e-ISSN: 2615-7004

## PENGARUH PEMAHAMAN DAMPAK KORUPSI TERHADAP MINAT MASYARAKAT SEBAGAI CITIZEN CONTROL
Saadah*,Syakieb Arsalan, Dini Verdania Latif Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Indonesia Email: saadah.5507@widyatama.ac.id*

## ABSTRACT
Corruption  is  defined  as  "misuse  of  public  office  for  personal  gain".  This  definition  leads  to corruption  being  concentrated  in  the  hands  of the  elite. Corruption  interferes  with  governance  practices, reducing public funds available to support economic  growth  programs, in turn, will reduce public trust  in the  government.  To  prevent  corruption,  the  government  develops  e-government.  The  implementation  of e-government aims to enable the government to provide information on the administration of government activities  in  a  transparent  and  accountable  manner  and  to  make  it  easier  for  the  public  to  access  this information. With the ease of access, it is expected that the community can participate in overseeing the government  activities  as  citizen  control.  The  interest  of  the  community  as  citizen  control  can  also  be influenced  by  people's  understanding  of the  impact  of  corruption.  If  the  public  is  aware  of losses  due  to corruption,  the  community  will  be  encouraged  to  monitor  the  government  carefully.  This  study  aims  to determine  the  effect  of  understanding  the  impact  of  corruption  on  community  interest  as  citizen  control. This research is an explanatory research. Sample in this study are residents of the city of Bandung. The results  of  the  study  indicate  that  understanding  the  impact  of  corruption  by  the  public  has  an  effect  on people's interest as citizen control.
Keywords: corruption, transparency, accountability, citizen control

## ABSTRAK
Korupsi didefinisikan sebagai "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi". Definisi ini  mengarah  korupsi  adalah  terkonsentrasi  di  tangan  para  elit.  Korupsi  mengganggu  praktik  tata  kelola pemerintahan, mengurangi dana publik yang tersedia untuk mendukung program pertumbuhan ekonomi, yang,  pada  akhirnya  akan  menyebabkan  berkurangnya  kepercayaan  publik    pada  pemerintahan.  Untuk mencegah  terjadinya  korupsi  pemerintah  mengembangkan e-government .  Penerapan e-government bertujuan  agar  pemerintah  mampu  memberikan  informasi  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan secara  transparan  dan  akuntabel  serta  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  mengakses informasi tersebut. Dengan kemudahan akses tersebut, diharapkan masyarakat dapat berpartisipsi dalam mengawasi jalannya pemerintahan sebagai citizen control . Minat  masyarakat sebagai citizen control juga dapat  di  pengaruhi  oleh  pemahaman  masyarakat  mengenai  dampak  korupsi.  Jika  masyarakat mengetahui  kerugian  akibat  adanya  korupsi  maka  masyarakat  akan  terpacu  untuk  mengawasi pemerintahan secara seksama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman dampak korupsi  terhadap  minat  masyarakat  sebagai citizen  control .  Penelitian  ini  merupakan  penelitian eksplanatori.  Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  warga  kota  Bandung.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pemahaman  dampak korupsi  oleh  masyarakat berpengaruh  terhadap  minat  masyarakat sebagai citizen control .
Kata kunci: korupsi, transparasi, akuntabilitas, citizen control
Submitted : 1 Agustus 2019. Revised : 30 September 2019. Published : 24 Desember 2019
e-ISSN: 2615-7004

## PENDAHULUAN
Survei  yang  di  lakukan  oleh Transprency  International pada  tahun  2018  menunjukkan bahwa korupsi banyak terjadi pada negara yang memiliki fondasi demokrasi lemah. Politisi yang tidak  demokratis  dan  populis  dapat  menggunakan  jabatannya  untuk  mengambil  keuntungan untuk kepentingan pribadi. Hasil ini di peroleh dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan Indeks Persepsi Korupsi. Indeks ini diukur dengan meggunakan 13 sumber data berbeda yang memberikan persepsi korupsi sektor publik dari pelaku bisnis dan juga pejabat negara. Indeks ini juga meliputi kebijakan negara dan penilaian kelembagaan bank pembangunan, serta survey opini eksekutif forum ekonomi dunia dan para pakar.
Pada  tahun  2018,  indeks  menunjukkan  bahwa  lebih  dua  pertiga  negara  di  dunia mendapat  nilai  yang  rendah,  di  bawah  50.  Nilai  indeks  yang  tertinggi  adalah  100  yang menunjukkan bahwa suatu negara bebas dari korupsi dan nilai nol menunjukkan bahwa suatu negara adalah negara yang tingkat korupsinya paling tinggi. Dari 180 negara di dunia, Denmark dan Selandia Baru menduduki tempat pertama dan Somalia berada di posisi juru kunci. Negara yang  demokrasi  penuh  memiliki  Indeks  rata  rata  sebesar  75,  demokrasi  yang  cacat  rata-rata nilainya adalah 49 dan rezim otokratis rata-rata 30 (Khidhir, 2019).
Persepsi  korupsi  menurut  tingkat  ASEAN  skor  indeks  tidak  banyak  berubah  jika dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Negara  yang  memiliki  skor  tertinggi  adalah  Singapura,  yang berada pada ranking ke 3 dunia. Indonesia hanya berada pada peringkat ke 89 dunia. Meskipun skor  tersebut  mengalami  peningkatan  jika  di  bandingkan  tahun  sebelumnya,  namun  posisi tersebut  belum  dapat  dikatakan  baik,  karena  skornya  hanya  37.  Skor  ini  menunjukkan  masih tingginya  tingkat korupsi  di  Indonesia.  Gambar  1  menunjukkan  Indeks  Persepsi  Korupsi  untuk negara-negara ASEAN.
Korupsi  akan  berdampak  besar  pada  kemakmuran  negara.  Berdasarkan  data  dari Tranparansi  Internasional  Indonesia  (TII)  hampir  sekitar  30-40  persen  dana  APBN  dan  APBD hilang  karena  kasus  korupsi.  Kasus  korupsi  yang  terbanyak  adalah  untuk  pengadaan  barang dan  jasa  oleh  pemerintah  yang  berjumlah  70  persennya.  Presiden  Indonesia,  Joko  Widodo menegaskan bahwa korupsi menyebabkan kerugian finansial bagi negara dan juga merupakan kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Untuk  mencegah  korupsi,  Presiden  mengatakan  bahwa mekanisme  birokrasi  harus  diarahkan  dengan  menggunakan  sistem e-government .  Sistem e government membuat  birokrasi  dapat  dilakukan  dengan  lebih  efisien  sehingga  akan meningkatkan  layanan  publik  dan  memperkuat  transparasi  dan  akuntabilitas  pemerintahan. Presiden  Jokowi  juga  menegaskan    bahwa  kunci  utama  dalam  mencegah  dan  memerangi korupsi adalah partisipasi masyarakat (Setiawan, 2015).
e-ISSN: 2615-7004
Sumber : https://theaseanpost.com/article/corruption-how-asean-performing Gambar 1. Indeks Persepsi Korupsi Negara-Negara ASEAN
Berdasarkan uraian di atas, bahwa korupsi berdampak pada kemakmuran suatu negara, maka  pemerintah  membuat  sistem e  government dengan  maksud  untuk  mencegah  terjadinya korupsi.  Kunci  utama  mencegah  korupsi  dengan  sistem e  government adalah  dengan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus  berperan aktif  sebagai citizen control . Peran ini akan maksimal  jika  masyarakat  mengetahui  dampak  buruk  akibat  korupsi.    Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  pengaruh  pemahaman  masyarakat  terhadap  minat  masyarakat  berperan sebagai citizen control .

## TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## E-Government
Pengertian e-government menurut  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (United  Nation,  2016) adalah  pengguanaan  internet  dan  web  untuk  memberikan  informasi  berkaitan  degan  aktivitas pemerintah  dan  memberikan  layanan  kepada  masyarakat.  Untuk  mencapai  efektivitas  dalam mengimplementasikan e-government ,  informasi  keuangan  terkandung  dalam e-government harus  transparan  dan  akuntabel  transparansi  informasi  keuangan  adalah  informasi  tentang anggaran yang mengacu pada ketersediaan informasi tentang peraturan penganggaran, proses penganggaran,  transparansi  mengenai  pendapatan  dan  pengeluaran  pemerintah,  dan manajemen aset.  Transparansi juga mencakup informasi yang memberikan pemahaman yang jelas  kepada  publik  mengenai  pengambilan  keputusan  dan  informasi  anggaran.  Informasi  lain
e-ISSN: 2615-7004
yang diperlukan adalah informasi tentang kinerja pemerintah, yang meliputi pelaporan realisasi anggaran, proses pemantauan (Hladchenko, 2016).
Tujuan  dari  implementasi e-government adalah  untuk  meningkatkan  layanan  kepada msyarakat,  bisnis  dan  industri.  Selain  itu,  tujuan  dari e-government adalah  untuk menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat  secara  transparan.  Masyarakat  dapat  dengan mudah melakukan akses untuk mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan adanya informasi yang transparan, masyarakat  dapat berpartisipasi untuk mengawasi jalannya  pemerintahan  sehingga  pada  akhirnya  berdampak  pada  berkurangknya  korupsi, e- government memberikan  pendekatan  baru  yaitu  pemerintah  yang  lebih  berfokus  kepada kepentingan warga masyarakat dan mempromosikan antikorupsi.

## Dampak Korupsi
Korupsi  dalam  pemerintahan  didefinisikan  sebagai  "penyalahgunaan  jabatan  publik untuk  keuntungan  pribadi".  Definisi  ini  mengarah  korupsi  terkonsentrasi  di  tangan  elit  yang termasuk kelompok  berpenghasilan  tinggi.  Korupsi  juga mempengaruhi  besarnya  pengeluaran layanan  pemerintah.  Pengeluaran  pemerintah  akan  semakin  besar,  akibatnya  korupsi  sangat merugikan  bagi  masyarakat  yang  sangat  bergantung  pada  pemerintah,  yaitu  masyarakat  dari golongan  miskin  (Wong,  2017).  Korupsi  pada  pemerintahan  dimungkinkan  terjadi  pada pemerintah  dan  regim  yang  berkuasa  menyediakan  peluang  tersebut,  dengan  cara mengabaikan  institusi  pencegah  korupsi  ataupun  para  penguasa  terlibat  melakukan  korupsi. Berbagai  jenis  korupsi  yang  sering  terjadi  dalam  pemerintahan  adalah  kasus  penyuapan, pencurian  aset  negara  dan  penggelapan  pajak.  Kasus  penyuapan  terbanyak  dilakukan  di bidang  pengadaan  barang  dan jasa.  Pengusaha  akan  memberikan  suap  kepada  pejabat  agar mereka mendapatkan kontrak pemerintah. Kasus suap juga terjadi pada proses perijinan,  dan kasus  hukum  seperti  penggelapan  pajak,  pencurian  aset  dan  pencucian  uang.  Korupsi  juga dapat memanipulasi pendapatan dan pengeluaran publik. Korupsi akan berdampak buruk bagi pemerintah  dan  masyarakat.  Dampak  korupsi  dapat  ditinjau  dari  dua  aspek  yaitu  aspek ekonomi dan sosial.
Dampak ekonomi akibat terjadinya korupsi adalah dengan meningkatnya nilai investasi. Investasi  memerlukan biaya yang besar dengan cara memanipulasi pengeluaran yang  berupa mark  up .  Nilai  investasi  yang  tinggi  juga  di  sebabkan  adanya  kasus  penyuapan.  Pengusaha akan  menyuap  pejabat  untuk  mendapatkan  kontrak,  sehingga  biaya  kontrak  akan  semakin besar.  Akibat  adanya  kesempatan  melakukan  korupsi  pada  investasi  maka  pemerintah  akan mengalihkan komposisi pengeluaran publik. Pengeluaran publik lebih banyak digunakan untuk
e-ISSN: 2615-7004
membeli peralatan baru di bandingkan dengan pengeluaran yang diperlukan untuk fungsi dasar (pendidikan  dan  kesehatan)  karena  pada  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  lebih  sedikit peluang  untuk  mendapatakan  komisi.  Dari  sisi  pendapatan  korupsi  dapat  mengurangi penerimaan  pemerintah  melalui  pajak.  karena  pembayaran  pajak  dapat  di  kompromikan (Šumah, 2018).
Korupsi  juga  berdampak  pada  aspek  sosial.  Korupsi  mengakibatkan  pemerintah  tidak mampu memberikan investasi publik yang berkualitas, menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang akan  menjadi  beban  bagi  pelaku  ekonomi.  Kondisi  ini  berdampak  pada  mahalnya  harga  jasa pelayanan  publik  seperti  biaya  pendidikan  dan  kesehatan  ekonomi  biaya  tinggi  juga menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan (KPK, 2019).
Ketimpangan  pendapatan  telah  terbukti  berbahaya  bagi  pertumbuhan  ekonomi.  Jika korupsi  meningkatkan  ketimpangan  pendapatan,  juga  akan  mengurangi  pertumbuhan  dan dengan  demikian  memperburuk  kemiskinan.  Korupsi  dapat  menghambat  pemerintah mengurangi  kemiskinan.  Kemiskinan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  akan  mengakibatkan meningkatnya angka kiminalitas (Petersen & Schoof, 2015).
Dampak  sosial  lain  akibat  terjadinya  korupsi  adalah  berkurangnya  kepercayaan  publik kepada pemerintah, karena Korupsi mengganggu praktik tata kelola pemerintahan.  Pemerintah mengurangi  penyediaan  layanan  publik  dan    mengurangi  dana  publik  yang  tersedia  untuk mendukung  secara  efektif  program  pertumbuhan  ekonomi,  dan  mengurangi  kemampuan pemerintah untuk membantu warganya khususnya warga yang miskin (Chetwynd, Chetwynd, & Spector, 2003).

## Citizen Control
Partisipasi warga negara sebagai citizen control dalam hal manajemen keuangan adalah berpartisipasi dalam hal mengawasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Setiap manajer publik dalam kerangka akuntabilitas harus menetapkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan undang-undang  dan  peraturan  yang  ada,  biasanya  dalam  bentuk  anggaran.  Tujuan  dan pencapaian  yang  diharapkan  harus  didefinisikan  dengan  jelas.  Manajer  publik  harus memperhitungkan  pengeluaran  mereka  berdasarkan  anggaran  yang  disetujui,  menjelaskan alasan  pengeluaran  berlebih  atau  kurang.  Penekanannya  adalah  pada  pencapaian  hasil dengan  sumber  daya  yang  dikonsumsi.  Sebagai citizen  control warga  negara  juga  harus berpartisipasi  dalam pengambilan keputusan oleh manajer publik. Keputusan yang diambil oleh manajer  publik  melibatkan  pengeluaran  sumber  daya  keuangan  dalam  bentuk  pengadaan barang  dan  jasa.  Aspek  penting  dari  akuntabilitas  adalah  bahwa  manajer  publik  secara  rutin
e-ISSN: 2615-7004
membuat keputusan  berkenaan  dengan kejujuran,  kehati-hatian  dan  nilai  uang.  Mereka  harus dapat  mengelola  aset,  kewajiban,  pendapatan,  dan  pengeluaran  untuk  mengoptimalkan  arus kas dan meminimalkan biaya modal. Anggota masyarakat juga harus dapat memantau apakah manajer publik dapat membuat laporan secara tepat  waktu, akurat dan konsisten, memelihara semua catatan dengan cara yang memadai sehingga jejak audit dapat dideteksi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  betujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  pemahaman  dampak  korupsi terhadap  minat  masyarakat  sebagai citizen  control .  Indikator  pemahaman  dampak  korupsi, terdiri dari dua aspek yaitu aspek ekonomi dan sosial. Indikator dampak korupsi terhadap aspek ekonomi:
1.  korupsi  akan  berdampak  pada  membatasi  kemampuan  pemerintah  untuk  berinvestasi secara produktif.
2.  korupsi akan berdampak pada pengurangan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan.
3.  korupsi akan berdampak pada pengurangan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. Sedangakan indikator dampak korupsi terhadap aspek kehidupan sosial masyarakat:
1.  korupsi akan berdampak pada memburuknya distribusi pendapatan.
2.  korupsi akan berdampak pada upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.
3.  korupsi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4.  korupsi akan mengarah pada timbulnya bentuk kejahatan lainnya.
Untuk indikator minat masyarakat sebagai citizen control adalah sebagai berikut:
1.  Minat berpartisipasi dalam penyusunan anggaran.
2.  Minat sebagai pengawas pada pelaksanaan anggaran.
3.  Minat untuk memantau pembuatan laporan.
4.  Memberikan laporan jika terjadi penyimpangan anggaran.
Gambar 2. Model Penelitian
Dampak korupsi di tinjau dari aspek ekonomi
Dampak korupsi ditinjau
dari aspek sosial
Minat masyarakat sebagai citizen control
e-ISSN: 2615-7004

## Pendekatan Penelitian
Penelitian ini mengguanakan pendekatan kuantitatif untuk menentukan seberapa besar kuatnya pengaruh pemahaman dampak korupsi terhadap minat warga menjadi citizen control . Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner baik secara offline maupun online penyebaran kuesioner dilakukan pada Bulan Mei-Maret 2019.

## Sampel Penelitian
Populasi  penelitian  adalah  warga  masyarakat  kota  Bandung.  Dalam  penelitian  ini sampel  dibatasi  karena  masih  kurangnya  pemahaman  masyarakat  kota  Bandung  terhadap e- government .  Sampel  meliputi  200  warga  kota  Bandung  yang  paham  akan  implementasi e- government .  Sampel  meliputi  warga  masyarakat  yang  pernah  menggunakan e-government untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

## Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  adalah  dengan  menggunakan  kuesioner.  Untuk  kuesioner mengenai  pemahaman  dampak  korupsi  meliputi  7  pernyataan.  Setiap  pernyataan  di  berikan skor 1 samapai dengan 5. Kriteria skor:
 Skor 1 = jika responden sangat tidak setuju dengan pernyataan
 Skor 2 = jika responden  tidak setuju dengan pernyataan
 Skor 3 = jika responden ragu-ragu dengan pernyataan
 Skor 4 = jika responden  setuju dengan pernyataan
 Skor 5 = jika responden sangat setuju dengan pernyataan
Untuk  kuesioner  mengenai  minat  masyarakat  sebagai citizen  control meliputi  4 pernyataan. Setiap pernyataan di berikan skor 1 samapai dengan 5. Kriteria skor :  Skor 1 = jika responden sangat tidak berminat
 Skor 2 = jika responden  tidak berminat
 Skor 3 = jika responden ragu-ragu dengan pernyataan
 Skor 4 = jika responden  berminat
 Skor 5 = jika responden sangat berminat dengan pernyataan
Dalam penelitian ini analisi data mengguanakan analisis jalur dengan persamaaan :
Y = a + bX 1 +cX 2 + e
Y       = Minat masyarakat sebagai citizen control
X1     =  Pemahaman dampak korupsi ditinjau dari aspek ekonomi
e-ISSN: 2615-7004
X2     = Pemahaman dampak korupsi ditinjau dari aspek sosial a,b,c   = koefisien e         = error
Karena data merupakan data ordinal, maka data tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi  data  interval  dengan  menggunakan  metode successive  interval .  Pengubahan  skala data  menjadi  interval  dimaksudkan  agar  dapat  dianalisis  dengan  menggunakan multiple regression . Multiple regression juga mensyaratkan asumsi linieritas, heteroskedastisitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Statistik Deskriptif
Hasil  statistik  desktiptif  ini  berdasarkan  jawaban  kuesioner  yang  telah  diuji  validitas  dan realibilitasnya.  Dari  200  kuesioner  yang  disebarkan,  hanya    187  responden  yang  memberikan jawaban  secara  lengkap.  Statistik  deskriptif  pemahaman  dampak  korupsi  oleh  masyarakat disajikan dalam Tabel 1. Hasil jawaban kuesioner menunjukkan bahwa skor rata rata di atas 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat memahami dampak korupsi berdasarkan aspek ekonomi  dan  sosial.  Statistik  deskriptif  minat  masyarakat  sebagai citizen  control di  sajikan dalam Tabel 2. Hasil jawaban kuesioner menunjukkan bahwa skor rata rata di atas 3, sehingga dapat disimpulkan masyarakat berminat menjadi citizen control.

## Hasil Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur, karena adanya kaitan yang erat antara dampak korupsi dari aspek ekonomi dan dari aspek sosial. Dari hasil analisis yang di  sajikan  dalam  Tabel  3,  terlihat  hubungannya  sebesar  0,954.  Dampak  korupsi  dari  aspek ekonomi  menyebabkan  nilai  investasi  menjadi  tinggi.  Pengeluaran  pemerintah  menjadi  tidak efisien,  karena  adanya mark  up yang  akan  menguntungkan  pejabat  pemerintah,  yang bedampak  pada  distribusi  yang  tidak  merata  dan  pemerintah  tidak mampu  mengurangi  angka kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan terjadinya tindak kriminalitas.
Untuk  mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  pemahaman  dampak  korupsi  oleh masyarakat terhadap minat masayarakat sebagai citizen control , maka di lakukan analisi regresi multiple.  Berdasarkan  hasil  uji  F  dapat  di  simpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  pemahaman dampak  korupsi  oleh  masyarakat  terhadap  minat  masayarakat  sebagai citizen  control pengaruhnya  adalah  sebesar  nilai  R  Square  yaitu  sebesar    74%.    Hasil  uji  F  disajikan  dalam table 3 dan hasil perhitungan R Square  di sajikan dalam Tabel 4.
e-ISSN: 2615-7004
Tabel 1. Statistik Deskriptif Pemahaman Dampak Korupsi oleh Masyarakat
Pernyataan Tanggapan (persentase) Skor rata- rata Sangat Setuju Setuju  Netral Tidak Setuju Sangat tidak setuju Dampak korupsi ditinjau dari aspek ekonomi Korupsi akan berdampak pada membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi secara produktif 53,2 36,4 6,5 2,6 1,3 4,376 Korupsi akan berdampak pada pengurangan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan 54,6 27,3 11,7 3,9 2,6 4,277 Korupsi akan berdampak pada pengurangan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan 54,6 27,3 11,7 3,9 2,6 4,277 Dampak korupsi ditinjau dari aspek sosial Korupsi akan berdampak pada memburuknya distribusi pendapatan 63,6 32,5 26 0 1,3 4,513 Korupsi akan berdampak pada upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan 63,6 28,6 5,2 1,3 1,3 4,519 Korupsi dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 88,3 9,1 1,3 0 1,3 4,831 Korupsi akan mengarah pada timbulnya bentuk kejahatan lainnya 83,1 16,9 0 0 0 4,831
Tabel 2. Statistik Deskriptif Minat Masyarakat sebagai Citizen Control Pernyataan Tanggapan (persentase) Skor rata- rata Sangat Berminat Berminat  Ragu ragu Tidak Berminat Sangat tidak berminat Minat berpartisipasi dalam penyusunan anggaran 33,3 36 24 4 2,7 3,932 Minat sebagai pengawas pada pelaksanaan anggaran 64,9 27 8,1 0 0 4,568 Minat untuk memantau pembuatan laporan 40.8 28,9 19,7 5,3 5,3 3.946 Memberikan laporan jika terjadi penyimpangan anggaran 75 19,7 5,3 0 0 4,697
e-ISSN: 2615-7004
Tabel 3. Hasil Analisis Data
Tabel 4. Hasil Uji F
Tabel 5. Hasil Perhitungan R Square
Jika  di  tinjau  berdasrkan  komponen  dampak  korupsi,  ternyata  terdapat  satu  komponen yang  berkaitan  dengan  minat  masyarakat  sebagai citizen  control yaitu  dampak  korupsi
e-ISSN: 2615-7004
berdasarkan  aspek  sosial.  Hasil  uji  untuk  mengetahui  pengaruh  masing-masing  komponen transparansi keuangan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat disajikan dalam Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Uji Pengaruh Masing-Masing Komponen Transparansi Keuangan eerhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat

## Pembahasan
Berdasarkan hasil statisitk deskriptif, masyarakat sudah memahami dampak dari korupsi ditinjau  dari  aspek  ekonomi  maupun  sosial.  Untuk  aspek  ekonomi  yang  di  rugikan  secara langsung adalah pemerintah dengan adanya nilai investasi yang tinggi karena adanya mark up. Akibatnya  pemerintah mengurangi  pengeluaran di  bidang  pendidikan  dan  kesehatan.  Dampak ekonomi  ini  kemudian  akan  berdampak  pada  kehidupan  sosial  masyarakat.  Distribusi pendapatan  yang  tidak  merata,  meningkatnya  kemiskinan  sehingga  akan  menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat. Karena masyarakat merasa dirugikan, maka masyarakat perlu melakukan pengawasan. Masyarakat berminat untuk menjadi citizen control . Hal ini dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif menunjukkan hasil yang cukup tinggi berkaitan dengan minat masyarakat sebagai citizen control .
Dari  hasil  analisis  data  hanya  pemahaman  dampak  korupsi  berdasarkan  aspek  sosial saja  yang  berpengaruh  terhadap  minat  masyarakat  sebagai citizen  control .    Dampak  korupsi berdasarkan aspek ekonomi tidak memiliki pengaruh. Minat masyarakat sebagai citizen control di  picu  jika  masyarakat  itu  mengalami  langsung  kerugian  akibat  adanya  korupsi  seperti distribusi  yang  tidak  merata,  bertambahnya  penduduk  miskin.  Adanya  distribusi  pendapatan yang  tidak  merata  akan  menimbulkan  kecemburuan  sosial.  Adanya  pertambahan  penduduk miskin dapat berakibat munculnya tindakan kriminal.
e-ISSN: 2615-7004

## SIMPULAN
Korupsi  memiliki  dampak  yang  merugikan  bagi  masyarakat.  Kerugian  tersebut  dapat ditinjau  dari  aspek  ekonomi  dan  aspek  sosial.  Kerugian  berdasarkan  aspek  ekonomi  tidak dirasakan  secara  langsung  oleh  masyarakat.  Jika  ditinjau  dari  apek  ekonomi,  maka  kerugian tersebut  di  rasakan  langsung  oleh  pemerintah  dengan  adanya  pengeluaran  investasi  yagn cukup  tinggi  sehingga  pemerintah  menguragi  pengeluaran  untuk  pendidikan  dan  kesehatan. Sedangakan jika di lihat dari aspek sosial, maka dampak dari korupsi akan di rasakan langsung oleh masyarakat, seperti distibusi pendapatan yang tidak merata, kemiskinan, tindakan kriminal. serta  munculnya  ketidakpercayaan  kepada  masyarakat.  Faktor  inilah  yang  memberi  motivasi bagi masyarakat untuk bertindak sebagai citizen control .

## DAFTAR PUSTAKA
Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B. (2003). Corruption and poverty: A review of recent literature. Management Systems International , 600 , 5 –16.
Hladchenko,  L.  (2016).  Government  financial  accountability  and  transparency  in  the  digital world. ICT in Education, Research and Industrial Applications .
Khidhir,  S.  (2019).  Corruption:  How  is  ASEAN  performing? The  Asean  Post .  Retrieved  from https://theaseanpost.com/article/corruption-how-asean-performing
KPK.  (2019).  Dampak  Korupsi  terhadap  Sosial  dan  Kemiskinan.  Retrieved  from  ACLC  KPK website: https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak- korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan
Petersen,  T.,  &  Schoof,  U.  (2015). The  Impact  of  Income  Inequality  on  Economic  Growth. Bertelsmann Impulse# 2015/05 .
Setiawan,  A.  (2015).  To  Prevent  Corruption  with e-government System.  Sekretariat  Kabinet Republik  Indonesia.  Retrieved  from  Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia  website: https://old.setkab.go.id/en/to-prevent-corruption-with- e-government -system/
Šumah,  Š.  (2018).  Corruption,  causes  and  consequences.  In Trade  and  Global  Market . IntechOpen.
Wong,  M.  Y.  H.  (2017).  Public  spending,  corruption,  and  income  inequality:  A  comparative analysis  of  Asia  and  Latin  America. International  Political  Science  Review , 38 (3),  298 – 315.