Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan GrabFood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia

## Legal Responsibility for Consumers for GrabFood Service Losses by PT. Grab Teknologi Indonesia

## Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia soyaspm73@gmail.com

## Abstract
The purpose of this research is to study the legal protection of the application of food messaging services in Indonesia and the legal responsibility of PT Grab for consumer losses associated with the rules of cooperation between  PT  Grab  and  the  seller  and  driver.  The  services  provided  by  PT  Grab  in  its  GrabFood  feature activities  must  refer  to  Article  4 of  Law  No.  8  of 1999  in order  to  protect  consumer  rights.  There  are  many cases  of  losses  experienced  by  consumers  such  as  orders  that  have  been  paid  for  not  being  delivered  or discrepancies in goods with their orders where there are defaults made by the seller. So, consumer protection against  online  buying  and  selling  is  an  important  concern.  This  research  uses  a  normative  jurisprudence method,  a  technique  commonly  used  in  legal  research  to  analyze  legal  issues  with  reference  to  applicable regulations.  This  research  is  studied  with  a  broad  discussion  related  to  problems  that  harm  consumers  of services  from  PT  Grab,  especially  GrabFood,  such  as  price  discrepancies  and  poor  food  quality  not  only related to product halalness. Consumer protection is an important aspect of the food delivery service business such as GrabFood. PT. Grab is responsible for problems related to the use of its application which creates a relationship between transportation service providers and consumers, the driver is a possible party to be held accountable  to  the  transportation  provider  because  the  driver  was  given  the  trust  to  buy  food  on  the GrabFood service. and in the event of food discrepancies related to quality and quality which can even harm consumers, it is the responsibility of the restaurant owner.
Keywords: Consumer Protection; Legal Responsibility

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  unatuk  mengkaji  perlindungan  hukum  aplikasi  layanan  pesan  antar  makanan  di Indonesia  dan  tanggung  jawab  hukum  PT.  Grab  terhadap  kerugian  konsumen  dikaitkan  dengan  aturan kerjasama antara PT. Grab dengan pihak penjual dan driver . Layanan yang telah disediakan PT.Grab dalam kegiatannya  fitur  GrabFood  harus  mengacukan  atas  Pasal  4  Undang-Undang  No  8  Tahun  1999  supaya melindungi hak pembeli. Terdapat banyaknya kasus kerugian yang dialami konsumen seperti pesanan yang sudah  dibayar  tidak  kunjung  dikirim  atau  ketidaksesuaian  barang  dengan  pesanannya  yang  mana  terdapat wanprestasi  yang  dilakukan  pihak  penjual.  Maka, perlindungan  konsumen  terhadap  jual  beli online ini  jadi perhatian penting. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu teknik yang biasa digunakan di penelitiannya  hukum  untuk  menganalisis  permasalahan  hukum  dengan  mengacu  pada  peraturan  yang berlaku.  Penelitian  ini  dikaji  dengan  pembahasannya  meluas  terkait  masalah-masalah  yang  merugikan konsumen layanan dari PT. Grab khususnya  GrabFood, seperti ketidaksesuaian harga dan kualitas makanan yang buruk tidak hanya terkait kehalalan produk. Perlindungan konsumen merupakan aspek penting di bisnis layanan  pengiriman  makanan  seperti  GrabFood.  PT.  Grab  bertanggung  jawab  dalam  masalah  terkait penggunaan aplikasinya yang menciptakan hubungan penyedia jasa transportasi dan konsumen, Pihak driver sebagai  pihak  yang  memungkinkan  untuk  diminta  pertanggungjawaban  terkait  penyelenggara  angkutan karena driver telaah diberi kepercayaan untuk membelikan makanan pada layanan GrabFood. dan dalam hal ketidaksesuaian  makanan  terkait  kualitas  dan  mutunya  yang  bahkan  dapat  merugikan  konsumen,  maka menjadi tanggung jawab pemilik resto.
Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Tanggung Jawab Hukum
Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  yang  terus  berkembang,  semakin  mempermudah  masyarakat mendapatkan  informasi  tanpa  batas  dan  juga  mempengaruhi  dunia  bisnis.  Perkembangan tersebut  juga  memberikan  pengaruh  yang  positif  maupun  negatif.  Adanya  hukum perlindungan konsumen yang punya fungsi pengaman hukum  untuk melindungi konsumen (masyarakat  umum)  dari  produk  berbahaya.  Ada  nilai  lebih  dari  penerapan  hukum perlindungannya  pembeli  guna  memberi  ketetapan  serta  jemainan  ke  pembeli,  sehingga pelaku bisnis juga sadar akan risiko hukum.
Perlindungan  hukum  yakni  menjaga,  memelihara  serta  menjaga  haknya  melindungi HAM  serta  kewajiban  untuk  menggapai  keadilan. 1 Perlindungan  dalam  halnya  jual  beli online ini  sangatlah  penting  baik  secara  materil  maupun  formil,  khususnya  perlindungan bagi  konsumen.  Sebagai  pengguna  akhir  suatu  barang  ataupun  jasa,  konsumen memerlukan perlindungan yang memadai terhadap berbagai aspek hukum dan mendorong produsen untuk melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab. 2 Dalam pelaksanaan layanan usaha pastinya juga dapat menimbulkan beberapa permasalahan- permasalahan antar pihak dalamnya. Karena banyaknya masalah-masalah yang timbul ini merugikan  konsumen,  seperti  halnya  dalam  perusahaan  startup  yaitu,  Grab. 3 PT.  Grab Teknologi  Indonesia  ini  menyediakan  sebuah platform yang  memberikan  beberapa layanan, yang berasal dari negara Malaysia dan didirikan oleh Anthony Tan.
Di  Indonesia,  Grab  hadir  di  tahun  2012  sebagai  aplikasi  pemesan  taksi online khususnya  Jakarta  menjadi  kantor  pusat  di  Indonesia .  Kantor  pusat  sendiri  mempunyai kewenangan dalam memberikan pelayanan seperti pendaftaran driver serta training dalam pemakaian aplikasi driver sebagai pengemudi baru. Sampai sekarang di tahun 2024, Grab masih bertahan serta dapat bersaing dengan jasa angkutan dan layanan online lain. 4 Selain layanan ojek online Grab juga meluncurkan layanan lainnya seperti pesan antar makanan dan  minuman online (GrabFood)  yang  mana  menjadi  bahan  kajian  penelitian  ini. Kemajuan  teknologi  dan  informasi  tersebut  yang  menghadirkan  berbagai  macam  pilihan yang  lengkap,  memberikan  keleluasaan  bagi  konsumen  dalam  memilih  produk-produk yang  dibutuhkan  dan  diinginkan.  Layanan  GrabFood  banyak  digunakan  oleh  masyarakat luas  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  dan  mempermudah  pengguna  memberi  akses informasi yang diperlukan hanya dengan menggunakan aplikasi GrabFood. 5
1 Leni Dwi Nurmala and Yayan Hanapi, “Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,” Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia 3,  no.  1  (2023):  1–7. http://dx.doi.org/10.35912/jihham.v3i1.1801
2 Gelora  Martanti,  “  Perlindungan  Konsumen  bagi  Penyandang  Disabilitas  pada  Sektor  Perdagangan  Online Berbasis  Aplikasi  Marketplace,”  Jurnal  USM  Law  Review  Vol  6  No  1  Tahun  2023:  243. http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387
3 Diyah Ayu Karunianingsi, “Mediatisasi Jasa Layanan Makanan Melalui Aplikasi GoFood dan GrabFood” Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 23 No. 2, Desember 2020: 129-142 http://dx.doi.org/10.20422/jpk.v2i23.688
4 Ryani, Luthfi Hanifa (2021) "Jasa Layanan Transportasi Daring (Gojek dan Grab) Dalam Perspekif ASEAN on Framework Agreement on Service (AFAS)," Dharmasisya: Vol. 1 , Article 22. https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.3135
5 Riana  Puspitasari,  Imelda  Aprileny,  “Pengaruh  Kemudahan  Penggunaan  Aplikasi,  Kualitas  Pelayanan  dan Promosi Terhadap  Minat  Beli  Ulang  (Studi  Kasus Pada  Konsumen  Pelanggan  Aplikasi  Grab  di  PT  Sido Muncul  Kebon Jeruk) 2020
Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
Konsumen mempunyai hubungan hukum kemitraan bukan hubungan kerja, sehingga Grab  selaku  fasilator  aplikasi  dan driver selaku  penyedia  perlayanan  bagi  penumpang. Kaitan tukang ojek selaku penyedia jasa dan penumpang selaku konsumen telah menjadi suatu  hubungan  hukum.  Tiap  pihak  punya  tanggung  jawab  memenuhi  hak  dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan  Konsumen.  Indonesia berupaya memberi  perlindungannya  pembeli  dengan  membuat  Undang-Undang  Nomor  8  tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) secara garis besarnya, adanya 4 hak dasar pembeli,  yakni;  hak  guna  keamanan,  hak  guna  menerima  penjelasan,  hak  guna  memilah, hak guna didengar. 6
Hak  konsumen  atas  keselamatan  dan  informasi  mengenai  pembeliannya  harus menanamkan  rasa  aman  guna  melindungi  konsumen  yang  kurang  berkuasa  dibandingkan produsen.  Pembeli  memiliki  haknya  guna  mengetahui  bahwa  barang  yang  mereka konsumsi  aman  serta  sesuai.  Sebagai  seorang  pedagang  yang  telah  mendaftarkan dagangannya pada sistem GrabFood harus mempunyai pemahaman dasar mengenai hukum ketika  ingin  membeli  atau  menjual  dagangannya.  Memastikan  masyarakat  (konsumen) sudah  menjadi  tanggung  jawab  negara  untuk  melindungi  dan  memberikan  kepastian hukum  mengenai  keamanan  barang  pangan  serta  makanan  yang  dimakan  penduduk, terkhususnya  pemakai  GrabFood  secara  kelas  atas.  Layanan  GrabFood  ini  pastinya  juga menimbulkan  masalah-masalah  yang  dapat  merugikan  konsumen  seperti  keamanan  data privasi  konsumen,  kualitas  makanan,  dan  lain-lain.  Sehingga  perlindungan  konsumen  ini menjadi  aspek  penting  dalam  bisnis  layanan  pengiriman  makanan  seperti  GrabFood. Perusahaan tersebut harus berupaya untuk menjaga kepercayaan konsumen.
