## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  OMBUDSMAN RI SEBAGAI PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK (Kajian Aspek Hukum Penolakan Ombudsman Oleh KPK Dalam Menangani Laporan Endar Priantoro)
Filemon Halawa Email : filemoh@gmail.com
Universitas Internasional Batam

## Abstract
This article examines the strengthening and legal protection for the Indonesian Ombudsman in supervising the implementation of public services. In the author's search through official government agency websites and trusted online news portals, there are still a number of state institutions  that  refuse  to  be  summoned,  examined  and  even  reject  the  findings  of  the Indonesian  Ombudsman.  Even  though  it  is  clear,  the  Ombudsman  is  an  independent  state institution  guaranteed  by  law.  In  Indonesia,  before  the  birth  of  Law  No.  37  of  2008 concerning the Indonesian Ombudsman, the Ombudsman regulations still used the legal basis of  Presidential  Decree  (Keppres)  No.  44  of  2000  concerning  the  National  Ombudsman Commission. Law No. 37 of 2008, which is President Susilo Bambang Yudhoyono's legacy, hopes  to  be  based  on  strengthening  the  Indonesian  Ombusdman  as  a  control  over  its existence  in  state  constitutional  institutions.  As  an  example  of  a  case,  when  the  Indonesian Ombudsman  summoned  the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  when  handling  a report by Brigadier General Pol. Endar Priantoro. The Corruption Eradication Committee, through  the  Secretary  General,  firmly  refused  to  be  questioned  by  the  Indonesian Ombudsman.  In  this  article,  we  find  the  results  and  conclusions  of  three  problematic questions,  namely  that  there  are  legal  aspects  that  are  the  authority  of  the  Ombudsman regarding the dismissal of Brigadier General Endar Priantoro by the Corruption Eradication Committee  which  was  complained  about  by  Brigadier  General  Endar  Priantoro.  The  two ways to overcome problems if the Ombudsman faces resistance when carrying out his duties and  functions  according  to  the  provisions  of  laws  and  regulations.  And  thirdly,  there  is strengthening and legal protection for the Indonesian Ombudsman as a supervisor of public services. To make it easier for the author to get answers and conclusions using the theory of legal protection (Philipus M. Hadjon) and development law (Mochtar Kusumaatmadja ).
Keywords: Indonesian Ombudsman, Public Services, Corruption Eradication Commission, Law

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Tulisan ini mengkaji mengenai penguatan dan perlindungan hukum bagi  Ombudsman RI dalam melakukan  pengawasan  keterlaksanaan  pelayanan  publik.  Dalam  penelusuran  penulis  melalui sumber website resmi lembaga pemerintah dan portal berita online yang dapat dipercaya, masih ada  sejumlah  lembaga  negara  yang  menolak  dipanggil,  diperiksa  dan  bahkan  menolak  hasil temuan  Ombudsman  RI.  Padahal  jelas-jelas,  Ombudsman  adalah  salah  satu  lembaga  negara independen  yang  dijamin  UU.  Di  Indonesia,  sebelum  lahirnya  UU  No.37  Tahun  2008  tentang Ombudsman RI pengaturan Ombudsman masih menggunakan dasar hukum Keputusan Presiden (Keppres)  No.  44  Tahun  2000  tentang  Komisi  Ombudsman  Nasional.  UU  No.37  Tahun  2008 yang  merupakan  l egacy Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dengan  harapan  berbasis  pada penguatan  Ombusdman  RI  sebagai control keberadaaanya  dalam  lembaga  ketatanegaraan. Sebagai  salah  satu  contoh  kasus,  saat  Ombudsman  RI  memanggil  KPK  saat  menagani  laporan Brigjen Pol. Endar Priantoro. KPK melalui Sekjen dengan tegas menolak diperiksa Ombudsman RI. Dalam tulisan ini menemukan hasil dan kesimpulan tiga pertanyaan permasalahan yakni ada aspek hukum yang menjadi wewenang Ombudsman atas pemberhentian Brigjen Endar Priantoro oleh  KPK  yang  diadukan  oleh  Brigjen  Endar  Priantoro.  Kedua  cara  mengatasi  masalah  jika Ombudsman  menghadapi  penolakan  saat  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  menurut  ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dan ketiga adanya Penguatan dan Perlindungan Hukum Bagi Ombudsman  RI  sebagai  Pengawasan  Pelayanan  Publik.  Untuk  memudahkan  penulis  mendapat jawaban dan kesimpulan tersebut menggunakan teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon ) dan hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja).
Kata kunci: Ombudsman RI, Pelayanan Publik, KPK, Hukum

