## Perlindungan  Hukum  terhadap  Pekerja  Disabilitas  yang  Mengalami Diskriminasi
Carmella Kelvianto, Fadia Zahra Hanan, Nathasya Atthaya Salwa, Trinity Anasthasia Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia
Carmella.205220114@stu.untar.ac.id

## Abstract
In the eyes of the law, people with impairments are in the same position. They are eligible to receive legal protection. Every person who has long-standing physical, intellectual, mental, or sensory limitations and faces challenges to fully engage in society is considered to be a person with a disability. Society often assumes that people with disabilities cannot adapt to the world of  work  because  they  have  deficiencies  or  special  needs  that  they  experience.  This  stigma circulating in society  makes it difficult for those with disabilities to obtain a job. Therefore, this  study  aims  to  determine  the  implementation  of  the  legal  protection  given  to  Workers with disabilities in Indonesia. The method used by the author is a normative legal research method that implements the concept of literature as written in laws and regulations or laws that have been conceptualized as rules or norms. The results of the study found that people with disabilities have the right to get a fair opportunity to get a job without Discrimination and to obtain equal positions, rights, and obligations.
Keywords : Legal Protection, Legal Protection Disability, Disability Workers Discrimination Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Sebagai warga negara Indonesia, setiap warga negara berhak atas segala hal yang sudah  tertulis  dalam  Undang-Undang  sesuai  dengan  kewenangan  konstitusional  yang sudah  diberikan oleh  Undang-Undang Dasar 1945 tanpa membedakan suku, ras, agama, ataupun golongan. Salah satu hak yang dimiliki oleh manusia yaitu hak bekerja. Manusia meluangkan waktu dan memberikan tenaga untuk bekerja demi mendapatkan upah yang diperuntukkan  agar  dapat  menjalani  hidup  dengan  layak  serta  kebutuhan  sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi. Hal ini sudah diatur dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang menjamin bahwa semua warga Indonesia berhak atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak.  Selain  itu,  pada  pasal  28  d  ayat  (1)  dijelaskan kembali  bahwa  setiap  orang  dijamin  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dihadapan hukum.   Pekerja  didefinisikan  sebagai  "setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan guna  menghasilkan  barang  atau  jasa  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun untuk  masyarakat"  dalam  Pasal  1  Butir  1  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Pada  dasarnya  setiap  orang  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan,  tidak  ada manusia  yang  diciptakan  sempurna.  Oleh  karena  itu,  terdapat  beberapa  lapisan masyarakat  yang  mengalami  kekurangan.  Di  Indonesia,  masih  banyak  orang-orang  yang belum mendapatkan pekerjaan. Kemampuan yang dimiliki seseorang juga termasuk salah satu  faktor  yang  dapat  menyebabkan  sulitnya  mendapatkan  pekerjaan,  terutama  bagi penyandang  disabilitas. Arti  kata  disabilitas  itu  sendiri  merupakan  sebuah  kata  dari bahasa  Inggris  yaitu disability .  Kata  tersebut  memiliki  makna  yang  berarti  cacat  atau

## Jurnal Tana Mana
Vol. 2, No. 2, December 2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
ketidakmampuan. Penyandang  Disabilitas  sendiri  memiliki  definisi  setiap  orang  yang memiliki  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental,  emosional,  atau  sensorik  dalam  jangka waktu yang lama, yang dalam jangka waktu tertentu dapat mengganggu atau merupakan hambatan untuk bekerja sama secara penuh dengan masyarakat umum yang didasarkan pada  kesamaan  hak.  Selain  itu,  Konvensi  Pengesahan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tahun 2011 menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual yang dalam  jangka  waktu  lama  dapat  mengalami  hambatan  untuk  berpartisipasi  penuh  dan efektif  dalam  masyarakat  secara  penuh .  Berdasarkan  UU  No.  8  tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas, terdapat lima kategori disabilitas, yakni fisik yaitu terganggunya fungsi  gerak  seperti  lumpuh,  intelektual  yaitu  mengalami  disfungsi  yang  dapat  diukur dengan melihat kapasitas dalam beraksi, mental  yaitu terganggunya emosi seperti autis, sensorik  yaitu  terganggunya  panca  indera,  dan  ganda/multi  yang  diartikan  mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas.
WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, mengatakan bahwa penyandang disabilitas berpacu  dengan individu yang memiliki gangguan, keterbatasan dalam beraktivitas atau berkegiatan, atau memiliki keterbatasan dalam berpartisipasi (Wiraputra, 2021). Berkaca pada  status  quo  saat  ini,  berdasarkan  laporan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  pada  tahun 2021 jumlah pekerja dengan disabilitas di Indonesia mencapai 7,04 juta orang atau jika di persentase terdapat 5,37% dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu, orang yang mengalami disabilitas di Indonesia sendiri berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik (BPS) mencapai 22,5 juta atau sekitar lima persen.
Paradigma  masyarakat  seringkali  menganggap  bahwa  penyandang  disabilitas tidak  bisa  beradaptasi  di  dunia  kerja  karena  memiliki  kekurangan  atau  keterbutuhan khusus  yang  mereka  alami.   Kenyataannya,  banyak  sekali  penyandang  disabilitas mempunyai kompetensi  yang layak untuk berada di dunia kerja. Namun, kata "disabilitas" membuat  banyak  perusahaan  menutup  mata  dengan  kemampuan  yang  mereka  miliki dengan alasan perusahaan tidak ingin adanya hambatan dalam bekerja. Karena terdapat stigma  tersebut  di  masyarakat,  sangat  sulit  bagi  penyandang  disabilitas  untuk mendapatkan  pekerjaan.  Mereka  selalu  dipersulit  sejak  proses  perekrutan  hingga akhirnya  tertolak  dalam  proses  seleksi  karena  kekurangan  yang  mereka  miliki.  Bahkan, jika  kita  melihat  kepada  fakta  yang  beredar  di  lapangan  pun  dapat  dilihat  bahwa  telah terjadi banyak diskriminasi kepada para penyandang disabilitas.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Michael  Oliver,  seorang  Profesor  Sosiologi  di United  Kingdom  yang  mendefinisikan  disabilitas  adalah  sebuah  konsep  sosial,  bukan kondisi  medis  individu.  Oliver  menyatakan  bahwa  penyandang  disabilitas  seringkali menghadapi diskriminasi dan kesulitan  dalam mendapatkan pekerjaan, serta mengalami stigma  dan  stereotip  dari  masyarakat  (Oliver,  1996).  Selain  itu,  Susan  Wendell,  seorang filsuf  feminis  juga  memberikan  perspektif  kritis  terhadap  cara  masyarakat  memandang penyandang  disabilitas.  Ia  menilai  bahwa  pandangan  tradisional  terhadap  disabilitas sebagai  kelemahan  atau  ketidaknormalan  cenderung  merugikan  penyandang  disabilitas dan memperkuat diskriminasi serta stigma yang ada di masyarakat (Wendel, 2013).
Kemudian,  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun 1998  tentang  Upaya  Peningkatan  Kesejahteraan  Sosial  Pasal  28,  disebutkan  bahwa perusahaan sekurang-kurangnya mempekerjakan satu orang penyandang disabilitas dari setiap 100 orang yang memenuhi syarat, atau sekurang-kurangnya 1% dari jumlah tenaga kerja  perusahaan.  Namun,  jika  dilihat  dari  implementasinya  di  lapangan,  masih  banyak ditemukan para pekerja penyandang disabilitas yang belum terjamin haknya dikarenakan mayoritas atau sebagian besar perusahaan menutup mata tentang kewajiban yang sudah diatur dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan.
Penyandang  disabilitas  memiliki  kedudukan  yang  sama  di  mata  hukum.  Mereka memiliki  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  hukum.  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia  mengartikan  perlindungan  itu  sendiri  sebagai  suatu  hal  atau  perbuatan  yang melindungi.  Lalu,  hukum  diartikan  sebagai  aturan  resmi  yang  mengikat  yang  dibentuk oleh pemerintah atau seseorang yang memiliki jabatan. Maka perlindungan hukum dapat diartikan  sebagai  suatu  upaya  yang  dapat  melindungi  manusia  yang  diberikan  oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang ada.  Jika kita berkaca dari Pasal 28 D ayat (1) UUD  1945  dikatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  diakui  serta  mendapatkan  jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Merujuk pada uraian latar belakang yang telah  diuraikan  oleh  penulis.  Maka  dari  itu,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  secara mendalam dan menuangkannya dalam bentuk artikel dengan judul “ Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Disabilitas yang mengalami Diskriminasi."

## METODE PENELITIAN
Untuk menulis artikel ini, penulis menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Pendekatan  penelitian  normatif  menggabungkan  gagasan  kepustakaan  dalam  penelitian hukum  dan  mengandalkan  sumber-sumber  kepustakaan  seperti  peraturan  perundang- undangan,  serta  hukum  yang  telah  dikonseptualisasikan  sebagai  kaidah  atau  norma. Penelitian  normatif  difokuskan  untuk  mengkaji  aturan-aturan,  kaidah-kaidah,  norma dalam hukum positif serta doktrin-doktrin para ahli yang berguna untuk menjawab artikel yang  dikaji  oleh  penulis.  Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  karena  bertujuan untuk  menggambarkan  fakta  suatu  masalah,  gejala-gejala  lainnya  atau  keadaan  yang terjadi  dalam  data  yang  dapat  memperkuat  hipotesis  sehingga  dapat  membantu  untuk memperkuat teori lama ataupun teori baru.  Tinjauan pustaka digunakan dalam metode pengumpulan data untuk mengumpulkan data sekunder. Selain itu, jenis informasi yang digunakan  dalam  tulisan  ini  mencakup  informasi  sekunder  yang  dikumpulkan  dari sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum  sekunder,  seperti  dokumen,  artikel,  dan  buku-buku  lainnya.  Penelitian  ini menggunakan  analisis  data  metode  kualitatif  yang  diuraikan  menggunakan  kalimat- kalimat yang dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  merupakan  salah  satu  bentuk  hak  yang  memang  sudah sejatinya patut didapatkan oleh semua warga negara Indonesia. Pada hakikatnya, saat ini semua  orang  perlu  bekerja  untuk memenuhi  kebutuhan sehari-hari mereka,  begitu  pula bagi para penyandang disabilitas yang perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun,  para  penyandang  disabilitas  ini  seringkali  mengalami  diskriminasi  dalam  dunia kerja,  karena  mereka  seringkali  dianggap  tidak  kompeten  dan  dipandang  rendah  oleh sebagian  masyarakat  lainnya  akibat  kekurangan  yang  mereka  miliki.  Padahal, kenyataannya  banyak  penyandang  disabilitas  yang  sesungguhnya  sangat  ahli  dalam bidang  pekerjaan  mereka,  sayang  sekali  apabila  mereka  tetap  harus  mengalami diskriminasi.
Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  perlindungan  hukum  adalah  pembelaan  terhadap hak-hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  oleh  subjek  hukum,  berdasarkan  ketentuan- ketentuan  umum  terhadap  kesewenang-wenangan,  sebagai  seperangkat  kaidah,  atau sebagai kaidah-kaidah yang dapat membela hal-hal lain. Ia membagi perlindungan hukum ke  dalam  dua  kategori:  perlindungan  hukum  preventif  (menghindari  konflik  yang  akan memaksa pemerintah untuk berhati-hati ketika membuat penilaian berdasarkan diskresi) dan  perlindungan  hukum  represif  (bertujuan  untuk  menyelesaikan  perselisihan) (Nola,2016). Berikut merupakan beberapa tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap pekerja disabilitas:
a. Mendorong perilaku inklusif
Tindakan mendorong perilaku inklusif yang bisa dilakukan adalah perusahaan dapat menciptakan  tempat  kerja  yang  lebih  adil  dan  ramah  bagi  penyandang  disabilitas, misalnya dengan memfasilitasi aksesibilitas di tempat kerja.
b. Mengatur bahasa yang akan digunakan kepada penyandang disabilitas Perlunya memperhatikan bahasa tepat yang dapat digunakan terkait disabilitas. Kita bisa berbicara langsung dengan penyandang disabilitas tentang bahasa apa yang bisa dan  tidak  bisa  diterima.  Dengan  demikian,  selanjutnya  kita  dapat  menghindari pengucapan  bahasa  yang  tidak  pantas,  menyinggung,  atau  bahkan  negatif  terhadap penyandang disabilitas.
c. Menerapkan kebijakan dan prosedur Perusahaan perlu memastikan bahwa tidak adanya kasus penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi. Untuk mencegahnya perlunya mengikuti prosedur yang adil dan  tegas  dalam  menangani  pengaduan.  Terkadang,  meskipun  perusahaan  telah mengambil  berbagai  langkah  untuk  mencegah  terjadinya  disabilitas,  hal  tersebut masih  bisa  saja  terjadi.  Oleh  karena  itu,  menerapkan  kebijakan  dan  prosedur  yang disiplin  serta  tegas  dapat  menjadi  salah  satu  cara  untuk  mencegah  terjadinya diskriminasi di tempat kerja.
d. Memberikan pelatihan atau mentoring kepada karyawan.
Perusahaan dapat memberikan bimbingan kepada tenaga kerja di perusahaan mereka dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  pelatihan  tentang  cara  menangani  pengaduan diskriminasi,  kursus  tentang  pelatihan  diskriminasi  disabilitas.  Selain  itu,  dapat memberikan bimbingan terkait rencana karir mereka kedepannya.
Penyandang  disabilitas memiliki  status,  hak, dan  tanggung  jawab  yang sama  dengan warga  negara  Indonesia  lainnya.  Indonesia  sebagai  negara  hukum menjamin  tiap  warga negaranya  termasuk  tenaga  kerja  untuk  mendapatkan  hak  yang  utuh.  Hingga  saat  ini, sejumlah  peraturan  perundang-undangan  telah  digunakan  sebagai  upaya  untuk memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  kedudukan,  hak,  tugas,  dan  fungsi penyandang  disabilitas.  Peraturan-peraturan  yang  melindungi  hak-hak  ketenagakerjaan antara lain:
1. Undang-undang  yang  meratifikasi  Konvensi  ILO  No.  111  tentang  larangan diskriminasi  dalam  pekerjaan  dan  jabatan.  Konvensi  ILO  ini  membahas diskriminasi dalam pekerjaan dan tempat kerja dan memberikan mandat kepada semua  negara  anggota  ILO  untuk  mengakhiri  semua  jenis  diskriminasi  dalam pekerjaan dan tempat kerja yang didasarkan pada ras, jenis kelamin, etnis, budaya, warna kulit, agama, kewarganegaraan, atau asal-usul. Konvensi ILO juga berupaya untuk  meningkatkan  penegakan  dan  perlindungan  sistem  hukum  untuk memastikan  bahwa  hak-hak  pekerja  dilindungi  dari  segala  bentuk  diskriminasi. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di tempat kerja adalah  salah satu contoh  hak  asasi  manusia.  Oleh  karena  itu,  setiap  orang  memiliki  hak  untuk mendapatkan  pekerjaan  dan  posisi  yang  bebas  dari  diskriminasi  (Wiraputra, 2021).
2. "Perusahaan  negara  dan  swasta  memberikan  kesempatan  dan  perlakuan  yang sama  kepada  penyandang  disabilitas  dengan  mempekerjakan  penyandang disabilitas  di  perusahaannya  sesuai  dengan  jenis  dan  derajat  kecacatan, pendidikan,  dan  kemampuannya  yang  jumlahnya  disesuaikan  dengan  jumlah pegawai  dan/atau  kualifikasi  perusahaan,"  demikian  bunyi  Pasal  14  UU  No.  4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Menurut Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1997, baik  perusahaan  publik  maupun  swasta  harus  memastikan  bahwa  penyandang disabilitas  memiliki  akses  untuk  mendapatkan  pekerjaan.  Jika  aksesibilitas diselenggarakan  oleh  pemerintah  dan/atau  masyarakat  untuk  kemudahan penyandang disabilitas guna mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh kesamaan  kedudukan,  hak,  dan  kewajiban,  maka  kemungkinan  penyandang
disabilitas memperoleh kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban dapat terwujud. Dengan  adanya  inisiatif-inisiatif  tersebut,  diharapkan  penyandang  disabilitas dapat  berpartisipasi  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  nasional  dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Hal ini terutama menjadi tanggung jawab pemerintah,  masyarakat,  keluarga,  dan  penyandang  disabilitas  itu  sendiri  untuk melakukan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kesempatan yang adil bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, semua komponen tersebut diharapkan dapat berkontribusi secara aktif dalam mewujudkannya. Penyandang disabilitas  dapat  menjalankan  fungsi  sosialnya,  dalam  arti  mampu  berintegrasi secara  wajar  melalui  komunikasi  dan  keterlibatan  dalam  kehidupan bermasyarakat, apabila diberikan kesempatan yang sama (Suhartoyo,2014).
