## Sengketa Tanah dan Konflik Tanah: Dampak Munculnya Mafia Tanah

## Vani Wirawan
Kementerian ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Indonesia Email: vani.wirawan@mail.ugm.ac.id

## Abstrak
Mafia  tanah  dapat  mengganggu  ketertiban  hukum  dan  menghambat  pembangunan,  karena kejahatan  yang  dilakukannya  termasuk  kasus  pertanahan  yang  berdimensi  luas  yang mengakibatkan  sengketa,  konflik,  dan  perkara  tanah  dan  ruang  yang  mempunyai  ekonomis tinggi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dampak  sengketa  tanah  dan  konflik  tanah terhadap  munculnya  mafia  tanah.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  dengan  jenis pendekatan socio-legal .  Penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  keberadaan  kasus  pertanahan  yakni sengketa  tanah  dan  konflik  tanah  menimbulkan  kesan  bahwa  tanah  yang  diharapkan  sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seakan-akan telah beralih menjadi sumber pemicu timbulnya  sengketa  dan  konflik  bagi  masyarakat  yang  didalamnya  ada  kejahatan  mafia  tanah, dimana masyarakat itu sendiri sebagai korban. Realita jumlah dan perkembangan sengketa tanah dan konflik tanah merupakan dampak terhadap eksistensi mafia tanah.
Kata Kunci: sengketa tanah, konflik tanah, mafia tanah.

## Pendahuluan
Tanah  merupakan  sumber  daya  alam yang sangat  penting  bagi  kehidupan manusia,  oleh  karena  itu  Pasal  33  ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD NRI  1945)  mengatur  bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Sumber  daya tanah  dan  sumber  daya  alam  lainnya bukanlah  milik  satu  golongan  tertentu, tetapi  kepunyaan  warga  negara  semua sebagai bangsa. 1 Kepada negara sebagai  organisasi  kekuasaan  tertinggi dari seluruh bangsa dibebankan amanah  untuk  mengatur  penggunaan tanah bagi kemakmuran seluruh komponen bangsa dan bukan kelompok tertentu . 2
1 Andi  Bustamin  Daeng  Kunu,  “Kedudukan  Hak Menguasai  Negara  Atas  Tanah,” Fiat  Justicia Jurnal  Ilmu  Hukum Volume  6,  no.  1  (2012):  1-
10., https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.343.
2 Nurhasan Ismail, “Arah Politik Hukum
Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah
Masyarakat,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media
Ketidakseimbangan  antara  jumlah penduduk  Indonesia  dan  luas  wilayah,
dengan kebutuhan penggunaan masyarakat  yang  semakin  meningkat menyebabkan tanah rentan untuk terjadi permasalahan, 3 sehingga campur tangan negara  melalui  aparatnya  dalam tatanan  hukum  pertanahan  merupakan hal  yang  mutlak  untuk  diadakan. 4 Jumlah  dan  luas  tanah  yang  tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat  akan  melahirkan  kompetisi antar sesama manusia untuk memperoleh tanah, 5 hal ini
Pembinaan  Hukum  Nasional Volume  1,  no.  1
(2012):
175-186.,
https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.105.
3 Westi Utami,  “Ketersediaan  Tanah  Bagi Masyarakat  Rawan  Bencana,” BHUMI:  Jurnal Agraria  Dan  Pertanahan ,  no.  40  (2014):  663– 679., https://doi.org/10.31292/jb.v0i40.197.
4 Hambali  Thalib, Sanksi  Pemidanaan  Dalam
Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian  Konflik  Pertanahan  Di  Luar Kodifikasi  Hukum  Pidana ,  Cet.  II  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
5 Babette  Wehrmann, Land  Conflicts:  A  Practical Guide  to  Dealing  with  Land  Dispute ,  First  Publ (Eschborn,  Germany:  Deutsche  Gesellschaft, 2008).
mengakibatkan
banyak timbulnya
masalah pertanahan. 6
Mengingat banyaknya fungsi, manfaat  dan  terbatasnya  ketersediaan tanah  dalam  menunjang  kehidupan manusia, faktor tersebut dapat mengakibatkan tumbuh banyaknya kasus  pertanahan. 7 Kasus  pertanahan ini  terdiri  dari  sengketa  tanah,  konflik tanah,  dan  perkara  tanah, 8 yang  sejak dahulu  telah  menjadi  realitas  sosial dalam  setiap  masyarakat  meskipun dalam  bentuk  dan  identitasnya  yang berbeda.  Beberapa  kasus  pertanahan yang paling popular akhir-akhir ini salah satunya yakni tentang mafia tanah. 9
Mafia  tanah  dalam  dimensi  kasus pertanahan  termasuk  dalam  kategori sengketa  tanah  dan  konflik  tanah  yang berujung pada perkara tanah dan ruang. Sesuai petunjuk teknis pencegahan dan pemberantasan mafia tanah, disebutkan bahwa  mafia  tanah  adalah  individu, kelompok  dan/atau  badan  hukum  yang melakukan  tindakan  dengan  sengaja untuk  berbuat  kejahatan  yang  dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus  pertanahan. 10 Secara  etimologi
6 Mudjiono,  “Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan  Di  Indonesia  Melalui  Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume  14,  no.  3  (2007):  458-473., https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss3.art6.
7 Eric  F  Lambin  and  Patrick  Meyfroidt,  “Global Land Use Change , Economic Globalization , and the  Looming  Land  Scarcity,” Proceedings  of  the National Academy of Sciences Volume 108, no. 9 (2011):
3465–3472.,
https://doi.org/10.1073/pnas.1100480108.
8 Kementerian  ATR/BPN,  “Peraturan  Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan  Nasional  Nomor  21  Tahun  2020
Tentang  Penanganan  Dan  Penyelesaian  Kasus Pertanahan”  (Jakarta:  Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional, 2020).
