E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
TINJAUAN

## YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG  GARAM NDANG NDUT
Theodore Sibarani 1 , Hartiwiningsih 2
1,2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: theopfilbert@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendapatkan jawaban atas pemecahan masalah terhadap putusan hakim ditinjau dari pertimbangan hukum dari unsur yang memberatkan. Hal ini dilakukan untuk  mendapatkan  kepastian  adanya  keadilan  putusan  majelis  hakim  sesuai  dengan  nilai  keadilan berdasarkan nilai moral dan Pancasila.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahaan yang diteliti diantaranya menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa jurnal hukum, buku-buku hukum, artikel  hukum,  pendapat  para  ahli  hukum  yang    berkaitan  dengan  permasalahan.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  undang-undang,  pendekatan  kasus,  serta  pendekatan  konseptual  dengan disertai  menggunakan  teknik  analisis  bahan  hukum  menggunakan  metode  silogisme  serta  dengan  pola berpikir deduktif.
Pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Pati  dilihat  dari  unsur  yang  memberatkan,  tidak digunakan  sebagai  alasan  pemberat  untuk  memberikan  putusan  pidana  kepada  terdakwa.  Hal  ini didasarkan atas perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan merek dagang atas garam konsumsi berioduim merek Ndang Ndut tanpa izin edar resmi dari lembaga yang berwenang. Namun, unsur yang memberatkan tersebut tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana kepada  terdakwa.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Pati  memberikan  putusan  pidana  bersyarat  selama 3(tiga)  bulan  dengan  masa  percobaan  selama  6(enam)  bulan.  Seharusnya,  Majelis  Hakim  memberikan putusan  yang  menghukum  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  bulan.  Dengan  pemberian sanksi pidana penjara, maka masyarakat sekitar mendapat rasa tenang, aman, nyaman, serta tidak khawatir terdakwa melakukan kejahatan pemalsuan kembali. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan berdasarkan  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  sesuai  dengan  kodrat  sebagai  manusia  ciptaan  Tuhan yang diberikan akal budi dan kemampuan untuk meneladani dan menjalankan nilai-nilai kebenenaran dan kebaikan  serta memperlakukan sesama sebagai bagian dari warga masyarakat dengan cara menghargai dan menghormati hak dan kewajiban orang lain.
Kata Kunci: Putusan Hakim; Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang; Tinjauan Yuridis.
Abstract: The study aimed at understanding and finding of problem solving on judge’s decision viewed from law perspective from burdensome side. It is conducted to ensure the judge’s decision fair vased on the value of fairness based on moral value and Pancasila.
It is prescriptive normative law study with type and source of primary and secondary law materials taken from relevant literature related to the problems tudied, such as constitution, judge’s decision, law arti cle, expert’s opinion of law relating to the problem. The study uses approach of constitution, cases, and conceptual accompanied by analysis of law material using silogism and deductive thinking pattern.
Consideration of the judges of District Court of Pati from burdensome proint of view, is not used as burden reason to decide sentence to the defendant. It is based on the action of the defendant doing crime of faking trade mark of comsumption salt with iodine of Ndang Ndut without official distribution permission from the authority. Howeverm the burdensome cannot be base of judge’s consideration in deciding crime
decision to the defendant. The judge of the district court of Pati decide to give in condition decision for 3 (three) months with trying periode of 6 (six) months. The judge of District court of Pati decide to fine the defendant with jail for 3 (three) months. The jail sanction causes public to feel peaceful, safe, comfortable, and unworried that the defendant doing the faking anymore. By giving jail sentence, the community around perceive feeling of peace, safe, comfortable, and unworried that the defendant perform the faking crime. It is expected to give fairness based on fair and moral humanity as their functions as creature of God which is given logic and ability to imitate and implement truth and witness as well as settle other people as part of community by respecting others’ right and obligation.
Keywords: Faking trade mark crime; Judge’s decision; Jurisdiction review.

