## MEMBANGUN SISTEM PENDIDIKAN DEMOKRATIS

## Mulyadi
Abstract.
The paradigm of education in the future is democracy. The system of education, which is democratic will result the alumnus that have influence in the social life and can be  involved  in  making  public  decisions.  However,  the  reality  is  not  as  expected.  The system  of  education,  which  apply  now  is  education  dominated  by  system  of  delivering information  not  processing  information.  Beside  that,  the  relation  between  teacher  and student is not based on togetherness but domination; the teacher dominates students.
Therefore, to develop the democratic education, it is a must to do reformation and reorientation to the system of education. It involves, at least, four aspects: 1. Change the management of education from centralistic to decentralization, 2. Change the curriculum of education from theoretic oriented to problem oriented; how the teacher deliver subject of  teaching  from  the  real  problem  faced  by  students  with  constructivist  approach.  3. Considering  students  as  subject,  not  only  as  object.  4.  Teacher  does  not  dominate,  but plays as facilitator and motivator ( Tut wuri handayani ). Keywords : Education and democracy.
Paradigma pendidikan di  masa depan adalah pendidikan  yang demokratis dan  pendidikan  yang  demokratis  hanya  dapat  diwujudkan  dalam  masyarakat, bangsa  dan  negara  yang  juga  demokratis.  Demokrasi,  termasuk  demokrasi pendidikan,  memang  tidak  menyembuhkan  berbagai  penyakit  pembangunan, termasuk  untuk  mendapatkan  pendidikan  yang  bermutu,  tetapi  demokrasi memberikan  peluang  terbaik  bagi  terlaksananya  keadilan  dan  terhormatinya harkat  dan  martabat  kemanusiaan.  Pendidikan  yang  demokratis  akan menghasilkan  lulusan  yang  mampu  berpartisipasi  dalam  kehidupan  masyarakat dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik.
Sampai  saat  ini,  pendidikan  yang  demokratis  masih  merupakan  cita-cita yang  belum  terwujud.  Dalam  undang-undang  sistem  pendidikan  nasional  nomor 20 tahun 2003 bab III pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara  demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif  dengan  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai  kultural  dan  kemajemukan bangsa. 1 Namun dalam kenyataan masih terdapat fenomena pendidikan yang tidak demokratis,  misalnya  fenomena  kurang  memadainya  kualitas  proses  dan  produk pendidikan.  Gambaran  pendidikan  saat  ini  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut:  (1) Proses  pendidikan  didominasi  oleh  penyampaian  informasi  bukan  pemrosesan informasi. (2) Proses pendidikan masih berpusat pada kegiatan mendengarkan dan menghafalkan,  bukan  interpretasi  dan  makna  terhadap  apa  yang  dipelajari  dan upaya  membangun  pengetahuan.  (3)  Proses  pendidikan  masih  didominasi  oleh guru/dosen yang otoriter. 2 (4) Selama ini siswa ditempatkan sebagai objek, belum menempati  kedudukannya  sebagai  subyek,  sehingga  kurang  ada  peluang  bagi siswa/mahasiswa  untuk  berkreasi,  memberi  kesempatan  untuk  mengembangkan dan menunjukkan kemampuan yang beragam. 3
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  masalah  tersebut,  tulisan  ini  membahas empat  permasalahan,  yaitu: (1) konsep demokrasi  dari perspektif pendidikan, (2) hubungan  antara  pendidikan  dan  demokrasi,  (3)  cara  mewujudkan  demokrasi melalui pendidikan? (4) upaya membangun sistem pendidikan yang demokratis.

