## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL
Hastak 1 , M. Chaerul Risal 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Hastakji@gmail.com

## Abstrak
Tindak Pidana Ujaran Kebencian di atur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Merupakan  tindak  pidana  ujaran  kebencian  berdasarkan  SARA.  Hal  ini  menyangkut  tentang  bagaimana ketentuan  yuridis  terhadap  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  berdasarkan  SARA  dan  bagaimana  penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  Ujaran  Kebencian  berdasarkan  SARA.  Pasal  28  ayat  (2)  hanya diperuntukkan  bagi  pelaku  tindak  pidana  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  berdasarkan  suku,  agama,  ras  dan  antargolongan.  Sedangkan  untuk  perbuatan  tindak  pidana menyebarkan  informasi  lainnya  diatur  pada  UU  R.I  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  pada  Bab  VII  tentang  perbuatan  yamg  dilarang.  Serta  pada  putusan  PN  Sidrap  No 207/Pid.Sus/2018/PN Sdr mengenai tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan suku, agama dan antargolongan terhadap terdakwa HJ. SUHARTI BINTI H. MUHAMMADIYAH bahwasanya dakwaan jaksa penuntut umum dan  putusan  majelis  hakim  sudah  benar,  akan  tetapi  sanksi  yang  diberikan  oleh  majelis  hakim  terlalu  ringan. Majelis  hakim  bisa  memberi  putusan  yang  lebih  berat  diatas  dakwaan  jaksa  penuntut  umum  dengan pertimbangan asas lex dura sed tamen scripta yang berarti hukum itu kejam tetapi memang begitulah bunyinya agar terdakwa mendapatkan efek jera.

## Kata Kunci: Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial.

## Abstract
Hate Speech Crimes are regulated in Article 28 paragraph (2) jo. Article 45A paragraph (2) of Law R.I Number 19 of 2016 concerning amendments to Law R.I Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and  Transactions.  Is  a  crime  of  hate  speech  based  on  ethnicity,  religion,  race,  and  inter-group  relations.This concerns  about  how  the  juridical  provisions  against  Criminal  Acts  of  Hate  Speech  are  based  on  ethnicity, religion, race, and inter-group relationsand how law enforcement is against the perpetrators of hate crime based on ethnicity, religion, race, and inter-group relations. Article 28 paragraph (2) is only intended for perpetrators of criminal acts to spread information intended to incite hatred based on ethnicity, religion, race and intergroup. As  for  the  crime  of  spreading  other  information,  it  is  regulated  in  Law  R.I  No.  11  of  2008  concerning Information and Electronic Transactions  in Chapter VII concerning prohibited acts. And on the  verdict of PN Sidrap No. 207 / Pid.Sus / 2018 / PN Sdr, regarding criminal acts of hate speech based on ethnicity, religion and intergroups  against  the  defendant  HJ.  SUHARTI  BINTI  H.  MUHAMMADIYAH  that  the  indictment  of  the public prosecutor and the verdict of the judges is correct, but the sanctions imposed by the judges are too light. The panel of judges could give a tougher ruling on the indictment of the public prosecutor with consideration of the principle of  lex dura  sed tamen scripta which  means the  law  is cruel  but that  is  how  it sounds so that the defendant gets a deterrent effect.
Keyword: Criminal Acts, Hate Speech, Social Media.

