Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.6 No.1 : Juni 2020 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181

## ANALISIS PERKEMBANGAN PRAKTIK BAITUL MAAL PADA
MASA DAULAH ISLAMIYAH DAN DALAM KONTEKS DI

## INDONESIA
Risa Sari Pertiwi
Magister Sains Ekonomi Islam, Universitas Airlangga, Surabaya Email: risa.sari.pertiwi-2018@pasca.unair.ac.id
Sri Herianingrum Departemen Ekonomi Syariah, Universitas Airlangga, Surabaya Email: sri.herianingrum@feb.unair.ac.id
Ridan Muhtadi STAI Miftahul Ulum, Pamekasan Email: ridanmuhtadi@gmail.com
Mumuh Muhammad
Sosyal Bilimler Enstitusu, Islamic Economics and Finance, Istanbul University, Turkey Email: mumuh.muhammad@ogr.iu.edu.tr
Abstract:
Purpose of this study is to analyze the development of the Baitul Maal practice during the Daulah Islamiyah era and in the context of Indonesia. This study uses a qualitative approach was used through library research using various relevant library  materials  and  previous  literature  studies.  The  main  finding  of  this research is that the development of Baitul Maal during the Daulah Islamiyah period  always  experienced  developments  in  terms  of  institutional, administrative,  construction  of  central  and  local Baitul  Maal sites  and  fiscal policy in the distribution of Baitul Maal assets. The main sources of income of Baitul Maal in the early days of Islamic development were khums, zakat, kharaj and jizyah in which the amount, duration and usage were based on the Qur'an and Hadith, while the expenditure of Baitul Maal funds during the Islamic State was focused on the public service sector. Nowadays, there are several different aspects  between  the Daulah  Islamiyah and  Indonesia  which  can  be  seen concepts,  institutions,  roles  and  functions,  sources  of  income  and  types  of expenditure Baitul Maal . Keywords : Baitul Maal, Daulah Islamiyah, Islamic Public Finance

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  perkembangan  praktik Baitul  Maal pada  masa  Daulah  Islamiyah  dan  dalam  konteks  di  Indonesia  saat  ini. Pendekatan  penelitian  kualitatif  melalui  studi  pustaka  ( library  research )  dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  perkembangan Baitul  Maal pada  masa  Daulah  Islamiyah  selalu mengalami perkembangan dari segi kelembagaan, administrasi, pembangunan tempat Baitul Maal pusat dan lokal serta kebijakan fiskal dalam pendistribusian harta Baitul  Maal .  Sumber  pendapatan  utama Baitul  Maal pada  masa  awal perkembangan  Islam  adalah  khums,  zakat,  kharaj  dan  jizyah  yang ketentuannya didasarkan pada ketentuan Syariah, sedangkan pengeluaran dana Baitul Maal pada masa Daulah Islamiyah fokus kepada sektor layanan publik. Analisis perkembangan eksistensi Baitul Maal pada masa Daulah Islamiyah dan di  Indonesia  saat  ini  memiliki  perbedaan  dari  beberapa  aspek  antara  lain konsep,    kelembagaan,  peran  dan  fungsi,  sumber  pendapatan  serta  jenis pengeluaran Baitul Maal . Kata Kunci : Baitul Maal , Daulah Islamiyah , Keuangan Publik Islam

## Pendahuluan
Pada Abad ketujuh, Nabi Muhammad SAW yang pada saat itu menjabat sebagai  kepala  negara  telah  memperkenalkan  konsep  baru  dalam  bidang keuangan  negara  pada  abad  ketujuh.  Seluruh  harta  kekayaan  negara  harus dikumpulkan dan dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Nama pusat pengumpulan harta negara tersebut disebut Baitul Maal yang terletak di Masjid Nabawi. 1 Keberadaan Baitul  Maal telah  ada  dari  masa  pemerintahan  Nabi Muhammad  SAW  ketika  kaum  Muslimin  memenangkan  perang  Badar sehingga  kaum  Muslimin  memperoleh  harta  rampasan  perang  ( ghanimah ). Setelah  itu,  di  antara  para  sahabat  beselisih  pemahaman  mengenai  cara pembagian  ghanimah,  sehingga  turunlah  ayat  QS.  Al-Anfal:  1  yang menjelaskan bahwa harta rampasan perang merupakan milik Allah SWT dan Rasul  Allah  serta  diperintahkan  untuk  bertakwa  kepada  Allah  dan memperbaiki  hubungan  sesama  manusia,  selanjutnya  perintah  taat  kepada Allah dan RasulNya jika termasuk orang yang beriman.
1 Euis, A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer . (Depok: Gramata Publishing, 2005), 78.
55 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Baitul  Maal pada  masa  Rasulullah  SAW  belum  memiliki  tempat  untuk menyimpan harta perolehan negara, karena pada saat itu belum begitu banyak perolehan  hartanya  dan  juga  harta  akan  segera  didistribusikan  kepada rakyatnya. Adapun perkembangan Baitul Maal setelah masa Rasulullah SAW kemudian secara bertahap mulai dari Abu Bakar Ash Shiddiq dan  diperluas pada masa Umar bin Khattab, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Ummat Islam pada  saat  penaklukan  wilayah  mulai  mempelajari  ilmu  tata  negara pemerintahan  Persia,  maka  hal  tersebut  mulai  diterapkan  pada Baitul  Maal . Selama pemerintahan Khalifah Ali, sistem administrasi Baitul Maal di tingkat pusat maupun lokal sudah berjalan baik. Hal ini terlihat dari adanya kerjasama antara  pusat  dan  daerah,  sehingga  perolehan  harta Baitul  Maal mengalami surplus dan kelebihannya dibagikan secara proporsional. 2 Pelaksana kebijakan fiskal negara Islam pada saat itu dilakukan oleh Baitul Maal .  Perkembangan  pengelolaan Baitul  Maal kemudian  dilanjutkan  oleh Daulah Islamiyah, dan diakhiri pada masa kekhilafahan Islam runtuh tahun 1924 M. Baitul Maal pada masa Daulah Islamiyah merupakan lembaga atau institusi  keuangan  negara  sebagai  tempat  dan  pengelolaan  dana  umat  dari pengumpulan sumber pendapatan hingga pengalokasian belanja negara sesuai dengan  kaidah  Islam.  Adapun  konteks Baitul  Maal saat  ini  di  Indonesia merupakan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  yang  memiliki  fungsi  sosial mengumpulkan  titipan  dana  zakat,  infaq,  sedekah  serta  mengoptimalkan pendistribusiannya sesuai  dengan  ketentuannya. 3 Hal ini  akan  menimbulkan perbedaan persepsi antara Baitul Maal pada masa Daulah Islamiyah dan dalam perkembangan negara saat ini.