## Demokrasi dalam Perspektif Pendidikan.
Demokrasi,  secara  etimologi,  berasal  dari  bahasa  Latin,  dari  akar  kata demos yang  berarti  rakyat  dan cratos yang  berarti  kekuasaan,  sehingga  secara sederhana  demokrasi  dapat  diartikan  sebagai  kedaulatan  ditangan  rakyat.  Secara terminologi, sebagaimana disampaikan Sparingga, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan    langsung  oleh  mereka  atau  wakil-wakilnya  yang  dipilih  lewat pemilihan bebas. Prinsip utama demokrasi adalah (a) kedaulatan di tangan rakyat, (b)  pemerintahan  berdasarkan  persetujuan  dari  mereka  yang  diperintah,  (c) kekuasaan  mayoritas,  (d)  hak-hak  minoritas,  (e)  jaminan  hak-hak  azasi  manusia, (f)  pemilihan  yang  bebas  dan  jujur,  (g)  persamaan  di  depan  hokum,  (h)  proses hukum  yang  wajar,  (i)  pembatasan  pemerintahan  secara  konstitusional,  (j) pluralisme  dalam  aspek  sosial  ekonomi  dan  politik,  (k)  nilai-nilai  toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. 4
Bagaimana  konsep  demokrasi  dalam  perspektif  pendidikan?  Demokrasi pada dasarnya mengakui setiap warga negara sebagai pribadi  yang unik, berbeda satu  sama  lain  dengan  kelebihan  dan  kekurangan  masing-masing.  Demokrasi memberikan  kesempatan  yang  luas  bagi  pelaksanaan  dan  pengembangan  potensi masing-masing  individu  tersebut,  baik  secara  fisik  maupun  mental  spiritual. Demokrasi  juga mengakui  bahwa setiap individu mempunyai  hak dan kewajiban yang  sama.  Karena  itu,  pendidikan  yang  demokratis  adalah  pendidikan  yang menempatkan peserta didik sebagai individu yng unik berbeda satu sama lain dan mempunyai  potensi  yang  perlu  diwujudkan  dan  dikembangkan  semaksimal mungkin.  Untuk  itu  pendidikan  yang  demokratis  harus  memberikan  treatmen berbeda  kepada  sasaran  didik  yang  berbeda  sesuai  dengan  karakteristik  masing- masing. Pendidikan yang demokratis juga menuntut partisipasi aktif peserta didik bersama  guru  dalam  merencanakan,  mengembangkan  dan  melaksanakan  proses belajar-mengajar.  Partisipasi  orang  tua  dan  masyarakat  juga  amat  penting  dalam merancang, mengembangkan dan melaksanakan proses pendidikan tersebut.
Demokrasi,  dalam  lingkup  pendidikan,  adalah  pengakuan  terhadap individu peserta didik, sesuai dengan harkat dan martabat peserta didik itu sendiri, karena  demokrasi  adalah  alami  dan  manusiawi. 5 Ini  berarti  bahwa  penelitian pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses  pendidikan  harus  mengakui  dan menghargai kemampuan dan karakteristik individu peserta didik. Tidak ada unsur paksaan atau mencetak siswa yang tidak sesuai dengan harkatnya. 6
Dengan  demikian,  demokrasi  berarti  perilaku  saling  menghargai,  saling menghormati, toleransi  terhadap pihak lain termasuk pengendalian diri dan tidak egois.  Dalam  proses  pendidikan,  semua  pihak  yang  terkait  menyadari  akan  alam atau  atmosfir  yang  bernuansa  saling  menghargai  tersebut,  yaitu  antara  guru dengan  guru,  antara  guru  dengan  siswa  dan  antara  guru  dengan  pihak-pihak anggota  masyarakat  termasuk  orang  tua  dan  lain-lain.  Ini  berarti  bahwa  dalam
semangat  demokrasi  seorang  harus  tunduk  kepada  keputusan  bersama  atau kesepakatan  bersama.  Tidak  terjadi  keharusan  penerimaan  tanpa  unsur  paksaan, tetapi kesepakatan bersama yang akan menjadi sikap mereka semua. Dengan kata lain,  seseorang  menerima  keputusan  bersama  dengan  rasa  ikhlas  karena menomerduakan  kepentingan  pribadi  dan  tunduk  kepada  tuntutan  kesejahteraan umum 7 .
Demokrasi  dalam  pendidikan  dan  pembelajaran  menggunakan  pengertian equal  opportunity  for  all. 8 Artinya,  anak  didik  mendapat  peluang  yang  sama dalam  menerima  kesempatan  dan  perlakuan  pendidikan.  Guru  memberikan kesempatan  yang  sama  kepada  setiap  individu  untuk  mengikuti  setiap  kegiatan pendidikan.

