INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5302-5315 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Air dan Konflik Sosial: Krisis Air Bersih Di Kota Cirebon Pada Masa Kolonial Belanda (Abad 19-20)
Anwar Firdaus Mutawally 1 ✉ , Dade Mahzuni 2
Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Padjadjaran Email: anwarfirdausmutawally@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab kelangkaan air bersih, dan upaya masyarakat Kota  Cirebon  untuk  menanggulangi  masalah  air  bersih  pada  masa  kolonial  Belanda.  Penelitian menggunakan  pendekatan  sosiologi  lingkungan,  terutama  untuk  membuktikan  teori  Homer-Dixon mengenai konflik akibat kelangkaan sumber daya alam. Metode yang digunakan ialah metode sejarah dengan empat tahap yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab krisis air bersih di Cirebon diakibatkan perubahan pola pembangunan kota dan perilaku  masyarakat  kota  yang  membuang  sampah  sembarangan  ke  lingkungan  sekitar.  Akibatnya terjadi  krisis  air  bersih  yang  berlangsung  dari  abad  ke-19  sampai  abad  ke-20.  Berdasarkan  temuan didapatkan kenyataan bahwa terjadi konflik perebutan air bersih antara pemerintah, tukang air, dan masyarakat. Air bersih tidak hanya langka karena faktor alamiah melainkan juga karena dikuasai oleh pemerintah  kolonial. Meskipun  demikian,  krisis  air  bersih  tidak  menyebabkan  migrasi  besar-besaran keluar dari Cirebon.
Kata Kunci: Cirebon, Krisis Air Bersih, Masa Kolonial, Sosiologi Lingkungan

## Abstract
This article aims to explain the factors causing the scarcity of clean water, and the efforts of the people of Cirebon City to overcome clean water problems during the Dutch colonial period. The research uses an  environmental  sociological  approach,  especially  to  prove  the  Homer-Dixon  theory  regarding conflict due to scarcity of natural resources. The method used is the historical method with four stages, namely  heuristics,  criticism,  interpretation  and  historiography.  The  research  results  show  that  the factors causing the clean water crisis in Cirebon have led to changes in urban development patterns and the behavior of city residents who throw rubbish carelessly into the surrounding environment. As a result, there was a clean water crisis that lasted from the 19th century to the 20th century. Based on the findings obtained, the fact is that there is a conflict over clean water between the government, water  workers  and  the  community.  Clean  water  is  not  only  scarce  due  to  natural  factors  but also because it is controlled by the colonial government. However, the clean water crisis did not cause mass migration out of Cirebon.
Keywords: Cirebon, Cleanwater Scarcity, Colonial Period, Environmental Sociology

## PENDAHULUAN
Air merupakan senyawa yang menunjang kelangsungan hidup organisme di muka bumi. Berbagai makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia membutuhkan air untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  (Purnomo,  2023).  Dalam  kehidupan  manusia,  air memiliki banyak kegunaan misalnya untuk konsumsi air minum, MCK (mandi, cuci, kakus), dan pertanian (Budiman et al., 2023). Namun tidak seluruh jenis air dapat digunakan, dalam beberapa aktivitas misalnya air minum dan MCK hanya dapat dilakukan dengan air bersih. Air bersih secara sederhana adalah air tawar ( fresh water) yang bebas dari kuman dan zat kimia  berbahaya  bagi  tubuh  manusia  (Rao,  2019).  Air  asin  ( saline  water)  dan  air  kotor ( contaminated water) tidak aman bagi kehidupan sehari-hari manusia. Konsumsi air asin dapat  menyebabkan  berbagai  penyakit  (misalnya  hipertensi)  hingga  kematian  pada manusia (Chakraborty et al., 2019). Air kotor di sisi lain merupakan sarang penyakit karena didalamnya terdapat kuman yang membahayakan kesehatan (Ameer, 2017).
Ketersediaan air bersih di alam jumlahnya sangat sedikit. Dari 1,4 miliar km 3 air di muka bumi, 97% di antaranya adalah air asin dan hanya 2% yang merupakan air tawar (Juwono &  Subagiyo,  2018).  Dari  keseluruhan  air  tawar  di  bumi,  98%  masih  tersembunyi  dalam bentuk air tanah dan es, sehingga hanya 2% air tawar yang dapat ditemukan manusia di atas  permukaan  bumi  (misalnya  danau,  sungai,  dan  mata  air)  (Gleick,  1993).  Meskipun demikian,  air  permukaan  tidak  selalu  dapat  diandalkan.  Kualitas  air  bersih  berubah tergantung  ruang  dan  waktu  karena  siklus  presipitasi,  siklus  iklim,  dan  pencemaran lingkungan.  Oleh  sebab  itu,  diperkirakan  air  bersih  yang  dapat  dimanfaatkan  secara
maksimal ialah 0,01% dari keseluruhan air di muka bumi (Igor, 1993). Karena jumlahnya yang sangat terbatas, air bersih menjadi aset berharga yang menunjang kegiatan perekonomian manusia atau menjadi komoditas ekonomi tersendiri (Thuram, 1995).
