## RINGKASAN HASIL PENELITIAN MENUJU MASYARAKAT PASCASEKULER: MULTIKULTURALISME DAN MINORITAS MUSLIM DI JERMAN
1

## TOWARD POST SECULAR SOCIETY: MULTICULTURALISM AND MUSLIM MINORITY IN GERMANY
Amin Mudzakkir 1 , Prima Nurahmi Mulyasari 2 , Gusnelly 3
Pusat Penelitian Kewilayahan LIPI e-mail: 1 amin.mudzakkir@gmail.com; 2 nurahmi @gmail.com; 3 gusnellylipi@gmail.com
Diterima: 20-02-2020 Direvisi: 20-04-2020 Disetujui: 22-06-2020

## ABSTRACT
This article examines changes in German contemporary society related to religion and citizenship issues that have become important since the arrival of immigrants, particularly Muslim migrants, to Europe. The centre of the debate lies in the examination of the conception of secularism implemented by Western European countries in regulating the relationship between religion as part of private space and citizenship as part of public space. More specifically, the discussion focuses on how multiculturalism runs and the position of Muslim minorities in the secular Germany. Theoretically, the starting point of this paper comes from Jurgen Habermas’s argument about post-secular society in which he stated, “the continued existence of religious communities in a continually secularizing environment.” Although the secular principles adopted by Germany regard religion as a personal awareness, however Islam is gra- dually clearly present in Germany.

## Keywords: Germany, Multiculturalism, Muslim, Post-secular

## ABSTRAK
Artikel ini mengkaji perubahan dalam masyarakat kontemporer Jerman terkait berbagai isu agama dan kewarganegaraan yang menjadi penting sejak kedatangan para imigran, terutama migran muslim ke Eropa. Pusat perdebatan terletak pada penelaahan terhadap konsepsi sekularisme yang telah dilakukan oleh negara-negara Eropa Barat dalam mengatur hubungan antara agama sebagai bagian dari ruang pribadi dan kewarganegaraan sebagai bagian dari ruang publik. Lebih khusus, tulisan ini berfokus pada bagaimana multikulturalisme berjalan dan posisi minoritas muslim di Jerman yang sekuler. Secara
1 Ringkasan Laporan Penelitian DIPA Tahun Anggaran 2016.
https://doi.org/10.14203/jkw.v11i1.833 2087-2119 / 2502-566X ©2019 Jurnal Kajian Wilayah. This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Accreditation Number (RISTEKDIKTI): 34/E/KPT/2018
Jurnal Kajian Wilayah 11 No 1 (2020) 95-112

## JURNAL KAJIAN WILAYAH
p-ISSN: 2087-2119 e-ISSN: 2502-566x

## PENDAHULUAN
Sebelum abad ke-18, kehidupan sehari- hari masyarakat Eropa sangat didominasi oleh agama dengan menempatkan agama di atas segalanya. Abad Pencerahan (Enlightenment) yang dikuti dengan serangkaian peristiwa bersejarah telah secara drastis mengecilkan peran agama dengan memisahkan kekuasaan gereja dan negara. Hal ini membuka jalan menuju Eropa sekarang. Eropa modern yang lahir setelah Traktat Westphalia pada 1648 telah melakukan reformasi keagamaan yang radikal. Dominasi gereja yang sebelumnya sangat berkuasa selama Abad Pertengahan hilang. Politik kemudian menjadi urusan raja, sementara para pastur dan pendeta dikembalikan dan dibatasi ruang geraknya hanya di biara. Dalam perkembangannya, reformasi keagamaan yang bersamaan waktunya dengan berbagai penemuan revolusioner di bidang sains dan teknologi tersebut telah melahirkan manusia Eropa yang liberal. Liberalisme adalah paham yang menempatkan individu sebagai subjek yang otonom. Di bawah berbagai kondisi historis inilah sekularisme menjadi norma yang dominan. Dengan demikian, pemisahan antara politik dan agama masing-masing berada pada ranah publik dan ranah privat adalah khas Eropa.
teoritis, titik awal tulisan ini berasal dari argumen Jurgen Habermas tentang masyarakat pascasekuler, “the continued existence of religious communities in a continually secularizing environment” . Meskipun prinsip sekuler yang diadopsi oleh Jerman menganggap agama sebagai kesadaran pribadi, namun Islam secara bertahap jelas nyata hadir di Jerman.
Kata kunci: Jerman, Multikulturalisme, Muslim, Pascasekuler
Akan tetapi, perkembangan terkini selepas Perang   Dunia II lambat laun membuat sekularisme tidak bisa dipertahankan lagi. Pluralisme sosial, terutama berasal dari kehadiran gelombang imigran, membuat negara-negara Eropa harus menata ulang pranata politiknya, termasuk Jerman. Sebagian besar imigran di Jerman adalah pekerja tamu dengan kemampuan rendah yang dibutuhkan tenaganya serta dibayar murah untuk kepentingan industri. Kebanyakan dari mereka berasal dari Turki, Maroko, Portugis, dan Italia yang menyeberangi batas-batas negara pada dekade 1960-an. Para pekerja tamu kemudian tidak hanya menjadi pekerja kontrak untuk sementara waktu,. Kenyataannya, sebagian besar di antara mereka memutuskan tetap tinggal di negara- negara yang telah menggunakan jasanya dengan mengundang pula keluarga dan teman-temannya untuk ikut serta menetap. Akibatnya, terbentuklah komunitas imigran yang menempati daerah kantong tertentu, seperti Kreuzberg dan Neukölln di Berlin yang dijuluki Little Istanbul karena jumlah imigran Turki mendominasi dua distrik di ibukota Jerman tersebut (Mulyasari, 2011) .
Di tempat baru tersebut, para imigran tidak hanya bekerja untuk mencari uang, tetapi juga mempraktikkan iman dan pandangan kultural lainnya yang dibawa dari tempat asalnya. Pemeluk agama Islam
kemudian muncul sebagai isu penting karena sebagian besar imigran tersebut adalah Muslim. Pada tahun awal abad ke-21, diperkirakan terdapat enam juta penduduk muslim di Prancis dan kurang lebih tiga juta populasi muslim menetap di Jerman. Kenyataan bahwa pendatang Muslim menetap secara permanen di Jerman terlihat dari didirikannya berbagai fasilitas yang mengakomodir ritual komunitas Muslim. Pemukiman, masjid, pemakaman Muslim, tempat penyembelihan hewan, serta pengenalan pelajaran agama Islam di sekolah umum menjadi bagian dari masyarakat Jerman. Pada tahun 2003, terdapat 75 kompleks pemakaman Muslim di seluruh Jerman (Bundesamst für Migration und Flüchtlinge, 2005) . Secara khusus, pemukiman migran, pembangunan masjid, dan kompleks pemakaman Muslim telah memperlihatkan perubahan pada tata ruang kota-kota di Jerman.
Penelitian terbaru beberapa tahun ke belakang mencatat bahwa populasi Muslim di Jerman, baik itu mereka yang memegang paspor Jerman maupun tidak, diperkirakan berkisar antara 3,78 juta hingga 4,34 juta orang atau setara 4,6–5,2 % dari populasi Jerman dengan migran berlatar belakang Turki menempati posisi puncak. Sementara itu, sebanyak 45% dari jumlah populasi Muslim berstatus warga negara Jerman (Nordbruch, 2011) . Dengan jumlah sebesar itu, berbagai letupan konflik di tengah masyarakat sulit dihindarkan, meskipun pemerintah Jerman telah berusaha memfasilitasi agenda dialog tahunan sebagai sarana para migran muslim menyampaikan
aspirasi mereka dalam Konferensi Islam Jerman yang dimulai tahun 2006.