## PENDAHULUAN
Sebagai  negara  yang  berkedaulatan  rakyat  dan  berdasarkan  atas  hukum  ( rechtstaat ), dan  bukan  berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka  ( machstaat ),  Indonesia  mengakui  bahwa kemerdekaan  menyatakan  pikiran  dan  pendapat  secara  lisan  dan  tulisan,  kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapatdinikmati oleh seluruh  lapisan  masyarakat  dan  sekaligus  sebagai  dasar  tegaknya  pilar  demokrasi.  Tanpa adanya  kebebasan  berbicara,  masyarakat  tidak  dapat  menyampaikan 1 ,  Namun  dalam menyampaikan sesuatu tanpa berfikir isinya apa akan kita temui permasalahan permasalahan hukum.
Permasalahan    hukum    yang    sering    kali    dihadapi    adalah    ketika    terkait  dengan penyampaian   informasi,   komunikasi   dan/atau   data   secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian  dan hal  yang  terkait dengan perbuatan  hukum  yang  dilaksanakan  melalui sistem  elektronik.  Sebagai akibat  dari  perkembangan  yang  demikian,  maka  lambat  laun, teknologi  informasi    dengan    sendirinya    juga    telah    mengubah    perilaku    masyarakat  dari peradaban manusia secara global 2
Namun,  perkembangan  teknologi  tidak  hanya  berupa  memberikan dampak  positif saja, namun  juga  memberikan  dampak  negatif,  tindak pidana   penghinaan   atau   ujaran kebencian   ( hate   speech )   dan/atau penghinaan,  serta  penyebaran  informasi  di  media sosial  yang  ditujukan untuk   menimbulkan   rasa   kebencian    atau   permusuhan   antar individu dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama, ras    dan antargolongan    (SARA).    Tindak    pidana    tersebut    selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal  pencemaran  nama  baik,  dengan  modus operandi    menghina    korbandengan    menggunakan    kata-kata    maupun    gambar  yang memiliki  meme-memekata    yang    menghina    dengan    ujaran    kebencian.    Sehingga    dalam kasus  ini  diperlukan  adanya  ketegasan  pada  tindak  pidana  tersebut,  agar  tidak  terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat. Pencemaran nama baik diatur dalam pasal 310 KUHP 3
Kasus-kasus ujaran kebencian berdasarkan SARA sering kali di laporkan dari media sosial. Hal ini juga menyangkut dalam kepentingan politik, seperti yang terjadi dalam Pilkada
1 Ahrul  Mauludi, Seri  Cerdas  Hukum:  Awas  Hoax!  Cerdas  Menghadapi  Pencemaran  Nama  Baik, Ujaran Kebencian & Hoax (Jakarta:Gramedia, 2018), h. 56-57
2 Budi    Suhariyanto, Tindak    Pidana    Teknologi    Informasi    (CYBERCRIME )  (Jakarta:PT.    Raja Grafindo Persada 2014), h.2.
3 R.Soesilo, Kitab      Undang-Undang      Hukum      Pidana      (KUHP)      Serta      Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor:Politeia 1995), h. 225.
Kabupaten  Sidrap  2018  yang  diikuti  oleh  2  pasangan  calon  yaitu  FATMA  dan  DOAMU. Bermula  pada  media  sosial  facebook  atas  nama  akun  Ajie  Arty  Gusty  dengan  adanya postingan  yang  mengatakan  bahwa  “  ALLAHU  AKBAR,  DOAMU  melawan  kaum  kafir “. Sehingga  pendukung  pasangan  FATMA  merasa  keberatan  karena  dianggap  kaum  kafir padahal  mayoritas  pendukung  FATMA  adalah  beragama  islam.  Semua  unsur  dari  pasal  28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat (2) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  normatif.  Adapun pendekatan  penelitian  yang  digunakana  ialah  pendekatan  penelitian  secara  syar’i  dan pendekatan yuridis formal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data  sekunder  serta  data tersier  (Bahan  tambahan).  Adapun  metode  pengumpulan data  yang dilakukan  adalah  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  pengolahan  data  yang  dilakukan adalah  dengan  identifikasi  data,  reduksi  kata,  dan  editing  data.  Dan  untuk  melakukan pengujian  keabsahan  data  dan  materi  yang  akan  disajikan  dilakukan  dengan  cara meningkatkan ketekunan, deskriktif dan komperatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian  di  Media  Sosial  ( Studi Kasus Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2018/PN Sdr)

## 1.   Kasus Posisi
HJ.  SUHARTI  binti  H.  MUHAMMADIYAH  adalah  tim  media  dari  Srikandi DOAMU, DOAMU adalah akronim dari pasangan calon bupati H. DOLLAH MANDO / H. MAHMUD  YUSUF  (DOAMU)  di  mulai  pada  saat  januari  2018  HJ.  SUHARTI  binti  H. MUHAMMADIYAH  bergabung  ke  grup  facebook  dimana  group  itu  adalah  group  Pilkada sidrap, HJ. SUHARTI binti H. MUHAMMADIYAH bergabung dengan nama facebook Ajie Arty  Gusty  lalu  pada  tanggal  14  april  2018  sekitar  jam  17.00    HJ.  SUHARTI  binti  H. MUHAMMADIYAH  mengomentari  status  dalam  grup  pilkada  sidrap  yang  di  share  oleh akun  yang  bernama  Saodah  Al-Fath  yang  isinya”Tidak  beruntung  suatu  kaum  yang  akan menyerahkan urusa mereka kepada wanita (hadist shahi) coblos Nomor 2 DOAMU menang SABDA NABIYULLAH di TEGAKKAN = ISLAM berjaya Allahu Akbar”.
HJ. SUHARTI binti H. MUHAMMADIYAH kemudian mengomentari status Saodah Al-Fath  dia  mengatakan  dalam  komentarnya  “ALLAHU  AKBAR  DOAMU  MELAWAN
KAUM KAFIR” padahal HJ. SUHARTI binti H. MUHAMMADIYAH tau bahwa lawan dari pasangan calon bupati berakronim DOAMU mayoritas pendukungnya adalah beragama islam

## 2. Identitas Terdakwa
Nama Lengkap : Hj. Suharti Binti H. Muhammadiyah Tempat lahir : Kabupaten Sidenreng Rappang Umur/Tanggal lahir    : 44/20 Juli 1973 Jenis kelamin : Perempuan Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal :Jalan  Hos  Cokroaminoto  No.  14  Kelurahan  Wala Kecematan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang/  Jalan  Ganggawa  Kelurahan  Majjelling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Agama : Islam Pekerjaan : Wiraswasta

