## ANALISIS KECEMBURUAN SOSIAL MASYARAKAT NON PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SELONG LOMBOK TIMUR

## H. MOH. JUHAD
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Muhammadiyah Selong Coresponding email : Mohjuhad63@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan  gambaran  secara  utuh  dan komprehensif  terkait  dengan  kecemburuan  sosial  masyarakat  non  penerima manfaat  program  keluarga  harapan  (pkh)  di  Kecamatan  Selong  Lombok  Timur. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif. Penelitian  ini  menggunakan  prosedur purposive.  Pada penelitian  ini  subjeknya  terdiri  atas  Kepala Bidang  di  Dinas  Sosial  Kabupaten Lombok Timur 1 orang, Kepala Seksi di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang menangani PKH 1 orang, penerima manfaat PKH 5 orang, dan masyarakat non  penerima  manfaat  7  orang  di  Kecamatan  Selong. Dari  Hasil  Penelitian  ini bahwa Terdapat  kebenaran  terjadinya  kecemburuan  sosial  masyarakat  non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lombok Timur, dibuktikan  dengan  banyaknya  kasus-kasus  yang  ditemukan,  gosip-gosip  yang beredar,  terlalu  sedikitnya  KPM  yang  dapat  PKH  dibandingkan  jumlah  keluarga miskin,  dan  jumlah  dana yang  diterima  oleh  KPM  relatif  besar. Penyebab kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di  Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, yaitu a. Sosialisasi yang tidak sempurna, b. Rasa ketidakadilan, dan c. Pola hidup konsumtif KPM. Langkah- langkah  yang  dilakukan  Pemerintah  dalam  mengatasi  kecemburuan  sosial masyarakat  non  penerima  manfaat  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur yaitu a. Penyelenggaraan program- program penanggulangan kemiskinan b. Mengintensifkan sosialisasi PKH, dan c. Profesionalisme penyelenggaraan PKH

## Kata kunci : kecemburuan sosial, masyarakat non penerima manfaat, PKH

## LATAR BELAKANG
Kecemburuan  sosial  bisa  berupa  bentuk  keinginan  memiliki  barang  yang orang lain miliki, seperti handphone merek tertentu. Tas, sepatu atau baju dengan merek  (Brand)  yang  ternama  &  diproduksi  dalam  jumlah  yang  sedikit  demi menjaga harga tinggi dari barang tersebut. Dan semua kecemburuan sosial dalam bentuk  materi  seperti  itu  wajar saja  terjadi,  dalam  kadar  yang  masih  terkontrol. Kadar  yang  masih  wajar  sebagai  kecemburuan  berdasar  pada  daya  beli  sang pencemburu  dan  tidak  menimbulkan  efek  negatif  dari  kecemburuannya. Sebuah contoh seperti halnya seorang perempuan yang kurang mampu kemudian cemburu terhadap  temannya  yang  mampu  membeli  handphone  terbaru,  bermerek  dan berharga mahal. Sehingga demi mengejar prestise (gelar) setara dengan temannya tersebut, si anak gadis melakukan hal negatif semisalnya menjual diri atau menjual barang haram atau hal negatif lainnya karena mengejar kesombongan itu.
Percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan  di  bidang  perlindungan  sosial,  dimulai  pada  tahun 2007  pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH juga sebagai sarana untuk mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi masyarakat  sangat  miskin.  Program serupa ini di negara lain dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan  (PKH)  mampu  mengangkat  penerima  manfaat  keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu  mendorong  para  pemangku kepentingan  di  pusat  dan  daerah  untuk melakukan  perbaikan infrastruktur  kesehatan  dan  pendidikan (Habibullah,  dkk, 2017:2).
Meskipun  dinilai  program  perlindungan  sosial  paling  efektif namun berdasarkan  penelitian  tentang  PKH  yang  dilaksanakan oleh  Nainggolan,  dkk (2012, 20) ditemukan kasus pemanfaatan bantuan PKH oleh KPM yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Bantuan tunai digunakan untuk membeli barang konsumtif seperti untuk  beli  HP,  rokok  dan  motor.  Berdasarkan  penelitian  Punali (2014), sebagian  besar  rumah  tangga  penerima  dana  bantuan  PKH menggunakan  dana bantuan yang mereka peroleh untuk keperluan rumah tangga yaitu mencapai 60,5 persen. Pemanfaatan  bantuan  PKH  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan dikhawatirkan  “mengganggu”  pencapaiaan  tujuan  program  secara keseluruhan, yaitu memutus rantai kemiskinan antar generasi (Habibullah, dkk, 2017:2-3).
Masalah  kecemburuan  sosial  ini  dapat  dirasakan  dan  telah  banyak dibicarakan  oleh masyarakat seperti  pembicaraan para  pekerja  sosial,  lembaga- lembaga pendidikan, tulisan-tulisan di media massa, hingga masyarakat miskin itu sendiri.  Namun  sejauh  ini  belum  banyak  penelitian  yang  dilakukan  untuk mengungkap masalah kecemburuan sosial atas keberadaan PKH. Karena itu penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  berkaitan  dengan  k ecemburuan sosial Masyarakat  Non  Penerima  Manfaat  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) dengan membatasinya  pada  salah  satu  Kecamatan  di  Kabupaten  Lombok  Timur  yaitu  di Kecamatan Selong dengan dugaan awal berdasarkan observasi lapangan diduga ada kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.
Berdasarkan  pada  latar belakang  di  atas  dirumuskan  masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah terjadinya kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program  Keluarga Harapan  (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok  Timur ? 2. Apakah  yang  menyebabkan  kecemburuan  sosial  masyarakat non  penerima  manfaat Program  Keluarga Harapan  (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten  Lombok  Timur ? Dan  3. Langkah-langkah  apa  saja  yang  dilakukan Pemerintah  dalam  mengatasi  kecemburuan  sosial  masyarakat  non  penerima manfaat Program  Keluarga Harapan  (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur ?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian  ini  menggunakan  prosedur purposive. Pada penelitian  ini  subjeknya  terdiri  atas  Kepala Bidang di  Dinas  Sosial  Kabupaten Lombok Timur 1 orang, Kepala Seksi di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur yang menangani PKH 1 orang, penerima manfaat PKH 5 orang, dan masyarakat
non penerima manfaat 7 orang di Kecamatan Selong. Teknik penentuan informan penelitian ini seperti dijelaskan oleh Sugiyono (2013:52) yaitu dengan jalan peneliti memasuki  situasi  sosial  tertentu,  melakukan  observasi,  dan  wawancara  kepada orang-orang  yang  dipandang  tahu  tentang  situasi  sosial  tersebut. Penelitian  ini menggunakan  analisis  Model  Interaktif  yang  dikembangkan  oleh  Miles  & Huberman,  sebagaimana  dikutip  Hakim (2001:48)  yang  terdiri  dari  empat komponen  analisis,  yaitu pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan kesimpulan.
Pengumpulan data Penyajian data Reduksi data Kesimpulan-kesimpulan: Penarikan / Verifikasi
Sumber : (Prastowo, 2012:243)
Gambar 1. Model Interaktif Analisis Data

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebenaran adanya kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Selong Kabupaten Lombok Timur
Kebenaran  adanya  kecemburuan  sosial  masyarakat  non  penerima manfaat  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Selong  Kabupaten Lombok  Timur. Kebenarannya  dapat  dilihat  secara  langsung  dengan  adanya gerakan-gerakan protes dan kritis yang dilakukan oleh masyarakat, disamping dapat  dilihat  secara  tidak  langsung  dengan  mencermati  gosip-gosip  dan perbincangan  informal  masyarakat. Bahkan  semua  informan  yang  berstatus masyarakat  non  penerima  manfaat  PKH  serentak  menyatakan  terdapat kecemburuan sosial atau rasa iri pada mereka atas bantuan PKH.
Realitas kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) ini lebih sebagai ekspresi kritis agar pelaksanaan PKH menjadi  semakin  baik  dan  benar.  Mereka  tidak  menginginkan  PKH  menjadi tidak tepat sasaran dan salah manfaat.
2. Penyebab kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur
Penyebab  kecemburuan  sosial  masyarakat  non  penerima  manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut :

## a. Sosialisasi Yang Tidak Sempurna
Masyarakat  Kecamatan  Selong  mempersepsikan  PKH  sebagai pemberian uang oleh Negara. Mereka belum melihat PKH sebagai program pemberdayaan  bagi  masyarakat  miskin  yang  memang  membutuhkan. Persepsi  tersebut  tertanam  kuat  di  benak  mereka dan  membutuhkan  kerja keras untuk merubahnya.
Penyebab kecemburuan  sosial  masyarakat  non  penerima  manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) karena sosialisasi atas PKH yang tidak sempurna sehingga mereka masih mempersepsikan bahwa PKH merupakan program  bagi-bagi  uang  secara  gratis. Proses  sosialisasi yang  tidak sempurna  atas  PKH apabila masyarakat tidak  mampu  mendalami  norma atau  aturan-aturan  yang  terkait  mengenai  PKH. Sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memahami arti dan fungsi dari PKH itu sendiri. Tentunya pemerintah tidak ingin  adanya  hal  tersebut,  namun  jika  sudah terlanjur menjadi pembelajaran untuk melakukan perbaikan selanjutnya.
Bilamana PKH ingin diterima secara baik dan tanpa menimbulkan kecemburuan  sosial,  maka yang  bisa  dilakukan adalah  memodifikasi perilaku masyarakat. Pertama  adalah  lingkungan,  terutama  pergaulan. Seseorang  akan terbawa  pada situasi pergaulan dimana ia nyaman berada dalam  kelompok  tersebut. Jika  pergaulannya positif  maka  akan  terbawa positif jika sebaliknya maka juga akan berdampak sebaliknya pula. Kedua adalah  melihat  penyebabnya,  sosialisasi  tidak  sempurna  akan  terjadi disebabkan  karena  ketidak  sesuaian pesan-pesan  yang  disampaikan  oleh masing-masing  agen  sosialisasi  PKH.  Sehingga  dibutuhkan  kesamaan pemahaman dari  semua  stakeholders  yang  terlibat  dalam  PKH,  terutama para Pendamping PKH di Kecamatan Selong.

## b. Rasa Ketidakadilan
Pelaksanaan  PKH  di  Kecamatan  Selong  masih  belum  dirasakan memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat.  Masyarakat  khususnya  sebagian mereka yang miskin merasa diperlakukan tidak adil. Rasa ketidakadilan ini timbul  karena  tidak  semua masyarakat miskin  di  Kecamatan  Selong mendapatkan  PKH.  Sekalipun  mereka  dijanjikan  bahwa  PKH  diberikan secara bergilir.

## c. Pola hidup konsumtif KPM
Hasil penelitian ditemukan bahwa penerima bantuan PKH memiliki gaya  hidup  konsumtif  dilihat  dari  kepemilikan  harta  benda  mereka.  Dana PKH seharusnya dimaksimalkan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan justru  digunakan  untuk memenuhi kebutuhan  gaya  hidup.  Dari  hasil penelitian  di  lapangan  dana  bantuan  program  PKH  dimanfaatkan  untuk menunjang gaya hidup mereka untuk membeli barang mewah dikarenakan didapat dari pengaruh iklan di televisi serta tidak ingin kalah saing dengan tetangga mereka.
Saat ini Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang  melalui  iklan.  Selain  itu  dilapangan  menggambarkan bahwasannya para penerima PKH di Kecamatan  Selong tidak ingin kalah bersaing dengan para keluarga TKI. Sebagian penerima bantuan PKH lebih
mengutamakan  nilai  simbolik  dan  tanda  dari  barang  dan  jasa  yang dikonsumsinya.
3. Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Berdasarkan  hasil-hasil  penelitian  di  atas,  diketahui  langkah-langkah yang  dilakukan  Pemerintah  dalam  mengatasi  kecemburuan  sosial  masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, terdiri atas :
a. Penyelenggaraan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan yang bersumber dari pemerintah Pusat dan Daerah.
