## JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN
Vol.7, No. 1, 2022 DOI: 10.14710/jiip.v%vi%i.13486

## Analisis Tantangan dan Potensi Dalam Meningkatkan Inovasi Pembangunan Desa Bagi Keberlangsungan Masyarakat Desa
Nurfadhilah Itsnaini Djahmiq & Dr. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  Universitas Muhammadiyah Malang E-mail: nurfadhilah.itsnaini@yahoo.com , salahudinmsi@umm.ac.id
Dikirimkan: 23 Januari 2022 Direvisi: 29 Maret 2022 Diterbitkan: 31 Maret 2022

## Pendahuluan
Pembangunan desa adalah konteks masa kini yang merujuk pada kemandirian sebuah kelompok masyarakat. Pembangunan desa termuat di dalam UU No. 6 Tahun 2014  Bab  IV  pasal  18  yang  berbunyi  “Kewenangan  di bidang  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa” (UUD No.06 Tahun 2014, 2014). Pembangunan desa yang sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki dapat dijadikan sebagai ikon bagi desa tersebut oleh karena itu, pembangunan potensi unggulan yang dimiliki oleh suatu  desa  dapat  berbeda  dengan  desa  yang  lainnya  hal  ini  dikarenakan  setiap  desa memiliki keanekaragaman yang khas baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan geografis (Ulfah et al., 2017). Kemandirian masyarakat dipandang sebagai sebuah keadaan yang

## INTISARI
Pembangunan  desa  adalah  konteks  masa  kini  yang  merujuk  pada  kemandirian  sebuah kelompok  masyarakat.  Kemandirian  masyarakat  dipandang  sebagai  sebuah  keadaan  yang tercipta dari adanya sikap kolektif masyarakat dalam melakukan perubahan sosial. Perubahan perilaku tersebut dapat didukung melalui program intervensi masyarakat yang dikembangkan oleh pemerintah yang memberikan syarat adanya gerakan partisipasi masyarakat. Penelitian ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  strategi  terus dijalankan  dan  diperbaiki  oleh  pemerintah  untuk  memberikan  kualitas  pelayanan  yang  baik bagi  masyarakat desa  yang  ada  di negara Indonesia. Masyarakat  desa  menjadi fokus utama dalam  setiap  pembangunan  yang  ada,  untuk  dapat  memberikan  dampak  yang  baik  bagi  di setiap penjuru desa di Indonesia. Pada kenyataannya masyarakat merupakan partner terbaik dalam pembangunan yang ada maka dengan itu pemerintah sering tidak ragu untuk bekerja sama dengan masyarakat khususnya masyarakat desa dalam pembangunan.

## KATA KUNCI
Pembangunan Desa, SDGs
tercipta  dari  adanya  sikap  kolektif  masyarakat  dalam  melakukan  perubahan  sosial. Perubahan  perilaku  tersebut  dapat  didukung  melalui  program  intervensi  masyarakat yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  yang  memberikan  syarat  adanya  gerakan partisipasi masyarakat.  Selain itu, dapat juga muncul atas dasar inisiatif dan kreativitas masyarakat  setempat.  Potensi  kaum  muda  di  desa  dapat  dioptimalkan  dengan  cara menciptakan peluang wirausaha sesuai dengan minat para pemuda dan melihat potensi daerah.
Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak terlepas dari kaum pemuda desa. Pemuda  merupakan  salah  satu  elemen  masyarakat  yang  memiliki  peluang  dalam membangun kemajuan dan pengembangan desa. Dalam konteks pembangunan desa, masyarakat mempunyai posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa termasuk  menjadi  bagian  dari  agen  yang  secara  kreatif  dan  inovatif  mampu memanfaatkan  berbagai  macam  peluang  ekonomi  yang  kemudian  mereka  dikenal sebagai wirausaha muda. Konsep kewirausahaan senantiasa mengalami perkembangan yaitu tidak hanya membahas aspek mentalitas, kreativitas dan inovasi tetapi mengalami perubahan  paradigma  untuk  merespon  kemajuan  perubahan  dan  adaptasi  terhadap lingkungan.
Pengembangan kewirausahaan di desa menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai  tambah  bagi  desa  untuk  menuju innovation  driven  economy sesuai  dengan  visi pembangunan 2025 yang diwujudkan melalui 3 (tiga) hal yaitu:
1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta  distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) sumber daya alam (SDA), geografis wilayah dan sumber daya manusia (SDM) melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. 2.  Mendorong  terwujudnya  peningkatan  efisiensi  produksi  dan  pemasaran  serta integrasi  pasar  domestik  dalam  rangka  penguatan  daya  saing  dan  daya  tahan perekonomian nasional.
3.  Mendorong  penguatan  sistem  inovasi  nasional  di  sisi  produksi,  proses  maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan.
Karena itu, kajian ini hadir untuk mengisi diskusi tentang Analisis Tantangan dan Potensi  Dalam  Meningkatkan  Inovasi  Pembangunan  Desa  Bagi  Keberlangsungan Masyarakat Desa agar mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat maupun negara Indonesia.

## A. Inovasi
Inovasi  merupakan  sebuah  gagasan  yang  muncul  dan  belum  pernah  ada sebelumnya.  Dengan  adanya  inovasi,  diharapkan  dapat  menjadi  sebuah  hal  yang bermanfaat  dan  menarik  para  penggunanya.  Setiap  individu  yang  melakukan  inovasi disebut dengan seseorang yang inovatif atau inovator. Di era perkembangan teknologi saat ini, para pelaku usaha dituntut untuk dapat terus berinovasi dan menghadirkan hal- hal  baru  yang  dapat  menarik  daya  keinginan  seseorang  untuk  melakukan  perilaku konsumtif dan guna mempertahankan keberlangsungan hidup usaha bagi para pelaku usaha. Apabila seorang pelaku usaha tidak memiliki kemampuan untuk berinovasi maka para  pelanggannya  aku  memilih  untuk  mencari  pelaku  usaha  lainnya  yang  memiliki inovasi produk yang lebih menarik. Masyarakat saat ini cenderung lebih mudah bosan
apabila tidak terdapat pembaruan dari suatu produk. Persaingan di dunia bisnis saat ini terlihat sangat ketat. Dimana para pelaku usaha terus bersaing dalam hal harga, kualitas dan  segala  hal  yang  penting  dalam  menghasilkan  sebuah  produk.  Sebuah  hal  yang dikatakan  inovatif  tidak  terlahir  dari  suatu  hal  yang  baru  namun,  memiliki  manfaat tersendiri  bagi  inovator  maupun  penggunanya.  Inovator  dituntut  untuk  berani mengambil  risiko  dalam  seluruh  keputusan  yang  diambil.  Mereka  cenderung  harus memiliki  sikap  yang  tentang  dalam  menghadapi  masa-masa  sulit  sekalipun  guna menciptakan suatu hal yang baru dengan hasil buah pola pikirnya.
Dalam berinovasi, para pelaku usaha harus mampu fokus pada tiga perihal yang  meliputi  gagasan  baru  yang  merupakan  hasil  olah  pikir  dari  pengamatan  atas sebuah  fenomena  yang  sedang  terjadi.  Kedua  adalah  produk  maupun  jasa  yang ditawarkan  merupakan  langkah  lanjutan  dari  gagasan  baru  yang  ditindak  lanjuti  dari beberapa kajian penelitian dan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang  dikembangkan.  Ketiga  adalah  upaya  dalam  melakukan  perbaikan  secara berkelanjutan,  guna  menghasilkan  sebuah  inovasi  yang  memiliki  manfaat.  Dapat dikatakan sebagai inovasi baru apabila mempunyai ciri khas tersendiri dari gagasan yang diberikan,  mempunyai  unsur  kebaruan  atau  buah  pikir  yang  mempunyai  kadar orisinalitas  dan  kebaruan,  program  inovasi  yang  dilakukan  karena  adanya  program terencana  pada  suatu  inovasi  dan  inovasi  yang bertujuan atau  memiliki  sasaran  yang ingin dicapai.

## B. Pembangunan Desa
Banyak  pendekatan  pembangunan  yang  telah  diterapkan,  yakni  dari pertumbuhan,  pemenuhan  kebutuhan  dasar  hingga  yang  paling  mutakhir  yakni pemberdayaan  masyarakat  dengan  menempatkan  masyarakat  sebagai  sentral  (objek sekaligus  subjek)  pembangunan.  Pengalaman  menunjukkan  bahwa  pendekatan pembangunan yang dilaksanakan selama ini lebih menekankan pada pembangunan fisik, bukan  pada  pembangunan  karakter  masyarakat.  Dengan  demikian,  pendekatan pembangunan  yang  relevan  adalah  masyarakat  mampu  melaksanakan  pembangunan secara mandiri, terdesentralisasi dan tepat sasaran.
Konsep  pembangunan  yang  berpusat  manusia  memandang  inisiatif  kreatif masyarakat  sebagai  sumber  daya  pembangunan  yang  utama  dan  memandang kesejahteraan  material  dan  spiritual  mereka  sebagai  tujuan  pembangunan.  Visi  ini menjadikan  pembangunan  dianggap  sebagai  gerakan  rakyat  daripada  hanya  sekedar sebagai  proyek  pemerintah.  Visi  pembangunan  yang  mengutamakan  manusia  sangat relevan karena adanya pergeseran peranan pemerintah dalam konteks pembangunan, yang  pada  hakekatnya  dilaksanakan  oleh  masyarakat.  Sejak  perencanaan  hingga implementasi dan pemanfaatannya, peranan masyarakat yang menonjol. Peran itu lebih efektif apabila masyarakat juga berperan dalam penggunaan alokasi anggaran.
Pembangunan  itu  sendiri  haruslah  merupakan  suatu  proses  belajar,  yaitu maksudnya  peningkatan  kemampuan  masyarakat,  baik  secara  individual  maupun kolektif  yang  tidak  hanya  menyesuaikan  diri  pada  perubahan,  melainkan  juga  untuk mengarahkan perubahan itu sehingga sesuai dengan tujuannya sendiri. Pembangunan itu  sendiri  haruslah  merupakan  suatu  proses  belajar,  yaitu  maksudnya  peningkatan kemampuan  masyarakat,  baik  secara  individual  maupun  kolektif  yang  tidak  hanya
menyesuaikan diri pada perubahan, melainkan juga untuk mengarahkan perubahan itu sehingga  sesuai  dengan  tujuannya  sendiri.  Tujuan  pembangunan  guna  untuk meningkatkan sektor bidang di setiap daerah atau wilayah yang ada di negara Indonesia dengan kata lain pembangunan menjadi cara untuk dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang  baik  bagi  negara  Indonesia.  Manfaat  dalam  pembangunan  inovasi  desa  untuk memberikan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat serta meningkatkan SDM dan mutu daerah agar dapat menjadikan negara Indonesia memiliki potensi yang dapat terus dikembangkan.
Wujud  pembangunan  desa  adalah  adanya  berbagai  program  dan  proyek pembangunan  yang  bertujuan  menciptakan  kemajuan  desa.  Program  dan  proyek  itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi  perbaikan  dan  peningkatan  taraf  hidup  masyarakat  desa,  pengerahan partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa  serta  penumbuhan  kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan  masyarakat ( empowerment ) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang  dihadapi  serta  dapat  menyusun  perencanaan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan memecahkan masalah sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Makna  pembangunan  desa  adalah  partisipasi  dan  pemberdayaan  masyarakat. Partisipasi  itu  diartikan  tidak  saja  sebagai  keikutsertaan  dalam  pembangunan  yang direncanakan  dan  dilaksanakan  oleh  pihak  luar  desa  ( outsider  stakeholder )  atau keterlibatan  dalam  upaya  menyukseskan  program  pembangunan  yang  masuk  ke desanya,  akan  tetapi  lebih  dari  sekedar  itu.  Dalam  partisipasi  yang  terpenting  adalah bagaimana  pembangunan  desa  itu  berjalan  atas  inisiatif  dan  prakarsa  dari  warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya  dan  pengetahuan  yang  mereka  miliki.  Sejalan  dengan  itu,  segala  potensi  lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan.
Pembangunan  desa  menjadi  salah  satu  cara  untuk  dapat  terus meningkatkan desa dalam semua sektor bidang yang menjadi fokus utama di setiap desa terutama  pada  sektor  bidang  ekonomi  banyaknya  desa-desa  yang  berusaha  untuk meningkatkan  pembangunan  untuk  menghasilkan  desa  yang  maju  namun  adanya kendala-kendala  yang  timbul  pada  pembangunan  desa  yang  menjadi  hambatan  bagi desa  untuk  terus  berkembang.  Pembangunan  potensi  lokal  berbasis  agrowisata memberikan dampak positif bagi petani, masyarakat desa, dan pemerintah desa, akan tetapi  di  sisi  lain  karena  pembangunan  potensi  ini  mengandalkan  SDA, pengembangannya juga sangat tergantung dengan alam (Ulfah et al., 2017). Dari salah satu  contoh  pembangunan  desa  yang  ada  pada  agrowisata  yang  dimana  kendala utamanya  adalah  cuaca  yang  terkadang  tidak  menentu  sehingga  mampu  membuat hambatan  bagi  pembangunan  desa  dan  masih  banyak  lagi  hambatan-hambatan  yang ada  sehingga  mampu  membuat  pembangunan  desa  menjadi  terbengkalai  atau terhambat.

## C. SDGs
Kemiskinan  di  negara  Indonesia  sendiri  masih  terbilang  berat  atau  tinggi sehingga  dapat  dikatakan  masyarakat  yang  masih  ada  pada  golongan  miskin  masih dapat dijumpai dengan baik di setiap sudut wilayah atau daerah di negara Indonesia. Indonesia  merupakan  negara  yang  bergabung  sebagai  anggota  PBB  yang  dimana menerapkan banyak strategi untuk memberantas kemiskinan yang ada di setiap negara termasuk  negara  Indonesia.  Adanya  program  yang  digunakan  untuk  pengentasan kemiskinan  di  setiap  negara  yang  biasanya  disebut  dengan  SDGs  yang  dimana sebelumnya adanya program MDGs yang menjadi pengentas kemiskinan.
Sustainable  Development  Goals (SDGs)  merupakan  agenda  untuk  mencapai pembangunan berkelanjutan secara global pada tiga dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  rencana  aksi  untuk  manusia,  bumi, kemakmuran,  dan  perdamaian  dunia.  Tujuan  dan  sasaran  SDGs  terintegrasi  dan menyeluruh, bersifat global dan dapat diterapkan secara universal, memperhitungkan realitas  nasional  yang  berbeda-beda  kapasitas  dan  tingkat  pembangunannya  serta menghormati  setiap  kebijakan  dan  prioritas  nasional  setiap  negara.  Oleh  karena  itu, peran negara sangat penting dalam melakukan pendekatan dan menyusun strategi yang menyeluruh antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan  tetap  mengedepankan  karakteristik  dan  prioritas  nasional.  Pada  Sustainable Development  Goals  (SDGs)  dan  Pengentasan  Kemiskinan (Ishatono  &  Raharjo,  2016) terdapat 7 (tujuh) alasan mengapa SDGs akan lebih baik dari MDGs, yakni :
1. SDGs  lebih  global  dalam  mengkolaborasikan  program-programnya.  MDGs sebelumnya dibuat oleh anggota negara The Organization for Economic Cooperation and  Development (OECD)  dan  beberapa  lembaga  internasional.  Sementara  SDGs dibuat  secara  detail  dengan  negosiasi  internasional  yang  juga  terdiri  dari  negara berpendapatan menengah dan rendah.
