## AKSES PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP LAYANAN DAN FASILITAS TRANSPORTASI PUBLIK DI KOTA BANDA ACEH
Putra Rizkiya 1 , Myna Agustina Yusuf 2 , Irin Caisarina 3
1 Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, email: putrarizkiya@unsyiah.ac.id
2 Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, email: mynayusuf@unsyiah.ac.id
3 Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, email: irincaisarina@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Terwujudnya kota inklusif merupakan salah satu tujuan global dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030. Kota inklusif merupakan sebuah prinsip untuk menciptakan ruang kota yang ramah bagi semua kalangan termasuk penyandang disabilitas, yang merupakan salah satu kelompok  marginal  di  perkotaan.  Kota  Banda  Aceh  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk mencapai kota inklusif namun masih memerlukan peningkatan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk  transportasi.  Isu  transportasi  memegang  peranan  krusial  karena  transportasi mempengaruhi mobilitas dan integrasi warga dalam ruang kota. Penelitian ini bertujuan untuk menilai  akses  penyandang  disabilitas  terhadap  pelayanan  dan  fasilitas  transportasi  publik khususnya  dalam  transportasi  publik  kota  yaitu  Trans  Kutaraja  dan  jalur  pedestrian.  Data dikumpulkan melalui pengisian instrumen tingkat akses penyandang disabilitas terhadap layanan dan  fasilitas  transportasi  yang  diikuti  dengan  wawancara  dengan  perwakilan  dari  organisasi penyandang  disabilitas.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas menilai akses ke pelayanan transportasi publik  Trans  Kutaraja  dan  jalur  pedestrian  masih  kurang  baik.  Kondisi  ini  diakibatkan  oleh kurang baiknya penerapan desain universal dan fasilitas akomodasi yang layak di halte dan jalur pedestrian  yang  belum  ramah  penyandang  disabilitas.  Hal  ini  menyebabkan  hambatan  fisik sehingga  mereka  sulit  mengakses  pelayanan  dan  fasilitas  transportasi.  Sulitnya  mobilitas menghambat  partisipasi  penyandang  disabilitas  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan mengakibatkan penyandang disabilitas terasingkan dari ruang kota.
Kata kunci: akses, disabilitas, fasilitas, inklusif, transportasi -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Info Artikel:
Dikirim: 29 Maret 2021; Revisi: 28 April 2021; Diterima: 29 April 2021; Diterbitkan: 29 April 2021
©2021  The  Author(s).  Published  by  Arsitekno,  Architecture  Program,  Universitas  Malikussaleh,  Aceh,
Indonesia under the Creative Commons Attribution 4.0 International License
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 PENDAHULUAN
Pada tahun 2015, negara-negara di dunia menyepakati sebuah tujuan global baru untuk jangka waktu  2015-2030  yang  dikenal  sebagai Sustainable  Development  Goals (SDGs),  yang melanjutkan Millenium Development Goals (MDG’s) 2000-2015. Salah satu tujuan global dalam SDGs  adalah  kota  inklusif.  Kota  inklusif  merupakan  kota  yang  menciptakan  lingkungan  yang aman  dan  layak  huni  dengan  akses  yang  terjangkau  dan  setara  terhadap  layanan  perkotaan, layanan sosial dan kesempatan bekerja bagi seluruh warga kota dan pengguna layanan kota yang mempromosikan pembangunan sumber daya manusia yang optimal dan memastikan rasa respek terhadap martabat manusia dan kesetaraan [1] .
Konsep  kota  inklusif  muncul  sebagai  respon  dari  perubahan  paradigma  dalam  memahami kelompok marginal dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung (the most disadvantaged group) ,  seperti  kelompok  miskin  dan  kelompok  penyandang  disabilitas.  Namun,  penyandang disabilitas sering menjadi fokus utama karena kelompok ini rentan menghadapi berbagai macam hambatan dan memerlukan upaya  yang lebih keras dalam  menghadapi hambatan tersebut. Hak kaum  difabel/  penyandang  disabilitas  sering  diacuhkan [2] .  Kelompok  penyandang  disabilitas
cenderung  mengalami  berbagai  hambatan  partisipasi  dalam  masyarakat,  baik  berupa  alienasi, segregasi dan marginalisasi dari perspektif sosial-budaya. Sementara dalam konteks infrastruktur kota,  penyandang  disabilitas  mengalami  hambatan  dalam  bentuk  aksesibilitas  yang  terbatas terhadap  layanan  infrastruktur  kota  seperti  sulitnya  akses  terhadap  fasilitas  dan  layanan transportasi publik.
