PERMISIVISME MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PROSTITUSI DI KOTA BANDUNG
1 Dasim Budimansyah, 2 Syaifullah, 3 Delilah Nurzaidah
1 Dosen MKDU/ Prodi Pendidikan Sosiologi/ Pascasarjana
2 Dosen MKDU/ Prodi Pendidikan Sosiologi/ Pascasarjana ³Universitas Pendidikan Indonesia
E-mail: budimansyah@upi.edu

## ABSTRAK
Realitas  sikap  masyarakat  yang  permisif  (serba  membolehkan/acuh) terhadap praktik prostitusi yang hingga kini terus berkembang di tengah masyarakat kota Bandung. Masalah tersebut merupakan tantangan bagi masyarakat,  bangsa  dan  Negara  dalam  rangka  mencapai  tujuan ketertiban  umum.  Penelitian  ini  ingin  memperoleh  jawaban  atas pertanyaan mengapa masyarakat jalan Stasiun Barat RW 02 Kecamatan Andir  bersifat  permisif  terhadap  praktik  prostitusi  di  lingkungannya. Penelitian  ini  bertujuan  untuk    mengetahui  gambaran  mengenai  latar belakang  masyarakat  jalan  Stasiun  Barat  RW  02  Kecamatan  Andir cenderung tampak permisif terhadap keberadaan praktik prostitusi yang ada di lingkungannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan  menggunakan  metode  studi  kasus.  Pendekatan  dan  metode  ini digunakan  untuk memahami fenomena sosial mengenai sikap permisif terhadap  suatu  perilaku  menyimpang  melalui  gambaran  menyeluruh. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, field note, dan studi literatur.
Kata Kunci : Permisivisme, Praktik Prostitusi, dan Masyarakat

## PENDAHULUAN
Perilaku  manusia  kini  sangat dipengaruhi oleh
lingkungan sekitarnya. Keberagaman bentuk perilaku seseorang,  besar kecilnya di pengaruhi  oleh  lingkungan  di  sekitar, sebab  pada  umumnya  masyarakat sebagai  agen  sekunder  pembentuk kepribadian  memiliki  kontribusi  yang besar  dalam  membentuk  perilaku seseorang  di  masyarakat.  Perilaku yang dihasilkan tersebut dapat berupa perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, maupun perilaku yang  menyimpang  dari  nilai  dan
norma, sesuai dengan pengaruh yang diterima  individu  tersebut.  Dalam berperilaku, manusia atau yang termasuk di dalam masyarakat memiliki batasan-batasan dalam melakukan
segala sesuatu.
Dibutuhkan pengendalian sosial dalam mengatur segala sesuatu yang terjadi  di  masyarakat.  Pengendalian sosial  menurut  Maftuh  dan  Ruyadi (1995,  hlm.  107)  adalah  segala proses,  baik  yang  direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak  atau  bahkan  memaksa warga-warga masyarakat agar
mematuhi norma-norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Keberadaan dari pengendalian  sosial  akan  membantu masyarakat dalam bertindak, mengetahui  batasan-batasan  yang dilarang dan mengetahui sejauh mana mereka mendapatkan kebebasan dalam  bertindak.  Dalam  hal  ini, masyarakat  merupakan  subjek  serta objek  di  dalam  pengendalian  sosial.
Dimana,
masyarakat yang menentukan suatu aturan dan masyarakat  pula  yang  menjalankan hingga
memberikan sanksi.
Masyarakat  merupakan  bagian  dari agen pengendali sekaligus yang mesti di kendalikan. Di dalam pengendalian tentunya terdapat aturan, nilai, norma yang  diberlakukan.  Dibentuk  dengan tujuan  mencapai  ketertiban  atau keteraturan bermasyarakat. Disisi lain, tujuan  dari  adanya  pengendalian sosial  adalah  untuk  meminimalisir adanya perilaku yang tidak diinginkan atau menyimpang.
Perilaku menyimpang kerap  kali tampak  di  sekeliling  tempat  tinggal. Dilakukan  secara  individu  maupun berkelompok.  Individu  atau  kelompok melakukan  suatu  kegiatan  diluar aturan  atau  nilai  dan  norma  yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan  oleh  Sapariah  (Willis, 2012,  hlm.5)  mengartikan  perilaku menyimpang  sebagai  ‘tingkah  laku yang  menyimpang  dari  norma-norma sosial.’
Perilaku  menyimpang  tampak diberbagai lapisan masyarakat, terjadi sebab adanya sikap masyarakat yang lari  dari  aturan,  adat  dan  kebiasaan yang  sebelumnya  telah  ditetapkan. Perilaku menyimpang dapat dikatakan sebagai  penyimpangan  sosial  ketika penyimpangan tersebut dilakukan oleh  suatu  kelompok  bukan  lagi dilakukan  secara  individu.  Motif  dari
individu ataupun kelompok melakukan suatu  penyimpangan  pun  beragam. Dampak yang dihasilkan oleh adanya perilaku menyimpang dapat dirasakan oleh  dirinya  sendiri  maupun  orang lain. Perilaku menyimpang merupakan masalah bersama bagi seluruh masyarakat.  Masalah  sosial  yang  tak kunjung  henti  menerpa  masyarakat yang  lari  dari  aturan  dan  dianggap tidak  sesuai  dengan  kebiasaan,  tata aturan  dan  norma  yang  berlaku. Seperti yang dikemukakan Setiadi dan Kolip  (2011,  hlm.187),  menyatakan bahwa  “perilaku  menyimpang  adalah perilaku  dari  para  warga  masyarakat yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan kebiasaan,  tata  aturan  atau  norma sosial  yang  berlaku.”  Salah  satu contoh  dari  perilaku  menyimpang yang  kerap  tampak  di  sekeliling masyarakat  yakni  praktik  prostitusi. Prostitusi  atau  pelacuran    menurut Soekanto (2006, hlm.328) merupakan “suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan
perbuatan-perbuatan
seksual  dengan  mendapat  upah.” Mereka  semata-mata  bekerja  untuk memperoleh kepuasan financial maupun biologis.
Praktik prostitusi atau tuna susila dianggap  tidak  sesuai  dengan  nilai, norma, kebiasaan, aturan dan hukum yang  ada  di  masyarakat.  Cara  yang dapat  digunakan  untuk  meminimalisir keberadaan  praktik  prostitusi  salah satunya dengan merealisasikan aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan. Karena keberadaan prostitusi maupun mereka  yang  memberikan  fasilitas asusila termasuk kedalam pelanggaran  atas  ketertiban  umum, yang aturannya tertera dalam
Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  No. 3 Tahun 2005 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban,
Kebersihan, Keindahan BAB V tentang  Larangan,  Pasal  38  poin  f sampai j, yang bunyinya: 1.  Dilarang melakukan perbuatan asusila; 2.  Dilarang menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil,
memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
3.  Dilarang  menjajakan  cinta atau  tingkah  lakunya  yang patut  di  duga  akan  berbuat asusila  dengan  berada  di jalan,  jalan  hijau,  taman  dan tempat  umum  lainnya  serta tempat-tempat  yang  dicurigai akan digunakan sebagai tempat perbuatan asusila;
4.  Dilarang  menarik  keuntungan
dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
5.  Dilarang  menyediakan  rumah tempat untuk berbuat asusila.
Sudah  barang  tentu  mereka  yang melakukan  dan  memberikan  fasilitas bagi  praktik  asusila  atau  praktik prostitusi merupakan pelaku penyimpangan ( deviant ) karena melanggar aturan
mengenai ketertiban umum yang telah dipaparkan  tersebut.  Turut  serta masyarakat  yang  memberi  fasilitas dan  keuntungan  dianggap  memberi dukungan  dan  turut  serta  dalam keberlangsungan  praktik  prostitusi. Praktik prostitusi pun dianggap sebagai salah satu bentuk kriminalitas di mata hukum yang aturannya tertera di  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  (KUHP)  pasal  296,  297,  dan 506 KUHP (dalam Adang, 2010, hlm. 357), menunjukan bahwa ‘yang diatur adalah mereka yang menjadi penyalur dan yang mencari wanita untuk tujuan prostitusi.’ Selain itu, upaya lain yang
dapat dilakuakan dalam meminimalisir keberadaan  praktik  prostitusi  tidak hanya  bertitik  tolak  pada  aturan pemerintah saja, namun peran masyarakat sebagai pengendali sosial pun  mesti  di  perhatikan.  Seluruh anggota di masyarakat harus mengambil alih atau turut serta dalam pemberantasan  penyakit  masyarakat itu sendiri. Mengoptimalkan fungsi dari masyarakat sebagai agen pengendali sosial yang menciptakan,
menjalankan serta memberikan sanksi  bagi  mereka  yang  melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya upaya masyarakat  yang turut serta  dalam  pemberantasan  perilaku menyimpang khsususnya praktik prostitusi, diharapkan masalah- masalah di masyarakat akan berkurang atau terminimalisir.
Namun pada kenyataannya, peneliti menemukan suatu kenyataan yang  berbeda  di  lapangan.  Dimana adanya  masyarakat  sebagai agen  of social  control atau  agen  pengendali sosial,  justru  bersikap  acuh  terhadap keberadaan perilaku yang menyimpang.  Peneliti  menganggap adanya pengaruh media  massa yang merupakan  agen  dari  globalisasi, sedikitnya  mempengaruhi  pola  pikir serta  perilaku  masyarakat.  Media massa yang mempertontonkan budaya  luar  yang  berbeda  dengan budaya lokal pun kini digandrungi oleh masyarakat. Hingga akhirnya eksistensi budaya luar yang tampak di media  tersebut  pun  diikuti  oleh masyarakat  Indonesia  dan  pada akhirnya  kegandrungan  tersebut  pun menghasilkan  pola  pikir  serta  pola perilaku yang beragam. Media massa kini  telah  menjadi  panutan  bagi masyarakat,  hal-hal  yang  dianggap tidak  sesuai  dengan  nilai  dan  norma pun kini dipertontonkan dan
dikonsumsi  oleh  masyarakat  umum. Hasilnya  masyarakat  akan  terbiasa dengan adanya perilaku yang melanggar nilai dan norma, kemudian menghasilkan masyarakat yang permisif terhadap nilai, norma, aturan, kebiasaan  itu  sendiri.  Sikap  permisif menurut  Solihin  (2002,  hlm.116) merupakan “suatu sikap dan
pandangan  yang  memperbolehkan dan  mengizinkan  segala- galanya.” Sikap  permisif  tersebut  merupakan cerminan masyarakat yang acuh atau serba  membolehkan  dalam  segala hal, termasuk perilaku yang melanggar
norma-norma kemasyarakatan.  Masyarakat  yang permisif  cenderung  bertindak  serba bebas,  berperilaku  seolah  tidak  ada adat, kebiasaan, sopan santun, aturan serta  hukum.  Hal  tersebut  muncul karena  adanya  pembiasaan  dari masyarakat itu sendiri, biasa menerima  pengaruh  modernitas  dan tidak  menghiraukan  moralitas  yang dianut sebelumnya.
Sikap  acuh  tersebut  dianggap sebagai suatu masalah dalam penelitian  ini,  terutama  sikap  acuh masyarakat  dalam  menangani  kasus praktik prostitusi. Perilaku
menyimpang  berupa  prostitusi  dapat dilihat  di  kota-kota  besar  seperti  kota Bandung  yang  dijadikan  sebagai tempat penelitian oleh peneliti. Umumnya praktik prostitusi ini berlangsung  pada  malam  hari.  Mulai dari  berkerumun  di  suatu  tempat seperti  warung,  hingga  menjajakan kemolekan  tubuhnya  di  sepanjang jalan  hingga  melakukan  praktiknya  di tempat-tempat  khusus.  Hal  tersebut dikarenakan pelaku prostitusi merupakan  wanita  yang  menjual kecantikan dan keindahan tubuh yang dibalut  dengan  pakaian  yang  tidak sesuai  dengan  budaya  masyarakat
Bandung  pada  umumnya.  Menjual tubuh  dan  melakukan  hubungan seksual  tanpa  ikatan  pernikahan hanya demi memperoleh upah. Mengutamakan  urusan  duniawi  dan mengkesampingkan moralitas.
Keberadaan  praktik  prostitusi merupakan  suatu  kasus  yang  sangat disorot  di  kota-kota  besar  lain  untuk diberantas, karena dianggap mengganggu ketertiban umum, melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat,  serta  dianggap  tidak sesuai  dengan  nilai  yang  dianut  bagi salah satu agama yang mendominasi di  daerahnya.  Dimana  berdasarkan hasil penelitian, hampir 90% masyarakat  Jalan  Stasiun  Barat  RW 02 Kecamatan Andir beragama Islam. Tempat dari praktik prostitusi tersebut berbeda  dengan  tempat  lokalisasi pada umumnya yang memang dikhususkan bagi Pekerja Seks
Komersial, keberadaan praktik prostitusi ini berada di tengah-tengah tempat tinggal masyarakat dan sarana-sarana  umum  seperti  Rumah Sakit, rumah makan, Mall dan Stasiun Kereta Api.
Penelitian  ini  dianggap  perlu karena  alasan  yang  telah  diutarakan sebelumnya, terutama yang mengundang ketertarikan peneliti adalah tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai pengendali sosial untuk memberantas keberadaan praktik  prostitusi  sementara  diketahui jelas  lokasi  yang  digunakan  praktik prostitusi
tersebut
mestinya mengundang banyak penolakan, karena  berada  di  tengah  pemukiman masyarakat  yang  berbeda  dengan lokalisasi pada umumnya, serta secara  langsung  akan  mengganggu ketertiban umum.
Ditambah
masyarakat  kota  Bandung  pada umumnya  beragama  Muslim  yang
melarang  adanya  perzinahan  atau praktik prostitusi.
Berangkat  dari  latar  belakang yang  telah  dipaparkan,  menggugah peneliti untuk mengetahui secara lebih mendalam  mengenai  sikap  permisif yang  ada  pada  masyarakat  jalan
Stasiun barat RW 02 Kecamatan Andir terhadap keberadaan praktik prostitusi di  lingkungannya  tersebut.  Maka  dari itu, peneliti mengambil judul “ Permisivisme Masyarakat  terhadap Praktik Prostitusi di Kota Bandung”

## METODE
Penggunaan pendekatan
kualitatif dalam penelitian ini dianggap dapat  memberikan  gambaran  yang alamiah  sesuai  dengan  kondisi  dan keadaan  yang  ada  pada  objek  dan lokasi  penelitian  serta  kesempatan yang  lebih  untuk  peneliti  melakukan interaksi  dan  memahami  lebih  dalam mengenai  masalah  sosial  tersebut. Sebagaimana  pendapat  Sugiyono (2014,  hlm.  15)  “objek  yang  alamiah adalah  objek  yang  berkembang  apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti  dan  kehadiran  peneliti  tidak begitu mempengaruhi dinamika objek tersebut.”    Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu metode  studi  kasus.  Teknik sampling yang  digunakan  adalah purposive sampling dan untuk memperoleh hasil lebih  baik  dilakukan  pula snowball sampling . Penelitian mengenai
permisivisme  masyarakat  terhadap
praktik prostitusi  ini dilakukan di jalan Stasiun  Barat  RW  02  Kelurahan Kebon Jeruk,  Kecamatan Andir,  Kota Bandung. Informan kunci pada penelitian ini adalah masyarakat jalan Stasiun  Barat  RW  02,  lalu  informan pendukung  dalam  penelitian  ini  yaitu pelaku prostitusi, masyarakat temporer dan tokoh masyarakat yang dianggap
berpengaruh di lingkungannya.
Instrumen  dalam  penelitian  ini yaitu  peneliti  sendiri  yang  menjadi instrumen atau alat penelitian. Sugiyono (2005, hlm. 59) menyatakan bahwa  “dalam  penelitian  kualitatif, yang  menjadi  instrumen  penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.”  Serta  didukung  oleh  teknik penelitian  yang  digunakan  untuk memperoleh  data  melalui  observasi, wawancara, field note , studi dokumentasi, dan studi litelatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandangan  dan  Sikap  Masyarakat terhadap  Praktik Prostitusi  di jalan Stasiun Barat
Keberadaan  praktik  prostitusi  di jalan Stasiun Barat RW 02 dipandang oleh masyarakat sebagai suatu bentuk  perilaku  menyimpang.  Hal tersebut dipandang berdasarkan pengetahuan  mereka  bahwa  sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai, norma, aturan,  kebiasaan,  maupun  hukum yang  berlaku  di  masyarakat  adalah
menyimpang.  Perilaku  sebagian  kecil masyarakat yang menggunakan jalan Stasiun Barat sebagai tempat mencari nafkah  khususnya  praktik  prostitusi, menimbulkan pandangan yang beragam di masyarakat. Pada dasarnya  masyarakat  jalan  Stasiun Barat menyadari bahwa praktik prostitusi  merupakan  salah  satu perilaku  menyimpang.  Karena  tidak sesuai  dengan  kebiasaan  dan  tata aturan  yang  berlaku.  Kesadaran masyarakat  tersebut  sesuai  dengan
pendapat  Setiadi  dan  Kolip  (2011, hlm.187),  yang  menyatakan  bahwa “perilaku menyimpang adalah perilaku dari  para  warga  masyarakat  yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan,  tata  aturan  atau  norma sosial yang berla ku.”
Setelah adanya pandangan yang  diberikan  oleh  narasumber terhadap suatu perilaku menyimpang, maka  setelah  itu  akan  timbul  suatu sikap  sebagai  bentuk  implementasi dalam  memandang  suatu  perilaku menyimpang  tersebut.  Sikap  yang muncul  dari  masyarakat,  baik  secara pengakuan langsung maupun pandangan  masyarakat  lain  yang melihat
pun berbeda-beda.
Masyarakat  khususnya  tokoh-tokoh berpengaruh  seperti  Ketua  Rukun Warga,  Sekretaris  Rukun  Warga, Sekretaris Rukung Tetangga, maupun pemuka  agama  dalam  menyikapi keberadaan praktik prostitusi di lingkungannya  cenderung  memilih untuk  diam,  karena  alasan  adanya masyarakat
tertentu yang memberikan fasilitas. Selama fasilitas terbuka  untuk  mereka,  maka  selama itu  pula  praktik  prostitusi  akan  terus berlangsung.  Memilih  untuk  diam tanpa sikap yang pasti, tidak membolehkan,  tidak  mengusir,  dan tidak  pula  menghalangi.  Sikap  yang diambil  tersebut  mencirikan  suatu sikap  yang  permisif,  sesuai  dengan yang dicirikan oleh Solihin (2002, hlm. 49) “orang hidup baik boleh, jahat juga boleh.  Orang  berperilaku  etis  baik silahkan, buruk tak dilarang”.
Penelitian ini menghasilkan
pandangan  dan  sikap  masyarakat dimana masyarakat mengetahui bahwa praktik prostitusi adalah perilaku  yang  menyimpang,  namun sikap  yang  ditunjukan  lebih  kepada sikap  acuh  atau  memilih  diam.
Mencirikan sikap yang permisif, sesuai dengan pendapat yang diutarakan  Kadir  (2007,  hlm.  190) “permisifitas kultural merupakan sebuah  aturan  nilai  dan  norma  yang longgar.  Cenderung  membolehkan bahkan  mendorong  kegiatan  pekerja seks  beserta  sistem  pendukung lainnya.” Masyarakat cenderung mengizinkan dan membolehkan terbukti dari tidak adanya upaya serius dalam  penanggulangannya.  Terlihat dari adanya warga  yang memelihara, memberikan fasilitas serta upaya yang tidak  terfokus  pada  pengendalian kasus PSK tersebut.
Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat menjadi Permisif terhadap Praktik Prostitusi
Permisivisme sebagai suatu sikap  yang  diberikan  seseorang dengan serba memperbolehkan, mengizinkan  segalanya,  bahkan  bisa sampai  mendorong  kegiatan  yang dianggap  menyimpang  tidak  dapat dijadikan  sebagai  jalan  penyelesaian suatu masalah.
Orang yang permisivisme dalam hidupnya bertindak  serba  bebas,  tidak  ada keteraturan  dan  seolah  tidak  ada aturan  yang  pasti.  Jauh  dari  adanya rasa peduli kepada masyarakat sekitarnya. Tidak mencerminkan individu  atau  masyarakat  sebagai kontrol  atau  pengendali  sosial.  Di dalam  pergaulannya,  orang  yang permisif akan berperilaku seolah-olah tidak  ada  kebiasaan,  adat,  maupun sopan  santun.  Adanya  sikap  seperti itu tentunya memiliki dasar atau faktor penyebab.
Faktor  permisif  salah  satunya karena  adanya  turut  serta  pihak keamanan yang mencerminkan melemahnya  kontrol  sosial,  terdapat pula  hasil  penelitian  dimana  adanya
penyalahgunaan sikap ramah sebagai ciri  orang  Sunda.  Masyarakat  jalan Stasiun  Barat  yang  umumnya  adalah orang  Sunda,  memiliki  stereotipe bahwa  orangnya  ramah.  Namun dalam  menyikapi  praktik  prostitusi yang  jelas  menyimpang,  masyarakat justru  salah  menempatkan  sikap ramah  tersebut.  Memberikan  sikap ramah  justru  memberi  kesan  bahwa masyarakat tersebut tidak
menghiraukan  keberadaan  perilaku menyimpang di lingkungannya.
Masyarakat  tertentu  tidak  mau memberantas PSK dan justru memelihara  karena  adanya  faktor saling  memenuhi  kebutuhan  atau seperti  sistem symbiosis  mutualisme . Dimana  pihak  PSK  dan  masyarakat terjalin hubungan saling menguntungkan.  Adanya  pemasukan bagi  pemilik  dan  penjaga  kontrakan, bayaran bagi ojeg pelacur, pelanggan kios-kios  pinggir  jalan,  dan  biaya perizinan  pada  pihak  keamanan (Linmas). Selain itu berdasarkan pada penelitian,  terdapat  pula  pihak  lain yang mempengaruhi keberlangsungan  praktik  prostitusi dan dapat dijadikan faktor dari adanya sikap permisif masyarakat, yakni turut serta pihak kepolisian. Dimana adanya  hubungan  baik  yang  terjalin antara  polisi  dengan  germo  maupun para PSK. Hal tersebut mempengaruhi
keberlangsungan praktik  prostitusi.  Para  PSK  merasa keberadaannya  aman  karena  ia merasa  telah  memberikan  upeti  atau bayaran  pada  polisi  yang  beroperasi, selain  itu  ketika  akan  diadakannya razia  gabungan  pun  para  pelaku prostitusi maupun germo sudah diberitahu terlebih dahulu. Hal tersebut  membuat  masyarakat  pada umumnya merasa tidak ada lagi upaya yang  dapat  dilakukan,  karena  polisi
sebagai  petugas  keamanan  yang mestinya  menegakan  hukum  justru memberi  kelonggaran.  Rasa  tidak percaya  kepada  kontrol  sosial  yang melemah pun diberikan kepeda pemerintah, yang mana dalam menangani kasus prostitusi sejauh ini hanya  sebatas  rehabilitasi  tanpa adanya  penyediaan  lapangan  kerja. Sehingga membuat para PSK kembali lagi pada kebiasaannya untuk mangkal.  Upaya  pemerintah  selalu memberantas tapi tidak sampai tuntas.  Tidak  adanya  upaya  saling mendukung antara pihak-pihak pengendali  merupakan  faktor  yang membuat masyarakat menjadi permisif. Munculnya sikap permisif terbentuk  karena  faktor  minimnya kontrol  sosial  baik  dari  pemerintah, aparat keamanan maupun
masyarakat,  mendapat  keuntungan dan  adanya  pihak  tertentu  yang melindungi keberadaan praktik prostitusi  di  jalan  Stasiun  Barat.
Sebagaimana yang diutarakan
Mayasari  (2011,  hlm.  x)  “Faktor internal meliputi peran tokoh masyarakat, faktor ekonomi,
melemahnya kontrol sosial di masyarakat.
Sedangkan faktor eksternal yaitu aparat yang melindungi , faktor globalisasi, kebijakan  pemerintah.”  Masyarakat jalan  Stasiun  Barat  RW  02  permisif atas  faktor  melemahnya  masyarakat sebagai kontrol sosial, faktor ekonomi karena adanya hubungan symbiosismutualisme, tidak ada upaya  serius  dari  pemerintah,  serta adanya  masyarakat  dan  aparat  yang melindungi  sehingga  menimbulkan ketidak percayaan pada pihak kepolisian.
Selain itu faktor keterbatasan pendidikan atau pengetahuan terhadap hukum. Alasan
ketidak  tahuan  atau  buta  terhadap hukum  serta  keterbelakangan  mental dijadikan  alasan  yang  tepat  bagi mereka sebagai upaya penyelamatan diri dari aturan hukum yang dikenakan padanya.
Dampak dari Permisivisme Masyarakat terhadap Praktik Prostitusi dan bagi Masyarakat
Keberadaan  praktik  prostitusi sebagai bentuk perilaku menyimpang, tentunya memiliki dampak yang dirasakan  baik  bagi  pelaku  praktik prostitusi  maupun  masyarakat  di sekeliling lingkungan ia praktik.
Diketahui  benar  bahwa  prostitusi memilik dampak bagi dirinya maupun masyarakat luas, mulai dari menimbulkan penyakit bagi
penggunanya,  memberikan  dampak psikologi  bagi  anak-anak,  dan  lain- lain.
Banyaknya  jumlah  PSK  di  jalan Stasiun  Barat  sudah  barang  tentu menghasilkan  suatu  dampak  bagi masyarakat. Beragam dampak dirasakan oleh masyarakat, mulai dari merasakan  rugi  karena  banyak  anak yang masih kecil jadi mengetahui apa itu  PSK,  penyalah  artian  tugas  polisi karena  sering  melihat  polisi  bersama PSK, serta anggapan bahwa masyarakat yang bukan pelaku disamakan  atau  digeneralisasikan sebagai pelaku prostitusi. Hal tersebut sesuai  dengan  penyebab  praktik prostitusi menurut Kartono (2009, hlm. 249- 251) “mendemoralisasi atau memberikan  pengaruh  demoralisasi kepada  lingkungan  khususnya  anak- anak  muda  remaja  pada masa puber dan adolesensi.”
Hal  lain  yang  dihasilkan  dari keberadaan PSK yakni adanya image bagi  daerah  yang  menjadi  jelek  atau rusak. Dengan adanya praktik
prostitusi  di  lingkungannya  tentu membuat  mereka  merasa  terganggu, baik  dampak  yang  terasa  secara langsung maupun perlahan.
Dampak  lain  dari  adanya  sikap
permisif masyarakat adalah keuntungan yang diperoleh dari uang sewa  rumah,  biaya  ojeg,  dan  biaya perizinan. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai dampak posiitif bagi masyarakat tertentu. Keuntungan dari PSK pun tentunya dirasakan oleh pemilik dari rumah kontrakan maupun motel  yang  ada  disekitar  sebagai dampak positif.
Keberadaan sikap permisif masyarakat terhadap praktik prostitusi kini  sudah  tidak  mutlak  berdampak negatif, namun dampak positif pun kini dirasakan  oleh  masyarakat  yang permisif  terhadap  keberadaan  praktik prostitusi. Selama hal tersebut memberikan  keuntungan  baginya,
maka tidak akan ada penolakan untuk memperoleh pemasukan setiap harinya.  Meski  jelas  tertulis  dalam Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  No. 3 Tahun 2005 mengenai Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan BAB V tentang Larangan, Pasal 38 poin k dan l:
1.  Dilarang  menarik  keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
2.  Dilarang  menyediakan  rumah tempat untuk berbuat asusila.
Namun,  masyarakat  seolah  hidup tanpa adanya aturan dan hukum yang berlaku.  Tetap  menjalankan  usaha yang menurutnya memberikan keuntungan  terhadap  dirinya,  tanpa mempertimbangkan  hukuman  atau sanksi yang akan diterima.
Upaya  yang  Dilakukan  Masyarakat untuk  Mengatasi  Sikap  Permisif Masyarakat
Berdasarkan hasil penelitian mengenai  sikap  permisif  masyarakat terhadap praktik prostitusi yang memiliki  dampak  bagi  masyarakat  itu sendiri, mestinya ada penanggulangan. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk tidak hanya penanggulangan bagi pelaku prostitusi,  namun  penanggulangan bagi  masyarakat  yang  bersikap  acuh atau permisif. Menurut Kartono (2013, hlm. 266-268) prostitusi dan bagiannya merupakan masalah sosial perlu ditangani dengan kesungguhan. Pada dasarnya Kartono membagi dua usaha  penanggulangan  tunasusila yakni  “usaha  yang  bersifat  preventif serta  tindakan  yang  bersifat  represif dan kuratif.”
Masyarakat  dalam  hal  ini  yang mestinya dapat menjalankan fungsinya  sebagai  alat  pengendali sosial,  justru  lebih  memilih  diam  dan acuh. Berger (dalam Muin, 2006, hlm. 180)  pengendalian  sosial  adalah ‘berbagai  cara  yang  digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang menyimpang.’ Upaya yang
dilakukan masyarakat khususnya warga RW 02 dalam  menangani  sikap  permisif masyarakat terhadap kasus prostitusi. Tidak hanya menangani kasus praktik prostitusinya,  namun  lebih  kepada menangani  sikap  dari  masyarakat yang acuh. Dan hasilnya sedikit yang dapat menjawab dengan tegas pertanyaan peneliti. Sedikit dari masyarakat  memang  pernah  ada yang  melakukan  tugasnya  sebagai pengendali  dengan  cemoohan  atau ejekan,  sesuai  dengan  cara  yang dilakukan
untuk
mengontrol masyarakat yang menyimpang
menurut  Maftuh  &  Ruyadi  melalui (1995, hlm. 110-114)
Cemoohan atau ejekan merupakan salah satu cara atau bentuk pengendalian sosial yang tidak  menggunakan  kekerasan (persuasif). Serta teguran merupakan  cara  pengendalian sosial  melalui  perkataan  secara langsung  atau  melalui  tulisan terhadap orang yang melakukan perilaku menyimpang
(pelanggaran). Sejauh ini upaya masyarakat sebagai pengendali sosial pun tidak maksimal,
hanya sebatas mengeluarkan argumen  yang  cenderung  saling menyalahkan.  Dimana  mereka  lebih bertitik tolak pada kekuasaan pemerintah  yang  dianggap  memiliki hak penuh untuk memberantas praktik prostitusi di lingkungannya. Tidak ada upaya  serius  yang  dilakukan  untuk menanggulangi sikap permisifnya.
Masyarakat mesti mampu menjadi  alat  kontrol  bagi  masyarakat lain  demi  terciptanya  ketertiban  dan keselarasan  dalam  bermasyarakat. Memberikan perhatian kepada sesama  masyarakat,  menciptakan adanya  rasa  tanggung  jawab  pada nasip lingkungannya,
turut berpartisipasi  dalam  mebangun  dan mengendalikan masyarakat di lingkungannya,  serta  meyakininya. Namun,  dalam  kasus  yang  diangkat oleh  peneliti,  masyarakat  maupun pihak-pihak  terkait  yang  mendukung adanya  praktik  prostitusi  di  jalan Stasiun  Barat  RW  02  tidak  dapat menjadi  pengendali  sosial  yang  baik. Terbukti dengan adanya pemeliharaan  pelaku  prostitusi  di lingkungannya  sehingga  keberadaan praktik  prostitusi  tetap  berlangsung. Sebagaimana yang diutarakan dalam teori Hirschi tersebut, mestinya masyarakat sebagai agen pengendali
sosial dapat mengontrol dirinya sendiri.  Karena  kontrol  internal  lebih
berpengaruh  besar  sebelum  pada kontrol eksternal.

## SIMPULAN
Masyarakat  di  jalan  Stasiun Barat RW 02 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan  Andir,  Kota  Bandung menyadari  bahwa  praktik  prostitusi yang ada di lingkungannya merupakan  salah  satu  bentuk  dari perilaku  menyimpang.  Sikap  yang diperlihatkan masyarakat jalan Stasiun  Barat  RW  02  terhadap keberadaan  praktik  prostitusi  adalah diam, cenderung serba membolehkan dan  tidak  peduli. Seorang  yang permisif akan mengambil sikap diam, serba membolehkan, dan tidak mempedulikan keadaan di lingkungan sekitarnya sekalipun itu menyimpang. Sikap permisif terhadap praktik prostitusi  berlangsung  sehubungan dengan  melemahnya  kontrol  sosial dari  para  agen  pengendali  sosial, simbiosis  mutualisme  antar  pelaku permisif
dengan
pelaku penyimpangan, serta minimnya pengetahuan  masyarakat  terhadap hukum. Ketika sikap permisif terhadap praktik prostitusi terus dipertahankan, maka image dan  stereotipe buruk terhadap daerah serta masyarakatnya akan  menjadi  dampak  negatif  yang dirasakan. Pembuatan aturan khusus yang  terfokus  pada  upaya  mengatasi praktik prostitusi serta adanya pembenahan  kontrol  sosial  pada agen-agen  pengendali  sosial  dapat dijadikan
upaya dalam menanggulangi sikap permisif.

## DAFTAR PUSTAKA
Adang,  Y.  A.  (2010). Kriminologi . Bandung: PT Refika Aditama. Kadir,  H.  A.  (2007). Tangan  Kuasa dalam  Kelamin .  Yogyakarta:
INSISTPRESS.
Kartono,  K.  (2009). Patologi  Sosial Jilid 1 . Jakarta: Rajawali Pers. Kartono,  K.  (2013). Patologi  Sosial Jilid 1 . Jakarta: Rajawali Pers. Maftuh,  B  dan  Ruyadi,  Y.  (1995).
Sosiologi  1 .  Bandung:  CV Pionir Group.
Mayasari, Y. R. (2011). Faktor-Faktor
Penyebab Munculnya Sikap Permisif  Masyarakat  Terhadap Postitusi  Liar. (Skripsi). Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Universitas Jember: Jember.
Muin,  I.  (2014). Sosiologi  SMA/MA.
Jakarta: Erlangga.
Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung.
(2005). Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan  Ketertiban, Kebersihan,  dan  Keindahan. Bandung: Pemda Kota
Bandung.
Setiadi,  E.  M  dan  Usman  K.  (2011).
Pengantar  Sosiologi ,  Jakarta: Kencana Prenada Media
Group.
Soekanto,  S.  (2006). Sosiologi  Suatu Pengantar .  PT.  Raja  Grafindo Persada: Jakarta.
Solihin, O dan Iwan J. (2002). Jangan Jadi Bebek . Gema Isnani Sugiyono. (2005). Memahami
Penelitian  Kualitatif .  Bandung:
Alfabeta. Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Willis, S. (2012). Remaja dan Masalahnya . Bandung : Alfabeta