DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1 Received: 10 Desember 2021 , Revised: 10 Januari 2021, Publish: 10 Februari 2022

## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN: KESADARAN WAJIB PAJAK, PERIZINAN PERTAMBANGAN DAN PENGAWASAN (SUATU KAJIAN LITERATUR  REVIEW MANAJEMEN KEUANGAN)
Dony Chandra 1
1) Mahasiswa Program Magister Manajemen, Universitas Terbuka,
Pasca.donychandra@gmail.com

## Korespondensi Penulis: Dony Chandra
Abstrak: Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan sekian dari banyak penyumbang Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  memberikan  banyak  kontribusi  pada  pembangunan  di Pemerintah  Daerah  baik  Kabupaten/Kota.  Sudah  banyak  sekali  penelitian  yang  dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dalam artikel ini, membahas faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penerimaan  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan.  Berdasarkan  hasil  kajian  literatur  yang dulaksanakan,  Faktor  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Perizinan  Pertambangan  dan  Pengawasan memiliki  hubungan  dan  berpengaruh  terhadap  Efektivitas  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan Batuan.
Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kesadaran Wajib Pajak, Perizinan Pertambangan dan Pengawasan

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Kabupaten  Kotawaringin  Barat  dengan  luas  wilayah  10.759  km 2 adalah  satu  dari 14  (empat  belas)  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan    Tengah.    Ibukota  Kabupaten Kotawaringin Barat adalah  Pangkalan Bun.
Wilayah  yang  luas  dan  letak  geografis  menjadikan  Kabupaten  Kotawaringin  Barat sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki Sumber Daya Alam berupa Komoditas Tambang yang  cukup  besar  seperti  Emas,  Bijih  Besi,  Galena,  Timbal,  Zinc,  Pasir  Besi,  Pasir  Kuarsa, Tanah Laterid, Pasir Urug, Batu Belah, Zirkon, Silica dan masih banyak lagi yang lain.
Sayangnya,  sumber  daya  alam  berupa  komoditas  tambang  yang  melimpah  tidak berbanding lurus dengan jumlah pendapatan di sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Di lihat dari Website Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ( https://info- pajak.kotawaringinbaratkab.go.id/ ),  penerimaan    Pajak  Mineral  Bukan  Logam  Kabupaten Kotawaringin Barat mulai Bulan Januari sampai dengan Oktober Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.356.347.494,- (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus  sembilan puluh  empat rupiah) atau dengan prosentase sebesar 26,60% dari target  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  sebesar  Rp.  5.100.000.000,-  (lima  milyar seratus  juta  rupiah).  Rendahnya  realisasi  Pendapatan  Asli    Daerah  (PAD)  dari  sektor  Pajak
Mineral Bukan Logam tersebut, Tujuan dari artikel ini adalah untuk untuk menganalisis apakah Faktor Sumber Daya Alam  (X1), Faktor Perizinan Pertambanga (X2) dan Pengawasan (X3) berpengaruh terhadap Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Y).

## Rumusan Masalah
Pada artikel ini, Rumusan masalah yang akan dikaji antara lain adalah  :
1. Apakah Kesadaran  Wajib  Pajak  (X1) memiliki  hubungan  dan  berpengaruh  terhadap Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam di Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Apakah Perizinan  Pertambangan  (X2) memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam di Kabupaten Kotawaringin Barat?
3. Apakah Pengawasan (X3) memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam di Kabupaten Kotawaringin Barat?

