## PENGEMBANGAN LEMBAGA PAUD MELALUI IMPLEMENTASI MANAJAMEN BERBASIS SEKOLAH
Nurhasanah 1 , Fajri Dwiyama 2
Abstract. The existence  of  early childhood education institutions  in  Indonesia has received special attention from the government as the initial foundation to build  reliable  human  resources.  But  in  its  journey,  the  institution  was confronted with quite a number of serious problems such as: First, the level of teacher  education  where  only  23.06  percent  had  a  bachelor  degree,  while according  to  the  National  Education  Standards,  PAUD  teachers  should  have both  formal  and  non-formal  minimum  S.1  PAUD,  Psychology,  or  Education. Second, the problem of the quality of PAUD institution programs. Third, there is  still  one  third  of  children  aged  3-6  years  who  have  not  received  PAUD services. Fourth, family involvement that is not in line with PAUD institutions. Fifth, PAUD learning which is supposed to be 80 percent building attitudes, is currently focusing on learning to read and write in an academic nuance. Sixth, problems  with  education  investment.Seventh,  nutrition  problems  and  eighth, namely the status of non-formal PAUD teachers who have not been considered as  teachers.  Seeing  so  many  problems  in  the  management  of  PAUD institutions,  a  management  approach  is  needed  to  deal  with  these  problems. Recommended  alternative  problem  solving  is  school-based  management.  This paper  only  expresses  in  outline  to  attract  the  interest  of  managers  of  early childhood  education  institutions  to  learn  more  about  the  implementation  of school-based management.
Keywords: PAUD, MBS.

## PENDAHULUAN
Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang handal di  berbagai  sektor  yang  ada.  Begitu  pentingnya  kedudukan  sumber  daya  manusia  dalam pembangunan bangsa dan negara hingga hal tersebut tidak luput dari perhatian para pendiri bangsa yang merumuskan hal tersebut ke dalam konstitusi pemerintahan Indonesia. Dalam pembukaan  Undang-undang  Dasar  Tahun  1945  alinea  ke  empat  disebutkan  bahwa,  salah satu  tujuan  dari  kemerdekaan  Indonesia  ialah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Hal tersebut  kemudian  dipertegas  dalam  pasal  31  ayat  1  Undang-undang  1945  bahwa  setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan.
Pendidikan  merupakan  kunci  utama  untuk  menghasilkan  sumber  daya  manusia yang  handal.Untuk  itu  pendidikan  memperoleh  skala  proritas  yang  tinggi  dalam
1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Gazali Bone
2 Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
pembangunan  sumber  daya  manusia  di  Indonesia.  Menurut  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2003,  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan  negara.Meski  pendefinisian  pendidikan  dalam  undang-undang  terus  berubah  sesuai dengan  kondisi  perkembangan  negara,  namun  usaha  implementasi  pendidikan  telah  lama dan nyata dilakukan bahkan sebelum diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia.
Salah satu lembaga pendidikan yang merupakan pondasi awal pembentukan sumber daya  manusia  di  Indonesia  yaitu  lembaga  pendidikan  anak  usia  dini  yang  sering  dikenal dengan  istilah  PAUD.  Pendidikan  anak  usia  dini  adalah  jenjang  pendidikan  sebelum jenjang  pendidikan  dasar  yang  merupakan  suatu  upaya  pembinaan    yang  ditujukan  bagi anak  sejak  lahir  sampai  dengan  usia  enam  tahun  yang  dilakukan  melalui  pemberian rangsangan  pendidikan  untuk  membantu  pertumbuhan  dan  perkembangan  jasmani  dan rohani  agar  anak  memiliki  kesiapan  dalam  memasuki  pendidikan  lebih  lanjut,  yang diselenggarakan  pada  jalur  formal,  nonformal,  dan  informal. 3 Pendidikan  anak  usia  dini merupakan  salah  satu  bentuk  penyelenggaraan  pendidikan  yang  menitikberatkan  pada peletakan  dasar  ke  arah  pertumbuhan  dan  enam  perkembangan  yaitu  agama  dan  moral, fisik  motorik,  kognitif,  bahasa,  sosial  emosional,  dan  seni,  sesuai  dengan  keunikan  dan tahap-tahap  perkembangan  sesuai  dengan  kelompok  usia  yang  dilalui  oleh  anak  usia dini. 4 Pelaksanaan  pendidikan  pada  lembaga  PAUD  di  Indonesia  terdiri  dari  tiga  bentuk yakni Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal,  Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak.
Keberadaan  lembaga  PAUD  di  Indonesia  cukup  mendapat  perhatian  besar  dari pemerintah.Perhatian  kepada  lembaga  PAUD  tersebut  diwujudkan  dengan  dibentuknya Direktorat  Pendidikan  Anak  Usia  Dini.Lebih  lanjut,  untuk  mendukung  pengembangan lembaga  PAUD,  pemerintah  menuangkan  tiga  pilar  kebijakan  terhadap  PAUD  dalam rencana strategis pendidikan tahun 2005-2009 sebagai suatu kebijakan.Ketiga pilar tersebut
3 https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/permendikbud137-2014StandarNasionalPAUD.pdf.
