## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PT. PETRACO PRIMA UTAMA DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADAAN

## SEWA BILLBOARD PROVINSI JAMBI
(Studi Kasus Polda Jambi Nomor LP/A-103/IX/2015/SPKT’B’)
Oleh :
Mochamad Fajar Gemilang 
Ferdricka Nggeboe 

## ABSTRAK
Tata pemerintahan yang baik dan bersih ( good governance and clean government) adalah  seluruh  aspek  yang  terkait  dengan  control  dan  pengawasan  terhadap  kekuasaan yang  dimiliki  Pemerintah  dalam  menjalankan  fungsinya  melalui  institusi  formal  dan informal.Untuk  melaksanakan  prinsip good  governance  and  clean  government ,  maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumberdaya secara  efisien,  serta  mewujudkannya  dengan  tindakan  dan  peraturan  yang  baik  dan  tidak berpihak ( independen ), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak  terkait  ( stakeholder s)  secara  adil,  transparan,  profesional,  dan  akuntabel. Permasalahan  yang  akan  penulis  teliti,  yaitu:  1)  Bagaimana  Pertanggungjawaban  Hukum PT.  Petraco  Prima  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadaan  Sewa Billboard Provinsi  Jambi  (Studi  Kasus  Polda  Jambi)?;    2)  Bagaimanakah  seharusnya  pihak  yang bertanggungjawab  menindaklanjuti  adanya  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana korupsi pada pengadaan sewa billboard Provinsi Jambi tersebut?. Metode penelitian yang digunakan  penelitian  yuridis  normatif  dan  empiris.  Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut, direkomendasikan:  1)  Diperlukan  suatu  kesepakatan  bersama  (M.O.U)  dan  sosialisasi untuk menyamakan persepsi dalam penanganan tindak pidana Korupsi khususnya terhadap subjek  hukum  Korporasi  kepada  para  penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan  Pidana (C riminal  Justice  System ),  serta  melibatkan  instansi  maupun  stakeholder  lain  dalam penanganan  pidana  yang  dilakukan  korporasi,  seperti  PPATK,  KPK,  LSM  penggiat  anti Korupsi  dan  Akademisi.  2)  adanya  aturan  hukum  yang  jelas  serta  petunjuk  teknis  pada masing-masing  instansi  penegak  hukum  dalam  penanganan  tindak  pidana  Korupsi khususnya terhadap subjek hukum Korporasi . Saat ini hanya Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi oleh Korporasi..
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, PT. Petraco Prima, Tindak Pidana Korupsi

## A. Pendahuluan
Tata  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih  ( good  governance  and  clean  government) adalah  seluruh  aspek  yang  terkait  dengan  kontrol  dan  pengawasan  terhadap  kekuasaan yang  dimiliki  Pemerintah  dalam  menjalankan  fungsinya  melalui  institusi  formal  dan
 Anggota POLRI di POLDA Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
informal.  Penyelenggaraan  yang  bersih  menjadi  penting  dan  sangat  diperlukan  untuk menhindari  praktek-praktek  penyalahgunaan  kewenangan  baik  dalam  pemerintahan maupun  pihak  yang  terlibat  didalamnya.  Untuk  melaksanakan  prinsip good  governance and clean government , maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan  pengelolaan  sumber  daya  secara  efisien,  serta  mewujudkannya  dengan  tindakan  dan peraturan yang baik dan tidak berpihak ( independen ), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi  dan  sosial  antara  para  pihak  terkait  ( stakeholder s)  secara  adil,  transparan, profesional, dan akuntabel.