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bella,2016):
a. Kesempatan dan Perlakuan yang sama
Hal ini dibuktikan dengan adanya pasal 5 dan 6 pada bab III yang menjelaskan bahwa  setiap  tenaga  kerja  berhak  untuk  mendapatkan  kesempatan  dalam memperoleh pekerjaan dengan adil tanpa diskriminasi dan ditegaskan kembali pada pasal 6 tanpa adanya diskriminasi dari pengusaha.
b. Pelatihan Kerja
Tenaga  kerja  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pelatihan  yang  bisa meningkatkan  kompetensi  diri  sesuai  dengan  minat  dan  bakat  serta kemampuan diri pekerja itu sendiri. Sesuai dengan pasal 19 ditegaskan bahwa penyandang  disabilitas  berhak  untuk  mendapatkan  pelatihan  kerja  dengan catatan  pada  saat  pelatihan  dilaksanakan  perlu  memperhatikan  kemampuan tenaga  kerja  itu  sendiri,  derajat  kecacatan  yang  dialami  serta  jenis disabilitasnya. Karena setiap pekerja disabilitas mempunyai batas kemampuan yang berbeda-beda
c. Penempatan Tenaga Kerja
Pasal  31  menegaskan  bahwa  pekerja  mempunyai  dan  menerima  hak  serta kesempatan  yang  sama  untuk  mendapatkan,  memilih  atau  dapat  pindah pekerjaan  dan  tentunya  memperoleh  penghasilan  yang  layak  dan  sesuai  di dalam atau di luar negeri.
d. Perlindungan Penyandang Cacat
Berdasarkan pasal  67 dijelaskan pengusaha wajib memberikan perlindungan kepada  tenaga  kerja  penyandang  cacat  sesuai  dengan  derajat  serta  jenis kecacatan  tiap  pekerjanya.  Perlindungan  yang  dimaksud  dalam  undang- undang  pasal  ini  bisa  dengan  menyediakan  aksesibilitas  yang  mudah dijangkau,  fasilitas  yang  ramah  disabilitas  seperti  akses  kursi  roda,  lantai pemandu, marking  line mesin,  dan  jalur forklift yang  ditandai  serta  alat perlindungan  diri  yang  digunakan  untuk  menjaga  dan  memproteksi  tenaga kerja tersebut selama bekerja.
e. Perlindungan Upah
Pasal  88  ayat  (1)  tertulis  bahwa  pekerja  berhak  untuk  mendapatkan  haknya yaitu memperoleh penghasilan dari jerih payah mereka. Penghasilan atau upah yang  dapat  memenuhi  penghidupan  yang  layak  sehingga  bisa  memenuhi kebutuhan  hidup  pekerja  itu  sendiri  maupun  keluarganya.  Jika  ditinjau mengenai  pasal  tersebut  perusahaan  yang  mempekerjakan  penyandang disabilitas  tidak  boleh  membeda-bedakan  atau  mengurangi  hak  pekerja disabilitas dengan alasan bahwa mereka memiliki kekurangan.
f. Pemutusan hubungan kerja
Pasal  153  menegaskan  bahwa  pemberi  kerja  tidak  diperbolehkan  untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan alasan bahwa pekerja tersebut  cacat  permanen  atau  sakit  yang  diakibatkan  dari  kecelakaan  kerja
ataupun  sakit  karena  hubungan  kerja  yang  dibuktikan  dengan  adanya  surat keterangan dokter yang menurut keterangan jangka waktu penyembuhannya belum  bisa  dipastikan.  Jika  pemutusan  hubungan  kerja  tersebut  tetap dilakukan  maka  pemberi  kerja  wajib  hukumnya  untuk  mempekerjakan kembali karyawan atau tenaga kerja yang bersangkutan.
g. Jaminan Sosial dan Keselamatan Kerja
Karyawan  atau  pekerja  berhak  untuk  mendapatkan  jaminan  sosial  seperti jaminan hari tua, kematian, kecelakaan hingga pemeliharaan kesehatan. Salah satunya dengan adanya BPJS untuk menjamin kesehatan para pekerja.
Di  Indonesia  sendiri,  tindakan  diskriminasi  terhadap  penyandang  disabilitas dalam dunia kerja telah terjadi. Berikut merupakan beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia terkait diskriminasi terhadap pekerja disabilitas di tempat kerja, yaitu:

## Kasus Pertama
Romi  Syopfa  Ismael  seorang  dokter  gigi  yang  namanya  dicoret  dan  gagal  masuk PNS  oleh  Pemkab  Solok  dilaksanakan  karena  disabilitas.  Padahal,  Beliau  memiliki  nilai terbaik  dan  mendapatkan  ranking  pertama  pada  saat  tes cpns.  Drg. Romi Syopfa  Ismael mengidap  paraplegia  dari  tahun  2016  silam.  Beliau  sangat  mengharapkan  kelulusannya dalam  tes  calon  pegawai  negeri  sipil  (cpns).  Akan  hal  itu,  Drg.  Romi  dan  Kementerian Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan  melakukan  mediasi  pada hari  Senin,  29-07-2019  guna  mengambil  jalan  tengah  yang  baik  dilakukan  selanjutnya. Beliau  juga  berharap  mediasi  tersebut  dapat  memberikan  solusi  yang  tegas  jika  tidak beliau  akan  mengambil  langkah  hukum  melalui  kuasa  hukumnya  Wendra  Rona  Putra (LBH Padang) dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kasus Kedua
Seorang gadis tuna rungu asal Kalimantan bernama Nabilla. Membagikan kisahnya dalam  sulitnya  mencari  pekerjaan.  Sebanyak  164  kali  Nabilla  ditolak  oleh  tempat  kerja pada  saat  ingin  melamar  pekerjaan.  Bukan  hanya  ditolak,  ia  pun  sering  mendengarkan kalimat - kalimat yang t idak mengenakkan. Seperti “Maaf, belum ada akses bekerja untuk pekerja disabilitas di kantor tersebut,” dan kalimat lainnya yang kadang membuat Nabilla merasa sedih dan kecewa. Ia pun menjelaskan bahwa masih banyak pihak yang membuka lapangan  kerja  belum  mengerti  persoalan  para  disabilitas  yang  masih  dapat  bekerja  di tengah  keterbatasan  mereka.  Contohnya  saja  seperti  tunarungu  yang  masih  bisa menggunakan alat bantu dengar untuk berkomunikasi.
Dengan melihat beberapa kasus yang pernah terjadi, semakin memperjelas bahwa masih  banyak  nya  perusahaan  ataupun  para  pembuka  lapangan  kerja  yang  masih menganggap  para  penyandang  disabilitas  tidak  dapat  bekerja  secara  efektif  layaknya manusia biasa. Namun, sejatinya mereka juga butuh pekerjaan untuk melanjutkan hidup dan  memenuhi  kebutuhan  mereka.  Hak  untuk  mengajukan  laporan  hukum  terkait diskriminasi  di  tempat  kerja  juga  dimiliki  oleh  penyandang  disabilitas.  Perusahaan  dan penyedia  lapangan  kerja  yang  menghalangi  dan/atau  melarang  penyandang  disabilitas untuk mendapatkan haknya untuk bekerja dapat dikenai sanksi pidana dan denda, seperti yang tercantum dalam Pasal 145 UU Penyandang Disabilitas. Sanksinya bisa berupa denda sebesar  Rp  200  juta  dan  hukuman  maksimal  dua  tahun  penjara.  Menurut  Pasal  53  UU Penyandang  Disabilitas,  setiap  pemerintah,  badan  usaha  milik  negara,  dan  badan  usaha milik  daerah  wajib  mempekerjakan  paling  sedikit  2%  penyandang  disabilitas  dari  total pegawai  atau  pekerja.  Sedangkan  untuk  perusahaan  swasta  wajib  juga  untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas dengan paling sedikit 1 persen dari jumlah pegawai yang ada.