## 3. Dakwaan

## Dakwaan Tunggal
Perbuatan  terdakwa  HJ  SUHARTI  BINTI  H.  MUHAMMADIYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## 4. Tuntutan
Pokok Pokok Tuntutan :
1) Menyatakan  terdakwa  HJ.  SUHARTI  binti  H.  MUHAMMADIYAH bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat tertentu  berdasarkan  suku,  agama,  ras  dan  antar  golongan  (SARA)" sebagaimana dalam dakwaantunggal Penuntut Umum;
2) Menjatuhkanpidana  kepada  terdakwa  HJ.  SUHARTI  binti  H. MUHAMMADIYAH,  dengan  pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun dikurangi  masa  penangkapan  dan  selama  terdakwa  berada  dalam tahanan  dan  denda  sebesar  Rp.  200.000.000,-  (dua  ratus  juta  rupiah)
dengan  ketentuan  apabila  Terdakwa  tdak  membayar  denda  tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan:
3) Menetapkan  terdakwa  HJ.  SUHARTI  binti  H.  MUHAMMADIYAH tetap berada dalam tahanan;
4) Menetapkan  barang  bukti  berupa  :  1  (satu)  unit  Handphone  merek VIVO  nomor  mode  1718  warna  putih/silverNomor  IMEI  1  : 866949030334198  dan  IMEI  2  :  866949030334180  dengan menggunakan  nomor  kartu  Sim  :  081340535539  (dirampas  untuk dimusnahkan);
5) Menetapkan supaya terdakwa HJ. SUHARTI binti H.
MUHAMMADIYAH  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  2.000,-
(dua ribu rupiah);
5. Amar Putusan
MENGADILI:
1) Menyatakan  Terdakwa  Hj.  Suharti  Binti  H.  Muhammadiyah  telah terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana “Menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  kepada  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu berdasarkan agama”.
2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 3 (tiga) hari.
3) Menetapkan  bahwa  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah dijalani  oleh  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang dijatuhkan.
4) Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5) Menetapkan  agar  barang  bukti  berupa  1  (satu)  unit  handphone  merek VIVO nomor mode 1718, nomor Imei 1 866949030334198, nomor Imei 2  866949030334180,  sim  card  Nomor  081  340  535  539  ;  -  Dirampas untuk dimusnahkan.
6)            Membebani  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## 6. Analisis
Posisi kasus yang telah diuraikan diatas merujuk pada dakwaan jaksa penuntut umum yang  memilih  dakwaan  tunggal  yakni  28  ayat  (2)  Jo.  Pasal  45  A  ayat  (2)  UU  R.I.  No.  19
Tahun  2016  tentang  perubahan  Atas  UU  R.I.  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  serta  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  yakni  dengan  pidana  penjara  2 (dua)  tahun.  Apabila  kita  melihat  sanksi  dalam  UU  ITE  Pasal  45A  (2)  ,  sanksi  maksimal untuk tindak pidana ujaran kebencian yakni 6 (enam) tahun penjara.
Analisis  penulis  bahwasanya,  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  terlalu  rendah  yakni hanya  2  tahun.  Karena  tidak  ada  aturan  spesifik  yang  mengatur  bahwa  hakim  tidak  dapat menjatuhi hukuman diatas tuntutan jaksa penuntut umum.
Menurut wawancara penulis dengan Andi Maulana SH., MH. Yang bertindak sebagai salah  satu  hakim  dalam  perkara  tersebut,  menurutnya  majelis  hakim  setelah  melihat  fakta- fakta  dalam  persidangan  dengan  menggunakan  keyakinan  hakim  maka  majelis  sepakat menjatuhkan  pidana  pasal  28  ayat  (2)  Jo.  Pasal  45  A  ayat  (2)  UU  R.I.  No.  19  Tahun  2016 tentang  perubahan  Atas  UU  R.I.  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik yang merupakan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA. Serta majelis tahu bahwasanya tindak pidana yang dilakukan oleh HJ. SUHARTI binti H.MUHAMMADIYAH ialah tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA. Maka dari itu, hasil dari musyawarah majelis hakim sepakat memberikan hukuman yang maksimal bagi HJ SUHARTI binti H. MUHAMMADIYAH yakni 4 bulan 3 hari 4 ”.
Menurut  penulis  bahwasanya  hakim  bisa saja  memutus  perkara  diatas tuntutan  jaksa penuntut umum, karena tidak ada aturan yang spesifik yang mengatur hakim untuk memutus perkara  diatas  tuntutan  jaksa  penuntut  umum.  Yang  menjadi  tidak  boleh  dilakukan  hakim adalah  memutus  perkara  dengan  hukuman  lebih  tinggi  melebihi  hukuman  yang  diatur sebelumnya.
Selanjutnya  hakim  dalam  memutus  perkara  pidana  tidak  dapat  di  intervensi  dan memiliki  kebebasan  untuk  menilai  duduk  perkaranya.  Meskipun  begitu  menurut  penulis hakim harusnya tetap memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku mengingat pasal 28 ayat (2) adalah delik biasa yang artinya meskipun pelapor memaafkan kesalahan Terdakwa tetap saja  hukum  harus  dilanjut  dan  tidak  dapat  dijadikan  alasan  pengurangan  hukuman,  dalam buku  Fadli  Andi  Natsif  yang  berjudul  Ketika  Hukum  Berbicara  dikatakan  bahwa  pasal  27 saja lah yang menjadi delik aduan sedangkan delik Ujaran kebencian dalam UU  ITE bersifat delik biasa 5 .
Menurut  penulis  Jaksa  penuntut  umum  seharusnya  memberikan  dakwaan  subsidair karena  dalam  kasus  Terdakwa  dalam  keadaan  pemilihan  umum  dimana  dapat  juga  dikenai
4 Andi Maulana, Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, Wawancara, Makassar, 26 Februari 2020.
5 Fadli A Natsif. Ketika Hukum Berbicara (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), h.59
dengan  pasal  tentang  kampanye  hitam  diatur  dalam  Pasal  69  Undang-Undang  No.  8  Tahun 2015  jo  Pasal  187  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  yaitu,  Dilarang menghina  seseorang,  agama,  suku,  ras,  golongan,  Calon  Gubernur,  Calon  Wakil  Gubernur, Calon  Bupati,  Calon  Wakil  Bupati,  Calon  Walikota,  Calon  Wakil  Walikota,  dan/atau  Partai Politik  di  ancam  dengan  hukuman  paling  sedikit  3  bulan  penjara  dan  paling  lama  18  bulan penjara.

## B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Hj. Suharti

## 1. Pertimbangan Hakim
fakta-fakta  hukum  sebagai  bahan  pertimbangan  hakim  dalam  memutus  suatu perkara sebagai berikut:
1) Bahwa kejadiannya pada bulan April 2018;
2) Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun facebook Ajie Arty Gusty;
3) Bahwa  Terdakwalah  yang  memposting  kalimat  “  ALLAHU  AKBAR, DOAMU melawan kaum kafir”;
4) Bahwa postingan tersebut adalah komentar atas status akun Saodah Al-Fath  di grup facebook PILKADA SIDRAP yang menyatakan bahwa “Tidak beruntung suatu  kaum  yang  akan  menyerahkan  urusan  mereka  kepada  wanita  (hadist shahi)  Coblos  Nomor  2  DOAMU  menang  SABDA  NABIYULLAH  di TEGAKKAN = ISLAM Berjaya Allahu Akbar“,;
5) Bahwa  karena  Terdakwa  merasa  bersalah,  Terdakwa  lalu  memberikan klarifikasi dan permintaan maaf keesokan harinya;
6) Bahwa DOAMU adalah akronim dari salah satu pasangan calon bupati Sidrap ketika itu;
7) Bahwa ketika itu DOAMU  berhadapan satu lawan satu dengan pasangan lain yang berakronim FATMA;
8) Bahwa  Terdakwa  adalah  simpatisan  pasangan  calon  berakronim  DOAMU yang ketika itu berhadapan dengan pasangan calon berakronim FATMA;
9) Bahwa  fakta  selain  dan  selebihnya  ditentukan  bersama  pertimbangan  unsure pasal yang didakwakan
Keadaan  yang  memberatkan :
-  Perbuatan  Terdakwa  berdampak  luas  karena  menggunakan  jejaring  sosial  sebagai sarana untuk melakukan perbuatannya
Keadaan yang meringankan :
- Terdakwa cukup jujur untuk mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebelumnya yang dihubungkan dengan keadaan memberatkan dan meringankan Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah dilalui  Terdakwa  hingga  saat  ini  sudah  sangat  cukup  untuknya,  Terdakwa  telah ditahan  sekian  lama  hanya  untuk  ucapan  yang  sebenarnya  tidak  didasari  oleh  niat yang  benar-benar  keji,  Terdakwa  bahkan  telah  dimaafkan  oleh  Para  Pelapor  yang menunjukkan  bahwa  pada  akhirnya  para  Pelapor  pun  paham  apabila  Terdakwa bukanlah orang keji;
Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas  maka  Majelis  Hakim berpendapat bahwa Terdakwa layak untuk dijatuhi pidana yang lamanya sama dengan masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalaninya  agar  Majelis  Hakim  dapat memerintahkan  Terdakwa  untuk  segera  dikeluarkan  dari  tahanan  sebab  masa penangkapan  penahanan  yang  selama  ini  dijalaninya  sudah  sangat  cukup  atas  apa yang  telah  diperbuatanya  sementara  hukum  haruslah  adil  termasuk  dalam menyeimbangkan  antara  perbuatan  dan  sanksi  bagi  seorang  Terdakwa  yang  terbukti bersalah;
Menimbang,  bahwa  uraian  di  atas  juga  sekaligus  memperjelas  bahwa  dalam perkara ini Majelis Hakim akan mengeluarkan putusan mengenai perintah agar masa penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa  menjadi  pengurang terhadap  pidana  yang  akan  dijatuhkan  kepadanya  hal  mana  memang  menjadi  hak Terdakwa  berdasarkan  KUHAP  sebagai  bentuk  kompensasi  atas  pengekangan kebebasannya  selama  ini  yang  belum  didasarkan  pada  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap;
Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di  persidangan adalah  barang  bukti  yang  digunakan  untuk  melakukan tindak  pidana  maka  dirampas untuk dimusnahkan;
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana    maka  haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan,  Pasal  28  ayat  (2)  Jo.  Pasal  45A  ayat  (2)  UU  R.I.  No.  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  UU  R.I.  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik,  dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## 2. Analisis
Analisis  penulis  bahwasanya,  sanksi  yang  diberikan  hakim  masih  kurang efektif.  Dimana  hakim  menjatuhi  hukuman  hanya  4  bulan  dan  3  hari  sesuai  lama penahanan Terdakwa yang artinya terdakwa dinyatakan langsung bebas karena telah menjalani  penahanan  sewaktu  proses  perkara  berlangsung,  meskpun  menurut  Hakim bahwa  Terdakwa  dalam  melakukan  perbuatan  pidana  sebenarnya  tidak  didasari  oleh niat  yang  benar-benar  keji  dan  memiliki  keadaan  pemaaf  yang  membuatnya  diberi hukuman yang ringan itu menurut penulis tidak sesuai dengan asas lex dura sed tamen scripta yang  berarti  hukum  itu kejam tetapi  memang begitulah  bunyinya dan  harus ditegakkan.
Menurut  Penulis  Delik  ujaran  kebencian  juga  bukanlah  delik  aduan  sehingga jika  pelapor  telah  memaafkan  perbuatan  Terdakwa  itu  tidak  membuat  hukumannya terpengaruhi oleh hal tersebut.
Meskipun  demikian  hakim  dalam  memberikan  hukuman  harus  berlandaskan segi filosofis, sosiologis dan yuridis. Dimana Hakim mempertimbangkan ke 3 hal ini sebelum menjatuhkan hukuman. Jadi menurut Penulis hukuman yang telah dijatuhkan hakim kepada Terdakwa sudah tepat sesuai pertimbangan filosofis dan sosiologis dam yuridis  tapi  alangkah  baiknya  lagi  jika  hukummannya  tidak  seringan  putusan  yang diberikan hakim agar menimbulkam efek jera bagi terdakwa.

## KESIMPULAN
Dari  rumusan  masalah  yang  penulis  uraikan  sebelumnya,  berdasarkan  dari  hasil penelitian  yang  penulis  lakukan  serta  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

## 1.   Penegakan Hukum Ujaran Kebencian
Tindak  pidana  ujaran  kebencianberdasarkan  SARA  yang  diatur  dalam  pasal  Pasal  28 ayat (2) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  hanya  berlaku  pada  orang  yang menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hukuman untuk tindak  pidana  ujaran  kebencian  berdasarkan  SARA  diatur  jelas  dalam  Pasal  45A  ayat (2)UU  R.I.  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  UU  R.I.  No.  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2.   Pertimbangan Hakim
Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  kepada  pelaku  tindak  pidana  Ujaran  Kebencian berdasarkan  SARA  dengan  melalui  pertimbangan  filosofis,  sosiologis  dan  yuridis  lalu dengan  melihat  bukti-bukti  yang  ada  kemudian  dengan  keyakinannya  hakim menghubungkan semua itu dengan aturan yang ada.
Hakim  dalam  memberikan  sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  Ujaran  Kebenecian berdasarkan  SARA  hendaknya  memperhatikan  Asas lex  dura  sed  tamen  scripta agar memberikan efek jera terhadap pelaku meskipun si pelaku memiliki alasan pemaaf yang membuat hukuman nya di ringankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Maulana, Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, Wawancara, Makassar, 26 Februari 2020.
Fuady, Muhammad Ikram Nur.  "Siri'Na Pacce Culture in Judge's  Decision (Study in Gowa,
South  Sulawesi  Province)." FIAT  JUSTISIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum 13.3  (2019):  241- 254.
Fuady,  M.  I. N. Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Aksi Kriminal Geng Motor . Diss.
Master Thesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2016.
Komuna,  Avelyn  Pingkan,  and  Alif  Arhanda  Putra.  "Pelanggaran  Hak  Cipta  Nonliteral Terhadap  Karya  Sinematografi  Di  Indonesia." Alauddin  Law  Development Journal 2.3 (2020): 465-472.
Maulidi,  Ahrul. Seri  Cerdas  Hukum:  Awas  Hoax!  Cerdas  Menghadapi  Pencemaran  Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax, Jakarta: Gramedia, 2018
Natsif, Fadli A. Ketika Hukum Berbicara, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018
Komuna,  Avelyn  Pingkan,  and  Alif  Arhanda  Putra.  "Pelanggaran  Hak  Cipta  Nonliteral Terhadap  Karya  Sinematografi  Di  Indonesia." Alauddin  Law  Development Journal 2.3 (2020): 465-472.
Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor: Politeia, 1995.
Suhariyanto,  Budi. Tindak  Pidana  Teknologi  Informasi  (CYBERCRIME), Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2014.
Syamsuddin,  Rahman,  et  al.  "The  Effect  of  the  Covid-19  Pandemic  on  the  Crime  of Theft." International Journal of Criminology and Sociology 10 (2021): 305-312.