Konsep  keuangan  publik  Islam  salah  satunya  mengenai  konsep Baitul Maal yang tidak hanya merupakan struktur perbendaharaan tetapi juga praktis dari  keseluruhan  sistem  fiskal  negara. 4 Hal  ini  dalam  gagasan  Al-Ghazali bahwa negara berperan dalam mewujudkan keadilan, stabilitas dan keamanan demi tercapainya Maqashid Syariah . 5 Oleh karena itu, analisis perkembangan
2 Adiwarman, A. A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2014), 105.
3 Andri, S. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . (Jakarta: PrenadaMedia Grup, 2018), 473.
4 S.  M.  Hasanuz  Zaman. Economics  Functions  of  an  Islamic  State  The  Early  Experience .
(Karachi: United Kingdom: The Islamic Foundation, 1981), 137.
5 Arif  Hoetoro. Ekonomi  Islam  Perspektif  Historis  dan  Metodologis .  (Malang:  Empatdua,
2017), 64.
Baitul Maal pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurasyidin yang ditinjau dari perspektif  sejarah  kemudian  dikaitkan  dengan  analisa  konteks  pada  masa Negara Indonesia merupakan hal yang penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh berdasarkan hasil temuan konsep dan hasil riset sebelumnya. Hal ini akan memberikan pemahaman pentingnya peran lembaga keuangan publik Islam yang mengatur segala harta umat untuk terwujudnya kesejahteraan ummat. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk kata- kata,  skema,  dan  gambar. 6 Penelitian  ini  akan  menganalisis  perkembangan praktik Baitul  Maal pada  masa  Rasulullah  SAW  dan  Khulafaurasyidin  serta perkembangan  eksistensi Baitul  Maal saat  ini  di  Indonesia.  Adapun  teknik pengumpulan  data  melalui  studi  pustaka  yang  dilaksanakan  dengan menggunakan studi kepustakaan yang sesuai dengan topik penelitian.

## Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah
Baitul Maal berasal dari Bahasa Arab yakni “ bait ” artinya rumah, dan “ al- mal ” yang artinya harta. Baitul Maal dalam arti etimologis yaitu rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Adapun secara terminologis menurut Abdul  Qadim  Zallum  (1983)  dalam  kitabnya  Al-Amwaal  Fi  Daulah  Al Khilafah, Baitul  Maal adalah  suatu  lembaga  atau  pihak  yang  memiliki  tugas khusus  menangani  segala  harta  ummat,  baik  berupa  pendapatan  maupun pengeluaran  negara.  Sumber  utama  pendapatan  negara  pada  awal perkembangan  Islam  adalah  khums,  zakat,  kharaj  dan  jizyah  yang ketentuannya didasarkan pada ketentuan Syariah. Pada saat itu yang menjadi tempat  pengumpulan  dan  pembagian  harta  tersebut  adalah  masjid  yang didirikan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah. Perkembangan selanjutnya pada masa awal  pemerintahan  Rasulullah  SAW Baitul  Maal masih  belum  bersifat kelembagaan.  Kemudian  perkembangan Baitul  Maal pada  saat  itu  menjadi Kantor  Perbendaharaan  Negara  yang  baru  dibentuk  pada  pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab (643-644). 7
Pada  masa  awal  pemerintahan  Rasulullah  SAW Baitul  Maal terletak  di Masjid Nabawi yang saat itu digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus
6 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . (Bandung: Alfabeta, 2013), 79.
7 Karnaen, A. P. & Anis, B. Jejak Rekam Ekonomi Islam Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan. (Jakarta: Cicero Publishing, 2008), 35.
