## (JAP)
Volume 13 | Nomor 1 | Juni 2022

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WORK FROM HOME (WFH) DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS
1 Oti Kusumaningsih, 2 Ranjani, 3 Sartono, 4 Aditya Garik Waskita Nugraha 1,2,3,4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Purwokerto Email: 1 oti.kusumaningsih.msi@gmail.com, 2 ranjanirara98@gmail.com, 3 sartonofisip@gmail.com, 4 adityagarikwaskita@gmail.com

## ABSTRACT
Policy implementation plays an important role in determining the success of a public policy. Policy  implementation  has  various  impacts  and  conditions. This  study  aims  to  analyze  and describe  the  implementation  of  work  from  home  (WFH)  policies  at  the  Communication  and Information  Office  of  Banyumas  Regency.  The  method  used  in  this  research  is  qualitative method.  The  results  of  this  study indicate  that  the  implementation of  the  Work  From  Home Policy at the Communication and Information Office of Banyumas Regency has been able to fulfill  spatial  aspects  well,  namely  in  the  form  of  transforming  personal  space  or  employee homes  in the Communication  and  Information  Office of  Banyumas  Regency by maximizing various existing devices and technologies that are considered convenient to use. In terms of time, the employees of the Banyumas Regency Communication and Information Office have been able to adapt to two different time situations, namely cyclical time and linear time. This proves  that  the  support  from  the  office  and  family  is  able  to  fulfill  the  time  aspect  well. Meanwhile,  in  the  aspect  of  social  roles,  the  Banyumas  Regency  Communication  and Information  Office  has  been  able  to  provide  good  work  productivity  by  aligning  the  roles  of personal narratives as employees, husbands or wives and as parents.
Keywords: Implementation, Policy, Work From Home.

## A.  PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  yang  berlangsung  sejak  tahun  2019  menimbulkan  berbagai dampak dan perubahan terhadap berbagai aspek kelangsungan hidup masyarakat. Perubahan  merupakan  suatu  langkah  perpindahan  masalah  dari  keadaan  saat  ini menuju  keadaan  di  masa  yang  akan  datang  (George  dan  Jones,  2012).  Sebagian besar negara mengalami berbagai persoalan serius akibat Pandemi Covid-19, salah satu  diantaranya  menjadikan  pergerakan  ekonomi  terhambat  dan  mengalami  krisis (Ahmad  et  al,  2020).  Dampak  langsung  yang  tercatat  yakni  sebanyak  195  juta pekerjaan penuh waktu atau sebanyak 6,7 persen jam kerja secara global akan hilang. Banyak  orang  dipekerjakan  dengan  upah  rendah,  keterampilan  rendah  dan kehilangan  pekerjaan  akan  menjadi  suatu  bencana  ( International  Labour Organization ,  2020).  Tingginya    tingkat    pengangguran    dipastikan    akan mempengaruhi  penurunan  pertumbuhan ekonomi (Sihaloho, 2020).
Indonesia menjadi salah satu negara di Dunia yang terwabah pandemi Covid- 19.  Penyebaran  Covid-19  yang  semakin  meluas  di  Indonesia,  menuntut  jajaran pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan upaya-upaya preventif demi memutus  rantai  penularan  virus  Covid-19  melalui  kebijakan  Pembatasan  Sosial Berskala Besar (PSBB) (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam  rangka  percepatan  penanganan  Covid-19).  Kebijakan  tersebut  diterapkan melalui physical  distancing atau  himbauan  untuk  menjaga  jarak  aman  diantaranya masyarakat,  meminimalisir  interaksi  dengan  kerumunan  dan  segala  bentuk kerumunan,  perkumpulan,  serta  mengantisipasi  pertemuan-pertemuan  yang melibatkan  banyak  orang  (Iksanudin,  2020).  Implementasi  kebijakan  tersebut dijadikan  sebagai  alternative  pemecahan  masalah  yang  dapat  dilihat  dari  berbagai aspek,  seperti  aspek  kesehatan,  birokrasi,  politik  maupun  keuangan  Negara Indonesia yang diakibatkan dari pandemic covid- 19 (Widianingrum & Mas’uid, 2020).
Pandemi  Covid-19  memaksa  masyarakat  untuk  adaptif  dalam  menghadapi berbagai dampak yang ditimbulkan demi kelancaran aktivitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang masih mewabah di Dunia. Salah satu langkah konkrit yang ditempuh  oleh  pemerintah  adalah  dengan  melaksanakan  perubahan  sistem  kerja yaitu dengan menerapkan bekerja dari rumah atau yang dikenal dengan Work From Home (WFH).  Covid-19  sangat  berdampak  terhadap  sektor  ketenagakerjaan  di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan keterangan yang disampaikan olehKementerian  Ketenagakerjaan,  bahwa  akibat  dari  pandemic  Covid-19 mengharuskan 17.224 dari 873.090  perusaan sektor formal menerapkan work from home (WFH) mulai tanggal 7 April 2020 (Jawahir, 2020).
