## ANALISA YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERKAIT DENGAN HUBUNGAN PENYALAHGUNAAN
KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan No. 19/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bdg)
Arief RahmanTanjung
Yuherman Universitas Sahid Jakarta ylo.lawoffice@gmail.com

## ABSTRAK
Peraturan hukum di Indonesia dilaksanakan menurut asas legalitas yang merupakan salah satu  prinsip  utama  yang  menjadi  dasar  dalam  penyelengaraan  pemerintah  dan kenegaraan  yang  berbasis  hukum.  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Nomor  23Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Namun  dalam  pelaksanaannya  tidak  tertutup kemungkinan  Pemerintah  daerah  yang  melakukan  pelanggaran  dalam  membuat keputusan  yang  terjadi  dalam  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah,  yang terindikasi  dalam  pelanggaran  tindak  pidana.  Bahkan  pelanggaran  tersebut  dapat terindikasi  sebagai  tindak  pidana  korupsi.  Rumusanmasalahpenelitian  1.  Mengapa Pertimbangan  Hakim  dalam  putusan  membebaskan  terdakwa  dalam  perkara  Nomor 19/pid.sus.TPK/2015/PN.Bdg  ?  2.  Apakah  sebagai  pejabat  tata  usaha  yang  diberi wewenang  namun  tidak  menjalankan  kewenangan  tersebut  dengan  semestinya  tidak menjadi  unsur  penyalahgunaan  wewenang  dalam  tindak  pidana  korupsi  ?  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan inventarisasi.
Kata  kunci :  pejabat  tata  usaha  negara,  kesewenangan,  wewenang  dan  Tindak  Pidana Korupsi,

## ABSTRACT
The rule of law in Indonesia is carried out according to the principle of legality which is one  of  the  main  principles  which  is  the  basis  in  the  administration  of  government  and state-based  law.  Article  1  number  2  of  Act  Number  23  of  2014  concerning  Regional Government is the administration of government affairs by the regional government and the regional people's representative council according to the principle of autonomy and assistance tasks with the principle of broadest autonomy
in the system and principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia as referred to  in  the  Law  The  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia.  However,  in  its implementation,  it  is  also  possible  for  regional  governments  to  make  violations  in making  decisions  that  occur  in  policies  made  by  regional  governments,  which  are indicated in violations of criminal acts. Even the violation can be indicated as a criminal act  of  corruption.  Research  Formulation  1.  Why  is  the  Judge's  Consideration  in  the decision to acquit the defendant in case Number 19 / pid.sus.TPK / 2015 / PN.Bdg? 2. Is the  administrative  officer  who  is  given  authority  but  does  not  exercise  the  authority properly  not  be  an  element  of  abuse  of  authority  in  corruption?  The  research  method used in this study is a normative juridical research method with an inventory approach. Keywords: state administration officials, arbitrariness, authority and Corruption

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Tindak  pidana  korupsi  di  atur  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyalahgunaan  wewenang  pada  Pasal  3  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi ditujukan dan dilakukan dengan:
a. Dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri,  orang  lain  atau  suatu korporasi
b. Menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 1
Unsur  “penyalahgunaan  wewenang”  sebagai  bagian  inti  delik  ( bestanddeel delict )  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi.  Adanya  dua  unsur tersebut (“melawan hukum” dengan “penyalahgunaan wewenang”).
