## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) : MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT
Andi Baso Thabrani 1 , Hamka Hakim 2 , Darmanto 3

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  and  analyze  the  implementation  of  PTSL  policies  in realizing  orderly  land  administration,  and  to  find  out  the  factors  that  influence policy  implementation  in  realizing  orderly  land  administration  at  the  Majene Regency  Land  Office.  Data  collection  methods  were  observation  and  interviews. Observations are carried out by directly observing the required object, considering: (1) the content of the observation, (2) recording observations: when to record and when  to  observe  the  object  of  research,  (3)  establishing  a  relationship  between observers,  a  list  of  observation  guidelines  made  according  to  observations  The public  at  the  research  location  is  the  Majene  Regency  Land  Office.  The  interview applied  was  a  guided  free  interview.  The  results  showed  that  the  purpose  of implementing  the  PTSL  program  was  not  fully  understood,  considering  that  the technical  instructions  on  PTSL  had  not  been  socialized  to  all  implementing  teams who had been appointed as officers for the implementation of PTSL The factors that influence the implementation of PTSL implementation policies at the Land Office of Majene Regency are communication and resource
Keywords: implementation, policy, PTSL implementation

## ABSTRAK
Penelitian  ini bertujuan  mengkaji dan menganalisis  implementasi kebijakan PTSL dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, dan mengetahui faktor-faktor yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  dalam  mewujudkan  tertib administrasi  pertanahan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Majene.  Metode pengumpulan data adalah observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung obyek yang diperlukan,dengan memperhatikan: (1) isi pengamatan,  (2)  mencatat  pengamatan:  kapan  waktu  pencatatan  dan  kapan mengamati  obyek  penelitian,  (3)  menjalin  hubungan  antara  pengamat,  daftar pedoman  observasi  yang  dibuat  disesuaikan  dengan  observasi  umum  di  lokasi penelitian  yaitu  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Majene.  Wawancara  yang diterapkan  adalah  wawancara  bebas  terpimpin.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  tujuan  implementasi  pelaksanaan  program  PTSL  belum  sepenuhnya dipahami,  mengingat  belum  tersosialisasinya  petunjuk  tehnis  tentang  PTSL  pada semua  tim  pelaksana  yang  telah  ditunjuk  sebagai  petugas  untuk  pelaksanaan PTSL.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  pelaksanaan PTSL  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Majene  adalah  faktor  komunikasi  dan sumberdaya
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pelaksanaan PTSL

## PENDAHULUAN
Pemerintah  dalam  melakukan  percepatan,  penertiban  serta  kepastian  hukum dan  perlindungan  hukum  hak  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat,  maka pemerintah  Republik  Indonesia  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran
1 BPN Kabupaten Majene Majene, Indonesia basothabrani@gmail.com
2 STIA Prima Bone Jl Jendral Urif Sumoharjo Watampone, Indonesia karangpulu36@gmail.com
3 Universitas Terbuka Jl Pd.Cabe, Tangerang Selatan, Indonesia darmanto@ecampus.ut.ac.id
Tanah  Sistematis  Lengkap.  Adapun  tujuan  pendaftaran  tanah  pada  hakekatnya  sudah ditetapkan  dalam  Pasal  19  Undang-Undang  Pokok  Agraria.  Pendaftaran  tanah merupakan tugas pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan (Rechtskadaster atau Legalcadaster).
Dalam  rangka  implementasi  kebijakan,  diperlukan  suatu  usaha  pendekatan terhadap masyarakat yang memerlukan suatu cara kerja terhadap sumber daya manusia yang memadai karena esensi dari suatu implementasi kebijakan adalah memahami apa yang  seharusnya  terjadi  sesudah  suatu  program  dirumuskan.  Dalam  implementasi kebijakan diperlukan suatu kemampuan sumber daya yang memadai, sumber daya yang dimaksudkan disini adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuatan dan wewenang serta fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam operasionalisasi implementasi kebijakan. Sumber  daya  yang  diperlukan  dalam  implementasi  tersebut  adalah  staf  yang  jumlah dan kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan.
Implementasi kebijakan yang berkaitan dengan PTSL dalam mewujudkan tertib administrasi  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Majene  ditindaklanjuti  dengan pembentukan  Panitia  ajudikasi  sebagai  tim  kerja  untuk  kegiatan  PTSL,  sehingga  yang menjadi  masalah  yaitu  belum  terlaksananya  secara  maksimal  implementasi  kebijakan program PTSL sebagai program strategi nasional yang mendapat anggaran pembiayaan setiap  tahunnya.  Catur  Tertib  administrasi  Pertanahan  sebagaimana  termuat  dalam Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor.  7  Tahun  1979.  dimana  penulis mengkaji  hubungannya  dengan  implementasi  kebijakan  PTSL  yakni  sejauhmana implementasi kebijakan PTSL berlangsung sesuai dengan garis-garis tertib administrasi pertanahan  yang  dapat  menopang  percepatan  pelaksanaan  pengukuran  tanah  dan pensertipikatan  hak  atas  tanah.  Namun  kenyataannya  implementasi  kebijakan  PTSL belum  sepenuhnya  berjalan  sesuai  harapan,  dimana  proses  cara  kerja  dalam pelaksanaan  pemetaan  bidang  tanah  (PBT)  dan  penerbitan  sertipikat  hak  atas  tanah (SHAT) belum terpenuhi sebagaimana capaian berdasarkan target kegiatan pendaftaran tanah  sistematis  lengkap  sesuai  realisasi  diatas  pada  kantor  pertanahan  Kabupaten Majene. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Implementasi  Kebijakan  Pendaftaran  Tana h  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  Dalam Mewujudkan Tertib Adiministrasi Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Majene Provinsi Su lawesi Barat”.

## TINJAUAN PUSTAKA
Implementasi  Kebijakan  PTSL  Dalam  Mewujudkan  Tertib  Administrasi Pertanahan

## Konsep Administrasi
Menurut  Thomas  R  Dye  (dalam  Islamy  2009:  19),  kebijakan  publik  adalah “ whatever government  choose  to  do  or  not to  do” .  Ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  publik adalah  terkait perwujudan  “tindakan”  dan  bukan  merupakan  perny ataan  keinginan pemerintah  atau  pejabat  publik  semata.  Fokus  dari  administrasi  publik  yakni  teori organisasi,  teori  manajemen  dan  kebijakan  publik.  Kebijakan  publik  yaitu  kebijakan yang  terkait  dengan  kepentingan  publik,  maka  pemerintah  membuat  suatu  kebijakan melalui  suatu  proses  dengan  langkah  yang  dilakukan  guna  untuk  diimplementasikan kebijakan  tersebut  pada  publik,  maka  kebijakan  yang  sudah  ditetapkan  selanjutnya diimplementasikan.  Adapun  kebijakan  yang  diimplementasikan  yakni  yang berhubungan  Dengan  Kebijakan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  yang merupakan salah satu program pemerintah.