## Hubungan Pendidikan dan Demokrasi.
Dalam kaitan antara pendidikan dan demokrasi terdapat dua pendapat yang saling bertentangan. 9 Pertama , muncul di lingkungan penganut paham demokrasi liberal  yang  menentang  sekolah  dijadikan  sebagai  instrumen  sosialisasi  politik yang  menguntungkan  penguasa.  Sebab,  pendidikan  akan  menghasilkan  lulusan yang  tidak  memiliki  kemandirian  dan  cenderung  menjadi  robot.  Menurut kelompok  ini  pendidikan  harus  ditempatkan  sebagai  instrumen  untuk mengembangkan  watak  demokratis,  meningkatkan  daya  kritis,  mendorong semangat  untuk  mengejar  pengetahuan  dan  senantiasa  menjunjung  harkat  dan martabat  manusia. Kedua ,  menyatakan  bahwa  pendidikan  merupakan  suatu instrumen  untuk  mengembangkan  kesadaran,  sikap  dan  perilaku  politik  dengan harapan  siswa  menjadi  warga  masyarakat  yang  baik.  Dalam  pandangan  ini pendidikan sebagai  alat  sosialisasi  politik  merupakan kenyataan  yang tidak perlu dipungkiri  lagi.  Dewasa  ini  tidak  ada  satupun  negara  yang  tidak  menggunakan pendidikan  sebagai  instrumen  sosialisasi  politik,  bahkan  di  Barat  (AS)  sekalipun yang dianggap sebagai pendekar Demokrasi dan HAM. Mereka tetap menjadikan pendidikan sebagai  alat indoktrinasi  politik. Dalam buku-buku teks Civics selalu ditekankan  bahwa  sistem  kapitalitas  paling  baik  dan  sistem  lain  jelek.  Demikian juga  dalam  setiap  buku  diuraikan  bahwa  kehidupan  negara-negara  sedang berkembang masih sangat terbelakang.
Demokrasi dan pendidikan, sesungguhnya, saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai bubungan timbal balik. Misalnya: pendidikan jika dimaknai suatu proses  bantuan  untuk  mengembangkan  seluruh  potensi  peserta  didik,  maka pendidikan  harus  dilaksanakan  secara  demokratis  (sering  disebut  dengan  istilah demokrasi  pendidikan).  Pendidikan  yang  demokratis  mempunyai  ciri  adanya suasana belajar yang berkemampuan optimal menumbuhkan potensi peserta didik untuk  tujuan  tertentu. 10 Begitu  juga  sebaliknya,  agar  nilai-nilai  demokrasi  (hak- hak asasi), kebebasan, keadilan, persamaan dan keterbukaan) dapat dipahami dan memiliki  peserta  didik,  maka  perlu  pendidikan. 11 Pendidikan  tersebut  berfungsi menanamkan  nilai-nilai  demokrasi  kepada  peserta  didik  (pendidikan  demokrasi atau pendidikan tentang demokrasi).
Mewujudkan Demokrasi Lewat Pendidikan.
Pendidikan  mempunyai  cakupan  luas,  jalur  sekolah,  luar  sekolah  dan keluarga.  Pendidikan  sekolah  sendiri  terdiri  atas  jenjang  pendidikan  dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Untuk mewujudkan demokrasi dalam dan lewat sekolah, menurut John Dewey, sekolah harus menjalankan tiga fungsi berikut, (1) sekolah  harus  memberikan  lingkungan  yang  disederhanakan  dari  kebudayaan kompleks  yang  ada,  yaitu  dipilih  dari  segi  fundamental  yang  dapat  diserap  oleh remaja, (2) sekolah sejauh mungkin mengeliminasi segi-segi yang tidak baik dari lingkungan yang ada, meniadakan hal-hal yang remeh dan tak berguna dari masa lampau  dan  memilih  yang  terbaik  dan  memungkinkan  anak-anak  menjadi  warga negara  yang lebih baik dan membentuk masyarakat masa depan  yang lebih maju dan  sejahtera,  (3)  sekolah  hendaknya  menyeimbangkan  berbagai  unsur  dalam lingkungan  sosial  serta  mengusahakan  agar  masing-masing  individu  mendapat kesempatan  untuk  melepaskan  dirinya  dari  keterbatasan-keterbatasan  kelompok sosial dimana dia lahir. 12
Konsep  tersebut  sesuai  dengan  paradigma  pendidikan  sistematik  organik yang  menyatakan  bahwa  proses  pendidikan  formal  sistem  persekolahan  harus memiliki  empat  ciri  sebagai  berikut:  (1)  Pendidikan  lebih  menekankan  pada proses pembelajaran daripada mengajar, (2) Pendidikan diorganisir dalam struktur yang  fleksibel,  (3)  Pendidikan  memperlakukan  peserta  didik  sebagai  individu yang  memiliki  karakteristik  khusus  dan  mandiri  dan  (4)  Pendidikan  merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan. 13
