## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor: 70/Pid./2014/PT.TJK.)
The Criminal Liability of the Perpetrators of Criminal Acts Legislative Elections 2014
(Study Decision Number: 70/Pid./2014/PT.TJK.)

## Selvi Yuliyanti
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Way Kanan,
Provinsi Lampung email: selviyuliyanti10@yahoo.co.id

## Abstract
The criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts of legislative elections  in  2014  in  Decision  No.  70/Pid./2014/PT.TJK  based  on  the presence of errors and intentional element in the commission of a crime, the defendant's  ability  to  be  responsible,  there  is  no  justification  and  forgiving for  the  defendant  in  committing  criminal  offenses  legislative  elections,  by deliberately  adding  voice  to  a  certain  election  participants.  The  judges convict  the  Defendants  therefore  with  imprisonment  for  3  (three)  months, and a fine IDR 500.000 (five hundred thousand rupiahs) provided that if the fine  is  not  paid  then  replaced  with  imprisonment  for  1  (one)  month.  Basic legal  considerations  judges  in  imposing  criminal  offense  to  legislative elections  in  2014  juridically  is  the  fulfillment  of  the  evidence  in  the  trial referred  to  in  Article  183  and  Article  184  Criminal  Procedure  Code. Philosophically  considered  that the criminal  as a  guidance to  the  behavior of  the  accused.  Sociologically  consists  of  aggravating  factors,  namely  the defendant  as  the  election  organizer  has  injured  the  implementation  of democracy  and  the  mitigating  circumstances  that  the  defendants  confessed and  has  not  been  convicted,  have  family  responsibilities  and  polite  during the trial.
Keywords: Criminal Liability, Election, Legislative
Volume  10  Issue  1,  January-March  2016:  pp.  1-220. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.

## Abstrak
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu Legislatif Tahun  2014  didasarkan  dengan  adanya  unsur  kesalahan  dan  kesengajaan dalam  melakukan  perbuatan  pidana,  kemampuan  terdakwa  untuk bertanggungjawab,  tidak  ada  alasan  pembenar  dan  pemaaf  bagi  terdakwa dalam  melakukan  tindak  pidana  Pemilu  Legislatif,  yaitu  dengan  sengaja melakukan penambahan suara kepada Peserta Pemilu tertentu. Majelis hakim menjatuhkan  pidana  kepada  para  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara  selama  3  (tiga)  bulan,  dan  denda  sebesar  Rp500.000,-  (lima  ratus ribu  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  1  (satu)  bulan.Dasar  pertimbangan hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana Pemilu  Legislatif  Tahun  2014  dalam  Putusan  Nomor  70/Pid./2014/PT.TJK secara  yuridis  adalah  terpenuhinya  alat-alat  bukti  dalam  persidangan sebagaimana  dimaksud  Pasal  183  dan  Pasal  184  KUHAP.  Secara  filosofis adalah  menilai  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  sebagai  upaya  pembinaan terhadap  perilaku  terdakwa.  Secara  sosiologis  terdiri  dari  hal  yang memberatkan  yaitu  para  terdakwa  sebagai  penyelenggara  pemilu  telah menciderai  pelaksanaan  demokrasi  dan  hal  yang  meringankan  yaitu  para terdakwa  mengakui  perbuatannya  dan  belum  pernah  dihukum,  memiliki tanggungan keluarga dan sopan dalam persidangan
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemilu, Legislatif

## A. Pendahuluan
Pemilihan  Umum  (Pemilu)  Legislatif  pada  dasarnya  merupakan sarana  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pemilu  Legislatif  diselenggarakan  untuk memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan Daerah  (DPD),  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Provinsi,  dan DPRD  Kabupaten/Kota  yang  berasal  dari  partai  politik.  Pemilihan  para wakil  rakyat  yang  akan  duduk  di  lembaga  legislatif  ini  merupakan perwujudan  dari  demokrasi  Indonesia  yang  menganut  sistem  kepartaian melalui partai politik.
Pemilihan  para  calon  anggota  legislatif  dari  partai  politik  secara langsung,  mengindikasikan  bahwa  suara  rakyat  adalah  penentu  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kehidupan  politik,  karena  partai  politik sebagai penyalur aspirasi rakyat. Upaya yang lebih penting lagi adalah untuk memberdayakan  partai  politik,  agar  partai lebih  kuat dan  mandiri, sehingga melahirkan  kebijakan  partai  yang  berorientasi  pada  kepentingan  rakyat. Rakyat  dalam  wacana  negara  demokrasi  menjadi  titik  sentral  karena  pada
hakikatnya demokrasi adalah pemerintahan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat.
Pemilu  memiliki  arti  penting  dalam  negara  demokrasi,  karena berkaitan dengan tiga fungsi utamanya yaitu (1) Legitimasi politik, Melalui Pemilu, legitimasi pemerintah atau penguasa dikukuhkan karena pemerintah terpilih  hakikatnya  adalah  pilihan  rakyat  terbanyak  yang  memiliki kedaulatan.  (2)  Sirkulasi  elit  politik.  Dengan  Pemilu,  terjadinya  sirkulasi atau  pergantian  elit  kekuasaan  dilakukan  secara  lebih  adil,  karena  warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat  sebagai  elit  politik  dan  siapa  yang  tidak.  (3)  Pendidikan  politik. Pemilu  berfungsi  sebagai  alat  untuk  melakukan  pendidikan  politik  bagi warga negara agar dapat memahami hak dan  kewajiban politiknya. Dengan keterlibatan  dalam  proses  pelaksanaan  Pemilu,  diharapkan  warga  negara akan  mendapat  pelajaran  langsung  tentang  bagaimana  selayaknya  warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi. 1
Konteks sistem pemilu dan sistem kepartaian tidak terlepas dari sistem pemerintahan  suatu  negara.  Sistem  pemerintahan  mempengaruhi  cara  atau metode  seseorang  dalam  memperoleh  kekuasan  tertinggi  maupun  jabatan strategis lainnya. Pada sistem pemerintahan demokrasi kekuasaan diperoleh melalui sistem pemilihan umum dengan beberapa partai yang mengikutinya, kekuasaan berada di tangan rakyat. Rakyat dalam negara demokrasi menjadi titik  sentral  karena  pada  hakikatnya  demokrasi  adalah  pemerintahan  yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat.
Sistem  pemerintahan  Indonesia  menerapkan  sistem  demokrasi  dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di  mana  hak  untuk  membuat  keputusan-keputusan  politik  diselenggarakan oleh  warga  negara  melalui  wakil-wakil  yang  dipilih  oleh  rakyat  dan  yang bertanggung  jawab  kepada  rakyat  melalui  suatu  proses  pemilihan  yang bebas. Maknanya adalah demokrasi merupakan suatu sistem yang meletakan kekuasaan atas rakyat melalui perwakilan yang ada diparlemen yang dipilih secara langsung dalam suatu pemilihan umum. 2
Upaya  yang  dilakukan  untuk  menciptakan  pemilu  yang  berkualitas adalah  menciptakan  integritas  dan  profesionalitas  penyelenggara  pemilu. Komitmen  menyelenggarakan  pemilu  berintegritas  yang  telah  dibangun secara nasional tidak boleh terciderai oleh adanya kepentingan individu dan kepentingan  sesaat  dari  oknum  penyelenggara.  Setiap  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  penyelenggara  meski  masuk  dalam  kategori  pelanggaran ringan,  tetap  harus  dikenai  sanksi.  Hal  ini  penting  untuk  memberikan
1 Hikam,  Muhammad  A.S.  (2002). Politik  Kewarganegaraan,  Landasan  Redemokratisasi  di Indonesia. Jakarta: Penerbit Bentara, p. 7.
2 Rahman, Arifin. (2006). Sistem Politik Indonesia . Surabaya: SIC, p. 21.
peringatan  kepada  setiap  penyelenggara  bahwa  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU) secara berjenjang tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja  penyelenggara.  Integritas  dan  profesionalitas  mutlak  dimiliki  semua jajaran  penyelenggara  pemilu.  Penyelenggara  harus  memiliki  daya  tahan terhadap setiap godaan yang datang dari luar, termasuk godaan yang datang dari  para  kandidat  yang  ikut  berkontestasi  dalam  pemilu.  Pelaksanaan supervisi  secara  berjenjang  harus  ditingkatkan  untuk  memastikan  kinerja penyelenggara  di  kabupaten/kota,  kecamatan,  desa/kelurahan  dan  Tempat Pemungutan  Suara  (TPS)  sesuai  dengan  Standar  Operasional  Prosedur (SOP) yang ditetapkan.
Penyelenggaraan  Pemilu  Legislatif  yang  baik  harus  dapat  bekerja sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku  seperti  yang  tercantum dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah,  bahwa  azas  penyelenggara  Pemilu  yang  harus dijadikan  pedoman  bagi  setiap  penyelenggara  Pemilu,  yaitu  mandiri,  jujur, adil,  kepastian  hukum,  tertib  penyelenggara  Pemilu,  kepentingan  umum, keterbukaan,  proporsionalitas,  profesionalitas,  akuntabilitas,  efisiensi  dan efektivitas.  Pemilu  yang  jujur  dan  adil  membutuhkan  peraturan  perundang- undangan  Pemilu  beserta  aparat  yang  bertugas  menegakkan  peraturan perundang-undangan Pemilu tersebut.
