## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang
Murniyanti, Sahuri Lasmadi, Tri Imam Munandar Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: murnekyanti@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  kewenangan  KPK dalam  melakukan  penuntutan  pada  tindak  pidana  pencucian  uang  yang berasal  dari  tindak  pidana  korupsi  dan  akibat  hukum  yang  timbul  dari kewenangan  penuntutan  oleh  komisi  pemberantasan  korupsi  tersebut. Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  Yuridis  Normatif  dengan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konsep ( conceptual  approach )  dan  pendekatan  kasus  ( case  approach ).  Hasil Penelitian  menunjukkan  bahwa  KPK  tidak  memiliki  kewenangan  untuk melakukan  penuntutan  terhadap  kasus  tindak  pidana  pencucian  uang karena tidak diatur secara jelas baik dalam Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang TPPU. Kewenangan penuntutan KPK tersebut tidak sesuai asas  legalitas  ( Lex  Scripta dan Lex  Certa) dan  bertentangan  dengan kewenangan  atribusi  yang  mengakibatkan  timbulnya  ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pencucian uang.
Saran:  Hendaknya  dilakukan  pembaharuan  hukum  terhadap  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dengan  memperjelas  kewenangan  Jaksa dari Kejaksaan untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang dan Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut sebaiknya melakukan penemuan hukum atau Recht Vinding.

## Kata Kunci:
Kewenangan; KPK; Penuntutan; Tindak Pidana Pencucian
Uang

## ARTICLE HISTORY
Submission: 2-7-2022
Accepted: 12-7-2022
Publish: 04-09-2022
KEYWORDS: Authority; KPK; Money Laundering ; P rosecution

## ABSTRACT
The Article is to determine and analyze the authority of the KPK in  carrying  out  prosecutions  for  money  laundering  crimes originating  from  criminal  acts  of  corruption  and  the  legal consequences  arising  from  the  prosecution's  authority  by  the corruption eradication commission. The research method used is normative  juridical  with  a  statute  approach,  a  conceptual approach and a case approach. The results of the study indicate that the KPK does not have the authority to prosecute cases of money  laundering  crimes because it  is not  clearly  regulated  in both  the  KPK  Law  and  the  Money  Laundering  Law.  The  KPK's prosecution authority is not in accordance with the principle of legality  (Lex  Scripta  and  Lex  Certa)  and  is  contrary  to  the attribution  authority  which  results  in  legal  uncertainty  in  the process of resolving money laundering cases. Suggestion: There should  be a  legal  reform of  Law  Number  8 of  2010  concerning the  Prevention  and  Eradication  of  the  Crime  of  Money Laundering by clarifying the authority of the Prosecutor from the Prosecutor's  Office  to  prosecute  money  laundering  crimes  and the  Panel  of  Judges  handling  the  case  should  make  legal discoveries or Recht Vinding.

## A. PENDAHULUAN
Pencucian uang merupakan Transnational Organized Crime atau tindak pidana yang  berkaitan  dengan  yurisdiksi  negara  lain,  sehingga  dalam  proses pemberantasannya diperlukan kerjasama internasional. Pencucian uang atau Money Laundering itu sendiri pertama kali muncul di Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Pada saat itu, “perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (Laundry) digunakan oleh para mafia untuk melakukan pemutihan uang yang diperoleh dari perbuatan ilegal dengan  membeli  perusahaan-perusahaan  pencucian  pakaian,  sehingga  uang  yang didapat dan dikumpulkan seolah-olah berasal dari hasil bisnis pencucian pakaian”. 1 Pemerintah Indonesia pertama kali menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sebagai  salah  satu  upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, menurut Financial Action Task  Force  on  Money  Laundering (FATF)  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002 tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dinilai  belum  memenuhi  standard internasional.  Sehingga,  pemerintah  melakukan  perubahan  atas  Undang-Undang pencucian uang sebelumnya menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang. “Namun, FATF menganggap bahwa tidak serta merta Indonesia dapat dikeluarkan dari daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCT) karena FATF masih akan melihat dan menilai bagaimana implementasi dari perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang”. 2 Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki nuansa unsur yang berbeda dengan tindak pidana korupsi.  Tindak  Pidana  Korupsi  berasal  dari  kata  "korupsi  berarti  kebusukan, kebejatan,  ketidakjujuran,  dapat  di  suap,  tidak  bermoral,  penyimpangan  dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah. Sedangkan di dunia Internasional pengertian  korupsi  berdasarkan Black  Law  Dictionary diartikan  suatu  perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya". 3
Pengaturan  tindak  pidana  pencucian  uang  di  atas  kini  telah  dicabut pemberlakuannya oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2003  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2002 tentang Pencucian Uang, dianggap masih belum optimal dalam pelaksanaannya dan masih memberikan celah hukum bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang. Sehingga pemerintah Indonesia melakukan kembali perubahan terhadap peraturan sebelumnya menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 4 Terdapat berbagai rumusan tindak pidana  pencucian  uang,  selain  itu  dinyatakan  bahwa  tidak  ada  defenisi  pencucian uang  yang  bersifat  universal. 5 Tindak  Pidana  Pencucian  atau Money  Laundering
1 Juni  Sjafrien  Jahja, Melawan  Money  Laundering  (Mengenal,  Mencegah  &  Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang), Cet. 2, Visimedia, Jakarta, 2017, hlm. 4.