Dengan  demikian,  perwujudan  sekolah  yang  mensosialisakan  paham  dan sikap demokratis,  seperti  ditulis Zamroni, dapat  dikaji  berdasar empat  aspek:  (1) aspek status siswa, berorientasi pada pendidikan modern yang mempunyai asumsi bahwa  pendidikan  berlangsung  dari  lahir  sampai  mati.  Artinya,  sekolah  adalah kehidupan  itu  sendiri  dan  sebaliknya  kehidupan  itu  adalah  sekolah  atau pendidikan. Karena itu, sekolah merupakan kehidupan riel siswa itu sendiri bukan tempat  mempersiapkan  siswa  bagi  kehidupan  mendatang.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat John Dewey sebagaimana dikutip Zamroni, school is not preparation for life but life itself (sekolah bukan bekal untuk hidup tetapi kehidupan itu sendiri). 14
Implikasi  dari  orientasi  ini  adalah  anak  didik  merupakan  subyek  dalam  proses pendidikan.  Kehidupan  sosial  siswa  merupakan  sumber  transformasi  kehidupan. Peran  penting  dalam  proses  pendidikan  bukan  terletak  pada  mata  pelajaran  yang diberikan,  melainkan  terletak  pada  aktivitas  sosial  siswa  sendiri.  Orientasi pendidikan  modern  ini  memberikan  penekanan  dan  tempat  berkembangnya kreativitas,  kemandirian,  toleransi  dan  tanggung  jawab  siswa.  (2)  aspek  fungsi guru:  yaitu  bahwa  guru  sebagai  fasilitator  dan  motivator.  Fungsi  guru  ini  akan muncul  jika  siswa  berstatus  sebagai  subyek  dalam  proses  pendidikan,  karena sebagai  fasilitator  dan  motivator  guru  akan  lebih  banyak  bersifat tut  wuri handayani dengan  memberikan  dorongan  dan  motivasi  agar  siswa  dapat memperluas  kemampuan  pandang  untuk  mengembangkan  berbagai  alternatif dalam  aktivitas  kehidupan  dan  memperkuat  kemauan  untuk  mendalami  serta mengembangkan apa yang telah dipelajari dalam proses pendidikan. (3) Dimensi Materi  Pendidikan:  yaitu  materi  pendidikan  bersifat problem  oriented, guru menyampaikan bahan pengajaran berangkat dari problem riel yang dihadapi siswa dan  lingkungan  masyarakatnya. 15 Dengan  demikian  materi  yang  bersifat  teoritis
akan dihubungkan dengan realitas kehidupan siswa. Guru dituntut berperan aktif, kreatif  dan  berani  membawa  isue-isue  kontroversial  ke  dalam  proses  belajar mengajar.  Adapun  para  siswa  mendapat  kesempatan  untuk  mendiskusikan  isue- isue yang sensitif tersebut. (4) Dimensi Manajemen Pendidikan: yaitu manajemen yang  bersifat  desentralisasi  yaitu  kebijakan  pendidikan  lebih  banyak  ditentukan pada  level  daerah,  level  sekolah  dan  level  kelas.  Dengan  desentralisasi  ini kreativitas  dan  daya  inovatif  guru  sangat  diperlukan.  Dimensi  manajemen  yang bersifat  desentralisasi  diterapkan  apabila  dimensi  siswa  sebagai  subyek pendidikan, fungsi guru sebagai dinamisator dan fasilitator dan materi pengajaran bersifat problem oriented.
Orientasi  pendidikan  dengan  keempat  aspek  yang  dikemukakan  Zamroni tersebut  akan  mewujudkan  praktek  pendidikan  yang  demokratis  dan  akan menghasilkan  lulusan  individu  yang  demokratis,  kreatif,  tolerans  dan  mandiri. Ciri-ciri  lulusan  semacam  ini  akan  sangat  berperan  mewujudkan  masyarakat demokratis.

## Membangun Sistem Pendidikan Demokratis.
Impian  pendidikan  berkualitas  hanya  dapat  diwujudkan  dalam  alam demokrasi  pendidikan dan demokrasi  pendidikan hanya dapat  diwujudkan dalam tatanan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  yang  demokratis. Namun,  kenyatannya  kehidupan  yang  demokratis  masih  lebih  merupakan keinginan daripada kenyataan 16 .
