## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 7 Nomor 2, Maret 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## IMPLEMENTATION OF SANCTIONS AGAINST THE PERFORMERS OF THE GIAM BIOSPHERE DESTROYER IN SIAK DISTRICT

## PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERUSAK HUTAN BIOSFER GIAM DI KABUPATEN SIAK 

## Budiman S. Dalimunthe
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning e-mail: budidalimunthe.unilak@gmail.com

## Abstract
Based  on  Article  50  of  Law  Number  41  of  1999  concerning  Forestry,  it  is  regulated  that everyone is prohibited from encroaching on forest areas and cutting down trees in forest areas. The enactment of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction has  further  strengthened  the  legal  basis  for  forest  protection  in  Indonesia.  Based  on  Article  12  of Law  Number  18  of  2013  concerning  Prevention  and  Eradication  of  Forest  Destruction,  it  is regulated that everyone is prohibited from cutting trees in forest areas. However, in 2017, the Riau Regional  Police  succeeded  in  uncovering  a  case  of  illegal  logging  that  occurred  inside  the  Giam Siak  Kecil-Bukit  Batu  Biosphere  Reserve  in  Siak  Regency.  The  method  used  in  this  research  is sociological law research. The application of sanctions against perpetrators of forest destruction of the  Giam  Biosphere  in  Siak  Regency  based  on  Law  Number  41  of  1999  concerning  Forestry  and Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction has not been optimal. The community cannot be blamed for forest encroachment and tree cutting inside the Giam Siak Kecil-Bukit Batu Biosphere Reserve in Siak Regency because the Giam Siak Kecil-Bukit Batu Biosphere Reserve before it became a state-protected biosphere reserve was where the community lived. The Giam Siak Kecil-Bukit Batu Biosphere Reserve in Siak Regency has been inhabited and managed  by  the  community  for  generations  to  meet  the  needs  of  daily  life.  There  are  two  efforts made to prevent the destruction of the Giam Siak Kecil-Bukit Batu Biosphere Reserve forest, namely preventive  efforts  and  repressive  efforts.  In  addition,  the  concept  of  implementing  administrative sanctions  as  primum  remedium  and  the  principle  of  strict  liability  offered  in  Law  Number  32  of 2009  concerning  Environmental  Protection  and  Management  is  part  of  sustainable  development efforts.
Keywords: Biosphere Forest; Forest Destruction; Sanctions.

## Abstrak
Berdasarkan  Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  diatur bahwa setiap orang dilarang merambah kawasan hutan dan melakukan penebangan  pohon dalam kawasan  hutan.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  semakin  memperkokoh  landasan  hukum  mengenai  perlindungan hutan  di  Indonesia.  Berdasarkan  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan.  Namun,  pada  tahun  2017,  Kepolisian  Daerah  Riau berhasil mengungkap kasus illegal logging yang terjadi di dalam  Cagar Biosfer Giam Siak Kecil- Bukit  Batu  di  Kabupaten  Siak.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  sosiologis.  Penerapan  sanksi  terhadap  pelaku  perusak  hutan  Biosfer  Giam  di  Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  belum  optimal. Masyarakat tidak dapat disalahkan karena melakukan perambahan hutan dan penebangan pohon di dalam  Cagar  Biosfer  Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu  di  Kabupaten  Siak  karena  Cagar  Biosfer  Giam
 Naskah diterima: 26 Mei 2022, direvisi: 30 Juni 2022, disetujui untuk terbit: 30 Juni 2022 Doi: 10.3376/jch.v7i2.523
Siak  Kecil-Bukit  Batu  sebelum  menjadi  cagar  biosfer  yang  dilindungi  oleh  negara  merupakan tempat  tinggal  masyarakat.  Cagar  Biosfer  Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu  di  Kabupaten  Siak  telah dihuni  dan  dikelola  oleh  masyarakat  secara  turun-temurun  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari.  Upaya  yang  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  perusakan  hutan  Cagar  Biosfer Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu  ada  dua,  yaitu upaya  preventif  dan upaya  represif.  Selain itu,  konsep penerapan  sanksi  administrasi  sebagai  primum  remedium  dan  prinsip  strict  liability  yang ditawarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari upaya pembagunan berkelanjutan.