## Implementasi Kebijakan PTS
Wibawa  dalam  Tahir  (2014:58)  menjelaskan,  tujuan  implementasi  kebijakan  adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari  kegiatan  pemerintah.  Keseluruhan  proses  penetapan  kebijakan  baru  bisa  dimulai apabila tujuan dan  sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang  dan  juga  sejumlah  dana  telah  dialokasikan  untuk  mewujudkan  tujuan  dan sasaran  tersebut.  Sejalan  dengan  tujuan  dari  suatu  implementasi  kebijakan,  maka diperlukan  pula  bagi  pelaku  yang  turut  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  untuk memahami batasan-batasan dan makna kebijakan.

## Tertib Administrasi Pertanahan
Implementasi  kebijakan  program  PTSL  dalam  mewujudkan  tertib  administrasi pertanahan, sebagai tolak ukur pelaksanaannya yakni berdasarkan aturan sebagaimana yang  tertuang  di  dalam  KEPPRES  No.7  Tahun  1979  tentang  Rencana  Pembangunan Lima  Tahun  Ketiga  (R EPELITA  III)  yang  memuat  salah  satu  “tertib”  dari  tiga  tertib yang ada adalah tertib administrasi pertanahan. Dalam mewujudkan tertib administrasi tersebut diharapkan dapat tertata dan terlaksana dengan rapi, teratur, menurut aturan terhadap  semua  kegiatan  tata  usaha  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  dan  dapat dipertanggungjawabkan  serta  penyelenggaraannya  diwujudkan  melalui  fungsi-fungsi administrasi.

## Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Implementasi  Kebijakan  PTSL  Dalam Mewujudkan Tertib Administras

## Faktor Komunikasi
Komunikasi mempunyai peran penting terhadap berlangsungnya suatu pekerjaan atau kegiatan  dalam  suatu  organisasi  untuk  mewujudkan  hubungan-hubungan  baik  antar individu  maupun  antar  kelompok.  Komunikasi  organisasi  merupakan  pengiriman  dan penerimaan  berbagai  pesan  organisasi  dalam  kelompok  formal  maupun  informal  dari suatu  organisasi  (Khomsahrial  Romli,  2011  :  2),  dimana,  dalam  pelaksanaan implementasi  kebijakan  dari  kantor  pertanahan  sebagai  sebuah  organisasi  terbangun sebuah hubungan-hubungan dan saling bersinergi, baik formal maupun informal antara atasan  dan  bawahan  dan  antara  penyelenggara  kebijakan  dengan  masyarakat  yang mendapatkan dampak kebijakan.

## Faktor Sumber daya manusia (SDM)
SDM  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat  menentukan  dalam  suatu  organisasi sebagai  motor  penggerak  terhadap  kegiatan  implementasi  kebijakan  PTSL,  hingga diperlukan  SDM  yang  bermutu  dan  memadai  terkait  dengan  pekerjaan  untuk kepentingan  mencapai  tujuan.  SDM  yang  mampu  memberikan  tenaga,  pikiran,  bakat, kreativitas,  dan  usaha  mereka  kepada  organisasi  (Handoko,  1995),  SDM  yang  mampu memberi  pertimbangan  yang  matang  bermotivasi  tinggi  dan  bertekad  memberi kepuasan kepada pelanggan (Sagala, 2008). Dengan demikian, maka SDM sangat perlu untuk  dikelola  dan  dikembangkan  dengan  baik  karena  manusia  selalu  berperan  dan dominan  dalam  setiap  organisasi  (Salusu,  1998:231).  Sebagaimana  dikatakan  oleh Tjiptoherijanto  (1999:13)  bahwa  pengembangan  sumber  daya  manusia  meliputi  yaitu: (1).  Perencanaan,  (2)  pengorganisasian,  (3)  pengarahan,  (4)  pengendalian,  (5) pengadaan,  (6)  pengembangan,  (7)  konvensasi,  (8)  pengintegrasian,  (9)  pemeliharaan dan (10) kedisiplinan.

## Faktor Struktur Birokrasi
Penerapan rantai komando secara baik, teratur dan terstruktur dapat menciptakan good governance (pemerintahan yang bersih) dan kantor pertanahan juga merupakan suatu organisasi  birokrasi  yang  memuat  prinsip-prinsip  rantai  komando,  diantaranya efektivitas  dan  efisiensi.  Seluruh  proses  lembaga  dan  pemerintahan  harus  mampu menggunakan  ketersediaan  sumber  daya  seoptimal  mungkin  sehingga  tercipta efektivitas dan  efisiensi kerja dalam suatu organisasi. Sedangkan  prinsip akuntabilitas bertujuan  dan  mengharapkan  seluruh  pengambil  keputusan  dalam  suatu  organisasi atau  pada  institusi  Kantor  Pertanahan  harus  bertanggung  jawab  secara  kelembagaan.

## Faktor Disposisi/Sikap
Faktor  disposisi  atau  sikap  pelaksana  sebagai  implementor  yang  berperan  penting dalam  hal tersebut yaitu terdapat pada unsur pimpinan, berkaitan dengan kepatuhan, komitmen  dan  kejujuran  para  pelaksana  dalam  melaksanakan  kebijakan  yang  telah ditetapkan.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  empat  faktor  tersebut,  memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan publik yang dalam proses implementasinya dipengaruhi  oleh  faktor  komunikasi,  faktor  sumber  daya,  dan  factor  disposisi.  Untuk mewujudkan  tujuan  tersebut,  maka  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

## METODE PENELITIAN

## Desain Penelitian
Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan pola  hubungan  yang  bersifat  interaktif,  menemukan  teori,  menggambarkan  realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan jenis studi kasus, Menurut Bungin (2010), studi kasus adalah suatu studi yang komprehensif,  intens,  rinci  dan  mendalam  serta  lebih  diarahkan  sebagai  upaya menelaah fenomena yang kontemporer dan kekinian.

## Sumber Informasi dan Pemilihan Informan
Peneliti  dan  narasumber  di  sini  memiliki  posisi  yang  sama,  oleh  karena  itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi  inilah  sumber  data  yang  berupa  manusia  (narasumber)  di  dalam  penelitian kualitatif  disebut  sebagai  informan.  Informan  dalam  penelitian  adalah  orang  atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian.

## Instrumen Penelitian
Instrumen  penelitian  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  manusia  atau  orang,  yakni peneliti  sendiri  dengan  menggunakan  alat  bantu  berupa  catatan,  tape  recorder,  dan tustel  (camera).  Menurut  Moleong  (2006)  orang/peneliti  sebagai  instrumen  memiliki senjata yang secara luwes dapat digunakannya. Catatan, tape recorder, dan tustel hanya digunakan  sebagai  alat  bantu  dalam  melakukan  penelitian.  Oleh  karena  itu,  sebagai instrumen penelitian, peneliti melakukan pemahaman makna data yang peneliti peroleh di lapangan.

## Prosedur Pengumpulan Penelitian

## Observasi
Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung obyek yang diperlukan dengan  memperhatikan:  (1)  isi  pengamatan,  (2)  mencatat  pengamatan:  kapan  waktu pencatatan  dan  kapan  mengamati  obyek  penelitian,  (3)  menjalin  hubungan  antara pengamat, daftar pedoman observasi yang dibuat disesuaikan dengan observasi umum yang  divisualisasikan  di  lokasi  penelitian  yaitu  Kantor  Pertanahan  kabupaten  Majene. Selanjutnya  penulis  lebih  aktif  mewawancarai  subyek  (informan),  kemudian mengembangkan hubungan-hubungan yang aktif di antara mereka, tentang awal yang berkaitan dengan judul penelitian.

## Wawancara
Wawancara yang diterapkan adalah wawancara bebas terpimpin.  Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Pada wawancara jenis  ini,  membuat  pokok-pokok  masalah  yang  akan  diteliti,  selanjutnya  dalam  proses wawancara  berlangsung  mengikuti  situasi,  pewawancara  harus  pandai  mengarahkan yang diwawancarai apabila ia menyimpang.

## Metode Analisis Data
Aktivitas dalam analisis data dilakukan dengan cara berikut:
1.  Reduksi data
2.  Penyajian data
3.  Pengambilan keputusan dan verifikasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Implementasi Kebijakan PTSL
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui implementasi kebijakan pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Majene berdasarkan 4 persyaratan yaitu :

## Tujuan Harus Jelas dan Mudah Dipahami
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  (AM)  yang  menjabat  sebagai Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Majene  mengungkapkan  bahwa  dalam pelaksanaan  implementasi  kebijakan  tersebut,  menunjukkan  bahwa    tujuan  mengenai pelaksanaan  program  PTSL  belum  sepenuhnya  dipahami,  mengingat  belum tersosialisasinya  petunjuk  teknis  tentang  PTSL  pada  semua  tim  pelaksana  yang  telah ditunjuk sebagai petugas  untuk pelaksanaan PTSL.
Berikut  mengenai  mengapa  implementasi  kebijakan  program  PTSL  belum sepenuhnya  terlaksana  dengan  tujuan  harus  jelas  dan  mudah  dipahami,  seperti  yang diungkapkan melalui wawancara dengan (MA) sebagai berikut:
“…karena program PTSL yang dilaksanakan melalui Kantor ini bagi pelaksana atau tim yang telah dibentuk, belum semua anggota tim mengetahui dan belum memahami persis  tujuan  dari  pada  program  PTSL,  begitu  juga  teknis  pelaksanaannya  sehingga kebijakan  program  PTSL  itu  tidak  dapat  terlaksana  dengan  baik,  hal  ini  tentu disebabkan  oleh  tidak  ter  sosialisasikannya  dengan  saksama  petunjuk  teknis  secara merata kepada anggota tim yang ada dan hal ini kadang lambat pelaksanaannya karena
biasa  ditemukan  di  lapangan adanya  perselisihan  kepemilikan  Tanah…”(Wawan cara MA,   07 Oktober 2020).
Dalam  pernyataan  hasil  wawancara  (MA)  yang  juga  sebagai  Kepala  Sub  Bagian Tata  Usaha  sekaligus  sebagai  Ketua  Panitia  Ajudikasi  percepatan  pelaksanaan  PTSL Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Majene.  diperoleh  gambaran  bahwa  implementasi kebijakan  program  PTSL  mengapa  tujuan  harus  jelas  dan  mudah  dipahami, dikarenakan  yang  terlibat  dalam  tim  yang  bekerja  untuk  PTSL  masih  banyaknya anggota tim yang tidak mengetahui tujuan yang sebenarnya pelaksanaan PTSL dan juga diantara  anggota  tim  ada  yang  tidak  memahami  seperti  apa  kebijakan  itu diimplementasikan yang berhubungan dengan program PTSL.
Senada  apa  yang  dikatakan  oleh  (AP)  melalui  wawancara  penulis  mengenai bagaimana  tujuan  harus  jelas  dan  dapat  dipahami  oleh  tim  yang  terlibat  dalam mengimplementasikan kebijakan program PTSL tersebut:
“…yang  s aya  ketahui  anggota  tim  pelaksana  PTSL  bekerja  berdasarkan  aturan, walaupun  masih  ada  beberapa  anggota  tim  yang  tidak  terlalu  memperhatikan  secara detail terkait teknis pelaksanaannya, dikarenakan terbatasnya waktu yang dimiliki yang waktunya lebih banyak digunakan di lapangan, lagi pula intensitas pelatihan teknis yang dimiliki juga kurang memadai...” (Wawancara AP, 13 Oktober 2020).
Demikian  wawancara  dengan  (AP)  yang  menjabat  sebagai  Kepala  urusan keuangan  dan  BMN  serta  juga  sebagai  Sekretaris  merangkap  anggota  satuan  tugas yuridis  percepatan  PTSL  Kantor  Pertanahan  Kab.  Majene,  mengatakan  bahwa  tujuan dari  pada  pelaksanaan  PTSL  dan  pemahaman  anggota  tim  dalam  implementasi kebijakan  PTSL  dijalankan  sesuai  aturan,  hanya  saja  dalam  pelaksanaannya  secara teknis  belum  dapat  terlaksana  dengan  baik  dikarenakan  masih  adanya  beberapa anggota tim tidak mengetahui persis tujuan itu, dikarenakan pengetahuan aturan teknis secara rinci dalam pelaksanaannya tidak dikuasai dan dipahami.
Berikut ini informasi dari informan (LH) yang menyampaikan bahwa:
“…….adanya ket erbatasan waktu untuk melihat secara mendasar dari pada juknis yang  telah  disiapkan  dan  membuat  saya  sebagai  ketua  pelaksana  teknis  yang  sifatnya fisik di lapangan untuk mengimplementasikan kebijakan program PTSL itu tidak dapat terpenuhi  secara  maksimal,  juga  karena  keterbatasan  personil  lapangan  dan kemampuan  dalam  mengoperasikan  alat  ukur  ataupun  sistem  aplikasi  yang  ada  serta kurangnya fasilitas pendukung...” (Wawancara LH, 14 Oktober 2020).
Lebih  lanjut  seperti  yang  disampaikan  (LH)  pada  penulis  adalah  sebagai  Ketua satuan  tugas  fisik  percepatan  pelaksanaan  PTSL  dan  juga  sebagai  Kepala  seksi Infrastruktur  Pertanahan.  Dimana  yang  bersangkutan  menyatakan  bahwa  sebahagian anggota  satuan  tugas  program  PTSL  terkendala  oleh  keterbatasan  waktu  mempelajari petunjuk teknis (juknis) yang telah ditentukan dalam mengimplementasikan kebijakan program PTSL, termasuk personil tenaga teknis yang tidak mencukupi, demikian halnya faktor  sarana  dan  prasarana  yang  merupakan  fasilitas  pendukung  yang  tidak mencukupi.

## Semua sumber yang Diperlukan Cukup Tersedia.
Hasil  wawancara  dengan  (HS)  yang  juga  sebagai  Kepala  urusan  umum  dan kepegawaian Kantor
Pertanahan
Kabupaten Majene, bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan PTSL, sumber yang diperlukan belum cukup tersedia dengan  terbatasnya  SDM  ,  keterangan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  Pegawai atau  SDM  yang  bekerja  untuk  itu  belum  terpenuhi  dibandingkan  dengan  jumlah aktivitas yang akan dilaksanakan karena wilayah Kab. Majene cukup luas.
Informasi (LH) sebagai ketua satuan tugas fisik program PTSL dan juga menjabat sebagai Pelaksana tugas Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab.  Majene,  menerangkan  bahwa  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  program PTSL,  dimana  sumber  daya  yang  diperlukan  belum  cukup  dan  masih  mengalami kekurangan  dalam  konteks  pelaksanaan  PTSL  sebagaimana  masih  kurangnya  tenaga pengukur  (SDM)  dan  masih  kurangnya  peralatan  yang  tersedia  dan  tidak  adanya  alat transportasi  yang  disiapkan  untuk  khusus  dipergunakan  dalam  pelaksanaan  program PTSL  yang  terkadang  pada  daerah  yang  sulit  bagi  petugas  lapangan.  Hasil  penelitian dijumpai  panitia  ajudikasi  PTSL  berdasarkan  potensi  pendidikan  dapat  dilihat  pada Tabel 1.
Tabel 1. Panitia Ajudikasi Berdasarkan Potensi Pendidikan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene
Tahun 2020 No. Klasifikasi Pendidikan Frekuensi Persentase 1 Strata dua - - 2 Strata satu 15 51,7 3 Diploma empat Pertanahan 5 17,2 4 Diploma tiga 1 3,4 5 Diploma satu 2 6,9 6 SMA 6 20,8 Jumlah 29 100
Sumber : Data Primer, Diolah 2020
Jumlah  tim  ajudikasi  berjumlah  29  orang,    yang  berpendidikan  S1  berjumlah  15 orang atau 51,7 %, berpendidikan D4 pertanahan 5 orang atau 17,2 %, berpendidikan D3 berjumlah  1  (satu)  orang  atau  3,4  %,  berpendidikan  D1  berjumlah  2  (dua)  orang  atau 6.9 %, dan yang berpendikan SMA berjumlah 6 (enam) orang atau 20,8 %.
Sedangkan  dalam  pelaksanaan  PTSL  sejalan  dengan  tertib  administrasi  sebagai usaha  mengimplementasikan  kebijakan  PTSL  dilingkungan  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Majene,  maka  nampak  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  untuk mendukung penyelenggaraaan kegiatan PTSL sebagaimana terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2 . Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jumlah Barang
No Jenis Barang Satuan Ada Tidak Keterangan 1 Alat ukur 3 2 Alat transportasi ✓ 3 Komputer 35 4 Printer 25 ✓ 5 Workshop/Ruang kerja ✓ 6

## Alat tulis kantor
Sumber : Data Primer, Diolah 2020
Untuk mendukung pelaksanaan program PTSL sebagai usaha mengimplementasikan  kebijakan  guna  mewujudkan  tertib  administrasi  pada  kantor
pertanahan  sebagaimana  pada  tabel  di  atas,  dimana  sarana  dan  prasarana  seperti workshop tidak memadai dan tidak adanya alat transportasi.
Rantai  Komando  Harus  Dapat  Menyatupadukan  dan  Mengendalikan  Sumber  Sumber Yang Ada
Hasil  wawancara  dengan  informan  (NM)  menuturkan  bahwa  pelaksanaan  PTSL yang  sesuai  dengan  tanggung  jawab  pada  masing-masing  panitia  yang  telah  ditunjuk dalam  menjalankan  tugasnya.  “…..Pelaksanaan  PTSL  dalam  mengimplementasikan kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pimpinan dalam hal ini adalah kepala  Kantor  Pertanahan  dan  bahkan  telah  dibentuk  tim  atau  panitia  yang bertanggung  jawab  tentang  pelaksanaannya  dan  dilaporkan  hasilnya  kepada  kepala kantor sesuai mekanisme berdasarkan hirarki yang telah ditentukan untuk itu, namun terkadang  hasil  kegiatan  lapangan  PTSL  di  lokasi  kegiatan  ptsl  ditemukan  beberapa kendala  antara  lain  ;  pemilik  tanah  tidak  berada  ditempat  atau  tidak  berdomisili dilokasi  kegiatan  ptsl  dan  adanya  sengketa  tanah  baik  antar  keluarga  karena  warisan ataupun  dengan  orang  lain.  Hal  itu  menyebabkan  terhambatnya  proses  pelaksanaan kegiatan PTSL. ...”(Wawancara NM, 20 Oktober 2020).
Selanjutnya,  informan  yang  bertanggung  jawab  dalam  menjalankan  perintah pimpinan adalah (MA) yang menjabat sebagai ketua panitia ajudikasi yang mempunyai peran  penting  dalam  penerbitan  sertifikat  PTSL  memberi  keterangan  sebagai berikut:“…..sesuai  petunjuk  pimpinan  kepada  saya  dalam  proses  penerbitan  yang berjalan  dari  awal  sampai  akhir  harus  sesuai  dengan  SOP  atau  mekanisme  sesuai petunjuk,  maka  saya  harus  teliti  dan  cermati  baik-baik  karena  dikhawatirkan  jangan sampai  terjadi  hal-hal  yang  bersifat  administratif  yang  menimbulkan  masalah  hukum mengenai  keabsahan  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  akan  terbit,  dalam  meneliti  atau memproses  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama  dan  kalau  ternyata  ada  kecurigaan administratif  perlu  segera  saya  bersama  panitia  lainnya  menindaklanjuti  dengan melakukan  pemeriksaan  lapang  dan  memeriksa  serta  menelaah  berkas  permohonan hak  secara  hati-hati,  sehingga  inilah  yang  menyebabkan  terkadang  ada  keterlambatan dalam penerbitannya….”(Wawancara MA, 07 Oktober 2020).
“……penanggungjawab  kegiatan  PTSL  ada  pada  Kepala  Kantor  dan  dilaksanakan oleh panitia ajudikasi yang telah ditunjuk dalam surat keputusan Kepala Kantor tentang susunan  panitia  ajudikasi,  termasuk  saya  sebagai  ketua,  di  panitia  itu  ada  beberapa pejabat  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Majene,  antara  lain;  Pelaksana  tugas  Kepala seksi  Infrastruktur  Pertanahan,  Kepala  Seksi  Hubungan  Hukum  Pertanahan,  Kepala Sub  Seksi  Penetapan  Hak  Tanah  dan  Pemberdayaan  Hak  Tanah  Masyarakat,  Kepala Seksi  Penataan  Pertanahan,  Kepala  Seksi  Penanganan  Masalah  dan  Pengendalian Pertanahan,  Kepala  Urusan  Keuangan  dan  BMN  dan  Kepala  Urusan  Umum  dan Kepegawaian….’(Wawa ncara MA,  07 Oktober 2020).
Selanjutnya wawancara dengan (NL) yang terkait dengan implementasi kebijakan PTSL, menyatakan bahwa;
“.....program  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  yang  diselenggarakan  oleh kantor pertanahan mempunyai manfaat yang diharapkan oleh masyarakat di kelurahan saya karena dengan adanya sertifikat tanah yang dimiliki oleh masyarakat memberikan kepastian hukum dan biaya murah, namun perlu jauh sebelumnya ada pemberitahuan yang  disampaikan  dari  pihak  kantor  pertanahan  kepada  masyarakat  mengenai persyaratan  pelaksanaan  program  PTSL  sebelum  pelaksanaan,  utamanya  mengenai ketentuan-ketentuan  pelaksanaan  program  PTSL  ini,  karena  masyarakat  itu  masih banyak  yang  belum  memahami  program  PTSL,  proses  dimulainya  pemetaan  sampai dengan  penerbitan  sertifikat    dan  juga  masih  terdapatnya  tanah-tanah  yang  belum
memiliki  sporadik  penguasaan,  belum  lagi  yang  sementara  bersengketa  ....”  (Hasil wawancara NL. 22 Oktober 2020).
Berdasarkan    informasi  baik  informan  NL  maupun  AS,  bahwa  proses implementasi kebijakan terkait dengan program PTSL merupakan suatu kebijakan yang dapat mempercepat membantu masyarakat pemilik tanah mendapatkan kepastian hak atas  tanah,  walaupun  dalam  pelaksanaannya  masih  terdapat  keterlambatan  yang disebabkan  oleh  terdapatnya  sengketa  tanah  dan  lambatnya  mereka  mendapatkan informasi  mengenai  syarat  administrasi  kelengkapan  berkas  pengajuan  permohonan yang diperlukan dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah.
d. Mewujudkan Tertib Administrasi.
Hasil  wawancara  dengan  informan  memberikan  informasi  bahwa  : “… .pelaksanaan tertib administrasi yang berhubungan dengan implementasi kebijakan pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  pada  dasarnya  bertujuan  mempercepat  proses pelayanan yang menyangkut urusan pertanahan dan mengusahakan pengukuran tanah dalam  pensertipikatan  hak  atas  tanah  bagi  masyarakat,  adapun  selebihnya  dilakukan hanya bersifat insidentil karena kita dikejar oleh target waktu dan jumlah sertifikat yang harus  diselesaikan,  sementara  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  masih  sangat terbatas,  misalnya  alat  ukur,  alat  transportasi  dan  w orkshop  ….”(Wawancara  AM,  22 Oktober 2020).
Dari  hasil  wawancara  tersebut  di  atas  dengan  (AM),  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  tertib  administrasi  pertanahan  yang  berkaitan  dengan  implementasi kebijakan  program  PTSL  tidak  seluruhnya  dapat  terpenuhi  karena  terbatasnya  waktu, juga  telah  ditargetkan  penyelesaian  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah  serta penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah  yang  telah  ditentukan  jumlahnya  pada  tahun berjalan,  sehingga  semata  hanya  mempercepat  proses  pelayanan  yang  menyangkut urusan  pertanahan  dan  mengusahakan  percepatan  pengukuran  bidang  tanah  dalam rangka  pensertipikatan  hak  atas  tanah.“….untuk  mengimplementasikan  kebijakan program pendaftaran  tanah sistemetis lengkap dalam pelaksanaan tertib administrasi, yang  saya  ketahui  selama  ini  perhatian  kita  bagi  yang  terlibat  bertugas  untuk pendaftaran tanah sistimatis lengkap, adalah lebih banyak memusatkan perhatian pada bagaimana mempercepat proses pelayanan yang menyangkut urusan pertanahan dalam rangka pensertipikatan hak atas tanah untuk mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah, walaupun sumber daya sarana dan prasarana yang serba terbatas…..”(Wawancara, MA, 22 Oktober 2020).
“….Proses  penerbitan sertifikat  ada  jalur  insidentil  yang  tidak  masuk  dalam program  pendaftaran  tanah  sistimatis  lengkap,  yang  biasanya  dimohonkan  secara perorangan  atau  mandiri  seperti  halnya  permohonan  hak  atas  tanah  yang disertipikatkan atas permintaan sendiri yang tidak termasuk pada program pendaftaran tanah  sistematis  lengkap  yang  pembiayaannya  dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah, walaupun proses pelaksanaannya secara teknis sama, namun biasanya pembiayaannya agak berbeda sedikit, karena atas permintaan sendiri jadi hampir seluruh pembiayaan petugas  yang  bekerja  di  lapangan  dip ertanggungkan  oleh  pemohon,  …..”(Wawancara PY, 29 Oktober 2020).
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  PTSL  dalam mewujudkan tertib administrasi

## Faktor Komunikasi
Upaya  mengimplementasikan  kebijakan  program  PTSL,  peran  dari  pada  faktor komunikasi mempunyai peran penting untuk menyampaikan informasi kepada semua pihak  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  kegiatan  PTSL  agar  pelaksanaannya  dapat mencapai tujuan yang sesuai, akan tetapi peneliti mendapatkan gambaran di lapangan
bahwa  dalam  kegiatan  implementasi  kebijakan  PTSL.  Berdasarkan  hasil  penelitian dijumpai  media  sarana  informasi  pelaksanaan  PTSL  pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten Majene disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3 . Jaringan Komunikasi Kegiatan  PTSL Berdasarkan Media Informasi
NO. KUALIFIKASI ADA TIDAK KET 1. Spanduk √ 2. Surat Kabar X 3. Social Media X 4. Radio X Sumber : Data Primer Diolah, 2020
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  PTSL  hanya  sebatas menggunakan  media  dalam  bentuk  spanduk  sebagai  upaya  mengimplementasikan kebijakan  PTSL  terhadap  pihak-pihak  yang  berkepentingan  selama  kegiatan berlangsung  sejak  awal  sampai  akhir  pelaksanaan,  sementara  tidak  terdapat  media dalam bentuk lain.

## Faktor Sumber Daya
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  di  Kantor  pertanahan  ditemukan  gambaran mengenai potensi sumber daya manusia pegawai termasuk panitia pelaksana PTSL yang dapat  mendukung  pelaksanaan  PTSL  dari  sisi  kualifikasi  pendidikan,  seluruhnya pegawai Kantor Pertanahan sebagai berikut:
Tabel 4. Pegawai Kantor Berdasarkan Kualifikasi Pendikan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Majene
NO Kualifikasi Pendidikan Frekuensi Persentase (%) 1 SI/D4 40 85,1 2 D1/D3 4 8,5 3 SLTA 3 6,4 Total 47 100
Sumber : Data Primer Diolah, 2020
Berdasarkan  potensi  sumber  daya  manusia  mengenai  kualifikasi  pendidikan  dari 47  orang    pada  kantor  Pertanahan  Kabupaten  Majene,  pegawai  yang  berpendidikan strata  satu/diploma  empat  berjumlah  40  orang  atau  85,1  %,  berpendidikan  diploma satu/diploma  tiga  berjumlah  4  (empat)  orang  atau  8,5  %,  dan  yang  berpendidikan sekolah lanjutan atas berjumlah 3 (tiga) orang atau 6,4 %

## Faktor Struktur Birokrasi
Strukur  birokrasi  yang  terdapat  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Majene, sebagaimana  sistem  tugas  dan  fungsi  pada  masing-masing  bagian  atau  komponen sebagai berikut:

## Figure 1. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Majene
Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, 2020
Adapun  bagian-bagian  yang  terdapat  dalam  struktur  organisasi  Kantor Pertanahan Kabupaten Majene sebagai berikut:
1. Kepala Kantor;
2. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha;
a. Kepala Urusan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
b. Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian
c.
Kepala Urusan Keuangan dan BMN
3. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan;
a. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
b. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik
4. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
a. Kepala  Sub  Seksi  Penetapan  Hak  Tanah  dan  Pemberdayaan  Hak  Tanah Masyarakat
b.
Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah
c. Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT
5. Kepala Seksi Penataan Pertanahan;
a. Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu
b. Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah
6. Kepala Seksi Pengadaan tanah;
a. Kepala Sub. Seksi pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah
b. Kepala Sub. Seksi Fasilitas Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah
7. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
a. Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan
b. Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan.

## Faktor Disposisi
Tabel 5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan di Kantor Pertanahan Kabupaten Majene No Jabatan Jumlah saat ini (Orang) 1. Eselon III 1 2. Eselon IV 6 3. Eselon V 12 4. Staf ASN 4 5. PPNPN 24 Jumlah 47

## Sumber : Data Primer Diolah, 2020
Berdasarkan  tabel  diatas,  dimana  pegawai  yang  menduduki  jabatan  eselon  tiga berjumlah  1  (satu)  orang,  eselon  empat  6  (enam)  orang,  eselon  lima  12  orang  dan selebihnya  merupakan  pelaksana  yang  tidak  memiliki  eselon.  Dengan  rincian  tersebut dapat  digambarkan  faktor  disposisi  atau  sikap  pelaksana,  khususnya  sikap  pelaksana dalam  melakukan  pengendalian  terhadap  implementasi  kebijakan  yang  berkaitan dengan  implementasi  kebijakan  PTSL  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Majene. Kemudian  proses  pengambilan  keputusan  untuk  menyikapi  proses  kegiatan implementasi  kebijakan  PTSL  yang  berlangsung  dilakukan  oleh  sedikit  orang  yaitu terbatas pada pejabat yang memiliki eselon.

## Pembahasan

## Implementasi kebijakan PTSL dalam mewujudkan tertib Administrasi.
Seluruh  pelaksana  teknis  belum  sepenuhnya  memahami  sesuai  dengan  aturan dalam  juknis,  dikarenakan  kurangnya  perhatian  dan  kepedulian  membaca  petunjuk teknis yang mereka dapatkan. Selain itu, tujuan mengenai pelaksanaan program PTSL belum sepenuhnya dipahami, mengingat tidak tersosialisasinya petunjuk teknis tentang PTSL  pada  semua  tim  pelaksana  teknis  di  lapangan.  Belum  semua  anggota  tim mengetahui  tujuan  dari  pada  program  PTSL,  juga  teknis  pelaksanaannya  sehingga kebijakan program PTSL itu tidak dapat terealisasi sesuai target.
Selanjutnya,  masih  ada  sebagian  anggota  panitia  yang  tidak  terlalu memperhatikan  secara  detail  teknis  pelaksanaan,  dengan  alasan  terbatasnya  waktu mempelajarinya.Keterbatasan  waktu  untuk  membaca  secara  sungguh-sungguh  juknis yang  telah  disiapkan,  juga  keterbatasan  personil  lapangan,  serta  masih  terbatasnya fasilitas yang tersedia menjadi hambatan dalam implementasi.
Personil tenaga teknis serta sarana prasarana yang tidak mencukupi, dan tingkat pemahaman  sebagian  personil  atau  anggota  tim/panitia  maupun  satgas  belum sepenuhnya  memahami  penyelenggaraan  implementasi  kebijakan  pendaftaran  tanah sistematis  lengkap  sehingga  target  sesuai  tujuan  implementasi  kebijakan  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Majene tidak dapat terpenuhi.
Sumber  daya  yang  diperlukan  dalam  implementasi  kebijakan  PTSL  di  Kantor Pertanahan Kab. Majene belum terpenuhi termasuk sumber daya manusia dan sumber daya  lainnya  misalnya  workshop/ruang  kerja  khusus  ataupun  alat  ukur  yang  kurang yang  merupakan  penunjang  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  PTSL.  Selain itu,wilayah  kerja  PTSL  seperti  Majene  tergolong  luas  dan  saling  berjauhan  antara kecamatan  satu  dengan  lainnya,  begitu  juga  antara  desa  satu  dengan  desa  lainnya. Sumber  daya  manusia  berjumlah  47  orang  yang  terdiri  dari  pegawai  negeri  sipil  23 orang  dan  non  pegawai  negeri  sipil  (PPNPN)  24  orang,  itupun  tenaga  yang  terlibat dalam anggota tim PTSL sebahagian pejabat struktural diperbantukan ikut melakukan percepatan program PTSL tenaga tambahan SDM tenaga surveyor kadastral sejumlah 3 (tiga)  orang  dan  peralatan  seperti  alat  transportasi  tidak  ada  yang    menyebabkan  ada beberapa pos-pos kerja yang lambat terlaksana, termasuk pada lokasi pemukiman yang berada dibalik gunung atau pengukuran pada lokasi pemukiman yang berada di daerah perbatasan  antara  Kab.  Polman,  Kab.  Mamasa  dan  Kab.  Mamuju,  sehingga  dalam percepatan pelayanan di lapangan tidak maksimal dan percepatan penerbitan sertifikat tidak dapat mencapai target.
Petugas  lapangan  baik  satgas  fisik  maupun  satgas  yuridis  dalam  melakukan koordinasi  dengan  ketua  ajudikasi  atau  pimpinan  terhadap  lokasi  yang  jauh  dan jaringan  komunikasi  yang  kurang  baik/terputus-putus  ataupun  signal  tidak  ada, mengakibatkan  petugas  lapangan  untuk  melakukan  koordinasi  dalam  memecahkan persoalan  yang  dihadapi  di  lokasi  kegiatan  baik  kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan bidang  tanah  maupun  dari  aspek  yuridisnya  mengalami  kendala,  sehingga  dalam pencapaian  target  implementasi  kebijakan  PTSL  pada  aspek  sistem  implementasi dilaksanakan  lewat  komunikasi  yang  efektif  dan  dapat  mengendalikan  individu  dan organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tidak dapat terpenuhi.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  implementasi  kebijakan  program  PTSL  dalam pelaksanaan  tertib  administrasi  tidak  seluruhnya  dapat  terpenuhi  karena  terbatasnya waktu yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan program PTSL karena sebagian pegawai  juga  memberi  layanan  pada  masyarakat  pemohon  yang  bersifat  mandiri/non PTSL,  target  penyelesaian  sertifikat  SHAT  yang  telah  ditentukan  hasilnya  tidak  sesuai target dengan realisasi, sebagaimana realisasi atau capaian  yang diambil  dari 3 (tiga) tahun  yaitu  tahun  2018,2019,2020  hasil  dari  pelaksanaan  implementasi  kebijakan PTSL.
Pembiayaan  kebijakan  PTSL  sebagaimana  dalam  Surat  Keputusan  Bersama (SKB)  3  Menteri  yaitu;  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional,  Menteri  Dalam  Negeri,  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi  Nomor:  25/SKB/V/2017,  Nomor:  590-3167A  Tahun  2017,  Nomor:  34 Tahun  2017  tentang  Pembiayaan  Persiapan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap untuk  proses  pendaftaran  tanah  sejumlah  dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah.  Dalam kenyataan  yang  ada  di  lapangan  berdasarkan  informasi  yang  didapatkan  oleh  penulis, sebagian  masyarakat  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  membayar  sejumlah  itu, sehingga  kejadian  seperti  ini  merupakan  salah  satu  penghambat  dalam  proses pelayanan pensertipikatan hak atas tanah.
Beberapa  penyebab  tertib  administrasi  tidak  berjalan,  yakni  karena  terjadinya sengketa tanah keluarga maupun dengan orang lain atau pemohon tidak berdomisili di tempat, sehingga pelaksanaan tertib administrasi di Kantor Pertanahan Kab. Majene di Kab. Majene tidak terlaksana secara maksimal.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan PTSL Faktor komunikasi
Sebagaimana informasi yang diperoleh terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, dari  beberapa  informan  menyatakan  bahwa  belum  meratanya  sosialisasi  pemahaman ketentuan-ketentuan  pada  stakeholder  (pihak  yang  berkepentingan)  terhadap  tujuan pelaksanaan  implementasi  kebijakan  program  PTSL  dan  juga  berdasarkan  data pelaksanaan PTSL dengan ketersediaan media yang ada, sehingga informasi terkait arti pentingnya  kebijakan  PTSL  dilaksanakan  terhadap  yang  berkepentingan  baik  panitia sebagai  pelaksana  maupun  masyarakat    yang  mempunyai  lokasi  bidang  tanah, mengakibatkan kebijakan program PTSL tidak berjalan sesuai tujuan secara maksimal.

## Faktor sumber daya
Faktor ini berperan penting terhadap implementasi kebijakan PTSL dalam mewujudkan tertib  administrasi.  Berdasarkan  ketersediaan  sumber  daya  pada  Kantor  pertanahan. Untuk  sumber  daya  manusia  baik  jumlah  maupun  kualifikasi  pendidikan,  utamanya panitia/tim yang telah diberi kewenangan melaksanakan kegiatan PBT dan SHAT yang merupakan sasaran kegiatan kebijakan PTSL, dibandingkan jumlah aktivitas yang akan dilaksanakan  pada  lokasi  PTSL  yang  ada  di  Kabupaten  Majene.  Kemudian  penunjang sumber  daya  lainnya  yaitu  sarana  dan  prasarana  yang  merupakan  pendukung percepatan  pelaksanaan  PTSL,  sebagaimana  informasi  dari  hasil  wawancara  maupun hasil pengamatan (berdasarkan tabel 4.15) belum cukup memadai.

## Faktor struktur birokrasi
Faktor  ini  berpengaruh  terhadap  implementasi  kebijakan  PTSL  dalam  mewujudkan tertib  administrasi  di  kantor  pertanahan  Kabupaten  Majene,  dimana  panitia  ajudikasi yang  telah  ditetapkan  mempunyai  kewenangan  untuk  penerbitan  sertifikat  dan memberi  legalitas  pemetaan  bidang  tanah  sebagai  pelaksana  teknis  yang  juga  masuk dalam  hierarki  struktur  organisasi  Kantor  Pertanahan,  walaupun  panitia  pelaksana PTSL di bawah tanggung jawab kepala kantor, namun proses dan otoritas serta sahnya (legalitas)  pemetaaan  bidang  tanah  dan  penerbitan  sertifikat  hak  atas  tanah  tetap melalui prosedur birokrasi berdasarkan hierarki atau tingkatan kewenangan yang ada di Kantor  Pertanahan  namun  hal  ini  tidak  dapat  terlaksana  sebagaimana  tujuan implementasi kebijakan PTSL secara maksimal.

## Faktor sikap pelaksana atau disposisi
Faktor  ini  berpengaruh  terhadap  implementasi  kebijakan  PTSL  dalam  mewujudkan tertib  administrasi,  dimana  panitia  pelaksana  kegiatan  kebijakan  program  PTSL jumlahnya terbatas, dibanding jumlah pegawai/pejabat seluruhnya yang ada di Kantor Pertanahan  Kabupaten  Majene,  sementara  pelaksana  yang  mempunyai  kewenangan dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan pelaksanaan implementasi kebijakan PTSL,  yaitu  ketua  panitia,  wakil-wakil  ketua  dan  anggota-anggota  yang  telah  ditunjuk sebagai  anggota  panitia  mempunyai  kewenangan  terbatas  dalam  pengambilan keputusan  yang  sehubungan  dengan  manajemen  dan  pelaksanaan  kegiatan implementasi  kebijakan  PTSL,  sehubungan  dengan  hal  tersebut,    membuat  sikap pelaksana tidak maksimal.

## SIMPULAN
Tujuan  implementasi  pelaksanaan  program  PTSL  belum  sepenuhnya  dipahami, mengingat  belum  tersosialisasinya  petunjuk  teknis  tentang  PTSL  pada  semua  tim pelaksana  yang  telah  ditunjuk  bagi  petugas  untuk  pelaksanaan  PTSL.  Belum  semua anggota  tim  mengetahui  tujuan  dari  pada  program  PTSL  dan  teknis  pelaksanaannya sehingga kebijakan program PTSL itu tidak dapat terlaksana dengan baik. Faktor-faktor yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  pelaksanaan  PTSL  pada  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Majene  adalah  faktor  komunikasi,  faktor  sumber  daya,  faktor struktur birokrasi dan faktor disposisi.
Penulis memberikan beberapa saran diantaranya pembimbingan teknis terkait dengan pengetahuan  tentang  tujuan  implementasi  pelaksanaan  PTSL,  sumberdaya  yang tersedia  yang  cukup  memadai  dan  mengoptimalkan  struktur  organisasi  pelaksana dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan terhadap sumber daya manusia yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majene.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin  Tahir.  (2014).  Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan. Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
Bowman,  A.O.  (2005).  “Policy  Implementation”  in  Jack  Rabin  (ed).  2005. London: Taylor & Francis.
Brinkerhoff,  D.W.  &  Crosby,  B.L.  (2002).  Managing  policy  Reform.  Bloomfield,  CT: Kumarian Press, Inc.
Cangara,  Hafied.  (2011).  Pengantar  ilmu  komunikasi,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo. Persada.
Danim, Sudarwan. (2002). Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia. Dwiyanto. (2011). Administrasi Publik, Jakarta: Kanisius.
Edward  III,  George  C.  (1980).  Implementing  Public  Policy.  Washington  DC:
Congressional Quarterly Press.
Gibson,  J.  L.  Ivancevich,  J.M,.  Donnely,  J.  H.  Jr.  (2000).  Organization:  Behavior, Structure, Presses. (Tenth Edition), Singapore: McGraw-Hilf.
Gibson.  (2002).  Organisasi  Perilaku-struktur-proses,  Terjemahan,  Edisi  V.  Jakarta: Penerbit Erlangga.
H.B,  Sutopo.  (2006).  Penelitian  Kualitatif:  Dasar  Teori  dan  Terapannya  dalam Penelitian, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Handoko, T. H. (2003). Pengantar Manajemen, Yogyakarta: BPFE. -----------------  (1995).  Manajemen  Personalia  Dan  Sumber  Daya  Manusia. Yogyakarta: BPFE.
Hasibuan,  P.S.  Malayu  (2015).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Hodge, B.J and Lawrence, G. (1996). Organization Theory: A Strategic Approach. Fifth Edition. International Edition. New Jerse: Prentice-Hall International, Inc.
Ignatius Hadiesuprobo. (1983). Dasar-Dasar Manajemen, Jakart: Erlangga. Indiahono,  Dwiyanto.  (2009).  Kebijakan  Public  Berbasis  Dynamic  Policy  Analisys.
Yogyakarta: Gava Media.
Islamy,  Muh.Irfan.  (1998).  Agenda  Kebijakan  Refbrmasi  Administrasi  Negara.
Malang:Fakultas llmu Administrasi Universitas Brawijaya.
--------------.  (2015).  Kebijakan  Publik.  Tangerang  Selatan:  Fakultas  llmu  Administrasi Universitas Terbuka.
Karel J. Veeger. (1992). Pengantar Sosiologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Keban,  Yeremias  T.  (2019).  Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik:  Konsep, Teori, Dan Isu. (Edisi Revisi). Yogyakarta: Gava Media.
Lasswell,  Harold  Bryson,  L.  (1948).  The  Structure  and  Function  of  Communication  in Society. The Communication of Ideas. New York: Institute for Religious and Social Studies.
Lawang, Robert M.Z. (1985). Pengantar Sosiologi. Jakarta: Karunika.
Mazmaniar, D.A. & Sabatier, P.A. (1983). Implementation and Public Policy. Glenview III Scoot: Foresman and Company.
Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
Moleong,  Lexy  J.  (2006).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Mulyana,  Deddy.  (2012).  Ilmu  Komunikasi  Suatu  Pengantar.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Pressman,  J.  &Wildavsky,  A.  (1984).  Implementation.    Berkley  CA:  University  of California Press.
Robbins,  S.  (200)8.  Perilaku  Organisasi.  Jilid  I  dan  II,  alih  Bahasa:  Hadyana Pujaatmaja. Jakarta: Prenhallindo.
--------------.  (2006).  Perilaku  Organisasi.  Edisi  Kesepuluh.  Jakarta:  PT  Indeks Kelompok Gramedia.