## History:
Received  : 25 Mei 2023 Revised  : 10 Juni 2023 Accepted : 23 Juli 2023 Published : 31 Agustus 2023
Publisher: LPPM Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 4, (2023), Agustus: 947 - 956
https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i4.3564 P-ISSN:0852-7296 E-ISSN:2654-3915

## KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKATNYA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 197/PDT/2018/PT MDN)
Rodiatun Adawiyah 1) , Muhammad Arif Prasetyo 2) , Julyana Br Lumban Tobing 3) , Mei Rina Elisabeth Parhusip 4) , Petrus Nicolas Sagala 5)
Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia 1,2,3,4,5)
Corresponding Author : rodiatunadawiah@unprimdn.ac.id 1)

## Abstrak
Setiap insan yang menikah pasti mengharapkan  kehadiran seorang anak untuk melengkapi kebahagiaan yang  sempurna  dalam  keluarga  kecilnya  dan  kehadiran  seorang  anak  juga  diharapkan  untuk melanjutkan  garis  keturunan  keluarga  tersebut.  Akan  tetapi  pada  kenyataan  nya  bukan  tidak  banyak pasutri yang telah lama menunggu kehadiran sosok buah hati dalam perkawinan  nya, hal ini lah yang menyebabkan  beberap  pasutri  yang  belum  memiliki  anak  tersebut  merasa  kebahagiaan  mereka  belum lengkap  tanpa  kehadiran  seorang  anak,  sehingga  banyak  yang  memutuskan  untuk  melakukan pengadopisian  (pengangkatan  anak).  Jika  dikaitkan  dengan  studi  putusan  No.197/PDt/2018/PT  Mdn yaitu  mengenai  proses  pengangkatan  anak  oleh  suku    Nias,  menurut  UU  Perlindungan  anak, bahwasanya dalam hal pengadopsian anak dapat dilaksanakan melalui adat istiadat yang berlaku serta dengan  regulasi  peraturan  yang  berlaku  pula,  artinya  jika  pengadopsian  anak  hanya  dilaksanakan melalui  adat-istiadat  saja  tanpa  melalui  prosedur  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  akan  tetap  sah namun  dalam  hal  perlindungan  sang  anak  di  mata  hukum  oleh  negara  dikhawatirkan  lemah dikarenakan  tidak  terdaftar  dalam  pendatataan  kependudukan  negara.  Yuridis  Normatif  merupakan jenis  metode  riset  yang  diterapkan  dalam  riset  ini.  Adapun  dalam  metode  yuridis  normatif  ini  ialah metode riset yang menjadikan data-data literasi hukum yang tentunya melalui riset kepustakaan sebagai data pokok dalam riset ini. Dalam sejarah pengaturan pengadopsian seorang anak di Indonesia jika kita melihat dari KUH-Per maka tidak akan ditemukan tentang prosedur pengadopsian, adapun pengaturan tentang  pengadopsian  anak  pernah  di  atur  dalam  hukum  belanda  yaitu  tepatnya  pada  Staatsblad  1917 No.  129.  Pada  ruang  lingkup  hukum  perkawinan  yang  memiliki  korelasi  selanjutnya  ke  dalam  ruang lingkup  hukum  waris,  dikatakan  bahwa  anak  angkat  yang  merupakan  hasil  adopsi  tidak  tergolong sebagai pewaris yang dapat melanjutkan warisan dari orang tua angkatnya, adapun hal itu disebabkan karena anak adpsi tersebut tidak memiliki hubungan darah secara langsung dari orang tuanya.

## Kata Kunci : waris, anak angkat, hak

## Abstract
Everyone who is married certainly expects the presence of a child to complete perfect  happiness in his small family and the presence of a child is also expected to continue the lineage of the family. However, in reality there are not many  couples  who  have  long  been  waiting  for  the  presence  of  a baby  in  their  marriage,  this  is  what  causes  some couples who don't have children to feel that their happiness is not complete without the presence of a child, so many decide  to  adopt.  (child  adoption).  If  it  is  related  to  the  study  of  the  decision  No.197/PDt/2018/PT  Mdn,  namely
regarding the process of adopting children by the Nias tribe, according to the Child Protection Law, that in terms of adopting children, it can be carried out through applicable customs and regulations that also apply, meaning if the adoption of a child is only carried out through customs without going through the procedures set by the government it will still be legal but in terms of the protection of the child before the law by the state it is feared that it is weak because it is not registered in the state population registry. Normative juridical is a type of research method applied in this research. As for the normative juridical method, this is a research method that makes legal literacy data, of course, through library research as the main data in this research. In the history of regulating the adoption of a child in Indonesia, if we look at the KUH-Per, we will not find any adoption procedures, while arrangements regarding the adoption of children have been regulated in Dutch law, namely in Staatsblad 1917 No. 129. Within the scope of marriage law which has a further correlation to the scope of inheritance law, it is said that an adopted child who is the result of adoption is not classified as an heir who can continue the inheritance of his adoptive parents, while this is because the adopted child has no relationship blood directly from their parents.

## Keywords: inheritance, adopted children, rights

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pernikahan atau perkawinan merupakan sesuatu momen sakral yang mungkin ingin dicapai oleh setiap pasangan yang ada di muka bumi ini (Darmanto & Dewa, 2021). Di Indonesia sendiri perkawinan di atur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di  dalam  peraturan  tersebut  tertuang  defenisi  mengenai  perkawinan  itu  sendiri,  yaitu adanya  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  yang  diikatkan  oleh  agama  dan negara  guna  menjadi  pasangan  suami  dan  isteri  untuk  berkeluarga.  Setiap  insan yang menikah pasti mengharapkan  kehadiran seorang anak untuk melengkapi kebahagiaan yang sempurna dalam keluarga kecilnya dan kehadiran seorang anak juga diharapkan untuk melanjutkan garis keturunan keluarga tersebut (Hanifah, 2019).
Akan  tetapi  pada  kenyataan  nya  bukan  tidak  banyak  pasutri  yang  telah  lama menunggu  kehadiran  sosok  buah  hati  dalam  perkawinan  nya,  hal  ini  lah  yang menyebabkan beberap pasutri yang belum memiliki anak tersebut merasa kebahagiaan mereka  belum  lengkap  tanpa  kehadiran  seorang  anak,  sehingga  banyak  yang memutuskan  untuk  melakukan  pengadopisian  (pengangkatan  anak).  Pengadopsian anak ini bisa melalui beberapa hal, pada umumnya lebih sering melalui panti asuhan. Adapun  dalam  hal  pengadopsian  anak  yang  merupakan  anak  angkat  tersebut  ingin diakui  seperti  anak  kandung  jika  yang  mengadopsi  tersebut  pada  saat pengangkatannya  hadir  mulai  dari  proses  kelahiran.  Jika  kita  tinjau  dari  KBBI,  anak angkat memiliki beberapa defenisi, seperti ; seseorang yang dipungut sejak lahir (Anak pungut) ; Anak yang dari lahir dirawat dengan baik mulai dari makanan, pendidikan , dan  lain-lain  yang  dimana  hal  tersebut  ditanggungi  oleh  yang  mengadopsi  nya  atau orang  tua  angkatnya  melalui  penetapan  pegadilan;  anak  yang  tidak  sedarah  namun telah  dianggap  sebagai  anak  sedarah  dan  dirawat  seperti  anak  kandung  pada umumnya.
Definisi  umum  pengangkatan  anak  merupakan  suatu  alur    yang  berarti  telah berpindah tangan nya hak pengasuhan terhadap seorang anak dari ayah/ibu kandung nya  kepada  sepasang  pasutri yang  mengadopsi  yang  nantinya  akan  menjadi  ayah/ibu kandung  nya  sendiri.  Adapun  menurut  ahli  pengadopsian  anak  ialah  tindakan pengalihan  hak  pengasuhan  seorang  anak  dari  ayah/ibu  kandung  nya  kepada  orang lain  yang  nantinya  akan  menjadi  ayah/ibu  pengganti  dari  ayah/ibu  kandung  nya sebelumnya, yang nantinya status hukum antara yang diadopsi dan pengadopsi seperti orang  tua  dan  anak  sedarah/  kandung.  Sementara  jika  melihat  PP  No.54  tahun  2007, disitu  dikatakan  bahwa  pengadopsian/pengangkatan  anak  merupakan  tindakan  legal melalui  pemindahan  lingkungan  sang  anak  dari  keluarga  kandung  nya  yang  sah kepada orang lain untuk diadopsi menjadi anak angkat.
Jika  dikaitkan  dengan  studi  putusan  No.197/PDt/2018/PT  Mdn  yaitu  mengenai proses  pengangkatan  anak  oleh  suku    nias,  menurut  UU  Perlindungan  anak, bahwasanya  dalam  hal  pengadopsian  anak  dapat  dilaksanakan  melalui  adat  istiadat yang  berlaku  serta  dengan  regulasi  peraturan  yang  berlaku  pula,  artinya  jika pengadopsian  anak  hanya  dilaksanakan  melalui  adat-istiadat  saja  tanpa  melalui prosedur  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  akan  tetap  sah  namun  dalam  hal perlindungan sang anak di mata hukum oleh negara dikhawatirkan lemah dikarenakan tidak  terdaftar  dalam  pendatataan  kependudukan  negara.  Oleh  karena  itu  maka peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  mengangkat  judul Kedudukan Anak  Angkat  dalam  Mewarisi  Harta  Warisan  Orang  Tua  Angkatnya  (Studi  Kasus Putusan nomor 197/Pdt/2018/PT Mdn) .