Terdapat  penelitian  terdahulu  yang  jadi  acuan  penelitian  ini  yakni,  penelitian  oleh Kurniawan, 7 membahas keabsahan kontrak elektronik dan perlindungannya pembeli dalam terlaksananya  ketidakselarasan  tarif  dalam  pelayanan  GoFood  atas  aplikasinya  GoJek. 8 Dalam  kajiannya  tersebut  hanya  membahas  perlindungan  hukum  terkait  dengan  satu masalah yaitu ketidaksesuaian harga. Penelitian ini melengkapi terkait masalah harga yang sering terjadi dalam layanan GrabFood tersebut.
Selanjutnya penelitian dari Pratiwi, membahas aturan hukum pada keharusan pelaku bisnis  saat  memberi  penjelasan  kehalalan  makanan  serta  minumannya  berdasarkan Umdamg-Undang  Perlindungan  Konsumen. 9 Penelitiannya  mengatakan  bahwa  dalam hukum  perlindungan  konsumen  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  sub  sistem  hukum  yang lainnya,  seperti  dengan  hukum    kesehatan.  Penelitian  ini  hanya  memfokuskan  pada  satu
6 Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
7 Kurniawan,  Muhammad  Ra’uf,  Rani,  Marnia, Nuraini,  Lia “Perlindungan  Konsumen  Atas  Ketidaksesuaian Harga  Pada  Ketentuan  Penggunaan  Gofood  Sebagai  Kontrak  Elektronik  Dalam  Aplikasi  Gojek” . S1  thesis,  Universitas Maritim Raja Ali Haji. (2023)
8 Anastasya  Riris  Edelia,  Rinitami  Njatrijani,  and  Sartika  Nanda  Lestari,  “Tanggung  Jawab  PT  Grab  Indonesia Terhadap Kerugian Dalam Proses Pengangkutan Barang Melalui Layanan Grab Express,” Diponegoro Law Journal 8, no. 2 (2019): 825–35. https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24536.
9 Meirina  Dewi  Pratiwi  and  Sakinah  Agustina,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Muslim  Dalam Mendapatkan Jaminan Halal Pada Aplikasi Layanan Food Delivery,” Justici 16, no. 1 (2023): 40–50.
Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
masalah  yaitu  terkait  kehalalan  produk  dan  perlindungan  konsumen  muslim  dalam mendapatkan jamainan halal pada layanan pesan online atau food delivery.
Terakhir penelitian Rasji, yang lebih memfokuskan pada ketentuan pada Pasal 4 ayat 3  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Pembeli  yang merasakan adanya ketidaksesuaian terhadap mutu serta kuantitas produk ataupun layanan yang diterimanya bisa menuntut ganti rugi ke pelaku bisnis jadi usaha penjaga hukum atas layanan  GrabFood. 10 Fokus  penelitian  ini  hanya  membahas  perlindungan  hukum konsumen layanan GrabFood dari satu subjek saja yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dari  beberapa  hasil  kajian  sebelumnya  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian sebelumnya,  penelitian  Kurniawan  lebih  fokus  menghkaji  ketidak  sesuaian  harga  dalam aplikasi  GoFood,  sendagkan  penelitian  Pratiwi  fokus  kepada  perlindungan  konsumen terhadap  konsumen  muslim  dalam  layanan  antar online .  Berbeda  lagi  dengan  penelitian Rasji yang mengkaji ketidak sesuaian mutu dan kuantitas dalam layanan online GrabFood. Sedangkan penelitian ini lebih mefiokuskan kepada penyedia platform layanan GrabFood dalam  pertanggungajawaban  hukum  yang  diakibatkan  penyedia platform terhadap  jasa layanan online delivery food . Penelitian  ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum aplikasi  layanan pesan  antar makanan di  Indonesia dan  tanggung jawab hukum  PT. Grab terhadap  kerugian  konsumen  dikaitkan  dengan  aturan  kerjasama  antara  PT.  Grab  dengan pihak penjual dan driver.

## 2. METODE
Penelitiannya memakai teknik yuridis normatif. Teknik penelitian normatif ialah cara yang  biasa  digunakan  di  penelitiannya  hukum  untuk  menganalisis  permasalahan  hukum dengan mengacu pada peraturan yang berlaku. 11 Melalui pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara mempertimbangkan seluruh aturan berkaitan dengan masalah hukum  yang  ditangani,  yakni  perlindungan  konsumen  dari  kerugian  layanan  GrabFood. 12 Cara  penghimpunan  keterangan  penelitian  tersebut  yakni  studi  kepustakaan,  penelitian tersebut  memakai  ketentuan-ketentuan  hukum  positif,  dan  sumber  data  di  penelitian  ini hanyalah data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen,  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  Undang-Undang Perlindungan  Data  Pribadi,  Undang-Undang  Lalu-Lintas,  Undang-Undang  Pangan  dan peraturan  pelaksanaan  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Bahan  hukum  sekunder meliputi  buku-buku  hukum  dan  jurnal  hukum  yang  berhubugan  dengan  perlinungna konsumen dalm transaksi online food delivery .
10 Rasji,  Alex  Oktavian,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Terkait  Layanan  Grab  Food  Berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 2 Desember 2023
11 Muhammad  Hendri  Yanova,  Parman  Komarudin,  and  Hendra  Hadi,  “Metode  Penelitian  Hukum:  Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris,” Badamai Law Journal 8, no. 2 (2023): 394–408. http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423
12 Djulaekadan Devi Rahayu, “Buku Ajar Metode Penelitian Hukum,” Surabaya: Scopindo Media Pustaka , 2019.
Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Aturan Hukum Terkait Aplikasi Layanan Pesan Antar Makanan di Indonesia
Hak serta keharusan yang terkait dengan kaitan hukum ini mesti ditegakkan dengan undang-undang,  hingga  masyarakat  dapat  aman  menyampaikan  kekhawatirannya. Perlindungan  hukum  dianggap  bentuk  jaminan  atau  keyakinan  bahwa  seseorang  telah menerima  haknya  dan  berkomitmen  untuk  memenuhi  kewajibannya,  sehingga memungkinkan pihak lain merasa aman. 13
Kegiatan  jual  beli  secara online ini  memberikan  dampak  lebih  efisien  serta  efektif dimanapun  dan  kapanpun,  hal  ini  membuat  sistem  transaksi  yang  dilakukan  juga dilakukan  atas  rasa  kepercayaan  antar  para  pihak.  Sehingga  dibutuhkannya  hubungan hukum  seperti  perjanjian  para  pihak  agar  terwujudnya  rasa  aman  dalam  melaksanakan kegiatannya.  Kegiatan  jual  beli online ini  wajib  adanya  keseimbangan  hak  serta kewajibannya  dari  tiap-tiap  sisi.  Di  Indonesia  terdapat  peraturan  terkait  transportasi  dan pengiriman secara online terhadap kualitas barang dan makanan.
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE, undang-undang ini mengaturkan mengenai pemakaian teknologi informasi  serta  bertransaksi online terkait  privasi  dan  keamanan  data,  itu  tidak  secara khusus  mengatur  layanan  seperti  GrabFood.  Namun,  Undang-Undang  ITE  ini  bersifat umum dan GrabFood harus memiliki kebijakan privasi dan tindakan keamanan yang sesuai untuk memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan kasus-kasus yang seringkali  terjadi  dalam  layanan  GrabFood  yaitu  orderan  fiktif,  pelaku  dengan  tindakan melawan  hukum  tersebut  memenuhi  semua  unsur  delik  tindak  pidana  di  dalam  Pasal  35 Undang-Undang ITE yang mana pelaku melakukan tindakan memanipulasi data seseorang untuk penipuan, sehingga subjek hukum pelaku orderan fiktif bisa dipidana.
Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen,  pembeli menyatakan  hak  dalam  kenyamanan,  keamanan  serta  keselamatan  mengonsumsi  produk serta  jasanya. 14 Hak  ini  memberi  jaminan  ke  pembeli  dalam  keamanannya  barang  yang dikonsumsi,  baik  itu  makanan  maupun  produk  lainnya.  Untuk  itu  konsumen  harus berhati-hati  apabila  barang  yang  mereka  konsumsi  tak  sesuai  ketentuan  yang  berlaku. Ketika masalah muncul seperti makanan yang tidak disajikan sesuai dengan pesanan, Grab harus  bertindak  cepat  untuk  menyelesaikan  situasi  tersebut  dan  memberikan  kompensasi kepada  pelanggan  yang  tidak  puas. Sesuai  dengan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen, konsumen berhak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang diberikan oleh penyedia jasa. Ketika ada keluhan mengenai hal ini, konsumen berhak mendapatkan  kompensasi  atau  penggantian  atas  kerugian  yang  mereka  alami.  Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas yang dapat mereka pahami.  Pelaku  usaha  seperti  Grab  harus  memastikan  bahwa  makanan  yang  disajikan
13 Ali Mansyur and Irsan Rahman, “Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional,” Jurnal Pembaharuan Hukum 2, no. 1 (2015): 1–10. http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1411
14 Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Lembaran Negara RI Tahun 8 (1999).
Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
melalui  layanan  GrabFood  adalah  makanan  yang  layak  dan  berkualitas.  Hal  ini  akan membantu  dalam menjaga integritas  layanan dan memastikan bahwa pelanggan memiliki perlindungan hukum yang sesuai.
Undang-Undang  No  27  Tahun  2022  tentang  Penjagaan  Data  Pribadi, pada  undang- undang  ini  mencakup  tentang  asas,  jenis  data  pribadi,  pengolahan  datanya  pribadi,  hak individu  yang  mengolah  data  pribadinya,  keharusan  pengontrol  data  pribadinya  dan pengolah  data  pribadinya  pada  saat  mengolah  data  pribadinya,  pemindahan  data  pribadi, administratif.  Undang-undang  ini  mengatur  sanksi.  Sistem  penyelesaian  perselisihan  dan hukum  acara,  larangan  penggunaan  data  pribadi  dan  hukuman  untuk  perlindungan  data pribadi. 15 Penjagaan  data  pribadi  ialah  usaha  melindungi  data  pribadinya  pada  saat pengolahan  guna  menjamin  hak  konstitusional  individu  pemilik  data  tersebut. 16 Layanan dalam platform GrabFood ini sendiri biasanya mengumpulkan berbagai jenis data pribadi dari  para  penggunanya,  dengan  tujuan  dalam  mengelola  akun  pengguna,  memesan makanan,  dan  memberikan  layanan  lainnya.  Maka,  pentingnya  perusahaan  seperti GrabFood berkewajiban hukum untuk melindungi data pribadi pengguna mereka dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan.
Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan Raya, undang-undang inilah mengatur terkait dengan lalu lintas serta angkutan jalan di Indonesia. Memang  tidak  secara  khusus  mencantumkan  "GrabFood"  atau  layanan  pengiriman makanan serupa, namun ketentuan di undang-undang ini berpotensi relevan dengan operasi pengiriman  makanan  yang  dilakukan  oleh  layanan  seperti  GrabFood.  Dalam  halnya transportasi,  untuk  memastikan  bahwa  layanan  tersebut  berjalan  dengan  adil,  aman,  dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mana berkaitan dengan pengaturan dan persiapan  persyaratan  berkendara  para driver .  Maka  layanan  dari  PT.  Grab  ini  harus memastikan bahwa para driver juga memahami dan mengikuti peraturan tersebut.
Peraturan  Pemerintah    No  86  Tahun  2019  tentangKeamanan  Pangan, peraturannya mengatur  standar  keamanan  pangan  yang  harus  dipatuhi  oleh  produsen  dan  penyedia makanan. Hal ini termasuk persyaratan kebersihan, penyimpanan, dan pengolahan pangan. Peraturan  ini  juga  mengatur  persyaratan  terkait  dengan  labeling  makanan,  termasuk informasi  gizi  yang  harus  disediakan  kepada  konsumen. 17 Peraturan  Keamanan  Pangan juga  memberikan  mekanisme  ganti  rugi  sebagai  salah  satu  sanksi  administratif  yang memungkinkan  apabila  ada  sengketa  atau  pelanggaran  dalam  penjualan  daring  dan/atau penjualan  pangan  daring  melalui  Kementerian  Perdagangan  (transaksi  daring), kementerian lain, atau pemerintah daerah.
Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  8  Tahun  2020  tentang
15 Erna Priliasari, “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 12, no. 2 (2023). http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1285
16 Rista  Maharani,  Andria  Luhur.  “Perlindungan  Data  Pribadi  Konsumen  Oleh  Penyelenggara  Sistem  Elektronik Dalam Transaksi Digital” Jurnal USM Law Review Vol 7No 1 Tahun 2024 http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705
17 Febi Listiyani Sunarto Putri and Susilo Wardani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Keamanan Pangan Di Lingkungan  Sekolah  Kabupaten  Banyumas,” UMPurwokerto  Law  Review 4,  no.  2  (2024):  243–56. http://dx.doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16371
Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
Pengawasan  Obat  dan  Makanan  yang  Diedarkan  secara  Daring,  peraturan  ini  mengatur persyaratan  keamanan  pangan.  Penjual  makanan  biasanya  harus  bekerja  sama  dengan penyedia  makanan  yang  mematuhi  peraturan  BPOM  dan  memiliki  izin  yang  diperlukan untuk menjual makanan. 18 Peraturan ini mengatur peran dan tanggung jawab BPOM dalam mengawasi  dan  menegakkan  peraturan-peraturan  yang  berlaku  untuk  makanan  diedarkan daring. 19 pada  pengawasan  peredaran  obat-obatan  dan  makanan  melalui online .  Hal  ini mencakup  penjualan  melalui platform toko  itu  sendiri  atau  melalui platform /operator sistem  elektronik,  termasuk  mitra  pengantaran  pihak  ketiga,  yang  tidak  diatur  dalam Undang-Undang  Pangan  dan  Peraturan  Keamanan  Pangan.  Melalui  peraturan  ini,  toko yang menjual pangan tidak aman secara online dapat diberikan sanksi oleh BPOM dalam bentuk  peringatan,  rekomendasi  untuk  menutup  usaha,  pemblokiran  akun  pada platform , dan  penarikan  kembali  barang  yang  dijual. Pasal 19  mengatur  tanggung  jawab toko/restoran  dan/atau  pihak  ketiga  saat  proses  pengantaran  yang  mana  pihak  tersebut harus  mencegah  kerusakan  kemasan  pangan  saat  pengantaran,  mengantarkan  pangan dalam  kemasan  tertutup,  dan  menjaga  kondisi  pengantaran  yang  sesuai  dengan karakteristik  produknya.  Maka,  layanan  GrabFood  harus  memastikan  bahwa  para merchant dan driver untuk menerapkan sesuai dengan aturan yang ada.
Peraturan  Menteri  No.  108  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan Kendaraan  Umum  Tidak  Dalam  Trayek.  Aturannya  akan  berdampak  pada  operasional layanan  pesan-antar  makanan  seperti  GrabFood  karena  layanan  tersebut  menggunakan kendaraan  bermotor  dalam  pengiriman  makanan. 20 GrabFood  harus  memastikan  bahwa mereka mengikuti peraturan dan ketentuan terkait Peraturan Menteri No. 108 Tahun 2017, makanan  diantar  melalui  kendaraan  bermotor.  Hal  ini  melibatkan  kepatuhan  terhadap aturan izin, keselamatan, dan peraturan lain yang mungkin relevan.
Peraturan  Pemerintah  No  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  serta Transaksi  Elektronik, mengatur  penyelenggara sistem elektronik  yakni  tiap perseorangan, penyelenggara  negara,  badan  usaha,  atau  penduduk  yang  ikut  serta,  mengurus  sistem elektronik  sendiri  ataupun  dengan  pihak  lain  yang  ingin  menggunakan  sistem  tersebut . 21 Aturan  ini  dianggap  memberi  kepastian  hukum  bagi  pelaku  usaha  yang  mengoperasikan PSTE  dalam  kegiatan  bisnisnya  seperti  PT.  Grab,  untuk  kasus  seperti  adanya  kebocoran data,  yang  mana  pelaku  usaha  yang  menghimpun  data-data  pribadi  masyarakat  harus bertanggung jawab terhadap kerahasiaan data.
18 Carissa  Amanda,  dkk  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Pembelian  Obat  Mengandung  Psikotropika  Pada Online Marketplace” Jurnal USM Law Review Vol 5 No 2 Tahun 2022 2022 http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5337
19 Rahmi  Yuningsih,  “Pelindungan  Kesehatan  Masyarakat  Terhadap  Peredaran  Obat  Dan  Makanan  Daring,” Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 12, no. 1 (2021): 47–62. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2020
20 Risca  Hanesty  Maharani,  “Liberalisasi  Perdagangan  Jasa  Oleh  Gojek  Dan  Grab  Dalam  Perspektif  Hukum Internasional,” Jurnal Yuridis 8, no. 2 (2021): 280–97. https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.3135
21 Hendrawan  Agusta,  “Telaah  Yuridis  Aplikasi  Zoom  Dalam  Mengumpulkan  Data  Pribadi  Ditinjau  Dari Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Dan  Transaksi  Elektronik,” Krtha Bhayangkara 16, no. 1 (2022): 177–96. http://dx.doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1076
Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105

## 3.2 Tanggung Jawab Hukum PT. Grab Terhadap Kerugian Konsumen
PT. Grab mengeluarkan aplikasi dengan fitur GrabFood yang menawarkan jasa pesan antar  makanan.  Perlu  diketahui  dalam  proses  kegiatannya  konsumen  memesan  makanan dari  beberapa  restoran  yang  telah  bekerja  sama  dan  tersedia  di  layanan  GrabFood  pada aplikasi Grab. Sesudahnya itu sistem langsung mendapat informasi dan dapat terhubung ke driver Grab,  maka driver langsung  pergi  ke  restoran  tujuan  serta  beli  makanan  yang konsumen yang mana driver terlebih dahulu menggunakan dana miliknya untuk membayar makanan. Dan setelah pembelian selesai, driver mengantarkan pesanan tersebut ke tempat tujuan konsumen dan kemudian konsumen harus membayar makanan biaya makanan dan pengirimannya  dengan  beberapa  metode  seperti  bayar  langsung  secara  tunai  atau  melalui transaksi online yaitu  OVO.  Dalam  praktik  layanan  GrabFood  ini  pihak driver sebagai perantara yang membeli dan mengantar makanan dari restoran kepada pihak konsumen.
Dalam  layanan  GrabFood,  terdapat  hubungan  hukum  yakni  :  a.)  PT.  Grab  selaku perusahaan yang menyediakan aplikasi yang memiliki layanan pesan antar makanan secara online ; b.) Pengemudi ojek ( driver ) merupakan pihak mengambil pesanan di restoran serta mengantar pesanan ke konsumen. Dalam hal pengantaran sendiri pihak driver memastikan bahwa  pesanan  pelanggan  diproses  dan  diantarkan  sesuai  dengan  petunjuk  dari platform Grab, menjaga kualitas makanan sampai diserahkannya kepada konsumen, serta mematuhi aturan  lalu  lintas  dan  hukum  yang  berlaku  saat  melakukan  pengiriman;  c.)  Pengusaha merupakan pihak penjual makanan atau pemilik restoran yang mendaftarkan diri baik dan menyetujui  ketentuan  layanan  dan  kebijakan  dari  PT.  Grab.  Dalam  hal  Menyiapkan makanan  sesuai  dengan  pesanan  yang  diterima  dari platform Grab,  serta  memenuhi persyaratan  perizinan  dan  regulasi  yang  berlaku  untuk  operasi  restoran;  d.)  Konsumen merupakan  pihak  yang  menggunakan  layanan  GrabFood  tersebut  dengan  memesan makanan  atau  minuman  melalui  aplikasi  dari  GrabFood.  Konsumen  yang  menerima  dan harus membayar sesuai dengan pesanan yang ada di aplikasi GrabFood. 22
Dalam  menjalin  ikatan  hukum  oleh  Grab  yaitu  antara  pengemudi  ojek online dan pemilik dagangan juga ada di Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008  tentang ITE  bahwa  sistem  elektronik  adalah  rangkaian  perangkat  serta  tata  cara  elektronik  yang berfungsi  mempersiapkan,  menghimpunkan,  menggarap,  menganalisa,  menyimpan, menunjukkan,  memberitahukan,  mengirimkan  serta  menebarkan  keterangan  elektronik. Didukung adanya perjanjian kemitraan, dalam proses kegiatannya PT. Grab menjalin mitra dengan pengantar/pengemudi ojek ( driver ) serta  pihak pemilik dagangan. Jadi,  dalam hal ini  bentuk perjanjian antara Penjual makanan dengan PT. Grab dalam menjalin hubungan hukum  para  pihak  harus  membuat  dalam  bentuk  tertulis  yaitu  perjanjian  baku  yang memenuhi  formalitas,  sebagaimana  yang  tercantum  pada  formulir  permohonan  menjadi kemitraan PT. Grab. Perjanjian mitra dan kontrak kerja ini telah disusun dan memuat hak dan  kewajiban  perusahaan  dan  tiap  pihak  sifatnya  mengikat  dan  wajib  dipenuhi  oleh
22 Muhammad  Mahmud  Nasution,  “Tinjauan  Fiqh  Muamalah  Terhadap  Praktik  Jual-Beli  Makanan  Melalui  Jasa Grabfood” Al-Mau’izhah 161-178 Volume 8, No. 1, Juni 2022
Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
masing-masing pihak setelah proses persetujuan dan tanda tangan. Kemitraan yakni bentuk kolaborasi bisnis melibatkan berbagai sumber daya, kepercayaan, dan keinginan mendapat manfaat  daripada  bisnis  mikro,  kecil  serta  menengah,  serta  usaha  besar. 23 Adanya perjanjian kemitraan, diharapkan hak tiap pihak yang terlibat akan saling terlindungi. 24 Hal ini  menunjukkan  bahwa  perjanjian  kemitraan  berfungsi  sebagai  alat  hukum  yang memastikan bahwa masing-masing pihak memahami dan menyetujui hak serta kewajiban mereka,  yang  pada  akhirnya  melindungi  kepentingan  semua  pihak  yang  terlibat.  Adanya perjanjian ini, potensi  konflik  dapat  diminimalisir karena setiap pihak memiliki kejelasan mengenai  peran  dan  tanggung  jawabnya,  serta  mekanisme  perlindungan  hak  yang  jelas. Berdasarkan  ketentuan  perjanjian  kerjasama  dengan  PT.  Grab,  pemilik  restoran,  dan tukang ojek sebagai mitra sama-sama mempunyai tugas tertentu.
Sesuai  Pasal  19  Peraturan  BPOM  Nomor  8  Tahun  2020  tentang  Pengawasan  Obat dan  Makanan  yang  Didistribusikan  Secara  Online,  layanan  pesan-antar  makanan ditawarkan  oleh  pelaku  usaha  atau  pihak  ketiga  seperti  GrabFood.  Penyerahan  pangan olahan  yang  dimaksud  dapat  dilakukan  langsung  kepada  pembeli  atau  konsumen,  atau dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha atau bermitra dengan pihak ketiga yang berbentuk  badan  hukum.  Pelaku  usaha  atau  pihak  ketiga  yang  melakukan  penyerahan pangan olahan dimaksud wajib a) menjamin kondisi kemasan produk pangan olahan pada saat  penyerahan sampai  dengan tiba. mengirimkan produk makanan olahan dalam wadah tertutup  dan  menjaga  kondisi  pengiriman  tetap  sesuai  dengan  spesifikasi  produk, memastikan penerima tetap tidak terluka dan utuh.
Pasal  1320  KUH  Perdata  menetapkan  persyaratan  sahnya  suatu  perjanjian,  dan layanan GrabFood ini mencakup kegiatan pembelian dan penjualan yang harus memenuhi persyaratan tersebut. 1. Adanya kesepakatan. Para pihak dalam aktivitas jual beli Grab ini harus  mendapat  persetujuan  masing-masing;  2.  Kompetensi,  yang  mengacu  pada kebutuhan  bahwa  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  adalah  individu  yang  memenuhi standar  hukum  yang  diperlukan  dan  kompeten  agar  tindakan  mereka  dapat dipertanggungjawabkan; 3. Tujuan perjanjian adalah suatu hal tertentu. Syarat lebih lanjut dari  Pasal  1333  KUH  Perdata  adalah  bahwa  pokok  perjanjian  haruslah  suatu  benda  yang sekurang-kurangnya  dinyatakan  jenisnya.  Sepanjang  jumlahnya  dapat  dihitung  atau dipastikan,  jumlah  barang  tidak  harus  diketahui.  Objeknya,  jika  terkait  dengan  layanan GrabFood,  adalah  jenis  dan  jumlah  makanan  yang  dapat  diidentifikasi;  4.  Agar  dapat dianggap halal, pelaksanaan suatu perjanjian harus mematuhi peraturan.
Perlindungan  terhadap  konsumen  didukung  secara  hukum,  hal  ini  tercantum  atas Undang-Undang  No  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  Pasal  4
23 Putu Krisna Adwitya Sanjaya, Ni Putu Sri Hartati, and Ni Wayan Wina Premayani, “Pemberdayaan Pengelola Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Berdikari  Melalui  Implementasi  Digital  Marketing  System,” Jurnal  Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 1 (2020): 65–75. https://doi.org/10.31960/caradde.v3i1.467
24 Zaenal  Arifin,  Soegianto  Soegianto,  and  Diah  Sulistyani  RS,  “Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Kemitraan Pengadaan  Barang  /Jasa  Pemerintah  Pada  Bidang  Konstruksi,” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  1  (2020):  59–76, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.
Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
UUPK  mengatakan  terkait  haknya  pembeli  yakni:  a)  Haknya  dilayani  dengan  benar  dan netral,  serta  tak  bersifat  diskriminatif;  b)  Hak  memilah  produk  serta  layanan  serta menerima  produk  ataupun  layanan  tersebut  selaras  ketentuan  serta  syaratnya  kontrak,  c) Hak  menerima  ganti  rugi,  kompensasi,  apabila  produk  ataupun  layanan  diterimanya  tak selaras kontrak. 25
Selain  hak  dasar  harus  dilindungi,  konsumen  perlu  ditingkatkan  kesadarannya  agar pelaku usaha tidak melakukan perbuatan curang pada konsumen. Meningkatkan kesadaran pelaku  bisnis  mengenai  nilai  perlindungan  konsumen  akan  mendorong  pendekatan perilaku bisnis yang jujur dan bertanggung jawab. 26 Tujuan perlindungan konsumen adalah menanamkan  rasa  aman  saat  memenuhi  tuntutan  hidup.  Sebab  upaya  perlindungan konsumen  tidak  sebatas  tindakan  preventif  saja,  namun  mencakup  tindakan  sanksi  dalam seluruh bidang perlindungan konsumen. 27 Selanjutnya layanan GrabFood yang disediakan PT  Grab  harus  mematuhi  Pasal  4  Undang-Undang  No  8  Tahun  1999  demi  menjaga  hak- hak pembeli .
Beberapa  masalah  yang  terjadi  di  layanan  GrabFood  ini  sendiri  yaitu  pertama, perbedaan harga pesanan dalam aplikasi. Layanan GrabFood ini terdapat harga yang harus disetujui dan dibayar oleh konsumen ketika menerima pesanan makanan dan minumannya . Seperti  contohnya  konsumen  telah  melakukan  pesanan  dengan  harga  Rp.  30.000,-  (tiga puluh  ribu  rupiah)  begitu  konsumen  menerima  pesanan,  harga  yang  dibayarkan  menjadi Rp.  40.000,-  (empat  puluh  ribu  rupiah).  Maka,  adanya  perubahan  harga  tersebut  dapat merugikan  konsumen  karena  tidak  diketahui  dan  disepakati  konsumen  sebelumnya.  Jika terdapat  perubahan  harga  di  resto  maka  pihak driver harus  mengkonfirmasikan  terlebih dahulu kepada konsumen terkait kenaikan harga tersebut.
Kedua,  terkait  keamanan  dan  privasi,  terdapat  juga  masalah  keamanan  dan  privasi yang  perlu  dipertimbangkan. Layanan  transportasi online misalkan  Grab  pun  dinilaikan berpotensi  memunculkan  masalah  terkait  data  pribadinya  sebab  rawan  terhadap penyadapan data pemakai, di mana rutenya harian pemakai bisa terlacak, terutama dalam hal data pribadi yang dibagikan dalam proses pemakaian aplikasi terdapat alamat, nomer, dan  lain  lain. 28 Oknum  yang  menyalahgunakan  data  pribadi  tersebut  sehingga  merugikan konsumen.
Ketiga,  ketidaklayakan  kualitas  makanan  yang  dipesan,  hal  ini  terkait  dengan kebersihan  dan  kehigienisan  makanan.  Karena  jika  terlewatkan  hal  tersebut  dapat merugikan  konsumen  yang  mana  makanan  tersebut  dapat  mengakibatkan  masalah kesehatan  dan  tidak  layak  dikonsumsi.  Pihak  pengusaha  makanan  tersebut  harus bertanggung jawab atas  hal  itu sebab murni dari kesalahannya yang seharusnya mengacu
25 Perjaka  Purba,  Ketut  Sudiatmaka,  and  Dewa  Gede  Sudika  Mangku,  “Implementasi  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di  Kabupaten  Buleleng,” Jurnal Komunitas Yustisia 2, no. 3 (2019): 156–67. https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i3.28781
26 Desi Kristanti et al., “Etika Bisnis,” Padang: Global Eksekutif Teknologi , 2023.
27 Otoritas Jasa Keuangan, “Otoritas Jasa Keuangan,” Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65 (2017).
28 Trias  Palupi  Kurnianingrum,  “Urgensi  Pelindungan  Data  Pribadi Konsumen  Di  Era  Ekonomi  Digital,” Kajian 25, no. 3 (2023): 197–216. http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3893
Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
pada syarat dan ketentuan yang telah disetujui di awal perjanjian dengan PT. Grab. Namun tak  kalah  penting  juga  peran  PT.Grab  yang  mengendalikan  mutu  pihak  mitra  yaitu pengusaha untuk menjaga makanannya.
Keempat,  kerusakan  kondisi  makanan  yang  dipesan,  Konsumen  yang  menerima barang  yang  tidak  sempurna  atau  rusak,  atau  konsumen  yang  menerima  barang  dalam keadaan  layak,  menunjukkan  bahwa  kondisi  barang  merupakan  hal  yang  sangat  penting bagi  konsumen.  Apabila  konsumen  menerima  barang  yang  cacat  atau  rusak  maka konsumen  akan  merasa  dikucilkan. 29 Adanya  kesalahan  pada  saat  pesanan  yang  diantar oleh driver kepada konsumen tidak dalam kondisi yang baik seperti kotor dan ketumpahan air,  yang  dapat  terjadi  disebabkan  oleh  proses  pengemasan  dari  resto  atau  dalam  proses pengangkutan yang dilakukan driver ceroboh atau tidak teliti.
Kelima,  orderan  fiktif,  yang  dimaksud  tersebut  yaitu  perbuatan  oknum  yang membuat  pesanan  makanan  melalui  aplikasi  penyedia  layanan  pesan  antar  makanan dengan nama, nomor handphone dan alamat palsu. Dalam hal ini bukan hanya driver saja yang dirugikan tetapi juga dari pihak konsumen sebagai pemilik rumah yang dicantumkan alamat  rumahnya  dalam  pesanan.  Hal  ini  merugikan  konsumen  dikarenakan  seringkali ditemukan  kejadian  di  mana  pelaku  order  fiktif  tersebut  menggunakan  nama  pemilik alamat  sebagai  pemesan,  dan  memesan  makanan  tersebut  tepat  ke  alamat  rumah  pemilik alamat,  yang  mana  pemilik  alamat  pun  terpaksa  membayar  makanan  tersebut.  Terlebih lagi, orderan fiktif tersebut bisa dilakukan berkali-kali pada hari yang sama.
Salah  satu  kasusnya  yaitu  pengguna  aplikasi  Grab  bernama  Wilandini  yang mendapat  serbuan dari 11 orderan fiktif  GrabFood yang datang kerumahnya dengan nilai total  mencapai  Rp  2.800.000,-  (dua  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah).  Wilandini  sempat membayar orderan pertama karena merasa kasihan. Tetapi setelah itu bermunculan banyak pesanan,  Wilandini  langsung  melapor  ke  GrabFood  untuk  ditindak.  Namun,  karena prosedur yang berbelit-belit, Wilandini akhirnya menunda dan memilih untuk mengunggah kejadian  tersebut  ke  media  sosial.  PT.  Grab  juga  harus  turut  mengambil  tindakan  untuk melindungi  konsumennya  dari  segi  peningkatan  keamanannya.  Terdapat  tanggung  jawab PT.  Grab  dari  kasus  tersebut  yang  mana  adanya  permintaan  maaf  dan  pembayaran  ganti rugi  atas  biaya  yang  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pelanggan  serta  penonaktifan  akun pengguna yang tidak bertanggung jawab tersebut.
Terdapat  contoh  kasus  lainnya  yaitu  penipuan  mitra merchant GrabFood.  Pada Januari  2021,  di  Jawa  Timur  sempat  ramai  terkait  keracunan  makanan  yang  parah  akibat laporan  di  media  sosial  yang  menyoroti  keluhan  konsumen  tentang  layanan  pesan-antar makanan  GrabFood,  yang  menyediakan  makanan  yang  tidak  sesuai  standar  dan  dikemas dengan  kemasan  yang  tidak  menarik.  Mengingat  hal  ini,  para  pelanggan  secara  langsung mengamati lokasi restoran serta memastikan fakta restoran itu dioperasikan oleh penipuan yang  mengatasnamakan  sejumlah  restoran  ternama  dan  dibuka  di  lokasi  yang  tidak
29 Hasnati  Hasnati,  Puti  Mayang  Seruni,  "Consumer’s  Personal  Data  Protection  in  the  Digital  Era", Jurnal  Ius Constituendum , Vol. 9, No.1 (2024), https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1305
Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
memenuhi standar kebersihan. Mitra merchant tersebut terbukti melanggar kode etik serta tak melaksanakan aturan yang sudah disepakati bersama Grab. Dan PT. Grab mengambil tindakan  bahwa  mitra merchant yang  dilaporkan  sudah  ditangguhkan  atau suspend serta menindak  tegas  setiap  mitra merchant yang  terbukti  melanggar  kode  etik  dan  tidak menjalankan aturan yang telah disepakati dengan Grab.
Dilihat  dari  beberapa  masalah  tersebut,  suatu  pengoperasian  yang  melibatkan beberapa pihak ini dapat juga menimbulkan kerugian dan pertanggungjawaban. Maka dari itu, suatu kegiatan atau hubungan hukum yang dilakukan pastinya menyebabkan tanggung jawab  hukum,  tanggung  jawab  sendiri  terdapat  beberapa  jenis  yakni  tanggung  jawab responsibility serta tanggung jawab liability . Dalam responsibility tanggung jawab sendiri berarti  sikap  moral  menjalankan  kewajiban,  sedangkan  dalam liability tanggung  jawab diartikan  sebagai  tanggung  jawab  atas  pelanggaran  terhadap  kewajibannya. 30 Pasal  16 Undang-Undang  No  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  mengatakan bahwasanya  pelaku  bisnis  yang  menawarkannya  produk  serta  layanan  lewat  pesanan dilarang  tidak  dapat  menindaklanjuti  serta  memenuhi  jangka  waktunya  penuntasan  yang telah disepakati, tidak menghormati perjanjian mengenai layanan atau hasil. Hal ini serupa layanan pesan-antar makanan online yang memiliki kontrak antar penyedia, syarat kontrak dimaksudkan menjamin ketertiban dan keamanan dalam pengiriman makanan.
Kerugian  juga  disebutkan  dalam  sejumlah  pasal,  seperti  Pasal  1365  KUH  Perdata yang  menjelaskan  tentang  perbuatan  hukum  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  pihak ketiga  dan  mengamanatkan  ganti  rugi  dari  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  kerugian tersebut. Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kecerobohan atau ketidaktahuannya, di samping kerugian yang  diakibatkan  oleh  perbuatannya.  Selanjutnya,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal 1367  KUH  Perdata,  seseorang  mempunyai  tanggung  jawab  tidak  hanya  untuk  kerugian yang  timbul  karena  perbuatannya  sendiri  tetapi  juga  akibat  perbuatan  orang  lain, tanggungannya, atau barang dagangannya itu sendiri.
Secara  umum  diterjemahkan  sebagai  "syarat  dan  ketentuan",  frasa  "syarat  dan ketentuan" mengacu pada informasi mengenai ketentuan kontrak yang terdapat dalam buku dan undang-undang di berbagai negara. Hak dan tanggung jawab para pihak dalam kontrak tercantum  dalam  pernyataan  ini.  Klausul  ini  penting  karena  secara  jelas  mencerminkan ketentuan  yang  telah  dinegosiasikan  dan  disepakati  oleh  para  pihak,  serta  karena membatasi  hak dan kewajiban pihak dalam  kontrak. Syarat  dan ketentuan umum kontrak pedagang  untuk  GrabFood,  termasuk  setiap  perubahan  berkala,  berlaku  selama  jangka waktu efektif kontrak pedagang yang ditetapkan.
"Anda  memiliki  kapasitas  hukum  untuk  menyetujui  Ketentuan  Layanan  dan Kebijakan  Grab  ini  dan  bahwa  Anda  setidaknya  berusia  dua  puluh  satu  (21)  tahun," menurut Pernyataan, Jaminan, dan Perjanjian yang merupakan bagian dari platform Grab.
30 Octavia,  Yeti  (2020)  “Pengaruh  Kualitas Pelayanan  Jasa  Kurir GrabFood Terhadap  Kepuasan  Pelanggan  Pada Karyawam Puskemas Basuki Rahmad Kota Bengkulu” thesis, IAIN Bengkulu.
Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
Jika  Anda  berusia  kurang  dari  dua  puluh  satu  (21)  tahun,  Anda  tidak  diperbolehkan menggunakan  Layanan  dan  tidak  dapat  menyetujui  Ketentuan  Layanan  dan  Kebijakan Grab  ini.  Semua  informasi  yang  Anda  sampaikan  harus  benar  dan  tepat.  "Anda"  dalam konteks ini mengacu pada pelanggan atau mitra. Sebab, hak dan kewajiban perusahaan dan tukang  ojek  tentu  bertumpang  tindih  dengan  keahlian  hukum  yang  diperlukan  untuk menjalin kerja sama di dalamnya.
Terkait  kewajiban  restoran,  PT.  Grab  lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa  “Penjual GrabFood  bertanggung  jawab  penuh  atas  setiap  jaminan  mengenai  kualitas  produk makanan  dan  minuman  yang  dijual  kepada  Anda.”  Layanan  pesan-antar  makanan  dari sejumlah  lokasi  restoran  yang  telah  terdaftar  di  aplikasi  Grab  disediakan  melalui  layanan makanan Grab. Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Republik Indonesia mengatur tentang kelancaran pengantaran pengemudi ojek serta sarana dan  prasarana  jalan.  Undang-undang  yang  tercantum  di  bawah  ini  mungkin  berdampak pada  aktivitas  pengiriman  makanan  layanan  GrabFood .  Hal  ini  berkaitan  dengan pengaturan  dan  persiapan  persyaratan  berkendara  oleh  para driver dalam  proses pengirimannya. Maka, layanan lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan terintegrasi tersebut diperlukan. 31
Hubungan  yang  terjadi  adalah  hubungan  kemitraan,  maka  tiap  pelaku  usaha  punya tanggung  jawabnya.  PT.  Grab  bertanggung  jawab  terkait  penggunaan  aplikasinya  yang menciptakan  hubungan  penyedia  jasa  transportasi  dan  konsumen,  Pihak driver sebagai pihak  yang  memungkinkan  untuk  diminta  pertanggungjawaban  terkait  penyelenggara angkutan  karena driver berkewajiban  dan  diberikan  kepercayaan  untuk  mengantarkan pesanan  pada  layanan  GrabFood  dan  dalam  hal  ketidaksesuaian  makanan  terkait  kualitas dan  mutunya  yang  bahkan  dapat  merugikan  konsumen.  Sehingga  hal  tersebut  menjadi tanggung jawab pemilik resto, karena menjadi kewajiban pemilik resto untuk beritikad bai katas melaksanakan bisnisnya bagaiaman yang ada di pasal 19 yang mengharuskan pelaku bisnis  membayar  atas  kerusakan,  pencemaran  serta  kerugiannya  pembeli  yang  berkaitan produk atau jasanya. 32 Grab harus bertanggung jawab mengelola layanan yang disediakan GrabFood dengan cara yang nyata dalam melindungi hak-hak konsumen. Tindakan hukum oleh  konsumen  sebagai  korban  yakni  mengajukan  gugatan  perdata  dan  menyelesaikan lewat hukum di pengadilan. Selain itu, di luar pengadilan, penyelesaian perkara dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, serta diselesaikan dengan jalan damai. 33 Platform Grab harus bertanggung jawab dalam mengelola layanan GrabFood dengan cara yang nyata untuk melindungi  hak-hak  konsumen.  Tanggung  jawab  ini  mencakup  upaya  konkret  dari  Grab untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dijaga. Apabila terjadi pelanggaran, konsumen
31 Meiliana  Kamila,  Imam  Haryanto,  “Tanggung  Jawab  Hukum  Perusahaan  Ekspedisi  Atas  Hilangnya  Barang Konsumen” Jurnal USM Law Review Vol 5 No 2 Tahun 2022 http://dx.doi.org/10.26623/jic.v9i1.8061
32 Puteri Asyifa Octavia Apandy and Panji Adam, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli,” Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta 3, no. 1 (2021): 12–18. https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85
33 Puteri Asyifa Octavia Apandy and Panji Adam, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli,” Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta 3, no. 1 (2021): 12–18. https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85
Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
sebagai  korban  memiliki  hak  untuk  mengambil  tindakan  hukum  dengan  mengajukan gugatan  perdata  dan  menyelesaikan  perkara  melalui  proses  hukum  di  pengadilan.  Selain jalur  hukum,  konsumen  juga  dapat  menyelesaikan  sengketa  di  luar  pengadilan  melalui musyawarah dan mufakat, serta dengan cara yang damai. Ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  tersedia  bagi  konsumen,  baik  melalui  jalur hukum formal maupun penyelesaian damai yang lebih informal.

## 4. PENUTUP
Perlindungan  konsumen  menjadi  aspek  penting  dalam  bisnis  layanan  pengiriman makanan dan minuman secara online , seperti GrabFood. Karena terdapat masalah-masalah yang  timbul  di  dalamnya, untuk  menjamin  masyarakat  (konsumen)  negara  disini  wajib berperan  dalam  memberikan  perlindungan  dan  keamanan  hukum  menjamin  keamanan makanan  dan  minuman  yang  dikonsumsi  dan  digunakan  oleh  masyarakat,  khususnya pengguna  GrabFood.  PT.  Grab  bertanggung  jawab  dalam  masalah  terkait  penggunaan aplikasinya yang menciptakan hubungan penyedia jasa transportasi dan konsumen, Pihak driver sebagai  pihak  yang  memungkinkan  untuk  diminta  pertanggungjawaban  terkait penyelenggara  angkutan  karena driver telaah  diberi  kepercayaan  untuk  membelikan makanan pada layanan GrabFood. dan dalam hal ketidaksesuaian makanan terkait kualitas dan  mutunya  yang  bahkan  dapat  merugikan  konsumen,  maka  menjadi  tanggung  jawab pemilik  resto.  Maka,  harus  adanya  evaluasi  atau  pembinaan  kepada  mitranya  baik  dari driver maupun  pihak  resto  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  kepada  konsumen  agar meningkatkan  mutu  dan  standar  perusahaan.  Kepada  pihak  mitra  pemilik  restoran  harus menjaga  kualitas  produk  serta  memberi  penjelasan  serta  jujur  terkait  keadaan  makanan. Serta  terkait  kualitas  dari  resto  itu  sendiri  yang  harus  diperhatikan  serta berpedoman  pada  undang-undang  yang  yang  mengatur  keamanan  produk  hingga konsumen lebih terlindungi dan terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusta,  Hendrawan.  “Telaah  Yuridis  Aplikasi  Zoom  Dalam  Mengumpulkan  Data  Pribadi Ditinjau  Dari  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan Sistem  Dan  Transaksi  Elektronik.” Krtha  Bhayangkara 16,  no.  1  (2022):  177–96. http://dx.doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1076
Apandy,  Puteri  Asyifa  Octavia,  and  Panji  Adam.  “Pentingnya  Hukum  Perlindungan Konsumen  Dalam  Jual  Beli.” Jurnal  Manajemen  Dan  Bisnis  Jayakarta 3,  no.  1 (2021): 12–18. https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85
Arifin,  Zaenal,  Soegianto  Soegianto,  and  Diah  Sulistyani  RS.  “Perlindungan  Hukum Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi.” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 59–76.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.
Atsetya, Tri Ciar, Budi Santoso, and Adya Paramita Prabandari.  “Perlindungan Para Pihak Dalam  Perdagangan  Secara  Elektronik.” Notarius 13,  no.  2  (2020):  655–66. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31086
Carissa  Amanda,  dkk  “Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Pembelian  Obat  Mengandung
Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
Psikotropika Pada Online Marketplace” Jurnal USM Law Review Vol 5 No 2 (2022). http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5337
Diyah Ayu Karunianingsi,  “Mediatisasi  Jasa Layanan  Makanan Melalui  Aplikasi GoFood dan  GrabFood” Jurnal  Penelitian  Komunikasi Vol.  23  No.  2  (2020):  129-142 http://dx.doi.org/10.20422/jpk.v2i23.688
Edelia, Anastasya Riris,  Rinitami  Njatrijani, and Sartika Nanda Lestari.  “Tanggung Jawab PT  Grab  Indonesia  Terhadap  Kerugian  Dalam  Proses  Pengangkutan  Barang  Melalui Layanan  Grab  Express.” Diponegoro  Law  Journal 8,  no.  2  (2019):  825–35. https://doi.org/10.14710/dlj.2019.24536.