## A. PENDAHULUAN
Keberadaan Ombudsman RI diharapkan sebagai salah satu lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan kekusaaan manapun untuk menjalakan fungsinya 1 . Fungsi ini merupakan representasi pengakuan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasar pada Pacasila dan UUD 1945. Harapan sesungguhnya yang berbasis pada penguatan Ombudsman RI sebagai fungsi control di dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif menjalankan fungsi  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Keberadaan  Ombudsman  RI  diharapkan meminimalisir  dan  mencari  solusi  agar  tidak  terjadi  maladministrasi 2 yang  terus  menerus terjadi yang membawa dampak kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi keberlangsungan roda  pemerintahan.  Namun  dalam  perkembangannya,  Ombudsman  RI  mendapat  sejumlah tantangan saat menjalankan fungsi UU. Salah satu masalah dan tantangan Ombudsman yang menguak ke publik adalah adanya penolakan dari Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) saat
1 Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
2 Loc. Cit. Pasal 1 ayat (3)

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dipanggil oleh    Ombudsman  atas  pengaduan Brigjen  Pol. Endar  Priantoro (mantan  Direktur Penyelidikan KPK) 3 . Penulis di sini tidak mencari apakah benar atau tidak pemecatan Brigjen Pol. Endar Priantoro oleh KPK. Namun lebih kepada tugas dan wewenang Ombudsman saat mendapat laporan pengaduan dari Pol. Endar Priantoro.
Selain  tantangan  tersebut,  Ombudsman  juga  mendapat  berbagai  tantangan  lain  saat menjalankan  fungsinya.  Antara  lain  Polisi  menolak  hasil  temuan  Ombudsman  saat demonstrasi  pada  tahun  2019  lalu  yang  diberitakan  oleh  kantor  berita  CNN  Indonesia  yang kemudian dikliping secara online oleh Ombudsman 4 . Adanya penolakan temuan Ombudsman oleh Kemenko Perekonomian tahun 2020 saat meminta draf rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan  Kerja 5 .  Padahal  jelas-jelas  permintaan  Ombudsman  juga  dilindungi  UU  No.  14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik 6 .  Dari  berbagai  fenomena  yang  dialami Ombudsman  RI  menandakan  bahwa  masih  adanya  ketidakseragaman  antar  lembaga memahami kewenangan Ombudsman sesungguhnya. Penulis di sini tidak bertujuan membela Ombudsman RI. Namun lebih kepada bagaima sebenarnya keberlakuan UU itu sendiri yang telah diatur dalam UU Ombudsman.

## B. METODE
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Dengan  cara  pendekatan kasus-kasus,  dan  analisis 7 .  Data  sekunder  berusmber  dari  UU,  buku,  dan  berita  online.
Mencari dan menemukan masalah yang terjadi dan dialami Ombudsman RI saat menjalankan fungsi UU yang bersumber dari website pemerintah dan portal berita nasional ternama yang dapat  dipercaya.  Kemudian  masalah  tersebut  dianalisis  seksama  dan  diakaitkan  dengan
3 Syakirun Ni'am. (2023, Mei 30). Pertanyakan Wewenang Ombudsman, KPK Tolak Jelaskan Pemecatan
Brigjen Endar Priantoro . (S. Asril, Editor)
Retrieved from https://nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2023/05/30/15375961/pertanyakan-wewenang-ombudsman-kpk-tolak-jelaskan- pemecatan-brigjen-endar
4 Ombudsman. (2019 , Oktober 10). Ombudsman: Polisi Tolak Temuan Maladministrasi Demo 21-23 Mei . (CNNIndonesia,  Editor)  Retrieved  from https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-polisi-tolak-temuan- maladministrasi-demo-21-23-mei
5 Dian Erika Nugraheny. (2020, Januari 30). Ombudsman Mengaku Ditolak Kemenko Perekonomian Saat Minta  Informasi  soal  Omnibus  Law .  (Kompas.com,  Producer,  &  PT.  Kompas  Cyber  Media)  Retrieved  from https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/16305061/ombudsman-mengaku-ditolak-kemenko-perekonomian- saat-minta-informasi-soal
6 Pasal 3 huruf (a) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7 Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel) (Vols. Cetakan ke-4). (A. Yunus, Ed.) Yogyakarta: Mirra Buana Media. Hlm 133

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
peraturan-peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku.  Penulis  menggunakan  sumber hukum  primer  Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  44  Tahun  2000  tentang  Komisi Ombudsman  Nasional,  UU  No.37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  RI,  UU  No.  14  Tahun 2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  dan  peraturan  perundangan-undangan  yang relevan dengan penelitian. Untuk memecahkan masalah, menemukan jawaban dan membuat kesimpulan  penulis  menggunakan  teori  perlindungan  hukum  (Philipus  M.  Hadjon  )  dan hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja).

## C. PEMBAHASAN
1. Fungsi  dan  Tugas,  Wewenang  Ombudsman  Memanggil  KPK  dalam  Kaitannya Merespon Pengaduan Brigjen Endar Priantoro.

## Fungsi dan Tugas
Keberadaan  Ombudsman  di  beberapa  negara  maju  telah  menunjukan  konsistensinya sebagai  lembaga  pengawasan  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Mula-mula  Ombudsman berkembang  dari  Swedia  selama  berabad-abad  sampai  era  tahun  1713  Raja  Charles  XII melembagakan  Hogste  Ombudsman 8 .  Lembaga  ini  hingga  diadopsi  oleh  Finlandia, Denmark,  Amerika  Serikat,  Inggris,  Afrika  hingga  ke  Asia 9 .  Bahkan  di  di  Indonesia, keberadaan  Ombudsman  sebagai  lembaga  represif  untuk  memberikan  perlindugan  bagi rakyat 10 .
Sekilas  mengenai  Ombudsman  di  Indonesia  telah  dikenal  sejak  setelah  zaman  pasca kemerdekaan  Indonesia  namun  belum  begitu  berkembang.  Namun  pada  era  pemerintahan Presiden  BJ  Habibie  mulai  memikirkan  pembentukan  lembaga  Ombudsman  di  Indonesia.
Berlanjut pada era pemerintahan Presiden  KH. Abdurrahman Wahid Ombudsman RI mulai hal  ini  ditandai  dengan  terbitnya  Keppres  No.  155  Tahun  1999  tentang  Tim  Pengkajian Pembentukan  Lembaga  Ombudsman 11 .  Atas  semangat  menciptakan  Azas-azas  umum pemerintahan  yang  baik  (AAUPB)  kemudian  Keppres  No.  155  Tahun  1999  ini  berlanjut
8 Nabila, I. F. (2020, Juni). Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik di Indonesia. SASI (Universitas Pattimura), 26 (2). doi:https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.235. hlm 180
9 Ibid . hlm 180
10 Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip- prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Pembentukan  Peradilan Administrasi Negara). Surabaya: PT Bina Ilmu. Hlm 5 11 KEPPRES. (1999, Desember 08). Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 155 Tahun 1999 tentang
Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman . Retrieved from
https://peraturan.bpk.go.id/Details/58816/keppres-no-155-tahun-1999