Pada tahun 2010, Kanselir German, Angela Merkel, mengumumkan bahwa “German multiculturalism has utterly failed” (Weaver, 2010). Pernyataan ini menarik karena merupakan celah untuk memahami tidak hanya apa yang terjadi dengan multikulturalisme, tetapi juga posisi Muslim sebagai minoritas dalam praktik kewarganegaraan Jerman. Pernyataan Markel sendiri adalah wacana ideologi atau politik yang patut dipertanyakan korespondensinya dengan kebijakan yang kongkret. Menariknya lagi, Merkel mengemukakan pernyataan bahwa “Islam belongs to Germany” pada awal tahun 2015 sebagai tanggapan atas aksi anti-imigran di Dresden kota-kota lainnya (Rinke, 2015) . Dari dua pernyataan Merkel yang berselang hanya lima tahun tersebut, kita bisa menyaksikan betapa peliknya perdebatan mengenai multikulturalisme yang cukup pasti terkait dengan dinamika politik, ekonomi, dan kultural yang lebih luas.
Tulisan ini, meskipun mempunyai tendensi teoretis yang besar, melihat konteks Jerman  secara  lebih  spesifik,  khususnya mengenai bagaimana perkembangan gagasan multikulturalisme di sana dan posisi kaum Muslim sebagai minoritas dengan menyajikan data yang diperoleh dari penelitian lapangan selama sepuluh hari pada bulan April 2016 di beberapa kota di Jerman yakni  Mainz,  Aschaffenburg,  Frankfurt, dan Munich. Bagaimanapun, Jerman memiliki tradisi politik kewarganegaraan dan kebangsaan tertentu yang memengaruhi
model kebijakan imigrasi dan integrasi pengelolaan persoalan minoritas Muslim. Istilah pascasekuler yang dikemukakan oleh Habermas (2008) lahir dari situasi tersebut, yaitu ketika kewarganegaraan dihadapkan pada keberagaman kultural, termasuk di dalamnya pluralisme religius. Habermas sendiri adalah orang Jerman dan bukan kebetulan jika formulasi filosofisnya, termasuk rumusan pascasekularisme, merupakan refleksinya terhadap perjalanan masyarakat Jerman dari mana dia berasal.

## MULTIKULTURALISME DI JERMAN
Latar belakang lahirnya gagasan multikulturalisme adalah migrasi, terutama sejak berakhirnya Perang Dunia II yang terlihat dari peningkatan mobilitas orang yang melintas batas negara. Di negara- negara Eropa Barat, ribuan pekerja diundang dari luar untuk memenuhi kebutuhan pabrik-pabrik yang mulai bangkit kembali. Para pekerja tamu ini umumnya datang dari negara-negara sekitar Mediterania, seperti Turki, Maroko, Yunani, Italia, dan Spanyol. Sejak tahun 1970-an, jumlah mereka  bertambah  karena  reunifikasi keluarga. Alih-alih pulang setelah habis masa kontrak, mereka malah mengundang sanak saudaranya untuk bergabung bersama mereka di Eropa Barat. Pada saat yang sama, industri negara-negara Eropa Barat juga masih membutuhkan mereka. Sejak itu, Eropa Barat yang awalnya adalah benua kulit putih dengan latar belakang kultural yang kurang lebih sama berubah menjadi benua yang dihuni oleh penduduk dengan
beragam identitas.
Perubahan  struktur  demografis masyarakat Eropa Barat menimbulkan pertanyaan bagi masa depan negara demokrasi liberal. Secara konseptual, Benhabib (2004) menunjukkan bahwa demokrasi liberal mempunyai “dilema konstitutif”  yang  berasal  dari  konflik lama antara demokrasi dan liberalisme itu sendiri. Persoalan ini telah menjadi bahan debat  filosofis  yang  luas.  Berangkat  dari kajian terhadap Carl Schmitt, misalnya, Chantal Mouffe (2000) berpendapat bahwa demokrasi dan liberalisme mempunyai premis ontologis yang berlainan. Sementara demokrasi berangkat dari homogenitas, liberalisme justru merayakan pluralitas. Oleh karena itu, sejauh diinginkan oleh demos pada suatu negara berdaulat, demokrasi mempunyai legitimasi mendefinisikan mana warga negara dan mana yang bukan dengan implikasi mereka yang bukan warga negara tidak mendapatkan perlindungan hukum seperti warga negara.
Sementara itu, hubungan antara multikulturalisme dan Islam sangat krusial karena berbagai pertanyaan tentang Islam di negara-negara demokrasi liberal umumnya dihimpun di bawah tema multikulturalisme. Oleh karena itu, masalah hubungan antara multikulturalisme dan Islam pada dasarnya adalah masalah demokrasi liberal itu sendiri. Dalam hal ini, Benhabib (2004) mengutarakan apa yang disebutnya sebagai dilema konstitutif demokrasi liberal. Sebagai sistem yang lahir dalam suatu situasi masyarakat Barat yang homogen, demokrasi liberal juga muncul sebagai
model kewarganegaraan berbasis negara- bangsa. Namun, di era global sekarang ini model tersebut dipertanyakan mengingat praktik diskriminasi terhadap arus migrasi—melalui apa komunitas Muslim tinggal di negara-negara Barat saat ini— merupakan sesuatu yang inheren dalam wacana negara-bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, sejauh mana sistem demokrasi liberal mereposisi diri adalah pertanyaan normatif yang akan menentukan nasib hubungan multikulturalisme dan Islam.
Multikulturalisme sebagaimana dipraktikkan di negara-negara demokrasi liberal pada umumnya dipahami dalam kerangka politik rekognisi sebagai politik identitas. Seakan-akan kelompok imigran, minoritas nasional, atau masyarakat adat mempunyai identitas yang sama sekali berbeda dengan yang lain sehingga perlu dipreservasi sedemikian rupa dari interaksi yang luas dengan arus utama masyarakat. “Masyarakat paralel” lahir dari situasi ini di mana setiap komunitas hidup secara segregatif dengan ciri khas kediriannya masing-masing tanpa saling berhubungan satu sama lain. Umumnya, pemerintah negara-negara Eropa Barat menerapkan kebijakan multikultural selama dekade 1980-an dalam pengertian ini. Kelompok imigran Turki di Jerman, misalnya, dibiarkan menjalankan praktik kulturalnya secara bebas sejauh tidak bertentangan dengan yurisprudensi setempat. Akan tetapi, memasuki akhir dekade 1990-an hingga awal 2000-an, ketika perhatian terhadap Islam  semakin  meningkat  dan  identifikasi etnis  berubah  mejadi  identifikasi  religius,
keberadaan komunitas imigran justru dicurigai sebagai tempat pembiakkan ide-ide radikal seiring dengan munculnya ancaman terorisme pasca peristiwa 11/9. Sejak itu, posisi berbalik arah. Multikulturalisme dikecam dan dianggap gagal (Triandafllidou, Modood, & Zapata-Barrero, 2006) .
Pertanyaannya, mengapa negara- negara demokrasi liberal menerapkan kebijakan multikulturalisme dalam pengertian yang segregatif seperti itu? Hal tersebut dikarenakan, khususnya di Eropa Barat, sebagian besar kelompok minoritas berasal dari pekerja tamu (guest workers) yang awalnya tidak diharapkan menetap dan, apalagi, menjadi warga negara. Namun, karena kebutuhan kedua belah pihak, harapan tersebut tidak terlaksana. Situasi tersebut melahirkan kebijakan multikuturalisme yang mulanya dianggap berbeda, atau setidaknya paralel, dengan kebijakan kewarganegaraan.
