Volume 20 Number 1  June  2020. p .90-112 https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1144
Management of Zakat Maal in Makassar City: Study of Zakat Productivity Efforts .
St Habibah 1 , Muammar Bakri 2 , Sabri Samin 3 , Hamzah Hasan 4 ,Juhasdi Susono 5 1,2,3,4 Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
5 STAI Al Furqan Makassar

## Abstract
This  article  aims  to  determine  the  Urgency  of  BAZNAS  Institution  Management,  To  find  out  the management of Muztahik criteria determination in getting Zakat Maal, To find out the service system of  BAZNAS  officers,  To  find  out  the  management  of  Maal  Zakat  management  in  productivity  in Makassar  City,  To  find  out  the  management  of  Muztahik  empowerment  in  improving  their  welfare, and To determine the productivity of Zakat Maal in improving the welfare of Muztahik in Makassar City. Data analysis technique used In analyzing the data the method used is a descriptive qualitative. Research Results Show Makassar City Baznas Institution is considered important in managing zakat maal but it has not been given maximum attention by the Makassar city government and the existing Service  System  in  Makassar  City  Baznas  has  increased  from  year  to  year  only  to  the  extent  of  the institution  of  Baznas  Not  until  UPZ  (Zakat  Collecting  Unit)  which  is  spread  in  several  districts  of Makassar city

## Manajemen Zakat Maal di Kota Makassar : Telaah atas Upaya Produktivitas Zakat

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  Untuk  mengetahui  Urgensi  Manajemen  Lembaga  BAZNAS,  Untuk  mengetahui manajemen penetapan kriteria Muztahik dalam mendapatkan Zakat maal, Untuk mengetahui sistem pelayanan  petugas  BAZNAS,Untuk  mengetahui  manajemen  pengelolaan  Zakat  maal  dalam produktivitas  di  Kota  Makassar,Untuk  mengetahui  manajemen  pemberdayaan  Muztahik  dalam meningkatkan  kesejahteraannya,  dan  Untuk  mengetahui  produktivitas  Zakat  maal  dalam meningkatkan kesejahteraan Muztahik di Kota Makassar.Tehnik analisis data yang digunakan Dalam menganalisis  data  metode  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil Penelitian  Menunjukkan  Lembaga  Baznas  Kota  Makassar  dianggap  penting  keberadaanya  dalam mengelola  zakat  maal  tetapi  belum  dperhatikan  secara  maksimal   oleh  pemerintah  kota  Makassar serta  Sistem  Pelayanan  yang  ada  di  Baznas  Kota  Makassar  sudah  ada  peningkatan  dari  Tahun  ke tahun  hanya  sampai  batas  dilembaga  Baznas  Belum  sampai  ke  UPZ  (Unit  Pengumpul  Zakat)  yang tersebar dibeberapa kecamatan kota Makassar.

## Kata Kunci:  Manajemen, Produktivitas, Zakat Maal

## Author correspondence
Email: 1 Shabibah34@gmail.com, 5 Juhasdimm@gmail.com Available online at http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index

## A. Pendahuluan
Pembagian Zakat dewasa ini yang umumnya dilakukan oleh lembaga Zakat adalah  dengan  cara  konsumtif.  Pada  hal  metode  ini  kurang  menyentuh  pada persoalan  yang  dihadapi  oleh  para mustahiq. Olehkarena  itu,  hanya  membantu kesulitan  mereka  sesaat  saja.  Namun  demikian,  bahwa  harta  Zakat  itu  hanya bermanfaat saja, tidak ada daya gunanya.
Sebuah  metode  bahwa  untuk  memberdayagunakan  harta  Zakat,  bukan memberikan harta Zakat dengan cara konsumtif yang hanya membantu kesulitan para mustahiq sesaat saja, namun metode pengelolaan Zakat ini bisa berdaya guna secara  produktif. Metode  ini  tidak hanya berguna  saja, namun  juga  berdaya guna bagi masyarakat yang membutuhkannya.
Harta  Zakat  dapat  didayagunakan  secara  produktif,  berarti  Zakat  harta tidak  hanya  membantu  mengurangi  beban  para  orang-orang  miskin  saja,  namun juga  membantu  mengurangi  angka  pengangguran  yang ada  di  Indonesia 1 .  Oleh karena dengan adanya modal dari Zakat harta yang didayagunakan tersebut, maka para penerima Zakat bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
Namun demikian, bahwa pemberian harta Zakat dengan cara konsumtif, itu akan  membuat  orang-orang  yang  menerima  Zakat  menjadi  malas  dan  selalu berharap  kemurahan  hati  si  kaya,  membiasakan  mereka  dibawah  tangan,  dan meminta  serta  menunggu  belas  kasih.  Padahal  Islam  mengajarkan  supaya  selalu bekerja keras dan tidak mudah putus asa 2 .
Realita  sekarang  ini,  kebanyakan  lembaga  Zakat  masih  menggunakan metode  penyaluran Zakat dengan cara  konsumtif, sehingga  membuat masyarakat yang  menerima  Zakat  menjadi  malas  untuk  bekerja  karena  selalu  mengharapkan belas  kasih  dari  si  kaya,  dan  hal  ini  membawa  dampak  yang  negatif  terhadap Indonesia  yaitu  meningkatkan  angka  pengangguran,  sehingga  rakyat  Indonesia akan  semakin  menderita,  yang  miskin  akan  bertambah  miskin,  dan  yang  kaya
Andriyanto, Irsad, Jurnal Zakat dan Wakaf (Ziswaf), Vol. 1. No. 2 Desember 2015, Program Studi Zakat dan Wakaf, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Kudus Jawa Tengah.
2 Ahmad Atabik, Jurnal Zakat dan Wakaf (Ziswaf), Vol. 2. No. 1 Juni 2015, akat dan Wakaf, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Kudus Jawa Tengah, h. 59.
semain  kaya 3 .  Oleh  karena  itu,  supaya  rakyat  hidupnya  menjadi  makmur  dan sejahtera,  ada  baiknya  jika  pemberian  Zakat  terhadap  mereka  yang  miskin,  tidak hanya  diberikan  dengan  cara  konsumtif  saja,  tetapi  juga  dengan  cara  produktif yang tidak hanya bisa mengurangi beban mereka yang kesulitan namun juga bisa membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia khususnya. 4
Zakat  merupakan  ibadah  yang  berkaitan  dengan  ekonomi  keuangan masyarakat dan salah satu rukun Islam  yang merupakan salah satu pokok ajaran agama Islam. Kondisi saat ini Umat Islam Indonesia lebih mementingkan kegiatan ibadah shalat, puasa dan haji, tetapi dalam kegiatan ibadah Zakat kurang perhatian dari  masyarakat  dalam  menjalankan  salah  satu  perintah  yang  ada  di  rukun Islam 5 .Zakat  adalah  istilah  al-Qur’an  yang  menandakan  kewajiban  khusus memberikansebagian kekayaan individu dan harta untuk amal 6
Zakat  merupakan  salah  satu  bentuk  ibadah  individual  bagi  setiap  muslim yang  telah  memenuhi  syarat  berdasarkan  syar’iyah  yang  berlaku.  Dalam pelaksanaannya,  Zakat  menggunakan system  self  assessment ,  yaitu muzzaki menghitung dan menetapkan sendiri besarnya Zakat yang wajib ditunaikannya.
Berdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  38  Tahun  1999 tentang pengelolaan Zakat, pasal 14 menyebutkan bahwa:
1. Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban Zakatnya berdasarkan hukum agama.
2. Dalam  hal  tidak  dapat  menghitung  sendiri  harta  dan  kewajiban  Zakatnya sebagaimana  dimaksudkan  pada  ayat  (1), muzakki dapat  meminta  bantuan kepada  lembaga  amil  Zakat  atau  badan  amil  Zakat  memberikan  bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya. 7
Dalam  melaksanakan  kegiatan  shalat  mencerminkan  hubunganyang  baik dengan  Allah  swt,  sedangkan  Zakat  melambangkan  bentuk  keharmonisan
3 Al Faqih Abdul Wahid Muhammad, Bidayatul Mujtahid , Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
4 Asnaini,  Zakat  Produktif  dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2008
5 Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Cet. I;Semarang: tp, 2012), h. 8-9
6 Nurul Huda, dkk, Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2015), h. 1
7 Mursyidi, Akutansi  Zakat  Kontemporer (Cet.  V;  Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya,  2011), h.4
hubungan  antara  manusia  dengan  manusia 8 .  Jadi,  Zakat  bukan  hanya  sebatas urusan  hamba  dengan  Allah  swt  melainkan  ibadah  yang  berkaitan  dengan  harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Sepanjang  perhatian  umat  Islam  dengan  Zakat  tidak  seimbang  dengan  shalat, puasa, dan haji maka kesadaran sosial umat tidak akan berkembang baik. 9
Ajaran  Zakat  ini  memberikan  landasan  bagi  tumbuh  dan  berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran Zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi. 10 Oleh karena itu, setiap  muslim  yang  memiliki  harta  dan  memenuhi  syarat-syarat  tertentu diwajibkan  mengeluarkan  Zakat  untuk  diberikan  kepada  fakir  miskin  atau  yang berhak,  dengan  syarat-syarat  yang  ditentukan  sesuai  ajaran  Islam 11 .    Jadi,  Zakat merupakan  alat  bantu  sosial  mandiri  yang  menjadi  kewajiban  moral  bagi  orang kaya untuk membantu orang miskin. 12
Zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, di samping membersihkan jiwa dan harta benda, Zakat juga merupakan pendapatan yang ampuh dalam kehidupan ekonomi masyarakat 13 .
Sejak  tahun  1950-an,  telah  muncul  wacana  reformasi  Zakat  di  Indonesia, menjadikannya  tidak  sekedar  sebagai  pranata  keagamaan  tetapi  juga  pranata sosial  dan  ekonomi,  khususnya  untuk  peningkatan  kesejahteraan  umat.  Hal  ini antara  lain  didorong  oleh  kondisi  riil  saat  itu  di  mana  kemiskinan  dan keterbelakangantersebar luas di masyarakat.
Aspek  pengelolaan  atau  administrasi  Zakat  tidak  banyak  mendapat pengaturan  dalam  syariat  Islam.  Nabi  Muhammad  tercatat  mengelola  dan meregulasi  Zakat  secara  langsung  dan  memperlakukannya  sebagai  bagian  dari
8 Buchari Alma, Kewirausahaan, Bandung: Alfabeta, 2006, hal. 168
9 Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi h. 9.
4 Masdar F. Mas’udi. dkk, Reinterpretasi Pendayagunaan ZISMenuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah (Cet.I; Jakarta: PIRAMIDEA, 2004), h. 1
5 Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi h. 9
6 Muhammad  Muflih, Perilaku Konsumen dalam Perspektif IlmuEkonomi Islam (Jakarta:  PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 121
13 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 2
keuangan  negara.  Namun  contoh  itu  terjadi  dalam  kondisi  struktur  negara  yang masih sederhana, tingkat perekonomian yang rendah dan luas wilayah kekuasaan negara  yang  terbatas 14 .  Maka  sejarah  Islam  mencatat,  seiring  perluasan  wilayah kekuasaan, tingkat perekonomian yang semakin maju, dan struktur pemerintahan yang  semakin  kompleks,  kebijakan  terkait  pengelolaan  Zakat  berubah  secara dinamis  sesuai  perubahan  zaman,  yang  terlihat  mengikuti  kaidah tasharruf  al- imam  ala  ar-ra’iayyah  manuth  bi  al-mashlahah (kebijakan  pemerintah  terkait rakyat terikat dengan kemanfaatan).
Di  Indonesia,  kontemporer  telah  terbit  UU  No.  23  Tahun  2011  tentang pengelolaan  Zakat.  Undang-undang  yang  lahir  pada  27  Oktober  2011  ini menimbulkan perdebatan sengit karena mengklaim berbasis  pada  Pendapat fikih klasik  bahwa  hanya  negara  yang  memiliki  otoritas  dalam  mengelola  Zakat. Undang-undang  ini  menghapus  sistem  desentralisasi  Zakat  nasional  dibawah rezim  UU  No.  23  Tahun  2011  melakukan  penguatan  dan  memberi  berbagai priviliege kepada operator Zakat bentukan pemerintah (BAZNAS) dan disaat yang sama  melakukan  marginalisasi  dan  pelemahan,  bahkan  berpote/    nsi  mematikan kepada operator Zakat bentukan masyarakat sipil (LAZ).
Perdebatan  tentang  UU  No.  23  Tahun  2011  berakhir  di  Mahkamah Konstitusi  (MK).  Uji  materiil  atas  Undang-undang  yang  dilakukan  oleh  kalangan masyarakat  sipil  pada  pertengahan  2012  berakhir  antiklimaks:  substansi  utama UU No. 23 Tahun 2011, tetap berlaku. Dalam putusannya pada Oktober 2013, MK menolak  semua  gugatan  utama  terhadap  UU  No.  23  Tahun  2011.  Kedepan,  jalan terjal menanti Zakat nasional yang saat ini kerjanya amat bertumpu pada LAZ.
Sebagai sebuah pranata sosial ekonomi yang lahir pada abad ke 7 M, Zakat adalah sistem fiscal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa, mulai dari subjek pembayar Zakat, objek harta Zakat ( mal al-zakah ) beserta tarifnya  masing-masing,  batas  kepemilikan  harta  minimal  tidak  terkena  Zakat ( nishab ),  masa  kepemilikan harta ( haul ),  hingga  alokasi distribusi penerima  dana Zakat  ( mustahiq ).  Jika  diterapkan  secara  sistematik  dalam  perekonomian,
14 Dahlan, Abdul Azizi, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar Baru Ven Hoeve, 1996 EI Madani, Fiqhi Zakat Lengkap, Cet. I: Yogyakarta: Diva Press, 2013.
khususnya perekonomian berbasis aturan dan semangat Islam yang komprehensif, Zakat  juga  akan  memiliki  berbagai  karakteristik  dan  implikasi  ekonomi  yang penting dan signifikan, yang membuatnya diinginkan secara sosial.
