## URGENSI PENDAFTARAN PERALIHAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN PASCA MERGER MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA
Eventy Velly Palawa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada email: eventy.v.p@mail.ugm.ac.id
Hartini
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada email: hartini@mail.ugm.ac.id disampaikan 12/08/2023 – di -review 31/10/2023 – diterima 26/12/2023 DOI: 10.25123/vej.v9i2.7083

## Abstract
The merger of three Islamic state-owned enterprises into Bank Syariah Indonesia (BSI) has impacted the Mortgage Rights execution post-merger. This is partly due to the change in the name of the bank holding  the  Mortgage  Rights  before  and  after  the  merger.  This  study  examines  the  obstacles  in executing  post-merger  Mortgage  Rights  of  three  state-owned  Islamic  banks  into  BSI  and  the importance of registering the transfer of Mortgage Rights holders post-merger. This research is done with a normative juridical method through document and field studies at the BSI branch in Palangka Raya, which had experienced obstructions in executing Mortgage Rights when the auction application files was returned by the State Wealth Service and Auction Office. The data is analyzed descriptively and obtained from document and field study.  It is found that first, one of the obstacles in executing Mortgage Rights by BSI is the difference in the bank’s name on the Mortgage Rights certificate before and after the merger. Secondly, the registration of the transfer of Mortgage Rights is important because a merger is considered as a cause for the transfer of Mortgage Rights due to "other reasons" (Article 16 of the Mortgage Rights Law). There are priorities to be taken into account in the transfer of Mortgage Rights  post-merger  includes  customers  who  are  due,  Non-Performing  Financing  customers,  and customers with Write-Off status.
Keywords:
registration; mortgage rights; merger; transtition, Bank Syariah Indonesia.

## Abstrak
Merger tiga BUMN Syariah  menjadi  Bank Syariah Indonesia (BSI)  berdampak pada eksekusi Hak Tanggungan (HT) pasca merger. Hal ini antara lain karena adanya perbedaan nama pemegang HT antara sebelum dan setelah merger. Studi ini bertujuan untuk mengkaji kendala eksekusi HT pasca merger  tiga  Bank  BUMN  Syariah  menjadi  BSI  dan  mendeskripsikan  arti  penting  pendaftaran peralihan  pemegang Hak Tanggungan pasca-merger.  Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui studi dokumen dan lapangan di Bank Syariah Indonesia cabang Kota Palangka Raya karena  bank  tersebut  pernah  menghadapi  kendala  eksekusi  Hak  Tanggungan  yaitu  adanya pengembalian berkas permohonan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Data diperoleh  dari  studi  dokumen  dan  studi  lapangan  serta  dianalisis  secara  deskriptif.  Hasil  studi menunjukkan:  Pertama,  salah  satu  penyebab  terkendalanya  eksekusi  Hak  Tanggungan  oleh  BSI adalah perbedaan nama bank pemberi pembiayaan pada sertifikat Hak Tanggungan sebelum merger dengan  nama  bank  pemohon  lelang  pasca  merger  yaitu  BSI.  Kedua,  pendaftaran  peralihan  Hak Tanggungan  penting  karena  merger  dipandang  sebagai  salah  satu  penyebab  beralihnya  Hak
T anggungan  yang  ditafsirkan  dari  kata  “sebab -sebab lain” (Pasal  16  UU  Hak  Tanggungan).  Ada prioritas  dalam  pendaftaran  peralihan  Hak  Tanggungan  pasca-merger  yaitu  nasabah  yang  akan jatuh tempo, nasabah Non-Performing Financing , dan nasabah dengan status Write Off .
Kata Kunci: pendaftaran; hak tanggungan; merger; peralihan; Bank Syariah Indonesia

## Pendahuluan
Di  Indonesia,  pengembangan  sistem  perbankan  dilakukan  melalui penerapan  konsep dual-banking  system (sistem  perbankan  ganda) 1 yaitu beroperasinya  bank  baik  secara  konvensional  maupun  secara  syariah  yang mendasarkan operasionalnya pada prinsip syariah. Kerangka dual-banking system ini  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  Indonesia  untuk  memanfaatkan layanan  perbankan  sesuai  dengan  preferensi  mereka,  baik  itu  perbankan konvensional  maupun  syariah. 2 Dengan  kata  lain  tujuan  dari  pengembangan  ini adalah  untuk  memberikan  beberapa  pilihan  jasa  perbankan  yang  dapat  diakses oleh masyarakat Indonesia. Kedua sistem perbankan tersebut (konvensional dan syariah) dapat bekerja dan bersinergi untuk mendukung pengumpulan dana dari berbagai  lapisan  masyarakat  secara  lebih  luas,  untuk  meningkatkan  kapabilitas pendanaan bagi sektor-sektor ekonomi nasional. 3
Perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia  bergerak  semakin  cepat dengan  tantangan  yang  semakin  kompleks,  dimulai  dengan  diundangkannya  UU Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang memberikan ruang bagi bank untuk  beroperasi  secara  syariah  dengan  menggunakan  prinsip  syariah,  sampai diundangkannya  UU  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah (selanjutnya  disebut  UU  Perbankan  Syariah)  yang  secara  khusus  dan  tegas memberikan pijakan dan regulasi yang jelas terhadap eksistensi dan operasional
1 Endah Prihartini, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi  Pada  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Majalengka),  dalam  Jurnal  Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial : Co-Management Vol. 1 No. 2, 2019, hlm., 289
2 Hery, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Grasindo, Jakarta, 2020, hlm., 2.
3 Adrian   Sutedi, Hukum   Perbankan:   Suatu   Tinjauan, Pencucian   Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm., 1.
bank syariah. Setelah disahkan UU Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, landasan hukum industri perbankan syariah Indonesia semakin kokoh, kuat, dan kondusif untuk mendorong percepatan pertumbuhannya ke arah yang lebih baik. 4 Tidak dapat dipungkiri bahwa sekalipun bank syariah sudah banyak berdiri dan  Indonesia  diberikan  keuntungan  demografis  berupa  penduduk  muslim  yang jumlahnya mencapai 241,7 juta , 5 dari total penduduk Indonesia sebanyak 277,75 jiwa pada tahun 2022, 6 namun perkembangan bank syariah masih belum optimal dibandingkan  dengan  pencapaian  bank  konvensional.  Adanya  keuntungan komposisi penduduk muslim yang tinggi  di satu sisi, ternyata belum berbanding lurus dengan tingkat literasi, market share , dan penetrasi aset perbankan syariah masih  tergolong  rendah  dibandingkan  dengan  perbankan  secara  umum  di Indonesia. 7 Tingkat literasi dan market share perbankan syariah hanya sekitar 6% (enam persen) dan penetrasi asetnya di bawah 8% (delapan persen). 8
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  telah  mengambil  langkah  untuk  melakukan merger atau penggabungan tiga bank syariah BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri (BSM), PT Bank BRI Syariah (BRIS), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). 9 Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing perbankan syariah dalam skala global. Setelah melewati proses yang cukup panjang, pada 1 Februari 2021
4
Otoritas Jasa Keuangan,
Sejarah
Perbankan Syariah, diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan- Syariah.aspx, diakses pada tanggal 23 Mei 2022
5 Kemendagri:  Populasi  Indonesia  Capai  277,75  Juta  Jiwa  pada  2022,  diakses  dari https://dataindonesia.id/varia/detail/kemendagri-populasi-indonesia-capai-27775-juta- jiwa-pada-2022, diakses pada tanggal 18 November 2023
6 Jumlah  Penduduk  Pertengahan  Tahun  (Ribu  Jiwa),  2021-2023,  Badan  Pusat  Statistik, https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html, diakses 18 November 2023
7 Menurut data OJK, Indeks Literasi Keuangan Syariah pada tahun 2016 pada sektor perbankan syariah sekitar 6,63 persen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Survei Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan 2016
8 CNN Indonesia, Penduduk Muslim Terbesar, Tapi Pasar Bank Syariah Masih Mini, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210103141128-78-588916/penduduk- muslim-terbesar-tapi-pasar-bank-syariah-masih-mini,  diakses  pada  tanggal  23  Mei  2022. Lihat juga Nidya Waras Sayekti, dkk., Merger Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara: Quo Vadis? , Kajian, Vol. 25 No. 3 Tahun 2020, hal. 231-250
9 Nidya Waras Sayekti, dkk, supra no. 8, hlm., 232
BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah resmi bergabung menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). 10
Setiap  tindakan  hukum  yang  dilaksanakan  oleh  subjek  hukum  akan menghasilkan konsekuensi hukum tertentu. Tindakan penggabungan, konsolidasi, atau  akuisisi  di  lingkungan  perusahaan  membawa  dampak  hukum  yang berpengaruh  terhadap  perusahaan  itu  sendiri  dan  para  pihak  yang  terlibat.  Hal yang sama juga terjadi pada merger atau penggabungan yang dilakukan BSM, BRIS dan BNIS menjadi BSI. Pelaksanaan penggabungan tersebut menimbulkan dampak antara lain pada eksekusi Hak Tanggungan (HT). Salah satu contoh terkait dengan kendala  eksekusi  HT  terjadi  pada  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI)  Cabang  Kota Palangka Raya. Pada awal penggabungan di bulan Februari 2021, Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  Palangka  Raya  pernah  mengembalikan pengajuan  lelang  yang  dimohonkan  oleh  beberapa  cabang  BSI  karena  adanya perbedaan  nama  kreditor  atau  bank  pemberi  pembiayaan  yang  mengajukan permohonan dengan nama bank yang ada pada sertifikat. 11
Tulisan  ini  mengkaji  eksekusi  Hak  Tanggungan  pasca  merger  tiga  Bank BUMN  Syariah  menjadi  BSI  dan  kendalanya  serta  mendeskripsikan  arti  penting pendaftaran  peralihan  pemegang  Hak  Tanggungan  pasca  merger  menjadi  BSI. Sebagai  penelitian  normatif,  studi  ini  dilakukan  dengan  menggabungkan  kajian peraturan  hukum  yang  berlaku  dan  realitas  yang  terjadi  di  dalam  lingkungan masyarakat. Pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka yang berasal dari berbagai literatur dan studi lapangan di salah satu Bank Syariah Indonesia cabang Kota  Palangka  Raya. Data  yang  terhimpun,  diolah  melalui  pendekatan  kualitatif untuk menghasilkan gambaran analitis yang deskriptif. 12
10 Bank Syariah Indonesia, Sejarah perusahaan, diakses dari https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, diakses pada tanggal 12 Mei 2022.
11 Dalam  kajian  ini  digunakan  istilah  sertifikat  sesuai  dengan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI). Sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggunakan istilah sertipikat.
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm., 29.

## Pembahasan
Ekseskusi Hak Tanggungan Pasca Merger Tiga Bank BUMN Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia.
1. Sejarah  Merger  Tiga  Bank  BUMN  Syariah  Menjadi  Bank  Syariah Indonesia
Istilah merger atau penggabungan adalah istilah dalam hukum yang sering digunakan  secara  bergantian.  Kata  “merger”  dalam  KBBI  juga  diartikan  sebagai penggabungan. 13 Arti  lain  dari  merger  adalah penggabungan  dua  atau  lebih perusahaan  di  bawah  satu  pemilikan. 14 Pasal  1  angka  9  UU  No  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas) jo . Pasal 109 angka 1 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) mendefinisikan merger atau penggabungan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan  lain  yang  telah  ada  yang  mengakibatkan  aktiva  dan  pasiva  dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima  penggabungan  dan  selanjutnya  status  badan  hukum  perseroan  yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Dalam UU Perbankan Syariah Pasal 1 angka 29 menyebutkan penggabungan merupakan proses penggabungan dua atau lebih lembaga perbankan syariah menjadi satu lembaga perbankan syariah baru. Penggabungan dapat dilakukan antara dua atau lebih bank syariah yang berstatus sebagai bank umum atau antara bank syariah dengan bank konvensional.
Di  Indonesia,  penggabungan  atau  merger  tiga  bank  BUMN  menjadi  Bank Syariah  Indonesia  (BSI),  merupakan  merger  yang  pertama  kali  dilakukan  untuk bank plat merah (bank BUMN yang beroperasi secara syariah).  Pada tanggal 20 Oktober 2020, Rancangan Penggabungan yang telah disusun oleh BRIS, BNIS, dan BSM telah mendapatkan persetujuan dari masing-masing Dewan Komisaris Bank
13 Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  diakses  dari https://kbbi.web.id/merger, diakses pada tanggal 18 November 2023.
Peserta  Penggabungan. 15 Pada  tanggal  16  Desember  2020,  Akta  Penggabungan ditandatangani oleh BRIS, BNIS, dan BSM di hadapan oleh notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta., sebagaimana tercatat dalam Akta Penggabungan No. 103 tanggal 16 Desember 2020 yang kembali ditegaskan dalam Akta No. 37 tanggal 14 Januari 2021. 16 Sebelumnya, pada tanggal 15 Desember 2020, PT Bank Syariah Indonesia Tbk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menghasilkan  keputusan penting salah satunya mengenai perubahan nama perseroan. 17 Dalam  risalah  RUPSLB,  poin  penting  yang  tercantum  dalam  risalah tersebut  adalah  keputusan  untuk  mengubah  nama  perseroan  menjadi  PT  Bank Syariah  Indonesia  Tbk  (Mata  acara  keempat  huruf  (a)).  Berdasarkan  keputusan RUPSLB  terkait  perubahan  nama  tersebut,  tertuang  di  dalam  Akta  Pernyataan Keputusan  Rapat  Perubahan  Anggaran  Dasar  Perubahan  Nama  PT.  Bank  BRI Syariah Tbk menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk, Akta Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021. 18
Pada  tanggal  27  Januari  2021,  Otoritas  Jasa  Keuangan  memberikan  izin penggabungan  usaha  melalui  surat  nomor:  SR-3/PB.1/2021  yang  berisi  tentang izin penggabungan dan perubahan nama nama menggunakan izin usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk. 19 Dokumen Akta Pendirian Perusahaan dan Dokumen Akta Perubahan Anggaran Dasar telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik  Indonesia  pada  tanggal  1  Februari  2021  sehingga  menjadi momen resmi berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. 20
15 Bank  Syariah  Indonesia,  Ringkasan  Rancangan  Penggabungan  Antara  PT  Bank  Brisyariah Tbk.,  Pt  Bank  Syariah  Mandiri  Dan  Pt  Bank  Bni  Syariah,    diakses  dari https://ir.bankbsi.co.id/newsroom/BRI_Mandiri_BNI_-_Rancangan_Penggabungan_- _Okt_2020_(Bisnis_Indonesia).pdf, pada tanggal 12 Mei 2022.
16 Id.
17 BRI Syariah, Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank  BRI  Syariah  Tbk,  diakses  dari  https://ir.bankbsi.co.id/misc/GMS/Ringkasan-Risalah- RUPSLB.pdf, diakses pada tanggal 13 Mei 2022.
18 Bank Syariah Indonesia, Anggaran Dasar BSI,
diakses dari https://ir.bankbsi.co.id/misc/Anggaran-Dasar-BSI.pdf, diakses pada tanggal 13 Mei 2022.
19 Alif Ulfa, Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah di Indonesia, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm., 2. 20 Bank Syariah Indonesia, Sejarah Perusahaan, diakses dari https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, diakses pada tanggal 12 Mei 2022.

## 2. Kendala  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Oleh  Bank  Syariah  Hasil Penggabungan
Kendala  yang  dihadapi  oleh  BSI  pada  awal  merger  terkait  eksekusi  hak tanggungan  melalui  lelang  sekilas  terlihat  sederhana  yaitu  pengembalian  berkas oleh    KPKNL  kepada  BSI  karena  adanya  perbedaan  nama  pemegang  hak tanggungan antara nama pada sertifikat hak tanggungan dengan nama pemohon eksekusi  hak  tanggungan  saat  ini  yaitu  BSI.  Sekalipun  terlihat  sederhana  karena menyangkut  perbedaan  nama,    tetapi  penyelesaiannya  tidak  sederhana  karena memerlukan  beberapa  tahapan  dan  meliputi  puluhan  ribu  bahkan  ratusan  ribu nasabah  BSI  yang  menggunakan  tanah  dengan  objek  hak  tanggungan  di  seluruh Indonesia.
Salah  satu  tahapan  yang  dilakukan  oleh  KPKNL  ketika  menerima permohonan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  antara  lain  adalah  pemeriksaan dokumen. Pihak KPKNL berpendapat harus ada kesamaan data kreditor atau bank pemberi pembiayaan selaku pemegang hak tanggungan yang tertera pada sertifikat hak tanggungan dengan data pemohon lelang saat ini. 21 .  Menurut hukum, KPKNL justru wajib menolak melakukan lelang  apabila ada data-data baik data fisik, data yuridis  maupun  data  pemohon  lelang    yang  tidak  sesuai.  Ini  dilakukan    untuk menjamin  kepastian  hukum  dan  kebenaran  objek  lelang  serta  para  pihak  yang terlibat dalam proses eksekusi hak tanggungan. Hal ini semakin menegaskan arti penting  pendaftaran  peralihan  hak  tanggungan  bagi  BSI  bahwa    untuk  dapat dilakukan  eksekusi  hak  tanggungan,  pihak  BSI  diwajibkan  untuk  melakukan pendaftaran peralihan hak tanggungan.
Pasal 20 dalam UU Hak Tanggungan menguraikan tiga metode pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, yang meliputi pertama lelang umum sesuai dengan yang ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan. Kedua, pelaksanaan lelang berdasarkan titel eksekutorial yang ada  pada sertifikat hak tanggungan  menurut Pasal 14 UU Hak Tanggungan. Ketiga, pelaksanaan eksekusi dengan persetujuan kedua belah pihak
21 Indra Prasta Nur Patria, wawancara terkait permohonan lelang yang diajukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Palangka Raya, pada tanggal 28 maret 2022.
secara pribadi. Salah satu dokumen persyaratan eksekusi hak tanggungan adalah sertifikat tanggungan. Pasal 14 UU Hak Tanggungan menyebutkan bahwa sertifikat hak tanggungan adalah bukti pembebanan hak tanggungan yang diterbitkan oleh kantor pertanahan.
Nama pemegang hak tanggungan sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak  tanggungan  memberikan  kepastian  hukum  bahwa  pemegang  hak  jaminan tersebut  mempunyai  hak  untuk  melakukan  penjualan  jaminan  hak  tanggungan. Apabila tidak terpenuhinya kesesuaian identitas antara pemegang hak tanggungan pada sertifikat hak tanggunngan dengan pemegang hak tanggungan saat ini, maka hal  tersebut  dapat  menjadi  salah  satu  alasan  terhalangnya  proses  eksekusi  hak tanggungan. Salah satu contoh proses eksekusi hak tanggungan yang tidak dapat dilakukan karena berbeda nama antara pemegang hak tanggungan yang tercantum dalam sertifikat hak tanggungan dan nama bank sebagai pemohon lelang terjadi di BSI  cabang  Kota  Surakarta. 22 Pemegang  hak  tanggungan  yang  tercantum  dalam sertifikat hak tanggungan adalah BNI Syariah, sehingga kedudukan kreditor atau bank  pemberi  pembiayaan  masih  atas  nama  BNI  Syariah,  sedangkan  hak  dan kewajiban atas masing-masing debitor atau nasabah pembiayaan beralih kepada Bank Syariah Indonesia. Akibat dari hal tersebut menyebabkan pelelangan agunan untuk  melunasi  seluruh  atau  kewajiban  debitor  atau  nasabah  pembiayaan  pun tidak dapat dilaksanakan.
Jika  melihat  kembali  pada  kejadian  pengembalian  dokumen  permohonan lelang oleh KPKNL Kota Palangka Raya yang sudah disebutkan di awal penulisan ini,  perbedaan  nama  bank  yang  tertera  sebagai  pemegang  hak  tanggungan  di sertifikat hak tanggungan dan bank yang mengajukan permohonan lelang berakibat pada tidak terpenuhinya syarat legal formal  pada subjek dan objek lelang seperti yang  diamanatkan  dalam  Pasal  11  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 213/PMK.06/2020  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang.  Legalitas  formal  baik
22 Hakim  Ady  Kurniawan,  Akibat  Hukum  Merger  Perusahaan  Terhadap  Pelaksanaan  Fungsi Jaminan  Hak  Tanggungan  (Studi  Di  Bank  Syariah  Indonesia  Surakarta),  (Tesis,  Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), hlm., 5.
subjek maupun objek lelang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu lelang. Legalitas formal ini berarti bahwa subjek dan objek lelang harus memenuhi persyaratan dokumen yang ditetapkan untuk jenis lelang tertentu. Dalam hal ini, subjek  lelang  merujuk  pada  penjual  (bank)  atau  pihak  yang  memiliki  hak  untuk melakukan lelang, sedangkan objek lelang merujuk pada barang yang akan dilelang. Penjual  atau  subjek  lelang  disyaratkan  telah  memenuhi  semua  dokumen  dan persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan lelang dan tidak ada perbedaan data  antara  penjual  dan  benda  yang  akan  dilelang.  Ini  menunjukkan  bahwa hubungan  hukum  antara  penjual  dan  benda  yang  akan  dilelang  harus  jelas  dan sesuai  dengan  dokumen-dokumen  yang  dipersyaratkan.  Dengan  memenuhi legalitas formal terkait subjek dan objek lelang, penjual atau subjek lelang dapat meyakinkan pejabat lelang bahwa mereka memiliki hak untuk melakukan lelang dan bahwa objek lelang secara sah dapat dilelang.

## Urgensi  Pendaftaran  Peralihan  Hak  Tanggungan  Pasca  Merger  Tiga  Bank BUMN Syariah Menjadi BSI

## 1. Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan
a. Dasar Hukum
Pendaftaran peralihan hak tanggungan secara jelas diatur dalam UU Nomor 4  tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang Berkaitan  Dengan  Tanah  (selanjutnya  disebut  UU  Hak  Tanggungan).  Pasal  16 menyebutkan  bahwa  karena  hukum  hak  tanggungan  berpindah  kepada  kreditor atau bank pemberi pembiayaan yang baru karena beberapa sebab, seperti cessie , subrogasi,  pewarisan,  atau  sebab-sebab  lain.  Adanya  peralihan  hak  tanggungan secara hukum, tetap ada kewajiban pendaftaran yang harus dilakukan kreditor atau bank pemberi pembiayaan yang baru kepada kantor pertanahan.
Jika  menelusuri  lebih  lanjut  ke  dalam  penjelasan  Pasal  16  UU  Hak Tanggungan, bahwa “sebab - sebab lain” seperti yang disebutkan di dalam Pasal 16 UU Hak tanggungan, merujuk pada situasi-situasi khusus, contohnya ketika terjadi akuisisi  atau  penggabungan  perusahaan  yang  mengakibatkan  berpindahnya
piutang dari pihak kreditor atau bank pemberi pembiayaan lama ke kreditor atau bank pemberi pembiayaan baru. Peralihan hak tanggungan yang wajib didaftarkan ke kantor pertanahan sesuai ketentuan Pasal 16 UU Hak Tanggungan dalam rangka untuk memenuhi syarat publisitas. Langkah pendaftarannya dilaksanakan melalui pencatatan pada buku tanah terkait Hak Tanggungan dan buku tersebut merujuk pada  hak  atas  tanah  yang  menjadi  subjek  hak  tanggungan.  Proses  dilanjutkan dengan membuat salinan dari catatan tersebut pada sertifikat hak tanggungan dan sertifikat tanah yang menjadi jaminan. 23
Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Hak Tanggungan menyebutkan bahwa hak tanggungan  merupakan  perjanjian  yang  bersifat accesoir ,  yaitu  suatu  perjanjian yang keterwujudannya bergantung pada perjanjian pokok yang menjadi dasarnya. Akibat  Hukum  yang  timbul  dari  hak  jaminan  yang  bersifat accesoir antara  lain apabila  perjanjian  pokok  dialihkan  ke  pihak  lain  (misalnya,  melalui  perubahan kepemilikan  atau  penggabungan),  maka  perjanjian  tambahan  yang  terkait  juga akan  ikut  dialihkan. 24 Dalam  kaitannya  dengan  penggabungan  tiga  Bank  BUMN Syariah  menjadi  BSI,  maka  sebagai  perjanjian  asesor,  maka  hak  tanggungan juga beralih  dari  bank  yang  melakukan  penggabungan  ke  bank  yang  menerima penggabungan.  Oleh  karena  itu,  perjanjian  atau  pembiayaan  dari  Bank  Mandiri Syariah  dan  BNI  Syariah  beralih  kepada  BRI  Syariah,  maka  hak  tanggungan  pun berpindah  kepemilikan  kepada  pihak  yang  menerima  penggabungan  sebagai kreditor atau bank pemberi pembiayaan baru.
Berdasarkan ketentuan pendaftaran tanah yaitu Peraturan Menteri Agraria dan  Tata  Ruang/badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  16  Tahun  2021  Tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah (selanjutnya disebut Permen ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021), khususnya
23 Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, Hukum Jaminan di Indonesia : Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.,
238.
Pasal  94,  disebutkan  bahwa  pendaftaran  peralihan  hak  tanggungan  merupakan salah  satu  bentuk  dari  pemeliharaan  data  pertanahan  khususnya  pemeliharaan data yuridis tanah. Ketika terjadi peralihan hak tanggungan, perubahan data yuridis perlu  dicatat  dan  diproses  untuk  memastikan  pembaruan  informasi  yang  tepat terkait dengan hak tanggungan tersebut dalam sistem pendaftaran pertanahan.
b. Proses Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan Pasca Penggabungan  Tiga  Bank  BUMN  Syariah  Menjadi  Bank  Syariah Indonesia
Pasca  penggabungan  tiga  bank  BUMN  syariah pada  tanggal  25  Juni  2021, Kementerian  ATR/Kepala  BPN  melalui  Direktur  Jenderal  Penetapan  Hak  dan Pendaftaran  Tanah  (Dirjen  PHPT)  menerbitkan  surat  Nomor  HR.02.01/657- 400/VI/2021  yang  berisi  petunjuk  dan  pedoman  perubahan  nama  kreditur  atas nama Bank Hasil Penggabungan (merger) dan ganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia  Tbk. 25 Surat  ini  menjadi  dasar  perubahan  nama  kreditor  atau  bank pemberi  pembiayaan  melalui  tahap  ganti  nama  yang  dilakukan  di  kantor pertanahan.  Sebelum  proses  peralihan  hak  tanggungan  dilakukan,  perlu  untuk dilakukan  validasi  terlebih  dahulu.  Validasi  dilakukan  untuk  menyocokan  data yuridis  dan  data  fisik  di  lapangan.  Menurut  Ibu  Willa  Septia  Mantir,  S.H.,  selaku Koordinator Kelompok Substansi Pemeliharaan Hak Tanah, Ruang dan Pembinaan PPAT, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya, karena banyaknya sertifikat  lama  yang  masuk,  harus  dilakukan  validasi  baik  persil  maupun sertifikatnya. 26 Validasi sertifikat merupakan validasi by system , validasi dilakukan melalui sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) di BPN. Validasi sertifikat yang dilakukan, salah contohnya yaitu apabila letak tanah telah berubah kecamatan
25 Kementerian  ATR/BPN,  Selesaikan  110.778  Perubahan  Nama  pada  Sertifikat  Hak Tanggungan, Kementerian ATR/BPN Raih Rekor MURI, diakses dari, https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/4570/selesaikan-110.778-perubahan- nama-pada-sertipikat-hak-tanggungan-kementerian-atrbpn-raih-rekor-muri, diakses pada tanggal 23 November 2022.
26 Willa  Septia  Mantir,  S.H,  wawancara  terkait  tahap  peralihan  hak  tanggungan  di  kantor pertanahan, pada tanggal 12 Desember 2022.
atau kelurahan sehingga bank harus melakukan  pemutakhiran data pada sistem. Validasi persil dilakukan apabila saat validasi sertifikat ternyata ada temuan bahwa objek  sertifikat  tidak  ditemukan  titik  koordinatnya,  tumpang  tindih,  atau letak/lokasi tanah bergeser, maka dilakukan validasi persil ke lapangan, yang juga disebut  dengan plotting . 27 Jangka  waktu  validasi  berbeda-beda  untuk  setiap sertifikat,  apabila  validasi  yang  dimohonkan  hanya  validasi  sertifikat  saja  maka akan memakan waktu relatif lebih singkat.
Alur permohonan validasi, dimulai dari pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  mengajukan  permohonan  validasi  ke  BPN  disertai  dengan  fotocopy sertifikat tanah, KTP, dan KK pemilik sertifikat. Validasi dilakukan oleh pihak BPN bersama pihak pegawai PPAT ke lapangan untuk mengambil titik koordinat. Pada saat  validasi  ke  lapangan,  pemilik  tanah  diharuskan  untuk  ikut  hadir  agar  dapat menunjukan lokasi tanah. 28
Pada  proses  peralihan  Hak  Tanggungan,  tahap  pertama  yang  harus dilakukan adalah tahap pendaftaran merger bagi Bank yang menggabungkan diri yakni BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Pendaftaran merger dilakukan oleh Bank dengan mengajukan permohonan pendaftaran merger ke Kantor Pertanahan. Syarat-syarat  berkas  yang  diperlukan  untuk  pendaftaran  merger  yaitu:  (1) Sertifikat Hak Tanggungan, (2) Akta penggabungan, dan (3) Sertifikat tanah yang dibebankan Hak Tanggungan. Pada pelaksanaannya, pendaftaran merger untuk hak tanggungan manual dan hak tanggungan elektronik didaftarkan dengan cara yang berbeda.  Hak  tanggungan  manual  didaftarkan  oleh  Bank  Cabang  langsung  ke Kantor Pertanahan, sedangkan hak tanggungan elektronik dilakukan secara online . Pendaftaran  merger  pada  hak  tanggungan  elektronik  dilakukan  langsung  oleh kantor  pusat  Bank  Syariah  Indonesia.  BSI  kantor  cabang  Palangka  Raya  hanya mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pendaftaran merger kepada kantor pusat BSI.
27 Id.
28 Kintasari, wawancara terkait tahap peralihan hak tanggungan oleh PPAT, pada tanggal 31 Januari 2023.
Alur  pendaftaran  merger  (hak  tanggungan  manual)  dimulai  dari  PPAT selaku  kuasa  dari  BSI,  mengajukan  permohonan  pendaftaran  merger  serta kelengkapan dokumen ke Kantor Pertanahan. Setelah seluruh dokumen diterima oleh  Kantor  Pertanahan  dan  seluruh  berkas  yang  diterima  dinyatakan  lengkap, maka  dilakukan  pencoretan  nama  Bank  sebelum  penggabungan  (Bank  Mandiri Syariah  dan  Bank  BNI  Syariah).  Pencoretan  dilakukan  pada  sertifikat  hak tanggungan  dan  pada  sertifikat  tanah  yang  dibebankan  hak  tanggungan.  Setelah pencoretan,  Kantor  Pertanahan  akan  mencatatkan  kembali  nama  bank  yang menerima penggabungan, yakni BRI Syariah.
Setelah  pendaftaran  merger  dilakukan,  proses  peralihan  hak  tanggungan karena  penggabungan  yang  harus  dilakukan  selanjutnya  adalah  ganti  nama. 29 Proses  ganti  nama  dilakukan  secara  manual  bagi  Hak  Tanggungan  manual sedangkan Hak Tanggungan Elektronik dilakukan secara online . Proses Ganti Nama dalam  Peralihan  Hak  Tanggungan  Manual  oleh  BSI  cabang  Kota  Palangka  Raya dikuasakan  kepada  PPAT  Kota  Palangka  Raya.  Syarat-syarat  berkas  yang dipersiapkan  oleh pihak  bank  yang  selanjutnya  diserahkan  kepada  PPAT,  antara lain:  (1)  Sertifikat  Hak  Tanggungan,  (2)  Akta  penggabungan,  (3)  Sertifikat  tanah yang dibebankan hak tanggungan. Syarat-syarat tersebut, diserahkan oleh PPAT ke Kantor  Pertanahan  berikut  dengan  Surat  Kuasa.  Adapun  alur  peralihan  hak tanggungan  pasca  penggabungan  dimulai  dari  PPAT  selaku  kuasa  Bank  Syariah, mengajukan  permohonan  ganti  nama  serta  kelengkapan  dokumen  ke  Kantor Pertanahan.  Setelah  seluruh  dokumen  dinyatakan  lengkap  maka  akan  dilakukan pencoretan  nama  Bank  Syariah  sebelum  berubah  nama,  yakni  BRI  Syariah. Pencoretan  dilakukan  pada  sertifikat  hak  tanggungan  dan  sertifikat  tanah  yang dibebankan  hak  tanggungan.  Setelah  pencoretan,  Kantor  Pertanahan  akan mencatatkan kembali nama bank setelah ganti nama, yakni Bank Syariah Indonesia. Pencatatan  dilakukan  pada  sertifikat  hak  tanggungan  dan  sertifikat  tanah  yang
29 Dalam  kajian  ini  istilah  yang  digunakan  adalah  Ganti  Nama  merujuk  pada  surat  No. HR.02.01/657-400/VI/2021 terkait petunjuk dan  pedoman perubahan  nama kreditur atas nama Bank Hasil Penggabungan (merger) dan ganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
dibebankan  hak  tanggungan.  Pendaftaran  merger  dan  ganti  nama  pada  hak tanggungan  manual  dikenakan  biaya  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP) sebesar  Rp.  50.000  (lima  puluh  ribu  rupiah)  per  sertifikat  hak  tanggungan  atau sertifikat tanah.
Proses pendaftaran merger dan ganti nama pada hak tanggungan elektronik, dan pendaftaran peralihan hak tanggungan elektronik, seluruhnya dilakukan oleh kantor pusat BSI. 30 Kantor cabang BSI Kota Palangka Raya mengirimkan dokumen- dokumen yang diperlukan bersamaan dengan dokumen persyaratan pendaftaran merger kepada kantor pusat BSI. Meskipun, sebenarnya peralihan hak tanggungan dapat  dilakukan  oleh  masing-masing  kantor  cabang,  namun  berdasarkan keterangan  dari  Bapak  Muchammad  Sofyan  sebagai  Branch  Financing  Operation (BFO)  Manager  BSI  kantor  cabang  Kota  Palangka  Raya,  user  hanya  dimiliki  oleh Bank  Syariah  Indonesia  Pusat  sehingga  kantor  cabang  hanya  mengirimkan dokumen  yang  dibutuhkan.  Selain  itu,  BSI  juga  melakukan  sentralisasi  sehingga dalam  hal  peralihan  hak  tanggungan  elektronik  dilakukan  di  kantor  pusat  Bank Syariah Indonesia agar waktu penginputan sama dan seragam sehingga memakan waktu  lebih  singkat.  Bank  Syariah  Indonesia  Pusat  mengirimkan  sertifikat  hak tanggungan elektronik dan catatan yang akan dilekatkan pada sertifikat tanah hasil peralihan hak tanggungan dalam bentuk dokumen elektronik kepada cabang BSI. Berbeda  dengan  sertifikat  hak  tanggungan  manual,  sertifikat  hak  tanggungan elektronik  tidak  ada  pencoretan,  tetapi  ada  perubahan  langsung  pada  sertifikat tersebut.  Sertifikat  hak  tanggungan  elektronik  dan  catatan  tersebut  dicetak  oleh kantor cabang BSI, serta catatan telah dicetak tersebut dilekatkan pada sertifikat tanah yang menjadi jaminan hak tanggungan.
30 Muchammad  Sofyan,  wawancara  terkait  proses  ganti  nama  dan  peralihan  hak  tanggungan elektronik  Bank  Syariah  Indonesia  Kantor  Cabang  Kota  Palangka  Raya,  pada  tanggal  1 Februari 2023.

## Gambar 1: Bagan Alur Pendaftaran merger dan Ganti Nama
Sumber: Data sekunder tahun 2022 yang diolah kembali peneliti
Petunjuk  teknis  Menteri  ATR/Kepala  BPN  Nomor  2/Juknis- 400.HR.02/IV/2020  tentang  Pelayanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara Elektronik,  menguraikan  tahapan-tahapan  peralihan  hak  tanggungan  secara elektronik  sebagai  berikut:  (1)  Persiapan  dokumen:  Bank  hasil  penggabungan harus  menyiapkan  dokumen-dokumen  yang  dibutuhkan  untuk  proses  peralihan hak  tanggungan  elektronik,  yaitu  sertifikat  hak  tanggungan,  akta  penggabungan, dan sertifikat tanah yang dibebani hak tanggungan. (2) Permohonan peralihan hak tanggungan  elektronik:  Setelah  dokumen-dokumen  disiapkan,  bank  harus mengajukan  permohonan  peralihan  hak  tanggungan  elektronik  dengan  surat pengantar  yang  telah  dilaporkan  oleh  PPAT  melalui  sistem  hak  tanggungan elektronik dengan memasukan tiga jenis data (nama PPAT, nomor akta, dan kode akta). Bank juga dapat mengunggah dokumen pendukung lain yang dibutuhkan dan membuat  pernyataan  kesesuaian  data  dalam  bentuk  digital.  (3)  Verifikasi dokumen: Bank akan memeriksa kesesuaian data dokumen permohonan peralihan hak tanggungan yang telah diunggah oleh PPAT dengan dokumen fisiknya, dan jika terdapat kesesuaian maka Bank akan mengkonfirmasi permohonan peralihan hak tanggungan tersebut. (4) Pembayaran biaya: surat perintah setor biaya pelayanan diterbitkan oleh sistem hak tanggungan elektronik. Surat tersebut memuat nomor berkas,  tanggal  pendaftaran,  nama  pemohon,  kode  pembayaran  dan  biaya
pelayanan. Bank penerima penggabungan harus membayar biaya tersebut selama maksimal 3 (tiga) hari. Jika lewat dari 3 (tiga) hari bank belum membayarkan biaya tersebut,  maka  permohonan  secara  otomatis  batal  dan  bank  harus  mengajukan permohonan baru. (5) Penerbitan sertifikat hak tanggungan elektronik dan catatan yang  akan  dilekatkan  pada  sertifikat  tanah:  Setelah  pembayaran  biaya  selesai dilakukan, bank mengecek draft sertifikat hak tanggungan elektronik dan catatan yang  akan  dilekatkan  pada  sertifikat  tanah  yang  ditampilkan  di  sistem  hak tanggungan  elektronik.  Apabila  ada  ketidaksesuaian,  bank  dapat  langsung menghubungi  kantor  pertanahan  agar  segera  dilakukan  perbaikan.  Jika  draft sertifikat hak tanggungan elektronik dan catatan tersebut telah sesuai maka pada hari ke-7 atau hari kerja berikutnya jika hari ke-7 jatuh pada hari libur, sertifikat hak tanggungan elektronik dan catatan yang akan dilekatkan pada sertifikat tanah diterbitkan  melalui  sistem  hak  tanggungan  elektronik  dalam  bentuk  dokumen elektronik yang telah berisi tanda tangan elektronik.
Proses  penggabungan  perseroan  dapat  menimbulkan  biaya  yang  harus ditanggung  oleh  perseroan  yang  mengalami  penggabungan.  Biaya  yang  timbul dapat  bervariasi,  tergantung  pada  kompleksitas  dari  penggabungan  tersebut. Penggabungan yang terjadi antara BSM, BNIS dan BRIS pun menimbulkan biaya- biaya  tertentu.  Bapak  Muchammad  Sofyan  sebagai Branch  Financing  Operation (BFO)  Manager BSI kantor cabang Kota Palangka Raya menyebutkan bahwa semua biaya timbul dari penggabungan merupakan tanggung jawab Bank. 31 Hal ini sesuai dengan bunyi Akta Penggabungan yang dimuat dalam akta No. 103 yang dibuat oleh Notaris  Jose  Dima  Satria  S.H,  M.Kn  tanggal  16  Desember  2020,  disetujui  bahwa semua  pengeluaran  yang  muncul  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung akibat dari perpindahan operasi bisnis dan kegiatan, serta izin, persetujuan, dan hal lain  dari  BNIS  dan  BSM,  akan  dianggap  sebagai  tanggung  jawab  BRI  Syariah. 32
Adapun  dalam  pelaksanaan  peralihan  hak  tanggungan  akibat  penggabungan,
31 Muchammad Sofyan, wawancara terkait biaya yang timbul dari peralihan hak tanggungan, pada tanggal 21 November 2022.
32 Bank Syariah Indonesia, Laporan Tahunan 2021, diakses dari https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2021/ID/579/, diakses pada tanggal 26 September 2022.
terdapat  beberapa  biaya  yang  harus  dikeluarkan.  Salah  satu  biaya  yang  harus dikeluarkan  adalah  biaya  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  untuk pendaftaran  merger  dan  ganti  nama,  yang  ditetapkan  sebesar  Rp.  50.000  per sertifikat. 33 Hal ini sesuai dengan isi lampiran pada PP No. 128 Tahun 2015 Tentang Jenis  Dan  Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada Kementerian ATR/BPN, bahwa Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan (Cessie, Subrogasi, Merger) dikenakan pajak negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp.50.000 per bidang.

## 2. Prioritas  Dalam  Pendaftaran  Peralihan  Hak  Tanggungan  Pasca Penggabungan  Tiga  Bank  BUMN  Syariah  Menjadi  Bank  Syariah Indonesia
Dalam  UU  Hak  Tanggungan  tidak  mengatur  mengenai  jangka  waktu pendaftaran  peralihan  hak  tanggungan  sedangkan  pendaftaran  peralihan  hak tanggungan  dilakukan  kepada  semua  pembiayaan  yang  dijaminkan  dengan  hak tanggungan. Dalam pelaksanaan di lapangan ditentukan target oleh Bank Syariah Indonesia  sehingga  pendaftaran  peralihan  hak  tanggungan  dilakukan  secara bertahap.

## Tabel 1: Jumlah Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan
Waktu Target Perubahan Nama Kreditor atau bank pemberi pembiayaan total 180.000 nasabah Perubahan Nama Kreditor atau bank pemberi pembiayaan Tercapai Persentase BSI keseluruhan di tahun 2022 Termin semester 1 (satu): 38.363 item (dengan kualifikasi yang diutamakan yaitu nasabah yang akan jatuh tempo, nasabah yang tidak lancar dalam pembayaran (NPF), dan nasabah dengan status WO) Mei 2022 : 12.539 item 33%
Termin semester 2 (dua):
102.518 item Agustus 2022 : 110.778 item 108,05% *
33 Willa Septia Mantir, S.H., wawancara terkait besaran biaya pendaftaran merger dan ganti nama, pada tanggal 12 Desember 2022.
* Perhitungan  persentase  pada  bulan  Agustus  2022  mencapai  lebih  dari  100%,  karena pendaftaran peralihan tidak berhenti jika sudah mencapai target tahun 2022, namun terus- menerus dilakukan sehingga melebihi target awal yang ditetapkan dengan memajukan target pada tahun 2023 ke sisa waktu tahun 2022.
BSI Cabang Kota Palangka Raya ± 3000 item (dengan kualifikasi yang diutamakan yaitu nasabah yang akan jatuh tempo, nasabah yang tidak lancar dalam pembayaran (NPF), dan nasabah dengan status WO) Desember 2022 : HT Manual : ± 300 item HT-El : ± 200 item -

## Sumber: BSI, BSI Kota Palangka Raya, dan hukumonline.com
Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022, Bank Syariah Indonesia (BSI) memulai  percepatan  dalam  mengganti  nama  kreditor  atau  bank  pemberi pembiayaan  dengan  menetapkan  target  sebanyak  38.363  item.  Target  ini mencakup  nasabah  yang  akan  jatuh  tempo,  nasabah Non-Performing  Financing (NPF)  yaitu  nasabah  yang  terhambat  dalam  melaksanakan  kewajibannya, 34 dan nasabah dengan status Write Off (WO) yaitu penghapusbukuan 35 pada pembiayaan nasabah  yang  bermasalah.  Target-target  tersebut  merupakan  nasabah  yang kemungkinan  akan  diambil  tindakan  lelang  terhadap  jaminannya.  Total keseluruhan target untuk mengganti nama kreditor atau bank pemberi pembiayaan adalah  sebanyak  180.000  nasabah,  yang  akan  dilakukan  secara  bertahap  hingga tahun 2025. 36 BSI Cabang Kota Palangka Raya pun, pada awal penggabungan tahun 2021, melakukan perubahan nama kreditor atau bank pemberi pembiayaan pada sertifikat  hak  tanggungan  lebih  dahulu  bagi  sertifikat  yang  akan  di  roya.  Secara bertahap, BSI Cabang Kota Palangka Raya melaksanakan perubahan nama kreditor atau bank pemberi pembiayaan pada nasabah yang akan jatuh tempo, nasabah non- performing financing (NPF), dan nasabah dengan status Write Off (WO). 37
BSI  memiliki  target  perubahan  nama  kreditor  atau  bank  pemberi pembiayaan  di  tahun  2025 – 2049  dan  terus  dilakukan  upaya  percepatan  agar perubahan  nama  kreditor  atau  bank  pemberi  pembiayaan  dapat  segera
34 Ismail,  Manajemen  Perbankan:  Dari  Teori  Menuju  Aplikasi,  Kencana  Prenada  Media  Grup, Jakarta, 2010, hlm., 121.
35 Iswi  Haryani,  Restrukturisasi  &  Penghapusan  Kredit  Macet.  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2010, hlm., 144.
36 Bank Syariah Indonesia. BSI Gandeng BPN Tingkatkan Literasi Nasabah Terkait Perubahan Nama Kreditur Pada Sertifikat Jaminan Hak Tanggungan, https://www.bankbsi.co.id/news- update/berita/bsi-gandeng-bpn-tingkatkan-literasi-nasabah-terkait-perubahan-nama- kreditur-pada-sertifikat-jaminan-hak-tanggungan, diakses pada tanggal 16 September 2022.
37 Muchammad  Sofyan,  wawancara  terkait  tahapan  peralihan  hak  tanggungan  BSI  Kantor Cabang Kota Palangka Raya, pada tanggal 21 November 2022.
diselesaikan. 38 Perubahan  nama  kreditor  atau  bank  pemberi  pembiayaan  telah berhasil diselesaikan pada Mei 2022 sekitar 33% dari target yang ditetapkan Bank Syariah Indonesia untuk tahun 2022. 39 Dari total target 38.242, sebanyak 12.539 kreditor atau bank pemberi pembiayaan telah selesai dilakukan perubahan nama. 40
Pada  Agustus  2022  diketahui  perubahan  sertifikat  tanggungan  telah  selesai dilakukan sebanyak 110.778 item dari keseluruhan total target perubahan nama kreditor  atau  bank  pemberi  pembiayaan  tahun  2022  yaitu  102.518  nama  atau sebanyak  108,05%. 41 Pada  BSI  cabang  Kota  Palangka  Raya,  peralihan  hak tanggungan yang telah  dilakukan sampai Desember 2022 untuk  hak  tanggungan manual  telah  selesai  kurang  lebih  sebanyak  300  sertifikat  sedangkan  hak tanggungan  elektronik  yang  telah  selesai  kurang  lebih  200  sertifikat,  dari  total nasabah yang mengajukan agunan berbasis sertifikat yaitu sekitar 3000 sertifikat. 42
Pendaftaran  peralihan  hak  tanggungan  oleh  BSI  Cabang  Kota  Palangka  Raya, dimulai sejak Maret 2021. 43
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, prioritas pendaftaran peralihan hak tanggungan di BSI ditujukan kepada nasabah yang akan jatuh tempo, nasabah non-performing  financing (NPF)  dan  nasabah  dengan  status write  off  (WO) . Jatuh tempo  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  saat  batas  waktu  untuk melakukan  pembayaran  atau  menerima  sesuatu  yang  telah  ditetapkan. 44 Bagi
38 Kementerian ATR/BPN Kabupaten Pekalongan, diakses dari https://kab- pekalongan.atrbpn.go.id/detail_berita/B-2022075745,  diakses  pada  tanggal  16  September 2022.
39 Id.
40 Newsletter ATR-BPN Edisi 84 Juni 2022, diakses dari https://pubhtml5.com/tgsp/npzu/basic/, diakses pada tanggal 16 September 2022.
41 Kementerian  ATR/BPN,  Selesaikan  110.778  Perubahan  Nama  Pada  Sertipikat  Hak Tanggungan, Kementerian Atr/Bpn Raih Rekor Muri, diakses dari https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/content/details?key=selesaikan-110.778-perubahan-nama- pada-sertipikat-hak-tanggungan%2C-kementerian-atr%2Fbpn-raih-rekor-muri, diakses pada tanggal 5 Desember 2022.
42 Muchammad Sofyan, wawancara terkait jumlah peralihan hak tanggungan hingga Desember 2022 di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Palangka Raya, pada tanggal 1 Februari 2023.
43 Willa Septia Mantir, S.H, wawancara terkait batas permohonan peralihan hak tanggungan yang diterima oleh Kantor Pertanahan, pada tanggal 12 Desember 2022.
44 Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  diakses  dari https://kbbi.kata.web.id/jatuh-tempo/, diakses pada tanggal 21 November 2022.
nasabah yang akan lunas pembiayaannya pun masuk dalam prioritas peralihan hak tanggungan.  Apabila  pelunasan  pembiayaan  telah  mendekati  waktu  jatuh  tempo pembayaran  maka  segera  dilakukan  peralihan  hak  tanggungan.  Hal  tersebut dilakukan  apabila  pembiayaan  telah  lunas,  maka  proses  roya  dapat  dilakukan karena nama kreditor atau bank pemberi pembiayaan telah dilakukan perubahan nama. Salah satu contoh apabila jatuh tempo pembayaran pada Desember 2022, maka  sebelum  Desember  2022  sertipikat  hak  tanggungan  tersebut  segera dilakukan peralihan hak tanggungan agar saat jatuh tempo dan pembiayaan lunas, nasabah dapat melakukan roya.
NPF adalah nilai yang digunakan untuk mengukur apakah suatu kredit atau pembiayaan  mengalami  kegagalan  pembayaran  atau  tidak  di  dalam  suatu  bank. Salah satu aktivitas inti dari bank syariah adalah pembiayaan yang menjadi sumber utama pendapatan bank. Semakin tinggi jumlah pembiayaan dibandingkan dengan deposito atau tabungan masyarakat di bank, maka risiko yang harus dipikul oleh bank  juga  akan  semakin  besar.  Dalam  konteks  ini,  risiko  mengacu  pada kemungkinan adanya pembiayaan yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak yang menerima  pembiayaan  (nasabah),  yang  disebut  sebagai  pembiayaan  bermasalah atau non-performing  financing (NPF). 45 Pembiayaan  bermasalah  atau non- performing financing (NPF) mencakup tiga kategori yaitu pembiayaan yang kurang lancar, pembiayaan terhambat sampai dengan macet, dan pembiayaan yang tidak dilakukan pembayaran sama sekali. 46
Apabila nasabah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya meskipun  telah  diberikan  peringatan,  maka  dengan  persetujuan  dari  nasabah,
45 Yuwita Ariessa Pravasanti, Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap CAR Dan Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume. 4, No. 3, 2018, hlm., 149. Lihat juga Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati dan Syafrildha Bimo, Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia, dalam Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm., 42.
46 Sitti  Saleha Madjid,  Penanganan Pembiayaan Bermasalah  Pada Bank Syariah,  dalam  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 2 No. 2, 2018, hlm., 98. Lihat juga Mahmudatus Sa’diyah, Strategi penanganan Non  Performing  Finance (NPF)  pada  pembiayaan  murabahah  di  BMT,  dalam jurnal Conference on Islamic Management, Accounting, and Economic, Vol. 2, 2019, hlm., 182.
pihak bank dapat melakukan langkah restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan  adalah  tindakan  untuk  mengubah  ketentuan  atau  pengaturan pembiayaan yang ada, seperti jangka waktu pembayaran, suku bunga, atau jumlah pembayaran 47 ,  agar  sesuai  dengan  situasi  keuangan  nasabah  yang  sedang mengalami  kesulitan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  membantu  nasabah  agar  dapat memenuhi  kewajiban  pembayaran  dengan  cara  yang  lebih  sesuai  dengan kemampuan keuangan mereka saat ini. 48
Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 36 Peraturan OJK Nomor 2/POJK.03/2022 tentang  Penilaian  Kualitas  Aset  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah, langkah  perbaikan  yang  dilakukan  oleh  Bank  kepada  nasabah  yang  menghadapi masalah  dalam  memenuhi  kewajibannya  dalam  hal  pembiayaan  adalah  dengan melakukan  restrukturisasi  pembiayaan.  Dalam  proses  ini,  bank  bekerja  sama dengan nasabah untuk mengubah ketentuan pembiayaan agar lebih cocok dengan situasi  keuangan  nasabah,  sehingga  nasabah  dapat  mengatasi  kesulitan  dalam melaksanakan  kewajiban  tersebut  dan  tetap  memenuhi  kewajiban  pembayaran dengan lebih baik.
Lebih  rinci  untuk  menangani  pembiayaan  bermasalah  dapat  dilakukan beberapa  upaya  yaitu:  (1)  Penjadwalan  kembali  ( rescheduling ),  (2)  Persyaratan kembali  ( reconditioning ),  (3)  Penataan  kembali  ( restructuring ),  (4)  Tindakan persuasif kepada nasabah, (5) Surat peringatan dan somasi, (6) Surat peringatan kedua dan ketiga diberikan jika nasabah tidak merespons surat peringatan awal, pihak bank dapat mengirimkan surat peringatan tambahan yang lebih tegas untuk menekankan  urgensi  penyelesaian  pembiayaan,  dan  (7)  Eksekusi  terhadap jaminan.  Pada  tahap  terakhir  ini  dapat  menggunakan  proses  lelang  atau pengambilalihan  aset  yang  dijaminkan.  Bank  memberikan  surat  lelang  jaminan kepada  nasabah  dan  KPKNL  Pihak  bank  dapat  mengeluarkan  surat  yang
47 Johannes  Ibrahim  Kosasih  dan  Hassanain  Haykal,  Kasus  Hukum  Notaris  di  Bidang  Kredit Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm., 74.
48 Andini  Salamah  dan  Arrison  Hendry,  Pola Rescheduling Pada  Pembiayaan  Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah, dalam Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm., 30.
mengumumkan  niat  untuk  melelang  jaminan  yang  dimiliki  oleh  nasabah  yang memiliki kewajiban pembayaran yang belum terpenuhi. Surat ini dikirim kepada nasabah dan KPKNL yang bertanggung jawab atas proses lelang. Setelah menerima pemberitahuan  dari  bank,  KPKNL  akan  memberikan  surat  kepada  nasabah  yang menyatakan  bahwa  jaminan  akan  dilelang  pada  tanggal  tertentu.  Hal  ini dimaksudkan  sebagai  bentuk  pemberitahuan  resmi  kepada  nasabah  mengenai jadwal lelang jaminan yang dapat memberikan kesempatan terakhir bagi nasabah untuk mengatasi kewajiban pembayaran sebelum jaminan dilelang. 49
Selain nasabah non-performing financing (NPF), peralihan hak tanggungan juga  dilakukan  kepada  nasabah  dengan  status Write  Off (WO).  WO  berarti penghapusbukuan  atas  pembiayaan  bermasalah.  Alasan  dilakukannya penghapusan  tersebut  adalah  ketidakmampuan  nasabah  untuk  membayar kewajiban  pinjamannya.  Terdapat  dua  jenis  penghapusbukuan  yang  umum diterapkan  dalam  praktik  perbankan. 50 Pertama,  ada  penghapusbukuan  secara administratif. Dalam metode ini, bank tidak sepenuhnya menghapus hak tagih atas pembiayaan  yang  bermasalah,  tetapi  hanya  membersihkannya  dari  neraca keuangan. Misalnya, ketika nasabah sudah melewati waktu pelunasan pembiayaan hingga termasuk ke dalam pembiayaan bermasalah tetapi masih memiliki jaminan atas pembiayaan tersebut.  Kedua, ada penghapusbukuan yang diakui sudah tidak dapat  ditagih  lagi.  Penghapusan  buku  merupakan  tindakan  administratif  yang dilakukan  oleh  bank  terhadap  piutang-piutang  yang  belum  atau  tidak  dapat ditagih. 51 Penghapusbukuan yang diakui sudah tidak dapat ditagih lagi dapat terjadi karena kondisi overmacht atau force majeur . Misalnya, Gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 menimbulkan berbagai dampak.
49 Vinna  Sri  Yuniarti,  Analisis  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah, dalam Jurnal Perspektif, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm., 217.
50 Ismail,  Akuntansi  Bank:  Teori  dan  Aplikasi  dalam  Rupiah,  Kencana  Prenada  Media  Grup, Jakarta, 2018, hlm., 257.
51 Leonita Anastasya Putri, Analisis Penghapusbukuan Oleh Bank Terhadap Utang Debitor Atas Kredit Macetanalysis  Towards  Write-Off  By  Banks  For  Debtor  Debt  Over  Bad  Credit ,  Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol. 5 No.1, 2020, hlm., 98.
Baik  nasabah non-performing  financing (NPF)  maupun  nasabah  dengan status Write  Off (WO),  eksekusi  jaminan  merupakan  langkah  yang  diambil  jika nasabah telah mencapai titik di mana mereka tidak memiliki kemampuan finansial dan tidak mampu lagi membayar semua utang atau kewajibannya. 52 Dalam proses eksekusi  jaminan,  bank  syariah  akan  menggunakan  hak  yang  dimilikinya  untuk menjual  atau  mengambil  alih  barang  jaminan  yang  telah  dijadikan  jaminan  oleh nasabah. 53 Penyelesaian  melalui  eksekusi  jaminan  merupakan  langkah  terakhir yang diambil oleh bank ketika semua upaya lain, termasuk restrukturisasi, tidak berhasil dalam memulihkan pembiayaan. 54

## Penutup
Salah  satu  dampak  yang  dihadapi  BSI  pada  awal  merger  adalah  kendala terkait eksekusi hak tanggungan khususnya lelang karena adanya perbedaan nama antara  nama  bank  yang  mengajukan  permohonan  dengan  nama  bank  yang tercantum  pada  sertifikat  hak  tanggungan.  Pemohon  eksekusi  hak  tanggungan melalui lelang adalah BSI, sedangkan nama bank yang tercantum pada sertifikat hak tanggungan adalah nama bank sebelum dilakukan merger seperti BNI Syariah, BRI Syariah atau Bank Syariah Mandiri.
Penyesuaian dokumen permohonan lelang karena adanya perubahan nama pemegang hak tanggungan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan agar terpenuhinya  legalitas  formal  menyangkut  subjek  dan  objek  lelang.  Dengan demikian  pendaftaran  peralihan  hak  tanggungan  sangat  perlu  untuk  dilakukan sebagai upaya penyesuaian nama dalam dokumen mengingat bahwa sertifikat hak
52 Duduh  Sujana,  Analisis Non  Performing  Financing Pembiayaan  Murabahah  Dalam Hubungannya  Dengan  Return  On  Equity  Pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri,  dalam  UNEJ  e- Proceeding ,  2018,  hlm.,  38.  Lihat  juga  Aye  Sudarto,  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur, dalam jurnal Islamic Banking , Vol. 5, No. 2, 2020, hlm., 106.
53 Anton Suyatno, Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm., 8.
54 Suhaimi dan Asnaini, Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, dalam jurnal Al-Intaj, Vol.4, No.2, 2018, hlm., 185.
tanggungan  menjadi  bukti  adanya  hak  tanggungan  yang  dapat  memberikan kepastian hukum khususnya dalam eksekusi hak tanggungan.
UU Hak Tanggungan tidak mengatur mengenai jangka waktu peralihan hak tanggungan,  tetapi  Bank  Syariah  Indonesia  tetap  menetapkan  target  waktu yang menjadi acuan dalam menyelesaikan proses tersebut. Dalam praktiknya, ada skala prioritas dalam pendaftaran peralihan hak tanggungan pasca merger menjadi BSI yaitu nasabah yang akan jatuh tempo, nasabah non-performing financing (NPF), dan nasabah dengan status write-off (WO).

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adrian Sutedi, Hukum   Perbankan:   Suatu   Tinjauan, Pencucian   Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. ----------, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. Anton  Suyatno,  Kepastian  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Kredit  Macet  Melalui Eksekusi  Jaminan  Hak  Tanggungan  Tanpa  Proses  Gugatan  Pengadilan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
Hery, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Grasindo, Jakarta, 2020.
Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
----------, Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2018.
Iswi  Haryani,  Restrukturisasi  &  Penghapusan  Kredit  Macet.  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
----------,  Cita  Yustisia  dan  R.  Serfianto,  Credit  Top  Secret  Buku  Pintar  Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta 2018. Johannes Ibrahim Kosasih dan Hassanain Haykal, Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.  Alfabeta,  Bandung, 2019.
Zaeni  Asyhadie,  dan  Rahma  Kusumawati,  Hukum  Jaminan  di  Indonesia:  Kajian Berdasarkan  Hukum  Nasional  dan  Prinsip  Ekonomi  Syariah,  PT  Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

## Jurnal:
Ali  Makhfud,  Bank  Syariah:  Prinsip  dan  Perkembanganya  di  Indonesia.  Madani Syari’ah, Volume 1 No. 1, 2019.
Alif  Ulfa,  Dampak  Penggabungan  Tiga  Bank  Syariah  di  Indonesia.  Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 7 No. 2, 2021.
Andini  Salamah  dan  Arrison  Hendry,  Pola Rescheduling Pada  Pembiayaan Bermasalah  Berakad  Murabahah  Di  Bank  Syariah,  Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan Syariah, Volume 6 No. 1, 2018.
Aye  Sudarto,  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Pada  Lembaga  Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur, Islamic Banking , Volume 5 No. 2, 2020.
Duduh Sujana, Analisis Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah Dalam Hubungannya  Dengan Return  On  Equity Pada  PT.  Bank  Syariah  Mandiri, UNEJ e-Proceeding , 2018.
Endah Prihartini, Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Kepuasan Nasabah  (Studi  Pada  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Majalengka), dalam Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ilmu Sosial: Co-Management Vol. 1 No. 2, 2019.
Leonita  Anastasya  Putri,  Analisis  Penghapusbukuan  Oleh  Bank  Terhadap  Utang Debitor Atas Kredit Macetanalysis Towards Write-Off By Banks For Debtor Debt  Over  Bad  Credit ,  Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan, Vol. 5 No.1, 2020.
Mahmudatus  Sa’diyah,  Strategi  penanganan Non  Performing  Finance (NPF)  pada pembiayaan  murabahah  di  BMT, Conference  on  Islamic  Management, Accounting, and Economic , Volume 2, 2019.
Nidya Waras Sayekti, Ariesy Tri Mauleby, Achmad Sani Alhusain, Lisnawati, Merger Bank Syariah Badan Usaha Milik Negara: Quo Vadis ?, Jurnal Kajian, Volume 25 No. 3, 2020.
Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati dan Syafrildha Bimo, Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Volume 5 No. 1, 2019.
Sitti Saleha Madjid, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2 No. 2, 2018.
Suhaimi dan Asnaini, Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, Al-Intaj, Volume 4 No.2, 2018.
Vinna  Sri  Yuniarti,  Analisis  Hukum  Ekonomi  Syariah  Terhadap  Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah, Jurnal Perspektif, Volume 2 No. 2, 2018.
Yuwita Ariessa Pravasanti, Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap CAR Dan Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 3, 2018.

## Tesis:
Hakim  Ady  Kurniawan,  Tesis  yang  berjudul “Akibat  Hukum  Merger  Perusahaan Terhadap  Pelaksanaan  Fungsi  Jaminan  Hak  Tanggungan  (Studi  Di  Bank Syariah  Indonesia  Surakarta)”, telah  berhasil  dipertahankan  di  Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada 18 Maret 2022.

## Wawancara:
Indra Prasta Nur Patria (Pelelang Ahli Muda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  Lelang  Kota  Palangka  Raya),  wawancara  terkait  permohonan  lelang yang  diajukan  oleh  Bank  Syariah  Indonesia  Cabang  Kota  Palangka  Raya, pada tanggal 28 maret 2022.
Willa  Septia  Mantir,  S.H  (Koordinator  Kelompok  Substansi  Pemeliharaan  Hak Tanah,  Ruang  dan  Pembinaan  PPAT,  Badan  Pertanahan  Nasional  Kota Palangka  Raya),  wawancara  terkait  proses  peralihan  hak  tanggungan  di kantor pertanahan Kota Palangka Raya, pada tanggal 12 Desember 2022.
Kintasari  (Notaris  dan  PPAT  Kota  Palangka  Raya),  wawancara  terkait  tahap peralihan hak tanggungan oleh PPAT, pada tanggal 31 Januari 2023.
Muchammad  Sofyan  (Branch  Financing  Operation  (BFO)  Manager  Bank  Syariah Indonesia  cabang  Kota  Palangka  Raya),  wawancara  terkait  tahapan peralihan hak tanggungan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Palangka Raya, pada tanggal 21 November 2022 dan 1 Februari 2023.
Situs Daring :
https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan- tahun.html, diakses pada tanggal18 November 2023.
https://bankmandiri.co.id/documents/20143/0/Keterbukaan+Informasi+Transa ksi+Afiliasi+Mandiri+-+Final+-+Bahasa+Indonesia.pdf/636dd0e9-8a43- c15a-faa7-23ca5aae0966. diakses pada tanggal 12 Mei 2022.
https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-gandeng-bpn-tingkatkan- literasi-nasabah-terkait-perubahan-nama-kreditur-pada-sertifikat-jaminan- hak-tanggungan. diakses pada tanggal 16 September 2022.
https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2021/ID/579/. diakses pada 26 September
2022.
https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/ojk-terbitkan-izin-untuk-bank- syariah-indonesia. diakses pada tanggal 12 Mei 2022. https://ir.bankbsi.co.id/newsroom/BRI_Mandiri_BNI_- _Rancangan_Penggabungan_-_Okt_2020_(Bisnis_Indonesia).pdf, pada tanggal 12 Mei 2022. https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. diakses tanggal 12 Mei 2022 https://ir.bankbsi.co.id/misc/GMS/Ringkasan-Risalah-RUPSLB.pdf. diakses pada tanggal 13 Mei 2022.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210103141128-78- 588916/penduduk-muslim-terbesar-tapi-pasar-bank-syariah-masih-mini, diakses pada tanggal 23 Mei 2022.
https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan- tahun.html, diakses pada tanggal18 November 2023.
https://www.hukumonline.com/berita/a/kementerian-atr-bpn-komitmen- percepat-proses-perubahan-nama-kreditur-hasil-merger-bsi- lt62907d55e62ef?page=2. Diakses pada tanggal 16 September 2022. https://kab-pekalongan.atrbpn.go.id/detail_berita/B-2022075745, diakses pada tanggal 16 September 2022.
https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/4570/selesaikan-110.778- perubahan-nama-pada-sertifikat-hak-tanggungan-kementerian-atrbpn- raih-rekor-muri. diakses pada tanggal 23 November 2022. https://pubhtml5.com/tgsp/npzu/basic/, diakses pada tanggal 16 September
2022.
https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Syariah.aspx. diakses pada 5 Desember 2022.
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah- Perbankan-Syariah.aspx. diakses pada tanggal 23 Mei 2022.