4 Permendikbud 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD.
yakni 1) Perluasan dan pemerataan akses PAUD, 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, 3) Penguatan  tata kelola, akuntabilitas, dan citra politik. 5
Meski  telah  mendapatkan  perhatian  yang  cukup  serius  dari  pemerintah,  namun kenyataan  yang  terjadi  dilapangan  dalam  pengelolaan    lembaga  PAUD  didera  berbagai persoalan  yang  cukup  berat.  Netti  Herawati  yang  merupakan  ketua  umum  himpunan pendidik  PAUD  seluruh  Indonesia  (Himpaudi)  mengungkapkan  bahwaada  delapan masalah  yang  dihadapi  PAUD  saat  ini.  Pertama  adalah  tingkat  pendidikan  guru  dimana hanya  23,06  persen  berpendidikan  strata-1,  sementara  menurut  Standar  Nasional Pendidikan seharusnya guru PAUD baik formal maupun non Formal minimal S.1 PAUD, Psikologi, atau Kependidikan.Kedua, persoalan kualitas program lembaga PAUD. Ketiga, masih  sepertiga  anak  usia  3-6  tahun  yang  belum  mendapat  layanan  PAUD.  Keempat, keterlibatan  keluarga  yang  belum  sejalan  dengan  lembaga  PAUD.Kelima,  pembelajaran PAUD  yang  seharusnya  80  persen  membangun  sikap,  saat  ini  justru  fokus  pada pembelajaran  baca  tulis  hitung  yang  bernuangsa  akademik.Keenam,  masalah  pada investasi  pendidikan.Ketujuh,  masalah  gizi  dan  kedelapan  yakni  status  guru  PAUD  non formal  yang  belum  dianggap  sebagai  guru. 6 Melihat  begitu  banyak  masalah  pada pengelolaan  lembaga  PAUD,  maka  dibutuhkan  sebuah  pendekatan  manajeman  untuk menghadapi  masalah  tersebut,  dalam  hal  ini  manajemen  berbasis  sekolah  dipilih  menjadi alternatif dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut.

## PEMBAHASAN

## 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pendidikan  pada  anak  usia  dini  pada  dasarnya  meliputi  seluruh  upaya  dan  tindakan yang  dilakukan  oleh  pendidik  dan  orang  tua  dalam  proses  perawatan,  pengasuhan  dan pendidikan  pada  anak  dengan  menciptakan  aura  dan  lingkungan  dimana  anak  dapat mengeksplorasi  pengalaman  yang  memberikan  kesempatan  kepadanya  untuk  mengetahui dan  memahami  pengalaman  belajar  yang  diperolehnya  dari  lingkungan,  melalui  cara mengamati,  meniru  dan  bereksperimen  yang  berlangsung  secara  berulang-ulang  dan melibatkan  seluruh  potensi  dan  kecerdasan  anak. 7 Oleh  karena  anak  merupakan  pribadi
5 Laelatul  Istiqomah, Tiga  pilar  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Pembinaan  PAUD, Jurnal  Ilmiah Tumbuh Kembang  Anak Usia Dini, Volume 1 No. 2 Juni 2016.
6 https://www.beritasatu.com/kesra/353926/ini-delapan-masalah-paud-di-indonesia.
7 Yuliani Nuraini Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Jakarta: Indeks, 2012, h. 7.
yang unik dan melewati berbagai tahap perkembangan kepribadian, maka lingkungan yang diupayakan  oleh  pendidik  dan  orang  tua  yang  dapat  memberikan  kesempatan  pada  anak untuk  mengeksplorasi  berbagai  pengalaman  dengan  berbagai  suasana,  hendaklah memperhatikan  keunikan  anak-anak  dan  disesuaikan  dengan  tahap  perkembangan kepribadian anak.
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pembinaan yang  ditujukan  bagi  anak  sejak  lahir  sampai  dengan  enam  tahun  yang  dilakukan  melalui rangsangan  pendidikan  untuk  membantu  pertumbuhan  dan  perkembangan  jasmani  dan rohani  agar  anak  memiliki  kesiapan  dalam  memasuki  pendidikan  lebih  lanjut.  Dengan upaya pembinaan yang terencana dan sistematis diharapkan anak mampu mengembangkan potensi  yang  dimiliki  secara  optimal.  Tantangan  yang  dihadapi  PAUD  adalah  bagaimana cara mendidik anak usia dini agar potensinya berkembang, meliputi potensi fisik-motorik, intelektual,  moral,  emosional,  dan  spiritual  anak  dengan  memperhatikan  faktor perkembangan  anak  sebagai  pembelajar  yang  unik.  Usia  dini  disebut  juga  golden  age karena  fisik  dan  motorik  anak  berkembang  dan  bertumbuh  dengan  cepat,  baik perkembangan  emosional,  intelektual,  maupun  moral  (budi  pekerti).  Bahkan  ada  yang menyatakan bahwa pada anak usia empat tahun, 50 % kecerdasan telah tercapai, dan 80 % kecerdasan tercapai pada usia delapan tahun. Adalah hal lumrah jika banyak pihak begitu memperhatikan perkembangan anak usia emas yang tak akan terulang lagi ini. 8
Salah  satu  pencapaian  tujuan  pendidikan  nasional  yakni  dengan  adanya  lembaga pendidikan  anak  usia  dini  (PAUD),  sebagai  mana  diatur  dalam  undang-undang  Nomor  2 Tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yaitu  mencerdaskan  kehidupan  bangsa dan  mengembangkan  manusia  Indonesia  seutuhnya  yaitu  manusia  yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan  keterampilan,  kesehatan  jasmani  dan  rohani,  kepribadian  yang  mantap  dan  mandiri serta  rasa  tanggung  jawab  kemasyarakatan  dan  kebangsaan.  Selanjutnya  pada  pasal  28B ayat  2  dinyatakan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  sedangkan pada pasal 28 C Ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  berhak  mendapatkan  pendidikan  dan  memperoleh