Dalam  sistem  Islam,  perlindungan  sosial  kepada  kelompok  miskin  adalah berlapis-lapis. Perlindungan pertama berasal dari keluarga dan kerabat dekat (al- Qur’an 2: 233). Perlindungan kedua datang dari kaum muslim secara kolektif (al- Qur’an 51: 19). Dan perlindungan terakhir datang dari negara melalui dana Zakat (al-Qur’an 9: 60). Sistem perlindungan sosial Islam ini memiliki banyak instrument antara lain Zakat, infak, dan wakaf. Islam memberikan kewajiban pada pemerintah, hanya  setelah  mendayagunakan  modal  sosial  ( sosial  capital )  yang  ada  di masyarakat.  Perlindungan  berlapis  ini  membuat  sistem  Islam  bekerja  sangat responsif  terhadap  gejolak  yang  dialami  kelompok  miskin  yang  akan  membuat mereka terhindar dari berbagai tragedy kemanusiaan akibat kemiskinan.
Zakat  memiliki  fungsi  distribusi  baik  melalui  distribusi  pendapatan faktorial  maupun  melalui  distribusi  pendapatan  personal.  Zakat  diterapkan  pada harta  yang  memiliki  potensi  untuk  berkembang,  termasuk  modal  finansial  dan modal  fisik  seperti  gedung  dan  pabrik.  Penerapan  Zakat  akan  membuat  pemilik faktor  produksi,  untuk  masuk  ke  sektor  produksi  riil  dan  berbagai  risiko  dengan pemilik faktor tenaga kerja.
Secara  keseluruhan,  Zakat  akan  berkontribusi  positif  pada  pertumbuhan ekonomi baik melalui jalur permintaan agregat maupun jalur penawaran agregat. Dampak  positif  Zakat  konsumsi  dan  investasi  secara  jelas  akan  menaikan permintaan agregat dalam  perekonomian.  Kombinasi  dampak  Zakat  terhadap konsumsi  dan  investasi  akan  meningkatkan  permintaan agregat perekonomian melalui  dampak  penggandaan  dalam  perekonomian,  hal  ini  akan  membawa  pada peningkatan pendapatan nasional.
Belanja  tanah  Zakat  akan  meningkatkan  konsumsi  kelompok  miskin,  yang kemudian  akan  memicu  kenaikan  produksi  barang  dan  jasa  terkait  belanja konsumsi kelompok miskin ini. Kenaikan produksi dipastikan akan menggerakkan roda perekonomian secara luas berupa permintaan terhadap input faktor produksi seperti  tenaga  kerja,  modal  fisik,  energi,  dan  bahan  baku,  hingga  permintaan
terhadap  input  antara  ( inter  mediary  input )  terutama  produk  dan  jasa  yang umumnya dihasilkan oleh produsen domistik.
Penerapan  Zakat  juga  akan  memberi  dampak  positif  pada  tabungan kelompok miskin pada saat yang sama menjadi dampak netral terhadap tabungan kelompok  kaya.  Dengan  demikian,  secara agreget ,  tabungan  nasional  akan meningkat.  Peningkatan  tabungan  ini  akan  mendorong  kenaikan  investasi, kenaikan  investasi  ini  pada  gilirannya  akan  menghasilkan  kenaikan  produksi barang  dan  jasa,  menurunkan  harga  dan  meningkatkan  pendapatan  riil masyarakat.  Lembaga  Zakat  merupakan  pranata  keagamaan  yang  bertujuan untuk  meningkatkan  keadilan,  kesejahteraan  masyarakat,  dan  penanggulangan kemiskinan 15 .Tujuan  Zakat  mempunyai  sasaran  sosial  untuk  membangun  satu sistem  ekonomi  yang  mempunyai  kesejahteraan  dunia  dan  akhirat,dan  tidak sekadar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang  lebih  permanen  yaitu  mengentaskan  kemiskinan  dalam  jangka  panjang. Sehubungan  dengan  itu  pengalokasian  Zakat  tidak  hanya  sebatas  pada  kegiatan- kegiatan  tertentu  saja  jangka  pendek  (kegiatan  konsumtif)  karena  penggunaan Zakat  konsumtif  hanya  dipergunakan  untuk  hal-hal  yang  bersifat  jangka  pendek, dan  keadaan  darurat  saja.  Tetapi  Zakat  dapat  pula  dialokasikan  untuk  kegiatan jangka  panjang  untuk  mengurangi  pengangguran  dengan  memberikan  Zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha 16
Dana Zakat digunakan ke arah produktif kegiatan produksinya bisa sekian macam bentuk. Yusuf al-Qardhawi  sebagaimana  diambil dari buku Saifudin Zuhri menegaskan  bahwa  harta  Zakat  diperbolehkan  untuk  mendirikan  pabrik  atau perusahaan-perusahaan,  kepemilikan  dan  keuntungannya  diperuntukkan  untuk fakir miskin sehingga keperluan mereka dapat tercukupi untuk sepanjang masa 17 . Potensi  untuk  pemberdayaan  ekonomi  dengan  menciptakan  masyarakat yang  berjiwa  wirausaha  dapat  terwujud  apabila  dihimpun,  dikelola,  dan didistribusikan  oleh  badan  atau  lembaga  yang  amanah  dan  profesional.  Di Indonesia  saat  ini  ada  organisasi  atau  lembaga  pengelolaan  Zakat.  Keberadaan
15 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam h. 11
16 Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reforma h.9 17 Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi h. 114
organisasi  tersebut  diatur  dalam  UU  RI  No  23  Tahun  2011  tentang  pengelolaan Zakat  dilakukan  oleh  badan  yang  berbentuk  pemerintah  atau  lembaga  yang didirikan  oleh  masyarakat.  Adapun  lembaga  pengelolaan  Zakat  tersebut  adalah Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS),  Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ),  dan  Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
Dana Zakat untuk kegiatan produktif untuk jangka panjang, yang mana akan lebih  optimal  dilaksanakan  oleh  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  dan  sejenisnya,  karena sebagai  organisasi  yang  terpercaya  untuk  pengalokasian,  pendayagunaan,  dan pendistribusian  dana  Zakat,  mereka  tidak  memberikan  Zakat  begitu  saja melainkan  mereka  mendampingi,  memberikan  pengarahan  serta  pelatihan  agar dana Zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja. sehingga penerima Zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.
Dengan demikian, peneliti tertarik meneliti pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  Kota  Makassar  serta  elemen  yang  terkait  dengan  pengumpulan  Zakat, Fenomena  yang  berkembang  di  masyarakat  Kota  Makassar  kalau  Zakat Maal itu sifatnya  pengembangan  produktif,  disamping  itu,  Zakat maal disalurkan berdasarkan keinginan masyarakat masing-masing daerah, oleh karena Zakat maal sulit  untuk  diproduktifkan  melihat  kondisi  masyarakat  yang  pola  pikir  berbeda dalam  pemahaman  tentang  pemanfaatan  Zakat maal, sementara  secara  logika bahwa  Zakat maal itu  memungkinkan  untuk  bisa  diproduktifkan  dengan  melihat bahwa  jumlah  penduduk  muslim  di  Kota  Makassar  berjumlah  lebih  besar dibandingkan    masyarakat  miskin  yang  bisa  menerima  Zakat,  berdasarkan perhitungan angka-angka bahwa apabila penduduk muslim Kota Makassarberniat baik untuk melaporkan hartanya sebagai bentuk kewajiban membayar Zakat maal, maka kedepannya akan lebih produktivitas  Zakat pada masyarakat yang berhak.