Penyelenggara  Pemilu  seharusnya  dilaksanakan  dengan  langsung, umum,  bebas,  rahasia  (LUBER)  serta  jujur  dan  adil  (JURDIL),  tetapi  pada kenyataannya  ada  penyelenggara  pemilu  yang  justru  melakukan  tindak pidana  pemilu.  Salah  satunya  dalam  Putusan  Nomor:  70/Pid/2014/PT.  Tjk, dengan  terdakwa  para  ketua  dan  anggota  PPK  Kecamatan  Tulang  Bawang Udik, Tumijajar Kabupaten dan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang  Barat  yang  melakukan  tindak  pidana  pemilu  yaitu  dengan  sengaja melakukan  penambahan  suara  pada  peserta  pemilu  tertentu,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 dan Pasal 287  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Para  terdakwa  dalam  perkara  ini  adalah  Marzuki  Bin  Burhanudin,  Pahmi Manan  Bin  Herman  Manan,  Roni  Irawan  Bin  Nasrullah,  Alki  Hasan  Bin Hasan,  Sukri  Bin  Ali  Hasan  (Tulang  Bawang  Udik),  Lukmansyah  Bin  M. Ilyas,  Musarif  Bin  Kasmin,  Harwidi  Bin  Ahmad  Muhadi,  Tria  Albaet  Nur Ade Bin Ahuani, Ahmad Setiawan Bin Indra Hidayatullah, Suwandi Bin Hi. Lukman (Tumijajar), Susilo Bin Sudiyono, Rohyanto Bin Abdul  Mu’in dan Deswanto Bin Samri Latif (Tulang Bawang Tengah).
Para  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja  melakukan  penambahan  suara kepada  Peserta  Pemilu  tertentu”;-  2.  Menjatuhkan  pidana  kepada  para
terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  bulan,  dan denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Penjatuhan  pidana  terhadap  terdakwa  tersebut  pada  dasarnya merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  bagi para  terdakwa, sebagai upaya  untuk  menjamin  kepastian  hukum,  ketertiban  dan  perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai  dimensi  kehidupan  hukum  selalu  menjaga  keselarasan, keseimbangan  dan  keserasian  antara  moralitas  sipil  yang  didasarkan  oleh nilai-nilai  aktual  di  dalam  masyarakat  beradab.  Baik  Perundang-undangan maupun  putusan  hakim  masing-masing  adalah  sumber  hukum  dalam membentuk  norma  atau  kaidah  hukum.  Pembaharuan  hukum  tentu  harus berasal  dari  sumbernya  (sumber  hukum),  karena  tidak  mungkin  ada perubahan ata pembaharuan hukum apabila sumbernya sendiri tidak pernah berubah atau diperbaharui oleh sumber hukum lainnya. 3
Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimanakah  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014?
2. Apakah  dasar  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014?
Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  dan  selanjutnya  diambil simpulan.

## B. Pembahasan
1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu
Legislatif Tahun 2014
Pertanggungjawaban pidana  pada  dasarnya  merupakan  implementasi tanggungjawab  seseorang  untuk  menerima  setiap  risiko  atau  konsekuensi yuridis yang  muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab  pelaku.  Pada  prinsipnya  pertanggungjawaban  pidana  ini sama  halnya  berbicara  mengenai  kesalahan  yang  merupakan  asas fundamental  dalam  hukum  pidana,  yang  mendalilkan  bahwa  tiada  pidana tanpa kesalahan.
3 Tumpa,  Harifin  A.  (2015).  “Penerapan  Konsep  Rechtsvinding  dan  Rechtsschepping  oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara”, Halrev Journal of Law , 1(2): 127.
Sehubungan  dengan  kemampuan  bertanggungjawab  di  mana  setiap orang  akan  dimintakan  pertanggungjawabannya  di  depan  hukum  atas  apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum  pidana,  karena  yang  hanya  dapat  menjadi  subyek  hukum  adalah dengan  syarat  orang  tersebut  harus  cakap  dalam  melakukan  perbuatan hukum  dengan  pengertian  lain  mampu  membedakan  mana  yang  baik  dan yang tidak baik, termasuk dalam tindak pidana pemilu legislatif.
Pada pelaksanaan pemilu legislatif Tahun 2014 terdapat tindak pidana pemilu  sebagaimana  tertuang  dalam  Putusan  Nomor:  70/Pid/2014/PT.  Tjk, dengan  terdakwa  para  ketua  dan  anggota  PPK  Kecamatan  Tulang  Bawang Udik, Tumijajar Kabupaten dan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang  Barat  yang  melakukan  tindak  pidana  pemilu  yaitu  dengan  sengaja melakukan  penambahan  suara  pada  peserta  pemilu  tertentu,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 dan Pasal 287  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Para  terdakwa  dalam  perkara  ini  adalah  Marzuki  Bin  Burhanudin, Pahmi Manan Bin Herman Manan, Roni Irawan Bin Nasrullah, Alki Hasan Bin  Hasan,  Sukri  Bin  Ali  Hasan  (Tulang  Bawang  Udik),  Lukmansyah  Bin M.  Ilyas,  Musarif  Bin  Kasmin,  Harwidi  Bin  Ahmad  Muhadi,  Tria  Albaet Nur Ade Bin Ahuani, Ahmad Setiawan Bin Indra Hidayatullah, Suwandi Bin Hi.  Lukman  (Tumijajar),  Susilo  Bin  Sudiyono,  Rohyanto  Bin  Abdul  Mu’in dan Deswanto Bin Samri Latif (Tulang Bawang Tengah).
Para  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  “dengan  sengaja  melakukan  penambahan  suara kepada  Peserta  Pemilu  tertentu”;-  2.  Menjatuhkan  pidana  kepada  para terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  bulan,  dan denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Menurut penjelasan F.X. Supriyadi 4 terdapat beberapa golongan orang yang  oleh  hukum  positif  telah  dinyatakan  tidak  cakap  atau  kurang  cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, tetapi mereka  harus  diwakili  dan  dibantu  orang  lain.  Mereka  yang  oleh  hukum dinyatakan  tidak  cakap  untuk  melakukan  sendiri  perbuatan  hukum  ialah orang  yang  masih  di  bawah  umur  atau  belum  dewasa  menurut  undang- undang, dan orang yang tidak sehat pikirannya (gila). Selain dua kelompok tersebut  maka  setiap  orang  dapat/cakap  melakukan  perbuatan  hukum  serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya.
4 Hasil Wawancara dengan F.X. Supriyadi. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Sabtu 31 Oktober 2015.
Terdapat  hal-hal  yang  menyebabkan  seseorang  tidak  dapat  dipidana, dengan beberapa alasan yaitu:
a. Alasan  pembenar,  yaitu  alasan  yang  menghapuskan  sifat  melawan hukumnya  perbuatan,  sehingga  apa  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
b. Alasan  pemaaf,  yaitu  alasan  yang  menghapuskan  kesalahan  terdakwa, perbuatan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  tetap  bersifat  melawan  hukum jadi  merupakan  perbuatan  pidana,  tetapi  dia  tidak  dipidana  karena  tidak mempunyai kesalahan.
c. Alasan  penghapusan  penuntutan,  disini  soalnya  bukan  ada  alasan pembenar  maupun  alasan  pemaaf,  jadi  tidak  ada  pikiran  mengenai  sifat perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas/kemanfaatan  kepada  masyarakat,  sebaliknya  tidak  diadakan penuntutan.
Alasan-alasan  penghapus  pidana  dibagi  menjadi  (a)  Alasan-alasan yang terdapat dalam batin terdakwa, yaitu Pasal 44 KUHP, (b) Alasan-alasan yang  di  luar  batin  terdakwa,  yaitu  Pasal  48,  Pasal  49,  Pasal  50,  Pasal  51 KUHP  dan  (c)  Pertanggungjawaban  dalam  hukum  Pidana.  Beberapa ketentuan  tertentu  yang  mengakibatkan  seseorang  dalam  hal  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  dengan adanya  ketentuan  penghapusan  pidana  sebagaimana  yang  terdapat  dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 Ayat (1), Pasal 49 Ayat (2), Pasal 50, Pasal 51 Ayat (1) dan (2).
Proses  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  Pemilu  Legislatif secara  umum  dilaksanakan  dalam  konteks  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia, yang meliputi proses penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh kejaksaaan dan penjatuhan hukuman/putusan hakim oleh Pengadilan Negeri. Penyidikan  tindak  pidana  Pemilu  Legislatif  dilaksankan  Kepolisian,  sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  penyidikan  adalah serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur dalam  undang-undang  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan guna menemukan tersangkanya.
Menurut  Pasal  1  Ayat  (10)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  penyidik  adalah  pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang- undang  untuk  melakukan  penyidikan.  Penyidik  Pembantu  adalah  pejabat Kepolisian  yang  diangkat  oleh  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  berdasarkan  syarat  kepangkatan  dan  diberi  wewenang  tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang  pada  tahap  pertama  harus  dapat  memberikan  keyakinan,  walaupun sifatnya  masih  sementara,  kepada  penuntut  umum  tentang  apa  yang sebenarnya  terjadi  atau  tentang  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan  serta siapa  tersangkanya.  Tujuan  penyidikan  secara  konkrit  tindakan  penyidikan dapat  diperinci  sebagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  untuk mendapatkan  keterangan  tentang  tindak  pidana  apa  yang  dilakukan,  kapan tindak  pidana  dilakukan,  dengan  apa  tindak  pidana  dilakukan,  bagaimana tindak  pidana  dilakukan,  mengapa  tindak  pidana  dilakukan  dan  siapa pembuatnya atau tindak pidana Pemilu Legislatif.
Penyidikan  terhadap  tindak  pidana  Pemilu  Legislatif  merupakan bagian  dari  tugas  Kepolisian  sebagai  penegak  hukum  yang  berupaya semaksimal  mungkin  dalam  melakukan  berbagai  langkah  strategis  dan konstruktif  dalam  rangka  mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang meliputi  terpeliharanya  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  tertib  dan tegaknya  hukum.  Penyidikan  terhadap  tindak  pidana  Pemilu  Legislatif, dilaksanakan setelah menerima laporan dari Panitia Pengawas Pemilu 1 x 24 jam sejak diputuskan dalam rapat pleno pembahasan pada Sentra Gakkumdu guna memperoleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai  tindak  pidana  Pemilu  Legislatif.  Atas  dasar  laporan  tersebut kemudian  Kepolisian  melakukan  tahapan  penyidikan  selama  14  (empat belas)  hari  untuk  mengungkap  tindak  pidana  Pemilu  Legislatif  yang berkaitan  dengan  acara  pidana  meliputi  ketentuan-ketentuan  tentang  data- data  penyidikan,  ketentuan-ketentuan  tentang  diketahuinya  terjadinya  delik, pemeriksaan  di  tempat  kejadian,  pemanggilan  tersangka  atau  terdakwa, penahanan  sementara,  penggeledahan,  pemeriksaan  atau  investegasi,  berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat), penyitaan dan pelimpahan perkara.
Menurut  penjelasan  Anyk  Kurniasih 5 Penuntutan  terhadap  tindak pidana  Pemilu  Legislatif  dilaksanakan  Kejaksaan.  Setelah  bukti-bukti dikumpulkan  dan  yang  diduga  tersangka  telah  ditemukan  maka  penyidik menilai  dengan  cermat,  apakah  cukup  bukti  untuk  dilimpahkan  kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika setelah melalui  tahapan  penyidikan  penyidik  berpendapat  bahwa  peristiwa  tersebut merupakan  tindak  pidana  Pemilu  Legislatif  maka  penyidik  mengirimkan Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  yang  dilanjutkan  dengan pengiriman  berkas  perkara  oleh  penyidik  kepada  Penuntut  Umum  untuk dilakukan penelitian dalam waktu 3 (tiga) hari dan apabila berdasarkan hasil penelitian  berkas  perkara  sudah  memenuhi  persyaratan  maka  Penuntut
5 Hasil  wawancara  dengan  Anyk  Kurniasih  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Rabu 18 Oktober 2015.
Umum  segera  menerbitkan  P-21P  (Pemberitahuan  berkas  perkara  pemilu sudah lengkap) dan dalam waktu 5 (lima) hari sejak diserahkannya tersangka dan  barang  bukti  oleh  penyidik  Penuntut  Umum  melimpahkan  perkara tindak pidana pemilu ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan penuntutan. Dan sebaliknya  jika  penyidik  berpendapat  bahwa  peristiwa  tersebut  bukan merupakan  tindak  pidana  maka  penyidikan  dihentikan  demi  hukum. Pemberhentian  penyidikan  ini  dibertahukan  kepada  Penuntut  Umum  dan kepada tersangka atau keluarganya.
Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  pada  dasarnya  adalah  seseorang  yang diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk  melakukan  penuntutan  dan pelaksanaan  penetapan  hakim.  Berdasarkan  Pasal  33  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan,  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya,  jaksa  membina  hubungan  kerjasama  dengan  badan  penegak hukum  dan  keadilan  serta  badan  negara  atau  instansi  lainnya.  Kejaksaan dalam  melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang  penuntutan  dilakukan secara merdeka, di mana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang  jaksa  harus  terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  pemerintah  dan pengaruh  kekuasaan  lainnya.  Hal  ini  berdasarkan  Pasal  2  UU  tersebut. Selanjutnya  dalam  Pasal  37  Ayat  (1)  disebutkan  bahwa  Jaksa  Agung bertanggungjawab  atas  penuntutan  yang  dilaksanakan  secara  independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UU  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan  Republik  Indonesia  jaksa  adalah  pejabat  fungsional  yang  diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta  wewenang  lain  berdasarkan  undang-undang.  Tugas  dan  kewenangan jaksa  dalam  bidang  pidana  diatur  dalam  Pasal  30  Ayat  (1)  UU  Kejaksaan antara lain:
(1) Melakukan penuntutan;
(2) Melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  Pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
(3) Melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana bersyarat,  putusan  pidana  pengawasan,  dan  keputusan  lepas bersyarat
(4) Melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  berdasarkan undang-undang
(5) Melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat melakukan  pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Semua  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  baik dalam  proses  pra  penuntutan  maupun  penuntutan  sesungguhnya  dilakukan
atas dasar keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penegakan  hukum  demi  keadilan  juga  mencakup  adil  bagi  terdakwa,  adil bagi  masyarakat  yang  terkena  dampak  akibat  perbuatan  para  terdakwa  dan adil  di  mata  hukum,  dengan  begitu  dengan  sendirinya  apa  yang  dilakukan oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  rangka  penegakan  hukum  adalah  untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, menjembatani rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan.
Tahapan selanjutnya adalah penjatuhan vonis oleh Hakim Pengadilan Terhadap Tindak pidana Pemilu Legislatif dalam rangka penegakan hukum. Sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana  formil  maupun  hukum  pelaksanaan  pidana.  Namun  demikian kelembagaan  substansial  ini  harus  dilihat  dalam  kerangka  atau  konteks sosial.  Sifatnya  yang  terlalu  formal  apabila  dilandasi  hanya  untuk kepentingan  kepastian  hukum  saja  akan  membawa  bencana  berupa ketidakadilan.  Dengan  demikian  demi  apa  yang  dikatakan  sebagai precise justice ,  maka  ukuran-ukuran  yang  bersifat  materil,  yang  nyata-nyata dilandasi  oleh  asas-asas  keadilan  yang  bersifat  umum  benar-benar  harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing  memiliki  fungsi  sendiri-sendiri.  Badan-badan  tersebut  yaitu Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan.  Dalam kerangka  kerja  sitematik  ini  tindakan  badan  yang  satu  akan  berpengaruh pada badan yang lainnya.
Mekanisme  penegakan  hukum  pidana  Pemilu  haruslah  memenuhi prinsip demokrasi, maka setiap putusan hakim harus selalu memenuhi paling tidak  3  (tiga)  perspektif  penting  di  antaranya:  perpektif  hukum  pidana materi,  perspektif  hukum  pidana  formil  dan  perspektif  pelaksanaan pemidanaan. 6
Pertama,  perspektif  pidana  materil  berisikan  tingkah  laku  yang diancam  dengan  pidana,  siapa  yang  dapat  dipidana  dan  berbagai  macam pidana yang dapat dijatuhkan. Dengan perkataan lain hukum pidana materil berisikan  norma  dan sanksi  hukum  pidana serta  ketentuan-ketentuan  umum yang membatasi, memperluas atau menjelaskan norma dan pidana tersebut.
Kedua,  perspektif  pidana  formil  (hukum  pidana  ajektif)  atau  lazim pula  disebut  dengan  hukum  acara  pidana,  yang  bisa  diartikan  seluruh peraturan yang memuat cara-cara Negara dalam menggunakan haknya untuk melaksanakan  penegakan  hukum  pidana  yang  berimplikasi  terhadap penerapan sanksi bagi para pelanggar hukum pidana materil.
6 Mulyadi,  Dedi.  (2013), Perbandingan Tindak  Pidana  Pemilu  Legislatif  –  dalam perspektif hukum di Indonesia , Cetakan Kesatu. Bandung: PT Refika Aditama, p. 276.
Ketiga,  perspektif  pelaksanaan  pidana  atau  pemidanaan  tidak  dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana ( criminal justice system ). Pasal 270 KUHAP  mengatur  bahwa  Jaksa  yang  melaksanakan  putusan  pengadilan. Bagaimana  caranya  jaksa  melaksanakan  keputusan  tersebut  diatur  dalam peraturan  pelaksanaan  KUHAP  atau  dengan  kata  lain  Jaksa  yang  tidak menjadi  Penuntut  Umum  untuk  suatu  perkara  boleh  melaksanakan  Putusan Pengadilan.
Menurut  penjelasan  Nurrahman  Yusuf 7 pada  dasarnya  penegakan hukum Pemilu memerlukan pembagian tindak pidana Pemilu dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan. Dengan  mekanisme  hukum  acara  yang  juga  acara  pemeriksaan  singkat  dan acara  pemeriksaan  biasa.  Khusus  untuk  tindak  pidana  Pemilu  maka peradilannya  permanen  yang  berada  di  tingkat  Pengadilan  Tinggi  dengan keputusan yang berisifat final and binding . Selain itu jaksanya adalah jaksa khusus  yang  ditempatkan  di  pengawas  Pemilu  yang  tugasnya  melakukan penuntutan  langsung  terhadap  hasil  penyidikan  Polisi  khusus  Pemilu  yang juga ditempatkan di pengawas Pemilu.
Upaya  untuk  mencapai  efektivitas  penyelidikan  dan  penyidikan perkara  tindak  pidana  Pemilu,  sebaiknya  dibentuk  unit  khusus  polisi  yang dilatih  menangani  tindak  pidana  Pemilu.  Sebab,  penanganan  tindak  pidana Pemilu,  selain  membutuhkan  pengetahuan  umum  mengenai  tindak  pidana, juga  perlu  pengetahuan  khusus  karena  Pemilu  merupakan  proses  politik  di mana  berbagai  modus  tindak  pidana  Pemilu  sangat  tersamar  atau  sangat rumit,  misalnya  politik  uang  yang  dilakukan  dengan  modus  sumbangan, santunan,  hadiah  lomba,  potongan  harga,  kenaikan  gaji,  atau  kecurangan dalam melaporkan perolehan dana kampanye. Diharapkan juga dibentuk unit khusus  jaksa  yang  menangani  perkara  pidana  Pemilu.  Pertimbangannya, sebagaimana  dalam  proses  penyidikan,  jaksa  untuk  perkara  pidana  Pemilu juga perlu pembekalan pengetahuan seputar Pemilu.
Perkara  tindak  pidana  Pemilu  bermuara  di  Pengadilan  yang  akan menyelesaikan  perkara  tersebut  sesuai  waktu  yang  ditentukan.  Di  sini  juga diharapkan ada hakim khusus yang menangani tindak pidana Pemilu karena dalam  memberikan  pertimbangan  dan  putusan  menyangkut  tindak  pidana Pemilu  dibutuhkan  pengetahuan  yang  luas  mengenai  hukum  dan  proses Pemilu.  Jauh-jauh  hari  diharapakan  hakim  sudah  mempelajari  hukum  dan proses  Pemilu  serta  kasus-kasus  tindak  pidana  Pemilu  yang  pernah  ada sebelumnya.
Seluruh  komponen  dalam  sistem  ini  selain  menguasai  pengetahuan dan skill hukum pada umumnya mesti menguasai hukum dan proses Pemilu,
7 Hasil  wawancara  dengan  Nurrahman  Yusuf  selaku  Anggota  Panwaslu  Kota  Bandar Lampung. Senin 9 November 2015.
dengan  demikian  komponen  yang  bekerja  dalam  sistem  peradilan  pidana khusus  untuk  menangani  tindak  pidana  Pemilu  ini  adalah:  pertama,  polisi (yakni  tim  khusus  yang  menangani  tindak  pidana  pemilu);  kedua,  jaksa (yakni  tim  khusus  yang  menangani  tindak  pidana  pemilu;  dan  ketiga, Pengadilan  (yakni  hakim-hakim  khusus  yang  menangani  tindak  pidana pemilu). Dengan adanya polisi khusus Pemilu dan Jaksa khusus Pemilu yang ditempatkan  oleh  kedua  instansi  tersebut  pada  lembaga  pengawas  Pemilu maka penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan langsung dilakukan oleh badan  pengawas  Pemilu  tanpa  harus  berkordinasi  dengan  Kepolisian maupun Kejaksaan, sehingga penyelesaian kasus lebih efektif dan optimal.
Menurut  penjelasan  Nurrahman  Yusuf 8 berkaitan  dengan  penegakan hukum  dalam  pelanggaran  administrasi,  maka  ke  depan  perlu  dipikirkan dengan memberikan ruang yang besar terhadap penguatan kelembagaan dan kewenangan  Pengawas  Pemilu,  dengan  demikian  maka  diharapkan  peran Pengawas  Pemilu  menjadi  wasit  yang  dapat  diandalkan  khususnya  dalam menyelesaikan  berbagai  permasalahan  pemilu  melalui  optimalisasi pelaksanaan  kewenangan  yang  bertanggungjawab  dan  mampu  membangun sinergitas  antar  lembaga  Pemilu  yang  ada,  serta  menghindari  arogansi internal organisasi yang dapat menimbulkan konflik antar lembaga Pemilu.
Pertanggungjawaban pidana pemilu legislatif dapat dilihat dari bentuk kesalahan  yaitu  kesengajaan  ( dolus )  dan  kealpaan/lalai  ( culpa ),  di  luar  dari dua  bentuk  kesalahan  ini  yang  merupakan  hubungan  batin  dari  pelaku  dan perbuatannya,  KUHP  tidak  mengenal  macam  kesalahan  lain.  Adapun  sikap batin  yang  berkaitan  dengan  perbuatan  yang  menimbulkan  celaan  sebagai berikut:
a. Kesengajaan ( dolus )
Sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti  seseorang  yang  berbuat  sengaja  itu  harus  dikehendaki  apa  yang diperbuat  dan  harus  diketahui  juga  atas  apa  yang  diperbuat.  Sengaja sebagaimana dimaksud adalah bentuk sengaja yang paling sedehana, sengaja adalah  yang  menyatakan  sengaja  sebagai  maksud  apabila  pembuat menghendaki  akibat  perbuatanya,  ia  tidak  pernah  melakukan  perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.
Sengaja  dengan  kesadaran  tentang  kepastian.  Sengaja  dengan kesadaran  kepastian  adalah  pembuat  yakin  bahwa  akibat  yang dimaksudkannya  tidak  akan  dicapai  tanpa  terjadinya  akibat  yang  tidak dimaksud, atau menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat  atau  hal-hal  yang  turut  serta  mempengaruhi  terjadinya  akibat  yang
8 Hasil  wawancara  dengan  Nurrahman  Yusuf  selaku  Anggota  Panwaslu  Kota  Bandar Lampung. Senin 9 November 2015.
lebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan  terjadinya,  maka  orang  itu  melakukan  sengaja  dengan  kepastian terjadi.
Sengaja  dengan  kesadaran  kemungkinan  sekali  terjadi/sengaja bersyarat/ dolus evantualis, adalah terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya  walaupun  ada  kemungkinan  akibat  lain  yang  sama  sekali tidak  diinginkannya  terjadi,  jika  walaupun  akibat  (yang  sama  sekali  tidak diinginkan)  itu  diinginkan  dari  pada  menghentikan  perbuatannya,  maka terjadi  pula  kesengajaan.  Untuk  adanya  kesengajaan  diperlukan  dua  syarat: (1)  Terdakwa  mengetahui  kemungkinan  adanya  akibat/keadaan  yang merupakan  delik,  dibuktikan  dari  kecerdasan  pikirannya  yang  dapat disimpulkan  antara  lain  dari  pengalaman,  pendidikan/lapisan  masyarakat  di mana  terdakwa  hidup  (2)  Sikapnya  terhadap  kemungkinan  itu  andaikata timbul, dapat disetujui atau berani menanggung resikonya, dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak  mengadakan  usaha untuk  mencegah  akibat  yang  tidak  diinginkan.  Berdasarkan  penjelasan  di atas  apabila  seorang  pelaku  pemilu  legislatif  mengetahui  bahwa perbuatannya  bersifat  melanggar  hukum  dan  dengan  sengaja  melakukan tindak  pidana  pemilu  legislatif  maka  ia  harus  mempertanggung  jawabkan perbuatan tersebut di depan hukum.
b. Kelalaian/kealpaan ( culpa )
Kelalaian ( culpa ) terletak antar sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa , culpa itu merupakan delik semu ( quasidelict ) sehingga diadakan pengurangan  pidana. Culpa mencakup  (cermat)  berpikir,  kurang pengetahuan  atau  kurang  terarah,  dan  ihwal culpa disini  jelas  merujuk kepada  kemampuan  psikis seseorang  dan  karena itu  dapat  dikatakan  bahwa culpa berari  tidak  atau  kurang  menduga  secara  nyata  (terlebih  dahulu kemungkinan  munculnya)  akibat  fatal  dari  tindakan  orang  tersebut  padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.
Culpa tidak  hanya  muncul  sebagai  elemen  kesalahan  dalam  delik- delik omisi, tapi juga dalam delik-delik (komisi) biasa lainnya, kadang kala dalam ketentuan Pasal 359 dan 360 KUHP, soal perbuatan tidak disinggung, sehingga mengimplikasikan bahwa beragam tindakan tercakup di dalamnya, Kesamaannya dengan delik omisi sekalipun hanya dalam hubungan kondisi fisik  dengan  tindakan,  adalah  bahwa  keduanya  menyangkut  tindakan membiarkan  (tidak  berbuat).  Juga  dalam  hal culpa untuk  delik  (komisi) biasa,  kemampuan  psikis  seseorang  tidak  digunakan,  padahal  kemampuan tersebut seharunya digunakan.
Delik culpa mengandung  dua  macam,  yaitu  delik  kelalaian  yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam pidana  ialah  perbuatan  ketidak  hati-hatian  itu  sendiri,  perbedaan  keduanya mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat  itu  maka  diciptalah delik  kelalaian,  sedangkan  bagi  yang  tidak  perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian/kurang kehati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.
Syarat-syarat  elemen  yang  harus  ada  dalam  delik  kealpaan  yaitu  (1) Tidak  mengadakan  praduga-praduga  sebagaimana  diharuskan  oleh  hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi  karena  perbuatannya,  padahal  pandangan  itu  kemudian  tidak  benar. Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandang yang seharusnya disingkirkan. Terdakwa  sama  sekali  tidak  punya  pikiran  bahwa  akibat  yang  dilarang mungkin  timbul  karena  perbuatannya.  Kekeliruan  terletak  pada  tidak mempunyai  pikiran  sama  sekali  bahwa  akibat  mungkin  akan  timbul  hal mana sikap berbahaya. (2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian  kebijaksanaan,  kemahiran/usaha  pencegah  yang  ternyata  dalam keadaan yang tertentu/dalam caranya melakukan perbuatan.
