JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI , Vol.3, No.1, Juni 2019, pp. 65~78 ISSN: 2580-3298 (cetak) 2580-7277 (online) DOI: 10.32501/jhmb.v3i1.47
 65

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA YANG MENJADI KORBAN OVER POPULATION
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995

## TENTANG PEMASYARAKATAN
1 Margo Hadi Pura, 2 Raden Yulia Kartika
1 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
2 Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi’yah e-mail: oficiumnobile@gmail.com

## Abstrak
Pemasyarakatan  merupakan  lembaga  pelaksana  pidana  penjara  di  Indonesia  dilaksanakan  menggunakan sistem  pembinaan  narapidana  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Kondisi  Lembaga  Pemasyarakatan  di Indonesia saat ini mengalami kepadatan hunian atau over population . Kondisi kelebihan hunian di dalam Lembaga Pemasyarakatan  berakibat pada keterbatasan atau bahkan kekurangan  berbagai  fasilitas umum maupun  fasilitas  khusus  yang  disediakan  dan  diperuntukan  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan, keadaan  tersebut  dapat  memicu  terjadinya  berbagai  permsalahan  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  di kelas  IIA  Kabupaten  Karawang.  Dalam  pemecahan  permasalahan  penulis  menggunakan  metode penelitian  deskriptif  analitik  dengan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang mengalami kelebihan hunian atau over population dari  tahun  2000  hingga  sampai  saat  ini,  dengan  jumlah  1,196  warga  binaan  atas  320  tahanan  dan  876 narapidana,  kejahatan  yang  terjadi  didominasi  oleh  kasus  Narkotika . Oleh  karena  itu,  diperlukan  suatu upaya mengurangi kelebihan penghuni dalam Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Karawang melakukan perlindungan  hukum  bagi  Narapidana  semaksimal  mungkin  sesuai  dengan  peraturan  Hukum  dan  HAM dan Lapas Karawang melakukan penguraian narapidana ke Lapas Lain sekitas Kabupaten Karawang serta Kanwilkumham  jabar  akan  melakukan  pembangunan  Lapas  baru  guna  melindungi  narapidana  di  lapas kelas II A kabupaten Karawang .
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Narapidana Over Population

## A. PENDAHULUAN
Lembaga pemasyarakatan atau disingkat  (LAPAS)  merupakan  institusi dari subsistem peradilan pidana mempunyai  fungsi  strategis  sebagai pelaksanaan  pidana  penjara  sekaligus sebagai tempat pembinaan dan perbaikan  terhadap  para  narapidana diharapkan dapat berfungsi
sebagaimana  mestinya  sehingga  dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat  sebagaimana  diamanatkan dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  pemasyarakatan yakni  “sistem  pemasyarakatan  adalah suatu  tatanan  mengenai  arah  dan  batas serta  cara  pembinaan  Warga  Binaan Pemasyarakatan  (WBP)  berdasarkan
Pancasila  yang  dilaksanakan  secara terpadu  antara  pembina,  yang  dibina dan  masyarakat  untuk  meningkatkan kualitas  Warga  Binaan  Pemasyarakatan (WBP)  agar  menyadari  kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima kembali  oleh  lingkungan  masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan,  dan  dapat  hidup  wajar sebagai  warga  negara  yang  baik  dan bertanggung jawab.”
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6
UU  No.  12  Tahun  1995,  dinyatakan bahwa: “Pembinaan Warga
Pemasyarakatan  dilakukan  di  LAPAS dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatran dilakukan
oleh BAPAS sedangkan pembinaan di
66
LAPAS  dilakukan  terhadap  Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.” (1) Sistem pemasyarakatan di Indonesia  sebenarnya  adalah  pengganti dari sistem kepenjaraan yang
merupakan  warisan  kolonial.  Istilah pemasyarakatan ini pertama kali dicetuskan  oleh  Sahardjo dalam  pidato penganugerahan  gelar  Doktor  Honoris Causa  dalam  ilmu  hukum  Universitas Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tanggal  5  Juli  1963  dengan  judul “Pohon  Beringin  Pengayoman  Hukum
Pancasila-Manipol/Usdek”, dimana selain  mengemukakan  tentang  tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena  dihilangkannya  kemerdekaan bergerak, pidana bertujuan untuk membimbing  terpidana  agar  bertobat, memberikan  pendidikan  supaya  ia menjadi  seorang  anggota  masyarakat sosialis yang berguna. Dengan kata lain tujuan pidana adalah pemasyarakatan. (2)
Pemasyarakatan sebagai suatu bentuk lembaga hukum telah
mengalami  rentang  penjalanan  yang cukup  panjang,  perkembangan  yang terjadi diawali dari tahap metamorfhosis yaitu proses peralihan bentuk penjara ke pemasyarakatan  berdasarkan  landasan filosofis yang baru (pancasila). Masalah pidana  dengan  segala  bentuknya  pada awalnya merupakan
pembalasan dendam.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada sistem  penjara  yang  lebih  menekankan penderitaan  terhadap  naraidana  bukan pada  upaya  pembinaan.  Namun,  pada tahun 1964 munculah ide pemasyarakatan,  dimana  ide  tersebut berkaitan dengan Treatment of offenders . Konsep pemasyarakatan tersebut tidak hanya merumuskan tujuan dari pidana penjara melainkan merupakan  suatu  sistem  pembinaan dengan  berorientasi  pada  individu  yang bersangkutan maupun yang ada
ditengah-tengah  masyarakat  sebagai suatu keseluruhan.
Pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada hakekatnya juga merupakan upaya untuk  membangun  manusia  Indonesia seutuhnya,  sehingga  dalam  konteks  ini pemasyarakatan  memiliki  peranan  yang sangat strategis dalam rangka pembinaan  sumber  daya  manusia, pelaksanaan  pembinaan  Warga  Binaan Pemasyarakatan (WBP) termasuk bagaimana terciptanya keadaan kondusif  dalam  pelaksanaan  tugas  di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Situasi  aman  dan  tertib  merupakan prasyarat bagi terselenggaranya pembinaan  dan  pembimbingan  WBP. Dengan  kata  lain  dapat  ditegaskan bahwa kegiatan pembinaan tidak mungkin  dapat  terselenggara  tanpa didukung  suasana  aman  dan  tertib didalam  UPT  Pemasyarakatan.  Tujuan hukum  ini  tentunya  akan  tercapai apabila  didukung  oleh  tugas  hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum  dengan  kesebandingan  hukum, sehingga akan menghasilkan keadilan. (3)
Mengingat banyaknya pelaku tindak  pidana  dengan  berbagai  latar belakang serta tingkat kejahatan kekerasan  berada  dalam  satu  tempat yang sama, menyebabkan proses pembinaan  belum  berjalan  sesuai  yang diharapkan. Pidana penjara belum dapat membuat  jera  para  pelaku  kejahatan kekerasan. Hal ini dapat terbukti dengan semakin meningkatnya kejahatan kekerasan yang terjadi didalam lingkungan Lapas.
Kasus  tindak  kejahatan  kekerasan yang  kerap  terjadi  saat  ini  dirasakan oleh  pendatang  baru  akan  bertambah parah.  Faktor  lain  yang  menyebabkan terjadinya  kejahatan  kekerasan  dalam Lapas ini dikarenakan jumlah narapidana  yang  melebihi  kapasitas, kejahatan  kekerasan  dalam  lapas  kerap terjadi  karena  kurangnya  pengawasan
67
dari  petugas  lapas  serta  perbedaan antara jumlah petugas lembaga pemasyarakatan dengan narapidana yang  terdapat  dalam  lapas  sangat  jauh berbeda dimana, jumlah dari narapidana yang ditahan didalamnya sudah melebihi kapasitas, sehingga hal tersebut mengakibatkan pembinaan
terhadap narapidana tidak dapat dilakukan secara maksimal.
Kekerasan  yang  terjadi  dilapas  ini hendaknya  dapat  ditindak  lanjuti  dan perlu  disimak  lebih  jauh  untuk  tidak dianggap  wajar  dan  biasa,  seakan-akan sudah menjadi denyut kehidupan dalam lapas,  kondisi  ini  tampaknya  mulai merajalela,  sementara  upaya  untuk mencari benang merah dari inti permasalahan  yang  sebenarnya  belum dilakukan  secara  maksimal,  diperlukan penyelidikan  dengan  serius  agar  tidak terjadi  lagi  kasus  yang  sama  sehingga tujuan  utama  dari  pemasyarakatan  itu dapat  berjalan  dengan  sebagaimana mestinya dimana pemasyarakatan.
Over  population atau  biasa  disebut kelebihan  hunian  sedang  melanda
Negara Indonesia, dan Negara
Indonesia  merupakan  negara  yang memiliki  penduduk  terbesar  ke  empat didunia  setelah  China,  India,  Amerika Serikat, selain itu ada pula dampak dari over  population tersebut  kepada  negara Indonesia, over  population ini  bukan masalah  sepele,  maka  dari  itu  sangat penting  bagi  kita  masyarakat  Indonesia memahami tentang masalah over population.
Over population ini sedang menjadi fenomena  didalam  Lapas  Berdasarkan penjelasan Andi Mattalata,
menyebutkan  bahwa  pada  tahun  2008 penghuni  Lapas  diseluruh  Indonesia mencapai 130.832 orang dengan rincian 54.307  tahanan  dan  76.525  narapidana. Jumlah  tersebut  sangat  tidak  seimbang dengan  kapasitas  Lapas  yang  hanya 81.384  orang.  Kelebihan  hunian  di
Lapas  menyebabkan  tidak  layaknya kehidupan  yang  normal  bagi  Warga Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  yang sedang  dibina  agar  menjadi  manusia yang  berguna  bagi  dirinya  dan  orang lain,  turut  serta  dalam  pembangunan guna  kemajuan  bangsa  dan  negara, adalah  merupakan  suatu  hambatan  bagi perlindungan Hak Asasi Manusia
(HAM)  terhadap  narapidana,  seperti kamar  hunian  yang  sesak  dan  padat karena  dihuni  oleh  jumlah  yang  diluar kapasitas, yang menyebabkan kurangnya sirkulasi udara, bahkan tidak cukupnya  tempat  untuk  merebahkan badan,  layaknya  manusia  untuk  tidur. Seperti  kondisi Over  population yang terjadi  di  Lapas  kelas  II  A  Karawang terhitung  sampai  tahun  2018  Lapas kelas  II  A  Karawang  dihuni  oleh  1196 orang, dibagi atas 320 Tahanan dan 876 Narapidana,  jumlah  tersebut  sangat tidak  seimbang  dengan  kapasitas  Lapas yang  hanya  590  orang  dan  hal  tersebut bisa  dibilang  kurang  dari  kata  normal karena mengalami Over population atau kelebihan penduduk.
Kenyataan menunjukan bahwa sesungguhnya  lembaga  pemasyarakatan sangat  potensial  untuk  mendorong terjadinya  pelanggaran  HAM.  Hal  ini diakibatkan  oleh  kewenangan  petugas pemasyarakatan  yang  melaksanakan “upaya paksa” dalam penegakan hukum yang mana hal tersebut pada hakekatnya meniadakan  atau  mengurangi  hak-hak asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh seseorang. Permasalahan ini jika ditelusuri lebih jauh, faktor pencetusnya dapat dari petugas, tetapi tidak menutup kemungkinan  juga  sumber  lain  berasal dari  warga  binaan  itu  sendiri. (4) Untuk membangun kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang ideal maka seharusnya  berpedoman  pada  peraturan yang telah ada yaitu Undang-undang No 12  Tahun  1995  maupun  instrumen internasional tentang
Peraturan
68
Minimum  untuk  Perlakuan  terhadap
Narapidana,  meskipun  Indonesia  belum meratifikasinya yaitu: Standart Minimum  Rules  for  The  Treatmen  of Prisoners ( SMR ). (5)
Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun  1995,  dimana  hak-hak  terpidana telah dicantumkan secara tegas,
mengisyaratkan  adanya  suatu  kepastian hukum bahwa setiap petugas pemasyarakatan  “wajib”  memberikan pelayanan  seoptimal  mungkin  agar salah satu tujuan dari penegakan hukum yakni  dalam  rangka  “memanusiakan manusia” dapat tercapai. (6)
Lapas merupakan tempat melaksanakan  pembinaan  bagi  para narapidana seharusnya menjadi
penghuni  yang  memiliki  pribadi  yang lebih baik lagi, justru menjadi salah satu tempat  yang  sering  terjadi  kejahatan kekerasan  yang  dilakukan  sesama narapidana,  tapi  kenyataannya  masih banyak narapidana yang belum merasakan  perlindungan  selama  berada didalam masa tahanan, maraknya keributan  yang  terjadi  di  Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) antara
sesama  narapidana  mendapat  perhatian masyarakat.  Sehingga  dalam  hal  ini pemasyarakatan  memiliki  peran  yang didasari  keserasian  antara  ketertiban, pemeliharaan  kemanan  dan  tata  tertib lapas.
Pentingnya  peranan  lapas  ini  untuk mencegah terjadi kejahatan kekerasan di lapas  dengan  bertujuan  pembinaan narapidana  untuk  memperbaiki  dan meningkatkan  akhlak  (budi  pekerti) yang berada di dalam lapas.

## B. PERMASALAHAN
Permasalahan  yang  akan  dibahass dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimanakah perlindungan Hukum Narapidana dalam over  population Lapas  kelas  II  A berdasarkan  Undang-undang  Nomor  12
Tahun 1995 dan bagaimanakah pemecahan Kantor Wilayah Kementrian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Jawa
Barat  dalam over  population di  Lapas kelas II A Karawang?

## C. METODE
Pendekatan masalah dalam
penelitian  ini  menggunkan  metode yuridis  normatif.  Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  sekunder  yang  diperoleh  melalui studi  kepustakaan,  bahan-bahan  hukum yang  digunakan.  Teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan , wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan disistematisasi  sesuai  dengan  urutan permasalahan  dan  akhirnya  dianalisis. Seluruh  data  yang  diperoleh  penulis, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis normatif kualitatif

## D. PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Narapidana dalam Over Population Lapas  Kelas  IIA Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 a. Hakikat Narapidana
Menurut  Andi  Hamzah  dalam buku Sistem Hukum Pidana dan
Pemidanaan  Indonesia  bahwa “Narapidana  adalah  seorang manusia atau anggota masyarakat yang menjalani pidana hilang kemerdekaan karena  sebuah  kejahatan  atau pelanggaran  hukum.”  Menurut Gatot Supramono dalam
bukunya  yang  berjudul  Hukum Acara  Pengadilan  Anak  bahwa
“Narapidana  adalah  terpidana yang  menjalani  pidana  hilang
69 kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan menurut Dwidja Priyatno dalam bukunya  yang  berjudul  Sistem Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di Indonesia  bahwa  “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan  di  Lapas.  Oleh karena itu, narapidana merupakan  warga  negara  yang dibatasi  hak-haknya  sebagai masyarakat,  tetapi  tidak  semua hak-hak  manusia  dicabut  dan narapidana  juga  mempunyai hak-hak  tersendiri.  Seseorang yang  melanggar  hukum  akan dimasukan  ke  dalam  penjara,
