## IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF
(Studi Kasus Pemblokiran terhadap Situs Radikal oleh Kemenkominfo Tahun 2015)
Najahan Musyafak, Maya Rini Hnadayani, Kumarudin. najahan_musyafak@walisongo.ac.id,, m4y4_h4nd4@yahoo.com, kumarudin@walisongo.ac.id

## ABSTRACT
t  the  end  of  March  2015  the  Ministry  of  Communications  and  Informatics (Kemenkominfo) blocking 22 internet sites that are considered radically charged or sympathizers  of  radicalism.  Kemenkominfo  serves  to  keep  sites  that  campaign radicalism can be minimized. This authority is contained in the "Regulation of the Ministry of  Communication  and  Information  Technology  Number  19  Year  2014.  About  Handling Negatively Lacked Websites". Under the regulations, Kemenkominfo is authorized to block or normalize sites that are negatively charged. Related to that, the researcher examines the implementation  of  "Regulation  of  the  Ministry  of  Communication  and  Information Technology  Number  19  Year  2014.  he  blocking  measures  are  analyzed  using  relevant regulations  from  the  legal  normative  side  of  juridical,  and  analyzed  using  capital  policy implementation  theory  of  Van  Meter  and  Van  Horn.  Obtained  result  of  research  that  in doing  the  blocking,  mechanism  which  apply  not  fully  executed  by  Kemenkominfo. Kemenkominfo put the BNPT report in urgency, so Kemenkominfo directly asked internet service providers to block sites.
Keywords: radical site, Kemenkominfo Regulation, Site Blocking

## ABSTRAK
ada akhir Maret 2015 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan  pemblokiran  terhadap  22  situs  internet  yang  dinilai  bermuatan  radikal atau  simpatisan  radikalisme.  Kemenkominfo  berfungsi  menjaga  agar  situs-situs yang  mengampanyekan  radikalisme  dapat  diminimalisir.  Kewenangan  ini  tertuang  dalam ―Peraturan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  19  Tahun  2014.  Tentang Penanganan  Situs  Internet  Bermuatan  Negatif‖.  Dalam  peraturan  tersebut  dijelaskan, Kemenkominfo berwenang untuk melakukan pemblokiran atau normalisasi terhadap situs yang  bermuatan  negatif.  Terkait  hal  tersebut,  peneliti  mengkaji  implementasi  ―Peraturan Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  19  Tahun  2014.  Pemblokiran  tersebut dianalisis  menggunakan  peraturan  terkait  dari  sisi  mekanisme  normatif  yuridis,  dan dianalisis  menggunakan  teori  implementasi  kebijakan  modal  Van  Meter  dan  Van  Horn. Diperoleh hasil penelitian bahwa  dalam melakukan pemblokiran, mekanisme yang berlaku tidak  sepenuhnya  dijalankan  oleh  Kemenkominfo.  Kemenkominfo  menempatkan  laporan BNPT  dalam  keadaan  mendesak,  sehingga  Kemenkominfo  langsung  meminta  penyedia layanan internet untuk memblokir situs-situs.
Kata kunci: situs radikal, Peraturan Kemenkominfo, Pemblokiran Situs.
A
P

## PENDAHULUAN
Pada akhir Maret 2015, atas permintaan Badan Nasional Pe- nanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)  memblokir  beberapa situs  internet  yang  menyerukan  ―dakwah Islamiah‖  yang  dinilai  bermuatan  radikal.
Dikatakan sebagai penyeru dakwah Islamiyah,  karena  dilihat  dari  nama- namanya,  situs-situs  itu  menggunakan nama  atau  atribut  yang  berhubungan dengan  Islam,  seperti    dakwatuna.com, dakwahmedia.com,
voa-islam.com, eramuslim, dan sebagainya. BNPT merupakan Lembaga Pemerintah  Non-Kementerian  (LPNK)  di
Indonesia  yang  mempunyai  tugas  untuk melakukan penanggulangan terorisme
(sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden
Nomor  46  Tahun  2010).  Melalui  surat nomor 149/K.BNPT/3/2015, BNPT
meminta  Kemenkominfo  memblokir  19 situs yang dianggap sebagai situs penggerak paham radikalisme dan simpatisan radikalisme.
Sebelumnya  Kemenkominfo  telah memblokir  tiga  situs  yang  dianggap bermuatan  radikal,  sehingga  jumlah  situs yang  diblokir  ada  22  situs.  (Assegaf: 2015).  Adapun  ke-22  situs  yang  telah diblokir tersebut yakni:
 arrahmah.com,
 voa-islam.com,
 ghur4ba.blogspot.com, aqlislamiccenter.com,
 panjimas.com,
 thoriquna.com,
 salam-online.com,
 kafilahmujahid.com,
 azzammedia.com,
 muslimdaily.net,
 hidayatullah.com,
 dakwatuna.com,
 dakwahmedia.com,
 muqawamah.com,
 lasdipo.com,
 gemaislam.com,
 kiblat.net,
 eramuslim.com,
 indonesiasupportislamicatate.blogs pot.com
 daulahislam.com,
 an-najah.net,
 shoutussalam.com.
Sepuluh  hari  setelah  penutupan,  atas rekomendasi  tim  panel  Penanganan  Situs Internet  Bermuatan  Negatif  (PSIBN), Kemenkominfo  membuka  kembali  12 situs  yang  dianggap  bermuatan  radikal yang  sebelumnya  diblokir.  Kedua  belas situs yang sudah dibuka dari pemblokiran, di  antaranya  adalah:  hidayatullah.com, salam-online.com,  aqlislamiccenter.com, arrahmah.com,  gemaislam.com,  panjimas. com,  muslimdaily.net,  voa-islam.com, dakwatuna.com, an-najah.net, eramuslim.com dan kiblat.net.
Sedangkan  tujuh  situs  lainnya  masih ditutup. Pencabutan kedua belas situs dari pemblokiran  tersebut  bersifat  sementara. Pencabutan  ini  dilakukan  karena  ada iktikad  baik  para  pengurus  situs.  Para pengurus situs menjelaskan kepada Kemenkominfo bahwa konten-konten situs  yang dianggap bermuatan radikal itu tidak  berisikan  radikalisme.  Meskipun demikian  Kemenkominfo  tetap  akan melakukan pengawasan melalui tim panel Terorisme, SARA, dan Kebencian. (Yuda: 2015).
Penutupan  beberapa  situs  tersebut melahirkan  polemik  dalam  masyarakat. Sebagian  masyarakat  mengecam  karena
menilai bahwa penutupan tersebut dilakukan  secara  sepihak  dan  bahkan tanpa  dasar.  Bahkan  akibat  penutupan tersebut  dampak  besar  yang  akan  lahir adalah  semakin  menguatkannya  opini publik  bahwa  Islam  itu  identik  dengan kekerasan atau radikalisme dan terorisme.
Salah  satu  pihak  protes  terhadap pemblokiran situs yang dilakukan
Kemenkominfo ialah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin.  Menurut  Din,  seharusnya Kemenkominfo membicarakan
hal tersebut  sebelum  mengambil  langkah tegas meskipun telah mendapat permintaan  langsung  dari  BNPT.  Lebih lanjut Din menilai bahwa langkah tersebut tidak  tepat  dan  menyinggung  ―perasaan‖ umat  Islam,  karena  tidak  semua  situs Islam  membawa  isu  paham   radikal yang mengarah  ke  terorisme. Hal  itu  akan membawa stigma negatif terhadap dakwah Islamiyah.  MUI  justru  menyesalkan  cara pemerintah memblokir situs tanpa persuasi,  tanpa  dialog,  atau tabayyun. (Wulandari: 2015)
Sedangkan  pihak  yang  mendukung langkah  pemblokiran  situs  yang  dianggap radikal  tersebut,  antara  lain:  Menteri
Agama Lukman Hakim Saifuddin. Saifuddin mengatakan bahwa Kementerian  agama  mendukung  penuh langkah  BNPT  dan  Kemenkominfo  yang melakukan  pemblokiran  terhadap  situs Islam yang menyebarkan paham
radikalisme. Menurut  Saifuddin,  paham radikalisme  maupun  ekstrimisme  tidak hanya merusak paham keagamaan mayoritas  umat  Islam  Indonesia  saja, tetapi  juga  sudah  mengancam  sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga  langkah  pemblokiran  sudah seharusnya  dilakukan.  Indonesia  sebagai
negara berdaulat perlu melakukan langkah pencegahan agar paham radikalisme tidak mengancam kehidupan berbangsa.
(Maharani: 2015)
Perbincangan radikalisme agama menjadi  mengemuka  karena  paham  ini dapat  mudah  dikaitkan  dengan  kekerasan dan  tindakan  terorisme  (Shofan,  2011: 42).  Hal  ini  didasarkan  pada  asumsi bahwa  terorisme  berawal  dari  pikiran radikal.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  (1990:  939),  terorisme ialah sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan  ketakutan  dalam  usaha mencapai  suatu  tujuan  terutama  tujuan politik.  Selain  radikalisme,  isu  seputar terorisme  juga  sering  dicampuradukan dengan  fundamentalisme  (Afadlal,  2005: 5). Istilah radikalis-fundamentalis seringkali  dialamatkan  kepada  orang Islam. Hal ini karena yang dituduh teroris hampir  selalu  mengaku  orang  Islam  dan dengan  bangga  menyebut  dirinya  sebagai orang Islam (Lewis, 2005: 119).
Jika radikalisme mengarahkan kepada terosisme, maka radikalisme wajib dicegah.  Hal  tersebut  karena  terorisme tidak  saja  melawan  hukum  dan  undang- undang, tetapi juga sangat berbahaya bagi keamanan  dan  keselamatan  bangsa  (Ali, 2007:  311).  Terorisme  merupakan  dapat menjadikan manusia berada dalam kesengsaraan  dan  penderitaan  dengan segala manifestasinya.
Berkaitan  dengan  radikalisme,  Fauzi (2011)  mengatakan  bahwa  jarak  antara radikalisme dan terorisme itu tidak terlalu jauh.  Jika  berkeinginan  memberantas terorisme  dengan  serius,  Fauzi  meminta masyarakat  agar  mengawasi  radikalisme dengan  sungguh-sungguh  dan  menyadari bahayanya sedini mungkin.
Dalam rangka mencegah radikalisme, Kemenkominfo  sejak  tahun  2010  telah melakukan pemblokiran terhadap 814.594 situs  yang  memuat  konten  negatif, kekerasan,  terorisme  dan  SARA  (Sari: 2015). Dalam konteks pencegahan radikalisme,    pemblokiran  situs  yang mengandung unsur radikal memang harus dilakukan.  Hal  tersebut  sejalan  dengan pernyataan  Walter  Lippmann  (Hamad, 2004:  25)  bahwa  fungsi  media  massa termasuk  media  modern  (situs)  ialah pembentukan  makna.  Interpretasi  media massa  terhadap  berbagai  peristiwa  secara radikal dapat mengubah interpretasi orang tentang suatu realitas dan pola tindakannya.  Informasi  di  media  akan diserap  oleh  pembaca,  yang  kemudian akan mempengaruhi pola fikir, pola sikap, dan pola laku mereka. Jika informasi yang terserap  adalah  suatu  informasi  yang memuat  unsur  radikal,  maka  penyerapan informasi  itu  akan  mengarah  kepada tindakan radikalisme.
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh Abu  Rokhmad  (2012)  yang  menjelaskan bahwa masyarakat yang telah mengkonsumsi  suatu  pemikiran  atau ideologi  tertentu,  apalagi  yang  sifatnya radikal, berpotensi untuk berfikir, bersikap dan  bertindak  radikal.  Berideologi  radikal (radikalisme)  dan  tumbuh  reaktif  menjadi radikal  (radikalisasi)  adalah  modal  awal seseorang  menjadi  pelaku  teror  (teroris) atau orang yang berpaham teror (terorisme). Tidak ada teror  tanpa radikalisme.
Dalam  penelitian  terkait  konstruksi radikalisme  di  media  online,  Najahan (2015)  menyatakan  bahwa  media  massa terutama  media  online  (internet)  terbukti menjadi  sarana  yang  begitu  strategis dalam  penyebaran  radikalisme.  Oleh
karena  itu,  radikalisme  di  media  online perlu  mendapatkan  perhatian  serius  dari pemangku kebijakan, agar tidak melahirkan  implikasi-implikasi  negatif yang tidak diinginkan.
Kemenkominfo, sebagai institusi pemerintah  yang  memiliki  tanggung jawab  dan  kewenangan  terhadap  dunia komunikasi  dan  informatika,  memiliki kewajiban  untuk  proaktif  menekan  laju radikalisme-terorisme di internet.
Meskipun  ada  lembaga  pemerintah  yang bertugas untuk menanggulangi
radikalisme-terorisme yakni BNPT,
namun  kewenangan  yang  melakukan pemblokiran terhadap situs yang bermuatan  radikal  berada  di  tangan Kemenkominfo.  Kewenangan  ini  tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun  2014  Tentang  Penanganan  Situs Internet Bermuatan Negatif.
Meskipun  kewenangan  pemblokiran dijamin oleh peraturan, namun pelaksaannya
Kemenkominfo harus mengacu  kepada  mekanisme  yang  ada, yakni sebagaimana termuat dalam Bab IV tentang  tata  cara  pemblokiran  dan normalisasi  pemblokiran.  Tata-tata  cara pemblokiran  dan  normalisasi  tersebut menjadi  rambu-rambu  dalam  menangani situs internet bermuatan negatif.
Mekanisme tersebut ditegakkan dalam rangka menghindari tanggapan pro- kontra  di  masyarakat.  Atas  dasar  itulah, peneliti  ingin  pelakukan  penelitian  yang berkaitan erat
dengan pe- ngimplementasian Peraturan Menteri
Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  19 Tahun  2014  Tentang  Penanganan  Situs Internet  Bermuatan  Negatif,  khususnya dalam penanganan situs bermuatan radikal yang  pada  akhir  Maret  2014  lalu  sempat
menjadi  perhatian  publik  yang  cukup serius.  Adapun  judul  penelitian  ini  ialah:
―Implementasi Peraturan Menteri
Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  19 Tahun  2014  Tentang  Penanganan  Situs Internet  Bermuatan  Negatif:  Studi  Kasus Atas  Pemblokiran  Situs  Radikal  oleh Kemenkominfo Tahun 2015).

## Implementasi Kebijakan Publik

## Pengertian Implementasi Kebijakan
Thomas  Dye  mengatakan  bahwa public  policy  as  “anything  a  government chooses to do or not to do ‖ (Kooij, 2015: 11).  Dari  definisi  Dye  tersebut,  menurut Subarsono  (2013:  2)  mengandung  makna bahwa: pertama ,  kebijakan  publik  dibuat oleh  badan  pemerintah,  bukan  organisasi swasta. Kedua , kebijakan publik menyangkut pilihan  yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.  Adapun output dari  suatu kebijakan publik dapat berupa aturan atau ketentuan  yang  mengatur  kehidupan masyarakat, seperti: undang-undang, peraturan-peraturan, dan ketentuan- ketentuan lainnya (Abidin, 2012: 67).
Suatu  program  atau  peraturan  hanya akan  jadi  catatan-catatan elite ,  jika program tersebut tidak di-
implementasikan. Oleh karena itu keputusan program kebijakan harus diimplementasikan,  yakni  dilaksanakan oleh  badan-badan  administrasi  maupun agen-agen  pemerintah  di  tingkat  bawah. Hal  ini  mengingat  bahwa  pada  dasarnya implementasi kebijakan publik merupakan upaya  pemerintah  untuk  melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan  pelayanan  publik  ( public service ).  Dari  pemaparan  di  atas  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  implementasi
kebijakan  merupakan  tahap  yang  krusial dalam  proses  kebijakan  publik.  Tanpa implementasi,  suatu  kebijakan  hanyalah merupakan  sebuah  dokumen  yang  tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. (Abidin, 2012: 148). Suatu program  harus  diimplementasikan  agar mempunyai  dampak  atau  tujuan  sesuai dengan yang diinginkan. Budi Winarno (2014: 147) memandang implementasi kebijakan dalam  pengertian  yang  luas,  yakni merupakan  tahap  dari  proses  kebijakan segera  setelah  penetapan  undang-undang. Implementasi  dipandang  secara  luas mempunyai  makna  pelaksanaan  undang- undang di mana berbagai aktor, organisasi,  prosedur,  dan  teknik  bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan  dalam  upaya  untuk  meraih tujuan-tujuan  kebijakan  atau  program- program.
