## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X
KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  SINTANG  TERHADAP PEMBATASAN  HAK  PETANI  LADANG  TRADISIONAL  DALAM  PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR
Redin
BEPEKAT  /  PEKAT  SEBAGAI  DASAR  PEMBERIAN  SANKSI    HUKUM  ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK  MUALANG DAN  DAYAK DESA
Michell Eko Hardian

## IMPLEMENTASI  HASIL  MUSYAWARAH  RENCANA  PEMBANGUNAN  DI  DESA LANDAU APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU Kartika Agus Salim
PENERAPAN  HUKUM  TERHADAP  PERLINDUNGAN  PEKERJA  KONTRAK  DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG) Rini Safarianingsih

## MENGENAL ADAT KEMATIAN/ADAT PATI NYAWA DAYAK TAMAN DI KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
Genopepa Sedia
Diterbitkan oleh :

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
PERAHU Volume 8 Nomor 2 Halaman 1 - 75 Sintang September 2020 ISSN 2338 – 333X

## PERAHU ISSN 2338 – 333X Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75
Jurnal  Perahu  merupakan  jurnal  ilmiah  yang  terrbit  dua  kali  dalam  satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan  ide  teoritis  maupun  praktis  dalam  pengembangan  ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.
Chief Editor : Dr. Redin, SH. MH
Managing Editor : Michell Eko Hardian, SH. MH
Editors : Kartika Agus Salim, SH. MH Tri Minarti, SH.,MH Stefanus Ngebi, SH.,MH
Reviewers :
Dr. Redin, SH. MH Dr. Genopepa Sedia, SH. MH Michell Eko Hardian, SH. MH
English Language Advisors : Agustinus Marjun, S.Pd.,M.Pd
Techinal Editor :
Florensius Tijan, S. Kom Rosalia Tri Supranti, S. E Jenny Novelia, S. Sos
Wulansari, A. Md
Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.
Dicetak di Percetakan Kurnia

## PERAHU ISSN 2338 – 333X
Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan.
Jurnal  PERAHU  terbit  enam  bulan  sekali  berisikan  karya-karya  tulisan  yang  diangkat  dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal  PERAHU,  Volume  9  Nomor  2,  September  2020 kali  ini  menyajikan  topik-topik mengenai  : Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sintang  Terhadap  Pembatasan  Hak Petani  Ladang  Tradisional  Dalam  Pembukaan  Lahan  Dengan  Membakar, Bepekat/Pekat Sebagai  Dasar  Pemberian  Sanksi    Hukum  Adat  Pada  Masyarakat  Hukum  Adat  Dayak Mualang    dan    Dayak  Desa,  Implementasi  Hasil  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Di Desa  Landau  Apin  Kecamatan  Nanga  Nahap  Kabupaten  Sekadau,  Penerapan  Hukum Terhadap  Perlindungan  Pekerja  Kontrak  Di  Indomaret  (Studi  Di  Kecamatan  Sintang Kabupaten  Sintang),  Mengenal  Adat  Kematian/Adat  Pati  Nyawa  Dayak  Taman  Di  Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.
Akhir  kata,  semoga  penerbitan  PERAHU,  jurnal  ilmiah  di  bidang  hukum  ini  dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selamat Membaca.

## PERAHU ISSN 2338 – 333X Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

## DAFTAR ISI
KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  SINTANG  TERHADAP  PEMBATASAN HAK  PETANI  LADANG  TRADISIONAL  DALAM    PEMBUKAAN  LAHAN  DENGAN MEMBAKAR
Redin …………………………………………………………………………………………. 1-12

## BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI  HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK  MUALANG DAN  DAYAK DESA
Michell Eko Hardian ............................................................................................................... 13-31

## IMPLEMENTASI  HASIL  MUSYAWARAH  RENCANA  PEMBANGUNAN  DI  DESA  LANDAU  APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU
Kartika Agus Salim .................................................................................................................. 32-47

## PENERAPAN  HUKUM  TERHADAP  PERLINDUNGAN  PEKERJA  KONTRAK  DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
Rini Safarianingsih .................................................................................................................. 48-61

## MENGENAL  ADAT  KEMATIAN/ADAT  PATI  NYAWA  DAYAK  TAMAN  DI  KOTA  PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
Genopepa Sedia ....................................................................................................................... 62-75
MENGENAL ADAT KEMATIAN/ADAT PATI NYAWA DAYAK TAMAN DI KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU

## Genopepa Sedia
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevaang Oeray 92 Sintang Email: Geno.vis99@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  experience  is  encouraged through  the  prominence  of  the  conception  of Taman costum law, which is implemented firstly in Malapi  Pabiring  in  1959.  It  is  succeeded  to transcribe the Manpower Law in form of written book.  Afterwards,  a  second  conception  is approved through an assembly in Malapi Village on 25 to  27 October 1996 to  assort  a customary law in form of written book. In order to adapt the development of civilization in society and toward the customary Daya’ Taman law; these are really becomes  a  living  guide,  protector,  guide  and becomes  the  necessities  of  the  Daya’  Taman societies.  Therefore,  in  2008  a  deliberation  is conducted  at  Deo  Soli  Monastery  to  decide  the customs and Daya’ Taman custom laws of Kapuas Hulu  regency.  A  Custom  is  an  idea  of  culture which consists of  cultural  values, norms, habits, institutions, and customary law which is regularly used in a group. The author is interested to execute this research entitled “Investigating the Customs of Death / Adat of “Pati Nyawa” of Dayak Taman in Putussibau City, Kapuas Hulu Regency”.What are benefits or purpose that acquired in the funeral
rituals (Manaro)? What are the benefits or purpose that acquired in the death rituals (Manaro) ?, What is the impact that acquired in the Ritual of caring for  the  dead  (Babuling)  ?,  How  is  the  customs’ procession toward the Decedent (Mararak).
This  research  is  applied  a  normative juridical  approach  or  literature  study  through learning books,  laws  and  regulations  and  other documents  that  related  to  this  research. Furthermore,  this  research  is  applied  also  a sociological juridical (empirical) approach or field of  research  with  a  descriptive  analysis  method. Manaro ‘/ Manjagaang (guarding the Decedent). For  Daya’  Taman  community,  if  someone  died which is indirectly be laid to rest at the time,   the dead  body  is  buried  after a  condolence  visit  of grieving family (ikampir). In order to wait during an “ikampir” the dead body is laid down  in front place  or  Ta’Soo,  the  dead  body  is  guarded collectively at night by the local community and even more from other nearest villager. It usually the dead body is buried at the exactly time between three days until four days and nights to carry out the customs procession based on biography of the decedent.  After a  condolence  visit  of  grieving family (ikampir), The dead body is  delivered
to the grave. Moreover, there are still people who gather together called “mandudukang / manaro’d” carry out traditional processions on the first night after the dead body is delivered. The custom of “pati Nyawa” refers to someone who consciously “muno’ ” kills people / kills deliberately are imposed to customary sanctions including:
1. Pay Pati Nyawa Rp. 45,000,000;
2. Pay the burial fee of Rp. 20,000,000;
3. Paying  the  cost  of  release  taboos  / mararak Tata Rp. 15,000,000;
4. Then  the  total  is  Rp.  80,000,000.00.
Keywords: Custom, Pati Nyawa, Dayak Taman.

## ABSTRAK
Terdorong akan pentingnya perumusan hukum adat Taman yang pertama dilaksanakan di Malapi Pabiring pada tahun 1959 dan berhasil membukukan  Hukum  Tman  secara  tertulis kemudian diadakan perumusan yang kedua di Desa Malapi Patamuan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Oktober 1996 membukukan hukum Adat  secara  tertulis.  Kemudian  guna menyesuaikan dengan perkembangan peradaban  masyarakat  dan  agar  hukum  Adat Daya’ Taman ini benar-benar menjadi pedoman yang hidup, pengayom, penuntun serta menjadi kebutuhan  masyarakat  Daya’  Taman  maka diadakan musyawarah 2008 di Biara Deo Soli guna  menetapkan  Adat  istiadat  dan  hukum Adat  Daya’Taman  Kabupaten  Kapuas  Hulu. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma,  kebiasaan,
kelembagaan,  dan  hukum  adat  yang  lazim dilakukan di suatu kelompok. Penulis tertarik mengadakan  penelitian  ini,  yang  diberi  judul Mengenal  Adat  Kematian/  Adat  Pati  Nyawa Dayak Taman di Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu”. Apa manfaat atau fungsi yang diperoleh dalam upacara kematian (Manaro)? Apa manfaat atau fungsi yang diperoleh dalam upacara kematian (Manaro)?, Apa dampak yang diperoleh  dalam  Ritual  menjaga  orang  mati (Babuling)?,Bagaimana  proses  Adat  dalam seseorang meninggal dunia (Mararak).
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif  atau  studi  kepustakaan  dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang- undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dan pendekatan yuridis sosiologis  (empiris)  atau  penelitian  lapangan dengan  metode  deskriptif  analisis.Manaro’/ Manjagaang  (  menjaga  orang  mati)  bagi masyarakat Daya’Taman jika seseorang telah meninggal  dunia  tidak  langsung  di  makam, jenazah  di  makamkan  jika  sudah  di  layat secara  bersama  (ikampir).  Guna  menunggu saat ikampir tersebut jenazah di semayamkan berada di depan  atau Ta’Soo, yang jika malam hari jenazah di jaga secara bersama-sama oleh masyarakat  setempat  bahkan  kampung  yang berdekatan dengan kampung tempat kematian itu, biasanya jenazah di semayamkan antara tiga hari hari malam sampai empat hari empat malam untuk melaksanakan prosesi adat istiadat sesuai
dengan  riawayat  hidup  yang  bersangkutan. Setelah  jenazah  di  layat  (ikampir)  kemudian diantar kekuburan pada malam pertama setelah diantar pun masih ada masyarakat berkumpul yang  disebut  mandudukang/  manaro’dan melakukan prosesi adat”.
Adat pati Nyawa adalah barang siapa dengan sengaja  muno’menghilangkan  nyawa  orang lain/  membunuh  di  lakukan  dengan  sengaja dikenakan sanksi adat diantaranya:
1. Membayar Pati Nyawa sebesar Rp. 45.000.000;
2. Membayar  biaya  penguburan  Rp. 20.000.000;
3. Membayar  biaya  buang  pantang/ mararak tata Rp. 15.000.000;
4. Maka total keseluruhannya adalah Rp.80.000.000.00.
Kata Kunci : Adat, Pati Nyawa, Dayak Taman.

## Pendahuluan
Seperti  budaya  yang  dikenal  oleh masyarakat  Dayak  Taman yang  sering dilakukan  di  Rumah Betang (rumah panjang) yaitu  Adat kematian/ Pati nyawa. Masyarakat Adat Daya’ Taman (Banuaka’) adalah bagian dari umat manusia yang hidup dan berkembang di wilayah  Kabupaten  Kapuas  Hulu  Provinsi Kalimantan Barat Republik Indonesia.
Masyarakat  Adat  Daya’  Taman  merupakan salah  satu  dari  Sub-  Etnis  Daya’yang  telah tinggal  dan  bermukim  secara  Hulu.  Sejalan dengan peradabannya umat manusia masyarakat  Daya’  Taman  dan
keberadaan  Daya’  Taman  di  muka  bumi  ini khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu.
Adat  istiadat  dan  hukum  Adat  Taman tidak terlepas  dari  sejarah  masyarakat Daya’Taman yang sejak dahulu kalah menjadi landasan dalam struktur kehidupan sosial,ekonomi  dan  budayanya.  Adat  istiadat itu melahirkan norma-norma dasar, kesepakatan-kesepakatan  dan  aturan  main yang  hayati  dan  dipatuhi  bersama  dalam bentuk  aturan  adat  istiadat  dan  hukum  Adat. Hukum  Adat  Daya’  Taman  diciptakan  dan dipergunakan dalam mengatur tatanan kehidupan  sosial  masyarakat  Taman  demi terciptanya kehidupan yang dinamis, harmonis,dmai  dan  sejahtera.  Disamping  itu hukum Adat Taman merupakan suatu kebutuhan fundamental  untuk  mengatur  dan  mendidik masyarakat Taman dan masyarakat luar lainnya untuk saling menghargai sehingga tercipta suatu masyarakat yang dinamis, harmonis, damai dan sejahtera.
Sejalan dengan peradaban dan masyarakat perkembangan zaman masyarakat guna mencapai kesempurnaan hidup lahir dan batin sebagai layaknya manusia Adat istiadat dan hukum Adat telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari masa kemasa menyesuaikan pertumbuhan  dan  perkembangan  kehidupan sosial masyarakat adat Taman dan masyarakat luas pada umumnya. Sebagai penataan sebuah identitas suatu suku Bangsa dengan mengikuti perkembangan  zaman  penghayatan dan pemahaman  Adat  istiadat  yang  semakin  hari
semakin  menipis  serta  makin  berkurangnya generasi tua yang memahami betul seluk beluk adat istiadat, hukum adat dan kebiasaan yang telah  diakui  baik  sepanjang  waktu  dan  agar tidak  dilupakan  oleh  generasi  penerus  serta untuk diketahui masyarakat luas maka hukum adat  Taman  perlu  dikukuhkan  dalam  bentuk tertulis.
Terdorong oleh kepentingan itu diadakanlah  perumusan  hukum  adat  Taman yang pertama dilaksanakan di Malapi Pabiring pada  tahun  1959  dan  berhasil  membukukan Hukum  Tman  secara  tertulis  kemudian diadakan  perumusan  yang  kedua  di  Desa Malapi  Patamuan  pada  tanggal  25  sampai dengan tanggal 27 Oktober 1996 membukukan hukum Adat  secara  tertulis.  Kemudian  guna menyesuaikan dengan perkembangan peradaban  masyarakat  dan  agar  hukum  Adat Daya’ Taman ini benar-benar menjadi pedoman yang hidup, pengayom, penuntun serta menjadi kebutuhan  masyarakat  Daya’  Taman  maka diadakan musyawarah 2008 di Biara Deo Soli guna menetapkan Adat istiadat dan hukum Adat Daya’Taman Kabupaten Kapuas Hulu.
Setelah amandemen kedua UUD 1945, tepatnya pada Pasal 18B ayat (2), hukum adat dihargai dan diakui oleh negara, Pasal tersebut berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat berserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip. Pada Pasal 104 ayat
(1) UUDS 1950 pun juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala keputusan pengadilan  harus  berisi  alasan-alasannya  dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan Undang-Undang dan aturan-aturan hukum adat yang  dijadikan  dasar  hukuman  itu.  Terdapat juga  pada  Pasal  II  Aturan  Peralihan  UUD 1945 pasca dekrit presiden 5 Juli 1959 Ranah Undang-Undang dan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 1964  tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yakni yang sidatnya  berakar  pada  kepribadian  bangsa” dan Pasal 17 ayat (2) yang menjelaskan bahwa berlakunya  hukum  tertulis  dan  hukum  tidak tertulis.

## Metode Penelitian
Penelitian ini mengkaji mengenai Adat Kematian/ Adat Pati Nyawa Dayak Taman di Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu yang berarti hanya menkaji pada tataran prosesdur acara kematian pada suku adat Taman Kapuas Hulu. Dalam memilih subjek penelitian, peneliti telah  menetapkan  kriteria-kriteria  yang  telah disesuaikan  dengan  fokus  penelitian,  adapun kriterianya sebagai berikut:
1. Merupakan  orang  asli  Dayak  Taman setidaknya memiliki jabatan pada desa tersebut  atau  memiliki  tempat  tinggal pada wilayah kapuas Hulu
2. Mengerti mengenai segala proses
upacara Mararak, Babuling dan Manaro
3. Mengerti akan makna dari setiap prosesi adat kematian dalam upacara Mararak, Babuling dan Manaro
4. Usia  tidak  kurang  dari  30  tahun  dan tidak lebih dari 75 tahun.
5. Tidak memiliki gangguan komunikasi.
6. Bersedia   untuk    berpartisipasi  dalam penelitian secara utuh yang dibuktikan dengan berkenannya subjek menandatangani informed concen. Dalam proses kehidupan masyarakat Adat Daya’ Taman pemegang (pemimpin) Hukum Adat tertinggi adalah Tamanggong. Di tingkat Desa/  dusun  adalah  kepala/  Ketua  Adat. Tamanggong (Indu Banua) dipilih dan di angkat oleh masyarakat adat tanpa membeda-bedakan golongan,  keturunan  dan  keluarga.  Cara pemilihan Tamanggong dan masa jabatanya di atur  sesuai  dengan  ketentuan  adat  yang merupakan hasil kesepakatan masyarakat Daya’ Taman melalui musyawarah Adat masyarakat Daya’ Taman. Di setiap Desa maupun Dusun atau Soo (Rumah Betang) terdapat Toa (Ketua Adat)  yang  berwenang  untuk  memutuskan perkara jika terjadi pelanggaran. Jika perkara tidak bisa di selesaikan oleh Toa (pemuka Adat) di  Desa  maupun  Dusunnya  masing-masing, maka dihadirkan seorang Tamanggong untuk menyelesaikan/ memutuskan perkara.
Pola  hidup  warga  masyarakat  Adat Daya’ Taman yang sifatnya menetapkan adalah Agraris dengan usaha tani, tanaman  pokok
adalah  Padi  (Oryza  Sativa  L)  dengan  sistem berladang berpindah dengan siklus 7 (tujuh)-10 (sepuluh) tahun untuk ditanami kembali dengan pola seperti ini tidak mengherankan bahwa di sepanjang aliran sungai tempat pemukimannya warga  masyarakat  adat  memiliki  lahan  atau tanah  pertanian  yang  banyak  dan  tersebar dengan istilah Koson Parimban, Belean Soon/ Pambutan yang meliputi wilayah hutan suaka marga  satwa,  hutan  perburuan  dan  hutan cadangan  untuk  meramu  (mencari)  bahan bangunan  dan  mengambil  hasil-hasil  hutan ikutan lainnya.
Untuk   kelangsungan   keberadaan dan eksistensi  lahan  parimbaan  dan  lahan pambutan sebagai hak ulayat masyarakat adat dayak’Taman,  pewarisan  nilai-nilai  sosial ekonomi dan budaya serta harta atas tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya baik yang te;ah  menjadi  milik  bersama  keturunannya ataupun tanah yang sudah di wakafkan untuk kepentingan umum serta harta lainnya di atur dalam  kesepakatan-kesepakatan  dengan  asas kekeluargaan  dalam  garis  keluarga  segaris keturunan,  keluarga  yang  bersangkutan.  Hak anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  di  dalam tatanannya  masyarakat  adat  Daya’Taman adalah sama (bilateral). Anak jiat/ anak angkat juga  berhak  memiliki  tanah  warisan,  tetapi diberi hak mengelola, menjaga dan menikmati hasilnya sepanjang yang bersangkutan masih membutuhkannya.
Meninggal dunia bagi masyarakat
Daya’  Taman  adalah  suatu  hal  yang  sangat menyedihkan  walaupun  di  sadari  bahwa kematian adalah kembalinya manusia kepada sang penciptanya akan tetapi kesedihan  yang menyelimuti  bukan  hanya  dirasakan  oleh keluarga  saja  melainkan  oleh  sebentang  atau semua  kampung  tempat  terjadinya  kematian atau  orang  meninggal  dunia.  Dalam  filsafah hidup  masyarakat  adat  Daya’  Taman  bahwa hidup  di  kandung  adat  dan  mati  dikandung bumi.  Dalam  arti  di  kandung  adat  dan  di kandung  bumi  inilah  bahwa  dari  hidup  dan matinya sesorang semuanya diatur berdasarkan adat  istiadat.  Kematian  yang  terjadi  tentu adanya  suatu  penyebab  adanya  disebabkan oleh penyakit, adanya yang di sebabkan oleh manusia  baik  sengaja  maupun  tidak  sengaja atau  kelalaian,  oleh  binatang,  oleh  alam  dan kecelakaan lalu lintas. Tempat kematian serta umur  seseorang  waktu  meninggal  serta  jasa, pekerjaan sosial,  pekerjaan yang memelihara arwah para leluhur dari sejak dulu telah ditata dalam  prosesi  kematian  seseorang  dalam masyarakat Daya’Taman.
Barang  siapa  meninggal  dunia  di  luar wilayah rumah Betang/ rumah pribadi tersebut kemudian jenazah di bawa naik kerumah Betang atau  rumah  pribadi  tersebut  maka  kepada keluarga  yang  meninggal  wajib  membayar Adat  “Suut”  berupa  memotong  ayam  di  atas keplala tangga naik dan tua Adat mempercik darah  ayam  di  daun  “Suri”  untuk  di  oleskan pada setiap pintu bilik dan ayam tersebut harus
di buang ke sungai.
Menurut pendapat ketua Adat Daya’Taman (P, 50 Tahun) mengatakan bahwa:
”Manaro’/ Manjagaang ( menjaga orang mati) bagi masyarakat  Daya’Taman jika seseorang telah meninggal dunia tidak langsung di makam, jenazah  di  makamkan  jika  sudah  di  layat secara  bersama  (ikampir).  Guna  menunggu saat ikampir tersebut jenazah di semayamkan berada di depan  atau Ta’Soo, yang jika malam hari jenazah di jaga secara bersama-sama oleh masyarakat  setempat  bahkan  kampung  yang berdekatan dengan kampung tempat kematian itu, biasanya jenazah di semayamkan antara tiga hari hari malam sampai empat hari empat malam untuk melaksanakan prosesi adat istiadat sesuai dengan  riawayat  hidup  yang  bersangkutan. Setelah  jenazah  di  layat  (ikampir)  kemudian diantar kekuburan pada malam pertama setelah diantar pun masih ada masyarakat berkumpul yang  disebut  mandudukang/  manaro’dan melakukan prosesi adat”.
Menjariang  (mengantar  undangan) jika  orang  meninggal  dunia  maka  diadakan musyawarah keluarga dengan masyarakat dalam wilayah kampung itu untuk menentukan sampai kampung  mana  undangan  ini  disampaikan. Undangan ini bermakna memberitahukan bahwa seorang telah meninggal dunia dan dilayat secara bersama (ikampir) pada waktu yang ditentukan sesuai dengan undangan. Biasanya kalau orang tua seluruh Betang/ Desa ditambah masyarakat Daya’ Taman di Putussibau di undang tetapi
kalau  anak-anaknya  yang  diundang  tidak semua kampung dan hanya tanggung langsung pada  kampung  keluarga  besarnya  saja.  Lalu dalam proses Malang Lungun ( mengambil Peti Jenazah) merupakan Adat istiadat masyarakat Daya’Taman jika ada anggota keluarga yang telah  lanjur  usianya  meninggal  dunia,  maka Lungun (Peti jenazah0 berbuat dari kayu yang keras  seperti  Kayu  Berlian  Panyoo  Takam, Arasak, keadaan dan lainnya.
Sebelum  Manara  Lungun/  membuat peti mati dimulai diadakan acara adat di mana keluarga  yang  meninggal  mempersiapkan jarat  tangan  (ikat  tangan)  ayam  untuk  acara adat  Mala  Lungun  sedangka  pengerjaannya membuat  peti  mati  dikerjakan  secara  gotong royong kemudian yang membuat ukiran pada Lungun (Tata Iyap) dan terlebih dahulu Ijarati dengan  Tali  Tanang  dan  diberi  sebiji  manik pilihan.  Kayu  yang  hendak  diambil  untuk dijadikan  Lungun  sebelumnya  Isuuti  dengan memotong  ayam  pada  akyu  yang  hendak dipakai setelah selesai dikerjakan alat-alat yang digunakan untuk mengerjakan Lungun di pipiki dengan seekor ayam dengan Bahasa Immangi ( Mantara-mantara) agar mereka mengerjakan selamat dari berbagai bahaya dan mereka yang mengerjakan Lungu tidak memahami musibah melahirkan mendapat  pahala yang berlimpah dan kesehatan dari sang pencipta.
Mengampirkan (melayat orang meninggal) merupakan adat istiadat mangampir Tuu Mate melayat ketempat orang meninggal
merupakan  suatu  keharusan  bagi  masyarakat bagi  masyarakat  Adat  Daya/Taman  dan melayat mempunyai arti perasaan ikut berduka cita memberikan hiburan dan mendoakan agar almurhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa  serta  sanak  keluarga  yang  ditinggalkan diberikan  kekuatan  dan  ketabahan.  Dalam masyarakat  Daya  Taman  para  pelayat  harus disambut  penyambutan  tergantung  pada  usia seseorang yang meninggal di layat dan apakah seseorang  yang  meninggal  tersebut  pernah gawai atau ikut gawai. Para pelayat di umpang disuguhi  minuman diumpang serta tembakan Bedil  diberikan  makanan  ringan  berupa  kue tradisional  kemudaian  dibacakan  riwayat hidup, sambutan dari pihak keluarga berduka cita dan kemudian dibacakan dari perwakilan pelayat, pembacaan jumlah sumbangan yang di bawa para pelayat, kemudian prosesi tetabuhan gawai  jika  yang  meninggal  dunia  pernah gawai semasa hidupnya dengan cara mandaria (menari) mengelilingi Soo Langke sebanyak 1  (satu)  kali  putaran  dan  dilaksanakan  pada saat  tamoe  (tamu)  makan  siang.  Sementara sebelum datangnya Tamoe boleh dilaksanakan prosesi Taba’ (membunyikan Tetabuhan gawai) dan Mandaria’Gawai lebih dari satu kali pada malam hari.
Para pelayat yang biasanya berkumpul diberanda depan juga disuguhi berbagai jenis minuman tradisonal. Para petugas mendatangi para pelayat untuk memberikan Suut jika yang melayat ada membuat rumah/tempat tinggal
Manaoe (merantau) dan petugas menjejenang Buun  (memberikan  undangan)  agar  para pelayat datang sang buang pantang yang berupa ikatan  rotan  yang  di  raut  hakus  kemudian disimpul.  Simpul-simpul  itu  menunjukkan jumlah hari untuk menentukan hari pelaksanaan buang pantang. Selanjutnya Mantat  Tuu Mate (  pemakaman)  adalah  sebelum  jenazah dikebumikan dilakukan adat istiadat Menabuh Manaba’Adat musik tradisonal yang iramanya mencerminkan  kedukaan  keperihatinan  dan kesedihan. Penyemayaman jenazah selama itu dilakukan  sebagai  wujud  penghormatan  dan perasaan seakan-akan tidak mau berpisah serta menurut kepercayaan adat yang bersumber pada ajaran  Religus  Magic  bahwa  selama  jenazah disemayamkan rohnya masih bersama/ berada disekitar  kita  melihat  segala  tindak  Tanduk kita. Proses selanjutnya jenazah dimasukkan ke dalam Lungun ( Peti Jenazah). Bagi anak Yatim Piatu yang ditinggalkan dilakukan prosesi adat (Mamauar  menyemburkan  air  dari  mulut berkali-kali) kepada Lungun yang meninggal.
Setelah pelayat pulang jenazah diantar kepemakaman yang disebut Kulambu, prosesi pengantar menggunakan tetabuhan kemudian diletakan  dalam  Kulambu  atau  pada  Liang Kubur yang tidak menggunakan Kulambu lagi.
Setelah  selesai  prosesi  pemakaman  mereka mengantar  jenazah  sebelum  naik  ke  rumah mereka terlebih dahulu mandi membersihkan badan  dan  Mamauar  atau  mengambil  air dimasukkan ke mulut kemudian  disimburkan
keluar secara berkali-kali dengan maksud untuk membuang segala sesuatu yang tidak baik. Maka  selanjutnya  ketua  Adat  (P,  50  Tahun) mengatakan bahwa:
“Ritual menjaga orang mati (Babuling/ Mulit) atau  berkabung  sesudah  jenazah  dikuburkan berlaku adat istiadat Maulit/ berkabung, lama waktunya berkabung antara 10 hari sampai 25 hari  dan  selama  waktu  berkabung  terdapat pantang/  larangan  tidak  boleh  menyinggung perasaan  keluarga  yang  berkabung,  tidak boleh  membunyikan  alat  musik  tradisonal seperti  Tawak,  Gendang,  Garantung,  Tung, Kankuang,  Babandi,  Galentang  menyetel Radio,  memakai  pakaian  adat  dan  perhiaan emas  (emas  kuning  dan  emas  putih0  tidak termasuk gigi emas/ asesoris yang berlebihan atau  mencolok.  Pada  zaman  dahulu  pantang/ larangan berlaku dalam seluruh area kampung tempat keluarga atau tempat yang meninggal itu  berdomisili  tapi  setelah  penyempurnaan maka area tempat pantangan/ larangan berlaku hanya di dalam bilik/ sekitar rumah  keluarga berkabung dikenakan sanksi adat buling. Tanda Babuling harus dipasang dalam bentuk papan pengumuman dan kain hitam”.
Selanjutnya  kepala  Desa  (Y.G  51  Tahun) mengatakan bahwa:
“Proses  Adat  dalam  seseorang  meninggal dunia (Mararak) merupakan berakhirnya masa berkabung  ditandai  dengan  acara  adat  yang dinamakan Mararak Tata’ pada jaman dahulu acara Mararak Tata’ ini menggunakan
Tengkorak  manusia  hasil  berperang  (Mayo) direndam untuk menghilangkan semua pantangan (Tata0 akan tetapi menurut adat dan etika hidup bahwa penggunaan tengkorak dalam acara Mararak Tata boleh digunakan boleh tidak saat sekarang. Para tamu yang datang pada saat Mararak Tata diadakan acara Mamuar sebagai tanda berakhirnya. Semua pantangan berbagai prosesi adat yang dilakukan saat buang pantang ini yang biadanya berlangsung  satu  hari satu malam. Pada Mararak Tata ini juga dibicarakan apakah  ada  pelanggaran  Buling  atau  tidak, kemudian  juga  dibicarakan  tanah  yang dipantangkan selama dua tahun serta dibahas status  suami  atau  istri  jika  yang  meninggal suami atau isti apakah batu atau tidak”.
Para tamu yang datang pada saat marark tata’  diadakan  acara  mamuar  sebagai  tanda berakhitnya. Semua pantangan berbagai prosesi adat yang dilakukan saat buang pantang ini yang biasanya  berlangsung  satu  hari  satu  malam. Pada marark tata’ ini juga dibicarakan apakah ada pelanggaraan buling atau tidak, kemudian juga  dibicarakan  tanah  yang  dipantangkan selama  dua  tahun  serta  dibahas  status  suami atau istri jika yang meninggal suami atau istri apakah Balu atau tidak.
Berdasarkan  hasil  musyawarah  bersama masyarakat  dan  para  pejabat  Desa  maka menurut Ketua Adat yang mengatakan bahwa:
1. “Sarak  Mate  (cerai  mati)  adalah apabila  salah  satu  suami  atau  istri ada yang meninggal dunia sebagai
ungkapan cinta kasih terhadap yang meninggal  dunia  maka  yang  hidup wajib menjalankan adat Balu yaitu a. Balu  badan  selama  1  (satu) tahun lamanya dengan ketentuan harus  mentaati  aturan  Balu dalam  pergaulan  hidup  sehari- hari, mentaati pantangan
(larangan) badan dan makanan, mengendalikan diri dan melaksanakan  segala  aturan  itu dengan sungguh-sungguh.
b. Timbangan  (membayar)  Balu sebesar pakaian, jenis balu yang kedua  ini  dikenakan  kepada orang  yang  kondisi  badannya mengidap penyaki yang berbahaya, gangguan jiwa, lanjut usianya, pegawai Negeri (anggota TNI,POLRI DAN PNS), pegawai swasta  serta  ibu  yang  sedang mengandung dan atau menyusui.
2. Adat pati Nyawa adalah barang siapa dengan sengaja muno’menghilangkan nyawa orang lain/ membunuh di lakukan dengan sengaja  dikenakan  sanksi  adat diantaranya:
a. Membayar  Pati  Nyawa  sebesar Rp. 45.000.000;
b. Membayar  biaya  penguburan Rp. 20.000.000;
c. Membayar biaya buang pantang/
mararak tata Rp. 15.000.000;
Maka total keseluruhannya adalah Rp.80.000.000.00.
3. Pelanggaran pada saat adat kematian adalah barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakkan/perbuatan melakukan  Suji’mengasak/keonaran pada saat persemayaman mayat maka dikenakan sanksi adat sebesar Rp. 10 bua’ Suut 1 (satu) ekor ayam serta sebilah parang dan Rp.50.000.00.
4. Masa berkabung adalah jika seseorang meninggal dunia lamanya Buling (berkabung kematian) ditentukan antara lain:
a. Untuk  orang  dewasa  selama  20 malam/hari
b. Untuk anak-anak minimal selama 10 malam/hari
c. Untuk bayi baik yang meninggal dalam  kandungan  meninggal pada  saat  dilahirkan  maupun meninggal beberapa hari
setelah  dilahirkan  tidak  di bulingkan/iulit. Hanya saja bagi yang bersangkutan/keluarga yang  terkena  musibah  tidak dilarang  manata’  di  dalam  diri (perasaannya sendiri).
5. Barang-barang  Ibulingan/yang
dipantangkan
a. Barang-barang  yang  dipakai di  badan  seperti  emas,  berlian,
manik-manik  jam  tangan,  tali emas,  pakaian  iamasi,  sarung manik, sarung anam balin, sarung sungkit, sarung tompang.
b. Bunyi-bunyian (suara)
membunyikan alat musik modern dan  alat-alat  musik  tradisonal (alat musik tabungan) mengeluarkan  tembakan  bedil, senapan,  pstol,  mercun,  meriam bambu  dan  lainnya,  menyanyi, menimang.loloi, manangkio, tepuk  tangan,  bersorak  sorai, penyelesaian  pekara,  kombong hanya  diperbolehkan  jika  yang mengombongang  mameang  pihak yang  berduka  cita  dan  berkelahi yang mengundang keributan dan lain-lain.
c. Ukiran dan Hiasan berupa paruu surat  (sampan  ukir),  perahu tambe (sampan hias) khusus bagi orang yang melewati/ melintasi daerah batas Buling.
d. Larangan ditempat (desa/dusun) yang  buling  berupa:  Manye manik diruangan umum (Ta’Soo) perkara,  usul  mengusul  yang sifatnya  terbuka,  ramai-ramai diruangan  maupun  di  halaman rumah
e. Perjudian berupa: sabung ayam dan semua jenis judi baik di
wilayah  maupun  batas  wilayah daerah  Buling  (ulit).  Sabung ayam  dan  perjudian  pada  saat mararak  tata’(buang  pantang. Perjudian  di  dalam  ruangan (bilik)  pada  saat  mararak  tata’/ ulit.
Barang  siapa  selama  Buling  (  Mulit) melakukan pelanggaran baik oleh orang dalam maupun orang luar maka seperti
a. Barang siapa orang dalam ( serumah baik senjaga maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran maka dikenakan hukuman adat langgaran Buling
b. Barang  siapa  orang  luar  dengan sengaja  melakukan  pelanggaran dikenakan  hukuman  adat  sebesar langgaran Buling jika tidak disengaja  dikenakan  hukuman  adat sebesar 5 (lima) Bua’.
c. Barang  siapa  yang  memang  sudah tahu bahwa di wilayah Desa itu ada Buling  (Ulit)  dengan  sengaja melanggarnya  amak  pihak  yang melanggar  itu  dikenakan  hukuman pembongkaran  Buling  sebesar  10 (sepuluh) Bua’.
d. Buling Tindo’an hanya diperlakukan bagi  keluarga  yang  ditinggalkan yang tempat tinggalnya menetap di Desa/tempat  lain.  Keluarga  yang berada di tempat/ desa lain  tidak
diwajibkan  berbuling  untuk  satu Bentang  hanya  berlaku  untuk  satu Tindo’an saja, pelanggaran terhadap Buling  Tindo’an  dapat  dikenakan sanksi adat sebesar 5 (lima) Bua’.
6. Milik  pribadi  yang  Ibuling/di pantangkan
a. Tanah milik pribadi sebanyak
1  (satu)  bidang  di  Bulingkan selama  1  (satu)  tahun.  Barang siapa  yang  mengarap  tanah tersebut tanpa seijin pemiliknya dapat  dikenakan  sanksi  adat sebesar 5 (lima) Bua dan tanah itu tidak boleh diteruskan digarap.
b. Tanaman-tanaman  dan  buah- buahan selama Buling 20 malam/ hari tidak boleh diambil (dipetik) oleh orang lain, jika diketahui ada orang yang mengambilnya maka orang  tersebut  dapat  dikenakan sanksi adat sebesar % (lima) Bua’.
7. Hal-hal  yang  dikecualikan  dari Buling
a. Bendera merah Putih  baik yang dipasang  di  darat  maupun  di sungai (motor air) tidak dikenakan larangan (Buling)
b. Tembakan  senapan/pistol  oleh alat  Negara  jika  dalam  darurat karena  ada  kekacauan  yang menggangu keamanan di wilayah batas Buling kematian tidak
dikenakan hukuman adat kecual tembakan  itu  untuk  binatang (berburu/rekrasi/berjalan-jalan) maka dapat dikenakan hukuman sebsar  5  (lima)  Bua’.  Apa  bila tidak  dengan  sengaja  karena memang  tidak  tahu  bahwa  di daerah  itu  ada  Buling  maka dapat  dipertimbangkan  dengan hukuman  adat  sebesar  2  (dua) Bua’
c. Bagi  anak-anak  sekolah  yang sekolahnya dalam wilayah
Buling  pada  saat  kegiatan  seni suara, olahraga dan lain-lainnya tidak  dikenakan  larangan  pada masa Buling (bebas).
d. Telivisi,  Radio  (dibunyikan pelan-pelan), telepon genggam, jam  tangan,cincin  kawin  dan kombong  untuk  kepentingan pemerintah.
8. Suut yang berkaitan dengan kematian di antaranya adalah
a. Suut  Paruu  (sampan)  yang
dipakai untuk membawa jenazah dikenakan sanksi adat  sebesar 1 (satu)  ekor  ayam  dan  1  (satu) bilah parang
b. Suut membawa jenazah melintasi ladang (tidak memalui jalan  umum)  dikenakan  sanksi adat sebesar 1 (satu) ekor  ayam
dan 1 (satu) bilah parang kalau melewati  alan  ladang  tidak dikenakan sanksi Suut.
c. Suut  membawa  Peti  jenazah (lungun) melintasi ladang dikenakan  sanksi  adat  sebesar 1(satu)  ekor  ayam  dan  1  (satu) bilah parang
d. Suut Sinso dikenakan sanksi adat sebesar 1 (satu) ekor ayam dan 1 (satu) bilah parang
e. Suut bagi yang ikut mengerjakan lungun ijarati
f. Kendaraan bagi yang roda empat yang  pakai  untuk  membawa jenazah  dikenakan  sanksi  adat sebsar 1 (satu) ekor ayam dan 1 (satu) bilah parang.
9. Seseorang  yang  ditinggalkan  mati maka
a. Apa  bila  suami  atau istri meninggal  dunia  maka  suami atau istri yang ditinggalkan harus membalu (balu) selama 1 (satu) tahun
b. Selama menjalankan Balu harus menataati segala larangan (pantangan) baik makanan maupun dalam pergaulan sehari- hari  segalanya  harus  dipatuhi dan  di  jalankan  dengan  sebaik- baiknya.
c. Setelah menjalani masa Balu
selama 1 tahun diakhiri dengan upacara  memotong  babi  yang dihadiri  oleh  ahli  waris  kedua belah  pihak  suami/istri  yang telah  selesai  menjalankan  Balu mengadakan  ziarah  ke  makam (kuburan)  untuk  menyatakan diri sudah  selesai  pantang Balu sambil membawa sesajin (makanan) dan pihak yang Balu wajib mandungi keluarga”.
Keunikan dari budaya ini adalah pada tariannya  yang  dimana  para  penari  laksana seorang dukun yang membacakan jampi-jampi dalam  bahasa  Dayak  Taman  tujuannya  agar tidak kembali diganggu oleh roh jahat, upacara ini sama dengan upacara buang pantang. Kesimpulan Adat pati Nyawa adalah barang siapa dengan sengaja  muno’menghilangkan  nyawa  orang lain/  membunuh  di  lakukan  dengan  sengaja dikenakan sanksi adat diantaranya:
1. Membayar Pati Nyawa sebesar Rp. 45.000.000;
2. Membayar  biaya  penguburan  Rp. 20.000.000;
3. Membayar  biaya  buang  pantang/ mararak tata Rp. 15.000.000;
Maka total keseluruhannya
adalah
Rp.80.000.000.00.

## Daftar pustaka
Buku:
Nawawi  Hadari,  1993,  MetodePenelitian
Bidang  Sosial.  Cet.  6_Yogyakarta  :  Gadjah Mada
University Press :
Soemadiningkrat   H.R.Otje   Salman,   2002,
R e k o n s e p t u a l i s a s i Hukum Adat
Kontempor.P.T  alumni Bandung.
Harsono,  1967,  Pengantar   Antropologi, Ed, Ke-3, Cet-1, Penerbit Banicipta. Hadikusuma Hilman, 1992, Pengantar Ilmu Hukum  Adat Indonesia,  Bandar   Lampung.
------------------------------,      2007,     Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Penerbit Mandar Maju, Bandung
Kusnaka,  Adimiharja,  1999,  Hak  Sosial Budaya Masyarakat Adat, Makalah Sarasehan Masyarakat  Adat  Nusantara,  Jakarta.  Imam, Sudiyat,  1981,  Hukum  Adat,  Penerbit LIBERTY YOGYAKARTA, Cet ke-2.
------------------- 1981,  Hukum  Adat  Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.
Ronny Hanitijo, Soemitro, 1983, Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia : Jakarta.
Soebakti    Poesponoto,     1980,     Asas- Asas Dan      Susunan      Hukum      Adat,  Penerbit
Pradnya Paramita, Cet ke- 5.
--------------------------,1999, Asas-Asas Dan
Susunan Hukum Adat, Pernerbit, PT Pradnya
Paramita, Cet-12.
Soekanto, 1981, Meninjau Hukum Adat
Indonesia,PenerbitCV.RajawaliJakarta,edisike-3.
Wignjodipoero, Soerojo, 1990,  pengantar dan asas-asas hukum adat, Cet.9.-CV HAJI M      A S      A      G      U      N      G      .
------------------------------, 1988, Asas-asas Hukum
Adat, Gunung Agung, Jakarta.