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
pembentukan  Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  44  Tahun  2000  tentang  Komisi Ombudsman  Nasional 12 .  Dalam  Pasal  2  Keppres  ini  memberikan  kewenangan  kepada Ombudsman  sebagai  lembaga  monitoring  atas  aduan  masyarakat  dari  penyelenggaraan negara. AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata  cara  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik,  yang  dengan  cara  demikian penyelenggaraan  pemerintahan  itu  menjadi  baik,  sopan,  adil,  dan  terhormat,  bebas  dari kezaliman,  penggaran  peraturan,  tindakan  penyalahgunaan  wewenang,  dan  tindakan sewenang-wenang 13 . Keputusan Presiden (Keppres) No. 44 Tahun 2000 dinilai masih perlu pembaharuan dan penguatan terhadap Ombudsman.
Sehingga  lembaga  Ombudsman  ini  kokoh  dan  kuat  melakukan  tugas  dan  wewenang. Kemudian  dibentuklah  UU  No.37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  RI.  Pembentukan  ini didasari  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  berdasar  pada  Pancasila  dan  UUD 1945.  Dalam  UUD  1945  dengan  jelas  membedakan  beberapa  cabang  kekuasaan  negara antara  lain  kekuasaan  legistlatif,  ekekutif  dan  yudikatif 14 .  Ombudsman  berada  dalam rumpun eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan UU. Fungsi Ombudsman berdasarkan UU  ini  dapat  dilihat  dalam  Pasal  6 “Ombudsman  berfungsi  mengawasi  penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di  pusat  maupun  di  daerah  termasuk  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau  perseorangan  yang  diberi  tugas  menyelenggarakan  pelayanan  publik  tertentu”.
Kemudian, untuk tugas Ombudsman dapat dilihat dalam Pasal 7 huruf (a) s.d (h).

## Wewenang
Wewenang Ombudsman dapat dilihat jelas da tertulis ekspelisit dalam Pasal 8. Dalam Pasal  8  ayat  (1)  huruf  (a)  berbunyi: "Dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang: meminta keterangan secara lisan  dan/atau    tertulis  dari  Pelapor,  Terlapor,  atau  pihak  lain  yang  terkait  mengenai
12 KEPPRES. (2000, Maret 10). Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman  Nasional .  Retrieved  from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57856/keppres-no-44-tahun- 2000 13 Ridwn HR. (2013). Hukum Adminitrasi Negara (Vol. Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 234
14 Peso, H. D., & Edi , P. (2022, April 01). Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal Juristic . doi:http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2958. hlm 62

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman” . Dalam kaitannya atas pengaduan Brigjen Endar Priantoro jelas menurut penulis Ombudsman berhak dan berwenang memanggil KPK guna klarifikasi laporan yang masuk. Penulis tidak dalam kapastias menguji apakah benar atau  salah  dari  laporan  Brigjen  Endar  Priantoro.  Namun  sebagai  lembaga  negara  yang diberikan  wewenang  UU  Ombudsman  berhak  memanggil  KPK  atas  adanya  aduan  yang masuk.  KPK  juga  lembaga  yang  dibentuk  berdasarkan  UU  yang  tentu  seluruh  biaya operasionalnya  menggunakan  APBN.  Mencermati  seksama  Pasal  1  ayat  (1)  tentang kewenangan  Ombudsman,  berhak  memanggil  KPK  guna  klarifikasi  laporan  dugaan maladministrasi yang dilaporkan oleh pelapor Brigjen Endar Priantoro. Namun alasan KPK menolak  mendapat  respon  dan  perhatian  dari  berbagai  kalangan  salah  satunya  datang  dari kalangan  mantan  pegawai  KPK,  Yudi  Purnomo 15 .  Yudi  menilai,  upaya  KPK  tidak mengindahkan undangan klarifikasi Ombudsman sebagai salah bentuk yang kurang baik.
Menurut  penulis,  dalam case laporan  yang  dilayangkan  Brigjen  Endar  Priantoro semestinya KPK mengindahkan undangan klarifikasi Ombudsman. Bahwa KPK benar atau salah  dalam  melakukan  pemberhentian  Brigjen  Endar  Priantoro  adalah  soal  lain.  Tentu penulis  menganggap  bahwa  pemberhentian  Brigjen  Endar  Priantoro  oleh  KPK  telah memikirkan  berbagai  dampak  hukum  yang  matang  dikemudian  hari.  Dan  KPK  telah memiliki dasar hukum untuk melakukan tindakan hukum terhadap kedudukan Brigjen Endar Priantoro  sebagai  pegawai  di  lingkungan  KPK.  Bahkan  sebenarnya  menjadi  kesempatan bagi  KPK  untuk  memberikan  penjelasan  hukum  mengenai  pemberhentian  Brigjen  Endar Priantoro  kepada  Ombudsman.  Karena  bagaimanapun,  Ombudsman  yang  diberikan kewenangan oleh UU harus merespon seluruh laporan yang masuk. Justru sebaliknya, jika lapran Brigjen Endar Priantoro tidak ditanggapi Ombudsman adalah sebuah maladministrasi yang justru dilakukan oleh Ombudsman. Hal ini dapat lihat dalam ketentuan Pasal 25 UU Ombudsman tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.
Sebagai lembaga yang mempunyai wibawa KPK menunjukan sikap yang taat hukum. Namun  dengan  menolak  undangan  klarifikasi  Ombudsman  maka  tuduhan-tuduhan  kepada KPK  yang  bermuatan  negatif  tidak  terbendung.  Dari  sisi  hukum  normatif,  Ombudsman memang  berhak  memanggil  dan  atau  mengundang  siapa  saja  terlapor  atas  adanya  laporan
15 Ernes, Y. (2023, Mei 30). KPK Tolak Panggilan Ombudsman soal Endar, Eks Pegawai: Jangan Buat Gaduh . Retrieved from Detiknews.com: https://news.detik.com/berita/d-6747564/kpk-tolak-panggilan- ombudsman-soal-endar-eks-pegawai-jangan-buat-gaduh

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dari pelapor. Pasal 23 ayat (1) UU Ombudsman berbunyi: "Setiap warga negara Indonesia atau penduduk berhak menyampaikan Laporan kepada Ombudsman" . Dan menurut penulis, pemberhentian Brigjen Endar Priantoro oleh KPK merupakan poduk hukum yang tentu di dalamnya  terdapat  aspek  hukum.  Dan  tindakan  KPK  dalam  menerbitkan  surat  keputusan pemberhentian Brigjen Endar Priantoro mengandung unsur pelayanan administrasi menurut kententuan  Pasal  5  ayat  (7)  huruf  (a)  UU  No.  25  Tahun  2009  tentang    Pelayanan  Publik, yang berbunyi: “tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam  peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka  mewujudkan  perlindungan  pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara”. Yang menurut penulis, administratif  pemerintah  termasuk  administrasi  kepegawaian  KPK.  Baik  KPK  maupun Ombudsman adalah merupakan lembaga negara yang dibentuk atas dasar Undang-Undang. Oleh karenanya, harus sama-sama memberikan teladan yang baik atas ketaatan pada hukum dan  etika.  Landasan  filosofis  dari  keberadaan  kode  etik  KPK  adalah  dalam  rangka memberikan pedoman bagi aparatur penegak hukum 16 .
2. Mengatasi masalah jika Ombudsman menghadapi penolakan saat menjalankan tugas dan fungsinya.
Ombudsman  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi,  serta  wewenang  dilindungi  oleh Undang-Undang itu sendiri. Secara kelembagaan menurut Pasal 14 UU Ombudsman Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon  yang  diusulkan  oleh  Presiden.  Dalam  menjalankan  fungsi  dan  wewenang,
Ombudsman diberikan hak mengawasi penyelenggaraan publik 17 . Untuk mengatasi masalah penolakan  dan  atau  bahkan  adanya  upaya  menghalang-halangi  tugas  Ombudsman,  maka Ombudsman  harus  menggunakan  ketegasan  dan  UU  sebagai  alat  untuk  memberikan  efek jera bagi badan atau perorangan. Hal ini bedasar sesuai ketentuan Pasal 44 UU Ombudsman:
“Setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Keberadaan  KPK  dan  Ombudsman  menurut  teori  hukum  pembangunan  yang
16 HS, Salim. (2022). Etika dan Tanggung Jawab Profesi (Vols. Cet ke-1). Bandung: Reka Cipta. Hlm 113 17 Regina  Angelita  ,  B.  A.,  &  Hartati.  (2021  ,  Juni  11).  Peran  Ombudsman  Sebagai  Lembaga  Pengawas Pelayanan  Publik  di  Indonesia. Mendopo  Journal  of  Administration  Law  (Universitas  Jambi),  2 (2). doi:https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i2.1142 . hlm 64

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dikemukakan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  memperagakan  pola  kerja  sama  seluruh stakeholders 18 .  Hukum  sebagai  alat  pembaharuan  dalam  masyarakat  yang  dikembangkan Mochtar  Kusumaatmadja 19 sangat  relevan  jika  Ombudsman  bersikap  tegas  menggunakan UU  sebagai  alat  untuk  menghentikan  cara-cara  orang  tertentu  yang  menghalang-halangi tugas  Ombudsman.  Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  oleh  penulis,  untuk  mengatasi masalah jika Ombudsman menghadapi penolakan saat menjalankan tugas dan fungsinya:
a. Segera buat laporan polisi;
b. Lakukan  upaya  administrasi  secara  tuntas  terhadap  subjek  hukum  yang  diduga menghalang-halangi tugas Ombudsman;
c. Laporkan ke Presiden hasil laporan polisi;
d. Minta  bantuan  supervisi  kepada  lembaga  negara  lainnya  misalkan  Menkopolhukam, Kejaksaan  Agung,  dan  kepada  DPR  RI  yang  membidangi  hukum  dan  kewenangan Ombudsman untuk mamastikan laporan polisi berjalan sebagaimana mestinya.
e. Keluarkan  rekomendasi  dan  laporkan  setiap  rekomendasi  secara  berjenjang  kepada Presiden.
3. Penguatan  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi    Ombudsman  RI  sebagai  Pengawasan Pelayanan Publik
Dalam  ketentuan  Pasal  10  UU  Ombudsman  berbunyi: “Dalam  rangka  pelaksanaan tugas  dan  wewenangnya,  Ombudsman  tidak  dapat  ditangkap,  ditahan,  diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan” adalah sebagai salah satu instrumen penguatan Ombudsman. Meski, dalam penjelasan Pasal 10 UU Ombudsman berbunyi: “Ketentuan ini tidak  berlaku  apabila  Ombudsman  melakukan  pelanggaran  hukum” .  Oleh  Philipus  M.
Hadjon mengembangkan teori dua bentuk perlindungan hukum yakni secara preventif dan secara  represif 20 .  Preventif  senantiasa  Ombusdman  merespon,  mendeteksi  setiap  adanya potensi  upaya  pelemahan  lembaga  Ombudsman.  Dan  represif  adanya  ketegasan  dari Ombudsman  untuk  menggunakan  UU  sebagai  instrumen  dan  alat  untuk  penguatan
18 Berandahukum.com. (2021, Juli 08). Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja) . Retrieved from https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Pembangunan-Mochtar-Kusumaatmadja 19 Rasjidi,  L.,  &  Liza,  R.  S.  (2019). Dasar-dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum. Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti. Hlm 78-79
20 Ibid. Philipus M. Hadjon. (1987). Hlm 3-5

