Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 3, No. 11 November 2018
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

## KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN LAHAN PARKIR DI KOTA CIREBON (STUDI KASUS LAHAN
PARKIR JALAN PEKIRINGAN)
Haryo Bharoto dan Meita Angriawati Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI) Cirebon
Email: haryo_08@gmail.com

## Abstraks
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahapan  yang  sangat  penting  dalam  proses kebijakan.  Substansinya  bahwa  implementasi  kebijakan  itu  menentukan keberhasilan dari sebuah proses penentuan kebijakan karema berwala dari situlah tujuan  serta  dampak  kebijakan  dapat  dihasilkan.  Kebijakan  parkir  mempunyai tujuan untuk terciptanya ketertiban perparkiran. Semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap ketertiban perparkiran maka dibuatlah peraturan yang dapat meningkatkan  ketertiban  pengelolaan  perparkiran  kepada  pemakai  jasa  parkir secara  maksimal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui      dan  mengkaji bagaimana  pelaksanaan  kebijakan  kepala  Dinas  Perhubungan,  Informatika      dan Komunikasi  dalam  meningkatkan  ketertiban  lahan  parkir  di  Kota  Cirebon.      dan untuk  mengetahui      dan  mengkaji  hambatan-hambatan  apa  yang  dihadapi  serta mengetahui  upaya-upaya  apa  saja  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan, Informatika   dan Komunikasi untuk menyelesaikan hambatan dalam meningkatkan ketertiban  lahan  parkir  di  kota  Cirebon.  Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh penulis  adalah  metode  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  yang mendeskripsikan      dan  menjabarkan  fenomena  –  fenomena  kejadian  real dilapangan yang kemudian dilengkapi dengan data-data sekunder. Hasil penelitian yang  diperoleh  adalah  implementasi  kebijakan  Kepala  Dinas  Perhubungan, Informatika   dan Komunikasi dalam meningkatkan ketertiban lahan parkir di kota Cirebon  belum  optimal.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan  adanya  peningkatan  kualitas pengelolaan maupun penertiban perparkiran di kota Cirebon.
Kata Kunci : Implementasi, kebijakan, lahan parkir.

## Pendahuluan
Kebijakan otonomi daerah merupakan langkah awal dalam peningkatan kualitas hidup  masyarakat  sekaligus  ditujukan  untuk  peningkatan  kemakmuran  dan kesejahteraan  masyarakat  yang  layak.  Otonomi  Daerah  menurut  Undang-Undang  RI
Nomor    9  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  adalah  kewenangan  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakatnya  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat sesuai  dengan  perundang-undangan  sehingga  pemerintah  daerah  harus  mampu melaksanakan  berbagai  kewenangan  yang  selama  ini  dilaksanakan  oleh  pemerintah pusat.
Tujuan    penting  dari  peraturan  daerah  (otonomi  daerah)  adalah  ketercapaian penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  yang    baik  yang  berlandaskan  demokrasi      dan yang  lebih  di  fokuskan  adalah  peran  serta  masyarakat,  keadilan  sosial,  pemerataan kesejahteraan  ekonomi  masyarakat,  keanekaragaman  sosial  dan  kultur  budaya. Penyelenggaraan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  yang  berprinsip  pada  pemberian  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata      dan bertanggung  jawab  kepada  daerah  secara  proporsional  yang  diwujudkan  dengan pengaturan, pembagian   dan pemanfaatan sumberdaya nasional.
Upaya  penyelenggaraan  Pemerintahan  di  Daerah  dan  peningkatan  pelayanan kepada  masyarakat  serta  melaksanakan  pembangunan  daerah,  maka  daerah membutuhkan  sumber-sumber  kebijakan  yang  cukup  memadai  sesuai  dengan  batas- batas peraturan perundang-undangan.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  kemajuan  teknologi  yang  semkin meningkat,    sistem  mobilisasi  yang  semakin  tinggi  Kota  Cirebon  selalu  mengalami banyak perubahan–perubahan. Sejalan dengan itu semua semakin tinggi tantangan   dan permasalahan yang muncul yang dihadapi oleh pemerintah kota cirebon. Dari tahun ke tahun  semakin  banyak  perubahan  hidup,  terutama  perubahan  dalam  pola  hidup masyarakat,  hal  ini  berpengaruh  pada  sektor  kepemilikan  kendaraan  di  Kota  Cirebon yang  makin  meningkat,  dimana  setiap  pemilik  kendaraan  hekekatnya  berkeinginan untuk  mendapatkan  kemduahan-kemudahan  dalam  menjalankan  segala  kegiatannya. Meningkatnya  penggunaan  volume  kendaraan  dengan  segala  aktiviats  masyarakat terutama  kendaraan    khususnya  yang  berada  di  Jalan  pekiringan  sebagai  objek  dalam penelitian  ini,  maka  meningkat  pula  kebutuhan  masyarakat  yang  harus  dipenuhi berkaitan dengan ahan atau ruang parkir bagi kendaraan. Tidak selamanya kendaraan itu akan  terus  bergerak,  pasti  ada  kalanya  berhenti.  Hal  ini  tentu  menjadi  menjadikan
tempat  parkir  sebagai  unsur  terpenting  dalam  hal  transportasi  darat.    Dengan meningkatnya  volume  lalu  lintas  kendaraan  di  Kota  Cirebon  maka  penyelenggaraan parkir  di  badan  jalan,  sehingga  sangat  dianggap  perlu  untuk  dieluarkanya  tata    tertib atau peraturan yang harus di keluarkan oleh pemerintah daerah Kota Cirebon agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
Dalam  pertimbangan  pengelolaan  perparkiran  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2001 yang mengatur tentang lahan parkir di ba  dan jalan. Seiring  dengan  berjalanya  waktu  peraturn  tersebut  menimbulkan  polemik  dan permasalahan    dalam  sistem  pengelolaannya.  Dimana  dalam  kenyataannya  kurang sesuai  dengan  praturan  yang  sudah  berlaku.  Kondisi  inilah  yang    kemudian  membuat pemerintah Kota Cirebon harus lebih giat dan kreatif lagi untuk membuat gagasan   dan ide  yang  tepat    untu  mengatur  sisitem  manajemen  pengelolaan  perparkiran  yang  lebih baik.  Salah  satu  faktor  penyebab  yang  mengakibatkan  terjadinya  kemacetan  sehingga mengganggu  kelancaran  laju  kendaraan  di  jalan  raya  terutama  pada  kawasan  Jalan Pekiringan,  hal  ini  tidak  lain  karena  adanya  perilaku  pengguna  kendaraan  bermotor yang  seenaknya  memarkirkan  kendaraanya  dilahan/temapat  yang  tidak  seharusnya digunakan untuk lahan parkir kendaraan.
Demi  mewujudkan  pengelolaan  sistelm  parkir  yang  lebih  berdaya  guna  dalam pelaksanaanya    dan untuk meningkatkan pelyanan yang masksimal kepada masyarakat luas.  Oleh  sebab  itu  dipandang  perlu  bahwa  pemerintah    daerah  kota  Cirebon  untuk mengatur  pengelolaan  parkir  tersebut  dalam  peraturan  Daerah  Nomor    8  tahun  2001 pasal  1  yang  menyatakan  bahwa  parkir adalah  keadaan  tidak  bergerak  suatu  kendaraan yang bersifat tidak sementara pada tempat yang telah ditentukan . Salah satu tujuan dari a danya  perparkiran  ini  adalah  untuk  meningkatkan  efektifitas  pengelolaan  dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
Hal  tersebut  menyiratkan  bahwa  peran  penting  pemerintah  lokal  dalam  rangka merumuskan  kebijakan-kebijakan  yang  mempunyai  dampak  positif  bagi  masyarakat. Dengan  adanya  kebijakan-kebijakan  yang  mewakili  semua  pihak      dan  memiliki dampak yang positif bagi masyarakat, maka diharapkan adanya kondisi yang sehat bagi perkembangan  masyarakat  baik  secara  ekonomi,  sosial,  budaya,  maupun  dimensi lainnya.
Implementasi  kebijakan  merupakan  tahapan  yang  sangat  penting  dalam  proses kebijakan.  Hal  ini  menyatakan  bahwa  suatu  proses  keberhasilan  kebijakan  ditentukan oleh    bagaimana  implementasi  kebijakan  itu  diterapkan  dimana  tujuan  serta  dampak kebijakan itu di hasilkan.
Kebijakan  parkir  mempunyai  tujuan  untuk  terciptanya  ketertiban  perparkiran. Semakin  berkembangnya  tuntutan  masyarakat  terhadap  ketertiban  perparkiran  maka dibuatlah  peraturan  yang  dapat  meningkatkan  ketertiban  pengelolaan  perparkiran kepada  pemakai  jasa  parkir  secara  maksimal  yaitu  melalui Peraturan  Daerah  Kota Cirebon  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun 2001 tentang Parkir Di Ba  dan Jalan Pasal 5:
1) Penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh SKPD.
2) Dengan  Peraturan  Walikota  ditetapkan  ruas  jalan  di  kota  untuk  dijadikan  tempat parkir   dan/atau larangan parkir.
3) Parkir di badan jalan dibedakan 2 (dua) macam yaitu :
a. parkir di badan jalan bersifat tetap yaitu parkir yang dilaksanakan pada ruas jalan tertentu yang berlangsung setiap hari;
b. parkir  di  badan  jalan  bersifat  insidentil  yaitu  parkir  yang  dilaksanakan  sewaktu- waktu berlangsung pada ruas jalan tertentu.
4) Tempat  parkir  menggunakan  salah  satu  sisi  ba    dan  jalan  yang  dilengkapi  dengan rambu parkir, marka parkir,   dan tarif parkir.
5) Daya tampung parkir   dan posisi parkir disesuaikan dengan lebar ba  dan jalan yang tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
6) Untuk  kendaraan  tertentu  yang  ukurannya  lebih  besar,  dari  kendaraan  pada umumnya,  posisi  parkir  dapat  ditetapkan  berlainan  dengan  posisi  parkir  yang seharusnya di ruas jalan yang bersangkutan.
7) Jalan-jalan  yang  telah  ditetapkan  sebagai  tempat  parkir,  dapat  ditutup  sementara waktu sebagai tempat parkir.
8) Parkir kendaraan di ba  dan jalan dilakukan secara sejajar atau pararel satu baris atau satu banjar membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
9) Penutupan  jalan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (7)  harus  mendapatkan  ijin  dari Walikota melalui SKPD.
Ketidakefektifan  yang  dilakukan  oleh  juru  parkir  dan  pengguna  kendaraan bermotor ini perlu mendapat perhatian yang lebih dari Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kota Cirebon sebagai pihak yang berkompetensi dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan perparkiran, sehingga para juru parkir  dan pengguna kendaraan dapat  menciptakan  lancar  dan  tertibnya  fungsi  lalu  lintas  sehingga  tidak  menimbulkan kemacetan di kota Cirebon khususnya di Jalan Pekiringan.
Melihat  fenomena  dan  permasalahan  diatas  dalam  penerapan  implementasi kebijakan  parkir  umum,  maka  hal  ini  mendorong  penulis  untuk  melakukan  kajian mendalam tentang pelaksanaan parkir umum yang dilaksanankan di Kota Cirebon.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  metode  penelitian kualitatif  yang  bersifat  deskriptif.  Dalam  penelitian  kualitatif  deskriptif  metode  yang yang  digunakan  peneliti  adalah    dengan  melakukan:  1)  wawancara,  2)  pengamatan, dan 3) pemanfaatan dokumen/ Studi Kepustakaan.
Metode  kualitatif  menurut Kirk dan Miller (dalam  Moleong,  2011:4)  adalah tradisi tertentu dari ilmu pengetahuan sosial yang secara mendasar bergantung dari hasil pengamatan pada manusia baik dalam lingkunganya maupun dalam istilahny.
Informan  yaitu  orang-orang  yang  dilihat,  diamati  dan  memberikan  data, menyajikan fakta berupa sumber data baik berupa  kata-kata maupun data lain yang bisa digali untuk melengkapi hasil penelitian atau tindakan serta mengetahui   dan mengerti apah yang hendak peneliti  inginkan.
 Informan kunci ( key informan ) yang digunakan penulis adalah :
a. Kepala Dinas Perhubungan, Informatika   dan Komunikasi Kota Cirebon.
 Informan pendukung yang digunakan penulis adalah :
a. Kepala  UPTD  Parkir  Dinas  Perhubungan,  Informatika  dan  Komunikasi Kota Cirebon.
b. Petugas parkir di Jalan Pekiringan, Kota Cirebon.
c. Pengguna jasa parkir di Jalan Pekiringan, Kota Cirebon.
Tahapan    mengumpulkan  data      dan  informsi  merupakan  langkah  yang  sangat penting  dalam  melakukan  sebuah  penelitian,  Oleh  sebab  itu  seseorang  peneliti hendaknya  harus  bisa  terampil  dalam  mengambil,  memilih  juga  mengumpulkan  data
agar  data  yang  diperoleh  itu  merupakan  data  yang  valid      dan  dapat dpertangungjawabkan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut: 1) Studi Literatur atau Kepustakaan
Studi  kepustakaan  atau  literatur  dapat  dilakukan  dengan  cara  pengumpulan buku literature     dan data  yang relevan dengan penelitian, seperti buku-buku, arsip, laporan, surat kabar, jurnal, artikel baik media cetak maupun elektronik.
2) Studi Lapangan
a. Pengamatan atau Observasi
Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  mengadakan  pengamatan  secara langsung terhadap objek penelitian yang akan diteliti.
b. Wawancara
Wawancara  dilakukan  dengan  berupa  interaksi  verbal  dengan  tujuan untuk mendapatkan informasi   dan dilakukan dengan cara mengeliminasi materi yang tidak berkaitan dengan penelitian. Untuk melakukan wawancara mendalam perlu  dilakukan  pedoman  wawancara.  Pedoman  wawancara  adalah  daftar pertanyaan  terbuka      dan  tidak  bersifat  membatasi  jawaban  dari  informan sehingga  informasi  yang  didapat  memberikan  jawaban  yang  sesuai  dengan pengetahuan  yang  dimilikinya.  Pedoman  wawancara  tidak  dilakukan  dengan terikat  sehingga  jika  wawancara  terdapat  hal  diluar  pertanyaan  yang  dibahas namum memiliki keterkaitan dengan tema penelitian maka akan dijadikan bahan analisis oleh peneliti dan wawancara akan dilakukan dengan informan yang telah ditetapkan oleh penliti terkait dengan sasaran penelitian.

## Hasil   dan Pembahasan
A. Pelaksanaan  Kebijakan  Kepala  Dinas  Perhubungan,    Informatika      dan Komunikasi  Dalam  Meningkatkan  Ketertiban  Lahan  Parkir  (Studi  Kasus Lahan Parkir Jalan Pekiringan)
Implementasi  kebijakan  ketertiban  lahan  parkir    adalah  suatu  hasil  kinerja pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  proses  kegiatan  penggunaan  lahan  parkir yang telah di rencanakan, di analisis   dan dibuatkan suatu kebijakan serta di evaluasi pada  pelakasanaanya,  serta  dirumuskan  dan  diusulkan  pada  tahap  pelaksanaan ketertiban  dalam  penggunaan  lahan  parkir,  hal  itu  berdasarkan  rumusan  kebijakan
pada pelaksanaan kebijakan ketertiban lahan parkir.
Sejalan dengan era Otonomi Daerah menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun  2014  yang  disempurnakan  dalam  Undang-Undang  RI  Nomor  9  Tahun  2015 bahwa  kewenangan  daerah  otonom  dalam  mengatur  kepentingan  masyarakat  luas menurut  prakarsa  sendiri  dengan  berlandaskan  pada  aspirasi  -  aspirasi    dari masyarakat  yang  kiranya  sesuai  dengan  perundang-undangan  sehingga  akhirnya pemda setempat harus bisa melaksanakan berbagai fungis kewenangan  yang selama ini  dijalankan  oleh  pemerintah  pusat,  maka  dari  itu  setiap  SKPD  (Satuan  Kerja Perangkat  Daerah)  atau  OPD  (Organisasi  Perangkat  Daerah)  wajib  melaksanakan tugas  yang  menjadi  tanggungjawabnya  sebagai  penyempurnaan  penataan  dan penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  parkir  dan  data    melalui  pendaftaran penggunaan  lahan  parkir  milik  daerah,  yang  berdasarkan  tujuan,  visi      dan  misi, strategi,  kebijakan, program.
Dalam  pertimbangan  pengelolaan  perparkiran  sesuai  dengan  Peraturan Daerah  Kota  Cirebon  Nomor  8  Tahun  2001  tentang  parkir  di  badan  jalan  tersebut timbul permasalahan dalam  pengelolaan  yang kurang sesuai  dengan peraturan  yang berlaku.  Kondisi  seperti  inilah  yang  memungkinkan  bahwa  pemerintah  daerah  kota Cirebon harus berinisiatif untuk  mengatur sistem pengelolaan parkir dijalan dengan biaik   dan sesuai dengan aturan. Penyebab kemacetan terjadi merupakan salah satu indikator utama pada kawasan jalan pekiringan khususnya dikarenakan oleh adanya prilaku atau sikap para pengguna kendaraan bermotor yang seenaknya memarkirkan kendaraanya  disembarang  temapat  tanpa  mereka  peduli  kalo  itu  sikap  yang  salah dan menyalahi aturan yang ada.
Kebijakan parkir mempunyai tujuan untuk terciptanya ketertiban perparkiran. Semakin berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap ketertiban perparkiran maka dibuatlah  peraturan  yang  dapat  meningkatkan  ketertiban  pengelolaan  perparkiran kepada  pemakai  jasa  parkir  secara  maksimal  yaitu  melalui Peraturan  Daerah  Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Parkir Di Ba  dan Jalan Pasal 5:
(1) Penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh SKPD.
(2) Dengan Peraturan Walikota ditetapkan ruas jalan di kota untuk dijadikan tempat parkir   dan/atau larangan parkir.
(3) Parkir di ba  dan jalan dibedakan 2 (dua) macam yaitu :
a. parkir di ba  dan jalan bersifat tetap yaitu parkir yang dilaksanakan pada ruas jalan tertentu yang berlangsung setiap hari;
b.  parkir  di  ba    dan  jalan  bersifat  insidentil,  maksudnya  adalah  ketika  melakukan parkir hanya dilaksanakan sewaktu-waktu berlangsung pada ruas jalan tertentu.
(4)  Tempat  parkir  yang  menggunakan  salah  satu  sisi  ba    dan  jalan  yang  kemudian dilengkapi  dengan  rambu-rambu  parkir  sebagai  tanda,  marka  parkir,  dan  tarif parkir.
(5)  Daya  tampung  parkir      dan  posisi  parkir  hendaknya  disesuaikan  dengan  ukuran lebar  badan  jalan  sehingga  tidak  mengganggu  kelancaran  arus  kendaraan    lalu lintas yang ada.
(6)  Untuk  kendaraan  tertentu  yang  ukurannya  lebih  besar,  dari  kendaraan  pada umumnya,  posisi  parkir  dapat  ditetapkan  berlainan  dengan  posisi  parkir  yang seharusnya di ruas jalan yang bersangkutan.
(7) Jalan-jalan  yang telah ditetapkan sebagai tempat parkir, dapat ditutup sementara waktu sebagai tempat parkir.
(8)  Parkir  kendaraan  di  badan  jalan  dilakukan  secara  sejajar  atau  pararel  satu  baris atau satu banjar membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
(9) Penutupan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus mendapatkan ijin dari Walikota melalui SKPD.
Pelaksanaan  penggunaan  lahan  parkir  berdasarkan  perencanaan  guna penertiban      dan  penataan  penerbitan  dokumen  bidang  perparkiran  seharusnya mencakup  pengolahan  kualitas  penataan  yang  baik,  namun  pada  kenyataannya  di jalan  Pekiringan  masih  sering  terjadi  kemacetan  yang  diakibatkan  ketidaktertiban kendaraan  dalam  hal  memarkir  kendaraannya  dan  disisi  lain  masyarakat  masih kurang  menyadari  akan  budaya  tertib  dalam  hal  memarkir  kendaraannya  tersebut. Hal itu disebabkan kurangnya sosialisasi dari aparat pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan  Komunikasi  Dalam  Meningkatkan  Ketertiban  Lahan  Parkir  di  Kota Cirebon (Studi Kasus Lahan Parkir Jalan Pekiringan)
Implementasi  kebijakan  tentang  ketertiban  lahan  parkir  di  jalan  Pekiringan
Kota  Cirebon  telah  dilaksanakan.  Akan  tetapi,  terdapat  permasalahan-permasalahan pada  pelaksanaanya.  Seperti  pada  sistem  perencanaannya,  pelaksanaannya  dan pengawasannya.  Namun  pada  kenyataannya  pelaksanaan    ataupun  penertibannya sangat  kurang  efektif  dan  efisien  yang  seharusnya  kebijakan  tersebut  harus diimplementasikan  karena  merupakan  faktor  yang  paling  penting  bagi  keberhasilan sebuah  kebijakan.  Tidak  semua  kebijakan  yang  telah  diambil  dan  disahkan  oleh pemerintah  dengan  sendirinya  akan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan kebijakan itu, karena keberhasilan implementasi  kebijakan penggunaan lahan parkir ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lainnya.
Kebijakan  tentang  ketertiban  parkir  di  badan  jalan  yang  telah  dilaksanakan selalu  saja  ada  hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaannya  entah  itu  dalam komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap serta struktur birokrasinya.

## 1. Komunikasi
Pengaruh  komunikasi  terhadap  implementasi  kebijakan  tentang  ketertiban lahan parkir di Jalan Pekiringan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :
a. Komunikasi koordinasi aparat pelaksana lahan parkir di ba  dan jalan.
b. Komunikasi sosialisasi aparat pelaksana lahan parkir di ba  dan jalan.
c. Komunikasi aparat   dan pelaksana lahan parkir di ba  dan jalan.
Ketiga  faktor  itulah  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan,  karena pengaruh  komunikasi  sangatlah  penting  dalam  menentukan  tingkat  keberhasilan lahan  parkir  di  badan  jalan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  yang selanjutnya dijalankan dan dilakukan oleh SKPD/OPD. Jika implementasi kebijakan menjadi  efektif,  maka  jalan  Pekiringan  harus  memiliki  tanggungjawab  untuk mengimplementasikan kebijakan lahan parkir di badan jalan. Dengan adanya sebuah perencanaan, pengorganisasian. pelaksanaan,  dan kontrol atas pola komunikasi antar petugas.  Komunikasi  antar  petugas  merupakan  salah  satu  faktor  utama  dalam koordinasi  dan  konsolidasi  antar  petugas  parkir  dalam  mengimpelemntasikan kebijakan lahan parkir di badan jalan bagi masyarakat.

## 2. Sumber  Daya
Sumber  daya  manusia  yang  tidak  memadai  (jumlah  dan  kemampuan) berakibat  tidak  dapat  dilaksanakan  program  secara  sempurna.  karena  mereka  tidak
bisa  melakukan  pengawasan  dengan  baik.  Apabila  disebabkan  karena  jumlah pegawai  pelaksana  kebijakan  terbatas  maka  harus  dilakukanya  peningkatan kemampuan  ( skill )    dari    staf    dan  pegawai  pelaksana  kebijakan  untuk  melakukan program.  Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya  sistem  manajemen  SDM  yang  bermutu dengan  kualitas  SDM  yang  mumpuni  agar  dapat  menunjang  Dan  meningkatkan kinerja  program.  Sumber  daya  lain  yang  juga  tidak  kala  pentingnya  adalah bagaimana  melakukan  kewenangan  itu  untuk    melakukan  program,  kewenangan untuk  mengatur  pengadaan  staff.  Adapun  Fasilitas  yang  diperlukan  untuk melaksanakan  kebijakan/program  harus  terpenuhi  seperti  kantor,  sarana      dan prasarana, tanpa adanya fasilitas tersebut  kemungkinan kecil semua program dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan.

## 3. Disposisi/Sikap
Diposisi  merupakan  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh implementor,  jika  implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  akan menjalankannya  kebijakan  dengan  baik  seperti  yang  diinginkan  oleh  pembuat kebijakan. Sikap impelementasi  atas pelaksana/petuagas parkir di  jalan Pekiringan. Disposisi  adalah  faktor  ketiga  dalam  pendekatan  implementasi  lahan  parkir  di  ba dan  jalan.  Diharapkan  para  pelaksana  memiliki  sikap      dan  mental  tanggungjawab dalam pelaksanaan pembuatan   dan pemenuhan hak-hak masyarakat untuk memiliki budaya  tertib  parkir.  Dengan  demikian  apabila  implementor  memiliki  sikap  yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh  pembuat  kebijakan.  Ketika  implementor  memiliki  sikap  atau  perspektif  yang berbeda  dengan  pembuat  kebijakan,  maka  proses  implementasi  kebijakan  menjadi tidak efektif.
Berdasarkan  pernyataan  dari  Kepala  UPTD  Parkir  Dishub  Kota  Cirebon bapak  Agus  Gumelar,  penulis  kemudian  menganalisis      dan  menyimpulkan  bahwa pihak  Dinas  Perhubungan  Informatika      dan  Komunikasi,  seluruh  pelaksana      dan pemangku  kewajiban  telah  mendukung  berjalannya  penggunaan  lahan  parkir  ini, karena telah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Cirebon

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  merupakan  salah  instrumen  yang  tidak  kala  pentingnya dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan.  Struktur  birokrasi  menjelaskan  tentang  arah
hubungan  atau  keterkaitan,  garis  komando  dan  pola  hubungan  anatara  unit  kerja dalam  melaksanakan  tugasnya.  Struktur  organisasi  yang  mengimplementasi kebijakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan. Diantara    salah  satu    aspek  penting  dalam  struktur  organisasi  adalah  dalam  setiap pelaksanaannya  harus  adanya  prosedur  operasi  yang  sesuai  dengan  standar  SOP ( Standard  Operating  Procedures )  yang  kemudin  ini  menjadi  pedoman  bagi implementor dalam melakukan tindakan.  Terkenal  dengan   Struktur birokrasi  yang terlalu  panjang,  ribet  dan  cenderung  dapat  memunculkan  kelemahan  dalam  proses pengawasan,  yakni  prosedur  birokrasi  yang  rumit    dan  kompleks.  Hal  ini  pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi yang kurang fleksibel. Jika sumber daya cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dengan penuh tanggungjawab, maka  faktor  berikutnya  berikutnya  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan ketertiban lahan parkir adalah adanya struktur birokrasi sesuai dengan fungsi-fungsi dan kewajiban dalam penyelesaian pelaksanaan ketertiban lahan parkir.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dapat  menyimpulkan  beberapa hambatan-hambatan pada pelaksanaan parkir, yaitu :
1. Kurangnya sosialisasi pelaksanaan  terhadap masyarakat
2. Kurang efektifnya penyuluhan atau sosialisasi tentang prosedur parkir
3. Masyarakat yang belum terbiasa dengan budaya tertib, terutama tertib parkir
4. Kurang optimalnya proses pelaksanaan dikarenakakan sarana   dan prasarana yang kurang memadai
5. Kemampuan  petugas  yang  kurang  memahami  atau  menguasai  perparkiran  yang baik   dan benar
6. Proses pelaksanaan yang cenderung memakan waktu yang lama   dan tidak sesuai dengan SOP yang ada
C. Upaya-Upaya  yang  Dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan,  Informatika      dan Komunikasi Guna Menyelesaikan Hambatan Dalam Meningkatkan Ketertiban Lahan Parkir di Kota Cirebon (Studi Kasus Lahan Parkir Jalan Pekiringan
Sebagaimana  telah  dibahas  pada  bahasan  awal  mengenai  ketertiban  lahan parkir  di  Jalan  Pekiringan,  kita  dituntut  melakukan  penegakan  peraturan  dengan pendekatan tertib  tanpa  konflik  melalui pola piker antisipatif, kausal    dan  dinamis. Karena  bila  dilihat  dari  aspek  ketergantungan  para  petugas  parkir  merupakan  salah
satu  lapangan  pekerjaan  bahkan  menjadi  mata  pencaharian.  Oleh  sebab  itu,  upaya- upaya  Dinas  Perhubungan,  Informatika  dan  Komunikasi  kota  Cirebon  dalam implementasi  kebijakan  penertiban lahan parkir  di  kota Cirebon khususnya  di  Jalan Pekiringan  harus  mengedepankan  budaya  tertib  dan  sumber  daya  yang  memadai guna terciptanya tertib parkir.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dijelaskan dalam bab IV, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.  Implementasi  kebijakan  lahan  parkir  dalam  meningkatkan  pelayanan  parkir terhadap  masyarakat  khususnya  di  jalan  Pekiringan  mencakup  implementasi kebijakan yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8  Tahun  2001  tentang  parkir  di  ba    dan  jalan,  dalam  rangka  peningkatan pelayanan  parkir  dijalan  kepada  masyarakat,  memenuhi  standar  operasional prosedur,  tertib,      dan  efektif  dalam  meningkatkan  ketertiban  perpakiran  di  kota Cirebon.  Namun  pada  kenyataannya  masih  kurang  optimal,  hal  ini  dikarenakan masih  kurangnya  kualitas  SDM  (Sumber  Daya  Manusia)  dalam  menyikapi penertiban parkir sehingga pelaksanaannya tidak efektif   dan efisien.
2.   Hambatan-hambatan  yang dialami  dalam implementasi kebijakan lahan  parkir di ba  dan jalan di jalan Pekiringan tersebut pada dasarnya saat ini menjadikan suatu unsur-unsur  yang  tepat  untuk  melaksanakan  Peraturan  Daerah  Kota  Cirebon Nomor  8  Tahun  2001  tentang  parkir  di  ba    dan  jalan,  diantaranya  adalah komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, serta struktur birokrasi. Kondisi faktor komunikasi  dalam  komunikasi  koordinasi  masih  kurang  optimal  karena  kurang efektifnya  komunikasi  koordinasi  antara  aparat  dengan  pelaksana,  hal  itu  karena sosialisasi  serta  penerapannya  masih  kurang  yang  seharusnya  dapat  berjalan dengan baik.  Sumber daya memang jelas, karena a  danya sumber daya  manusia yang  kurang  memadai  untuk  pencapaian  tertib  parkir  di  Jalan  Pekiringan. Disposisi/sikap,  sikap  para  aparat  sudah  cukup  bertanggung  jawab  dalam mengimplementasikan  kebijakan  tersebut,  hanya  saja  keadaan  sarana      dan prasarana  yang  kurang  memadai  menjadi  kendala  para  pelaksanaannya.  Serta struktur  birokrasi,  struktur  birokrasi  di  UPTD  Parkir  masih  harus  diperhatikan
agar  komunikasi  aparat  serta  tanggung  jawab  pelaksanaan  dapat  terus ditingkatkan.  Dengan  demikian  maka  aparat  pelaksana      dan  para  birokrat  harus menjadi  pedoman  atau  tolak  ukur  keberhasilan  parkir  terhadap  pelaksanaan pengelolaan  tertib  perparkiran      dan  juga  tahap  pembentukan  tim  pengelolaan peraturan  daerah  yang  digunakan  dengan  baik  sesuai  dengan  tugas      dan fungsinya.
3.   Upaya-upaya yang dilakukan guna menyelesaikan hambatan dalam meningkatkan ketertiban  lahan  parkir  adalah  dilakukannya  pembinaan  secara  berkala  kepada petugas  parkir  agar  dapat  menciptakan  keadaan  tertib  parkir  dan  tidak mengganggu  lalu  lintas  di  jalan  Pekiringan.  Serta  diadakannya  sarana  prasarana yang  menunjang  pengawasan  secara  langsung  oleh  Dinas  Perhubungan, Informatika   dan Komunikasi kota Cirebon.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  kebijakan  kepala  Dinas Perhubungan,  Informatika      dan  Komunikasi  menurut  Peraturan  Daerah  Kota Cirebon  Nomor  8  Tahun  2001  tentang  parkir  di  badan  jalan  harus  terus ditingkatkan  agar  kualitas  pengelolaan  maupun  penertiban  perparkiran  semakin meningkat.

## BIBLIOGRAFI
Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik , Bandung: Alfabeta.
Islamy, Irfan.  2001. Prinsip-prinsip Perumusan  Kebijaksanaan Negara , Jakarta: Bumi Aksara.
Moleong,  Lexy  J.  2011. Metodelogi  Penelitian  Kualitatif ,  Bandung  :  PT  Remaja Rosdakarya.
Nugroho,  Riant.  2003. Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi,      dan  Evaluasi , Jakarta: Elex Media Komputindo.
Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik:  Konsep. Teori   dan Aplikasi . Cet. 1, Yogyakarta : Pustaka. Pelajar.
Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta.
Wahab,  Solichin  Abdul,  2004. Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijakan Negara . Jakarta: PT Bumi Aksara.
Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik. Teori, Proses,  dan Studi Kasus . Yogyakarta : CAPS.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  RI  Nomor    9  Tahun  2015  tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
Peraturan  Daerah  Kota  Cirebon  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Perubahan  atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Parkir Di Badan Jalan.
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2001 tentang Parkir di Badan Jalan di Kota Cirebon.

## Pedoman Perencanaan dan Pengoperesian Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan
Darat 1998.
Undang-Undang  RI  Nomor    9  Tahun  2015  tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.