Konsep  sistem  pendidikan  yang  demokratis  terkait  dengan  bagaimana pendidikan  tersebut  disiapkan,  dirancang  dan  dikembangkan  sehingga memungkinkan terwujudnya ciri-ciri atau nilai-niklai demokrasi. Ini juga bersifat umum  dalam  arti  mengemas  sistem  pendidikan  dengan  seluruh  komponen,  yaitu kurikulum,  materi  pendidikan,  sarana  prasarana,  lingkungan  siswa,  guru  dan tenaga  pendidikan  lainnya,  proses  pendidikan  dan  lainnya.  Bisa  juga  bersifat khusus  yaitu  pengemasan  komponen-komponen  tertentu  dari  sistem  pendidikan tersebut  mislanya  bagaimana  kurikulum  atau  bahan  pelajaran  atau  proses  belajar mengajar dirancang sedemikian rupa sehingga mencerminkan dan memungkinkan terbentuknya nilai-nilai demokrasi. 17
Dalam mengembangkan sistem pendidikan yang demokratis di  Indonesia, perlu memperhatikan tujuh butir yang merupakan prinsip-prinsip dalam prosedur- prosedur  yang  demokratis  dan  mencerminkan  pandangan  serta  jalan  hidup demokratis yang diinginkan. Tujuh butir tersebut: (1) mengutamakan kepentingan masyarakat,  (2)  tidak  memaksakan  kehendak  kepada  orang  lain,  (3) mengutamakan  musyawarah  dalam  mengambil  keputusan  untuk  kepentingan bersama,  (4)  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat  diliputi  semangat kekeluargaan,  (5)  memiliki  i'tikad  baik  dan  rasa  tanggung  jawab  menerima  dan melaksanakan  hasil  keputusan  musyawarah,  (6)  musyawarah  yang  dilakukan dengan  akal  sehat  dan  sesuai  dengan  hati  nurani  yang  luhur,  (7)  keputusan  yang diambil  harus  dapat  dipertanggung-jawabkan  secara  moral  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  manusia  serta  nilai-nilai kebenaran dan keadilan. 18
Sistem pendidikan yang demokratis tersbeut perlu diperjelas secara makro di  tingkat  nasional  yang  berlaku  untuk  seluruh  Indonesia  atau  tingkat  mikro  di lingkungan  sekolah  atau  kelas.  Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam membangun  sistem  pendidikan  yang  demokratis  sebagaimana  yang  dinyatakan Sadiman, sebagai berikut: 19
1. Kurikulum  dirancang  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  memberikan  ruang gerak  bagi  sekolah/daerah  tertentu  untuk  menyesuaikan  dengan  kondisi  dan kebutuhan  setempat  tanpa  harus  kehilangan  orientasi  nasional  dan  global. Kurikulum  juga  harus  menggariskan  adanya  mata  pelajaran-mata  pelajaran yang menggiring suasana demokratis dalam proses belajar mengajar dan pada gilirannya dapat menanamkan nilai-nilai demokratis pada diri anak didik.
2. Tidak  ada  keharusan  bagi  sekolah  atau  lembaga  pendidikan  untuk menggunakan  bahan  belajar  tertentu.  Idealnya  diberi  kebebasan  memilih sendiri bahan belajar (buku dan media) yang mereka nilai baik. Bahan belajar sendiri juga harus dikemas dengan mengakui bahwa setiap siswa berbeda satu sama  lain  dengan  kelebihan  dan  kekurangannya  memungkinkan  adanya interaksi  aktif  dan  menempatkan  sasaran  didik  sebagai  subyek  bukan  obyek pendidikan.
3. Sarana  prasarana  pendidikan  pun  harus  menunjang  terwujudnya  nilai-nilai demokrasi  dalam  praktek  pendidikan  atau  belajar  mengajara  sehari-hari. Misalnya:  ruang  kelas  dengan  meja  kursi  bangku  tidak  kaku  tetapi  memiliki fleksibilitas  yang  tinggi,  perpustakaan  memiliki  koleksi  warna-warni  yang tidak  saja  memotivasi  siswa  untuk  mengunjungi  dan  membaca  tetapi  juga memberikan alternatif pilihan sumber belajar. Perpustakaan, baik perpustakaan  kelas  maupun  perpustakaan  sekolah  hendaknya  menjadi  bagian yang menyatu dengan proses belajar mengajar di kelas. Sebagai individu anak hendaknya  memiliki  berbagai  kebutuhan,  maka  sekolah  atau  lembaga pendidkan  haruslah  mampu  memberikan  lingkungan  belajar  yang  bisa memenuhi  kebutuhan  biologis  (makanan,  minuman,  rasa  aman  dan  tempat istirahat),  kebutuhan  psikologis  dan  kebutuhan  sosial  (komunikasi  dan interaksi dengan sesama manusia).
