## PENGARUH NAIKNYA PERMUKAAN AIR LAUT TERHADAP PERUBAHAN GARIS PANGKAL PANTAI AKIBAT PERUBAHAN IKLIM

## Widya Rainnisa Karlina
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Airlangga 4-6, Kec. Gubeng, Kota Surabaya – 60155 Indonesia Email : widya.rainnisa.karlina-2018@fh.unair.ac.id
Abilio Silvino Viana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Airlangga 4-6, Kec. Gubeng, Kota Surabaya – 60155 Indonesia
Abstrak
Perubahan iklim merupakan fenomena universal yang dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di bumi termasuk bagi manusia dan lingkungannya. Salah  satu  dampak  perubahan  iklim  yang  terus  menjadi  perbincangan masyarakat  internasional  yaitu  naiknya  permukaan  air  laut.  Naiknya permukaan  air  laut  dapat  mengancam  eksistensi  negara  pantai,  negara kepulauan,  dan  negara  lain  yang  memiliki  kepentingan  terkait  laut.  Hal  ini dikarenakan wilayah daratan menjadi semakin sempit bahkan berpotensi akan tenggelam.  Masalah  lebih  lanjut  dan  yang  paling  signifikan  yaitu  jika  pada pulau tersebut telah ditempatkan titik-titik koordinat yang digunakan untuk melakukan  pengukuran  garis  pangkal  pantai  ( coasted  baseline). Peristiwa  ini tentu akan mengakibatkan bergeser dan tenggelamnyanya garis pangkal pantai sehingga  memengaruhi  pengaturan  negara  pantai  terkait  posisi  batas-batas maritimnya.  Terutama  mengenai  perubahan  fisik  yang  terjadi  pada  garis pantai,  seperti  penentuan  laut  teritorial  dan  zona-zona  laut  lain  yang mengikutinya.  Dengan  adanya  fenomena  ini  dapat  menimbulkan  problem sekaligus tantangan baru bagi hukum internasional utamanya dalam hukum laut internasional tentang status hukum terkait pegaturan garis pangkal pantai (coasted baseline) suatu negara jika adanya pergeseran dan perubahan titik-titik pengukuran  garis  pantai  akibat  adanya  kenaikan  permukaan  laut.  Tipe penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  doktrinal  atau doctrinal  research .  Menurut  pendapat  Terry  Hutchinson  sebagaimana  yang dikutip  oleh  Prof  Peter  Mahmud  Marzuki  dalam  bukunya  yang  berjudul Penelitian  Hukum,  yang  dimaksud  penelitian  hukum doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori  hukum  tertentu,  menganalisis  hubungan  antara  peraturan, menjelaskan  kesulitan  dan  mungkin  memrediksi  pembangunan  hukum  di masa depan.
Kata  Kunci: Perubahan  Iklim,  Naiknya  Permukaan  Air  Laut,  Garis  Pangkal Pantai

## Abstract
Climate change is a universal phenomenon that can affect all aspects of life on earth, including  humans  and  the  environment.  One  of  the  climate  change  impacts  that continues to be a discussion in the international community is about rising sea levels. The  rising  sea  levels  can  threaten  the  existence  of  coastal  countries,  archipelago countries, and other countries that have interests related to the sea. This is because the land area will be narrow and even potentially to sink. The further and most significant problem is when it has placed the coordinate points to take measurements of the coasted baseline.  This  will  certainly  cause  shifting  and  sinking  of  the  coasted  baseline,  thus affecting the regulation of the coastal state in relation to the position of its maritime boundaries. Especially regarding physical changes in the coasted baseline, such as the determination of the territorial zone and other sea zones. This phenomenon can create new problems and challenges for international law, especially in international maritime law regarding the legal status related to a country's coastline regulation if there are shifts and changes in coastline measurement points due to rising sea levels. The type of legal research that used in this journal is doctrinal legal research or doctrinal research. In the opinion of Terry Hutchinson as quoted by Prof. Peter Mahmud Marzuki in his book entitled Legal Research, states that doctrinal legal research is the research which regulates  the  certain  legal  categories,  analyzes  the  relationship  between  regulations, explains difficulties, and also predicts the future legal developments.
Key Words: Climate change, rising sea levels, coasted baseline .
Pendahuluan Pada abad 21 seperti saat ini, manusia telah memasuki kehidupan kompleks  dan  serba  modern. Hampir  seluruh  aktivitas  sehari- hari  dari  berbagai  bidang  telah dilengkapi  dengan  penggunaan bahan  dan  peralatan  serba  canggih dan  terbarukan  akibat  adanya kemajuan  teknologi  dan  ilmu pengetahuan.  Dalam  kata  lain  saat ini  manusia  telah  memasuki  era globalisasi.
Globalisasi dapat dikatakan  sebagai  suatu  proses dimana antar penduduk, komunitas sosial, dan lokalitas sosialnya saling berinteraksi,  bergantung,  terkait, dan  mempengaruhi  satu  sama  lain yang  melintasi  batas  negara,  atau dimana  negara-negara  diseluruh dunia menjadi satu tanpa terhambat letak geografis. Akan tetapi dibalik kecanggihan  dalam  era  globalisasi
terdapat  dampak  negatif  yang ditimbulkan, seperti naiknya permukaan air laut akibat peribahan  iklim.  Lambat  namun pasti perubahan iklim yang mengakibatkan naiknya permukaan air  laut  akan  terjadi  dan  dapat menimbulkan berbagai permasalahan  yang  berpengaruh pada keberlangsungan dan eksistensi manusia serta lingkungannya di bumi. Mengingat bahwasanya  dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya aktifitas manusia cenderung menigkat bahkan  tak  terkendali,  khususnya dalam hal pemanfaatan bahan bakar fosil,  akibatnya  suhu  bumi  akan lebih cepat mengalami peningkatan hingga 5 derajat selsius.
