## EKSISTENSI PARALEGAL BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN
I Komang Kawi Arta 1 , I Gede Arya Wira Sena 2 ( kawiartha22@gmail.com , arya.sena@unipas.ac.id)
Abstrak :  Begitu  rumitnya  kasus-kasus  yang  terjadi  terkadang  masyarakat  enggan untuk melakukan pembelaan untuk dirinya sendiri karena masyarakat berfikir untuk menyelesaikan  suatu  perkara  sangat  mahal.  Untuk  menjawab  suatu  pikiran masyarakat  tersebut  perkembangan  penerapan  HAM  dibidang  memberikan  jaminan perlindungan  hukum  pemerintah  mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Paralegal  dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum,  namun aturan  tersebut  tidak  bertahan  lama  setelah  adanya  Putusan  Mahkamah  Agung No.22/P/HUM/2018  yang  menyatakan  bahwa  Pasal  11  dan  Pasal  12  Peraturan tersebut  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat.  Paralegal  sebagai  jawaban  akan  pikiran  masyarakat  yang  mampu memberikan suatu solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada terutama untuk  masyarakat  yang  kurang  mampu. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  Perundang-undangan  dan pendekatan konseptual. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan teknik analisis deskriptif.  Hasil menunjukkan bahwa keberadaan Paralegal Bagi Masyarakat Pencari Keadilan adalah paralegal di tengah-tengah masyarakat sangat memberikan bantuan kepada  masyarakat  yang  kurang  mampu.  Kurangnya  akses  keadilan,  karena  pikiran masyarakat, keadilan itu harganya sangat mahal dan hanya dapat diakses oleh orang yang mampu atau kaya, keberadaan dari paralegal ini menjawab pemikiran dari pada masyarakat  yang  kurang  mampu  yang  ingin  menyuarakan  keadilan  atau membutuhkan akses keadilan. Paralegal merupakan penjebatan terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi terhadap masyarakat kurang mampu.

## Kata Kunci : Eksistensi, Paralegal, Pencari Keadilan

## PENDAHULUAN
Hak  Asasi  Manusia  merupakan  hak  yang  fundamental  bagi  setiap  kehidupan seseorang. Setiap orang mempunyai HAM dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Hak setiap orang adalah mendapatkan suatu jaminan perlindungan hukum, baik untuk dirinya  sendiri  maupun  keluarganya.  Akses  hukum  yang  sangat  diperlukan  oleh setiap orang terutama orang-orang yang terkena suatu permasalahan atau berhadapan
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
dengan  hukum.  Orang  yang  awam  terhadap  hukum  sudah  barang  tentu  harus didampingi oleh orang yang paham terhadap aturan atau hukum yang berlaku. Untuk memenuhi  itu  semua  ada  Advokat  sebagai  profesi  penegak  hukum  yang  dapat memberikan  pendampingan  hukum  baik  secara  litigasi  maupun  non  litigasi. Terkadang  kasus-kasus  yang  muncul  dapat  di  selesaikan  secara  non  litigasi  atau penyelesaian  kasus  diluar  pengadilan  dan  bahkan  baru  selesai  setelah  dilakukan upaya litigasi atau melalui jalur pengadilan.
Begitu rumitnya kasus-kasus yang terjadi terkadang masyarakat enggan untuk melakukan  pembelaan  untuk  dirinya  sendiri  karena  masyarakat  berfikir  untuk menyelesaikan  suatu  perkara  sangat  mahal.  Untuk  menjawab  suatu  pikiran masyarakat  tersebut  perkembangan  penerapan  HAM  dibidang  memberikan  jaminan perlindungan  hukum  pemerintah  mengeluarkan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  1  Tahun  2018  tentang  Paralegal  dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum,  namun aturan  tersebut  tidak  bertahan  lama  setelah  adanya  Putusan  Mahkamah  Agung No.22/P/HUM/2018  yang  menyatakan  bahwa  Pasal  11  dan  Pasal  12  Peraturan tersebut  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  tentang Advokat.  Paralegal  sebagai  jawaban  akan  pikiran  masyarakat  yang  mampu memberikan suatu solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada terutama untuk masyarakat yang kurang mampu. Sehingga dalam tulisan ini mengangkat judul tentang  “Eksistensi  Paralegal  Bagi  Masyarakat  Pencari  Keadilan”.  Masalah  yang dikaji  dalam  tulisan  ini  adalah:  Bagaimana  Eksistensi  Paralegal  Bagi  Masyarakat Pencari Keadilan?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik
pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  yaitu  dengan  teknik  studi  dokumen terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Teknik  analisis  yang  digunakan  yaitu dengan teknik analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Paralegal  adalah  seseorang  yang  mempunyai  keterampilan  hukum  namun  ia bukan seorang Pengacara (yang profesional) dan bekerja di bawah bimbingan seorang Pengacara  atau  yang  dinilai  mempunyai  kemampuan  hukum  untuk  menggunakan keterampilannya.  Isitilah  “Paralegal”,  pertama  kali  tercantum  dalam  peraturan perundang-undangan  yaitu  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan  Hukum.  Dalam  Pasal  9  Undang-Undang  Bantuan  Hukum  antara  lain disebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara,  paralegal,  dosen,  dan  mahasiswa  fakultas  hukum”.  Sementara  itu  dalam pasal 10 antara lain disebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  Bantuan  Hukum  bagi  advokat, paralegal,  dosen,  mahasiswa  fakultas  hukum (https://lbhapik.or.id/paralegal/diakses pada  Jumat,  20  Januari  2023).  Paralegal  adalah  seorang  yang  bisa  bukan  sarjana hukum  yang  memiliki  pengalaman  dan  pemahaman  di  bidang  hukum,  hadirnya paralegal,  karena  kebutuhan  akan  masyarakat  yang  begitu  banyak  permasalahan- permasalahan  yang  ada.  Sejarah  keberadaan  paralegal  berawal  dari  istilah  paralegal dikenal di Indonesia pada sekitar tahun 1975. Sebelumnya, pada jaman pendudukan Belanda, Paralegal lebih dikenal dengan sebutan pokrol ( gemachtegde ).
Paralegal  awalnya  muncul  sebagai  reaksi  atas  ketidakberdayaan  hukum  dan dunia  profesi  hukum  dalam  memahami  dan  menangkap  serta  memenuhi  asumsi- asumsi sosial yang diperlukan guna mewujudkan hak-hak masyarakat miskin yangs ecara  jelas  diakui  oleh  hukum.  Pelaksanaan  hak-hak  tersebut  seringkali  hanya  bisa dilaksanakan jika asumsi-asumsi sosial tersebut dipenuhi yaitu masyarakat mengerti dan memahami hak-hak tersebut dan masyarakat mempunyai kewajiban kekuatan dan kecakapan  untuk  memperjuangkan  dalam  mewujudkan  hak-hak  tersebut
(https://lbhapik.or.id/paralegal/diakses pada Jumat, 20 Januari 2023).
Paralegal  ada  dan  berkembang  untuk  pemenuhan  asumsi-asumsi  sosial  dan untuk  memenuhi  nilai-nilai  keadilan  dalam  kegiatan  perilaku  masyarakat.  Teori Keadilan  menurut  Aristoteles  menekankan  bahwa  pada  perimbangan  atau  proporsi. Menurutnya  di  dalam  negara  segala  sesuatunya  harus  diarahkan  pada  cita-cita  yang mulia  yaitu  kebaikan  dan  kebaikan  itu  harus  terlihat  lewat  keadilan  dan  kebenaran. Penekanan  perimbangan  atau  proporsi  pada  teori  keadilan  Aristoteles,  dapat  dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang- orang  yang  sama.  Maksudnya  pada  satu  sisi  memang  benar  bila  dikatakan  bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan  juga  berarti  ketidaksamaan  hak.  Teori  keadilan  Aristoteles  berdasar  pada prinsip  persamaan.  Dalam  versi  modern  teori  itu  dirumuskan  dengan  ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang  tidak  sama  diperlakukan  secara  tidak  sama.  Aristoteles  membedakan  keadilan menjadi  keadilan  distributif  dan  keadilan  komutatif.  Keadilan  distributif  adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya  proporsional.  Di  sini  yang  dinilai  adil  adalah  apabila  setiap  orang mendapatkan  apa  yang  menjadi  haknya  secara  proporsional.  Hak  yang  dimaksud adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara adalah baik hak dalam hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak dalam mempertahankan hidup salah satunya mendapatkan hak persamaan atas hukum. Akses pemenuhan hak atas hukum tidak  dibedakan  antara  mampu  maupun  tidak  mampu  dalam  mengakses  atau mendapatkan bantuan hukum.
