## KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ISLAM
(Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera)

## Fadlan
(Calon Dosen Jurusan Syariah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan, email: fadlanelhanif@gmail.com)

## Abstract:
Islam  anticipates    economic  developmen,  however  it  still consider as a part of the development of human being as the greatest  one.  The  essence  is  that  human  being  enables  to control the economic environment as well as to improve the life  quality.  There  are  four  basic  Islamic  teachings  dealing with  the  philosphy  of  Islamic  economic  development: tawhîd,  rubûbiyah,  khalîfah and  tazkiyah.  The  principle  of tauhîd is to prevent a concentrated economy power.  khalîfah principle  is  to  guard  against  environmet  damage  and  to protect  natural  sources  conservation.  The  principle  of tazkiyah to  prohibit  social  imbalance  and  to  realize equality and  justice.  Accordingly,  it  can  give  shape  to  a  continuity development.  The  concept  of  continuity  development  is essentially the implementation of the principle of rubûbiyah, it is the priciple of education, maintenance, and continuity to the perfectness, as the principle of  divinity (ilahi). Hence, if the four  principles  are  realized  in  the  Indonesian  economic development,  government  will  easily  create  the  nation’s ambition, a prosperous and justice nation.
Key Words:
ekonomi Islam, homo economicus, dan pembangunan ekonomi

## Fadlan

## Pendahuluan
Pembahasan mengenai bagaimana kontribusi dan
implementasi  ekonomi  Islam  sebenarnya  sulit  untuk  dilakukan, karena  sampai  saat  ini  belum  ada  satu  negara  yang  secara  utuh menerapkan  sistem  ekonomi  Islâm.  Yang  ada  dan  sedang berkembang  dengan  pesat  adalah  suatu  konsep  tentang  sistem perbankan  Islâm  yang  merupakan  salah  satu  unsur  saja  dari  sistem ekonomi  Islâm.    Dengan  demikian,  apabila  kita  berbicara  tentang ekonomi Islâm, maka yang kita bicarakan adalah suatu hipotesis dari suatu  sistem  ekonomi  Islâm  yang  pernah  diterapkan  di  zaman kejayaan Islâm. 1
Dewasa  ini  dunia  muslim  tengah  melewati  salah  satu  masa sejarahnya  yang  paling  kritis  tetapi  kreatif.  Di  tengah  krisis  sistem kontemporer yang bebas nilai, hampa nilai, yakni faham kapitalis dan sosialis, kita menemukan Islâm sebagai suatu sistem nilai yang penuh dan  lengkap  memuat  nilai-nilai  kehidupan.  Selain  itu  keunikan pendekatan  Islâm  terletak  pada  sistem  nilai  yang  mewarnai  tingkah laku ekonomi..  Segala aspek kehidupan,  termasuk ekonomi  tercakup nilai-nilai  instrumental  dan  norma-norma  yang  operasional  untuk diterapkan  dalam  pembentukan  lembaga-lembaga  masyarakat.  Oleh kaena  itu,  bukan  sekedar  lamunan  apabila  sebuah  sistem  ekonomi Islâm,  sesungguhnya  dapat,  perlu  dan  semestinya  dibangun,  jika suatu  kehidupan  yang  selamat  sejahtera  benar-benar  diinginkan untuk  terwujud  dalam  realitas  masyarakat,  yaitu  masyarakat  yang “homo-islamicus”, dan  bukan  mayarakat  yang  homo  economicus sebagaimana faham kapitalis dan sosialis.
Sistem  ekonomi  yang  kini  sedang  mendominasi  dunia  mulai banyak dipertanyakan. Semakin hari semakin bertambah orang-orang yang  beranggapan  bahwa  ekonomi  yang  ada  sekarang  ini mempunyai  kerancuan. 2 Sistem  ekonomi  yang  kini  mendominasi
1 Karnaen A.  Perwaatmadja, Membumikan  Ekonomi di  Indonesia  (Jakarta:  Usaha  Kami Penerbit Buku Pilihan, 1996), hlm. 45
2 Ungkapan  ini  dilontarkan  oleh  Mark  Blaug,  sebagaimana  dikutip  oleh  M.  Umer Chapra  dalam  bab  pertama  dalam  bukunya  The  Future  of  Economic:  An  Islamic Perspective, terj. Amdiar Amir, et.al. (Jakarta: Syariah Economic and Banking Institute, 2001), hlm. 19

## Konsep Pembangunan Ekonomi
tersebut  ternyata  dianggap  gagal  oleh  berbagai  kalangan  dengan melihat  kondisi  riil  perekonomian  dan  dampak-dampak  yang diakibatkan  dari  berlakunya  sistem  tersebut.  Kesejahteraan  yang merupakan cita-cita  dari ekonomi itu sendiri  sulit ditemukan karena pemerataan dan  keadilan  sosio-ekonomi  yang merupakan  salah satu syaratnya merupakan angan-angan kosong dan utopis.
Oleh  karena  itu,  dari  persoalan-persoalan  tersebut,  penulis tergugah  untuk  memberikan  deskripsi  singkat  tentang  bagaimana implementasi dan kontribusi sistem ekonomi Islâm bisa teraplikasikan di  Indonesia,  sekaligus berharap menjadi suatu  upaya penyadaran diri bagi kita sebagai bangsa.

## Sistem Ekonomi Islâm
Sistem ekonomi Islâm berangkat dari kesadaran tentang etika, sebuah  ethical  economy,  sedangkan  sistem  ekonomi  lain,  baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan (interest). Kapitalisme  berangkat  dari  kepentingan  perorangan  (selfishness)  dan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif (collectivisme). Dengan ekonomi  bedasar  etika  itu  agama  tidak  menjadi  alat  bagi  suatu kepentingan.  Tugas  umat  ialah  memikirkan  bahwa  agamanya menghendaki  sebuah  ethical  economy  tetapi  tetap  tanggap  kepada kepentingan-kepentingan yang nyata. 3
Mengenai  etika  Islâm  dalam  ekonomi,  Syed  Nawab  Haider Nagwi, menyebutkan  empat  aksioma  etika,  yaitu tawhîd , keseimbangan, kehendak bebas, dan pertanggung jawaban. 4 Keempat aksioma  itu  penulis  uraikan  sebagai  berikut;  pertama,  etika  tawhîd mempunyai  dua  tujuan:  (1)  mengukuhkan  bahwa  manusia  adalah makhluk  teomorfik;  2)  mengukuhkan  fungsi  integrative  dari  tawhîd. Manusia  adalah  makhluk  teomorfik  berarti  bahwa  manusia  adalah makhluk  Ilâhiyah,  maksudnya  manusia  adalah  makhluk,  tetapi akhlaknya harus  meniru akhlak Tuhan.  Tawhîd  juga  berarti  integrasi manusia,  manusia  itu  merupakan  sebuah  kesatuan,  satu  dengan lainnya  tak  terpisahkan.  Ini  berarti  bahwa  kolektifitas  itu  diakui adanya  oleh  Islâm.  Kedua,  etika  keseimbangan  adalah  dimensi
3 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 135-136
4 Syed Nawab Haider Nagwi, Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami (Bandung: Mizan, 1985), hlm. 123-125

