## Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i
e-ISSN : 2621-4105

## ARAH CAMPUR TANGAN URUSAN PERADILAN PASAL 3 AYAT (2) UU No. 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,  Malang ibnusubarkah65@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi ketidakjelasan  makna larangan campur tangan urusan peradilan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berimplikasi pada arah makna tersebut, dimana dalam prakteknya telah banyak kasus-kasus  dalam tingkat ketatanegaraan dan peradilan yang nota bene dapat diselaraskan dengan contempt ofccourt /CoC.  yang mempengaruhi kewibawaan hakim dan badan peradilan. Metode yang digunakan melalui penelitian hukum bahan-bahan hukum, dengan analisis preskriptif. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan campur tangan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berkaitan  dengan contempt  of  court ,  dan  diperlukannya  kebijakan  hukum  pidana  ke  depan.Adapun  hasil  dan pembahasan ditemukan bahwa antara makna campur tangan urusan peradilan pada Pasal 3 ayat (2) undang-undang di atas hakekatnya tidak berbeda dengan perbuatan penghinaan pengadilan (contempt of court) dimana terdapat sebagian masyarakat  yang  memandang hal tersebut berbeda, misalnya adanya upaya untuk menyusun pengaturannya  melalui RUU CoC dan perubahan KUHP yang mengatur Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Peradilan. Kebijakan hukum pidana yang mengadopsi hukum sebagai satu kesatuan sistem sangat kompeten dalam mengatur implikasi atas norma Pasal 3 ayat (3) undang-undang di atas dengan cara mengusulkan perubahan undang-undang tersebut sebagai hukum pidana  khusus  ke  depan.  Kesimpulannya  bahwa  terdapat  hubungan  antara Pasal  3  ayat  (2)  UU  No.  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan perbuatan penghinaan pengadilan untuk menentukan arah perubahan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman melalui Pasal 3 ayat (2) UU tersebut yang hasilnya sebagai kebijakan hukum pidana (hukum pidana khusus).
Kata Kunci :  Campur Tangan; Contempt of Court; Larangan; Kebijakan Hukum Pidana

## DIRECTIONS OF METERING IN JUDICIAL AFFAIRS CHAPTER 3 SECTION (2) OF LAW NO. 48 OF 2009 CONCERNING ABOUT JUDICIAL POWER AS A CRIMINAL LAW POLICY

## Abstract
This  research  is  backgrounded  by  the  unclear  meaning  of  the  prohibition  against  intervention  in  judicial  affairs  in Article 3 paragraph (2) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power which has implications  for the direction of this meaning, where in practice there have been many cases at the state and judicial level which can be harmonized with the contempt of court/CoC. which affects the authority of judges and judicial bodies. The method used is through legal research on legal materials, with prescriptive analysis. The aim is to find out and analyze the relationship between intervention in Article 3 paragraph (2) of Law No., 48 of 2009 concerning Judicial Power relating to the Contempt of Court, and the need for criminal law policies in the future. The results and discussion found that between the meaning of intervention Judicial affairs in Article 3 paragraph (2) of the law above are essentially no different from Contempt of Court, where there are some people who view it differently, for example, there are efforts to compile the regulation through the CoC Bill and amendments to the Criminal Code which regulates Crime in the Administration of Justice. The criminal law policy that adopts the law as a unified system is very competent in regulating the implications of the norms of Article 3 paragraph (3) of the above law by proposing changes to the law as a special criminal law in the future. The conclusion is that there is a relationship between Article 3 paragraph (2) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power with contempt of court to determine the direction of changes to Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power through Article 3 paragraph (2) of the Law which results as a criminal law policy (special criminal law). Keywords: Intervention; Contempt of Court; Prohibition; Criminal Law Policy

## Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i
e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum, suatu negara berdasarkan hukum. 1 Negara hukum  tersebut,  dalam  Kekuasaan  Kehakiman,  mempunyai  adanya    Kekuasaan kehakiman  yang  merdeka,  Kemandirian  peradilan  dan  Kebebasan  Hakim.  Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Pasal 24 ayat  (1) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disingkat UUD NRI Tahun 1945  telah  menyebutkan  “kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” 2
Secara historis, dalam upaya perlindungan terhadap kekuasaan kehakiman ini telah diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  dengan  berbagai  perubahan.  Hanya  saja substansi/isi  tidak  jauh  berbeda,  atau  mengalami  perubahan  yang  signifikan,  Hal  ini dikarenakan  adanya  pemikiran-pemikiran  dalam  menyusun  sistem  pemerintahan  di Indonesia  yang  berlandaskan  pada  konstitusi  dan  perundang-undangan,  dimana  negara hukum dalam bentuknya rechtstaat , dengan sistem hukum yang masih dipengaruhi oleh civil  law  system ,  bahwa  legalitas  dalam  segala  bentuknya  merupakan  suatu  upaya menjamin keberlangsungan hak-hak asasi  manusia, termasuk hak  asasi  manusia dalam bidang peradilan.
Pada Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebut dengan  frase  “cukup  jelas”,  dalam  menjelaskan  Pasal  3  ayat  (3).  Selanjutnya  bunyi lengkap Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:
(1)    Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib menjaga kemandirian peradilan.
(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman  dilarang,  kecuali  dalam  hal-hal  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(3)  Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3 Larangan  sebagaimana  yang  ditentukan  pada  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang tentang  Kekuasaan  Kehakiman  mempunyai  sanksi  pidana.  Hukum  pidana mengisyaratkan  adanya  perbuatan  pidana,  pertanggungjawaban  pidana  dan  hukum prosedur. Hukum pidana menempatkan hanya manusia dan badan hukum/korporasi dapat dipidana.  Korporasi  menurut  hukum  pidana  Indonesia  tidak  sama  dengan  pengertian korporasi dalam hukum perdata. Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertian menurut hukum perdata. 4 Manusia/badan hukum dalam posisi, bisa sebagai pelaku, atau korban. Berkaitan dengan Pelaku Kekuasaan Kehakiman,  Pasal 18 dan  19  Undang-undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Bab  III,
1 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia,, Panduan  Pemasyarakatan  Undang-Undang  Dasar NRI Tahun 1945 sesuai dengan urutan Bab, Pasal, dan Ayat, Cet. Ke 3, Sekjend MPR RI, 2007, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
2 Ibid
3 Undang-undang  Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4 Rizqi  Purnama  Puteri,  Muhammad  Junaidi,  Zaenal  Arifin,  “Reorientasi  Sanksi  Pidana  Dalam Pertanggungjawaban  Korporasi  Di  Indonesia”, Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  1  (2020):  98-111, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283

## Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i
e-ISSN : 2621-4105
Bagian Kesatu  Umum   telah menyebutkan  Badan/institusi/lembaga, hakim  dan hakim konstitusi. 5
Penelitian  ini  merupakan  berhubungan  langsung  dengan  penelitian  sebelumnya oleh  Subarkah  (2015).  Penelitian  ini  mengkaji  bentuk-bentuk  campur  tangan  urusan peradilan di luar kekuasaan kehakiman berdasar Pasal 3 Undang-undang No. 48 Tahun 2009  tentang  kekuasaan  kehakiman,  dan  penanggulangannya.    Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  bentuk-bentuk  campur  tangan  secara  praktis  menurut  beberapa hakim  dalam  wilayah  Pengadilan  Tinggi  Jawa  Timur,  yaitu  hakim  Pengadilan  Negeri Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Jaksa Kabupaten Malang pengaruh mempengaruhi terhadap  putusan  hakim,  jalannya  persidangan  dan  segera  dilaksanakan  penahanan dilakukan melalui penyuapan, gratifikasi, dan pengaruh pemberitaan terhadap jalannya pemeriksaan. 6
Penelitian oleh Adonara (2016) juga terkait dengan penelitian ini. Penelitian oleh Adonara mangakagkat permasalahan tentang makna dan fungsi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya dan bagaimana implementasi prinsip kebebasan  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  yang  ditanganinya.  Hasil  dari penelitian tersebut adalah “prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim,  dapat  dimaknai  bahwa  hakim  dalam  menjalankan  tugas  kekuasaan  kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/ atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun”. Sedangkan implementasi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya hakim harus bebas dari campur tangan di luar kekuasaan kehakiman  baik itu dari eksekutif, legislatif masyarakat maupun pers. 7
Sedangkan  penelitian  selanjutnya  oleh  Suherman  (2019)  mengkaji  tentang problematika  independensi  hakim  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman,  dan merupakan  instrumentarium  hukum  bagi  hakim  dalam  melaksanakan  fungsinya mengadili  dan  memutus  suatu  perkara  yang  dihadapkan  kepadanya  agar  terbebas  dari segala  interfensi  dan  atau  pengaruh  dari  lingkungan  kekuasaan  lainnya  baik  itu  dari lingkungan  organ  kekuasaan  eksekutif  maupun  dari  lingkungan  organ  kekuasaan legislatif. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa hakim dalam memutus perkara di Indonesia  masih  eksis  menggali  dan  menemukan  rasa  keadilan  ditengah  masyarakat, bahkan dengan pendekatan norma agama dimana diketahui masyarakat Indonesia cukup patuh terhadap norma agama. 8
5 Ibid ,  Pasal  18  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  disebutkan  bahwa  Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya disebut sebagai pelaku kekuasaan kehakiman; Sedangkan dalam Pasal  19  menyebutkan  bahwa  hakim  dan  hakim  konstitusi  adalah  pejabat  negara  yang  melakukan    kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang undang.”
6 Ibnu  Subarkah,  Lukman  Hakim,  “Penanggulangan  Campur  Tangan  Urusan  Peradilan  Di  Luar  Kekuasaan Kehakiman Berbasis Penal Reform”. Yustisia 4 no. 2 (2015) https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8650
7 Firman Floranta Adonara,”Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, Jurnal Konstitusi 12 no. 2 (2015) http://dx.doi.org/10.31078/jk1222
8 Andi  Suherman,  “Implementasi  Independensi  Hakim  Dalam  Pelaksanaan  Kekuasaan  Kehakiman”, SIGn Jurnal Hukum 1 no. 1 (2019) https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29

## Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i
e-ISSN : 2621-4105
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa penelitian ini dilatar belakangi oleh  tidak jelasnya Pasal 3 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  Kehakiman  yang  berkaitan  dengan  penerapan  hukum  pidana  yang mengedepankan fungsi melarang ( verbeiten ), yang sebaliknya tidak sama sekali mengatur yang diperintahkan, yang dibolehkan dan yang seharusnya berdasarkan nilai-nilai etika, estetika, metafisika, dan logika.  Berbeda dengan penelitian oleh Adonara dan Suherman yang mengangkat tentang independensi hakim  dalam memutus suatu perkara yang harus lepas  dari  pengaruh  di  luar  kekuasaan  kehakiman.  Tujuan  penelitin  ini  adalah  untuk mengetahui dan menganalisis hubungan campur tangan dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berkaitan dengan contempt of court , dan diperlukannya kebijakan hukum pidana ke depan.

