DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 27 Mei 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 10 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek dalam Sengketa Merek

## Albert Kurniawan, R. Rahaditya
1 Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, albert.205200136@stu.untar.ac.id
2 Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rahaditya@fh.untar.ac.id
Corresponding Author: albert.205200136@stu.untar.ac.id
Abstract: The  purpose  of  this  research  is  to  seek  insight  regarding  the  legal  protection obtained by trademark rights owners and the legal remedies that can be taken in trademark disputes.  The  increasing  sales  trend  in  Indonesia  has  resulted  in  an  increase  in  the  use  of trademarks by business actors for the products and services they have. Using and registering a  brand  can  make  business  people  gain  a  lot  of  profits.  However,  apart  from  the  existing profits,  there  are  many  incidents  of  violations  against  the  legal  owners  of  trademark, resulting in losses for business actors. By using normative legal research methods which are descriptive analysis in nature to explore the making of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks  and  Geographical  Indications,  it  can  be  found  that  the  government  provides legal protection for legitimate brand owners with terms and conditions for brand registration that  can  prevent  violations  of  brand.  However,  this  does  not  rule  out  the  possibility  of violations  occurring  by  irresponsible  parties.  Therefore,  the  government  provides  legal remedies  in  the  form  of  civil,  criminal  and  administrative  remedies  that  can  be  taken  by business actors and injured parties through disputes in court.

## Keyword: Legal Protection, Trademark, Trademark Infringement, Trademark Disputes
Abstrak: Tujuan  dari  adanya  penelitian  ini  adalah  mencari  wawasan  terkait  perlindungan hukum yang diperoleh pemilik hak atas merek dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam sengketa  merek.  Meningkatnya  tren  penjualan  yang  ada  di  Indonesia  mengakibatkan kenaikan  penggunaan  merek  oleh  pelaku  usaha  untuk  produk  dan  jasa  yang  dimilikinya. Menggunakan  dan  mendaftarkan  merek  dapat  membuat  pelaku  usaha  memperoleh  banyak keuntungan.  Namun  di  luar  keuntungan  yang  ada,  banyak  kejadian  pelanggaran  terhadap pemilik  yang  sah  atas  merek  sehingga  menghadirkan  kerugian  bagi  pelaku  usaha.  Dengan menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang  bersifat  deskriptif  analisis  untuk mendalami pembuatan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,  dapat  ditemukan  bahwa  pemerintah  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap pemilik  merek  yang  sah  dengan  syarat  –  syarat  pendaftaran  merek  yang  dapat  mencegah terjadinya  pelanggaran  terhadap  merek.  Namun  hal  tersebut  tidak  menutup  kemungkinan tetap  terjadi  pelanggaran  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Oleh  karena  itu pemerintah  menyediakan  upaya  hukum  berupa  upaya  hukum  perdata,  pidana,  maupun
administratif  yang  bisa  ditempuh  oleh  pelaku  usaha  maupun  pihak  yang  dirugikan  melalui sengketa dalam pengadilan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Pelanggaran Merek, Sengketa Merek

## PENDAHULUAN
Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak yang muncul dari aktivitas intelektual yang  menghasilkan  barang,  jasa,  atau  proses  yang  bermanfaat  bagi  manusia.  Dalam praktiknya, HKI melindungi karya yang dibuat oleh kemampuan intelektual manusia. Konsep tentang  kekayaan  karya  intelektual  manusia  yang  semakin  meningkat  menimbulkan  fakta bahwa  kekayaan  tersebut  harus  dilindungi  dan  dijaga.  Pada  akhirnya,  hal  ini  akan memunculkan  konsepsi  baru  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  kekayaan  intelektual, termasuk  pengakuan  terhadap  hak  atas  kekayaan  intelektual  tersebut.  Hak  Kekayaan Intelektual  merupakan  hak  kepemilikan  individu  yang  bersifat  abstrak  atau  tidak  berwujud (Suyud Margono, 2010). Perlindungan oleh Hak Kekayaan Intelektual diperlukan untuk suatu karya intelektual karena diasumsikan bahwa pencipta karya tersebut telah menginvestasikan waktu,  biaya,  dan  upaya  untuk  menciptakannya.  Oleh  karena  itu,  pentingnya  memberikan penghargaan  dalam  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  karya  intelektual  tersebut  (Adina Medina,  2023).  Meskipun  definisi  Hak  Kekayaan  Intelektual  kompleks,  penjelasan tentangnya  bisa  diuraikan  secara  sederhana  dan  umum.  Sebagai  ilustrasi,  dalam  sistem hukum  Indonesia,  Hak  Kekayaan  Intelektual  menaungi  karya  sastra,  karya  artistik,  dan inovasi  agar  tidak  digunakan  atau  ditiru  oleh  pihak  lain  tanpa  izin  dari  pemiliknya  (Tim Lindsey, 2003).
Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua kategori: hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri mencakup hak paten, merek, desain industri, rahasia dagang, varietas  tanaman,  dan  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu.  Dari  berbagai  kategori  dalam  Hak Kekayaan  Industri  tersebut,  penelitian  ini  berfokus  pada  merek.  Menurut  Rangkuti  (2002), merek  adalah  nama  ataupun  simbol  yang  didesain  secara  khusus  dengan  cara mengkombinasikan baik unsur warna, kata, maupun simbol tertentu untuk mengidentifikasikan  barang  atau  jasa  yang  hendak  dijual  beli.  Hak  merek  adalah  hak eksklusif  yang  diberikan  negara  kepada  pemilik  merek,  memungkinkan  mereka  untuk mengkomersialkan merek tersebut secara bebas dan melarang pihak lain menggunakan merek tersebut  pada  barang  atau  jasa  sejenis.  Disebut  hak  eksklusif  karena  hak  ini  melekat  secara pribadi  pada  pemiliknya,  yang  memiliki  wewenang  untuk  menggunakan  merek  tersebut sendiri  atau  memberikan  izin  kepada  pihak  lain  untuk  menggunakannya  dengan  cara  yang sama sebagaimana pemilik merek  menggunakannya (Ahmadi Miru, 2005).
Dalam  beberapa  tahun  belakangan  ini,  perkembangan  merek  berkembang  dengan pesat,  bahkan  banyak  sekali  berita  dan  pembicaraan  mengenai  merek  yang  beredar  dalam masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  banyak  sekali  pihak  yang  berlomba  –  lomba  untuk menciptakan merek untuk produk mereka yang dapat dikenal, diingat, bahkan diminati oleh konsumen. Namun tidak sedikit juga berita mengenai pelanggaran merek yang terus terjadi. Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  perlindungan  hukum  terhadap  merek  atas  banyaknya pelanggaran merek yang terus terjadi. Bentuk dari perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh  pemerintah  adalah  peraturan  yang  mengatur  tentang  Merek,  yaitu  Undang  –  Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.    Bentuk  lain  yang  dapat diberikan  pemangku  kebijakan  dalam  melindungi  merek  adalah  dengan  proses  penegakan hukum melalui pengadilan.
Pelanggaran  terhadap  merek  yang  sah  dapat  terjadi  dengan  memalsukan  produk maupun  nama  merek  agar  menyerupai  aslinya.  Salah  satu  pelanggaran  merek  yang  paling umum adalah pemboncengan merek, juga dikenal sebagai passing off, yang dilakukan dengan
membuat  barang  atau  jasa  yang  serupa  dengan  merek  yang  sah  sehingga  dapat mengecoh masyarakat dan konsumen. Akibat dari adanya pelanggaran terhadap merek yang sah  dapat  merugikan  baik  masyarakat  atau  konsumen  maupun  bagi  pihak  produsen  atau pemilik sah atas merek. Pemboncengan Merek (passing off) dijelaskan dalam sistem hukum common law merupakan suatu  tindakan persaingan tidak sehat/curang, disebabkan tindakan ini  dilakukan  dengan  adanya  pihak  yang  secara  curang  membonceng  merek  yang  bukan miliknya  untuk  mendapatkan  keuntungan  secara  ekonomi  sehingga  merugikan  pihak  yang sudah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik dan sudah menjadi pemilik sah atas merek (Nur Hidayati, 2011).
Agar mendapat perlindungan hukum, merek tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  Namun,  kenyataannya,  meskipun  merek  sudah  terdaftar, pelanggaran  dan  peniruan  oleh  pihak  lain  tetap  bisa  terjadi,  terutama  jika  merek  tersebut belum  didaftarkan.  Bahkan  seringkali  merek  yang  melanggar  dan  meniru  merek  lain  yang telah terdaftar, ternyata juga sudah terdaftar secara resmi dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.  Hal  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemilik  atas  merek  yang  sah  adalah  melakukan gugatan terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun kepada pelanggar merek. Sehingga apabila memang benar terjadi, maka biasanya perlindungan hukum terhadap merek terdaftar  yang  melanggar  akan  berakhir  (Arifin.  Z  &  Iqbal.  M,  2020).  Oleh  karena  itu, penelitian ini memuat perumusan masalah berupa: “Apa perlindungan hukum yang diberikan bagi  pemilik  hak  atas  merek?”  dan  “Bagaimana  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh pemilik hak atas merek yang sah ketika merasa dirugikan”

## METODE
Metode  penelitian  merupakan  serangkaian  proses  yang  digunakan  dan  dimiliki  oleh peneliti dengan tujuan untuk mengumpulkan data maupun informasi serta melakukan analisis terhadap  data  yang  telah  dikumpulkan  tersebut.  Melalui  metode  penelitian,  dapat  diketahui gambaran  penelitian  yang  mencakup  langkah-langkah  yang  harus  dilakukan,  waktu  yang diperlukan,  sumber  data,  serta  cara  mendapatkan  data  tersebut.  Pada  akhirnya,  Data  yang dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam  dan diolah. Oleh sebab itu, untuk  membahas permasalahan  yang  ada,  metode  penelitian  normatif  dipilih  untuk  digunakan  penulis. Penelitian  normatif  adalah  proses  menemukan  aturan,  prinsip, dan  doktrin  hukum  untuk menjawab isu hukum  yang dihadapi (Marzuki,  2014). Dalam proses menjalankannya, bahan pustaka  atau  data  sekunder  akan  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  serta  produk perilaku hukum berupa undang – undang akan dipakai dalam studi kasus normatif.
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksudkan bahwa metode penelitian dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  yang  sesuai  apa  adanya  atau  sebenarnya,  kemudian data  tersebut  akan  diolah,  disusun,  dan  dianalisis  agar  bisa  memberikan  gambaran  terkait permasalahan  yang  terjadi.  Menurut  Sugiyono  (2013),  penelitian  deskriptif  analisis merupakan  sebuah  metode  yang  memilik  tujuan  untuk  membuat  deskripsi  terkait  isu  yang sedang diteliti atau memberi gambaran suatu objek yang sedang diteliti melalui data maupun sampel yang telah dikumpulkan apa adanya dan sebenarnya.  Data yang akan dianalisis dalam penelitian  ini  adalah  perundang  -  undang yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Dalam penelitian  ini,  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  digunakan.  Selain  itu,  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  yaitu  mempelajari  semua  peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian (Marzuki, 2014). Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  disesuaikan  dengan pendekatan  perundang-undangan  yang  digunakan,  oleh  karena  itu,  akan  menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peraturan Merek yang diatur di Indonesia
Di Indonesia, sudah banyak pihak yang memiliki merek dalam rangka memproduksi barang  dan/atau  jasa  miliknya.  Penggunaan  merek  dalam  produksi  barang  dan/atau  jasa sangat penting karena perlu diketahui peran utama sebuah merek adalah:
1. Sebagai bentuk pengenal ataupun pembeda suatu usaha dan produk yang diperdagangkan kepada konsumen/masyarakat (Churulaini, 2021; Agusta, 2021 dalam Kuasa et al., 2022). Suatu  usaha  atau  produk  yang  tidak  memiliki  identitas  pengenal  sendiri  pastinya  akan sulit  untuk  dikenal  oleh  konsumen  dan  masyarakat.  Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa konsumen atau masyarakat akan lebih mengingat produk dan usaha yang memiliki merek dibandingkan produk dan usaha yang tidak memiliki merek;
2. Sebagai  tanda  asal  suatu  usaha  dan  produk.  Dengan  adanya  merek,  konsumen  maupun masyarakat  dapat  mengatahui  asal  usaha  dari  suatu  produk.  Konsumen  dan  masyarakat juga  mengetahui  tempat  yang  harus  dituju  jika  akan  memakai  ataupun  membeli  barang atau jasa yang dibutuhkan;
3. Sebagai  alat promosi  usaha. Agar suatu  usaha atau produk yang sedang diperdagangkan dapat  dikenal  oleh  konsumen/masyarakat,  maka  diperlukan  adanya  kegiatan  promosi usaha.  Kegiatan  promosi  usaha  yang  memiliki  merek  dapat  dilakukan  dengan  lancar karena  merek  dapat  menjadi  tanda  pengenal  dan  identitas  serta  sebagai  suatu  bentuk jaminan atas kualitas barang dan jasa.