Pada  sisi  yang  lain,  implemenntasi merupakan  fenomena  yang  kompleks yang  mungkin  dapat  dipahami  sebagai suatu  proses,  suatu  keluaran  ( output ) maupun sebagai suatu dampak ( outcome ). Implementasi dikonseptualisasikan sebagai  suatu  proses,  atau  rangkaian keputusan  dan  tindakan  yang  ditujukan agar  keputusan-keputusan  yang  diterima oleh  lembaga  legislatif  bisa  dijalankan. Implementasi  juga  bisa  diartikan  dalam konteks  keluaran,  atau  sejauh  mana tujuan-tujuan  yang  telah  direncanakan mendapatkan  dukungan,  seperti  tingkat pengeluaran  belanja  bagi  suatu  program. (Winarno: 148)
Mengemukakan  pendapat  Van  Meter dan  Ban  Horn,  Winarno  membatasi implementasi  kebijakan  publik  sebagai tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh individu-individu (atau kelompok-
kelompok)  pemerintah  maupun  swasta yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. (Winarno: 149)
Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha  untuk  mengubah  keputusan- keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional  dalam  kurun  waktu  tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha- usaha untuk mencapai perubahan- perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
Implementasi  Kebijakan  Model  Van Meter dan Van Horn
Berkaitan dengan implementasi kebijakan  publik,  ada  beberapa  model proses  implementasi  yang  dikemukakan oleh  para  ilmuan  dalam  disiplin  keilmuan ini  yang  mengemuka.  Dari  sekian  model proses  implementasi  yang  ada,  peneliti memilih menggunakan teori model proses implementasi  yang  ditawarkan  oleh  Van Meter dan Van  Horn.  Hal tersebut karena keduanya  menawarkan  suatu  model  dasar dalam hal implementasi kebijakan. Model yang ditawarkan mempunyai enam variabel  yang  saling  berkaitan  antara kebijakan dan kinerja.
Sebagaimana  dikemukakan  Winarno (2013:  159),  model  yang  ditawarkan  ini tidak hanya menentukan hubungan- hubugan  antara  variabel-variabel  bebas dan terikat mengenai kepentingan- kepentingan,  tetapi  juga  menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel- variabel  bebas.  Dengan  demikian,  model ini diharapkan dapat menguraikan proses- proses  dengan  cara  meihat  bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dilaksanakan dibandingkan hanya  sekedar menghubungkan variabel bebas dan
variabel  terikat  dalam  suatu  cara  yang semena-mena.  Adapun  variabel-variabel tersebut adalah:
1. Ukuran-ukuran  Dasar  dan  Tujuan-
Tujuan Kebijakan
Variabel ini didasarkan pada kepentingan  utama  terhadap  faktor-faktor yang  menentukan  kinerja  kebijakan. Identifikasi  indikator-indikator  kinerja merupakan  tahap  yang  krusial  dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator  kinerja  ini  menilai sejauh  mana  ukuran-ukuran  dasar  dan tujuan-tujuan kebijakan telah
direalisasikan.  Ukuran-ukuran  dasar  dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tjuan keputusan
secara menyeluruh.  Hal  itu  sekaligus  merupakan bukti itu sendiri yang dapat diukur dengan mudah.
Di  lain  pihak,  Van  Meter  dan  Van Horn  mengungkapkan  pula  bahwa  dalam banyak  kasus  ada  kesulitan-kesulitan untuk  mengidentifikasi  dan  mengukur kinerja.  Penyebabnya  di  antaranya  ialah: pertama , disebabkan oleh bidang program yang  terlalu  luas  dan  sifatnya  yang kompleks. Kedua ,  akibat  dari  kekaburan- kekaburan  dan  kontradiksi-kontradiksi dalam  pernyataan  ukuran-ukuran  dasar dan  tujuan-tujuan.  Meskipun  dalam  hal ini, Van Meter dan Van Horn menyatakan pula  bahwa  kadang  pula  kekaburan ukuran-ukuran  dasar  memang  sengaja diciptakan pembuat kebijakan agar mendapat  tanggapan  positif  dari  orang- orang  yang  diserahi  tanggung  jawab implementasi. (Winarno: 158)
2. Sumber-sumber kebijakan
Sumber-sumber kebijakan layak mendapat  perhatian  karena  menunjang keberhasilan implementasi. Sumber- sumber  yang  dimaksud  adalah  sumber
daya manusia, sumber dana atau perangkat  lain  yang  mendorong  dan memperlancar implementasi yang aktif.
Manusia  merupakan  sumber  daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan  proses  implementasi.  Dalam pelaksanaan  tahap-tahap  implementasi tentu  menuntut  adanya  sumber  daya manusia  yang  berkualitas.  Ketika  kualitas sumber daya manusia tersebut nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.
Sumber  daya  lain  yang  dibutuhkan untuk  mensukseskan  proses  implementasi kebijakan ialah sumber daya finansial dan sumber  daya  waktu.  Ketika  sumber  daya manusia berkualitas sudah tersedia, sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak  tersedia,  maka  akan  menjadi persoalan  pelik  untuk  merealisasikan kebijakan publik.
Demikian halnya dengan sumber daya waktu.  Saat  sumber  daya  manusia  giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik,  tetapi  terbentur  waktu  yang  tidak tepat,  maka  hal  ini  pun  dapat  menjadi penyebab  ketidakberhasilan  implemantasi kebijakan publik. (Agustino, 2014: 142).
3. Komunikasi  antar  Organisasi  dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan Implementasi  akan  berjalan  efektif
jika  ukuran-ukuran  dan  tujuan-tujuan dipahami  oleh  individu-individu  yang bertanggung jawab dalam kinerja
kebijakan (Winarno: 161). Dengan
demikian  perlu  memberi  perhatian  besar terhadap ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan, komunikasi dengan para pelaksanam dan konsistensi atau keseragaman  dari  ukuran-ukuran  dasar dan  tujuan-tujuan  yang  dikomunikasikan dengan  berbagai  sumber  informasi.  Hal tersebut  agar  ukuran-ukuran  dan  tujuan-
tujuan  kebijakan  dapat  dilaksanakan sesuai yang diharapkan.
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn, implementasi  yang  berhasil  seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini berguna  untuk  mendorong  pelaksana untuk  bertindak  dalam  suatu  cara  yang konsisten dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan.
Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi  maupun  antarpemerintah, ada  dua  tipe  kegiatan  pelaksanaan  yang penting. Pertama ,  nasihat  dan  bantuan teknis  yang  dapat  diberikan.  Pejabat- pejabat  tinggi  dapat  melakukan  banyak hal  untuk  memperlancar  implementasi kebijakan.  Terutama  membantu  pejabat- pejabat bawahan menginterpretasikan peraturan-peraturan dan garis-garis pedoman
pemerintah, menstruktur tanggapan-tanggapan  terhadap  inisiatif- inisiatif  dan  memperoleh  sumber-sumber fisik    dan  teknis  yang  diperlukan  yang berguna  dalam  melaksanakan  kebijakan. Selanjutnya  atasan  dapat  menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif.
4. Karakteristik-karakteristik Badan- badan Pelaksana Dalam menyatakan
karakteristik  badan-badan  pelaksana,  Van Meter  dan  Van  Horn  menyatakan  bahwa hal  tersebut  tidak  bisa  lepas  dari  struktur birokrasi.  Struktur  birokrasi  diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma- norma  dan  pola-pola  hubungan  yang terjadi berlang-ulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial  maupun  nyata  dengan  apa  yang dimiliki  dengan  menjalankan  kebijakan (Winarno: 166). Komponen dari model ini terdiri  dari  ciri-ciri  struktur  formal  dari
organisasi-organisasi  dan  atribut-atribut yang  tidak  formal  dari  personil  mereka. Disamping  itu  perhatian  juga  perlu ditujukan  kepada  ikatan-ikatan  badan pelaksana  dengan  pemeran-pemeran  serta dalam  sistem  penyampaian  kebijakan. Berkaitan dengan ini, Van Meter dan Van Horn  mengetengahkan  beberapa  unsur yang berpengaruh terhadap suatu
organisasi  dalam  mengimplementasikan kebijakan, di antaranya ialah:
a. Komponen  dan  ukuran  staf  suatu badan
b. Tingkat pengawasan hierarkis terhadap  keputusan-keputusan  sub- unit  dan  proses-proses  dalam  badan-
badan pelaksana
c. Sumber-sumber politik suatu
organisasi  (misalnya  dukungan  di antara  anggota-anggota  legislatif  dan eksekutif)
d. Vitalitas suatu organisasi
e. Tingkat komunikasi-komunikasi
―terbuka‖, yang didefinisikan sebagai jaringan  kerja  komunikasi  horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan  yang  secara  relatif  tinggi dalam  komunikasi  dengan  individu- individu di luar organisasi
f. Kaitan  formal  dan  informal  suatu badan  dengan  badan  ―pembuat keputsan‖ atau ―pelaksana keputusan‖.
5. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik yang Mempengaruhi Yuridiksi atau Organisasi Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn,
kondisi-kondisi  ekonomi,  sosial,  dan politik  memiliki  efek  yang  mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.  Untuk  tujuan  ilustratif,  Van Meter  dan  Van  Horn  mengusulkan  agar para pelaksana kebijakan memberi
pertimbangan pertanyaan-pertanyaan berikut  mengenai  lingkungan  kondisi- kondisi  ekonomi,  sosial,  dan  politik  yang mempengaruhi yuridiksi atau organisasi di mana implementasi dilaksanakan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut di antaranya adalah:
a. Apakah sumber-sumber ekonomi dalam yuridiksi atau organisasi pelaksana cukup mendukung implementnasi yang berhasil?
b. Sejauh mana atau bagaimana kondisi- kondisi  ekonomi  dan  sosial  yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi kebijakan yang bersangkutan?
c. Apa sifat pendapat umum, bagaimana pentingnya isu kebijakan yang berhubungan? Dan pertanyaan- pertanyaan sejenis lainnya.
6. Kecenderungan Para Pelaksana (Implementators) Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi  tiga  unsur  tanggapan pelaksana  yang  mungkin  mempengaruhi kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan  kebijakan,  yakni:  kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan,  macam  tanggapan  terhadapnya (penerimaan,  netralitas,  penolakan),  dan intesitas tanggapan itu. (Winarno: 168).
Pemahaman  pelaksana  tentang  tujuan umum  kebijakan  maupun  ukuran-ukuran dasar  kebijakan  menjadi  salah  satu  kunci sukses dalam hal implementasi kebijakan. Hal  ini  berarti  bahwa  kegagalan  suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana  terhadap  kebijakan.  Dalam  hal ketidaksesuaian kognisi, individu mungkin akan berusaha menyeimbangkan pesan  yang  tidak  menyenangkan  dengan persepsinya  tentang  apa  yang  seharusnya
merupakan  keputusan  kebijakan.  Dengan perkataan  lain,  pelaksana  mungkin  gagal dalam  melaksanakan  suatu  kebijakan dengan  tepat  karena  pelaksana  menolak tujuan-tujuan  yang  terkandung  dalam kebijakan tersebut, begitu juga sebaliknya. Penolakan  tersebut,  menurut  Van  Meter dan Van Horn disebabkan beberapa alasan yang,  di  antaranya  adalah:  tujuan-tujuan yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  tidak bersesuaian  dengan  sistem  nilai  pribadi para  pelaksana,  kesetian-kesetiaan  ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri,  atau  karena  hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.
Implementasi  Permenkominfo  Nomor 19  Tahun  2014  dalam  Penanganan
Situs Bermuatan Negatif oleh
Kemenkominfo Tahun 2015
Kemenkominfo  pada  30  Maret  2015 telah  memblokir  22  situs  yang  dianggap bermuatan  radikal.  Pemblokiran  tersebut berawal  dari  permintaan  Badan  Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT) melalui surat nomor 149/K.BNPT/3/2015. Permintaan  tersebut  diajukan  kepada
Kemenkominfo  pada  27  Maret  2015.
BNPT meminta Kemenkominfo memblokir  situs-situs  yang  dianggap sebagai situs
penggerak paham radikalisme dan simpatisan radikalisme.
Setelah  ada  permintaan  pemblokiran, berdasarkan  wawancara  yang  peneliti laksanakan  pada:  Senin,  24  Oktober  2016 kepada Kemenkominfo, yang pada kesempatan  tersebut  diwakili  oleh  Bapak Bahtiar  Minarto  Ketua  Direktorat e-
Bussiness Direktorat  Jenderal  Apikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kemenkominfo,  bahwa  Kemenkominfo langsung melakukan pemblokiran.
―BNPT mengirimkan surat itu, ya sudah, kita (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran,‖ kata Bahtiar (Wawancara pada 24 Oktober 2016 di Lantai 4 Gedung Kemenkominfo)
Setelah  peneliti  bertanya  lagi  tentang tindak  lanjutnya,  dalam  artian  tindak lanjut    dari  awal  sampai  pemblokiran, ternyata  Kemenkominfo  langsung  saja menindaklanjuti  permintaan  pemblokiran tersebut  dengan  meminta  penyedia  jasa penyelenggara  internet  untuk  melakukan pemblokiran  terhadap  situs-situs  yang dimintakan  pemblokiran.  Kemenkominfo langsung  meminta  penyelenggara  jasa internet untuk memblokir situs.
―Jadi  gini,  kalau  selain  pornografi, sebenarnya  kita  (Kemenkominfo) tidak mempunyai kemampuan teknis untuk menilai. Waktu itu begitu ada list dari  mereka  (BNPT),  ya  sudah langsung kita (Kemenkominfo)
masukan  ke  daftar  pemblokiran begitu.
Kita (Kemenkominfo)
bagikan ke ISP untuk blokir. Karena kajian  sih  sebenarnya  sudah  dari BNPT,‖  jelas  Bahtiar  (Wawancara pada  24  Oktober  2016  di  Lantai  4 Gedung Kemenkominfo)
Sebelum  meminta  pihak  jasa  layanan penyelenggara  internet  untuk  melakukan pemblokiran
Kemenkominfo sudah melakukan pengelolaan laporan.
Pengelolaan tersebut di antaranya melakukan  penyimpanan  berkas  laporan asli  ke  dalam  data  base,  menempatkan alamat situs-situs yang dimintakan pemblokiran  pada  daftar blacklist ,  dan pengambilan  beberapa sample gambar pada situs yang dimintakan pemblokiran.
―Iya, sebenarnya gini, kalau laporan dari lembaga, mereka (BNPT) sudah mencantumkan  list  situsnya,  kita tinggal  pemberkasan  suratnya  aja, seperti itu. Terus pengelolaan laporan,  terus  memasukkan  dalam database  blacklist ,‖  kata  Bahtiar.
(dalam Wawancara pada 24 Oktober 2016)
Dalam menindaklanjuti laporan permintaan dari BNPT tersebut, Kemenkominfo hanya
melakukan tindakan-tindakan  seperti  sebagaimana yang  dikemukakan    di  atas  saja. Kemenkominfo tidak melakukan penilaian terhadap  situs-situs  yang  dimintakan pemblokiran, apakah itu benar-benar situs radikal  atau  tidak  sebagaimana  yang dikemukakan  BNPT.  Penilaian  terhadap situs-situs tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada penilaian BNPT. ―Kalau dari segi teknis Kemenkominfo  tidak  melakukan
penilaian, karena itu bukan domainnya. Cuma setelah  itu  ini
(persoalan tersebut) diperkuat dengan  kemarin  ada  tim  panel.  Nah itu  dikaji  di  tim  panel.  Setelah  dari tim  panel,  ada  beberapa word yang dirilis,  dikomunikasi  gitu.  Jadi secara  teknis,  Kemenkominfo  tidak bisa melakukan kajian. Tetapi dengan  bantuan  tim  panel  itu  tadi bisa review ulang  gitu.  Ada  dua belas  yang  dirilis  itunya  (situs), yang  dinormalisasi,‖  kata  Bahtiar. (Wawancara  pada  24  Oktober  2016 di Lantai 4 Gedung Kemenkominfo)
Dua belas situs yang di- rekomendasikan  tim  panel  tersebut  bisa dilihat  pada  gambaran  umum  mengenai penanganan  situs  internet  yang  dianggap bermuatan  radikal  secara  kronologis sebagaimana gambar pada berikut:
Gambar 1. Kronologis Penanganan Situs Radikal
Gambar 2. Lampiran Situs yang Tetap Diblokir dan Dinormalisasi
Analisis terhadap Implementasi Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan
Informatika Nomor 19 Tahun 2014
Dilihat dari segi implementasi kebijakan publik khususnya yang ditawarkan  oleh  Van  Meter  dan  Van Horn, impelemtasi peraturan yang
kemudian melahirkan
pro-kontra masyarakat, pertama , karena tidak diimbangi  dengan  ukuran-ukuran  dasar dan  tujuan-tujuan  kebijakan.  Padahal identifikasi  indikator-indikator  kinerja merupakan  tahap  yang  krusial  dalam analisis implementasi kebijakan.
Indikator-indikator  kinerja  ini  menilai sejauh  mana  ukuran-ukuran  dasar  dan tujuan-tujuan
kebijakan telah
direalisasikan.  Ukuran-ukuran  dasar  dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan
keputusan secara menyeluruh.  Hal  itu  sekaligus  merupakan bukti itu sendiri yang dapat diukur dengan mudah.
Sebagaimana diungkapkan Van Meter dan  Van  Horn  pula  bahwa  dalam  banyak kasus ada kesulitan-kesulitan untuk mengidentifikasi  dan  mengukur  kinerja. Penyebabnya di antaranya ialah: pertama , disebabkan  oleh  bidang  program  yang terlalu  luas  dan  sifatnya  yang  kompleks. Kedua ,  akibat  dari  kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan  ukuran-ukuran  dasar  dan tujuan-tujuan.
Perlu  diakui  bahwa  kajian  mengenai radikalisme begitu luas. Untuk menentukan  ukuran-ukuran  dasar  bahwa suatu  situs  dikatakan  radikal  tidaklah mudah.  Apalagi  dikategorikan  dalam keadaan  mendesak.  Kesulitan-kesulitan tersebut  melahirkan  tidak  adanya  ukuran- ukuran pasti yang dirancang oleh
Kemenkominfo.  Hal  ini  terjadi  karena Kemenkominfo tidak memiliki
kemampuan  teknis  menilai  suatu  situs.
Ketidakmampuan itu membuat Kemenkominfo mengambil jalan
termudah  yakni  menempatkan  pelaporan BNPT  sebagai  pelaporan  mendesak. Dengan  begitu  tidak  lama  kemudian  situs akan  diblokir.  Jika  Kemenkominfo  telah memiliki  ukuran-ukuran  dasarnya,  tentu akan  lebih  mudah  menghadapi  persoalan yang  ada,  dengan  demikian  pro-kontra dapat diminimalisir.
Seperti  diketahui,  setelah  melakukan pemblokiran  terhadap  situs-situs  internet yang  dianggap  bermuatan  negatif,  yang berakibat  lahirnya  pro-kontra  masyarakat mengemuka,  termasuk  oleh  pengelola situs-situs.  Setelah  itu`Kemenkominfo baru  membentuk  tim  panel  Penanganan
Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN),  yang  bertugas  memberikan penilaian dan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar  sebuah  website/situs  diblokir  atau tidak  diblokir.  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  tim  inilah  yang  akan merumuskan ukuran-ukuran dasar penetapan  suatu  situs  dikatakan  radikal. Tidak  saja  yang  radikal,  tetapi  juga  yang lainnya,  seperti  SARA  dan  lainnya. Adapun  indikatornya  telah  disinggung  di muka. Ukuran-ukuran yang telah disepakati  oleh  tim  panel  tentu  dapat dijadikan sebagai landasan utama pertimbangan  penindaklanjutan  laporan- laporan  terkait  adanya  situs  bermuatan negatif.
Kedua , berkaitan sumber-sumber kebijakan. Sumber-sumber kebijakan layak mendapat perhatian karena menunjang  keberhasilan  implementasi.
Sumber-sumber  yang  dimaksud  adalah sumber daya waktu, sumber daya manusia, sumber dana atau perangkat lain yang  mendorong  dan  memperlancar implementasi  yang  aktif.  Dalam  hal  dana nampaknya  tidak  begitu  perlu  dirisaukan.
Namun  dalam  hal  waktu,  dari  hasil analisis  bahwa  pada  penempatan  laporan permintaan  pemblokiran  dari  BNPT  yang dikategorikan  atau  dimasukkan  dalam keadaan mendesak, namun tindak lanjutnya melebihi waktu yang seharusnya ditentukan,  maka  sama  halnya  amanat peraturan  tidak  dijalankan  sebagaimana mestinya.
Sebagaimana yang dikemukakan  oleh  Van  Metter  dan  Van Horn,  bahwa  saat  sumber  daya  manusia giat  bekerja  dan  kucuran  dana  berjalan dengan  baik,  tetapi  terbentur  waktu  yang tidak  tepat,  maka  hal  ini  pun  dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik.
Selanjutnya  yang  menjadi  penunjang keberhasilan  proses  implementasi  ialah Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  Dilihat dari  SDMnya,  SDM  yang  dimiliki Kemenkominfo  tidak  mampu  melakukan penilaian  secara  teknis  terhadap  situs radikal. Dengan begitu alternatif termudah yang dilakukan untuk menanggapi laporan dari  BNPT  ialah  menggolongkan  bahwa situs  tersebut  masuk  dalam  kategori mendesak.  Dengan  begitu  situs  tersebut akan langsung diblokir.
Ternyata  setelah  pemblokiran,  tim panel  PSIBN  merekomendasikan  untuk menormalisasi 12 situs internet yang telah diblokir  dan  tetap  menutup  situs-situs lainnya.  Itu  artinya,  tidak  semua  situs yang  direkomendasikan  BNPT  bermuatan radikal.  Dengan  begitu  bisa  dikatakan Kemenkominfo  memang  tidak  selektif dalam  melakukan  pemblokiran.  Hal  itu akan  melahirkan  kesan  bahwa  tindakan yang diambil Kemenkominfo tanpa dasar, atau  hanya  berdasar  pada  pihak-pihak tertentu  saja,  belum  ada  kesepakatan umum yang semua pihak menerimanya.
Untuk memperoleh kesepakatan umum  itu  dibentuklah  tim  panel  PSBIN sesaat  setelah  Kemenkominfo  melakukan pemblokiran. Alasannya  ialah pihak Kemenkominfo  tidak  berkompeten  dalam bidang  ini,  maka  tim  panel  tersebut  tidak hanya  terdiri  dari  pihak  Kemenkominfo saja.  Akan  tetapi  banyak  pihak  lain  yang diminta  Kemenkominfo  untuk  membantu merumuskan persoalan yang dihadapi.
Komposisi  tim  PSIBN  tersebut, sebagaimana  yang  dikemukakan  dalam berita  Kemenkominfo  yang  ditulis  oleh Yura, bahwa berdasarkan SK Memkominfo  Nomor  290/2015  tentang Susunan Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, terdiri dari   pengarah, Ketua,  Wakil  Ketua,  Sekretaris.  Dalam aspek  penilai  ada  4  Panel  Penilai  yaitu: Pertama, Panel yang menyangkut masalah  Pornografi,  Kekerasan  Pada Anak  dan  keamanan  Internet. Kedua , Panel  Terorisme,  Sara  dan  Kebencian. Ketiga ,  Panel  Investasi  Ilegal,  Penipuan, Perjudian,  Obat  dan  Makanan,  dan Narkoba, Keempat ,  panel  Hak  Kekayaan Intelektual.
Dalam  susunan  disebutkan  sebagai
Pengarah
yaitu, Menkopolhukam, Menkominfo,  Jaksa  Agung  RI,  Kepala BNPT,  Kepala  BNN,  Ketua  Umum Masyarakat  Telematika  Indonesia,  Tokoh Agama  H.  Ahmad  Syafi'i  Ma'arif,  H. Salahuddin Wahid, Imam B Prosodjo, dan Romo Benny Susetyo.
Sebagai  Ketua  Forum,  yaitu  Dirjen Aptika Kemkominfo, Wakil Ketua Deputi Bidang  Koordinasi  Komunikasi Informasi dan  Aparat  Kemenkopolhukam,  dibantu Sekrataris  sebanyak  6  orang,  yaitu  Staf Khusus
Menkominfo Danrivanto
Budhijanto,  Direktur  E-Business  Ditjen Aptika,  Kabiro  Hukum  Kemkominfo,
Kapus Informasi dan Humas Kemkominfo, Direktur Pengelolaan Media  Publik  Ditjen  IKP,  dan  Sigit Widodo dari Akademisi. Terkait dengan Panel masalah Terorisme,  Sara  dan  Kebencian  terdapat 17 Anggota, yaitu Ketua Dewan Pers, Din Syamsuddin Ketum Muhammadiyah, KH. Marsudi  Syuhud  dari  PBNU,  Ignatius Suharyo  USKUP  Agung,  Henriette  TH Lebang  dari  PGI,  Alim  Sudio  dari Walubi,   KS  Arsana  dari  Parisada  Hindu Dharma  Indonesia.   Uung  Cendana  dari MATAKIM,
Tjita Lesmana dari Akademisi,  Thamrin  Amal  Tomagola Sosiolog, Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenkopolhukam,  Direktur  Keamanan
Informasi  DItjen  Aptika  Kemkominfo, Shita Laksmi dari ID-CONFIG, Irwin Day dari Nawala dan FTII, Asep Saefullah dari Aliansi Jurnalis Independen, Sonny Hendra Sudaryana dari Ditjen Aptika. Seharusnya  pembentukan  tim  ini sesaat setelah peraturan tersebut diberlakukan. Dengan demikian, fenomena pemblokiran situs internet yang kemudian melahirkan
pro-kontra masyarakat  dapat  dicegah.  Akan  tetapi pembentukan  tim  panel  yang  terkesan terlambat  dalam  keadaan  sosial-politik mampu  peneliti  pahami.  Sebab  peraturan tersebut  baru  diberlakukan  pada  17  Juli 2014.  Pada  saat  itu  negara  Indonesia sedang melaksanakan hajatan akbar, yakni Pemilihan Presiden (Pilpres).
Secara kalkulatif, masa kabinet pemerintahan  sudah  habis.  Tentu  belum bisa  mengerjakan  hal-hal  yang  sifatnya belum terpogramkan, atau sudah terprogramkan  tetapi  belum  dilaksanakan. Kemudian  setalah  Pilres  selesai  dengan Jokowi-JK  sebagai  Presiden  dan  Wakil
Presiden Indonesia terpilih secara definitif,  Kementeri  Komunikasi  dan Informatika  juga  mendapatkan  menteri baru,  yakni  Rudiantara  yang  menjabat mulai 27 Oktober hingga sekarang. Selain membuat  program  kerja  kemernterian, pada  waktu  itu tentu  masih  ada  pekerjaan rumah  ―warisan‖ dari kementerian sebelumnya untuk dilaksanakan.
Kondisi  yang  demikian  itu  tidak  bisa dinafikan,  sebab  ini  berhubungan  dengan faktor implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn selanjutnya, yang itu sekaligus  faktor ketiga ,  yakni  Kondisi- kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik yang Mempengaruhi  Yuridiksi  atau  Organisasi. Tidak  saja  saat  itu,  kondisi-kondisi ekonomi,  sosial,  dan  politik  yang  terjadi saat ini juga turut mempengaruhi kebijakan tersebut. Sebagai ilustratif, Van Meter  dan  Van  Horn  mengemukakan pertimbangan pertanyaan-pertanyaan berikut  mengenai  lingkungan  kondisi- kondisi  ekonomi,  sosial,  dan  politik  yang mempengaruhi yuridiksi atau organisasi di mana  implementasi  dilaksanakan.  Salah satu  pertanyaan  yang  perlu  dikemukakan di  antaranya  adalah:  Sejauh  mana  atau bagaimana  kondisi-kondisi  ekonomi  dan sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh implementasi
kebijakan yang bersangkutan?
Pada  pertanyaan  tersebut  di  atas, barangkali  efek  yang  paling  kentara  yang saat  itu  dilahirkan  ialah  aspek  sosial. Seperti  dijelaskan  di  muka,  pemblokiran tersebut  telah  melahirkan  pro-kontra masyarakat,  disertai  dengan  aksi  demo oleh  sebagian  pihak,  seperti  demo  yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam  Aliansi  Mahasiswa  Muslim  se- Aceh. Pada Senin (6/4/2015), pukul 10.20 WIB, mereka melakukan aksi di Bundaran
Simpang  Lima,  Banda  Aceh.  Mereka mengecam pemblokiran situs Islam dengan  membawa  spanduk  dan  poster bertuliskan  kecaman  langsung  semberi berorasi  di  bawah  pengawalan  Aparat Polresta  Banda  Aceh.  Pemblokiran  ke-22 situs  Islam  tersebut,  menurut  mereka, merupakan  upaya  pihak  tertentu  untuk mendeskreditkan
Islam di mata masyarakat  nasional  dan  internasional. (Bakri: 2015)
Pelibatan  beberapa  pihak  terkait dengan  persoalan  yang  mengemuka,  jika dilihat dari model implementasi kebijakan Van  Meter  dan  Van  Horn  yang empat , ialah  Komunikasi  antar  Organisasi  dan Kegiatan-kegiatan  Pelaksanaan.  Bahwa implementasi  akan  berjalan  efektif  jika ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami  oleh  individu-individu  yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan (Winarno: 161). Ukuran-ukuran yang  dimaksudkan  berkaitan  erat  dengan radikal  hingga saat ini  masih belum jelas. Padahal  tanpa  kejelasan  ukuran-ukuran tersebut,  jika  Permenkominfo  Nomor  19 Tahun  2014  Tentang  Penanganan  Situs Interne  Bermuatan  Negatif  masih  dibuat payung  hukum  untuk  memblokir  situs- situs,  besar  kemungkinan  efek  yang  akan lahir sama seperti yang telah terjadi.
Bahwa  menjadi  hal  yang  wajar  jika pada  saat  itu  Kemenkominfo  memberi perhatian  besar  terhadap  ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan, yakni dengan berkomunikasi kepada para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran- ukuran  dasar  dan  tujuan-tujuan  yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.  Hal  tersebut  agar  ukuran- ukuran  dan  tujuan-tujuan  kebijakan  dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan.
Komunikasi  yang  dilaksanakan  oleh Kemenkominfo  dalam  kaitannya  dengan pembentukan  tim  panel  PSBIN,  yang melibatkan  banyak  elemen  masyarakat untuk  menyelesaikan  persoalan  yang mengemuka,  dalam  Van  Meter  dan  Van Horn, adalah hubungan-hubungan antarorganisasi  maupun  antarpemerintah, yang disebut perlunya nasihat dan bantuan teknis  yang  dapat  diberikan.  Pejabat- pejabat  tinggi  seperti:  Menkopolhukam, Menkominfo,  Jaksa  Agung  RI,  Kepala BNPT,  Kepala  BNN,  Ketua  Umum Masyarakat  Telematika  Indonesia,  Tokoh Agama  H.  Ahmad  Syafi'i  Ma'arif,  H. Salahuddin Wahid, Imam B Prosodjo, dan Romo  Benny  Susetyo,  dan  yang  lainnya dilibatkan  agar  dapat  melakukan  banyak hal  untuk  memperlancar  implementasi kebijakan.  Kegiatan  tersebut  utamanya untuk membantu pejabat-pejabat bawahan menginterpretasikan  peraturan-peraturan dan  garis-garis  pedoman  pemerintah, menstruktur tanggapan-tanggapan
terhadap inisiatif-inisiatif dan memperoleh sumber-sumber  fisik  dan  teknis  yang diperlukan yang berguna dalam melaksanakan kebijakan.
Unsur  kelima  yang  mempengaruhi implementasi  suatu  kenijakan  publik, menurut Van Meter dan Van Horn adalah karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana.
Dalam
menyatakan karakteristik ini, Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa lepas  dari  struktur  birokrasi.  Struktur birokrasi  diartikan  sebagai  karakteristik- karakteristik,  norma-norma  dan  pola-pola hubungan  yang  terjadi  berlang-ulang dalam  badan  eksekutif  yang  mempunyai hubungan  baik  potensial  maupun  nyata dengan  apa  yang  mereka  miliki  dengan menjalankan  kebijakan.  Berkaitan  dengan
ini,  Van  Meter  dan  Van  Horn  me- ngetengahkan beberapa unsur yang berpengaruh  terhadap  suatu  organisasi dalam  mengimplementasikan  kebijakan, yang  salah  satu  di  antaranya  ialah: Sumber-sumber  politik  suatu  organisasi (misalnya  dukungan  di  antara  anggota- anggota legislatif dan eksekutif).
Dalam  hal  sumber-sumber  politik suatu  organisasi,  sejauh  yang  peneliti amati  terkait  dengan  pemblokiran  situs yang  dianggap  radikal  tersebut  terbagi dalam dua kubu. Kubu pertama ialah kubu yang pro, sedangkan kubu  yang lain ialah kubu  yang  kontra.  Jadi  dilihat  dari dukungan politik, tindakan
Kemenkominfo saat itu hanya melahirkan gejolak publik, selama belum ada kesepakatan di antara berbagai pihak.
Sedangkan unsur terakhir yang mempengaruhi  kebijakan  implementasi ialah  kecenderungan  para  pelaksana ( Implementators ).  Van  Meter  dan  Van Horn mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan untuk  melaksanakan  kebijakan,  yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang  kebijakan,  macam  tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan),  dan  intesitas  tanggapan  itu.
Dilihat dari pemahaman tentang kebijakan misalnya,  pihak  pelaksana  cenderung memahami Permenkominfo tersebut khususnya  yang  berkaitan  erat  dengan mekanisme yang bekerja. Ini dapat dilihat saat peneliti berwawancara dengan Bahtiar.
Pada  wawancara  itu  terlihat  Bahtiar menguasai  betul  terkait  mekanisme  yang berlaku  pada  Permenkominfo  tersebut. Hanya saja persoalannya mengenai penilaian  secara  teknis  untuk  menentukan
suatu  situs  dikatakan  radikal  atau  tidak, karena  itu  bukan  domain  Kemenkominfo, maka pada kasus yang diangkat, Kemenkominfo  hanya  mendasarkan  pada penilaian  yang  dilakukan  oleh  BNPT. Tentu  ini  tidak  baik  bagi  semua  pihak  di kemudian  hari.  Sebab  jika  hanya  masih mendasarkan  satu  penilaian  pihak  dalam melakukan  tindakan,  bisa  jadi  hal  serupa yakni  tindakan  yang  melahirkan  pro- kontra  yang  cukup  kuat  di  masyarakat akan  terulang  kembali.  Karena  itu, membentuk tim panel PSBIN  yang terdiri dari berbagai pihak yang kompeten, untuk menilai  dan  merekomendasikan  apakah suatu situs itu bermuatan radikal atai tidak ialah alternatif terbaik bagi peneliti.
Memang  tidak  mudah  untuk  menilai bahwa  suatu  situs  itu  radikal  atau  tidak. Apalagi  untuk  membuat  aturan  itu  secara detail. Barangkali yang ada ialah hanyalah permainan  kata,  yang  besar  kemungkinan akan  terus  melahirkan  pro-kontra.  Ibarat kata  sama  halnya  seperti  undang-undang, tidak  semua  yang  sifatnya  teknis  akan diterangkan.  Namun  bagaimanapun  juga membuat  rambu-rambu  dasar  tentang suatu  situs  dikatakan  radikal  memang perlu.
Sejauh yang peneliti amati, radikalisme  dengan  beragam  turunannya memiliki banyak definisi yang antara satu pihak dengan pihak yang lain berkecenderungan  sama  secara  substansi tetapi  penekanannya  berbeda-beda.  Bagi peneliti, ada definisi yang lebih representatif  terkait  radikalisme.  Definisi tersebut  dapat  dipahami  dari  prinsip- prinsip  pokok  para  penganjur  radikalisme yang dikemukakan oleh Imadudin Rahmat, sebagaimana yang telah dikemukakan  di  BAB  II.  Meminjam pendapat Hrair Dekmejian, Rahmat
mengemukakan  bahwa  prinsip-prinsip tersebut  adalah: Pertama , din  wa  daulah . Kelompok ini menganggap, Islam merupakan  sistem  kehidupan  yang  total, yang  secara  total  dapat  diterapkan  pada semua  keadaan,  tempat  dan  waktu. Pemisahan antara agama ( din ) dan negara ( daulah )  tidak  dikenal  dalam  Islam. Hukum  syar‘ah  dalam  Islam  bersifat inheren.  Alqur‘an  memberikan  syari‘ah dan negaara menegakkannya.
Kedua ,  fondasi  Islam  adalah  al- Qur‘an  dan  Sunah  Nabi  dan  tradisi  para sahabatnya.  Umat  Islam  diperintahkan untuk  kembali  kepada  akar-akar  Islam yang awal dan praktek-praktek Nabi yang puritan. Bagi kelompok ini, teks ditempatkan  pada  posisi  sentral  yang senantiasa  rujukan  utama  bagi  perilaku keagamaan,  bahkan  teks  sebagai  hakim bagi problematika yang dihadapi.
Ketiga ,  puritanisme  dan  keadilan sosial. Umat Islam diminta untuk menjaga nilai-nilai  Islam  dalam  segala  aspek kehidupan. Umat Islam wajib membentenegi diri dari budaya asing. Hal lain  yang  penting  untuk  dilakukan  ialah menegakkan keadilan sosial-ekonomi. Dengan  ini  maka  konsekuensinya  adalah meninggalkan  sistem  riba,  serta  memutus ketergantungan  dengan  Barat  dan  kroni- kroninya.
Keempat ,  kedaulatan  dan  hukum Allah  berdasarkan  syari‘at.  Tujuan  utama manusia  ialah  menegakkan  kedaulatan Tuhan di muka bumi. Hal ini hanya dapat ditegakkan  jika  menerapkan  syari‘ah sebagai  undang-undang  tertinggi.  Karena itu,  gerakan  ini  bercorak  konfrontatif terhadap  sistem  sosial  dan  politik  yang ada.  Gerakan  ini  menghendaki  perubahan mendasar terhadap ideologi  yang ada saat ini,  sebagaimana  yang  diungkapkan  pada
poin  sebelumnya,  yang  disebut  ideologi sekuler  atau  jahiliyah  modern,  dan kemudian  menggantinya  dengan  ideologi yang  mereka  anggap  sangat  memadai, yaitu ideologi Islam.
Kelima ,  jihad  sebagai  pilar  utama menuju  nizam  Islam,  untuk  mewujudkan tatanan Islami, diperlukan upaya sungguh- sungguh.  Sebab  untuk  menghancurkan tatanan jahiliah dan menakhlukan kekuasaan-kekuasaan  duniawi  yang  telah ada  diperlukan  jihad  perang  suci.  Tujuan jihad adalah menakhlukan semua halangan yang mungkin akan
menghambat  penyiaran  Islam  ke  seluruh dunia, apakah halangan itu berupa negara, ideologi  sosial,  dan  tradisi-tradisi  asing. Jihad harus dilakukan secara komprehensif,  termasuk  dengan  cara kekerasan.
Bagi kelompok ini, Barat adalah setan besar. Barat yang lazim didefinisikan oleh kelompok  ini  adalah  Amerika  dan  para anteknya.  Kelompok  ini  menganggap bahwa  Amerika  dan  sekutu-sekutunya ialah  musuh  Islam.  Amerika  dan  para anteknya  dianggap  biang  keladi  terhadap segala permasalahan dan kehancuran umat Islam.  Juga  dinilai  yang  telah  memecah belah dunia muslim, pendukung kebijakan zionisme  Israel  yang  meluluhlantahkan kemanusiaan di bumi Palestina yang telah dihuni  oleh  etnis  Arab-Muslim  Palestina. Karena  itu,  Bombing  dan  terorisme merupakan ekspresi keagamaan kelompok ini  sebagai  bentuk  perlawanan  mereka terhadap kelompok yang mereka definisikan  sebagai  ―musuh‖.  Perilaku kekerasan  yang  dilakukan  kelompok  ini diyakini  sebagai  jihad fī  sabīli  allāh melawan  teroris,  yakni  Amerika  dan sekutunya.  Prinsip-prinsip  seperti  itulah yang  kemudian  dijadikan  ideologi  oleh
kelompok  ini  dalam  menjalankan  segala aktivitasnya.  Barangkali  prinsip-prinsip tersebut  juga  bisa  dijadikan  tolok  ukur untuk  mengatakan  suatu  situs  dikatakan radikal,  khususnya  terkait  dengan  konten- kontennya.

## PENUTUP
Kemenkominfo  menempatkan  posisi laporan  dari  BNPT  sebagai  pelaporan dalam keadaan mendesak. Dengan menempatkan situs-situs yang
direkomendasikan  BNPT  untuk  diblokir pada  keadaan mendesak, setelah itu situs- situs tersebut dapat diblokir langsung oleh pihak ISP, tanpa perlu melalui ―basa-basi‖ kepada  pihak  pemilik  situs.  ―Basa-basi‖ itu  sebagaimana  yang  termaktub  pada Pasal  14  Permenkominfo  tersebut,  di antaranya  ialah:  a)  Direktur  Jenderal memberikan  peringatan  melalui  e-mail kepada penyedia situs untuk menyampaikan  adanya  muatan  negatif.  b) Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan  peringatan  sebagaimana angka 1 dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh  empat)  jam,  maka  dilakukan tindak lanjut  pengelolaan  laporan.  c)  Dalam  hal tidak  ada  alat  komunikasi  yang  dapat dihubungi  maka  langsung  dilakukan tindak  lanjut  pelaporan.  d)  Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan  dalam  waktu  paling  lambat  5 (lima) hari kerja sejak pelaporan diterima.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Said  Zainal.  2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika.
Adi,  Rianto.  2004. Metodologi  Penelitian Sosial dan Hukum . Jakarta: Granit.
Afadlal, dkk. 2005. Islam dan Radikalisme  di  Indonesia .  Jakarta:  LIPI Press. Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Ali,  M.  Syamsi.  2007. Dai  Muda  di  New York City . Jakarta: Gema Insani Press.
Asfar,  Muhammad.  2003. Islam  Lunak
Islam  Radikal .  Surabaya:  Pusat
Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM) dan JP Press Surabaya. Borum, Randy. "Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social  Science  Theories,‖  dalam
Journal of Strategic Security 4, no.
4 Tahun 2011.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Djelantik, Sukarwarsini. 2010. Terorieme: TInjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan  Nasional .  Jakarta:  YOI (Yayasan PustakanObor Indonesia). Fauzi,  Ihsan  Ali  dan  Rizal  Pangabean. 2011. Merawat Kebersamaan
(Polisi,  Kebebasan  Beragama  dan
Perdamaian). Jakarta:  Yayasan Abad Demokrasi. Ginanjar, Taufik. 2014. Rahasia
Membangun  Website  Toko  Online
Berpenghasilan  Jutaan  Rupiah.
Jakarta: Iffahmedia.
Hamad,  Ibnu.  2004. Konstruksi  Realitas
Politik dalam Media Massa .
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Hendropriyono,  A.M.  2009. Terorisme:
Fundamentalis  Kristen,  Yahudi, Islam .  Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas.
Irwansyah,  Edy  dan  Moniaga,  Jurike  V.
Pengantar  Tkknologi  Informasi . Yogyakarta: Deepublish. 2014. Kooij,  Yasemin.  2015. European  Higher Education  Policy  and  the  Social Dimension. New  York:  Palgrave Macmillan.
Lewis, Bernand. 2005. Krisis Islam: Jihad dan  Teror  Biadab. Jakarta:  Pustaka Bengawan.
Malik, Hatta Abdul. 2014. Analisis Framing dan Ideologi Informasi Islam Situs Eramuslim.com dan Voa-islam.com. Semarang: LP2M IAIN Walisongo Semarang. Makruf, Djamhari. ―Radikalisme Islam di Indonesia: Fenomena Sesaat?, dalam Agama dan Radikalisme di Indonesia, Bahtiar Effendy &
Soetrisno Hadi (ed.), Jakarta: Nuqtah: 2007.
Muslih.  2015. Melacak  Akar  Radikalisme Beragama  di  Sekolah:  Analisis Buku  Ajar  PAI  SMA  di  Kota Semarang .  Semarang:  DIPA  BLU
UIN Walisongo Semarang.
Muzakir,  Ali.  ―Kelompok  Islam  Radikal
di Indonesia: Prospek dan
Solusinya‖,    dalam Agama  dan Radikalisme di Indonesia , Bachtiar Effendy  dan  Soetrisno  Hadi  (ed.).
Jakarta: Nuqtah, 2007.
Nawawi, Hadari. 1997. Metodologi Penelitian Bidang Sosial . Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Partanto,  Pius  A.  dan  Al-Barry,  M.
Dahlan. Kamus  Ilmiah  Populer . Surabaya: Arloka Surabaya. 1994.
Rahman, Andi, dkk, ―Dasar-dasar Teologis Radikalisme dalam Islam‖, dalam Agama dan
Radikalisme di Indonesia , Bachtiar Effendy  dan  Soetrisno  Hadi  (ed.). Jakarta: Nuqtah, 2007. Rahmat,  M.  Imadadun. Arus  Baru  Islam Radikal:  Transmisi  Radikalisme Islam  Timur  Tengah  ke  Indonesia. Jakarta: Erlangga. 2005.
Rokhmad,  Abu. Radikalisme  Islam  dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal, “ dalam Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Walisongo,
Vol. 20, No. 1, Mei, 2012. Sarbini. Islam  di  Tepi  Revolusi:  Ideologi, Pemikiran dan Gerakan. Yogyakarta: Pilar Media. 2005.
Scruton,  Roger.  2013. Kamus  Politik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Shofan, Moh. 2011. Pluralisme Menyelamatkan Agama-Agama . Yogyakarta: Samudra Biru. Soewadji, Jusuf. 2012. Pengantar Metodologi  Penelitian .  Jakarta:  Mitra
Wacana Media. Subagyo,  P.  Joko.    1991. Metode
Penelitian Dalam Teori dan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta. Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
Sumbulah,  Umi. Islam  Radikal  dan Pluralisme Agama. Jakarta: Badan
Litbang  dan  Diklat  Kementerian Agama RI. 2010. _____________. Konfigurasi Fundamentalisme  Islam. Malang: Uin-Malang Press (Anggota IKAPI). 2009.
Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik
(Teori, Proses, dan Studi Kasus).
Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika  No.  19  Tahun  2014
Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
Tentang Sistem Perencaan Pembangunan Nasional.
Maharani,  Esthi.  2015.  ―Menag  Dukung Pemblokiran  Situs  Islam‖,  dalam http://nasional.republika.co.id/berit a/nasional/umum/15/04/01/nm4cu b-menag-dukung-pemblokiran- situs-islam-radikal., diakses pada 4 Januari 2016).
Muzakir, Ali. ― Kelompok Islam Radikal di Indonesia: Prospek dan
Solusinya ‖,    dalam  Agama  dan Radikalisme di Indonesia, Bachtiar Effendy  dan  Soetrisno  Hadi  (ed.). Jakarta: Nuqtah. 2007.
Muslih. Melacak Akar Radikalisme
Beragama  di  Sekolah:  Analisis Buku  Ajar  PAI  SMA  di  Kota Semarang .  Semarang:  DIPA  BLU UIN Walisongo Semarang. 2015. Musyafak,  Najahan.  2015. Konstruksi Radikalisme  di  Media  Online: Studi  Kasus  Pemblokiran  Situs
Radikal oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika .
Semarang:  LP2M  UIN  Walisongo Semarang.
Sari, Ferrika Lukmana. 2015. ―Sejak 2010 Komenkominfo  Blokir  Ratusan
Ribu  Situs  Bermuatan  Radikal‖,
dalam http://www.merdeka.com/peristiw a/sejak-2010-kemenkominfo- blokir-ratusan-ribu-situs- bermuatan-radikal.html., diakses pada 20 Desember 2015.
Wulandari,  Indah.  2015.  ―Timbulkan
Stigma  Buat  Umat  Islam  MUI Sesalkan Pemblokiran
Situs‖,
dalam
http://www.republika.co.id/berita/ dunia-islam/islam- nusantara/15/04/07/nmfq3l- timbulkan-stigma-buat-umat- islam-mui-sesalkan-pemblokiran- situs.,  diakses  pada  13  Februari
2016. Yuda, Satria Kartika. 2015. ―Kemenkominfo: Situs yang Sudah Dibuka Bisa Ditutup Lagi‖, dalam
―http://nasional.republika.co.id/ber ita/nasional/hukum/15/04/10/nmln c8-kemenkominfo-situs-yang- sudah-dibuka-blokirnya-bisa- ditutup-lagi.,  diakses  pada  30  Juli 2015.