2. Sekarang, sektor swasta juga akan memiliki peran yang sama, bahkan lebih besar.
3. MDGs tidak memiliki standar dasar hak asasi manusia (HAM). MDGs dianggap gagal untuk  memberikan  prioritas  keadilan  yang  merata  dalam  bentuk-bentuk diskriminasi  dan  pelanggaran  HAM,  yang  akhirnya  berujung  kepada  masih banyaknya  orang  yang  terjebak  dalam  kemiskinan.  Sementara  SDGs  dinilai  sudah didukung dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip HAM yang lebih baik.
4. SDGs adalah program inklusif. Tujuh target SDG sangat eksplisit tertuju kepada orang dengan kecacatan, dan tambahan enam target untuk situasi darurat, ada juga tujuh target bersifat universal dan dua target ditujukan untuk anti sdiskriminasi.
5. Indikator-indikator  yang  digunakan  memberikan  kesempatan  untuk  keterlibatan masyarakat sipil.
6. PBB dinilai bisa menginspirasi negara-negara di dunia dengan SDGs.
7. Conference  of  the  Parties  21 (COP21)  di  Paris  melahirkan  perjanjian  global perubahan iklim sebagai kerangka transisi menuju ekonomi dan masyarakat rendah karbon  dan  memiliki  ketahanan  terhadap  perubahan  iklim  adalah  salah  satu kesempatan untuk maju.
SDGs  mencakup  17  tujuan  dan  169  sasaran  yang  berlaku  mulai  tahun  2016 hingga  2030.  SDGs  meliputi  masalah-masalah  pembangunan  yang  menyeluruh  dan menargetkan penyelesaian yang tuntas dari setiap tujuan dan sasaran yang ada. Hal ini menjadikannya  bersifat  universal,  memberikan  peran  yang  seimbang  kepada  setiap
negara,  baik  negara  maju,  negara  berkembang,  maupun  negara  kurang  berkembang untuk  berkontribusi  penuh.  Upaya  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  SDGs  harus memberikan  manfaat  bagi  semua, no  one  left  behind Indonesia  sebagai  salah  satu negara  yang  telah  menyepakati  SDGs  sangat  berkomitmen  untuk  melaksanakan  dan menyukseskannya.  Untuk  itu,  pada  tahun  2016  telah  dilakukan  beberapa  langkah strategis,  yakni  memetakan  tujuan  dan  sasaran  SDGs  dengan  prioritas  pembangunan nasional,  memetakan  ketersediaan  data  dan  indikator  SDGs  pada  setiap  tujuan  dan sasaran  SDGs,  menyusun  definisi  operasional  setiap  indikator  SDGs,  menyusun peraturan  presiden  (Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan Pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan),  dan  mempersiapkan  rencana  aksi daerah dan nasional berkaitan dengan penerapan SDGs.
Sebagian  besar  tujuan  dan  sasaran  SDGs  telah  diakomodasi  dalam  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sebanyak 57%, yakni 96 dari 169 sasaran SDGs sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Salah satu pilar SDGs,  yakni  lingkungan  diakomodasi  dalam  tujuan  ke-6  serta  tujuan  ke-11  hingga  15 berturut-turut  adalah  akses  air  bersih  dan  sanitasi,  kota  dan  komunitas  yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim,  menjaga  ekosistem  laut,  serta  menjaga  ekosistem  darat.  Pilar  lingkungan  ini diakomodasi dalam RPJMN, yakni ketahanan air, membangun perumahan dan kawasan permukiman,  penanganan  perubahan  iklim  dan  kebencanaan  dengan  rencana  aksi nasional  pengurangan  emisi  GRK,  pengembangan  ekonomi  maritim  dan  kelautan, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) dan pengelolaan bencana, serta rencana aksi dan strategi keanekaragaman hayati.
Berkaitan  dengan  tujuan  ke-13  SDGs,  yakni  tindakan  cepat  untuk  mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, Indonesia telah mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan  iklim  ke  dalam  kebijakan,  strategi,  dan  perencanaan  nasional.  Hal  ini diwujudkan  dalam  bentuk  dokumen  biennial  update  report  (BUR)  yang  berisi pemutakhiran  data  inventarisasi  GRK  nasional  sebagai  bentuk  kebijakan  dan  strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta capaian penanganan perubahan iklim yang dikomunikasikan  ke  tingkat  internasional.  Dokumen  pelaporan  penurunan  emisi  GRK juga disusun sebagai wujud tindakan nyata berdasarkan rencana aksi di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung penurunan emisi GRK pada sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  sifat  kualitatif.  Kualitatif  merupakan  penelitian  dimana data  yang  terkumpul  dan  analisis  yang  dilakukannya  memiliki  sifat  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  dokumen.  Teknik  analisis  data  yang dilakukan  adalah  model  interaktif  dengan  adanya  tiga  tahapan  yang  meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang terkait. Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  melakukan  analisa  dari  jurnal-jurnal  yang membahas tentang topik Analisis Tantangan dan Potensi Dalam Meningkatkan Inovasi Pembangunan Desa Bagi Keberlangsungan Masyarakat Desa.
Analisis data menggunakan NVivo 12 plus yang dimana NVivo 12 plus merupakan software analisis data kualitatif yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan membuat
visualisasi  data  teks  seperti  data  website  dan  dokumen.  Tahap  analisis  data  dengan mengumpulkan dokumen yang berasal dari website yang dimana dengan begitu dapat dikelola melalui NVivo 12 plus. Dokumen-dokumen yang di analisis diklasifikasi sesuai dengan  arah  yang  sesuai  dengan  penelitian  Analisis  Tantangan  dan  Potensi  Dalam Meningkatkan Inovasi Pembangunan Desa Bagi Keberlangsungan Masyarakat Desa.

## Pembahasan
A. Strategi Meningkatkan Pengembangan Infrastruktur dan Inovasi Desa.
Clausewitz yang dikutip Yunus (2016) mengartikan strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan, strategi terdiri dari beberapa aktivitas penting yang  perlu  untuk  mencapai  sebuah  tujuan  (Zakiyah  &  Idrus,  2017).  Strategi meningkatkan pengembangan infrastruktur dan inovasi desa yang dimana mendorong untuk dapat terus menciptakan desa yang baik dan sejahtera untuk masyarakat desa. Adanya  strategi  yang  dilalui  untuk  sampai  pada  tujuan  pengembangan  desa  yang dimana dengan memperbaiki jalan-jalan yang mengganggu aktifitas masyarakat desa, menciptakan  lingkungan  yang  bersih  dan  nyaman  untuk  masyarakat  desa,  dan  lain- lainnya. Banyaknya strategi untuk dapat meningkatkan mutu setiap desa di Indonesia karena  pada  dasarnya  masyarakat  desa  merupakan  masyarakat  yang  paling  banyak berpengaruh pada negara Indonesia.
Strategi  terus  dijalankan  dan  diperbaiki  oleh  pemerintah  untuk  memberikan kualitas  pelayanan  yang  baik  bagi  masyarakat  desa  yang  ada  di  negara  Indonesia. Masyarakat  desa  menjadi  fokus  utama  dalam  setiap  pembangunan  yang  ada,  untuk dapat  memberikan  dampak  yang  baik  bagi  di  setiap  penjuru  desa  di  Indonesia.  Pada kenyataannya  masyarakat  merupakan  partner  terbaik  dalam  pembangunan  yang  ada maka dengan itu pemerintah sering tidak ragu untuk bekerja sama dengan masyarakat khususnya masyarakat desa dalam pembangunan.