Upaya  pembenahan  pengawas  Pemilu  maka  Lembaga  pengawas Pemilu  memiliki  peran  dan  posisi  yang  strategis. Keberadaan  pengawas  ini bukan  sekedar  pelengkap  dari  kebutuhan  kelembagaan  penyelenggaraan Pemilu,  namun  lembaga  pengawas  Pemilu  haruslah  diposisikan  sebagai pengemban  tanggung  jawab  atas  semua  proses  dan  hasil  Pemilu,  sehingga fungsi pengawasan pada akhirnya akan efektif dan efisien. Pengawas Pemilu dibentuk dengan harapan agar pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu berjalan sesuai  dengan  peraturan  dan  jadwal.  Fungsi  pengawasan  mestinya  melekat atau  berjalan  seiring  pengawas  Pemilu  beriring  artinya  penanganan pelanggaran  administrasi  diserahkan  ke  pengawas  Pemilu  untuk menanganinya  dan  berhak  menjatuhkan  sanksi  administrasi  demikian  juga terhadap penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu ditangani oleh polisi maupun jaksa yang dipersiapkan untuk itu yang berada di kantor pengawas Pemilu.
Laporan  pelanggaran  penyelenggaraan  Pemilu  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  Bab  XX.  Secara  umum,  pelanggaran diselesaikan  melalui  Bawaslu/Panwaslu  sebagai  lembaga  yang  memiliki kewenangan  melakukan  pengawasan  terhadap  setiap  tahapan  pelaksanaan Pemilu.  Dalam  proses  pengawasan  tersebut,  Bawaslu  dapat  menerima laporan,  melakukan  kajian  atas  laporan  dan  temuan  adanya  dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang  berwenang.  Selain  berdasarkan  temuan  Bawaslu,  pelanggaran  dapat dilaporkan  oleh  anggota  masyarakat  yang  mempunyai  hak  pilih,  pemantau
Pemilu  dan  peserta  Pemilu  kepada  Bawaslu,  Panwaslu  Propinsi,  Panwaslu Kabupaten/Kota  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  sejak  terjadinya  pelanggaran Pemilu.  Bawaslu  memiliki  waktu  selama  3  (tiga)  hari  untuk  melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran.
Apabila  Bawaslu  menganggap  laporan  belum  cukup  lengkap  dan memerlukan informasi tambahan, maka Bawaslu dapat meminta keterangan kepada  pelapor  dengan  perpanjangan  waktu  selama  5  (lima)  hari. Berdasarkan  kajian  tersebut,  Bawaslu  dapat  mengambil  kesimpulan  apakah temuan  dan  laporan  merupakan  tindak  pelanggaran  Pemilu  atau  bukan. Dalam hal laporan atau temuan tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka Bawaslu  membedakannya  menjadi  pelanggaran  Pemilu  yang  bersifat administratif  dan  pelanggaran  yang  mengandung  unsur  pidana,  kemudian meneruskannya kepada instansi yang berwenang.
Menurut penjelasan Ahmad Fauzan 9 pelanggaran Pemilu yang bersifat administrasi  menjadi  kewenangan  KPU  untuk  menyelesaikannya.  Sesuai dengan  sifatnya,  maka  sanksi  terhadap  pelanggaran  administrasi  adalah sanksi administrasi. Khusus terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara maka KPU dapat menggunakan Peraturan KPU tentang Kode Etik  KPU.  Aturan  lebih  lanjut  tentang  tata  cara  penyelesaian  pelanggaran administrasi  dibuat  dalam  peraturan  KPU.  Meski  pelanggaran  administrasi menjadi  kompetensi  KPU  untuk  menyelesaikannya,  tetapi  UU  Pemilu  juga memberikan  wewenang  tersebut  kepada  Panwaslu  Kabupaten/Kota sebagaimana  dapat  dibaca  pada  Pasal  249,  dan  selanjutnya  disampaikan kepada  KPU,  KPU  Provinsi,  atau  KPU  Kabupaten/Kota  berdasarkan  Pasal 250 Ayat (1) huruf b.
Menurut penjelasan Budiono 10 adanya pengelembungan suara dalam pelaksanaan  Pemilu  DPR,  DPD  dan  DPRD  Tahun  2014  menunjukkan Pemilu  yang  kurang  baik,  sebab  dengan  mekanisme  peraturan  yang  telah dirancang  dengan  sebaik-baiknya  namun  dalam  pelaksanaannya  banyak sekali  kecurangan.  Sanksi  pidana  dalam  penegakan  hukum  pemilu  perlu diperberat  sehingga  dapat  menimbulkan  efek  jera  dan  dapat  meningkatkan ketelitian  dan  kehati-hatian  dari  petugas  pemilu.  Hal  ini  karena  dalam Pemilihan  Umum  ini  masyarakat  menentukan  nasib  bangsanya  di  mana menentukan  siapa  pemimpinya,  karena  kecurangan  ini  akan  berimbas  pada nasib negara dan mencedrai pesta rakyat yang harus dilaksanakan luber dan jurdil.
9 Hasil  wawancara  dengan  Ahmad  Fauzan,  Anggota  KPU  Provinsi  Lampung.  Kamis  5 November 2015.
10 Hasil  wawancara  dengan  Budiono,  Akademisi  Fakultas  Hukum  Unila.  Sabtu  7  November 2015.
Mengacu kepada pasal UU Pemilu, maka temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang mengandung unsur pidana diteruskan oleh Bawaslu  kepada  Penyidik  untuk  selanjutnya  diproses  melalui  Pengadilan dalam  yuridiksi  peradilan  umum  yang  ditangani  oleh  hakim  khusus. Pengaturan  lebih jauh  mengenai  hakim  khusus  tersebut  akan  diatur  melalui Peraturan MA, kecuali yang diatur secara berbeda dalam UU Pemilu, maka hakim  dalam  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  pidana  Pemilu menggunakan KUHAP sebagai pedoman beracara.
Menurut  penjelasan  Anyk  Kurniasih 11 berdasarkan  hasil  kajian Bawaslu  yang  didukung  dengan  data  permulaan  yang  cukup,  pelanggaran yang  mengandung  unsur  pidana  dilanjutkan  kepada  penyidik  untuk diselesaikan  melalui  peradilan  umum  dan  dalam  jangka  waktu  14  hari setelah  laporan  dari  Bawaslu,  penyidik  harus  menyampaikan  hasil penyidikan  beserta  berkas  perkara  kepada  Penuntut  Umum  (PU).  Jika  hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Kepolisian disertai  dengan  petunjuk  untuk  melengkapi  berkas  bersangkutan.  Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada PU. Maksimal 5 hari sejak berkas diterima, PU melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan.
Tujuh  hari  sejak  berkas  perkara  diterima  Pengadilan  Negeri memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  perkara  pidana  Pemilu.  Kepada  pihak yang tidak menerima putusan PN tersebut memiliki kesempatan banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding terhadap putusan tersebut diajukan paling  lama  3  hari  setelah  putusan  dibacakan.  PN  melimpahkan  berkas perkara  permohonan  banding  kepada  PT  paling  lama  3  hari  sejak permohonan banding diterima.
PT memiliki kesempatan untuk memeriksa dan memutus permohonan banding  sebagaimana  dimaksud  paling  lama  7  hari  setelah  permohonan banding diterima. Putusan banding tersebut merupakan putusan yang bersifat final  dan  mengikat  sehingga  tidak  dapat  diajukan  upaya  hukum  lain.  Tiga hari  setelah  putusan  Pengadilan  dibacakan,  PN/PT  harus  telah menyampaikan putusan tersebut kepada PU. Putusan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah putusan diterima jaksa. Jika perkara  pelanggaran  pidana  Pemilu  menurut  UU  Pemilu  dipandang  dapat mempengaruhi  perolehan  suara  peserta  Pemilu  maka  putusan  Pengadilan atas  perkara  tersebut  harus  sudah  selesai  paling  lama  5  hari  sebelum  KPU menetapkan  hasil  Pemilu  secara  nasional.  Khusus  terhadap  putusan  yang berpengaruh  terhadap  perolehan  suara  ini,  KPU,  KPU  Propinsi  dan  KPU
11 Hasil  wawancara  dengan  Anyk  Kurniasih  selaku  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Rabu 18 Oktober 2015.
Kabupaten/Kota  dan  peserta  harus  sudah  menerima  salinan  putusan Pengadilan  pada  hari  putusan  dibacakan.  KPU  berkewajiban  untuk menindaklanjuti putusan sebagaimana dimaksud.
Menurut  penjelasan  Budiono,    siapapun  yang  melakukan  kecurangan dalam  pemilu  harus  ditindak,  terlebih  apabila  itu  petugasnya  sendiri  yang diamanatkan  untuk  menjunjung  tinggi  asas  luber  dan  jurdil.  PPK  dan Komisionernya  harus  dikenakan  sanksi.  Harapan  saya  kedepannya  bukan hanya  para  petugasnya  yang  terkena  sanksi  apabila  terbukti  melakukan kecurangan,  tetapi  pihak  yang  diuntukan  dari  kecurangan  tersebut  harus dikenakan sanksi juga. 12
Peran  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  sebagai  sebuah  lembaga pengawas  Pemilu  yang  bersifat  permanen  (tetap)  dan  jajaran  di  bawahnya Panitia  Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  baik  di  tingkat  Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat Kelurahan yang  bersifat ad  hoc (sementara)  dalam  penanganan  dugaan  pelanggaran tindak pidana Pemilu merupakan pintu masuk pada sistem penegakan hukum Pemilu yang melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan. Dalam posisi demikian, lembaga  pengawas  Pemilu  (Bawaslu/Panwaslu)  seringkali  mengalami kendala  dengan  keterbatasan  waktu  dalam  penanganan  dugaan  pelanggaran pidana  Pemilu,  tidak  ada  kewenangan  untuk  menyita  alat  bukti  dan  juga tidak ada kewenangan untuk mewajibkan saksi memberi keterangan.
Kejaksaan  pada  Pemilu  2014,  merespon  kondisi  dengan  Kepolisian dan  Panwaslu  membentuk  Sentra  penegakan  Hukum  terpadu  (Sentra Gakkumdu)  untuk  mengefektifkan  koordinasi  antara  institusi  yang  terlibat dalam  penanganan  pelanggaran  pidana  Pemilu.  Nota  kesepakatan  bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan RI  Nomor  Kep-005/A/JA/01/2013  tentang  Sentra  Penegakan  Hukum Terpadu:
1) Sebagai forum koordinasi antar pihak dalam proses tindak pidana Pemilu;
2) Pelaksanaan pola tindak pidana Pemilu;
3) Sebagai pusat data dan informasi tentang tindak pidana Pemilu;
4) Pertukaran data dan/atau informasi;
5) Peningkatan  kompetensi  dalam  penanganan  dugaan  tindak  pidana Pemilu;
6) Pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  tindak  lanjut  penanganan  tindak pidana Pemilu.
Nota  kesekapatan  tersebut  memuat  pembentukan  Sentra  Gakkumdu pada  tingkat  pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kota,  yang  mana  menunjuk Koordinator  Divisi  Hukum  dan  Penindakan  Pelanggaran  pada  Bawaslu;
12 Hasil  wawancara  dengan  Budiono,  Akademisi  Fakultas  Hukum  Unila.  Sabtu  7  November 2015.
Kabareskrim  Polri  dan  Jampidum  Kejagung  sebagai  Ketua  dalam  struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu di tingkat pusat, sedangkan Ketua Bawaslu, Kapolri  dan  Jaksa  Agung  sebagai  Pembina  Sentra  Gakkumdu  di  tingkat pusat.
Sesuai  Nota  Kesepakatan,  fungsi  Sentra  Gakkumdu  adalah  sebagai forum  koordinasi  dalam  proses  penanganan  pelanggaran  tindak  pidana Pemilu,  pelaksanaan  pola  tindak  pidana  Pemilu  itu  sendiri,  pusat  data, peningkatan  kompetensi,  monitoring-evaluasi.  Sementara  mengenai  pola penanganan tidak pidana Pemilu telah dirinci dalam Standar Operasional dan Prosedur  (SOP)  tentang  Polda  Tindak  Pidana  Pemilu  pada  Sentra Gakkumdu.
Menurut  SOP  Sentra  Gakkumdu,  penanganan  tindak  pidana  Pemilu dilaksanakan  melalui  3  (tiga)  tahap  yaitu: a) Penerimaan,  pengkajian  dan penyampaian  laporan/temuan  dugaan  tindak  pidana  Pemilu  kepada Pengawas  Pemilu;  Pengawas  Pemilu  berwenang  menerima  laporan/temuan dugaan  pelanggaran  Pemilu  yang  diduga  mengandung  unsur  tindak  pidana Pemilu, dengan menuangkan dalam Formulir Pengaduan. Setelah menerima laporan/temuan  adanya  dugaan  tindak  pidana  Pemilu,  Pengawas  Pemilu segera  berkoordinasi  dengan  Sentra  Gakkumdu  dan  menyampaikan laporan/temuan  tersebut  kepada  Sentra  Gakkumdu  dalam  jangka  waktu paling  lama  24  Jam  sejak  diterimanya  laporan/temuan. b) Tindak  lanjut Sentra  Gakkumdu  terhadap  laporan/temuan  dugaan  tindak  pidana  pemilu; dalam  tahap  ini  dilakukan  pembahasan  oleh  Sentra  Gakkumdu  dengan dipimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu.  Peserta  Rapat  membahas  dan  memberikan  saran  dan  pendapat terhadap  syarat  formil  dan  materil,  pasal  yang  diterapkan  dan  pemenuhan unsur  tindak  pidana  Pemilu.  c)  Tindak  lanjut  Pengawas  Pemilu  terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu , dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu,  yang  menentukan  apakah  suatu  laporan/temuan  merupakan dugaan  tindak  pidana  Pemilu  atau  bukan,  atau  apakah  laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materil.
Mekanisme  penanganan  dengan  sinergi  antar  lembaga  demikian  ini diharapkan  dapat  secara  efektif  dan  efisien  menjawab  berbagai  kendala penanganan  tindak  pidana  Pemilu  yang  selama  ini  dikhawatirkan  terjadi. terutama  kekhawatiran  tentang  ketidaksepahaman  penerapan  peraturan antara pengawas Pemilu dengan Kepolisian dan Kejaksaan.
Koordinasi  penanganan  perkara  pidana  Pemilu  di  antara  institusi penegak  hukum  sangat  diperlukan  mengingat  adanya  limitasi  dalam penanganan perkara pidana Pemilu selain itu juga harus diperhatikan bahwa kadangkala  pelanggaran  pidana  Pemilu  melibatkan  tokoh-tokoh  masyarakat sehingga  penanganannya  harus  dilakukan  secara  hati-hati  agar  tidak  terjadi gejolak  di  masyarakat.  Dalam  penanganan  perkara  pidana,  jaksa  memiliki
tanggungjawab  dalam  hal  beban  pembuktian  dalam  persidangan  nanti. Sehingga di lapangan, jaksa yang paling berkepentingan dalam kelengkapan formil  dan  materil  dalam  perkara  tindak  pidana  termasuk  pidana  Pemilu. Mengingat  tanggungjawab  di  atas  maka  salah  satu  cara  menjalankan tanggungjawabnya  tersebut  maka  gelar  perkara  di  forum  Gakkumdu manakala Panwaslu menyampaikan peristiwa yang menurut Panwaslu adalah pelanggaran pidana Pemilu, maka jaksa akan memberikan supervisi tentang syarat  yang  diperlukan  agar  sebuah  perkara  berhasil  dalam  penuntutan  di persidangan.
Menurut  Maroni,  diperlukan    pembaharuan  mengenai  jumlah  dan lama sanksi pidana dan sanksi dendanya dalam peraturan pemilu, mengingat dalam  setiap  pelaksanaan  pemilu  saat-saat  ini  kecurangan-kecurangan  itu selalu  terjadi  dan  dirasa  perlu  sanksi  yang  lebih  tegas  lagi  untuk  menekan angka kecurangan-kecurangan yang terjadi, karena tindak pidana pemilu ini bukan  tindak  pidana  biasa.  Harapannya  ke  depan,  tindak  pidana  pemilu  ini masuk  dalam  kejahatan  khusus,  yang  ke  depan  politik  hukum  pidana merancang  bahwa  tindak  pidana  pemilu  ini  masuk  ke  dalam  kejahatan politik.  Mengingat  tindak  pidana  pemilu  ini  bukan  hal  yang  sepele,  karena efek  kecurangan  ini  akan  berimbas  pada  nasib  negara  dan  mencedrai  pesta rakyat yang harus dilaksanakan luber dan jurdil. 13
Menurut  penjelasan  Maroni,  terkait  dengan  pidana  penjara  3  bulan yang  dijatuhkan  dalam  Perkara  Pemilu  DPR,  DPD,  dan  DPRD  di  Tulang Bawang Barat, sanksi pidana sebenarnya tidak boleh hanya berfikiran harus menimbulkan  kesengsaraan  bagi  pelakunya  dan  dapat  menimbulkan  efek jera.  Karena  kita  juga  harus  melihat  dari  segi  kemanfaatannya.  Dalam perkara  ini  para  petugas  melakukan  kecurangan  dalam  keadaan  sadar, tentunya  sanksi  pidananya  di  sesuaikan  dengan  perbuatannya.  Peraturan sanksi  tindak  pidana  pemilu  ini,  sanksi  pidananya  tergolong  rendah  dan begitu juga sanksi denda. 14
Ketentuan  mengenai  pemidanaan  ini  juga  memberikan  kesempatan untuk  melakukan  perubahan  atau  penyesuaian  pidana  kepada  narapidana. Pelaku  yang  dijatuhi  pidana  atau  tindakan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap  dapat  dilakukan  perubahan  atau  penyesuaian  dengan  mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.
Sanksi  pidana  yang  diancamkan  mempunyai  pembatasan  yang bertujuan  untuk  melindungi  dan  memberikan  upaya  rehabilitasi  kepada pelaku  yang  dijatuhi  pidana.  Indikator  utama  yang  sering  digunakan  untuk menunjukkan bahwa terpidana dimaksudkan untuk mendapatkan pembinaan
13 Hasil wawancara dengan Maroni, Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Sabtu 7 November 2015.
14 Ibid.
adalah  dengan  adanya  perbaikan  dari  diri  terpidana  atau  terpidana dinyatakan  berkelakuan  baik.  Tujuan  pemidanaan  yang  menekankan  pada rehabilitasi  atau  pembinaan  terhadap  terdakwa  terdapat  dalam  beberapa ketentuan pengurangan pemidanaannya. Terhadap terpidana yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, dapat memperoleh keringanan hukuman  menjadi  15  tahun  apabila  terpidana  telah  menjalani  hukumannya selama 10 tahun dan dengan berkelakuan baik.
Pertanggungjwaban pidana apabila dilihat dari orangnya,  maka unsur yang  harus  diperhatikan  adalah  unsur  kemampuan  bertanggungjawab. Seseorang  yang  mampu  bertanggungjawab  harus  dipertanggungjawabkan atas  perbuatan  yang  dilakukannya  dan  dinyatakan  bersalah,  oleh  karena  itu dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak.
Kemampuan  orang  untuk  membeda-bedakan  antara  perbuatan  yang baik dan yang buruk didasarkan atas kemampuan faktor akal , yaitu orang itu dapat  membedakan  perbuatan  yang  diperbolehkan  dan  perbuatan  yang dilarang.  Kemampuan  untuk  menentukan  kehendaknya  menurut  keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu  dapat  menyesuaikan  tingkah  lakunya  dengan  keinsyafan  atas  mana yang  diperbolehkan  dan  mana  yang  tidak.  Sebagai  konsekuensinya  adalah orang  yang  tidak  mampu  menentukan  kehendaknya  menurut  keinsyafan tentang  baik  atau  buruknya  suatu  perbuatan,  maka  dia  tidak  mempunyai kesalahan bila dia melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Penjelasan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP: “Barangsiapa
melakukan
perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan  atau  terganggu  karena  cacat,  tidak  dipidana”.  Bila  tidak dipertanggungjawabkan  itu  disebabkan  hal  lain,  misalnya  jiwanya  tidak normal  dikarenakan  dia  masih  muda,  maka  pasal  tersebut  tidak  dapat dikenakan  apabila  hakim  akan  menjalankan  Pasal  44  KUHP,  maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat:
1) Syarat psikiatris, yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau  sakit  berubah  akal,  yaitu  keadaan  kegilaan  ( idiote ),  yang  mungkin ada sejak kelahiran atau karena penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus- menerus.
2) Syarat  psikologis  ialah  gangguan  jiwa  itu  harus  pada  waktu  si  pelaku melakukan  perbuatan  pidana,  oleh  sebab  itu  suatu  gangguan  jiwa  yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  dapat  menganalisis  bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu Legislatif
Tahun  2014  didasarkan  dengan  adanya  unsur  kesalahan  dan  kesengajaan dalam  melakukan  perbuatan  pidana,  kemampuan  terdakwa  untuk bertanggungjawab,  tidak  ada  alasan  pembenar  dan  pemaaf  bagi  terdakwa dalam  melakukan  tindak  pidana  Pemilu  Legislatif,  yaitu  dengan  sengaja melakukan penambahan suara kepada Peserta Pemilu tertentu. Majelis hakim menjatuhkan  pidana  kepada  para  terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana penjara  selama  3  (tiga)  bulan,  dan  denda  sebesar  Rp500.000,-  (lima  ratus ribu  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Menurut  penulis,  sebaiknya  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak pidana  Pemilu  pada  masa  yang  akan  datang  tidak  hanya  diterapkan  kepada penyelenggara  Pemilu  Legislatif  (anggota  PPK  atau  anggota  KPUD) sebagai pelakunya, tetapi juga kepada pihak-pihak yang diuntungkan dengan adanya  tindak  pidana  tersebut,  khususnya  peserta  Pemilu  Legislatif  (calon anggota  legislatif).  Hal  ini  didasarkan  pada  asumsi  bahwa  pada  umumnya tindak  pidana  yang  dilakukan  adalah  dengan  sengaja  melakukan penambahan  suara  pada  peserta  pemilu  tertentu,  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  309  dan  Pasal  287  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Penyelenggara  Pemilu  Legislatif  pada  satu  sisi  melakukan  tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  Pasal  309  dan  Pasal  287  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2012,  sementara  itu  pada  sisi  lain  peserta  pemilu  menjadi diuntungkan  dengan  adanya  penambahan  suara  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  Pemilu  tersebut.  Aparat  penegak  hukum  semestinya  dapat mengidentifikasi adanya korelasi antara pelaku tindak pidana sebagai pelaku dengan  peserta  pemilu  sebagai  pihak  yang  diuntungkan  atas  adanya  tindak pidana tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat secara logis jenis tindak  pidana  ini  mengindikasikan  adanya  hubungan  sebab  akibat  antara pelaku  tindak  pidana  dengan  pihak  yang  diuntungkan  dari  adanya  tindak pidana tersebut.  Aparat penegak hukum dalam hal ini dituntut untuk cermat dalam  menentukan  jenis tindak  pidana  untuk  menjerat  peserta  Pemilu  yang diuntungkan  dari  adanya  tindak  pidana  oleh  penyelenggara  pemilu, mengingat  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  belum  secara  definitif mengatur hal tersebut.

## 2. Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam  Menjatuhkan  Pidana
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014
Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan  pada  berbagai  pertimbangan,  yang  meliputi  unsur  pertimbangan yuridis,  filosofis  dan  sosiologis.  Dasar  pertimbangan  hukum  hakim  dalam
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014 sesuai dengan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## a. Pertimbangan Yuridis
Hakim  secara  yuridis,  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  tersebut kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah, sehingga  hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar- benar  terjadi  dan  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya  (Pasal  183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan  Ahli;  (c).  Surat;  (d).  Petunjuk;  (e).  Keterangan  Terdakwa  atau hal  yang  secara  umum  sudah  diketahui  sehingga  tidak  perlu  dibuktikan (Pasal 184) 15
Perihal  putusan  hakim  atau  putusan  Pengadilan  merupakan  aspek penting  dan  diperlukan  untuk  menyelesaikan  perkara  pidana.  Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak  berguna  bagi  terdakwa  guna  memperoleh  kepastian  hukum  tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan  tersebut  dalam  arti  dapat  berupa  menerima  putusan,  melakukan upaya  hukum verzet ,  banding,  atau  kasasi,  melakukan  grasi  dan sebagainya. 16
Putusan  hakim  merupakan  puncak  dari  perkara  pidana,  sehingga hakim  harus  mempertimbangkan  aspek-aspek  lainnya  selain  dari  aspek yuridis,  sehingga  putusan  hakim  tersebut  lengkap  mencerminkan  nilai-nilai sosiologis,  filosofis,  dan  yuridis.  Pada  hakikatnya  dengan  adanya pertimbangan-pertimbangan  tersebut  diharapkan  nantinya  dihindari  sedikit mungkin  putusan  hakim  menjadi  batal  demi  hukum  ( van  rechtswege  nietig atau null  and  void )  karena  kurang  pertimbangan  hukum  ( onvoldoende gemotiverd ).  Praktik  peradilan  pidana  pada  putusan  hakim  sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan  menarik  fakta-fakta  dalam  persidangan  yang  timbul  dan  merupakan konklusi  kumulatif  dari  keterangan  para  saksi,  keterangan  terdakwa,  dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. 17
Hakim  sebagai  pelaksana  dari  kekuasaan  kehakiman  mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah  memberikan  putusan  terhadap  perkara  yang  diajukan  kepadanya,  di mana  dalam  perkara  pidana,  hal  itu  tidak  terlepas  dari  sistem  pembuktian negatif,  yang  pada  prinsipnya  menetukan  bahwa  suatu  hak  atau  peristiwa
15 Rahardjo, Satjipto. Loc Cit.
16 Mulyadi, Lilik. Op. Cit., p. 120.
17 Ibid., p. 121.
atau  kesalahan  dianggap  telah  terbukti,  di  samping  adanya  alat-alat  bukti menurut  undang-undang  juga  ditentukan  keyakinan  hakim  yang  dilandasi dengan integritas moral yang baik. 18
Menurut  F.X.  Supriyadi,  kebebasan  hakim  dalam  memeriksa  dan mengadili  suatu  perkara  merupakan  mahkota  bagi  hakim  dan  harus  tetap dikawal  dan  dihormati  oleh  semua  pihak  tanpa  kecuali,  sehingga  tidak  ada satu  pihak  yang  dapat  menginterpensi  hakim  dalam  menjalankan  tugasnya tertentu.  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus  mempertimbangkan banyak  hal,  baik  itu  yang  berkaitan  dengan  perkara  yang  sedang  diperiksa, tingkat  perbuatan  dan  kesalahan  yang  dilakukan  pelaku,  kepentingan  pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. 19
Beberapa  dasar  pertimbangan  yuridis  hakim  dalam  proses  peradilan pada Putusan Nomor: 70/Pid/2014/PT.TK adalah sebagai berikut:
Majelis  Hakim  telah  membaca  Akta  permintaan  banding  Nomor: 581/Pid.Sus/2014/PN.Tjk.  yang  dibuat  oleh  Panitera  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang, menerangkan bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Juni 2014, Kuasa Hukum para terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan  tersebut,  permintaan  banding  mana  telah  diberitahukan  kepada Penuntut Umum dengan cara yang sah dan seksama pada hari Rabu Tanggal 11  Juni  2014  sebagaimana  tercatat  dalam  Akta  pemberitahuan  banding Nomor 581/ Pid.Sus/2014/PN.Tjk
Telah membaca memori banding para terdakwa Tanggal 16 Juni 2014 yang  diterima  oleh  Panitera  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  pada  hari Senin  Tanggal  16  Juni  2014  dan  memori  banding  tersebut  telah diberitahukan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum  pada  hari  Senin  Tanggal  16 Juni 2014 sebagaimana tercatat dalam Akta pemberitahuan memori banding Nomor 581/Pid.Sus/2014/PN.Tjk;
Menimbang,  bahwa  terhadap  memori  banding  dari  para  terdakwa tersebut,  Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan  kontra  memori  banding tertanggal  Juni  2014  yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang pada hari Rabu Tanggal 18 Juni 2014 ; Menimbang, bahwa permintaan  banding  oleh  para  terdakwa  tersebut  telah  diajukan  dalam tenggang  waktu  dan  menurut  cara  serta  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan  oleh  undang-undang,  maka  permintaan  banding  tersebut  dapat diterima;
Menimbang,  bahwa  Terdakwa  di  dalam  memori  bandingnya mengajukan  keberatan  terhadap  penjatuhan  hukuman  dan  tidak  sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan
18 Ibid., p. 121.
19 Hasil Wawancara dengan F.X. Supriyadi. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Sabtu 31 Oktober 2015.
bahwa Judex Factie dalam putusannya tersebut telah menyebutkan terdakwa dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  sebagaimana  yang didakwakan  Jaksa  Penuntut  Umum  sehingga  para  terdakwa  harus  dijatuhi pidana  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta sesuai  pula  dengan  rasa  keadilan  dalam  putusannya.  Perbedaan  sudut pandang  terjadi  pada  pertimbangan  yang  satu  dengan  lainnya  dapat mempengaruhi  berat  ringannya  hukuman  yang  dijatuhkan  pada  diri  para terdakwa.
Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi membaca,  meneliti  dan  mempelajari  dengan  seksama  berkas  perkara  dan salinan  resmi  putusan,  memori  banding  dari  para  terdakwa  serta  kontra memori  banding  Jaksa  Penuntut  Umum,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi berpendapat  bahwa  putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Tanggal  10 Juni  2014  Nomor:  581/PID.SUS/2014/PN.Tjk;  patut  diperbaiki  sekedar mengenai lamanya pemidanaan ( straf maad ).
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat mengenai pemidanaan  ( straf  maad )  pidana  yang  dijatuhkan  pada  diri  para  terdakwa terlalu  berat,  mengingat  perbuatan  yang  dilakukan  tidak  dilakukan  secara massif  dan  terstruktur,  sehingga  menurut  Majelis  Hakim  Tinggi  putusan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dirasa cukup adil.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  dan  pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tanggal 10 Juni  2014  Nomor:  581/Pid.SUs/2014/PN.Tjk.  yang  dimintakan  banding tersebut  patut  untuk  diperbaiki  sekedar  mengenai  lamanya  pemidanaan ( strafmaad );

## b. Pertimbangan Filosofis
Pertimbangan  filosofis  merupakan  salah  satu  unsur  dalam pertimbangan  hakim,  yaitu  hakim  mempertimbangkan  bahwa  pidana  yang dijatuhkan  kepada  terdakwa  merupakan  upaya  untuk  memperbaiki  perilaku terdakwa  melalui  proses  pemidanaan.  Hal  ini  bermakna  bahwa  filosofi pemidanaan  adalah  pembinaan  terhadap  pelaku  kejahatan  sehingga  setelah terpidana  keluar  dari  lembaga  pemasyarakatan,  akan  dapat  memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
Keseluruhan  jalannya  proses  peradilan  pada  akhirnya  akan  bermuara pada  penjatuhan  putusan  oleh  hakim.  Dalam  proses  perumusan  putusan itulah  menjadi  persoalan  yang  sangat  penting  merupakan  proses  legal reasoning  dalam  merumuskan  apa  yang  menjadi  isu  hukum  utama  atau esensi  pokok  dalam  perkara  tersebut,  karena  atas  dasar  itulah  selanjutnya hakim  menentukan  bagian  yang  terpenting  dalam  putusan  pengadilan  yaitu ratio  decendi.  Ratio  decidendi  merefleksikan  analisis  kritis  terhadap substansi perkara, pandangan filsafat hukum, paham atau teori hukum yang
dirujuk, interpretasi norma, serta dasar hukum yang digunakan sebagai dasar putusan.  Penalaran  hukum  serta  perumusan  argumentasi  hukum  dalam proses  perumusan  putusan,  akan  menggambarkan  bagaimana  kesungguhan dan  kecermatan  majelis  hakim  ketika  hendak  menentukan  isi  putusannya. Proses  perumusan  putusan  hakim  bukanlah  sekedar  persoalan  mencari kesesuaian  antara  rumusan  kaidah  hukum  dengan  fakta  persidangan. Melainkan  merupakan  proses  ijtihad  dan  pergulatan  batin  sekaligus  dialog spiritual transendental antara hakim dengan Tuhannya tentang putusan yang bagaimana  yang  seharusnya  akan  dijatuhkannya.  Dalam  proses  demikian diharapkan terjadi pencerahan batin bagi hakim yang bersangkutan.
Beberapa  dasar  pertimbangan  filosofis  hakim  dalam  proses  peradilan pada  Putusan  Nomor:  70/Pid/2014/PT.TK  adalah  menurut  hemat  Majelis Hakim  Tinggi  terhadap  diri  para  terdakwa,  patut  dan  adil  kiranya  apabila dijatuhi  hukuman  pidana  bersyarat sesuai  ketentuan  pasal  14  a KUHPidana untuk memberikan pelajaran hidup baginya.

## c. Pertimbangan Sosiologis
Dasar  pertimbangan  hakim  secara  sosoiologis  dalam  menjatuhkan pidana  pada  Anggota  PPK  Kecamatan  Tumijajar  dan  Tulang  Bawang Tengah  sebagai  pelaku  tindak  pidana  pemilu  legislatif  dalam  Putusan Nomor: 70/Pid/2014/PT.TK, terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan, yaitu sebagai berikut:
1) Hal  yang  memberatkan  yaitu  perbuatan  para  terdakwa  sebagai penyelenggara pemilu telah menciderai pelaksanaan demokrasi
2) Hal-hal yang meringankan, yaitu:
a) Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum
b) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
c) Terdakwa sopan dalam persidangan
Majelis  Hakim  dalam  menentukan  pidana  terhadap  pelaku  tindak pidana  pemilu  legislatif,  memiliki  beberapa  pertimbangan  baik  yang memberatkan maupun meringankan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemilu  legislatif.  Kekuasaan  kehakiman  sebagai  suatu  badan  yang menentukan  dan  kekuatan  kaidah-kaidah  hukum  positif  dalam  konkretisasi oleh  hakim  melalui  putusannya.  Bagaimanapun  baiknya  segala  peraturan perundang-undangan  yang  diciptakan  dalam  suatu  negara,  dalam  usaha menjamin  keselamatan  masyarakat  menuju  kesejahteraan  rakyat,  peraturan- peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas dengan diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. 20
20 Ibid., p. 124.
Putusan  hakim  merupakan  hasil  dari  kewenangan  mengadili  setiap perkara  yang  ditangani  dan  didasari  pada  Surat  Dakwaan  dan  fakta-fakta yang  terungkap  di  persidangan  dan  dihubungkan  dengan  penerapan  dasar hukum yang jelas, termasuk di dalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1  Ayat  (1)  KUHP  yaitu  Hukum  Pidana  harus  bersumber  pada  undang- undang,  artinya  pemidanaan  haruslah  berdasarkan  Undang-Undang.  Terkait hakim  yang  menjatuhkan  pidana  minimal  terhadap  terdakwa,  menurut penulis  hal  tersebut  tidak  selamanya  dapat  diterapkan  karena  berpotensi menjadi  yurisprudensi  di  masa-masa  yang  akan  datang,  namun  demikian Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  mengatur  bahwa  putusan  hakim bersifat  independen  dan  harus  bebas  dari  intervensi  dari  pihak  manapun, dalam  kondisi  yang  demikian  semua  putusan  hakim  harus  memenuhi  rasa keadilan masyarakat.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  Pemilu Legislatif  Tahun  2014  didasarkan  dengan  adanya  unsur  kesalahan  dan kesengajaan  dalam  melakukan  perbuatan  pidana,  kemampuan  terdakwa untuk  bertanggungjawab,  tidak  ada  alasan  pembenar  dan  pemaaf  bagi terdakwa  dalam  melakukan  tindak  pidana  Pemilu  Legislatif,  yaitu  dengan sengaja  melakukan  penambahan  suara  kepada  Peserta  Pemilu  tertentu. Majelis  hakim  menjatuhkan  pidana  kepada  para  terdakwa  oleh  karena  itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sebesar Rp500.000,- (lima  ratus  ribu  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Dasar  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu Legislatif Tahun 2014 dalam Putusan Nomor  70/Pid./2014/PT.TJK  secara  yuridis  adalah  terpenuhinya  alat-alat bukti  dalam  persidangan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  183  dan  Pasal  184 KUHAP.  Secara  filosofis  adalah  menilai  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan sebagai  upaya  pembinaan  terhadap  perilaku  terdakwa.  Secara  sosiologis terdiri  dari  hal  yang  memberatkan  yaitu  para  terdakwa  sebagai penyelenggara pemilu telah menciderai pelaksanaan demokrasi dan hal yang meringankan yaitu para terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga dan sopan dalam persidangan.

## 2. Saran
a. Kepada  Panwaslu,  KPU,  Kepolisian  serta  semua  pihak  yang berkepentingan  di  dalam  Pemilu  hendaknya  dapat  benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai yang diamanatkan.
b. Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  penyelenggara  Pemilu hendaknya harus benar-benar melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan  hukum,  agar  keadilan  sebenar- benarnya dapat tercapai dan dapat dirasakan semua pihak.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Hikam,  Muhammad  A.S.  (2002). Politik  Kewarganegaraan,  Landasan Redemokratisasi di Indonesia . Jakarta: Penerbit Bentara. Mulyadi,  Dedi.  (2013). Perbandingan  Tindak  Pidana  Pemilu  Legislatif  – dalam  perspektif  hukum  di  Indonesia , Cetakan  Kesatu .  Bandung:  PT Refika Aditama. Rahman, Arifin. (2006). Sistem Politik Indonesia , Surabaya: SIC.

## B. Jurnal
Tumpa,  Harifin  A.  (2015).  “Penerapan  Konsep  Rechtsvinding  dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara”, Halrev Journal of Law , 1(2).

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Pemberlakuan  Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2012  Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah