## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SENGKETA TANAH DI
PASAR RAMBA (Studi Kasus Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto)
Risma, Muh Taufiq Amin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : pujirisma821@gmail.com

## Abstrak
Sengketa yang terjadi di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto dimana  terdapat  sebuah  tanah  di  pasar  Ramba  seluas  80  are  yang  ingin dipindahkan karena Pihak Kedua mengaku bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh almarhum orang tuanya pada tahun 1971, tetapi banyak para pedagang termasuk yang  memiliki  kuasa  atas  tanah  itu  keberatan  karena  tanah  tersebut  adalah milik Pihak  Pertama  yang  sudah  diberikan  orang  tuanya  semasa  hidup  dan  menurut Pihak  Pertama  tidak  pernah  ada  pembelian  tanah  pada  saat  orang  tuanya  masih hidup.  Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Bagaimana  bentuk penyelesaian  senegketa  tanah  di  pasar  Ramba  di  Kabupaten  Jeneponto  dan Bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  sengketa  tanah  di  pasar  Ramba kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan field research kualitatif,  diskriftif yaitu metode  yang  menggambarkan  objek  sesuai  apa  adanya. Metode  ini  sesuai  untuk  meneliti  kasus  sengketa tanah  dengan  memperoleh  data dari  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Bentuk  penyelesaian  secara mediasi  (perdamaian),  yakni  dengan  menghadirkan  para  pihak  yang  bersengketa dan  pihak  yang  berwenang  sebagai  penengah  (mediator)  dan  juga  menunjukkan bukti  konkrit  atas  kepemilikan  tanah  dan  persengketaan  ini  telah  selesai  secara damai.  Tinjauan  hukum  Islam  terhadap  penyelesaian  sengketa  antara  lain  Ash- Sulhu (perdamaian), Tahkim (arbitrase), Al-Qadha (peradilan). Dan penyelesaian sengketa tanah yang terletak di Pasar Ramba yaitu dengan cara Ash-Sulhu dengan memenuhi  rukun-rukun  Ash-Sulhu  dan  hal  tersebut  telah  sesuai  dengan  hukum Islam.
Kata Kunci: Hukum Islam, Sengkta, Tanah.

## Abstract
The  dispute  occurred  in  Rumbia  Village,  Rumbia  District,  Jeneponto  Regency where  there  was  a  land  in  the  Ramba  market  covering  an  area  of  80  acres  that wanted  to  be  moved  because  the  Second  Party  admitted  that  the  land  had  been purchased by his late parents in 1971, but many traders, including those who had power  over  the  land  he  objected  because  the  land  belonged  to  the  First  Party which had been given to him by his parents during his lifetime and according to the  First  Party  there  had  never  been  a  purchase  of  land  while  his  parents  were still alive. The main issues in this study are: How is the form of settlement of land disputes  at  the  Ramba  market  in  Jeneponto  Regency  and  what  is  the  review  of Islamic  law  on  land  disputes  in  the  Ramba  market,  Jeneponto  district.  This research  is  a  qualitative  field  research,  discriminatory,  namely  a  method  that describes objects as they are. This method is suitable for researching land dispute
cases  by  obtaining  data  from  interviews,  observation  and  documentation.  The form  of  settlement  is  mediation  (peace),  namely  by  presenting  the  disputing parties  and  the  competent  authority  as  a  mediator  and  also  showing  concrete evidence  of  land  ownership  and  this  dispute  has  been  resolved  amicably.  An overview of Islamic law on dispute resolution includes Ash-Sulhu (peace), Tahkim (arbitration), Al-Qadha (judicial). And the settlement of land disputes located at Ramba Market is by means of Ash-Sulhu by fulfilling the pillars of Ash-Sulhu and this is in accordance with Islamic law.
Keywords: Islamic Law, Dispute, Land.

