ISSN 2086-6291 (p); 2461-0542 (e) https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh

## Teori SisTem Ijtihad Jasser Audah
Dikson T. Yasin

## IAIN Sultan Amai Gorontalo
diksonysn@yahoo.com
Abstract: A classic problem of fiqh which is still causing debate among the expert is the adaptability of Islamic law. Jasser Audah as one of an Islamic law expert in Maqasid Sharia is more progressive in thinking about legal issues. According to him, legal issues are one of the complex problems faced by the modern society. So it becomes important to present new methods, which are interdicipline and multidicipline by involving various perspectives of social scientific, modern science and contemporary humanities as a tool of analysis. The main problem of this article intends to analyze the Jasser Audah system approach in responding to contemporary problems. This research is library research and found that Jasser Auda tried to reconstruct the old maqasid concept which was protection and preservation towards maqasid theory which refers to development and human rights.
Key Word: Ijtihad, The theory Sistem, Jasser Audah.
Abstrak: Permasalahan klasik hingga saat ini, yang masih menimbulkan perdebatan adalah kemampuan adaptabilitas hukum Islam. Jasser Audah sebagai pemikir hukum Islam dalam bidang Maqashid Syariah lebih progres dalam memikirkan persoalan hukum. Menurutnya persoalan hukum termasuk salah satu persoalan kompleks yang dihadapi manusia modern saat ini. Sehingga menjadi penting untuk menghadirkan metode hukum baru, yang bercorak inter, multi, dan pluri-disiplin dengan melibatkan berbagai cara pandang disiplin keilmuan sosial, sains moderen dan humaniora kontemporer sebagai alat analisis keilmuan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini hendak menganalisis pendekatan sistem jasser Audah dalam merespon problem kontemporer. Penelitian ini bersifat library research (penelitian pustaka). Penelitian ini menemukan bahwa Jasser  Auda berusaha mengkonstruk ulang konsep maqashid lama yang bersifat protection and preservation menuju pada teori maqashid yang mengacu pada development and rights..
Key Word: Ijtihad, Teori Sistem, Jasser Audah.

## A. Latar Belakang Masalah
Penelitian tentang hukum Islam, normatif (Al-Qur’an) maupun yang empiris (praktik umat Islam), belum sepenuhnya dipergunakan. Hal ini didasari pada alasan bahwa Al-Qur’an (dan juga Hadis) adalah sumber utama, pokok, dan prinsip dalam hukum  Islam. 1 Aturannya sudah  final  dan  tidak  perlu  ada  lagi  penalaran  untuk  mengutak atik aturan hukumnya. Jika ada yang tidak sesuai atau mengganggu rasa keadilan masyarakat saat ini, persoalannya ada pada masyarakat sebagai objek hukum, bukan pada sumber hukumnya.
Untuk itu perlu ada alternatif lain, bukan untuk mempersoalkan ketentuan hukum Islam, tetapi melakukan kajian untuk mengkonteks- tualisasikan semangat reformasi Al-Qur’an dalam melakukan perubahan. Dari  perspektif inilah pendekatan sistem menjadi alternatif  untuk mengungkap maq as > } id syari ’> ah  dari hukum-hukum Al-Qur’an. Selanjutnya dijadikan sebagai dasar implementasi hukum Islam pada masa kekinian.
Istilah a system approach (pendekatan sistem) merupakan  kosa kata baru yang jarang di t emukan dalam diskusi hukum Islam  klasik. System approach adalah  sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern. Pencetusnya Jasser Audah mengajak kita untuk menyoal dan mendiskusikan hukum Islam dalam konteks dunia kekinian ( global ). 2
Menurut Jasser umat Islam sekarang hidup ditengah era globalisasi yang sedang tumbuh dan hampir menyeluruh. Sistem negara bangsa ( nation state ),  ekonomi dunia yang saling berkaitan, 3 penciutan dunia melalui komunikasi global  dan sistem transportasi menjadi manifestasi nyata dari mesin globalisasi. Globalisasi memberikan cara
1 F. von Benda-Beckmann, “From The Law of Primitive Man to Social-Legal Study of  Complex Societies”, dalam Antropologi Indonesia , Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No. 47 Tahun XIII, FISIP UI, Jakarta, 1989, hlm. 67-75. Lihat juga John Griffiths, “What is Legal Pluralism”, dalam Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law Number 24/1986, The Foundation for Journal of Legal Pluralism, 1986, hlm. 1-54 6+2a`
2 Jasser  Audah, Membumikan  Hukum  Islam  melalui  Maqasid  Syariah (pendekatan sistem), (Bandung: anggota Ikapi. Cet 1, 2015), hlm. 90.
3 Muhamad Hamdi  Zaqzouq, al-Islām fi Asr al-‘Aulamah (Kairo: Maktabah al- Syuruq,  2001), h. 27-32.
pandang  baru dan tantangan-tantangan kontemporer yang harus dihadapi oleh sejarah  umat  Islam. Sehingga globalisasi  menjadi masalah  utama yang harus dihadapi oleh  umat Islam.
Persoalan utama yang dihadapi dunia Islam adalah partisipasi politik dan demokratisasi,  sistem  ekonomi dan pendidikan yang gagal, ancaman ekstrimis religius (fundamentalis). Menurut hasil survei United Nation Development  Programme (UNDP) disebutkan indeks pertumbuhan  manusia didunia  yang  berpenduduk ma y oritas muslim  memperlihatkan  tingkat yang sangat rendah. R endahnya indeks pertumbuhan ini  disebabkan oleh beberapa faktor penting, diantaranya  masalah buta huruf. 4 pendidikan, partisipasi ek onomi dan politik, pemberdayaan perempuan dan partisipasi mereka dipanggung politik atau ruang publik. 5
Realitas dunia Islam seperti itu menggelitik  Jasser A uda untuk mempertanyakan kembali tentang syariat  Islam; dimanakah syariat Islam sekarang ini? Bagaimana syariat  Islam mam pu memainkan peran  positif dalam  mensikapi krisis yang sedang dihadapi dunia Islam? Apakah  ada masalah dalam syariat  Islam.
Menurut Audah konsep pembangunan yang diadopsi oleh laporan pembangunan PBB jauh lebih komprehensif dari pada pembangunan ekonomi.  Menurut  laporan  program  pembangunan  PBB  (UNDP), banyak negara berpenduduk mayoritas muslim berada ditingkat yang lebih rendah dari pada tingkat negara maju dalam indeks pembangunan manusia. Laporan pengembangan tersebut disusun berdasarkan lebih dari 200 indikator, termasuk mengukur partisipasi politik, kemampuan baca- tulis, keikutsertaan dalam pendidikan, harapan hidup, akses mendapatkan air bersih, ketenagakerjaan, standar hidup dan kesetaraan gender. Namun beberapa negara dengan mayoritas muslim khususnya negara-negara Arab yang kaya minyak menunjukan kesenjangan, menurut laporan
4 Zaqzouq  menyebutkan  bahwa dunia Islam  pada  umumnya  masih berkutat pada pengentasan  masyarakat dari buta huruf; rata-rata tidak kurang dari 40  %. Bahkan di beberapa Negara  Islam tingkat  buta huruf  masyarakat mencapai lebih dari  60 %. Lihat, Zaqzouq, al-Islām fi Asr al-‘Aulamah , h. 29-30.
5 Jasser  Auda, Maqasid  al-Syari’ah  as  Philosophy  of  Islamic  Law: a Systems Approach (London: The International Institute of Islamic Thought),  2008, h. xxii.
PBB antara tingkat pendapatan nasional mereka dan kesetaraan gender, yang mencakup partispasi politik kaum wanita, partisipasi ekonomi dan kekuasaan terhadap sumber-sumber daya. 6
Tulisan  ini  menjelaskan tentang pentingnya pendekatan sistem dalam menyikapi persoalan kontemporer saat ini karena penetapan hukum  Islam  perlu  mengintegrasikan antara  teks dengan konteks. Meskipun  ayat-ayat  Al-Qur’an  semuanya  bersifat  azali , namun diwahyukan dalam realitas empiris, sehingga perlu mempertimbangkan fenomena sosial-empiris dalam kehidupan masyarakat waktu itu. Di sinilah urgensi pendekatan teori sistem dalam penetapan hukum Islam, yaitu untuk mempelajari fungsi-fungsi hukum dan proses-proses sosial terkait dengan penetapannya.

