licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Aturan Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Label Yang Mencakup Informasi Suatu Produk
Jihan Sulistia Nabila 1 , Rani Apriani 2
1 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang jihansnabila11@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

## ABSTRACT
The development of the times accompanied by technological advances makes it easy for consumers to fulfill their needs. Currently, consumers can easily and quickly obtain their needs in various marketplaces offered by business actors. Free trade in Indonesia causes many products from abroad to circulate in the community, many of which do not include information using Indonesian, so that the information obtained by consumers is not conveyed clearly, precisely, and completely. Whereas in meeting the needs of the community, they prefer to buy goods and services that are traded freely because the prices are relatively cheaper without thinking about the effects of  goods and  or  services that  are  traded  freely  without  permission  from  the  Ministry  of  Health.  The number of products on the market that have information that is not clear and complete, especially products from abroad which usually only include information using foreign languages only results in harm to consumers both materially and immaterially, because the information in a product is very important for consumers. as a consideration to see whether the product is in accordance with what is desired or needed and also whether the product is safe for use or consumption. Therefore, as a student, the writer is obliged to inform about the rights and  obligations  of  consumers  and  business  actors  in  carrying  out  trading  activities,  including  in  including information  using  Indonesian.  Using  the  normative  juridical  method  where  we  examine  the  laws  and regulations related to this article. Thus, the use of Indonesian in information on a product is very important for consumers and must be carried out by business actors.
Keywords
Business actors; Consumers; Use of Indonesian Language; Product Information
Cite This Paper Nabila, J. S., & Apriani, R. (2022). Aturan Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Label Yang Mencakup Informasi Suatu Produk. Legal Spirit, 6 (2).

## PENDAHULUAN
Seiring perkembangan zaman, ekonomi di Indonesia secara terus-menerus mengalami pertumbuhan.  Pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia  ini  menandakan  bahwa  kebutuhan masyarakatnya semakin bertambah. Dengan adanya berbagai macam jenis kebutuhan, maka setiap masyarakat akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang maupun jasa.
Perkembangan zaman yang diiringi oleh kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Saat ini konsumen dapat dengan mudah dan cepat  memperoleh  kebutuhannya  di  berbagai marketplace yang  ditawarkan  oleh  pelaku usaha . Dari berbagai kebutuhan yang ditawarkan oleh pelaku usaha terciptalah hubungan timbal balik antara pelaku usaha dengan konsumen yang saling membutuhkan.
Dalam kegiatan perdagangan pelaku usaha dapat menghasilkan barang maupun jasa dengan  daya  saing  tinggi  baik  didalam  maupun  diluar  negeri,  yang  mana  hal  ini  tidak menutup  kemungkinan  adanya  perdagangan  bebas.  Perdagangan  bebas  di  indoneisa menyebabkan banyaknya produk dari luar negeri beredar di masyarakat, yang mana produk
ini  banyak  yang  tidak  mencantumkan  informasi  dengan  menggunakan  Bahasa  Indonesia, sehingga informasi yang didapat oleh konsumen tidak tersampaikan secara jelas, tepat, dan lengkap. Padahal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat lebih memilih umtuk membeli barang  dan  jasa  yang  di  perdagangkan  secara  bebas  karena  tergiur  dengan  harga  yang relative lebih murah tanpa memikirkan efek dari barang dan atau jasa yang diperdagangkan secara bebas tanpa ijin dari Kementerian Kesehatan.
Informasi dalam suatu produk adalah suatu hal yang paling penting bagi masyarakat sebagai  konsumen  agar  konsumen  dapat  terhindar  dari  kesalahan  dalam  menilai  suatu gambaran  terhadap  produk  barang  yang  diperdagangkan. 1 Apabila  pelaku  usaha memberikan informasi yang tidak jelas maka itu merupakan salah satu jenis cacat produk dalam artian cacat informasinya yang mana hal ini dapat dapat merugikan konsumen.
