## Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 107-112| Tersedia online di https:/ /www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php /juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4647.107-112

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TABUNG OKSIGEN HASIL
MODIFIKASI DI MASA PANDEMI COVID- 19 BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Ni Wayan Eny Yulianti, I Nyoman Putu Budhiarta & Luh Putu Suryani Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia enyyulianti410@gmail.com, Budiarthaputu59@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Peredaran tabung oksigen hasil modifikasi menyebabkan bagi masyarakat, perlunya adanya perlindungan hukum terhadap  masyarakat.  Sehingga  penilitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  bentuk  perlindungan  hukum  bagi konsumen yang dirugikan atas penggunaan tabung oksigen hasil modifikasi oleh pelaku usaha di masa pandemi Covid-19 berdasarkan  Undang-  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  dan  untuk membahas  tanggung  jawab  pelaku  usaha  yang  merugikan  konsumen  atas  beredarnya  tabung  oksigen  hasil modifikasi  di  masa  pandemi Covid-19. Metode  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder  dan  tersier.  Bahan  hukum  primer  berasal  dari  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  kasus penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal hukum, buku hukum, serta internet. Dan bahan hukum tersier yakni bahan hukum pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain- lain. Teknik pengumpulan bahan hukum  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  teknik  menginventarisasi  peraturan  perundang-undangan menurut  hierarki  sehingga  menggunakan  metode  kepustakaan  dengan  menggunakan  teknik  pencatatan  bahan- bahan  hukum.  Adapun  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum  preventif  terhadap konsumen  tabung  oksigen  hasil  modifikasi  dengan  diaturnya  hak  konsumen  pasal  4  UUPK  dan  perlindungan represif konsumen yang dirugikan dapat meminta ganti rugi melalui jalur litigasi dan non litigasi. Tanggung jawab terhadap konsumen tabung oksigen hasil modifikasi yang dirugikan berupa tanggung jawab produk berdasarkan dengan ganti kerugian berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan Kata Kunci : Konsumen, Modifikasi, Tabung oksigen, Tanggung jawab.

## Abstract
The circulation of modified oxygen cylinders causes the community to need legal protection for the community. So,  this  research  aims  to  examine  the  form  of  legal  protection  for  consumers  who  are  harmed  by  the  use  of modified oxygen cylinders by business actors during the Covid-19 pandemic based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and to discuss the responsibilities of business actors who harm consumers. for the circulation of modified oxygen cylinders during the Covid-19 pandemic. The normative research method uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials of this research use primary, secondary and tertiary legal materials. Primary legal material comes from legislation relevant to the research case. Secondary  legal  materials  consist  of  legal  journals,  law  books,  and  the  internet.  And  tertiary  legal  materials, namely  supporting  legal  materials  such  as  legal  dictionaries,  encyclopaedias  and  others.  The  technique  of collecting  legal  materials  used  in  this  research  is  the  technique  of  inventorying  legislation  according  to  the hierarchy so that it uses the library method by using the technique of recording legal materials. The results of this study  can  be  concluded  that  preventive  legal  protection  for  consumers  of  modified  oxygen  cylinders  with  the regulation of consumer rights Article 4 UUPK and repressive protection consumers who are harmed can ask for compensation through litigation and non-litigation. Liability to consumers of modified oxygen cylinders who are harmed in the form of product responsibility based on compensation in the form of refunds or health care Keywords: Consumer, Oxygen Cylinder, Modification, Responsibility.

## I. PENDAHULUAN
pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 salah satunya menyebutkan terkait pelayanan kesehatan yang menjadi prioritas setiap warga negara. Pelayanan kesehatan menjadi semakin penting sejak munculnya Pandemi COVID-19 di  Indonesia. Indonesia  mengalami  lonjakan  kedua  kasus COVID-19 ,  dan  pada
pekan kedua bulan juni terdapat penambahan angka sebanyak lebih dari 7.000 kasus per hari bahkan dilansir dari worldometer bahwa kasus harian COVID-19 pada 26 Juni 2021 sebanyak 21.095 kasus dalam sehari.
