## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.827-846
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33

## PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
Sartono 1 , Sahrun 2 , Fitrida 3
1,2,3, Jurusan Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Halu Oleo Correspondence author: sartonos1969@gmail.com, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This study aims to determine the management of restaurant taxes and their contribution to local revenue in the Kendari City Regional Revenue Agency. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques through literature review and field research, obtained from observations, interviews and documentation. The research location is the Regional Revenue Agency of Kendari City.
The results show that the restaurant tax management carried out by the Kendari City Regional Revenue Agency so far has been quite good but still not optimal, it can be seen from the presentation between the target and the realization of restaurant tax revenues from 2018-2020 experiencing fluctuations and in 2019 the achievement is very far. of the specified target, as well as the last 3 years the contribution of restaurant tax to Regional Original Income (PAD) is very small. This is because there are still many obstacles experienced by the Kendari City Regional Revenue Agency in managing restaurant taxes. These obstacles include the lack of awareness of taxpayers, the lack of personnel in the restaurant tax sector and the Covid-19 pandemic.

## Keywords: Locally-generated revenue; Restaurant; Tax Management

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pajak restoran dan konrtibusinya terhadap pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah Kota Kendari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui tinjauan pustaka dan penelitian lapangan, yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari selama ini sudah cukup baik namun masih belum optimal, dapat dilihat dari presentasi antara target dan realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2018-2020 mengalami fluktasi dan pada tahun 2019 pencapainya sangat jauh dari target yang ditentukkan, serta 3 tahun terakhir kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil. Hal ini disebabkan masih banyaknya hambatan-hambatan yang dialami Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dalam pengelolaan pajak restoran. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya, kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya personil dibidang pajak restoran dan adanya Pandemi Covid-19.
Kata Kunci: Pengelolaan Pajak; Restoran; Pendapatan Asli Daerah
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.827-846 Sartono. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana yang berupa transfer dari pemerintah pusat (Halim,2009:154). Semakin tinggi kekuatan pengenaan pajak, semakin tinggi proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total anggaran.
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Pajak sebagai salah satu sumber penghasilan Negara, haruslah memberikan pemasukan keuangan sebanyak-banyaknya kepada Negara. Untuk maksud tersebut pajak diatur berdasarkan undang-undang yang dapat memaksa subyek pajak menunaikan kewajiban kepada Negara. Hal ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 A yang menyebutkan bahwa “Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”. Secara umum pajak adalah pemungutan dari masyarakat oleh Negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan medapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2010:7).
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan peruandang-undangan. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dapat memiliki peran penting dalam mengurus rumah tangga daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Penerapan otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah dengan cara memberikan kebebasan setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu berasal dari pajak daerah.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.827-846
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33
Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut dari masyakat tanpa mendapatkan imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.
Pajak daerah Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak yang terdiri dari:
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Penerapan Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Pajak Perhotelan Hak Tanah dan atau Bagungan
Pajak restoran disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 1997 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, serta peraturan daerah UU No. 4 Tahun 2020 tentang pajak restoran dan peraturan pemerintah UU No. 10 tahun 2021. Penyesuaian serta mengatur kembali pemungutan pajak restoran di dalam pajak daerah untuk menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat juga diharapkan untuk memkasimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya pajak restoran. Berikut ini adalah jumlah restoran yang ada di Kota Kendari tahun 2018-2020.

## PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.827-846 Sartono. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Tabel 1. Jumlah Restoran di Kota Kendari Tahun 2018-2020
No. Nama Usaha/WP Nama Usaha/WP Nama Usaha/WP Nama Usaha 1 Rest. Cafe 21 Resto Cafe Nine Teen Rest. Rich-O Resto. Cireng Judes 2 Rest. Roti Boy Saranani Resto.Papi'S Mami'S Coffee & Palekko Rest. Doremi Chicken Resto Gildak 3 Restoran Sederhana Kemaraya Resto. Papa John Rest. Ok Bento Ii Kfc. Kendari 4 Resto. Pt. Cinepolys Resto. Bon Delice Rest. Progrill Resto. Bengkel Caffe 5 Rest. Maxx Coffee Resto. Ready To Eat Restoran Masterpiece Lounge Mc Donald Edi Sabara Kendari 6 Rest. Sederhana Cab Mtq Resto. Pizza Hut Rest. Barcode Resto. Matchami 7 Rest. Sel Cheese Tea Rest. Mokko Donat Restoran Pujasera Resto. Fajar 8 Restoran Ikigai Resto.Warung Pojok Resto. Lyrics Resto. Kebab Turki 9 Resto. C Bezt Fried Chicken Resto. D Suki Rest. Kopi Bangi Jevaro Cake & Café 10 Resto. Sederhana 88 Lintau Resto. Solaria Roti O Lippo Take Away 11 Capriska Cake Kfc. Andounohu Roti O Lippo Produksi 12 Oc. Takoyaki Lippo Resto. Kfc. Mt. Haryono Roti O. Sao-Sao 13 Bfc. Duo Mt. Haryono Resto. Kfc. Rabam Rest. Papa Rons 14 Bfc Duo/Hasanuddin Resto. Texas Abd. Silondae Rest. Excelso 15 Rest Local Coffee Resto. Texas Lippo Plaza (Lt.Iii) Resto. Roti Holand 16 Rest. Kemangi Resto. Richeese Resto Roti Dhiba Bakery 17 Rest. Kopi Soe Resto. The Fender Monster Ice 18 Rest Mama Hotplate Kedai Kopi Mi Resto. Ayam Penyet Mbokmu 19 Bfc Duo Restoran Myoung Ga Resto. Marmelo Ice Cream 20 Nisa Cake Restoran Xo Suki Sel-Sel Cheestea 66 restoran

## Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari Tahun 2021
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa restoran yang ada di Kota Kendari berjumlah 70 dan masih aktif semua. Jumlah tersebut juga sewaktu-waktu dapat berubah. Namun ada beberapa restoran yang kurang patuh dalam hal menjalankan kewajibannya. Tentu hal tersebut berpengaruh terhadap pendapatan daerah khususnya dalam sektor pajak restoran.
Adapun penerimaan pajak restoran tahun 2018-2020 berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari adalah sebagai berikut.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.827-846
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33
Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Kendari Tahun 2018-2020 No Tahun Target Pajak Restoran (Rp) Realisasi Pajak Restoran (Rp) Presentase 1 2018 9,250,000,000.00 8,693,947,817.00 93,98% 2 2019 14,000,000,000.00 11,161,557,250.00 79,72% 3 2020 6,000,000,000.00 10,052,710,609.00 167,54%

## Sumber: Badan Pendapatan daerah Kota Kendari tahun 2021
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi pajak restoran terhadap PAD kota kendari mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel di atas dimana pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan dari 93,98% menjadi 79,72%. Sedangkan dari tahun 2019-2020 mengalami peningkatan dari 79,72% menjadi 167,54%. Dengan demikian pajak restoran belum memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD. Penuran tersebut cukup signifikan dikarenakan rendahnya kesadaran wajib pajak, adanya pandemi Covid-19, serta lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah membuat pemungutan pajak restoran tidak berjalan secara maksimal.
Tercatat pada tahun 2018 megalami penurunan realisasi penerimaan pajak restoran yang cukup signifikan yang tidak sesuai dengan target yang ditentukan. Sedangkan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 realisasai penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan yang signifikan yang sesuai dengan target yang ditentukan. Realisasi pajak restoran yang paling tidak sesuai dengan target pokoknya adalah terjadi pada tahun 2019, yang seharusnya target pokoknya Rp. 14,000,000,000.00 pada penerimaan realisasinya hanya Rp. 11,161,557,250.00 dengan jumlah restoran sebanyak 70.
Adapun upaya yang harus dilakukan Badan Pendapatan Daerah adalah melakukan tapping box (penerapan alat perekam transaksi) disejumlah restoran di Kota Kendari. Selain itu juga memberikan penghargaan kepada beberapa restoran yang membayar pajak tepat waktu. Sehingga beberapa restoran yang memasang tapping box untuk menjadikan pajangan di area kasir bertujuan memperlihatkan kepada konsumen, hal ini dikarenakan agar konsumen juga mengetahui mengenai pajak restoran.
Selain itu upaya lain yang harus dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari untuk mencukupi Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pemungutan Pajak Restoran serta meningkatkan potensialisme dalam pengelolaan Pemerintah Daerah agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Maka karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian lebih jauh Peran Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, maka penelitian ini akan menjawab Bagaimana Pengelolaan Pajak Restoran dan

## PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.827-846 Sartono. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari?.
Untuk memberikan pemahaman yang sama, penulis memberikan beberapa kata kunci dalam kajian ini sehingga tidak terjadi pengaburan makna.
Menurut Nugroho (2003:117) pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia terjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengatur dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan uraian dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan. Beliau juga mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu menajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola ‘to manage’ dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuab tertentu. Pengertian atas hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Haryono (1977:121) dalam Putra (2011), mengemukakan bahwa pengelololaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang memiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.
Menurut Soemitro (2007) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang dugunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selanjutnya menurut Andriani (2001:12) pajak adalah iuran masyarakat Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Berbeda dengan konsep pajak daerah itu sendiri. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah, menurut Erly Suandy (2001:229) pengertian pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangnya yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Peraturan daerah dapat menetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota lainnya dengan criteria sebagai berikut:

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.827-846
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33
a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilisasi yang cukup rendah serta melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota tersebut;
c. Objek dan dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
d. Obejek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat; e. Potensinya memadai;
f. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif;
g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
h. Menjaga kelestarian lingkungan.
Khusus tentang Pajak Restoran, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas restoran disamakan dengan nama Pajak Hotel dan Restoran, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak hotel dan restoran.
Dasar pengenaan pajak dan tarik pajak Restoran, Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 4, dasar pengenaan pajak restoran berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan, bar dan sejenisnya serta jasa biga/catering. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarakan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pembelian makanan dan atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran (Siahaan, 2010:331).
Tarif pajak restoran menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 5, tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota

## PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.827-846 Sartono. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
diberi wewenang untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).
Masa pajak dan saat pajak terutang menurut Marihot (2010:333), masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.
Menurut ketetapan Perda No. 4 Tahun 2020 pasal 4 ayat 19, pajak terutang ialah pajak restoran yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan daerah. Berdasarkan pasal 16, pajak terutang terjadi pada saat pembayaran atas pelayanan di restoran. Sistematika pembayaran pajak restoran menurut ketetapan perda No. 4 Tahun 2020, walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang yang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terutang pajak. Sedangkan pembayaran pajak yang dibayar sendiri atas pajak restoran terutang dulunasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, kecuali ditetapkan oleh walikota.
Terkait dengan Pendapatan Asli daerah, menurut Mardiasmo (2001:1) pengertian pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Untuk mengetahui optimalisasi besarnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari pengklasifikasian penilaian criteria kontribusi sebagai berikut:
Tabel 3. Kriteria Kontribusi No. Presentrase Kriteria 1 0,00%-10% Sangat Kecil 2 10,10%-20% Kecil 3 20,10%-30% Sedang 4 30,10%-40% Cukup Besar 5 40,10%-50% Besar 6 >50% Sangat Besar
Sumber: Tim Litbag depdagri-Fisipol UGM 1991 (Idayati:2014)

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.827-846
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Objek penelitian adalah Pengelolaan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Data yang terkumpul merupakan hasil yang diperoleh melalui pengumpulan data seperti observasi, studi pustaka, dan arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Secara umum Teknik analsis data yang digunakan mengacu kepada model analisis interaktif dari Miles, Huberman & Saldaña (2014) dalam jurnal Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022) yakni data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (data condensation) , menyajikan data ( data display ), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification ). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting) , pengerucutan (focusing) , penyederhanaan (simplifiying), peringkasan (abstracting) , dan transformasi data (transforming). Keempat komponen analisis data kualitatif tersebut dilakukan secara simultan, artinya bahwa pada saat peneliti melakukan pengumpulan data maka sekaligus juga melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengelolaan Pajak Restoran
pengelolaan pajak restoran yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari yang selalu menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaanya. Dalam pengelolaan pajak restiran di Kota Kendari masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaanya. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai pajak pengelolaan pajak restoran yang dideskripsikan sebagai berikut:

## A. Perencanaan
Perencanaan merupakan langkah awal dari pelaksanaan suatu kegiata begitupun dalam pengelolaan pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. Perencanaan ini bermaksud sebagai proses mempersiapkan secara sistematis segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan

## PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.827-846 Sartono. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
efisien melalui Sub Bagian Perencanaan yang merumuskan prosedur perencanaan dan program pendapatan daerah berupa penyusunan anggaran tiap tahunnya yang mengacu pada tahun-tahun sebelumnya.
Perencanaan dalam pengelolaan pajak restoran di Kota Kendari dilakukan dengan menentukkan besarnya target yang ingin dicapai untuk satu tahun anggaran. Penentuan target pertahun dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pemungutan pajak restoran dalam kurun waktu yang ditentukan. Berikut adalah target dan realisasi pajak restoran dari tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 4
Tabel 4. Target Pajak Restoran 3 Tahun Terakhir dari 2018-2020

## Sumber:Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari (2021)
Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dalam hal perencanaan penentuan target pajak restoran ditentukan berdasarkan potensi yang ada dilapangan dan melihat dari realisasi capaian pajak restoran ditahun sebelumnya. Target pajak restoran ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun dapat dilihat bahea pada tahun 2020 target pajak restoran mengalami penurunan yang cukup drastis. Penyebab diturunkannya target tersebut karena adanya pandemic Covid-19. Bagaimana model perencanaannya, dijelaskan oleh Bapak Maman Firmansyah, S.STP.,M.M selaku Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari memberikan keteranga mengenai perencanaan pajak restoran di Kota Kendari bahwa:
“Untuk pajak restoran penentuan targetnya berdasarkan potensi yang ada, jadi potensinya dihitung berapa, kemudian memasukkan estimasi proyeksi berapa target untuk tahun kedepan, serta melihat juga realisasi capaian pajak restoran ditahun berjalan.” (wawancara 19 November 2021)
Adapun mekanisme perencanaan dalam hal penentuan target (menurut Kepala Bidang Pengelola Pedapatan Wilayah I) adalah sebagai berikut:
a) Sebelum menetapkan target, langkah awal yaitu melihat potensi-potensi restoran yang ada dilapangan.
b) Melihat hasil capaian atau realisasi penerimaan pajak ditahun berjalan atau tahun sebelumnya.
c) Melakukan pendataan ulang restoran dilapangan, karena setiap tahun tahunnya ada perubahan.
d) Setelah target telah ditetapkan maka akan disetujui oleh pihak-pihak yang berwenang.
Berdasarkan data yang diperoleh, penulis menyimpulkn bahwa perencanaan dalam hal
No Tahun Target Pajak Restoran (Rp) 1 2018 9,250,000,000.00 2 2019 14,000,000,000.00 3 2020 6,000,000,000.00

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.827-846
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33
penentuan pajak restoran selalu mengacu pada potensi-potensi yang ada di lapangan serta melihat capaian atau realisasi pada tahun sebelumnya.

## B. Pengorganisasian
Pengornganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajenem, dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk unsur manusia dan non manusia untuk dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terkait hal ini, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari mempunyai tugas melaksanakan wewenang Pemerintah Daerah dibidang keuangan, membawahi sekretaris dalam penyusunan dan pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program Pendapatan Daerah yang kemudian diberikan tugas kepada Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Bidang Penetapan dan Keberatan, dan Bidang Penagihan, Verifikasi dan Pelaporan dalam rangka pemungutan pajak restoran.

## 1) Pembagian Kerja
Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melasanakan tugasnya. Adapun pembagian kerja pada Bidang Pendapatan Wilayah I dilakukan berdasarkan bidang dan keahlian masing-masing karyawan.
Dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak restoran maka diperlukan sumber daya manusia yang merupakan salah satu fungsi pengorganisasian dalam manajemen yaitu petugas pemungut dan pengawas. Pembagian tugas diuraikan pada Tabel 5.
Tabel 5. Pembagian Tugas Bidang Pendapatan Wilayah I No. Tugas Jumlah 1. Pengelola data pajak 4 2. Pengelola pajak 2 3. Pemungut pajak 5 4. Pengawasan 5
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari 2021
Tabel 5 menjelaskan bahwa, dalam pemungutan pajak restoran pembagian tugas dilakukan berdasarkan surat perintah dari atasan kepada bawahan. Berdasrkan surat perintah tersebut maka para petugas pemungut pajak akan turun kelapangan untuk melaksanakan tugasnya. Data diatas terkonfirmasi melalui keterangan diatas maka Bapak Samuddin, SE., M.Si selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Wilayah I menjelaskan bahwa:
“pembagian kerja untuk karyawan dsiini dilakukan berdasarkan bidang keahlian masing-masing, sehingga dalam melakukan tugas yang diberikan para pegawai tidak merasa kesulitan. Selain itu juga adanya rasa tanggung jawab dan saling membantu sesame pegawai sehinga membuat pekerjaan lebih ringan. Meskipun tidak dipungkiri bahwa masih terdapat kendala-kendala seperti kurangnya

## PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.827-846 Sartono. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
kesadaran para wajib pajak dan kekurangan personil, tetapi Alhamdulillah kami masih bisa atasi.” (wawancara 19 November 2021)
Dari hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa pembagian tugas sudah sesuai dengan keahlian pegawai namun masih terkendala dalam jumlah personil.

## 2) Man (orang/Pegawai)
Man (orang-orang) dalam kehidupan berorganisasi sering disebut dengan istilah pegawai atau personel. Pegawai atau personel terdiri dari semya angota atau warga organisasi yang menurut fungsi dan tingkatnya terdiri dari unsure-unsur (administrator) sebagai unsur pemimpin tertinggi dalam organisasi, para menejer yang memimpin suatu unit satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam organisasi pembagian tugas atau kerja yang diberikan kepada masing-masing pegawai bertujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan dan tidak menimbulkan penumpukkan pekerjaan pada satu bidang dan kekosongan pada bidang yang lain.
Bapak Samuddin, SE., M.Si selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Wilayah I menjelaskan bahw a:
“Jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak, personil kami memang masih belum memadai. Saat ini personil kami berjumlah 5 orang yang melakukan pemungutan pajak restoran yang ada di kendari. Dengan jumlah personil tersebut, kami kewalahan dalam melakukan pemungutan.” (Wawancara wawancara 19 November 2021)
Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah personil dalam Bidang Pendapatan Wilayah I khususnya pajak restoran masih belum memadai atau belum seimbang dengan jumlah wajib pajak yang ada di Kendari. Dengan demikian pajak restoran masih belum berjalan secara proporsional, sehingga menyebabkan terjadinya beberapa kendala dalam proses pemungutan pajak yang menyebabkan tidak tercapainya target yang ditentukan seperti yang terjadi pada tahun 2019. sehingga untuk melaksanakan pemungutan pajak secara efektif dibutuhkannya personil yang memadai dan perlunya peningkatan kesadaran para wajib pajak.

## 3) Standar Kerja
Standar kerja merupakan perilaku atau hasil minimum yang diharapkan dapat dicapai oleh seluruh kariawan kantor. Dalam upaya pencapaian target pajak restoran yang ditetapkan maka dibutuhkannya standar kerja agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hasil penelitian menunjukan bahwa standar kerja para pemungut pajak untuk melakukan tugasnya dilapangan terhadap jatuh temponya pajak restoran sering mengalami kendala seperti tidak disiplinnya para wajib pajak sehingga harus bolak balik melakukan penagihan, serta masih kurangnya kesadaran wajib pajak .

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.827-846
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33

## 4) Sarana dan Prasarana
Saran dan prasaran merupakan salah satu penunjang dalam pengorganisasian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengelolaan pajak restoran di Kota Kendari sangat berpengaruh. Dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana ini, dapat memberikan kenyamanan para pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

## C. Pelaksanaan
Pelaksanaan (Acunting) adalah fungsi managemen yang berhubungan dengan kegiatan mengarahkan dan menggerakkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja seraca efisien dan efektif aagar terwujud tujuan yang ditetapkan dalam organisasi, karyawan bahkan masyarakat. Dengan kata lain pelaksanaan (Acunting) adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dngan berpedoman pada perencanaan ( planning) dan usaha pengorganisasian ( organizing) . target realisasi pajak restoran dari 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Target Realisasi Pajak Restoran 3 Tahun Terakhir dari 2018-2020 No Tahun Target Pajak Restoran (Rp) Realisasi Pajak Restoran (Rp) Presentase (%) 1 2018 9,250,000,000.00 8,693,947,817.00 93,98% 2 2019 14,000,000,000.00 11,161,557,250.00 79,72% 3 2020 6,000,000,000.00 10,052,710,609.00 167,54%
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari (2021)
Gambar 1. Grafik Presetasi Target dan Realisasi Pajak Restoran 3 Tahun Terakhir dari 2018-2020

## Sumber:Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari (2021)
Berdasarkan tabel 6 dan gambar 1 diatas dapat dilihat bahwa realisasi pajak restoran mengalami fluktasi. Dapat dilihat bahwa pencapaian target pada tahun 2018 sebesar 93,98%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2019 target tidak tercapai dan presentasi realisasi pencapaian sebesar 79,72%. Selanjutnya terjadi peningkatan pada tahun 2020, dimana presentasi pencapaian target sebesar 167,554%.

## PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.827-846 Sartono. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Faktor-faktor tidak tercapainya target dikarenakan adanya hambatan yang dialami oleh Bidang Pendapatan Wilayah I seperti kurangnya petugas pemungut pajak, kurangnya kesadaran wajib pajak, dan adanya pandemic Covid-19.
Pelaksanaan berupa pemberian izin yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah kota kendari khusunya pajak restoran, sesuai dengan keterangan Ibu Heryanti Sahammang, S.IP selaku Kepala Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Wilayah I:
“Berdasarkan SOP penyelenggaraan pajak restoran, wajib pajak terlebih dahulu harus datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah untuk meminta izin, mengambil formulir kemudian mengisinya serta menghitung omsetnya. Setelah itu dilakukan pendataan, kemudian dibuatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NWPD) dan surat pengukuhan bahwa si Wajib Pajak tersebut sudah menjadi Wajib Pajak. Setelah itu pada bulan berikutnya wajib pajak tersebut harus mebayar pajak”. (Wawancara 3 Desember 2021)
Lebih lanjut lagi, Ibu Heryanti Sahammang, S.IP menambahkan penjelasannya bahwa :
“selain itu juga dilapangan masih banyak para wajib pajak yang kurang taat melakukan input melalui alat perekam pajak yang telah kita pasang pada restorannya. (wawancara 3 desember 2021)
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya pengelolaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari sudah cukup baik, namun kedepannya nanti dalam prosesnya diharapkan adanya komitmen untuk menjalankan hal tersebut dengan lebih maksimal lagi, sehingga mampu meningkatkan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari.

## D. Pengawasan
Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Pengawasan memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentu akan menghasilkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi anggota organisasi atau pekerjanya. Demikian halnya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dalam melakukan pengelolaan pajak restoran. Sebab dalam pengelolaan pajak restoran tanpa adanya pengawasan maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran di Kota Kendari.
Adapun jenis pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan daerah Kota Kendari dalam pengelolaan pajak restoran yaitu pengewasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

## 1) Pengawasan Langsung

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.827-846
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Open Access at:
https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33
Pengawasan langsung adalah pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dilapangan yang berhubungan dengan pemungutan pajak restoran. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Samuddin SE., M selaku Kepala Bidang Pendapatan Wilayah I, menjelaskan bahwa:
“Pengawasan langsung yang dilakukan itu kita selalu mengecek laporan-laporan wajib pajak yang mereka laporkan kepada kami, apakah sudah realistis atau belum dengan data-data potensi yang kita punya, selain itu juga sesekali saya turun langsung ke lapangan untuk melihat apakah staff dilapangan itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik atau belum”. (wawancara 19 November 2021)
Dari wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa sanksi yang tegas akan diberikan kepada para karyawan dalam pemungutan pajak dan para wajib pajak yang sering menunggak dan kurang omptimal dalam menjalankan kewajibannya. Proses pengawasan langsung yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari yaitu melakukan monitoring dan evaluasi rutin kepada para pegawai, serta turun langsung ke lapangan melakukan pengawasan.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengawasan langsung dilakukan secara rutin dan bisa dikatakan sudah maksimal karena Badan Pendapatan Daerah sendiri melaksanakan tugasnya dengan baik dan tegas sehingga tidak ada para wajib pajak yang berani melakukan pelanggaran secara terus menerus.

## 2) Pengawasan tidak langsung
Pengawasan langsung yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan melalui laporan baik secara lisan maupun tulisan tentang pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai. Pengawasan tidak langsung dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan cara atasan meminta laporan-laporan dari bawahan kemudian atasan melakukan evaluasi berdasarkan laporan tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari hanya melihat dari laporan-laporan saja pada pengelolaan pajak restoran, maka dari itu perlu melakukan pengawasan rutin setiap bulannya kepada para pengelola pajak restoran guna melihat secara langsung pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan menilai apakah pelaksanaan pajak restoran sudah berjalan secara efektif atau belum dan apakah telah sesai dengan apa yang telah direncanakan dan juga sebaiknya tidak hanya fokus pada pengawasan laporan keuangan yang masuk saja.

## 2. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari masih mengalami banyak hambatan, baik

## PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.827-846 Sartono. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
hambatan dari dalam yaitu pihak pemungut pajak atau staff di lapangan, maupun dari luar yakni masyarakat atau wajib pajak. Untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Restoran di Kota Kendari maka pengelolaan pajak restoran harus berjalan secara efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksnaan dan pengawasan akan menghasilkan pemungutan pajak restoran yang optimal, sehingga target penerimaan pajak restoran dapat terealisasi atau sesuai dengan tujauan yang ditentukan sebelumnya. Jika pemungutan pajak restoran berjalan dengan optimal maka kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsise terhadap target target yang telah ditentukkan.
Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang sangat berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari. Penerimaan pajak restoran yang dikelolah oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari sejak Tahun 2018-2020 mengalami peingkatan. Berikut data tabel realisasi pajak restoran:
Selenjutnya untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kendari pada tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari Tahun 2018-2020 No. Tahun Realisasi Penerimaan kontribusi (%) Pajak Restoran Pendapatan Asli Daerah 1. 2018 Rp. 8,693,947,817.00 Rp. 175,882,949,072.85 4,94% 2. 2019 Rp. 11,161,557,250.00 Rp. 215,303,752,122.06 5,18% 3. 2020 Rp. 10,052,710,609.00 Rp. 221,765,482,244.44 4,53%

## Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari 2021
Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktasi. Pada tahun 2018 kintribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah ((PAD) sebesar 4,94%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 5,18%, dan menglami penurunan drastis menjadi 4,53 pada tahun 2020. Penyebab menurunnya kontribusi pajak restoran pada tahun 2020 ini adalah karena adanya pandemic Covid-19.
Untuk mengetahui optimalisasi besarnya kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari pengklasifikasian penilaian criteria kontribusi sebagai berikut:

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.827-846
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33
Tabel 8. Kriteria Kontribusi
No. Presentrase Kriteria 1 0,00%-10% Sangat Kecil 2 10,10%-20% Kecil 3 20,10%-30% Sedang 4 30,10%-40% Cukup Besar 5 40,10%-50% Besar 6 >50% Sangat Besar
Sumber: Tim Litbag depdagri-Fisipol UGM 1991 (Idayati:2014)
Berdasarkann data di atas dijelaskan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) sangat kecil. Meskipun potensi yang dimiliki pajak restoran di Kota Kendari cukup besar sebagai salah satu pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tidak menjamin memberikan kontribusi yang lebih besar disetiap tahunnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Kendari.
Dengan demikian Badan Pendapatan Daerah Kota Kendar perlu mengoptimalkan pengelolaan pajak yang pelaksanaannya mengarah pada pemungutan pajak restoran. Sehingga target penerimaan pajak restoran dapat tercapai serta dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengelolaan pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari selama ini sudah cukup baik namun masih belum optimal, dapat dilihat dari presentasi antara target dan realisasi penerimaan pajak restoran dari tahun 2018-2020 mengalami fluktasi dan pada tahun 2019 pencapainya sangat jauh dari target yang ditentukkan, serta 3 tahun terakhir kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat kecil. Hal ini disebabkan masih banyaknya hambatan-hambatan yang dialami Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari dalam pengelolaan pajak restoran. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya, kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya personil dibidang pajak restoran dan adanya Pandemi Covid-19.
2. Dalam proses perencanaan sudah berjalan baik, dapat dilihat dari penentuan target pajak restoran pertahun yang selalu mengacu pada hasil evaluasi pencapaian target pada tahun sebelumnya dan melihat potensi-potensi yang ada pada lapangan.
3. Pengorganisasian masih masih kurang efektif, dapat dilihat pada standar kerja dari petugas pemungutan pajak restoran masih mengalami kendala dalam jumlah personil.

## PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.827-846 Sartono. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022
Pelaksanaan masih kurang efektif dalam pemungutan pajak restoran seperti kurangnya kesadaran kesadaran para wajib pajak tentang arti pentingnya pembayaran pajak yang menjadi dasar atau pondasi pembangunan Kota Kendari.
4. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sudah efektif, seperti cek langung ke lapangan dan melakukan evaluasi kepada para pegawai sehingga tidak ada pegawai yang berani melakukan pelanggaran secara sengaja.

## REFERENSI

## Buku
Andriani, P.J.A. 2001. Pajak dan Pembangunan. Jakarta: UI-Pres.
Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Malayu: Rineka Cipta.
Erly Suandy. 2001. Perpajakan, Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul, Ibnu Mujid, 2009. Promblem Desentralisasi danPerimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
Handoko, T. Hani. 2009. Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Maleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
Mardiasmo. 2011(1). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. Siahaan, Marihot Padala, 2010. Pajak Daerah & Retribusi Daerah . Jakarta: Graha Ilmu.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan: Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Moekijat. 2006. Kamus Manajemen. Bandung: CV. Mandar Maju.
Nugroho. 2003. Kebijkaan Publik Formulasi , Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Gramedia R. Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. Dasar-Dasar Manajemen . Jakarta: Bumi. Aksara.
Resmi, Siti. 2013. Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
Soemitro, Rochmat. 2007. Dasar-Dasar Hukum Pajak Pendapatan. Jakarta: Salemba Empat.
Suandy, Erly, 2011. Perencanaan Pajak Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Alfabeta. Bandung.
Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta Selatan. 392 hlm. Terry, G.R. (2015). Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Terry, George R. 2015. Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan ke 16. Jakarta: PT Bumi Aksara.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 5 Number 3 (August - October 2022) pp.827-846
Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33

## Jurnal:
Azman, N., & Lena, F. (2013). Optimalisasi Pemungutan Pajak Restoran. Jurnal Kebijakan Publik, 4 , 119–218.7`2017). Oleh : UNIVERSITAS SUMATERA UTARA .
Haerah, K. (2017). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jember. NASPA Journal , 42 (1), 1.
Leslari, U. (2019). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003- 2017. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1–96.
Mintahari, Megasilvia Windy &Lambey, Linda.2016 . Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012- 2014. Vol.4 No.2 Juni 2016, Hal. 641-651.
Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. Journal Publicuho , 5 (2). https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130.
Putra, R. E. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Batam Tahun 2014-2018. Measurement : Jurnal Akuntansi , 13 (2), 131.
Ramadan, F., & Sembiring, E. E. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Dalam Upaya Meningkatkan PAD Kabupaten Bandung Barat. … Accounting Research Journal , 1 (2), 233–243.
Sufi. (2020). Strategi Pemerintah Kota Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Restoran. NEGOTIUM: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis , 3 (1), 1–23.
Triarda, R., & Damayanti, R. (2021). Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 6 (1), 35–54.
Widyawati, T. I. (2017). Strategi pemerintah kota tangerang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pajak pada badan pengolaan keungan daerah (bpkd) kota tangerang . IX , 116–123.
Yudiawan, I. D. G. H., Parsa, I. W., & Sarna, K. (2013). Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli . 1–5.

## Sumber Dokumen:
Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah Kota Kendari No. 4 Tahun 2020 tentang Pajak Restoran.
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print) Volume 5 Number 3 (August - Oct.2022), pp.827-846 Sartono. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.33 Accredited SINTA 4, SK.NOMOR 105/E/KPT/2022

## Internet:
http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-n0-34-tahun-2000-tentang-perubahan-atas- undang-undang-republik-indonesia-no-18-tahun-1997-tentang-pajak-dan-retribusi- daerah/UU-61-65. diakses pada tanggal 10 September 2021
Putra, Zulfikar. 2011. Pengertian Pengelolaan. Diakses dari: http://id.shvoong.com/writing- and-speaking/presenting/2108155-pengertian pengelolaan/, diakses pada tanggal 10 September 2013.