Peningkatan  populasi  manusia  menyebabkan  bertambahnya  kebutuhan  akan permukiman, lahan pertanian, dan industri (Glińska -Lewczuk et al., 2016; Literathy, 1996; Stoyanova  &  Harizanova,  2019).  Peningkatan  populasi  manusia  beserta  kegiatan ekonominya semakin memperbesar kebutuhan akan sumber daya alam (SDA) terbarukan misalnya air bersih. Meskipun air bersih tergolong SDA terbarukan, tetapi penggunaan yang melebihi waktu regenerasi tetap saja menyebabkan kelangkaan(Magdoff & Foster, 2018). Jumlah air bersih yang terbatas tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia yang terus bertambah.  Akibatnya  terjadi  krisis  air  bersih  yang  berdampak  pada  wabah  penyakit, kelaparan,  kemiskinan,  hingga  ketidakstabilan  sosial.  Bahkan  tak  jarang  muncul  konflik karena perebutan air bersih mulai sekala lokal hingga antar negara  (Levy & Sidel, 2011). Oleh sebab itu, manusia perlu melakukan upaya agar ketersediaan dan kualitas air bersih tetap terjaga. Ini menjadi perhatian terutama wilayah perkotaan yang rentan terkena krisis air bersih.
Cirebon  merupakan  salah  satu  kota  di  Indonesia  yang  memiliki  rekam  jejak lingkungan buruk pada masa kolonial belanda. Hingga awal abad ke-20, Cirebon dikenal sebagai  kota  yang  kotor  dan  becek.  Setiap  tahun  ketika  memasuki  musim  penghujan wilayah kota selalu terkena banjir dengan ketinggian satu meter (Puguh, 2010). Banjir tak hanya menimbulkan kerugian material atau korban jiwa, melainkan juga membawa potensi buruk bagi ketersediaan air bersih. Banjir mengandung kuman (seperti salmonella) yang mencemari sumber air milik penduduk kota. Akibatnya air yang tersedia tidak dapat dipakai lagi sampai bersih kembali. Krisis air menyebabkan wilayah tersebut rentan terkena konflik sosial. Gleick (1993) dan Homer-Dixon (1994) menjelaskan bahwa SDA menjadi penyebab konflik  sosial,  dibuktikan  dari  temuan  beberapa  peneliti  dari  berbagai  negara.  Hal  ini tentunya  menjadi  perhatian  terutama  bagaimana  hubungan  masyarakat  dengan lingkungan menyebabkan masalah krisis air bersih di Kota Cirebon.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan masyarakat dengan lingkungan di Kota Cirebon. Adapun pembahasan pada penelitian ini terkait  faktor-faktor  yang  mendorong  krisis  air  bersih  di  Kota  Cirebon  dan  bagaimana hubungan masyarakat, pemerintah dalam menghadapi krisis air bersih. Selain itu, penelitian ini juga hendak menguji hipotesis Gleick (1993) dan Homer-Dixon (1994) yang menyatakan bahwa krisis air bersih selalu menimbulkan konflik sosial. Hipotesis ini digunakan dalam konteks  masyarakat  Kota  Cirebon  pada  masa  kolonial  Belanda.  Apakah  benar  krisis  air
bersih memang menyebabkan krisis sosial dan bagaimana penanganannya akan dibahas pada artikel ini menggunakan pendekatan sosiologi lingkungan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi lingkungan. Sosiologi lingkungan adalah  cabang  ilmu  yang  membahas  interaksi  masyarakat  dengan  lingkungan  serta bagaimana masyarakat mempengaruhi lingkungan begitu juga sebaliknya (Lockie, 2015). Sosiologi  lingkungan  dicetuskan  oleh  Riley  Dunlap  dan  Willey  Catton  pada  tahun  1978. Cabang ilmu ini membahas berbagai interaksi masyarakat dengan lingkungannya misalnya hubungan organisasi, industri, dan pemerintah terhadap masalah lingkungan; atau adaptasi masyarakat  dalam  menanggulangi  kelangkaan  SDA  (Dunlap  &  Catton,  1978).  Mulanya sosiologi  lingkungan  merupakan  cabang  ilmu  marjinal  dalam  kajian  sosiologi,  namun dengan  meningkatnya  permasalahan  lingkungan,  banyak  fenomena  masyarakat  yang berkaitan  dengan  lingkungan  memerlukan  penjelasan  melalui  sosiologi.  Cara  kerja sosiologi  lingkungan  dilakukan  dengan  mengkaji  masalah  lingkungan  dan  masyarakat dengan teori-teori sosiologi.
Penjelasan pada penelitian ini dibantu oleh teori konflik oleh Dahrendorf, dan teori konflik kelangkaan SDA oleh Homer-Dixon. Konflik masyarakat muncul karena relasi sosial dalam sebuah sistem. Oleh sebab itu, masyarakat terdiri dari dua kelompok yakni kelompok penguasa  dan  yang  dikuasai.  Namun  keduanya  tidak  selalu  memiliki  kepentingan  yang sama, akibatnya terjadi benturan yang menyebabkan konflik sosial. Intinya konflik terjadi karena terjadi benturan antara kekuasaan dan wewenang struktur sosial yang disebutkan Karl Marx sebagai pertentangan kelas (Dahrendorf, 2022).
Menurut  Homer-Dixon  (1994),  selama  populasi  manusia  dan  perekonomian  terus berkembang maka akan terjadi kelangkaan sumber daya terbarukan. Ia mengungkapkan ada  tiga  hipotesis  konflik  yang  dapat  berkembang  jika  kondisi  tersebut  tidak  segera ditangani.  Pertama  kelangkaan  SDA  terbarukan  akan  menimbulkan  konflik  sosial  dalam masyarakat. Kedua, terjadi migrasi penduduk ke wilayah lainnya dalam jumlah besar. Ketiga, kelangkaan  SDA  terbarukan  akan  menimbulkan  kekacauan  pada  kondisi  sosial  dan ekonomi  masyarakat.  Kelangkaan  SDA  terjadi  karena  tiga  prinsip.  Pertama,  manusia mereduksi  kualitas  dan  kuantitas  SDA  lebih  cepat  dari  SDA  tersebut  regenerasi.  Kedua, pertumbuhan  populasi  penduduk  yang  tidak  seimbang  dengan  ketersediaan  SDA menyebabkan kelangkaan. Ketiga, SDA terbatas karena masalah alokasi yakni sumber daya yang dikuasai oleh beberapa orang atau kelompok. Kelangkaan SDA dapat terjadi karena satu faktor atau gabungan dari beberapa faktor.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode sejarah dengan empat tahap  yakni  heuristik,  kritik,  interpretasi,  dan  historiografi  (Herlina,  2020).  Pada  tahap pertama penulis melakukan pengumpulan sumber-sumber untuk penelitian. Sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan terdiri dari laporan, buku, dan foto sezaman. Sumber sekunder yang digunakan ialah buku dan artikel jurnal yang sesuai dengan tema penelitian. Tahap selanjutnya ialah kritik, pada tahap ini penulis melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Tahap ini terbagi  menjadi  dua  langkah  tambahan  yakni  kritik  eksternal  dan  kritik  internal.  Kritik eksternal dilakukan untuk memeriksa aspek luar sumber misalnya font dan kondisi kertas, sedangkan  kritik  internal  dilakukan  untuk  memeriksa  isi  sumber.  Tahap  ketiga  ialah interpretasi, pada tahap ini penulis menafsirkan fakta-fakta yang telah terkumpul. Tahap keempat ialah historiografi atau penulisan sejarah, pada tahap ini fakta-fakta yang telah ditafsirkan kemudian ditulis dalam artikel berju dul “Air dan Konflik Sosial: Krisis Air Bersih Di Kota Cirebon Pada Masa Kolonial Belanda (Abad 19- 20)”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akar Permasalahan Krisis Air Bersih di Kota Cirebon
Hingga abad ke-19, penduduk Kota Cirebon menggunakan sumber air yang tersedia di alam (misalnya mata air dan sungai) atau buatan (sumur) untuk memperoleh air bersih. Sungai memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat kota. Misalnya Sungai Sukalila yang  berada  di  tengah  kota  menjadi  sumber  air,  jalur  transportasi,  dan  penunjang perekonomian. Karena fungsi sungai yang vital bagi kehidupan, VOC bahkan mendirikan Benteng De Beschermingh di dekat muara sungai untuk permukiman orang Eropa. Dengan mendirikan benteng di dekat muara sungai, VOC tidak akan kesulitan air bersih, membuang limbah air kotor, dan mengelola perekonomian untuk kepentingan kompeni (Sanusi et al., 2022).
Selain sungai, sumur juga menjadi sumber air lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun tak seperti sungai yang dapat digunakan kapan saja dan dimana saja, sumur  tidak  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  golongan  masyarakat.  Sebelum  hadirnya teknologi mesin bor pada akhir abad ke-19, sumur hanya dapat dimiliki segelintir orang saja karena biaya pembangunan yang mahal. Pembangunan sumur biasanya dilakukan pada tempat-tempat tertentu misalnya masjid atau keraton (Primaditya, 2021). Ketersediaan air sumur  sangat  fluktuatif  tergantung  musim  dan  kondisi  lingkungan  sekitar.  Di  Cirebon
sendiri ketika musim penghujan air kondisinya keruh karena rembesan air tanah, tercemar air hujan, atau tercemar banjir. Selain itu ketika musim kemarau, sumur akan kering. Oleh sebab itu, sumur tidak dapat digunakan setiap saat.
Akar  permasalahan  air  bersih  di  Cirebon  dapat  ditarik  hingga  abad  ke-17  Masehi. Dengan  jatuhnya  kesultanan  ke  tangan  VOC  pada  abad  ke-17,  terjadi  perubahan  pola pembangunan  kota.  Pada  masa  kesultanan,  pembangunan  permukiman  dilakukan berdasarkan pola yang disebut cosmic city. Cosmic city adalah pola dimana pembangunan dipusatkan  pada  axis  tertentu,  biasanya  berpusat  di  istana.  Pada  masa  kesultanan, pembangunan kota berpusat pada keraton dan permukiman dibuat secara hirarkis sesuai profesi penduduknya. Semakin dekat permukiman dengan keraton maka semakin tinggi kedudukannya dalam masyarakat. Selain dibuat secara hirarkis, permukiman juga dibangun dengan memperhatikan keseimbangan dengan lingkungan sekitar. Pada masa tersebut, pembangunan kota bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan penduduk saja melainkan juga  memiliki  nilai  sakral.  Keseimbangan  dengan  alam  sekitar  menjadi  titik  kunci pembangunan, karena kota merupakan miniatur jagat raya (Hendro, 2014).
Setelah diambil alih oleh VOC, kompeni mengubah orientasi pembangunan Cirebon dari cosmic city menjadi kota berorientasi ekonomi (economy oriented). Untuk memenuhi kebutuhan  ekonomi,  VOC  memindahkan  pusat  pembangunan  kota  dari  keraton  ke benteng.  Karena  kebijakan  VOC  yang  hanya  berfokus  pada  ekonomi  saja,  maka  yang menjadi  prioritas  ialah  keuntungan  sebesar-besarnya.  Pola  permukiman  tak  lagi memikirkan  keseimbangan  dengan  lingkungan  maupun  hirarki  melainkan  dibangun sedekat dan sepadat mungkin dengan pusat ekonomi.  Karena populasi penduduk yang terus meningkat menyebabkan penduduk semakin terkonsentrasi di dekat pelabuhan dan benteng (Hendro, 2014).
Selain  kondisi  permukiman  yang  terkonsentrasi  dan  padat  penduduk,  perilaku masyarakat kota juga menjadi perhatian tersendiri. Berdasarkan keterangan J. A. van Den Broek, hingga abad ke-19 penduduk Kota Cirebon membuang sampah rumah tangga dan bangkai sembarangan ke aliran sungai (Broek, 1891). Akibatnya sungai menjadi tercemar dan rentan banjir. Meskipun kondisi sungai kotor, para penduduk tetap mengambil air dari tempat tersebut tanpa mempedulikan  bahaya yang mengancam kesehatan.  Masyarakat pribumi  menjadi  golongan  yang  paling  mudah  terserang  wabah  penyakit.  Dengan demikian, penduduk Kota Cirebon memiliki risiko krisis air bersih dan wabah penyakit yang besar, meskipun mungkin saja pada saat tersebut tidak disadari.
Krisis Air Bersih dan Konflik Sosial
Pada tahun 1805, terjadi erupsi Gunung Ciremai yang menyebabkan krisis air bersih di  Kota  Cirebon.  Material  vulkanik  yang  terlontar  dari  gunung  api  menyebabkan pencemaran  pada  sumber-sumber  air  (misalnya  sungai  dan  sumur)  (Horsfield,  1816). Akibatnya terjadi krisis air yang menyebabkan wabah kolera pada tahun 1805-1806, wabah ini  memakan  korban  jiwa  hingga  ¼  populasi  penduduk  kota.  Selain  erupsi  dan  wabah, akumulasi perilaku buang sampah sembarangan mengakibatkan banjir di berbagai wilayah kota. Banjir menyebabkan air sungai yang kotor mencemari sumur dan sumber air lainnya, akibatnya  krisis  air  bersih  bertambah  parah  dari  waktu  ke  waktu.  Krisis  air  bersih menghambat  kegiatan  perekonomian  kota,  salah  satunya  ialah  suplai  air  bersih  kapal (Molsbergen, 1931). Mengingat perekonomian Cirebon yang ditunjang oleh perdagangan maritim, maka krisis air bersih tentu  menghambat aktivitas  perekonomian  (Mutawally & Mahzuni, 2023). Oleh sebab itu, pemerintah kolonial mulai turun tangan untuk menangani krisis air ini.
Pada masa kepemimpinan Residen Mathjis Waterloo (1809-1815), pemerintah kolonial mengatasi  krisis  air  dengan  membangun  kanal.  Saat  itu  Waterloo  memerintahkan pembangunan Kanal Silayar ( Zeilschip) yang mengalirkan air bersih dari Sungai Cipager ke pelabuhan.  Setelah  kanal  selesai  dibangun,  penduduk  sekitar  kanal  dilarang  untuk menggunakan air Silayar. Hal ini dilakukan agar debit air untuk pelabuhan tidak berkurang (Molsbergen,  1931).  Meskipun  masalah  suplai  air  bersih  untuk  kapal  berhasil  ditangani, namun penduduk kota masih kesulitan air bersih. Dengan demikian, terjadi penguasaan sumber air bersih secara sepihak oleh pemerintah kolonial.
Karena  kurangnya  penegakan  hukum  di  sekitar  kanal,  penduduk  sekitar  terutama masyarakat pribumi dapat menggunakan air kanal untuk keperluan sehari-hari. Air Silayar digunakan untuk konsumsi air bersih, irigasi pertanian, hingga MCK. Karena kondisi air kanal yang terus menurun, pemerintah kolonial kemudian membangun jalur pipa dari tanah liat agar tidak diambil oleh masyarakat Pribumi. Namun karena lokasi jalur pipa yang berada di  bawah  sawah  dan  rawa-rawa,  pipa  mudah  rusak  karena  aktivitas  manusia  atau pertumbuhan  akar  tanaman  rawa  (Molsbergen,  1931).  Dampaknya  air  kanal  tak  dapat digunakan dan terjadi lagi krisis air bersih untuk kapal. Akibat kegagalan tersebut, Waterloo mendapat teguran dari pemerintah pusat karena gagal memimpin Cirebon (Emalia, 2020).
Karena kanal gagal menyediakan suplai air bersih untuk kapal, akhirnya pemerintah karesidenan menggunakan jasa pihak ketiga untuk menyuplai air bersih yakni tukang air ( waterdragger). Tidak diketahui secara pasti kapan profesi ini muncul di Hindia Belanda, namun  mereka  berkembang  pesat  pada  abad  ke-19  (Kooy  &  Bakker,  2015).  Tukang  air
mulanya dipekerjakan untuk mengangkut air dari sumber air ke pelabuhan. Kebanyakan tukang air diisi oleh orang pribumi, namun orang Timur Asing misalnya Arab ada juga yang bekerja sebagai tukang air (Bataviaasch Handelsblad, 1879).
Pada  tahun  1850-an  sampai  1910-an,  terjadi  peningkatan  populasi  penduduk  kota Cirebon. Kepadatan penduduk di Cirebon meningkat menjadi 260%, namun pertumbuhan lahan pekerjaan hanya 75%. Pada saat tersebut terjadi urbanisasi besar-besaran penduduk pribumi dari berbagai wilayah di Karesidenan Cirebon ke Kota Cirebon. Hal ini terjadi karena tanah para pribumi disewakan kepada orang-orang Tionghoa untuk dijadikan kebun tebu. Ketika  mereka  bermigrasi  mereka  tidak  dibekali  kemampuan  yang  memadai,  akibatnya karena  gagal  bersaing  dalam  memperoleh  pekerjaan  banyak  yang  berakhir  menjadi pengangguran  (Emalia,  2020).  Meskipun  demikian,  tidak  seluruh  penduduk  pribumi berakhir  menjadi  pengangguran.  Banyak  juga  yang  menjadi  pekerja  serabutan  atau berdagang.  Pekerjaan  yang  dilakukan  antara  lain  menjadi  pedagang  warung,  penjual asongan, penjual jamu, minuman, kue, buruh proyek, atau tukang air. Masyarakat Pribumi pada  masa  tersebut  kedudukannya  hanya  menjadi peddler  dan  small  scale transporter/vendor  (Sulistiyono,  1994).  Berdasarkan  hal  tersebut,  kemungkinan  besar tukang air di Cirebon berkembang pada masa tersebut.
Tukang  air  di  Cirebon  bekerja  dengan  mengangkut  air  bersih  dari  sumber  ke pelanggan. Para pelanggan tukang air mencakup orang Eropa, Timur Asing, dan Pribumi yang berkecukupan. Mereka menjadi pemeran penting distribusi air bersih pada masa krisis. Para  penduduk  biasanya  mempekerjakan  tukang  air  untuk  mengangkut  air  bersih  dari sumber dengan harga pasaran yang telah ditentukan. Tukang air biasanya menggunakan jerigen  yang  diangkut  dengan  dipikul  atau  didorong  menggunakan  gerobak  untuk mengangkut air ke rumah penduduk. Penampilan tukang air dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.
Gambar 1. Tukang Air Berdiri Di Depan Sumur Timba (Sumber: KITLV, 1870)
Karena tukang air adalah pihak swasta, maka harga air bersih tentu ditentukan kondisi di  pasar.  Pada  dasarnya  harga  komoditas  ditentukan  besar  permintaan  dan  penawaran barang, sedangkan permintaan dan penawaran suatu barang ditentukan berbagai faktor. Dalam hal ini air bersih sangat tergantung oleh ketersediaan dan kualitasnya, misalnya saat kemarau tentu harganya akan melambung naik. Biaya tukang air sangat tergantung jarak dari sumber air ke rumah. Hal ini karena harga barang harus memberikan laba bagi para tukang air agar tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, penduduk kota sangat bergantung pada ke tukang air tapi juga dirugikan secara ekonomi pada saat bersamaan. Oleh sebab itu,  pemerintah  Karesidenan  berusaha  menurunkan  ketergantungan  pada  tukang  air dengan membangun beberapa sumur artesis di Kota Cirebon pada tahun 1860-an sampai 1870-an, namun tak ada satupun sumur yang berhasil mengeluarkan air bersih. Begitu juga dengan serangkaian proyek pembangunan jalur perpipaan air bersih yang dilakukan dari tahun  1878  sampai  1893,  masih  belum  bisa  menurunkan  pengaruh  ketergantungan penduduk kota dari tukang air (Molsbergen, 1931).
Pada tahun 1893, pemerintah kolonial membangun 10 jalur pipa air bersih dengan 43 hidran di Kota Cirebon. Jalur pipa utama terletak di wilayah Tangkil yang termasuk dalam Distrik  Eropa.  Dari  lokasi  tersebut  pipa  kemudian  menyebar  ke  seluruh  penjuru  kota (Molsbergen, 1931). Sebagaimana kota-kota lainnya di Hindia Belanda, hidran ditempatkan di  pinggir  jalan  strategis.  Tujuan  pembangunan  hidran  ialah  agar  penduduk  kota memperoleh air bersih gratis (Tillema, 1915). Namun pembangunan jalur pipa yang dimulai dari  wilayah  Tangkil  menjadi  bukti  bahwa  prioritas  utama  penyediaan  air  adalah  orang Eropa.  Dengan  membangun  jalur  pipa  utama  di  Tangkil,  maka  orang  Eropa  dapat
menggunakan air hidran terlebih dahulu dibandingkan orang Timur Asing atau pribumi. Selain itu, diduga juga pemerintah kolonial hendak memperkecil pengaruh tukang air di Cirebon.
Namun  secara  tidak  terduga,  kenyataannya  hidran  lebih  banyak  menguntungkan masyarakat pribumi. Jika air hidran di Distrik Pribumi habis, maka mereka akan mengambil air dari distrik lainnya. Orang-orang Pribumi rela mengambil air ke Distrik Eropa yang jauh demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu, tukang air juga sering mengambil air bersih dari hidran dibandingkan mata air atau sumur. Kondisi air hidran yang gratis dan dekat permukiman tentu menghemat biaya pengiriman dibandingkan mengambil air dari sumber yang jauh. Karena jumlah penduduk Eropa yang lebih sedikit dibandingkan Pribumi, maka air hidran lebih menguntungkan masyarakat Pribumi dan tukang air dibanding orang Eropa (Tillema, 1915).
Pemerintah kolonial tidak mengambil tindakan gegabah untuk menangani masalah tersebut. Dibandingkan memberlakukan kebijakan pelarangan mengambil air dari hidran di Distrik Eropa yang tentu akan menimbulkan konflik besar, pemerintah kolonial merekrut tukang  air  untuk  bekerja  di  bawah  naungan  Perusahaan  Air  Cirebon  ( Cheribonsche Waterleidingbedrijft). Para tukang air diimingi gaji untuk bekerja di perusahaan air, karena melihat peluang hidup yang lebih baik dibandingkan bekerja serabutan, banyak tukang air yang bersedia bekerja di bawah perusahaan air. Setelah itu perusahaan air mengatur harga air bersih sebesar 2 sampai 4 sen per pikul (35 liter air) atau setara f 0,6 sampai f 1,3 per m 3 tergantung jarak rumah dari hidran. Harga air dapat meningkat hingga f 1.8 per m 3 pada musim  kemarau  parah.  Dengan  mempekerjakan  tukang  air,  pemerintah  kolonial  dapat memperoleh  keuntungan  dari  tukang  air  sekaligus  mengatur  harga  tukang  air  secara tersentralisasi yang tentunya dibuat untuk menguntungkan orang Eropa (Molsbergen, 1931; Tillema, 1915).
Setelah tukang air direkrut ke dalam kepegawaian perusahaan air, mereka umumnya telah berjaga di hidran untuk menyediakan jasa pengangkutan air bersih. Karena jumlahnya yang banyak, orang-orang pribumi yang hendak mengambil air hidran secara gratis harus berebut  dengan  tukang  air.  Karena  biayanya  yang  cukup  mahal,  orang-orang  pribumi umumnya tidak ingin mengeluarkan biaya untuk menggunakan jasa tukang air. Karena itu mereka enggan pergi ke hidran karena nantinya akan dipinta jasa tukang air. Karena itu mereka  tidak  memiliki  banyak  pilihan,  banyak  masyarakat  pribumi  yang  kembali menggunakan  sumur  untuk  kebutuhan  sehari-hari.  Namun  ketika  kemarau  tidak  punya banyak pilihan selain menyewa jasa tukang air atau kembali menggunakan sungai yang
kotor. Dengan demikian, air hidran yang seharusnya gratis kenyataannya berbayar (Tillema, 1915).
Kebanyakan pengguna jasa tukang air ialah  orang  Eropa dan Timur Asing,  karena status ekonomi mereka yang lebih baik mereka dengan mudah menyewa jasa tukang air. Karena  ketimpangan  ekonomi  dan  krisis  air  bersih  menyebabkan  kota-kota  di  Hindia Belanda mengalami peningkatan angka kriminal terutama kasus pencurian air. Contohnya di Surakarta pada tahun 1891 yang kehilangan mesin bor artesis karena krisis air yang parah (Primaditya,  2021).  Berdasarkan  laporan  Dinas  Pekerjaan  Umum  tahun  1909,  diketahui bahwa dari 51 hidran di Kota Cirebon, hanya 27 saja yang masih berfungsi. Hidran-hidran tersebut mengalami kerusakan atau hilang dari tempatnya (Burgerlijke Openbare Werken, 1909). Pada tahun 1911, Dinas Pekerjaan umum meminta perbaikan hidran di kota. Namun pemerintah kota berdalih bahwa perbaikan tak dapat dilakukan karena kurangnya pekerja untuk  proyek  pembangunan  (Burgerlijke  Openbare  Werken,  1911).  Akibatnya  penduduk kota semakin bergantung menggunakan jasa tukang air.
Hingga tahun 1920-an, pemerintah kolonial belum memiliki cara untuk melepas dari sepenuhnya dari tukang air. Tak seperti kota besar misalnya Bandung yang telah memiliki jalur pipa yang tersambung langsung ke rumah penduduk (Budiman et al., 2023). Cirebon hingga saat tersebut belum memiliki jalur perpipaan yang langsung terhubung ke rumah. Hal ini karena instalasi jalur pipa ( waterleiding) hanya dapat menjangkau skala industri saja misalnya pelabuhan, hotel, dan stasiun kereta api. Sedangkan perumahan di Cirebon tidak bisa dipasang karena  kondisi debit air yang tidak stabil  (Molsbergen, 1931). Pada tahun 1930, muncul rencana pembangunan jalur pipa dari Mata Air Cipaniis yang memiliki debit air lebih besar. Dengan debit air yang lebih besar diharapkan air dapat langsung dialirkan ke  rumah  penduduk.  Meskipun  demikian  karena  berbagai  faktor  pembangunan  terus terhambat hingga tahun 1937.
Pada September 1937, bertepatan dengan pembangunan jalur pipa air dari Cipaniis, pemerintah kota mengeluarkan kebijakan baru mengenai air bersih kota. Dalam kebijakan tersebut  disebutkan  bahwa  setiap  rumah  di  Cirebon  harus  dipasang  pipa  ledeng  dan penghuninya harus membayar f 7.5 per bulan pada perusahaan air. Meskipun secara hukum tidak memaksa, namun kenyataannya banyak pendduk kota yang tertarik mendaftarkan diri untuk pemasangan pipa ledeng. Mereka tertarik dengan jasa ini karena tidak harus bolak- balik ke hidran atau memanggil tukang air. Pada tahun tersebut sebanyak 1.100 jalur pipa baru berhasil dipasang dipasang ke rumah penduduk. Dengan demikian, penduduk kota tidak lagi bergantung pada tukang air (Nederlandsch-Indi ë , 1937).

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penyebab  utama  krisis  air  bersih  di  Kota Cirebon  ialah  pencemaran  lingkungan  dan  perubahan  pola  pembangunan  yang menyebabkan  kota  jadi  padat  penduduk  dan  kotor.  Berdasarkan  hasil  penelitian ditemukan  bahwa  pada  masa  kolonial,  memang  terjadi  perebutan  air  bersih  antara masyarakat  kota  dengan  pemerintah.  Selain  itu  diketahui  juga  bahwa  krisis  air  bukan hanya disebabkan faktor alamiah melainkan juga ada campur tangan kelompok tertentu misalnya pemerintah dan tukang air. Meskipun terjadi konflik antara kedua pihak dengan kepentingan  yang  berseberangan,  namun  tidak  terjadi  konflik  skala  besar  dalam perebutan air bersih. Saran untuk penelitian selanjutnya melakukan penelitian serupa di Cirebon pasca kemerdekaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ameer, M. L. F. (2017). Water-Borne diseases and the their challenges in the coastal of Ampara  District  in  Sri  Lanka. World  News  of  Natural  Sciences,  9. https://bibliotekanauki.pl/articles/1118154.pdf
Bataviaasch Handelsblad. (1879, June 21). De Arabier Waterdrager.
Broek, J. A. van den. (1891). De Cheribonsche Opstand van 1806. Tijdspiegel.
Budiman, H. G., Ariwibowo, G. A., Saptono, N., Widyastuti, E., & Nurani, I. A. (2023). From panchuran to waterleiding: clean water solutions in Colonial Bandung, West Java, Dutch East Indies (1898‒1934). History of Science and Technology, 13(1), 174 – 200. https://doi.org/10.32703/2415-7422-2023-13-1-174-200
Burgerlijke Openbare Werken. (1909). Verslag van het BOW van Nederland Indië 1909 . Landsdrukkerij.
Burgerlijke  Openbare  Werken.  (1911). Verslag  over  de  burgerlijke  openbare  werken  in Nederlandsch-Indi ë . Landsdrukkerij.
Chakraborty, R., Khan, K. M., Dibaba, D. T., Khan, M. A., Ahmed, A., & Islam, M. Z. (2019). Health  implications  of  drinking  water  salinity  in  coastal  areas  of  Bangladesh. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(19), 3746.
Dahrendorf, R. (2022). Class and conflict in an industrial society (Vol. 1). Routledge.