Adanya kasus COVID-19 di Indonesia ini tentunya membuat pemerintah harus memastikan fasilitas kesehatan serta produk kesehatan tersedia guna menangani masyarakat yang terpapar virus ini. Tabung oksigen adalah kebutuhan bagi pasien gejala berat yang terpapar virus COVID-19 . Tabung oksigen  dapat  menjadi  media  penampungan  oksigen  yang  nantinya  dapat  diberikan  kepada  pasien khususnya yang memiliki gejala berat akibat terpapar virus COVID-19 .
Banyaknya barang dalam jumlah besar yang dibutuhkan dalam menghadapi lonjakan kasus kedua ini membuat sejumlah barang baik dari alat kesehatan maupun produk kesehatan yang menjadi garda  terdepan  dalam  menghadapi  hal  ini  mengalami  kelangkaan  sehingga  sulitnya  masyarakat menemukan kebutuhan tersebut di masa Pandemi COVID-19 ini. Tabung oksigen yang dibutuhkan oleh  penderita  gejala  berat COVID-19, pula  mengalami  kelangkaan  akibat  rumah  sakit  menambah fasilitas ruang kesehatan dan penanganan pasien COVID-19. Ditengah kebingungan pihak rumah sakit dan masyarakat mencari tabung oksigen, situasi ini justru dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencari  keuntungan  dengan  menjual  tabung  oksigen  hasil  modifikasi  dari  tabung  APAR  (Alat Pemadam Api Ringan)
Peredaran Tabung Oksigen hasil modifikasi yang tanpa izin edar ini tentunya tidak sesuai dengan PERMENKES RI No. 62 Tahun 2017, tentang izin edar alat kesehatan, alat kesehatan diagnostic in vitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Selain itu pula adanya peredaran tabung oksigen hasil modifikasi yang merugikan tidak sesuai dengan hak konsumen yang telah disebutkan dalam pasal 4 Undang-  Undang  Perlindungan  Konsumen  yang  selanjutnya  disebut  dengan  UUPK.  Perlu dilindunginya  hak  konsumen  yang  dirugikan  atas  adanya  peredaran  tabung  oksigen  yang  dapat membahayakan nyawa pengguna tabung oksigen hasil modifikasi ini. Pelaku usaha sebagai oknum yang  memperdagangkan  produk  harusnya  bertanggung  jawab  atas  adanya  kerugian  yang  dialami konsumen akibat beredarnya produk yang diperjual belikan sesuai dengan pasal 19 UUPK.
Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang menjelaskan mengenai perlindungan  hukum  terhadap  konsumen.  Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  atas  penjualan obat-obatan  illegal  secara  online  ( Juwanti,  2018 ).  Selanjutnya,  Perlindungan  hukum  terhadap konsumen dalam transaksi jual-beli melalui E-commerce ( Putra, 2014 ). Penelitian berikutnya, upaya perlindungan  hukum  bagi  konsumen  ditinjau  dari  undang-undang  perlindungan  konsumen ( Tampubolon, 2016 ). Terakhir, penelitian mengenai urgensi kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen  fintech  peer  to  peer  lending  akibat  penyebaran  Covid-19  ( Benuf,  2020 ).  Berdasarkan penjelasan  penelitian  terdahulu,  kemudian  penelitian  ini  mutuskan  untuk  mengkaji  mengenai perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  tabung  oksigen  hasil  modifikasi.  Penilitian  ini  bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas penggunaan tabung oksigen hasil modifikasi oleh pelaku usaha di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan untuk membahas tanggung jawab pelaku usaha yang merugikan konsumen atas beredarnya tabung oksigen hasil modifikasi di masa pandemi Covid-1.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  hukum  yang  dipergunakan  yakni  metode  penelitian  hukum  normatif.  Yang dasarnya penelitian kepustakaan atau dengan menggunakan bahan hukum sekunder  lainnya (Ahmad, 2008 ).  Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan,  pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  kasus.  Sumber  Bahan  hukum  yang  dipergunakan dalam penelitian dan penelitian ini terdiri-dari 3 (tiga) macam sumber antara lain yaitu; Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dipergunakan dalam bahan hukum primer yakni sumber hukum yang sifatnya autoritas ( autoritatif ) ( Marzuki, 2008 ). Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal hukum, buku hukum,  serta  internet  yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Bahan  hukum  tersier  yakni  bahan  hukum pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain- lain
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  teknik menginventarisasi  peraturan  perundang-undangan  menurut  hierarki  sehingga  menggunakan  metode kepustakaan dengan menggunakan teknik pencatatan bahan- bahan hukum. Setelah keseluruhan bahan-
bahan  hukum  terkumpul  selanjutnya  dianalisis  dan  dikaji  dengan  penjelasan  yang  terperinci menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang global atau menyeluruh serta terstruktur terhadap isu hukum yang diteliti. Analisis dekskriptif dalam penelitian ini berpedoman pada fakta serta peraturan perundang-Undangan .

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Atas Penggunaan Tabung Oksigen Hasil Modifikasi Oleh Pelaku Usaha Di Masa Pandemi COVID-19
Fungsi  hukum  memberikan  pedoman  bagi  pemerintah  untuk  membuat  aturan  yang  dapat memberikan perlindungan bagi masyarakatnya dari segi hukum, sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta dapat menegakkan hak asasi manusia.
Setiap warga negara membutuhkan perlindungan hukum sehingga hak- hak yang dimiliki setiap individu dapat terlindungi dari sikap atau perbuatan sewenang- wenang yang yang dapat menimbulkan hak  yang  dimiliki  dilanggar  oleh  pihak  –pihak  tertentu.  Melalui  Perlindungan  hukum  harkat  dan martabat manusia dapat terlindungi sehingga memberikan jaminan terhadap warga negara atau dalam hal ini disebut dengan subyek hukum. Perlindungan hukum menjadi hal yang krusial sehingga dapat menghindarkan konsumen dari kerugian yang ditimbulkan oleh produk/ jasa yang digunakan.
Perlindungan  kepada  konsumen  tidak  hanya  ketika  konsumen  membeli  atau  menggunakan barang/  jasa  namun  juga  meliputi  tahapan  produksi  suatu  produk  hingga  dampak  atau  akibat  dari penggunaan barang atau jasa.  Perlindungan Hukum bagi konsumen terdiri dari Perlindungan hukum preventif yakni tujuannya mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak atau perbuatan yang dapat  membuat  hak  seseorang  tidak  terpenuhi  yang  biasanya  diberikan  oleh  pemerintah  melalui peraturan  yang  dikeluarkannya.  Perlindungan  hukum  preventif  bagi  masyarakat  yang  dirugikan  atas penggunaan tabung oksigen hasil modifikasi yaitu dengan adanya pengaturan terkait hak konsumen di pasal 4 UUPK.
Pasal  4  angka  1  UUPK  menyebutkan  bahwasanya  konsumen  harus  adanya  kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk, terkait dengan penggunaan tabung oksigen hasil modifikasi hak ini telah tertera jelas, selain itu konsumen juga seharusnya berhak untuk menerima informasi yang jujur serta benar terhadap suatu produk yang digunakan. Dalam hal adanya hak  konsumen  yang  dilindungi  ini  diharapkan  konsumen  dapat  mengetahui  hak-  hak  nya  sebagai seorang konsumen sehingga terhindar dari kerugian akibat barang atau jasa yang dikonsumsi.
pasal 8 UUPK merupakan salah satu bentuk perlindungan yang dapat mencegah beredarnya suatu barang yang dapat merugikan konsumen. Pasal 8 UUPK yakni pengaturan mengenai larangan perbuatan pelaku usaha khususnya yang berkaitan dengan adanya peredaran tabung oksigen hasil modifikasi yakni dilarang atau tidak boleh melakukan produksi ataupun memperdagangkan barang apapun yang tidak sesuai  standar  yang  dipersyaratkan  oleh  peraturan,  selain  itu  tidak  diperkenankan  untuk memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, serta perlu adanya penjelasan informasi yang jelas dan benar terkait barang yang diperdagangkan.
Perlindungan  hukum  lainnya  yakni  Perlindungan  hukum  represif  yang  dilakukan  ketika  telah terjadi  suatu  pelanggaran  terhadap  hak  seseorang  atau  dalam  hal  ini  yaitu  konsumen,  sehingga perlindungan  represif  ini  dilakukan  sebagai  upaya  seseorang  atau  konsumen  yang  haknya  telah dilanggar untuk mendapatkan ganti kerugian atas adanya pelanggaran hak konsumen.
Pemberian sanksi jalur perdata yang dapat diberikan kepada konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan  tabung  oksigen  hasil  modifikasi  yakni  berupa  denda  atas  kerugian  yang  diperoleh konsumen. Selain itu pula terhadap sanksi berupa jalur pidana berupa sanksi pidana dengan pasal yang menjerat pelaku usaha yaitu Pasal 197 UU Kesehatan mengenai seseorang yang melakukan perbuatan mengedarkan  alat  kesehatan  tanpa  ada  izin  edar  yang  dalam  hal  ini  adalah  tabung  oksigen  hasil modifikasi serta Pasal 62 UUPK mengenai sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam UUPK
Menyelesaikan permasalahan berupa sengketa dalam UUPK dapat melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Konsumen tabung oksigen hasil modifikasi dapat melapor kepada Lembaga Perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM). pengaduan dan gugatan ganti rugi oleh konsumen nantinya dibantu oleh Badan penyelesaian sengketa selaku mediator. Mediasi ini jika tidak mampu menghasilkan
keputusan  yang  memuaskan  bagi  para  pihak  maka  para  pihak  dapat  penyelesaian  melalui  badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) atau Pengadilan Negeri.
Menyelesaikan masalah berupa sengketa melalui pengadilan pengaturannya terdapat dalam UUPK diatur di pasal 45 UUPK yakni khususnya pasal 45 ayat (1) yang  mengatur mengenai gugatan yang dapat  diajukan  konsumen  kepada  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  memiliki  tugas  untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Serta dalam ayat (4) mengatur kembali sebagai pengingat bahwa konsumen hanya dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan jika pada mediasi tidak menemui kesepakatan. Dalam hal penyelesaian melalui pengadilan bila masih ada unsur pidana maka konsumen dapat melapor kepada polisi dan akan dilakukan penyidikan tentang dugaan adanya pelanggaran terhadap tindak pidana perlindungan konsumen ( Rosmawati, 2018, 122 ).

## 2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Merugikan Konsumen Atas Beredarnya Tabung Oksigen Hasil Modifikasi Di Masa Pandemi COVID-19
Secara  praktis  dikenal  dua  konsep  mengenai  istilah  tanggung  jawab,  yang  berkarakter  publik  yakni “pertanggungjawaban” (responsibility) , sedangkan yang privat yakni “tanggung gugat” (liability) atau “tanggung  jawab”  ( Atmadja  &  Budhiartha,  2018:178 ).  Pengaturan  yang  berkaitan  dengan  tanggung jawab yakni mengenai kewajiban pelaku usaha terdapat dalam pasal 7 UUPK bahwasanya pelaku usaha beritikad baik dalam hal melakukan kegiatan usahanya; wajib adanya pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur terkait dengan kondisi barang dan/atau jasa untuk memberikan jaminan keadaan suatu barang  atau  jasa;  harus  menjelaskan  cara  menggunakan,  memperbaiki  dan  merawat  suatu  barang; pelayanan yang baik dan jujur oleh ;Selain itu dalam hal kerugian dari peredaran produk, harus adanya pemberian ganti rugi atau pun kompensasi akibat dari penggunaan suatu produk yang diperdagangkan.
Dalam  UUPK  telah  tertuang  aturan  tanggung  jawab  pelaku  usaha  pada  pasal  19  bahwasanya pasal tersebut menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk dapat memberikan ganti rugi atas kerugian yang telah diperbuat sehingga menyebabkan berbagai jenis kerugian kepada pihak pengguna produk ataupun jasa. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 UUPK maka dapat dinyatakan bahwa isi  daripada pasal tersebut mengenai  pemberian  ganti rugi  kepada  konsumen  yang  merasa  dirugikan oleh pelaku usaha;Berbagai bentuk ganti rugi yang dapat diberikan kepada konsumen; jangka waktu dalam  hal  pemberian  ganti  rugi;serta  pelaku  usaha  dapat  melakukan  pembelaan  dengan  pembuktian terbalik apabila konsumen mampu untuk membuktikan bahwa pelaku usaha tidak bersalah. Jika pelaku usaha mampu untuk memberikan bukti bahwa dirinya tidak bersalah maka segala hal yang dituduhkan maka ia dapat terbebas ( Muthiah, 2018,188 ), dengan ini maka UUPK menganut pula tanggung jawab semi strict liability karena tidak terpenuhinya tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-  undangan  maka  akan  terciptanya  hubungan  konsumen  dengan  pelaku  usaha mengenai  permintaan  dari  masyarakat  yang  dirugikan  kepada  pelaku  usaha  akibat  dari  penggunaan suatu produk. Dasar Hukum dalam KUH Perdata dalam hal konsumen dapat meminta ganti kerugian yang  dideritanya terdapat dalam  pasal  1365 KUH  Perdata  yang  mana  dijelaskan  mengenai  kerugian yang diderita oleh seseorang akibat dari perbuatan melanggar maka tentunya seseorang yang melakukan perbuatan  yang  melanggar  itu  wajib  untuk  memberikan  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  ditimbulkan. Sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata,  maka  suatu  perbuatan  melawan  hukum haruslah  mengandung  5  unsur  yaitu:  Adanya  suatu  perbuatan  ;Perbuatan  tersebut  melawan  hukum ;Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;Adanya kerugian bagi korban ;Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ( Fuady, 2013:10 )
Indonesia menganut prinsip tanggung gugat mutlak atau strict liability dalam hukum perlindungan konsumen yang terkait dengan product liability ( Atmadja & Budiartha, 2018 ). Tanggung Gugat produk yang dalam hal ini kaitannya dengan peredaran tabung oksigen hasil modifikasi tidak berdasar pada kesalahan namun berdasarkan pada cacat produk. Pelaku usaha yang mengedarkan tabung oksigen hasil modifikasi mengedarkan produk cacat, tidak sesuai standar yang dipersyaratkan, ataupun telah tercemar bagian dalam tabung karena merupakan bekas dari tabung APAR tentunya menganut prinsip tanggung gugat  mutlak  yang  mana  tanggung  gugat  mutlak  ini  berdasarkan  pada  perbuatan  melawan  hukum. Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab pelaku usaha makan bentuk tanggung jawab pelaku usaha tabung oksigen hasil modifikasi dalam perlindungan konsumen yaitu product liability (tanggung jawab produk  ).  Tanggung  gugat  produk  berfokus  pada  suatu  produk  yang  cacat  bukan  pada  suatu  unsur kesalahan dari pelaku usaha.
Dalam  hal  untuk  dapat  diberlakukannya  tanggung  jawab  produk  maka  konsumen  harus  mampu menunjukkan bahwa produk tabung oksigen hasil modifikasi tersebut merupakan produk yang cacat serta  produk  tersebut  menyebabkan  terjadinya  kerusakan  kepada  penggugat  yang  dalam  hal  ini merupakan konsumen. Tanggung jawab produk dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan serta ketentuannya telah terdapat dalam pasal 19 ayat (2) UUPK yang menyatakan mengenai bentuk bentuk ganti rugi yang dapat diberikan oleh pelaku  usaha berupa pengembalian uang atau pengembalian barang sejenis, perawatan kesehatan ataupun pemberian santunan.
Pelaku  usaha  tabung  oksigen  hasil  modifikasi  berdasarkan  ketentuan  dalam  UUPK  dapat memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau perawatan kesehatan, serta dapat juga dengan memberikan santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Hal tersebut pula didasarkan  pada  kerugian  yang  didapat  oleh  pengguna  tabung  oksigen  hasil  modifikasi  tidak  hanya berupa kerugian finansial namun juga kerugian berupa terganggunya kesehatan konsumen pengguna tabung oksigen hasil modifikasi ini. Hal ini menyebabkan perlunya biaya perawatan untuk memulihkan kembali kesehatan konsumen.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  perlindungan  Hukum  Preventif  konsumen  tabung  oksigen  hasil modifikasi yaitu terdapat dalam pasal 4 UUPK yang memberikan pengaturan hak masyarakat sebagai konsumen, sedangkan perlindungan hukum represif bagi konsumen yaitu sanksi denda yaitu konsumen dapat  meminta  ganti  rugi  terhadap  kerugian  yang  diderita  dengan  melakukan  pengaduan  terhadap lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen atau dapat melalui jalur pengadilan sesuai pasal 45 UUPK, selain itu pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana dengan pasal 197 UU Kesehatan serta pasal  62  UUPK  .  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  tabung  oksigen  hasil  modifikasi  menganut  prinsip tanggung  gugat  mutlak  dengan  bentuk  tanggung  jawab  berupa  tanggung  jawab  produk.  Dalam  hal bentuk tanggung jawab yang dapat diberikan pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan sesuai dengan  pasal  19  ayat  (2)  UUPK  yaitu  Pengembalian  uang  atau  dapat  berupa  perawatan  terhadap kesehatan, dan pemberian santunan sesuai ketentuan dalam UUPK.

## 2. Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  peneliti  ingin  memberikan  beberapa  saran  yang  bisa  disampaikan peneliti  kepada  Pemerintah  yang  dapat  mengeluarkan  peraturan  ataupun  kebijakan  agar  dapat meningkatkan pengawasan terhadap alat kesehatan khususnya di masa pandemic COVID-19 yang mana kesehatan  menjadi  hal  penting  yang  dicari  oleh  masyarakat,  selain  itu  pula  pemerintah  dapat menghimbau kepada masyarakat melalui media massa maupun media sosial berkaitan dengan hak- hak masyarakat sebagai konsumen serta upaya yang dapat dilakukan masyarakat jika merasa dirugikan atas barang/ jasa yang digunakan. Bagi pelaku usaha yang ingin memproduksi, mendistribusikan, ataupun memperjualbelikan suatu produk hendaknya selalu berpedoman pada terpenuhinya hak konsumen serta kewajiban  produsen  ataupun  pelaku  usaha  sesuai  dengan  UUPK  sehingga  menghindarkan  atau meminimalisir timbulnya kerugian bagi konsumen. Bagi konsumen hendaknya dalam memilih menjadi konsumen yang cerdas dan cermat barang ataupun produk yang digunakan. Konsumen dapat mencari informasi  yang  lengkap  dan  benar  terhadap  barang  yang  akan  digunakan  oleh  konsumen  sehingga menghindarkan  konsumen  dari  kerugian.  Masyarakat  ketika  menemui  isu  hukum  khususnya  yang memberikan dampak kerugian yang besar harus berani untuk melaporkan hak tersebut kepada pihak berwenang sehingga kedepannya tidak lagi ada hal yang meresahkan masyarakat, dalam kasus Tabung oksigen hasil modifikasi ini memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas serta  bagi  pelaku  usaha  sendiri  menjadi terpacu  untuk  semakin  membuat  produk  yang  sesuai dengan aturan namun persaingan yang akan terjadi antar para pedagang diharapkan menjadi persaingan yang sehat dengan hasil produk yang memiliki mutu yang baik.

## DAFTAR BACAAN
Ahmad, B. (2008). Metode Penelitian . pustaka Setia. Bandung. Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: PT. Citra Intrans Selaras.
Benuf,  K.  (2020).  Urgensi  Kebijakan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  Fintech  Peer  to Peer  Lending Akibat Penyebaran Covid-19. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , Vol. 9 (2). Fuady, M. (2013). Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer . Bandung : PT Citra Aditya bakti. Juwanti, L. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penjualan Obat-obatan Ilegal Secara Online.
Niagawan , Vol.7 (3). Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . Kencana Pranada Media Group. Muthiah, A. (2018). Hukum perlindungan konsumen : dimensi hukum positif dan ekonomi syariah . Yogjakarta : Pustaka Baru Press.
Putra,  S.  (2014).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  dalam  transaksi  Jual-Beli  melalui  E-Commerce.
Jurnal Ilmu Hukum , Vol.5 (2). Rosmawati. (2018). Pokok-pokok hukum perlindungan konsumen . Depok : Prenadamedia Group.
Tampubolon,  W.  S.  (2016).  Upaya  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  Ditinjau  dari  Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmiah Advokasi , Vol.4 (1).