Bahwa  betapa pentingnya  Zakat maal dikelola  secara  benar oleh lembaga- lembaga  yang  dipercaya  oleh  pemerintah  agar  supaya  Zakat  maal  dan  maal  yang dikumpulkan  dapat  disalurkan  pada  pihak-pihak  yang  berhak  menerimanya sehingga  dapat  dikelola  secara  produktif.  Berdasarkan gap tersebut  peneliti tertarik dengan judul penelitian “Manajemen Zakat Maal di Kota Makassar: Telaah Atas Upaya Produktivitas Zakat”.

## B. METODOLOGI PENELITIAN
1. Metode Pengumpulan Data
Dalam pencarian dan pengumpulan data dapat dilakukan dalam membahas suatu  masalah  berdasarkan  dari  data  yang  ada.18  Dalam  memperoleh  data  yang diperoleh penulis harus menggunakan teknik sebagai berikut:
a) Metode  Wawancara
Wawancara  merupakan  suatu  proses  komunikasi  dengan  cara memberikan  pertanyaan  langsung  kepada  responden  untuk  memperoleh informasi  berdasarkan  keterangan  informan. 19 Untuk  memperoleh keterangan  dari  informan  maka  pewawancara  melakukan  wawancara dengan memberikan pertanyaan yang tersusun dan sistematis kepada yang diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan yang ada kaitannya dengan  penelitian  dalam  memperoleh  data  yang  akurat  dan  terpercaya. 20 Metode  yang  digunakan  dalam  melakukan  wawancara  ini  dilakukakan kepada  pegawai  camat  yang  ada  di  Kota  Makassar  dalam  memperoleh gambaran  yang  jelas  serta  data  dalam  kaitanya  proses  pengumpulan, pengelolaan  dan  pendistrbusian  Zakat  untuk  menjadi  Zakat  produktif  di Kota Makassar.
b) Metode Observasi
Metode  Observasi  adalah  pengamatan  yang  dilakukan  dalam  bentuk sudah  tersusun  rapi  dari  berbagai  aspek  psikologis  dan  biologis. 21 Metode observasi  ini  digunakan  dalam  proses  pengamatan  terhadap  manajemen ZakatMaal di Kota Makassar.
c) Metode Dokumentasi
Metode  Dokumentasi  merupakan  proses  analisa  dalam  bentuk  dokumen yang  objek  penelitian  dibuat  oleh  sendiri  guna  untuk  mendapatkan  data yang pendekatannya kualitatif. 22 Dokumentasi pengelolaan dan pendistrbusian  Zakat  untuk  menjadi  Zakat  produktif  di  Kota  Makassar
18 Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1988), h. 45.
19 M. Farid Nasution, Penelitian Praktis, ( Medan: IAIN Press, 1993), h. 5-6.
20 M. Farid Nasution, Penelitian Praktis, h. 6.
21 Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 196.
22 Heris  Herdiansyah, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Jakarta:  Salemba  Humanika,  2012), h. 143.
kegiatan  yang  diperoleh  terkait  dalam  penelitian  ini  digunakan  sebagai bentuk yang akurat dari proses penelitian ini.
2. Teknik Analisis Data
Dalam  menganalisis  data  metode  yang  digunakan  adalah  metode analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu  menggambarkan  secara  faktual,  sistematis,  dan akurat  mengenai  keadaan  yang  nyata  serta  adanya  penyelidikan  terhadap hubungan antar fenomena. 23 Sedangkan dalam proses berfikir dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode berfikir induktif , yaitu berawal dari faktor yang khusus serta peristiwa yang bisa dipercaya kejadianya kemudian digeneralisasikan yang  memiliki  sifat  umum  untuk  ditarik  kesimpulan. 24 Sedangkan  proses penelitian  ini  awal  mulanya  dari  data  yang  empirik  menuju  kepada  suatu  teori yang kongkrit. Metode ini menggambarkan, menganalisa data yang diperoleh dari hasil  penelitian.  Sedangkan  caranya  setelah  data  terkumpul  kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kerangka penelitian yang ada.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Urgensi Manajemen Lembaga Baznas
Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  memiliki  Misi  menjadi  badan  Zakat nasional yang amanah, transparan dan profesional. BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan Zakat yang berasaskan; syariat Islam,  amanah,  kemanfaatan,  keadilan,  kepastian  hukum,  terintegrasi,  dan akuntabilitas.
Kota  Makassar  telah  membentuk  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS) dengan  tugas  sebagaimana  tersebut  dengan  tujuan  utama  peningkatan kesejahteraan  masyarakat  sebagai  wujud  partisipasi  umat  Islam  dalam pembangunan nasional. Lembaga ini bersifat terbatas untuk mengelola Zakat, infak dan  sadaqah  dari  segenap  pejabat  atau  pegawai  di  lingkungan  Kota  Makassar sendiri, satu hal yang sangat memudahkan Baznas ini adalah diberinya wewenang
23 Consuelo  G.  Sevilla  dkk, Pengantar  Metode  Penelitian (Jakarta:  Universitas  Indonesia (UI.Press), 1993), h. 71.
24 Bagong Sugiono, Metode Penelitian Sosial (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2006), h. 6.
untuk  secara  rutin  setiap  bulan  memotong  gaji  segenap  pejabat  dan  pegawai Kabupaten Kota Makassar sebagai dana yang harus dikelola 25 .
Ada Berbagai macam aturan yang mengatur tentang Kota Makassar, namun pada kenyataannya masih banyak para pegawai yang belum berpartisipasi dalam menuaikan  Zakat  tersebut.  Dengan  beragam  alasan  mulai  dari  keadaan  ekonomi, minimnya pendapatan, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, dan pengelolaan tersebut lebih bersifat individual 26 .
Dengan  adanya  lembaga  Zakat  di  Kota  Makassar  khususnya  BAZNAS diharapkan memiliki keutamaan sebagai berikut; 1) Menjamin kepastian Muzakki membayar  Zakat,  dengan  adanya  BAZNAS  harus  dapat  dipastikan  bahwa  seluruh pegawai  negeri  di  Kota  Makassar,  melakukan  pembayaran  Zakat  dengan pemotongan  gaji  setiap  bulannya  melalui  kerjasamanya  dengan  semua  Sumber Daya Manusia Kepegawaian Kota makassar yang mengeluarkan gaji setiap pegawai di masing-masing instansi; 2) Keberadaan lembaga ini harus dapat menghilangkan rasa  rendah  diri  dari mustahiq karena  tidak  perlu  meminta-minta  kepada  orang- orang kaya khususnya pegawai negeri di lingkungan Kota Makassar 27 . Selanjutnya Permasalahan yang dihadapi oleh Umat Islam Indonesia adalah kontradiksi antara jumlah  Umat  Islam  dan  keadaan  ekonomi  umat  Islam.  Di  satu  sisi  ada  kelompok yang telah berkecukupan secara ekonomi atau disebut kelompok pembayar Zakat (muzakki),  di  sisi  lain  ada  kelompok  yang  masih  berkekurangan  secara  ekonomi yang  disebut  sebagai  kelompok  penerima  Zakat  (mustahik).  Kelompok  yang menjadi  mustahik  jauh  lebih  banyak  jumlahnya  dari  yang  muzakki,  ironisnya kecenderungan  tersebut  maik  hari  bukan  makin  berkurang  jumlah  mustahiknya, namun ada kecenderungan makin bertambah 28 .
