## PERAN FILSAFAT ILMU TERHADAP ILMU EKONOMI SEBAGAI LANDASAN REKONTRUKSI EKONOMI PANCASILA
Ariefah Sundari Yuli Sintha Asi Ana Fitriyatul Bilgies
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul’Ulum Lamongan ariefah.sundari@unisda.ac.id yulisintha1@gmail.com anafitriyatulbilgies@unisda.ac.id

## ABSTRACT
Philosophy  of  Science  makes  a  significant  contribution  to  the  development  of Economics  and  economic  analysis  as  well  as  improving  the  quality  of  Economists, having the ability to think and behave. The role of Philosophy of science in developing Economics is as a tool for evaluating scientific thinking, as an instrument for reflecting, evaluating,  critiquing  scientific  assumptions  and  methods,  and  as  a  basic  logical  tool for the scientific method. One solution to deal with various kinds of problems faced by the  Indonesian  people  at  this  time  is  by  reviving  the  spirit  of  Pancasila (Reconstruction).  Pancasila  is  the  essence  of  Indonesia's  existence  as  a  country. Pancasila  serves  as  the  basis  of  the  state,  philosophy,  ideology  and  also  as  a manifestation  of  the  basic  principles  for  an  independent  Indonesia.  So  that  it  can  be realized by uniting determination, action, and integration from various fields as well as skills to achieve the welfare of the Indonesian people.

## Keywords:  philosophy  of  science,  Pancasila  economy,  alternative  economy,  social welfare

## ABSTRAK.
Filsafat Ilmu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan Ilmu Ekonomi dan  analisis  ekonomi  serta  peningkatan  kualitas  Ahli  Ekonomi,  memiliki  kemampuan berfikir,  bersikap  perilaku.  Peran  Filsafat  ilmu  dalam  mengembangkan  ilmu  Ekonomi adalah sebagai  alat evaluasi  pemikiran ilmiah, sebagai  instrumen untuk  merefleksikan, mengevaluasi,  mengkritisi  asumsi  dan  metode  ilmiah,  dan  sebagai  alat  logika  dasar untuk  metode  ilmiah.  Salah  satu  solusi  untuk  menghadapi  berbagai  macam  masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini yaitu dengan menghidupkan kembali semangat Pancasila (Rekontruksi). Pancasila adalah merupakan intisari dari keberadaan Indonesia  sebagai  suatu  negara.  Pancasila  berfungsi  sebagai  dasar  negara,  filsafat, ideologi  dan  juga  sebagai  wujud  dari  prinsip  dasar  untuk  Indonesia  yang  mandiri. Sehingga bias terwujud dengan menyatukan tekad, tindakan, dan integrasi dari berbagai bidang dan juga keterampilan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kata  kunci: Filsafat  Ilmu,  Ekonomi  Pancasila,  Ekonomi  Alternatif,  Kesejahteraan Sosial

## PENDAHULUAN
Memahami filsafat adalah sebuah hal yang tidak bisa dianggap sepele. Karena filsafat adalah  studi  tentang  hakikat  realitas  dan keberadaan,  tentang  apa  diketahui  serta perilaku  yang  benar  dan  yang  salah.  Bisa juga  dikatakan  filsafat  adalah  pemikiran manusia  yang  paling  penting  karena memiliki  cita-cita  untuk  mencapai  makna hidup yang paling hakiki.
Pengertian  dari  filsafat  ilmu  didefinisikan oleh Benyamin  (The  Liang  Gie,  2000) bahwa filsafat ilmu adalah: “That  philosophic  discipline  wich  is  the systematic  study  of  the  nature  of  science, especially  of  its  methods,  tis  concept  and presuppositions,  and  its  place  in  the general  shame  of  intellectual  diciplines”. Untuk  itu  filsafat  ilmu  adalah  cabang pengetahuan  filsafat  yang  merupakan  sifat dasar  ilmu,  khususnya  metode,  konsep, dan peranggapannya, serta letaknya dalam kerangka  umum  dari  cabang  pengetahuan intelektual.
Adapun  menurut  Driyarkara,  beberapa penggolongan  filsafat  adalah  sebagai berikut:
1. pengetahuan: Logika  yang memuat logika  formal  yang  mempelajari asas-asas atau hukum-hukum
memikir, yang harus ditaati supaya dapat  berfikir  dengan  benar  dan mencapai  kebenaran  serta  logika material atau kritika (epistemology)  yang  memandang isi  pengetahuan,  bagaimana  isi  ini dapat
dipertanggungjawabkan, mempelajari  sumber-sumber  dan asal  ilmu  pengetahuan,  alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan,
kemungkinankemungkinan dan batas  pengetahuan,  kebenaran  dan kekeliruan, metode ilmu
pengetahuan, dan lain-lain.
2. Keberadaan:
ontology atau Metafisika  yang  membahas  apa artinya  ada,  apakah  tujuan,  apakah kesempurnaannya,  apakah  sebab akibatnya, dan apa yang merupakan  dasar  yang  paling dalam pada setiap barang yang ada.
3. Dunia material: Kosmologi.
4. Manusia:  Filsafat  tentang  manusia disebut juga anthropologia metafisika.
5. Tentang  kesusilaan:  Etika  atau filsafat moral.
6. Tuhan  atau  theologia  naturalis: Merupakan  konsekuensi  terakhir dari seluruh pandangan filsafat.
Menurut  Archie  J.  Bahm  dalam  bukunya, Axiology: The  Science  of  Values dalam satu  babnya  tentang  what  is  “science” menguraikan  hakikat  ilmu  pengetahuan, dengan  mengajukan  pertanyaan  mendasar tentang apakah ilmu  pengetahuan itu? Hal tersebut mengingatkan secara “ontis” pada dasarnya  Epistemologi.  Yang  mana  dapat dipahami,  bahwa  “Ilmu  pengetahuan mengandung  6  unsur  yaitu:  adanya sikap, aktivitas,  masalah,  metode,  sistematika, dan kesimpulan ”.
Pergumulan  pemikiran  ekonomi  dalam pembangunan  ekonomi  Indonesia  menjadi topik  yang  tidak  pernah  habis  untuk didiskusikan.  Indonesia  merupakan negara Emerging  Market dengan  tingkat pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan diperhitungkan di pasar global. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir terlihat jelas bahwa  bangunan  ekonomi Indonesia sangat  rapuh,  dimana  ketika  terjadi  krisis ekonomi  global  di  Amerika  Serikat  dan Eropa,  ternyata  menular  ke  Asia  dan menurunkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Apalagi sekarang adanya dampak  dari  kasus  Virus  Covid  19  yang sangat  berpengaruh  pada  Ekonomi  di Indonesia.
Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19) yang berawal  dari Wuhan, Tiongkok telah
menjadi permasalahan global yang membutuhkan penanganan bersama. Virus COVID-19  yang  mulai  merebak  pada akhir  tahun  2019  telah  menyebar  ke hamper  seluruh  negara  di  dunia  dan menyebabkan  pandemi  global.  Pandemi COVID-19  yang  disebabkan  oleh  virus corona  bukan  hanya  menimbulkan  isu kesehatan  di  tingkat  global,  namun  juga menyebabkan  terhentinya  sebagian  besar aktivitas,  baik  sosial  maupun  ekonomi. Pandemi  COVID-19  menjadi  tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi,  dan  kesejahteran  dunia.  Kondisi tersebut menambah berat tantangan ekonomi  yang  harus  diatasi  bangsa Indonesia,  guna  mewujudkan  cita-cita bangsa  Indonesia  menjadi  negara  maju, adil dan sejahtera.

## KAJIAN PUSTAKA Ruang Lingkup Filsafat Ilmu
Filsafat ilmu telah berkembang pesat  pada tahun Sembilan puluhan  sehingga menjadi bidang  pengetahuan  yang  sangat  luas  dan mendalam. Sebagaimana dibahas oleh para filsuf  yang  dapat  dikemukakan  secara ringkas oleh sejumlah ahli antara lain:
1. Menurut  Peter  Angeles: Filsafat ilmu  mempunyai  empat  bidang konsentrasi yang utama:
a. Telaah mengenai berbagai konsep, pranggapan dan metode  ilmu  berikut  analisis, perluasan  dan  penyusunannya dalam  memperoleh  yang  lebih baik dan cermat.
b. Telaah mengenai saling keterkaitan berbagai ilmu.
c. Telaah mengenai proses penalaran  dalam  ilmu  beserta strukturnya.
d. Telaah mengenai akibat pengetahuan  ilmiah  bagi  hal- hal  yang  berkaitan  dengan penerapan dan pemahaman manusia.
2. Menurut A. Cornelius Benjamin: filsafat  ilmu  dibagi  dalam  empat bidang:
a. Yang berlawanan dengan
sejarah ilmu
b. Yang berlawanan dengan filsafat ilmu kemanusian.
c. Yang berlawanan dengan epistemologi ilmu.
d. Yang berlawanan dengan telaah  masalah  filsafati  dari
sesuatu ilmu khusus .
3. Menurut Israel Scheffter: Filsafat  ilmu  dibagi  menjadi  tiga bidang yaitu: a. Peranan ilmu dalam masyarakat. b. Dunia sebagaimana digambarkan oleh ilmu.
c. Landasan-Landasan ilmu.
4. Menurut  J.J.C.  Smart :  Filsafat Ilmu  dibagi  dua  komponen  utama yaitu:
a. penggunaan ilmu untuk membantu memecahkan
masalah
b. Pembahasan  Metodologi  dan Analisis ilmu.

## PEMBAHASAN Pengaruh  Filsafat  Ilmu  dalam  Ilmu Ekonomi
Bagaimana ilmu ekonomi sangat dipengaruhi  oleh  filsafat?  dimulai  dengan definisinya,  Ekonomi  adalah  ilmu  yang mempelajari  perilaku  manusia  dalam memilih  dan  menciptakan  kemakmuran. Ilmu  ini  muncul  karena  adanya  masalah ketidakseimbangan  antara  kebutuhan  dan keinginan  manusia  yang  tidak  terbatas dengan sumber daya yang terbatas.
Maka dalam praktiknya perlu diatur dalam mengolah  sumber  daya  yang  terbatas  tadi agar  mampu  mencukupi  semua  orang . Peran  pemerintah  yang  terdapat  dalam pasal  33  UUD  1945  ayat  1  sampai  5, secara  jelas  menjabarkan  sumber  daya
yang  terbatas  tadi  diatur  oleh  pemerintah melalui  Badan  Usaha  Milik  Negara maupun perusahaan swasta yang diizinkan beroperasi  oleh  pemerintah.  Mekanisme perusahaan dalam berproduksi dan menjual  hasil  output  terjadi  sesuai  dengan kondisi mekanisme pasar akan tetapi tetap dibatasi  oleh  pemerintah  melalui  regulasi- regulasinya.  Selain  itu  tenaga  kerja  juga menjadi  salah  satu  faktor  input  bagi perusahaan  yang  juga  diberikan  regulasi oleh Menteri Ketenagakerjaan yang merupakan representatif pemerintah dalam praktiknya.  Mulai  dari  proses  penerimaan buruh  atau  karyawan,  hak  dan  kewajiban bekerjanya, upah atau  gaji  yang  di  terima, sampai  ketika  di  PHK  (Pemutusan Hubungan  Kerja)  atau  pensiun  nanti. Semua ini diatur oleh regulasi yang dibuat oleh  pemerintah  ditahun  2017  yg  dibuat oleh Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.
Persoalan-persoalan  ekonomi  yang  timbul Banyak berkaitan dengan aspek aksiologis dalam perkembangan ilmu ekonomi seperti masalah  yang  ada  yaitu: tanggung  jawab sosial  perusahaan,  peningkatan  mutu hidup, peningkatan taraf hidup, pelestarian lingkungan hidup, perkembangan  teknologi,  pengangguran tenaga  kerja,  yang  semakin  rumit  dimana keterampilan  dan  keahlian  tenaga  kerja tidak sesuai dengan tuntutan dunia usaha .
Misalkan  Perusahaan  untuk  meningkatkan efisiensi,  efektivitas  dan  produktivitas kerja, sering berakibat terhadap penggunaan teknologi canggih dan pengurangan tenaga kerja. Langkah tersebut mengakibatkan tingkat pengangguran  yang  tinggi,  daya  beli rendah serta terjadinya kesenjangan sosial. Kemudian juga pada pelestarian lingkungan  hidup,  yang  mana  manufaktur beroperasi masih acuh terhadap keberlangsungan ekosistem sekitarnya.
Masalah  tanggung  jawab  sosial  ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan  oleh  pihak  manajer  perusahaan
terhadap lingkungan di sekitarnya. Dijalinnya  hubungan  baik  maka  akan membantu kelancaran operasional perusahaan,  dimana  masyarakat  sekitar akan ikut bertanggung jawab atas keamanan  perusahaan  dan  sebaliknya perusahaan akan memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat.
Masalah  peningkatan  mutu  kehidupan, dikaitkan dengan tuntutan masyarakat agar harkat  dan  martabatnya  diakui  dan dihargai  merupakan tantangan  yang  nyata. Dalam  interaksi  antara  karyawan  dengan pihak manajemen menuntut harus tercermin  pengakuan  dan  penghargaan tersebut.
Peranan  filsafat  ilmu  sebagai  dasar pengembangan ilmu ekonomi dalam meningkatkan  mutu  para  ekonom-ekonom sangat  penting  untuk  dipikirkan  sebagai prasyaratnya,  seperti  l andasan  ontologis , yaitu  yang  berhubungan  dengan  materi yang  menjadi  obyek  telaah  ilmu.  Filsafat ilmu  membimbing  agar  calon  ilmuwan ekonomi  tidak  salah  menentukan  hakekat apa  yang  dikaji .  Landasan  epistemologis yaitu  membimbing  dalam  proses  untuk memperoleh pengetahuan ilmiah di bidang ekonomi. Kegiatan dalam mencari pengetahuan tentang obyek apapun termasuk  manusia  dalam  hubungannya benda/jasa untuk memenuhi kebutuhannya, selama hal itu terbatas pada obyek empiris dan pengetahuan tersebut diperoleh melalui  metode  keilmuan,  maka  sah disebut  keilmuan. Landasan  aksiologi yaitu  membimbing  dalam  membahas manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  ekonomi yang didapatkan. Di sini pada cendekiawan  ekonomi  harus  mampu menilai  antara  yang  baik  dan  buruk, sehingga  ilmuwan  harus  memiliki  moral yang  kuat  agar  kemajuan  ilmu  yang dihasilkan  tidak  menjadi  momok  yang mengancam kehidupan manusia itu sendiri.
Bagi  seorang  yang  mempelajari  ilmu filsafat diperlukan pengetahuan dasar yang memadai  tentang  ilmu,  baik  ilmu  alam maupun  ilmu  sosial,  supaya  para  ilmuwan memiliki landasan yang kuat.
Menyadarkan  para  ilmuwan  agar  tidak terjebak  ke  dalam  pola  pikir  statis,  yakni hanya  berpikir  murni  dalam  bidangnya saja,  tidak  mengaitkan  dengan  kenyataan yang  ada.  Yang  mana  setiap  aktivitas keilmuan  tidak  bias  dilepaskan  dari konteks  kehidupan  sosial  bermasyarakat. Apabila hal ini dapat dicapai berarti bahwa filsafat  ilmu  benar-benar  memberikan kontribusi terhadap peningkatan pada para ilmuwan ekonomi. Sebab dengan mempelajari  filsafat  ilmu  para  ilmuwan ekonomi  akan  menyadari  keterbatasan dirinya  sendiri    dan  tidak  terperangkap pada  sikap  arogansi  intelektual.  Selain  itu hal  yang  tak  kalah  pentingnya  adalah adanya sikap keterbukaan diri  di  kalangan sarjana ekonomi, sehingga dapat mengarahkan seluruh potensi keilmuannya untuk  kesejahteraan  umat  manusia  dan lingkungannya.

## Perkembangan Ilmu Ekonomi
Persoalan  ekonomi  telah  dipikirkan  orang sejak  jaman  sebelum  masehi.  diantaranya adalah  Aristotels  (300  tahun  sebelum masehi) telah menulis tentang harga, nilai, pasar,  keuangan  negara,  efisiensi  tenaga kerja  dan  sebagainya.  Namun  pemikiran yang  sistematis  mengenai  ilmu  ekonomi muncul  pada  abad  18  oleh  orang Skotlandia (Rahardja, 2000) yaitu: Adam  Smith  (1723-1790)  dalam  bukunya yang  diterbitkan  pada  tahun  1776  dengan judul  “An  Inquiry  into  the  Nature  and Causes  of  the  Wealth  of  Nations”.  Adam smith  dianggap  sebagai  bapak  ekonomi, karena  telah  merumuskan  pokok-pokok masalah,  pengertian  dasar,  dan  kerangka berfikir  yang  selanjutnya  menjadi  dasar teori  ilmu  ekonomi  modern.  Dalam  buku tersebut dibahas juga mengenai bagaimana menentukan  tingkat  kemakmuran  suatu bangsa dan taraf kemakmuran rakyat dapat
ditingkatkan  serta  didistribusikan  yang berjudul  “The  Wealth  of  Nations”.  Akan tetapi teori tersebut tidak mampu mengatasi kendala perkembangan ekonomi  dunia  yang  pada  tahun  1930 mengalami depresi.
Sehingga muncul teori baru yang dikemukakan  oleh  oang  Inggris  John Maynard  Keynes  (1883-1946)  dengan bukunya  yang  berjudul  “The  General Theory  of  Employment,  Interest  and Money” yang diterbitkan pada tahun 1936. Kemudian teori tersebut menajdi titik tolak ilmu ekonomi modern.
Perbedaan pokok antara teori Adam Smith dan  teori  John  Maynard  Keynes  adalah peranan  (campur  tangan)  pemerintah. Yang  mana  pada  teorinya  Adam  Smith tidak melibatkan pemerintah untuk menstabilkan  ekonomi  negara.  Sedangkan J.  M.  Keynes  mengutarakan  bahwa peranan  pemerintah  sangat  menentukan kestabilan ekonomi.
Selanjutnya teori-teori tersebut dikembangkan  dengan  berbagai  penelitian yang  kemudian  ilmu  ekonomi  dibedakan menjadi 2, yaitu (Rahardja, 2000).
1) Economic  Theory  adalah  analisis ekonomi yang menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan  cara kerja sistem perekonomian.  Ekonomi  teori  ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu: (1)  ilmu  ekonomi  makro,  yaitu ilmu  ekonomi  yang  mempelajari fungsi ekonomi secara keseluruhan. Yang mana kita menyelidiki ekonomi  melalui  suatu  lensa  sudut lebar.  dengan  meneliti  bagaimana tingkat  dan  pertumbuhan  output ditetapkan,  menganalisis  inflasi dan
pengangguran,
mempertanyakan  seberapa  besar jumlah uang beredar, dan menyelidiki mengapa beberapa negara  mengalami  perkembangan pesat sementara lainnya mengalami stagnan.  (2)  ilmu  ekonmi  mikro, yaitu  ilmu  yang  secara  khusus
mempelajari  tentang  bagian-bagian dari keseluruhan kegiatan perekonomian seperti peru- sahaan, pasar,  harga  barang,  sumber  daya ekonomi dan sebagainya.
2) Applied  Economics,  ilmu  ekonomi terapan adalah penggunaan kerangka  pengertian  dari  analisis ekonomi  teori  untuk  merumuskan kebijakan-kebi-  jakan,  pedoman- pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi
tertentu.
