## PENDAHULUAN
Program-program pembangunan yang telah dilaksanakan  untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan seperti  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT),  Raskin, kompensasi  BBM,  pengembangan  desa  tertinggal  dan
sebagainya.  Namun,  dari  berbagai  macam  program yang  sudah  dilakukan  pemerintah  masih  banyak kekurangan  dalam  pelaksanaannya  dan  masih  belum bisa  mengatasi  kemiskinan,  oleh  sebab  itu  berbagai upaya  masih  terus  menerus  dilakukan  pemerintah

## IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI DESA MENDAWAI KECAMATAN MENDAWAI KABUPATEN KATINGAN

## Implementing women's lending program Mendawai village of mendawai subdistrict
Regency of katingan
Masrukin *
Nur Akhsan Fitriadi
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: masrukin@umpalangkaraya.ac.id

## Abstrak
Peneltian ini difokuskan pada Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Mendawai Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan. Tujuan dari penelitian ini  ialah  untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi  Program  Simpan  Pinjam Perempuan  serta  faktor  pengehambat  dan  pendukung  program  Simpan  Pinjam Perempuan  didesa  Mendawai  Kecamatan  Mendawai  Kabupaten  Katingan.  Dalam penelitian  yang  mengangkat  judul  Implementasi  Program  Simpan  Pinjam Perempuan,  metode  penelitian  yang  diambil  menggunakan  metode  kualitatif. Adapun data yang didapatkan pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dalam  program  simpan  pinjam  perempuan  di Desa Mendawai Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan masih ada kendala yang dimiliki UPK maupun dari anggota simpan pinjam. Adapun saran yang bisa peneliti berikan  pada  pihak  penyelenggaran  progam  simpan  pinjam  perempuan  ini  adalah (1)  Diharapkan  bisa  memperhatikan  lagi  kendala  yang  ada    dalam  pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) agar program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)  bisa  berjalan  dengan  baik.(2)  Diharapkan  UPK  seharusnya  bisa  mengimput data  setiap  kelompok  ke  komputer  sehingga  apabila  kelompok  tersebut  akan melakukan  pinjaman  pada  periode  kedua  kelompok  masyarakat  tidak  lagi  harus melengkapi  persyaratan  seperti  periode  pertama  (3)  Diharapakan  Untuk  masalah fasilitas seharusnya UPK juga memperhatikan kondisi kantornya sebagai penunjang kinerja anggotanya. Kata Kunci: Implementasi
Program Perempuan
Keywords : Implementation Program
Women

