ANALISIS TINGKAT KERAGAMAN PENGUKURAN VOLUME KAYU BULAT OLEH TENAGA TEKNIS PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (GANIS-

## PHPL) PADA APLIKASI SI-PUHH ONLINE
ANALYSIS LEVEL OF DIVERSITY MEASUREMENT VOLUME OF ROUND WOOD BY TECHNICAL PERSONNEL FOR SUSTAINABLE PRODUCTION FOREST MANAGEMENT (GANIS-PHPL) ON SI-PUHH ONLINE APLICATION
Isak  W.  Silooy 1) , G. Mardiatmoko 2) , Rohny. S. Maail 3)
Program Magister Manajemen Hutan Universitas Pattimura Ambon
Jl. dr.Latumeten Kampus PGSD Ambon
Email : chaken.silooy@yahoo.com Diterima : 2 Agustus 2019 Disetujui : 20 Agustus 2019
Abstrak
penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  Manganalisis tingkat keragaman pengukuran volume kayu bulat  dilapangan  antara  peneliti  dengan  Tenaga  Teknis  Pengelolaan  Hutan  Produksi  Lestari  (GANIS- PHPL) yang diinput pada aplikasi SI-PUHH Online. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan  mengembangkan  model  dengan  mengembangkan  model-model  matematis  (perhitungan),  yang berkaitan  dengan  pengukuran  kayu  bulat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Tenaga  Teknis Pengelolaan  Hutan  Produksi  Lestari  (GANIS-PHPL)  yang  dimiliki  PT.  Gema  Hutani  Lestari  tidak cermat  dalam  melakukan  tugas  dan  kewenangannya  dalam  mengukur  kebenaran  volume  kayu  bulat, karena  telah  terjadi  kelebihan  toleransi  volume  sebesar  5,97  %  dari  batas  toleransi  volume  yang ditetapkan sebesar 5 %, sehingga menimbulkan unsur kerugian Negara.  Dengan demikian Kinerja dan peranan  GANIS-PHPL  dipandang  perlu  dilakukan  pembinaan  dan  pengendalian  terkait  dengan  tugas dan  kewenangannya  dalam  hal  melakukan  pengukuran  dan  pengujian  volume  kayu  bulat,  sehingga perhitungan penerimaan negera bukan pajak (PNBP) mencapai target yang diinginkan.
Kata kunci : Pengukuran volume, kayu bulat, SI-PUHH Online

## Absract
Therefore this study aims to analyze the level of diversity in the measurement of volume of logs in the field  between  researchers  and  Technical  Personnel  for  Sustainable  Production  Forest  Management (GANIS-PHPL) inputted in the SI-PUHH Online application. The method used is a quantitative method by developing models mathematical  (calculations), which are related to the measurement of logs. The results  showed  that  the  Technical  Personnel  for  Sustainable  Production  Forest  Management  (GANIS- PHPL)  owned  by  PT.  Gema  Hutani  Lestari  is  not  careful  in  carrying  out  its  duties  and  authorities  in measuring the correctness of the volume of logs, because there has been an excess volume tolerance of 5.97% of the set tolerance limit of 5%, giving rise to an element of state losses. Thus the performance and  role  of  GANIS-PHPL  is  deemed  necessary  for  guidance  and  control  related  to  its  duties  and authority in terms of measuring and testing the volume of logs, so that the calculation of non-tax state revenue (PNBP) reaches the desired target.
Keywords : Measurement of volume, Round Wood, SI-PUHH Online

## PENDAHULUAN
Sebagai  salah  satu  kekayaan  alam  yang menjadi  modal  dasar  pembangunan  nasional, hutan  memiliki  manfaat  yang  nyata  bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik itu manfaat ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi.  Sejalan  dengan  pasal  33  undang- undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional  yang  mewajibkan  agar  bumi,  air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar- besar kemakmuran rakyat. Hal ini mengisyarakan bahwa  penyelenggaraan  kehutanan  senantiasa mengandung  jiwa  dan  semangat  kerakyatan, berkeadilan  dan  berkelanjutan,  untuk  itu  hutan harus dikelola dan dipelihara secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat,  baik  untuk  generasi  sekarang maupun  yang  akan  datang.  (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
Paradigma baru sektor kehutanan memandang  hutan  sebagai  sistem  sumberdaya yang  bersifat  multi  fungsi,  multi  guna  dan mencangkup multi kepentingan serta pemanfaatannya  diarahkan  untuk  mewujudkan sebesar–besarnya kemakmuran rakyat. Paradigma ini  menyadarkan  kita  bahwa  produk  hasil  hutan bukan  kayu  (HHBK)  merupakan  salah  satu sumberdaya  hutan  yang  memiliki  keunggulan komparatif  dan  paling  bersentuhan  dengan
masyarakat  sekitar  hutan.  HHBK  terbukti  dapat memberikan dampak pada peningkatan penghasilan  masyarakat  sekitar  hutan  dan memberikan kontribusi yang berarti bagi penambahan  devisa  negara,  maka  pembangunan produk  HHBK  ditujukan  pada  pemberdayaan, dan  peningkatan  sumberdaya  hutan,  ekonomi rakyat serta peningkatan devisa negara (Manuhuwa, 2009).