## 1. Pendahuluan
Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pasal 1  angka  3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya disebut  sebagai  UUD  NRI  1945).  Oleh  sebab  itu,  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara  berlandaskan  pada  hukum.  Hukum  sebagai  landasan  hidup bermasyarakat bertujuan untuk mengatur dan melindungi terhadap pelaksanaan segala hak  dan  kewajiban  sebagai  individu  supaya  berjalan  dengan  tertib,  aman,  tidak  saling menggangu, sehingga tercipta keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Hukum tersebut merupakan  hukum  yang  hidup  dan  berkembang dalam  masyarakat, seperti  kebiasaan, hukum adat, hukum agama, serta hukum yang dibuat oleh penguasa.
Ilmu Pengetahuan Hukum Positif dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana  adalah  aturan  hukum  yang  di  dalamnya  terdapat  sanksi  pidana.  Para  ahli  juga berpendapat  mengenai  pengertian  Hukum  Pidana.  Menurut  Sudarto,  Hukum  Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (Sudarto, 2018:10). Dengan kata lain, aturan hukum  dalam  Hukum  Pidana  mengatur  dan  mencakup  mengenai  batasan-batasan tingkah laku dalam masyarakat.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Pengaturan mengenai Kejahatan dituliskan dalam Buku Dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan mengenai Pelanggaran dituliskan dalam Buku Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Buku Dua Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  Tentang  Kejahatan,  diatur  berbagai  perbuatan  yang  termasuk kedalam  Kejahatan.  Kejahatan  Pemalsuan  dalam KUHP  antara  lain  Kejahatan  terhadap Pemalsuan  Mata  Uang  dan  Uang  Kertas,  Pemalsuan  terhadap  Meterai  dan  Merek, Pemalsuan terhadap Sumpah dan Keterangan Palsu, dan Pemalsuan terhadap Surat.
Merek adalah Tanda yang ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang satu dengan  yang  lain.  Pengertian  tersebut  tertulis  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek terdiri atas Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
Peneliti  mengambil  salah  satu  Tindak  Pidana  Pemalsuan  terhadap  suatu  Merek Dagang  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Adanya  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Terhadap Merek Dagang Garam Ndang Ndut terjadi di Kabupaten Pati. Perbuatan Tindak Pidana
Pemalsuan  Garam  Cetak  atau  Garam  Briket  Merek  “Ndang  Ndut”  dilakukan  oleh Terdakwa Probo Subeno Bin Selamet pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Raya Juana  Kabupaten Pati dan atau di gudang milik terdakwa di desa mintomulyo RT 08/RW 02 Kecamatan Juana, Kabupaten Pati. Terdakwa melakukan  perbuatannya  dengan  tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  sama  pada keseluruhannya dengan merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang  sejenis  yang  diproduksi  dan  atau  diperdagangkan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa dengan cara mengemas ulang Garam Cetak atau Garam Briket “ Abang Gendut” kedalam bungkusan atau kemasan plastic yang terdapat tanda atau logo “ Ndang Ndut” palsu, lalu ditempeli hologram palsu yang dilakukan tanpa seizin dan sepengethuan saksi Nathanael Gunawan selaku Pemilik Hak atas Merek Garam “ Ndang Ndut” dan saksi Gonawan Petrus Kristanto bin Nathanael Kristanto selaku pimpinan Usaha Dagang (UD) Kalian.
Oleh  sebab  itu,  penelitian  bertujuan  untuk  menganalisis  putusan  majelis  hakim Pengadilan Negeri Pati dilihat dari pertimbangan hukum yang terkait dengan unsur yang memberatkan dalam hubungannya dengan bentuk pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa.  Analisa  penelitian  didasarkan  pada  pertimbangan  hakim  untuk  kepastian adanya keadilan putusan yang didasarkan pada nilai moral dan kemanusiaan yang hidup dan  berkembang  dalam  masyarakat  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai pandangan hidup dan jiwa bangsa.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penelitian  diharapkan  dapat  menjawab  atas rumasan  masalah  dalam  penelitian  ini,  yaitu  apakah  putusan  hakim  sudah  memenuhi keadilan  Pancasila  dan  bagaimana  putusan  yang  seharusnya  agar  memenuhi  keadilan Pancasila.