## Accepted
January 2018

## Published
April 2018

## Abstract
This study focused on implementing the Program of the women's borrow in Mendawai village,  Mendawai  District,  Katingan  Regency.  The  purpose  of  this  research  is  to  know how the implementation of the Save women's Program and the supporting factors and supporters  of  the  women's  Save  borrow  program  in  the  village  Mendawai  District Mendawai District Katingan. In the study that raised the title of implementation of the women's  Save  lending  Program,  the  method  of  research  was  taken  using  qualitative methods. The data obtained in this research is gathered through interviews, observations, and documentation.
The results showed that in the program of the women's borrowing in Mendawai village, Mendawai District, Katingan District, there are constraints of UPK and the members of the loan. The advice that researchers can give to the parties to the implementation of this female borrow is (1) It is expected to be aware of the constraints in implementing the women's Save (SPP) program for the Women's Save loan ( The SPP) can go well. (2) Hopefully UPK should be able to put the data of each group to the computer so that if the group will make loans in the second period of the community group no longer have to complete the requirements such as the first period (3) be expected For the problem of facility should UPK also pay attention to office conditions as supporting the performance of its members.
untuk  mengatasi  kemiskinan,  dan  kini  pemerintahan desa  juga  harus  ikut  campur  tangan  untuk  mengatasi kemiskinan  di  desanya  masing-masing,  salah  satu kegiatan  yang  di  lakukan  pemerintah  desa  adalah dengan  cara  melajutkan  program  kerja  yang  pernah dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  untuk  desa  yaitu, Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyrakat  mandiri (PNPM  mandiri).  Melalui  PNPM  mandiri  dilakukan perumusan  kembali  mekanisme  upaya  penanggulangan untuk  mengatasi  kemiskinan  yang  melibatkan masyarakat,  mulai  tahap  perencanaan,  peleksanaan hingga pengawasan dan evaluasi.
Pelaksanaan  PNPM  Mandiri  Pedesaan  berada  dibawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),  Departemen  Dalam  Negeri.  Program  ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN), alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD),  dana  hibah  dari  sejumlah  lembaga  pemberi bantuan, dan pinjaman dari Bank Dunia. PNPM Mandiri Pedesaan  menyediakan  dana  langsung  dari  pusat (APBN)  dan  daerah  (APBD)  yang  disalurkan  ke rekening  kolektif  desa  di  kecamatan.  Masyarakat  desa dapat  mempergunakan  dana  tersebut  sebagai  hibah untuk  membangaun  sarana  dan  prasarana  penunjang produktivitas  desa,  pinjaman  bagi  kelompok  ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan.
Salah  satu  jenis  kegiatan  yang  dibiayai  melalui  BLM PNPM  Mandiri  Pedesaan  adalah  kegiatan  peningkatan kapasitas  dan  ketrampilan  kelompok  usaha  ekonomi terutama  bagi  kelompok  usaha  yang  berkaitan  dengan produksi berbasis sumber daya lokal dan penambahan permodalan  simpan  pinjam  untuk  kelompok perempuan  yang  sering  disebut  Simpan  Pinjam Perempuan (SPP).
Program  Simpan  Pinjam  Perempuan  (SPP)  sudah banyak  dijalankan  dieberapa  desa  di  Indonesia  sejak dimulainya  PNPM  Mandiri  Pedesaan  oleh  pemerintah pada  tahun  2007  dan  program  tersebut  mendapat
respon  yang  baik  di  kalangan  masyarakat  pedesaan khususnya  dipulau  Jawa,  kemudian  PNPM  Mandiri Pedesaan  masuk  ke  Kalimantan  pada  tahun  2009 beserta  beberapa  program  lainnya  termasuk  program Simpan  Pinjam  Perempuan  (SPP)  dan  menyebar kebeberapa  Kabupaten  di  Kalimantan  salah  satunya Kabupaten  Katingan  pada  tahun  2011  respon  positif pun  diterima  oleh  pihak  pengelola  karena  program Simpan  Pinjam  Perempuan  dianggap  sangat  membantu masyarakat pedesaan dalam mengembangkan usahanya khusunya bagi kaum perempuan yang ingin melakukan usaha,  Program  tersebut  merepukan  pinjaman  modal usaha  tanpa  agunan  dalam  bentuk  perguliran  dengan kegiatan  pengelolaan  simpanan  dan  pinjaman  melalui bentuk  kelompok  perempuan.  Tidak  ada  batasan alokasi maksimal per desa, namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelompok.
Berdasarkan  observasi  awal  di  Desa  Mendawai Kecamatan  Mendawai  Kabupaten  Katingan,  daerah  ini termasuk  salah  satu  desa  yang  memperoleh  bantuan PNPM Mandiri Pedesaan pada tahun 2011 dan berakhir pada  tahun  2014  dan  kini  program  perguliran  dari PNPM  Mandiri  Pedesaan  dilanjutkan  oleh  pemerintah desa  berdasarkan  Undang-Undang  (UU)  Desa  No.  6 tahun  2014  yang  sudah  disahkan  oleh  DPR-RI  dan Pemerintah Pusat yang akan memberikan Desa alokasi dana untuk pembangunan khususnya program SPP.  Di desa  Mendawai  sendiri  sudah  ada  6  kelompok  yang mengikuti  Program  SPP  yang  rata-rata  beranggotakan 5-8 orang perkelompoknnya.
Program SPP sangat membantu masyrakat  desa dalam mengembangkan usahanyakhususnya kaum perempuan. Sebelum  program  SPP  dilaksanakan  di  desa  Mendawai Kec.  Mendawai  Kab.  Katingan  kelompok  usaha masyarakat  khususnya  kaum  perempuan  yang  memilki usaha kecil menengah hanya memiliki modal usaha yang sangat minim sehingga sangat sulit untuk mengembangkan  usahanya  dan  kalah  bersaing  dengan mereka yang memiliki modal lebih besar. Maka, dengan adanya  program  SPP  ini  sangat  membantu  tambahan
Masrukin, Fitriadi NA. 2018. Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Mendawai Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan
modal dan usaha kecil yang dijalankan hingga sekarang sedikit  demi  sedikit  dapat  di  kembangkan.    namun, terdapat beberapa factor penghambat terkait kebijakan dalam  mengimplementasikan  program  SPP  yang  di anggap  masyarakat  kurang  tepat  dalam  menjalankan program  tersebut,  sehingga  membuat  program  kerja simpan  pinjam  perempuan  dinilai  masih  kurang  efektif untuk dijalankan bagi masyarakat miskin.

## METODOLOGI
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  kualitatif  karena  metode  ini  merupakan sebuah menggambarkan, menjelaskan, dan mendeskripsikan  suatu  masalah.  Oleh  karena  itu peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  yang  bersifat deskriptif agar lebih mudah untuk membuat gambaran yang  bersifat  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta dilapangan yang terkait dengan fenomena atau masalah yang  diteliti,  yaitu  mengetahui  Pengimplementasian Program  Kerja  Desa  Simpan  Pinjam  Perempuan  di Desa  Mendawai  Kececamatan  Mendawai  Kabupaten Katingan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  program  Simpan  Pinjam  Perempuan adalah    kegiatan/aktifitas  pengelolaan  dana  simpanan dan  pengelolaan  dana  pinjaman  yang  dilakukan  oleh kaum  perempuan  diDesa  Mendawai  Kecamatan Mendawai  Kabupaten  Katingan.  Untuk  peleksanaan implementasikan  Program  Simpan  Pinjam  Perempuan peneliti  berpedaoman  pada  Model  Implementasi Rippley dan Frangklin, dimana ada tiga perspektif yang harus  di  penuhi  yaitu:  (1)  perspektif  kepatuhan,  (2) perspektif  Kelancaran  rutinitas,  dan    (3)  perspektif yang mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak.
1. Perspektif Kepatuhan
UPK  melakukan  kegiatan  sosialisasi  kepada masyarakat  untuk  mengenalkan  masyarakat
tentang  program  SPP,  selain  itu  UPK  juga mengadakan  pelatihan  dan  monitoring  kepada masyarakat apabila ada kelompok masyarakat yang masih  merasa  bingung  bagaimana  mengelola kelompoknya  agar  kelompok  yang  sudah melakukan  pinjaman  bisa  mengembangkan  dan mengelola  dana  yang  mereka  pinjam  dengan  baik, kegiatan  ini  dilakukan  UPK  apabila  ada  kelompok yang  bermasalah  atau  merasa  kurang  paham sehingga kegiatan ini bisa dilakukan kapan saja.
Kerjasama  yang  lakukan  dengan  pemerintah desa  adalah  memberikan  izin  kepada  UPK  untuk menjalankan  Program  Simpan  Pinjam  Perempuan (SPP) selain itu BKAD juga membantu UPK dalam menentukan kelompok masyarakat mana saja yang memenuhi  syarat  untuk  melakukan  pinjaman. UPK  juga  di  awasi  oleh  BP  UPK  dalam Menjalankan  program  Simpan  Pinjam  Perempuan (SPP)  agar  program  bisa  berjalan  sebagaimana mestinya.  adapun  kegiatan  yang  dilakukan  UPK terkait  proses  pelaksanaan  program  Simpan Pinjam  Perempuan  sebagaimana  ketentuan  untuk melakukan  pinjaman  antara  lain;  membuat proposal,  kemudian  mengajukan  ke  UPK, peninjauan  lokasi  usaha  oleh  tim  verifikasi, penyeleksian berkas oleh BKAD dan UPK dari tim verifikasi,  penentuankelompok  yang  mendaptkan pinjaman  terlebih  dahulu,  penyampaian  hasil kekelompok yang mengajukan proposal.
Prosesnya  dari  UPK  melakukan  rapat  dulu bersama  pemerintahan  desa  untuk  melakukan sosialisasi  ke  desa  tentang  pengenalan  program Simpan  Pinjam  Perempuan  setelah  itu  untuk melakukan  pinjaman  tentu  masyarakat  harus melengkapi persyaratan yang ditentukan kemudian menunggu  hasil  pencairan  selama  kurang  lebih  1 bulan  setelah  itu  masyarakat  melakukapenyetoran ke  UPK  dalam  1  bulan  sebanyak  1  kali,  selain  itu kami juga membenahi administrasi kelompok agar di dalam kelompok yang melakukan pinjaman tidak
kesulitan  dalam  mengatur  kelompoknya  masing- masing.
Kelompok  masyarakat  juga  menjelaskan tentang tahapan-tahapan melakukan Simpan Pinjam Perempuan.  Pertama  kami  mengumpulkankan anggota  kelompok  dulu  yang  terdiri  dari  5-10 orang  kemudian  kami  membuat  proposal  dan melengkapi  persyaratan  yang  ditentukan  UPK kemudian  kami  menunggu  hasil  perangkingan proposal  yang  dilakukan  UPK  setelah  itu  barulah dana  keluar  dan  kami  bagikan  kesetiap  anggota kelompok  sesuai  dengan  pinjaman  yang  kami ajukan.  Kegiatan  ini  sudah  dilaksanakan  namun hasilnya belum maksimal.
2. Kelancaran Rutinitas ada  beberapa  faktor  penghambat  dalam implementasi  program  Simpan  Pinjam  Perempuan (SPP), adalah masalah dana karena dana yang akan di pinjamkan masih sangat terbatas sehingga tidak bisa  memenuhi  permintaan  masyarakat  yang melakukan  pinjaman  secara  bersamaan  selain  itu juga  masalah  tidak  lengkapnya  persyaratan proposal  yang  dibuat  kelompok  hal  ini  akan memperlambat  proses  pencairan  dana.  Anggota simpan  juga  mengeluhkan  proses  peminjaman    di periode kedua karena harus mengajukan proposal sebagaimana  pertama  kali  mengajukan  proposal pinjaman.  Selain  hal  itu  juga  berdasarkan  hasil lapangan yang peneliti lihat fasilitas di kantor UPK juga masih kurang memadai ditambah lagi pegawai yang  ada  dikantor  UPK  juga  masih  sering  tidak hadir diwaktu yang ditentukan (rapat).
Kelancaran rutinitas seperti prosedur pertemuan  dengan  anggota  kelompok  simpan pinjam  maupun  kendala-kendala  yang  dihadapi, pada  bagian  ini  menjelaskan  kendala-kendala  yang dihadapi  maupun  prosedur  dalam  menjalankan program  simpan  pinjam  perempuan  di  Desa Mendawai  kecamatan  Mendawai  Kabupaten Katingan.
3. Presfektif  pelaksanaan  kinerja  yang  memuaskan semua pihak
Presfektif  pelaksanaan  yang  mengarah  kepada kinerja  yang  memuaskan  semua  pihak  terutama penerima  manfaat  yang  diharapkan,  menurut Ripley dan Frangklin  dalam  Arifin Tahir (2014:96) yaitu  setiap  pelaksanaan  kebijakan  pada  akhirnya bermuara  kepada  efektif  tidaknya  proses implementasi.  Padahal  pada  awalnya  tujuan program  Simpan  Pinjam  Perepuan  adalah  untuk membantu masyarakat miskin dalam meningkatkankesejahteraannya tetapi pada
kenyataannya  masyarakat  miskin  yang  tidak memiliki  usaha  tidak  bisa  ikut  dalam  melakuakn pinjaman.
UPK  Kecamatan  Mendawai  sebagai  pelaksana program  Simpan  Pinjam  Perempuan  (SPP) berupaya  menjalankan  sebaik  mungkin  program SPP untuk menjaga atau menghindari permasalahan  yang  dapat  merugikan  UPK  dan Kelompok  yang  melakukan  pinjaman.  Dengan adanya  persyaratan  seperti  izin  usaha  dan  kartu identitas anggota kelompok UPK bisa lebih merasa aman  jika  anggota  yang  melakukan  pinjaman datanya diketahui dan usahanya memang ada untuk menghindari penyalah gunaan program SPP.
Meskipun  persyaratan  dalam  melakukan pinjaman  di  UPK  sudah  ditentukan,  UPK  masih kesulitan  untuk  menjalankan  program  tersebut karena banyak usaha masyarakat didesa Mendawai tidak  memiliki  izin  selainn  itu  masyarakat  yang ingin melakukan pinjaman juga tidak memiliki KTP, sehingga  ini  menjadi  salah  satu  yang  akan memperlambat  proses  berjalannya  program  SPP. UPK  harus  berkordinasi  dengan  pemerintah  desa agar  masyarakat  yang  ingain  melakukan  pinjaman hendaknya  dibantu  oleh  pemerintah  desa  dalam hal pembuatan izin usaha dan KTP, agar UPK bisa dengan  mudah  memproses  pinjaman  yang dilakukan masyarakat.
Masrukin, Fitriadi NA. 2018. Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Mendawai Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan
UPK juga mempunyai
permasalahan pendanaan  mengingat  dana  yang  ada  di  UPK terbatas
UPK harus melakukan sistem
perangkingan  proposal  yang  diajukan  kelompok yang akan melakukan pinjaman, sistem prengkingan  melihat  dari  kelengkapan  proposal yang  di  buat  oleh  masing-masing  kelompok, proposal  yang  paling  lengkap  maka  kelompok tersebut yang akan mendapatkan pinjaman terlebih dahulu dibandingakan kelompok yang proposalnya kurang lengkap, tetapi kelompok yang proposalnya tidak lengkap atau mendapatkan rangking dibawah tetap  akan  mendapatkan  pinjaman  hanya  saja waktunya  agak  lebih  lama  atau  setelah  UPK mendapatkan  Storan  pertama  dari  kelompok- kelompok  yang  melakukan  pinjaman  terlebih dahulu atau kelompok-kelompok yang mendapatkan  rangking  teratas.  Dengan  kebijakan ini  diharapkan  semua  kelompok  yang  akan melakukan pinjaman bisa terpenuhi pendanaannya.
Kemudian,  juga  ditemukan  bahwa  menurut masyarakat persyaratan untuk melakukan program juga masih sulit karena untuk melakukan pinjaman di  periode  kedua  mereka  juga  harus  melengkapi persyaratan  seperti  periode  pertama  hendaknya apabila  mereka  sudah  melakukan  pinjaman  pada periode  pertama  diperiode  kedua  mereka  tidak lagi  melengkapi  persyaratan  seperti  periode pertama  pinjaman.  Namun  UPK  menjelaskan bahwa  hal    tersebut  sudah  ketentuan  yang dilakukan  adalah  tidak  lain  hanya  utntuk kelaancaran  dalam  menjalan  program  Simpan Pinjam  Perempuan  di  desa  Mendawai  Kecamatan Mendawai Kabupaten katingan.

## KESIMPULAN
1. UPK  (unit  Pelaksana  Kegiatan)  memang  sudah berusaha  menjalankan  Program  Simpan  Pinjam Perempuan  dengan  baik  dengan  mengeluarkan
berbagai kebijakan untuk mempermudah masyarakat  dalam  melakukan  pinjaman,  namun tetap  saja  tidak  semua  masyarakat  yang  bisa melakukan  painjaman  berdasarkan  kebijakan  yang dibuat  UPK  selain  itu  masih  ada  keluhan  dari masyarakat  yang  ingin  melakukan  pijaman  di periode kedua yaitu harus melengkapi persyaratan kembali  Dalam  impelementasi  program  Simpan Pinjam  Perempuan  (SPP),  UPK  bekerja  sama dengan  pemerintah  desa,  seperti  Kepala  Desa, BPD,  BKAD,Tim  Verifikasi,  dan  BP  UPK.  selain dengan pemerintahan desa UPK juga bekerja sama dengan  masyarakat  agar  mereka  mau  melakukan pinjaman  sehingga  program  Simpan  Pinjam Perempuan (SPP) bisa berjalan.
2. Faktor yang menjadi kendala maupun penghambat yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  program  simpan pinjam  perempuan  masalah  dana,  dana  yang dimiliki  UPK  masih  sedikit  selain  itu  tidak memahaminya  masyarakat  dalam  pembuatan proposal  dan  tidak  lengkapnya  proposal  untuk melakukan  pinjaman    juga  memperlambat  proses pencairan dana, terdapat juga beberapa fasilitas di kantor  yang  kurang  memadai  dan  pegawai  yang sering tidak hadir pada saat rapat.

## REFERENSI
Agustino,  Leo.  2012. Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik . Bandung: Alfabeta.
Hendar. 2010. Manajemen perusahaan koperasi . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Nasution, M.N. 2004. Manajemen Jasa Terpadu . Bogor :
Alfabeta.
Pasolong,  Harbani.  2007. Teori  Administrasi  Publik.
Bandung: Alfabeta.
Ratminto  &  Winarsih  Septi  Atik.  2008. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sedarmayanti.  2009. Reformasi  Administrasi  Publik,
Reformasi  Birokrasi,  Dan  Kepemimpinan  Masa Depan. Bandung: Refika Aditama.
Sumarsono,  Sonny.  2004. Manajemen  koperasi  (teori dan praktek). Yogyakarta : Graha Ilmu.
Subarsono,  AG.  2013. Analisis,  Kebijakan  publik.
Yogyakarta : Pustaka belajar.
Tahir  ,  Arifin.  2014. Kebijakan  Publik  Dan  Transparansi Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah. Bandung:
Alfabeta.
Tangkilisan,  Nogi,  Hessel.  2005. kebijakan  dan Manajemen  Otonomi  Daerah. Yogyakarta:
Lukman Offset.
Tjiptono,  Fandy.    2014. Pemasaran  Jasa – Prinsip,
Penerapan Dan Penelitian. Yogyakarta : C.V Andi Offset.