Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa  hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober
Pelindung :  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Penasehat :  Direktur Jenderal Imigrasi Pembina :  Kepala BPSDM Hukum dan HAM Penanggung Jawab :  Direktur Politeknik Imigrasi Redaktur :  Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mitra Bestari :  Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H.
Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H.
Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A. Editor Pelaksana :  Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A. Alih Bahasa :  Mila Rosmaya, S.S., M.Hum. Design Grafis :  Wilonotomo, S.Kom., M.Si. Sekretaris Redaksi :  Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

## Alamat Redaksi
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

## DAFTAR ISI
1. Pengintegrasian  Advance  Passenger  Information  System  Dalam  Proses Penyelesaian Keimigrasian Kapal Laut Non Regular (Gunawan Ari) ……… Hal 1 - 17

## KATA PENGANTAR
Puji  syukur  kehadirat  Allah  Subhanahu  Wa  Ta’ala  atas  segala  nikmat,  rahmat,  karunia  dan perlindungan  yang  telah  diberikan  kepada  Tim  Redaksi  untuk  menyelesaikan  penerbitan  jurnal  ini. Shalawat  serta  salam  semoga  selalu  tercurahkan  kepada  Uswatun  Hasanah,  Nabi  Muhammad Shallallahu  ‘alaihi  Wa  sallam,  beserta  keluarga,  sahabat  yang  telah  menyampaikan  ajaran  tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.
Untuk  pertama  kalinya,  Politeknik  Imigrasi  menerbitkan  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Keimigasian (JIKK)  dalam  Volume  1  Nomor  1  Agustus  2018.  JIKK  merupakan  media  ilmiah  yang  diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.
Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah  berupa  hasil  penetlitian  /  pemikiran  ilmiah  dari  berbagai  kalangan  keimigrasian.  Tema  yang dibahas  meliputi:  persoalan  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Laut  dan  Udara,  Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia,  Penerbitan  Paspor  RI,  Izin  Tinggal  dan  Status  Keimigrasian,  serta  Manajemen  dan Pengembangan SDM Keimigrasian.
Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan  hukum  regulasi  dan  non  regulasi  berupa  kebijakan  dalam  pengembangan  hukum  dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.
Kami  menyampaikan  terima  kasih  kepada  para  penulis  yang  telah  memberikan  kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.
Salam Takzim,
Depok,  Oktober 2018
Tim Redaksi

## PENGINTEGRASIAN ADVANCE PASSENGER INFORMATION SYSTEM DALAM PROSES PENYELESAIAN KEIMIGRASIAN UNTUK KAPAL LAUT NON REGULER
(Advance Passenger Information System Integration In Immigration Clearance
for Non-Reguler Ship )

## Gunawan Ari Nursanto
Dosen Politeknik Imigrasi
Jl. Raya Gandul No.4, RT.5/RW.6, Gandul, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514
gunawan.arinur@gmail.com

## ABSTRACT
Integration of APIS into the Immigration’s information and technology system is very important and urgent to be carried out in order to assist the implementation of the Indonesian Immigration function and functions carried out by the Directorate General of Immigration to mitigate the risks arising from legal migration carried out between countries, whether in regional and global migration. APIS itself is a data communication system developed by the Government of the United States of America which contains data on passengers from operators of a commercial or private transport cororation from the country of origin, sent via electronic transmission to operators in the destination country which aims to  initial  identification  of  passengers.  Article  6  of  2011  concerning  Immigration  has  mandated  the responsible  transportation  corporation  to  carry  out  the  Integration  of  the  APIS  system  is  very important  in  relation  to  the  implementation  of  the  immigration  function,  especially  in  supervision. Indonesia,  which  is  a  maritime  state,  should  implement  and  integrate  the  APIS  system  in  the Immigration  Cleaance  of  Non  Reguler  Ships  in  immediate  fashion,  currently  this  is  still  conducted semi-electronical  via  e-mail,  this  condition  could  provide  a gap  that  can  cause  vulnerability  in  the implementation  of  the  Migration  Clearance,  especially  in  the  aspect  of  Supervision  in  Imigration Clearance for Non Reguler Ships.
Keywords : Immigration, Information System, Techology, APIS, Maritime

## ABSTRAK
Pengintegrasian APIS kedalam sistem Informasi dan teknologi informasi Keimigrasian sangat penting DAN  mendesak  untuk  dilakukan  dalam  rangka  membantu  pelaksanaan  fungsi  tugas  dan  fungsi Keimigrasian Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi guna memitigasi resiko yang timbul dari adanya migrasi legal yang dilakukan antara negara, baik dalam satu kawasan regional mapun migrasi global. APIS sendiri merupakan suatu sistem komunikasi data yang dikembangkan oleh Pemerintah Amerika Serikat yang memuat data penumpang dari operator suatu alat angkut dari negara asal dikirim melalui transmisi eletronik ke operator di negara tujuan yang bertujuan untuk melakukan identifikasi  awal  terhadap  para  penumpang.  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian  sudah  mengamanatkan  bagi  para  penangung  jawab  Alat  Angkut  untuk  melaksanakan Pengintegrasian sistem APIS sangat penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi keimigasian khususnya  pengawasan.  Indonesia  yang  merupakan  Negara  Maritim  sudah  seharusnya mengimplementasikan dan menginterasikan sistem APIS dalam Penyelesaian Keimigrasian terhadap
Kapal Laut Non-Reguler yang selama ini masih dilakukan secara semi eletronik melalui email, kondisi ini  merupakan  suatu  celah  yang  dapat  menimbulkan  kerawanan  dalam  pelaksanaan  penyelesaian Kemigrasian terutama pada aspek Pengawasan untuk Kapal Laut Non Reguler.
Kata kunci: Imigrasi, Sistem Informasi, Teknologi, APIS, Maritim