Luas  kawasan  hutan  Provinsi  Maluku berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 sebesar 3.919.617 hektar, terdiri atas  Hutan  Konservasi  (HK)  429.538  hektar, Hutan  Lindung    (HL)  625.256  hektar,  Hutan Produksi  Terbatas  (HPT)  894.258  hektar,  Hutan Produksi  (HP)  643.699  hektar,  dan  Hutan Produksi  Konversi    (HPK)  1.324.866  hektar. Luas  kawasan  hutan  Provinsi  Maluku  dapat dilihat pada Tabel. 1.
Berdasarkan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH)  Maluku,  perkiraan  potensi  kayu  dari kawasan  hutan  di  Provinsi  Maluku  yaitu  hutan primer 35.625,324 m³, hutan sekunder 124.689.960  m³,  dan  non  hutan  sebesar 166.856.361  m³,  dengan  total  perkiraan  potensi kayu di Maluku sebesar 393.741.322 m³ .
Tabel 1 . Luas kawasan hutan Provinsi Maluku menurut fungsi
No Fungsi  Hutan Luas (Ha) Prosentase (%) 1. Hutan Konservasi 429.538 10.96 2. Hutan Lindung 627.256 16.01 3. Hutan Produksi Terbatas 894.258 22.81 4. Hutan Produksi 643.699 16.42 5. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 1.324.866 33.8 Jumlah 3.919.617 100.00 Sumber Statistik Dinas Kehutanan, 2016.
Dari potensi kayu tersebut terdapat potensi kayu jenis  perdagangan  yaitu  pada  hutan  primer 46.027.829 m³, hutan sekunder 113.571.955 m³, non  hutan  sebesar  54.666.920  m³  dan  hutan tanaman  3.339  m³  sehingga  total  perkiraan potensi  kayu  perdagangan  di  Maluku  adalah sebesar 214.270.044  m³ (Neraca  Sumber  Daya Hutan,  Balai  Pemantapan  Kawasan  Hutan Wilayah  IX,  Ambon,  2013).  Selain  potensi produksi  kayu  bulat  yang  cukup  besar,  Provinsi Maluku juga memiliki potensi hasil hutan bukan kayu  seperti  rotan,  bambu,  sagu,  minyak  kulit lawang,  minyak  kayu  putih,  damar,  kopal, gaharu,  anggrek,  dan  lain  sebagainya  belum  di kelola secara optimal.
Pemanfaatan hutan alam di Provinsi Maluku dilakukan  menjelang  tahun  1960-an.  Eksploitasi kayu  bulat  meningkat  setelah  menjelang  tahun 1970-an  setelah  hadirnya  perusahaan  swasta nasional  dibidang  kehutanan  seperti  pemegang Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  – Hutan Alam (IUPHHK-HA), Izin Usaha Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  –  Hutan Tanaman  (IUPHHK-HT)  dan  lainnya,  sehingga perkembangan pembangunan di bidang kehutanan  dalam  rangka  mewujudkan  ekonomi daerah  yang  semakin  kokoh  dan  menampakan hasilnya,  dimana  pembangunan  industri  hasil hutan  telah  berkembang  dengan  cukup  pesat. Jumlah  IUPHHK-HA  di  Provinsi  Maluku sebanyak  12  Unit  IUPHHK-HA,  tersebar  pada  6 kabupaten  yaitu  Kabupaten  Buru  (4  IUPHHK- HA),  Kabupaten  Buru  Selatan  (2  IUPHHK-HA), Kabupaten  Maluku  Tengah  (3  IUPHHK-HA), Kabupaten  Seram  Bagian  Timur  (1  IUPHHK- HA), Kabupaten Kep. Aru (1  IUPHHK-HA) dan Kabupaten  MTB  (1  IUPHHK-HA).  Selain
IUPHHK-HA,  terdapat  juga  2  unit  IUPHHK-HT yang berada di Kabupaten Buru.
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil  Hutan  Kayu  (PUHH)  yang  berasal  dari Hutan  Alam  telah  diubah  melalui  kebijakan penatasahaan  hasil  hutan  yang  dikenal  dengan “kebijakan self assessment ”.  PUHH  ini merupakan  aktivitas  pencatatan  dan  pelaporan perencanaan produksi, pengukuran dan pengujian, pemanenan atau penebangan, penandaan,  peredaran  atau  pengangkutan,  serta pengolahan  hasil  hutan  kayu.  Mekanisme pelaksanaannya  yaitu  secara self  assessment melalui  SI-PUHH.  Pada  pelaksanaan  ini  peran WAS-GANISPHPL  pada  Dinas  Kabupaten/Kota di  seluruh  Indonesia  dalam  kegiatan  PUHH  itu dihilangkan.  Selanjutnya  digantikan  dengan otomatisasi  melalui  system  secara online .  Ruang lingkup PUHH kayu yang berasal dari hutan  alam  meliputi  seluruh  hasil  hutan kayu  yang  berasal  dari  hutan  alam  yang dimanfaatkan  oleh  pemegang  izin  sah  atau pengelola  hutan  dan  dilaksanakan  secara self assessment melalui  SI-PUHH Online (Dinamika Kehutanan, 2015).