Perubahan suhu bumi akibat aktifitas  manusia  tidak  dapat dihindari  lagi,  utamanya  saat  ini
manusia memiliki kebuthan kompleks. Jika telah terjadi perubahan pada suhu bumi, hal ini yang nantinya akan mempengaruhi dan berdampak pada pola
perubahan  iklim,  seperti  terjadinya kemarau  panjang  dan  pencairan  es di kutub. Perubahan iklim bukanlah masalah  kelompok  atau  negara tertentu  saja,  melainkan  masalah seluruh  penduduk  bumi  yang memerlukan  kerja  sama  dalam upaya menangani dan menghadapinya. Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) tentang  Kerangka  Kerja  Perubahan Iklim  ( United  Nations  Framework Convention on Climate Change/UNFCCC )
mendefinisikan  perubahan  iklim sebagai  perubahan  cuaca  yang disebabkan  baik  secara  langsung atau  tidak  langsung  oleh  aktivitas manusia  yang  dapat  mengubah kompoisi  dari  atmosfer  global  dan variabilitas  iklim  alami  pada perioda waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi
atmosfer  global  yang  dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi  berupa  Gas  Rumah  Kaca (GRK)  yang  di  antaranya,  terdiri dari  Karbon  Dioksida,  Metana,
Nitrogen, dan sebagainya. Perubahan iklim merupakan permasalahan  yang  tidak  dapat dihindari  lagi,  saat  ini  sedang menjadi  fokus  penelitian  dan diskusi dunia internasional mengenai bagaimana cara memperlambat dan mengatasi dampak  yang  ditimbulkannya. Panel Internasional Antar- Pemerintah  tentang  Perubahan Iklim  ( International  Panel  on  Climate Change atau  selanjutnya  disebut
IPCC)  memberikan  hasil  mengenai tinjauan penelitian terkait perubahan  iklim.  Hasil  penelitian tersebut menyatakan bahwa aktifitas  manusia  dewasa  ini semakin  memiliki  pengaruh  besar terhadap  perubahan  suhu  di  bumi yang  berpengaruh  terutama  pada enam sektor, meliputi:
1.  Naiknya permukaan air laut dan pengaruh pesisir
2.  Pengasaman laut
3.  Keseimbangan  ekosistem dan keanekaragaman hayati laut
4.  Sumber  daya  perairan  dan penggurunan
5.  Pertanian  dan  pertahanan pangan, serta
6.  Kesehatan manusia.
Lebih  jauh  lagi  dijabarkan bahwa  semakin  meningkatnya pemanasan  global  di  bumi,  maka akan  semakin  berpengaruh  pada perubahan iklim yang pada akhirnya juga berakibat buruk bagi komunitas manusiia, seperti 63-102 juta jiwa akan terkena banjir dan 5- 20%  dari  lahan  basah  pesisir  akan hilang  akibat  naiknya  permukaan air  laut.  Dari  sekian  dampak perubahan  iklim,  yang  paling menjadi  sorotan  yakni  naiknya permukaan  air  laut.  Hal  ini dikarenakan  naiknya  permukaan air  laut  membawa  dampak  bagi pengaturan  kedaulatan  teritorial suatu negara, terutama bagi negara yang  wilayah  negaranya  memiliki pantai,  seperti  negara  pantai  dan negara  kepulauan.  Pada  wilayah pantai  untamanya  daerah  terluar dan  daerah  perbatasan  yang  telah ditetapkan  garis  pangkal  pantai (coasted  baseline) sedikt  atau  pun banyak akan mengalami pergeseran
dan  perubahan  ketak.  Peristiwa  ini tentu akan mempengaruhi pengaturan  negara  pantai  terkait posisi batas-batas maritimnya, terutama  perubahan  fisik  yang terjadi  pada  garis  pantai,  seperti penentuan  laut  teritorial  dan  zona- zona  laut  lain  yang  mengikutinya, khususnya terkait titik dimana laut teritorial  suatu  negara  tersebut diukur atau ditetapkan.
Perubahan iklim yang berdampak pada naiknya permukaan  air  laut  merupakan suatu fenomena yang sifatnya tentu terjadi,  jika  tidak  ada  pengaturan lebih  lanjut  maka  tidak  menutup kemungkinan  akan  menimbulkan berbagai  konflik  diantara  negara- negara  dikarenakan  ada  kerancuan karena  telah  terjadi  perbedaan antara  peta  negara  mengenai  garis pangkal  degan  kondisi  fisik  atau keadaan pada kenyataannya. Peristiwa meningkatnya permukaan  air  laut  tentu  perlu mendapat  perhatian  khusus  bagi negara-negara pantai,
negara kepulauan,  dan  negara  lain  yang memiliki  kepentingan  dengan  laut. Dengan adanya fenomena ini dapat mendimbulkan  problem  sekaligus tantangan  baru  bagi  hukum internasional
utamanya dalam hukum  laut  internasional  tentang status  hukum  terkait  pegaturan garis  pangkal  pantai (coasted baseline) suatu  negara  jika  adanya pergeseran dan perubahan titik-titik pengukuran  garis  pantai  akibat adanya  kenaikan  permukaan  laut karena  dampak  dari  perubahan iklim.  Sehingga  peran  hukum internasional  sangat  dibutuhkan dalam  menetapkan  kebijakan  yang nantinya  akan  digunakan  oleh
negara-negara  yang  mengalami pergeseran coasted  baseline dan negara-negara  lain  yang  memiliki kepentingan terhadap laut.