## A. Pendahuluan
Tanah  mempunyai  arti  dan  peranan  yang  penting  bagi  kehidupan manusia,  karena  setiap  orang  membutuhkan  tanah  selama  hidupnya  sampai  mati dan mengingat susunan kehidupan dan struktur ekonominya yang sebagian besar masih  bersifat  agraris.  Bumi  memiliki  makna  multidimensi  bagi  kehidupan manusia. Pertama, dari segi ekonomi, tanah merupakan alat produksi yang dapat mendatangkan kemakmuran. Kedua, Tanah secara politis dapat menentukan posisi pengambilan  keputusannya  sendiri  di  masyarakat.  Ketiga,  modal  budaya  dapat menentukan  tinggi  rendahnya  status  sosial  pemiliknya.  Keempat,  tanah  berarti suci karena pada akhir hayat setiap orang akan Kembali ke bumi. 1
Dengan  konsep  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yaitu  Negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana yang tersurat didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat dengan UUD NRI 1945), maka tidak akan lepas dari sengketa hukum atas tanah yang  merupakan  permasalahan  mendasar  dalam  masyarakat  khususnya  dibidang yang  menyangkut  tanah.  Dalam  bentuk  negara  yang  demikian,  pemerintah  akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan rakyat, baik sebagai perorangan maupun sebagai masyarakat.
Sebagai hak dasar, hak atas tanah sangat berarti sebagai tanda eksistensi, kebebasan, dan harkat diri seseorang. Di sisi lain, negara wajib memberi jaminan kepastian  hukum  terhadap  hak  atas  tanah  itu  walaupun  hak  itu  tidak  bersifat mutlak  karena  dibatasi  oleh  kepentingan  orang  lain,  masyarakat  dan  negara. Dalam kenyataan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu  actual  dari  masa  kemasa,  seiring  dengan  bertambahnya  penduduk, perkembangan pembangunan, dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan.
Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan bahwa bumi dan air serta kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat.  Ketentuan tersebut  kemudian  dijabarkan  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  5
1 Heru  Nugroho ,  Menggugat  Kekuasaan  Negara ,  (Surakarta:  Muhammadiyah  Universal Pers, 2001), h.237.
Tahun  1960  tentang  Pengaturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (disingkat  UUPA), yang menentukan bahwa :
“Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal- hal  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1,  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa termasuk kekayaan alam didalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan oleh rakyat”.
Pasal  2  ayat  (1)  UUPA  tersebut  diatas  memiliki  maksud  bahwa  negara mempunyai  kekuasaan  mengatur  tanah-tanah  yang  telah  dimiliki  seseorang  atau badan  hukum  maupun  tanah-tanah  bebas  yang  belum  dimiliki  seseorang  atau badan  hukum  akan  langsung  dikuasai  oleh  negara. 2 Wewenang  negara  dalam mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan  serta  mengatur  kepemilikan  tanah diatur  dalam  pasal  2  ayat  (2)  UUPA.  Penguasaan  oleh  Negara  dalam  UUPA menganut  konsep  bahwa  negara  “menguasai”  dan  bukan  “memiliki”    dalam hubungan  antara  negara  dengan  tanah. 3 Ketentuan  hukum  yang  mengatur hubungan  antara  bangsa  Indonesia  dengan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  serta kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dalam  wilayah  NKRI  telah ditetapkan pada tanggal 24 September 1960. 4
Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memiliki wewenang untuk  mengatur  pemilikan  dan  penguasaan  tanah  melalui  pemberian  tanda  bukti hak  dan  pengakuan  terhadap  hak-hak  lama  atas  tanah  dengan  mengacu  pada UUPA  yang  dibentuk  berdasarkan  pada  hukum  adat.  Keberadaan  hak-hak  atas tanah  dan  pengakuan  hak  hak-hak  atas  tanah  tersebut  tidak  mengenyampingkan tujuan utama pengaturan tanah yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga  dalam  UUPA  terdapat  pengaturan  mengenai  fungsi  sosial  tanah  yaitu pada  Pasal  6  UUPA  yang  menentukan  bahwa  semua  hak  atas  tanah  mempunyai fungsi sosial.
