## ANALISIS PENERAPAN KONSEP MIRANDA RULE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

## UTARI JAYU SAHANA, SUKMARENI, YON EFRI
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat utarijayusahana9@gmail.com, sukmarenirajab@gmail.com, yonefri01@gmail.com
Abstract: In  an  unbalanced  state,  the  principle  of  humanism  is  the  most  basic  aspect.  The existence of the Miranda Rule concept is a very concrete concept in the judiciary in Indonesia. This  development  has  turned  into  a  restorative  juctice  which  is  implemented  from  Indonesia towards a judiciary. The nature of the research used is descriptive, namely research that aims to  provide  data  that  is  as  precise  as  possible  about  the  circumstances  that  are  the  object  of research.  Then  the  problem  approach  used  is  a  normative  juridical  approach,  namely research  that  is  only  aimed  at  written  regulations  so  that  this  writing  is  closely  related  to libraries  because  it  will  require  secondary  data  from  the  library.  Sources  of  data  and  legal materials used are secondary data, namely data obtained through literature studies, including books, supporting literature  with the subject  matter discussed and laws and regulations. The results of this study are that the Miranda Rule is a rule that regulates the  rights of a person who is accused or suspected of having committed a crime/crime, before being examined by an authorized  investigator/institution.  These  rights  are  in  the  form  of  the  right  to  remain  silent, because everything said by the suspect can be used against him in court; the right to obtain or contact a legal advisor/advocate to defend general rights; if the person concerned is unable to bring  in  a  legal  adviser/advocate,  then  the  institution  concerned  is  obliged  to  bring  in  the legal adviser/advocate free of charge. To protect suspects from arbitrary investigative actions, the  Criminal  Procedure  Code  regulates  the  protection  of  suspects'  rights  in  the  process  of investigating  criminal  cases.  These  rights  are  regulated  in  Chapter  VI  (Article  50  to  Article 68) of Law Number 8 of 1981. Legal protection for suspects from actions involving suspects' human rights by investigators is very important.
Keywords: Miranda Rules, punishment
Abstrak: Dalam  keadaan  yang  tidak  seimbang  primsip  humanisme  merupakan  aspek  paling dasar.  Keberadaaan  konsep  Miranda  Rule  merupakan  konsep  yang  sangat  konkret  dalam peradilan  di  Indonesia  pengembangan  tersebut  berubah  menjadi  restorative  juctice  yang  di implementasikan  dari  Indonesia  terhadap  suatu  peradilan.  Sifat  penelitian  yang  di  gunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang  keadaan  yang  menjadi  objek  penelitian.  Kemudian  pendekatan  masalah  yang  di gunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang  hanya  di  tujukan  pada peraturan  tertulis  sehingga  penulisan  ini  erat  kaitanya  dengan  perputakaan  karena  akan membutuhkan  data-data  yang bersifat  sekunder  dari  perpustakaan.  Sumber  data  dan  bahan hukum  yang  di  gunakan  adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang  di  peroleh  melalui  studi kepustakaan,  meliputi  buku-buku,  literatur  yang  mendukung  dengan  pokok  masalah  yang  di bahas  dan  peraturan  Undang-Undang. Hasil  penelitian  ini  bahwa  Miranda  Rule  merupakan suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak  pidana/kriminal,  sebelum  diperiksa  oleh  penyidik/instasi  yang  berwenang.  Hak-hak tersebut  berupa  hak  untuk  diam,  karena  segala  sesuatu  yang  dikatakan  tersangka  dapat digunakan  untuk  melawannya  di  pengadilan;  hak  untuk  mendapatkan  atau  menghubungi penasihat hukum/advokat  untuk membela hak-hak umumnya; apabila yang bersangkutan tidak mampu  untuk  mendatangkan  penasihat  hukum/advokat,  maka  instasi  yang  terkait berkewajiban  untuk  mendatangkan  penasihat  hukum/adovak  tersebut  dengan  cuma-cuma. Untuk  melindungi  tersangka  dari  tindakan  penyidik  yang  sewenang-wenang  maka  dalam KUHAP  diatur  mengenai  perlindungan  hak-hak  tersangka  dalam  proses  penyidikan  perkara pidana.  Hak-hak  tersebut  diatur  dalam  Bab  VI  (Pasal  50  sampai  dengan  Pasal  68)  Undang-
Undang  Nomor  8  Tahu  1981.  Perlindungan  hukum  bagi  tersangka  dari  tindakan  yang menyangkut hak asasi tersangka oleh penyidik sangatlah penting.
