NOMOR: 2 HALAMAN: 142 - 148 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.24776

## COMMUNITY PRACTICE MELALUI PROGRAM INOVASI
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI KOTA BANDUNG
Didin Dikayuana 1 , Sri Sulastri 2,* , Muhammad Fedryansyah 3
1, 2, 3 Pusat CSR. Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran
* korespondensi: sri.sulastri@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Community practice merupakan pendekatan partisipatif yang melibatkan  komunitas untuk terlibat dalam pembangunan di wilayah. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan proses kolaboratif pembangunan di wilayah melalui Program yang digagas oleh Pemerintah Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pembahasan secara deskriptif. Informan terdiri dari 20 yang meliputi aparat pemerintahan kecamatan, pemerintahan kelurahan, ketua RW, karang taruna, kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Lokasi penelitian dilakukan Di Kecamatan Ciumbuleuit dan Kecamatan Sindangjaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan (PIPPK) mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian masalah dan pembangunan di wilayahnya. Dampak lainnya adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan, memicu gotong royong antara anggota komunitas, pelestarian lingkungan dan nilai budaya, serta secara politik masyarakat terlibat dalam pembangunan di wilayah urban. Saran dari penelitian ini perlu peningkatan sosialisasi, pendampingan serta erlu adanya peningkatan kapasitas aparat kewilayahan melalui bimbingan teknis yang berkesinambungan terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
Kata Kunci : Community Practice, Pembangunan Urban, Pemberdayaan Komunitas

## ABSTRACT
Community practice is a participatory approach that involves the community to be involved in development in the region. This article aims to describe the collaborative process of development in the region through the Program initiated by the Government of the City of Bandung. The research method used is qualitative with a descriptive discussion. The informants consisted of 20 people who included sub-district government officials, village government officials, RW leaders, youth clubs,
NOMOR: 2 HALAMAN: 142 - 148 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.24776
Family Welfare Empowerment Groups (PKK) and Community Empowerment Institutions (LPM). The research location was conducted in Ciumbuleuit District and Sindangjaya District. The results showed that the Development Innovation and Regional Empowerment Program (PIPPK) encouraged community involvement in problem solving and development in the region. Other impacts are the improvement of knowledge and skills, triggering mutual cooperation between community members, environmental preservation and cultural values, and politically the community is involved in development in urban areas. Suggestions from this research need to increase socialization, assistance and the need to increase the capacity of the territorial apparatus through continuous technical guidance, especially in planning and implementing programs.
Keywords: Community Practice, Urban Development, Community Empowerment