9 Detik, “Mafia
Tanah,”
https://www.detik.com/tag/mafia-tanah, 2020.
10 Kementerian ATR/BPN, “Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Mafia Tanah”
(Jakarta:
bahwa  mafia  tanah  adalah  suatu kejahatan yang dilakukan oleh perkumpulan rahasia di bidang pertanahan  atas  suatu  hak  atas  tanah yang bekerjanya secara terorganisir dan sistemis dalam wilayah tertentu. 11
Sebagai  kejahatan  yang  tergolong kejahatan  klasik  dan  terorganisir  serta profesional,  akan  tetapi  mafia  tanah menghindari  mediasi  dan  prosedural hukum,  karena  itu  memiliki  limitasi pengungkapannya.  Pada  mulanya  aksi yang dilakukan oleh mafia tanah berupa kasus-kasus  pertanahan  dalam  wilayah administrasi  dan  wilayah  perdata,  tetapi juga  kerap  berakhir  pada  ranah  pidana. Oleh karena itu, kecenderungan kejahatan  mafia  tanah  ini  muaranya adalah  dalam  kategori  tindak  pidana  di bidang  pertanahan  yang  berdimensi luas.
Dalam  menjalankan  aksinya  mafia tanah  kerap  menggunakan  modus- modus  kejahatan  yang  terorganisir, dimana  yang  paling  umum  digunakan adalah  modus  pemalsuan  dokumen pertanahan, 12 melakukan gugatan rekayasa di pengadilan untuk mendapatkan hak atas tanah, mengadakan  pemufakatan  jahat  yang dilakukan dalam akta autentik atau surat keterangan  dengan  melibatkan  pejabat umum.  Sesuai  dengan  modus-modus yang  dilakukan  oleh  mafia  tersebut bangunan  dasar  kejahatan-kejahatan  di bidang pertanahan ini tidak terlepas dari actus  reus dan mens  rea . 13 Maksudnya
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 2018).
11 Vani  Wirawan,  “Akar  Masalah  Maraknya  Mafia Tanah,” Al  YAZIDIY:  Ilmu  Sosial,  Humaniora, Dan  Pendidikan Volume  1, no.  2  (2019):  35-43., https://doi.org/10.55606/ay.v1i2.526.
12 Rahma  Tri,  “Waspada,  Begini  Ragam  Modus Operandi Mafia Tanah,” Https://Bisnis.Tempo.Co/Read/1312396/Waspada
-Begini-Ragam-Modus-Operandi-Mafia-Tanah , 2020.
13 Daimon, “Criminal Law in the Land Sector ( Case Study  in  South  Sumatra  Regional  Police  ),” Journal  of  World  Conference Volume  2,  no.  3
adanya unsur subjektif dan objektif atas terciptanya tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah tersebut. 14
Hingga  kini  ada  banyak  laporan permasalahan  pembangunan  dan  juga sosial kemasyarakatan yang dipicu ulah mafia  tanah  yang  membuat  perkara tanah  menjadi  tidak  berujung  pangkal.
Setidaknya  Kementerian  Agraria  dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN)
sudah  mendeteksi  60  (enam  puluh) kasus  mafia  tanah  semenjak  Tahun 2019. 15 Senyatanya  pergerakan  mafia tanah  ini  merupakan  delik-delik  yang berdampak  luas  dan  sistematik  serta menimbulkan kerugian secara masif. 16
Realitas  kejahatan  mafia  tanah  ini semakin meningkat
mengikuti
perkembangan  kehidupan  masyarakat yang  dinamis.  Diperlukannya  suatu sistem penegakan hukum atau pemberantasan dan pembuktiannya juga  harus  dengan  menggunakan  cara- cara  yang  luar  biasa.  Termasuk  proses pengungkapan  atau  membongkarnya itupun  harus  melibatkan  banyak  pihak dan  ahli-ahli  di  bidangnya.  Berdasarkan hal  itu,  mafia  tanah  merupakan  tindak pidana  yang  multi  delik,  karena  dapat merusak tatanan hukum
dan menghambat pembangunan, menghambat pertumbuhan ekonomi dan masuknya  investasi,  bahkan  merugikan perekonomian  negara  dalam  arti  luas.
(2020): 57–62, https://doi.org/10.29138/prd.v2i3.237.
14 Romli  Atmasasmita, Rekonstruksi  Asas  Tiada Pidana  Tanpa  Kesalahan:  Geen  Straft  Zonder Schuld , Cet. I (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).
15 Mentari  Dwi  Gayati,  “Kementerian  ATR  Deteksi 60  Kasus  Mafia  Tanah  Sepanjang  2019,” Https://Www.Antaranews.Com/Berita/1108816/K ementerian-Atr-Deteksi-60-Kasus-Mafia-Tanah- Sepanjang-2019 , October 11, 2019.
16 Sofyan  A.  Djalil,  “Peran  Kementerian  ATR/BPN Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Mafia Tanah,”  in Seminar  Nasional  Penegakan  Hukum Terhadap  Mafia  Tanah (Jakarta:  Ikatan  Alumni S3  dan  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2018), 5–10.
Bertumpu  pada  latar  belakang  diatas, tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui mengetahui dampak sengketa  tanah  dan  konflik  tanah terhadap munculnya mafia tanah.

## Metode
Penelitian  ini  bersifat  analitis  dan deskriptif,  dengan  metode  pendekatan socio-legal  research. 17 Penelitian  ini merupakan  kajian  terhadap  hukum dengan  menggunakan  pendekatan  ilmu hukum  dan  ilmu-ilmu  sosial, 18 yang berkaitan dengan kejahatan mafia tanah.  Pendekatan  ini  digunakan  untuk memahami hukum dalam konteks masyarakat. 19 Metode  analisis  data yang  dipakai  pada  penelitian  ini  adalah kualitatif. 20 Analisis kualitatif menggunakan bahan-bahan
kepustakaan  sebagai  sumber  data penelitiannya, yang berupa bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder, dan bahan non-hukum. Data yang telah dianalisis  secara  kualitatif  yang  didapat dari  studi  kepustakaan,  akan  dianalisis dan dikaji. Selanjutnya, data disistematiskan  menjadi  analisis  data yang  disusun  dalam  bentuk  penulisan hukum  mengenai  dampak  sengketa tanah  dan  konflik  tanah  terhadap munculnya mafia tanah.