Kata Kunci : Miranda Rules, Pemidanaan

## A. Pendahuluan
Di  Negara  Amerika  Serikat  berkembang  istilah Miranda  Rule yang  awal  mulanya dikarenakan  kejadian  salah  tangkap  terhadap  Ernesto Miranda oleh  pihak  kepolisian  yang berujung  pada  vonis  20  tahun  kepada  Ernesto Miranda .  Vonis  tersebut  dijatuhkan  tanpa memberikan hak kepada Ernesto Miranda untuk diam dan didampingi oleh Penasihat Hukum dalam  proses  pemeriksaan  serta  dipaksa  untuk  menandatangani  sebuah pengakuan  (Fuady, 2015).  Atas  dasar  vonis  tersebut  Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  mengeluarkan  putusan bahwa pengakuan dari Ernesto Miranda tidak sah, maka sejak saat itu Hak-hak dari tersangka pidana  mulai  diperhatikan.  Hak-hak  tersangka  pidana  sangat  penting  untuk  dilindungi  oleh hukum,  karena  biasanya  tersangka  merupakan  orang  yang  kemerdakaan  pribadinya  dirampas seperti penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya. Padahal itu semua merupakan bagian dari  hak penting bagi seseorang. Sehingga hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin agar  pengambilan  hak  dari  tersangka  tersebut  tidak  dilakukan  sewenang  wenang  (Wiguna, 2020).
Sedangkan di Indonesia sendiri pengaturan terhadap hak para tersangka  diatur didalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  diamana  dalam  setiap  rangkaian  pada  proses tindak  pidana  baik  didalam  proses  penyidikan  samapai  proses  penuntutan,  setiap  tersangka harus  dijamin  hak-haknya  sebagai  seorang  manusia  dan  harus  tetap  diperhatikan  setiap  hak- haknya.  Hal  ini  bertujuan  agar  tidak  adanya  pelangaran  dari  hak  dari  setiap  tersangka  dan setiap haknya harus diperlakukan sama didepan hukum sepeti apa yang diperintahakan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada proses Penyidikan, penyidik tidak  diperbolehkan  memperlakukan  tersangka  dengan  sewenang-wenang.  Penyidik  dalam proses penyidikan merupakan pejabat polisi atau aparatur sipil negara tertentu yang diberikan wewenang  khusus  oleh  Undang-Undang  untuk  melakukan  penyidikan.  Jika  pada  proses penyidikan  tedapat  laporan  penyidik  dan  satu  alat  bukti  yang  sah  maka  dapat  dijatuhkan status  tersangka,  dan  yang  dapat  disebut  alat  bukti  yang  sah  adalah  keterangan  saksi, keterangan  ahli  dan  surat.  Ada  peraturan  dalam  bukti  permulaan  yang  dimaksud Unus  Testis Nullus Testis (satu saksi bukanlah saksi) adalah asas yang tidak menerima kesaksian tersangka hanya  dari  satu  orang.  Pada  hukum  acara  perdata  dan  pidana,  kesaksian  tersangka  seorang saksi tanpa  adanya  alat  bukti  lain,  tidak  diperbolehkan  digunakan  dan  tidak  dapat  dipercaya sebagai dasar bahwa keterangan dari gugatan keseluruhan telah terbukti. Kesaksian tersangka seorang  saksi  saja  tidak  begitu  saja  menjadi  satu  alat  bukti  yang  sah,  dikarenakan  harus dibarengi  dengan  suatu  alat  bukti  yang  sah  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  mengatur tentang  alat  bukti  yang  terdapat  dalam  KUHAP.  Terhadap tersangka  tersebut  tidak  dapat serta  merta  dikenai  upaya  paksa  berupa  penangkapan,  karena  telah  ada  syarat-syarat  tertentu yang  diatur  dalam  Perkap  No.  14  Tahun  2012.  Pasal  36  ayat  (1)  menyatakan  tindakan penangkapan  terhadap  seorang  tersangka  hanya  dapat  dilakukan  berdasarkan  dua pertimbangan yang bersifat kumulatif  (bukan alternatif ).
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHAP)  menjelaskan  dan  mengatur mengenai  pelindungan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  agar  mendapatkan  perlakuan  yang layak,  yang  mana  telah  disebutkan  dalam  pasal  52  KUHAP  beserta  penjabarannya  yang dimana  dalam  kententuan  undang-  undang  mewajibkan  agar  tersangka  diperiksa  dalam keadaan  bebas  dari  rasa  cemas  yang  sering  kali  mengarah  pada  akibat  intimidasi  dan perlakuan yang tidak baik oleh penyidik, meskipun dalam kententuan penyidik memiliki dasar hukum  guna  mencari  kebenaran  tentang  perkara  yang  sedang  dijalani  oleh  tersangka,  dalam pemeriksaan  tersangka  yang  mengacu  pada  pasal  52  disana  dijelaskan  bagaimana  hak tersangka  dalam  memberikan  kesaksian  tersangka  dalam  pasal  itu  juga  terdapat  makna  guna melindungi tersangka dalam memberikan kesaksian tersangka agar tidak merasa tertekan atau adanya  paksaan  dari  tersangka  dalam  memberikan  Kesaksian  tersangka  dalam  proses pemeriksaan penyidik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal lainnya juga
memberikan  penjelasan  mengenai  hak  yang  diterima  oleh  pelaku  kejahatan  atau  seseorang melawan  hukum  dimana  dalam  pasal  lain  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana tersangka diperbolehkan memberikan kesaksian tersangka secara bebas kepada penyidik. Jika melihat  penerapan  hukum  di  Indonesia  dimana  hukum  mengacu  pada  hak  asasi  manusia (HAM)  maka  tersangka  dalam  kasus  apapun  memiliki  hak  yang  sama  guna  menjalankan kehidupan  yang  layak  pasca  kejadian  yang  menyeretnya  atau  menetapkan  seseorang  sebagai tersangka.
Tersangka  mendapatkan  hak  yang  dimana  telah  diatur  didalam  undang-undang  guna memberitahukan  bahwa  seseorang  dapat  dikatakan  atau  di  tetapkan  sebagai  terangka  juga memiliki hak yang sama di muka hukum, maka dari itu peranan Miranda Rule sangat penting guna  menerapkan  hukum  di  Indonesia  khususnya  ranah  hukum  pidana  yang  mana  banyak kekerasan yang di dapat oleh para tersangka dan tidak sedikit juga seseorang yang di tetapkan sebagai  tersangka  tidak  mendapatkan  haknya  dalam  menjalankan  atau  baru  memulai  guna penyidikkan yang dilakukan oleh penyidik. Hak yang berdasarkan dari hak asasi manusia juga menjadi dasar dalam pembetukan undangundang pidana dan dalam menjalankan hukum guna penegakan hukum di masyarakat hak asasi manusia berperan sangat penting yang menjadikan tersangka juga harus mendapatkan hak yang tidak melanggar hak asasi manusia.
Setiap  orang  yang  lahir  merupakan  anugrah  dari  Tuhan  yang  dimana  tersangka  orang atau  manusia  juga  berhak  mendapatka  atau  memperoleh  hak  guna  mengembangkan  diri. Dalam perkembangan diri yang dijalankan oleh setiap manusia, maka manusia  tersebut harus berani  mempertanggungawabkan  perbuatannya  di  hadapan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta bertanggung  jawab  dihadapan  hukum.  Indonesia  merupakan  Negara  yang  menganut Negara hukum  eropa  continental  yang  dimana  pergerakan  masyarakat  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku  serta  normanorma  yang  harus  di  terapkan  dalam  kehidupan  bermasyarakat  jika seseorang  melanggar  aturan  yang  di  tetapkan  maka  seseorang  tersebut  dapat  dikatakan melanggar hukum dan harus bertanggung jawab atas hukum yang sudah dilanggar.
Dalam  peradilan  negeri  yang  dimana  menjalankan  peradilan  mengenai  pelanggaran yang  telah  ditetapkan  dengan  aturan  atau  norma  yang  berlaku.  Dalam  peradilan  pidana terdapat  kamar  khusus  mengenai  tersangka  yang  dimana  tersangka  memiliki  hak  yang  sama sebagai warga Negara meskipun berstatus menjadi tersangka dalam peradilan. Miranda Rules sendiri  merupakan  produk  hukum  guna  menjaga  tersangka  dari  perbuatan  yang  tidak manusawi  Miranda  Rule  lebih  mengacu  pada  keikhlasan  berdasarkan  dengan  fakta  yang terjadi.  Adanya  Miranda  Rules  merupakan  antisipasi  dari  tekanan  yang  di  dapat  tersangka ketika menjalani penyidikan.

## B. Metodologi Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  suatu  prosedur  untuk  mengetahui  sesuatu  yang mempunyai  langkah-langkah  sistematis.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  artinya  penelitian bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian.  Dalam  penulisan  ini,  penulis  akan  mendeskripsikan  tentang  konsep  Miranda  Rule dalam  perlindungan  hak  tersangka  dalan  sistem  pidana  di  Indonesia.  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  pengumpulan  materi  atau  bahan penelitian  yang  ditujukan  pada  dokumen  tertulis.  Khususnya  menfenai  konsep  Miranda  Rule dalam perkindungan hak tersangka dalan sistem pidana di Indonesia. Data sekunder yaitu data yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan,  dengan  bahan  hukum  yang  terdiri  atas  bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan merupakan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat.

## C. Hadil dan Pembahasan
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Tersangka  Dalam  Konsep Miranda Rule Penegakan  hukum  (law  enforcement)  yang  dapat  dilakukan  dengan  baik  dan  efektif merupakan   salah   satu tolak   ukur   keberhasilan    suatu    negara dalam upaya mengangkat harkat  dan  martabat  bangsanya  di  bidang  hukum  terutama  dalam  memberikan  perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat,
sehingga      rakyat  merasa  aman  dan  terlindungi  hak-haknya  dalam  menjalani  kehidupannya.6 Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa  negara  yang  bersangkutan  belum  sepenuhnya  mampu  memberikan  perlindungan hukum kepada warganya.Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  merupakan  landasan  konstitusional  konsep  negara  hukum  yang  dianut  oleh Indonesia.  Sebagai  salah  satu  Negara  hukum  di  dunia,  Indonesia  memiliki  kewajiban  untuk memenuhi  unsur-unsur  negara  hukum  secara  konsekuen,  termasuk  di  dalamnya  adalah memberikan  perlindungan  terhadap  pelaksanaan  hak  asasi  manusia.  Hak  asasi  manusia berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang  Maha  Esa  dan  merupakan  anugerah  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi  dan dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang  demi  kehormatan  serta perlindungan harkat dan   martabat   manusia.
Penghargaan      terhadap      kedudukan      hak      asasi      manusia          sebagai  subjek yangbersifat  universal  menggiring  pada  penempatan      manusia  dalam  posisi  dan  kedudukan yang setara di depan hukum dan peradilan (equality before the law). Konsep ini mengandung konsekuensi  bahwa  selama  seseorang  tidak  kehilangan  harkatnya  sebagai  manusia,  maka  ia tetap harus diperlakukan secara setara dan berhak atas perlakuan yang berkeadilan. Termasuk di dalamnya ketika seseorang ditempatkan sebagai tersangka/terdakwa.
Tersangka      adalah      seseorang      yang      karena      perbuatannya      atau  keadaannya, berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga  sebagai  pelaku  tindak pidana. Sistem  peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan saling berhubungan, dimulai    dari    tahap pemeriksaan        pendahuluan    (penyelidikan  dan  penyidikan),  penuntutan,  pemeriksaan  di sidang  pengadilan,  putusan  hakim,  upaya  hukum,  sampai  adanya  putusan  pengadilan  yang memiliki  kekuatan  hukum  tetap.  Selain  dari  hak-hak  yang  bersifat  asasi,  dalam  sistem peradilan  pidana  dikenal  pula  istilah Miranda  Rules yang  merupakan  cikal  bakal  dari munculnya  hak-hak  eksklusiv  bagi  tersangka. Miranda  Rules merupakan  hak-hak konstitusional dari tersangka atau terdakwa  yang  meliputi  hak  untuk  tidak menjawab  atas pertanyaan pejabat  bersangkutan  dalam   prosesperadilan   pidana dan hak untuk didampingi atau  dihadirkan  penasihat  hukum  sejak  dari  proses  penyidikan  sampai  berakhirnya  proses peradilan. Prinsip Miranda Rule  merupakan  suatu  aturan  yang  mengatur  tentang  hak-hak seseorang  yang  dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh  penyidik/instansi  yang  berwenang.  Beberapa  hak  yang  termasuk  dalam Miranda  Rule yaitu:  hak  untuk  diam,  karena  semua  pernyataan  yang  dikeluarkan  oleh  tersangka  dapat memberatkannya  di  pengadilan,  hak  untuk  mendapatkan/menghubungi  penasihat  hukum untuk  membela   hak-hak   hukum yang dimilik tersangka dan apabila tidak tersangka kurang mampu maka penasihat hukum disediakan oleh negara.
Konsep  ini  mengantarkan  pada  upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  bukan  hanya sebatas  pada  retorika,  akan  tetapi  senantiasa  diarahkan  demi  terwujudnya  supremasi  hukum. Berangkat  dari  latar  belakang  di  atas,  maka  menjadi  penting  untuk  membahas  lebih  lanjut bagaimana  konsepi  Miranda  Rules  dalam  mewujudkan  proses  peradilan  yang  tetap memberikan  perlindungan  hak  bagi  tersangka  serta  bagaimana  Miranda  Rules diimplementasikan dalam tataran praktis. Dan juga menghindari adanya abuse of power yang pada  dasarnya  sangat  berbahaya  bagi  tersangka.  Kedua  rumusan  masalah  di  atas,  akan dituangkan  dalam  sebuah  bahasan  yang  berjudul      Kedudukan      Miranda      Rules      dan Penegakan  Hukumnya  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia.  Pada  tahun  1963  di Arizona,  negara  bagian  Amerika  Serikat,  terdapat  seorang  pemuda  yang  bernama  Ernesto Miranda  ditangkap  oleh  pihak  kepolisian  karena  diduga  telah  melakukan  tindakan pemerkosaan  dan  penculikan  terhadap  seorang  gadis  berusia  18  tahun.  Sejauh  ini  banyak ditemukan  kasus  pengabaian  terhadap  keberadaan  Miranda  Rules  yang  kemudian menimbulkan  kerugian  berupa  ternegasikannya  hak-hak  tersangka.  Sebagai  salah  satu  entitas penting dalam sistem peradilan pidana, Miranda Rules memberikan jaminan pelaksanaan dan perlindungan  terhadap  hak  tersangka  dalam  proses  pemeriksaan  oleh  pejabat  yang bersangkutan.  Penegakan  Miranda  Rules  menjadi  titik  sentral  keabsahan  pemeriksaan  dan
pernyataan yang diberikan oleh tersangka. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadikan Miranda Rules diimplementasikan secara sempurna dalam berbagai   kasus konkrit.
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lain. Manusia sebagai  perorangan  atau  individu  cenderung  untuk  berkumpul  dengan  individuindividu  lain. Kecenderungan  untuk  berkelompok  ini,  manusia  dinamakan  makhluk  sosial.  Mula-mula  ia berhubungan  dengan  orang  tuanya  dan  setelah  usianya  meningkat  dewasa  ia  hidup bermasayarakat. Menurut  filsuf  Yunani  yang  bernama  Aristoteles,  manusia  adalah zoon politicon ,  artinya  manusia  mempunyai  sifat  untuk  mencari  sesamanya  atau  manusia  selalu hidup dalam suatu pergaulan hidup.Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat  atau  negara.  Perlindungan  hukum  dalam  bahasa  Inggris  dikenal  dengan  istilah “protection  of  the  law”.  Pengertian  perlindungan  hukum  adalah  perbuatan melindungi  yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara.
Para  pakar  hukum  mempunyai  arti  tersendiri  mengenai  perlindungan  hukum,  Menurut Satjipto  Raharjo,  perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi manusia  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  masyarakat agar  mereka  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum. 19 Kemduian Menurut  Philipus  M.  Hadjon  berpendapat  bahwa  perlindungan  hukum  adalah  perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek  hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kesewenangan.  Dan  yang  terkahir  adalah Menurut  CST  Kansil,  perlindungan  hukum  adalah  berbagai  upaya  hukum  yang  harus diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik  secara  pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Dalam perkara pidana sebenaranya terlibat beberapa pihak. Diantara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim  yang  tidak  memihak  kedua  pihak.  Sistem  saling  berhadapan  ini  disebut  sistem pemeriksaan  akusator  ( accusatoir ).  Dahulu,  dipakai  sistem  inkisitor  ( inquisitor )  yang  mana terdakwa  menjadi  obyek  pemeriksaan,  sedangkan  hakim  dan  penuntut  umum  berada  pada pihak yang sama. Dalam sistem saling berhadapan (adversary system) ini ada pihak terdakwa yang  di  belakangnya  terdapat  penasihat  hukumnya,  sedangkan  di  pihak  lain  terdapat penuntut  umum  yang  atas  nama  negara menuntut pidana. Di belakang penuntut umum ini ada polisi  yang  memberi  data  tentang  hasil  penyidikan  (sebelum  pemeriksaan  hakim). Bagaimanapun  baiknya  suatu  peraturan,  ia  masih  akan  diuji  dalam  praktek.  Kebiasaan memaksa  bahkan  menyiksa  tersangka  agar  mengaku,  menurut  Wirjono  Prodjodikoro  tetap ada  dan  sukar  sekali  dihilangkan.  Contoh  lain  yang  diberikan  beliau  ialah  cara pemeriksaan tersangka berjam-jam, terus-menerus, sehingga tersangka sangat payah, akhirnya mengaku.
Salah  satu  hak  tersangka  yang  sering  dipermasalahkan  adalah  hak  untuk memilih menjawab  atau  tidak  menjawab  pertanyaan  yang  diajukan  penyidik,  penuntut umum  dan hakim.  Yang  banyak  dipermasalahkan  di  tingkat  penyidikan  adalah  apakah tersangka  berhak untuk menjawab pertanyaan penyidik.  Di  Inggris berlaku hak untuk tidak  menjawab,  bahkan sangat  ketat.  Pemeriksa  harus  mulai  dengan  mengatakan kepada  the  suspect  bahwa  ia mempunyai hak untuk diam, tidak menjawab pertanyaan. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 14 secara  rinci menjabarkan pentingnya prinsip-prinsip fair trial untuk pengadilan yang adil dan tidak memihak dengan menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pemeriksaan  yang  adil  dan  terbuka  untuk  umum,  oleh  suatu  badan  peradilan  yang berwenang,  bebas  dan tidak  berpihak  dan  dibentuk  menurut  hukum”.  Prinsip  ini,  tidak hanya  berlaku  untuk peradilan  umum  namun  juga  peradilan  khusus,  termasuk  didalamnya peradilan militer,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Komentar  Umum  13  dan  pada  General Comment  Nomor  29  dinyatakan  bahwa  dalam  prinsip  fair  trial  tidak  dapat  dikurangi dalam situasi  apapun  dan  dalam  kondisi  apapun.  Prinsip  kemandirian  peradilan merupakan  salah satu  ciri  negara  konstitusional  yang  modern  yang  diturunkan  dari  teori  pemisahan kekuasaan.  Dimana  eksekutif,  legislatif  dan  kehakiman  membentuk  tiga  pemisahan pemerintahan  sebagai  sebuah  sistem  chekh  and  balances  yang ditujukan  untuk  mencegah
kesewenang-wenangan  kekuasaan.  Pada  sistem  hukum yang  demikian,  tidak  lengkap  tanpa adanya  kemandirian  para  pengacara  atau  advokat yang  mampu  melaksanakan  pekerjaannya secara  bebas  dan  tanpa  takut  adanya  balas dendam.  Kemandirian  pengacara  memainkan peranan  yang  cukup  penting  dalam membela  hak  asasi  manusia  dan  hak-hak  fundamental selamanya,  suatu  peranan  yang  bersama-sama  dengan  para  hakim  dan  jaksa  yang independen  dan  imparsial,  adalah hal  yang  sangat  perlu  untuk  memastikan  bahwa rule  of law berjalan,  dan  hak-hak individu  dilindungi  secara  efektif.  Kekuasaan  kehakiman  yang merdeka  dan  mandiri adalah  salah  satu  wujud  implementasi  dari  norma-norma  hak  asasi manusia  yang universal.
Istilah  keadilan  (Justitia)  berasal  dari  kata  adil  yang  berarti  tidak  berat  sebelah, tidak memihak,  berpihak  kepada  yang  benar  dan  tidak  sewenang-wenang  Keadilan  menurut  John Rawls  adalah  merupakan  prinsip  dari  kebijakan  rasional  yang  diaplikasikan  untuk  konsepsi jumlah  dari  kesejahteraan  kelompok  masyarakat.  Sedangkan  keadilan  menurut  Aristoteles adalah justice  consists  in  treating  equally  and  unequalls  unequally  in  proportion  to  their inequality ,  yang  berarti  untuk  halhal  yang  sama  diperlakukan  sama  dan  yang  tidak  sama diperlakukan tidak sama, secara proporsional.

## 2.  Perlindungan Hukum terhadap hak-hak tersangka dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
Pokok  pangkal  pemeriksaan  di  hadapan  penyidik  ialah  tersangka,  dari  tersangkalah diperoleh  keterangan  tentang  peristiwa  pidana  yang  sedang  diperiksa.  Akan  tetapi, sekalipun  tersangka  yang      menjadi      titik      tolak  pemeriksaan,  terhadapnya  harus diberlakukan  asasakusator.  Tersangka  harus  ditempatkan  pada  kedudukan  manusia  yang memiliki harkat martabat. Dia harus  dinilai  sebagai  subjek,  bukan  sebagai  objek.  Tersangka berdasarkan  Pasal  1  angka  14  KUHAP  adalah,  seseorang  yang  karena  perbuatannya  atau keadaanya,  berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga  sebagai  tersangka  yang  dituntut, diperiksa  dan  diadili,  di  sidang  pengadilan.  Selanjutnya,  terpidana  berdasarkan Pasal  1 angka  32  KUHAP  adalah  seorang  yang  dipidana  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Istilah  perlindungan  hukum  yang  dikemukakan  dalam penulisan  ini  Negara  untuk  menghormati,  melindungi,  menegakkan  dan  memajukan  hak-hak asasi  manusia  berdasarkan  undang- undang  dan  peraturan  hukum.  Tersangka  atau  terdakwa diberikan seperangkat hak- hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan pasal-pasal lainnya. Hak-hak itu meliputi berikut ini: a) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke  pengadilan  dan  diadili  (Pasal  50  ayat  (1),  (2),  (3)  KUHAP);  b)  Hak  untuk  mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwaakan  (Pasal  51  butir  a  dan b  KUHAP);  c)  Hak  untuk  memberikan  keterangan  secara bebas  kepada  penyidik  dan  hakim  Pasal  52);  d)  Hak  untuk  mendapat  juru  bahasa  (Pasal  53 ayat 1); e) Hak untuk mendapat  bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).      Ini      berarti      bahwa.        Oleh        karena        hanya  merupakan  hak,  mendapatkan bantuan  hukum  masih  tergantung  kepada  kemauan  tersangka  atau  terdakwa.  Dia  dapat mempergunakan  hak  tersebut, tapi  bisa  juga  tidak mempergunakan  hak  itu.  Konsekuensinya, tanpa  didampingi  oleh    penasihat  hukum,  tidak  menghalangi  jalannya;  f)  Tersangka  atau tersangka berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya; g) Hak tersangka atau terdakwa yang  berkebangsaan  asing  untuk  menhubungi  dan  berbicara  dengan  perwakilan  negaranya (Pasal  57  ayat  2);  h)  Hak  menghubungi  dokter  bagi  yang  ditahan  (Pasal  58);  i)  Hak  untuk diberitahu  kepada  keluarganya  atau  orang  lain  yang  serumah  (Pasal  59  dan  60);  j  Hak  untuk dikunjungi  sanak  keluarga,  untuk  kepentingan  pekerjaan  atau  keluarga  (Pasal  61);  k)  Hak untuk berhubungansuratmenyurat  dengan  penasihat  hukumnya  (Pasal  62);    l)  Hak  untuk menghubungi  atau  menerima  kunjungan  rohaniawan  (Pasal  63);  m)  Hak  untuk  mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (ade  charge)  (Pasal  65);  n)  Hak  untuk  minta  banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67); o) Hak menuntut ganti kerugian  (Pasal  68).p.Hak  untuk  ingkar  terhadap  hakim  yang  mengadili  (Pasal  27    (1)  UU Pokok  Kekuasaan  Kehakiman);  dan  p)  Hak  keberatan  atau  penahan  atau  jenis penahanan.r.Hak keberatan atas perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 7).
Selama ini diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun1981tentang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP),  yang  merupakan  aturan  dalam  proses  peradilan    pidana  atau  proses penegakan  hukum  pidana,  ternyata  masihbanyak  terjadi  kekurangan-kekurangan.  Undang- Undang  tersebut  dirasakan  belum  dapat  mengakomodasikan  harapan  para  pencari  keadilan, terutama  mengenai  asas  praduga  tidak  bersalah  (APTB)  yang  merupakan  asas  hukum  yang penting  dalam  proses  peradilan  pidana.  Dalam  hal  ini  asas  yang  paling  pokok  dari  prosedur peradilan  pidana  modern  adalah  asas  praduga  tidak  bersalah  (APTB).  Pengaturan  tentang  ini telah ditetapkan dalam Deklarasi Universal hak     asasi    manusia tanggal 10 Desember 1948 dan  juga  dalam  konvensi  Internasional,  perjanjian  internasional  tentang  hak  sipil  dan  hak politik  (New  York  1966).Walaupun  demikian  menurut  Keijzer:  “praduga  tidak  bersalah bukanlah  semata-mata  hasil  dari  instrument  internasional  tersebut,  tetapi  sejarahnya  sudah lebih  tua”.  Walaupun  pengakuan  umum  tentang  asas  praduga  tidak  bersalah  sudah  tersebar luas,  namun  Pada  kenyataannya  masih  sering  terjadi  penyimpangan-penyimpangan  terhadap peraturan tersebut.Biasanya polisi, hakim dan penegak hukum lainnya cenderung memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan terdakwa sehingga terdakwa merasa tertekan.

## D. Penutup
Miranda Rule  merupakan  suatu  aturan  yang  mengatur   tentang   hak-hak seseorang yang  dituduh  atau  disangka  melakukan  tindak  pidana/kriminal,  sebelum  diperiksa  oleh penyidik/instasi  yang  berwenang.  Hak-hak  tersebut  berupa  hak  untuk  diam,  karena  segala sesuatu  yang  dikatakan  tersangka  dapat  digunakan  untuk  melawannya  di  pengadilan;  hak untuk  mendapatkan  atau  menghubungi  penasihat  hukum/advokat  untuk  membela  hak-hak umumnya;  apabila  yang  bersangkutan  tidak  mampu  untuk  mendatangkan  penasihat hukum/advokat,  maka  instasi  yang  terkait  berkewajiban  untuk  mendatangkan  penasihat hukum/adovak tersebut dengan  cuma-cuma. Perihal tentang konsep tersebut  konsteks  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia,  konsep Miranda Rule telah banyak diadopsi dalam  beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  peradilan. Miranda Rule  secara khusus  juga  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara Pidana dan secara ekslusiv ditempatkan  dalam  Bab  VI  UU  no  8  tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Fungsi Miranda Rule  dalam  peradilan  pidana  sebagai  mekanisme  control  terhadap  proses pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  instansi  yang  terkait  agar  dilaksanakan  secara  fair  dan manusiawi.  Kemudian  dalam  melindungi  tersangka  dari  tindakan  penyidik  yang  sewenang- wenang  maka  dalam  KUHAP  diatur  mengenai  perlindungan  hak-hak  tersangka  dalam proses penyidikan  perkara  pidana.  Hak-hak  tersebut  diatur  dalam  Bab  VI  (Pasal  50sampai  dengan Pasal  68)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun1981.  Perlindungan  hukum  bagi  tersangka  dari tindakan  yang  menyangkut  hak  asasi  tersangka  oleh  penyidik  sangatlah  penting.  Terutama bagi tersangka yang awam  terhadap hukum akan kesulitan  untuk meminta maupun menuntut hak-hak  yang  dimilikinya,  oleh  karena  itu  penyidik  berkewajiban  memberitahukan  hak tersangka  dalam   memperoleh   perlindungan hukum.

## Daftar Pustaka
Abdul  Rachmad  Budiono,  Pengantar  Ilmu  Hukum,  Malang:  Bayumedia  Publishing, 2005. Atmasasmita,  R.,  Rekonstruksi  Asas  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan,  geen  Straf Zonder Schuld (Cetakan Ke). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, (2018)B
B.N.  Marbun,  Kamus  Hukum  Indonesia  Edisi  Kedua  Direvisi,  Cetakan  1,  Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan, 2009.
Harahap,  M  Yahya.  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
Husaini  Usman  dkk, Metodologi  Penelitian  Sosial ,  Jakarta:  PT  Bumi  Aksara,  2008.  Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum Dan  Penulisan Skripsi,  Tesis  Serta  Disertasi¸ Bandung: Alfabeta, 2017. Lubis,  Sofyan. Miranda  Rules  Hak  Tersangka  Sebelum  Pemeriksaan .  Jakarta:  Pustaka Yustisia. 2010.
Munir  Fuady  dan  Sylvia  Laura  L.  Fuady, Hak  Asasi  Tersangka  Pidana , Jakarta,  2015 Munir Fuady, Hak asasi tersangka pidana . Prenada Media, 2016.
Rahardjo,  Satjipto.  Masalah    Penegakan    Hukum    Suatu    Tinjauan    Sosiologis. Bandung: Sinar Baru. 1986. Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011. Dinanti,  Dinda,  and  Yuliana  Yuli  Wahyuningsih.  "Perlindungan  Hukum  Atas  Hak-  Hak Tersangka  Pada  Proses  Penyidikan  Perkara  Pidana  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi Manusia." Jurnal Yuridis 3.2 (2016).
Sukmareni,  "Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  menurut  Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Pagaruyuang Law Journal 1.2 (2018).
Wiguna,  Anak  Agung  Putu  Surya,  I.  Made  Sepud,  and  I.  Nyoman  Sujana.  " Hak-Hak Tersangka  (Miranda  Rule)  pada  Tahap  Penyidikan  dalam  Kitab  UU  Hukum  Acara Pidana ." Jurnal Konstruksi Hukum 1.1 (2020).
Wijanarko,  Dwi  Seno.  "Kedudukan  Miranda  Rules  dan  Penegakan  Hukumnya  dalam  Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan 8.2 (2021).