pidana  penjara  adalah  suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang  tersebut  di  dalam  sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam Lembaga Pemasyarakatan, yang berkaitan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Ondi  selaku  Kasubsi  Register menerangkan  bahwa  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang hingga saat ini masih kelebihan penghuni ( over population ). Bahkan, kelebihannya dua kali lipat dari kapasitas bangunan sudah terjadi  semenjak  Tahun  2000. Sebanyak 50 persen dari jumlah warga  binaan  Lapas  kelas  IIA Karawang sebanyak 1196 warga  binaan.  Sejumlah  590 warga  binaan  tersebut  berusia antara  17  sampai  30  tahun  dan kasusnya didominasi oleh Narkotika,  mereka  dipenjara dengan  waktu  hukuman  yang berbeda. Selain itu Lapas karawang mengalami over population ,  kapasitas  tahanan seharusnya hanya sebanyak 590 warga  binaan,  tetapi  yang sekarang  ada  saat  ini  sekitar 1196  warga  binaan.  Diketahui hingga  tahun  2018  jumlah Tahanan 320orang dan Narapidana  876orang. Over population atau kelebihan hunian  dianggap  tidak  sesuai dengan    kapasitas  Lapas  yang ada, karena itu dapat menimbulkan  beberapa  konflik bagi  warga  binaan  didalam Lapas, karena dengan kelebihan penghuni tersebut dapat mengakibatkan  Kerusuhan  atau hanya sekedar ribut kecil didalam  Lapas.  Ondi  juga mengemukakan bahwasanya untuk  saat  ini  penambahan Lapas guna menanggulangi kelebihan  penghuni  didalam Lapas  Kelas  IIA  Karawang masih dalam tahap perencanaan akan tetapi belum ada kepastian untuk waktu dan tempat pembangunan Lapas baru untuk menanggulangi kelebihan hunian  atau over  population tersebut.
b. Hak-Hak Narapidana
Konsep  HAM  memiliki  dua pengertian dasar, pertama
merupakan  hak-hak  yang  tidak dapat  dipisahkan  dan  dicabut. Hak  ini  adalah  hak-hak  moral yang  berasal  dari  kemanusiaan setiap  insan  dan  hak-hak  itu bertujuan untuk mejamin martabat setiap manusia.
Kedua,  hak  menurut  hukum,
70 yang  dibuat  sesuai  dengan proses  pembuatan  hukum  dari masyarakat  itu  snediri,  baik secara nasional maupun internasional.  Adapun  dasar dari hak-hak ini adalah persetrujuan orang yang diperintah,  yaitu  persetujuan dari  para  warga  yang  tunduk pada  hak-hak  itu  dan  tidak hanya  tertib  alamiah,  yang merupakan  dasar  dari  arti  yang pertama tersebut. Manusia sebagai  warga  negara  dan makhluk  sosial  memerlukan manusia  lain  dalam  keseharian yang  biasanya  disebut  dengan interaksi  sosial.  Manusia  dalam berinteraksi  dengan  manusia lain tidak selalu berjalan normal, akan tetapi ada benturan-benturan yang mengarah  pada  pelanggaran hukum. Sesorang yang melakukan  pelanggaran  hukum dalam  hukum  pidana  akan diproses dan selanjutnya ditempatkan  di  Lapas  dengan status narapidana, Lapas merupakan sarana untuk mengubah tingkah laku narapidana  (rehabilitas)  agar dapat berintegrasi kembali dengan  masyarakat  luas  yang diharapkan  tidak  mengulangi perbuatannya  kembali.  Lapas yang  dulunya  disebut  penjara telah mengalami perubahan paradigma  dengan  memasukan pola pembinaan terhadap narapidana, dan narapidana sendiri  telah  berubah  nama menjadi warga binaan pemasyarakatan. Menurut Sujatno  perubahan  perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan  dengan  konsep dan pendekatan pembinaan ( treatment approach ) memberikan  perlindungan  dan penegakan  hak-hak  narapidana dalam  menjalankan  pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan kata perlakuan yang lebih  manusiawi  dan  normatif terhadap narapidana berdasarkan pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan dalam  pasal  14  menyatakan bahwa hak narapidana yaitu: 1) Melakukan  ibadah  sesuai dengan agama atau kepercayaan; 2) Mendapat  perawatan,  baik perawatan  rohani  maupun jasmani;
3) Mendapat  pendidikan  dan pengajaran;
4) Menyampaikan keluhan;
5) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
6) Mendapatkan  bahan  bacaan dan  mengikuti  siaran  edia massa  lainnya  yang  tidak dilarang;
7) Mendapatkan upah atau
premi  atas  pekerjaan  yang dilakukan;
8) Menerima pengurangan
masa pidana (remisi); 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi  termasuk  cuti mengunjungi keluarga;
10) Mendapatkan  pembebasan bersyarat;
11) Mendapatkan kunjungan keluarga,  penasehat  hukum, atau orang tertentu lainnya; 12) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
71 13) Mendapatkan  hak-hak  lain sesuai dengan peratutan
perundang-undangan  yang berlaku. Hak-hak  seorang  narapidana tidak  jauh  berbeda  hak  asasi manusia  yang  lainnya,  hanya ada beberapa yang tidak dimiliki oleh seorang narapidana  diantaranya  yaitu seorang narapidana tidak memiliki  hak  kebebasan  seperti manusia lainnya. Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan  narapidana  harus memperhatikan secara sungguh- sungguh  hak  dan  kepentingan narapidana  (warga  binaan  yang bersangkutan).  Harus  diakui bahwa  peran  serta  Lembaga Pemasyarakatan dalam membina  warga  binaan  sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi warga  binaan  pada  kondisi sebelum melakukan tindak pidana, dan melakukan pembinaan di bindang kerohanian  dan  keterampilan seperti  pertanian,  menjahit  dan sebagainya.
c. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan  di  Hubungkan dengan Hak-hak Narapidana Keberadaan Lembaga Pemasyrakatanan itu antara lain untuk  melakasanakan  program pembinaan  bagi  warga  binaan.