Pengadaan  Barang/Jasa  oleh  pemerintah  melibatkan  uang  yang  sangat  besar.  Itulah sebabnya  dikatakan  pemerintah  merupakan  pembeli  yang  terbesar (the  largest  buyer) di suatu  negara.  dalam  kaitan  ini  pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab  agar  kebijakan dalam bidang pengadaan mampu mendukung tujuan ekonomi dan menetapkan instrumen- instrumen  dalam  rangka  mencapai  tujuan  tersebut.Pengadaan  merupakan  bentuk implementasi penyelenggaraan negara dibidang anggaran. Sistem pengadaan dibuat dalam rangka memudahkan pemerintah melakukan belanja anggaran dengan lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Sementara disisi lain efisiensi (mencapai harga pasar) akan dicapai apabila proses  pengadaan  dilakukan  secara transparan,  diikuti  dengan  jumlah  peserta  yang  cukup banyak,  dan  mengedepankan  proses  persaingan  yang  sehat.  Aspek  penting  dalam Pengadaan  Barang/Jasa  di  lingkungan  pemerintah  adalah  dalam  hal  pertanggungjawaban keuangan.  Hukum  tentang  keuangan  negara  saat  ini  belum  secara  implisit  menegaskan batasan  tanggung  jawab  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  Pengadaan  Barang/Jasa pemerintah. Tidak  banyak  literatur  yang  membahas  hukum  tentang  keuangan  negara  saat ini.  Hukum  tentang  keuangan  negara  mulai  dikembangkan  pada  akhir  abad  kedua  puluh tatkala  negara  telah  ikut  mengatur  kepentingan  warganya.  Perbedaan  mendasar  antara keuangan  negara  dan  hukum  tentang  keuangan  negara  adalah  bahwa  hukum  tentang keuangan  negara  membicarakan  aspek  hukum  yang  terkait  dengan  keuangan  negara, sementara keuangan negara hanya membicarakan aspek teknis terkait dengan pengelolaan keuangan  negara.  Artinya  dapat  dikatakan  bahwa  perbedaan  mendasar  keduanya  adalah pada aspek tataran yuridis.
Sebelum era reformasi nasional bergulir, Keuangan Negara Indonesia dikelola secara tidak  akuntabel  dan  tidak  transparan.  Pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  negara  masih digunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia  Belanda yang berlaku berdasarkan  Aturan Peralihan Undang-Undang  Dasar 1945,
yaitu Indische  Comptabiliteitswet yang  lebih  dikenal  dengan  nama  ICW  Stbl.  1925  No. 448  selanjutnya  diubah  dan  diundangkan  dalam  Lembaran  Negara  1954  Nomor  6,  1955 Nomor  49,  dan  terakhir  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1968,  yang  ditetapkan  pertama kali  pada  tahun  1864  dan  mulai  berlaku  pada  tahun  1867,  Indische  Bedrijvenwet  (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het Administratief Beheer (RAB)  Stbl.  1933  No.  381.  Sementara  itu,  dalam  pelaksanaan  pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara digunakan Instructie enverdere bepalingen voor de Algemeene  Rekenkamer (IAR)  Stbl.  1933  Nomor  320.  Peraturan  perundang-undangan tersebut tidak dapat mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, meskipun berbagai ketentuan tersebut secara formal masih tetap berlaku, secara  materiil  sebagian  dari  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan  dimaksud tidak lagi dilaksanakan.
Dalam  hal  Pengadaan  Barang/Jasa  di  lingkungan  pemerintah.  Peraturan  Presiden Nomor4  Tahun  2015  sendiri  mulai  mengisyaratkan  perlunya  pengelola  pengadaan,  baik pejabat  pembuat  komitmen  maupun  panitia  pengadaan  dan  pejabat  pengadaan,  harus dipilih  dari  personil  yang  memenuhi  syarat,  baik  integritas,  manajerial  maupun kompetensi.  Persyaratan-persyaratan  yang  disebutkan  dalam  Peraturan  Presiden  No.  4 Tahun  2015  memberi  gambaran  bahwa  para  pihak  yang  terlibat  didalamnya  memiliki perbedaan  fokus  persyaratan  kompetensi.  Kompetensi  tersebut  mulai  dari  aspek kepemimpinan, teknis maupun manajerial.
Dalam  perspektif  hukum  pidana  Indonesia,  tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.lahir  dari  kesadaran  bahwa  tindak  pidana  korupsi  sangat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  dan  menghambat  pembangunan  nasional, sehingga  harus  diberantas  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Agar  dapat  menjangkau  berbagai  modus  operandi  penyimpangan  keuangan  negara atau  perekonomian  negara  yang  semakin  canggih  dan  rumit,  maka  tindak  pidana  yang diatur  dalam  Undang-Undang  ini  dirumuskan  sedemikian  rupa  sehingga  meliputi perbuatan-perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  secara
‘melawan  hukum’  dalam  pengertian  formil  dan  materiil.  Dengan  perumusan  tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan- perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.