8 Partini, Pengantar Pendidikan Anak Usia Dini, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2010, h. 1.
manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  seni  dan  budaya,  demi  meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Selanjutnya  berdasarkan  UU  RI  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  Bab  1,  Pasal  1,  Butir  14  dinyatakan  bahwa  Pendidikan  Anak  Usia  dini  adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun  yang  dilakukan  melalui  pemberian  rangsangan  pendidikan  untuk  membantu pertumbuhan  dan  perkembangan  jasmani  dan  rohani  agar  anak  memiliki  kesiapan  dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sedangkan pada pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini  dinyatakan  bahwa  1)  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  diselenggarakan  sebelum  jenjang pendidikan  dasar,  2)  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dapat  diselenggarakan  melalui  jalur pendidikan  formal,  nonformal,  dan  atau  informal,  3)  pendidikan  Anak  Usia  Dini  jalur pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat, 4) Pendidikan Anak Usia Dini jalur  pendidikan  nonformal:  KB,  TPA,  atau  bentuk  lain  yang  sederajat,  5)  Pendidikan Anak  Usia  Dini  jalur  pendidikan  informal:  pendidikan  keluarga  atau  pendidikan  yang diselenggarakan oleh lingkungan, dan 6) Ketentuan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## 2. Manajemen Berbasis Sekolah
Pemerintah  pada  bidang  pendidikan  berupaya  secara  terus-menerus  untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan  agar  dapat  turut  serta  dalam  persaingan  di  kancah internasional.  Dalam  kondisi  apapun  komitmen  pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas dan kuantitas pendidikan hendaknya tidak berubah. Hal ini penting agar setelah melewati kerasnya persaingan  global,  nasib  bangsa  Indonesia  terutama kaum  miskin  tidak semakin terpuruk.  Untuk  kepentingan  tersebut,  berbagai  program  telah  diluncurkan.  Diantaranya melalui  program  aku  anak  sehat  yang  didukung  oleh  badan-badan  Internasional  seperti Bank  Dunia,  Bank  Pembangunan  Asia,  dan  UNICEF,  Pemerintah  Indonesia  memberikan dukungan  beasiswa  kepada  peserta  didik  serta  dana  bantuan  operasional  bagi  sekolah- sekolah yang tidak mampu, untuk menyelematkan kuantitas dan kualitas pendidikan.
Berbagai  program  yang  dilaksanakan  telah  memberikan  harapan  bagi  kelangsungan dan  terkendalinya  kualitas  pendidikan  Indonesia  semasa  krisis.  Akan  tetapi,  karena pengelolaannya  yang  terlalu  kaku  dan  sentralistik,  program  itu  pun  tidak  banyak memberikan  dampak  positif,  angka  partisipasi  pendidikan  nasional  maupun  kualitas
pendidikan tetap menurun. Diduga hal tersebut erat kaitannya dengan masalah manajemen. Dalam  kaitan  ini  muncullah  salah  satun  pemikiran  ke  arah  pengelolaan  pendidikan  yang memberi  keleluasaan  kepada  sekolah  untuk  mengatur  dan  melaksanakan  berbagai kebijakan  secara  luas.Pemikiran  ini  dalam  perjalanannya  disebut  manajemen  berbasis sekolah  (MBS)  yang  telah  berhasil  mengangkat  kondisi  dan  memecahkan  berbagai masalah pendidikan di beberapa negara maju, seperti Australia dan Amerika.
Manajemen  berbasis  sekolah  (MBS)  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk mencapai  keunggulan  masyarakat  bangsa  dalam  penguasaan  ilmu  dan  teknologi,  yang ditunjukkan dengan pernyataan politik dalam garis-garis besar haluan negara.Hal tersebut diharapkan  dapat  dijadikan  landasan  dalam  pengembangan  pendidikan  di  Indonesia  yang berkualitas dan berkelanjutan, baik  secara makro, meso, maupun mikro. Kerangka makro erat  kaitannya  dengan  upaya  politik  yang  saat  ini  sedang  ramai  dibicarakan  yaitu desentralisasi  kewenangan  dari  pemerintah  pusat  ke  daerah,  aspek  mesonya  berkaitan dengan  kebijakan  daerah  tingkat  provinsi  sampai  tingkat  kabupaten,  sedangkan  aspek mikro  melibatkan  seluruh  sektor  dan  lembaga  pendidikan  yang  paling  bawah,  tetapi terdepan dalam pelaksanaanya, yaitu sekolah.
Pemberian  otonomi  pendidikan  yang  luas  pada  sekolah  merupakan  kepedulian pemerintah  terhadap  gejala-gejala  yang  muncul  di  masyarakat  serta  upaya  peningkatan mutu  pendidikan  secara  umum.Pemberian  otonomi  ini  menuntut  pendekatan  manajemen yang  lebih  kondusif  di  sekolah  agar  dapat  mengakomodasi  seluruh  keinginan  sekaligus memberdayakan  berbagai  komponen  masyarakat  secara  efektif,  guna  mendukung kemajuan  dan  sistem  yang  ada  disekolah.  Dalam  kerangka  inilah  manajemen  berbasis sekolah tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan. Manajemen  berbasis  sekolah  merupakan  suatu  konsep  yang  menawarkan  otonomi  pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan  pemerataan  pendidikan  agar  dapat  mengakomodasi  keinginan  masyarakat  setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.
BPPN  dan  Bank  Dunia  memberi  pengertian  bahwa  manajemen  berbasis  sekolah merupakan  bentuk  alternatif  sekolah  dalam  program  desentralisasidi  bidang  pendidikan, yang  ditandai  oleh  otonomi  luas  di  tingkat  sekolah,  partisipasi  masyarakat  dan  dalam kerangka  kebijakan  pendidikan  nasional.  Otonomi  diberikan  agar  sekolah  dapat  leluasa mengelola  seumber  daya  dengan  mengalokasikannya  sesuai  prioritas  kebutuhan  serta
tanggap  terhadap  kebutuhan  masyarakat    setempat.  Partisipasi  masyarakat  dituntut  agar lebih memahami pendidikan, membantu, serta mengontrol pengelolaan pendidikan. Dalam konsep ini sekolah dituntut memiliki tanggung jawab yang  tinggi, baik kepada orang tua murid, masyarakat, maupun pemerintah.
Dalam education  in  Indonesia:  From  Crisis  to  Recovery, Bank  Dunia merekomendasikan  perlunya  diberikan  otonomi  yang  lebih  besar  kepada  sekolah  yang disertai  manajemen  sekolah  yang  bertanggung  jawab.  Otonomi  yang  lebih  besar  harus diberikan  kepada  kepala  sekolah  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  dan  pengembangan strategi-strategi  berbasis  sekolah  sesuai  dengan  kondisi  setempat.  Namun  demikian, otonomi yang lebih besar ini harus diikuti oleh pemilihan kepala sekolah yang baik, yang memiliki  keterampilan  dan  karakteristik  yang  diperlukan  untuk  mengelola  sekolah bernuansa  otonom,  pemberian  penghargaan  terhadap  kepala  sekolah  yang  baim  dan menggganti  mereka  yang  kurang,  serta  pengembangan  keterampilan  manajemen  kepala sekolah  dan  program  training  modular.  Program-program  seperti  ini  diharapkan  dapat mendorong  kepala  sekolah  memahami  aspek-aspek  di  luar  peranan  administratif  mereka, termasuk pentingnya aspek kepemimpinan dalam pendidikan.
Senana  dengan  itu,  Depdikbud  mengemukakan  bahwa  manajemen  berbasis  sekolah merupakan suatu penawaran bagi sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan  lebih  memadai  bagi  para  peserta  didik.  Otonomi  dalam  pengelolaan  pendidikan merupakan  potensi  bagi  sekolah  untuk  meningkatkan  kinerja  para  staf,  menawarkan partisipasi  langsung  kepada  kelompok-kelompok  terkait,  dan  meningkatkan  pemahaman masyarakat  terhadap  pendidikan.  Otonomi  sekolah  juga  berperan  dalam  menampung konsensus  umum  tentang  pemberdayaan  sekolah,  yang  meyakini  bahwa  untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan  sedapat  mungkin  keputusan  seharusnya  dibuat  oleh mereka  yang  berada  di  garis  depan,  yang  bertanggung  jawab  secara  langsung  terhadap pelaksanaan  kebijakan, dan yang terkena akibat-akibat dari kebijakan tersebut, yaitu guru dan kepala sekolah.
Pemberdayaan  sekolah  dengan  memberikan  otonomi  yang  lebih  besar,  disamping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga dapat ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.Penekanan aspek- aspek  tersebut  dapat  berubah  dari  waktu  ke  waktu  sesuai  dengan  permasalahan  yang dihadapi  oleh  pemerintah.Misalnya  krisis  ekonomi  yang  pernah  melanda  Indonesia  tidak
dapat  dihindari  dampaknya  terhadap  pendidikan,  terutama  berkurangnya  kemampuan sebagian  orang  tua  untuk  membiayai  pendidikan  anaknya.  Kondisi  tersebut  secara langsung  berakibat  pada  menurunnya  mutu  pendidikan  dan  terganggunya  proses pemerataan. Dengan melibatkan masyarakat  dalam pengelolaan sekolah, pemerintah akan terbantu baik kontrol maupun pembiayaan sehingga pemerintah dapat lebih berkonsentrasi pada  masyarakat  yang  kurang  mampu  yang  semakin  hari  semakin  bertambah  jumlahnya. Di  samping  itu,  berkurangnya  lapisan-lapisan  birokrasi  dalam  prinsip  disentralisasi  juga mendukung  efisiensi  tersebut.Keterlibatan  kepala  sekolah  dan  guru  dalam  pengambilan keputusan-keputusan  juga  mendorong  rasa  kepemilikan  yang  lebih  tinggi  terhadap sekolahnya yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menggunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal.
Tujuan utama manajemen berbasis sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan  pendidikan.Peningkatan  efisiensi  diperoleh  melalui  keleluasaan  mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme  guru,  adanya  hadiah  dan  hukuman  sebagai  kontrol,  serta  hal  lain  yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya  partisipasi  masyarakat  terutama  yang  mampu  dan  peduli,  sementara  yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah.