## Fadlan
horisontal antar-manusia, sebagai tambahan al-‘adl (berbuat adil) yang merupakan  dimensi  vertikal  (karena  adil  hanya mungkin  dikerjakan oleh  yang  kaut  terhadap  yang  lemah).  Keseimbangan  berarti  tidak berlebih-lebihan  dalam mengejar  kepentingan ekonomi.  Dalam surat al-A’râf  (7):  31  disebutkan: “Makan dan minumlah,  dan jangan berlebih- lebihan”. Selfishness  yang  tak  terbatas  dilarang  oleh  Islâm,  untuk  itu masyarakatlah  yang  menentukan  kriteria  “berlebih-lebihan”  itu. Ketiga, etika kehendak bebas. Manusia sebagai individu dan kolektivitas mempunyai  kebebasan  penuh  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri. Dalam ekonomi berarti ada kebebasan penuh untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah Islâm. Karena kegiatan ekonomi bukanlah ibadah, tapi mu’âmalah, maka  kaidahnya  adalah  semua  boleh,  kecuali  yang dilarang.  Yang  dilarang  dalam  Islâm adalah ketidakadilan  dan  ribâ. 5 Mengenai  ketidakadilan  akan  jelas  dengan  sendirinya  setelah mengikuti uraian di  bawah  nanti. Sementara  tentang ribâ buku  yang paling komprehensif ialah M. Umer  Chapra, Towards a Just Monetary System, (London:  The  Islamic  Foundation,  1985).  Keempat, pertanggungjawaban. Terdiri  dari  dua,  yaitu  amanah  (melaksanakan tangung  jawab)  dan  accountability  (diperhitungkan).  Dalam  surat  al- Ma’ârij (70): 32 disebutkan, “Dan orang-orang yang memelihara amanat- amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”. Selanjutnya dikatakan (ayat 35) bahwa  mereka  itu  kekal  di  surga  lagi  dimuliakan.  Kekayaan  adalah amanah  Tuhan,  yang  harus  dipertangungjawabkan  penggunaannya. Mengenai  accountability,  dalam  surat  al-Nisâ’  (4):  86  disebutkan, “sesunguhnya  Allâh  memperhitungkan  segala  sesuatu”. Jadi  segala aktifitas manusia di dunia ini, apapun bentuk dan motivasinya, maka harus  dilaksanakan  dengan  rasa  tanggungjawab  karena  akan diperhitungkan di hadapan Allâh SWT.

## Rekayasa Sosial atas Kekuatan Ekonomi
Murthadha  Muthahhari,  berpendapat  bahwa  individu maupun  kolektivitas  dalam  Islâm  diakui  keberadaannya,  keduanya mempunyai  eksistensi  sendiri-sendiri.  Kapitalisme  mengakui  bahwa
5 Riba  bukan  cuma  berarti  bunga  atas  pinjaman.  Ia  memiliki  arti  ketidaksetaraan dalam pertukaran, baik perbedaan tersebut timbul dari pertukaran jumlah yang tidak sama  ataupun  dari  adanya  risiko  yang  tidak  ikut  dipikul  oleh  pihak  lain  dalam kontrak.

## Konsep Pembangunan Ekonomi
yang  mempunyai  eksistensi  sendiri  itu  hanya  individu,  sedangkan sosialisme  hanya  mengakui  kolektivitas.  Islâm  mengakui  kedua- duanya. Pandangan tentang individu dan/kolektivitas ini
mempengaruhi  pemikiran  sosial  selanjutnya. 6 Dalam  al-Qur’ân dikatakan:
ُﷲﺍﻭ ﹶﻞﻀﹶﻓ ﻢﹸﻜﻀﻌﺑ ﻰﹶﻠﻋ ﹴﺾﻌﺑ ﻰﻓ ﹺﻕﺯّﹺﺮﻟﺍ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍﺎﻤﹶﻓ ﺍﻮﹸﻠّﻀﹸﻓ ﻱﺩﺍﺮﹺﺑ ﻢﻬﹸﻗﺯﹺﺭ ﻰﹶﻠﻋ ﺖﹶﻜﹶﻠﻣﺎﻣ ﻢﻬﻧﺎﻤﻳﹶﺃ ﻢﻬﹶﻓ ﻪﻴﻓ ٌﺀﺍﻮﺳ ﺖﻤﻌﹺﻨﹺﺒﹶﻓﹶﺃ ِﷲﺍ ﹶﻥﻭﺪﺤﺠﻳ ) ﻞﺤﻨﻟﺍ : 71 .(
“Dan  Allâh  melebihkan  sebagian  kamu  dari  sebagian  yang  lain dalam  hal  rezeki,  tetapi  orang-orang  yang  dilebihkan  (rezekinya)  tidak mau  memberikan  rezeki  mereka  kepada  para  budak  yang  mereka  miliki agar  mereka  juga  menikmati  rezeki  itu.  Maka  mengapa  mereka mengingkari nikmat Allâh?” (QS. Al-Nahl [16]: 71). 7
Dalam ayat ini ada dua kaidah demokrasi sosial dalam Islâm. Pertama, kelebihan  seseorang  atas  lainnya  adalah  sunnat  Allâh  yang takkan  berubah.  Kedua,  seruan  untuk  membagi  rezeki  (distributive justice ). Kaidah pertama mirip dengan individualisme. Kaidah kedua anjuran  untuk  selalu  berbagi  dalam  kehidupan  bersama  (kolektif). Islâm berdiri di mana: individualisme atau kolektivisme? Berdasarkan ayat  di  atas,  maka  tidak  terbantahkan  lagi  bahwa  keduanya  diakui keberadaannya oleh Islâm.
Dengan  demikian,  meskipun  secara  agama  pertanggung jawaban  di  akhirat  terletak  pada  individu  (sebab  hanya  individulah yang dapat masuk surga atau neraka), tetapi secara kolektif manusia juga  bertanggung  jawab,  sekalipun  tanggung  jawab  hanya  terbatas pada dunia ini. Banyak ayat yang menyebut manusia dalam kapasitas kolektifnya, seperti ummah (komunitas) dan qawm (golongan). Sebuah kolektifitas mempunyai tanggung jawab penuh atas nasib diri sendiri. Demikianlah  maka anjuran  untuk tolong menolong  dalam  kebajikan
6 Lebih  lanjut  lihat,  Murtadha  Muthahhari,  Masyarakat  dan  Sejarah;  Kritik  Islam  atas
Marxisme dan Teori Lainnya, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 20-24 7 Allâh menjadikan hamba-hamba-Nya ada yang kaya dan ada yang miskin, mereka yang  memperoleh  rezeki  yang  banyak,  hendaknya  memberikan  sebagian  kepada orang  lain  yang  dianggap  memerlukannya,  sehingga  kenikmatan  rezeki  yang dikaruniakan Allâh  itu dapat dirasakan oleh orang  lain.  Lihat,  Moh.  Rifa’i,  Tafsîr al- Qur’ân al-Karîm; Terjemah/Tafsîr Al-Qur’ân (Semarang: CV. Wicaksana, 1993), hlm. 487

## Fadlan
(al-birr)  dapat ditafsirkan bahwa sebuah  kolektifitas diserukan untuk merekayasa kehidupannya, tidak lepas begitu saja. 8
Kebajikan  (al-birr)  yang  tertinggi  itu  dihubungkan  dengan masalah ekonomi dapat disimpulkan dalam surat Âli ‘Imrân [3]: 92,
ﻦﹶﻟ ﺍﻮﹸﻟﺎﻨﺗ ﺮﹺﺒﹾﻟﺍ ﻰﺘﺣ ﺍﻮﹸﻘﻔﻨﺗ ﹶﻥﻮﺒﺤﺗﺎﻤﻣ ) ﻝﺍ ﻥﺍﺮﻤﻋ : 92 .(
“Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”. (QS. Âli ‘Imrân [3]: 92). 9
Hal  tersebut  merupakan  pengakuan  bahwa  kepentingan ekonomilah  yang  menjadi  ukuran  kebajikan  sosial.  Karena  itu, rekayasa  sosial  atas  ekonomi  adalah  suatu kebajikan  (al-birr).  Bahwa masalah  ekonomi  mendapat  perhatian  utama,  terutama  bila dihubungkan  dengan  kemiskinan,  sebagaimana  tergambar  dalam surat  al-Mâ’ûn  [107]:  3.  Demikian  juga  Rasulullah  SAW.  bersabda:
8 Dalam QS.  al-Jâtsiyah: 28  dinyatakan: “Setiap  ummat  (masyarakat)  akan  diseru  kepada catatannya.” Dari  ayat  ini  tentu  dapat  disimpulkan  bahwa  Al-Qur’ân  mempercayai suatu  kehidupan  tertentu  yang  merupakan  keberadaan  bersama  atau  masyarakat. Kehidupan  bersama  bukan  sekedar  suatu  kiasan atau  perlambang, melainkan  suatu kenyataan.  Dari  sini  kita  tahu  bahwa  bukan  hanya  individu  yang  ditentukan  oleh catatan  perbuatannya  sendiri,  tapi  masyarakat  juga  ditentukan  oleh  catatan-catatan perbuatannya  sendiri,  sebab  ia  juga  adalah  seperti  makhluk  hidup  yang  sadar, bertanggungjawab  atas  perbuatan-perbuatannya,  karena  ia  bebas  berkehendak  dan bertindak.  Maka  setiap  bangsa  berjalan  berdasarkan  kesadaran  tertentu,  norma- norma tertentu dan cara berpikirnya sendiri. Sehingga dalam suatu bangsa bilamana ada perbuatan  satu  individu  –  tidak  sedikit  dalam  al-Qur’ân  –  dinisbahkan kepada kelompoknya  secara  keseluruhan,  atau  dosa  suatu  generasi  dikaitkan  dengan generasi-generasi  berikutnya.  Dalam  kasus-kasus  semacam  ini,  orang  mempunyai pemikiran  dan  kehendak  bersama  yang  sama,  atau  dengan  kata  lain,  mereka mempunyai jiwa kemasyarakatan yang sama. Misal kisah tentang Tsamûd, perbuatan membunuh  unta  Nabi  Shaleh,  yang  merupakan  perbuatan  satu  individu,  dikaitkan dengan  bangsa  secara keseluruhan:  fa’aqarûhâ (mereka telah  membunuh unta  betina itu).  Keseluruhan  bangsa  itu  dianggap  bertanggung  jawab  atas  kejahatan  tersebut. Akibatnya,  mereka  semua  dipandang  patut  dihukum  karena  melakukan  kejahatan itu:  fa  damdama  ‘alayhim  rabbuhum  (maka  Allâh  menghukum  mereka  atas  dosa  itu). Inilah  suatu  gambaran  betapa  perbuatan  individu  dalam  suatu  komunitas dinisbahkan  pada  kelompoknya  secara  keseluruhan.  Lihat,  Muthahhari,  Masyarakat dan Sejarah, hlm. 25-27 9 Rifa’i, Tafsîr al-Qur’ân, hlm. 137

## Konsep Pembangunan Ekonomi
“Tidak  beriman  seseorang  yang  tidur  dalam  keadaan  kenyang  sementara tetangganya yang dekat dalam keadaan lapar.” 10
Kebajikan sosial  lain adalah pemerataan. Membagi-bagi  harta itu  bukan  perbuatan  kedermawanan  (filantropisme)  tetapi  suatu kewajiban,  karena  dalam  setiap  kekayaan  ada  hak  orang  miskin. Dalam  surat  Al-Dzâriyât  [51]:  19    dinyatakan:  “Dan  pada  harta-harta mereka ada hak untuk  orang miskin yang  meminta dan  orang miskin  yang tidak meminta.”
Dalam  zaman  modern  yang  anonim  dan  abstrak  ini  pada tingkat negara perlu al-birr itu diberi bentuk yang jelas dalam hukum dan  juga  konkrit  dalam  lembaga.  Kalau  dulu  ada  Bayt  al-Mâl,  maka sekarang  harus  ada  lembaga  semacam  itu  tetapi  lebih  luas  dengan legislation dan  institutionalization.  Tanpa  dua  hal  itu  demokrasi sosial tidak  akan  jalan  dalam  tingkat  kenegaraan.  Karena  kenegaraan ditetapkan  dengan  undang-undang,  maka  mandatory  wajib  melalui koersi.
Muhammad A. Al-Buraey mengutip delapan cara perubahan, yaitu  terencana,  indoktrinasi,  koersif,  teknokratis,  interaksional, sosialisasi, emulatif dan alamiah. 11 Kiranya yang paling sesuai dengan Indonesia  mestinya  ialah  perubahan  terencana,  sebab  ada  PJP  dan Pelita.  Namun,  kenyataannya  kekuatan  ekonomi  yang  kapitalistis bergerak  sesuai  dengan  logikanya  sendiri,  sehingga  rekayasa  sosial (misalnya  IDT)  hanya  sedikit  dapat  mengurangi  kemiskinan  tetapi sama sekali tidak bisa menanggulangi kesenjangan. Dengan kata lain, rekayasa sosial semacam itu hanya mengubah keadaan dari deprivasi absolut  ke  deprivasi  relatif,  tidak  menghilangkan  deprivasi  itu sendiri. Dalam kurun waktu yang panjang – rekayasa sosial tersebut – nantinya  mungkin  lambat  laun  dapat  menghilangkan  kemiskinan. Namun,  hanya  bentuknya  yang  berubah:  dari  kemiskinan  hanya berpindah  tempat  jadi  kesenjangan.  Di  Indonesia  perubahan
10 Lihat, Abu Bakar Ahmad bin al-Husien  bin Ali al-Bayhaqi, as-Sunan  al-Kubrâ li  al- Baihaqi, Juz 2, (Hiedar Abad: Dâirah al-Ma’ârif, 1344 H.), hlm. 128, dalam al-Maktabah al-Syâmilah. Redaksi hadits tersebut adalah: ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺻ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﹸﻝﻮﺳﺭ ﹶﻝﺎﹶﻗ : ﻪﹺﺒﻨﺟ ﻰﹶﻟﹺﺇ ﻊﺋﺎﺟ ﻩﺭﺎﺟﻭ ﻊﺒﺸﻳ ﻯﺬﱠﻟﺍ ﻦﻣﺆﻤﹾﻟﺍ ﺲﻴﹶﻟ ) ﺪﲪﺃ ﰊﺃ ﺚﻳﺪﺣ ﻆﻔﻟ .( 11 Muhammad  A.  Al-Buraey,  Islam  landasan  Alternatif  Administrasi  Pembangunan (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 75

## Fadlan
terencana  berubah  menjadi  perubahan  alamiah,  karena  rekayasa sosial kalah bersaing dengan kekuatan ekonomi. 12

## Konsep Pembangunan Islâmi
Pada  bagian  ini,  penulis  akan  mengulas  beberapa  unsur konsep pembangunan yang Islâmi. Pembangunan ekonomi, menurut beberapa literatur pembangunan belakangan ini, adalah
meningkatnya  produktivitas  ekonomi  secara  keseluruhan  maupun para  pekerja  rata-rata  dan  juga  meningkatnya  perbandingan  antara pendapatan  dengan  jumlah  total  penduduk.  Hal  ini  merupakan proses  yang  dinamis  dan  struktural  yang  akan  menghasilkan perbaikan  tampilan  ekonomi  secara  berkelanjutan,  aktual  dan potensial.  Biasanya  dihitung  dalam  istilah  per  kapita  dan membentang dalam kurun waktu tertentu. Substansinya terletak pada dimungkinkannya  manusia  untuk  mengendalikan  lingkungan ekonominya sekaligus untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.
Islâm sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun  tetap  menempatkannya  sebagai  bagian  dari  persoalan  yang lebih besar,  yaitu  pembangunan  umat  manusia.  Fungsi  utama  Islâm adalah  membimbing  manusia  pada  jalur  yang  benar  dan  arah  yang tepat.  Semua  aspek  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  ekonomi harus  menyatu  dengan  pembangunan  umat  manusia  secara keseluruhan.  Khurshid  Ahmad,  merumuskan  empat  prinsip  yang dapat  diturunkan  dari  ajaran  Islâm  sebagai  “dasar-dasar  filosofis” pembangunan yang Islâmi, 13 dapat sijelaskan sebagai berikut:
1. Tawhîd, yang  meletakkan  dasar-dasar  hubungan  antara  Allâh- manusia dan manusia dengan sesamanya.
2. Rubûbiyah, yang  menyatakan  dasar-dasar  hukum  Allâh  untuk selanjutnya  mengatur  model  pembangunan  yang  bernafaskan Islâm.
3. Khalîfah, yang  menjelaskan  status  dan  peran  manusia  sebagai wakil Allâh di muka bumi. Pertanggung jawaban ini menyangkut manusia  sebagai  Muslim  maupun  sebagai  anggota  dari  umat manusia.  Dari  konsep  ini  lahir  pengertian  tentang  perwalian,
12 Kuntowijoyo, Identitas Politik, hlm. 126
13 Khurshid Ahmed, “Economic Development in an Islamic Fremwork” dalam Studies Islamic Economics (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976), hlm. 178-179