## B. PERMASALAHAN
Berdasar  latar  belakang  di  atas,  titik  berat  permasalahannya  untuk  memaknai larangan,  yang  mempunyai  implikasi  adanya  sanksi  pidana  atau  pemidanaan  terhadap para  pihak  yang  terlibat  sengketa  pada  badan  peradilan,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan yaitu apakah  perbuatan campur tangan urusan peradilan Pasal 3 ayat (2) UU  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  memiliki  hubungan  dengan contempt  of  court ?  dan bagaimakah  Kebijakan  hukum  pidana  UU  No.  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ke depan?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan bahan hukum primer Pasal 3 ayat  (2)  Undang-undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang didukung bahan hukum sekunder berupa referensi-referensi pustaka, ilustrasi kasus yang berkaitan dengan adanya perbuatan dengan kualifikasi  campur tangan urusan peradilan. Analisis bahan hukum menggunakan  analisis preskriptif.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hubungan Campur Tangan Urusan Peradilan Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan Contempt of Court .
Suatu  sistem hukum yang modern harus dapat membentuk hukum  yang  baik, yang mencerminkan  rasa  keadilan  bagi  semua  pihak  dan  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat. Hukum dibuat sesuai dengan prosedur yang telah  ditentukan,  dan  juga  harus dimengerti atau  dipahami  oleh masyarakat secara keseluruhan. 9
Perwujudan negara hukum dalam konstitusi menggariskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Hal itu secara jelas diatur pada Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan”. Dengan demikian, independensi kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat utama agar dapat ditegakkannya hukum dan keadilan. 10
9 Arif Hidayat, Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum 4 no. 2 (2019) http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654
10 Muh. Ridha Hakim, “Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 2 (2018): 279 – 296, http://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296

## Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i
e-ISSN : 2621-4105
Kekuasaan  kehakiman  dalam  susunan  kekuasaan  negara  menurut  Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap ditempatkan pada kekuasaan  yang  mandiri  bebas  dari  campur  tangan  kekuasaan  lain.  Dalam  susunan kekuasaan negara setelah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 11
Campur  tangan  mempunyai  makna  sesungguhnya  sebagai  pihak  ke  3  yang  ikut perselisihan 2 (dua) pihak lainnya. 12 Kata tersebut  selalu melekat  atau dapat  dikatakan sebagai  bahasa  hukum  perundang-undangan.  Pokok  persoalannya  adalah  kata  tersebut mempunyai  implikasi  hukum  terjadinya  polemik  yang  berkepanjangan,  penelitian  ini menyampaikan  implikasi  dalam  praktek  ketatanegaraan  dan  dalam  praktek  peradilan. Perubahan  undang-undang  sekaligus  pembahasannya  oleh  pemerintah  bersama  DPR lebih tertuju pada praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan.
Istilah contempt  of  court dapat  ditemukan pada penjelasan umum butir ke empat alinea ke empat Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan “bahwa selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat  merendahkan  dan  merongrong  kewibawaan,  martabat,  dan  kehormatan  badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court ”. 13
Sebagai  suatu  alasan  pembenar,  bahwa  dalam  praktek  ketatanegaraan  dengan gencar  dan  sporadis  melakukan  beberapa  kali  perubahan  agar  kekuasaan  kehakiman bebas  dari  campur  tangan  kekuasaan  lainnya. Political  will pemerintah,  DPR  dan masyarakat  selalu  mengkaitkan  dengan  konsep  negara  hukum  yang  dicita-citakan  agar kekuasaan  yudikatif  tidak  dicampuri  oleh  kekuasaan  eksekutif,  legislatif  merubah sekaligus menetapkan perundang-undangan di bidang peradilan dimana pisau analisisnya menggunakan  teori  pemisahan  kekuasaan  dimana  kebebasan  dan  hak  warga  negara mendapat perlindungan. Makna kebebasan tersebut dalam kaitan dengan teori pemisahan kekuasaan menurut Aidul Fitriciada Azhari, 14 merupakan “Tujuan pemisahan kekuasaan ( separation  of  power/séparation  des  pouvoirs/  scheiding  van  machten )  berasal  dari pemikiran Charles de Secondat, Baron de Montesquieu dalam karyanya De l’esprit des lois .”
11 Achmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, Jurnal Konstitusi 9 no. 4 (2012) http://dx.doi.org/10.31078/jk%x
12 ) https://www.kamusbesar.com/campur-tangan,  turut  mencampuri  (memasuki)  perkara  orang  lain; (arti ; tersangkut atau terlibat dl suatu tindakan kejahatan (perkara orang lain dsb); (arti) , diakses 5 Oktober 2021, pukul 12.06 WIB.
13 Syarif  Nurhidayat,  “Pengaturan  Dan  Ruang  Lingkup  Contempt  Of  Court  Di  Indonesia”, Jurnal  Ius Constituendum 6 no. 1 (2021) http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2419
14 Aidul  Fitriciada  Azhari ,    Paradigma  Kekuasaan  Kehakiman  Sebelum  dan  Sesudah  Reformasi dalam Meluruskan  Arah    Manajemen  Kekuasaan  Kehakiman ,  Jakarta:  Sekretaris  Jenderal  Komisi  Yudisial  Republik Indonesia, (2018).

## Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i
e-ISSN : 2621-4105
Pada Gambar 1 di bawah ini telah dijelaskan adanya dampak-dampak dari sebuah kata campur tangan.

