El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta No 454/Pdt.P/2018/Pn Skt)
Muhammad Husni Abdulah Pakarti Pascasarjana Universitas Islam Negeri Bandung Email: muhammadhusniabdulahp@gmail.com Hendriana Universitas Muhammadiyah Bandung Email: hendriana12@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  perkawinan  campur  yang  telah  menjadi  kontroversi yang  tidak  ada  habisnya  meskipun  sebagian  besar  agama  telah  melarang  praktik perkawinan.  Pasal  35a  Undang-Undang  Kependudukan  Nomor  23  Tahun  2006 menjadi  dasar  pengaturan  perkawinan  heteroseksual,  setelah  ditolak  oleh  catatan sipil  karena  hambatan  perkawinan.  Untuk  menentukan  suatu  persidangan,  hakim mempelajari  hukum  menurut  pengetahuan  dan  pengalamannya.  Pada  Keputusan No. 454/Pdt.P/2018/PNSKt. Misalnya, hakim mengizinkan perkawinan antara ayah dan  ibu,  tetapi  di  sisi  lain,  banyak  keputusan  yang  dibatalkan,  sehingga  peneliti tertarik  untuk  melihat  kasus  tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  kualitatif  (library  research)  dengan  pendekatan  hukum  normatif  dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan antar pasangan suami istri  dapat  dituntut  selama  mendapat  izin  dari  pengadilan  negeri  dengan mengajukan  permohonan    dengan  alat  bukti  sanggahan  sebagai  alat  bukti,  setelah itu  dapat  didaftarkan  di  kepaniteraan.  Namun  ada  beberapa  kendala  yaitu munculnya  ketidakpastian  hukum  yang  membuat  keputusan  begitu  beragam  dan berdampak setelah menikah, hal inilah yang membuat pasangan suami-istri berpikir ribuan kali tentang pernikahan beda agama.
Kata  kunci : Perkawinan  Beda  Agama,  Oenetapan,  Pengadilan  Negeri Surakarta.

## Pendahuluan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur pelarangan  perkawinan beda  agama secara eksplisit  didalamnya,  terlebih  Pasal  29 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “ Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu” serta dalam ketentuan Pasal 28 B (perbahan kedua) Undang Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  menyebutkan  bahwa  “setiap  orang  berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. 1
1 Penetapan No.454/Pdt.P/2018/PN Skt Pengadilan Negeri Surakarta, 9.
Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta  No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).
Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun  1974  Tentang  perkawinan  tidak  terdapat  pasal  pelarangan  maupun pembolehan  perkawinan  beda  agama  secara  eksplisit,  hanya  saja  ada  syarat  sah perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) :
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.
Hilman  Hadikusuma  menafsirkan  klausul  “hukum  masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama bukan hukum agamanya  masing- masing yaitu hukum yang dianut agamanya masing-masing. Maka jika perkawinan dilakukan dengan menggunakan agama Islam kemudian dilakukan kembali dengan menggunakan  agama  lain  maka  menjadi  tidak  sah,  begitu  sebaliknya. 2 Pasal    2 Ayat  (1)  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  sah  tidaknya  perkawinan  itu berdasarkan hukum agama, tidak ditentukan oleh hukum negara, sehingga tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum agama serta keyakinan-keyakinan yang diakui di Indonesia. 3 Hal ini akan menjadi masalah dalam implementasinya, bahkan menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, jika terdapat satu pasangan yang  berlainan  agama hendak  melakukan  perkawinan,  sedangkan Undang-undang Perkawinan  tidak  mengatur  hal  tersebut.  Ketidakpastian  hukum  ini  tentu menimbulkan  pertanyaan,  apakah  sejak  saat  penyusunan  Undang-undang perkawinan tidak memperkirakan, akan timbul permasalahan seperti ini. 4
Seharusnya  Penyusun  undang-undang,  melihat  keberagaman  yang  ada  di Indonesia,  karena  perkawinan  beda  agama  ada  di  masa  lalu  maupun  mendatang, disebabkan  interaksi  antar  agama  di  Indonesia  tidak  dapat  dipungkiri,  akan  selalu terjadi,  terlebih  aka  nada  interaksi  yang  menimbulkan  rasa  kasih  dan  cinta  yang mendalam. 5 Perkawinan  beda  agama  hanya  diatur  oleh  KEPRES  Nomor  1  Tahun 1991  mengenai  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). 6 Kompilasi  Hukum  Islam mengatur secara lebih rinci, hingga pernikahan dengan wanita Ahl al-Kitab, Pasal 40  huruf  c  yang  berbunyi:  “Dilarang  melangsungkan  perkawinan  antara  pria dengan  wanita  karena  keadaan  tertentu:  Seorang  wanita  yang  tidak  beragama Islam”.  Dan  dalam  Pasal  44  berbunyi:  “Seorang  wanita  Islam  dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. 7
2 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama (Bandar Maju 2007) 25.