Metode Penelitian Tipe penelitian dalam penelitian  hukum  ini  adalah penelitian  hukum  doktrinal  atau doctrinal research . Menurut pendapat Terry  Hutchinson  sebagaimana yang  dikutip  oleh  Prof  Peter Mahmud  Marzuki  dalam  bukunya yang  berjudul  Penelitian  Hukum, yang  dimaksud  penelitian  hukum doctrinal
adalah  penelitian  yang memberikan  penjelasan  sistematis aturan  yang  mengatur  suatu kategori hukum tertentu, menganalisis  hubungan  antara peraturan,  menjelaskan  kesulitan dan mungkin memrediksi pembangunan hukum masa depan. Ilmu hukum memiliki karakter khas dimana sifatnya yang normative,  praktis,  dan  preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukumm, nilai- nilai  keadilan,  validitas  aturan hukum, konsep hukum, dan norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum
menerapkan standar prosedur  dan  ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan aktivitas hukum.  Sehingga  kebenaran  yang dicari  adalah  kebenaran  koherensi, yaitu  mengenai  adakah  aturan hukum  yang  sesuai  norma  hukum dan  adakah  aturan  hukum  yang berupa  perintah  dan  larangan sesuai  denganprinsip  hukum,  serta apakah  tindakan
(act) seseorang telah sesuai dengan norma hukumatau prinsip hukum.
Pembahasan Dan Hasil Penelitian Perubahan Iklim Dan Pengaruhnya  Terhadap  Kenaikan Permukaan Air Laut Perubahan  iklim  merupakan fenomena  universal  yang  dapat mempengaruhi seluruh aspek
kehidupan  di  bumi  termasuk  bagi manusia dan lingkungannya. Badan
Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat  ( Unied  State  Environment Protection  Agency  /  US  EPA) menyatakan  bahwa  perubahan iklim  diakibatkan  oleh  dua  hal, yaitu  faktor  alam  dan  manusia. Salah  satu  dampaknya  yaitu  dapat menyebabkan  nainya  permukaan air  laut.  Faktor  alam  yang mempengaruhi perubahan iklim di bumi terjadi akibat perubahan orbit bumi, perubahan aktivitas matahari, dan  akibat  erupsi  gunung  berapi. Sedangkan  perubahan  iklim  akibat faktor  manusia,  yaitu  adanya revolusi industri dengan diproduksinya jumlah barang menggunakan  mesin  dan  dalam jumlah  banyak  dan  bertambahnya miliaran  ton  gas  rumah  kaca  yang terperangkap dalam atmosfer.
Emisi  gas-gas  rumah  kaca yang sebagian besar terdiri dari CO2 telah  melebihi  ambang  batas  dan berpotensi  merusak  lapisan  ozon yang  berfungsi  sebagai  pelindung bumi  dari  sinar  ultraviolet  yang membahayakan kesehatan manusia dan  menjaga  stabilitas  suhu  bumi. Jika  lapisan  ozon  rusak,  maka membuat  penduduk  bumi  seolah berada  dalam  rumah  kaca  karena emisi  gas  tidak  dapat  dinetralisir bumi  dengan  baik.    Hal  ini menyebabkan  suhu  permukaan bumi mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang menimbulkan  perubahan  iklim bumi menjadi tidak menentu karena terjadi pemanasan global. Pemanasan  global  yang  sudah  dan sedang berlangsung saat ini mengakibatkan mencairnya gunung-gunung  es  dan  tebing- tebing es di kutub utara dan selatan yang  sifatnya  abadi,  namun  pada dasawarsa  terakhir  keberdaannya menjadi
mengkhawatirkan. Dampak  yang  ditimbulkan  dari pencairan  gunung-gunung  es  ini bukan hanya mengakibatkan naiknya permukaan air laut, tetetapi juga menghilangkan atau menenggelamkan pulau-pulau kecil suatu  negara.  Contohnya  yaitu tenggelamnya  pulau  Carti  Sugdub dari kepulauan Panama. Fenomena kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim membawa dampak yang serius, utamanya bagi negara- negara pantai dan negara
kepulauan  di  seluruh  dunia  tanpa ada  perbedaan,  tidak  mengenal ukuran,  jumlah  pulau,  panjang pantai,  dan  tingkat  kemajuan ekonomi  serta  teknologi  disuatu negara.  Kenaikan  permukaan  air laut yang dialami oleh negara pantai akan berpengaruh pada menyempitnya  wilayah  daratan bahkan  berpotensi  tenggelamnya pulau  atau  negara,  terutama  pada pulau-pulau  kecil  terluar  dari negara pantai atau negara kepulauan.  Jika  akresi  merupakan perolehan  suatu  wilayah  baru akibat  terjadinya  proses  alamiah tanpa  campur  tangan  manusia, maka  hilang  atau  berkurangnya wilayah  suatu  negara  akibat perubahan  iklim  sebagai  proses alamiah  dapat  dikatakan  sebagai
kebalikannya.  Selain  hilangnya pulau kecil di Panama, hal semacam ini juga telah dialami oleh kawasan di  kepulauan  Pasifik  seperti Vanuatu, Marshall Islands, Tuvalu, dan  sebagian  Papua  Nugini. Termasuk  negara-negara  pantai yang  ada  di  kawasan  Asia,  seperti Indonesia,  Filipina,  dan  Jepang. Akibat perubahan iklim, minimal 18 pulau  telah  tenggelam  dan  hilang dari peta dunia, diantaranya 7 buah pulau di Papua Niugini dan 3 pulau di  Kiribati.  Data  mencatat  bahwa Indonesia sebenarnya telah
kehilangan  sekitar  29  ribu  hektar daratan akibat kenaikan permukaan air laut di kawasan utara Jawa dan kawasan lainnya.  Perubahan iklim yang  berujung  pada  naiknya permukaan  air  laut  membawa dampak yang cukup signifikan bagi penduduk  pesisir.  Negara  pantai dan  negara  kepulauan  merupakan pihak  yang  dapat  terkena  dampak paling  besar  dan  secara  langsung, dimana dampak yang mereka alami dapat dibagi menjadi tiga kategori,
yaitu: 1.  Dampak fisik, terkait permasalahan kondisi dan wujud pantai  secara  keseluruhan  atau secara  tampak,  seperti  adanya perubahan  permukaan  air  laut yang semakin meningkat
2.  Dampak ekosistem, terkait permasalahan berkurangnya spesies pesisir pantai yang rentan akan  terganggu  habitat  dan keseimbangannya, seperti punahnya hewan-hewan di pesisir  pantai  akibat  pergeseran permukaan air laut dan meningkatnya keasaman air laut 3.  Dampak sosial, terkait permasalahan kehidupan
manusia  yang  telah  ada  dan bertempat  tinggal  di  wilayah pesisir, seperti tergusurnya penduduk  pesisir  pantai  yang terpaksa  harus  meninggalkan wilayahnya akibat naiknya permukaan air laut. United Naton Framework Convention  on  Climate  Change  / UNFCCC, telah melakukan berbagai upaya agar tidak terjadi peningkatan  suhu  bumi  sejak belasan  tahun  lalu,  Protokol  Kyoto juga telah mengupayakan agar suhu bumi tidak mengalami peningkatan sebanyak 2 derajat celcius. Tujuannya yaitu agar keseimbangan alam  tetap  terjaga,  utamanya  pada wilayah-wilayah yang rentan
terhadap  kenaikan  suhu,  seperti wilayah  kutub  utara  dan  kutub selatan.  Berbagai  negara  juga  turut mengupayakan  menjaga  kestabilan hubu bumi, seperti yang dilakukan oleh negara-negara kepulauan yang terletak  di  Samudera  Asia  Pasifik yang menetapkan secara ketat batas maksimal  kenaikan  suhu  bumi hanya  1,5  derajat  celsius,  dengan tujuan  agar  negara-negara  tersebut tidak tenggelam.
Terdapat  satu  teori  yang mengatakan  bahwa  perubahan iklim yang terjadi di bumi bermula pada  suatu  penemuan discovery, yakni penemuan mesin uap, benua dan  sebagainya.  Hal  ini  diperkuat dengan pendapat UNFCCC sebagai salah  satu  Konverensi  Kerangka Kerja PBB yang membahas mengenai masalah perubahan iklim menyatakan  bahwa,  sesungguhnya peruahan iklim di bumi telah terjadi berabad-abad  lalu  secara  alamiah, bahkan  sebelum  adanya  manusia. Namun  dalam  satu  abad  terakhir
utamanya  pasca  revolusi  industri saat  mulai  diproduksinya  barang- barang  dalam  jumlah  besar  dan ditemukannya  mesin  uap,  secara langsung  atau  tidak  langsung mempengaruhi komposisi atmosfer global yang mengakibatkan perubahan  iklim  di  bumi  secara tidak  menentu.  Dengan  demikian timbul  keinginan  manusia  untuk menguasai  dunia  melalui  berbagai penemuan  termasuk  salah  satunya penguasaan  terhadap  alam  dan kekayaan  yang  terkandung  di dalamnya.  Oleh  sebab  itu  perlu adanya  kontrol  terhadap  sifat manusia utamanya dalam era global dengan berbagai kecanggihan teknolongi  untuk  lebih  menjaga keseimbangan alam agar kerusakan yang  akan  dan  telah  terjadi  tidak memperparah  dampak  perubahan iklim. Daniel Dhakidae mengatakan bahwa,  semakin  berkembangnya kehidupan  manusia,  utamanya pada era globalisasi seperti saat ini, manusia  sudah  tidak  berperang melawan  musuh  lain,  tetapi berperang  melawan  prilaku  dan dirinya  sendiri.  Sehingga  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  aktivitas manusia  secara  langsung  atau  pun tindak  langsung  dapat  berdampak pada
perubahan iklim
yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut di bumi di setiap tahunnya.

## Pengaruh Naiknya Permukaan Air
Laut  terhadap  Perubahan Coasted Baseline
Kenaikan permukaan air laut diperkirakan terus meningkat setiap tahunnya.  Para  peneliti  yang  telah melakukan  pengukuran  altimeter
satelit  terkait  kenaikan  permukaan air  laut  menyatakan,  bahwa permukaan  air  laut  meningkat sebanyak  kurang  lebih  1  mm  per tahun  dan  akan  selalu  mengalami peningkatan.  Pada  tahun  2080,
diperkirakan air laut akan meningkat  menjadi  4,2  mm  per tahun.  Seorang  profesor  bernama Jonathan Bamber dari sekolah ilmu Geografis Bristol University mengatakan, bahwa kenaikan permukaan  air  laut  secara  global dapat  mengakibatkan  hilangnya 1,79  juta  kilometer  persegi  tanah dan mengakibatkan krisis produksi pangan  dan  meningkatkan  potensi migrasi 187 juta orang. Berikut data dari  pengamatan  kenaikan  air  laut dunia  yang  semakin  meningkat disetiap tahunnya mulai dari tahun 1970-2017.
Gambar  1:  Hasil  pengamatan kenaikan  air  laut  dunia  yang semakin
meningkat disetiap tahunnya sejak tahun 1970-2017. Jika fenomena meningkatnya  permukaan  air  laut terus terjadi, maka hutan mangrove estuary, dan wetlands yang terdapat di  pesisir  semakin  berkurang.  Hal ini  juga  akan  berpengaruh  pada formasi North  Atlantic  Deep  Water yang  akan  berpengaruh  pada sirkulasi global air laut, akibatnya di samudera  Pasifik  akan  terjadi  el nino. Southern  Ocillation. Selain terancamnya kehidupan pada masyarakat  pesisir,  masalah  lebih lanjut  dan  yang  paling  signifikan akibat  perubahan  iklim  yang menyebabkan  naiknya  permukaan air laut, yaitu jika di wilayah suatu negara  khususnya  pada  pulau
terluar  telah  ditempatkan  titik-titik koordinat  yang  digunakan  untuk melakukan pengukuran garis pangkal  pantai  ( coasted  baseline) milik  suatu  negara  pantai  atau negara kepulauan . Karena nantinya jika  air  laut  menjadi  pasang  atau wilayah  tersebut  mulai  tenggelam, maka  akan  ada  pergeseran  titik koordinat  untuk  pengukuran  garis pantai, sehingga dapat berpengaruh pada perubahan dalam menentukan laut  teritorial  suatu  negara  pantai. Gais  pantai  ( Coasted  baseline) merupakan  garis  yang  sangat penting bagi negara, utamanya bagi mereka  yang  memiliki  pantai karena berfungsi sebagai garis batas pantai  yang  diukur  dari  zona terluarnya  tersebut  dapat  diukur, sehingga  keberadaan  titik  dimana garis  pangkal  sangat  mutlak  bagi setiap  negara  pantai.  Tidak  hanya berfungsi  untuk  mengukur  batas laut territorial, garis pangkal pantai juga  dapat  berfungsi  sebagai penentu  zona-zona  laut  yang mengikuti  laut  territorial.  Fungsi lainnya yaitu sebagai batas penentu antara  perairan  dalam  dimana negara  pemilik  pantai  dan  negara kepulauan tersebut dapat menjalankan  kedaulatannya  secara penuh dalam batas laut teritorialnya. Oleh  sebab  itu  apabila permukaan  air  laut  mengalami peningkatan yang berakibat menenggelamkan  pulau  tempat pengukuran  garis  pangkal,  maka tidak menutup kemungkinan suatu negara akan melakukan pergeseran terhadap  garis  pangkal  pantainya. Atau  bahkan  tidak  melakukan perubahan  sama  sekali,  namun terdapat negara lain yang melakukan gugatan terhadap negara tersebut dikarenakan wilayah atau pula tempat pengukuran garis pangkal pantaitelah tenggelam atau bergeser.  Tetapi  jika  suatu  negara memutuskan  untuk  melakukan perubahan  terhadap  pengukran garis  pangkal  pantai,  maka  akan berimplikasi  pula  pada  asas-asas negara kepulaan yang telah ditetapkan. Karena jika ada perubahan coasted  baseline akibat adanya  kenaikan  air  laut,  maka kedaulatan  teritorial  dan  jurisdiksi maritm suatu negara yang meliputi bumi,  tanah,  dan  udara  diatasnya juga  dapat  berubah.  Mengingat bahwa garis pangkal pantai merupakan hal yang sangat penting bagi  negara  pantai  dan  negara kepulauan,  ditambah  kenyataan bahwa  lautan  dan  segala  sumber daya  alam  yang  terkandung  di dalamnya  memiliki  kekayaan  yang dapat  menarik  perhatian  negara- negara  lain,  maka  perlu  upaya masyarakat  internasional  untuk segera  mengatur  terkait  hal  ini supaya  tidak  terjadi  perselisihan antar  negara  dan  untuk  menjaga negara  kepulauan  agar  tidak kehilangan  eksistensinya  dalam hukum internasional.
Pengaturan  Perubahan Coasted Baseline Akibat  Perubahan  Iklim dalam Hukum Internasional Negara-negara  dunia  mulai melakukan  pengaturan  kodifikasi hukum internasional yang berkaitan  dengan  permasalahan laut sejak tahun 1924, yaitu  melalui pembentukan International  Law
Commission (ILC) di bawah naungan PBB. Tahun 1956 ILC menghasilkan
laporan  yang  mencakup  sebagian besar  aspek  hukum  laut  atas permintaan  Majelis  Umum  PBB melalui Konferensi tentang Hukum Laut  pertama  ( United  Nation Conference  on  the  Law  of  the  Sea  -
UNCLOS). Namun sayangnya UNCLOS  pertama  tidak  bisa menjelaskan mengenai luasnya laut teritorial  suatu  negara,  sehingga tahun 1960 dilaksanakan konferensi kedua.  Akan  tetapi  pembahsan tersebut  masih  belum  dapat merumuskan  luas  laut  teritorial,
hingga akhirnya mengaakan
konferensi  ketiga  pada  tahun  1973 dan akhirnya konferensi ini berhasil diadopsi  menjadi  suatu  konvensi yang  disebut  UNCLOS  1982. Pengaturan  terkait  hukum  laut internasional  yang  termuat  dalam UNCLOS  1982  dapat  diterima  oleh banyak pihak dan akhirnya berlaku sampai  saat  ini  sebagai  payung hukum internasional terkait wilayah lautan termasuk di dalamnya  terdapat  pengaturan mengenai  garis  pangkal.  Selain untuk  menentukan  batas  laut teritorial  suatu  negara,  garis pangkal  juga  berfungsi  sebagai penentuan  batas  antara  perairan dalam  dimana  negara  tersebut dapat  menjalankan  kedaulatan penuh dalam batas laut
teritorialnya.
Dalam  era  perubahan  iklim seperti saat ini, permasalahan yang harus  dihadapi  dan  tidak  dapat dihindari  oleh  negara-negara  yang memiliki  kepentingan  dengan  laut adalah  cara  menentukan  wilayah yurisdiksinya  jika  ternyata  terjadi pergeseran  pada coasted  baseline . Menurut  Pasal  3 UNCLOS, lebar laut  teritorial  suatu  negara  hanya
sebatas 12 mil laut, diukur dari garis pangkal  yang  ditentukan  sesuai dengan  konvensi.  Berdasarkan UNCLOS, coasted  baseline dapat dilakukan pengukuran dengan tiga cara, yaitu:
1.  Garis Pangkal Biasa Garis Pangkal Biasa digunakan untuk  mengukur  lebar  laut teritorial berdasarkan titik terrendah  permukaan  air  laut ( low water line) sepanjang pantai sesuai  peta  skala  besar  yang diakui secara resmi oleh negara pantai.  Konvensi  ini  juga mengindikasikan  suau  kondisi dimana  garis  permukaan  air rendah  dalam  elevasi  tertentu dapat  digunakan  sebagai  garis pangkal untuk mengukur lebar laut  teritorial.  Jika  berdasarkan garis pangkal biasa, daerah atau pulau yang awalnya digunakan untuk  meletakkan  titik  garis pangkal tenggelam akibat naiknya permukaan air laut dan tetap  tenggelam  saat  air  laut surut,  maka  garis  pangkal untuk  mengukur  lebar  laut teritorial  mau  tidak  mau  juga turut bergeser. Posisi pergeserannya  harus  sesuai dengan posisi surutnya air laut di  suatu  daratan  atau  pulau terluar  dari  suatu  negara  yang masih tidak tenggelam.
2.  Garis Pangkal Lurus
Garis  pangkal  lurus  digunakan untuk  melakukan  pengukuran pada  kondisi  pantai  yang menjorok  ke  dalam  atau  jika terdapat pulau sepanjang pantai di  dekatnya,  adanya  delta  atau kondisi  alam  lainnya  yang mengakibatkan  garis  pantai tidak  stabil  dapat  dilakukan
penarikan  garis  pangkal  lurus asalkan  tidak  menyimpangi kovensi.  Dalam  hal  ini,  jika terjadi peningatan air laut maka pengukurannya  pun  dapat berubah  sesuai  kondisi  alam, kecuali  jika  di  atasnya  telah didirikan  mercu  suar  atau instalasi serupa yang permanen.
3.  Garis  Pangkal  Khusus  / Tertentu Garis  pangkal  khusus  atau tertentu digunakan untuk mengukur dalam kondisi tertentu  atau  khusus  seperti sungai,  teluk,  pelabuhan  atau pangkal  laut.  Konvensi  ini memperbolehkan negara pantai untuk  menentukan  garis  lurus yang sesuai dengan sungai atau teluk yang langsung menghadap  laut.  Hal  ini  sama halnya  dengan  pembolehan untuk  menarik  garis  pangkal lurus  bagi  negara  kepulauan sesuai pasal 47 UNCLOS.
Berdasarkan pengukuran
garis pangkal pantai yang terdapat dalam  UNCLOS  tersebut  diatas tidak  dijelaskan  secara  implisit mengenai pengaturan garis pangkal pantai ( coasted baseline
) apabila pada pulau yang dijadikan titik
penarikan  garis  tersebut  terkena dampak perubahan iklim, sehingga menjadi  tenggelam  atau  menjadi bergeser  dur  ke  arah  daratan.  Jika merujuk  Pasal  14  UNCLOS  1982 dimana  negara  pantai  dapat menetapkan  garis  pangkal  secara bergantian  dengan  menggunakan cara penarikan manapun berdasarkan  ketentuan  pasal-pasal mengenai garis pangkal berdasarkan  keadaan  tertentu  atau berlainan.  UNCLOS ternyata masih
belum  memberikan  regulasi  secara tegas  mengenai  perubahan  garis pangkal  dan  batasan-batasannya bila  terjadi  pergeeran.  Padahal  hal ini  memerlukan  pengaturan  yang serius  karena  dampak  perubahan iklim  adalah  keniscayaan  untuk dihindari.  Oleh  sebab  itu  negara- negara pemilik pantai, yakni negara kepulauan  dan  negara  pantai hendaknya  melakukan  berbagai upaya  baik  berupa  kerja  sama internasional  atau  pembentukan peraturan yang lebih relefan dengan kondisi alam saat ini.
Negara  pantai  dan  negara kepulauan  atau  negara  lain  yang memiliki  kepentingan  terkait  laut dapat  pula  melakukan  beberapa upaya  terkait  pengaturan  garis pangkal  pantai  yang  posisinya mengalami
pergeseran karena naiknya  permukaan  air  laut, misalnya  suatu  negara  terutama negara pantai dan negara kepulauan  yang  telah  kehilangan sebagian  wilayah  negaranya  akibat naiknya permukaan air laut hendaknya melakukan pengukuran dan pemetaan kondisi geografis dan bentang  alam  wilayah  negaranya. Termasuk  menentukan  apakah akan  melakukan  perubahan  atas pengukuran
titik-titik untuk penarikan garis pantai beserta batas garis  pangkal  laut  dengan  laut teritorial,  dan  zona-zona  laut  yang mengikutinya.  Hal  ini  diperlukan karena untuk memberikan kepastian  hukum  antara  kondisi fakta  dilapangan  dan  kondisi  yang ada  dalam  peta  wilayah  negara. Apabila  negara  tersebut  telah melkaukan
pemetaan seperti sebagaimana yang telah ditentukan, maka negara tersebut harus
melakukan publikasi pada masyarakat internasional mengenai peta  zona  maritim  dan  batas-batas laut negaranya dengan memberikan pengumuman yang berkaitan dengan  peta  koordinat  geografis yang  telah  diperbarui  tersebut  dan mendepositkan copy/turunan
setiap  peta  kepada  Sekretaris Jenderal PBB.
Demi  menghindari  konflik dan  untuk  menciptakan  kepastian hukum,  negara-negara  pantai  dan kepulauan  dapat  pula  melakukan perundingan
untuk membuat perjanjian internasional, baik dalam bentuk  bilateral,  regional,  atau multilateral.  Kerja  sama  ini  dapat dilakukan  apabila  suatu  negara tidak  atau  hendak  melakukan perubahan  terhadap  pengukuran garis pangkal pantainya. Mengingat bahwa  perjanjian  internasional merupakan  salah  satu  sumber huum  internasional  yang  diakui dalam Pasal 38 ayat 1
United Nation Charter , maka perjanjian internasional  merupakan  langkah tepat yang perlu dilakukan diantara negara-negara yang berkepentingan guna memperkuat dan memperbarui ketentuan yang sebelumnya telah ada namun belum dapat memenuhi kebutuhaan hukum  saat  ini.  Sebagai  dasar hukum  dalam  bidang  kelautan, negara-negara  pantai,  kepulauan atau  yang  memiliki  kepentingan dapat melakukan perjanjian multilateral  dengan  cara  saling sepakat untuk melakukan amandemen  terhadap  ketentuan dalam  UNCLOS  1982.  Hendaknya UNCLOS 1982 mulai mempertimbangkan  adanya  aturan lebih  lanjut  yang  dikhususkan untuk  membahas  isu-isu  terkini terkait masalah kelautan, khususnya  terkait  perubahan  garis pangkal pantai. Amandemen UNCLOS  1982  dapat  beberapa tambahan  dalam  protokol-protokol tambahannya  yang  khusus  untuk memberikan  kepastian  hukum mengenai perubahan garis pangkal pantai  akibat  pengauh  perubahan iklim.    Dengan  demikian  status hukum  terkait  perubahan  garis pangkal  pantai  akibat  perubahan iklim (coasted baseline) akan memiliki dasar hukum dan pengaturan yang jelas dan berkepastian.
Kesimpulan Dibalik kemajuan peradaban yang serba canggih terdapat sebuah permasalahan dari aktivitas manusia yang membawa permasalahan yang segera memerlukan  solusi,  yaitu  terkait perubahan  iklim.  Perubahan  iklim merupakan  fenomena  universal yang tidak dapat dihindari lagi dan membawa  pengaruh  bagi  seluruh aspek kehidupan di bumi termasuk bagi  manusia  dan  lingkungannya. Badan  Perlindungan  Lingkungan Amerika  Serikat  ( Unied  State Environment  Protection  Agency  /  US
EPA) menyatakan bahwa perubahan  iklim  diakibatkan  oleh dua  hal,  yaitu  faktor  alam  dan manusia.  Selah  salah  satu  dampak paling signifikan yaitu menyebabkan  naiknya  permukaan air  laut.  Fenomena  ini  membawa dampak  yang  serius  tidak  hanya bagi masyarakat pesisir, tetapi juga bagi  negara-negara  pantai  dan negara kepulauan di seluruh dunia tanpa
ada perbedaan, tidak
mengenal  ukuran,  jumlah  pulau,
panjang pantai, dan tingkat kemajuan  ekonomi  serta  teknologi disuatu negara. Sebagaimana  yang  telah dijelaskan dalam pembahasan bahwa  air  laut  terus  mengalami kenaikan di setiap tahunnya, hal ini tidak  hanya  dapat  mengakibatkan terancamnya kehidupan pada masyarakat pesisir dan lingkungan, tetapi  terdapat  masalah  lebih  lain yang  signifikan,  yaitu  jika  di wilayah  suatu  negara  khususnya pada pulau terluar telah ditempatkan  titik-titik  koordinat yang  digunakan  untuk  melakukan pengukuran  garis  pangkal  pantai ( coasted baseline) milik suatu negara pantai  atau  negara  kepulauan . Karena  jika  nantinya  air  laut menjadi  pasang  atau  wilayah tersebut  mulai  tenggelam,  maka akan ada pergeseran titik koordinat untuk  pengukuran  garis  pantai, sehingga  dapat  berpengaruh  pada perubahan dalam menentukan laut teritorial  suatu  negara  pantai. Karena  mengakibatkan  perubahan
coasted baseline , sehingga memerlukan  kepastian  hukum terkait pengaturan kedaulatan teritorial  dan  jurisdiksi  maritm suatu  negara  yang  meliputi  bumi, tanah,  dan  udara  diatasnya  jika telah  terjadi  perubahan  atau pergeseran.
Bahwa  2/3  dari  wilayah bumi  adalah  lautan,  ditambah fenomena  perubahan  iklim,  maka perlu adanya regulasi-regulasi yang mengakomodir.
Mengingat dampaknya  dapat  meningkatkan permukaan  air  laut  yang  lambat namun bisa menenggelamkan
pulau-pulau  yang  menjadi  titik penarikan  garis  pangkal  untuk
menentukan  lebar  laut  teritorial suatu  negara.  Akan  tetapi  dalam UNCLOS  hal  ini  belum  diatur, sehingga
memerlukan sebuah amandemen atau tambahan klausul dlam  UNCLOS.  Selain  itu  negara pantai,  negara  kepulauan,  dan negara lain yang memiliki kepentingkan  terhadap  pantai  atau bahkan  seluruh  negara  dunia hendaknya selalu saling memperbarui informasi dan melakukan  perjanjian  baik  secara bilateral  atau  multilateral  terkait pengaturan  dan  penentuan coasted baseline
apabila  titik  kooorditat pengukurannya  telah  terrenndam air  atau  bergeser  dengan  tujuan untuk menghindari terjadinya sengketa  internasional.

## Daftar Pustaka
Chairul  Anwar  (1989).  Hukum Internasional: Horizon Baru Hukum  Laut  Internasional: Konvensi Hukum Daniel  Dhakidae.  (2010),  Bumi Manusia. Jurnal Prisma Vol. 29.  Diakses  20  November 2019 pada
Deni  Bram,  Mumu  Mujahir,  Melly Setiawati.  (2013).  Dinamika
Wacana  Perubahan  Iklim Dan Diah  Apriani  Atika  Sari.  (2014). Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau  Kecil  Terluar Inonesia Dalam Geologi Kelautan. Bandung, Indonesia. global-Scale  impacts  of  climate change. Article  in  Progress in Physical Geography Vol. 35. Harkins Hendro Prabowo, Mohamad Salahudin.
(2015).
Potensi
Tenggelamnya Pulau-Pulau Kecil http://www.lokadata.britagar.id http://www.prismajurnal.com,
Depok, Indonesia. Indonesia  Climate  Change  Sectoral
Roadmap  (ICCSR).  (2010). Sektor Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.
Indonesia. Epistema Institute. Islam Malang. Malang, Indonesia. Jakarta, Indonesia. Jawahir Thontowi, Pranoto Iskanar.
(2016). Hukum Internasional Kontemporer .
Bandung, Indonesia: PT. Keterkaitannya  dengan  Hukum Dan  Tenurial  Di  Indonesia: Sebuah Kajian Kepustakaan . Jakarta, Knowledge Centre Perubahan Iklim. Info Iklim: Mengenai Perubahan  Iklim.  Diakses 20 November 2019
Laut  1982 . Jakarta,  Indonesia: Penerbit Djambatan. Lokadata. Kenaikan Permukaan Air Laut  1970-2018.  Diakses  20 November 2019 pada Mada University Press.
Menghadapi Perubahan Iklim Global , Yustisia Jurnal Hukum Edisi 90 Universitas Sebelas Maret. Nation Convention on The Law Of The Sea. Jurnal Yurispruden Volume 2, Nomor 1 Universitas November 2019 pada
http://www.epa.gov.clima te-change-science
pada http://ditjenppi.menlhk.go .id/kcpi/index.php/info- iklim/perubahan-iklim Pernadamedia Grup. Peter  Mahmud  Marzuki.  (2015). Penelitian  Hukum  Edisi Revisi.  Jakarta,  Indonesia:
Kencana Phillipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatimati. (2005). Argumentasi Hukum. Yogyakarta, Indonesia: Gajah
Pinastika  Prajna  Paramita.  (2019). Pengaturan  Garis  Pangkal terhadp  Perubahan  Garis Pantai dalam United Refika Aditama. Simon N. Gosling. (2011). A review of  recent  develompements in  Climate  Change  Science: Part II: The Terluar  NKRI.  Jurnal  Geologi Kelautan  Volume  14,  No.  2 Pusat  Pengembangan  Dan Peneliian
United Nation. (1982). United Nation Convention  On  The  Law  Of The  Sea  (UNCLOS),  United Nation United Nation. (1992). United Nation Framework  Convention  on
Climate Change (UNFCCC ) United State Environment Protrction Agency (US EPA).  (2017).  Causes  of Climate Change. Diakses 20