2 R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , Cet. 2, Sinar Garfika, Jakarta, 2014, hlm. 6.
3 Yulia Monita, Hafrida, Nys. Arfa dan Elizabeth Siregar, “Kajian Normatif Tentang Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Sains Sosio Humaniora , Vol. 5 No. 2,
2022, hlm. 1247.
4 Yulia Monita, Hafrida, Nys. Arfa dan Elizabeth Siregar, “Kajian Normatif”, hlm. 8.
5 Yenti  Garnasih, Penegakan  Hukum  Anti  Pencucian  Uang  dan  Permasalahannya  di Indonesia , Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 1.
berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa:  “Pencucian  uang  adalah  segala  perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.
Menurut Black’s Law Dictionary adalah “Term to used to describe investment or  other  transfer  of  money  flowing  from  racketeering,  drug transaction,  and other illegal sources into legitimate channels so that the original source can not be tracked”. 6
Terdapat  26  tindak  pidana  asal  ( Predicate Crime) yang  diatur dalam  Pasal  2 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang salah satu tindak pidana asalnya adalah  tindak  pidana  korupsi.    Dalam  tindak  pidana  korupsi  ada  dikenal  yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang bersifat independen tanpa ada pengaruh dari lembaga lainnya.  KPK  itu  sendiri  lahir  atas  amanat  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus tindak pidana  korupsi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  6  huruf  c  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal yang diatur dalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang, KPK yang merupakan lembaga independen juga diberikan kewenangan untuk penyidikan terhadap kasus tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  tindak  pidana  asal  adalah  tindak  pidana korupsi  yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang menyatakan bahwa:  “Penyidikan  tindak  pidana pencucian  uang  dilakukan  oleh  penyidik tindak pidana  asal  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  acara  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan,  kecuali  ditentukan  lain  menurut  Undang-Undang  ini”.  Pasal tersebut  telah  jelas  mengatur  bahwa  dalam  hal  penyidikan  dapat  dilakukan  oleh penyidik tindak pidana asal yang salah satunya adalah KPK itu sendiri.
Namun,  hal  menarik  dalam  Undang-Undang  tindak  pidana  pencucian  uang tersebut adalah bagaimana kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi? Karena baik Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang tindak pidana pencucian uang tidak memberikan pengaturan secara jelas apakah penuntutan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi dilakukan oleh penuntut umum yang berasal dari KPK  ataukah  penuntut  umum  dari  Kejaksaan.    Beberapa  ahli  hukum  mengatakan bahwa  KPK  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penuntutan  terhadap TPPU. Beberapa ahli tersebut diantaranya:
"Menurut  pakar  hukum  pidana  Mudzakir  dari  Universitas  Islam  Indonesia (UII) berpendapat KPK tidak bewenang untuk menuntut TPPU karena dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU tidak memberikan kewenangan pada KPK,  UU  TPPU  hanya  memberikan  lisensi  pada  KPK  untuk  melakukan