Unsur  melawan  hukum  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi mempunyai pengertian formil dan materil. Hal tersebut dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagai berikut:
“Agar  dapat  menjangkau  berbagai  modus  operandi  penyimpangan  keuangan negara  atau  perekonomian  negara  yang  semakin  canggih  dan  rumit,  maka tindak  pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  dirumuskan  sedemikian rupa  sehingga  meliputi  perbuatan-perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau
1 Nur Basuki Minarno , Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi 1 cetakan2, Jakarta, Laksbang Mediatama, 2009, hlm 1
orang  lain  atau  suatu  korporasi  secara  “melawan  hukum”  dalam  pengertian formil  dan  materiil.  Dengan  perumusan  tersebut,  pengertian  melawan  hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.” 2
Pendekatan  yang  dapat  dilakukan  terhadap  masalah  korupsi  bermacam ragamnya,  dan  artinya  tetap  sesuai  walaupun  kita  mendekati  masalah  itu,  dari berbagai aspek. 3
Mubyarto mengutip pendapat Smith sebagai berikut. “ On the whole corruption in Indonesia appears to present more of a recurring political  problem  than  an  economic  one. It  undermines  the  legitimacy  of  the government  in  the  eye  of  the  young,  educated  elite  and  most  civil  servants… Corruption  reduces  support  for  the  government  among  elites  at  the  province and  regency  level”  ( secara  keseluruhan  korupsi  di  Indonesia  muncul  lebih sering  sebagai  masalah  politik  dari  pada  ekonomi.  Ia  menyentuh  keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan pegawai pada  umumnya  ….  Korupsi  mengurangi  dukungan  pada  pemerintah  dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten). 4
Contoh  kasus yang penulis akan coba teliti adalah Putusan dengan No Perkara 19/pid.sus.TPK/2015/PN.Bdg. Yang  terkait  tentang  penyelahgunaan  wewenang Pejabat  Negara  dimana  dengan  kewenangan  nya  ia  tidak  menjalankan kewenangannya  sesuai  dengan  aturan  dan  dari  kewenangannya  tersebut menyebabkan  kerugian  keuangan  Negara.    Adapun  kronologi  kasus  tersebut  yang telah dirangkum oleh penulis dari Putusan dengan no perkara 19/pid.sus.TPK/2015/PN.Bdg. adalah terdakwa H. Irianto Mahfudz Sidik Syarfiudin selaku  Bupati  Kabupaten  Indramayu  periode  pertama  tahun  2000  sampai  dengan tahun  2005,  periode  kedua  tahun  2005  sampai  dengan  tahun  2010,  menjadi  ketua panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Kabupaten Indramayu yang di angkat berdasarkan keputusan Bupati Indramayu No: 593.05/Kep.1051-Disnah/2004
Berdasarkan  hasil  perhitungan  kerugian  keuangan  Negara  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  nomor:  SR-1417/D6/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 akibat diterimannya uang ganti rugi atas tanah sertifikat HGU  no.  1/Sumuradem  oleh  Agung  Rijoto  dalam  kegiatan  pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  Guna  Membangun
2 Ibid hlm 2-3
3 Jur Andi Hamzah, Pemberatansan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional edisi revisi , Jakarta, Raja Grafindo Persada 2007, hlm. 6
4 Ibid , hlm 7
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  Batubara  Jawa  Barat  Utara  di  desa  Sumuradem kecamatan Sukra kabupaten Indramayu telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.5.350.644.321,-  (lima milyar tiga ratus  lima puluh  juta enam  ratus  empat  puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu upiah).
Putusan  Majelis  Hakim  pada  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Pengadilan  Negeri  Bandung  menyatakan  terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dan menyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagiamana  didakwakan  dalam dakwaan primair dan subsidair tersebut.

## PEMBAHASAN

## A. Posisi Kasus
H.  Irianto  Mahfudz  Sidik  Syarfiudin  menjabat  sebagai  Bupati  Kabupaten Indramayu  periode  pertama  tahun  2000  sampai  dengan  tahun  2005,  periode  kedua tahun  2005  sampai  dengan  tahun  2010,  dan  sebagai  ketua  panitia  pengadaan  tanah bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Kabupaten  Indramayu yang  di  angkat  berdasarkan  keputusan  Bupati  Indramayu  No:  593.05/Kep.1051- Disnah/2004,  tanggal  17  Juni  2004  bersama-sama  dengan  Agung  Rijoto    selaku Penerima  Pelepasan  Hak  atas  Hak  guna  Usaha  (HGU)  Nomor:  1  tahun  2006  Desa Sumuredem  atas  nama  PT.  WIHARTA  KARYA  AGUNG,  dan  Dady  Haryadi  SH, bulan Juni 2006 pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan bulan maret 2007 bertempat  di  jalan  RA  Kartini  Indramayu,  dipendopo  Kabupaten  Indramayu, dipendopo Kabupaten Indramayu.
H. Irianto Mahfudz Sidik Syarfiudin selaku Bupati Kabupaten Indramayu tidak melakukan  inventarisasi/penilitan  terhadap  status  tanah  HGU  milik  PT.  Wiharta Karya  Agung  yang  haknya  akan  dilepaskan,  tidak  menetapkan  Lembaga/  Tim penilai  Harga  Tanah  yang  bertugas  menilai/  menaksir  harga  tanah,  tidak menggunakan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  tahun  berjalan  milik  PT.  Wiharta Karya Agung dan harga transaksi pasaran tanah yang berada disekitar lokasi untuk menentukan harga besaran ganti rugi.
Untuk  menjalankan  program  PLTU  selanjutnya  dibuatkan  Perpres  nomor  71 tahun  2006  tanggal  5  juli  2006  tentang  penugasan  kepada  PT  Perusahaan  Listrik Negara  untuk  Melakukan  Percepatan  Pembangunan  Pembangkit  Tenaga  Listrik yang  menggunakan  batubara.  Sebagai  tindak  lanjut  pelaksanaan  Perpres  nomor  71 tahun 2006 tersebut pihak PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berdasarkan surat Keputusan Direksi Nomor : 074/K/Dir/2006 tanggal 7 April 2006.
Luas 85 ha lahan tersebut diantaranya terdapat lahan seluas 97.824 m2 dengan status  HGU  atas  nama  PT  Wiharta  Karya  Agung  dengan  sertifikat  HGU  nomor  1/ Sumuradem  tanggal  6  September  1990,  selanjutnya  dalam  pelaksanaan  Pengadaan Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  Guna Membangun  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  Batubara  Jawa  Barat  Utara  di  desa
Sumuradem  kecamatan  Sukra  Kabupaten  Indramayu  Panitia  Pengadaan  Tanah (P2TUN)  untuk  kepentingan  umum  berpedoman  kepada  Peraturan  Presiden  nomor 55  tahun  1993  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  untuk Kepentingan  umum  yaitu  berupa  Surat  Keputusan  Bupati  Indramay  nomor: 593.05/Kep.1051-Disnah/2004 tanggal 17 Juni 2004.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  kerugian  keuangan  Negara  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  nomor:  SR-1417/D6/02/2010 tanggal 28 Desember 2010 akibat diterimannya uang ganti rugi atas tanah sertifikat HGU  no.  1/Sumuradem  oleh  Agung  Rijoto  dalam  kegiatan  pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  Guna  Membangun Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  Batubara  Jawa  Barat  Utara  di  desa  Sumuradem kecamatan Sukra kabupaten Indramayu telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.5.350.644.321,-  (lima milyar tiga ratus  lima puluh  juta enam  ratus  empat  puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu upiah).

## B. Pertimbangan  Hukum  Pengadilan  Negeri  Bandung  pada  perkara  nomor
19/pid.sus.TPK/2015/PN.Bdg
Persidangan  terdakwa  tidak  terbukti  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dikarnakan dalam hal memperkaya diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  bahwa  tidak  ada  bukti  dalam persidangan  yang  menjelaskan  atau  menggambarkan  tentang  perubahan  ataupun pertambahan  harta  kekayaan  terdakwa  dan  saksi  dalam  perkara  ini  tidak menerangkan  adanya  penambahan  harta  kekayaan  terdakwa. 5 sebelum  dan  sesudah proyek  itu  berlangsung  oleh  karnanya  tidak  ada  bukti  dalam  persidangan  yang menjelaskan hal tersebut maka Majelis Hakim memutuskan bahwa unsur melakukan perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  tidak terbukti  oleh  sebab  tidak  adanya  bukti  di  persidangan  dikarnakan  salah  satu  unsur dalam  dakwaan  primer  tidak  terbukti  maka  dakwaan  primer  pun  tidak  dapat dibuktikan maka terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer.
Dakwaan  Subsider  yaitu  pasal  3  Undang-undang  No.  31  tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah  dan  ditambah  dengan Undang  –  Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang  – Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo Pasal  55  ayat  (1)  ke  –  1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.    Pasal  3  Undang- undang No. 31 tahun 1999. 6
5 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/PID.Sus.TPK/2015/PN.Bdg, hlm 203
6 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/PID.Sus.TPK/2015/PN.Bdg, hlm 204
Terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah  dikarnakan  unsur  kedua  dalam  pasal  3 tersebut tidak terbukti yaitu menguntungkan diri  sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi . Dikarnakan  tidak  adanya  hubungan  hukum  antara  perbuatan  terdakwa dengan keuntungan yang di peroleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karna itu harus di buktikan terlebih dahulu agar dapat dikatakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut. Fakta persidangan yaitu dengan menggunakan  Surat  Keputusan  Bupati  Indramayu  nomor:593.05/Kep-1051- Disnah/2004  walaupun  untuk  kepentingan  umum  telah  diberlakukan  Peraturan Presiden  No  65  Tahun  2006  tentang  perubahan  atas  peraturan  presiden  No  36 Tahun  2005  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  untuk  kepentingan umum dikarnakan belum ada peraturannya dalam pelaksanaanya. 7
Selain  itu  kegiatan  yang  dimaksud  adalah  kegiatan crash  program pemerintah dalam  mengadapi  krisis  listrik  yang  apabila  terjadi  keterlambatan  dalam  hal pembangunan PLTU Negara akan mengalami kerugian. Kegiatan tersebut, terdakwa selaku ketua panitia pengadaan tanah atau  (P2TUN) dalam fakta persidangan tidak pernah mengikuti secara langsung termasuk dalam musyawarah penetapan besarnya ganti rugi terhadap tanah HGU nomor 1/Sumuredem.
Agung Rijoto  dalam hal  ini pemegang HGU yang didapatkannya dari Almond Kurniawan  Budiman  memperoleh  tanah  HGU  dengan  seharga  1.200.000.000  (satu milyar  dua  ratus  juta  ribu  rupiah).  Dan  berdasarkan  keterangan  saksi  Toto  Sutjipto berdasarkan  musyawarah  selaku  ketua  panitia  terdakwa  tidak  hadir  itu  ditetapkan ganti  rugi  tanah  HGU  adalah  Rp.  57.895  (lima  puluh  tujuh  ribu  delapan  ratus sembilan  puluh  lima  rupiah)/m2  yang  dibuatkan  berita  acara  dan  ditanda  tangani oleh semua pihak. 8
Berdasarkan uraian fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dengan telah dibayarkannya uang sejumlah Rp.5.632.257.180 ,- (lima milyar enam ratus tiga puluh  dua  juta  dua  ratus  lima  puluh  tujuh  ribu  seratus  delapan  puluh  rupiah)  oleh pihak  PT  Perusahaan  Listrik  Negara  dan  setelah  dikurangkan  pajak  sebesar  5% maka  uang  yang  diterima  oleh  saksi  Agung  Rijoto  sejumlah  Rp.5.350.664.321  ,- (lima milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
Uraian  yang  sebelumnya  yaitu  “menguntungkan  adalah  sama  artinya  dengan mendapatkan  untung  yaitu  pendapatan  yang  diperoleh  lebih  besar  daripada pengeluaran” dan dengan dihubungkan fakta saksi Agung  Rijoto memperoleh tanah HGU  nomor  1/Sumuradem  tersebut  berasal  membeli  dari  saksi  Almon  Kurniawan Budiman  seharga  Rp.  1.200.000.000,-  (satu  milyar  dua  ratus  juta  rupiah)  ,  maka
7 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/PID.Sus.TPK/2015/PN.Bdg, hlm 208
8 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/PID.Sus.TPK/2015/PN.Bdg, hlm 212
dengan diterimanya uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp.5.350.664.321 ,- (lima milyar  tiga  ratus  lima  puluh  juta  enam  ratus  enam  puluh  empat  ribu  tiga  ratus  dua puluh  satu  rupiah)  tersebut  saksi  Agung  Rijoto  telah  mendapatkan  keuntungan sebesar  Rp.5.350.664.321  ,-  -  Rp.  1.200.000.000,-  =  Rp.4.150.664.321  ,-  (empat milyar  seratus  lima  puluh  juta  enam  ratus  enam  puluh  empat  ribu  tiga  ratus  dua puluh satu rupiah).
Majelis  Hakim  menimbang  apakah  ada  hubungan  hukum  antara  terdakwa dengan  Agung  Rijoto  dimana  terdakwa  selaku  ketua  dalam  hal  panitia  pengadaan tanah    dalam  kegiatan  tersebut.  berdasarkan  bukti  BB-11  berupa  notulen musyawarah ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kegiatan pembangunan PLTU 1 Jawa Barat di desa Sumuradem kecamatan Sukra kabupaten Indramayu tanggal 23 Januari  2007  tertera  tanda  tangan  terdakwa  selaku  Ketua  Panitia  Pengadaan  Tanah untuk  kepentingan  umum  (P2TUN)  dalam  kegiatan  dimaksud.  Namun  saksi    Toto Sutjipto  yang  menyatakan  “tandatangan  berita  acara  musyawarah  dilakukan belakangan hanya untuk melengkapi administrasi saja”.
Pada  dasarnya  dalam  hukum  pidana  yang  dicari  adalah  kebenaran  materiil bukan  semata-mata  kebenaran  formal  seperti  dalam  hukum  perdata.  Berdasarkan fakta-fakta  yang  demikian  Majelis  Hakim  berpendapat  pembubuhan  tandatangan oleh  terdakwa  dalam  Berita  Acara  musyawarah  tanggal  23  Januari  2007  tersebut tidaklah  berarti  terdakwa  sebagai  Ketua  Panitia  Pengadaan  Tanah  (P2TUN)  untuk kepentingan  umum  bertanggungjawab  atau  sebagai  faktor  penyebab  atas pembayaran uang sejumlah Rp.5.632.257.180 ,- (lima milyar enam ratus tiga puluh dua  juta  dua  ratus  lima  puluh  tujuh  ribu  seratus  delapan  puluh  rupiah)  ganti  rugi tanah  HGU  nomor  1/Sumuradem  kepada  saksi  Agung  Rijoto  karena penandatanganan oleh terdakwa dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan artinya pula bahwa pembayaran uang ganti rugi tersebut sudah dilakukan. 9
Berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  Majelis  Hakim  berpendapat  tidak  terbukti adanya hubungan hukum antara perbuatan terdakwa dengan diterimanya keuntungan oleh  saksi  Agung  Rijoto  uang  sejumlah  Rp.4.150.664.321  ,-  (empat  milyar  seratus lima puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) sebagai  ganti  rugi  tanah  HGU  nomor  1/Sumuradem  dalam  kegiatan  pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Membangun  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  Batubara  Jawa  Barat  Utara  di  desa Sumuradem kecamatan Sukra kabupaten Indramayu.
Oleh  karnanya  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  terdakwa  selaku  panitia pengadaan tanah tidaklah bertujuan untuk menguntungkan saksi Agung Rijoto. Dan berdasarkan  fakta  persidangan  antara  terdakwa  dengan  saksi  Agung  Rijoto  tidak
9 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/PID.Sus.TPK/2015/PN.Bdg, hlm 214
pernah  saling  kenal  ,  bertemu  ataupun  adanya  komunikasi  diantara  keduanya sebagaimana  keterangan  saksi    Agung  Rijoto  yang  besesuaian  dengan  keterangan terdakwa dan saksi-saksi lainnya.
Dengan  demikian  pula  Majelis  Hakim  berpendapat  unsur  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  didakwakan kepada terdakwa sebagaimana Dakwaan Subsidair tidak terbukti. Dengan salah satu unsur dakwaan subsidair tidak terbukti maka seluruh dakwaan subside tidak terbukti pula.
C. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Nomor 19/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bdg 1. Pertimbangan Hakim dalam dalam perkara Nomor
19/pid.sus.TPK/2015/PN.Bdg
Berdasarkan kajian putusan Nomor 19/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bdg yang penulis uraikan Terdakwa bernama H. Irianto Mahfudz Sidik Syarfiudin selaku Bupati Indramayu, didakwakan dalam persidangan oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa  telah  melanggar  pasal  2  dan  pasal  3  Undang-Undang  Tindak  Pidana korupsi.  Bahwa  terdakwa  selaku  Bupati  dan  merangkap  sebagai  Ketua  Panitia Pengadaan  Tanah  untuk  kepentingan  umum.  Dimana  dalam  proses  kegiatan tersebut  terdakwa  selaku  ketua  panitia  tidak  melakukan  tugas  sebagaimana mestinya.
Berdasarkan  kasus  Korupsi  tersebut  untuk  menetapkan  terdakwa  H. Irianto  Mahfudz  Sidik  Syarfiudin  adanya  tindak  pidana  korupsi  ,  harus  diliat dalam pembuktian hukum acara pidana. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana  diatur  dalam  pasal  184  KUHAP  yaitu:  pemeriksaan  saksi,  pemeriksaan ahli,  pemeriksaan  Terdakwa,  Surat,  dan  Petunjuk,  ditambah  dengan  keyakinan hakim.
Bahwa  dalam  persidangan  terdakwa  tidak  terbukti  dikarnakan  dalam unsur  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  tidak terbukti  dikarnakan  dalam  hal  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau suatu  korporasi  bahwa  tidak  ada  bukti  dalam  persidangan  yang  menjelaskan atau  menggambarkan  tentang  perubahan  ataupun  pertambahan  harta  kekayaan terdakwa sebelum dan sesudah proyek itu berlangsung oleh karnanya tidak ada bukti  dalam  persidangan  yang  menjelaskan  hal  tersebut.  maka  Majelis  Hakim memutuskan  bahwa  unsur  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang lain  atau suatu  korporasi  tidak terbukti oleh sebab tidak adanya bukti di persidangan  dikarnakan  salah  satu  unsur  dalam  dakwaan  primer  tidak  terbukti maka dakwaan primer pun tidak dapat dibuktikan maka terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer.
Terdakwa tidak terbukti secara sah dikarenakan unsur kedua dalam pasal 3 tersebut tidak terbukti yaitu menguntungkan diri  sendiri, atau orang lain atau suatu  korporasi . Dikarnakan  tidak  adanya  hubungan  hukum  antara  perbuatan terdakwa  dengan keuntungan  yang  di  peroleh  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau suatu korporasi karna itu harus di buktikan terlebih dahulu agar dapat dikatakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut. Fakta persidangan  yaitu  dengan  menggunakan  Surat  Keputusan  Bupati  Indramayu nomor:593.05/Kep-1051-Disnah/2004 walaupun untuk kepentingan umum telah diberlakukan  Peraturan  Presiden  No  65  Tahun  2006  tentang  perubahan  atas peraturan  presiden  No  36    Tahun  2005  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan  untuk  kepentingan  umum  dikarnakan  belum  ada  peraturannya dalam pelaksanaanya.
Bahwa  teori  kepastian  hukum  menurut  Peter  Mahmud  Marzuki  dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum”, mengatakan sebagai berikut: 10
“Teori  kepastian  hukum  mengandung  2  (dua)  pengertian  yaitu  pertama aturan yang bersifat umum  membuat individu mengetahui perbuatan apa yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua  berupa  keamanan hukum  bagi  individu  dari  kesewenangan  pemerintah  karena  dengan adanya aturan hukum yang bersifat  umum itu  individu  dapat mengetahui apa  saja  yang  boleh  dibebankan  atau  dilakukan    oleh  negara  terhadap individu.  Kepastian    hukum    bukan  hanya  berupa  pasal  –  pasal  dalam undang  –  undang    melainkan    juga  adanya  konsistensi  dalam  putusan hakim  antara    putusan  hakim  yang  satu  dengan    putusan  hakim  lainya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.”
Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkara No
19/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bdg terhadap terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primer dikarenakan dalam hukum pembuktian acara pidana harus dilihat dari alat bukti  yang  sah  pasal  184  KUHAP:  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  dan petunjuk, keterangan terdakwa ditambah dengan keyakinan hakim.
Pada persidangan tidak ada bukti yang menggambarkan kekayaan terdakwa bertambah  sesudah  proses  pelaksanaan  pembangunan  pembangkit  listrik  tenaga uap  tersebut,  di  mana  dalam  membuktikan  unsur  melakukan  perbuatan memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  korporasi  dapat  dilihat  dari  bertambah atau  tidaknya  kekayaan  terdakwa  dari  proses  pelaksanaan  pembangunan pembangkit listrik tenaga uap tersebut. Apabila tidak ada bukti yang menjelaskan
10 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Jakarta,  Kencana  Pranada  Media  Group  2008,  hlm. 158.
terdakwa  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain  atau  suatu korporasi maka dapat dikatakan unsur dakwaan primer tidak terpenuhi.
Pada  dakwaan  subsider  juga  tidak  terbukti  terdakwa  menguntungkan  diri sendiri,  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  dikarenakan  dalam  proses musyawarah ganti rugi yang ditetapkan oleh tim panitia dengan pemilik hak tanah terdakwa  tidak  terlibat  dalam  musyawarah  tersebut  dan  hanya  menandatangani berita  acara  setelah  proses  tersebut  selesai  dan  sudah  dibayarkan.  Terdakwa menandatangani  berita  acara  tersebut  bukan  dikarenakan  untuk  menguntungkan pihak  Agung  Rijoto  selaku  pemegang  hak  tanah  HGU,  penandatanganan  berita acara  tersebut  dilakukan  setelah  proses  pembayaran  ganti  rugi  dilakukan  dan penandatanganan berita acara tersebut hanya untuk melengkapi administrasi saja. Kesaksian  Ir.  Mudayat  bahwa  dalam  hal  nilai  PLN  tidak  dirugikan. 11 Apabila dalam  proses  pelaksanaan  tersebut  mengalami  keterlambatan  maka  pln  pun  akan kena  penalty  dan  denda  dari  bank  dalam  negeri  atau  pun  bank  luar  negeri dikarnakan  biaya  dalam  proses  pembangunan  tersebut  didapat  dari  bank  dalam negeri  ataupun  luar  negeri  dari  kesaksian  Ir,  Yusuf  Suntoro. 12 Dimana  dalam unsur delik dua dakwaan tersebut semua tidak terpenuhi terhadap terdakwa. Karna dalam membuktikan delik tersebut harus semua unsur terpenuhi dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut tidak terbukti.
2. Wewenang pejabat tata usaha negara dalam menjalankan kewenangannya Berdasarkan putusan putusan Nomor 19 / PID.SUS.TPK / 2015 / PN.Bdg terdakwa  H.  Irianto  Mahfudz  Sidik  Syarfiudin  selaku  Bupati  Indramayu  dan merangkap  sebagai  Ketua  Panitia  Pengadaan  Tanah  untuk  kepentingan  umum.
Dalam  proses  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  pembangkit  listrik  tenaga uap  terdakwa  tidak  pernah  mengikuti  semua  kegiatan,  terdakwa  tidak  pernah mengikuti  semua  kegiatan  secara  langsung  bahkan  menandatangani  segala dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  guna  membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara. 13
Berdasarkan  hal  tersebut  untuk  mengetahui  apakah  terdakwa  dapat dikatakan  sebagai  penyalahgunaan  wewenang  atau  tidak  harus  kita  ketahui terlebih  dahulu  maksud  dalam  penyalahgunaan  wewenang.  Dalam  hukum administrasi negara pengertian penyalahgunaan wewenang diartikan dalam tiga bentuk, yaitu: 14
11 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/PID.Sus.TPK/2015/PN.Bdg, hlm 78
12 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 19/PID.Sus.TPK/2015/PN.Bdg, hlm 76
13 Putusan Nomor 19/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bdg, hlm 187
14 Mahrus Ali, Log.Cit , hlm. 115
1. Penyalahgunaan  wewenang  untuk  melakukan  tindakan-tindakan yang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  atau  untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
2. Penyalahgunaan  wewenang  dalam  arti  bahwa  tindakan  pejabat tersebut  adalah  benar  ditujukan  untuk  kepentingan  umum,  tapi menyimpang  dari  tujuan  apa  kewenangan  tersebut  diberikan  oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
3. Penyalahgunaan  wewenang  dalam  arti  menyalahgunakan  prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.
Berdasarkan hal tersebut dalam perkara Nomor
19/pid.sus.TPK/2015/PN.Bdg terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan  Tanah dalam  proses  pengadaan  tanah  tidak  menjalankan  kewajibannya  sebagai  ketua yang  proses  panitia  tersebut  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  President Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan President Nomor 65  tahun  2006.  Terdakwa  selaku  ketua  panitia  yang  seharusnya  mempunyai kewajiban  untuk  mengikuti  semua  proses  pengadaan  tanah  tersebut  bahkan menandatangani dokumen dokumen terkait proses pengadaan tanah hanya pada saat kegiatan tersebut telah terlaksana. Hal ini dapat dikatakan bahwa terdakwa selaku  ketua  panitia  tidak  menjalankan  kewajibannya  dan  menyalahgunakan kewenangannya yang diberikan menurut undang-undang.

## PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Pertimbangan  Hakim  menyatakan  membebaskan  terdakwa  dari  dakwaan dan  tuntutan  pada  pasal  2  dan  pasal  3  Undang-Undang  Tindak  Pidana Korupsi  karna  tidak  adanya  bukti  menunjukan  bahwa  terdakwa  telah melakukan perbuatan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 tersebut.
2. Pejabat  Tata Usaha  Negara yang sengaja tidak  menjalankan kewajibannya dapat  dikatakan  sebagai  penyalahgunaan  wewenang,  dikarenakan  pejabat tata usaha negara telah lalai dan sengaja tidak menjalankan wewenang nya yang  telah  diatur  dalam  undang-undang,  akan  tetapi  belum  tentu  timdak pidana korupsi.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran agar dapat dijadikan bahan masukan dalam kasus seperti ini:
1. Peraturan  perUndang-Undangan  memperjelas  maksud  unsur  delik  dalam pasal  2  dan  3  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  agar  terciptanya kepastian hukum.
2. Diperlukan  staf  khusus  dalam  jajaran  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  bidang hukum  untuk  mendampingi  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  agar  tidak  salah dalam menjalankan kewenangannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta : Sinar Grafika, 2014 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011
Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori Proses Dan Studi Kasus, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Caps, 2011
Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta : Rineka Cipta, 2005 Dedi  Ismatullah, Pengantar  Ilmu  Hukum, Cetakan  Kesatu,  Bandung  :  Pustaka  Setia, 2012
Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004
Eddy O.S.Hiariej, Teori&Hukum Pembuktian, Jakarta : Erlangga, 2012 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
Indroharto, Usaha  Memahami Undang-Undang  tentang Peradilan  Tata Usaha Negara, Buku II, Jakarta : 2005
Jum Anggraini, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara  Dan Kebijakan Pelayanan Publik , Cetakan Pertama, Bandung Nuansa, 2010
Jur.  Andi  Hamzah Pemberatansan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  Dan Internasional, Edisi Revisi , Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2007