3 Ichtiyanto, Pernikahan  Campuran  dalam  Negara  Republik  Indonesia (Badan  Litbang Agama dan diklat Keagamaan Depag RI, 2003) 81.
4 Eoh,OS, Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek , 12.
5 Eoh,OS, Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek , 12.
6 UU pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.
7 KEPRES  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  40  dan Pasal 44.
Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta  No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).
Jika  kita  lihat  dari  beberapa  uraian  di  atas,  jelas,  bahwa  agama  Islam melarang  perkawinan  beda  agama,  Kompilasi  Hukum  Islam  dengan  tegas menyatakan  demikian,  tentu  jika  kita  lihat  pemohon  II  dalam  kasus  tersebut memang  masih  beragama Islam, dan  tidak pindah  menjadi  agama Katolik.  Dalam hal  ini  terdapat  pelaksanaan  yang  berbeda  dengan  aturan  yang  dtetapkan  oleh Undang-undang maupun aturan pelaksanaan.
Pasal  35  poin  a  Undang-undang  No.24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  No.23  Tahun  2006  Tentang  Adminisitrasi  Kependudukan yang  berbunyi  “Pencatatan  perkawinan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  34 berlaku  pula  bagi  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  Pengadilan.  Padahal  bukan hanya  itu  saja,  ada  persyaratan  yang  tidak  dilengkapi  oleh  pemohon  II  sebagai seorang  yang  beragama  Islam,  yang  terdapat  dalam  pasal  34  ayat  1  “Perkawinan yang  sah  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan  wajib  dilaporkan oleh  Penduduk  kepada  Instansi  Pelaksana  di  tempat  terjadinya  perkawinan  paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”. pasal 34 ayat 4 “Pelaporan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Penduduk  yang  beragama Islam  kepada  KUA  Kec”.  Penetapan  perkawinan  beda  agama  yang  sangat tergantung  pada  subjektifitas  Hakim,  di  samping  Negara  memberi  celah  untuk keberagaman hukum untuk memperbolehkan hal tersebut.

## Perkawinan Beda Agama Menurut Agama di Indonesia
Perkawinan beda agama dalam pandangan beberapa agama yang terdapat di Indonesia,  tentu  setiap  agama  memiliki  pandangan  tersendiri  yang  didasarkan kepada  hukum  yang  berlaku  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  kitab  agamanya masing-masing.  Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Agama  Islam.  Perkawinan dalam  Islam  telah  dikodifikasi  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  ini  merupakan kesepakatan para ulama yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden no. 1 tahun 1991,  dalam  Islam  memang  banyak  sekali  pandangan  terkait  perkawinan  beda agama, ada yang membolehkan, ada juga yang melarang praktek perkawinan beda agama  kompilasi  Hukum  Islam  perkawinan  beda  agama  diatur  dan  dimasukan kedalam pasal 40 (c) terkait dengan larangan melaksanakan perkawinan serta pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur terkait dengan larangan melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak Bergama Islam.
Dalam  al-Qur‟an  surat  al-Baqarah  ayat  221  dijelaskan  bahwa  menikah dengan  laki-laki  yang  tidak  beragama  Islam  hukumnya  dilarang,  hal  ini  juga ditegaskan  oleh  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  melalui  fatwa  nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005  tentang  perkawinan  beda  agama,  Dalam  fatwa  tersebut
Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta  No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).
MUI  menutup  semua  perkawinan  yang  dilakukan  seorang  muslim  dengan nonMuslim, termasuk menikahi perempuan ahli kitab yang hukumnya haram. 8
Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Agama  Kristen.  Perkawinan  dalam Prostestan  bukan  hanya  melibatkan  aspek  sosial  hubungan  antara  laki-laki  dan perempuan semata, tetapi lebih dari itu perkawinan memiliki aspek lain yang lebih utama yaitu aspek kekudusan, persekutuan antara laki-laki, perempuan serta Tuhan dalam  rangka  membetuk  suatu  lembaga  yang  erat  kaitannya  dengan  nilai Ketuhanan. 9 Al-kitab  menerangkan  bahwa  perkawinan  merupakan  perintah  Allah yang  memiliki  sifat  sacramental  (Kudus),  perkawinan  dilaksanakan  atas  dasar kekuasaan-Nya  terhadap  alam  semesta  yang  diciptakan,  Dengan  demikian  Gereja wajib  meneguhkan  dan  memberkati  perkawinan,  tidak  dalam  arti  melegitimasi perkawinan tersebut, melainkan hanya bersifat konfirmasi.
Gereja  melakukan  pemberkatan  dan  meneguhkan  perkawinan  yang  telah ada,  sehingga  dalam pelaksanaannya Gereja  menunggu penetapan  yang dilakukan oleh Majelis hakim dalam persidangan, setelah perkawinan beda agama ditetapkan, maka  gereja  melakukan  pemberkatan  sekaligus  meneguhkan  status  perkawinan, kepada pasanagan  yang telah disahkan oleh pengadilan dan telah dicatat di kantor Catatan Sipil. 10
Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  agama  Katolik.  Agama  Katolik berpandangan  bahwa  perkawinan  beda  agama  antara  seorang  yang  beragama katolik  dengan  yang  bukan  beragama  katolik  merupakan  perkawinan  yang  tidak ideal untuk  dilaksanakan,  hal  ini disebabkan perkawinan  merupakan  sesuatu  yang sakramen  (bersifat  suci,  kudus),  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  hukum kanonik.  Perkawinan  beda  agama  dapat  dilaksanakan  setelah  mendapatkan dispensasi dari keuskupan atau ordinasi  wilayah (katolik 1124). Dengan demikian secara  tidak  langsung  bahwa  agama  katolik  melarang  melangsungkan  perkawinan beda  agama  antara  penganut  agama  katolik  dan  non-katolik,  kecuali  perkawinan beda agama dengan kondisi tertentu yang mendapatkan dispensasi dari keuskupan. Sehingga  mau  tidak  mau  perkawinan  yang  dilakukan  dengan  non-katolik mempertimbangkan segala kondisi dan sangat bergantung kepada keuskupan yang memberikan  perijinan.  Dalam  hukum  katolik  perkawinan  beda  agama  disebut dengan  perkawinan  campur,  dengan  penjelasan  sebagai  berikut,  perkawinan  yang dipermandikan  dengan  yang  tidak  dipermandikan,  tanpa  memperdulikan  apa agamanya  atau  bahkan  tidak  beragama  sekalipun  yang  dikenal  dengan  disparatis cultus,sebagaimana yang dijelaskan dalam kanon 1129.
8 Neng  Djubaidah, Pencatatan  Perkawinan  Dan  Perkawinan  Tidak  Dicatatkan (Sinar Grafika, 2010) 122.
9 Mohammad Monib & Nurcholis Ahmad, Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama (Gramedia Pustaka Utama, 2008) 110.
10 Mohammad Monib & Nurcholis Ahmad, Kado, 110.
Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta  No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).
Seorang  yang  tidak  dalam  dipermandikan  (baptisan)  ini  menjandi penghalang  bagi  mereka  yang  beragama  katolik  untuk  melakukan  pernikahan dengannya,  kecuali  mendapatkan  dispensasi  dari  keuskupan.  Perkawinan  campur antara  dua  orang  yang  dibaptis  atau  dipermandikan  yang  satu  secara  katolik  dan satu  tidak  meninggalkannya  secara  resmi,  sedangkan  pihak  lainnya  tercatat  pada gereja lain, hal ini sering disebut Miixtaa Religio atau beda gereja. Jadi perkawinan yang  dilakukan  antara  seorang  katolik  dengan  agama  lainnya  sangat  dianjurkan untuk mendapatkan perizinan dari pastor, uskup atau imam gereja, hal itupun tidak lantas langsung disetujui oleh keuskupan karena terdapat kondisi tertentu.
Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Budha. Perkawinan beda agama diantara  penganut  agama  budha  dengan  non  Budha  hukumnya  diperbolehkan asalkan cara perkawinan dilakukan dalam tata cara perkawinan agama budha, serta tidak ada memaksa calon pengantin non-Budha untuk pindah agama kepada Budha, namun  semua  calon  pengantin  yang  hendak  menikah  dalam  tata  cara  budha diwajibkan  menyebutkan  “atas  nama  Budha,  Darma  dan  Sangka”,  sebagaimana yang  disampaikan  oleh  Sangha  Agung  Indonesia.  Biksu  Prajnavira  Mahasthavira menyampaikan  bahwa  sebagaimana  ajaran  Budha  yang  bersifat  universal, perkawinan  merupakan  sebuah  dharma,  sehingga  unsur  yang  paling  utama  dalam perkawinan  yaitu  tidak  melanggar  norma  yang  berlaku,  begitupun  dengan perkawinan beda agama, apabila tidak melanggar norma dan moral maka sah untuk dilakukan.
Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Agama  Konghucu.  Perkawinan  beda agama  dalam  agama  Konghucu,  tidak  menjadi  halangan  bagi  pasangan  yang hendak  melangsungkan  perkawinan  tersebut,  namun  terdapat  aturan  yang membatasi  mereka  melangsungkan  perkawinan,  yaitu  perkawinan  yang  dilakukan dengan  pasangan  yang  sedarah  ataupun  dengan  keluarga  dekat.  Perkawinan haruslah  diorientasikan  untuk  memadu  kasih,  dan  memupuk  nilai-nilai  kebaikan, artinya  harus  didasarkan  kepada  cinta  kasih  dan  tidak  ditujukan  kepada  sesuatu yang  tidak  baik,  serta  tidak  sejalan  dengan  nilai  kebenaran,  upacara  perkawinan dalam agama konghucu harus disesuaikan dengan norma kesusilaan  yang berlaku, sebab yang demikian itu merupakan pangkal peradaban.
Perkawinan  beda  agama  maupun  beda  dalam  agama  konghucu  tidaklah dikenal  yang  terpenting  perkawinan  tersebut,  dilakukan  dengan  seorang  manusia yang  berbeda  keturunan  atau  marga,  tidak  satu  darah  maupun  keluarga  dekat, sehingga  tujuan  perkawinan  untuk  memadu  kasih  serta  menebar  benih-benih kebaikan  dapat  terwujud,  disamping  perkawinan  haruslah  dilaksanakan  sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama Konghucu. 11
11 Mohammad Monib & Nurcholis Ahmad, Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama (Gramedia Pustaka Utama, 2008) 124.
Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta  No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).
Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Hukum  Indonesia.  Mahkamah Konstitusi  juga  secara  tegas  menyatakan  bahwa  Agama  sebagai  menetapkan keabsahan  perkawinan  sedangkan  undang-undang  hanya  mengatur  terkait keabsahan  administratif  yang  diatur  oleh  negara,  karena  perkawinan  bukan  hanya semata  aspek  formal  tetapi  juga  harus  dilihat  dari  aspek  spiritual  dan  sosial. Apalagi  agama  sebagai  landasan  bagi  komunitas  individu  hubungannya  dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara turut bertanggungjawab atas terwujudnya kehendak  Tuhan  Yang  Maha  Esa. 12 Dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut jelas  bahwa  MK  menempatkan  agama  sebagai  penentu  sah  atau  tidaknya perkawinan,  sehingga  mau  tidak  mau  pasangan  yang  hendak  melakukan perkawinan  wajib  tunduk  terhadap  hukum  agama  yang  berlaku  di  agamanya masing-masing,  karena  Negara  kita  bukan  Negara  sekuler,  bukan  juga  Negara agama,  tetapi  setiap  hukum  yang  berlaku  sangat  menjunjung  tinggi  nilai  sosio- religi-budaya yang ada di dalamnya.

## Penetapan Perkawinan Beda Agama (No.454/Pdt.P/2018/Skt.)
Duduk  Perkara  dalam  penetapan  ini  terdapat  beberapa  pembahasan  yang menejelaskan  dikabulkannya  perkawinan  beda  agama  yang  dilakukan  di Pengadilan  Negeri  Surakarta.  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  Mario  Herdiyan Saputro  seorang  yang  beragama  Katholik  dengan  Dina  Damayanti,  perempuan beragama  Islam.  Perkawinan  ini  berkekuatan  hukum  tetap  pada  hari  kamis,  10 januari 2019.
Perkawinan tersebut ditolak oleh catatan sipil setempat, disebabkan agama yang  dianut  oleh  kedua  mempelai  berbeda,  mempelai  laki-laki  beragama  Katolik sedangkan  mempelai  perempuannya  beragama  Islam,  sehingga  keduanya mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta.  Kedua  mempelai  mendapatkan  restu  dari  kedua  orangtua  mereka, dibuktikan  dengan  surat  ijin  orangtua.  Dilengkapi  dengan  berkas  lainnya,  yang menjadi persyaratan pengajuan perkawinan beda agama.
Keduanya menikah secara agama Katolik di Gereja Hati Kudus Yesus pada tanggal  29  Mei  2015,  menurut  keterangan  saksi,  keduanya  menikah  di  hadapan Pastor  perkawinan  disaksikan  oleh  orangtua  mempelai  perempuan.  Meskipun berbeda  agama,  keduanya  bersepakat  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Bahkan dari  perkawinan  tersebut,  telah  dikaruniai  seorang  anak,  perkawinan  keduanya dikabulkan oleh Hakim Fredrik F.S. Daniel, SH.
Bukti  –  Bukti  Dalam  Persidangan.  Terdapat  beberapa  bukti  yang  menguatkan pasangan  atau  pemohon  dalam  penetapan  perkawinan  beda  agama,  yaitu  sebagai berikut , Bukti-Bukti Surat yaitu:
12 Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014, 156.
Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta  No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).
1) Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Mario  Herdiyan Saputro, diberi tanda P-1;
2) Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Theresia  Farida, diberi tanda P-2;
3) Fotokopi Kuitipan Akte Kelahiran No.4441/1981 tanggal 10 Juli
1981 atas nama Mario Herdiyan Saputro  yang dikeluarkan oleh Pegawai  Luar  Biasa  Catatan  Sipil  Indonesia  di  Kotamadya Surabaya, diberi tanda P-3; 4) Fotokopi surat keterangan untuk nikah Nomor :472.21/0020/XI/2018  tanggal  01  November  2018  yang dikeluarkan  oleh  Plt.Lurah  Purwosari  Kota  Surakarta,  diberi tanda P-4; 5) Fotokopi Surat keterangan asal usul Nomor 472.21/0020/XI/2018  tanggal  01  November  2018  yang dikeluarkan  oleh  Plt.Lurah  Purwosari  Kota  Surakarta,  diberi tanda P-5;
6) Fotokopi  surat  persetujuan  mempelai  tanggal  01  November 2018,diberi tanda P-6;
7) Fotokopi  surat  keterangan  tentang  orang  tua  Nomor  : 472.21/0020/XI/2018  tanggal  01  November  2018  yang dikeluarkan  oleh  Plt.Lurah  Purwosari  Kota  Surakarta,  diberi tanda P-7;
8) Fotokopi surat izin orang tua tanggal 01 November 2018, diberi tanda P-8; 9) Fotokopi surat keterangan/pengantar Nomor: 472.21/0020/XI/2018,  tanggal  01  November  2018  yang dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota  Surakarta  ,  Kecamatan Laweyan, Kelurahan Purwosari, diberi tanda P-9;
10) Fotokopi surat pernyataan belum menikah tanggal 01 November 2018, diberi tanda P-10;
11) Fotokopi  surat  kematian  Nomor:  474.3/016/2010  tanggal  10 Oktober  2010  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa/Lurah Wonorejo,  Kecamatan  Gondangrejo  Kabupaten  Karangannyar, diberi tanda P-11;
12) Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  NIK  3578064203840001  atas nama Dina Damayanti, diberi tanda P-12;
13) Fotokopi  Kartu  Keluarga  No.3372011812080027  atas  nama
Kepala Keluarga Theresia Farida  yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Surakarta, diber tanda P-13;
Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta  No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).
14) Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  3578-LT  06052015- 0139  tanggal  8  Mei  2015  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Surakarta,  diberi tanda P-14; 15) Fotokopi Surat keterangan untuk nikah Nomor:472.21/0021/XI/2018  tanggal  01  November  2018  yang dikeluarkan  oleh  Plt.Lurah  Purwosari  Kota  Surakarta,  diberi tanda P-15; 16) Fotokopi Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 472.21/0021/XI/2016,  tanggal  01  November  2018  yang dikeluarkan Plt.Lurah Purwosari Kota Surakarta, diberi tanda P- 16;
17) Fotokopi  Surat  Persetujuan  Untuk  Mempelai  tanggal  01
November 2018, diberi tanda -17; 18) Fotokopi Surat Keterangan Orang Tua Nomor: 472.21/0021/XI/2018,  tanggal  01  November  2018  yang dikeluarkan  oleh  Plt.Lurah  Purwosari  Kota  Surakarta,  diberi tanda P-18;
19) Fotokopi  Surat  Izin  Orang  Tua  tanggal  01  November  2018, diberi tanda P-19;
20) Fotokopi  Surat  Pernyataan  Belum  Menikah,  tanggal  01
November 2018, diberi tanda P-20; 21) Fotokopi Surat Keterangan-Pengantar Nomor: 472.21/0021/XI/2018,  tanggal  01  Novembe  2018,  yang dkeluaran  oleh  Pemerintah  Kota  Surakarta,  Kecamatan Laweyan, Kelurahan Purwosari, diberi tanda P21; 22) Fotokopi  Surat  Keterangan  Imunisasi  Toxoid  Calon  Pengantin Nomor  000269  tanggal  02  November  2018  atas  nama  Dina Damayanti  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota  Surakarta, Dinas  Kesehatan  UPT  PUSKESMAS  PURWOSARI,  diberi tanda P-22;
23) Fotokopi  Kutipan  Akta  Kematian  Nomor  3578-KM-25102018- 0054 tanggal 25 Oktober 2018, diberi tanda P-23;
24) Fotokopi Surat Permohonan Pencatan Perkawinan Beda Agama tertanggal 4 Desember 2018, diberi tanda P-24;
25) Fotokopi  Surat  Penolakan  Permohonan  Pencatatan  Perkawinan
Nomor:472.2/2785/XII/2018,  tanggal  05  Desember  2018,  yang dikeluarkan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan Sipil Koa Surakarta, diberi tanda P-25;
Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta  No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).
26) Fotokopi  Surat  Perkawinan  tanggal  29  Mei  2015,  yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Keuskupan Surabaya GEREJA
HATI KUDUS YESUS, diberi tanda P-26;
27) Fotokopi Formulir Pencatan Perkawinan, diberi tanda P-27; Keterangan  Saksi-saksi.  Saksi  Farida  janji  menerangkan  kejadian  yang sebenar-benarnya, bahwa para pemohon telah saling mengenal satu sama lain, sejak beberapa  tahun  yang  lalu,  namun  saksi  tidak  tahu  persis  tahun  pertemuan  para pemohonan,  keduanya  bersepakat  menikah  dan  mendapatkan  persetujuan  dari kedua  orang  tua  masing-masing,  meskipun  agama  keduanya  berbeda  satu  sama lain. 13 Keduanya  sepakat  melakukan  perkawinan  di  Gereja  Kudus  Yesus  pada tanggal  29  Mei  2015,  pemberkatan  dilakukan  di  hadapan  Romo,  yang  saksi  lupa namanya,  perkawinan  berlangsung  di  Surabaya,  kemudian  keduanya  pindah  ke Surakarta.  Setelah  berjalannya  waktu  para  pemohon  dikaruniai  satu  orang  anak, karena  tuntutan  administrasi  keduanya  mengajukan  permohonan  pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. dikarenakan ada penghalang perkawinan maka pencatatan perkawinan ditolak. Para pemohon mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surakarta. 14

## Upaya Hukum Terhadap Penetapan Perkawinan Beda Agama
Meskipun  Pengadilan  telah  menetapkan  penetapan  yang  diajukan  oleh pihak  pemohon,  tetapi  terdapat  pihak-pihak  yang  dirugikan  oleh  penetepan tersebut, maka terdapat upaya hukum  yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang merasa  dirugikan,  dikarenakan  negera  kita  adalah  negara  hukum.  Hal  ini  juga diatur  oleh  peraturan  hukum  dan  undang-undang  yang  berlaku,  terdapat  beberapa upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan. 15
Pengajuan  pencegahan  perkawinan,  jika  terdapat  orang  yang  dirugikan  oleh permohonan  perkawinan  beda  agama  maka  dapat  diajukan  proses  pencegahan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Perkawinan, yang  menyatakan  perkawinan  dapat dicegah jika terdapat syarat-syarat  yang tidak dipenuhi  oleh  pemohon,  yang  merupakan  anggota  keluarga  lurus  ke  atas  maupun ke bawah.
Pengajuan  Perlawanan  Selama  Proses  Permohonan  Berlangsung.  Upaya hukum  yang  dapat  dilakukan  terhadap  permohonan  yang  merugikan  kepentingan pihak  lain,  landasan  upaya  hukum  ini  merupakan  analogi  dari  Pasal  195  Ayat  (6) HIR  yang  menyatakan  bahwa  jika  suatu  keputusan  dibantah  oleh  pihak  lain,  oleh karena barang yang disita diakui sebagai miliknya, maka perselihan tersebut dapat
13 Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.454/Pdt.P/2018/PN Skt, 5.
14 Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.454/Pdt.P/2018/PN Skt, 6.
15 M.  Yahya  Harahap.  Hukum  Acara  Perdata  ten  tang  Gugatan.  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Sinar Grafika Offset, Juni 2005) 44.
Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta  No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).
dipertentangkan di Pengadilan Negeri. 16 Dari pasal tersebut dapat dilakukan upaya hukum  perlawanan  derden  verzet  yaitu  perlawan  pihak  ketiga  yang  merasa dirugikan  oleh  permohonan  penetepan  yang  dilakukan  oleh  pemohon  atau  dapat bertindak  sebagai  pelawan,  dasar  perlawanan  ditujukan  kepada  gugatan  voluntair, pelawan  meminta  agar  permohonan  yang  diajukan  oleh  pemohon  dapat  ditolak. Mengajukan  Gugatan  Perdata,  jika  isi  permohonan  telah  dikabulkan  oleh Pengadilan  dan  terdapat  pihak  yang  dirugikan,  maka  dapat  dilakukan  gugatan perdata biasa, pihak yang dirugikan bertindak sebagai penggugat sedangkan pihak pemohon  ditarik  sebagai  tergugat,  dalil  gugatan  tersebut  bertolak  dari  hubungan hukum  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  diajukan  dalam  permohonan tersebut. 17
Upaya  lainnya  adalah  mengajukan  Kasasi.  Upaya  hukum  kasasi  dapat menjadi  opsi  ketika  gugatan  terhadap  permohoan  kalah  di  Pengadilan  tingkat pertama,  landasan  kasasi  merujuk  kepada  penjelasan  Pasal  43  Ayat  (1)  bahwa kasasi dapat ditempuh setelah melalui upaya banding kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.  Dalam  Undang-undang  No.  5  tahun  2004  menyatakan  bahwa kasasi  dapat  diajukan  setelah  melalui  upaya  banding,  kecuali  terdapat  ketentuan lain berdasarkan undang-undang. Karena dari penjelasan pasal 43 Ayat (1) bahwa permohonan  tidak  dapat  dilakukan  upaya  banding.  Sehingga  proses  peradilan dilanjutkan langsung ke kasasi. 18

## Permasalahan Penetapan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama
Terdapat  beberapa  masalah  yang  kerapkali  mewarnai  perkawinan  beda agama,  diantaranya  putusan  yang  berbeda-Beda,  Pasal  2  Undang-undang perkawinan  menyebutkan  bahwa.  Pertama,  perkawinan  dilakukan  sesuai  dengan hukum  masing-masing  agama  serta  kepercayaan.  Kedua,  perkawinan  dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa sah  atau  tidaknya  perkawinan  adalah  dilakukan  menurut  hukum  agama  serta kepercayaan masing-masing, sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan pasal 2 undangundang perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; (1)  Negara  yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  (2)  Negara  menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk dan kepercayaan.
Ketidakjelasan  hukum  perkawinan beda  agama dari  masing-masing agama kerapkali  menimbulkan  keputusan  yang  berbeda-beda,  hal  demikian  disebabkan tidak  adanya  kepastian  hukum  perkawinan  beda  agama,  sehingga  pasangan  satu dengan lainnya, dengan kasus  yang sama kerap kali mendapatkan keputusan  yang
16 Pasal 195 ayat (6) HIR
17 M. Yahya Harahap. Hukum, 44-45.
18 M. Yahya Harahap. Hukum , 42.
Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta  No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).
berbeda. Kemudian dari aspek sosial, selain aspek yuridis yang menjadi persoalan, perkawinan  beda  agama  juga  setidaknya  memberikan  dampak  kepada  beberapa aspek  kehidupan  pasangan  tersebut.  Disebabkan  tidak  memenuhi  ketentuan  dan keabsahan  hukum  agama,  maka  pasangan  beda  agama  tidak  sah.  Apabila  Hakim mengabulkan perkawinan tersebut,  maka sama saja dengan  melegalkan perzinaan. Karena  menurut  hukum  agama,  hubungan  keduanya  merupakan  perbuatan  yang haram. 19 Apabila  perkawinan  dilangsungkan  dan  memiliki  anak  dari  hasil perkawinan tersebut, maka hubungan nasabnya hanya kepada ibunya, sama halnya dengan  seseorang  yang  melakukan  perzinaan  memiliki  anak,  maka  hubungan nasabnya, hanya kepada ibunya.

## Penutup
Apabila  telah  mendapatkan  perijinan  dari  Pengadilan  Negeri  untuk melakukan perkwinan beda agama, dapat diajukan perkawinan dan pencatatan yang dilakukan  di  hadapan  petugas  Catatan  Sipil.  Pasangan  perkawinan  beda  agama dapat  memberitahukan  kehendaknya  untuk  melakukan  perkawinan  beda  agama, apabila  merasa  minder  atau  malu  maka  dapat  diwakilkan  oleh  orang  tua  atau kerabat. Pasangan tersebut mengisi formulir model 1 sampai dengan 3. Setelah itu menunggu  pengumuman  perkawinan  selama  empat  belas  hari,  jika  tidak  ada sanggahan  maka formulir  akan dimasukan kepada daftar perkawinan beda agama. Apabila  tidak  mendapat  perijinan  dari  Pengadilan  Negeri,  kedua  pemohon  dapat mengajukan  upaya  hukum  sebagaimana  telah  dijelaskan  di  atas,  mereka  dapat mengajukan  upaya  hukum  kasasi  dapat  menjadi  opsi  ketika  gugatan  terhadap permohonan kalah di Pengadilan tingkat pertama, landasan kasasi merujuk kepada penjelasan  pasal  43  Ayat  (1)  bahwa  kasasi  dapat  ditempuh  setelah  melalui  upaya banding kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Dalam Undang-undang no. 5  tahun  2004  menyatakan  bahwa  kasasi  dapat  diajukan  setelah  melalui  upaya banding,  kecuali  terdapat  ketentuan  lain  berdasarkan  undang-undang.  Karena  dari penjelasan  pasal  43  Ayat  (1)  bahwa  permohonan  tidak  dapat  dilakukan  upaya banding.  Sehingga  proses  peradilan  dilanjutkan  langsung  ke kasasi.  Permasalahan perkawinan  beda  agama  jika  ditinjau  dari  aspek  yuridis,  terdapat  ketidakpastian hukum  dalam  perkara  ini,  sehingga  setiap  keputusan  yang  diambil  oleh  Hakim berbeda-beda  satu  sama  lain,  sehingga  terkadang  kehendak  melangsungkan perkawinan  harus  kandas.  Selain  aspek  yuridis,  perkawinan  beda  agama  ditinjau dari aspek sosial akan menimbulkan sesuatu yang tidak mengenakan bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama. Dari mulai isu perzinaan hingga aspek  lainnya  yang  akan  dirasakan  secara  psikologis  oleh  pasangan  perkawinan beda agama.
19 Wawancara Dr. Otong Syuhada, MH. Pada tanggal 2 maret 2020, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Jln.KH. Abdul Halim No. 103.
Analisis Penetapan Perkawinan Beda Agama (Studi Putusan Pn Surakarta  No. 454/Pdt.P/2018/Pn Skt).

## Saran
Ada  beberapa  saran  baik  itu  bagi  pembaca  maupun  bagi  praktisi  hukum, yaitu  bagi  pembaca,  disarankan  untuk  membaca  hingga  tuntas  penelitian  ini, sehingga  dapat  memahami  persoalan  perkawinan  beda  agama  secara  menyeluruh. Bagi  praktisi,  hendaknya  memberikan  pertimbagan  hukum  yang  menyeluruh, bukan saja ditinjau dari aspek yuridis, tetapi aspek keadilan dan kemanfaatan perlu ditinjau sedalam-dalamnya.

## Daftar Pustaka
Djubaidah. Neng. Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan (Sinar Grafika, 2010).
Eoh,OS,  Perkawinan  Beda  Agama  Dalam  Teori  dan  Praktek  (PT.  Raja  Grafindo Persada, 1996).
Hadikusuma.  Hilman.  Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundang-
Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama (Bandar Maju 2007).
Ichtiyanto,  Pernikahan  Campuran  dalam  Negara  Republik  Indonesia  (Badan
Litbang Agama dan diklat Keagamaan Depag RI, 2003).
KEPRES  Nomor  1 Tahun  1991  Tentang  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  Pasal 40 dan Pasal 44.
Monib. Mohammad  & Nurcholis Ahmad, Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama (Gramedia Pustaka Utama, 2008).
Mardani. Hukum Perkawinan Di Dunia Islam Modern. (Graha Ilmu, 2011)
Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. (PT Remaja Rosdakarya, 1991) Mughniyah,  Muhammad  Jawad.  al-Fiqh  „ala  madzahibul  khamsah,  terj.  Masykur AB, Dkk, Fiqih Lima Madzhab. (Lentera, 2008) OS, Eoh. Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktek . (Srigunting, 1996) M.  Yahya  Harahap.  Hukum  Acara  Perdata  ten  tang  Gugatan.  Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,  dan Putusan Pengadilan,  (Sinar Grafika Offset,  Juni 2005). Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor  68/PUU-XII/2014.
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor  454/Pdt.P/2018/PN Skt. Undang-Undang pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.
Wawancara  Dr.  Otong  Syuhada,  MH.  Pada  tanggal  2  maret  2020,  bertempat  di Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Jln.KH. Abdul Halim No. 103.