## Konsep Pembangunan Ekonomi
moral,  politik,  ekonomi,  serta  prinsip-prinsip  organisasi  soial lainnya.
4. Tazkiyah, misi  utama  utusan  Allâh  adalah  menyucikan  manusia dalam hubungannya dengan Allâh, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat dan negara.
Selanjutnya,  Khurshid  Ahmad  menegaskan  bahwa  konsep pembangunan  yang  Islâmi  sebenarnya  dapat  ditarik  dari  konsep tazkiyah, yang  berarti  penyucian  terhadap  sikap  dan  hubungan tersebut di muka bumi. Hasil dari tazkiyah adalah falâh, yaitu sukses di dunia maupun di akhirat. 14
Keempat asas tersebut secara substansial telah terimplemetasi di  dalam  Pancasila  yang  merupakan  dasar  dan  ideologi  negara Indonesia. Namun, sekilas kita  bisa bertanya, mengapa hanya empat saja,  dan  mengapa  konsep-konsep  itu  yang  dipilih?  Bagaimana halnya dengan prinsip al-‘adl (keadilan), misalnya? Padahal salah satu prinsip  Islâm  di  bidang  ekonomi  adalah  “keadilan”  (al-‘adl).  Aspek keadilan ini sebenarnya terdapat dalam asas tazkiyah. Maka, bagi kita sebenarnya  bisa  memilih  teori  yang  dianggap  sejalan  dengan  yang sedang  kita  pikirkan  di  Indonesia,  yang  kita  sebut  dengan  Ekonomi Pancasila.
Asas  tawhîd,  khalîfah  dan  tazkiyah  pada  akhirnya  menuju  ke perwujudan  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Asas  tawhîd mencegah  konsentrasi  kekuatan  ekonomi.  Asas  khalîfah  mencegah kerusakan lingkungan dan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya.  Dan  asas  tazkiyah  mencegah  kepincangan  sosial  dan mewujudkan pemerataan yang bermuara pada keadilan. Kesemuanya itu  akan  mewujudkan  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Konsep pembangunan  berkelanjutan  pada  hakikatnya  adalah  pelaksanaan asas  rubûbiyah, yakni asas  pendidikan,  pemeliharaan  dan kontinuitas menuju  kepada  kesempurnaan,  seperti  sifat  Ilâhî.  Dengan  demikian, jika  keempat  nilai  yang  dirumuskan  oleh  Khursyid  Ahmad  tersebut dapat  terealisasikan  dalam  pembangunan  ekonomi  yg  dibangun  di Indonesia,  maka  negara  akan  dengan  mudah  mewujudkan  cita-cita bangsa, yaitu negara yang sejahtera dan berkeadilan.
14 Ibid.

## Fadlan

## Langkah Kebijakan Pembangunan Ekonomi yang berbasis Islâm
Dari  empat  elemen-elemen  strategis  yang  telah  diuraikan  di atas,  selanjutnya  perlau  adanya  kebijakan-kebijakan  dari  sebuah negara  untuk  merealisasikan pembangunan  ekonomi yang berorientasi  pada  kesejahteraan  yang  berkeadilan.  Oleh  karena  itu, Umer Chapra menawarkan lima kebijakan, yaitu: 15

## 1. Menghidupkan Faktor Kemanusiaan
Untuk merealisasikan maqâshid dalam lingkungan politik yang kondusif perlu adanya motivasi faktor kemanusiaan untuk mencapai tingkat  alokasi  yang  efektif  dan  efisien  serta  distribusi  sumber  daya yang  merata,  manusia  harus  senantiasa  didorong  untuk  bersedia melakukan  yang  terbaik  dan  memanfaatkan  sumber-sumber  daya yang langka  dengan  tingkat efisiensi yang tinggi. Untuk  memotivasi ke arah tesebut diperlukan injeksi moral ke dalam nafsu pemenuhan kepentingan  diri  sendiri  agar  kepentingan  sosial  tetap  terjaga, walaupun harus mengesampingkan kepentingan diri sendiri.
Untuk  menegakkan  nilai-nilai  moral  ini  tidak  cukup  hanya dengan  mengandalkan  motivasi  verbal,  lebih  dari  itu  perbaikan- perbaikan  yang  realistis  dan  memegang  peranan  penting  dalam menghidupkan faktor kemanusiaan senantiasa dipelihara yaitu : 16
Pertama ,  keadilan  sosio-ekonomi.  Kebijakan-kebijakan  harus berorientasi  kepada  direalisasikannya  keadilan  sosio-ekonomi. Konsentrasi  kekayaan  harus  dikurangi  sedemikian  rupa  hingga kebutuhan pokok dari setiap individu senantiasa terpenuhi.
Kedua ,  transformasi  moral  ke  dalam  diri  tiap  individu  agar tindakannya  senantiasa  mengedepankan  kepentingan  sosial. 17 Hal
15 Di  antara  kebijakan-kebijakan  strategis  ini  penekanannya  adalah  dimensi  moral yang  dimasukkan  ke  dalam  barometer  pembangunan  material.  Karena,  menurut Umer  Chapra,  pembangunan  tanpa  sebuah  integrasi  moral  dan  material  akan  sulit mewujudkan  efisiensi  dan  pemerataan.  Lihat,  M.  Umer  Chapra,  Islam  and  Economic Development (Islamabad:  The  International  Institute  of  Islamic  Thought,  1993),  hlm. 70-71 16 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, terj.  Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Tazkia Institut dan GIP, 2000), hlm. 252 17 Berkaitan dengan  pembentukan individu sebagai pelaku pembangunan ekonomi, khurshid  Ahmed    menetapkan  empat  premis:  (1)  perubahan  sosial  bukanlah  akibat dari  kekuatan  historis  yang ditetapkan  sebelumnya;  (2)  manusia  adalah  faktor aktif

## Konsep Pembangunan Ekonomi
yang  tepat  untuk  mempercepat  transformasi  ini  ialah  penggunaan lembaga-lembaga  yang  efektif  dan  media  massa  untuk  melakukan perubahan sosial dan mereduksi nilai-nilai yang tidak Islâmi.
Meskipun keadilan sosio-ekonomi, kesadaran moral dan iklim sosial  sangat  diperlukan  untuk  memotivasi  nilai-nilai  kemanusiaan, namun  hal  ini  tidak  cukup  untuk  menciptakan  pemerataan  dan efisiensi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya  usaha  yang  mengarah kepada  peningkatan  sumber  daya  manusia.  Hal  ini  dapat  ditempuh lewat  pendidikan  dan  latihan  yang  memadai  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.  Selain  itu  perlu  juga  adanya  penciptaan  kemudahan akses  terhadap  keuangan  bagi  kaum  lemah  dan  pengusaha- pengusaha  berskala  besar,  sehingga  pemusatan  kekayaan  tidak  lagi menjadi masalah yang menghambat pemerataan. 18