Strategi  dalam  meningkatkan  pengembangan  infrastruktur  dan  inovasi  desa menjadi peluang untuk masyarakat desa agar lebih dapat mengasah kemampuan serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tingkat desa agar mampu melahirkan manusia-manusia  yang  berpotensi  dalam  mengambangkan  serta  mengelola  desa. Dengan adanya pembangunan desa yang menjadikan setiap desa memiliki kesempatan untuk dapat  lebih  memahami  potensi-potensi  serta  hal-hal  yang perlu dikembangkan pada desa-desa yang ada di Indonesia. Peluang untuk meningkatkan desa-desa yang ada akan  memberikan  dampak  yang  besar  bagi  negara  dalam  mewujudkan  kemakmuran negara  karena  pada  dasarnya  bila  strategi  pembangunan  desa  dapat  berjalan  lancar akan  memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  dapat  meningkatkan  hidupnya serta lingkungannya.

## B. Potensi Pembangunan
Potensi pembangunan menjadi ukuran seberapa besar kualitas serta hasil yang akan didapat dalam menjalankan pengembangan infrastruktur dan inovasi desa karena dapat  dikatakan  potensi  menjadi  faktor  pendorong  untuk  dapat  menghasilkan pembangunan  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Pembangunan  selalu  menjadi  hal yang diutamakan untuk menjadikan setiap daerah yang ada di Indonesia menjadi daerah yang  bermutu,  berkualitas,  dan  dapat  meningkatkan  setiap  perekonomian  di  daerah.
Potensi-potensi  yang  mendorong  atau  mendukung  pembangunan  yang  ada memudahkan jalan bagi setiap pemerintah serta masyarakat dalam melakukan setiap pembangunan, di desa banyak sekali potensi yang dapat memudahkan masyarakat desa untuk  dapat  memajukan  desanya  dengan  bantuan  pemerintah  dalam  pembangunan desa yang dimana menjadikan desa meningkat dalam beberapa sektor bidang.
Potensi pembangunan memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk dapat mengembangkan  sektor  bidang  yang  ada  untuk  dapat  menjadi  lebih  terarah  dan terjamin yang dimana dengan adanya potensi yang dapat digunakan dengan baik namun tetap dengan penggunaan yang sesuai pada peraturan yang berlaku. Potensi yang ada menjadi  manfaat  yang  baik  dalam  pembangunan  karena  dapat  mengurangi  beban perekonomian serta yang lainnya terutama pada masyarakat miskin maka dengan itu potensi-potensi  yang  ada  dapat  dikembangkan  dan  dikelola  dengan  baik  untuk menghasilkan  mutu  yang  berguna  pada  setiap  sektor  bidang  yang  ada  serta  pada masyarakat dan wilayah atau daerah itu sendiri.
Dukungan  pemerintah  merupakan  faktor  pendorong  untuk  dapat  potensi- potensi yang ada untuk mendukung pembangunan desa, hal itu menjadi hal yang baik bagi  masyarakat  karena  dengan  dukungan  pemerintah  yang  besar  menjadikan pembangunan  desa  yang  berkualitas.  Pada  akhirnya  bila  partisipasi  masyarakat  tidak besar  dalam pembangunan  maka hanya  menimbulkan  rasa  percuma  karena  itu  sama saja membuang semua SDA yang menjadi potensi dengan cara percuma maka dengan itu  partisipasi  masyarakat  diharapkan  dapat  membantu  pembangunan  desa  agar menghasilkan  tujuan  dari  pembangunan  serta  menjadikan  SDA  yang  terpakai  pada pembangunan  lebih  bermanfaat  bagi  masyarakat  desa  sendiri  di  negara  Indonesia adanya potensi energi terbarukan yang menurut banyaknya data ada sebanyak 300.000 mega  watt,  namun  hanya  digunakan  sebanyak  3%  padahal  potensi  energi  itu  sangat dekat dengan desa-desa yang ada di Indonesia sehingga mampu menciptakan potensi inovasi  energi  bagi  setiap  desa.  Otonomi  daerah  menjadi  hal  yang  penting  dalam pembangunan  desa  karena  tanpa  adanya  aturan  desa  maka  pembangunan  akan
terkesan percuma serta pembangunan harus dilakukan berdasarkan aspek peraturan di desa itu sendiri yang dimana pada dasarnya kebutuhan di setiap desa hanya diketahui oleh  desa  itu  sendiri  sayangnya  pada  bagian  otonomi  desa  masih  belum  menjadi pedoman yang kuat untuk menciptakan inovasi desa.
Dukungan  pemerintah  dapat  dikatakan  sudah  stabil  dalam  mendorong masyarakat  maupun  pihak  lain  yang  berwenang  untuk  dapat  meningkatkan pembangunan  di  desa-desa  yang  ada  di  Indonesia  namun  SDA  dan  otonomi  daerah masih belum menjadi landasan atau acuan untuk dapat membangun desa menjadi lebih baik.  Masih  kurangnya  pemahaman  akan  peraturan  yang  terkait  pembangunan  desa menjadikan  kinerja  dalam  pembangunan  selalu  mengalami  kendala  dalam  prosesnya seperti  pembangunan  yang  masih  menentang  peraturan  yang  ada  sehingga  adanya masalah  di  antara  pemerintah  dengan  masyarakat  terutama  dalam  pengelolaan  SDA bagi pembangunan masih rawan atau sering menjadi permasalahan utama dalam setiap pembangunan  desa-desa  yang  ada  di  Indonesia.  Peraturan  Desa  dalam  perundang- undangan,  baik  jenis  dan  hirarkinya,  akan  menentukan  maju  mundurnya  desa  yang berimplikasi  pada  pemerintahan  yang  di  atasnya  (Roza,  2017).  Dengan  begitu  dapat dikatakan bahwa Otonomi daerah berperan penting dalam pembangunan desa karena dapat  menentukan  maju  atau  mundurnya  dampak  dari  pembangunan  desa  kepada pemerintah pusat. Dalam pembangunan inovasi desa ini juga memerlukan kerja sama pada  pihak  masyarakat  sehingga  dapat  dikatakan  partisipasi  masyarakat  desa  sangat dibutuhkan untuk menjalankan proses pembangunan desa karena pada dasarnya yang mengenal  desa  itu  sendiri  ialah  masyarakat  desa  yang  berada  pada  lingkungan  desa. Pada konteks pembangunan partisipasi masyarakat memiliki manfaat, Pariatra Westra dalam  Astuti  (2008)  menjelaskan  manfaat  partisipasi  yaitu  lebih  mengedepankan didapatkannya keputusan yang sesuai, bisa dipakai sebagai keahlian berpikir kreatif dari para  pengikutnya,  bisa  mengendalikan  nilai-nilai  martabat  manusia,  motivasi  serta menumbuhkan  kepentingan  bersama,  sebagai  peningkatan  rasa  seseorang  dalam bertanggung  jawab,  dan  mengedepankan  kemajuan  untuk  mengikuti  perubahan (Hadawiya et al., 2021). Dengan adanya partisipasi masyarakat akan mampu membuat masyarakat lebih sadar dan dapat mengikuti arus perubahan yang semakin berkembang maju sehingga dengan begitu dapat memberi dampak yang baik bagi desanya.
Aktor yang berperan dalam pembangunan infrastruktur dan inovasi desa ialah pemerintah,  pengamat,  NGO  (organisasi  masyarakat)  yang  dimana  ketiga  aktor merupakan yang paling dekat dan berpengaruh dalam pembangunan desa. Pemerintah selalu  memberikan  dukungan  100%  dalam  pembangunan  desa  karena  pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat memberikan kesempatan bagi setiap desa untuk dapat meningkatkan  mutu  dan  kualitas  suatu  desa,  dukungan  yang  diberikan  pemerintah seperti  adanya  otonomi  desa  yang  dimana  untuk  melakukan  pembangunan  yang dibutuhkan pada setiap desa. Pemerintah juga mendukung setiap peran dan hasil yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa seperti masyarakat yang memanfaatkan  sumber  daya  alam  (SDA)  yang  merupakan  potensi  pada  desa  maka dengan itu pemerintah dengan memberikan bantuan anggaran untuk dapat mengelola SDA yang ada menjadi bermanfaat bagi setiap masyarakat desa. Kemudian, pemerintah desa  juga  harus  memiliki  peran  yang  cukup  baik  sebagai  dinamisator,  katalisator, maupun  sebagai  pelopor  dalam  setiap  gerak  pembangunan  yang  dilaksanakan  untuk memperoleh  dukungan  (partisipasi)  penuh  dari  masyarakat  (Mondong,  2013), penjelasannya sebagai berikut:
1. Sebagai dinamisator, tentunya pemerintah desa dalam hal ini kepala desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan bimbingan, pengarahan, maupun dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan.
2. Sebagai katalisator, ini berkaitan dengan aparatur pemerintah desa dalam melihat dan  mengkoordinir  langsung  faktor-faktor  yang  dapat  mendorong  laju perkembangan pembangunan.
3. Sebagai Pelopor, sebagai aparatur pemerintah yang memiliki kewibawaan tinggi, maka pemerintah desa harus dapat mengayomi masyarakat, memberikan contoh yang  baik,  memiliki  dedikasi  (loyalitas)  yang  tinggi,  serta  dapat  memberikan penampilan yang baik pula terhadap masyarakat agar pemerintah dapat dihargai dan dihormati serta disegani oleh masyarakat.
Pemerintah  menjadi  salah  satu  aktor  yang  penting  dalam  proses pembangunan desa karena pada kenyataannya pemerintah memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mendorong  masyarakat  dalam  pembangunan  desa.  Dengan  adanya  kerja  sama pemerintah  dengan  masyarakat  akan  mampu  meningkatkan  pembangunan  desa sehingga pemerintah dan masyarakat dapat merasakan dampak baik dari pembangunan desa.
Pengamat  dalam  menjalankan  perannya  sangat  kurang  baik  karena  pada  tahap pembangunan  infrastruktur  dan  inovasi desa  pengamat belum  menjalankan  tugasnya dengan baik. NGO berperan sedikit lebih aktif ketimbang dari pengamat yang dimana dapat  dilihat  bahwa  dalam  partisipasi  masyarakat  NGO mendukung  setiap  usaha dan hasil dari kerja masyarakat serta NGO juga membantu masyarakat untuk mengelola SDA untuk  dapat  mendukung  pembangunan  seperti  hutan-hutan  yang  ada  di  desa dilestarikan  serta  dibangunkan  tempat  untuk  dapat  menikmati  pemandangan  hutan tanpa  merusak  hutan  tersebut  dan  adanya  bantuan  promosi-promosi  dan  dukungan menjaga  alam  dan  hutan  yang  berasal  dari  pihak  NGO.  Dalam  proses  pembangunan sebuah negara, LSM/NGO memainkan tiga jenis peranan yang sangat penting yaitu: (1) Mendukung  dan  memberdayakan masyarakat  pada  tingkat  “ grassroots ”,  yang  sangat
esensial dalam rangka penanggulangan kemiskinan. (2) Meningkatkan pengaruh politik yang luas, melalui jaringan kerja sama, baik di dalam negeri maupun dengan lembaga- lembaga internasional. (3) Ikut mengambil bagian dalam penentuan arah dan agenda pembangunan (ARIANTO, 2017). Dalam pembangunan desa masih kurangnya dukungan NGO  dalam  meningkatkan  pembangunan  desa  yang  dimana  dapat  dikatakan  bahwa NGO masih belum terlalu berfokus pada desa yang menjadi dasar pembangunan negara yang  dimana  itu  berasal  dari  pembangunan  desa.  Dari  para  aktor-aktor  yang  ada menjelaskan bahwa masih adanya peran dalam pembangunan desa belum dijalankan dengan  baik  karena  masih  dalam  posisi  yang  kurang  dalam  melihat  atau  mengamati pembangunan yang ada di tingkat desa.
Korelasi antara dukungan pemerintah dengan partisipasi masyarakat sangat kuat yang  dimana  berdasarkan  skala  korelasi  antara  dukungan  pemerintah  dan  partisipasi masyarakat  sejumlah  0,54  dikarenakan  dengan  adanya  kerja  sama  dalam  setiap pembangunan yang ada menjadikan kegiatan itu lebih dapat terlihat baik yang dimana itu terjadi dengan kewajiban pemerintah yang menjalankan tugasnya dengan baik serta masyarakat yang memantau serta membantu berjalannya kegiatan pembangunan itu. Sehingga  dapat  dipastikan  bahwa  setiap  partisipasi  masyarakat  merupakan  bentuk masyarakat sangat menginginkan pembangunan yang akan memberikan dampak yang baik  bagi  mereka  maka  dengan  itu  otonomi  desa  yang  ada  harus  sesuai  dengan kebutuhan  di  setiap  desa  maka  dengan  itu  pemerintah  desa  atau  daerah  mencoba membuat peraturan serta mengurus kebutuhan mereka sendiri dengan menyesuaikan kebutuhan  yang  mereka  inginkan.  Sumber  daya  alam  menjadi  potensi  yang  sangat berguna bagi pembangunan sehingga SDA menjadi hal yang sangat diharapkan dapat dikelola  dengan  baik  namun  korelasi  antara  SDA  dengan  otonomi  desa  masih  belum dikatakan kuat karena adanya dilema dalam menggunakan SDA.
Sumber daya alam merupakan potensi desa yang dimana dapat dikelola untuk dapat  memberikan  peningkatan  bersama  bagi  masyarakat  desa  namun  dalam penggunaannya  masih  harus  dalam  batas  peraturan  yang  berlaku.  Secara  garis  besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu yang pertama adalah potensi fisik yang berupa  tanah,  air,  iklim,  lingkungan  geografis,  binatang  ternak,  dan  sumber  daya manusia.  Kedua  adalah  potensi  non-fisik  berupa  masyarakat  dengan  corak  dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta  aparatur  dan  pamong  desa  (Soleh,  2017).  Dengan  adanya  potensi  desa  yang menjadikan  dorongan  bagi  pembangunan  desa  dapat  berjalan  dengan  baik  sehingga dapat mempercepat program pembangunan yang sedang berjalan di setiap desa-desa yang ada di Indonesia.

## C. Tantangan Pengembangan
Tantangan  dalam  pengembangan  infrastruktur  dan  inovasi  desa  pasti  adanya karena adanya hal-hal yang menjadikan pembangunan desa mengalami kendala. Namun pada dasarnya tantangan atau kendala yang muncul menjadikan adanya peningkatan dalam kualitas pengembangan desa tersebut karena dengan adanya tantangan menjadi evaluasi  pemerintah  dalam  mengembangkan  inovasi-inovasi  yang  ada  untuk mewujudkan  pembangunan  desa  bagi  masyarakat.  Tantangan  pembangunan  di  desa adanya  beberapa  masyarakat  yang  tidak  setuju  dengan  pembangunan,  adanya  rasa dilema dalam menggunakan SDA yang ada di desa, dan lain-lainnya. Pada tahun 2020 pengembangan desa menurun drastis karena adanya covid-19 sehingga anggaran yang ada untuk pembangunan digunakan untuk menurunkan angka terjangkit covid-19.
Tantangan  berikutnya  dalam  program  inovasi  desa  adalah  masih  fokusnya pemerintah  desa  pada  pembangunan  infrastruktur.  Selain  memang  kebutuhan  akan pembangunan tersebut masih cukup besar juga karena anggapan bahwa pembangunan infrastruktur  akan  menciptakan  lapangan  pekerjaan.  Namun  demikian,  kedepannya diperlukan  penguatan  yang  seimbang  antara  pembangunan  fisik  dan  non  fisik (Henriyani, 2019). Tantangan yang ada dalam pembangunan desa tidak dapat dipungkiri karena  pada  dasarnya  pembangunan  desa  merupakan  gabungan  kebutuhan  antara pemerintah dengan masyarakat sehingga permasalahan-permasalahan yang ada akan selalu  terkait  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Namun,  dengan  adanya  tantangan menjadikan  acuan  bagi  pembangunan  desa  agar  lebih  waspada  akan  permasalahan- permasalahan yang akan datang serta tantangan juga dapat menjadikan pelajaran bagi aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  pembangunan  desa  untuk  lebih  mengurangi  resiko timbulnya kendala yang ada.
Tantangan  peningkatan  inovasi  desa  yang  menjadikan  tantangan  lebih  mudah teratasi ialah regulasi namun pada akhirnya terkadang regulasi menjadikan kendala itu sendiri  karena  berlawanan  antara  apa  yang  diinginkan  dengan  peraturan  yang  ada namun pembangunan desa harus dengan regulasi yang ada. Regulasi menjadi acuan bagi para  aktor  dalam  pembangunan  desa  untuk  tidak  keluar  dari  yang  seharusnya  atau menyalahgunakan wewenang dalam pembangunan desa namun, regulasi sendiri sering menjadi  pedang  pertama  dua  yang  dimana  terkadang  menjadi  kendala  dalam pembangunan desa itu sendiri. Regulasi sering menjadi permasalahan yang dirasakan pada  masyarakat  desa  karena  kebutuhan  masyarakat  sering  tertahan  dengan  adanya regulasi yang dibuat oleh pemerintah sehingga timbulnya kendala atau permasalahan dari regulasi yang ada.
Birokrasi  berusaha  untuk  tidak  adanya  kendala  yang  muncul  dalam pembangunan  desa  karena  pihak  birokrasi  akan  kesulitan  dalam  menangani  kendala yang ada pada pembangunan terlebih bila tantangan itu berasal dari masyarakat desa itu sendiri. Birokrasi sebagai sarana untuk mencegah adanya kendala namun tidak dapat dipungkiri  birokrasi  masih  sering  menjadi  alasan  kendala  itu  muncul  terutama  bila birokrasi  berhadapan  dengan  masyarakat.  Bedanya  kepentingan  antara  birokrasi  dan masyarakat  menjadikan  timbulnya  hambatan  pada  hambatan  pembangunan  inovasi desa  sehingga  dengan  begitu  membuat  birokrasi  dan  masyarakat  dapat  membuat pembangunan gagal atau berjalan tidak baik.
Partisipasi merupakan hal yang paling mudah menimbulkannya konflik sehingga perlunya  kewaspadaan  yang  tinggi  pada  partisipasi  merupakan  tantangan  dalam pembangunan desa, namun dari budaya tantangan yang ada tidak terlalu merepotkan karena  itu  tidak  terlalu  sering  membuat  pembangunan  desa  mengalami  kendala. Partisipasi yang cenderung menjadi hambatan adalah masyarakat yang dimana masih adanya masyarakat yang tidak ingin adanya pembangunan desa yang dimana alasannya masih  tidak  jelas.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa  sering  membuat proses pengembangan inovasi menjadi tidak berjalan dengan semestinya karena peran partisipasi  masyarakat  diharapkan  dapat  bekerja  sama  atau  berperan  aktif  untuk
menjalankan program pengembangan inovasi desa agar mampu membuat dampak baik bagi desa maupun masyarakat itu sendiri.
Aktor yang berperan dalam tantangan pembangunan ini lebih banyaknya adalah pemerintah  yang  dimana  setiap  tantangan  yang  berasal  dari  pihak  pemerintah  akan terselesaikan  karena  pemerintah  menyelesaikan  kendala  untuk  terus  mendukung pembangunan  desa  serta  tantangan  bagi  birokrasi  untuk  terus  menjalankan  proses pembangunan  yaitu  menekan  kendala  yang  bermunculan  agar  pembangunan  desa berjalan dengan baik. Pada regulasi pemerintah berusaha untuk menyesuaikan jawaban dari kendala dengan sesuai dengan regulasi yang ada namun, tidak hanya itu pemerintah juga  membuat  regulasi  yang  mendukung  pembangunan  itu  tetap  berjalan  tanpa tantangan  atau  kendala  serta  dalam  budaya  pemerintah  mencoba  mengikuti  arus budaya yang berada di setiap desa untuk menghindari kendala yang ada. Pemerintah berperan  penting  dalam  penanggulangan  atau  pencegahan  permasalahan  yang  ada namun  seringkali  pemerintah  menjadi  kendala  itu  sendiri  sehingga  pembangunan inovasi  desa  menjadi  tersendat,  pemerintah  selalu  diharapkan  dapat  melakukan tugasnya dengan baik dan jujur apalagi pemerintah merupakan pembuat kebijakan atas pelayanan  masyarakat  itu  sendiri  tetapi  bila  pemerintah  menjadi  kendalanya  akan membuat masyarakat menjadi lebih mengurangi rasa percayanya terhadap pemerintah.
Persoalan  ketidakjelasan  kewenangan  yang  ada  di  Pemerintah  Kabupaten, menyebabkan terdapatnya berbagai kesulitan dalam menyusun dan mengimplementasi kebijakan Pemerintah desa terhadap upaya Pembangunan desa hal ini dapat dibuktikan dengan  belum  diterbitkannya  peraturan  daerah  kabupaten  minahasa  yang  mengatur khusus  tentang  pelaksanaan  pembangunan  di  desa  yang  acuannya  berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Pangkey, 2016). Permasalahan yang timbul dari birokrasi dan regulasi adalah ketidakjelasan yang membuat pemerintah menjadi terikut karena pada dasarnya kebijakan dan peraturan semua berasal dari pemerintah tetapi tidak  dapat  dipungkiri  pemerintah  berusaha  untuk  memperbaiki  permasalahan  yang
ada. Namun permasalahan yang ada timbul dengan cara yang sama dan sering terjadi maka  dengan  itu  tantangan  yang  ada  pada  pemerintah  terkadang  berasal  dari  pihak pemerintah  itu  sendiri  terkesan  aneh  namun  itu  memang  sering  terjadi.  Dengan partisipasi  NGO  dan  pemerintah  berusaha  untuk  bekerja  sama  untuk  mengurangi kendala-kendala  yang  ada  selama  pembangunan  desa,  partisipasi  menjadi  hal  yang mudah  dalam  timbulnya  konflik  atau  kendala  maka  dengan  itu  menjadi  tantangan pemerintah untuk dapat mengurangi kejadian itu terjadi dalam proses pembangunan desa. NGO berperan sedikit untuk memperbaiki permasalahan atau mengurangi resiko terjadinya  kendala  namun  peran  yang  dilaksanakan  NGO  tidak  berjalan  sepenuhnya yang  dimana  partisipasi  NGO  sebagai  aktor  masih  sangat  kurang  bagi  pembangunan desa  apalagi  dalam  penanggulangan  permasalahan  yang  timbul  di  dalam  program pembangunan inovasi desa.
NGO atau LSM dan pemerintah memiliki keunggulan komparatif dalam aktivitas pembangunan,  kolaborasi  keduanya  atas  dasar  keunggulan  komparatif  sering dirumuskan melalui perspektif fungsional yakni dengan asumsi bahwa keduanya saling melengkapi  kekuatan  fungsional  masing-masing  tetapi  dalam  praktiknya,  pendekatan seperti  ini  tidak  selalu  berjalan  sesuai  harapan  (ARIANTO,  2017).  Permasalahan  yang timbul bukan hanya pada masyarakat namun antar aktor seperti NGO dan pemerintah mungkin  saja  terjadi  dalam  pembangunan  desa  karena  adanya  kepentingan  yang berbeda  dalam  setiap  kelompok  kepentingan.  Permasalahan  yang  timbul  di  antara pemerintah dan NGO adalah tentang kekuasaan yang dimana kedua belah pihak selalu ingin  lebih  vokal  dalam  menyampaikan  sehingga  permasalahan  akan  selalu  muncul dalam  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  tersebut  yang  dimana menjadikan pembangunan desa menjadi kurang berjalan bahkan tersendat sepenuhnya. Kendala-kendala  yang  muncul  diantara  aktor  menjadikan  setiap  pengamat pembangunan  menyadari  bahwa  setiap  yang  berhubungan  dengan  dua  belah  pihak perlu berjalan dengan hati-hati serta harus saling memahami untuk dapat menghasilkan pembangunan  desa  yang  bermanfaat  bagi  setiap  pihak.  Aktor-aktor  dalam pembangunan  diharapkan  dapat  menjalankan  hak  dan  wewenangnya  dengan  sesuai dengan  kebutuhan  pembangunan  itu  namun  kendala  itu  sering  muncul  dari  mereka sendiri yang dimana itu menjadi bumerang, pada dasarnya mereka adalah para penggiat yang  harus  melepaskan  atau  mencegah  adanya  kendala  yang  muncul  dalam pembangunan  inovasi  desa  tetapi  mereka  masih  sering  menjadi  kendala  itu  sendiri sehingga  pembangunan  yang  ada  menjadi  terkesan  setengah  hati  yang  dimana prosesnya masih sering terkendala.
Korelasi  antara  birokrasi  dan  partisipasi  dapat  dikatakan  kuat  karena  untuk mencegah  adanya  kendala  yang  ada pada  pembangunan  desa  seperti  korelasi  antara birokrasi dan regulasi yang dimana merupakan cara untuk menekan adanya tantangan yang  muncul  pada  proses  pembangunan  desa.  Hubungan  antara  birokrasi  dan partisipasi  diharapkan  baik  untuk  dapat  mencegah  adanya  kendala  yang  muncul  dari kedua  belah  pihak  karena  pada  dasarnya  konflik  yang  sering  muncul  selalu  di  antara birokrasi dan  partisipasi yang  dimana  itu  adalah masyarakat.  Birokrasi  dan partisipasi masyarakat selalu memiliki kepentingan mereka sendiri dalam kebutuhan yang ada pada pembangunan desa sehingga itu menjadi bumerang di antara mereka dan menjadikan permasalahan sering timbul di antara mereka.
Korelasi  antara  budaya dan  partisipasi  sangat tidak  kuat  karena  adanya  faktor yang menjadikan partisipasi yang tidak menggenggam budaya tidak erat karena pada dasarnya pembangunan ini terjadi untuk mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru dengan lebih mudah dan praktis sehingga budaya yang sudah tertanam lama akan  memudar  seiringnya  waktu.  Hal  itu  menjadi  tantangan  pemerintah  untuk  tidak membuat  masyarakat  melupakan  kebudayaan  dan  tetap  merasakan  kebiasaan  yang baru.  Dengan  adanya  perubahan  budaya  itu  menjadikan  masyarakat  yang  masih menganut sistem lama menjadi sulit untuk mengubah pandangan mereka ke arah sistem yang yang lebih modern. Namun, budaya pada partisipan akan selalu melekat karena pada  kenyataanya  budaya  sudah  menjadi  identitas  serta  kebiasaan  pada  setiap partisipan  yang  dimana  budaya  itu  sudah  menjadi  lingkungan  bagi  setiap  partisipan sehingga bila hubungan antara budaya dan partisipan tidak dapat dipisahkan karena itu sudah melekat.
Korelasi pada regulasi dan partisipan dapat dikatakan sangat kuat karena dapat dilihat  dari  skala  korelasi  yang  ada  dengan  jumlah  sebanyak  0,57  untuk  mencegah tantangan  meningkat  maka  partisipan  dalam  pembangunan  desa  harus  memahami
regulasi yang ada untuk dapat mencegahnya kendala yang muncul dalam pembangunan desa.  Hubungan  antara  regulasi  dan  partisipan  masih  menjadi  bumerang  bila  itu mengarah  pada  setiap  pemicu  kendala  itu  kedua  belah  pihak  itu  memiliki  arus  yang berbeda namun bila hubungan regulasi dan partisipan berjalan dengan baik maka setiap pembangunan  desa  dapat  berjalan  dengan  baik  tanpa  adanya  permasalahan  yang muncul karena pada dasarnya mereka akan dapat saling menjaga antara regulasi dan partisipan.

## Diskusi Hasil
Penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi terus dijalankan dan diperbaiki oleh pemerintah untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat desa yang ada  di  negara  Indonesia.  Masyarakat  desa  menjadi  fokus  utama  dalam  setiap pembangunan  yang  ada,  untuk  dapat  memberikan  dampak  yang  baik  bagi  di  setiap penjuru desa di Indonesia. Pada kenyataannya masyarakat merupakan partner terbaik dalam  pembangunan  yang  ada  maka  dengan  itu  pemerintah  sering  tidak  ragu  untuk bekerja  sama  dengan  masyarakat  khususnya  masyarakat  desa  dalam  pembangunan. Temuan  ini  sejalan  dengan  temuan  penelitian  sebelumnya  yaitu  penelitian  yang dilakukan oleh (Nursetiawan, 2018) yakni Strategi pengembangan desa dapat dilakukan dengan  meningkatkan  mengoptimalkan  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  dan  Sumber  Daya Manusia  (SDM).  Keberlimpahan  SDA  tanpa  adanya  dukungan  dari  kualitas  SDM  akan menimbulkan  ketimpangan  dalam  proses  menemukan  kemajuan  dalam  peningkatan kesejahteraan.
Dukungan  pemerintah  merupakan  faktor  pendorong  untuk  dapat  potensi- potensi yang ada untuk mendukung pembangunan desa, hal itu menjadi hal yang baik bagi  masyarakat  karena  dengan  dukungan  pemerintah  yang  besar  menjadikan pembangunan  desa  yang  berkualitas.  Pada  akhirnya, bila  partisipasi  masyarakat  tidak besar  dalam pembangunan  maka hanya  menimbulkan  rasa  percuma  karena  itu  sama saja membuang semua SDA yang menjadi potensi dengan cara percuma maka dengan itu  partisipasi  masyarakat  diharapkan  dapat  membantu  pembangunan  desa  agar menghasilkan  tujuan  dari  pembangunan  serta  menjadikan  SDA  yang  terpakai  pada pembangunan  lebih  bermanfaat  bagi  masyarakat  desa  sendiri  di  negara  Indonesia adanya potensi energi terbarukan yang menurut banyaknya data ada sebanyak 300.000 mega  watt,  namun  hanya  digunakan  sebanyak  3%  padahal  potensi  energi  itu  sangat dekat dengan desa-desa yang ada di Indonesia sehingga mampu menciptakan potensi inovasi  energi  bagi  setiap  desa.  Temuan  ini  sejalan  dengan  temuan  penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Soleh, 2017) Potensi desa diperoleh dari daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai  kemungkinan  untuk  dapat  dikembangkan  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Korelasi  antara  birokrasi  dan  partisipasi  dapat  dikatakan  kuat  karena  untuk mencegah adanya  kendala  yang  ada pada  pembangunan  desa  seperti  korelasi  antara birokrasi dan regulasi yang dimana merupakan cara untuk menekan adanya tantangan yang  muncul pada  proses  pembangunan  desa.  Korelasi  antara  budaya  dan partisipasi sangat  tidak  kuat  karena  adanya  faktor  yang  menjadikan  partisipasi  yang  tidak menggenggam budaya tidak erat karena pada dasarnya pembangunan ini terjadi untuk
mengubah  kebiasaan  lama  menjadi  kebiasaan  yang  baru  dengan  lebih  mudah  dan praktis sehingga budaya yang sudah tertanam lama akan memudar seiringnya waktu, hal  itu  menjadi  tantangan  pemerintah  untuk  tidak  membuat  masyarakat  melupakan kebudayaan dan tetap merasakan kebiasaan yang baru.
Dengan  adanya  kerja  yang  dilakukan  beberapa  pihak  dalam  meningkatkan pembangunan inovasi desa menjadikan pembangunan desa-desa menjadi lebih merata yang dimana setiap desa di Indonesia merasakan perbandingan peningkatan pada setiap aspek  bidang  di  pedesaan.  Pemerintah  harus  mampu  mendorong  masyarakat  untuk dapat lebih menciptakan inovasi-inovasi yang ada untuk kemajuan desa, dengan adanya pembaruan program maupun terciptanya pedoman yang baru akan mampu membuat setiap  celah  di  setiap  bidang  untuk  dapat  lebih  maju.  Desa  menjadi  hal  yang  harus mampu  diperhatikan  karena  pada  dasarnya  desa  merupakan  lingkungan  yang  paling dekat dari masyarakat sehingga begitu dengan adanya pembangunan desa menjadikan adanya potensi untuk dapat mengembangkan masyarakat-masyarakat di Indonesia.
Dalam pembangunan desa tidak dapat dipungkiri adanya kendala yang muncul dari berbagai pihak ataupun hal yang dimana menjadikan pembangunan desa menjadi tersendat bahkan gagal sekalipun. Kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena kurangnya pemberdayaan masyarakat bahkan banyak kasus yang menentang pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal yaitu: (1)  Pembangunan  hanya  menguntungkan  segolongan  kecil  orang  dan  bukan menguntungkan  rakyat  banyak  bahkan  pada  sisi  ekstrim  dirasakan  merugikan.  (2) Pembangunan  meskipun  dimaksudkan  menguntungkan  rakyat  banyak,  tetapi  rakyat kurang  memahami  maksud  tersebut.  (3)  Pembangunan  dimaksudkan  untuk menguntungkan  rakyat  dan  rakyat  memahaminya,  tetapi  cam  pelaksanaannya  tidak sesuai dengan pemahaman tersebut. (4) Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat  tetapi  rakyat  tidak  diikutsertakan  (Mondong,  2013).  Kegagalan  yang  ada menjadikan  acuan  untuk  dapat  terus  meningkatkan  pembangunan  desa  dengan demikian  pembangunan  akan  terus berkembang  serta tidak  akan mengulang  kembali kesalahan  yang  sama  walaupun  masih  dapat  dilihat  dalam  beberapa  program pembangunan  masih  mengulang  kesalahan  yang  sama  sehingga  terbengkalainya program pembangunan tersebut.
Pembangunan  inovasi  desa  memerlukan  kerja  sama  antara  para  partisipasi untuk dapat membuat pembangunan desa dapat berjalan dengan baik terutama pada pihak  pemerintah  dan  pihak  masyarakat  yang  dimana  memiliki  kepentingan  dan keinginan  yang  terkadang  berbeda  sehingga  dapat  menimbulkan  permasalahan. Namun, begitu  pembangunan desa di  negara  Indonesia tetap  berjalan  sampai  selesai walaupun dalam proses berjalannya adanya kendala yang memakan waktu lama dalam merampungkan  tetapi  setiap  kendala  yang  ada  dapat  diselesaikan  dengan  baik  pada setiap  pihak.  Pembangunan  inovasi  desa  menjadi  cara  untuk  dapat  memberikan manfaat  yang  baik  bagi  masyarakat  desa  serta  desa  itu  sendiri  maka  dengan  itu pembangunan desa sering disebut sebagai cara untuk dapat meningkatkan mutu setiap wilayah atau daerah yang ada di negara Indonesia. Dalam pembangunan desa perlunya kerja  sama  yang  baik  bagi  setiap  aktor  yang  terlibat  untuk  melahirkan  inovasi  serta infrastruktur  yang  bermanfaat  bagi  setiap  pihak  yang  terlibat  maupun  yang  tidak.
Pembangunan desa diharapkan dapat berjalan dengan baik demi kepentingan bersama antara pemerintah dan masyarakat.

## Penutup
Strategi  terus  dijalankan  dan  diperbaiki  oleh  pemerintah  untuk  memberikan kualitas  pelayanan  yang  baik  bagi  masyarakat  desa  yang  ada  di  negara  Indonesia. Masyarakat  desa  menjadi  fokus  utama  dalam  setiap  pembangunan  yang  ada  untuk dapat  memberikan dampak  yang baik bagi di  setiap  penjuru desa  di  Indonesia. Pada kenyataannya masyarakat merupakan partner terbaik dalam pembangunan yang ada maka dengan itu pemerintah sering tidak ragu untuk bekerja sama dengan masyarakat khususnya masyarakat desa dalam pembangunan. Dukungan pemerintah merupakan faktor  pendorong  untuk  dapat  potensi-potensi  yang  ada  untuk  mendukung pembangunan  desa,  hal  itu  menjadi  hal  yang  baik  bagi  masyarakat  karena  dengan dukungan pemerintah yang besar menjadikan pembangunan desa yang berkualitas.
Pada  akhirnya,  bila  partisipasi  masyarakat  tidak  besar  dalam  pembangunan maka hanya menimbulkan rasa percuma karena itu sama saja membuang semua SDA yang  menjadi  potensi  dengan  cara  percuma  maka  dengan  itu  partisipasi  masyarakat diharapkan  dapat  membantu  pembangunan  desa  agar  menghasilkan  tujuan  dari pembangunan  serta  menjadikan  SDA  yang  terpakai  pada  pembangunan  lebih bermanfaat  bagi  masyarakat  desa  sendiri  di  negara  Indonesia  adanya  potensi  energi terbarukan  yang  menurut  banyaknya  data  ada  sebanyak 300.000 mega watt, namun hanya digunakan sebanyak 3% padahal potensi energi itu sangat dekat dengan desa- desa yang ada di Indonesia sehingga mampu menciptakan potensi inovasi energi bagi setiap  desa.  Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  hanya berasal  dari  dokumen-dokumen  terkait  Analisis  Tantangan  dan  Potensi  Dalam Meningkatkan  Inovasi  Pembangunan  Desa  Bagi  Keberlangsungan  Masyarakat  Desa. Rekomendasi  penelitian  berikutnya  adalah  perlu  adanya  objek  daerah  tertentu  guna mengetahui Tantangan dan Potensi Dalam Meningkatkan Inovasi Pembangunan Desa Bagi Keberlangsungan Masyarakat Desa.

## Daftar Pustaka
ARIANTO, J. (2017). Ngo Atau Lsm Sebagai Sarana Membangun Budaya Politik Indonesia.
Jurnal PPKn & Hukum , 12 (2), 1 – 15. https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/4688 Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  Desa  Community  Participation  in  Village Development Planning Deliberation . 3 (September), 192 – 200. https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749
Henriyani, E. (2019). Program Inovasi Desa; Antara Peluang Dan Tantangan . 66 – 70. Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). SUSTAINABLE  DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DAN PENGENTASAN  KEMISKINAN. Share :  Social  Work  Journal , 6 (2),  159. https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198
Mondong,  H.  (2013).  Peran  Pemerintah  Desa  dalam  Meningkatkan  Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Governance , 5 (1), 1 – 18.
Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 4 (2), 72 – 81.
Pangkey, D. K. A. (2016). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Politico: Jurnal Ilmu Politik , 3 (1). UUD No.06 Tahun 2014, (2014). Roza, D. & L. A. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. Jurnal Ilmu Hukum , 4 (3), 607 – 624. Soleh, A. (2017). Strategi Pengembangan Potensi Desa. Jurnal Sungkai , 5 (1), 35 – 52.
Ulfah, I. F., Setiawan, A., & Rahmawati, A. (2017). Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 2 (1), 46.
https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8486
Zakiyah, U., & Idrus, I. A. (2017). Srategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok.
JIP  (Jurnal  Ilmu  Pemerintahan) :  Kajian  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Politik Daerah , 2 (2), 84 – 95. https://doi.org/10.24905/jip.2.2.2017.84-95