## PENDAHULUAN
Fungsi
Keimigrasian sebagaimana tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor  6 Tahun 2011 meliputi pelayanan Keimigrasian, penegakan  hukum,  keamanan  negara  dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan penegakan hukum dalam bidang Keimigrasian setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Republik Indonesia wajib  mematuhi  norma-norma  hukum  yang terkandung dalam
Undang-undang
Keimigrasian serta peraturan-peraturan turunannya.  Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat serta hadirnya era Industri 4.0  menuntut  setiap  instansi  pemerintah berbenah  dan  mengaplikasikan  ilmu  dan  dan teknologi terutama didalam teknologi informasi dan infrastruktur siber tersebut dalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsinya  masing- masing.
Laut  merupakan  sumberdaya  yang  vital bagi  perkembangan  perekonomian  suatu negara,  luas  lautan  dibandingkan  luas  daratan di dunia mencapai kurang lebih 70 berbanding 30, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara  di  dunia  yang  memiliki kepentingan laut untuk memajukan maritimnya. Seiring perkembangan lingkungan strategis,  peran  laut  menjadi  signifikan  serta dominan  dalam  mengantar  kemajuan  suatu negara.  Kekuatan  laut  merupakan  unsur terpenting  bagi  kemajuan  dan  kejayaan  suatu negara, yang mana jika kekuatan-kekuatan laut tersebut diberdayakan, maka akan
1 Mahan, AT.1987. The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783. New York: Dover PublicationsMahan, AT.1987. The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783. New York: Dover Publications
2 Indrita Hardiana., S.H/Benedicta Trixie, “Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim”, Analisa
meningkatkan  kesejahteraan  dan  keamanan suatu  negara.  Sebaliknya,  jika  kekuatan- kekuatan laut tersebut diabaikan akan berakibat kerugian  bagi  suatu  negara  atau  bahkan meruntuhkan negara tersebut. 1
Indonesia  secara  geografis  merupakan sebuah  negara  kepulauan  dengan  dua  pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa  terlihat  dengan  adanya  garis  pantai  di hampir setiap pulau di Indonesia (± 81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua  setelah  Kanada  sebagai  negara  yang memiliki  garis  pantai  terpanjang  di  dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. 2
Sebagaimana  halnya  teori  lain  yang dikemukakan  oleh  Alfred  Thayer  Mahan mengenai  persyaratan  yang  harus  dipenuhi untuk  membangun  kekuatan  maritim,  yaitu posisi  dan  kondisi  geografi,  luas  wilayah, jumlah  dan  karakter  penduduk,  serta  yang paling penting adalah karakter pemerintahannya.
Perbaikan  dan  perhatian  khusus  harus diberikan  dalam  bidang  teknologi  untuk mengelola sumber daya alam di laut Indonesia, selain itu diperlukan juga sebuah pengembangan pelabuhan dan transportasi laut untuk  mendorong  kegiatan  maritim  Indonesia menjadi  lebih  modern  dan  mudah  digunakan oleh  masyarakat  dan  stakeholder  terkait.  Dari sisi  pertahanan  dan  penegakan  kedaulatan, penguasaan  laut  berarti  mampu  menjamin
Ekonomi, diakses dari http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/10/22 /308561/potensi-indonesia-sebagai-negara- maritim, pada tanggal 05 Agustus 2018 pukul 11.47
penggunaan  laut  untuk  kepentingan  nasional dan  mencegah  lawan  menggunakan  potensi laut yang kita miliki serta menjamin penegakan hukum  khususnya  Keimigrasian  di  Wilayah Republik Indonesia.
Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki  perbatasan  maritim  dengan  10 (sepuluh)  negara  yaitu  dengan  India  (Landas Kontinen,  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)), Thailand  (Landas  Kontinen,  ZEE),  Malaysia (Laut  Wilayah,  ZEE,  Landas  Kontinen), Singapura  (Laut  Wilayah),  Vietnam  (Landas Kontinen,  ZEE),  Filipina  (ZEE,  Landas Kontinen),  Palau  (ZEE,  Landas  Kontinen), Papua Nugini (ZEE , Landas Kontinen), Timor Leste  (Laut  Wilayah,  Landas  Kontinen,  ZEE) dan
Australia (ZEE, Landas Kontinen). Dari sejumlah  perbatasan  itu,  Indonesia  telah menyelesaikan  sebagian  penetapan  batas maritim  dengan  India  (Landas  Kontinen), Thailand (Landas Kontinen), Malaysia (sebagian  Laut  Wilayah,  Landas  Kontinen), Singapura  (sebagian  Laut  Wilayah),  Vietnam (Landas  Kontinen),  Filipina  (ZEE),  Papua Nugini (ZEE, Landas Kontinen) dan Australia (ZEE, Landas Kontinen).
Dalam  Undang-undang  1945  pasal  33 ayat  (3)  disebutkan,  bahwa  bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk kemakmuran rakyat dimana peran Pemerintah ( government  will )  dibutuhkan  untuk  bisa menjaga dan mempertahankan serta mengolah kekayaan  dan  potensi  maritim  di  Indonesia. Untuk  mengolah  sumber  daya  alam  laut  ini, diperlukan perbaikan infrastruktur,
peningkatan  SDM,  modernisasi  teknologi  dan pendanaan  yang  berkesinambungan  dalam APBN  negara  agar  bisa  memberi  keuntungan ekonomi bagi negara dan juga bagi masyarakat.
Advance  Passenger  Information  System (APIS) merupakan suatu teknologi yang dapat membantu bangsa Indonesia khususnya Imigrasi  dalam  penegakan  kedaulatan  terkait
dengan fungsi Keimigrasian yakni  orang yang masuk atau keluar Wilayah Republik Indonesia,  APIS  sendiri  merupakan  sistem komunikasi  elektronik  yang  memuat  data penumpang  dari  operator  suatu  Alat  Angkut dari  negara  asal  dikirim  melalui  transmisi eletronik  ke  operator  di  negara  tujuan  yang bertujuan  untuk  melakukan  identifikasi  awal terhadap para penumpang.
Masih  berlangsungnya  komunikasi  data yang  konvensional  dalam  hal  ini  pihak keagenan berkomunikasi melalui email ataupun  menyerahkan  berkas  secara  langsung terhadap rencana kedatangan dan keberangkatan  kapal  laut  non  reguler  dalam proses penyelesaian Keimigrasian,
mengakibatkan pengawasan hanya bisa dilakukan setelah kapal laut memasuki wilayah Indonesia.  Pola  pengawasan  seperti  ini pengawasan  yang  reaktif,  namun  jika  APIS dapat  diintegrasikan  ke  dalam  sistem Border Control Management dapat menjadi preventif.
Diharapkan dengan pengintegrasian
APIS dalam sistem Border Control Management  dapat  memitigasi  resiko  yang akan timbul, jauh sebelum orang asing dan Alat Angkutnya tiba di Wilayah Indonesia, sehingga penanganan  terhadap  orang  asing  yang  tidak diinginkan  dan  dapat  membayakan  negara dapat dilakukan secepatnya.
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat  mengetahui  manfaat  yang  dapat  kita ambil melalui pengintegrasian APIS ke dalam Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasian dalam pelaksanaan fungsi Keimigrasian khusnya  dalam  pengawasan  dalam  rangka penegakan hukum.

## Sejarah Perkembangan APIS
Awal  Perkembangan  dari  APIS  dimulai oleh Border  Control  Protection (BCP)  dari Amerika  Serikat.  Sistem  aplikasi  ini  menjadi standar  industri  yang  digunakan  untuk transmisi  data  antara  pihak  imigrasi  dengan
maskapai  penerbangan  untuk  memberikan informasi paspor penumpang sebelum keberangkatan dari setiap penerbangan masuk atau keluar untuk memastikan keselamatan dan keamanan.    APIS  memberikan  kepatuhan dengan persyaratan peraturan yang ketat untuk pengumpulan,  penyimpanan,  dan  transmisi data  penumpang  pribadi  melalui  jaringan ARINC  AviNet  yang  andal,  terpercaya  dan terbukti.
Apa itu sistem Advance Passenger Information (API)?
Sistem  API  adalah  sistem  komunikasi elektronik  yang  mengumpulkan  data  biografi dari penumpang paspor dan rincian penerbangan  dasar  yang  disediakan  oleh operator  penerbangan.  Jaringan  komunikasi operator  penerbangan  kemudian  mengirimkan data ke Border Control Agency di negara tujuan atau  negara  asal.  Setelah  ditransmisikan,  data kemudian diperiksa oleh suatu lembaga kontrol terkait  yang  digunakan  untuk  keperluan imigrasi, bea cukai dan keamanan. 3
Pada awal tahun 1988 US. CBP bekerja sama dengan US. Immigration and Naturalization  Service (INS)  serta  industri penerbangan,  memulai  pengembangan  APIS sebagai program sukarela untuk mengumpulkan  informasi  biografi  seseorang (nama,  tanggal  lahir,  kewarganegaraan,  dll.) dari  penumpang  pesawat  udara  yang  akan berangkat  dari  luar  negeri  menuju  Amerika Serikat.  Selanjutnya  di  era  tahun  90-an  US. CBP  bekerja  sama  dengan  pemerintah Australia dan Selandia Baru, mengembangkan format baru untuk Electronic Data Interchange for  Administration,  Commerce,  and  Trade (EDIFACT)  dalam  rangka  implementasi  awal dari APIS. Format dari pertukaran data tersebut akan  disebut  sebagai United  States/Electronic
Data
Interchange for Administration,
3 Overview of the use of Advance Passenger Information (API) in the OSCE Area. 2017. Vienna
Commerce,  and  Trade (US/EDIFACT)  untuk dapat  digunakan  oleh  maskapai  penerbangan. Pada tanggal 18 Februari 2002, US. CBP mulai mengenakan  denda  hingga  $  10.000  kepada 135 operator yang tidak mentransmisikan data penumpang  dan  kru  secara  elektronik  kepada CBP sebelum kedatangan di Amerika Serikat, persyaratan  tersebut  diumumkan  pada  tanggal 31 Desember 2001 di Federal Register sebagai "peraturan sementara" dan akan menjadi efektif dengan segera.
Pada  tanggal  14  Mei  2002,  "  Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act of 2002"  menerapkan  persyaratan  yang  sama dengan  persyaratan  yang  telah  diajukan sebelumnya oleh Immigration and Naturalization  Service untuk  penerbangan masuk  dan  keluar  Wilayah  Amerika  Serikat. Batas  waktu  untuk  implementasi  program melalui pengiriman manifest elektronik adalah 1  Januari  2003.  Namun  persyaratan  tersebut tidak pernah diformalkan menjadi perturan.
Pada  bulan  April  2004,  dikeluarkan perubahan Security Directives and Emergency Amendment baru yang mengharuskan operator yang  mengikuti  program  keamanan  seperti Twelve-Five Standard Security Program yang secara  elektronik  memberikan  data Master Crew  List (MCL)  dan Crew  Manifest  ke Transportation Security Administration (TSA).
Jika  operator  memiliki  kode  IATA  ( The International Air Transport Association ), kode itu  akan  digunakan.  Jika  tidak,  operator penerbangan  harus  mendapatkan  Kode  APIS untuk  operator  dari  US.  CBP  menggunakan “ APIS Registration Form .”
Pada  7  April  2005,  US.  CBP  merilis aturan terakhir yakni “ Electronic Transmission of  Passenger  and  Crew  Manifests  for  Vessels and  Aircraft "  aturan  ini  mengkodifikasikan beberapa  persyaratan  pelaporan  saat  ini  yang ada  di  TSA Security  Directives dan  peraturan
CBP, dan memperkenalkan tambahan persyaratan  pelaporan  yang  diperlukan  pada tanggal 6 Juni 2005 dan setelahnya.
Untuk memenuhi persyaratan legal dari Advance  Passenger  Information (API),  US.
CBP  menetapkan  tenggat  waktu  untuk pelaksanaan  migrasi  dari  USN/EDIFACT  ke UN/EDIFACT yang akan diadopsi oleh Komisi Ekonomi  PBB  untuk  Eropa  (UN/ECE)  dan dimodifikasi oleh Asosiasi Transportasi Udara Internasional  (IATA)  untuk  digunakan  oleh semua maskapai penerbangan di seluruh dunia. Aturan  juga  menetapkan  tanggal  4  Oktober 2005  untuk melakukan perubahan  format  dari sebelumnya  UN/EDIFACT  kedalam  bentuk manifest  pesawat.  Efektif  Tanggal  4  Oktober 2005  operator  komersial  harus  melakukan transmisi  APIS  menggunakan  format  UN  / EDIFACT,  yang  memuat  tambahan  informasi penumpang.
APIS  juga  termuat  dalam  dokumen Annex  9,  Chapter  9  yang  diterbitkan  oleh
ICAO (International Civil Aviation Organization ) yang dimana Indonesia merupakah  salah  satu  Negara  Anggotanya. Sistem  aplikasi  ini  menjadi  standar  industri yang  digunakan  untuk  transmisi  data  antara pihak  Imigrasi  dengan  maskapai  penerbangan untuk memberikan informasi paspor penumpang sebelum keberangkatan dari setiap penerbangan masuk atau  keluar  untuk memastikan keselamatan dan keamanan.  APIS menetapka syarat kepatuhan dengan persyaratan  peraturan  yang  ketat  untuk pengumpulan,  penyimpanan,  dan  transmisi data  penumpang  pribadi  melalui  jaringan transportasi  komunikasi  Aeronautical  Radio, Incorporated (ARINC) yang andal, terpercaya dan terbukti.

## APIS dan Perang Melawan Teror
Kewajiban penggunaan APIS meningkat di seluruh dunia, dan berasal dari AS di mana telah  menjadi  persyaratan  sejak  penyelidikan atas peristiwa tragis 9/11. Informasi
Penumpang mula-mula biasanya dikumpulkan selama proses tiket untuk turis, baik pemesanan online atau dengan agen perjalanan. Informasi disimpan dengan aman sebelum dikirim dalam kondisi  peraturan  ke  agen  perbatasan  tujuan atau departemen keamanan pemerintah.
Tujuan API adalah memberi pemerintah dan lembaga internasional kemampuan  untuk  menyaring  penumpang sebelum  kedatangan  di  negara  tujuan.  API harus  dikirimkan  minimal  20  menit  sebelum keberangkatan. Informasi disaring, dan dikembalikan  dengan  'orang  tertarik'  apa  pun yang ditandai.
Peringatan No  Fly dapat  dikeluarkan, atau persyaratan pemeriksaan lebih lanjut yang diberikan,  sebelum  risiko  keamanan  potensial diajukan.  Sistem  APIS  juga  mempercepat pelancong  'berisiko  rendah'  melalui  sistem pemrosesan  penumpang.  Kegagalan  untuk memberikan  informasi  wajib  dalam  skala waktu tertentu, yang bervariasi dari satu negara ke  negara  lain,  dapat  mengakibatkan  denda yang  signifikan  bagi  maskapai  penerbangan, dan  dapat  menyebabkan  penundaan  besar  di darat,  karena  penumpang  ditolak  naik  dan bagasi dikeluarkan dari pesawat.
Tanggal 4 Mei 2014 terjadi sebuah aksi terror  dimana  empat  orang  terbunuh  dalam insiden  tersebut  yang  belangsung  di  Jewish Museum,  Brussel,  Belgia.  Kejadian  tersebut merupakan  serangan  teroris  pertama  di  Eropa yang diklaim berasal dari negara Islam. Dalang dari  serangan  tersebut  bernama  Mehdi Nemmouche, 29, warga negara Prancis-Algeria yang  menghabiskan  lebih  dari  1  tahun  untuk berperang di Suriah. Nemmouche dikenal oleh otoritas kontra-terorisme. Dia telah ditempatkan  di  daftar  pengawasan  Prancis sebelum  keberangkatannya  ke  Suriah  pada tahun 2013, tetapi ini tidak mencegahnya untuk melakukan perjalanan untuk bertarung dengan teroris.
Dia  kemudian  ditempatkan  di  kedua daftar  pengawasan  Eropa  dan  internasional.
Meskipun  demikian,  pada  Maret  2014, Nemmouche  melintasi  perbatasan  darat  ke Turki,  mengambil  penerbangan  dari  Turki  ke Malaysia  dan  kemudian  dari  Singapura  ke Frankfurt.  Baru  setelah  dia  meninggalkan bandara Frankfurt, pihak berwenang menyadari  bahwa  dia  telah  tiba  kembali  di Eropa.  Jika  negara  bagian  secara  sistematis mengumpulkan  data Advance  Passenger Information (API) dari maskapai penerbangan dan  secara  otomatis  melakukan  pemeriksaan silang  data  ini  terhadap  daftar  pengawasan nasional,  regional,  dan  internasional  yang relevan,  kemungkinannya  kurang  bahwa Mehdi  Nemmouche  akan  dapat  terbang kembali  ke  Eropa  untuk  melakukan  serangan teroris ini.
Dengan  adanya  APIS  pengawasan Keimigrasian  terutama  dalam  penyelesaian keimigrasian  untuk  kapal  laut  non  reguler diharapkan  dapat  memitigasi  resiko  terhadap orang  asing  sebelum  mereka  memasuki Wilayah  Indonesia. The  Advance  Passenger Information  System (APIS)  adalah  sistem komunikasi  elektronik  yang  mengumpulkan data biografis penumpang dan rincian penerbangan  dasar  yang  disediakan  oleh operator penerbangan yang dibuat oleh Border Control  Protection (BCP)  dari  Amerika Serikat.  Sistem  aplikasi  ini  menjadi  standar industri  yang  digunakan  untuk  transmisi  data antara  pihak  imigrasi  dengan  maskapai penerbangan  untuk  memberikan  informasi paspor  penumpang  sebelum  keberangkatan dari  setiap  penerbangan  masuk  atau  keluar untuk memastikan keselamatan dan keamanan. APIS memberikan kepatuhan dengan persyaratan  peraturan  yang  ketat  untuk pengumpulan,  penyimpanan,  dan  transmisi data  penumpang  pribadi  melalui  jaringan ARINC  AviNet  yang  andal,  terpercaya  dan terbukti.