## Latar Belakang
Pembangunan  di wilayah urban menjadi tantangan bagi pemerintah karena diperkirakan pada tahun 2025 mencapai 65 persen komunitas urban akan bertempat tinggal dan melakukan aktivitas sosial, ekonomi dan pembangunan lingkungan (Varol, 2010; Dow, 1997; Streeten 1997). Terkait dengan hal tersebut, kegagalan dalam pembangunan urban akan menyebabkan berbagai permasalahan seperti  kesenjangan ekonomi, kesehatan fisik dan mental, kondisi lingkungan yang buruk (Michael,2000; Sarlito,1992; Paykel et al 2000; Hert et al, 2011).
Secara teoritis, saat ini terjadi perubahan paradigma pembangunan dimana pemerintah bukan lagi stakeholder utama yang merencanakan dan menjalankan program bagi komunitas. Hal ini berpengaruh pada paradigma pembangunan di Indonesia  dengan  lebih dari tiga puluh tahun menganut pendekatan ‘top down’ yang cenderung sentralistik, pemerintah di masa reformasi saat ini bergerak pada paradigma pembangunan berbasis ‘pemberdayaan  komunitas  (Lindawati, 2012). Artinya pembangunan di wilayah urban harus diselenggarakan dengan pendekatan kerjasama antara pemerintah dengan komunitas. Hal tersebut sejalan dengan Rustiadi (2010) yang mengatakan bahwa pembangunan urban seharusnya dilakukan dengan partisipatif dan kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial termasuk keadilan dan kemandirian.
Sofeska (2016) selanjutnya menjelaskan partisipasi komunitas dilakukan bersamaan dengan inisiatif pemerintah lokal yang menjadi fasilitator dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Artinya pada saat program atau kegiatan dirumuskan  dan diimplementasikan, pemerintah bersifat pasif sedangkan komunitas menjadi aktor yang aktif dalam menentukan kebutuhan dan kegiatannya sendiri. Senada dengan hal tersebut, Glen (1993) kemudian mengatakan bahwa pencapaian tujuan bersama secara terintegrasi dengan melibatkan semua komponen dalam komunitas termasuk individu, pemerintah dan kelembagaan dalam perencanaan dan pelaksanaan dikenal dengan istilah community practice . Melihat pandangan tersebut, community practice juga dapat dipahami sebagai intervensi komunitas yang bertujuan untuk melibatkan komunitas dalam konteks pembangunan. Konsep ini menjadi relevan digunakan pada konteks urban karena dapat  memfasilitasi dan membantu para pemimpin dan organisasi lokal dalam memperkuat ikatan komunitas, pengembangan sumber daya, dan bekerjasama dengan struktur pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dengan cara meningkatkan inklusi dan keadilan sosial dan mengurangi hambatan eksklusif (Weil et al, 2013). Sejalan dengan hal tersebut, Checkoway (1997) dan  Mizrahi & Dodd (2013) mengatakan bahwa community practice memungkinkan implementasi pembangunan pada dua fokus yaitu individu dan perubahan sistem yang melibatkan ikatan kolektif dan mediasi antara komunitas dan pemerintah.
Secara lebih spesifik, community practice dalam pembangunan urban memiliki tujuan yaitu (1) mengembangkan kemampuan pengorganisasiaan dan kapabilitas dari individu dan kelompok; (2) membuat perencanaan sosial yang dapat di akses dan inklusif di dalam
NOMOR: 2 HALAMAN: 142 - 148 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.24776
komunitas; (3) menghubungkan sosial dan ekonomi kedalam komunitas; (4) advokasi dalam upaya koalisi secara lebih luas untuk menyelesaikan masalah dalam komunitas dan (5) menamankan sudut pandang keadilan sosial dalam proses perencanaan sosial (Weil dan Gamble, 1995). Maka dengan demikian, pendekatan community practice dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan urban yaitu kesejahteraan sosial dan keadilan.
Penelitian community practice di Indonesia terutama pada konteks pembangunan urban masih sangat minim. Pembahasan topik artikel dalam konteks Indonesia masih sangat minim mengingat bahwa literatur yang ada umumnya didominasi oleh kajian-kajian  dari konteks negara-negara maju seperti di Meksiko, Amerika Serikat, Inggris, Kanada  Delgado,  (2011), Nussbaum, 2011), Chambers, (2008); Noponen, (2005),  Shiva, (2010).  Dengan demikian artikel ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai community practice pada konteks pembagunan wilayah Urban di Indonesia.
Salah satu program yang berupaya untuk melibatkan  komunitas  dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah urban Indonesia  yaitu Kota Bandung. Melalui Peraturan  Walikota Bandung  Nomor 436 Tahun 2015,    Pemerintah Kota Bandung meluncurkan  Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahaan (PIPPK).  Tujuan dari program  ini  adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di kelurahan yang diorientasikan pada pembangunan komunitas  setempat dengan pendekatan inovasi, desentralisasi dan kolaborasi dengan kebutuhan serta kemampuan komunitas kelurahan yang didukung sistem pendampingan, pengawasan dan pengendalian yang efektif.
Berdasarkan  hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji pelibatan komunitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Program PIPPK  dilihat dari sudut pandang community practice .

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan dalam memahami sebuah fenomena pemberdayaan berdasarkan gambaran secara menyeluruh yang menjelaskan tentang padangan informan secara terperinci.
Guna memperoleh informasi yang sesuai yang diharapkan dari penelitian ini, maka peneliti memilih informan yang mengetahui secara langsung ataupun terlibat dengan penelitian ini. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Ciumbuleuit dan Kelurahan Sindangjaya. Teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan analisis data primer dengan cara deep interview dan data sekunder dari sumber-sumber literatur seperti peraturan walikota, media cetak, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat proses  implementasi PIPPK mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