17 Naomi  Creutzfeldt,  Marc  Mason,  and  Kirsten McConnachie, “Socio-Legal Theory and
Methods:  Introduction,”  in Naomi  Creutzfeldt, Marc Mason  and  Kirsten  McConnachie  (Edited), Routledge  Handbook  of  Socio-Legal  Theory  and Methods , First Publ (New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2020), https://doi.org/10.4324/9780429952814.
18 Satjipto  Raharjo, Lapisan-Lapisan  Dalam  Studi Hukum ,  Cet.  I  (Malang:  Bayumedia  Publishing, 2009).
19 David  N.  Schiff,  “David  N.  Schiff,  “Socio-Legal Theory:  Social  Structure  and  Law,” The  Modern Law  Review Volume  39,  no.  3  (1976):  287–310, https://doi.org/10.1111/j.1468- 2230.1976.tb01458.x.
20 Matthew  B.  Miles  and  A  Michael  Huberman, Analisis  Data  Kualitatif:  Buku  Sumber  Tentang Metode-Metode  Baru ,  Cet.  I  (Yogyakarta:  UII Press, 1992).

## Pembahasan
Sudah  merupakan  fenomena  yang inheren  dalam  sejarah  kebudayaan  dan peradaban  manusia,  terutama  sejak masa  agraris  dimana  sumber  daya berupa tanah mulai memegang peranan penting  sebagai  faktor  produksi  untuk memenuhi  kebutuhan  manusia.  Tanah dengan  dimensinya  yang  unik  kerap melahirkan masalah yang tidak sederhana, 21 baik  permasalahan  yang berdimensi sosial, politik, hukum bahkan lebih  luas  dan  kompleks  melingkupi berbagai bidang kehidupan manusia. 22 Munculnya kasus pertanahan yakni  sengketa  tanah  dan  konflik  tanah menimbulkan  kesan  bahwa  tanah  yang diharapkan
sebagai sumber kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat seakan-akan  telah  beralih  menjadi sumber pemicu timbulnya sengketa dan konflik bagi masyarakat, dimana masyarakat itu sendiri sebagai korban. 23 Tipologi  akar  masalah pertanahan  pada akhirnya  menjadi  sengketa  tanah  dan konflik  tanah  yang  terjadi  oleh  sebab: kurang tertibnya administrasi pertanahan  masa  lalu;  ketimpangan struktur  penguasaan  dan  pemilikan tanah;  sistem  publikasi  pendaftaran tanah yang negatif; meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga tanah tidak  dapat  dikendalikan;  peraturan perundangan  saling  tumpang  tindih; masih banyaknya terdapat tanah
21 Burcu  Toǧral  Koca,  “Bordering  Practices  across Europe:  The  Rise  of  ‘Walls’  and  ‘Fences,’”
Migration  Letters Volume  16, no.  2  (2019):  183- 194., https://doi.org/10.33182/ml.v16i2.559.
22 Gunawan  Wiradi, Seluk  Beluk  Masalah  Agraria, Reforma  Agraria  Dan  Penelitian  Agraria ,  Cet.  I (Sleman: STPN Press, 2009).
23 Abdurrahman,  “Konflik  Pertanahan  Di  Indonesia Dan  Alternatif  Penyelesaiaannya,”  in Makalah Disampaikan  Pada  Acara  Seminar  Tentang Penyelesaian  Sengketa  Dan  Konflik  Pertanahan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional (Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011), 2-3.
terlantar;  kurang  cermat  Notaris  dan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) dalam  menjalankan  tugasnya;  belum terdapat  pelaksanaan  persepsi  para penegak hukum khususnya hakim terhadap peraturan perundang- undangan  di  bidang  pertanahan;  dan para  penegak  hukum  belum  kurang berkomitmen untuk melaksanakan peraturan  perundang-undangan  secara konsekuen dan konsisten. 24
Sengketa  tanah  dan  konflik  tanah dalam  era  sekarang  sudah  merambah tidak  hanya  persoalan  individu  saja tetapi sudah mengarah kepada persoalan sosial yang semakin kompleks  dan  memerlukan  pemecahan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. 25 Perkembangan  sifat dan  substansi  sengketa  tanah  dan konflik  tanah  tidak  hanya  persoalan keperdataan  dan  tata  usaha  negara saja, namun bisa merambah ke persoalan administrasi pertanahan, bahkan keranah hukum yang lain seperti hukum  pidana  ketika  ada  tindak  pidana atau  kejahatan  yang  berkaitan  dengan pertanahan. 26
Ketika  dipahami  secara  lebih  teliti bahwa sistem hukum beserta penegakannya merupakan sebuah kompleksitas  nilai  (hukum  materiil)  dan sarana  penegaknya  (hukum  formil) berikut  lembaga  penegak  hukumnya (lembaga peradilan maupun non peradilan),  maka  sengketa  tanah  dan konflik  tanah  merupakan  kasus  yang
24 Bernhard  Limbong, Konflik  Pertanahan ,  Cet.  I (Jakarta: Pustaka Margareta, 2012).
25 Angga.  B.  Ch.  Eman,  “Penyelesaian  Terhadap Sertifikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional,” Lex  et  Societatis Volume  1,  no.  5 (2013): 28-40., https://doi.org/10.35796/les.v1i5.3171.