6 Adrian Formen Tumiwa, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Lex Crimen, Vol VII No. 2, 2018, hlm. 75.
penyidikan  sesuai  dengan  Penjelasan  Pasal  74.  Romli  Atmasasmita  juga berpendapat  sama,  karena  penuntut  KPK  tidak  berkoordinasi  dan berkonsultasi  kepada  Jaksa  Agung.  Romli  menegaskan  tidak  ada  hubungan struktural dan hierarkis antara jaksa KPK dan Jaksa Agung". 7
Apabila  dikatakan  bahwa  KPK  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan penuntutan  terhadap  TPPU  dengan  tindak  pidana  asal  korupsi,  lantas  mengapa terhadap beberapa putusan yang telah diputus oleh Pengadilan yang salah satunya Putusan Mahkamah Agung No.214/PK/Pid.Sus/2014 atas nama Terdakwa Wa Ode Nurhayati  penuntutannya  dilakukan  oleh  penuntut  umum  yang  berasal  dari  KPK. Bagaimana bisa dapat diterapkan suatu aturan terhadap pelaku tindak pidana jika hukumnya saja tidak jelas dan tegas. 8
Berdasarkan  landasan  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  di  atas,  penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan judul “kewenangan penuntutan komisi pemberantasan korupsi terhadap kasus tindak pidana pencucian uang”.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus-kasus  yang  secara  empirik mencerminkan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, dan pendekatan berdasarkan  konsep  yang  digunakan  untuk  menganalisis  permasalahan  dalam penelitian  ini.  Selanjutnya  analisis  terhadap  permasalahan  melalui  berbagai  tahap yaitu  tahap  menginventarisir,  melakukan  sistematisasi  dan  terakhir  dilakukan interpretasi.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  dilakukan  untuk  menghasilkan  argumentasi,  teori,  atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menjawab masalah yang dihadapi. 9 Artikel ini didasarkan  pada  penelitian  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus-kasus yang secara empirik mencerminkan penuntutan terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang,  dan  pendekatan  berdasarkan konsep  yang  digunakan  untuk  menganalisis  permasalahan  dalam  penelitian  ini. Selanjutnya  analisis  terhadap  permasalahan  melalui  berbagai  tahap  yaitu  tahap menginventarisir, melakukan sistematisasi dan terakhir dilakukan interpretasi.
C. PEMBAHASAN
1.  Pengaturan  Kewenangan  KPK  Dalam  Melakukan  Penuntutan  Pada  Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana  yang  diketahui,  bahwasanya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang telah diatur dalam Bab II Pasal 6 dan  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pasal  6  Menyatakan  bahwa  Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: "a.  Koordinasi dengan instansi yang berwenang  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi;    b.  Supervisi
7 Rony  Saputra,  “Kewenangan  Penuntutan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Hukum Respublica , Vol. 16 No. 1, 2016, hlm.
107.
8 Andri  Saputra  Gulo,  Sahuri  Lasmadi,  dan  Kabib  Nawawi,  “Cybercrime  dalam  Bentuk Phising  Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik”, Pampas Journal Of Criminal Law, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 79.
9 Wendy,  Andi  Najemi,  “Pengaturan  Uang  Pengganti  Sebagai  Pidana  Tambahan  dalam Tindak Pidana Korupsi”, Pampas Journal Of Criminal Law , Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 27.
terhadap  instansi  yang  berwenang  melakukan  pemberantasan  tindak  pidana korupsi; c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana  korupsi;    d.  Melakukan  tindakan-tindakan  pencegahan  tindak  pidana korupsi;  dan  e.  Melakukan  monitor  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan negara". 10
Sedangkan Pasal 7 Menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  huruf  a,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi berwenang:    "a.  Mengkoordinasikan  penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan tindak  pidana  korupsi;  b.  Menetapkan  sistem    c.  Pelaporan  dalam  kegiatan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi;    d.  Meminta  informasi  tentang  kegiatan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  kepada  instansi  yang  terkait;    e. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi;  dan    f.    Meminta  laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi". 11
Berbicara  mengenai  tugas  dan  wewenang  yang  dimiliki  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, tentunya akan  berkaitan  dengan  tindak  pidana  lain  yang  masih  ada  kaitannya  dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan KPK  adalah  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  tindak  pidana  asalnya  tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  Pada dasarnya KPK  memang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 74 Undang-Undang tindak pidana pencucian uang.
Dalam penjelasan Pasal 74 yang dimaksud dengan “Penyidik Tindak Pidana Asal  adalah  pejabat  dari  instansi  yang  oleh  undang-undang  diberi  kewenangan untuk  melakukan  penyidikan,  yaitu  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, Kejaksaan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Badan  Narkotika  Nasional (BNN),  serta  Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Penyidik  tindak  pidana  asal  dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya".
Namun,  untuk  pengaturan  terkait  penuntutan  didalam  Undang-Undang tindak pidana pencucian uang tidak mengatur secara jelas apakah KPK berwenang untuk  melakukan  penuntutan  terhadap  TTPU  yang  berasal  dari  tindak  pidana korupsi. Karena di dalam Pasal 76 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  menyatakan bahwa:
"(1)  Penuntut  umum  wajib  menyerahkan  berkas  perkara  tindak  pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja  terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  berkas  perkara  yang  telah dinyatakan  lengkap.  (2)  Dalam  hal  penuntut  umum  telah  menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),  ketua  pengadilan  negeri  wajib  membentuk  majelis  hakim  perkara
11 Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2002.
tersebut  paling  lama  3  (tiga)  hari  kerja  sejak  diterimanya  berkas  perkara tersebut".
Isi Pasal 76 Undang-Undang tindak pidana pencucian uang di atas, telah jelas dan  sesuai  keberlakuannya  mengenai  pelimpahan  berkas  perkara  kepada Pengadilan  Negeri  sebelum  dilakukannya  penuntutan.  Namun,  masih  terjadi perdebatan  dan  perbedaan  persepsi  dikalangan  penegak  hukum  mengenai  siapa yang  berwenang  melakukan  penuntutan terhadap kasus  tindak  pidana pencucian uang  apabila  tindak  pidana  asal  nya  adalah  tindak  pidana  korupsi.  Perbedaan persepsi  ini  terjadi  bukan  tanpa  alasan,  karena  baik  dalam  Undang-Undang  KPK maupun  undang-undang  tindak  pidana  pencucian  uang  itu  sendiri  tidak  diatur apakah penuntut umum yang dimaksud adalah Jaksa dari Kejaksaan atau Jaksa yang berasal dari KPK.
Apabila mengacu pada Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  yang  dimaksud  dengan  penuntut  umum  adalah  jaksa  yang  diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan  hakim.  Pasal  13  ini  diperjelas  lagi  dengan  Pasal  137  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa  "penuntut umum berwenang  melakukan  penuntutan  terhadap  siapapun  yang  didakwa  melakukan suatu  tindak  pidana  dalam  daerah  hukumnya  dengan  melimpahkan  perkara  ke pengadilan yang berwenang mengadili". Oleh karena hal tersebut diatas, terdapat sinkonisasi  antara  Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pasal 137 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Meskipun  tindak  pidana pencucian uang lahir atas adanya tindak pidana asal, tindak pidana pencucian uang tetap  tindak  pidana  yang  berdiri  sendiri  dan  tidak  bergantung  pada  pidana  asal dalam hal mulai melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian, dalam Pasal 69 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  menyatakan  bahwa  “untuk  dapat  dilakukan penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  tindak pidana  pencucian  uang  tidak  wajib  dibuktikan  terlebih  dahulu  tindak  pidana asalnya”.  Bilamana  tindak  pidana  asal  (tindak  pidana  korupsi)  belum  atau  tidak terbukti,  maka  tidak  menghambat  dilakukannya  proses  penyidikan tindak pidana pencucian.
Apabila  mengacu  pada  teori  kewenangan  sebagaimana  dijelaskan  diatas sebelumnya,  dalam  hal  bertindak  untuk  melakukan  penuntutan  terhadap  suatu tindak  pidana  maka  harus  ditentukan  terlebih  dahulu  tugas  dan  wewenang  yang dimiliki  oleh  penuntut  umum.  Melihat  dari  peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang  maupun  tindak  pidana  korupsi, memperlihatkan bahwasanya tidak adanya pengaturan yang menyebutkan bahwa jaksa  yang  berasal  dari  KPK  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Oleh karena hal tersebut jaksa KPK tidak dapat melakukan tindakan- tindakan  penuntutan  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang  yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Dan dari segi sistem peradilan pidana  pun  KPK  merupakan  lembaga  tersendiri  yang  hanya  dapat  melakukan penegakkan hukum terhadap perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tidak seperti lembaga lain yang ada di dalam sistem peradilan pidana yang dapat
melakukan  penegakkan  hukum  terhadap  perkara  pidana  lainnya  selain  tindak pidana korupsi.
2.    Akibat  Hukum  Dari  Kewenangan  Penuntutan  Oleh  Komisi  Pemberantasan Korupsi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Pada hakikatnya, tidak ada pengaturan terkait yang mengatur secara eksplisit mengenai penuntut umum yang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan jaksa yang berasal dari kejaksaan atau jaksa dari komisi pemberantasan korupsi juga berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang. Sehingga perlu dilakukan analisa terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang terutama mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan. Menganalisa kewenangan  KPK  melakukan  penuntutan  tindak  pidana  pencucian  uang,  selain melihat ada atau tidak nya peraturan yang bersangkutan dengan kewenangan yang dimiliki  oleh  komisi  pemberantasan  korupsi,  sudah  sepatutnya  juga  dianalisa dengan  mengaitkan  asas-asas  hukum  yang  berlaku  salah  satunya  adalah  Asas Legalitas.
Di  dalam  pengaturan  mengenai  asas  legalitas  terdapat  pula  syarat  yang termuat di dalamnya, yaitu: larangan retroaktif, ketentuan pidana harus diwujudkan dalam  peraturan  tertulis  ( Lex  Scripta );  dirumuskan  secara  jelas  ( Lex  Certa );  dan harus  ditafsirkan  secara  ketat,  termasuk  didalamnya  larangan  penafsiran  analogi ( Lex Scricta ). 12 Berlandaskan atas pengaturan asas legalitas yang telah disebutkan bahwasanya,  Jaksa  yang  berasal  dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  tidaklah memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian  uang  yang  tindak  pidananya  adalah  tindak  pidana  korupsi.  Dimana pembuat  undang-undang  tidak  menyebutkan  bahwa  Komisi  Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Sementara  itu,  mengingat  Undang-Undang  tindak  pidana  pencucian  uang dalam  hal  pembuktiannya  menggunakan  pembuktian  terbalik  serta  tidak  perlu dibuktikan  terlebih  dahulu  tindak  pidana  asalnya  sehingga  dalam  melakukan penuntutan  terhadap  kasus  tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  dilakukan sekalipun  tindak  pidana  korupsi  sebagai  tindak  pidana  asalnya  belum  atau  tidak terbukti.  Kemudian,  dikarenakan  pengaturan  terhadap  kewenangan  Komisi Pemberantasan  Korupsi  tidak  diatur  dengan  jelas  baik  dalam  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi maupun  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  mengakibatkan  timbulnya ketidakpastian hukum dalam penegakan kasus tindak pidana pencucian uang. Menurut J. T. C. Simorangkir bahwa: “negara hukum diartikan sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip asas legalitas, dimana segala tindakan negara harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum”. 13
12 Prianter Jaya Hairi, “Kontradiksi Pengaturan Hukum Yang Hidup Di Masyarakat Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia ”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7 No. 1 2016, hlm. 92.
13 R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  Dan  Dalam  Peraturan  Mahkamah Konsitutsi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang- Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 2, 2016, hlm. 192.
Penulis sependapat dengan beberapa pendapat ahli hukum yang mengatakan bahwa  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  tidak  memiliki  kewenangan  dalam melakukan  penuntutan  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Namun fakta  hukumnya,  terdapat  beberapa  putusan  pengadilan  yang  memeriksa  dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dalam hal proses penuntutan tetap dilakukan oleh penuntut umum yang berasal dari KPK. Salah satunya Putusan Nomor 214/PK/Pid.Sus/2014 atas  nama  Terdakwa  Wa  Ode  Nurhayati  yang  merupakan  Terdakwa  atas  kasus dugaan korupsi dan pencucian uang Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah  Tertinggal  pada  tahun  2011  yang  mana  Proses  penuntutan  pada  perkara tersebut dilakukan oleh penuntut umum yang berasal dari KPK dengan dalil bahwa penuntut umum KPK (Jaksa KPK) sama dengan penuntut umum yang berasal dari Kejaksaan.
Penuntutan  tersebut  juga  dilakukan  agar  proses  persidangan  dapat  sesuai dengan asas hukum peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta apabila tidak dilakukan  pelimpahan  berkas  perkara  ke  Kejaksaan  dan  hanya  dilakukan pelimpahan  berkas  perkara  ke  Jaksa  KPK  maka  dapat  mempercepat  proses penuntutan  dan  penyelesaian  atas  suatu  perkara  pencucian  uang.  Hal  tersebut dikarenakan KPK yang menangani sejak awal perkara pencucian uang dengan tindak pidana  asal  korupsi  tersebut.  Penulis  berpendapat  bahwa  proses  penuntutan terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang  tersebut  menimbulkan  ketidakpastian hukum yang akan selalu ada pada saat terjadi suatu kasus tindak pidana pencucian uang yang dalam hal penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketidakpastian  hukum  terlihat  pada  adanya  perbedaan  pendapat  atau Disseting Opinion yang akan muncul akibat belum adanya pengaturan yang lebih jelas  terkait  bagaimana  kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang tindak pidana pencucian uang.
Selanjutnya,  terhadap  putusan-putusan  pengadilan  yang  memutus  perkara tindak  pidana  pencucian  uang  yang  tindak  pidana  asalnya  adalah  tindak  pidana korupsi yang penuntut umumnya adalah Jaksa Penuntut Umum yang berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi, tidaklah dapat dijadikan acuan bagi Jaksa Penuntut Umum  yang  berasal  dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  untuk  melakukan penuntutan  apabila  terjadi  kasus  pencucian  uang  yang  sama.  Sebab,  suatu kewenangan tidak bisa diberikan begitu saja kepada Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi hanya dengan berpedoman pada putusan pengadilan dan juga jaksa KPK dan  jaksa  Kejaksaan  berada  dalam  institusi  yang  berbeda  sehingga  tunduk  pada peraturan yang berbeda pula.
Sementara  itu,  apabila  kewenangan  tersebut  diberikan  maka  akan  merusak sendi-sendi penegakan hukum itu sendiri karena tidak ada pengaturan yang jelas dan justru tidak sesuai/tidak relevan dengan asas legalitas yang menjadi pedoman penegakan hukum itu sendiri. Sehingga Penafsiran terhadap penuntut umum dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan penuntutan  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang  tidak  dapat  dibenarkan menurut hukum. Namun, hingga saat ini pun penuntut umum yang berasal dari KPK tetap melakukan penuntutan terhadap kasus yang sama sehingga mempelihatkan
bahwa  penuntutan  yang  dilakukan  oleh  jaksa  KPK  dapat  dilihat  dari  sisi  baiknya yaitu perkara-perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya adalah  tindak  pidana  korupsi  dapat  cepat  terselesaikan  meskipun  tidak  ada pengaturan  secara  eksplisit  mengenai  kewenangan  penuntutan  terhadap  tindak pidana  pencucian  uang  tersebut  dan  seharusnya  majelis  hakim  melakukan penemuan hukum ( Recht Vinding) atas perkara pencucian uang karena tidak adanya pengaturan terhadap penuntut umum tersebut.
Yang dimaksud dengan penemuan hukum ( Recht Vinding ) adalah suatu proses pembentukan  hukum  oleh  hakim  atau  aparat  penegak  hukum  lainnya  yang ditugaskan  untuk  melakukan  penerapan  hukum  umum  pada  peristiwa  hukum konkret.  Dimana  Hakim  selalu  dihadapkan  pada  peristiwa  konkret,  konflik  atau kasus  yang  harus  diselesaikan  atau  dipecahkannya  dan  oleh  karena  itu  perlu dicarikan hukumnya. 14
Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Hakim yang menangani perkara tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  tindak  pidana  asal  korupsi  melakukan penemuan  hukum  agar  tidak  lagi  menjadi  perdebatan  apakah  KPK  memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.
Akan  tetapi,  apabila  Jaksa  KPK  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan penuntutan terhadap tindak pidana asal maka terdapat sisi buruk berupa timbulnya kewenangan  penuntutan  oleh  lembaga  lain  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana asal  apabila  diatur  bahwa  penuntutan dapat  dilakukan  oleh  penuntut  umum  dari tindak pidana asal seperti halnya penyidikan.

## D. SIMPULAN
Dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK maupun sebagaimana Undang-Undang tentang TPPU yaitu UU No. 8 Tahun 2010 belum  terdapat  pengaturan  tentang  kewenangan  yang  diberikan  pada  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyidikan
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki Kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap kasus tindak  pidana  pencucian  uang.  Ketidakjelasan  pengaturan  mengenai  kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum bagi aparat penegak  hukum  dalam  melaksanakan  penegakan  kasus  tindak  pidana  pencucian uang.
Tidak hanya itu saja beberapa kasus tindak pidana pencucian uang yang telah dituntut  oleh  Jaksa  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  bertentangan  dengan  asas legalitas  yakni  Lex  Scripta  dan  Lex  Certa  serta  tidak  sesuai  dengan  kewenangan atribusi  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Kemudian  saran  oleh  penulis  yakni  agar melakukan  pembaharuan  hukum  terhadap  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dengan memperjelas kewenangan Jaksa dari Kejaksaan dalam melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang agar tidak terjadi lagi multitafsir mengenai Jaksa yang berasal darimana  yang  berwenang  melakukan  penunutan.  Guna  menghindari  adanya ketidakpastian  hukum  dalam  penegakan  hukum  terhadap  kasus  tindak  pidana
14 Muhammad  Helmi,  “Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  Berdasarkan  Paradigma Konstruktivisme”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22 No. 1, 2020, hlm. 115.
pencucian uang serta agar tidak menimbulkan dualisme penuntutan terhadap tindak pidana  pencucian  uang.  Dan  Majelis  Hakim  yang  menangani  perkara  tersebut sebaikanya melakukan penemuan hukum atau Recht Vinding.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. UU Nomor 30 Tahun 2002. LNRI Nomor 137. Tambahan LNRI Nomor 4250.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana.  UU  Nomor  1  Tahun  1981.  LNRI  Nomor  76.  Tambahan  LNRI  Nomor 3209.

## Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 8 Tahun 2010. LNRI Nomor 122. Tambahan LNRI Nomor 5164.

## Buku
Garnarsih,  Yenti.  Penegakan  Hukum  Anti  Pencucian  Uang  Dan  Permasalahannya  Di Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2017.
Jahja, Juni Sjafrien. Melawan Money Laundering (Mengenal, Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang). Jakarta: Penerbit Buku Visimedia, 2017.
Wiyono,  R.  Pembahasan  Undang-Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Penerbit Buku Sinar Garfika, 2014.

## Jurnal/ Majalah Ilmiah
Andri  Saputra  Gulo,  Sahuri  Lasmadi  dan  Kabib  Nawawi,  “Cybercrime  dalam  Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Pampas Journal Of Criminal Law, Vol. 1, No. 2, (2020).
Adrian Formen Tumiwa, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pencucian Uang Dalam Perspektif  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Lex Crimen, Vol. VII, No. 2, (2018).
Saputra, Rony. “Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada Kasus  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang”,  Jurnal  Hukum  Respublica,  Vol.  16,  No.  1, (2016).
Wendy,  Andi  Najemi,  “Pengaturan  Uang  Pengganti  Sebagai  Pidana  Tambahan  dalam Tindak Pidana Korupsi”, Pampas Journal Of Criminal Law, Vol. 1 ,No. 1, (2020).
Prianter Jaya Hairi, “Kontradiksi Pengaturan Hukum Yang Hidup Di Masyarakat Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1,  (2016).
R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konsitutsi  Nomor  06/PMK/2005  Tentang  Pedoman  Beracara  Dalam  Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, (2016).
Yulia  Monita,  Hafrida,  Nys.  Arfa  dan  Elizabeth  Siregar,  “Kajian  Normatif  Tentang Penyitaan  Barang  Bukti  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi”,  Jurnal  Sains  Sosio Humaniora,  Vol. 5, No. 2, (2022).