57 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
sebagai  tempat  tinggal  Rasulullah  SAW.  Adapun  binatang-binatang  yang termasuk harta perbendaharaan negara ditempatkan di padang terbuka sesuai dengan  alamnya.  Pendistribusian  harta  dilakukan  dalam  jangka  waktu  yang singkat  untuk  didistribusikan  kepada  masyarakat  hingga  tidak  tersisa sedikitpun. Kemudian perkembangan berikutnya Baitul Maal memiliki peranan penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara terutama pada masa pemerintahan Khilafah ar-Rasyidin. 8
Pengalokasian  dana Baitul  Maal pada  masa  Nabi  Muhammad  SAW digunakan  untuk  dakwah  penyebaran  Islam,  pendidikan  dan  kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, pembangunan  armada  perang  dan  keamanan,  serta  penyediaan  layanan kesejahteraan  sosial. 9 Baitul  Maal pada  masa  Rasulullaah  SAW  berfungsi sebagai  lembaga  pengelolaan  keuangan  negara  yang  terkait  pelaksanaan kebijakan  yang  secara  tidak  langsung  memberikan  dampak  terhadap perekonomian makro. Salah satu ciri kebijakan fiskal di Baitul Maal pada masa Rasulullah SAW yaitu menerapkan balance budget , artinya sangat jarang terjadi anggaran defisit walaupun tercatat hanya sekali terjadi ketika jatuhnya Kota Makkah. Akibat dari hal ini, maka utang dari defisit anggaran ini dibayarkan kurang dari satu tahun yakni setelah berakhirnya perang Hunayn. 10
Pengelolaan Baitul Maal pada zaman Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq (11- 13  H/632-634  M)  masih  berlangsung  sama  pada  masa  Rasulullah  SAW, namun  saat  kekhilafahannya  di  tahun  kedua  (12  H/633  M),  Abu  Bakar membangun embrio Baitul Maal yang tidak hanya sebagai pihak ( al-jihat ) yang mengelola  harta  umat,  namun  berfungsi  sebagai  tempat  ( al-makan )  untuk menyimpan  harta  negara.  Pada  saat  itu  Abu  Bakar  menyediakan  rumahnya sebagai  tempat  ( kamar )  untuk  menyimpan  harta  yang  masuk  dari  berbagai daerah. Hal ini berlangsung sampai Khalifah Abu Bakar wafat pada 13 H/634 M. 11 Masyarakat mengenal sosok Abu Bakar sebagai khalifah yang sangat wara’ atau hati-hati dalam masalah harta. Harta Baitul Maal selama masa kekhalifahan
8 Adiwarman, A. A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2014),  37.
9 Euis, A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer . (Depok: Gramata Publishing, 2005), 79.
10 Adiwarman, A. A. Ekonomi Makro Islam . (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2017),  247.
11 Nurul,  H.  &  dkk. Keuangan  Publik  Islam  Pendekatan  Teoritis  dan  Sejarah .  (Jakarta:
Kencana, 2012), 275.
Vol.6 No. 1 Juni 2020 | 58
Abu Bakar langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, sehingga harta  tidak  menumpuk  di Baitul  Maal . 12 Pengelolaan  harta Baitul  Maal pada masa Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, artinya harta di Baitul Maal akan diberikan kepada semua sahabat Rasulullah SAW dengan jumlah yang sama. 13
Selain itu, Khalifah Abu Bakar melakukan pengembangan pembangunan dan penanggung jawab Baitul Maal serta menerapkan konsep balance budget pada Baitul Maal, artinya seluruh harta pendapatan langsung didistribusikan tanpa disediakannya  cadangan. 14 Menurut  catatan  Ibnu  Khaldun,  Khalifah  Umar pada tahun (13 H/634 M) membangun lembaga Baitul Maal sebagai kantor bendahara negara serta membuat dokumen khusus tentang Baitul Maal yang berisi  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pemasukan  dan  pembelanjaan  kas negara. 15 Orang pertama yang membuat dokumen negara dalam Islam yaitu Khalifah Umar. Pengelolaan Baitul Maal tidak terjadi perubahan ketika masa pemerintahan Abu Bakar, sedangkan ketika masa pemerintahan Umar yang pada  saat  itu  terjadi  berbagai  ekspekdisi  oleh  kaum  Muslimin,  sehingga pendapatan meningkat yang diperoleh dari hasil pajak tanah yang ditaklukan, sehingga  terdapat  perubahan  terhadap  sistem  administrasi  pemerintahan Umar,  kemudian  Khalifah  Umar  memberi  amanah  kepada  beberapa  orang sebagai  pengelola  dan  pencatat  yang  berasal  dari  Persia  untuk  bertugas mengatur  serta  mengawasi  pembukuan  di Baitul  Maal .  Adanya  perubahan pengelolaan pada Baitul Maal oleh Khalifah Umar merupakan masukan dari Homozan yang merupakan seorang tahanan dari Persia. Kemudian Homozan masuk  Islam  dan  tinggal  di  Madinah.  Setelah  itu  Homozan  menjelaskan tentang sistem administrasi yang dilakukan oleh Raja Sasanian kepada Khalifah Umar. 16
12 Nurul, H. & dkk. Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah . (Jakarta: Kencana, 2012), 276 13 Adiwarman, A. A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 57.
14 Nurul, H. & dkk. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis . (Jakarta: Kencana, 2014), 163.
15 Karnaen, A. P. & Anis, B. Jejak Rekam Ekonomi Islam Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan . (Jakarta: Cicero Publishing, 2008), 73- 74.
16 Adiwarman, A. A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 100.
59 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Latar  belakang  pendirian  lembaga  instritusi Baitul  Maal diawali  dengan kedatangan  seorang  Gubernur  Bahrain  yaitu  Abu  Hurairah.  Adanya kedatangan  Abu  Hurairah  saat  itu  membawa  harta  hasil  pengumpulan  al- kharaj pada tahun 16 H sebesar 500 ribu dirham. Perkembangan selanjutnya wilayah kekuasaan Islam yang semakin meluas dalam masa Khalifah Umar dan mengalami  peningkatan  pendapatan  negara  yang  signifik. 17 Kemudian Khalifah  Umar  bin  Khattab  dengan  para  pemuka  sahabat  melakukan musyawarah dalam mengambil kebijakan agar menghabiskan harta Baitul Maal sekaligus, namun pengeluaran Baitul Maal akan dilakukan secara bertahap yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  negara,  sehingga  harta Baitul  Maal terdapat dana  cadangan.  Dana  cadangan Baitul  Maal tersebut  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  yang  sifatnya  darurat,  pembayaran  gaji  tantara  serta kebutuhan ummat lainnya. 18
Pembangunan  lembaga Baitul  Maal pertama  yakni  ketika  16  H  yang berpusat  di  Madinah,  selanjutnya  diikuti  oleh  pembangunan  cabang-cabang Baitul Maal di masingmasing ibukota provinsi. Abdullah bin Irqam ditunjuk oleh Khalifah Umar untuk menjadi bendahara negara dengan Abdurrahman bin  Ubaid  Al-Qari  dan  Muayqab  sebagai  wakilnya  yang  bertugas  dalam mengelola Baitul Maal . Sejak saat itulah terjadi peningkatan pendapatan Baitul Maal setelah  penaklukan  Syiria,  Sawad  (Irak)  dan  Mesir.  Peningkatan pendapatan  tersebut  diperoleh  dari  Sawad  jenis  kharaj  sebesar  seratus  juta dinar sedangkan dua juta dinar dari Mesir. 19 Kebijakan yang telah dilakukan pada pemerintahan Khalifah Umar terkait Baitul Maal adalah reorganisasi yakni menjadikan  fungsi Baitul  Maal sebagai  institusi  negara  resmi  yang  dikenal sebagai al-divan .  Fungsi al-divan ini  sebagai  kantor  yang  ditujukan  untuk membayar tunjangan  angkatan perang  dan  pensiun serta  tunjangan  lainnya.