26 Feibe  Youla  Lengkong,  “Penyelesaian  Sengketa Dan  Konflik  Pertanahan  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  11  Tahun  2016 Tentang  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan,” Lex Privatum Volume  VII,  no.  4  (2020):  107-116., https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3011.
masuk dalam  wilayah hukum yang abu- abu atau legal grey area , 27 atau penulis menyebut  wilayah  hukum  yang multiple jurisdictions ,  oleh  karena  dimungkinkan hubungan antara hukum perdata dengan  hukum  administrasi  bahkan hukum pidana.
Aspek  pertanahan  di  Indonesia selalu menimbulkan permasalahan yang memberikan dampak negatif dan menimbulkan keragu-raguan bagi
masyarakat yang menginginkan kepastian  hukum  terhadap  hak  atas tanah yang berada dalam penguasaannya.  Namun  tidak  dapat dipungkiri  dapat  terjadinya  sengketa tanah  dan  konflik  tanah  dipengaruhi oleh  beberapa  faktor  yakni  lemahnya penegakan
hukum kejahatan pertanahan;  lemahnya  sikap  kehati- hatian masyarakat dan kurangnya kesadaran  para  pemilik  hak  atas  tanah; dan birokrasi yang berbelit-belit. 28
Ketiga faktor tersebut mewakili dari banyaknya  sengketa  tanah  dan  konflik tanah  yang  tidak  sampai  kepada  tujuan keadilan hukum bagi masyarakat, sebab timbulnya  permasalahan  pertanahan disebabkan oleh faktor masyarakat yang acuh  terhadap  haknya  sendiri  dan sistem  penyelesaian  sengketa  dan konflik  yang  membutuhkan  banyak  hal yang  mendukungnya. 29 Kepastian  dan keadilan  hukum  akan  jauh  dari  konsep dasarnya  dan  para  pencari  keadilan akan  kehilangan  haknya,  bilamana negera  tidak  dapat  memberikan  jalan terbaik  dalam  mengurangi  sengketa tanah dan konflik tanah di Indonesia.
Hasil penyampaian materi penanganan dan penyelesaian 27 Enrico Simanjuntak,
“Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan Di Peradilan Tata Usaha Negara,” Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan
Volume 3, no. 2 (2017): 171-187., https://doi.org/10.31292/jb.v3i2.123.
28 Sarah  D.L.  Roeroe,  “Penegakan  Hukum  Agraria Dan  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan  Dalam Proses Peradilan,” Jurnal Hukum Unsrat Volume 1, no. 6 (2013): 100-113.
29 Ibid.
sengketa,  konflik  dan  perkara  tanah pada  Rapat  Kerja  Nasional  (Rakernas) yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN
Tahun 2020, secara
kuantitatif  konflik  tanah  Tahun  2015 sampai  Tahun   2019  masih  relatif  tinggi yaitu  sejumlah  9.124  kasus,  dengan rincian  kasus  selesai:  3.179  kasus, proses:  3.100  kasus,  blank:  1.958 kasus,  sedangkan  pada  Tahun  2019 terdapat  sisa  3.100  kasus,  dan  muncul kasus  baru  2.347  kasus.  Sementara dilihat dari target penanganannya berdasarkan jenis kasusnya dapat dikelompokan  menjadi  1.500  kasus, selesai:  1.291  kasus  (86  %)  dengan kriteria:  K1:  461  kasus  (35  %),  K2:  479 kasus (31 %), K3: 351 kasus (234 %). 30 Kemudian  jumlah  sengketa  tanah dan  konflik  tanah  yang  terjadi  dari Tahun  2015  sampai  dengan  Tahun 2020  mempunyai  data  kuantitatif  yang semakin  meningkat  yakni  berjumlah 9.500  kasus  pertanahan  yang  terdata oleh  Direktorat  Jenderal  Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen  PSKP  Kementerian  ATR/BPN). Sengketa  tanah  dan  konflik  tanah  yang terjadi  karena  orang-orang  berlomba- lomba  bisa  mempunyai  tanah  dengan cara apapun. 31
Kementerian ATR/BPN
mengelompokkan  sengketa  tanah  dan konflik  tanah  tersebut  menjadi  delapan tipologi yaitu: penguasaan dan pemilikan  tanah;  penetapan  hak  dan pendaftaran  tanah;  batas  atau  letak
30 Kementerian  ATR/BPN,  “Rakernas  Kementerian ATR/BPN  Tahun  2020,”  in Bahan  Penyampaian Dirjen VII Rakernas Kementerian ATR/BPN , Cet. I  (Jakarta:  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 2020), 1-35.
31 Haryo Budhiawan, Sarjita, and Yohanes Supama, “Pemetaan  Karakter  Dan  Tipologi  Konflik Pertanahan  Serta  Solusinya  Di  Indonesia,”  in Dian  Aries  Mujiburohman  (Editor),  Praktik Kebijakan  Program  Strategis  Nasional,  Kendala Dan  Peluang  (Hasil  Penelitian  Sistematis  Dan Strategis Stpn Tahun 2020) (Sleman: STPN Press, 2020), 113-142.
bidang  tanah;  pengadaan/pembebasan tanah;  tanah  objek  landreform;  tuntutan ganti rugi tanah partikelir; tanah ulayat/adat;  dan  pelaksanaan  putusan pengadilan.  Selain  itu  juga  membagi sengketa  tanah  dan  konflik  tanah berdasarkan  beberapa  sektor  yaitu: pertanahan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan.
Pengelompokan  tipologi  tersebut dilakukan untuk memudahkan pemetaan dan  penanganan  kasus  di  internal BPN. 32
Menurut Konsorsium Pembaruan  Agraria  (KPA)  melaporkan, terdapat  lima  provinsi  penyumbang kasus  sengketa  dan  konflik  agraria tertinggi  di  Indonesia  sepanjang  Tahun 2020.  Provinsi  Riau  dengan  29  kasus, Provinsi  Jambi  sebanyak  21  kasus, Provinsi  Sumatera  Utara  sebanyak  19 kasus, Provinsi Sumatera Selatan dengan  17  kasus,  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  dengan  jumlah  16 kasus. 33
Realita  jumlah  dan  perkembangan sengketa  tanah  dan  konflik  tanah tersebut  merupakan  dampak  terhadap eksistensi mafia tanah. 34 Menurut modelnya, mafia muncul sebagai keseimbangan  dalam  permainan  dua tahap non-kooperatif antara sekumpulan tuan  tanah  dan  kelompok  mafia  dalam konteks yang ditandai dengan lemahnya perlindungan  hak  milik.  Lebih  khusus lagi,  setiap  tuan  tanah  menghadapi kemungkinan positif pendapatannya dicuri melalui serangan predator, sementara kelompok mafia dapat
32 Armida  S.  Alisjahbana,  “Kebijakan  Pengelolaan Pertanahan  Nasional,”  in White  Paper ,  Cet.  I (Jakarta: Bappenas, 2013), 6.
33 Dewi  Kartika,  “Laporan  Konflik  Agraria  2020,” in Catatan  Akhir  Tahun  2020  Konsorsium
Pembaruan  Agraria  Pandemi  Covid-19  Dan Perampasan  Tanah  Berskala  Besar ,  Cet.  I (Jakarta:  Konsorsium  Pembaruan  Agraria,  2020), 17-20.
34 Beja,  “Penanganan  Mafia  Tanah,”  in Seminar Bedah Kasus Pertanahan Dengan Tema “Penanganan  Mafia  Tanah” (Sleman:  Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2019).
berhasil  berkomitmen  untuk  melindungi beberapa tuan tanah dengan mengalihkan  serangan  ke  tuan  tanah lain. 35
Dengan  membeli  perlindungan, setiap  tuan  tanah  mengalihkan  pencuri ke properti orang lain, sehingga mengurangi  kemungkinannya  diserang sambil  meningkatkan  kemungkinan  itu untuk  tuan  tanah  lainnya.  Ini  pada dasarnya berarti bahwa dengan membeli  perlindungan,  setiap  tuan tanah menghasilkan eksternalitas negatif  bagi  tuan  tanah  lainnya. 36
Adanya eksternalitas negatif ini membuat  setiap  pemilik  lebih  baik  jika dia  adalah  satu-satunya  pemilik  yang harus  dilindungi  karena  pencuri  akan mengincar  properti  tanpa  perlindungan. Ini  menyiratkan  bahwa  tuan  tanah bersaing untuk mendapatkan
perlindungan  yang  ditawarkan  oleh mafia. 37 Kejahatan mafia tanah membayangi struktur hukum pertanahan di  Indonesia,  sebab  adanya  celah hukum yang digunakan dalam melancarkan  kejahatan  yang  dilakukan. Sengketa  tanah  dan  konflik  tanah  yang melatarbelakangi  adanya  mafia  tanah adalah  adanya  pemalsuan  dokumen tanah.  Mafia  tanah  dapat  disebut sebagai  kejahatan  pertanahan  yang mengandengkan oknum pejabat tertentu yang telah bekerja sama untuk mengambil hak milik ataupun
35 Oriana  Bandiera,  “Land  Reform,  the  Market  for Protection, and  the  Origins  of  the  Sicilian  Mafia: Theory  and  Evidence,” Journal  of  Law, Economics,  and  Organization Volume  19,  no.  1 (2003): 218-244., https://doi.org/10.1093/jleo/19.1.218.
36 Ibid.
37 Gianmarco  Daniele  and  Marco  Le  Moglie, “Organized  Violence:  The  Mafia,”  in Carol  A.
Ireland,  Michael  Lewis,  Anthony  C.  Lopez  and Jane  L.  Ireland  (Edited),  The  Handbook  of Collective  Violence  Current  Developments  and Understanding , First Publ (New York: Routledge Taylor  and  Francis  Group,  2020),  246-257., https://doi.org/10.4324/9780429197420-23.
menguasai  tanah  orang  lain  secara melawan  hukum  dengan  terencana, rapi,  dan  sistematis.  Kepemilikan  dan penguasaan  tanah  secara  melawan hukum tentu berakibat munculnya sengketa dan konflik.
Permasalahan akan lemahnya pengawasan,  penegakan  hukum,  dan kurangnya transparansi memungkin menjadi  sebab  banyaknya  mafia  tanah. Selain  itu,  sikap  acuh  masyarakat terhadap  aset  tanah  yang  ada  dalam penguasaannya  seringkali  digunakan secara  tidak  legal  oleh  mafia  tanah untuk  menguasai  tanahnya  secara melawan  hukum.  Bahkan,  kebanyakan dari  korban  tidak  mengetahui  bahwa sertifikat  tanah  miliknya  telah  berbalik nama  menjadi  milik  orang  lain.  Para korban  baru  menyadari  hal  tersebut ketika  tanah  miliknya  telah  dikuasai secara fisik oleh mafia tanah. 38
Dengan  adanya  mafia  tanah  ini, negara  berkeyakinan  tidak  boleh  kalah dengan mafia tanah. Mafia tanah adalah masalah klasik, sehingga aparat penegak  hukum  harus  saling  bersinergi memberantas  mafia  tanah.  Political  will didukung
untuk melakukan pemberantasan  mafia  tanah,  tetapi politicial commitment dan political action itu  yang  ditunggu.  Persoalan  mafia tanah di Indonesia tidak bisa diselesaikan  secara  parsial,  apalagi mengedepankan  ego  sektoral  di  antara cabang-cabang  kekuasaan  negara  dan pemerintah.  Jika  ingin  memutus  mafia tanah,  kita  perlu  kembali  pada  intisari Pancasila  yakni  gotong  royong  para pemangku  kepentingan.  Dukungan  dari berbagai  pihak  melawan  mafia  tanah sangat  baik  dilakukan,  dari  pemerintah,
38 Cantika  Adinda  Putri,  “Mafia  Tanah  Beraksi Lagi, Korbannya Orang-Orang Kaya,” Https://Www.Cnbcindonesia.Com/News/2020021 4085154-4-137832/Mafia-Tanah-Beraksi-Lagi-
Korbannya-Orang-Orang-Kaya , 2020.