Kata kunci: Hutan Biosfer; Perusakan Hutan; Sanksi.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  memiliki  hutan  terluas  di dunia yang di dalamnya terdapat kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan, baik secara langsung maupun  tidak  langsung,  untuk  memenuhi kebutuhan  manusia,  masyarakat,  dan negara  (Hasnati,  2021).  Salah  satunya adalah  hutan  rawa  gambut.  Indonesia memiliki seluas 27 juta hektar hutan rawa gambut  yang  tersebar  di  Pulau  Sumatera dan  Pulau  Kalimantan  (Yusuf,  2010). Salah  satu  daerah  yang  memiliki  hutan rawa  gambut  terluas  di  Indonesia  adalah Provinsi  Riau  yaitu  seluas  4  juta  hektar atau  56,1%  dari  luas  hutan  rawa  gambut di Pulau  Sumatera.  Terdapat lima bentangan  alam  hutan  rawa  gambut  di Provinsi  Riau,  yaitu  Bentang  alam Senepis,  Bentang  alam  Giam  Siak  Kecil- Bukit  Batu,  Bentang  alam  Semenanjung Kampar, Bentang alam Libo, dan Bentang alam Kerumutan. Namun, luas hutan rawa gambut di Provinsi Riau ternyata mengalami  pengurangan  dari  tahun  ke tahun.  Dari  tahun  1982  sampai  tahun 2007  tercatat  bahwa  Provinsi  Riau kehilangan  hutan  rawa  gambut  seluas 1.831.193 Ha (Johar, 2020).
Hutan  rawa  gambut  di  Provinsi  Riau yang paling banyak mengalami pengurangan  luas  adalah  Bentang  alam Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu,  atau  yang lebih dikenal  dengan nama Cagar Biosfer Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu.  Cagar Biosfer  Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu terhampar  di  tiga  kabupaten  dan  kota yang ada di  Provinsi Riau dengan rincian 67%  di  Kabupaten  Bengkalis,  29%  di Kabupaten  Siak,  dan  4%  di  Kota  Dumai. Cagar  Biosfer  Giam  Siak  Kecil-Bukit Batu  memiliki  luas  sekitar  701.984  Ha dengan zona inti seluas 178.722 Ha, zona penyangga  seluas  222.426  Ha,  dan  zona transisi seluas 304.123 Ha. Pada zona inti Cagar  Biosfer  Giam  Siak  Kecil-Bukit Batu  terdapat  Suaka  Margasatwa  Giam Siak  Kecil  seluas  84.967  Ha,  Suaka Margasatwa Bukit Batu seluas 21.500 Ha, dan hutan konservasi seluas 72.255 Ha.
Berdasarkan Pasal 50 Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  diatur  bahwa  setiap  orang dilarang  merambah  kawasan  hutan  dan melakukan  penebangan  pohon  dalam kawasan hutan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan  Hutan  semakin  memperkokoh landasan  hukum  mengenai  perlindungan hutan  di  Indonesia.  Berdasarkan  Pasal  12
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013
tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan  diatur  bahwa  setiap orang  dilarang  melakukan  penebangan pohon  dalam  kawasan  hutan  (Prayogie, 2020). Namun, pada tahun 2017,
Kepolisian Daerah Riau berhasil mengungkap  kasus illegal  logging yang terjadi di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak.
Dari  latar  belakang  permasalahan yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka rumusan  masalah  yang  dibahas  dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan sanksi  terhadap  pelaku  perusak  hutan Biosfer Giam di Kabupaten Siak
berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan  dan Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan  ?  Bagaimana  hambatan dalam  penerapan  sanksi  terhadap  pelaku perusak hutan Biosfer Giam di Kabupaten Siak  ?  Bagaimana  upaya  mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi terhadap  pelaku  perusak  hutan  Biosfer Giam di Kabupaten Siak ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah suatu kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soekanto, 2007).
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis. Penelitian  hukum  sosiologis  adalah  suatu penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara menjelaskan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan terhadap permasalahan  yang  ada  di  masyarakat (Ali. 2013). Sumber data  yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang  diperoleh  langsung  dari  hasil observasi  dan  wawancara  di  lokasi penelitian, sedangkan data sekunder  yaitu data  yang  diperoleh  dari  jurnal-jurnal ilmiah,  literatur  hukum,  dan  peraturan perundang-undangan.