Fluktuasi  harga  tanah  sangat  cepat  berubah  dan  perubahan  harga  ini cenderung  meningkat  dan  tidak  pernah  turun.  Hal  seperti  ini  orang  akan  mati- matian  mempertahankan  tanahnya  apabila  hak  kepemilikannya  diganggu  oleh orang lain. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa hak atas tanah adalah hak mutlak, artinya hak yang tidak dapat diganggu gugat terhadap tanah padahal hak  atas  tanah  didalamnya  mengandung  fungsi  sosial,  artinya  tanah  bisa dimanfaatkan  oleh  siapapun  asalkan  prosedur  hukum  telah  ditempuh,  terlebih apabila  calon  pengguna  tanah  adalah  negara  dan  digunakan  untuk  kepentingan umum. Sebetulnya berdasarkan hak yang dimiliki oleh negara, demi kepentingan umum negara berhak untuk melakukan pemaksaan seseorang atau lembaga hukum untuk  melepaskan  hak  atas  tanahnya.  Namun  hak  negara  ini  tidak  boleh meninggalkan prinsip kepemilikan individu. 5
2 Elza  Syarief, Menuntaskan  Tanah  Melalui  Pengadilan  Khusus  Pertanahan ,(Jakarta: KPG (Keputusan Populer  Gramedia,2002),h.5.
3 Maria  S.W.  Sumardjono, Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  dan  Implementasi , (Jakarta: Penerbit Buku Kompas,2005),h.61.
4 Laola Subair, “ Hakikat Hak Pengelolaan Dalam Undnag-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ”, El-Iqtishady 3,No.2 (Desember 2021):h.241.
5 Mudakir,” model  pembebasan  Tanah  Untuk  kepentingan  Umum (DKI  Jakarta:  Media jaya 2004), h.48.
Masalah  hak  atas  tanah  di  Indonesia  bukanlah  masalah  yang  sederhana untuk  diselesaikan  karena  masalah  hak  atas  tanah  dapat  dikategorikan  sebagai permasalahan  yang  rumit  dan  komplek.  Hal  ini  dikarenakan  sumber  daya  tanah tidak  mungkin  lagi  bertambah  sementara  manusia  yang  membutuhkan  tanah semakin  bertambah.  Masalah  tanah  berkaitan  erat  dengan  berbagai  aspek kehidupan manusia seperti aspek sosial budaya, ekonomi, hukum, politik bahkan aspek pertanahan dan keamanan negara. 6
Karakteristik  status  Indonesia  sebagai  negara  agraris,  tanah  memegang peranan  penting  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat,  baik  dalam kehidupan ekonomi maupun sosial. Kasus-kasus pertanahan, khususnya sengketa pertanahan  yang  selalu  muncul,  tidak  pernah  berkurang  sehingga  menimbulkan konflik  dan  sengketa  pertanahan  akibat  meningkatnya  aktivitas  manusia  dan semakin  kompleksnya  permasalahan  yang  timbul  di  antara  mereka  sendiri. Bervariasinya  permasalahan  yang  menimbulkan  konflik  tentunya  tidak  selalu dapat  diselesaikan  dalam  waktu  yang  sesingkat-singkatnya  dengan  hasil  dari pemecahan  masalah  yang  dapat  diterima bagi  para  pihak  yang  berselisih  bahkan tidak  jarang  berujung  pada  munculnya  sengketa.  Manusia  dalam  mengejar kepentingan-kepentingan hidupnya ada yang didasari dengan iktikad baik dan ada pula  yang  didasari  dengan  iktikad  buruk,  satu  dan  lainnya  mengadakan  interaksi dalam  masyarakat  mengenai  kepentingan-kepentingan  mereka  terhadap  tanah demikian  pula  keadaannya,  tidak  jarang  manusia  yang  sebenarnya  mempunyai hak dikebiri atau dirampas haknya oleh mereka yang tidak berhak. 7
Sebagaimana  kasus  yang  terjadi  di  Desa  Rumbia  Kecamatan  Rumbia Kabupaten Jeneponto dimana terdapat sebuah tanah di pasar Ramba seluas 80 are yang ingin dipindahkan karena Pihak Kedua mengaku bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh orang tuanya pada tahun 1971, tetapi banyak para  pedagang termasuk yang  memiliki  kuasa  atas  tanah  itu  keberatan  karena  tanah  tersebut  adalah milik Pihak Pertama yang sudah diberikan dari orang tuanya semasa hidup dan menurut dari  Pihak  Pertama  tidak  pernah  ada  pembelian  tanah  pada  saat  orang  tuanya masih hidup. 8

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan field  research  kualitatif, diskriftif yaitu  metode  yang  menggambarkan  objek  sesuai  apa  adanya. Metode  ini  sesuai  untuk  meneliti  kasus  sengketa  tanah  dengan  memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan  pihak-pihak  terkait  seperti  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama, pedagang, masyarakat dan kedua belah pihak yang bersengketa. Sumber data yang  digunakan  ada  3  yaitu  sumber  data  primer  (sumber  data  utama  yang langsung  diperoleh  dari  lokasi  penelitian,  yaitu  wawancara),  sumber  data
6 Erlina.” Analisis Yuridis Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak AtasTanah ”. El-Iqtishady 1, No.1. (Juni 2019):h.109.
