INTERNALISASI NILAI-NILAI MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL
Muhammad Azil Maskur Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Gedung K Kampus Sekaran Gunungpati Semarang azilmaskur85@unnes.ac.id

## Abstract
The focus of the problem in this article is a discussion of the values   that exist in Indigenous Societies of Sedulur Sikep and internalization of the values   of indigenous people Sedulur Sikep in national criminal  law  reform.  This  article  is  very  important  in  the  framework  of  the  development  of  the national legal system through the national criminal law reform based on the values   that live in society, as mandated in Article 18 B paragraph (2) of the 1945 Constitution which recognizes the existence of customary law community. This article is the result of research using the approach method used is qualitative and sociological juridical research type. The results of research and discussion indicate that there are many values   of indigenous peoples that can be internalized in national criminal law reform, one of them is Sedulur Sikep in Central Java. The values   of Sedulur Sikep society can be internalized in national criminal law reform through two ways, ﬁrst through criminalization in RKUHP. Second through the application of the principle of material legality that recognizes the living laws of the community.
Key Words: Values, Indigenous Peoples, Criminal Law Policy.

## Abstrak
Fokus permasalahan dalam artikel ini adalah pembahasan terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat adat Sedulur Sikep dan internalisasi nilai-nilai masyarakat adat Sedulur Sikep dalam pembaharuan  hukum  pidana  nasional.  Artikel  ini  sangat  penting  dalam  rangka  pembangunan sistem hukum nasional melalui pembaharuan hukum pidana nasional yang berbabis pada nilai- nilai yang hidup di masyarakat, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian yuridis sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan ada banyak nilai-nilai masyarakat adat yang dapat di internalisasikan  dalam  pembaharuan  hukum  pidana  nasional,  salah  satunya  masyarakat  adat Sedulur Sikep di Jawa Tengah. Nilai-nilai masyarakat Sedulur Sikep ini dapat diinternalisasikan dalam  pembaharuan  hukum  pidana  nasional  melalui  dua  jalan,  pertama  melalui  kriminalisasi dalam RKUHP. kedua melalui penerapan asas legalitas materiil yang mengakui hukum yang hidup di masyarakat.

## A. Pendahuluan
Semenjak Indonesia merdeka, cita-cita para pendiri bangsa membentuk suatu negara hukum (Rechstaat). Hal  ini  tertulis  dalam penjelasan  UUD  RI  1945  yang  kemudian setelah  mengalami  amandemen  keempat UUD – dipertegas  ke dalam rumusan padal 1 ayat  (3)  UUD  RI  1945  bahwa  “Negara
Indonesia  adalah  negara  hukum”,  seiring dengan  proses  pembangunan  yang  dirintis oleh  pemerintah  mulai  dari  kepemimpinan presiden yang pertama sampai presiden saat ini. Pembangunan hukum di Indonesia terus berjalan,  sekalipun  sampai  saat  ini  hasilnya belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.  Bahkan  banyak  pengamat
hukum  yang  menilai  bahwa  hukum  di Indonesia  ini  masih  carut  marut,  dengan kriteria yang sangat beragam, karena sangat kompleksnya  permasalahan  dan  kelemahan hukum  yang  dapat  diungkapkan  baik  dari kelembagaan  hukum,  substansi  hukum, ataupun budaya hukum.
Dalam konteks penegakan hukum dan semangat untuk menegakkan keadilan, sejak zaman  dulu  telah  terkenal  dengan  adanya semboyan ﬁat justitia roeat caelum (tegakkan hukum  meskipun  langit  akan  runtuh). Semboyan  ini  bermakna  bahwa  dalam kondisi  apapun,  sesulit  apapun  dan  betapa besar  resiko  yang  harus  kita  hadapi,  upaya p e n e g a k k a n   h u k u m   d a l a m   r a n g k a menegakkan  keadilan  harus  dilakukan. Semboyan  tersebut  telah  menggelorakan semangat  pembangunan  sistem  peradilan pidana  yang  merupakan  sarana  pengendali agar  hak-hak  individual  tidak  digunakan secara  absolut,  sehingga  dapat  melanggar hak-hak  individu  lainnya.  Namun  harus diwaspadai  bahwa  penerapan  sistem peradilan pidana, jika dilakukan tidak secara h a t i - h a t i ,   s a n g a t   b e r p o t e n s i   d a p a t membahayakan hak-hak individual.
Indonesia  merupakan  negara  dengan kekayaan yang melimpah. Kekayaan itu pun tidak hanya berupa sumber daya alam, namun juga  mempunyai  kekayaan  dalam  budaya, adat, suku, dan etnis. Kekayaan budaya, adat, suku, dan etnis ini dibuktikan dengan masih adanya  eksistensi  masyarakat  tertentu  di suatu  daerah  yang  sampai  saat  ini  masih memegang  budaya  dari  leluhur  mereka, secara resmi mereka disebut masyarakat adat. Adat  merupakan  pencerminan  daripada kepribadian  sesuatu  bangsa  dan  merupakan salah  satu  penjelmaan  daripada  jiwa  bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Setiap negara di dunia memiliki adat yang berbeda- beda, bahkan dalam satu negara saja memiliki adat yang berbeda, ini merupakan kekayaan tersendiri yang harus dilestarikan.
Negara  pun  mengakui  eksistensi masyarakat adat, hal itu merupakan apresiasi n e g a r a   t e r h a d a p   a d a n y a   k e l o m p o k masyarakat adat yang masih memegang teguh ajaran  leluhur  dan  merupakan  bagian  dari kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, hal itu tertulis dalam UUD 1945 di Pasal 18B ayat (2)  “ Negara  mengakui  dan  menghormati
kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang m a s i h   h i d u p   d a n   s e s u a i   d e n g a n perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur dalam Undang-undang ”.
Masyarakat  Adat  merupakan  bagian dari masyarakat yang hidup dan diakui oleh Negara  maupun  masyarakat  setempat,  tidak hanya itu eksistensi masyarakat adat pun juga punya  keunikan  tersendiri  dalam  setiap kegiatannya. Salah satu masyarakat adat yang ada  di  Jawa Tengah  adalah  masyarakat  adat Sedulur  Sikep atau  ada  yang  menyebut masyarakat Samin. Samin sendiri tersebar di Blora,  Pati,  Kudus,  dan  Bojonegoro.  Dari masing-masing  Masyarakat  Adat Sedulur Sikep tersebut  punya  corak  masing-masing dalam setiap ajarannya.
Pembangunan  hukum  pidana  nasional juga perlu memperhatikan aspek-aspek nilai- nilai dalam masyarakat adat lokal yang masih hidup sampai saat ini, masyarakat yang masih memegang  teguh  ajaran-ajaran  leluhur. Melalui  penelitian  yang  dilakukan  penulis terhadap  masyarakat  adat  Sedulur  Sikep K a b u p a t e n   K u d u s ,   d a p a t   m e n a m b a h khasanah  pembaharuan  hukum  pidana nasional, yang sampai hari ini hukum pidana kita masih warisan dari kolonial Belanda.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  teori  kriminalisasi  dan  teori pendekatan  pembaharuan  hukum  pidana. Pertama, Teori  Kriminalisasi . Kriminalisasi adalah suatu perubahan penyebutan terhadap perbuatan  yang  sebelumnya  merupakan bukan  tindak  pidana  menjadi  tindak  pidana. S e d a n g k a n   D e k r i m i n a l i s a s i   a d a l a h sebaliknya, yaitu perbuatan yang sebelumnya merupakan tindak pidana, sekarang menjadi perbuatan  biasa  dan  bukan  tindak  pidana. Perkembangan masyarakat yang sangat pesat dan  kompleks  menuntut  hukum  pidana melakukan  suatu  proses  kriminalisasi ataupun  dekriminalisasi.  Akan  tetapi  dalam hal  kriminalisasi,  atau  menjustiﬁkasi  suatu perbuatan  yang  sebelumnya  bukan  tindak pidana  menjadi  tindak  pidana,  Sudarto (Nawawi Arief, 2010b) mengingatkan aparat pembuat undang-undang dan aparat penegak undang-undang harus memperhatikan hal-hal sebagai  berikut:  (1)  penggunaan  hukum p i d a n a   h a r u s   m e m p e r h a t i k a n   t u j u a n
pembangunan  nasional;  (2)  perbuatan  yang akan  dikriminalisasi  harus  merupakan p e r b u a t a n   y a n g   t i d a k   d i k e h e n d a k i masyarakat,  hal  ini  kemungkinan  perbuatan mendatangkan  kerugian  baik  materiil maupun  spiritual;  (3)  kriminalisasi  harus memperhatikan  prisip  biaya  dan  hasil (cost beneﬁte  principle); (4) kriminalisasi  harus memperhatikan  kapasitas  atau  kemampuan kerja  dari  aparat  penegak  hukum,  sehingga t i d a k   s a m p a i   a d a   k e l a m p a u a n   t u g a s (overbelating).
Simposium  Pembaharuan  Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang,  menyatakan  bahwa  untuk menetapkan  suatu  perbuatan  sebagai  tindak pidana, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Nawawi  Arief,  2010b):  (1)  apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat  karena  merugikan  atau  dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan  korban.  (2)  apakah  biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang  akan  dicapai,  artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang  dengan  situasi  tertib  hukum  yang akan  dicapai;  (3)  apakah  akan  makin menambah beban penegak hukum yang tidak seimbang  atau  nyata-nyata  tidak  dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; ( 4 )   a p a k a h   p e r b u a t a n - p e r b u a t a n   i t u menghambat  atau  menghalangi  cita-cita bangsa  Indonesia,  sehingga  merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.
Kedua , teori pendekatan pembaharuan hukum  pidana.  Pembaharuan  hukum  pidana merupakan  bagian  dari  kebijakan  hukum pidana  ( penal  policy). Penal  Policy  sendiri menurut Marc Ancel (Nawawi Arief, 2010a) yaitu  suatu  ilmu  sekaligus  seni  yang  pada akhirnya  mempunyai  tujuan  praktis  untuk memungkinkan  peraturan  hukum  positif dirumuskan  secara  lebih  baik  dan  untuk memberi  pedoman    pada  pembuat  undang- undang,  pengadilan  dan  para  penyelenggara atau  pelaksana  putusan  pengadilan.  Barda N a w a i   A r i e f   m e n g e m u k a k a n   t e o r i pendekatan  dalam  pembaharuan  hukum pidana.  Pendekatan  yang  harus  dilakukan dalam pembaharuan hukum pidana, yaitu (1) pendekatan yang berorientasi pada kebijakan
( p o l i c y - o r i e n t e d   a p p ro a c h ) d a n   ( 2 ) pendekatan  yang  berorientasi  pada  nilai (value  oriented  approach)  (Nawawi  Arief, 2010a) .
Dalam  rangka  memperkaya  dan mempertajam  hasil  penelitian,  peneliti m e n g u m p u l k a n   p e n e l i t i a n - p e n e l i t i a n terdahulu.  Ada  beberapa  penelitian  tentang masyarakat  adat,  salah  satunya  penelitian yang dilakukan oleh Moh Rosyid yang ditulis dalam bukunya dengan judul "Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal" yang diterbitkan  penerbit  Pustaka  Pelajar Yogyakarta  (Rasyid,  2008).  Dalam  buku tersebut  dijelaskan  tentang  beberapa  nilai- nilai  masyarakat  adat  sedulur  sikep  Kudus yang  disebut  samin  Kudus.  Penelitian  lain dilakukan  oleh  Prof.  Nyoman  Serikat  Putra Jaya yang dibukukan dengan judul Relevansi Hukum  Pidana  Adat  dalam  pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diterbitkan PT Citra  Aditya  Bakti  Bandung.  Profesor Nyoman menjelaskan bahwa sebagian besar tidak  jarang  nilai-nilai  yang  dipegang masyarakat  adat  pada  dasarnya  bersumber dari  agama  yang  dianutnya,  seperti  yang terlihat  pada  masyarakat  adat  Bali,  banyak yang  berasal  dari  ajaran  agama  hindu. Sebagai contoh dalam agama hindu ada nilai yang disebut dengan Trikarya Parisuda yaitu tiga  dasar  perilaku  manusia  yang  harus disucikan  antara  lain, manacika (dasar p e r i l a k u n y a   p i k i r a n ) , w a c i k a ( d a s a r perilakunya  perkataan),  dan kayika (dasar perilakunya perbuatan) (Putrajaya, 2005).