Teknik pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hutan  dan  lahan  yang  subur  sebagai karunia  dan  amanah  dari  Tuhan  Yang Maha  Esa  yang  dianugerahkan  kepada bangsa  Indonesia  merupakan  salah  satu kekayaan  alam  yang  tidak  ternilai harganya  (Nugraha,  2004).  Hutan  dan lahan  yang  subur  merupakan  penyangga kehidupan manusia sekaligus modal dasar pembangunan  bangsa  karena  memiliki manfaat  yang  nyata,  baik  manfaat ekologi,  manfaat  sosial  dan  budaya, maupun manfaat ekonomi (Utama, 2021). Oleh  karena  itu,  pemanfaataan  hutan  dan lahan  harus  dilakukan  secara  terencana dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan kemampuan bangsa Indonesia serta memperhatikan kelestarian dan
keseimbangan  lingkungan  hidup  untuk mendukung  pengelolaan  hutan  dan  lahan serta  pembangunan  yang  berkelanjutan
bagi  kesejahteraan  rakyat  (Utama  dan Rizana, 2018).
Cagar  biosfer adalah  ekosistem daratan, ekosistem pesisir, ekosistem laut, atau  kombinasi  lebih  dari  satu  jenis ekosistem yang terdiri atas zona inti, zona penyangga,  dan  zona  transisi  yang  secara internasional diakui keberadaannya sebagai  bagian  dari  Man  and  Biosphere
(MAB)  Programme  UNESCO.  Tujuan cagar biosfer tidak hanya untuk melestarikan keanekaragaman hayati saja, tetapi juga untuk mengembangkan kehidupan  sosial  dan  budaya  serta perekonomian  masyarakat  di  sekitarnya (Irwanto, 2006).
Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan  Provinsi  Riau  menyampaikan bahwa  Cagar  Biosfer  Giam  Siak  Kecil-
Bukit Batu di Kabupaten Siak mengalami perambahan oleh masyarakat untuk dijadikan  lahan  perkebunan.  Padahal berdasarkan  Pasal  17  Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan  Hutan  diatur  bahwa  setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan  tanpa  izin  di  dalam  kawasan hutan.  Salah  seorang  masyarakat  Desa Siak  Kecil  yang  bernama  Jamaludin menyampaikan  bahwa  Cagar  Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak  telah  dihuni  dan  dikelola  oleh masyarakat  secara  turun-temurun  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari. Hal  senada  juga  disampaikan  oleh masyarakat Desa Siak Kecil lainnya  yang bernama Rafli. Rafli menambahkan bahwa  masyarakat  Desa  Siak  Kecil  sejak
kecil  sudah  diajarkan  untuk  hidup berdampingan  dengan  alam.  Namun,  dari observasi  yang  dilakukan  di  Kepolisian Daerah  Riau  diperoleh  informasi  bahwa pada  tahun  2014  terdapat  tiga  orang masyarakat yang dilaporkan ke Kepolisian  Sektor  Pinggir  Kabupaten Bengkalis  karena  melakukan  perusakan hutan  Cagar  Biosfer  Giam  Siak  Kecil- Bukit Batu  dengan cara  membakar lahan, yaitu:
1. LP/61/III/2014  tanggal  18  Maret 2014 atas nama Tomson Simanjuntak
2. LP/62/III/2014  tanggal  18  Maret 2014 atas nama Togar Simanjuntak
3. LP/63/III/2014  tanggal  18  Maret 2014  atas  nama  Umar  Ama  bin
Jantan.