Menurut  Analisis  penulis  Pengelolaan  Zakat  melalui  lembaga  amil  Zakat, didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin  pembayaran  Zakat.  Kedua,  menjaga  perasaan  rendah  diri  para  mustahiq apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para muzakki. Ketiga,
25 Wawancara dengan Drs K.H. M Alwi Nawawi M.Pd.I pada 27 April  2019 di BAZNAS Kota Makassar.
26 Wawancara dengan Ismail Hajiali,SE.,M.Si pada 3  Mei  2019 di BAZNAS Kota Makassar. 27 Wawancara dengan H. Katjong Tahir,SH pada 27 April  2019 di BAZNAS Kota Makassar.
28 Sayuti, Rosiady, Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Tinjauan Kritis UU No. 39 tahun 1999, Makalah pada Rakerda BAZDA NTB, 21 September 2000
untuk  mencapai  efisiensi,  efektifitas,  dan  sasaran  yang  tepat  dalam  penggunaan harta  Zakat  menurut  skala  prioritas  yang  ada  di  suatu  tempat.  Misalnya,  apakah disalur-kan  dalam  bentuk  konsumtif  ataukah  dalam  bentuk  produktif  untuk meningkatkan  kegiatan  usaha  para  mustahiq.  Keempat,  untuk  memperlihatkan syi’ar Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya,  jika  penyelenggaraan  Zakat  itu  begitu  saja  diserahkan  kepada  para muzzaki,  maka  nasib  dan  hak-hak  orang  miskin  dan  para  mustahiq  lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.
2. Penetapan Kriteria Muztahik di Baznas
Dalam  pelaksanaan  undang-undang  Zakat  nomor  38  pasal  16  ini,  badan amil  Zakat  dituntut  untuk  selektif  dan  benar–benar  teliti  dalam  menentukan kepada  siapa  (mustahik)  Zakat  itu  didistribusikan  dan  model  Zakat  seperti  apa yang  akan  didayakan  kepada mustahik Zakat,  sehingga  dengan  demikian  tidak terjadi  kekeliruan  dalam  pendistribusian  dan  pendayagunaan  dana  Zakat  serta diharapkan dana Zakat tersebut tepat sasaran, tepat guna dan daya.
Sesuai  wawancara  dengan  Drs  K.H.  M  Alwi  Nawawi  M.Pd.I  untuk Mekanisme  pengusulan  mustahik  di  BAZNAS  Kota  Makassar  pada  Tahun  2016, 2017 dan 2018 yaitu 29 :
1) Pengusulan  mustahik  level  pertama  dilakukan  berdasarkan  permintaan kuota  yang  ditetapkan  BAZNAS  Kota  Makassar.  Kuota  permintaan  data pengusulan  mustahik  ke  SKPD  atau  muzakki  didasarkan  pada pertimbangan  besaran  Zakat  yang  terkumpul  oleh  masing-masing  SKPD atau  muzakki,  semakin  besar  jumlah  Zakat  yang  disetorkan  maka  kuota pengusulan akan semakin banyak. Sementara untuk kuota permintaan data ke  wilayah  cenderung  berdasarkan  jumlah  penduduk  di  wilayah bersangkutan, semakin banyak jumlah penduduk suatu wilayah maka kuota dalam  suatu  wilayah    mengusulkan  akan  lebih  banyak  dari  pada  wilayah yang  penduduknya  sedikit.  Kuota  ini  ditetapkan  oleh  pengurus  BAZNAS Kota  Makassar  dalam  rapat  pengurus.  ditetapkan  oleh  pengurus  BAZNAS Kota Makassar dalam rapat pengurus.
29 Wawancara dengan Drs K.H. M Alwi Nawawi M.Pd.I pada 20 April  2019 di BAZNAS Kota Makassar.
2) Pengusulan mustahik level pertama dilakukan melalui:
a) Pengelola Zakat (UPZ) pada Instansi Pemerintah di tingkat Kota Makassar
b) Pengelola Zakat (UPZ) Kecamatan
c) Pengelola SUB-UPZ Masjid
d) Muzakki perorangan atau lembaga
3) Penjaringan mustahik dilakukan melalui hasil monitoring dan evaluasi terhadap mustahik.
4) Pengusulan musthik dilakukan melalui permohonan tertulis dari mustahik penerima yang dinilai berhasil mengelola usahanya.
5) Pengusulan peserta training wirausaha ( life skill ) dan penerima modal dilakukan melalui penjaringan BAZNAS Kota Maakssar
Idealnya  pengumpulan  dana  Zakat  yang  dijadikan  patokan  dalam penentuan  skim  pendistribusian  Zakat.  Total  pengumpulan  dan  pendistribusian Zakat tahun 2016 sampai  2018  disajikan dalam bentuk tabel berikut ini:
Tabel 1. ,Pengumpulan dan pendistribusian Zakat tahun 2016 sampai 2018
No Tahun Pengumpulan Rp Pendistribusian Rp 1 2016 3.418.272.757,- 3.192.003.500,- 2 2017 8.753.155.651, 8.472.474.400, 3 2018 10.113.125.651, 10.002.414.300,

## Sumber : Dokumen BAZNAS Kota Makassar Tahun 2019
Dari  data  Tabel  1  diperoleh  gambaran  tentang  perbandingan  total pendistribusian  dengan  pengumpulan  Zakat.  Dengan  persentase  sebagai  berikut, pada  tahun  2016  berarti  sebesar  94,21  %  dari  pengumpulan  berhasil didistribusikan.  Pada  tahun  2017  diperoleh  keterangan  bahwa  91,26  %  dari pengumpulan berhasil didistribusikan. Sedangkan pada 2018, hanya 51,16 % dari pengumpulan yang bisa didistribusikan oleh BAZNAS Kota Makassar.
Selanjutnya  diperoleh  keterangan  tentang  perbandingan  pendistribusian Zakat  produktif  dangan  total  pengumpulan  Zakat  oleh  BAZNAS  Makassar,  bahwa pada  tahun  2016  pendistribusian  Zakat  produktif  sebesar  Rp.  2.195.318.000,- adalah  30,21  %  dari  total  pengumpulan.  Pada  tahun  2017  pendistribusian  Zakat produktif  sebesar  Rp.  2.122.021.000,-  adalah  26,21  %  dari  total  pengumpulan. Sedangkan  pada  tahun  2018  pendistribusian  Zakat  produktif  sebesar Rp.1.124.184.000,- adalah 12,67 % dari total pengumpulan.
Sedangkan dari data perbandingan pendistribusian Zakat produktif dengan total  pendistribusian,  bahwa  pada  tahun  2016  pendistribusian  Zakat  produktif sebesar Rp. 2.615.118.000,- adalah 34,12 % dari total pendistribusian. Pada tahun 2017 pendistribusian Zakat produktif sebesar Rp. 2.102.071.000,- adalah 28,77 % dari  total  pendistribusian.  Sedangkan  pada  tahun  2018  pendistribusian  Zakat produktif sebesar Rp. 1.134.284.000,- adalah 23,50 % dari total pendistribusian.
