## Jurnal de Facto
Volume 10 No. 1 Juli 2023 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## ROLE OF POLRI INVESTIGATORS IN INVESTIGATIONS CORRUPTION CRIMINAL ACTS USING VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURES BUDGET IN THE JURISDICTION OF PASER POLRES
Nur Achmad Akbar Lintang Wibowo, Piatur Pangaribuan Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Nurachmad99@gmail.com, piatur.pangaribuan@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  peran  penyidik  polri  dalam penyidikan  tindak  pidana korupsi  penggunaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  di wilayah  hukum  Polres  Paser  dan  mendeskripsikan  hambatanhambatan  penyidik  polri terhadap penyidikan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa  di  wilayah  hukum  Polres  Paser.  Metode  Pendekatan  Penelitian  ini  adalah menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris  yaitu  bahwa  dalam  menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang merupakan data sekunder dengan data primer yang  diperoleh  di  lapangan.  Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah  penyidik  polri  memiliki kewenangan  atas  UndangUndang  untuk  melakukan  tindakan  kepolisian  berupa  proses penyidikan  terhadap  hasil  korupsi  yang  dilakukan  oleh  a.n.  SUHARDI  yang mengakibatkan kerugian keuangan negara perbuatan yang dilakukan membuat dana yang digunakan untuk pembangunan desa tetapi faktanya digunakan untuk kepentingan pribadi, namun masih ada hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polri yaitu lamanya penghitungan kerugian  keuangan  negara,  proses  penetapan  tersangka,  terhadap  saksi  sulit  hadir  dan pengumpulan alat bukti dari saksi.
Kata Kunci : Penyidik; Tindak Pidana Korupsi; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Kata Kunci :

## Absract
This study focuses on the role of the police investigators in the investigation of corruption in the use of village revenue and expenditure budgets in Paser Police Station Jurisdiction and what are the obstacles of the police investigators to the investigation of corruption in the use of village income and expenditure budgets in the Paser Police Station Jurisdiction. This study aimed to analyze the role of the police investigators in a corruption investigation in  the  use  of  village  revenue  and  expenditure  budgets  in  the  Paser  Police  Station jurisdiction  and  to  describe  the  obstacles  faced  by  Indonesian  police  investigators  in  a corruption investigation in the use of village revenue, and expenditure budgets in the Paser Police Station jurisdiction. This research conducted using an empirical juridical approach which means that the analysis of the formulation of the problem performed by combined of primary, secondary and tertiary legal materials which are secondary data with primary data  obtained  in  the  field.  The  results  showed  that  the  police  investigators  have  the authority  over  the  law  to  carry  out  police  actions  in  the  form  of  an  investigation  into
corruption  performed  by  a.n.  SUHARDI  who  caused  state  financial  losses,  funds  that should be used for village development but in fact used for personal interests. There were still obstacles faced by Polri investigators, namely the length of calculating state financial losses, determining suspects process, difficulties for witnesses to attend and collection of evidence from witnesses.
Keywords: Investigator; Criminal Acts of Corruption; Village Revenue and Expenditure Budget.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana  umum,  seperti  adanya  penyimpangan  hukum  acara  serta  apabila ditinjau  dari  materi  yang  diatur.  Karena  itu,  tindak  pidana  korupsi  secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.  Dengan  diantisipasi  sedini  dan  semaksimal  mungkin  penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana  semestinya  sehingga  akan  membawa  dampak  adanya peningkatan  pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakan  pada  umumnya. 1 Perhatian  masyarakat  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  tidak  kalah  dengan perhatian  masyarakat  terhadap  Tindak  Pidana  lainnya  seperti  Pembunuhan, Terorisme dan Pencurian, bahkan beberapa tahun belakangan ini pembicaraan mengenai  korupsi  banyak  menjadi  perhatian  masyarakat  banyak.  Hal  ini dianggap  wajar  karena  disaat  negara  dalam  kondisi  yang  memperihatinkan oleh  tekanan  ekonomi  disaat  itu  melihat  korupsi  berkembang  dan  menyebar dimana-mana. Korupsi merupakan hal-hal yang tidak baik dimata masyarakat. Pembicaraan korupsi terbentuklah suatu opini dimata masyarakat awam bahwa korupsi merupakan kejahatan merampok atau mengambil uang negara. Padahal jika  Korupsi  dikaji  lebih  mendalam  tentunya  mengandung  arti  yang  lebih kompleks. Pengertian sosiologis tentang korupsi memiliki cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan pengertian hukum pidana.