Tindak  pidana  Korupsi  tidak  hanya  melibatkan  pelaku  dari  sektor  publik  atau aparatur  pemerintahan,  tetapi  juga  melibatkan  pelaku  dari  sektor  swasta  dalam  hal  ini korporasi.  Tindak  pidana  korporasi  yang  dilakukan  oleh  korporasi  merupakan  fenomena yang berkembang pesat saat ini. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus dan  melanggar  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dengan  tujuan  untuk  menguntungkan korporasi. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi dalam pasal 1 angka  (1)  Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi  telah  memberikan  kesempatan  kepada para penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam perkara tindak pidana  korupsi.  Namun  sampai  sat  ini  masih  jarang  para  penegak  hukum  melakukan penegakan  hukum  terhadap  korporasi  .  Dari  beberapa  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan korporasi tampaknya baru pada tahap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi , namun korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dituntut dan diatuhi pidana masih jarag diterapkan oleh penegak hukum
Korporasi dalam tataran hukum pidana di Indonesia termasuk bentuk lain dari badan hukum . Selain badan hukum, organisasi maupun perkumpulan orang yang tidak terdaftar sekalipun , juga dapat dikatakan sebagai korporasi dalam hukum pidana. Perluasan makna tersebut,  menggeser  substansi  badan  hukum  yang  dikenal  dlam  hukum  perdata sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1563 BW .  Seharusnya  penafsiran  terhadap  korporasi dalam sistem perundang-undangan  Indonesia tidak melebihi dari makna badan hukum itu sendiri.
Dengan  keadaan  yang  demikian  ,  dalam  praktek  hukum  peradilan  menimbulkan penjeratan yang semakin luas. Kewenangan hakim untuk menciptakan hukum baru ( judges law  maker )  melalui  putusan-putusan  yang  terkait  korporasi  dalam  aspek  pidana  teruji disini. Melihat kasus yang ada , untuk menetukan suatu korporasi atau bukan badan hukum dapat  dipidana,  Hakim  mempunyai  kapasitas  menafsirkan  sejauh  apa  suatu  organisasi meupun  perkumpulan  orang  dikatakan  sebagai  korporasi  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  undang-undang.  Korporasi  merupakan  suatu  gabungan  orang  yang  dalam pergaulan  hukum  bertindak  bersama-sama  sebagai  subjek  hukum  tersendiri  sebagai  suatu personifikasi.  Kejahatan  korporasi  merupakan  kejahataan  yang  dilakukan  oleh  para
karyawan  atau  pekerja  terhadap  korporasi  yang  sengaja  dibentuk  dan  dikendalikan  untuk melakukan kejahatan. Korporasi memgang peranan pentinga dalam kehidupan masyarakat.
Di samping hal tersebut, mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak- hak  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  secara  luas,  maka  pemberantasan  korupsi  perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Terkait dengan pemberantasan korupsi dengan cara-cara yang luar biasa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memuat sejumlah ketentuan baru yang  sebelumnya  tidak  termaktub  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999. Ketentuan  dimaksud  meliputi  penerapan  sistem  pembuktian  terbalik  sebagai  ketentuan yang bersifat “ premium remidium ”, perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti yang sah,    hak  negara  untuk  mengajukan  gugatan  perdata  terhadap  harta  benda terpidana  yang disembunyikan  atau  tersembunyi  dan  baru  diketahui  setelah  putusan  pengadilan memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  dan  perumusan  delik  baru  gratifikasi  sebagai  bagian dari delik pidana korupsi.
Selanjutnya di provinsi Jambi terjadi suatu tindak pidana korupsi pada kegiatan jasa sewa Billboard pada Biro Humas dan protokol Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang  Nomor 31 tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan  atas  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHpidana Jo Perpres 54 tahun 2010 / 70  thn  2012  tentang  Perubahan  kedua  atas  Peraturan  Presiden    Nomor  54  Tahun    2010 tentang  Pengadaan  Barang  /  Jasa  Pemerintah  Jo  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor  18  Tahun  1999  tentang  Jasa  Konstruksi  Jo  Permendagri  Nomor  13  Tahun    2006 tentang  Pedoman  pengelolaan  keuangan  Daerah  yang  dilakukan  oleh  saksi  HANDOKO Bin PEK GIOK KAY selaku Direktur PT. Petraco Prima Utama.
Untuk maksud mengetahui lebih lanjut mengenai penegakan hukum pidana tersebut, maka tujuan dari penulisan ini adalah :
1. Untuk  memahami  dan  menganalisis  Pertanggungjawaban  Hukum  PT.  Petraco Prima  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadaan  Sewa Billboard Provinsi Jambi (Studi Kasus Polda Jambi);
2. Untuk  memahami  dan  menganalisis  seharusnya  pihak  yang  bertanggungjawab menindaklanjuti adanya kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi pada pengadaan sewa billboard Provinsi Jambi.
Sehingga  memberikan  manfaat  dapat  menambah  khasanah  keilmuan  atau  literatur hukum  dan  bermanfaat  sebagai  titik  tolak  dalam  penelitian  lebih  lanjut  tentang Pertanggungjawaban  Hukum  PT.  Petraco  Prima  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Pengadaan Sewa Billboard Provinsi Jambi.

## B. Metodologi Penelitian
(1) Rancangan penelitian;
Mengacu  pada  tujuan  penelitian  tersebut  di  atas,  maka  penelitian  ini  dilakukan dengan  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  (Marzuki,  2011).  Penelitian  hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,  sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah ketentuan perundang-undangan, yang  mengatur  Pertanggungjawaban  Hukum  PT.  Petraco  Prima  Utama  Dalam  Proses Penyidikan  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadaan  Sewa Billboard Provinsi Jambi.  Selanjutnya  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini    adalah  pendekatan konseptual (conceptual  approach), pendekatan  perundang-undangan (normative approach) .  Pendekatan  konseptual  dilakukan  dengan  meneliti  asas-asas  hukum  dan  teori- teori.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  meneliti  formulasi  ketentuan yang  mengatur  di  dalam    perundang-undangan yang  berhubungan  dengan Pertanggungjawaban  Hukum  PT.  Petraco  Prima  Utama  Dalam  Proses  Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Sewa Billboard Provinsi Jambi.
(2) Teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen;
Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui berbagai sumber hukum, yang terdiri dari:
a. Bahan hukum primer, meliputi  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8 Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  dan  Undang- Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
b. Bahan    hukum    sekunder,    meliputi    buku-buku  literatur,  hasil  seminar,  makalah- makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;
c. Bahan  hukum  tertier,  meliputi  kamus  hukum,  ensiklopedia  dan  tulisan  non-hukum lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## (3) Teknik analisis data
Setelah    bahan-bahan    hukum  tersebut    terkumpul,  maka  dilakukan  analisis terhadap  pengertian-pengertian  hukum  dan  norma-norma  hukum,  dengan  cara  melihat  isi dari  berbagai  macam  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  masalah hukum pidana materil dan formil.Pengkajian terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi,  menilai  dan  melakukan  evaluasi  terhadap  semua  kebijakan  hukum  pidana yang  berhubungan  dengan  masalah,  hukum  acara  pidana,  sistem  peradilan  pidana  baik berupa hukum positif maupun yang masih berbentuk konsep

## C. Hasil dan Pembahasan
1) Pertanggungjawaban  Hukum  PT.  Petraco  Prima  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi Pada Pengadaan Sewa Billboard Provinsi Jambi (Studi Kasus Polda Jambi)
Terlebih  dahulu  penulis  gambarkan  tentang  perkaranya  dilihat  dari  fakta  hukum adanya  tindak  pidana  Korupsi  Pada  Pengadaan  Sewa Billboard Provinsi  Jambi.  Tindak Pidana  Korupsi  pada  kegiatan  jasa  sewa  Billboard  pada  Biro  Humas  dan  protokol  Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012  sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang    Nomor  31  tahun  1999  yang  diubah  menjadi  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55  KUHpidana  Jo  Perpres  54  Tahun  2010  /  70  thn  2012  tentang  Perubahan  kedua  atas Peraturan Presiden  Nomor 54 Tahun  2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Yo Permendagri Nomor 13 Tahun  2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah yang dilakukan  oleh  saksi HD selaku  Direktur  PT.  Petraco  Prima  Utama.  Berdasarkan  hasil pemeriksaan yang terdapat dalam Resume Berkas Perkara nomor LP/A- 103/XI/2015/SPKT’B’ , Dijelaskan sebagai berikut :
Analisa  Yuridis  yang  diterapkan  oleh  penyidik  diatas  dapat  diketahui  bahwa pemenuhan  unsur-unsur  pidana  korupsi  yang  disangkakan  kepada HD adalah  sebagai subjek hukum perseorangan. Hal ini disebutkan dalam pemenuhan unsur pasal :

## Setiap Orang.
Unsur setiap Orang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 yang diubah  menjadi  UU  No.20  Tahun  2001  tentang  perubahan  atas  UU  No.31  tahun  1999 tentang  pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo  pasal  55  ayat  1(1)  ke  1  KUH
Pidanatersbut adalah Tersangka HD sebagai subjek hukum tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
Pengertian dan maksud dari unsur “ Setiap Orang” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No.31  tahun  1999  yang  diubah  menjadi  UU  No.20  Tahun  2001  tentang  perubahan atas  UU  No.31  tahun  1999  tentang  pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo  pasal 55  ayat  1(1)  ke  1  KUH  Pidana ,  adalah  ;  siapa  saja  sebagai  subyek  hukum  yang  dapat mendukung  hak  dan  kewajiban  serta  dianggap  mampu  mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang- undang  No.  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  telah diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-undang  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  UU Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  PidanaKorupsi,  bahwa  yang dimaksud  dengan  setiap  orang  adalah  perseorangan  atau  termasuk  korporasi.  Sedangkan yang  dimaksud  dengan  korporasi  menurut  pasal  1  ayat  (1)  dalam  Undang  undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Sesuai  dengan  sistem  pertanggungjawaban  korporasi  yang  disampaikan  dalam pembahasan  Bab  sebelumnya    ,  Mengenai  kedudukan  sebagai  pembuat  dan  sifat pertanggungajwaban  pidana  korporasi,  terdapat  sistem  pertanggungjawaban  korporasi, sebagai berikut:
a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab;
c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai bertanggungjawab.
Kewajiban  tertentu  dibebankan  kepada  pengurus  korporasi  dalamhal  pengurus korporasi  sebagai  pembuat  dan  penguruslah  yangbertanggungjawab.  Kewajiban  yang dibebankan  tersebut  sebenarnyamerupakan  kewajiban  dari  korporasi,  namun  pengurus yang  tidakmemenuhi  kewajiban  tersebut  diancam  dengan  pidana.  Sehingga  pada  sistem pertanggungjawaban  ini,  dikenal  adanya  alasan  penghapusanpidana.  Sedangkan  dasar pemikirannya adalah selalu penguruslah yang melakukan delik tersebut dan oleh karena itu penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.
Sedangkan  dalam  hal  korporasi  sebagai  pembuat  dan  pengurus  bertanggungjawab, maka  ditegaskan  bahwa  korporasi  mungkin  sebagai  pembuat.  Pengurus  ditunjuk  sebagai yang  bertanggungjawab  semetara  yang  dipandang  dilakukan  oleh  korporasi  adalah  apa yang  dilakukan  oleh  alat  perlengkapan  korporasi  menurut  wewenang  berdasarkan
anggarandasarnya.  Sifat  dari  perbuatan  yang  menjadikan  tindak  pidana  itu  adalah onpersoonlijk,  yakni  orang  yang  memimpin  korporasi  bertanggungjawabpidana,  terlepas dari pengetahuannya tentang perbuatan tersebut.