## KAJIAN PUSTAKA

## Efektifitas
Mardiasmo  (2009:132)    dalam  (Pusung  et  al.,  2015)  menyatakan  bahwa  efektivitas berkaitan dengan Masukan dan Keluaran yang harus dicapai, atau dengan kata lain efektivitas merupakan  perbandingan  antara  input  dan  output.  Semakin  besar  Keluaran  yang  dihasilkan terhadap  rencana  target  yang  ingin  di  capai,  maka  semakin  efektif  proses  kerja  suatu  unit organisasi. Menurut Soejono Soekanto (2004: 25) asal kata efektivitas  adalah effektivies yang mempunyai makna batas atau dapat diartikan sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan. berikutnya,  menurut  Emerson    Handayaningrat  (2005:  38)  mengemukakan  efektivitas merupakan    pengukuran  dalam  arti    tercapainya  sasaran  atau    tujuan  yang  telah  ditentukan sebelumnya.  Menurut  Dunn  (200:429)  dalam  (Hadi,  2021)  efektivitas  berkenaan  dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai target dari diadakannya tindakan.

## Pajak
Pajak menurut (Ratnawati & Hernawati, 2016) “adalah pungutan yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  ataupun  pemerintah  pusat    yang  digunakan  untuk  pengeluaran  umum berdasarkan  kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang berlaku”. Pajak menurut (Farouq,  2018)  adalah  salah  satu  bentuk  pendapatan  negara  yang  menyumbang  persentase terbesar dibanding sektor pendapatan – pendapatan lain. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang perorangan maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan  yang  berlaku,  dan  digunakan  untuk  keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Undang - undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang  -  undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007).

## Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan pemanfaatan  mineral  bukan  logam  dan  batuan,  baik  dari  sumber  alam  di  dalam  dan/atau permukaan  bumi  ( Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  Dan Retribusi  Daerah ,  2009).  Mineral  bukan  logam  dan  batuan  berdasarkan  ( Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara , 2020) adalah mineral yang unsur utamanya terdiri dari bukan logam, seperti bentonit, batu kapur/gamping, pasir kuarsa, dan lain – lain. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat maupun lepas. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan yang berlaku di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar 20% dari hasil penjumlahan dari harga Jual
mineral  bukan  logam  di  kalikan  dengan  jumlah  tonase  mineral  bukan  logam  dan  batuan ( Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  Nomor  18  Tahun  2010  Tentang  Pajak Mineral  Bukan  Logam  Dan  Batuan ,  2010).  Sudah  banyak  dilakukan  penelitian  tentang Efektivitas  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  diantaranya  adalah  (Syawal,  2016), (Pusung et al., 2015), (Wati, 2019), (Safan et al., 2021), (Hadi, 2021).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Dalam  Kamus  Besar    Bahasa  Indonesia  Online  Edisi  IV  tahun  2008,  pengertian  kata Patuh adalah suka menurut (perintah); taat (kepada perintah, aturan); berdisiplin. Sedangkan kepatuhan memiliki definisi sifat patuh, ketaatan. Kepatuhan perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 dalam (Cahyaputra siat & Arianto Toly, 2016) adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpanajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang  –  undangan  yang berlaku.  Kepatuhan Wajib Pajak yang   dikemukakan Norman D.Nowak dalam  (Cahyaputra siat & Arianto Toly, 2016)  “adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan”. Penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah (Moningka et al., 2018), (Hidayatulloh, 2021)(Putri, 2018)

## Perizinan Pertambangan
Perizinan  pertambangan  mineral  bukan  logam  dan  batuan  yang  berlaku  saat  ini  yang mengacu  pada  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan  yang  berlaku  adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  adalah  Izin  untuk  melaksanakan  kegiatan  usaha pertambangan  ( Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Udang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara , 2020). Surat izin penambangan batuan (SIPB) adalah izin untuk melakukan kegiatan pertambangam batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu ( Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara ,  2021).  Sudan  banyak dilakukan  penelitian  tentang  perizinan  pertambangan  antara  lain  dilakukan  oleh  (Hayati, 2011)(Solechah, 2012)(Saliha, 2017)