Work  From  Home  (WFH) merupakan  suatu  konsep  kerja  baru,  yaitu  bekerja dari  rumah.  Kegiatan  tersebut  merupakan  upaya  perusahaan  atau  instansi  terkait untuk  menjaga  keamanan  dan  kesehatan  karyawannya  ditengah  wabah  pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih menyerang Indonesia serta bentuk kepatuhan instansi dan perusahaan atas kebijakan pemerintah untuk bekerja dari rumah (Rakha, 2021). Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi  Birokrasi  memberlakukan  kebijakan work  from  home bagi  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  melalui  kebijakannya  yang  dituangkan  dalam  Surat  Edaran Menpan-RB  Nomor  23  Tahun  2021  mengenai  Penyesuaian  Sistem  Kerja  Pegawai
(JAP)
Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19.
Kabupaten  Banyumas  merupakan  salah  satu  Kabupaten  yang  menerapkan kebijakan work from home yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 800/1460/2022  tentang  Perpanjangan  Ketiga  Penyesuaian  Sistem  Kerja  Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan  Masyarakat  level  3  pada  masa  pemberlakuan  pembatasan  kegiatan masyarakat level 3 pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Banyumas. Surat edaran tersebut menetapkan:
1.  Pemberlakukan  sektor  esensial  dan  non  esensial  maksimal  50%  (lima  puluh persen) staf work from office dengan protokol kesehatan secara ketat;
2.  Pemberlakuan sektor kritikal maksimal 100% (seratus persen) work from office dengan protokol kesehatan secara ketat;
3.  Aparatur Sipil Negara dengan penyakit bawaan atau komorbid diperkenankan untuk  WFH  sesuai  dengan  kondisi  kesehatannya,  hal  tersebut  diatur  oleh Kepala  Perangkat  Daerah  dan  untuk  JPT  Pratama  ditentukan  oleh  Pejabat Pembina Kepegawaian;
4.  Anggota  ASN  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas  yang  akan melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terlebih dengan  izin  dari  Wakil  Bupati  Banyumas  (Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten Banyumas, 2022).
Berdasarkan  uraian  dari  ketetapan  surat  edaran  tersebut,  salah  satu Organisasi  Perangkat  Daerah  di  wilayah  Kabupaten  Banyumas  yang  menerapkan WFH adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebagai dinas esensial  yang  menerapkan  kebijakan  50%  (lima  puluh  persen)  berdasarkan  Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 800/1460/2022 (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, 2022).
Salah  satu  tugas  pokok  dan  fungsi  Kominfo  Kabupaten  Banyumas  berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat adalah pengelolaan e-government di  wilayah  pemerintah  daerah,  misalnya  dalam  pemberian  pelayanan  lapak  aduan bagi  masyarakat  Kabupaten  Banyumas.  Lapak  aduan  tersebut  difasilitasi  melalui berbagai jejaring media social, seperti whatsapp, instagram, twitter, facebook maupun
email  yang  nantinya  akan  secara  langsung  terhubung  dengan  seluruh  OPD (Organisasi  Perangkat  Daerah)  Kabupaten  Banyumas  (jatengprov.go.id,  diakses pada 24 Juni 2022).
Mekanisme kerja lapak aduan adalah dengan menghubungkan langsung aduan yang  disampaikan  oleh  masyarakat  dengan  PIC  ( Person  in  Charge )  dari  masing- masing  OPD.  Kebijakan  WFH  diketahui  berdampak  pada  kinerja  lapak  aduan Kabupaten  Banyumas.  Karena  dengan  diberlakukannya  WFH,  diketahui  banyak masyarakat yang mengeluhkan keterlambatan respon dari OPD terkait keluhan, kritik, dan  saran  yang  diberikan.  Salah  satu  alasan  yang  melatarbelakangi  keterlambatan OPD dalam merespon keluhan masyarakat adalah kendala koordinasi yang dialami oleh  PIC,  karena  setiap  aduan,  kritik  dan  saran  dari  masyarakat  harus dikomunikasikan secara berjenjang sesuai dengan alur koordinasinya (purwokerto.inews.id,  2022).  Keterlambatan  respon  tersebut  juga  diindikasikan sebagai  bentuk  keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  yang  dimiliki  oleh  Dinas Komunikasi  dan  Informatika.  Kemudian,  permasalahan  lain  yang  dihadapi  oleh Kominfo Kabupaten Banyumas selama WFH adalah kesulitan dalam mengakses data tempat  tinggal  pegawai,  absensi  pegawai  menjadi  berantakan,  pengawasan  kinerja pegawai.
Mengingat  pentingnya  peran  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Banyumas  di  masa  pandemi  Covid-19,  maka  menarik  untuk  dikaji  secara  lebih mendalam Implementasi Kebijakan Work From Home (WFH) di Dinas Komunikasi dan Informatika  Kabupaten  Banyumas.  Sebagai  pisau  analisis  untuk  mengetahui permasalahan  penelitian,  peneliti  menggunakan  dua  pendekatan  implementasi kebijakan  public  menurut  Ripley,  yaitu Compliance dan Whats’s  happening. Untuk mendalami  analisis  tersebut,  digunakan  3  (tiga)  aspek work  from  home menurut Gadecki (2018), yaitu aspek ruang, waktu dan peran sosial.

## B.  METODE
Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan Work From Home (WFH) pada Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Banyumas.  Berdasarkan  fokus penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk studi  kasus  terpancang  atau embaded  case  study (Yin,  2012).  Lokasi  penelitian  ini adalah  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Banyumas,  dengan  informan
(JAP)
penelitian : (a) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, (b) Jabatan Fungsional Subdirektorat, (c) Pranata Komputer. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti adalah teknik Purposive Sampling .
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  peneliti,  terdiri  dari  3  (tiga) metode,  diantaranya  adalah    wawancara  mendalam,  observasi,  dan  dokumentasi yang  disesuaikan  dengan  sumber  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu  :  (a) informan,  (b)  tempat  dan  peristiwa,  dan  (c)  dokumen  yang  berkaitan  dengan  fokus penelitian.  Teknik  analisa  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1984). Sementara dalam rangka mewujudkan keabsahan  data  dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  4  (empat)  kriteria keabsahan data, diantaranya : (a) derajat kepercayaan, (b) transferabilitas data, (c) dependabilitas data, dan (d) konfirmabilitas data (Moleong, 1990).

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, baik kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Hal tersebut berdampak pada penurunan pertumbuhan  ekonomi  pada  daerah-daerah  terdampak  Covid-19  (Chaplyuk  et  al, 2021; McKibbin & Fernando, 2020). Penurunan tersebut berdampak pada berbagai aspek  terutama  peningkatan  jumlah  pengangguran  (Coibon  et  al,  2021).  Covid-19 mempengaruhi berbagai sektor terutama sektor ketenagakerjaan. Hal mendasar yang menjadi  bagian  penting  dari  upaya  penanganan  dampak  pandemi  Covid-19  adalah kondisi  ketenagakerjaan  di  Indonesia,  seperti  yang  disampaikan  oleh  Menteri Ketenagakerjaan,  bahwa  pandemic  Covid-19  mengakibatkan  17.224  dari  873.090 perusaan  sektor  formal  menerapkan work  from  home (WFH)  mulai  tanggal  7  April 2020 (Jawahir, 2020).
Work  From  Home dimaknai  sebagai  suatu  kegiatan  bekerja  jarak  jauh  atau bekerja dari rumah. Berdasarkan konsep tersebut, para pekerja tidak diwajibkan untuk datang ke kantor secara langsung. Crosbie & Moore (2004) menyampaikan bahwa, bekerja dari rumah dimaknai sebagai suatu pekerjaan berbayar yang dilakukan dari rumah dengan ketentuan minimal dilaksanakan 20 jam dalam satu minggu. Konsep kerja  tersebut  memberikan  waktu  yang  fleksibel  bagi  para  pekerja  untuk  dapat mengatur  keseimbangan  hidup  karyawan  tetapi  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi perusahaan. Mungkasa (2020) menyampaikan bahwa mekanisme Work From Home
(WFH) adalah bagian dari konsep bekerja jarak jauh ( telecommuting ) yang sudah ada sejak  dahulu  kala,  bahkan  sudah  dikenal  sejak  tahun  1970an  sebagai  suatu  solusi dalam mengatasi kemacetan lalu lintas dari perjalanan rumah ke kantor pulang pergi setiap hari.
Kebijakan  WFH  disusun  melalui  proses  diskusi  berkelanjutan  yang  dimulai dengan ekspresi kepentingan umum dan berakhir pada keputusan konkret (Majone, 2006).  Organisasi  Perangkat  Daerah  di  Kabupaten  Banyumas  yang  menjadi  kunci keberhasilan implementasi kebijakan Work From Home adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas atau lebih familiar disebut Kominfo Banyumas.
Kominfo  Banyumas  memiliki  berwenang  atas  penyelenggara  urusan pemerintah yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kominfo Kabupaten Banyumas juga memiliki kuasa untuk melaksanakan  tugas  perizinan,  diantaranya  adalah  izin  penyelenggaraan  system elektronik, izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi,  penyelenggaraan  penyiaran  (Lembaga  Penyiaran  Swasta  dan Lembaga Penyiaran Berlangganan), Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi,  Izin  Prinsip  Penyelenggaraan  Jaringan  Telekomunikasi,  Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi hingga Izin Stasiun Radio (Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022).
Tugas  pokok  lain  yang  dimiliki  oleh  Kominfo  Kabupaten  Banyumas  adalah merumuskan layanan dan website yang diizinkan untuk beroperasi, sementara bagi website yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang diberikan sanksi tegas berupa  pemblokiran  website.  Kominfo  Kabupaten  Banyumas  berperan  juga  dalam memberikan pembinaan dalam bidang komunikasi dan informatika melalui program digitalent (Dinas  Komunikasi  dan  Informatika,  2022).  Proses  penyusunan  kebijakan yang  berkaitan  dengan  wewenang  dan  tupoksi  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Banyumas  sesuai  dengan  gagasan  yang  disampaikan  Laswell  (1956), bahwa  demi  mendapatkan  penegtahuan  yang  cukup  baik  mengenai  kondisi  yang sebenarnya  dalam  kebijakan  public,  kemudian  diurai  menjadi  beberapa  tahapan- tahapan  kebijakan,  diantaranya  yaitu  : agenda  setting, formulasi,  legitimasi, implementasi,  evaluasi,  reformulasi  dan  terminasi.  Berdasarkan  tahapan  kebijakan tersebut,  secara  tegas  diketahui  bahwa  implementasi    kebijakan  hanya  sebatas
(JAP)
bagian atau salah satu tahapan dari rangkaian proses yang meliputi bagaimana suatu kebijkan publik dirumuskan.
Implementasi kebijakan work from home di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas masih menuai berbagai kendala, sehingga dalam penelitian ini permasalahan  tersebut  dianalisis  secara  lebih  mendalam  menggunakan  dua pendekatan dalam implementasi kebijakan public menurut Ripley, yaitu Compliance dan Whats’s  happening. Sesuai  dengan  permasalahan  penelitian,  secara  lebih spesifik untuk mendalami analisis mengenai implementasi kebijakan WFH di Kominfo Kabupaten  Banyumas  digunakan  3  (tiga)  aspek work  from  home menurut  Gadecki (2018), yaitu aspek ruang, waktu dan peran sosial.

## 1. Aspek Ruang
Ruang  adalah  suatu  pergeseran  fungsi  dari  ruang  pribadi  rumah  (sebagai tempat re alisasi kesukaan dan mengekspresikan diri) ke dalam “ quasi-public space ” (ruang publik semu). Ruang publik semu dimaknai sebagai suatu ruang yang dimiliki secara privat oleh perorangan yang pada umumnya berbentuk ruang terbuka privat seperti halaman rumah, ruang makan dan ruang di dalam rumah (Carmona, 2008). Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  pengamatan  lapangan  yang  dilakukan  oleh peneliti, ditemukan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas tidak memiliki ruang privat yang dikhususkan sebagai tempat pelaksanaan Work From Home ,  karena  pegawai  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Banyumas mayoritas melaksanakan WFH di rumahnya masing-masing, berdampingan dengan berbagai kegiatan anggota keluarga lainnya. Namun demikian, keterbatasan tersebut diketahui  tidak  menghambat  pegawai  dalam  menyelesaikan  tugas  dan  tanggung jawabnya.
Tanggung  jawab  dan  tugas  yang  dilakukan  di  rumah  perlu  dipahami  secara lebih  mendalam,  termasuk  dalam  praktiknya,  misalnya  bahwa  bekerja  di  rumah mengakibatkan  pekerja  harus  menghadapi  dua  dunia  yaitu  privat  dan  publik  atau antara keluarga dan pekerjaan secara bersamaan dengan keterbatasan ruang yang ada. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pekerja  yang  tinggal  di  rumah  mengalami  berbagai  ketegangan  berkaitan  dengan interpenetrasi ruang pribadi dan publik dalam satu atap. Temuan peneltian tersebut selaras dengan gagasan Gadecki (2018) yang menyatakan bahwa Work From Home atau telecommuting adalah  proses  yang  diarahkan  untuk  membedakan  dan
(JAP)
menyesuaikan antara pekerjaan dan kehidupan pribad yang dilakukan secara terus menerus.
Dukungan  yang  diberikan  oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  kepada pegawai sebagai sarana pelaksanaan work from home adalah dengan memfasilitasi perangkat  keras  berupa  laptop  sebagai  media  untuk  melaksanakan  komunikasi digital.  Sementara  untuk  jaringan  internet  tidak  difasilitasi  secara  khusus  dengan alasan  keterbatasan  anggaran  yang  dimiliki  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian tersebut selaras dengan peneitian terdahulu yang  dilakukan  oleh  Chrysanthaki  (2013)  yang  menyatakan  bahwa  dalam keterbatasan  keberhasilan  atas  suatu  implementasi  kebijakan  terdapat  berbagai faktor  politik  yang  melatarbelakangi  kegagalan  tersebut,  diantaranya  adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
Hasil penelitian lainnya pada aspek ruang, menunjukkan bahwa pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas mampu menggunakan teknologi dan  menyesuaikan  diri  antara  kehidupannya  sebagai  pegawai  dan  kehidupan pribadinya  di  rumah.  Pegawai  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Banyumas  dalam  menyelesaikan  tugasnya  selama  sistem  kerja Work  From  Home mampu menggunakan berbagai jenis perangkat yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam  pelaksanaan  tugasnya,  seperti  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Hal tersebut menunjukkan  bahwa  pada  aspek  ruang,  implementasi  kebijakan Work  From  Home sudah  terpenuhi,  yaitu  berupa  ketersediaan  ruang  privat  yang  dapat  digunakan sebagai  ruang  publik  semu  yang  difungsikan  untuk  pelaksanaan  tugas  selama kegiatan Work From Home (Gadecki, 2018).
Transformasi ruang pribadi rumah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  Banyumas  mampu  memenuhi  aspek  ruang  dengan  baik  yaitu  dengan menggunakan  ruangan  di  rumah  yang  dianggap  nyaman  untuk  bekerja  dengan memanfaatkan perangkat dan teknologi yang ada. Temuan tersebut selaras dengan konsep  Implementasi  kebijakan  yang  diguna kan  sebagai  “penghubung”  karena melalui tahapan ini dilakukan delivery mechanism , yaitu saat berbagai policy output yang  dikonfersi  dan policy  input disampaikan  kepada  kelompok  sasaran  sebagai upaya  konkrit  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan.  Hal  senada  dikatakan oleh  Grindle (1980) bahwa “ in incolves, therefore, the creation of policy delivery system, in which
spesific  means aredesigned  and  pursued  in  the  expectation  of  arriving  at  particular end”.

## 2. Aspek Waktu
Aspek  waktu  dimaknai  sebagai  suatu  penggunaan  ruang  pribadi  oleh  ruang kerja yang berfokus kepada benturan dua hal berbeda, yaitu sistem waktu siklik yang berkaitan dengani pekerjaan  rumah  tangga dan  sistem waktu  linear  yang berkaitan dengan  tugas  profesional  dimana  keduanya overlapping (Gadecki,  2018).  Kominfo Kabupaten  Banyumas  menyusun  penjadwalan  WFH  dengan  mengacu  pada  Surat Edaran  Bupati  Banyumas  Nomor  800/1460/2022  mengenai  Perpanjangan  Ketiga Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada masa  PPKM    Level  3  (tiga)  di  Masa  Pandemi  Covid-19  di  Wilayah  Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Pada  level  3  (tiga)  PKK  Kabupaten  Banyumas,  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kabupaten  Banyumas  sebagai  sector  esesnsial  memberlakukan  jadwal sebesar 50% WFO. Pembagian jadwal WFH disesuaikan dengan level PPKM secara proporsional dan kebutuhan tugas pekerjaan dengan mempertimbangkan masukan- masukan  dari  bidang.  Pegawai  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten Banyumas  menerima  jadwal  WFH  yang  sudah  ditentukan  karena  sesuai  dengan peraturan yang berlaku serta memahami situasi dan kondisi yang ada.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  diketahui  bahwa Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Banyumas  sebagai  “ ringing  labour ” telah mengikuti jadwal Work From Home sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Surat  Edaran  Bupati  Banyumas,  meskipun  dalam  implementasinya  masih  terjadi tabrakan dua waktu yang berbeda, yaitu waktu siklik dan waktu linear yang berdampak pada timbulnya berbagai ritme kerja yang kurang selaras dan menimbulkan tumpang tindih satu sama lain. Meski demikian, kendala tersebut teratasi dengan baik karena pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas telah memahami tupoksi masing-masing, sehingga tugas dan tanggung jawab yang dimiliki dikerjakan sesuai  dengan  kewenangannya  tanpa  terpaku  dengan  jadwal Work  From  Home. Pemahaman  atas  tupoksi  tersebut  didasarkan  pada  kemampuan  pegawai  untuk melakukan  pekerjaannya  dengan  benar  dan  unggul  dalam  hal-hal  yang  berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan sikap (Emron, 2017).
(JAP)
Koordinasi  yang  dilakukan  oleh  pegawai  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Banyumas  ialah  melalui  aplikasi whatsapp .  Koordinasi  tersebut  secara umum  berjalan  dengan  lancar.  Penggunaan  media  digital  telah  memperluas kebebasan  memilih,  meningkatkan  interaksi,  dan  membuka  peluang  partisipasi masyarakat  sipil  di  ranah  publik  (Aelst,  2017). Penggunaan  media  digital  whatsapp merupakan sarana komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Komunikasi merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan implementasi kebijakan publik (Borrelli, 2018; Hudson, et al, 2019).
Sementara  dalam  fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  atasan  kepada bawahan  dilakukan  melalui zoom  meeting .  Pengawasan  dimaknai  sebagai  suatu proses  ketika  pimpinan  mengidentifikasi  hasil  pelaksanaan  pekerjaan  karyawan apakah sudah sesuai rencana, perintah, kebijakan serta tujuan yang telah ditetapkan (Manullang,  2005).  Proses  pengawasan  tersebut  berjalan  kurang  maksimal dikarenakan  berbagai  keterbatasan  yang  dialami  sebagai  akibat  dari  impleme  ntasi kebijakan work  from  home .  Kendala  utama  dalam  implementasi  kebijakan  tersebut adalah  keterbatasan  anggaran  yang  dimiliki  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten Banyumas.
Temuan  lain  pada  aspek  waktu  menunjukkan  bahwa  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kabupaten Banyumas masih mengalami berbagai kendala terkait dengan pembagian jadwal Work From Home . Hal tersebut disebabkan oleh perubahan situasi yang signifikan dan tiba-tiba sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  diketahui  bahwa  kebijakan  WFH  di Kominfo  Kabupaten  Banyumas  melalui  berbagai  tahapan  kebijakan  yang  berada diantaranya  adalah  penyusunan  dan  dampak  yang  ditimbulkan  sebagai  akibat  dari kebijakan tersebut (Edwards III, 1980).

## 3. Peran Sosial
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  berkaitan  dengan  aspek  peran sosial  menunjukkan  bahwa  pegawai  Kominfo  Kabupaten  Banyumas  mengalami berbagai ketegangan berkaitan dengan interpenetrasi ruang pribadi dan ruang publik yang  berlokasi  pada  satu  atap  yang  sama.  Menyelesaikan  pekerjaan  dan  peran sebagai  anggora  keluarga  secara  bersamaan,  memicu  konflik  dalam  peran  ganda yang dialami oleh pegawai (Sheikh et al., 2018). Aspek peran sosial adalah deskripsi mengenai  pribadi  pekerja  dari  rumah  dan  posisi teleworker yang  dilakukan  secara
bersamaan (Gedecki, 2018). Telework tersebut kemudian menjadi sebuah kontinuitas untuk  terus  menerus  bekerja  demi  membangun  dan  menegosiasikan  batasan diantara  kegiatan    luar  dan  dalam  rumah  sebagai  konsekuensi  dari  implementasi kebijakan Work From Home (Gadecki, 2018).
Tugas  dan  fungsi  masing-masing  struktur  yang  ada  pada  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  Kabupaten  Banyumas  diatur  melaui  Peraturan  Bupati  Banyumas Nomor  95  Tahun  2021  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kabupaten  Banyumas.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama WFH masih dapat dikondisikan dengan baik  meskipun  banyak  terjadi  halangan  dan  kendala.  Terjadi  perubahan  struktur organisasi dari structural eselon IV (empat) menjadi Sub Koordinator sehingga terjadi perubahan pola pekerjaan. Sementara bagi pejabat fungsional tidak terjadi masalah dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  karena  masih  mampu  untuk mengumpulkan  angka  kredit  sebagai  dasar  dalam  kenaikan  jabatan  dan  kenaikan pangkat.
Kebijakan Work From Home menimbulkan berbagai perubahan, sebagai akibat dari  pergeseran  sistem  kerja  dari  kantor  menjadi  dari  rumah.  Namun  demikian,  hal tersebut tidak menjadi kendala besar bagi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  Banyumas.  Informasi  yang  diperoleh  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  informan  penelitian  menunjukkan  terjadi  perubahan  peran  masing-masing pegawai dimana seorang pejabat di kantor menjadi seorang suami atau istri dan orang tua dari anak-anak di keluarganya. Perubahan peran pegawai bukan merubah secara keseluruhan  namun  lebih  kepada  mendampingkan  peran  antara  seorang  pegawai dengan suami atau istri dan sebagai orangtua di keluarganya. Work From Home tidak memberikan  persepsi  harus  mengubah  peran  di  kantor  dan  di  rumah  karena  saat WFH  sebagai  pegawai  mampu  menyesuaikan  diri  dan  keluarga  mendukung  tugas pekerjaan  yang  dilaksanakan  selama  WFH  meskipun  pegawai  harus  membagi konsentrasi antara pekerjaan dengan peran di rumah. Perubahan tersebut dipahami oleh  pegawai  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  dengan  membagi  peran  sebagai individu dan anggota keluarga secara bersamaan. Temuan tersebut selaras dengan pendapat Bloom (2015) yang menyatakan bahwa memiliki karyawan yang bekerja dari rumah mengakibatkan dua masalah utama. Pertama, berkaitan dengan manfaat atas peningkatan  produktivitas  dan  profitabilitas.  Berikutnya,  berkaitan  dengan
kekhawatiran  tentang  penurunan  keseimbangan  kehidupan  kerja  ( worklife  balance ) dan peran WFH sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Pada dasarnya pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sudah mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan sudah terbiasa dalam penggunaan perangkat komunikasi pertemuan virtual. Sementara pelatihan, seminar dan rapat dilaksanakan secara  virtual  dan  berdampak  positif  terhadap  perkembangan  pegawai.  Diklat  atau pelatihan  tidak  mengganggu jalannya work  from home karena dilaksanakan  secara virtual.
Berdasarkan  uraian  analisis  hasil  penelitian  di  atas,  implementasi  kebijakan work  from  home di  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Banyumas  jika dikaitkan dengan 2 (dua) pendekatan implementasi kebijakan public menurut Ripley dan  Franklin  (1986)  yaitu compliance dan what’s  happening .  Pendekatan  pertama yaitu  kepatuhan  yang  melihat  bagaimana  implementor  mematuhi  prosedur  yang sudah  ditetapkan,  dengan  batasan  dan  jadwal  yang  telah  disepakati  sebelumnya. Kemudian  pendekatan  kedua  berkaitan  dengan  proses  pelaksanaan  kebijakan tersebut dan apa yang berhasil dicapai atas pelaksanaan tersebut. Uraian mengenai bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas mengimplementasikan  kebijakan work  from  home menunjukkan  aspek compliance. Kepatuhan  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  dinilai  melalui  keseuaian  kebijakan work from home dengan Surat Edaran Bupati Banyumas yang mengatur mengenai kebijakan tersebut. Sementara berdasarkan aspek what’s happening dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan work from home di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Kominfo Kabupaten Banyumas tampak telah memenuhi aspek-aspek work from home menurut Gadecki (2018) yaitu aspek ruang, waktu dan peran social.

## D.  SIMPULAN
Bertitik tolak dari hasil penelitian yang telah peneliti uraikan sebeumnya, maka dapat disimpulkan:
1. Implementasi  Kebijakan Work  From  Home di  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kabupaten  Banyumas  sudah  mampu  memenuhi  aspek  ruang dengan baik, yaitu berupa transformasi ruang pribadi rumah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dengan
memaksimalkan  berbagai  perangkat  dan  teknologi  yang  ada  dianggap nyaman untuk bekerja.
2. Pada aspek waktu, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  dua  situasi  waktu  yang berbeda,  yaitu  waktu  siklik  dan  waktu  linear.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa harmonisasi dukungan dinas dan keluarga mampu memenuhi aspek waktu dengan  baik.
3. Sementara  pada  aspek  peran  sosial,  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kabupaten  Banyumas  mampu  memberikan  produktivitas  kerja  yang  baik dengan menyelaraskan peran narasi pribadi sebagai seorang pegawai, dan sebagai seorang suami atau istri dan sebagai orang tua.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  peneliti  merekomendasikan  bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas perlu memfasilitasi pegawai untuk menyediakan ruang privat yang dapat digunakan sebagai ruang publik semu, misalnya  dengan  memfasilitasi  jaringan  internet  dan  perangkat  penunjang  lain. Sementara rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dilihat dari berbagai kelemahan dari  penelitian  ini,  diantaranya  dari  segi  lokasi  penelitian.  Penelitian  selanjutnya diharapkan  dapat  dilakukan  di  dua  lokasi  yang  berbeda,  untuk  kemudian  dapat dibandingan  keberhasilan  dan  kegagalan  dari  masing-masing  lokasi  penelitian tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Aelst, Peter et al. 2017. Political Communication in a High-choice Media Environment:
a Challenge for Democracy ANNALS,, Vol. 41 No. 1. Routledge.
Ahmad,  T.,  Haroon,  M.B.,  &  Hui,  J.  2020. Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19) Pandemic  and  Economic  Impact. Pakistan  Journal  of  Medical  Sciences. 36(COVID-19-S4), S73.
Borrelli, L. M. 2018. Whisper down, up and between the lanes : Exclusionary policies and  their  limits  of  control  in  times  of  irregularized  migration.  Publi Administration, 96, 803-816.
Chaplyuk,  V.  Z,  R.M.  K.,  Abueva,  M.M.S.,  Hossain,  M.N.,  &  Humssi,  A.S.Al.  2021. COVID-19  and  its  impacts  on  Global  Economic  Spheres. Modern  Global
(JAP)
Economic System : Evolutional Development vs Revolutionary Leap. 198, 824- 833.
Chrysanthaki, T., Hendy, j., & Barlow, J. 2013. Stimulating Whole System Redesign: Lesson from an Organizational Analysis of The Whole System Demonstrator Programme. Journal of Health Services and Policy. 18, 47-55.
Coibion, O., Garodnihenko, Y., & Weber, M. 2020. Labor Markets During The Covid- 19 Crisis: A Preliminary View. In NBER Working Paper 27/017.
Gadecki, et al. 2018. New Technologies and Familiy, Life in The Context of Work At Home. The strategies Of Work-Life Balance. Studia Humanistyczne AGH. 17.4 George, J.M (N.D). Feeling Good-Doing Good : A Conceptual Of The Mood At Work- Organizational Spontaneity Relationship. 20.
Hudson,  B.  Hunter,  D.  &  Peckham,  S.  2019.  Policy  Failure  ang  the  policy implementation  gap  :  can  policy  support  programs  help?.  Policy  Design  and Practice. 2 (1): 1-14.
International Labour Organization. 2020. COVID-19 and The World of Work, Impact and Policy Responses, ILO.
Jawahir,  Gustav  Rizal.  2021. Pandemic  Covid-19: Apa  Saja  Dampak  Pada  Sektor Ketenagakerjaan
Indonesia?.
https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/Pandemi-Covid19- apa-sajadampakpada-sektorketenagakerjaan-Indonesia?Page=All
Kementerian Ketengakerjaan
Republik Indonesia (Kemnaker). 2020. https://finance.detik.com/beritaekonomibisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta- pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona .
Majone, Giandomenico. 2006. Agenda Setting dalam The Oxford Hanbook of Public Policy. Vol. 3 hal 228-250. UK: Oxford University.
Mas’udi, Wawan & Poppy S. Winanti. 2020. Covid 19 : Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM : UGM Press
Miles, Matther B, Huberman dan Saldana. 1984. Qualitative data Analysis : A Methods Book. Thousands oaks, CA : Sage Publication.
Moleong,  Lexy  J.  2012.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi.  Bandung  :  PT Remaja Rosdakarya.
Mungkasa,  O.  2020.  Bekerja  dari  Rumah  ( Working  From  Home/WFH) :  Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. Jurnal Perencanaan Pembangunan : The Indonesian Journal of Development Planning . 4 (2), 126-150.
Rakha, Fahreza. 2021. Wfh Artinya Konsep Pekerjaan yang Dikerjakan Dari Rumah Ketahui Untung Ruginya. 20 Juli. https://www.merdeka.com/jatim/wfh-artinya- konsep-pekerjaan-yang-dikerjakan-dari-rumah-ketahui-untung-ruginya- Kln.Html
Setiati, S & Azwar, M.K. 2020. Dilemma of Prioritising Health and The Economy During COVID-19 Pandemic in Indonesia. ActaMed-Indonesia. Indonesia Intern Med,
52(3), 196-198.
Widianingrum,  Ambar  &  Wawan  Mas’uid.  2020.  Dinamika  Respon  Pemerintah Nasional:  Krisis  Kebijakan  Penanganan  Covid-19.  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik UGM: UGM Press
Yin, Robert K. 2012. Studi Kasus Desain & Metode. Jakarta : Raja Grafindo.