Terkait  dengan  hal  tersebut  diatas  maka  terhadap  Korporasi  PT.Petraco  Prima Utama:
1.  Menurut  Doktrin  Pertanggungjawaban  Pidana  Langsung  (Direct  Liability  Doctrine)  atau Teori Identifikasi (Identification Theory)
Menurut  doktrin  ini,  perbuatan  atau  kesalahanTersangka HD diidentifikasi  sebagai perbuatan/kesalahan PT.Petraco Prima Utama . maka pertanggungjawaban pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.
2.  Doktrin Pertanggungjawaban PidanaPengganti (Vicarious Liability)
Dalam  Hal  ini  berarti  bahwa  Tersangka HD adalah  penanggungjawab  utama  dari perbuatan  buruh/karyawan.  Jika  dikaitkan  dengan    vicarious  liability,  maka  terdapat proposisi  bahwa  suatu  perusahaan  (seperti  halnya  dengan  manusia  sebagai pelaku/pengusaha)  dapat  bertanggungjawab  secara  mengganti  untuk  perbuatan  yang dilakukan  oleh  karyawan/agennya.  Pertanggungjawaban  demikian  hanya  timbul  untuk delik yang mampu dilakukan secara vicarious.
3.  Doktrin Pertanggungajawaban Pidana yang ketat menurut UU (Strict Liability)
Dalam  hal  PT.Petraco  Prima  Utama    melanggar  atau  tidak  memenuhi kewajiban/kondisi/situasi  tertentu  yang  ditentukan  oleh  UU  maka  akan  timbul pertanggungjawaban  pidana  korporasi.  pertanggungjawaban  pidana  dapat  dibebankan kepada  pelaku  tindak  pidana  yang  bersangkutan  dengan  tidak  perlu  dibuktikan  adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.
Sementara  itu,  model  pertanggungjawaban  pidana  yang  dianut  dalam  pasal  20  ayat (1)  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  jikatindak  pidana  korupsi  dilakukan  oleh atau  atas  nama  suatu  korporasimaka  tuntutan  dan  penjatuhan  pidana  dapat  dilakukan terhadap  korporasidan/atau  pengurus  dari  korporasi.  Hal  ini  berarti  bahwa untukpertanggungjawaban  pidana  korporasi,  UU  Pemberantasan  Tindak  PidanaKorupsi bersifat kumulatif-alternatif artinya pertanggungjawaban pidanadapat diberlakukan kepada korporasi dan pengurus atau kepada korporasisaja atau pengurus saja.
2) Pihak Yang  Bertanggungjawab Menindaklanjuti Adanya  Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Sewa Billboard Provinsi Jambi
Tindak  Pidana  Korupsi  pada  kegiatan  jasa  sewa  Billboard  pada  Biro  Humas  dan protokol Setda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 2  dan  Pasal  3  Undang-undang    Nomor  31  tahun  1999  yang  diubah  menjadi  Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 KUHpidana Jo Perpres 54 Tahun 2010 / 70 thn 2012 tentang Perubahan kedua atas  Peraturan  Presiden    Nomor  54  Tahun    2010  Tentang  Pengadaan  Barang  /  Jasa Pemerintah  jo  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  1999  Tentang  Jasa Konstruksi  Yo  Permendagri  Nomor  13  Tahun    2006  tentang  Pedoman  pengelolaan keuangan  Daerah  yang  dilakukan  oleh  tersangka  HD  selaku  Direktur  PT.  Petraco  Prima Utama yang mengakibatkan Kerugian Negara.
Lembaga-lembaga yang bertanggungjawab menindaklanjuti adanya kerugian Negara dalam kasus tersebut diatas ,adalah :
1.  Kepolisian RI.
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun2002 Tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaPasal  5  ayat  (1),  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesiamerupakan  alat  negara yang  berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,menegakkan hukum,  serta  memberikan  perlindunganpengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat dalamrangka  terpeliharanya  keamanan  dalam  negeri.Fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu fungsipemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan  hukum,perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepadamasyarakat  (Pasal  2 undang-undang No 2 tahun 2002).
Untuk menangani tindak pidana korupsikepolisian, berpedoman pada :
a. Undang-Undang  No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dijelaskan bahwa Penyidik adalah  Pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia.  Penyidik  menurut  KUHAP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, dimana pasal 1 ayat (1),(2) tidak mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus, dengan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di  dalam  maupun  di  luar  KUHP,  Penyidik  dalam  hal    ini  Polisi  berwenang melakukan  penyidikan.  Dengan  demikian  kewenangan  tersebut  telah  ada  sejak diberlakukannya KUHAP.
b. Berdasarkan  Undang-Undang  No.31  Tahun  1999yangdiperbaharui  dengan Undang-Undang No.20 Tahun2001. Undang-undang ini memberikan
kewenanganseluas-luasnya kepada Penyidik kepolisian untukmelakukan penyidikan  Tindak  Pidana  Korupsi  yangdijelaskan  dalam  Undang-undang  ini secara  rincidan  memuat  ketentuan  pidana  yaitu  menentukanancaman  pidana minimum  khusus,  pidana  denda  yang  lebih  tinggi  dan  diancam  pidana  khusus yangmerupakan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsiPasal  26  menjelaskan  : Penyelidikan,  Penuntutandan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadapTindak Pidana  Korupsi  dilakukan  berdasarkanhukum  Acara  Pidana  yang  berlaku  dan ditentukan  ain  dalam  undang–  undang  ini  dimana  kewenanganpenyidik  dalam pasal ini termasuk wewenang untukmelakukan penyadapan.
c. Berdasarkan  Undang  Undang  RI  No.2  Tahun  2002Tentang  Kepolisian Negara  Republik  IndonesiaPasal  14  ayat  (1)  yaitu  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidanasesuai  dengan  hukum  acara  pidana  dan peraturan perundang – undangan lain.
Dengan  demikian  kewenangan  penyidik  Kepolisian  dalam  memberantas  tindak pidana  korupsisudah  jelas  dan  terarah  sehingga  apa  yang  diharapkanoleh  pemerintah/ masyarakat kepada aparat penegakhukum dalam hal ini Kepolisian dapat berjalan dengan baik.
2. Kejaksaan
Kejaksaan adalah lembaga negara yangmelaksanakan kekuasaan negara, hususnya di bidangpenuntutan  (Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2004).Sedangkan  yang  di  maksud jaksa adalah pejabatfungsional yang diberi wewenang oleh undang-undanguntuk bertindak sebagai  penuntut  umum  dan  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi kejaksaan berpedoman pada:
a. Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal  91  ayat  (1)  KUHAP  mengatur  tentang  kewenangan  jaksa  untuk  mengambil alih berita acara pemeriksaan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan: “Dalam waktu dua tahun setelah undang–undangini diundangkan, maka terhadap semua perkaradiberlakukan ketentuan  undang–undang  ini,  dengan  pengecualian  untuk  sementara  mengenai ketentuankhusus  acara  pidana  sebagaimana  tersebut  padaundang–undang  tertentu,  sampai ada perubahandan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

## D. Kesimpulan dan Saran
1) Kesimpulan
1.    Pertanggungjawaban  pidana  PT.Petraco  Prima  Utama  Terhadap  tindak  pidana korupsi  dalam  pengadaan  sewa  Billboard  pada  Biro  Humas  dan  protokol  Setda Provinsi  Jambi  Tahun  Anggaran  2012,  telah  dilakukan  proses  penyidikan  oleh penyidik Subdit 3/ TIPIDKOR Direktorat Kriminal Khusus Polda Jambi. Penetapan tersangka  dilakukan  kepada  Sdr.  HD  selaku  Direktur  PT.  Petraco  Prima  Utama adalah  sebagai  subjek  hukum  perorangan  Sementara  dalam  Fakta  hukum  yang ditemukan  Penyidik  ,  diketahui  bahwa    Sdr.  HD  bertindak  dan  berkuasa  selaku Direktur PT. Petraco Prima Utama selama mengikuti proses pengadaan barang/jasa khususnya  pada  pengadaan  sewa  Billboard  pada  Biro  Humas  dan  protokol  Setda Provinsi  Jambi  Tahun  Anggaran  2012.  Jelas    dalam  peristiwa  hukum  yang  terjadi tersebut ,bahwa :
-   Terdapat  pengalihan  pertanggungawaban  pidana  kepada  orang  lain.  ( Vicarious Liability )Orang bertanggungjawab atas perbuatan lain. Dalam hal ini , korporasi (PT.Petraco  Prima  Utama)  bertanggungjawab  atas  perbuatan  yang  dilakukan olah  Direktur  Sdr.  HD  ,pegawai  atau  pengurusnya  ,  kuasanya  atau mandatarisnya atau siapapun yang mempunyai hubungan kerja dengan korporasi (PT.Petraco Prima Utama) .
-   Terdapat  perbuatan  dan  kesadaran  fungsionaris  perseroan  identik  dengan perbuatan dan kesadaran perseroran. Oleh karena itu semua fungsionaris adalah otak  dan  tangan  perseroan  (  Teori  Identifikasi  ).  Menurut  Undang-undang Perseroan  Terbatas  nomor  40  tahun  2007,  pasal  1  angka  2  anggaran  dasar perseroan  adalah  RUPS,  Direksi  dan  Dewan  Komisaris.  Kemudian  menurut pasal 2 angka 5 jo Pasal 98 ayat (2) , organ yang berwenang mewakili perseroan kedalam  dan  keluar  adalah  Direksi  ,  sehingga  Direksi  berfungsi  sebagai  kuasa menurut  Undang-undang  untuk  mewakili  Perseroan.  Jadi  jika  Pengurus Perseroan  memiliki  kesalahan  (mens  rea)  ,  maka  bisa  dianggap  sebagai kesalahan korporasinya. Dalam hal demikian PT. Petraco Prima Utama  tersebut dapat diminta petanggungjawaban pidana.
2.  Pihak  yang  bertanggungjawab  menindaklanjuti  adanya  kerugian  yang  diakibatkan oleh tindak pidana korupsi pada  pengadaan sewa Billboard pada Biro Humas dan
protokol  Setda  Provinsi  Jambi  Tahun  Anggaran  2012,  yang  mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 370.450.909,00 (tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus lima  puluh  ribu  sembilan  ratus  sembilan  rupiah).  Yang  diperoleh  dari  hasil  audit Perhitungan  Kerugian  Keuangan  Negara  oleh  Tim  Auditor  BPKP  Perwakilan Provinsi Jambi.
Dilakukan  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  subjek  hukum  lain  baik perseorangan  terkait  dengan  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukannya  serta korporasinya. Selanjutnya dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut umum untuk diajukan  ke  persidangan  guna  memperoleh  putusan  hakim  yang  berkekuatan hukum
2) Saran
1. Diperlukan suatu kesepakatan bersama (M.O.U) dan sosialisasi untuk menyamakan persepsi  dalam  penanganan  tindak  pidana  Korupsi  khususnya  terhadap  subjek hukum  Korporasi  kepada  para  penegak  hukum  dalam  sistem  peradilan  Pidana (C riminal Justice System ), serta melibatkan instansi maupun stakeholder lain dalam penanganan pidana yang dilakukan korporasi, seperti PPATK, KPK, LSM penggiat anti Korupsi dan Akademisi.
2. Adanya aturan hukum yang jelas serta petunjuk teknis pada masing-masing instansi penegak  hukum  dalam  penanganan  tindak  pidana  Korupsi  khususnya  terhadap subjek  hukum  Korporasi  .  Saat  ini  hanya  Mahkamah  Agung  yang  telah mengeluarkan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi oleh Korporasi.

## E. Daftar Pustaka
Made Darma Weda . Kronik dalam penegakan hukum pidana , Guna Widya, Jakarta, 1999. Momo Kelana. Memahami Undang-undang Kepolisian , PTIK press, Jakarta, 2002.. Moeljatno, Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana ,  Yayasan  Badan  Peerbit Gajah Mada, Jogyakarta, 1995
Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi , Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008,
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan Kesebelas, Kencana, Jakarta,  2011.
Sutan  Remy  Sjahdeini, Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi ,  Grafiti  Pers,  Jakarta, 2006,.
Yohanes Sogar Simamora, Hukum Perjanjian_Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah , LaksBangPRESSindo, Yogyakarta,  2009.