## Pembahasan
Kota Bandung memiliki tujuan untuk menuju  Bandung Empowerment City. Salah satu bentuk dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan PIPPK. Pemerintah Daerah Kota Bandung pada tahun 2015 membuat pedoman tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung yaitu Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015, dimana dalam perwal ini merupakan salah satu janji Walikota Bandung mengenai inovasi daerah, dimana dalam  pembangunan di Kota Bandung peran serta komunitas  dalam pembangunan kewilayahannya dilibatsertakan.
Berdasarkan  Peraturan Walikota  tersebut di atas disebutkan bahwa maksud dari program inovasi ini untuk meningkatkan tugas, peran, dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh stakeholder Lembaga  Kemasyarakatan  Kelurahan (LKK)  dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan komunitas,  sehingga perencanaan pembangunan kewilayahan didasarkan pada input dari  lembaga  komunitas  seperti RW, karang taruna, PKK dan LPM, dimana programnya tersebut akan dititipkan di dokumen penggunaan anggaran kelurahan. Dengan adanya PIPPK, difokuskan pada semangat kebersamaan, desentralisasi, dan mendorong kemampuan leadership setiap aparat kewilayahan.
Sasaran dari PIPPK adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di kelurahan yang diorientasikan pada pembangunan komunitas setempat dengan pendekatan inovasi, desentralisasi dan kolaborasi dengan kebutuhan serta kemampuan komunitas  Kelurahan yang didukung sistem pendampingan, pengawasan dan
NOMOR: 2 HALAMAN: 142 - 148 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.24776
pengendalian yang efektif. Untuk lebih jelasnya berikut proses pelaksanaan program PIPPK Kota Bandung yaitu :

## Gambar Proses Pelaksanaan PIPPK Kota Bandung
Sumber   : Perwal Bandung Nomor 436 Tahun 2015  tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PIPPK Kota Bandung
Berdasarkan dari bagan tersebut, tahap awal adalah tahap persiapan yang kemudian diikuti oleh tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi. Berikut pemaparan proses pelaksanaan PIPPK yaitu :

## A. Perencanaan
Pada tahap persiapan beberapa pihak terlibat dalam program ini yaitu sosialisasi yang dilaksanakan oleh tim pengarah pelaksanaan. Pada tahap ini, lembaga komunitas seperti RW, Karang taruna, PKK dan LPM diberikan kesempatan untuk menyusun sendiri program-program yang akan dilaksanakan. Berdasarkan temuan dilapangan, ketua RW merancang program yang berkaitan dengan  Infrastruktur  social diperuntukan ketertiban, kebersihan, keindahan lingkup RW.
Pada saaat perencanaan program tersebut, Ketua RW mengumpulkan aspirasi dari dari  komunitas  dan Ketua Rukun tetangga (RT) yang dilakukan setelah pengumuman pembukaan program PIPPK disebarluaskan oleh pemerintah Kelurahan. Sedangkan untuk Karang Taruna perencanaan kegiatan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan bidang olahraga,  kesenian dan  pelatihan  keterampilan.  Program-program tersebut biasanya berdasarkan kepada kebutuhan
pemuda untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga, kesenian dan pelatihan. Rancangan kegiatan Karang taruna dilakukan melalui musyawarah karang taruna yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun.
Selanjutnya adalah Kelompok PKK merancang program yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan keagamaan. Program- program tersebut dilandasi oleh keperluan keluarga untuk memiliki pengetahuan dan fasilitas yang menunjang kebeutuhan keluarga di lingkungan kelurahan. Sedangkan LPM diarahkan kepada  Peningkatan  kapasitas  pengurus dan pelaku pembangunan seperti Ketua RW, Ketua RT, dan lembaga kekomunitasan lainnya. Bentuk dari program LPM bisa dilihat dari kegiatan pelatihan dan sosialisasi terkait leadership dan kebijakan terbaru yang berkaitan dengan komunitas.
Pada tahap perencanaan ini, Pemerintah Kota Bandung melalui Program PIPPK memberikan kesempatan bagi komunitas untuk mengidentifikasi kebutuhannya masing-masing yang kemudian diajukan dalam musyawarah pembangunan di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan. setelah usulan direkapitulasi oleh pemerintah setempat, usulan tersebut dibahas legislatif dan menghasilkan dokumen pelaksanaan anggaran. Sistem lain dalam PIPPK adalah sistem adminsitrasi keuangan pemerintah.
Pemerintah Kota Bandung mengganggarkan dana Rp. 100 juta untuk masing- masing lembaga kekomunitasan.  Dana PIPPK seluruhnya bersumber dari APBD Kota Bandung, oleh karena itu proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban wajib mengikuti sistem yang berlaku dalam sistem keuangan pemerintah seperti proses pengadaan barang dan jasa, proses pencairan dana, proses penggunaan dana sampai proses pertanggung-jawaban. Auditnya pun sama seperti audit yang dilakukan pada kegiatan pemerintah lainnya
Berdasarkan kepada alur perencanaan tersebut diketahui adanya kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan komunitas di level daerah. Kolaborasi tersebut dilihat kepada keleluasaan lembaga kekomunitasan untuk merencanakan dan menyusun sendiri kebutuhannya yang dilanjutan dengan kesesuaian program dengan agenda Pemerintah Kota Bandung yang diwakili pemerintah  kelurahan  dan kecamatan. Pada kegiatan ini, Kolaborasi yang ada dalam aspek perencanaan sejalan dengan pendapat  Weil et all  (2013) yang  menyebutkan
NOMOR: 2 HALAMAN: 142 - 148 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.24776
bahwa dalam praktiknya, community practice mendorong pelibatan komunitas dalam   dalam perencanaan, pembuatan kebijakan tentang pemberian layanan, serta prioritas utama dalam perencanaan sosial dan pembangunan.  Artinya, secara konseptual, perencanaan dari Program PIPPK sejalan dengan konsep elaborasi dari Community Practice .
Namun pada aspek perencanaan juga ditemukan adanya hambatan tidka semua anggota komunitas terlibat aktif dalam perencanaan dikarenakan kurangnya informasi dari kelembagaan masyarakat (PKK, RW, Karang Taruna, LPM), kemudian dalam proses e-budgeting terkendala dalam  pemprosesan data yang kompleks dan tidak dipahami secara menyeluruh oleh sumberdaya manusia lembagaan kemasyarakatan (PKK, RW, karang taruna, LPM). Kemudian adanya oknum yang dominan dalam menentukan program yang diajukan ketimbang bermusyawarah  bersama. Hal-hal demikian berdampak kepada pelasakaan dan outcome dari pelaksanaan Program PIPPK.

