Volume XVII No. 2, Agustus 2014

## PERLAKUAN AKUNTANSI KARBON DI INDONESIA

## Monika Meliana Taurisianti
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana mariaeuprashia@yahoo.com
Elisabeth Penti Kurniawati
Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana bet@staff.uksw.edu

## ABSTRACT
This  research  aims  to  understand  the  implementation  of  accounting  for  carbon, about how it can be measured, recognized, recorded, presentedand disclosed based on Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 19, 23, 32 and 57, also the impact toward the  financial  ratios.  The  object  of  this  study  is  the  financial  statements  of  an integrated  timber  company  in  Indonesia.  This  study  has  analyzed  the  enables account  to  be  used  to  record  accounting  for  carbon,  also  analyzed  the  impact  of implementation of accounting for carbon toward the financial ratios. The results of this  study are support the  previous  study, which intangible asset can be recognized based on PSAK 19, whereas asset and contingent liabilities can be recognized based on  PSAK  57.  This  study  also  fit  out  the  previous  study,  which  a  company  can recognize its expense and other income based on PSAK 19, 23 and 32 as a basis for forestry accounting in Indonesia.
Keywords: environmental accounting, carbon accounting

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  sumber  daya  alam  yang  kaya, termasuk  di  dalamnya  hutan  yang  sangat  luas.  Kementerian  Kehutanan  (2012) menyatakan  bahwa  52,3  persen  luas  wilayah  Indonesia  merupakan  hutan.  Hutan  di Indonesia  dapat  menjadi  penyerap  karbon  yang  dihasilkan  oleh  Indonesia  sendiri maupun  karbon  yang  dihasilkan  oleh  negara  lain  oleh  karena  itu  Indonesia  diakui sebagai paru-paru dunia. Namun demikian, Ikhsan (2008) menyatakan bahwa dalam 50 tahun terakhir tutupan hutan Indonesia berkurang dari 162 juta hektar menjadi 98 juta  hektar.  Hal  ini  disebabkan  karena  industri  pengolahan  kayu  yang  seringkali terkesan  asal  dalam  melakukan  penebangan.  Peningkatan  kerusakan  lingkungan hutan ini menjadi topik yang krusial karena hutan memiliki potensi untuk menyerap karbon.
Volume XVII No. 2, Agustus 2014
Pada  tahun  1997  pemimpin-pemimpin  negara  di  dunia  berkumpul  dan menandatangani Protokol  Kyoto yang  ditindaklanjuti  dengan  penandatanganan  Bali Roadmap pada  tahun  2007  ( UNFCCC 2012).  Penandatangan  Bali Roadmap menunjukkan  kesungguhan  berbagai  negara  dalam  menyelesaikan  permasalahan perubahan  iklim,  di  mana  salah  satu  langkah  yang  diambil  adalah  penerapan mekanisme biaya jasa lingkungan, termasuk mekanisme carbon trade di dalamnya .
Dalam  mekanisme carbon  trade,“ pihak  yang  menghasilkan  karbon  akan membayar  sejumlah  dana  sebagai  kompensasi  kepada  pihak  yang  memiliki  potensi menyerap  karbon,  sedangkan  pada  pihak  yang  memiliki  potensi  penyerapan  karbon akan  melakukan offset atas  kemampuan  serap  karbon  yang  dimiliki  dengan  potensi karbon yang dihasilkan. Selanjutnya apabila hasil offset perusahaan memiliki surplus potensi  serap  karbon,  maka  perusahaan  dapat  menjual  surplus  potensi  serap  karbon tersebut  ke  perusahaan  lain  yang  mengalami  defisit  potensi  serap  karbon  ataupun perusahaan yang tidak memiliki potensi serap karbon. Sebaliknya, apabila hasil offset perusahaan  mengalami  defisit  serap  karbon,  maka  perusahaan  akan  membayar  jasa lingkungan  serap  karbon  kepada  perusahaan  yang  memiliki  surplus  potensi  serap karbon” ( UNFCCC 2007).
Kemunculan  kebijakan-kebijakan  terkait  karbon  pada  akhirnya  berdampak terhadap  akuntansi.  Bagaimana  pengukuran,  pengakuan,  pencatatan,  penyajian  dan pengungkapan  aspek-aspek  terkait  karbon  dilakukan  menjadi  kerancuan  bagi  para akuntan,  khususnya  di  negara  yang  telah  menerapkan  kebijakan  karbon  (KPMG 2008). Pada perusahaan yang memiliki potensi serap karbon, besarnya potensi yang dimiliki  akan  dihitung  pada  awal  periode  pembukuan  perusahaan,  sehingga perusahaan akan melakukan estimasi pada awal  periode atas besarnya potensi serap karbon  tersebut.  Selanjutnya  perusahaan  akan  mengetahui  pada  akhir  periode besarnya  potensi  karbon  yang  dihasilkan,  lalu  melakukan offset. Mekanisme pengukuran,  pengakuan,  pencatatan  dan  penyajian  terkait  karbon  ini  disebut Accounting for Carbon (KPMG 2008) .
Berdasar  penelitian  oleh  KPMG  UK  (2008)  perusahaan-perusahaan  yang beroperasi  di  negara  yang  menerapkan  kebijakan carbon  tax ataupun carbon  trade mengalami kerancuan dalam pencatatan transaksi terkait karbon, hal ini dikarenakan sejauh  ini  belum  terdapat  standar  dalam IFRS yang  mengatur  transaksi  terkait karbon.  Hariyani  dan  Martini  (2012)  menyatakan  bahwa  penerapan carbon accounting di  Indonesia masih sulit, karena Indonesia belum memiliki standar baku dalam melakukan pengukuran karbon. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba melihat kemungkinan-kemungkinan  perlakuan  akuntansi  yang  diijinkan  oleh  PSAK  apabila perusahaan  menerapkan  akuntansi  karbon.  PSAK  yang  digunakan  sebagai  acuan dalam  penelitian  ini  adalah  Pernyataan  Standar  Akuntansi  (PSAK)  yang  telah mengadopsi  International  Financial  Reporting  Standards  ( IFRS )  berdasar  pada principle based .
Volume XVII No. 2, Agustus 2014
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengukuran, pengakuan,  pencatatan,  penyajian  dan  pengungkapan  akuntansi  karbon  berdasarkan PSAK,  serta  dampaknya  terhadap  rasio-rasio  keuangan  perusahaan.  Untuk menentukan surplus/defisit serap karbon, dalam penghitungan offset atas kemampuan serap  karbon  yang  dimiliki  dengan  potensi  karbon  yang  dihasilkan,  penelitian  ini membatasi perhitungan kehilangan kemampuan serap karbon hanya didasarkan pada besarnya  potensi  serap  karbon  yang  hilang  akibat  penebangan  pohon  saja,  belum memperhitungkan  kehilangan  serap  karbon  akibat  dari  emisi  karbon  lain  pada keseluruhan proses produksi.

## LANDASAN TEORI
Akuntansi Lingkungan (Environmental Accounting)
Ikhsan  (2008)  mendefinisikan  bahwa  akuntansi  lingkungan  adalah  proses menggambarkan  biaya-biaya  lingkungan  supaya  diperhatikan  oleh stakeholders perusahaan  yang  mampu  mendorong  pengidentifikasian  cara-cara  mengurangi  atau menghindari  biaya-biaya  ketika  pada  waktu  yang  bersamaan  sedang  memperbaiki kualitas lingkungan.
“Environmental  accounting  is  the  context  of  national  income  accounting  refers  to natural resource accounting, which can entail statistics about a nation’s or region’s consumption,  extent,  quality  and  value  of  natural  resources,  both  renewable  and non-renewable.  Environmental  accounting  in  the  context  of  financial  accounting usually  refers  to  preparation  of  financial  reports  for  external  audiences  using Generally Accepted Accounting Principles. Environmental accounting as an aspect of  management  accounting  serves  business  managers  in  making  capital  investment decisions,  costing  determinations,  process/product  design  decisions,  performance evaluations and a host of other forward-looking business decisions”(U.S. EPA 1995, dalam Ikhsan 2009 ).
Akuntansi  berwawasan  lingkungan  atau  akuntansi  hijau  mencoba memasukkan nilai-nilai kearifan lingkungan dalam pencatatan akuntansi. Pengakuan nilai-nilai  kearifan  lingkungan  dalam  laporan  keuangan  didasarkan  pada  beberapa konsep berikut ini.
Provisi  (Kewajiban  Diestimasi), provission  is  a  liability  of  uncertain  timing or  amount  (sometimes  referred  to  as  an  estimated  liability) (Kieso,  Weygandt, Warfield  2011) , sedangkan  menurut  PSAK  57  (2009),  provisi  merupakan  liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti.
Pendapatan,  yaitu  arus  masuk  bruto  dari  manfaat  ekonomi  yang  timbul  dari aktivitas  normal  perusahaan  apabila  arus  masuk  mengakibatkan  kenaikan  ekuitas yang  tidak  timbul  dari  kontribusi  penanaman  modal  (PSAK  23,  2009).  Dyckman, Dukes  &  Davis  (2004)  menyatakan  bahwa  berdasar  dari  sumber  pendapatan, akuntansi mengenal dua jenis pendapatan. Pertama adalaha pendapatan operasional, yaitu  pendapatan  yang  diperoleh  dari  usaha  pokok  perusahaan,  yaitu  penjualan
Volume XVII No. 2, Agustus 2014
barang  dan/atau  pemberian  jasa  yang  bersifat  rutin,  yang  kedua  adalah  pendapatan non  operasional  yaitu  pendapatan  yang  diperoleh  perusahaan  di  luar  usaha  pokok. Secara  spesifik  PSAK  23  (2009)  mendefinisikan  pendapatan  operasional  pada perusahaan  kehutanan  sebagai  pendapatan  dari  penjualan  hasil  hutan,  baik  berupa olahan kayu, hasil tebangan, maupun hasil hutan lainnya.
Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang  telah  terjadi  atau  yang  mungkin  akan  terjadi  untuk  tujuan  tertentu,  sehingga biaya  dalam  arti  luas  diartikan  sebagai  pengorbanan  sumber  ekonomi  untuk memperoleh  aktiva  (IAI,  2009).  Biaya  adalah  kas  atau  nilai  ekuivalen  kas  yang dikorbankan untuk mendapat barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi (Hansen & Mowen 2006).
Beban,  oleh  Sinamora  (1995)  sebagai  biaya  yang  terpakai  ( expired  cost), sedangkan  dalam  kerangka  dasar  penyusunan  dan  penyajian  laporan  keuangan (PSAK, 2007) beban didefinisikan sebagai penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode  akuntansi  dalam  bentuk  arus  keluar  atau  berkurangnya  aset  atau  terjadinya kewajiban  yang  mengakibatkan  penurunan  ekuitas  yang  tidak  menyangkut pembagian  kepada  penanam  modal.  Sementara  itu  terkait  beban-beban  pada perusahaan  kehutanan,  PSAK  32  (2007)  tentang  akuntansi  kehutanan  menyatakan bahwa: harga pokok produksi kayu tebangan dan hasil hutan lainnya meliputi beban yang  terjadi  dalam  hubungannya  dengan  kegiatan-kegiatan  seperti  perencanaan, penanaman,  pemeliharaan  dan  pembinaan  hutan,  pengendalian  kebakaran  dan pengamanan hutan, pemungutan hasil hutan, pemenuhan kewajiban terhadap negara, pemenuhan  kewajiban  lingkungan  dan  sosial,  serta  pembangunan  sarana  dan prasarana. Pada Hutan Tanaman Industri (HTI), beban umum dan administrasi yang tidak  berkaitan  dengan  kegiatan  penanaman,  pemeliharaan  dan  pembinaan  hutan dibukukan sebagai beban umum dan administrasi.
Aset  tak  berwujud  adalah  aktiva  tak  lancar  ( non  current  asset )  dan  tak berbentuk  yang  memberikan  hak  keekonomian  dan  hukum  kepada  pemiliknya  dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain  (PSAK  19  2010).  Aset  kontijensi  adalah  aset  potensial  yang  timbul  dari peristiwa  masa  lalu  dan  keberadaannya  menjadi  pasti  dengan  terjadi  atau  tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan  yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. (PSAK 57 2009).

## Akuntansi Karbon ( CarbonAccounting)
Akuntansi  karbon  merupakan  akuntansi  yang  memasukkan  aspek-aspek terkait karbon ke dalam laporan keuangan perusahaan. Saat ini terdapat satu standar pengukuran karbon yang diakui oleh The United Nations Framework Convention on Climate Change ( UNFCCC ), yaitu National Carbon Accounting Standards (NCAS) yang  merupakan  standar  nasional  yang  dimiliki  oleh  Australia.  Dalam  akuntansi karbon  terdapat  beberapa  teori  yang  mendasari,  yaitu: carbon  accounting  is  the process  by  which  organizations  account  for  and  report  on  their  greenhouse  gas
Volume XVII No. 2, Agustus 2014
emissions (Prosser 2013). Sehingga dapat diartikan bahwa carbon accounting adalah suatu proses pengukuran dan pelaporan terkait emiten (karbon) yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Exit Price Accounting, Palea (2013) menjelaskan bahwa Exit Price Acounting adalah gabungan konsep dari Chambers (1966,1975), Sterling (1970) dan MacNeal  (1970)  yang  mengukur  aset  dengan  nilai  realisasi  atas  penjualan  aset tersebut  dengan  harga  jual  yang  berlaku  pada  umumnya. Exit  Price  Accounting merupakan salah satu metoda pengukuran yang diungkapkan oleh Edwards dan Bells (1961)  dalam  Zeff  (2010)  yaitu  sistem  yang  menggunakan  harga  jual  pasar  khusus untuk  mengukur  posisi  keuangan  perusahaan  dan  kinerja  keuangan.  Metoda  ini dipilih  karena  PSAK  57  menyatakan  bahwa  provisi  ataupun  aset  kontijensi  harus dapat  diestimasi  secara andal,  oleh karena itu dalam  melakukan estimasi  digunakan harga pasar terbaru atas karbon.
Berdasar  konsep-konsep  di  atas,  penelitian  ini  mencoba  membuat  kerangka teoritis  dalam  penghitungan  besarnya  kemampuan  serap  karbon  atas  kepemilikan pohon,  potensi  serap  karbon  yang  hilang  akibat  penebangan  pohon,  dimana  potensi karbon  yang  hilang  akan  diakui  sebagai  emiten  yang  muncul  akibat  kegiatan operasional  perusahaan  yang  pada  akhirnya  proses offset atas  kepemilikan  potensi serap karbon serta karbon yang dihasilkan (emiten akibat penebangan pohon) diukur, diakui,  dicatat,  disajikan  dan  diungkapkan  dengan  beberapa  alternatif  sebagaimana dimungkinkan dengan berdasar pada PSAK.
Pada penelitian ini perlakuan akuntansi terkait karbon akan dibahas dari sudut pandang  perusahaan  yang  memiliki  kapasitas  penyerapan  karbon  yang  akan melakukan offset pada akhir periode, sehingga terdapat dua kemungkinan pencatatan yaitu,  pada  kondisi  surplus  atau  defisit  potensi  serap  karbon.  Pada  penelitian  ini, harga jual pasar  yang digunakan adalah nilai  tukar carbon terhadap satuan moneter ( USD )  yang  berlaku  dalam Carbon  Trading.  Carbon  Trading atau  sering  diartikan sebagai perdagangan karbon dapat didefinisikan sebagai menjual kemampuan pohon yang  dapat  menyerap  karbondioksida  dalam  rangka  menekan  keberadaan  karbon dioksida itu sendiri  di  atmosfer untuk  mengurangi  pemanasan  global (Razak  2008). Nalar konsep penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 1.
Nalar  konsep  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai  berikut.  Akuntansi konvensional  menekankan  pada  pencatatan  transaksi  atas  kegiatan  operasional perusahaan.  Pada  perkembangannya,  akuntansi  mulai  memasukkan  unsur-unsur lingkungan  ke  dalam  pencatatan  laporan  keuangan.  Terkait  dengan  adanya perdagangan  karbon,  akuntansi  mulai  mencatat  transaksi-transaksi  terkait  karbon sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di masing-masing negara, yang sering disebut carbon accounting.
Gambar 1 Nalar Konsep Penelitian Offset Aktivitas Operasional + Lingkungan Akuntansi Karbon Perdagangan karbon Pengukuran Potensi serap karbon Potensi emiten karbon Akuntansi Lingkungan Surplus Defisit Pendapatan di Luar Usaha dicatat pada posisi (K), dan Piutang Jasa atau Kas pada posisi (D) Beban di Luar Usaha dicatat pada posisi (D), sedangkan Provisi atau Kas dicatat pada posisi (K) Penyajian dan Pengungkapan Laporan. Laba/Rugi: - Pendapatan di Luar Usaha - Beban di Luar Usaha - Beban Amortisasi Laporan
Posisi Keuangan: - Kas, Piutang Jasa - Aset Tak Berwujud - Provisi - Modal Laporan arus kas: - Pengeluaran Kas atas Beban di Luar Usaha - Penerimaan Kas atas Pendapatan di Luar Usaha Jual sisa potensi serap karbon Bayar jasa lingkungan serap karbon Pengakuan dan Pencatatan Surplus atau Defisit?
Volume XVII No. 2, Agustus 2014
Dalam  mengukur  nilai  aspek-aspek  terkait  karbon,  terlebih  dahulu  dihitung nilai surplus atau defisit karbon, dengan melakukan offset antara potensi serap karbon dengan  emiten  karbon  yang  dihasilkan.  Proses offset adalah  proses  saling  hapus (PSAK 55) yang biasa digunakan dalam penghitungan aset derivatif dan tanggungan. Dalam  hal  ini  kewajiban  yang  dimiliki  akan  dikurangi  aset  yang  dimiliki.  Untuk mengakui  dan  mencatat  transaksi-transaksi  terkait  karbon,  digunakan  akun-akun pendapatan  di  luar  usaha,  beban  di  luar  usaha,  aset  tak  berwujud  dan  provisi. Selanjutnya  akun-akun  yang  telah  diakui  akan  disajikan  dalam  laporan  keuangan perusahaan.  Akun  pendapatan  di  luar  usaha  dan  beban  di  luar  usaha  akan  disajikan pada  laporan  Laba/Rugi,  sedangkan  akun  aset  tak  berwujud  dan  provisi  akan disajikan pada laporan posisi keuangan perusahaan.

## METODA PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  studi  kasus  yang  digunakan  untuk membantu  pemahaman  perlakuan  akuntansi  karbon  dalam  sebuah  perusahaan, khususnya  pada  perusahaan  sektor  kehutanan  di  Indonesia.  Objek  penelitian  ini adalah  Laporan  Keuangan  Konsolidasian  PT  Dharma  Satya  Nusantara,  Tbk  Tahun 2013.  Perusahaan  ini  resmi  beroperasi  secara  komersial  sejak  April  1985  dan bergerak di bidang industri perkayuan terpadu, tanaman perkebunan dan agro. Pada tahun 2012, perseroan mengadakan kerjasama guna memperoleh hak guna atas areal lahan seluas 1.770 hektar (Laporan Keuangan Konsolidasian  2013 PT Dharma Satya Nusantara, Tbk).
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  yaitu: data  kandungan  karbon  hutan  jati  (Tim  Perubahan  Iklim  Badan  Litbang  Kehutanan 2010),  data  nilai  tukar  pasar  karbon  pada  program carbon  trading (Siikamäki, Sanchirico  &  Jardinec  2012) , data  nilai  kurs  tengah  Bank  Indonesia (www.bi.go.id per 21 Januari 2014) dan laporan keuangan PT Dharma Satya Nusantara, Tbk tahun 2013  ( http://dsn.co.id). Keuangan  PT  DSN  digunakan  sebagai  dasar  ilustrasi perhitungan rasio jika perusahaan tersebut menerapkan akuntansi karbon.
Langkah-langkah  analisis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  sebagai  berikut, pertama melakukan pengukuran akuntansi karbon dengan dua skenario, yaitu surplus dan defisit; kedua, menganalisis kemungkinan-kemungkinan pengakuan, pencatatan, penyajian  dan  pengungkapan  akuntansi  karbon  dengan  mengacu  pada  PSAK 19,23,32,57.  Setelah  itu  menganalisis  dampak  akuntansi  karbon  terhadap  rasio keuangan perusahaan.

## PEMBAHASAN

## Pengukuran
Pengukuran  akuntansi  karbon  dilakukan  dengan  beberapa  langkah.  Pertama, mengukur  kandungan  karbon  pertegakan  pohon  berdasar  kelompok  usia.  Dalam melakukan  pengukuran  besarnya  aspek-aspek  karbon,  besarnya  kemampuan  pohon yang  dimiliki  perusahaan  dalam  menyerap  karbon  perlu  diketahui.  Kemampuan pohon  dalam  menyerap  karbon  ini  selanjutnya  akan  digunakan  sebagai  dasar  untuk mengakui besarnya kemampuan penyerapan karbon yang hilang saat pohon tersebut ditebang.  Perhitungan  akuntansi  karbon  sebaiknya  disesuaikan  dengan  karakteristik tanaman  yang  dikelola  perusahaan  dengan  mengaitkannya  dengan  data  cadangan karbon  pada  berbagai  tipe  hutan  dan  jenis  tanaman,  yang  dalam  penelitian  ini menggunakan hasil riset Tim Perubahan Iklim Badan Litbang Kehutanan. Pengakuan dan pencatatan aset tak berwujud untuk tanaman yang bertumbuh dari tahun ke tahun dapat disesuaikan perhitungan potensi serap karbonnya sesuai usia tanaman. Dengan asumsi  seluruh  lahan  perusahaan  ditanami  pohon  jati,  data  yang  digunakan  sebagai acuan berdasarkan data cadangan karbon pada berbagai tipe hutan dan jenis tanaman di Indonesia hasil riset Tim Perubahan Iklim Badan Litbang Kehutanan yang tersaji dalam Tabel 1.
Tabel 1

## Kandungan Karbon Hutan Jati (Kg/Ha)
Umur pohon (Tahun) Jumlah pohon/Ha (Batang) Kandungan karbon/Ha (Kg C/Ha) 1 3.818 5.408,50 10 913 41.137,10 20 482 61.533,80 30 324 76.066,30 40 243 87.897,50 50 195 98.631,20 60 164 109.092,50 70 142 119.077,10 80 127 130.160,20
Sumber:  Tim  Perubahan  Iklim  Badan  Litbang  Kehutanan,  Desember  2010, Carbon  Stocks  on Various  Type  of  Forest  and  Vegetation  in  Indonesia, Pusat  Penelitian  dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Bogor.
Kedua, menetapkan asumsi mengenai harga pasar perdagangan emisi. Setelah mengetahui besarnya kemampuan penyerapan karbon yang hilang akibat penebangan pohon  jati,  maka  langkah  berikutnya  adalah  menetapkan  asumsi  harga  pasar perdagangan  emisi.  Langkah  ini  dilakukan  karena  harga  pasar  perdagangan  emisi akan digunakan untuk mengonversi besarnya potensi penyerapan karbon yang hilang ke  dalam  satuan  moneter.  Dalam  penelitian  ini  harga  yang  digunakan  adalah  harga pasar hak emisi pada perdagangan emisi sebesar USD10/ton (Walhi 2007).
Ketiga, menetapkan asumsi kurs yang digunakan. Setelah mendapatkan nilai karbon  yang  telah  dikonversi  dalam  satuan  moneter  pada  langkah  kedua,  maka
Volume XVII No. 2, Agustus 2014
langkah selanjutnya adalah menetapkan asumsi kurs rupiah terhadap USD yang akan digunakan.  Hal  ini  dilakukan,  mengingat  nilai  moneter  yang  didapat  pada  langkah kedua masih dalam satuan moneter USD, karena itu perlu untuk dikonversi ke dalam satuan  moneter  rupiah.  Dalam  menetapkan  asumsi  kurs  rupiah  terhadap  USD,  kurs yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  kurs  tengah  Bank  Indonesia  dengan nominal Rp12.122,00 ( www.bi.go.id, per 21 Januari 2014).
Keempat,  menetapkan  usulan  formula  penghitungan  akuntansi  karbon. Berdasar penjelasan-penjelasan di atas, maka dalam menghitung aspek-aspek terkait karbon, dilakukan penghitungan dengan usulan formula sebagai berikut:
𝑌 = (∑(n𝑥 1 × 𝛼𝑥 1 ) + (𝑛𝑥 𝑖 × 𝛼𝑥 𝑖 )) × 𝑝 × 𝑏 …………………………………..  (1) Keterangan:
Y = Provisi n𝑥 𝑖 = Jumlah pohon kategori usia 𝛼𝑥 𝑖 = Nilai kemampuan serap karbon pohon kategori usia
p
= Harga pasar karbon b = Kurs terkini
Langkah-langkah  yang  telah  dilakukan  di  atas  pada  akhirnya  akan menghasilkan suatu nilai dengan satuan moneter rupiah yang selanjutnya akan diakui dan disajikan dalam laporan keuangan perusahaan.
Agar lebih jelas dalam pengaplikasian langkah-langkah yang telah dijelaskan di  atas,  maka  akan  diilustrasikan  sebuah  studi  kasus  pengukuran  estimasi  potensi serap karbon menggunakan data lahan milik PT Dharma Satya Nusantara, Tbk seluas 1.770 Ha (Lampiran 1), dengan asumsi seluruh lahan ditanami pohon jati dengan dua kategori  usia  rata-rata  umur  tegakan  pohon  10  tahun  seluas  1.000  hektar  dan  770 hektar  dengan  perkiraan  rata-rata  umur  tegakan  pohon  30  tahun.  Pada  pengukuran ini, terdapat dua skenario.
Pada  skenario  pertama  (surplus),  apabila  bulan  ini  perusahaan  sudah mengelola hutan dengan menebang pohon seluas 200 hektar untuk kategori tegakan berusia sepuluh tahun dan 300 hektar untuk kategori tegakan berusia 30 tahun. Maka untuk  dapat  menentukan  besarnya  biaya  lingkungan  akan  digunakan  model penghitungan:  (jumlah  hektar  yang  sudah  dikelola  x  jumlah  cadangan  karbon)  x harga pasar emisi x nilai kurs USD-IDR. Menghitung nilai kepemilikan potensi serap karbon
𝑌 = (∑(n𝑥 1 × 𝛼𝑥 1 ) + (𝑛𝑥 𝑖 × 𝛼𝑥 𝑖 )) × 𝑝 × 𝑏 ………………………………...… (2)
Y= ((1000Ha x 41.137,1 KgC/Ha) + (770Ha x 76.066,3 KgC/Ha)) x 0,01USD x Rp12.122,00 Y = 99.708.151KgC x 0,01USD x Rp12.122,00 Y = Rp12.086.622.060,00 Total nilai kepemilikan potensi serap karbon = Rp12.086.622.060,00
Mengitung nilai emiten karbon yang dihasilkan karena penebangan pohon
𝑌 = (∑(n𝑥 1 × 𝛼𝑥 1 ) + (𝑛𝑥 𝑖 × 𝛼𝑥 𝑖 )) × 𝑝 × 𝑏 …………………………….….….. (3)
Y= ((200Ha x 41.137,1 KgC/Ha) + (300Ha x 76.066,3 KgC/Ha)) x 0,01USD x Rp12.122,00
Y =  31.047.310KgC x 0,01USD x Rp12.122,00 Y =  Rp3.763.554.918,00 Total nilai emiten karbon = Rp3.763.554.918,00
Menghitung offset potensi serap karbon dengan emiten karbon
Surplus  potensi  serap  karbon  =  potensi  serap  karbon  –  emiten  karbon dihasilkan
Surplus potensi serap karbon = Rp12.086.622.060,00 - Rp3.763.554.918,00 Surplus potensi serap karbon = Rp8.325.067.148,00
Pada  skenario  kedua  (defisit),  diasumsikan  perusahaan  telah  melakukan pengelolaan  dengan  menebang  pohon  pada  seluruh  lahan  yang  dimiliki  dan perusahaan telah menghitung emiten karbon yang muncul akibat proses penebangan sebesar Rp2.000.000.000,00. Maka perusahaan akan melakukan penghitungan aspek- aspek karbon sebagai berikut. Menghitung nilai kepemilikan potensi serap karbon
𝑌 = (∑(n𝑥 1 × 𝛼𝑥 1 ) + (𝑛𝑥 𝑖 × 𝛼𝑥 𝑖 )) × 𝑝 × 𝑏 ………………………....………… (4)
Y= ((1000Ha x 41.137,1 KgC/Ha) + (770Ha x 76.066,3 KgC/Ha)) x 0,01USD x Rp12.122,00 Y =  99.708.151KgC x 0,01USD x Rp12.122,00 Y =  Rp12.086.622.060,00 Total nilai kepemilikan potensi serap karbon = Rp12.086.622.060,00
Mengitung nilai emiten karbon yang dihasilkan karena penebangan pohon
𝑌 = (∑(n𝑥 1 × 𝛼𝑥 1 ) + (𝑛𝑥 𝑖 × 𝛼𝑥 𝑖 )) × 𝑝 × 𝑏 …………………………………… (5)
Y= ((1000Ha x 41.137,1 KgC/Ha) + (770Ha x 76.066,3 KgC/Ha)) x 0,01 USD x Rp12.122,00 Y =  99.708.151KgC x 0,01USD x Rp12.122,00 Y =  Rp12.086.622.060,00 Total nilai emiten karbon  = Rp12.086.622.060,00 + Rp2.000.000.000,00 Total nilai emiten karbon  = Rp14.086.622.060,00
Menghitung offset potensi serap karbon dengan emiten karbon
Defisit  potensi  serap  karbon  =  potensi  serap  karbon  –  emiten  karnon dihasilkan Defisit potensi serap karbon = Rp12.086.622.060,00 - Rp14.086.622.060,00 Defisit potensi serap karbon = (Rp2.000.000.000,00)
Metoda  penghitungan  konversi  nilai  karbon  ke  nilai  moneter  yang  diajukan dalam  penelitian  ini  menggunakan  dasar  nilai  pasar  karbon  yang  berlaku  saat pengukuran  dilakukan,  prinsip  ini  terdapat  dalam  metoda  pengukuran Current  Cost Accounting, khususnya  dengan  model  pengukuran Current  Purchase  Exchange. Current Cost Accounting Method adalah konsep akuntansi yang menyatakan pos-pos laporan  keuangan  dinilai  dengan  harga  perolehan  sekarang,  yaitu  dengan  harga perolehan  yang  mempunyai  umur  dan  kapasitas  yang  sama  (Edwards  &  Bell  1961 dalam Zeff 2010). Sedangkan Current Purchase Exchange adalah model pengukuran menggunakan  harga  pertukaran  pembelian  sekarang.  Dengan  menggunakan  metoda
Volume XVII No. 2, Agustus 2014
pengukuran Current Cost Accounting, maka nilai yang dihasilkan akan lebih relevan, karena  selalu  disesuaikan  dengan  harga  pasar  terkini  dari  emisi  karbon.  Sehingga, nilai kewajiban lingkungan yang dihitung besarnya cukup memadai untuk mewakili kewajiban yang terjadi saat itu.

## Pengakuan dan Pencatatan
Potensi  penyerapan  karbon  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  dapat  diakui sebagai aset tak berwujud, sesuai kriteria aset tak berwujud dalam PSAK 19 (2010), lebih spesifik lagi dapat dikategorikan dalam indefinitive intangible asset. Pengakuan ini  didasari  oleh  kriteria definitive  intangible  asset dalam  PSAK  19  (2010),  yang harus  diamortisasi  sesuai  masa  manfaatnya,  diuji  penurunan  nilai  apabila  terdapat indikasi  penurunan  nilai.  Kriteria-kriteria  tersebut  dapat  terpenuhi  oleh  daya  serap pohon atas karbon, dimana daya serap pohon memiliki umur yang sama dengan lama pohon  ditanam  sebelum  mencapai  masa  tebang  dan  nilai  daya  serap  pohon  harus diuji setiap tahun karena ada pohon yang ditebang selama proses produksi.
Perusahaan  dapat  mengakui  kepemilikan  potensi  serap  karbon  sebagai  aset tak berwujud, dengan melakukan pencatatan sebagai berikut:
Aset Tak Berwujud Rp12.086.622.060,00
Modal Rp12.086.622.060,00
Selain itu, perusahaan juga dapat mengakui kepemilikan potensi serap karbon sebagai aset diestimasi. Sebagaimana terdapat pada PSAK 57 (2009), aset diestimasi tidak  dicantumkan  dalam  laporan  keuangan,  maka  perusahaan  tidak  melakukan pencatatan  apapun  pada  laporan  keuangan  perusahaan.  Jika  kemudian  perusahaan melakukan  penebangan  pohon  sehingga  mengakibatkan  potensi  serap  karbon berkurang,  maka  perusahaan  akan  melakukan  penyesuaian  atas  nilai  aset  tak berwujud  sesuai  dengan  besarnya  surplus  atau  defisit  potensi  serap  karbon  yang dimilikinya.
Pada  kasus  penghitungan  skenario  pertama,  di  mana  perusahaan  mengalami surplus potensi serap karbon, perusahaan akan melakukan penyesuaian atas nilai aset tak berwujud sesuai dengan besarnya surplus potensi serap karbon yang dimilikinya sebagai berikut:
Pengurangan Emiten Rp3.763.554.918,00
Aset Tak Berwujud
Rp3.763.554.918,00
Dengan  demikian,  saat  ini  Aset  Tak  Berwujud  perusahaan  senilai Rp8.325.067.148,00. Dalam kondisi surplus potensi serap karbon, perusahaan dapat menjual potensi serap karbon tersebut kepada pihak lain, sehingga perusahaan dapat mengakui pendapatan di luar usaha (PSAK 23, 2010). Perusahaan dapat  melakukan pencatatan sebagai berikut:
Piutang Jasa Lingkungan atau Kas Rp8.325.067.148,00
Pendapatan Jasa Lingkungan (di Luar Usaha)  Rp8.325.067.148,00
Sedangkan  pada  skenario  kedua,  dimana  perusahaan  mengalami  defisit potensi  serap  karbon,  perusahaan  akan  melakukan  penyesuaian  atas  nilai  aset  tak berwujud  sesuai  dengan  besarnya  defisit  potensi  serap  karbon  yang  dimilikinya sebagai berikut:
Pengurangan Emiten Rp14.086.622.060,00
Aset Tak Berwujud
Rp14.086.622.060,00
Dengan  demikian,  saat  ini  Aset  Tak  Berwujud  perusahaan  senilai (Rp2.000.000.000,00),  sehingga  dapat  dikatakan  perusahaan  sudah  tidak  memiliki Aset  Tak  Berwujud  lagi.  Dalam  kondisi  defisit  potensi  serap  karbon,  perusahaan harus  membayar  biaya  jasa  lingkungan.  Perusahaan  dapat  mengakui  beban  diluar usaha  (PSAK  23  2010)  atau  beban  lingkungan  dan  sosial  (PSAK  32  2007)  atas pembayaran jasa lingkungan tersebut dan dicatat pada sisi debit, sedangkan pada sisi kredit  perusahaan  dapat  mengakui  kewajiban  diestimasi  apabila  pada  awal  periode perusahaan sudah melakukan estimasi defisit potensi serap karbon, atau kas apabila penghitungan dilakukan pada awal periode dan kekurangan dibayar tunai.
Akuntansi  mengenal  dua  macam  kewajiban,  yaitu  kewajiban  lancar  dan kewajiban  tidak  lancar.  Di  dalam  masing-masing  kewajiban  lancar  dan  kewajiban tidak  lancar,  apabila  dibagi  berdasarkan  kepastian  keterjadian  maka  dapat  dibagi menjadi kewajiban pasti dan kewajiban tidak pasti. Kewajiban tidak pasti terdiri dari provisi  dan kontijensi.  Aspek-aspek terkait karbon  yang dihitung sebelumnya, tidak dikategorikan sebagai kewajiban pasti karena kewajiban pasti biasanya berhubungan dengan  kewajiban  kepada  pihak  perbankan,  vendor,  ataupun  pihak  lain  yang berhubungan  langsung  dengan  operasional  perusahaan  di  mana  nilai  serta  waktu jatuh  tempo  pembayaran  kewajiban  tersebut  sudah  jelas.  Sedangkan  kewajiban karbon  yang  diestimasi,  waktu  jatuh  tempo  pembayaran  belum  jelas,  meskipun besarnya  nilai  yang  menjadi  kewajiban  perusahaan  sudah  dapat  diestimasi.  Oleh karena itu, pencatatan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut:
Biaya Jasa Lingkungan (Di Luar Usaha) Rp2.000.000.000,00
Provisi (Kewajiban Diestimasi) atau Kas  Rp2.000.000.000,00
Pada  dasarnya  akuntansi  membagi  kewajiban  tidak  pasti  menjadi  dua.  Yang pertama  adalah  provisi. Provission  is  a  liability  of  uncertain  timing  or  amount (sometimes referred to as an estimated liability) (Kieso, Weygandt, Warfield 2011) , menurut  PSAK  57,  provisi  merupakan  liabilitas  yang  waktu  dan  jumlahnya  belum pasti.  Kedua  adalah  Kewajiban  Kontijensi.  Menurut  PSAK  57  Revisi  2009: kewajiban  potensial  yang  timbul  dari  masa  lalu  dan  keberadaannya  menjadi  pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang
Volume XVII No. 2, Agustus 2014
tidak  sepenuhnya  berada  dalam  kendali  entitas,  atau  kewajiban  kini  yang  timbul sebagai  akibat  peristiwa  masa  lalu,  tetapi  tidak  diakui  karena:  tidak  terdapat kemungkinan  entitas  mengeluarkan  sumber  daya  yang  mengandung  manfaat ekonomi  untuk  menyelesaikan  kewajibannya  atau  jumlah  kewajiban  tersebut  tidak dapat diukur secara andal.
Berdasar  kriteria-kriteria  yang  ada  di  atas,  maka  aspek-aspek  karbon  lebih tepat  diakui  sebagai  provisi  karena  waktu  keterjadian  atau  waktu  jatuh  tempo pembayaran belum pasti, meskipun jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Sedangkan  untuk  mengkategorikan  kewajiban  ini  termasuk  kewajiban  lancar  atau kewajiban  tidak  lancar,  lebih  tepat  untuk  diakui  sebagai  kewajiban  lancar.  Karena kewajiban  ini  dihitung  per  tahun,  yang  nantinya  pada  akhir  periode  akan  di- offset dengan kepemilikan perusahaan atas potensi serap karbon.
Potensi serap karbon akan ada selama tanaman belum ditebang. Oleh karena itu, penurunan nilai atas aset tak berwujud terjadi apabila terdapat indikasi penurunan kemampuan  serap  karbon  akibat  penebangan  pohon  maupun  kerusakan  hutan lainnya.  Daya  serap  pohon  atas  karbon  memiliki  umur  yang  sama  dengan  lama pohon ditanam sebelum mencapai masa tebang.  Oleh karena itu, dalam perhitungan amortisasi, dapat menggunakan masa manfaat dengan asumsi lamanya pohon akan di tanam.  Karena kemampuan serap karbon berbeda-beda sesuai  jenis dan usia pohon, maka cost  driver dalam  perhitungan  beban  amortisasi  dapat  menggunakan  jumlah pohon yang ditebang dengan memperhatikan jenis dan usia pohon.

## Penyajian
Dalam  laporan  posisi  keuangan,  aset  akan  disajikan  pada  sisi  debit  dan kewajiban akan muncul pada posisi kredit. Sesuai PSAK 57 (2009), pengakuan atas aset  kontijensi  tidak disajikan pada laporan keuangan, sedangkan aset  tak berwujud akan dicatat pada posisi  debit laporan posisi keuangan. Penyajian aset pada laporan posisi  keuangan  akan  dibedakan  menjadi  aset  lancar  dan  tidak  lancar.  Aset  tak berwujud  akan  disajikan  dalam  aset  tidak  lancar,  penyajian  atas  aset  tak  berwujud yang  diakui  perusahaan,  diatur  oleh  PSAK  19  (2010).  Aset  tak  berwujud  ini selanjutnya akan diamortisasi, hingga habis masa manfaatnya.
Penyajian  kewajiban  akan  dibedakan  dengan  kriteria  jangka  waktu  jatuh tempo  menjadi  kewajiban  lancar  dan  kewajiban  tidak  lancar.  Apabila  melihat kepastian keterjadian, sebagaimana diatur oleh PSAK 57 (2009) maka ada perbedaan penyajian  dalam  laporan  keuangan.  Kewajiban  yang  besar  kemungkinan keterjadiannya  diatas  50  persen  atau  biasa  kita  sebut  dengan  istilah  provisi,  harus disajikan  dalam  neraca  seperti  kewajiban  pada  umumnya.  Sedangkan  untuk kewajiban  yang  kemungkinan  keterjadiannya  rendah  dan  nilainya  sulit  diestimasi dengan  andal  yang  sering  kita  kenal  sebagai  kewajiban  kontijensi  dalam penyajiannya  tidak  perlu  ditampilkan  dalam  neraca,  cukup  hanya  diberikan  catatan kaki dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
Volume XVII No. 2, Agustus 2014
Aspek-aspek  terkait  karbon  yang  selanjutnya  diakui  sebagai  kewajiban provisi  jangka  pendek,  akan  disajikan  dalam  akun  kewajiban  lancar.  Kewajiban provinsi ini harus dicatat dan dilaporkan penuh sebesar nilai jatuh tempo yang telah diestimasi  (PSAK  57  2009)  dan  karena  jangka  waktu  jatuh  tempo  yang  tergolong singkat (kurang dari 12 bulan) maka perbedaan nilai estimasi sekarang dan nilai jatuh temponya biasanya tidak akan terlalu besar.
Akun kewajiban lancar biasanya disajikan sebagai klasifikasi pertama dalam kelompok  kewajiban  dan  ekuitas  pemegang  saham  di  neraca  (sisi  kredit  dalam neraca).  Dalam  penyajiannya,  akun-akun  kewajiban  lancar  dapat  disajikan  urut menurut waktu jatuh temponya, nomor akunnya, atau besar nilai kewajiban tersebut.

## Pengungkapan
PSAK  mengatur  pengungkapan  kewajiban  diestimasi  dan  aset  diestimasi serta asset tak  berwujud  sebagai  berikut.  Pertama  adalah  kewajiban  diestimasi  dan aset  diestimasi.  PSAK  57  (2009)  mewajibkan  untuk  setiap  jenis  kewajiban diestimasi, termasuk provisi, entitas harus mengungkapkan: “Nilai tercatat pada awal dan  akhir  periode,  kewajiban  diestimasi  tambahan  yang  dibuat  dalam  periode bersangkutan,  termasuk  peningkatan  jumlah  pada  kewajiban  diestimasi  yang  ada, jumlah  yang  digunakan,  yaitu  jumlah  yang  terjadi  dan  dibebankan  pada  kewajiban diestimasi  selama  periode  bersangkutan,  jumlah  yang  belum  digunakan  atau dibatalkan  selama  periode  yang  bersangkutan,  peningkatan,  selama  periode  yang bersangkutan, dalam nilai kini yang timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan tingkat diskonto tidak diharuskan. Selain hal-hal di atas, perusahaan harus  mengungkapkan  pula:  uraian  singkat  mengenai  karakteristik  kewajiban  dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi, indikasi mengenai ketidakpastian saat atau  jumlah  arus  keluar  tersebut  jika  diperlukan  dalam  rangka  menyediakan informasi  yang  memadai,  perusahaan  harus  mengungkapkan  asumsi  utama  yang mendasari prakiraan peristiwa masa depan sebagaimana diatur dalam paragraf 50 dan jumlah  estimasi  penggantian  yang  akan  diterima  dengan  menyebutkan  jumlah  aset yang  telah  diakui  untuk  estimasi  penggantian  tersebut.”  Sedangkan  untuk  aset diestimasi, PSAK 57 tidak mengatur mengenai pengungkapannya.
Kedua  adalah  aset  tak  berwujud,  PSAK  19  (2010)  mengharuskan  entitas mengungkapkan  hal-hal  berikut  untuk  setiap  kelas  aset  tak  berwujud,  dipisahkan antara  aset  tak  berwujud  yang  dihasilkan  secara  internal  dan  aset  tak  berwujud lainnya.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  alternatif-alternatif  pengakuan,  pencatatan, penyajian dan pengungkapan transaksi terkait karbon beserta dasar acuannya secara singkat disajikan dalam Tabel 2.
Volume XVII No. 2, Agustus 2014
Tabel 2 Perlakuan Pengukuran, Pengakuan, Pencatatan, Penyajian dan PengungkapanTransaksi Karbon Perlakuan Acuan Pengukuran Menggunakan formula: 𝑌 = (∑(n𝑥 1 × 𝛼𝑥 1 ) + (𝑛𝑥 𝑖 × 𝛼𝑥 𝑖 )) × 𝑝 × 𝑏 Keterangan: Y  = Biaya Karbon yang diestimasi nx = Jumlah tegakan pohon pada kategori usia x ax = Nilai daya serap karbon tegakan pohon pada kategori usia x p = harga pasar karbon (dalam USD) b = nilai kurs USD terhadap IDR -Metoda Exit  Price  Accounting (Edwards  &  Bells  1961  dalam  Zeff
2010) -Kandungan Karbon Hutan Jati (Tim Perubahan  Iklim  Badan  Litbang Kehutanan  2010) -Nilai  tukar  pasar  karbon  pada program carbon trading (Siikamäki, Sanchirico & Jardinec 2012)
-Nilai  kurs  USD  terhadap  IDR ( www.BI.go.id) Pengakuan Aset Tak Berwujud Provisi, Aset Kontijensi Pendapatan Biaya dan Beban PSAK 19 PSAK 57 PSAK 23 PSAK 32
Pencatatan:
Estimasi  potensi
serap karbon Pendapatan  atas surplus  potensi serap karbon
Estimasi  potensi penghasil emiten karbon
Beban atas defisit potensi serap karbon
-Dapat  diakui  dan  dicatat  sebagai  aset  tak berwujud atau aset kontijensi
-Dapat diakui dan dicatat sebagai pendapatan non
operasional
-Dapat  diakui  dan  dicatat  sebagai  provisi  atau kewajiban diestimasi
-Dapat  diakui  dan  dicatat  sebagai  beban  non operasional PSAK 19, PSAK 57 PSAK 23 PSAK 57 PSAK 32 Penyajian dan Pengungkapan Provisi,  disajikan  pada  sisi  kredit  laporan  posisi keuangan Aset  kontijensi,  tidak  disajikan  dalam  laporan keuangan Aset  tak  berwujud,  disajikan  pada  posisi  debit laporan posisi keuangan perusahaan Pendapatan,  disajikan  sebagai  pendapatan  non operasional  pada  penghitungan  laba  rugi  bersih tahun berjalan Beban,  disajikan  sebagai  beban  non  operasional pada  penghitungan  laba  rugi  bersih  tahun berjalan PSAK 57
PSAK 57 PSAK 19 PSAK 23 PSAK 32

## Dampak terhadap Rasio Keuangan
Dengan  adanya  perlakuan  akuntansi  terkait  karbon  tersebut  tentunya  akan berdampak  terhadap  performa  laporan  keuangan  serta  rasio  keuangan  perusahaan. Laporan  posisi  keuangan  mencerminkan  persamaan  akuntansi:  aset  =  liabilitas  + ekuitas,  di  mana  jumlah  pada  sisi  aset  (debit),  harus  sama  dengan  jumlah  pada  sisi liabilitas  +  ekuitas  (kredit).  Sehingga  apabila  dalam  laporan  posisi  keuangan  ada
Volume XVII No. 2, Agustus 2014
tambahan komponen provisi pada sisi kredit (liabilitas), maka akan terjadi perubahan nilai  atas  ekuitas  pada  sisi  kredit  karena  jumlah  liabilitas  ditambah  ekuitas  harus seimbang  dengan  jumlah  aset.  Penurunan  ekuitas  sendiri  terjadi  karena  akuntansi menganut matching  principle dimana  beban  akan  diakui  pada  saat  produk  secara aktual  memberikan  kontribusi  terhadap  pendapatan.  Sehingga  beban  karbon  akan dimasukkan  ke  dalam  komponen  penyusun  laporan  laba/rugi.  Tambahan  beban  ini, tentunya  akan  berdampak  terhadap  penurunan  laba  perusahaan,  yang  mana  laba  ini nanti akan mempengaruhi besarnya nilai ekuitas akhir  yang tercantum pada laporan posisi  keuangan  perusahaan.  Karena  laba  yang  dihasilkan  turun,  maka  nilai  ekuitas akan turun.
Adanya  tambahan  akun  provisi  lancar,  mengakibatkan  nilai  liabilitas  lancar meningkat  sehingga  berdampak  pada  turunnya  nilai  rasio  likuiditas.  Hal  ini dikarenakan  dalam  menghitung current  ratio,  quick  ratio maupun cash  ratio, besar nilai  liabilitas  lancar  akan  digunakan  sebagai  pembagi  sehingga  apabila  nilai pembagi meningkat, maka nilai rasio akan turun.
Selain  berdampak  terhadap  rasio  likuiditas,  perubahan  nilai  liabilitas  pada laporan posisi keuangan juga akan berdampak terhadap nilai rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas  dapat  dihitung  dengan  membagi  total  liabilitas  dengan  total  aset, sehingga apabila terjadi peningkatan nilai total liabilitas yang tertera pada sisi kredit laporan posisi keuangan, maka hasil penghitungan rasio solvabilitas akan meningkat. Namun  di  sisi  lain,  karena  aset  tak  berwujud  meningkat  maka  apabila  jumlah penghitungan aset lebih besar dari biaya emiten karbon maka ratio solvabilitas akan turun.
Selain  dua  rasio  yang  sudah  dibahas  di  atas,  kita  juga  mengenal  rasio rentabilitas. Rasio ini dihitung dengan membagi  laba perusahaan dengan  penjualan. Pembebanan  biaya  lingkungan  dalam  laporan  laba/rugi  perusahaan  akan menghasilkan  laba  yang  lebih  kecil,  sehingga  rasio  rentabilitas  mengalami penurunan.
Hasil analisis akuntansi  karbon beserta pembuktian penghitungan rasio-rasio keuangan secara singkat dapat dilihat pada Tabel 3.
Volume XVII No. 2, Agustus 2014
Tabel 3 Analisa Dampak Akuntansi Karbon terhadap Rasio Keuangan Rasio Rumus (Widayanti et al ., 2009) Dampak Penjelasan Likuiditas: Current ratio Rasio awal
Rasio akhir Quick ratio Rasio awal Rasio akhir Cash ratio Rasio awal Rasio akhir 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
1.519.650 1.724.960 = 0,88 1.519.650 1.724.960 + 2.000 = 0,87
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 − 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛
𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
1.519.650 − 622.262 1.724.960 = 0,52 1.519.650 − 622.262 1.724.960 + 2.000 = 0,51
𝐾𝑎𝑠 + 𝐸𝑓𝑒𝑘 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 337.623 1.724.960
= 0,1957 337.623 1.724.960 + 2.000 = 0,1955 Rasio likuiditas akan turun Karena provisi termasuk liabilitas lancar (jatuh tempo kurang dari 12 bulan), maka pembagi meningkat sehingga hasil penghitungan akan turun. Solvabilitas: Debt ratio Rasio awal Rasio akhir (tanpa memperhitungk an aset tak berwujud) Rasio akhir (dengan memperhitungk
an aset tak berwujud)
Debt  to  equity ratio Rasio awal
Rasio akhir
3.735.033 5.141.003 = 0,7265
3.735.033 + 2.000
5.141.003
= 0,7269
3.735.033 + 2.000
5.141.003 + 12.086.622
= 0,725
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑥 100% 3.735.033
1.405.970 𝑥100% = 265,6% 3.735.033 + 2.000 1.405.970 𝑥100% = 265,79% Rasio solvabilitas dapat naik atau turun Karena provisi termasuk liabilitas lancar (jatuh tempo kurang dari 12 bulan), maka total liabilitas meningkat sehingga hasil penghitungan akan naik. Namun, karena aset tak berwujud meningkat maka apabila jumlah penghitungan aset lebih besar dari biaya emiten karbon maka ratio solvabilitas akan turun. Total Liabilitas Total Aset
Tabel 3 (Lanjutan)

## Analisa Dampak Akuntansi Karbon terhadap Rasio Keuangan
Rasio Rumus (Widayanti et al ., 2009) Dampak Penjelasan Rentabilitas: Profit margin Rasio awal Rasio akhir
738.176 2.564.592 = 0,2878
738.176 − 2.000 2.564.592
= 0,287
Rasio rentabilitas akan turun Karena terdapat pengakuan beban di luar usaha pada periode berjalan maka saldo laba pada laporan laba rugi mengalami penurunan, sehingga nilai laba kotor turun dan nilai rasio rentabilitas juga turun.

## SIMPULAN DAN IMPLIKASI
Penerapan  akuntansi  karbon  dapat  dilakukan  dengan  mengestimasi  besar kewajiban  yang  menjadi  tanggung  jawab  perusahaan  atas  kerusakan  lingkungan akibat  kegiatan  operasional  perusahaan,  khususnya  karbon.  Estimasi  kewajiban  ini dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  metoda exit  price  accounting, sehingga  nilai kewajiban  yang  menjadi  tanggung  jawab  perusahaan  akan  terus  mengikuti perkembangan nilai karbon yang ada di pasar.
Pengakuan kepemilikan potensi serap karbon dapat  diakui sebagai akun aset tak  berwujud  atau  aset  kontijensi,  yang  pencatatan  dan  pengungkapannya  masing- masing  diatur  dalam  PSAK  19  (2010)  dan  PSAK  57  (2009).  Pengakuan  terkait pembayaran  biaya  jasa  lingkungan  dapat  diakui  sebagai  beban  di  luar  usaha,  atau beban  lingkungan  dan  sosial,  yang  pencatatan  dan  pengungkapannya  diatur  dalam PSAK  23  (2010)  dan  PSAK  32  (2007).  Pengakuan  pendapatan  atas  surplus  potensi serap  karbon  dapat  diakui  sebagai  pendapatan  di  luar  usaha,  yang  pencatatan  dan pengungkapannya  diatur  dalam  PSAK  23  (2010)  atau  PSAK  32  (2007). Sedangkan untuk perusahaan yang melakukan estimasi biaya jasa lingkungan sejak awal periode dapat mengakui sebagai provisi, yang pencatatan dan pengungkapannya diatur dalam PSAK  57  (2009).  Pengakuan  akun-akun  tersebut  pada  akhirnya  akan  berdampak pada  kinerja  laporan  keuangan  yang  tercermin  pada  rasio-rasio  keuangan,  seperti rasio  solvabilitas,  likuiditas  dan  rentabilitas.  Pada  penelitian  ini  rasio  likuiditas  dan rentabilitas  perusahaan  mengalami  penurunan,  sedangkan  rasio  solvabilitas  dapat mengalami peningkatan atau penurunan.
Sebagai  implikasi  dari  pengakuan  aspek-aspek  karbon  tersebut  maka perusahaan dapat mengakui kewajiban tersebut sebagai provisi, beban di luar usaha, pendapatan di luar usaha, aset tak berwujud, ataupun aset kontijensi. Pengakuan ini berdasar pada PSAK 19, 23, 32, 57. Pengakuan-pengakuan atas aset kontijensi, aset tak  berwujud  dan  provisi  mendukung  hasil  penelitian  KPMG  (2008)  yang menyatakan  kemungkinan  pencatatan  sebagai  akun-akun  tersebut  berdasarkan  IAS 37 dan 38.
Laba Kotor Penjualan
Volume XVII No. 2, Agustus 2014

## KETERBATASAN PENELITIAN DAN PENELITIAN MENDATANG
Penelitian  ini  terbatas  pada  perlakuan  akuntansi  karbon  pada  perusahaan  di bidang  kehutanan.  Selain  itu,  hasil  penelitian  ini  masih  sebatas  pada  pemahaman bagaimana  mengestimasi  biaya  karbon  serta  bagaimana  pengakuan  dan  dampaknya terhadap  rasio  keuangan  apabila  perusahaan  hendak  menerapkan  pencadangan  dana perbaikan lingkungan akibat karbon. Penelitian ini belum menghitung besar potensi beban  karbon  lain  secara  keseluruhan  dan  kemungkinan-kemungkinan  kecurangan (fraud) yang dapat terjadi apabila kebijakan akuntansi karbon diterapkan.
Besarnya  kerugian/beban  potensial  yang  ditanggung  oleh  perusahaan sebenarnya  dapat  menjadi  penanding  penghitungan  biaya  karbon  dalam  penelitian ini,  yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  manajemen  untuk menentukan kebijakan mana yang sebaiknya diambil, apakah hendak mencadangkan provisi atau tidak. Apabila keduanya dapat diestimasi dengan baik, maka manajemen dapat  mengetahui  kemungkinan  arus  kas  keluar  di  masa  mendatang  dan membandingkannya  dengan  arus  kas  keluar  pada  provisi.  Oleh  karena  itu,  hasil penelitian ini belum dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusan tersebut, namun sekadar memberikan gambaran tentang cara mengestimasi perhitungan dalam akuntansi karbon.
Oleh karena itu, penelitian mendatang dapat menggunakan objek perusahaan kehutanan  dan  non  kehutanan,  menghitung  besar  potensi  beban  karbon  lain  secara keseluruhan, menentukan alternatif metoda amortisasi yang tepat atas pengakuan aset tak berwujud dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan kecurangan (fraud) yang dapat terjadi apabila kebijakan akuntansi karbon diterapkan di Indonesia.
Lampiran 1 Catatan Atas Laporan Keuangan PT Dharma Satya Nusantara TBK (http://dsn.co.id/uploads )
Volume XVII No. 2, Agustus 2014
Lampiran 2
Laporan Laba/Rugi PT Dharma Satya Nusantara (http://dsn.co.id/uploads)

## Lampiran 3
Laporan Posisi Keuangan PT Dharma Satya Nusantara (http://dsn.co.id/uploads)
Volume XVII No. 2, Agustus 2014

## DAFTAR PUSTAKA
Dyckman, T. R., R. E. Dukes, dan C. J. Davis. 2004. Intermediate Accounting. New York: The Mc Graw Hill Companies Inc. Available at http://ebookily.net.
Hansen,  D.  R.,  dan  M.  M.  Mowen.  2006. Managerial  Accounting. Ohio: International Thompson Publishing Co. Available at http://books.google.co.id.
Hariyani,  R.,  dan  Martini.  2012.  Implementasi carbon  accounting di  indonesia  dan kendala,  permasalahan,  solusi  (PT  Indocement,  Tbk).  Fakultas  Ekonomi, Universitas Budi Luhur Jakarta. Available at http://portal.kopertis3.or.id.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. PSAK 2007. Jakarta: Salemba Empat.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. PSAK No.19 Revisi 2010. DSAK Jakarta: Salemba Empat.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. PSAK No.23 Revisi 2010. DSAK Jakarta: Salemba Empat.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. PSAK No.32 Revisi 2010. DSAK Jakarta: Salemba Empat.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. PSAK No.57 Revisi 2009. DSAK Jakarta: Salemba Empat.
Ikhsan, A. 2008. Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya . Jakarta: Graha Ilmu.
Ikhsan, A. 2009. Akuntansi Manajemen Lingkungan . Jakarta: Graha Ilmu.
Kementerian  Kehutanan.  2012.  Buku  Statistik  Kehutanan  Indonesia  Kementerian
Kehutanan 2011. Available at http://wwf.indonesia.go.id.
Kieso,  D.  E.,  J.  J.  Weygandt,  dan  T.  D.  Warfield.  2011. Intermediate  Accounting: IFRS  Edition .  United  States:  John  Wiley  &  Sons,  Inc.  Available  at http://www.google.co.id/books.
KPMG.  2008.  Accounting  for  carbon,  the  impact  of  carbon  trading  on  finanial statements. United Kingdom, KPMG. Available at http://www.kpmg.no.
Palea, V. 2013. Fair value accounting and it’s usefulness to financial statement users.
Department  of  Economics  and  Statistics  COGNETTI  DE  MARTIIS  Italy.
Available at http://www.unito.it.
Prosser,  A.  2013.  Carbon  accounting  and  reporting  the  disclosure  and  reporting  of carbon  emissions  in  a  growing  trend  for  both  investors  and  customers . UK,
Verco. Available at http://www.vercoglobal.com.
Razak,  A.  2008.  Kajian  yuridis carbon  trade dalam  penyelesaian  efek  rumah  kaca. Program Studi Manajemen Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, UGM Yogyakarta. Available at http://heterometrus.files.wordpress.com.
Volume XVII No. 2, Agustus 2014
Siikamäki, J., J. N. Sanchirico, dan S. L. Jardinec. 2012. Global economic potential for  reducing  carbon  dioxide  emissions  from  mangrove  loss.  Proceedings  of the National Academy of Sciences 109:  14369–14374.
Sinamora, H. 1995 . Akuntansi Manajemen . Jakarta: Salemba Empat.
Tim  Perubahan  Iklim  Badan  Litbang  Kehutanan.  2010. Carbon  stocks  on  various type  of  forest  and  vegetation  in  indonesia. Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  Perubahan  Iklim  dan  Kebijakan,  Bogor.  Available  at http://www.forda_mof.org.
UNFCCC . 2012. Kyoto protocol. Available at http://UNFCCC.int/kyoto_protocol.
UNFCCC .  2007.  The  kyoto  protocol  mechanism  international  emissions  trading clean  development  menchanism  joint  implementation.  UNFCCC  Germany. Available at http://UNFCCC.int/resource/docs/publications/mechanisms.
Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). 2007. Perdagangan karbon, bali. Available at http://walhibali.blogspot.com.
Widayanti, R. 2009. Manajemen Keuangan . Fakultas Ekonomi UKSW Salatiga.
Zeff,  S.  A.  2010. Insights  from  Accounting  History. New  York:  Sage  Publication. Available at http://books.google.co.id/book.