Berkaitan dengan perubahan mekanisme
Penatausahaan Hasil
Hutan (PUHH)
menggunakan SI-PUHH Online memiliki pengaruh  terhadap  penerimaan  negara  bukan pajak  dan  dalam  tujuan  untuk  meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap penerimaan  negara  dan  daerah,  maka  efektifitas penerapan  SI-PUHH  Online  dalam  kaitan dengan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP)  pada  perusahaan  pemegang  IUPHHK pada  Hutan  Produksi  PT.  Gema  Hutani  Lestari
perlu  diteliti  dengan  harapan  kerugian  Negara dan Daerah dapat terhindari/kecil..

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Lokasi
Log  Pond pemegang  konsesi  Izin  Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Alam  pada  Hutan  Produksi  PT.  Gema  Hutani Lestari di Desa Waelanga, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dan berlangsung dari bulan Juni sampai Juli 2018.

## Alat dan Bahan
Alat yang akan digunakan dalam penelitian  ini  yaitu  terdiri  dari: Tally  sheet ,  pita ukur, kalkulator, buku catatan, alat tulis-menulis, dan  laptop.  Sedangkan  bahan  yang  digunakan meliputi : a) Kayu Logs hasil pengukuran GANIS PHPL  yang  ada  di  Log  Pond  atau  Tempat Penimbunan  Kayu  (TPK);  b)  Laporan  Hasil Produksi  Periode  Berjalan;  c).  Print  out  Data penginputan  hasil  pengukuran  GANIS-PHPL  ke dalam aplikasi SIPUHH- Online .

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif dengan mengembangkan model-model matematis  (perhitungan),  yang  berkaitan  dengan pengukuran  kayu  bulat.    Metode  penelitian kuantitatif   menurut  Sugiyono  (2015),  yaitu metode  penelitian  yang  berlandaskan  terhadap filsafat  positivisme  dalam  meneliti   sample  dan populasi penelitian.  Tehnik pengambilan sampel dilakukan  dengan  acak,  sedangkan  pengumpulan data  dilakukan  dengan  cara  memanfaatkan instrumen  penelitian  yang  dipakai.  Langkah-
langkah  Pengukuran  yang  dilakukan  di  lapangan adalah sebagai berikut :
a.  Semua  kayu  bulat  rimba  harus  dilakukan pengukuran batang per batang untuk mengetahui  isi  (volume)  setiap  batang  kayu bulat yang bersangkutan.
b.  Pengukuran  kayu  bulat  rimba  dilakukan dengan  cara  mengukur  panjang  dan  diameter kayu bulat. Berdasarkan panjang dan diameter kayu  bulat  tersebut  ditetapkan  isi  (volume) kayu bulat dengan memperhatikan/ mengukur/ menghitung  ada  tidaknya  cacat  bontos  dan cacat gubal yang mereduksi isi.

## Pengukuran Panjang
a.  Panjang  kayu  bulat  rimba  merupakan  jarak terpendek  antara  kedua  bontos  sejajar  dengan sumbu kayu bulat tersebut.
b. Panjang kayu bulat rimba diukur dalam satuan meter dengan kelipatan 10 cm, dan pembulatan  ke  bawah  (Peraturan  Direktur Jenderal  Bina  Produksi  Kehutanan  Nomor  :
P.14/BIKPHH/2009,  Kementerian  Kehutanan, 2009).

## Pengukuran Diameter
a. Pengukuran kayu bulat rimba yang berasal dari hutan alam dan hutan tanaman dengan panjang > 5 m:
1).  Pengukuran  diameter  pada  kedua  bontos dilakukan tanpa kulit dalam satuan centimeter dengan kelipatan 1 cm.
2).  Pengukuran  diameter  pada  tiap  bontos dilakukan  dengan  cara  mengukur  garis tengah  terpendek  melalui  pusat  bontos, kemudian  diukur  garis  tengah  terpanjang juga  melalui  pusat  bontos,  dan  rata-rata ukuran  garis  tengah  dari  bontos  tersebut merupakan  diameter  dari  bontos  yang bersangkutan (du atau dp).
3).  Diameter  kayu  bulat  (d)  diperoleh  dengan cara merataratakan ukuran diameter ujung (du) ditambah diameter pangkal (dp).
b.  Pengukuran  diameter  kayu  bulat  rimba  untuk
kayu  bulat  yang  berasal  dari  hutan  tanaman dengan panjang sampai dengan 5 m):
1).  Pengukuran  diameter  pada  bontos  terkecil
(Bu)  tanpa  kulit  dalam  satuan  centimeter dengan  kelipatan  1  cm,  dan  pembulatan ke bawah.
2).  Pengukuran  diameter  dilakukan  dengan
cara  mengukur  garis  tengah  terpendek melalui pusat bontos (B) dan garis tengah terpanjang melalui pusat bontos (B).
3).  Diameter  kayu  bulat  (d)  diperoleh  dengan cara  merataratakan  ukuran  garis  tengah terpendek  (d1)  ditambah  garis  tengah terpanjang (d2) pada bontos ujung (Bu). Dalam  hal  kayu  bulat  rimba  terdapat tonjolan yang panjangnya kurang dari ½ panjang kayu  bulat  maka  pengukuran  diameter  dilakukan dengan  mengabaikan  tonjolan  tersebut,  seperti pada Gambar 1.
Gambar 1. Cara pengukuran kayu bulat rimba terdapat tonjolan yang panjangnya kurang dari  ½ panjang kayu bulat maka pengukuran diameter.
Dalam  hal  kayu  bulat  rimba  terdapat tonjolan  yang  panjangnya  ½  panjang  kayu  bulat atau  lebih  maka  pengukuran  diameter  dilakukan termasuk  tonjolan,  dapat  dilihat  pada  Gambar  2
(Peraturan  Direktur  Jenderal  Bina  Produksi Kehutanan Nomor : P.14/BIKPHH/2009, Kementerian Kehutanan, 2009).
Gambar 2. Cara pengukuran kayu bulat rimba terdapat tonjolan yang panjangnya ½ panjang kayu bulat atau lebih maka pengukuran diameter dilakukan termasuk tonjolan,

## Teknik Pengumpulan Data
Data  penelitian  terdiri  atas  data  primer dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari hasil  pengamatan  langsung  di  lapangan,  meliputi pengumpulan  data  secara  kuantitatif  dengan  cara melakukan  pengukuran  sampel  sebanyak  10  % terhadap  hasil  pengukuran  yang  dilakukan  oleh GANIS-PHPL  yang  tertuang  dalam  LHP-KB. Data kuntitatif adalah Data yang berbentuk angka atau  bilangan  dan  dapat  diolah  atau  dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika.
Data  sekunder  adalah  data  pendukung dan  penunjang  untuk  melengkapi  data  primer. Data  ini  diperoleh  melalui  studi  pustaka berbentuk  penelitian,  publikasi  ilmiah,  peraturan perundang  –  undangan,  dan  peta  yang  terkait dengan  penelitian  yang  diperoleh  dari  instansi terkait  antara  lain  :  Pihak  Perusahaan  PT.  Gema Hutani  Lestari,  Dinas  Kehutanan  Provinsi Maluku dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Laporan  Hasil  Penebangan  Kayu  Bulat (LHP-KB) didefinisikan sebagai dokumen
tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa  kayu  bulat  pada  petak/blok  yang  telah ditetapkan. Pengamatan hasil penebangan tersebut  terkait  kebenaran  volume  kayu  yang telah  disahkan  LHPnya  pada  periode  saat penelitian.  Pengukuran  kayu  bulat  dilakukan sebanyak  59,38  %  dari  sampel yang  tertuang dalam  LHP-KB  dengan  menggunakan  sistem metric  yaitu  mengukur  panjang  dan  diameter (pangkal  dan  ujung)  kayu  bulat,  kemudian membuat  perhitungan  atas  dasar  rumus  Brereton Metric  serta  Tabel  isi  Kayu  Bulat  Rimba Indonesia.

## Analisis Data
Data diolah secara tabulasi dan dianalisis secara  kuantitatif,  dengan  menggunakan  rumus Brereton Metric yaitu :
Dimana: I = Isi kayu bulat dalam m³ 0,7854 = ¼ π = ¼ x 3.1416 d = Diameter kayu dalam cm p
= Panjang kayu dalam m
Hasil  pengukuran  akan  dihitung  selisih jumlah  volume  yang  tertuang  dalam  LHP-KB periode  Juni  2018  yang  merupakan  hasil pengukuran  GANIS-PHPL  untuk  mengetahui selisih  persentase,  kemudian  dijumlahkan  selisih selama  bulan  produksi  dalam  tahun  RKT  2018 (bulan  saat  penelitian)  dengan  menggunakan asumsi-asumsi yang dapat dipertanggunjawabkan secara ilmiah.
Total  perbedaan  volume  antara  hasil pengukuran  dilapangan  dengan  LHP-KB  dan hasil  penginputan  pada  SI-PUHH  Online  dapat digunakan  sebagai  dasar  perhitungan  besarnya
kerugian  Negara  yang  diakibatkan  oleh  ketidak cermatan/kelalaian pihak perusahaan bersangkutan  (GANIS-PHPL)  dalam  proses    SI- PUHH Online.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian terhadap hasil pengukuran dan pengesahan  laporan  hasil  penebangan  kayu  bulat yang  dilakukan  oleh  GANIS-PHPL  pada  PT. Gema Hutani Lestari dan telah disahkan LHP-KB nya,  dilakukan  dengan  cara  mengambil  sampel data  sebanyak  59,38  %  dari  Laporan  Hasil Penebangan  Produksi  Kayu  Bulat  (LHP-KB) periode  Juni  2018  atau  sebanyak  133  batang terhadap 3 (tiga) LHP-KB masing-masing nomor :  03/LHP-TJDB/KBS/GHL-BU/VI/2018,  nomor.
03/LHP-RKT/KBS/GHL-BU/VI/2018 dan
nomor. 03/LHP-RKT/KB/GHL-BU/VI/2018,
tanggal  8  Juni  2018,  dengan  jumlah  batang sebanyak 224 batang serta volume sebesar 752.22 m³.
Berdasarkan  hasil  pengujian  terhadap panjang, diameter dan volume kayu oleh GANIS- PHPL sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa volume kayu sebanyak 133 batang adalah sebesar 470.16 M³ atau rata-rata 3,54 M³/ batang. Sementara hasil pengukuran ulang yang dilakukan  oleh  peneliti  terhadap  sample  kayu yang  sama  sebanyak  133  batang  yang  telah diukur  dan  di  LHP  kan  oleh  GANIS-PHPL, diperoleh  volume  kayu  bulat  sebesar  500.03  M 3 dengan  rata-rata  volume  per  batang  sebesar  3,76 M 3 .  Hasil  pengukuran  selengkapnya  dapat dilik]hat pada tabel 2.
Tabel 2 . Hasil Pengujian Panjang, Dianmeter dan Volume Kayu (133  contoh uji)
No.  Tim Penguji Jenis
Jumlah Batang
Volume (m 3 )  Rerata* Volume (m 3 /btg)
1 Ganis PHPL Meranti 48 137,76 2,87 Campuran 85 332,43 3,91 Jumlah^ 470,16^ 3,54* 2 Peneliti Meranti 48 143,97 3,00 Campuran 85 332,42 4,19 Jumlah 500,03^ 3,76*
Terdapat  perbedaan  volume  antara  hasil pengukuran  GANIS  PHPL  dan  hasil  engukuran peneliti sebesar 29,87 M³, dengan selisih rata-rata volume  sebesar  0,22  M³  per  batang.  Perhitungan terhadap  perbedaan  tersebut  dirinci  sebagai berikut :
 Perbedaan  selisih  volume  diperoleh  dari volume  kayu  hasil  pengukuran  ulang  oleh peneliti  sebesar  500,03  M 3 dikurangi  volume kayu  bulat  hasil  pengukuran  GANIS  PHPL sebesar 470,16 M 3 , ( 500,03 M 3 – 470,16 M 3 = 29,87 M 3 ).
 Selisih  rata-rata  volume  kayu  bulat  diperoleh dari  jumlah  total  selisih  volume  kayu  bulat dibagi dengan jumlah batang. ( 29,87 M 3 / 133 batang = 0,22 M 3 ).
Presentase toleransi terhadap hasil pengukuran  kayu  bulat sebesar  5,97  %  diperoleh dari jumlah selisih volume kayu bulat pengukuran  peneliti  dibagi  jumlah  volume  total hasil  pengukuran  peneliti  dikali  dengan  100  %, (29,87 M 3 /500,03 M 3 x 100 % = 5,97 % ).
Toleransi  Volume  Hasil  Pengukuran Kayu  Bulat  adalah  batas  penyimpangan  yang masih diperkenankan. Berdasarkan pasal 74 huruf a  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2007, toleransi volume yang diberikan sebesar 5%, dan bila  terdapat  kelebihan  volume  yang  melebihi toleransi tersebut diatas maka terdapat unsur yang
merugikan  Negara.  Dengan  demikian  dari  hasil perhitungan terhadap  presentasi toleransi  volume hasil  pengukuran  kayu  bulat  sebagaimana  diatas, maka  terdapat  unsur  yang  merugikan  negara, karena  telah  melebihi  batas  toleransi  yang ditentukan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa telah terjadi selisih antara hasil pengukuran yang dilakukan  oleh  GANIS-PHPL  dengan  hasil pengukuran yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini disebabkan karena GANIS-PHPL tidak melaksanakan tugas pengukuran terhadap panjang  dan  volume  partai  kayu  bulat  yang ditebang  dengan  baik  dan  benar.  Akibatnya berpengaruh pada perhitungan penerimaan negara yang  diproses  pada  aplikasi  SI-PUHH  Online, karena  jumlah  volume  kayu  yang  terinput  dalam aplikasi SI-PUHH Online menjadi dasar perhitungan besarnya penerimaan negara. Kejadian  ini  menunjukan  bahwa  pembinaan  dan pengawasan  secara  langsung  dilapangan  masih dibutuhkan  dalam  kegiatan  pengelolaan  hutan sehingga  penerapan  self  assessment  dalam kegiatan pengelolaan hutan harus dikaji kembali.
Pemerintah sebenarnya bertanggung jawab  mengelola  sumber  daya  alam  Indonesia untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  . Berkenaan  dengan  hal  tersebut  kawasan  hutan yang dikelola negara ditebang untuk
memproduksi kayu komersial. Dari hasil tersebut Pemerintah  memungut  berbagai  jenis  royalti, retribusi  dan  iuran  berdasarkan  laporan  produksi kayu.  Jika  kayu  tersebut  tidak  tercatat  dan/atau biaya  royaltinya  tidak  dibayar  berarti  nilai ekonomi  hutannya  hilang  dirampas.  Dengan demikian  tidak  dapat  digunakan  Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia secara luas. Sebenarnya  Presiden  R.I.  telah  sepakat  dengan Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  tentang pentingnya  menghentikan  kerugian  negara  di sektor  kehutanan,  mengkoordinasikan  upaya- upaya  untuk  memperbaiki  sistem,  memeriksa sistem  yang  memungkinkan  kerugian  tersebut, dan  meningkatkan  pemungutan  penerimaan. Direktorat    Penelitian  dan  Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan  Korupsi  R.I.  telah  mengkaji  soal kerugian negara tersebut. Kajian tersebut memperkirakan  aset  negara  yang  hilang  akibat produksi kayu yang tidak tercatat dan pemungutan  penerimaan  negara  bukan  pajak (PNBP)  kehutanan  yang  kurang  efektif  selama periode  2003–2014  .  Disamping  itu  temuan tersebut digunakan untuk menganalisa kelemahan pada  sistem  penata  usahaan  Pemerintah  seputar pengawasan  produksi  kayu  dan  pemungutan PNBP (Direktorat  Penelitian dan Pengembangan
Kedeputian
Bidang Pencegahan Komisi
Pemberantasan Korupsi R.I., 2015).
Hal  tersebut  meskipun  telah  melibatkan KPK  namun  faktanya  sampai  dengan  penelitian ini  berakhir  masih  terjadi  kerugian  negara  dari PUHH  dengan  sistem self  assessment tersebut.
Kasus  ini  juga  banyak  terjadi  tidak  hanya  di
Maluku  saja  tetapi  di  wilayah  Indonesia  lainnya. Contohnya  hasil  temuan  dari  Kalimantan  Barat yang  juga  memastikan  bahwa  masih  terdapat kelemahan  dalam  pelaksanaan  sistem  SI-PUHH online  oleh  perusahaan  kayu.  Menurut  Nugraha (2018),  SI-PUHH  dinilai  sudah  mulai advanced . SI-PUHH  ini  memang  memberikan  kemudahan bagi  pelaku  usaha.  Karena  dulu  ada  beberapa proses  mulai  dari  pembuatan  laporan  produksi, sampai ke SK usaha, pembayaran PNBP, itu jadi satu  sistem  yang  baik.  Pada  mulanya  sistem tersebut untuk memotong rantai birokrasi supaya tidak terjadi korupsi. Dengan perkataan lain tidak ada demand dari  birokrasi  untuk  tindak  pidana korupsi.  Melalui  sistem  yang  dipermudah  dalam level  tertentu,  SI-PUHH  jadi  persoalan  akibat adanya  pengawasan  lemah.  Dalam  hal  ini  sangat sulit  menguji  ketaatan  perusahaan  di  dalam  SI- PUHH.  Pihak  mana  yang  akan  mengujinya  ini belum  ada  kejelasannya  dan  SI-PUHH  dinilai kurang transparan karena tidak memberikan akses data  kepada  pemantau  independen.  Pada  SI- PUHH  tidak  bisa  dilakukan  lacak  balak  karena pemantau independen tidak  memiliki akun untuk mengecek asal kayu-kayu tebangan dari perusahaan kayu.
2.  Efektifitas  Penerapan  SI-PUHH  Online Terhadap Penerimaan Negara Bukan  Pajak
Untuk  melindungi  hutan  dari  perambahan, penjarahan  serta  perusakan  lainnya,  pemerintah Indonesi  menempuh  berbagai  cara,  tujuannya tentu  saja  agar  hutan  kita  tetap  lestari  dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.Beberapa  peraturan  yang  ditujukan untuk  melindungi  hutan  agar  tetap  lestari  serat
menjamin penerimaan negara serta legalitas hasil hutan  telah  dikeluarkan,  antara  lain  adalah
Permenhut No. P.55/Menhut-II/2006 jo. P.63/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil  Hutan  yang  berasal  dari  hutan  negara  dan Permenhut  No.  P.18/Menhut-II/2007  tentang Petunjuk  Teknis  dan  tata  cara  pemungutan  dan pembayaran PSDH DR.
Untuk mendukung pelaksanaannya Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan melalui  Direktorat  Bina  Iuran  dan  Peredaran Hasil  Hutan  Direktorat  Jenderal  Pengelolaan Hutan  Produksi  Lestari  membangun  sistem Informasi  Penatausahaan  Hasil  Hutan  dan Penatausahaan  PSDH  DR  berbasis  teknologi informasi atau SI-PUHH Online berbasis website yang dapat di akses pada alamat http://puhh.dephut.go.id. SI-PUHH (Sistem Informasi
Penatausahaan Hasil Hutan) merupakan  sebuah  sistem  informasi  untuk menyimpan  transaksi  data  PUHH  secara online , dan juga menjadi media informasi penyelenggaraan PUHH secara real-time . Perusahaan IUPHHK yang telah menjalankan Tabel.3 Kategori Tafsiran Klasifikasi N-gain
SIPUHH  memiliki  beberapa  keuntungan bila dibandingkan dengan  perusahan yang belum menjalankan  SI-PUHH.  Keuntungan-keuntungan yang  diperoleh  oleh  perusahaan  yang  telah menerapkan SIPUHH antara lain :
 Penerbitan/pembuatan SKSKB bersifat self-assessment
 Peredaran kayu bulat milik IUPHHK dapat dipantau secara real-time , oleh pihak-pihak yang terkait seperti Kementrian Kehutanan, pemilik/manajemen perusahaan, dan masyarakat.
 Pengelolaan  data  terpusat  dan  Manajemen dapat  mengambil  keputusan  strategis dengan  cepat  karena  dapat  mengamati pergerakan log.
Implementasi SI-PUHH Online ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya baik bagi pemerintah maupun unit usaha, bagi dunia usaha dapat  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi proses  pembuatan  Laporan  Produksi  (LHP), Pembayaran  PSDH  DR  dan  penerbitan  dokumen pengangkutan  atau  peredaran  Hasil  Hutan, memberikan  kepastian  hukum  terhadap  hasil hutan  yang  diproduksi  karena  dapat  dibuktikan legalitasnya  melalui  sistim  lacak  balak.Bagi pemerintah  manfaat  yang  diperoleh  dalam Implementasi  SI-PUHH  Online  ini  adalah keterlacakan  kayu  dari  blok  tebangan,  Tempat Penimbunan  Kayu  (TPn),  Tempat  Pengumpulan Kayu  (TPK),  TPK  antara  hingga  ke  industri berikut dokumen yang menyertainya, meningkatkan  monitoring  penatausahaan  hasil hutan,  dan  memudahkan  perekaman  data  dan pelaporan penatausahaan hasil hutan.
Secara  umum  dengan  menerapkan  SI- PUHH  Online  verifikasi  dokumen  dan  tanda  sah atau  legalitas  hasil  hutan  dapat  dilaksanakan dengan cepat dan akurat tanpa kendala ruang dan
Presentase (%) Tafsiran < 40 Tidak efektif 40 - 55 Kurang efektif 56 - 75 Cukup efektif  76 efektif
waktu,  demikian  pula  dengan  penelusuran  setiap batang logs atau lacak balak. Dari sisi kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) penerapan  SI-PUHH  online  menurut  Direktorat Jenderal  Pengelolaan  Hutan  Produksi  Lestari cukup  baik  dan  efektif  karena  telah  terintegrasi dengan  Sistim  Informasi  Penerimaan  Negara Bukan Pajak (SI-PNBP) sehingga semua penerimaan  negara  dapat  dipantau  secara  real time.( https ://www. Mongabay. co.id/2017/09/04/ ketika  kementerian  lingkungan  dan  kehutanan integrasikan  sistem  informasi  kelola  hutan  / diakses  pada tanggal  12 Pebruari 2019).
Untuk  menguji  Efektifitas  dari  Penerapan SI-PUHH Online dalam kaitan dengan Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  melalui  proses input  data  volume  kayu  bulat  dalam  aplikasi  SI- PUHH  online  oleh  Tenaga  Teknis  Perusahaan dilakukan Uji  Normalitas  Gain  (  N-Gain) terhadap  hasil  penelitian    pengukuran  volume kayu  bulat  yang  dilakukan.  Kategori  Tafsiran efektivitas  N-Gain  (menurut  Hake,  R.R.  1999) pada tabel 3 berikut.
Berdasarkan  tabel  hasil  perhitungan  uji  N-gain, menunjukan  bahwa  nilai  rata-rata  N-gain  score untuk  hasil  pengukuran  volume  kayu  bulat  yang dilakukan  olehpeneliti  adalah  sebesar  99.7512 ataau  99.75  %,  termasuk  dalam  kategori  Efektif, dengan  nilai  N-gain  score  minimal  99.35  %  dan maksimal  99.97  %.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  penerapan  SI-PUHH  Online dalam  kaitan  dengan  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  (PNBP)  Efektif  untuk  meningkatkan penerimaan  negara  bukan  pajak,  karena  memilki tingkat presentasi diatas 76 persen. IUPHHK PT.
Gema  Hutan  Lestari  merupakan  salah  salah pemegang konsesi di Provinsi Maluku yang telah mendapatkan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi  Lestari  skema  Madatory  dengan kategori  kinerja  baik  yang  berlaku  mulai  tanggal 15  Januari  2015  s/d  14  Januari  2020,  itu  artinya seluruh  tahapan  dalam  penerapan  SI-PUHH Online  telah  dilengkapi  dan  dipenuhi  oleh  PT. Gema  Hutani  Lestari  serta  telah  dilaksanakan dengan efektif.
Hal itu ditunjukan dari hasil pengumpulan  data  sekunder  meliputi  dokumen sumber  berupa  Laporan  Hasil  Produksi  (LHP) yang digunakan GANIS-PHPL PT. Gema Hutani Lestari  telah  berbasis  SI  PUHH  Online.  Namun pada sisi lain data primer yang diperoleh peneliti saat  melakukan  pengukuran  ulang  terhadap sampel  kayu  yang  sama,  ternyata  masih  terjadi selisih  volume  kayu  bulat  yang  melebihi  batas toleransi yang ditetapkan walaupun tidak signifikan,  sehingga  berdampak  pada  terjadinya unsur kerugian negara.

## KESIMPULAN
1. Perbedaan selisih volume kayu bulat sebesar 29,87  M 3 ,  dengan  selisih  rata-rata  volume kayu  bulat  sebesar 0,22  M 3 .  Kelebihan prosentasi toleransi terhadap hasil pengukuran  kayu  bulat  sebesar  5,97  %  dari batas toleransi 5 % yang diberikan.
2. Analisis  Perbedaan  Rata-Rata  antara  Hasil Pengukuran  GANIS-PHPL  dan  Peneliti dengan menggunakan Uji Independen Sample  T  Test  (Uji  T),  menunjukan  bahwa tidak  terdapat  perbedaan  yang  signifikan
antara  volume  hasil  pengukuran  tenaga teknis  perusahaan  dan  peneliti .  Hasil  uji parametrik (equal variance assumsed) diperoleh  nilai  signifikan  (Sig  2.tailed), sebesar  0.368  nilai  signifikan  (Sig)  >  dari 0,05.  Sementara  untuk  perbedaan  rata-rata (mean  difference)  antara  volume  hasil pengukuran tenaga teknis dan peneliti adalah sebesar  0,22406.  Nilai  perbedaan  rata-rata inilah yang dijadikan dasar untuk penghitungan kerugian negara.
3. Selisih  hasil  pengukuran  yang  dilakukan
GANIS-PHPL dalam melakukan pemeriksaan  dan  pengukuruan  partai  kayu sesuai dengan kewenangannya, maka ditaksir  telah  terjadi  kerugian  Negara  dari hasil  produksi  kayu  bulat  untuk  periode bulan  Juni  2018  sebesar  Rp.  11.405.120,00 dengan  rincian  untuk  PSDH  sebesar  Rp. 2.644.080,00; dan DR sebesar Rp. 8.741.080,00.
4. Seluruh kegiatan Penatausahaan Hasil Hutan yang  dilakukan  oleh  PT.  Gema  Hutan Lestari  seluruhnya  telah  berbasis  SI-PUHH Online karena data dapat diakses secara real time dan Up to Date.
5. Penerapan  SI-PUHH  Online  dalam  kaitan dengan  penerimaan  negara  bukan  pajak (PNBP)  masuk  kategori Efektif karena  nilai rata-rata N-Gain score sebesar 99.78 %  atau lebih  lebih  dari  76  %,  dengan  nilai  N-gain score minimal 99.35 % dan maksimal 99,97 %.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinamika  Kehutanan.  2015.  Apa  Saja  Sih Perubahan Sebelum dan Sesudah Kebijakan  Penatausahaan  Hasil  Hutan secara Self Assessment.
http://https://aguraforestry.wordpress.c om/tag/penatausahaan-hasil-hutan/ . Diakses 1 Agustus 2019)
Direktorat    Penelitian  dan  Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan  Korupsi  R.I.  2015. Mencegah  Kerugian  Negara  Di  Sektor
KehutananSebuah Kajian Tentang Sistem  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak Dan Penatausahaan Kayu. http:// https://media.neliti.com/media/pu blications/45225-ID-mencegah- kerugian-negara-di-sektor-kehutanan- sebuah-kajian-tentang-sistem- peneri.pdf . Diakses 15 Agustus 2019. Dinas  Kehutanan  Provinsi  Maluku.  2016.
Statistik  Kehutananan  2016 ,  Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Ambon.
Manuhuwa,  E.  2009.  Hasil  Hutan  Bukan Kayu Sebagai Bagian Dari Pembangunan Hutan Di Maluku. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar
Dalam  Jurusan  Kehutanan  Fakultas Pertanian Universitas Pattimura. Nugraha, I. 2018. Koalisi Ungkap
Kelemahan  Sistem  Informasi  Hasil Hutan,  Apa  Kata  Menteri  Siti?  http:// www.mongabay.co.id/2018/11/14/koa lisi-ungkap-kelemahan-sistem- informasi-hasil-hutan-apa-kata- menteri-siti/ .  Diakses  21  Agustus 2019.
Republik  Indonesia.  1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Sekretaris  Negara  RI, Jakarta. Republik  Indonesia.  2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah,
Sekretaris Negara RI Jakarta. Republik Indonesia. 2009. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.14/VI- BIKPHH/2009 Tentang Metoda Pengukuran  dan  Tabel  Isi  Kayu  Bulat
Rimba  Indonesia, Biro  Hukum  dan Organisasi  Departemen  Kehutanan  RI Jakarta.