## B. Pelaksanaan
Selanjutnya, tahap pelaksanaan yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup kegiatan dan daftar penggunan anggaran kelurahan. Kegiatan  yang  difokuskan  pada  PIPPK berkaitan  dengan  infrastruktur  skala kecil kewilayahan, kebersihan dan penghijauan wilayah, peningkatan  kemampuan social  dan  ekonomi komunitas  di  wilayah,  hingga  penguatan kelembagaan  pada lembaga  kekomunitasan kelurahan  di  masing-masing wilayah.  Kegiatan tersebut tentunya di tujukan untuk mengakselerasi
pemerataan pembangunan di setiap wilayah Kota Bandung  dengan  melibatkan peran serta komunitas.
Pada tahap ini, anggaran untuk kegiatan yang direncanakan dan disepakati Bersama antara Komunitas di wilayah dengan Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan direalisasikan dalam bentuk kegiatan. Sebagai contoh, Karang Taruna mengajukan  program yang berakitan dengan pelatihan ketermapilan untuk menjahit, maka sesuai dengan aturan dari Pemerintah Kota Bandung program tersebut durealisasikan dalam bentuk pelatihan. Begitupun dengan program- program ajuan lainnya dari setiap lembaga kekomunitas  akan turun lewat kegiatan kegiatan.
Berdasarkan wawancara praobservasi dengan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Kota Bandung diketahui bahwa dari jumlah 30 kecamatan di Kota Bandung yang di dalamnya terdiri dari 151 kelurahan, sudah melaksanakan secara serentak sejak tahun 2015, dan difokuskan pada perbaikan infrastruktur yaitu mencapai 40%, kebersihan 20%, sosial ekonomi 20%, dan pemberdayaan 20%.
Kegiatan  yang  difokuskan  pada  PIPPK berkaitan  dengan  infrastruktur  skala kecil kewilayahan, kebersihan dan penghijauan wilayah, peningkatan  kemampuan sosial  dan  ekonomi komunitas  di  wilayah,  hingga  penguatan kelembagaan pada lembaga  kekomunitasan kelurahan  di  masing-masing wilayah.  Kegiatan tersebut tentunya di tujukan untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan di setiap wilayah Kota Bandung  dengan  melibatkan peran serta komunitas.
Tabel Fokus Kegiatan PIPPK Tahun 2015-2018
(Sumber: Buku PIPPK 2018)
Fokus kegiatan tersebut menjadi pemantik bagi  komunitas  untuk mengelola wilayahnya dengan  melakukan  berbagai  inovasi.  Pada focus kegiatan  infrastruktur  di beberapa wilayah berinovasi membuat penerangan jalan lingkungan dan  merehab kantor  lembaga  kekomunitasan, pada  tahun  2018  terdapat  491  unit  kantor  yang
mampu di rehab dan 588701 m2 jalan lingkungan yang dihasilkan  melalui  PIPPK.  Kemudian  pada focus  kebersihan  dan  penghijauan  di  beberapa wilayah berinovasi  dengan  mengadakan  kegiatan pekan  kebersihan  serta  menciptakan  ruang terbuka  hijau  di  tingkat  kelurahan  melalui pemeliharaan taman-taman kelurahan, pada tahun
NOMOR: 2 HALAMAN: 142 - 148 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.24776
2018 terdapat 58 unit taman sekaligus lahan urban farming yang  dilakukan melalui  program  PIPPK. Selanjutnya pada focus  social  dan  ekonomi  di beberapa wilayah berinovasi  dengan melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan  komunitas  salah satunya  pelatihan kewirausahaan untuk  meningkatkan kemampuan komunitas. Terakhir,
pada penguatan kelembagaan  di  beberapa  wilayah berinovasi dengan    membuat    bagan    struktur    lembaga kekomunitasan  serta perlengkapan lembaga seperti seragam lembaga kekomunitasan.
Pada aspek pelaksanaan kegiatan juga terdapat kerjasama antara pemerintah Kota Bandungan dengan komunitas di wilayah. Hal tersebut dapat dilihat dari pembagian peran antara pemerintah dengan Komuntias seperti pemerintah Kota Bandung berperan sebagai penyedia kegiatan atau barang dan komunitas sebagai sasaran atau pelaksanaan kegiatan di kewilayahan. Sebagai contoh, pemerintah menyediakan bahan baku truk pengangkut sampah dan mesin pencacah untuk digunakan sebagai infrastruktur penunjang program Bank Sampah.  Peran dari komunitas adalah sebagai pelaksana kegiatan tersebut sperti dalam sosialisasi program, pengangkutan sampah, pengolahan sampah sampai kepada penjualan. Hal tersebut menunjukan adanya kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dengan komunitas di wilayah.

