## KEDUDUKAN JUSTICE  COLLABORATOR TERHADAP PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
Oleh:
Tomi Hagai Pinem 1)
Rotua Hotmauli Siayung 2) Nanci Yosepin Simbolon 3)
Ria Sintha Devi 4) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3,4)
E-mail:
tomihagaipinem@gmail.com 1)
rotuasipayung@gmail.com 2) yosepinn@yahoo.com 3 )
kokriasintha@gmail.com 4)

## ABSTRAC
This  study  aims  at  analyzing  the  justice  collaborator  position  on  the  disclosure  of  corruption cases in the criminal justice system. Justice collaborator in disclosing cases of criminal acts of corruption, namely assisting law enforcement officers in finding evidence and other significant suspects, the position of justice collaborator is very relevant for the Indonesian criminal justice system  to  overcome  procedural  bottlenecks  in  disclosing  an  organized  crime  and  difficult  to prove.  This  study  uses  a  library  research  method  to  examine  secondary  data  by  conducting  a normative juridical analysis that is based on the law. The results obtained indicate that the legal protection of justice collaborators for criminal acts of corruption in the criminal justice system in  Indonesia  does  not  yet  have  regulations  that  specifically  regulate  justice  collaborators. Although  explicitly  the  rules  regarding  the  legal  protection  of  justice  collaborators  have  been contained  in  Article  10  of  Law  no.  13  of  2006  concerning  the  Witness  and  Victim  Protection Agency  and  SEMA  No.  4  of  2011  concerning  the  Treatment  of  Criminal  Whistleblowers (whistleblowers)  and  witnesses  of  perpetrators  who  cooperate  (justice  collaborators)  the  two regulations  have  not  been  able  to  protect  the  existence  of  justice collaborators.  It is  suggested that  Indonesia  should  make  special  laws  and  regulations  governing  the  protection  of  justice collaborators.  Regulations  that  specifically  regulate  explicitly  providing  protection  for  justice collaborators must be integrated to bind law enforcement officers from the police,  prosecutors, judges, KPK, LPSK, Corrections and other related institutions such as the Ministry of Law and Human Rights as well as PPATK and advocates.
Keywords: Justice Collaborator, Crime, Corruption

## ABSTRAK
Studi  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kedudukan justice  collaborator terhadap  pengungkapan kasus  tindak  pidana  korupsi  dalam  sistem  peradilan  pidana. Justice  collaborator dalam pengungkapan  kasus  tindak  pidana  korupsi  yaitu  membantu  aparat  penegak  hukum  dalam menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan, posisi justice collaborator sangat relevan  bagi  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  untuk  mengatasi  kemacetan  prosedural  dalam
KEDUDUKAN JUSTICE  COLLABORATOR TERHADAP PENGUNGKAPANKASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Tomi Hagai Pinem 1) , Rotua Hotmauli Siayung 2) , Nanci Yosepin Simbolon 3) , Ria Sintha Devi 4)
pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis  yuridis  normatif  yaitu  berdasarkan  undang-undang.  Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan bahwa  perlindungan  hukum  terhadap justice  collaborator tindak  pidana  korupsi  dalam  sistem peradilan pidana di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang justice collaborator . Meskipun secara eksplisit aturan tentang perlindungan hukum justice collaborator telah dimuat dalam Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  dan  SEMA  No.4  Tahun  2011  Tentang  Perlakuan  Terhadap  Pelapor  Tindak  Pidana ( whistleblower ) dan saksi pelaku yang bekerjasama ( justice collaborator ) kedua aturan tersebut belum  dapat  melindungi  keberadaan justice  collaborator. Disarankan agar  sebaiknya  Indonesia membuat  peraturan  perundang-undangan  khusus  mengatur  tentang  perlindungan justice collaborator .  Peraturan  yang  khusus  mengatur  secara  tegas  memberikan  perlindungan  terhadap justice  collaborator harus  terintegrasi  mengikat  para  aparat  penegak  hukum  mulai  dari  polisi, jaksa,  hakim,  KPK,  LPSK,  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  lembaga  lainnya  yang  terkait  seperti Kementrian Hukum dan HAM serta PPATK dan advokat.
Kata Kunci : Justice Collaborator , Tindak Pidana, Korupsi

## 1. PENDAHULUAN
Korupsi di Indonesia telah semacam wabah  penyakit  yang  sudah  menjangkit  serta meluas  keseluruh  susunan  warga.  Pada  era kemudian  penggelapan  kerap  dimaksud  untuk administratur Negeri ataupun karyawan negara yang menyalahgunakan finansial negeri, tetapi dikala  ini  permasalahan  penggelapan  tidak cuma  untuk  administratur  negeri  ataupun karyawan  negara  namun  sudah  mengaitkan bermacam badan semacam badan administrator, legislatif, yudikatif, para banker, konglomerat serta korporasi.
Praktik- praktik semacam penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian  duit  pelicin,  bea  buas,  pemberian balasan  atas  bawah  persekongkolan  serta nepotisme  dan  pemakaian  duit  negeri  buat kebutuhan  individu,  oleh  warga  dimaksud selaku  sesuatu  aksi  penggelapan  serta  dikira selaku  perihal  yang  umum  terjalin  di  negeri ini. Ironisnya, meski usaha- usaha
pemberantasannya  telah  dicoba  lebih  dari empat dasawarsa, praktik- praktik penggelapan  itu  senantiasa  berjalan,  apalagi terdapat  kecondongan  modus  operandinya lebih  mutahir  serta  terorganisir,  alhasil  kian mempersulit  penanggulangannya.  Salah  satu
rumor yang menjatuhkan sistem lama merupakan  merajalelanya  penggelapan  di semua susunan warga.
Belum lama ini, kayaknya keburukan birokrasi satu persatu mulai dibuka oleh  banyak  orang  yang  sesungguhnya  amat dekat dengan  permasalahan itu sendiri setelah itu  membukanya  kedepan  biasa  dengan  alibi kejujuran  yang  bisa  jadi  telah  amat  sangat jarang  di  negara  ini.  Permasalahan  Lihat Pelawat Agus Condro, Nazarudin serta Waode Nurhayati merupakan ilustrasi yang jadi dialog sebab  berkaitan  dengan  2  ikon  negeri  ini. Agus  Condro  ialah  badan  DPR  dikala  itu memberi  tahu  sudah  terjalin  uang  sogok penentuan Delegasi  Gubernur  Bank  Indonesia Miranda Gultom, sebaliknya Nazarudin merupakan  salah  seseorang  pejabat“  Partai Penguasa” serta Waode Nurhayati merupakan salah  satu  badan  DPR  RI  serta  terakhir permasalahan  Angelina  sondakh  yang  pula ialah badan DPR RI.