## Gambar 1: Dampak Penggunaan Frase Campur Tangan
Salah satu elemen yang terkandung dalam konsepsi negara hukum rechtsstaat adalah adanya  pemisahan  kekuasaan,  artinya  bilamana  dihubungan  dengan  konsep  Trias Politica,  terdapat  pemisahan  yang  tegas  antara  cabang-cabang  kekuasaan  eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif.  Pemisahan  ini  bertujuan  agar  kekuasaan  tidak  terkonsentrasi hanya  pada  satu  organ  serta  untuk  membatasi  tiap-tiap  cabang  kekuasaan  agar  tidak terjadi abuse of power . 15
Montesquieu menegaskan bahwa “penyatuan kekuasaan legislatif dan eksekutif pada satu  orang  atau  satu lembaga  akan  melahirkan  tirani  kekuasaan  yang  mengakibatkan hilangnya kebebasan. Hal yang sama berlaku pula dengan kekuasaan kehakiman.” 16
Negara  Indonesia  sejak  orde  lama  berakhir,  pada  tahun  1970  telah  memperbaika sistem pemerintahan yang ada agar dapat memberikan perlindungan terhadap kekuasaan kehakiman  yang  merdeka,  peradilan  dijalankan  secara  mandiri,  yang  berimbas  pada kebebasan hakim. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan bagaimana alasan-alasan perubahan yang tertera dalam pertimbangan hukum masing-masing perundang-undangan.
15 Aditya  Wiguna  Sanjaya,  “Celah  Intervensi  Kekuasaan  Eksekutif  Terhadap  Kekuasaan  Yudikatif  Di Lingkungan Peradilan Militer”, Jurnal Panorama Hukum 3, no. 2 (2018): 206, https://doi.org/10.21067/jph.v3i2.2823
Praktek Ketatanegaraan Praktek Peradilan Penggunaan Frase Campur Tangan Tidak Jelas Presiden /Kepala Pemerintahan Kekuasaan Ekstrayudisial
Kekuasaan Legistatif
Tidak Jelas
Jelas Masih Istilah Contempt of
Court-Obstruction of Justice
Check and Balances

## Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i
e-ISSN : 2621-4105
Tabel 1.
Diskripsi  Pertimbangan,  Norma,  Penjelasan  Adanya  Perundang-Undangan Kekuasaan Kehakiman.
No  Perundang- Undangan Pertimbangan Adanya Undang- Undang Penjelasan Keterangan 1. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara
Nomor 2951)
a. bahwa Undang- undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun1964 No. 107) tidak merupakan pelaksanaan murni dan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, karena memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang- undang Dasar 1945, b. bahwa Undang- undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107) telah dinyatakan tidak berlaku dengan Undang-undang No. 6 tahun 1969 tetapi saat tidak berlakunya
undang undang
tersebut ditetapkan pada saat undang-
Bab I Ketentuan Umum. Pasal 4. (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKA N KETUHANAN YANG MAHA ESA". (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. (3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh fihak-fihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yangtersebut dalam Undang- undang Dasar.
Pasal 3 Di  sini  perlu ditegaskan,
bahwa agar supaya pengadilan dapat menaikan tugasnya dengan sebaik-
baiknya, yakni memberikan keputusan yang  semata- mata berdasarkan kebenaran,
keadilan  dan kejujuran,
maka tidak dapat dibenarkan adanya
tekanan-
tekanan  atau pengaruh- pengaruh dari luar yang akan menyebabkan para hakim

## Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i
e-ISSN : 2621-4105
undang yang menggantikannya mulai berlaku; c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu ditetapkan undang undang baru mengenai ketentuan- ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan
Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945; tidak bebas lagi dalam mengambil keputusan yang  seadil-
adilnya. Keterangan: Telah diadopsi sebagai  Asas Kemandirian Peradilan (UU  No.  48
Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), akan tetapi tidak dijelaskan bentuk campur tangan dan konsep- konsep secara kontektual ayat (3). 2. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147)
a. bahwa kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang
merdeka dan oleh
karena itu untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terlepas dari kekuasaan pemerintah dipandang perlu
melaksanakan pemisahan yang tegas Tidak ada perubahan  sesuai uu sebelumnya Tidak ada

## Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i
e-ISSN : 2621-4105
antar fungsi yudikatif dan eksekutif; 3. UU No. 4  Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 8) a. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut
Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; b. bahwa perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga Undang- undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999
Bab I Ketentuan Umum Pasal 4
(1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKA
N KETUHANAN YANG MAHA ESA". (2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. (3) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(4) Setiap orang
yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud ”dipidana” dalam ayat ini adalah  bahwa unsur-unsur tindak  pidana dan
pidananya ditentukan dalam undang- undang Keterangan: Ada penjelasan yang konkrit pemidanaan mengacu pada uu. Akan tetapi tidak dijelaskan bentuk campur tangannya
dan penjelasan secara kontekstual atas ayat (3) tersebut.

## Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i
e-ISSN : 2621-4105
perlu dilakukan penyesuaian dengan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Keterangan: Telah ada pemidanaan. 4. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2009, Nomor 157). a. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; b. bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan
peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
Bab II. Asas-asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasal 3
(1) Dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun
1945.
(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Yang dimaksud dengan
“kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan,baik fisik maupun psikis. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Keterangan: Kemandirian peradilan
telah dikonkritkan dan sebagai asas.

## Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i
e-ISSN : 2621-4105
c. bahwa Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang- undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah,  2021
Dari  keterangan  Tabel  1,  dapat  dijelaskan  bahwa  pertimbangan  hukum  yang termaktub  pada  huruf  c  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, menyebutkan  bahwa  perubahan  terhadap  UU  No.  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  dengan  alasan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  hukum  dan  ketatanegaraan menurut  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  dilakukan  dalam  upaya  untuk  membentuk  sistem peradilan yang terpadu. Kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang bersih dan berwibawa,  bebas  dari  campur  tangan  pihak  luar,  bebas  dari  segala  tekanan  baik  fisik maupun psikis.
Dalam  praktik  hukum,  beberapa  kalangan    antara  lain  advokat,    akademisi, termasuk  Ikatan  Hakim  Indonesia,  belum  sependapat  apabila  pengaturan  perbuatan campur  tangan  tersebut  dapat  diselaraskan  dengan  perbuatan  penghinaan  pengadilan ( contempt  of  court ).  Penelitian  ini  menyampaikan  bahwa  pengaturan  campur  tangan urusan  peradilan  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang  Kekuasaan  Kehakiman  dapat diselaraskan dengan perbuatan contempt of court atau kerap kali disebut dengan tindak pidana  dalam  penyelenggaraan  peradilan.  Melalui  asas  kesamaan,  semua  pihak  yang terlibat  dalam  perkara  di  pengadilan  memiliki  tanggung  jawab  yang  sama  terhadap terjadinya penghinaan pengadilan. Oleh karena itu, yang dikatakan dengan pihak lain di luar  kekuasaan  kehakiman  adalah  para  pihak  yang  dapat  mempengaruhi  perselisihan sengketa  di pengadilan. Para pihak tersebut berasal dari penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), pihak yang memiliki kekuasaan lainnya  dari salah satu yang berperkara, pihak atasan penegak hukum (hakim) atau pihak-pihak ektra yudisial.
Campur  tangan  urusan  peradilan  sebagai  bentuk  untuk  mengimplementasikan kekuasaan kehakiman yang merdeka mempertegas hakekat urusan peradilan yaitu pada fungsi  peradilannya. Mahfud  MD 17 pernah  menyampaikan  bahwa  “perumusan  UUD 1945  tentang  penganutan  prinsip  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  tidak  mencakup
17 Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia, Jakarta : Gama Media, (1999).

## Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i
e-ISSN : 2621-4105
pengorganisasian atau hubungan organisatoris antara organisasi kekuasaan yudikatif dan organisasi  kekuasaan  eksekutif.  Yang  disebutkan  hanyalah  prinsip  bahwa  kekuasaan kehakiman  harus  bebas  dan  merdeka  dan  itu  bisa  diartikan  hanya  berlaku  bagi  fungsi peradilannya”.
Berkenaan dengan fungsi peradilan ini adalah sebagai tempat untuk menyelesaikan perselisihan  antar  2  (dua)  pihak  yang  berperkara,    dapat  dikaitkan  dengan  Penjelasan Umum butir 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa  :
“Untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik- baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,  maka  perlu  pula  dibuat  suatu  undang-  undang  yang  mengatur penindakan  terhadap  perbuatan,  tingkah  laku,  sikap  dan/atau  ucapan  yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai " contempt of court ". 18
Maka dapat ditegaskan segala campur tangan urusan peradilan Pasal 3 ayat (2) UU No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  merupakan  penjabaran  nilai-nilai abstrak dari asas kemandirian peradilan yaitu bebas campur tangan pihak luar dan bebas dari segala tekanan baik fisik maupun psikis. Hal tersebut merupakan upaya agar tidak terjadi  perbuatan,  tingkah  laku  sikap  dan/atau  ucapan  yang  dapat  merendahkan  dan merongrong  kewibawaan,  martabat  dan  kehormatan  badan  peradilan  yang  dikenal sebagai “ contempt of court” dan telah diamanahkan juga oleh pertimbangan hukum huruf c dari UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Kebijakan  Hukum  Pidana  UU  No.  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan Kehakiman Ke  Depan
Istilah  kebijakan  hukum  pidana  lazim  juga  disebut  dengan  pembaruan  hukum pidana. Kebijakan berasal dari istilah Inggris policy yang berarti kebijakan. Istilah policy sering juga disebut politik sehingga kebijakan hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana atau kebijakan formulatif yang diartikan sebagai “upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofis,  serta  sosiokultural  masyarakat  Indonesia  yang  melandasi  kebijakan  sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”. 19
Campur  tangan  hukum  pidana  amat  diperlukan,  pada  dasarnya  berguna  untuk menengok jalannya persidangan, dimana penegak hukum hakim sebagai pejabat negara dapat dipidana. Pengaturan yang kaku, dan bertolak belakang, dengan penegakan hukum, yaitu ketika Surat Edaran Mahkamah Agung, mempunyai kedudukannya sejajar dengan Undang-undang. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 9 Tahun 1976 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa hakim dalam mengambil keputusan tidak dapat diganggu gugat. “Keberadaan SEMA tersebut menjadi tameng putusan-putusan hakim yang cacat substansi dan cacat prosedur (yang mengandung unsur kejahatan dalam jabatan)”. 20
18 Lihat Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316).
19 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2008.)
20 O.C. Kaligis, Kejahatan Jabatan dalam Sistem Peradilan Terpadu ,  Bandung: PT Alumni, (2011).

## Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i
e-ISSN : 2621-4105
Hakim  dilarang  menolak  perkara  yang  itu  tidak  ada  dasar  hukumnya,  ataupun keputusan  hakim  dianggap  benar,  kecuali  dapat  dibuktikan  sebelumnya.  Pemikiran berupa asas-asas tersebut yang memperkokoh kedudukan hakim dalam persidangan. Oleh sebab itu kebijakan penegakan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 3 ayat (3) Undang- undang  No.  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  perlu  ditegakkan,  yang menyebutkan  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dipidana  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan”. 21 Hakim pun dapat melakukan penghinaan pengadilan.
Hukum  pidana  yang  merupakan  bagian  dari  suatu  kebijakan,  diperlukan  satu kesatuan  sistem  hukum  mengatur  tentang  perbuatan,  pertanggungjawaban,  penitensier, hukum  prosedur,  yang  berarti  antara  perbuatan  pidana,  harus  selaras  dengan pertanggungjawaban pidananya, dan seimbang dengan bagaimana penjatuhan pidananya. begitu pula apabila mencermati  norma suatu  pasal, yang artinya pada persoalan ini antar ayat-ayat  dalam  satu  pasal  saling  berhubungan  sebagai  norma  yang  berpasangan,  dan diperlukan kejelasan dari masing-masing ayat, yang sementara ini satu kesatuan sistem hukum membutuhkan kejelasan tadi dalam satu undang-undang belum tersusun dengan baik dimana ketentuan pidananya menunjuk pada perundang-undangan lain dan  masih terpencar ( spread out ).
Mencermati norma hukum, pemikiran-pemikiran di atas, norma hukum Pasal 3 ayat (3),  sebagai  norma  yang  dilandasis  sebuah  kebijakan,  yaitu  kebijakan  kriminal  yang dilandasi  oleh  kondisi  sosio  pada  saat  ini,  maka  dikatakan  lebih  luas  lagi  sebagai kebijakan hukum pidana, yang berarti bahwa usaha kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan  dari  politik  kriminal,  yang  pengertiannya  identik  dengan  kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana sebagai sarana utama. Menurut M. Ali Zaidan, 22 “Peraturan  perundang-undangan  yang  baik  (dalam  perumusan,  sistem  sanksi serta harmonisasi vertikal dan horizontal) merupakan prasyarat yang menentukan langkah penegakan hukum selanjutnya yakni bekerjanya sistem peradilan pidana.”
Konsekuensi  yuridisnya,  kebebasan  karena  kekuasaan  kehakiman  yang  secara normatif  ditentukan  dalam  perundang-undangan  melalui  asas  kemandirian  peradilan perlu dibatasi dengan suatu  kebijakan hukum pidana untuk bekerjanya Sistem Peradilan Pidana, tentunya hal ini berlandaskan Teori Keadilan dari Herbert L Packer  yaitu :
Crime  control  model ,  penggunaan  kekuasaan  terhadap  setiap  kejahatan  dan pelaku kejahatan, hal  ini disebabkan model ini memilki asumsi  bahwa setiap orang yang terlibat (tersangka) dalam criminal justice system ada kemungkinan bersalah, dan due process model dimana sebagai dasar nilai pada asas praduga tak  bersalah  ( presumption  of  innocence) ,  yang  mempunyai  tujuan  utama melindungi  seseorang  yang  sungguh-sungguh  tidak  bersalah  dan  menuntut mereka yang benar-benar bersalah. 23
21 Loc.cit. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
22 M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal . Jakarta: Sinar Grafika, (2016).
23 Herbert L. Packer, The Limits of The Criminal Sanction ,  California: Standford University Press, (1968).

## Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i
e-ISSN : 2621-4105
Menurut Barda Nawawi Arief, “pembaruan hukum bukan merupakan suatu usaha yang bersifat vast leggen van wat is (menetapkan apa yang sudah berlaku), tetapi lebih merupakan suatu usaha vast leggen wat hoort te zijn (penetapan apa yang seharusnya atau sebaliknya  berlaku)”. 24 Undang-undang  merupakan  bagian  dari  suatu  kebijaksanaan tertentu, ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau merancangkan suatu kebijaksanaan.
Pembentukan  norma  hukum  pada  umumnya  harus  mengandung  tujuan-tujuan tertentu yang dianggap mulia. Hal ini disebabkan karena hukum merupakan sistem yang bertujuan. Politik hukum pidana tidak saja menyangkut kebijakan perundang-undangan, akan  tetapi  juga  menyangkut  kebijakan  yang  akan  ditetapkan  oleh  hakim  dalam menjatuhkan  hukuman  terutama  berkaitan  dengan  perampasan  kemerdekaan.  Hakim diharapkan menggunakan “kebijakan/kearifan dalam menetapkan jenis sanksi yang akan dikenakan kepada terdakwa. Politik hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan perundang-undangan  disamping  merupakan  politik  dalam  rangka  penanggulangan kejahatan yang menjadi ranah pengadilan untuk menentukan tindakan yang harus diambil guna menanggulangi kejahatan”. 25
Berdasar pemikiran di atas, norma Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tidak sesuai dengan kultur peradilan bahwa campur tangan urusan peradilan (fungsi peradilan) secara faktual kasuistis tidak disebabkan oleh pihak luar saja tetapi juga pihak dalam pengadilan, dengan akibat terjadinya contempt of court dengan pelaku hakim,  hasil penelitian   Nur Kholis,  menegaskan bahwa:
“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang tindak pidana contempt  of  court, akan  tetapi  hanya  perbuatan  atau  tindak  pidana  dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana dikategorikan masuk ke dalam ranah tindak pidana contempt of court, sehingga Hakim (pengadilan) hanya menjadi objek  hukum  dari  tindak  pidana contempt  of  court .  Asas  non  diskriminasi dapat  di  terapkan  terhadap  tindak  pidana contempt  of  court karena  seluruh subjek hukum harus sama di depan hukum, sehingga dalam penerapan asas non  diskriminasi  hakim  akan  menjadi  subjek  hukum,  jadi  ada  pergeseran konsep yang dari semula hakim menjadi objek hukum sekarang juga masuk sebagai  subjek  hukum  karena  didasari  oleh  asas  non  diskriminasi.  Norma sebagai pengaturan contempt of court dinyatakan dengan “setiap orang”. 26
Selanjunya beliau mengemukakan bahwa “Hakim juga harus dimasukkan ke dalam tindak  pidana contempt  of  court sebagai  subjek  hukum,  karena  berdasarkan  asas  non diskriminasi  semua  subjek  hukum  harus  diperlakukan  sama  di  depan  hukum,  apabila subjek  hukum  itu  melanggar  hukum  dalam  tindak  pidana contempt of  court.” 27 Posisi hakim karena asas  non diskriminasi, sebagai  subjek hukum  yang sama dengan pencari keadilan, memegang peranan untuk melakukan suatu tindak pidana. Menurut Mudzakir,
24 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana  Penjara , Yogyakarta: Genta Publishing, (2010).
25 M.Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, (2015).
26 Nur Kholis, “Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court” , Jurnal Legality 26 no. 2 (2018).
27 Ibid

## Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i
e-ISSN : 2621-4105
sebaiknya perlu dipikirkan bahwa “Tindak Pidana contempt of court dapat dilakukan oleh siapa saja”. 28
Lemahnya  posisi  hakim  terhadap  terjadinya  tindakan  pelecehan  ini,  bahwa kemandirian  hakim  terkooptasi  pada  atasan  secara  langsung  yaitu  Mahkamah  Agung, yang  seharusnya  melakukan  pengawasan  internal  saja,  akan  tetapi  sebaliknya  dapat melakukan  pemanggilan  pada  hakim  majelis,  dan  sekaligus  dapat  melakukan  tindakan mutasi pada hakim-hakim dalam jajarannya, disamping itu pengawasan hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. “Komisi Yudisial resmi menerima laporan dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi terkait 2 (dua) hakim Mahkamah Agung yang memutus lepas mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung atau disingkat SAT  dalam  kasus  dugaan  korupsi  Surat  Keterangan  Lunas  Bantuan  Likuiditas  Bank Indonesia (SKL BLBI)”. 29
Hakim  dalam  memutuskan  sebuah  perkara  tidak  terlepas  dari  teori-teori pemidanaan yang ada dalam pertimbangan-pertimbangan putusan, teori pemidanaan yang digunakan hakim diharapkan agar dalam pertimbangannya hakim memutus perkara atau menjatuhkan hukuman seadil-adilnya sesuai dengan berat ringannya tindak pidana dan akibat  yang  ditimbulkan  oleh  sipelaku  tindak  pidana.  Agar  penjatuhan  pidana  yang diberikan kepada pelaku tindak pidana memberikan efek jera, manfaat bagi diri pelaku dan bagi masyarakat umum. 30
Hukum pidana merupakan hukum yang bersangksi pidana maka larangan tersebut adalah  representatatif  agar  peraturan  tersebut  memilki  kekuatan  memaksa  dan  norma hukum  tersebut  memperoleh  pengakuan  dari  elemen  bangsa  di  Indonesia  untuk ditegakkan  dengan  substansi  ketentuannya  bersifat  umum  apabila  berkaitan  dengan KUHP,  dan memenuhi  asas-asas lain  yang berkaitan dengan terjadinya konflik norma. Oleh  karena  itu,  memperhatikan  implikasi    berdasarkan    regulasi    pembentukan perundang-undangan  yang  mempersoalkan  tindak  pidana  terhadap  peradilan  sarat terhadap  usulan serta dalam kondisi pro dan kontra terhadap perlu diatur dalam RKUHP ataukah RUU CoC, maka sesuai dengan perbuatan, subjek pelaku dan objek yang diatur menyangkut  campur  tangan,  maka    permasalahan  berkaitan  dengan  ruang  lingkupnya yaitu  kekuasaan kehakiman, menurut hemat penulis perlu perubahan kebijakan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Menurut  Benny  Riyanto,  “penataan  regulasi  sangat  diperlukan  untuk  memfilter agar penyakit regulasi dapat ditangani, dan hal tersebut telah diatur dalam undang-undang terbaru mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan”. 31 Pasal 95 A dan 95 B
28 Mudzakir, Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan , Seminar Nasional Advokat dan Contempt of Court dalam  RKUHP,  26  Nopember  2019, Malang:  Kerjasama  Peradi Pusat dengan  Universitas  Muhammadiyah  Malang, (2019).
29 https://www.cnnindonesia.com/nasional/201907231611857-12-414790/ky-usut-dua-hakim-ma-yang bebaskan-syafruddin-temenggung , KY  usut  dua  hakim  MA  yang  bebaskan  syafruddin  Temanggung, diakses  30  Juli 2019, pukul 13.20 WIB.
30 Bella Verawaty Arnas, Remon Supusepa, Margie Gladies Sopacua, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Ambon  Nomor  306/Pid.B/2020/PN.Ambon  Terhadap  Perampasan  Jenazah  Covid-19 Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan” Jurnal Ilmu Hukum Tatohi 1, no. 7 (2021): 654-671.
31 Benny Riyanto, Penataan Regulasi di Indonesia, Disampaikan pada Seminar Nasional dan Kolokium Ke II, (Malang: Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH UB, 2021)

## Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i
e-ISSN : 2621-4105
Undang-undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 32 bahwa: “Pasal 95A menyebutkan  (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang- undang  dilakukan  setelah  undang-undang  berlaku.  (2)  Pemantauan  dan Peninjauan  terhadap  undang-undang  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. (3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi. (4)  Hasil  dari  Pemantauan  dan  Peninjauan  terhadap  undang-undang sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (21 dapat  menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas. Pasal 95B menyebutkan (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang  dilaksanakan  dalam  3  (tiga)  tahap  sebagai  berikut:  a.  tahap perencanaan; b. tahap pelaksanaan; dan c. tahap tindak lanjut. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur masing-masing dengan Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden”.
Pemantauan dan peninjauan menurut Pasal 1 ayat 14 undang-undang di atas bahwa “Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas  pelaksanaan  undang-undang  yang  berlaku  sehingga  diketahui  ketercapaian  hasil yang  direncanakan,  dampak  yang  ditimbulkan,  dan  kemanfaatannya  bagi  Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 33

## E. PENUTUP
Campur tangan urusan peradilan dalam Pasal  3  ayat  (2) UU No. 48  Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dengan contempt  of  court memilki  hubungan  dengan alasan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka,  peradilan  yang  bersih,  serta  berwibawa merupakan pertimbangan hukum UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dapat dikaitkan dengan perbuatan yang merendahkan kewibawaan badan peradilan atau contempt  of  court .  Jadi  kedua  perbuatan  tersebut  pada  hakekatnya  melindungi kewibawaan pelaku kekuasaan kehakiman, dan para pihak dalam perselisihan pada badan peradilan.  Dalam  bentuknya  sebagai  suatu  kebijakan  hukum  pidana  maka  dapat memberikan  kekuatan  memaksa    Pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang  No.  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  melalui  pengusulan  perubahan  UU  tersebut  sebagai hukum pidana khusus ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Zaidan, M, Menuju Pembaruan Hukum Pidana , (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
Edi  Subiyanto,  Achmad,  “Mendesain  Kewenangan  Kekuasaan  Kehakiman  Setelah
Perubahan Uud 1945”, Jurnal Konstitusi 9 no. 4 (2012) http://dx.doi.org/10.31078/jk%x
32 Undang-undang No. 15 Tahun 2019 entang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
33 Ibid

## Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana
Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i
e-ISSN : 2621-4105
Fitriciada  Azhari , Aidil, Paradigma  Kekuasaan  Kehakiman  Sebelum  dan  Sesudah Reformasi dalam Meluruskan Arah  Manajemen Kekuasaan Kehakiman , Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, (2018)
Floranta Adonara, Firman, ”Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai
Amanat Konstitusi”, Jurnal Konstitusi 12 no. 2 (2015) http://dx.doi.org/10.31078/jk1222 Hidayat, Arif and Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum 4 no. 2 (2019)
http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654
https://www.kamusbesar.com/campur-tangan,  turut  mencampuri  (memasuki)  perkara orang lain; (arti ; tersangkut atau terlibat dl suatu tindakan kejahatan (perkara orang lain dsb); (arti) , diakses 5 Oktober 2021, pukul 12.06 WIB https://www.cnnindonesia.com/nasional/201907231611857-12-414790/ky-usut-dua- hakim-ma-yang-bebaskan-syafruddin-temenggung, KY usut dua hakim MA yang bebaskan syafruddin Temanggung, diakses 30 Juli 2019, pukul
Kaligis,  O.C., Kejahatan  Jabatan  dalam  Sistem  Peradilan  Terpadu ,    Bandung:  PT Alumni,  (2011)  Kerjasama  Peradi  Pusat  dengan  Universitas  Muhammadiyah Malang, 2019.
Kholis, Nur, “Asas Non Diskriminasi Dalam Contempt Of Court ” , Jurnal Legality 26, no. 2  (2019): 235.
Mudzakir, Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan , Seminar Nasional Advokat dan Contempt of Court dalam RKUHP, 26 Nopember 2019, Malang. Nawawi  Arief,  Barda, Kebijakan  Hukum  Pidana,  Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP Baru , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2008) __________, Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana Penjara , Yogyakarta: Genta Publishing, (2010)
Nurhidayat, Syarif, “Pengaturan Dan Ruang Lingkup Contempt Of Court Di Indonesia”, Jurnal Ius Constituendum 6 no. 1 (2021) http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i1.2419 Purnama  Puteri,  Rizqi,  and  Muhammad  Junaidi,  Zaenal  Arifin,  “Reorientasi  Sanksi Pidana  Dalam  Pertanggungjawaban  Korporasi  Di  Indonesia”, Jurnal  USM  Law Review 3, no. 1 (2020): 98-111, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283 Ridha  Hakim,  Muh,    “Tafsir  Independensi  Kekuasaan  Kehakiman  Dalam  Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 2 (2018): 279 – 296, http://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296
Riyanto,  Benny,  Penataan Regulasi  di  Indonesia,  Disampaikan pada Seminar Nasional dan Kolokium Ke II, (Malang: Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH UB, 2021) Sanjaya,  Aditya Wiguna, “Celah  Intervensi  Kekuasaan Eksekutif Terhadap Kekuasaan Yudikatif  Di  Lingkungan  Peradilan  Militer”, Jurnal  Panorama  Hukum 3,  no.  2 (2018): 206, https://doi.org/10.21067/jph.v3i2.2823
Subarkah, Ibnu and Lukman Hakim, “Penanggulangan Campur Tangan Urusan Peradilan Di  Luar Kekuasaan Kehakiman Berbasis Penal  Reform”. Yustisia 4 no. 2 (2015) https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i2.8650
Undang-undang No. 15 Tahun 2019 entang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.