## C. Monitoring dan Evaluasi
Proses terakhir dari Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) adalah monitoring dan evaluasi. Proses ini dilakukan secara dua arah yaitu oleh pemerintah Kota Bandung dan komunitas. Pemerintah kota Bandung  melakukan monitoring di setiap Kelurahan di Kota Bandung dengan cara observasi hasil dari pelaksanaan kegiatan. Proses lainnya yaitu secara administratif dengan membandikang realisasi kegiatan dengan anggaran yang diajukan. Hal tersebut untuk memastikan tidak adanya korupsi baik dari Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan maupun oleh lembaga kemasyarakatan kelurahan (PKK, karang karuna, LPM, RW).
Evaluasi kedua yaitu dilihat dari sudut pandang komunitas dimana setiap orang diwilayah saling mengawasi dan bersaing satu dengan yang lainnya. Mengawasi dalam artian agar kegiatan dari program tersebut tidak sia-sia maka penting untuk terlibat dalam perencanaan program. Selain itu, masyarakat memiliki andil dalam pencegahan tindak korupsi dari Program Inovasi Pembangunan
dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Sedangkan pada aspek kedua, adanya persaingan secara positif antar kewilayahan untuk menjadi wilayah yang paling maju dan inovatif. Hal tersebut dilihat dari program-program yang semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan wilayah seperti di Kelurahan Cidadap masyarakat berupaya mengkhias wilayahnya dengan konsep urban farming , sedangkan diwilayah Ciumbulit berfokus kepada pengelolaan bank Sampah. Artinya persaingan tersebut berpengaruh positif kepada sifat kompetitif masyarakat untuk bersaing secara positif.

## Kesimpulan
Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) merupakan program yang bersentuhan langsung dengan komunitas karena sebagian komunitas ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.  Implikasi dari inisatif Program PIPPK adanya perubahan di  masyarakat untuk menentukan sendiri penyelesaian permasalahan ditingkat wilayahnya. Perubahan yang terjadi dapat dipahami juga sebagai peemberdayaan. Pemberdayaan dipahami tidak hanya sebagai mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat.  Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuh kembangkan nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambah sosial budaya (Hikmat, 2001). Hal tersebut sejalan dengan dampak yang ditimbulkan oleh Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) seperti komunitas diberikan kebebasan untuk merencanakan program sesuai kebutuhannya, komunitas dilibatkan dalam rangka pembangunan wilayah, komunitas mendapatkan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan, lingkungan menjadi lebih terawat dan bersih, kebutuhan dasar akan sanitasi diperhatikan lewat pembangunan infrastruktur, pelesatarian budaya seperti pencak silat dan karinding masih berlangsung karena adanya dukungan kegiatan dari pemerintah. Oleh sebab itu, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) berimplikasi kepada pemberdayaan ditingkat wilayah.
Namun dalam tataran implementasinya di komunitas  masih didominasi oleh segelintir anggota  komunitas  yang aktif berkegiatan di tingkat kelurahan, sehingga partisipasi komunitas
NOMOR: 2 HALAMAN: 142 - 148 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i2.24776
secara menyeluruh masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah kewilayahan.
Untuk mengoptimalkan program pemberdayaan perempuan melalui PIPPK sesuai dengan permasalahan diatas dapat kami sarankan sebagai berikut :
1. Perlu peningkatan sosialisasi program pemberdayaan melalui PIPPK sejak penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program 2. Perlu adanya pendampingan program PIPPK karena tidak seluruh komunitas yang menjadi sasaran penerima program memiliki pengetahuan yang memadai terhadap program yang digulirkan
3. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparat kewilayahan melalui bimbingan teknis yang berkesinambungan terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program sehingga dapat mencegah potensi pelanggaran

## Daftar Pustaka
Checkoway, B. 1997. Core concepts for community change. Journal of Community Practice, 4(1), 11–29. doi:10.1300/J125v04n01_02
Delgado, Melvin. 2000. Community Social Work Practice in an Urban Context. New York : Oxford University Press
Dow, W. N. (1997). An urbanizing world. In U. Kirdar (Ed.), Cities fit for people (pp. 27- 9). New York: United Nations Publications.
Glen, Andrew (1993), “Methods and Themes in Community Practice” in Butcher, H., et all (eds). Community  And Public Policy. London: Pluto
Hert, M., Correll, C.U., Bobes, J., Cetkovich- Bakmas, M., Cohen, D.A.N., Asai, I., et al., 2011. Physical illness in patients with severe mental disorders. I. Prevalence, impact of medications and disparities in health care. World Psych. 10, 5277.
Hikmat, R. Harry. 2001. Strategi Pemberadyaan masyarakat. Bandung. Humaniora Utama Press (HUP)
Micahel, J Anthony. 2000. The Urban Environment and Health in a World of Increasing Globalization : Issues for developing
countries. Bulltein of the World Health Organization, Vol  78:9
Mizrahi, T., & Dodd, S. J. 2013. MSW students’ perspectives on social work goals and social activism before and after completing graduate education. Journal of Social Work Education, 49(4), 580– 600.
Paykel, E.S., Abbott, R., Jenkins, R., Brugha, T.S., Meltzer, H., 2000. Urbanrural mental health differences in Great Britain: findings from the National Morbidity Survey. Psychol. Med. 30, 269280
Rustiadi, Ernan. 2010. Paradigma Baru Proses Perencanaan Pengembangan Wilayah. Institut Pertanian Bogor.
Sarlito. WS. 1992. Psikologi Lingkungan. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sofeska, Emilijia. (2016). Relevant Factos in Sustainable Urban Development of Urban Planning Methodology and Implementation of Concepts for Sustainable Planning ( Planning Documentation for the Master Plan Skopje 2001-2020. Procedia Environmental Sciences 34  (2016)  140 – 151
Streeten, P. (1997). The culture of cities and citizens. In O. Kirdar (Ed.), Cities fit for people (pp. 198-204). New York: United Nations Publications.
Varol,C.,Ercoskun,O.,Gurer.Y.2010. Local participatory mechanisms and collective actions for sustainable urban development in Turkey. Habitat International.xxx. Article in Press; through human development. Melbourne, Australia: Cambridge University Press.
Weil, Marie., Reisch, Micahel., Ohmer, Mary. (2013). The Handbook of Community Practice. United states of America; SAGE Publications