Penegakan  hukum  sebagai  suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi dalam membuat keputusan yang tidak diatur dalam kaidah hukum  tetapi  mempunyai  unsur  penilaian sendiri  (Utama,  2019).  Menurut  Simons, tindak  pidana  adalah  suatu  perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja  ataupun  tidak  sengaja  oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut  oleh  undang-undang  yang  telah dinyatakan  sebagai  tindakan  yang  dapat dihukum.  Terkait  perbuatan  perusakan hutan  secara  tegas  telah  diatur  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana dan  undang-undang  yang  menjadi lex specialis derogate lex generalis (Sudaryono dan Surbakti, 2017). Berdasarkan Pasal 187 Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana  diatur bahwa  barang  siapa  dengan  sengaja
menimbulkan  kebakaran,  ledakan,  atau banjir  diancam  dengan  pidana  penjara paling  lama  12  tahun,  jika  karena perbuatan  tersebut  timbul  bahaya  bagi barang orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, namun jika karena  perbuatan  tersebut  timbul  bahaya bagi  nyawa  orang  lain  diancam  dengan pidana  penjara  seumur  hidup  atau  selama 20  tahun.  Undang-undang  yang  menjadi lex  specialis  derogate  lex  generalis dari Pasal  187  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan  Pasal  108  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  diatur  bahwa  setiap orang  yang  melakukan  pembukaan  lahan dengan  cara  membakar  dipidana  penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah) dan  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Dalam  rangka  memperoleh  hasil hutan  yang  optimal  untuk  kesejahteraan masyarakat, maka hutan harus dimaanfaatkan dengan
melakukan pemanfaatan kawasan hutan serta
pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  dan  hasil hutan bukan kayu (Utama, 2019). Namun, pemanfaatan kawasan hutan serta pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  dan  hasil hutan  bukan  kayu  hanya  dapat  dilakukan pada  kawasan  hutan  konservasi  (kecuali cagar  alam,  zona  rimba,  dan  zona  inti taman  nasional)  serta  hutan  lindung  dan hutan  produksi  (Syaufina,  2008).  Selain
itu,  kegiatan  pemanfaatan  hutan  juga harus  dilengkapi  dengan  Izin  Usaha Pemanfaatan  Kawasan  (IUPK),  Izin Usaha  Pemanfaatan  Jasa  Lingkungan (IUPJL),  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil Hutan  Kayu  (IUPHHK),  Izin  Usaha Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Bukan  Kayu (IUPHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu  (IPHHK),  dan  Izin  Pemungutan Hasil  Hutan  Bukan  Kayu  (IPHHBK)  dari Kementerian Kehutanan
Republik Indonesia (Sukardi, 2010). Kepala  Adat  Desa  Siak  Kecil menyampaikan  bahwa  masyarakat  tidak dapat disalahkan karena melakukan perambahan hutan dan penebangan pohon di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil- Bukit  Batu  di  Kabupaten  Siak  karena Cagar  Biosfer  Giam  Siak  Kecil-Bukit Batu  sebelum menjadi  cagar biosfer  yang dilindungi  oleh negara  merupakan tempat tinggal  masyarakat  adat.  Sejalan  dengan itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak menyampaikan bahwa pesatnya
pertumbuhan  penduduk  di  Kabupaten Siak  menimbulkan  permasalahan  baru, terutama masalah ekonomi. Dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari, masyarakat  di  pedesaan  sebagian  besar masih  menggantungkan  hidup  dengan memanfaatkan lingkungan hidup yang ada di  sekitarnya,  termasuk  hasil-hasil  hutan. Selain  itu,  hadirnya  kelapa  sawit  sebagai primadona  baru  yang  menjanjikan  di sektor  perkebunan  membuat  banyak masyarakat  di  pedesaan  yang  tergiur untuk  mengalihfungsikan  hutan  menjadi perkebunan  (Asnawi,  Tambusai,  dan Utama, 2021).
Menurut  Kepala  Desa  Siak  Kecil, masyarakat  tidak  dapat  disalahkan  dalam kasus  perambahan  hutan  dan  penebangan pohon di dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit  Batu  di  Kabupaten  Siak karena  hutan  tersebut  telah  dihuni  oleh masyarakat  secara  turun-temurun  jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Selain itu,  pemerintah  selama  ini  juga  tidak pernah  melakukan  sosialisasi  mengenai batas  antara  Cagar  Biosfer  Giam  Siak Kecil-Bukit  Batu  dan  perkampungan masyarakat di Kabupaten
Siak.
Masyarakat hanya dihimbau untuk menjaga  kelestarian  hutan  serta  dilarang melakukan perambahan hutan dan penebangan  pohon  di  dalam  Cagar
Biosfer  Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu, namun tidak dicarikan pekerjaan lain bagi masyarakat untuk mempertahankan hidupnya. Salah  seorang  masyarakat  Desa  Siak Kecil  yang bernama Rafli menyampaikan bahwa minimnya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh
pemerintah  daerah  merupakan  salah  satu penyebab  masih  terjadinya  perambahan hutan  dan  penebangan  pohon  di  dalam Cagar  Biosfer  Giam  Siak  Kecil-Bukit Batu  di  Kabupaten  Siak  karena  selain masyarakat sekitar, ternyata para pengusaha  juga  mengalihfungsikan  hutan Cagar  Biosfer  Giam  Siak  Kecil-Bukit Batu menjadi perkebunan dengan mempekerjakan masyarakat.
Kepala Kepolisian Resor Siak menyampaikan  bahwa  modus  operandi yang digunakan oleh para pelaku perusak
hutan  di  Cagar  Biosfer  Giam  Siak  Kecil- Bukit Batu di Kabupaten Siak yaitu:
1. Penyalahgunaan  izin  pemanfaatan kawasan  hutan  serta  pemanfaatan hasil  hutan  kayu  dan  hasil  hutan bukan  kayu  di  dalam  Cagar  Biosfer Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu  di Kabupaten  Siak.  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan  Hutan  mengatur  bahwa pemanfaatan  hutan  adalah  kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  dan hasil  hutan  bukan kayu,  serta memungut hasil hutan kayu dan hasil hutan  bukan  kayu  secara  optimal untuk kesejahteraan masyarakat dengan  tetap  menjaga  kelestarian hutan.
2. Mengalihfungsikan  hutan  di  dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu  di  Kabupaten  Siak  menjadi lahan  pertanian  dan  perkebunan. Kegiatan  pertanian  dan  perkebunan dalam  skala  kecil  yang  sehari-hari dilakukan oleh masyarakat dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang tidak  bertanggung  jawab  untuk  ikut melakukan  perambahan  hutan  dan penebangan  pohon  di  dalam  Cagar Biosfer  Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu di  Kabupaten  Siak.  Kayu-kayu  hasil hutan  kemudian  dititipkan  di  lahan pertanian  dan  perkebunan  milik masyarakat. Lahan yang sudah
‘gundul’  di  dalam  Cagar  Biosfer
Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu  di Kabupaten Siak kemudian
dialihfungsikan  menjadi  perkebunan kelapa sawit.
3. Melakukan  pengolahan  kayu  di dalam  Cagar  Biosfer  Giam  Siak Kecil-Bukit  Batu  di  Kabupaten  Siak sebelum diangkut dan dijual.
Kepala Kepolisian Resor Siak menambahkan  bahwa  modus  vivendi yang digunakan oleh para pelaku perusak hutan  di  Cagar  Biosfer  Giam  Siak  Kecil-
Bukit  Batu  di  Kabupaten  Siak  adalah memanfaatkan masyarakat sekitar maupun  masyarakat  pendatang  untuk melakukan perambahan hutan dan penebangan  pohon  di  dalam  Cagar
Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu. Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) menyampaikan
bahwa  praktik illegal  logging mulai marak  terjadi  lagi  sejak  tahun  2013 dengan melibatkan oknum  pejabat  daerah dan  aparat  keamanan.  Menurut  Forum Masyarakat  Peduli  Lingkungan  (FMPL), upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk mencegah  terjadinya  perambahan  hutan dan  penebangan  pohon  di  dalam  Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu yaitu meningkatkan pengawasan melalui kegiatan  patroli  kehutanan  di  daerah- daerah  yang  dianggap  rawan  terjadinya perambahan hutan dan penebangan pohon,  menindaklanjuti  informasi  yang disampaikan oleh masyarakat, serta mendata ulang kepemilikan lahan dan izin usaha  yang  diterbitkan  di  dalam  Cagar Biosfer  Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu  di
Kabupaten Siak. Kepala Kepolisian Resor Siak menyampaikan bahwa upaya yang
dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  untuk
mencegah  terjadinya  perambahan  hutan dan  penebangan  pohon  di  dalam  Cagar Biosfer  Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu  ada dua,  yaitu  upaya  preventif  dan  upaya represif.  Upaya  preventif  adalah  upaya pencegahan  sebelum  terjadinya  tindak pidana perambahan hutan dan penebangan pohon yang dilakukan melalui:
1. Pemberdayaan  masyarakat  sekitar Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu  di  Kabupaten  Siak.  Pemerintah Kabupaten  Siak  dapat  bekerja  sama dengan  Kepolisian  Resor  Siak  dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan merusak  hutan  sebagaimana  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan, sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak pidana  perusak  hutan,  serta  bahaya kerusakan  hutan  bagi  kehidupan manusia.
2. Peningkatan  sarana  dan  prasarana  di Kepolisian Resor Siak untuk menunjang  profesionalisme  aparatur dalam  menjalankan  tugas  di  dalam Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu.
3. Pemberdayaan perekonomian masyarakat  sekitar  Cagar  Biosfer Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu  di Kabupaten  Siak  dengan  menciptakan lapangan kerja baru atau menawarkan peluang usaha yang lebih menjanjikan  dibandingkan  merusak hutan.
4. Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Evaluasi  terhadap  izin  pemanfaatan kawasan  hutan  serta  pemanfaatan
hasil  hutan  kayu  dan  hasil  hutan bukan  kayu  di  dalam  Cagar  Biosfer Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu  di Kabupaten Siak.
6. Sosialisasi  mengenai  batas  antara Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit
Batu  dan  perkampungan  masyarakat di Kabupaten Siak.
Selain  upaya  preventif,  Kepolisian Resor  Siak  juga  melakukan  upaya represif.  Upaya  represif  adalah  upaya penegakan  hukum  setelah  terjadinya tindak  pidana  perambahan  hutan  dan penebangan pohon yang dilakukan melalui  penyelidikan  hingga  dilakukan penindakan  dan  penangkapan  terhadap pelaku  perusak  hutan  yang  melanggar Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan.  Kepala  Kepolisian
Resor Siak menyampaikan bahwa tindakan-tindakan yang biasanya dilakukan  oleh  para  pelaku  tindak  pidana perusak  hutan  dalam  proses  penegakan hukum yaitu:
1. Melaksanakan semua kewajiban administratif untuk mengurangi
kemungkinan dilakukannya
penuntutan secara pidana.
2. Melakukan tindakan pencegahan untuk menghindari kemungkinan gugatan class  action berdasarkan perbuatan melawan hukum.
3. Menghadirkan  ahli  untuk  melakukan pembelaan.
4. Bekerja sama dan membantu masyarakat sekitar untuk
meringankan sanksi pidana.
5. Menandatangani perjanjian
penyelesaian sengketa dengan
masyarakat  sekitar  yang  merasa kerugian.
6. Apabila  sudah  ditetapkan  sebagai Tersangka, pelaku mencoba melakukan upaya hukum praperadilan. Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian  Sektor  Pinggir  Kabupaten Bengkalis
menyampaikan bahwa pengalihfungsian  hutan  di  dalam  Cagar Biosfer  Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu menjadi  lahan  pertanian  dan  perkebunan dilakukan melalui transaksi jual beli tanah dengan  dasar  Surat  Keterangan  Tanah (SKT)  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah desa.  Kewenangan  inilah  yang  kemudian dimanfaatkan  oleh  oknum-oknum  pejabat pemerintah desa untuk memperjualbelikan  tanah  dalam  kawasan hutan  kepada  orang-orang  yang  tidak bertanggung jawab.
Berdasarkan  Pasal  82  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan  diatur  bahwa  orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan  penebangan  pohon  dalam kawasan  hutan  yang  tidak  sesuai  dengan izin pemanfaatan hutan, melakukan penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan/atau melakukan  penebangan  pohon  dalam kawasan  hutan  secara  tidak  sah  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima) tahun  serta  pidana  denda  paling  sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan  paling  banyak  Rp2.500.000.000,00 (dua  miliar  lima  ratus  juta  rupiah).
Berdasarkan  Pasal  82  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan  Hutan  diatur  bahwa  dalam  hal tindak  pidana  tersebut  dilakukan  oleh orang-perseorangan yang bertempat tinggal  di  dalam  dan/atau  di  sekitar kawasan  hutan,  pelaku  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga) bulan  dan  paling  lama  2  (dua)  tahun dan/atau  pidana  denda  paling  sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling  banyak  Rp500.000.000,00  (lima ratus  juta  rupiah).  Berdasarkan  Pasal  82 Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  diatur bahwa korporasi yang melakukan penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, melakukan penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan/atau melakukan  penebangan  pohon  dalam kawasan  hutan  secara  tidak  sah  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5 (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  serta  pidana  denda  paling sedikit  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah) dan paling banyak
Rp15.000.000.000,00  (lima  belas  miliar rupiah) (Jaymansyah dan Alidar, 2018).
Berdasarkan  Pasal  83  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan  diatur  bahwa  orang- perseorangan yang dengan sengaja memuat,  membongkar,  mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau
memiliki  hasil  penebangan  di  kawasan hutan tanpa izin; mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan  sahnya  hasil  hutan;  dan/atau memanfaatkan  hasil  hutan  kayu  yang diduga  berasal  dari  hasil  pembalakan  liar dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5 (lima)  tahun  serta  pidana  denda  paling sedikit  Rp500.000.000,00 (lima ratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00  (dua  miliar  lima ratus  juta  rupiah).  Berdasarkan  Pasal  83 Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  diatur bahwa  orang-perseorangan  yang  karena kelalaiannya memuat, membongkar, mengeluarkan,  mengangkut,  menguasai, dan/atau  memiliki  hasil  penebangan  di kawasan  hutan  tanpa  izin;  mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang  tidak  dilengkapi  secara  bersama surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan; dan/atau  memanfaatkan  hasil  hutan  kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan  liar  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  8  (delapan)  bulan dan  paling  lama  3  (tiga)  tahun  serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Berdasarkan  Pasal  83  Ayat  (4)
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan  diatur  bahwa  korporasi yang memuat, membongkar,
mengeluarkan,  mengangkut,  menguasai,
dan/atau  memiliki  hasil  penebangan  di kawasan  hutan  tanpa  izin;  mengangkut, menguasai,  atau  memiliki  hasil  hutan kayu  yang  tidak  dilengkapi  secara bersama  surat  keterangan  sahnya  hasil hutan; dan/atau memanfaatkan hasil hutan kayu  yang  diduga  berasal  dari  hasil pembalakan  liar  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 5  (lima) tahun dan paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah) dan  paling  banyak  Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Menurut  Kepala  Desa  Siak  Kecil, lahirnya  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan
Pemberantasan Perusakan Hutan
memberikan  beberapa  implikasi  terhadap
Cagar  Biosfer  Giam  Siak  Kecil-Bukit Batu  di  Kabupaten  Siak.  Pertama, pengelolaan  Cagar  Biosfer  Giam  Siak Kecil-Bukit Batu dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan para pemangku  kepentingan  ( stakeholders ), termasuk  masyarakat  adat,  dalam  proses perencanaan hingga
pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, Cagar Biosfer Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu  tidak  hanya dijadikan  sebagai  daerah  konservasi sumber  daya  alam  saja,  tetapi  juga merupakan sumber perekonomian masyarakat.
Beberapa  konsep  dalam  penegakan hukum  terhadap  lingkungan  hidup  yang ditawarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup merupakan bagian dari upaya pembagunan berkelanjutan (Saputra,  Fahmi,  dan  Triana,  2021). Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  mengatur  bahwa penegakan  hukum  adalah  upaya  terakhir ( ultimum  remedium )  (Utama  dan  Rizana,
2020). Artinya, ada upaya lain yang harus didahulukan,  yaitu  penerapan  sanksi administrasi  kepada  para  pelaku  tindak pidana perusak hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak. Oleh  karena  itu,  penerapan  sanksi administrasi adalah upaya terdepan dalam penegakan  hukum  lingkungan  ( primum remedium ).  Selain  itu,  prinsip  tanggung jawab  mutlak  ( strict  liability )  yang ditawarkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  merupakan  sebuah terobosan dalam penegakan hukum terhadap lingkungan hidup.

## SIMPULAN
Berdasarkan Pasal 50 Undang-
Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  diatur  bahwa  setiap  orang dilarang  merambah  kawasan  hutan  dan melakukan  penebangan  pohon  dalam kawasan hutan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan  Hutan  semakin  memperkokoh landasan  hukum  mengenai  perlindungan hutan  di  Indonesia.  Berdasarkan  Pasal  12 Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan  diatur  bahwa  setiap
orang  dilarang  melakukan  penebangan pohon  dalam  kawasan  hutan.  Namun, pada tahun 2017, Kepolisian Daerah Riau berhasil mengungkap kasus illegal logging yang  terjadi  di  dalam  Cagar Biosfer  Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu  di Kabupaten  Siak.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  sosiologis.  Penerapan  sanksi terhadap  pelaku  perusak  hutan  Biosfer Giam  di  Kabupaten  Siak  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  dan  Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan belum optimal. Masyarakat tidak dapat disalahkan karena melakukan perambahan hutan dan
penebangan  pohon  di  dalam  Cagar Biosfer  Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu  di Kabupaten  Siak  karena  Cagar  Biosfer Giam  Siak  Kecil-Bukit  Batu  sebelum menjadi  cagar  biosfer  yang  dilindungi oleh  negara  merupakan  tempat  tinggal masyarakat.  Cagar  Biosfer  Giam  Siak Kecil-Bukit Batu di Kabupaten Siak telah dihuni  dan  dikelola  oleh  masyarakat secara  turun-temurun  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Upaya  yang dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya perusakan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit  Batu  ada  dua,  yaitu  upaya preventif  dan  upaya  represif.  Selain  itu, konsep  penerapan  sanksi  administrasi sebagai primum  remedium dan  prinsip strict  liability yang  ditawarkan  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bagian dari upaya pembagunan berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Telah  selesainya  penelitian  tesis  ini tentunya  tidak  terlepas  karena  dukungan dari  berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu, penulis sampaikan rasa terima kasih  yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas  Lancang  Kuning  Dr.  Junaidi, S.S. M.Hum., Direktur Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Prof.  Dr.  Syafrani,  M.Si.,  serta  Dr. Ardiansah,  S.H.,  M.Ag.,  M.H.  dan  Dr. Bagio  Kadaryanto,  S.H., M.H.  yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum.  Jakarta:  Sinar  Grafika, 2013.
Asnawi,  Eddy,  Yasrif  Yakub  Tambusai,
dan Andrew Shandy Utama. “Penataan Kewenangan dan
Mekanisme  Pembatalan  Peraturan Desa  dalam  Kerangka  Otonomi Desa di Indonesia”. Jurnal Cendekia Hukum, 2021: Volume 7, Nomor 1.
Hasnati.  “Problematika  Hukum  Sektor Investasi  di  Provinsi  Riau”. Journal of  Criminology  and  Justice,  2021: Volume 1, Nomor 1.
Irwanto.  Lahan  Garapan  di  Hutan. Jakarta: Tirtasari, 2006.
Jaymansyah dan E. Alidar.  “Pengrusakan Hutan dalam Undang-Undang
Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Kehutanan”. Jurnal
Justisia, 2018: Volume 3, Nomor 1.
Johar,  Olivia  Anggie.  “Tindak  Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut  Perspektif  Hukum  Islam”.
Jurnal  Mizan,  2020:  Volume  4, Nomor 2.
Nugraha,  Agung.  Menyongsong  Menuju
Era  Revitalisasi  Sektor  Kehutanan. Jakarta: Wirna Aksara, 2004. Prayogie, Muhammad Rizky. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku  Pengrusakan  Hutan  (Studi Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN.Rhl)”.  Jurnal Al-Hikmah, 2020: Volume 1, Nomor 1. Saputra, Resky Pratama, Fahmi, dan Yeni Triana.  “Tanggung  Jawab  Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan  dan  Pabrik  Kelapa
Sawit  di  Kabupaten  Siak”.  Jurnal
Cendekia Hukum, 2021: Volume 6, Nomor 2.
Soekanto,  Soerjono.  Pengantar  Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2007.
Sudaryono dan Natangsa Surbakti. Hukum Pidana; Dasar-dasar Hukum Pidana  Berdasarkan  KUHP  dan RUU KUHP. Surakarta: Muhammadiyah  University  Press,
2017.
Sukardi. Illegal Logging dalam Perspektif
Politik  Hukum  Pidana.  Yogyakarta:
Penerbit Atma Jaya, 2010.
Syaufina,  Laila.  Kebakaran  Hutan  dan
Lahan di Indonesia. Malang:
Banumedia, 2008.
Utama,  Andrew  Shandy.  “Problematika dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kehutanan
dan  Perkebunan  di  Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”.
Supremasi  Jurnal  Hukum,  2019: Volume 2, Nomor 1.
Utama,  Andrew  Shandy.  “Kepercayaan Masyarakat  terhadap  Penegakan Hukum  di  Indonesia”.  Jurnal Ensiklopedia  Social  Review,  2019: Volume 1, Nomor 3.
Utama, Andrew Shandy. “Law and Social Dynamics of Society”. International Journal  of  Law  and  Public  Policy, 2021: Volume 3, Issue 2.
Utama,  Andrew  Shandy  dan  Rizana.
“Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan”. Jurnal  Litigasi, 2018: Volume 19, Nomor 2. Utama,  Andrew  Shandy  dan  Rizana.
“Penegakan Hukum terhadap Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di Kabupaten  Indragiri  Hilir  Provinsi Riau”.  Jurnal  The  Juris,  2020:
Volume IV, Nomor 1.
Yusuf, Abdul Muis. Hukum Kehutanan di Indonesia.  Jakarta:  Rineka  Cipta,
2010.