## 2. Metode Penelitian
Dalam  Penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  berupa  penelitian Hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normative  merupakan  suatu  proses  untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Oleh  sebab  itu,    peneliti  mempergunakan pendekatan  pendekatan  undang-undang  (statute  approach),  pendekatan  kasus  (case approach), serta pendekatan konseptual (conseptual approach).
Peneliti menggunakan jenis pendekatan undang-undang (statue approach) sebagai sarana untuk menelaah semua peraturan perundang-undangan dan atau regulasi yang berhubungan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  dihadapi(Peter  Mahmud  Mazuki, 2014:133). Peneliti juga menggunakan pendekatan kasus serta pendekatan konseptual guna menelaah serta melakukan analisa kasus terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan mempunyai  putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk mempermudah  penelitian,  peneliti  menggunakan  teknik  pengumpulan    sumber  bahan hukum,  yaitu  menggunakan  Library Based    (penelitian  pustaka)  dengan  sumber  bahan hukum  primer  (sumber  bahan  hukum  utama)  serta  bahan  hukum  sekunder  sebagai sumber  bahan  hukum.  Dalam  melakukan  analisis  terhadap  bahan  hukum,  peneliti menggunakan teknik analisis yaitu dengan metode silogisme serta dengan pola berpikir bersifat deduktif.

## 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
3.1. Identitas Terdakwa
Nama Lengkap : Probo Subeno Bin Selamet. Tempat lahir : Pati. Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun/ 15 Januari 1975. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Dukuh Mbagu, Desa Mintomulyo, RT.03/RW.02, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Agama : Islam. Pekerjaan : Petani/ Pekebun.

## 3.2. Dakwaan
Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan: Dakwaan  Pertama:  Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Dakwaan Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal  100  ayat  (2)  UU  RI  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis.
3.3. Amar Putusan
1. Menyatakan  terdakwa  PROBO  SUBENO  Bin  SELAMET  tersebut  diatas, terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan  sebagaimana  dalam  dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga)  bulan  dan  denda  sebesar  Rp.1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan  bahwa  pidana  penjara  tersebut  tidak  perlu  dijalani  kecuali apabila  dikemudian  hari  ada  perintah  lain  dalam  putusan  Hakim  karena terpidana  sebelum  lewat  masa  percobaan  selama  6  (enam)  bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

## 4. Pembahasan
Penegakan  Hukum  adalah  usaha  untuk  menegakkan  norma-norma  hukum  dan sekaligus  nilai-nilai  yang  ada  di  belakang  norma  tersebut  (Muladi,  2002:69).  Upaya penegakkan  hukum  dalam  hukum  pidana  dilaksanakan  melalui  4  (empat)  komponen. Empat  (4)  komponen  tersebut  yaitu  Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan,  dan Pemasyarakatan  (Lutfil  Ansori,  2017:151).  Dalam  perkara  ini,  penegakkan  hukum dilakukan  oleh  komponen  yaitu  pengadilan.  Upaya  penegakan  hukum  di  Indonesia dilakukan oleh penyelenggara kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Penyelenggara kekuasaan kehakiman di Negara Hukum Republik Indonesia yaitu  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konsitusi  serta  hakim  pada  badan  peradilan  yang berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama, lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara,  dan  hakim  pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
Dalam  Pasal  1  ayat  (8)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Hakim  adalah  pejabat  peradilan  negara  yang  diberi wewenang  oleh  undang-undang  untuk  mengadili.  Dalam  menjalankan  Tugas  dan Kewajiban, seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Selain  itu,  dalam  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menuliskan bahwa hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh sebab itu, hakim harus melakukan penemuan hukum melalui putusan yang dihasilkan atas suatu perkara. Amir Syamsudin mengemukakan bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan  hukum  umum  terhadap  suatu  peristiwa  dengan  menggunakan  kaidah  atau metode  tertentu  (Ahmad  Rifai,2018:23).  Penemuan  hukum  dilakukan  untuk menghasilkan  suatu  putusan  yang  memenuhi  rasa  keadilan,  kepastian  hukum,  dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sesuai  dengan  UU  Nomor  48  Tahun  2009  Pasal 2    Tentang  Kekuasaan  Kehakiman, salah satu asas dalam penyelenggaraan kekuasan kehakiman menyatakan bahwa putusan yang dihasilkan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka, dalam  putusan pemidanaan, salah satu bagian yang dimuat dalam setiap putusan pemidaan yaitu  kepala putusan atau irah- irah “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN  KETUHANAN  YANG  MAHA  ESA”,  sebagaimana  tertulis  dalam  Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1a).
Seorang hakim sebagai pejabat negara dan dalam menjalankannya sebagai sebuah profesi  haruslah  memiliki  sifat,  dan  sikap  dalam  melaksanakan  tanggungjawab  yang dimiliki.  Sifat,  sikap,  dan  tanggungjawab  tersebut  termasuk  bagian  dalam  suatu  etika profesi.  Etika  Profesi  adalah  norma-norma,  syarat-syarat,  serta  ketentuan  yang  harus dimiliki  dan  dipenuhi  oleh  sekelompok  orang  sebagai  kalangan  professional  (E.Y Kanter,2001:61). Maka, dalam menjalankan sebuah profesinya, seorang hakim juga harus memiliki,  menaati,  dan  mencerimnkan  Etika  Profesi  Hakim.  Hakim  harus  memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Seorang hakim juga diharuskan mempunyai kepribadian moral dalam dirinya yang berguna dalam menjalankan profesinya. Menurut E.Sumaryono terdapat tiga
ciri kepribadian moral yang harus dimiliki oleh seorang hakim (E.Sumaryono,1995:165). Kepribadian  moral  tersebut  yaitu;  berani  berbuat  tekad  untuk  memenuhi  tuntunan profesi, sadar akan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesinya, serta memiliki idealisme sebagai perwujudan masing-masing organisiasi profesionalnya. Selain memiliki kepribadian moral yang tinggi dan mencerminkan Etika Profesi Hakim, seorang hakim  wajib  menaati  Kode  Etik  dan  Pedoman  Perilaku  Hakim.Semuanya  itu  harus dipunyai  dan  dilaksankan  berkaitan  supaya  menghasilkan  putusan  yang  harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara dan kepada masyarakat. Untuk  menghasilkan  putusan  pemidanaan,  seorang  hakim  harus  memuat  alasan  serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar.
Pertimbangan  hakim  dan  pemenuhan  unsur-unsur  Pasal  100  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 100 ayat 1 UU RI NO 20 Tahun 2016 memuat tiga unsur, yaitu : Unsur pertama : Setiap Orang
Dalam hal ini yang dihadapkan di persidangan adalah Probo Subeno Bin Selamet sebagai terdakwa sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Unsur kedua  :  Yang  dengan  tanpa  hak  menggunakan  merek  yang  sama  pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain.
Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan merek dengan sengaja, tanpa  hak,  tanpa  izin  menggunakan  merek  Garam  Ndang  Ndut  milik  Nathanael  bin Gunawan  dan  saksi  Goenawan  Petrus  Bin  Nathanel  Kristanto  selaku  pimpinan  Usaha Dagang(  UD)  Kalian  dengan  Sertifikat  Merek  No  Pendaftaran  :  IDM  000226686  untuk masa  selama  10  tahun  terhitung  sejak  tanggal  13  November  2009  sampai  dengan  13 November  2019.  Maka,  atas  perbuatan  terdakwa,  pemilik  merek  terdaftar  harus mendapat perlindungan hukum.
Berdasarkan fakta dan keterangan yang disampaikan terdakwa dan keterangan saksi, bahwa garam cetak/ garam bata Merek  Ndang Ndut (palsu) adalah kemasan yang sama dengan garam cetak/ garam bata Merek Ndang milik UD Kalian namun tidak identic pada beberapa  bagian.  Agar  terdakwa  dapat  divonis  serta  dijatuhi  hukuman  pidana,  maka penurut peneliti, hakim sudah melakukan penemuan hukum dengan metode penafsiran grammatical yang mengartikan menggunakan “ merek yang sama pada keseluruhannya” adalah sama arti dengan “menggunakan seluruh merek”.
Unsur ketiga  :      Untuk  barang  dan  /  atau  jasa  sejenis  yang  diproduksi  dan  /  atau diperdagangkan.
Majelis  Hakim  mengartikan  “memproduksi”  pada  barang  dan  atau  jasa  yang diperdangangkan adalah sama dengan proses mengeluarkan hasil. Majelis Hakim dalam menyimpulkan  lebih  mementingkan  dan  melihat  dari  ciri  suatu  produk  tertentu  yang memeliki  persamaan  pada  jenisnya,  dalam  hal  ini  ialah  garam  iodium  atau  garam konsumsi.  Pada  kenyataannya,  isi  kemasan  tersebut  membahayakan  kesehatan masyarakat karena garam cetak atau garam bata merek Ndang Ndut palsu tidak memiliki izin edar untuk dikonsumsi masyarakat umum dari badan yang berwenang.
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim didasarkan pada alasan yuridis dimana semua unsur-unsur dari Pasal 100 ayat (1) tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabaan  pidana  baik  sebagai  alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf,
maka terdakwa mampu bertanggungjawab dan dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi pidana.  Van  Hamel  menyebutkan  mengenai  tiga  kemampuan  bertanggungjawab (Sudarto, 2018:119). Tiga kemampuan bertanggungjawab tersebut yaitu mampu untuk mengerti  nilai-nilai  dari  akibat  perbuatannya  sendiri,  mampu  untuk  menyadari  bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan, serta mampu untuk menentukan  kehendaknya  atau  perbuatan-perbuatannya  itu.  Terdakwa  Probo  Subeno Bin  Selamet  dianggap  mampu  bertanggungjawab  dikarenakan  mempunyai  jiwa  yang sehat,  mampu  untuk  mengetahui  atau  menyadari  bahwa  perbuatannya  bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Hal  serupa  juga  sudah  tertulis  dan  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Baik alasan penghapusan pidana yang diatur dalam KUHP dan alasan penghapus pidana yang berada di luar undang-undang tidak diberlakukan terhadap terdakwa.
Mengenai  bentuk  penghukumannya,  Majelis  Hakim  tidak  sependapat  dengan tuntutan  yang  diberikan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum.  Dalam  Pasal  1  butir  (2)  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menuliskan bahwa Penuntut  Umum  adalah  jaksa  yang  diberi  wewenang  oleh  Udang-Undang  ini  untuk melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan  penetapan  hakim.  Dalam  perkara  Tindak Pidana  Pemalsuan  Merek  Dagang  Garam  Ndang  Ndut  ini,  Penuntut  Umum  sudah memberikan tutntutan kepada terdakwa. Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana penjara selama 1 bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 dan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan  kepada terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam mengeluarkan putusan pidana terhadap terdakwa sedikit berbeda  dengan  Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum,  dikarenakan  Majelis  Hakim  tidak sependapat dan sepemikiran dengan Jaksa Penuntut Umum.
Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Pati  mempertimbangkan  factor  keadilan  dan kemanfaatan sebagaimana yang terdapat dalam norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.  Selain  itu,  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  prinsip  kesamaan  manusia sebagai  mahluk  ciptaan  Tuhan  supaya  taat,  patuh,  berbuat  adil  dan  baik  terhadap sesama. Kemudian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa garam merupakan produk yang tersedia di alam raya, dan terdakwa hanya menggunakan merek milik orang lain. Berdasarkan hal tersebut, maka hakim memandang lebih tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana bersyarat atau percobaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pidana Bersyarat. Dalam Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pid ana dituliskan bahwa “Apabila Hakim menjatuhkan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  atau  kurungan,  tidak  termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan  karena  terpidana  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  sebelum  masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas sudah habis, atau terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.” Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dalam amar putusannya memberikan sanksi  pidana penjara  selama  3  (tiga)  bulan  dengan  masa  percobaan selama  6  (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 dan bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Menurut  peneliti,  perbuatan  terdakwa  yang  tanpa  hak  dan  dengan  sengaja  tetap
melakukan perbuatan yang disertai dengan niat untuk menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dari merek pihak lain yang terdaftar, menunjukan adanya niat yang jahat. Hal ini didasarkan karena manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dibentuk dan diciptakan untuk melakukan kebaikan dalam hidupnya dengan diberi akal budi dan pengetahuan, hikmat dan kebijaksanaan sebagai mahluk sosial dan sebagai warga negara. Dengan moral dan martabat yang baik, seharusnya terdakwa mempunyai “penguasaan diri” (Teori Keadilan menurut Plato). Plato berpendapat bahwa merupakan kebajikan tertinggi dari negara yang baik dan orang yang adil adalah orang yang dapat mengendalikan  diri  dimana  perasaan  dan  hatinya  dikendalikan  oleh  akal  (Kristian, 2014:63). Oleh sebab itu, terdakwa seharusnya melakukan penguasaan diri untuk tidak melakukan kejahatan pada orang lain. Perbuatan yang sudah dilakukan oleh terdakwa, merupakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan atau dengan kata lain merupakan tindakan yang tidak layak untuk dilakukan, sehingga perbuatan terdakwa tidak memenuhi rasa  keadilan  menurut  Konsep  Keadilan  yang  disampaikan  oleh  Aristoteles.  Aristoteles menyatakan  bahwa  keadilan  merupakan  kelayakan  tindakan  manusia  atau  fairness  in human  actions  (Esmi  Warasih,2005:24).  Maka,  keadilan  yang  seharusnya  ditujukan kepada  terdakwa  merupakan  perwujudan  dan  sebagai  konsekuensi  dari  perbuatan terdakwa yang layak mendapat sanksi pidana penjara selama 3( tiga) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1( satu) bulan.
Pemberian sanksi pidana dimaksudkan untuk membuat terdakwa menyadari bahwa perbuatannya salah dan akan menerima konsekuensinya sebagai akibat dari perbuataan yang  dilakukan  berupa  pengenaan  sanksi  pidana.  Pemberian  sanksi  pidana  terhadap terdakwa telah sesuai dengan salah satu teori pemidanaan. Teori pemidanaan yaitu teori tujuan  diberikan  dalam  pemidaan  bertujuan  untuk  memperbaiki  diri  terdakwa  dan diharapkan menjadi orang yang berguna serta tidak akan melanggar peraturan  hokum (Erdianto  Efendi,  2011:142).  Selain  itu,  bagi  kepentingan  masyarakat,  pemidanaan diberikan untuk memberikan rasa aman dan merasa dilindungi selama menjalani sanksi pidana  yang  dikenakan.  Meskipun  demikian,  terdakwa  tetap  mendapat  hak  dan kewajiban sebagai seorang manusia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dalam  jangka  waktu  sanksi  pidana  yang  sudah  dikenakan.  Oleh  sebab  itu,  menurut penulis, pidana bersyarat atau percobaan yang diberikan Majelis Hakim akan membuat kondisi  dan  suasana  masyarakat  sekitar  merasa  tidak  adil,  kurang  nyaman  dengan kehadiran  seorang  terpidana.  Penulis  berpandangan  bahwa  pengenaan  sanksi  pidana penjara  selama  3(  tiga)  bulan  dan  denda  sebesar  Rp.2.000.000,00  dengan  ketentuan apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar,  akan  diganti  dengan  pidana kurungan  selama  1( satu) bulan terhadap terdakwa merupakan pemberian sanksi yang sudah sesuai untuk diri terdakwa dan terhadap lingkungan sekitar di wilayah Kabupaten Pati.

## 5. Kesimpulan
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Pti yang menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
pidana  kurungan  selama  1  (satu)  bulan  belum  memenuhi  rasa  keadilan.  Hal  ini dikarenakan perbuatan terdakwa telah melanggar nilai moral dan keadilan yang dianggap sebagai kebenaran karena tidak adanya penguasaan diri dan pengendalian  diri sebagai mahluk yang mempunyai akal dan budi, dalam kedudukannya sebagai manusia pribadi, mahluk sosial, dan sebagai warga negara. Tindak Pidana Pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa  membahayakan  kesehatan  masyarakat  pengguna  garam  tersebut  karena garam  cetak  atau  garam  bata  merek  Ndang  Ndut  palsu  tidak  memiliki  izin  edar  untuk dikonsumsi masyarakat umum dari badan yang berwenang.
Dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 ( dua juta rupiah) dan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama  1(  satu)  bulan  yang  diberikan,  terdakwa  tetap  mendapat  hak  dan  kewajiban sebagai  seorang  manusia  dan  dilindungi  oleh  peraturan  perundang-undangan  serta diharapkan  mampu  memperbaiki  diri    menjadi  orang  yang  berguna  dan    tidak  akan melanggar peraturan hukum kembali. Jenis pemidanaan ini diberikan untuk memberikan rasa  aman  dan  nyaman  kepada  masyarakat  sekitar  selama  terdakwa  menjalani  sanksi pidana yang dikenakan.
Pemberian  pidana  penjara  selama  3  (  tiga  )  bulan  dan  denda  sebesar Rp.2.000.000,00  (  dua  juta  rupiah)  dan  ketentuan  apabila  denda  tidak  dibayar  diganti dengan  pidana  kurungan  selama  1(  satu)  bulan  yang  diberikan  sudah  mencerimkan keadilan yang berupa kelayakan tindakan manusia atau fairness in human actions serta memenuhi kemanusiaan yang adil dan beradab dimana adab manusia dengan martabat dan  harkat  sebagai  manusia  yang  berakal  budi  dan  berperilaku  kepada  sesama masyarakat  seperti  memperlakukan  dirinya  sendiri  guna  tercipta  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  yang  tertib  hukum  dan  memiliki  kesadaran akan hukum dan diterapkan dalam segala aspek kehidupan agar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan mencerimkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

## 6. Daftar Pustaka
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaaan Republik Indonesia; Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor.87/Pid.Sus/2019/PN.Pti.
Buku :
Efendi, Erdianto. 2011. Hukum Pidana Indonesia . Bandung : Refika Aditama.
Kanter, E.Y. 2001. Etika Profesi Hukum sebuah pendekatan Sosio- Religius . Jakarta : Storia Grafika
Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
Muladi.2002. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Cet.II . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Rifai,  Ahmad.  2018. Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  Dalam  Perspektif  Hukum  Progresif . Jakarta: Sinar Grafika.
Sudarto.2018. Hukum Pidana 1 Edisi Revisi . Semarang: Yayasan Sudarto.
Sumaryono,E. 1995. Etika Profesi Hakim . Jakarta: Kanisius.
Warasih, Esmi. 2005. Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis . Semarang : Suryandaru Utama.
Penulisan Hukum :
Kristian  (2014).  Penerapan  Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice)  Ditinjau  dari  Teori Keadilan,Kemanfaatan, dan Teori Negara Hukum (Khususnya Negara Hukum Pancasila) Dalam  Rangka  Menyelesaikan  Perkara  Pidana  di  Indonesia,  Tesis,  Universitas  Katolik Parahyangan Bandung, hlm.63.
Jurnal :
Ansori,  Lutfil.2017.  Reformasi  Penegakkan  Hukum  Persprektif  Hukum  Progresif. Jurnal Yuridis .Vol.4 No.2:148-169.