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kelembagaan.
Selanjutnya  ketentuan  pasal  38  ayat  (4)  UU  Ombudsman  berbunyi: “Dalam  hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian  Rekomendasi  dengan  alasan  yang  tidak  dapat  diterima  oleh  Ombudsman, Ombudsman  dapat  mempublikasikan  atasan  Terlapor  yang  tidak  melaksanakan Rekomendasi  dan  menyampaikan  laporan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Presiden”. Dari  ketentuan  pasal  ini  jelas  memberikan  keleluasaan  terhadap  Ombudsman untuk  mencapi  tujuan  penguatan  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi    Ombudsman  RI  sebagai Pengawasan Pelayanan Publik.

## D. KESIMPULAN
Ombudsman  memanggil  KPK  dalam  kaitannya  Merespon  Pengaduan  Brigjen  Endar Priantoro  adalah  telah  sesuai  dengan  UU  Ombudsman.  Bahwa  setiap  laporan  yang  masuk termasuk  laporan  Brigjen  Endar  Priantoro  wajib  direspon  dan  ditindaklanjuti  oleh Ombudsman.  Bahwa  kebenaran  atau  sebaliknya  atas  laporan  tersebut  harus  diteliti  seksama dan itulah gunanya Ombudsman mengundang KPK guna klarifikasi. Namun terjadi gesekan setelah adanya penolakan dari KPK atas undangan yang diajukan oleh Ombudsman. Dalam hal  penulisan  ini,  penulis  tidak  bertujuan  menghakimi  satu  sama  lain  baik  KPK  maupun Ombudsman.  Namun  sebagai  inklusi  pemikiran  semestinya  dua  lembaga  negara  ini  saling bersatu dan menghilangkan ego sektoral jika ada untuk mencapai kepastian hukum.
Untuk mengatasi masalah penolakan dan atau bahkan adanya upaya menghalang-halangi tugas  Ombudsman,  maka  Ombudsman  harus  menggunakan  ketegasan  dan  UU  sebagai  alat untuk  memberikan  efek  jera  bagi  badan  atau  perorangan.  Hal  ini  bedasar  sesuai  ketentuan Pasal  44  UU  Ombudsman.    Menurut  penulis,  langkah  dan  cara  yang  diambil  seperti  ini memberikan  efek  jera  bagi  siapa  saja  ke  depan  apabila  menghalang-halangi  tugas Ombudsman. Harus ada keberanian yang beralandaskan hukum dari diri Ombudsman untuk melaporkan  ke  polisi  jika  terdapat  upaya  atau  potensi  pelemahan  tugas.  Ombudsman senantiasa  menggunakan  hukum  sebagai  alat  untuk  melawan  kesewenang-wenangan  pihak- pihak yang akan melemahkan.
Penguatan Ombudsman harus dimulai dari internal. Ketentuan Pasal 10 UU dan pasal 38 ayat (4) UU Ombudsman harus digelorakan. Oleh Philipus M. Hadjon mengembangkan

## MALEO LAW JOURNAL

## Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
teori dua bentuk perlindungan hukum yakni secara preventif dan secara represif 21 . Preventif senantiasa  Ombusdman  merespon,  mendeteksi  setiap  adanya  potensi  upaya  pelemahan lembaga Ombudsman. Dan represif adanya ketegasan dari Ombudsman untuk menggunakan UU sebagai instrumen dan alat untuk penguatan kelembagaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Berandahukum.com. (2021, Juli 08). Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja) . Retrieved from https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Pembangunan-Mochtar-Kusumaatmadja
Dian Erika Nugraheny. (2020, Januari 30). Ombudsman Mengaku Ditolak Kemenko Perekonomian Saat Minta  Informasi  soal  Omnibus  Law .  (Kompas.com,  Producer,  &  PT.  Kompas  Cyber  Media) Retrieved  from  https://nasional.kompas.com/read/2020/01/30/16305061/ombudsman-mengaku- ditolak-kemenko-perekonomian-saat-minta-informasi-soal
Ernes, Y. (2023, Mei 30). KPK Tolak Panggilan Ombudsman soal Endar, Eks Pegawai: Jangan Buat Gaduh .  Retrieved  from  Detiknews.com:  https://news.detik.com/berita/d-6747564/kpk-tolak- panggilan-ombudsman-soal-endar-eks-pegawai-jangan-buat-gaduh
HS, Salim. (2022). Etika dan Tanggung Jawab Profesi (Vols. Cet ke-1). Bandung: Reka Cipta.
Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel) (Vols. Cetakan ke- 4). (A. Yunus, Ed.) Yogyakarta: Mirra Buana Media.
KEPPRES. (1999, Desember 08). Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman . Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/58816/keppres-no-155-tahun-1999
KEPPRES. (2000, Maret 10). Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional . Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/57856/keppres- no-44-tahun-2000
Mertokusumo, S. (2014). Teori Hukum (Vol. Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Nabila,  I.  F.  (2020,  Juni).  Ombudsman  Sebagai  Lembaga  Pengawas  Pelayanan  Publik  di  Indonesia. SASI (Universitas Pattimura), 26 (2). doi:https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.235
Ombudsman.  (2019  ,  Oktober  10). Ombudsman:  Polisi  Tolak  Temuan  Maladministrasi  Demo  21-23 Mei . (CNNIndonesia, Editor) Retrieved from
https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-polisi-tolak-temuan-maladministrasi-demo- 21-23-mei
21 Ibid. Philipus M. Hadjon. (1987). Hlm 3-5

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Peso, H. D., & Edi , P. (2022, April 01). Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jurnal Juristic . doi:http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2958
Philipus  M.  Hadjon.  (1987). Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia  (Sebuah  Studi  tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara). Surabaya: PT Bina Ilmu.
Prasetyo,  T.,  &  Abdul  ,  B.  H.  (2020). Filsafat,  Teori  &  Ilmu  Hukum  (Pemikiran  Menuju  Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat). Depok: Rajawali Pers.
Pratiwi,  D.  D.,  &  Karyadin.  (2023,  Juni  05).  Kedudukan  Dan  Peran  Ombudsman  Republik  Indonesia Dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Uniski  (Universitas  Islam  Ogan  Komering Ilir Kayuagung), 12 (1). Retrieved from http://ejournal.uniski.ac.id/index.php/JHUniski/article/view/440/340
Putri,  N.  N.,  I  Nyoman  ,  B.  P.,  &  Luh,  S.  P.  (2022,  Januari  24).  Eksistensi  Ombudsman  Republik Indonesia  Dalam  Pengawasan  Terhadap  Lembaga  Pelayanan  Publik. Jurnal  Analogi  Hukum (Universitas Warmadewa) . doi:https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.369-375
Rasjidi, L., & Liza, R. S. (2019). Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Regina Angelita , B. A., & Hartati. (2021 , Juni 11). Peran Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan  Publik  di  Indonesia. Mendopo  Journal  of  Administration  Law  (Universitas  Jambi), 2 (2). doi:https://doi.org/10.22437/mendapo.v2i2.11428
Ridwn HR. (2013). Hukum Adminitrasi Negara (Vol. Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
Solechan.  (2018,  Mei  02).  Memahami  Peran  Ombudsman  Sebagai  Badan  Pengawas  Penyelenggaraan Pelayanan  Publik  di  Indonesia  . Adminitrative  Law  &  Governance  Journal .  Retrieved  from https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/2757/1683
Syakirun Ni'am. (2023, Mei 30). Pertanyakan Wewenang Ombudsman, KPK Tolak Jelaskan Pemecatan Brigjen  Endar  Priantoro .  (S.  Asril,  Editor)  Retrieved  from  https://nasional.kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2023/05/30/15375961/pertanyakan-wewenang-ombudsman- kpk-tolak-jelaskan-pemecatan-brigjen-endar
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia .