## Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kinerja Manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Studi pada Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Garut)
Jajang Saepuloh Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kinerja manajerial pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Dinas Pemuda dan  Olahraga  Kabupaten  Garut.  Sampel  dalam  penelitian  ini  sebanyak  30  orang yang merupakan aparatur SKP di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Penelitian  ini  untuk  menguji  pengaruh  variabel  kejelasan  sasaran  anggaran, akuntabilitas publik, standar pelayanan minimum dan komitmen organisasi sebagai variabel bebas terhadap kinerja manajerial SKPD sebagai variabel terikat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda.  Hasil  penelitian  menunjukan  variabel  kejelasan  sasaran  anggaran, akuntabilitas publik, standar pelayanan minimum dan komitmen organisasi secara simultan  berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial  SKPD  di  Dinas  Pemuda  dan Olahraga Kabupaten Garut. Selain itu, penelitian ini memberikan indikasi bahwa tidak semua variabel berpengaruh secara positif dan signifikan, diharapkan bahwa SKPD  Dispora  Kabupaten  Garut  bisa  lebih  meningkatkan  lagi  rencana  kinerja anggaran sejelas dan spesifik mungkin, selain itu diperlukan keterbukaan terhadap penyelenggaran dan laporan pertanggungjawaban kepada publik,  serta  komitmen yang  semakin  tinggi  bisa  tercipta  diantara  SKPD  untuk  tetap  berkontribusi  bagi Dispora Kabupaten Garut.
Kata Kunci: DISPORA, Kinerja Manajerial, SKPD.

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  serta  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  yang  sudah  diganti  melalui  Undang- undang Nomor 33 Tahun 2014  undang – undang ini menginstruksikan kepada pemerintah daerah agar  setiap  daerah  secara  sistematis,  spesifik,  terintegrasi,  komprehensif  dan  tanggap  terhadap perubahan  harus  menyusun  rencana  pembangunan  daerah  dengan  tingkat  perencanaan perencanaan di masa depan, perencanaan jangka menengah dan perencanaan setiap.
Agar semua rencana dapat terealisasikan dengan baik tentu perlu adanya sebuah akuntabilitas dari pemerintah  sendiri  dimana  pada  sebuah  organisasi  pelimpahan  wewenang  dan  besarnya tanggungjawab  dalam  menyusun  anggaran  dilaksanakan  dari  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD) kepada para bawahan. Struktur organisasi yang sangat tersentralisasi artinya bawa setiap keputusan  yang  mendesak  dibuat  oleh  manajemen  puncak,  sedangkan  tingkat  menengah  dan bawah memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang sangat sedikit. Kekuasaan didelegasikan kepada bawahan, dan bawahan diberi kekuasaan dan kekuasaan untuk membuat keputusan yang independen. (Riyadi, 2016). Beberapa faktor bisa berpengaruh bagi kinerja manajerial di Satuan
Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD),  diantaranya  target  anggaran,  akuntabilitas  sektor  publik (struktur terpusat), komitmen organisasi dan standar pelayanan minimal (Erwati & Susanti, 2020).
Kejelasan  sasaran  anggaran  digunakan  untuk  mempermudah  SKPD  saat  merumuskan  rencana aksi  yang  akan  dirumuskan  oleh  pemerintah  daerah,  anggaran  dapat  digunakan  untuk melaksanakan kinerja pada pencapaian SKPD, dan kualitas anggaran ditentukan oleh pemerintah daerah.  (Erwati  &  Susanti,  2020).  Pada  penelitian  Putra  (2015)  kejelasan  tujuan  anggaran berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  manajerial,  sedangkan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Bangun (2009) menunjukkan bahwa kejelasan tujuan anggaran tidak berpengaruh positif  terhadap  kinerja  manajerial,  dimana  besarnya  anggaran  daerah  ditentukan  dari  kualitas kinerja  wewenang  dari  pemerintah  daerah  (Fajri  &  Hartono,  2019).  Di  Dinas  Pemuda  dan Olahraga Kabupaten Garut sendiri melihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala dinas  Kuswendi  (2020)  mengatakan  bahwa  anggaran  APBD  yang  ada  tentu  digunakan  untuk pembangunan  sarana  olahraga  (SOR)  guna  peningkatan  prestasi  olahraga  dan  pemberdayaan pemuda,  akan  tetapi  kesulitan  dalam  mengontrol  pembangunan  sarana  yang  masih  menjadi kendala  dan  kejelasan  anggaran  yang  ditutup-tutupi  dan  juga  anggaran  yang  terbagi  kepada berbagai program yang tentunya mempengaruhi terhadap kinerja dari pelaksana.
Akan tetapi kenyataan dilapangan pembangunan Sarana Olahraga di  Kabupaten Garut terkendala kasus korupsi yang dilakukan oleh Kadispora dan kepala bidang kemitraan sarana dan prasarana Dispora Garut. Dugaan kerugian akibat korupsi  pembangunan Sarana Olahraga Ciateul (SOR) senilai  Rp  1  Miliar  keseluruhan  jumlah  pembangunan  SOR  Ciateul  sebesar  Rp.  6,7  Miliar (iNew.id,  2020).  Selain  daripada  itu,  perlu  juga  memperhatikan  rencana  anggaran  kinerja  agar bisa  sesuai  dengan  sasaran  yang  dibutuhkan.  Untuk  menghindari  terjadi  kecurangan,  dan penggunaan anggaran yang tidak jelas perlu juga merumuskan sasaran anggaran.
Selanjutnya  mengenai  akuntabilitas  sektor  publik  dimana  di  dalam  organisasi,  tanggung  jawab dan tanggung jawab utama penganggaran dialihkan dari manajemen SKPD kepada bawahannya, dengan menggunakan struktur desentralisasi. Struktur organisasi didukung oleh tingat sentralisasi yang sangat terkonsentrasi, ini artinya setiap keputusan mendesak sedang dibuat atau diputuskan oleh  manajemen  tingkat  puncak,  sementara  manajemen  menengah  dan  bawah  hampir  tidak memiliki  kekuatan  pengambilan  keputusan,  dan  tingkat  desentralisasi  yang  tinggi  akan menyebabkan situasi sebaliknya, yaitu menciptakan kekuasaan diantara berbagai jenis keputusan yang ada (Erwati & Susanti, 2020).
Berdasarkan  uraian  yang  dijelaskan  diatas  terkait  faktor  yang  berpengaruh    rendahnya  kinerja manajerial  terhadap  satuan  kerja  perangkat  daerah  di  dinas  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten Garut  seperti  yang  dipaparkan  oleh  (Warisno,  2017)  mengenai  kejelasan  sasaran  anggaran, struktur  desentralisasi,  standar  pelayanan  minimum,  dan  komitmen  organisasi  dirasa  masih kurang dengan bukti pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang sudah terbengkalai selama kurang  lebih  5  tahun.  Maka  dari  itu  peneliti  berupaya  menganalisis  ifaktor-faktor  iyang imempengaruhi ikinerja imanajerial iterhadap isatuan ikerja perangkat daerah di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut

## 1.1     Maksud dan Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  imengkaji  masalah  yang  terjadi  khususnya  pada  kinerja manajerial pada SKPD di Dispora Kabupaten Garut, dan yang berkaitan dengan variabel-variabel pada  penelitian  ini.  Adapun  variabel  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  diantaranya  yang berkaitan  dengan  ikejelasan  isasaran  ianggaran,  akuntabilitas  publik,  istandari  pelayanan
iminimum  dan  ikomitmen  iorganisasi.  Sedangkan  untuk  tujuannya  yaitu  untuk  mengetahui faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  kinerja  manajerial  SKPD  di  DISPORA  Kabupaten Garut.

## 2. Metodologi Penelitian
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan model analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan data primer dimana peneliti melakukan penyebaran kuesioner ke objek penelitian. Adapun penyebaran kuesioner menyebar ke objek penelitian yaitu SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Garut.
Paradigma  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  5  (lima)  variabel  tersebut  di  atas  yang  merupakan model  yang  bersifat  convergen  dimana  terdiri  dari  2  kelompok  variabel,  yaitu  variabel  bebas (Independent)  dan  variabel  terikat  (Dependent)  (Sugiyono,  2017).  Secara  sistematis  dapat digambarkan sebagai berikut.
Gambar 1. Paradigma Penelitian
Peneliti  selanjutnya  menyusun  langkah-langkah  guna  memudahkan  penelitian  dalam mengumpulkan data dan mengolah data yang didapatkan dari responden sesuai dengan asumsi- asumsi,  proposisi-proposisi,  konsep-konsep  dan  teori-teori  dari  variabel  penelitian.  Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah:
Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian
Variabel Dimensi Indikator Butir Item Variabel X1 Kejelasan Sasaran Anggaran Locke dan Lathan Helmiyah & Murhaban (2016) Pengukuran sasaran efektif rencana kinerja anggaran Spesifikasi bentuk anggaran SKPD Menyusun rencana kerja anggaran sesuai dengan alokasi anggaran  yang  bentuk  anggaran  akan dianggarkan. SKPD merencanakan anggaran dengan  jelas  dan  spesifik  sesuai dengan  jumlah  anggaran  pada  unit kerja masing-masing Tujuan Menyusun  rencana  kerja  anggaran sesuai  dengan  tujuan  yang  akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang Standar Menyusun  standar  rencana  kerja anggaran yang jelas untuk pelaksanaan program kerja masing-masing bidang
Vol. 15; No. 01; 2021; 01-09
Variabel Dimensi Indikator Butir Item Jangka Waktu Penyusunan  rencana  kerja  anggaran direalisasikan  sesuai  dengan  jangka waktu yang telah ditetapkan Sasaran Prioritas Rencana kerja anggaran lebih diprioritaskan untuk penggunaan anggaran  yang paling dibutuhkan dan harus didahulukan Upaya  mencapai  sasaran  anggaran yang jelas sesuai dengan rencana kerja anggaran  merupakan  tugas  bersama SKPD DISPORA Tingkat Kesulitan Mampu  menentukan tingkat kesulitan dalam  merumuskan  anggaran  sesuai kebutuhan Mengetahui  sasaran  anggaran  yang jelas berdasarkan tingkat kesulitannya Koordinasi Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan  anggaran  diantara  setiap SKPD Variabel X2 Akuntabilitas Publik, Mardiasmo (2018) Akuntabilitas Hukum Tanggung jawab dan wewenang Pelaksanaan  kinerja  sesuai  dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing bidang Jaminan kepatuhan hukum Adanya kepatuhan terhadap penggunaan  anggaran  dan  dijamin kepastiannya oleh hukum Akuntabilitas Proses Kesesuaian terhadap prosedur Pelaksanaan  tugas  oleh masing- masing  SKPD  Dispora  sesuai  dengan prosedur yang berlaku Responsif Keterbukaan  pelaporan  kinerja  dan tanggung  jawab  SKPD  bisa  diakses oleh  publik  dan  publik  merespon dengan baik Akuntabilitas Program Kesesuaian dengan tujuan Setiap  program  yang  direncanakan bisa  dilaksanakan  oleh  setiap  SKPD sesuai  dengan  tujuan  yang  telah ditetapkan Program pengganti Adanya  program  kerja  tambahan (Pengganti)  yang  bisa  mengganti apabila  program  utama  tidak  berjalan sesuai rencana Akuntabilitas Kebijakan Aturan dalam menyusun anggaran Merencanakan  anggaran  yang  sesuai dengan  kebutuhan  pada  masing- masing program kerja SKPD Implementasi dan Evaluasi Adanya evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran  dan  program  kerja  yang sudah diimplementasikan Variabel X3 Standar Pelayanan Minimum Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dan menurut Endarti Tolok ukur penyediaan pelayanan Indikator pelayanan Penyajian prosedur pelayanan disajikan  secara  jelas,  sederhana  dan adanya kepastian dalam pelayanan Menjamin keterbukaan dalam memberikan pelayanan Pelayanan yang diberikan diselenggarakan  secara  efektif  dan efisien
Vol. 15; No. 01; 2021; 01-09
Variabel Dimensi Indikator Butir Item (Erwati & Susanti, 2019) Rencana pencapain Penyusunan rencana pencapaian kinerja  dalam  pelayanan  disajikan secara rinci Rencana  pencapaian  dilaksanakan secara sistematis Sumber daya yang dimiliki Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan secara optimal Memanfaatkan  SDM  yang  ada  secara maksimal Sebagai kuantitas dan kualitas layanan Penyajian SPM Adanya  sistem  informasi  mengenai Standar  Pelayanan  Minimum  yang bisa diakses oleh publik Kesesuaian SPM dengan perkembangan kebutuhan dan kemampuan satuan kerja Adanya kesesuaian antara SPM dengan perkembangan kebutuhan pada SKPD Adanya kesesuaian antara SPM dengan kemampuan yang dimiliki oleh SKPD Variabel X4 Komitmen Organisasi Judge (Febrina & Ratnasari, 2020) Komitmen Afektif Keinginan kuat Adanya  keinginan  yang  kuat  untuk tetap bertahan dalam organisasi Rasa percaya diri Rasa percaya diri membangun komitmen  kuat  untuk  melaksanakan tugas dan tanggung jawab Lama bekerja Komitmen organisasi ditandai dengan lamanya bekerja Kontribusi Senantiasa berkontribusi untuk kemajuan organisasi Komitmen Normatif Keinginan berusaha keras dalam bekerja Setiap SKPD memiliki semangat kerja keras  yang  tinggi  dalam  bekerja  dan memenuhi tanggung jawabnya Pertanggung jawaban Setiap  SKPD  bertanggung  jawab  atas tugas dan wewenangnya Norma individu Komitmen  yang  kuat  di  dasari  dari norma individu yang dimilikinya Loyalitas Adanya  perasaan  bahwa    organisasi merupakan  tempatnya  bekerja  dan tinggal Komitmen Kontinyu (Berkelanjutan) Adanya motivasi Setiap SKPD  memiliki  motivasi  yang tinggi  untuk  bekerja  memenuhi  tugas dan tanggung jawabnya Kredibilitas Setiap SKPD saling menghormati dan bekerja  sama  dengan  baik  dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Komitmen muncul berdasarkan untung rugi Adanya komitmen yang kuat berdasarkan  kontribusi  yang  telah diberikan dengan balasan yang sepadan Variabel Y Perencanaan Menentukan tujuan Penetapan  tujuan,  rencana  kebijakan, penjadwalan  kerja  merupakan  tugas bersama bukan hanya kepala dinas
Vol. 15; No. 01; 2021; 01-09
Variabel Dimensi Indikator Butir Item Kinerja Manajerial Mahoney (Wijayanti, 2018) Prosedur Prosedur pelaksanaan kebijakan dalam merumuskan program kerja merupakan tugas bersama Investigasi Informasi Kepala dinas dan setiap kepala bidang ikut  berperan  dalam  mengumpulkan dan  menyediakan  informasi  dalam bentuk catatan dan laporan Mengukur hasil Adanya  pengukuran  hasil  kinerja SKPD sebagai bentuk evaluasi Adanya  proses  analisis  kinerja  dalam mengukur kinerja dengan hasil kinerja yang sudah dicapai oleh setiap SKPD Koordinasi Informasi mengenai anggara Setiap  SKPD  saling  berperan  untuk tukar menukar informasi dan melakukan koordinasi terkait penyesuaian anggaran yang ada Evaluasi Menilai dan mengukur proposal Adanya  evaluasi  terhadap  penilaian rencana kerja anggaran dengan implementasi penggunaan anggaran Penilaian dan pengukuran kinerja Adanya  penilaian  terhadap  kinerja yang  telah  dilaksanakan  sebagai bentuk evaluasi Supervisi (pengawasan) Arahan Arahan  dalam  pelaksanaan  kinerja anggota  dan  program  kerja  diarahkan oleh kepala dinas Memimpin Kepala dinas memimpin dalam melakukan proses pengawasan kinerja Staffing (pengaturan staf) Merekrut pegawai Perekrutan pegawai dilaksanakan sesuai dengan aturan (undang-undang) yang berlaku Menempatkan pegawai Pengisian jabatan yang kosong dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan aturan yang berlaku Penempatan pegawai diselenggarakan berdasarkan kemampuan dan kehalian yang dimiliki Negosiasi Kesepatakan Setiap  SKPD  melakukan  negosiasi untuk  mencapai  kesepakatan  dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan organisasi Representasi Informasi Penyampaian informasi mengenai visi, misi  dan  kegiatan  organisasi  dengan jelas  kepada  seluruh  SKPD  di lingkungan Dispora

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  pengujian  data  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  sekaligus  hasil  penelitian deskriptif melalui penjumlahan kumulatif, ditermukan berbagai hasil yang beragam pada setiap variabel  yang  ada.  Selain  itu  dalam  setiap  variabel  yang  menjadi  faktor  yang  menghambat rendahnya  kinerja  manajerial  tersebut  menjadi  perbaikan  kedepannya  mana  saja  yang  perlu ditingkatkan dan kinerja berdasarkan variabel mana yang perlu juga diberbaiki. Berikut ini hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  berdasarkan  dimensi  dimensi  pada  setiap  variabel  penelitian diantaranya:
a. Variabel  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dimensi  pengukuran  sasaran  efektif  rencana kinerja  anggaran,  berdasarkan  hasil  pengujian,  dapat  dijelaskan  bahwa  secara  parsial hasil pengukuran dimensi dari variabel kejelasan sasaran anggaran. Dimana pada dimensi ini  hanya  terdapat  1  dimensi  yaitu  pengukuran  sasaran  efektif  dari  rencana  kinerja anggaran. Pertanyaan ini menunjukan bahwa dimensi ini termasuk pada kriteria cukup baik, responden menilai bahwa ukuran dari kejelasan sasaran anggaran yang dilakukan di  DISPORA  Kabupaten  Garut  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku hanya beberapa saja yang menyatakan hal tersebut sudah sesuai.