4. Sebagai komponen sistem pendidikan, guru harus bersikap demokratis. Guru harus  mampu  menerima  perbedaan,  menghargai  pendapat  siswa  tidak memaksakan  kehendak,  merasa  paling  tahu  dan  menciptakan  suasana  belajar yang  demokratis.  Peran  guru  bukan  sebagai  satu-satunya  sumber  belajar karena telah/makin banyak sumber belajar lain di sekitar kehidupan anak.
5. Proses pendidikan atau belajar mengajar hendaknya mencerminkan nilai-nilai demokrasi.
Berkaitan  dengan  konsep  kelima,  Arief  S.  Sadiman  menjelaskan  bahwa proses  pembelajaran  yang  mencerminkan  nilai-nilai  demokrasi  adalah  sebagai berikut: 20
(a) Menempatkan anak didik sebagai individu yang unik. Mereka memiliki minat, bakat,  efisiensi  alat  indra,  kecerdasan,  cara  merespon  pelajaran  yang diberikan,  ketrampilan  dan  sikap  berbeda  satu  sama  lain  sehingga  perlu diberikan  treatmen  yang  berbeda.  Proses  pendidikan  hendaknya  mampu menciptakan  konsep  diri  yang  positif  pada  anak  didik.  Masing-masing  anak
harus  merasa  sanggup,  aman  dan  menemukan  tempatnya  masing-masing  di dalam  masyarakat  sekolah.  Tidak  ada  anak  yang unknown semua  baik  yang pandai maupun yang lemah semua mendapat perhatian.
(b) Pembelajaran  hendaknya  bersifat  individual  dalam  arti  tiap  siswa mendapatkan  cara  penanganan  sesuai  dengan  karakter  masing-masing. Apabila  hal  ini  masih  sulit  dilakukan  maka  bisa  ditempuh  cara pengelompokan  siswa  berdasarkan  prestasi “acheivement  grouping” . Kelompok  ini  bersifat  dinamis  sesuai  dengan  perkembangan  masing-masing individu.  Strategi  ini  dimaksudkan  memberi  kesempatan  pada  anak  untuk meningkatkan diri sejalan dengan kecepatan belajarnya.
(c) Sebagai  konsekuensi  dari  pembelajaran  individual  tersebut  perlu  diterapkan sistem  maju  berkelanjutan “continuous  progress” .  Pelaksanaan  sistem  ini memungkinkan siswa menyelesaikan pendidikan lebih cepat, lebih lambat atau tepat  pada  waktunya.  Sistem  maju  berkelanjutan  membuka  peluang  secara luas bagi perkembangan pribadi anak karena anak dapat maju tanpa hambatan, kelas atau tingkatan tidak lagi merupakan barrier untuk terus maju. Sistem ini tidak  saja  akan  menguntungkan  anak,  akan  tetapi  juga  bisa  menjadi  pemicu peningkatan atau percepatan- achievement.
(d) Demokrasi  menghargai  kebebasan  individu  untuk  mengekspresikan  diri namun  tetap  menghargai  norma  dan  etika.  Proses  pendidikan  di  sekolah  bisa mewujudkan  hal  ini  dengan  sengaja  dan  memberikan  paling  tidak  satu  jam belajar  bebas “independent  study” setiap  minggunya.  Dalam  pelajaran  ini anak  belajar  bertanggungjawab  atas  kebebasan  yang  diberikan.  Dengan menggunakan  perpustakaan  dan  sumber  belajar  lain,  anak  belajar mengarahkan  diri,  menolong  diri,  disiplin  dan  mengontrol  diri.  Dengan mencari  kesibukan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  tahap  perkembangan masing-masing  anak  berusaha  memenuhi  kebutuhan.  Pelajaran  ini  juga melatih  siswa  menghargai  waktu,  mengembangkan  kemampuan  anak  untuk mengarahkan  diri  ( self  direction ),  mendisiplinkan  diri  ( self  discipline ), menguasai diri ( self control ), menolong diri sendiri ( self help ), mengandalkan diri ( self reliance ) dan menyibukkan diri ( self activity ).
(e) Untuk  menetralisir  tumbuhnya  sikap  individualistis  perlu  disiapkan  pelajaran kelompok.  Proses  belajar  dalam  kelompok  ini  tidak  saja  membina  sikap toleransi  anak  tetapi  juga  memberi  kesempatan  untuk  mengadakan  interaksi sosial,  belajar  bahwa  masih  ada  orang  di  luar  diri  sendiri,  bersikap  terbuka terhadap perubahan dan saling membantu.