Saat  ini  konsep  kota  inklusif  semakin  mendapatkan  perhatian  dari  pemerintah  daerah  di Indonesia.  Sejak  2013,  telah  ada  beberapa  kota  di  Indonesia  yang  mencanangkan  diri  menjadi kota inklusif antara lain Surakarta, Yogyakarta, Padang, Brebes dan Jember [3] . Namun, banyak penelitian  di  Indonesia  yang  mengungkapkan  tentang  masih  rendahnya  aksesibilitas  fasilitas publik  bagi  penyandang  disabilitas.  Penelitian  di  Kota  Malang  misalnya  menemukan  bahwa hampir seluruh fasilitas publik di kota tersebut tidak bisa diakses disabilitas [4] .
Pemerintah Kota Banda Aceh, Aceh, merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah mulai melihat  pentingnya  penerapan  konsep  kota  inklusif  dalam  pembangunan  kota.  Pada  2017, Walikota  Banda  Aceh  mengeluarkan  Peraturan  Walikota  Nomor  14  Tahun  2017  tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif. Di beberapa fasilitas publik di Banda Aceh, telah ada upaya untuk  menerapkan  desain  universal  yang  mengakomodasi  kebutuhan  penyandang  disabilitas, misalnya pada halte sistem angkutan bus Transkutaraja, fasilitas kesehatan, pendidikan dan kantor pemerintah.
Upaya ini patut diapresiasi, namun penerapannya masih perlu ditingkatkan. Saat ini fasilitas dan  pelayanan  publik  di  Banda  Aceh  masih  jarang  sekali  digunakan  penyandang  disabilitas karena berbagai hambatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satu faktor penghambat partisipasi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh adalah belum ramahnya sistem pelayanan transportasi publik dan fasilitas penunjangnya bagi kelompok penyandang disabilitas seperti jalur pedestrian. Akses transportasi yang sulit menghambat mobilitas penyandang disabilitas sehingga kelompok ini jarang berpartisipasi dalam aktivitas kota sehari-hari seperti berbelanja, berekreasi, dan berolahraga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah  terhadap para penyandang disabilitas dalam transportasi sangat menentukan partisipasi penyandang disabilitas dalam ruang kota. Transportasi yang aman, efisien dan dapat diakses oleh semua kalangan adalah komponen kunci dari integrasi masyarakat [5] .
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur penilaian kelompok penyandang disabilitas terkait akses mereka terhadap layanan transportasi di Kota Banda Aceh. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan  input  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  transportasi  untuk  mencapai pelayanan  transportasi  yang  inklusif  bagi  semua  kalangan  termasuk  penyandang  disabilitas  di Kota  Banda  Aceh.  Dengan  demikian,  dapat  tercipta  sebuah  kota  yang  lebih  berkelanjutan  dan lebih ramah bagi semua kalangan.

## Disabilitas dan Kota Inklusif
Konsep kota inklusif pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang bisa diakses oleh seluruh warga kota secara setara, baik dari segi pelayanan perkotaan, interaksi sosial dan kesempatan ekonomi. Dengan demikian, prinsip ini dibangun atas dasar respek pada martabat manusia dan prinsip kesetaraan bagi seluruh warga kota, termasuk bagi kelompok marginal. Oleh karena itu, inklusifitas sebuah kota pada dasarnya bisa dinilai berdasarkan akses  warga kota ke layanan dan fasilitas publik seperti layanan tenaga kerja, perumahan, transportasi, taman, tempat rekreasi dan lain-lain. Hal ini juga perlu diikuti dengan  upaya-upaya perlindungan terhadap hak dan partisipasi warga.
Lahirnya  konsep  kota  inklusif  tidak  terlepas  dari  permasalahan  terhambatnya  partisipasi kelompok-kelompok  marginal  dalam  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  menimbulkan  eksklusi sosial.  Eksklusi  sosial  merupakan  sebuah  kondisi  yang  menghambat  individu  atau  kelompok tertentu dalam berpartisipasi dalam masyarakat [6] . Eksklusi sosial merupakan sebuah proses yang multidimensional  dan  dinamis  yang  menghalangi  akses  individu  dan  kelompok  terhadap kesempatan  ekonomi,  pembangunan  manusia  dan  partisipasi  sosial.  Hal  ini  juga  menghambat integrasi sosial seseorang dalam masyarakat. Individu atau kelompok yang mengalami eksklusi sosial  berada  di  suatu  tempat  namun  tidak  bisa  beraktivitas  dan  berpartisipasi  layaknya  warga lain. Bentuk eksklusi sosial ini bisa berupa diskriminasi, alienasi (pengasingan), dan marginalisasi (terpinggirkan).  Terbatasnya  partisipasi  ini  tidak  terlepas  dari  hambatan-hambatan  dalam
masyarakat.  Untuk  itu,  perlu  ada  perubahan  sosial  dalam  masyarakat  dalam  memandang disabilitas.
