## PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI DI MEDIA SOSIAL BERDASAKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Muhammad Alvi Sadewo E-mail: sadewo198@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Munawar Kholil

## E-mail: munawar.kholil@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Article Information Abstract Keyword: Copyright; Photography;  protection;  Social media
Kata Kunci : Hak Cipta; Karya Fotografi; perlindungan; Media sosial Article is intended to determine the problematic implementation of the protection of the legal rights of copyright works of photography in  the  media  of  social  method  of  research  that  is  used  in  the writing of the law this is a method of study law empirical or non- doctrinal  research  (social  legal  research)  the  use  of  materials of  law  consists  of  primary  data  in  the  form  of  interviews  and secondary data in the form of a literature study . Data processed by  the  techniques  of  analysis  of  data  qualitatively  using  the method of analysis interactive . The results of the study that the problems of implementation of the protection of the legal rights of copyright works of photography in the media of social among other weaknesses in principle deklartif , difficulty in doing the proof of ownership rights of copyright, Media social as the implications of the advancement of technology information that led to increased severity  of  the  protection  of  the  rights  of  copyright  on  a  media social, the granting sanction violations of the rights of copyright that does not cause the effect deterrent ownership of the account media  social  more  than  one  also  becomes  one  of  the  causes  of widespread violations of the rights of copyright in media social . the lack of protection of the rights of copyright in media social which one of them on the terms and ketentuanya , lack of enforcement of laws regarding perlanggaran Rights Reserved in media social , and the latter the lack of understanding of the creators of the rights of copyright both in the literal as well as regulatory legislation which set of rights copyright.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta karya fotografi di media sosial Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research) yang menggunakan bahan hukum terdiri dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupaa studi kepustakaan. Data diolah dengan Teknik analisis data
kualitatif menggunakan metode  analisis  interaktif.  Hasil penelitian  bahwa  problematika  pelaksanaan perlindungan hukum  hak  cipta  karya  fotografi  di  media  sosial  antara lain kelemahan pada prinsip deklartif, kesulitan dalam melakukan pembuktian kepemilikan hak cipta, media sosial sebagai implikasi dari kemajuan teknologi informasi yang menyebabkan bertambah parahnya perlindungan hak cipta pada media sosial, adanya pemberian sanksi pelanggaran hak cipta yang tidak menimbulkan efek jera kepemilikan akun media sosial lebih dari satu juga menjadi salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta di media sosial. lemahnya perlindungan hak cipta di media sosial yang salah satunya pada syarat dan ketentuanya, kurangnya penegakan hokum mengenai perlanggaran Hak Cipta di media sosial, dan yang terakhir yakni rendahnya pemahaman para pencipta  mengenai  hak  cipta  baik  secara  harfiah  dan  juga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta.

## A. Pendahuluan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa terdapat adanya perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa setiap regulasi yang di ciptakan oleh Pemerintah harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Selain itu berdasarkan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI   tersebut bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. Hak Cipta memberikan perlindungan agar supaya pencipta dapat sepenuhnya mengambil manfaat dari hasil ciptaannya. Salah satu aspek yang perlu adanya perlindungan hukum adalah terkait Hak Cipta. Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mana selanjutnya kami sebut UUHC. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak-banyaknya karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.
Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan
kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Ermansjah Djaja, 2010 : 9). Selain itu di era globalisasi ini teknologi sangatlah berperan penting dalam segala hal. Bahkan juga hampir menyentuh segala aspek dari kehidupan. Terutama dalam hal melakukan hubungan sosial. Seperti yang kita ketahui adanya media sosial sangatlah berdampak besar bagi kehidupan manusia di era sekarang. Bukan hanya sebagai tempat berkomunikasi saja. Media sosial juga bisa digunakan untuk melakukan hal lain seperti halnya bisnis dan juga salah satunya mengekspresikan karya seni. Oleh karena itu banyak seniman-seniman yang memanfaatkan media sosial tersebut sebagai wadah untuk memamerkan karyanya secara praktis dan mudah. Bahkan hal ini mempermudah pencipta untuk mengumumkan karyanya ke masyarakat sehingga mendapatkan hak eksklusifnya melalui prinsip deklaratif.