## B. Biografi Dan Pemikiran Jasser Audah
Jasser Auda merupakan tokoh intelektual muslim kontemporer yang  tersohor  di dunia Islam maupun Barat. Jasser dilahirkan pada tahun 1966 di Kairo Mesir, ia tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki ketertarikan pada ilmu dan pengetahuan, hal ini terlihat dari masa mudanya yang dihabiskan untuk belajar agama di Masjid al-Azhar. 7 Talaqqi klasik yang dijalani Jasser di Masjid Jami’ al-Azhar terdiri dari beberapa  kegiatan  diantaranya:  menghafal  al-Quran,  mengkaji  kitab hadis al-Bukhari dan Muslim (dengan penjelasan Ibn Hajar dan al- Nawawi), Fikih, Isnad dan Takhrij, dan Usul Fikih. Selain Talaqqi klasik Jasser juga mengenyam pendidikan pada jurusan Teknik di Universitas Kairo pada tahun 1998.
Jasser Auda  adalah  kelahiran  Mesir  yang  cukup  lama  tinggal di Barat. Ia memperoleh gelar PhD dari University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar PhD yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dengan kajian analisis sistem tahun 2006. Master Fiqh diperoleh dari Universitas Islam
6 United nation development programme UNDP, annual Report 2004; tersedia dalam; http://www.undp.org/annualreports/english.
7 Auda, Jasser, Al-Maqasid Untuk Pemula. pen. ‘Ali ‘Abdelmon’im. Cet. I(Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 137
Amerika, Michigan, tujuan hukum Islam ( Maqasid al-Syari’ah ) tahun 2004. Gelar BA diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar BSc  diperoleh  dari Engineering  Cairo  University,  Egypt  Course  Av.  Tahun 1988.
Pendekatan sistem yang menjadi konsren pimikiran Audah lebih pada upaya multi-disiplin baru yang melibatkan beberapa sub-disiplin dalam prosesnya. Secara umum adalah bangunan yang terdiri dari unit- unit atau elemen-elemen yang yang saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang bertujuan untuk mencapai berbagai fungsi. Jadi secara khusus, analisis sistem melibatkan identifikasi berbagai unit, elemen, atau sub-sistem dan bagaimana beberapa unit tersebut saling berkaitan dalam sebuah proses dan fungsi.
Secara  sederhana,  konsep  dasar  yang  digunakan  dalam pendekatan  sistem  dengan  melihat  persoalan  secara  keseluruhan ( wholeness ),  berpikiran  terbuka  ( openness ),  mengkaitkan  seluruh komponen ( interrelated hierarchy ), melibatkan berbagai dimensi ( multi - dimensionality ), dan selalu mengutamakan tujuan pokok ( purposefulness ). Dan yang tak kalah pentingnya adalah apa yang disebut dengan cognitive science , yakni setiap disiplin keilmuan baik keilmuan agama maupun non agama sangat berpengaruh dalam membentuk kognisi manusia.
Teori sistem yang ditawarkan Jasser Auda dapat menjadi pisau analisis dalam studi hukum Islam dewasa ini. Karena teori ini dilandasi prinsip-prinsip kognitif, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multi dimensionalitas. Setiap prinsip atau fitur tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing, dimana mereka saling berkaitan baik sebagai pengingat, penyempurna, pelengkap, pengoreksi dan seterusnya. Semua prinsip itu membentuk kesatuan sistem berpikir keagamaan Islam yang utuh.

## C. Pendekatan Teori Sistem
Pendekatan sistem lahir sebagai filsafat postmodernisme, yang melampaui  rasionalisme  dan  tidak  terjebak  dengan  eropa-sentris. Menurut filsafat sistem, semesta ini merupakan struktur yang kompleks, dan struktur ini tidak bisa didekati dengan pendekatan sebab-akibat.
5
Secara sederhana, konsep dasar yang digunakan dalam pendekatan sistem dengan melihat  persoalan  secara  keseluruhan  ( wholeness ),    berpikiran    terbuka ( openness ), mengkaitkan seluruh komponen ( interrelated hierarchy ), melibatkan berbagai dimensi ( multi - dimensionality ), dan selalu mengutamakan tujuan pokok ( purposefulness ). Dan yang tak kalah pentingnya adalah apa yang disebut dengan cognitive science , yakni setiap disiplin keilmuan baik keilmuan agama maupun non agama sangat berpengaruh dalam membentuk kognisi manusia.
Teori sistem yang  ditawarkan  Jasser Auda dapat menjadi pisau analisis dalam  studi  hukum  Islam  dewasa  ini.  Karena  teori  ini dilandasi prinsip - prinsip kognitif, keterbukaan,  hierarki  yang  saling  terkait,  multi  dimensionalitas.  Setiap prinsip  atau  fitur  tersebut  memiliki  fungsi  dan  peran  masing-masing,  dimana mereka  saling  berkaitan  baik  sebagai  pengingat,  penyempurna,  pelengkap, pengoreksi dan seterusnya. Semua prinsip itu membentuk kesatuan sistem berpikir keagamaan Islam yang utuh.

## C. Pendekatan Teori Sistem
Pendekatan siste m lahir sebagai f ils afa t postmod er nism e , yan g m ela mp aui ra sion a lisme dan tidak ter j ebak dengan  er o pa - sentr is.  M enurut f ilsa f at  siste m, se m esta ini m erupakan struktur yan g kompl e ks, dan struktur ini tidak bisa didekati dengan pendekatan sebab - akiba t.
Dari  pola  diagram  ini  J asser Auda 8 hendak m enepis  keraguan  terhadap f ils afa t  siste m yang di  tangan  sebagian  pengikutnya digunakan  untuk m e nol ak gagasan  tentan g  Tu han . Karena m ereka be lum bisa m elepaskan  diri  dari car a
8 A ud a, J asser , Maqashid Al Shariah A s Philosophy … .. , h . 46.
Dari pola diagram ini Jasser Auda 8 hendak menepis keraguan terhadap filsafat sistem yang di tangan sebagian pengikutnya digunakan untuk menolak gagasan tentang Tuhan. Karena mereka belum bisa melepaskan diri dari cara berpikir sebab-akibat  sebagai  warisan  dari pemikiran  abad pertengahan. Sebaliknya, Jasser Auda meneguhkan bahwa filsafat sistem dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap keimanan dan argumentasi rasionalnya sesuai dengan konteks kekinian.
Menurut Jasser Auda, contoh konkrit dari kesalah-pahaman yakni anggapan bahwa status ijmak dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (Alqur’an dan Sunnah). Ijmak bukanlah sumber hukum Islam. Tetapi ijmak tidak lain adalah multiple-participant decision making ; sekedar menjadi sebuah mekanisme  konsultasi. Ijmak hanya  digunakan di kalangan elit, bersifat eksklusif ( Wholeness ) dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian dari gambaran keseluruhan. Hubunganantara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu didalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis.
Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh)  penting  dihidupkan  dalam  usul  fiqh  karena  dapat memainkan  peran  dalam  pembaruan  kontemporer.  Melalui  cara berpikir ini, akan diperoleh “pengertian yang holistic sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda mencoba untuk  membawa dan  memperluas maqᾱṣid al-syarῑ’ah dari
8 Auda, Jasser, Maqashid Al Shariah As Philosophy ….. , h. 46.
dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan maqᾱṣid alamiyah , sepertii keadilan, kebebasan. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada diluarnya. 9
Mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip openness (keterbukaan) penting bagi hukum Islam.
Jasser  Auda  juga  menegaskan  bahwa  fiqh  seharusnya mengakomodasi ‘ urf untuk memenuhi tuntutan maqᾱṣid al- syari’ah , meskipun kadang ‘ urf berbeda dari makna yang ditunjukkan oleh teks. Jazirah Arab merupakan lingkungan yang menjadi rujukan bagi al- Qur’an. Karenanya, dalam menelusuri makna teks (al-Qur’an)  persoalan “apa yang  ada  disekitar Alqur’an” sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh Amin  al-Khuli> penting untuk diperhatikan.
Menurut Auda, penalaran yang dipakai dalam fiqh tradisional seperti  itu  dalam  istilah  modern  disebut  dengan deontic  logic. Atau yang  dalam  fiqh  biasa  dikenal  dengan  “ mᾱlᾱ  yatimmu  al- wᾱjib illᾱ bihi fahuwa wᾱjib ”. Penalaran ini terjebak pada pengklasifikasian biner, tidak sensitive terhadap perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan. Oleh karena itu, sistem hukum Islam sekarang ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat.
Tawaran dalam pemikiran Jasser Auda adalah melakukan kajian, pemetaan ulang, dan studi kritis terhadap teori Maqᾱṣid al- Syarῑ’ah yang telah ada melalui pemaduan kajiannya dengan menggunakan pendekatan keilmuan  sains  (teori  sistem)  dan  keilmuan  sosial  (pembangunan manusia) serta humanities kontemporer seperti isu-isu baru yang terkait dengan HAM, gender, hubungan yang harmonis dengan non-Muslim. Hal tersebut didorong karena hasil laporan tahunan United Nation Development Programme (UNDP) yang menyebutkan bahwa hingga sekarang peringkat Human Development Index (HDI) dunia Islam masih rendah. 10
9 Ibid 10 Auda, Jasser, Maqashid Al Shariah As Philosophy ….. , h. xxii
Tabel.  Pergeseran  Paradigma  Teori Maqᾱṣid Klasik  menuju Kontemporer. 11
Teori Maqᾱṣid Klasik Teori Maqᾱṣid Kontemporer
Menjaga  Keturunan (al- nasl)
Teori  yang  berorientasi  pada  perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga
Menjaga  Akal (al-
‘aql)
Melipatgandakan pola pikir dan research
ilmiah;  mengutamakan  perjalanan  untuk mencari  ilmu  pengetahuan;  menekan  pola pikir  yang  mendahulukan  kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya- upaya meremehkan kerja otak.
Menjaga Kehormatan; menjaga jiwa (al-‘Ird) Menjaga dan melindungi martabat
kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak- hak asasi manusia.
Menjaga Agama (ad- dῑn) Menjaga, melindungi dan menghormati
kebebasan beragama dan berkepercayaan.
Pada teori sistem keterbukaan bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan lingkungan yang berada diluarnya. 12
11 Riyanto, Waryani Fajar, Mazhab Sunan Kalijaga: Setengah Abad Genealogi Epistemologi Studi Hukum Islam Integratif di Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta , (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2014), h. 82
12 Ibid

## D. Konsern Maqashid Jasser Audah
Jaser Auda menjadi salah satu pemikir Muslim kontemporer yang menaruh perhatian terhadap filsafat hukum Islam, dengah pangkal filosofi berpikir menggunakan teori sistem sebagai pisau analisis. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan  dalam diskusi  tentang  hukum Islam dan Uṣul  Fiqh. 13 Dimana titik tekan maqᾱṣid lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan, pelestarian) sedangkan teori maqᾱṣid baru lebih menekankan
development (pembangunan, pengembangan) dan right (hak-hak). 14
Klasifikasi klasik maqᾱṣid meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: al-ḍarūrῑyyah , al-hᾱjῑyyah dan al-tahsῑnῑyyah , para ulama kemudian membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): hifż al-dῑn (pelestarian agama), hifż al-nafs (pelestarian  nyawa), hifż  al-mal (pelestarian  harta), hifż al-‘aql (pelestarian  akal)  dan hifż  al-nasl (pelestarian  keturunan). Sebagian ulama menambah hifż al-‘ird (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima al-maqᾱṣid itu menjadi enam tujuan pokok/ primer atau keniscayaan. Melestarikan kelima (atau keenam) hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak ada, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Kehidupan manusia akan menghadapi bahaya jika akal mereka terganggu, oleh karena itu Islam melarang keras khamr , narkoba dan sejenisnya. Kehidupan manusia akan berada dalam keadaan bahaya jika nyawa mereka tidak dijaga dan dilestarikan dengan berbagai tindakan pencegahan penyakit dan atau jika tidak tersedia sistem penjaminan lingkungan dari polusi, maka, dalam rangka inilah kita dapat memahami pelarangan Nabi SAW akan penyiksaan terhadap manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. 15
Klasifikasi al-maqᾱṣid klasik hanya tertuju pada individu dari pada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif al- maqᾱṣid klasik adalah individu (kehidupan, harga
13 Auda,  Jasser, Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqashid  Syariah, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 11
14 Kamali, Muhammad Hashim, Maqᾱṣid Syariah Made Simple, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 1.
15 Auda, Jasser, Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach, ( London:The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 2-3.
diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). Al-maqᾱṣid klasik, pada teori dasar keniscayaannya, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya. Al-maqᾱṣid klasik telah dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islami, bukan dari teks-teks suci (Quran dan Hadis).
Perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh Maqᾱṣid , klasifikasi kontemporer membagi Maqᾱṣid menjadi tiga tingkatan: Maqᾱṣid Umum ( Al-maqᾱṣid al-‘ᾱmmah ) Maqᾱṣid yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara keseluruhan. Seperti keniscayaan dan kebutuhan di atas, ulama pun menambah al-maqᾱṣid baru seperti “keadilan, universalitas, dan kemudahan”.
Upaya  Jasser Auda  dalam meneliti dan mengembangkan kembali kajian al-maqᾱṣid terlihat berbeda dari kajian al-maqᾱṣid sebelumnya, Teori kontemporer menunjukkan, misalnya, bahwa ḥifz nasl (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani. Adapun ḥifz ‘aql (pelestarian akal) berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari imigrasi ahli ke luar negeri. 16
Konsep ḥifz al-‘irdi (pelestarian kehormatan), berkembang menjadi “pelestarian harga diri manusia” dan “menjaga hak-hak asasi manusia”. Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis Maqᾱṣid terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia universal dan memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia. Di sisi lain, konsep ḥifz al-dῑn (pelestarian agama) berkembang menjadi “kebebasan kepercayaan” dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. Hifz al-mᾱl (pelestarian harta)  berkembang  menjadi  “pelestarian ekonomi” dan menekan jurang antar kelas.
Tawaran dalam pemikiran Jasser Auda adalah melakukan kajian, pemetaan ulang, dan studi kritis terhadap teori Maqᾱṣid al- Syarῑ’ah yang telah ada melalui pemaduan kajiannya dengan menggunakan pendekatan
16 Auda, Jasser, Membumikan Hukum Islam …..,  h. 320.
keilmuan  sains  (teori  sistem)  dan  keilmuan  sosial  (pembangunan manusia) serta humanities kontemporer seperti isu-isu baru yang terkait dengan HAM, gender, hubungan yang harmonis dengan non-muslim.

## E. Aplikasi Maqasid al- Syari’ah Jasser Audah
Isu kontemporer yang dihadirkan dalam penelitian ini, yakni: wali nikah dari pihak ibu. Islam memberi wanita hak dan kewajiban yang sama dengan pria, diberinya hak atas  harta  benda  dan  membebaninya dengan kewajiban yang  tak berbeda. 17 Kendati ulama telah menetapkan hak berkehendak dan bertindak yang bagi seorang  wanita, namun mayoritas mereka tidak membolehkannya bertindak sendirian dalam pernikahan.  Menurut  ulama,  seorang  wanita  dewasa  dan  berpikiran sehat  tidak  boleh dipaksa  menikah  dengan  seseorang  dan  dia  wajib diberi  hak  untuk  menentukan  siapa  calon suaminya, namun ia tetap wajib melibatkan walinya yang direpresentasikan oleh walinya yang terdekat. Seorang wali tak boleh melarangnya menikah dengan pria yang dicintainya dan sepadan dengannya. Dan jika ia melarangnya, wanita itu boleh mengadukan masalahnya kepada qadhi guna membela diri. Kemudian qadhi memerintah bawahannya untuk menikahkannya dengan orang dicintainya tersebut. 18
Itulah ketetapan mayoritas fuqaha yang diselisihi Abu Hanifah. Dan  satu-satunya  fuqaha  Ahlu  Sunnah  yang  sepakat  dengannya hanyalah Abu Yusuf menurut salah satu riwayat darinya. Wanita berhak menikahkan dirinya dengan yang  sepadan asal dengan “mahar  misl” adalah pendapat yang hanya dimiliki oleh Abu Hanifah. demikian, Abu Hanifah  tetap berpendapat, pernikahan yang dilangsungkan seorang wali adalah tindakan yang lebih baik, sehingga wanita yang menikah sendiri adalah pelaku tindakan yang tidak baik. Walau begitu, ia tetap tidak melampaui batas, tidak berbuat zalim, tidak berdosa dan akad nikahnya sah karena ia bertindak di wilayah kekuasaannya.
17 Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, (Semarang, CV. Asy-Syifa ” , t.th.), hlm372 18 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu Hanifah, (Solo, Aqwam, 2012), hlm.184
Pendapat yang dipilih Abu Hanifah ini bukanlah pendapat baru dalam syariat Islam. Pendapat ini punya dalil dari al-Qur'an, sunnah dan qiyas. Dan tentunya dia adalah dalil yang sesuai dengan kecenderungan berpikir bebas yang dimiliki ulama, dalil dari al-Qur'an, al-Qur'an telah menisbatkan pernikahan kepada seseorang wanita. Dan penisbatannya kepadanya adalah dalil bahwa ia berhak untuk menikahkan dirinya. Di antara dalil yang dimaksud adalah,
“Kemudian  jika  dia  menceraikannnya(setelah  talak  yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya(suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah.”(QS. Al- Baqarah: 230).
Disis  lain  adanya  hadits  yang  dipergunakan  Abu  Hanifah dalam mendukung  pendapatnya  tentang  kebebasan  wanita  dalam menikahkan  dirinya  dengan  orang yang sepadan, di antaranya, “Wanita yang tak bersuami lebih berhak atas dirinya daripada walinya.” (HR Imam Ahmad dan Muslim dari Abdullah bin Abbas). Hadith ini tanpa diragukan lagi menunjukkan, pernikahan yang dilakukan seorang janda adalah pernikahn yang sah menurut syariat, dan andai pernikahannya hanya sah dengan wali tentu walinya masih punya hak atasnya , dan ini tentu saja bertentangan dengan hadith ini. Itulah dalil-dalil yang dikemukakan Abu Hanifah untuk menguatkan pendapatnya yang berbeda dengan pendapat seluruh fuqaha terkait kebebasan penuh wanita untuk menikahkan dirinya. 19
Perlu diingat, sekalipun Abu Hanifah memberi seorang wanita kebebasan untuk menikahkan  dirinya,  dia  tetap mengharuskannya menikah dengan pria yang sepadan dan mahar mitsl. Jadi, pendapat Abu Hanifah adalah, seorang wanita boleh menikah dengan siapa saja asal ia sepadan  dengannya  dan  mas  kawinnya  adalah  mahar  mitsl. Dan bila ia menikah dengan pria yang tidak sepadan dengannya, maka
19 Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Imam Abu Hanifah, (Solo, Aqwam, 2012), hlm.191
berdasarkan riwayat Hasan bin Ziyad pernikahannya tidak sah dan batal kalau tidak mendapatkan izin dari walinya.
Sementara  perkawinan  menurut  Jasser  Audah  merupakan sunnatullah yang mestinya dilakukan setiap orang dengan niat beribadah kepada Allah SWT. Penegasan ini terlihat dari pernyataan Rasulullah SAW sendiri yang demikian serius menekankan dan menganjurkan untuk menikah, hingga beliau mengatakan bahwa,“orang yang tidak melakukan perkawinan bukanlah termasuk golonganku.
Perkawinan dalam Alquran merupakan hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah (perkawinan) disebut transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi dari transaksi-transaksi lain. Untuk menjaga dan memelihara kesucian perkawinan tersebut, maka haruslah dipenuhi syarat dan rukun perkawinan. Rumusan syarat dan rukun perkawinan menurut Audah untuk menjembatani antara apa yang disebutkan dalam nas Alquran dan sunnah Rasulullah SAW yang bersifat prinsip, dasariyah agar dapat dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Secara umum menjadi dua kelompok besar, yakni; (1) nas normatif- universal dan (2) nas praktis- temporal. Lebih rinci dari masing-masing muncul dua tingkatan (level) untuk masing-masing. Untuk nas normatif- universal muncul; (1) level abstrak, filsafat ( maqāṣid , tujuan, objektif), dan (2) level prinsip dan/atau asas. Sementara nas praktis-temporal yang hukum praktisnya disebut hukum klinis muncul dua tingkatan pula, yakni; (1) level hukum umum ( regular law, regular rule , ḥukm / aḥkam ) dan (2) hukum pengecualian ( exceptional law, exceptional rule , istiṡna ). Dari teori ini dapat dilahirkan pelapisan ilmu hukum Islam sebagai berikut: (1) nilai-nilai filosofis/dasar ( al-qiyam al-asasīyah ), (2) asas asas  umum  ( al-aḥkam  al-asasīyah ),  dan  (3)  norma-norma  hukum konkret atau hukum klinis ( al-aḥkam al-far‘īyah ). Pelapisan hukum Islam ini jika dikaitkan dengan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Q.s ar-Rum: 21, untuk membangun keluarga sakinah, sebagai tujuan pokok, ditambah tujuan-tujuan lain sebagaimana disebutkan dalam sejumlah nas. Sementara level prinsip perkawinan dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sakinah agar  pasangan selalu  rukun  dan damai dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Q.s an-Nisa>: 19. Hukum terapan yang bersifat umum ( regular law,
rule ) di antaranya adalah bahwa dalam melaksanakan akad perkawinan harus ada calon suami dan calon istri, harus ada akad berupa ijab dan kabul. Sementara hukum pengecualian di antaranya adalah di zaman Rasulullah SAW pernah ada perkawinan muṭ‘ah dan perkawinan anak yang belum dewasa.

## Daftar Pustaka
Auda, Jasser, Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach. London: the International Institute of Islamic Thought, 2007.
Abu Zahrah, Muhammad. Ushul al-fiqh. Mesir: Dar al-Fikr-‘ Arabi, t. th. Abu Bkar, AL Yasa. “Fikih Island an Rekayasa Sosial”, dalam Ari An- shori dan
Slamet Warsidi (Penyunting), Fikih Indonesia dalam Tantangan. Ura- karta: FIAI-UMS, 1991.
AL Qurutuby, Sumanto. KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqh Indo - nesia. Yogyakarta: Cermin, 1999. Al-Amidi, Saifudin. Al-Ikham fi Ushul al-Ahkam. Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967, Jilid 1.
Al-Syathibi, Abu  Ishaq. Al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari’ah. Dar al-Ma’arifah, t. th.), Jilid II. al-Zuhaili, Wahbah. Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dar al-Fikr, 1978.
Amal, Taufik Adnan. Islam dan tantangan Modernitas: Studi atas Pe - mikiran Hukum Fazlur-Rahman. Bandung: Mizan, 1992.
Ananda, Faisar. Dasar dan Metode Pemikiran Modern Islam Indonesia Tentang Wanita, (Disertasi). Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2001.
Anderson, J.N.D. Islamic Law in Modern World. New York: Greend- wood Press Publishers, 1959.
An-Na’im, Abdullah. Toward and Islamic Reformanon Cil Berties, Hu - man Rights and International Law, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani, dengan judul Dekonstruksi Syariah. Yogyakarta: LKiS, 1994.
Anwar, Hamdani. “Telaah Kritis terhadap Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab”, dalam Mimbar Agama dan Budaya. Vol. XIX,
No. 2, Thn. 2002.
Auda,  Jasser,  al-Maqasid  untuk  Pemula.  terj.  ‘Ali  ‘Abdelmon’im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
Kamali, Muhammad Hashim, Maqᾱṣid Syariah Made Simple, (London:
The International Institute of Islamic Thought, 2008.
Mudzhar, M. Atho, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia , Jakarta:
INIS, 1993.
Muhadjir, Noeng. Merode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.