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Yuridis  Normatif  merupakan  jenis  metode  riset  yang  diterapkan  dalam  riset  ini. Adapun  dalam  metode  yuridis  normatif  ini  ialah  metode  riset  yang  menjadikan  data- data literasi hukum yang tentunya melalui riset kepustakaan sebagai data pokok dalam riset  ini.  Selain    itu  riset  ini  memiliki  sifat  desktiptif  analisis  yaitu  riset  yang  dalam mengungkap  kesimpulan  nya  menggunakan  kajian  melalui  norma  hukum  yang berkorelasi  dengan  permasalahan  yang  ada  dalam  riset  ini  (Simanjuntak  &  Benuf, 2020).

## B. Pendekatan Penelitian
Pendektan kualitatif merupakan teknik yang diterapkan dalam riset ini, yaitu suatu teknik  riset  dengan  melakukan  analisa  perubahan  peristiwa  yang  sedang  di  teliti, melalui  pemikirian  ilmiah.  Adapun  hasil  yang  dihasilkan  dalam  menerapkan pendekatan kualitatif ialah data deskriptif yaitu rangkaian huruf yang menjadi sebuah defenisi tentang hal yang telah diteliti selama ini. Namun dalam hal ini hasilnya tidak akan  diinput  pada  isi  penulisan,  dikarenakan  tujuan  dari  digunakan  pendekatan  ini
ialah guna mendapatkan berita yang secara prosedurnya tidak akan diinput ke dalam penulisan.  Adapun  dalam  hal  permasalahan  yang  ada  pada  riset  ini  berarti menerapkan  pendekatan  terhadap  norma  hukum  yang  berkorelasi  dengan permasalahan yang sedang di teliti atau lebih tepat nya metode yang digunakan yaitu metode hukum normatif.

## C. Sumber Data
Dalam riset ini terdapat beberapa sumber bahan hukum, yaitu :
a. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber hukum yang berkaitan dengan norma hukum  yang  menjadi  dasar  hukum  dalam  riset  ini  dan  juga  putusan  nomor 197/Pdt/2018/PT Mdn.
b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber hukum yang berangkat dari bacaan di  luar  norma  hukum  dan  putusan,  meliputi  :  buku,  jurnal,  dan  lain-lain  yang berkorelasi dengan permasalahan.
c. Sumber Data Tersier, merupakan sumber hukum pendukung, biasanya meliputi : KBBI  dan  ensiklopedia  hukum  yang  pada  umumnya  berisi  tentang  defenisi- defenisi hukum.

## D. Metode Pengumpulan Data
Adapun  teknik  dalam  mengumpulkan  data  pada  riset  ini  melalui  teknik dokumenter.  Teknik  dokumenter  merupakan  teknik  dalam  mengumpulkan  data melalui  sumber  hukum  sekunder,  selain  itu  hasil  wawancara  dapat  juga  dijadikan sebagai data pendukung dalam mengumpulkan data.

## E. Analisis Data
Dalam sebuah penelitian tentu memerlukan teknik kajian guna menganalisis sebuah permasalahan  yang  ada,  adapun  teknik  analisis  data  yang  diterapkan  pada  riset  ini yaitu  analisis  kualitatif  yaitu  metode  dengan  melakukan  analisis  data  dari  yang berkarakter  umum  guna  menghasilkan  data  yang  berkarakter  khusus.  Adapun  dalam menganalisisnya merujuk pada defenisi dan fakta peristiwa yang bersifat umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Proses Pelaksaan Pengangkatan Anak
Suatu  keluarga  dapat  dikatakan  sebagai  keluarga  yang  utuh  jika  keluarga  tersebut terdiri  dari  Bapak,  Mamak,  dan  Anak.  Suatu  keluarga  yang  diawali  dari  pasangan suami  dan  isteri  dapat  dikatakan  menjadi  oranag  tua  atau  ayah  dan  ibu  jika  mereka memiliki keturunan. Keturunan mereka ini lah yang akan menjadi harapan dari orang tua tersebut di masa depan ataupun hari tua nya, oleh karena itu setiap pasangan suami isteri yang menikah pasti menginginkan memiliki keturunan, ada yang diizinkan tuhan memiliki keturunan melalui rahim nya langsung ada juga yang diizinkan tuhan untuk
mengadopsi  seorang  demi  memiliki  penerus  dalam  keluarga.  Pengangkatan  anak  di mata  hukum dapat dikatakan sah jika melalui penetapan pengadilan, akan tetapi pada kenyataannya  masih  banyak  pasangan  suami  isteri  yang  melakukan  pengangkatan anak  tidak  melalui  penetapan  pengadilan,  hal  ini  lah  kedepannya  dapat  menjadi sengketa hukum dan hal ini cukup sering terjadi.
Dalam sejarah pengaturan pengadopsian seorang anak di Indonesia jika kita melihat dari  KUH-Per  maka  tidak  akan  ditemukan  tentang  prosedur  pengadopsian,  adapun pengaturan  tentang  pengadopsian  anak  pernah  di  atur  dalam  hukum  belanda  yaitu tepatnya  pada  Staatsblad  1917  No.  129,  pada  regulasi  tersebut  disebutkan  bahwa seorang pasangan suami-isteri hanya dapat mengadopsi anak laki-laki saja, itupun jika si pengadopsi tersebut harus telah menikah atau pernah menikah dan dapat dibuktikan bahwa  tidak  pernah  mempunyai  keturunan  laki-laki.  Selanjutnya  setelah  Indonesia merdeka  pengaturan  tentang  pengadopsian  anak  berkembang  melalui  Yurisprudensi putusan Mahkamah agung No.1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 Jo putusan MA RI No 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 maret 1996, disebutkan bahwa pengadopsian seorang anak dapat juga berjenis kelamin perempuan, artinya sejak saat itu pengadopsian anak tidak terbatas  pada  anak  laki-laki  saja  namun  anak  perempuan  juga  sudah  sah  untuk diadopsi.  Pengertian adopsi secara umum yang di maksudkan dari pemahaman di atas yaitu  tindakan  mengangkat  seorang  anak  dari  keluarga  kandungnya  atau  dari  orang tua  kandungnya  kepada  orang  lain  untuk  dijadikan  sebagai  anak  angkat.  Adapun dalam  sebuah  proses  pengadopsian  tidak  bisa  hanya  berangkat  dari  keinginan  si pengadopsi  saja,  ada  juga  pihak-pihak  lain  yang  harus  terlibat  agar  pengadopsian tersebut dapat dikatakan sah dimata hukum, yaitu :
1. Ayah/ibu sedarah langsung dari sang anak.
2. Calon Ayah/Ibu angkat.
3. Perwakilan  negara  yang  berhak  atau  bertugas  mengurusi  hal  tersebut,  misal pengadilan.
4. Keluarga atau orang lain yang memiliki kaitan atau hubungan dengan sang anak ataupun ayah/ibu kandung anak.
5. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  sebagai  pihak  yang  merumuskan regulasi tentang pengadopsian anak.
6. Anak yang di angkat.
Setelah  terjadinya  proses  Hukum  pengadopsian  tersebut  selesai,  dan  telah mendapatkan  penetapan  pengadilan,  selanjutnya  secara  otomatis  ikatan  antara ayah/ibu asal sang anak dengan anak yang diadopsi tersebut putus di mata hukum.
Proses  pengadopsian  anak  tentunya  harus  memiliki  payung  hukum  nya,  adapun payung hukum dalam proses pengadopsian anak terdapat pada:
1. UU tentang Kesejahteraan anak, dimana dalam peraturan tersebut mengatur hal- hal  apa  saja  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  dari  ayah/ibu  angkat  terhadap  si anak, begitu juga sang anak terhadap ayah/ibu angkatnya.
2. UU  tentang  kewarganegaraan  Republik  Indonesia,  dimana  dalam  peraturan tersebut  mengatur  tentang  pengadopsian  anak  yang  berasal  dari  warna  negara asing  oleh  calon  ayah/ibu  angkat  yang  merupakan  WNI,  dikatakan  bahwa  jika sang  anak  dari  WNA  tersebut  belum  genap  berusia  5  tahun  ketika  sah  diadopsi, maka kewarganegaraan anak tersebut ialah Indonesia.
3. UU tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan sosial, pada UU ini mengatur tentang bahwa  setiap  orang  tua  angkat  wajib  menjamin  kehidupan  yang  layak  terhadap anak yang diadopsinya.
4. KEPPRES  tentang Pengesahan  “ Convetion  on  the  Right  of  the  Child” (Konvensi tentang Hak- hak anak), dalam KEPPRES ini mengatur jaminan sang anak dalam kehidupan nya terjamin hak dasar nya sebagai manusia.
Selanjutnya  pemerintah  melalui  kementerian  sosial  juga  mengatur  tentang pengadopsian anak, yaitu:
1. KEP-Mensos  tentang  organisasi  sosial,  dalam  KEP-Mensos  ini  berisi  mengenai kelompok-kelompok  masyarakat  yang  memiliki  fokus  dalam  pengurusan pengadopsian anak.
2. KEP-Mensos  tentang  Tim  Pertimbangan  Perizinan  Pengangkatan  Anak  Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Inter Country Adoption, dalam KEP-Mensos  ini  berisi  mengenai  pengaturan  pengadopsian  oleh  WNA  terhadap anak WNI maupun WNI terhadap anak WNA.
Melalui peraturan-peraturan yang diuraikan di atas, dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban  negara  terhadap  perlindungan  anak,  yang  dimana  dalam beberapa  peraturan  tersebut  negara  membuka  ruang  bagi  setiap  warga  negara  yang belum  memiliki  keturunan  maupun  yang  sudah  yang  mempunyai  niat  untuk mengangkat  atau  mengadopsi  seorang  anak.  Negara  juga  bukan  Cuma  sekedar membuka ruang namun juga tetap menjaga nasib anak yang diadopsi kedepannya agar tidak  terlepas  hak  nya  sebagai  anak  yang  harus  mendapatkan  kehidupan  yang  layak dan  perlindungan  sebagai  anak,  hal  ini  lah  yang  kemudian  menjadi  kewajiban  dan tanggung jawab si orang tua angkat kedepannya.
Adapun  mengenai  prosedur  pengadopsian  anak  sudah  diatur  oleh  UU  tentang Perlindungan  anak  dan  PERPRES  No.96  tahun  2018.  Anak  yang  ingin  diadopsi  harus terlebih  dahulu  dilakukan  pendaftaran  oleh  calon  ayah/ibu  angkatnya  agar  masuk  ke dalam  keluarganya.  Awalnya  harus  ada  Akta  kelahiran  dari  sang  anak,  yang  dimana dalam  akta  kelahiran  tersebut  tetap  tercantung  nama  ayah  dan  ibu  kandung  nya, dengan  tujuan  tidak  boleh  ada  kebohongan  maupun  manipulasi  pada  riwayat kelahiran  anak  tersebut.  Selanjutnya  calon  ayah/ibu  angkat  si  anak  melakukan permohonan  penetepan  adopsi  anak  kepada  pengadilan  negeri  setempat.  Jika  dalam hal  anak  yang  diadpsi  tersebut  telah  masuk  ke  dalam  Kartu  Keluarga  (KK)  dari ayah/ibu  asalnya,  maka  setelah  keluarnya  penetapan  pengadilan  mengenai pengadopsian  oleh  ayah/ibu  angkat  si  anak,  maka  selanjutnya  ayah/ibu  angkat  anak
tersebut  membuat  laporan  kepada  dinas  kependudukan  dan  catatan  sipil  setempat dengan  menyertakan  surat  penetapan  pengadilan  tersebut,  untuk  selanjutnya  agar disdukcapil  memberi  keterangan  pada  akta  kelahiran  sang  anak  bahwasanya  nama anak  yang  tertera  dalam  akta  kelahiran  tersebut  sudah  dilakukan  pengangkatan  anak oleh orang lain.

## b. Perbedaan  Anak  Kandung  dan  Anak  Angkat  dalam  hal  Mewarisi  Harta  Orang Tuanya
Pada ruang lingkup hukum perkawinan yang memilki korelasi selanjutnya ke dalam ruang lingkup hukum waris, dikatakan bahwa anak yang merupakan hasil adopsi tidak tergolong sebagai pewaris yang dapat melanjutkan warisan dari orang tua angkatnya, adapun hal itu disebabkan karena anak adpsi tersebut tidak memiliki hubungan darah secara langsung dari orang tuanya. Namun menurut Hukum islam anak yang di adopsi tetap bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibat yang dibuat  oleh  orang  tua  angkatnya,  adapun  hak  yang  di  dapat  dalam  wasiat  wajiban tersebut  ialah  paling  banyak  1/3  dari  keseluruhan  harta  orang  tua  angkatnya.  Hal  ini pun  dapat  terjadi  jika  dalam  proses  pengadopsian  anak  tersebut  oleh  orang  tua angkatnya  telah  melewati  prosedur  pengadopsian  anak  yang  telah  ditetapkan  oleh undang-udang.
Selanjutnya  UU  tentang  Pengangkatan  anak  mengatakan  bahwa  prinsip  yang dipakai  dalam  proses  pengadopsian  anam  yaitu the  best  interest  of  the  child, atau  hal yang paling menguntungkan untuk sang anak, hal ini dimaksudkan untuk pewarisan. KUH-Per  juga  tidak  mengatur  secara  tegas  tentang  hak  waris  yang  didapatkan  oleh anak  yang  di  adopsi,  oleh  karena  itu  hanya  ada  satu  jalan  bagi  sang  anak  untuk mendapatkan  warisan  yaitu  melalui  wasiat  dari  orang  tua,  hal  tersebutpun  dapat terjadi jika sebelumnya proses pengadopsian anak tersebut telah melalui prosedur yang sesuai  yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang,  yaitu  UU  Pengangkatan  anak  dan UU Perlindungan anak.

## c. Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya
Pengadopsian  anak  jika  dikaji  dengan  teori  hukum  memiliki  defenisi  yaitu  sebuah perpindahan hak asuh dari ayah/ibu kandung si anak kepada orang lain yang nantinya akan  menjadi  ayah/ibu  angkat  dari  sang  anak  yang  di  adopsi  untuk  selanjutnya  anak tersebut akan dimasukkan ke dalam kartu keluarga (KK) dari orang tua angkatnya.
Adapun setelah terjadinya proses pengadopsian sang anak maka anak yang diadopsi tersebut  tetaplah  memiliki  hubungan  dengan  ayah/ibu  kandungnya,  hal  itu  dapat terjadi jika ayah/ibu kandung nya tersebut masih hidup, namun jika ayah/ibu kandung si  anak  telah  meninggal  dunia,  dan  jika  ayah/ibu  angkat  si  anak  tidak  berubah keyakinannya untuk mengakui anak tersebut menjadi anak nya sendiri maka ayah/ibu angkat  anak  tersebut  telah  menjadi  pemegang  hak  asuh  secara  semu,  dan  status  anak
yang di adopsi tersebut sudah seperti anak kandung, namun dalam hal sebagai pewaris anak yang diadopsi tersebut tetap memiliki perbedaan dengan anak kandung.
Namun jika proses pengadopsian oleh orang tua angkat kepada anak yang diadopsi didasari ingin memiliki keturunan, yang artinya belum memiliki keturunan sama sekali sebelumnya,  maka  jika  telah  melewati  prosedur  pengadopsian  anak  yang  sesuai perundang-undangan  berlaku  dan  telah  mendapatkan  penetapan  hakim  oleh pengadilan negeri setempat, secara otomatis di mata hukum hakikat dari anak yang di adopsi tersebut sama dengan anak kandung pada umumnya, dan anak yang di adopsi tersebut  memiliki  hak  atas  seluruh  harta  yang  ditinggalkan  oleh  orang  tua  angkatnya untuk diwariskan kepadanya.

## SIMPULAN
1. Adapun  mengenai  prosedur  pengadopsian  anak  sudah  diatur  oleh  UU  tentang Perlindungan anak dan PERPRES No.96 tahun 2018. Anak yang ingin diadopsi harus terlebih dahulu dilakukan pendaftaran oleh calon ayah/ibu angkatnya agar masuk ke dalam keluarganya. Awalnya harus ada Akta kelahiran dari sang anak, yang dimana dalam  akta  kelahiran  tersebut  tetap  tercantung  nama  ayah  dan  ibu  kandung  nya, dengan  tujuan  tidak  boleh  ada  kebohongan  maupun  manipulasi  pada  riwayat kelahiran  anak  tersebut.  Selanjutnya  calon  ayah/ibu  angkat  si  anak  melakukan permohonan penetepan adopsi anak kepada pengadilan negeri setempat.
2. KUH-Per juga tidak mengatur secara tegas tentang hak waris yang didapatkan oleh anak  yang  di  adopsi,  oleh  karena  itu  hanya  ada  satu  jalan  bagi  sang  anak  untuk mendapatkan warisan yaitu melalui wasiat dari orang tua, hal ini menurut kompilasi hukum  islam.  Namun  hal  tersebut  pun  dapat  terjadi  jika  sebelumnya  proses pengadopsian  anak  tersebut  telah  melalui  prosedur  yang  sesuai  yang  telah ditetapkan  oleh  Undang-Undang,  yaitu  UU  Pengangkatan  anak  dan  UU Perlindungan anak.
3. Jika proses pengadopsian oleh orang tua angkat kepada anak yang diadopsi didasari ingin  memiliki  keturunan,  yang  artinya  belum  memiliki  keturunan  sama  sekali sebelumnya,  maka  jika  telah  melewati  prosedur  pengadopsian  anak  yang  sesuai perundang-undangan  berlaku  dan  telah  mendapatkan  penetapan  hakim  oleh pengadilan negeri setempat, secara otomatis di mata hukum hakikat dari anak yang di  adopsi  tersebut  sama  dengan  anak  kandung  pada  umumnya,  dan  anak  yang  di adopsi  tersebut  memiliki  hak  atas  seluruh  harta  yang  ditinggalkan  oleh  orang  tua angkatnya untuk diwariskan kepadanya.

## a. Saran
1. Diharapkan  kepada  pemerintah  dapat  memiliki  peraturan  pelaksana  yang  lebih konkrit  tentang  proses  pengadopsian  anak,  dan  juga  sosialisasi  terhadap  peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik.
2. Kepada  setiap  pasangan  suami-isteri  yang  belum  memiliki  keturunan  dan  ingin memiliki  keturunan  melalui  jalur  adopsi  agar  lebih  teliti  lagi  dalam  membaca peraturan  dan  harapannya  jangan  melakukan  pengadopsian  yang  tidak  melalui prosedur  yang  ditetapkan  dikarenakan  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana perdagangan manusia.
3. Adapun dalam hal orang tua angkat yang telah mengangkat anak namun disamping itu  telah  memiliki  juga  anak  kandung,  maka  dalam  pembagian  harta  warisan  agar seyogianya  telah  membuat  wasiat  wajibat  terlebih  dahulu  untuk  sang  anak  angkat agar  di  kemudian  hari  antara  anak  angkat  dan  anak  kandung  tidak  terjadi persengketaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Azmar, Saifuddin. 2011, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar Offsed: Yogyakarta
Darmanto, I. A. S., & Dewa, F. P. (2021). Anulasi Perkawinan Dalam Motu Proprio Mitis Iudex  Dominus  Iesus  dari  Paus  Fransiskus  dan  Relevansinya  Bagi  Perkawinan Katolik. Jurnal Pastoralia , 2 (2), 49 – 65.
Hanifah,  M.  (2019).  Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  dari  Undang-undang  Nomor  1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Soumatera Law Review , 2 (2), 297 – 308. Jimmy,  M.  Marwan.  2009, Kamus  Hukum  (Dictionary  Of  Law  Complete  Edition) Reality Publisher: Surabaya
Moleong  Lexy  J,  M.A.,  2007, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, PT.  Remaja  Rosda  Karya: Bandung
Oemarsalim. 2012, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, PT. Rineka Cipta: Jakarta
Saifullah, Konsep  Dasar  Metode  Penelitian  dalam  Proposal  Skripsi  (Hand  Out  Fakultas Syariah UIN Malang,tt), t.h.
Sembiring,  Rosnidar.  2016, Hukum  Keluarga:  Harta-Harta  Benda  dalam  Perkawinan, Rajawali Pers: Jakarta
Simanjuntak,  S.,  &  Benuf,  K.  (2020).  Relevansi  nilai  ketuhanan  dan  nilai  kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. DIVERSI: Jurnal Hukum , 6 (1), 22 – 46. Soimin, Soedeharyo. 2001, Hukum Orang dan Keliarga: Edisi Revisi, Sinar Grafika: Jakarta Sri Mamudji, Sarjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif , PT. Raja Grafindo Persada:
Jakarta
Wignjodipoero,  Soerojo.  1992, Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum  Adat, Gunung  Agung: Jakarta
Zainal  Asikin,  Amirudin.  2004, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, PT.  Raja  Grafindo Persada: Jakarta
Zaini,  Muderis.  1985, Adopsi  suatu  Tinjauan  dari  Tiga  Sistem  Hukum, PT.  Bina  Aksara: Jakarta