Dengan  kata  lain  jika  standar  persentase  skim  Zakat  produktif  di  tahun 2016  juga  diberlakukan  untuk  tahun  2017  dan  2018  maka  terjadi ketidaktercapaian  target  pendistribusian  khususnya  untuk  skim  Zakat  produktif untuk tahun 2014 dan 2015. Berbeda halnya jika setiap tahun menggunakan skim pendistribusian  yang  berbeda  dengan  tahun  sebelumnya.  Namun  yang  cukup disayangkan  untuk  skim  Zakat  produktif  di  tahun  2017  dan  2018  mengalami penurunan dari tahun 2016. Padahal skim ini sangat berpotensi untuk mengubah status  ekonomi  mustahik  ke  kondisi  yang  lebih  baik.  Ini  harusnya  menjadi dorongan  bagi  pengurus  BAZNAS  Kota  Makassar  untuk  selalu  melaksanakan kebijakan  yang  sejalan  dengan  cita-cita  pengelolaan  Zakat  yaitu  kesejahteraan umat.  Mekanisme  pengelolaan  Zakat  produktif  pada  BAZNAS  Kota  Makassar sebagai berikut:
Tabel 2. Perbandingan Mekanisme Pendistribusan Zakat
tahun 2016-2018 No Mekanisme 2016 2017 2018 1 Pola Pendistribusian 3 pola dengan alokasi 34,12% 4 pola dengan alokasi 28,77 % 4 pola dengan alokasi 23,50 % 2 Mekanisme Pengusulan Mustahik Pengusulan untuk level 1, II, dan III memakai pola yang  sama  dari  tahun  2016  –  2018,  sedangkan Pengusulan untuk life skill yang hanya di 2017 dan
2018 cenderung dengan pola yang sama. 3 Mekanisme penetapan bantuan Penetapan  bantuan  untuk  level  1,  II,  dan  III memakai pola yang sama dari tahun 2016 – 2018, sedangkan untuk life skill yang hanya di 2017 dan 2018  cenderung berbeda.
4 Mekanisme pengalokasian dana dan Indeks Bantuan Realisasi  alokasi  dana  dari  2016–  2018    cukup berbeda.  Indek  bantuan  dari  2016  –  2018 cenderung sama 5 Mekanisme Penyerahan Bantuan Mekanisme penyerahan bantuan dari 2016 – 2018 cenderung sama. 6 Mekanisme Pembinaan Mekanisme penyerahan bantuan dari 2016 – 2018 cenderung sama
Sumber : Data   Olahan ( Drs K.H. M Alwi Nawawi M.Pd.I,wawancara  25 April   2019) 30
Menurut  penulis  pengurus  Baznas  melakukan  musyawarah  setelah mendapatkan  hasil  laporan  dari  tim  survey  adalah  tepat  dan  efektif,  karena pembuktian di lapangan merupakan data yang kongkrit mengenai kebenaran dan kesahihan calom mustahik. Merupakan satu kesalahan apabila Baznas menetapkan mustahik  tanpa  ada  peninjauan  dan  pembuktian  tentang  kebenaran  calon mustahik  dilapangan.  karena  data  yang  tertera  di  formulir  pengajuan  bantuan
30 Wawancara dengan Drs K.H. M Alwi Nawawi M.Pd.I pada 25 April  2019 di BAZNAS Kota Makassar.
dana  bisa  saja  dipalsukan  atau  bahkan  bisa  direkayasa,  dan  Musyawarah  yang dilakukan  Baznas  ini  merupakan  keputusan  yang  tertinggi  dan  hasil  dalam keputusan musyawarah ini akan ditetapkan dan tidak boleh digugat oleh mustahik maupun pihak-pihak yang ingin bermain-main dengan bantuan dana Zakat. Hal ini menjadi  penting  untuk  diterapkan  sebab  tidak  semua  pihak  mau  menerima keputusan  tersebut,  ada  oknum-oknum  tertentu  yang  ingin  memanfatkaan  dana Baznas ini, karena memang dana Baznas ini diperuntukkan mustahik secara gratis kecuali pinjaman qordul hasan .
3. Sistem Pelayanan
Pelayanan pengumpulan Zakat yang ditinjau dari beberapa aspek, menurut hasil penelitian  yaitu:
a. Reliability (Kehandalan)
Baznas  Kota  Makassar  memahami  aspek  pelayanan  pengumpulan  Zakat, hal  ini  dapat  dilihat  pada  hasil  pelayanannya  dan  jumlah  dana  Zakat  yang terkumpul  dari  para muzakki .  Dalam  hal  pengumpulan  Zakat,  pegawai  Kantor Baznas  Kota  Makassar    hanya  sekedar  melayani  pembayar  Zakat  tanpa  harus memperhatikan  jumlah  (kadar)  dari  Zakat  yang  dikeluarkan  oleh  para  pemberi Zakat  ( muzakki )  dan  tidak  pula  memahami  arti  dari  pengertian muzakki dan mustahik. Kedisiplinan pegawai juga mempengaruhi aspek kehandalan ini 31 .
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dalam  penyaluran  Zakat,  Baznas  Kota Makassar bekerja secara tepat waktu, bersikap simpatik tetapi tidak memberikan pelayanan  yang  sama  terhadap  masyarakat  yang  dilayani.  Pada  saat  pengajuan permohonan  bantuan  pertama,  mustahik  mendapatkan  bantuan  sesuai permintaan.
Dari  Penejelasan  diatas  sejalan  dengan  teori  Prof.  Parasuraman  tentang pelayanan  yang  mengatakan  dalam    membangun  sebuah  sistem  pelayanan  yang baik, perlu diketahui dimensi kualitas pelayanan menurut, yang meliputi :
31 Wawancara dengan  Ismail Hajiali SE.,M.Si pada 20 Mei  2019 di BAZNAS Kota Makassar.
a. Reliability (keandalan )
Yaitu  dimensi  untuk  mengukur  keandalan  dari  perusahaan  dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Ada 2 aspek dari dimensi ini, yaitu :
1) Kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan seperti yang dijanjikan.
2) Seberapa jauh perusahaan mampu memberikan pelayanan yang akurat atau tidak ada error , contoh: servis tidak berulang untuk nasabah yang sama dalam jangka waktu yang pendek .
b. Assurance (kepercayaan)
Yaitu dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan dan perilaku frontliner staf dalam menanamkan rasa percaya dan keyakinan kepada pelanggannya. Dalam dimensi ini terdapat 4 aspek, yaitu :
1) Keramahan (etika dan tata karma)
2) Kompetensi ( skill and knowledge )
3) Kredibilitas (reputasi)
4) Security (keamanan)
c. Tangible (penampilan)
Yaitu  penampilan  fisik  yang  terlihat,  antara  lain:  personel, perlengkapan,  ruang  kerja,  kendaraan,  materi  komunikasi,  dan  faktor- faktor lain yang dapat terlihat
d. Empathy (empati)
Yaitu  kepedulian  dan  perhatian  secara  individual  yang  diberikan perusahaan  dan  staf  kepada  pelanggan.  Pelanggan  berharap  egonya  dapat dipenuhi, gengsinya dapat dijaga, dan mereka mau statusnya dihargai serta ditingkatkan secara terus-menerus oleh perusahaan penyedia jasa.
e. Responsiveness (ketanggapan)
Yaitu  dimensi  kualitas  pelayanan  yang  paling  dinamis.  Harapan pelanggan  terhadap  kecepatan  pelayanan  hampir  dapat  dipastikan  akan berubah dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu.
4. Manajemen Pengelolaan
Pengelolaan  sangat  diperlukan  fungsi  perencanaan  untuk  menetapkan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan pencapaian tujuan. 32 Demikian juga fungsi pengorganisasian, betapa dibutuhkan untuk menetapkan secara tepat dan selektif unit-unit pelaksana pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan Zakat. Fungsi pengarahan diperlukan untuk memberikan stimulus dan dorongan kepada semua komponen yang terlibat, sehingga tujuan pengelolaan Zakat di Baznas Kota Makassar dapat terwujud secara efektif dan efisien serta berkesinambungan,
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  Baznas  Kota  Makassar sebagai  lembaga  yang  mengatur  Zakat  yang  sesuai  tugas  dan  fungsinya  yaitu mengelola  Zakat  agar  bisa  optimal,  transparan  dan  bisa  tepat  sasaran pendistribusiannya  kepada  orang  yang  berhak  menerima  Zakat  tersebut. Sebagaimana dalam wawancara saya dengan bapak H, M Anis Zakaria Kama, beliau mengatakan bahwa “Zakat itu wajib untuk kita keluarkan sebagai umat muslim” 33 . Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh  Bapak  Ismail  Hajiali,SE.,M.Si,  beliau mengatakan  bahwa  “Zakat  adalah  suatu  kewajiban  untuk  umat  Islam  agar  umat Islam  kembali  Suci” 34 .  Demikian  pula  dikatakan  juga  oleh  bapak  H.PM  Alamsyah, beliau  mengatakan  bahwa:  Zakat  itu  kan  wajib  kita  keluarkan  untuk  umat  Islam dan memberikan kepada yang berhak menerimanya 35 .
Berdasarkan  wawancara  diatas  penulis  menyimpulkan  bahwa  Zakat merupakan  suatu  kewajiban  yang  dikeluarkan  oleh  semua  umat  muslim.  Oleh karena  itu,  bagi  umat  Islam  hampir  tidak  ada  ruang  untuk  melalaikan  kewajiban tersebut  karena  Zakat  merupakan  suatu  kewajiban  dan  itu  akan  diberikan pertanggung  jawabannya.  Dengan  demikian  Zakat  merupakan  salah  satu  unsur dari  sifat  kedermawaan  dalam  konteks  masyarakat  muslim.  Sebagai  salah  satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum Zakat adalah wajib atas  setiap  muslim  yang  telah  terpenuhi  syarat-syarat  tertentu.  Zakat  termasuk dalam  dalam  kategori  ibadah  (seperti  shalat,haji,  dan  Puasa)  yang  telah  diatur
32 Wawancara  dengan    H,  M  Anis  Zakaria  Kama  pada  19  Mei    2019  di  BAZNAS  Kota Makassar.
33 Wawancara  dengan    H,  M  Anis  Zakaria  Kama  pada  19  Mei    2019  di  BAZNAS  Kota Makassar.
34 Wawancara dengan  Ismail Hajiali,SE.,M.Si pada 19 Mei  2019 di BAZNAS Kota Makassar.
35 Wawancara dengan  H PM Alamsyah pada 19 Mei  2019 di BAZNAS Kota Makassar
secara  rinci  berdasarkan  Al-Qur’an  dan  As-Sunnah,  sekaligus  merupakan  amal sosial  kemasyarakatan  dan  kemanusiaan  yang  dapat  berkembang  sesuai  dengan perkembangan  umat  manusia.  Namun  sebagai  ibadah  yang  wajib  ditunaikan, masih  terdapat  banyak  dari  kalangan  umat  Islam  yang  tidak  memahami  subtansi dan  esensi  Zakat  tersebut  sehingga  tidak  menyikapinya  dengan  baik  dan  penuh tanggung jawab.
Menurut  analisis  penulis  terhadap  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mampu meningkatkan perekonomian umat, karena  semua  pengurus  bekerjasama  untuk  saling  mengawasi.  Sehingga  semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan terlaksana dengan baik dan terawasi dan dapat mempertahankan kinerja dan ekonomi umat agar tidak menurun.

## 5. Produktivitas dan  Efektivitas Zakat Maal
Menurut  H  Katjong  Tahir  pendistribusian  harta  Zakat  yang  diarahkan kepada  sasaran  yang  produktif  dalam  pengertian  yang  lebih  luas,  secara  tepat guna,  efektif  dan  efisien,  dengan  pendayagunaan  harta  Zakat  serbaguna  dan produktif di mana harta yang terkumpul tidak dibagikan semua secara konsumtif, tetapi  ada  sebagian  yang  diinvestasikan  kepada  masyarakat  yang    memiliki keterampilan  dan  usaha  yang  produktif,  dan  nantinya  keuntungan  dari  investasi tersebut  dapat  dibagikan  kepada  golongan  ekonomi  lemah  dalam  bentuk  modal usaha  atau  dana  Zakat.  Dengan  tujuan  akan  memberdayakan  masyarakat sekitarnya  dan  berusaha  membantu    untuk  menstransformassi  masyarakat  dari golongan mustahiq menjadi muzakki.
Hasil  analisis  penulis  menyatakan  baznas  Kota  Makassar  memberdayakan masyarakat yang tidak mampu dimana masyarakat penerima dana bantuan Zakat produktif tersebut telah meningkat pendapatannya baik pendapatan secara materi maupun  kerohanian.  Hal  tersebut  dikarenakan  pendayagunaan  dana  Zakat produktif  tidak  hanya  berupa  penyaluran  dana  saja,  melainkan  juga  diberi pengarahan,pelatihan, serta bimbingan untuk mengelola dana Zakat tersebut agar tidak  habis  dipergunakan  untuk  konsumsi  dan  tidak  habis  dipergunakan  untuk mengelola  usaha  tanpa  ada  manajemen  yang  baik.  Oleh  karena  itu,  untuk  tiap kelompok akan  diberi satu pendamping yang bertugas  sebagai  pemberi motivasi, bimbingan, dan menjadi konsultan untuk usaha yang dijalani oleh mustahiq .
Dalam  pelatihan  dan  pendampingan  rutin  dengan  ditanamkan  nilai-nilai agama dan sosial, sehingga penerima dana Zakat produktif tidak hanya menerima bantuan  danasaja  melainkan  juga  menerima  bantuan  moral  dan  rohani.  Hal  ini membuktikan bahwa penyaluran dana Zakat produktif oleh lembaga Baznas Kota Makassar  telah  optimal.  Hal  tersebut  juga  terlihat  dari  adanya  peningkatkan pendapatan dari mustahiq dan lancarnya pembayaran angsuran serta pembayaran infaq dan shadaqah. Hal ini Sejalan dengan pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir  miskin  bantuan  keuangan  dari  Zakat  yang  bukan  sekadar  untuk  memenuhi perutnya  berupa  sedikit  uang  atau  makanan,  melainkan  sejumlah  modal  berupa ternak  unta  dan  lain-lain  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidupnya  dan keluarganya 36 .
Demikian  juga  seperti  yang  dikutip  oleh  Sjechul  Hadi  Permono  yang menukil  pendapat  Asy-Syairozi  yang  mengatakan  bahwa  seorang  fakir  yang mampu  tenaganya  diberi  alat  kerja,  yang  mengerti  dagang  diberi  modal  dagang, selanjutnya  An-Nawawi  dalam  syarah  Al-Muhazzab  merinci  bahwa  tukang  jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat  yang sesuai, ahli jual beli diberi Zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.
Pendapat  Ibnu  Qudamah  seperti  yang  dinukil  oleh  Yusuf  Qaradhawi mengatakan  “Sesungguhnya  tujuan  Zakat  adalah  untuk  memberikan  kecukupan kepada  fakir  miskin.” 37 Hal  ini  juga  seperti  dikutip  oleh  Masjfuk  Zuhdi  yang membawakan  pendapat  Asy-Syafi‟i,  An-Nawawi,  Ahmad  bin  Hambal  serta  Al- Qasim  bin  Salam  dalam  kitabnya Al-Amwal ,  mereka  berpendapat  bahwa  fakir miskin  hendaknya  diberi  dana  yang  cukup  dari  Zakat  sehingga  ia  terlepas  dari kemiskinan  dan  dapat  mencukupi  kebutuhan  hidupnya  dan  keluarganya  secara mandiri 38 Secara  umum  tidak  ada  perbedaan  pendapat  para  ulama  mengenai dibolehkannya  penyaluran  Zakat  secara  produktif.  Karena  hal  ini  hanyalah
36 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah , (Jakarta: Gunung Agung, 1997), cet. VII, hal. 24
37 Yusuf  Qaradhawi  (  Asmuni  SZ:  Penerjemah  ), Kiat  Sukses  mengelola  Zakat ,  (Jakarta: Media Da‟wah, 1997), hal. 69-70
38 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, hal. 246
masalah  teknis  untuk  menuju  tujuan  inti  dari  Zakat  yaitu  mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yakni dalam Upaya BAZNAS Kota Makassar yaitu:
1. Lembaga  Baznas  Kota  Makassar  dianggap  penting  keberadaanya  dalam mengelola  zakat  maal  tetapi  belum  dperhatikan  secara  maksimal    oleh pemerintah kota Makassar
2. Kriteria dalam menentukan mustahik belum sesuai prosedur yang ditetapkan oleh  Undang-Undang  Zakat  Serta  belum  sesuai  aturan  yang  ada  dalam  Al Quran (Surat Al Baqarah ayat 60).
3. Sistem  Pelayanan  yang  ada  di  Baznas  Kota  Makassar  sudah  ada  peningkatan dari Tahun ke tahun hanya sampai batas dilembaga Baznas Belum sampai ke UPZ  (Unit  Pengumpul  Zakat)  yang  tersebar  dibeberapa  kecamatan  kota Makassar
4. Manajemen  yang  digunakan  Baznas  Kota  Makassar  dalam  mengelola  zakat belum  sesuai  tahapan  proses  manajemen  dalam  hal  ini planning, Orginixing,Actuating dan Controlling.
5. Pemberdayaan  zakat  oleh  lembaga  baznas  kota  Makassar  masih  tertuju kepada  masyarakat  yang  dianggap  miskin  serta  memiliki  kemampuan  untuk mengembangkan  usaha  walapun  jumlahnya  uang  yang  dikelola  masih  kecil jumlahnya .
6. Produktivitas Zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Makassar masih sangat rendah karena zakat maal yang terkumpul masih sangat kecil jumlahnya.
7. Pengelolaan  zakat  mal  di  Baznas  Kota  Makassar  belum  efektif  sesuai  yang diharapkan oleh amanat undang-undang zakat dan al quran,

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Atabik, Jurnal Zakat dan Wakaf (Ziswaf), Vol. 2. No. 1 Juni 2015, akat dan Wakaf, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Kudus Jawa Tengah, h.
59.
Al Faqih Abdul Wahid Muhammad, Bidayatul Mujtahid , Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
Andriyanto, Irsad, Jurnal Zakat dan Wakaf (Ziswaf), Vol. 1. No. 2 Desember 2015, Program Studi Zakat dan Wakaf, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Kudus Jawa Tengah.
Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
Buchari Alma, Kewirausahaan, Bandung: Alfabeta, 2006, hal. 168
Bagong Sugiono, Metode Penelitian Sosial (Cet. II, Jakarta: Kencana, 2006), h. 6.
Consuelo  G.  Sevilla  dkk, Pengantar  Metode  Penelitian (Jakarta:  Universitas Indonesia (UI.Press), 1993), h. 71.
Euis  Amalia, Keadilan  Distributif  dalam  Ekonomi  Islam (Jakarta:PT.  Raja  Grafindo Persada, 2009), h. 2
Heris  Herdiansyah, Metodologi  Penelitian  Kualitatif (Jakarta:  Salemba  Humanika,
2012), h. 143.
M. Farid Nasution, Penelitian Praktis, ( Medan: IAIN Press, 1993), h. 5-6.
Masdar  F.  Mas’udi.  dkk, Reinterpretasi  Pendayagunaan  ZISMenuju  Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah (Cet.I; Jakarta: PIRAMIDEA, 2004), h. 1
Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah , (Jakarta: Gunung Agung, 1997), cet. VII, hal. 24
Muhammad  Muflih, Perilaku  Konsumen  dalam  Perspektif  IlmuEkonomi  Islam (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 121
Mursyidi, Akutansi  Zakat  Kontemporer (Cet.  V;  Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya, 2011), h.4
Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1988), h. 45.
Nurul  Huda,  dkk, Zakat  Perspektif  Mikro-Makro  Pendekatan  Riset (Cet.  I;  Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2015), h. 1
Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Cet. I;Semarang: tp, 2012), h. 8-9
Sayuti, Rosiady, Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Tinjauan Kritis UU No. 39 tahun 1999, Makalah pada Rakerda BAZDA NTB, 21 September 2000
Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 196.
Yusuf Qaradhawi ( Asmuni SZ: Penerjemah ), Kiat Sukses mengelola Zakat , (Jakarta: Media Da‟wah, 1997), hal. 69-70
Wawancara  dengan    Ismail  Hajiali,SE.,M.Si  pada  19  Mei    2019  di  BAZNAS  Kota Makassar.
Wawancara dengan  H PM Alamsyah pada 19 Mei  2019 di BAZNAS Kota Makassar Wawancara dengan  H, M Anis Zakaria Kama pada 19 Mei  2019 di BAZNAS Kota Makassar.
Wawancara dengan Drs K.H. M Alwi Nawawi M.Pd.I pada 25 April  2019 di BAZNAS Kota Makassar.
Wawancara  dengan    Ismail  Hajiali,SE.,M.Si  pada  19  Mei    2019  di  BAZNAS  Kota Makassar.
Wawancara dengan  H PM Alamsyah pada 19 Mei  2019 di BAZNAS Kota Makassar Wawancara dengan Drs K.H. M Alwi Nawawi M.Pd.I pada 20 April  2019 di BAZNAS Kota Makassar.