## KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN
Oleh :
Dr. J. ANDY HARTANTO, S.H., M.H., Ir., M.MT

## Abstract
Residential flat is an efficient alternative for some circles. there are three kinds of flat are flats, apartments and flats Condominium where the rest of the settings are set in Law 20 of  2011  on the  Flats. System ownership flats arranged separately with other home ownership system, in this case the dwelling unit. Characteristics of property rights is  the  right  of ownership of flats that can  be owned by  individuals and legal  entities designated by  the government,  but ownership is  not  separate from  the ownership  and possession of  land  rights in  the apartment  units are  not fully embrace the  principle  of horizontal separation because ownership ground on an apartment units with ownership.
Keywords : Ownership, Title, Flats.

## PENDAHULUAN
Esensi  hidup  manusia  yang utama ialah membentuk suatu kelompok masyarakat yakni keluarga dan memiliki tempat  tinggal  sebagai  salah  satu  unsur Hak  Asasi  Manusia  yang  tidak  lain adalah Hak Hidup berdasarkan Undang- undang  Dasar  1945  28  H  Ayat  (1) menegaskan bahwa “ setiap orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin, bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan”. Kemudian  dijabarkan  pada Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-undang  No.4 Tahun  1992  tentang  Perumahan  dan Permukiman  yang  dinyatakan: “setiap warganegara  mempunyai  hak  untuk menempati  dan/atau  menikmati  dan/ atau  memiliki  rumah  yang  layak  dalam lingkungan  yang  sehat,  aman,  serasi, dan teratur” .
Suatu kelompok  masyarakat yang kemudian berkembang, hidup berdampingan  sehingga  kebutuhan  akan tempat  tinggal  semakin  meningkat  di Indonesia  terutama  di  kota  kota  besar, seperti  halnya Jakarta  dan Surabaya dimana  juga  meningkatnya  kebutuhan perumahan.
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif
pemecahan masalah, sebab pembangunan rumah susun dapat mengurangi penggunaan tanah, membuat  ruang-ruang  terbuka  dan sebagai salah satu cara untuk peremajaan  kota  bagi  daerah  kumuh. Pada dasarnya pembangunan perumahan 1 yang  dapat  dihuni  bersama di  dalam  suatu  gedung  bertingkat, dengan  satuan-satuannya  dapat  dimiliki secara  terpisah  yang  dibangun  baik secara horizontal maupun secara vertikal.  Pembangunan  perumahan  yang demikian  itu  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat perkotaan. Sehubungan dengan itu perlu ada pembaharuan untuk meningkatkan  taraf  hidup,  sehingga kehidupan  tidak  menjadi  sesuatu  yang statis.
Pengertian rumah susun bermacam-macam,  rumah  susun  disebut juga Flat/Apartemen/Condominium.  Di Indonesia  dipergunakan  berbagai  istilah seperti  rumah  susun, strata  title, apartemen,  flat,  condominium  namun dalam  bahasa  hukumnya  disebut rumah susun,  karena  mengacu  pada  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2011  Tentang Rumah  Susun (selanjutnya  disebut UURS). Dalam UURS  Pasal 1  angka  1
1 Berianto  Sipayung,Skripsi Kajian  Hukum Kepemilikan  Bersama  Rumah  Susun,Fakultas Hukum Universitas Simalungun,Pematang Siantar.2012,hal.3
memberikan pengertian tentang “ Rumah susun adalah Bangunan gedung bertingkat  yang  dibangun  dalam  suatu Lingkungan  yang  terbagi  dalam  bagian- bagian yang distrukturkan secara
fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan- satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan dipergunakan secara terpisah terutama  untuk  tempat  hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda  bersama,  dan  tanah  bersama ” .
Untuk  menjamin  kepastian  hukum  atas pemilikan  satuan  rumah  susun  dan sebagai  bukti  atas  pemilikan  satuan rumah susun maka diterbitkanlah sertifikat  hak  milik  atas  satuan  rumah susun. kepada setiap pemiliknya.