17 Adiwarman, A. A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 59-60.
18 Rozalinda. Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada aktivitas Ekonomi . (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 56.
19 Adiwarman, A. A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 60.
Vol.6 No. 1 Juni 2020 | 60
Oleh  karena  itu,  negara  memiliki  kewajiban  dalam  penyediaan  serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakatnya. 20
Kebijakan  fiskal  dan  anggaran  belanja  dalam  prinsip  Islam  harus didasarkan  atas  distribusi  kekayaan  berimbang  yang  memperhatikan  aspek material  dan  spiritual. 21 Di  samping  itu  adanya  pembentukan  beberapa departemen oleh Khalifah Umar yang dianggap perlu dalam mendistribusian harta  di Baitul  Maal dan  pada  tahun  20  H  departemen  tersebut  mulai dipraktekkan untuk pertama kalinya. 22
Gambar 1. Pembagian Departemen Baitul Maal
Berdasarkan  Gambar  1.  menunjukkan  adanya  perubahan  pengelolaan lembaga Baitul Maal sekaligus merealisasikan  salah satu fungsi negara  Islam yaitu adanya jaminan sosial. Hal ini merupakan tujuan penting dalam sistem ekonomi Islam yakni tersedianya kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat. 23 Pemenuhan  kebutuhan  dasar  minum  bagi  masyarakat  merupakan  tanggung jawab dan peran negara.
20 Nurul, H. & dkk. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis . (Jakarta: Kencana, 2008), 164.
21 Eko  Suprayitno. Ekonomi  Islam  Pendekatan  Ekonomi  Makro  Islam  dan  Konvensional . (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 160.
22 Euis, A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer . (Depok: Gramata Publishing, 2005), 91.
23 M. Sharif Chaudhry. Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar. (Jakarta: Kencana, 2012),  33.
61 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Perkembangan Baitul  Maal pada  tahun  23-35  H/644-656  M  zaman Khalifah Utsman bin Affan memiliki kebijakan antara lain kebijakan Khalifah Umar tidak diterapkan lagi. Selama ini faktor-faktor yang dikuasai oleh negara akan menjadi miliki individu, akibatnya banyak tuan-tuan tanah, sehingga akan merubah  sistem  sumber  pendapatan  negara.  Prinsip  persamaan  dalam memenuhi  kebutuhan  pokok  masyarakat  dilakukan  oleh  Khalifah  Ustman. Khalifah  Ustman  memiliki  prinsip  persamaan  dalam  memenuhi  kebutuhan pokok masyarakat, Khalifah Ustman akan memberikan bantuan yang berbeda pada  tingkat  yang  lebih  tinggi. 24 Dengan  demikian,  prinsip  keutamaan diterapkan pada masa Khalifah Ustman dan Khalifah Umar. Pada  masa  Khalifah  Ali,  perkembangan Baitul  Maal pada  tahun  35-40
H/656-661  M  yang  pindah  ke  ibukota  negara  dari  Madinah  ke  Kufah, akibatnya  pusat Baitul  Maal pindah  ke  Kufah.  Perpindahan Baitul  Maal ini membawa  keuntungan  setelah  penaklukan  di  daerah  Irak,  Syiria,  Iran  dan wilayah  lainnya.  Secara  geografis  letak Baitul  Maal sangat  strategis  karena letaknya  di  ibu  kota  negara.  Selanjutnya  terjalin  komunikasi  berjalan  lancer antara Kufah dengan pusat pemerintahan provinsi, sehingga setiap provinsi juga  didirikan Baitul  Maal . 25 Selain  itu,  sistem  pengelolan  administrasi Baitul Maal menjadi  lebih  baik  di  tingkat  pusat  dan  daerah.  Hal  ini  mendorong pendapatan Baitul  Maal yang  surplus  dengan  adanya  kerjasama  antara keduanya. Pendistribusian harta pada masa Khalifah Ali menerapkan prinsip pemerataan. 26
Di samping itu, seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Maal menurut  Khalifah  Ali  harus  segera  diberikan  kepada  kaum  Muslimin tanpa  adanya  sisa  atau  dana  cadangan.  Pendistribusian  harta  pada  masa Khalifah  Ali  dilakukan  Hari  Kamis,  artinya  Khalifah  Ali  hanya  melakukan pendistribusian harta sekali saja dalam satu pekan. Kebijakan yang diterapkan dalam  pengelolaan Baitul  Maal oleh  Khalifah  Ali  secara  umum  memiliki
24 Euis, A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer . (Depok: Gramata Publishing, 2005), 96.
25 Adiwarman, A. A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 100.
26 Euis, A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer . (Depok: Gramata Publishing, 2005), 97.
Vol.6 No. 1 Juni 2020 | 62
persamaan  dengan  masa  Rasulullah  SAW  dan  Abu  Bakar,  namun  berbeda dengan  kebijakan  Umar  yang  menyediakan  dana  cadangan  dari  harta Baitul Maal . Khalifah Ali lebih memperhatikan untuk menjamin bagian dari masing- maisng  setiap  orang  dari  dana Baitul  Maal .  Gubernur  diperintahkan  oleh Khalifah Ali untuk mendistribusikan harta dari dana Baitul Maal dengan tepat sasaran kepada kelompok-kelompok yang telah disebutkan oleh Allah SWT. 27 Berdasarkan pemaparan perkembangan Baitul Maal pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurasyidin selalu  mengalami perkembangan dan  perbaikan dari  segi  kelembagaan,  tempat,  administrasi  atau  pencatatan,  pembangunan Baitul Maal lokal di setiap provinsi, kebijakan fiskal dalam pendistribusian harta Baitul Maal serta kebijakan lainnya. Oleh karena itu maka Baitul Maal memiliki peran dan fungsi yang penting sebagai lembaga keuangan publik Islam pada masanya serta dapat dilihat petunjuk tentang cara mengelola Baitul Maal dalam sektor pemenuhan kebutuhan publik.
Perkembangan Eksistensi Baitul Maal di Indonesia
Berdasarkan hasil temuan konsep Baitul Maal yang ditinjau dari perspektif sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaurasyidin dapat diketahui  bahwa Baitul  Maal merupakan  institusi  lembaga  negara  sebagai tempat dan pengelolaan seluruh harta kekayaan negara yang bersumber dari dana umat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain Baitul Maal saat ini dalam konteks negara Indonesia dengan masa Daulah Islamiyah tentu akan memiliki perbedaan. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1, Indonesia adalah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dan  dipimpin  oleh  seorang Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan  atau  negara  yang  diangkat  melalui sistem demokrasi. Presiden akan dibantu oleh Menteri-menteri negara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan yang terdapat dalam Pasal 17. Oleh karena itu, maka pengaturan keuangan  negara  dan  sektor  publik  akan  berbeda  dengan  masa  Daulah Islamiyah  walaupun  saat  ini  Indonesia  memiliki  populasi  mayoritas  Muslim terbesar di dunia yakni sebesar 87 persen terhadap total penduduk Indonesia.
27 Adiwarman, A. A. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 103.
63 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Baitul  Maal dalam  konteks  Indonesia  sebagai  negara  mayoritas  Muslim dan berdasarkan sistem pemerintahan demokrasi, maka peran dan fungsinya mengalami  perubahan  dan  pengaturan  pengelolaannya  berbeda  dengan konsep Baitul  Maal di  masa  Daulah  Islamiyah.  Saat  ini Baitul  Maal (rumah harta) di Indonesia termasuk ke dalam Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) atau  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  yang  berfungsi  hanya menerima  dan  mengelola  titipan  dana  zakat,  infak,  dan  sedekah  saja  serta mengoptimalkan  pendistribusiannya  sesuai  dengan  ketentuan  Syariah  dan peraturan  yang  berlaku.  Di  samping  itu  biasanya  terdapat  fungsi pengembangan  harta  dengan  orientasi  profit  melalui Baitul  Tamwil (rumah pengembangan  harta)  yang  terdapat  skema  kerjasama  kegiatan  usaha  bisnis berdasarkan akad-akad Syariah.
Salah  satu  tonggak  penting  pendirian Baitul  Mal  Wa  Tamwiil (BMT)  di Indonesia yaitu ketika didirikannya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) tahun 1995 oleh Ketua Umum MUI, Ketua Umum ICMI dan Direktur Utama bank Muamalat Indonesia yang merupakan salah satu Lembaga paling aktif mendorong pendirian BMT yang dirancang sebagai Lembaga keuangan mikro Syariah.  Kegiatan  BMT  fokus  kepada  masyarakat  kelas  bawah  melalui pemberian  akses  pembiayaan  Syariah. 28 Selain  itu,  pengembangan  BMT sebagai  model  pendukung branchless  banking di  Indonesia. 29 Berikut  ini gambaran secara umum operasional BMT di Indonesia pada Gambar 3 yaitu:
28 Darsono, dkk. Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia. (Jakarta: Tazkia Publishing, Bank Indonesia, 2018), 319.
29 Bedjo, Santoso. & Khaliq, A, “Islamic Microfinance Branchless Baning Model ini Indonesia”, Intellectual Discourse, Special Issue , 2016, 409-433.
Vol.6 No. 1 Juni 2020 | 64
Gambar 2. 30

## Prinsip Operasional BMT
Secara  umum  ruang  lingkup  kegiatan  BMT  pada  Gambar  2.  yaitu pengelolaan  dan  pendistribusian  dana  sosial  filantropi  seperti  zakat,  infaq, sedekah  dan  wakaf.  Adapun  dalam  kegiatan  yang  berbasis  profit  dilakukan melalui sistem bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah , margin dalam jual beli ( murabahah, bai assalam, bai istishna ) dan sistem sewa ( ijarah ). Kelembagaan BMT
30 Darsono, Op. Cit, hlm. 322.
65 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
di Indonesia berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan saat ini sebagian besar BMT berbadan hukum koperasi. Oleh karena itu, BMT berada  di  bawah  Kementerian  Koperasi  dan  UKM.  Adanya  dua  aktivitas dalam  BMT  yakni  sosial  dan  komersial,  maka  diperlukan  pemisahan administrasi,  pencatatan,  pelaporan  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu peranan BMT di Indonesia memiliki peluang pemberdayaan terhadap masyarakat kelas bawah. sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Berdasarkan  hasil  telaah  konsep  dan  praktik Baitul  Maal pada  masa Rasulullah  SAW  dan  Khulafaurasyidin  kemudian  dianalisis  dalam  konteks perkembangan eksistensi Baitul Maal di Indonesia yaitu pada Tabel 1.:
Tabel 1. Perbedaan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah dan di dalam Konteks di Indonesia Perbedaan dari Segi Praktik Baitul Maal Masa Daulah Islamiyah Praktik Baitul Maal di Indonesia Definisi Lembaga atau pihak yang memiliki tugas khusus menangani segala harta ummat atau kekayaan negara baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Rumah harta yang menerima titipan dana zakat, infaq, sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Kelembagaan Nama Institusi Baitul Maal sebagai pihak ( aljihat ), badan atau lembaga yang menangani harta negara. Selain itu terdapat Baitul Maal pusat di
Madinah dan Baitul Maal lokal yang didirikan diberbagai distrik dan provinsi seiring dengan perluasan daerah taklukan oleh Islam. Nama institusi Baitul Maal sebagai bagian dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan paying hukum Koperasi Jasa Keuangan syariah (KJKS) dan termasuk ke dalam Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) di bawah UU No. 1 tahun 2013.
Peran dan fungsi  a. Baitul Maal berperan penting dalam bidang keuangan,
administrasi negara serta penyediaan kebutuhan publik terutama pada masa pemerintahan al-Khulafa al-Rasyidin. Baitul Maal berperan dalam membantu fungsi Lembaga filantropi dalam pengumpulan dan pemanfaatan dana sosial seperti zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu Baitul Maal yang
Vol.6 No. 1 Juni 2020 | 66
b. Baitul Maal berfungsi dalam hal pengumpulan dan pendistribusian harta negara kepada masyarakat serta berfungsi secara tidak langsung sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan Khalifah. berfungsi sebagai bendahara negara pada konteks saat ini dalam perekonomian modern disebut Departemen Keuangan Sumber Pendapatan Pendapatan Baitul Maal antara lain kharaj, zakat, khums, jizyah, ghanimah dan pemasukan lainnya seperti kafarat. Pemasukan dana Baitul Maal antara lain zakat, infaq, sedekah dana dana sosial keagamaan lainnya. Jenis Pengeluaran Jenis pengeluaran Baitul Maal antara lain penyebaran Islam, gerakan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, penyediaan layanan kesejahteraan sosial Jenis pengeluaran Baitul Maal antara lain sesuai dengan amanat peraturan UU No. 23 tentang
Pengelolaan Zakat. Artinya jenis pengeluaran Baitul Maal di Indonesia hanya fokus pada penyediaan layanan kesejahteraan sosial melalui penyaluran atau pendayagunaan zakat serta tidak bertanggung jawab terhadap penyediaan kebutuhan publik seperti pertahanan, infrastruktur pembayaran gaji pegawaai negeri dan lainnya.
Sumber: Hasil analisis penulis (2019)
Berdasarkan  Tabel  1.  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  poin perbedaan praktik perkembangan Baitul Maal pada masa Daulah Islamiyah dan eksistensinya di Indonesia saat ini. Perbedaan pertama ditinjau dari sisi konsep Baitul Maal pada masa Daulah Islamiyah merupakan lembaga keuangan negara yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja negara, sedangkan saat  ini  di  Indonesia  berada  dibawah  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia. Pengelolaan keuangan negara saat ini tentu saja memiliki perbedaan dalam  pengelolaan  keuangan  negara  yang  lebih  kompleks,  artinya  tidak sesederhana  pengelolaan  ketika  zaman  dahulu.  Hal  ini  dilihat  berdasarkan perumusan  APBN  Indonesia  yang  harus  memperhatikan  pertimbangan
67 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPR)  RI.  Selain  itu  pengelolaan  anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  tersebut  harus  menggunakan  asumsi  dasar ekonomi makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga, harga minyak, lifting minyak dan lifting gas.
Sejarah pengelolaan keuangan negara di Indonesia sudah ada sejak masa lampau. Setiap pemerintahan, mulai zaman kerajaan sampai sekarang memiliki pengelola  keuangan  untuk  memastikan  terlaksananya  pembangunan  dalam pemerintahannya.  Pembangunan  ekonomi  akan  berjalan  lancar  jika  disertai dengan  administrasi  yang  baik  dalam  pengelolaan  keuangan  negara. Pengelolaan  keuangan  tersebut  dilakukan  atas  dana  yang  dihimpun  dari masyarakat,  antara  lain  berupa  upeti,  pajak,  bea  dan  cukai,  dan  lain-lain. Kementerian  Keuangan  sebagai  bagian  dari  suatu  pemerintahan  yang merupakan  instansi  pemerintah  yang  memiliki  peranan  vital  dalam  suatu negara.  Peranan  vital  Kementerian  Keuangan  adalah  mengelola  keuangan negara  dan  membantu  pimpinan  negara  di  bidang  keuangan  dan  kekayaan negara.  Oleh  karena  itu,  Kementerian  Keuangan  dikatakan  sebagai  penjaga keuangan negara (Nagara Dana Rakca). 31
Taqiyuddin  an-Nabani  berpendapat  bahwa  fungsi Baitul  Maal pada dasarnya sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran anggaran negara lintas nasional akan tetapi pada konteks saat ini bahwa Baitul Maal berfungsi sebagai penyalur  dan  penggerak  dana  sosial  lintas  mikro.  Selain  itu  konsep  dari Taqiyuddin  an-Nabani  ini  memang  menjadi  pertimbangan  untuk  diteapkan mengingat  Indonesia  bukan  negara  Islam  sehingga  tidak  bisa  menerapkan sistem  Islam  secara  sempurna  seperti  halnya  bahwa Baitul  Maal dapat menangani pengelolaan keuangan negara secara nasional. 32 Di sisi lain perkembangan konsep Baitul Maal di Indonesia saat ini yaitu sebagai lembaga penghimpun dana sosial keagamaan (Rumah Harta) seperti zakat, infaq dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist. Kedua , perbedaan konsep Baitul Maal ini tentu akan memiliki perbedaan
31 Kementerian Keuangan. (2019). Sejarah Pengelolaan Keuangan Negara. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/profil/sejarah/sejarah  pengelolaan-keuangan/ . Diakses 12 Maret 2019.
32 Diyaa Aaisyah S.P.A, Muhsin Hariyanto, Roy. Analysis of Islamic Public Finance Management in Baitul Mal in Perspective of Life is Place of Worshipdomain In Spiritual Management (A Study Of Taqiyuddin AnNabhani's Thought). International Journal Of Scientific & Technology Research, Volume 7, Issue 12, December 2018
Vol.6 No. 1 Juni 2020 | 68
dari kedua yaitu  kelembagaan Baitul  Maal ,  di  mana Baitul  Maal pada  masa Daulah Islamiyah sebagai pihak ( aljihat ), badan atau lembaga yang menangani harta negara. Selain itu terdapat Baitul Maal pusat di Madinah dan Baitul Maal lokal yang didirikan diberbagai distrik dan provinsi seiring dengan perluasan daerah taklukan oleh Islam. Adapun Baitul Maal di Indonesia saat ini sebagai bagian  dari Baitul  Maal  Wat  Tamwil (BMT)  yang  merupakan  Lembaga Keuangan  Mikro  Syariah  (LKMS)  dengan  paying  hukum  Koperasi  Jasa Keuangan syariah (KJKS) dan termasuk ke dalam Industri Keuangan Non- Bank (IKNB) di bawah UU No. 1 tahun 2013.
Ketiga ,  berdasarkan  peran  dan  fungsi Baitul  Maal pada  masa  Daulah Islamiyah memiliki peran penting dalam bidang keuangan, administrasi negara serta  penyediaan  kebutuhan  publik  terutama  pada  masa  pemerintahan  al- Khulafa al-Rasyidin. Selain itu Baitul Maal berfungsi dalam hal pengumpulan dan  pendistribusian  harta  negara  kepada  masyarakat  serta  berfungsi  secara tidak langsung sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan Khalifah. Adapun  peran  dan  fungsi Baitul  Maal di  Indonesia  saat  ini  berperan  dalam membantu fungsi Lembaga filantropi dalam pengumpulan dan pemanfaatan dana  sosial  seperti  zakat,  infaq  dan  sedekah  bagi  kesejahteraan  masyarakat. Oleh  karena  itu Baitul  Maal yang  berfungsi  sebagai  bendahara  negara  pada konteks saat ini dalam perekonomian modern disebut Departemen Keuangan.
Keempat , di samping itu apabila ditinjau dari sumber-sumber penerimaan negara  pada Baitul  Maal pada  masa  Daulah  Islamiyah  dengan  pendapatan negara  Indonesia  saat  ini  berbeda  antara  lain  adanya  peranan  instrumen filantropi  atau  dana  sosial  seperti  zakat  tidak  menjadi  sumber  utama pendapatan  negara,  namun  dikelola  melalui  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  sebagai  lembaga  zakat  pemerintah  independen  non-struktural yang  bertugas  dalam  penghimpunan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat  serta  dan  dibantu  oleh  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  sebagai  lembaga zakat swasta yang dikelola oleh masyarakat sipil yang melayani kepentingan publik dalam penghimpunan dan penyaluran dana umat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011. Adapun sumber utama negara Indonesia adalah pajak yang berkontribusi  besar  terhadap  pendapatan  negara  yakni  pada  tahun  2019 sebesar 82,5% dan sisanya dari penerimaan negara bukan pajak dan hibah. 33
33 Kementerian Keuangan. (2019). Publikasi Laporan Realisasi APBN 2019. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/realisasi-apbn/ .  Diakses  12 Maret 2019.
69 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Kelima , berdasarkan sisi jenis pengeluaran Baitul Maal pada masa Daulah Islamiyah  bertugas  untuk  mendistribusikan  harta  negara  dalam  rangka penyediaan kebutuhan publik atau kebutuhan dasar bagi masyarakat antara lain penyebaran Islam, gerakan pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan keamanan, penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Adapun jenis pengeluaran Baitul Maal di Indonesia saat ini antara lain sesuai dengan amanat peraturan UU No. 23 tentang Pengelolaan Zakat. Artinya jenis pengeluaran Baitul Maal di Indonesia hanya fokus pada penyediaan layanan kesejahteraan sosial melalui penyaluran atau pendayagunaan zakat serta tidak bertanggung jawab terhadap penyediaan  kebutuhan  publik  seperti  pertahanan,  infrastruktur  pembayaran gaji  pegawaai  negeri  dan  lainnya,  namun  tetap  berperan  dalam  membantu pemenuhan kebutuhan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan  temuan  konsep Baitul  Maal pada  masa  Daulah  Islamiyah yang berfungsi sebagai tempat  pengumpulan dana atau pusat  pengumpulan kekayaan negara Islam yang digunakan untuk pengeluaran tertentu. Adapun pada  awal  perkembangan  Islam,  sumber  utama  pendapatan  negara  adalah khums,  zakat,  kharaj,  dan  jizyah  dimana  jumlah,  jangka  waktu  serta penggunaannya  didasarkan  pada  Al-Qur’an  dan  Hadist.  Dengan  demikian, berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa konteks Baitul Maal pada masa Daulah Islamiyah dengan negara Indonesia saat ini berbeda. Hal ini dilatarbelakangi oleh bentuk negara atau sistem pemerintahan negara, sehingga fungsi Baitul  Maal berbeda  yakni  tidak  lagi  sebagai  pusat  pengelolaan pendapatan  dan  belanja  negara  namun  sebagai  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah  yang  di  samping  dapat  menerima  titipan  zakat,  infak,  dan  sedekah namun terdapat fungsi lainnya dalam pengembangan harta ( Baitul Tamwil ).