(f) Proses  belajar  mengajar  harus  memberi  kesempatan  anak  didik  untuk mengekspresikan  dirinya  baik  lesan  maupun  tertulis.  Untuk  metodologi pembelajaran  yang  dipilih  harus  memungkinkan  hal  tersebut.  Misalnya: diskusi,  seminar,  observasi,  eksperimen  perorangan  maupun  kelompok  dan sebagainya.  Pelajaran  mengarang  yang  sementara  ini  diabaikan  karena  berat dalam  mengoreksi  justru  harus  ditingkatkan  dan  diperhatikan.  Tata  krama secara lesan dan tertulis harus dipelajari anak. Dalam kaitan ini terasa penting perpustakaan yang terpadu dengan proses belajar mengajar di kelas.
(g) Peran serta aktif anak didik tidak saja digalang dalam proses belajar mengajar di  sekolah  maupun  di  rumah,  tetapi  juga  menetapkan  tata  tertib  atau  aturan
yang  harus  ditaati  sendiri.  Juga  dalam  kegiatan  seperti  mengelola  majalah sekolah. Ini jelas merupakan cerminan hidup demokratis.
(h) Grafik  prestasi  kelas  dan  grafik  prestasi  pribadi  yang  dipasang  di  kelas menunjukkan  posisi  masing-masing  anak  dalam  mata  pelajaran  tertentu. Keterbukaan ini mengajarkan pada anak kejujuran untuk mengakui kelemahan atau  kekurangan  diri  dan  kekurangan  atau  kelebihan  orang  lain  sekaligus memotivasi anak untuk meningkatkan diri dan motivasi berprestasi.
(i) Evaluasi  dalam  pendidikan  yang  demokratis  tidak  hanya  menilai  prestasi siswa  tetapi  juga  menilai  kinerja  para  guru/pendidik  dan  sistem  secara keseluruhan.  Guru  hendaknya  berjiwa  besar  atau  berlapang  dada  untuk menerima penilaian dari siswa dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan di lembaga tersebut.

## Kesimpulan.
1. Makna  demokrasi  dalam  pendidikan  mengandung  unsur  kemandirian, kebebasan  dan  tanggung  jawab.  Kemandirian  untuk  mengembangkan kepercayaan diri sekaligus kesadaran akan keterbatasan kemampuan individu sehingga  bekerja  sama  dengan  individu  lain  merupakan  keharusan  dalam kehidupan masyarakat. Kebebasan memiliki makna perlu dikembangkan visi kehidupan yang bertumpu pada kesadaran akan pluralitas masyarakat, bukan hanya  mementingkan  invidu  atau  kelompok  dan  menimbulkan  konflik. karena itu kebebasan harus diiringi dengan rasa tanggung jawab.
2. Demokrasi dan pendidikan merupakan dua istilah yang saling berkaitan satu sama  lain  karena  nilai  demokrasi  untuk  difahami  dan  dimiliki  masyarakat harus  melalui  pendidikan,  begitu  juga  sebaliknya  agar  pendidikan  dapat menghasilkan  lulusan  yang  memiliki  kemandirian,  daya  kritis,  dinamis, watak  demokratis  dan  senantiasa  menjunjung  harkat  dan  martabat  manusia, maka pendidikan harus dilaksanakan dengan demokrasi.
3. Indikator  lembaga  pendidikan  yang  demokratis  adalah  (a)  manajemen pendidikan  bersifat  desentralisasi  yaitu  kebijakan  pendidikan  lebih  banyak ditentukan  pada  level  daerah,  level  sekolah  dan  level  kelas;  (b)  materi pendidikan  bersifat  problem  oriented,  dimana  guru  menyampaikan  bahan pengajaran  berangkat  dari  problem  riel  yang  dihadapi  siswa  dan lingkungannya  dengan  pendekatan  konstruktivistik;  (c)  Siswa  merupakan subyek  dalam  proses  pendidikan  (peserta  didik)  dan  (d)  guru  sebagai fasilitator,  dinamisator  dan  motivator  yang  lebih  banyak  bersifat  tutwuri handayani dengan memberikan motivasi kepada siswa untuk mengembangkan kemandiriannya, kreativitasnya dan toleransinya.
