## PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DI INDONESIA DALAM
MENANGANI KASUS HUMAN TRAFFICKING
Andi Fardian 1 , Gerralda Chintyaarizma Putriaksa 2
Universitas Gadjah Mada Bulaksumur, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55281 Andifardian246@gmail.com

## Abstrak
Human trafficking atau perdagangan orang telah menjadi masalah serius di Indonesia. Salah satu upaya yang   dilakukan   pemerintah   untuk   meminimalisir   sekaligus   menangani   kasus   tindak   pidana perdagangan orang adalah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  P2TP2A  di  Indonesia  menangani  kasus human  trafficking. Penelitian  ini  berjenis  kualitatif  deskriptif.  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik wawancara, observasi, dan  dokumentasi. P2TP2A di  Indonesia, dalam  kaitannya dengan penanganan tindak  pidana  perdagangan  orang  (TPPO),  telah  melakukan  beberapa  hal,  antara  lain:pencegahan, menerima  pengaduan,  penyelidikan,  rehabilitasi,  penanganan,  reintegrasi  (pemulangan),  pelatihan kemandirian.   Masalah   dan   kendala   yang   dihadapi   oleh   P2TP2A,   antara   lain   sebagai   berikut:: pendanaan, masyarakat enggan untuk melapor adanya masalah, proses penyesuaian kelembagaan yang baru,  tidak  semua  instansi  pemerintah  yang  menangani  TPPO  memahami  prosedur,  belum  jelasnya kebijakan  restitusi,  belum  adanya  SOP  pelayanan  korban  sehingga  pelayanannya  berjalan  sendiri- sendiri, adanya tumpang-tindih tupoksi antar- stakeholder, dan tidak semua orang bekerja dengan empati.
Kata Kunci: Perdagangan Orang, Peran, P2TP2A

## Abstract
Human trafficking has become a serious problem in Indonesia. One of the efforts made by the government to minimize and handle the human trafficking is to establish an Integrated Service Center for the Protection of Women and Children. This study aims to determine the role of Integrated Service Center for the Protection of Women and Childrenin Indonesia in  handling  human  trafficking  cases.  This  research  is  a  descriptive  qualitative.  Data  collection  uses  interview, observation,  and  documentation  techniques.  Integrated  Service  Center  for  the  Protection  of  Women  and  Childrenin Indonesia,  in  relation  to  the  handling  of  human  trafficking  has  done  several  things,  including:  prevention,  receiving complaints, investigations, rehabilitation, handling, reintegration (return), independence training. Problems and obstacles faced  byIntegrated Service Center  for  the  Protection of  Women and  Childreninclude the  following: funding,  people  are reluctant  to  report  problems,  a  new  institutional  adjustment  process,  not  all  government  agencies  that  handle  human trafficking cases  understand procedures, unclear restitution policies, lack  of  SOP for  victim  services so  the  service  runs independently, there is overlap between the stakeholders, and not everyone works with empathy.
Keywords: Human Trafficking Role, Integrated Service Center for the Protection of Women and Children

## A. Pendahuluan
Dewasa  ini human  trafficking adalah  satu  satu  permasalahan  serius  yang dihadapi oleh warga dunia dan juga Indonesia. Ada banyak kasus human trafficking yang sedang ditangani di Indonesia. Pelaku menggunakan berbagai modus. Human
1 Mahasiswa Master Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada
2 Mahasiswa Master Ilmu Hukum Universitas Airlangga
trafficking atau  perdagangan  manusia  merupakan  salah  satu  masalah  kontemporer yang  tengah  mendapatkan  perhatian  serius.  Karakteristiknya  bersifat  represif dengan  tujuan  eksploitasi  manusia  (individu  atau  kelompok).  Luasnya  pengaruh dan  dampak  ancaman  yang  ditimbulkan  membuat  isu human  trafficking diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime). 3
Di   sisi  lain,   perdagangan  manusia (human  trafficking) juga  didefinisikan sebagai   semua   tindakan   yang   melibatkan   pemindahan,   penyelundupan   atau menjual  manusia  baik  di  dalam  negeri  maupun  antarnegara  melaui  mekanisme paksaan,  ancaman,  penculikan,  penipuan  dan  memperdaya  atau  menempatkan seseorang  dalam  situasi  sebagai  tenaga  kerja  paksa  seperti  prostitusi  paksa, perbudakan  dalam  kerja  domestik,  belitan  utang  atau  praktik-praktik  perbudakan lainnya.  Di  lain  pihak, United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime (UNODC),  salah satu  badan  yang  berada  di  bawah  naungan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) yang memiliki konsentrasi terhadap permasalahan mengenai perdagangan manusia dan  penyelundupan  imigran  gelap,  mendefinisikan  perdagangan  manusia  sebagai tindak  kejahatan  terhadap  manusia  dengan  cara  merekrut,  mengangkut, memindahkan,  menyembunyikan  atau  menerima  seseorang  melalui  kekerasan, paksaan dan  tindakan jahat lainnya  dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka. Penyelundupan  imigran  adalah  tindak  kejahatan  untuk  mendapatkan  uang  atau keuntungan materi lainnya dengan cara memasukkan orang ke dalam suatu negara dimana orang tersebut bukan merupakan warganegara negara tersebut. 4
Di Indonesia, kasus perdagangan manusia telah menjadi topik pembicaraan yang mengemuka baik dalam forum nasional maupun  internasional.  Kasus human trafficking di  Indonesia  kian  banyak.  Hal  tersebut  setidaknya  terlihat  dari   jumlah kasus tindak pidana  perdagangan orang  di Indonesia  sejak tahun  2011-2015 yang dihimpun  dari  Biro  Pengendalian  operasi,  Markas  Besar  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia. Pada tahun 2011, jumlah tindak pidana perdagangan manusia berjumlah  347.605  orang  dan  meningkat  pada  tahun  2015  berjumlah  352.936 orang.  Meskipun  pada  tahun  2012  hingga  tahun  2014  jumlah  tindak  pidana perdagangan manusia mengalami penurunan dari 341.159 orang menjadi  325.317
3 Everd Scor Rider Daniel, dkk., “ Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur” , Social Work Jurnal Vol.7 No.1 Halaman 1-129
4 United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), 2012, World Drug Report. United Nations publication, Sales No. E.12.XI.1
orang.  Namun, terlihat  bahwa  pada  tahun  2015 mengalami jumlah  tindak pidana perdagangan  manusia  kenaikannya  sangat  signifikan.  Hal  yang  mengkhawatirkan bahwa  kasus-kasus  tindak  pidana  kejahatan  perdagangan  manusia  di  Indonesia semakin marak terjadi.
Pada  kontek  pencatatan  kasus human  trafficking, Mahkamah  Agung menerapkan  mekanisme  pencatatan  yang  komprehensif  untuk  data  pengadilan secara  nasional.    Mahkamah  Agung  melaporkan  terjadinya  316  tuntutan  dan  279 putusan  pada  2018,  menurun  bila  dibandingkan  dengan  407  tuntutan  dan  331 hukuman pada 2017. 5
Dengan  mempertimbangkan  kasus human  trafficking yang  kian  besar  itu, pemerintah  membentuk  P2TP2A  (Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan Perempuan  dan  Anak)  pada  tahun  2009.  Pembentukan  P2TP2A  juga  didasari bahwa korban perdagangan orang adalah dari kalangan anak dan perempuan.
Dasar hukum pembentukan P2TP2A adalah Peraturan Pemerintah Nomor
9  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara  dan  Mekanisme  Pelayanan  Terpadu  bagi  Saksi dan  atau  Korban  Tindak  Pidana  Perdagang  Orang.  Sejumlah  provinsi  dan kabupaten/kota di Indonesia telah membentuk P2TP2A yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban  tindak  kekerasan  termasuk  tindak  pidana  perdagangan  orang  serta melakukan  upaya  preventif  atau  pencegahan  terhadap  terjadinya  kejahatan perdagangan orang (human trafficking).
Dari  latarbelakang  di  atas,  maka  permasalahan  yang  muncul  adalah bagaimana peran P2TP2A dalam pemberantasan tindak pidana orang dan adakah kendala   dalam   penanganan   pemberantasan   orang   oleh   P2TP2A   di   Daerah Istimewa Yogyakarta.

## B. Telaah Konsep
1.  Perdagangan Orang
Human Trafficking atau perdagangan orang dalam tulisan ini dipakai untuk mengistilahkan  tindakan  perdagangan  manusia.  Terminologi  istilah trafficking merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang
2019. 5 Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2019, Laporan Tahunan Perdagangan Orang
tepat  dalam   bahasa   Indonesia   dan   dapat   dengan   jelas   membedakan  dari “ trading ”   (perdagangan). Meskipun  dengan  penggunaan  persamaan  kata  yang kurang  tepat,  istilah  perdagangan  digunakan  untuk  menerjemahkan  istilah trafficking. 6
Human Trafficking dalam pengertian sederhana merupakan sebuah bentuk perdagangan  modern  yang  mana  tidak  hanya  merampas  hak  asasi  manusia sebagai  korban,  tetapi  juga  membuat  mereka  rentan  terhadap  penganiayaan atau  siksaan  fisik,  dan  kerja  paksa.  Hal  tersebut  dapat  menyebabkan  trauma psikis, bahkan cacat atau kematian. 7
Pasal 1 Angka 1 Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  menyebutkan  definisi  perdagangan  orang sebagai:
“ Tindakan    perekrutan,    pengangkutan,    penampungan,    pengiriman, pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan  kekerasan,  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang  atau memberi  bayaran  atau  manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan  dari orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

## 2.  Bentuk-bentuk Perdagangan Orang
Bentuk- bentuk perdagangan orang di Indonesia, antara lain: 8
a.    Dijadikan sebagai pekerja rumah tangga;
b.   Dipekerjakan  di  klub-klub  malam  atau  tempat-tempat  lain  yang  serupa (diantaranya sebagai pemandu karaoke);
c.   Dijadikan sebagai pelacur;
d.   Dipekerjakan sebagai model, artis atau penyanyi pada industri pornografi;
e.   Dipekerjakan secara paksa sebagai penjual obat-obatan terlarang;
f.    Bekerja di luar negeri;
g.   Kawin kontrak;
h.   Eksploitasi anak untuk dijadikan sebagai pengemis;
6 Supardjaja, Komariah, E.,2002, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Bandung: Alumni
7 Ibrahim, Imam, A,  2013, Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejatahan Perdagangan Orang  (Human Trafficking) Di Kota Bandung. Makassar: Universitas Hasanuddin
8 Hakrisnowo, Hakristuti, 2003, Indonesia Court Report: Human Trafficking , Jakarta: UI
i.  Perdagangan bayi yang meliputi penculikan bayi, penculikan wanita hamil, peminjaman  uang  kepada  orang  tua  bayi  yang  tidak  mungkin  bisa dikembalikan,  sehingga  konsekuensinya  mereka  harus  mengganti  dengan bayi mereka;
j.  Praktik penyamaran sebagai dokter di rumah sakit;
k.   Penipuan  dengan  kedok  penawaran  kerja  yang  tidak  berat  dengan iming- iming gaji yang tinggi;
l.  Penipuan  dengan  kedok  penawaran  kerja  pada  perempuan  yang  ternyata dipaksa untuk menjadi pelacur;
m.  Penculikan  bayi  atau  ibu  hamil  yang  memiliki  kerterbatasan  ekonomi untuk  bersalin,  caranya  dengan  menawarkan  bantuan  biaya  persalinan. Pada  saat  melahirkan,  bayi  ibu  itu  diambil  paksa  oleh  pelaku  untuk diperdagangkan;
n.   Anak   dipaksa   bekerja   selayaknya   orang   dewasa   dengan   waktu   yang melebihi  batas  kemampuan,  tanpa  diperhatikan  keselamatan  dan kesehatannya serta tidak mendapatkan gaji.
3.  Lembaga P2TP2A
Pusat      Pelayanan      Terpadu      Pember-dayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)   merupakan  pusat  layanan  terpadu  yang  dibentuk  oleh  pemerintah berbasis  masyarakat,      yang  diharapkan  sebagai      pusat  pelayanan  yang terintegrasi. Pusat pelayanan yang terintegrasi itu meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi  usaha,  konsultasi  kesehatan  reproduksi,   konsultasi   hukum,   pusat pela-yanan  krisis  terpadu,  pusat  pelayanan  terpadu,  pusat  pemulihan  trauma ( trauma  center ),  pusat  penanganan  krisis  perempuan  ( women  crisis  center ),    pusat pelatihan,  pusat informasi iptek, rumah  aman  (shelter),   rumah   singgah   atau bentuk lainnya. 9
P2TP2A  memiliki  fungsi  sebagai  pertama,  pusat  informasi;  kedua, pusat   pelayanan;   dan   ketiga   sebagai   pusat   pemberdayaan.   Sebagai   pusat informasi  diharapkan  P2TP2A  mampu  memberikan  informasi  kepada perempuan  dan  anak  tentang  segala  aspek  diantaranya  informasi  pendidikan,
9 Utami,  P.  N,  2016, Optimalisasi  Pemenuhan  Hak  Korban  Kekerasan  terhadap  Perempuan  melaluui Pusat terpadu, Jurnal HAM 7(1), 55-67
kesehatan, ekonomi, hukum, politik, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelatihan atau kursus-kursus dan lain sebagainya. 10
P2TP2A  adalah  pusat  pelayanan  yang  terintegrasi  dalam  upaya pemberdayaan    perempuan    di    berbagai    bidang    pembangunan,    serta perlindungan   perempuan   dan   anak   dari   berbagai   jenis  diskriminasi  dan tindak  kekerasan,  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  berbasis  masyarakat. Sedangkan pelayanan terpadu adalah   serangkaian   kegiatan   untuk melakukan perlindungan  bagi  korban  kekerasan,    termasuk  tindak  pidana  perdagangan orang  yang  dilaksanakan  secara  bersama-sama  oleh  instansi    atau    lembaga terkait      sebagai      satu  kesatuan      penyelenggaraan  rehabilitasi  kesehatan, rehabilitasi  sosial,  pemulangan, reintegrasi sosial  dan  bantuan  hukum (Permen Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  6  tahun  2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  berjenis  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Metode penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah, dimana  peneliti  adalah  instrumen  kunci,  pengambilan  sampel  sumber  data dilakukan secara purposive dan snowball , teknik pengumpulan data secara trianggulasi (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif, dan  hasil  penelitian  kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 11
Teknik  pengambilan  data  menggunakan  teknik  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Informan  penelitian  ini  P2TP2A  di  wilayah  pulau  jawa  dengan pertimbangan  biaya  dan  waktu  penelitian,  antara  lain  PPT  (Pusat  Pelayanan Terpadu)  Jawa  Timur, P2TP2A Jawa  Tengah,  P2TP2A Jawa  Barat,  dan  P2TP2A Daerah Istimewa Yogyakarta.
Teknik  analisa  mengikuti  pendekatan  analisis  deskriptif  kualitatif  dengan menggunakan model Miles and Huberman yang meliputi: 1) Data reduction (reduksi data), yakni merangkum, memilih hal-hal  pokok  dan  memfokuskan pada  hal-hal
10 Rafikah,  R.,  2017.  Peranan  pusat  pelayanan  terpadu  pemberdayaan  perempuan  dan  anak (P2TP2A)  dalam  menghapuskan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  di  kota  Bukittinggi. Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies , 1 (2), 173– 186.
11 Sugiyono,  2010, Metode Penelitian Pendidikan,  Pendekatan  Kualitatif,  dan  R&D, Bandung:
Alfabeta
penting dari sejumlah data lapangan telah diperoleh dan mencari polanya. 2) Data display (Penyajian  data),  yakni  menampilkan  data  yang  telah  direduksi  yang sifatnya  sudah  terorganisir  dan  mudah  dipahami.  Data  dalam  penelitian  ini disajikan  dalam  bentuk  deskripsi  kata-kata  dari  kutipan  wawancara  dan  gambar dengan  maksud  menjaga  keorisinalitas  data.  3) Conclution  drawing/verification (kesimpulan),  yakni  akumulasi  dari  kesimpulan  awal  yang  disertai  dengan  bukti- bukti  valid  dan  konsisten  (kredibel),  sehingga  kesimpulan  dihasilkan  dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab seluruh rumusan permasalahan.

## D. Pembahasan
1.  Peran  P2TP2A  dan  Masalah-Masalah  yang  Dihadapi  dalam Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang
P2TP2A  adalah  kependekkan  dari  Pusat  Pelayanan  Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  Posisi  P2TP2A  berada  di bawah  koordinasi  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak, dimana di setiap daerah berbeda nomenklaturnya karena didasarkan kebutuhan tiap-tiap  daerah.  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  di setiap  daerah  adalah  kepanjangan  tangan  dari  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan   dan   Perlindungan   Anak   Republik   Indonesia.   Namun,   karena adanya  kebijakan  desentralisasi  atau  otonomi  daerah,  maka  segala  kebijakan diserahkan  kepada  pemerintah  daerah.  Pada  dasarnya,  dasar  pembentukan P2TP2A  adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun  2002  (yang  sekarang  telah  diperbaharui menjadi   Undang-Undang   Nomor   35   Tahun   2014;   dan   Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdangan Orang  ( Human  Trafficking). Meskipun  demikian,  pembentukan  P2TP2A,  pada kenyataannya  tidak  serentak,  baik  di  tingkat  provinsi  maupun  di  tingkat kabupaten/kota.
Di  Provinsi  Jawa  Timur,  ada  yang  namanya  Pusat  Pelayanan  Terpadu (PPT). PPT Jawa Timur terbentuk sejak tahun 2004 (3 tahun sebelum Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang,  disahkan).  Pembentukan  PPT  Jawa  Timur  disebabkan diperlukannya lembaga khusus untuk melakukan pencegahan dan penanganan
kasus  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  tindak  kekerasan  terhadap perempuan  dan  anak.  Landasan  hukumnya  adalah  SK  Gubernur  Jawa  Timur No.188/128/kpts/013/2017  Tentang  Tim  Pengelola  PPT  RS.  Bhayangkara Korban Trafficking dan  KDRT.  Untuk  diketahui  bahwa  SK  tersebut  diganti setiap  tahunnya.  PPT  Jawa  Timur  adalah  satu-satunya  PPT  yang  berbasis rumah sakit di Indonesia.
Di  Provinsi  Daerah  Istimewah  Yogyakarta,  P2TP2A  “ Rekso  Diyah Utami”  dibentuk  pada  tahun  2005,  dengan  keputusan  Gubernur  Daerah Istimewah Yogyakarta No.132/KEP/2005.
Pada tahun 2017, melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 95 Tahun  2016 tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  Provinsi  Jawa  Tengah,  PPT  di  Provinsi  Jawa  Tengah kelembagaannya berubah menjadi UPTD Kelas B yang disebut dengan Satuan Pelayanan  Terpadu   untuk  koordinasi  penanganan  tindak  pidana  perdagangan orang  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dibentuk  Gugus  Tugas  Pencegahan  dan Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dengan  Surat  Keputusan Gubernur  Nomor  34  Tahun  2017  tanggal  14  Juli  2017  tentang  Gugus  Tugas Pencegahan  Orang  Provinsi  Jawa  Tengah  yang  beranggotakan  39  orang,  dari unsur  OPD  terkait,  APH,  Organisasi  Profesi,  Organisasi  Keagamaan,
Akademisi.
Di  setiap  provinsi  dan  kabupaten/kota,  peran  P2TP2A  juga  berbeda- beda.  Tidak  semua  P2TP2A  memiliki  peran  untuk  urusan  tindak  pidana perdagangan  orang.  PPT  Provinsi  Jawa  Timur  memiliki  tiga  fungsi,  yaitu; memberikan  layanan  medis  guna  pemulihan  trauma  fisik  maupun  psikis perempuan  dan  anak  korban  kekerasan;  memberikan  layanan  psikososial terhadap  korban  yang  memerlukan  konselor  ataupun  mediator  dalam penanganan  kasus;  dan  memberikan  layanan  hukum  terhadap  korban  yang memerlukan  konselor  hukum  pada  kasus  kekerasan.  PPT  Jawa  Timur  dalam menjalankan  tugasnya  melayani  perempuan dan  anak  korban  kekerasan  dalam rumah   tangga   (KDRT)   meliputi   kekerasan   fisik,   psikis,   seksual,   dan penelantaran  ekonomi.  Selain  itu,  PPT  Jawa  Timur  juga  melayani  korban
kekerasan di masyarakat yang berbasis gender, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan human trafficking.
Terkait  dengan  layanan  yang  diberikan  oleh  PPT  Jawa  Timur  dalam konteks  perannya  untuk  menangani  kasus  tindak  pidana  perdagagan  orang, dapat dilihat pada kutipan wawancara dengan Staf PPT Jawa Timur berikut ini:
“ Kalau  kita  (PPT  Jawa  Timur),  model  layanannya  satu  atap.  Semua  itu terkordinasi  di  sini.  Ketika  korban  datang,  di  sini  bisa  dilakukan  penyelidikan, layanan  kesehatan,  pelayanan  hukum,  dan  penanganannya.  Bahkan  BAP dilakukan di sini.”
Berdasarkan    kutipan  wawancara  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  PPT Jawa Timur menerapkan model layanan satu atap. Ketika korban datang, maka akan  dilayani  mulai  dari  penyelidikan,  layanan  kesehatan  termasuk  disediakan psikiater, pelayanan hukum, dan kemudian penanganannya. Hal tersebut sesuai dengan misi PPT Jawa Timur sendiri yang mana memberikan perlindungan dan rasa  aman  dengan  pendekatan  berwawasan  gender  bagi  perempuan  dan  anak korban  kekerasan,  dengan  memperhatikan  hak-hak  korban,  dengan  layanan berupa:  layanan  medis  dan  medikolegal,  layanan  psikososial  (konseling  dan psikoterapi), layanan pendampingan hukum, penyediaan rumah aman (shelter), dan pelatihan kemandirian.
Sedangkan  P2TP2A  Provinsi  Jawa  Tengah  menangani  isu  pendidikan dan pelatihan, kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi keluarga, kesehatan, hukum, serta  pendampingan  (advokasi). Terkait  peran  tugas P2TP2A Provinsi Jawa  Tengah  dalam  mencegah  dan  mengurangi  terjadinya  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  (TPPO)  ( Human  Trafficking) ,  dapat  dilihat  pada  kutipan wawancara dengan Staf P2TP2A Provinsi Jawa Tengah berikut ini:
“ Untuk  pencegahan  dan  mengurangi  terjadinya  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang merupakan tupoksi dari Seksi Perlindungan Perempuan DP3AKB Provinsi Jawa Tengah, sedangkan UPTD tupoksinya adalah penanganan kasus”.
Pada   wawancara   tersebut,   dapat   diketahui  bahwa   peran   PPT   Jawa Tengah  adalah  pada  tahap  pelayanan,  sedangkan  pencegahan  menjadi  tupoksi dari  Seksi  Perlindungan  Perempuan  DP3AKB  (Dinas  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga Berencana) Provinsi Jawa Tengah.
Jika  PPT  Jawa  Timur  dan  UPTD  (Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah)  PPT Provinsi Jawa Tengah, terkait tindak pidana perdagangan orang, berperan mulai dari  penyelidikan,  rehabilitasi,  dan  penanganan,  maka  lain  halnya  dengan P2TP2A  Daerah  Istimewah  Yogyakarta  yang  tidak  berperan  dalam  menerima korban  TPPO.  P2TP2A  DIY  hanya  fokus  pada  masalah  kekerasan  terhadap anak   dan   perempuan.   Untuk   diketahui   bahwa   kekerasan   belum   tentu merupakan  TPPO,  tetapi  sebaliknya  TPPO  sudah  pasti  ada  kekerasan.  Ruang lingkup  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  P2TP2A  DIY  adalah  mensosialisasikan berbagai informasi dan peraturan yang berguna  bagi peningkatan pemahaman, solidaritas,  dan  kemampuan  terjadinya  kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak;  pelayanan  pos  pengaduan,  konsultasi,  dan  pendampingan,  bagi  korban kekerasan  perempuan  dan  anak  selama  24  jam;  konseling  bidang  medis, psikologis,  hukum,  sosial,  dan  kerukunan  rumah  tangga;  rujukan;  dan  semi shelter, shelter, dan pascashelter. Seorang staf P2TP2A DIY, ketika berbincang dengan peneliti mengatakan bahwa memang di P2TP2A tidak menangani kasus TPPO. Fokusnya adalah pada  kasus kekerasan terhadap anak dan  perempuan, termasuk KDRT.  Kutipannya dapat dilihat berikut ini:
“ P2TP2A DIY tidak menangani TPPO. Perannya adalah untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.”
Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan balik,  mengapa di  DIY  tidak ada kasus TPPO? Staf tersebut menjawab sebagai berikut:
“ Di DIY memang tidak ada kasus TPPO. Kami juga tidak pernah menerima laporan.”
Berdasarkan  jawaban  tersebut,  peneliti  sebenarnya  dapat  mengambil kesimpulan  bahwa  di  DIY  sebenarnya  bukan  tidak  ada  kasus  TPPO  sama sekali.  Masalahnya  adalah  masyarakat  enggan  untuk  melapor.  Maka  dari  itu, jawaban  staf P2TP2A DIY  dapat  dimengerti bahwa  ketika tidak ada  laporan yang  masuk,  itu  artinya  dianggap  tidak  ada  kasus  TPPO.  Tidak  ada  laporan sama  dengan  tidak  ada  kasus  tindak  pidana  perdagangan  orang  di  Daerah Istimewah  Yogyakarta.  Oleh  karena  itu,  kaitannya  dengan  ini,  semua  pihak yang berwenang harus intens lagi untuk mengumpulkan informasi.
P2TP2A  Provinsi  Jawa  Barat  yang  diketuai  oleh  istri  Gubernur  Jawa Barat  juga  berperan  untuk  pencegahan,  menerima  pengaduan  penanganan sementara yang kemudian diserahkan ke pihak yang berwajib, mengadvokasi, rehabilitasi,  dan  reintegrasi  (pemulangan).  Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada kutipan  wawancara  dengan  salah  seorang  Staf  P2TP2A  Jawa  Barat,  berikut ini:
“ Peran  P2TP2A  Jawa  Barat  adalah  mulai  dari  tahap  pencegahan  melalui sosialisasi  dan  bekerja  sama  dengan  teman-teman  (P2TP2A)  kabupaten/kota; menerima pengaduan rehabilitasi, penanganan sementara yang kemudian diserahkan ke  pihak  berwajib;  mengadvokasi dengan  kepolisian, dinas kesehatan, dinas  sosial, dinas tenaga kerja; dan reintegrasi (pemulangan) ke daerah asal.”
2.  Kendala-Kendala yang Dihadapi P2TP2A dan Stakeholder Dalam Upaya Pencegahan  dan  Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang ( Human Trafficking) di Indonesia
Stakeholder yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  instansi pemerintah  yang  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pencegahan  dan penanganan  tindak  pidana  perdagangan  orang  (TPPO).  Faktanya  adalah, meskipun  di  satu  sisi  ada  upaya  untuk  melakukan  pencegahan  sampai  pada tahap  penanganan,  sebagian  besar  kasus  TPPO  dapat  dikatakan  tidak  bisa rampung,  atau  rampung  tetapi  bukan  berarti  menyelesaikan  masalah,  karena ada beberapa kendala yang dihadapi. Ada beberapa masalah yang dihadapi oleh P2TP2A  dan  juga stakeholder dalam  menjalankan  tugasnya,  antara  lain  sebagai berikut:
a.  Pendanaan
Masalah  pendanaan  di  sini  adalah  sudah  tentu  jumlah  dana  yang dialokasikan  untuk  PPT/P2TP2A  harus  diakui  tidak  bisa  mengcover sejumlah  program  yang  disusun  dalam  jangka  waktu  setahun.  Apalagi peran  PPT/P2TP2A sangat  banyak  yang  dimulai  dari  pencegahan sampai penanganan.  Meskipun  demikian,  PPT/P2TP2A  memiliki  kemampuan manajerial  untuk  menyikapi  jumlah  dana  yang  tidak  besar  itu.  P2TP2A Jawa  Barat  tetap  bisa  mengcover  kebutuhan  walaupun  dana  tidak  besar dengan  melaksanakan  program-program  prioritas,  sedangkan  PPT  Jawa Timur  mensiasati  jumlah  dana  yang  kecil  ini  dengan  cara  berkoordinasi
dengan stakeholder lainnya  untuk  berbagi  beban,  sehingga  pada  akhirnya masalah tersebut dapat diselesaikan.
Misalnya, di kabupaten/kota, tidak semua dinas sosial memiliki dana untuk  penjemputan  dan  pemulangan  ke  daerah  asal.  Hal  ini  yang menyebabkan  penanganan  kasus  menemui  kendala.  Saran  yang  bisa dilakukan  untuk  menyesaikan  masalah  ini  adalah  dengan  melibatkan Kementerian Dalam  Negeri. Pemerintah Daerah  adalah  dibawah naungan Kementerian Dalam Negeri, oleh karena itu Kemendagri disarankan untuk membuat  kebijakan  yang  secara  khusus  untuk  kepala  daerah  untuk mendorong  dan  mendukung  baik  dari  dari  sisi  teknis  maupun menganggarkan dana khusus untuk penanganan TPPO yang memadai.
b.   Masyarakat Enggan untuk melapor adanya masalah
Masalah  kesadaran  masyarakat  yang  enggan  untuk  melapor  adanya masalah dihadapi oleh P2TP2A Jawa Barat. Berikut kutipannya:
“ Kendala   yang   dihadapi   adalah   mereka   (masyarakat)   enggan   untuk melaporkan  kepada  kita.  Sudah  jadi  masalah  yang  besar,  mereka  baru melaporkan. Ketika masih biasa saja mereka enggan melaporkan/menyampaikan.”
Peneliti    dapat    memamahi    bahwa    dalam    penanganann    kasus, mencegah  masalah  agar  tidak  menjadi  besar  tetap  lebih  baik  daripada melakukan  penanganan  ketika  masalah  atau  kasus  sudah  menjadi  besar. Peran  masyarakat  dalam  melakukan  pencegahan  baik  mencegah  agar  tidak terjadi  maupun  mencegah  masalah/kasus  bertambah  besar  adalah  sangat dibutuhkan perannnya dalam membantu P2TP2A dalam menjalankan tugas.
c.  Proses penyesuaian kelembagaan yang baru
Proses penyesuaian kelembangaan yang baru dihadapi  oleh PPT Jawa Tengah  yang  pada  Tahun  2017  ini  telah  berubah  menjadi  UPTD  kelas  B. Proses  penyesuain  antar  personil  maupun  lembaga  membutuhkan  waktu yang  cukup  lama,  sehingga  berimbas  pada  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi  lembaga  dalam  mencegah  dan  menangani  kasus  tindak  pidana perdagangan orang (human trafficking).
d.   Tidak  semua  instansi  pemerintah  yang  menangani  TPPO  mehamami prosedur
Salah  satu  kelemahan  penanganan  kasus  TPPO  di  Indonesia  adalah tidak   semua   instansi   pemerintah   yang   menangani   TPPO   memahani prosedur  penanganan  yang  benar.  Misalnya:  ada  sebagian  orang  yang menganggap bahwa  ketika  korban  sudah dipulangkan  ke  daerah  asal,  maka itu  dianggap  sudah  menyelamatkan.  Padahal  sebenarnya  tidak  demikian. Reintegrasi  tersebut  tidak  akan  memberikan  kontribusi  yang  banyak  baik bagi  pencegahan  dan  penanganan  kasus  TPPO  selanjutnya,  jika  tidak dilaporkan  ke  kepolisian  untuk  diusut  sampai  sedalam-dalamnya.  Di  sini terdapat kesalah-pahaman di dalam instansi pemeritah.
e.  Belum jelasnya kebijakan restitusi
Yang   dimaksud   dengan   “ restitusi”    adalah   pembayaran   ganti kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan   putusan  pengadilan yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas    kerugian  materiil  dan/atau  imateriil yang   diderita   korban   atau   ahli   warisnya   berdasarkan   Undang-undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Tindak  Pidana  Pemberantasan  Orang. Memang  sudah  ada  aturan  yang  mengatur  tentang  restitusi  bagi  korban TPPO,  tetapi  itu  hanya  mengatur  kerugian  yang  bersifat  materiil.  Lantas, bagaimana  dengan  kerugian  immateriil,  seperti  kerugian  harga  diri,  trauma, depresi, dan  lain-lain?  Sampai  hari  ini  pemerintah  belum bisa  merumuskan aturan  untuk  menghitung  kerugian  immateriil.  Masalah  ini  secara  tidak langsung dapat  menguntungkan trafficker (pelaku tindak  pidana)  yang  hanya dibebankan untuk membayar ganti rugi kerugian materiil. Ini dapat menjadi sebuah celah dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO di Indonesia.
f.  Belum  adanya  SOP  pelayanan  korban  sehingga  pelayanannya  berjalan sendiri-sendiri
Belum  adanya  SOP  yang  secara  spesifik  mengatur tentang  pelayanan terhadap  korban  menyebabkan  setiap stakeholder seolah-seolah  berjalan sendiri-sendiri   dan   tidak   memiliki   pedoman   dalam   penanganan   kasus TPPO.  Akibat  lain  adalah  ketika  setiap stakeholder masing-masing  berjalan sendiri,  maka  penanganan  kasus  tidak  bisa  selesai  karena  setiap  pihak melakukan penanganan sesuai dengan penafsirannya masing-masing.

## g.   Tumpang-tindih tupoksi
Secara  spesifik  beberapa  orang  menyoroti  peran  P2TP2A  yang mengambil  alih  peran stakeholder lainnya.  Bagi  sebagian  orang,  P2TP2A hanya  berperan  sebagai  rumah  singgah,  menerima  pengaduan,  dan melakukan pencegahan (misalnya dalam bentuk sosialisasi). Di tingkat pusat, pada  saat  rehabilitasi,  adalah  tugas  Kemensos,  pemulangan  dari  luar  negeri menjadi  tugas  Kemenlu.  Untuk  masalah    kesehatan    menjadi  tugas Kemenkes,  dan  sebenarnya  itu  berlaku  sampai  ke  tingkat  provinsi  dan kabupaten/kota.  Seharusnya,  P2TP2A  berperan  untuk  melakukan  tindakan pencegahan,  menerima  pengaduan  sementara;  Dinas  Sosial  melakukan rehabilitasi;   Dinas   Kesehatan   melakukan   tindakan   psikoterapi;   Dinas Tenaga  Kerja  memastikan  bahwa  korban  mendapatkan  pekerjaan  untuk menjalani  kehidupannya;  dan  pihak  kepolisian  berperan  melakukan penanganan kasus dan proses hukumnya. Sebenarnya juga di setiap provinsi telah   dibentuk   gugus   tugas   penanganan   TPPO,   tetapi   tetap   saja   ada tumpang tindik tupoksi.
h.   Tidak semua orang bekerja dengan empati
Penanganan  kasus  TPPO  adalah  bagaimana  membantu  korban  agar bisa  terlepas  dari  jeratan  masalah  yang  dihadapinya.  Maka  dari  itu,  hal tersebut  berhubungan  dengan  tindakan  kemanusiaan  yang  tulus.  Pada kenyataannya, tidak semua orang mau bekerja denga hati dan kemanusiaan.

## E. Penutup
Peran  P2TP2A  dalam  kaitannya  dengan  penanganan  tindak  pidana perdagangan  orang  (TPPO),  adalah  sebagai  berikut:  pencegahan,  menerima pengaduan,  penyelidikan,  rehabilitasi,  penanganan,  reintegrasi  (pemulangan), pelatihan kemandirian.
Masalah dan kendala yang dihadapi oleh P2TP2A, antara lain sebagai berikut: pendanaan,    masyarakat    enggan    untuk    melapor    adanya    masalah,    proses penyesuaian  kelembagaan  yang  baru,  tidak  semua  instansi  pemerintah  yang menangani  TPPO mehamami  prosedur, belum jelasnya kebijakan restitusi, belum adanya  SOP  pelayanan  korban  sehingga  pelayanannya  berjalan  sendiri-sendiri,
adanya  tumpang-tindih  tupoksi  antar- stakeholder, dan  tidak  semua  orang  bekerja dengan empati.
Saran  yang  dapat  dilakukan  untuk  memperkuat peran  P2TP2A, antara  lain:
Pemerintah  membut  kebijakan  yang  lebih  akomodatif  dan  suportif  terhadap instansi-instansi yang  menangani  TPPO, pemerintah menyusun SOP penanganan kasus  korban  TPPO  yang  mudah  dipahami  oleh  semua  instansi  yang  menangani TPPO  dan  tidak  menimbulkan  mutitafsir,  masyarakat  berperan  aktif  dalam membantu  pemerintah  dalam  melakukan  tindakan  pencegahan  dan  tidak  enggan melapor   jika   menemui   kasus   TPPO;   dan   pemerintah   segera   merumuskan peraturan   yang   mengatur   restitusi   yang   akomodatif   baik   terhadap   kerugian materiill maupun immateriil.

## DAFTAR PUSTAKA
Everd Scor Rider  Daniel, dkk.,  “ Human  Trafficking di  Nusa  Tenggara Timur” , Social Work Jurnal Vol.7 No.1 Halaman 1-129 Hakrisnowo, Hakristuti, 2003, Indonesia Court Report: Human Trafficking, Jakarta: UI Ibrahim,  Imam,  A,  2013, Tinjauan  Viktimologis  Terhadap  Kejatahan  Perdagangan  Orang (Human Trafficking) Di Kota Bandung. Makassar: Universitas Hasanuddin Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2019, Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2019
Rafikah,  R.,  2017.  Peranan  pusat  pelayanan  terpadu  pemberdayaan  perempuan  dan anak  (P2TP2A)  dalam  menghapuskan  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT) di kota Bukittinggi. Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies ,
1 (2), 173– 186. Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta
Supardjaja,  Komariah,  E.,2002, Ajaran  Sifat  Melawan  Hukum  Materil  dalam  Hukum Pidana,  Studi  Kasus  tentang  Penerapan  dan  Perkembangannya  dalam  Yurisprudensi,
Bandung: Alumni
United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), 2012, World Drug Report. United Nations publication, Sales No. E.12.XI.1 Utami,  P.  N,  2016, Optimalisasi  Pemenuhan  Hak  Korban  Kekerasan  terhadap  Perempuan melaluui Pusat terpadu, Jurnal HAM 7(1).
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  6 tahun  2015  tentang  Sistem  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
SK Gubernur Jawa Timur No.188/128/kpts/013/2017 Tentang Tim Pengelola PPT RS. Bhayangkara Korban Trafiking dan KDRT. Keputusan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta No.132/KEP/2005 Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  95  Tahun  2016  tentang  Organisasi  Dan Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan  Anak,  Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana Provinsi Jawa Tengah