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan  dalam  paper  ini  yaitu pertama ,  perkembangan Baitul Maal pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurasyidin selalu mengalami perkembangan dan perbaikan dari segi kelembagaan, tempat, administrasi atau pencatatan, pembangunan Baitul Maal lokal di setiap provinsi, kebijakan fiskal dalam pendistribusian harta Baitul Maal serta kebijakan lainnya. Kedua , sumber pendapatan utama Baitul Maal pada  masa awal perkembangan Islam  adalah
Vol.6 No. 1 Juni 2020 | 70
khums ,  zakat, kharaj dan  jizyah  di  mana  jumlah,  jangka  waktu  serta penggunaannya didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist. Selanjutnya terdapat perluasan sumber pendapatan Baitul Maal pada masa Khulafaurasyidin seperti khums ,  fa’i,  rikaz,  dan  lainnya  yang  digunakan  sebagai  sumber  alokasi pembelanjaan negara Islam.
Di sisi lain analisis keempat terkait pengeluaran dana Baitul Maal pada masa Daulah Islamiyah terhadap sektor layanan publik memiliki peranan aktif dalam ekonomi pada masa awal pemerintahan Islam. Kelima , analisis perkembangan eksistensi Baitul Maal pada masa Daulah Islamiyah dan di Indonesia saat ini memiliki perbedaan yang dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain konsep definisi,  kelembagaan,  peran  dan  fungsi,  sumber  pendapatan  serta  jenis pengeluaran Baitul Maal . Dengan demikian implikasi paper ini yaitu mampu memberikan pemahaman pentingnya peran lembaga keuangan publik Islam yang mengatur segala harta umat untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Al-Qur’an dan Hadist.
Aaisyah, D., Hariyanto & Royanti. (2018). Analysis of Islamic Public Finance Management  in  Baitul  Mal  in  Perspective  of  Life  is  Place  of Worshipdomain In Spiritual Management (A Study of Taqiyuddin An- Nabhani's Thought). International Journal of Scientific & Technology 7 (12), p. 1-4.
Amalia, Euis. (2005). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer . Depok: Gramata Publishing. Arif, M. N. R. A. (2010). Teori Makroekonomi  Islam Konsep  Teori dan Analisis . Bandung: Alfabeta.
Chaudhry,  Muhammad  Sharif.  (2012). Sistem  Ekonomi  Islam:  Prinsip  Dasar . Jakarta: Kencana.
Darsono,  Syarifuddin,  F.,  Sakti,  A.  &  Suryanti,  E.  T.  (2018). Peta  Keuangan Mikro Syariah Indonesia . Jakarta: Tazkia Pblishing, Bank Indonesia. Hoetoro, Arif. (2017). Ekonomi Islam Perspektif Historis dan Metodologis . Malang: Empatdua.
Huda, Nurul., Idris, H. R., Nasution, M. E. dan Wliasih, R. (2014). Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis . Jakarta: Kencana. Huda, Nurul., dkk. (2012). Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah . Jakarta: Kencana
71 | ‘Ulûmunâ : Jurnal Studi Keislaman
Huda,  Nurul,  dkk.  (2008). Ekonomi  Makro  Islam  Pendekatan  Teoritis .  Jakarta: Kencana. Karim, A. A. (2014). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Karim, A. A. (2017). Ekonomi Makro Islam . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Kementerian  Keuangan.  (2019).  Realisasi  Pengelolaan  Pendapatan
Kementerian Keuangan. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/informasi publik/datapengelolaan- keuangan-negara/realisasi-pendapatan-kementerian-keuangan/ .  Diakses 12 Maret 2019. Kementerian  Keuangan.  (2019).  Sejarah  Pengelolaan  Keuangan  Negara. Retrieved from https://www.kemenkeu.go.id/profil/sejarah/sejarahpengelolaan- keuangan/ . Diakses 12 Maret 2019. Perwataatmadja,  K.  A.  &  Byarwati,  A.  (2008). Jejak  Rekam  Ekonomi  Islam Refleksi  Peristiwa  Ekonomi  dan  Pemikiran  Para  Ahli  Sepanjang  Sejarah Kekhalifahan . Jakarta: Cicero Publishing.
Rozalinda.  (2017).  Ekonomi  Islam:  Teori  dan  Aplikasi  pada  Aktivitas Ekonomi. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
Santoso,  B.  &  Ahmad,  K.  (2016)  “Islamic  Microfinance  Branchless  Baning Model  ini  Indonesia”, Intellectual  Discourse,  Special  Issue ,  Malaysia: International Islamic University of Malaysia, hlm. 409-433. Soemitra,  Andri.  (2018). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah .  Jakarta: PrenadaMedia Grup.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Suprayitno, Eko. (2005). Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional . Yogyakarta: Graha Ilmu. Zaman, S. M. H. (1981). Economics Functions of an Islamic State The Early Experience. Karachi: United Kingdom: The Islamic Foundation.
Zallum, Abdul Qadim. (1983). Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah. Cetakan I. Beirut: Darul ‘Ilmi Lil Malayin.