Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2

## HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI BENDA WAKAF

## Juju Jumena & Mia Siti Sumiati Dewi
Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon jumena72@yahoo.com, miasitisumiatidewi@gmail.com

## Abstract
The wakaf is a wortshop based on social-religious values. The wakaf legislation rules in Indonesia regulted by Act no. 41 of 2004 on wakaf whichexpanding of wakaf objects in the form of moving objects which one of them is Intellectual Property Rights (IPRs). The term of IPRs is not known in Islamic Law. Seeing the problem, the writer feels the need to study more deeplyabout IPRs wakaf in the Islamic law, especially in Hanafiyah School. This research is library research with qualitative method and normative juridical approach. The preparation data of this research has descriptive-analytis-comparative. From this research, the muta’akhirin priests of Hanafiyah School, IPRs wakaf is allowed, because the IPRs included to the objects and have economic value on the basis of the ‘urf. According to the positive law, IPRs can be categorized as wakaf in accordance with wakaf Legislation. The similarity of IPRs wakaf in Hanafiyah School and wakaf Legislation is the temporal nature in wakaf, the permanent ownership of wakaf and nazi}r items which may benefit from the wakaf they manage in a good way. The difference of IPRS waqf in Hanafiyah School and wakaf Legislation are in the essential terms, dependent on the status of wakaf objects, wakaf that may be withdrawn, sold and inherited and the administrative system of wakaf.
Keywords: Intellectual Property Rigths, Waqf, Hanafiyah School
ADZKIYA   SEPTEMBER  2017

## Abstrak
Wakaf merupakan ibadah yang bernilai sosial-religi. Peraturan perwakafan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memperluas obyek wakaf mencakup benda bergerak, salah satunya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dalam hukum Islam tidak dikenal istilah HAKI. Melihat permasalahan tersebut, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam mengenai wakaf HAKI dalam hukum Islam, khususnya Mazhab Hanafiyah. Penelitian ini merupakan penelitian  riset kepustakaan dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif sertabersifat deskriptif-analitis-komparatif. Dari hasil penelitian, ulama muta’akhirin Mazhab Hanafiyah  membolehkan wakaf HAKI karena HAKI termasuk benda dan memiliki nilai ekonomi dengan dasar adanya ‘urf. Menurut hukum positif, HAKI dikategorikan sebagai benda wakaf sesuai yang tercantum dalam UU Wakaf. Persamaan  wakaf  HAKI  menurut  Mazhab  Hanafiyah  dan  UU Wakaf adalah sifat temporal dalam wakaf, tetapnya kepemilikan wakif atas benda wakaf dan bolehnya naz}ir  mengambil manfaat dari wakaf yang dikelolanya dengan cara baik. Perbedaan wakaf HAKI menurut Mazhab Hanafiyah dan UU Wakaf adalah dari segi rukun, penggantungan status benda wakaf, wakaf boleh ditarik, dijual dan diwariskan serta adanya sistem administrasi dalam wakaf.
Kata Kunci: Hak Atas Kekayaan Intelektual, Wakaf, Mazhab Hanafiyah.

## PENDAHULUAN
Dalam konstitusi  pada pasal 28 H ayat (1) bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. 1 Salah satu bagian dari hak hidup sejahtera adalah mendapatkan kehidupan yang layak, baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun sosial. Syari’at Islam mempunyai beberapa cara sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan peningkatan kehidupan yang layak dengan cara meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat agar tercapainya hak hidup sejahtera bagi masyarakat, salah satu solusinya adalah dengan cara wakaf. Dalam Islam untuk mendistribusikan keadilan ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar diantara
1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
orang-orang kaya saja diantaranya dengan program bersedekah jariyah (wakaf). 2 Hal ini sesuai dengan tujuan wakaf  yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf) yaitu, “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. 3 Wakaf merupakan perbuatan hukum yang hidup dan pelaksanaannya telah lama dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, namun dalam pengaturannya sendiri dirasa masih belum lengkap dan masih banyak tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 4 Berdasarkan alasan tersebut, paraulama, tokoh ormas-ormas Islam dan akademisi kemudian mengadakan pertemuan, seminar dan diskusi yang menghasilkan kesimpulan perlunya dibentuk suatu Undang-Undang Perwakafan yang didukung dengan adanya perkembangan meluasnya obyek wakaf yang tadinya hanya terbatas pada tanah milik saja (benda tidak bergerak) sekarang ditambah dengan benda bergerak juga. 5
Berdasarkan UU Wakaf tersebut, terdapat beberapa perbedaan dengan peraturan perundang-undangan wakaf yang sebelumnya. Dalam UU Wakaf ini mendefinisikan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”. 6 Hal ini memberikan keterangan bahwa pelaksanaan wakaf dalam jangka waktu tertentu ( mu’aqqot) telah dilegalkan di Indonesia. Selain itu terdapat pula perluasan obyek wakaf di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam pasal 16 ayat (3) yang berbunyi:
2 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013), 6.
3 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 5.
4 Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),  398. 5 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 21.
6 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
a).  uang;
b).  logam mulia;
c).  surat berharga;
d). kendaraan
e).  hak atas kekayaan intelektual;
f).  hak sewa; dan
g).  benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peratura perundang-undangan yang berlaku. 7
Berdasarkan pasal 16 UU Wakaf tersebut dijelaskan adanya perluasan obyek wakaf jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan wakaf yang sebelumnya. Jika dalam peraturan perundang-undangan wakaf sebelumnya obyek wakaf hanya terbatas pada wakaf tanah milik yang berupa benda materil yang tidak bergerak, maka saat ini, obyek wakaf tersebut ditambah dengan benda bergerak lainnya, baik berupa uang atau selain uang. Dari perluasan obyek wakaf tersebut, salah satu benda bergerak yang termasuk sebagai obyek baru dalam pelaksanaan perwakafan di Indonesia itu adalah HAKI. HAKI atau Intellegent Property Rights (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu karya dari kemampuan intelektual manusia. 8 HAKI merupakan bagian dari benda, hanya saja HAKI termasuk pada jenis benda yang tidak berwujud (benda immateril). 9 Dari peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai macam-macam HAKI ini pada setiap bagiannya dijelaskan bahwa HAKI dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena
7 Pasal 16 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
8 Khoirul Hidayah, Hukum HKI Di Indonesia Kajian Undang-Undang aan Integrasi Islam, Cet. II (Malang: UIN Malik Press, 2013), 2.
9 O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Cet. VIII (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 11.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya diwakafkan.
Wakaf merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman:
ٌميِلَع ِهِب ََّهللا َّهنِإَف ٍء ْ َش ْنِم اوُقِفْنُتاَمَو َنوُّبِ ُت اَّه ِم اوُقِفْنُت ىَّهت َحَّه ِبْلااوُلاَنَت ْنَل
Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. 10
Dalam ayat ini terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infak adalah wakaf. Selain itu, diterangkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW.
هْيَلَع للا  ًىل َص ًىللا  ُلْو ُسَر  َلاَق : َلاَق ُهْنَع ًىللا  َ ِضَر َةَرْيَرُه ْ ِبَا ْنَع ٍمْلِع ْوَأٍةَيِرا َجٍةَقَد َص  ٍث َلَث ْنِم َّهلِإ ُهُلَمَعَ عَطَقْنِا مَدآ ُنْبا  َتاَماَذِا:َمًىل َسَوِ ُهَل ْوُعْدَيٍ حِلا َص ٍدَل َو ْوَأ ِهِب ُعَفَتْنُي
Artinya: Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila anak Bani Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang berguna dan anak shalih yang senantiasa mendo’akannya. 11
10 Q.S Ali Imron (3): 92. Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Al-‘Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 49.
11 Ibnu Hajar Al-‘Asyqalani, Bulughul Maram (Surabaya: Penerbit Kharisma, t.t.), 191, hadits nomor 951, “Kitab buyu’”, “bab wakaf”.
Shadaqah jariyah yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah tidak lain yang dimaksud adalah wakaf, dimana pokok bendanya akan tetap sedang manfaat benda yang diwakafkan itu mengalir terus menerus sehingga waqif (pelaku wakaf) tetap mendapatkan pahala atas amalnya meskipun ia telah meninggal.
Secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal ( tahbisul ashli ) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Namun,  para  ahli  fiqih  dalam  menjelaskan  pengertian  wakaf yang lebih rinci saling bersilang pendapat, sehingga berbeda pula pandangan mereka terhadap hakikat dari wakaf itu sendiri. 12
Perbedaan  ini  timbul  dari  hazanah    tradisi  fiqih  Islam  yang memunculkan berbagai mazhab. Diantaranya adalah mazhab syafi’iyyah,  hanabilah,  hanafiyah,  malikiyah  dan  sebagainya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa munculnya mazhab fiqih  ini  disebabkan  perbedaan  penafsiran  dan  pemahaman terhadap teks nash disamping juga kondisi sosial kebudayaan yang dihadapi mujtahid. 13 Dalam perbedaan pendapat mengenai wakaf ini terdapat pandangan yang dianggap sangat berbeda dengan pendapat mazhab lainnya.
Pendapat tersebut berasal dari Imam Abu Hanafah , 14 yang menyatakan  bahwa pengertian dari wakaf itu adalah:
لَعِةَعَفْنَْلاب  َقُّد َصَّهتلاَو , ِفِقاَوْلا  ِكْلِم ِمْك ُح  َلَع ِ ْيَعْلا  ُسْب َحَوُه  ُفْقَوْلَا ُح ِصَيَو  ِفِقاَوْلا  ِكْلِم ْنَع  ِفْوُقْوَْلا  ُلاَوَز ُمَزْلَي َل ِهْيَلَعُءاَنَبَو.ِ ْيَ ْلاِةَهِج ٌزِءا َج  َفْقَوْلا َّهنَأَةَفْيِن َح  ِبَأَدْنِعُّ ح َصَ ْلا َّهنَ ِل؛ُهَعْيَبُزْوُ َيَو ,ُهْنَع ُعْو ُجُّرلا ُهَل ُةَيِراَعْلاَك ٌمِز َلُ ْيَغ
12 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013), 1.
13 Amir Syarifuddin,dkk, Pengantar dalam Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis (Jakarta: P3M, 1986), 10.
14 Wahbah Al Zuhaily , Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 8 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Cet. ke-2 , 153.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
Berdasarkan penjelasan diatas, menegaskan bahwa menurut Imam Abu Hanifah benda wakaf itu tetap menjadi milik wakif dan bahkan bisa ditarik kembali. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa wakaf itu bersifat ghair lazim layaknya ‘ariyah (pinjaman).
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam lagi mengenai: 1) Bagaimana pandangan Mazhab Hanafiyah terhadap pemberlakuan adanya HAKI sebagai benda wakaf? 2)Bagaimana landasan pemberlakuan adanya HAKI sebagai salah satu obyek wakaf sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam hukum positif? 3) Bagaimana komparasi hasil analisis mengenai pemberlakuan HAKI sebagai benda wakaf dalam prespektif Mazhab Hanafiyah dan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf?

## METODOLOGI
Penulisan ini termasuk jenis Penelitan pustaka ( librart research) yaitu penyusunan yang menggunakan buku-buku dan referensi yang lain  sebagai sumber datanya. 15 Buku-buku yang digunakan tersebut diantaranya beberapa perundang-undangan yang berkaitan dengan wakaf, kebendaan dan HAKI. Didukung pula  oleh  buku-buku  mengenai  wakaf  menurut  fiqih  Islam, kebendaan dalam hukum perdata dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan HAKI maupun mengenai wakaf. Penyusun juga menggunakan kitab-kitab fiqih klasik, kamus-kamus, jurnal, artikel dan ensiklopedi yang berkaitan dengan obyek penyusunan guna menyempurnakan penyusunan skripsi ini.
Sifat penyusunan dalam penulisan ini adalah deskriptif- analitis-komparatif yaitu berusaha memaparkan data tentang suatu hal atau masalah dan kemudian menganalisisnya dengan interpretasi yang tepat dan setelahnya membandingkan antara kedua hukum atau lebih dari data yang telah dianalisa tersebut.
15 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 9.
Dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah mengenai pemberlakuan HAKI sebagai benda wakaf dalam prespektif Mazhab Hanafiyah dan UU Wakaf.
Data yang telah terkumpul tersebut akan dianalisis dengan metode kualitatif, yang lebih cenderung pada memunculkan teori lain. Dalam penyusunannya teori ini lebih bebas karena tidak tarikat hanya pada suatu teori yang telah ada sebelumnya.
Penulisan menggunakan pendekatan yuridis-normatif , yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti yang berdasarkan atas kenyataan yang ada di dalam masyarakat, dan berdasar pada bahan pustaka atau data sekunder 16 .
Jadi, penyusun mengumpulkan data-data dari berbagai sumber yang didapatnya yang berkaitan dengan wakaf dan HAKI  baik  dari  segi  hukum  Islam  Mazhab  Hanafiyah  maupun hukum positif lalu mengambil poin-poin penting yang didapat dari sumber tersebut, menganalisisnya dan mengemukakan persamaan dan perbedaan dari pemberlakuan HAKI sebagai benda wakaf dari pandangan Mazhab Hanafiyah dan UU Wakaf.

## KONSEP DASAR

## Biografi Imam Abu Hanifah
Nama lengkap Imam Abu Hanifah 17 adalah Abu Hanifah al-
16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), 52.
17 Menurut suatu riwayat, Imam Abu Hanifah dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah karena beliau mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan pada masa tersebut, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai tambahan kata Abu yang berarti bapak atau ayah dalam bahasa Arab, sehingga beliau dipanggil dengan nama Abu Hanifah. Lihat, Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 95. Menurut riwayat lain, pemberian gelar tersebut karena beliau adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kata h}anîf dalam bahasa Arab berarti “suci”atau “lurus”. Lihat, Ade Armando, dkk, Ensiklopedi Islam untuk Pelajar, Jilid 2 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2004), Cet. ke-3, 83. Menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah karena begitu dekat dan eratnya beliau berteman dengan tinta. Beliau senantiasa
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
Nu’man bin S|abit Ibn Zut}a al-Taimy al-Kufiy. 18 Menurut riwayat lain, nama beliau adalah Nu’man bin S|abit bin Zaut} bin Mah. Ayah beliau merupakan keturunan dari bangsa Persi (Kabul Afganistan) yang sudah menetap di Kufah. 19 Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H/ 699 M dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H/ 767 M. Beliau menjalani kehidupan dalam dua lingkungan sosio-politik yang berbeda, yaitu pada masa akhir Bani Umayyah dan masa awal Bani Abbasiyah. 20 Pada masa beliau dilahirkan, pemerintah Islam berada di tangan Abdul Malik bin Marwan, Raja Bani Umayyah yang ke-5. 21
Dalam usia yang relatif muda, beliau telah menyelesaikan pelajaran membaca Al-Qur’an. Setelah itu, disamping belajar bahasa Arab, waktunya lebih banyak digunakan sebagai pedagang pakaian dan mengurusi toko warisan peninggalan ayah beliau. Melihat hal tersebut, Imam asy-Sya’bi (wafat tahun118H), seorang ahli fiqih terkemuka di negeri itu, menasihati Abu Hanifah agar menuntut ilmu karena terdapat tanda-tanda kecerdasan pada diri beliau. Sejak itu, disamping berdagang, perhatian beliau mulai terpusat untuk menuntut ilmu. 22
Sebagian besar guru beliau merupakan para tabi’in, nama- nama guru beliau tersebut antara lain Imam Ata bin Abi Rabah (wafat tahun 114H),Imam Nafi Maula bin Amr (wafat tahun 117 H),Imam Hammad bin Abi Sulaiman (wafat tahun 120 H),Imam Muhammad al-Baqir, Imam Adi bin S}abit, Imam Abdurrahman bin Hamzah, Imam Amr bin Dinar, Imam Mans}ur bin Mu’tamir, Imam Syu’bah al-Hajjaj, Imam Asim bin Abu an-Najwad, Imam Salamah bin Kuh}ail, Imam Qatadah, Imam Rabi’ah bin Abi
membawa tinta guna menulisilmu pengetahuan yang diperoleh dari sekitarnya. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta.Lihat, Mahmoud Syaltout dan M. Ali as-Sayis, Perbandingan Mazhabdalam Masalah Fiqih (Jakarta: PT Bulan Bintang,
1989), Cet. ke-5, 184.
18 Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, Siyar A’lam An- Nubala (Libanon: Bayt Al-Afkar Ad-Dauliyah, 2004), 1581.
19 Mahmoud Syaltout dan M. Ali as-Sayis, Perbandingan Mazhab, 184.
20 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Prbandingan Mazhab , 95.
21 Mahmoud Syaltout dan M. Ali as-Sayis, Perbandingan Mazhab, 184.
22 Abdul Azis Dahlan, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 1(Jakarta: PT
Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), Cet.ke-6, 12.

## Abdurrahman, dan lain-lain 23
Imam Abu Hanifah memiliki penguasaan yang mendalam terhadap hukum-hukum Islam sehingga akhirnya beliau diangkat menjadi  mufti  di  Kufah.  Kepopuleran  beliau  sebagai  ahli  fiqih terdengar sampai ke berbagai pelosok negeri yang mengakibatkan banyak orang dari berbagai daerah hanya untuk mendengarkan fatwa dari beliau, dan dalam waktu singkat jumlah murid beliau bertambah dengan pesat. Beberapa murid beliau antara lain:
a.  Imam Abu Yusuf (113-182 H),
b.  Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (132-189 H),
c.  Imam Zufar bin Hudail (110-258 H), dan d.  Imam Hasan bin Ziyad al-Lu’li’iy (133-204 H). 24
Berbeda dengan guru lainnya pada waktu itu, dalam memberikan pengajaran Imam Abu Hanifah selalu menekankan kepada muridnya untuk tidak begitu saja menerima ilmu yang disampaikan oleh beliau. Murid-muridnya dituntut untuk berpikir kritis dan diperbolehkan untuk mengemukakan tanggapan, pendapat dan kritik atas ilmu yang disampaikan oleh beliau tersebut. Seringkali beliau berdiskusi bahkan berdebat dengan murid-muridnya tentang suatu masalah. Hal tersebut menjadi alasan adanya beberapa masalah yang ditanggapi secara berbeda oleh Imam Abu Hanifah  dan  murid-muridnya  dalam  fiqih  Mazhab  Hanafiyah. Walaupun murid-murid tersebut diberi kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat sehingga seringkali timbul perbedaan diantara mereka, Imam Abu Hanifah tetap disegani, dihormati dan sangat dicintai oleh murid-muridnya. 25
Pada era Imam Abu Hanifah membukukan kitab atau mencetaknya masih terlalu minim dan beliau juga tidak mempunyai banyak waktu untuk membukukan karya-karyanya
23 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), Cet.ke-9 , 80.
24 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan , 101.
25 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, 80.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
karena disibukkan dengan mengajar pada setiap harinya. 26 Imam Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa risalah kecil yang dinisbatkan kepadanya.Diantara risalah tersebut adalah al-Far â id}, yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya dalam hukum Islam, asy- Syur û t}, yang membahas mengenai perjanjian, dan al-Fiqh al-Akbar, yang membahas mengenai ilmu kalam atau teologi. 27 Mengenai risalah al-Fiqh al-Akbar, risalah ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sebuah buku yang diterjemahkan oleh Afif  Muhammad  dan  diterbitkan  oleh  Penerbit  Pustaka  pada tahun 1988 M. Penulisan buku ini menyatukan dua al-Fiqh al- Akbar, dimana yang pertama merupakan karangan Imam Abu Hanifah  dan  yang  kedua  merupakan  karangan  Imam  Syafi’i. Meskipun memiliki kesamaan nama namun isi dari keduanya sangat berbeda.
Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-murid beliau cukup banyak, didalamnya terhimpun buah pikiran beliau yang  kemudian  menjadi  pegangan  pengikut  Mazhab  Hanafi. Adapun  ciri  khas  fiqih  Imam  Abu  Hanifah  adalah  berpijak kepada kemerdekaan berkehendak. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, perilaku, pemikiran dan keberanian beliau yang kontroversial. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menggunakan akal secara maksimal dan memegang teguh keyakinan yang telah didapatkannya tersebut. 28
Imam Abu Hanifah wafat dalam penjara ketika beliau berusia 70 tahun, tepatnya pada bulan Rajab 150 H (767 M). 29
Imam Abu Hanifahsebagai pendiri dari Mazhab Hanafiyah ini digelari sebagai Imam Ahlu Ra’yi karena beliau lebih banyak memakai argumentasi akal daripada ulama fiqih lainnya. 30 Dasar- dasar yang dipakai dalam menetapkan hukum menurut Mazhab
26 Dedi Supriadi, Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru (Bandung,: Pustaka Setia, 2008), Cet. ke-1, 227.
27 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, 81.
28 Abdurrahman Asy-Syarqawi, Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet. ke-1, 49.
29 Moenawar Chalil, Biografi  Empat  Serangkai  Imam  Mazhab ( Jakarta: Bulan Bintang, 1992), Cet. ke-8, 72.
30 Mahmoud Syaltout dan M. Ali as-Sayis, Perbandingan Mazhab, 80.
ADZKIYA   SEPTEMBER  2017
Hanafiya adalah sebagai berikut: 31 Kitab Allah SWT (Al-Qur’an) 32 , h{adits 33 , qaul s}ah}abiy 34 , qiyas , 35 Istih}san 36 , ijma’ 37 dan ‘urf 38 .

## Wakaf Menurut Mazhab Hanafiyah
Mazhab Hanafiyah memiliki pandangan yang berbeda mengenai wakaf  jika dibandingkan dengan mazhab lainnya terutama
31 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, 80. 32 Kalam Allah yang tiada tandingannya sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantara melalui Malaikat Jibril a.s yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Naas dan ditulis dalam mushaf- mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir serta membacanya merupakan ibadah. Lihat, Muhamad Ali ash-Shaabuniy, Studi Ilmu Al-Qur’an (Bandung: CV Pustaka Setia, t.t), Cet.ke-10, 15.
33 اَهَو ْحَنْوَأاًرْيِرْقَتْوَأ ًلْعِفْوَأ ًلْوَق َمَّل َسَو ِهْيَلَعُ  ّهللاىَّل َص ِّيِبَّنلِلَ فْي ِضُأاَم “Sesuatu yang disandarkan kepadaNabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan dan yang sebagainya (sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad SAW yang lain. ” Lihat, Fatchur Rahman, Ikhtisar Musthalah al- Hadits (Bandung: Al-Ma’arif, t.t), Cet. ke-11, 20. 34 Ucapan-ucapan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Arti dari kata sahabat itu sendiri adalah orang mukmin yang pernah bertemu muka dengan Nabi Muhammad SAW  serta bergaul lama dengan beliau. Lihat, Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013), Cet. ke-2, 167. 35 Upaya menghubungkan atau menyamakan hukum dari suatu peristiwa yang belum ditentukan hukumnya dalam nash dengan hukum dari suatu peristiwa lain yang hukumnya disebutkan dalam nash. Penghubung atau penyamaan hukum tersebut didasarkan atas kesamaan Illat antara dua peristiwa yang bersangkutan tersebut. Lihat, Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Sebuah Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet.ke-4, 84. 36 Istih}san menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang  baik.  Menurut  istilah  ulama  ushul  fiqh  mengatakan  bahwa  istihsan adalah meninggalkan ketentuan qiyas yang jelas illatnya untuk mengamalkan qiyas yang samar illatnya, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang pada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya. Lihat, Mahmoud Syaltout dan M. Ali as-Sayis, Perbandingan Mazhab , 190. 37 Kesepakatan para mujtahid tentang suatu hukum pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terhadap hukum syara’ yang bersifat praktis (‘amaly). Lihat Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), Cet. ke- 18, 324.
38 Kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuannya dalam kehidupan masyarakat. Lihat, Zainuddin Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia) (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2010), Cet. ke-3, 43.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
dalam sifat akad wakaf dan akibat wakaf. 39 Imam As-Sarakhsi r.a 40 , yang merupakan penganut Mazhab Hanafiyah menyatakan bahwa wakaf menurut bahasa adalah ُسْب َحْلَا yang berarti menahan atau ُعْنَمْلَا yang berarti mencegah. Kata َفَقَو ini mengandung dua asal kata, yaitu:
َفَقَو - ُفِقْوُي - اًفاَقْيِا dan اًفْقَو - ُفِقَي - َفَقَو Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:
...َن ْوُلْوُئ ْسَّهم ْمُ َّهنِا ْمُهْوُفِقَو
“Tahanlah mereka (di tempat perhentian), sesungguhnya mereka akan ditanya. .. ” 41
Menurut istilah, Imam al-Sarakhsi mengatakan bahwa wakaf adalah :
ِ ْيَغْلا َنِم  ِكْيِلْمَّهتلا ِنَع ِكْوُلْمَْلا  ُسْبَح
Wakaf merupakan penahanan barang yang dimiliki dari kepemilikan orang yang berwakaf (wakif) atas barang tersebut dimana kepemilikan barang tersebut dilepaskan kepada pihak lain.  Sedangkan  sebagian  besar  pengikut  mazhab  Hanafiyah
39 Azhariah  Khalida,  Melacak  Metode  Ushul  Fikih  Mazhab  Hanafi dalam Kitab Al-Mabsut} Karya Imam As-Sarkhasi, dalam Al Muqaranah, Vol. 5, No. 2 (2014): 81.
40 Nama lengkap beliau adalah Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl as-Sarakhsi. Beliau adalah salah seorang ulama terbesar Mazhab Hanafiyah,  meskipun  demikian  riwayat  hidup  beliau  tidak  ditemukan  secara lengkap. Beliau diketahui lahir di Sarakhs (Sarkhas), daerah Khurasan (Iran timur laut) tetapi tahunnya tidak tercatat dalam buku-buku biografi ulaama fikih dan ushul fikih, mengenai tahun wafatnya Abu al-Wafa al-Afgani menyebutkan tahun 483 H/1090 M, namun menurut Muhyiddin Abi Muhammad Abdul Qadir beliau wafat pada akhir tahun 490 H/ 097 M sementara tempat wafatnya tidak tercatat. Pada masa remajanya beliau belajar fikih pada Abdul Aziz bin Ahmad al-Hulwani (wafat 448 H), seorang ahli fikih Mazhab Hanafiyah yang bergelar Syams al-A’immah. Beliau terkenal dengan kepandaian dan teguh pendirian serta berani mengatakan yang benar sekalipun dapat mendatangkan keburukan baginya, hal tersebut menyebabkan beliau pernah dipenjara dalam waktu yang sangat lama. Beberapa karya beliau adalah al-Mabsu>t}, Syarh Mukhtas}ar at}- T{ahawi dan Us}ul al-Sarakhsî. Lihat, Abdul Azis Dahlan, dkk (ed), Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid 5, 1608.
41 Q.S as}-S{a>ffa>t (37) : 24, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Al-‘Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 329.
menyatakan bahwa wakaf itu memiliki pendapat yang lain yaitu mengenai sifat dari akad wakaf yang jaiz, hal tersebut selaras dengan ucapan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa wakaf itu akadnya bersifat jaiz, maksudnya wakaf tidak menjadikan barang tersebut dimiliki secara mutlak dan mengikat (akad lazim).
Asal dari sifat jaiz dalam akad wakaf menurut Mazhab Hanafiyah itu sudah diriwayatkan dengan tetap oleh Imam Abu Hanifah, dimana beliau mengatakan bahwa:
ِةَهِْلا  َلِاِ ةَعَفْنَمْلِل اًىفَرا َص ِهِكْلِم  َلَعِ  ْيَعْلِل ا ًىسِبا َح  ِفِقاَوَلا  ُلَعْ َيُ هَّهنَ ِل .ٌةَمِز َلَ ْيَغٌزِءا َجُةَبِراَعْلاَو ,ِةَيِرَعْلا ِةَلِزْنَمِب ُنْوُكَيَفاَه َّهم َس ىِتَّهلَا
Beliau berpendapat bahwa wakaf itu menjadikan wakif sebagai orang yang tertahan atas otoritas kepemilikan dari benda yang diwakafkannya namun manfaatnya dapat  ditasharrufkan kepada tujuan tertentu yang telah dimaksudkan penggunaan dari wakaf tersebut sebelumnya oleh wakif. Berdasarkan hal tersebut Imam Abu Hanifah menjadikan wakaf sama tempatnya dengan ‘ariyah (pinjaman), dan ‘ariyah itu akadnya bersifat jaiz atau ghair lazim. 42
Akad ghair lazim ini sifatnya tidak mengikat, kepemilikan dari penerima wakaf atas benda wakaf tersebut tidak sempurna. Memang wakaf menahan harta dari otoritas kepemilikan wakif yang manfaatnya diserahkan guna kebaikan, namun wakaf tersebut tidak mendatangkan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan tersebut dari kepemilikan wakif. Wakif bisa mengambil kembali benda wakaf tersebut bahkan bisa pula menjualnya.
Imam Abu Hanifah mendasarkan pandangannya mengenai wakaf ini berdasarkan dua dalil sebagai berikut:
42 Al-Sarakhsi, al-Mabsut} , Juz 12 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1989), 27.
»ِّهللا ِضِئا َرَف ْنَع  َسْب َح َل « :َم َل َّهسلاَوُة َل َّهصلا ِهْيَلَع ُهُلْوَق “Tidak boleh ada penghalang atas ketentuan-ketentuan Allah.”
Menurut beliau, sekiranya wakaf berarti mengeluarkan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif maka hal tersebut dapat menjadi penghalang atas ketentuan-ketentuan Allah SWT. Hal tersebut dapat menghalangi ahli waris untuk mendapatkan bagian mereka yang dengan jelas telah tertera peraturan pembagiannya dalam Al-Qur’an.
ِسْبَْلا ِعْيَبِب ملسو هيلع للا لصٌدَّهمَ ُمَءا َج
“Nabi Muhammad datang untuk menjual barang wakaf.” 43
Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai kebebasan berpendapat yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah kepada murid-muridnya menjadikan beberapa muridnya memiliki pendapat yang berbeda mengenai wakaf ini. Imam Abu Yusuf 44 dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani 45 mengatakan bahwa wakaf menjadikan
43 Wahbah Al Zuhaily , Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 8 , 154.
44 Nama lengkap beliau adalah Ya’qub bin Ibrahim al-Anshari yang berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. Beliau di lahirkan di Kufah, Irak, pada tahun 113 H/731 M dan wafat di Baghdad pada tahun 182 H/798 M. Beliau adalah sahabat utama Imam Abu Hanifah, ketua Mahkamah Agung Daulah Abbasiyah, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadits, sejarawan, sastrawan dan seorang teolog di Irak. Hubungan beliau dengan Imam Abu Hanifah adalah murid dengan guru yang disertai kemerdekaan berfatwa dan berijtihad, tidak jarang pendapat beliau berbeda dengan pendapat sang guru. Beberapa karya beliau adalah Kitab al-As|ar, Kitab Ikhtila>f Abî Hanîfa wa Ibn Abî Laila>, ar- Radd ‘ala Siyar al-Auza>’î, Kitab al-Kharraj. Lihat, Abdul Azis Dahlan, dkk (ed), Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid 1, 16.
45 Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad asy-Syaibani. Beliau lahir pada tahun 131 H/748 M dan wafat pada tahun 189 H/804 M. Beliau adalah seorang ahli fiqih dalam Mazhab Hanafiyah yang berperan besar dalam mengembangkan dan menulis pandangan Imam Abu Hanifah. Pendidikan beliau berawal dari ayahnya, pada usia 19 tahun beliau belajar kepada Imam Abu Hanifah kemudian belajar kepada Imam Abu Yusuf yang menjadikan beliau sebagai pendukung utama Mazhab Hanafiyah. Dari keluasan ilmunya beliau dapat membuat kombinasi antara aliran ahlu ra’yi dan ahlu hadits, terkadang dalam beberapa hal beliau tidak sepenuhnya sependapat dengan Imam Abu Hanifah yang lebih mengutamakan ra’yu. Beberapa karya beliau adalahAs-Siyar as}-S{aghîr dan As-Siyar al-Kabîr. Lihat, Abdul Azis Dahlan, dkk (ed), Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid 5, 1686.
hilangnya kepemilikan wakif atas benda wakaf tersebut. Hal tersebut menjadikan benda wakaf tersebut tidak bisa diwariskan setelah wafatnya wakif tersebut. Pada awalnya, Imam Abu Yusuf memiliki pandangan yang sama dengan Imam Abu Hanifah. Namun setelah beliau melaksanakan ibadah haji dan melihat banyaknya wakaf yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang masih ada dengan statusnya sebagai benda wakaf sampai saat ini, maka sekembalinya berhaji beliau mengeluarkan fatwa sifat lazim dalam akad wakaf. 46
Pendapat mengenai wakaf tersebut didukung dengan dua alasan. Alasan pertama adalah suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut:
ِهْيَلَع ُللا  َّهل َص  َّهيِبَّهنلا ىَتَأَفَوَ  َبْيَخِب ا ًىضْرَأ هنع للا ضر َرَمُع  َبا َصَأ ْب ِصُأَْل ,َ َبْيَخِب ا ًىضْرَأ  ُتْب َصَأ ْ ِّينِإ,ُ للاَ لْو ُسَراَي : َلاَقَف ,اَهْيِف ُهُرِمْأَت ْسَيَ مَّهل َسَو َتْقَّهد َصَتَو اَهِل ْصَأ  َت ْسَب َح  َتْئ ِش ْنِإ : َلاَق ,ُهْنِم  ْيِدْنِع  ُسَفْنَأَوُه ُّطَق  ًىلاَم , ُبَهْوُي َلَو , ُثَرْوُي َلَو ,اَهُل ْصَأ ُعاَبُي َلُ هَّهنَا  ,َرَمُع اَ ِب  َقَّهد َصَتَف : َلاَق ,اَ ِب نْباَو ,ِللاِ لْيِب َس  ِفَو , ِباَقِّيرلا  ِفَو ,ىَبْرُقْلا  ِفَو ,ِءاَرَقُفْلا  ِف اَ ِب  َقَّهد َصَتَف عْطُيَو , ِفْو ُرْعَْلاِباَهْنِم  َلُكْأَي ْنَأاَهَيِلَو ْنَم  َلَع  َحاَن ُج َل , ِفْي َّهضلاَو ,ِلْيِب َّهسلاِ
47 . ًىلاَم ٍلِّيوَمَتُم َ ْيَغ اًىقْيِد َصُمِ
Berdasarkan hadits tersebut menunjukan larangan pengolahan terhadap benda wakaf baik itu menjual pokoknya, mewariskannya maupun menghibahkannya. Namun hadits tersebut tidak menjelaskan mengenai lepasnya kepemilikan wakif atas barang yang diwakafkan tersebut.
46 Al-Sarakhsi, al-Mabsut} , 28. 47 Ibnu Hajar Al-‘Asyqalani, Bulughul Maram , 191, hadits nomor 95 2 , “Kitab buyu’”, “bab wakaf”.
Alasan selanjutnya adalah karena apa yang dilakukan umat Islam pada zaman awal Islam menunjukkan bahwa perwakafan harta adalah untuk tujuan kebaikan dan penghalangan untuk mengelolanya terhadap wakif. 48 Hal tersebut sebagaimana pengalaman yang dilihat Imam Abu Yusuf pada saat mengunjungi Madinah ketika beliau berhaji.
Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah mengenai pengertian wakaf sebelumnya, mengindikasikan kebolehan dari wakif untuk mencabut wakaf tersebut yang berarti saat wakif tersebut memanfaatkan benda wakaf tersebut berakhir pula kedudukannya sebagai benda wakaf. Wakaf juga bisa batal atau berakhir ketika wakif meninggal dunia dimana benda wakaf tersebut menjadi bisa diwariskan seperti apa yang ditetapkan dalam hukum pinjam.
Imam Muhammad bin Hasan mengatakan jika wakaf tersebut telah sah maka wakaf tersebut hukumnya mengikat dan wakif kehilangan kepemilikan atas benda wakaf tersebut sehingga wakif tidak bisa membatalkannya baik dengan mencabut kembali ataupun cara lainnya. Wakaf berada dalam posisi antara hibah dan sedekah sehingga untuk menyelaraskannya wakaf harus diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang mengelola wakaf sedekah lainnya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa wakaf barang umum yang bisa dibagi hukumnya tidak boleh.
Sementara itu, Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa wakaf adalah menggugurkan kepemilikan. Sama halnya dengan talak yang menggugurkan kepemilikan atas seorang isteri dan memerdekakan budak yang menggugurkan kepemilikan seorang tuan atas budaknya. Gugurnya kepemilikan tersebut terjadi hanya dengan pelafalan atau ijab saja, tidak disyaratkan adanya serah terima di dalamnya. Imam Abu Yusuf memandang sah wakaf dari barang umum yang bisa dibagi. Pendapat tersebut merupakan pendapat yang difatwakan dalam Mazhab Hanafiyah, hal tersebut dikarenakan pendapat ini merupakan pendapat yang paling teliti dan paling mudah pelaksanaannya. 49
48 Wahbah Al Zuhaily , Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 8, 155.
49 Wahbah Al Zuhaily , Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 8, 158.
Mazhab  Hanafiyah  tidak  membolehkan  adanya  wakaf benda bergerak, namun didalamnya terdapat beberapa pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah boleh mewakafkan benda bergerak dengan syarat benda tersebut mengikuti benda tidak bergerak lainnya misalnya tanaman yang terdapat dalam pekarangan. Pengecualian yang kedua adalah boleh mewakafkan benda bergerak jika benda bergerak itu disebut dalam nash seperti senjata dan kuda. Pengecualian yang ketiga adalah boleh mewakafkan benda bergerak jika hal tersebut telah berlaku dalam tradisi kehidupan masyarakat ( ‘urf ) seperti wakaf buku, mushaf dan sebagainya. 50 Wakaf ‘urf tersebut pernah dilakukan pada masa khalifah Umar yang mewakafkan tiga ratus ekor kuda yang dicatat di pantatnya untuk wakaf di jalan Allah. Ini  merupakan dalil yang sudah menjadi tradisi manusia yang tidak ada sat dalilpun yang dapat membatalkannya. Wakaf benda bergerak tersebut diperbolehkan karena dipandang umum oleh tradisi masyarakat tersebut. Pengamalan yang dilakukan dalam masyarakat kedudukannya dapat mengalahkan qiyas, hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud yang menyatakan bahwa:
ٌن َس َح ِللاَدْنِعَوُهَف ,اًىن َس َح َنْوُمِل ْسُلْا ُهآَراَم
“Apa yang dilihat baik oleh orang-orang muslim, maka baik pula hal tersebut menurut Allah.” 51
Apabila dalam pelaksanaan wakaf wakif mensyaratkan adanya khiyar selama tiga hari maka menurut Abu Yusuf hal tersebut boleh dan menyatakan bahwa akad dan syarat wakaf tersebut adalah sah. Sedangkan Muhammad berpendapat bahwa kesempurnaan wakaf itu tergantung dari adanya kerelaan wakif dan syarat khiyar dalam wakaf itu mencerminkan tidak adanya kerelaan dari wakif tersebut. Berdasarkan hal tersebut, syarat khiyar dari wakif dapat membatalkan wakaf yang kedudukannya sama dengan pemaksaan. 52
50 Wahbah Al Zuhaily , Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 8 , 163.
51 Al-Sarakhsi, al-Mabsut, 45.
52 Al-Sarakhsi, al-Mabsut, 42.
Naz{ir memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan dan pengelolaan harta wakaf.Al-Sarakhsi menguraikan bahwa naz{ir dalam pengelolaan perwakafan berkedudukan sebagai wakil dari wakif, naz{ir mengelola harta wakaf tersebut sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh mauquf ‘alaih . Jika naz{ir tersebut meninggal dunia, kemudian tugasnya digantikan oleh orang lain, maka naz{ir yang baru tersebut harus tetap melakukan apa yang menjadi persyaratan naz{ir sebelumnya sesuai dengan tujuan wakaf dan tidak boleh merubahnya. 53

## Hak Atas Kekayaan Intelektual
Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. 54 Lebih sederhana lagi jika HAKI diartikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. 55 Kemampuan intelektual manusia ini adalah kemampuan manusia dalam menggunakan rasionya untuk menalar, yang hasil kerjanya berupa benda tidak berwujud. 56 HAKI itu bersifat ekslusif, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melahirkannya. Hal tersebut menimbulkan adanya sebuah anggapan yang menyatakan bahwa berkembangnya peradaban manusia dimulai dari hasil kerja otak tersebut. 57 Pendapat lain menyatakan bahwa HAKI merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas hasil produksi kecerdasan daya pikir
53 Al-Sarakhsi, al-Mabsut, 44.
54 Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk Beluknya (Jakarta: Esensi Erlangga Group,2008), 2.
55 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin .Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004), 31.
56 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. ke-8, 9.
57 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan , 11.
seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra gubahan lahu, karya tulis, karikatur dan seterusya. Terakhir, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan hak-hak (wewenang/ kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. 58
Undang-undang mengenai HAKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Perundang-undangan yang mengatur tentang HAKI di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pemberlakuan perundang-undangan tersebut merupakan peraturan yang berlaku di negara Belanda. Hal tersebut karena pada saat itu digunakan asas konkordansi dimana peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab dan sebagainya) jika ternyata kebutuhan kemasyrakatan menghendaki terjadinya pemberlakuan peraturan-peraturan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 131 ayat (2) Indische Staatsregling. 59 Adapun peraturan perundang-undangan Belanda bidang HAKI adalah sebagai berikut:
a. Auterswet 1912 (Undang-Undang Hak Pengarang 1912,
Undang-Undang Hak Cipta; S. 1912-600).
b.  Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1012; S. 1912-545 jo S. 1913- 214).
c. Octrooiwet 1910 (Undang-Undang Paten 1910; S. 1910-33, yis S.1911-33, S 1922-54).
Setelah Indonesia merdeka, maka perundang-undangan tentang HAKI menurut peraturan Belanda ini masih berlaku hingga pemerintah Indonesia mencabut dan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Adapun perincian mengenai peraturan perundang-undangan mengenai HAKI
58 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta:  Sinar  Grafika,
2013), Cet. ke-2, 38.
59 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual , 1.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
beserta perubahannya: 60

## a. Merek dan
Indikasi Geografis
UU No. 21 Tahun 1961    UU No. 19 Tahun 1992 UU No. 14 Tahun 1997    UU No. 15 Tahun 2001    UU No. 20 Tahun 2016. b. Hak Cipta UU No. 6 Tahun 1982       UU No. 7 Tahun 1987 UU No. 12 Tahun 1997     UU No.19 Tahun 2002     UU No. 28 Tahun 2014. c. Paten UU No. 6 Tahun 1989     UU No. 13 Tahun 1997    UU No. 14 Tahun 2001 UU No. 13 Tahun 2016. d. Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 29 Tahun 2000.
e. Rahasia Dagang    UU No. 30 Tahun 2000.
f. Desain Industri      UU No. 31 Tahun 2000.
g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu     UU No. 32 Tahun 2000.
1.  Hak Cipta, adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 61 Ciptaan yang dilindungi dan bernilai ekonomis menurut perundang-undangan di Indonesia ini adalah sebagai berikut: 62
a.  buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b.  ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
60 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual , 4-5.
61 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1).
62 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40.
ADZKIYA   SEPTEMBER  2017
c.  alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d.  lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;
e.  drama,  drama  musikal,  tari,  koreografi,  pewayangan  dan pantomim;
f.  karya seni rupa dalam segala bentuk;
g.  karya arsitektur;
h. peta;
i.  karya seni batik atau seni motif lain;
Perlindungan atas karya cipta di atas berlaku seumur hidup pencipta dan 70 tahun setelahnya terhitung dari tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jika pencipta berjumlah dua orang atau lebih maka batasnya adalah seumur hidup pencipta yang meninggal paling akhir ditambah 70 tahun setelahnya. Jika hak cipta dipegang badan hukum maka perlindungannya  berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkannya. 63
j.  karya fotografi;
k. potret;
l.  karya sinematografi;
m. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,  aransemen,  modifikasi  dan  karya  lain  dari  hasil transformasi;
n.  terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi ekspresi budaya tradisional;
o.  kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
p.  kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
q.  permainan video;
r.  program komputer;
63 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 58.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
Perlindungan hak cipta atas karya cipta di atas dari nomer 10 hingga 18 berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. 64
s.  karya seni terapan, memiliki masa perlindungan selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. 65
2.   Hak Paten, adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor 66 atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi 67 tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. 68 Paten berlaku selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. 69 Perlindungan Paten selanjutnya adalah perlindungan Paten sederhana yang diberikan untuk setiap unvensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam industri. 70 Paten sederhana berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. 71
3.  Hak Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang ditampilkan  secara  grafis  baik  berupa  gambar,  logo,  nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/ atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi   dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang
64 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 59 ayat (1).
65 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 59 ayat
(2).
66 Inventor adalah orang atau beberapa orang yang secara bersama- sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 1 ayat (3)).
67 Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecehan  masalah  yang  spesifik  di  bidang  teknologi  berupa  produk  atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (Undang- Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 1 ayat (2)).
68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 1 ayat (1).
69 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 22.
70 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 2 poin b dan Pasal 3 ayat (2).
71 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 23.
dan/ jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa 72 Hak atas Merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. 73
Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 74
Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukan asal daerah suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan grafis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan. 75 Hak atas Indikasi Geografis adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang Hak  Indikasi  Geografis  yang  terdaftar  selama  reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas  Indikasi Geografis tersebut masih ada. 76
4.  Hak Perlindungan Varietas Tanaman, adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/ atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. 77 Jangka waktu PVT adalah 20 tahun untuk tanaman semusim yang dihitung sejak tanggal pemberian hak PVT dan
72 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (1).
73 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (5).
74 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 35.
75 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (6).
76 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (7).
77 Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 1 Ayat (2).
25 tahun untuk tanaman tahunan sejak tanggal pengajuan permohonan hak PVT secara lengkap diterima Kantor PVT sampai dengan diberikan hak tersebut, kepada pemohon diberikan perlindungan sementara. 78
5.  Hak Rahasia Dagang, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. 79 Hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang ini. 80 Perlindungan Rahasia Dagang tidak memiliki batasan jangka waktu. Perlindungan tersebut akan diberikan selama informasi tersebut masih bersifat rahasia.. 81 Contoh dari Rahasia Dagang adalah formula yang terkandung dalam “Teh Botol Sosro”.
6.  Hak Desain Industri, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang  bentuk,  konfigurasi,  atau  komposisi  garis  atau warnaatau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan. 82 Hak Desain Industri adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain
78 Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 4.
79 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Pasal 1 ayat (1).
80 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang  Pasal 1 Ayat (2).
81 Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI , 77-78.
82 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 1 ayat (1).
ADZKIYA   SEPTEMBER  2017
untuk melaksanakan hak tersebut. 83 Perlindungan terhadap objek desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. 84
7.  Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta semua atau sebagian interkoneksi dalam suatu Sirkuit  Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. 85 Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) hak ekslusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. 86 Perlindungan terhadap hak DTLST adalah 10 tahun sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. 87

## Perundang-undangan Wakaf di Indonesia
Negara Indonesia saat ini memberikan perhatian yang lebih serius terhadap wakaf dengan dikeluarkannya Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 sebagai upaya pengintegrasian terhadap beberapa peraturan perundang-undangan wakaf yang sebelumnya masih terpisah-pisah. Wakaf akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan jaman dengan berbagai
83 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 1 Ayat (5). 84 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 5.
85 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Pasal 1 Ayat (2).
86 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Pasal 16.
87 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Pasal 4.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
inovasi-inovasi yang relevan dan sesuai dengan syari’at Islam seperti bentuk wakaf tunai, wakaf HAKI dan lain-lain 88
Perwakafan sebenarnya sudah sering dilaksanakan oleh muslim Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Hal tersebut wajar karena pada saat itu banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Pasai dan sebagainya. Perwakafan berasal dari ajaran Islam namun di Indonesia sendiri perwakafan dikategorikan juga dalam hukum adat Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena perwakafan berasal dari pergaulan kehidupan masyarakatnya. 89
Pada masa penjajahan Belanda, perwakafan mendapatkan perhatian yang cukup baik. Adapun peraturan perundang- undangan produk Belanda tersebut adalah:
1.  Surat Edaran Sekretaris Guvermen tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435, sebagaimana terdapat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196 tentang Toeicht bouw van Mohammedaansche bedehuizen.
2.  Surat Edaran Sekretaris Guvermen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361 A termuat dalam Bijblad 1931 Nomor 125/3 tentang Toezicht van de Regering op Mohammedaansche bedehuizen, Vrijdadiensten en Wakafs.
3.  Surat Edaran Sekretaris Guvermen tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088 A termuat dalam Bijblad 1934 Nomor 13390 tentang Toezicht van de Regering op Mohammedaansche bedehuizen, Vrijdadiensten en Wakafs.
4.  Surat Edaran Sekretaris Guvermen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273 A termuat dalam Bijblad 1935 Nomor 13480 tentang Toezicht van de Regering op Mohammedaansche bedehuizen, Vrijdadiensten en Wakafs. 90
88 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2013), 11.
89 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003) , 2.
90 Siah Khosyi’ah, Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 172-174.
Setelah kemerdekaan sebelum dibentuknya UU Wakaf, peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, PP No 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama RI No.1 tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977, Peraturan Dirjen Bimas Islam depag RI No. Kep/D/75/1978 dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terpisah-pisahnya peraturan perundang-undangan mengenai wakaf tersebut menjadi alasan perlunya dibuat suatu peraturan perundang- undangan wakaf yang bersifat mandiri. Alasan lainnya adalah karena perkembangan zaman dan meluasnya obyek wakaf dalam praktek perwakafan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf yang dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh pemerintahan Indonesia.
Dalam UU Wakaf tersebut terdapat berbagai pokok pengaturan yang baru jika dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perwakafan sebelumnya, pokok pengaturan tersebut adalah:
1. Penegasan mengenai pentingnya tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf.
2.  Perluasan ruang lingkup obyek wakaf yang tidak hanya mencakup benda tidak bergerak saja melainkan meluas dengan wakaf benda bergerak juga, baik berupa benda bergerak berupa uang atau selain uang.
3.  Peruntukan benda wakaf tidak hanya untuk sarana ibadah dan sosial saja tapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.
4.  Peningkatan kemampuan profesional nazhir agar harta benda wakaf aman dari campur tangan pihak ke-tiga yang dapat merugikan wakaf.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
5.  Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. 91

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI

## Wakaf HAKI Menurut Mazhab Hanafiyah
Awal  mula  munculnya  Mazhab  Hanafiyah  istilah  HAKI  belum dikenal. Ketentuan hukum tentang HAKI baru dikenal untuk pertama kalinya diberlakukan di Venesia, Italia, yakni aturan paten yang mulai berlaku pada tahun 1470. 92 Namun, sebenarnya jika melihat dalam sejarah Islam, pada masa pemerintahan Dinasti Abbasyiayah telah ada apresiasi pemerintah terhadap hasil karya cipta. Pada zaman tersebut masyarakat Islam dibebaskan untuk menikmati karya cipta orang lain tanpa membayar demi kemajuan bangsa. Namun, negara memberikan jaminan terhadap pencipta untuk memperoleh imbalan atas karya yang telah diciptakannya. 93
Seorang pencipta atas suatu karya mempunyai hak atas hasil ciptaannya. Dia berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak berupa royalti atas hasil ciptaannya. Hal tersebut dikarenakan manfaat yang ditimbulkan dari ciptaannya dapat dinilai sebagai harta, dalam hal ciptaan berupa buku maka pengetahuan yang terkandung di dalamnya dinilai sangat berharga guna mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa.
Harta dalam bahasa Arab disebut al-m â l atau jamaknya adalah al-amw â l. Menurut  terminologi  fiqih,  hasil  pembahasan Jumhur Ulama tentang harta (benda) tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda. 94 Ulama Hanafiyah mutaqaddimin tidak mengangap manfaat sebagai harta, karena harta  didefinisikan  sebagai  segala  sesuatu  yang  dapat  dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan sedangkan manfaat dan hak bukan
91 Siah Khosyi’ah, Wakaf dan Hibah, 216.
92 Haris Munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI , 4.
93 Aunur Rohim Faqih, dkk, HKI, Hukum Islam dan Fatwa MUI (Tangerang: Graha Ilmu, 2010), 26.
94 Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam),
Edisi Revisi (Yogyakarta: UII  Press,  2000), 45.
ADZKIYA   SEPTEMBER  2017
merupakan harta tetapi milik. 95 Namun,  ulama  Hanafiyah muta’akhirin, seperti Mustafa Ahmad az-Zarqo’ dan Wahbah al- Zuhaily berpendapat bahwa definisi harta yang dikemukakan oleh pendahulunya dianggap kurang komprehensif dan akomodatif. Pendapat tersebut dikemukakan berdasarkan firman Allah SWT:
...اًىعْيِ َج ِضْرَ ْلا فاَّهمْ مُكَلَقَل َخ  ْيِذَّهلاَوُه
“Dia-lah (Allah) yang Menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu”. 96
Menurut mereka, segala sesuatu yang diciptakan di bumi adalah untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Pada zaman ini kadangkala manfaat suatu benda lebih banyak menghasilkan penambahan harta dibanding wujud bendanya itu sendiri. 97
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ulama  Hanafiyah muta’akhirin manfaat yang ditimbulkan oleh suatu benda merupakan termasuk dari jenis harta (benda).
HAKI termasuk dari jenis benda bergerak yang bersifat abstrak (tidak berwujud).  Mazhab Hanafiyah tidak membolehkan adanya wakaf benda bergerak, namun di dalamnya terdapat beberapa pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah boleh mewakafkan benda bergerak jika mengikuti benda tidak bergerak lainnya. Pengecualian yang kedua adalah boleh mewakafkan benda bergerak jika benda disebut dalam nash. Pengecualian yang ketiga adalah boleh mewakafkan benda bergerak jika hal tersebut telah berlaku dalam tradisi kehidupan masyarakat ( ‘urf ). 98
Pemberlakuan HAKI sebagai benda wakaf di Indonesia dapatlah dikategorikan sebagai ‘urf. Pendapat tersebut berlandaskan bahwa masyarakat Indonesia telah menganggap bahwa HAKI termasuk
95 Wahbah Al Zuhaily , Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Cet. ke-2, 2877.
96 Q.S al-Baqarah (02) : 29, Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Al-‘Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 6.
97 Aunur Rohim Faqih, dkk, HKI, Hukum Islam , 22.
98 Wahbah Al Zuhaily , Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 8, 163.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
benda immateril yang memiliki nilai dengan adanya royalti yang didapat oleh pencipta dari HAKI tersebut. Pencipta berhak untuk mengalihkan hak yang dimiliki olehnya atas royalti yang didapat olehnya sesuai keinginanya, salah satunya adalah dengan cara mewakafkannya. Ketentuan mengenai hal tersebut juga telah diundang-undangkan oleh pemerintahan dalam perundang- undangan di Indonesia sebagai hukum yang berlaku. Hal tersebut menguatkan qaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa ةمكحملاةداعلا , adat ( ‘urf) dapat ditetapkan sebagai hukum yang berlaku. Wakaf benda bergerak tersebut diperbolehkan karena dipandang umum oleh tradisi masyarakat tersebut. Pengamalan yang dilakukan dalam masyarakat kedudukannya dapat mengalahkan qiyas, hal tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud yang menyatakan bahwa:
ٌن َس َح ِللاَدْنِعَوُهَف ,اًىن َس َح َنْوُمِل ْسُلْا ُهآَراَم
“Apa yang dilihat baik oleh orang-orang muslim, maka baik pula hal tersebut menurut Allah”. 99
Karena saat ini pemberlakuan HAKI sebagai benda wakaf telah dilegalkan dalam perundang-undangan di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut juga telah dinilai sebagai adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang mendatangkan banyak manfaat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan  bahwa  wakaf  HAKI  menurut  Mazhab  Hanafiyah adalah boleh.

## Wakaf  HAKI  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf Menurut Hukum Positif di Indonesia
Sebelum memahami HAKI sebagai harta benda wakaf, terlebih dahulu  harus  dipahami  klasifikasi  benda  dalam  hukum  positif di Indonesia. Menurut pasal 499 KUHPerdata, benda sebagai terjemahan dari zaak adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat
99 Al-Sarakhsi, al-Mabsut, 45.
ADZKIYA   SEPTEMBER  2017
menjadi obyek dari hak milik. 100 Berdasarkan pasal 503 dan 504 disebutkan mengenai pengkategorian benda yaitu, pada pasal 503 dijelaskan bahwa“Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh” 101 Sementara itu pada pasal 504 dijelaskan bahwa “Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut.” 102
Barang yang bergerak karena sifatnya adalah barang yang bisa berpindah sendiri ataupun dipindahkan. Adapula barang bergerak yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini HAKI dimasukan kedalam teori nomor dua. HAKI merupakan benda immateril yang berupa benda bergerak karena ditentukan oleh undang-undang.
Peraturan mengenai HAKI ini selain diatur dalam perundang-undangan juga mendapatkan perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI mengeluarkan Fatwa MUI No.1/ MUNAS/VII/MUI/15/2015 tentang Perlindungan HAKI atas permintaan dari MIAP (Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan). Fatwa tersebut menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam HAKI dipandang sebagai hak kekayaan sehingga harus mendapatkan perlindungan sebagaimana kekayaan yang lainnya, HAKI dapat dijadikan sebagai obyek akad baik yang bernilai komersial maupun nonkomersial, diwakafkan ataupun diwariskan dan segala bentuk pelanggaran terhadap HAKI ini dipandang sebagai bentuk kezaliman yang hukumnya adalah haram. 103 Fatwa tersebut hanya mengikat antara MUI dan muqallid -nya yaitu MIAP sebagai lembaga yang meminta fatwa sehingga terikat secara langsung dengan apa yang difatwakan MUI tersebut. Fatwa MUI ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara luas. Fatwa tersebut dapat memiliki kekuatan mengikat jika diterapkan secara terus menerus dalam praktek peradilan atau dilegalisasi oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menjadikan fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat. 104
100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , 127. 101 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , 127.
102 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , 127.
103 Aunur Rohim Faqih, dkk, HKI, Hukum Islam. , 86.
104 Aunur Rohim Faqih, dkk, HKI, Hukum Islam. , 53.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa HAKI dalam perundang-undangan di Indonesia dikategorikan sebagai barang, HAKI mempunyai nilai ekonomis sehingga bisa dimasukkan sebagai obyek wakaf. Hal tersebut diperkuat dengan adanya UU Wakaf mengenai perluasan obyek wakaf pada pasal 16 ayat (3) yang berbunyi:
(3)  Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
a. uang;
b.  logam mulia;
c.  surat berharga;
d. kendaraan;
e.  hak atas kekayaan intelektual;
f.  hak sewa; dan
g.  benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan peratura perundang-undangan yang berlaku. 105
Mengenai HAKI yang tercantum dalam UU Wakaf Pasal 16 di atas dijelaskan kategorinya dalam PP N0.42 tahun 2006 pasal 21 poin b bahwa benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan dalam kategori HAKI berupa:
1) Hak cipta, 2) hak merk, 3) hak paten, 4) hak desain industri, 5) hak rahasia dagang, 6) hak sirkuit terpadu, 7) hak perlindungan varietas tanaman, dan/ atau 8) hak lainnya. 106
Pengalihan HAKI dengan cara wakaf telah diatur dalam masing-masing perundang-undangan yang menyangkut HAKI tersebut seperti di bawah ini:
105 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 16.
106 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
ADZKIYA   SEPTEMBER  2017
1.  Hak Cipta berupa benda bergerak yang tidak berwujud. 107
Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 108
2.  Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 109 Pengalihan hak tidak menghapus hak inventor untuk tetap dimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat Paten. 110
3.  Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 111
4. Hak Perlindungan Varietas Tanaman dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 112
Pengalihan hak PVT tidak menghapus hak pemulia untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam sertifikat hak PVT yang bersangkutan. 113
5.  Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 114
107 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal16 ayat (1).
108 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 16 ayat (2).
109 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 74. 110 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 75. 111 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 41 ayat (1).
112 Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanamanpasal 40 Ayat (1).
113 Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanamanpasal 41.
114 Undang- UndangNo.30 Tahun 2000Tentang Rahasia Dagang Pasal 5
6.  Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat,  perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 115 Pengalihan Hak Desain Industri ini tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan  nama  dan  identitasnya  dalam  sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri maupun dalam Daftar Umum Desain Industri. 116
7.  Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 117 Pengalihan hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ini tidak menghilangkan hak pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 118
Berdasarkan uraian di atas, pada setiap peraturan perundang- undangan HAKI ini baik secara tertulis maupun tersirat memasukan wakaf sebagai salah satu bentuk pengalihan harta tersebut. Pada tiga jenis HAKI di atas yaitu hak cipta,merek ,paten secara tegas menyatakan bahwa padat dialihkan dengan cara wakaf atau, pengalihan hak dengan cara wakaf disampaikan dengan kata-kata “sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.Sedangkan Perlindungan varitas tanaman dan indikasi  geografis,Rahasia  Dagang,Desain  industry,Desain  tata letak sirkut terpadu,tidak di jelaskan secara tegas. Undang-
Ayat (1). 115 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 31 Ayat (1).
116 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pasal 32.
117 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Pasal 23ayat (1).
118 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Pasal 24.
Undang Wakaf telah diberlakukan dalam pemerintahan di Indonesia pada tahun 2004 lalu, salah satu pasalnya menjelaskan bahwa salah satu objek wakaf adalah benda bergerak berupa HAKI. Oleh karena itu, saat dalam perundang-undangan HAKI menyebutkan bahwa salah satu bentuk peralihan HAKI itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,termasuk ke dalamnya Undang – Undang Wakaf. Pada ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 21 tentang objek wakaf maka seluruh HAKI dapat di jadikan sebagai objek wakaf
Secara umum, UU Wakaf menyebutkan bidang-bidang HAKI yang dapat dijadikan obyek wakaf seperti hak cipta, Paten dan Merek lain halnya dengan Rahasia dagang ,Desain Industri Perlindungan varitas tanaman dan Desain tata letak sirkut terpadu dalam pelaksanaannya terdapat kendala berupa kesulitan menentukan nilai ekonomi pada HAKI yang dijadikan obyek wakaf tersebut.Hal ini di sebabkan pemahaman terhadap HAKI masih minim di samping itu juga keterbatasan waktuperlindungan juga mempengaruhi.Secara Kuantitas nilai ekonomis sulit untuk di ujudkan salah satu contoh adalah rahasia dagang,hal ini di sebabkan karena penemu secara langsung melekat pada bendanya. Padahal, wakaf HAKI memiliki potensi yang besar untuk memajukan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia berdasarkan kedudukan negara Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas penduduk memeluk Islam sebagai agamanya.
HAKI yang paling berpotensi untuk dijadikan benda wakaf adalah karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi Hak Cipta. Contoh dari wakaf Hak Cipta ini misalnya adalah saat seorang penulis atau pengarang sebuah buku atau lagu dimana royalti yang didapat oleh penulis atau pengarang untuk mewakafkan haknya tersebut. Sebagai contoh nyata, Hanafi (alm) salah seorang dosen fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati, telah mewakafkan salah satu Hak Cipta bukunya kepada HMI Korkom IAIN SGD (sekarang HMI Cabang Kabupaten Bandung). 119
119 Lutfi  Nizar, Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia, http://digilib.uinsby.ac.id/10080 , diakses
Merek juga memiliki potensi wakaf yang cukup besar. Pada saat ini, kreasi pakaian muslim di Indonesia sangat pesat, banyak perancang busana muslim menjadi trendsetter melalui karya- karyanya. Sebagai contoh, seorang perancang busana dengan merek tertentu memberikan mereknya untuk diwakafkan. Tujuan wakaf tersebut dimaksudkan agar busana dengan merek yang diwakafkan tersebut laku terjual dan dari hasil penjualannya akan dimanfaatkan misalnya untuk mengelola sebuah pati asuhan. Selain merek, Paten juga memiliki potensi yang cukup besar sebagai obyek wakaf. Sebagai contoh, suatu perusahaan farmasi besar menemukan produk obat tertentu dan mematenkannya. Perusahaan tersebut membuat turunan dari jenis obat tadi secara generik dan mendaftarkannya pada Direktorat Paten. Paten untuk obat generik tersebut selanjutnya diserahkan sebagai obyek wakaf dengan tujuan membantu pengobatan masyarakat tidak mampu atau masyarakat tertinggal yang bermukim di daerah terpencil.
Tiga bidang HAKI di atas memiliki potensi paling besar untuk dijadikan sebagai obyek wakaf dibanding yang lainnya. Selain itu, dalam perundang-undangan terbaru yang dikeluarkan pemerintah mengenai tiga HAKI di atas telah mencantumkan secara langsung bahwa wakaf sebagai salah satu cara pengalihannya. Khusus mengenai pemanfaatan Rahasia Dagang sebagai wakaf memiliki kendala yang lebih sulit lagi. Hal tersebut karena Rahasia Dagang tidak diwajibkan pendaftarannya sehingga tidak memiliki dasar bukti otentik atas Rahasia Dagang tersebut. Selain itu, saat rahasia dagang dialihkan dalam bentuk wakaf maka sifat rahasia dari Rahasia Dagang tersebut kemungkinan besar hilang karena banyak pihak yang terlibat dalam proses dan pengelolaan wakaf tersebut.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang menyebutkan bahwa perwakafan benda tidak bergerak dan benda bergerak selain uang dilakukan dengan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta
tanggal 14 April 2017 puku 19.30.
ADZKIYA   SEPTEMBER  2017
benda miliknya yang kemudian dituangkan dalam sebuah AIW (Akta Ikrar Wakaf). 120 Pernyataan tersebut harus disaksikan oleh dua orang saksi dihadapan PPAIW. Pernyataan tersebut dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan administratif paling sedikit berupa nama dan identiitas wakif, nazhir atau petugas pelaksana nazhir jika berupa nazhir organisasi/ badan hukum, saksi dan data serta keterangan harta benda wakaf, 121 dalam hal  HAKI  berarti  sertifikat  kepemilikan  HAKI  dan  dokumen peralihan lainnya.
Berdasarkan uraian di atas, dalam pandangan hukum positif di Indonesia HAKI dapat dikategorikan sebagai benda, lebih jelasnya HAKI adalah benda immateril yang dikategorikan sebagai benda bergerak berdasarkan ketentuan undang-undang. HAKI juga bernilai ekonomis karena HAKI merupakan bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan karena kepemilikan tersebut ia berhak mendapatkan keuntungan ekonomi seperti dalam bentuk pembayaran royalti dan technical fee. 122 Karena HAKI berupa benda dan dapat mendatangkan manfaat ekonomi, maka HAKI dapat dikategorikan sebagai benda yang dapat diwakafkan.

## Analisis Komparasi Mengenai Pemberlakuan Hak Atas
Kekayaan Intelektual sebagai Benda Wakaf dalam Prespektif Mazhab Hanafiyah dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Analisis komparasi  yang penulis kemukakan dalam penelitian ini mencakup persamaan dan perbedaan mengenai pemberlakuan HAKI sebagai benda wakaf dalam prespektif Mazhab Hanafiyah dan UU Wakaf. Persamaan yang pertama adalah adanya jangka waktu tertentu dalam pelaksanaan wakaf. Hal tersebut ditunjukkan oleh Imam Abu Hanifah yang memberikan pengertian bahwa:
120 PMA No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang (PMA) Pasal 18 ayat (1) dan (2).
121 PMA Pasal 18 ayat (1) dan (2).
122 Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual,
33.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
ِةَعَفْنَْلاب  َقُّد َصَّهتلاَو , ِفِقاَوْلا  ِكْلِم ِمْك ُح  َلَع ِ ْيَعْلاُ سْب َحَوُه  ُفْقَوْلَا ِفِقا َوْلا  ِكْلِم ْنَع  ِفْوُقْوَْلا  ُلاَوَزُ م َزْلَي َل ِهْيَلَعُءاَنَبَو.ِ ْيَ ْلا ِةَهِج  َلَع َّهنَأ َةَفْيِن َح  ِبَأ َدْنِع  ُّح َصَ ْلاَ ّهنَ ِل؛ُهَعْيَب ُزْوُ َيَو ,ُهْنَع ُعْو ُجُّرلا ُهَل  ُح ِصَيَو

## 123
ُةَيِراَعْلاَك ٌمِز َلُ ْيَغٌزِءا َج  َفْقَوْلا
Mazhab  Hanafiyah  menyamakan  kedudukan  wakaf  dengan pinjaman, sehingga wakaf juga dapat bersifat sementara dimana pada saat yang telah disepakati nanti naz{ir tidak memiliki kewenangan untuk mengelola wakaf tersebut dan mengembalikannya kepada wakif. Hal ini sama dengan pengertian wakaf dalam UU Wakaf di Indonesia yang menyebutkan bahwa:
“Wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.” 124
Berdasarkan hal tersebut HAKI dikategorikan sebagai benda wakaf yang pemanfaatannya hanya bisa dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan tersebut dikarenakan adanya batasan waktu dalam perlindungan HAKI ini. Misalnya saja dalam hak cipta, seorang pengarang suatu buku memiliki perlindungan atas karya ciptanya yang berlaku seumur hidupnya dan 70 tahun setelahnya terhitung dari tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jika pencipta berjumlah dua orang atau lebih maka batasnya adalah seumur hidup pencipta yang meninggal paling akhir ditambah 70 tahun setelahnya. Jika hak cipta dipegang badan hukum maka perlindungannya  berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkannya. 125
123 Wahbah Al Zuhaily , Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 8 , , 153.
124 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1).
125 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 58.
Persamaan yang kedua adalah tidak terlepasnya kepemilikan wakif atas benda yang diwakafkannya. Wakaf tidak menjadikan hilangnya kepemilikan wakif atas benda yang diwakafkannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang dicantumkan dalam pengertian wakaf sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Hal tersebut dikarenakan akad wakaf yang bersifat ghair lazim yang sifatnya tidak mengikat, kepemilikan dari penerima wakaf atas benda wakaf tersebut tidak sempurna. Memang dengan wakaf dapat menahan harta dari otoritas kepemilikan wakif yang manfaatnya diserahkan guna kebaikan, namun wakaf tersebut tidak mendatangkan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan tersebut dari kepemilikan wakif. Pendapat tersebut senada dengan peraturan mengenai pengalihan HAKI dimana salah satu caranya adalah dengan cara wakaf. Misalnya dalam paten, dijelaskan dalam Undang-Undang Paten bahwa pengalihan hak tidak menghapus hak inventor untuk tetap dimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat  Paten. 126 Hal tersebut dilakukan guna menghargai inventor atas temuannya sehingga diberi hak moral untuk tetap mencantumkan  namanya  dalam  sertifikat  Paten  meskipun  hak atas penemuannya itu telah dialihkan kepada pihak lain.Pada prinsipnya yang di jadikan sebagai objek wakaf adalah manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan ibadah dan kepentingan social. Sedangkan kepemilikanya tetap masih berada pada orang yang mewakafkanya.HAKI sebagai objek wakaf mempunyai keunikan sendiri dimana HAKI secara ekonomis terbatas pada dimensi ruang dan Waktu
Persamaan yang ketiga adalah mengenai kedudukan naz{ir yang sangat penting dalam pengembangan dan pengelolaan harta wakaf. Al-Sarakhsi menguraikan bahwa naz{ir dalam pengelolaan perwakafan berkedudukan sebagai wakil dari wakif, naz{ir mengelola harta wakaf tersebut sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh mauquf ‘alaih .Jika naz{ir tersebut meninggal dunia, kemudian tugasnya digantikan oleh orang lain, maka naz{ir yang baru tersebut harus tetap melakukan apa yang menjadi persyaratan naz{ir sebelumnya sesuai dengan tujuan wakaf dan tidak boleh
126 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten Pasal 75.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
merubahnya. 127 Naz{ir juga boleh mengambil manfaat dari benda wakaf yang dikelola olehnya dengan syarat menggunakan cara yang baik dan sesuai dengan kebutuhannya saja. 128 Pendapat tersebut sesuai dengan UU Wakaf yang menyebutkan bahwa naz{ir sebagai pihak yang mengelola danmengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. 129 Pasal 45 ayat (3) bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh naz{ir lain karena pemberhentian atau penggantian naz{ir dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf. 130 Dalam melaksanakan tugasnya, naz{ir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Besar imbalan 10% ini dianggap sebagai imbalan atas jasa naz{ir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang layak untuk memenuhi kebutuhan.
Demikian analisis persamaan yang ditemukan dalam perbandingan mengenai pemberlakuan HAKI sebagai benda wakaf  menurut  Mazhab  Hanafiyah  dan  UU  Wakaf.  Untuk selanjutnya mengenai perbedaannya akan dipaparka pada uraian di bawah.
Perbedaan yang pertama adalah adanya perbedaan rukun wakaf  yang  dikemukakan  oleh  Mazhab  Hanafiyah  dengan  UU Wakaf di Indonesia. Rukun wakaf menurut Mazhab Hanafiyah adalah shighat. Sighat disini adalah lafazh-lafazh yang menunjukan kepada makna wakaf. Shighat tersebut berupa pernyataan yang muncul dari wakif yang menunjukan terbentuknya suatu wakaf. Rukun dipandang sebagai suatu bagian yang sesuatu itu tidak akan terwujud kecuali dengan adanya suatu bagian tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf dapat disamakan sebagaimana wasiat dimana hak pengelolaan itu terjadi karena adanya satu kehendak yaitu kehendak dari wakif itu sendiri yang diungkapkan dengan pernyataan yang tegas (ijab) wakif tersebut. Adapun
127 Al-Sarakhsi, al-Mabsut, 44. 128 Al-Sarakhsi, al-Mabsut, 31.
129 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11.
130 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 45 ayat (3).
ADZKIYA   SEPTEMBER  2017
qabul (shighat menerima) dari pihak yang menerima wakaf tidak termasuk dalam rukun wakaf. 131 Rukun yang selanjutnya adalah wakif, 132 barang yang diwakafkan (maukuf) 133 dan pihak yang menerima wakaf (maukuf ‘alaih). 134 Sedangkan dalam UU Wakaf itu sendiri rukun wakaf itu terdiri dari wakif, naz{ir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. 135
Perbedaan yang kedua adalah  mengenai adanya syarat khiyar atau dengan adanya penggantungan selama tiga hari lamanya dalam Mazhab Hanafiyah. Apabila dalam pelaksanaan wakaf wakif mensyaratkan adanya khiyar selama tiga hari maka menurut Abu Yusuf hal tersebut boleh dan menyatakan bahwa akad dan syarat wakaf tersebut adalah sah.Apabila dalam pelaksanaan wakaf wakif mensyaratkan adanya khiyar selama tiga hari maka menurut Abu Yusuf hal tersebut boleh dan menyatakan bahwa akad dan syarat wakaf tersebut adalah sah. 136
Sementara itu, dalam UU Wakaf di Indonesia disebutkan bahwa agar wakaf itu dapat terlaksana maka wakif harus melakukan ikrar wakaf kepada naz{ir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi baik secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. 137 Hal tersebut menunjukan bahwa dalam UU Wakaf di Indonesia saat wakif mengikrarkan hartanya sebagai wakaf maka saat itu pula harta tersebut dijadikan sebagai benda wakaf dengan adanya akta ikrar wakaf tanpa adanya syarat khiyar ataupun penggantungan status dari benda tersebut.
Perbedaan yang ketiga adalah Imam Abu Hanifah mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan dimana pemilikan harta wakaf tidak lepas dari pemilikan wakif bahkan ia dibenarkan menariknya
131 Wahbah Al Zuhaily , Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 8 , 159.
132 Wahbah Al Zuhaily , Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 8, 176.
133 Wahbah Al Zuhaily , Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 8, 184.
134 Wahbah Al Zuhaily , Fiqh Islam wa Adillatuhu, Juz 8 , 189. 135 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 6. 136 Al-Sarakhsi, al-Mabsut, 42.
137 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat harta tersebut dapat menjadi warisan untuk ahli warisnya. 138 UU Wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 139
Perbedaan yang keempat adalah mengenai administrasi wakaf. Pada waktu awal munculnya Mazhab Hanafiyah belum dikenal adanya istilah administrasi wakaf, maka wakaf cukup dilaksanakan dengan adanya shighat penyerahan harta wakaf oleh wakif. Sementara saat ini di Indonesia, suatu benda dapat disebut sebagai benda wakaf setelah terlebih dahulu menyatakan ikrar wakaf kepada naz{ir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi baik secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Ditambah dengan dibentuknya lembaga-lembaga pengelolaan wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penyempurnaan administrasi dengan diaturnya cara berwakaf dan dibentuknya lembaga pengelola wakaf dengan sedemikian rupa menunjukan perkembangan hukum Islam yang bersifat fleksibel dalam bidang wakaf sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan muslim dengan tujuan untuk perlindungan harta benda wakaf menjadi lebih baik lagi.HAKI sebagai benda wakaf di batasi oleh dimensi waktu salah satu contoh adalah hak paten yang mempunyai perlindungan hanya 20 tahun dan setelah itu menjadi public domain sehingga nazdir secara ekonomis sudah tidak mendapatkan manfaat HAKI oleh karena itu di mungkinkan wakaf HAKI bersifat sementara. 140

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan dalam 3 (tiga) poin utama, yaitu :
138 Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Paradigma Baru, 2.
139 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40.
140 Lihat ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 21  tentang tata cara wakaf
ADZKIYA   SEPTEMBER  2017
Pertama, menurut ulama muta’akhirin Mazhab  Hanafiyah wakaf HAKI boleh karena HAKI termasuk benda dan memiliki nilai ekonomi dengan dasar adanya ‘urf.
Kedua, m enurut hukum positif, Hak Atas Kekayaan Intelectual ( HAKI )  dapat dikategorikan sebagai objek  benda wakaf sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Dan ketiga, mengenai persamaan dan perbedaan dijadikannya HAKI sebagai benda wakaf menurut Mazhab Hanafiyah  dan  UU  Wakaf.  Persamaan  tersebut  adalah  adanya sifat temporal dalam wakaf, tetapnya kepemilikan wakif atas benda wakaf dan naz}ir yang boleh mengambil manfaat dari wakaf yang dikelolanya sesuai kebutuhan dan dengan cara yang baik. Perbedaan adalah dari segi rukun, adanya penggantungan status benda wakaf, wakaf yang boleh ditarik, dijual dan diwariskan serta adanya sistem administrasi pengelolaan benda wakaf.

## Daftar Pustaka
Adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsman .Siyar A’lam An-Nubala. Libanon: Bayt Al-Afkar Ad-Dauliyah . 2004 .
Al-‘Asyqalani, Ibnu Hajar .Bulughul Maram. Surabaya: Penerbit Kharisma . t.t .
Ali, Zainuddin .Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia). Jakarta: Sinar Grafika . 2010 . Cet. ke-3 .
Al-Sarakhsi .al-Mabsut}. Juz 12. Beirut: Dar al-Ma’rifah . 1989.
Armando, Ade . dkk .Ensiklopedi Islam untuk Pelajar. Jilid 2. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve . 2004 . Cet. ke-3 . Ash-Shaabuniy, Muhamad Ali .Studi Ilmu Al-Qur’an. Bandung: CV Pustaka Setia . t.t . Cet.ke-10 .
Asmawi .Perbandingan Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah . 2013 . Cet. ke-2 .
Asy-Syarqawi, Abdurrahman .Kehidupan. Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka. Bandung: Al-Bayan . 1994 . Cet. ke-1 .
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
Basyir, Azhar .Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam). Edisi Revisi . Yogyakarta: UII  Press . 2000 .
Chalil, Moenawar . Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab. Jakarta: Bulan Bintang . 1992 . Cet. ke-8 .
Dahlan, Abdul Azis . dkk .Ensiklopedi Hukum Islam. jilid 1 . Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve . 2001 . Cet.ke-6 . Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam .Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve . 2001 . Cet.ke-9 . Direktorat Pemberdayaan Wakaf .Fiqih Wakaf. Jakarta: Departemen Agama RI . 2013 .
__________________________ .Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia. Jakarta: Departemen Agama
RI . 2003 .
__________________________ .Paradigma Baru Wakaf di Indonesia( Jakarta: Departemen Agama RI . 2013 ). 1.
__________________________
.Pedoman Pengelolaan dan
Perkembangan Wakaf. Jakarta: Departemen Agama RI . 2013.
__________________________ .Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf . Jakarta: Departemen
Agama RI . 2005.
Faqih, Aunur Rohim . dkk .HKI. Hukum Islam dan Fatwa MUI. Tangerang: Graha Ilmu . 2010 .
Hadi, Sutrisno .Metodologi Research . Yogyakarta: Andi Offset . 1990 .
Hidayah, Khoirul .Hukum HKI Di Indonesia Kajian Undang-Undang Dan Integrasi Islam. Malang: UIN Malik Press . 2013 . Cet. ke-2 .
Khalida, Azhariah . Melacak  Metode  Ushul  Fikih  Mazhab  Hanafi dalam Kitab Al-Mabsut} Karya Imam As-Sarkhasi. dalam Al Muqaranah. Vol. 5. No. 2 (2014)
Khosyi’ah, Siah . Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia . Bandung: Pustaka Setia .
2010 .
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Koto, Alaiddin .Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Sebuah Pengantar. Jakarta:
ADZKIYA   SEPTEMBER  2017
PT Raja Grafindo Persada . 2011 . Cet.ke-4.
Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta. Paten. Merk dan Seluk Beluknya . Jakarta: Esensi Erlangga Group . 2008.
Nizar,  Lutfi. Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. http://digilib.uinsby. ac.id/10080 . diakses tanggal 14 April 2017 puku 19.30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
PMA No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
Rahman, Fatchur . Ikhtisar Musthalah al-Hadits. Bandung: Al- Ma’arif . t.t . Cet. ke-11 .
Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin . Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004 .
Saidin, OK. .Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada . 2013 .
Cet. ke-8 .
Shomad, Abd .Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari’ah dalam Hukum Indonesia . Jakarta: Kencana Prenada Media Group . 2012 . Cet. ke-2. Soekanto, Soerjono .Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia . 1984 .
Supriadi, Dedi .Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru . Bandung . : Pustaka Setia . 2008 . Cet. ke-1 Sutedi , Adrian. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika .
2013 . Cet. ke-2 .
Syaltout, Mahmoud. dan M. Ali as-Sayis . Perbandingan Mazhabdalam Masalah Fiqih. Jakarta: PT Bulan Bintang . 1989 . Cet. ke-5 .
Syarifuddin, Amir . dkk .Pengantar dalam Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis. Jakarta: P3M . 1986 .
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05  Nomor 2
Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang- UndangNo.30 Tahun 2000Tentang Rahasia Dagang .
Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf .
Wahbah Al Zuhaily . Fiqh Islam wa Adillatuhu. Juz 4 . Beirut: Dar al- Fikr . 1985 . Cet. ke-2 .
Wahbah Al Zuhaily . Fiqh Islam wa Adillatuhu. Juz 8 . Beirut: Dar al- Fikr . 1985 . Cet. ke-2 .
Yanggo, Huzaemah Tahido .Pengantar Perbandingan Mazhab. Jakarta: Logos Wacana Ilmu . 1997 .
Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an .Al-‘Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung: CV Penerbit Diponegoro . 2005 .
Zahrah, Muhammad Abu .Ushul Fiqih . Jakarta: Pustaka Firdaus .
2015 . Cet. ke- 18 .
ADZKIYA   SEPTEMBER  2017