Dalam kasus Jerman, wacana tentang multikulturalisme datang terlambat karena kuatnya konsepsi kesatuan kultural Jerman sejak era Wilhelmine (1890–1918). Berbeda dengan Prancis, di mana negara menetukan bangsa, yang terjadi di Jerman adalah bangsa menentukan negara. Hingga 1871, tidak ada negara-bangsa Jerman dan tidak ada kesatuan politik bernama Jerman. Sebelumnya, Jerman adalah sutau entitas yang terdiri atas berbagai bangsa dan etnis dengan orientasi politik yang berbeda-beda. Pada masa lalu, mereka mengklaim sebagai pewaris teritori Kemaharajaan Romawi Suci (Holy Roman Empire) . Selain batas teritori tersebut berubah-ubah, klaim ini
juga dipermasalahkan oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya, apalagi sejak awal abad ke- 16 mereka menyebut dirinya Kemaharajaan Romawi Suci Bangsa Jerman (Holy Roman Empire of the German Nation) . Pada saat itu, orang Jerman mulai merintis adanya kesatuan kultural sebelum nanti pada akhir abad ke-19 dikuatkan oleh arus nasionalisme Jerman modern. Meskipun demikian, bahkan hingga sekarang, Jerman mengenal keanggotaan negara (Staatsangehörigkeit) , kewarganegaraan (Staatsbürgerschaft) , dan keanggotaan etnokultural (Nationalität atau Volkszugehörigkeit) sebagai tiga entitas yang berbeda. (Bös, 2000).
Pada 1842, sebuah hukum kewarganegaraan disusun mengenai Prussian subject . Prussia adalah entitas politik paling kuat di Jerman dengan penduduk beragama Kristen, sementara entitas lain, seperti Bavaria, dihuni oleh penduduk beragama Katolik. Dalam perjalanannya, agama atau gereja sangat berpengaruh dalam proses pembantukan kebangsaan Jerman. Berbeda dengan Prancis, di mana nasionalismenya tumbuh sebagai antitesis gereja, gereja di Jerman justru turut serta dalam pembentukan nasionalisme mereka. Oleh karena itu, hubungan antara gereja dan agama terus berjalan hingga sekarang. Gereja diberi hak untuk mengumpulkan pajak sebagai pengembangan komunitas mereka dan diberi subsidi oleh negara. Aturan 1842 itu kemudian direvisi dengan Hukum Nasionalitas 1913 yang memperkukuh definisi bahwa kebangsaan Jerman mengacu pada kesatuan kultural (ethnic nationalism) ,
bukan kesatuan politik (civic nationalism)
(Oberndörfer, 2003) .
Di era Nazi, melalui Hukum Nuremburg, nasionalisme Jerman mengalami pengerasan. Pengertian mengenai siapa orang Jerman disempitkan sedemikian rupa sehingga orang Yahudi dan keturunannya disingkirkan dari ruang lingkup kewarganegaraan. Kecuali “tamu” yang disahkan berdasarkan undang-undang, non-warga negara Jerman tidak boleh tinggal di wilayah Jerman. Selain itu, non-warga negara tidak mempunyai hak apapun dalam proses politik, seperti dalam pemilihan pemimpin atau pembuatan hukum tertentu. Mereka hanya diperkenankan untuk tinggal dalam komunitasnya sambil bekerja di tempat-tempat produksi ekonomi, tetapi interaksinya dengan masyarakat luas sangat terbatas. Istilah “tamu” yang kemudian dilekatkan kepada para pekerja tamu yang diundang oleh pemerintah Jerman pascaperang mengacu pada pengertian yang lahir di era Nazi. Warisan ini terus bertahan hingga akhir abad ke-20 dan belakangan sangat memengaruhi wacana publik mengenai multikulturalisme (Tharsen, 2005) .
Jika dibahasakan dalam istilah hukum, Prancis menganut asas jus soli (teritorial), sedangkan Jerman menganut asas jus sanguinis (keturunan). Implikasi dari perbedaan asas ini terhadap masalah migrasi sangat besar. Di Prancis, generasi kedua imigran atau anak-anak imigran yang lahir di Prancis secara otomatis mendapatkan status warga negara melalui proses naturalisasi, tetapi hal serupa tidak
terjadi di Jerman. Pada tahun 1989, ketika penyatuan Jerman, 720.000 orang dari bekas Jerman Timur dan bekas negara- negara komunis lainnya memasuki wilayah bekas Jerman Barat secara otomatis diberi status warga negara, tetapi pada saat yang sama terdapat sekitar 1, 2 juta orang imigran Turki yang telah tinggal di Jerman lebih dari 10 tahun dan 400.000 orang di antaranya bahkan lahir di sana, namun tetap kesulitan, bahkan tertolak, mendapatkan status warga negara (Brubaker, 1992) . Pada tahun 1999, sebuah kebijakan baru diajukan dan disetujui satu tahun setelahnya untuk mempermudah proses naturalisasi bagi imigran yang telah tinggal di Jerman selama delapan tahun atau lebih dan anak-anak mereka yang lahir di Jerman.
Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dibanding dengan negara-negara Eropa Barat lainnya, kemunculan wacana multikulturalisme di Jerman terlambat (Kraus & Schonwalder, 2006) . Meskipun sejak tahun 1970-an telah disadari bahwa jumlah imigran semakin membesar, suatu usaha untuk mempromosikan pluralisme kultural dan hak minoritas tidak muncul. Hingga awal tahun 1980-an, ketika pemerintahan Jerman Barat dikuasai oleh koalisi Sosial Demokrat dan Liberal, belum ada pemikiran yang serius tentang bagaimana mentransformasikan kaum imigran ke dalam masyarakat Jerman. Namun, ketika beberapa politisi sosial demokrat mulai memikirkan isu tersebut, tampuk pemerintahan telah diambil alih oleh kalangan konservatif pimpinan Helmut Kohl yang lebih menekankan semangat identitas
nasional dan bangsa dalam kebijakan migrasinya. Dengan demikian, pada tataran pemerintahan, wacana multikulturalisme kurang mendapat tempat.
Akan tetapi, pada tataran masyarakat sipil, gagasan tentang masyarakat multikultural sudah menguat sejak 1980-an. Pihak yang paling bersemangat membawa isu tersebut adalah para pekerja sosial dan pendidik. Termotivasi oleh gelombang HAM yang telah menjadi perhatian internasional, mereka mengadvokasi suatu model suatu model pendidikan dan pengajaran lintas budaya bagi kalangan imigran. Konsepsi multikulturalisme Jerman muncul sebagai istilah yang merujuk pada berbagai usaha tersebut. Pada umumnya, kalangan kiri dan liberal mendukung gagasan ini, sementara kalangan konservatif menolaknya. Pada tahun 1980, kegiatan “Tag des auslandischen Mitburgers” (Hari Warga Negara-Bersama Asing) memberi pesan kuat kepada publik bahwa multikulturalisme memang dibutuhkan. Dalam perkembangannya, dukungan terhadap multikulturalisme juga datang dari partai hijau, kalangan gereja, organisasi sosial yang peduli dengan pelayanan konseling bagi orang asing, beberapa serikat buruh, dan sejumlah politisi demokrat Kristen. Pada tahun 1982, sekretaris jenderal Christian Democratic Union, Heiner Geibler, mengorganisasikan suatu konferensi yang berisi pembahasan mengenai Jerman dalam perjalanannya menuju suatu masyarakat multikultural. Inisiasi yang dilakukan oleh Geibler ini menarik karena partainya bersama dengan partai-partai lain di bawah pemerintahan
koalisi Kohl justru menentang gagasan multikulturalisme.