Dalam menggunakan merek pada produk atau jasa milik suatu usaha, pemilik merek yang  sah  perlu  mendaftarkan  merek  miliknya  kepada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual  agar  merek  miliknya  secara  sah  diakui  oleh  pemerintah  serta  mendapatkan perlindungan  hukum  atas  merek  miliknya.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  peraturan  terkait merek yang dijalankan di Indonesia, yaitu dengan sistem konstitutif atau yang dikenal dengan sistem  first  to  file  (Panggih,  2022),  yang  berarti  setiap  pihak  yang  ingin  mendapatkan  hak atas merek dan merek tersebut diakui secara sah oleh pemerintah maupun negara, maka perlu menjadi  pihak  yang  pertama  kali  mendaftarkan  merek  tersebut.  Sehingga  dapat  diketahui bahwa  pemilik  merek  yang  mendaftarkan  merek  miliknya  akan  mendapatkan  beberapa keuntungan berupa:
1. Perlindungan  hukum  atas  merek  yang  didaftarkan.  Pemilik  yang  sah  dan  sudah mendaftarkan  mereknya  pasti  akan  mendapatkan  hak  atas  merek  tersebut.  Sehingga ketika melakukan pendaftaran dan mendapatkan hak atas merek, maka pelaku usaha akan terbebas  dari  tindakan  pelanggaran  terhadap  merek  dan  pendaftaran  tersebut  dapat menjadi bukti kuat ketika terjadi sengketa merek dalam ranah pengadilan;
2. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Dengan menggunakan merek, pendapatan suatu usaha  akan  meningkat  karena  merek  dapat  memberi  nilai  tambah  bagi  suatu  produk maupun jasa. Menurut Serlia, merek yang direncanakan akan dipakai dalam jangka waktu yang  lama  sangat  berpengaruh  terhadap  kesuksesan  dari  suatu  usaha.  Dari  pandangan konsumen, merek suatu usaha akan menentukan gambaran dari kualitas produk atau jasa yang  ditawarkan  pelaku  usaha.  Sehingga  melalui  gambaran  kualitas  produk  atau  jasa tersebut akan menentukan konsumen untuk membeli produk atau jasa tersebut.
Melihat  beberapa  keuntungan  dalam  menggunakan  merek  dan  mendaftarkan  merek, dapat  dikatakan  bahwa  melakukan  pendaftaran  terhadap  merek  memang  sangatlah  penting, namun  tidak  semua  merek  dapat  diterima  oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan merek tidak dapat diterima, yaitu:
1. Merek yang tidak dapat di daftar
Peneliti  menyimpulkan,  melalui  Pasal  20  Undang  –  Undang  Merek  dan  Indikasi Geografis, pendaftaran merek tidak bisa dilakukan apabila:
a. Merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. Merek  tersebut  identik  dengan,  terkait  dengan,  atau  hanya  menggambarkan  barang dan/atau jasa yang diajukan untuk didaftarkan;
c. Merek  tersebut  mengandung  unsur  yang  mungkin  menyesatkan  masyarakat  tentang asal,  kualitas,  jenis,  ukuran,  variasi,  tujuan  penggunaan  barang  dan/atau  jasa  yang diajukan  untuk  didaftarkan,  atau  merupakan  nama  varietas  tanaman  yang  dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang serupa;
d. Merek  yang  diajukan  untuk  didaftarkan  mencantumkan  informasi  yang  tidak  sesuai dengan  kualitas,  manfaat,  atau  keistimewaan  dari  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi;
e. Merek yang diajukan untuk didaftarkan tidak memiliki daya pembeda yang cukup;
f. Merek tersebut merupakan nama umum dan/atau simbol yang dimiliki secara umum.
2. Merek yang ditolak
Menurut Undang – Undang Merek, pendaftaran merek akan ditolak jika dimohonkan atas  dasar  itikad  tidak  baik.  Melaluui  Undang  –  Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis, merek  yang  ditolak  diatur  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  dan  (2)  melalui  ayat  (1),  dapat diketahui  bahwa  pendaftaran  merek  akan  ditolak  jika  terdapat  kesamaan  pokoknya  atau keseluruhan  dengan  merek  yang  telah  didaftarkan  oleh  pihak  lain,  memiliki  kesamaan dengan  merek  terkenal  yang  dimiliki  oleh  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  yang serupa maupun yang tidak serupa namun memenuhi kriteria tertentu, dan terakhir dengan Indikasi  Geografis  yang  telah  didaftarkan.  Melalui  ayat  (2),  pendaftaran  merek  ditolak jika merek tersebut menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto dan badan hukum  yang  milik  orang  lain,  menyerupai  nama,  bendera,  lambang,  atau  emblem  suatu negara, lembaga nasional, maupun internasional, dan yang terakhir ditolak apabila tiruan atau  menyerupai  suatu  tanda,  cap,  ataupun  stempel  resmi  dari  negara  ataupun  lembaga pemerintah.  Namun  semua  hal  dalam  Ayat  (2)  dapat  diterima  apabila  sudah  mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang atas hal tersebut.
Ketika dihadapkan pada permohonan merek yang menurut Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis dianggap tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak, setiap pihak  terkait  atau  yang  merasa  dirugikan  memiliki  waktu  2  bulan  setelah  masa pengumuman  permohonan  dalam  publikasi  resmi  merek  untuk  mengajukan  keberatan tertulis kepada menteri terkait dengan proses pengajuan keberatan ini yang akan dikenai biaya.  Dalam  waktu  14  hari  setelah  penerimaan  keberatan  tersebut,  salinan  surat  yang memuat keberatan tersebut akan disampaikan kepada pemohon merek atau kuasanya.

## Pelanggaran terhadap merek
Dalam  pelaksanaan  penggunaan  merek  di  Indonesia,  pastinya  pemilik  yang  sah  atas merek  akan  mendaftarkan  merek  miliknya  melalui  proses  yang  memerlukan  biaya  yang cukup banyak serta waktu yang cukup lama, hal ini semata – mata dilakukan untuk mencegah pihak lain yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan merek tersebut dalam produk – produknya. Negara dalam hal ini juga memberikan perlindungan terhadap merek yang sudah secara resmi didaftarkan melalui produk hukum berupa Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Adapun  beberapa  peraturan  yang  sudah  diatur agar tidak terjadi pelanggaran terhadap merek, seperti tidak dapat  difatarkannya merek  atau ditolaknya sebuah merek saat didaftarkan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada  pihak  baik  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja  yang  melakukan  pelanggaran  merek terhadap pemilik merek yang secara sah memegang hak atas merek tersebut.
Berdasarkan  Undang  –  Undang  Nomor  20  Tahun  2016,  dijelaskan  beberapa  bentuk perbuatan yang dianggap sebagai  suatu  pelanggaran terhadap merek. Perbuatan  – perbuatan tersebut  diatur  dan  dibagi  ke  dalam  beberapa  Pasal,  yaitu:  Pasal  100  yang  memuat  3  ayat, yang  isinya  mengatur  larangan  untuk  melanggar  merek  pada  pokoknya  ataupun keseluruhannya  terhadap  merek  yang  sah  apalagi  pelanggaran  tersebut  mengakibatkan
dampak  yang  buruk  terhadap  kesehatan,  lingkungan  hidup,  bahkan  sampai  pada  kematian. Kemudian  terdapat  Pasal  101  yang  memuat  2  ayat,  yang  isinya  mengatur  larangan  untuk melanggar  indikasi  geografis  yang  telah  terdaftar  secara  keseluruhan  maupun  hanya  pada pokoknya.  Kemudian  yang  terakhir  adalah  pasal  102  yang  isinya  mengatur  larangan  untuk melakukan perdagangan barang dan/atau jasa yang telat melanggar Pasal 100 dan Pasal 101. Perlu diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan dari Pasal 100 hingga Pasal 102 Undang –  Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dapat  dan  harus dilaporkan  oleh  pihak  yang  dirugikan  kepada  pihak  yang  berwenang  karena  pelanggaran merek tersebut merupakan delik aduan yang berarti harus ada pihak yang mengajukan aduan. Pada akhirnya ketika terjadi aduan, maka akan terjadi sengketa merek dan dijalankan melalui pengadilan  yang  berwenang.  Salah  satu  contoh  kasus  pelanggaran  merek  yang  berakhir  di pengadilan adalah sengketa antara merek AQUA dengan merek QUA  –  QUA. Sengketa ini dibawa  ke  Pengadilan  Negeri  Niaga  Jakarta  Pusat  untuk  diselesaikan.  PT  Aqua  Golden Mississipi  Tbk  sebagai  pemilik  merek  Aqua  mengajukan  gugatan  terhadap  pemilik  merek QUA  -  QUA,  menyatakan  bahwa  merek  AQUA  telah  dikenal  masyarakat  sejak  tahun  1973 dan  menuduh  merek  QUA  –  QUA  melakukan  peniruan  yang  mendasar  terhadap  merek AQUA.  Akhirnya  pengadilan  memutuskan  bahwa  merek  QUA  -  QUA  harus  menghentikan produksi  air  mineral  dan  membayar  ganti  rugi  sebesar  dua  puluh  miliar  rupiah  kepada  PT Aqua  Golden  Mississipi  Tbk  (Putra,  2014).  Kasus  ini  menunjukkan  bahwa  pengawasan Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  terhadap  pendaftaran  merek  masih  lemah,  karena banyak merek yang memiliki kesamaan dengan merek terkenal dapat diterima dan terdaftar di Daftar Umum Merek.

## Perlindungan Hukum bagi Pemilik Sah atas Merek
Peningkatan  tren  penggunaan  merek  pastinya  juga  meningkatkan  pelanggaran terhadap merek yang sah. Kasus sengketa antara Merek AQUA dengan Merek QUA – QUA merupakan  salah  satu  contoh  dari  banyaknya  sengketa  merek  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu untuk  menyelesaikan  banyaknya  sengketa  merek  yang  ada,  maka  pemerintah  menciptakan Undang  –  Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Dalam undang-undang  ini,  pemerintah  akan  melindungi  pemegang  hak  atas  merek  yang  sah.  Hak atas  merek  bersifat  khusus  atau  hak  ekslusif  yang  diberikan  kepada  pemilik  merek  untuk secara  bebas  menggunakan  merek  tersebut  untuk  tujuan  komersial,  bahkan  dapat  melarang orang lain untuk menggunakan merek tersebut jika terindikasi akan ada pelanggaran.
