## EFEKTIVITAS PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI WARGA BINAAN DALAM UPAYA MENGATASI KELEBIHAN KAPASITAS DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SUNGGUMINASA
The Effectiveness of Conditional Release for Prisoners in an Effort to Overcome Overcrowding at the Sungguminasa Class IIa Narcotics Correctional Institution
Ahmad Sutoyo 1* , Ruslan Renggong 2 , Abd. Haris Hamid 2
1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sungguminasa
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: sutoyoahmad@gmail.com
Diterima: 25 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  pembebasan  bersyarat  bagi  warga  binaan  dalam  upaya  mengatasi kelebihan  kapasitas  Di  LAPAS  Narkotika  Kelas  IIa  Sungguminasa.  Latar  belakang  dari  penelitian  tesis  ini,  berangkat  dari fakta adanya kelebihan kapasitas daya tampung warga binaan dari 368 orang menjadi 1.159 orang atau telah melebihi 200% berdasarkan  data  warga  binaan  per  31  Desember  2021.  Salah  kebijakan  yang  dilakukan  dalam  mengatasi  over  kapasitas tersebut  melalui  pembebasan  bersyarat.  Berangkat  dari  realitas  terkait  dinamika  dalam  pemberian  pembebasan  bersyarat ditetapkan  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  M.2.  PK.04-10 TAHUN 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.  Penelitian  ini  mempergunakan  pendekatan  Empiris  Yuridis  dengan  metode  pendekatan  kualitatif,  sumber  data yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan  primer  yang  dianalisis  secara  induktif.  Efektivitas  pembebasan  bersyarat  pada lembaga  pemasyarakatan  narkotika  kelas  IIa  Sungguminasa  telah  berjalan  sebagaimana  aturan  yang  ada,  meskipun  dalam aspek  pembinaan  narapidana  dan  prasarana  yang  ada  masih  perlu  mendapatkan  perhatian  kementerian  hukum  dan  HAM. Kendala  yang  mempengaruhi  kinerja  pihak  lembaga  pemasyarakatan  khususnya  untuk  menjalankan  esensi  dari  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  adalah  hambatan  dari  internal  berupa  motivasi  narapidana  untuk  merubah  dirinya  sendiri,  daya tamping  yang  over  kapasitas,  ruang  rehabilitasi  yang  belum  tersedia.  Sementara  hambatan  yang  sifatnya  dari  luar  adalah penerimaan keluarga atau persetujuan dari keluarga sebagai penjamin, serta penerimaan masyarakat sebagai penunjang dalam setiap pengusulan izin bebas bersyarat terhadap seorang narapidana.
Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Kelebihan Kapasitas, Tahanan

## ABSTRACT
This study aims to determine the effectiveness of parole for prisoners in an effort to overcome overcapacity at the Class IIa Sungguminasa Narcotics Correctional Institution. The background of this research, starting from the fact that there is an excess  capacity  of  the  prisoner's  capacity  from  368  people  to  1,159  people  or  has  exceeded  200%  based  on  data  on prisoners as of December 31, 2021. One of the policies carried out in overcoming this overcapacity is through conditional release.  Realities  related  to  the  dynamics  of  granting  parole  are  stipulated  in  the  Regulation  of  the  Minister  of  Law  and Human  Rights  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  M.2.PK.04-10  TAHUN  2007  concerning  Terms  and  Procedures  for Implementing  Assimilation,  Parole,  Leave  Ahead  of  Release,  and  Conditional  Leave.  This  research  uses  an  Empirical Juridical approach with a qualitative approach method, the data sources used are secondary and primary data which are analyzed inductively. The effectiveness of parole at the Class IIa Sungguminasa Narcotics Correctional Institution has been running according to existing regulations, although in the aspect of prisoner development and existing infrastructure still need  to  get  the  attention  of  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights.  The  obstacles  that  affect  the  performance  of  the correctional institution, especially to carry out the essence of the Narcotics Correctional Institution, are internal obstacles in  the  form  of  prisoners'  motivation  to  change  themselves,  overcapacity,  unavailable  rehabilitation  space.  While  external obstacles are family acceptance or approval from the family as a guarantor, as well as community acceptance as support in each proposal for a parole permit for a prisoner.
Keywords: Parole, Over Capacity, Prisoner
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Efektivitas Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan dalam Upaya… (Ahmad Sutoyo, Ruslan Renggong, Abd. Haris Hamid)

## 1.   PENDAHULUAN
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  telah  ditegaskan  dengan  jelas  bahwa Negara  Indonesia  berdasarkan  atas  hukum,  tidak  berdasarkan atas  kekuasaan.  Bahkan  dalam  Amandemen  ketiga  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal  1  ayat  (3)  yang  dinyatakan  bahwa  “Negara  Indonesia adalah  negara  hukum”.  Hukum  menetapkan  apa  yang  harus dilakukan  dan  atau  apa  yang  boleh  serta  yang  dilarang. Sasaran  hukum  yang  hendak  dituju  bukan  saja  orang  yang nyata-nyata  berbuat  melawan  hukum,  melainkan  juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya  hukum  yang  demikian  itu  merupakan  salah  satu bentuk penegakkan hukum.
Sistem Hukum Indonesia sebagai aturan yang berlaku di Negara  Indonesia  terdiri  dari  unsur-unsur  hukum,  dimana diantara  unsur  hukum  yang  satu  dengan  yang  lain  saling terkait dan saling pengaruh dan mempengaruhi. disamping itu hukum  merupakan  system  norma  yang  berlaku  bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial  yang  sangat  dinamis  seiring  dengan  perubahan kehidupan  masyarakat.  Dalam  sistem  hukum  Indonesia, dikenal hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua  perbuatan  yang  tidak  boleh  dilakukan  (yang  dilarang untuk  dilakukan)  yang  disertai  sanksi  yang  tegas  bagi  setiap pelanggar  aturan  pidana  tersebut  serta  tata  cara  yang  harus dilalui  bagi  pihak  yang  berkompeten  dalam  penegakannya. Hukum  pidana  Indonesia,  berpegang  pada  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  Indonesia  (KUHAP)  dan  peraturan perundang-undangan  pidana  lainnya  yang  mengatur  secara khusus.  Sementara  itu,  dalam  Pasal  10  KUHP  dikenal  dua macam  pidana  yakni  pidana  pokok  dan  tambahan,  di  mana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang  yang  menjalani  pidana  penjara  lazim  disebut  sebagai narapidana.
Narapidana  adalah  terpidana  yang  menjalani  hukuman hilang  kemerdekaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Hal  yang menarik  untuk  diperhatikan  adalah  pemerintah  kewalahan dalam menampung jumlah narapidana yang meningkat tajam. Trend  meningkatnya  jumlah  penghuni  Lapas/Rutan  sudah dimulai  sejak  era  tahun  90-an,  seiring  berkembangnya peredaran  narkoba  di  Indonesia.  Hingga  kini,  hampir seperempat  abad  lamanya  persoalan  over  kapasitas  di  lapas dan rutan masih menjadi persoalan panjang bagi Kementerian hukum  dan  HAM  (Kemenkumham)  khususnya  Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  (Ditjen  PAS).  Berdasarkan  data  per tanggal  8  September  2021  warga  binaan  penghuni  lapas  dan rutan  berjumlah  266.319  orang.  Padahal,  kapasitas  rutan  dan lapas  yang  berada  di  bawah  Ditjenpas  hanya  132.107  orang. Dengan demikian, terdapat kelebihan kapasitas 134.212 orang atau sekitar 110 persen.
Berbagai  cara  untuk  penanggulangan  masih  terus diupayakan. Nyatanya  masih saja ada di beberapa lapas/rutan warga binaan yang tidur berjubel, seperti belum ada sentuhan penyelesaian.  Pada  tahun  2021  tepatnya  pada  hari kemerdekaan  Republik  Indonesia,  terdapat  5.968  orang narapidana  diusulkan  mendapat  remisi  umum  I  (dapat  remisi tapi  harus  menjalani  sisa  hukuman)  dan  60  orang  narapidana diusulkan  mendapat  remisi  umum  II  (langsung  bebas  pada
saat  terima  remisi).  Usulan  tersebut  diajukan  oleh  24  Rutan dan  Lapas  yang  ada  di  wilayah  Sulawesi  Selatan.  Adapun jumlah  yang  paling  banyak  mengusulkan  remisi  berasal  dari Lapas  makassar  sebanyak  664  orang,  Lapas  Narkotika Sungguminasa  614  Orang,  Lapas  Palopo  574  Orang,  Lapas Pare-Pare  454  Orang,  Lapas  Takalar  354  orang  dan  Rutan Makassar  316  orang  berdasarkan  laporan  Kepala  Divisi Pemasyarakatan  (Kadivpas)  Kantor  Wilayah  Kemeneterian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
(https://fajar.co.id/2021/08/12).
Para  narapidana  yang  diusulkan  untuk  mendapatkan remisi telah memenuhi persyaratan sesuai pasal 14 UU No.12 tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  pasal  34  a,b,c  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  (pemberian remisi bagi narapidana pidana tertentu)  serta Permenkumham No.18  Tahun  2019  tentang  syarat  dan  tatacara  pemberian remisi,  asimilasi,  cuti  mengunjungi  keluarga,  pembebasan bersyarat,  cuti  menjelang  bebas  dan  cuti  bersyarat. Sebagaimana konsep yang tertuang dalam Sistem Pemasyarakatan,  seorang  narapidana  di  anggap  berhasil manakala  pada  saat  bebas  telah  melalui  tahapan  proses pembinaan  di  dalam  Lapas.  Seperti  bebas  karena  mendapat remisi  ataupun  bebas  karena  program  Pembinaan  Bersyarat (PB).  Program  percepatan  pengembalian  warga  binaan  ke tengah-tengah  masyarakat  melalui  pemberian  remisi  dan reintegrasi  sosial  sampai  saat  ini  masih  merupakan  cara efektif, selain mengurangi jumlah penghuni di lapas/rutan juga dapat mengubah perilaku dan menghemat anggaran.
