VolVol. 5 / No. 2 / 2022

## Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penambangan Pasir dalam Sistem Hukum Pidana
Oleh
Prijo Santoso, Hery Sulistyo prijosantoso@unik-kediri.ac.id , HERRY.SULISTYO@unik-kediri.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Kadiri

## ABSTRAK
Penegakan  hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  tidak  semata-mata  untuk  tujuan kepastian  hukum  saja,  akan  tetapi  juga  untuk  memenuhi  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi masyarakat.  Kondisi  penegakan  hukum  yang  kurang  menjamin  keadilan  terhadap  pencari keadilan dan proses peradilan yang rumit, lama dan mahal tersebut di atas melahirkan berbagai pemikiran, termasuk pemikiran untuk  menemukan alternatif penyelesaian   tindak pidana  di luar pengadilan
Kata Kunci    : Mediasi Penal, Restorative Justice, Konstruksi.

## PENDAHULUAN
Aktivitas  pembangunan  nasional  pada  satu  sisi  akan  memberikan  kontribusi  bagi peningkatan  kualitas  kesejahteraan  hidup  masyarakatnya,  tetapi  pada  sisi  lain  juga menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya lingkungan hidup  secara permanen dalam jangka panjang. Terjadinya degradasi luar biasa yang pada penampang dasar sungai Brantas selama satu dasawarsa terakhir, secara perlahan telah memicu kekhawatiran akan kerusakan lingkungan mulai dari kawasan hulu hingga hilir. Kerusakan lingkungan akibat tindak pidana penambangan pasir sudah menjadi masalah yang sangat mendesak untuk segera ditangani bagi kehidupan  manusia,  karena  dalam  hal  ini  manusia  menjadi  pelaku  sekaligus  menjadi korbannya. Sony Keraf mengungkapkan, bahwa :
“tidak bisa disangkal bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik  pada  lingkup  global  maupun  lingkup  nasional,  sebagian  besar  bersumber  dari perilaku  manusia.  Kasus-kasus  pencemaran  dan  kerusakan,  seperti  di  laut,  hutan, atmosfir,  air,  tanah,  dan  seterusnya  bersumber  pada  perilaku  manusia  yang  tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan”. 1
Selain itu para pelaku tindak pidana penambang pasir dapat dikenakan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan
1 Sony Keraf, Etika Lingkungan (Jakarta : Kompas, 2002), hlm xiii.
P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Batubara khususnya pasal 158 menyebutkan bahwa “ setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), atau ayat (5) dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah)”.
Walaupun  telah  diundangkan  peraturan  mengenai  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup,  pertambangan  mineral  dan  batubara,  pengendalian  usaha  pertambangan bahan galian golongan C,  dalam kenyataan masih terjadi tindak pidana penambangan pasir. Begitu juga adanya kerja sama pemerintah daerah dengan penegak hukum dalam melakukan operasi penangkapan penambang pasir dan penyitaan mesin-mesin penyedot pasir, tapi masih banyak tindak pidana penambang pasir yang dilakukan warga masyarakat. Dalam pasal 85 ayat 2 UUPPLH dinyatakan bahwa “ penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku bagi tindak  pidana  lingkungan  sebagaimana  diatur  dalam  undang  undang  ini ”.  Hal  ini berarti bahwa  karena  tindak  pidana  penambangan  pasir  merupakan  salah  satu  tindak  pidana lingkungan sehingga penyelesaian  tindak pidana penambangan pasir di luar pengadilan tidak berlaku.  Ketentuan  tersebut  secara  substansial  tidak  sesuai  dengan  hakikat  perlindungan lingkungan  hidup.  Proses  penegakan  hukum  yang  panjang  dan  mahal,  memungkinkan kerusakan lingkungan hidup terus berlangsung dan menjadi semakin parah. Sehingga muncul berbagai anggapan ‘miring’, terhadap proses penegakan hukum pidana melalui pengadilan.

## Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa
“seiring berjalannya waktu  di mana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume dengan  segala  bentuk  maupun  variasinya  yang  masuk  ke  pengadilan,  sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus  sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan” 2 .
Kenyataan proses peradilan yang rumit, memakan waktu yang panjang dan mahal serta hasilnya  yang  juga  kurang  memenuhi  rasa  keadilan  tersebut  menjadikan kekecewaan  para pencari keadilan. Sehingga  masyarakat tidak percaya  terhadap lembaga peradilan. Menurut Eva  Achjani Zulfa, keadilan restoratif ( Restorative Justice )  di Indonesia diartikan sebagai : “suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain  yang  terkait  dalam  suatu  tindak  pidana  secara  bersama-sama  mencari  penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada
2 Barda Nawawi Arief, Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian sengketa di Luar  Pengadilan ,  Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban  Hukum Korporasi  dalam Konteks Good Corporate Governance, 27 maret 2007, hlm 2 .
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
keadaan semula” 3 .
Berlakunya sistem peradilan pada saat ini, juga masih mengutamakan keadilan retributif ( retributive justice ) 4 yang direkonstruksikan dalam penyelenggaraan peradilan pidana sebagai rasionalisasi atau  objektivikasi balas  dendam  kepada  pelanggar  hukum  pidana 5 ,  sehingga menimbulkan penderitaan dan stigma negatif secara permanen kepada pelaku ti ndak pidana. Kelemahan  penegakan  hukum  melalui  proses  peradilan  pidana  pada  kenyataannya  masih memberikan sanksi kepada pelaku berupa pembalasan atas perbuatannya dan tidak ada tujuan untuk  memperbaiki,  mendidik,  atau  memasyarakatkan  kembali  pelanggar.  Keadilan restorative justice pada  dasarnya menjadi kunci pembuka  pemikiran kembali tentang posisi korban dalam suatu penyelesaian  pidana. Dalam sistem peradilan pidana peran korban sering hilang karena adanya beberapa kelemahan sistem peradilan seperti berikut :
1. Tindak Pidana lebih diartikan sebagai penyerangan terhadap otoritas pemerintahan dan negara dibandingkan serangan kepada korban;
2. Korban hanya menjadi bagian dari sistem pembuktian dan bukan sebagai pihak yang berkepentingan akan proses yang berlangsung;
3. Proses peradilan hanya difokuskan pada upaya penghukuman pelaku tanpa melihat upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;
4. Dalam  penyelesaiannya,  fokus  perhatian  hanya  diarahkan  pada  pembuktian kesalahan pelaku, komunikasi hanya berlangsung antara hakim dan pelaku, dialog antara pelaku dan korban sama sekali tidak ada. 6
Bagir  Manan  mengungkapkan  bahwa  “proses  penegakan  hukum  pidana  dan  sistem pemidanaan  yang  dijalankan  selama  ini  belum  sepenuhnya  menjamin  keadilan  terpadu ( integrated  justice )  yaitu  keadilan  bagi  pelaku,  keadilan  bagi  korban,  dan  keadilan  bagi masyarakat”.yakni
1. Bagi pelaku, tujuan pemidanaan adalah mengembalikan pelaku menjadi warga yang baik  dan  bertanggung  jawab,  kenyataannya  masih  banyak  pelaku  tindak  pidana
3 Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Kedilan Restoratif dalam praktek Penegakan Hukum Pidana ), Disertasi Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu hukum, Juni 2009, hlm .1
4 Pandangan retributif mengandalkan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang  dilakukan  oleh  warga  masyrakat  sehingga  pandangan  ini  melihat  pemidanaan  hanya  sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral masing-masing. Herbert L. Packer , The Limits of  the criminal , (California: Stanford University Press, 1968) hlm.10.
5 Mudzakir, Posisi  Hukum  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Disertasi, (Jakarta:Univeritas Indonesia, 2001),hlm. 208.
6 Eva Achjani Zulfa, Restorative Justice dan Peradilan Pro Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice , (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011), hlm 28.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
kambuhan ( recidivist ). Salah satu masalah yang dihadapai mantan narapidana adalah rasa  tidak  suka  bahkan  rasa  permusuhan  masyarakat  ( social  stigma  tisution enviromental stigma tisation ),  narapidana menjadi orang terkucilkan dilingkungannya sehingga menimbulkan berbagai kesulitan dalam merubah  sikap dan  perilakunya,  hal  ini  berakibat  mantan  narapidana  bisa  kembali  melakukan kejahatan.
2. Bagi  korban,  sistem  pemidanaan  yang  berlaku  sama  sekali  tidak  memberi perlindungan  atas  segala  derita  atau  kerugian  akibat  perbuatan  pelaku  pidana. Walaupun Kitab Undang- Undang  Hukum Acara Pidana (lihat Bab XIII  pasal 98- 101 KUHAP) memungkinkan korban mengajukan gugatan (keperdataan) atas segala derita dan kerugian yang dialami, namun gugatan semacam ini akan memakan waktu lama yang tidak menguntungkan korban.
3. Bagi  masyarakat,  masih  banyaknya  pelaku  pidana,  menunjukkan  gagalnya pemidanaan  sebagi  instrumen  refresif  melindungi  dan  menjaga  ketertiban  dan keamanan umum. 7
Bahkan Roeslan Saleh mengungkapkan bahwa “ penggunaan pedang hukum pidana yang terlalu sering akan menjadikan pedang itu tumpul” 8 . Oleh  karena  itu  dalam menyelesaikan pidana hendaknya tidak sepenuhnya atau selamanya berpijak pada penerapan pidana (penal), melainkan  bisa  dilakukan  melalui  pendekatan  non  penal  yang  mengedepankan  sisi kemanusiaan.
Bambang Sutiyoso mengatakan bahwa,
“alternatif  penyelesaian    di  luar  pengadilan  dapat  dipahami  sebagai  penyelesaian alternatif melalui jalur non  litigasi , yaitu penyelesaian    yang  bersifat konsensus  atau kooperatif untuk tujuan win-win solution atau mutual acceptable solution . Penyelesaian melalui mekanisme  konsensus  atau  kooperarif tersebut  berbeda  dengan  penyelesaian melalui jalur pengadilan ( litigasi ) yang menggunakan pendekatan hukum melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang dan hasil akhirnya win-lose solution .” 9
Sehingga  konsep  pemikiran  perlunya  alternatif  penyelesaian    tindak  pidana penambangan pasir melalui mediasi penal merupakan upaya atau mutual untuk tujuan win-win solution atau mutual  acceptable  solution .  Pemikiran mengenai  penyelesaian  tindak  pidana penambangan pasir melalui mediasi penal merupakan hal yang relatif baru. Hal ini dikarenakan KUHP,  KUHAP  dan  peraturan  perundang-undangan  lain  di  bidang  hukum  pidana  tidak mengatur adanya  penyelesaian di luar proses pengadilan, khususnya terhadap tindak pidana
7 Bagir  Manan, “ Restoratif Justice  (Suatu  Perkenalan)” dalam Refleksi Dinamika  Hukum: Rangkaian Pemikiran  Dekade Terakhir , editor Rudi Rizky et.al. (Jakarta : Perum Percetakan Negara RI, 2008), hlm. 4
8 Roeslan Saleh, dalam Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan , (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 29.
9 Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa , (Yogyakarta : Gama Media, 2008), hlm.10.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
penambangan  pasir.  Sehingga  apabila  ada  keinginan  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana penambangan pasir melalui mediasi penal maka hal ini terdapat kekosongan norma hukum.
Dalam  rangka pengembangan  dan  pembaharuan hukum  di  Indonesia    perlu  mengkaji rekonstruksi  model  alternatif pilihan  penyelesaian  tindak  pidana  penambangan  pasir  yang dapat  diterapkan  pada  setiap  tahapan  proses  peradilan  pidana,  sehingga  dapat  ditemukan konstruksi model alternatif pilihan penyelesaian tindak pidana penambangan pasir pada setiap tahap pemeriksaan.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di  atas, maka dirumuskan permasalahan se bagai berikut :
1. Bagaimana  rekonstruksi  model  mediasi  penal  dalam  penyelesaian  tindak  pidana penambangan pasir ?

## PEMBAHASAN
Teori Restorative Justice .
Sistem  pemidanaan  yang  memfokuskan  pada  penghukuman  dan  memenjarakan seseorang pelaku  tindak  pidana mendorong  berkembangnya paradigma penghukuman  yang disebut restorative justice . Restorative justice bertujuan untuk  merubah pengarahan  hukum pidana dengan merubah fokusnya pada kebutuhan korban dan perbaikan ketertiban masyar akat daripada  dengan  gampangnya  memenjarakan  seseorang. 10 Restorative  Justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. 11 Restorative Justice dianggap cara berpikir / paradigma baru dalam memandang sebuah  tindak  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  manusia.  Konsep restorative justice mempunyai pengertian dasar  bahwa  kejahatan  merupakan sebuah  tindakan  melawan  orang atau  masyarakat  dan  berhubungan  dengan  pelanggaran  sebagai  suatu  pengrusakan  norma hukum. 12
Menurut pandangan konsep restorative justice , penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya  menjadi  tanggung  jawab  negara  akan  tetapi  juga  merupakan  tanggung  jawab
10 Carrie Menkel-Meadow, Mediation , (USA: Asghate Publishing Company, 2001), hlm. 591.
11 Marlina, Peradilan Anak di Indonesia , (Bandung: Refika Aditya, 2009), hlm 23
12 Allison Morris and C  Brielle Maxwell, Restorative Justice For Juveniles, Conferening  Mediation and Circles , (Oxford-Portland Oregon : Hart Publishing, 2001), hlm. 3.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
masyarakat.  Oleh  karena  itu,  konsep  restorative  justice  dibangun  berdasarkan  pengertian kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  kejahatan  akan  dipulihkan  kembali,  baik  kerugian  yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. 13
Pelaksanaan konsep restorative justice memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk  berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak  pidana. Konsep restorative justice memiliki suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap   tindak pidana  penambangan  pasir  yang  dilakukan  pelaku  tanpa  hukuman  pidana.  Alternatif penyelesaian  yang  dilakukan  sebagai  sebuah  upaya  menciptakan  keadilan  yang berperikemanusiaan. 14 Dalam  penyelesaian suatu  kasus  menurut  konsep restorative justice peran  dan  keterlibatan  anggota  masyarakat  sangat  berguna  dan  penting  untuk  membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian dengan  sistem restorative justice diharapkan agar  semua  pihak yang merasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan kepada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. 15 Pemulihan yang dilakukan pelaku berupa denda, ganti rugi, pekerjaan sosial, melakukan  perbaikan  atau  kerugian  tertentu  sesuai  dengan  keputusan  bersama  yang  telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.
Tonny  Marshal mengemukakan Restorative Justice adalah "proses  dimana para  pihak yang  terlibat  dalam  kejahatan  secara  bersama-sama  menyelesaikan  permasalahan  yang berkaitan  dengan  bagaimana  cara  menghadapi  permasalahan  pasca  kejahatan  serta  akibat - akibatnya  di  masa  depan". 16 Dakan  Handbook  on  Restorative  justice  Programmes menyebutkan, bahwa: Restorative justice is an approach to problem sowing that, in its various forms,  involves  the  victim,  the  offender,  their social  network  justice  agencies  an  the community. 17 (Terjemahan: Restorative justice adalah sebuah  pendekatan untuk pemecahan masalah dalam berbagai bentuk, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial, lembaga-lembaga keadilan  dan  masyarakat). Restorative  justice sebagai  konsep  pemidanaan  bermaksud
13 Marlina, Op.Cit. hlm.23.
14 Ibid hlm. 24.
15 Ibid.
16 Ridwan Mansyur, Mediasi Penal Terhadap  KDRT (Kekerasan Dulam Rumah Tangga), (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hlm. 119.
17 United Nations, Handbook on Restorative Justice Programmes, (New York: United Nations Publication, 2006), hlm.6.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.
Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung  dari  para  pihak.  Korban  mampu  untuk  mengembalikan  unsur  kontrol, sementara  pelaku  didorong  untuk  memikul  tanggung  jawab  sebagai  sebuah  langkah dalam  memperbaiki  kesalahan  yang  disebabkan  oleh  tindak  kejahatan  dan  dalam membangun  sistem nilai  sosialnya.  Keterlibatan komunitas  secara  aktif  memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan  pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini.

## Teori Pilihan Mekanisme Penyelesaian
Berdasarkan  beberapa  fungsi  hukum  tersebut diatas,  tanpa  mengenyampingkan fungsi hukum lainnya, maka fungsi hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik/ menempati peranan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Penyelesaian  perkara  dalam  masyarakat  secara  garis  besar  dapat  digolongkan menjadi dua macam cara, yaitu melalui pengadilan atau litigasi dan di luar pengadilan atau  non  litigasi. Menurut  Laura  Nader  dan  Harry  F.  Todd  mengatakan  bahwa  ada beberapa  kemungkinan  penyelesaian  perkara  yang  digunakan  dalam  berbagai masyarakat  di  dunia.  Bentuk-bentuk  penyelesaian  perkara  tersebut  berupa  ajudikasi ( adjudication ), negoisasi ( negotiation ), paksaan ( coercion ), penghindaran ( avoidance ), dan biarkan saja ( lumping it ). 18
Menurut  Donald  Black,  sebagaimana  berabad-abad  silam,  orang-orang  yang mempunyai  perkara  dengan  pihak  lain,  masing-masing  dapat  memilih  dari  cara penanganan konflik, yaitu :
18 Laura Nader & Harry F. Todd JR, Op.Cit hlm 21-26. Menurut Nader dan Todd dalam masyarakat dikenal model penyelesaian sengketa dengan cara sebagai berikut :
1).Tindakan  kekerasan (coersion) ,  model  penyelesaian  sengketa  yang  bersifat  memaksakan kehendakkekerasan kepada salah satu pihak kepada pihak lawan yakni dapat berupa tindakan fisik seperti melakukan perbuatan hukum sendiri (self-heit) atau dalam bentuk perang antar suku ( warfer). 2).Tindakan membiarkan saja ( lumping fit ), , model penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan tidak menanggapi keluhan, gugatan, tuntutan pihak yang lain, atau mengabaikan sengketa yang terjadi dengan pihak lain. 3).Tindakan penghindaran ( advoidance ), model penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan menghindari sengketa denganpihak lain, karena sejak awal sengketa yang bersangkutan merasa  secara sosial, ekonomi, politik dan psikologis merasa  sudah tidak berdaya untuk menghadapi pihak yang lain. Tindakan penghindaran dipandang paling aman dan mengun tungkan tidak saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan kerabatnya, dalam rangka menjaga hubungan sosial yang bersifat jangka panjang.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
1. Self help (penanganan sendiri);
2. Avoidance (penghindaran/pengelakan);
3. Negotiation (negosiasi);
4. Settlement by a third party (penyelesaian oleh pihak ketiga/mediasi);
5. Toleration (toleransi). 19
Berdasarkan model-model penyelesaian konflik  di  atas secara  garis besar  dapat dikatakan  bahwa  penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dapat digolongkan menjadi dua cara yaitu melalui pengadilan ( litigasi ) dan di luar pengadilan ( non litigasi ).
Manurut  Katherine  S.  Newman  sebagaimana  dikutip  Jungggozali  Joehanan menyebutkan ada delapan tipologi lembaga-lembaga peradilan hukum sebagai berikut:
1. Self  redress  systems sebagai  wujud  yang  paling  sederhana  dari  lembaga peradilan dalam masyarakat tradisional, yang didalamnya tidak ada kehadiran pihak ketiga (yang tidak bersengketa) dalam setiap penyelesaian sengketa.
2. Advision systems merupakan lembaga peradilan yang melibatkan pihak ketiga, tetapi ia tidak selalu diperlukan atau tidak selalu harus hadir menurut ketentuan yang  lazimnya  menurut  kebudayaan  hukum  masyarakat  yang  bersangkutan dalam  setiap  usaha  penyelesaian  sengketa.  Pihak  ketiga  hanya  memberikan petuah (advice) sekedarnya  seadanya  diperlukan,  tetapi  tidak  memberikan keputusan  akhir  yang  semestinya (Outhoritative  decesions) terhadap penyelesaian sengketa.
3. Mediator  systems mencerminkan  suatu  situasi  bilamana self  redress telah menjadi hal yang sangat tidak bisa diterima lagi secara sosial sebagai hal yang patut. Pihak-pihak yang bersengketa cenderung menghubungi atau mengadukan kepada pihak ketiga, yang berdiri sebagai perantara ( mediator ), pihak ketiga ini cenderung  untuk  mencarikan  jalan  keluar  (bukan  membuat  keputusan  yang mengikat) untuk  yang  disepakati bersama-sama sebagai pemecahan  terhadap maslaah yang disengketakan.
4. Elders'  Councils adalah  dewan  sosial  yang  terdiri  dari  petua-petua  yang dihormati oleh  masyarakat sebagai lembaga peradilan yang selalu siap dalam penyelesaia  sengketa.  Dewan  sosial  ini  adalah  jenis  lembaga  penyelesaian sengketa yang paling sederhana dari masyarakat tradisional. Lembaga peradilan ini dapat memberikan keputusan yang secara sosial mengikat.
5. Restricted  Coundl juga  selalu  terdiri  dari  petua-petua  yang  dihormati  oleh masyarakat, tetapi dengan keanggotaan yang tertentu saja (restricted) dan relatif tetap.  Menurut  lazimnya  dalam  masyarakat  yang  menopang  lembaga  ini ditentukan  bahwa,  hanya  kepada  merekalah  sengketa  boleh  diadukan  dan merekalah "keadilan" bisa diterima oleh masyarakat.
6. Chieftainship menampilkan  sesuatu  masyarakat  yang  memiliki  seorang pemimpin,  yang  dalammengatasi  dari  sengketa  dapat  langsung  dadirinya membuat keputusan mengikat (verdicts) semua pihak.
19 Satjipto Rahardjo , Hukum dan Masyarakat , (Bandung : Angkasa, 1986). hlm.103.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
7. Paramount  chieftainship adalah  lembaga  peradilan  masyarakat  yang  agak kompleks,  dimana  organisasi  kepemimpinannya  tersusun  secara  bertingkat. Dalam  masyarakat ini,  peradilannya  juga  tersusun  secara  bertingkat, dengan jurisdiksi dan/atau peradilan bandingnya bertingkat pula.
8. State-level legal  systems merupakan  lembaga  peradilan  sistem  hukum  yang paling kompleks. Tipe ini menganut wewenang  hukum (legal authority) yang lebih  terkonsentrasi,  dengan  pembagian  wewenang  dan  kekuasaan  negara secara  tegas,  dan  karena  itu  sering  terpisahkan  dari  lembaga  lainnya. Uniformitas dari  aturan  hukum  (terutama menyangkut  keberadaan  penguasa dan  kekuasaannya)  menandai  tipe  tersebut  untuk  membedakan  dengan tips Paramount cheiftinship. 20
Berdasarkan  pada  tipologi  di  atas,  telah  tercermin  adanya  perkembangan kompleksitas  lembaga  hukum,  dari  yang  sederhana  sampai  yang  kompleks.  Pilihan penyelesaian    oleh  pihak  yang  berkonflik  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  tertentu. Margaret M. Paloma menyatakan bahwa  "faktor yang  mempengaruhi pilihan tindakan seseorang adalah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat". 21
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  penyelesaian masalah-masalah hukum  yang terjadi  di  masyarakat,  tidak  seluruhnya  diselesaikan  melalui  prosedur  pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan  untuk  menentukan  bentuk  penyelesaian  sepenuhnya menjadi hak korban, terutama dalam  perdata dan pidana. Sehubungan itu, Marc Galanter menyatakan "penyelesaian perkara (sengketa) dalam suatu masyarakat dapat dilakukan dimana saja, tidak hanya dilakukan oleh lembaga pengadilan tetapi dapat diselesaikan oleh berbagai forum dalam lingkungan sosialnya, yang dilandasi oleh apa yang disebut hukum asli ( indigenous law )". 22

## Rekonstruksi Model Penyelesaian Tindak Pidana Penambangan Pasir.
Penyelesaian tindak pidana  penambangan  pasir melalui proses  peradilan pidana bukanlah  proses  yang  sederhana,  karena  banyak  melibatkan  komponen  sistem peradilan pidana,  banyak  tahapan  yang  harus  dilalui, banyak  waktu  dan  biaya  yang dikeluarkan untuk menyelesaikan   tindak pidana  penambangan pasir. Hal  ini seperti yang  diungkapkan  M  Yahya  Harahap,  bahwa  penyelesaian  perkara  pidana  melalui proses peradilan pidana memiliki banyak kelemahan antara lain:
20 Katherine S. Newman dalam Junggozali Joehaan, 'Meniti Sejarah Asal Mula dan Perkembangan Hukum Dalam Masyarakat , dalam Majalan Antropologi sosial dan Budaya Indonesia, Nomor 47 Tahun  XIII, (Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia, 1989), hlm. 53-57.
21 Margaret M. Paloma, Sosiologi Kotemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 45.
22 Marc Galenter, "Justice in Many Rooms. Court; Private Ordering, And Indigenous Law", dalam Journal Of Legal Pluralism, hlm. 198.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Penyelesaian  kasus  yang  melekat  pada  sistem  peradilan  sangat  lama  ( delay inherentin a system ) dengan cara-cara yang sangat merugikan yakni buang-buang waktu ( a waste time ), biaya mahal ( very expensive ), membuat orang bermusuhan ( enemy ) mempermasalahkan masa lalu, bukan menyelesaikan masalah masa depan dan melumpuhkan para pihak ( paralyzes people ). 23
Penyelesaian tindak pidana  penambangan  pasir melalui proses  peradilan pidana sangat  terfokus  pada  pelaku  tindak  pidana,  tanpa  memperhatikan  atau  melibatkan kepentingan korban yang  dirugikan secara materiil oleh pelaku. Peran korban  dalam penyelesaian    tindak  pidana  penambangan  pasir  melalui  proses  peradilan  pidana, sepenuhnya  bertumpu  pada  kemampuan  dari  integrasi  sistem  yang  dibangun  oleh kepolisian, kejaksaan, dan  pengadilan, sehingga mengurangi bahkan  menghilangkan peran penting individu dalam upaya menyelesaikan  pidana.
Upaya  mendapatkan  keadilan  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  penambangan pasir,  tidak  hanya  bertumpu  pada  proses  peradilan  pidana  saja,  melainkan  dapat diupayakan juga  melalui penyelesaian yang  melibatkan para pihak  yaitu penyelesaian melalui mediasi penal.
Penyelesaian  tindak  pidana  penambangan  pasir  melalui  mediasi  penal,  pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses perdamaian dalam penyelesaian konflik yang biasa ditemukan pada masyarakat adat di Indonesia. Proses mediasi penal relatif lebih murah, cepat dan efisien karena prosedur mediasi penal tidak serumit proses peradilan pidana yang birokratis. Komitmen pelaku dan korban tindak pidana untuk secepatnya menyelesaikan  juga menjadikan mediasi penal lebih cepat dan efisien.
Mediasi  penal  merupakan  penyelesaian    pidana  pidana  melalui  musyawarah dengan  bantuan  mediator  penal  yang  netral,  dihadiri  oleh  pelaku  dan  korban  baik sendiri-sendiri maupun beserta keluarga dan perwakilan tokoh masyarakat/tokoh adat yang  dilakukan  secara  suka  rela  dengan  tujuan  pemulihan bagi  korban,  pelaku  dan lingkungan masyarakat.
Restorative  Justice merupakan  suatu  konsep  pemikiran  yang  merespon pengembangan  sistem  peradilan  pidana  dengan  menitik  beratkan  pada  keterlibatan korban,  pelaku  dan  masyarakat yang  kurang  mendapatkan  perhatian dengan  adanya mekanisme  yang  bekerja  pada  sistem  peradilan  pidana  pada  saat  ini.  Selain  itu restorative  justice juga  merupakan  suatu  paradigma  baru  yang  dapat  digunakan
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
penegak hukum dalam merespon tindak pidana.
Mediasi dalam  pidana dapat dilakukan dalam bentuk langsung atau tidak langsung, yaitu dengan  mempertemukan para pihak  (korban  dan  pelaku) secara bersama-sama atau mediasi yang dilakukan oleh  mediator secara terpisah (kedua  belah pihak  tidak dipertemukan  secara  langsung).  Mediasi  penal  dapat  dilakukan  oleh  mediator profesional  atau  relawan  terlatih.  Mediasi  dapat  dilakukan  di  bawah  pengawasan lembaga peradilan pidana atau oraganisasi berbasis masyarakat yang independen dan selanjutnya hasil mediasi penal dilaporkan kepada otoritas peradilan pidana.
Apabila mediasi penal dikaitkan dengan restorative justice maka ajaran restorative justice merupakan ajaran yang  mendasari mediasi penal. Artinya , restorative justice sebagai paradigma yang mewadahi mekanisme mediasi penal.
Pada tanggal 24 juli 2002, ecosoc PBB menerima resolusi 2002/12 tentang “ Basic Principles on the use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters ”. Melalui Basic principles yang telah digariskannya menilai bahwa pendekatan restorative justice adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan G.P.  Hoefnagels yang  menyatakan bahwa  “ a  rational total  of  the  responses  to  crime (politik  criminal  (kebijakan  hukum  pidana)  harus rasional)’. 24 Pendekatan Restorative  Justice merupakan  suatuparadigma yang  dapat dipakai  sebagai bingkai  dari  strategi penanganan    pidana  yang  bertujuan menjawab ketidak puasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana.
Pemahaman restorative justice sebagai suatu bentuk pendekatan baru yang dapat dipergunakan dalam penanganan    pidana tergambar dari definisi yang  dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut
Restorative justice is  a  new  framework  for  responding  to  wrongdoing  and konflict that is raidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-baled approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the  affected community. 25 (terjemahan :  keadilan  restoratif adalah kerangka kerja baru untuk menanggapi kesalahan dan konflik yang cepat memperoleh penerimaan dan  dukungan  dari  dunia  pendidikan,  hukum,  pekerjaan sosial, dan  profesional  konseling  serta  kelompok  masyarakat.  Keadilan  restoratif adalah  pendekatan  berbasis nilai  untuk  menanggapi  kesalahan dan  konflik,
24 Muladi dan Barda Nawawi Arief , Teori-Teori dan Kebijakan Pidana , ( Bandung: Alumni, 1992) hlm 15- 16.
25 Ibid.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
dengan fokus seimbang pada orang yang dirugikan (korban), orang yang yang menyebabkan kerugian (pelaku), masyarakat yang terkena dampak).
Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan restorative justice sebagai nilai dasar yang dapat digunakan dalam merespon   tindak pidana penambangan pasir.
Model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justice peran aktif korban dan pelaku sangat penting.
Kesepakatan pelaku dan korban tindak pidana untuk memilih penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal dapat dilakukan pada waktu sebelum atau sesudah proses penyelesaian tindak pidana berlangsung di Pengadilan. Jadi, dalam penyelesaian  tindak pidana  penambangan  pasir,  pelaku  dan  korban  dapat  memutuskan  untuk  memilih penyelesaian perkara melalui mediasi penal pada saat tindak pidana penambangan pasir sedang dalam proses penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan, atau setelah pelaksanaan keputusan
Bilamana  komitmen  dan  itikad  baik  tersebut  telah  dimiliki  pihak  pelaku  dan korban,  maka penyelesaian tindak pidana  penambangan pasir melalui mediasi penal dapat bernilai positif. Nilai positif tersebut dapat dipahami, karena:
1. Dapat menyelesaikan  tindak pidana penambangan pasir secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan.
2. Memfokuskan perhatian pada kepentingan pelaku dan korban secara nyata dan  pada  kebutuhan  emosi atau  psikologis mereka, bukan  hanya  tertuju pada  hak-hak  dan  kewajiban  hukumnya,  tetapi  juga  memberikan kesempatan pelaku  dan  korban  untuk  berpartisipasi secara langsung  dan secara informal dalam menyelesaikan konflik di antara mereka.
3. Memberikan  kemampuan  konsensus  bagi  pelaku  dan  korban  untuk melakukan proses dan hasilnya.
4. Memberikan  hasil  yang  tahan  uji  dan  akan  mampu  menciptakan saling pengertian lebih baik di antara pelaku dan korban yang berkonflik, karena mereka sendiri yang memutuskannya.
5. Mampu  menghilangkan  konflik  atau  permusuhan  yang  seringkali mengiringi  setiap  putusan  yang  bersifat  memaksa  yang  djatuhkan  oleh hakim di pengadilan.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Memperhatikan  perkembangan  pemikiran  tentang  mediasi  penal,  maka  perlu dilakukan rekontruksi terhadap model penyelesaian  tindak pidana penambangan pasir dalam rangka memperbaiki sistem peradilan pidana supaya efektif dan efisien.
Apabila  mediasi  penal  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  pilihan  alternatif penyelesaian    tindak  pidana  penambangan  pasir,  maka  terjadi rekontruksi  terhadap model  penyelesaian  tindak  pidana  penambangan  pasir.  Artinya  ,  konstruksi penyelesaian  tindak pidana penambangan pasir yang akan datang akan berbeda dengan konstruksi penyelesaian  tindak pidana penambangan pasir saat ini.
Rekonstruksi 26 model  penyelesaian  perkara  pidana  pada  dasarnya  adalah membangun atau menata kembali model penyelesaian perkara pidana yang telah ada dengan  tujuan  memperbaharui  atau  memperbaikinya  agar  lebih  sesuai  dengan perkembangan dan kebutuhan  masyarakat,
Merekonstruksi adalah  membentuk kembali, membangun  kembali dapat  berupa fakta-fakta ataupun  ide-ide  atau  melakukan  remodel. 27 Konsep  rekonstruksi  model penyelesaian    tindak  pidana  penambangan  pasir  pada  dasarnya  adalah  upaya membentuk  atau  menyusun  suatu  model  penyelesaian    tindak  pidana  yang  relatif berbeda dengan model pada proses peradilan yang sudah ada, yakni membangun atau menata  suatu  model  baru  yang  relatif  berbeda  dengan  model  yang  selama  ini dipergunakan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana  penambangan  pasir  agar  lebih  sesuai  dengan  perkembangan  dan  kebutuhan masyarakat.
Adanya rekonstruksi model penyelesaian tindak pidana penambangan pasir, maka akan terbentuk suatu model penyelesaian tindak pidana penambangan pasir yang baru. Rekonstruksi terhadap model penyelesaian  tindak pidana penambangan pasir ini cukup urgen,  mengingat  sistem  peradilan  pidana  yang  ada  saat  ini  sarat  dengan  beban formalitas dan  prosedural sehingga pada  umumnya prosesnya berlangsung lama dan memerlukan biaya besar, sangat berfokus pada pelaku, serta menghilangkan peranan penting individu dalam upaya penyelesaian perkara pidana, sementara hasil akhirnya seringkali tidak memberikan kepuasan bagi korban, pelaku dan masyarakat.
26 Rekonstruksi  adalah  (1)  pengembalian  sesuatu  ketempatnya  yang  semula;  (2)  penyusunan  atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula . Lihat Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Op.Cit. hlm. 942.
27 Henry Campbell, Black’s Law Dictionary , Edition 6, ( Minnessotta: West Publishing, 1990), hlm 1272.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Marc Galenter mengungkapkan bahwa  “penyelesaian   (sengketa/konflik) dalam suatu masyarakat dapat dilakukan di mana saja, tidak hanya dilakukan oleh lembaga pengadilan, tetapi dapat diselesaikan oleh berbagai forum dalam lingkungan sosialnya, yang dilandasi oleh apa yang disebut hukum asli (indegnous law)”, 28
Tidak semua penyelesaian tindak pidana yang  terjadi di masyarakat diselesaikan melalui prosedur  pengadilan. Dalam  berpekara para  pihak  dapat  melakukan  pilihan dalam  penyelesaian  perkara  melalui  pengadilan  atau  di  luar  pengadilan  yang dipengaruhi oleh budaya yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
Cara penyelesaian tindak pidana penambangan pasir pada sistem peradilan pidana yang akan datang dapat ditempuh dengan memberikan alternatif pilihan. yaitu melalui proses peradilan pidana atau melalui mediasi penal. Keputusan untuk menentukan suatu tindak pidana penambangan pasir akan diselesaikan melalui proses di Pengadilan atau melalui proses Mediasi Penal sepenuhnya tergantung pada kesepakatan antara pelaku dan korban.
Penyelesaian tindak pidana penambangan pasir melalui mediasi penal, pelaku dan korban  dapat  membuat  kesepakatan  untuk  memilih  penyelesaian  tindak  pidana penambangan  pasir  melalui  mediasi  penal  saat  pada  tahapan  proses  penyidikan  , penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan sesudah pelaksanaan putusan pengadilan.
Dalam penyelesaian tindak pidana penambangan pasir melalui mediasi penal dapat dilakukan  dengan  memodifikasi atau  menggabungkan  model-model  mediasi  penal yang terdapat pada Explanatory Memorandum dari Rekomendasi Dewan Eropa No. 99 yang akan diformulasikan ke dalam KUHAP yang akan datang, yakni cara-cara sebagai berikut:
1. Mediasi penal pada tahap penyidikan
Mediasi penal  pada  tahap  penyidikan  ini dapat  menggunakan  kombinasi model mediasi informal  medation,  traditional  vilage  or  tribal  moods,  victim-offender mediation dan reparation negotiation programmes dalam menyelesaikan  tindak pidana penambangan pasir. Pada tahapan ini dapat ditetapkan cara kerja mediasi penal sebagai berikut:
1.1. Setelah melihat dan mempelajari kasus atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku  dengan  kriteria-kriteria  yang  sesuai  dengan    tindak  pidana
28 Marc Galenter, Loc,Cit,
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
penambangan pasir, maka pihak penyidik memanggil pelaku dan korban untuk menawarkan  alternatif  pilihan  penyelesaian    pidananya  di  luar  proses peradilan pidana, yakni melalui mediasi penal
1.2. Mediasi penal harus dilakukan secara suka rela dari semua pihak yang terlibat. Apabila  ada  kesepakatan  baik  pelaku  maupun  korban  untuk  melakukan mediasi, maka pihak penyidik menyerahkan  tindak pidana penambangan pasir tersebut kepada korban  dengan  menginformasikan berkenaan mediator adat atau mediator profesional yang akan membantu menyelesaikan nya.
1.3. Mediator penal disediakan oleh penyidik untuk di pilih oleh para pihak baik mediator profesional atau mediator adat (tokoh agama, tokoh adat/tetuha adat, dan lain-lain).
1.4. Mediasi penal dilakukan secara rahasia sesuai dengan prinsip confidentiality. Segala  yang  terjadi dan  pernyataan-pernyataan yang  muncul selama  proses mediasi penal harus dirahasiakan oleh semua pihak termasuk mediator penal. Mediator penal tidak dapat menjadi saksi dalam proses peradilan pidana atas segala  sesuatu  yang  terjadi  selama  proses  mediasi  penal  dan  sebab-sebab mediasi  penal  tidak  mencapai  kesepakatan,  jika  mediasi  penal  tidak menghasilkan kesepakatan.
1.5. Disaat berlangsungnya mediasi penal inilah pelaku dan korban dipertemukan untuk  mencari  solusi  yang  paling  menguntungkan.  Pihak  korban  dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada  pelaku sesuai kerugian materiil yang dideritanya dengan difasilitasi mediator.
1.6.  Apabila  dalam  mediasi  dicapai  kesepakatan,  maka  mediator  penal memberitahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi penal dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban.
1.7. Hasil kesepakatan mediasi penal merupakan putusan final, dan disampaikan ke  pengadilan  negeri  setempat  untuk  memperoleh  penetapan  akta perdamaian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar eksekutorial dan alasan penghentian penyidikan.
1.8. Adanya hasil kesepakatan para pihak maka penyidik tidak akan melanjutkan proses pelimpahan  kepada penuntut umum.
2. Mediasi penal pada tahap penuntutan
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Dalam pelaksanaan mediasi penal pada tahap penuntutan ini merupakan kombinasi model  mediasi penal  antara informal  mediation,  traditional vilage  or  tribal moods, victim-offender  mediation dan reparation  negotiation  programmes. Pelaksanaan mediasi penal pada tahap penuntutan dapat digambarkan sebagai berikut:
2.1. Jaksa Penuntut Umum dengan mempelajari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku  berdasarkan pada  kriteria tindak  pidana  penambangan  pasir,  dapat menawarkan penyelesaian  melalui mediasi penal kepada pelaku dan korban.
2.2. Mediasi penal dilakukan berdasarkan persetujuan secara suka rela dan pelaku dan  korban.  Jika  para  pihak  menyetujui  untuk  dilakukan  mediasi,  maka persetujuan untuk mediasi penal disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
2.3. Jaksa Penuntut Umum dapat berposisi sebagai mediator, atau dapat melakukan penunjukan kepada mediator adat atau mediator profesinal berserfitikasi.
2.4. Mediator penal mempertemukan pihak pelaku dan korban.
2.5.  Pelaksanaan  proses  mediasi  dilakukan  secara  rahasia,  dalam  arti  semua peristiwa  yang  terjacli  dan  pernyataan-pernyataan  yang  muncul  selama mediasi  penal  berlangsung  tidak  dipublikasikan  oleh  semua  pihak  yang terlibat.
2.6. Dalam mediasi penal ini diadakan rekonsiliasi dan pelaku bersedia mengambil langkah/cara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada korban.
2.7.  Jika  mediasi  penal  tidak  mencapai  kesepakatan,  maka  tindak  pidana penambangan  pasir  akan  dilanjutkan  dengan  proses  pelimpahan    ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan dan dilakukan penuntutan.  Dalam  hal  ini  mediator penal  tidak  dibolehkan  bersaksi  atas tidak  tercapainya kesepakatan  mediasi  penal  maupun  atas  segala  sesuatu yang terjadi selama proses mediasi penal.
2.8.  Apabila  mediasi penal  tercapai kesepakatan damai yang  diterima oleh  para pihak (pelaku dan korban), maka akta kesepakatan berlaku sebagai putusan yang  final setelah mendapatkan penetapan  hakim berupa  akta  perdamaian untuk  dijadikan  sebagai  dasar  eksekusi  dan  dasar  tidak  dilakukannya penuntutan. Hasil akhir kesepakatan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan penghapus penuntutan.
3. Mediasi penal pada tahap pemeriksaan di pengadilan
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
Pelaksanaan  mediasi  penal  pada  tahap  pemeriksaan  di  pengadilan  merupakan gabungan atau kombinasi model victim-offender mediation, traditional vilage or tribal moods, dan reparation  negotiation  programmes. Pelaksanaan  mediasi  penal  dapat dilakukan sebagai berikut:
3.1. Setelah mempelajari kasus dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, apakah memenuhi  kriteria  tindak  pidana  penambangan  pasir,  Hakim  dapat menawarkan  mediasi penal  sebagai  alternatif penyelesaian   pidana  secara damai kepada pelaku dan korban.
3.2.  Jika pelaku dan korban menyetujui, maka diadakan persetujuan secara suka rela  untuk  mengikuti  penyelesaian   dengan  cara  mediasi  penal  baik  oleh pelaku maupun korban.
3.3.  Hakim  dapat bertindak sebagai mediator penal ataupun  menunjuk mediator adat atau mediator penal dan unsur di luar pengadilan yang telah memenuhi syarat dan bersertifikat.
3.4.  Mediasi  mempertemukan  pihak  pelaku  dan  korban,  pada  kesempatan  ini diadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta dilakukan kesepakatan pembayaran ganti kerugian yang diderita korban.
3.5.  Mediasi  penal  dilakukan  berdasarkan  prinsip  kerahasiaan,  sehingga  segala peristiwa  yang  terjadi  dan  segala  pernyataan  yang  muncul  dalam  proses mediasi penal harus dirahasiakan oleh para pihak termasuk mediator penal.
3.6. Apabila mediasi penal tidak mencapai kesepakatan maka proses pemeriksaan di depan persidangan akan dilanjutkan sampai pembacaan putusan hakim.
3.7. Apabila tercapai kesepakatan antara pelaku dan korban yang saling menerima hasil kesepakatan (rekonsiliasi)  dan disepakati pembayaran ganti kerugian oleh pelaku dan  korban, maka hasil akhir mediasi penal dituangkan dalam penetapan  hakim  berupa  akta  perdamaian  untuk  dijadikan  sebagai  dasar eksekusi dan dasar pelaku tidak dapat lagi dituntut dan diadili dalam proses peradilan pidana, kecuali pelaku tidak melaksanakan akta perdamaian.
4. Mediasi penal pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.
Pelaksanaan  mediasi  penal  yang  dilakukan  pada  tahap  pelaksanaan  putusan pengadilan atau menjalani pidana penjara merupakan gabungan atau kombinasi model victim-offender  mediation,  traditional  vilage  or  tribal  moods, dan reparation
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
negotiation programmes.
Mediasi  penal  pada  tahapan  ini  berfungsi  sebagai  alasan  untuk  menghapuskan kewenangan  menjalankan  pidana.  Adapun  pelaksanaan  mediasi  penal  pada  tahap pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), sebagai berikut:
4.1.  Untuk  tindak pidana penambangan pasir, pelaku dapat menawarkan  kepada korban untuk mengadakan mediasi penal guna menghapuskan pelaksanaan pidananya.
4.2. Apabila korban menyetujui permintaan pelaku untuk dilakukan mediasi penal, maka  diajukan  persetujuan  mediasi  penal  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum selaku eksekutor.
4.3. Jaksa sebagai eksekutor akan mempelajari kemungkinan disetujuinya mediasi penal.
4.4.  Apabila  telah  disepakati persetujuan  untuk  dilakukan  mediasi penal,  maka mediasi penal dapat dilakukan dengan bantuan mediator penal yang ditunjuk Jaksa  maupun  mediator  penal  di  luar  kejaksaan  yang  telah  diakui  dan bersertifikat atau melalui mediator adat.
4.5.  Mediasi  penal  dilaksanakan  dengan  prinsip  kerahasiaan (confindentiality) sehingga segala peristiwa dan pernyataan yang muncul dalam mediasi penal bersifat rahasia.
4.6.  Apabila  mediasi  penal  mencapai  kesepakatan  untuk  berdamai  dan  pelaku sepakat  untuk  membayar ganti  kerugian  kepada  korban,  maka  hasil  akhir kesepakatan  disampaikan  ke  pengadilan  untuk  memperoleh  penetapan pengadilan.
4.7.  Hasil kesepakatan  perdamaian dan  pembayaran  ganti kerugian  oleh  pelaku kepada  korban  dituangkan  ke  dalam  penetapan  hakim  dalam  bentuk  akta perdamaian yang bersifat final, dan digunakan sebagai dasar eksekutorial dan dasar alasan untuk membebaskan pelaku (terpidana) dari pidana yang belum dijalaninya.
Konstruksi kebijakan  formulasi hukum  pidana  untuk  menjadikan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penambangan pasir di masa akan datang adalah  bangunan  tentang  pelaksanaan  mediasi  penal,  yakni  perencanaan/kebijakan tentang  prosedur atau  mekanisme mediasi penal  dalam  penyelesaian   tindak pidana
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
penambangan  pasir  pada  sistem  peradilan  pidana  yang  akan  datang.  Kebijakan pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian  tindak pidana penambangan pasir pada sistem peradilan pidana,  meliputi mediasi penal pada  tahap penyidikan,  penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.
Hasil mediasi penal lalu didaftarkan ke pengadilan negeri yang berwenang dengan melampirkan hasil kesepakatan untuk memperoleh akta perdamaian.
Konstruksi  mediasi  penal  sebagai  alternatif  penyelesaian  tindak  pidana penambangan pasir dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sudah saatnya disusun dasar hukum dan peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka memberikan dasar hukum dan  peraturan  pelaksanaan  terhadap  mediasi  penal  sebagai  salah  satu  sarana penyelesaian tindak pidana  penambangan pasir, maka  perlu  dilakukan pembaharuan dan penataan sistem peradilan pidana sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan  sistem peradilan  pidana  diperlukan untuk  memberikan tempat kepada mediasi  penal  sebagai  alternatif  penyelesaian    tindak  pidana  penambangan  pasir. Pembaharuan sistem peradilan pidana dapat dimulai dengan memberikan dasar hukum dari  mediasi  penal,  yakni  melakukan  perubahan  atau  revisi  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  proses  penyelesaian    pidana  dengan penambahan lembaga baru, yakni mediasi penal ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## Bagan 4

## Alur Rekonstruksi Penyelesaian  Tindak Pidana Penambangan
Pasir
Penyelesaian melalui Proses Peradilan Laporan

## Penyelesaian melalui
Mediasi Penal
Tahap I: Menciptakan Forum
Tindak Pidana Penambangan
Pasir
Tabel 3
Perbandingan penyelesaian tindak pidana penambangan pasir melalui litigasi dengan
melalui mediasi penal NO
Litigasi Mediasi Penal
1. 2. 3. 4. Orientasi pada hasil/ Penjatuhan pemidanaan Proses formal, bersifat birokratis Para  pihak  dilihat  sebagai obyek  dari  prosedur  hukum pidana. Prosedur rumit,  waktu lama, biaya mahal Berorientasi pada kualitas proses daripada hasil,  yaitu  :  menyadarkan  pelaku  tindak pidana  akan  kesalahannya,  kebutuhan- kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut .
Proses  informal,  tidak  bersifat  birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai  tanggungjawab  pribadi  dan kemampuan untuk berbuat. Prosedur  mudah,  waktu  lebih  cepat  dan biaya murah Menyampaikan  Hasil Akhir Mediasi Penal ke
pengadilan untuk memperoleh Penetapan Hakim Tahap II:
Pengumpulan  dan Penyampaian informasi Tahap III
Penyelesaian  Masalah
Tahap IV Pengambilan keputusan
VolVol. 5 / No. 2 / 2022
5. Retributive Justice Restorative Justice

## KESIMPULAN

## Kesimpulan.
Konstruksi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penambangan Pasir dalam Sistem Hukum Pidana maka
a. Dapat dipertimbangkan penerapan mediasi penal yang berlaku saat ini, yakni : (1)  Di  dalam  Hukum  Pidana  Positif,  meskipun  mediasi  penal  belum  diatur, namun  di  dalam  hal-hal  tertentu,  hukum  pidana  positif  memberikan kemungkinan  tindak pidana diselesaikan di luar proses peradilan pidana. (2) Di dalam Hukum Adat, istilah mediasi penal tidak ditemukan, tetapi penyelesaian melalui  perdamaian  oleh  masyarakat  adat,  relatif  tidak  berbeda  dengan mekanisme penyelesaian  melalui mediasi penal (3) Di dalam Hukum Pidana di beberapa  Negara,  sudah  terdapat  pengaturan  tentang  mediasi  penal  sebagai alternatif penyelesaian  tindak pidana di luar proses peradilan pidana.
b. Konstruksi  Mediasi  Penal  dalam  Penyelesaian  tindak  pidana  penambangan pasir di dalam Sistem Hukum Pidana, yakni mediasi penal dapat dilakukan pada setiap  tahapan  proses  peradilan  pidana  baik  penyidikan,  penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan, atau pada`pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk mendapatkan kekuatan  eksekutorial terhadap hasil akhir  mediasi penal  maka hasil kesepakatan dituangkan dalam surat penetapan hakim dalam bentuk akta perdamaian.

## Saran
Berdasarkan pada simpulan di atas, maka penulis memberikan rekomendasi berupa tindakan konkret dalam rangka mewujudkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penambangan pasir di luar pengadilan, sebagai berikut :
1. Dalam  rangka  pembaharuan  hukum  nasional ,  diupayakan  lembaga  eksekutif dan legislatif dalam menyusun dan membahas RUU KUHP dan RUU KUHAP dapat memasukan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian  tindak pidana penambangan pasir.
2. Sebelum mediasi penal dilembagakan dan diberi payung hukum ke dalam KUHP dan KUHAP, di harapkan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai lembaga penegak  hukum  dapat  membuat  kebijakan  untuk  menerapkan  mediasi  penal sebagai  alternatif penyelesaian tindak  pidana  penambangan  pasir agar  proses penyelesaiannya  dapat  efektif  dan  efisien,  berkeadilan  dan  bermanfaat  bagi semua pihak.
VolVol. 5 / No. 2 / 2022

## DAFTAR  PUSTAKA

## Buku
Bagir  Manan,  “ Restoratif  Justice (Suatu  Perkenalan)”  dalam Refleksi  Dinamika  Hukum: Rangkaian  Pemikiran    Dekade  Terakhir ,  editor  Rudi  Rizky  et.al.  Jakarta  :  Perum Percetakan Negara RI, 2008
Bambang  Sutiyoso, Hukum  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa ,  Yogyakarta  : Gama Media, 2008
Barda Nawawi , Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana , Bandung,P,T. Citra Aditya Bhakti, 1998
Eva Achjani Zulfa, Restorative Justice Dan Peradilan Pro Korban, Reparasi Dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice , Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, 2011.
Marlina, Peradilan Anak di Indonesia , Bandung: Refika Aditya, 2009.
Ridwan  Mansyur, Mediasi  Penal  Terhadap  Perkara  KDRT  (Kekerasan  Dulam  Rumah Tangga), Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010).
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung : Angkasa, 1986 Sonny Keraf, Etika Lingkungan , Jakarta : Kompas, 2002 Spradley James P, The Etnographic Interview . New York : Holt & Winston, 1979 Sri  Sundari  Rangkuti, Hukum  Lingkungan  Dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Nasional, Surabaya : Airlangga University Press, 2005.
Desertasi
Mudzakir, Posisi  Hukum  Korban  Kejahatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, Disertasi, Jakarta:Univeritas Indonesia, 2001