* Alamat korespondensi: ella@widyakarya.ac.id
*** Alamat korespondensi: herwanta@widyakarya.ac.id

## HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK BANGUNAN CAGAR BUDAYA DI KOTA MALANG
Diah Imaningrum Susanti*, Rini Susriyani**, Albertus Herwanta***
Universitas Katolik Widya Karya Malang Jalan Bondowoso 2 Malang

## Abstract
The objectives of this research are to describe the implementation of the rights and duties of the owners of cultural properties (Cagar Budaya) in Malang City, especially the buildings of Cor Jesu School and Kayutangan Church, as well as to describe the responsibilities of the local government in protecting the buildings stipulated as cultural properties as stated in the Law Number  11 of 2010 on Cultural Properties. The status as “cultural property” is stipulated by local government through a recommendation by a Team of Experts in Cultural Property. After the stipulation, the rights and liabilities of the owner of such cultural property take effect and the protection of the property becomes the responsibility of the local government. The approach of this research is empirical, conducted by doing in-depth interviews with the owners of cultural properties, some informants such as the Cultural and Tourism Department of Malang City, and with the Assessor of Cultural Property for those buildings. This approach is done after identifying the rights, duties, and responsibilities dealing with the cultural proprties as stipulated in the Law Number 11 of 2010 on Cultural Property. It is concluded that the law as it is written in the Law still takes great efforts to be implemented in reality, in order to fulfill the requirements stated in the Law.
Keywords: Cultural Property; Property Owner; Rights; Duties; Responsibility.

## Intisari
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pelaksanaan hak dan kewajiban pemilik bangunan cagar budaya di Kota Malang, khususnya SMAK Cor Jesu dan Gereja Hati Kudus Kayutangan dan mengetahui tanggung jawab Pemerintah Kota Malang dalam memberi perlindungan hukum kepada bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Pemberian status sebagai “Cagar Budaya” dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui suatu penetapan berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Cagar budaya. Setelah adanya penetapan ini, maka hak dan kewajiban pemilik cagar budaya berlaku, dan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan data yang didapat dari hasil wawancara mendalam kepada  pemilik bangunan cagar budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, dan Tim Penilai Cagar Budaya untuk Bangunan Sekolah Cor Jesu dan Kayutangan Malang. Pendekatan ini dilakukan setelah peneliti mengindentifikasi hak dan kewajiban pemilik bangunan Cagar Budaya serta dan mengetahui tanggung
jawab Pemerintah sebagaimana  tercantum dalam  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak, kewajiban, tanggung jawab yang tertera dalam Undang-Undang 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya masih belum dilaksanakan sepenuhnya.
Kata Kunci: Cagar Budaya; Pemilik Bangunan; Hak; Kewajiban; Tanggung Jawab.

## A. Latar Belakang Masalah
Kecenderungan saat ini di mana- mana adalah bahwa konservasi warisan tidak diandalkan pada perseorangan atau profesi. Tanggung jawab dilakukan oleh negara, masyarakat, secara lintas disiplin. 1
Perlindungan cagar budaya dilakukan melalui instrumen hukum. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (UUCB). Perlindungan dilakukan oleh pemilik cagar budaya dan pemerintah bertanggung jawab untuk melestarikan benda, struktur, bangunan, atau kawasan cagar budaya. Upaya ini dilakukan sebagai pembelajaran dan pembinaan serta pengawasan bagi pemilik bangunan cagar budaya dan investor yang akan mengembangkan usaha di lokasi cagar budaya, juga masyarakat yang berperan serta dalam hal pengawasan dan pelestarian cagar budaya.
Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) peduli pada pemajuan kebudayaan nasional, dengan merumuskannya sebagai berikut: “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat
1 P.T.Y Cheung, “Civic Engagement in the Policy Process in Hongkong: Change and Continuity”, Journal  of  Public  Administration  and Development, Vol. 31, No. 2, 2011, hlm. 113-121.
dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkewajiban “melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Cagar budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan atau tangible cultural heritage, sebagaimana ditentukan pada pasal 1 UUCB, yakni: Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,   d a n / atau kebudayaan melalui proses penetapan.
Cagar Budaya sebagai salah satu kekayaan budaya, memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Sifat rapuh, unik, dan langka dari bangunan cagar budaya ini, upaya pelestarian perlu dilakukan agar menjadi warisan budaya bagi masyarakat. Pelestarian dan perlindungannya membawa makna penting bagi masyarakat karena memiliki nilai penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah,
ilmu pengetahuan, dan kebudayan, sehingga cagar budaya perlu dikelola sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.
Selain itu, keterhubungan masa kini, masa lalu, dan masa depan diharapkan mampu dimediasi melalui pelestarian cagar budaya. Hal ini menjadi pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat merumuskan UUCB. Perlindungan benda, bangunan, struktur, situs, kawasan, sebagai “cagar budaya” memiliki nilai futuristik, karena generasi mendatang perlu menjadikan sejarah itu sebagai bahan pembelajaran. Persepsi nilai ekonomi dalam memperjualbelikan benda cagar budaya, melalui penetapan cagar budaya, secara bertahap dapat digantikan dengan pemanfaatan bersifat berkelanjutan ( sustainable ) agar masyarakat dan generasi-generasi selanjutnya dapat menikmati nilai- nilai dan keutamaan-keutamaan dari cagar budaya. Pada gilirannya, warisan budaya yang bersifat bendawi ( tangible ) akan diperlambat hilangnya dari bumi Indonesia.
Kota Malang sangat kaya akan bangunan bersejarah, namun bangunan bersejarah tersebut tidak tertelusur makna historis dan edukatifnya, karena justru pada bangunan tersebut dibangun mall , misalnya. 2 Hal ini terjadi karena tidak adanya aturan yang mampu melindungi bukti sejarah tersebut.
Pemerintah Kota Malang berupaya melindungi bangunan cagar budaya
2 Devan Firmansyah, “509 Cagar Budaya di Kota Malang Terancam Punah”, Jawa Pos Radar Malang , 4 Agustus 2018.
melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018, dengan tujuan menghambat masifnya pembangunan yang menggusur cagar budaya di Kota Malang. 3 Sebelum tahun 2019,  hanya  ada satu bangunan yang telah ditetapkan sebagai “Bangunan Cagar Budaya”, yaitu Rumah Makan OEN, yang telah ditetapkan pada tahun 1990. 4 Saat ini, benda, bangunan, struktur, kawasan, dan situs yang sudah diregistrasi di Kota Malang berjumlah 212 (untuk kategori “benda”),  49 unit (untuk kategori “bangunan”, 1 unit (untuk kategori “struktur”), dan ada 2 unit (untuk kategori “situs”). Banyak cagar budaya di Kota Malang yang sudah diregistrasikan atau dicatat. Pencatatan itu belum diikuti dengan penetapan sebagai bentuk legalitas atas cagar budaya itu.
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dari pemilik bangunan cagar budaya dan tanggung jawab pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan tugas perlindungan kepada bangunan cagar budaya tersebut. Berdasarkan paparan di atas, dua hal yang ingin digali dari penelitian ini adalah hak dan kewajiban pemilik Bangunan Sekolah Cor Jesu dan
3 Agung Buana, 2018, “Siaran Pers Belajar Cagar Budaya dengan Fun”, Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang , 8 Desember 2018.
4 Suryamalang.com, “Kota Malang Miliki Perda Cagar Budaya”, https://suryamalang.tribunnews. com/2018/03/06/kota-malang-miliki-perda- cagar-budaya-berikut-ini-beberapa-dampaknya , diakses pada 6 Maret 2018. Baca juga: Suci R Marih,  2018, Restoran ‘Toko Oen: Mengintip Uniknya Rumah Makan Nostalgia Ala Tuan Dan Nyonya Belanda Di Kota Malang , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Indscript Creative, Bandung, hlm 247.
Bangunan Gereja Hati Kudus Kayutangan setelah kedua bangunan ini ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya, dan tanggungjawab pemerintah Kota Malang terhadap Bangunan Sekolah Cor Jesu dan Gereja Hati Kudus Kayutangan setelah kedua bangunan tersebut ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan data primer yang didapat dari hasil wawancara mendalam kepada pemilik bangunan cagar budaya, Tim Ahli Cagar Budaya, dan Tim Penilai Cagar Budaya untuk Bangunan Sekolah Cor Jesu dan Kayutangan Malang. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara cross-check /triangulasi teoretis- yuridis pada peraturan yang berlaku, disajikan dalam bentuk uraian dan tabel. Pendekatan ini dilakukan setelah peneliti mengidentifikasi hak dan kewajiban pemilik bangunan cagar budaya serta dan mengetahui tanggung jawab pemerintah sebagaimana  tercantum dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Cagar Budaya, peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta konvensi-konvensi internasional di bidang terkait.
Selain itu, data sekunder berupa su mb e r pust a k a ,   y a k n i   k amus , ensiklopedia sebagai Research Aid , 5 , serta menggunakan tulisan terkait di buku dan jurnal internasional dan nasional di bidang cultural property . Data primer dan
5 Morris L. Cohen, dan Kent C. Olson, 2016, Legal Research in a Nutshell , West Publishing Co., St. Paul Minn, hlm. 11.
sekunder tersebut  dikumpul dan disusun secara sistematis, dipaparkan dalam bentuk uraian dan tabel, dan dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum dan metode pendekatan yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang hendak dijawab.

## C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1.  Warisan Budaya
Cagar Budaya sebagai bagian dari warisan budaya atau cultural heritage , sering juga disebut kekayaan budaya atau cultural property mengalami perubahan besar-besaran dalam teori maupun praktik. Hal ini diawali sejak tahun 1990- an, ketika muncul isu tentang lingkup dan kategori warisan, mulai dari monumen tunggal sampai kelompok, wilayah, berwujud dan tak berwujud, bergerak dan tak bergerak. Selain itu, persoalan warisan budaya mulai diperhatikan ketika muncul tindak kriminal terhadap seni dan barang-barang antik berupa perdagangan illegal terhadap benda- benda budaya. 6 Di samping itu, isu tentang manfaat budaya atau nilai warisan budaya, telah didiskusikan oleh Alois Riegl pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, banyak penulis mendiskusikan nilai warisan budaya, termasuk  definisi, teori, metode, untuk mengevaluasi nilai warisan budaya itu dalam praktiknya. 7
6 Stefano Manacorda et al , 2011, Crime in the Art and Antiquities World: Illegal Trafficking in Cultural Property, Springer-Verlag, New York, hlm. 52.
7 Isnen Fitria, “Conservation of Tangible Cultural Heritage in Indonesia: A Review Current National Criteria for Assessing Heritage Value”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 184, May 2015, hlm. 71-78.
Isu-isu kekayaan atau warisan budaya ini bukan persoalan mudah untuk diselesaikan. Wilayah hukum ini mengkombinasikan aspek-aspek dari berbagai bidang hukum, yang dilabeli “hukum kekayaan budaya”, di mana di dalamnya sangat bergantung pada etika, moralitas, keyakinan personal. 8
Selain itu, persoalan kekayaan budaya juga terkait dengan evolusi identitas suatu bangsa. Hal ini membentuk keterkaitan yang hidup dengan masa lalu, di mana masa sekarang dan masa yang akan datang dapat dipelihara dan diperkaya. Identitas itu akan menjadi hilang ketika tidak ada hukum dan aturan yang mengontrol pemusnahan atau penghilangan kekayaan budaya. 9
Pada pertengahan tahun  1970-an, Council of Europe telah memunculkan isu tentang konservasi terintegrasi, s ebagaimana dinyatakan dalam Amsterdam Declaration. Setahun kemudian, UNESCO mengulang kembali dalam Nairobi Recommendation. Saat ini, isu ini menjadi tren di mana- mana bahwa kerja pelestarian dan perlindungan warisan budaya tidak hanya bergantung pada  individu yang memiliki atau menguasai atau profesi tertentu. Tanggung jawab itu mulai dikaitkan dengan pelestarian pada bidang-bidang lain, sehingga ia bersifat
8 Irini A. Stamatoudi, 2011, Cultural Property Law and Restitution, A Commentary to International Conventions and European Union Law , Edward Elgar, Cheltenham,  hlm.ix.
9 Naazima Kamardeen, “ The Protection of Cultural Property: Post-Colonial and Post-Conflict Perspectives from Sri Lanka”, International
Journal of Cultural Property Vol. 24, Issue 4, November 2017, hlm. 2.
multi disiplin. Walaupun demikian, semakin diakui bahwa pelestarian dan perlindungan bukan hanya wilayah ahli, melainkan juga terkait dengan masyarakat setempat sebagai pemilik warisan itu sendiri. Masyarakat juga bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 10
Warisan budaya adalah sekumpulan benda, monumen, dan tradisi atau ekspresi hidup yang diwarisi nenek moyang dan diteruskan kepada anak cucu. Warisan budaya yang bersifat benda dapat berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
Cagar budaya adalah bagian kekayaan budaya. Kekayaan budaya adalah suatu bjek yang memiki kebermaknaan secara budaya ( cultural significance). Sebagai bagian dari kekayaan budaya, maka ada dua unsur dalam cagar budaya, yakni aspek kekayaan dan aspek budaya. Aspek kekayaan budaya adalah  benda-benda yang berwujud, yang dapat dipegang, diraba, dan dapat dipindahkan. Sebagai benda, cagar budaya dapat menjadi objek hak milik, dan dapat dipindahkan. Sebagai bagian dari budaya, cagar budaya memiliki nilai, keutamaan, makna, dan manfaat, bukan sekedar properti, bahkan menjadi bagian integral dalam
10 Isnen Fitria, Loc.Cit.
identitas komunitas yang memilikinya. 11
Hal ini disebabkan karena kekayaan budaya telah diciptakan, dikembangkan, dan dilestarikan sepanjang sejarah bangsa, diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, sehingga merupakan aset berharga untuk masa sekarang. 12
Berbagai negara melindungi kekayaan budaya. Kemanfaatan sosial dari warisan budaya berwujud ini diperhatikan dengan memfokuskan pada evolusi sistem perlindungan. Perlindungan warisan dilaksanakan sebagian besar oleh pemerintah.  Di Jepang, hal ini telah dilakukan selama lebih dari 150 tahun. 13
Sementara itu, di Malaysia, partisipasi masyarakat yang efektif bergantung pada pengaturan undang-undang yang jelas dan komprehensif untuk memperkuat kepatuhan masyarakat dan dilaksanakannya hukum-hukum warisan budaya. 14
Di Amerika Serikat, memiliki tradisi yang baik dalam mempromosikan seni dan perlindungan kekayaan budaya.
11 Roger W. Mastalir, “A Proposal for Protecting the ‘Cultural’and ‘Property’: Aspects of Cultural Property Under International Law”, Fordham
International Law Journal , Volume 16, Issue 4,
1992 Article 3, hlm. 1037.
12 Cultural Properties Department, Agency for
Cultural Affairs, JAPAN, March 2015. “Cultural Properties for Future Generations Outline of the Cultural Administration of Japan”, http://www. bunka.go.jp/english/index.htm , diakses tanggal 27 Desember 2019.
13 Emiko Kakiuchi, “Cultural Heritage Protection System in Japan: Current Issues and Prospects for the Future”, GRIPS Discussion Papers 14-10, National Graduate Institute for Policy Studies, Tokyo, 2014, hlm. 1.
14 A z n i   M o h d   D i a n   d a n   N u ra i sya h   C h u a Abdullah, “Public Participation in Heritage Sites Conservation in Malaysia: Issues and Challenges” , Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 101, Nomor 8, November 2013, hlm. 255.
Misalnya, kerjasama dengan Turki untuk mengambil langkah-langkah penting dalam mengatasi tantangan sulit terkait kekayaan budaya. 15
Di Korea, selama abad ke-20 kekayaan budaya Korea dipindahkan dari negara itu, khususnya selama penjajahan Jepang di Korea mulai tahun 1910 sampai 1945. Banyak benda-benda budaya juga dimusnahkan atau hilang selama Perang Korea tahun 1950 sampai tahun 1953, beberapa candi Buddha bersejarah dan biara-biara di bukit-bukit dibom selama operasi melawan gerilyawan karena benda-benda cagar budaya itu digunakan sebagai tempat persembunyian.  Hal ini merupakan konsekuensi dari dua peristiwa bersejarah sehingga benda- benda budaya di Korea amat langka. Oleh karenanya, apapun seni dan benda- benda kuno yang ditemukan di wilayah Korea adalah sangat penting karena hanya itulah yang tersisa di negara itu, yakni, yang benar-benar dalam konteks budaya Korea. 16
Secara teoretik, benda-benda yang termasuk dalam kekayaan budaya tidak dapat diperlakukan sebagai benda dalam pengertian biasa karena tak seorang pun dapat memilikinya. Contohnya, dalam hukum internasional adalah bahwa suku Zuni mulai mendapatkan kembali dewa-dewa perangnya itu dari lembaga dan kolektor pada tahun 1978. Hal ini
15 Geoffrey R. Scott, Orhan Karabacak, Karen E. Maull,“Cultural Property, Art And Law In The United States And Turkey”, Law & Justice Review , Volume: IV, Issue: 2, December 2013, hlm. 52.
16 Jongsok Kim, “ The Protection of Cultural Properties in the Republic Korea”, Culture Without Context : Illicit Antiquities Research Centre , Issue 8, Spring, 2011, hlm. 5.
berbeda dengan pengaturan UUCB, yang menyatakan bahwa kekayaan budaya ini dapat dimiliki oleh orang perorangan. 17 Oleh karena ketentuan ini pula, kolektor pribadi dapat memiliki benda cagar budaya.
Kekayaan budaya yang terlepas dari makna budaya hanya akan menjadi kekayaan, menjadi kurang indah atau bernilai berdasarkan keindahan dan kelangkaannya saja. Mendefinisikan kekayaan budaya tanpa merujuk pada budaya tidak hanya tolol, melainkan juga tak jujur. Pemikiran seperti ini berusaha memperkuat klaim kepemilikan sementara pada saat yang sama mencemarkan hal yang memberi nilai pada objek kepada pemegangnya. 18 Kekayaaan budaya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang bersifat berwujud ( tangible ) dan tak berwujud ( intangible ). Kekayaan budaya yang berwujud meliputi kekayaan yang bernilai historis tinggi atau memiliki nilai artistik tinggi, seperti bangunan, lukisan, patung, kerajinan, karya kaligrafi, buku-buku klasik, dan dokumen kuno, serta kekayaan yang memiliki nilai keilmuan tinggi seperti artefak arkeologis selain bahan-bahan sejarah. Indonesia mengatur kekayaan tak berwujud itu dalam ranah hukum
17 Lihat: Pasal 12 UUCB: “setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang ini”.
18 Roger W. Mastalir, Loc.Cit.
hak cipta 19 , sementara kekayaan budaya berwujud dalam UUCB.
Dalam konteks warisan budaya tak berwujud, aspek otentisitas tidak secara khusus terbukti, karena keterkaitan antara warisan dan wilayah, dan batas- batas yang tidak jelas. Walaupun demikian, ketika warisan budaya ini berwujud sebagai warisan benda, karena warisan ini tidak terbatas pada suatu wilayah dan bisa berpindah ke wilayah lain, tampak jelas bahwa klaim otentisitas ini mengijinkan orang/negara atau kelompok untuk menyatakan kebanggaan atau kontrol atas warisannya sendiri, padahal itu bukan miliknya. 20
Selain bangunan, kekayaan budaya seperti ini disebut fine and applied arts ”. Sementara kekayaan budaya yang tak berwujud didefinisikan sebagai kekayaan yang memiliki nilai-nilai historis atau seni yang tinggi, seperti drama, musik, dan teknik kerajinan.
Kekayaan budaya dapat diklaim untuk merepresentasikan nilai yang dimiliki oleh suatu kelompok, sehingga kekayaan budaya perlu dilestarikan, karena ia “memiliki arti penting” dan “memiliki manfaat” 21 . Pemilihan objek/ properti sebagai bagian dari kekayaan dan budaya, merupakan fungsi politik yang vital, dan oleh karena itu merupakan suatu wilayah tindakan yang secara sosial
19 Susanti, 2017, Perlindungan Negara atas Warisan Budaya Bangsa, Setara Press, hlm. 22.
20 Lucas Lixinski, “A Tale of Two Heritages: Claims of Ownership over Intangible Cultural Heritage and the Myth of “Authenticity”, Transnational Dispute Management, Vol. 11, Nomor 2, 2014, hlm. 1.
21 R. Layton et all , 2011, Destruction and Conservation of Cultural Property . Routledge, London, hlm. 8-19.
dipersaingkan dengan konsekuensi- konsekuensi penting mengenai sumber daya dan statusnya. Bagaimana kekayaan budaya itu dinegosiasikan, diakui, didefinisikan, dan diadministrasikan terjadi pada banyak level, seperti level global, nasional, regional, lokal, dan di dalam kelompok-kelompok kecil. Diakui bahwa kekayaan budaya memiliki kepentingan publik yang membenarkan pengakuannya dalam suatu cara yang menjembatani kepedulian pribadi tertentu terhadap penggunaan atau kepemilikan sebelumnya. Dalam pengertian ini, perlu ditelusur sumber asal hak-hak kekayaan itu, bukan hanya hukum yang baku saja, setidaknya dalam beberapa kasus. 22 Misalnya, pada kota kuno Palmyra di Siria direbut oleh Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) pada pada bulan Mei 2015, adalah situs perdagangan penting yang menghubungkan Mediterania Timur ke Asia. Arsitektur dari situs kuno itu mencerminkan banyak budaya yang membentuk Palmyra, meninggalkan warisan artistik yang menggabungkan pengaruh Yunani-Romawi dan Persia dengan elemen-elemen asli yang kuat, sehingga Pada tahun 1980, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menyatakan kota kuno ini sebagai Situs Warisan Dunia. 23
22 James Edward Russel, 2011, “Cultural Property and Heritage in Japan”. Ph.D. Thesis , School of African and Asia Studies,  University of London, hlm. 215.
23 Helga Turku, 2018, The Destruction of Cultural Property as a Weapon of War:  ISIS in Syria and Iraq , Palgrave, Macmillan, hlm. 2.
Terdapat dua aliran pemikiran dalam kajian kekayaan budaya,yaitu i nt e r n a s i on a l i s m e   bu d ay a   d a n nasionalisme budaya. 24 Internasionalisme budaya  peduli pada pelestarian fisik kekayaan budaya dengan mendasarkan pada hukum tentang properti. Argumen ini dianut oleh museum, kolektor, dan arkeologis, semuanya yang beusaha untuk melindungi akses mereka terhadap kekayan budaya demi tujuan estetika, pendidikan, atau hanya untuk tujuan kepemilikan. Prinsip-prinsip hukum yang mereka ajukan adalah hak atas kepemilikan, penaklukan, peletakan, dan pembelian atas dasar itikad baik. Sementara itu, aliran nasionalisme budaya  peduli pada  kemanfaatan budaya dari kekayaan budaya itu, dengan berprinsip pada hak azasi manusia. Tuntutannya adalah martabat budaya dan hak menentukan sendiri secara budaya.
Menurut aliran nasionalisme budaya ini, bangsa-bangsa memiliki “kepentingan khusus” terhadap kekayaan budaya mereka. The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) adalah organisasi internasional yang berupaya untuk melindungi dan mengembalikan kekayaan budaya dan menggunakan prinsip nasionalisme budaya dan berfokus pada dikembalikannya kekayaan budaya ke negara asalnya. 25
24 Roger W. Mastalir, Loc.Cit.
25 Ethan Arthura, “Poaching Cultural Property: Invoking Cultural Property Law to Protect Elephants”, Journal of International Wildlife Law & Policy , Vol. 17, Issue 4, December 2014, hlm.
231–253.

## 2.  Peraturan Tentang Cagar Budaya
UNESCO telah mengembangkan serangkaian instrumen hukum, mulai tahun 1954 dengan Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict , yang seringkali disingkat sebagai Hague Convention . Konvensi ini mengakui bahwa kekayaan budaya telah mengalami perusakan besar-besaran selama konflik bersenjata dan bahwa perusakan terhadap kekayaan budaya yang dimiliki bangsa apapun berarti perusakan terhadap warisan budaya umat manusia. Jadi warisan budaya dan kekayaan budaya dibaurkan sebagai konsep hukum internasional di dalam suatu dekade dari akhir Perang Dunia II dan sebgaai bagian dari tatanan dunia baru yang direpresentasikan oleh PBB. 26
Definisi Kekayaan Budaya sudah dicoba dirumuskan oleh Badan PBB yaitu UNESCO dalam Pasal 1 UNESCO Convention on the Means of Prohibiting the Illicit Import, Export and Transferof Ownership of Cultural Property (selanjutnya disebut the “ UNESCO 1970”). Istilah “kekayaan budaya” menurut Konvensi Unesco ini adalah kekayaan, yang berdasarkan alasan religius atau bukan religius, secara khusus ditetapkan oleh masing- masing negara sebagai bermanfaat bagi prasejarah, sejarah, sastra, seni, atau ilmu pengetahuan, yang memenuhi kategori- kategori berikut:
(a) sekumpulan spesimen langka dan spesimen fauna, flora,
26 Jane Anderson and Haidy Geismar, 2017, The Routledge Companion To Cultural Property , Routledge, New York, hlm. 39-40.
mineral, anatomi, dan objek- objek untuk kepentingan paleontologi;
(b) properti yang terkait dengan sejarah, termasuk sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi dan militer, sejarah masyarakat, kehidupan para pemimpin nasional, pemikir, ilmuwan, dan seniman, serta peristiwa-peristiwa yang bermakna secara nasional;
(c) hasil penggalian arkeologis (termasuk penggalian yang reguler maupun diam- diam) atau temuan-temuan arkeologis;
(d) elements of artistic or historical monuments or archaeological s i t e s   w hi c h   h av e   b e e n dismembered ; (e) benda-benda antik yang berusia di atas 100  tahun, seperti koin uang, prasasti, dan lukisan/pahatan;
(f) benda-benda yang penting secara etnologi;
(g) benda-benda artistik seperti g amb ar,   lu k i s an ,   y ang dihasilkan oleh tangan dengan dukungan bahan apapun (termasuk desain industri dan bahan pabrikan yang dihias oleh tangan), karya-karya asli patung dan pahatan dengan bahan apapun; pahatan, cetakan, litograf asli; dan re in any material ; original engravings, prints and lithographs; montase artistik asli dan paduan artistik asli dalam bahan apapun;
(h) manuskrip yang langka dan incunabula , buku-buku tua, dokumen, dan publikasi yang bermakna khusus (sejarah, seni, keilmuan, sastra, dll)
baik secara tunggal maupun sekumpulan.
(i) pos, perangko, tunggal maupun koleksi;
(j) arsip, termasuk suara, foto, dan arsip sinematografi;
(k) bahan perabotan yang berusia lebih dari 100 tahun dan alat musik kuno.
Sementara itu, UUCB Pasal 5 menentukan benda Cagar Budaya sebagai berikut:
Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: a.  berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b.  mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c.  memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
d.  memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Selanjutnya, UUCB menentukan bahwa benda kekayaan budaya dapat berupa:
a.  benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
b.  bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
c.  mer upakan kesatuan atau kelompok.
Kemudian pada Pasal 7 UUCB, Bangunan Cagar Budaya dapat: a.  berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b.  berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
Suatu benda, struktur, bangunan, situs atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya akan mendapat Surat Keterangan Status Cagar Budaya, dan Surat Keterangan Kepemilikan. Kedua surat ini dapat dikeluarkan setelah penetapan dilakukan kepala daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota untuk menangani pendaftaran cagar budaya. Jadi, menurut undang- undang, koleksi milik seseorang, hasil penemuan, atau hasil pencarian baru dapat dinyatakan sebagai cagar budaya setelah melalui kajian Tim Ahli Cagar Budaya.
Untuk objek yang belum dinyatakan sebagai cagar budaya, undang-undang juga melindungi “Objek Yang Diduga Sebagai Cagar Budaya” dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan layaknya cagar budaya. Pendugaan ini dilakukan oleh Tenaga Ahli, bukan oleh Tim Ahli. Tenaga Ahli adalah orang-orang tertentu seperti arkeologi, antropologi, geologi, sejarah, atau kesenian yang diberi sertifikat oleh negara menjadi ahli setelah melalui pengujian. Pengaturannya akan dilakukan dalam Peraturan Pemerintah
yang tengah dipersiapkan. Maksud dari perlindungan terhadap “Objek Yang Diduga Sebagai Cagar Budaya” ini adalah supaya kemungkinan untuk menjadi cagar budaya dapat dipertahankan sampai dengan keluarnya penetapan oleh kepala daerah.

## 3. Bangunan Cor Jesu
Bangunan Cor Jesu yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya adalah seluruhnya, meliputi gereja/kapel, sekolah, dan biara (seluruh kompleks Cor Jesu). Bangunan Sekolah Cor Jesu Berdiri 8 Februari 1900, atas keinginan Mgr. Staat (satu-satunya uskup di Indonesia), untuk mendirikan biara dan sekolah di Malang. Keinginan itu terwujud denga dibelinya sebidang tanah di Jl. Celaket milik Mr. Stenakers. 3 Maret 1900 dibangun oleh arsitek dari Surabaya, Mr. Westmaas.
Pada tahun 1930, bangunan ini mulai digunakan untuk pendidikan dengan nama SPG. Santo Agustinus. Pada masa kependudukan Jepang, sekolah dihentikan, dan November 1945 dijadikan markas sementara Sekolah Militer Divisi VII Suropati. Pada tahun 1947, Clash Pertama, hampir semua gedung Belanda dibakar pejuang setempat untuki mencegah Belanda kembali ke Indonesia. Pada tanggal 8 April 1951, dibangun kembali secara besar-besaran. Pada tanggal 15 Juli 1951, SPG St. Agustinus berubah menjadi SM Cor Jesu dan diresmikan Uskup 13 Januari 1955.
Proses penetapan Cor Jesu sebagai Bangunan Cagar Budaya adalah sebagai berikut:
a.  Disbudpar dengan data dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) di Trowulan melakukan tinjauan/ penilaian;
b.  Hasil penilaian tersebut diajukan ke Tim Ahli Cagar Budaya;
c.  Tim Ahli Cagar Budaya memberi rekomendasi bahwa bangunan Cor Jesu tersebut dikategorikan sebagai Benda Cagar Budaya melalui SK Walikota.
Menurut UUCB, pengajuan bisa berasal dari dua pihak, bisa dari pemilik bangunan, atau bisa dari Pemkot melalui tinjauan kawasan. Untuk Cor Jesu, inisiatif awal berasal dari Pemerintah. Pertimbangan pemerintah daerah Kota Malang adalah bahwa berdasarkan undang-undang sebelumnya dan berdasarkan data registrasi Pemkot, Cor Jesu pernah tercatat sebagai Cagar Budaya Kota Malang pada tahun 1990-an, oleh karenanya, pengurusan Cor Jesu sebagai Cagar Budaya perlu ditindaklanjuti. Setelah muncul UUCB, semua bangunan yang pernah dicatatkan kembali diinventarisir dan ditata kembali sesuai kriterianya, walaupun belum ditetapkan.
Inisiatif mencatatkan Cor Jesu sebagai bangunan Cagar Budaya ternyata bukan dari seorang sejarawan, melainkan seorang sarjana teknik, Bapak Tjahjana Indra Kesuma, seorang wali murid Cor Jesu. Beliau menyukai sejarah, berawal dari koleksi perangko, dan yang berbau kekunoan, ditelusuri, mundur ke sejarah, sampai prasejarah migrasi manusia purba. Penelusuran tentang
kelayakan Cor Jesu sebagai bangunan Cagar Budaya, yang memiliki nilai sejarah, kebudyaan, dan pendidikan telah  dilakukannya sejak tahun 2015, saat Cor Jesu berulang tahun ke 115.
Hasil penelusuran Bapak Tjahjana Indra Kesuma ditulis dalam plang yang dipasang di Cor Jesu. Tahun 2018, keluarlah rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya yang merekomendasikan Cor Jesu sebagai Bangunan Cagar Budaya. Pada bulan Januari 2019, Cor Jesu ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
Ada dua hal yang digali sehingga menentukan layak tidaknya Cor Jesu menjadi Cagar Budaya. Pertama, arsitektur bangunan Cor Jesu. Dari segi arsitektur, masa gaya bangunan Cor Jesu adalah masa gaya kolonial,yang akhirnya ia hubungkan dengan masa-masa sulit dengan perjuangan para suster Ursulin yang perkasa, yang merantau berkelana untuk misi pendidikan, kemanusiaan, di samping misi keagamaan. Kedua, militansi dan pelayananan suster-suster Ursulin yang sudah mendunia. Mereka ke seantero dunia untuk mempertaruhkan nyawa demi misi pendidikan dan agama. Pak Indra berjejaring dengan Tim Ahli Cagar Budaya Malang, dan memberi masukan agar Cor Jesu ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
4.  Gereja Kayutangan
Informasi yang diperoleh dari pihak Gereja Kayutangan terkait dengan hak dan kewajiban pemilik bangunan Cagar Budaya serta tanggung jawab pemerintah lebih sedikit dibandingkan
Cor Jesu. Informan dalam penelitian ini adalah Romo Hugo, yang menyatakan bahwa karena Kota Malang belum punya peraturan pelaksanaan tentang Cagar Budaya, maka ketentuan tentang cagar budaya sulit dilaksanakan.
Inisiatif gereja Kayutangan sebagai Bangunan Cagar Budaya berasal dari Dwi Cahyono sebagai pecinta “barang” antik. Proses saat itu Bapak Dwi Cahyono sekedar mendata bangunan di Kota Malang yang lebih dari 50 tahun. Gereja Kayutangan termasuk salah satu di dalamnya. Sebagai pastor paroki saat itu, Romo Hugo diundang dalam acara merawat bangunan kuno Kota Malang. Saat itu pertemuan dilaksanakan di depan gereja Kayutangan. Romo Hugo hadir sebagai undangan, dan mendapatkan plakat tersebut. Setelah pemberian plakat, acara dilanjutkan dengan pengecatan gedung bioskop merdeka bagian depan, karena gedung tersebut dianggap termasuk bangunan tua. Setelah selesai, bubar dan Romo Hugo diminta memasang plakat dipasang didepan gereja.
Romo Hugo menambahkan bahwa beliau diundang oleh Dinas Pariwisata Kota Malang untuk persiapan kirab budaya Kota Malang. Sebelum acara mulai beliau menanyakan secara lisan tentang biaya pengecatan gereja sebesar Rp. 250.000.000, namun tidak mendapat tanggapan.

## 5.  Hak dan Kewajiban Pemilik Bangunan Cagar Budaya
Berdasarkan Teori Hak dari Hohfeld, konsep hak dapat berarti empat hal, 27 yakni hak sebagai lawan kewajiban ( claim right ), keistimewaan ( privilege ), kekuasaan ( power ), dan kekebalan ( immunity ). Pertama, hak sebagai lawan kewajiban mengandung makna bahwa jika A memiliki hak atas X, maka B memiliki kewajiban terhadap A, yakni, bahwa A memiliki klaim terhadap B – si pemegang kewajiban – atas ketentuan X. Claim rights menyiratkan eksistensi kewajiban yang bersifat negatif, yakni kewajiban untuk tidak melakukan dalam cara-cara yang menghambat diwujudkannya X. Claim rights juga bisa merupakan kewajiban positif – yakni kewajiban untuk bertindak dalam cara- cara yang memudahkan diwujudkannya X.
Kedua, hak sebagai pengistimewaan ( privileges, liberty rights ). Jika A memiliki hak atas X” bisa berarti bahwa A memiliki hak dalam arti kebebasan atau suatu keistimewaan ( privilege ) untuk melakukan X. Konsep hak dalam arti privilege ini bisa kita lihat dalam privilege yang dimiliki para duta besar dan konsul ketika berada di negara penerima. Para duta dan konsul menikmati privilege , misalnya bebas dari pungutan dan pajak di negara penerima.
27 W. N. Hohfeld, 1919, Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning , Greenwood Press, Wesport dalam Alon Harel,
2005, The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory , Blackwell Publishing, USA, hlm. 156.
Ketiga, hak sebagai kekuasaan (p owers/abilities ) mengandung makna bahwa jika “A memiliki hak atas X” bisa berarti bahwa A mampu mengubah aturan hukum yang ada dan konsekuensinya, A bisa mengubah hak hukum dari orang lain. Jenis hak seperti ini disebut Hohfeld sebagai kekuasaan ( power ) atau kemampuan ( ability ). Misalnya, dalam berbagai sistem hukum, orang memiliki kekuasaan untuk memperoleh hak milik dari barang yang tidak ada pemiliknya (dengan mengambilnya), dan dengan demikian menghapuskan kebebasan orang untuk mengambil alih barang yang sama itu.
Keempat, hak dalam pengertian imunitas ( immunity ), mengandung makna bahwa “A memiliki hak atas X” bisa berarti kurangnya kekuasaan, yakni, “kekebalan atau imunitas” terhadap kemungkinan bahwa orang lain mengubah hak hukum seseorang. Jika A memiliki hak imunitas terhadap B, (atau setiap orang) terkait dengan X; maka A – si pemegang imunitas – tidaklah tunduk pada kekuasaan B.
Dari konsep hak sebagai lawan kewajiban ( claim right ), keistimewaan ( privilege ), kekuasaan ( power ), dan kekebalan ( immunity ), maka dapat diidentifikasi hak pemilik bangunan Cagar Budaya.

## Tabel 1. Hak Pemilik Bangunan Cagar Budaya
Jenis Hak
Deskripsi Dasar Hukum Kompensasi Setiap orang yang memiliki dan/ atau menguasai Cagar Budaya ber- hak memperoleh kompensasi apa- bila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya Pasal 22 ayat (1)
Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, ba- ngunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai

## Cagar Budaya
Jaminan Hukum
Setelah tercatat dalam Register Na- sional Cagar Budaya, pemilik Ca- gar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa: a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan b. surat keterangan kepemi- likan berdasarkan bukti yang sah. Insentif Insentif berupa pengurangan pa- jak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Bu- daya yang telah melakukan pelin- dungan Cagar Budaya sesuai de- ngan ketentuan peraturan perun- dang-undangan.
Pasal 22 ayat (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insen- tif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah
Pasal 22 ayat (3)
Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat tiga macam hak dari pemilik bangunan cagar budaya, yakni:
a.  hak atas kompensasi;
b.  hak atas jaminan hukum; dan
c.  hak atas insentif.

## Tabel 2. Kewajiban Pemilik Bangunan Cagar Budaya
Jenis Kewajiban Deskripsi Dasar Hukum Wajib Daftar Setiap orang yang memiliki dan/ atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya. Pasal 29 Kewajiban mengamankan Cagar Budaya Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pe- milik dan/atau yang menguasainya. Pasal 19 dan 61 Kewajiban Melaporkan
Bagi yang  menemukan benda, bangunan, struktur, yang diduga Struktur Cagar Bu- daya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya ke- pada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan- nya. Pasal 23 Kewajiban Lapor Wajib melaporkan  Cagar Budaya yang dimiliki/dikuasainya, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah kepada instansi yang berwenang di bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait. (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
Pasal 19
Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
Dari tabel di atas, terdapat empat macam kewajiban pemilik bangunan cagar budaya, yakni:
a.  wajib daftar;
b.  wajib mengamankan cagar budaya;
c.  wajib melaporkan penemuan cagar budaya; dan
d.  wajib lapor jika cagar budaya yang dimiliki hilang, musnah, atau rusak.

## Tabel 3. Kewajiban Pemerintah
Jenis Kewajiban
Deskripsi
Dasar Hukum Kewajiban Melindungi Cagar Budaya yang disita
Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.
Pasal 21 ayat (2) Kewajiban Mencari Benda Cagar Budaya Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya Pasal 26 Larangan Mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. Bagi penegak hukum: Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita, dilarang dimusnahkan atau dilelang.
Pembolehan/ijin Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat menyimpan dan/atau merawat Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimilikinya. Pasal 18
Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
Kewajiban Pemerintah meliputi:
a.  wajib melindungi cagar budaya yang disita;
b.  mencari benda cagar budaya; dan c.  merawat cagar budaya.

## 6.  Tanggung jawab Pemerintah Kota Malang Terhadap Bangunan Sekolah Cor Jesu Setelah Ditetapkan Sebagai Bangunan Cagar Budaya

## Tabel 4. Tanggung jawab Pemerintah terhadap Cagar Budaya
Jenis Tanggung Jawab Deskripsi Tanggung Jawab Dasar Hukum Melestarikan cagar budaya pengaturan perlindungan, pengaturan pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. UUCB
Mengelola Cagar Budaya (Benda, Bangunan, Struktur, Situs, Kawasan)
Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan meman- faatkan cagar budaya.
Mengelola Museum Pelindungan, pengembangan, dan peman- faatan koleksi museum, serta memiliki kura- tor Pasal 15, Pasal 18 Mengeluarkan penetapan Status Cagar Budaya Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
Pasal 33 Kewajiban Mencatatkan Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah daitetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya. Pasal 37 Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah sesuai dengan tingkatannya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Pasal 40
Pengamanan Cagar Budaya oleh juru pelihara/polisi khusus
a. melakukan patroli di dalam Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan wilayah hukumnya;
b. memeriksa surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
c.  menerima dan membuat laporan tentang telah terjadinya tindak pidana terkait dengan Cagar Budaya serta meneruskannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait;

## d. menangkap tersangka untuk diserahkan
kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

## Pasal 62 ayat
(1)
Sumber: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
D a r i   t a b e l   t e r s e b u t ,   d a p a t diidentifikasi tanggung jawab Pemerintah meliputi :
a.  melestarikan cagar budaya; b.  mengelola Cagar Budaya (Benda, Bangunan, Struktur, Situs, Kawasan);
c.  mengelola museum;
d. mencatatkan;
e.  mengelola register nasional cagar budaya;
f.  mengeluarkan penetapan status cagar budaya; dan
g.  mengamankan Cagar Budaya oleh juru pelihara/polisi khusus.

## 7.  Praktik Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pasca Penetapan Sebagai Cagar Budaya
Sampai saat ini, pihak Cor Jesu masih bingung apa yang menjadi haknya pasca penetapan. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pun masih menunggu
Peraturan Walikota sebagai pelengkap pengesahan sebagai Cagar Budaya. Diwacanakan adanya kompensasi dan insentif, penataan lingkungan, bantuan pengecatan, selain dijadikan destinasi wisata. Jadi, penetapan Cor Jesu sebagai Cagar Budaya masih belum diikuti hak dan kewajiban. Artinya, belum ada hak kompensasi ataupun insentif sebagaimana ditentukan dalam undang- undang, yakni:
a.  memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya (Pasal 22 ayat (1));
b.  memperoleh Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan b angunan dan/at au p aja k penghasilan yang dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (Pasal 22 ayat (2)).
Dalam praktik selama ini, hak yang diperoleh oleh Cor Jesu adalah:
a.  Jaminan hukum berupa surat k e t e r a n g a n   s t a t u s   C a g a r Budaya dan Surat keterangan kepemilikan.
b.  Perapihan pohon yang ada di sekitar bangunan, di mana ada kabel telpon dan PLN yang tidak rapi, setelah pihak Cor Jesu menulis surat kepada pemerintah Kota Malang dengan alasan telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya.

## D. Kesimpulan
Ha k  d an  ke w aj ib an  p e m i l i k bangunan cagar budaya, yakni Cor Jesu dan Gereja Kayutangan belum dilaksanakan sepenuhnya walaupun telah ada penetapan keduanya sebagai Cagar Budaya. Belum ada hak kompensasi ataupun insentif sebagaimana ditentukan dalam UUCB. Dalam praktik, tanggung jawab Pemerintah Kota Malang diwujudkan dalam jaminan hukum berupa  surat keterangan status Cagar Budaya dan Surat keterangan kepemilikan serta perapihan pohon yang ada di sekitar bangunan. Untuk Gereja Kayutangan, penetapan sebagai Cagar Budaya belum berdampak pada dipenuhinya hak kepada pemilik bangunan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Cohen, Morris L dan Kent C. Olson, 2016, Legal Research in a Nutshell , West Publishing Co, St. Paul Minn.
Gardner, Bryan A, 2009, Black’s Law Dictionary 9 th Edition, West Publishing Company, St. Paul Minn USA.
Green, Thomas A., 1997, Folklore, An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art, Oxford, England. Grondin, Jean, 2005, Dictionary of the History of Ideas, University of Virginia Library Gale Group, Charlottesville.
Harel, Alon, 2005, The Blackwell Guide to the Philosophy of Law and Legal Theory , Golding, Martin P. dan William A. Edmundson, 2005, Blackwell Publishing, USA.
Jane Anderson and Haidy Geismar, 2017, The Routledge Companion To Cultural Property , Routledge, New York.
Marih, Suci R, “Restoran ‘Toko Oen’, Mengintip Uniknya Rumah Makan Nostalgia Ala Tuan Dan Nyonya Belanda Di Kota Malang”, dalam Hardani, Kayato, dan Tim Indscript Writing, 2018, Aku dan Cagar Budaya: Masa Lalu Yang Melebur Dalam Kekinian , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Indscript Creative, Bandung.
R.Layton et all ., 2011, Destruction and Conservation of Cultural Property , Routledge, London.
Manacorda, Stefano et all , 2011, Crime in the Art and Antiquities World: Illegal Trafficking in Cultural Property, Springer-Verlag New York. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
Stamatoudi, Irini A., 2011, Cultural Property Law and Restitution, A Commentary to International Conventions and European Union Law , Edward Elgar, Cheltenham, UK. Stevan P. Layne, 2014, Safeguarding Cultural Properties. Security for Museums, Libraries, Parks, and Zoos , Butterworth-Heinemann, USA. Susanti, Diah Imaningrum, 2017 , Perlindungan Negara atas Warisan Budaya Bangsa , Setara Press, Malang. Turku, Helga, 2018, The Destruction of Cultural Property as a Weapon of War:  ISIS in Syria and Iraq , Palgrave, Macmillan, London.

## Jurnal
Arthura, Ethan, “Poaching Cultural Property : Invoking Cultural Property Law to Protect Elephants”, Journal of International Wildlife Law & Policy , Vol. 17, Issue 4,  December 2014.
Cheung, P.T.Y., “Civic Engagement in the Policy Process in Hongkong: Change and Continuity”, Journal of Public Administration and Development, Vol. 31, 2011.
Dian, Azni Mohd dan Abdullah, N u r a i s y a h   C h u a ,   “ P u b l i c Participation in Heritage Sites Conservation in Malaysia: Issues and challenges ”, Procedia - Social and Behavioral Sciences Vol. 101, Nomor 8, November 2013. Fitria, Isnen, et all , “Conservation of Tangible Cultural Heritage in Indonesia: A Review Current National Criteria for Assessing Heritage Value”, Procedia - Social and Behavioral Sciences 184, May 2015.
Grimsted, Patricia Kennedy, “Nazi- Looted Art from East and West in East Prussia: Initial Findings on the Erich Koch Collection”, International Journal of Cultural Property , Vol. 22, Issue 1, February 2015. Kim, Jongsok, “ The Protection of Cultural Properties in the Republic Korea: Culture Without Context”, Illicit Antiquities Research Centre , Issue 8, Spring, 2011.
Lixinski, Lucas, “A Tale of Two Heritages: Claims of Ownership over Intangible Cultural Heritage and the Myth of Authenticity”, Transnational Dispute Management , Vol. 11, Nomor 2 , 2014. Mastalir, Roger W, “A Proposal for Protecting the ‘Cultural’ and ‘Property”; Aspects of Cultural Property Under International Law”, Fordham International Law Journal , Volume 16, Issue 4, 1992.
Naazima Kamardeen, “The Protection of Cultural Property: Post-Colonial
and Post-Conflict Perspectives from Sri Lanka”, International Journal of Cultural Property, Vol. 24, Issue 4, November 2017. Scott, Geoffrey R. et.all , “Cultural Property, Art And Law In The United States And Turkey”, Law & Justice Review , Volume: IV, Issue: 2, December 2013.

## Makalah
Bhat, Ishwara, “Protection Of Cultural Property Under International H u m a n i t a r i a n   L a w :   S o m e Emerging Trends” , Paper , disajikan pada Seminar on International Humanitarian Law organised by Department of Studies in Law, University of Mysore in collaboration with International Committee of the Red Cross (ICRC), pada tanggal  1 Juni 2000 di Mysore.
Kakiuchi, Emiko, “Cultural Heritage Protection System in Japan: Current Issues and Prospects for the Future”, GRIPS Discussion Papers 14-10, National Graduate Institute for Policy Studies , Tokyo, 2014.

## Artikel Koran
Buana, Agung, 2018, “Siaran Pers Belajar Cagar Budaya dengan Fun”, Sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang , 8 Desember 2018. Firmansyah, Devan, “Cagar Budaya di Kota Malang Terancam Punah”, Jawa Pos Radar Malang , 4 Agustus 2018.

## Internet
Cultural Properties Department, Agency for Cultural Affairs, JAPAN, March 2015, “Cultural Properties for Future Generations Outline of the Cultural Administration of Japan”, http:// www.bunka.go.jp/english/index.htm , diakses pada 27 Desember 2019. Widianto, Eko, “Belajar Sejarah dan Mengenal Bangunan Cagar Budaya, Sekaligus Berolahraga”, https://www. terakota.id/belajar-sejarah-dan- mengenal-bangunan-cagar-budaya- sekaligus-berolahraga/ , diakses pada 12 Oktober 2020.
Suryamalang.com, “Kota Malang Miliki Perda Cagar Budaya”, https:// s u r y a m a l a n g . t r i b u n n e w s . com/2018/03/06/kota-malang- miliki-perda-cagar-budaya-berikut- ini-beberapa-dampaknya , diakses pada 12 Oktober 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional
Convention on the Means of Prohibiting the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property , UNESCO 1970. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 5599).