Jika saja pemberian remisi dan program reintegrasi sosial ini  tidak  dioptimalkan,  bisa  kita  pastikan  semakin  cepat lonjakan penghuni di lapas/rutan. Program reintegrasi ini tentu saja memberi kontribusi yang sangat besar dalam mengurangi isi  lapas  dan  rutan  serta  penghematan  anggaran.  Maka pantaslah  jika  Kementerian  pengusung  penegakkan  HAM  ini masih mempertahankan dan tetap mengoptimalkan pemberian hak  atas  remisi,  PB,  CB  dan  CMB.  Kemenkumham  juga meyakini bahwa pemberian hak-hak warga binaan ini menjadi salah satu faktor yang mampu mengendalikan perilaku warga binaan  selama  hidup  di  dalam  lapas/rutan.  Karena  salah  satu syarat  untuk  mendapatkan  hak  ini  adalah  mengikuti  program pembinaan  di  dalam  Lapas/Rutan  serta  tidak  melanggar aturan.
Lapas  Narkotika  kelas  IIa  Sungguminasa  adalah salah  satu  lembaga  pemasyarakatan  yang  khusus  menangani tindak  kejahatan  penyalahgunaan  narkotika,  Lapas  ini  terdiri dari bangunan dengan 8 blok yang ada. Pada faktanya terlihat bahwa  daya  tampung  kapasitas  warga  binaan  pada  lapas  ini telah  melebihi  kapasitas  200%  hal  tersebut  terlihat  dari  data warga  binaan  per  25  Oktober  tahun  2021  berjumlah  1.150 orang,  semenatara  standar  kapasitas  daya  tampung  sebesar 368  orang.  Over  kapasitas  yang  terjadi  merupakan  efek  dari pemberantasan  peredaran  Narkotika  di  Kota  Makassar  yang dilakukan  secara  massif  oleh  penegak  hukum  dalam  hal  ini kepolisian.  Disatu  sisi  tindakan  pemberantasan  peredaran narkotika  di  Kota  Makassar  membuahkan  hasil  yang  baik, tetapi  disisi  lain  menibulkan  masalah  yang  menahun  pada Lapas  Narkotika  Kelas  IIa  Sungguminasa  terkait  over kapasitas yang ada. Masalah over kapasitas warga binaan pada lapas  dan  rutan  bukan  hanya  terjadi  di  Kota  Makassar  tetapi sudah  menjadi  masalah  nasional  yang  dihadapi  oleh Kemenkumham dalam hal ini Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan.  Berdasarkan  data  Per  tanggal  8  September 2021, jumlah penghuni dari kasus narkoba mencapai 136.030 orang  warga  binaan  atau  mencapai  51,08  persen  dari  total penghuni  lapas  dan  rutan  di  seluruh  Indonesia  (Ditjenpas, 2021). Angka ini menjadi cerminan banyaknya kasus narkoba yang  diproses  hukum.  Jumlah  tersebut  belum  termasuk tersangka kasus narkotika yang menjalani penahanan di rutan kepolisian dan kejaksaan.
Penelitian bertujuan untuk mengkaji efektivitas pembebasan  bersyarat  bagi  warga  binaan  dalam  upaya mengatasi kelebihan kapasitas di LAPAS Narkotika Kelas IIa Sungguminasa.

## 2. METODE
Peneltian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji bentuk normatif atau yuridis pembebasan bersyarat narapidana dengan perundang- undangan  yang  berlaku  di  Lembaga  Pemasyarakatan khususnya  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIA Sungguminasa, kabupaten Gowa. Untuk memberikan gambaran  terhadap  proses  Penelitian  tesis  ini,  maka  peneliti mempergunanakan  beberapa  aturan  perundang-undangan terkait  sebagai  pembanding  dalam  mengurai  pembahasan sesuai  rumusan  masalah  yang  ditetapkan.  Jenis  penelitian yang  digunakan  adalah  deskriptif  Kualitatif,  Yaitu  untuk memberikan  gambaran  mengenai  efektivitas  pembebasan bersyarat  dalam  mengatasi  kelebihan  kapasitas  secara  yuridis maupun empirisnya.
Pada  penelitian  kualitatif,  instrumen  utama  adalah peneliti  itu  sendiri  yang  akan  mengumpulkan  data  untuk selanjutnya  di  analisis  berdasarkan  kondisi  objektif  yang diamati berdasarkan hasil observasi, wawancara dan beberapa dokumen  Pustaka.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  adalah  melalui  observasi,  wawancara mendalam,  focus  group  diskusi  (FGD)  dan  dokumentasi. Adapun prosedur penelitian yang peneliti pergunakan melalui tiga  tahap  utama,  yaitu:  Tahap  deskripsi  atau  tahap  orientasi, tahap  reduksi,  dan  tahap  seleksi.  Hasil  dari  pembahasan pemeriksaan  terhadap  keabsahan  data  merupakan  sebagai unsur  yang  tidak  terpisahkan  dari  perspektif  pengetahuan penelitian  kualitatif.  Teknik  dalam  penelitian  ini  meliputi  uji propbabilitas, trianggulasi, analisis  konten data  menggunakan bahan  referensi  dan  member  chek  melalui  tranformabilitas informasi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Efektivitas  Pemberian  Pembebasan  Bersyarat  Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan 1. Pengaturan Pembebasan Bersyarat
Pembebasan  bersyarat  bagi  narapidana  diatur  dalam Pasal  14  ayat  (1)  huruf  k  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  disebutkan  narapidana  berhak mendapatkan  pembebasan  bersyarat.  Dan  didalam  Pasal  15 Kitab Undang-Undang Hukum pidana disebutkan: a. Jika  terpidana  telah  menjalani  dua  pertiga  dari  lamanya pidana  penjara  yang  dijatuhkan  kepadanya,  yang sekurang-kuranganya  harus  Sembilan  bulan,  maka kepadanya  dapat  diberikan  pelepasan  bersyarat.  Jika terpidana  harus  menjalani  beberapa  pidana  berturut- berturut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
b. Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu  masa  percobaan,  serta  ditetapkan  syarat-syarat yang harus dipenuhi salama masa percobaan.
c. Masa  percobaan  itu  lamanya  sama  dengan  sisa  waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu  tidak  termasuk  masa  percobaan.  Jangka  waktu pembebasan  bersyarat  dari  mulai  pengumpulan  berkas hingga  persidangan  tidak  dapat  dijelaskan  secara  pasti. Akan  tetapi,  mengingat  keadaan  kapasitas  (Lembaga Pemasyarakatan  (LAPAS)  yang  terbatas,  maka  proses pembebasan dilakukan secepatnya.
Dalam  prakteknya,  pembebasan  bersyarat  bisa  menjadi lama, dan tidak bisa dilakukan secepatnya disebabkan adanya beberapa penyimpangan dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat  sebagai  perwujudan  hak  narapidana.  Adapun  hasil wawancara  dengan  salah  satu  narapidana  yang  mendapatkan pembebasan  bersayarat  ketika  ditanyakan  terkait  procedural yang  dialami  pada  saat  pengajuan  pembebasan  bersayarat, sebagaimana kutipan dibawah:
“Sebagai  warga  binaan  kita  harus  aktif,  untuk mengajukan  pemohonan  pembebasan  bersyarat.  kalau pengalaman  saya,  dulu  dari  pihak  keluarga  yang mengajukan  permohonan  nanti  pihak  lapas  yang memberikan  penilaian  apa  layak  dipenuhi  atau  tidak sama sekali. Untuk  mendapatkan pembebasan bersyarat, maka  kita  sebagai  warga  binaan  harus  berperilaku  baik, patuh dan disiplin”. (AN/8 Agt 2022)
Terlihat  dari  hasil  wawancara  diatas  dapat  dimaknai bahwa  bagi  narapidana  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat tertentu  diberi  kemungkinan  untuk  mendapatkan  pembebasan bersyarat sebelum habis masa pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. Dimana peran serta keluarga warga binaan sangat dibutuhkan  untuk  membantu  dalam  mengajukan  permohonan pembebasan  bersyarat  sesuai  prosedur.  Ruang  keterlibatan keluarga  dalam  membantu  pengurusan  narapidana  dalam proses pembebasan bersyarat memberi peluang penyimpangan yang  akan  menentukan  lama  atau  tidaknya  permohonan tersebut disetujui.
Didalam Pasal  4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 TAHUN  2007  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat bertujuan:
a. Membangkitkan  motivasi  atau  dorongan  pada  diri Narapidana  dan  Anak  Didik  Pemasyarakatan  ke  arah pencapaian tujuan pembinaan.
b. Memberi  kesempatan  pada  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan  untuk  pendidikan  dan  keterampilan guna  mempersiapkan  diri  hidup  mandiri  di  tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
Dari  pemaknaan  atas  aturan  yang  ada,  narapidana  atau warga  binaan  harus  tetap  memperoleh  keadilan  yang  sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang  yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum, salah satunya dari keadilan tersebut adalah  hak  mendapatkan  pembebasan  atau  pelepasan bersyarat,  dalam  pelaksanaan  pemberian  hak  itu  tidak  hanya berhenti pada aturan saja. Berikut ini kutipan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa
Sungguminasa, terkait penerapan aturan pembebasan bersyarat  bagi  narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  kelas IIa Sungguminasa, sebagaimana berikut:
Efektivitas Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan dalam Upaya… (Ahmad Sutoyo, Ruslan Renggong, Abd. Haris Hamid)
“Pembebasan  bersyarat  diatur  melalui  Permenkumham dan  Peraturan  Pemerintah  No.9  Tahun  2012.  Artinya pembebasan  bersyarat  itu  adalah  hak  para  narapidana yang  dijamin  oleh  undang-undang.  Kami  disini  sebagai pelaksana,  untuk  itu  dilakukan  pembinaan  bagi narapidana  agar  dapat  berubah  dan  siap  kembali  ke masyarakat,  disitulah  kami  menilai  apakah  narapidana layak diberikan pembebasan bersyarat atau tidak melalui sidang. Semua harus terukur, banyak petugas kami yang lakukan  pengamatan  agar  kami  objektif  dalam memberikan putusan”. (AMS/8 Agt 2022)
Dari  keterangan  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan Sungguminasa  Kelas  IIa  diatas,  dapat  diketahui  bahwa, Pengusulan  pembebasan  bersyarat  melalui  suatu  proses  yang panjang  tidak  serta  merta  diusulkan  langsung  keluar.  Ada tahapan  sidang  di  lapas  di  dalamnya  terdapat  apakah  si narapidana  layak  mendapat  pembebasan  bersyarat  atau  tidak. Hasil sidang putusan di lembaga pemasyarakatan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan kemudian diteruskan ke Kanwil Menkumham Jakarta Pusat untuk diterbitkan di Surat Putusan. Adapun  menurut  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia  No.  21  Tahun  2013  tentang  Pembebasan  Bersyarat syarat  yang  harus  dipenuhi  adalah  berkelakukan  baik,  dan berkelakuan disini diartikan setidak-tidaknya tidak melanggar tata  tertib.  Bukti  dari  tidak  pernah  melanggar  tata  tertib  bagi Narapidana  dibuktikan  dari  pernah  atau  tidaknya  menerima sanksi  atas  pelanggaran  tata  tertib  tersebut.  Bentuk-bentuk sanksi  tersebut  dapat  berupa  peringatan,  tindakan  disiplin maupun hukuman disiplin.
Terkait pembebasan bersyarat, bagaimana para narapidana  dapat  mengetahui  bahwa  dirinya  sudah  dapat mengajukan  permohonan  pembebasan  bersyarat.  Menurut salah satu pegawai lembaga pemasyarakatan saat diwawancarai, mengatakan:
“Kami sebagai petugas lapas cukup mengenali para napi, kami  mengetahui  Napi  mana  yang  telah  menjalani  2/3 masa tahanannya dan napi mana yang berkelakuan baik. Biasanya  kami  menyampaikan  ke  napi  kalau  dirinya sudah  masuk  daftar  pembebasan  bersyarat  dan  segera membuat  permohonan,  setelah  itu  dilakukan  sidang untuk diputuskan apa layak atau tidak untuk dapat bebas bersyarat.” (SN/8 Agt 2022)
Dari  kutipan  wawancara  dengan  petugas  lapas  diatas, dapat  dimaknai  bahwa  pada  umumnya  mereka  mengetahui setiap  narapidana  yang  berkelakuan  baik  dan  telah  menjalani hukuman selama 2/3 dari masa pidana. Pada umumnya setiap petugas  pemasyarakatan  mendata  Narapidana  yang  akan diusulkan  Pembebasan  Bersyarat.  Pendataan  dilakukan terhadap  narapidan  untuk  memasuki  masa  percobaan  serta mempersiapkan  syarat  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  dan kelengkapan  dokumen  penunjang  yang  dibutuhkan.  Berikut ini  data  keberadaan  perkembangan  pembebasan  bersyarat pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIa Sungguminasa, sebegaimana tabel berikut:
Tabel 1.
Jumlah Pembebasan Bersyarat Pada Lapas Narkotika Kelas IIa Sungguminasa.
No Tahun Jumlah Warga Binaan Pembebasan Bebas Bersyarat Bebas Biasa 1 2018 965 97 97 2 2019 1.034 94 102 3 2020 1.123 200 51
No Tahun Jumlah Warga Binaan Pembebasan Bebas Bersyarat Bebas Biasa 4 2021 1.159 230 45 Jumlah 621 295
Sumber: Data Sekunder Setelah Diolah, 2022.
Dari  data  diatas  dapat  dilihat  bahwa  tejadi  peningkatan pembebasan  bersyarat  setiap  tahunnya  pada  Lembaga Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIa  Sungguminasa.  Hal tersebut  menandakan  bahwa  program  pembebasan  bersyarat berjalan dengan baik.
Prosedur  tetap  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  harus sesuai dengan Prosedur Tetap pelaksanaan tugas pemasyarakatan  yang  dikeluarkan  oleh  Departemen  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jadi pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut tidak boleh di luar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia.  Namun  apabila pelaksanaan  pemberian  pembebasan  bersyarat  tersebut dilaksanakan di luar dari ketentuan yang berlaku, maka pihak- pihak  yang  melakukan  tindakan  tersebut  akan  dikenakan sanksi  adminstratif  dan  bahkan  dapat  juga  dikenakan  sanksi pidana  penjara  sesuai  dengan  besar  atau  kecilnya  kesalahan yang telah dilakukan
Fakta-  fakta  yang  mencuat  dalam  proses  Pembebasan Bersyarat  pada  lembaga  pemasyarakatan  Narkotika  kelas  IIa sungguminasa  telah  berjalan  sesuai  aturan  yang  ada,  adapun dugaan  pengutipan  uang  yang  dilakukan  oknum  petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kepada narapidana sebagai imbalan  pemberian  Pembebasan  Bersyarat  yang  ditemukan pada  beberapa  penelitian  terdahulu  tidak  ditemukan.  Hal tersebut  dikarenakan  telah  adanya  perubahan  mekanisme permohonan pembebasan bersyarat  melalui Online, tidak lagi dilakukan  secara  manual.  Secara  faktual,  ada  narapidana tertentu  yang  mendapatkan  Pembebasan  Bersyarat  dengan mudah dan cepat, dan sebaliknya ada narapidana tertentu yang sulit dan lama mendapatkan Pembebasan Bersyarat dikarenakan  oleh  ketidak  lengkapan  dokumen  sebagai  syarat yang  berdampak  pada  lambatnya  keputusan  dari  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Sumber Daya Pengelola
Pengoptimalan  kebijakan  pembebasan  bersyarat  yang telah  ditetapkan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi manusia, tidak mempunyai arti jika unsur pelaksana dari suatu kebijakan  tersebut  tidak  memenuhi  standard  an  pengetahuan terhadap  kebijakan  dimaksud.  Pelaksana  kebijakan  tersebut adalah  Pelaksana  yang  berkompetensi  dan  memiliki  kualitas yang  baik  serta  menghasilkan  output  yang  baik  serta  hasil yang  memuaskan  dalam  menjalankan  tugas  yang  diberikan. Adapun sumber daya yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah  sumber  daya  manusia,  anggaran  dalam  mendukung terlaksananya  efektivitas  pembebasan  bersayarat  bagi  warga binaan  lembaga  pemasyarakatan  Narkotika  kelas  IIa Sungguminasa,  sumber  daya  inilah  yang  terkait  erat  dengan upaya  pembinaan  narapidana  agar  dapat  bebas  bersyarat  dan mengurangi kapasitas warga binaan pada lembaga pemasyarakatan  narkotika  kelas  IIa  Sungguminasa.  Adapun kutipan  hasil  wawancara  terkait  keberadaan  sumber  daya manusia yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan tersebut, ditanggapi seperti kutipan wawancara dibawah:
“Petugas  disini  banyak  ada  seratus  orang  lebih, kebanyakan  laki-laki  karena  mereka  tugas  bergantian,
ada  siang  dan  ada  yang  jaga  malam.  Kita  semua  dekat dengan para warga binaan, pada umumnya merka diberi kegiatan  agar  hari-harinya  sibuk  sehingga  mereka  dapat lepas dari ketergantungan narkoba.” (AM/9 Agt 2022) Sumber  Daya  Manusia  memang  sangat  berpengaruh dalam  menjalankan  proses  kebijakan,  mulai  dari  bagian pencatatan administrasi, pengawas, pembinaan serta pimpinan atau atasan harus saling berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya,  sehingga  masing-masing  sumber  daya  dapat menjalankan  tugas  dan  perannya  dengan  baik.  Motivasi pribadi  dari  setiap  pegawai  lembaga  pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa sangat berpengaruh sebagai sumber  daya  dalam  menjalankan  tugas  pokoknya  untuk memberi  pelayanan  kepada  narapidana  sebagai  warga  binaan guna peningkatan kualitas perbaikan diri. Disiplin dan kinerja dari  setiap  pegawai  lembaga  pemasyarakatan  menjadi  dasar memberikan  penilaian  perilaku  narapidana  sebagai  warga binaan  untuk  dapat  menghirup  udara  bebasa  melalui pembebasan  bersyarat,  merupakan  prestasi  kerja  pegawai lembaga  pemasyarakatan  yang  ada.  Terlihat  dari  hasil wawancara bahwa sumber daya petugas lembaga pemasyarakatan  narkotika  kelas  IIa  Sungguminasa  cukup dalam  menjalankan  tugas  pembinaan  mereka  bergantian dalam berjaga sesuai shift kerja yang ditetapkan.
Perencanaan  anggaran  memiliki  peranan  yang  sangat penting  dalam  tata  kelola  keuangan  Negara  yang  harus dijalankan  khususnya  terkait  tata  kelola  anggaran  pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Adanya perencanaan  yang  baik  tentu  akan  mendukung  tercapainya penyerapan anggaran secara optimal. Dalam proses pelaksanaanya  tentu  sumber  daya  manusia  memiliki  andil yang  tidak  kalah  penting  untuk  mencapai  target  penyerapan anggaran  yang  diharuskan  setiap  tahunnya.  Adapun  terkait sumber  daya  anggaran  yang  dialokasikan  dalam  menunjang kegiatan operasional lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa  Sungguminasa,  mendapatkan  tanggapan  Kepala  Lembaga pemasyarakatan  narkotika  kelas  IIa.  sebagaimana  kutipan wawancara sebagai berikut:
“Sumber  daya  petugas  dilihat  dari  jumlah  sudah  cukup memadai,  sedangkan  dari  tingkat  pendidikan  lebih  di dominasi  oleh  SMU.  Ini  menjadi  tugas  kita  sebagai pimpinan  untuk  selalu  mendorong  para  petugas utamanya  yang  masih  berusia  muda  untuk  dapat meningkatkan  kualitas  diri  dengan  lanjut  pendidikan. Kegiatan dilapas ini Alhamdulillah berjalan dengan baik, sesuai  dengan  kapasitas  anggaran  yang  tersedia.” (AMS/9 Agt 2022)
Dari  pernyataan  informan  diatas,  juga  diperkuat  dengan pernyataan  salah  satu  informan  yang  juga  pegawai  pada lembaga  pemasyarakatan  Kelas  IIa  Sungguminasa,  yang membidangi  seksi  bimbingan  narapidana  dan  anak  didik, sebagaimana kutipan wawancara berikut:
“Pegawai  disini  banyak  yang  lulusan  SMU  berkisar 65%,  kalau  yang  berpendidikan  tinggi  S2  hanya  sekitar 10 orang dan S1 mungkin ada 40 orang saja. Umumnya yang  tamatan  SMU  bertugas  sebagai  kelompok  petugas keamanan.  Kegiatan  dilapas  ini  banyak  termasuk pembinaan rohani dan keterampilan semua berjalan baik, anggaran  cukup  untuk  melakukan  pembinaan.”  (SN/8 Agt 2022)
Dari  hasil  wawancara  diatas  tentunya  dapat  dimaknai bahwa  pengaruh  dari  kualitas  sumber  daya  manusia  terhadap perencanaan  anggaran  dan  juga  penyerapan  anggaran.  Jika dianalogikan  secara  struktural  maka  sumber  daya  manusia
sendiri  menjadi  sebuah  inti  ataupun  akar  permasalahan  dari adanya  perencanaan  dan  juga  penyerapan  anggaran  terkait pembinaan  narapidana  sebagai  warga  binaan.  Sebab,  jika kualitas  sumber  daya  manusia  yang  tersedia  baik  maka  akan jauh  lebih  mudah  untuk  dapat  melaksanakan  perencanaan serta  penyerapan  anggaran  guna  menjalankan  kegiatan operasional  pembinaan  narapidana.  Sumber  Daya  Manusia dalam  hal  ini  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam tata  kelola  operasional  pada  lembaga  pemasyarakatan narkotika  kelas  IIa  Sungguminasa.  Kualitas  sumber  daya manusia  yang  kurang  baik  tentunya  akan  berpengaruh  pada komitmen lembaga pemasyarakatan pada kebijakan pembebasan bersyarat.
Dari  fakta  yang  ditemukan  dilapangan  terlihat  bahwa aspek  sumber  daya  manusia  pada  Lembaga  Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIa sungguminasa dari segi kuantitatif jumlah petugas  yang  ada  sudah  cukup  memadai  tetapi  masih  cukup rendah  dari  aspek  skill  dan  pengetahuan  serta  tingkat pendidikan petugas yang di domiasi oleh pendidikan setingkat SMU.
3. Sarana dan Prasarana Lapas
Selain  sumber  daya  anggaran,  maka  sarana  dan prasarana  penunjang  juga  merupakan  salah  satu  alat  penting dalam  mendukung  dan  menunjang  dari  suatu  implementasi dari  sebuah  kebijakan.  Dalam  uraian  ini  dijelaskan  apakah ketentuan  fasilitas  terhadap  terpidana  hukuman  penjara  dan terpidana  hukuman  kurungan  apakah  sudah  harmonis.  Diurai dan dijelaskan menurut Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 terhadap  terpidana  hukuman  penjara,  dan  menurut  KUHP untuk  terpidana  hukuman  kurungan.  Ketentuan  Fasilitas Terhadap
Terpidana Hukuman
Penjara Menurut Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013. Adalah:
Tahanan  dan  narapidana  yang  telah  diputus  oleh  hakim akan  menjalani  pidana  di  dalam  Rumah  Tahanan dan/atau  Lembaga  Pemasyarakatan.  Dalam  sistem penjara yang kini dikenal sebagai sistem pemasyarakatan mengatur  para  tahanan  dan  narapidana  untuk  dihukum dan  dididik  dalam  penjara.  Istilah  penjara  tersebut mengalami  pembaharuan  di  Indonesia,  yaitu  ketika Sahardjo  menjadi  Menteri  Kehakiman,  ia  melakukan perubahan  dalam  mereformasi  sistem  penjara  di Indonesia  pada  Tahun  1964.  Nama  institusi  penjara (yang  berasal  dari  kala  penjera,  membuat  jera)  diganti menjadi  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  mengarahkan kepada pembinaan narapidana.
Para  tahanan  dan  narapidana  yang  menjalani  hukuman dalam  lembaga  pemasyarakatan  maupun  rumah  tahanan memiliki hak dasar sebagai manusia. Negara Indonesia secara yuridis  telah  menjamin  hak  asasi  manusia  dalam  peraturan perundang-undangan.  Dalam  pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah  memuat pernyataan pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan. Lebih jelas lagi  dalam  Pasal  28A  sampai  28J  UUD  1945  telah  memuat jaminan  mengenai  hak  dan  kewajiban  dalam  hak  asasi manusia.
Fasilitas  berupa  sarana  dalam  pembinaan  keterampilan warga  binaan,  sarana  beribadah  serta  ketersediaan  ruangan penampungan  adalah  sesuatu  yang  sangat  dibutuhkan  proses membentuk  mentalitas  warga  binaan  sebagai  pribadi  yang baik  dan  bermanfaat.  Adapun  tanggapan  informan  yang  juga merupakan warga binaan yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat, memberikan tanggapan terkait fasilitas sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  sebagai  penunjang  dalam
Efektivitas Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan dalam Upaya… (Ahmad Sutoyo, Ruslan Renggong, Abd. Haris Hamid)
melakukan  pembinaan  pada  lembaga  pemasyarakatan  kelas IIa  Sungguminasa,  sebagaimana  kutipan  wawancara  sebagai berikut:
“Fasilitas  di  Lapas  sudah  baik  pak,  ada  mushollah, perpustakaan,  bengkel  kerja  dan  areal  terbuka  untuk bersantai. Disamping itu kebersihannya ruang isolasi dan blok  tahanan  terjaga  kami  para  penghuni  secara  berkala membersihkan  secara  bergilir.  Hanya  ruang  tahanannya yang  kurang  luas,  terkadang  kami  berdesakan  kalau banyak  orang  yang  baru  masuk  dan  susah  untuk  tidur beristirahat.  Hari-hari  kami  dilapas  disibukkan  dengan berbagai  kegiatan  sampai  tidak  terasa  waktu  kami didalam.’ (HM/9 Agt 2022)
Fasilitas penunjang dalam meningkatkan pembinaan bagi narapidana  di  lembaga  pemasyarakatan  narkotika  kelas  IIa sungguminasa,  masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut terlihat dari  hasil  wawancara  diatas  dimana  prioritas  pada  fasilitas ruangan atau bilik tahanan masih kurang memadai, serta ruang perpustakaan  yang  dapat  dipergunakan  bagi  warga  binaan untuk membaca.
Menurut  tanggapan  salah  seorang  informan  yang  juga petugas  lembaga  pemasayarakatan  narkotika  kelas  IIa Sungguminasa,  ketika  ditanyakan  terkait  keberadaan  fasilitas sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  mengatakan,  sebagai berikut:
“Perbaikan  fasilitas  penunjang  di  lapas  ini  sudah dilakukan, termasuk diantaranya penataan ruang terbuka lapas  dan  pengadaan  fasilitas  keterampilan  kerja  bagi warga  binaan.  Adapun  terkait  penambahan  ruangan tahanan belum dapat dilakukan karena anggaran terbatas. Tetapi perbaikan kecil pada beberapa blok tahanan sudah kita lakukan.” (SN/9 Agt 2022)
Keterangan  informan  diatas  yang  juga  merupakan  salah satu  pegawai  pada  lembaga  pemasyarakatan  narkotika  kelas IIa  Sungguminasa,  menggambarkan  bahwa  upaya  dalam peningkatan kualitas sarana dan prasaranan sebagai penunjang dalam  pebinaan  narapadina  telah  diupayakan  secara  terbatas dan  bertahap.  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  upaya pemenuhan  terhadap  hak  asasi  narapidana  menjadi  perhatian yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  sistem  pembinaan narapidana  pada  lembaga  pemasyarakatan  narkotika  kelas  IIa Sungguminasa.
Salah satu program pembinaan yang sering dilaksanakan di  lembaga  pemasyarakatan  yakni  pengajian/tadarus  adalah program  rutin  yang  dilaksanakan  di  lembaga  pemasyarakatan narkotika  kelas  IIa  Sungguminasa,  adapun  tanggapan infroman  yang  merupakan  warga  binaan  yang  telah mendapatkan  pembebasan  bersyarat  pada  tahun  2021,  terkait fasilitas yang menunjang dalam kegiatan tersebut, mengatakan sebagai berikut:
“Pengalaman saya selama dilapaspak, program pengajian dilakukan  secara  rutin  pada  malam  senin,  kamis  dan jum’at.  Fasilitasnya  cukup  memadai  karena  dapat membuat  kami  betah  di  mushollah,  secara  rutin  ada ustadz yang member pengajian.” (AN/9 Agt 2022) Dari  penyataan  hasil  wawancara  diatas,  dapat  dikatakan bahwa  pelaksanaan  program  rutin  selain  pengajian  juga diadakan  jumat  ibadah  yang  diisi  dengan  kegitatan  salah satunya  dzikir  bersama.  Kegiatan  tersebut  dilakukan  secara berkelanjutan.
Dalam menjalankan program pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIa
Sungguminasa,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peranan  petugas dalam  hal  ini  sebagai  pembimbing  atau  wali  narapidana selama  masih  dalam  program  pembinaan,  upaya  yang dilakukan  petugas  dalam  melaksanakan  pembinaan  sesuai dengan  visi  dan  misi  LP  Sungguminasa.  Adapun  tanggapan informan dari petugas Lapas Sungguminasa terkait keterbatasan sarana dan prasarana mengatakan bahwa:
“Keluhan  terhadap  sarana  dan  prasarana  penunjang pembinaan narapidana, memang dikeluhkan oleh hampir seluruh  Lapas,  tanpa  terkecuali  Lapas  narkotika Sungguminasa.  Pada  umumnya  permasalahan  yang  ada terkait  Jumlah  kapasitas  Blok  tahanan  yang  sudah  tidak mampu  menampung  banyaknya  tahanan,  ini  sudah  over crowded  melebihi  kapasitas  yang  ada.  Tetapi  anggaran juga  terbatas,  akibat  pandemi  corona.  jadi  langkah  yang ada  hanya  memaksimalkan  pembinaan  agar  ada perubahan  perilaku  dan  kedisiplinan  napi  untuk  cepat bisa  mendapatkan  remisi  atau  bebas  bersyarat,  sebagai alternatif untuk mengatasi kelebihan kapasitas. (A/9 Agt 2022)
Dari  kutipan  wawancara  diatas,  dapat  dimaknai  bahwa masalah  utama  yang  dihadapi  oleh  setiap  lembaga pemasayarakatan  tanpa  terkecuali  lembaga  pemasyarakatan narkotika  kelas  IIa  Sungguminasa  adalah  kelebihan  daya tampung  narapidana  sebagai  warga  binaan.  Kelebiihan kapasitas  warga  binaan  tersebut  tentunya  berdampak  pada sarana  penunjang  yang  ada,  khususnya  terkait  ruang  tahanan atau  blok  tahanan  yang  tersedia.  Trend  meningkatnya  jumlah penghuni  Lapas/Rutan  sudah  dimulai  sejak  era  tahun  90-an, seiring  berkembangnya  peredaran  narkoba  di  Indonesia. Hingga kini, hampir seperempat abad lamanya persoalan over crowded di lapas dan rutan  masih  menjadi persoalan panjang bagi  Kementerian  hukum  dan  HAM  (Kemenkumham) khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS). Berbagai cara untuk penanggulangan masih terus diupayakan. Nyatanya masih saja ada di beberapa lembaga pemasyarakatan  atau  rumah  tahanan  warga  binaan  terlihat tidur berdesakan.
Dari  data  yang  ada  terlihat  bahwa  daya  tampung  pada lembaga  pemasyarakatan  narkotika  kelas  IIa  Sungguminasa sebanyak 368 Orang, sementara jumlah warga binaan di tahun 2021 sebanyak 1,159 orang. Dalam perspektif teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh  mana  suatu  kelompok  dapat  mencapai  tujuannya. Hukum  dapat  dikatakan  efektif  jika  terdapat  dampak  hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing  ataupun  merubah  perilaku  manusia  sehingga menjadi  perilaku  hukum.  Mengenai  tentang  efektivitas pembebasan bersyarat pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa telah berjalan sebagaimana aturan  yang  ada,  meskipun  dalam  aspek  pembinaan narapidana dan prasarana  yang ada  masih perlu  mendapatkan perhatian kementerian hukum dan HAM.
3.2. Hambatan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi
Narapidana Narkotika
Di Lembaga

## Pemasyarakatan
Dari  berbagai  program-program  pembinaan  yang dilaksanakan  terhadap  warga  binaan,  Kepala  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Sunggumniasa, mengakui
mengahadapi  banyak  kendala  yang  mempengaruhi  kinerja pihak lembaga pemasyarakatan khususnya untuk menjalankan esensi  dari  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  itu  sendiri sebagai  wadah  pemasyarakatan  dan  pembinaan  bagi narapidana  narkotika.  Dari  hasil  pengamatan  peneliti  selama melakukan  penelitian  di  Lembaga  Pemasyarakatan  narkotika Kelas  IIa  Sungguminasa  serta  hasil  reduksi  data  wawancara, teridentifikasi beberapa hambatan yang dialami, antara lain:
1. Hambatan Internal
a. Sumber Daya Manusia
1) Jumlah Petugas Berdasarkan  Undang-Undang  No.  22  tahun  2022 tentang pemasyarakatan,  Lembaga Pemasyarakatan yang  selanjutnya  disebut  Lapas  adalah  lembaga atau  tempat  yang  menjalankan  fungsi  Pembinaan terhadap  Narapidana.  Lembaga  Pemasyarakatan adalah  suatu  lembaga  yang  berfungsi  untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Di dalamnya, narapidana menjalani masa hukuman yang diberikan  oleh  pengadilan.  Namun,  di  samping fungsi  sebagai  tempat  untuk  menjalani  masa hukuman, lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki  perilaku  dan  membantu  narapidana kembali ke masyarakat.
Sebagaimana  tujuan  lembaga  pemasyarakatan, maka  manajemen  sumber  daya  manusia  (SDM) petugas  sangat  penting  untuk  diterapkan  di  dalam Lapas. Hal ini karena SDM merupakan aset penting dalam  manajemen  Lapas.  Sumber  Daya  Manusia adalah  individu  yang  bekerja  sebagai  penggerak suatu  organisasi,  baik  institusi  maupun  perusahaan dan  berfungsi  sebagai  aset  yang  harus  dilatih  dan dikembangkan  kemampuannya.  Tanpa  adanya SDM  yang  berkualitas,  manajemen  Lapas  tidak akan  bisa  berjalan  dengan  baik  dan  narapidana tidak  akan  bisa  mendapatkan  pembinaan  yang optimal.
Berikut ini kutipan wawancara salah seorang warga binaan  terkait  sumber  daya  manusia  yang  bertugas di  Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  IIa Sungguminasa, sebagai berikut:
“Jumlah  napi  dilapas  ini  sudah  over  kapasitas tentunya membutuhkan petugas yang banyak dalam pengawasan  dan  pengamanannya.  Petugas  disini sangat  disiplin  dalam  melaksanakan  SOP  terkait pengawasan  dan  pembinaan  napi.  Secara  berkala mereka  selalu  dievaluasi  oleh  atasan”.  (A/9  AGt 2022)
Dari  kutipan  wawancara  diatas  dapat  dimaknai bahwa kedispilinan dalam pengawasan dan pembinaan  napi  telah  dilaksanakan  dengan  baik. Dimana  petugas  telah  menerapkan  SOP  dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan apakah proses  pengawasan  dan  pembinaan  telah  berjalan dengan  baik  oleh  pimpinan.  Hal  tersebut  diperkuat oleh tanggapan warga binaan yang lain, sebagaimana kutipan wawancara beriku:
“Petugas  disini  banyak  Pak,  mereka  bergantian mengawasi  kami  siang  dan  malam  secara bergiliran.  Selama  ini  mereka  disiplin  dalam menjalankan tugas, kami diberi waktu yang terbatas untuk  menjalankan  aktivitas  kami  selama  ini seperti, ibadah, pemeriksaan  kesehatan, pendidikan
dan kunjungan keluarga dengan waktu terbatas dan ketat dalam pengawssan.” (H/9 Agt 2022) Dari keterangan informan dapat disimpulkan bahwa petugas  yang  bekerja  di  Lembaga  pemasyarakatan narkotika kelas
IIa
Sungguminasa telah melaksanakan SOP dan bekerja dengan baik.
Adapun terkait kuantitas jumlah petugas lapas perlu mendapatkan  perhatian  tersendiri  dari  kementerian Hukum  dan  Ham  dengan  pertimbangan  rasio jumlah  warga  binaan  dan  petugas  dalam  setiap lembaga  pemasyarakatan.  Terkait  dengan  kuantitas petugas  pada  lembaga  pemasyarakatan  narkotika kelas IIa Sungguminasa, berikut kutipan wawancara dengan salah seorang informan sebagai berikut:
“Jumlah  petugas  harus  disesuaikan  dengan  jumlah warga  binaan,  umumnya  bagi  lapas  yang  over kapasitas  mempunyai  tambahan  petugas.  Kalau  di lapas  ini  sumber  daya  manusia  yang  tersedia sebanyak  137  orang  yang  tersebar  pada  berbagai seksi  dan  subseksi.  Sebagian  lagi  bertugas  pada bidang keamanan dan tata tertib.” (S/9 Agt 2022) Dari  penjelasan  informan  diatas  diketahui  bahwa jumlah  sumber  daya  manusia  pada  Lapas,  juga harus  mempertimbangkan  jumlah  warga  binaan. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan efektifitas  pengawasan  dan  pembinaan  yang  ada sebagaimana  tujuan  dari  keberadaan  lapas  itu sendiri.  Terlihat  bahwa  jumlah  SDM  pada  Lapas Narkotika  Kelas  IIa  Sungguminasa  sebanyak  137 Orang.  Dalam  rangka  mengantisipasi  kekurangan petugas  di  Lapas  kementerian  Hukum  dan  Ham sebaiknya  melakukan  kerjasama  dengan  kepolisian dan  TNI  untuk  mengantisipasi  keamanan  Lapas disaat terjadinya over kapasitas warga binaan.
2) Kapasitas dan Kualitas Salah  satu  hal  yang  bisa  dilakukan  oleh  Lapas dalam  meningkatkan  kualitas  SDM  adalah  dengan memperkuat  integritas  dan  motivasi  kerja  petugas pemasyarakatan.  Integritas  adalah  sikap  dan perilaku  yang  menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip moral  dan  etika  yang  berlaku.  Integritas  dan motivasi  adalah  dua  aspek  penting  yang  harus dimiliki  oleh  seorang  petugas  pemasyarakatan  di lapas.  Mereka  bertanggung  jawab  untuk  menjaga keamanan,  ketertiban,  dan  keselamatan  para narapidana, serta menjalankan tugas mereka dengan kejujuran  dan  komitmen  yang  tinggi.  Berikut kutipan  wawancara  terkait  kompetensi  petugas lapas  narkotika  kelas  IIa  Sungguminasa,  sebagai berikut:
“Jumlah  petugas  pada  lapas  ini  sudah  cukup,  dari segi  kompetensi  mereka  telah  ditraining  terkait fungsi  pengamanan,  ketertiban  dan  penugasan lainnya  dilapas.  Sebanyak  82  orang  petugas tamatan SMU, 3 orang lepasan DIII/DIV, 43 orang bergelar  Sarjana  (S1)  dan  9  orang  Magister  (S2).” (AMS/9 Agt 2022)
Dari  keterangan  informan  diatas  dapat  dimaknai bahwa  keberadaan  sumber  daya  manusia  (SDM) Petugas  lapas  narkotika  kelas  IIa  Sungguminasa sudah  mencukupi  secara  kuantitas.  Tetapi  dari aspek  kualitas  utamanya  jenjang  pendidikan  masih harus ditingkatkan, hal tersebut sangat penting guna
Efektivitas Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan dalam Upaya… (Ahmad Sutoyo, Ruslan Renggong, Abd. Haris Hamid)
meningkatkan  karir  dan  kesejahteraan  petugas. Penerapan  manajemen  sumber  daya  manusia (SDM)  yang  baik  dalam  lembaga  pemasyarakatan memiliki peran yang signifikan dalam
meningkatkan integritas dan motivasi kerja petugas Lapas.
Berikut  kutipan  wawancara  terkait  integritas petugas lapas sebagai utama yang menjaga keadilan dan  ketaatan  terhadap  aturan  dalam  memberikan pelayanan  berkualitas  dan  membangun  hubungan yang positif dengan warga binaan.
“Rekruitmen  petugas  lapas  melalui  sistem  seleksi yang  ketat,  sehingga  dijamin  petugas  lapas  yang ada  mempunyai  integritas  dan  motivasi  kerja  yang tinggi. Selain warga binaan petugas juga seharusnya  mendapatkan  pelatihan  yang  diadakan oleh Lapas seperti pelatihan pengamanan, pelatihan motivasional  dan  lainnya.  Tetapi  terkadang  pos kegiatan  tidak  mengakomodir  pelatihan  bagi petugas  dikarenakan  anggaran  yang  terbatas.”  (S/9 Agt 2022)
Penerapan  manajemen  sumber  daya  manusia (SDM)  yang  baik  dalam  lembaga  pemasyarakatan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan integritas dan motivasi kerja petugas Lapas.  Integritas  dan  motivasi  yang  ditunjukkan oleh  seorang  penjaga  Lapas  memainkan  peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, teratur,  dan  positif  di  dalam  Lapas.  Dari  kutipan wawancara  diketahui  bahwa  sistem  rekruitmen petugas lapas melalui tahapan manjemen yang yang diatur  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Ham,  tetapi peningkatan  keterampilan  petugas  masih  sangat terbatas dilakukan.
b. Sarana Dan Prasarana
1) Daya Tampung Dari  hasil  pengamatan  peneliti  dilapangan,  daya Tampung lembaga pemasyarakatan Narkotika kelas IIa  Sungguminasa  pada  awalnya  dirancang  untuk dihuni  kurang  200  orang  warga  binaan,  dan kemudian dibuatlah kawasan Lembaga
Pemasyarakatan  dengan  daya  tampung  368.  Akan tetapi pada akhirnya seiring perkembangan peredaran narkotika dan gencarnya pihak kepolisian dalam  melakukan  pemberantasan  narkoba,  maka berefek  pada  bertambahnya  jumlah  penghuni Lembaga  pemasyarakatan  narkotika  kelas  IIa Sungguminasa  sehingga  melebihi  kapasitas  daya tampung yang ada. Berikut kutipan hasil wawancara  dengan  Kalapas  terkait  hambatan  yang dialami  dalam  pengembangan  kapasitas  daya tampung lapas, sebagaimana kutipan berikut:
“Setiap tahun jumlah warga binaan meningkat pada lapas  ini,  sehingga  mengakibatkan  over  kapasitas. Kami tidak bisa menolak kedatangan penghuni baru karena  itu  putusan  pengadilan.  Penambahan  Blok tahanan juga tidak memungkinkan karena keterbatasan  lahan  yang  ada,  masalah  ini  hampir dialami  oleh  seluruh  lapas  yang  ada  di  Indonesia.” (AMS/9 Agt 2022)
Dari  pernyataan  Kalapas  diatas,  bahwa  masalah over  kapasitas  adalah  masalah  nasional  yang dihadapi  oleh  hampir  seluruh  lapas  di  Indonesia. Dimana  kebijakan  dalam  mengatasi  kondisi tersebut  berada  pada  ranah  Kementerian  Hukum dan  HAM.  Dampak  terhadap  peningkatan  warga binaan  pada  lembaga  pemasyarakatan  narkotika kelas  IIa  Sungguminasa  adalah  meningkatnya anggaran  operasional  makan  minum  para  warga binaan. Serta kerumitan dalam melakukan pembinaan  dan  monitoring  terkait  perubahan perilaku  dan  kedisiplinan  narapidana.  Hal  tersebut juga  berdampak  terhadap  jumlah  petugas  yang terbatas.
Berikut  kutipan  hasil  wawancara  dengan  petugas lembaga  pemasyarakatan  narkotika  kelas  IIa Sungguminasa,  terkait  hambatan  dalam  pembinaan narapidana  akibat  adanya  kondisi  over  kapasitas pada  lembaga  pemasyarakatan  narkotika  kelas  IIa Sungguminasa, sebagai berikut:
“Masalahnya  sangat  kompleks  pak  untuk  melihat lebih  jelas  terkait  kelebihan  kapasitas  tersebut, disini  ada  peran  kepolisian,  pengadilan  dan kejaksaan  yang  sebenarnya  secara  tidak  langsung memberi  kontribusi  penambahan  warga  binaan. Lapas  hanya  menampung  dan  menerima  kiriman dari  pengadilan  dan  kejaksaan.  Sebenarnya  sudah ada kebijakan terkait masalah ini dari Kemenkumham,  berupa  pemidanaan  alternatif selain hukuman penjara.” (A/9 Agt 2022)
Terlihat  dari  kutipan  hasil  wawancara  diatas, diketahui  bahwa  pihak  lembaga  pemasyarakatan tidak  dapat  menghindari  terjadinya  kelebihan kapasitas  penghuni  warga  binaan  tanpa  adanya dukungan  pengadilan  dan  kejaksaan.  Berdasarkan Peraturan  Kemenkumhan  No.  11  Tahun  2017 tentang  Grand  Design  penanganan  Overcrowded pada  Rumah  Tahanan  Negara  dan  Lembaga Pemasyarakatan.  Permenkuham  ini  merupakan penjabaran  atas  pemikiran,  tindakan,  langkah  dan strategi pemerintah dalam penanganan overcrowded  pada  Rumah  Tahanan  Negara  dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun tujuannya untuk mengalihkan  penempatan  orang  di  dalam  Rutan maupun  Lapas,  substansi  regulasi  yang  ditekankan adalah  mengintensifkan  pemberian  pidana  denda (Pasal  10  KUHP)  seperti;  optimalisasi  pemberian hukuman selain  pidana Rutan  atau Lapas (misalnya: pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana cicilan, pidana tutupan).
2) Ruang Rehabilitasi Hambatan  lain  terkait  masalah  internal  pada lembaga  pemasyarakatan  kelas  IIa  Sungguminasa adalah  tidak  adanya  ruangan  rehabilitasi  yang seharusnya  dapat  digunakan  untuk  program penanggulangan narapidana ketergantungan narkotika. Hal tersebut diungkap oleh salah seorang informan  yang  juga  merupakan  petugas,  terkait sarana  yang  menjadi  hambatan  dalam  pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan
narkotika  kelas  IIa  Sungguminasa,  sebagaimana kutipan berikut:
“Penghuni disini bercampur pak, kami sudah tidak dapat  lagi  membedakan  mana  pemakai  dan  mana yang  Bandar  narkoba.  Banyak  penghuni  disini biasanya tiba-tiba sakau atau mengalami halusinasi pak, sehingga menggangu tahanan yang lain. Kami tidak bisa pindahkan karena tidak ada ruang khusus yang disediakan.” (S/9 Agt 2022)
Dari  hasil  wawancara  terungkap  bahwa  lembaga pemasyarakatan  narkotika  kelas  IIa  Sungguminasa belum  mempunyai  ruang  rehabilitasi  khusus  bagi pecandu  berat  narkoba.  Pentingnya  ruangan tersebut  adalah  untuk  digunakan  dalam  menangani warga  binaan  yang  sedang  mengalami  sakau. Begitu  pula  dengan  ruangan  isolasi  yang  juga  tak ada  padahal  keberadaan  ruangan  tersebut  dapat digunakan  untuk  mengisolasi  warga  binaan  yang mengalami perkelahian ataupun berbuat pelanggaran  yang  dapat  membahayakan  penghuni lainnya.  Hal  tersebut  juga  diketahui  dari  hasil wawancara  terhadap  salah  satu  warga  binaan  yang telah  mendapatkan  pembebasan  bersyarat  beberapa waktu  lalu,  sebagaimana  kutipan  wawancara berikut:
“Lapas Narkotika disungguminasa sebenarnya baik pak,  saya  lihat  dari  kebersihan  dan  keramahan petugasnya.  Fasilitas  peningkatan  keterampilannya ada,  juga  mushollah  untuk  pengajian  tersedia. Hanya  ruang  isolasi  bagi  yang  berkelahi  tidak  ada, biasanya  mereka  hanya  dipindahkan  pada  sel tahanan  yang  lain  sementara.  Kalau  ada  napi  yang sakau biasanya kita teman sekamar menenangkannya sendiri.” (H/9 Agt 2022) Dari  kutipan  wawancara  diatas  memperkuat  fakta bahwa  keadaan  fasilitas  berupa  ruang  rehabilitasi dan isolasi pada lembaga pemasyarakatan kelas IIa Sungguminasa  tidak  tersedia.  Oleh  karenanya kondisi  tersebut  juga  merupakan  salah  satu hambatan  dalam  mempercepat  proses  pemulihan warga  binaan  yang  termasuk  kategori  pemakai berat  narkotika.  Dari  hasil  pemaknaan  seluruh uraian  diatas  terkait  hambatan  internal  yang  ada, peneliti melihat bahwa pembebasan bersyarat dapat berjalan  dengan  baik  apabila  didukung  oleh  upaya pembinaan  yang  baik.  Begitupun  pembinaan  yang baik  harus  ditunjang  oleh  ketersediaan  fasilitas sarana dan prasarana yang baik pula.
c. Kendala Anggaran
Kendala  yang  dihadapi  oleh  lembaga  pemasyarakatan kelas  IIa  Sungguminasa  terkait  sarana  dan  prasarana penunjang  pembinaan  bagi  warga  binaan.  Masalah  anggaran adalah  menjadi  hambatan  dalam  meningkatkan  kapasitas lembaga  pemasyarakatan  kelas  IIa  Sungguminasa.  Dimana dengan  keterbatasan  anggaran  yang  ada  juga  mempengaruhi aspek pembinaan dan penambahan  kapasitas blok serta ruang rehabilitasi  yang  ada.  Selain  itu,  pembinaan  kepada  warga binaan  tidak  maksimal  lantaran  jumlah  petugas  yang  tak sebanding dengan penghuni lapas.
Berdasarkan  data  Direktur  Pelayanan  dan  Pengelolaan Basan  dan  Baran  Direktorat  Jenderal  Permasyarakatan  Heni Yuwono (Kompas.com, 2022) mengatakan, negara mengeluarkan  uang  Rp  2  triliun  dalam  setahun  hanya  untuk memberi  makan  narapidana  (napi).  Anggaran  tersebut  sudah
dihitung  dan  diusulkan  untuk  anggaran  pemberian  makan narapidana  untuk  tahun  2023  nanti.  Terlihat  dari  platform anggaran  Direktorat  Jenderal  Permasyarakatan  alokasi  untuk biaya  makan  narapidana  cukup  besar  dikarenakan  adanya overcrowded  kapasitas  napi  dimana  daya  tampung  yang tersedia  secara  nasional  hanya  132.107  tahanan  sementara yang  ada  sebesar  275.167  tahanan  dari  528  lembaga pemasyarakatan  di  tahun  2023.  Adapun  hasil  wawancara terkait  anggaran  dalam  pelaksanaan  pembinaan  narapidana dan perbaikan sarana prasarana, sebagai berikut:
“Dalam  pembinaan  narapidana  dibutuhkan  SDM  yang cukup  pak,  disini  kami  kekurangan  tenaga  mengingat jumlah  kami  hanya  137  orang  yang  terdiri  dari  pejabat struktural,  staff  JFT dan  staf  JFU  yang  melayani  sekitar 1,159 orang warga binaan”. (DPAS)
Dari  penjelasan  informan  diatas  dapat  dimaknai  bahwa keterbatasan  anggaran  yang  ada,  juga  berdampak  pada keterbatasan  SDM  yang  dimiliki  Lapas  Narkotika  kelas  IIa Sungguminasa.  Dengan  sumber  daya  manusia  yang  terbatas maka  aspek  pembinaan  bagi  warga  binaan  juga  terbatas. Disamping  itu  menurut  informan  keterbatasan  anggaran sangat  berdampak  juga  dengan  pembangunan  sarana  dan prasarana  penunjang  bagi  warga  binaan,  hal  tersebut  terlihat dari kutipan wawancara sebagai berikut:
“Kami  mendapatkan  anggaran  yang  terbatas  untuk perbaikan  sarana  dan  prasarana  yang  ada.  Perbaikan hanya  sebatas  renovasi  kecil  saja  sementara  untuk pembangunan  baru  kami  tidak  dapat  melakukan  karena keterbatasan  anggaran  dan  lahan  yang  tersedia”.  (S/16 Agt 2023)
Dari  kutipan  wawancara  yang  dilakukan  terlihat  bahwa kendala  dalam  mengurangi  over  kapasitas  penghuni  lapas narkotika  kelas  IIa  Sungguminasa  sangat  tergantung  pada ketersediaan anggaran untuk penambahan bangunan lapas dan pembebasan  lahan  yang  ada.  Berikut  kutipan  wawancara terkait realisasi capaian pelaksanaan anggaran lapas Narkotika Kelas IIa Sungguminasa, sebagai berikut:
“Realisasi  anggaran  tahun  2022  pada  Lapas  Narkotika Kelas  IIa  Sungguminasa  mencapai  99,41%  atau  Rp. 19,307,878,650  dari  total  anggaran  Belanja  Rp. 19,422,732,000  untuk  post  belanja  pegawai  dan  belanja barang”. (AMS/16 Agt 2023)
Dalam  mewujudkan  kinerja  Lapas  Narkotika  Kelas  IIa Sungguminasa,  telah  digunakan  anggaran  sesuai  dengan indikator peruntukannya dimana Total anggaran selama tahun 2022 adalah Rp. 19,422,732,000 dengan realisasi 19,307,878.650.  dari  hasil  wawancara  juga  teridentifikasi bahwa  bahwa  realisasi  anggaran  hanya  pada  pos  belanja pegawai dan belanja barang. Dari hasil analisis terkait kendala anggaran dapat dimaknai bahwa keterbatasan anggaran dalam pembangunan  sarana  dan  prasarana  dalam  mengatasi  over kapasitas  masih  sangat  minim  karena  dipengaruhi  oleh keterbatasan lahan untuk pembangunan sarana fasilitas baru di Lapas Narkotika Kelas IIa Sungguminasa.
2. Hambatan Eksternal
a. Kesadaran Narapidana dan Penerimaan Keluarga Dalam  menjalankan  program  pembinaan,  narapidana seharusnya  memiliki  motivasi  untuk  setidaknya  merubah  diri sendiri.  Hal  tersebut  sangat  diperlukan  karena  menjadi  salah satu  unsur  penilaian  petugas  guna  mempertimbangkan kelayakan narapidana tersebut mendapat pembebasan bersyarat apabila telah memenuhi masa 2/3 tahanan yang telah dijalani.  Dari  hasil  wawancara  salah  seorang  narapidana bernama  Agung  Nugroho  yang  dikenakan  pidana  penjara
Efektivitas Pembebasan Bersyarat bagi Warga Binaan dalam Upaya… (Ahmad Sutoyo, Ruslan Renggong, Abd. Haris Hamid)
selama 5 tahun karena melanggar pasal 111 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatakan terkait pentingnya motivasi narapidana untuk mengubah, sebagai berikut:
“Pengalaman  saya  sangat  diperlukan  motivasi  untuk memperbaiki  diri  sendiri  pak,  biar  banyak  program pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lapas kalau kita sendiri  yang  tidak  mau  mengubah  susah  juga. sebenarnya  program  pembinaan  itu  sangat  bermanfaat buktinya  dulu  saya  tidak  bisa  mengaji  jadi  mengerti mengaji.” (AN/9 Agt 2022)
Dari tanggapan informan diatas terlihat, bahwa motivasi narapidana  untuk  mengubah  adalah  pondasi  awal  dalam membentuk  perilaku  dan  kedisiplinan  yang  baik.  Dari pengamatan  lapangan  masalah  kedisiplinan  dan  perilaku warga binaan merupakan objek pengamatan para petugas bagi narapidana  yang  tidak  lama  lagi  memasuki  2/3  dari  masa tahanan mereka.
Terkait dari dorongan motivasi sebagaimana diungkapkan  informan  diatas,  terdapat  juga  pandangan  salah seorang  bekas  warga  binaan  lembaga  pemasyarakatan Narkotika  Kelas  IIa  Sungguminasa  yang  mendapatkan pembebasan bersyarat mengatakan, sebagai berikut:
“Dulu  saya  sebagai  pemakai  narkoba  yang  berat, ditangkap  karena  mengantongi  barang  bukti  berupa sabu-sabu  di  jalanan.  Dari  barang  bukti  yang  ada  serta proses  penyidikan  saya  dituduh  sebagai  Bandar,  karena memang  barang  bukti  yang  ditemukan  sebahagian  akan saya  berikan  ke  teman.  Menurut  saya  motivasi  untuk mengubah  itu  harus  ada  dorongan  dari  luar  pak,  karena kita  kecanduan  jadi  butuh  pendamping  untuk  terus membimbing.” (HN/9 Agt 2022)
Dari penyataan 2 (dua) orang mantan penghuni lembaga pemasyarakatan  narkotika  kelas  IIa  Sungguminasa  diatas, maka  dapat  dimaknai  bahwa  motivasi  narapidana  untuk merubah  perilaku  kearah  yang  lebih  baik  perlu  ada  dorongan petugas lembaga pemasyarakatan melalui program pembinaan yang lebih efektif. Program pembinaan yang dilakukan adalah merupakan  dorongan  agar  munculnya  motivasi  narapidana untuk  berperilaku  yang  baik,  begitupun  sebaliknya  motivasi narapidana  untuk  mengubah  juga  tidak  berarti  jika  tidak  ada stimulus  yang dijadikan sebagai indikator dalam  memberikan penilaian  pantas  tidaknya  narapidana  tersebut  mendapatkan pembebasan bersyarat.
Salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pembebasan  bersyarat.  Untuk  mendapatkan  haknya  sebagai terpidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dibutuhkan  persetujuan  dari  keluarga  terpidana  sebagai penjamin.  Untuk  mendapatkan  haknya  sebagai  narapidana agar  bisa  mendapatkan  pembebasan  bersyarat  perlu  adanya kesanggupan dari pihak keluarga narapidana sebagai penjamin untuk  memberikan  bantuan  untuk  membimbing  serta mengawasi  narapidana  saat  menjalankan  proses  pembebasan bersyarat,  beserta  persetujuan  stakeholder  setempat.  Terkait dengan kepedulian keluarga narapidana terhadap pembebasan bersyarat  yang  dijalani,  sebagaimana  tanggapan  informan sebagai berikut:
“Setiap Napi yang akan menjalani pembebasan bersyarat harus  ada  pihak  keluarga  sebagai  penjamin.  Selain  itu kesediaan  RW/RT  untuk  siap  menerima  sesuai  alamat domisili  narapidana.  Biasanya  pihak  keluarga  dan RW/RT  menolak  pembebasan  bersyarat  yang  diberikan
kepada  narapidana  karena  tindak  pidana  yang  pernah dilakukan oleh narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat.” (S/9 Agt 2022)
Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  persetujuan  keluarga menjadi  syarat  wajib  bagi  seorang  narapidana  yang  akan mendapatkan  pembebasan  bersyarat,  apabila  keluarga  tidak mau  memberi  persetujuan  dan  tidak  mau  menjadi  penjamin bagi  narapidana  yang  mengajukan  pembebasan  bersyarat maka  usulan pembebasan bersyarat tersebut ditolak dan tidak dapat  diproses.  Keluarga  harus  ikut  aktif  dalam  membina narapidana,  karena  keluarga  adalah  orang  terdekat  dengan narapidana. Hanya keluarga yang harmonis saja yang berperan positif  dalam  pembinaan  narapidana.  Selebihnya  jika narapidana  berasal  dari  keluarga  yang  tidak  harmonis,  peran membina  narapidana  yang  masih  anggota  keluarganya  yang kurang berhasil mendapat perhatian.
Pandangan  informan  terhadap  keberadaan  keluarga narapidana,  juga  mendapatkan  tanggapan  dari  salah  satu petugas  Lembaga  pemasyarakatan  Narkotika  kelas  IIa Sungguminasa, sebagaimana kutipan wawancara berikut:
“Banyak  narapidana  disini  dari  keluarga  yang  berada tetapi  kurang  mendapat  perhatian,  umumnya  mereka pelajar dan mahasiswa. Pihak keluarga memberikan efek jera  ke  mereka  agar  dapat  mengubah.  Ada  juga  dari keluarga  yang  tidak  mampu.  Kami  ketahui  karena biasanya dia bercerita sama petugas diwaktu santai. (S/9 Agt 2022)
Pembinaan  narapidana  lahir  dari  proses  pemidanaan. Tujuan pembinaan narapidana lahir karena proses pemidanaan. Dari pernyataan informan diatas, Jika di telusuri lebih  dalam  maka  tugas  keluarga  diharapkan  memiliki tanggung  jawab  dalam  membina  narapidana.  Dalam pembinaan  narapidana,  keluarga  diharapkan  menggunakan haknya  untuk  ikut  berperan  secara  aktif  dalam  membina anggota keluarga yang menjadi narapidana.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  diisimpulkan  bahwa keluarga  harus  mengetahui  proses,  materi,  perkembangan pembinaan  yang  akan  dilakukan  oleh  pihak  Lembaga Pemasyarakatan. Jika keluarga sama sekali tidak mengertahui proses,  materi,  perkembangan  pembinaan  narapidana,  maka petugas  tidak  boleh  berharap  banyak  peran  keluarga  dalam membina  anggota  keluarganya  yang  menjadi  narapidana. Jaminan  dapat  berupa  orang,  jaminan  orang  inilah  yang disebut  Jaminan  (Pasal  36  PP  No.  27  Tahun  1983  tentang Pelaksanaan  KUHAP)  Penjamin  adalah  pihak  yang  akan sanggup  bertanggungjawab  untuk  menjamin  warga  binaan pemasyarakatan  yang  akan  diajukan  pembebasan  bersyarat, penjamin dapat berasal dari perorangan maupun dari lembaga. b. Dukungan Dari Masyarakat Luar Masyarakat adalah salah satu pihak yang harus mendapat perhatian  khusus  dari  setiap  pelaksanaan  dan  kebijakan  dari sistem  pidana  yang  berlangsung  di  Indonesia.  Aspek perlindungan  masyarakat  dari  suatu  kebijakan  pidana  dapat tercapai apabila kebijakan itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Apapun dampak yang akan terjadi dari  suatu  tindak  pidana,  masyarakat  adalah  pihak  pertama yang harus diselamatkan. Sama dengan kebijakan pembebasan bersyarat,  masyarakat  adalah  salah  satu  pihak  yang menentukan.
Masyarakat menjadi unsur penting dalam pembimbingan,  masyarakat  yang  maksud  adalah  masyarakat
yang  berada  dilingkungan  sekitar  narapidana  menjalani pembinaan  luar  lembaga.  Salah  satu  indikator  keberhasilan program  pembinaan  narapidana  adalah  bahwa  masyarakat telah  dapat  menerima  mereka,  dan  ikut  berperan  serta  dalam mengawasi serta mebimbing narapidana agar tidak melakukan perbuatan  yang  melanggar  hukum  lagi.  Berikut  tanggapan mantan  warga  binaan  terhadap  pentingnya  peran  serta masyarakat  terhadap  penerimaan  mereka  dalam  lingkungan tempat tinggalnya, sebagai berikut:
“Penting  sekali  pemahaman  masyarakat  pak  terhadap posisi kami setelah  mendapatkan pembebasan bersyarat. Kalau  penerimaan  masyarakat  disekitar  kita  tidak menerima,  maka  akan  menjadi  tekanan  psikologis  bagi kita. Dampaknya sangat besar karena menggangu mental kita,  cap  sebagai  narapidana  terus  melekat  yang  bisa berdampak kita kembali menjadi pemakai atau pengedar. (AN/9 Agt 2022)
Dari  hasil  wawancara  terlihat  bahwa  faktor  penerimaan masyarakat terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan  bersyarat,  adalah  salah  satu  pertimbangan  yang dikaji  dalam  putusan  pengadilan.  Tidak  mudah  mendapatkan pembebasan  bersyarat,  banyak  hal  yang  dipertimbangkan secara  matang  oleh  petugas  lapas  sebelum  mengajukan permohonan.  Penerimaan  masyarakat  sebagai  penunjang dalam setiap pengusulan izin bebas bersyarat terhadap seorang narapidana.  Pertimbangan  ini  dilatari  karena  masyarakat  dan keluarga  adalah  pihak  yang  akan  mereka  hadapi  dalam menjalani proses percobaan pembebasan bersyarat sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian pertimbangan ayat (2)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.21  Tahun  2013 tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat.
Disamping  pandangan  informan  diatas,  juga  pernyataan dari  Kalapas  yang  turut  mempertegas  pentingnya  peran masyarakat  dan  keluarga  sebagai  pihak  yang  berpengaruh dalam  proses  pembebasan  bersyarat,  sebagaimana  kutipan wawancara berikut:
“Sebelum  kami  mengusulkan  seorang  warga  binaan untuk  mendapatkan  pembebasan  bersyarat,  maka  harus mengetahui  tanggapan  masyarakat  dan  keluarga  terkait penerimaan  mereka.  Tanggapan  masyarakat  tersebut  dijaring oleh  pembimbing  melalui  pendalaman  dilapangan,  hasilnya harus  diketahui  oleh  Bapas,  baru  kami  dapat  mengusulkan warga binaan tesebut”. (AMS/9 Agt 2022)
Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa penerimaan  masyarakat  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting dalam  sebuah  proses  permohonan  pembebasan  bersyarat dilakukan. Pembebasan bersayarat tidak dapat diusulkan kalau tidak  ada  hasil  penelitian  kemasyarakatan  oleh  pembimbing dan  diketahui  oleh  Balai  pemasyarakatan.  Dari  pengamatan peneliti  dilapangan  terlihat  kesan  bahwa  banyak  narapidana tidak  bebas  mendapatkan  pembebasan  bersyarat  akibat keluarga dan masyarakat belum siap menerima dan menjamin keberadaan mereka dilingkungan sosialnya.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa    pembebasan  bersyarat  pada  lembaga  pemasyarakatan narkotika  kelas  IIa  Sungguminasa  dianggap  sangat  efektif dalam  upaya  mengatasi  kelebihan  kapasitas,  meskipun  dalam aspek  pembinaan  narapidana  dan  prasarana  yang  ada,  masih perlu mendapatkan perhatian kementerian hukum dan HAM.
Kendala  yang  mempengaruhi  pembebasan  bersyarat pada lembaga pemasyarakatan narkotika kelas IIa Sungguminasa  terbagi  menjadi  dua  yaitu,  hambatan  internal dan eksternal. Dalam hal hambatan internal yaitu berasal dari sumber daya manusia petugas pemasyarakatan yang kuantitas dan  kualitasnya  masih  kurang,  kemudian  Sarana  dan  prasana yang tersedia sangat terbatas  utamanya pada blok hunian dan ruang  isolasi,  dikarenakan  alokasi  anggaran  yang  disetujui oleh  kementerian  sangat  terbatas.  Selanjutnya  hambatan eksternal  yaitu,  kurangnya  kesadaran  narapidana  yang diberikan pembebasan bersyarat dan kurangnya dukungan dari masyarakat luar.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali,  2002,  Keterpurukan  Hukum  di  Indonesia, Jakarta.: Ghalia Indonesia.
Bisri, Ilhami. 2004. Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-Prinsip dan  Implementasi  Hukum  di  Indonesia.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada..
C.I.  Harsono,  1995.  Sistem  Baru  Pembinaan  Narapidana, Djambatan, Jakarta.
Cst  Kansil,  Christine,  Engelien  R,  Palandeng  dan  Godlieb  N Mamahit, 2009. Kamus Istilah Hukum. Jakarta.
Darwan  Prinst,  1996.  Strategi  Menyusun  dan  Menangani Gugatan, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
Evan  C,  Privatisasi,  2016.  Penjara  Upaya  Mengatasi  Krisis Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia,  Calpulis, Yogyakarta
Hyronimus  Rhiti,  2015.  Filsafat  Hukum  Edisi  Lengkap  (Dari Klasik  ke  Postmodernisme),  Ctk.  Kelima,  Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
John  Rawls,  1999.  A  Theory  of  Justice,  Revised  Edition,
OUP, Oxford.
Kelik Pramudya, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yustisia, Jakarta.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1998.  Teori-Teori  dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
Philipus  M.  Hadjon,  1998.  Penataan  Hukum  Administrasi,
Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
Pandjaitan,  Petrus  Irwan  dan  Wiwik  Sri  Widiarty,  2008, Pembaharuan  pemikiran  DR.  Sahardjo  Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Jakarta: Indhill Co.
Romli  Atmasasmita,  2001.  Reformasi  Hukum,  Hak  Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Mandar Maju, Bandung Roeslan Saleh,1993. Stelsel Pidana Indonesia, Penerbit Aksara Baru, Jakarta.
Reksodipuro,  Mardjono,  1994.  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Sistem Peradilan Pidana, Karangan Buku ketiga, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
Satochid  Kartanegara,  Hukum  Pidana  Bagian  Satu,  Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung
Soerjono  Soekanto.1988.  Efektivitas  Hukum  dan  Penerapan Sanksi. CV. Ramadja Karya, Bandung.
Soerjono  Soekanto,  2008.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sudarto, 1996. Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Thomas  Nagel,  2005.  The  Problem  of  Global  Justice,
Philosophy  and  Public  Affairs,  Blackwell  Publishing, USA