## Pengawasan
Urwick  dalam  Syafiie  (2006:82)    dalam  (Sakti  &  Fauzia,  2018)  menganggap  bahwa: “pengawasan  adalah  upaya  agar  sesuatu  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  yang telahditetapkan dan intruksi yang telah ditetapkan”. Dalam artikel (Cahyaputra siat & Arianto Toly,  2016)  Menurut  Winardi  “Pengawasan  adalah  semua  aktivitas  yang  dilaksanakan  oleh pihak  manajer  dalam  upaya  memastikan  bahwa  hasil  aktual  sesuai  dengan  hasil  yang direncanakan”.  Menurut  Basu  Swasta    dalam  (Cahyaputra  siat  &  Arianto  Toly,  2016) pengawasan adalah fungsi yang menjadim bahwa kegiatan – kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Berbeda dengan Komaruddin dalam (Cahyaputra siat & Arianto Toly, 2016)  pengawasan  berhubungan  dengan  perbandingan  antara  pelaksana  aktual  rencana,  dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan.
Telah  banyak  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  pengawasan  pertambangan  mineral bukan logam dan batuan, antara lain oleh (Andriani, 2016)(Sari, 2020)(REGIANA, 2016)
Tabel 1. Penelitian yang Relevan No. Author (Tahun) Hasil Riset Terdahulu Persamaan Dengan Artikel ini Perbedaan dengan Artikel ini 1 (Pusung et al., 2015) Faktor  Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh terhadap efektivitas Hanya Faktor Kesadaran Wajib Pajak (X1) yang berpengaruh Faktor Perizinan (X2) dan Faktor Pengawasan (X3) tidak
penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masuk dalam faktor yang mempengaruhi efektifitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2 (Safan et al., 2021) Faktor Kesadaran Wajib Pajak (X1), Faktor Perizinan (X2) berpengaruh efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Faktor Kesadaran Wajib Pajak (X1), dan Faktor Perizinan (X2) berpengaruh terhadap terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Faktor Pengawasan (X3) tidak masuk dalam faktor yang berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 3 (Hadi, 2021) Faktor  Perizinan (X2) berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Faktor Perizinan (X2) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Faktor Kesadaran Wajib Pajak (X1) dan Faktor Pengawasan (X3) tidak masuk dalam Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

## METODE PENELITIAN
Metode  penulisan  artikel  ilmiah  ini  menggunakan  studi  literatur  review  dan  studi kepustakaan.  Dengan mengkaji berbagai referensi  buku dan artikel sesuai dengan teori yang dibahas, khusunya dalam lingkup Manajemen Keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batu
Faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas  penerimaan  pajak  mineral  bukan  logam  dan batuan  adalah  masih  rendahnya  kesadaran  Pengusaha/Masyarakat  yang  melakukan  kegiatan penggalian/pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan. Salah satu dalih atau alasan yang disampaikan oleh pengusaha/masayarakat penambang mineral bukan logam dan  batuan  adalah  sulitnya  memperoleh  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  dari  pemerintah, sehingga pengusaha/masyarakat penambang lebih cinderung melakukan kegiatan penggalian, pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan bukan logam dan batuan secara Ilegal atau tanpa izin. Hal ini tentu sangat merugikan bagi Pemerintah Daerah, karena selain sumber daya alam yang  diambil  dan  dimanfaatkan,  juga  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  yang  tidak disetorkan oleh pengusaha/masyarakat. Hal ini senada dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hadi, 2021; Pusung et al., 2015; Syawal, 2016)

## Pengaruh Perizinan terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dalam melaksanakan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan, setiap orang perorangan maupun perusahaan wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)  Operasi  Produksi,  maupun  Surat  Izin  Penambangan  Batuan  (SIPB)  sesuai  ketentuan peraturan  perundang  –  undangan  yang  berlaku.  Kewenangan  dalam  penerbitan  Izin  Usaha Pertambangan  (IUP)  Operasi  Produksi  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan,  dan  Surat  Izin Penambangan  Batuan  (SIPB)  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini  adalah Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  ( Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Udang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan Mineral Dan Batubara , 2020). Rumitnya tahapan – tahapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang  harus  dilalui  oleh  pengusaha/masyarakat  dari  Pencadangan  Wilayah  Usaha
Pertambangan, Tahapan IUP Eksplorasi, hingga tahapan IUP Operasi Produksi mengakibatkan masyarakat  lebih  memilih  untuk  melakukan  kegiatan  penambangan  ilegal.  Ditambah  lagi dengan  pengurusan  perizinan  yang  harus  dilakukan  di  Pemerintah  Pusat    (Jakarta) mengakibatkan pengusaha/masyarakat semakin kesulitan dalam mengurus perizinan. Dilema yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah selaku pemungut pajak Mineral Bukan Logam adalah  Pemertintah  Kabupaten/Kota  tidak  diperkenankan  menerima  Pajak  Mineral  Bukan Logam dan Batuan dari hasil penambangan Ilegal yang dilakukan. Sudah banyak peneliti yang melakukan  penelitian  tentang  Faktor  Perizinan  yang  mempengaruhi  Efektivitas  penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, diantaranya (Safan et al., 2021) dan (Hadi, 2021)

## Pengaruh Pengawasan terhadap Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pengawasan adalah kegiatan sangat krusial dan penting dalam upaya peningkatan pajak mineral  bukan logam  dan batuan. Sejak diberlakukannya  ( Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara , 2020) kewenangan  dalam bidang pertambangan yang semula menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, berubah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Hal inilah yang  menyebabkan  saat  sangat  marak  terjadi  kegiatan  penambangan  ilegal  tanpa  izin  yang dilakukan oleh masyarakat/pengusaha, karena kegiatan minimnya kegiatan pengawasan yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat.  Maraknya  kegiatan  penambangan  ilegal  tanpa  izin menyebabkan  rendahnya  pelaporan  ekspoitasi  mineral  bukan  logam  dan  batuan  oleh pengusaha/masyarakat,  sehingga  menyebabkan  rendahnya  penerimaan  pajak  mineral  bukan logam dan batuan di daerah. Penelitian  terkait dengan pengawasan sudah banyak dilakukan oleh peneliti diantaranya oleh (Sahdin, n.d.)

## Conseptual  Framework
Berdasarkan rumusan masalah dan kajian studi studi literatur dari artikel, jurnal dan buku tersebut di atas, maka kerangka konsep artikel sebagai berikut :
Berdasarkan kerangka konsep ( Conceptual Framework ) di atas, maka Kesadaran Wajib Pajak  (X1),  Perizinan  (X2)  dan  Pengawasan  (X3),  berpengaruh  terhadap  Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Y).
Selain dari variabel – variabel yang mempengaruhi Efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam di atas, beberapa variabel  yang berpengaruh antara lain adalah:
 Sumber Daya Manusia  (Pusung et al., 2015) ;(Safan et al., 2021)
 Prosedur Penerimaan Pajak masih konvensional (Hadi, 2021)
Kesadaran Wajib Pajak Perizinan Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan :
 Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 Perizinan  Pertambangan  berpengaruh  terhadap  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Mineral Bukan Logam dan Batuan
 Pengawasan  berpengaruh  terhadap  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Mineral  Bukan  Logam dan Batuan

## Saran
Dari  kesimpulan  di  atas,  saran  dalam  artikel  ini  adalah  masih  banyak  faktor  yang mempengaruhi Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan selain dari Kesadaran Wajib Pajak  (X1),  Perizinan  Pertambangan  (X2)  dan  Pengawasan  (X3),  oleh  karena  itu  masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor – faktor lain yang mempengaruhi Penerimaan  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan.  Faktor  tersebut,  antara  lain  seperti Sumber Daya Manusia pada Badan Pendapatan Daerah (X4), dan Prosedur Penerimaan Pajak masih konvensional (X5).

## DAFTAR RUJUKAN
Andriani,  N.  (2016). Pengelolaan  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng . FIS. Cahyaputra siat, C., & Arianto Toly, A. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  Memenuhi  Kewajiban  Membayar  Pajak  di  Surabaya. Jurnal  Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga , 6 (2), 189–200.
Farouq,
M. (2018). Hukum
Pajak di
Indonesia . Kencana. https://books.google.co.id/books?id=GJNeDwAAQBAJ
Hadi,  Y.  (2021).  EFEKTIVITAS  PEMUNGUTAN  PAJAK  MINERAL  BUKAN  LOGAM DAN  BATUAN  KABUPATEN  OGAN  KOMERING  ILIR. @-Publik:  Jurnal Administrasi Publik , 25 (02). Hayati,  T.  (2011). Perizinan  pertambangan  di  era  reformasi  pemerintahan  daerah,  studi tentang perizinan pertambangan timah di Pulau Bangka . Hidayatulloh,  R.  N.  (2021). OPTIMALISASI  PEMUNGUTAN  PAJAK  MINERAL  BUKAN LOGAM DAN BATUAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA MASA COVID- 19 . IPDN Jatinangor.
Moningka,  C.  V.,  Manossoh,  H.,  &  Tangkuman,  S.  J.  (2018).  OPTIMALISASI PEMUNGUTAN  PAJAK  MINERAL  BUKAN  LOGAM  DAN  BATUAN  DI  KOTA TOMOHON. GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI , 13 (04).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kotawaringin  Barat  Nomor  18  Tahun  2010  tentang  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan . (2010).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2021  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Issue 097597). (2021).
Pusung,  R.,  Karamoy,  H.,  &  Rumengan,  J.  (2015).  Efektivitas  Pajak  Pengambilan  dan Pengolahan  Bahan  Galian  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  di  Kabupaten  Minahasa Selatan. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (4), 509–517. Putri,  J.  H.  (2018). Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Penerangan  Jalan,  Pajak  Mineral  Bukan Logam  dan  Batuan,  Pajak  Air  Tanah,  Serta  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur . Ratnawati,  J.,  &  Hernawati,  R.  I.  (2016). Dasar-Dasar  Perpajakan .  Deepublish.
https://books.google.co.id/books?id=uSJADAAAQBAJ REGIANA, A. P. (2016). Strategi Pemerintah dalam Menanggulangi Tambang Liar Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kediri . University of Muhammadiyah Malang. Safan,  L.,  Morasa,  J.,  Pinatik,  S.,  Potensi,  A.,  Efektivitas,  D.  A.  N.,  Mineral,  P.,  Safan,  L., Morasa,  J.,  &  Pinatik,  S.  (2021). ANALISIS  POTENSI  DAN  EFEKTIVITAS PENERIMAAN  PAJAK  MINERAL  BUKAN  LOGAM  DAN  BATUAN  DI  KABUPATEN BOLAANG MANGOONDOW TIMUR . 9 (2), 937–947.
Sahdin, S. (n.d.). Manajemen Pengawasan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kantor Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  (Dppkad)  Kota  Palu. Katalogis , 3 (7).
Sakti,  F.  T.,  &  Fauzia,  S.  N.  (2018).  Pengaruh  Pengawasan  Pajak  Hotel  Terhadap  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut). JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 8 (1), 160–173.
Saliha,  R.  (2017).  Perizinan  Pertambangan  Batuan  Dalam  Mewujudkan  Tata  Kelola  Yang Berwawasan Lingkungan. Katalogis , 5 (2). Sari, Y. (2020). Pengawasan internal penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut tahun 2014-2018 . UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Solechah,  S.  N.  (2012).  Realisasi  desentralisasi  sektor  pertambangan. Jurnal  Info  Singkat Pemerintahan Dalam Negeri , 4 .
Syawal,  M.  (2016).  Efektivitas  Pemungutan  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan  pada Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Donggala. Katalogis , 4 (4).
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . (2009). Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-udang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Issue 42). (2020).
Undang  -  undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang  -  undang Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan.  (2007). Undang  -  undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang  - undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . Wati, R. (2019). Intensifikasi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Vol. 8, Issue 5, p. 55).