Saat  ini  penerapan  kota  inklusif  telah  mengalami  perubahan  paradigma  dari  paradigma tradisional yang melihat penyandang disabilitas sebagai objek menuju paradigma inklusi sosial, sebuah  model  yang  mana  mendorong  pelibatan  penyandang  disabilitas  dalam  kehidupan bermasyarakat [7] . Saat ini pandangan akan pentingnya partisipasi sosial dalam kebijakan terkait penyandang disabilitas semakin meningkat [8] .
Disabilitas  merupakan  bagian  dari  hidup  manusia.  Contohnya  yaitu  orang  yang  sudah memasuki usia lanjut mengalami penurunan dalam berfungsinya bagian tubuh tertentu, misalnya pada  indra  pendengaran  dan  penglihatan.  Contoh  lain  yaitu  orang  yang  tidak  bisa  berjalan sementara pasca kecelakaan. Jadi, pada dasarnya hampir semua orang mengalami disabilitas baik secara permenan maupun sementara dalam suatu fase dalam hidupnya [9] . Namun, hambatan dan kesukaran yang dialami akibat disabilitas bisa berbeda.
Penyandang disabilitas cenderung memiliki hambatan yang lebih berat  untuk mendapatkan hak-haknya  karena  banyaknya  hambatan  yang  dihadapi. World  Health  Organization (WHO) mendefinisikan barriers / hambatan sebagai faktor dalam lingkungan seseorang yang akibat ada atau  tidak  adanya  tersebut  menyebabkan  terhambatnya  fungsi  ( functioning )  dan  menciptakan disabilitas  ( disability ),  misalnya  fasilitas  yang  tidak  diakses,  fasilitas  akomodasi  yang  kurang serta  pandangan  negatif  kepada  penyandang  disabilitas [10] .  Fungsi  dalam  hal  ini  mencakup fungsi-fungsi tubuh, aktivitas, dan partisipasi. Istilah functioning menunjukkan kondisi manusia biasa  yang  tubuhnya  berfungsi,  beraktivitas  dan  berpartisipasi  secara  maksimal. Sementara disabilitas adalah  sebuah istilah  yang mencakup  adanya kekurangan fisik, terbatasnya  aktivitas serta terhalangnya partisipasi.  Disabilitas ini  bisa disebabkan oleh faktor fungsi tubuh, struktur tubuh, aktivitas dan partisipasi serta faktor lingkungan tertentu seperti sikap anti sosial. Disabilitas menciptakan hambatan yang menyulitkan bagi penyandangnya.
Hambatan  yang  dialami  oleh  kelompok  penyandang  disabilitas  juga  tidak  terlepas  dari pandangan  masyarakat  yang  terlihat  dari  munculnya  stigma  dalam  masyarakat  sehingga menimbulkan  pandangan  negatif  dan  menimbulkan  diskriminasi  bagi  penyandang  disabilitas. Pencapaian  kota  inklusif  dan  ramah  bagi  penyandang  disabilitas  sangat  ditentukan  oleh  akses penyandang  disabilitas  terhadap  layanan  infrastruktur  dan  fasilitas  publik.  Aksesibilitas  yang setara bagi semua kalangan memegang peranan penting dalam mencapai kota yang inklusif.

## Akses Penyandang Disabilitas ke Layanan Transportasi Publik
Akses  transportasi  merupakan  bagian  dari  hak  penyandang  disabilitas  dalam  pelayanan publik.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas  menyebut  bahwa  hak  pelayanan  publik  tersebut  meliputi  hak:  a)  memperoleh akomodasi  yang  layak  dalam  pelayanan  publik  secara  optimal,  wajar,  bermartabat  tanpa diskriminasi dan b) pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya. Agar dapat dimanfaatkan penyandang disabilitas dengan maksimal, maka sistem pelayanan transportasi publik perlu dilengkapi dengan akomodasi yang layak serta penyediaan fasilitas yang mudah diakses serta diikuti dengan pendampingan dan penerjemahan.
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk dalam sektor transportasi. Pelayanan publik yang mudah diakses juga wajib disebarluaskan dan disosialisasikan pada penyandang disabilitas dan masyarakat. Selain itu, penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan panduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.  Akses transportasi ini termasuk akses transportasi darat, kereta api, laut dan udara.
Akses ke layanan transportasi publik sangat dipengaruhi oleh akses ke sistem layanan serta fasilitas  penunjangnya.  Akses  ini  mencakup  akses  ke  sarana  transportasi  seperti  halte,  akses secara ekonomi (kemampuan membayar) serta akses ke fasilitas penunjang, yaitu jalur pedestrian.
