## PERANAN RESTRUKTURISASI DALAM AKAD MURĀBAḤAH (Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)
Nurul Afiqah Mutmainnah 1 , Hadi Daeng Mapuna 2 Alauddin Makassar egeri N slam I niversitas U 12 Email : nurulafiqahm23@gmail.com

## Abstrak
Dalam  akad murābaḥah ,  banyak  hal  yang  tidak  diduga  dapat  terjadi  oleh  para  pihak  yang melakukan  akad  tersebut.  Salah  satunya  yaitu  adanya  cidera  janji  yang  dilakukan  oleh nasabah. Dalam praktiknya, sering ditemukan tidak adanya upaya yang dilakukan pihak bank dalam  mengatasi  persoalan  tersebut.  Pada  hakekatnya  ekonomi  syariah  bukan  semata-mata untuk  memperoleh  keuntungan  saja,  melainkan  menegakkan  prinsip ta’awun yaitu  saling membantu  dan  memenuhi  antara  nasabah  dan  kreditur  dalam  menjalankan  roda  ekonomi syariah. Pihak bank tidak jarang langsung melakukan lelang terhadap hak tanggungan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau Field Research dengan pendekatan Hukum  Islam,  yaitu  pendekatan  yang  menelaah  suatu  masalah  yang  didasarkan  atas  hukum Islam, baik  berasal dari Al-Qur’an dan hadits, maupun kaidah ushul fiqh yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam praktiknya, sering ditemukan tidak adanya upaya yang dilakukan pihak bank dalam mengatasi persoalan nasabah yang  melakukan  cidera    janji.  Pihak  bank  tidak  jarang  langsung  melakukan  lelang  terhadap hak  tanggungan  tanpa  melakukan  restrukturisasi  pembiayaan murābaḥah terlebih  dahulu. Seharusnya,  dalam  menghadapi  persoalan  tersebut,  sebelum  melakukan  lelang  hak tanggungan maka terlebih dahulu bank memberikan solusi yaitu memberi kesempatan kepada pihak  nasabah  untuk  memenuhi  kewajibannya  dengan  melakukan  restrukturisasi.  Karena keseimbangan  antara  memaksimalkan  keuntungan  dan  memenuhi  prinsip-prinsip  syariah adalah fundamental bagi operasi bank syariah.
Kata Kunci: Akad murābaḥah, Prinsip Syari’ah, Restrukturisasi.

## Abstract
In the murābaḥah contract, many unexpected things can happen by those who carry out the covenant. One of them is the breach of promise made by the customer. In practice, it is often found that there is no attempt made by the bank in overcoming this problem. In essence, the sharia economy is  not solely for profit, but upholds the principle of ta'awun, namely mutual help and fulfillment between customers and creditors in running the sharia economic wheel. The bank is not uncommon to directly auction the mortgage rights. The type of research used is  field  research  or  Field  Research  with  Islamic  Law  approach,  which  is  an  approach  that examines a problem that is based on Islamic law, both derived from the Qur'an and hadith, as well as the rules of ushul fiqh that are relevant to the problem to be discussed. The results of this study indicate that in practice, it is often found that there are no efforts made by the bank in overcoming the problems of customers who make promises. The bank is not uncommon to
(Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)
Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna
directly  auction  the  mortgage  rights  without  first  restructuring  murabaha  financing. Supposedly,  in  dealing  with  this  problem,  before  conducting  an  auction  of  mortgage  rights, the  bank  must  first  provide  a  solution  that  is  to  provide  an  opportunity  for  the  customer  to fulfill their obligations by restructuring. Because the balance between maximizing profits and meeting Islamic principles is fundamental to the operation of Islamic banks.
Keywords: Murābaḥah contract, Shari'ah principles, Restructuring.

## A. Pendahuluan
Ekonomi Islam mengatur manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi nya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah antara lain yaitu prinsip perbankan non  riba,  prinsip  keridhaan  para  pihak  dalam  berkontrak,  prinsip  perniagaan  halal, prinsip pengurusan dana yang amanah, jujur dan bertanggungjawab. Prinsip itulah yang dikenal dengan istilah prinsip ekonomi syariah.
Yang  menjadi  bagian  penting  dalam  kegiatan  ekonomi  syariah  ialah  adanya  sistem keuangan  syariah.  Sistem  keuangan  syariah  merupakan  gambaran  dari  nilai-nilai  Islam dalam bidang Ekonomi. Salah satu usaha dalam merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam antara lain dengan membentuk lembaga-lembaga keuangan yang bergerak sesuai dengan prinsip syariah.
Dengan  munculnya  berbagai  lembaga  keuangan  syariah  tentunya  memiliki  pengaruh besar  terhadap  aktifitas  perekonomian  masyarakat,  yakni  salah  satunya  mempercepat kemajuan  ekonomi  masyarakat  dengan  melakukan  kegiatan  yang  fungsinya  untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip syariah.
Salah  satu  bentuk  Lembaga  Keuangan  Syariah    (LKS)  ialah  perbankan  syariah. Perbankan  syariah  termasuk  bagian  dari  sistem  perbankan  nasional.  Keberadaan  bank syariah pada mulanya dilandasi oleh ketetapan Undang-Undang Perbankan yang berlaku secara  nasional,  yakni  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992  yang  kemudian  diubah dengan  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan.  Kemudian  pada  tahun 2008 terdapat undang-undang khusus tentang perbankan syariah, yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 1 Secara eksplisit, dalam undang-undang
1 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah (Cet. III; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)  h. 1.
Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)
Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna
tersebut  diatur  perbankan  berdasarkan  prinsip  syariah.  Kehadiran  perbankan  syariah  di perkuat  dengan  adanya  Undang-Undang  No.  23  Tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan  kepada  Bank  Indonesia  untuk  melakukan  pengembangan,  pembinaan  dan pengawasan  perbankan  syariah  dan juga mengelola moneter  melalui  perbankan  syariah dengan  memakai  instrumen  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah.  Oleh  karenanya perbankan  syariah  dalam  melaksanakan  prosedurnya  harus  tunduk    pada  ketentuan undang-undang yang berlaku.
Aspek  Ekonomi  Syari’ah  yang  sangat  luas  menjadi  kewenangan  Peradilan  Agama membuka  kesempatan  yang  besar  pula  terhadap  rumitnya  sengketa  ekonomi  syari’ah dari masa ke masa. Berdasar pada data statistik perbankan syari’ah bulan Mei 2019 yang di publikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah Bank Umum Syariat (BUS) sebanyak 14 (empat belas) buah, jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki  Unit Usaha  Syari’ah  (UUS)  sebanyak    20  (dua  puluh)  buah,  dan  jumlah  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariat (BPRS) ialah 164 (seratus enam puluh empat) buah. 2
Terlihat  bahwa  Bank  Syariah  memiliki  perkembangan  yang  sangat  cepat  dan  tentunya diikuti  oleh  produk  serta  aset  bank  syariah  yang  juga  terus  mengalami  perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Seiring meningkatnya asset dan produk Bank Syariah, angka kredit macet di bank syariah juga terus mengalami peningkatan. Tingginya angka kredit  macet  dalam  perbankan  syariah,  tentunya  berpotensi  meningkatnya  jumlah sengketa  yang  akan  menjadi  daftar  perkara  di  Pengadilan  Agama,  khususnya  masalah wanprestasi di perbankan syariah.
Berbicara perbankan syariah secara umum, tidak terlepas dari akad yang menjadi dasar bagi  setiap  pihak  yang  membuatnya.  Pasal  1338  KUH  Perdata  “semua  (kontrak) perjanjian yang dibuat secara sah sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus  dilaksanakan  dengan  baik.  Perjanjian  tersebut tidak  boleh  di  tarik  kembali  selain
2 Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  “Statistik  Perbankan  Syariah”, Situs Resmi Ojk . www.ojk.go.id.statistik-perbankan-syariah (25 September 2019).
(Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)
Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna
adanya  kesepakatan  para  pihak  atau  karena  adanya  alasan  yang telah  ditentukan  dalam undang-undang.
Meskipun  dalam  kegiatan  usaha  telah  diadakan  perjanjian  dengan  kesepakatan  antara kedua pihak, namun tentu saja dalam perbuatan atau kegiatan usaha tidak selalu berjalan mulus  seperti  yang  diinginkan  oleh  pelaku  usaha.  Walaupun  pada  awalnya  tidak beriktikad  untuk  melakukan  penyimpangan  dari  kesepakatan,  ada  saja  penyebab terjadinya  penyimpangan  pada  tahap  berikutnya.  Jika  terjadi  adanya  penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, maka hal ini menjadi sebuah sengketa ekonomi syariah.
Sengketa  ialah  perselisihan,  atau  pertentangan  yang  terjadi  antara  pihak  yang  satu dengan pihak lain berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa benda maupun uang. Sengketa  merupakan  suatu  situasi  dimana  dua  atau  lebih  pihak  yang  memperebutkan tujuan-tujuan  pokok  tertentu  dari  masing-masing  pihak,  memberikan  tekanan  dan keduanya gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan mereka. 3
Akad murābaḥah merupakan salah satu perkara ekonomi syariah yang mendominasi di Pengadilan  Agama.  Melalui  skema murābaḥah, bank  menjalankan  fungsi  sebagai penjual suatu barang untuk kepentingan nasabah, dengan membeli barang yang menjadi keperluan nasabah lalu menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga jual setara  dengan  harga  beli  ditambah  keuntungan  bank  dan  pihak  bank  harus memberitahukan  secara  jujur  harga  pokok    barang  beserta  biaya  yang  diperlukan sehubungan dengan pembelian barang kepada nasabah.
Keabsahan  suatu  akad  tidak  menjamin  tidak  munculnya  sengketa.  Banyak  ditemukan sengketa  ekonomi  syariah  yang  akadnya  tidak  bermasalah  namun  ketika  ditemukan faktor  lain  dapat  memunculkan  sengketa yang  tidak  dapat  dihindarkan.  Seperti  contoh, suatu Bank Syariah dimana nasabah memberikan pembiayaan dengan mengikatkan diri pada  akad murābaḥah ,  namun  dikemudian  hari  nasabah  tidak  dapat  menjalankan
3 Achmad Ali, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan (Jakarta: STIH IBLAM, 2004) h. 64.
Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)
Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna
kewajibannya sehingga dikatakan wanprestasi yang berakibat kreditur atau Bank Syariah tersebut melelang objek yang merupakan jaminan atas akad murābaḥah tersebut.
Dalam  akad murābaḥah ,  banyak  hal  yang  tidak  terduga  terjadi  oleh  para  pihak  yang melakukan  akad  tersebut.  Salah  satunya  yaitu  adanya  cidera  janji  yang  dilakukan  oleh nasabah. Dalam praktiknya, sering ditemukan tidak adanya upaya yang dilakukan pihak bank  dalam  mengatasi  persoalan  tersebut.  Dimana  pada  hakekatnya  ekonomi  syariah bukan  semata-mata  untuk  memperoleh  keuntungan,  melainkan  menegakkan  prinsip ta’awun yaitu  saling  membantu  dan  memenuhi  antara  nasabah  dan  kreditur  dalam menjalankan roda ekonomi syariah. Pihak bank tidak jarang langsung melakukan lelang terhadap  hak  tanggungan  tanpa  melakukan  restrukturisasi  pembiayaan murābaḥah terlebih  dahulu.  Seperti  pada  sengketa  akad  pembiayaan murābaḥah yang  digugat  ke Pengadilan Agama Gorontalo.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau Field Research dengan pendekatan  Hukum  Islam,  yaitu  pendekatan  yang  menelaah  suatu  masalah  yang didasarkan  atas  hukum  Islam,  baik    berasal  dari  Al-Qur’an  dan  hadits,  maupun  kaidah ushul  fiqh  yang  relevan  dengan  masalah  yang  akan  dibahas.  Untuk  pengumpulan  data digunakan  metode  wawancara  dan  dokumentasi.  Data  yang  diperoleh  kemudian dianalisis dan disimpulkan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas I A yang terletak di Jalan Ahmad Nadjamudin Nomor 221 Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah Kota, Gorontalo.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengertian Akad Murābaḥah
Menurut bahasa kata Murābaḥah ( ةحب ارم ) berasal dari bahasa Arab yakni ar-ribhu ( حبر  )  yang  artinya  kelebihan  dan  tambahan.  Jual  beli murābaḥah ,  secara  etimologi artinya  saling  mengambil  laba.  Maksudnya,  yaitu  menjual  barang  dagangan  sesuai
(Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)
Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna
harga modal ditambah laba tertentu atau “ resale with a stated profit ”. 4 Jumhur ulama sepakat  bahwa  jual  beli murābaḥah ialah  jika  penjual  menyebutkan  harga  pembelian barang  kepada  pembeli,  kemudian  ia  mengsyaratkan  atasnya  laba  dalam  jumlah tertentu.  Dimana  penjual  memberitahukan  harga  asli  suatu  produk  yang  ia  beli,  lalu menentukan harga jual beserta selisihnya sebagai keuntungan dan dengan kesepakatan si pembeli.
Akad murābaḥah adalah  akad  pembiayaan  suatu  barang  dengan  menegaskan  harga belinya  kepada  pembeli  dan  pembeli membayarnya  dengan  harga  yang lebih  sebagai keuntungan  yang  disepakati.  Definisi  tentang murābaḥah tersebut  dijelaskan  dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jadi,  karakteristik  jual  beli  dengan  akad murābaḥah ialah  penjual  harus  memberi tahukan tentang modal atau harga pembelian barang dengan menyatakan secara jelas jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.
Akad murābaḥah merupakan  salah  satu  produk  penyaluran  dana (financing) perbankan syariah dengan model pembiayaan  menggunakan prinsip jual beli atau sale and  purchase .  Maka  dalam  pembiayaan  dengan  prinsip  jual  beli  ditujukan  untuk memiliki barang.
2. Dasar Hukum Akad Murābaḥah
Landasan berkaitan dengan jual beli murābaḥah ini antara lain:
a. Al-Qur’an
Surah al-Baqarah ayat 275:
ِّۗ ِ سَمْلا َنِم ُنٰطْيَّشلا ُهُطَّبَخَتَي ْيِذَّلا ُم ْوُقَي اَمَك  َّلَِا َن ْوُم ْوُقَي  َلَ اوٰب ِ رلا َن ْوُلُكْأَي َنْيِذَّلَا َكِلٰذ
ٗهَءۤاَج  ْنَمَف  ِّۗاوٰب ِ رلا َم َّرَح َو َعْيَبْلا ُ هاللّٰ َّلَحَا َو ۘاوٰب ِ رلا ُلْثِم ُعْيَبْلا اَمَّنِا ا ْْٓوُلاَق ْمُهَّنَاِب
ٌةَظِع ْوَم َّنلا  ُب ٰحْصَا  َكِٕى
ٰۤلوُاَف َداَع ْنَمَو ِّۗ ِ هاللّٰ ىَلِا ْٓٗهُرْمَاَو  َِّۗفَلَس اَم ٗهَلَف ىٰهَتْناَف ٖهِ بَّر ْنِ م
ْمُه ۚ  ِرا
َن ْوُدِل ٰخ اَهْيِف
Terjemahnya:
4 Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid ,  terj.  Imam  Ghazali  Said  dan  Achmad  Zaidun ,  Analisa  Fiqih  Para Mujtahid (cet.III; Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 45
Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)
Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna
“orang-orang  yang  Makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit  gila.  Keadaan mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan  mereka  berkata  (berpendapat), Sesungguhnya  jual  beli itu  sama  dengan riba,  Padahal  Allah  telah  menghalalkan  jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,  lalu  terus  berhenti  (dari  mengambil  riba),  Maka  baginya  apa  yang  telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang  yang  kembali  (mengambil  riba),  Maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” 5
Dalam Firman Allah QS. an-nisaa’ / 4:29
ْنَع ًة َراَجِت َن ْوُكَت  ْنَا ْٓ َّلَِا ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا ْْٓوُلُكْأَت  َلَ ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآْٰي

## ٍضا َرَت

## اًمْي ِحَر ْمُكِب َناَك َ هاللّٰ َّنِا ِّۗ ْمُكَسُفْنَا ا ْْٓوُلُتْقَت  َلَ َو ِّۗ ْمُكْنِ م
Terjemahnya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  Berlaku  dengan  suka sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu  Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 6
b. Hadis Rasulullah SAW:
Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:
ُهَّلَحَأَف ِعْيَبْلا ىِف ِناَب ْرُعْلا ِنَع َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُل ْوُس َر َلِئُس ُهَّنَأ
Artinya:
“Rasulullah SAW. ditanya tentang 'urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau Menghalalkannya”
c. Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
5 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya , (Cet.X; Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa),h. 48.
6 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan , h.85.
(Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)
Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna

## d. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional
Ada beberapa Fatwa Syariah Nasional berkenaan dengan akad murābaḥah yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad murābaḥah , yaitu
1) Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābaḥah 2) Fatwa DSN-MUI No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murābaḥah
3. Penerapan Akad Murābaḥah pada Perbankan Syariah
Pada dasarnya, rukun dalam akad murābaḥah adalah rukun muamalah pada umumnya.
Diantara rukun transaksi murābaḥah yaitu:
a) Pelaku;
b) Objek;
c) Ijab qabul 7
Rukun merupakan suatu hal yang wajib ada didalam setiap transaksi muamalah. Jika rukun telah dipenuhi maka transaksi yang dilakukan menjadi sah. Dan sebaliknya, jika rukun tidak terpenuhi maka transaksi menjadi batal. Dalam transaksi muamalah, yang menjadi pelaku utama adalah adanya penjual dan pembeli. Penjual adalah pihak yang memiliki  barang  untuk  dijual,  dan  pembeli  adalah  pihak  yang  memerlukan  dan  akan membeli barang. Tidak akan terjadi suatu transaksi apabila tidak terdapat penjual dan pembeli.  Dan  tidak  mungkin  ada  akad  tanpa  adanya  para  pihak  atau  pelaku  yang membuatnya.  Begitu  juga  dengan  rukun  yang  kedua,  yakni  keberadaan  objek  yang diperjual  belikan  harus  jelas  dan  bukan  merupakan  barang  yang  diharamkan  untuk diperjualbelikan.  Dengan  memperjualbelikan  barang  yang  diharamkan  akan menjadikan transaksi tersebut menjadi batal.
Aturan  mengenai  penerapan  akad murābaḥah pada  Perbankan  Syariah  di  Indonesia didasarkan  pada  Keputusan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  MUI  tentang Murābaḥah serta ketentuan pelaksanaan pembiayaan murābaḥah di perbankan syariah diatur  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  9/19/PBI/2007 jo. Surat  Edaran  BI Nomor 10/14/DPBS tertanggal 17 Maret 2008.
7 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah , h. 195
Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)
Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna
Atas  dasar  peraturan  tersebut,  perbankan  syariah  melaksanakan  pembiayaan murābaḥah .  Namun  pada  praktiknya  tidak  ada  keseragaman  mengenai  model penerapan pembiayaan murābaḥah .
Sebagian besar sengketa ekonomi syariah dipicu oleh beberapa faktor, antara lain:
1. Faktor wanprestasi atau lalainya debitur atas kewajibannya untuk membayar;
2. Faktor kurang pahamnya debitur terhadap akad yang telah dibuat;
3. Faktor akad, seperti cacat atau fasid;
4. Fakor lain-lain. 8
Bank  Syari’ah  semestinya  mempertimbangkan  berbagai  aspek  untuk  memilimalkan resiko yang tentunya akan merugikan pihak bank itu sendiri dan juga tidak merugikan nasabah pembiayaan murābaḥah . Justru sebaliknya berupaya agar kedua pihak sama- sama mendapatkan keuntungan. Bank Syariah juga perlu memperhatikan prinsip dasar ekonomi  syariah,  yakni riba,  gharar,  dan  maisir sebagai  wujud  kehati-hatian  dalam melaksanakan akad pembiayaan murābaḥah .
Sebagai  pengawas  perbankan,  Bank  Indonesia  telah  mengeluarkan  Peraturan  Bank Indonesia  (PBI)  Nomor  10/18/PBI/2008  tentang  Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  dengan  tujuan  memberikan  jalan  keluar  atas pembiayaan yang bermasalah. Pada bagian menimbang menyebutkan bahwa salah satu upaya  menjaga  kelangsungan  usaha  nasabah  pembiayaan,  Bank  Syariah  dan  Unit Usaha Syariah bisa melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki kemampuan  membayar.  Dengan  tentunya  tetap  menggunakan  prinsip  syariah  dan prinsip kehati-hatian.
4. Penerapan Restrukturisasi dalam Akad Murābaḥah yang Sesuai dengan Prinsip Syari’ah
Suatu  akad  produk  bank  syari’ah  hanya  dianggap  sah  apabila  memenuhi  ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (2),  Pasal 25 huruf a dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Berdasarkan pasal-pasal  tersebut  bank  syariah  dilarang  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  yang
8 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,  h. 200.
(Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)
Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna
bertentangan  dengan  Prinsip  Syari’ah.  Berdasar  kepada  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  tersebut,  maka  Prinsip  Syari’ah  diakui mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai  undang-undang  sepanjang  berkaitan  dengan kegiatan usaha bank syariah. 9
Sehubungan  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  berkenaan  dengan  berlakunya  Prinsip  Syariah,  maka  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  11/15/PBI/2009  telah  memberikan  pengertian  mengenai  apa yang  dimaksud  dengan  Prinsip  Syariah. Menurut  PBI,  Prinsip  Syariah  adalah  prinsip hukum  Islam  dalam  kegiatan  Perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh Dewan  Syariah  Nasional  –  Majelis  Ulama  Indonesia.  Sepanjang  prinsip  syariah  itu telah  difatwakan  oleh  DSN-MUI,  maka  Prinsip  Syariah  demi  hukum  telah  berlaku sebagai hukum positif meskipun belum dituangkan dalam peraturan Bank Indonesia. Nasabah  yang  memiliki  kemampuan  tidak  diperkenankan  untuk  menunda penyelesaian  utang.  Namun  jika  nasabah  mengalami  penurunan  kemampuan  dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberikan keringanan yakni dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam. Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Drs.  H.  Tomi  Asram,  S.H.,M.HI,  seorang  ketua  majelis  hakim  Pengadilan  Agama Gorontalo Kelas I A yang memutus perkara nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, sebagai berikut:
“Jika  nasabah  dinyatakan  gagal  melunasi  utang,  maka  pihak  bank  harus  menunda tagihan utang sampai nasabah tersebut menjadi sanggup kembali.” 10
Prinsip utama bank syari’ah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi, pelaksanaan  aktivitas  bisnis  atas  dasar  kesetaraan,  keadilan,  dan  keterbukaan, pembentukan  kemitraan  yang  saling  menguntungkan,  dan  keharusan  memperoleh keuntungan usaha secara halal.
Realisasi dari konsep syari’ah pada dasarnya sistem perbankan syari’ah memiliki tiga ciri yang mendasar, yakni:
9 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, h. 143.
10 Tomi Asram, wawancara , Kantor Pengadilan Agama Gorontalo. Tanggal 6 Februari 2020
Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)
Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna
1) Prinsip keadilan
2) Menghindari kegiatan yang dilarang, dan
3) Memperhatikan aspek kemanfaatan.
Ketiga ciri sistem perbankan yang demikian, tidak hanya fokus pada diri sendiri untuk menghindari  praktik  bunga,  tetapi  juga  kebutuhan  untuk  menerapkan  semua  prisip syariah dalam sistem ekonomi secara seimbang. Keseimbangan antara memaksimalkan  keuntungan  dan  pemenuhan  prinsip  syari’ah  menjadi  hal  yang mendasar  bagi  kegiatan  operasional  bank  syari’ah.  Seperti  yang  disampaikan  oleh bapak Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI, sebagai berikut:
“Pada  hakekatnya  transaksi  ekonomi  syari’ah  itu  bukan  hanya  sekedar  mencari keuntungan belaka, tetapi saling memenuhi dan membantu antara nasabah dan kreditur yang juga merupakan prinsip “ ta’awun ” yaitu saling membantu dalam menjalani roda ekonomi syari’ah.” 11
Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka pada pelaksanaan ajaran al-qur’an, yaitu:
a) prinsip Ta’awun ,  yaitu  saling  membantu  dan  saling  bekerja  sama  diantara anggota masyarakat untuk kebaikan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam  QS. al-Baqarah [2]: 280.
... ٍة َرَسْيَم ىَلِإ ٌة َرِظَنَف ٍة َرْسُع ْوُذ َناَك  ْنِإ َو
“Dan  jika  (orang  berutang  itu)  dalam  kesukaran,  maka  berilah  tangguh  sampai  ia berkelapangan.”
b) Prinsip  menghindari Iktinaz ,  yaitu  menahan  uang  (dana)  serta  membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.
Berdasarkan  Pasal  24  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syari’ah  dilarang  melakukan  kegiatan  usaha  yang  bertentangan  dengan  prinsip syari’ah, artinya dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syari’ah diharuskan memenuhi prinsip-prinsip syariah.
11 Tomi Asram, wawancara , Kantor Pengadilan Agama Gorontalo. Tanggal 6 Februari 2020
(Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)
Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna
Adapun  yang  menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  perkara  ini  karena tujuan  dari  sebuah  akad  yaitu  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  pengembangan usaha  masing-masing  pihak  yang  mengadakan  akad. 12 Sehubungan  dengan  subjek hukum  yang  terikat  dalam  akad  nomor  17  yang  dibuat  dihadapan  notaris  Gunawan Budiarto,  SH  pada  tanggal  5  Oktober  2012  yaitu  penggugat  selaku  debitur  dan tergugat  I  selaku  kreditur  (  bank  Mega  Syari’ah  Cabang  Gorontalo)  dalam menjalankan  akad  dimaksud,  halmana  penggugat  telah  cedera  janji  dan  tergugat  I tidak  sepenuhnya  menjalankan  apa  yang  tersebut  dalam  akad.  Pada  pasal    8  tentang Cendera Janji pada akad pembiayaan murābahah (pada garis datar (-) 6) menyebutkan Nasabah melanggar suatu ketentuan dalam perjanjian pembiayaan lainnya yang telah atau  nantinya  akan  dibuat  oleh  dan  diantara  Bank  dan  Nasabah  berikut  dengan segenap  perubahan  (addendum),  penambahan,  perpanjangan  dan  pembaharuan  dari padanya. Hal ini tidak dijalankan oleh pihak tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) sehingga tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) dinilai telah lalai  dalam  menjalankan  akadnya,  yang  seharusnya  saat  tergugat  I  (Bank  Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) mengetahui adanya cidera janji turut mencari solusi atas ketidak mampuan penggugat dalam mengangsur cicilan tersebut dengan menggunakan klausul pasal tersebut yaitu pihak tergugat I (Bank Mega Syari’ah Cabang Gorontalo) melakukan  addendum  agar  penggugat  selaku  nasabah  dapat  melanjutkan  cicilannya dan bukan langsung mengambil tindakan untuk melelang hak tanggungan.
Ruang  lingkup  restrukturisasi  merupakan  salah  satu  solusi  untuk  memenuhi  prinsip syari’ah dalam akad murābahah dan inilah yang dimaksud dengan prinsip “ ta’awun ”
(tolong  menolong)  sekaligus  memberi  kesempatan  kepada  pihak  nasabah  untuk memenuhi kewajibannya.
Prinsip  “ ta’awun ”  (tolong  menolong)  ini  sebagaimana  juga  dijelaskan  dalam  Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murābahah ,  menyebutkan    LKS  boleh  melakukan  penjadwalan  kembali (rescheduling) tagihan murābahah bagi nasabah yang tidak bisa
12 Muhammad Suyuti, wawancara , Kantor Pengadilan Agama Gorontalo. Tanggal 6 Februari 2020
Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)
Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna
menyelesaikan/melunasi  pembiayaannya  sesuai  jumlah  dan  waktu  yang  telah disepakati, dengan ketentuan :
1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
2. Pembebanan  biaya  dalam  proses  penjadwalan  kembali  adalah  biaya riil
3. Perpanjangan  masa  pembayaran  harus  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah pihak.
Apabila langkah penyelamatan pembiayaan bermasalah tersebut tidak dapat ditempuh atau  mengalami  kegagalan,  maka  selanjutnya  baru  bisa  dilakukan  langkah  kedua ( second way out ) yakni dengan cara eksekusi jaminan. Jika bank telah melakukan hal tersebut barulah dapat dikatakan bank menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan roda ekonomi syariah.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Keseimbangan antara  memaksimalkan  keuntungan  dan  pemenuhan  prinsip  syari’ah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syari’ah. Bukan semata- mata mencari keuntungan belaka melainkan saling memenuhi dan membantu antara nasabah dan kreditur yang juga merupakan prinsip “ ta’awun ” yaitu saling membantu dalam menjalani  roda ekonomi.  Restrukturisasi  pembiayaan murābaḥah merupakan suatu  upaya  saling  membantu  untuk  menghindari  risiko  terjadinya  kerugian  pihak bank terhadap nasabah yang tidak mampu membayar hutangnya. Tujuan dari sebuah akad  yaitu  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  pengembangan  usaha  masing- masing  pihak  yang  mengadakan  akad.  Apabila  terjadi  cidera  janji  yang  dilakukan nasabah, maka bank seharusnya turut mencari solusi atas ketidak mampuan nasabah dalam  melanjutkan  cicilannya  dan  bukan  langsung  mengambil  tindakan  untuk melelang hak tanggungan. Ruang lingkup restrukturisasi merupakan salah satu solusi untuk memenuhi prinsip syari’ah dalam akad murābahah dan inilah yang dimaksud dengan prinsip “ ta’awun ” (tolong menolong) sekaligus memberi kesempatan kepada pihak nasabah untuk memenuhi kewajibannya.
(Studi Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)
Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna

## 2. Saran
Diperlukan  adanya  penyeragaman  yang  dilakukan  Bank  Indonesia  dengan  bantuan Dewan  Syariah  Nasional  terhadap  perjanjian-perjanjian  baku  yang  digunakan  oleh perbankan  syariah  di  Indonesia,  untuk  menghindarkan  terjadinya  pembuatan perjanjian yang berat sebelah oleh pihak bank, karena seperti yang diketahui bahwa perjanjian  pembiayaan  biasanya  hanya  dibuat  sepihak  oleh  bank,  maka  perjanjian baku  itu  sering  berat  sebelah,  yakni  hanya  memuat  hak-hak  bank  namun  tidak memperhatikan  kewajiban  dari  bank  itu  sendiri  dan  tidak  memperhatikan  hak-hak nasabah namun hanya menuntut kewajiban dari nasabah. Dengan adanya perjanjian baku  yang  jelas  dan  terperinci  itu  dapat  pula  menjadi  acuan  nasabah  yang  kurang menguasai  ketentuan-ketentuan  syariah  berkaitan  dengan  transaksi  syariah  serta dapat dijadikan acuan bagi hakim yang akan menangani perkara apabila sengketa itu sampai harus diselesaikan di Pengadilan Agama.
Perbankan  syariah  dalam  menghadapi  persoalan  nasabah  yang  melakukan  cidera janji  dalam  hal  ini  mengalami  kemacetan  pembayaran  cicilan,  sebelum  melakukan lelang hak tanggungan maka terlebih dahulu bank memberikan solusi yaitu memberi kesempatan  kepada  pihak  nasabah  untuk  memenuhi  kewajibannya  dengan melakukan restrukturisasi.

## Daftar Pustaka

## Buku
Adi,Rianto . Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum . Jakarta: Granit, 2010.
Ali, Achmad, Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan , Jakarta: STIH IBLAM, 2004.
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Amirudin. Dasar-Dasar Ekonomi Islam . Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
Antonio, Muhammad Syafi’I, Bank Syariah  dari Teori ke Praktik . Jakarta: Tazkia Cendikia, 2001.
Anwar,  Syamsul. Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih Muamalat . Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
Kasus Putusan Nomor: 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo)
Nurul Afiqah Mutmainnah, Hadi Daeng Mapuna
Ascarya. Akad & Produk Bank Syariah . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Quran  dan  Terjemahannya .  Cet.X;  Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2007.
Hendry, Arison. Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi , Cet.II; Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999.
Mardani, Bahasa Hukum Indonesia . Cet.IV:Bandung:PT.Alumni,2010.
Muhajir, Neong. Metodelogi Penelitian Kualitatif . Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 1998.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Edisi  III; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
Rosyidi, Suherman. Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro . Edisi revisi; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
Rusyd,  Ibnu.  Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayatul  Muqtashid,  terj.  Imam  Ghazali  Said  dan Achmad  Zaidun,  Bidayatul  Mujtahid:  Analisa  Fiqih  Para  Mujtahid.  Jil.  3.  Jakarta:  Pustaka Amani, 2007
Sjahdeini,  Sutan  Remy. Perbankan  Syariah:  Produk-produk  dan  Aspek-aspek  Hukumnya . Cet. III; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
Suadi,  Amran. Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Penemuan  dan  Kaidah  Hukum , dengan kata pengantar oleh Hatta Ali. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia . Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
Widodo. Metodologi Penelitian . Cet.III; Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

## Website
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  “Statistik  Perbankan  Syariah” Situs  Resmi  Ojk . www.ojk.go.id.statistik-perbankan-syariah (25 September 2019)

## Peraturan Perundang-undangan
Gubernur  Bank  Indonesia.  “Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/9/PBI/2011  tentang Perubahan  Atas  PBI  No.  10/18/PBI/2008  tentang  Restrukturisasi  Pembiayaan  Bagi  Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , Ed. Revisi; 2011.