## SINKRONISASI PENGATURAN DIVERSI DALAM MEMENUHI HAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

## Resti Pangesti
E-mail : restipangesty@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Subekti E-mail : subektifhuns@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This research was written to examine the suitability of the diversion arrangements in Article  7  Paragraph (2)  of  Law  Number  11,  year  2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System with other laws and regulations in Indonesia. The method used in this research is the normative method which is prescriptive and applied, and uses the statue approach or statutory approach. The results of research conducted by synchronizing both vertically and horizontally according to the hierarchy of laws and regulations in Indonesia, show that the regulations regarding the diversion requirements stipulated in the SPPA are not in sync with other Indonesian laws and regulations because they violate the principle of non- discrimination and do not promote the best interests of Children, so that there is no real restorative justice. Based on this, it is necessary to re - examine the regulation of diversion requirements and be of concern to law enforcement officials and legislators to make a regulation that prioritizes the best interests of children in the juvenile criminal justice system.
Keywords: synchronization, diversion, non-discrimination, restorative justice.

## Abstrak
Penelitian ini ditulis untuk mengkaji kesesuaian pengaturan diversi pada Pasal 7 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan peraturan perundang- undangan di Indonesia lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, serta menggunakan pendekatan penelitian statue approach atau pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang dilakukan dengan mensinkronisasikan baik secara vertikal maupun horizontal menurut hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai syarat diversi yang diatur dalam UU SPPA tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya karena melanggar prinsip nondiskriminasi dan tidak mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga kurang mewujudkan adanya keadilan restoratif. Berdasarkan hal tersebut, perlunya dikaji kembali mengenai pengaturan syarat diversi dan menjadi perhatian oleh para aparat penegak hukum dan pembuat peraturan perundang- undangan untuk membuat suatu peraturan yang mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak dalam sistem peradilan pidana anak.
Kata kunci: sinkronisasi, diversi, nondiskriminasi, keadilan restoratif.

## A.    Pendahuluan
Perkembangan teknologi yang semakin canggih  seperti sekarang ini, peran orang tua, keluarga maupun masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap anak harus lebih diperketat, karena apabila terjadi kurangnya pengawasan terhadap anak, anak akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan maupun   norma hukum. Perilaku- perilaku yang tidak sesuai dengan norma  inilah  yang pada  akhirnya anak  akan  melakukan  tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sering dianggap  sebagai  kenakalan remaja atau J uvenile delinquency .
Menurut Anthony M. Platt, delinquency adalah perbuatan anak yang meliputi (1) perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa, (2) perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat, (3) perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan tidak senonoh, tumbuh di jalanan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan (Marlina, 2012: 38). Delinquency yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan suatu perbuatan tindak  pidana, membuat anak harus menyelesaikan perkara tersebut karena merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur penal dan non-penal. Namun, untuk menyelesaikan suatu perkara anak harus dilakukan dengan jalur non-penal terlebih dahulu yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dilakukan dengan cara diversi.
Diversi sebagai salah satu bentuk dari restorative justice yang merupakan bentuk penyelesaian perkara tindak pidana Anak yang lebih menekankan pada kepentingan terbaik bagi Anak. Pen- dekatan diversi dalam restorative justice yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terobosan baru yang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana Konvensional (Darmini, 2019:54). Diversi pada kenyataanya belum bisa menyelesaikan masalah secara tuntas agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui jalur non-penal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mulai berlaku pada tahun 2014, mengatur persyaratan mengenai dapat dilakukannya diversi apabila ancaman pidana yang dilakukan di bawah 7 (tujuh) tahun. Hal ini menjadi hambatan untuk mewujudkan tujuan dari diversi yang tercantum dalam UU SPPA yaitu untuk menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi..
Pengaturan mengenai diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA belum memenuhi hak-hak yang dapat diperoleh anak dan bertentangan dengan amanat konstitusi serta undang-undang lain yang mengatur mengenai hak-hak anak karena termasuk ke dalam bentuk diskriminasi, sehingga pengaturan tersebut tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak. Oleh karena itu, perlunya untuk dikaji kembali terkait aturan diversi dengan menggunakan taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal yang bertujuan agar substansi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan saling melengkapi, saling terkait dan tidak tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain.

## B.   Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyusun rumusan masalah yang akan dikaji  lebih rinci dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah pengaturan diversi dalam UU SPPA telah memenuhi hak asasi anak dan sinkron secara vertikal maupun horizontal terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## C.   Metode Penelitian
Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal yang bersifat preskriptif dan terapan, menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan perundang-undangan ( statute approach ). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pe- ngumpulan dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan teknik  analisis bahan hukum dengan cara logika deduktif silogisme.

## D.   Hasil Penelitian Dan Pembahasan
1.   Pengaturan Diversi Pada Pasal 7 Ayat  (2)  UU  SPPA  Tidak Sinkron  Dengan  Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selain sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, juga mengatur mengenai hak asasi anak yaitu yang terdapat pada Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi:
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur mengenai syarat-syarat  diversi yaitu apabila diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat diversi tersebut bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945, hal ini disebabkan karena melanggar prinsip nondiskriminasi. Prinsip nondiskriminasi yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yaitu tidak membeda- bedakan perlakuan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Seorang anak pelaku tindak pidana yang  merupakan generasi penerus bangsa masih dalam usia  yang rentan sehingga perlu diperhatikan kondisi psikis dari si anak tersebut, sehingga  syarat  diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA seharusnya tidak memberikan adanya diskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Pembatasan diskriminasi mengenai ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun ini menimbulkan suatu pembedaan terhadap anak pelaku tindak pidana, dimana dengan  adanya  pembedaan tersebut dapat menyebabkan Anak melakukan proses penyelesaian perkara melalui pengadilan. Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan tersebut akan memberikan stigma negatif terhadap Anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi mental dan kejiwaan si anak. Mestinya untuk dapat melakukan penyelesaian perkara melalui diversi tidak dibedakan menurut tindak pidananya saja, dimana dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA tersebut yang dapat melakukan diversi adalah hanya anak yang melakukan tindak pidana ringan, seharusnya  dalam kategori apapun seorang anak pelaku tindak pidana berhak mendapatkan proses penyelesaian perkara melalui diversi.
Penyelesaian perkara anak melalui diversi merupakan salah satu hak yang diperoleh anak yang tidak perlu adanya pembatasan yang menimbulkan suatu pembedaan atau diskriminasi terhadap anak pelaku  tindak pidana. Penyelesaian perkara hendaknya mengutamakan kondisi psikologis dari anak pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses penyelesaian perkara di- harapkan anak tidak mengalami trauma terhadap proses peradilan.
Pengaturan diversi ini selain melanggar Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 tentang prinsip nondiskriminasi, syarat diversi ini ternyata juga tidak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, dimana seharusnya segala hal yang diambil dalam membuat keputusan untuk Anak harus mementingkan kepentingan terbaik bagi Anak. Adanya batasan terhadap syarat diversi dapat mengakibatkan anak pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun atau lebih harus menyelesaikan perkara  melalui  pengadilan, dimana sanksi penjara mungkin diberikan kepada Anak. Pemberian sanksi kepada anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan kondisi psikis anak tersebut. Anak yang mendapatkan sanksi pidana penjara akan sangat rentang mengalami kondisi kecemasan, ketakutan, perasaan ter- tekan dan gangguan psikologis lainnya yang dapat menyerang mental anak. Stigamatisasi dari masyarakat terhadap Anak sebagai anak berhadapan hukum (ABH), akan menambah buruk terhadap kondisi psikologis anak, maka dari itu pentingnya untuk melakukan menyelesaikan perkara dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Pelaksanaan diversi
dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari stigma negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana (Darmini, 2019:57).
Ketidaksesuaian peraturan diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dengan Pasal 28B Ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak anak ini melanggar asas peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu asas Lex Superior Derogat Legi Inferior yang berarti asas hukum tinggi mengesampingkan hukum yang rendah, artinya bahwa peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena UUD NRI 1945 sebagai hukum yang tertinggi dapat mengesampingkan hukum yang lebih rendah, dan peraturan undang-undang yang ada di bawahnya harus sesuai atau selaras dengan peraturan yang ada di dalam UUD NRI 1945.
2.    Pengaturan Diversi pada Pasal 7 Ayat  (2)  UU  SPPA  Tidak Sinkron  dengan  Undang- Undang  Nomor 23 Tahun 2002 jis  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  dan Undang- Undang  Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
Pengaturan diversi mengenai syarat dapat dilakukannya diversi apabila ancaman pidana- nya di bawah 7 (tujuh) tahun pada Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA bertentangan dengan pasal-pasal yang ada di dalam UUPA. Berikut merupakan pasal-pasal dalam UUPA yang tidak sinkron dengan syarat pengaturan diversi yaitu:
a.   Pasal 1 Ayat (2) yang menjelaskan mengenai pengertian perlindungan anak, adalah sebagai berikut:
Pengaturan diversi bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) UUPA dikarenakan  dalam pasal tersebut diatur mengenai perlindungan anak dari adanya kekerasan  dan  diskriminasi. Diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA mestinya tidak hanya dibedakan menurut tindak pidananya saja yaitu  hanya kategori tindak pidana ringan, semestinya anak pelaku tindak pidana dalam semua kategori tindak pidana dapat melakukan penyelesaian perkara secara diversi. Penyelesaian perkara hendaknya memperhatikan kondisi psikologis anak pelaku tindak pidana agar tidak mengalami trauma terhadap proses peradilan, namun pembatasan terhadap ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun sebagai syarat untuk dapat melakukan penyelesaian secara diversi termasuk ke dalam diskriminasi  terhadap pelaku tindak pidana. Diskriminasi tersebut mengakibatkan anak pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi syarat melakukan penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan ini banyak memberikan dampak negatif terhadap Anak seperti rasa trauma terhadap proses peradilan.
Ketidaksinkronan antara Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA dengan Pasal 1  Ayat   (2) UUPA ini   adalah ketidaksinkronan  secara horizontal, yaitu dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jis Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 dan   Undang-Undang  Nomor   17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan   berada dalam stata urutan yang sama atau sejajar, maka peraturan yang ada dalam UU SPPA dan UUPA tidak boleh bertentangan.
b.    Pasal  2 huruf  a  yang  berisi mengenai prinsip-prinsip dalam perlindungan terhadap Anak yaitu tentang prinsip nondiskriminasi terhadap Anak.
Pasal 2 huruf a UUPA memberikan penjelesan mengenai pengertian nondiskriminasi bertentangan dengan syarat diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA, dimana dalam
pengertian tersebut nondiskriminasi artinya tidak membeda-medakan dalam hal apapun. Penyelesaian perkara seharusnya mementingkan kondisi psikologis anak pelaku tindak pidana, dan diversi dianggap dapat menjadi alternatif dalam proses penyelesaian perkara karena mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang menghindarkan Anak dari rasa trauma terhadap proses peradilan, namun pada kenyataannya pengaturan diversi pada Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA memberikan pembatasan  terhadap anak pelaku tindak pidana. Pembatasan tersebut terdapat pada kategori tindak pidananya yaitu Anak yang dapat menjalani proses penyelesaian dengan cara diversi adalah  Anak  yang  melakukan tindak pidana dengan kategori ringan yaitu dengan ancaman pidananya di bawah 7 (tahun). Pembatasan ini mengakibatkan diskriminasi terhadap anak pelaku yang melakukan tindak pidana sedang maupun berat. Proses penyelesaian perkara dengan cara diversi semestinya tidak hanya berdasarkan kategori tindak pidana, namun yang paling penting harus mementingkan kondisi psikologis Anak agar tidak menimbulkan rasa trauma pada proses peradilan.
c.    Pasal 4 yang mengatur mengenai hak-hak anak, sebagai berikut:
“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Pasal 4 UUPA  tidak sinkron atau bertentangan dengan pengaturan diversi pada Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip nondiskriminasi sebagai salah satu hak yang  wajib  dipenuhi  dalam hak asasi anak.
Pengaturan diversi pada Pasal 7 Ayat 2 UU SPPA secara tidak langsung melanggar prinsip nondiskriminasi dan mengesampingkan prinsip the best interests of the child (kepentingan terbaik bagi anak), karena dengan adanya diskriminasi terhadap pembatasan dapat dilakukannya penyelesaian perkara dengan cara diversi, maka bagi anak  pelaku tindak pidana yang  tidak memenuhi kriteria syarat diversi terpaksa melakukan penyelesaian perkara dengan melalui jalur litigasi. Penyelesaian perkara melalui jalur litigasi sudah diketahui banyak memberikan dampak negatif bagi Anak, seperti rasa trauma akan proses peradilan, rasa takut, rasa khawatir, stigmatisasi  dari  masyarakat sebagai pelaku pidana. Pembatasan dalam syarat diversi pada Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA menimbulkan adanya diskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskriminasi seperti yang telah disebutkan di atas merupakan suatu pembedaan terhadap hal apapun. Pembedaan ini dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kondisi psikologis anak pelaku tindak pidana. Kondisi psikologis anak pelaku tindak pidana harus diperhatikan agar tidak  terjadi gangguan terhadap mental dan kejiwaan anak yang dapat mengakibatkan rasa trauma terhadap proses peradilan dan dikhawatirkan dapat mengganggu proses   tumbuh kembang Anak dalam menjalani kehidupan sehari-harinya di masa depan untuk meneruskan cita- cita bangsa sebagai generasi penerus bangsa.
d.    Pasal 13 Ayat (1) UUPA yang mengatur mengenai hak anak Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA mengenai  syarat  dapat dilakukannya diversi bertentangan dengan Pasal 13 Ayat (1) UUPA. Pengaturan mengenai syarat dapat dilakukannya diversi pada Pasal 7 Ayat  (2)  UU SPPA terdapat adanya pembatasan terhadap pelaksanaan diversi yaitu diversi hanya dapat dilakukan bagi anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun. Pasal tersebut menyebabkan adanya diskriminasi bahwa yang dapat melakukan diversi adalah anak pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana dalam kategori  ringan, tetapi untuk anak yang melakukan tindak pidana  dalam  kategori sedang maupun berat, proses penyelesaian perkaranya dilakukan melalui jalur pengadilan. Menurut Pasal 64 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 jis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum ialah dilakukannya penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat”.
Anak pelaku  tindak  pidana juga berhak mendapatkan suatu perlindungan  sebagai hak asasi anak seperti, penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; dan tidak diskriminatif, namun syarat diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a UU SPPA ini mengabaikan hak- hak yang dapat diperoleh Anak seperti yang sudah dijelaskan di atas, dimana perampasan kemerdekaan Anak semestinya dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), dengan adanya pengaturan diversi menyebabkan Anak yang tidak dapat  memenuhi  kategori  syarat diversi, langsung dimasukkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang tentunya akan berdampak buruk pada kondisi Anak dimasa yang akan datang.
Penyelesaian perkara hendaknya mempertimbangkan kondisi psikologis Anak, salah satunya melalui diversi yang seharusnya menjadi hak setiap Anak sehingga tidak perlu adanya pembatasan terkait minimal ancaman pidananya yaitu di bawah 7 (tujuh) tahun.  Anak  pelaku tindak pidana setidaknya diberikan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pembatasan diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a UU SPPA, belum menjadikan sanksi pidana sebagai upaya  terakhir atau ultimum remedium , dengan adanya pengaturan tersebut menjadikan Anak  menjalani proses penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan, dengan harapan Anak akan jera atas apa yang dilakukannya tanpa mempertimbangkan efek negatif dari adanya pemberian sanksi dari proses peradilan pidana tersebut, sehingga ketentuan pada pasal tersebut perlu dilakukan perbaikan lagi atau dibuat pengaturan lain untuk dapat menangani anak yang melakukan tindak   pidana   yang berat dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak untuk mewujudkan suatu keadilan restoratif.
3.    Pengaturan Diversi pada Pasal 7 Ayat  (2)  UU  SPPA  Tidak Sinkron dengan Pasal Lain yang Terdapat dalam UU SPPA
Pengaturan diversi pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata juga tidak sinkron dengan pasal lain dalam UU SPPA. Penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana semestinya tidak dibedakan berdasarkan tindak pidananya, namun harus memperhatikan kondisi psikologis Anak agar tidak menimbulkan efek trauma, rasa takut, khawatir dan penghindaran stigma negatif dari masyarakat  sebagai anak berkonflik dengan hukum.
Penyelesaian perkara dilakukan dengan prinsip kepentingan bagi Anak demi mewujudkan keadilan restoratif, yaitu salah satunya dengan cara diversi. Syarat diversi dalam Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA pada kenyataanya  memberikan hambatan untuk melakukan proses penyelesaian perkara dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak, hal ini dikarenakan terdapat pembatasan pada ancaman pidana yang dilakukan yaitu di bawah 7 (tujuh) tahun. Pembatasan ini mengakibatkan  diskriminasi kepada Anak.
Pasal 2 huruf c Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur mengenai asas nondiskriminasi, yang berbunyi sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental”.
Berdasarkan pengertian diskriminasi pada Pasal 2 Huruf c UU SPPA tersebut, seharusnya tidak terjadi adanya pembatasan pada syarat diversi yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU
SPPA, karena pembatasan tersebut mengakibatkan diskriminasi kepada Anak, dan dengan adanya diskriminasi tersebut bagi anak pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi kategori syarat diversi terpaksa melakukan penyelesaian perkara melalui pengadilan. Penyelesaian perkara melalui pengadilan ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi mental dan kejiwaan si anak.
Pengaturan syarat diversi juga bertentangan dengan asas kepentingan yang terbaik  bagi anak. Syarat diversi yang menyebutkan ancaman pidana penjaranya di bawah (tujuh) tahun jelas tidak memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, karena untuk Anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjaranya 7 (tujuh) tahun atau lebih tidak dapat melakukan penyelesaian perkara melalui diversi, dimana seharusnya penyelesaian perkara harus memperhatikan kondisi psikologis Anak dan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.
Berdasarkan penjelasan mengenai pasal dalam UU SPPA tidak sesuai atau tidak sinkron dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menunjukkan bahwa sinkronisasi pengaturan diversi secara horizontal. Sin- kronisasi secara horizontal dilakukan dengan melihat kesesuaian antara pasal dengan pasal yang terdapat dalam UU SPPA, dimana ternyata pasal terkait syarat diversi bertentangan dengan hak asasi anak dan asas-asas dalam sistem peradilan pidana anak yaitu diskriminasi. Sinkronisasi secara horizontal sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## E.    Simpulan
Pengaturan diversi pada Pasal 7 Ayat  (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak sinkron secara vertikal dengan ketentuan Pasal 28B  Ayat (2) UUD NRI 1945 dan secara horizontal tidak sinkron dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 huruf a, Pasal 4 dan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  jis  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 2 huruf c UU SPPA. Ketidaksinkronan tersebut terjadi karena syarat diversi pada  Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA bertentangan dengan hak-hak asasi anak yaitu prinsip nondiskriminasi dan kepentingan terbaik bagi Anak. Pembatasan terhadap syarat dapat dilakukannya diversi yang menimbulkan adanya diskriminasi terhadap Anak. Seharusnya, penyelesaian perkara dengan cara diversi tidak hanya dibedakan menurut tindak pidananya saja, namun harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak pelaku tindak pidana tersebut.

## F.    Saran
Berdasarkan  keadaan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran bahwa para pembuat kebijakan undang-undang diharapkan dapat melihat kembali peraturan mengenai syarat diversi ini  yang  terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar pengaturan diversi pada pasal tersebut sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

## G.    Daftar Pustaka
Ati Novianti Fatonah. 2009. Mengenal Konvensi  Hak  Anak . Jakarta: Buana Cipta Pustaka.
Berrin  Akman  dan  Dila  Nur  Yazici.2021. “ Examining the Children’s Perception of Child Rights ”.
Ilkogretim Online-Elementary Education Online , Vol. 20. No. 1. Hal 20-35.
Brian K. Gran. 2010. “ Comparing Children’s Rights: Introducting the Children’s Rights Index ”. International Journal  of Children’s Rights , 18. Hal 1-17.
Darmini.   2019.   “Pelaksanaan  Diversi pada   Sistem  Peradilan  Anak”. Qawwam , Vol. 13. No. 1. Hal 43-63.
Dhoni Martien. 2017. “Politik Hukum Penerapan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif”. Jurnal  Penelitian  Hukum Legalitas , Vol. 11. No. 1. Hal 7-16.
Fransiska Novita Eleanora dan Nina Zainab. 2020. “Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum ”. Jurnal Hukum De’rechtsstaat , Vol. 6. No. 1. Hal 19-26.
Lushiana Primasari. 2012. “Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi bagi  Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. Universitas Sebelas Maret.
Marlina. 2012. Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice) . Bandung: PT. Refika Aditama.
Marzuki,  Peter  Mahmud. 2011. Penelitian  Hukum .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Nur Hidayati. 2013. “Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif  dan  Kepentingan Terbaik bagi Anak”. Ragam: Jurnal Pengembangan Humaniora ,  Vol.  13.  No. 2. Hal 144-151.
Nurten Kala Dauti dan Amarilda Dule. 2018. “ Freedom and Rights of Children in the Republic of Macedonia ”. Knowledge: International Journal , Vol. 26. No. 3. Hal 893-896.
Priscilla Alderson. 2017. “ Common Criticisms of Children’s Rights and 25 Years of the IJCR ”. International Journal of Children’s  Rights , 25. Hal. 307-319.
Retno  Saraswati. 2013. “Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. Yustisia , Vol. 2. No. 3. Hal 97-103.
Rifki Septiawan Ibrahim,dkk. 2018. “Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Lex Privatum , Vol. VI. No. 2. Hal 53-60.
Rini Fitriani. 2016. “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak- Hak Anak”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , Vol. II. No. 2. Hal 250-258.
Rr. Putri A. Priamsari. 2018. “Mencari Hukum yang Berkeadilan bagi Anak Melalui Diversi”. Perspektif Hukum , Vol. 18. No. 2. Hal 175-202.
Sholikhati,  Y  &  Herdiana,  I.  (2015). Anak berkonflik dengan hukum (ABH), tanggung jawab orang tua atau  negara?.  Seminar  psikologi dan kemanuasiaan, 464–469.
Soekanto,  Soerjono dan Sri  Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Tilahum  Seyoum  Kabede  dan  Abebe Senbeta Jara. 2020. “ An Investigation of Child Labor Nexus Children Rights in Tongo, Benishangul-Gumuz Region; Ethiopia ”. Academic Research Journals , Vol. 8. No. 4. Hal 130-136.
Yul Ernis. 2016. “Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara  Tindak  Pidana  Anak  di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , Vol. 10. No. 2. Hal 163-174.
Yuwono,  Ismantoro  Dwi.  2015. Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan  Seksual terhadap Anak . Jakarta: PT. Buku Seru.
“Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan”, diakses Kamis, 05 November 2020 Pukul 23.47 WIB, dari https://sultra.bpk.go.id/wp- content/uploads/2018/04/Sinkronis asi- Harmonisasi.pdf .
“Pengertian Diskriminasi, Cara, Dampak, Faktor, Jenis & Contoh”, diakses Minggu, 07 Maret 2020 Pukul 17.09 WIB, dari https://pendidikan.co.id/pengertian-diskriminasi/.