Gelora  Martanti,  “  Perlindungan  Konsumen  bagi  Penyandang  Disabilitas  pada  Sektor Perdagangan Online Berbasis Aplikasi Marketplace,” Jurnal USM Law Review Vol 6 No 1 (2023): 243. 34 http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387
Hasnati  Hasnati,  Puti  Mayang  Seruni,  "Consumer’s  Personal  Data  Protection  in  the  Digital Era",
Jurnal Ius Constituendum , Vol. 9, No.1 (2024).
http://dx.doi.org/10.26623/jic.v9i1.8061
Indonesia,  Republik.  “Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.” Lembaran Negara RI Tahun 8 (1999). Keuangan,  Otoritas  Jasa.  “Otoritas  Jasa  Keuangan.” Salinan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 65 (2017).
Kristanti,  Desi,  Ni  Luh  Kardini,  NLKAS  Sucandrawati,  Amtai  Alaslan,  Budi  Harto, Mustikaningrum  Hidayati,  Ahfi  Nova  Ashriana,  Bambang  Irawan,  and  Anak  Agung Elik Astari. “Etika Bisnis.” Padang: Global Eksekutif Teknologi (2023).
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen . Sinar Grafika (2022).
Kurnianingrum,  Trias  Palupi.  “Urgensi  Pelindungan  Data  Pribadi  Konsumen  Di  Era
Ekonomi Digital.” Kajian 25, no. 3 (2023): 197–216.
http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v25i3.3893
Kurniawan, Muhammad Ra’uf, Rani, Marnia, Nuraini, Lia  “Perlindungan Konsumen Atas Ketidaksesuaian  Harga  Pada  Ketentuan  Penggunaan  Gofood  Sebagai  Kontrak Elektronik  Dalam  Aplikasi  Gojek” . S1  thesis,  Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji (2023)
Maharani,  Risca  Hanesty.  “Liberalisasi  Perdagangan  Jasa  Oleh  Gojek  Dan  Grab  Dalam Perspektif  Hukum  Internasional.” Jurnal  Yuridis 8,  no.  2  (2021):  280–97. https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.3135
Mansyur,  Ali,  and  Irsan  Rahman.  “Penegakan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional.” Jurnal  Pembaharuan  Hukum 2,  no.  1 (2015): 1–10. http://dx.doi.org/10.26532/jph.v2i1.1411
Meiliana  Kamila,  Imam  Haryanto,  “Tanggung  Jawab  Hukum  Perusahaan  Ekspedisi  Atas Hilangnya  Barang  Konsumen”  Jurnal  USM  Law  Review  Vol  5  No  2  (2022). http://dx.doi.org/10.26623/jic.v9i1.8061
Muhammad  Mahmud  Nasution,  “Tinjauan  Fiqh  Muamalah  Terhadap  Praktik  Jual-Beli Makanan Melalui Jasa Grabfood” Al-Mau’izhah 161-178 Volume 8, No. 1 (2022)
Ningsih,  Baiq  Fuzira,  and  H  Salim  Salim.  “Pelaksanaan  Perjanjian  Kemitraan  Antara Pengemudi Dengan Penyedia Layanan Grab.” Private  Law 2,  no.  3  (2022):  619–28. https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1558
Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
Nurmala,  Leni  Dwi,  and  Yayan  Hanapi.  “Kajian  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.” Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia 3, no. 1 (2023): 1–7. http://dx.doi.org/10.35912/jihham.v3i1.1801
Octavia,  Yeti (2020) “ Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Jasa  Kurir  GrabFood  Terhadap Kepuasan  Pelanggan  Pada  Karyawam  Puskemas  Basuki  Rahmad  Kota  Bengkulu” thesis, IAIN Bengkulu.
Pratiwi, Meirina Dewi, and Sakinah Agustina. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Dalam Mendapatkan Jaminan Halal Pada Aplikasi Layanan Food Delivery.” Justici 16, no. 1 (2023): 40–50.
Priliasari,  Erna.  “Perlindungan  Data  Pribadi  Konsumen  Dalam  Transaksi  E-Commerce.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 12,  no.  2  (2023). http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1285
Purba,  Perjaka,  Ketut  Sudiatmaka,  and  Dewa  Gede  Sudika  Mangku.  “Implementasi Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Terhadap Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di  Kabupaten  Buleleng.” Jurnal  Komunitas Yustisia 2, no. 3 (2019): 156–67. https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i3.28781
Putri, Febi Listiyani Sunarto, and Susilo Wardani. “Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Keamanan  Pangan  Di  Lingkungan  Sekolah  Kabupaten  Banyumas.” UMPurwokerto Law Review 4, no. 2 (2024): 243–56. http://dx.doi.org/10.30595/umplr.v4i2.16371 Rahayu,  Djulaekadan  Devi.  “Buku  Ajar  Metode  Penelitian  Hukum.” Surabaya:  Scopindo Media Pustaka (2019).
Rahmania,  Auliya.  “Urgensi  Pengaturan  Sanksi  Bagi  Perusahaan  Yang  Tidak Melaksanakan  Corporate  Social  Responsibility.” Unes  Law  Review 6,  no.  2  (2023): 4780–88. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1305
Rasji,  Alex  Oktavian,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Terkait  Layanan  Grab Food  Berdasarkan  Pasal  4  Ayat  3  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen” Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 2 (2023)
Riana Puspitasari, Imelda Aprileny, “Pengaruh Kemudahan Penggunaan Aplikasi, Kualitas Pelayanan  dan  Promosi  Terhadap  Minat  Beli  Ulang  (Studi  Kasus  Pada  Konsumen Pelanggan Aplikasi Grab di PT Sido Muncul Kebon Jeruk) (2020)
Rista Maharani, Andria Luhur. “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem  Elektronik  Dalam  Transaksi  Digital” Jurnal  USM  Law  Review Vol  7  No  1 (2024). http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705
Rohmah, Umdah Aulia. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak  BerlabelHalal  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Tahun  2015.” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 5, no. 2 (2016): 224–49. https://doi.org/10.14421/sh.v5i2.2015
Ryani, Luthfi Hanifa "Jasa Layanan Transportasi Daring (Gojek dan Grab) Dalam Perspekif ASEAN  on  Framework  Agreement  on  Service  (AFAS),"  Dharmasisya:  Vol.  1  , Article 22 (2021) https://doi.org/10.35586/jyur.v8i2.3135
Sanjaya,  Putu  Krisna  Adwitya,  Ni  Putu  Sri  Hartati,  and  Ni  Wayan  Wina  Premayani. “Pemberdayaan  Pengelola  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Berdikari  Melalui Implementasi Digital Marketing System.” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 1 (2020): 65–75. https://doi.org/10.31960/caradde.v3i1.467
Wiyono,  Tri  Sulismuji.  “Perlindungan  Hukum  Konsumen  Terhadap  Produk  Pangan  Yang
Tanggung Jawab Hukum bagi Konsumen atas Kerugian Layanan Grabfood oleh PT. Grab Teknologi Indonesia Soya Putri Mirena, Imam Haryanto
e-ISSN: 2621-4105
Mengandung  Bahan  Berbahaya.” Jurnal  Ilmu  Hukum: 4,  no.  1  (2020):  21–40. https://doi.org/10.24246/alethea.vol4.no1.p21-40
Yanova,  Muhammad  Hendri,  Parman  Komarudin,  and  Hendra  Hadi.  “Metode  Penelitian Hukum:  Analisis  Problematika  Hukum  Dengan  Metode  Penelitian  Normatif  Dan Empiris.” Badamai
Law Journal 8, no. 2 (2023): 394–408. http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423
Yuningsih,  Rahmi.  “Pelindungan  Kesehatan  Masyarakat  Terhadap  Peredaran  Obat  Dan Makanan Daring.” Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 12, no. 1 (2021): 47–62. https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i1.2020