## Kewenangan Majelis Pengawas Pu-Sat Menjatuhkan Hukuman dan Hak Notaris
Melakukan Pembelaan Diri
Oleh:

## Karmila Amalia Pesa
Magister Kenotariatan Universitas Surabaya
karmilapesa21@gmail.com
Volume  21  Nomor  2  Agustus  2023,  DOI:  https://doi.org/10.53515/qodiri Article  History Submission: 21-06-2023 Revised: 10-07-2023 Accepted: 04-08-2023 Published: 14-08-2023

## ABSTRACT
This research aims to describe notaries in carrying out their positions do not apply the precautionary principle, so they are examined in court and sanctioned by the Notary Central Supervisory Council (MPPN)  as  a  mandatory  MENKUMHAM  with  administrative  sanctions.  The  matter  at  issue  is related to the responsibilities of EH, SH, including false explanations in the Deed of Debt and Credit Agreement Number 67 dated 8 April 2010 and the right of EH, S.H, to exercise his right to defend himself when examined at a hearing by the Notary Central Supervisory Board for the decision to suspend  him.  The  research  uses  a  normative  process  method  with  main  and  subsidiary  research material sources. The results of this study are 1) The Notary Central Supervisory Council has the power to act to examine and submit administrative sanctions in the form of temporary suspension and to propose temporary suspension to the MENKUMHAM, but these sanctions are only planning on the Minister to get unilateral action. 2) Notaries who are affected by the unilateral actions of the Notary Central Supervisory Board, if in fact they are not guided by the AUPB, can submit efforts to cancel the TUN's unilateral actions at the TUN Court. ES, S.H., the notary did not use his right to defend himself when he was examined and decided by the Notary Central Supervisory Board and on the recommendation of the MENKUMHAM Notary Central Supervisory Board to temporarily suspend the decision, this decision has permanent legal force.
Keywords: Authority of the Supervisory Board; Notary Public; Penalty.

## ABSTRAK
Peneltian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  notaris  dalam  menjalankan  jabatanannya  tidak menerapkan asas kehatian-hatian, maka diperiksa dalam persidangan dan diamanahkan sanksi oleh Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  (MPPN)  sebagai  mandatari  MENKUMHAM  dengan  sanksi administrasi.  Hal  yang  dipermasalahkan  terkait  tanggung  jawab  EH,  SH  memasukan  penjelasan palsu dalam Akta Akad utang piutang Nomor 67 Tanggal 8 April 2010 dan hak EH, S.H, untuk menggunakan  haknya  melakukan  pembelaan  diri  ketika  diperiksa  pada  sidang  oleh  Majelis Pengawas Pusat Notaris  atas putusan pemberhentian sementara. Penelitian menggunakan metode proses normatif dengan sumber bahan penelitian utama dan subsider . Hasil penelitian ini adalah 1) Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  mempunyai  kekuasaan  untuk  bertindak  untuk  memeriksa  dan menyampaikan sanksi administrasi berupa penghentian untuk sementara tempo dan mengusulkan penghentian untuk sementara tempo pada MENKUMHAM, namun sanksi tersebut sifatnya hanya perencanaan pada Menteri untuk mendapatkan tindakan sepihak. 2) Notaris yang terdampak dari tindakan  sepihak  Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  tersebut  jika  kenyataannya  tidak  berpedoman kepada  AUPB,  maka  dapat  mengajukan  upaya  pembatalan  tindakan  sepihak  TUN  tersebut  pada Peradilan  TUN.  ES,  S.H.,  notaris  tidak  menggunakan  haknya  melakukan  pembelaan  diri  saat
diperiksa dan diputus oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris dan atas usul Majelis Pengawas Pusat Notaris  MENKUMHAM  memberhentikan  sementara,  putusan  tersebut  mempunyai  kekuatan hukum tetap.
Kata Kunci: Kewenangan Majelis Pengawas; Notaris; Sanksi.

## A. PENDAHULUAN

## a. Latar Belakang
Notaris  merupakan  pejabat  public  yang  diberikan  wewenang  untuk  membuat  surat  akta yang jika digunakan untuk alat bukti dapat menjadi bukti tertulis dan mempunyai kekuatan hukum yang  tetap.  Di  Indonesia  notaris  dikenal  sejak  diundangkannya  Peraturan  mengenai  Jabatan Notaris atau Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia, Stb 1860:3/PJN. Dengan pertimbangan PJN tersebut tidak sesuai lagi dengan jiwa dan kepribadian bangsa dan perkembangan dan hukum yang dibutuhkan, diperlukan perbaruan pengaturan secara bulat dalam bentuk unifikasi peraturan perundangan yang mengatur mengenai notaris wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Cita- cita  hukum  tersebut  diwujudkan  dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  30  Tahun  2004  Yang  Telah  Diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN-P).  Diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Jabatan  Notaris  sebagai  suatu  perwujudan  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  maka diharapkan  dengan  adanya  notaris  diberi  kewenangan  membuat  surat  tertulis  berkekuatan pembuktian  sempurna, menyampaikan  jaminan  kepastian  hukum,  pengayoman  secara  hukum kepada pihak yang membutuhkan jasa notaris dalam pembuatan surat tertulis kewenangannya.
Notaris  adalah  satu  di  antara  pejabat  publik  yang  dibentuk  oleh  Negara  berlandaskan undang-undang, karenanya kewenangan notaris diperoleh sebagai pelimpahan dari negara secara atribusi, yakni diperoleh dari suatu ketentuan dalam peraturan perundangan. 1 Meskipun sebagai pejabat  publik,  dicipta/diangkat  oleh  negara  didasarkan  atas  undang-undang,  notaris  bekerja memberi pelayanan kepada masyarakat umum, bukan hanya pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara, diberhentikan memasuki masa pensiun, tidak mendapatkan uang pensiun dari negara. Pejabat publik diberi wewenang membuat surat tertulis yang mempunyai  kekuatan pembuktian sempurna  dan  kewenangan  lain  yang  ditetapkan  yang  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris,  yakni  seluruh  hal  yang  perbuatan,
1 Indroharto, Usaha Memahami ..., 2003, h.  90
perikatan, dan tindakan sepihak yang diperkenankan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki  oleh  yang  pihak  yang  mempunyai  keperluan  untuk  dituangkan  dalam  Surat  yang mempunyai  kekuatan  pembuktian  sempurna,  baik  tanggal  perbuatan  Akta,  penyimpannya, pemberian Akta mempunyai kekuatan eksekutorial, salinan dan kutipan serta seluruhnya dijamin kepastian  hukumnya,  selama  pembuatan  Aktanya  bukan  merupakan  kewenangan  pejabat  lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
Selain  itu,  kewenangan  notaris  yang  lain  yaitu  menyesahkan  tanda  tangan  dan  tanggal surat,  yang  hanya  mempunyai  kekuatan  pada  pihak-pihak  yang  membuatnya  dengan  menulis dalam buku yang dibuat secara khusus. Menulis dalam buku surat yang hanya memiliki kekuatan pada pihak-pihak yang membuatnya dengan menulis dalam buku khusus, dan kewenangan khusus lainnya. Notaris sebagai pejabat publik menjalankan keahlian di bidang pembuatan akta memberi pelayanan jasa  hukum  pada  pihak  yang  membutuhkan  layanan,  berhak  mendapatkan  payung hukum dan jaminan demi terciptanya hukum yang hukum. notaris berhak diayomi karena sebagai pejabat  publik  selama  dalam  menjalankan  jabatannya  sejalan  dengan  undang-undang  dan bertindak secara teliti dan cermat di dalam menjalankan tugasnya.
Bertindak  secara teliti  dan  cermat,  notaris  menjalankan  jabatannya  dalam  rangka melindungi  keperluan  masyarakat  yang  dipercayakan  padanya  dalam  pebuatan  akta.  Bertindak secara teliti  dan  cermat  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  didapat  dengan  cara  mengenal penghadap dengan memeriksa data pribadinya, di antara yang diperiksa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan membandingkan untuk mengetahui kebenaran foto pemilik Data pribadi dengan para pihak yang membikin surat tanda bukti, agar terhindar kepalsuan data pribadi pada akta  yang  dibuat  notaris.  Memeriksa  kebenarannya  secara  teliti  data  penghadap  terkait kewenangan,  kecakapan  penghadap  yang  sepakat  berbuat  menurut  hukum  sehingga  dapat memenuhi  syarat  sahnya  penghadap  sebagai  pihak  dalam  pembuatan  akta  maupun  hal  yang dijadikan  obyek  pembuatan  akta  otentik,  misalnya  memeriksa  dokumen-dokumen  dan  lainnya. Akta  tidak  boleh  dibuat  secara  tergesa-gesa,  diberikan  suatu  tenggang  tempo  pembuatan  akta. Perhatian tenggang tempo pembuatan akta supaya tidak terjadi tidak sengaja berbuat pengerjaan akta. Berbuat teliti dan cermat, dalam proses pembuatan akta. Menjalankan jabatannya berbuat sebagaimana  yang  dipercayakan,  tidak  curang,  teliti/cermat,  tidak  bergantung  lain  pihak,  tidak berpihak, dan menjaga keperluan para pihak sehubungan dengan pembuatan akta. Jika ada indikasi
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
akta yang dibuat di hadapannya ada pelanggaran hukum, segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya  jika  dilakukan  sejalan  dengan  prinsip kewaspadaan, maka mendapatkan pengayoman secara hukum. Namun notaris sebagai  mahkluk berbudi tidak lepas dari tidak sengaja berbuat dan dosa, bahkan bisa dikatakan tidak ada seorang mahkluk berbudipun yang tidak pernah melakukan tidak sengaja berbuat biar sekecil apapun tidak sengaja  berbuat  tersebut.  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris mengatur  mengenai  pengawasan  pada  setiap  notaris  dalam  menjalankan  jabatannya.  Pengawas notaris  diselenggarakan  oleh  Majelis  Pengawas  merupakan  badan  yang  berwenang  dan berkewajiban  melakukan  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  notaris  dalam  menjalankan jabatannya. Majelis Pengawas dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai pengawas notaris Pasal  67  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris,  dalam menjalankan  pengawasan,  Menteri  Hukum  dan  HAM  membentuk  Majelis  Pengawas,  sehingga pengawasan  tersebut  atas  dasar  delegasi  sebagai  pelimpahan  wewenang  pengawasan  Menteri Hukum dan HAM kepada Majelis Pengawas untuk memberikan pengawasan pada notaris.
Majelis  Pengawas  terdiri  dari  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD),  Majelis  Pengawas Wilayah  (MPW)  dan  Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  (MPPN)  -  Pasal  68  UUJN-P.  Majelis Pengawas Pusat Notaris diberi wewenang melaksanakan persidangan pada tingkat banding atas sanksi  yang  dijatuhkan  Majelis  Pengawas  Daerah,  memanggil  dan  memeriksa  notaris  sebagai terlapor,  menyampaikan  sanksi  pemberhentian  untuk  tempo  tertentu  dan mengajukan  usul terhadap notaris yang diberhentikan pemberian sanksi berupa pemberhentian secara tidak hormat pada Menteri - Pasal 77 UUJN-P.
Notaris yang diperiksa di  persidangan  Majelis  Pengawas Pusat  Notaris  mempunyai  hak untuk  melakukan  pembelaan.  Hak  yang  diberikan  kepada  notaris  ketika  diperiksa  oleh  Majelis Pengawas  Pusat  Notaris  yakni  pembelaan  diri  diberikan  batasan  tempo  yakni  14  hari  setelah tanggal didapatnya surat tertulis yang berisi pemberitahuan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris, bilamana tempo 30 (tiga puluh) hari telah terlampaui dihitung saat tanggal dikirimnya surat tidak tidak mengirimkan pembelaan, notaris dianggap tidak menggunakan haknya, Majelis Pengawas Pusat  Notaris  dapat  memutus  penghentian  untuk  sementara.  Pembelaan  diajukan  secara telah
tertulis dilampirkan  pula  surat  bukti  dan  penjelasan-penjelasan  para  pihak  digunakan mengokohkan hak untuk membela. 2
EH,  S.H  Notaris/PPAT  Kabupaten  Sukabumi,  dilaporkan  oleh  Ruldey  ke  Majelis Pengawas Pusat Notaris, dasar laporan membuat penjelasan palsu memasukan dalam akta akad utang piutang Nomor 67 Tanggal 8 April 2010. Pada Akta Akad utang piutang Nomor 67 Tanggal 8 April 2010 dituangkan bahwa  Direktur  CV  Galuh  adalah  Deni  M.  Suparman padahal  EH, SH., mengetahui bahwa  Direktur  CV  Galuh adalah  Maman Suparman.  Majelis Pengawas Pusat Notaris  Menyatakan  Menguatkan  Putusan  Majelis  Pemeriksa  Wilayah  Notaris  Propinsi  Jawa Barat  Nomor:  11/PTS/  MPWN/Propinsi  Jawa  Barat/V/2014  tanggal  8  Mei  2014  menyatakan menjatuhkan  Penghentian  untuk  sementara  selama  3  (tiga)  bulan  terhadap  EH,  SH.,  Notaris Kabupaten Sukabumi dalam jabatannya selaku Notaris.” Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat  Keputusan  Nomor:  M.HH-02.HM.07.01  Tahun  2015  Tanggal  5  Maret  2015  Tentang Penghentian untuk sementara, Penunjukan Notaris Pengganti dan Pemegang Protokol Sementara atas nama EH, SH., Notaris Kabupaten Sukabumi.
Ruldey  merasa  tidak  puas  terhadap  hasil  pemeriksaan  dan  putusan  Putusan  Majelis Pengawas  Wilayah  Notaris  Propinsi  Jawa  Barat  Nomor:  11/PTS/  MPWN/Propinsi  Jawa Barat/V/2014 tanggal 8 Mei 2014, kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta Utara-dalam putusannya  No.  128/G/  2015/PTUN-JKT,  Menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak diterima  ( Niet Onvankelijkverklaard) .  Hal  yang  dipermasalahkan  adalah  tanggung  jawab  EH,  SH  memasukan penjelasan palsu dalam Akta Akad utang piutang Nomor 67 Tanggal 8 April 2010 dan hak EH, S.H,  untuk  melakukan  pembelaan  diri  dalam  pemeriksaan  sidang  MPPN  atas  putusan pemberhentian sementara

## B. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Penelitian  normatif  prosedur  penelitian  ilmiah  guna  mendapatkan  hal  yang  paling  tepatyang didapat dari kaidah berpikir secara hukum”. 3
2. Bahan Hukum
Pada  penelitian  normatif  “dilaksanakan  dengan  mempelajari  undang-undang  berhubungan dengan persoalan penelitian
2 Eureika Kezia Sakudu dan Wahyuni Safitri, ..., 2016, h. 65.
3 Ibrahim, 2005, h 57.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tanggung Jawab Notaris
Tanggung jawab menurut KBBI adalah keharusan untuk menjamin sesuatu yang timbul yang  boleh  dipermasalahkan,  jika  terjadi  kerugian.  Kerugian  timbul  karena  adanya  suatu hubungan  hukum  antara  lebih  dari  satu  pihak  yang  saling  mengikatkan  dirinya  untuk melaksanakan  sesuatu  hal,  menimbulkan  hak  dan  kewajiban.  Hubungan  hukum  dalam pelaksanaannya  salah  satu  pihak  tidak  memenuhi  kewajiban  menimbulkan  kerugian  lain pihak,  maka  pihak  tersebut  harus  bertanggungjawab  atas  kerugian  tersebut. 4 EH  notaris dilaporkan oleh Ruldey dasar laporan membuat penjelasan palsu memasukan dalam akta akad utang piutang No. 67. Pada Akta Akad utang piutang Nomor 67 Tanggal 8 April 2010 dituangkan bahwa  Direktur  CV  Galuh  adalah  Deni  M.  Suparman padahal  EH, SH., mengetahui bahwa Direktur CV  Galuh adalah Maman Suparman Majelis Pengawas Pusat Notaris telah mengambil putusan  dan  putusan  tersebut  diusulkan  ke  Menteri  Hukum  dan  HAM  dan  diberi  sanksi penghentian untuk sementara.
Memalsu  (memasukan  penjelasan  palsu)  dalam  akta  yang  memounyai  kekuatan pembuktian  sempurna,  melanggar  Pasal  264  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  diancam dengan  pidana  penjeraan  selama-lamanya  delapan  tahun,  jika  yang  dipalsukan  tersebut  akta otentik.  Dipalsukannya  akta  tersebut  memunculkan  kerugian  yang  dialami  oleh  Ruldey.  Akta Akad utang piutang Nomor 67 Tanggal 8 April 2010 dibuat di hadapan EH, S.H, notaris sebagai salah satu kewenangan notaris sesuai Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, sebagai kewenangan membuat perikatan.
Memasukan  penjelasan  palsu  dalam  akta  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian sempurna,  dikaitkan  dengan  keharusan  notaris  ketika  menjalankan  jabatan  Pasal  16  ayat  (1) huruf a UUJN-P, yakni memberi pelayanan berbuat secara teliti dan cermat diawali mengenal penghadap  dengan  memeriksa  data  pribadinya  dengan  membandingkan  untuk  mengetahui kebenaran.  Memeriksa  kebenarannya  secara  teliti  data  penghadap  terkait  kewenangan, kecakapan penghadap yang sepakat berbuat menurut hukum, dalam pembuatan akta notaris tidak secara  tergesa-gesa,  memperhatikan  tempo  pembuatan  akta  supaya  tidak  terjadi  tidak  sengaja berbuat  pengerjaan  akta,  berhati-hati,  cermat  dalam  proses  pembuatan  akta.  tidak  curang,
4 Nieuwenhuis, ..., 1985, h. 115.
teliti/cermat,  tidak  bergantung  lain  pihak,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  keperluan  para  pihak sehubungan  dengan  pembuatan  akta.  Jika  ada  indikasi  akta  yang  dibuat  di  hadapannya  ada pelanggaran  hukum,  segera  melaporkan  kepada  pihak  yang  berwajib.  EH,  S.H.,  dalam menjalankan jabatannya tidak menerapkan prinsip Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P, akta kredit yang dibuat tidak dibacakan karena akta tersebut dibuat tidak sepengetahuan dan Ruldey tidak menandatanginya sebagaimana dipersyaratkan Pasal 44 ayat (1) UUJN-P.
Dipalsukannya akta kredit menjadikan Ruldey menderita kerugian, mendasarkan Pasal 1365  KUH  Perdata,  yakni  setiap  kerugian  yang  terjadi  diakitkan  karena  adanya  pelanggaran hukum,  pihak  yang  haknya  dirugikan  dapat  menggugat  ganti  kerugian.  Pengajuan  gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atas alasan haknya dirugikan sebagai perbuatan melawan hukum. Bentuk ganti kerugiannya berupa penggantian biaya yakni segalanya yang telah dikeluarkan atau ongkos yang benar-benar telah dibayarkan oleh satu pihak. Rugi yang timbul karena rusaknya benda-benda  empunya  yang  ditimbulkan  tidak  sengaja  berbuat  debitur,  sedang  bunga  yakni sesuatu berwujud lenyapnya keuntungan yang telah diperhiktungkan sebelumnya. 5
2.  Hak  EH,  S.H,  Untuk  Melakukan  pembelaan  diri  Dalam  Pemeriksaan  Sidang  Majelis Pengawas Pusat Notaris Atas Putusan Pemberhentian Sementara
Notaris  yang  karena  salahnya  dalam  menjalankan  jabatannya  dapat  diberikan  sanksi administrasi. Sanksi berasal dari istilah bahasa Belanda “ sanctie ‟ istilah bahasa Inggris ” sanction ‟ sebagai seluruh akibat hukum yang harus ditanggung pihak yang karenanya ditengarai melakukan suatu tindakan hukum atau menyebabkan oleh notaris dalam memberi pelayanan jasa pembuatan akta pada pihak yang membutuhkan layanan. Pihak yang dirugikan mendapatkan payung hukum dan jaminan demi terciptanya hukum yang hukum. notaris diayomi sebagai pejabat publik dalam menjalankan jabatannya sejalan dengan undang-undang dan bertindak secara teliti dan cermat di dalam menjalankan tugasnya.
Sanksi administrasi diperuntukan agar pelaku dapat jera dalam melakukan pelanggaran. Sifat sanksi adalah “ reparatoir ” artinya mengembalikan pada kondisi awal, hal ini dapat dilakukan oleh  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  (PTUN)  dan  tidak  wajib  dilakukan  melalui  proses  peradilan. 6 Sanksi administratif diterapkan oleh PTUN dan tidak wajib dilakukan melalui proses peradilan.
5 Subekti, Op. cit ., h. 47.
6 Hadjon, 2005, h.  247
Sanksi  administratif  dalam  UUJN  dijumpai  dalam  Pasal  16  huruf  11,  Pasal  85  dalam  bentuk teguran tidak tertulis, teguran dalam bentuk tulisan, diberhentikan untuk tidak selamanya tempo, diberhentikan secara terhormat, atau dipecat dari jabatannya, jika melakukan tindakan melanggar di antaranya Pasal 16 ayat (1) huruf a.
Pemberian  sanksi  administrasi  kepada  notaris  jika  dalam  tempo  selambat-lambatnya  60 (enam  puluh)  hari  dimulai  sejak  tanggal  mengucapkan  ikrar  sumpah,  yang  berhubungan  tidak melakukan  tugas  jabatan  dengan  nyata;  tidak menyampaikan  catatan  laporan  sumpah  kepada Menteri,  Organisasi  Notaris,  dan  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  dan  tidak memberitahu domisili kantor, contoh dari tanda tangan atau paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris warna  merah  kepada  Menteri  dan  pejabat  lain  yang  berkeadaan  harus  menanggung  di  bidang kenotariatan seperti Organisasi-organisasi notaris, Majelis Pengawas Daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat sesuai dengan Pasal 7 UUJN.
Notaris yang dalam melakukan tugas jabatan bertindak tidak amanah, tidak jujur, saksama, tidak mandiri, berpihak, serta tidak menjaga keperluan pihak yang berhubungan dalam tindakan hukum melakukan pekerjaan akta dalam bentuk asli akta dan tidak mengemasinya sebagai bagian dari  kumpulan  dokumen  notaris.  Tidak  melekatkan  surat  dan  surat-surat  penting  yang  harus disimpan  serta  cap  jempol  penghadap  pada  Asli  akta,  tidak  memindahkan  Akta  mempunyai kekuatan  eksekutorial  Akta,  Kutipan  Akta,  atau  Petikan  Akta  berlandaskan  Asli  akta, menyerahkan  pengurusan  sela  ras  dengan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  dikecualikan terdapat  alasan  yang  digunakan  menolak,  tidak  menyembunyikan  semua  perihal  Akta  yang dibuatnya  dan  segala  penjelasan  yang  didapat  guna  proses  Akta  selaras  sumpah,  dikecualikan undang-undang  menetapkan  lain,  tidak  menjahit  Akta  yang  dicetak  setiap  bulan  menjadi  suatu buku  yang  menampung  tidak  melebihi  lima  pulu)  Akta,  dan  jika  banyaknya  Akta  tidak  bisa menampung  pada satu  buku, akta terfsebut  bisa  dibuat atau dijilid  lebih dari satu  buku dengan catatan  tulisan  mengenai  banyaknya  akta  yang  asli  disertai  bulan  dan  tahun  akta  tersebut dikeluarkan  dan  pada  pembungkus  setiap  buku,  tidak  melakukan  pekerjaan  daftar  dari  Akta menyangkal  terhadap  tidak  dibayar  atau  tidak  didapatnya  surat  berharga,  tidak  melakukan pekerjaan  yang  berkaitan  dengan  wasiat  menurut  urutan  tempo  proses  akta  per  bulan,  tidak mengirimkan daftar Surat tertulis atau daftar nihil yang berkaitan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat  pada  kementerian  yang  melakukan  sesuatu  yang  diurus  pemerintahan  di  bidang  hukum
dalam  tempo  lima  hari  pada  awal  minggu  setiap  bulan  selanjutnya,  dan  tidak  menulis  dalam repertorium tanggal mengirim daftar wasiat mengirim.
Sanksi  administrasi  dibebankan  jika  melanggar  larangan  di  antaranya  menjalankan jabatannya  di  luar  wilayah  provinsi,  tidak  menjalankan  jabatan  di  wilayahnya  lebih  dari  7  hari secara  terus  menerus  tidak  disertai  alasan  yang  sah,  rangkap  jabatan  sebagai  pegawai  negeri, pejabat negara, pengacara, pimpinan atau pegawai Badan usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah  atau  perusahaan  swasta,  sebagai  PPAT,  Pejabat  Lelang  Kelas  II  di  luar  wilayah  kerja Notaris, menjalankan jabatan Pengganti notaris; atau menjalankan pekerjaan yang lain berlawanan dengan hukum agama, tata susila, atau kepantasan yang dapat berpengaruh terhadap kehormatan dan martabat Notaris yang terdapat didalam Pasal 17 UUJN.
Notaris dapat melakukan tugas jabatan dengan membentuk perserikatan perdata, meskipun demikian  harus  tetap  menjaga  kemandirian  dan  ketidakberpihakan  dalam  melakukan  tugas jabatan,  "perserikatan  perdata"  yang  dimaksud  adalah  kantor  bersama  Notaris.  Bentuk perserikatan  perdata  diatur  oleh  para  Notaris  berlandaskan  ketentuan  perundangan,  Pasal  20 UUJN. Notaris mempunyai hak untuk cuti, permintaan dengan hormat cuti diajukan secara tertulis disertai  perencanaan  penunjukan  pengganti  Notaris.  Permintaan  dengan  hormat  cuti  diajukan kepada  pejabat  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk  bertindak,  yaitu,  Majelis  Pengawas  Daerah dalam hal batas tempo cuti tidak boleh melebihi dari 6 bulan, Majelis Pengawas Daerah dalam hal batas tempo cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun; atau Majelis Pengawas Pusat Notaris, dalam batas tempo cuti lebih dari 1 tahun. Permintaan dengan hormat cuti bisa dikabulkan atau tidak diterima oleh pejabat yang mempunyai kekuasaan untuk bertindak menyerahkan izin cuti. Tindasan  permintaan  dengan  hormat  disampaikan  kepada  Majelis  Pengawas  Pusat.  Tindasan permintaan dengan hormat disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah, Pasal 27 UUJN.
Notaris yang melakukan cuti harus menyerahkan kumpulan dokumen kepada Pengganti notaris.  Setelah  Notaris  kembali,  Pengganti  notaris  menyerahkan  kembali  Kumpulan  dokumen Notaris  kepada  Notaris  setelah  cuti  berakhir.  Perbuatan  menyerahkan  dan  penerimaan  dibuat dalam bentuk catatan laporan dan disampaikan kepada MPW, Pasal 32 UUJN.
Notaris diwajibkan menyerahkan jasa hukum di bidang kenotariatan secara sukarela pada penghadap yang tidak mampu, Pasal 37 UUJN. Pada Pasal Pasal 54 UUJN, Notaris hanya bisa
menyerahkam, memperlihatkam, atau menyampaikam isi dari Akta, Akta mempunyai kekuatan eksekutorial  Akta,  Kutipan  Akta  atau  Petikan  Akta,  pada  penghadap  yang  memiliki  keperluan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang mendapatkan hak, terkecuali diundang-undang menentukan hal yang lain.
Notaris  melakukan  pekerjaan  pencatatan  akta,  meliputi  daftar  surat  tidak  resmi  yang dilegalisasi, surat tidak resmi dalam bentuk buku, dan surat-surat lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam daftar akta notaris setiap hari menulis semua akta yang telah dibuatnya atau yang telah dibuat sebelum dia, dalam bentuk asli atau orisinil, tanpa spasi yang masing-masing belum diberi coretan tinta, dengan membubuhkan nomor satuan. nomor bulanan,  tanggal,  sifat  akta,  dan  nama  semua  pihak  yang  bertindak  untuk  dirinya  sendiri  dan sebagai wakil orang lain, Pasal 58 UUJN.
Dua  akta  atau  lebih  yang  dibuat  pada  waktu  yang  sama  dalam  bentuk  aslinya  harus didaftarkan sebagai satu  nomor dalam buku register. Setiap halaman daftar diisi dengan nomor urut  dan  ditandatangani  oleh  Badan  Pengawas  Daerah,  tetapi  tanda  tangan  Badan  Pengawas Daerah  dilampirkan  pada  halaman  pertama  dan  terakhir.  Pada  halaman  awal  sebelum  halaman pertama  terdapat  penjelasan  jumlah  halaman  daftar  akta  yang  ditandatangani  oleh  Panitia Pengawas Daerah. Pada daftar akta tidak resmi yang dilegalisir dan surat-surat tidak resmi yang dibuat dalam bentuk buku, notaris menulis satu surat per hari yang tidak dilegalisasi atau dibuat dalam  bentuk  buku,  tanpa  spasi,  masing-masing  dilubangi  dengan  pena  tinta,  dengan mencantumkan  nomor  satuan,  tanggal,  sifat  surat,  dan  nama  semua  pihak  yang  bertindak  atas namanya  sendiri  atau  sebagai  wakil  dari  orang  lain.  Tugas  notaris  adalah  membuat  surat keterangan daftar akta dan daftar surat tidak resmi yang sah menurut abjad yang dilakukan sebulan sekali. Daftar Allegro berisi nama-nama semua pihak yang disebutkan. Di belakang setiap nama, sifat  dan  akta,  atau  surat  yang  tercatat  dalam  daftar  akta  dan  daftar  surat  tidak  resmi,  pasal  59 UUJN.
Perbuatan menyerahkan  Kumpulan dokumen dilakukan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari  dengan  proses  catatan  laporan  perbuatan  menyerahkan  Kumpulan  dokumen  tersebut ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Kumpulan dokumen Notaris. Dalam hal terjadi, perbuatan menyerahkan Kumpulan dokumen Notaris dijalankan oleh ahli waris Notaris kepada lain notaris yang ditetapkan oleh Majelis Pengawas Daerah Dalam hal terjadi, perbuatan
menyerahkan  Kumpulan  dokumen  Notaris  dijalankan  oleh  Notaris  kepada  lain  notaris  yang ditetapkan  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah  jika  diberhentikan  untuk  l  tempo  lebih  dari  3  (tiga) bulan.  Dalam  hal  terjadi,  perbuatan  menyerahkan  Kumpulan  dokumen  Notaris  dijalankan  oleh Notaris  kepada  lain  notaris,  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  atas  usul  Majelis  Pengawas  Daerah. Kumpulan  dokumen  dari  notaris  lain  yang  pada  tempo  perbuatan  menyerahkannya  berusia  25 tahun  atau  lebih  diserahkan  oleh  Notaris  pihak  yang  menerima  Kumpulan  dokumen  Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah Dalam hal kumpulan dokumen Notaris tidak diserahkan dalam batas  tempo  30  (tiga  puluh)  hari,  Majelis  Pengawas  Daerah  mempunyai  kekuasaan  untuk bertindak untuk mengambil Kumpulan dokumen Notaris, Pasal 63 UUJN.
Sanksi  yang  diterapkan   oleh  Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  dikenal  dengan  sanksi Administratif. Sanksi diterapkan oleh PTUN tidak harus melalui proses peradilan. PTUN terkait dengan Majelis Pengawas Pusat Notaris ialoah Menkum HAM. statusnya Menteri ruangku Badan atau PTUN, melakukan sesuatu yang diurus pemerintahan berlandaskan dari Undang-Undang dan konsekwensi  terhadap  Majelis  Pengawas,  mempunyai  kedudukan  sebagai  Badan  atau  PTUN didasarkan  atas  kekuasaan  untuk  bertindak  ditetapkan  dan  diutus  dari  Badan  atau  Pejabat yang mempunyai  kedudukan  sebagai  Badan  atau  PTUN.  Kekuasaan  untuk  bertindak  berlandaskan ditetapkan dan diutus, adalah pelimpahan kekuasaan untuk bertindak dari badan dan/atau pejabat pemerintahan atasannya kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan keadaan  harus  menanggung  dan  tanggung  atas  peraihan  secara  penuh  kepada  pihak  yang menerima ditetapkan dan diutus, Pasal 1 angka 23. Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai pihak yang  menerima  limpahan  ditetapkan  dan  diutus  dari  Menkum  HAM,  melakukan  sesuatu  yang diurus tindakan mengawasi dan pemberian sanksi kepada notaris mempunyai kedudukan sebagai PTUN.
Adapun untuk  menetapkan Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat diklasifikasikan sebagai badan  atau Jabatan TUN adalah: tersturktur dalam jajaran pemerintahan berlandaskan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan TUN (UU PTUN), bahwa “Badan atau PTUN adalah badan atau pejabat yang melakukan sesuatu yang  diurus  pemerintahan  berlandaskan  peraturan  yang  masih  berlaku  yang  masih  berjalan”. Majelis Pengawas Pusat Notaris secara fungsional, melakukan sesuatu yang diurus pemerintahan di bidang tindakan mengawasi dan pemberian sanksi kepada notaris berlandaskan aturan hukum
yang masih  berjalan,  menerima  kekuasaan  untuk  bertindak  berlandaskan  ditetapkan  dan  diutus dari  Menkumhamm  ruangku  Badan  atau  Jabatan  TUN. 2 Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  yang statusnya merupakan Badan atau PTUN mempunyai kekuasaan untuk bertindak untuk melakukan pekerjaan atau  memindahkan  surat  tindakan  sepihak  atau  ketetapan  yang  berhubungan  dengan hasil  tindakan  mengawasi,  perbuatan  memeriksa  atau  menjatuhkan  sanksi  yang  diperuntukan kepada Notaris.
Kekuasaan  untuk  bertindak  memeriksa  dari  badan  peradilan  TUN  adalah  dalam mengakhiri  permasalahan  TUN ,  tercantum  dalam  Pasal  47  UU  TUN,  yang  menyatakan Mahkamah mempunyai dan berwenang bertindak memeriksa, memvonis, dan memutus perkara TUN, yaitu sengketa di bidang TUN yang timbul antara lembaga atau peradilan tata usaha negara di  tingkat  pusat  dan  daerah,  antara  perseorangan  atau  badan  hukum  perdata,  karena dikeluarkannya ex parte Tindakan TUN yang masuk dalam sengketa ketenagakerjaan berdasarkan peraturan yang masih berlaku.
Perihal  statusnya  surat  tindakan  sepihak  atau  ketetapan  MPPN  dapat  digunakan  objek sengketa  oleh  Notaris  kepengadilan  TUN  (PTUN)  sebagai  sengketa  TUN,  Jika  Notaris menganggap tindakan sepihak tersebut tidak benar atau memberatkan Notaris yang bersangkutan, atau jika peninjauan kembali tidak dilakukan secara transparan dan adil. Kesempatan mengajukan PTUN  tetap  ada  setelah  dilakukan  tindakan  administratif.  Penggunaan  tindakan  administratif dalam sengketa TUN bermula dari ketidakpuasan terhadap perilaku TUN. Dalam  pasal  48  ayat (1)  UU  TUN  menyebutkan  Jika  badan  yang  berwenang  atau  pengadilan  tata  usaha  negara bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau secara administratif menyelesaikan perselisihan  di  pengadilan  tata  usaha  nasional  tertentu  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan,  maka  batal  demi  hukum,  dengan  atau  tidak  ada  disertai  permintaan  ganti  rugi  serta administratif. Melihat ketentuan dari UU PTUN dapat dipandang apakah tindakan sepihak  yang diterbitkan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris diklasifikasikan sebagai tindakan sepihak TUN sebagaimana yang diatur dalam UU PTUN, statusnya  Majelis Pengawas Pusat Notaris  di Lihat dari Hukum Administrasi.
Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai PTUN sebagai pihak yang menerima ditetapkan dan  diutus  dari  Menkumham  ruangku  Badan  atau  PTUN  yang  melakukan  sesuatu  yang  diurus pemerintahan  berlandaskan  peraturan peraturan  yang  masih  berlaku  yang  masih  berjalan
membawa  konsekuensi  terhadap  Majelis  Pengawas,  yaitu  Majelis  Pengawas  mempunyai kedudukan pula sebagai Badan karena menerima ditetapkan dan diutus dari Badan atau Pejabat yang mempunyai  kedudukan  sebagai  Badan  atau  PTUN.  Pasal  67  ayat  (1)  dan  (2)  UUJN  telah masuk  dalam  pengertian  Pasal  1  UU  PTUN,  bahwa  menteri  ruangku  Badan  atau  PTUN  yang melakukan sesuatu yang diurus pemerintahan berlandaskan Peraturan Perundang- undangan telah menditetapkan  dan  diutuskan  kekuasaan  untuk  bertindaknya  kepada  Majelis  Pengawas  yang secara fungsional dan eksistensinya sebagai Badan TUN.
Ada  2  (dua)  cara  untuk  mendapatkan  kekuasaan  atas  tindakan  pemerintah,  vesting  dan menunjuk  dan  mengirimkan.  Atribusi  adalah  pembentukan  kekuasaan  untuk  bertindak  dengan cara  tertentu,  ditugaskan  kepada  beberapa  orang  yang  muncul,  atau  juga  diberlakukan  dalam atribusi di mana kewenangan untuk bertindak diberikan kepada pemerintah baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5 . Ditetapkan dan diutus merupakan pelimpahan sesuatu kekuasaan untuk bertindak oleh Badan atau Jabatan TUN, yang telah mendapatkan suatu kekuasaan untuk bertindak pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN yang lain”. 7 Dalam rumusan lain bahwa ditetapkan  dan  diutus  sebagai  perbuatan  menyerahkan kekuasaan  untuk  bertindak  oleh  Pejabat TUN  kepada  lain  pihak  dan  kekuasaan  untuk  bertindak  tersebut  menjadi  keadaan  harus menanggung  lain  pihak  tersebut.  Pendapat  pertama,  harus  diidentifikasi  dan  dikirim  dari  suatu lembaga atau jabatan TUN ke lembaga atau jabatan TUN lainnya, yang berarti pemukim dan wali harus merupakan lembaga atau jabatan TUN yang sama.  Pendapat  kedua adalah pengangkatan dan  penugasan  bisa  dari  suatu  instansi  atau  jabatan  TUN  kepada  pihak  lain  yang  belum  tentu merupakan instansi atau jabatan TUN. Dimungkinkan untuk mengidentifikasi institusi atau posisi TUN dan untuk mendelegasikan kekuatan tindakan (Delegans) ke institusi atau posisi non-TUN (Delegataris). Penunjukan diawali dengan adanya hak untuk bertindak. 8
Jabatan  menteri  adalah  badan  atau  peradilan  tata  usaha  negara  yang  menjalankan kekuasaan pemerintahan sebagai PTUN. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2), Menteri menditetapkan dan diutuskan kekuasaan untuk bertindak tindakan mengawasi tersebut kepada suatu Badan dengan nama majelis pengawas.  Majelis Pengawas menurut Pasal 1  ayat (1) Peraturan  Menkum HAM Nomor Perkemkumham No. 16 Tahun 2021 adalah Badan yang berwenang dan bertugas untuk bertindak,  mengawasi  dan  mengarahkan  notaris.  Dengan  demikian  menteri  mendelegasikan kepada  Majelis  Pengawas  selaku  delegans  dan  Majelis  Pengawas  selaku  gelegataris.  Majelis
Pengawas  sebagai  delegataris mempunyai  kekuasaan  untuk  bertindak  untuk  mengawasi Notaris secara  penuh,  tidak  ada  harus mengembalikan  kekuasaan  untuk  bertindaknya  kepada  delegans. Dengan demikian secara sejawat Majelis Pengawas sebagai :
a. Badan atau PTUN ;
b. Melakukan sesuatu yang diurus Pemerintahan;
c. Berlandaskan Peraturan yang masih berlaku yang masih berjalan, yaitu melakukan tindakan mengawasi terhadap Notaris selaras UUJN.
Dalam  melakukan  tindakan  mengawasi  perbuatan  memeriksa  dan  menjatuhkan  sanksi Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  harus  berlandaskan  kekuasaan  untuk  bertindak  yang  telah ditetapkan  UUJN sebagai  pedoman  untuk  mengambil  tindakan  sepihak.  Perihal  anasir-anasir Majelis Pengawas tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa: Tindakan mengawasi dan perbuatan memeriksa terhadap Notaris yang dijalankan oleh Majelis Pengawas paling tidak notaris diawasi  dan  diperiksa  oleh anggota  Majelis Pengawas  yang mengerti benar  seluk  beluk  notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan tindakan mengawasi ke dalam artinya dijalankan oleh sama-sama notaris yang mengerti benar seluk beluk notaris luar-dalam, sedangkan anasir  yang  lain  merupakan  anasir  bagian  luar  yang  bertindak  sebagai  wakil  dunia  untuk pendidikan, pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, persesuaian statusnya sebagai anggota Majelis  Pengawas  tersebut  dinginkan  dapat  menyerahkan  sinergi  tindakan  mengawasi  dan perbuatan memeriksa yang objektif, Dalam hal ini setiap tindakan pengawasan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, dan notaris tidak mengemas UUJN dalam  pelaksanaan  tugasnya,  karena  tunduk  pada  pengawasan  internal  dan  eksternal.  Majelis Pengawas  Notaris  Pusat  tidak  hanya  mengawasi  dan  memeriksa  notaris,  tetapi  juga  berhak menghukum notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap tugasnya sebagai notaris.
Majelis Pengawas Pusat  Notaris sebagai Badan atau PTUN mempunyai kekuasaan untuk bertindak untuk menerbitkan suatu tindakan sepihak TUN Berupa perbuatan tertulis ex parte yang memuat  perbuatan  hukum  TUN  berdasarkan  undang-undang  yang  masih  berlaku  yang  bersifat khusus, perorangan dan pada akhirnya menimbulkan akibat hukum bagi orang pribadi atau badan hukum  perdata,  Pasal  1  angka  9  UU  PTUN.  Keputusan  TUN  harus  didasarkan  pada  asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan penggunaan kekuasaan untuk mengalihkan tindakan dan/atau tindakan sepihak dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Salah satu dalam AUPB adalah asas ketelitian bahwa tindakan dan/atau tindakan sepihak harus  didasarkan  pada  interpretasi  dan  dokumen  penting  yang  harus  dijaga  keutuhannya  untuk mendukung legitimasi tindakan dan/atau tindakan sepihak dan/atau pelaksanaan tindakan dan/atau tindakan  sepihak  oleh  karenanya  Unilateral  tindakan  dan/atau  tindakan  yang  berkaitan  dengan persiapan  yang  matang  sebelum  penetapan  dan/atau  pelaksanaan  tindakan  dan/atau  tindakan sepihak  tersebut,  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  d  UU  No.  30  Tahun  2014.  Majelis  Pengawas  Pusat Notaris sebelum menjatuhkan sanksi pada notaris, harus mempertimbangkan secara teliti terkaikt penjelasan  dan  kelengkapan  surat-surat  penting  yang  harus  disimpan  guna  mendapatkan keabsahan  terbitnya  tindakan  sepihak,  agar  tidak  timbul  sengketa  TUN,  Yaitu  perselisihan  di bidang tata usaha negara antara peorangan atau badan hukum perdata dengan badan pengadilan atau organ tata usaha negara di tingkat pusat. dan daerah akibat terbitnya perbuatan TUN ex parte, menurut  peraturan  yang  masih  berlaku.  Putusan  MPPN  yang  memberhentikan  notaris  dengan tidak  hormat,  harus  diusulkan  kepada  Menteri,  Pasal  77  huruf  d  UUJN.  Pemeriksaan  Majelis Pengawas  Pusat  Notaris  dan  putusan  penghentian  untuk  sementara,  notaris  diberi  hak  untuk melakukan pembelaan diri sesuai Pasal 78 UUJN-P.
Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  sebagai  Pejabat  TUN  jika  atas  tindakan  pemberhentian semantera  notaris,  jika  tidak  mendasarkan  pada  AUPB,  notaris  yang  terdampak  dari  tindakan sepihak tersebut karena tidak benar atau menjadikan berat pada Notaris yang berhubungan atau tidak  dijalankan  yang  transparan  dan  adil  dalam  perbuatan  memeriksa.  Sekalipun  ketentuan hukum  yang  bersangkutan  telah  menentukan  bahwa  putusan  badan  atau  kedudukan  TUN  telah mengindikasikan  bahwa  upaya  hukum  lain  terakhir  atau  tidak  ada,  karena  pada  prinsipnya penggunaan  upaya  administratif  dalam  sengketa  TUN  bersumber  dari  ketidakpuasan  terhadap tindakan TUN. Sisi positif yang dapat diperoleh dari upaya administratif tersebut adalah bahwa penilaian terhadap tindakan TUN yang diminta tidak hanya dinilai dari segi  penindakan, tetapi juga dari segi kebijakan dan kemungkinan mengambil tindakan di luar pihak yang menggantikan tindakan sepihak administratif sebelumnya.
Oleh karena itu, maka dapat disimpulan bahwa Majelis Pengawas Pusat Notaris merupakan Badan atau PTUN sebagai pemegang kewenangan delegasi dari MENKUMHAM  yang didapat secara  ditetapkan  dan  diutus.  Tindakan  sepihak  Majelis  Pengawas  Pusat  Notaris  dapat diklasifikasikan sebagai suatu Tindakan TUN sehingga dapat  digunakan  sebagai  Objek  sengketa
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
di Peradilan TUN Kekuasaan untuk bertindak Peradilan TUN Terhadap Tindakan sepihak Majelis Pengawas Pusat Notaris.
Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal dengan Pengadilan TUN  tertuang  dalam  Pasal 47 UU  PTUN  Jo  Pasal  21  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  No.  30  Tahun  2014,  Pengadilan  berwenang bertindak untuk menerima, memeriksa dan menghukum terlepas dari penyalahgunaan kekuasaan oleh  pejabat  pemerintah,  badan  dapat  dengan  hormat  mengajukan  permohonan  kepada pengadilan  untuk  menilai  apakah  telah  terjadi  penyalahgunaan  kekuasaan  dalam  tindakan  ex parte dan/ atau tindakan faktor untuk tindakan. Administrasi Pemerintahan, mengatur Kekuasaan bertindak  PTUN  dalam  sistem  peradilan  yaitu  memiliki  kekuasaan  bertindak  melakukan memeriksa,  memvoniskan  dan  mengakhiri  permasalahan  TUN.  PTUN  mempunyai  kekuasaan mengakhiri  permasalahan  TUN  di  tahap  pertama,  Pengadilan  Tinggi  TUN  menangani  banding sedangkan Mahkamah Agung menangani kasasi dan peninjauan kembali.
Sengketa-sengketa TUN harus diselesaikan lebih dahulu melalui upaya administrasi. Dalam konteks ini terdapat beberapa perbedaan antara UU PTUN dan UUAP, tindakan pengujian upaya administratif yang berhak digugat dalam UUPTUN adalah Pengadilan Tinggi TUN, sedangkan dalam  UUAP  sengketa  dari  upaya  administratif  yang  dapat  digugat  dengan  PTUN  Tingkat pertama.  Kekuasaan  untuk  bertindak  suatu  badan  Peradillan   untuk  melakukan  perbuatan memeriksa  dan  memeriksa  suatu sengketa  dapat  digolongkan  atas  Kekuasaan  untuk  bertindak Relatif dan Kekuasaan untuk bertindak Mutlak. Kekuasaan untuk bertindak Relatif berhubungan dengan  kekuasaan  untuk  bertindak  pengadilan  untuk  mangadili  suatu  sengketa  selaras kompetensinya, sedangkan Kekuasaan untuk bertindak mutlak berhubungan dengan kekuasaan  untuk  bertindak  pengadilan  untuk  memeriksa  suatu  sengketa  sesuai  obyek,  materi sengketa”. 12 Kekuasaan  untuk  bertindak  Mutlak  atau  kekuasaan  untuk  bertindak  mutlak  ini menyampaikan  jawaban  atas  pertanyaan,  peradilan  mana  yang  mempunyai  kekuasaan  untuk bertindak memeriksa suatu sengketa tertentu.
Berlandaskan uraian dan pembahasan terkait kekuasaan untuk bertindak MPPN memeriksa dan memberikan  sanksi  sementara  tempo  serta  mengusulkan  sanksi  administratif  kepada MENKUMHAM, dan upaya hukum notaris melakukan pembelaan dalam perbuatan memeriksa pada  sidang  MPW,  dapat  dijelaskan  bahwa  MPPN  mempunyai  kekuasaan  untuk  bertindak melakukan tindakan mengawasi, perbuatan memeriksa dan pemberian sanksi kepada notaris jika
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371| e-ISSN 2598-8735
dalam  melakukan  tugas  jabatan  tidak  berlandaskan  kewajiban  bersikap teliti  dan  cermat. Kekuasaan  untuk  bertindak  tersebut  didasarkan  atas  penditetapkan  dan  diutusan  dari  Menkum HAM yang mengangkat dan memberhentikan notaris sebagai pejabat publik yang mempunyhai kekuasaan untuk bertindak melakukan pekerjaan tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.  MPPN  dalam  melakukan  tindakan  mengawasi  dan  perbuatan  memeriksa  maupun Menyerahkan sanksi  kepada  notaris  harus  mendasarkan  pada  AUPB  sebagai  pedoman penggunaan  Kekuasaan  untuk  bertindak  bagi  Pejabat  Pemerintahan  dalam  memindahkan Tindakan  sepihak  dan/atau  Tindakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Notaris  yang terdampak dari tindakan sepihak TUN dapat mengajukan sengketa pembatalan tindakan sepihak ke Pengadilan TUN selaras ketentguan Pasal 1 angka 11 jo Pasal 53 UU PTUN.

## D. KESIMPULAN
1.  Notaris yang membikin surat tanda bukti Akad utang piutang Nomor 67 Tanggal 8 April 2010, dengan memasukan penjelasan palsu dalam akta tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban. Pertanggungjawaban  baik  dari  sisi  keperdataan  berupa  ganti  kerugian,  pidana  atas  dasar memasukan penjelasan palsu dan sanksi administrasi.
2. Notaris tidak menggunakan haknya melakukan pembelaan diri saat diperiksa dan diputus oleh MPPN  dan  stas  usul  MPPN  MENKUMHAM  memberhentikan  sementara,  putusan  tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

## Saran Tindak Lanjut
1. Perlu  adanya  penegasan  yang  menyerahkan  dasar  hukum  terkait  kekuasaan  untuk  bertindak MPPN dalam menjatuhkan hukuman pemberhentian untuk sementara tempo;
2. Pembelaan  diri  ketika  diperiksa  oleh  MPPN  merupakan  hak  dari  setiap  notaris,  untuk  itu seyogyanya notaris menggunakan hak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Hadjon,  Philipus  M. Hukum  Administrasi  Negara ,  Gadjah  Mada  University  Press,  Yogyakarta,
2005
Indroharto,  Usaha  Memahami  Undang-Undang  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  Pustaka Harapan, 1993, Jakarta , hlm. 90
Eureika Kezia Sakudu dan Wahyuni Safitri, “Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dalam Melakukan  Pengawasan  Terhadap  Pelaksanaan  Jabatan  Notaris  Terkait  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, YURISKA Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 9, 2016, Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda..
Nieuwenhuis,  utama-pokok  Hukum  Perikatan  (Hoofdstukken  Verbintenissenrecht),  terjemahan Djasadin Saragih, Airlangga University Press, Surabaya, 1985.
Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta, 2001.