Implementasi  manajemen  berbasis  sekolah  menuntut  dukungan  tenaga  kerja  yang terampil  dan  berkualitas  agar  dapat  membangkitkan  motivasi  kerja  yang  lebih  produktif dan  memberdayakan  otoritas  daerah  setempat,  serta  mengefisienkan  sistem  dan menghilangkan  birokrasi  yang  tumpang  tindih.  Keberhasilan  seperti  ini  ditemukan  di Meksiko  sebab  pemerintah  pusat  telah  melakukan  pelatihan  bagi  personel  yang  akan dipekerjakan di berbagai tempat kerja yang diperlukan, malah di chili menunjukkan adanya penurunan  anggaran  yang  besar.  Dalam  pada  itu,  dituntut  kemandirian  dan  kreativitas sekolah dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran di balik otonomi yang dimilikinya. Sekolah juga harus mampu mencermati kebutuhan peserta didik yang bervariasi, keinginan staf yang berbeda, kondisi lingkungan yang beragam, harapan masyarakat yang menitipkan anaknya pada sekolah agar kelak untuk memperoleh tenaga yang produktif, potensial, dan berkualitas.
Manajemen  berbasis  sekolah  memberi  peluang  bagi  kepala  sekolah,  guru,  dan peserta  didik  untuk  melakukan  inovasi  dan  improvisasi  di  sekolah,  berkaitan  dengan masalah  kurikulum,  pembelajaran,  manajerial  dan  lain  sebagainya  yang  tumbuh  dari aktivitas,  kreatifitas,  dan  profesionalisme  yang  dimiliki.  Pelibatan  masyarakat  dalam dewan sekolah di bawah monitoring pemerintah, mendorong sekolah untuk lebih terbuka, demokratis,  dan  bertanggung  jawab.  Pemberian  kebebasan  yang  lebih  luas  memberi kemungkinan kepada sekolah untuk dapat menemukan jati dirinya dalam membina peserta didik, guru, dan petugas lain yang ada dilingkungan sekolah.

## 3. Pengembangan Lembaga PAUD Melalui Implementasi MBS
Peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung kemampuan manajerial para kepala sekolah. Sekolah perlu berkembang maju dari tahun ke tahun. Karena itu, hubungan baik antara guru perlu diciptakan agar terjalin iklim dan suasana kerja  yang kondusif dan menyenangkan. Demikian halnya penataan penampilan fisik dan manajemen sekolah perlu dibina agar sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang tepat menumbuhkan kreativitas, disiplin,  dan  semangat  belajar  peserta  didik.  Dalam  kerangka  inilah  dirasakan  perlunya implementasi manajemen berbasis sekolah.
Untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan efisien, kepala  sekolah  perlu  memiliki  pengetahuan  kepemimpinan,  perencanaan,  dan  pandangan yang  luas  tentang  sekolah  dan  pendidikan.  Wibawa  kepala  sekolah  harus  ditumbuh kembangkan  dengan  meningkatkan  sikap  kepedulian,  semangat  belajar,  disiplin  kerja, keteladanan,  dan  hubungan  manusiawi  sebagai  modal  perwujudan  iklim  kerja  yang kondusif.  Lebih  lanjut,  kepala  sekolah  dituntut  untuk  melakukan  fungsinya  sebagai manajer  sekolah  dalam  meningkatkan  proses  belajar  mengajar,  dengan  melakukan supervisi kelas, membina, meberikan saran-saran positif pada guru. Disamping itu, kepala sekolah  juga  harus  melakukan  tukar  pikiran,  sumbang  saran,  dan  studi  banding  antar sekolah untuk menyerap kiat-kiat kepemimpinan dari kepala sekolah yang lain.
Dalam  rangka  mengimplementasikan  manajemen  berbasis  madrasah  secara  efektif dan  efisien,  guru  harus  berkreasi  dalam  meningkatkan  manajemen  kelas.  Guru  adalah teladan dan panutan langsung para peserta didik di kelas. Oleh karena itu, guru perlu siap dengan segala kewajiban, baik manajemen maupun persiapan isi materi pengajaran. Guru juga  harus  mengorganisasikan  kelasnya  dengan  baik.  Jadwal  pelajaran,  pembagian  tugas peserta didik, kebersihan, keindahan dan ketertiban kelas, pengaturan tempat duduk peserta
didik, penempatan alat-alat dan lain-lain harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Suasana kelas  yang  menyenangkan  dan  penuh  disiplin  sangat  diperlukan  untuk  mendorong semangat belajar peserta didik. Kreativitas dan daya cipta guru untuk mengimplementasikan  manajemen  berbasis  sekolah  perlu  terus  menerus  di  dorong  dan dikembangkan. 9
Implementasi  manajemen  berbasis  sekolah  akan  berlangsung  secara  efektif  dan efisien  apabila  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  profesional  untuk mengoperasikan  sekolah,  dana  yang  cukup  agar  sekolah  mampu  menggaji  staf  sesuai dengan  fungsinya,  sarana  prasarana  yang  memadai  untuk  mendukung  proses  belajar mengajar,  serta  dukungan  masyarakat  yang  tinggi.  Namun  melihat  kondisi  sekolah  di Indonesia  saat  ini  yang  sangat  bervariasi  jika  dilihat  dari  segi  kuantitas,  kualitas,  lokasi sekolah, dan partisipasi masyarakat maka untuk implementasi manajemen berbasis sekolah perlu dilakukan pengelompokan sekolah. Pengelompokan ini dilakukan agar memudahkan pihak-pihak terkait dalam memberikan dukungan.
Dalam  rangka  mengimplementasikan  manajemen  berbasis  sekolah  pada  lembaga pendidikan anak usia dini, sebelumnya perlu dilakukan pengelompokan lembaga pendidika PAUD  berdasarkan  kemampuan  manajemen.  Beberapa  hal  yang  menjadi  pertimbangan adalah kondisi sekolah, lokasi sekolah, dan kualitas sekolah. Dalam hal ini sedikitnya akan ditemui tiga kategori sekolah, yaitu baik, sedang, dan kurang, yang tersebar di lokasi-lokasi maju, sedang, dan tertinggal. Kelompok-kelompok sekolah tersebut adalah sebagai berikut:
a. Sekolah dengan kemampuan manajemen tinggi
- Kepala sekolah dan guru berkompetensi tinggi
- Partisipasi masyarakat tinggi, termasuk dukungan dana
- Pendapatan daerah dan orang tua tinggi
- Anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah besar
b. Sekolah dengan kemampuan manajemen sedang
- Kepala sekolah dan guru berkompetensi sedang
- Partisipasi masyarakat sedang termasuk dukungan dana
- Pendapatan daerah dan orang tua sedang
- Anggaran sekolah diluar anggran pemerintah sedang
c. Sekolah dengan kemampuan manajemen rendah
9 E Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002, h. 56-58.
- Kepala sekolah dan guru berkompetensi rendah
- Partisipasi masyarakat kurang, termasuk dukungan dana
- Pendapatan daerah dan orang tua rendah
- Anggaran sekolah di luar anggaran pemerintah kecil atau tidak ada 10
Kondisi  di  atas  mengisyaratkan  bahwa  tingkat  kemampuan  manajemen  sekolah untuk  mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah berbeda satu  kelompok dengan kelompok  yang  lainnya.  Perencanaan  implementasi  manajemen  berbasis  sekolah  harus menuju  pada  variasi  tersebut,  dan  mempertimbangkan  kemampuan  setiap  sekolah. Perbedaan  kemampuan  manajemen,  mengharuskan  perlakukan  yang  berbeda  setiap sekolah  sesuai  dengan  tingkat  kemampuan  masing-masing  dalam  menyerap  paradigma baru yang ditawarkan oleh manajemen berbasis sekolah. Misalnya, suatu sekolah mungkin hanya  memerlukan  pelatihan  untuk  mampu  melaksanakan  manajemen  berbasis  sekolah, namu  sekolah  lainnya  barangkali  memerlukan  dukungan-dukungan  tambahan  dari pemerintah  agar  dapat  menerapkan  paradigma  baru  tersebut.  Dengan  mempertimbangkan kemampuan  sekolah,  kewajiban,  dan  kewenangan  sekolah  terhadap  pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya.
Sebagai suatu paradigma pendidikan baru untuk lembaga pendidikan anak usia dini, selain  perlu  memperhatikan  kondisi  sekolah,  implementasi  manajemen  berbasis  sekolah juga  memerlukan  pentahapan  yang  tepat.  Dengan  perkataan  lain,  harus  dilakukan  secara bertahap.  Penerapan  manajemen  berbasis  sekolah  secara  menyeluruh  sebagai  realisasi desentralisasi  pendidikan  memerlukan  perubahan-perubahan  mendasar  terhadap  aspek- aspek  yang  menyangkut  keuangan,  ketenagaan,  kurikulum,  sarana  dan  prasarana,  serta partisipasi  masyarakat.  Kompleksitas  permasalahan  pendidika  di  Indonesia  akan mempengaruhi kecepatan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Dengan mempertimbangkan  kompleksitas  tersebut,  manajemen  berbasis  sekolah  diyakini  akan dapat  dilaksanakan  paling  tidak  melalui  tiga  tahapan  yaitu  jangka  pendek  (tahun  pertama sampai  tahun  ketiga),  jangka  menengah  (tahun  ke  empat  sampai  tahun  ke  enam),  dan jangka panjang (setelah tahun ke enam).
Pelaksanaan  jangka  pendek  diprioritaskan  pada  kegiatan-kegiatan  yang  tidak memerlukan  perubahan  mendasar  terhadap  aspek-aspek  pendidikan.  Sebaliknya,  strategi ini  perlu  ditekankan  pada  hal-hal  yang  bersifat  sosialisasi  manajemen  berbasis  sekolah
10 Ibid. h 59.
terhadap  masyarakat  dan  sekolah,  pelatihan  terhadap  sumber  daya  manusia  yang  akan melaksanakan  manajemen  berbasis  sekolah,  dan  mengalokasikan  dana block  grant langsung  ke  sekolah  sebagai  praktek  pengelolaan  keuangan  dengan  prinsip  manajemen berbasis  sekolah.  Perlu  ditekankan  pula  bahwa  sosialisasi  dan  pelatihan  mempunyai peranan  yang  sangat  penting  karena  manajemen  berbasis  sekolah  memerlukan  adanya perubahan sikap dan perilaku tenaga kependidikan dan masyarakat yang selama ini berpola top  down. Apabila  masyarakat  dan  sekolah  telah  memahami  hak  dan  kewajiban  masing- masing, perubahan-perubahan mendasar tentang aspek-aspek pendidikan dapat  dilakukan, sebagai  strategi  jangka  menengah,  dan  panjang  dalam  pelaksanaan  manajemen  berbasis sekolah di lembaga pendidikan anak usia dini.
Beberapa  pertimbangan  perlunya  dilakukan  kegiatan  jangka  pendek  dalam pengimplementasian  manajemen  berbasis  sekolah  di  lembaga  pendidikan  anak  usia  dini dalah sebagai berikut:
a. Baik  sekolah  maupun  masyarakat,  pada  saat  ini,  diyakini  belum  mengenal prinsip-prinsip  manajemen  berbasis  sekolah  secara  rinci.  Oleh  karena  itu, manajemen  berbasis  sekolah  perlu  disosialisasian  agar  meraka  memahami  hak dan kewajiban masing-masing.
b. Pengalokasian  dana  langsung  ke  sekolah  merupakan  prioritas  utama  dalam pelaksanaan  otonomi  sekolah.  Selama  ini  sekolah  memperoleh  dana  yang pengalokasiannya melalui birokrasi yang kompleks mengikat.
c. Pelaksanaan  manajemen  berbasis  sekolah  memerlukan  tenaga  yang  memiliki keterampilan memadai, minimal mampu mengelola dan mengerti prinsip-prinsip manajemen berbasis sekoah. Selama ini tenaga  yang ada, baik ditingkat  sekolah maupun tingkat pengawas, kurang memiliki keterampilan dalam profesi mereka.
Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  pelatihan  agar  dana  yang  dialokasikan  secara langsung  tersebut  mampu  dikelola  sesuai  dengan  prinsip  manajemen  berbasis sekolah.
d. Rekomendasi  Bank  Dunia  juga  merujuk  pada  dua  hal  di  atas,  yaitu  kurangnya otonomi  kepala  sekolah  dalam  mengelola  keuangan  sekolah  di  satu  pihak,  dan kurangnya kemampuan manajemen kepala sekolah di lain pihak. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu menjadi prioritas pertama dalam memperoleh pelatihan.
Dalam  kaitannya  dengan    pentahapan  implementasi  manajemen  berbasis  sekolah, secara garis besar, Fattah membaginya menjadi tiga tahap yaitu:
a. Sosialisasi.  Tahap  sosialisasi  merupakan  tahapan  penting  mengingat  luasnya wilayah  nusantara  terutama  daerah-daerah  yang  sulit  dijangkau  oleh  media informasi,  baik  cetak maupun elektronik.  Dalam pada itu, masyarakat  Indonesia pada  umumnya  tidak  mudah  menerima  perubahan.  Banyak  perubahan,  baik personal  maupun  organisasional  memerlukan  pengetahuan  dan  keterampilan baru. Dengan begitu masyarakat dapat beradaptasi lebih baik dengan lingkungan yang  baru.  Dalam  mengefektifkan  pencapaian  tujuan  perubahan,  diperlukan kejelasan  tujuan  dan  cara  yang  tepat,  baik  menyangkut  aspek  proses  maupun pengembangan.
b. Piloting.  Pada  tahap  ini  dilakukan  uji  coba  agar  penerapan  konsep  manajemen berbasis  sekolah  tidak  mengandung  resiko.  Efektivitas  model  uji  coba memerlukan  persyaratan  dasar,  yaitu  akseptabilitas,  akuntabilitas,  reflikabilitas, dan  sustainabilitas.  Akseptabilitas  artinya  adanya  penerimaan  dari  para  tenaga kependidikan,  khususnya  guru  dan  kepala  sekolah  sebagai  pelaksana  dan penanggung  jawab  pendidikan  di  sekolah.  Akuntabilitas  artinya  bahwa  program manajemen  berbasis  sekolah  harus  dapat  dipertanggung  jawabkan,  baik  secara konsep,  operasional,  maupun  pendanaanya.  Reflikabilitas  artinya  model manajemen berbasis sekolah yang diuji cobakan dapat direflikasi di sekolah lain sehingga  perlakuan  yang  diberikan  kepada  sekolah  uji-coba  dapat  dilaksanakan di  sekolah  lain.  Sementara  sustainabilitas  artinya  program  tersebut  dapat  dijaga kesenambungannya setelah uji coba dilaksanakan.
c. Tahap  Diseminasi.  Tahap  ini  merupakan  tahapan  memasyarakatkan  model manajemen  berbasis  sekolah  yang  telah  diuji  cobakan  ke  berbagai  sekolah  agar dapat mengimplementasikannya secara efektif dan efisien. 11
Selain  berbagai  tahapan  sebagaimana  yang  di  jelaskan  dia  atas,  sekolah  juga memerlukan  pedoman-pedoman  sebagai  pendukung  untuk  menjamin  terlaksanya pengelolaan  manajemen  berbasis  sekolah  yang  mengakomodasi  kepentingan  otonomi sekolah,  kebijakan  pemerintah,  dan  partisipasi  masyarakat.  Implementasi  manajemen berbasis  sekolah  memerlukan  seperangkat  aturan  dan  pedoman-pedoman  umum  yang
11 Nanang Fattah, Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000
dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta laporan pelaksanaan.Perangkat implementasi ini perlu diperkenalkan sejak awal, melalui pelatihan- pelatihan yang diselenggarakan sejak pelaksanaan jangka pendek.
Rencana  sekolah  merupakan  salah  satu  perangkat  terpenting  dalam  pengelolaan manajemen  berbasis  sekolah.  Rencana  sekolah  merupakan  perencanaan  sekolah  untuk jangka waktu tertentu, yang disusun oleh sekolah sendiri bersama dewan sekolah. Adapun yang  dikandung  rencana  tersebut  adalah  visi  dan  misi  sekolah,  tujuan  sekolah,  dan prioritas-prioritas  yang  akan  dicapai,  serta  strategi-strategi  untuk  mencapainya.  Dengan membaca  rencana  sekolah,  seseorang  akan  memiliki  gambaran  lengkap  tentang  suatu sekolah.  Untuk  memotivasi  sekolah  membuat  rencana  yang  baik  perlu  disediakan penghargaan  terhadap  sekolah  yang  berhasil  mencapai  kemajuan,  seperti  direncanakan dalam  rencana  sekolah.  Sebaliknya  diberikan  sanksi  kepada  sekolah  yang  tidak  berhasil melaksanakan  sesuai  dengan  rencana.  Sanksi  tersebut  dapat  berupa  pengurangan  dana tertentu pada anggaran berikutnya.
Mengingat  kompleksnya  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pendidikan  di Indonesia, pelaksanaan model manajemen berbasis sekolah pada lembaga pendidikan anak usia  dini  perlu  dilakukan  secara  bertahap  serta  direncanakan  secara  matang  dan profesional. Penerapan manajemen berbasis madrasah pada lembaga pendidikan anak nusia dini  bukanlah  suatu  jawaban  dari  semua  permasalahan  pendidikan  yang  dihadapi,  namun dapat  menjadi  jawaban  terhadap  kebekuan  dan  kekakuan  manajemen  pendidikan  yang berlaku  selama  ini.  Pelaksanaan  manajemen  berbasis  madrasah  pada  lembaga  pendidikan anak  usia  dini  tentu  saja  akan  menghadapi  berbagai  benturan  yang  tidak  dikehendaki karena  mengubah  kebiasaan  masyarakat  yang  telah  sekian  lama  melekat  dan  mendarah daging tidaklah mudah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  mengenai  pengembangan  lembaga  pendidikan  anak  usia dini melalui implementasi manajemen berbasis sekolah, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan  anak  usia  dini  merupakan  lembaga  pendidikan  dijenjang  paling  bawah  dan merupakan  dasar  atau  pondasi  bagi  perkembangan  pendidikan  peserta  didik  selanjutnya. Mengingat  pentingnya  lembaga  pendidikan  ini,  pemerintah  cukup  memberikan  perhatian yang  besar  untuk  tetap  menjaga  eksistensi  lembaga  pendidikan  anak  usia  dini  agar  tetap
bermutu  dan berdaya saing. Namun  tidak dipungkiri, mengingat  jumlahnya  yang tersebar begitu  banyak  mulai  dari  wilayah  perkotaan,  hingga  pedesaan  membuat  pengelolaan lembaga  ini  tidak  serta  merta  menjadi  apa  yang  diinginkan  pemerintah.  Masalah-maslah seperti  pendidik,  tenaga  kependidkan  yang  bekerja  belum  sesuai  dengan  kompetensi masing-masing,  sarana  prasarana  yang  kurang  memadai,  pendanaan  yang  kurang,  hingga tidak adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat.
Melihat  kenyataan  akan  kondisi  lembaga  pendidikan  anak  usia  dini  tersebut,  maka penulis  mencoba  memberikan  alternatif  model  manajemen  berbasis  sekolah  untuk pengelolaan lemabaga pendidikan anak usia dini. Model implementasi manajemen berbasis sekolah  dipilih  karena  keberadaan  model  ini  telah  digunakan  dan  mampu  memberikan kontribusi  yang  sangat  baik,  serta  memperlihatkan  keberhasilan  yang  sangat  signifikan dalam  pengembangan  pendidikan  khususnya  dibidang  manajemen  sekolah.  Meskipun dalam  pengimplementasiannya  terbilang  tidak  cukup  mudah  dan  membutuhkan  waktu yang  cukup  lama,  namun  pelaksanaannya  haruslah  menjadi  perhatian  para  pengelola lemabaga  pendidikan  anak  usia  dini  mengingat  sebagian  besar  lembaga  pendidikan  anak usia dini yang ada di Indonesia dikelola sendiri oleh pihak swasta yang berbentuk yayasan.

## DAFTAR RUJUKAN
Abudin Nata, Kapita selekta Pendidikan Islam, Jakarta: Logos, 2003.
Abdul Hadis, Nurhayati B, Manajemen Mutu Pendidikan, Bandung: Alfabeta, 2010.
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
E.  Mulyasa, Menjadi  Kepala  Sekolah  Profesional  dalam  Menyukseskan  MBS  dan  KBK, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/permendikbud137-2014StandarNasionalPAUD.pdf.
https://www.beritasatu.com/kesra/353926/ini-delapan-masalah-paud-di-indonesia.
Laelatul  Istiqomah, Tiga  pilar  Kebijakan  Pemerintah  dalam  Pembinaan  PAUD, Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang  Anak Usia Dini, Volume 1 No. 2 Juni 2016.
Malayu  S.P  Hasibuan, Manajamen:  Dasar,  Pengertian,  dan  Masalah, Jakarta:  Bumi Aksara, 2017.
Nanang  Fattah, Ekonomi  da  Pembiayaan  Pendidikan, Bandung:  Remaja  Rosda  Karya, 2000.
Partini, Pengantar Pendidikan Anak Usia Dini, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2010.
Permendikbud 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD.
Priyono, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Zifatama Publisher, 2010.
Sri  Minarti, Manajemen  Sekolah:  Mengelola  Lembaga  Pendidikan  Secara  Mandiri, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
Yuliani Nuraini Sujiono, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Jakarta: Indeks, 2012.