## 2. Mengurangi Konsentrasi Kekayaan
Hambatan  yang  paling  serius  bagi  pembangunan  yang berkeadilan  adalah  konsentrasi  kepemilikan  atau  kekayaan. Konsentrasi  kekayaan  dan  pendapatan  harus  dihilangkan  untuk mencapai pemerataan yang berkeadilan, sebagaimana firman Allâh:
َﺀﺎﹶﻓﹶﺃﺎﻣ ُﷲﺍ ﻰﹶﻠﻋ ﻪﻟﻮﺳﺭ ﻦﻣ ﹺﻞﻫﹶﺃ ﻯﺮﹸﻘﹾﻟﺍ ﻪﱠﻠﻠﹶﻓ ﹺﻝﻮﺳﺮﻠﻟﻭ ﻯﺬﻟﻭ ﻰﺑﺮﹸﻘﹾﻟﺍ ﻰﻣﹶﺎﺘﻴﹾﻟﺍﻭ ﹺﻦﻴﻛﺎﺴﻤﹾﻟﺍﻭ ﹺﻦﺑﺍﻭ ﹺﻞﻴﹺﺒﺴﻟﺍ ﻲﹶﻛ ﹸﻥﻮﹸﻜﻳﹶﻻ ﹰﺔﹶﻟﻭﺩ ﻦﻴﺑ ِﺀﺎﻴﹺﻨﹾﻏﹶﺃ ﻢﹸﻜﻨﻣ ) ... ﺮﺸﳊﺍ : 7 .(
“Apa-apa  (harta  rampasan)  yang  diberikan  Allâh  pada  Rasul-Nya berasal  dari  penduduk  kota-kota  adalah  untuk  Allâh  dan  untuk  Rasul, kerabat  Rasul,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu…” (QS. Al-Hasyr/59: 7) 19
dalam  perubahan.  Semua  kekuatan  lainnya  berada  di  bawah  kekuasaannya  selama ia  merupakan  khalifah  Allâh  di  dunia;  (3)  perubahan  terletak  pada  perubahan lingkungan  dan  perubahan  hati  dan  jiwa  manusia;  (4)  kehidupan  merupakan jaringan  antarhubungan;  “Pengembangan  Perekonomian  Islam,”  dalam  buku Khurshid Ahmed,  ed.,  Islamic  Perspectives (Leicester:  Islamic  Foundation, 1979), hlm. 231. 18 Chapra, Islam and Economic, hlm. 71-72
19 Rifa’i, Tafsîr al-Qur’ân, hlm. 980

## Fadlan
Pertama , mengadakan reformasi pertanahan dan pembangunan pedesaan. Kebijakan pemerintah berperan aktif dalam hal ini selama tidak bertentangan dengan syari`at. Untuk mereformasi pertanahan  (land  reform)  perlu  adanya  batasan-batasan  kepemilikan yang  jelas  dan  aturan-aturan  penyewaan  untuk  menciptakan demokrasi  dan  egalitarian  yang  diidam-idamkan  Islâm.  Selain reformasi  tanah  harus  ada  pula  upaya  penghapusan  kelemahan- kelemahan  yang  diderita  oleh  sektor  pertanian.  Menyediakan pembiayaan  yang  memadai,  bukan  saja  pada  pertanian,  tetapi  juga industri-industri  kecil  yang  ada  di  pedesaan  merupakan  salah  satu upaya untuk memperbaiki tingkat ekonomi pedesaan.
Kedua ,  mengembangkan  industri  kecil  dan  menengah  yang ada  di  pedesaan  atau  di  perkotaan.  Tindakan  ini  akan  melengkapi reformasi  pertanahan  dalam  mengurangi  konsentrasi  kekayaan  dan kekuasaan  yang  kini  berlangsung  di  negara-negara  berkembang, termasuk  Indonesia.  Hal  ini  juga  mempunyai  keuntungan  lain  yang mempunyai prioritas tinggi dalam kerangka nilai Islâm.
Ketiga ,  kepemilikan  yang  lebih  merata  dan  kontrol  dalam perusahaan  sangat  diperlukan  untuk  mengurangi  konsentrasi kekayaan  dan  kekuasaan  terhadap  kepemilikan  saham  yang  hanya dikuasai  oleh  segelintir  orang.  Hal  ini  berakibat  pada  pemenuhan kepentingan diri sendiri.
Keempat ,  adanya  restrukturisasi  sistem  keuangan  berbasis bunga  ke  dalam  sistem  keuangan  yang  lebih  manusiawi  dan  sesuai dengan  nilai-nilai  Islâm.  Sistem  bunga,  bagaimanapun  juga merupakan sumber konsentrasi kekayaan dan kekuasaan sebagaimana  yang  terjadi  dalam  dunia  kapitalis.  Sistem  ini  harus diganti dengan mekanisme bagi hasil.

## 3. Melakukan Restrukturisasi Ekonomi
Realokasi  sumber-sumber  daya  yang  diperlukan  untuk pembangunan  yang  merata  tidak  akan  berjalan  tanpa  adanya  suatu penataan  kembali  semua  aspek  ekonomi,  yang  meliputi  konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital dan produksi. 20
20 Chapra, Islam dan Tantangan, hlm. 279

## Konsep Pembangunan Ekonomi
Konsumsi  merupakan  salah  satu  kegiatan  ekonomi  yang cukup vital,  karena  konsumsi  merupakan  salah satu  kegiatan  utama dalam  perekonomian,  oleh  karena  itu  kesalahan  pandangan  dalam konsumsi  akan  berakibat  fatal  terhadap  kondisi  makro  ekonomi. Dengan  demikian,  perlu  adanya  penyaringan  pola  konsumsi,  yang tentunya  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islâm. 21 Untuk  menciptakan pemerataan  dan  efisiensi  harus  ada  pembedaan antara  yang  penting dan  yang  tidak  penting,  antara  kebutuhan,  kemewahan,  dan perantara  (intermediat).  Dalam  nilai-nilai  Islâm  yang  diutamakan adalah kepentingan guna pemenuhan kebutuhan. Sedangkan lainnya adalah  turunannya.  Turunan  tersebut  diperbolehkan  selama  tidak bertentangan  dengan  syari`at  dan  berorirentasi  pada  keadilan  sosio- ekonomi.
Dalam  bidang  keuangan  publik,  harus  terdapat  disiplin- disiplin  tertentu  agar  tidak  terjadi  ke-mubadzir-an.  Pemerintah  harus melakukan  prioritas-prioritas  yang  berpegang  pada  prinsip-prinsip Islâm. Semua pengeluaran pemerintah berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat.  Pemerintah  dituntut  untuk  meningkatkan tabungan  dengan  cara  menghapus  segala  macam  korupsi  dan  ke- mubadzir- an,  memberikan  subsidi  atas  dasar  persamaan  yang terkontrol, dan mengurangi biaya pertahanan yang tidak wajar. Selain meningkatkan  tabungan  pemerintah  juga  dituntut  untuk  melakukan mekanisme  perpajakan  yang  berpegang  pada  keadilan.  Keadilan  ini dapat  terealisasi  dengan  berorientasi  pada  kesejahteraan  dan  tidak terlalu mengikat. Sesuai dengan kemampuan masyarakat. 22
Untuk menciptakan iklim sosio-ekonomi yang baik perlu juga adanya formasi kapital yang mendukung dengan memperbaiki iklim investasi  yang  kondusif  serta  menghapuskan  hambatannya.  Ini
21 Keadilan  sosial  juga  mengurangi  konsumsi  yang  berlebihan  dan  investasi  terkait yang  dipromosikan  oleh  kesenjangan  pendapatan  di  kalangan  orang  kaya.  Hal  ini melepaskan sumber-sumber daya untuk memenuhi kebutuhan orang miskin, dengan cara  meningkatkan  pendidikan,  jaminan  kesehatan,  dan  tenaga kerja  yang  sejahtera untuk mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  cepat  dan  berkesinambungan. Selain itu, pengurangan penderitaan rakyat miskin dengan menghilangkan perasaan antisosial di antara mereka, meningkatkan motivasi kerja mereka, dan efisiensi serta mengurangi  pemborosan  sebagai  akibat  dari  pemogokan  dan  konflik.  Lihat,  Ibid., hlm. 197-198 22 Ibid., hlm. 285-296

## Fadlan
adalah  upaya  untuk  mendorong  laju  pembangunan,  memenuhi kebutuhan  pokok,  dan  menciptakan  lapangan  pekerjaan.  Untuk menciptakan iklim investasi yang baik tentunya harus didukung oleh pembangunan infra struktur sosial dan fisik. Sistem perpajakan yang adil,  stabilitas  politik,  menekan  depresiasi  kurs  yang  terus  menerus, dan sejumlah kontrol mendukung bagi terciptanya kondisi tersebut.
Restrukturisasi  sistem  ekonomi  ini  akan  meningkatkan volume  investasi.  Agar  investasi  itu  tersalurkan  dengan  baik  sesuai dengan tujuan-tujuan ekonomi, maka perlu adanya penyaluran yang tepat. 23 Investasi  harus  membiayai  produksi-produksi  yang  benar- benar  dibutuhkan,  bukan  produksi  barang-barang  mewah  yang hanya sebagai simbol prestise si kaya dan tidak mempunyai implikasi positif  terhadap  penciptaan  kondisi  sosio-ekonomi  yang  merata  dan efisien. 24

## 4. Melakukan Restrukturisasi Keuangan
Tujuan  untuk  mencapai  pengembangan  pedesaan  dan perkotaan  dalam  memecahkan  problema  utama  perekonomian, seperti pengangguran dan konsentrasi kekayaan akan menjadi mimpi yang  indah  kecuali  ada  persiapan-persiapan  pengembangan  dan pembiayaannya.  Invetasi  dan  tabungan  yang  dikelola  oleh  lembaga- lembaga keuangan harus memberikan  prioritas pada  pengembangan tersebut.  Deposito-deposito  atau  tabungan  harus  diarahkan pembiayaannya  pada  sektor-sektor  riil  perekonomian.  Deposito  itu berasal  dari  masyarakat,  maka  adalah  rasional  jika  ia  disalurkan untuk  kesejahteraan  masyarakat,  bukan  untuk  kesejahteraan segelintir orang. 25
Untuk  mengarahkan  sistem  finansial,  harus  ada  nilai-nilai yang mendasarinya yang mempunyai orientasi kesejahteraan seluruh umat    manusia. Islâm, dalam  hal  ini  telah  menyediakan  sistem  yang dimaksud.  Oleh  karena  itu  perombakan  sistem  finansial  sesuai dengan nilail-nilai Islâm mutlak diperlukan. Bank-bank konvensional
23 M.  Umer  Chapra,  Sistem  Moneter  Islam,  terj.  Ikhwan Abidin  Basri  (Jakarta: Tazkia Institut, 2000), hlm. 48 24 Ibid ., hlm. 303 dan 309-310 25 Chapra, Islam and Economic, hlm. 109

## Konsep Pembangunan Ekonomi
sebagai pengelola dana masyarakat, harus diarahkan dengan prinsip- prinsip  yang  lebih  manusiawi,  ia  harus  melepaskan  sistem  bunga yang  terbukti  tidak  mampu  menciptakan  pemerataan,  tapi  hanya menghadiahkan pemenang-pemenang bagi segelintir orang.
Selain  menghapus  bunga  dalam  keuangan,  bank-bank  harus mempunyai orientasi pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM)  bukan  pada  industrti-industri  besar.  UKM  bagaimanapun, mempunyai  potensi  yang  cukup  besar  untuk  menciptakan  lapangan pekerjaan.  Selain  itu,  dengan  membiayai  UKM  ini  akan  dapat mengurangi ketidakmerataan, konsentrasi kekayaan, dan konsentrasi kekuasaan.

## 5. Perencanaan Kebijakan Strategis
Perencanaan  ini  harus  menetapkan  perubahan  struktur  yang diperlukan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengangguran  dan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  tanpa menciptakan  ketidakseimbangan  antara  mikro  ekonomi  dan  makro ekonomi. Rencana ini juga harus menunjukkan institusi-institusi yang perlu  didirikan  atau  direformasi  untuk  mengurangi  adanya kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang ada, serta mewujudkan suatu  pemilikan  perusahaan  dan  aset  perolehan  pendapatan  yang mempunyai sumber yang besar. Selain itu, perlu dilakukan reformasi sistem  perbankan  sesuai  dengan  ajaran  Islâm,  yang  akan  menuntut perhatian  khusus  perencanaan,  karena  besarnya  sumbangan  yang diberikannya  untuk  menjadikan  alokasi  sumber  daya  secara  efisien dan  adil.  Juga  tidak  kalah  pentingnya  adalah  reformasi  secara sungguh-sungguh  dalam  sistem  pendidikan  untuk  melahirkan tenaga-tenaga  yang  terampil  dan  produktif.  Ringkasnya,  rencana  ini tidak  boleh  hanya  memusatkan  kepada  satu  langkah  saja  atau bersandar  kepada  kontrol  yang  tidak  semestinya,  tetapi  ia  harus menggunakan  seluruh  kebijakan  dan  berkesinambungan  untuk merealisasikan  tujuan-tujuan  yang  hendak  dicapai.  Hal  ini  harus merefleksikan  suatu  perubahan  yang  jelas  dan  dapat  dimengerti dalam  filsafat  dan  strategi  pembangunan.  Semua  kebijakan  –  fiskal,

## Fadlan
moneter, pendapatan, impor dan produksi – harus dirumuskan dalam kerangka rencana kebijakan strategis ini. 26
Sebagai  akhir  dari  uraian  ini,  ada  sebuah  pertanyaan  yang menurut  penulis  cukup  menggelitik,  bagaimana  hubungan  antara ekonomi  Islâm  untuk  masyarakat  Indonesia  yang  telah  memiliki dasar  negara  Pancasila?  Jawabannya  akan  banyak  bergantung  pada penafsiran kita sendiri tentang apa sesungguhnya Pancasila itu? Salah satu yang dapat kita garisbawahi adalah kenyataan bahwa Pancasila sendiri  masih  memerlukan  isi  untuk  menjadikannya  benar-benar fungsional  sebagai  nilai-nilai  kebudayaan  bangsa.  Pancasila  adalah rumusan  falsafah  negara  yang  digali  dari  nilai-nilai  kehidupan bangsa  Indonesia,  tetapi  bukan  nilai-nilai  kehidupan  itu  sendiri. Pancasila adalah nama, sebutan untuk merangkum keseluruhan nilai yang  hidup  dalam  masyarakat  bangsa  kita.  Sedangkan  dalam kesempatan  ini,  kita  sedang berbicara  tentang substansi  nilai,  bukan sebutan  formalnya.  Pancasila  bukan  agama  dan  agama  bukan pancasila.  Pancasila  jangan  diagamakan  dan  agama  jangan dipancasilakan.  Pernyataan  retorik  ini  menuntun  kita agar  nilai-nilai sistem  ekonomi  Islâm  terhindar  dari  pencampuradukan  yang  tidak pada  tempatnya  dengan  falsafah  ekonomi  lainnya.  Dan  pernyataan retorik  ini  akan  menghapus  ambivalensi  intelektual  yang mengaburkan pandangan tentang tatanan ekonomi Islâm.

## Penutup
Dari  uraian  di  atas,  penulis  dapat  menarik  suatu  kesimpulan bahwa  Ekonomi  Islâm  pada  hakikatnya  adalah  suatu  upaya  untuk memformulasikan  suatu  ilmu  ekonomi  yang  berorientasi  kepada manusia  dan  masyarakat  yang  tidak  mengakui  individualisme  yang berlebihan, juga tidak membenarkan kolektifitas yang melanggar hak- hak  perorangan,  dengan  berdasarkan  kepada  nilai-nilai  Islâm,  yaitu al-Qur’ân dan al-Sunnah.
Tujuan  ekonomi  Islâm  seirama  dengan  tujuan  pokok  Islâm, yaitu  menciptakan  kesejahteraan  bagi  semua  umat  manusia. Kesejahteraan  ini  meliputi  kepuasan  fisik  dan  kedamaian  mental yaitu kebahagiaan, yang hal ini dapat diperoleh melalui realisasi yang
26 Ibid., hlm. 100

## Konsep Pembangunan Ekonomi
seimbang  antara  kebutuhan  materi  dan  rohani  dari  personalitas individu. Pemenuhan kebutuhan rohani membutuhkan pembangunan  moral,  dan  pemenuhan  kebutuhan  materi  dapat direalisasikan dengan pembangunan umat manusia dan sumber daya yang ada dalam suatu pola yang menyatu sehingga semua kebutuhan manusia,  dapat  dipenuhi  secara  utuh  dan  terwujud  suatu  distribusi kekayaan yang adil dan merata.

## Daftar Pustaka
Ahmed,  Khurshid,  ed.  Islamic  Perspectives.  Leicester:  Islamic Foundation, 1979
---------.  “Economic  Development  in  an  Islamic  Fremwork”  dalam Studies Islamic Economics. Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976
Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin al-Husien bin Ali al. as-Sunan al-Kubrâ li  al-Baihaqi, Juz  2,  Hiedar  Abad:  Dâirah  al-Ma’ârif.  1344  H.. dalam al-Maktabah al-Syâmilah.
Buraey,  Muhammad  A  Al-.  Islam  landasan  Alternatif  Administrasi Pembangunan. Jakarta: CV. Rajawali, 1986
Chapra.  M.  Umer.  Islam  and  Economic  Development.  Islamabad:  The International Institute of Islamic Thought, 1993
---------.  The  Future  of  Economic:  An  Islamic  Perspective,  terj.  Amdiar Amir,  et.al.  Jakarta:  Syariah  Economic  and  Banking  Institute,
2001
---------.  Islam  dan  Tantangan  Ekonomi,  terj.  Ikhwan  Abidin  Basri. Jakarta: Tazkia Institut dan GIP, 2000
---------. Sistem Moneter Islam, terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Tazkia Institut, 2000

## Fadlan
Haider  Nagwi,  Syed  Nawab.  Etika  dan  Ilmu  Ekonomi:  Suatu  Sintesis Islami. Bandung: Mizan, 1985
Kuntowijoyo. Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan, 1997
Mutahhari, Murtadha. Masyarakat dan Sejara; Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya. Bandung: Mizan, 1986
Perwaatmadja, Karnaen A. Membumikan Ekonomi di Indonesia. Jakarta: Usaha Kami Penerbit Buku Pilihan, 1996
Rifa’i,  Moh.  Tafsîr  al-Qur’ân  al-Karîm;  Terjemah/Tafsîr  Al-Qur’ân. Semarang: CV. Wicaksana, 1993