## KONSEP REHABILITASI SOSIAL PADA ANAK KONFLIK HUKUM (AKH)
Ahmad Nasrudin Fadli 1 , Wiwik Afifah 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: ahmadnasrudinf@gmail.com, afifah@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Anak konflik hukum  berkewajiban  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  pelanggaran/kejahatan  yang dilakukan,  namun  juga  berhak  mendapatkan  rehabilitasi  diantaranya  rehabilitasi  sosial.  Artikel  ini bertujuan  mengetahui  konsep  rehabilitasi  sosial  pada  anak  konflik  hukum.  Sebagaimana  Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur diversi dan hak anak sebagai tersangka. Anak konflik hukum wajib  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  baik  melalui  proses  hukum  formil  maupun  melalui diversi.  Dalam  pertanggungjawaban  melalui  proses  hukum  formil  maupun  diversi  mereka mendapatkan  hak  rehabilitasi  sosial,  rehabilitasi  sosial  merupakan  proses  refungsionalisasi  dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial adalah Tindakan yang dikenakan pada anak konflik hukum yang melalui diversi bagi anak. Bila melalui proses peradilan pidana bagi anak diatas 12 tahun, anak  yang  mendapatkan  penetapan  tindakan  rehabilitasi  sosial  di  Lembaga  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  (LPKS)  dalam  jangka  waktu  tertentu  dengan  pengawasan  pekerja  sosial  yang dilaksanakan dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, Anak Konflik Hukum

## Abstrack
Children in conflict with the law must be responsible for the violations/crimes committed, but also have the right to receive rehabilitation including  social  rehabilitation.  This  article  aims  to  determine  the concept of social rehabilitation for children in conflict with the law. As  the Juvenile Criminal Justice System has regulated diversion and the rights of children as suspects. Children in conflict with the law must be held accountable for their actions either through formal legal processes or through diversion. In accountability through formal legal processes  and  diversion  they  get  social  rehabilitation  rights, social rehabilitation is a process of re-functionalization and development so that a person is able to carry out his social functions well in social life. Social rehabilitation is an action taken against children who are in conflict with the law through diversion for children. If through the criminal justice process for children over 12 years old, the child will receive a determination of social rehabilitation measures at the Social Welfare Institution (LPKS) within a certain period of time with the supervision of social workers carried out under the Ministry of Law. and Human Rights (Kemenkumham).
Keywords : Social Rehabilitation, child conflict law

## PENDAHULUAN
Anak  generasi  untuk  mewarisi  cita-cita  bangsa  Indonesia  untuk  memajukan  dan mempertahankan negeri ini menjadi lebih baik, anak harus mendapatkan perlindungan dari negara.  Anak  juga bagian dari  keberadaan  manusia dan pembangunan  sebuah  bangsa  dan negara.  Namun,  anak-anak  membutuhkan  binaan  atau  bimbingan  terus-menerus  untuk melatih mental, fisik, spiritual dan mempertahankan hidup mereka. Anak diketahui memiliki kekurangan mental, jasmani dan rohani, perilaku apapun yang dilihat anak akan berpengaruh terhadap pola pikir dan perilakunya. Perbuatan orang lain yang dilihat anak dapat berdampak
pada perbuatannya, seperti kejahatan/kriminal. Menurut Kartini Kartono kenakalan remaja bahwa perbuatan jahat atau kenakalan remaja dapat dikategorikan sebagai gejala sakit sosial, kalangan  anak  biasanya  melakukan  pengabdian  sosial,  sehingga  mereka  bisa  melakukan segala perilaku yang kontradiktif atau perilaku menyimpang (Kartini Kartono 2017).
Apabila perilaku kontradiktif yang dilakukan oleh anak tersebut dikategorikan sebagai kejahatan itu terlalu berlebihan, anak masih dalam tumbuh kembang dan masih memiliki pola kejiwaan  yang  berubah – ubah  atau  labil,  sikap  kritis  dibentuk  dari  kemantapan  berfikir, proses  itu  masih  belum  ada  pada  anak  maka  anak  cenderung  melakukan  perbuatan  yang menganggu ketertiban umum. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku anak yakni:
1) Psikologis
2) Lingkungan
3) Ekonomi dan sosial (A. Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, n.d.).
Perlindungan hukum pada anak harus diberikan oleh Negara terutama anak berkonflik dengan  hukum  maka  saat  menjalani  sidang  hingga  akhir  sidang  harus  mendapatkan perlindungan  dengan  memberikan  bantuan  hukum,  semua  orang  berhak  mendapatkan perlindungan  dimuka  hukum  terutama  anak  konflik  huku,,  Orangtua,  masyarakat,  bahkan pemerintah wajib memberi perlindungan dan mendukung penyelenggaraann yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak ini tertera pada pasal 20 undang – undang pelindungan anak.(Rendy H. Pratama 2017).
Fakta hukum pelaku tindak pidana bukan saja orang dewasa, tetapi banyak yang masih berstatus  anak.  Simon  dan  Roni  Wijayanto  memberikan  definsi  tindak  pidana  ialah  suatu perilaku  menyimpang  yang  dilanggar  oleh  undang – undng  serta  ancaman  pidana  berupa kurungan  dan  denda,  ini  berbeda  dengan  suatu  kesalahan  yang  subjek  hukumnya  dapat dipertanggung jawabkan. (Jamba 2015). Menurut Arief Gosita, perlindungan anak merupakan kondisi  dalam  melaksanakan  hak  serta  kewajiban  anak  yang  harus  diberikan  secara manusiawi. (Harrys pratama teguh 2018).
The Beijing Rules memberikan prinsip yakni:
1) Kebijakan sosial dilaksanakan untuk anak tanpa ikut campur peradilan anak
2) Selama sidang dimuka pengadilan anak wajib mendapatkan sikap nondiskriminasi.
3) Pertanggungjawaban  atas  kesalahan  harus  memberikan  pembatasan  usia  terhadap anak
4) Pemberian pidana sebagai ultimatum remidium terhadap anak
5) Upaya diversi yang selalu diutamakan disetiap penyelesaiannya harus mendapatkan persetujuan orangtua/wali sebagai pengampu
6) Terpenuhinya hak – hak anak selama diperadilan.
7) Privasi ana harus dilindungi secara utuh
8) Aturan yang mengatur mengenai perlindungan anak harus sesuai dengan aturan ini (Marlina 2012).
Penyelenggaraan  Diversi  selalu  diutamakan  dalam  setiap  penyelesaian  hukum  pada anak  konflik  hukum,  peradilan  umum  tidak  boleh  diterapkan.  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  sistem  peradilan  pidana  anak  (SPPA)  memberikan  penjelasan  diversi, yakni  menangani  kasus  yang  bersangkutan  anak,  mengalihkan  peradilan  umum  menjadi peradilan  anak.  Diversi  berdasarkan  pasal  8  undang – undang  perlindungan  anak  wajib dilakukan  secara  musyawarah  demi  mencapai  tujuan  yang  terbaik  bagi  anak  dengan pendampingan orangtua/walinya masing – masing, korban dan pihak yang berkaitan dengan penanganan  kasusnya  seperti  tenaga  professional,  petugas  kemsyarakatan  dll,  ternyata dalam pasal 8 undnag – undang perlindungan anak tidak memberikan keterangan mengenai bantuan hukum.
Definsi diversi ialah pengalihan dari system peradilan umum yang biasanya diterapkan pada  terdakwa  orang  dewasa  kepada system  peradilan  anak  yang  mengedepankan  proses rehabilitasi guna pengembangan anak. Ancaman hukuman pidana terhadap anak sangat tidak disarankan melainkan selalu menggunakan upaya restorative justice. Dengan alasan karena upaya restorative justice selalu melibatkan banyak pihak didalamnya dalam memproses kasus anak. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah pelaksanaan diversi, menggunakan konsep pengalihan  system  peradilan  umum  menjadi  system  peradilan  anak,  dikarenakan  untuk mengurangi stereotype masyarakat akan “terdakwa” anak serta mengusahakan yang terbaik bagi anak karena anak masih membutuhkan tumbuh kembang yang baik.
Didalam pelaksana restorative justice pada perkara anak selalu melibatkan pihak ketiga pada  setiap  penanganan  kasusnya,  misalnya  pendampingan  orangtua  serta  anak  yang menjadi korban tindak pidana serta melibatkan anggota keluarga masing – masing pihak serta pihak lain yang bersangkutan guna menjauhkan anak dari proses peradilan demi kepentingan tumbuh kembang anak, memprioritaskan upaya diversi setiap memproses tindak pidana anak
yang ada pada the Beijing rules merupakan aturan secara internasional serta melindungi hak anak,  memiliki  tujuan  menjauhkan  anak  dari  penilaian  negative  yang  diberikan  oleh masyarakat apabila anak menjadi terdakwa (Irma Fatmawati. Lidya Rahmadani H 2016).
Keberadaan diversi  dan  restorative  justice  telah diterapkan pada  kasus  kerusuhan  di Wamena,  Papua,  23  September  2019.  tiga  anak  ditangkap  polisi  dengan  inisial  AMO  anak berusia  16  tahun,  RA  anak  berusia  16  tahun  dan  PH  anak  berusia  16  tahun.  AMO  dan  RA dikenai  diversi.  Namun  inisial  PH  tidak  dikenai  upaya  diversi  karena  dalam  kasus  yang menimpa  PH  terbukti  membawa  senjata  tajam  saat  kerusuhan  dan  diancam  dengan  UU Darurat tentang senjata tajam.
Hukuman  yang  diancamkan  kepada  orang  dewasa  dengan  anak  berbeda,  UU  SPPA memberikan penjelasan kepada terpidana anak apabila mendapatkan hukuman pidana maka dikurangi ½ dari ancaman pokok pidana orang dewasa, tidak semua anak dipidana melainkan mendapatkan  rehabilitasi,  ini  menjadi  menarik  untuk  diteliti  karena  membuktikan  sejauh mana  penerapan  pada  aturan – aturan  yang  memberikan  pertimbangan  kepastian  hukum pada pemberantasan tindak pidana. Tidak hanya pelaksanaan rehabilitasi, diversi merupakan senjata pungkas untuk penyelesaian perkara anak, namun dengan catatan bahwa anak tidak mengulangi tindak pidana, apabila tetap mengulangi maka akan diproses lebih lanjut.
Dalam  mencegah  anak  sebagai  pelaku  kejahatan,  tindakan  kuratif  menjadi  hal  yang penting. Tindakan kuratif dapat bermanfaat mengurangi kenakalan remaja, yang dimaksud tindakan  kuratif  adalah  tindakan  yang  dilakukan  untuk  mengurangi  perilaku  menyimpang sosial.  Tindakan  kuratif diberikan untuk mengembalikan  remaja  yang  terlibat  kenakalan  ke perkembangan  yang  sesuai  dan  menyesuaikan  dengan  aturan  atau  norma  yang  berlaku (Mumtahanah  2015).  Tindakan  kuratif  yang  dapat  dilakukan  yaitu  dengan  memberikan rehabilitasi  pada  remaja  yang  melakukan  tindak  pidana.  Remaja  dapat  menjalani  vonis hukuman di tempat rehabilitasi sosial atau di Lembaga Pemasyarakatan.
Pengertian  rehabilitasi  termuat  dalam  Pemensos  nomor  26  tahun  2018  tentang rehabiliitasi  sosial  dan  reintegrasi  sosial  bagi  anak  berkonflik  hukum  ialah  pemulihan refungsionalisasi serta pengmbangan nilai fungsi sosial anak guna kepentingan terbaik bagi anak  secara  wajar  saat  bersosialisasi  dengan  masyarakat.  Reintegrasi  sosial  ialah  upaya persiapan  anak  berhadapan  hukum,  korban,  saksi  agar  mengembalikan  mereka  kepada lingkungan masyarakat dan keluarga.
Hasil  yang  diharapakan  dari  rehabilitasi  sosial  dan  pentingnya  Rehabilitasi  sosial bertujuan untuk pemulihan rasa percaya diri, harga diri dan rasa tanggung jawab pada masa depan  mereka  sendiri,  keluarga  dan  masyarakat  beserta  lingkup  sosialnya  serta  proses pemulihan  terhadap  kemampuan  dan  kemauan  agar  dapat  berperilaku  wajar  dalam bersosialisasi. Melihat hasil tersebut diatas menunjukan bahwa rehabilitasi sosial itu penting untuk  anak-anak  karena  merubah  perlaku,  mental,  sepiritual  dan  lain  sebagainya.  Namun belum diatur secara spesifik, apakah anak yang melakukan tindak pidanaa berulang yang tidak bisa lagi didiversi bisa direhabilitasi sosial. Berdasarkan uraian diatas, menarik untuk diketauhi bagaimana konsep rehabilitasi sosial pada anak konflik hukum (AKH).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  ialah  yuridis  normatif  dengan  menelaah  studi  kepustakaan, jurnal serta  peraturan  perundang – undangan  guna  menjawab  permasalahn  yang  dihadapi dengan  2  pendekatan  yakni  pendekatan  konseptual  dan  perundang – undangan.  Bahan hukum pada penelitian ini ialah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulannya adalah  pengumpulan  bahan  hukum  primer  dengan  menelaah  peraturan  perundang – undangan  dengan  cara  mencari,  memahami  seta  mendeksripsikan  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  untuk  menyelesaikan  isu  hukum  yang  dihadapi  dan  membangun argumentasi hukum yang baik dan benar. Teknik analisis yang digunakan ialah teknik deduktif yakni menjelaskan pembahasan umum kemudian ditarik kesimpulan yang lebih rinci.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Jenis-Jenis Hukuman Pada Anak Konflik Hukum
Anak konflik hukum dikategorikan berdasarkan SPPA, yakni anak pelaku tindak pidana, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Kedua, penjatuhan hukuman, anak dapat dijatuhi 2 jenis sanksi berdasarkan UU SPPA pasal 69 ayat 2 yaitu perbuatan pidana yang dilakukan anak dibawah umur 14 tahun dan penjatuhan hukuman bagi anak diatas umur 14 tahun.
1. Hukuman Pidana
Penjatuhan hukuman pidana ini berlaku pada anak diatas 14 tahun. Hukuman pidana ini terdapat 2 jenis yakni pidana pokok dan tambahan. Dalam hukuman pidana pokok
terdapat syarat pembinaan diluar lembaga, pelatihan kerja, pengawasan, pelayanan masyarakat, binaan lembaga serta penjara.
Hukuman  tambahan  berupa  perampasan  sesuatu  hal  yang  menguntungkan  bagi pelaku dan memenuhi kewajiban adat yang berlaku.
2. Hukuman berupa tindakan
Hukuman ini berlaku pada anak dibawah 14 tahun, tindakan ini berupa pengembalian kepada  orangtua/wali  masing – masing,  perawatan  rumah  sakit  jiwa  apabila mengalami  gangguan  kejiwaan,  perawatan  di  Lembaga  Penyelenggaraan Kesejahteraan  Sosial  (LPKS),  mengikuti  segala  kegiatan  formal  maupun  nonformal yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta serta upaya rehabilitasi.
Anak  tentu  belum  matang  secara  emosional  sehingga  membuat  anak  cenderung melakukan hal yang dia tidak tahu bahwa itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana, tidak ada pembedaan  dalam  perlakuan  semua  dianggap  sama,  kecuali  apabila  perbuatan  tersebut dapat  dimaafkan,  maka  dilihat  dulu  motif  serta  upaya  pertanggung  jawabannya,  tindak pidana agaknya harus dikenakan oleh Negara seba gai “tindakan tata tertib” yakni pertama menjalani  pidana  sesuai  ketentuan  pidana  maksimal  1/3  dari  pidana  pokok  sesuai  yang didakwakan, kedua dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan anak, ketiga memasukkan pada  panti  sosial,  rehabilitasi  anak.  Upaya  terakhir  yakni  keempat  adalah  pengembalian kepada orangtua/walinya (Afifah, 2014).
Dalam  hukum  pidana,  penghukuman  dapat  berupa  hukuman  pokok,  dan  hukuman tambahan, termasuk ada Tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya  lebih cenderung terhadap suatu  perbuatan,  sedangkan  sanksi  tindakan  lebih  cenderung  terhadap  pelaku  perbuatan tersebut.  Jadi  sanksi  pidana  tertuju  pada  perbuatan  salah  seorang  lewat  pengenaan penderitaan  (agar  menjadi  jera)  sedangkan  sanksi  tindakan  tertuju  pada  upaya  memberi pertolongan agar dia berubah .
Pelaksanaan  rehabilitasi  bertujuan  untuk  memulihkan  serta  melakukan  perbaikan terhadap seseorang yang mengalami penyakit mental. Berdasarkan kamus konseling, definisi rehabilitasi adalah suatu proses dengan menggunakan program penugasan guna mengatasi kesehatan  mental  seseorang  dan  penyempurnaan  terhadap  kemampuan  dan  potensi seseorang yang telah hilang terutama masalah emosional, rehabilitasi dari segi kemanusiaan
merupakan proses membantu menstablikan kesehatan mental seseorang atas dampak buruk yang menimpanya, tidak ada keseimbangan sosial sehingga terjadi disfungsi dalam diri orang tersebut.

## Konsep Rehabilitasi Sosial Pada Anak Konflik Hukum (AKH)
Lingkup  terbesar  yang  dapat  mempengaruhi  tumbuh  kembang  anak  terutama  dalam segi pola pikir yang mengakibatkan anak melakuakn perbuatan tindak pidana adalah, lingkup sosial dengan siapa dia bersosialisasi dan seperti apa dia berinteraksi dengan sesame umur atau bahkan ada yang lebih tua umurnya daripada mereka, dampak yang diterima anak ada 2 sisi yakni sisi positif dan negatif, beberapa dampak negatif yang diterima anak dari salahnya memilih  lingkup  sosial  adalah  anak  cenderung  melakukan  penyimpangan  sosial  seperti kenakalan, kriminalitas, kurangnya rasa tanggung jawab, tidak sopan, kurangnya rasa hormat dan lain – lain, tentunya ini sangat membahayakan anak bagi masa depan mereka.
Delinquent dalam bahasa Indonesia memiliki arti kenakalan yakni perilaku jahat untuk melakukan  kriminalitas  dengan  melanggar  norma – norma  yang  ada  utamanya  sosial  dan hukum. Orang tua sering kewalahan menangani anak yang memiliki perilaku acuh tak acuh, sulit  dikendalikan  bahkan  perilaku  yang  diluar  batas  seperti  tawuran/berkelahi  dengan orangtuanya,  Harry  E.  Allen  and  Clifford  E.  Simmonsen  (Harry  E.  Allen  and  Clifford  E. Simmonsen dalam Purniati, 2003) menyebutkan ada 2 kategori anak konflik hukum:
1. Status offence ialah perbuatan kenakalan oleh anak namun tidak dinilai sebagai suatu kejahatan, contohnya bolos saat sekolah, kabru dari rumah, mmebangkang dll.
2. Juvenile Deliquence ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak dianggap sebagai kejahatan/perbuatan melanggar hukum.
Usia  anak  yang  masih  belum  stabil  dan  cenderung  mudah  mendapatkan  paparan negatif dari internet, seperti youtube, instagram, dan media sosial lainnya, ini mempengaruhi mental anak, sehingga anak melakukan yang seharusnya tidak dilakukannya, seperti mencuri dan lain sebagainya. Anak belum bisa berfikir secara rasional mengenai perbuatan mana yang dianggap melanggar hukum dan memikirkan konsekuensi apa yang akan ia dapatkan setelah melakukannya.
Anak  masih  dalam  tumbuh  kembang  dengan  pemikiran  yang  masih  belum  stabil, bahkan  masih  melakukan  penyimpangan,  apapun  perilakunya  anak  wajib  diberikan perlindungan secara khusus terhadap hak – haknya, UU SPPA diharapkan dapat memberikan
perlindungan terhadap anak konflik hukum. Menurut undang – undang tersebut anak tidak dapat diadili di peradilan umum karena lebih mengutamakan upaya diversi dalam pemutusan perkaranya. Pengertian diversi juga terdapat UU SPPA yakni upaya penyelesaian perkara anak yang diproses diluar peradilan pidana anak. Adanya diversi memiliki beberapa kepentingan tercantum dalam pasal 8 ayat 3 UU SPPA yakni kepentingan korban, pertanggung jawaban anak sebagai pelaku, terhindar dari stigma negatif, kesusilaan, kepatuhan, ketertiban umum dan kesejahteraan.
Diversi tidak semata – mata dapat dilakukan dalam setiap perkara anak, ada beberapa syarat agar diversi dapat dilakukan pada tindak pidana oleh anak, diatur pada pasal 7 ayat 2 UU SPPA yakni dibawah pidana 7 tahun, bukan pengulangan tindak pidana (residivis), batasan umur  dalam  hal  ini  adalah  diatas  12  tahun  dibawah  18  tahun  diduga  melakukan  perilaku penyimpangan.  Namun  tetap  saja  pemberian  hukuman  harus  mementingkan  kepentingan pada anak. Ada beberapa pengaturan mengenai konsep diversi yaitu sebagai berikut:
• Mengutamakan perdamaian antara pelaku anak dan korban
• Penyelesaian perkara anak diluar peradilan
• Penghindaran terhadapperampasan kemerdekaan pada anak
• Mengajak masyarakat turut serta mendukung dan berpartisipasi
• Penanaman  rasan  tanggung  jawab  pada  diri  anak  (Wiwik  Afifah  dan  Lessy  Gusrin, 2014).
Tahap  penyidikan  proses  diversi  diatur  dalam  Pasal  29  UU  SPPA  menyatakan  bahwa penyidik  wajib  mengupayakan  diversi  dalam  waktu  paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah penyidikan  dimulai.  Proses  diversi  dilakukan  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  setelah dimulainya  diversi.  Jika  proses  diversi  berhasil  dan  tercapai  kesepakatan,  penyidik menyampaikan  berita  acara  diversi  beserta  kesepakatan  kepada  ketua  pengadilan  negeri untuk dibuat suatu penetapan. Hasil kesepakatan Diversi disampaikan langsung oleh pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah  hukumnya  dalam  waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  kesepakatan  dicapai  untuk memperoleh  penetapan.  Apabila diversi gagal,  penyidik  wajib  melanjutkan penyidikan  dan melimpahkan  perkara  ke  penuntut  umum  dengan  melampirkan  berita  acara  diversi  dan laporan  penelitian  kemasyarakatan.  Keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di
lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
Otoritas penegakan hukum dalam setiap proses pengadilan anak, harus mengutamakan kepentingan  pada  anak  yang  menyangkut  hak – hak  pada  anak,  begitu  juga  Negara  wajib memberikan perlindungan terhadap warganya dari lahir hingga mati. Indonesia dalam Kepres (Keputusan Presiden) nomor 36 tahun 1990 mengenai pengesahan konvensi hak anak telah meratifikasi  konvensi  hak  anak,  sehingga  indonesia  sah  mengimplementasikannya  sejak tahun 1990. Terdapat beberapa ketentuanh yang ada pada konvensi hak anak
Di  Indonesia  telah  memberikan  perlindungan  terhadap  anak  konflik  hukum,  seperti yang  tertuang  pada  keputusan  presiden  nomor  36  tahun  1990  tentang  Pengesahan Convention on The Rights of The Child merupakan ratifikasi dari konvensi PBB mengenai hak anak, undang – undang nomor 4 tahun 1970 mengenai kesejahteraan anak (KA), undang – undnag nomor 35 tahun 2014 merupakan perubahan kedua UU SPPA.
Ada beberapa materi substantif hak pada anak, Muhammad Joni mengkategorikan menjadi 4 kelompok yakni:
1) Hak  kelangsungan  hidup  yakni  hak  anak  dalam  konvensi  hak  anak  seperti mempertahankan dan melestarikan hidup serta hak untuk mendapatkan kesehatan dan perawatan dengan baik.
2) Hak mendapat perlindungan dari sikap diskriminasi,  penelantaran anak, untuk anak yang tidak memiliki keluarga juga anak pengungsian.
3) Hak  bertumbuh  kembang,  seperti  mendapat  mutu  pendidikan  serta  hak  untuk mendapat standar  hidup  dan  tumbuh  kembang  yang baik  secara  mental  moral  dan sosial.
4) Hak berpartisipasi, seperti mengemukakan pendapat  (Jamal, 2013)
Hak – hak anak meliputi hak tumbuh kembang, mendapat pendidikan, kesehatan, hidup secara adil berdasarkan harkat dan martabat juga berhak mendapat perlindungan atas sikap diskriminasi  telah  tercantum  dalam  UU  PA,  anak  yang  sudah  terpidana  juga  mendapatkan haknya  sesuai  undang – undang  nomor  12  tahun  1995  pasal  22  ayat  1  mengenai permasyarakatan, mengatur hak – hak anak yang uga tercantum pada pasal 14. Pengecualian huruf g, maka hak anak seperti berhak mengikuti ibadah sesuai kepercayaannya, pelatihan serta  pendidikan,  layanan  kesehatan  dan  gizi  tumbuh  kembang  anak  dengan  layak,
memperoleh  buku  pelajaran,  informasi  dan  melakukan  pemantauan  media  massa  yang sensitif,  mendapatkan  bantuan  hukum  berupa  penasehat  hukum  atau  lain  sebagainya, kunjungan  keluarga,  mendapatkan  penganpunan  hukuman,  memberi  kesemapatan berasimilasi seperti cuti untuk menjenguk keluarga, mendapat bebas bersyarat, cuti apabila mendekati bebas serta hak lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan.
Konsep  rehabilitasi  sosial sebagai  upaya untuk  memulihkan,  memberfungsikan  harga diri,  menyesuaikan diri  dengan norma-norma sosial, menumbuhkan  rasa percaya  diri,  rasa tanggung  jawab diri,  keluarga, dan  lingkungan  sosial, sehingga  mampu  untuk menjalankan kehidupan  secara  wajar.  Rehabilitasi  sosial  meruapakan  tindak  fisik  sesuai  psikologis  serta kesesuaian diri secara maksimal guna mempersiapkan secara  mental, fisik dan sosial untuk kehidupan sesuai kemampuan. Menurut undang – undang nomor 8 tahun 1981 KUHAP pasal 1  angka  23  ialah  hak  untuk  memperoleh  pemulihan  terhadap  haknya  pada  kemampuan, harkat martabatnya dalam proses penyidikan, penuntuan bahkan pengadilan akibat ditahan, ditangkap juga dituntut bahkan diadili tanpa adanya alasan yang jelas pada undang – undang atau  adanya  kekeliruan  sesuai  undang – undang.  Hak  anak  konflik  hukum  harus  dapat dipenuhi saat proses rehabilitasi, hak tersebut yakni: perilaku kemanusiaan pada anak, tanpa hukuman  fisik,  dipisahnya  terpidana  orang  dewasa  apabila  anak  itu  ditahan,  memperoleh bantuan hukum, jaminan kebebasan dan pengakuan, adanya tindak privasi.
Efektivitas rehabilitasi sosial dipengaruhi oleh sarana prasarana, sumber daya manusia, faktor  psikologis  remaja  itu  sendiri  dan  disiplin  remaja  dalam  menjalani  rehabilitasi. Rehabilitasi  memiliki  tujuan  supaya  mempermudah  anak  kembali  kemasyarakat,  tidak mendapatkan stigma buruk, menyadari akan kemampuan yang dimiliki, serta adanya gagasan bahwa anak bukan lahir sebagai penjahat.

## KESIMPULAN
Anak konflik hukum wajib bertanggungjawab atas segala perbuatan pidana baik berupa pelanggaran/kejahatan  yang  anak  lakukan,  bentuk  peratnggungjawaban  dalam  hukum pidana, diwujudkan dalam hukuman pidana, hukuman pidana diantaranya adalah hukuman pokok, hukuman tambahan, dan dapat berupa hukuman Tindakan. Pada anak konflik hukum yang melakukan proses hukum formal dapat mendapatkan hukuman pokok, dalam bentuk kurungan atau dapat hukuman tambahan misalnya denda, meski demikian dapat dibayarkan
oleh orang tuanya. Namun anak-anak dalam mendapatkan hukuman dalam hukuman pidana berupa  hukuman  tidakan  mereka  akan  mendapatkan  rehabilitasi  sosial,  Rehabilitasi  sosial adalah Tindakan yang dikenakan pada anak konflik hukum yang melalui proses diversi bagi yang berusia dibawah 12 tahun sampai 18 tahun. Melalui proses peradilan pidana bagi anak diatas  12  tahun,  anak  yang mendapatkan  penetapan  tindakan  rehabilitasi  sosial.  diberikan oleh jaksa yang ditempatkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam jangka  waktu  tertentu  dengan  pengawasan  pekerja  sosial  yang  dilaksanakan  dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

## DAFTAR PUSTAKA
A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono. (n.d.). Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum . Yogyakarta, Liberty, 2001.
Harry  E.  Allen  and  Clifford  E.  Simmonsen  dalam  Purniati,  M.  S.  S.  dan  N.  M.  M.  T.  (2003). Correction  in  America  An  Introduction,  Analisa  Situasi  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia . UNICEF.
Harrys pratama teguh. (2018). Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana (L.
Mayasari, Ed.; edisi 1). Yogyakarta : Andi Offset, 2018.
Kartini Kartono. (2017). Kenakalan Remaja . RajaGrafindo Persada
Marlina.  (2012). Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia:  Pengembangan  Konsep  Diversi  dan Restorative Justice (Nurul Falah Atif, Ed.; cetakan kedua). Bandung, PT Refika Aditama, 2012
Afifah, W. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik  Hukum (Vol. 10, Issue 19
Irma  Fatmawati.  Lidya  Rahmadani  H.  (2016).  Diversi  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Polres Stabat , Kejaksaan Negeri Stabat dan Pengadilan Negeri Stabat). Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi , 3 (2355-987X), 75 – 80.
Jamal,  M.  (2013). Perlindungan  Hak  Anak  Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  Dalam  Perspektif  Konvensi  Hak  Anak (United  Nations  Convention  On  The  Rights  Of  The  Child  1989) .  Universitas  Islam Indonesia.
Jamba, P. (2015). Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia. Jurnal Cahaya Keadilan , 3 (1).
Putri, J., Setyoningrum, J., Psikologi, J., Syafiq, M., Psi, S., & Si, M. (n.d.). Pengalaman Anak Berkonflik dengan Hukum Dalam Menjalani Rehabilitasi .
Rendy  H.  Pratama,  S.  S.  &  R.  S.  D.  (2017).  Perlindungan  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan Dengan Hukum. Https://Jurnal.Unpad.Ac.Id , 2 (2442 – 4480), 8 – 13.
Wiwik  Afifah  dan  Lessy  Gusrin.  (2014).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Saksi Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  DIH,  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum Untag Surabaya, 10(20), 63 – 75. http://www.komnasham.go.id/profil-7/pengkajian