penegak  hukum,  pejabat  publik,  dan peran masyarakat. 39
Mafia tanah dapat dikatakan masih menjadi  salah  satu  faktor  penyebab terjadinya  kasus  pertanahan  terbesar  di Indonesia dan merupakan
permasalahan yang sudah sangat meresahkan  masyarakat.  Salah  satu modus mafia tanah dengan memanfaatkan  kelangkaan  tanah 40 dan kealpaan pihak-pihak terkait pertanahan untuk  berbagai  kepentingan.  Objek sasaran  kejahatan  mafia  tanah  tidak hanya  tanah-tanah  pribadi  dan  tanah- tanah  lembaga,  bahkan  tanah-tanah negara. Hal tersebut akan mengakibatkan  ketidakpastian  hukum dalam  bidang  pertanahan,  serta  juga dapat merugikan sebagian orang dan/atau  badan  hukum  ataupun  negara sebagai korban. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara,
serta terjadi sengketa penguasaan hak kepemilikan atas tanah. Selain  itu,  sekaligus  akan menghambat  masuknya  investasi  dan laju  pertumbuhan  ekonomi  di  berbagai sektor. Beberapa dampak yang ditimbulkan  oleh  mafia  tanah  yang  lain yakni tidak terwujudnya kepastian hukum  dan  keadilan  bagi  masyarakat, menghambat pembangunan karena investor enggan  berinvestasi.  Hilangnya hak  milik  pribadi  atau  penggunaan  hak yang tidak berdasarkan hukum mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada negara, khususnya terhadap 39 Darwin  Ginting,  “Policies  on  Prevention  and Eradication  of  Land  Mafia:  Agrarian  Reform  in Indonesia,” Utopía  y  Praxis  Latinoamericana: Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana  y  Teoría  Social Volume  2 (2020): hlm. 255-263,
https://doi.org/10.5281/zenodo.3809387.
40 Theodoros  Rakopoulos,  “The  Shared  Boundary: Sicilian  Mafia  and  Antimafia  Land,” Journal  of Modern Italian Studies Volume 25, no. 5 (2020): 528–44,
https://doi.org/10.1080/1354571X.2020.1830526.
pengaturan kepemilikan tanah di Indonesia.  Selain  itu,  ulah  mafia  tanah dapat  menghalangi  upaya  pemerintah untuk melakukan pendataan dan pendaftaran bidang tanah menuju Indonesia  lengkap.  Keberadaan  mafia tanah  riskan  terjadi  terutama  di  daerah abu-abu.  Kondisi  ini  terjadi  ketika  ada status lahan yang tidak jelas kepemilikannya.
Kementerian  ATR/BPN  sebagai institusi  yang  paling  bertanggungjawab dalam  administrasi  pertanahan,  hingga kini  masih  menaruh  perhatian  terhadap keberadaan  mafia  tanah.  Tidak  hanya Presiden  Joko  Widodo,  tetapi  juga Menteri  ATR/BPN  Sofyan  A.  Djalil, keduanya  berkomitmen  memerangi  dan memberantas praktik mafia tanah. Dalam melakukan pemberantasan kejahatan mafia tanah pemerintah harus melakukan  kerja  sama  dengan  para lembaga penegak hukum terkait, dengan  tetap  mengikutsertakan  aspirasi para  korban.  Semua  dilakukan  agar kedepan  tidak  ada  lagi  yang  bermain- main dengan sektor pertanahan.
Sebenarnya, pemerintah telah memiliki sejumlah strategi untuk mencegah  praktik  mafia  tanah.  Salah satunya  adalah  dengan  menjalankan pelayanan  elektronik  hak  tanggungan (HT-el)  yang  meliputi  pendaftaran  hak tanggungan, roya, cessie dan subrogasi. Penerapan  sistem  pendaftaran  tanah secara elektronik, dengan produk hukum  berupa  sertipikat  elektronik  dan tetap  mengedepankan  prinsip good governance .  Selain  itu  strategi  lainnya adalah  layanan  elektronik  informasi pertanahan untuk zona nilai tanah (ZNT) serta  surat  keterangan  pendaftaran tanah (SPKT) dan pengecekan sertipikat,  peluncuran  aplikasi  sentuh tanahku,  serta  modernisasi  layanan permohonan surat keputusan pemberian hak atas tanah.
Selain  itu,  pemerintah  membentuk Satuan  Tugas  (Satgas)  Anti  Mafia Tanah  mulai  dari  tingkat  pusat  hingga
tingkat  daerah  dan  bekerja  sama dengan  Kementerian  ATR/BPN  terkait. Tugas tim pelaksana satuan tugas mafia tanah  adalah:  melaksanakan  penelitian dan  pengumpulan  bahan  keterangan terhadap kasus pertanahan yang terindikasi  keterlibatan  mafia  tanah dan/atau berdimensi luas dan klasifikasi kasus  berat;  melaksanakan  koordinasi dengan  instansi  lain  terkait  dengan penanggulangan dan penanganan
kasus  pertanahan  yang  melibatkan mafia tanah; melimpahkan hasil penanganan  kasus  pertanahan  yang terindikasi  keterlibatan  mafia  tanah kepada pihak kepolisian untuk penanganan  lebih  lanjut;  melaporkan hasil  dari  pelaksanaan  satuan  tugas secara  berkala  setiap  tiga  bulan  sekali; membuat laporan hasil penanganan dan rekomendasi  kepada  Menteri  ATR/BPN di  tingkat  Kementerian  dan  kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.

## Kesimpulan
Dampak sengketa tanah dan konflik tanah terhadap munculnya mafia tanah  telah  ditemukan.  Keberadaan kasus pertanahan yakni sengketa tanah dan  konflik  tanah  menimbulkan  kesan bahwa  tanah  yang  diharapkan  sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seakan-akan telah beralih menjadi sumber pemicu timbulnya sengketa  dan  konflik  bagi  masyarakat yang  didalamnya  ada  kejahatan  mafia tanah,  dimana  masyarakat  itu  sendiri sebagai  korban. Realita  jumlah  dan perkembangan  sengketa  tanah  dan konflik tanah merupakan dampak terhadap eksistensi mafia tanah. Sengketa  tanah  dan  konflik  tanah  yang melatarbelakangi  adanya  mafia  tanah adalah  adanya  pemalsuan  dokumen tanah.  Mafia  tanah  dapat  disebut sebagai  kejahatan  pertanahan  yang mengandengkan oknum pejabat tertentu yang telah bekerja sama untuk mengambil hak milik ataupun menguasai  tanah  orang  lain  secara
melawan  hukum  dengan  terencana, rapi, dan sistematis.

## Referensi
Abdurrahman.  “Konflik  Pertanahan  Di Indonesia Dan Alternatif Penyelesaiaannya.”  In Makalah Disampaikan  Pada  Acara  Seminar Tentang  Penyelesaian  Sengketa Dan  Konflik  Pertanahan  Dalam Perspektif  Pembaharuan  Hukum Pertanahan Nasional , 2-3. Bandung: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011.
Alisjahbana,  Armida  S.  “Kebijakan
Pengelolaan  Pertanahan  Nasional.” In White  Paper ,  Cet.  I.,  6.  Jakarta:
Bappenas, 2013.
Atmasasmita,  Romli. Rekonstruksi  Asas Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan: Geen  Straft  Zonder  Schuld .  Cet.  I. Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2017.
ATR/BPN,  Kementerian.  “Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  21  Tahun  2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian  Kasus  Pertanahan.” Jakarta:  Kementerian  Agraria  dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 2020. ———. “Petunjuk Teknis Nomor
01/JUKNIS/D.VII/2018 Tentang Pencegahan  Dan  Pemberantasan Mafia Tanah.” Jakarta: Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, 2018. ———. “Rakernas Kementerian
ATR/BPN  Tahun  2020.”  In Bahan Penyampaian  Dirjen  VII  Rakernas Kementerian  ATR/BPN ,  Cet.  I.,  1- 35.  Jakarta:  Kementerian  Agraria dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional, 2020.
Bandiera,  Oriana.  “Land  Reform,  the Market  for  Protection,  and  the Origins of the Sicilian Mafia: Theory and  Evidence.” Journal  of  Law,
Economics, and Organization Volume  19,  no.  1  (2003):  218-244. https://doi.org/10.1093/jleo/19.1.218 .
Beja.  “Penanganan  Mafia  Tanah.”  In
Seminar  Bedah  Kasus  Pertanahan Dengan Tema  “Penanganan  Mafia Tanah.” Sleman:  Sekolah  Tinggi Pertanahan Nasional, 2019.
Budhiawan, Haryo, Sarjita, and Yohanes Supama.  “Pemetaan  Karakter  Dan Tipologi  Konflik  Pertanahan  Serta Solusinya  Di  Indonesia.”  In Dian Aries Mujiburohman (Editor), Praktik Kebijakan Program Strategis  Nasional,  Kendala  Dan Peluang (Hasil Penelitian Sistematis  Dan  Strategis  Stpn Tahun  2020) ,  113-142.  Sleman:
STPN Press, 2020.
Creutzfeldt,  Naomi,  Marc  Mason,  and Kirsten  McConnachie.  “Socio-Legal Theory  and  Methods:  Introduction .” In Naomi  Creutzfeldt,  Marc  Mason and  Kirsten  McConnachie  (Edited), Routledge  Handbook  of  Socio- Legal  Theory  and  Methods ,  First
Publ.  New  York:  Routledge  Taylor and Francis Group, 2020. https://doi.org/10.4324/9780429952 814.
Daimon.  “Criminal  Law  in  the  Land Sector  (  Case  Study  in  South Sumatra Regional Police ).” Journal of World Conference Volume 2, no. 3 (2020): 57 –62. https://doi.org/10.29138/prd.v2i3.23 7.
Daniele,  Gianmarco,  and  Marco  Le Moglie.  “Organized  Violence:  The Mafia.”  In Carol  A.  Ireland,  Michael Lewis,  Anthony  C.  Lopez  and  Jane L.  Ireland  (Edited),  The  Handbook of Collective Violence Current
Developments  and  Understanding ,
First  Publ.,  246-257.  New  York:
Routledge Taylor and Francis Group, 2020. https://doi.org/10.4324/9780429197 420-23.
Det ik. “Mafia Tanah.” https://www.detik.com/tag/mafia- tanah, 2020. Djalil,  Sofyan  A.  “Peran  Kementerian ATR/BPN Dalam Penegakan Hukum  Terhadap  Mafia  Tanah.”  In Seminar Nasional Penegakan Hukum  Terhadap  Mafia  Tanah ,  5 – 10.  Jakarta:  Ikatan  Alumni  S3  dan Program  Pascasarjana  Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
2018.
Eman,  Angga.  B.  Ch.  “Penyelesaian Terhadap  Sertifikat  Ganda  Oleh Badan  Pertanahan  Nasional.” Lex et  Societatis Volume  1,  no.  5
(2013): 28-40. https://doi.org/10.35796/les.v1i5.31 71. Gayati,  Mentari  Dwi.  “Kementerian  ATR
Deteksi  60  Kasus  Mafia  Tanah Sepanjang 2019.” Https://Www.Antaranews.Com/Berit
a/1108816/Kementerian-Atr- Deteksi-60-Kasus-Mafia-Tanah- Sepanjang-2019 . October 11, 2019.
Ginting, Darwin. “Policies on Prevention and  Eradication  of  Land  Mafia: Agrarian  Reform  in  Indonesia.” Utopía  y  Praxis  Latinoamericana: Revista  Internacional  de  Filosofía Iberoamericana  y  Teoría  Social
Volume  2  (2020):  hlm.  255-263. https://doi.org/10.5281/zenodo.380
9387.
Ismail,  Nurhasan.  “Arah  Politik  Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan  Tanah  Masyarakat.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Volume  1,  no.  1  (2012):  175-186. https://doi.org/10.33331/rechtsvindi ng.v1i1.105.
Kartika,  Dewi.  “Laporan  Konflik  Agraria 2020.” In Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium  Pembaruan  Agraria Pandemi Covid-19 Dan Perampasan Tanah Berskala Besar ,  Cet.  I.,  17-20.  Jakarta: Konsorsium  Pembaruan  Agraria, 2020. Koca, Burcu Toǧral. “Bordering
Practices  across  Europe:  The  Rise of  ‘Walls’  and  ‘Fences.’” Migration Letters Volume  16,  no.  2  (2019): 183-194.
https://doi.org/10.33182/ml.v16i2.55 9. Kunu, Andi Bustamin Daeng. “Kedudukan Hak Menguasai Negara  Atas  Tanah.” Fiat  Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6, no. 1 (2012): 1-10. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v 6no1.343. Lambin,  Eric  F,  and  Patrick  Meyfroidt. “Global  Land  Use  Change  , Economic  Globalization  ,  and  the Looming Land Scarcity.” Proceedings of the National Academy  of  Sciences Volume  108, no. 9 (2011): 3465 –3472.
https://doi.org/10.1073/pnas.11004 80108.
Lengkong,  Feibe  Youla.  “Penyelesaian
Sengketa  Dan  Konflik  Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian  Kasus  Pertanahan.” Lex  Privatum Volume  VII,  no.  4 (2020): 107-116.
https://doi.org/10.35706/positum.v4i 1.3011.
Limbong, Bernhard. Konflik Pertanahan . Cet.  I.  Jakarta:  Pustaka  Margareta, 2012.
Miles,  Matthew  B.,  and  A  Michael Huberman. Analisis  Data  Kualitatif: Buku  Sumber  Tentang  Metode- Metode  Baru .  Cet.  I.  Yogyakarta:
UII Press, 1992. Mudjiono. “Alternatif Penyelesaian
Sengketa  Pertanahan  Di  Indonesia Melalui  Revitalisasi  Fungsi  Badan Peradilan.” Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum Volume  14,  no.  3  (2007): 458-473. https://doi.org/10.20885/iustum.vol1
4.iss3.art6.

## Putri,  Cantika  Adinda.  “Mafia  Tanah
Beraksi  Lagi,  Korbannya  Orang- Orang
Kaya.”
Https://Www.Cnbcindonesia.Com/N ews/20200214085154-4-
137832/Mafia-Tanah-Beraksi-Lagi-
Korbannya-Orang-Orang-Kaya . 2020. Raharjo, Satjipto. Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum . Cet. I. Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
Rakopoulos,  Theodoros.  “The  Shared
Boundary: Sicilian Mafia and Antimafia Land.” Journal of  Modern Italian  Studies Volume  25,  no.  5 (2020):
528 –44.
https://doi.org/10.1080/1354571X.2 020.1830526. Roeroe, Sarah D.L. “Penegakan Hukum Agraria Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam
Proses  Peradilan.” Jurnal  Hukum Unsrat Volume 1, no. 6 (2013): 100- 113.
Schiff, David N. “David N. Schiff, “Socio-
Legal  Theory:  Social  Structure  and
Law.” The  Modern  Law  Review
Volume  39,  no.  3  (1976):  287 –310. https://doi.org/10.1111/j.1468-
2230.1976.tb01458.x.
Simanjuntak,  Enrico.  “Esensi  Sengketa
Administrasi Pertanahan Di Peradilan  Tata  Usaha  Negara.” Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan Volume 3, no. 2 (2017):
171-187.
https://doi.org/10.31292/jb.v3i2.123.
Thalib,  Hambali. Sanksi  Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan  Alternatif  Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi  Hukum  Pidana .  Cet.  II. Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2012.
Tri,  Rahma.  “Waspada,  Begini  Ragam Modus  Operandi  Mafia  Tanah.”
Https://Bisnis.Tempo.Co/Read/1312 396/Waspada-Begini-Ragam- Modus-Operandi-Mafia-Tanah .
2020. Utami, Westi. “Ketersediaan Tanah Bagi Masyarakat Rawan Bencana.” BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan ,  no.  40  (2014):  663 –
679. https://doi.org/10.31292/jb.v0i40.19
7.
Wehrmann,  Babette. Land  Conflicts:  A Practical  Guide  to  Dealing  with Land Dispute . First Publ. Eschborn,
Germany:  Deutsche  Gesellschaft, 2008.
Wiradi,  Gunawan. Seluk  Beluk  Masalah Agraria,  Reforma  Agraria  Dan Penelitian  Agraria .  Cet.  I.  Sleman:
STPN Press, 2009. Wirawan, Vani. “Akar Masalah Maraknya Mafia Tanah.” Al YAZIDIY:  Ilmu  Sosial,  Humaniora, Dan  Pendidikan Volume  1,  no.  2 (2019): 35-43. https://doi.org/10.55606/ay.v1i2.526 .