Tersedia online di https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/
Volume 52, Nomor 1, Maret 2023

## KONSEP SISTEM PERADILAN PIDANA KHUSUS PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN
Rosalia Dika Agustanti*, Bambang Waluyo Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450 rosaliadika@upnvj.ac.id

## Abstract
Violence against women is a severe problem because it has not received an adequate response, so  it  requires  serious  handling.  Therefore,  there  is  a  concept  of  a  criminal  justice  system specifically for  women  victims  of  violence  that  can  be  realised  by  involving the  police,  public prosecutors  and  female  judges.  Of  course,  this  is  included  in  the  authority  of  the  general judiciary. Only the technical implementation is adjusted to the  conditions of women victims of violence so that it can fulfil the purpose of protecting and fulfilling women's rights as victims of violence. In addition, it is necessary to strengthen cooperation between the criminal justice sub- systems and strengthen the capacity of human resources to handle and resolve cases of violence against women in Indonesia.
Keywords: Criminal Justice System; Gender; Victim; Violence; Woman.

## Abstrak
Kekerasan  terhadap  perempuan  menjadi  masalah  sosial  yang  sangat  serius  karena  kurang mendapat  respon  yang  memadai.  Artikel  ini  menyampaikan  gagasan  penulis  tentang  konsep sistem  peradilan  pidana  khusus  perempuan  korban  kekerasan. Kesimpulan  artikel  ini menunjukkan bahwa konsep ini bisa diwujudkan jika dilaksanakan dengan dukungan beberapa komponen  sistem  peradilan  pidana  dengan  ketentuan  melibatkan  polisi,  jaksa  penuntut  umum dan  hakim  wanita.  Tentunya  hal  ini  masih  dalam  kewenangan  lingkungan  peradilan  umum, hanya saja teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi perempuan korban kekerasan agar tujuan  perlindungan  dan  pemenuhan  terhadap  hak-hak  perempuan  sebagai  korban  kekerasan dapat  terpenuhi  dengan baik.  Selain  itu  diperlukan penguatan  kerjasama  dan  koordinasi  antara subsistem  peradilan  pidana  serta  penguatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  untuk  menangani dan menyelesaikan kasus kekerasan kepada perempuan di Indonesia.
Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana; Gender; Korban; Kekerasan; Perempuan.

## A. Pendahuluan
Maraknya  jenis  kekerasan  terhadap  perempuan,  menjadi  rangkaian  kejahatan  yang  cukup populer dalam beberapa waktu belakangan ini. Sangat ironis, di tengah-tengah masyarakat yang hidup  di  atas  prinsip  rasionalitas,  demokrasi,  dan  humanisme  yang  secara  teori  seharusnya mampu  menekan  jumlah  kekerasan,  justru  terjadinya  kekerasan  sebagai  budaya  yang  semakin lama menjadi fenomena yang tidak terpisahkan.
Kekerasan  terhadap perempuan  menghasilkan  dominasi  dan  diskriminasi  sehingga mencegah kemajuan pada perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  &  Badan  Pusat  Statistik,  2017) . Kekerasan  terhadap  perempuan  yaitu  “setiap  tindakan kekerasan  berbasis  gender  yang  berakibat  atau  kemungkinan  berakibat  pada  penderitaan  fisik, seksual/psikologis  perempuan,  termasuk  ancaman  tindakan  semacam  itu,  pemaksanaan  atau
perampasan  kebebasan  sewenang-wenang  baik  yang  terjadi  di  depan  umum  maupun  dalam kehidupan  pribadi”.  Jenis  kekerasan  dapat  berupa  fisik,  seksual  hingga  psikis  yang  dapat dilakukan  baik  di  ranah  keluarga,  komunitas  maupun  negara  (UN  General  Assembly,  1993). Dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan, selain secara fisik pun akan  dirasakan secara psikis (Johnson,  Ollus,  &  Nevala,  2007),  selain  itu  juga  dapat  dilihat  dari  aspek  perilaku,  aspek ekonomi  dan  aspek  sosial  (Kapoor,  2000).  Dari  semua  jenis  kekerasan  dapat  mengakibatkan seorang  perempuan  nekat  melakukan  tindakan  bunuh  diri,  penyalahgunaan  obat  terlarang  dan alkohol  (World  Health  Organization  &  Pan  American  Health  Organization,  2012).  Selain  itu, kekerasan seksual yang diakui secara global sebagai masalah hak asasi manusia yang signifikan, juga telah berubah di era digital yang semakin meningkat dan selalu dinormalisasi, munculnya serangan seksual yang difasilitasi oleh  teknologi, 'pornografi balas dendam',  pelecehan seksual online, dan ujaran kebencian berbasis gender (Powell & Henry, 2017).
Sejauh  ini  studi  tentang  perempuan  korban  kekerasan  memberi  perhatian  pada  tiga  isu utama. Pertama, perempuan  pada  sistem  peradilan  pidana  (Malinda,  2016;  Muammar  & Mahmudah,  2020;  Rodliyah,  Putro,  &  Cahyowati,  2021). Kedua ,  perlindungan  yang  berfokus pada  perempuan  korban  pemerkosaan  (Adriyanti,  2022;  Rahmi,  2018;  Sayudi,  2016). Ketiga, akses  keadilan  bagi  perempuan  korban  kejahatan  (Arum  &  Agustanti,  2022;  Kusumawati  & Rochaeti, 2020; Raseukiy & Aulia, 2019). Mayoritas perempuan mengalami stigmatisasi hingga diskriminasi setelah mengalami kekerasan. Hal tersebut menyebabkan perempuan merasa asing dan  khawatir  yang  berlebihan  atau  bahkan  dapat  terisolasi  dari  keluarga  dan  teman-temannya. Kekhawatiran ini sering terjadi dan bahkan jika dibiarkan, akan berpengaruh terhadap peran serta perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat.
Tujuan tulisan ini melengkapi kekurangan dari studi terdahulu yang mengabaikan konstruksi berfikir  tentang  pentingnya  perempuan  korban  kekerasan  pada  sistem  peradilan  pidana  yang tujuannya  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan  dan  mewujudkan  prinsip  keadilan  bagi perempuan. Secara khusus tulisan menjelaskan bagaimana konsep sistem peradilan pidana dalam penanganan kasus kekerasan yang menempatkan perempuan sebagai korban. Sejalan dengan itu pertanyaan  dapat  dirumuskan  adalah  bagaimana  konsep  sistem  peradilan  pidana  khusus perempuan korban kekerasan.
Tulisan  didasarkan  pada  suatu  motivasi  utama  yakni  jaminan  perlindungan  hukum  dan keadilan bagi korban yang harus diwujudkan. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah (Sunarso, 2012). Antara apa yang dicita- citakan  dengan  apa  yang  telah  ada  belum  terdapat  kesesuaian.  Ketika  berbicara  perempuan sebagai korban kekerasan seharusnya ada beberapa hal yang harus diatur lebih spesifik, termasuk bentuk perlindungan, siapa yang menjamin dan bagaimana keberlanjutan dari perlindungan yang diberikan.  Berbicara  tentang  korban,  selain  perempuan  tidak  boleh  dilupakan  bahwa  laki-laki pun  memungkinkan  menjadi  korban  (Agustanti,  Dirkareshza,  &  Taupiqqurrahman,  2022). Namun  kajian  ini  hanya  berfokus  pada  perempuan  sebagai  korban  kekerasan.  Dalam  kasus kekerasan  baik  yang  terjadi  di  rumah  tangga  maupun  dalam  masyarakat,  perempuan  sebagai korban sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (Agustanti, 2018). Dengan demikian adanya konsep sistem peradilan pidana yang dibentuk dapat mengurangi jumlah perempuan sebagai korban kekerasan.
Selama ini sistem peradilan pidana belum menempatkan perempuan secara khusus, sehingga masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Karena perempuan sebagai korban, sehingga akan melekat hak-hak yang harus dipenuhi, salah satunya  adalah  perlindungan.  Perlindungan  yang  diberikan  tidak  hanya  sebatas  bagaimana mengatasi akibat dari tindak pidana yang telah terjadi namun bagaimana juga perempuan korban kekerasan  bisa  pulih  seperti  sedia  kala.  Untuk  mewujudkan  pemenuhan  hak-hak  perempuan korban kekerasan maka dibutuhkan kerja sama antara komponen sistem peradilan pidana.
Komponen  sistem  peradilan  pidana  terdiri  dari  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan Lembaga  Pemasyarakatan.  Kesemuanya  tentu  memiliki  tugas  pokok,  fungsi  dan  perannya masing-masing. Namun jika tidak  diimbangi dengan  tanggung jawab  dan komitmen yang baik maka  akan  menjadi  sia-sia  dan  akan  terkesan  timpang  antara  komponen  satu  dengan  yang lainnya.  Sehingga  demi  mewujudkan  perlindungan  kepada  perempuan  korban  kekerasan  salah satunya adalah melalui sistem peradilan pidana khusus perempuan korban kekerasan. Dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan yang menjadi topik utama yaitu bagaimana penempatan perempuan korban kekerasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana konsep sistem peradilan pidana khusus perempuan korban kekerasan.

## B. Pembahasan
Sistem  peradilan  pidana  merupakan  suatu  sistem  yang  di  dalamnya  terdiri  dari  beberapa komponen/lembaga  dan  memiliki  wewenang  serta  tugas  sesuai  bidangnya  masing-masing dengan  peraturan  yang  melatarbelakanginya.  Komponen-komponen  tersebut  bekerja  sama dengan  tujuan  mencegah  dan  mengatasi  kejahatan,  walau  dengan  wewenang  dan  tugas  yang berbeda (Effendi, 2018). Adanya proses peradilan pidana menjelaskan bahwa telah ada dugaan peristiwa pidana  yang terlapor atau ditemukan  oleh  aparat  penegak  hukum  yang dalam  hal  ini kepolisian sebagai lembaga terdepan dalam prosesnya (Afrizal, 2020).

## 1. Penempatan  Perempuan  Korban  Kekerasan  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia
Untuk  menanggulangi  kejahatan  dapat  digunakan  pendekatan  sistem  melalui  sistem peradilan  pidana  yang  memiliki  tujuan  untuk  meminimalisasi  terjadinya  viktimisasi, menyelesaikan  kasus  kekerasan  untuk  menjamin  hak  masyarakat  atas  rasa  aman  dan  keadilan berdasarkan  hukum  yang  berlaku  dapat  terpenuhi  serta  mencegah  seseorang  menjadi  residivis (Reksodiputro, 1997). Adapun ciri-ciri penggunaan pendekatan sistem oleh lembaga penegakan hukum yang saling berhubungan dalam suatu proses peradilan pidana yakni: 1) titik berat pada koordinasi  dan  sinkronisasi  komponen  peradilan  pidana;  2)  pengawasan  serta  pengendalian penggunaan kekuasaan oleh  komponen peradilan  pidana; 3) efektivitas sistem penanggulangan kejahatan  lebih  utama  dari  efisiensi  penyelesaian  perkara;  dan,  4)  hukum  digunakan  sebagai instrumen untuk menyempurnakan the administration of justice .
Kerja sama  yang  dibangun  oleh  komponen sistem  peradilan  pidana guna  mencapai  tujuan yang sama secara terpadu dapat disebut juga sebagai integrated criminal justice system . Dengan tegas  Muladi  memaknai  bahwa integrated  criminal  justice  system ialah  kekompakan  dan keselarasan  struktural,  substansial  dan  kultural  (Reksodiputro,  1997).  Hal  penting  dalam membangun  sistem  peradilan  pidana  yang  baik  yakni  dengan  koordinasi  antar  aparat  penegak hukum.  Walaupun  pelaksanaan  wewenang  dan  fungsinya  berbeda-beda  akan  tetapi  dalam hubungan fungsionalnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap harus dilaksanakan juga.
Sistem  peradilan  pidana  mengharuskan  terciptanya  keselarasan  hubungan  antar  komponen sistem  yang  ada,  selain  itu  juga  bisa  bekerja  secara  terpadu.  Jika  kinerja  dalam  subsistem peradilan  pidana  tidak  terwujud,  maka  akan  terjadi  kerugian  seperti  kegagalan  instansi sehubungan  dengan tupoksinya, kesulitan memecahkan  masalah pokok instansi masing-masing sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana, kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu  subsistem  dapat  mempengaruhi  subsistem  lainnya,  dan  lain  sebagainya  (Reksodiputro, 1997). Karenanya, kasus kekerasan terhadap perempuan lebih dahulu melewati proses di tingkat kepolisian  sehingga  di  sanalah  harus  diperkuat  tentang  konsep  bagaimana  melayani  dan menyelesaikan perkara perempuan berhadapan dengan hukum.
Tiga nilai dasar penegakan hukum yang ideal di antaranya nilai keadilan, kepastian hukum dan  kemanfaatan.  Secara  teoritis  maupun  praktis,  ketiga  nilai  dasar  tersebut  cukup  sulit  untuk
diwujudkan  dengan  serasi.  Misal  mewujudkan  nilai  kepastian  hukum,  tidak  jarang  harus mengorbankan nilai keadilan dan nilai kemanfaatan, selain itu dalam mewujudkan nilai keadilan dan kemanfaatan, tentu berpotensi dikorbankannya nilai kepastian hukum. Jika dikaitkan dengan perempuan  korban  kekerasan  maka  tentu  pertama  kali  yang  perlu  untuk  disoroti  adalah  nilai keadilan.  Sehingga  jelas  bahwa  keadilan  ini  menjadi  pokok  permasalahan  di  semua  hal  yang dalam penerapannya harus memperhatikan beberapa hal salah satunya adalah hak asasi manusia. Hal ini didukung oleh A.V. Dicey yang menyampaikan tiga prinsip yang harus dilaksanakan oleh negara  hukum  (Hutahaean  &  Indarti,  2019)  di  antaranya  ada  supremasi  hukum  ( supremacy  of law ), kesetaraan di depan hukum ( equality before the law ) dan hak asasi manusia ( human rights) . Umumnya  sistem  peradilan  pidana  berarti  bekerjanya  lembaga-lembaga  penegak  hukum dengan  mekanisme  yang  dilakukan  secara  bertahap  yang  dimulai  dari  penyidikan,  penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim yang ditugasi kepada lembaga pemasyarakatan. Dalam proses kerjanya tahap yang satu tidak boleh melewati tahap lainnya. Di mana  proses  itu  bekerja  dalam  sebuah  sistem  dan  masing-masing  lembaga  disebut  sebagai subsistem sehingga lembaga-lembaga itu saling bekerja sama/terkait dan mempengaruhi.
Secara yuridis, semula persoalan kekerasan terhadap perempuan hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Perangkat  hukum  tersebut  belum  pernah  mengalami  revisi hingga  saat  ini  sehingga  cukup  banyak  bentuk-bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  yang belum  diadopsi  di  dalamnya.  Selain  itu,  pasal-pasal  yang  ada  juga  tidak  memberikan perlindungan  dan  keadilan  kepada  perempuan  korban  kekerasan  karena  masih  dengan  konsep pemerintah  kolonial  (Prawahyanti,  2007).  Kedudukan  korban  dalam  sistem  peradilan  pidana sering  diabaikan,  hal  tersebut  didukung  oleh  pengaturan  dalam  hukum  Indonesia  yang  masih bertumpu  pada  jaminan  perlindungan  bagi  pelaku  tindak  pidana (offender  orientied). Padahal, jika dilihat kembali dari pandangan hukum pidana dan kriminologi, kejahatan dimaknai sebagai konflik  antar  individu  yang  menimbulkan  kerugian  utamanya  kepada  korban,  kemudian masyarakat dan tentu pelanggar sendiri.  Dari ketiga hal itu, dapat dikatakan bahwa kepentingan korban  kejahatan  adalah  bagian  utama  dari  kejahatan,  sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Andrew Ashworth sebagai primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider comunity or state (Mulyadi, 2007).
Kenyataan  hukum  di  Indonesia  belum  menggambarkan  dengan  baik  perlindungan  secara optimal  terhadap  hak  perempuan.  Kekerasan  memang  tidak  memandang  gender  namun perempuan  adalah  subjek  yang  rentan  terhadap  kekerasan.  Adanya  ketimpangan  relasi  gender serta kuasa yang masih tumbuh subur di masyarakat menempatkan perempuan pada posisi rentan sebagai  objek  tindak  kekerasan.  Ketimpangan  relasi  gender  serta  kuasa  ini  yang  kemudian melahirkan konsep sosial bahwa laki-laki  lebih unggul dalam banyak hal daripada  perempuan. Sehingga laki-laki menyalahgunakan ‘keunggulan’ yang mereka miliki untuk melakukan tindak kekerasan yang mana menurut Harnoko, tindakan tersebut dapat terjadi melalui interaksi sosial antara  masyarakat  patriarki  yang  mendominasi  sistem  dan  kekuasaan  (Wulandari  &  Krisnani, 2020).
Diskriminasi  hingga  kekerasan  yang  dialami  perempuan  telah  memperburuk  kondisi  dan menghambat  hak  perempuan.  Dalam  penanganannya  tentu  tidak  terlepas  dari  faktor (Prawahyanti, 2007): 1) Substansi Hukum: masih banyak kebijakan hukum yang diskriminatif terhadap  perempuan  sebagai  korban.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya  rumusan  pasal  yang memiliki  kecenderungan  terhadap  gender  dan  tidak  mengenal  kekerasan  yang  berbasis  gender selain itu terhadap kasus kekerasan perempuan tidak adanya prosedur pembuktian khusus. Serta tidak banyak digunakan instrumen hukum internasional sebagaimana telah diadopsi Indonesia di mana  bisa  menjamin  perlindungan  untuk  perempuan;  2) Kultur  Hukum: perempuan  korban kekerasan  rentan  mengalami reviktimisasi (kekerasan  ganda)  dengan  mengakarnya  budaya patriarki  misalnya  aparat  penegak  hukum  hingga  masyarakat  yang  kerap  kali  menyalahkan korban,  hal  ini  berpengaruh  kepada  pelayanan  penegak  hukum  dan  berpotensi  akan
menimbulkan dampak terhadap kesehatan fisik/psikis korban; 3) Struktur Hukum : kurang kerja samanya  penegak  hukum  membuat  penanganan  kasus  jadi  bertele-tele  hingga  berpotensi rendahnya hukuman yang dijatuhi hakim di pengadilan hingga bebasnya pelaku dari hukuman. Kerap kali penuntut umum mengajukan pertanyaan yang menyudutkan korban sehingga dalam penyusunan surat dakwaan suara korban terabaikan/tidak mewakilkan. Infrastruktur pendukung dari Polri yang memiliki ruang pelayanan khusus (RPK) dikatakan lemah sebab tidak termasuk dalam struktur dan anggaran kepolisian. Sehingga dapat dikatakan tidak adanya pengakuan dan penghargaan bagi kerja keras polwan dalam melayani korban.
Dalam  sistem  peradilan  pidana  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Polisi selaku  petugas  penyidik  akan  mengolah  perkara  setelah  mendapat  laporan/pengaduan  dari korban  atau  masyarakat  atas  dugaan  terjadinya  tindak  pidana.  Pengembangan  kasus  yang dilakukan  pada  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  bertujuan  untuk  mengumpulkan  alat  bukti dan menetapkan siapa tersangkanya serta berbagai upaya paksa. Jika semua rangkaian proses ini sudah dilakukan, maka selanjutnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Pada tahap ini hanya berkas saja yang dilimpahkan, dan akan diperiksa apakah masih terdapat kekurangan, jika dinilai sudah cukup  maka  pelimpahan  itu  disertai  dengan  tersangkanya.  Kemudian,  Jaksa  menyusun  surat dakwaan  sebagai  dasar  dilakukannya  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dan  segera  dilakukan pelimpahan  perkara  ke  Pengadilan.  Saat  itulah,  terjadinya  perubahan  status  tersangka  menjadi terdakwa.
Adapun  faktor-faktor  keberhasilan  dalam  proses  penegakan  hukum,  yakni  adanya  hukum (seperangkat  peraturan),  penegak  hukum,  masyarakat,  fasilitas  yang  mendukung  serta kebudayaan  (Soekanto,  2019).  Berdasarkan  faktor-faktor  tersebut,  adanya  hukum  juga dibutuhkan  instrumen  penggeraknya  yang  merupakan  institusi  penegak  hukum  dengan mekanisme  kerja  dalam  suatu  sistem  peradilan  pidana.  Sistem  peradilan  pidana  memiliki perspektif bahwa  lembaga  penyidik  yang  berkuasa melakukan  penyelidikan,  lembaga  penuntut umum  yang  berkuasa  melakukan  penuntutan,  lembaga  peradilan  yang  berkuasa  mengadili  di pengadilan serta lembaga pemasyarakatan yang berkuasa menjalankan pelaksanaan dari putusan. Penting  sekali  memiliki  persepsi  yang  sama  di  kalangan  penegak  hukum  yang responsif/cepat  tanggap  mengenai  gender  agar  kepentingan  korban  perempuan  dapat  terpenuhi dengan  baik.  Keberhasilan  sebuah  proses  hukum  ditentukan  pada  kualitas  pemahaman  dan responsifitas  aparat  penegak  hukum  dalam  penanganannya  yang  mampu  menyelesaikan  kasus hukum  dan  melindungi  para  korban.  Namun,  yang  menjadi  kendala  sekarang  ialah  aparat penegak  hukum  belum  memiliki  persepsi  yang  sama  dan  responsif  terhadap  gender  mengenai alat  bukti  kekerasan  yang  kompleks,  mekanisme  serta  koordinasi  atas  hak/perlindungan  bagi saksi dan korban. Dampaknya, responsifitas para korban yang mengalami trauma dari kekerasan itu kurang dan enggan untuk melapor.
Bagi  korban,  polisi  sebagai  subsistem  peradilan  pidana  memiliki  peran  utama  dalam mengumpulkan  alat  bukti  yang  cukup  guna  melangkah  ke  proses  selanjutnya  yakni  penetapan tersangka.  Ketika  korban  melaporkan kekerasan  yang  dialaminya,  maka  polisi  segera meminta keterangan detail terkait kejadian tersebut. Faktanya, beberapa perempuan korban ketika dalam proses  pemberian  keterangan  kepada  kepolisian  justru  dihadapkan  dengan  pernyataan  maupun pertanyaan  yang  cenderung  menyudutkan  seolah  menyalahkan  korban.  Dilansir  dari  Catatan Tahunan 2021 Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta,  penanganan  kasus  oleh  aparat  penegak  hukum,  salah  satunya  kepolisian  masih memiliki masalah struktural yaitu masih kurangnya perspektif terhadap korban dan pengetahuan tentang  kekerasan  terhadap  perempuan  berbasis  gender.  Situasi  ini  kerap  kali  memberikan dampak negatif seperti reviktimisasi kepada korban atau bisa juga korbanlah yang bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya sendiri (LBH APIK Jakarta, 2021).
Sikap polisi yang cenderung menyalahkan atau menyudutkan dan membuat kembali trauma pada  korban  mengakibatkan  semakin  meningkat  kasus  kekerasan  yang  tidak  dilaporkan  atau
bahkan  ditarik  kembali  sehingga  tidak  dilanjutkan  ke  meja  hijau.  Menurut  Johnson,  bagi mayoritas  perempuan  yang  melaporkan  kekerasan  yang  dialaminya  ke  polisi,  mereka mengharapkan dapat diperlakukan dengan adil serta dihormati, sehingga hal ini menjadi penting untuk  menentukan  hasil  dari  sebuah  kasus  yang  terjadi  (Spencer,  Dodge,  Ricciardelli,  & Ballucci, 2018). Sikap-sikap polisi yang cenderung tidak berperspektif korban dan gender seperti ini  menjadi  permasalahan  baru  yang  berpotensi  terhadap  penanganan  kasus  kekerasan  yang memakan  waktu  lama  juga  berpotensi  terhadap  pencabutan  laporan  oleh  perempuan  korban kekerasan.

## 2. Konsep Sistem Peradilan Pidana Khusus Perempuan Korban Kekerasan
Dalam  penanganan  kasus  kekerasan,  penting  bagi  aparat  penegak  hukum,  khususnya kepolisian  sebagai  garda  terdepan  yang  salah  satu  tugasnya  adalah  melayani  korban  dengan penuh empati, sensitif dan berperspektif perempuan korban. Sehingga diharapkan, dapat terkuak kasus-kasus  kekerasan  yang  tidak  terungkap  dan  penanganan  kasus  kekerasan  menjadi  lebih optimal.  Di  sinilah  konsep  pertama  yang  akan  dibangun,  bahwa  korban  berharap  dengan melaporkan  kasusnya  ke  polisi  maka  dirinya  akan  menjadi  lebih  tenang  dengan  jaminan diberikannya  perlindungan  hukum.  Tentu,  tidak  semua  polisi  dapat  menciptakan  bentuk perlindungan ini, oleh karenanya diperlukan seorang polisi yang mempunyai kemampuan dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan sebagai korbannya. Sudah seharusnya, para polisi wanita  yang  diberikan  tugas  dan  kewenangan  untuk  berfokus  dalam  menangani  kasus perempuan. Hal demikian pun tidak serta merta menghapuskan peran polisi laki-laki, hanya saja secara praktik memang penyelesaian suatu perkara dengan korban perempuan akan lebih mudah untuk  ditangani  ketika  yang  menjadi  tumpuan  bercerita  adalah  sesama  perempuan,  sehingga ketika  telah  ditentukan  demikian  maka  polisi  ini  harus  memperhatikan  semua  aspek  yang berkaitan  dengan  hak  korban  sehingga perlindungan yang  dimaksud  di  awal  mampu  diberikan dengan baik.
Selanjutnya  adalah  penuntutan  yang  tentu  dilakukan  oleh  jaksa  penuntut  umum.  Harapan yang  ingin  diwujudkan  pada  tahap  ini  adalah  penuntut  umum  seharusnya  mampu  menyusun surat  dakwaan  yang  tidak  memberikan  celah  sedikitpun  kepada  pelaku  kekerasan  terhadap perempuan  untuk  bebas.  Pentingnya  koordinasi  dengan  kepolisian  dalam  menangani  kasus perempuan  sangat  menentukan  hasil  akhir  yang akan  dicapai,  ketika  dibayangkan  bahwa  pada tahap penuntutan tidak berkeadilan gender sehingga apa yang tadinya telah diperbaiki pada tahap kepolisian  menjadi  sia-sia  hanya  karena  tidak  tepat  dalam  menyusun  surat  dakwaaan.  Demi tercapainya tujuan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak terhadap perempuan maka bisa dimungkinkan  bahwa  penuntut  umum  yang  menangani  perkara  ini  adalah  seorang  perempuan dan  tentu  mendukung  terwujudnya  keadilan  berbasis  gender  terhadap  perempuan  korban kekerasan.
Sebagai  Jaksa  tentunya  harus  menggali  berbagai  informasi  dan  keterangan  yang  mungkin sebelumnya  tidak  didapatkan  oleh  Polisi,  mengingat  bahwa  surat  dakwaan  menjadi  dasar pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  sehingga  pada  tahap  penyusunannya  dengan  semua kesempatan dan pendampingan kepada korban bisa saja satu perbuatan merujuk pada beberapa pasal dan bahkan bisa disertai dengan pemberatan. Tentu tahapan ini membutuhkan waktu dalam prosesnya  namun  selama  apapun  itu  jika  berbicara  keadilan  maka  sampai  langit  runtuh  pun keadilan harus tetap dijunjung.
Selanjutnya  adalah  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  yang  merupakan  proses  penentuan suatu  perkara  dalam  sistem  peradilan  pidana  (Hutahaean  &  Indarti,  2019).  Mahkamah  Agung telah  menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sebagai dasar pembentukan Perma tersebut dikatakan bahwa Indonesia negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi  Terhadap  Perempuan  mengakui  kewajiban  negara  untuk  memastikan  bahwa
perempuan  harus  mempunyai  akses  keadilan  dan  terbebas  dari  diskriminasi  dalam  sistem peradilan (Mursidah, 2018). Perempuan Berhadapan dengan Hukum merupakan perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Sesuai dengan  apa yang menjadi  kajian penulis,  bahwa yang menjadi perhatian penulis adalah perempuan sebagai korban.
Terdapat  asas  dalam  mengadili  perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum,  di antaranya  adalah  penghargaan  atas  harkat  dan  martabat  manusia,  kesetaraan  gender,  non diskriminasi, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga berkaitan  dengan  asas  tersebut  penting  untuk  diperhatikan  dampak  yang  akan  dialami  korban baik itu ketidakberdayaan fisik dan psikis korban serta  riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban.
Selama  proses  peradilan  pidana  berlangsung  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan, melindungi  hak  terdakwa,  saksi  serta  korban,  maka  sudah  kewajibannya  untuk  melakukan pemeriksaan  kasus  dengan  teliti,  memutus  putusan  berdasarkan  hukum  dengan  adil  serta mengadakan  arena  publik  untuk  partisipasi  di  peradilan  sehingga  bisa  mengetahui  bagaimana proses  peradilan  tersebut  telah  sesuai  sebagaimana  mestinya  atau  tidak.  Selain  itu  juga  dapat menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin perlindungan dan non diskriminasi.
Mendukung terwujudnya asas tersebut tentu Mahkamah Agung telah menerbitkan pedoman yang diharapkan hakim memahami dan menerapkan asas sebagaimana disebutkan di atas, selain itu  hakim  dapat  mengidentifikasi  situasi  perlakuan  yang  tidak  setara  sehingga  mengakibatkan diskriminasi  terhadap  perempuan,  puncaknya  adalah  menjamin  hak  perempuan  terhadap  akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu dapat dilakukan dengan  memilih  hakim  perempuan.  Tentu  sama  halnya  pada  subsistem  peradilan  pidana  yang sebelumnya  dijelaskan,  bahwa  hakim  perempuan  ini  pun  harus  dibekali  dengan  pengetahuan yang  baik  sehingga  dapat  mempertimbangkan  kesetaraan  gender  dan  stereotipe  gender  dalam peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  tidak  tertulis;  melakukan  penafsiran  peraturan perundang-undangan  dan/atau  hukum  tidak  tertulis  yang  dapat  menjamin  kesetaraan  gender; menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin  kesetaraan  gender,  perlindungan  yang  setara  dan  non  diskriminasi  dan mempertimbangkan  penerapan  konvensi  dan  perjanjian-perjanjian  internasional  terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.
Perempuan korban kekerasan ingin sesegera mungkin menyelesaikan permasalahannya dan enggan  mengungkit  kembali  atas  apa  yang  dialaminya  dengan  alasan  akan  merasa  terguncang dan  tertekan  (Agustanti,  2020).  Hal  demikian  sering  terjadi  pada  saat  korban  akan  membuat laporan  dan/atau  pengaduan  di  kepolisian,  jika  kepolisian  tidak  dapat  menerima  dengan  baik maka buruknya  adalah  perempuan  korban  kekerasan  ini  akan  menjadi  diam  dan  enggan untuk meneruskan  prosesnya.  Sehingga  sumber  daya  manusia  yang  untuk  pertama  kalinya  menjadi jembatan  penghubung  dalam  pemenuhan  hak-hak  perempuan  ini  seharusnya  telah  dibekali dengan pemahaman dan kemampuan dalam berkomunikasi dengan perempuan. Kita tahu bahwa yang  mengambil  peran  pada  tahap  ini  bisa  saja  kepolisian  yang  bergender  laki-laki  ataukah perempuan, bukan berarti laki-laki tidak bisa namun hanya saja jika melihat biologisnya, maka seorang  perempuan  akan  merasa  lebih  nyaman  dan  percaya  ketika  bercerita  kepada  sesama perempuan. Perempuan  yang dimaksud dalam hal ini  pun tidak serta merta hanya berdasarkan gender namun juga harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup sehingga perempuan korban kekerasan  tidak  menjadi  korban  untuk  kedua  kalinya  yang  pelakunya  adalah  aparat  penegak hukum  itu  sendiri.  Penderitaan  itu  belum  selesai,  apabila  korban  mengetahui  pelaku  diberikan hukuman  yang  ringan  bahkan  bisa saja  dibebaskan dari  segala  tuntutan  hukum  yang  ujungnya adalah  selalu  merasa  takut/was-was  bahwa  pelaku  akan  balas  dendam  (Komnas  Perempuan, 2005).
Harapannya adalah ketika perempuan dipertemukan dengan perempuan pada setiap tahapan dalam  sistem  peradilan  pidana  maka  akan  menjadi  lebih  kuat  karena  merasa  ada  yang mendukung  dan  siap  karena  ada  yang  mendampingi.  Kepercayaan  diri  yang  diberikan  kepada korban kekerasan pun akan meningkat sehingga perempuan korban dapat mengatakan apa yang terjadi  dengan  penuh  tanggung  jawab  tanpa  takut  akan  menjadi  korban  untuk  kedua  kalinya dalam  sistem  peradilan  pidana.  Jika  konsep  ini  sudah  bisa  diterapkan  pada  sistem  peradilan pidana  di  Indonesia,  tentu  kasus-kasus  yang  menempatkan  perempuan  sebagai  korban  akan segera dapat ditangani dengan baik dan tentu tujuan akhirnya adalah bahwa pemenuhan hak-hak perempuan  korban  kekerasan  dapat  diberikan  sebagaimana  mestinya  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## C. Simpulan
Perlindungan  dan  pemenuhan  terhadap  hak-hak  perempuan  korban  kekerasan  telah  diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, bahkan cakupannya mulai dari tingkat nasional sampai internasional. Pemenuhan atas jaminan hak-hak perempuan korban kekerasan masih jauh dari apa yang diharapkan. Sehingga permasalahan terkait bagaimana Negara menjamin hak-hak tersebut menjadi sangat penting, bagaimanapun hal ini juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Sehingga,  semua  pihak  turut  bertanggung  jawab  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  aman, nyaman dan  tenteram tentunya adalah  masyarakat  yang  berkeadilan  tanpa  adanya diskriminasi dalam  kehidupan  sehari-hari.  Kekerasan  terhadap  perempuan  bukan  tidak  mungkin  akan  terus terjadi  dengan  berbagai  macam  modus  operandi,  sehingga  cara  penanganannya  pun  harus beragam  mengikuti  bagaimana  kejahatan  itu  berkembang  dalam  masyarakat .  Konsep sistem peradilan  pidana  khusus  perempuan  korban  kekerasan  atau  disebut  dengan  Sistem  Peradilan Pidana  Khusus  Perempuan  dari  tahap  penyidikan  sampai  dengan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan akan berhasil jika dilaksanakan dengan dukungan beberapa komponen, di antaranya melibatkan  polisi  wanita,  jaksa  penuntut  umum  wanita  dan  hakim  wanita.  Konsep  ini  dimulai dari  bagaimana  masing-masing  sistem  peradilan  pidana  melakukan  perekrutan  sumber  daya manusia  yang  harus  mengakomodasi  tentang  kepekaan  gender  dan  kekerasan  terhadap perempuan. Selain itu juga harus ada pengenalan yang meluas tentang definisi gender, perbedaan antara  seks  dan gender,  diskriminasi  dan  kekerasan sebagai  bentuk  ketidakadilan  gender,  serta upaya untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan sebagai kekerasan berbasis gender. Tentunya  terhadap  perkara  yang  melibatkan  perempuan  masih  dalam  kewenangan  lingkungan peradilan  umum  dan  bagaimana  teknis  pelaksanaannya  disesuaikan  dengan  kebijakan  masing- masing  subsistem  peradilan  pidana  yang  telah  disesuaikan  dengan  konsep  Sistem  Peradilan Pidana  Khusus  Perempuan . Dalam  beberapa  materi  pengaturan  pada  masing-masing  lembaga, telah  ditemukan  aturan  khusus  bagaimana  penanganan  korban  namun  pada  praktiknya  masih banyak  korban  (perempuan)  merasa  menjadi  korban  untuk  kedua  kalinya  ketika  dihadapkan kepada  aparat  penegak  hukum.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  stigma  bahwa  perempuan menikmati  kekerasan  yang  telah  terjadi  padanya,  selain  itu  karena  perempuanlah  yang menyebabkan terjadinya kekerasan . Oleh karena itu, p enguatan kerja sama dan koordinasi antara subsistem peradilan pidana dan tentunya melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan  Anak  Indonesia,  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  serta  seluruh  lapisan masyarakat  untuk  segera  merumuskan  pengaturan  yang  tepat  dalam  menangani  kasus-kasus kekerasan  terhadap  perempuan.  Tentu  konsep  ini  bukan  hanya  melibatkan  perempuan  sebagai perseorangan  namun  juga  berkaitan  dengan  bagaimana  kualitas  (sumber  daya  manusia) perempuan  yang  berperspektif  gender  dalam  penanganan  kasus-kasus  yang  melibatkan perempuan sebagai korban kekerasan pada setiap subsistem peradilan pidana, dan harapan ketika konsep ini diterapkan adalah terwujudnya keadilan berbasis gender.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriyanti,  A.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Korban  Tindak  Pidana Perkosaan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana. Jurnal  Analisis  Hukum , 3 (1),  1–6.  Retrieved from http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jah/article/view/678/297
Afrizal,  R.  (2020).  Penguatan  Sistem  Peradilan  Pidana  Melalui  Kewajiban  Penyampaian Surat Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan. Jurnal  Yudisial , 13 (3),  391–408.  Retrieved  from https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/386
Agustanti, R. D. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaaan Ditinjau Dari Perspektif Moralitas. Rechtidee , 13 (1), 82–103. https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.3775
Agustanti,  R.  D.  (2020).  Penegakan  Hukum  Pelaku  Perbuatan  Cabul  Dalam  Putusan  Bebas Terhadap Perempuan. Jurnal Yuridis , 7 (1), 27–46. Retrieved from https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/1843
Agustanti, R. D., Dirkareshza, R., & Taupiqqurrahman, T. (2022). Peningkatan Pemahaman Dan Kewaspadaan  Terkait  Fenomena  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Perempuan. JMM  (Jurnal Masyarakat Mandiri) , 6 (4), 2684–2699. Retrieved from
https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/8999
Arum, K. F. S., & Agustanti, R. D. (2022). Building Access to Justice for Women as Victims of Prostitution as a Form of Guarantee of Human Rights. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 7 (1), 32–45. https://doi.org/10.30596/dll.v7i1.8225
Effendi,  T.  (2018). Sistem  Peradilan  Pidana:  Perbandingan  Komponen  dan  Proses  Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara . Yogyakarta: MediaPressindo.
Hutahaean, A., & Indarti, E. (2019). Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di  Indonesia. Jurnal  Legislasi  Indonesia , 16 (1),  27–41.  Retrieved  from  https://e- jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/453
Johnson,  H.,  Ollus,  N.,  &  Nevala,  S.  (2007). Violence  against  women:  An  international perspective . Springer Science & Business Media.
Kapoor, S. (2000). Domestic Violence against Women and Girls. Innocenti Digest 6. ERIC.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  &  Badan  Pusat  Statistik.
(2017). Statistik  Gender  Tematik:  Mengakhiri  Kekerasan  Terhadap Perempuan  Dan  Anak Di Indonesia . Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.
Komnas  Perempuan.  (2005). Kertas  Kebijakan  Sistem  Peradilan  Pidana  terpadu  dalam Penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan . Jakarta: Komnas Perempuan.
Kusumawati,  A.,  &  Rochaeti,  N.  (2020). Strategi  Optimalisasi  Peran  Paralegal  Berbasis Masyarakat  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum  Untuk  Meningkatkan  Akses  Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan . Universitas Diponegoro.
LBH  APIK  Jakarta.  (2021). Catatan  Tahunan  LBH  APIK  Jakarta  2021:  Kekerasan  terhadap Perempuan  Meningkat,  Negara  Wajib  Memberikan  Ruang  Aman .  Jakarta:  LBH  APIK Jakarta.
Malinda,  A.  (2016). Perempuan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana:  Tersangka,  Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban . Yogyakarta: Garudhawaca.
Muammar,  M.,  &  Mahmudah,  N.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Dalam
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 52 No.1, Maret 2023, Halaman 42-51
Sistem  Peradilan  Pidana. Setara:  Jurnal  Studi  Gender  Dan  Anak , 2 (1),  31–46.  Retrieved from https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/jsga/article/view/1895
Mulyadi,  L.  (2007). Upaya  Hukum  Yang  Dilakukan  Korban  Kejahatan  Dikaji  Dari  Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia . Jakarta.
Mursidah,  S.  (2018).  Analisis  Maslahah  Terhadap  Perma  Nomor  3  Tahun  2017  Tentang Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  Dengan  Hukum. Al-Hukama’:  The Indonesian Journal of Islamic Family Law , 8 (1), 215–239. https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.1.215-239
Powell, A., & Henry, N. (2017). Sexual Violence In a Digital Age . London: Palgrave Macmillan.
Prawahyanti,  M.  G.  E.  (2007).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Perempuan  dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Terpadu  Penanganan  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  di  Indonesia. Law Reform , 3 (1), 22–39. https://doi.org/10.14710/lr.v3i1.12341
Rahmi, A. (2018). Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan
Pidana Terpadu Berkeadilan Gender. Jurnal Mercatoria , 11 (1), 37–60. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499
Raseukiy,  S.  A. G.,  &  Aulia,  Y.  (2019).  Membuka  Cakrawala  Terhadap  Akses  Keadilan  Bagi Korban  Kejahatan  Seksual  Di  Indonesia:  Tinjauan  Paradigmatis  Atas  Penegakan  Hukum. Majalah Hukum Nasional , 49 (1), 151–179. https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.96
Reksodiputro,  M.  (1997). Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana .  Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
Rodliyah,  R.,  Putro,  W.  D.,  &  Cahyowati,  R.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Perempuan Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia. Prosiding  Saintek , 3 ,  237–260.  Retrieved from https://www.jurnal.lppm.unram.ac.id/index.php/prosidingsaintek/article/view/228
Sayudi,  A.  (2016).  Upaya  Perlindungan  Korban  Tindak  Pidana  Perkosaan  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia. Fiat  Justisia:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 10 (1),  203–220. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.663
Soekanto,  S.  (2019). Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Spencer,  D.,  Dodge,  A.,  Ricciardelli,  R.,  &  Ballucci,  D.  (2018).  “I  think  it’s  re-victimizing victims  almost  every  time”:  Police  perceptions  of  criminal  justice  responses  to  sexual violence. Critical Criminology , 26 (2), 189–209. https://doi.org/10.1007/s10612-018-9390-2
Sunarso, S. (2012). Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
UN General Assembly. Declaration on Elimination of Violence against Women . , (1993).
World Health Organization, & Pan American Health Organization. (2012). Understanding and addressing violence against women: intimate partner violence . World Health Organization.
Wulandari,  E.  P.,  &  Krisnani,  H.  (2020).  Kecenderungan  Menyalahkan  Korban  (Victim- Blaming)  dalam  Kekerasan  Seksual  terhadap  Perempuan  sebagai  Dampak  Kekeliruan Atribusi.
Share: Social Work Journal , 10 (2), 187–197.
https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408