Program-program  dari  pemerintah  Pusat  terdiri  atas:
a. perlindungan  sosial  yang  berupa Subsidi  Beras  bagi Masyarakat Berpendapatan  Rendah  (Rastra), Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), b.  Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat yang berupa Bantuan  sanitasi  (jamban  sehat), Bantuan  rumah  tidak  layak  huni (Rutilahu/perbaikan  rumah), Pelatihan  buta  aksara,  dan Peningkatan Kesejahteraan  Keluarga  Berbasis  Pemberdayaan Masyarakat. Program- program  penanggulangan  kemiskinan  yang  bersumber  dari  Pemerintah Daerah  terdiri  atas  : a. Bantuan  KUBE  (Kelompok  Usaha  Bersama),  b. Bantuan Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia Terlantar, c. Bantuan Anak Terlantar (anak yatim piatu), d. Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai, dan e. Bantuan Permasalahan Sosial lainnya yang dialami oleh PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
b. Mengintensifkan Sosialisasi PKH
PKH  merupakan  program  strategis  nasional  dalam  menanggulangi kemiskinan.  Maka  itu  penyelenggara  PKH  untuk  lebih  mengintensifkan sosialisasi  keberadaan  PKH  ini  di  tengah  masyarakat,  sehingga  akan  dapat meminimalisir kecemburuan  masyarakat  khususnya  masyarakat  non penerima manfaat.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  kegiatan  sosialisasi  PKH terfokus  pada  penerima  manfaat  dan  pihak-pihak  terkait  lainnya.  Sehingga terdapat  kesan,  PKH  itu  bersifat  ekslusif  dan  terbatas.  Masyarakat  non penerima  manfaat  terkesan  diabaikan.  Sehingga  banyak  menimbulkan mispersepsi  negatif  dalam  masyarakat  atau  dalam  hal  ini  menyemarakkan kecemburuan sosial. Sehingga ke depannya, sosialisasi PKH hendaknya lebih intensif,  berskala  luas,  dan  banyak  memanfaatkan  saluran-saluran  informal dan nonformal yang terbukti efektif untuk menyampaikan informasi tentang PKH.
c. Profesionalisme Penyelenggaraan PKH
Penyelenggara PKH dituntut untuk bekerja profesional sehingga tepat guna  dan  tepat  sasaran. Tuntutan  profesionalisme  penyelenggaraan  PKH telah  direspon  secara  baik  oleh  penyelenggara  PKH,  misalkan  dengan menyelenggarakan  pelatihan pengisian  e-PKH bagi  Pendamping  PKH sehingga  ke  depan  akan  menerapkan e-PKH sehingga  pengentrian  data, pencairan bantuan, hingga pemantauan KPM dapat lebih efisien.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  di lapangan  yang  telah  disajikan, dianalisis serta diinterpretasikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  terdapat  kebenaran  terjadinya kecemburuan  sosial  masyarakat  non  penerima  manfaat Program  Keluarga Harapan  (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten  Lombok  Timur,  dibuktikan dengan  banyaknya  kasus-kasus  yang  ditemukan,  gosip-gosip  yang  beredar, terlalu sedikitnya KPM yang dapat PKH dibandingkan jumlah keluarga miskin, dan jumlah dana yang diterima oleh KPM relatif besar.
2. Terdapat  beberapa penyebab kecemburuan  sosial  masyarakat  non  penerima manfaat Program  Keluarga Harapan  (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, yaitu a. Sosialisasi yang tidak sempurna, b. Rasa ketidakadilan, dan c. Pola hidup konsumtif KPM.
3. Langkah-langkah  yang  dilakukan  Pemerintah  dalam mengatasi  kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Kabupaten  Lombok  Timur  yaitu  a.  Penyelenggaraan program-program  penanggulangan  kemiskinan  b.  Mengintensifkan  sosialisasi PKH, dan c. Profesionalisme penyelengga- raan PKH.
Berdasarkan  uraian  kesimpulan,  maka  saran-saran yang  diharapkan  dapat berguna untuk meningkatkan efektifitas  penyelenggaraan  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  di  satu  sisi  dan  meminimalisir  kecemburuan  sosial  di  tengah masyarakat. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:
1. Bagi  penyelenggara  PKH  untuk  meningkatkan  komitmen  dan dedikasi  untuk menyelenggarakan PKH secara  baik  dan  benar,  sehingga  kecemburuan  sosial atas PKH di masyarakat non penerima manfaat dapat diminimalisir.
2. Hendaknya memperbaiki sosialisasi PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM),  menumbuhkan  rasa  keadilan atas  keberadaan  PKH  di masyarakat miskin, dan melakukan pengawasan yang lebih ketat serta meminimalisir pola- pola hidup konsumtif pada KPM.
3. Hendaknya  Pemerintah  memperbanyak  program-program  penanggu- langan kemiskinan  yang  langsung  menyentuh  kebutuhan  Keluarga  Sangat  Miskin (KSM),  sehingga  mereka  dapat  dientaskan  dalam  belenggu  kemiskinan. Disamping itu, Pendamping PKH untuk lebih mengintensifkan sosialisasi PKH yang  tepat  guna  dan  tepat  sasaran,  dan  penyelenggaraan  PKH  supaya  lebih profesional.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS Lombok Timur. 2018. Kecamatan Selong Dalam Angka. Selong: BPS Lombok Timur.
Bungin, Burhan, M. 2011. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya,  Jakarta: Kencana Prenada Media Utama.
Hadi, Sutrisno. 2011. Metodologi  Research,  Jilid  2.  Yogyakarta:  Penerbit  Andi Offset.
Habibullah, dkk. 2017. Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan, Jakarta: Pusat  Penelitian dan  Pengembangan  Kesejahteraan  Sosial, Kementerian Sosial RI.
Hakim,  Abdul. 2001. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Dan  Kuantitatif.  Malang: FIA Unibraw
Kementerian Sosial RI. 2015. Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH. Jakarta:
Direktorat  Jaminan  Sosial  Direktorat  Jenderal  Perlindungan  dan  Jaminan Sosial Kemensos RI.
Maryati, Kun, Juju Suryawati. 2013. Sosiologi, Jakarta: Esis dan Erlangga.
Moleong,  Lexy  J.  2013. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
Miles, Matthew B  dan  A  Michael  Huberman.  1984. Analisis  Data  Kualitatif, Di terjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: UIP.
Nainggolan ,  T.  d.  (2012). Tinjauan  Tentang  Pelaksanaan  PKH  di Indonesia (Studi Tentang Dampak PKH pada RTSM di 7
Provinsi). Jakarta: P3KS Press.
Nazir,  Moh.  2011. Metode Penelitian,  cetakan  ketujuh, Bogor: Penerbit  Ghalia Indonesia.
Netra. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif. Surabaya: Usaha Nasional. Pasolong, Harbani.  2012. Metode  Penelitian Administrasi  Publik. Bandung.:
Alfabeta.
Paul  F. 2015. Empowering  People,  terjemahan,  Agus  M.  Hardjana,  Yogyakarta: Kanisius
Prastowo, Andi.2012. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Strauss,  Anselm  &  Corbin,  Juliet.  2009. Dasar-Dasar  Penelitian  Kualitatif,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfabeta Virgoreta, Dyah Ayu, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, 2010. Implementasi Program Keluarga  Harapan  (PKH)  Dalam  Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi  pada  Desa  Beji  Kecamatan  Jenu,  Kabupaten  Tuban). Malang: Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No12, Hal. 1-6
Yin, K, Robert. 2006. Studi Kasus Desain dan Metode, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
Artikel, Jurnal, Makalah, Internet :
1. Brainly.co.id. diunduh Sabtu, 29 Juni 2019, jam 19.19 WITA.
2. http://kecemburuansosial.blogspot.com, 2015  diunduh  Sabtu,  29  Juni  2019, jam 20.11 WITA.
3. https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-masyarakat.html. diunduh Ahad, 30 Juni 2019, jam 08.10 WITA.
4. https://dosenppkn.com/pengertian-kebijakan-publik/. Diunduh Jum’at, 12 Jul i 2019, jam 09.10 WITA.
5. http://irwanto.info/ gambaran -umum- kabupaten-lombok-timur/ Diunduh Senin, 19 Agustus 2019, jam 20.20 WITA.
6. uppkh-kablotim.blogspot.com .  Diunduh  Jum’at,  23  Agustus 2019,  jam 8.10 WITA.
7. https://kanalntb.com/massa-akra -gelar - aksi - persoalkan - pemotongan-bpnt- dan-oknum-sdm-pkh. Diunduh Jum’at, 23 Agustus 2019, jam 8.25 WITA.
8. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lombok Timur  nomor  2  Tahun  2012  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Ti mur.