## Al-Mutharahah:
Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan
P-ISSN 2088-0871
http://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah
0-ISSN 2722-2314

## ANALISIS SISTEM MUKHABARAH PADA USAHA TANI PADI DI DESA HURABA  KECAMATAN MARANCAR KABUPATEN TAPANULI SELATAN

## Nur Azizah Siregar
UIN Sumatra Utara Medan siregarazizah25@gmail.com
Tuti Anggraini UIN Sumatra Utara Medan tuti.anggraini@uinsu.ac.id

## Tri Inda Fadhila Rahma
UIN Sumatra Utara Medan triindafadhila@uinsu.ac.id
DOI: 10.46781/al-mutharahah. V20i2.1106 Received : 01/07/2024 Revised : 05/07/2024 Accepted : 06/07//2024 Published
: 09/07/2024

## Abstract
How is the mukhabarah system on farming in Huraba village, Marancar sub-district, South Tapanuli regency and how it impacts on the welfare of community farmers in Huraba village, especially rice farming,  is  the  purpose  of  this  research.  With  Descriptive  Qualitative  method,  which  is  an investigation  that  underlines  understanding  in  one  problem.  Observation  and  interviews  as information gathering. Primary sources in the form of sentence expressions spoken by informants, namely 5 tenants and 5 landowners and secondary data obtained through literature review used as material for analysis. The results obtained from this study are that the mukhabarah contract carried out  in  Huraba  Village,  Marancar  Subdistrict  is  not  suitable  when  viewed  from  muamalah  fiqh because  in  this  mukhabarah  contract,  regardless  of  the  harvest  obtained,  the  landowner's  share remains  the  right  of  the  landowner  without  deducting  the  cost  of  cultivation,  this  contract  has  a positive impact because it helps landowners who do not have time to work and the cultivator also feels helped economically, thus making agriculture in Huraba Village continue to be productive. Keywords: Akad Mukhabarah; Fikih Muamalah; Farming Business; Welfare

## Abstrak
Bagimana  sistem  mukhabarah  pada  usaha  tani    didesa  Huraba  Kecamatan  Marancar  Kabupaten Tapanuli  Selatan  serta  bagaimana  dampaknya  terhadap  kesejahteraan  petani  masyarakat  di  desa Huraba  khususnya  usaha  tani  padi  menjadi  tujuan  penelitian  ini.  Dengan  metode  Kualitatif Deskriptif, yakni investigasi yang menggarisbawahi pemahaman dalam satu masalah. Observasi dan wawancara sebagai pengumpulan informasi.  Sumber primer dalam bentuk ungkapan kalimat yang diucapkan  oleh  para  informan,  yaitu  5  orang  penggarap  dan  5  orang  pemilik  lahan  dan  data sekunder yang diperoleh melalui kajian literatur yang digunakan sebagai bahan analisis. Hasil yang diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  akad  mukhabarah  yang  dilakukan  di  Desa  Huraba Kecamatan  Marancar  kurang  sesuai  jika  ditinjau  dari  fikih  muamalah  karena  dalam  akad
P-ISSN 2088-0871
mukhabarah  ini,  berapapun  hasil  panen  yang  diperoleh,  bagian  pemilik  lahan  tetap  menjadi  hak pemilik  lahan  tanpa  dikurangi  dengan  biaya    penggarapan,  akad  ini  berdampak  positif  karena membantu  sipemilik  tanah  yang  tidak  mempunyai  waktu  untuk  menggarap  dan  si  penggarap  juga merasa terbantu perekonomiannya, sehingga menjadikan pertanian di Desa Huraba terus produktif. Kata Kunci: Akad Mukhabarah; Fikih Muamalah; Usaha Tani; Kesejahteraan

## A. Pendahuluan
Salah satu negara yang sering dikaitkan dengan agraris adalah Indonesia. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada pertanian sebagai sumber pendapatan utama  mereka,  subsektor  pertanian  kini  menjadi  tulang  punggung  perekonomian  negara. 1 Hal  ini  serupa  sebagaimana  pada  Desa  Huraba  Kecamatan  Marancar  Kabupaten  Tapanuli Selatan, yang mayoritas penduduknya bertani. 2 Adapun gambaran kondisi pertanian padi di Desa  Huraba  baik  buktinya  80  persen  atau  sekitar  224  jiwa  dari  280  kartu kelurga  dengan jumlah jiwa sekitar 1.060 jiwa mayoritas petani. Pola tanam padi yang diterapkan umumnya adalah dua kali setahun, yaitu padi sawah tadah hujan dan irigasi baik milik sendiri maupun milik orang lain. Kegiatan pertanian yang sering dilakukan oleh para petani lokal di  Desa Huraba  Kecamatan  Marancar  Kabupaten  Tapanuli  Selatan,  ini  dilakukan  secara  bersama- sama  oleh  dua  pihak,  yaitu  pihak  yang  satu  yang  memiliki  lahan    dan   pihak    yang  kedua yang  tidak  memiliki  lahan  yang  memberikan  dana  untuk  budidaya  dan  untuk  mengelola lahan pertanian. 3
Seperti  halnya  di  Desa  Huraba  Kecamatan  Marancar  Kabupaten  Tapanuli  Selatan beberapa orang memiliki lahan persawahan namun kurang mampu mengelola tenaga kerja pertanian  mereka  di  era  pertumbuhan  dan  kemajuan  yang  cepat  dari  lembaga-lembaga politik, ekonomi, dan teritorial saat ini. Sistem bagi hasil, di mana pemilik sawah membantu petani dalam menentukan lokasi sawah hingga panen, untuk bagian yang lebih besar, tidak dilakukan  secara  tertulis,  melainkan  secara  lisan.  Desa  Huraba  Kecamatan  Marancar Kabupaten  Tapanuli  Selatan  menggunakan  akad  mukhabarah  untuk  mengatur  masuknya penduduk  baru.  Di  daerah  ini,  para  petani  merupakan  mayoritas  penduduk  dan  hanya sedikit  pendatang.  Mukhabarah  dapat  diminati  oleh  para  petani  penggarap  dan  pemilik lahan  yang  terlibat  dalam  sebuah  perusahaan  pertanian  di  mana  para  petani  penggarap menyediakan  benih.  Istilah  tersebut  dikenal  sebagai  "Paroan  Sawah"  di  Indonesia  dan "Mukhabarah" di Irak. Selain itu, pembagian keuntungan dapat melibatkan beberapa bentuk keterlibatan antara pemilik lahan dan pekerja. 4
Kolaborasi  petani  dan  pemilik  tanah  terjalin  karena  berbagai  faktor,  seperti keterbatasan kemampuan mengelola lahan, umur pemilik lahan yang sudah lanjut, luasnya lahan  yang  sulit  ditangani  pribadi,  kesibukan  pemilik  lahan  di  pekerjaan  lain,  dan  potensi keuntungan yang lebih besar dibandingkan membiarkan lahan tidak tergarap. Kerjasama ini saling  menguntungkan,  di  mana  petani  mendapatkan  akses  lahan  untuk  digarap  dan
1 Anisa,  “Skripsi  Konsep  Kerjasama  Mukhabarah  Di  Bidang  Pertanian  Perspektif  Ekonomi  Islam,” Jurnal  Ekonomi Syariah Dan Sosial 1 (2023): h. 4., https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3270.
2 No Januari et al., “Praktik Kerjasama Pertanian Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu” 2, no. 1 (2024).
3 Dinas  Kominfo  Kab.Tapanuli  Selatan,  “Profil  Kecamatan  Marancar  Kabupaten  Tapanuli  Selatan,” marancar.tapselkab.go.id, 2024.
4 M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).
P-ISSN 2088-0871
pemilik  lahan  memperoleh  hasil  panen  tanpa  harus  mengelola  lahan  sendiri. 5 Selain  itu, kerjasama  ini  juga  membantu  meningkatkan  produktivitas  lahan,  yang  pada  akhirnya bermanfaat  bagi  perekonomian  secara  keseluruhan. 6 Karena  Mukhabarah  memberikan kesempatan  kerja  bagi  mereka  yang  tidak  dapat  bekerja,  hal  ini  dapat  menjadi  platform untuk  meningkatkan  ekonomi  lokal.  Pemilik  tanah  juga  akan  lebih  mudah  mengawasi kedatangan  mereka.  Oleh  karena  itu,  dalam  hal  ini  mukhabarah  diperbolehkan  selama rencana tindakan yang digunakan untuk melaksanakannya tidak melanggar syariat. 7
Dalam penelitian terdahulu yang Desi Suryani 2019, studi yang dilakukan oleh warga Desa  Parupuk  Jae  Kecamatan  Padang  Bolak  Julu  Kabupaten  Padang  Lawas  Utara  ini merupakan  sebuah  aplikasi  materi  Mukhabarah.  Tanpa  menciptakan  sesuatu  yang  suram dan  hitam,  pengetahuan  yang  dicapai  hanya  bersifat  verbal.  Dalam  pembagiannya, diputuskan oleh pemilik sawah, penggarap dan pemilik sawah dipisahkan berdasarkan hasil yang  diharapkan  dari  sawah  tersebut,  bukan  berdasarkan  hasil  panen  yang  saat  penuaian. Penggarap menanggung semua biaya tenaga kerja, benih, dan pendampingan hingga panen. Alasan penduduk Kota Parupuk Jae berbagi keuntungan mukhabarah dalam kerangka kerja bagi  hasil  yang  dipilih  sendiri  karena  pembagian  keuntungan  mukhabarah  dengan  bagian pemilik  tanah  diselesaikan  dalam  jangka  waktu  tertentu,  pemilik  tanah  tidak  dapat menciptakan  lokasi  padi  yang  ideal,  dan  penggarap  tidak  meiliki  areal  padi  mereka. 8 Sedangkan penelitian Subandi, Isma Swadjaja 2018 yaitu kesepakatan yang tidak ada dalam arsip  dapat  menimbulkan  masalah. Biasanya  karena  tidak  ada  ikatan  sehingga  kecurangan pada  salah  satu  pihak  mungkin  terjadi. 9 Begitu  juga  halnya  di  Desa  Huraba  Kecamatan Marancar  berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti,  yang  sudah  memiliki  perjanjian  diawal tetapi  masih  ada  masyarakat  yang  memberikan  hasil  tidak  sesuai  dengan  perjanjian misalnya  pada  saat  panen,memberikan  hasil  panen  tidak  diwaktu  yang  sudah  dijanjikan selain itu ada pembagian hasil panen yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Selain itu juga,Bagian  dari  penggarap  dan  pemilik  lahan  juga  kadang  memiliki  masalah  misalnya pembagian  hasil  panen.  Para  petani  saat  ini  dan  di  masa  depan  merasa  kesal  karena  hasil panen  tidak  sesuai  dengan  jumlah  yang  telah  disepakati  yang  harus  diserahkan  kepada pemilik lahan. Pemilik lahan berhak atas persentase tertentu dari hasil panen yang diterima petani  penggarap,  hal  ini  berlaku  meskipun  peralatan  tidak  digunakan  atau  hasil  panen tidak maksimal.
Sesuai penjelasan sebelumnya peneliti tertarik untuk menyelidiki tentang bagaimana sistem  akad  mukhabarah  pada  pertanian  yang  khusunya  usaha  tani  padi    di  Desa  Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan
5 A. Rio  Makkulau  Wahyu, “Sistem Penggarapan  Lahan Pertanian  Masyarakat:  Perspektif Ekonomi  Islam,” Al-Azhar Journal of Islamic Economics 1, no. 1 (2019): 1–15, https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.9.
6 Ramadhani  Alfin  Habibie,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Kemitraan  Bagi  Hasil  Dari  Lahan  Plasma Sawit,” Jurisdictie 10, no. 1 (2019): 109, https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6689.
7 Muspita Sari, “Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam,” Al-Kharaj 2, no. 1 (2022): 15–30, https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2747.
8 D S Siregar, Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah , 2019.
9 Aini  Yasih  Darwin,  Mardia,  and  Desy  Arum  Sunarta,  “Analisis  Bagi  Hasil  (Mukhabarah)  Antara  Petani  Penggarap Dan  Pemilik  Lahan  Pada  Pertanian  Jagung  Di  Desa  Bullisu  Kabupaten  Pinrang,” Jurnal  Ekonomi  Bisnis  Dan Manajemen 1, no. 2 (2023): 192–203, https://doi.org/10.59024/jise.v1i2.124.
P-ISSN 2088-0871
pertanian yang khususnya usaha tani padi dengan judul ”Analisis Sistem Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi Di Dasa Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan”.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian, yakni penelitian yang menekankan pada  aspek  pemahaman  terhadap  suatu  masalah.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor  penelitian kualitatif  didefinisikan  sebagai  prosedur  penelitian  yang    menghasilkan  data  deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
Kualitatif  Deskriftif  yaitu  metode  pada  studi  ini,  ialah  pertanyaan  yang  menyoroti pentingnya memahami suatu masalah. Bogdan dan Taylor mengartikan penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan yang menghasilkan informasi faktual dalam bentuk pernyataan kata  demi  kata  dan  perilaku  yang  dapat  dilihat  dari  individu. 10 Karena  penelitian  ini mendeskripsikan  fenomena  tentang  Sistem  Mukhabarah  terhadap  usaha  tani  yang dilakukan  diwilayah  Desa  Huraba  Kecamatan  Marancar  Kabupaten  Tapanuli  Selatan. Sumber primer seperti hasil ucapan informasi dari responden yaitu 5 para penggarap dan  5 para  pemilik  lahan.  Dan  data  sekunder  bersumber  dari  literature  sebagai  bahan  analisis data, seperti: buku, arsip, studi terdahulu, dokumen resmi yang dibuat oleh para ahli terkait ada  atau  tidaknya  masalah.  Pengumpulan  data  dengan    metode  observasi  dalam  1  bulan untuk  melihat  sistem  mukhabarah  pada  usaha  tani  padi,  kadar  pembagian  hasil mukhabarah  antara  petani  padi  dengan  pemilik  lahan,  evaluasi  pelaksanaan  bagi  hasil mukhabarah ditinjau dari fikih muamalah serta apa dampak kesejahteraan petani padi dari hasil  kerja sama mukhabarah yang dilakukan diwilayah  desa Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten  Tapanuli  Selatan.  Setelah  data  diperoleh,  data  tersebut  akan  diperiksa  dengan menggunakan  teknik  indukatif,  yaitu  menunjukkan  aturan-aturan  khusus  terkait  masalah yang  ditemukan  peneliti.  Wawancara  dan  observasi  diklarifikasi  dengan  menyambungkan satu realitas dengan realitas lainnya, di mana kedua data tersebut dianalisa untuk menarik kesimpulan.

## C. Pembahasan

## 1. Gambaran  Umum  Desa  Huraba  Kecamatan  Marancar  Kabupaten  Tapanuli Selatan
Kecamatan  Marancar  berdiri  pada  tahun  2003  yang  merupakan  Pemekaran  dari Kecamatan Batang Toru. Selanjutnya, pada tahun 2010 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2010. Pusat Pemerintahan Kecamatan Marancar atau Ibu Kota Kecamatan Marancar adalah di Desa Marancar Godang.Berdasarkan data tahun 2020, jumlah  penduduk  Desa  Huraba  adalah  1.060  jiwa,  dengan  531  jiwa  laki-laki  dan  529  jiwa perempuan.  Mayoritas  penduduk  Desa  Huraba  bekerja  sebagai  petani  dengan  jumlah  224 petani sekitar 80 persen petani. 11 Hasil pertanian utama di desa ini adalah padi, jagung, dan ubi  kayu.  Di  Desa  Huraba  terdapat  1  sekolah  dasar  (SD)  dan 1  sekolah  menengah  pertama (SMP).  Di  Desa  Huraba  terdapat  1  puskesmas  pembantu  (Puskesmas  Pembantu).  Desa Huraba  memiliki  beberapa  potensi,  di  antaranya  potensi  pertanian  memiliki  lahan  yang subur  dan  potensi  air  yang  cukup  untuk  mendukung  kegiatan  pertanian.Potensi  wisata memiliki  beberapa  objek  wisata  alam  yang  menarik,  seperti  air  terjun  dan  gua.Potensi
10 Nur Ahmad BI Rahmani, Metodologi Penelitian Ekonomi , Cet.1 (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016).
11 Kepala Desa Huraba Abdul Majid Siregar, “Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Huraba,” 2024.
P-ISSN 2088-0871
peternakan  memiliki  potensi  untuk  pengembangan  peternakan,  seperti  sapi,  kerbau,  dan kambing. 12
Desa  Huraba  dipimpin  oleh  seorang  kepala  desa  yang  dibantu  oleh  perangkat  desa. Desa Huraba memiliki beberapa infrastruktur, di antaranya jalan desa yang sudah beraspal, jaringan  listrik  dan  jaringan  air  bersih.  Pemerintahan  Kecamatan  Marancar  saat  ini  terdiri dari 11 (sebelas) Desa dan 1 (satu) Kelurahanan dengan luas kewilayahan : ± 254,72 Km2.
Berikut batas-batas wilayah Kecamatan Marancar :
Timur          : Kecamatan Angkola Timur;
Utara           : Kecamatan Sipirok;
Barat           : Kecamatan Batang Toru;
Selatan        : Kecamatan Angkola Barat dan Kecamatan Batang Toru
2. Pelaksanaan Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan
a. Praktek    Kerja  Sama  Bagi  Hasil  Mukhabarah  Antara  Penggarap  Dengan Pemilik Lahan Di Desa Huraba Kec.Marancar
Hasil penelitian menunjukan petani penggarap dan pemilik lahan di desa Huraba bergantung pada skema bagi hasil mukhabarah sudah sejak dahulu. Sistem bagi hasil di kota ini terhubung dengan pemilik lahan yang secara sah menentukan pembagian keuntungan  berdasarkan  kesepakatan  antara  pemilik  lahan  dan  petani  penggarap. Dalam  kasus  ganjil  di  mana  penyimpanan  tidak  memungkinkan,  pemilik  akan menarik  garapan  tanah.  Serta  bagi  hasil  diberikan  secara  lisan  dan  diterima  tanpa perlu  adanya  saksi.  Kebiasaan  masyarakat  desa  Huraba  menggunakan  kesepakatan lisan yang harus diubah dengan kesepakatan tertulis agar mengurangi permasalahan dikemudian  hari,  hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Subandi  dan  Isma  Swadjaja. Karena  Kesepakatan  lisan  ini  yang  mengakibatkan  timbulnya  permasalahan  terkait ketidakjelasan  karena  lisan  dan  ini  harus  diganti  dengan  tertulis  supaya  tidak menimbulkan  permasalahan  kedepannya.  Pemilik  tanah  adalah  orang  yang  pemilik lahan  pertanian,    penggarap  ialah  orang  yang  mengerjakan  tanah  tidak  miliknya. Misalnya di desa Huraba, yakni dengan menanam padi menjadi sumber penghasilan mayoritas  penduduknya.  Hasil  wawancara  mengenai  praktek  mukhabarah  dengan masyarakat Kota Huraba adalah sebagai berikut.
1) Jenis Kerjasama
Desa Huraba memiliki akad pembagian keuntungan mukhabarah, seperti yang dapat  dilihat  dari  perjanjiannya,  terutama  ketika  pemilik  lahan  memberikan akses  kepada  penggarap  untuk  mengolah  lahannya  untuk  digarap,  dengan mengetahui  bahwa  ketika  hasil  panen  terkumpul,  maka  keuntungannya  akan menjadi milik pemilik lahan sepenuhnya, baik lahan tersebut berhasil atau tidak, akad  mukhabarah  ini  bisa  diawali  dengan  adanya  pertemuan  antara  petani penggarap dan pemilik lahan. Ada diskusi tentang salah satu dari mereka di awal
12 Selatan, “Profil Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan.”
P-ISSN 2088-0871
pertemuan, baik pemilik tanah mendekati penggarap atau penggarap mendekati pemilik  tanah  untuk  menanyakan  kesepakatan  apakah  dapat  dilakukan penggarapan tanah.
2) Akad Perjanjian Mukhabarah
Karena mereka saling percaya satu sama lain,  akad tersebut bersifat lisan dan tanpa tulisan hitam di atas putih. Hal ini juga berlaku untuk situasi apa pun  dan dimana pun selagi kedua belah pihak sedang bersama. Karena pihak yang terlibat biasanya  masih  keluarga/kerabat,  hal  ini  mungkin  sering  terjadi.  Karena perjanjian  ini  dilakukan  antara  penggarap  dan  pemilik  sawah,  maka  tidak  ada saksi  di  dalamnya.  Jika  terjadi  kesepakatan  lisan,  maka  pemilik  lahan  yang pertama kali mencari penggarap sawah:
Pemilik tanah: " pemilik sawah memiliki sawah dengan 30 kaleng yang menumpuk di  sana,  tetapi  dia  tidak  memiliki  cukup  waktu  untuk  bekerja  di  sawah,  dan  di samping itu, tenagannya tidak sekuat dulu," kata pemilik sawah,  saya yakin akan lebih baik jika petani tersebut mengerjakannya, apakah penggarap bersedia? Lalu, hasil panennya yaitu 10 kaleng akan langsung diberikan kepada tuan tanah begitu ladangnya  selesai  dipanen.  Sampai  panen,  petani  akan  bertanggung  jawab  atas semua  biaya  perawatan  dan  pengelolaan. Petani  penggarap: "Ya,  penggarap bersedia bekerja di ladang, karena ia sedang membutuhkan upah tambahan."
Apabila  penggarap  sedang  mencari  pekerjaan  atau  menawarkan  diri  untuk bekerja  di  sawah  milik  orang  lain,  maka  bentuk  kontraknya  adalah  sebagai berikut:  Penggarap  ingin  bekerja  di  sawah  milik  orang  lain  karena  dia  belum cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarganya,  serta  ia  masih  memiliki kekuatan  untuk  bekerja  di  sawah  tersebut.  "Pemilik  sawah  mengatakan  kepada saya bahwa tidak apa-apa, lakukan yang terbaik. Jika penghuni mau, total muatan sawah  itu  30  kaleng,  kalau  kamu  bersedia  bagian  saya  setelah  panen  adalah  10 kaleng,  dan  penggarap  akan  menanggung  seluruh  biaya  pembelian  bibit  dan pemeliharaan sampai panen. Pemilik hanya sebagai penyedia lahan garapan. Jika kamu menghendaki, saya akan mepersilahkan lahan tersebut digarap."
Bagian  pemilik  tanah  tetap  dari  apa  yang  telah  disepakati  sebelumnya,  tetapi penggarap  adalah  pihak  yang  diuntungkan  ketika  hasil  panen  melebihi  muatan yang biasanya. Pada awal kontrak ini, kompensasi dari sawah mungkin lebih dari 30  kaleng  dan  tidak  diragukan  lagi  sangat  membantu  penggarap.  Imbalan  bagi penggarap  jelas  lebih  kecil  dari  proyeksi  muatan  sawah  yang  digarapkan  oleh pemilik lahan ketika diamati selama waktu panen.
Menurut  ketentuan  akad,  bagi  hasil  mukhabarah  di  desa  Huraba  telah memberikan bagian sepenuhnya kepada pemilik tanah. Jika hasil yang diperoleh selama panen kurang dari bagian pemilik tanah, petani  memilki hutang kepada pemilik  tanah  sejumlah  berapa  kekurangannya,  kemudian  diselesaikan  setelah panen  berikutnya,  asalkan  sawah  masih  di  kelola  oleh  petani  yang  mempunyai hutang.  Bahkan  setelah  orang  lain  menggarap  lahan  tersebut,  maka  penggarap sebelumnya tetap berhutang.
P-ISSN 2088-0871

## 3) Kesepakatan Atas Benih Atau Jenis Tanaman
Akad  tersebut  menyatakan  bahwa  masyarakat  desa  Huraba  beroperasi  di bawah ketentuan bahwa pemilik lahan menyediakan lahan garapan atau ladang, dan  penggarap  menyediakan  benih.  Tidak  ada  indikasi  mengenai  benih  berasal dari kedua belah pihak. Jumlah benih yang disediakan harus disesuaikan dengan perkiraan  luasnya  ladang.  Benih  padi  adalah  mayoritas  yang  ditanam  di  desa Huraba  karena  lebih  cocok  serta  bersawah  yang  merupakan  rutinitas  warga. Sangat jarang ada orang yang melakukan mukhabarah dengan menggunakan biji- bijian selain beras, seperti kacang-kacangan atau sayuran. Ibu Awan mengatakan bahwa  meskipun  sesekali,  ia  belum  pernah  mendapati  bagi  hasil  mukhabarah dengan menukarkan kacang-kacangan atau sayuran.
4) Biaya Penggarapan Pada  awal  akad  mukhabarah  sesuai  aplikasi  masyarakat  desa  Huraba, dinyatakan  bahwa  penggarap  bertanggung  jawab  penuh  untuk  mendanai pengembangan  zona  atau  area  ladang.  Berikut  ini  adalah  perkiraan  biaya  yang diperlukan  seperti  yang  dilaporkan  oleh  Ibu  Awan  sebagai  salah  satu  petani penggarap  bermuatan  26  kaleng  dengan  nilai  taksiran  Rp  1.000.000,-.  Kaleng- kaleng  tersebut  berisi  semua  yang  dibutuhkan  untuk  membuat  kawasan  padi: Bagian  pemilik  lahan,  yang  telah  dipilih  secara  penuh,  adalah  bagian pembudidaya  dalam  pembagian  hasil  yang  terjadi  saat  mengumpulkan  biaya pungutan  yang  diambil  tidak  dikurangi  dari  hasil  yang  diterima.  Jumlah  yang terkumpul masih termasuk biaya pungutan.
b. Kadar  Pembagian  Hasil  Mukhabarah  Antara  Penggarap  Dengan  Pemilik Lahan  Di Desa Huraba Kecamatan Marancar
Ketika dua orang bersepakat untuk melakukan sesuatu seperti akad, mereka harus berbagi  keuntungan/bagi  hasil  yang  menjadi  salah  satu  syarat  sah  dalam  akad mukhabarah.  Perbandingan  antara  muatan  sawah  dengan  pembagian  hasil  panen yang  dilakukan  oleh  masyarakat  desa  Huraba  dalam  aplikasi  mukhabarah  ialah  1:3. Biasanya, karena pemilik tanah dan penggarap sawah sepakat di awal kontrak bahwa pemilik tanah akan membuat semua keputusan tentang pembagian ini, kedua pihak merasa khawatir karena mereka hanya memiliki 1:3 bagian dari muatan sawah (tidak tergantung pada hasil yang diperoleh saat panen). Artinya, penggarap tidak mungkin rugi karena hasil panen yang diperoleh tidak mencapai tumpukan sawah, sementara pemilik  lahan  memiliki  setengah  dari  tumpukan  sawah.  Biaya  pengolahan  sawah dihitung  pada  saat  pembagian  keuntungan.  Hal  ini  menyiratkan  bahwa  pemilik sawah  menerima  25%,  sementara  petani  menerima  75%  dari  biaya  selama  proses pengerjaan sawah.
Misalnya Ibu Awan menggarap sawah Ibu Nur, membuat pembagian hasil panen. Pada  saat  itu,  pemilik  sawah  memiliki  9  kaleng  dan  penggarap  memiliki  18  kaleng. Muatan  27  kaleng  yang  sebagian  besar  cacat  karena  pengaruh  iklim,  menjadi  24 kaleng.  Ibu  Nur  membagikannya  berdasarkan  muatan  sawah,  bukan  berdasarkan jumlah yang diterima saat panen. Ibu Awan menanggung semua biaya yang berkaitan dengan benih dan perawatan sampai panen.
P-ISSN 2088-0871
Contoh  selanjutnya  :  Ibu  Nita  yang  menggarap  sawah  Pak  Herry  bermuatan  40 kaleng  melengkapi  deskripsi  pembagian  hasil.  Pak  Herry  sebagai  pemilik  lahan, mendapat bagian 20 kaleng meskipun 35 kaleng jumlah panen. Karena lahan tersebut diserahkan  untuk  dikelola,  maka  Ibu  Nita  sebagai  penggarap  bertanggung  jawab untuk membayar biaya bibit dan perawatan hingga menghasilkan.
Menurut  penjelasan  Ibu  Awan,  pemilik  lahan  menerima  1/3  dari  muatan  lahan, tidak  tergantung  pada  jumlah  panen. Sistem  kerja  sama  bagi  hasil  seperti  ini  sudah berjalan  sejak  zaman  dahulu  dan  merupakan  kebiasaan  masyarakat  desa  Huraba. Karena  hal  ini  dulunya  dianggap  baik-baik  saja  dan  tidak  ada  yang  dirugikan, mungkin  karena  pengaruh  iklim  dan  penyakit  sawah  lainnya,  saat  ini  penghasilan petani tidak setinggi beberapa tahun terakhir.
c. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Implementasi Bagi Hasil Mukhabarah
Aplikasi  penerapan  bagi  hasil  mukhabarah  di  desa  Huraba  tidak  sesuai  dengan fikih  muamalah  yang  seharusnya  pembagian  keuntungan  ditentukan  oleh  tingkat upah  yang  memuaskan  kedua  belah  pihak  dan  tidak  boleh  ditunjukkan  dalam persetujuan  dengan  menentukan  jumlah  tertentu  yang  harus  diperoleh  pemilik tanah. Sementara itu, faktanya metode bagi hasil mukhabarah di desa Huraba adalah dengan memilih bagian pemilik tanah yang telah ditentukan di awal kontrak. Pemilik lahan  tidak  peduli  jumlah  yang  diterima  petani  saat  panen  maupun  gagal  panen. Tidak  ada  tingkat  upah  yang  menentukan  bagian  kedua  pihak  terkait.  Jika  hasil panen  tidak  sesuai  dengan  bagian  pemilik  lahan,  penggarap  berhutang  kepada pemilik lahan dan berjanji bahwa mereka akan mendapatkan ganti rugi dalam jangka waktu  setelah  pengumpulan  berikutnya.  Meskipun  penggarap  tidak  memenuhi bagian  pemilik  sawah  pada  pengumpulan  sebelumnya  atau  hasil  panen  tidak mencukupi untuk bagian pemilik sawah, penggarap masih berhutang kepada pemilik sawah  apabila  penggarap  telah  mengembalikan  hasil  panen  kepada  pemilik  sawah. Namun kasus tersebut hampir tidak pernah terjadi.
Terdapat macam  mukhabarah yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam fikih muamalah.  Salah  satu  yang  dilarang  ialah  perjanjian  yang  mengharuskan  pemilik tanah untuk memperoleh jumlah tertentu, seperti syarat yang menyatakan bahwa apa pun  hasilnya,  pemilik  lahan  tetap  akan  mendapatkan  1/3  dari  hasil  panen.  Terlepas dari  berhasil  atau  gagalnya  panen,  masyarakat  desa  Huraba  mempraktikkan  bagi hasil mukhabarah dengan bagian pemilik sawah sejak awal akad.
Pasal  258  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  mewajibkan  petani  untuk memberikan  hasil  kerjanya  kepada  pemilik  lahan  jika  mendapatkan  keuntungan karena  mukhabarah  dan  muzara'ah  memiliki  kesamaan.  Ketika  masyarakat  Desa Huraba menerapkan bagi hasil mukhabarah, petani tetap memberikan bagian kepada pemilik lahan meskipun hasilnya tidak sesuai dengan jumlah padi yang ditanam atau tidak  mampu  menghasilkan  hasil  yang  cukup.  Bagian  pemilik  lahan  bahkan terkadang bisa lebih besar dari bagian penggarap.
Pasal 136 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa dua pihak atau lebih dapat memberikan bantuan untuk mendirikan usaha patungan dengan struktur modal  yang  tidak  sama.  Keuntungan  dan  kerugian  didistribusikan  sesuai  dengan persentase  kepemilikan  masing-masing  pihak  dalam  perusahaan  atau  jumlah  uang yang diinvestasikan. Menurut skema bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat desa
P-ISSN 2088-0871
Huraba  yakni  hanya  penggarap  benar-benar  menanggung  kerugian,  dan  pemilik sawah tidak ikut menghadapi kerugian. Bahkan, jika penggarap tidak berhasil, bagian tetap akan diperoleh pemilik sawah.
Masyarakat  desa  Huraba  telah  mempraktikkan  mukhabarah  dengan  pemahaman bahwa  pemilik  sawah  akan  tetap  mendapatkan  bagian  tertentu  terlepas  dari  hasil panen  yang  diperoleh.  Dengan  demikian,  praktik  bagi  hasil  mukhabarah  yang dilakukan oleh masyarakat Kota Huraba belum sesuai dengan fikih muamalah.
d. Dampak  Kesejahteraan Petani Padi  Dari Hasil Kerja Sama Mukhabarah  Di Desa Huraba Kec. Marancar Kab. Tapanuli Selatan
Peneliti akan membedah dampak mukhabarah terhadap kesejahteraan petani padi di Kota Huraba Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan dan para penggarap. Mukhabarah adalah jenis kerja sama di mana petani dan pemilik lahan sepakat untuk membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal mereka, tetapi petani menanggung biaya dan menyediakan benih.
Dengan  menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  perdagangan,  pemerintah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Bidang utama pemerintahan adalah  sosial,  politik,  dan  fiskal,  terutama  di  bawah  pembagian  anggaran.  Sebagai pihak  yang  berkomitmen  kuat  terhadap  kesejahteraan  warganya,  pemerintah  harus menjamin  penggunaan  yang  efisien  dari  setiap  inisiatif  yang  berhubungan  dengan dana  nasional.  Sebagai  hasilnya,  pemerintah  akan  mengangkat  semua  orang  ke negara kesejahteraan.
Selain  pertanian  di  desa  Huraba,  usaha  agraria  mereka  diatur  untuk  memajukan ekonomi  keluarga.  Jelas,  bagi  mereka  yang  tidak  memiliki  tanah  sama  sekali, kebutuhan mereka harus dipenuhi. Sebagai seseorang yang terlahir tanpa pilihan lain selain  menggunakan  akal,  saya  telah  belajar  bahwa  menggunakan  akal  untuk menemukan  pilihan  untuk  memiliki  rencana  dalam  upaya  menjaga  kelangsungan hidup  terkait  erat  dengan  pencapaian  kelangsungan  hidup  dan  tujuan  jangka panjang.  Ketika  petani  penggarap  dihitung  di  dalam  komunitas  yang  berkembang, khususnya  di  desa  Huraba,  hal  ini  menjadi  penting.  Selain  itu,  pemilik  ladang  yang mendapatkan  keuntungan  dari  keahlian  penggarap  mereka  juga  masuk.  Distribusi hasil  panen  membantu  para  petani  lokal  dengan  membantu  mereka  memenuhi kebutuhan  finansial  mereka.  Namun  pemilik  lahan  mendapatkan  keuntungan  dari kedatangan  para  petani  dengan  dua  cara  yakni  pertama,  penggarap  mendapatkan upah  tambahan,  kedua  secara  tidak  langsung  melakukan  hal  yang  baik  dengan memperlakukan  petani  setempat  secara  tidak  adil  sehingga  ia  dapat  memenuhi kebutuhan  dan  keinginannya  sendiri.  Pemilik  lahan  dan  petani  berpendapat mukhabarah  mengklaim  bahwa  kemitraan  ini  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kualitas  hidup  mereka  karena  memberikan  petani  uang  yang  mereka butuhkan untuk menopang keluarga mereka. Karena pemilik lahan tidak mempunyai waktu  serta  wewenang  yang  terbatas  untuk  mengerjakan  lahannya  karena  mereka menghabiskan sebagian waktu mereka untuk bekerja sebagai pegawai negeri sipil di desa  Huraba  Kecamatan  Marancar  Kabupaten  Tapanuli  Selatan,  para  pemilik  lahan harus  memperhatikan  mukhabarah  ini  karena  mereka  tidak  memiliki  keterampilan bertani.
P-ISSN 2088-0871
Pemilik lahan berpendapat, kolaborasi yang belum dimanfaatkan dapat digunakan dengan  bantuan  mukhabarah.  Jika  masyarakat  memenuhi  kriteria  berikut,  maka masyarakat  tersebut  dianggap  sejahtera  jika  sesuai  indikator  berikut:  Pertama, Keluarga  Pra  Sejahtera  didefinisikan  sebagai  mereka  yang  gagal  memenuhi kebutuhan  dasar  seperti  makanan,  pakaian,  tempat  tinggal,  kemakmuran,  dan persyaratan  duniawi  lainnya,  atau  sebagai  mereka  yang  gagal  memenuhi  salah  satu karakteristik  keluarga  sejahtera  I.  Kedua,  Keluarga  sejahtera  I  dalam  hal  sandang, pangan,  papan,  dan  terutama  organisasi  kemakmuran  dasar,  tetapi  belum  dapat memenuhi kebutuhan sosial dan mental, seperti yang terkait dengan guru, interaksi keluarga,  interaksi  lingkungan,  dan  transportasi.  Ketiga,  Keluarga  sejahtera  II  ialah keluarga  yang  belum  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  seperti  kebutuhan  untuk menabung dan mendapatkan informasi, namun sudah mampu memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya.  Keempat,  Keluarga  sejahtera  III  mungkin  telah  mampu memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya dan maju sebagai sebuah keluarga, tetapi belum  mampu  membentuk  ikatan  dengan  masyarakat,  seperti  menghormati kewajiban  dan  secara  aktif  berpartisipasi  dalam  aktivitas  warga.  Kelima,  Keluarga sejahtera  III  Plus,  Mungkin  juga  ada  keluarga  yang  telah  berhasil  memenuhi persyaratan  sosial  dan  psikologisnya,  meningkatkan  pertumbuhan  keluarganya,  dan membuat  tanggung  jawab  sosial  kemasyarakatan  seperti  komitmen  tekstur  dan partisipasi aktif dalam acara-acara masyarakat.
Ibu  Awan  merasa  benar-benar  terputus  dari  prospek  untuk  meningkatkan pendapatan keluarga atau tunjangan ketika produsen berbicara kepada saya tentang bagaimana  pembagian  keuntungan  mempengaruhi  kekhawatiran  keuangan  petani penggarap.  Selain  itu,  karena  lahan  punya  saya  kecil,  saya  meminta  bantuan  teman dan keluarga agar dapat mengerjakan lahan yang tidur agar  mendapatkan hasil yang lebih  unggul,  lalu  diperoleh  bagi  hasil  sesuai  dengan  biaya  yang  dikeluarkan  dalam pengelolaan sawah.
Meskipun  demikian,  ketika  waktu  panen  tiba,  pemilik  tanah  membagi  jumlah tersebut  menjadi  dua  bagian:  satu  untuk  pemilik  tanah  dan  satu  lagi  untuk  saya. Namun, dia memberi saya lebih banyak pendapatan dari  lahannya karena dia orang kaya  yang  senang  beramal.  Sehingga  saya  bekerja  dengan  lebih  baik  dan  giat. Selanjutnya,  menarik  dari  hasil  wawancara  dengan  para  petani  setempat,  bahwa kehidupan mereka telah berubah. Sebelumnya, para petani penggarap akan membeli beras setiap hari, tetapi setelah berpartisipasi dalam kerjasama Mukhabarah, mereka tidak  lagi  membeli  beras  karena  mereka  menerima  sebagian  dari  keuntungan penggarapan  dan  dapat  menggunakan  dana  tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan primer mereka serta membeli kebutuhan sekunder dan tersier. Singkatnya, ibu Awan dikategorikan  sebagai  keluarga  sejahtera  III    karena  sudah  mampu  memenuhi indikator kesejahteraan I, II dan III, lalu anggota keluarga melakukan ibadah sesering mungkin,  menyediakan  lauk  pauk  berupa  daging  dan  telur,  serta  memberikan mempunyai transportasi.
Sesuai penjabaran data sebelumnya menunjukkan mengenai sistem bagi hasil di desa Huraba  antara  pemilik  lahan  dan  petani  penggarap  dapat  meningkatkan  perekonomian dengan  meningkatkan  pendapatan  pemilik  lahan  sekaligus  meningkatkan  kompensasi
P-ISSN 2088-0871
petani penggarap. Para informan menjelaskan bahwa dalam situasi dan kondisi masyarakat desa Huraba saat ini, para pemilik lahan yang memiliki pekerjaan di atas garis kemiskinan (di kelas menengah ke atas) secara konsisten menunjukkan komitmen kemanusiaan mereka berlandaskan  Islam.  Secara  umum,  mereka  memberikan  sedekah  kepada  para  petani  yang bekerja di lahan mereka sesering mungkin untuk menunjukkan rasa peduli, bahkan setelah biaya yang dikeluarkan untuk mengolah lahan, untuk meningkatkan upah petani penggarap dan  mendorong  mereka  untuk  bekerja  dengan  lebih  jujur  dan  bertanggung  jawab.  Oleh karena  itu,  jika  kita  mempertimbangkan  beberapa  informasi  singkat  yang  diberikan  oleh petani  penggarap  di  atas,  peneliti  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  pembagian  manfaat dapat  berdampak  positif  pada  aspek  keuangan  petani  penggarap,  terutama  dengan meningkatkan  upah  per  kapita  dan  memajukan  tingkat  anggaran  petani  penggarap,  yang akan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

## D. Simpulan
Sesudah  uraian  pembahasan  mengenai  penerapan  akad  mukhabarah  terhadap pengelolaan  sawah  yang  terjadi  di  Desa  Huraba  Kecamatan  Marancar,  peneliti  mengambil beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut: Pertama ,  meskipun  kepentingan  masyarakat  dalam pengorganisasian  wilayah  persawahan  di  Kota  Huraba  Kecamatan  Marancar  ini  dapat dikatakan  sebagai  akad  mukhabarah,  akan  tetapi  jika  ditinjau  dari  sudut  pandang  fikih muamalah  akad  terkait  belum  sesuai,  karena  akad  ini  dilakukan  secara  lisan  dan  tidak mengikuti  aturan  rukun  dan  syaratnya,  dimana  hasil  pertanian  padi  dibagi  sesuai  dengan kesepakatan di awal akad, yang mana jika ditinjau dari fikih muamalah haruslah berbagi hal yang  bersifat  agraria  bersamaan  sesuai  pendapatannya.  Mereka  telah  bekerja  sama  dalam waktu  yang  cukup  lama  pada  mitra  mukhabarah  tersebut.  Alangkah  baiknya  waktu membuat kontrak perjanjian, terutama ketika kontrak tersebut ditulis dan dilihat oleh dua orang  atau  lebih.  Dengan  demikian,  perjanjian  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  panduan untuk  memastikan  bahwa  semua  pihak  yang  terlibat  memenuhi  kewajibannya. Kedua , sosialisasi  bagi  hasil  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  mengenai pembagian  keuntungan  di  antara  penduduk  desa  Huraba.  Pada  akhirnya,  dampak kesejahteraan bagi penduduk desa Huraba, Kecamatan Marancar cukup baik karena mereka dapat menghidupi keluarga mereka dengan upah yang layak, yang juga telah meningkatkan kondisi keuangan petani penggarap di daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini  Yasih  Darwin,  Mardia,  and  Desy  Arum  Sunarta.  “Analisis  Bagi  Hasil  (Mukhabarah)  Antara Petani  Penggarap  Dan  Pemilik  Lahan  Pada  Pertanian  Jagung  Di  Desa  Bullisu  Kabupaten Pinrang.” Jurnal  Ekonomi  Bisnis  Dan  Manajemen 1,  no.  2  (2023):  192–203. https://doi.org/10.59024/jise.v1i2.124.
Anisa.  “Skripsi  Konsep  Kerjasama  Mukhabarah  Di  Bidang  Pertanian  Perspektif  Ekonomi  Islam.” Jurnal Ekonomi Syariah Dan Sosial 1 (2023): h. 4. https://doi.org/10.32923/ejesh.v1i1.3270.
Habibie,  Ramadhani  Alfin.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Sistem  Kemitraan Bagi  Hasil  Dari Lahan Plasma Sawit.” Jurisdictie 10, no. 1 (2019): 109. https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6689.
Januari,  No,  I  A  I  Al-azis  Indramayu,  Ali  Aminullah,  I  A  I  Al-azis  Indramayu,  Alamat  Desa Mekarjaya,  Kec  Gantar,  and  Indramayu  Indonesia.  “Praktik  Kerjasama  Pertanian  Sawah
P-ISSN 2088-0871
Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu” 2, no. 1 (2024).
Kepala  Desa  Huraba  Abdul  Majid  Siregar.  “Wawancara  Dengan  Bapak  Kepala  Desa  Huraba,” 2024.
M.Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam . Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
Rahmani,  Nur  Ahmad  BI. Metodologi  Penelitian  Ekonomi .  Cet.1.  Medan:  FEBI  UIN-SU  Press, 2016.
Sari, Muspita. “Tinjauan Sistem Kerja Sama (Mukhabarah) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Islam.” Al-Kharaj 2, no. 1 (2022): 15–30. https://doi.org/10.30863/alkharaj.v2i1.2747.
Selatan, Dinas Kominfo Kab.Tapanuli. “Profil Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan.” marancar.tapselkab.go.id, 2024.
Siregar,  D  S. Implementasi  Bagi  Hasil  Mukhabarah  Di  Desa  Parupuk  Jae  Kecamatan  Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fikih Muamalah , 2019.
Wahyu, A. Rio Makkulau. “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam.” Al-Azhar Journal of Islamic Economics 1, no. 1 (2019): 1–15. https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.9.

## Wawancara
Kepala Desa Huraba Abdul Majid Siregar. “Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Huraba,” 2024.