## KESIMPULAN
Berdasarkan asas “equality before the law”, masyarakat sudah sewajarnya setara di  mata  hukum,  begitu  pula  para  penyandang  disabilitas  yang  seharusnya  mendapatkan kesetaraan  di  dalam  dunia  kerja.  Namun,  pada  implementasinya  para  penyandang disabilitas  seringkali  mengalami  diskriminasi  dalam  dunia  kerja  disebabkan  paradigma masyarakat  yang  terkadang  masih  memandang  potensi  mereka  sebelah  mata,  karena seringkali orang hanya fokus terhadap kekurangan yang mereka miliki. Berdasarkan UUD 1945  Pasal  27  Ayat  (2)  dan  UUD  1945  Pasal  28  D  Ayat  (1)  menjelaskan  bahwa  semua orang berhak mendapatkan pekerjaan dan berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Adapun payung hukum yang melindungi hak-hak ketenagakerjaan ini yaitu, Undang-Undang tentang pengesahan ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada  Pasal  5,  6,  19,  31,  67,  88  Ayat  (1),  dan  153.  Adapun  tindakan  preventif  yang  bisa dilakukan untuk mencegah adanya diskriminasi bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja, yaitu: mendorong perilaku inklusif, mengatur bahasa yang akan digunakan kepada penyandang disabilitas, menerapkan kebijakan dan prosedur, dan memberikan karyawan pelatihan  atau  mentoring.  Selain  itu,  apabila  sudah  terjadi  tindakan  diskriminasi  bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja, maka tindakan represif yang dapat dilakukan adalah  melaporkan  diskriminasi  yang  telah  mereka  dapatkan  dan  mengajukan  gugatan atas tindakan diskriminasi yang telah mereka dapat berdasarkan UUD 1945 Pasal 145 dan Pasal 53.

## REFERENSI
A. Buku Oliver , Michael.  (1996) Understanding  Disability:  From  Theory  to  Practice ,  Palgrave Macmillan.
Soekanto, Soerjono.(1986), Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI-Press. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2003), Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Wendell, Susan. (2013) The Rejected Body: Feminist Philosophical Reflections on Disability . Hoboken: Taylor and Francis.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi hak-hak Penyandang Disabilitas)
(Lembaran  Negara  Tahun  2011  No  107,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5251)
Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran  Negara  Tahun  2016  Nomor  69,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor 5871)
Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial,
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3754)

## C. Jurnal
Maulidya,  S.  B.  P.  S.  K.  R.  (2016).  Perlindungan  Hukum  bagi  Tenaga  Kerja  Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Hak-Hak Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  di  Kabupaten  Semarang.  Agustin  Diponegoro law review. Law and Justice , 5(41)
Nola, L. F. (2016). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Tki). Negara hukum , 7(1)
Suhartoyo. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas Di  Indonesia. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Buruh  Penyandang  Disablitas , 43(4)
Wiraputra, A. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Penyandang Disabilitas.
Dharmasisya , 1(1) D.Internet DetikNews ” Selain drg Romi, ini Sederet Kasus Diskriminasi Disabilitas di RI”, 2 Agustus 2019, https://news.detik.com/berita/d-4649112/selain-drg-romi-ini-sederet- kasus-diskriminasi-disabilitas-di-ri (diakses tanggal 30 Maret 2023 pukul 21.37) Kaltimtoday” Diskriminasi Halangi Asa Nabila untuk Bekerja”, 25 Mei 2022 https://kaltimtoday.co/diskriminasi-halangi-asa-nabila-untuk-bekerja-uu- disabilitas-tak-dijalankan (diakses tanggal 30 Maret 2023 pukul 21.58) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ”Apa yang dimaksud penyandang disabilitas”,30Juni202 0, https://bantuan.kemnaker.go.id/support/solutions/articl es/43000583507-apa-yang-dimaksud-penyandang-disabilitas- (diakses tanggal 27 Maret 2023 pukul 12.30)
Kementerian Sosial Republik Indonesia “Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang  Disabilitas,26  Oktober  2020 https://kemensos.go.id/kemensos- dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas (diakses  tanggal  27 Maret 2023, pukul 19.32) Suara  Surabaya”  Menaker  sekitar  80  persen  penyandang  disabilitas  hanya  lulus  sd  dan terpuruk Saat pandemi.” 21 November 2021, https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/menaker-sekitar-80-persen- penyandang-disabilitas-hanya-lulus-sd-dan-terpuruk-saat-pandemi/ (diakses tanggal 27 Maret 2023, pukul 19.18)