Bertumpu  pada  latar  belakang masalah tersebut, permasalahan penelitian  dapat  dirumuskan  sebagai berikut : Bagaimanakah status kepemilikan  hak  atas  satuan  rumah susun?

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif (yuridis  normatif);
Dalam  penelitian  ini  terdapat  beberapa pendekatan  yang  digunakan  ada  tiga yaitu pendekatan Undang-Undang
(statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam bahan hukum primer dan sekunder.
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu:
a. KUHPerdata;
b. Undang-Undang  No.5  Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; c. Undang-Undang No. 20
Tahun  2011  tentang  Rumah Susun;
d. Peraturan  Pemerintah  No.4 Tahun  1988  tentang Rumah Susun.
2. Bahan  Hukum  Sekunder    adalah bahan  hukum  yang  diperoleh dari  semua  publikasi  tentang hukum  yang  bukan  merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi  ini  meliputi  literatus- literatur ilmiah, buku-buku, serta jurnal  yang  bertujuan  untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang akan
dibahas. 2
3. Sumber bahan non hukum sebagai  penunjang  mengambil
2 Peter  Mahmud  Marzuki  ,Penelitian  Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2005,hal.141
data  dari  internet,  kamus  serta serta wawancara.
Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Studi  Peraturan  Perundang- undangan dan Studi Kepustakaan. Analisis  bahan  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif normatif,  yaitu  suatu  metode  untuk memperoleh gambaran singkat mengenai  permasalahan  yang  tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan didasarkan pada analisa yang diuji  dengan  norma-norma  dan  kaidah- kaidah  hukum  yang  berkaitan  dengan masalah  yang  akan  dibahas. Dalam analisis bahan hukum, langkah pertama  adalah  menelusuri  semua  hasil penelitian  yang  diperoleh  dari  bahan- bahan  hukum.  Selanjutnya  dibahas dengan  menyusun  konsep-konsep,  azas- azas/prinsip-prinsip dan ketentuan- ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengaturan  perjanjian  yang  dilarang. Penulis menggunakan penalaran induktif  untuk  menghasilkan  konsep, baik  berupa  definisi,  deskriptif maupun klasifikasi sebagai  hasil penelitian  dan melakukan interpretasi peraturan hukum,  sedangkan  untuk  penarikan kesimpulan  menggunakan  penalaran deduktif.

## PEMBAHASAN
Keberadaan rumah susun sebagai alternatif hunian  yang  efisien  bagi beberapa  kalangan.  Seperti  apa  yang telah  disebutkan  pada  pendahuluan bahwasannya  ada  tiga  macam  rumah susun, yakni sebagai berikut:
a. Rumah  Susun  adalah  bangunan gedung  bertingkat  yang  dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal  dan  merupakan  satu  satuan yang  masing-masing  dapat  dimiliki dan  digunakan  secara  terpisah, terutama  untuk  tempat  hunian, dilengkapi  dengan  bagian  bersama, benda bersama dan tanah bersama. b. Apartemen adalah kepemilikan bersama,  bangunan  yang  terdiri  dari beberapa  unit  untuk  tempat  tinggal. Biasanya dikonsumsi oleh masyarakat  konsumen  menengah  ke atas.
c. Condominium, adalah milik bersama,  daerah  yang  dikuasai bersama-sama,gedung bertingkat.
Menyimak  beberapa  macam  rumah susun  tersebut  diatas,  maka  patut  pula memahami  tata  cara  perolehan  atau mendapatkan rumah susun. Pada
dasarnya setiap orang berhak memperoleh  rumah  susun  melalui  tata cara  pembelian,  dalam  hal  ini  yang dimaksud orang adalah subjek hukum.
Pengertian  subjek  hukum  adalah setiap  makhluk  yang  berwenang  untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan  hak  serta  kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang dimaksud  dalam  lalu  lintas  hukum artinya harus berdasarkan koridur hukum  yang  ditaati  dan  dipatuhi  untuk itu  dibutuhkan  kesadaran  hukum  yang tinggi. Sebagai  hubungan  yang  tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum  dan  ketaataan  hukum  maka  hal tersebut tercermin dua macam kesadaran dalam dua rumusan yaitu:
a. Legal consciouness  as  within  the
law, kesadaran  hukum  sebagai
ketaatan  hukum,  berada  dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
b. Legal  consciouness  as  against  the
law, kesadaran hukum dalam wujud menentang  hukum  atau  melanggar hukum 3 .
Bentuk  ketaatan  hukum  dalam  hal memperoleh  hak  kepemilikan  rumah susun setidaknya diperlukan kecakapan
3 http://lukiotoy.blogspot.com/2012/06/mengapa
-orang-mentaati-dan-mengapa.html
seseorang atau  cakap  menurut  hukum dalam  pengertian  bahwa  pihak-pihak yang  melakukan  perjanjian  adalah orang  yang  sudah  dewasa  (telah mencapai  usia  21  tahun  atau  sudah kawin)  dan  memiliki  akal  sehat. Menurut  Pasal  1330  KUHPerdata 4 bahwa  orang  yang  tidak  cakap  hukum untuk  melakukan  suatu  perjanjian adalah sebagai berikut:
a. Anak yang belum dewasa;
b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
c. Perempuan yang telah kawin  dalam  hal-hal  yang ditentukan  undang-undang dan  pada  umumnya  semua orang  yang  oleh  undang- undang dilarang untuk
membuat
persetujuan tertentu.
Pada  Pasal  330  KUHPerdata bahwa  seseorang  yang  belum  dewasa berumur  dibawah  21  tahun  dan  belum menikah.    Tetapi  dengan  adanya Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2004 tentang  jabatan  Notaris  Pasal  39  ayat  1 disebutkan  bahwa  seorang  dewasa adalah: Penghadap berumur 18 (delapan belas)  tahun  atau  telah  menikah,  maka
4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
ketentuan  pada  Pasal  330  KUHPerdata tidak berlaku lagi.
Pada UUPA
memberikan penjelasan  mengenai hak  penguasaan atas  tanah adanya suatu  hubungan hukum  yang  memberi  wewenang  untuk berbuat  sesuatu  kepada  subjek  hukum (orang/badan  hukum)  terhadap  objek hukumnya, yaitu tanah yang dikuasainya.
Pasal  9 (2) UUPA  menegaskan bahwa:
“ Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki  maupun  wanita  mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh  sesuatu  hak  atas  tanah serta  untuk  mendapat  manfaat  dan hasilnya,  baik  bagi  diri  sendiri  maupun keluarganya ” .

## Pengertian dan Sifat Hak Milik
Menurut Pasal 20 UUPA yang dimaksud dengan Hak Milik adalah:
“ Hak  turun- temurun,  terkuat  dan terpenuh  yang  dapat  dipunyai  atas tanah  dengan  mengingat  fungsi  sosial, yang  dapat  beralih  dan  dialihkan kepada pihak lain”.
Hak  Milik  adalah  hak  yang “terkuat  dan  terpenuh”  yang  dapat dipunyai  orang  atas  tanah.  Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak tersebut merupakan  hak  “mutlak”,  tidak  terbatas
dan  tidak  dapat  diganggu  gugat  sebagai Hak Eigendom. Dengan demikian, maka Hak  Milik  mempunyai  ciri-ciri  sebagai berikut : 5
a. Turun-temurun;
Artinya  Hak  Milik  atas  tanah dimaksud  dapat  beralih  karena hukum  dari  seseorang  pemilik tanah  yang  meninggal  dunia kepada ahli warisnya.
b. Terkuat;
Artinya  bahwa  Hak  Milik  atas tanah  tersebut  yang  paling  kuat diantara Hak-hak atas tanah yang lain.
c. Terpenuhi;
Artinya  bahwa  Hak  Milik  atas tanah  tersebut  dapat  digunakan untuk  usaha  pertanian  dan  juga untuk mendirikan bangunan.
d. Dapat beralih dan dialihkan;
e. Dapat  dijadikan  jaminan  dengan dibebani Hak Tanggungan;
f. Jangka waktu tidak terbatas.
Mengenai subjek  hak  milik menurut UUPA Pasal  21  ayat  (1)  dan ayat  (2)  maka  yang  dapat  mempunyai Hak Milik adalah :
a. Warga Negara Indonesia;
5 Ali  Achmad  Chomzah, Hukum  Pertanahan; Pemberian  Hak  Atas  Tanah  Negara,  Sertipikat Dan  Permasalahan, (jakarta  :  prestasi  pustaka, 2002), hal. 5-6.
b. Badan-badan Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah melalui
Peraturan Pemerintah
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 38 Tahun 1963 yang meliputi :
1. Bank-bank  yang  didirikan  oleh
Negara;
2. Perkumpulan-perkumpulan
Koperasi Pertanian yang didirikan  berdasarkan  Undang-
Undang Nomor 79 Tahun 1958;
3. Badan-badan  keagamaan  yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria aetelah
mendengar Menteri Agama;
4. Badan Hukum Sosial
Sedangkan  menurut  Pasal  21  ayat (3) UUPA, menentukan bahwa:
“Orang  asing  yang  sesudah berlakunya  undang-undang  ini memperoleh  Hak  Milik,  karena pewarisan  tanpa  wasiat  atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula
warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya
wajib melepaskan  hak  itu,  di  dalam jangka  waktu  satu  tahun  sejak diperolehnya  hak  tersebut  atau hilangnya  kewarganegaraan  itu,
Hak Milik tersebut tidak dilepaskan,  maka  hak  tersebut hapus  karena  hukum,  dengan ketentuan  Hak-hak  pihak  lain yang membebaninya tetap berlangsung”.
Khusus  terhadap  kewarganegaraan Indonesia, maka sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) UUPA ditentukan bahwa :
“Selama  seseorang  disamping kewarganegaraan  Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing,  maka  ia  tidak  dapat mempunyai  tanah  dengan  Hak Milik dan baginya berlaku ketentuan  dalam  ayat  3 Pasal ini”.
Dengan demikian yang berhak memiliki hak atas tanah dengan Hak Milik adalah hanya  Warga  Negara  Indonesia  tunggal dan  Badan  Hukum  yang  ditunjuk  oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah.
Salah  satu  aspek  yang  penting dalam  hukum  tanah  menurut  UUPA adalah  hubungan  antara  tanah  dengan benda  yang melekat padanya. Kepastian akan kedudukan hukum dari benda yang melekat  pada  tanah  itu  sangat  penting karena  menyangkut  pengaruh  yang sangat  luas  terhadap  segala  hubungan
hukum  yang  berkenaan  dengan  tanah dan benda yang melekat padanya.

## Ruang  Lingkup  Rumah  Susun  Juga Sebagai Aspek Hukum Perdata
Hukum kondominium pada dasarnya termasuk dalam bidang Hukum Perdata, mengingat kepentingan yang diutamakan  dalam  pengaturannya ialah kepentingan antarpribadi dari para pihak yang menjadi subjek hukumnya.
Adapun  pandangan  ini  didasarkan  atas pertimbangan  bahwa  yang  menjadi pengaturan  hukum  kondominium  pada hakikatnya ialah hubungan antara pemilik  suatu  unit  tempat  dengan pemilikan tempat  lainnya,  yang  secara bersama-sama masih  merupakan bagian dari  induk  tempat  yang  dianggap sebagai  milik  mereka  bersama.  Hukum kondominium  bila  dipandang  menurut isinya  termasuk  salah  satu  bagian  dari Hukum Perdata, merupakan objek pengaturan  dari  bidang-bidang  Hukum Perdata  yakni  masing-masing  Hukum Pribadi,  Hukum  Perjanjian,  Hukum Penyelewengan  Perdata,  dan  Hukum Waris.

## Hak Milik Satuan Rumah Susun
Sistem  kepemilikan  rumah  susun diatur  secara  terpisah  dengan  sistem
kepemilikan  rumah  lainnya, dalam  hal ini  hunian  satuan.  Karakter  hak  milik rumah susun merupakan hak kepemilikan  yang  dapat  dimiliki  oleh perseorangan  (individu)  dan  badan hukum  yang  ditunjuk  oleh  pemerintah, akan  tetapi  pemilikannya  tidak  terpisah dari pemilikan bersama.
Sebagaimana  UURS  menegaskan bahwa:
Pasal 46
(1)  Hak  kepemilikan  atas  sarusun merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama,  benda  bersama,  dan tanah bersama.
(2) Hak atas bagian bersama, benda bersama,  dan  tanah  bersama sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dihitung  berdasarkan atas NPP.
Pasal 47
(1)  Sebagai  tanda  bukti  kepemilikan atas  sarusun  di  atas  tanah  hak milik,  hak  guna  bangunan,  atau hak  pakai  di  atas tanah  negara, hak  guna  bangunan  atau  hak pakai di atas tanah hak pengelolaan  diterbitkan  SHM sarusun.
(2)  SHM  sarusun  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan  bagi  setiap  orang yang  memenuhi  syarat  sebagai pemegang hak atas tanah. (3)  SHM  sarusun  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan  satu  kesatuan  yang tidak  terpisahkan  yang  terdiri atas:
a. salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. gambar  denah  lantai  pada tingkat rumah susun bersangkutan yang menunjukkan  sarusun  yang dimiliki; dan c. pertelaan mengenai besarnya
bagian  hak  atas  bagian bersama,  benda  bersama,
dan  tanah  bersama  bagi yang bersangkutan.
(4)  SHM  sarusun  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota. (5)  SHM  sarusun  dapat  dijadikan jaminan  utang  dengan  dibebani hak  tanggungan  sesuai  dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan. Hak  kepemilikan  perseorangan dalam  Satuan  Rumah  Susun  adalah Kepemilikan untuk ruang nya.
Pemilikan  hak  atas  tanah  pada  satuan rumah susun tidak sepenuhnya menganut  asas  pemisahan  horisontal karena  kepemilikan  atas  tanah  pada satuan rumah susun merupakan kepemilikan bersama dari seluruh pemegang hak milik atas satuan bangunan rumah susun, bukan merupakan kepemilikan perorangan sebagaimana  yang  dianut  dalam  asas pemisahan  horisontal  dalam  UUPA. Dalam  pengaturan UUPA  terdapat beberapa  hak  atas  tanah  yang  bersifat tetap  yaitu  Hak  Milik  (HM),  Hak  Guna
Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP), Hak Sewa  untuk  Bangunan  (HSUB). Selain hak  atas  tanah  yang  bersifat  tetap terdapat  pula  hak  atas  tanah  yang bersifat sementara.
Sertipikat  hak  milik  atas  satuan rumah  susun  mempunyai  karakteristik khusus bila dibandingkan dengan sertipikat hak atas tanah pada umumnya yang  nama  sertipikatnya  tergantung pada  macam  status  hak  atas  tanahnya, misalnya  sertipikat  hak  milik,  sertipikat hak  guna  usaha,  sertipikat  hak  guna bangunan, sertipikat hak pakai. Sertipikat  untuk  Satuan  Rumah  Susun adalah Selalu Sertipikat Hak Milik Atas Satuan rumah Susun.  Pada rumah susun terdapat  bagian  yang  dapat  dimiliki secara  perseorangan  dan  terpisah,  dan terdapat  pula  bagian  yang  merupakan hak bersama.
Rumah susun merupakan bangunan  bertingkat,  yang  mengandung sistem  pemilikan  perseorangan  dan  hak bersama,  yang  penggunaannya  untuk hunian  dan  non  hunian  secara  mandiri ataupun  secara  terpadu  sebagai  satu kesatuan  sistem  pembangunan.    Hukum yang berlaku dalam hukum kondominium  (termasuk  rumah  susun
dan strata  title),  yang  berlaku  adalah asas:
a. Asas pemisahan horizontal, pemilikan  benda  di  atas tanah dapat terpisah dengan pemilikan atas  tanah  terletaknya  benda- benda tersebut. b. Asas pemisahan vertikal, pemilikan  benda  di  atas    tanah tidak  terpisah  dengan  pemilikan atas  tanah  terletaknya  benda- benda tersebut.
Sertipikat  rumah  susun  memiliki keistimewaan karena apapun jenis tanah dimana rumah susun dibangun sertipikat kepemilikan rumah susun tetaplah Sertipikat  Hak  Milik  satuan  Rumah Susun  (HMSRS).  penjualan  rumah susun  sebelum  pembangunan  rumah susun  selesai,  paling  sedikit  harus memiliki  keterbangunan  20  %  (dua puluh persen). Sebagaimana pasal UURS Pembangunan rumah susun dapat dilakukan diatas tanah : Hak Milik, Hak Guna  Bangunan  atau  Hak  Pakai  atas tanah Negara, Hak Guna Bangunan atau Hak  Pakai  diatas  Hak  Pengelolaan.
Pemilikan Rumah Susun dapat diterbitkan  bagi  setiap  orang  yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.

## PENUTUP
Keberadaan  rumah  susun  sebagai alternatif  hunian  yang  efisien  bagi beberapa  kalangan. Bahwasannya ada tiga macam yaitu rumah susun, apartement dan Condominium dimana pengaturan  rumah  susun  selebihnya diatur dalam UURS. Sistem kepemilikan rumah  susun  diatur  secara  terpisah dengan sistem kepemilikan rumah lainnya,  dalam  hal  ini  hunian  satuan. Karakter  hak  milik  rumah  susun merupakan  hak  kepemilikan  yang  dapat dimiliki  oleh  perseorangan  (individu) dan  badan  hukum  yang  ditunjuk  oleh pemerintah,  akan  tetapi  pemilikannya tidak  terpisah  dari  pemilikan  bersama dan  kepemilikan  hak  atas  tanah  pada satuan  rumah  susun  tidak  sepenuhnya menganut  asas  pemisahan  horisontal karena  kepemilikan  atas  tanah  pada satuan rumah susun merupakan kepemilikan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Hamzah, Hukum  Pertanahan  Di Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta 1991
Ali Achmad Chomzah,
Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat Dan Permasalahan, Jakarta : prestasi pustaka, 2002
Andrian,  Sutedi.  Hukum  Rumah  Susun &  Apar  Temen.  Jakarta:  Sinar  Grafika. 2010.
Berianto Sipayung,Skripsi Kajian Hukum Kepemilikan  Bersama  Rumah Susun,Fakultas Hukum Universitas Simalungun,Pematang Siantar.2012 Eddy Ruchiyat. 1989. Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan
Sesudah Berlakunya UUPA, Cetakan  II.
Bandung: Armiko
Effendi Perangin. 1994. Hukum Agraria di  Indonesia,  Suatu  Telaah  di  Sudut Pandang  Praktisi  Hukum. Jakarta:
Rajawali Herman Hermit. 2004. Cara
Memperoleh  Sertipikat  Tanah  Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda.

## Bandung: Mandar Maju
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia-Himpunan Peraturan- Peraturan Hukum Tanah. Jakarta:
Djambatan. 1986.
Peter  Mahmud  Marzuki  ,Penelitian Hukum, Prenada  Media  Group,  Jakarta,
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang  No.5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria;
Undang-Undang  No. 20  Tahun  2011 tentang Rumah Susun;
Peraturan  Pemerintah  No.4  Tahun  1988 tentang Rumah Susun.
http://lukiotoy.blogspot.com/2012/06/m engapa-orang-mentaati-dan- mengapa.html

## BIODATA PENULIS
Dr. J. ANDY  HARTANTO, S.H., M.H., Ir., M.MT., adalah  Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas
Narotama Surabaya.