Kasus-  kasus  di  atas  itu  amat akrab kaitannya dengan apa yang dikenal Whistleblower  serta  Justice  Collaborator dimana para informan ialah salah satu pelakon dari  perbuatan  kejahatan  penggelapan  serta ingin  berkolaborasi  dalam  menangani  asumsi
sudah terbentuknya perbuatan kejahatan penggelapan  itu.  Whistle  blower  serta  justice collaborator  ialah  seorang  yang  menguak sesuatu  bukti  atau  memberi  tahu  sesuatu perbuatan kejahatan yang bertabiat terorganisir  serta  sungguh-  sungguh  semacam perbuatan  kejahatan  penggelapan,  perbuatan kejahatan  narkotika,  perbuatan  kejahatan pencucian duit, terorisme, perdagangan orang, serta  lain-  lain.  Dengan  terdapatnya  whistle blower serta justice collaborator, pengungkapan permasalahan perbuatan kejahatan  penggelapan  hendak  terus  menjadi gampang.  Tidak  hanya  dibutuhkan  buat  cara pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan, pula sesungguhnya dapat dipakai selaku  salah  satu  usaha  buat  penangkalan perbuatan  kejahatan  penggelapan.  Bersumber pada  latar  belakang  di  atas,  maka  penulis tertarik  melakukan  penelitian  yang  berjudul, “ Kedudukan Justice Collaborator Terhadap Pengungkapan Kasus Tindak Pidana
Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana”

## 2. TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Korupsi
Penggelapan  berawal  dari  tutur  latin“ Corruptio”  ataupun“  Corruptus”,  dalam bahasa  Prancis  serta  Inggris  diucap“ Corruption”,  dalam  bahasa  Belanda  diucap“
Corruptie”. Ensiklopedia Indonesia dituturkan“  Penggelapan”,  dari  bahasa  latin Corruptio( Penyuapan),
Corruptore( Mengganggu). Maksud harafiahnya menunjuk pada aksi yang cacat, tidak jujur berhubungan dengan finansial.
Cocok dengan determinasi yang tertera dalam pasal- pasal Hukum No 31 Tahun 1999 jo.  Hukum  No  20  Tahun  2001  Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan
Penggelapan bahwa penggelapan ialah perbuatan  kejahatan  serta  sesuatu  aksi melawan  hukum  bermaksud  buat  profitabel diri  sendiri,  industri  serta  menyalahgunakan wewenang,  peluang  ataupun  alat  yang menempel  pada  jabatannya  yang  mudarat finansial serta perekonomian negeri.

## Justice Collaborator
Penafsiran Justice Collaborator bersumber  pada  Pesan  Brosur  Dewan  Agung No  4  tahun  2011  Mengenai  Perlakuan  untuk Whistleblower  serta  Justice  Collaborator merupakan selaku seseorang pelakon perbuatan  kejahatan  khusus,  namun  bukan pelakon penting yang membenarkan perbuatannya  serta  mau  jadi  saksi  dalam  cara peradilan.
Pesan  ketetapan  Bersama  antara Badan  Proteksi  Saksi  serta  Korban(  LPSK), Kejaksaan  Agung,  Kepolisian  RI,  Komisi Pemberantasan  Penggelapan(  KPK)  serta Dewan  Agung  mengatakan  kalau  justice collaborator merupakan  seseorang  saksi,  yang pula ialah pelakon, ingin berkolaborasi dengan penegak  hukum  dalam  bagan  memecahkan sesuatu masalah apalagi mengembalikan asset hasil  penggelapan  bila  asset  itu  terdapat  pada dirinya.
Perbandingan  utama  antara whistle blower serta justice collaborator terdapat pada subjeknya,  dimana  poin  whistle  blower merupakan  seorang  yang  mengadukan  serta menguak perbuatan kejahatan terorganisir saat sebelum  beliau  jadi  terdakwa  ataupun  kerap diucap  saksi  informan,  sebaliknya  penafsiran justice collaborator bagi nilai 9 a SEMA No 4 Tahun  2011  mengenai  Perlakuan  Untuk Informan Perbuatan Kejahatan( Whistle Blower)  serta  Saksi  Pelakon  yang  Bertugas Serupa  ( Justice  Collaborators )  di dalam  Masalah  Perbuatan  Kejahatan  Khusus merupakan yang berhubungan ialah salah satu pelakon  perbuatan  kejahatan  khusus  begitu juga diartikan dalam SEMA ini, membenarkan kesalahan  yang  dikerjakannya,  bukan  pelakon
penting  dalam  kesalahan  itu  dan  membagikan penjelasan  selaku  saksi  di  dalam  cara peradilan. Dalam kemajuannya, aplikasi whistle  blower  tidak  berjalan  seorang  diri, beliau diiringi dengan aplikasi justice collaborator .
KEDUDUKAN JUSTICE  COLLABORATOR TERHADAP PENGUNGKAPANKASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Tomi Hagai Pinem 1) , Rotua Hotmauli Siayung 2) , Nanci Yosepin Simbolon 3) , Ria Sintha Devi 4)
Kedudukan justice collaborator amat  penting  untuk  membekuk  otak  pelakon yang  lebih  besar  alhasil  perbuatan  kejahatan bisa  berakhir  serta  tidak  menyudahi  pada  di pelakon yang berfungsi sedikit dalam perbuatan  kejahatan  penggelapan.  Ada  pula ketentuan  penentuan  buat  jadi  seseorang justice collaborator yang diatur dalam SEMA No  4  Tahun  2011  mengenai  Perlakuan  Untuk Informan Perbuatan Kejahatan ( Whistle Blower) serta  Saksi  Pelakon  yang  Bertugas Serupa( Justice  Collaborators )  di  dalam Masalah Perbuatan Kejahatan Khusus merupakan perbuatan kejahatan yang dibeberkan ialah perbuatan kejahatan sungguh- sungguh ataupun terorganisir. Perihal  ini  terpaut  dengan  kehadiran  justice collaborator  yang  menguatkan  pengumpulan perlengkapan fakta serta benda fakta di sidang.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Buat  membahas  kasus  yang  sudah diformulasikan  dan  dibatasi  begitu  juga  itu diatas, hingga dalam metode kategorisasi serta penanganan  periset  dalam  riset  ini,  hendak dipergunakan  tata  cara  serta  metode  riset begitu  juga  dibawah  ini.  Tipe  riset  yang dicoba  merupakan  riset  yuridis  normatif. Watak  riset  dalam  riset  ini  merupakan bertabiat  deskriptif  analitis.  Tipe  informasi yang  dipakai  dalam  riset  ini  merupakan  riset daftar  pustaka(  library  research).  Pangkal informasi  yang  dipakai  dalam  riset  ini merupakan  informasi  inferior  yang  berbentuk materi  hukum  pokok:  Buku  Hukum  Hukum Kejahatan,  Hukum  Republik  Indonesia  No  8 Tahun  1981  Mengenai  Buku  Hukum  Hukum Kegiatan Kejahatan, Hukum Republik Indonesia  No  13  Tahun  2006  mengenai
Proteksi Saksi serta Korban, Hukum Republik Indonesia  No  20  Tahun  2001  mengenai Pergantian  atas  Hukum  No  30  Tahun  1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan,  Hukum  Republik  Indonesia  No 30 Tahun 2002 Mengenai Komisi Pemberantasan Perbuatan Kejahatan
Penggelapan, Pesan Brosur Dewan Agung No 4  tahun  2011  Mengenai  Perlakuan  Untuk Whistleblower  serta  Justice  Collaborator. Materi  hukum  inferior:  ialah  materi-  materi hukum  yang  didapat  bukubuku  pustaka  serta laporan-  laporan  hasil  riset  hukum  yang terdapat  hubungannya  dengan  permasalahan yang  diawasi  serta  materi  hukum  tersier  ialah materi  hukum  yang  aksesoris  karakternya membagikan  petunjuk  ataupun  uraian  bonus kepada  materi  hukum  pokok  serta  materi hukum  inferior.  Materi  hukum  tersier  ini  ada dalam  riset  misalnya  kamus  hukum,  kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan  Hukum  Terhadap Justice Collaborator Tindak  Pidana  Korupsi dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia Pengaturan  mengenai  perlindungan Justice
Collaborators (pengungkap fakta/pelapor)  secara  eksplisit  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Perlindungan  saksi  dan  korban,  yaitu pada Pasal 10 menyebutkan:
1. Saksi,  Korban  serta  informan  tidak bisa dituntut dengan cara hukum bagus kejahatan ataupun awas atas informasi, bukti yang hendak, lagi, ataupun sudah diberikannya.
