## PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR: STUDI KASUS DI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO
Fenti Prihatini Tui Universitas Negeri Gorontalo fentiprihatini@ung.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan kompetensi aparatur di bidang pelayanan perizinan daerah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Hasil  Penelitian  menunjukan  bahwa  Pengembangan  Kompetensi  Aparatur  di Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga  Kerja (DPMPTSPTK)  Kabupaten  Bone  Bolango,  Provinsi  Gorontalo,  dilakukan melalui:  (1)  Pendidikan  dan  Pelatihan  Prajabatan,  yang  bertujuan  untuk memberikan  pengetahuan  dalam  rangka  pembentukan  wawasan  kebangsaan, kepribadian,  dan  etika    PNS,  di  samping  pengetahuan  dasar  tentang  system penyelenggaraan  pemerintahan  negara,  bidang  tugas  dan  budaya  organisasinya agar  mampu  melaksanakan  tugas  sebagai  pelayan  masyarakat,    dan  (2)  Diklat dalam  Jabatan,  bertujuan  untuk  mengembangkan  pengetahuan  dan  keterampilan dan  sikap  PNS  untuk  dapat  melaksanakan  tugas-tugas  pemerintahan  dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
Kata  Kunci: Pengembangan;  Kompetensi;  Aparatur;  Pelayanan  Peizinan
Daerah

## PENDAHULUAN
Pelayanan  perizinan  di  daerah merupakan salah satu jenis pelayanan  publik  yang  dibutuhkan oleh masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pelayanan perizinan  merupakan  salah  satu sumber  penerimaan  negara  dalam bentuk  retribusi  yang  dibebankan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Penanaman  modal  (investasi)  sangat vital bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu  Negara.  Apalagi  dikategorikan sebagai  Negara  berkembang,  seperti Indonesia.  Modal  tersebut  dapat
digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan  lapangan  kerja,  dan mengurangi  kemiskinan.  Oleh  sebab itu  pemerintah  mempunyai  peran yang sangat penting dalam mendorong kegiatan investasi melalui penyediaan pelayanan perizinan yang berkualitas. KEPMENPAN  Nomor  63  tahun 2003,  telah  menetapkan  bahwa pelayanan  perizinan  termasuk  pada pelayanan terpadu, yaitu penyelenggaraan  perizinan  dan  non perizinan yang proses pengelolaannya  dilakukan  terpadu dalam satu tempat. Pelayanan
Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  adalah
suatu kegiatan Penyelengaaran Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan  wewenang  dari  lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan  perizinan  dan  non perizinan yang proses pengelolaannya  dimulai  dari  tahap permohonan  sampai  dengan  tahap terbitnya  dokumen  yang  dilakukan dalam  satu  tempat.  Dengan  konsep ini dalam mengurus perizinan pemohon cukup hanya datang ke satu tempat  dan  hanya  dilayani  oleh petugas front  office .  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Memangkas birokrasi pelayanan perizinan  dan  non  perizinan  dan sebagai upaya mencapai Good Governance /kepemerintahan yang baik.  Maksuddan  tujuannya  sudah jelas, yaitu menyelengarakan layanan perizinan  dan  non  perizinan  yang cepat, efektif, efesien, transparan dan memberikan  kepastian  hukum  serta mewujudkan  hak-hak  masyarakat dan  investor  untuk  mendapatkan pelayanan publik di bidang perizinan.
Sejalan  dengan  hal  tersebut, peningkatan dan tuntutan masyarakat akan  pelayanan  publik  yang  efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai  pemerintah  sebagai  pelayan publik  semakin  populer. Hal  ini terkait dengan perkembangan kebutuhan,  keinginan  dan  harapan masyarakat  yang  terus  bertambah dan  kian  mutakhir.  Masyarakat sebagai  subjek  layanan  tidak  suka lagi dengan pelayanan yang berbelit- belit,  lama dan berisiko akibat rantai birokrasi  yang  panjang.  Masyarakat
menghendaki  kesegaran  pelayanan, sekaligus mampu memahami kebutuhan dan keinginan yang terpenuhi  dalam  waktu  yang  relatif singkat. Keinginan-keinginan
tersebut  perlu  direspon  dan  dipenuhi oleh  instansi  yang  bergerak  dalam bidang  jasa,  apabila  aktivitasnya ingin memiliki citra yang baik, untuk itu pihak manajemen perlu mengevaluasi kembali aspek pelayanan  yang  selama  ini  diberikan telah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan keinginan  masyarakat  yang  dilayani, atau justru sebaliknya masih terdapat kesenjangan  antara  pelayanan  yang diberikan  dengan  pelayanan  yang diharapkan  masyarakat. Dari  hasil penilaian Ombudsman  tahun  2017 yang  terkait  dengan  Kompetensi khususnya  pada  Dinas  Penanaman
Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu (DPMPTSP) di seluruh Indonesia khususnya tingkat kabupaten  diketahui  bahwa  dari  106 DPMPTSP Kabupaten yang dijadikan  sampel  justeru  tidak  ada satupun yang memperoleh
kompetensi  tinggi  (zona  hijau),  34 DPMPTSP  Kabupaten  masih  zona kuning, sedang 72 DPMPTSP Kabupaten  lainnya  berada  di  zona merah.  Hal  ini  disebabkan  sejumlah hal  misalnya  komitmen  perbaikan yang  kurang,  tidak  didukung  SDM yang  ahli,  anggaran  yang  kurang memadai, dan sistem pelayanan yang tidak pernah dievaluasi.
Begitu kompleksnya permasalahan  yang  mewarnai  proses pelayanan perizinan, kompetensi aparatur merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kualitas dalam pelayanan. Sebagaimana
yang dinyatakan  Kadji  (2008:88)  bahwa kompetensi aparatur merupakan pilar
utama  agar  institusi  birokrasi  dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan,  pembangunan,  dan kemasyarakatan.  Untuk  itulah  maka diperlukan  langkah-langkah  dalam upaya pengembangan orientasi perolehan  atau  kualifikasi  yang berhubungan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Begitu pula dengan Spencer (1993) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar  manusia  yang  dari  bukti-bukti pengalaman nyata ditemukan mempengaruhi atau dapat dipergunakan  untuk  memperkirakan performansi  di  tempat  kerja  atau kemampuan  mengatasi  persoalan pada  situasi  tertentu.  Begitu  pula dengan  Allan  Trayer  (dalam  Murley 1997:21)  kompetensi  didefinisikan sebagai  kapabilitas  seseorang  untuk menggunakan keterampilan- keterampilan  yang  dimiliki,  guna menghasilkan kinerja pelayanan yang baik. Dalam  Undang-Undang  No.  5 tahun 2014 telah diamanatkan bahwa setiap  pegawai  ASN  memiliki  hak dan kesempatan untuk mengembangkan  kompetensi  antara lain melalui pendidikan dan pelatihan,  seminar,  kursus,  dan penataran. Sebagaimana yang dikemukakan  oleh  Smith  (2000:2) “ Development: the growth or realization  of  a  person  ability through  conscious  or  unconscious learning ”.    Ini  berarti  bahwa pengembangan meliputi seluruh aspek  peningkatan  kualitas  pegawai bukan hanya pendidikan dan pelatihan. Pengembangan lebih terfokus  pada  kebutuhan  jangka panjang  umum  organisasi.  Hasilnya bersifat  tidak  langsung  dan  hanya dapat  diukur  dalam  jangka  panjang.
Pelatihan diarahkan untuk
memperbaiki  prestasi  kerja  saat  ini sedangkan  pengembangan  adalah untuk  mengembangkan  keterampilan untuk  pekerjaan  masa  depan.  Begitu pula  dengan  Hasibuan  (2002:  69) yang mengemukakan bahwa
Pengembangan  adalah  suatu  usaha untuk  meningkatkan  kemampuan teknis,  teoritis,  konseptual,  moral pegawai  sesuai  dengan  kebutuhan jabatan. Tujuan pengembangan adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pengembangan kompetensi aparatur  dapat  bermanfaat  bagi organisasi  untuk  (1)  peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan  antara  lain  karena  tidak terjadi pemborosan, karena kecermatan melaksanakan tugas, tumbuh  suburnya  kerjasama  antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan yang berbeda dan bahan spesialistik, meningkatnya tekad  mencapai  sasaran  yang  telah ditetapkan serta lancarnya koordinasi sehingga organisasi bergerak sebagai suatu  kesatuan  yang  bulat  dan  utuh; (2)  Terwujudnya  hubungan  yang serasi  antara  atasan  dan  bawahan antara lain karena adanya pendelegasian  wewenang,  interaksi yang  baik  secara  teknikal  maupun intelektual,  saling  menghargai  dan adanya  kesempatan  bagi  bawahan untuk  perpikir  dan  bertindak  secara inovatif; (3) Terjadinya proses pengambilan  keputusan  yang  lebih cepat  dan  baik;  (4)  Meningkatkan semangat  kerja  seluruh  aparatur;  (5) Mendorong
sikap keterbukaan manajemen  melalui  penerapan  gaya manajemen  yang  partisipatif,  (6) Memperlancar  jalannya  komunikasi yang  efektif  yang  pada  gilirannya
memperlancar proses kebijakan organisasi  dan  operasionalisasinya,
(7)  Penyelesaian  konflik  secara fungsional  yang  dampaknya  adalah tumbuh  suburnya  rasa  persatuan  dan suasana  kekeluargaan  di  kalangan para  anggota  organisasi.  (Siagian, 2008: 183).
Kompentensi  seorang  individu merupakan  sesuatu  yang  melekat dalam  dirinya  yang  dapat  berupa motif, konsep diri, sifat, pengetahuan maupun  kemampuan/  keahlian  dan kompetensi  individu  yang  berupa kemampuan  dan  pengetahuan  bisa dikembangkan  melalui  pendidikan dan  pelatihan  yang  digunakan  untuk memprediksi tingkat kinerjanya. Menurut Anjani (2019) Pendidikan dan pelatihan merupakan pengembangan sumber daya aparatur yang dilakukan dalam rangka
meningkatkan  kompetensi  pegawai. Selanjutnya  Ekaningsih  (2013)  juga mengemukakan  bahwa  Pendidikan dan  pelatihan  memiliki  pengaruh yang signifikan pada kompetensi, itu menunjukkan pendidikan dan pelatihan  kepada  karyawan  dari kompetensi masing-masing pegawaipun  yang  lebih  sering  atau teratur juga akan meningkatkan lebih baik.  Pendidikan  dan  Pelatihan memiliki  pengaruh  yang  signifikan pada  peningkatan  kualitas  sumber daya  manusia,  hal  ini  menunjukkan semakin  tinggi  frekuensi,  kualitas pendidikan dan latihan akan meningkatkan sumber daya aparaturnya pun. Kompetensi berpengaruh signifikan pada peningkatan  kualitas  sumber  daya aparatur, hal ini menunjukkan kompetensi  yang  lebih  tinggi  dari aparatur,  semakin  tinggi  investasi pada masyarakat.
Dengan  demikian  maka  dapat dijelaskan  bahwa  Pendidikan  dan pelatihan pegawai memberi kontrbusi pada peningkatan produktivitas,  efektitas  dan  efisiensi organisasi.Pendidikan  dan  pelatihan bagi  pegawai  harus  diberikan  secara berkala agar setiap pegawai
terpelihara kompetensinya untuk peningkatan kinerja organisasi.

## PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana Pengembangan Kompetensi Aparatur di Dinas Penanaman Modal Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK)
Kabupaten Bone Bolango?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah tersebut,  maka  tujuan  penelitian adalah untuk mengetahui dan menggambarkan mengenai Pengembangan Kompetensi Aparatur di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango.

## Manfaat Penelitian
Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  manfaat  sebagai berikut:
1. Manfaat  teoritis  dalam  penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan  ilmu  pengetahuan khususnya Administrasi Publik.
2. Manfaat  praktis  penelitian  ini dapat  dijadikan  sebagai  bahan
informasi dalam rangka meningkatkan Pengembangan Kompetensi  Aparatur  di  Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan  obyek  penelitian yakni  Pengembangan  Kompetensi Aparatur  dalam  Bidang  Pelayanan
Perizinan Daerah, maka lokasi penelitian ini adalah di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga Kerja  (DPMPTSPTK)  Kabupaten Bone  Bolango,  Provinsi  Gorontalo, dengan  jenis  penelitian  deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif  bertujuan  menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi,
berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial, yang ada di masyarakat  yang  menjadi  obyek penelitian  (Bungin  (2007).  Hal  ini sebagaimana  sesuai  dengan  tujuan penelitian,  yaitu  untuk  memberikan gambaran  tentang  pengembangan kompetensi aparatur dalam
pelayanan  perizinan  daerah  pada Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga Kerja  (DPMPTSPTK)  Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Pendekatan  yang  digunakan adalah  studi  kasus,  yaitu  penelitian yang  sistematis  yang  menyelidiki fenomena  di  dalam  kehidupan  nyata (Yin:  2006).  Sumber  data  dalam penelitian ini terdiri dari: (a) Sumber data  primer,  yaitu  hasil  wawancara mendalam  dengan  informan  dalam penelitian  ini  dipilih  berdasarkan purposive sampling (sampel
bertujuan) dengan pertimbangan
informan  yang  dipilih  dipandang mengetahui  secara  jelas  terhadap permasalahan yang akan diteliti. Ada pun  yang  menjadi  informan  dalam penelitian  ini  terbagi  atas  dua,  yaitu: (1)  Informan  internal,  adalah  pihak pemberi layanan atau aparatur pemerintah  daerah  Kabupaten  Bone Bolango,  (2)  Informan  eksternal adalah  pihak  masyarakat  sebagai penerima  layanan,  (b)  Sumber  Data Sekunder, merupakan data pendukung  yang  terkait  dengan fokus  penelitian  yang  diperlukan untuk melengkapi data primer. Teknik Pengumpulan Data menurut Yin (2006: 101): (a) Teknik wawancara, sebagaimana dalam penelitian  kualitatif  maka  penulis menggunakan  metode  wawancara mendalam ( in depth interview ) dengan  informan  yang  memiliki pengetahuan  yang  berkaitan  dengan penelitian ini. (2) Observasi, dilakukan sebagai pengamatan lapangan  peneliti  terhadap  obyek yang diteliti. (c) Dokumentasi.
Teknik ini digunakan untuk
memperoleh  data  sekunder  tentang dokumen-dokumen  yang  berkaitan dengan penelitian ini.
Ada  pun  Teknik  Pengabsahan data  hasil  penelitian  melalui : (a)
Derajat  Kepercayaan (Kredibilitas) yang dilakukan melalui: (1) Ketekunan Pengamatan, (2) Triangulasi Sumber Data, (3) Pengecekan  melalui  diskusi,  dan  (4) Kecukupan  referensi.  (b)  Derajat Keteralihan (transferabilitas),
merupakan teknik untuk memberikan penjelasan  kepada  pembaca  dengan menjelaskan  hasil  penelitan  dengan penjelasan yang serinci-rincinya, gamblang, logis dan rasional tentang konteks dan fokus penelitian,
sehingga  mudah  diterima  oleh  orang lain. Sedangkan untuk Teknik Analisis Data secara runtut dilakukan melalui tahapan (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, (3) Penarikan kesimpulan  atau  verifikasi  data (Miles, B, Huberman: 1992)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur dalam  Bidang  Pelayanan  Perizinan Daerah  di  Dinas  Penanaman  Modal Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten  Bone  Bolango,  Provinsi Gorontalo , dapat  ditinjau  melalui aspek  Pendidikan  dan  Pelatihan. Sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh Heidjrahman  Ranupandojo  dan  Suad Husnan (2000) bahwa Pengembangan  pegawai  merupakan usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan  maupun  pengetahuan umum bagi pegawai agar pelaksanaan  pencapaian  tujuan  lebih efisien.  Hal  ini  berarti  bahwa pengembangan akan mencakup pengertian pendidikan dan latihan .
Hasil  penelitian  menunjukan bahwa tingkat pendidikan aparatur di Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga Kerja  (DPMPTSPTK)  Kabupaten Bone  Bolango  sudah  memadai.  Hal ini ditunjukkan dengan adanya aparat yang  memiliki  tingkat  pendidikan yang  berjenjang  dari  yang  tertinggi S2,  S1  dan  terendah  SMA.  Aparat yang  menduduki  jabatan  dalam eselon  rata-rata  sudah  mengikuti program  pendidikan  dan  pelatihan baik  Diklat  Prajabatan  maupun
Diklat  dalam  Jabatan.  Sebagaimana yang  diamanatkan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  101  tahun  2000 tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan
Jabatan  Pegawai  Negeri  Sipil,  jenis
Diklat  terdiri dari: (1)  Diklat Prajabatan,  adalah  diklat  yang  harus diikuti  oleh  pegawai  ketika  baru menjadi  pegawai  (CPNS  ke  PNS), yang  bertujuan  untuk  memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan  wawasan  kebangsaan, kepribadian,  dan  etika    PNS,  di samping  pengetahuan  dasar  tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan  negara,  bidang  tugas dan budaya organisasinya agar mampu  melaksanakan  tugas  sebagai pelayan  masyarakat,    dan  (2)  Diklat dalam  Jabatan,  bertujuan  untuk mengembangkan  pengetahuan  dan keterampilan  dan  sikap  PNS  untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan  Peraturan  Bupati tentang Susunan Organisasi, Penjabaran  Tugas  dan  Fungsi,  serta Tata  Kerja  Dinas  Penanaman  Modal
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan Tenaga  Kerja  Kabupaten  Bone Bolango  Nomor  42  tahun  2016, Organisasi  DPMPTSPTK  dipimpin oleh  Kepala  Dinas  dalam  Jabatan Struktural  Eselon  IIb  atau  Jabatan Pimpinan  Tinggi  Pratama  dibantu seorang  Sekretaris  dengan  Jabatan Struktural  Eselon  IIIa  atau  jabatan Administrator,  yang  membawahi  3 (tiga)  sub  bagian,  Jabatan  Struktural Eselon  IV  yakni  (1)  Sub  Bagian Umum  dan  Kepegawaian,  (2)  Sub Bagian  Keuangan  (3)  Sub  Bagian
Perencanaan,  Program  dan  Evaluasi. Untuk pelaksanan Tupoksi DPMPTSPTK    terdapat  4  (empat)
bidang yang membawahi 10 (sepuluh)  seksi,  yaitu  (1)  Bidang Penanaman  Modal  dan  Promosi,  (2) Bidang  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu, (3) Bidang Penempatan, Perluasan,  Kesempatan  Kerja  dan Hubungan Industrial, dan (4) Bidang Penempatan Kompetensi dan Produktifitas  Tenaga  Kerja.Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural  Eselon  IIIb,  atau  Jabatan Administrator. Dari struktur Organisasi DPMPTSPTK dapat diketahui Tupoksi dari masing-masing Bidang, serta  kompetensi  yang  dibutuhkan, sebagaimana  dalam  Undang  Undang No.  5  tahun  2014  pasal 69 ayat  (3) Kompetensi  Aparat  Sipil  Negara meliputi:  a.  kompetensi  teknis  yang diukur  dari  tingkat  dan  spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional,  dan  pengalaman  bekerja secara teknis; b. kompetensi manajerial  yang  diukur  dari  tingkat pendidikan,  pelatihan  struktural  atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan;  dan  (c)  kompetensi sosial  kultural  yang  diukur  dari pengalaman  kerja  berkaitan  dengan masyarakat  majemuk  dalam  hal agama,  suku,  dan  budaya  sehingga memiliki wawasan
Diklat  dalam  Jabatan  terdiri dari:  (a).  Diklat  Kepemimpinan,  (b) Diklat  Fungsional,  dan  (c)  Diklat Teknis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Diklat dalam Jabatan  yang  pernah  diikuti  oleh aparatur  Dinas  Penanaman  Modal Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten  Bone  Bolango,  adalah: (a). Diklat Kepemimpinan, ditunjukkan dengan keberadaan aparatur  yang  menduduki  jabatan
struktural  yang  sudah  mengikuti DIKLATPIM  IV,  III,  dan  II;  (b) Diklat  Teknis,  adalah  diklat  yang diikuti  oleh  aparat  yang  terkait dengan  penyelenggaraan  pelayanan perizinan.

## KESIMPULAN
Sesuai  dengan  hasil  penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan  bahwa  Pengembangan Kompetensi  Aparatur  pada  Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  dan  Tenaga Kerja  (DPMPTSPTK)  Kabupaten Bone  Bolango,  Provinsi  Gorontalo sudah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini ditunjukkan melalui tingkat pendidikan  yang  dimiliki,  tingkat pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam
melaksanakan tupoksi  dalam  menyelenggarakan proses pelayanan perizinan daerah.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan tersebut,  maka  ada  beberapa  saran yang dapat diajukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan  perizinan  di  Kabupaten Bone  Bolango,  Provinsi  Gorontalo sebagai  berikut:  (1)  Peningkatan kompetensi  Sumber  Daya  Manusia di  lingkungan  pemerintah  daerah dapat  dilakukan  melalui  Program Pendidikan dan Pelatihan bagi
aparat, dukungan ijin secara
administratif  kepada  pegawai  yang mengikuti berbagai diklat, sarana dan prasarana  dalam  menunjang  kinerja pegawai  cukup  memadai;  (2)  untuk mengoptimalkan  kemampuan  dan keterampilan dalam penyelenggaraan pelayanan
perizinan  daerah  dapat  dilakukan dengan memberikan kesempatan
kepada  aparat  untuk  mengikuti pendidikan  dan  pelatihan  secara berkala serta pemberian penghargaan kepada aparatur yang berkinerja baik

## DAFTAR PUSTAKA
Anjani, H. 2019. Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur Sipil Negara Melalui Pendidikan  dan  Pelatihan  di Kabupaten  Boyolali (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret). Andrew F. Sakula. 1995. The Management Of Human Resources. New  York:  Jhon Wiley And Son’s, Inc. AS. Ekaningsih. 2013. Peran Pendidikan dan Pelatihan Serta Kompetensi dalam Upaya Pengingkatan  Kualitas  Sumber Daya  Aparatur  (Studi  pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan) Jurnal Borneo Administrato, Vol. 9 No. 23 Kadji, Yulianto. 2008. Implementassi Kebijakan Publik Dalam
Perspektif  Realitas. Jakarta: Cahaya Abadi.
Miles,  B,  Huberman.  1992. Analisis Data  Kualitatif  ( Terjemahan). Jakarta: Universitas Indonesia
Murley, Peter, R. 1997. Handbook of Customers Service. Gower Publishing Limited Hasibuan, Malayu S.P. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Alfabeta. Heidjrachman, Ranupandojo, dan Suad Husnan. 2000. Manajemen  Personalia. Edisi
Keempat,  Jogjakarta:  BPFE UGM. Siagian, Sondang., P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi. Pertama). Jakarta: Binapura Aksara Smith,  Andrew.  2000. Training  and Development In Australia. Second Edition. Australia: Reed International Books Australia Pty Buuterworths. Spencer,  Lyle  M.  Jr,  and  Signe Spencer.  1993. Competence  at Work, Modelsfor Superior Performance. United  States  of
Amerika:  John  Wiley  &  Sons.
Inc.
Yin,  Robert  K.  2006. Studi  Kasus: Desain  dan  Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang  No.  5  tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pemerintah  Nomor  101  tahun  2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Peraturan  Bupati  Bone  Bolango Nomor  42  tahun  2016  tentang Susunan Organisasi, Penjabaran  Tugas  dan  Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman  Modal  Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango.