Priyo KP, Rosye VC, Sudibyanung, Implementasi asas keterbukaan pada pengadaan tanah  ... 15-27

## BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Received: October 16, 2019; Reviewed: April 20, 2020; Accepted: May 5, 2020.
To cite this article: Prasetyo, PK, Christine, RV, Sudibyanung 2020, ‘Implementasi asas keterbukaan pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum: antara harapan dan kenyataan’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol. 6, no. 1, hlm. 15-27.
DOI: 10.31292/jb.v6i1.421
Copyright: ©2020 Priyo Katon Prasetyo, Rosye Villanova Christine, Sudibyanung. All articles published in Jurnal Bhumi are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license.

## IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM:

## ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

## IMPLEMENTATION OF OPENESS PRINCIPLE IN LAND ACQUISITION FOR PUBLIC INTEREST: BETWEEN EXPECTATION AND REALITY

## Priyo Katon Prasetyo, Rosye Villanova Christine, Sudibyanung
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Email: rosye.uq@gmail.com
Abstract : Based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest, the Openness Principle is one of the ten principles as the basis of the implementation of development. This principle is signif icant because its complex role can lead to conflicts and disputes. In this paper, discussions are divided into two parts: 1) how the implementation is expected to be applied according to the acquisition procedure in theory; and 2) the reality that occurs in the f ield. The f irst discussion was conducted by reviewing the applicable regulations and the methods or concepts of development of the openness principle. Meanwhile, the second discussion about the reality on the f ield was conducted by elaborating case studies regarding prob- lems in land acquisition. The results of this study indicate that there are gaps in the implementation of the openness principle between theory and reality in regards of land scarcity, economic inequality, and information asymmetry among the involved parties. In conclusion, the implementation of the openness principle is signif i- cant with the role of information in land acquisition.
Keywords : land acquisition, public information, the principle of openness
Intisari : Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan adalah salah satu dari sepuluh asas yang menjadi dasar pelaksanaannya. Asas ini menjadi signif ikan karena perannya yang kompleks dapat menimbulkan konflik dan sengketa. Artikel ini akan membagi pembahasan menjadi dua bagian: pertama, bagaimana implementasi yang seharusnya diterapkan pada prosedur pengadaan secara harapan, dan kedua, membahas mengenai realita yang terjadi di lapangan. Secara harapan pembahasan dilakukan dengan melakukan library research atau studi terhadap peraturan yang berlaku dan metode-metode atau prinsip perkembangan dari asas keterbukaan. Realitas di lapangan akan dielaborasi dari studi kasus mengenai permasalahan dalam pengadaan tanah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada gap dalam implementasi asas keterbukaan antara harapan dan realitas di lapangan yang bersumber dari kelangkaan sumber daya/tanah, ketimpangan ekonomi dan asimetri informasi di antara para pihak yang terlibat. Tulisan ini menyimpulkan bahwa implementasi asas keterbukaan signif ikan dengan peran informasi dalam pengadaan tanah.
Kata Kunci : pengadaan tanah, informasi publik, asas keterbukaan
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020

## A. Pendahuluan
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan tugas dan tang- gung jawabnya untuk memajukan kesejahteraan umum di seluruh pelosok negeri. Berkaitan dengan kewenangan ini, untuk menyelengga- rakan penyediaan tanah bagi berbagai keperluan masyarakat dan negara, pemerintah dapat men- cabut hak-hak atas tanah dengan memberikan ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang.
Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang memuat prosedur dan mekanisme pelaksanaannya. Terdapat beberapa asas dalam pengadaan tanah, salah satunya adalah asas keterbukaan. Makna dari asas keterbukaan adalah bahwa pengadaan tanah untuk pem- bangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah. Seturut dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, informasi mencakup keterangan, pernya- taan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengan- dung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komuni- kasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
Korelasi antara asas keterbukaan dan peran informasi dalam pengadaan tanah sangat signi- f ikan, tulisan ini ingin melihat antara harapan dan implementasi asas keterbukaan melalui studi kasus di lapangan. Beberapa pertanyaan yang menjadi acuan dalam artikel ini, yakni apakah ada gap antara harapan dan realitas di lapangan dalam implementasi asas keterbukaan? Dalam bentuk apa gap antara harapan dan realitas tersebut? Apakah gap tersebut berhubungan dengan peran informasi dalam pengadaan tanah?
Pembahasan atas ketiga pertanyaaan di atas dilakukan dengan metode literatur review. Kajian
dilakukan dengan mendasarkan analisis peneli- tian pada studi-studi terdahulu dan dokumen- dokumen yang dipandang relevan, seperti un- dang-undang, kebijakan, data statistik, dan seba- gainya. Seluruh bahan tersebut akan diolah dan dianalisis secara kritis sesuai konteks perma- salahan di Indonesia (Shohibuddin 2019).

## B. Konsep Mengenai Aspek Asas Keterbukaan
Asas keterbukaan didef inisikan dalam Un- dang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sebagai mekanisme membuka diri terhadap hak masya- rakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dan tetap mem- perhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (UU No. 28 Tahun 1999). Dalam hal pengadaan tanah, asas keterbukaan adalah mekanisme pembangunan yang dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan infor- masi yang berkaitan dengan pengadaan tanah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 huruf e.
Seturut hal tersebut, keterbukaan informasi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, adalah suatu upaya memberikan informasi dan pemahaman tentang akan adanya suatu kegiatan pengadaan tanah. Informasi yang disampaikan pada saat pembe- ritahuan awal seharusnya adalah informasi yang sangat jelas berkaitan dengan apa, bagaimana, dan mengapa kegiatan itu dilaksanakan (Padjo dan Salim 2014, Suntoro 2019). Penyampaian informasi dilakukan oleh tim persiapan pengadaan tanah sesuai dengan kapasitas tiap instasi yang menyampaikan informasi tersebut. Sesuai dengan pernyataan Sumardjono (2007), dalam memberikan pemberitahuan awal dan pada saat konsultasi publik, informasi yang disampaikan bukan hanya mencakup hal-hal yang positif saja tetapi juga berkaitan dampak negatif yang akan timbul serta cara masyarakat menyampaikan keberatan.
Seluruh informasi mengenai prosedur dan mekanisme dalam pemerintahan dan lembaga-
Priyo KP, Rosye VC, Sudibyanung, Implementasi asas keterbukaan pada pengadaan tanah  ... 15-27
lembaga pemerintahan lainnya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama keterbukaan informasi di setiap negara yaitu memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik (Bolton 1996 dalam Retnowati 2012). Selain itu, Mendel (2004 dalam Wulandari 2018) menyatakan bahwa membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik. Secara fundamental, sebuah informasi adalah milik publik, bukan milik pemerintah atau badan publik. Akan tetapi pemerintah memang harus menjaga keseim- bangan antara menutup informasi dan kepen- tingan publik. Namun, bagaimanapun, kepen- tingan publik tetap harus didahulukan. Sumar- djono (2007) berpendapat terkait asas keter- bukaan dalam proses pengadaan tanah bahwa masyarakat yang terkena dampak berhak mem- peroleh informasi tentang proyek dan dampak- nya; kebijakan ganti kerugian; jadwal pem- bangunan; rencana pemukiman kembali dan lokasi pengganti (bila ada); dan hak masyarakat untuk menyampaikan keberatan.
Kontradiksi muncul dalam isi penyuluhan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Kepala BPN No.3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Perpres No.36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.65 Tahun 2006, disebutkan bahwa isi penyuluhan adalah “Penjelasan man- faat, maksud dan tujuan pembangunan kepada masyarakat”. Di sini memberi kesan bahwa penyu- luhan itu adalah komunikasi satu arah dan berisi penjelasan tentang hal-hal yang positif saja.
Sebagai pembanding dalam skala inter- nasional, Steni (2014) dalam salah satu artikelnya membahas tentang asas keterbukaan yang bersumber dari Free and Prior Informed Consent ( FPIC) sebagai salah satu instrumen dalam hukum internasional untuk melindungi hak-hak orang atau komunitas yang potensial terkena pengaruh suatu proyek pembangunan. FPIC adalah izin sosial untuk bertindak untuk meya- kinkan bahwa orang yang potensial terkena
dampak memiliki semua informasi yang diperlukan sehingga dapat melakukan negosiasi dalam hubungan yang setara dengan penganjur proyek berarti bahwa orang yang terkena dampak memiliki kekuatan untuk memveto proyek apapun yang terdapat dalam wilayah mereka. Dengan kekuatan veto itulah hadir kekuatan penyeimbang untuk bernegosiasi dalam hu- bungan yang setara dengan penganjur. Steni juga menjelaskan unsur-unsur dari FPIC adalah sebagai berikut:
1. Free berkaitan dengan keadaan bebas tanpa paksaan, artinya kesepakatan hanya mung- kin dilakukan di atas berbagai pilihan bebas masyakarat;
2. Prior artinya sebelum proyek atau kegiatan tertentu diizinkan pemerintah terlebih dahulu harus mendapat izin masyarakat. Untuk itu, harus ada jangka waktu yang jelas untuk memastikan bahwa pihak yang terkena dampak memiliki waktu yang cukup untuk memahami informasi yang diterima, meminta informasi tambahan atau klarif ikasi dari pihak pemrakarsa proyek, mencari nasihat atau pendapat pihak ketiga (ahli, dll), dan menentukan maupun menegosiasikan keadaan yang mereka alami.
3. Informed artinya informasi yang terbuka dan seluas-luasnya mengenai proyek yang akan dijalankan baik sebab maupun akibatnya. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang benar dan cukup. Artinya, pemrakarsa proyek menginformasikan tentang seluruh seluk beluk proyek, antara lain: baik buruk dari proyek, jenis, ukuran dan cakupan aktivitas/proyek yang diusulkan, jangka waktu, luasan wilayah yang terpengaruh, kajian awal mengenai kemungkinan dam- pak yang terjadi, alasan dan tujuan aktivitas/ proyek, pihak-pihak yang kemungkinan terlibat dalam fase konstruksi maupun operasional proyek/aktivitas (sponsor atau penyandang dana, masyarakat lokal, periset, dll).
4. Consent artinya persetujuan diberikan oleh
18 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
masyarakat sendiri. Konsultasi dan partipasi yang penuh dari masyarakat yang potensial terpengaruh oleh proyek mengenai semua aspek (kajian awal, perencanaan, penerapan, pengawasan, dan penutupan proyek).

## C. Konsep Mengenai Informasi Publik
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang yang bermanfaat bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam rangka mewu- judkan penyelenggaraan negara yang baik, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
Undang-undang tersebut juga medef inisikan badan publik sebagai lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sum- bangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Dalam hal kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, instansi yang memerlukan tanah melakukan pembiayaan dari APBN/APBD. Oleh karena pelaku kegiatan pengadaan tanah termasuk dalam Badan Publik, maka keterbukaan informasi sudah seharusnya di lakukan guna mengoptimalkan fungsi penga- wasan publik.
Dalam UU No 2 Tahun 2012 dapat terlihat dari mengatur proses transparan dan adil sangat penting untuk menghindarkan terjadinya kesewenang-wenangan (Mujiburohman dan
Kusmiarto 2013). Sebagai contoh Aziz (2013) menyebutkan pentingnya informasi yang sampai kepada masyarakat yang terdampak menghindari terjadinya kesalahpahaman dan hendaknya informasi itu disampaikan secara langsung. Dalam kasus penyampaian informasi mengenai rencana pembangunan PLTU di Batang, sebagian besar warga menerima informasi secara tidak langsung dari pemrakarsa proyek, sehingga tidak akurat.

## D. Asimetri Informasi dalam Teori

## Keagenan
Mursalim (2005) memandang teori keagenan sebagai model kontraktual antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak bertindak sebagai agent dan yang lain principal . Principal mende- legasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agent , atau principal membe- rikan amanah kepada agent untuk melaksanakan suatu tugas, sehingga agent akan bertindak demi kepentingan terbaik dari principal (Jensen and Mecking 1976 dalam Lisa 2012, 43). Sebagai pengelola usaha tentu agent sebagai manajer lebih banyak mengetahui informasi internal dan penting dari usaha yang dijalankan (Lisa 2012). Disini asimetri informasi terjadi karena manager ( agent ) lebih superior dalam menguasi diban- dingkan pihak lain. Menurut Scott (2000) terda- pat dua macam asimetri informasi, yaitu: 1) ad- verse selection , dimana para agent atau orang dalam perusahaan mengetahui lebih banyak tentang  usaha dibandingkan dengan pihak in- vestor dan pihak luar; dan 2) moral hazard , dimana kegiatan yang dilakukan seorang agent tidak diketahui oleh principal maupun investor sehingga agent dapat melakukan kegiatan yang melanggar etika diluar pengetahuan mereka Hal di atas diperkuat dengan adanya tiga asum- si dasar menurut Eisenhardt (1989) dalam Lisa (2012, 45) yaitu (1) manusia pada umumnya me- mentingkan diri sendiri ( self interst) (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi di masa datang ( bounded rationally , dan (3) manusia selalu menghindari resiko ( risk adverse). Dalam hal pengadaan tanah, pemerintah
Priyo KP, Rosye VC, Sudibyanung, Implementasi asas keterbukaan pada pengadaan tanah  ... 15-27
sebagai agent akan mengetahui lebih banyak informasi mengenai proses akuisisi yang terjadi. Asimetri informasi yang terjadi yaitu dimana informasi yang diterima berbagai pihak menjadi tidak berimbang karena perbedaan kewenangan. Untuk itu menurut Baridwan (2003) dalam Lisa (2012, 47) prinsip-prisip pokok corporate gover- nance yang perlu diperhatikan untuk terseleng- garanya praktik good corporate governance salah satunya adalah transparansi (keterbukaan).

## E. Penerapan Asas Keterbukaan dalam Prosedur Pengadaan Tanah
Asas keterbukaan dapat diterapkan dalam setiap tahap pengadaan tanah sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
1. Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah
Kunci pengadaan tanah yang baik dan jauh dari resistensi sosial di masyarakat harus dimulai dari penyusunan dokumen peren- canaan yang valid, tepat, dan dapat diper- tanggungjawabkan dengan melibatkan unsur instansi yang mampu memberi masukan tentang pembuatan isi dokumen perencanaan agar menjadi sebuah do- kumen perencanaan yang ideal dalam hal ini adalah BPN (Budhiawan dkk 2018). Penyusunan dokumen perencanaan yang baik harus dibuat sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, sehingga kegiatan penga- daan akan berjalan lancar pada setiap tahapan yang ada (Sudibyanung dkk. 2019). Instansi yang memerlukan tanah membuat rencana pengadaan tanah yang disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah. Setelah dokumen leng- kap, instansi yang memerlukan tanah tersebut menyampaikan kepada Gubernur. Perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan yang berisi:
a) Maksud dan tujuan rencana pem- bangunan; ini berisi tentang apa dan bagaimana suatu kegiatan (aktifitas) yang akan dilakukan oleh suatu instansi yang memerlukan tanah;
b) Kesesuaian dengan RTRW dan rencana pembangunan nasional dan daerah; kesesuaian diperlukan agar instansi yang memerlukan tanah mengikuti desain rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan yang telah ditetapakan oleh pemerintah;
c) Letak dan luas tanah yang dibutuhkan; le- tak disebutkan dengan jelas pada kelu- rahan dan kecamatan serta kabupaten/ kota mana serta berapa perkiraan luas yang diperlukan;
d) Gambaran umum status tanah; status kepemilkan yang ada dalam lokasi yang diperlukan apakah tanah yang dimiliki atau dikuasai perorangan atau instansi pemerintah;
e) Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan pembangunan; dengan mem- buat perkiraan waktu pelaksanaan maka, akan dapat diperkirakan berapa lama pekerjaan itu berjalan dan kegiatan tiap- tiap tahapan;
f ) Perkiraan nilai tanah dan rencana penganggaran. Perkiraan nilai tanah dipergunakan untuk mengetahui besar biaya sementara yang akan disediaan oleh instansi (pemerintah) yang meliputi nilai tanah, ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai termasuk kerugian dan dampak sosial yang akan terjadi.
Dalam pembuatan dokumen perencanaan instansi yang memerlukan tanah berko- ordinasi dan meminta bantuan BPN dalam mencari data luas tanah, letak dan status tanah. Bantuan yang diberikan BPN berupa: a) menentukan titik koordinat obyek pengadaan tanah; b) perkiraan jumlah bidang, status tanah yang terdaftar dalam

## 20
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
obyek; c) luas tanah yang akan diperguna- kan; dan d) kesesuaian tata ruang dituang- kan dalam rekomendasi tertulis instansi yang berwenang dikarenakan kesesuaian dengan tata ruang wilayah merupakan se- suatu hal yang wajib dalam kegiatan penga- daan tanah.
2. Persiapan Pangadaan Tanah Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU 2 Tahun 2012 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:a) pemberitahuan rencana pembangunan; b) pendataan awal lokasi rencana pem- bangunan; dan c) konsultasi publik rencana pembangunan.
Pemberitahuan rencana pembangunan dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui media baik surat kabar maupun media eletronik lainnya. Pelaksa- naan sosialisasi dimaksudkan agar masya- rakat mengetahui adanya rencana pem- bangunan tersebut secara langsung. Penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat yang terdampak dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Sebagai contoh adalah hasil penelitian Tianlajanu (2014), kegiatan pemberitahuan mengenai pembangunan Jalan Tol Solo Mantingan dilakukan di balai desa dengan mengundang para warga masyarakat yang tanahnya akan digunakan untuk pem- bangunan Jalan Tol Solo-Mantingan, sosialisasi tersebut dilakukan dalam dua kali pertemuan. Dengan sosialisasi dan di ketahui oleh masyarakat secara luas maka harapan akan terjadinya spekulan tanah dapat didikurangi dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan fungsi sosial yang ada pada hak atas tanah.
Penjelasan tentang maksud dan tujuan serta berbagai hal tentang kegiatan penga- daan tanah disampaikan oleh petugas yang
menguasai dan dapat memberikan penje- lasan dengan baik, tentunya hal ini akan dapat lebih mudah dipahami oleh masya- rakat, di samping itu ada tingkat pema- haman masyarakat yang berbeda, maka diperlukan tahapan yang berbeda agar masyarakat dapat mengerti dengan kegiatan tersebut, untuk itulah dalam kegiatan sosialisasi ini penjelasan dilakukan oleh beberapa instansi terkait misalnya penda- taan awal lokasi rencana pembangunan meliputi pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Ke- giatan ini dilaksanakan oleh tim persiapan pengadaan tanah berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemberi- tahuan rencana pembangunan. Hasil pen- dataan tersebut dituangkan kedalam Daftar Sementara Lokasi Rencana Pembangunan yang akan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan. Dalam pendataan awal ter- jadi interaksi antara petugas yang mendaftar dan masyarakat yang berhak terhadap infor- masi letak tanah serta benda-benda yang ada di atas tanah, baik tanaman maupun bangunan.
Konsultasi publik dilaksanakan oleh tim persiapan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak. Apabila rencana pem- bangunan akan mempunyai dampak khu- sus, konsultasi publik dapat melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak pem- bangunan secara langsung. Tim persiapan akan menjelaskan rencana pengadaan tanah kepada pihak yang berhak dan pihak yang terkena dampak. Pelaksanaan konsul- tasi publik dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 hari kerja yang dihitung mulai tanggal ditandatanganinya Daftar Sementara Lokasi Rencana Pembangunan. Hasil kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dituangkan di dalam berita acara kesepakatan, dan dapat diperpanjang
Priyo KP, Rosye VC, Sudibyanung, Implementasi asas keterbukaan pada pengadaan tanah  ... 15-27
30 hari bila belum ada kesepakatan. Dalam kosultasi publik kesepakatan dan kese- pahaman tentang rencana pembangunan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat paham tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam pembangunan. Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh Gubernur berdasarkan kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam kon- sultasi publik ulang yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan dalam konsultasi publik ulang atau ditolaknya keberatan dari pihak yang keberatan sebagaimana berda- sarkan rekomendasi tim kajian keberatan. Penetapan lokasi pembangunan berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk paling lama 1 tahun. Pengumuman penetapan lokasi pembangunan dilaksanakan dengan cara:
a) ditempelkan di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan, dan/ atau kantor kabupaten/kota dan di lokasi pembangunan. Pengumuman penetapan lokasi dilakukan selama paling kurang 14 hari kerja.
b) diumumkan melalui media cetak dan/ atau media elektronik. Pengumuman tersebut dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 kali penerbitan pada hari kerja dan pengumuman melalui media elektronik dilaksanakan melalui laman ( website ) pemerintah provinsi, pemerintah kabu- paten/kota atau instansi yang memerlukan tanah.
Pengumuman penetapan lokasi pem- bangunan dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja sejak dikeluarkan penetapan lokasi pembangunan. Untuk pengajuan Keberatan Penetapan Lokasi dapat diajukan dengan mekanisme sebagai berikut: a) diajukan ke
PTUN max. 30 hari kerja setelah pengu- muman Penetapan Lokasi; b) PTUN memutuskan dalam 30 hari kerja; c) keberatan atas putusan PTUN diajukan kepada MA (kasasi) max. 14 hari kerja; d) MA memutuskan maksimal 30 hari kerja, pengumuman dan keberatan tentang pene- tapan lokasi merupakan penerapan asas keterbukaan dalam hal informasi dan kesempatan untuk memperjuangkan ketidaksepakatan melalui pengadilan.
3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Gubernur dapat mendelegasikan kewe- nangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepen- tingan umum kepada bupati/walikota berdasarkan pertimbangan ef isiensi, efek- tif itas, kondisi geograf is, sumber daya ma- nusia, dan pertimbangan lainnya. Pelak- sanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan mutatis mutandis sesuai Pasal 8 sampai dengan Pasal 46 Perpres 71/2012. Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan kegiatan inventarisasi dan identif ikasi subjek dan objek pengadaan oleh Satuan Tugas yang dibentuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Hasil dari inventarisasi dan identif ikasi diumum- kan dalam bentuk peta bidang dan daftar nominatif, ini dimaksudkan agar masya- rakat bisa mencermati bila ada kekurangan dan ketidak setujuan dengan apa yang telah diumumkan serta bagi pelaksana pengada- an tanah mempunyai waktu untuk mem- benahi serta mengumumkan kembali hasil pembenahannya.
Setelah dilakukannya inventarisasi dan identif ikasi, selanjutnya dilakukan penilaian ganti kerugian oleh penilai independen. Penetapan ganti kerugian dilakukan oleh ketua pelaksana pengadaan tanah berda- sarkan hasil penilaian jasa penilai/penilai publik. Jasa penilai/penilai publik tersebut diadakan dan ditetapkan oleh ketua pelak- sana pengadaan tanah. Pelaksanaan penga-
Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
daan penilai dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari kerja. Nilai ganti rugi yang dinilai oleh penilai disampaikan kepada ketua pelaksana pengadaan tanah dengan berita acara penyerahan hasil penilaian, dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mene- tapkan ganti kerugian dalam musyawarah penetapan ganti kerugian. Mekanisme yang dipakai untuk menentukan penilai inde- penden adalah dengan lelang jasa penilaian oleh instansi yang memerlukan tanah, ini merupakan penerapan asas keterbukaan bagi profesi penilai untuk berkompetisi. Hasil penilaian dijadikan dasar musyawarah oleh pelaksana pengadaan tanah beserta instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak dalam jangka waktu 30 hari kerja. Musyawarah dilaksanakan untuk menetapkan bentuk ganti kerugian ber- dasarkan hasil penilaian ganti kerugian oleh penilai. Hasil kesepakatan dalam musya- warah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Asas keterbukaan di implementasikan pada saat musyawarah berupa kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pertanyaan dan keberatan tentang besaran ganti keru- gian yang didapat dan akan diberikan penjelasan oleh penilai independen. Selain itu juga mengetahui bisa tidaknya keberatan diakomodir dan diperhitungkan oleh peni- lai tersebut.
Pemberian ganti kerugian dibuat dalam berita acara pemberian ganti kerugian yang dilampiri dengan informasi sebagai berikut: a) daftar pihak yang berhak penerima ganti kerugian; b) bentuk dan besarnya ganti kerugian yang telah diberikan; c) daftar dan bukti pembayaran/kuitansi; dan d) berita acara pelepasan hak atas tanah atau penye- rahan tanah.
Pada saat pemberian ganti kerugian, pihak yang berhak menerima ganti kerugian wajib melakukan pelepasan hak dan menyerah- kan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah kepada instansi
yang memerlukan tanah melalui ketua pelaksana pengadaan tanah. Dalam proses ini keterbukaan diterapkan dengan doku- mentasi yang dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah.
4. Penyerahan Hasil
Penyerahan hasil pengadan tanah dalam kegiatan serah terima hasil pengadaan tanah oleh pelaksana pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah, berupa dokumen-dokumen pengadaan tanah, dan dilengkapi dengan pendoku- mentasian oleh instansi yang melaksanakan pengadaan tanah serta diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk ditindak lanjuti dengan kegiatan permo- honan hak atas tanah dan pelaksanaan pembangunan.

## F. Assessment Asas Keterbukaan
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Prinsip Free and Prior Informed Con- sent (FPIC)
Steni (2010) menyatakan dalam artikelnya FPIC bukan proses gelondongan atau sekali jadi, tetapi proses yang terus dilakukan tidak hanya ketika proyek hendak diusulkan tetapi juga pada saat proyek dilaksanakan hingga proyek berakhir. Artinya, setiap aktivitas dalam proyek yang berpengaruh terhadap komunitas harus menempuh proses FPIC. Untuk melihat sejauh mana FPIC dapat diterapkan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka diperlukan assessment antara asas keter- bukaan dan FPIC yang dirumuskan pada tabel 1.
Priyo KP, Rosye VC, Sudibyanung, Implementasi asas keterbukaan pada pengadaan tanah  ... 15-27
Tabel 1. Assessment Asas Keterbukaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Prinsip FPIC

## G. Permasalahan Dalam Penerapan Asas Keterbukaan
1. Harapan
Asas keterbukaan dalam kegiatan pengadaan tanah ditujukan agar dalam setiap kegiatan pengadaan tanah dijalankan dengan transparan. Asas ini membuka hak masyarakat untuk mem- peroleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlin- dungan terhadap hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara (UU No. 28 Tahun 1999).  Sejalan dengan itu Sumardjono (2007) dalam Baihaqi (2009) berpendapat bahwa sebagai implementasi asas keterbukaan dalam proses pengadaan tanah, masyarakat yang terkena dampak berhak memperoleh informasi tentang proyek dan dampaknya, kebijakan ganti kerugian, jadwal pembangunan, rencana pemukiman kembali dan lokasi pengganti (bila ada), serta hak masyarakat untuk menyampaikan keberatan
Dengan penerapan asas keterbukaan, masya- rakat yang berhak dapat dipenuhi hak-haknya, ini sejalan dengan prinsip-prinsip UU 2/2012 bahwa tanah untuk kepentingan umum harus
tersedia; hak masyarakat diakui dan diperlakukan secara adil; serta spekulasi tanah teratasi.
Penerapan asas ini dimulai sejak adanya renca- na pembangunan dengan sosialisasi kepada masyarakat yang berhak baik melalui media cetak maupun elektronik serta media sosial (web) di tempat instansi yang memerlukan tanah. Dengan adanya informasi ini diharapkan masyarakat tidak melepas hak atas tanahnya kepada orang lain (spekulan) dan masyarakat dapat mengetahui manfaat dan kemungkinan dampaknya, dalam melakukan sosialisasi bisa dilakukan beberapa kali baik secara bersama-sama maupun berkelompok, hal ini ditujukan untuk memberikan penjelasan dengan baik.
Tahapan selanjutnya adalah pendataan awal, dalam tahap ini agar diketahui objek dan subjek maka dilakukan dengan berinteraksi kepada pihak yang berhak serta aparat desa. Kegiatan dilanjutkan dengan konsultasi pubik yang dimak- sudkan agar tercapai kesepakatan dan kesepa- haman antara berbagai pihak yang terkait dengan kegitaan pengadaan tanah. Apabila kesepakatan dan kesepahaman telah terjadi proses pengadaan tanah akan relatif lebih lancar, walaupun untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman bukan suatu yang mudah. Masyarakat boleh menga- jukan keberatan kepada gubernur dan kepada pengadilan apabila penetapan lokasi pengadaan tanah telah diumumkan.
Tahapan verif ikasi dan inventarisasi yang menghasilkan produk akhir berupa peta bidang tanah dan daftar nominatif. Asas keterbukaan di implementasikan pada saat pengambilan data dengan melakukan interaksi dengan masyarakat yang berhak. Selain itu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengajukan keberatan pada saat pengumuman dan ditindaklanjuti dengan melakukan verif ikasi atau pembetulan yang diperlukan.
Setelah penunjukan tim penilai tanah inde- penden melalui mekanisme lelang jasa, dengan berbekal daftar nominatif dan peta bidang tanah yang telah diumumkan kepada masyarakat yang berhak, maka tim penilai independen melakukan tugasnya untuk menilai besaran ganti kerugian
24 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
yang didapat oleh masing-masing masyarakat yang berhak. Hasil penilaian ini merupakan hak mutlak dari tim penilai dan tidak boleh diubah oleh pihak lain. Selain itu hasil penilaian tim penilai inilah yang dijadikan dasar oleh panitia penga- daan tanah untuk bermusyawarah dengan masyarakat yang berhak dalam penentuan bentuk ganti kerugian.
Musyawarah penentuan bentuk ganti keru- gian dilakukan untuk mencari titik temu bentuk ganti kerugian, sedangkan untuk besaran ganti kerugian adalah hak dari penilai independen. Dalam proses musyawarah seharusnya para pihak berkedudukan seimbang atau sejajar. Sumar- djono (2007) menyatakan bahwa persyaratan yang diperlukan untuk tercapainya musyawarah secara sukarela dan bebas adalah: a) ketersediaan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang kegiatan tersebut; b) suasana yang kondusif untuk musyawarah; c) keterwakilan para pihak; serta dan d) kemampuan para pihak untuk mela- kukan negosiasi.
Apabila tidak ada jaminan bahwa tidak ada tipuan, kecurangan aparat, paksaan, intimidasi, atau kekerasan dalam proses musyawarah, dan pembayaran ganti rugi dilanggar yang terjadi adalah kesepakatan semu (Yusri 2014). Seperti dikemukakan dalam hasil penelitian Tianlajanu (2014) bahwa “dalam pelaksanaan musyawarah mengenai penetapan ganti rugi tanah kas desa di Desa Dibal dilaksanakan dengan para pihak memilik kedudukan yang sama/sejajar. Para pihak yang dimaksud adalah panitia pengadaan tanah kabupaten dan perangkat Desa Dibal. Setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan usul/pendapat, sehingga musya- warah dapat berlangsung secara kekeluargaan”. Lebih lanjut Purnayudha (2010) menyatakan bah- wa “musyawarah harus terjadi tanpa tekanan (sukarela), dan dilakukan antar pihak-pihak yang berkedudukan sejajar (“saling”).  Apabila di dalam musyawarah bentuk ganti kerugian masyarakat tidak sepakat mengenai besaran bentuk ganti kerugian, maka tim penilai independen lah yang mempertimbangkan bisa tidaknya keberatan itu diakomodir. Selain itu musyawarah ini telah
memenuhi prinsip free dari FPIC dimana kese- pakatan hanya mungkin dilakukan di atas ber- bagai pilihan bebas masyakarat dan persetujuan dikatakan tidak sah jika diperoleh melalui atau berlangsung di bawah tekanan maupun mani- pulasi (Steni 2010).
Steni (2010) menyatakan “FPIC merupakan konsep yang menekankan pelaksanaan negosiasi yang sederajat antara masyarakat dengan aktor di luarnya dimana masyarakat diberi hak penuh untuk menentukan prioritas atas wilayahnya. Singkatnya, masyarakat memiliki kedaulatan atas haknya. Hal itu berarti penolakan masyarakat atas pelaksanaan suatu proyek atau kegiatan pem- bangunan harus diterima sebagai kewajiban pihak lain (negara dan pemodal)”. Hal ini dapat memi- nimalisir terjadinya konflik, terutama konflik pertanahan antara pemrakarsa proyek dengan warga terdampak (Sawit Watch 2011).

## 2. Realitas di Lapangan
Penerapan asas keterbukaan dalam proses pengadaan tanah bukan hanya mengakibatkan transparansi informasi dan diakomodirnya hak- hak masyarakat yang berhak dengan lebih adil sesuai prinsip FPIC, akan tetapi juga mempunyai dampak negatif, antara lain:
a) Spekulan tanah masih tetap ada
Spekulan tanah dalam suatu kegiatan pengadaan tanah pasti dapat dijumpai. Salah satu penyebabnya adalah ketim- pangan ekonomi di Indonesia, di satu sisi ada masyarakat dengan perekonomian lemah yang sangat membutuhkan dana segar untuk kelangsungan hidup, sedang- kan di sisi lain ada para pemodal yang ber- tindak sebagai spekulan tanah. Ketim- pangan ini mengakibatkan timbulnya asimetri informasi dimana pihak dengan sumberdaya yang lebih baik akan dapat mengakses informasi yang lebih dari segi kualitas dan kuantitas. Berpegang pada prinsip informed dan prior pada FPIC maka untuk mengatasi hal itu diperlukan sosia- lisasi yang cukup secara kuantitas dan kualitas kepada masyarakat yang berhak dan
Priyo KP, Rosye VC, Sudibyanung, Implementasi asas keterbukaan pada pengadaan tanah  ... 15-27
terdampak. Sosialisasi tersebut mencakup tentang penting tidaknya mengalihkan hak atas tanah kepada orang lain (dalam hal ini pihak yang memerlukan tanah), agar masyarakat yang berhak dapat memperoleh ganti kerugian dengan harga yang baik.
b) Harga tanah yang cenderung meningkat Kenaikan harga tanah di lokasi dan sekitar tempat kegiatan pengadaan tanah adalah suatu yang sangat wajar sampai saat ini. Hal ini disebabkan karena adanya scarcity tanah, dimana tanah merupakan sumberdaya yang tidak dapat bertambah. Sifat tanah tersebut menjadikan permintaan kuantitas tanah akan selalu lebih besar dari jumlah pena- waran/menjual/melepaskan hak atas tanah yang ada. Untuk menyelesaikan perma- salahan ini bisa diatasi dengan: 1) mem- berikan tanah pengganti kepada pihak terdampak dengan lokasi berbeda/agak jauh dari lokasi pengadaan; 2) memberikan ganti rugi berupa uang, yang dimungkinkan untuk membeli tanah pengganti di sekitar lokasi; 3) memberikan uang panjar terha- dap tanah yang akan dibeli dengan perjan- jian akan dibayar bila ganti ruginya telah dilaksanakan.
c) P ihak yang tidak berkepentingan ikut bermain
Kelangkaan ( scarcity ) tanah dan asimetri informasi menarik banyak pihak untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya dalam proyek pengadaan tanah untuk ke- pentingan umum. Hal ini juga ditambah dengan lemahnya fungsi kontrol dari peme- rintah baik pusat maupun daerah, sehingga berujung proyek yang tidak selesai karena konflik dan sengketa dengan masyarakat di lokasi.
Sejalan dengan penerapan FPIC, Steni (2010) mengemukakan bahwa FPIC bukan proses gelondongan atau sekali jadi, tetapi proses yang terus dilakukan tidak hanya ketika proyek hendak diusulkan tetapi juga pada saat proyek dilak- sanakan hingga proyek berakhir. Artinya, setiap aktivitas dalam proyek yang berpengaruh ter-
hadap komunitas harus menempuh proses FPIC. Komunitas memiliki hak veto untuk menentukan setuju atau tidak atau merumuskan opsi lain terhadap suatu proyek pembangunan tersebut. Jika tidak setuju maka pengajuan atau pelak- sanaan proyek tersebut harus dihentikan. Jika ada opsi lain maka opsi-opsi tersebut harus masuk dalam kerangka perbaikan rencana atau imple- mentasi proyek.
Penerapan FPIC yang mengedepankan kepentingan masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat yang berhak dan terdapak kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Apabila mereka sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pembangunan, maka akan meminimalisir adanya pihak lain yang ingin mengambil keuntungan.

## H. Kesimpulan
Dalam implementasi asas keterbukaan terjadi gap antara penerapan dalam harapan dan realitas di lapangan. Gap tersebut bersumber pada kelangkaan sumberdaya/ tanah, ketimpangan ekonomi dan asimetri informasi di antara para pihak yang terlibat. Gap yang terjadi dalam im- plementasi asas keterbukaan signif ikan dengan adanya peran informasi dalam pengadaan tanah.
Penerapan asas keterbukaan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 merupakan suatu yang harus dilakukan, tetapi harus disertai dengan tiga hal penunjangnya. Pertama, harus diikuti oleh pem- berian pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara dalam men- dukung pelaksanaan pembangunan. Kedua, peran pemerintah dalam melindungi warganya dari spekulan. Ketiga, memberikan pendam- pingan sebelum dan sesudah kegiatan pengadaan tanah dan membantu dalam permasalahan mendapatkan tanah pengganti.
Proses pengadaan tidak sekedar prosedur dan mekanisme kaku, tetapi di dalamnya melibatkan manusia sebagai subyek dan obyek. Untuk itu perlu pendekatan yang humanis dalam menye-
26 Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei 2020
lesaikan permasalahan yang ada. Pengadopsian metode FPIC dapat menjadi solusi dalam menu- tup gap atau celah antara harapan dan realitas implemantasi asas keterbukaan.
Selain itu, dalam pelaksanaannya penyam- paian informasi harus sejalan dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Menurut undang-undang ini informasi mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal ini termasuk rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti, masuk pada bagian Informasi yang Dikecualikan (Pasal 17) karena digolongkan dalam informasi yang merugikan ketahanan ekonomi nasional. Pemberian informasi yang ada hanya dibatasi hanya pada pihak-pihak yang berkepentingan saja. Diharapkan melalui peraturan ini akan meminimalisir munculnya spekulan tanah yang akan merusak harga di lokasi akuisisi dan keru- gian pemilik asli.

## Daftar Pustaka
Aziz AT 2013, ‘Masalah pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU di Batang’, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN , No.40.
Baihaqi 2009, ‘Landasan yuridis terhadap aturan hukum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum’, Jurnal Ilmiah Peuradeun International Multidisciplinary, vol. II, no. 02. Baridwan 2003, ‘Good corporate governance:
aturan-aturan dalam governing mechanism”,
Prosiding Seminar sehari issue application
& research in corporate governance dalam rangka launching Pusat Studi Corporate Gov- ernance, FE UTY.
Budhiawan, H, Sudibyanung, Supriyanti, T, & Prasetyo, PK 2018, ‘Kajian urgensi kualitas dokumen persiapan sebagai dasar penetapan lokasi dalam menekan timbulnya perma- salahan dan memperlancar proses penga- daan tanah di Jawa Timur’, dalam Utami, W, Dewi, AR (ed), Hasil penelitian sistematis: multipurpose cadaster pengadaan tanah dan legalisasi aset , STPN Press, Yogyakarta.
Lisa, O 2012, ‘Asimetri informasi dan manajemen
laba: suatu tinjauan dalam hubungan keagenan’, Jurnal WIGA, vol. 2, no.1, dilihat pada 1 Oktober 2019, https:// media.neliti.com/media/publications/36615- ID-asimetri-informasi-dan-manajemen-laba- s u a t u - t i n j a u a n - d a l a m - h u b u n g a n - keagenan.pdf.
Mujiburohman, DA dan Kusmiarto 2013, ‘Aspek Hak Asasi Manusia dalam pengadaan tanah’, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN No.
40.
Mursalim 2005, ‘Income smooting dan motivasi investor: Studi empiris pada investor di BEJ’,
Simposium Nasional Akuntansi VIII , IAI. Padjo, M dan Salim, MN 2014, “Memetakan konflik dalam pengadaan tanah Bandara Komodo”, Bhumi, Jurnal Agraria dan Perta- nahan , No.40 Tahun 13, hlm. 545-562.
Purnayudha, DC 2010, ‘Permasalahan Hukum Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Di Kecamatan Sidomukti Salatiga’, Tesis pada Universitas Diponegoro,
Semarang.
Sudibyanung, Widarbo, K & Mustofa, FCDW 2019, ‘Permasalahan di dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala besar dan skala kecil serta solusinya di Daerah Istimewa Yogyakarta’, dalam Suyudi, B, Luthfi, AN dan Dewi, AR (ed), Penguatan kelembagaan dalam kebijakan pertanahan yang responsive, hasil penelitian sistematis dan strategis STPN tahun 2019 , STPN Press, Yogyakarta.
Sumardjono, MSW 2007, Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi , Penerbit Kompas, Jakarta.
Retnowati, E 2012, ‘Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen )’, Perspektif, vol. XVII, no. 1, hlm. 54-61, dilihat pada 1 Oktober 2019, https:// w w w.rese a rc h g a te. n e t / p u b l i c a t i o n / 312460901_Keterbukaan_informasi_publik_ dan_good_governance_Antara_das_sein_ dan_ das_sollen.
Sawit Watch 2011, Modul FPIC.
Scott, WR 2000, Financial accounting theory, Sec-
Priyo KP, Rosye VC, Sudibyanung, Implementasi asas keterbukaan pada pengadaan tanah  ... 15-27
ond Edition, Prentice Hall, Canada. Shohibuddin, M 2019, ‘Memahami dan menang- gulangi persoalan ketimpangan agraria’, Jurnal Agraria dan Pertanahan , Vol 5 No 1.
Suntoro, A 2019, ‘Penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum: perspektif HAM’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan , vol. 5, no. 1, hlm. 13-25.
Steni, B 2010, ‘Mengenal Free and Prior Informed Consent (FPIC)’, dilihat pada 21 April 2010, h t t p s : /
/ perkumpulanwallacea.wordpress.com/2014/ 07/23/mengenal-free-and-prior-informed- consent-fpic/.
Tianlajanu, A 2014, ‘Legalitas Pelepasan Tanah Kas
Desa Dibal untuk Pembangunan Jalan Tol Solo Mantingan’, Skripsi pada Fakultas
Hukum, Universitas Sebelas Maret.
Wulandari 2018, ‘Mewujudkan “good governance” melalui transparansi informasi publik’, Kompasiana, 7 Desember, dilihat pada 1 Oktober 2019, https:// w w w. k o m p a s i a n a . c o m / w l n 7 8 9 / 5c0a3e0e12ae94617b39e756/mewujudkan- good-governance-melalui-transparansi- informasi-publik.
Yusri M, 2012, ‘Analisis yuridis, ekonomi dan politik dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum’, Jurnal Iptek Pertanahan , vol. 2, no. 1.