2. Seseorang  saksi  yang  pula  terdakwa dalam permasalahan yang serupa tidak bisa dibebaskan dari desakan kejahatan bila beliau nyatanya teruji dengan cara legal  serta  menyakinkan  bersalah, namun  kesaksiannya  bisa  dijadikan estimasi juri dalam meringakan kejahatan yang hendak dijatuhkan.
3. Determinasi  diartikan  pada  bagian(  1) tidak  legal  kepada  saksi,  korban,  serta informan yang membagikan penjelasan tidak dengan itikad bagus.
Walaupun  artikel  ini  tidak  dengan cara  spesial  mengatakan  informan  dengan
sebutan  whistle  blower  ataupun  justice collaborator,  tetapi  yang  diartikan  dengan informan  dalam  uraian  hukum  ini  merupakan orang  yang  membagikan  data  pada  penegak hukum hal sesuatu perbuatan kejahatan.
Dengan cara yuridis normatif bersumber  pada  pasal  10  ayat(  2)  Undang- Undang  Nomor.  13  Tahun  2006  mengenai Proteksi Saksi serta Korban, kehadiran justice collaborator  tidak  terdapat  tempat  buat memperoleh  proteksi  dengan  cara  hukum, maksudnya tidak terdapatnya sesuatu kejelasan  hukum  yang  nyata  untuk  seseorang justice  collaborator.  Apalagi  seseorang  saksi yang pula terdakwa dalam permasalahan yang serupa  tidak  bisa  dibebaskan  dari  desakan kejahatan  bila  beliau  teruji  dengan  cara  legal serta memastikan bersalah, namun kesaksiannya  bisa  dijadikan  estimasi  juri dalam  memudahkan  kejahatan  yang  hendak dijatuhkan.  Sedangkan  itu,  SEMA  Nomor.  4 Tahun  2011  mengenai  Perlakuan  Untuk Informan Perbuatan Kejahatan( Whistle Blower)  serta  Saksi  Pelakon  yang  Bertugas Serupa(  Justice  Collaborators)  di  dalam Masalah  Perbuatan  Kejahatan  Khusus  nilai  9 graf  a,  justice  collaborator  dimaknai  selaku seseorang pelakon perbuatan kejahatan khusus,  namun  bukan  pelakon  penting  yang membenarkan  perbuatannya  serta  mau  jadi saksi dalam cara peradilan.
Pengungkapan  ataupun  bukti  bukti dalam  sesuatu  scandal  crime  atau  serious crime  oleh justice  collaborator nyata  ialah bahaya jelas untuk pelakon kesalahan. Pelakon kesalahan hendak memakai bermacam metode buat  mengunci  mulut  serta  melaksanakan kelakuan bayaran alhasil kebijaksanaan proteksi  sepatutnya  bertabiat  prevensial( menghindari saat sebelum terjalin) kedatangan
justice collaborator memanglah susah dibantah bisa  jadi  perlengkapan  tolong,  sekalipun seseorang justice collaborator berani mengutip efek yang amat beresiko untuk keamanan raga ataupun  kejiwaan  dirinya,  serta  keluarganya, efek kepada profesi serta era depannya.
Butuh  didesain  landasan  hukum ataupun  bentuk-  bentuk  proteksi  hukum  yang kokoh  serta  desain  proteksi  yang  nyata  serta terukur  untuk  justice  collaborator  dalam pengungkapan  perbuatan  kejahatan  khusus spesialnya  perbuatan  kejahatan  penggelapan paling  utama  di  area  petugas  khalayak  yang terpaut dengan plaza administrasi, penyalahgunaan  kewenangan,  penggelapan, serta yang membahas kebutuhan biasa. Dalam kenyataannya  justice  collaborator  kerapkali kurang  memperoleh  proteksi  hukum  dalam cara normanya.
Bersumber  pada  penjelasan  di  atas sangatlah  pantas  terdapatnya  proteksi  hukum untuk justice  collaborator dalam  menguak kenyataan perbuatan kejahatan penggelapan di Indonesia.  kepada  banyak  orang  yang  kritis serta  berani  menghindari  serta  menguak penggelapan yang sudah beliau jalani bersama teman- temannya, sebaliknya kerapkali diserahkan  ganjaran  dengan  merekayasa seakan  yang  berhubungan  melaksanakan  aksi indisipliner  ataupun  aksi  melawan  hukum. Justice collaborator butuh diserahkan proteksi hukum,  alhasil  beliau  tidak  senantiasa  jadi korban  dengan  impian justice  collaborator yang lain sanggup berkolaborasi serta memudahkan  petugas  hukum  buat  menguak sesuatu  perbuatan  kejahatan  penggelapan untuk  menciptakan  perlengkapan  fakta  dan membekuk terdakwa yang lain.
Justice  collaborator ialah  seorang yang  menguak  sesuatu  bukti  atau  memberi tahu  sesuatu  perbuatan  kejahatan yang  bertabiat  terorganisir  serta  sungguh- sungguh semacam perbuatan kejahatan penggelapan,  perbuatan  kejahatan  narkotika, perbuatan kejahatan pencucian duit, terorisme, perdagangan  orang,  serta  lain-  lain.  Dengan
terdapatnya justice collaborator, pengungkapan permasalahan perbuatan kejahatan  penggelapan  hendak  terus  menjadi gampang.  Tidak  hanya  dibutuhkan  buat  cara pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan, pula sesungguhnya dapat dipakai
KEDUDUKAN JUSTICE  COLLABORATOR TERHADAP PENGUNGKAPANKASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Tomi Hagai Pinem 1) , Rotua Hotmauli Siayung 2) , Nanci Yosepin Simbolon 3) , Ria Sintha Devi 4)
selaku  salah  satu  usaha  buat  penangkalan perbuatan kejahatan penggelapan.
Indonesia  sampai  disaat  ini  nbelum membagikan apresiasi serta proteksi maksimum  pada  para  justice  collaborator  di Indonesia.  Program  proteksi  untuk  justice collaborator  yang  tertuang  dalam  Hukum  No 13 Tahun 2006 mengenai Proteksi Saksi serta Korban  belum  mencukupi  selaku  alas  atau injakan  hukum  untuk  petugas  hukum  buat membagikan  proteksi  hukum.  Banyak justice collaborator pula  menyambut  ganjaran  yang serupa  dengan  para  terdakwa  atau  tersangka yang  lain.  Maksudnya,  kedudukannya  buat menguak  kesalahan  dengan  cara  lebih  besar, lebih  dalam,  lebih  kilat  serupa  sekali  tidak diperhitungkan  serupa  sekali  oleh  para penegak  hukum  paling  utama  peraturan  yang mengaturnya. Saksi serta atau ataupun korban dengan  criteria  khusus,  ialah  memiliki penjelasan yang amat berarti dalam pengungkapan  insiden  sesuatu  perbuatan kejahatan  dan  hadapi  bahaya  yang  amat mematikan  jiwa  saksi  serta  atau  ataupun korban  itu,  butuh  dipadati  hak  serta  agunan proteksi ketetapannya.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak  menyebutkan  secara  tegas  adanya perlindungan  hukum  terhadap whistleblower atau  saksi  pengungkap  fakta.  Pasal  10  UU Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban  tersebut  memang  ada kemiripan  antara  istilah justice  collaborator dan saksi pelapor, bahkan ayat (2) menyebutkan  bahwa  saksi  yang  merupakan bagian dari pelaku tidak mendapat perlindungan. Padahal umumnya justice collaborator biasanya  merupakan  bagian  dari pelaku meskipun ada juga justice collaborator yang bukan bagian dari pelaku.
Bertolak  pada  kelemahan  ketentuan Pasal  10  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban tersebut terdapat beberapa pendekatan atau interpretasi yang sekaligus memunculkan problematika berkenaan dengan justice collaborator , yaitu :
1. Bersumber  pada  pemahaman  historis ialah  pengertian  arti  hukum  bagi  cara terbentuknya  dengan  jalur  meniliti  asal usul  pembuatan  perundang-  undangan itu.  Pemahaman  historis  pula  mencakup asal  usul  hukum.  Pemahaman  asal  usul hukum  merupakan  determinasi  makna dari  perumusan  suatu  kaidah  hukum dengan  mencari  afiliasi  pada  penulis- penulis  ataupun  dengan  cara  biasa  pada kondisi  kemasyarakatan  di  era  dulu sekali. Bagi sejarahnya, justice collaborator,  berhubungan  akrab  dengan badan  kesalahan  versi  mafia  semacam badan  kesalahan  di  Italia  yang  berawal dari  Palermo,  Sicilia,  alhasil  diucap Cisilia  mafia  ataupun  Costa  Nostra. Kesalahan  yang  dicoba  oleh  para  mafia umumnya beranjak dibidang perdagangan  heroin  serta  bertumbuh diberbagai  bagian  bumi,  alhasil  kita memahami  badan  semacam  diberbagai negeri,  semacam  Mafia  di  Rusia,  Cartel di  Kolumbia,  Triad  di  Tiongkok  serta Yakuza  di  Jepang.  Badan  kesalahan  itu amat kokoh jaringannya, alhasil anggota-  anggotanya  dapat  memahami bermacam  zona  kewenangan  mencakup administrator,  legislatif  serta  yudikatif, tercantum  petugas  penegak  hukum. Kerapkali terbongkarnya kesalahan badan  itu  disebabkan  terdapat  badan
badan  yang  berkhinat  serta  memberi tahu kesalahan organisasinya ke petugas penegak  hukum.  Aksi  badan  yang mengatakan  kenyataan  diucap  justice collaborator,, selaku kompensasinya
dirinya dibebaskan dari tututan kejahatan.  Dengan  begitu  determinasi Artikel  10  bagian(  2)  Hukum  No  13 Tahun  2006  Mengenai  Proteksi  Saksi
serta Korban berlawanan dengan antusias justice collaborator.
2. Interprestasi  doktriner  yaitu  memperkuat argumentasi  dengan  merujuk  pada  suatu doktrin tertentu yang dalam hal ini doktrin mengenai justice  collaborator .  Ada  tiga hal  terkait  mengapa justice  collaborator perlu mendapat perhatian yaitu :
a. Wajib  secepatnya  bisa  jadi  justice collaborator  diberi  proteksi  supaya beliau tidak dibunuh oleh komplotannya.
b. Data  dari  justice  collaborator  bisa dijadikan  fakta  permulaan  yang lumayan buat menguak perkongsian kesalahan itu. c. Bila justice collaborator membagikan data yang dapat dipakai buat memecahkan perkongsian kesalahan hingga keakar-  akarnya,  hingga  perihal  ini bisa dipakai selaku alibi penghapusan desakan kejahatan. Determinasi  Artikel  10  bagian(  2) Hukum No 13 Tahun 2006 Mengenai Proteksi Saksi  serta  Korban  tidak  penuhi  prinsip proteksi  kepada  justice  collaborator  sebab yang  berhubungan  senantiasa  hendak  dijatuhi kejahatan  pada  saat  beliau  ikut  serta  dalam kesalahan  yang  berhubungan.  Di  satu  bagian artikel  itu  membagikan  proteksi  tetapi  disisi lain justice collaborator yang ialah bagian dari pelakon  tidak  menemukan  agunan  buat dibebaskan  dari  desakan  kejahatan.  Dengan begitu  Artikel  10  Hukum  No  13  Tahun  2006 Mengenai  Proteksi  Saksi  serta  Korban  tidak membagikan  kejelasan  hukum  pada  justice collaborator.
3. Berdasarkan  interpretasi  gramatikal  yaitu makna ketentuan
undang-undang ditafsirkan  dengan  cara  menguraikan menurut bahasa umum sehari-hari.
Determinasi  Artikel  10  bagian(  2) Hukum No 13 Tahun 2006 Mengenai Proteksi Saksi serta Korban: Seseorang saksi yang pula terdakwa  dalam  permasalahan  yang  serupa tidak  bisa  dibebaskan  dari  desakan  kejahatan bila  beliau  nyatanya  teruji  dengan  cara  legal serta memastikan bersalah, namun kesaksiannya  bisa  dijadikan  estimasi  Juri dalam  memudahkan  kejahatan  yang  hendak dijatuhkan.” Isi Artikel 10 Bagian( 2) Hukum No  13  Tahun  2006  Mengenai  Proteksi  Saksi serta  Korban,  ada  perkata”  saksi  yang  pula terdakwa” ialah kesimpulan yang kurang dapat dimengerti  dengan  cara  tidak  berubah-  ubah kepada  saksi  yang  pula  berkedudukan  selaku saksi  informan  setelah  itu  seketika  berganti jadi  terdakwa.  Perihal  ini  bisa  memunculkan multitafsir  serta  memunculkan  ketidakpastian hukum.  Setelah  itu  bila  kita  memandang diberbagai negeri mengenai justice collaborator  ditentukan  terletak dalam sesuatu jaringan mafia, yang nyata mengenali terdapatnya permukafatan kejam, alhasil tidak tidak sering setelah itu terdapatnya perkongsian  kesalahan  itu  bisa  dibongkar, disebabkan
terdapatnya sesuatu pembangkangan  yang  dicoba  oleh  justice collaborator buat memecahkan ataupun menguak  apa  yang  dicoba  oleh  golongan mafia.  Selaku  balasan  justice  collaborator mulanya dibebaskan dari desakan kejahatan Pasal  10  Ayat(  2)  Undang-  Undang No  13  Tahun  2006  Mengenai  Proteksi  Saksi serta  Korban  membuat  uraian  kepada  saksi yang pula terdakwa terus menjadi tidak nyata, sebab  disitu  dipaparkan  seseorang  saksi  yang pula  terdakwa  tidak  bisa  dibebaskan  dari desakan  hukum  bagus  kejahatan  ataupun awas. Perihal ini, berarti dapat saja pada durasi berbarengan  seseorang  saksi  jadi  terdakwa.
Walaupun  bagi  Pasal  10  Ayat(  2) Undang-  Undang  No  13  Tahun  2006 Mengenai  Proteksi  Saksi  serta  Korban  ini, membolehkan hendak membagikan kelapangan ganjaran untuk justice collaborator,  tetapi  mungkin  itu  senantiasa tidak  bisa  membuat  seseorang  yang  jadi justice  collaborator hendak  bernafas  lapang
KEDUDUKAN JUSTICE  COLLABORATOR TERHADAP PENGUNGKAPANKASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Tomi Hagai Pinem 1) , Rotua Hotmauli Siayung 2) , Nanci Yosepin Simbolon 3) , Ria Sintha Devi 4)
ataupun  apalagi  serupa  sekali  membuat seorang terpikat buat jadi justice collaborator. Seseorang  yang  sudah  jadi justice collaborator ,  bila  merujuk  Pasal  10  Ayat(  2) Hukum No 13 Tahun 2006 Mengenai Proteksi Saksi  serta  Korban,  impian  buat  bebas  dari desakan  hukum  amat  susah,  sebab  artikel  ini sudah  menerangkan  kalau  seseorang  saksi yang pula terdakwa dalam permasalahan yang serupa  tidak  bisa  dibebaskan  dari  desakan kejahatan  bila  beliau  teruji  dengan  cara  legal serta memastikan bersalah.
Lepas dari desakan hukum merupakan jadi impian untuk justice collaborator yang  sekalian  pula  selaku pelakon  perbuatan  kejahatan,  sebab  buat  bisa leluasa  dari  desakan  hukum,  nyaris  tidak  bisa jadi.  Tidak  hanya  determinasi  Pasal  10  Ayat( 2)  Hukum  No  13  Tahun  2006  Mengenai Proteksi Saksi serta Korban, pasal  19 ayat (1) KUHAP  memastikan  kalau  bila  majelis hukum beranggapan kalau dari hasil pemerikasaan  di  konferensi  majelis  hukum, kekeliruan tersangka atas aksi yang didakwakan  kepadanya  tidak  teruji  dengan cara legal serta memastikan, hingga tersangka diputus leluasa. Sedangkan justice collaborator yang  pula  selaku  pelakon perbuatan  kejahatan  diprediksi  kokoh  sudah melaksanakan  kekeliruan  serta  karenanya amat  gampang  buat  meyakinkannya  dengan cara legal serta memastikan di Majelis hukum. Perihal yang membolehkan menurutnya merupakan  bebas  dari  desakan  hukum sebagimana  ada  dalam  Pasal  191  Ayat(  2) KUHAP  yang  mengatakan  kalau  bila  majelis hukum beranggapan kalau aksi yang didakwakan  kepadanya  teruji,  namun  aksi  itu tidak  ialah  sesuatu  perbuatan  kejahatan, hingga  tersangka  diputus  bebas  dari  seluruh desakan  hukum.  Cuma  saja  buat  bebas  dari desakan  hukum  pula  susah,  sebab justice
collaborator yang  pula  selaku  pelakon perbuatan  kejahatan  yang  diprediksi  kokoh sudah  melaksanakan  kekeliruan,  tindakannya tidak  tercantum  dalam  kerangka  bawah penghapusan kejahatan.
Di Indonesia belum terdapat pengaturan  dengan  cara  nyata  hal justice collaborator. Hukum  No  13  Tahun  2006 Mengenai  Proteksi  Saksi  serta  Korban  cuma menata  mengenai  proteksi  kepada  saksi  serta korban,  bukan  kepada  informan. Justice collaborator selaku saksi informan yang  ialah bagaian dari pelakon dalam Artikel 10 bagian( 2)  Hukum  No  13  Tahun  2006  Mengenai Proteksi  Saksi  serta  Korban  itu  kalau kesaksiannya  bisa  dijadikan  estimasi  buat memudahkan sanksi apalagi bisa saja diserahkan sanksi eksperimen.
B.  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus Seorang  Terdakwa  Yang  Sekaligus Merupakan justice Collaborator
1. Fakta Hukum.
Berdasarkan  keterangan  saksi,  saksi ahli  dan  keterangan  terdakwa  maka  diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
a. Terdakwa  adalah  Anggota  DPR-RI  untuk masa  jabatan  periode  tahun  2014  sampai dengan  2019  yang  diangkat  berdasarkan Keputusan  Presiden  RI  No.92/P  Tahun 2014  tanggal  30  September  2014  tentang Penetapan  Patrice  Rio  Capella,  SH mewakili Partai Nasdem Daerah Pemilihan Bengkulu  dalam  keanggotaan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia masa  jabatan  tahun  2014-2019  dan ditunjuk menjadi Anggota Komisi III DPR RI  berdasarkan  Surat  Keputusan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia Nomor:  50/DPR  RI/I/2014-2015  tanggal 25  Nopember  2014  tentang  Perubahan Susunan  Keanggotaan  Komisi  I  sampai dengan  Komisi  XI  Dewan  Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019. b. Terdakwa mengenal Saksi Fransisca Insani Rahesti  sejak  tahun  1989  pada  saat  sama- sama kuliah di Fakultas Hukum
Universitas  Brawijaya  Malang  dan  Saksi
Clara  Widi  Wiken,  kakak  Saksi  Fransisca Insani Rahesti.
c. Atas  bantuan  Terdakwa,  Saksi  Fransisca Insani  Rahesti  kemudian  magang  di Kantor Advokat O.C. Kaligis sejak tanggal 17  Maret  2015  sampai  dengan  sekitar tanggal 20 Juli 2015.
d. Saksi  Evy  Susanti  dan  suaminya  Saksi Gatot  Pujo  Nugroho,  Gubernur  Sumatera Utara  (non  aktif)  adalah  klien  dari  Kantor Advokat O.C. Kaligis tersebut.
e. Saksi  Fransisca  Insani  Rahesti  setelah  itu diperbantukan  di  regu  pengacara  yang mengurus  masalah  penggelapan  Anggaran Dorongan  Sosial(  Anggaran  Bansos),
Dorongan
Wilayah Dasar( BDB),
Dorongan  Operasional  Sekolah(  Atasan) serta  lain-  lain  yang  mengaitkan  Saksi Gatot Pujo Nugroho selaku Terdakwa;
f. Saksi Evy Susanti meminta Saksi Fransisca Insani Rahesti untuk mempertemukannya  dengan  Terdakwa untuk  minta  tolong  agar  Terdakwa  dapat memfasilitasi islah antara Saksi Gatot Pujo Nugoho  dengan  Wakilnya  Tengku  Erry Nuradi dan memfasilitasi hubungan dengan  Kejaksaan  Agung  sehubungan dengan  perkara-perkara  Saksi  Gatot  Pujo Nugroho tersebut di atas.
g. Saksi  Evy  Susanti  serta  Saksi  Gatot  Pujo Nugroho  mengenali  tersangka  merupakan Badan DPR serta Sekretaris Jenderal Partai Nasdem,  serta  Tengku  Erry  Nuradi ataupun  Beskal  Agung  RI  pula  berawal dari Partai Nasdem.

## 2. Pendapat Penulis.
Sehabis membaca serta menganalisa Tetapan  Majelis  hukum  Perbuatan  Kejahatan Penggelapan  pada  Majelis  hukum  Negara Jakarta  Pusat  No  144  atau  Pid.  Sus  atau  TPK atau  2015  atau  PN.  Jkt.  Pst  yang  memeriksa
masalah  perbuatan  kejahatan  penggelapan dengan  kegiatan  pengecekan  lazim  dalam tingkatan  awal  serta  tetapan  Majelis  hukum Perbuatan Kejahatan Penggelapan pada Majelis  hukum  Besar  Jakarta  No  13  atau  Pid atau  TPK  atau  2016  atau  PT.  DKI  yang mengecek  serta  memeriksa  perkara-  perkara perbuatan kejahatan penggelapan pada tingkatan memadankan, hingga dari permasalahan  itu  bisa  dianalisa  kalau  badan juri  memidana  kepada  tersangka  Patrice  Rio Capellaberupa kejahatan bui sepanjang 2...( 2) tahun  dikurangi  sepanjang  tersangka  terletak dalam  narapidana  sedangkan  dengan  perintah biar  tersangka  senantiasa  ditahan  serta ditambah dengan kejahatan kompensasi sebesar  Rp50.  000.  000,  00,-(  5  puluh  juta rupiah)  subsidair  sepanjang  1(  satu)  bulan kurungan. Badan hakim melaporkan tersangka teruji dengan cara legal serta memastikan bagi hukum  bersalah  melaksanakan  perbuatan kejahatan penggelapan begitu juga diatur serta diancam  kejahatan  dalam  dalam  Artikel  11 Hukum  No  31  Tahun  1999  mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan begitu juga sudah diganti dengan Hukum  No  20  Tahun  2001  mengenai Pergantian  Atas  Hukum  Republik  Indonesia No  31  Tahun  1999  mengenai  Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan.
Bersumber  pada  tetapan  majeis  juri kalau  aksi  terdakkwa  sudah  penuhi  unsur- unsur  begitu  juga  diatur  dalam  Pasal  11 Hukum  No  31  Tahun  1999  mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan
Penggelapan begitu juga sudah diganti dengan Hukum  No  20  Tahun  2001  mengenai Pergantian  Atas  Hukum  No  31  Tahun  1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan, yang unsur- unsurnya merupakan selaku berikut:
a. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
Pasal  1  angka  2  Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak
Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
KEDUDUKAN JUSTICE  COLLABORATOR TERHADAP PENGUNGKAPANKASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Tomi Hagai Pinem 1) , Rotua Hotmauli Siayung 2) , Nanci Yosepin Simbolon 3) , Ria Sintha Devi 4)
Tindak  Pidana  Korupsi,  pengertian  pegawai negeri adalah:
1) Pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian 2) Pegawai  negeri  sebagaimana  dimaksud dalam KUHP
3) Orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari keuangan negara atau daerah.
4) Orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari satu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
5) Orang  yang  menerima  gaji  atau  upah  dari korporasi  lain  yang  mempergunakan modal  atau  fasilitas  dari  negara  atau masyarakat;
Bagi  determinasi  Pasal  1  nomor  1 Undang-  Undang  No  43  Tahun  1999 Mengenai  Pergantian  Atas  Undang-  Undang No  8  Tahun  1974  mengenai  Fundamental Kepegawaian, yang diartikan Karyawan Negara  merupakan  tiap  masyarakat  negeri Republik  Indonesia  yang  sudah  penuhi ketentuan  yang  didetetapkan,  dinaikan  oleh administratur  yang  berhak  serta  diserahi kewajiban  dalam  sesuatu  kedudukan  negara, ataupun  diserahi  kewajiban  negeri  yang  lain, serta digaji bersumber pada peraturan perundang- undangan yang legal.
Penafsiran  Eksekutor  Negeri  bagi Undang-  Undang  No  31  Tahun  1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan begitu juga sudah diganti dengan Hukum No 20 Tahun 2001 cocok Uraian Pasal 5  ayat(  2)  merupakan  eksekutor  negeri  begitu juga diartikan Pasal 2 Undang- Undang No 28 Tahun 1999 mengenai Eksekutor Negeri yang Bersih  serta  Leluasa  dari  Penggelapan, Persekongkolan serta Nepotisme.
Berdasarkan  pengertian  Pegawai Negeri  atau  Penyelenggara  Negara  tersebut dihubungkan  dengan  fakta-fakta  hukum  di
persidangan bahwa Terdakwa adalah Anggota DPR-RI  untuk  masa  jabatan  periode  tahun 2014  sampai  dengan  2019  yang  diangkat berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI  No.92/P Tahun  2014  tanggal  30  September  2014 tentang  Penetapan  Patrice  Rio  Capella,  SH mewakili  Partai  Nasdem  Daerah  Pemilihan Bengkulu dalam keanggotaan Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  masa jabatan tahun 2014-2019 dan ditunjuk menjadi Anggota Komisi III DPR RI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 50/DPR
RI/I/2014-2015  tanggal  25  Nopember  2014 tentang  Perubahan  Susunan  Keanggotaan Komisi  I  sampai  dengan  Komisi  XI  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, maka Terdakwa  telah  memenuhi  kualifikasi  sebagai seorang  Pegawai  Negeri  karena  selaku Anggota DPR-RI menerima gaji dari keuangan  negara  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  1  angka  2  huruf  c  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 dan  selaku  Anggota  DPR  RI  Terdakwa  juga adalah  Penyelenggara  Negara  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  1  dan  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999. Dengan demikian maka unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi. b. Unsur menerima hadiah atau janji Kata  „atau‟  menunjukkan  unsur  ini bersifat  alternatif,  sehingga  apabila  salah  satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula  Pengertian  menerima  menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indoensia  adalah  mendapat sesuatu  yang  diberikan  atau  dikirimkan. Perbuatan  menerima  dapat  dilakukan  secara langsung,  yaitu  menerima  yang  dilakukan secara  langsung  oleh  penerima  dari  pemberi
dan menerima secara tidak langsung yaitu melalui perantara atau pihak ketiga.
Pengertian  janji  adalah  tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh
si  pemberi  tawaran  dan  perbuatan  menerima suatu janji haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, bisa dengan ucapan dan
sebagainya sebagai suatu pertanda diterimanya janji  tersebut,  atau  dengan  isyarat,  misalnya anggukan  kepala.  Hadiah  adalah  pemberian berupa barang, uang atau jasa, dan penerimaan hadiah atau janji itu tidak perlu dilakukan oleh Pegawai  Negeri  atau  Penyelenggara  Negara sendiri, tetapi dapat juga dilakukan oleh orang lain.
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  merupakan aturan formil tentang tindak pidana suap pasif yang  menekankan  kepada  perbuatan  yang dilarang,  oleh  karena  itu  perbuatan  yang dilarang tersebut selesai apabila telah terjadi.
Terungkap fakta bahwa pada tanggal 20 Mei 2015 sekitar pukul 19.00 WIB di  Mini  Cafe  di  Hotel  Kartika  Chandra  Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan, Terdakwa telah menerima  uang  sejumlah  Rp.  200.000.000,00 (dua  ratus juta  rupiah)  dari  Saksi  Evy  Susanti melalui  Saksi  Fransisca  Insani  Rahesti.  Dari fakta di persidangan, menurut Saksi Fransisca Insani  Rahesti  sebagaimana  juga  diterangkan oleh  Saksi  Gatot  Pujo  Nugroho  uang  tersebut adalah untuk ngopi-ngopi.
Setelah uang diterima oleh Terdakwa
kemudian sejumlah Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) diberikan  kembali  kepada  Saksi  Fransisca Insani Rahesti sebagai pengganti uang sekolah anaknya,  transpor  dan  lain-lain.  Dengan demikian  unsur  menerima  hadiah  telah terpenuhi  oleh  perbuatan  Terdakwa  karena Terdakwa  selaku  Pegawai  Negeri  atau Penyelenggara  Negara  telah  menerima  uang sejumlah  Rp.200.000.000,00  (dua  ratus  juta rupiah)  dari  Saksi  Evy  Susanti  melalui  Saksi Fransisca Insani Rahesti.
c. Faktor  sementara  itu  dikenal  ataupun pantas  diprediksi,  kalau  hadiah  ataupun akad  itu  diserahkan  sebab  kewenangan
ataupun wewenang yang berkaitan dengan jabatannya,  ataupun  yang  bagi  benak orang  yang  membagikan  hadiah  ataupun akad itu terdapat ikatan dengan jabatannya
Unsur ini terbagi menjadi dua perbuatan yang bersifat alternatif yaitu :
1) Hadiah  atau  janji  yang  diterimanya  itu diberikan oleh si pemberi karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan yang dimiikinya.
2) Menurut  pikiran  orang  yang  memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.
Tindakan  hati  Karyawan  Negara ataupun Eksekutor Negeri yang awal merupakan  keharusan  Karyawan  Negara ataupun  Eksekutor  Negeri  buat  mengenali ataupun  beranggapan  kalau  pemberian  itu diserahkan sebab kewenangan ataupun wewenang  yang  berkaitan  dengan  kedudukan yang  dipunyanya  sebaliknya  tindakan  hati yang  tertuju  pada  perihal  kedua  ialah berbentuk keharusan Karyawan Negara ataupun  Eksekutor  Negeri  yang  menyambut uang  sogok  buat  mengenali  ataupun  pantas beranggapan  mengenai  tindakan  hati  orang yang berikan uang sogok semacam itu.
Artikel  11  Hukum  No  20  Tahun 2001 mengenai Pergantian Atas Hukum No 31 Tahun  1999  ialah  melotot  formil  yang  lebih menekankan pada kejelasan pendapatan ataupun  kewenangan  atas  hadiah  yang diperoleh Karyawan Negara ataupun Eksekutor  Negeri,  hingga  tidak  dipersoalkan apakah  Karyawan  Negara  ataupun  Eksekutor Negeri  itu  melaksanakan  ataupun  tidak melaksanakan  sesuatu  aksi  cocok  dengan kewenangan ataupun wewenang yang berkaitan dengan jabatannya.  Bersumber pada
pertimbangan-  pertimbangan  itu  di atas,  hingga  faktor  dikenal  ataupun  pantas diprediksi  kalau  hadiah  ataupun  akad  itu diserahkan sebab kewenangan ataupun wewenang  yang  berkaitan  dengan  jabatannya, ataupun  bagi  benak  orang  yang  membagikan hadiah  ataupun  akad  itu  terdapat  ikatan dengan jabatannya sudah terkabul.
KEDUDUKAN JUSTICE  COLLABORATOR TERHADAP PENGUNGKAPANKASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Tomi Hagai Pinem 1) , Rotua Hotmauli Siayung 2) , Nanci Yosepin Simbolon 3) , Ria Sintha Devi 4)
Bersumber  pada  tetapan  Tetapan
Majelis hukum Perbuatan Kejahatan Penggelapan  pada  Majelis  hukum  Negara Jakarta  Pusat  No  144  atau  Pid.  Sus  atau  TPK atau  2015  atau  PN.  Jkt.  Pst  yang  memeriksa masalah  perbuatan  kejahatan  penggelapan dengan  kegiatan  pengecekan  lazim  dalam tingkatan  awal  serta  tetapan  Majelis  hukum Perbuatan Kejahatan Penggelapan pada Majelis  hukum  Besar  Jakarta  No  13  atau  Pid atau  TPK  atau  2016  atau  PT.  DKI  yang mengecek  serta  memeriksa  perkara-  perkara perbuatan kejahatan penggelapan pada tingkatan  memadankan,  seluruh  faktor  dalam Artikel  11  Hukum  No  20  Tahun  2001 mengenai  Pergantian  Atas  Hukum  No  31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan  Kejahatan  Penggelapan  sudah terkabul,  hingga  tersangka  haruslah  diklaim sudah teruji dengan cara legal serta memastikan melaksanakan perbuatan kejahatan begitu juga didakwakan dalam cema pengganti kedua.
Tetapan  Hakim  selayaknya  penuhi rasa  kesamarataan  untuk  seluruh  pihak tercantum  untuk  korban  kesalahan,  untuk pelaku  kesalahan  ataupun  antara  pelaku- pelaku kesalahan. Dengan cara yuridis seberat ataupun  seringan  apapun  kejahatan  yang dijatuhkan  oleh  Juri  tidak  hendak  jadi  kasus sepanjang  tidak  melampaui  batasan  minimal serta  maksimal  pemidanaan  yang  diancamkan dalam  artikel  yang  berhubungan,  melainkan yang  jadi  perkara  merupakan  apa  yang melandasi  ataupun  apa  alibi  estimasi  juri dalam  menjatuhkan  berat  entengnya  tetapan berbentuk  pemidanaan  alhasil  tetapan  yang dijatuhkan dengan cara obyektif bisa diperoleh serta penuhi rasa kesamarataan.
Badan hakim saat sebelum menjatuhkan tetapan melaksanakan pertimbangan-  pertimbangan  bagus  itu  dari
pandangan  yuridis  ataupun  estimasi  dari pandangan intelektual serta sosiologis. Pertimbangan-  pertimbangan  yuridis  kepada perbuatan  kejahatan  yang  didakwakan  ialah kondisi  yang  sangat  berarti  dalam  tetapan hakim  serta  ialah  unsur-  unsur  dari  sesuatu delik  apakah  aksi  tersangka  itu  sudah  penuhi serta  cocok  dengan  kesimpulan  delik  yang didakwakan  oleh  Beskal  Penggugat  Biasa. Pertimbangan- pertimbangan yuridis ini dengan  cara  langsung  hendak  mempengaruhi besar kepada amar tetapan hakim.
Saat sebelum pertimbangan- pertimbangan  yuridis  ini  dibuktikan  serta dipikirkan  oleh  Hakim,  hingga  terlebih  dulu Hakim  hendak  menarik  fakta-  fakta  dalam sidang  yang  mencuat  serta  ialah  konklusi tertimbun serta penjelasan para saksi, penjelasan  tersangka,  serta  benda  fakta  yang diajukan  serta  ditilik  dipersidangan.  Pada dasarnya  fakta-  fakta  dalam  sidang  mengarah pada  bagaimanakah  perbuatan  kejahatan  itu dicoba, pemicu ataupun kerangka balik kenapa tersangka  hingga  melaksanakan  perbuatan kejahatan  itu,  setelah  itu  bagaimanakah dampak langsung atau tidak langsung dari aksi tersangka dan benda fakta  apa  yang dipergunakan  tersangka  dalam  melaksanakan delik itu.
Berdasarkan putusan yang dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 144/Pid.Sus/TPK /2015/PN.Jkt.Pstdan putusan Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor
13/Pid/TPK/2016/PT.DKI,  menurut  penulis hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  majelis  hakim dalam tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan  Pengadilan  Tinggi  yang  menjatuhkan pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6
(enam)  bulan  dan  denda  sejumlah Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan
selama  1  (satu)  bulan    terlalu  ringan dibandingkan  dengan  tuntutan  Jaksa  Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dihukum selama  2  tahun.  Hal  ini  disebabkan  karena
tidak pidana korupsi jelas merupakan pelanggaran  terhadap  hak-hak  socialdan  hak- hak  ekonomi  masyarakat,  sehingga  tindak pidana  korupsi  tidak  dapat  lagidigolongkan sebagai  kejahatan  biasa  melainkan  telah menjadi  kejahatan  luar  biasa (extraordinary crimes).
Akibat korupsi sudah terus menjadi besar  pengaruhi  bangsa  Indonesia,  tidak  saja mengecam  sistem  kenegaraan,  namun  pula menghambatpembangunan serta merendahkan  tingkatan  keselamatan  jutaan orang  dalam  waktuyang  tidak  sangat  lama. Penggelapan  sudah  menghasilkan  rezim irasional, rezim yang didorong oleh keserakahan, bukan oleh niat untukmensejahterakan  warga.  Penggelapan tidak  cuma  berakibat  kepada  satu  pandangan kehidupan saja. Korupsimenimbulkan dampak  yang  menyebar  kepada  keberadaan bangsa  serta  negeri.  Meluasnya  aplikasi penggelapan  di  sesuatu  negeri  hendak memperparah situasi ekonomibangsa, misalnya  harga  benda  jadi  mahal  dengan mutu  yang  kurang  baik,  aksesrakyat  kepada pembelajaran  serta  kesehatan  jadi  susah, keamanan sesuatu negaraterancam, kehancuran  area  hidup,  serta  pandangan rezim  yang  kurang  baik  di  matainternasional alhasil menggoyahkan sendi- sendi keyakinan owner  modalasing,  darurat  ekonomi  yang berkelanjutan,  serta  negeri  juga  jadi  semakin terperosok dalam kekurangan.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di  atas,  maka  penulis  dapat  menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Proteksi hukum kepada justice collaborator perbuatan kejahatan
penggelapan  dalam  sistem  peradilan kejahatan  di  Indonesia  belum  terdapat
peraturan  yang  dengan  cara  spesial menata  mengenai  justice  collaborator. Walaupun  dengan  cara  akurat  ketentuan mengenai proteksi hukum justice collaborator sudah dilansir dalam Artikel 10  UU  Nomor.  13  Tahun  2006 Mengenai  badan  Proteksi  Saksi  serta Korban  serta  SEMA  Nomor.  4  Tahun 2011 Mengenai Perlakuan kepada Informan Perbuatan Kejahatan( whistleblower)  serta  saksi  pelakon  yang berkolaborasi( justice collaborator) kedua ketentuan itu belum bisa mencegah kehadiran justice collaborator.
2. Analisa  yuridis  penjatuhan  ganjaran kepada  tetapan  Majelis  hukum  Besar Perbuatan Kejahatan Penggelapan
Register  Nomor13  atau  Pid  atau  TPK atau  2016  atau  PT.  DKI  kalau  seluruh faktor  dalam  Artikel  11  Hukum  No  20 Tahun  2001  mengenai  Pergantian  Atas Hukum  No  31  Tahun  1999  mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan  sudah  terkabul,  hingga tersangka  haruslah  diklaim  sudah  teruji dengan  cara  legal  serta  memastikan melaksanakan perbuatan kejahatan begitu  juga  didakwakan  dalam  cema pengganti kedua alhasil tersangka dijatuhi  ganjaran  kejahatan  dengan  bui sepanjang  1(  satu)  tahun  6(  6)  bulan serta  kompensasi  beberapa  Rp.  50.  000. 000,  00(  5  puluh  juta  rupiah),  dengan determinasi  bila  kompensasi  itu  tidak dibayar ditukar dengan kejahatan kurungan  sepanjang  1(  satu)  bulan. Menurut  Badan  Juri  tidak  menciptakan keadaan yang bisa menghapuskan pertanggungjawaban  kejahatan,  bagus selaku alibi pembenar serta atau ataupun alibi toleran.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi, Kapita  Selekta  Hukum Pidana  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Terpadu  (Integrated  Criminal Justice  System) ,  UNDIP,  Semarang, 2011.
-----------; Bunga  Rampai  Hukum  Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015
KEDUDUKAN JUSTICE  COLLABORATOR TERHADAP PENGUNGKAPANKASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Tomi Hagai Pinem 1) , Rotua Hotmauli Siayung 2) , Nanci Yosepin Simbolon 3) , Ria Sintha Devi 4)
devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV.  Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020 Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara , Lembaga  Penelitian  dan  Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021. Atmasasmita, Romli, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional , Mandar Maju, Bandung, 2014.
Chaeruddin  dkk, Strategi  Pencegahan  dan
Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana
Korupsi, Refika Aditama,Jakarta, 2018. Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:  Penyidikan  dan  Penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Mubarok, Ahmad Fikry, Pemberlakuan Restorative Justice Bagi Whistle Blower    Dan  Justice  Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi , Rineka Cipta, Jakarta, 2011