Emalia, I. (2020). Wabah Penyakit dan Penanganannya di Cirebon 1906--1940. Ombak.
Gleick, P. H. (1993). Water in crisis. Pacific Institute for Studies in Dev., Environment & Security. Stockholm Env. Institute, Oxford Univ. Press. 473p, 9, 761 – 1051.
Glińska - Lewczuk, K., Gołaś, I., Koc, J., Gotkowska - Płachta, A., Harnisz, M., & Rochwerger,
A. (2016). The impact of urban areas on the water quality gradient along a lowland river. Environmental Monitoring and Assessment, 188, 1 – 15.
Hendro, E. P. (2014). Perkembangan morfologi kota cirebon dari masa kerajaan hingga akhir masa kolonial. Paramita:  Historical  Studies  Journal,  24(1). https://doi.org/10.15294/paramita.v24i1.2861
Herlina, N. (2020). Metode Sejarah. Satya Historika.
Homer-Dixon, T. F. (1994). Environmental scarcities and violent conflict: evidence from cases. International Security, 19(1), 5 – 40.
Horsfield,  T.  (1816). On  the  Mineralogy  of  Java:  Essay  I.  Batavian  Society  of  Arts  and Sciences.
https://books.google.co.id/books/about/On_the_Mineralogy_of_Java.html?id=bwF e2xJmddwC&redir_esc=y
Igor, S. (1993). World fresh water resources. Water in Crisis: A Guide to the World’s. Oxford University Press, Inc, Oxford.
Juwono,  P.  T.,  &  Subagiyo,  A.  (2018). Sumber  Daya  Air  dan  Pengembangan  Wilayah: Infrastruktur  Keairan  Mendukung  Pengembangan  Wisata,  Energi,  dan  Ketahanan Pangan. Universitas Brawijaya Press.
KITLV. (1870). Waterdrager bij een put op Java. http://hdl.handle.net/1887.1/item:823765
Kooy, M., & Bakker, K. (2015). (Post) Colonial Pipes: Urban Water Supply in Colonial and Contemporary Jakarta. In Cars, Conduits, and Kampongs (pp. 63 – 86). Brill.
Levy, B. S., & Sidel, V. W. (2011). Water rights and water fights: preventing and resolving conflicts before they boil over. In American journal of public health (Vol. 101, Issue 5, pp. 778 – 780). American Public Health Association.
Literathy, P. (1996). Industrial wastes and water pollution. In Regional Approaches to Water Pollution in the Environment (pp. 21 – 32). Springer.
Magdoff, F., & Foster, J. B. (2018). Lingkungan Hidup dan Kapitalisme: Sebuah Pengantar. Marjin Kiri.
Molsbergen, E. G. (1931). Gedenkboek der gemeente Cheribon, 1906 - 1931. Nix & Co.
Mutawally,  A.  F.,  &  Mahzuni,  D.  (2023).  Kehidupan  Masyarakat  Agraris  dan  Maritim Cirebon  Awal  Abad  Ke-20:  Suatu  Tinjauan  Ekologi  Manusia. SENTRI:  Jurnal  Riset Ilmiah, 2(6), 2053 – 2064.
Nederlandsch-Indi ë , H. nieuws van den dag voor. (1937, September 15). De Nieuwe Water verordening.
Primaditya,  K.  T.  (2021).  Modernisasi  Kota:  Saluran  Air  Bersih  Perpipaan  di  Jawa  Masa Kolonial. Lembaran  Sejarah,  17(2),  171 – 187.  https://doi.org/10.22146/lembaran- sejarah.73174
Puguh, D. R. (2010). Dari “Per Aspera Ad Astra” ke “Cirebon Baru”: Perubahan Citra Kota
Cirebon 1930-1950-an. Citra Leka Dan Sabda, 1(1).
http://eprints.undip.ac.id/3266/2/21_Per_Aspera_ad_Astra_(Dhanang_R.).pdf Purnomo, T. (2023). Karakteristik Air. In Pencemaran Lingkungan (p. 45). Global Eksekutif
Teknologi.
Rao, C. N. R. (2019). Safe Drinking Water: The need, the problem, solutions and an action plan. TWAS.
Sanusi, A., Arif, F., & Hasyim, R. S. (2022). Perubahan Eksistensi Sungai dan Pengaruhnya Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Cirebon Pada Masa Hindia Belanda Tahun 1900-1942. Yayasan Wiyata Bestari Samastra.
Stoyanova, Z., & Harizanova, H. (2019). Impact of agriculture on water pollution. Agrofor, 4(1).
Sulistiyono, S. T. (1994). Perkembangan pelabuhan Cirebon dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Cirebon 1859-1930. Universitas Gadjah Mada.
Thuram, G. (1995). Experience in Development of Small-Inter Scale Water Resources in Rural  Resources  in  Rural  Area. Proceeding  of  The  Internasional  Symposium  on Development of Small Scale Water Resources in Rural Area, Bangkok, 5.
Tillema, H. F. (1915). Kromoblanda. Over het vraagstuk van ‘het Wonen’in Kromo‘s groote land. H. Uden Masman.