4. Dalam  membangun  sistem  pendidikan  yang  demokratis  di  Indonesia melibatkan  seluruh  pelaku  pendidikan  dalam  mempersiapkan,  merancang dan mengembangkan lembaga pendidikan yang berlandaskan prinsip-prinsip dan  nilai-nilai  demokrasi  Pancasila.  Nilai  demokrasi  harus  melekat  pada seluruh  komponen  pendidikan  yaitu  nilai  demokrasi  melekat  pada  guru, peserta  didik,  kurikulum,  sarana  pendidikan,  proses  pendidikan  dan lingkungan pendiidkan.
Catatan Akhir.
1 Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional , (Jakarta: Pustaka Widyatama, 2003), 9.
2 Suhardjono, Haruskah Demokratisasi Belajar Menggunakan Konstruktivistik , (Malang, IPTP, 2000), 1.
3 Djohar, Pendidikan  Strategik:  Alternatif  Untuk  Pendidikan  Masa  Depan ,  (Jogjakarta, LESFI, 2003), 87.
4 Daniel Sparingga, Paradigma Baru Pengemasan Pendidikan Yang Demokratis Ditinjau Dari Segi Sosiologi , (Malang, IPTP, 2000), 3.
5 Iskandar  Wiryo  Kusuma, Demokratisasi  Belajar  dan  Pembelajaran  Ditinjau  dari Pengalaman  Empirik, (Makalah  disajikan  dalam  Seminar  Nasional  Teknologi  Pembelajaran  di Malang tanggal 7 Oktober 2001), 2.
6 Ibid
7 I Nyoman Sudana Degeng, Paradigma Baru Pendidikan Memasuki Era Demokratisasi Belajar, (Makalah Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran di Malang, 2001), 5.
8 Ibid , 6. 9 Zamroni, Pendidikan Untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society, (Yogyakarta, Biagraf, 2001), 58.
10 Suhardjono, Haruskah Demokratisasi , 4.
11 Iskandar, Demokratisasi Belajar , 3.
12 John Dewey, Democracy and Education, (New York: The Free Press, 1994), 192.
13 Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan, (Yogyakarta, Bigraf, 2001), 9 14 Zamroni, ibid , 60. 15 Ibid , 61. 16 Mastuhu, Menata  Ulang  Pemikiran  Sistem  Pendidikan  Nasional  dalam  Abad  21 , (Yogyakarta, Safiria Insania Press, 2003), 84.
17 Arief.  S.  Sadiman, Paradigma  Baru  Pengemasan  Pendidikan  yang  Demokratis Ditinjau  dari  Segi  Aspek  Kebijakan. (Makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  Teknologi Pembelajaran di Malang, 2001), 1.
18 Sutan Zanti Arbi, Pengantar kepada Filsafat Pendidikan, (Jakarta: Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 294.
19 Arief S. Sadiman, Paradigma Baru , 5. 20 Ibid , 6.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewey, John, Democracy and Education, New York, The Free Press, 1994 Departemen Pendidikan Nasional, Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Pustaka Widyatama, 2003 Djohar, Pendidikan  Strategik,  Alternatif  untuk  Pendidikan  Masa  Depan, Jogjakarta: LESFI, 2003
Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, Jogjakarta: Safiria Insania Press, 2003
Sadiman,  Arif  S., Paradigma  Baru  Pengemasan  Pendidikan  yang  Demokratis Ditinjau dari Segi Aspek Kebijakan, Makalah Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran di Malang, 2001
Sudana  Degeng,  I  Nyoman, Paradigma  Baru  Pendidikan  Memasuki  Era Demokratisasi Belajar, Makalah Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran di Malang, 2001.
Suhardjono, Haruskah  Demokrasi  Belajar  Menggunakan  Konstruktivistik, Malang: IPTP, 2000
Sparingga,  Daniel, Paradigma  Baru  Pengemasan  Pendidikan  yang  Demokratis Ditinjau dari Segi Sosiologi, Malang: IPTP, 2000 Kusuma, Iskandar Wiryo, Demokratisasi Belajar dan Pembelajaran Ditinjau dari Segi Pengalaman Empirik, Malang: Makalah Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran di Malang, 2001
Zamroni, Pendidikan  untuk  Demokratisasi,  Tantangan  Menuju  Civil  Society , Jogjakarta: Bigraf Publishing, 2001
________, Paradigma Pendidikan Masa Depan, Jogjakata: Bigraf, 2001. Zanti  Arbi,  Sutan, Pengantar  kepada  Filsafat  Pendidikan, Jakarta:  Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988