Adapun  yang  dimaksud  dengan Warga  Binaan  Pemasyarakatan (WBP)  adalah:  narapidana  dan anak  didik  pemasyarakatan  dan klien pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan narapidana adalah
terpidana yang menjalani pidana  hilang  kemerdekaan  di Lembaga Pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan: 1) Anak  pidana  yaitu  anak yang  berdasarkan  putusan pengadilan menjalani pidana di  lembaga  pemasyarakatan anak,  paling  lama  sampai umur  18  (delapan  belas) tahun;
2) Anak  negara  yaitu  anak yang  berdasarkan  putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3) Anak  sipil  yaitu  anak  yang atas  permintaan  orang  tua atau  walinya  memperoleh penetapan  pengadilan  untuk dididik di lembaga pemasyarakatan anak, paling lama sampai berumur 18 (delpaan belas) tahun. Lembaga pemasyarakatan yang  bertugas  untuk  melakukan pembinaan  bagi  warga  binaan harus melaksanakan tugas- tugasnyasesuai peraturan perundang-undangan. Para petugas  lembaga  pemasyarakatan mempunyai  hak  dan  kewajiban yang  diatur  dalam  pasal  14
Undang-undang  Nomor  12  Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Berdasarkan ketentuan diatas,  penulis  dapat  paparkan bahwasannya narapidana atau warga  binaan  pemasyarakatan berhak mendapatkan haknya tanpa adanya  diskriminasi  antara  warga binaan  pemasyarakatan  lainnya dalam  pemenuhannya.  Dijelaskan bahwa Negara Republik Indonesia
72
adalah  Negara  yang  berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar  1945.  Untuk  menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut,  selain  diadakan  Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan  yang  memberi saran  dan  pertimbangan  kepada menteri  mengenai  pelaksanaan sistem  pemasyarakatan  dan    Tim Pengamat  Pemasyarakatan  yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan disetiap Unit Pelaksana  Teknis  dan  berbagai sarana  penunjang  lainnya.  Empat pilar proses peradilan yaitu,
tingkat  kepolisian,  kejaksaaan,
pengadilan dan yang terakhir ialah lembaga  pemasyarakatan.  Dalam hal  ini  lapas  merupakan  ujung tombak dari pelaksanaan atas asas pengayoman yang merupakan tempat  untuk  mencapai  tujuan tersebut melalui pembinaan, rehabilitasi dan integrasi. Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan  dapat  terlaksana secara konfrehensif terhadap narapidana.  Dimana  sesuai  fungsi dari  Lapas  itu  sendiri  sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan  bersifat  terarah,  dalam pasal  7  ayat  (10)  Pembinaan  dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Ondi selaku Kasubsi Registrasi  menerangkan  bahwa Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas
IIA  Karawang dalam hal ini telah menjalankan  fungsi  pembinaan sebagai  mestinya  sesuai  dengan Undang-undang  yang  berlaku. Dalam  hal  ini,  Lapas  berusaha
melaksanakannya
dengan berlandasan  asas  persamaan  di hadapan  hukum.  Dimana  Lapas tidak memberikan perbedaan antara  satu  dengan  yang  lainnya. Pemberian  fasilitas  yang  sama sesuai  dengan  ketentuan.  Adapun bentuk dari fasilitas yang diberikan Lapas Kelas IIA Karawang sebagai berikut:
1) Kamar atau blok sesuai dengan besar kecil dan jumlah  warga  binaan  yang ada didalamnya;
2) Matras/alas tidur;
3) Baju seragam warga binaan;
4) Celana;
5) Kaos;
6) Peralatan makan (piring,
sendok, gelas); 7) Peralatan mandi yang diberikan  1  (satu)  bulan sekali  (pasta  gigi  dan  sikat gigi);
8) Keperluan wanita (pembalut);
9) Klinik;
10) Pemberian  makan  3x  (tiga kali) dalam sehari;
11) Dalam 1 (satu) kamar mendapatkan  1  (satu)  termos air  panas  dilaksanakan  oleh petugas pemasyarakatan;
12) PB (Pelepasan Bersyarat);
Pelepasan  bersyarat  adalah proses  pembinaan  narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang- kurangnya  2/3  (dua  per  tiga) masa pidananya dengan ketentuan  2/3  (dua  per  tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.
13) CB (Cuti Bersyarat);
Cuti  bersyarat  adalah  proses pembinaan  diluar  Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana  yang  dipidana  1
73 (satu) tahun kebawah, sekurang-kurangnya telah mejalani  2/3  (dua  per  tiga) masa pidana minimal 6 (enam) bulan. 14) CMB (Cuti Menjelang Bebas); Cuti  menjelang  bebas  adalah proses pembinaan Narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani  2/3  (dua  per  tiga) masa pidana, sekurang- kurangnya 9 (sembilan) bulan. 15) CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga); Cuti  mengunjungi  keluarga adalah proses pembinaan Narapidana  dan  anak  didik pemasyarakatan yang dilaksanakan melalui kunjungan narapidana ke keluarga asalnya. CMK merupakan kegiatan rutin yang dapat dilaksanakan setiap  tiga  bulan  narapidana yang  memiliki  masa  pidana 12 (dua belas) bulan. Kegiatan  ini  bertujuan  untuk menghilangkan stigma terhadap  narapidana,  serta mencegah penolakan masyarakat  terhadap  bekas narapidana. Adapun persyaratan– persyaratan  yang  harus  dipenuhi oleh  narapidana  maupun  anak pidana,  yakni  tertera  pada  pasal 6 Permenkumham 01/2007. 1) Persyaratan Subtantif a) Telah menunjukan kesadaran  dan  penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana; b) Telah menunjukan perkembangan budi pekerti  dan  moral  yang positif; c) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan  dengan  tekun dan bersemangat; d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan Anak pidana yang bersangkutan; e) Berkelakuan  baik  selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin; (a) Pembebasan  bersyarat dan  cuti  menjelang bebas sekurang- kurangnya dalam waktu  9  (sembilan) bulan terkahir; (b) Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam  waktu  6  (enam) bulan terakhir; (c) Asimilasi sekurang- kurangnya dalam waktu  (enam)  bulan terkahir. f) Bagi  narapidana  maupun anak  pidana  berhak  atas pembebasan bersyarat apabila  telah  menjalani pidana,  2/3  (dua  per  tiga) dari masa pidananya,
dengan  ketentuan  2/3  (dua per  tiga)  masa  pidana tersebut  tidak  kurang  dari 9 (sembilan) bulan.
2) Persyaratan Administratif
a) Kutipan  putusan  hakim (ekstrak vonis);
b) Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan  narapidana  dan
74 anak didik pemasyarakatan yang  dibuat  oleh  wali pemasyarakatan; c) Surat  pemberitahuan  ke Kejaksaan  Negeri  tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,Cuti  Menjelang Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat terhadap Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; d) Salinan  register,  F  (daftar yang memuat tentang
pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama menjalani  masa  pidana) dari  Kepala  Lapas  atau Kepala Rutan;
e) Salinan  daftar  perubahan atau pengurangan atau
pengurangan  masa  pidana, seperti  grasi,  remisi,  dan lain-lain  dari  KepalaLapas atau Kepala Rutan; f) Surat pernyataan kesanggupan  dari  pihak yang akan menerima narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah  atau  swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah- rendahnya lurah atau kepala desa; g) Bagi narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan diantaranya, Surat jaminan dari Kedutaan  Besar/Konsulat Negara  orang  asing  yang bersangkutan bahwa
narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak  melarikan  diri  atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, pembebasan bersyarat,  cuti  menjelang bebas, atau cuti bersayarat, dan Surat keterangan Kepala  Knator  Imigrasi setempat  mengenai  status keImigrasian yang bersangkutan. Hak adalah suatu kekuatan hukum,  yakni  hukum  dalam  pengertian subyektif  yang  merupakan  kekuatan kehendak  yang  diberikan  oleh  tatanan hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan  hukum  maka  pemilik  hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari
gangguan/ancaman  dari  pihak  manapun juga.  Apabila pihak lain melanggar hak tersebut,  maka  akan  menimbulkan gugatan/tuntutan  hukum  dari  pemiliki hak,  yang  diajukan  ke  hadapan  aparat penegak  hukum.  Berdasarkan  uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa seluruh  rakyat  berhak  memperoleh keadilan,  baik  itu  hak  laki-laki  atau wanita  meskipun  sebagai  narapidana. Mereka  berhak  memperoleh  perlakuan yang  adil  dalam  konteks  perlindungan hukum tersebut. landasan konstitusional bagi  lahirnya  konsep  perlindungan hukum  yaitu  “segenap  bangsa  dan melindungi”.  Dari  dua  kata  ini terkandung  asas  perlindungan  hukum pada segenap bangsa tanpa kecuali, baik laki-laki  ataupun  wanita  orang  kaya atau  miskin,  prang  kaya  atau  miskin, orang  kota  atau  desa,  orang  Indonesia asli  atau  keturunan,  anggota  TNI/Polri, Jaksa, Hakim, Pengacara dalam melaksanakan  kegiatan/pekerjaan/tugas sehari-hari.
Perlindungan  hukum  bagi  seluruh lapisan  masyarakat  terdiri  dari  dua bagian besar yaitu: 1) Perlindungan hukum aktif dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan  yang  manusiawi dalam proses secara wajar; 2) Perlindungan  hukum  pasif  yang dimaksudkan mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan  hak  secara  tidak adil. Usaha mewujudkan perlindungan  hukum  ini  termasuk didalam adalah:
a) Mewujudkan  ketertiban  dan ketentraman;
b) Mewujudkan kedamaian sejati;
c) Mewujudkan  keadilan  bagi seluruh warga masyarakat;
d) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2. Pemecahan Kantor Wilayah
Kementrian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia Jawa Barat dalam Over  Population di  Lapas  Kelas IIA Karawang Kepala Kantor Wilayah Kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  menyampaikan  bahwa hampir seluruh Rutan dan  Lapas di Jawa Barat mengalami over population ,  ada  beberapa  hal  yang menyebabkan over  population di Rutan  dan  Lapas  diantaranya, karena  aturan  PP  No.  99  Tahun 2012  yang  memperketat  pemberian remisi  narapidana  kasus  Korupsi,
narkotika,  kejahatan  terorisme,  dan kejahatan HAM. Kemudian kurangnya  bangunan  fisik  Rutan dan Lapas. Dimana, angka kriminalitas  semakin  tinggi,  polisi, jaksa,  dan  hakim  tak  punya  pilihan selain melakukan
penahanan
kepada  tersangka  dan  terdakwa. Adapun solusi untuk menanggulangi persoalan itu dengan  cara  mempercepat  proses pengeluaran narapidana yang sudah baik.  Artinya  harus  melalui  aturan tertentu, kemudian melakukan penyeimbangan,  jika  ada  Lapas atau  Rutan  yang  mengalami over population ,  sejumlah  narapidana bisa  dipindahkan  ketempat  yang belum over population . Menurut  Ondi  selaku  Kasubsi Register Lapas Karawang menerangkan  bahwa  untuk  Lapas Kelas IIA Karawang telah mengalami  kelebihan  hunian  atau over  population dari  tahun  2000, hal tersebut terjadi karena kejahatan yang  semakin  tinggi,  dan  hal tersebut  juga  yang  mengakibatkan penuhnya  atau  padatnya  hunian  di dalam  Lapas  Karawang,  sejauh  ini
Lapas Karawang menjadi salah satu Lapas yang mengalami over population , pihak Lapas mengupayakan  dalam  mengurangi kelebihan penghuni Over population pada Rutan/Lapas adalah dengan pemindahan narapidana  dari  Rutan/Lapas  yang over  population ke  Rutan/Lapas yang  masih  memungkinkan  untuk menampung hunian narapidana sesuai  dengan  keputusan  Menteri Hukum  dan  HAM  No.M  03- PK.02.01.Tahun  1991  tanggal  12 Juni  Tahun  1991  tentang  Petunjuk Pemindahan Narapidana dan
memberikan  Remisi  jika  sudah layak. Didalam penjelasan Undang- undang  No  12  Tahun  1995  tentang Pemindahan  Narapidana  dan  Anak Didik  Pemasyarakatan  memiliki Syarat  dan  Tata  Cara  Pemindahan diantaranya:
76 Alasan pemindahan/Mutasi sesuai  Pasal  16  ayat  (1)  Undang- undang  No.12  Tahun  1995  tentang pemasyarakatan:
1) Pembinaan;
2) Keamanan dan ketertiban;
3) Proses peradilan;
4) Dan  lainnya  yang  dianggap perlu. Alasan pembinaan, dilaksanakan  karena  di  Lapas narapidana  menjalani  pidananya tidak tersedia sarana yang memadai untuk  pelaksanaan  pembinaan  atau karena  terdapat  kesulitan  untuk melaksanakan  upaya  pembaharuan dengan  masyarakat  apabila  tetap ditempatkan  dilembaga  semula.
Alasan  keamanan  dan  mencegah kepadatan isi Lapas/Rutan, dilaksanakan  karena  narapidana yang  bersangkutan  selalu  membuat kegaduhan,  keonaran,  mengancam atau  diancam  temannya,  melawan petugas dan perbuatan yang mengganggu tata tertib. Alasan proses peradilan, dilaksanakan karena: 1) Dalam hal seorang narapidana/tahanan perlu dipindahkan  untuk  perawatan kesehatannya  karena  di  tempat yang  semula  tidak  memadai sarana untuk perawatannya;
2) Kelebihan  daya  muat  Lapas dan Rutan. Alasan lain-lain yang dianggap perlu, dilaksanakan karena: Persyaratan  dan  Kewenangan Pemberian Ijin Pemindahan/Remisi: Syarat-syarat Pemindahan (Pasal.46  PP  No.  31  Tahun  1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan) adalah:
1) Ada  izin  pemindahan  tertulis dari pejabat yang berwenang;
2) Dilengkapi dengan berkas-
berkas pembinaan; 3) Hasil pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan. Izin pemindahan diberikan oleh  (Pasal.  47  PP  No.31  Tahun 1999  Tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan: 1) Kepala Kantor Wilayah setempat, dalam hal pemindahan dalam satu Wilayah Kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan; 2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal pemindahan antar wilayah kerja Kantor Wilayah;
3) Dalam  keadaaan  darurat,  izin pemindahan  dapat  diberikan secara  lisan  melalui  sarana telekomunikasi. Selanjutnya paling  lambat  dalam  waktu 2x24  (dua  kali  dua  puluh empat) jam setelah permohonan lisan diajukan harus dilengkapi dengan permohonan tertulis, untuk mendapatkan  izin  pemindahan tertulis.
Pasal  48  N.  31  Tahun  1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  dalam  hal  ini Narapidana harus dipindahkan
untuk kepentingan proses peradilan, kepala  Lapas  wajib  memperoleh izin  dari  pejabat  yang  bertanggung jawab  secara  yuridis  atas  perkara yang  bersangkutan.  Pasal  49  No.
Tentang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam hal narapidana harus dipindahkan
77 untuk kepentingan perawatan kesehatannya, diperlukan surat rujukan  dari  dokter  Lapas  atau kepala  rumah  sakit  setempat.  Pasal 50  No.  Tahun  1999  tentang pembinaan dan pembimbingan Warga binaan pemasyarakatan
pemindahan narapidana karena alasan  kepentingan  keamanan  dan ketertiban, harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengurangan masa pidana  atau  remisi  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  28  Tahun  2006 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan.  Didalam  Pasal  34 PP  Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun 2006 diatur mengenai siapa- siapa yang berhak mendapat remisi dan  syarat  tersebut  sebagaimana dijabarkan berikut ini:
1) Setiap  narapidana  dan  anak pidana  berhak  mendapatkan
remisi;
2) Remisi  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada  narapidana  dan  anak pidana apabila memenuhi persyaratan  yaitu  Berkelakuan baik dan Telah menjalani masa pidana  lebih  dari  6  (enam) bulan;
3) Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan  terhadap  keamanan negara  dan  kejahatan  asaasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan dengan
Berkelakuan  baik  dan  Telah menjalani  1/3  (satu  per  tiga) masa pidana; 4) Remisi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (10 diberikan kepada narapidana  dan  anak  pidana apabila  memenuhi  persyaratan melakukan perbuatan yang membantu  kegiatan  lembaga pemasyarakatan Didalam  pasal  2  keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor  174  Tahun  1999  tentang Remisi  ditetapkan  du  ajenis  remisi yaitu: 1) Remisi  Umum  yang  diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik  Indonesia  tanggal  17 Agustus; 2) Remisi  khusus  yang  diberikan pada  hari  besar  keagamaan yang  dianut  oleh  narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan  jika  suatu  agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun,  maka  yang  dipilih adalah  hari  besar  yang  paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Melalui  perspektif  hak  asasi manusia Separovic membandingkan perhatian terhadap korban  dengan  pelaku  dan  juga melihat bahwa terdapat
kesenjangan  yang  menunjukkan perhatian  terhadap  pelaku  lebih baik melalui dukungan hukum yang ada  dibanding  korban.  Separovic berpendapat bahwa dalam sejumlah konsep hak asasi manusia, dipenuhi dengan  berbagai  perhatian  dan pemberian  jaminan  bagi  orang- orang  yang  potensial  menjadi
78
pelaku  kejahatan.  Mereka  tidak diperbolehkan  diperlakukan  secara
sewenang-wenang, antara lain larangan  penyiksaaan,  direndahkan martabatnya atau diperlakukan dengan  kejam,  diperbudak  atau ditindas. Mereka justru harus mendapatkan  perlakuan  yang  baik, berhak  dinyatakan  tidak  bersalah sampai dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan, berhak mendapat perawatan, diberi kebebasan  untuk  berbicara  dan menyatakan pendapat. Namun disaat yang sama Separovic menilai tidak  ada  langkah  kemajuan  dalam memperhatikan  korban.  Dengan demikian  maka  dapat  dikatakan bahwa  korban  yang  telah  menjadi objek  kekerasan  dan  penindasan oleh  para  pelaku  dari  dulu  hingga sekarang  menjadi  Pihak  Yang dilalaikan.

## E. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat  disimpulkan  bahwa  upaya-upaya guna menanggulangi kepadatanan hunian yakni: 1) Melakukan pemindahan atau mutasi  penghuni  ke  penjara  lain yang kapasitasnya huniannya masih tersedia;
2) Membuka kesempatan seluas- luasnya  kepada  para  penghuni untuk  mengurus  Cuti  Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat  dan  Cuti  Mengunjungi Keluarga. Hal ini dilakukan dengan mempermudah  persyaratan  dalam mengurus hak-hak narapidana. Sehingga diharapkan para penghuni tidak  akan  dapat  berlama-lama berada  dipenjara,  karena over population terlah terjadi dan banyak permasalahan yang menyertainya; 3) Melakukan  pembangunan  baru, sehingga  menambah  daya  tampung penjara.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Dwidja  P.  Sistem  Pelaksanaan  Pidana Penjara di Indonesia. Indonesia, Bandung: Refika Aditama; 2006.
2. Praja  RASS,  Armassasmita  R.  Sistem
Pemasyarakatan di Indonesia. Bandung: Percetakan Ekonomi; 1992. 3. Prasetyo T. Kriminalisasi dalam Hukum
Pidana. Nusa Media; 4. RI  DK  dan  H.  Panduan  Penerapan
HAM  Bagi  Petugas  Pemasyarakatan. Jakarta; 2003. 5. RI  DPH.  Pemenuhan  HAM  Bagi Tahanan  dan  Narapidana.  Jakarta: Dirjen Perlindungan HAM RI; 2006. 6. Sudirman  D.  Reposisi  dan  Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan  Pidana  Di  Indonesia.  RI; 2007.