Perlindungan  merek  diberikan  oleh  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis dalam  bentuk  perlindungan  hukum  perdata,  pidana,  dan  administratif.  Bentuk  perlindungan hukum secara administratif yang diberikan oleh Undang – Undang ini adalah:
1. Penghapusan Merek
Diatur  dalam  BAB  XII  mulai  dari  Pasal  72  hingga  Pasal  75  Undang  –  Undang Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Direktorat  Merek  dapat  melakukan  penghapusan  merek dari Daftar Umum Merek atas permintaan pemilik, atas permintaan pihak ketiga, atau atas perintah pengadilan. Sebuah merek juga bisa dihapus oleh prakarsa menteri apabila merek tersebut  memiliki  kesamaan  dengan  indikasi  geografis  secara  keseluruhan  maupun  pada pokok saja, bisa juga apabila merek tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat  seperti  moralitas,  agama,  kesusilaan,  apalagi  bertentangan  dengan  ideologi negara,  peraturan  perundang,  atau  ketertiban  umum.  Yang  terakhir  sebuah  merek  dapat dihapuskan apabila memiliki kesamaan dengan budaya tradisional, warisan budaya yang bukan benda, serta logo dan nama yang turun temurun ditradisikan. Namun, perlu diingat bahwa  melalui  permintaan  menteri,  penghapusan  merek  baru  dapat  dilakukan  setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek.

## 2. Pembatalan Merek
Diatur  dalam  Pasal  76  hingga  79  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis. membatalkan  sebuah  merek  berarti  menghilangkan  perlindungan  hukum  merek  tertentu, memutus hak produksi suatu produk, serta menghapus hak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk mengelola merek tersebut. Akhirnya, pembatalan merek mengakibatkan tidak  adanya  kaitan  hukum  dan  perlindungan  hukum  dari  negara  bagi  merek  yang dibatalkan.  Ini  sesuai  dengan  Pasal  68  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis, yang  menyatakan  bahwa  pembatalan  atau  pencabutan  pendaftaran  merek  akan mengakhiri  perlindungan  hukum  atas  merek  secara  keseluruhan  atau  untuk  jenis  barang tertentu.
Bentuk  perlindungan  hukum  secara  perdata  yang  diberikan  pemerintah  kepada pemilik  sah  atas  merek  dapat  dilihat  melalui  BAB  XV  yang  dimulai  dari  Pasal  83  hingga Pasal 93 Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut undang-undang, pemilik merek  terdaftar  atau  pihak  yang  dirugikan  dapat  melakukan  upaya  hukum  perdata  dengan mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek yang serupa dengan merek terdaftar milik mereka. Gugatan dapat  mencakup ganti rugi atau penghentian  semua  tindakan  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  merek  yang  melanggar. Perlu  diketahui  gugatan  tersebut  harus  diajukan  kepada  pengadilan  niaga  dalam  domisili pihak yang tergugat atau melanggar yang tata cara untuk melakukan gugatannya sudah diatur dalam  Pasal  85.  Upaya  secara  perdata  tidak  hanya  berhenti  pada  putusan  pengadilan  niaga saja, melainkan terhadap putusan pengadilan niaga, dapat diajukan kasasi maupun peninjauan kembali.
Selain bentuk perlindungan hukum secara perdata, perlindungan hukum secara pidana juga  diberikan  kepada  pemilik  merek  yang  sah  melalui  Pasal  100  hingga  Pasal  103  yang terdapat  dalam  BAB  XVIII  Undang  –  Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Bentuk  dari perlindungan  hukum  secara  pidana  dapat  dilihat  melalui  hukuman  yang  diberikan  kepada pihak yang tidak bertanggung jawab berupa pidana kurungan ataupun denda dengan jumlah yang  berbeda  –  beda.  Tujuan  dari  adanya  perlindungan  hukum  secara  pidana  adalah memberikan  efek  jera  kepada  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  agar  tidak  mengulangi perilaku  melanggar  merek  pihak  lain.  Dalam  Pasal  103  hanya  menjelaskan  terkait  semua pelanggaran  dari  pasal  100  hingga  pasal  102  adalah  delik  aduan  sedangkan  bentuk pelanggaran, lamanya Pidana kurungan serta besarnya denda terdapat dalam Pasal 100 hingga Pasal  102  Undang  –  Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis.  Bentuk  tindakan  pelanggaran sudah  dijelaskan  sebelumnya  pada  bagian  “pelanggaran  terhadap  merek”  namun  terkait lamanya  pidana  kurungan,  bervariasi  antara  paling  lama  1  tahun,  4  tahun,  5  tahun,  atau  10 tahun  sedangkan  untuk  besarnya  hukuman  denda,  bervariasi  antara  paling  banyak  dua  ratus juta rupiah, dua miliar rupiah, atau lima miliar rupiah.

## KESIMPULAN
Dengan  meningkatnya  tren  penjualan  oleh  masyarakat  di  Indonesia,  maka penggunaan  merek  untuk  masing  –  masing  barang  ataupun  jasa  juga  meningkat  dengan sangat  pesat.  Namun  hal  tersebut  ternyata  tidak  dikuti  ataupun  diimbangi  dengan pengetahuan  pelaku  usaha  maupun  masyarakat  terkait  pentingnya  penggunaan  dan pendaftaran  merek,  sehingga  menimbulkan  pelanggaran  terhadap  merek  baik  disengaja maupun  tidak  sengaja  oleh  pihak  lain  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Oleh  karena  hal tersebut, maka pemerintah menghadirkan Undang  – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  untuk  melindungi  pemilik  sah  atas  merek  dari  pelanggaran merek.  Bentuk  perlindungan  yang  diberikan  berupa  peraturan  yang  mengatur  mengenai syarat sebuah merek bisa diterima, sehingga ketika sebuah merek tersebut akan didaftarkan, merek tersebut bisa saja tidak dapat didaftar bahkan dapat ditolak.
Dapat dikatakan bahwa pemerintah sudah menyediakan kebijakan atau peraturan yang dapat melindungi pemilik merek yang sah dari pelanggaran terhadap merek, namun bisa saja walaupun  sudah  ada  pencegahan  pelanggaran,  tetap  terdapat  pihak  yang  secara  sengaja ataupun tidak sengaja melakukan pelanggaran merek untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mengatasi  hal  tersebut,  pemerintah  juga  mengatur  hukuman  bagi  pihak  yang  melanggar merek  pihak  lain,  berupa  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  antara  lain  upaya  hukum perdata,  pidana,  maupun  administratif.  Sehingga  ketika  pelaku  usaha  maupun  pihak  yang merasa  mendapat  kerugian  akibat  pelanggaran  merek  dapat  melakukan  upaya  hukum tersebut.

## REFERENSI
Arifin,  Zaenal  &  Iqbal,  Muhammad  (2020),  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Merek  Yang Terdaftar, Jurnal Ius Constituendum , Vol. 5 No. 1
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional.  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia, www.bphn.go.id
Hidayat,  Anwar  (2017),  “Metode  Penelitian  adalah:  Pengertian,  Tujuan,  Jenis,  Manfaat, Contoh, https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-met
Hidayati,  Nur  (2011),  Perlindungan  Hukum  Bagi  Merek  yang  Terdaftar, Ragam  Jurnal Pengembangan Humaniora , Vol. 11 No. 3. Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia  (2023), Hak  Kekayaan  Intelektual , http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-
Kuasa,  Delfi  Aurelia,  et  al  (2022),  Urgensi  Pendaftaran  Merek  Bagi  UMKM  Di  Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia , Jurnal Yustisiabel , Vol. 6, No. 1 Lindsey, Tim (2003), Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar , Bandung: P.T. ALUMNI Marzuki, Peter Mahmud (2014), Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Pranada Media Group Medina, Anissa (2023) “Apa itu Hak Kekayaan Intelektual” https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu- hak-kekayaan-intelektual/
Miru, Ahmadi (2005), Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang  – Undang Merek , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Panggih,  Angga,  “Pelaksanaan  Prinsip  First  to  File  Dalam  Perlindungan  Merek  Asing
Yoshimura Di Indonesia”,
https://fh.unram.ac.id/wp-
content/uploads/2022/01/ANGGA-PA
Putra,  F.  N.  D  (2014),  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pemegang  Hak  Atas  Merek  Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum , edisi: Januari – Juni
Sugiyono (2013), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , Bandung: Alfabeta Suyud  Margono  (2010), Aspek  Hukum  Komersialisasi  Aset  Intelektual ,  Bandung:  Nuansa Aulia
Undang  –  Undang  Nomor  20  tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  252,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5953