Kenyataannya, selain berbagai inovasi dan kemudahan yang diberikan, media sosial juga menjadi tempat berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran termasuk diantaranya pelanggaran Hak Cipta. Permasalahan Hak Cipta dan lemahnya penegakan hukum menempatkan Indonesia ke dalam 10 besar negara yang masuk dalam Watch Priority List bersama Aljazair, Argentina, Chili, India, Pakistan, Rusia, Thailand,danVenezuela (BBC, http://www.bbc. co.uk, akses 10 September 2019). Pelanggaran Hak Cipta dalam jaringan internet banyak terjadi bahkan dalam skala global. Pada tahun 2010 hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang berkedudukan di Hongkong menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara terburuk terhadap perlindungan HKI di kawasan Asia bahkan jauh di bawah Vietnam dan cina (BBC,http:// www.bbc.co.akses 10 September 2019). Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan banyak bentuk ciptaan yang berwujud atau dipindah wujudkan kedalam bentuk digital kemudian disebarluaskan dalam media sosial. Pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi yang terjadi Indonesia adalah yang terjadi antara seorang pencipta karya fotografi yang menyatakan bahwa ia merupakan pencipta dan pemegang  Hak  Cipta  atas  karya  fotografi  tersebut  dimana  ia  merasa  bahwa karya fotonya telah digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tanpa seizin sepengetahuannya, serta tidak mencantumkan  nama  asli  pencipta  karya  fotografi  tersebut.  Karena  merasa haknya telah dilanggar maka akhirnya pencipta tersebut mengajukan gugatan atas pelanggaran tersebut. Contoh pelanggaran terjadi pada Hengki Kuntjoro yang merupakan fotografer yang karya fotografinya memenangkan lomba foto yang diselenggarakan oleh Samsung di Instagram. Namun dilansir oleh The Wall Street Journal, bukan Hengki sendiri yang mendaftarkan foto tersebut melainkan ada oknum lain yang juga mencuri foto Hengki tersebut. Untungnya Hengki sempat melaporkan kasus ini ke Samsung. Namun sayangnya tidak ada itikad baik dari oknum tersebut dan menghilang begitu saja. Selain itu hal ini terjadi juga pada Artis Nindy Ayuda yang mana menegur pengelola sebuah toko online karena mencatut fotonya tanpa izin untuk dijadikan contoh dalam produk yang dijualnya. Seperti yang terjadi pada Hengki, setelah adanya peneguran
dari Nindy, pelaku tersebut tidak melakukan itikad baik dan menghilang begitu saja. Dari dua kasus diatas yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya permohonan izin kepada si pencipta dan adanya usaha untuk mengkomersialkan karya fotografi tersebut. Sehingga hal ini melanggar hak ekonomi dan hak moral si pencipta. Sulitnya mengatasi pelanggaran Hak Cipta dalam jaringan internet diantaranya disebabkan karna pelanggaran dapat dilakukan dalam cakupan yang luas bahkan lintas negara. Hal ini mengingat ancaman dan bahaya dari tindak pidana siber tidak hanya datang dari dalam negeri saja tetapi juga berpotensi menjadi sasaran atau objek tindak pidana siber yang dilakukan di luar wilayah Indonesia dan akibatnya terjadi di wilayah hukum Indonesia (Sigid Suseno, 2012). Masih banyak lagi kasus yang serupa tapi tidak ada tindakan lebih lanjut yang dapat menekan kejahatan tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka artikel ilmiah ini akan dibahas mengenai problematika perlindungan hak cipta karya fotografi di media sosial berdasakan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research), sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian deskriptif. Jenis data yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hokum dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan Teknik analisis data kualitatif menggunakan metode analisis interaktif.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Perlindungan Hak Cipta  terdapat beberapa Problematika perlindungan hukum terhadap karya fotografi yang menjadi penyebab rentanya pelanggaran karya fotografi di media sosial yaitu. Terdapat kelemahan pada prinsip deklaratif dalam hal melindungi para pencipta. Banyak para pencipta yang merasa bahwa tidak perlu melakukan pengumuman terhadap ciptaan yang dimilikinya karna sifatnya yang sangat privat. yang menjadi kelemahan dari prinsip deklaratif ini, pemilik hak cipta harus memperjuangan haknya untuk membuktikan kepemilikan karya cipta tersebut
Kesulitan pembuktian kepemilikan hak cipta menjadi salah satu penyebab problematika ini . Memang berdasarkan prinsip deklaratif, sebuah karya  cipta mulai  diakui  dan  dilindungi  sejak karya  tersebut  diumumkan kepada masyarkat. Ditambah lagi dengan adanya wadah digital atau yang kita kenal dengan media sosial, semakin mempermudah prinsip tersebut dipraktikan. Namun pada dasarnya pendaftaran karya cipta itu merupakan sebuah aspek yang penting bagi terciptanya keamanan dan ke autentikan dari ciptaan tersebut. Adapun fungsi didaftarkan karya cipta itu agar apabila terjadi sengketa terkait
karya tersebut maka Pencipta memiliki bukti yang kuat yang bisa digunakan untuk memenangkan sengketa. Kurangnya atensi masyarakat dalam hal mendaftarkan ciptaanya dalam hal ini karya fotografi di media sosial dikarenakan menurut kebanyakan orang menganggap hal itu tidak diperlukan. Salah satu alasan kenapa masyarakat merasa tidak perlu melakukan pendaftaran terhadap karca ciptanya karena adanya prinsip yang tertuang dalam UUHC yakni prinsip deklaratif.
Media sosial sebagai implikasi dari kemajuan teknologi informasi yang mana memiliki karakteristik yang berbeda dengan dunia nyata. Media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dengan dunia nyata sehingga muncul pro dan kontra mengenai bisa tidaknya hukum positif mengatur aktifitas tersebut atau perlu  tidaknya  aktifitas  di  media  sosial  diatur  oleh  hukum.  Permasalahannya sebenarnya  pada  eksistensi  hukum  positif  dalam  mengatur  aktifitas  di  media sosial, melainkan mempertahankan eksistensi hukum positif dalam mengatur aktifitas di media sosial (Handy awaludin Prandika, 2015:52). Selain itu hukum positif  dalam  mengatur  aktifitas  di  media  sosial  dan  penerapanya  dalam media sosial yang terindikasi terciptanya pasal karet. Hal ini dikarenakan perkembangan media sosial sangatlah dinamis bahkan hampir setiap bulan terdapat pembaharuan. Misalkan pada kehadiran UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebabkan  pengguna media sosial banyak yang khawatir. Undang-undang ini pada awalnya untuk melindungi kepentingan Negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (cyber crime). Saat itu ada tiga pasal mengenai defamation (pencemaran nama baik), penodaan agama, dan ancaman online.
Pemberian sanksi hak cipta yang tidak menimbulkan Efek Jera. Berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif (Salim H.S dan Nurbani E.S.2013:375).   Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, Walaupun kasus-kasus pelanggaran terhadap hak cipta sering terjadi dan dilakukan dimana-mana, tetapi jarang atau mungkin tidak pernah pelanggar dari sebuah karya cipta ditindak dan diproses oleh penyidik, diteruskan kepada penuntut umum,dan disidangkan kepada pengadilan. Selain itu dalam pasal 120 UUHC juga menjadi polemic sehingga penerapan regulasi ini tidaklah maksimal. Adapun pasal tersebut berbunyi “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”Dikarenakan penerapan tindak pidana dalam UUHC menganut delik  aduan yang berarti sebuah pelanggaran tersebut dapat ditindak dan diproses apabila ada aduan. Sehingga aparat tidak bisa secara langsung memproses tindak pidana hak cipta ini apabila belum ada aduan dari korban.
Kepemilikan akun pada aplikasi media sosial lebih merupakan sesuatu keuntungan dari media sosial namun lebih banyak dampak negatif dibandingkan
dengan keunggulan dan kemanfaatannya. Era globalisasi saat ini menjadi sangat tergantung pada kemajuan teknologi yang dapat menciptakan efisiensi dengan jangkauan wilayah yang luas tanpa dihalangi oleh batas-batas negara. Salah satu wujud teknologi yang berhasil menjawab kebutuhan tersebut adalah teknologi internet (OK. Saidin, 2004: 519).  Dengan semakin mudah diakses semakin banyak pula orang yang mengalterasi, duplikasi, menggandakan,  dan  distribusi.  Maka semakin  lemah perlindungan  hukum terhadap pencipta. Kasus pelanggaran Hak  Cipta  karya  digital  dalam  hal  ini  karya  fotografi  di  media  sosial  masih marak terjadi terutama di Indonesia, UUHC belum sepenuhnya meng-cover dan memberi solusi hukum untuk kasus yang berbasis teknologi. Berdasarkan pengumuman yang dilansir Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United State Trade Representative) di Washington DC dalam laporan tahunan yang dikenal dengan 2012 Special 301 Report bahwa Indonesia termasuk dalam daftar “priority watch list” negara sangat bermasalah dalam pelanggaran Hak Cipta atau kekayaan intelektual.
Lemahnya perlindungan hak cipta di media sosial. Sebagian masyarakat yang  memiliki  akun     Instagram  pastinya  mengetahui  bahwasanya  saat mendaftarkan diri untuk membuat akun Instagram, kita pasti akan diperlihatkan terlebih dahulu yaitu syarat dan ketentuan penggunaan Instagram. Banyak dari kita yang sering mengabaikan bahkan langsung menyetujui  syarat dan ketentuan tersebut. Padahal terdapat beberapa syarat yang janggal dan mungkin merugikan bagi penggunanya. Salah satunya Instagram dapat melakukan klaim terhadap karya penggunanya. Yang artinya bahwa Instagram memiliki kebebasan untuk menggunakan konten atau karya dari pengguna baik untuk sendiri atau disalurkan ke pihak ketiga tanpa perlu melalui izin dari pemiliki konten atau karya. Selain itu, di dalam syarat juga menyebutkan sub-lisensi dan lisensi dunia untuk penggunaan konten mereka. Dengan adanya persyaratan ini semua, artinya Instagram memiliki semua hak pada konten original penggunanya, selain dari fakta bukan lisensi eksklusif. Selain itu Instagram juga bisa melakukan penjualan konten milik penggunanya kepada pihak ketiga tanpa perlu izin dngan pemilik konten.
Penegakan pelanggaran hak cipta di media sosial yang masih kurang . Pengaturan  terkait  hak  cipta di  internet  sudahlah diatur dalam    Bab Viii “Konten Hak Cipta Dan Hak Terkait Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi” pada Pasal 54 dan 55 UUHC. Namun dalam hal penegakan hokum dalam menanggulangi Pelanggaran hak cipta ini dirasa masih kurang. Seperti halnya pada Pasal 54-56 UUHC mengatur terkait perlindungan serta penindakan mengenai pelanggaran hak cipta di internet yang hukumanya berupa take down situs dan pelaksanaan penutupan konten dan/ atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/ atau HT dalam sistem elektronik tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan Menkominfo. Namun meski demikian Pasal 54-56 ini, Pasal ini belum begitu maksimal. Detil, ketegasan atau
sanksi dari undang-undang ini belum bisa mengakomodir secara baik. Sarana kontrol terhadap TIK ini memang tersurat dalam Pasal 52 dan 53,  tetapi bentuk dan  konsep kontrolnya tidak jelas. Pemerintah terlalu mudah melemparkan tanggung jawab dan kewajibannya kepada para pencipta.
Terakhir, Rendahanya pemahaman masyarakat indonesia mengenai hak cipta yang salah satu sebabnya karena masyarakat Indonesia masih dalam masa transisi industrial yang belum semuanya mengerti dan memahami masalah hak cipta yang sebelumnya tidak dikenal. Menurut M. Syamsudin dalam jurnalnya, menjelaskan bahwa kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia masih dalam masa transisi industrial yang belum semuanya mengerti dan memahami masalah hak cipta yang sebelumnya tidak dikenal(M.Syamsudin.2001:132). Serta karena budayanya yang bercorak ketimuran lebih mengedepankan nilai- nilai kebersamaan (komunal). Hal ini berakibat pada pola pikir bahwa jika mereka berkarya dan hasil karyanya bermanfaat bagi orang banyak, mereka akan merasa bangga dan tidak begitu mempermasalahkan apabila ternyata orang lain menirunya, bahkan merasa telah diuntungkan karena hasil karyanya telah disebarluaskan dan dikenal oleh banyak orang(Maryadi.2000:53).

## D.  Simpulan
Perlindungan Hak Cipta terdapat beberapa Problematika perlindungan hukum terhadap karya fotografi yang menjadi penyebab rentanya pelanggaran karya  fotografi  di  media  sosial  yaitu.  Prinsip  deklaratif  yang  masih  memiliki celah dan kekurangan dalam hal melindungi para pencipta. Banyaknya Pencipta sebuah  karya  khususnya  karya  fotografi  yang  tidak  melakukan  pendaftaran karyanya di Dirjen HAKI. Eksistensi perlindungan hak cipta yang sulit diterapkan di media sosial yang mana memiliki karakteristik yang berbeda dengan dunia nyata. Penerapan sanksi hak cipta yang dirasa kurang. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Kemudahan dalam mengakses media sosial akan berdampak jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan keunggulan dan kemanfaatannya. Kejanggalan yang ditemukan dalam syarat dan ketentuan dalam media sosial. Rendahanya pemahaman masyarakat indonesia mengenai fungsi dan arti hak cipta.

## E. Saran
Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian perlu meningkatkan penegakan hokum terkait pelanggaran hak cipta yang mana dapat meningkatkan efektifitas perlindungan hak cipta di media sosial.
Masyarakat terutama para pencipta karya fotografi perlu berasosiasi untuk membentuk sebuah Lembaga Manajemen Kolektif di bidang karya fotografi di media  sosial  untuk  menanggulangi  pelanggaran  hak  cipta  karya  fotografi  di media sosial.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku dan Artikel Ilmiah
Abdulkadir Muhammad. 1982. Hukum Perikatan. Bandung: Alumni. Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Abdussalam 2007. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum, Restu Agung
Affrilyanna Purba dkk. 2005. TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
Andreas Kaplan, Michael Haenlen. 2010. Users Of The World Unite The Challenges and Opportunities of Sosial Media. Business Horizon.
Ariani Fany. 2016. “Impression Management Serang Selebgram Sebagai Eksistensi Diri Melalui Media Sosial Instagram (Studi Kualitatif dengan Pendekatan Dramaturgi Seorang Selebgram di Sosial Media Instagram)”. Skripsi.   Fakultas Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Bandung. Bandung.
Asyari. 2009. “Tinjauan Pengacara Islam Terhadap Sistem Bisnis Google Adsense”. Jurnal Ilmiah UIN Sunan Kalijaga.
Bagus Bintara Putra. 2013. “Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta Hasil Karya Buku Bagi Penerbit Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum”. Unnes Law Journal. Vol.2 No. 2 Barda  Nawawi  Arief.  2013.  Kapita  Selekta  Hukum Pidana  ctk  Ketiga.Bandung: Citra Aditya.
Binsar P.Sihotang. 2014. “Perlindungan Hak Ekonomi Produser Fonogram Terhadap Pembajakan Musik Dan Lagu-Lagu Asing Di Indonesia”. Jurnal Ius Cosntitutum. Vol.1. No.2.
Djaja Hendra. 2014. “Analisis Terhadap Hak Cipta Konten Informasi Elektronik Pada Situs  Informasi”.  Jurnal  Cakrawala  Hukum.  Vol.5. No.2.
Djuwityastuti. 2006. “Kajian Yuridis Penerbitan Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia”. Jurnal Majalah Yustisia. Edisi.69.
Fajar Alamsyah Akbar. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Di Indonesia”. JOM Fakultas Hukum. Vol.3. No.3.
Grace Kelly S. 2017. “Peran Lembaga Manajemen Kolektif (Studi Di Kota Pontianak)”. Jurnal Nestor Magister Hukum. Vol. 4 No. 4.
Handy Awaludin P. 2015. “Analisa Perlindungan Hak Cipta Di Jaringan Internet Menurut  Undang-Undang  No 19  Tahun  2002  Tentang Hak Cipta”. Jurnal Lex Privatum. Vol. 3. No. 1

## Haryono. Agus Sutono. 2017. “Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan
Secara Filosofis Dan Teoritis Jurnal Ilmiah”. CIVIS. Volume VI. No 2.
Kemp S.2006. Special Reports: Digital In 2006. Artikel Ilmiah
Prastyanti Gita. 2017. “Pengaruh Penggunaan Celebgram (Celebrity Endorser Instagram) Terhadap Niat Beli Konsumen Secara Online Pada Media Sosial Instagram: Studi Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung)”. Skripsi. Jurusan Manajemen FEB Universitas Lampung. Bandar Lampung.

## Peraturan Perundang-undangan
Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights- TRIPS Tahun 1994
World Intellectual Property Organization (WIPO) 1996
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor  6 Tahun 1982  tentang  Hak Cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14