Korupsi  bagaikan  sebuah  virus  yang  sangat  berbahaya  bagi  suatu bangsa dan Negara, yang mana kita ketahui bahwa korupsi berakibat kepada kesusahan dan kesengsaraan bagi rakyat , bangsa dan Negara. Dalam Undang- Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014,  tentang  Desa, tepatnya dalam ketentuan Pasal 72 yang menyatakan bahwa pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN atau dana desa yang bersumber dari belanja
1 Lilik Mulyadi, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung, hlm. 2

## Jurnal de Facto 10(1) : 1-18
pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
Adapun besar dari alokasi anggaran yang diperuntukkannya langsung ke  desa  ditentukan  dengan  besaran  persentase  10  (sepuluh)  persen  dari  dan diluar dana transfer ke daerah (On Top). Selain itu, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten / Kota. Jika sebelumnya  hampir  tidak  ada  Kabupaten  /  Kota  yang  memberikan  ADD minimal  10  %  dari  dana  perimbangan  tanpa  adanya  sanksi,  maka  Pasal  72 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Desa (UURI No. 6/2014) memberikan  hak  pada  Pemerintah  untuk  memberikan  sanksi  dengan melakukan  penundaan  dan  juga  pengurangan  dana  perimbangan  sebesar alokasi  dana  yang  tidak  diberikan  ke  desa,  dengan  dijalankannya  sanksi  ini, maka dipastikan semua daerah akan mengalokasikan ADD minimal 10 % dari APBD. Dari dua sumber pendapatan desa diatas (ADD APBN & ADD APBD), maka  diperhitungkan  setiap  desa  akan  menerima  dana  minimal  1  Milyar  di wilayah jawa. Sedangkan desa diluar jawa yang menerima dana perimbangan lebih besar dari pusat, tentu akan menerima alokasi lebih besar lagi. Sumber pendanaan  desa  yang  telah  disebutkan  tadi  belum  termasuk  3  sumber pendapatan  desa  lainnya,  meliputi  10  %  dana  bagi  hasil  retribusi  daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten serta Pendapatan Asli daerah.  Sumber  pendanaan  desa  yang  begitu  besar  merupakan  konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2
Kepala  Desa  sebagai  pemegang  kekuasaan  tertinggi  di  pemerintahan desa  dan  berwenang  atas  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  dibantu  oleh Bendahara harus selalu siap memberikan input berupa laporan pertanggungjawaban  atas  pendanaan  dan  keuangan  desa,  adapun  dalam  PP Nomor  43  Tahun  2014  tentang  desa  (Peraturan  Pelaksana  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014,  Tentang  Desa)  ,  telah  dipertegas  bahwa  kepala  desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)  setiap  akhir  tahun  anggaran  kepada  Bupati/Walikota.  6  Namun Undang-Undang  tentang  desa  tidak  menyinggung  sedikit  pun  tentang pemeriksaan  penyelenggara  pemerintahan  desa  (termasuk  pemeriksaan laporan keuangan APBDes) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara,  UndangUndang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  pemeriksaan pengelolaan  dan  tanggungjawab  Keuangan  Negara,  serta  Undang-Undang
2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa
Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan Negara,  maka  penggunaannya  harus  di  audit  oleh  BPK.  Sebab  seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib di audit BPK. Selama ini , penggunaan anggaran dana desa belum pernah di audit oleh BPK,  karena  tidak  secara  langsung  penggunaannya  dari  APBN.  Adanya pemeriksaan  oleh  BPK  dan  kemungkinan  terjerat  oleh  kasus  hukum,  akan membuat para kepala desa tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi karena kesalahan dalam membuat  laporan,  namun  ada  kemungkinan  lainnya  para  kepala  desa  akan meminta kepada pemerintah supaya audit BPK ditiadakan.
Sehingga  dengan  meniadakan  audit  BPK  akan  memperbesar  peluang terjadinya  penyalahgunaan  anggaran  desa  bahkan  rentan  terjadi  korupsi  di pemerintahan desa khususnya para kepala desa. Hal ini tentunya akan membuat serba salah dalam penegakan hukum pada penggunaan anggaran desa. Dalam dewasa  ini  terkait  dengan  urusan  dana  desa  yang  masih  terus  menjadi  topik hangat  berbagai  kalangan.  Setelah  melakukan  analisa  terhadap  kasus-kasus selama  ini  terjadi,  menemukan  3  (tiga)  bentuk  terbanyak  korupsi  di  desa. Penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Paling  banyak  ditemukan  adalah  penggelapan  dana  karena  para  aparat  desa tergiur melihat dana sebesar itu dan kurang tahu atau bahkan tidak tahu untuk berbuat apa terhadap anggaran yang mereka ajukan dan yang mereka terima. Menjawab permasalahan yang terjadi berkaitan dengan korupsi tentunya tidak terlepas dari unsur penegak hukum. Hal ini disebabkan karena Manusia yang menjalankan  penegakan  hukum  benar-benar  menempati  kedudukan  yang sangat  penting  dan  menentukan.  Selain  itu  Penegak  hukum  juga  bagian  dari pemerintah  yang  bertanggung  jawab  untuk  melindungi  warganya  dan menyelamatkan  bangsa  dari  tindak  pidana  korupsi.  Pemerintah  dalam menjalankan upaya itu diberikan kewenangan dan kebijakan berupa kebijakan sosial (social policy), kebijakan kriminal (criminal policy), maupun dari aspek kebijakan  penegakan  hukum  pidana (criminal  law  enforcement  policy).
Penyidikan  Tindak  Pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  bagian  dari  upaya ditempuh  dalam  upaya  penegakan  hukum,  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.  Keberhasilan  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  terlepas dari  peran  aparatur  penegakan  hukum  yang  menjaga  hukum  itu  dapat  betul- betul  tegak,  berwibawa  dan  mempunyai  kepastian  dalam  pelaksanaannya Hukum  pidana  khusus  dalam  arti  luas,  Undang-undang  yang  mengatur meliputi baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formal.