Penelitian-penelitian terdahulu tersebut yang  penulis  jadikan  referensi  untuk memperdalam  dan  memperkaya  tulisan akademik dalam bidang hukum pidana adat. Jika  penelitian  yang  pertama  berfokus  pada nilai-nilai  masyarakat  adat  dipandang  dari sudut  sosial  kemasyarakatan,  dan  penelitian kedua  berfokus  pada  sumber  hukum  pidana adat  di  Bali,  maka  penulis  lebih  fokus  pada permasalahan penggalian nilai-nilai yang ada dalam  masyarakat  adat  Sedulur  Sikep  nilai- nilai  masyarakat  adat  sedulur  sikep  di  Desa Karangrowo Kecamataan Undaan Kabupaten K u d u s   J a w a   Te n g a h   d a n   b a g a i m a n a menginternalisasikan  nilai-nilai  masyarakat adat  Sedulur  Sikep  dalam  Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.
Sebagaimana  diuraikan  di  atas ,
permasalahan  yang  diangkat pertama, nilai- nilai yang ada dalam masyarakat adat Sedulur Sikep  (Samin)  di  Kabupaten  Kudus;  yang kedua, internalisasi  nilai-nilai  masyarakat a d a t   S e d u l u r   S i k e p   ( S a m i n )   D a l a m Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bogdan dan  Taylor  (Moleong,  2002)  memberikan deﬁnisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  beberapa orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati sebagai objek penelitianya.
W.  Lawrence  Neuman  (Soemantri, 2015)  telah  mengidentiﬁkasi  bahwa  metode kualitatif  mempunyai  4  orientasi.  Yaitu pertama , terkait pendekatan yang digunakan t e r h a d a p   d a t a .   P e n e l i t i a n   k u a l i t a t i f memperlakukan  data  sebagai  suatu  yang b e r m a k n a   s e c a r a   i n t r i n s i k . K e d u a , penggunaan perspektif yang non-positivistik. Ketiga , logika penelitian yang bersifat logic in practice . Keempat, metode kualitatif sering menempuh langkah-langkah non linier.
Jenis  penelitian  yang  digunakan termasuk  dalam  jenis  penelitian  yuridis sosiologis. menurut Mukti Fajar (Fajar, 2010) adalah  suatu  penelitian  yang  berbasis  pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang- undangan)  tetapi  bukan  mengkaji  sistem norma  dalam  aturan  perundangan  tersebut namun  mengamati  bagaimana  reaksi  dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dalam  masyarakat.  Pendekatan  ini  berbeda dengan  yuridis  normatif  dimana  hukum dikonsepsikan  sebagai  gejala  yang  mandiri dan  otonom  sehingga  tidak  ada  kaitan  riil dengan masyarakat (Soekanto, 2011).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Nilai-Nilai  Masyarakat  Adat  Sedulur Sikep
M a s y a r a k a t   a d a t   s e d u l u r   s i k e p merupakan komunitas masyarakat adat yang bertempat  tinggal  sebagian  di  Kabupaten Kudus, Pati dan Blora. Sama dengan tradisi masyarakat adat lain di Indonesia, masyarakat ada  sedulur  sikep  juga  memiliki  nilai-nilai luhur  yang  selalu  dipegang  erat  sampai sekarang.  Bahkan  di  zaman  modern,  nilai-
nilai tersebut tetap dipegang.
Purwodarminto  dalam  kamusnya mengartikan  istilah  nilai  antara  lain:  (1) sebagai  harga  dalam  arti  takaran;  (2)  harga sesuatu  barang;  (3)  angka  kepandaian;  (4) kadar, mutu; (5) sifat-sifat atau hal-hal yang penting  dan  berguna  bagi  kemanusiaan. Dalam masyarakat adat, nilai sangat tepat jika diartikan sebagai sifat-sifat atau hal-hal yang penting  dan  berguna  bagi  kemanusiaan (Soegito, 2011).
Masyarakat Sedulur Sikep atau uga bisa disebut Masyarakat Samin di Kudus memiliki nilai-nilai  yang  dilestarikan  dan  menjadi pedoman dalam hidup. Menurut subarkah dan anggit  wicaksono  (Subarkah  &  Anggit Wicaksono,  2014)  Samin  Kudus  sendiri memiliki beberapa prinsip dasar yang masih dipegang sampai sekarang. Ada enam prinsip dasar  etika  yang  merupakan  pantangan (larangan)  yaitu: drengki,  srei, panasten, dawen, kemeren, lan nyiyo marang sepodo . Keenam larangan tersebut sama dengan yang  dituturkan  oleh  Mbah  Wargono (sesepuh  masyarakat  adat  sedulur  sikep Kudus). Mbah wargono ini merupakan ayah dari tokoh sedulur sikep di Pati yang bernama Gunretno.  Menurutnya  keenam  pantangan tersebut  harus  dihindari  masyarakat  sedulur sikep, yaitu drengki, Srei, Panasten, dawen, kemeren, lan nyiyo marang sepodo . Drengki merupakan  yaitu  suatu  sifat yang  melekat  dalam  hati  seorang  manusia berupa berburuk sangka pada orang lain, suka memﬁtnah. Srei yaitu tidak suka jika melihat orang  lain  mendapat  kenikmatan,  bahkan sebaliknya akan suka jika melihat orang lain mendapatkan  keburukan.  Srei  juga  dapat diartikan sebagai serakah. Panasten yaitu rasa panas hati, mudah tersinggung, mudah marah terhadap setiap orang. Dawen yaitu menuduh orang tanpa bukti yang nyata. Kemeren yaitu iri hati terhadap orang lain, ketika orang lain mendapatkan  kenikmatan,  hatinya  selalu tidak tenang karena selalu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nyiyo marang sepodo yaitu  menyia-nyiakan  sesama manusia.
M e n u r u t   M b a h   Wa rg o n o   d a l a m wawancara  dengan  peneliti,  Selain  keenam prinsip  dasar  yang  harus  dihindari,  ada beberapa nilai-nilai luhur lain yang juga harus dihindari dalam berhubungan di masyarakat,
berinteraksi sosial, hal ini dikarenakan dapat merugikan  diri  sendiri  maupun  orang  lain, yaitu pertama bedok artinya menuduh; kedua colong artinya mencuri; ketiga pethil artinya mengambil  barang  dari  alam  yang  bukan miliknya; keempat jumput artinya mengambil barang dagangan yang bukan milinya; kelima nemu artinya menemukan barang dijalan atau tempat lain yang bukan miliknya. Masyarakat sedulur  sikep  sangat  memegang  teguh  lima larangan  dalam  berinteraksi  sosial  tersebut. Mbah  Wargono  menambahkan  bahwa masyarakat  sedulur  sikep  itu nemu  wae  ora keno artinya menemukan sesuatu dijalan saja tidak boleh apalagi mencuri.
Sementara  itu,  hal-hal  yang  harus diugemi dalam  kehidupan  sehari-hari tercermin dalam prinsip adalah Kudu weruh the-e dhewe ( tahu barang miliknya dan yang bukan miliknya, Lugu (komitmen tegas kalau berjanji, kalau bisa katakan bisa kalau tidak katakan tidak), Mligi (taat pada aturan yang b e r u p a   p r i n s i p b e r e t i k a   d a n   p r i n s i p berinteraksi) dan Rukun dengan isteri, anak, orangtua, tetangga dan siapa saja.
Moh.  Rosyid  (Rasyid,  2008)  dalam penelitiannya  menerangkan  bahwa  bahwa ada  enam  hal  yang  juga  menjadi  pantangan dasar  bagi  masyarakat  Samin  Kudus,  antara lain: Pertama , tidak diperbolehkan mendidik anak  melalui  pendidikan  formal  semisal sekolah maupun non formal semisal kursus, hal  ini  karena  dikhawatirkan  anak  yang m e n g i k u t i   p e n d i d i k a n   f o r m a l   a k a n terpengaruh budaya dari luar dan lambat laun akan meninggalkan budaya sedulur sikep.
Kedua ,  tidak  diperbolehkan  bercelana panjang.  Tujuan  dari  larangan  ini  adalah untuk  membedakan  pakaian  yang  dipakai masyarakat  umum  dengan  pengikut  samin seperti udeng (ikat  kepala), suwal  tokong (celana  pendek  tepat  dibawah  lutut),  dan bhebet (sarung).  Ketika  penulis  wawancara dengan  Mbah  Wargono,  juga  berliau menggunakan suwal tokong, akan tetapi tidak menggunakan  ikat  kepala  karena  habis  dari ladang dan pertemuan wawancara dilakukan nonformal.
Ketiga , tidak diperbolehkan berpeci, ini sebagai  pembeda  masyarakat  sedulur  sikep dengan  masyarakat  lainnya. Keempat ,  tidak diperbolehkan berdagang. Mata pencaharian satu-satunya  bagi  masyarakat  sedulur  sikep
( s a m i n )   a d a l a h   b e r c o c o k   t a n a m   d a n mengelola  alam  dengan  sebaik-baiknya. Keenam ,  tidak  diperbolehkan  beristri  lebih dari  satu.  Ini  menjadi  tanda,  bahwa masyarakat  sedulur  sikep  mengenut  prinsip monogami dalam perkawinan mereka.
Nilai  masyarakat  adat  ini  jika  dikaji lebih dalam, tidak berbeda jauh dengan nilai- nilai  agama  yang  dianut  oleh  masyarakat Indonesia.  Hanya  ada  sedikit  beberapa perbedaan  terutama  yang  menyangkut p e r s o a l a n   i d e n t i t a s   d a n   k e p r i b a d i a n masyarakat  adat.  Persoalan  pedoman interaksi  sosial  relatif  sama  karena  prinsip agama  dan  adat  adalah  sama  yaitu  saling toleransi, saling menghargai, memanusiakan manusia, menjaga alam sekitar. Kalau dalam agama islam ada prinsip dasar interaksi sosial yang  disebut hablum  minannas (menjaga hubungan  baik  dengan  manusia), hambum minallah (menjaga  hubungan  baik  dengan Allah Tuhan YME), dan hablum nimal'alam (menjaga  hubungan  baik  dengan  alam sekitar).
Nilai-nilai  masyarakat  adat  dan  nilai- nilai agama di Indonesia diberbagai suku di Nusantara  telah  berkembang  dan  saling mengisi,  sehingga  terjadi  akulturasi. Terutama  nilai-nilai  adat  yang  tidak melanggar  norma  agama  bahkan  sejalan dengan  norma  agama,  dilestarikan  dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Tidak jarang nilai-nilai  yang  dipegang  masyarakat  adat pada  dasarnya  bersumber    dari  agama  yang dianutnya.  Hal  ini  terlihat  dalam  adat masyarakat Bali, sebagian besar berasal dari ajaran  agama  hindu,  sebagai  contoh  dalam agama  hindu  ada  nilai  yang  disebut  dengan Trikarya  Parisuda yaitu  tiga  dasar  perilaku manusia  yang  harus  disucikan  antara  lain, manacika (dasar perilakunya pikiran), wacika (dasar  perilakunya  perkataan),  dan kayika (dasar perilakunya perbuatan). Dari trikarya Parisudha tersebut  muncul  10  (sepuluh) prinsip  dasar  pengendalian  diri  yang  dianut masyarakat  adat  Bali,  yaitu: Pertama ,  tiga macam  berdasarkan  pikiran,  seperti  tidak mengingini  sesuatu  yang  tidak  halal,  tidak berpikir  buruk  terhadap  orang  lain,  tidak menginginkan  akan  karma-phala. Kedua , empat macam berdasarkan perkataan, seperti tidak suka mencaci maki, tidak berkata kasar pada orang lain, tidak memﬁtnah, tidak ingkar
pada  janji  atau  ucapan. Ketiga ,  tiga  macam pengendalian  berdasarkan  perbuatan  seperti tidak  menyiksa  atau  membunuh  makhluk lain,  tidak  melakukan  kecurangan  terhadap harta benda, tidak berzina (Putrajaya, 2005).
Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam masyarakat  tersebut  erat  kaitannya  dengan perbuatan-perbuatan  yang  dianggap  jahat oleh masyarakat adat. hal tersebut tergambar melalui larangan-larangan dalam masyarakat adat. Perbuatan jahat ini dalam istilah hukum pidana sering disebut dengan tindak pidana. Tindak  pidana  adalah  sebuah  perbuatan manusia  yang  memenuhi  rumusan  undang- undang  sebagai  tindak  pidana,  bersifat melawan  hukum  dan  tidak  ada  alasan p e m b e n a r   t e r h a d a p   p e r b u a t a n   y a n g dilakukan.  banyak  deﬁnisi  lain  dari  tindak p i d a n a ,   a n t a r a   l a i n   P r o f .   M o e l j a t n o (Moeljatno,  2009)  yang  memekai  istilah perbuatan  pidana,  mendeﬁnisikan  perbuatan pidana sebagai istilah lain dari tindak pidana adalah  perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa  pidana  tertentu  bagi  siapa  saja  yang melanggar larangan tersebut.
Deﬁnisi-deﬁnisi  tindak  pidana  lainnya (Sudarto,  2009)  antara  lain    (1)  D.  Simon, tindak pidana adalah "een strafbaar gestelde, onrechmatige,  met  schuld  verband  staande handeling  van  een  toerekeningsvatbaar persoon". Pengertian ini mengandung unsur perbuatan manusia, diancam dengan pidana, m e l a w a n   h u k u m ,   d i l a k u k a n   d e n g a n k e s a l a h a n , o l e h   o r a n g   y a n g   m a m p u b e r t a n g g u n g j a w a b .   ( 2 )   Va n   H a m e l , mendeﬁnisikan  tindak  pidana  adalah "een w e e t e l i j k   o m s c h re v e n   m e n s c h e l i j k e gedraging, onrechmatig strafwaardig en aan schuld te wijten" Dari pengertian ini, bahwa tindak  pidana  mengandung  unsur  perbuatan manusia  yang  dirumuskan  dalam  undang- undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana. (3) E. Mezger, mendeﬁnisikan  tindak  pidana  adalah "Die Straftat ist der Inbegriﬀ der Voraussetzungen der  Strafe,  Die  Straftat  ist  demnach  tatbes- t a n d l i c h - re c h t w i d r i g e ,   p e r s   o n l i c h - zurechenbare  strafbedrohte  Handlung". Pengertian ini mendeﬁnisikan tindak pidana adalah  keseluruhan  syarat  untuk  adanya pidana, syarat tersebut antara lain perbuatan d a l a m   a r t i   y a n g   l u a s   ( a k t i f   m a u p u n
membiarkan),  sifat  melawan  hukum  (baik bersifat  obyektif  maupun  subyektif),  dapat dipertanggungjawaban  kepada  seseorang, diancam  dengan  pidana.  (3)  J.  Baumann, mendeﬁnisikan  tindak  pidana  adalah perbuatan  yang  memenuhi  rumusan  delik, bersifat  melawan  hukum,  dan  dilakukan dengan kesalahan.
Masyarakat  adat  memandang  tindak pidana merupakan perbuatan jahat. Teer Haar (Putrajaya,  2005)  mengatakan  bahawa  yang dianggap  suatu  pelanggaran  ( delict )  adalah setiap gangguan segi satu ( eenzijdig ) terhadap keseimbangan  dan  setiap  penubrukan  dari segi  satu  pada  barang-barang  kehidupan materiil  dan  immateriil  orang  seorang  atau dari  orang-orang  banyak  yang  merupakan s u a t u   k e s a t u a n   ( g e r o m b o l a n )   y a n g menimbulkan  suatu  reaksi  dari  masyarakat adat.  Berbeda  dengan Teer  Haar, Van Volen Hoven (Putrajaya, 2005) mengartikan bahwa delik  dalam  hukum  pidana  adat  adalah perbauatan  yang  tidak  perbolehkan  dalam masyarakat adat.
Nyoman  (Putrajaya,  2005)  sendiri m e n d e ﬁ n i s i k a n   t i n d a k   p i d a n a   a d a t merupakan  tindakan  yang  melanggar  rasa keadilan  dan  kepatutan  yang  hidup  di m a s y a r a k a t ,   s e h i n g g a   m e n y e b a b k a n t e r g a n g g u n y a   k e t e n t r a m a n   s e r t a k e s e i m b a n g a n   m a s y a r a k a t   y a n g bersangkutan.
Makna  tindak  pidana  dalam  hukum pidana  adat  lebih  luas  dari  makna  tindak p i d a n a   d a l a m   h u k u m   p o s i t i f   b a n g s a Indonesia, hal ini dikarenakan hukum pidana Indonesia merupakan hukum pidana warisan belanda  yang  menganut civil  law  system , sehingga  dibatasi  dengan  asas  legalitas. Penentuan  tindak  pidana  harus  berdasarkan pada  deﬁnisi  undang-undang  yang scripta ( tertulis) ,  stricta (ketat) dan certa (pasti) . Tindak  pidana  dalam  pengertian  hukum pidana  adat  lebih  condong  pada  dinamisasi dan mengikuti perkembangan zaman karena tidak  tergantung  pada  aturan  tertulis.  Jadi, setiap  perbuatan  dalam  bentuknya  apapun, yang  pada  intinya  menurut  masyarakat  adat merupakan  perbuatan  tercela  dan  patut dikenakan  sanksi  pidana,  maka  hal  itu merupakan tindak pidana.
Sistem  perumusan  tindak  pidana  yang dijiwai  dengan  nilai-nilai  masyarakat  adat
inilah sebenarnya yang harus dijadikan dasar bangsa  Indonesia,  bukan  menganut  sistem belanda  yang  serba scripta  ( tertulis) ,  stricta (ketat) dan certa (pasti). Hal ini kembali pada keluarga  hukum  yang  dianut  dalam  hukum pidana  Indonesia.  Pada  hakikatnya  hukum pidana  Indonesia  bukan  keluarga  civil  law, menjadi  civil  law  adalah  paksaan  dari penjajah  Belanda  yang  anehnya  sampai sekarang  bangsa  ini  tidak  sadar.  Sehingga meminjam istilah Prof. Barda, hukum pidana bangsa  ini  dibunuh  oleh  bangsanya  sendiri akan  tetapi  menggunakan  alat  dari  bangsa asing.  Harusnya  sistem  hukum  Indonesia adalah Tradisional and Religius Law , dimana hukum pidana adat dan nilai-nilai keagamaan sangat  berperan  penting  dalam  penentuan arah hukum pidana Indonesia. Hukum pidana adat tentunya bukan berdasarkan satu hukum pidana  adat,  nilai-nilai  religius  juga  bukan berarti  berdasarkan  satu  agama,  akan  tetapi berdasarkan  nilai  agama  dan  kepercayaan yang diakui di Indonesia.
Masyarakat sedulur sikep memandang tindak  pidana  bukan  hanya  yang  terdapat dalam  undang-undang  tertulis  semata. Akan tetapi  disamping  memakai  hukum  pidana positif,  juga  ada  kepercayaan  adat  yang menjadi pedoman dalam berperilaku. Dalam wawancara  dengan  Mbah  Wargono,  bahwa masyarakat  adat  sedulur  sikep  membagi hukum  menjadi  3  (tiga)  yaitu,  hukum  alam, hukum  hitam  putih  dan  hukum  adat.  Huku alam adalah hukum yang datangnya dari Yang Maha  Esa,  seperti  siang-malam,  hujan- kamarau,  sehat-sakit,  dan  lain-lain.  Hukum hitam putih adalah hukum tertulis yang dibuat oleh  negara,  seperti  Undang-Undang, Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden, Peraturan Daerah dan lain-lain. Hukum adat a d a l a h   h u k u m   y a n g   d i p e g a n g   o l e h masyarakat adat.
Mbah  Wargono  menambahkan  bahwa hukum  adatlah  yang  dipegang  masyarakat adat  sedulur  sikep  sampai  sekarang,  mulai dari persoalan keperdataan maupun persoalan perilaku-perilaku  yang  dilarang.  Bedanya dengan  sebagian  masyarakat  adat  di  Bali, masyarakat adat sedulur sikep, tidak memiliki hukum  adat  yang  tertulis.  hukum  adat  yang dijadikan  rujukan  diajarkan  turun  temurun dan selalu dijadikan pedoman.
Tindak  pidana  tidak  dikenal  dalam
masyarakat adat sedulur sikep, akan tetapi ada beberapa pantangan atau larangan. Pertama , pantangan  dasar  dalam  berinteraksi  sosial, meliputi  (1)  bedok  artinya  menuduh;  (2) colong  yaitu  mencuri;  (3)  pethil  yaitu mengambil  barang  yang  masih  menyatu dengan  alam  atau  masih  melekat  dengan sumber  kehidupannya  seperti  buah-buahan yang  masih  di  sawah,  sayur  manyur  ketika masih  di  ladang;  (4)  jumput  artinya mengambil  barang  yang  telah  menjadi komoditas  di  pasar  seperti  beras,  hewan piaraan  dan  kebutuhan  hidup  lainnya;  (5) nemu  wae  ora  keno  artinya  tidak  boleh mengambil  barang  yang  bukan  miliknya, walaupun tidak diketahui siapa yang punya.
Kedua , pantangan dasar dalam beretika, yaitu (1) drengki yaitu berbuat ﬁtnah; (2) srei artinya serakah; (3) panasten artinya mudah tersinggung  atau  membenci  sesama;  (4) dawen  artinya  mendakwa  tanpa  bukti;  (5) kemeren artinya iri hati, sirik, atau keinginan untuk  memiliki  barang  yang  dimiliki  orang lain; (6) nyiyo marang sepodo artinya berbuat nista  terhadap  sesama  manusia;  (7)  bejok reyot  marang  dulur  artinya  tidak  boleh menyia-nyiakan  orang  lain  walaupun  cacat sekalipun,  sesama  manusia  adalah  saudara (Rasyid, 2008).
2. Internalisasi  Nilai-Nilai  Masyarakat Adat  Sedulur  Sikep  (Samin)  dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Sumber  hukum  pidana  suatu  negara dapat dilihat dari keluarga hukum yang dianut dalam negara tersebut. Marc Ancel (Nawawi Arief,  2014)  membagi  keluarga  hukum  di dunia menjadi 5 (lima) yaitu: (a) Sistem Eropa Kontinental  dan Amerika  Latin  ( Civil  Law System ),  (b)  Sitem  Anglo-American  ( Common  Law  System ),  (c)  Sistem  Timur Tengah    ( Middle  East  System )  Misal  : Irak,Yordania,Saudi     Arabia,Libanon,Siria, Maroko, Sudan , dan sebagainya, (d) Sistem Timur  Jauh( Far  East  System )  .Misalnya  : Cina  dan  Jepang,  (e)  Sistem  Negara-negara sosialis  ( Socialist  Law  System ).  Berbeda dengan  Marc  Ancel,  Rene  David  membagi keluarga  hukum  dunia  menjadi  4  (empat) keluarga  hukum,  yaitu:  (a) The  Romano- Jermanic  famil;  (b)  The  Common  Law Family; (c) The Family of Socialist Law; (d) Konsepsi-konsepsi hukum dan tatanan sosial
lainnya (keluarga hukum agama dan hukum tradisional).
Indonesia  sendiri  jika  dilihat  dari sumber  hukum  pidana  yang  digunakan sekarang  ini,  maka  dapat  dikatakan  sebagai keluarga  hukum civil  law, akan  tetapi hakikatnya  jika  dilihat  dari  nilai-nilai  yang a d a   d i   m a s y a r a k a t ,   s e s u a i   d e n g a n groundnorm bangsa,  maka  indonesia  bukan merupakan  civil  law,  akan  tetapi  lebih  pada keluarga  Konsepsi-konsepsi  hukum  dan tatanan  sosial  lainnya  (keluarga  hukum a g a m a   d a n   h u k u m   t r a d i s i o n a l )   a t a u traditional  and  religious  law. Bahkan  dapat juga dikatakan common law.
Melihat  hakikat  keluarga  hukum  di Indonesia, maka sumber hukum pidana yang diakui di Indonesia, yang sekarang ini hanya dimaknai  hukum  pidana  tertulis  sesuai dengan  asas  legalitas nullum  delictum  nulla poena sine praevia lege poenali , maka harus diakui juga sumber hukum pidana yang tidak tertulis.  Banyak  sumber  hukum  yang  tidak tertulis akan tetapi diakui dan diikuti sebagai pedoman hidup masyarakat adat seperti yang terjadi pada masyarakat adat sedulur sikep di Kabupaten Kudus.
Pembenahan-pembenahan  atas  hukum pidana  di  Indonesia  terus  dilakukan,  ini dilakukan  untuk  membuat  hukum  pidana Indonesia  menjadi  semakin  baikm,  sesuai dengan  nilai-nilai  bangsa  Indonesia. Pembenahan  inilah  yang  disebut  sebagai pembaharuan  hukum  pidana,  atau  politik hukum pidana, atau kebijakan hukum pidana. Pembaharuan  hukum  pidana  ada  yang dilakukan secara parsial dan juga secara total dengan  mengganti  ide  dasar  dari  hukum pidana  warisan  Belanda  menjadi  hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa.  Sampai  sekarang  pembaharuan hukum pidana secara total dengan mengganti KUHP  WVS  Belanda,  menjadi  KUHP Nasional  terus  dilakukan,  oleh  karena  itu kajian-kajian dan penelitian-penelitian untuk penyempurnaan  RKUHP  Nasional  tersebut perlu dilakukan.
Proses  pembaharuan  hukum  pidana, terutama terkait persoalan pokok yaitu tindak pidana,  maka  tidak  semua  perbuatan  dapat dijadikan  tindak  pidana  (kriminalisasi) maupun  perbuatan  yang  tadinya  tindak pidana dihapus dan dijadikan perbuatan biasa.
Sudarto (Nawawi Arief, 2010b), kriminalisasi harus  memperhatikan  hal-hal  yang  pada intinya  sebagai  berikut:  (1)  pembangunan h u k u m   p i d a n a   h a r u s   m e m p e r h a t i k a n pembangunan  nasional,  sehingga  dalam  hal kriminalisasi  maka  hukum  pidana  harus ditujukan  untuk  menanggulangi  kejahatan demi  kesejahteraan  dan  penganyoman masyarakat  itu  sendiri;  (2)  perbuatan  yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan  hukum  pidana  harus  merupakan perbuatan  jahat  yang  tidak  dikehendaki, karena mendatangkan kerugian baik material maupun  spiritual  atau  kerugian  warga m a s y a r a k a t ;   ( 3 )   k r i m i n a l i s a s i   h a r u s memperhatikan  biaya  dan  hasil (cost  and beneﬁt) ; (4) penggunaan hukum pidana harus memperhatikan  kapasitas  atau  kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu  jangan  sampai  ada  kelampauan  beban tugas (overbelasting) .
M e m p e r h a t i k a n   k r i t e r i a   d a l a m kriminalisasi  dalam  suatu  perbuatan,  maka tidak semua nilai-nilai yang ada masyarakat sedulur  sikep  dapat  dipositifkan  dan dimasukkan  dalam  RKUHP.  Beberapa  nilai dari  masyarakat  sedulur  sikep  yang  dapat diinternalisasikan dalam RKUHP antara lain: Pertama ,  Tentang  sumber  hukum  pidana, tidak hanya mengenal yang tertulis saja, akan t e t a p i   m e n g a k u i   h u k u m   y a n g   h i d u p dimasyarakat.  Ini  merupakan  perpaduan antara  konsep  asas  legalitas  formil  dan materiil.
Kedua ,  terkait  perbuatan  yang  dapat d i j a d i k a n   t i n d a k   p i d a n a   d a p a t diinternalisasikan  nilai-nilai  yang  termasuk pantangan  dasar  dalam  berinteraksi  sosial, meliputi  (1) bedok artinya  menuduh;  (2) colong yaitu  mencuri;  (3) pethil yaitu mengambil  barang  yang  masih  menyatu dengan  alam  atau  masih  melekat  dengan sumber  kehidupannya  seperti  buah-buahan yang  masih  di  sawah,  sayur  manyur  ketika masih  di  ladang;  (4) jumput artinya mengambil  barang  yang  telah  menjadi komoditas  di  pasar  seperti  beras,  hewan piaraan  dan  kebutuhan  hidup  lainnya;  (5) nemu  wae  ora  keno artinya  tidak  boleh mengambil  barang  yang  bukan  miliknya, walaupun tidak diketahui siapa yang punya. P e r b u a t a n - p e r b u a t a n   i n i   m e r u p a k a n perbuatan yang dianggap masyarakat sedulur
sikep  merupakan  perbuatan  jahat,  sehingga dapat  diinternalisasikan  dalam  RKUHP sebagai  tindak  pidana.  Kelima  pantangan tersebut  sudah  ada  yang  masuk  yaitu bedok (menuduh) dan colong (mencuri). Akan tetapi pethil,  jumput,  dan  nemu  belum  dapat dimasukkan. Khusus yang pethil dan jumput sebenarnya  dapat  dikriminalisasi  hanya unsur-unsurnya  perlu  ditambahi  kesalahan. Artinya  memang  perbuatan  itu  dilakukan dengan  kesalahan  dan  dapat  merugikan masyarakat,  bahkan methil dapat  menjadi pencurian.
Akan  tetapi "nemu" jika  dilihat  dari nilai-nilai  masyarakat  Indonesia  secara keseluruhan,  maka  nemu  tidak  dapat dikriminalisasi,  karena  kriteria  kriminalisasi tidak  tercapai.  Sifat  melawan  hukumnya perbuatan tidak ada dalam masyarakat yang lebih luas, mungkin khusus bagi masyarakat sedulur  sikep,  merupakan  perbauatn  yang bersifat  melawan  hukum,  akan  tetapi m a s y a r a k a t   l a i n ,   m e m a n d a n g   t i d a k memenuhi unsur sifat melawan hukum.
Ketiga ,  terkait  pantangan  dasar  dalam beretika,  yaitu  (1) drengki yaitu  berbuat ﬁtnah; (2 ) srei artinya serakah; (3) panasten artinya  mudah  tersinggung  atau  membenci sesama;  (4) dawen artinya  mendakwa  tanpa bukti; (5) kemeren artinya iri hati, sirik, atau keinginan  untuk  memiliki  barang  yang dimiliki orang lain; (6) nyiyo marang sepodo artinya  berbuat  nista  terhadap  sesama manusia; (7) bejok reyot marang dulur artinya tidak  boleh  menyia-nyiakan  orang  lain walaupun  cacat  sekalipun,  sesama  manusia adalah saudara. Dari ketujuh itu, jika dilihat dari kriteria kriminalisasi, maka ada beberapa perbuatan yang dapat dikriminalisasi ada juga yang  tidak  bisa  dikriminalisasi.  Perbuatan dawen yang  artinya  mendakwa  tanpa  bukti, nyiyo  marang  sepodo artinya  berbuat  nista terhadap  sesama  manusia; bejok  reyot marang  dulur artinya  tidak  boleh  menyia- nyiakan orang lain walaupun cacat sekalipun, sesama  manusia  adalah  saudara  dapat dijadikan  perbuatan  pidana.  Perbuatan  ini memenuhi  kriteria  kriminalisasi,  kerugian yang  timbul  akibat  perbuatan  tersebut  juga nyata, bahkan mendakwa tanpa bukti dalam istilah  agama  disebut  sebagai  ﬁtnah  dan dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan.
Internalisasi melalui jalan kriminalisasi
terhadap  nilai-nilai  adat  sedulur  sikep memang  terbatas.  Hal  ini  dikarenakan  sifat lokalisme  dari  nilai-nilai  masyarakat  adat terkadang  berbeda  dengan  nilai-nilai masyarakat adat di daerah lain bahkan nilai- nilai  modern.  Permasalahan  terbatasnya kriminalisasi  sebagai  sarana  internalisasi tentu tidak menjadikan nilai-nilai masyarakat adat menjadi tidak dapat dimasukkan dalam pembaharuan hukum pidana nasional.
Nilai-nilai  masyarakat  adat  sedulur sikep  dapat  diinternalisasikan  dalam pembaharuan hukum pidana nasional melalui pemberlakuan  asas  legalitas  materiil  dalam hukum  pidana.  Asas  legalitas  materiil merupakan pengecualian dalam asas legalitas formil.  Asas  legalitas  formil  mengacu  pada hukum  tertulis "nula  poena  sine  lege" tiada tindak pidana tanpa aturan tertulis, sedangkan asas  legalitas  materiil  mendasarkan  bahwa penentuan  tindak  pidana  terhadap  suatu perbuatan,  tidak  hanya  didasarkan  pada hukum tertulis, akan tetapi juga pada hukum yang hidup dimasyarakat.
Rancangan KUHP telah mengakomodir asas legalitas materiil ini dalam Pasal  2 ayat (1)  dan  (2),    yang  menyatakan  bahwa ketentuan    asas  legalitas  formil  tidak mengurangi  berlakunya  hukum  yang  hidup dalam  masyarakat  yang  menentukan  bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut  tidak  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Berlakunya  hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan  seseorang  ini  adalah  asas legalitas materiil. Akan tetapi pemberlakuan tersebut  dibatasi  dengan  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  Pancasila,  hak  asasi manusia,  dan  prinsip-prinsip  hukum  umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

## D. Simpulan dan Saran

## 1. Simpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan dapat  ditarik  kesimpulan  antara  lain:  (1) Nilai-nilai  yang  ada  dalam  masyarakat  adat Sedulur Sikep (Samin) di Kabupaten Kudus tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nilai- nilai  itu  dijadikan  pedoman  hidup  dalam kehidupan  sehari-hari,  ada  yang  berupa anjuran  dan  pantangan;  (2)  Nilai-nilai masyarakat adat Sedulur Sikep (Samin) dapat diinternlisasikan  dalam pembaharuan hukum
pidana nasional, melalui 2 (dua) skema, yang pertama  melalui  kriminalisasi  dan  kedua melalui pemberlakuan asas legalitas materiil.

## 2. Saran
Saran  yang  dapat  peneliti  berikan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, antara  lain  (1)  Rancangan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Nasional  harus memperhatikan  hukum  yang  hidup  di masyarakat;  (2)  Aparat  penegak  hukum, termasuk  pemerintah  harus  keluar  dari p e m a h a m a n   h u k u m   l e g i s m e   y a n g m e n g a b a i k a n   h u k u m   y a n g   h i d u p   d i masyarakat.  (3)  Masyarakat,  peneliti, perguruan tinggi dan organisai kemasrakatan, harus  aktif  menginformasikan  hukum  yang hidup  di  masyarakat,  sehingga  RKUHP Nasional dapat selaras dengan ide dasar dan nilai bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajar,  M.  dan  Y.  A.  (2010).  Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Moeljatno.  (2009).  Asas-Asas  Hukum
Pidana. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Moleong, L. J. (2002). Metodologi Penelitian K u a l i t a t i f .   B a n d u n g :   R e m a j a
Rosdakarya.
Nawawi  Arief,  B.  (2010a).  Bunga  Rampai
K e b i j a k a n   H u k u m   P i d a n a Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Nawawi  Arief,  B.  (2010b).  Kebijakan Legislatif  dalam  Penanggulangan
Kejahatan  dengan  Pidana  Penjara.
Yogyakarta: Genta Publishing.
Nawawi  Arief,  B.  (2014).  Perbandingan H u k u m   P i d a n a .   J a k a r t a :   P T . Rajagraﬁndo Persada.
Putrajaya,  N.  S.  (2005).  Relevansi  Hukum
Pidana  Adat  dalam  pembaharuan
Hukum  Pidana  Nasional.  Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Rasyid, M. (2008). Samin Kudus; Bersahaja
D i   T e n g a h   A s k e t i s m e   L o k a l .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Soegito.  (2011).  Pendidikan  Pancasila. Semarang: Unnes Press.Soekanto, S. &
S.  M.  (2011).  Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat.  Jakarta: PT.Raja Graﬁndo Persada.
Soemantri.  (2015).  Memahami  Metode Kulaitatif.  Jurnal  Makara  Sosial Humaniora, 9(2), 5765.
Subarkah  &  Anggit  Wicaksono.  (2014).
P e r l a w a n a n   M a s y a r a k a t   S a m i n (Sedulur  Sikep)  Atas  Kebijakan P e m b a n g u n a n   S e m e n   G r e s i k   D i S u k o l i l o   P a t i   ( S t u d i   K e b i j a k a n Berbasis  Lingkungan  Dan  Kearifan Lokal).  Pena  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan Dan  Teknologi  UNIKAL,  26(2), 171194.
S u d a r t o .   ( 2 0 0 9 ) .   H u k u m   P i d a n a   1 .
Semarang: Badan Penerbit Undip.