Sentimen anti-multikulturalisme justru menguat setelah penyatuan kembali Jerman. Slogan we are the people berubah menjadi we are one people . Perubahan ini terhubung langsung dengan masalah anggaran, yaitu transfer dari bekas Jerman Barat ke Jerman Timur, yang justru mengokohkan solidaritas nasional Jerman di hadapan non-Jerman. Memasuki abad ke-21, isu terorisme membuat wacana multikulturalisme menjadi sangat sensitif. Kalangan populis kanan menuduh multikulturalisme telah menciptakan berbagai komunitas dari mana bibit- bibit radikalisme tumbuh subur. Tuduhan yang dilatarbelakangi oleh xenofobia dan rasisme ini memang serampangan, tetapi bukan berarti tidak perlu diperhatikan. Kecenderungan sebagian anggota kelompok minoritas Muslim, khususnya generasi kedua dan selanjutnya, untuk menggabungkan diri dengan jaringan keagamaan konservatif transnasional adalah kenyataan juga yang harus diakui. Namun, sekali lagi, hal ini merupakan fenomena global yang tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga di tempat lainnya.
Meski demikian, penting untuk terus diingat, sebagian besar imigran Muslim dari Turki ketika itu adalah non- warga negara. Mereka hanyalah pekerja tamu yang tidak pernah diharapkan akan menjadi warga negara Jerman. Oleh karena itu, pendekatan multikulturalis yang ketika itu sudah mulai memengaruhi kebijakan imigrasi itu tidak diletakkan
dalam kerangka kewarganegaraan. Pendekatan itu digunakan hanya untuk mencegah  timbulnya  konflik  sosial,  tetapi tidak diniatkan sebagai strategi integrasi imigran ke dalam struktur masyarakat luas. Jadi, sejauh tidak mengganggu ketertiban umum, kelompok minoritas ini dibiarkan mempraktikkan keyakinan kulturalnya di lingkungan ketetanggaan mereka yang umumnya terkonsentrasi secara terpisah dengan pemukiman masyarakat setempat.
Kebutuhan untuk mengintegrasikan minoritas imigran Muslim ke dalam struktur masyarakat Jerman muncul belakangan, khususnya sejak tahun 2000- an, ketika kesadaran untuk mencari tempat agama di ruang publik sekuler semakin meningkat. Perdebatan normatif mengenai pascasekularisme lahir dari kebutuhan ini (Calhoun, Mendieta, & van Antwerpen, 2013) . Berkejaran dengan kekhawatiran global mengenai terorisme, wacana pascasekularisme juga bersaing dengan berbagai pembingkaian media mengenai Islam yang sering streotipikal. Di Jerman sendiri, streotip mengenai Islam ini telah menjadi bagian narasi kultural yang mengejawantah setidaknya dalam tiga hal, yaitu kewarganegaraan, hak minoritas, dan akses terhadap anggaran publik (Schiffauer,  2008) . Sejak 2010, gelombang pengungsi dan pencari suaka korban  perang  Syiria  dan  konflik  Timur Tengah yang memasuki Jerman membuat masalahnya semakin kompleks. Satu atau dua kasus pelecehan dan insinuasi lainnya yang dilakukan oleh pengungsi terhadap warga sekitar mengakibatkan sentimen anti-
Islam meningkat tajam sehingga organisasi seperti Pegida (Patriotic Europeans Against the Islamisation of the West) mengadakan aksi protes besar-besaran menentang keberadaan mereka. Menghadapi situasi ini, juga  di  tengah  krisis  finansial  Eropa  yang ikut menggoncang perekonomian Jerman, Angela Merkel menyerukan bahwa “Islam belongs to Germany” (Simsek, 2018)
Akan tetapi, di luar hiruk pikuk politik dan media, kehidupan sehari-hari komunitas Muslim berjalan seperti biasa dengan tenang. Pada tahun 2012, tiga negara bagian di Jerman—Bremen, Hamburg, dan Hesse—bahkan memberi pengakuan resmi kepada Islam sebagai organsiasi agama seperti gereja. Artinya, peringatan hari besar agama Islam, pemakaman, dan pengajaran agama diatur berdasarkan hukum publik dan negara, dengan demikian, menjamin penuh terselenggaranya kegiatan tersebut. Dengan adanya pengakuan ini, organisasi Islam berhak mengajukan permintaan dana kepada pemerintah untuk membantu pembiayaan kegiatan mereka. Meski demikian, status organisasi Islam belum sungguh setara, seperti gereja Kristen, yang mempunyai hak istimewa untuk mengumpulkan pajak komunitas atau kewajiban pelayan publik. (Gorzewski, 2013)
Apa yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian Bremen, Hamburg, dan Hesse merupakan realisasi dari pendekatan corporate identities terhadap kelompok minoritas. Hak minoritas menjadi urusan hukum publik dan ditetapkan melalui proses deliberasi tertentu, bukan lagi ditempatkan di wilayah privat komunitas kultural masing-
masing. Dengan demikian, kecenderungan politisasi identitas bisa dikurangi. Pada saat yang sama, kesempatan minoritas untuk berinteraksi dengan masyarakat luas terbuka lebar.

## WARNA MULTIKULTUR ISLAM DI JERMAN
Meskipun Kristen masih merupakan agama yang dominan, Jerman adalah negara multikultur yang membolehkan lebih dari satu tradisi keagamaan. Agama yang diakui oleh pemerintah, yakni Katolik, Kristen, dan Yahudi memiliki hak istimewa. Simbol- simbol agama sederhana, seperti salib kecil sebagai perhiasan bagi orang Kristen, atau yarmulke yang dikenakan dipakai para laki-laki oleh Yahudi, masih diperbolehkan di ruang publik. Namun, menjadi seorang wanita Muslim dengan mengenakan jilbab dan bekerja di sektor pelayanan publik menjadi dapat menjadi sebuah topik serius di Jerman (Fetzer & Soper, 2005) .
Selama kunjungan lapangan singkat di Jerman pada bulan April 2016, dua peneliti wanita tim kami sendiri memiliki pengalaman dihina secara lisan ketika berjalan di malam hari mengenakan jilbab di  Aschaffenburg,  sebuah  kota  kecil  di Bavaria. Seorang pria kulit putih berteriak kata-kata rasis mengenai serangan bom di Belgia pada Maret 2016 yang diklaim oleh teroris Muslim. Namun, hal itu tidak dapat digeneralisasi sebagai xenofobia dalam masyarakat Jerman. Seorang perempuan berjilbab mengaku keturunan Kosovo dan Maroko yang kami temui di Islamische
Informasi Serviceleistungen (IIS) Frankfurt mengakui bahwa sejak serangkaian serangan berdarah di Eropa hidup mereka menjadi agak sulit. Biasanya, mereka tidak menghadapi banyak masalah karena dilahirkan dan dibesarkan di Jerman, malah bagi mereka menyenangkan. Pada kisah lain, seorang mahasiswi keturunan Iran mengkhawatirkan kesulitan yang akan ia dapat ketika kelak mencari pekerjaan setelah lulus kuliah (wawancara dengan gadis Iran yang tidak bersedia disebutkan namanya di Masjid Pusat Kebudayaan Muslim Iran, Frankfurt, 15 April 2016 ). Cerita lain dibawah ini dari seorang muslimah Jerman keturunan Turki mendukung dua kisah muslimah di atas :
“Saya bisa salat di tengah taman. Saya melakukan itu dan tidak ada yang mengatakan apapun. Sejauh ini, saya tidak mendapatkan hal buruk (‘tentang mengekspresikan Islam saya’),
sementara teman-teman saya mengalami begitu banyak hal buruk. Karena dalam pengalaman saya sejak saya memakai jilbab, saya mendapatkan lebih banyak perhatian dan rasa hormat. Saya memiliki kebebasan untuk mengekspresikan Islam saya. Bahkan sekarang, saya dapat mengenakan apa pun yang saya inginkan.” (Wawancara dengan Aylin,
muslimah keturunan Turki di Frankfurt pada 11
April 2016)
Sebagai konsekuensi dari peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat, ada perubahan dalam identitas Muslim dan Islam di Jerman. Pada akhir 2003, debat publik yang kontroversial terjadi di Jerman
tentang apakah guru perempuan Muslim bisa menghadiri kelas mengenakan jilbab. Seorang guru Jerman keturunan migran Afghanistan, Fereshta Ludin, bersikeras mengenakan jilbab di dalam sekolah tempat ia mengajar. Dia kemudian dipecat karena dianggap melanggar batas netralitas agama dalam pelayanan publik. Namun demikian, Fereshta Ludin kemudian oleh pengadilan Jerman dinyatakan tidak bersalah melanggar undang-undang. Semacam kegelisahan menggugah kesadaran publik terkait konflik antara kebiasaan umat Muslim dengan hukum sekuler di Jerman, serta kebiasaan yang ada di tengah masyarakat (Pratt & Göb, 2007) .
Demografi  populasi  Muslin  di Jerman sebenarnya cukup beragam, seperti Bosnia, Iran, Maroko, Afghanistan, Lebanon, Palestina, Suriah, Bangladesh, Pakistan Tunisia, serta yang berjumlah sangat kecil, seperti Indonesia, namun Muslim Turki adalah populasi terbanyak di antara penganut Islam lainnya. Minoritas pemeluk agama ini meminta akomodasi tersedia juga di ruang publik sebagaimana diperintah oleh hukum agama pada makanan ( halal untuk muslim, kosher untuk Yahudi), pakaian ( turban , topi yahudi , jilbab ) dan kelonggaran untuk berdoa pada waktu tertentu, seperti salat (Bader, 2007) .
Kucukcan (2015, 84) menyatakan bahwa masa pascasekularisme mengharuskan warga negara untuk mengompromikan antara keyakinan agama dan prinsip sekuler yang berlaku. Bretherton (2011) mendefinisikan bahwa pascasekuler adalah kondisi di mana masyarakat tidak
bisa lagi mengabaikan keberadaan agama di tempat umum. Dalam sebuah wawancara dengan seorang ahli pada 16 April 2016, Raida Chbib dari Goethe University Frankfurt menjelaskan bahwa meskipun ada segregasi antara agama dan negara, agama tidak benar-benar menghilang di ruang publik Jerman.
“Di Jerman, kami memiliki pemisahan antara agama dan negara. Dan juga agama memiliki bentuk mereka sendiri. Agama juga mendapat tempat di masyarakat. Kami memiliki dua gereja besar, gereja-gereja Kristen, yang merupakan gereja-gereja Evangelis dan Katolik. Dan kami memiliki banyak komunitas agama, seperti komunitas Yahudi atau Muslim, yang tidak sebanyak mereka (Kristen dan Katolik). Kami pun memiliki banyak
orang yang tidak berafiliasi dengan lembaga keagamaan. Jadi, Jerman sebenarnya memiliki beragam afiliasi keagamaan. Dan gereja-gereja
memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Sebagai contoh, dalam konstitusi kami, kelompok-kelompok agama tidak hanya gereja  yang memiliki hak untuk memberikan pelajaran agama dari kepercayaan agama mereka sendiri di sekolah umum. Dan negara juga akan membiayai ini. Jadi, agama juga memiliki tempat di sekolah umum, dan ketika Anda memiliki komunitas agama yang diakui di Jerman, stabilitas dan kesetiaan terhadap konstitusi dan sebagainya, maka anda memiliki hak juga untuk memberikan agama pelajaran di sekolah. Ini hanya satu
contoh untuk menunjukkan bahwa bahwa ada pemisahan antara negara dan agama, tetapi agama tidak berada di luar ruang publik.”

## INFRASTRUKTUR MINORITAS MUSLIM DI JERMAN
Cukup banyak literatur tentang Muslim di Eropa menunjukkan bahwa kaum Muslim masih dapat mempraktekkan kehidupan sehari-hari mereka sebagai pemeluk agama Islam di ruang publik di benua yang dulunya didominasi oleh Kristen (Toguslu, 2015) . Sebagai contoh, perempuan Maroko sebagai subjek penelitian Mescoli (2015) dengan aktif menunjukkan identitas agama mereka di tempat umum, terutama melalui bisnis makanan halal di Milan, Italia. Lebih lanjut, bangunan ibadah Islam juga bisa menandakan lokasi pemukiman Muslim di ruang publik Eropa dan ekspresi visual dari kepercayaan mereka. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang mengenakan jilbab. Hegazy (2015) juga menekankan tentang perkembangan arsitektur masjid di Jerman. Di masa lalu, masjid di Jerman disebut masjid halaman belakang (backyard mosque) karena letaknya yang tersembunyi di suatu tempat di belakang bangunan.
Namun, saat ini, sebuah masjid besar dengan kubah dan menara setinggi arsitektur Islam tradisional menjadi salah satu  tengaran (landmark) di Jerman. Tidak butuh waktu lama bagi umat Muslim untuk membangun infrastruktur dan jaringan keagamaan mereka di Jerman.
“Konstitusi Jerman menjamin kebebasan beragama dengan cara yang sangat komprehensif. Khususnya kebebasan agama individu, keyakinan individu. Anda bisa percaya pada apa pun yang Anda inginkan,
tetapi Anda tidak boleh membuat orang percaya pada apa yang Anda yakini. Jadi ada bentuk pasif dan aktif kebebasan beragama. Namun, ada juga kebebasan untuk membentuk kelompok baru. Dan, juga di dalam hukum ada instrumen yang diberikan kepada Anda bahwa
Anda dapat membentuk yang dalam istilah kami “verein” organisasi atau lembaga. Yaitu untuk membentuk asosiasi agama, dan akan memberi Anda banyak hak; dan tidak hanya kebebasan beragama Anda dijamin tetapi juga kemungkinan untuk menyebarkan agama Anda. Penyebaran agama Anda seperti mengiklankan agama Anda dan juga bergaul dengan agama lain. Dan ini adalah hak yang tidak hanya diberikan kepada gereja Kristen; ini adalah hak komprehensif untuk semua.” (Wawancara dengan Raida Chbib pada 16 April 2016) 2
Kelompok Muslim dari berbagai negara telah mendirikan masjid atau masih berupa ruang salat. Sepanjang Münchener Strasse , daerah sekitar Stasiun Utama Frankfurt (Hauptbahnhof) , setidaknya ada tiga masjid yang dikelola oleh tiga komunitas muslim dari tiga negara berbeda. Masjid Baitul Hamdh adalah masjid yang dikelola oleh Bangladesh dan telah berdiri sejak 30 tahun yang lalu. Sebuah ruang terpisah di sudut ruang utama dan berukuran kecil dikhususkan bagi wanita. Salah seorang dari Muslim asal Bangladesh, Shahadat, memiliki toko kebutuhan pokok persis di sebelah masjid yang memasok bahan makanan Asia Selatan. Ia mengakui bahwa ia sejauh ini puas dengan hidupnya di Jerman. Sebelumnya, ia pernah tinggal
selama beberapa tahun di Italia, namun menurutnya lebih bersahabat bermukim sebagai minoritas muslim di Jerman (wawancara dengan Shahadat Hassan, Frankurt, 13 April 2016) 3 .
Ketika kami berbicara, seorang laki-laki India 4 datang bergabung dengan kami. Keduanya sepakat dengan Shahadat yang menyatakan bahwa menjadi Muslim di Jerman tidak sulit. Sebagai wiraswasta kecil, Shahadat tengah belajar bahasa Jerman dengan keras dalam mempersiapkan ujian bahasa untuk meningkatkan tingkat keterampilannya sehingga dia bisa dapat berbaur lebih di masyarakat. Ia pun bercita- cita mengajak keluarganya di Bangladesh ikut bersamanya.
Masjid lain yang terletak sangat dekat dengan Baitul Hamdh adalah masjid Pak Dar Ul yang menyediakan tempat untuk memenuhi urusan agama bagi Muslim dari Pakistan. Tempat salatnya lebih kecil dari Baitul Hamdh karena tidak ada ruang khusus untuk perempuan. Imam masjid yang didatangkan dari Pakistan fasih berbahasa Jerman dan tinggal di masjid bersama-sama dengan keluarganya. Terdapat pengumuman yang menerangkan bahwa salat Jumat akan diadakan beberapa kali sesuai jadwal yang ditentukan karena masjid ini kecil untuk dapat menampung jamaah.
Merkez Camii (Turkisch Islamische Union milik organisasi Muslim Turk Diyanet  İşleri  Birliği)  merupakan  masjid berada di kawasan Münchener Strasse. Berbeda dengan dua masjid lainnya, masjid
2 Staf peneliti di Goethe University keturunan migran Syiria.
3 Shahadat Hassan,migran asal Bangladesh
4 Wawancara dengan Shah Alam, Frankfurt
ini cukup besar dan telah memiliki lebih dari satu lantai dengan ruang pertemuan besar dan ruangan khusus yang dilengkapi bangku dan meja untuk kegiatan lain, seperti belajar bahasa. Ruang salat khusus untuk perempuan dilengkapi dengan toilet yang cukup bersih dan higienis. Ketika kami berada di masjid, kami bertemu dua wanita usia 50-an asal Mesir dan Palestina yang sedang beristirahat setelah melakukan salat dan sedang menunggu kereta. Keduanya telah tinggal di Jerman selama lebih dari 20 tahun dan memperoleh kewarganegaraan Jerman. Mereka mengaku sebagai mahasiswa pascarjana pada sebuah universitas di Frankfurt sekaligus pengajar pada sebuah sekolah dinegara bagian Rhineland-Palatinate . Mereka memutuskan untuk melanjutkan studi mereka terlepas dari usia mereka yang telah lebih dari setengah abad karena merupakan tanggung jawab untuk menjelaskan tentang Islam kepada generasi muda. Mengenai hidup sebagai minoritas di Jerman, keduanya setuju bahwa tidak mudah untuk membesarkan anak-anak di negara berpenduduk mayoritas Kristen. Mereka mendidik anak-anak mereka tentang Islam sejak masih sangat muda. Namun, mereka bersyukur bahwa keturunan mereka adalah Muslim yang baik dan mengikuti aturan Islam meskipun mereka hidup di masyarakat Barat (wawancara dengan Hada dan Samya, Frankfurt, 13 April 2016) 5 .
Selain masjid berdasarkan kebangsaan, infrastruktur publik seperti
bandara internasional di Jerman, juga melengkapi fasilitas mereka dengan ruang salat (prayer room) . Bandara Munich telah membuka tempat salat dan fasilitas wudhu di Terminal 1 karena terminal tersebut merupakan hub untuk rute Timur Tengah dengan banyak penumpang Muslim. Dalam skala yang lebih kecil, bandara Frankfurt memberikan fasilitas ruang salat  di sebuah ruangan yang diperuntukkan sebagai tempat berdoa bagi semua agama sekaligus. Tidak hanya bandara, Universitas Goethe di Frankfurt juga menyediakan ruang kecil untuk mahasiswa muslim menjalankan ritual lima waktu mereka.
Sangat mudah untuk menemukan banyak penjual makanan halal hampir di seluruh wilayah Jerman. Kreuzberg dan Neukölln di Berlin sangat terkenal sebagai distrik yang didiami para migran yang berwirausaha membuka kios makanan halal (Mulyasari, 2011) . Banyak toko Muslim yang tidak menjual alcohol, meskipun beberapa toko melakukannya. Hal ini dapat dilihat dari papan harga mereka yang tidak mengandung daftar alkohol. Bisnis migran Muslim juga telah menciptakan produk makanan cepat saji baru (Döner Kebab) yang bersaing dengan McDonalds atau pizza dan telah tersebar di berbagai pelosok Eropa lainnya. Di samping itu, produk halal kemasan bersertifikat, seperti Baktat , yang juga menyediakan label halal hukum bagi kaum Yahudi adalah salah satu produser makanan kalengan halal Jerman yang diminati hingga diekspor ke berbagai belahan dunia (Mulyasari, 2011) .
5 Syiria  Hada merupakan migran keturunan Mesir sedangkan Samya merupakan keturunan Palestina,mereka merupakan muslimah mahasiswi pascasarjana di Frankfurt.
Penguburan Muslim masih cukup menjadi masalah di Jerman karena hingga sekitar tahun 2000-an hanya ada beberapa kuburan Islam. Undang-undang Jerman di sebagian negara federal memerlukan pemakaman di peti mati, sedangkan hukum Islam mensyaratkan penguburan tanpa peti mati. Sebuah penelitian di Jerman mengenai penguburan Turki di Munich antara tahun 1989 dan 1993 menemukan bahwa 96,2 persen dari migran Turki yang meninggal di Munich dikuburkan di Turki, meskipun dua kuburan di wilayah kota Munich memiliki alokasi untuk pekuburan muslim. Layanan khusus konsuler dan bantuan keuangan yang diberikan oleh, misalnya, Asosiasi Lembaga Urusan Agama Islam Turki, telah bersedia untuk memfasilitasi transfer jenazah untuk dimakamkan di kampung halaman (Stowasser, 2002) . Pihak pemerintah kota dan komunitas muslim berupaya memecahkan masalah ini sehingga lebih banyak fasilitas untuk pemakaman Muslim telah disediakan (Troll, 2003) .