## Pengolahan Data Informasi Penumpang
Informasi yang dikumpulkan dari penumpang  dan  anggota  awak  oleh  industri
pengangkutan udara dan laut terdiri dari: nama lengkap,  tanggal  lahir,  jenis  kelamin,  negara kewarganegaraan,  paspor  /  nomor  registrasi asing dan negara penerbitan, tanggal kadaluwarsa  paspor,  negara  tempat  tinggal, jenis  dokumen  perjalanan,  alamat  tujuan  AS untuk warga negara asing (selain yang transit), dan  nomor  record  nama  penumpang  locator. Sebagian  besar  informasi  yang  dikumpulkan adalah  terkandung  dalam  zona  terbaca  mesin (MRZ) dari dokumen perjalanan resmi seperti paspor  atau  kartu  pendaftaran  orang  asing. Ketika  seorang  pelancong  memeriksa  untuk sebuahpenerbangan  internasional,  perwakilan maskapai penerbangan akan menggesek perjalanan  para  pelancong  dokumen  melalui pembaca  dokumen  yang  dirancang  untuk menangkap secara elektronik spesifik informasi  dan  mengisi  layar  komputer operator.  Operator  juga  akan  kumpulkan  dan kirimkan  ke  alamat  tujuan  AS  (hanya  warga negara  asing,  selain  yang  transit)  dan  negara tempat  tinggal,  yang  tidak  termasuk  dalam MRZ.
Selain mengumpulkan informasi langsung  dari  traveler,  operator  juga  harus mengirimkan kepada CBP informasi tambahan berikut:  asing  bandara  /  pelabuhan  di  mana penumpang dan anggota awak mulai mengudara  transportasi  ke  Amerika  Serikat; untuk  penumpang  dan  anggota  awak  yang ditakdirkan AS lokasi tempat penumpang akan diproses  melalui  pabean  dan  formalitas imigrasi;  dan  untuk  penumpang  dan  anggota awak  yang  transit  melalui  AS  dan  tidak mengosongkan  bea  cukai  dan  imigrasi formalitas,  bandara  asing  tujuan  akhir,  dan status  di  atas  kapal  (apakah  seorang  individu adalah  kru atau  non-awak).  Akhirnya, informasi  juga  ada  dikumpulkan  tentang penerbangan  atau  pelayaran  tertentu,  seperti tanggal  kedatangan  /  keberangkatan,  nama operator, nomor penerbangan, lokasi keberangkatan,  lokasi  kedatangan,  negara registri.
APIS  bekerja  dengan  cara  mentrasmisi data  antara  pihak  imigrasi  dan  maskapai penerbangan.  Data  umumnya  dikumpulkan dari  paspor  penumpang  atau  dokumen perjalanan  yang  dikeluarkan  pemerintah lainnya.  Jaringan  komunikasi  penerbangan kemudian  mengirimkan  data  ke  agen  kontrol perbatasan  di  negara  tujuan  atau  negara  asal sebelum  keberangkatan  penerbangan  atau kedatangannya di bandara tujuan. Para menteri luar  negeri  yang  tergabung  dalam  OSCE mengadopsi  keputusan  untuk  meningkatkan penggunaan  API  di  Dewan  Menteri  yang berada di Hamburg. APIS mengatur penyediaan  sejumlah  elemen  data  terbatas (rincian identifikasi dari paspor dan informasi penerbangan dasar) dari maskapai penerbangan komersial  dan  operator  kapal  ke  sistem komputer  negara  tujuan.  Informasi  yang diperlukan  harus  sesuai  dengan  spesifikasi untuk format
Daftar Penumpang
UN/EDIFACT.
Selain  itu,  terdapat  pula  e-APIS ( electronic APIS)  adalah  situs  web  publik
(https://eapis.cbp.dhs.gov) yang memungkinkan operator penerbangan komersial yang berskala kecil untuk mengirimkan  data  ke  US.  CBP  secara elektronik.  Ketika  bepergian  ke  atau  dari negara-negara  tertentu,  penumpang  diminta untuk  memberikan  informasi  penumpang terlebih dahulu sebelum mereka check-in atau mereka  tidak  akan  dapat  terbang.  Negara- negara ini antara lain:
1. Antigua
2. Australia
3. Barbados
4. Belgium
5. Brazil
6. Kanada 7. Cina 8. Kosta Rika 9. Kuba 10. Republik Dominika 11. Perancis 12. Grenada
13. India 14. Irlandia 15. Jamaika 16. Jepang 17. Maladewa 18. Meksiko 19. Panama 20. Republik Korea 21. Federasi Rusia 22. Saint Lucia 23. Spanyol  (kecuali  untuk  penumpang Zona Schengen) 24. Taiwan 25. Trinidad & Tobago 26. Kerajaan Inggris 27. Amerika Serikat
dan masih banyak lagi.
Namun,  bukan  hanya  negara  ini  saja yang terdaftar. Ada beberapa negara yang telah bekerja  sama  dengan  maskapai  penerbangan tertentu, seperi maskapai penerbangan Emirates  (UAE)  dan  All  Nippon  Airlines (Jepang) yang telah bekerja sama dengan pihak imigrasi.
Secara  umumnya,  informasi  yang dibutuhkan oleh APIS terdiri dari:
1. Nama  lengkap  (nama  belakang,  nama depan, nama tengah jika ada).
2. Jenis kelamin.
3. Tanggal lahir.
4. Kebangsaan.
5. Negara tempat tinggal.
6. Tipe  dokumen  perjalanan  (biasanya paspor).
7. Nomor  dokumen  perjalanan  (tanggal kadaluwarsa dan negara untuk paspor).
Informasi yang diperlukan biasanya ada penambahan  tergantung  dari  pihak  imigrasi suatu negara yang meminta data informasi dari penumpang  di  maskapai  tersebut.  Contohnya antara  maskapai  Emirates  dan  pihak  imigrasi Amerika  Serikat.  Pihak  Imigrasi  Amerika Serikat  membutuhkan  beberapa  informasi tambahan. Misalnya penumpang yang
memegang Permanent  Resident  Card ,  maka
Nomor Permanent  Resident  Card akan dibutuhkan,  sedangkanntuk  Warga  Negara non-AS  tanpa  Permanent  Resident  Card,  data tambahan biasanya,  a)  Negara  tempat  tinggal, b) Alamat tujuan di AS, termasuk jalan, kota, negara bagian, dan kode pos.
APIS,  sebagai  komponen  dari Treasury Enforcement Communications System (TECS) milik  U.S. Department  of  Homeland  Security (DHS), telah melalui Sertifikasi dan Akreditasi di  bawah National  Institute  of  Standards  dan Teknologi .  Sertifikasi  terakhir  adalah  pada  23 Februari  2003.  Meskipun  APIS  saat  ini  di bawah  TECS  C  &  A,  itu  akan  memiliki sertifikasi  dan  akreditasi  pada  tahun  kalender 2005,  untuk  memberikan  jaminan  khusus mengenai keamanan dan keamanan data APIS. Informasi  APIS  dijamin  sepenuhnya  sesuai dengan  persyaratan  Buku  Panduan  Program Keamanan IT DHS.
Buku  pegangan  ini  menetapkan  a program  komprehensif,  konsisten  dengan hukum dan kebijakan federal, untuk menyediakan  keamanan  informasi  lengkap, termasuk  arahan  tentang  peran  dan  tanggung jawab, kebijakan manajemen, kebijakan operasional,  dan  aturan  aplikasi,  yang  akan menjadi  diterapkan  ke  sistem  komponen, komunikasi  antar  sistem  komponen,  dan  pada antarmuka antara sistem komponen dan sistem eksternal.
Salah  satu  aspek  dari  program komprehensif DHS untuk memberikan informasi  keamanan  melibatkan  pembentukan aturan  perilaku  untuk  masing-masing  utama aplikasi,  termasuk  APIS.  Aturan  perilaku  ini mengharuskan pengguna untuk menjadi cukup terlatih  mengenai  keamanan  sistem  mereka. Aturan-aturan  ini  juga  memerlukan  penilaian teknis,  administrasi  dan  manajerial  secara berkala kontrol untuk meningkatkan integritas data dan akuntabilitas. Pengguna sistem harus menandatangani  pernyataan  mengakui  bahwa mereka  telah  dilatih  dan  memahami  aspek keamanan  sistem  mereka.  Pengguna  sistem
juga  harus  menyelesaikan  tahunan  pelatihan kesadaran  privasi  untuk  mempertahankan akses saat ini.
Transaksi  APIS  dilacak  dan  dapat dipantau. Ini memungkinkan untuk kemampuan  pengawasan  dan  audit  untuk memastikan  bahwa  data  sedang  ditangani konsisten dengan semua hukum dan peraturan federal  yang  berlaku  mengenai  privasi  dan integritas  data.  Pertukaran  data,  yang  akan berlangsung melalui jaringan terenkripsi antara industri operator dan CBP dan antara CBP dan komponen DHS lainnya itu memiliki akses ke data  APIS,  terbatas  dan  terbatas  hanya  pada entitas-entitas  itu  memiliki  kebutuhan  untuk data  dalam  pelaksanaan  tugas  resmi.  Ini dienkripsi jaringan sesuai dengan standar yang ditetapkan  dalam  Keamanan  Interkoneksi Kesepakatan yang diperlukan untuk dieksekusi sebelum  akses  eksternal  ke  komputer  CBP sistem.
Sistem  berbasis  web  eAPIS,  yang memungkinkan pengiriman manifest informasi melalui  Internet  oleh  operator  yang  tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan data PNR  elektronik,  tunduk  pada  tindakan pengamanan  yang  sama,  standar,  hukum,  dan peraturan terkait dengan pengumpulan, retensi, dan  pengamanan  data  APIS.  Pertukaran  data yang  dikirimkan  melalui  eAPIS  adalah  no berbeda  dari  pertukaran  data  APIS  yang dikumpulkan  dengan  cara  lain.  eAPIS pengiriman  akan  dilakukan  melalui  portal Internet terenkripsi yang diakses melalui nama pengguna dan kata sandi yang disetujui.

## Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  6 Tahun  2011  Pasal  1  Angka  10    tentang Keimigrasian,    Sistem  Informasi  Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional,  manajemen,  dan  pengambilan
keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.  Selanjutnya  Sistem  Informasi Manajemen  Keimigrasian  dapat  diakses  oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya

## Pengawasan Keimigrasian
Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011  Tentang  Keimigrasian,  Pengawasan Keimigrasian  meliputi:  Pengawasan  terhadap warga  negara  Indonesia  yang  memohon dokumen  perjalanan,  keluar  atau  masuk Wilayah  Indonesia,  dan  yang  berada  di  luar Wilayah  Indonesia;  dan  pengawasan  terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan  dan  kegiatan  Orang  Asing  di Wilayah Indonesia.
Pengawasan  pada  hakekatnya  adalah suatu  tindakan  menilai  (menguji)  apakah sesuatu  telah  berjalan  sesuai  dengan  yang direncanakan. 4 Fungsi  pengawasan  dalam pendapat ini berarti pemantauan yang memantau sebuah obyek tertentu dan terdapat acuan dalam fungsi tersebut yaitu standar atau ketentuan.  Pengaasan  dimaksudkan  untuk memastikan  atau  menilai  ada  tidaknya pelanggaran terhadap standar aturan yang telah ditetapkan.
Fungsi  pengawasan  terkait  dengan keimigrasian adalah adalah keseluruhan proses kegiatan  untuk  mengontrol  atau  mengawasi apakah  proses  pelaksanaan  tugas  telah  sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. 5 Pengawasan  dalam  hal  ini  diartikan  sebagai cara  melakukan  evaluasi  secara  lasngung  di lapangan  berkaitan  dengan  ada  atu  tidak adanya  kesesuaian  sebuah  proses  atau  sebuah pelaksanaan  dikaitkan  dengan  aturan  yang
4 Wafia Silvi Deshinta, Fungsi Pengawasan keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (Seminar Nasional Hukum Univesritas negeri Semarang Vol. 3 No. 2, 2017), hlm. 23
telah  ditetapkan.  Proses  selama  melakukan evaluasi tersebut disebut dengan pengawasan.
Menurut  Sihombing  (2013)  bahwa bentuk pengawasan warga negara asing terdiri dari dua macam yaitu: pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Kedua bentuk pengawan tersebut layak mendapatkan perhatian  secara  penuh  dan  dilakukan  dengan cermat. 6 Penjelasan  dari  setiap  bentuk pengawasan ini adalah sebagai berikut:
1. Pengawasan administratif, yaitu pengawasan  yang  dilakukan  melalui penelitian  surat-surat  atau  dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan  data,  dan  penyajian  maupun penyebaran  informasi  secara  manual  dan elektronik,  tentang  lalu  lintas  keberadaan dan  kegiatan  warga  Negara  Asing. Sedangkan  Pengawasan  Lapangan  yaitu, pengawasan  yang  dilakukan  berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan pencarian  warga  Negara  Asing,  dan  alat bukti  yang  berhubungan  dengan  Tanda Pengenal Keimigrasian
2. Pengawasan  Lapangan  dilakukan    dalam bentuk  pemantauan  razia,  pengumpulan bahan  keterangan,  pencarian  orang  dan alat  bukti  yang  berhubungan  dengan tindak  pidana  keimigrasian.  Pengawasan lapangan  ini  dilakukan  secara  rutin  dan dalam bentuk operasi. 7
Tujuan pengawasan dalam keimigrasian diantaranya  adalah  impelementasi  prinsip selective  policy  yang  dilakukan  melalui pengawasan terhadap orang-orang asing untuk melindungi masyarakat dan kedaulatan negara dari orang asing yang tidak membawa manfaat baik  dan  positif. 8 Tujuan  pengawasan  dalam pendapat  ini  adalah  fungsi  perlindungan,
5 Warhan Wirasto, Suhaidi, Mahmul Siregar, Jelly Leviza, Op. Cit, Hlm 169
6 Kiki Ariska Putri, Op.Cit,  hlm 1000
7 ibid 8 Warhan Wirasto, Suhaidi, Mahmul Siregar, Jelly Leviza, Op. Cit, Hlm 173
artinya dengan dilakukannya pengawasan agar masyarakat  terlindungi  dari  berbagai  perilaku atau  tindakan  yang  bersifat  merugikan kepentingan masyarakat atau negara.
Masih terkait dengan tujuan perlindungan dari fungsi pengawasan tersebut, dijelaskan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan terhadap  orang  asing  di  Indonesia  meliputi  2 (dua) hal pokok yaitu:
a. Masuk  dan  keluarnya  orang  asing  ke dan dari wilayah Indonesia,
b. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. 9
Keluar  masuknya  orang  asing  perlu dilakukan  pengawasan  untuk  memastikan keluar  masuknya  orang  asing  tersebut mengikuti  prosedur  atau  ketentuan  yang telah  ditetapkan.  Sedangkan  pengawasan terhadap  kegiatan  orang  asing  diarahkan untuk  memastikan  bahwa  semua  kegiatan yang dilakukan orang asing tidak
bertentangan  dengan  peruntukan  perijinan untuk tinggal di Indonesia, serta memastikan bahwa kegiatan yang
dilakukan tidak melanggar aturan dan tidak berdampak negatif terhadap masyarakat.
Muchsan (2000) menjelaskan bahwa
penekanan dari pengawasan untuk
menjamin  agar  pelaksanaan  suatu  tugas dapat  sesuai  dengan  rencana  sehingga pengawasan dilakukan selama proses suatu kegiatan  sedang  berjalan,  bukan  setelah akhir  dari  proses  tersebut 10 .  Pengawasan yang dilakukan secara langsung diarahkan untuk  memberikan  kepastian  bahwa  tidak ada  pelanggaran  terhadap  semua  aspek perijinan  dan  kepentingan  umum  yang disebabkan  oleh  orang  asing  berdasarkan pada kegiatan yang dilakukan.
Didalam  pengawasan  terdapat  pula prinsip-prinsip yang harus diketahui. Sebab
9 ibid
prinsip-prinsip  pengawasan  merupakan pedoman  yang  harus  dipegang  dan  sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi.  Menurut  Silalahi  (2005  :  178) prinsip-prinsip pengawasan tersebut adalah : a. Pengawasan  harus  berlansung  terus- menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
b. Pengawasan harus menemukan, menilai, dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerjaan obyektif.
c. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau  menemukan  kelemahan  dalam pelaksanaan pekerjaan
d. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah  pelaksanaan  pekerjaan dalam pencapain tujuan.
e. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan  pekerjaan  tetapi  harus menciptakan efesiensi (hasil guna).
f. Pengawasan harus fleksibel.
g. Pengawasan  harus  berorientasi  pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan ( plan and objective oriented ).
h. Pengawasan  dilakukan  terutama  pada tempat-tempat  strategis  atau  kegiatan- kegiatan yang sangat menentukan.
i. Pengawasan  harus  membawa  dan mempermudah  melakukan  tindakan perbaikan.

## Alat Angkut dan Awak Alat Angkut
Pada  pasal  1  angka  27,  Alat  Angkut adalah  kapal  laut,  pesawat  udara,  atau  sarana transportasi  lain  yang  lazim  digunakan,  baik untuk  mengangkut  orang  maupun  barang.
Sesuai  dengan  pengertian  di  atas  untuk  kapal laut  baik  reguler  maupun  non  reguler terakomodir dengan baik melalui penjelasan di atas.
Dalam  hal  awak  alat  angkut  ( crew ) sangat  tergantung  dari  jenis  paspor  yang diterbitkan  oleh  negara  asalnya,  artinya disesuaikan  negara  asal  awak  alat  angkut ( crew )  tersebut.  Para  awak  alat  angkut  ( crew ) umumnya  tidak  perlu  dilakukan  pemeriksaan dokumen perjalanannya namun demikian pihak alat angkut memiliki kewajiban memberitahukannya  terlebih  dahulu  tentang keberangkatan dan kedatanganya.
Adapun dokumen yang wajib diberitahukan  adalah  formulir General Declaration yang berisi tentang jumlah nama, posisi,  atau  pekerjaan  dan  kebangsaan  dari awak  alat  angkut  ( crew ).  Yang  kedua Crew Member  Certificate  /  Crew  Member  Licence yang  dikeluarkan  nasional  Oleh  Asosiasi Penerbangan dibawah pengawasan dan perjanjian  dengan  ICAO.  Dokumen  tersebut memuat  foto  dan  data  diri  pemilik  serta ditandatangai oleh pejabat berwenang.

## Pemeriksaan Keimigrasian
Dalam  pasal  9  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian dikatakan  bahwa  “setiap  orang  yang  masuk atau  keluar  wilayah  Indonesia  wajib  melalui pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Pejabat Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi.” Maka  berdasarkan  penjelasan  tersebut  setiap orang yang masuk wilayah Indonesia haruslah melalui proses pemeriksaan keimigrasian.
Adapun  pemeriksaan  yang  dimaksud diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan Hak  Asasi  Manusia  Nomor  44  tahun  2015 tentang  tata  cara  pemeriksaan  di  tempat pemeriksaan  imigrasi  pada  pasal  23  ayat  (1) yaitu  Pemeriksaan  Keimigrasian  terhadap
11 Shipping and World Tade, diakses dari http://www.icsshippingandworldtrade.com/shippi
Orang  Asing  yang  masuk  wilayah  Indonesia dilakukan dengan tahapan:
a.  memeriksa Dokumen Perjalanan; b.  melakukan wawancara;
c.  memeriksa Visa;
d.  memindai Dokumen Perjalanan;
e.  mengambil Data Biometrik; dan
f.  memeriksa dalam daftar Penangkalan

## Penyelesaian Keimigrasian Terhadap Kapal Laut Non Reguler
Penjelasan  tentang  alat  angkut  reguler dan  non  reguler  beserta  kriterianya  belum tergambar  secara  jelas  dalam  beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  terkait dengan  penyelesaian  kemigrasian,  namun dalam  rangka  mempermudah  memahami tulisan  ini  penulis  mencoba  menyediakan definisi  praktis  mengenai  alat  angkut  non reguler khususnya kapal laut.
Dalam  kamus  besar  Bahasa  Indonesia, reguler  berarti  teratur  atau  rutin,  dari  definisi tersebut  dapat  disimpulkan  untuk  non  reguler mempunyai  pengertian  tidak  teratur  dan  tidak rutin dalam hal jadwal.
Industri pelayaran internasional bertanggung  jawab  atas  pengangkutan  sekitar 90%  perdagangan  dunia. 11 Pelayaran  adalah darah  kehidupan  perkonomian  global.  Tanpa pelayaran, perdagangan antar benua, transportasi  bahan  mentah,  dan  impor/ekspor makanan dan barang-barang manufaktur tidak akan  mungkin  terjadi.  Perdagangan  melalui laut terus berkembang, membawa manfaat bagi konsumen  di  seluruh  dunia  melalui  biaya pengangkutan yang kompetitif. Berkat meningkatnya  efisiensi  pengiriman  sebagai moda transportasi dan peningkatan liberalisasi ekonomi, prospek pertumbuhan industri selanjutnya  terus  menjadi  kuat.  Saat  ini terdapat  kurang  lebih  50.000  kapal  dagang yang berdagang secara internasional,
ngandworldtrade diakses pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 16.47
mengangkut  setiap  jenis  kargo  dari  lebih  dari 150  negara,  dan  diawaki  oleh  lebih  dari  satu juta pelaut dari berbagai negara. 12
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang  Keimigrasian  menyebutkan  bahwa Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang  masuk  atau  keluar  Wilayah  Indonesia serta  pengawasannya  dalam  rangka  menjaga tegaknya kedaulatan negara. Segala urusan lalu lintas orang yang datang dan berangkat dengan alat  angkut  menjadi  objek  dari  Keimigrasian. Dalam  hal  kedatangan,  proses  Keimigrasian telah  terjadi  jauh  sebelum  seorang  masuk  ke Wilayah  Republik  Indonesia,  untuk  masuk  ke Wilayah  Republik  Indonesia  kapal  laut  non- reguler harus mengajukan permohonan
Seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang  masuk  atau  keluar  Wilayah  Indonesia wajib  melalui  pemeriksaan  yang  dilakukan oleh  Pejabat  Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi.  Jadi  setiap  orang  baik  itu  warna negara  Indonesia  maupun  Orang  Asing  yang berada  diatas  alat  angkut,  baik  itu  awak  atau penumpang,  datang  atau  berangkat  dengan menggunakan pesawat udara, kapal laut reguler maupun non reguler wajib melalui pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

## Kewajiban Penanggung Jawab Alat Angkut Masuk Ke Wilayah RI
Sebelum memasuki Wilayah RI
Penanggung  Jawab  Alat  Angkut  harus memenuhi kewajiban terkait dengan Keimigrasian antara lain:
1. Penanggung jawab
alat angkut berkewajiban
memberitahukan  rencana  kedatangan  dan keberangkatan  alat  angkutnya  kepada Pejabat  Imigrasi  secara  tertulis  atau elektronik;
12 Loc.Cit
2. Bagi  alat  angkut  reguler,  pemberitahuan disampaikan oleh agen sekurang- kurangnya 6 (enam) jam sebelum tiba, dan 48  (empat  puluh  delapan)  jam  untuk nonreguler.
3. Menyampaikan  daftar  penumpang  dan daftar awak alat angkut yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi;
4. Penanggung jawab alat angkut berkewajiban untuk membawa kembali ke luar  wilayah  Indonesia  setiap  orang  yang ditolak masuk wilayah Indonesia;
5. Penanggung jawab alat angkut berkewajiban  untuk  menanggung  semua biaya  yang  diperlukan  dalam  rangka proses pengembalian orang tersebut, serta biaya petugas yang melakukan pengawasan pengembalian.
Kewajiban  penanggung  jawab  alat angkut,  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal 17,  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2011  Penanggung  Jawab  Alat  Angkut  yang masuk  atau  keluar  Wilayah  Indonesia  dengan Alat  Angkutnya  wajib  melalui  Tempat Pemeriksaan  Imigrasi.  Dalam  ayat  (2) disebutkan juga bawa Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang akan masuk  atau  keluar  Wilayah  Indonesia  hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Pengertian Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini merupakan tempat pemeriksaan  di  pelabuhan  laut,  bandar  udara, pos  lintas  batas,  atau  tempat  lain  sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
Jadi  selain  masuk  dan  keluar  melalui Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  yang  telah ditentukan,  alat  angkut  juga  dapat  melalui tempat lain, dalam Undang-undang Keimigrasian  tidak  dijelaskan  secara  spesifik apa yang dimaksud tempat lain, namun dalam Permenkumham  Nomor  44  Tahun  2015
Tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Masuk  dan Keluar  Wilayah  Indonesia  disebutkan  bahwa,
Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan Keimigrasian  dapat  dilakukan  di  tempat  lain yang  bukan  TPI  yang  difungsikan  sebagai tempat pemeriksaan Keimigrasian berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi. Sedangkan Ketentuan pemeriksaan
Keimigrasian  terhadap  penumpang  dan  awak Alat  Angkut,  yang  masuk  dan  keluar  wilayah Indonesia di tempat lain yang bukan TPI sama seperti pemeriksaan Keimigrasian yang berlaku di TPI.
Selain  itu  dalam  Pasal  18  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian juga menyatakan bahwa
(1)  Penanggung  Jawab  Alat  Angkut  yang datang  dari  luar  Wilayah  Indonesia  atau  akan berangkat keluar Wilayah Indonesia
diwajibkan untuk:
a. Sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan  rencana  kedatangan atau  rencana  keberangkatan  secara tertulis  atau  elektronik  kepada Pejabat Imigrasi;
b. Penanggung  Jawab  Alat  Angkut  reguler wajib  menggunakan  sistem  informasi
pemrosesan pendahuluan data
penumpang dan melakukan kerja sama dalam  rangka  pemberitahuan  data penumpang  melalui  Sistem  Informasi Manajemen Keimigrasian.
Alat Angkut non reguler, sesuai dengan PP Nomor 31 Tahun 2013 pasal 1 ayat 6 wajib memberitahukan  rencana  kedatangan  atau rencana  keberangkatan  secara  tertulis  atau elektronik  kepada  Pejabat  Imigrasi  namun tidak wajib untuk memakai
Kewajiban pemberitahuan rencana kedatangan Alat Angkut laut atau Alat Angkut udara  bagi  Penanggung  Jawab  Alat  Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah:
a. paling  lambat  6  (enam)  jam  sebelum Alat Angkut reguler tiba; dan
b. paling  lambat  48  (empat  puluh delapan)  jam  sebelum  Alat  Angkut nonreguler  tiba.  (pasal  18)  PP.  31
Tahun  2013
Kewajiban  sebagaimana  dimaksud  diatas diberitahukan  kepada  Kepala  Kantor  Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
Kewajiban  lainnya  bagi  Penanggung Jawab  Alat  Angkut  sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  RI  Nomor  44  Tahun  2015  Tentang Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi,  disebutkan bahawa Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia diwajibkan untuk:
a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan secara tertulis
atauelektronik kepada Pejabat Imigrasi dalam  waktu  paling  lambat  6  (enam) jam  sebelum  Alat  Angkut  reguler  tiba dan  paling  lambat  48  (empat  puluh delapan)  jam  sebelum  Alat  Angkut nonreguler tiba;
b. menyampaikan  daftar  penumpang  dan daftar  awak  Alat  Angkut  yang ditandatanganinya kepada Pejabat
Imigrasi;
Dari  penjelasan  diatas  dapat  simpulkan bahwa  kewajiban  penggunaan  APIS  hanya terletak pemberitahuan rencana kedatangan/keberangkatan  bukan  kewajiban penyampaian  daftar  penumpang  dan  daftar awak Alat Angkut.
Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011  Tentang  Keimigrasian  pasal  18  (1), Penanggung  Jawab  Alat  Angkut  yang  datang dari  luar  Wilayah  Indonesia  atau  akan berangkat keluar Wilayah Indonesia
diwajibkan  untuk  sebelum  kedatangan  atau
keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi dan  menyampaikan  daftar  penumpang  dan daftar awak Alat Angkut yang ditandatanganinya  kepada  Pejabat  Imigrasi. Pada ayat (2) Penanggung Jawab Alat Angkut reguler  wajib  menggunakan  sistem  informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
Penjelasan  terhadap  pasal  18  Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian  sistem  informasi  pemrosesan pendahuluan  data  penumpang  yang  dimaksud dalam Undang-undang tersebut dapat diartikan secara luas sudah dapat mengacu pada APIS itu sendiri  dan  Penanggung  Jawab  Alat  Angkut reguler  wajib  menggunakan  sistem  informasi pemrosesan pendahuluan data penumpang dan melakukan kerja sama dalam rangka pemberitahuan data penumpang melalui Sistem infomasi Manajemen Keimigrasian.
Proses penyelesaian keimigrasian terhadap kapal laut non reguler pada dasarnya sama dengan proses penyelesaian keimigrasian terhadap  Alat  Angkut  lainnya,  perbedaan terletak  pada  jadwal,  penjamin/penanggung jawab  dan  jumlah crew .  Pada  kapal  laut  non reguler sesuai dengan penamaannya, jadwalnya tidak dapat dipastikan, kedatangan keberangkatannya tidak repetitif.

## METODE PENELITIAN
Metode yang dipakai dapat penelitian ini adalah naratif deskriptif, menggunakan pendekatan  Normatif/ juridis terhadap hukum, norma peraturan atau Undang-undang. Sumber data diambil dari sumber primer dan sekunder. Untuk  sumber  primer  berasal  dari  observasi dan  pengalaman  penulis  selama  menjadi Pejabat  Imigrasi  di  Kota  Batam,  Kepulauan Riau,  dimana  di  daerah  tersebut  banyak aktivitas  lalu  lintas  kapal  laut  yang  banyak
melakukan Penyelesaian Keimigrasian. Sedangkan untuk sumber data sekunder berasal dari berbagai literatur serta dasar hukum yang banyak  terdapat  diluar  dalam  bentuk  buku maupun artikel Internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
APIS  memungkinkan  petugas  penegak hukum untuk mendapatkan informasi penumpang dan kru alat angkut pada lalu-lintas perjalananan  internasional  yang  disediakan oleh operator alat angkut sebelum kedatangan dan  keberangkatan.  Ini  akan  memungkinkan identifikasi yang cepat dan segera terhadap hal- hal  yang  tidak  diinginkan  oleh  negara  tujuan secara  terlebih  dahulu.  APIS  dapat  bertindak sebagai  alat  yang  tepat  dan  efektif  untuk pengendalian imigrasi, pemeriksaan kepabeanan dan penyelidikan polisi.
Integrasi
APIS dalam proses Penyelesaian  Keimigrasian  untuk  alat  angkut secara umum  dan kapal laut non-reguler secara khusus,  belum  terintegrasi  ke  dalam  Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Dari hasil penelitian  di  lapangan,  untuk  penyelesaian keimigrasian terhadap alat angkut secara umum terkait dengan informasi pendahuluan terhadap data-data penumpang maupun awak alat angkut masih dilakukan secara semi otomatis.
Informasi  pendahuluan  yang  berisikan data-data  penumpang  serta  awak  alat  angkut merupakan inti dari APIS, ditransmisikan dari operator  alat  angkut  di  negara  asal  ke perwakilan dari operator alat angkut atau agen dari operator di negara tujuan melalui transmisi elektronik  baik  itu  yang  berlangsung  didalam sistem dari operator alat angkut yang kemudian diteruskan kepihak imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dimana alat angkut  tersebut  akan  dilakukan  penyelesaian keimigrasiannya.

## KESIMPULAN
APIS  merupakan  sistem  yang  memiliki kemampuan  dan  dapat  membawa  keuntungan besar  bagi  semua  yang  terlibat  di  dalamnya khususnya  dalam  hal  pergerakan  penumpang. Penggunaan APIS secara luas sangat bergantung pada pendekatan umum oleh semua orang terkait dalam hal ini operator dan otoritas pengontrol perbatasan (imigrasi) untuk masalah  standardisasi  data.  Ini  berarti  bahwa Otoritas  Pengontrol  Perbatasan  di  seluruh dunia  harus  menstandardisasi  data  mereka dalam  rangka  memenuhi  persyaratan  untuk APIS,  serta  harus  mengadopsi  format  standar untuk transmisi elektronik data tersebut.
Program APIS didasarkan pada meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan dan  keamanan  tidak  hanya  dari  operator  alat angkut laut dan penumpang mereka, tetapi juga terhadap keamanan nasional. Integrasi
informasi mencakup data kedatangan, keberangkatan,  dan  transit  pada  semua penumpang dan awak anggota yang bepergian dan terdaftar di perusahaan angkutan laut atau udara  komersial;  dan  integrasi  informasi  ini dengan sistem penegakan hukum dan keamanan lainnya.
The  Advance  Passenger  Information System (APIS)  merupakan  sistem  aplikasi transmisi  data  sebagai  bentuk  perwujudan integrasi  dan  koordinasi  antara  imigrasi  dan maskapai  penerbangan  internasional  yang bertujuan untuk menyaring penumpang sebelum  mendarat  di  negara  tujuan  guna mencegah  kejahatan  transnasional  seperti terorisme  dan  kegiatan  yang  mengganggu kedaulatan suatu negara.
Penggunaan  APIS  yang  efisien  hanya dapat  dicapai  jika  ada  kerjasama  yang  erat  di antara semuanya agensi terkait. Dalam konteks ini,  API  dapat  menjadi  katalis  untuk meningkatkan kontak antara lembaga-lembaga ini  dan  pengembangan  program-program umum  yang  dapat  bermanfaat  dari  kepatuhan dan sudut pandang fasilitasi. Perjanjian tentang
nasional bersama strategi pemrosesan penumpang,  di  mana  APIS  memainkan  peran sentral, adalah sangat penting
Integrasi APIS dalam komunitas internasional  sudah  banyak  dilakukan,  namun pengintegrasian  ini  masih  terbatas  pada  alat angkut  udara,  baik  komersil  maupun  pribadi. Sedangkan untuk alat angkut laut, berdasarkan penelitian  dari  berbagai  literatur  yang beredar tidak  dapat  ditemukan.  Pemrosesan  data penumpang  dan  awak  alat  angkut  sebagai informasi  pendahuluan  terkait  penyelesaian keimigrasian  yang  dilakukan  terhadap  alat angkut  laut  baik  regular  maupun  non-reguler masih  menggunakan  metode  konvensional, transmisi data dilakukan secara semi elektronik.

## SARAN
Dari  pembahasan  di  atas,  maka  ada beberapa hal yang akan dipaparkan berdasarkan  hasil  pemikiran  penulis,  antara lain  perlu  adanya  pengintegrasian  dengan segera terhadap APIS kedalam sistem informasi  manajemen  keimigrasian  sebagai bagian  dari  sistem  informasi  pendahuluan terkait  dengan  penyelesaian  keimigrasian terhadap  semua  moda  transportasi  atau  alat angkut,  guna  mengurangi  kerawanan  yang masih  timbul  sebagai  akibat  dari  masih dilakukannya  sistem  informasi  pendahuluan melalui cara-cara yang konvensional.
Perlu  adanya road  map atau grand design pemanfaatan dan pengintegrasian APIS ke  dalam  sistem  informasi  manajemen,  agar semua  pihak  baik  itu  operator  alat  angkut maupun imigrasi dapat secepatnya mengambil langkah-langkah  apa  saja  diperlukan  dalam pengintegrasian APIS.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Buku:
Arifin Ridwan, Gunawan Ari N. 2017.Pemeriksaan  Keimigrasian  Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Jakarta:Mahara Publishing.
Iman  Santoso.  PERSPEKTIF  IMIGRASI  :
Dalam  United  Nation  Convention Against Transnational Organized
Crime.  Jakarta:  Perum  Percetakan Negara Republik Indonesia.
Ekotama.  2015.  Pedoman  Mudah  Menyusun
S.O.P. Yogyakarta: Media Pressindo.
Direktorat  Lintas  Batas  dan  Kerjasama  Luar Negeri.  2007.  Pemeriksaan  Paspor. Jakarta.
IATA/ICAO/WTO. 2010.Guidelines on Advance Passenger Information (Api).
Mahan, AT.1987. The Influence of Sea Power
Upon History 1660-1783. New York:
Dover Publications
Silalahi,  Ulbert.  2005.  Studi  Tentang  Ilmu
Administrasi. Bandung: Alfabeta. Triatmodjo,  Bambang,  2009,  Perencanaan Pelabuhan, Yogyakarta: Beta Offset Vessel Inspection Guide Procedures, Regulations,  and  Documentation  for the Processing of Crew and Passengers Arriving  in  the  United  States  (2012).
US. Customs and Border Protection.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2008.  Pengantar Analisis  Kebijakan  Publik.  Malang:
Universitas  Muhammadiyah  Malang Press.

## Peraturan Perndang-Undangan
UNDANG-UNDANG  No.  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian.
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor 31  Tahun  2013  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011.
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor 44  Tahun  2015  tentang    Tata  Cara Pemeriksaan  Masuk  Dan  Keluar Wilayah  Indonesia    Di  Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

## JURNAL INTERNET
Deshinta,  W.S.  (2017).  Fungsi  Pengawasan
keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan. Seminar Nasional Hukum Univesritas negeri Semarang 3(2), 15-28
Wirasto, W., Suhaidi, Siregar, M., dan Leviza,
J.  (2016).  Pelaksanaan  pengawasan warga  negara  asing  di  wilayah  kerja kantor  imigrasi  kelas  II  belawan berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. USU Law Journal 4(1), 168-185
Gaventa,  Jhon,  Gaventa  dan  Camilo Valderama
: Partisipasi, kewargaan dan
Pemerintah  Daerah ,sebagai pengantar buku mewujudkan  Partisipasi:  Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21, Jakarta:  British  Council  dan  New Economic Foundation, 2001.
Hutabarat, Ramly, Gagasan dan Pelaksanaan
Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara Langsung  di  Indonesia dalam  Jurnal Legislasi Indonesia  Vol.  2  No.  2  Juni
2005. Institute  for  Criminal  Justice Reform , Mengenal Konvenan
Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik , 2012.

## Sumber Lain
Indrita  Hardiana.,  S.H/Benedicta  Trixie,
“Potensi  Indonesia  sebagai  Negara Maritim”, Analisa Ekonomi (http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2
014/10/22/308561/potensi-indonesia- sebagai-negara-maritim)
Metro  TV  News,  diakses  pada  tanggal  05 Agustus 2018 pukul 11.47
Tempo  26  April  2010  (http://www.tempo. co/read/news/2010/04/26/078243 258/  Pilkada-Surakarta-Jadi-Bahan- Revisi-UNDANG-UNDANG- Pemerintah-Daerah)
Harian Kompas, tanggal. 4 Juni 2010 dan tanggal.
03 Juli 2012

## BIODATA PENULIS
BELUM ADA YAAAAAAA>.....

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah  terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya  tulis  Imiah  hasil  Penelitian di  bidang  dan  tinjauan  keimigrasian  yang  belum  pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Redaksi  menerima  naskah/karya  ilmiah  bidang  Keimigrasian  dari  dalam  dan  luar  lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian mengunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah  Tulisan  dapat  berupa  :  Artikel  hasil  Penelitian  (penelitian  empiris  maupun  penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)  di  bidang  Kajian  Keimigrasian,  baik  dalam  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia   atau  bahasa  Inggris,  dikirim  dalam  bentuk soft file melalui e-mail menggunakan  program  aplikasi office MS-Word atau  dalam  bentuk print- out (hard copy) yang dikirimkan ke alamat redaksi dan di sertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : Judul; Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa  Indonesia  mengunakan  huruf  kapital   12  untuk  bahasa  Indonesia,   judul  bahasa  inggris mengunakan huruf kecil Times New Roman 11.5. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instasi Penulis (tanpa menyebutkan  jabatan atau pekerjaan di instasi) ditulis mengunakan huruf kecil font Times New Roman 11.5.

## Sistematika Penulisan:

## A.   NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

## ABSTRAK
Abstrak ditulis dalam dua bahasa,  Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata  (10-30  baris/  satu  (1)  paragraf)  diketik  menggunakan  huruf Times  New  Roman ; font  11.5 italic ; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode  (metode  penelitian  yang  digunakan,  di  antaranya  meliputi  jenis  penelitian,  lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi  Kesimpulan  dan  saran.  Kesimpulan  dan  saran  ditulis  dalam  bentuk  uraian  bukan  dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.
Contoh..... Hamzah.  Andi,  Bantuan  Hukum  suatu  Tinjauan  Yuridis. Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1983 .

## B.   NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

## JUDUL AKTUAL
Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

## NAMA PENULIS
Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

## ABSTRAK
Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## KATA KUNCI
Mengandung  yang  di  indekskan  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  Inggris  minimal  3  kata maksimal 5 kata.

## PENDAHULUAN
Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 .

## C.   PERSYARATAN LAINNYA:
1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf Times New Roman; Font 11.5 ;  antara  10-20  halaman;  Ukuran  margin  kanan,  kiri,  atas  dan  bawah  2.25  cm;  di print- out atau soft-copy ;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh : ........................(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi  tulisan  di  luar  tanggungjawab  redaksi.  Dan  redaksi  berhak  mengedit  redaksional  tanpa merubah arti;
5. Naskah  yang  belum  memenuhi  syarat  akan  dikonfirmasikan  atau  dikembalikan  untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan wajib dikirim melalui  email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi  terkait  Karya  Tulis  Ilmiah  yang  diusulkan  dapat  menghubungi  redaksi   Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
Selanjutnya, Naskah yang di print-out dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada  :

## Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com