b. Variabel  Akuntabilitas  Sektor  Publik  dengan  4  dimensi  yaitu  akuntabilitas  hukum, akuntabilitas  proses,  akuntabilitas  program,  akuntabilitas  kebijakan,  berdasarkan  hasil pengukuran  kumulatif  bahwa  dimensi  pada  variabel  ini  rata-rata  berada  pada  indikator cukup  baik.  Dimana  kondisi  di  lapangan  juga  menunjukan  bahwa  pelaksanaan  dari merencanakan program yang sesuai dengan kebutuhan sudah dilaksanakan di lingkungan SKPD  Dispora  Kabupaten  Garut,  dimana  sebelum  ditentukan  program  tersebut  di identifikasi  berdasarkan  kebutuhan  dan  urgensi  dari  program  yang  akan  dilaksanakan, selain dari pada itu terdaat evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara berkala baik itu pada program kerja jangka panjang maupun jangka pendek, diharapkan evaluasi ini  bisa  semakin  memperbaiki  kondisi  kebutuhan  dan  penggunaan  anggaran  yang semakin efektif dan efisien.
c. Variabel  Standar  Pelayanan  Minimum,  yang  terdiri  dari  2  dimensi  yaitu  tolok  ukur penyediaan pelayanan dan kuantitas dan kualitas layanan. Berdasarkan hasil pengolahan dari  dimensi-dimensi  standar  pelayanan  minimum  dengan  perhitungan  kumulatif dimensi-dimensi  ini  termasuk  pada  kriteria  baik.  Pada  pengukuran  ini  nilai  terbesar diperoleh  oleh  dimensi  tolok  ukur  penyedia  pelayanan  sebesar  70%  dengan  butir pertanyaan sebanyak 7 pertanyaan diantaranya penyajian prosedur pelayanan, menjamin adanya  keterbukaan  pelayanan,  pelayanan  yang  diberikan  secara  efektif  dan  efisien, penyusunan  rencana  pencapaian  kinerja  pelayanan,  pengembangan  SDM  dan pemanfaatan SDM secara maksimal.
d. Variabel  Komitmen  Organisasi  yang  terdiri  dari  3  dimensi  yaitu  komitmen  afektif, komitmen  normative  dan  komitmen  kontinyue.  Berdasarkan  hasil  pengukuran  terkait dengan dimensi dalam variabel komitmen organisasi diperoleh hasil akhir dimana nilai ini berada pada rentang nilai cukup baik. Adapun keseluruhan dari 3 dimensi yang ada masing-masing memiliki kriteria yang sama yaitu cukup baik.
e. Variabel Kinerja Manajerial yang terdiri dari 7 dimensi yaitu perencanaan, investigasi, koordinasi,  evaluasi,  supervise,  staffing  dan  representasi. Berdasarkan  keseluruhan perhitungan  nilai  dengan  penjumlahan  kumulatif  rata-rata  dimensi  pada  variabel  ini berada pada kriteria yang sama yaitu cukup baik. Dimana perlu adanya tanggung jawab yang baik yang dimiliki oleh kepala dinas dalam menjamin terselenggaranya organisasi yang memiliki kinerja unggul.
Peneliti  selanjutnya  melakukan  uji  analisis  menggunakan  pendekatan  analisis  regresi  berganda untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  akuntabilitas  sektor  publik,  standar  pelayanan  minimum, komitmen organisasi, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. Adapun hasil penelitian disajikan pada tabel 2 berikut.

## Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Berganda
Hipotesis Utama α Nilai Sig. Makna Hubungan Kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik, standar pelayanan minimum dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD 0,05 0,004 Signifikan Sub Hipotesis α Nilai Sig. Makna Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran 0,05 0,002 Signifikan Akuntabilitas Publik 0,05 0,004 Signifikan Standar Pelayanan Minimum 0,05 0,655 Tidak Signifikan Komitmen Organisasi 0,05 0,000 Signifikan

## 3.2 Pengujian Hipotesis
Besarnya  pengaruh  pada  setiap  variabel  yang  diujikan  pada  penelitian  ini  untuk  menguji hipotesis dari masing-masing variabel, maka  diperoleh pengujian dengan persamaan regresi penelitian sebagai berikut.

## Y = 2,396 + 0,090 X1 + 0,112 X2 – 0,63 X3 + 0,64 X4
Hasil persamaan menunjukan bahwa variabel X1, X2, dan X4 memiliki nilai koefisien regresi yang positif. Menyatakan bahwa hubungan variabel kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik,  dan  komitmen  organisasi  dengan  kinerja  manajerial  SKPD  adalah  positif,  demikian baik  semakin  tinggi  variabel  tersebut  maka  akan  semakin  tinggi  dan  baik  juga  kinerja manajerial SKPD di DISPORA Kabupaten Garut.
Sedangkan  untuk variabel X3 memiliki  koefisien regresi yang bernilai negatif. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  hubungan  variabel  standar  pelayanan  minimum  dengan  kinerja manajerial SKPD adalah negatif, demikian bahwa semakin tinggi variabel standar pelayanan minimum,  maka  semakin  rendah  juga  kinerja  manajerial  SKPD  di  DISPORA  Kabupaten Garut.
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukan  bahwa  secara  simultan  variabel  kejelasan  sasaran anggaran,  akuntabilitas  publik,  standar  pelayanan  minimum,  komitmen  organisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD. Sedangkan secara parsial variabel kejelasan sasaran  anggaran,  akuntabilitas  publik  dan  komitmen  organisasi  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  manajerial  SKPD,  kecuali  variabel  standar  pelayanan  minimum
tidak  berpengaruh  dan  bernilai  negatif  terhadap  kinerja  manajerial  SKPD  pada  lingkungan DISPORA Kabupaten Garut.

## 4. Kesimpulan
Hasil  menunjukan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran,  akuntabilitas  publik,  standar  pelayanan minimum  dan  komitmen  organisasi  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  manajerial  SKPD  Dinas  Pemuda  dan Olahraga Kabupaten Garut. Akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kinerja  manajerial  SKPD  Dinas  Pemuda  dan  Olahraga  Kabupaten  Garut.  Standar Pelayanan  Minimum  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial  SKPD  Dinas  Pemuda  dan Olahraga  Kabupaten  Garut.  Komitmen  Organisasi  secara  parsial  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kinerja manajerial SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut.

## Daftar Pustaka
Sugiyono.  (2017). Metode  penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D (Cetakan  ke).  Bandung: Penerbit Alfabeta.
Annisa,  F.,  Sariningsih,  E.,  &  Luthfi,  M.  (2020).  Pengaruh  Partisipasi  Penyusunan  Anggaran, Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Profesionalisme  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Pesawaran). Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmaniyah (JIAR) , 3 (2), 1–14.
Baderan,  U.  S.,  &  Ingo,  Y.  (2018).  Kinerja  Pegawai  dalam  Pelayanan  Administrasi  di  Kantor Kecamatan  Boliyohuto  Kabupaten  Gorontalo. Publik :  (Jurnal  Ilmu  Administrasi) , 6 (2),
127.
Fajri,  N.  R.,  Djumali,  &  Hartono,  S.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat Dan Prinsip Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) (Studi Empiris Pada Dprd Kabupaten  Rembang). Jurnal  Ekonomi  Paradigma , 20 (02),  61–67.  Retrieved  from https://journal.uniba.ac.id/index.php/PRM/article/view/10
Erwati,  M.,  &  Susanti,  L.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Manajerial Terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Studi Empiris Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Jambi). Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan , 8 (3), 13–27. Mardikaningsih,  R.  (2020).  Jurnal  Baruna  Horizon  Vol.  3,  No.  1,  Juni  2020. Jurnal  Baruna Horizon , 3 (1), 156–169.
Riyadi,  S.  (2016).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat  Partisipasi  Angkatan Kerja Wanita Daerah Tingkat I Jawa Timur. Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) .