7 Ashar sinilele “Iktikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah menurut KUH-Perdata” El-Iqtishady Vol.2,No.2 (Desember 2020).h.62.
8 Hasil Observasi Pertama Bersama Masyarakat di Desa Rumbia
sekunder  (buku,  jurnal,  dan  kajian  pustaka  lainnya)  dan  sumber  data  tersier (berupa kamus yang terdiri dari KBBI dan kamus hukum).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penyelesaian Sengketa Tanah di Pasar Ramba yang Terletak di Desa Rumbia Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto
Pada  sengketa  yang  terjadi  di  pasar  Ramba  terpatnya  di  Desa Rumbia  Kecamatan  Rumbia  Kabupaten  Jeneponto  dalam  menyelesaikan sengketa  tanah  ini  dengan  cara  mediasi,  dimana  yang  menjadi  mediator dalam  mediasi  tersebut  adalah  tokoh  masyarakat  atau  tokoh  agama  yang mereka  percayakan.  Upaya  dari  mediasi  untuk  menyelesaikan permasalahan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  memperoleh  jalan tengah, untuk memperoleh hasil yang diinginkan para pihak dalam mediasi diperlukan  kebijaksanaan  dari  mediator  dengan  ilmu  yang  dia  miliki  dan sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa tersebut. Jika atas putusan mediator  tersebut  para  pihak  yang  bersengketa  sudah  puas,  maka selanjutnya  para  pihak  berdamai  dimana  perdamaian  tersebut  dilakukan didepan  mediator  dan  beberapa  saksi.  Dalam  hal  ini  peneliti  melakukan wawancara dengan Baharuddin selaku Pihak Kedua yang menyatakan :
Pada  waktu  itu  saya  sempat  bilang  ke  Sabiruddin  kalau  memang  dia mengakui  kalau  tanah  yang  di  pasar  itu  adalah  miliknya  kita  lakukan  saja penyelesaian  secara  kekeluargaan  yaitu  mediasi,  dan  kita  masing-masing mebuktikan bukti yang kita miliki. 9
Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Baharuddin dalam hal ini  dia  mau  menyelesaikan  masalah  tanah  ini  secara  mediasi  atau kekeluargaan, dan masing-masing dari kedua belah pihak ingin membuktikan bukti yang dia miliki.
Pihak  yang  bersengketa  melakukan  mediasi  di  Kantor  Desa  yang dihadiri oleh Tokoh  Agama sebagai mediatornya, para pihak menyampaikan permasalahannya.  Pada  saat  mediasi  berlangsung  mediator  hanya mendengarkan para pihak yang menyampaikan permasalahannya dan menjadi penengah  dari  para  pihak,  disini  peneliti  melakukan  wawancara  dengan H.Tompo selaku mediator dan tokoh agama, yang menyatakan : Memang  pada  saat  itu  saya  diundang  pihak  yang  bermasalah  untuk  menjadi mediator dalam mediasi tersebut, pada mediasi tersebut saya selaku mediator hanya mendengarkan permasalahan yang mereka sampaikan , menengahi, dan memberi  arahan  atau  nasihat  kepada  pihak  yang  bermasalah.  Lalu  saya menyuruh  Sabiruddin  untuk  memperlihatkan  bukti  akta  jual  belinya,  namun ada  kejanggalan  dalam  bukti  yang  dimiliki  oleh  Sabiruddin  dimana  dalam bukti  akta  jual  beli  tersebut  dibeli  pada  tahun  1971,  padahal  pasar  tersebut dibangun  pada  tahun  1968,  dan  pada  akta  tersebut  tidak  ada  tanda  tangan keempat  saudara-saudara  Badjeng  dg  Goa  yang  juga  menjadi  pemilik  tanah pada saat itu, dan juga tidak ada tanda tangan kepala Desa yaitu Kareng Baso
9 Baharuddin, Pihak Pertama, wawancara, Desa Rumbia Kecamatan Rumbia, 3 Januari 2023.
yang  menjabat  pada  tahun  1971,  maka  bisa  dipastikan  bahwa  akta  jual  beli tersebut  adalah  palsu  dan  pada  saat  itu  juga  pihak  Baharuddin memperlihatkan  buktinya  berupa  pengakuan  para  saksi  yang  banyak  tau tentang tanah itu sekaligus surat pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dibayarkannya setiap tahun . Maka dari bukti yang masing-masing para pihak telah memeperlihatkan  maka  perkara  ini telah  selesai   jadi  pemilik  tanah  yg asli  yaitu  milik  Baharuddin  dan  setelah  itu  kedua  belah  pihak  berdamai  dan tidak  ada  masalah  lagi  karena    saya  menasehati  Sabiruddin  untuk  berdamai saja,  karena  mau  mengajukan  ke  Pengadilan    juga  pasti  akan  kalah  karena bukti yang tidak akurat. Jadi pemilik tanah yg asli yaitu milik Baharuddin dan setelah itu kedua belah pihak berdamai dan tidak ada masalah lagi. 10
Dari hasil wawancara peneliti dengan para pihak yang termasuk dalam sengketa ini, peneliti menemukan beberapa poin penting dalam penyelesaian sengketa  tanah  di  Pasar  Ramba  yaitu  adanya  pengakuan  dari  pihak  kedua bahwa  tanah  tersebut  sudah  dibeli  oleh  orang  tuanya  semasa  hidup,  namun pihak  pertama  membantah  hal  itu  bahwa  tidak  pernah  ada  pembelian  tanah semasa orang tuanya masih hidup.
Setelah  ditinjau  lebih  dalam  peneliti  menyimpulkan  bahwa penyelesaian  dilakukan  secara  mediasi  dan  pemilik  tanah  yang  sebenarnya adalah  Baharuddin  dengan  bukti  yang  pasti  yaitu  pengakuan  para  saksi  dan bukti  pembayaran  pajak  yang  selalu  dibayarkannya  setiap  tahun.  Ditambah dengan  pernyataan  H.Tompo  sebagai  mediator  kedua  belah  pihak  bahwa mereka  telah  berdamai  atas  sengketa  tanah  ini  karena  bukti  surat  yang dibawah  oleh  Sabiruddin itu  palsu  karena  ketidaksesuaian  dengan  data  yang ada dan merupakan hasil rekayasa, jadi tanah tersebut milik Baharuddin dan sengketa dinyatakan telah selesai tanpa pertengkaran setelah itu.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  bab  2  bahwa  cara  penyelesaian sengketa ada dua cara yaitu litigasi dan non litigasi, dimana dalam non litigasi mencakup  seperti  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi  dan  arbitrase.  Tetapi  dalam penelitian  ini  penyelesaiannya  dilakukan  dengan  cara  mediasi  kedua  belah pihak yang dimediatori oleh tokoh agama desa Rumbia.
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Sengketa Tanah di Pasar Ramba  yang  terletak  di  Desa  Rumbia  Kecamatan  Rumbia  Kabupaten Jeneponto
Islam  memberikan  kebebasan  dalam  menyelesaikan  masalah persengketaan  tanah.  Islam  hanya  memberikan  pedoman  untuk kemaslahatan  mereka  yang  berakad  yaitu  dalam  penyelesaian  sengketa tanah sebaiknya ada semacam bukti sebagai pegangan kedua belah pihak. Dalam  Hukum  Islam  dalam  menentukan  hukumnya  selalu  merujuk  pada Al-Qur’an  yang  sudah  diturunkan  dan  sudah  lengkap,  mengatur  segala aspek kehidupan manusia dimuka bumi. 11
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Desa  Rumbia Kecamatan  Rumbia  Kabupaten  Jeneponto  dengan  para  pihak  yang
10 H.Tompo, Tokoh Agama, Desa Rumbia Kecamatan Rumbia, 26 Desember  2022.
11 Irham Aswandi, Ashar Sinilele, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan tanah Bengkok di Desa Tanete Kabupaten Gowa ”.Iqtishaduna Vol,3, No.2 (April 2022).h.173.
termasuk dalam sengketa ini, dapat disimpulkan bahwa pemilik tanah yang sebenarnya  adalah  Baharuddin  dg  Tawang  dengan  bukti  yang  pasti  yaitu pengakuan  para  saksi  dan  bukti  pembayaran  pajak  yang  selalu dibayarkannya  setiap  tahun,  sedangkan  bukti  surat  yang  dibawah  oleh Sabiruddin  itu  palsu  karena  ketidaksesuaian  dengan  data  yang  ada  dan merupakan hasil rekayasa pihak Pihak Pertama.
Dalam  hukum  Islam  penyelesaian  sengketa  tanah  di  Pasar  Ramba dilakukan  dengan  cara  Ash-shulhu  (perdamaian).  Sebagaimana  firman Allah SWT dalam (Q.S. Al-Hujurat Ayat/ 49:9)
َغَب  ْْۢنِاَف ۚاَمُهَنْيَب ا ْوُحِلْصَاَف ا ْوُلَتَتْقا  َنْيِنِم ْؤُمْلا  َنِم  ِنٰتَفِٕىۤاَط  ْنِا َو
ْيِغْبَت  ْيِتَّلا اوُلِتاَقَف ى ٰرْخُ ْلْا ىَلَع اَمُهىٰدْحِا  ْت
ُي َ ّٰاللّٰ َّنِاۗ ا ْوُطِسْقَا َو ِلْدَعْلاِب اَمُهَنْيَب ا ْوُحِلْصَاَف  ْتَءۤاَف  ْنِاَفۖ ِ ّٰاللّٰ  ِرْمَا ىٰٰٓلِا َء ْۤيِفَت ىّٰتَح
َنْي ِطِسْقُمْلا  ُّب ِح Terjemahannya : Jika  ada  dua  golongan  orang-orang  mukmin  bertikai,  damaikanlah keduanya.  Jika  salah  satu  dari  keduanya  berbuat  aniaya  terhadap (golongan)  yang  lain,  perangilah  (golongan)  yang  berbuat  aniaya  itu,
sehingga  golongan  itu  kembali  kepada  perintah  Allah.  Jika  golongan itu  telah  kembali  (kepada  perintah  Allah),  damaikanlah  keduanya dengan  adil.  Bersikaplah adil!  Sesungguhnya  Allah  mencintai  orang- orang yang bersikap adil. 12
Imam  Bukhari  dan  Muslim  meriwayatkan  dari  Anas  bahwa  suatu ketika  Rasulullah  mengendarai  keledainya  menemui  Abdullah  bin  Ubay. Abdullah bin Ubay lantas berkata, “Menjauhlah dari saya karena bau busuk keledaimu  telah  membuat  saya  tidak  nyaman,”  Seorang  laki-laki  dari kalangan Anshar dengan cepat menjawab, “Demi Allah sungguh bau keledai Rasulullah  ini  lebih  wangi  darimu,”  Mendengar  ucapan  dari  laki-laki  itu, seseorang  yang  berasal  dari  suku  yang  sama  dengan  Abdullah  marah. Akibatnya  pertengkaran  antara  dua  kelompok  tersebut  tidak  terhindari sehingga  mereka  saling  pukul  dengan  menggunakan  pelapah  kurma,  tangan dan terompah. Tidak lama berselang maka turunlah ayat ini.
Maksud  dari  ayat  tersebut  yaitu  Allah  mendorong  orang-orang beriman  agar  melakukan  perdamaian  jika  dua  kelompok  dari  mereka  saling bertikai.  Kelompok  yang  lain  dari  orang-orang  beriman  wajib  melakukan perdamaian  yang  Allah  ridhai.  Allah  menegaskan  kewajiban  melakukan perdamaian  ini,  dan  jika  terdapat  salah  satu  kelompok  lain  dan  tidak menerima perdamaian maka kelompok yang zalim ini harus diperangi hinggai ia  mau  kembali  menerima  hukum  dari  Allah  dan  Rasulullah,  dan  jika kelompok  yang zalim itu telah  berhenti  dari  kezalimannya maka  perbaikilah hubungan  kedua  kelompok  yang  berselisih  itu  dengan  ketetapan  yang  adil yaitu  dengan  memberikan  hak  kepada  pemiliknya  dengan  adil.  Allah  Maha mencintai orang-orang yang berbuat adil.
Perdamaian  dalam  Islam  sangat  dianjurkan  demi  menggantikan perpecahan dengan kerukunan dan untuk menghancurkan kebencian diantara dua orang yang bersengketa sekaligus permusuhan diantara pihak-pihak yang
12 Kementerian Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Media Group, 2010), h. 516.
bersengketa  akan  dapat  diakhiri.  Masing-masing  yang  melakukan  akad disebut mushalih, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut mushalih ‘anhu. Kemudian hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk  memutuskan  perselisihan  disebut  mushalih  ‘alaihi  atau  disebut  juga badalush  shulh.  Ash-Sulhu  sebagai  sarana  perwujudan  perdamaian  dapat diupaya  oleh  pihak  yang  bersengketa  atau  dari  pihak  ketiga  yang  berusaha membantu  para  pihak  menyelesaikan  sengketa  mereka  dengan  keterlibatan pihak  ketiga  dapat  bertindak  sebagai  mediator  atau  fasilitator.  Konsep perdamaian  bisa  dikaitkan  mediasi,dan  negosiasi  dengan  cara  musyawarah yakni  salah  satu  pesan  syariat  yang  sangat  ditekankan  didalam  Al-Qur’an keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia. 13
Penerapan Ash-Sulhu dalam penyelesaian sengketa telah dipraktikkan oleh  Rasulullah  SAW  yang  terlihat  dari  sejumlah  hadits  sabda  Rasulullah SAW yakni :
ًلاَلاَح َمَّرَح  ْوَأ اًماَرَح َّلَحَأ اًحْلُص َّلاِإ َنْيِمِلْسُمْلا َنْيَب ٌزِئاَج ُحْلُّصلا
Terjemahannya:
Perdamaian  itu  boleh  dilakukan  umat  Islam,  kecuali  perdamaian yang  menghalalkan  yang  haram  atau  mengharamkan  yang  halal (Hr.Ibnu Hibban dan Tirmidzi).
Perdamian  yang  tertera  dalam  sabda  Rasulullah  SAW  ini  bersifat umum yang berlaku tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa muamalah, tetapi  juga  dapat  digunakan  dalam  sengketa  keluarga  maupun  sengketa politik.  Rasulullah  SAW  juga  memberikan  batasan  bahwa  Ash-Sulhu  tidak dapat  digunakan  bila  melanggar  hak-hak  Allah  atau  bertentangan  dengan prinsip  syariat  Islam,  Ash-Sulhu  tidak  dapat  digunakan  bila  bertujuan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
Umar bin Khattab RA berkata : Tolaklah  permusuhan  hingga  mereka  berdamai,  karena  pemutusan  perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka.
Jika  dianalisa  dalam  hukum  Islam,  maka  penyelesaian  sengketa tanah  di  Pasar  Ramba  sah  menurut  hukum  Islam,  karena  penyelesaian dilakukan  secara  Ash-Sulhu  (perdamaian)  dengan  memenuhi  rukun-rukun Ash-Sulhu  seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  bab  2.  Ash-Sulhu  adalah salah  satu  metode  penyelesaian  sengketa  yang  sangat  dianjurkan  untuk digunakan  dalam  menyelesaikan  perselisihan,  dan  Ash-Sulhu  mencakup berbagai cara penyelesaian seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi.
Sebagai  penutup  suatu  mediasi,  diperlukan  bukti  tertulis  berupa Akta Perdamaian dari para pihak yang bersengketa, akta tersebut dibuat oleh mediator.  Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam  Al-Quran  pada  surah Al-Baqarah  Ayat  282  tentang  pencatatan  transaksi.  Namun  dalam  perkara sengketa  ini  tidak  tercantumkan  akta  tersebut  namun  hanya  sebatas  saksi dan ucapan lisan oleh para pihak yang bersengketa.
13 Hesti,Sohrah .”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf di Kabupaten Kolaka Utara”. Iqtishaduna Vol.4,No.1 (Oktober 2022).h.6.

## D. Penutup
1. Kesimpulan
a. Bentuk  penyelesaian  sengketa  tanah  di  Pasar  Ramba  yang  dilakukan oleh  para  pihak  yang  bersengketa  yaitu  secara  mediasi.  Setelah diadakannya  pertemuan  dengan  cara  mediasi  menunjukkan  bahwa pihak  Sabiruddin  tidak  dapat  membuktikan  keaslian  bukti  yang  dia miliki,  jadi  tanah  yang  di  pasar  Ramba  tersebut  adalah  sah  milik Baharuddin  karena  mempunyai  bukti  yaitu  PBB  yang  dibayarkannya setiap  tahun,  tanah  itu  juga  sekaligus  warisan  dari  orang  tuanya almarhum  Badjeng  dg  Goa  dan  pengakuan  para  saksi  karena  selama ini yang mengelolah tanah tersebut adalah Baharuddin. Dan H. Tompo selaku  mediator  menasehati  Sabiruddin  untuk  berdamai  karena  mau mengajukan gugatan ke Pengadilan juga pasti akan kalah karena bukti yang  dia  miliki  tidak  akurat,  dan  akhirnya  Sabiruddin  menyetujui untuk  berdamai.  Jadi  kedua  belah  pihak  melakukan  perdamaian dengan  dihadiri  para  saksi  dan  pihak  yang  berwenang  dan  tidak  ada masalah lagi setelah itu.
b. Tinjauan  hukum  Islam  terhadap  Penyelesaian  sengketa  antara  lain Ash-Sulhu  (kesepakatan  damai),  Tahkim  (arbitrase),  Al-qadha (peradilan).  Secara  umum  penyelesaian  sengketa  tanah  yang  terletak di  Pasar  Ramba  yaitu  dengan  cara  Ash-Sulhu  (perdamaian)  dengan memenuhi  rukun-rukun  Ash-Sulhu  dan  hal  tersebut  telah  sesuai dengan  hukum  Islam  yang  memberikan  alternatif  penyelesaian sengketa yaitu dengan cara perdamaian.
2. Implikasi
Memperhatikan  semakin  banyak  masalah  sengketa  tanah  yang berkepanjangan dan adanya kebutuhan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa  yang  efektif,  efisien  dan  tidak  memihak,  maka  dibutuhkan mekanisme  hukum  yang  mampu  diterapkan  dan  mewujudkan penyelesaian  perkara  secara  adil  bagi  setiap  masyarakat,  serta  perlunya pihak  yang  bersengketa  untuk  menyertakan  Akta  Perdamaian  agar menjadi bukti telah dilaksanakannya mediasi

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Kementerian  Agama  RI, AL-Qur’an  dan  Terjemahnya .  Jakarta:  Media  Group,
2010.
Mudakir. Model  Pembebasan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum DKI.  Jakarta: Media jaya, 2004.
Nugroho,  Heru .  Menggugat  Kekuasaan  Negara .  Surakarta:  Muhammadiyah Universal Pers, 2001.
Sumarjono,  Maria. Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  dan  Implementasi . Jakarta: Penerbit Buku Kompas,2005.
Syarief,  Elza. Menuntaskan  Tanah  Melalui  Pengadilan  Khusus  Pertanahan , .Jakarta: KPG Keputusan Populer Gramedia, 2012.

## Jurnal
Erlina.”Analisis  Yuridis  Pembatalan  Perjanjian  Jual  Beli  Hak  AtasTanah ”.  El- Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , Vol 1, No.1, (Juni 2019).
Sinilele,  Ashar  dan  Irham  Aswandi.“Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Pengelolaan  tanah  Bengkok  di  Desa  Tanete  Kabupaten  Gowa”. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 3, No. 2 (April 2022).
Sinilele,  Ashar.“Iktikad  Baik  dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah  menurut  KUH- Perdata”. El-Iqtishady:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah ,Vol.  2,  No.  2, (Desember 2020).
Sohrah  dan  Hesti.”Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  Tanah  Wakaf  di Kabupaten  Kolaka  Utara”. Iqtishaduna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah , Vol. 4, No.1 (Oktober 2022). Subair,  Laola.  “Hakikat  Hak  Pengelolaan  Dalam  Undang-Undang  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria”. El-Iqtishady:  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 3, No .2 (Desember 2021).

## Wawancara
Baharuddin  (47  tahun)  Pihak  Pertama  sebagai  pemilik  tanah  di  Pasar  Ramba,
Wawancara , 3 Januari 2023.
H.Tompo (60 tahun), Tokoh Agama Desa Rumbia yang menjadi mediator kepada para pihak, Wawancara, 26 Desember  2022