Banyaknya produk dipasaran yang memiliki informasi yang kurang jelas dan lengkap terutama produk-produk dari luar negeri yang biasanya hanya mencantumkan informasi dengan menggunakan bahasa asing saja menjadikan hal ini sebagai salah satu faktor yang menjukan  bahwa  kedudukan  konsumen  di  masyarakat  lebih  lemah  jika  dibandingkan dengan  pelaku  usaha  karena  hal  ini  dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  konsumen  baik secara materil maupun immaterill. Padahal informasi dalam suatu produk merupakan hal yang  sangat  penting  bagi  konsumen  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  melihat  apakah produk tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan dan juga amankah produk tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi sebelum nantinya konsumen memastikan untuk membeli produk tersebut.
Adanya Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen atau disebut dengan UUPK  (Undang-undang Perlindungan Konsumen) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam melindungi hak pelaku usaha dan juga konsumen, karena pelaku usaha dan konsumen memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum agar  produk  dan  jasa  tetap  berkualitas.  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen diharapkan dapat meminimalisir sengketa yang kerap terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga hak konsumen dapat terpenuhi.
Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga dijelaksan bahwa pelaku usaha harus  lebih  teliti  dalam  memperdagangkan  produknya  dan  juga  produk  yang diperdagangkan harus sesuai dengan standart yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pengaturan  yang  berkaitan  dengan  informasi  pada  produk  dalam  Undang-undang Perlindungan Konsumen ada pada Pasal 4  yaitu tentang hak konsumen atas suatu kepastian mengenai informasi yang jelas terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan. Kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia juga merupakan hak yang dimiliki konsumen 2 . Hak untuk mendapatkan informasi yang benar di maksudkan agar konsumen mengetahui informasi yang jelas mengenai produk barang maupun jasa yang diperdagangkan sehingga konsumen dapat memilih produk barang maupun jasa tersebut sesuai dengan kebutuhan dan  keinginannya. 3 Dalam  Pasal  8  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlidungan  Konsumen  juga  diatur  mengenai  perbuatan  yang  dilarang  bagi  oleh  pelaku usaha. Lebih khusus lagi aturan penggunaan Bahasa Indonesia pada label yang mencakup informasi  suatu  produk  ini  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  73/M- DAG/PER/9/2015  tentang  Kewajiban  Pencantuman  Label  dalam  Bahasa  Indonesia  pada Barang di Indonesia.
Berbagai  hal  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya  yang  melatarbelakangi  penulisan artikel  ini,  maka  identifikasi  permasalahan  dalam  artikel  ini  yaitu  penulisan  ini mengidentifikasi  permasalahan,  yaitu  apa  saja  hak  dan  kewajiaban  yang  dimiliki  oleh konsumen,  dan  bagaimana  pemberlakuan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  73/M-
1 Ahmadi miru, Hukum Perlindungan Konsumen , PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013. hlm. 112
2 Hak-hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3 Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Konsumen dan Masyarakat , Laskbang Mediatama: Palangkaraya, 2014, hlm.
32.
DAG/PER/9/2015  tentang  Kewajiban  Pencantuman  Label  dalam  Bahasa  Indonesia  pada Barang di Indonesia.
Sejalan  dengan  pokok  permasalah  tersebut,  maka  tujuan  dari  penulisan  ini  adalah untuk mengetahui hak dan kewajiaban yang dimiliki konsumen, dan untuk mengetahui dan mengkaji  tentang  pemberlakuan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  73/M- DAG/PER/9/2015  tentang  Kewajiban  Pencantuman  Label  dalam  Bahasa  Indonesia  pada Barang di Indonesia.

## METODE
Penelitian  yang  berjudul  “Aturan  Penggunaan  Bahasa  Indonesia  Pada  Label  Yang Mencakup  Informasi  Suatu  Produk”  ini  penulis  susun  dalam  bentuk  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep sehingga penelitian ini mengarah pada suatu kegiatan yang nyata untuk mengungkap hal- hal  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  akan  dibahas  khususnya  yang  menyangkut aturan penggunaan Bahasa Indonesia pada label yang mencakup informasi suatu produk.
Dalam  proses  penyusunan  penelitian  ini  data  yang  diperoleh  merupakan  data sekunder yang mana dalam  penelitian  ini hanya meliputi dua sumber materi hukum saja yakni pertama sumber materi hukum utama (primer) yang diperoleh secara langsung dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis yang mana dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen;  Undang  Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan;  Peraturan  Menteri  Perdagangangan  Nomor.  73/M-DAG/PER/9/2015  tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang. Kedua, materi hukum inferior  (sekunder)  yang  di  dalamnya  meliputi  beberapa  literatur,  karya  ilmiah,  hasil penelitian, dokumen atau arsip dinas, buku perpustakaan, artikel, hingga dokumen atau akta yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas. 4
Metode  pengumpulan  sumber  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  adalah  studi dokumen.  Studi  dokumen  dikenal  pula  dengan  penelitian  kepustakaan 5 karena  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  data  sekunder  yang  dapat  dijelaskan sebagai  metode  penelitian  yang  dilakukan  dengan  melakukan  pengumpulan  beberapa dokumen-dokumen terkait dengan masalah yang akan penulis teliti baik dari bahan hukum primer dan sekunder.
Bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini, selanjutnya diolah, dianalisis, diidentifikasi, serta diklasifikasi secara sistematis dengan menggunakan metode interpretasi dan argumentasi hukum sehingga didapatkan hasil analisis hukum yang akan dijelaskan secara deskriftif mengenai persoalan-persoalan  yang ada pada penelitian melalui  teknik  analisis  data  kualitatif 6 ,  agar  hasil  yang  diharapkan  dapat  menjelaskan perlindungan hukum terkait dengan aturan penggunaan Bahasa Indonesia pada label yang mencakup informasi suatu produk., sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hak dan Kewajiban Konsumen
Mengacu  pada  Pasal  1  angka  2  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  mengenai pengertian konsumen yaitu  “Konsumen adalah s etiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik  bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagang kan”.
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011, hlm.13.
5 Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, dan Teknik, Tarsito: Bandung 1999, hlm. 139.
6 Abdurrahman Al Hakim, dkk, Kajian Hukum Perbandingan Kemudahan Investasi Asing di Singapura dan di Kota Batam, Indonesia Beserta Legal Standing OSS Dalam Penerapannya , Jurnal Wajah Hukum, Vol. 5(2), 2021, hlm. 433
Berdasarkan  pengertian  konsumen  menurut  Pasal  1  angka  2  Undang-undang Perlindungan  Konsumen  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  dikatakan  sebagai  konsumen maka orang tersebut adalah:
1. Pemakai  barang  dan/atau  jasa,  baik  memperolehnya  melalui  pembelian maupun secara cuma-Cuma
2. Pemakaian  barang  dan/atau  jasa  untuk  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain.
3. Tidak untuk diperdagangkan.
Pengertian  “pelaku  usaha”  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  butir  3  U -udang Perlindungan  Konsumen, adalah  “setiap  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri maupun  bersama-sama,  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam berbagai bidang ekonomi”.
Pengertian  pelaku usaha di atas berarti tidak hanya  para produsen pabrikan  yang menghasilkan barang dan/jasa yang tunduk pada undang-undang Nomor 8 tahun 1999 saja, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/jasa kepada masyarakat luas  selaku  pemakai  dan/pengguna  barang  dan/jasa.  Dalam  penjelasan  pasal  tersebut disebutkan bahwa termasuk pelaku
usaha adalah perusaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.
Hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan dalam arti ini berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. Janus Sidabalok dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia menyebutkan bahwa ada tiga macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni:
1. Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, hak  ini  tidak  boleh  diganggu  gugat  oleh  negara,  dan  bahkan  negara  wajib menjamin pemenuhannya. Hak ini disebut HAM. Contoh dari hak ini yaitu hak untuk  hidup,  hak  atas  pendidikan,  hak  untuk  menganut  agama,  hak  untuk berpendapat dsb.
2. Hak  yang  lahir  dari  hukum,  yaitu  hak  yang  diberikan  oleh  negara  kepada warga  negaranya.  Hak  ini  juga  disebut  sebagai  hak  hukum.  Contohnya  hak untuk  memberi  suara  dalam  pemilu,  hak  untuk  mendapatkan  jaminan keamanan dan keslamatan bagi konsumen dan sebagainya.
3. Hak yang lahir dari hubungan kontraktual yaitu hak yang timbul dan dimiliki seseorang ketika ia memasuki suatu persetujuan atau kontrak dengan pihak lain. Maka, hak ini hanya terwujud dan mengikat orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang mengadakan persetujuan satu dengan yang lainnya. Dalam hal  ini  sangat  diharapkan  agar  pelaku  usaha  memberikan  informasi  yang benar, jelas dan jujur mengenai barang/jasanya.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.  Tidak  jarang  konsumen  memperoleh  kerugian  dalam mengkonsumsi  suatu  barang/jasa.  Ini  berarti  ada  suatu  kelemahan  di barang/jasa  yang  diproduksi/disediakan  oleh  pelaku  usaha.  Sangat diharapkan  agar  pelaku  usaha  berlapang  dada  dalam  menerima  setiap pendapat  dan  keluhan  dari  konsumen.  Di  sisi  yang  lain  pelaku  usaha  juga diuntungkan  karena  dengan  adanya  berbagaipendapat  dan  keluhan,  pelaku usaha memperoleh masukan untuk meningkatkan daya saingnya.
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa  perlindungan  konsumen  secara  patut.  Pelaku  usaha  tentu  sangat memahami mengenai barang/jasanya. Sedangkan di sisi yang lain, konsumen sama  sekali  tidak  memahami  apa  saja  proses  yang  dilakukan  oleh  pelaku
usaha guna menyediakan barang/jasa  yang dikonsumsinya. Sehingga posisi konsumen lebih  lemah dibanding pelaku usaha. Oleh  karena itu diperlukan advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  yang  patut  bagi konsumen. Patut berarti tidak memihak kepada salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Pada umumnya posisi konsumen lebih lemah dibanding posisi pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha  harus  memberikan  pembinaan  dan  pendidikan  yang  baik  dan  benar kepada konsumen. Pembinaan dan Pendidikan tersebut mengenai bagaimana cara  mengkonsumsi  yang  bermanfaat  bagi  konsumen,  bukannya  berupaya untuk mengeksploitasi konsumen.
7. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif. Sudah merupakan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama. Pelaku  usaha  harus  memberikan  pelayanan  yang  sama  kepada  semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan idiologi, agama, suku, kekayaan, maupun status sosial. fasilitasnya ditambah.
8. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau  penggantian, apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian atau  tidak  sebagaimana  mestinya.  Inilah  inti  dari  hukum  perlindungan konsumen.  Bagaimana  konsumen  yang  dirugikan  karena  mengkonsumsi barang/jasa  memperoleh  kompensasi,  ganti  rugi,  atau  penggantian. Sebenarnya tujuan dari pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian adalah untuk mengembalikan keadaan konsumen ke keadaan semula, seolah- olah peristiwa yang merugikan konsumen itu tidak terjadi.
9. Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  perundang-undangan  lainnya.  Hak konsumen  sebenarnya  sangat  banyak  dan  bisa  terus  bertambah.  Adanya ketentuan  ini  membuka  peluang  bagi  pemerintah  untuk  menjamin pemenuhan hak konsumen yang tidak diatur pada ketentuan diatas.
Kewajiban-kewajiban  konsumen  yang  diatur  dalam  Pasal  5  Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah:
1. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa,  demi  keamanan  dan  keselamatan.  Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali  konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal,  atau  bahkan  dirugikan  dari  mengkonsumsi  suatu  barang/jasa. Namun  setelah  diselidiki,  kerugian  tersebut  terjadi  karena  konsumen  tidak mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha.
2. Beritikad  baik  dalam  melakukan  transaksi  pembelian  barang  dan/atau  jasa tidak  jarang  pula  konsumen  tidak  beritikad  baik  dalam  bertransaksi  atau mengkonsumsi barang. Hal ini tentu saja akan merugikan khalayak umum, dan secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak-hak orang lain.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Ketentuan ini sudah jelas, ada uang, ada barang.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan sebagai tidak berat sebelah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sama seperti konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban pelaku usaha dapat bersumber pada peraturan perundangan yang bersifat umum dan juga perjanjian/kontrak yang bersifat khusus.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen terdiri dari:
1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang beritikad tidak baik;
3. hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam  penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa kerugian  konsumen  tidak  diakibatkan  oleh  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
5. hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan lainnya.
Sedangkan  dalam  Pasal  7  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  dijelaskan mengenai kewajiban-kewajiban yang terdiri dari:
1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
7. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Dari  penjelasan  diatas  mengenai  hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha  dan  konsumen, maka dapat dilihat bahwa diantara hak dan kewajiban tersebut bertimbal balik, yang mana ini  berarti  hak  bagi  konsumen  adalah  kewajiban  bagi  pelaku  usaha  yang  harus  dipenuhi begitupun  sebaliknya  kewajiban  konsumen  adalah  hak  yang  harus  diterima  oleh  pelaku usaha.
Bila  dibandingkan  dengan  ketentuan  umum  di  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, dapat dilihat bahwa pengaturan Undang-undang Perlindungan Konsumen ini lebih spesifik  atau  lebih  khusus,  karena  dalam  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  selain harus  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  itikad  baik  pelaku  usaha  juga  harus  mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha. Kewajiban-kewajiban  pelaku  usaha  juga  sangat  erat  kaitannya  dengan  larangan  dan tanggung jawab pelaku usaha.
Dalam Pasal 8 sampai dengan 17 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha baik pelaku usaha pabrikan, distributor, dan periklanan. Larangan-larangan itu dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Pelaku  usaha  (produsen  barang)  dilarang  memproduksi  dan  /atau memperdagangkan barang:
a) tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
b) tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih  atau  netto,  dan  jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan label atau etiket barang tersebut.
c) tidak  sesuai  dengan  ukuran,  takaran,  timbangan  dan  jumlah  dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya.
d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang
e) tidak sesuai denagan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang.
f) tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam  label,  etiket keterangan iklan atau promosi penjualan barang
g) tidak  mencantumkan  tanggal  kadaluwarsa  atau  jangka  waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baiak atas barang tersebut.
h) tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  halal,  sebagaiaman pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama  barang,ukuran/isi  bersih  atau  netto,  komposisi,  aturan  pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta  keterangan  lain  untuk  penggunaan  yang  menurut  ketentuan harus dipasang/dibuat.
j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk pengunaan barang dalam  Bahasa  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undanagan.
k) tidak  disertai  dengan  informasi  secara  lengkap  dan  benar  bahwa barang tersebut rusak, cacat atau bekas, dan tercemar.
l) tidak  disertai  dengan  informasi  secara  lengkap  dan  benar  bahwa sediaan  farmasi  dan  pangan  tersebut  rusak,  cacat  atau  bekas,  dan tercemar.
2) Pelaku  usaha  (produsen  barang)  dilarang  menawarkan,  mempromosikan, mengiklankan suatau barang seolah-olah:
a) barang tersebut telah memenuhi dan  atau memiliki potongan harga, harga  khusus,  standar  mutu  tertentu,  gaya  atau  metode  tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
b) barang tersebut dalam keadaan baiak dan atau baru;
c) barang  tersebut  telah  mendapatkan  dan/atau  memilki  sponsor, persetujuan,  perlengkapan  tertentu,  ciri-ciri  kerja  atau  aksesori tertentu;
d) barang  tersebut  dibuat  oleh  perusahan  yang  mempunyai  sponsor, persetujuan atau afiliasi;
e) barang tersebut tersedia;
f) barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
g) barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
h) barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
i) secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang lain;
j) menggunakan  kata-kata  yang  berlebihan,  seperti  aman,  tidak berbahaya,  tidak  mengandung  risiko  atau  efek  sampingan  tanpa keterangan yang lengkap;
k) menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
3) Pelaku usaha (produsen barang) dalam menawarkan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan mengenai:
a) harga atau tarif suatu barang;
b) kegunaan suatu barang; c) kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi suatu barang;
d) tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
e) bahaya penggunaan barang.
4) Pelaku usaha (produsen barang) dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui, menyesatkan konsumen dengan:
a) menyatakan  barang  tersebut  seolah-olah  telah  memenuhi  standar mutu tertentu;
b) menyatakan  barang  tersebut  seolah-olah  tidak  mengandung  cacat tersembunyi;
c) tidak  berniat  untuk  menjual  barang  yang  ditawarkan  melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
d) tidak  menyediakan  barang  dalam  jumlah  tertentu  dan/atau  jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
e) menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral;
5) Pelaku usaha (produsen barang) dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah  tertentu,  jika  pelaku  usaha  tersebut  tidak  bermaksud  untuk melaksanakannya  sesuai  dengan  waktu  dan  jumlah  yang  ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
6) Pelaku  usaha  (produsen  barang)  dilarang  menawarkan,  mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan.
7) Pelaku usaha (produsen barang) dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan  obat,  obat  tradisional,  suplemen  makan,  alat  kesehatan,  dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang.
8) Pelaku usaha (produsen barang) dalam menawarkan barang yang ditujukan untuk  diperdagangkan  dengan  memberikan  hadiah  melalui  cara  undian, dilarang untuk:
a) tidak  melakukan  penarikan  hadiah  setelah  batas  waktu  yang dijanjikan;
b) mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
c) memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
d) mengganti  hadiah  yang  tidak  setara  dengan  nilai  hadiah  yang dijanjikan.
9) Pelaku  usaha  (produsen  barang)  dalam  menawarkan  barang  dilarang melakukan dencan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
10) Pelaku usaha (produsen barang) dalam menawarkan barang melalui pesanan dilarang untuk:
a) tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu menyelesaikan sesuai dengan yang dijanjikan;
b) tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
11) Pelaku usaha (produsen iklan) periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
a) mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan  harga  barang  dan/atau  jasa  tarif  jasa  serta  ketepatan  waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
b) mengelabuhi jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
c) memuat informai yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan  atau  jasa;  tidak  memuat  informasi  mengenai  risiko  pemakaian barang dan/atau jasa;
d) tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
e) mengeksploitasi  kejadian  dan/atau  seseorang  tanpa  izin  yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
f) melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan mengenai periklanan.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang di Indonesia Begitu banyak  aktifitas yang dilakukan dalam proses  perdagangan yang melibatkan antara konsumen dengan produsen menyebabkan banyaknya aturan yang baru dibuat untuk melindungi berbagai kepentingan antar keduanya, mengenai hak maupun kewajibannya. Di pembahasan sebelumnya sudah  dipaparkan bahwa ada hak dan kewajiban yang harus di taati antara keduanya. Salah satunya adalah kewajiban memberikan informasi yang sejelas- jelasnya dalam produk yang dijual oleh pengusaha untuk memudahkan konsumen dalam menerima  informasi,  hal  ini  tertera  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  73/M-DAG/PER/9/2015  tentang  Kewajiban  Pencantuman  Label  dalam Bahasa Indonesia Pada Barang.
Pasal 2
(1) Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan label berbahasa Indonesia.
(2) Kewajiban mencantumkan label berbahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. Produsen untuk barang produksi dalam negeri; dan
b. Imprortir untuk barang impor.
(3) Daftar jenis barang yang di produksi atau di impor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri sebagaimana yang di cantum pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I  sampai  dengan  lampiran  V  Yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari peraturan menteri ini, terdiri dari:
a. Lampiran 1 : Barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
b. Lampiran 2 : Barang bahan bangunan;
c. Lampiran  3  :  Barang  keperluan  kendaraan  bermotor  (suku  cadang  dan lainnya);
d. Lampiran 4 : Barang tekstil dan produk tekstil; dan
e. Lampiran 5 : Barang lainnya.
(4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperdagangkan di pasar dalam negeri oleh pelaku usaha wajib telah berlabel dalam bahasa Indonesia. Pasal 3
(1) Label dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksud pasal (2) paling sedikit menggunakan bahasa Indonesia yang jelas, mudah dibaca, dan mudah dimengerti.
(2) Penggunaan bahasa, angka, dan huruf selain bahasa Indonesia angka arab atau huruf latin dapat digunakan jika tidak ada atau tidak dapat diciptakan padanannya. Pasal 4
(1)  Mencantumkan label bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada barang dan/atau kemasan dapat berupa:
a. Embosat atau cetak;
b. Ditempel atau melekat secara utuh; atau
c. Disertakan atau dimasukan dalan barang dan/atau kemasan.
Di atas merupakan peraturan menteri yang mengatur mengenai teknis dan peraturan secara  tertulis  wajibnya  penggunaan  bahasa  Indonesia  bagi  produk  yang  dibuat  didalam negeri ataupun produk impor yang secara pemasarannya bertujuan untuk orang Indonesia. Tapi banyak pula produk yang dijual secara bebas di Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia,  hal  ini  sudah  melanggar  aturan  yang  seharusnya,  maka  masalah  ini  dapat merugikan konsumen yang kesulitan dalam memahami komposisi ataupun cara penggunaan yang  benar,  dan  juga  konsumen  akan  merasa  bingung  dan  tidak  bisa  membandingkan
maupun  memilih  barang  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  konsumen  sebagai  pelaku  atau pengguna barang tersebut.
Mencantumkan label berbahasa Indonesia pada suatu produk adalah kewajiban para produsen barang tersebut, tapi sekarang ini justru banyak produk yang di pasarkan hanya menggunakan bahasa asal barang tersebut dan bahasa Inggris saja walau notabenenya itu merupakan bahasa Internasional, namun hal ini tidak jadi alasan yang cukup untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia.
Dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  73/M-DAG/PER/9/2015  ini  tidak secara spesifik mengatur dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam produk makanan dan produk kosmetik tetapi hal ini juga berlaku karena dalam hukum perlindungan konsumen yang di atur dalam Pasal 1 angka 11 peraturan BPOM 12/2015 :
“Kosmetik adalah bahan  atau sediaan  yang dimaksud untuk digunakan pada  bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar atau gigi bagian membran, mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik, dan kosmetik ataupun makanan termasuk barang yang sesuai dengan definisi barang  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  3  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik Indonesia  Nomor  73/M-DAG/PER/9/2015  tentang  Kewajiban  Pencantuman  Label  dalam Bahasa Indonesia pada Barang.“ (“pemendag 2015”), maka kosmetik dikategorikan sebagai barang.
Barang  adalah  setiap  benda  baik  berwujud  ataupun  tidak  berwujud,  baik  bergerak ataupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
Selain  itu,  sebenarnya  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  juga  sudah  mengatur  sebagaimana  kewajiban  pelaku  usaha  dalam mencantumkan  informasi  barang  dalam  bahasa  Indonesia,  sebagaimana  yang  terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j UU Perlindungan Konsumen :
“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa  yang  tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang  dalam bahasa  Indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku”.  Ancama sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut adalah pidana penjara paling lama  5  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp  2  milyar. 7 Selain  itu  ada  juga  sanksi administratif  berupa  pencabutan  perijinan  di  bidang  perdagangan  dan  pencabutan  izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang. 8
Konteks  peraturan  yang  dibuat  oleh  menteri  perdagangan  ini  berlaku  bagi  semua produsen  maupun  importir  dalam  menjual  segala  barang  dke  dalam  negeri  dan  ini  juga dilakukan untuk menjaga kepentingan para konsumen dan juga sebagai bentuk pengawasan terhadap  penyebaran  barang-barang  yang  sudah  SNI  maupun  tidak.  Akan  tetapi  ada pengecualian  terhadap  barang-barang  tertentu  yang  dapat  tidak  mencantumkan  label berbahasa  Indonesia  dalam  produknya  yaitu  dimana  inipun  sudah  diatur  dalam  Pasal  8 Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  73/M-DAG/PER/9/2019 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.
“Ketentuan  wajib  mencantumkan  label  dalam  bahasa  Indonesia  sebagaimana  yang dimaksud dalam Pasal 2, tidak berlaku untuk :
a. Barang  curah  yang  dikemas  dan  diperdagangkan  secara  langsung  dihadapan konsumen; atau
7 Sanksi  pidana  menurut  Pasal  62  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
8 Sanksi  administratif menurut Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia  Nomor 73/M- DAG/PER/9/2019 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.
b. Barang yang diproduksi usaha mikro dan pelaku usaha kecil. 9
Konsumen  juga  berkewajiban  membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan prosedur atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan. Pelaku usaha maupun konsumen  haruslah  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  aturan  yang ditetapkan demi menjaga hak masing-masing untuk tercapainya perdagangan yang sehat dan  menguntungkan  keduanya.  Oleh  karena  itu,  pentingnya  penting  jurnal  ini  dibentuk sebagai pengawasan kita terhadap bentuk kecurangan dalam hukum perdagangan.

## PENUTUP
Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  kegiatan  perdagangan  baik konsumen maupun pelaku usaha keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika dilihat dari pembahasan dalam penelitian ini hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dan konsumen ini bertimbal balik. Dimana ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban bagi pelaku usaha yang harus dipenuhi begitupun sebaliknya kewajiban konsumen adalah hak yang harus diterima oleh pelaku usaha.
Salah  satu  hak  konsumen  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  adalah mencantumkan  informasi  pada  produk  secara  jelas  dengan  menggunakan  Bahasa  yang dapat dipahami yaitu Bahasa Indonesia sebagai Bahasa nasional. Mencantumkan informasi pada  label  suatu  produk  memang  harus  menggunakan  bahasa  Indonesia  agar  konsumen mendapatkan  informasi  yang  mudah  dipahami  dan  terpercaya  sesuai  denga  Peraturan Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  73/M-DAG/PER/9/2019  tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.
Maka  dari  itu  diharapkan  pelaku  usaha  dapat  mencantumkan  informasi  pada  label sebuah produk dengan menggunakan Bahasa Indonesia agar informasi dalam produk lebih mudah  dipahami  oleh  konsumen.  Saran  untuk  konsumen  agar  lebih  selektif  dalam mengkonsumsi barang atau jasa dengan membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan kenyamannya. Untuk pelaku usaha diharapkan untuk menjalankan aturan yang berlaku dalam memperdagangkan produknya.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Atsar,  Abdul,  dan  Rani  Apriani.  (2018). Buku  Ajar  Hukum  Perlindungan  Konsumen. Yogyakarta : Deepublish.
Soekanto,  soerjono  dan  Sri  Mamudji.  (2011). Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Surachman,  Winarno.  (1999). Pengantar  Penelitian  Ilmiah;  Dasar,  Metode,  dan  Teknik, Bandung: Tarsito.
Susanto, H. (2008). Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan . Jakarta: Visi Media Pustaka.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  73/M-DAG/PER/9/2019 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.

## Artikel Jurnal Online
9 Pengecualian terhadap barang-barang tertentu yang dapat tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia menurut Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2019 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang.
Al Hakim, Abdurrahman, dkk. (2021).  Kajian Hukum Perbandingan Kemudahan Investasi Asing  di  Singapura  dan  di  Kota  Batam.  Indonesia  Beserta  Legal  Standing  OSS Dalam Penerapannya, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 5(2).