Dalam proses penyelidikan hingga penyidikan tindak pidana korupsi, pihak  kepolisian  tidak  bisa  bekerja  sendiri,  karena  proses  penyidikan  harus menunggu  hasil  audit  investigasi  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengawasan

## Jurnal de Facto 10(1) : 1-18
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim namun pada saat proses penyelidikan  audit  investigasi  awal  dilakukan  oleh  Inspektorat  Kabupaten Paser.  Penyidik  harus  mendapatkan  hasil  audit  dari  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim, dalam hal ini tentunya melalui  proses  mulai  dari  mengajukan  permohon  bantuan  perhitungan kerugian  keuangan  Negara,  pemaparan  perkara/gelar  perkara,  hingga diterbitkan  laporan  hasil  audit  perhitungan  kerugian  keuangan  Negara  dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang sangat lama hingga lebih dari dua bulan, sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut.
Apabila hasil audit investigasi sudah didapatkan, maka pihak penyidik dapat  meningkatkan  kasus  mulai  dari  penyelidikan  ke  penyidikan  kemudian melakukan penetapan tersangka sampai dengan pelimpahan pada Kejaksaan. Namun walaupun sudah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, yaitu dari keterangan saksi, akan tetapi penyelidik tidak serta merta bisa meningkatkan proses penyelidikan ke proses penyidikan kemudian mendapatkan bukti yang cukup untuk melakukan penetapan tersangka. Penyidik terlebih dahulu harus memiliki bukti nilai kerugian negara yang disebabkan dari perbuatan korupsi tersebut  dan  memerlukan  bantuan  dari  instansi  lain  seperti  Inspektorat Kabupaten  Paser  dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  Provinsi  Kaltim.  Oleh  karena  itu  penulis  merasa  tertarik  untuk melakukan  penelitian  dan  mengangkat  kasus  ini  dengan  mendeskripsikan beberapa  inti  pembahasan  mengenai  seperti  apa  peran  penyidik  polri  dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa ditinjau melalui penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001 Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya membahas mengenai  hambatan-hambatan  ada  dalam  terhadap  penyidikan  pada  kasus tindak  pidana  korupsi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa  dengan menguraikan beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Polri yang keseluruhan terangkum menjadi satu, dalam pada Penelitian Tesis yang berjudul  “Peran  Penyidik  Polri  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi Penggunaan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  Di  Wilayah  Hukum Polres Paser.

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa  Di  Wilayah  Hukum Polres Paser?

## C. Metode Penelitian
Dalam  pendekatan  penelitian  ini  dengan  cara  menggunakan  pendekatan yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  yang  dimaksudkan  adalah  hukum  dilihat sebagai norma atau das sollen, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam  penelitian  ini  menggunakan  bahan-bahan  hukum  (baik  hukum  yang tertulis  maupun  hukum  yang  tidak  tertulis  atau  baik  bahan  hukum  primer, sekunder  maupun  tersier).  Sedangkan  pendekatan  empiris  adalah  dengan melihat hukum  sebagai  kenyataan sosial,  kultural  atau das sein  karena dalam penelitian  ini  data  yang  digunakan  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan didalam penelitian  ini  adalah  bahwa  dalam  menganalisis  permasalahan  yang  telah dirumuskan  dilakukan  dengan  memadukan  bahan-bahan  hukum  baik  primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.
D. Tinjauan Pustaka
1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau  Polri  merupakan lembaga  negara  yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum  serta  memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Pengertian kepolisian tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang merumuskan bahwa : a. Ayat (1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan  lembaga  polisi  sesuai  dengan  peraturan  perundangundangan.  b. Ayat  (2)  Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. c. Ayat (3)  Pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  adalah  anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  undang- undang  memiliki  wewenang  umum  Kepolisian.  Penyidik  adalah pejabat  polisi  Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai  negeri  sipil tertentu  yang  diberi  kewenangan  khusus  oleh  undangundang  untuk melakukan  penyidikan.  Pemeriksaan  perkara  pidanaberawal  dari adanya  dan  terjadinya  tindak  pidana  atau  perbuatan  pidana  atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau  perbuatan  diterima  oleh  aparat  penyidik  dalam  hal  ini  Polri melalui  laporan  dari  masyarakat,  pengaduan  dari  pihak  yang berkepentingan  atau  diketahui  oleh  aparat  sendiri  dalam  hal  ini tertangkap tangan. Untuk menciptakan kepastian hukum peran Polri
diaktualisasikan dalam bentuk: 3
a. Polri  harus  professional  dalam  bidang  hukum  acara  pidana  dan perdata  sehingga  pandangan  negaif  bahwa  Polri  bekerja  berdasar kekuasaan akan hilang;
b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak terjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenangwenang;
c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
d. Mampu  menolak  suap  atau  sejenisnya  dan  bahkan  sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

## 2. Penyidikan
Penyidikan  merupakan  tahapan  penyelesaian  perkara  pidana  setelah penyelidikan  yang  merupakan  tahapan  permulaan  mencari  ada  atau  tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu: Penyidikan adalah suatu tindakan dari aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu  siapa  pelaku  tindak  pidana.  Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menenukan tersangkanya. Sesuai Pasal 1 butir 2 KUHAP  penyidikan  baru  dapat  dilaksanakan  penyidik  apabila  telah  terjadi suatu  tindak  pidana.  Berdasarkan  rumuman  Pasal  1  butir  2  KUHAP,  unsur- unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah
a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan- tindakan yang antar satu dengan yang lainnya saling berhubungan;
b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
c. Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
.  Tujuan  penyidikan  adalah  mencari  dan  mengumpulkan  bukti,  yang dengan  bukti  tersebut  ini  membuat  terang  tindak  pidana  yang  terjadi,  dan menemukan  tersangkanya.  Berdasarkan  unsur  tersebut  dapat  dijelaskan sebelum  dilakukan  penyidikan,  telah  diketahui  adanya  tindak  pidana  tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikan.
3. Tindak Pidan Korupsi
Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa
Latin: corruption  = penyuap; corruptore =  merusak)  merupakan  gejala dimana  pejabat,  badan-badan  negara  menyalahgunakan  wewenangnya
3 Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
dengan  terjadinya  penyuapan,  pemalsuan  serta  ketidakberesan  lainnya. Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan  diri  sendiri  dengan  merugikan  orang  lain,  oleh  para  pejabat pemerintah  yang  langsung  melanggar  batas-batas  hukum  atas  tingkah  laku tersebut. 4
Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  suatu  perbuatan  untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat  merugikan  orang  lain,  bangsa  dan  negara. 5 Korupsi  merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, orupsi ini  harus  disembuhkan  agar  tidak  menyebar  ke  bagian  tubuh  yang  lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh  itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini. 6
4. Anggaran Pendapatan  dan Belanja Desa
Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah  rencana  keuangan  tahuanan  Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa,  dan  ditetapkan  dengan  peraturan  Desa.  Menurut Sumpeno (2013) APBDes merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  desa  yang  mengandung  prakiraan sumber  pendapatan  dan  belanja  untuk  mendukung  kebutuhan  program pembangunan desa yang bersagkutan. Salah satu sumber pendapatan desa adalah  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  sudah dianggarkan  setiap  tahunnya  10%  dari  APBD.  Sehingga  untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di  pedesaan  melalui  APBD  Kabupaten,  Provinsi,  dan  Pemerintah,  maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD. APBDesa  pada  dasarnya  adalah  rencana  keuangan  tahunan  Pemerintahan Desa. APBDesa terdiri atas: 7
a. Pendapatan Desa Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa  yang  merupakan  hak  desa  dalam  1  (satu)  tahun  anggaran  yang tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  desa.  Pendapatan  desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
b. Belanja  DesaMeliputi  semua  pengeluaran  dari  rekening  desa  yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
4 awade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 168
5 Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.
6 C. T. Simorangkir dkk, 2010, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 61
7 umpeno, 2013, Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development hlm. 211
akan  diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh  desa.  Belanja  desa dipergunakan  dalam  rangka  mendanai  penyelenggaraan  kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
c. Pembiayaan  Desa  Meliputi  semua  penerimaan  yang  perlu  dibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yangbersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaandesa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

## II. PEMBAHASAN
Peran  Penyidik  Polri  dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  di Wilayah Hukum Polres Paser
Peran  Polri  khususnya  Unit  III  Tipidkor  Sat  Reskrim  Polres  Paser  dalam melakukan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  terhadap  penggunaan  anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilakukan oleh aparatur desa yaitu bendara di  Desa  Perkuwen  Kec.  Longkali  Kab.  Paser  Kaltim  periode  tahun  2016  s/d 2017, penyidik oleh Undang-Undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk : 8
1. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
2. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
3. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
4. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
5. Mengambil sidik jari;
6. Memanggil  seseorang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai  tersangka, saksi;
7. Mendatangkaan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara ( periksa Pasal 7 Ayat (1) KUHAP ).
Peranan penyidik Polri dalam rangka pelaksanaan penyidikan kasus-kasus tindak  pidana  korupsi,  tidak  terlepas  dari  kualitasnya  sebagai  seorang bhayangkara  negara  yang  pada  setiap  personil  Polri  senantiasa  berupaya memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum  dan memberikan  perlindungan,  pengayoman  serta  pelayanan  kepada  masyarakat, sebagaimana dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2  Tahun  2002.  Penyidik  wajib  segera  melakukan  tindakan  penyidikan  yang diperlukan  jika  penyidik  mengetahui,  menerima  laporan  atau  pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
8 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, Merajut Hukum di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 33
Hal  ini  jelas  diatur  dalam  Pasal  106  KUHAP.  Bila  penyidik  memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan  jika  ternyata  penyidikannya  itu  dihentikan  oleh  penyidik  karena  tidak terdapat  cukup bukti atau peristiwa tersebut  bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 Ayat (1) dan (2) KUHAP). Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum  setelah  penyidikan  selesai  dilakukan.  Namun  jika  hasil  penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya.
Penyidik  telah  melakukan  proses  penyidikan  secara  profesional  namun memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan ada mekanisme yang harus dilaksanakan,  sebelum  dilakukan  penyidikan  terlebih  dahulu  melalui  proses penyelidikan  adapun  tindakan  penyelidikan  yang  dilakukan  berupa pengecekan  TKP,  melakukan  pemeriksaan  klarifikasi  terhadap  saksi-saksi, mengumpulkan dokumen serta melakukan koordinasi dengan instansi  terkait untuk  melakukan  perhitungan  kerugian  negara,  kemudian  apabila  penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup selanjutnya dilakukan Gelar Perkara dalam  pelaksanaan  nya  untuk  khusus  tindak  pidana  korupsi  Gelar  Perkara dilakukan di Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kaltim, selanjutnya setelah selesai  dilaksanakan  proses  Gelar  Perkara  penyidik  membuat  laporan  polisi model A dalam hal ini laporan polisi model A merupakan laporan yang dibuat oleh  anggota  Polri  yang  mengalami,  mengetahui  atau  mengalami  peristiwa yang terjadi yaitu dugaan tindak pidana, setelah adanya laporan polisi model A menjadi dasar untuk dilakukan tindakan penyidikan melakukan pemanggilan terhadap  saksi-saksi,  dalam  prosespemanggilan  saksi-saksi  terdapat  kendala yang  dialami  oleh  Penyidik  dikarenakan  saksi-saksi  merupakan  warga  Desa Perkuwen Kec. Longkali Kab. Paser Kaltim untuk akses menuju ke desa cukup jauh dan apabila kondisi cuaca hujan untuk jalan yang dilalui sulit apabila tidak menggunakan mobil double cabin, oleh karena itu Penyidik dikarenakan alasan yang  patut  tidak  dapat  datang  ke  kantor  untuk  dimintai  keterangan  Penyidik yang mendatangi saksi-saksi yang akan dimintai keterangannya ke desa, dalam hal  penyitaan  terhadap  dokumen  yang  ada  kaitannya  dengan  tindak  pidana korupsi  yang  terjadi  untuk  permohonan  ijin  penyitaan  ditujukan  kepada Pengadilan  Tipidkor  Samarinda  dalam  proses  nya  dikarenakan  jauh membutuhkan waktu yang lama sedangkan penyitaan yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali terhadap dokumen-dokumen tersebut.
Proses tindakan penyidikan telah dilalui, selanjutnya penyidik menemukan bukti  yang  cukup  untuk  dilakukan  penetapan  tersangka  dilakukan  Gelar
Perkara  penetapan  tersangka  yang  dilaksanakan  kembali  di  Subdit  Tipidkor Ditreskrimsus  Polda  Kaltim,  modus  operandi  yang  dilakukan  oleh  a.n. SUHARDI selaku bendahara desa yaitu pada tahun 2016 yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa adalah penyedia jasa ada salah satu CV yang mana seharusnya  untuk  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  melaksanakan/mengelola adalah Tim Pengelola Kegiatan (TPK) namun faktanya TPK hanya merupakan simbolis  sebagai  kelengkapan  saja  dan  dalam  melaksanakan  pekerjaan penyedia  jasa  tidak  pernah  dibuatkan  Surat  Perintah  Kerja  (SPK)  melainkan hanya penunjukan secara lisan saja oleh bendahara desa a.n. SUHARDI, pada tahun 2016 s/d  2017 bendahara desa a.n. SUHARDI selalu memotong  pajak 11,5  %  untuk  pembelian  bahan  material  dan  memotong  pajak  25  %  untuk galian  C  namun  uang  potongan  pajak  tersebut  tidak  disetorkan  dan  diambil untuk  kepentingan  pribadi  dan  untuk  potongan  pajak  tersebut  seluruhnya dilakukan  pada  pekerjaan  fisik  dan  pengadaan  barang,  Desa  Perkuwen  tidak seluruhnya  membuat  laporan  pertanggung  jawaban  keuangan  desa  dan  desa perkuwen hanya membuat SPJ Pengesahan (Surat Pertanggung Jawaban) dan Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2016, dan untuk Tahun 2017 hanya membuat SPJ Pengesahan hingga bulan Oktober 2017 saja sedangkan untuk kelengkapan SPJ hanya dibuat pada bulan desember saja, untuk laporan yang  dibuat  hanya  untuk  kelengkapan  administrasi  saja  karena  tidak  sesuai dengan  penggunaan  uang  yang  dilapangan,  karena  pada  tahun  2016  seluruh kegiatan selesai dikerjakan namun untuk pembayaran baru dilunasi pada tahun 2017, dan untuk kegiatan pada tahun 2017 ada yang dibayar lunas pada tahun 2018  dengan  total  kerugian  keuangan  negara  sebesar  Rp.  731.611.787,14 (tujuh  ratus  tiga  puluh  satu  juta  enam  ratus  sebelas  ribu  tujuh  ratus  delapan puluh tujuh dan empat belas perseratus rupiah).
Apabila dikaitkan dengan teori kewenangan akibat tindakan korupsi yang dilakukan  oleh  a.n.  SUHARDI  dikarenakan  sebab  jabatannya  sebagai bendahara  beradasarkan  surat  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  desa, selanjutnya  Kepala  Desa  Perkuwen  mensahkan  bukti  pengeluaran  uang  atas beban anggaran APBDes yang belum didukung dengan bukti yang lengkap dan sah  atau  yang  sudah  diverifikasi  oleh  Sekretaris  Desa,  belum  maksimalnya melakukan  evaluasi  atas  kewenangan  dan  tanggung  jawab  untuk  melakukan tindakan  pengendalian  pengeluaran  atas  beban  APBDes  Tahun  Anggaran 2015, 2016 dan 2017 dan tidak adanya inisiatif Kepala Desa untuk melakukan evaluasi  dengan  membuat  Berita  Acara  PerubahanPekerjaan  dan  melakukan revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas pekerjaan fisik yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, hal-hal tersebut yang memberikan kesempatan kepada a.n. SUHARDI  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi  penggunaan  anggaran pendapatan  dan  belanja  desa,  oleh  karena  itu  penyidik  polri  memiliki
kewenangan  atas  Undang-Undang  untuk  melakukan  tindakan  kepolisian berupa  proses  penyidikan  terhadap  hasil  korupsi  yang  dilakukan  oleh  a.n. SUHARDI  yang  mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara  sehingga  dalam proses  penyidikan  yang  dilakukan  penyidik  melakukan  penelusuran  aset (Assettracing) serta pencarian uang (Follow The Money) yang dihasilkan dari perbuatan korupsi dana desa berdasarkan hasil tindakan yang penyidik lakukan bahwa  tidak  ada  aset  yang  dimiliki  sedangkan  uang  yang  digunakan berdasarkan keterangan a.n. SUHARDI ada yang digunakan untuk kebutuhan desa, namun lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi sehari-hari.
Berdasarkan  Teori  Keadilan  perbuatan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  a.n. SUHARDI  terhadap  APBDes  Desa  Perkuwen  Kecamatan  Long  Kali Kabupaten Paser Kaltim akibat perbuatan yang dilakukan membuat dana yang seharusnya  digunakan  untuk  kebutuhan  serta  kemakmuran  warga  desa  dan pembangunan desa tetapi faktanya digunakan untuk kepentingan pribadi dalam penerapan  keadilan  ini  bertujuan  untuk  warga  desa  Perkuwen  berdasarkan faktor-faktor yang melatar belakangi tindakan yang dilakukan a.n. SUHARDI dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  untuk  menetapkan  dan  menjatuhkan hukuman  terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  secara  berkeadilan,  guna memberantas kejahatan tindak pidana korupsi  harus ada keseriusan terhadap proses penegakan hukum.
HAMBATAN-HAMBATAN PENYIDIK POLRI TERHADAP

## PENYIDIKAN TINDAK

## PIDANA KORUPSI PENGGUNAAN ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DESA  DI  WILAYAH HUKUM POLRES PASER
Adapun  hambatan  dalam  penegakan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi  yang  terjadi  dan  selalu  menjadi  kendala  dalam  pemberantasan  kasus tindak pidana korupsi antara lain dapat dilihat dari beberapa sisi yakni dari sisi Undang-Undang (legal  substance), dari  sisi  penegak  hukum  ( legal  structure) dan dari sisi budaya hukum masyarakat (legal culture), sebagai berikut beberapa pembahasan yang dapat dijelaskan:
a. Lamanya penghitungan kerugian keuangan negara
Salah  satu  unsur  yang  mendasar  dalam  tindak  pidana  korupsi  adalah adanya  kerugian  keuangan  negara.  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi yang saat ini berlaku tidak mendefinisikan serta mengatur secara tegas  dan  pasti  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  kerugian  negara. Definisi  kerugian  negara  diatur  dalam  peraturan  yang  lain  seperti Undang-Undang  Pembendaharaan  Negara  dan  Undang-Undang  Badan Pemeriksa  Keuangan.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Ayat 22 menjelaskan “Kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata

## Jurnal de Facto 10(1) : 1-18
dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan  59  melawan  hukum  baik sengaja maupun lalai.
Suatu  perbuatan  dapat  dikatakan  merugikan  keuangan  negara  dengan syarat  harus  adanya  kerugian  negara  yang  benar-benar  nyata.  Hal  ini berbeda dengan Pasal  2  Ayat  (1) UU Tipikor yang menjelaskan bahwa kerugian  negara  dalam  konsep  delik  formil  dikatakan  dapat  merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 1 angka 60 15 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan Pemeriksa  Keuangan,  menjelaskan  kerugian  negara  /  daerah  adalah kekurangan  uang,  surat  berharga,  dan  barang,  yang  nyata  dan  pasti jumlahnya,  sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja maupun  lalai.  Selain  menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia tentang BPK, BPKP menilai bahwa dalam kerugian keuangan/ kekayaan negara, suatu kerugian negara tidak hanya yang bersifat riil, tetapi juga yang  bersifat  potensial  yaitu  yang  belum  terjadi  seperti  adanya pendapatan  negara  yang  akan  diterima.  Undang-Undang  Tipikor khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 tidak menyebutkan secara jelas mengenai siapa  instansi  atau  pihak  mana  yang  berwenang  dalam  menentukan perhitungan  kerugian  Negara,  dalam  praktik  institusi  yang  seringkali dilibatkan  oleh  penegak  hukum  dalam  menghitung  kerugian  Negara adalah  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  dan  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Diluar kedua institusi tersebut misalkan penghitungan kerugian Negara juga  dapat  dilakukan  oleh  akuntan  publik.  Selain  BPK,  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berwenang untuk menetapkan mengenai adanya kerugian Negara. Ini terkait dengan fungsi Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  yaitu melaksanakan  pengawasan  terhadap  keuangan  dapembangunan. Kewenangan  Badan  ini  dituangkan  dalam  Surat  Keputusan  Presiden Nomor 31 Tahun 1983 yang menyatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki kewenangan menghitung  kerugian Negara. Namun dalam hal perhitungunan kerugian negara yang dilakukan oleh  auditor  Penyidik  Tipidkor  Polres  Paser  pada  tahap  penyelidikan menggunakan auditor dari Inspektorat Kabupaten Paser sedangkan pada proses  Penyidikan  auditor  yang  digunakan  dari  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim, dalam hal ini ada perbedaan  penghitungan  kerugian  keuangan  negara  dari  tindak  pidana korupsi  APBDes  Perkuwen,  penghitungan  kerugian  negara  yang dilakukan  auditor  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP)  Provinsi  Kaltim  dalam  birokrasi  terbilang  lama  setelah
mengirimkan surat permohonan untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan  negara  kepada  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim, pada saat surat permohonan dan dokumen  pendukung  diterima  selanjutnya  tim  yang  telah  ditunjuk  oleh Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  Provinsi Kaltim datang namun dalam faktanya setelah beberapa hari surat diterima bahkan  sampai  memakan  waktu  sebulan  tim  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  Provinsi  Kaltim  bisa  hadir  ke Polres Paser untuk melakukan pemeriksaan terhadap kerugian keuangan negara  kemudian  setalah  selesai  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  tim Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  Provinsi Kaltim  selanjutnya  dilakukan  penghitungan  kerugian  keuangan  negara dan  hasilnya  terbilang  lama  untuk  diserahkan  kepada  penyidik  hal tersebut yang dapat menghambat proses penyidikan.
Dalam  proses  penyelidikan  hingga  penyidikan  tindak  pidana  korupsi, pihak  kepolisian  tidak  bisa  bekerja  sendiri,  karena  proses  penyidikan harus  menunggu  hasil  audit  investigasi  yang  dilakukan  oleh  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim. Jika hasil  audit  investigasi  sudah  didapatkan,  maka  pihak  penyidik  dapat meningkatkan  kasus  mulai  dari  penyelidikan  ke  penyidikan  hingga penetapan tersangka sampai dengan pelimpahan pada Kejaksaan. Namun walaupun  sudah  mendapatkan  bukti  permulaan  yang  cukup,  yaitu  dari keterangan  saksi,  akan  tetapi  penyidik  tidak  serta  merta  bisa meningkatkan proses penyelidikan ke proses penyidikan ataupun proses penyidikan  dalam  hal  ini  melakukan  penetapan  tersangka.  Penyidik terlebih  dahulu  harus  memiliki  bukti  nilai  kerugian  negara  yang disebabkan dari perbuatan korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi  lain  seperti  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim.
b. Proses Penetapan Tersangka
Dalam hal penyidik menetapkan status tersangka kepada seseorang biasanya telah memiliki bukti-bukti yang cukup sesuai Pasal 183 KUHAP yakni  minimal  dua  alat  bukti  saja  sudah  bisa  diajukan  ke  sidang pengadilan  untuk  memperoleh  satu  bukti  lagi  yakni  keyakinan  hakim. Bahwa  dalam  penetapan  tersangka  membutuhkan  waktu  8  bulan  untuk dilakukan  Gelar  Perkara  guna  melakukan  penetapan  tersangka  hal tersebut  terjadi  terkendala  karena  proses  dalam  perhitungan  kerugian keuangan  negara  yang  lama  pada  awalnya  dalam  proses  penyelidikan telah  dilakukan  perhitungan  keuangan  kerugian  negara  awal  yang dilakukan oleh auditor Inspektorat Kabupaten Paser kemudian pada tahap
penyidikan menggunakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP)  Provinsi  Kaltim  dalam  hal  ini  perubahan penggunaan auditor berarti melakukan penghitungan kerugian keuangan negara mulai dari awal namun masih menjadikan baromater penghitungan kerugian  keuangan  negara  sebelumnya  hanya  saja  pasti  adanya perbedaan,  kemudian  dalam  penghitungan  kerugian  keuangan  negara yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltim memerlukan waktu yang lama sehingga dalam menetapkan  terhadap  seseorang  menjadi  lama  dikarenakan  hasil penghitungan  kerugian  keuangan  negara  menjadi  dasar  untuk  dapatnya kepada  seseorang  dilakukan  penetapan  tersangka  dikarenakan  akibat perbuatannya timbul kerugian keuangan negara.
c. Terhadap Saksi Sulit Hadir
Bahwa  penegakan  hukum  oleh  Unit  III  Tipidkor  Polres  Paser ditemukan  kendala  dalam  penegakan  hukumnya,  yaitu  dimana  sulitnya menghadirkan  saksi,  baik  ditingkat  penyelidikan  hingga  penyidikan. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 Ayat  1  KUHAP.  Saksi  adalah  orang  orang  yang  dapat  memberikan keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami  sendiri.  Penyidik  karena  kewajibannya  mempunyai  wewenang memanggil  orang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai  saksi,  bahwa sulitnya untuk menghadirkan saksi dikarenakan saksi merupakan warga desa itu sendiri yang merupakan tempat terjadinya tindak pidana korupsi untuk dimintai keterangan sebagai saksi sulit hadir dikantor dikarenakan jarak desa terbilang cukup jauh dari Polres Paser dan apabila cuaca hujan untuk  akses  keluar  susah,  kemudian  jarak  tempuh  yang  cukup  jauh, sehingga penyidik yang mendatangi ke desa untuk dilakukan pemeriksaan saksi  sedangkan  saksi  yang  diperiksa  cukup  banyak  apabila  dilakukan dalam  sehari  tidak  bisa  membutuhkan  waktu  beberapa  hari  untuk dilakukan pemeriksaan belum lagi apabila saksi yang dimintai keterangan tidak bisa diperiksa pada saat itu, sehingga sulitnya menghadirkan saksi sehingga harus didatangi ke desa menjadi faktor hambatan yang dialami oleh penyidik.
d. Pengumpulan Alat Bukti dari Saksi
Tidak mudah dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, maupun mengumpulkan barang bukti dan/atau alat bukti dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Polri karena dalam menangani  kasus  tindak  pidana  korupsi  penyidik  Polri  mendapat hambatan-hambatan yuridis, seperti adanya peraturan
perundangundangan  tetntang  ijin/persetujuan  yang  harus  dimohonkan oleh Polri. Sulit untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti dan atau alat  bukti  bilamana  peristiwa  tindak  pidana  korupsi  telah  relatif  lama terjadi karena penyimpanan data (arsip) nasional dan atau dokumen tidak memenuhi standar kearsipan dan para pejabat yang bertugas pada saat itu telah mutasi (terganti). Seperti yang terjadi pada penyidikan tindak pidana korupsi  APBDes  Perkuwen  yang  terjadi  pada  tahun  anggaran  2016  s/d 2017  kemudian  dilakukan  penyidikan  pada  tahun  2019  oleh  Penyidik dalam  hal  pengumpulan  dokumen  yang  dilakukan  terkendala  ada beberapa  dokumen  yang  dibutuhkan  sudah  tidak  ada  perihal  itu  asli maupun  arsip,  telah  mencoba  melakukan  pencarian  melalui  saksi  yang mengetahui  namun  faktanya  dokumen  tersebut  masih  susah  untuk didapatkan hal tersebut  yang membuat terhambatnya proses penyidikan oleh Penyidik Unit III Tipidkor Polres Paser.

## III. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  Teori  Keadilan  perbuatan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  a.n. SUHARDI  terhadap  APBDes  Desa  Perkuwen  Kecamatan  Long  Kali Kabupaten Paser Kaltim akibat perbuatan yang dilakukan membuat dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan serta kemakmuran warga desa tetapi faktanya digunakan untuk kepentingan pribadi dalam penerapan keadilan ini bagi seluruh warga negara Indonesia yaitu warga desa Perkuwen berdasarkan faktor-faktor yang melatar belakangi tindakan yang dilakukan a.n. SUHARDI dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  untuk  menetapkan  dan  menjatuhkan hukuman  terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  secara  berkeadilan,  guna memberantas kejahatan tindak pidana korupsi harus ada keseriusan terhadap proses penegakan hukum.  Serta hambatan-hambatan penyidik polri terhadap penyidikan  tindak  pidana  korupsi  penggunaan  anggaran  pendapatan  dan belanja desa di wilayah hukum polres paser yaitu : 1) lamanya penghitungan kerugian keuangan negara;  2) proses penetapan tersangka; 3) terhadap saksi sulit hadir; 4) pengumpulan alat bukti dari saksi.
B. Saran
Berdasarkan  dari  pengkajian  hasil  penelitian  di  lapangan  maka  penulis bermaksud  memberikan saran yang mudah-mudahan dapat  bermanfaat  yaitu sebagai  berikut  :  1.  Terhadap  birokrasi  penghitungan  kerugian  keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga atau instansi terkait dalam hal ini Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  Provinsi  Kaltim  dapat mempersingkat waktu guna dalam hal ini agar proses penyidikan kasus tindak pidana korupsi dapat terselesaikan secepatnya tanpa terkesan berlarut-larut. 2.
Terhadap  pengumpulan  alat  bukti  berupa  dokumen  yang  sulit,  dalam  hal perlunya  aturan  terkait  sistem  penyimpanan  data  (arsip)  nasional  guna  69 memenuhi  standar  kearsipan,  sehingga  dalam  pencarian  apabila  dokumen sewaktu-waktu diperlukan dapat dihadirkan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
IGM  Nurdjana.  2009,  Sistem  Hukum  Pidana  dan  Bahaya  Laten  Korupsi (Problematik  Sistem  Hukum  Pidana  dan  Implikasinya  pada Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Korupsi),  Total  Media,
Yogyakarta,
Lilik  Mulyadi,  2007,  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Indonesia  (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya), PT. Alumni, Bandung,
Awade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika
Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika
C. T. Simorangkir dkk, 2010, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,
Umpeno,  2013,  Perencanaan  Desa  Terpadu.  Banda  Aceh,  Reinforcement
Action and Development
Teguh Sulistia, dan Aria Zurnetti, 2012, Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Yahya Harahap, 2012, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP
: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Teguh  Sulistia,  2012,  Penegakan  Hukum  terhadap  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme, FH Unand, Padang
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, 2014, Merajut Hukum di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  Undang-Undang  Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Instruksi  Presiden  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  Penanganan  Gangguan Keamanan Dalam Negeri

## C. SUMBER Lain
Untung  Budi  Harjo,  Penyidik  Tindak  Pidana  Korupsi  Kepolisian  Resort Paser, Hasil Wawancara, Tanggal 10 Februari 2022