emansipatori yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat.
Aplikasinya dalam pelaksanaan
KIMBis,
proses  inisiasi  dilakukan  oleh  Badan  Penelitian  dan Pengembangan  Kelautan  dan  Perikanan  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  dimana  Balai  Besar  Penelitian Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan  Perikanan  sebagai koordinator  pelaksanaan  KIMBis.    Tahap  partisipatoris dimulai  sejak  pembentukan  KIMBis,  penentuan kepengurusan, analisis kebutuhan, pembuatan program kerja,  pelaksaan  program  kerja,  menjalin  kemitraan dengan  para  stakeholder,  serta  kegiatan-kegiatan  lain sampai Tahun ke tiga.
Sebagai  sebuah  lembaga,  KIMBis  merupakan sebuah lembaga yang dibentuk secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan dengan cara mengundang perwakilan masyarakat dari setiap RW, aparat desa, dan lembaga  kemasyarakatan  yang  ada  di  wilayah  sasaran. Sedangkan lokasi KIMBis merupakan hasil diskusi dengan SKPD setempat.
Sebagai  pusat  kegiatan,  KIMBis  pun  melakukan sinergitas  dengan  melakukan  kerjasama  dengan  SKPD, Satker  lingkup  KKP  dan  dunia  usaha.  Sebagai  langkah awal, KIMBis melakukan FGD dengan para SKPD terkait untuk mensinergikan kegiatan KIMBis dengan program kerja SKPD dan Satker KKP. Hasil dari kegiatan tersebut adalah  terdapat  beberapa  kegiatan  KIMBis  yang  dapat disinergikan dengan kegiatan Dinas KP Subang sehingga kegiatan dapat berjalan lebih efektif, diantaranya adalah dari 7 rencana kegiatan pelatihan yang menjadi program kerja  KIMBis,  tiga  diantaranya  dapat  memanfaatkan
program perbantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten  Subang.  Kegiatan  pemanfaatan  program perbantuan  dari  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan adalah    pelatihan  perbengkelan  kapal  dan  pelatihan keterampilan pemanfaatan kulit kerang untuk kerajinan tangan.
Menjelang  tahun  ke  empat,  merupakan  masa exit  strategy untuk  mempersiapkan  KIMBis  pada tahap emansipatori, yaitu tahap tinggal landas dimana pada  tahap  ini  KIMBis  diharapkan  mampu  mandiri. Peran  lembaga  pemerintah  adalah  sebagai  pendukung kegiatan-kegiatan KIMBis.Jadi, kolaborasi yang kemudian dibangun  harus  mampu  menciptakan  sebuah  lembaga mandiri  yang  merupakan  representasi  dari  masyarakat aktif.  Masyarakat  aktif  menurut  Etzioni  dalam  Poloma (1979) adalah masyarakat yang menguasai dunia sosial mereka. Lebih lanjut Etzioni mengatakan bahwa dalam dunia  yang  demikian  manusia  adalah  pencipta,  dapat membentuk masyarakat menanggulangi kebutuhannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pada KIMBis yang telah mandiri, peran pengurus KIMBis pusat tidak lagi dominan hanya  sebagai  pendukung  kegiatan  KIMBis.    KIMBis harus bisa menjalin jejaring kerja baik dengan lembaga keuangan,  pemasaran,  penelitian,  dll  secara  mandiri. Oleh karenanya, sebelum lepas landas, pengurus KIMBis perlu  dibekali  bagaimana  membangun  jaringan  dan bersinergi dengan para pelaku pemberdayaan.

## c. KIMBis Sebagai sarana Problem-Posing Education
Pelaksanaan  KIMBis  pada  dasarnya  merupakan sebuah  upaya  pendidikan  dimana  bukan  dalam pengertian  transfer  pengetahuan  namun  merupakan upaya  bersama  untuk  menemukan  pengetahuan. Sehingga  hubungan  yang  terjadi  bukan  seperti  guru dan  murid,  tetapi  mempunyai  kedudukan  yang  sama sehingga  akan  terjadi  dialog  yang  efektif.    Meminjam istilah  dari  Freire  (1984)  sistem  pendidikan  alternatif ini  dinamakan  “problem-posing  education”  yang memungkinkan konsientisasi ( penyadaran diri ) .
Implikasi  dalam  pelaksanaan  KIMBis,  sistem ini  akan  menumbuhkan  sinergitas  yang  tinggi  karena semua  pelaku  diposisikan  sama.  KIMBis,  masyarakat, LSM,  SKPD,  SKPP,  dan  dunia  usaha  semuanya  akan belajar,  sehingga  semua  pihak  akan  dapat  mengambil pelajaran  yang  dapat  meningkatkan  kualitas  dirinya. KIMBis dan masyarakatnya akan mempunyai mekanisme pemberdayaan  diri  yang  kuat,  sementara  praktisi pemberdayaan  (dalam  hal  ini  pemerintah,  LSM  dan dunia usaha) akan semakin mapan dalam bidangnya.
Dalam hal ini, sinergitas tidak hanya berimplikasi terhadap efektifitas dan efisiensi program pemberdayaan saat  ini,  namun  jika  semua  pihak  dapat  mengambil pelajaran  maka  program  pemberdayaan  dimasa  yang akan  datang  dapat  jauh  lebih  efektif  dan  efisien. Gambar  1    merupakan  skema  sinergitas  tersebut  yang dimodifikasi dari konsep Freire (1984).

## Nendah Kurniasari
Implementasi  konsep  pada  Gambar  1,  dapat dilihat  dalam  proses  pelatihan  yang  diselenggarakan oleh KIMBis Subang dalam meningkatkan keterampilan para  nelayan    dibidang  perbengkelan  mesin  kapal dan  pelatihan  kerajinan  tangan  berbahan  baku kerang.  Kegiatan  tersebut  dilakukan  secara  kolaboratif antara  SKPD,  BPSDM  Badan  Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  (BPSDM),  LSM,  dan  KIMBis  bersama masyarakat.
Unsur  SKPD  yang  terlibat  dalam  kegiatan  ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Subang yang  tidak  hanya  berkontribusi  dalam  pembiayaan kegiatan,  tapi  bersama  KIMBis  turut  berperan  dalam mengatur jalannya pelatihan.  Dalam hal ini, DKP belajar
bagaimana mengelola sebuah kegiatan dan mengetahui lebih  jelas  tugas  dan  fungsi  KIMBis,  serta  mendapat masukan  sejauh  mana  kemampuan  nelayan  dalam mengelola usahanya.  Hal ini akan menjadi bahan bagi DKP Subang untuk pelatihan di masa yang akan datang.
BPSDM  KP  sebagai  narasumber  dalam  hal ini  adalah  widyaiswara    dari  Balai  Pendidikan  dan Pelatihan  Perikanan  (BP3) Tegal,  selain  menjadi  subjek pemberdayaan dengan memberikan ilmu perbengkelan, ia  pun  mengambil  pelajaran  bagaimana  menghadapi masyarakat yang mempunyai kharakter seperti nelayan Subang. Selain itu, terdapat teknik-teknik tertentu yang dipakai oleh nelayan Subang yang dapat dijadikan bahan untuk diteliti lebih jauh.
Data tingkat pengetahuan nelayan, teknis penyelenggaraan pelatihan Dinas KP Subang KIMBis BP3 Tegal Sumber dana Pelatihan perbengkelan Relasi, pengetahuan Relasi, pengetahuan Teknologi, karakter masyarakat Teknologi, masyarakat
Gambar 2. Skema Upaya Membangun Sinergitas Antar Pelaku Pemberdayaan dalam Kegiatan Pelatihan Perbengkelan yang dilaksanakan Oleh KIMBis Subang.
Sumber: dimodifikasi dari Freire (1984)
Gambar 1. Skema Upaya Membangun Sinergitas Antar pelaku Pemberdayaan

## LANGKAH STRATEGIS KIMBIS  MEMBANGUN SINERGITAS
Langkah strategis yang dapat dilakukan agar SKPP, SKPD,  LSM  dan  KIMBis  dapat  bersinergi  dalam  upaya memfungsikan KIMBis sebagai lembaga pemberdayaan adalah;
1.  Proses pembentukan harus melibatkan pemangku  kepentingan  lokal  yang  terkait  dengan pemberdayaan  nelayan,  misalnya  Dinas  Kelautan dan  Perikanan  Kabupaten,  aparat  pemerintahan kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat yang representatif,  lembaga  ekonomi  lokal,  organisasi dan LSM lokal;  kegiatan ini merupakan langkah awal dalam  membangun  jaringan  yang  berlandaskan partisipasi.
2.  Membuat  program  kerja  yang  mengarah  pada kemandirian  KIMBis  yang  dilakukan  secara partisipatif;
3.  Membangun  percaya  diri  ( self  confidence )  para pengurus  KIMBis  untuk  dapat  membuat  jaringan kerja  secara  mandiri  sehingga  dapat  meyakinkan pihak  yang  berkentingan  untuk  bekerja  sama. Kepercayaan diri menurut Lauter merupakan suatu sikap  atau  keyakinan  atas  kemampuan  diri  sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas,  merasa  bebas  untuk  melakukan  hal-hal yang  sesuai  keinginan  dan  tanggung  jawab  atas perbuatannya,  sopan  dalam  berinteraksi  dengan orang  lain,  memiliki  dorongan  prestasi  serta dapat  mengenal  kelebihan  dan  kekurangan  diri sendiri  (Lestari,  2008).  KIMBis  yang  mempunyai kepercayaan diri yang tinggi akan memiliki  ciri-ciri tidak  mementingkan  diri  sendiri  (toleransi),  tidak tergantung  pada  inisiatif  KIMBis  Pusat,  dan  selalu bersikap optimis.
4.  Melakukan  sosialisasi  dan  koordinasi  dengan berbagai stakeholder .  Kegiatan  ini  terus  dilakukan tidak  saja  dalam  pertemuan  formal,  namun  juga dalam pertemua informal.  Materi dalam kegiatan ini  tidak  hanya  mencakup  kegiatan  yang  akan dan  sedang  dilaksanakan  KIMBis  namun  juga menyangkut  harapan  KIMBis  dan feedback bagi partner KIMBis. 5.  Menjaga hubungan non formal untuk menumbuhkan  ikatan  emosional.    Adanya  ikatan emosional  dalam  hubungan  antar  pelaku  dalam pemberdayaan  KIMBis  menjadi  sebuah  strategi yang  penting  mengingat  ikatan  emosional merupakan  sebuah  faktor  yang  menyebabkan pihak-pihak  tersebut  mempunyai  keinginan  untuk mempertahankan hubungan tersebut.

## KESIMPULAN
KIMBis  sebagai  wadah  membangun  sinergitas antar  pelaku  pemberdayaan  harus  konsekuen menerapkan  beberapa  prinsip  dalam  mekanisme pelaksanaannya  yaitu  prinsip partnership ,  partisipatif menuju emansipatif, dan KIMBis sebagai sarana problem- posing education . KIMBis dengan prinsip partnership nya memposisikan masing-masing pelaku yang mempunyai peran  dan  kapasitas  berbeda  untuk  saling  melengkapi dan  bekerjasama  dalam  memberdayakan  masyarakat. Partisipatif  merupakan  prinsip  yang  harus  diterapkan dalam  setiap  pengambilan  keputusan.  Keterlibatan pemerintah  dalam  prinsip  ini  harus  semakin  dikurangi sehingga  terwujud  prinsip  emansipatif  yang  mengarah kepada  kemandirian  KIMBis.    Selain  itu,  KIMBis berperan  sebagai  ruang  publik,  dimana  setiap  pelaku pemberdayaan  dapat  saling  memberi  dan  mengambil pelajaran  dari  proses  pemberdayaan  yang  sedang berlangsung  sehingga  dapat  memperbaiki  proses pemberdayaan yang akan datang.
Langkah  strategis  yang  dilakukan  oleh  KIMBis adalah  pelibatan  berbagai  stakeholder  dalam  proses pembentukan,  pembuatan  program  kerja  secara partisipatif, membangun rasa percaya diri KIMBis, selalu melakukan  sosialisasi  dan  koordinasi  dengan  berbagai pihak  yang  berkepentingan  dan  menumbuhkan  ikatan emosional.

## DAFTAR PUSTAKA
Lestari, F.L. 2008. Usaha Pembina Dalam Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Pada Remaja Anak Asuh Panti Putri  Aisyiyah  Serangan  Yogyakarta .  Skripsi. Jurusan  Pendidikan  Islam  Fakultas  Tarbiyah. Universitas  Islam  Negeri  Sunan  Kalijaga. Yogyakarta.
Freire, P. 1979. Pendidikan, Pembebasan dan Perubahan Sosial . PT. Sangkala Putsar. Jakarta.
Ife, J. 2002. Community Development: Community-based alternatives in an age of globalization . Pearson Education Australia Pty Limited.
Kurniasari  N  dan  Reswati.  2011.  Memaknai  Program Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir. Buletin  Riset  Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan Perikanan  Vol.  6  No.  1,  Tahun  2011.  Balai
Besar  Penelitian  Sosial  Ekonomi  Kelautan  dan Perikanan. Jakarta.
Prijono  O  S,  Pranarka.  AMW.  1996. Pemberdayaan: Konsep,  Kebijakan  dan  Implementasi .  CSIS. Jakarta.
Poloma,  M.  1979. Sosiologi  Kontemporer .  PT.  Raja Grafindo Persada. Jakarta.