Jika  di  telaah  keadilan  distributif  berkenaan  dengan  penentuan  hak  dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang diberikan dapat  berupa  benda  yang  tak  bisa  dibagi  ( undivided  goods )  yakni  kemanfaatan bersama  misalnya  perlindungan,  fasilitas  publik  baik  yang  bersifat  administratif
maupun  fisik  dan  berbagai  hak  lain,  di  mana  warga  negara  atau  warga  masyarakat dapat  menikmati  tanpa  harus  menggangu  hak  orang  lain  dalam  proses  penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi ( divided goods ) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu  pada  warga  dan  keluarganya,  sepanjang  negara  mampu  untuk  memberikan apa  yang  dibutuhkan  para  warganya  secara  adil,  atau  dengan  kata  lain  dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat (Nasution, 2014 : 121).
Sebaliknya  keadilan  komutatif  menyangkut  mengenai  masalah  penentuan  hak yang  adil  di  antara  beberapa  manusia  pribadi  yang  setara,  baik  diantara  manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan  para  anggotanya,  akan  tetapi  hubungan  antara  perserikatan  dengan perserikatan  atau  hubungan  antara  perserikatan  dengan  manusia  fisik  lainnya,  maka penentuan  hak  yang  adil  dalam  hubungan  ini  masuk  dalam  pengertian  keadilan komutatif.  obyek  dari  hak  pihak  lain  dalam  keadilan  komutatif  adalah  apa  yang menjadi  hak  milik  seseorang  dari  awalnya  dan  harus  kembali  kepadanya  dalam proses  keadilan  komutatif.  obyek  hak  milik  ini  bermacam-macam  mulai  dari kepentingan  fisik  dan  moral,  hubungan  dan  kualitas  dari  berbagai  hal,  baik  yang bersifat  kekeluargaan  maupun  yang  bersifat  ekonomis,  hasil  kerja  fisik  dan intelektual,  sampai  kepada  hal-hal  yang  semula  belum  dipunyai  atau  dimiliki  akan tetapi  kemudian  diperoleh  melalui  caracara  yang  sah.  Ini  semua  memberikan kewajiban  kepada  pihak  lain  untuk  menghormatinya  dan  pemberian  sanksi  berupa ganti  rugi  bila  hak  tersebut  dikurangi,  dirusak  atau  dibuat  tidak  berfungsi sebagaimana mestinya ( Ibid , 2014 : 121).
Keadilan  sosial  bangsa  Indonesia  bukan  berarti  menganut  faham  sosialisme, tetapi kata sosial disini artinya adalah rakyat banyak. Jadi keadilan sosial berarti suatu
hierarki,  bahwa  keadilan  untuk  rakyat  banyak  adalah  lebih  penting  dibandingkan untuk  kelompok  tertentu,  apalagi  individu  tertentu.  Sedangkan  kata  “seluruh  rakyat Indonesia”  berarti  keadilan  sosial  harus  berlaku  untuk  seluruh  rakyat  Indonesia, dimanapun berada tanpa terkecuali. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun juga.  Karena  setiap  manusia  berhak  diperlakukan  adil  dan  berlaku  adil  dengan menyeimbangkan  antara  hak  dan  kewajiban.  Orang  yang  menuntut  hak,  tapi  lupa dengan  kewajibannya,  akan  menimbulkan  pemerasan.  Sedangkan  orang  yang menjalankan kewajiban tapi lupa dengan haknya akan mudah diperbudak oleh orang lain (Hartati, 2022/https://badilag.mahkamahagung.go.id).
Bantuan  hukum  itu  melekat  sebagai  sebuah  hak,  maka  ada  dua  esensi  dari bantuan hukum yaitu rights to legal representation dan access to justice . The rights to legal  representation bermakna  hak  seseorang  untuk  diwakili  atau  didampingi  oleh advokat  selama  peradilan. Access  to  justice berdimensi  lebih  luas  lagi,  yakni  tidak hanya  diartikan  sebagai  pemenuhan  akses  seseorang  terhadap  pengadilan  atau  legal representation  tetapi  harus  memberikan  jaminan  bahwa  hukum  dan  hasil  akhirnya layak, dan berkeadilan.
Adnan  Buyung  Nasution  menyatakan  bahwa access  to  justice dan penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia  khususnya  bagi  fakir  miskin  dan  orang tidak  berdaya,  beliau  menyatakan  bahwa  keadilan  erat  kaitannya  dengan  hak  asasi manusia dan hak untuk memperoleh keadilan merupakan hak pencari keadilan untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan fair ( due process of law ) dan keadilan itu sendiri hanya bisa diperoleh jika ada fair trial yaitu hak untuk diadili oleh pengadilan yang kompeten, jujur dan terbuka namun fair trial belum sepenuhnya bisa dijalankan di  Indonesia  khususnya  bagi  pencari  keadilan  yang  tidak  mampu  dan  terpinggirkan ( Hartati, https://badilag.mahkamahagung.go.id).
Namun  secara  konstitusi  sudah  mengamanatkan  bahwa  setiap  warga  negara berhak atas persamaan di dalam hukum, berarti negara dalam hal ini yang dijalankan oleh  pemerintahan  wajib  hukumnya  menjalankan  amanat  konstitusi  melalui
peraturan-peraturan  yang  di  buat  untuk  sebagai  dasar  paralegal  bertindak  untuk melakukan suatu pendampingan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.
Meski  baru  mendapatkan  legitimasi  formil  dengan  istilah  “Paralegal”  setelah disahkannya  Undang-Undang  Bantuan  Hukum,  namun  didalam  sejumlah  peraturan perundang-undangan  sebelumnya  sesungguhnya  sudah  banyak  memberikan legitimasi  bagi  posisi  paralegal,  meskipun  dengan  penyebutan  yang  berbeda-beda. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam Rumah  tangga  menggunakan  istilah  “relawan  pendamping”  untuk  menyebut  istilah “paralegal”.  Sementara  itu  Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997  tentang  Peradilan Anak  menggunakan  istilah  “pekerja  sosial”  Paralegal  adalah  karena  Paralegal  itu direkrut  oleh  Pemberi  Bantuan  Hukum,  yang  mana  Pemberi  bantuan  hukum  yang dimaksud  adalah  memberikan  jasa  hukumnya  secara  Cuma-cuma  atau  gratis  dan dikhususkan untuk orang atau kelompok orang yang miskin secara ekonomi. Upaya ini  adalah  sebagai  perwujudan  amanat  konstitusi  yakni  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  khususnya  Pasal  27  ayat  (1)  yang menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada  kecualinya”  (Prabowo  dan  Munib,  2019  :  198).  Keadilan  yang  diperlukan masyarakat  kurang  mampu  juga  menyangkut  keadilan  dalam  prosedur  dalam memberikan  penyelesian  suatu  masalah. Keadilan  prosedural  ini  memberikan keuntungan berupa terjaminnya kepastian hukum pada setiap orang dan diperlakukan sama ( Heri, 2010 : 24).
Paralegal harus memiliki pengetahuan hukum dan keterampilan dasar di bidang hukum  dan  hak  asasi  manusia.  Biasanya  paralegal  memiliki  pengalaman  di  bidang lembaga  swadaya  masyarakat  ( non-governmental  organization )  (Nusantara, 2016:276). Hadirnya  paralegal  di  tengah-tengah  masyarakat  sangat  memberikan bantuan  kepada  masyarakat  terutama  masyarakat  yang  kurang  mampu.  Kurangnya akses  keadilan,  karena  pikiran  masyarakat  keadilan  itu  harganya  sangat  mahal  dan
hanya dapat diakses oleh orang yang mampu atau kaya, keberadaan dari paralegal ini menjawab  pemikiran  dari  pada  masyarakat  yang  kurang  mampu  yang  ingin menyuarakan keadilan atau membutuhkan akses keadilan.
Pasal  9  huruf  a  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan Hukum  menyebutkan  bahwa  pemberi  bantuan  hukum  berhak  melakukan  rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa hukum, dalam undang-undang ini memunculkan paralegal ikut sebagai pemberi bantuan hukum. Selanjutnya di pasal 10 huruf c menyebutkan pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan  dan  pelatihan  bantuan  hukum  bagi  advokat,  paralegal,  dosen  dan mahasiswa  fakultas  hukum  yang  di  rekrut  sebagaimana  dalam  pasal  9  huruf  a. Pemberi  bantuan  hukum  berhak  untuk  melakukan  perekrutan  bagi  paralegal  dan  di samping  itu  pula  berkewajiban  untuk  memberikan  pelatihan  terhadap  paralegal tersebut.  Sehingga  keberadaan  paralegal  itu  memang  di  butuhkan  oleh  masyarakat yang  kurang  mampu  dan  disamping  itu  juga  diperlukan  aturan  yang  melandasi paralegal  untuk  bertindak  untuk  menjalankan  kepentingan  dari  masyarakat  pencari keadilan yang kurang mampu.
Paralegal  adalah  setiap  orang  yang  berasal  dari  komunitas,  masyarakat,  atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2021  Tentang  Paralegal  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum mengamanatkan  bahwa  paralegal  merupakan  suatu  masyarakat  yang  mengikuti pelatihan  paralegal  tidak  harus  masyarakat  dimaksud  sebagai  sarjana  hukum melainkan  bisa  orang  yang  bukan  sarjana  hukum  dapat  sebagai  paralegal  yang terpenting  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  dalam  Pasal  4  Permenkumham nomor 3 tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan menyebutkan, Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; warga negara  Indonesia,  berusia  paling  rendah  18  (delapan  belas)  tahun,  memiliki
kemampuan  membaca  dan  menulis,  bukan  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia, Polisi  Republik  Indonesia,  atau  Aparatur  Sipil  Negara,  dan  memenuhi  syarat  lain yang  ditentukan  oleh  Pemberi  Bantuan  Hukum  dan  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan
Selain itu yang menjadi hak dan kewajiban dari paralegal adalah hak paralegal mendapatkan  peningkatan  kapasitas  terkait  dengan  pemberian  Bantuan  Hukum  dan mendapatkan  jaminan  perlindungan  hukum,  keamanan  dan  keselamatan  dalam menjalankan  pemberian  Bantuan  Hukum.  Kewajiban  paralegal  dalam  memberikan Bantuan  Hukum  adalah  melaksanakan  Bantuan  Hukum  dan  pelayanan  hukum berdasarkan  penugasan  dari  Pemberi  Bantuan  Hukum  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan bantuan hukum.
Pasal 1 angka 3 permenkumham diatas adalah penerima bantuan hukum adalah orang  atau  kelompok  orang  miski,  sehingga  paralegal  sebagai  pemberi  bantuan hukum hanya dapat memberikan pelayanan pendampingan hukum secara cuma-cuma kepada  masyarakat  kurang  mampu  atau  miskin.  Secara yuridis hak  dan  kewajiban serta  syarat  menjadi  paralegal  sudah  ditentukan  oleh  peraturan  Menteri,  sehingga orang  yang  sudah  memenuhi  perysaratan  paralegal  dan  mempunyai  kemauan  untuk membantu  orang-orang  kurang  mampu  dapat  melakukan  tugas  tanpa  masih memikirkan landasan hukum yang mengatur paralegal dalamn memberikan bantuan hukum.
Paralegal  bukan  advokat,  melainkan  asisten  dari  pada  advokat  yang  dapat memberikan  pendampingan  hukum  tetapi  tidak  secara  mandiri  melakukan pendampingan di pengadilan, artinya jika ada suatu kasus terhadap masyarakat yang kurang  mampu  atau  miskin  dapat  meminta  bantuan  hukum  ke  lembaga  bantuan hukum  yang  didalamnya  salah  satunya  ada  paralegal,  kemudian  masyarakat  yang kurang mampu tersebut dapat menunjukkan bukti surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan  sesuai  dengan  domisili  kartu  tanda  penduduk.  Lembaga  bantuan hukum membuatkan surat kuasa yang mana penerima kuasanya adalah advokat dan
paralegal.  Sehingga  dalam  proses  diluar  pengadilan  paralegal  dapat  melakukan pendampingan  hukum  terhadap  masyarakat  yang  kurang  mampu  yang  mempunyai suatu  permasalahan  dan  tetap  mempertimbangkan  dengan  advokat  yang  tergabung dalam  lembaga  bantuan  hukum.  Namun  jika  permasalahan  tersebut  sampai  ke  jalur pengadilan  maka  paralegal  tidak  dapat  melakukan  secara  mandiri  pendampingan hukum  itu,  namun  dengan  tetap  dibawah  arahan  dari  seorang  advokat.  Walapun demikian,  paralegal  yang  mengantarkan  masyarakat  yang  kurang  mampu  untuk memperjuangkan  haknya  dan  mempertemukan  dengan  lembaga  bantuan  hukum. Sehingga  keberadaan  paralegal  sangat  di  diperlukan,  karena  paralegal  merupakan penjebatan  terhadap  penyelesaian  permasalahan-permasalahan  hukum  yang  terjadi bagi masyarakat kurang mampu.

## SIMPULAN
Paralegal  ada  dan  berkembang  untuk  pemenuhan  asumsi-asumsi  sosial  dan untuk memenuhi nilai-nilai keadilan dan hak masyarakat. Hak yang dimaksud adalah hak persamaan atas hukum. Akses pemenuhan hak atas hukum tidak dibedakan antara masyarakat  mampu  maupun  tidak  mampu  dalam  mengakses  atau  mendapatkan bantuan hukum. Hadirnya paralegal di tengah-tengah masyarakat sangat memberikan bantuan  kepada  masyarakat  terutama  masyarakat  yang  kurang  mampu.  Kurangnya akses  keadilan,  karena  pikiran  masyarakat  keadilan  itu  harganya  sangat  mahal  dan hanya dapat diakses oleh orang yang mampu atau kaya, keberadaan dari paralegal ini menjawab  pemikiran  dari  pada  masyarakat  yang  kurang  mampu  yang  ingin menyuarakan  keadilan  atau  membutuhkan  akses  keadilan. Paralegal  merupakan penjebatan  terhadap  penyelesaian  permasalahan-permasalahan  hukum  yang  terjadi bagi masyarakat kurang mampu
Diharapkan  pemerintah  dan  lembaga  bantuan  hukum  terus  memberikan sosialisasi  tentang  hadirnya  paralegal  di  tengah-tengah  masyarakat,  supaya masyarakat yang kurang mampu dan termarginalkan dapat mengakses keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Heri, Tahir. 2010. Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia . Laksbang : Yogyakarta.
Hartati,  Sri.2022.  Keadilan  Hukum  Bagi  Orang  Miskin diakses  pada  laman  website https://badilag.mahkamahagung.go.id , pada 24 Januari 2022, pukul 14.00 Wita. https://lbhapik.or.id/paralegal/ diakses  pada  Jumat,  20  Januari  2023,  pada  pukul  18.00 Wita.
Nusantara,  Gede  Agung  Wirawan.  2016.  “Eksistensi  Paralegal  Dalam  Mengoptimalkan Pemberian  Bantuan  Hukum  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2011 Tentang Bantuan Hukum”. Jurnal Magister Hukum Udayana . Vol. 5, No. 2.
Prabowo, Andrianto, M. Abdim Munib.2019.  “Peranan dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Miskin  di  Kabupaten  Bojonegoro”. Jurnal Independent Fakultas Hukum .Vol.7 No.2.
Nasution, Bahder Johan. 2014. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”. Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2. Undаng-undаng Dаsаr Republik Indonesiа Tаhun 1945. Undаng-undаng Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.