Inti dari ilmu ekonomi adalah adanya fakta kelangkaan barang atau jasa yang diminta, karena  keinginan  konsumsi  melebihi kapasitas  yang  dapat  diproduksi.  Dengan teori-teori  ekonomi  yang  ada  manusia didorong  menerapkan  teori  tersebut  untuk memilih  di  antara  barang-  barang  yang terbatas  jumlahnya  untuk diproduksi dengan sumber-sumber daya yang dimiliki.

## Ekonomi Pancasila
Mubyarto (1987) mendefinisikan Ekonomi Pancasila  adalah  sebagai  sistem  ekonomi, atau  sistem  perekonomian  yang  dijiwai oleh  ideologi  Pancasila,  yaitu  ekonomi yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong  nasional.  Mubyarto  menekan  kan kegotongroyongan  nasional,  bukan  hanya kegotongroyongan  pedesaan,  di  rukun kampung,  tetapi  kegotongroyongan  pada tingkat nasional.
Pertanyaan  dasar  kita  adalah  apakah Ekonomi  Pancasila  itu  ada?  Bagaimana bentuknya?  Bukankah  yang  ada  itu hanyalah  ekonomi  kapitalis?  Mubyarto dalam buku Ekonomi Pancasila mengangkat  sebagian  pesimisme  orang yang  menyebutnya  Ekonomi  Pancasila  itu bagaikan  suatu  teori,  atau  gambar  yang tidak  mungkin  ada  dalam  dunia.  Yang mana  disebabkan  karena  sistem  Ekonomi Pancasila yang digambarkan sangat bertolak  belakang  dengan  realita  ekonomi
dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.  Yang  dihadapi  masyarakat adalah  sistem  ekonomi  yang  bertolak belakang  dengan  asas  kekeluargaan  dan kegotongroyongan nasional.
Mengenai  Ekonomi  Pancasila,  Mubyarto (1987)  mengemukakan  lima  karakter. Kelima  karakter  tersebut  masih  harus diolah, digarap, dikembangkan, ditumbuhkan,  dan  diperjuangkan.  Kelima ciri  itu  diserap  dari  UUD  1945  dan  dari keseluruhan  jiwa  Pancasila  itu  sendiri.
Kelimanya adalah sebagai berikut;
1. Dalam  sistem  ekonomi  Pancasila,
koperasi merupakan tiang perekonomian. Koperasi merupakan salah satu bentuk paling konkret dari usaha bersama. Dalam pasal  33  UUD  1945  disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai  usaha  bersama  atas  asas kekeluargaan.  Kalau  Bung  Hatta menyebut  koperasi  adalah  asas kekeluargaan.  Sejak  tahun  1980an komitmen pemerintah pada koperasi  semakin  menunjukkan titik  terangnya.  Hal  ini  dapat terlihat dengan terbentuknya menteri  khusus,  Menteri  Muda
Urusan Koperasi. Mubyarto menyebut  koperasi  itulah  soko guru perekonomian Pancasila;
2. Perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan  ekonomi, sosial, dan moral. Ekonomi
Pancasila merespons makin parahnya  degradasi  moral  bangsa dalam  wujud  semakin  banyaknya perilaku  ekonomi  (bisnis)  yang mengabaikan nilai-nilai moral, etika, dan keagamaan. Yang disebabkan karena semakin meluasnya  paham  individualisme, monopoli,  dan  liberalisme  yang makin menjauhkan ilmu dan sistem ekonomi  dari  moral  dan  sosial. Ekonomi  Pancasila  bertekad  untuk mengembalikan hakikat ilmu ekonomi  sebagai  ilmu  moral  dan
memperjuangkan  revolusi  moral ekonomi  sehingga  roda  ekonomi bangsa  dapat  digerakkan  oleh rangsangan  ekonomi,  moral,  dan sosial.
Salah  satu  contoh  upaya  yang sudah dilakukan untuk menggerakkan  masyarakat  di  level keluarga, yaitu melalui Pos
Pemberdayaan
Keluarga yang berupa forum silaturahmi, komunikasi, advokasi, edukasi, informasi, dan sekaligus
dikembangkan menjadi wadah koordinasi kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara terpadu.  Hal  ini  bertujuan  agar keluarga mampu membangun dirinya menjadi  keluarga sejahtera, mandiri,  dan  tangguh  menghadapi masa  depan.  Yaitu  merupakan wahana pemberdayaan delapan fungsi  keluarga  secara  terpadu, utamanya  fungsi  agama,  budaya, perlindungan, cinta
kasih,
reproduksi dan kesehatan,
pendidikan, ekonomi atau wirausaha,  dan  terakhir  fungsi lingkungan.  Tujuan  pembentukan Posdaya adalah untuk menyegarkan  modal  sosial,  seperti hidup bergotong-royong dalam masyarakat guna membantu pemberdayaan keluarga secara terpadu  dan  membangun  keluarga bahagia  dan  sejahtera.  Selain  itu, Posdaya  juga  ikut  memelihara lembaga  sosial  kemasyarakatan yang  terkecil,  yaitu  keluarga,  agar dapat  menjadi  perekat  sehingga tercipta  kehidupan  rukun  dan damai.  Rintisan  awal  Posdaya dilakukan  oleh  Yayasan  Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) bekerja  sama  dengan  berbagai pihak  seperti  perguruan  tinggi  dan pemerintah daerah.
3. Egalitarianisme,  kehendak  yang dari  seluruh  masyarakat  Indonesia
ke arah keadaan kemerataan sosial. Ekonomi  kapitalis  punya  jargon saya untung, kamu melarat Sedangkan, ekonomi Pancasila tidak  memiliki  semangat  seperti itu. Ekonomi Pancasila tidak punya semangat monopoli, mencari keuntungan sendiri, memeras orang lain,  dan  menindas  yang  lain. Ekonomi Pancasila membawa spirit  kekeluargaan  dan  solidaritas. Dengan  spirit  kekeluargaan  dan solidaritas,  jurang  antara  kaya  dan miskin  tidak  terlalu  lebar  seperti pada  ekonomi  kapitalis.  Ekonomi kapitalis menciptakan jurang pemisah  antara  yang  kaya  dan miskin.
4. Ada kaitannya dengan sila
Persatuan Indonesia. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan  perekonomian  nasional yang tangguh. Artinya,
nasionalisme menjiwai setiap kebijaksanaan  ekonomi  Indonesia. Hal  ini  berbeda  dengan  ekonomi kapitalis yang
bersifat internasional, sejauh-jauhnya mencari  pasar,  kalau  perlu  di  luar batas negara. Itulah yang dilakukan oleh  Multi  National  Corporation (MNC) di  mana batas negara tidak menjadi  masalah, tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang    sebesar-besarnya.  Ekonomi Pancasila  memberikan  legitimasi bagi  ekonomi  nasional,  bukan ekonomi internasional.
5. Dalam  ekonomi  Pancasila  terdapat ketegasan  mengenai  keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional)  dengan  tekanan  pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi.
Artinya,  ada  keseimbangan  yang jelas  antara  perencanaan  pada tingkat
nasional dengan desentralisasi  dari  rencana-rencana pusat tersebut di daerah-daerah.
Mubyarto  (1987)  menyadari  kelima  ciri Ekonomi  Pancasila  yang  telah  disebutkan di  depan  masih  kelihatan  hipotesis,  ideal, mimpi,  dan  teoritik.  Namun,  kalau  tidak dimimpikan,  semuanya  pasti  tidak  ada. Imajinasi  bersama  adalah  awal  dari  suatu kenyataan.
Wakil  Presiden  Republik  Indonesia,  yang juga  ekonom,  Boediono  mengandalkan
Ekonomi Pancasila. Dalam buku “Ekonomi  Indonesia,  Mau  ke  Mana?”
(Boediono,  2010),  ia  menerangkankan gagasan tentang Ekonomi Pancasila.
Ekonomi  Pancasila  memiliki  ciri-ciri sebagai berikut:
1. Adanya  peran  dominan  koperasi dalam  kehidupan  ekonomi.  Di bidang-bidang  yang  tidak  bisa dikelola secara efisien dalam bentuk koperasi, perusahaan negara memegang  peranan,  dan  bidang- bidang  yang  tidak  bisa  diusahakan secara  efisien  oleh  kedua  badan usaha  tersebut,  dalam  prinsip maupun praktek, perusahaan swasta mengambil
peranan.
Namun, semua bentuk badan usaha dalam  Ekonomi  Pancasila  harus didasarkan  pada  asas  kekeluargaan dan prinsip harmoni, dan bukannya pada  asas  kepentingan  pribadi  dan prinsip konflik kepentingan.
2. Diterapkannya rangsangan-
rangsangan yang bersifat ekonomis maupun moral untuk menggerakkan  roda  perekonomian. Hal tersebut bersumber dari pandangan  bahwa  manusia  bukan hanya  economic  man,  melainkan juga social and religious man . Sifat manusia  yang  terakhir  ini  bisa dikembangkan  setaraf  dengan  sifat yang  pertama  sebagai  sumber kegiatan duniawi  (ekonomi). Motif mengoptimalkan terpenuhinya kepentingan pribadi dan
oportunisme  bukan  lagi satu- satunya motif atau bukan lagi motif
yang  paling  kuat  bagi  berputarnya roda kegiatan ekonomi.
3. Adanya kecenderungan dan kehendak  sosial  yang  kuat  kearah egalitarianism atau kemerataan sosial. Cita-cita Ekonomi Pancasila menunjukkan  kesamaan  dengan doktrin dasar hampir semua agama besar  yang  ada  maupun  dengan cita-cita  yang  terkandung  dalam sistem ekonomi sosial sekuler.
4. Diberikannya  prioritas  utama  pada terciptanya  suatu  perekonomian nasional  yang  Tangguh.  Ekonomi Pancasila  menyadari  bahwa  unsur nasionalisme  ekonomi  merupakan kenyataan  hidup  yang  tidak  bisa pungkiri.  Kalau  kita  jujur  melihat kenyataan  maka  akan  terlihat  pada teori  liberalisme  maupun  teori sosialisme, yang mendasarkan pada konsep kosmopilitanisme dan solidaritas internasional, yang terlalu  sering  menjadi  sumber kemunafikan bagi praktisi-
praktisinya.  Setidaknya  dari  segi ini  kedua  isme  besar  tersebut adalah utopia.
5. Pengandalan pada sistem
desentralisasi  dalam  pelaksanaan kegiatan  ekonomi,  yang  diimbangi dengan  perencanaan  yang  kuat sebagai pengarah
bagi perkembangan ekonomi. Yang dicerminkan dalam cita-cita koperasi. Bentuk usaha ini merupakan kristalisasi cita-cita untuk mencapai keseimbangan antara
sentralisme dan desentralisme  dalam  pengambilan keputusan ekonomi.

## Landasan Hukum Ekonomi Pancasila
Kelahiran  Ekonomi  Pancasila  sebenarnya sudah setua Republik Indonesia. Alasannya  adalah  Pancasila  dan  UUD
1945  yang  merupakan  muasal  Ekonomi Pancasila  tercetus  pada  saat  terbentuknya Indonesia  sebagai  sebuah  bangsa  yang berdaulat.  Dalam  Pancasila,  sumbernya terdapat pada Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia‖.
Sedangkan  dalam  UUD  1945,  sumbernya ada pada Pasal 27 (2), Pasal 33, dan Pasal 34,  Pasal  27  (2)  Tiap-tiap      warga  negara berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan yang  layak  bagi  kemanusiaan  (Limbong, 2011). Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak dikuasai  oleh  negara.  (3)  Bumi,  air,  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  (4)  Perekonomian nasional  diselenggarakan  berdasar  atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan ekonomi  nasional.  (5)  Ketentuan  lebih lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini diatur dalam undang-undang.
Eksistensi  Ekonomi  Pancasila  sudah  ada dengan Pancasila sebagai landasan idealnya  dan  UUD  1945  sebagai  landasan konstitusional.  Penjabaran  keduanya  lebih lanjut  dijelaskan  dalam  tap  MPR/S (GBHN),  UU  dan  Peraturan  Pemerintah.
GBHN  sendiri  merupakan  arah  dan kebijakan  negara  dalam  penyelenggaraan pembangunan,  termasuk  pembangunan ekonomi.  Intinya,  dalam  keseluruhan GBHN 1973–1998, pembangunan ekonomi  nasional  didefinisikan  sebagai berikut:
1. Keseluruhan  semangat,  arah  dan gerak  pembangunan  dilaksanakan sebagai pengamalan dari semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan  yang  utuh  yang  meliputi
pengamalan  semua  sila  dalam Pancasila.
2. Pembangunan nasional
dilaksanakan  secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap,  dan  berlanjut  untuk memacu  peningkatan  kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.
3. Dalam kaidah penuntun disebutkan bahwa pembangunan ekonomi harus selalu mengarah pada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan UUD-1945  yang  disusun  untuk mewujudkan  demokrasi  ekonomi yang harus dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan.
Terdapat  8  ciri  positif  dan  3  ciri negatif yang harus dihindari, yaitu: (a)  perekonomian  disusun  sebagai usaha  bersama  berdasarkan  asas kekeluargaan,  (b)  cabang-cabang produksi  yang  penting  bagi  negara dan  menguasai  hajat  hidup  rakyat banyak  dikuasai  oleh  negara,  (c) bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  digunakan  untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat, (d)  sumber-sumber  kekayaan  dan keuangan negara digunakan dengan permuwakafan lembaga perwakilan rakyat  serta  pengawasan  terhadap kebijakannya  ada  pada  lembaga perwakilan  rakyat  pula,  (e)  warga negara  memiliki  kebebasan  dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki  serta  mempunyai  hak akan  pekerjaan  dan  penghidupan yang layak, (f) hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya
tidak boleh bertentangan  dengan  kepentingan masyarakat,  (g)  potensi,  inisiatif dan  daya  kreasi  setiap  warga negara diperkembangkan
sepenuhnya dalam batas yang tidak merugikan  kepentingan  umum,  (h) fakir  miskin  dan  anak  terlantar dipelihara  oleh  negara.  Sedang  3 ciri  negatif  yang  harus  dihindari adalah;  (i)  sistem  free  fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi  manusia  dan  bangsa lain  yang  sejarahnya  di  Indonesia telah menumbuhkan dan mempertahankan kelemahan struktural  posisi  Indonesia  dalam ekonomi dunia, (ii) sistem etatisme dalam  negara  beserta  aparatur ekonomi  negara  bersifat  dominan serta  mendesak  dan  mematikan potensi  dan  daya  kreasi  unit-unit ekonomi di luar sektor Negara, dan (iii)  pemusatan  ekonomi  pada  satu kelompok  dalam  bentuk  monopoli yang merugikan masyarakat.
4. Pelaksanaan  pembangunan  jangka panjang  kedua  diarahkan  untuk tetap bertumpu pada trilogi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibutuhkan  untuk  menggerakkan dan  memacu  pembangunan  di bidang  lain  sekaligus  sebagai kekuatan utama pembangunan untuk  mewujudkan  pemerataan pembangunan  dan  hasilnya  dengan lebih memberi peran kepada rakyat untuk berperan serta dalam pembangunan,  dijiwai  semangat kekeluargaan, didukung oleh stabilitas nasional yang mantap dan dinamis melalui pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan  kelestarian  fungsi lingkungan hidup.
5. Dalam  kebijakan  umum,  pem- bangunan  di bidang  ekonomi diarahkan  pada  pemantapan  sistem ekonomi Pancasila sebagai pedoman mengembangkan perekonomian nasional yang
berkeadilan  dan  berdaya  saing tinggi  yang  ditandai  oleh  makin
berkembangnya keanekaragaman industri di seluruh wilayah Indonesia.
6. Pembangunan  usaha  nasional  yang terdiri  atas  Koperasi,  BUMN,  dan Swasta diarahkan agar tumbuh dan berkembang sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dalam  mekanisme  pasar  terkelola yang  dijiwai,  digerakkan,  dan dikendalikan dalam sistem
Ekonomi Pancasila.
7. Usaha negara perlu terus diperbaiki dan  dipertahankan  kinerjanya  agar mampu  melaksanakan  fungsi  dan perannya:
memberdayakan pengusaha  kecil,  menengah,  dan koperasi. Usaha nyata yang kegiatannya
menyangkut
kepentingan  negara  dan  menguasai hajat  hidup  orang  banyak  perlu dikelola  secara  produktif  dan efisien untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  dan  untuk memantapkan perwujudan
demokrasi ekonomi.
Sementara  itu,  di  level  UU  kita  dapat melacak  antara  lain  dari  UU  No.  12/67 tentang  perkoperasian,  UU  No.  6/74 tentang  ketentuan  pokok  kesejahteraan, UU  No.  4/79  tentang  kesejahteraan  anak, UU No. 4/28 tentang pengelolaan lingkungan  berbasis  kesejahteraan  rakyat, UU No. 3/89 tentang telekomunikasi untuk kesejahteraan  bangsa  dan  kemakmuran rakyatnya, UU No. 10/92 tentang pembangunan  keluarga  sejahtera,  UU  No. 21/92 tentang pelayaran untuk kemakmuran  rakyat,  UU  No.  25/92 tentang  pembangunan  Koperasi,  UU  No. 7/92  tentang  perbankan  yang  sehat  dan mitra  ekonomi  rakyat,  UU  No.  9/95 tentang  usaha  kecil,  UU  No.  7/96  tentang pangan,  UU  No.  19/2003  tentang  BUMN UU  No.  7/2004  tentang  sumber  daya  air milik  Negara  untuk  rakyat,  UU  No. 18/2004  tentang  perkebunan,  UU  No. 31/2004  tentang  perikanan,  ,  UU  No. 38/2004 tentang pembangunan jalan
sebagai  tanggung  jawab  Negara, dan lainnya.

## Moralitas Ekonomi Pancasila
Dalam  buku  Ekonomi  Pancasila,  Gagasan dan  Kemungkinan,  Mubyarto  (1987) menjelaskan tentang renggangnya hubungan  antara  ekonomi  dan  keadilan. Dia menulis saya merasa bahwa hubungan antara ekonomi dan keadilan ternyata agak jauh. Lebih-lebih apabila melihat apa yang ada  di sekitar, yaitu  kebijaksanaan ekonomi  yang  ditempuh  banyak  negara, termasuk Indonesia.
Pancasila,  yang  sudah  menjiwai  bangsa, memiliki  unsur  moral,  sistem  nilai, semangat  supporting,  memberikan  dasar, dan  sistem  kepada  Ekonomi  Pancasila. Maka  dari  itu    Moralitas  Ekonomi Pancasila  didefinisikan  sebagai  kesatuan ukuran  atau  norma-norma  yang  mengatur pola  berpikir  dan  pola  bertindak  dari pelaku-pelaku  ekonomi  dalam  sistem Ekonomi Pancasila. Secara spesifik Mubyarto  menjelaskan  ekonomi  yang bermoral Pancasila itu sebagai berikut: (1) Suasana  usaha  bersama  harus  berdasarkan kekeluargaan.  Dan  itulah  koperasi.  Di Indonesia,  komitmen  pemerintah  untuk mengembangkan  usaha  koperasi  terbilang cukup  tinggi.  (2)  Ekonomi  Pancasila mengedepankan  rangsangan  moral  dan sosial. Kalau ekonomi klasik dan neoklasik mendasarkan rangsangan ekonomi
untuk menggerakan perekonomian,  Ekonomi  Pancasila  justru meng-  akomodasi  dimensi  moral  dan sosial.  Untuk  penguatan  dimensi  moral dan  sosial  ini  maka  peran  agama  menjadi sangat  signifikan.  Agama  adalah  menjaga dan  sumber  utama  nilai-nilai  moral.  Oleh sebab  itu,  nilai-nilai  tersebut  harus mengental  dalam  diri  setiap  produsen  dan konsumen. (3) Nasionalisme harus menjiwai semua pelaku ekonomi. Perasaan nasionalisme  harus  berada  dalam  jiwa setiap  koperasi  maupun  businessman, perusahaan  negara,  dan  juga  para  pejabat
yang  menjalankan  perusahaan.  Konsep nasionalisme  memiliki  kaitan  kuat  dengan ketahanan negara.
Identifikasi  Pemikiran  Ekonomi  Pancasila sebagai  ciri  kepribadian  bangsa  mampu menghubungkan asas keTuhanan, kemanusiaan,  persatuan,  kerakyatan,  dan keadilan  sosial.  Kelima  sila  ini  inheren termuat  dalam  sistem  Ekonomi  Pancasila dengan ciri-ciri:
1. Roda  perekonomian  digerakkan oleh  rangsangan  ekonomi,  sosial, dan moral;
2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat  ke  arah  pemerataan sosial  (egalitarianism), sesuai asas- asas kemanusiaan;
3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan  perekonomian  nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi; 4. Koperasi merupakan tiang perekonomian dan merupakan bentuk  yang  paling  konkret  dari usaha bersama;
5. Adanya  imbangan  yang  jelas  dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi  untuk  menjamin  keadilan ekonomi  dan  sosial  (Mubyarto, 1987).
Dengan penjelasan sebagai berikut: Rangsangan kegiatan ekonomi yang dimaksudkan  pada  poin  pertama  adalah dorongan kegiatan ekonomi yang diintrodusir  oleh  sistem  nilai  dan  sistem pemikiran yang menggambarkan nilai-nilai dasar  yang  ditegakkan  dalam  octus ekonomi. Nilai-nilai moral seperti tenggang  rasa,  pengendalian  diri,  gotong royong, dan semangat kekeluargaan menjadi semangat dasar dalam berekonomi. Pengejaran keuntungan ekonomi hanya boleh terjadi dalam koridor nilai-nilai  dasar  itu.  Dengan  kata  lain, manusia, siapapun dia, tidak boleh dipakai
sebagai  alat  atau  instrument  mendapat keuntungan
ekonomi. Aktivitas
perekonomian harus memuliakan manusia. Egalitarianisme  yang  dimaksudkan  disini adalah bahwa kemerataan sosial mengandaikan terpenuhinya semangat kekeluargaan,  saling  mengasihi  sesama manusia,  dan  solidaritas.  Inilah  poin-poin yang  merupakan  manifestasi  dari  Sila Kedua  (Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab). Berdasarkan pengalaman bangsa Indonesia, solidaritas akan kuat seandainya ada  perasaan  senasib,  terutama  saat menderita.  Sebaliknya,  solidaritas  akan menipis ketika orang hidup dalam kemakmuran.  Hal  ini  tidak  berarti  supaya kita hidup menderita terus agar solider satu sama lain.
Semangat nasionalisme, terutama di bidang  politik  dan  ekonomi,  sangat  kuat ketika  menantang  penjajahan  Belanda  dan Jepang. Semangat nasionalisme itu mengental  dalam  diri  masyarakat,  baik yang  ada  di  pusat  maupun  di  daerah- daerah.  Namun  akhir-akhir  ini  semangat nasionalisme itu melorot karena banyaknya kebijakan  yang lebih  pro asing ketimbang pro rakyat. Misalnya, munculnya sekitar 80an UU yang merupakan pesanan asing. Kita seharusnya tidak  menunggu  sampai  kita  menderita akibat  kebijakan  yang  lebih  pro  asing. Masyarakat harus bangkit melawan penjajah  yang  bersembunyi  di  balik jargon-jargon kesejahteraan rakyat.
Pemikiran  dasar  pasal  33  UUD  1945 berasal  dari  Bung  Hatta. Terkait  pasal  ini, Hatta  menegaskan  Politik  perekonomian berjangka  panjang  meliputi  segala  usaha dan  rencana  untuk  menyelenggarakan berangsur-angsur  ekonomi  Indonesia  yang berdasarkan  koperasi.  Realisasi  hasil politik  perekonomian  berjangka  pendek bersumber  pada  bukti-bukti  yang  nyata. Sekalipun sifatnya berlainan dari ideal kita bagi  masa  datang,  apabila  buahnya  nyata mem perbaiki keadaan rakyat dan memecahkan  kekurangan  kemakmuran
kini  juga,  tindakan  itu  sementara  waktu harus  dilakukan  dan  dilaksanakan  oleh mereka  yang  sanggup  melaksanakannya. Menurut  Mubyarto,  Hatta  membedakan politik  ekonomi  dengan  tujuan  ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia adalah koperasi.  Baik  Hatta,  Soeharto,  dan
Mubyarto  mengungkapkan  bahwa  sistem tersebut belum berlaku hingga tahun 80an. Nanti  kita  akan  melaksanakan  sistem ekonomi koperasi secara penuh. Sebelumnya, pada tahun 1977 Bung  Hatta menjelaskan  tentang  sistem  perekonomian Indonesia.  Dia  mengatakan  Pada  masa yang  akhir  ini,  negara  kita  masih berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945, tetapi  politik  perekonomian  negara  di bawah  pengaruh  teknokrat  sekarang, sering  menyimpang  dari  dasar  itu.  Politik liberalisme sering dipakai sebagai pedoman.

## Dasar Politik Ekonomi Indonesia
Pemikiran  dasar  pasal  33  UUD  1945 berasal  dari  Bung  Hatta  yang  seharusnya menjiwai  para  penentu  kebijakan  dalam merumuskan  politik  ekonomi,  baik  yang berjangka pendek, menengah, dan panjang. Di  dalamnya  tercantum  dasar  demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk  semua  di  bawah  pimpinan  anggota- anggota masyarakat. Kemakmuran anggota masyarakatlah  yang  diutamakan,  bukan kemakmuran  individu  atau  korporasi tertentu,  karena  perekonomian  disusun sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan.  Bangun  perusahaan  yang sesuai dengan prinsip ini adalah koperasi.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  tentang  filsafat ilmu  dan  peranan  filsafat  ilmu  sebagai dasar  dan  arah  pengembangan  ilmu ekonomi,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai  berikut:  Filsafat  ilmu  sebagai cabang  dari  ilmu  filsafat  dan  sekaligus sebagai  “Mother  of  Science”  berperanan memberikan  ide  atau  pondasi  dasar peletakan ilmu-ilmu pada umumnya
termasuk  ilmu  ekonomi.  Sebagaimana fungsinya filsafat akan memberikan dasar- dasar  dan  sekaligus  semua  ilmu  secara hakiki akan kembali kepada induknya.
Filsafat  ilmu  diperlukan  kehadirannya  di tengah  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  yang  pesat.  Sekarang perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  tergantung  pada  perkembangan yang  cepat  dan  metodologi  baru  yang berkaitan dengan bermacam-macam masalah yang pelik dan dinamis.
Filsafat  ilmu  berperan  besar  terhadap pengembangan  ilmu  ekonomi  menuju peningkatan ilmu pengetahuan dan peralatan analisis ekonomi serta meningkatkan  kwalitas  ilmuwan  yang mampu  berfikir,  bersikap  dan  bertindak sebagai ilmuwan yang bijaksana.
Peranan  filsafat  ilmu  terhadap  ilmu ekonomi yaitu:
1. Berperan  sebagai  sarana  pengujian pena- laran ilmiah;
2. Berperan sebagai sarana
memberikan  dasar  logis  terhadap metode keilmuan.
3. Berperan sebagai sarana
merefleksi,  menguji,  mengkritik asumsi dan metode keilmuan
Untuk  mengembangkan  ilmu  ekonomi diperlukan strategi yang tepat dan berjalan seiring  dengan  spiritualisasi,  ekspresi estetika dan sosialisasi nilai-nilai kemanusiaan. Ilmu ekonomi, khususnya di Indonesia  harus  dikembangkan  dengan mempertimbangkan aspek moral dan etika yang berlaku, sehingga dalam implementasinya  dan  penerapannya  tetap menjujung  tinggi  harkat  dan  martabat manusia, yang bersifat jujur dan transparan serta menjaga keseimbangan serta kelestarian lingkungan alam.
Masyarakat Indonesia
sudah mendambakan  sekali  kehadiran  sistem Ekonomi  Pancasila  bahkan  para  penentu kebijaksanaan  dan  pelaksanaannya  ingin
mendapat bantuan para ahli untuk merumuskannya.
Apabila masyarakat memang sudah benar-benar menginginkannya,  sebenarnya  dari  segi teoritis,  satu  tahap  positif  telah  terlampaui dan ini berarti sudah ada kebutuhan. Selain itu, seluruh pihak harus bersedia mengorbankan  kepentingan  pribadi  demi kepentingan yang lebih besar dari masyarakat  secara  keseluruhan.  Misalnya jangan  sampai  ada  kecenderungan  menuju etatisme,  monopoli,  dan  persaingan  bebas yang mematikan golongan ekonomi lemah. Betul  bahwa  hak  milik  dan  kepentingan perorangan  diakui  dan  dijamin,  tetapi kalau  ia  mulai  menunjukkan  tanda-tanda merugikan  kepentingan  umum,  maka  hak dan kepentingan perorangan tersebut harus jelas-jelas  dibatasi,  untuk  memberikan tempat  lebih  tinggi  pada  kepentingan masyarakat.  Dalam  hal  yang  demikian, norma sosial ditempatkan pada posisi lebih tinggi dari pada ukuran individu.
Ekonomi Pancasila membutuhkan bantuan para  ahli  teori  yang  konsisten  menggali pikiran-  pikiran  Indonesia  asli  melalui penelitian-  penelitian  yang  tekun.  Baik teori ekonomi barat, maupun teori ekonomi  timur  akan  membantu  usaha penggalian  ini.  Namun  yang  akan  sangat menentukan  bukanlah  peralatan-peralatan teori ekonomi tersebut, melainkan pengetahuan  mendalam  mengenai  watak bangsa  Indonesia  yang  sudah  tercermin dalam  filsafat  Pancasila.  Para  peneliti muda  di  bidang  ekonomi  akhirnya  akan menyadari, usaha penggalian teori Ekonomi Pancasila tidak akan berhasil bila tidak  didasari  keyakinan  antara  eratnya kaitan antara ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial  lainnya,  yaitu  ilmu  antropologi, sosiologi  dan  politik,  psikologi  dan sejarah.  Pendekatan  transdisiplin  harus diterapkan oleh semua ahli ilmu sosial agar penggalian  dan  penemuan  teori  tersebut mencapai hasil.

## DAFTAR PUSTAKA
- Bahm,  Archi.  J.  1980.  What  is “Sci-  ence”,  dalam  Axiologi:  The Science  of  Val-  ues.  New  Mexico: Word Books, Albuquer- que.
- Barnadib,  Imam.  1994.  Filsafat Pendi-  dikan.  Yogyakarta:  Andi Offset.
- Gie,  The  Liang.  2000.  Pengantar Filsafat Ilmu. Yogyakarta: Liberty
- Kattsoff,  Luis  O.  1987.  Pengantar Filsafat (alih bahasa Soejono
Soemargono).  Yogyakarta:  Tiara Wacana.
- Rahardja, Prathama.
2000. Ekonomi. Jakarta: Intan Pariwara
- Samuelson,  Paul  A  &  William  D. Nordhaus.  1992.  Econimics.  14th Edition. New York:
- McGray  –  Hill  .1999.  Mikro Ekonomi. Terjemahan
edisi
keempat  belas.  Jakarta:  PT.  Gelora Aksara Pratama (Erlangga)
- Boediono. 2010. Ekonomi Indonesia, Mau ke Mana?. Jakarta:
Kepustakaan Populer Gramedia.
- Damanhuri  DS.  2010.  Ekonomi Politik  dan  Pembangunan:  Teori, Kritik,  dan  Solusi  bagi  Indonesia dan  Negara  Sedang  Berkembang. Bogor: IPB Press.
- Enriguez  CG.  1986.  Structure  and
Function  of  Cooperative.  Nova Scotia, Canada: Coady International Institute Saint Francis Xavier University Antogonish.
- Lavoie  M.  2006.  Introduction  to Post-Keynesian  Economics.  New York: Palgrave Macmillian.
- Limbong B. 2011. Ekonomi
Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi. Jakarta: Margaretha
Pustaka.
- Mubyarto.
1987. Ekonomi Pancasila: Gagasan dan kemungkinan. Jakarta: Pustaka
LP3ES.
- Todaro  MP,  Smith  SC.  2003. Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia Ketiga. 8th ed. Jakarta: Erlangga.
- Zukunftsdossier  (Future  Dossier). 2012.  Alternative  Economics  and Sosial Concept. Series Zukunftsdossier 3: 1-14.