Permasalahan  yang  akan  dijawab  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  penilaian penyandang  disabilitas  terhadap  akses  layanan  fasilitas  dan  infrastruktur  transportasi  di  Kota Banda  Aceh?  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menilai  akses  penyandang  disabilitas  terhadap
fasilitas  dan  layanan  transportasi  publik  di  Banda  Aceh.  Diharapkan,  hasil  studi  ini  dapat dijadikan  salah  satu  acuan  dalam  perencanaan  pembangunan  inklusif  di  Kota  Banda  Aceh, terutama di bidang transportasi.

## 2 METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengukur  penilaian  kelompok  penyandang  disabilitas  terhadap  infrastruktur dan pelayanan transportasi publik di Kota Banda Aceh. Penilaian ini akan diukur dari penilaian aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap sistem layanan angkutan publik Transkutaraja dan fasilitas penunjangnya yaitu jalur pedestrian. Jalur pedestrian menjadi fokus karena memegang peranan  penting  dalam  mobilitas  warga  termasuk  penyandang  disabilitas  menuju  halte,  yang merupakan pintu masuk ke sistem layanan transportasi publik.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan  instrumen  penilaian  tingkat  aksesibilitas  penyandang  disabilitas  terhadap  layanan dan fasilitas transportasi publik. Transportasi publik di Kota Banda Aceh diselenggarakan oleh publik  dan  swasta.  Sistem  transportasi  publik  diselenggarakan  melalui  operasionalisasi  sistem angkutan publik Transkutaraja. Sementara itu, transportasi umum oleh swasta diadakan melalui layanan  labi-labi,  becak,  taksi  dan  angkutan  online.  Namun,  studi  ini  hanya  akan  fokus  pada pelayanan sistem angkutan publik Transkutaraja.
Dalam pemilihan narasumber, peneliti terlebih dahulu menghubungi organisasi Perkumpulan Penyandang  Disabilitas  Indonesia  (PPDI)  Aceh.  Narasumber  yang  dipilih  merupakan rekomendasi  dari  PPDI  Aceh  dengan  mempertimbangkan  keaktifan  mereka  selama  ini  dalam kegiatan  dan  diskusi  internal  PPDI  Aceh  serta  dalam  diskusi  dengan  pihak  eksternal  seperti pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Pengisian instrumen ini dilakukan oleh lima orang narasumber sebagai perwakilan dari organisasi-organisasi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh.  Pengisian  instrumen  ini  juga  diikuti  dengan  wawancara  untuk  menggali  alasan  yang melatarbelakangi  pemberian  nilai  yang  dipilih.  Perwakilan-perwakilan  narasumber  mengisi instrumen ini bersama dan memberi nilai setelah berdiskusi bersama dalam forum diskusi terbatas sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam terkait isu-isu yang dibahas.
Tabel 1. Instrumen Penilaian Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan dan Fasilitas Transportasi
Publik di Kota Banda Aceh No Kriteria Penjelasan Ya Klasifikasi 1 Ketersediaan Tersedia 1 Kurang Baik Memenuhi standar minimum 2 2 Aksesibilitas Dapat didatangi/ diakses penyandang disabilitas 3 Dapat didatangi/ didapatkan penyandang disabilitas dan pulang dengan lancar 4 3 Akomodasi Mengakomodasi kebutuhan disabilitas 5 Sedang 4 Keterjangkauan Layanan/ infrastruktur mampu dibayar/ dimanfaatkan oleh disabilitas 6 5 Penerimaan Bisa digunakan dan diterima oleh disabilitas 7 Baik Sumber: Dimodifikasi dari [11]

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  terkait  tingkat  akses  penyandang  disabilitas  terhadap  pelayanan  transportasi akan  dibagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  akses  terhadap  pelayanan  transportasi  publik  dan  akses terhadap jalur pedestrian.

## Akses Terhadap Transportasi Publik
Secara  umum,  kelompok  disabilitas  menilai  bahwa  pelayanan  transportasi  bagi  kelompok disabilitas di Kota Banda Aceh masih kurang baik karena sulit diakses. Sulitnya aksesibilitas ke sistem pelayanan Trans Kutaraja antara lain dapat dilihat dari rancangan halte yang belum ramah disabilitas.  Di  banyak  halte  yang  tersedia, ramp halte  masih  curam  sehingga  sulit  digunakan penyandang disabilitas pengguna kursi roda. Halte dengan ramp yang curam merupakan imbas dari  penggunaan  Bus  Transkutaraja  yang  bertipe high-deck .  Untuk  menaiki ramp ini,  mereka
masih membutuhkan bantuan dari pihak lain. Penyandang tuna netra juga sulit mengakses halte karena banyak  halte belum memiliki guiding block . Penyandang disabilitas menilai  sulit sekali bagi mereka untuk mengakses halte yang merupakan titik masuk ke layanan Transkutaraja akibat kurangnya  fasilitas  akomodasi  yang  layak  bagi  disabilitas.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara umum penerapan desain universal di halte belum maksimal.
Keberadaan halte portable di beberapa titik juga menyulitkan kelompok disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa ada hambatan fisikal bagi penyandang disabilitas untuk sistem transportasi publik Transkutaraja. Hasil penilaian ditampilkan dalam tabel berikut:
Tabel 2. Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Layanan Transportasi Publik Transkutaraja
No Kriteria Penjelasan Ya Klasifikasi 1 Ketersediaan Tersedia 1 Kurang Baik Memenuhi standar minimum 2 2 Aksesibilitas Dapat didatangi/ diakses penyandang disabilitas 3 Dapat didatangi/ didapatkan penyandang disabilitas dan pulang dengan lancar 4 3 Akomodasi Mengakomodasi kebutuhan disabilitas 5 Sedang 4 Keterjangkauan Layanan/ infrastruktur mampu dibayar/ dimanfaatkan oleh disabilitas 6 5 Penerimaan Bisa digunakan dan diterima oleh disabilitas 7 Baik
Berdasarkan  argumentasi  ini,  kelompok  disabilitas  masih  mengkategorikan  akses penyandang disabilitas terhadap  layanan transportasi publik Trans Kutaraja masih kurang baik. Halte  sudah  tersedia  di  keenam  koridor  Trans  Kutaraja  dan  sebagian  sudah  memenuhi  standar minimum, namun secara umum masih sulit diakses penyandang disabilitas. Fasilitas akomodasi yang wajar yang disediakan juga masih kurang. Biaya Trans Kutaraja masih gratis karena masih mendapat subsidi sehingga terjangkau bagi semua kalangan. Namun karena berbagai hambatan fisik, Trans Kutaraja saat ini masih jarang sekali digunakan oleh penyandang disabilitas.

## Akses Terhadap Pedestrian
Jalur pedestrian merupakan fasilitas penunjang transportasi yang keberadaan dan kualitasnya cukup  menentukan  dalam  menciptakan  ruang  kota  yang  ramah-manusia  ( human  friendly ). Kualitas  pedestrian  di  ruas-ruas  jalan  di  Banda  Aceh  telah  ditingkatkan  dalam  beberapa  tahun terakhir, terutama di jalan-jalan strategis. Namun, integrasi jaringan jalur pedestrian masih belum maksimal  sehingga  jumlah  pejalan  kaki  masih  sangat  terbatas.  Jalur  pedestrian  juga  belum terintegrasi dengan pusat-pusat aktivitas utama kota. Hal ini terlihat dari masih adanya kawasan pusat  kota  yang  belum  memiliki  jalur  pedestrian  yang  representatif,  kurangnya shading dan penghijauan serta diperparah oleh iklim mikro kota yang belum nyaman. Hal ini membuat jalur pedestrian  di  ruang  kota  secara  umum  belum  ramah  bagi  pejalan  kaki,  termasuk  penyandang disabilitas. Kondisi ini masih ada di ruas-ruas jalan utama, misalnya di trotoar di Jalan Tgk. Daud Beureuh.  Pada  ruas  jalan  ini,  fungsi  fasilitas  jalur  pejalan  kaki  tidak  mampu  menyediakan keamanan, kenyamanan, keselamatan, kemudahan, kegunaan, kemandirian dan aksesibilitas jalur bagi masyarakat umum apatah lagi kepada penyandang disabilitas [12] .
Hambatan yang cukup spesifik bagi penyandang disabilitas dalam mengakses jalur pedestrian adalah adanya penghalang yang biasanya berupa besi di jalur pedestrian. Penghalang ini dibuat untuk  menghalangi  sepeda  motor  memasuki  jalur  pedestrian  karena  pengguna  sepeda  motor sesekali memasuki jalur pedestrian karena lengangnya jalur pedestrian. Hal ini merupakan salah satu  bentuk  kompetisi  realistis  dalam  ruang  kota  antara  pengguna  kendaraan  dan  kelompok pengguna  pedestrian,  yaitu  pejalan  kaki  yang  juga  mencakup  penyandang  disabilitas.  Namun kebijakan  membuat  penghalang  ini  justru  semakin  membatasi  penyandang  disabilitas  terutama pengguna  kursi  roda  yang  ingin  menggunakan  jalur  pedestrian.  Selain  itu,  jalur  pedestrian  dan street  island yang  terlalu  tinggi  dari  jalan  membuat  penyandang  disabilitas  sangat  sulit menyeberang.  Jembatan  Penyeberangan  Orang  (JPO)  yang  disediakan  juga  belum mengakomodasi kebutuhan dan sulit sekali digunakan penyandang disabilitas. Misalnya JPO di
salah satu jalan utama yaitu Jalan Tgk. Daud Beureueh, tidak dapat mengakomodir fasilitas dan akses kepada penyandang disabilitas secara mandiri [13] .
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jalur  pedestrian  di  Kota  Banda  Aceh  belum  mengakomodasi kebutuhan  penyandang  disabilitas.  Jadi,  secara  umum  jalur  pedestrian  di  Banda  Aceh  dinilai masih  belum  ramah  bagi  penyandang  disabilitas.  Berdasarkan  argumentasi  di  atas,  kelompok disabilitas menilai bahwa  akses mereka terhadap jalur pedestrian masih  kurang baik. Penilaian dari kelompok disabilitas ditampilkan dalam tabel berikut:
Tabel 3. Akses Penyandang Disabilitas Terhadap Jalur Pedestrian
No Kriteria Penjelasan Ya Klasifikasi 1 Ketersediaan Tersedia 1 Kurang Baik Memenuhi standar minimum 2 2 Aksesibilitas Dapat didatangi/ diakses penyandang disabilitas 3 Dapat didatangi/  didapatkan penyandang disabilitas dan pulang dengan lancar 4 3 Akomodasi Mengakomodasi kebutuhan disabilitas 5 Sedang 4 Keterjangkauan Layanan/ infrastruktur mampu dibayar/ dimanfaatkan oleh disabilitas 6 5 Penerimaan Bisa digunakan dan diterima oleh disabilitas 7 Baik
Kelompok disabilitas menilai bahwa meskipun jalur pedestrian telah  dibangun di ruas-ruas jalan utama di Kota Banda Aceh, namun secara umum jalur pedestrian ini belum bisa diakses dan masih  banyak  yang  belum  memenuhi  standar  minimum.  Jalur  pedestrian  yang  telah  tersedia belum  bisa  digunakan  karena  aksesibilitasnya  yang  belum  baik.  Selain  itu,  fasilitas  pedestrian yang  telah  ada  juga  belum  mengakomodasi  kebutuhan  mereka  dengan  baik.  Fasilitas guiding block telah ada di jalur pedestrian terutama di ruas-ruas jalan utama untuk penyandang disabilitas tuna  netra,  namun  mereka  jarang  menggunakannya.  Jalur  pedestrian  yang  telah  dibangun  juga belum terintegrasi.
Penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  meskipun  upaya  peningkatan  aksesibilitas  bagi penyandang  disabilitas  di  Kota  Banda  Aceh  telah  mulai  berjalan,  penggunaannya  belum maksimal.  Hal  yang  sama  juga  terjadi  di  banyak  kota  yang  telah  mencanangkan  program  kota inklusif, misalnya di Malang dan Yogyakarta [4], [14] .
Hambatan  utama  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  layanan  transportasi  mencakup hambatan fisik dan hambatan kebijakan. Kualitas pedestrian yang masih kurang merupakan imbas dari kebijakan transportasi yang selama ini masih berorientasi pada kendaraan bermotor. Dengan demikian,  intervensi  yang  harus  dilakukan  mencakup  implementasi  desain  universal  dan akomodasi yang layak pada infrastruktur transportasi secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah Kota Banda Aceh perlu segera mengadopsi prinsip kota inklusif dalam kebijakan dan perencanaan transportasi dan tata ruang dengan lebih konkrit.
Masih  kurang  baiknya  akses  penyandang  disabilitas  terhadap  fasilitas  dan  layanan transportasi  menunjukkan  adanya  hambatan  fisik  sehingga  membatasi  pergerakan  penyandang disabilitas.  Masih  tingginya  hambatan  membuat  penyandang  disabilitas  di  Kota  Banda  Aceh masih sangat bergantung pada bantuan dari keluarga dan warga lain dalam melakukan pergerakan. Sulitnya  mengakses  layanan  transportasi  ini  merupakan  salah  satu  penyebab  terhalangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam interaksi sosial dan  aktivitas penduduk kota, termasuk dalam pemanfaatan fasilitas publik lain. Akibatnya, penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh saat  ini  masih  mengalami  pembatasan  aktivitas  dan  alienasi/terasingkan  dalam  ruang  kota. Kebijakan  transportasi  dan  desain  kota  yang  kurang  ramah  disabilitas  ini  lahir  dari  kurangnya kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak bergerak penyandang disabilitas karena penyandang disabilitas jarang melakukan aktivitas di ruang kota. Untuk itu, organisasi penyandang disabilitas perlu  meningkatkan  kesadarannya  akan  hak  untuk  menuntut  layanan  transportasi  yang mengakomodasi kebutuhan mereka.
Peningkatan akses penyandang disabilitas ke layanan transportasi bisa berpengaruh signifikan terhadap  peningkatan  partisipasi  penyandang  disabilitas  dalam  aktivitas  fisik,  yang  mana  bisa berdampak lebih jauh pada meningkatnya interaksi sosial dan juga akan meningkatkan partisipasi
penyandang  disabilitas  dalam  bidang  kehidupan  yang  lain [15] .  Penyediaan  transportasi  yang ramah  disabilitas  diharapkan  bisa  menunjang  upaya  untuk  mengintegrasikan  penyandang disabilitas  ke  dalam  masyarakat.  Peningkatan  partisipasi  sosial  ini  juga  akan  menghilangkan permasalahan  terkait  eksklusi  sosial  yang  selama  ini  dialami  oleh  kelompok  penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

## 4 KESIMPULAN DAN SARAN
Pembahasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  akses  penyandang  disabilitas  terhadap  pelayanan transportasi publik dan fasilitas penunjangnya yaitu jalur pedestrian di Kota Banda Aceh masih kurang  baik.  Meskipun  sistem  angkutan  publik  gratis  sudah  tersedia  melalui  pelayanan  Trans Kutaraja, penyandang disabilitas sulit mengakses pelayanan transportasi publik karena kurangnya penerapan desain universal pada halte serta kurangnya fasilitas akomodasi di halte dan sarana bis.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa  jalur  pedestrian di Kota Banda Aceh  dinilai belum ramah penyandang disabilitas. Meskipun pemerintah telah meningkatkan kualitas jalur pedestrian di sebagian ruas jalan terutama di jalan-jalan utama, secara umum jalur pedestrian belum memiliki kualitas  yang  baik  dan  belum  terintegrasi  dalam  suatu  jaringan  sehingga  jumlah  pejalan  kaki masih  sangat  terbatas.  Beberapa  kebijakan  spesifik  juga  merugikan  penyandang  disabilitas, misalnya  pembuatan  penghalang  sepeda  motor  di  jalur  pedestrian  yang  justru  menghambat pengguna kursi roda.
Kurang  ramahnya  pelayanan  dan  fasilitas  transportasi  bagi  penyandang  disabilitas menghalangi  partisipasi  penyandang  disabilitas  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Hal  ini menyebabkan penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang terasingkan dari ruang kota.  Untuk  itu,  diperlukan  intervensi  agar  pelayanan  transportasi  publik  di  Kota  Banda  Aceh lebih inklusif dan ramah disabilitas dengan penerapan desain universal yang lebih baik.
Hasil  dari  penelitian  bisa  menjadi  input  bagi  pemerintah  kota  untuk  memenuhi  kebutuhan penyandang disabilitas dalam transportasi yang saat ini masih kurang diakomodasi. Pemerintah Kota  Banda  Aceh  perlu  memasukkan  kebijakan  kota  inklusif  ke  dalam  dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bina Lingkungan (RTBL) dan Tatanan Transportasi Lokal (Tatralok). Masuknya konsep kota inklusif ke dalam dokumen-dokumen perencanaan tata ruang dan transportasi akan membantu penerapan prinsip kota inklusif dalam desain fasilitas-fasilitas kota khususnya fasilitas transportasi.
Salah  satu  upaya  penting  dalam  mencapai  visi  kota  inklusif  adalah  dengan  menciptakan sistem transportasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Pemerintah wajib mengakomodasi kebutuhan  penyandang  disabilitas  pada  sistem  transportasi,  baik  dalam  pelayanan  maupun fasilitas penunjangnya khususnya jalur pedestrian.  Desain universal dan akomodasi yang wajar khususnya bagi penyandang disabilitas merupakan sebuah urgensi dalam sistem transportasi di perkotaan. Trotoar yang disediakan harus bisa mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas agar mereka bisa berjalan lancar, mandiri dan tanpa hambatan dengan desain dan material yang layak sesuai standar pelayanan minimum.
Sumber  dari  penelitian  ini  merupakan  perwakilan  dari  organisasi  penyandang  disabilitas sehingga  jumlah  narasumber  yang  dilibatkan  dalam  penelitian  ini  masih  sangat  terbatas. Pembatasan  narasumber  ini  bertujuan  agar  peneliti  dapat  menggali  lebih  dalam  permasalahan yang dihadapi oleh kelompok disabilitas khususnya dalam layanan transportasi publik. Penelitian ini juga belum melibatkan kelompok dari disabilitas tertentu seperti keterbelakangan mental dan tuna netra karena kesulitan komunikasi dan tidak adanya perwakilan yang ditunjuk dari kelompok disabilitas ini.
Penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk  dilakukan  dengan  pendekatan  berbeda  dengan menyebarkan kuesioner kepada lebih banyak responden yang diklasifikasikan dalam kelompok- kelompok  berdasarkan  jenis  disabilitas.  Hal  ini  akan  membuat  peneliti  berikutnya  dapat memetakan  permasalahan  aksesibilitas  layanan  transportasi  secara  lebih  spesifik  berdasarkan jenis disabilitas. Selain itu, penelitian berikutnya juga perlu melibatkan LSM terkait penyandang disabilitas  serta  pemerintah  kota  untuk  mengkaji  kebijakan  kota  inklusif,  khususnya  terkait layanan transportasi dari perspektif pemerintah.

## 5 UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengucapkan terima kasih kepada organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Aceh dan organisasi penyandang disabilitas lain yang terlibat dalam penelitian ini.  Peneliti  juga  memberikan  apreasiasi  kepada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh yang telah membantu dalam fasilitasi pertemuan dengan organisasi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh.

## 6 DAFTAR PUSTAKA
[1] R.  N.  Singru,  “Enabling  Inclusive  Inclusive  Cities,”  Manila,  Philippines,  Dec.  2017.  doi: 10.22617/TIM157428.
[2] F.  Ndaumanu,  “Hak  Penyandang  Disabilitas:  Antara  Tanggung  Jawab  dan  Pelaksanaan  oleh Pemerintah Daerah,” J. HAM , vol. 11, no. 1, p. 131, Apr. 2020, doi: 10.30641/ham.2020.11.131- 150.
[3] A. Maftuhin, “Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal-Usul, Teori dan Indikator,” TATALOKA , vol. 19, no. 2, p. 93, May 2017, doi: 10.14710/tataloka.19.2.93-103.
[4] S. Thohari, “Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di  Kota Malang,” IJDSINDONESIAN J. Disabil. Stud. Vol 1, No 1  - , 2017, [Online]. Available: https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/38.
[5] N.  N.  Sze  and  K.  M.  Christensen,  “Access  to  urban  transportation  system  for  individuals  with disabilities,” IATSS Res. , vol. 41, no. 2, pp. 66–73, Jul. 2017, doi: 10.1016/j.iatssr.2017.05.002.
[6] J. Beall and L.-H. Piron, “DFID Social Exclusion Review,” London Sch. Econ. Polit. Sci. Overseas
Dev. Inst. , no. January 2005, p. 71, 2005, [Online]. Available:
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2301.pdf.
[7] M.  B. Santoso  and  N.  C.  Apsari,  “Pergeseran  Paradigma  dalam  Disabilitas,” Intermestic  J.  Int. Stud. , vol. 1, no. 2, p. 166, May 2017, doi: 10.24198/intermestic.v1n2.6.
[8] E.  Hästbacka,  M.  Nygård,  and  F.  Nyqvist,  “Barriers  and  facilitators  to  societal  participation  of people with disabilities: A scoping review of studies concerning European countries,” Alter , vol. 10, no. 3, pp. 201–220, Jul. 2016, doi: 10.1016/j.alter.2016.02.002.
[9] L. Sminkey, “World report on child injury prevention,” Injury Prevention , vol. 14, no. 1. p. 69, 2008, doi: 10.1136/ip.2007.018143.
[10] C.  Varghese,  O.  Oyere,  M.  Cowan,  S.  Davis,  and  B.  Norrving,  “World  Health  Organization,” Stroke , vol. 47, no. 8, p. e210, 2016, doi: 10.1161/STROKEAHA.116.014233.
[11] UNESCO, “Kota inklusif,” pp. 1–28, [Online]. Available:
http://www.unesco.or.id/download/05_AssessmentTool_InclusiveCities_Bahasa_Rev281017B.pd f.
[12] E.  Herawaty,  M.  Isya,  and  I.  Caisarina,  “Kajian  Penyediaan  Aksesibilitas  Trotoar  Untuk Penyandang Difabel Di Kota Banda Aceh Menurut Persepsi Masyarakat (Studi Kasus: Jalan Tgk. Daud Beureueh),” J. Tek. Sipil , vol. 4, no. 3, pp. 313–322, 2015.
[13] C.  I.  M  Isya  and  Herawaty  Etty,  “Aksesibilitas  Jembatan  Penyeberangan  Orang  (Jpo)  Bagi Penyandang Difabel Di Kota Banda Aceh Menurut Persepsi Masyarakat,” Teras J. , vol. 5, no. 1, 2015.
[14] M. Syafi’ie, “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas,” INKLUSI , vol. 1, no. 2, p. 269, Jul. 2014, doi: 10.14421/ijds.010208.
[15] A.-M.  Kissow,  “Participation  in  physical  activity  and  the  everyday  life  of  people  with  physical disabilities: a review of the literature,” Scand. J. Disabil. Res. , vol. 17, no. 2, pp. 144–166, Apr. 2015, doi: 10.1080/15017419.2013.787369.