Jumlah ruang salat, masjid, dan Islamic center telah meningkat pesat di seluruh negeri dalam beberapa tahun terakhir. Sekitar 2.600 tempat ibadah umat Muslim berdiri di Jerman dengan 150 di antaranya masjid yang dilengkapi dengan kubah dan menara. Menurut data resmi, sekitar 500 masjid terkait dengan gerakan Milli Gourus, 300 masjid untuk persaudaraan Suleymanci, dan 700 ke DITIB (Ferreiro, 2011) , ketiga organisasi tersebut berafiliasi dengan komunitas Turki. Komunitas muslim Indonesia sendiri memiliki beberapa masjid kecil di beberapa kota besar, seperti
Berlin, Frankfurt, dan Munich. Masjid di Jerman terdaftar sesuai dengan hukum yang mengatur pembentukan asosiasi dan dapat berafiliasi  dengan  asosiasi  payung  masjid yang lebih besar, misalnya DITIB, atau sepenuhnya independen (Strack, 2018) . Isu mutakhir paling lazim di Eropa menyangkut pembangunan masjid adalah ketinggian menara dan panggilan muazin melalui pengeras suara mengingat beberapa negara di Eropa telah memberlakukan hukum yang melarang masjid memiliki menara. Swiss adalah salah satu negara yang memeloporinya. Sejak 2009, semua masjid di negara tersebut dilarang dilengkapi dengan menara yang dianggap terlalu menunjukkan simbol identitas agama Islam (Cumming-Bruce & Erlanger, 2009) . Di Jerman, beberapa masjid dibolehkan memiliki menara sendiri sehingga suara muazin memanggil orang-orang Muslim untuk menunaikan salat dapat terdengar walau suara tidak keluar melebihi dinding masjid. Islamisches Zentrum München memiliki menara dan kubah serta pengeras suara. Beberapa pengeras suara diletakkan menempel pada tembok luar dimana dari titik kami berdiri di luar area masjid berjarak sekira 50 meter kami masih bisa mendengar suara adzan meskipun sangat lirih.

## PENUTUP
Tulisan ini telah menunjukkan secara sederhana masalah multikulturalisme dan posisi minoritas Muslim di Jerman. Berangkat dari diskusi teoretis, tulisan ini memandang bahwa multikulturalisme
sebagaimana dipraktikkan di negara demokrasi liberal memang bermasalah sejak awal karena cenderung dipahami dalam kerangka politik identitas yang sempit. Di sisi lain, sistem demokrasi liberal sendiri tidak sensitif terhadap diversitas kultural dan lahir sebagai respons atas kebutuhan negara-bangsa. Oleh karena itu, sistem tersebut pada dasarnya tidak akomodatif terhadap arus migrasi.
Jerman memiliki pengalaman spesifik  di  mana  politik  kewarganegaraan dan kebangsaannya dibangun di atas konsepsi kesatuan kultural. Multikulturalisme dirancang untuk penduduk non-warga negara. Ini adalah masalah pokok yang menyebabkan adanya garis putus antara multikulturalisme dan kebijakan integrasi. Oleh karena itu, saat ini dibutuhkan wacana dan model kebijakan yang dapat melampaui multikulturalisme dan jelas bukan asimilasionisme. Respek terhadap kelompok minoritas, termasuk imigran Muslim di Jerman, yang difasilitasi oleh kesadaran akan pentingnya martabat kemanusiaan (HAM) membutuhkan skema kelembagaan baru yang bisa memungkinkan terjadinya interaksi lebih luas antara para pihak, bukan perlakuan istimewa yang justru melahirkan tumbur suburnya politik identitas. Skema kelembagaan baru ini harus memperhitungan aspek redistribusi ekonomi yang lebih adil, di samping perkara rekognisi kultural. Hal ini dirasa cukup sulit di tengah krisis neoliberal, meski bukan berarti hal yang mustahil.
Di Marienplatz Munich pada April 2016, tim peneliti bertemu PEGIDA
( Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes ) kelompok yang sedang melakukan demonstrasi menentang apa yang mereka sebut Islamisasi di Jerman. Para pendukung sayap kanan ini menyuarakan kebencian mereka dengan membunyikan adzan sangat keras di tempat umum sambil membawa plakat-plakat yang mendiskreditkan Islam. Gerakan yang dipicu oleh rasa takut orang-orang tertentu menggambarkan meningkatnya sanggahan publik terhadap Islam di Eropa Barat mulai di Dresden dan menyebar ke negara-negara federal lainnya di Jerman. Raida Chbib , peneliti dari Universitas Goethe, Frankfurt mengatakan bahwa demonstrasi itu adalah hak untuk menyampaikan ekspresi mereka yang dijamin oleh konstitusi.
Sementara pekerja tamu Muslim dari tahun 1960-an telah pensiun, generasi kedua dan ketiga mereka telah bersekolah dan berkuliah di berbagai universitas Jerman, serta aktif dalam berbagai bidang kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di tengah masyarakat Jerman. Imigran Muslim telah mengamankan infrastruktur keagamaan dan jaringan mereka di Jerman. Situasi ini telah meningkatkan kehidupan umat Islam sebagai salah satu komunitas minoritas.
Meskipun berbagai banyak sekuler yang diadopsi oleh Jerman menganggap agama sebagai kesadaran pribadi, Islam secara bertahap jelas nyata hadir di Jerman. Ajaran, kebiasaan, dan simbol Islam telah menjadi lebih terlihat dalam spektrum kehidupan publik Jerman. Selain itu, kaum muslim dengan segala keterbatasan dan
tantangannya di Jerman telah menjadi atau sedang dalam proses berada di rumah mereka sendiri.

## SARAN DAN REKOMENDASI
Studi ini memiliki arti strategis karena mengandung aspek komparatif yang menonjol. Pengalaman Eropa Barat dalam mengatur hubungan antara agama dan kewarganegaraan perlu didokumentasikan dan diharapkan bisa menjadi materi perbandingan bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun hal serupa. Di Indonesia sendiri, ketegangan sosial yang terkait dengan isu agama masih rutin menjadi berita di media massa. Persoalan kelompok minoritas  agama, seperti pengusiran penganut Syiah dan Ahmadiyah, penyerangan dan penutupan gereja lokal, dan lainnya, adalah sedikit contoh dari sekian banyak kasus ketegangan sosial berbasis agama yang perlu segera diatasi. Dengan adanya pengetahuan yang memadai mengenai bagaimana agama dan kewarganegaraan ditempatkan dalam kehidupan publik Eropa Barat diharapkan akan menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia  dalam  menyelesaikan  konflik dengan kelompok minoritas.

## PUSTAKA ACUAN
Bader, V. (2007). Secularism or democracy? Associational governance of religious diversity. Amsterdam: Amsterdam University Press. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168- ssoar-271061 Benhabib, S. (2004). The rights of others: Aliens, residents, and citizens. Cambridge:
Cambridge University Press. h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 7 / CBO9780511790799 https://doi.org/10.1017/CBO9780511790799 Bös, M. (2000). The legal construction of membership: Nationality law in Germany and the United States, Working Paper Series No. 005, Program for the Study of Germany and Europe, University of Heidelberg. https://ces.fas.harvard.edu/#/publications/working_ papers/91 Bretherton, L. (2011). Postsecular politics? Inter- faith relations as a civic practice. Journal of the American Academy of Religion, 79(2), 346–378. https://doi.org/10.1093/jaarel/lfq084 https://doi.org/10.1093/jaarel/lfq084 Brubaker, R. (1992). Citizenship and nationhood in France and Germany. Cambridge: Harvard University Press.
Bundesamst für Migration und Flüchtlinge. (2005). “The Impact of Immigration on Germany’s Society”, The German Contribution to the Pilot Research Study “The Impact of Immigration on Europe’s Societies“within the framework of the European Migration Network.  Nürnberg:  Federal  Office  for Migration and RefugeesMigration and Integration Research Department. Diakses pada 6 Maret 2016 dari https://ec.europa.eu/ home-affairs/sites/homeaffairs/files/what- we-do/networks/european_migration_ network/reports/docs/emn-studies/ illegally-resident/de-finalstudy-eng_en.pdf https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/ files/what-we-do/networks/european_ migration_network/reports/docs/emn- studies/illegally-resident/de-finalstudy- eng_en.pdf Calhoun, C., Mendieta, E., & van Antwerpen, J. (2013). Habermas and religion. London: Polity Press.
Cumming-Bruce, N. & Erlanger, S. (29 November 2009). Swiss ban building of minarets on mosques. Diakses pada 5 OKtoner 2019 dari https://www.nytimes.com/2009/11/30/ world/europe/30swiss.html
https://www.nytimes.com/2009/11/30/world/ europe/30swiss.html Ferreiro, J. (2011). Islam and state in the EU: Church- state relationships, reality of Islam, imam training centres. Frankfurt: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften. Fraser, N. (1997). Justice interruptus: Critical reflections on the “postsocialist” condition. New York: Routledge.
----------. (2010). Scales of justice: Re-imagining political space in a globalizing world. New York: Columbia University Press. Gorzewski, A. (29 Januari 2013). Islam takes another step to Germany recognition. Diakses pada 13 Juni 2020 dari https://www.dw.com/ en/islam-takes-another-step-to-german- recognition/a-16556956 https://www.dw.com/en/islam-takes-another-step- to-german-recognition/a-16556956 Habermas, J. (2008). Notes on post-secular society. New Perspective Quarterly, 25(4), 17–29, https://doi.org/10.1111/j.1540- 5842.2008.01017.x https://doi.org/10.1111/j.1540-5842.2008.01017.x Hegazy, O. (2015). Towards a German mosque: Rethinking the mosque’s meaning in Germany by applying socio-semiotics. Dalam E. Toguslu (Ed.), Everyday life practices of muslims in Europe. Leuven: Leuven University Press, 193–216.
James, P (Ed.). (1998). Modern Germany: Politics, society and culture, New York: Routledge.
Fetzer, J. S. & Soper, J. C. (2005). Muslims and the state in Britain, France and Germany. Cambridge: Cambridge University Press.
Kraus, P. A. & Schönwälder, K. (2006).
Multiculturalism in Germany: Rhetoric, scatterd experiments and future chances. Dalam K. Banting & W. Kymlicka (Eds.), Multiculturalism and the welfare state: Recognition and redistribution in contemporary democracies. Oxford: Oxford University Press, 220–221.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 9 3 / acprof:oso/9780199289172.001.0001
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 9 3 / acprof:oso/9780199289172.001.0001
Kucukcan, Ö. U. (2015). Religion and post- secularity: New perspectives on the public sphere. Dalam M. Rectenwald, R. Almeida, & G. Levine (Eds.), Global secularisms in a post-secular age. Berlin: de Gruyter, 71–90. Kymlicka, W. (2002). Kewargaaan multikultural. Jakarta: LP3ES.
Mescoli, E. (2015). Islamic food in a migration context: An ethnography among Moroccan women in Milan (Italy). Dalam E. Toguslu (Ed.), Everyday life practices of muslims in Europe. Leuven: Leuven University Press, 19–40.
Miller, D. (2006). Multiculturalism and the welfare state:  Theoretical  reflections.  Dalam W. Kyimlicka & K. Banting (Eds.), Multiculturalism and the welfare state.
Oxford: Oxford University Press.
Mouffe, Chantal. (2000). The Democratic Paradox. London/New York: Verso. https://monoskop.org/images/4/41/Mouffe_ Chantal_The_Democratic_Paradox_2000. pdf Modood, Tariq, Anna Triandafyllidou, Ricard Zapata-Barrero (Eds.). (2006). Multiculturalism, Muslim and Citizenship: A European Approach (London/New York: Routledge). Mulyasari, P. N. (2011). Turkish migrant businesses in Berlin: Their activities in Kreuzberg and Neukölln. Dalam Turkish migrants: Entrepreneurship and their integration in Germany, Jakarta: LIPI Press. Nordbruch, G. (2011). Germany: Migration, Islam and national identity. Denmark: Center for Mellemøststudier Syddansk Universitet. Oberndörfer, D. (2003). The German concept of citizenship and nationality. Dalam Z. Layton-Henry & C. Wilpert (Eds.), Challenging racism in Britain and Germany. New York: Pargrave Macmillan. O’Brien, P. (2016). The muslim question in Europe: Political controversies and public philosophies. Philadelphia: Temple University Press.
https://digitalcommons.trinity.edu/mono/33/ Pratt, D. & Göb, B. (2007). Islam and Christian- Muslim relations in Germany: Recent developments and continuing issues. Islam and Christian-Muslim Relations, 18(1), 43–65.
h t t p s : / / d o i . org/10.1080/09596410601071105 https://doi.org/10.1080/09596410601071105 Rinke, A. (13 Januari 2015). Merkel says Islam ‘belongs to Germany’ ahead of Dresden rally. Diakses pada 27 September 2019 dari http:// www.reuters.com/article/us-germany- islam-merkel-idUSKBN0KL1S020150112 http://www.reuters.com/article/us-germany-islam- merkel-idUSKBN0KL1S020150112 Schiffauer,  W.  (2008).  Muslim  migrants  and  the security agencies in Germany. Dalam J. M. Eckert (Ed.), The social life of anti- terrorist laws: The war on terror and the classification  of  the  ‘dangerous  other’. Bielefeld: Transcript Verlag, 55–78. https://www.transcript-verlag.de/978-3-89942-964- 0/the-social-life-of-anti-terrorism-laws/
Simsek, A. (16 Maret 2018). German Chancellor Merkel: ‘Islam belongs to Germany’. Diakses pada 13 Juni 2020 dari https:// www.aa.com.tr/en/europe/german- chancellor-merkel-islam-belongs-to- germany/1090930
https://www.aa.com.tr/en/europe/german- chancellor-merkel-islam-belongs-to- germany/1090930
Strack, C. (8 Oktober 2018). Mosques in Germany: Statistics har dot come by. Diakses pada 4 Oktober 2019 dari https://www.dw.com/ en/mosques-in-germany-statistics-hard-to- come-by/a-45806004
https://www.dw.com/en/mosques-in-germany- statistics-hard-to-come-by/a-45806004
Stowasser, B. F. (2002). The Turks in Germany: From sojourners to citizens. Dalam Y. Y. Haddad (Ed.), Muslims in the West. Oxford: Oxford University Press.
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 9 3 / acprof:oso/9780195148053.001.0001
h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 9 3 / acprof:oso/9780195148053.001.0001
Tharsen, L. (2005). Ethnic nationalism in Germany. Philosophia Africana, 8(2). h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 5 8 4 0 /
philafricana2005825
https://doi.org/10.5840/philafricana2005825
Toguslu, E. (2015). Muslims and everyday life practices in Europe. Dalam E. Toguslu (Ed.), Everyday life practices of Muslims in Europe. Leuven: Leuven University Press, 217–218. Troll, C. W. (2003). Christian-Muslim relations in Germany: A critical survey. Islamochristiana 29, 65–201. Weaver, M. (17 Oktober 2010). Angela Merkel: German multiculturalism has ‘utterly failed’. Diakses pada 27 September 2019 dari https://www.theguardian.com/world/2010/oct/17/ angela-merkel-german-multiculturalism- failed
https://www.theguardian.com/world/2010/oct/17/ angela-merkel-german-multiculturalism- failed
Yurdakul, G. (2009). From guest workers to Muslims. Cambridge: Cambridge Scholar Publishing.