## KEABSAHAN HAK GUNA BANGUNAN TERHADAP PUTUSAN PTUN SAMARINDA NOMOR 05/G/2014/PTUN.SMD
Adi Wijaya
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda adiwijaya@stih-awanglong.ac.id
Naskah diterima: 2 April 2017; revisi: 24 April 2017; disetujui: 29 April 2017
Abstract
The importance of land issues in Indonesia, then the Law of the Republic of Indonesia Number 5 Year 1960 on the Basic Regulation of Agrarian Prin- ciples,  The  purpose  of  land  registration  is  to  provide  legal  certainty  and legal  protection  to  the  right  holder  of  a  plot  of  land,  apartment  units  and rights Others who are registered to easily prove themselves as holders of the rights  concerned,  as  well  as  to  provide  information  to  interested  parties including the government in order to easily obtain the necessary data in the conduct of legal acts concerning the plots of land and apartment units That have been registered, for the implementation of the orderly administration of land.  But  in  practice,  there  are  many  lawsuits  filed  to  the  State  Adminis- trative Court on land rights, one of which is the building rights
Keyword : land, state administrative court, building rights

## I.  LATAR BELAKANG
Tanah mempunyai arti yang penting dalam kehidupan manusia karena mempu- nyai  fungsi  ganda,  yaitu  sebagai social  asset dan capital  asset .  Sebagai social  asset tanah  merupakan  sarana  pengikat  kesatuan  sosial  dikalangan  masyarakat  Indonesia untuk  hidup  dan  kehidupan,  sedangkan capital  asset tanah  merupakan  faktor  modal dalam  pembangunan  (Herman  Yulis,  2000:2),  baik  di  daerah  pedesaan  maupun  di daerah padat penduduk yakni dikota.
Daerah pedesaan tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari- hari,  dimana  bagi  rakyat  pedesaan  rata-rata  pekerjaan  pokok  mereka  adalah,  bertani, berkebun  atau  berladang,  sehingga  tanahlah  modal  satu-satunya.  Untuk  penduduk perkotaan, tanah juga tidak kurang pentingnya, baik untuk tempat pemukiman maupun sebagai  lokasi  usaha,  dengan  arus  urbanisasi  cukup  deras  disatu  sisi  dan  makin berkembang  pesatnya  pembangunan  berbagai  bidang  diperkotaan  disisi  lain,  menye- babkan  posisi  tanah  menjadi  semakin  tinggi.  Sebagai  kelanjutan  yang  logis  dalam  hal ini  muncul berbagai perbedaan, bahkan bentokan kepentingan diantara berbagai pihak seperti pemerintah, pengusaha dan masyarakat banyak. Pada gilirannya tanah berkem- bang  menjadi  titik  yang  rawan.  Dalam  berbagai  kasus  yang  timbul,  kalau  beberapa kepentingan  berada  dalam  posisi  yang  berhadap-hadapan  maka  biasanya  kepentingan pihak yang lebih kuatlah yang menang (dalam hal ini pemerintah atau pengusaha besar) dan rakyat kecil selalu merasa dirugikan (Eko Yulian Isnur, 2008:8).
Menyadari pentingnya permasalahan tanah di Indonesia maka pemerintah mene- tapkan  Undang-Undang  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  yaitu Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1960  yang  disahkan  pada  tanggal  24  september 1960.
Adapun tujuan pendaftaran tanah sebagi berikut:
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada peme- gang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang hak yang bersangkutan;
b. Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  ter- masuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlu- kan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Berdasarkan  Keputusan  Presiden  RI  Nomor  26  Tahun1988  tentang  Badan Pertanahan Nasional jo Peraturan Presiden Repubulik Indonesia Nomor 10  Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, diartikan bahwa presiden sebagai Kepala Pemerin- tahan  telah  memberi  mandat  bahwa  urusan  dibidang  pertanahan  menjadi  wewenang Badan  Pertanahan  Nasional  Repbulik  Indonesia.  Dengan  kata  lain  ada  pelimpahan kewenangan dari presiden kepada Badan Pertanahan Nasional untuk menangani bidang pertanahan. Salah satu kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional adalah mengeluar- kan  keputusan  berupa  sertifikat,  Sertifikat  merupakan  bukti  dari  keberadaan  hak  atas tanah termasuk pembebanannya, sertikat merupakan informasi dari keberadaan tanah.
Hak-hak atas tanah telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, dimana Hak  Guna  Bangunan  adalah  salah  satu  bagian  dari  hak  atas  tanah.  dalam  pendaftaran Hak  Guna  Bangunan  dikenal  2  macam  sistem  publikasi  yaitu  sistem  publikasi  positif dan sistem publikasi negatif. Sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah yaitu apa yang terkandung didalam buku tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak. artinya pihak ketiga bertindak atas bukti-bukti tersebut  diatas,  mendapatkan  perlindungan  yang  mutlak,  biarpun  dikemudian  hari  ter- nyata keterangan yang tercantum di dalamnya tidak benar. Bagi mereka yang dirugikan akan mendapat kompensasi dalam bentuk lain (Urip Santoso, 2010:263).
Kebaikan  dari  publikasi  positif  menurut  Mertokusumo  di  Kutip  dalam  buku Pendaftaran dan Peralihan Hak atas tanah oleh Urip Santoso (2010:263), yakni :
a. Adanya kepastian dari buku tanah yang bersifat mutlak,
b. Pelaksana pendaftaran tanah bersifat aktifdan teliti
c. Mekanisme kerja dalam penerbitan sertifikat mudah dimengerti orang lain.
Sedangkan  Dalam  Sistem  publikasi  negatif,  setifikat  yang  dikeluarkan  meru- pakan tanda bukti atas tanah yang kuat, artinya semua keterangan yang terdapat didalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagi keterangan yang benar oleh  hakim,  selama  tidakdibutikan  sebaliknya  dengan  alat  bukti  yang  lain  (Urip  San- toso, 2010:264).
Sistem  publikasi  yang  digunakan  di  Indonesia  tetap  seperti  dalam  pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yaitu sistem negatif yang mengandung  unsur  positif,  karena  akan  menghasilkan  surat-surat  tanda  bukti  yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2)  huruf  c,  Pasal  23  ayat  (2),  Pasal  32  ayat  (2)  dan  Pasal  38  ayat  (2)  UUPA  (Urip Santoso, 2010:264).
Tindakan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  dalam  hal  ini  Kepala  Kantor  Pertanahan Kota Balikpapan yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No 6729/Kel. Sepi- ngan, Tanggal 16 Januari 2006 atas nama Rosa Djuanda, Seluas tanah 396 M 2 dikelu- rahan  Sepingan  RT.  45,  Kecamatan  Balikpapan  Selatan,  Surat  Ukur  Nomor  02261/ Sepinggan  2005  tanggal  26  September  2005  dan  Sertifikat  Hak  Guna  No  6730/Kel Sepinggan,  Tanggal  16  Januari  2006  atas  Nama  Howard  Sudiharjo,  seluas  396  M 2 terletak  di  Kelurahan  Sepinggan  Rt.45,  Kecamatan  Balikpapan  Selatan,  Surat  Ukur Nomor 02263/Sepinggan 2005 Tertanggal 26 September .
Dimana  kedua  objek  tersebut  diatas  berada  diatas  tanah  yang  dikuasai  oleh bapak  Jahenap  berdasarkan  surat  penguasaan  tanah  negara  dengan  No  109/PTN/KS/ 1993  Balikpapan  tertanggal  13  Mei  1993,  objek  lahan  tersebut  terletak  di  Kelurahan Sepinggan RT.45 Kecamatan Balikpapan Selatan-Balikpapan, sejak tahun 1975, hingga saat ini tanah tersebut dalam penguasaan Bapak Jahenap, dimana diatas tanah tersebut telah  ada  bangunan  permananen  yakni  tempat  tinggal  Bapak  Jahenap  dan  bangunan Masjid dimana tanah masjid tersebut dari hibah Bapak Jahenap dan sebagian lagi lahan pertanian.
Dengan  adanya  setifikat  Hak  Guna  Bangunan  yang  dimiliki  oleh  Rosadjuanda dan Howadiharjo Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang- Undang Pokok Agraria Pasal 38 ayat (2) yang berbunyi : Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta  sahnya  peralihan  hak  tersebut,  kecuali  dalam  hal  hak  itu  hapus  karena  jangka waktunya  berakhir.  Dengan  demikian  setifakat  tersebut  adalah  surat  tanda  bukti  hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Hak  Guna  Bangunan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hak-hak  atas  tanah, untuk  memperoleh  tanda  bukti  hak  (sertifikat)  hak  Guna  Bangunan,  maka  Hak  Guna Bangunan tersebut harus didaftarkan pada kontor pertanahan Kabupaten/Kota. Sertifikat diterbitkan  untuk  kepentingan  pemegang  hak  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  data fisik  dan  data  yuridis  yang  telah  didaftarkan  dalam  buku  tanah  sebagaiman  dimaksud dalam  Pasal  30  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  24  tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah.
Dengan telah dikeluarkannya sertifikat tersebut di atas oleh Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, melalui proses yakni berkas permohonan diteliti dan diproses dengan diadakan  pengukuran,  pemetaan,  dan  pemeriksaan/peninjuan  lapangan  secara de  facto sesuai keadaan dilapangan. Dan sebelum memproses permohonan hak atas tanah telah dilakukannya asas publisitas (pengumuman data fisik dan data yuridis) terlebih dahulu melalui,  Camat,  Lurah,  dan  Ketua  RT.  Setempat  dalam  kurun  waktu  60  hari.  Badan
Pertanahan  tidak  akan  memproses  suatu  permohonan  hak  apabila  permohonan  berma- salah oleh karena pada saat pengukuran tidak ada pihak yang keberatan dan mendapat persetujuan  dari  saksi-saksi  batas  tanah  yang  berbatasan  langsung  yang  dibuktikan dengan tanda tangan dalam veld werk (gambar ukur) setelah itu diadakan pemeriksaan tanah oleh tim Panitia A dan diterbitkan surat keputusan tentang pemberian hak kepada pemegang  hak  sehingga  diterbitkan  sertifikat.  Dengan  Demikian  Badan  Pertanahan Kota Balikpapan telah melaksanakan asas umum pemerintahan yang baik.
Dengan  adanya  gugatan  yang  diajukan  oleh  Bapak  Jahenap  kepada  Kantor Pertanahan Kota Balikpapan karena telah mengeluarkan sertifikat Hak Guna Bangunan di  Pengadilan  Tata  Usaha  Samarinda.  Dalam  hal  ini  gugatan  diajukan  oleh  karena Kantor  Pertanahan  Kota  Balipapan.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  9  Undang-Undang  RI Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Pertama jo Undang-Undang  RI  Nomor  51 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : Keputusan Tata usaha negara adalah  suatu  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau  pejabat  tata  usaha negara  yang  berisi  tindakan  hukum  tata  usaha  negara  yang  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret,  induvidual  dan  final  yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata.
Dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 bagian V pasal 3 Surat Edaran tentang Peradilan tata Usaha Negara jo bagian V Pasal  3  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  No.  21  Tahun  1991  (SEMA  No2/1991) yang berbunyi bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang  merasa  kepentingannya  dirugikan,  maka  tenggang  waktu  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  55  dihitung  secara  kasuistis  dan  mengetahui  Adanya  keputusan  tersebut sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara.
Bulan  November  2013  Bapak  Jahenap  mengetahui  bahwa  ada  sertifikat  Hak Guna Bangunan di tanah yang telah dikuasainya selama 38 tahun secara terus-menerus, sehingga  bulan  Februari  2014  bapak  Jahenap  melalui  kuasa  hukumnya  mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, terhadap kantor Pertanahan Kota Balikpapan,
Sebagaimana  telah  diketahui  bahwa  berdasarkan  Pasal  53  ayat  (2)  Undang- Undang  RI  Nomor    Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Pertama jo Undang- Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sebagaimana diketahui, pada peradilan tata usaha negara, penyelesaian sengketa itu berkaitan dengan persoalan keabsahan  sebuah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Oleh  karena  itu,  dasar  pengajuan gugatan,  itu  sekaligus  merupakan  dasar  pengujian  mengenai  keabsahan  dari  sebuah keputusan tata usaha negara yang meliputi dua hal yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pada tanggal 17 Juli 2014 telah  diputuskan  perkara  tersebut  diatas  antara  bapak  Jahenap  melawan  Badan Pertanahan  Kota  Balikpapan  dimana  dalam  putusan  tersebut  menyatakan  bahwa  batal surat  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Berupa  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  Nomor
6729/Kel.Sepinggan Tanggal 16 Januari 2006 atas nama Rosa Djuanda, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6730/Kel. Sepinggan Tanggal 16 Januari 2006 atas nama Howard  Sudiharjo  dan  mewajibkan  kepada  tergugat  dalam  hal  ini  Kantor  Pertanahan Kota Balikapan untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diperkarakan. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang hendak  diuraikan  dalam  tulisan  ini  yaitu  Bagaimanakah  konsepsi  putusan  Pengadilan Tata Usaha Negara? dan Bagaimanakah keabsahan setifikat hak guna bangunan terha- dap Putusan PTUN Samarinda No. 05/G/2014/PTUN. SMD?

## II. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum ( legal research ) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakter yang khas dari ilmu hukum ( jurispru- dence )  yang  berbeda  dengan  ilmu  sosial  ( social  science )  atau  ilmu  alam  ( natural science ) (Bruggink. J.J.H., 2004:1-5). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang terutma mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum dengan melakukan penjelasan secara sistematis ketentuan hukum dalam sebuah kategori hukum tertentu.  Menganalisis  hubungan  antara  ketentuan  hukum  dan  Keputusan  Pengadilan Tata  Usaha  Negara    yang  berkaitan  Hak  Guna  Bangunan.  Penelitian  ini  tertuju  pada tataran  hukum  dogma  dan  teori  hukum.  Pada  tataran  dogma  hukum  mempersoalkan pengertian atau konsep teknis yuridis ( technicsjuridisc h) dan pada tataran teori hukum mempersoalkan konsep  hukum ( algemene begrippen ) (Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005:11-12). B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  menggunakan  penelitian  normatif,  untuk  penelitian  nor- matif,  maka  pendekatan  penelitian    yang  dapat  digunakan  adalah  pendekatan  undang- undang ( statute approach ), pendekatan kasus ( case approach )
C. Analisis Data
Analisis data penelitian dilakukan dengan langkah-langkah : (1) memilih pasal- pasal  yang  berisi  kaidah-kaidah  hukum,  (2)  membuat  sistematik  dari  pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu, dan (3) data yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Konsepsi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pada  dasarnya  penggugat  mengajukan  suatu  gugatan  kepengadilan  adalah bertujuan  agar  pengadilan  melalui  hakim  dapat  menyelesaikan  perkaranya  dengan mengambil suatu putusan. Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukan  hukumnya,  karena  hakim  anggap  tahu  hukumnya  ( ius  curia  novit ),  tetapi mengetahui  secara  objektif  fakta  atau  peristiwa  sebagai  perkara  yang  sebenarnya sebagai  dasar  putusannya,  bukan  secara  priori  langsung  menemukan  hukumnya  tanpa
perlu  mengetahui dahulu duduk perkara yang sebenarnya (Zairin harahap, 2008:141). Perlindungan  hukum  kepada  pihak  yang  belum  merasa  puas  terhadap  putusan  hakim itulah  yang  mendasari  perlunya  peradilan  yang  berjenjang.dan  tersediannya  upaya hukum baik upaya hukum biasa (perlawanan, banding dan kasasi) dan upaya istimewa atau  yang  disebut  juga  upaya  hukum  luar  biasa  ( request  civil /peninjuan  kembali  dan derdenverzet /perlawanan pihak ketiga.
Dengan  demikian,  putusan  hakim  suatu  pernyataan  yang  oleh  hakim  sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk  mengakhiri  atau  menyelesaikan  suatu  perkara  atau  sengketa  antara  para  pihak (Soedikno  Mertokoesoemo,  2000:172).  Selanjutnya  Soedikno  Mertokoemo  menam- bahkan  bahwa  bukan  hanya  yang  diucapkan  saja  disebut  putusan,  melainkan  juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan.dalam  kaitannya  dengan  hukum  acara  PTUN,  putusan  yang  telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah :
1. Putusan  pengadilan  tingkat  pertama  (Pengadilan  Tata  Usaha  Negara)  yang sudah tidak dapat dimintakan upaya banding.
2. Putusan  pengadilan  tinggi  (pengadilan  Tata  Usaha  Negara)  yang  tidak dimintakan kasasi.
3. Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang disebutkan memuat prosedur pengambilan putusan yang harus diambil dengan musyawarah diantara majelis hakim, putusan yang diambil dengan suara terbanyak baru dapat dikatakan apabila musyawarah untuk men- capai kesepakatan bulat mengalami jalan buntu, apabila pengambilan keputusan dengan suara terbanyak itu juga mengalami kemacetan.
Berdasakan  Pasal  97  Undang-Undang  RI  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Peru- bahan  atas  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara dapat diketahui bahwa isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa; gugutan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak dapat diterima, atau gugatan gugur, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Gugatan ditolak
Apabila  isi  putusan  Pengadialan  TUN  adalah  berupa  penolakan  terhadap gugatan  penggugat  berarti  memperkuat  Ketetapan  Tata  Usaha  Negara  yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang bersangkutan.
2. Gugatan dikabulkan Suatu gugatan dikabulkan, adakalanya mengabulkan seluruhnya atau menolak sebagian. Isi putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak penggugat itu,  berarti  membenarkan  KTUN  yang  keluarkan  oleh  pihak  tergugat  atau tidak  membenarkan  sikap  tidak  berbuat  apa-apa  yang  dilakukan  tergugat, padahal itu sudah merupakan kewajibannya.
Dalam hal gugatan, maka dalam putusan tersebut ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh tergugat yang dapat berupa :
- Pencabutan KTUN yang bersangkutan; atau
- Pencabutan  KTUN  yang  bersangkuatan  dan  menerbitakan  KTUN  yang baru; atau
- Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan Pasal 3.
Disamping  kewajiban  yang  tersebut  diatas,  dalam  putusan  pengadilan  dapat pula  menetapkan  kewajiban  bagi  pihak  tergugat  untuk  membayar  ganti  rugi (untuk  sengketa  yang  bukan  sengketa  kepegawaian),  kompensasi  dan rehabilitasi untuk sengketa kepegawaian
3. Gugatan tidak diterima
Putusan  pengadilan  yang  berisi  tidak  menerima  gugatan  pihak  penggugat, berarti  gugatan  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan.  Persyaratan tersebut  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  prosedur  dismissal  dan  atau pemeriksaan  persiapan.  Dalam  prosedur  atau  tahap  tersebut,  ketua pengadialan  dapatmenyatakan  gugatan  tidak  dapat  diterima,  akrena  alasan gugatan  yang  diajukan  oleh  pihak  penggugat  tidak  memenuhi  persyaratan yang telah ditentukan.
4. Gugatan gugur Putusan  pengadilan  yang  menyatakan  gugatan  gugur  dalam  hal  para  pihak atau  kuasanya  tidak  hadir  dalam  persidangan  yang  telah  ditentukan  dan mereka  telah  dipanggil  secara  patut  (Sjachran  Basah,  1989:47),  atau perbaikan  gugatan  yang  diajukan  oleh  piahak  penggugat  telah  melampui tenggang waktu yang ditentukan (daluwarsa)
UU  PTUN  tidak  mengatur  perihal  tentang  manakala  penggugat  meninggal dunia.  Dalam  hukum  acara  perdata  setelah  kematian  diberitahukan,  pemeriksaan perkara  terhenti  ( schorsing ),  segala  tindakan-tindakan  prosesuil  tidak  sah,  gugatan kemudian dapat dilanjutkan oleh  ahli waris (Soedikno Mertokoesoemo, 2000:148).
B.  Keabsahan  Setifikat  Hak  Guna  Bangunan  terhadap  Putusan  PTUN  Samarinda  No. 05/G/2014/PTUN. SMD
Keabsahan Sertifikat Hak Guna Bangunan terhadap Putusan Nomor 05/G/2014/ PTUN.SMD  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  negara  Samarinda  didasarkan  pada  aspek kewenangan,  aspek  prosedur  dan  aspek  subtansi.  Berkait  dengan  kewenangan menerbitkan  sertifikat  Hak  Guna  Bangunan,di  mana  diketahui  bahwa  objek  sengketa terletak di Kelurahan Sepinggan RT.45,  Kecamatan, Balikpapan Selatan, Kota Balik- papan dan yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6729/Kel.Seping- gan,tanggal 16 Januari 2006 atas nama Rosa Djuanda, luas 396 M 2 , terletak di RT.45, Kelurahan  Sepinggan,Kecamatan  Balikpapan  Selatan,  Surat  Ukur  Nomor  02261/Se- pinggan 2005, tanggal 26 September 2005 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6730/Kel. Sepinggan, tanggal  16 Januari  2006 atas nama Howard Sudiharjo, luas 396 M 2 ,  terletak  di  RT.45,  Kelurahan  Sepinggan,  Kecamatan  Balikpapan  Selatan,  Surat
Ukur  Nomor  02263/Sepinggan  2005,  tanggal  26  September  2005  adalah  Badan Pertanahan Kota Balikapapan .
Berdasarkan  Keputusan  Presiden  (Kepres)  RI  Nomor  26  Tahun  1988  pada tanggal 19 Juli 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional jo Peraturan 6 Presiden Repub- lik Indonesia (Perpres RI) Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006 tentang Badan Pertanahan  Nasional,  dapat  diartikan  bahwa  Presiden  sebagai  Kepala  Pemerintahan membentuk  Lembaga  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  menetapkan  bahwa  urusan  di bidang  pertanahan  menjadi  wewenang  Badan  Pertanahan  Nasional  untuk  menangani bidang  pertanahan,  sehingga  hal  ini  dapat  dikatakan  sebagai  pemberian  kewenangan delegasi. Karena berupa kewenangan delegasi, maka semua akibat hukum yang ditim- bulkan  oleh  adanya  keputusan  yang  dikeluarkan  adalah  tanggung  jawab  delegataris; dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada sipenerima delegasi, dalam hal ini (Perkara Nomor 05/G/2014/PTUN SMD) adalah Kepala Badan Pertana- han Kota Balikpapan
Lembaga  Badan  Pertanahan  Nasional  yang  pertama  kali  dibentuk  berdasarkan Kepres Nomor 26 Tahun 1988, pembentukan ini merupakan peningkatan dari Direktorat Jenderal  Agraria,  Departemen  Dalam  Negeri.  Badan  Pertanahan  Nasional  adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sejak dibentuknya lembaga ini maka seluruh pegawai, keuangan,  serta  perlengkapan  Direktorat  Jenderal  Departemen  Dalam  Negeri  yang berkaitan dengan pertanahan dialihkan kepada Badan Pertanahan Nasional; dengan kata lain  seluruh  organisasi  di  lingkungan  Kantor  Direktorat  Jenderal  Agraria,  Direktorat Agraria  Provinsi  dan  Kantor  Agraria  Kabupaten/Kota  melaksanakan  tugas  dan  fungsi Badan Pertanahan Nasional.
Pengaturan mengenai lembaga pemerintah non departemen seperti Badan Perta- nahan  Nasional  tidak  mengatur  secara  tegas  mengenai  wewenang,  yang  diatur  adalah mengenai tugas dan fungsi. Dalam rumusan tugas dan fungsi inilah secara tersirat ter- muat wewenang Badan Pertanahan Nasional untuk mengeluarkan berbagai pengaturan, baik  berupa  peraturan-peraturan  dan  keputusan-keputusan  yang  umumnya  bersifat mengatur  berdasarkan  wewenang  delegasian  dari  peraturan  perundang-undangan  yang lebih  tinggi.  Dengan  demikian  materi  muatan  peraturan  atau  keputusan  dari  Badan Pertanahan  Nasional  adalah  menyangkut  hal-hal  penguasaan  dan  penggunaan  tanah, kepemilikan tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah (Yudhi Setiawan, 2010:45).
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam Pasal 28 menetapkan:
(1) Untuk  menyelenggarakan  tugas  dan  fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional  di daerah dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Kabupaten/ Kota.
(2) Organisasi  dan  tata  kerja  Kanor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  ditetapkan  lebih  lanjut
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Selanjutnya Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organi- sasi  Tata  Kerja  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional  dan  Kantor  Pertanahan. Dalam Pasal 2 ditetapkan bahwa Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional mempu- nyai  tugas  melaksanakan  sebagian  tugas  dan  fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional  di Provinsi yang bersangkutan. Dalam Pasal 3 ditetapkan bahwa dalam menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2,  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional mempunyai fungsi sebagaimana berikut :
a. Penyusun  rencana,  program,  dan  penganggaran  dalam  rangka  pelaksnaan tugas pertanahan;
b. Pengkoordinasian,  pembinaan,  dan  pelaksanaan  survei,  pengukuran,  dan pemetaan;  hak  tanah  dan  pendaftaran  tanah;  pengaturan  dan  penataan pertanahan;  pengendalian  pertanahan  dan  pemberdayaan  masyarakat;  serta pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
c. Pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  kegiatan  pertanahan  di  lingkungan provinsi;
d. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;
e. Pengelolaan  Sistem  Informasi  Manajemen  Pertanahan  Nasional  (SIMTA- NAS) di Provinsi;
f. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan;
g. Pengkoordinasian pengembangan sumber daya manusia pertanahan;
h. Pelaksanaan  urusan  tata  usaha,  kepegawaian,  keuangan,  sarana,  dan  prasa- rana, perundang-undangan, serta pelayanan pertanahan.
Dari uraian diatas, jelas terdapat pelimpahan wewenang bidang pertanahan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk  menyelenggarakan  tugas  dan  fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional  di  tingkat provinsi,  dan  pelimpahan  wewenang  bidang  pertanahan  kepada  Kantor  Pertanahan untuk  menyelenggarakan  tugas  dan  fungsi  Badan  Pertanahan  Nasional  di  tingkat Kabupaten/Kota  Mengingat  pelimpahan  wewenang  tersebut  prosedur  pelimpahannya dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan, sehingga dalam hal ini disebut man- dat.  Oleh  karena  berupa  mandat,    maka  semua  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  oleh adanya keputusan yang dikeluarka mandataris adalah tanggung jawab si pemberi man- dat, dengan kata lain sebagai tanggung jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Ditinjau dari kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam sengketa pertana- han  karena  sertipikat  hak  atas  tanah  masuk  dalam  rumusan  Pasal  1  angka  9  Undang- Undang RI Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menya- takan  bahwa:  “Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah  suatu  penetapan  tertulis  yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha  negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
atau badan hukum perdata”. Meskipun sertipikat hak atas tanah masuk dalam rumusan pasal  yang  menjadi  kewenangn  PTUN  untuk  mengadilinya,  akan  tetapi  tidak  semua sengketa  yang  objeknya  sertipkat  hak  atas  tanah  menjadi  kewenangan  PTUN,  tergan- tung  pada  latar  belakang  dan  karakteristik  yang  menjadi  pokok  permasalahan  dalam gugatan,  hanya  permasalahan  yang  menyangkut  prosedur  penerbitan  sertipikat  sajalah yang menjadi kewenangan PTUN.
Dalam  penerbitan  suatu  KTUN  ( Beschikking ),  harus  didasarkan  atas  prosedur yang benar sebagaimana yang ditentukan dalam aturan dasarnya, transparan, efektif dan efisien. Dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum hak atas tanah pelaksanaan pendaftaran  tanah  di  Indonesia  dilakukan  secara  sistematik  dan  pendaftaran  secara sporadik.
Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang dilakukan  untuk  yang  pertama  kalinya  mengenai  suatu  obyek  pendaftaran  dalam  satu wilayah  atau  bagian  wilayah  suatu  desa/kelurahan  secara  individual  atau  massal.  Pen- daftaran secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali berdasarkan peraturan Pemerin- tah RI Nomor 24 tahun 19997 Tentang pendaftaran tanah,  pasal 12 ayat (1) pendaftaran tanah meliputi :
a. Pengumpulan data dan pengolahan fisik.
b. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya. c. Penerbitan sertipikat.
d. Penyajian data fisik dan data yuridis.
e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen. Berkaitan dengan pengumpulan data dan pengolahan fisik maka haruslah diteliti dengan  cermat  sehinggga  dalam  penyajian  data  fisik  dan  data  yuridis  sesuai  dengan fakta  lapangan  yang  ada,  dan  ini  tidak  sejalan  dengan  fakta  hukum  yang  ditemukan berdasarkan  pengakuan  dibawah  sumpah  saksi  tergugat  (perkara  nomor  05/G/2014/ PTUN. SMD) saudara Robie Suryadi staf Kantor Pertanahan Kota Balikapapan bagian Pemetaan yang menyatakan “bahwa Saksi tidak mengetahui letak tanah obyek sengketa dan  Saksi  hanya  mengetahui  dipeta  saja  sehingga  patok-patok  yang  ada  hanya  dikira- kira,  dan  peta  bidang  sesuai  dengan  ukuran  dan  Saksi  tidak  mengetahui  letak  tanah Bapak  Jahenap”.  Dengan  demikian  dengan  adanya  perbuatan  staf  Kantor  Pertanahan Kota Balikapapan dalam melaksanakan tugasnya berpotensi menimbulkan perselisihan yang  berkaitan  dengan  kepemilikan  tanah,  baik  itu  antara  orang  perorang  atau  antar orang perorang dengan pejabat negara.
Dengan  adanya  tindakan  aparatur  negara  dalam  hal  ini  staf  pemetaan  Kantor Pertanahan  Kota  Balikapapan  dalam  melaksanakan  tugas  hanya  melihat  dari  peta  saja tanpa  kelapangan  adalah  perbuatan  yang  bertentangan  asas-asa  umum  pemerintahan yang  baik  khususnya  asas  bertindak  cermat.  Menurut  Koentjoro  Purbopranoto  asas bertindak cermat atau asas kecermatan menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak  cermat  dalam  melakukan  berbagai  aktivitas  penyelenggaraan  tugas-tugas
pemerintahan,  sehinggga  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  warga  Negara  (Kuntjoro Purbopranoto, 1975).
Apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah untuk mengeluarkan keputusan, maka  pemerintah  harus  mempertimbangkan  secara  cermat  dan  teliti  semua  faktor  dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan  yang  diajukan  oleh  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  juga  harus mempertimbangkan akibat-akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha  negara tersebut  asas  kecermatan  mensyaratkan  agar  badan  pemerintahan  sebelum  mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya.
Berdasarkan pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa :
- Menimbang bahwa untuk menilai adanya kepentingan mengajukan gugatan, majelis hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara,  yang  menyatakan  “orang  atau  badan  hukum  perdata  yang  merasa kepentingannya  dirugiklan  oleh  suatu  keputusan  tata  usaha  negara  dapat mengajukan gugatan...”
- Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  yang  menyatakan  “... Hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan dan karenannya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara...”
- Menimbang  bahwa  rumusan  ketentuan  Pasal  53  beserta  penjelannya tersebut  diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan  hukum  bahwa  hanya    orang  atau badan  hukum  perdata  yang  merasa  kepentingannnya  dirugikan  saja  yang dapat  mengajukan  gugatan  dipengadilan  tata  usaha  negara.  Hal  ini  juga sejalan  dengan adigium  Point  d’intrest  point  d’action yang  mengandung makna nanti ada kepentingan baru boleh melakukan gugatan.
- Menimbang bahwa menurut hakim arti kepentingan secara substantif adalah nilai  yang  dilindungi  oleh  hukum  yang  dapat  diukur  dengan  ada  tidaknya hubungan  hukum  antara  orang  yang  bersangkutan  dengan  Keputusan  Tata Usaha  Negara  yang  menjadi  objek  sengketa.  Berdasarkan  pertimbangan rumusan  kepentingan  tersebut,  maka  untuk  menilai  ada  tidaknya  kepen- tingan  penggugat,  haruslah  dinilai  terlebih  dahulu  ada  tidaknya  hubungan hukum antara penggugat dengan keputusan objek sengketa.
- Menimbang  bahwa  penggugat  mendalilkan  merasa  kepentingannya  sangat dirugikan  dengan  diterbitkannya  objek  sengketa  karena  bidang  tanah  yang menjadi  objek  sengketa  adalah  milik  pengugat  berdasarkan  surat  pengua- saan tanah negara dengan registrasi Kel. Sepingan nomor 109/PTN/KS/1993
tanggal  13  Mei  1993,luas  Tanah  ;  panjang;  sebelah  timur  300  m;  sebelah barat  165  m,  dan  lebar  utara  ;35  m,  sebelah  selatan;  110m  dengan  batas- batas;  sebelah  utara  berbatasan  dengan  Sdr  Buraera;  sebelah  timur  berba- tasan  dengan  H.M  Adam;  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Sdr.  Labailo; sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. Lasari.
- Menimbang bahwa penggugat mengetahui diatas tanah bidang tanah milik- nya telah terbit sertifikat objeksengeta dari Sdr. Tajuddin dalil gugatan poin 2 halaman 3 serta keterangan saksi dibawah sumpah a.n. Tajuddin parabuy;
- Menimbang  bahwa  terhadap  dalil  penggugat  tersebut  bahwa  bidang  tanah objek  sengketa  terbit  diatas  tanah  milik  penggugat  tidak  dibantah  oleh tergugat  dan  tidak  ada  fakta  hukum  yang  ditemukan  dalam  persidangan yang membantah dalil penggugat tersebut;
- Menimbang  bahwa  letak  bidang  tanah  objek  sengketa  sertifikat  hak  guna bangunan  nomor  6729/Kel.Sepingan,  Tanggal  16  Januari  2006  atas  nama Rosa Djuanda, terletak di RT.45, Kelurahan Sepingan, Kecamatan Balikpa- pan Selatan dengan batas-batas :
Sebelah Utara : tanah milik a,n Howard Sudiharjo
Sebelah Timur : Jalan ; Selah Selatan : tanah negara Sebelah Barat : Jalan
- Menimbang  bahwa  letak  bidang  tanah  objek  sengketa  sertifikat  hak  guna bangunan  nomor  6730/Kel.Sepingan,  Tanggal  16  Januari  2006  atas  nama Rosa  Djuanda,  terletak  di  RT.45,  Kelurahan  Sepingan,  Kecamatan Balikpapan Selatan dengan batas-batas :
Sebelah Utara : tanah milik a,n Jimmy Sudiharjo
Sebelah Timur : Jalan ;
Selah Selatan : tanah hak a.n Rosa Djuanda
Sebelah Barat : Jalan
- Menimbang  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  pengetahuan  Majelis  Hakim dari pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Juni 2014 di peroleh fakta dila- pangan  bahwa  dibidang  tanah  penggugat  ada  bangunan  permanen  berupa masjid dan rumah serta batas-batas telah bersesuain dengan objek sengketa dimana sebelah barat dan timur berbatasan dengan jalan.
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan objek sengketa berada dibidang tanah milik penggugat dan dengan diterbitkannya sertifikat objek sengketa oleh tergugat maka mengakibatkan kerugian bagi penggugat. De- ngan demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan.
Dalam Eksepsi
- Menimbang  bahwa  tergugatmengajukan  eksepsi  yang  pokoknya  adalah sebagai berikut :
1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili dari peradilan tata usaha negara (kopetensi absolut)
2. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan oleh penggugat
- Menimbang  bahwa  untuk  mempertimbangakan  eksepsi-eksepsi  tergugat tersebut,  Majelis  Hakim  berpedoman  pada  ketentuan  yang  diatur  dalam Pasal  77  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur ada tiga eksepsi yang dapat  diajukan  :  pertama  eksepsi  tentang  kewenangan  absolut,  kedua eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan dan ketiga eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok perkara.
- Menimbang bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut tidak termaksud dalam  kategori  eksepsi  yang  kedua  tersebut  diatas  yang  harus  diputus sebelum sengketa diperiksa.
- Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan tentangkewenagan abso- lut pengadilan, hal mana ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur “Eksepsi  tentang  kewenagnan  absolut  pengadilan  dapat  diajukan  setiap waktu selama pemeriksaaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewe- nagan  absolut  pengadilan  apabila  hakim  mengetahui  hal  itu,  ia  karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengeta yang bersangkutan”
- Menimbang  bahwa  tentuan  dalam  Pasal  47  Undang-Undang  RI  Nomor  5 Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  mengatur  “pengadilan bertugas dan berwenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengeta tata usaha negara.
- Menimbang  bahwa  ketentuan  dalam  Pasal  1  angka  10  Undang-Undang  RI Nomor  51  Tahun  2009  tentang  perubahan  Peradilan  tata  Usaha    Negara yang mengatur, bahwa yang dimaksud dengan :
“sengketa  tata  usaha  negara  adalah  sengketa  yang  ditimbul  dalam  bidang tata  usaha  negara  antara  orang  atau  badan  hukum  perdata  denganbadan ataupejabat  tata  usaha  negara,  baik  dipusat  maupun  didaerahsebagi  akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negar, termasuk sngketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku”.
- Menimbang bahwa rumusan pasal 1 angka 10 pasal 47 tersbuat diatas dapat di tarik suatu kesimpulan hukum bahwa pengadilan tata usaha negara hanya berupa keputusan tata usaha Negara.
- Menimbang  bahwa  yang  dimaksud  dengan  keputusan  tata  usaha  negara adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51  tahun2009  tentang  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan.
“Keputusan  Tata  usaha  negara  adalah  suatu  penetapan  tertulis  yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum  tata  usaha  negara  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
- Menimbang bahwa setelah mencermati objek sengketaa qua, majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh penggugat  tersebut, telah memenuhi  ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009.
- Menimbang  bahwa  telah  diterima  pula  dalam  praktik  peradilan  bahwa sertifikat merupakan objek dalam sengketa di Peradilan tata Usaha Negara berdasarkan  Putusan  mahkamah  Agung  RI  Nomor  140  K/TUN/2000 menyatakan  bahwa  sertifikat  hak  atas  tanah  adalah  termasuk  dalam pengertian tata usaha Negara.
- Menimbang  bahwa  selanjutnya  setelah  mencermati  dalil-dalil  serta  bukti- bukti  yang  dihadirkan  para  pihak  dipersidangan,  Majelis  Hakim  tidak menemukan  adanya  fakta  bahwa  objek  sengketa  aqua  termasuk  kategori keputusan  tata  yang  dikecualikan  dapat  diuji  diperadilan  tatausaha  negara sebagaimanan diaturt dalam Pasal 2 huruf a sampai huruf g Undang-Undang RI  Nomor  9  Tahun  2004  dan  Pasal  49  huruf  a  dan  b  Undang-Undang  RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara serta tidak pula termasuk  sengketa  yang  harus  diselesaikan  melalui  upaya  administrasi terlebih dahulu sebagaimana dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 1986.
- Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  mempertimbangakan  dalil Tergugat  yang  pada  pokoknya  mendalilkan  bahwa  dalam  dalil  penggugat kebanyakan  materinyaberkaitan  tentang  masalah  kepemilikian  dan Penguasaan tanah bukan prosedur administrasi pendaftaran tanah.
- Menimbang  bahwa  terhadap  dalil  eksipsi  tersebut  majelis  hakim  menilai bahwa berdasarkan materi dari gugatan penggugat sebagaimanan didalilkan dalam  positanya  maupun  petititumnya  menjadi  objek  sengketa  dalam perkara  ini  bukan  masalah  sengketa  tanah/kepemilikan,  melainkan  suarat keputusan  yang  diterbitka  tergugat  berupa  sertifikat  Hak  objek  sengketa yang  telah  melanggar  peraturan  perundang-undangna  yang  berlaku  dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  hukum  diatas,  mengenai kewenangan  memeriksa  dan  memutus  sengketa in  litis, majelis hakim berpendapat  bahwa  objek  sengketa  dapat  diuji  dan  menjadi  kewenangan peradilan  tata  usaha  negara  untuk  memeriksa  dan  memutuskannya,  dan berdasrkan  ketentuan  Pasal  50  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1986, Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  berwenang  untuk  memeriksa,  memutuskan
dan menyelesaikan sengketa a quo . Dengan demikian eksepsi tergugat pada angka 1 tentang kewenangan mengadili tersebut haruslah ditolak.
- Menimbang bahwa selanjutnaya majelis hakim mempertimbangkan eksepsi tergugat  pada  angka  2  tentang  pengajuan  gugatan  oleh  penggugat  sebagai berikut.
- Menimbang bahwa tergugat mendalilkan bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan terkait dengan adanya ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) yang mengatur :
“dalam  hal  atas  suatu  bidang  tanah  sudah  diterbitkan  sertifikat  secara  sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad  baik  dan  secara  nyata  menguasainya,  maka  pihak  lain  yang  merasa mempunyai  hak  atas  tanah    itu  tidak  dapat  lagi  menuntut  pelaksanan  hak tersebut  apabila  dalam  waktu  5  tahun  sejak  diterbitkansertifikat  itu  tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun  tidak  mengajukan  gugatan kepengadilan  mengenai  penguasaan  tanah  atau  penerbitan  sertifikat tersebut”.
- Menimbang bahwa terhadap dalil tergugat tersebut, menurut majelis hakim berlaku asas Lex specialis derogat legi generali , hal mana dalam ketentuan hukum  acara  peradilan  tata  usaha  negara  diatur  pula  mengenai  tenggang waktu gugatan, dalam ketentuan Pasal 55 undang-undang tentang peraturan menggariskan  bahwa  tenggang  waktu  pengajuan  gugatan  adalah  sembilan puluh hari sejak diketahui terbitnya surat keputusan. Oleh karena itu, yang digunakan  pada  sengketa in  litis adalah  ketentuan  yang  berlaku  dalam hukum acara diperadilan tata usaha Negara.
- Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun  1986,  mengatur” gugatan  dapat  diajukan  hanya  dalam  tenggang waktu  sembialan  puluh  hari  terhitung  sejak  saat  diterma  atau  diumunya keputusan  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara ”  dalam  penjelasan  Pasal 55 tersebut menyatakan :
“bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat,maka  tenggang  waktu  sembilan  puluhhariitu  dihitung  sejak  hari diterimannya  keputusan  tata  usaha  negarayang  digugat...Dalam  hal  per- aturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut”.
- Menimbang  bahwa  dilihat  dari  terbitnya  objek  sengketa,  maka  penerbitan- nya  telah  melampaui  sembilan  puluh  hari,  namun  demikian  penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa a quo.
- Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 55 beserta penjelasannya tersebut diatas,  tidak  mengatur  penghitungan  bagi  pihak  ketiga  yang  tidak  dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga untuk menetukan
jangka waktu pengajuankan gugatan terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung, maka Majelishakim melakukan pendekatan hukun melalui kaidah hukum yang terdapat dalam yuriprudensi.
- Menimbang  bahwa  yuripudensi  Mahkamah  Agung  RI  reg.  No  5  K/TUN/ 1992,  tanggal  21  Januari  1993;Reg.  No  41  K/TUN/1994,  tanggal  19  No- vember  1994;  dan  Reg  No  270  K/TUN/2001,  tanggal  4  Maret  2002,  yang mana dalam yurisprudensi tetap tersebut memuat kaidah hukum “tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu  keputusan    tata  usaha  negara  yang  merugikan  kepentingan  adalah sembilan  puluh  hari  dihitung  secara  kasistis  sejak  mengetahui  akanadanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut”.
- Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalil- kan bahwa baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 30 Nopem- ber  2013  dari  orang  yang  bernama  Tajuddin  Parabuy  yang  memberikan fotocopi sertifikat-sertifikat objek sengketa.
- Menimbang  bahwa  terhadap  dalil  tersebut,  tergugat  tidak  membantahnya dan  lagi  pula  tidak  ada  fakta  yang  terungkap  dalam  persidangan  yang menunjukkan  penggugat  telah  mengetahui  adanya  objek  sengketa  sebelum tanggal yang didalilkan oleh penggugat.
- Menimbang  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  Majelis  hakim  berpendapat secara  kauistis  oleh  penggugat  yaitu  tanggal  30  Nopember  2013  dengan tanggal  didaftarkan  gugatan  penggugatan  di  kepaniteraan  pengadilan  tata Usaha  Negara  Samarinda  pada  tanggal  14  Februari  2014,  maka  gugatan pengguagat  diajukan  masih  dalam  tenggang  waktu  sembilan  puluh  hari sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986.
- Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangn  tersebut  diatas,  makaeksepsi tergugat pada angka 2 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan haruslah ditolak.
Dalam pokok perkara Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  hakim  mempertimbangkan  pokok sengketa sebagai berikut :
- Menimbang  bahwa  adapun  alasan  penggugat  mengajukan  gugatan  yang pada  pokoknya  adalah  karena  tindakan  tergugat  yang  menertbitkan  objek sengketa  diatas  bidang  tanah  milik  penggugat  merupakan  tindakan  yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas- asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).
- Menimbang bahwa untuk menguatakan dalil-dalil gugatan dan jawaban para pihak, penggugat telah menghadirkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 samapai dengan P-7 serta mengajukan tiga orang saksi, tergugat menghadir- kan  bukti  yang  diberi  tanda  bukti  T-1  samapai  dengan  T-24  serta  menga- jukan satu orang saksi.
http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
- Menimbang  bahwa  dari  seluruh  pemeriksaan  dipersidangan  berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari para pigak diperoleh  fakta- fakta sebagi berikut :
Ø bahwa  penggugat  memiliki  sebidang  tanah  yang  terletak  dikelurahan Sepinggan  RT.52,  Kecamatan  Balikpapan  Timur,  Kota  Balikpapan berdasarkan surat pengusaan tanah negara dengan registrasi kel. Seping- gan Nomor 109/PTN/KS/1993 tanggal 13 Mei, luas tanah panjan;sebelah timur  300m,  sebelah  Barat  165  M;  dan  lebar  ;  selatan  utara;  35  M  , sebelah  selatan  :  110  m,  dengan  batas  utara  berbatasan  dengan  Sdr buraera;  sebelah  timur  berbatasan  dengan  H.M..  Adam;  sebelah  selatan berbatasan dengan Sdr Labailo; sebelah barat berbatasan dengan Lasari.
Ø bahwa sebidang tanah milik penggugat tersebut secara fisik dikuasai oleh penggugat sejak dahulu sampai sekarang dengan bercocok tanam seperti tanaman  cempedak,  jagung,  pisang,  singkong  dan  penggugat  telah membangun rumah tempat tinggal dan masjid dilokasi tanahnya serta ada patok-patok batas tanah beruapa kayu ulin yang dipasang oleh penggugat keterangan saksi Lajuma dan pengetahuan majelis Hakim dari pemerik- saan setempat tanggal 27 Juni 2014).
Ø bahwa  saksi  yang  bernama  Lajuma  bekerja  dilokasi  bidang  tanah  milik Penggugat  dengan  bercocok  tanam  sejak  tahun  1993  sampai  sekarang dengan izin penggugat.
Ø bahwa diatas bidang tanah milik pengugat tidak pernah dilakukan pengu- kuran dari pihak atau instansi manapun  keterangan saksi la Juma dengan saksi La basa).
Ø bahwa  tergugat  menerbitkan  sertifikat  objek  sengketa  masing-masing tanggal  16  Januari  2006  berdasarkan  keputusan    kepala  kantor  pertana- han Kota Balikpapan Nomor ;1071-550-1-44.2-2005,tanggal 30 Desem- ber 2005 tentanag pemberian Hak Guna Bnagunan  atas nama “Endang Susilowati”  DKK  (8  orang)  masing-masing  atas  sebidang  tanah  yang terletak  di  Kelurahan  Sepinggan,  Kecamatan  balikpapan  selatan,  Kota Balikapapan.
- Menimbang  untuk  mengetahui  apakan  penerbitan  objek  sengketa  telah bertentangan  dengan  peraturan-peraturan  yang  berlaku  dan/atau  asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik,  maka  majelis  hakim  akan  mengujinya ditinjauan  aspek  kewenangan  prosedural,  dan  subtansi  diterbitakan  objek sengketa.
- Menimbang  bahwa  untuk  mempertimbangkan  dari  aspek  kewenangan tergugat  dalam  menerbitkan  objek  sengketa,  majelis  hakim  berpedoman pada  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  23  Peraturan  Pemerintah tentang  Pendaftaran  tanah,  yang  mengatur  “kantor  pertanahan  adalah  unit kerja badan pertahan nasioanal diwilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan  pendaftaran  hak  atas  tanah  dan  pemeliharaan  daftar  umum
pendafataran  tanah.  Dan  Pasal  6  ayat  (1)  menyatakan  bahwa”tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor Pertanahan”.
- Menimbang bahwa selanjutnnya dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan pemerin- tah  tersebut,  mengatur “kegiatan  pendaftaan  tanah  untuk  pertama  kali meliputi :...c. Penerbitan sertifikat;...”
- Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  pasal-pasal  tersebut  diatas, menurut Majelis Hakim bahwa yang berwenang menerbitkan sertifikat hak atas  bidang  tanah  adalah  Kepala  kantor  Pertanahan  yang  meliputi  wilayah letak bidang tanah berada, sebagai bagian dari kegiatan Pendaftaran tanah.
- Menimbang  bahwa  setelah  mencermati  sertifikat  objek  sengketa  letak bidang  tanahnya  berada  di  Kelurahan  sepinggan  kecamatan  balikapapan selatan,  Kota  Balikpapan,  sehinggan  menurut  majelis  hakim  bidang tanahobejek  sengketa  berada  dalam  yuridiksi  Kantor  Pertanahan  Kota Balikpapan.
- Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  diatas,  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  tergugat  berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  27  Tahun  1997,  harus  dinyatakan  berwe- nang untuk menerbitkan objek sengketa.
- Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  dari aspek prosedural penerbitan objek sengketa sebagai berikut :
- Menimbang bahwa Peraturan yang dijadikan dasar dalam pengujian adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya  disebut  PP  RI  Nomor  24  tahun  1997)  dan  tidak  terlepas  dari peraturan lain yang terkait;
- Menimbang  bahwa  penerbitan  sertifikat  merupakan  salah  satu  kegiatan Pendafataran tanah untuk pertama kali, dan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat  (1)  PP  RI  Nomor  24  tahun  1997,  bahwa  pendaftaran  tanah  untuk pertama kali dilakasanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik; ayat (4) menyebutkan bahwa pendaftaran tanah  secra  sporadik  dilaksanakan  atas  permintaan  pihak  yang  berkepen- tingan.
- Menimbang bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak  dipersidangan  terutama  bukti  bertanda  T-3  dan  T-14  berupa  suarat permohonanmendapat  hak  atas  tanah,  maka  menurut  majelis  hakim  bahwa objek sengketa diterbitkan melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Oleh karena  itu,  penggujian  proses  penerbitkan  objek  sengketa  didasrkan  pada ketentuan yang terkait dengan penndaftaran tanah secara sporadic.
- Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  12  ayat  (1)  PP  RI Nomor  24  tahun  1997  tentang  Pendafaran  tanah  meliputi  pengumpulan danpengelolaan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya serta kemu- dian penerbitan sertifikat.
http://ejurnal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
- Menimbang  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang  ketentuan  pelaksanaan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor 24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  (selanjutnya  disebut  PMNA Nomor  3tahun  1997)  pada  bagian  kedua,pendaftaran  tanah  secra  sporadik, secara  garis  besar  mengatur  prosedur  penerbitan  sertifikat  yang  meliputi adanya tahapan-tahapan sebgai berikut :
-   permohoanan
-   pengukuran
-   pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah
-   pengumuman data fisikdan data yuridis
-   Penerbitan sertifikat
- Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  prose- dur  penerbitan  sertifikat  objek  sengketa  dengan  menyesuaikan  dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :
- Menimbang bahwa setelah Majelis Hakum mencermati seluruh bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan terutama bukti yang diajukan oleh tergugat yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-24 tidak adanya fakta yang  menunjukkan  bahwa  objek  sengketa  sebelum  diterbitkan  telah  dila- kukan  pengumuman  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  merupakan  prosedur dalam menerbitkan sertifikat.
- Menerbitkan  bahwa  dengan  tidak  dilaksanakannya  pengumuman  data  fisik dan  data  yuridis  oleh  tergugat,  majelis  hakiim  berpendapat  bahwa  secara prosedur  penertiban  sertifikat  objek  sengketa  telah  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Perintah  RI  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  juncto ketentuan yang diatur dalam PMNA Nomor 3 Tahun 1997.
- Menimbang  bahwa  selanjutnya  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  setempat yang  dilaksanakan  pada  tanggal  27  Juni  2014,  Majelis  hakim  menemukan fakta  bahwa  di  bidang  tanah  milik  penggugat  tidak  terdapat  patok-patok tanda  batas  dari  objek  sengketa  dan  secara  fisik  bidang  tersebut  dalam penguasaan penggugat dengan membangun rumah tempat tinggal penggugat dan masjid serta menanam tanaman seperti singkong dan pisang. Pada sisi lain,  saat  pemeriksaan  setempat  tergugat  tidak  dapat  menunjukkan  letak bidang tanah objek sengketa.
- Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  dalam  pertimbangan  diatas, Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  tindakan  tergugat  dalam  menerbitkan objek  sengketa  tidaka  dapat  dipertanggungjawabkan  karena  tergugat  tidak bisa  menunjukkan  letak  bidang  tanah  objek  sengketa  yang  merupakan produk hukumnya. Dengan demikian, Tergugat telah melanggar asas akun- tabilitas yaitu asas yang menentukkan bahwa setiapkegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- Menimbang bahwa selankutnya tergugat dalam menerbitlkan objek sengketa telah  tidak  cermat  dalam  melakukan  pengumpulan  dan  pengelolaan  data fisik dan data yuridis karena bidang tanah objek sengketa berada dibidang tanah  yang  secra  fisik  dikuasai  oleh  penggugat,  sehingga  menurut  Majelis hakim  tergugat  dalam  menerbitkan  objek  sengketa  telah  melanggar  asas kecermatan.
- Menimbang  bahwa  dari  keseluruhan  pertimbangan  diatas,  Mejelis  hakim berkesimpulan bahwa tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa telah  bertindak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah  dan  bertentangan  pula  dengan  asas-asas  umum pemerintahanyang  baik,  khususnya  asa  akuntabilitas  dan  asas  kecermatan. Sehingga  dengan  demikian  gugatan  penggugatan  haruslah  dikabulkan  dan oleh karenanya sertifikat objek sengketa haruslah dinyatakan batal.
- Menimbang  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  dengan  pedoman  pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 ten- tang Peradilan tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga memerin- tahkan kepada tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa.
- Menimbang bahwa oleh karena gugatan pengguagt dikabulkan, maka sesuai dengan  ketentuan  Pasal  110  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1986, kepada  tergugat  harus  dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.
- Menimbang  bahwa  dengan  berpedoman  pada  sistem  pembuktian  dalam hukum acara peradilan tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas  terbatas  ( vrije  bewijs )  sebagaimana  yang  terkandung  dalamketentua pasal  107  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata Usaha  Negara  yang  mengatur  bahwa  hakim  bebas  menetukan  apa  yang harus  dibuktikan  luas  lingkip  pembuktian,  beban  pembuktian  beserta penilainan  pembuktian  dalam  upaya  mencari  kebenaran  materil,  maka dalam  memeriksa  dan  memutus  sengketa  ini,  terhadap  alat  bukti  berupa surat-surat  dan  saksi-saksi  yang  diajukan  dipersidangakan  menjadi  bahan pertimbangan,  namaun  untuk  memutus  sengketa  inihanya  digunakan  alat- alat bukti yang relevan saja dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas  menurut  penulis  ditinjau  dari  aspek kewenangan  oleh  karena  objek    sengketa  yakni  sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  yang terletak  berada  di  Kelurahan  Sepinggan,  Kecamatan  Balikapapan  Selatan  Kota  Balik- papan  maka  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertahanan Nasional  RI  Nomor  3  Tahun  1999  tentang  Pelimpahan  Kewenangan  Pemberi  Dan Pembatalan  Keputusan  Pemberian  Hak  atas  Tanah  Negara  Maka  tergugat  (Kepala
Kantor  Pertanahan  Kota  Balikapapan)  memiliki  kewenangan  untuk  menerbitkan sertifikat  tersebut  oleh  karena  lokasi  tersebut  berada  diwilayah  kerja  kepala  kantor Pertanahan  kota  Balikapapan.  Dengan  telah  di  terbitkannya  Sertifikat  Hak  Guna Bangunan  diatas  tanah  Bapak  Jahenap  tanpa  sepengetahuannya  (pemilik  tanah)  maka berdasarkan  Pasal  53  ayat  (1)  Undang-Undang  RI  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Atata Usaha Negara yang menyatakan bahwa orang atau badan hukumyang mersa kepentingananya dirugikan  maka  dibolehkan  menggugat  tata  usaha  negara  dengan  demikian  bapak Jahenap memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa sehingga mempunyai kepen- tingan  untuk  mengajukan  gugatan.  Oleh  karena  objek  sengketa  ini  adalah  terbitnya sertifikat  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  pertanahan  Kota  Balikpapan  dimaka sertifikat HGB tersebut adalah keputusan tata usaha negara, maka untuk membatalkan atau  menyatakan  bahwa  sertifikat  HGB  tersebut  dapat  dicabut  adalah  wewenang Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan pada Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Berdasarkan  fakta  persidangan  melalui  pengakuan  saksi  tergugat  dibawah sumpah ditemukan fakta/pengakuan bahwa saksi (staf pemetaan) tidak tahu letak objek sengketa  berada  dan  ia  hanya  mengetahui  di  peta  saja,  dengan  dengan  demikian tindakan  saksi  sebagai  pegawai  kantor  pertanahan  Kota  balikpapan  telah  bertentangan dengan  Asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik.  Oleh  karena  yang  menjadi  subtansi Gugatan Nomor 05/G/2014/PTUN SMD melanggar asa-asas Umum Pemerintahanyang baik  dalam  penerbitan  sertifikat  Hak  guna  Bangunan,  maka  Pengadilan  tata  Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan mengadilan perkara tersebut berdasarkan UU RI No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara Pasal 53.
Faktor penyebab adanya sertifikat Hak Guna Bangunan diatas tanah  milik orang lain  berawal  dari  permohonan  yang  diajukan  seseorang  dan/atau  badan  hukum  oleh karena  sistem  pendaftaran  tanah  di  indonesia  menganut  sistem  publikasi  negatif  tidak murni atau sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, Kantor Pertanahan harus cermat, jangan sampai mengeluarkan sertipikat secara keliru. Sebelum diterbitkan sertipikat  harus  diumumkan  terlebih  dahulu  dengan  tujuan  agar  tidak  menerbitkan sertipikat secara keliru.
Dalam rangka pemberian jaminan kepastian hukum hak atas tanah pelaksanaan pendaftaran  tanah  di  Indonesia  dilakukan  secara  sistematik  dan  pendaftaran  secara sporadic.  Pendaftaran  tanah  secara  sporadik  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  yang dilakukan  untuk  yang  pertama  kalinya  mengenai  suatu  obyek  pendaftaran  dalam  satu wilayah  atau  bagian  wilayah  suatu  desa/kelurahan  secara  individual  atau  massal. Pendaftaran  secara  sporadik  dilaksanakan  atas  permintaan  pihak  yang  berkepentingan yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
a. Pengumpulan data dan pengolahan fisik.
b. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya.
c. Penerbitan sertipikat.
d. Penyajian data fisik dan data yuridis. e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen. Adapun proses/penerbitan Surat Keputusan Hak Guna Bangunan
(1) Berkas  permohonan  diteliti  dan  diproses  oleh  aparatur  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota  (diadakan  pengukuran,  pemetaan,  dan  pemeriksaan  tanah dilakukan  oleh  seksi  penatagunaan  tanah,  penguasaan  tanah,  pendaftaran tanah dan Panitia A)
(2) Bersama-sama  Camat,  Kepala  Desa  dan  wakil-wakil  instansi  lainnya  dari Panitia A mengadakan pemeriksaan setempat
(3) Kemudian  mengirimkan  berkas  permohonan  Hak  Guna  Bangunan  tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan setempat dengan tembusan selembar kepada pemohon.
(4) Setelah  menerima  berkas  permohonan  Hak  Guna  Bangunan  dari  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  telah  lengkap  dan  tidak  ada  keberatan untuk  meluluskanya,  segera  menerbitkan  surat  keputusan  pemberian  Hak Guna Bangunan atas tanah dimohon.
(5) Setelah pemohon menerima kutifan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan  Nasional  maka  penerima  hak  diwajibkan  untuk  segera  meme- nuhi kewajiban ;
Sesuai dengan uraian tentang cara pendaftaran tanah diatas maka diketahui  yang menjadi faktor penyebab adanya sertifikat Hak Guna Bangunan diatas tanah milik orang lain.  Dimana  telah  terjadi  kesalahan  personal  sesuai  dengan  fakta  persidangan  yakni yang  saksi  tergugat  (pegawai  staf  pemetaan  kantor  Pertanahan  kota  Balikapapan) dibawah  sumpah  menyatakan  bahwa  tidak  mengetahui  letak  objek  sengketa  yakni sertifikat hak guna bangunan atas nama Rosa Djuanda dan atas nama Howard Sudiharjo oleh  karena  saksi  mengetahui  berdasarkan  peta  saja  dan  berdasarkan  kesaksian  dari saksi  penggugat  dibawah  sumpah  menyatakan  tidak  pernah  mengetahui  tanah  bapak Jahenap  diukur  dari  pihak  manapun  juga,  sehinggga  dalam  hal  ini  ada  kesesuai kesaksian dari saksi tergugat maupun saksi penggugat yakni penulis simpulkan bahwa terbitnya sertifikat hak guna bangunan dimana data fisik/pengukuran memang ada akan tetapi  tidak  dilakukan  pengukuran  dilapangan  oleh  karena  saksi  tergugat  tidak  dapat menunjukkan letak objek sengketa. Menurut pertimbangan hakim :
Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  dalam  pertimbangan  diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  karena  tergugat  tidak  bisa  menunjukkan  letak bidang  tanah  objek  sengketa  yang  merupakan  produk  hukumnya.  Dengan  demikian, Tergugat telah melanggar asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukkan bahwa setiap kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan  penyelenggaraan  negara  harus dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat.  Dengan  demikian  terjadi  human  eror Adanya  kesalahan  dan  ketidak  hati-hatian  yang  disebabkan  oleh  karena  kecerobohan
atau ketidak telitian dalam menerbitkan sertipikat tanah dari petugas pendaftaran tanah. Artinya kesalahan ada pada petugas pertanahan Kota Balikpapan, sedangkan dokumen- dokumen tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh perundang- undangan yang berlaku.
Itikad tidak baik dari pemohon sertifikat/Pemegang sertifikat  dapat dilihat dari itidak kurang baik dari pemegang sertifikat yakni; Rosa Djuanda Dan Howard Sudiharjo yang  tidak  hadir  dipersidangan  Tata  usaha  Negara  walaupun  telah  sepatut  dipanggil sebanyak  3  kali  secara  patut  dengan  demikian  penulis  berpendapat  adan  unsure kesengajaan  untuk  pemegang  sertifikat  untuk  bisa  mengusai  tanah  milik  penggugat  ( bapak jahenap) dengan cara membuat Sertifikat hak Guna bangunan diatas tanah milik bapak  Jahenap)  persetujuan  tetangga  yang  berbatasan  dengan  tanah  tersebut  ( contra- dictoire deliminate ).

## IV. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua pokok permasalahan adalah :
1. Konsepsi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986  tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  yang  disebutkan  memuat  prosedur pengambilan  putusan  yang  harus  diambil  dengan  musyawarah  diantara  majelis hakim, putusan yang diambil dengan suara terbanyak baru dapat dikatakan apabila musyawarah  untuk  mencapai  kesepakatan  bulat  mengalami  jalan  buntu,  apabila pengambilan  keputusan  dengan  suara  terbanyak  itu  juga  mengalami  kemacetan. Berdasakan Pasal 97 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat  diketahui  bahwa  isi  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dapat  berupa; gugutan  ditolak,  gugatan  dikabulkan,  gugatan  tidak  dapat  diterima,  atau  gugatan gugur.
2. Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6729/Kel.Sepinggan, Tanggal 16 Januari  2006  dan  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  6730/Kel.  Sepinggan, Tanggal  16  Januari  2006  mengandung  cacat  hukum  dari  segi  prosedur  pembuatan sertifikat dimana telah bertentang dengan asas-asas Umum pemerintahan yang Baik dengan demikian mengandung cacat yuridis karena adanya indikasi ketidak absahan ( onrechtmatig ),  dengan  adanya  Keputusan  Nomor  05/G/2014/PTUN.SMD.  Serti- fikat Hak Guna bangunan tersebut diatas/objek sengketa dianggap tidak ada artinya tidak sah objek sengketa sehingga, saat Putusan Nomor mempunyai kekuatan tetap ( ingrah )  sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  6729/Kel.Sepinggan,  Tanggal  16 Januari  2006  dan  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  Nomor  6730/Kel.  Sepinggan, Tanggal 16 Januari 2006 dianggap tidak ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian.

## V. SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  maka  penulis  dapat  merekomendasikan  2 (dua) hal penting sebagai berikut :
1. Seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dapat segera memperbaiki sistem  kerja  dan  segera  melakukan  perbuatan  hukum  sesuai  dengan  keputusan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Nomor.  05/G/2014/PTUN-SMD  yakni  mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (objek sengketa).
2. Seharusnya  Kepala  Kantor  Pertahanan  Kota  Balikapapan  dapat  bertindak  tegas kepada  pegawainya  bila  tidak  melaksanakan  prosedur  kerja  dan  memberi  saksi yang  tegas  kepada  pegawai  yang  meyalahi  prosedur  standar  kerja  yakni  melalui mutasi sampai penurunan jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia , Jakarta: Djambatan, 2003. Bruggink. J.J.H., Rechtsreflecties , (Alih Bahasa Arief Sidharta), Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
Eko  Yulian  Isnur, Tata  Cara  Mengurus  Surat-Surat  Rumah  dan  tanah ,  Pustaka Yustisia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,  2008.
Herman Yulis, Aspek-Aspek Hukum Hak Pakai atas Tanah Negara Sebagai objek Jaminan ,  Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
Kuntjoro  Purbopranoto, Beberapa  Catatan  Hukum  Tata  Pemrintahan  dan  Peradi- lan Admministrasi Negara , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1975.
Philipus  M.  Hadjon  dan  Tatiek  Sri  Djatmiati, Argumentasi  Hukum ,  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
Soedikno Mertokoesoemo, Hukum Acara Perdata Di Indonesia , Yogjakarta: Liberty, 2000.
Sjachran Basah, Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Adminis- trasi (HAPLA) , Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
Soedikno  Mertokoesoemo, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Yogyakarta:  Liberty, 2000.
Urip  Santoso, Pendaftaran  Dan  Peralihan  Hak  Atas  Tanah ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2010.
Yudhi Setiawan, Hukum Pertanahan , Teori dan Praktik, Malang: Bayumedia Publishing, 2010.
Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.