## Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen: Studi Analisis Peran Publik Perempuan dalam DPRD Kota Manado
Women's Representation in the Parliament: An Analytical Study of Women's Public Role in the House of Representatives of the City of Manado
Nur Alfiyani
Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128 E-mail: nur.alfiyani@iain-manado.ac.id

## ABSTRACT
The  women  poor  knowledge  about  politics  and  the  lack  of  support  from  political  parties  causes women  to  be  weak  in  the political  field.  Based  on  this,  the government  then  applies  the Election Law and Political Party regulations which impose 30% of women's representation so that women can be actively involved in producing policies. This study  aims to analyze the  implementation of the  30%  quota  for  legislative  members  in  the  House  of  Representatives  (DPRD)  of  the  City  of Manado  for  the  2014-2019  period  on  women.  The  focus  of  this  research  is  how  the  30%  quota represented  by  women  legislators  takes  the  role  and  responsibility  in  producing  regional regulations that favor women. This research uses qualitative research methods by collecting data through  in-depth  interview  techniques.  The  results  showed  that  as  many  as  32.5%  of  female legislators  were  elected  in  the  2014-2019  period  but  the  increase  in  the  percentage  of  women's representation  in  the  DPRD  of  the  City  of  Manado  was  considered  still  unable  to  represent  the interests  of  the  women  community.  This  inability  can  be  seen  in  the  lack  of  role  of  women legislators  in  carrying  out  legislative  functions  such  as:  making  local  initiatives  which  are  still determined based on a priority scale. This shows that the 30% representation that has been sought by the government is still not optimal in terms of quality. This study concludes that it is necessary to increase the ability of women legislative members in terms of integrity, capacity and capability so that this form of active participation can produce policies at the local level that represent the interests of the women community.
Keywords: Gender equality, Implementation of 30% Quota, Local Politics, Women's Legislator.

## ABSTRAK
Rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik serta masih kurangnya dukungan partai politik menyebabkan  perempuan  lemah  di  bidang  perpolitikan.  Berdasarkan  hal  tersebut  pemerintah kemudian  menerapkan  peraturan  UU  Pemilu  dan  Partai  Politik  yang  mengatur  mengenai  30% keterwakilan perempuan agar  perempuan dapat ikut terlibat aktif dalam  menghasilkan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian kuota 30% anggota legislative di DPRD  Kota  Manado  periode  2014-2019  terhadap  masyarakat  perempuan.  Fokus  penelitian  ini adalah  bagaimana  kuota  30%  yang  diwakili  oleh  anggota  legislatif  perempuan  mengambil  peran dan  tanggung  jawab  dalam  menghasilkan  perda-perda  yang  berpihak  kepada  perempuan. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  melakukan  pengumpulan  data melalui teknik in-depth interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 32.5% anggota legislatif  perempuan  terpilih  pada  periode  2014-2019  namun  peningkatan  persentasi  jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Manado tersebut dianggap masih belum mampu mewakili kepentingan  masyarakat perempuan. Ketidakmampuan ini  terlihat pada  kurangnya peran anggota legislatif  perempuan  dalam  menjalankan  fungsi  legislasi  seperti:  pembuatan  perda  inisiatif  yang masih  saja  ditentukan  berdasarkan  skala  prioritas.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  keterwakilan 30%  yang  telah  diupayakan  oleh  pemerintah  terlihat  masih  belum  maksimal  dari  segi  kualitas.
Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  dibutuhkan  peningkatan  kemampuan  anggota  legislative perempuan dari segi integritas, kapasitas serta kapabilitas sehingga bentuk partisipasi aktif tersebut dapat menghasilkan kebijakan di tingkat lokal yang mewakili kepentingan masyarakat perempuan.
Kata kunci: Implementasi Kuota 30%; Kesetaraan Gender; Politik Lokal; Legislatif Perempuan.

## PENDAHULUAN
Kesetaraan  gender  hingga  saat  ini  masih  menjadi  sebuah  tantangan berskala  lokal  dan  nasional,  demikian  pula  dengan  keterlibatan  perempuan  di bidang  politik  ketika  berpartisipasi  aktif  maupun  pasif  dalam  kontestasi  politik serta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Sistem dan struktur  sosial  yang  berbudaya  patriarki  tidak  menempatkan  perempuan  pada posisi yang sejajar dengan laki-laki, perempuan yang terjun di dunia politik masih terbilang  sedikit,  hal  ini  dikarenakan  rendahnya  pengetahuan  perempuan  tentang politik  serta  masih  kurangnya  dukungan  partai  politik  menyebabkan  perempuan lemah di bidang perpolitikan.
Image di  masyarakat yang  kebanyakan  merupakan  stereotip  tentang perempuan  menunjukkan  bahwa  laki-laki  bersifat  dominan  terhadap  perempuan sehingga  perempuan  tidak  layak  memimpin,  karena  perempuan  dianggap  tidak rasional  dan  lebih  mengedepankan  emosinya.  Pandangan  yang  bersumber  dari streotipe  dan  keyakinan  gender  inilah  yang  akhirnya  menimbulkan  ketimpangan gender di berbagai sektor termasuk sektor politik (Pudji, 2008).
Catherine  McKinley  yang  merupakan  professor  dari Tulane  University School  of  Social  Work mengungkapkan  bahwa  stereotip  ini  disebabkan  oleh sistem  patriarki  di  masyarakat.  Peran  gender  traditional  dan  kaku  tersebut didasarkan  pada  masyarakat  patriarki  sehingga  masyarakat  memiliki  gambaran bahwa  laki-laki  tidak  emosional  dan  superior  atas  perempuan  sedangkan perempuan emosional. Namun, hasil penelitian dari Scientific Reports pada tahun 2021 memperlihatkan perbedaan  yang signifikan  dari anggapan masyarakat  pada umumnya yang mengatakan bahwa perempuan lebih emosional. Scientific Reports menemukan  bahwa  emosi  partisipan  penelitian  yang  berjenis  kelamin  laki-laki memiliki gejolak  yang  mirip seperti partisipan yang berjenis  kelamin  perempuan (Kumparan Woman, 2022).
Pelabelan  emosi  berdasarkan  jenis  kelamin  akan  membuat  seseorang membentuk  dirinya  sendiri  sesuai  dengan  anggapan  tersebut.  Ketika  hal  ini terjadi,  seseorang  akan  membatasi  kemampuannya  sendiri  untuk  tumbuh  dan mengekspresikan diri  sehingga dapat  menyebabkan dampak bagi  perempuan dan laki-laki,  yaitu  terbatasnya  akses  perempuan  pada  kekuasaan  dan  kesempatan, sementara laki-laki cenderung menahan ekspresi sehat dari perasaan mereka.
Di  bidang  politik,  terdapat  tiga  pendapat  yang  mengakibatkan  minimnya jumlah kaum perempuan; pertama, pendapat konservatif dimana kaum perempuan tidak dibenarkan melibatkan diri dalam bidang politik, karena politik merupakan dunianya  kaum  laki-laki,  pendapat  ini  merupakan  pendapat  yang  mendukung budaya  patriarki  di  dalam  masyarakat.  Kedua.  Pendapat  liberal  progresif, pendapat  ini  menyatakan  bahwa  kaum  perempuan  diperbolehkan  melibatkan dirinya  dalam  berbagai  aktivitas  politik.  Sedangkan  ketiga,  pendapat  apologetis, pendapat ini memandang ada wilayah yang diperbolehkan melibatkan perempuan
di  dalamnya,  dan  ada  wilayah  yang  tidak  boleh  melibatkan  kaum  perempuan  di dalamnya karena hanya dikhususkan bagi laki-laki (Rasyidin & Aruni, 2016).
Faktor  penyebab  lainnya  juga  juga  berkaitan  dengan  ideologi  agama, karena  ada  beberapa  pendapat  yang  menganggap  bahwa  faktor  agama  menjadi penyebab  kentalnya  budaya  patriarki  di  masyarakat  (Kasmawati,  2013). Berdasarkan ulasan dari tulisan Belenggu Budaya Patriarki bahwa beberapa ulama seringkali  menggunakan  surat  An-Nisa  ayat  34  “laki-laki  adalah  pemimpin perempuan” untuk memperkuat supermasi laki-laki terhadap perempuan, sehingga status  dan  pola  kekuasaan  ini  berpengaruh  secara  universal  terutama  dalam penentuan  sosok  pemimpin,  pembuatan  kebijakan  serta  aturan  yang  berlaku  di masyarakat  (Mahardhika,  2020),  namun  Syekh  Dr.  Yusuf  Al-Qardhawi  yang merupakan  seorang  ulama  dari  Mesir  menegaskan  bahwa  yang  dimaksud  dalam Q.S  An-Nisa  ayat  34  yaitu  laki-laki  merupakan  pemimpin  perempuan  dalam kaitannya  dengan  kehidupan  suami  istri  yaitu  laki-laki  sebagai  kepala  rumah tangga  dan  bertanggung  jawab  di  dalamnya,  bukan  terkait  urusan  pemerintahan. Menurut  beliau,  firman  Allah  yang  berbunyi  “karena  mereka  (laki-laki)  telah menafkahkan  sebagian  dari  harta  mereka”  menunjukkan  bahwa  maksud  dari kepemimpinan disini adalah kepemimpinan atas keluarga.
Allah Swt. berfirman dalam Q.S At-taubah ayat 71 “Dan orang-orang yang beriman,  lelaki  dan  perempuan,  sebahagian  mereka  (adalah)  menjadi  penolong bagi  sebahagian  yang  lain.  Mereka  menyuruh  (mengerjakan)  yang  makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat pada  Allah  dn  Rasul-Nya,  mereka  itu  akan  diberi  rahmat  oleh  Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
Di  dalam  ayat  tersebut,  Allah  Swt.  menetapkan  bagi  perempuan  beriman hak mutlak memerintah sebagaimana laki-laki. Perempuan memiliki kemampuan dalam mengatur kepentingan pribadinya dalam bidang keuangan dan kemampuan dalam  mengatur  kepentingan  orang  lain  tanpa  terkecuali  kemampuan  yang berkaitan  dengan  aktivitas  politik,  seperti  kemampuan  perempuan  dalam perwalian,  pembebasan,  perintah  berbuat  kebajikan  dan  melarang  perbuatan munkar serta persaksian.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Al-Qardhawi  memiliki  pandangan  yang senada  terkait  hak  berpolitik  bagi  perempuan.  Dalam  buku  beliau  yang  berjudul “Meluruskan  Dikotomi  Agama  dan  Politik ”  beliau  sangat  peduli  terhadap  hak politik  perempuan.  Yusuf  Al-Qardhawi  juga  pernah  mengeluarkan  fatwa  dengan menyatakan  bahwa  seorang  perempuan  mempunyai  hak  untuk  ikut  memilih  di dalam  pemilihan  umum,  dan  fatwa  lainnya  yaitu  membolehkan  seorang perempuan  untuk  mencalonkan  dirinya  sebagai  anggota  parlemen  dan  dewan permusyawaratan apabila memiliki kualifikasi tersebut (Aprilia, 2016).
Beliau  menyejajarkan  kedudukan  perempuan  dan  laki-laki,  hal  ini dikarenakan perempuan dewasa adalah manusia mukallaf (diberi tanggung jawab) secara  utuh,  yang  dituntut  untuk  beribadah  kepada  Allah  Swt.,  menegakkan
agama,  melaksanakan  kewajiban,  menjauhi  larangan-Nya,  berdakwah  untuk agama-Nya  dan  berkewajiban  melakukan  amar  makruf  dan  nahi  mungkar  sama seperti laki-laki (Al-Qardhawi, 1998).
Hanya  saja  faktanya  berbagai  studi  tentang  perempuan  menunjukkan bahwa  dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  perempuan  memang  selalu  tertinggal, tersubordinasi,  termarjinalisasi  dan  mengalami  ketimpangan  serta  kesenjangan dalam  hubungannya  dengan  laki-laki.  Politik  sebagai  ruang  publik  dianggap sebagai  aktivitas  yang  tidak  tepat  dan  tidak  cocok  bagi  perempuan  karena dianggap  kasar,  kotor,  dan  tabu.  Konstruksi  sosial  dan  budaya  atas  perempuan sangat  mencerminkan  bias  gender,  sistem  patriarki  memunculkan  relasi  yang timpang antara perempuan dan laki-laki. Pemahaman yang berbeda tentang dunia politik inilah yang kemudian membuat peran perempuan menjadi terpinggirkan di dunia politik (Wahid, 2013).
Dunia  publik  khususnya  politik  saat  ini  masih  menjadi  isu  penting  bagi kesetaraan gender di Indonesia. Menurut Sigmund Neumann dalam Waran, partai politik didefinisikan sebagai organisasi penghubung yang terdiri dari para pelaku politik  aktif  dalam  suatu  masyarakat,  yang  memberikan  perhatian  pada pengendalian  kekuasaan  pemerintahan  yang  berkompetisi  dengan  kelompok  lain atau  dengan  kelompok-kelompok  yang  memiliki  pandangan  berbeda  dalam rangka memperoleh dukungan rakyat (Waran, 2007).
Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Indeks  Pembangunan Gender  atau Gender  Development  Index (GDI)  pada  tahun  2007  menempatkan Indonesia  di  nomor  80  dari  156  negara,  sedangkan  pada  tahun  2009  terjadi penurunan  yang  sangat  signifikan,  Indonesia  berada  di  urutan  90,  yang mengartikan  perempuan  di  Indonesia  masih  belum  menikmati  hak  dan  standar yang  sama  dengan  laki-laki.  Keterwakilan  perempuan  dalam  sektor  politik khususnya  di  parlemen  tentunya  perlu  menjadi  perhatian  penting  dikarenakan dapat  memberikan  otoritas  pada  perempuan  untuk  membuat  kebijakan  yang berkontribusi  besar  pada  pencapaian  hak-hak  perempuan,  khususnya  kesetaraan gender.  Sebab,  seringkali  anggota  laki-laki  tidak  dapat  sepenuhnya  mewakili kepentingan  perempuan  karena  adanya  perbedaan  pengalaman  dan  kepentingan antara keduanya.
Peningkatan  keterwakilan  perempuan  dalam  bidang  politik  terjadi  karena perjuangan  yang  terus  menerus  dalam  mewujudkan  hak  untuk  memperoleh persamaan  dan  keadilan.  Perwujudan  peraturan  perundang-undangan  yang memiliki  keberpihakan  dan  afirmatif  terhadap  peningkatan  keterwakilan perempuan  merupakan  salah  satu  bentuk  perjuangan  tersebut  (Anugrah,  2009). Dengan ditetapkannya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik pada UU Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilu  serta  UU  No.  2  tahun  2011  tentang  Partai Politik,  perempuan  menjadi  diberdayakan.  Hadirnya  peraturan  tersebut  membuat mereka  dapat  berkontribusi  terhadap  pembangunan  sehingga  keberadaan perempuan menjadi layak diperhitungkan (Rasyidin & Aruni, 2016).
Partisipasi perempuan yang sebelumnya hanya bersifat pasif karena hanya sekedar menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada akhirnya dapat ikut  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  perpolitikan,  dalam  artian,  mereka  yang sebelumnya hanya berorientasi pada output pada akhirnya dapat berorientasi pada input  dan  output,  yakni  memiliki  kewenangan  untuk  ikut  membuat  serta mengambil keputusan-keputusan strategis. Beberapa hasil menggembirakan untuk kepentingan  perempuan  yang  merupakan  implementasi  dari  keterwakilan perempuan  di  parlemen,  antara  lain  lahirnya  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  Undang-Undang  Kewarganegaraan,  dan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Partisipasi aktif perempuan di bidang politik tersebut juga terlihat di Kota Manado  yang  merupakan  ibu  kota  dari  Provinsi  Sulawesi  Utara.  Masyarakat Manado  menunjukan  kemajuan  yang  pesat  dalam  bidang  politik,  terlihat  dari Indeks  Pembangunan  Gender  (IPG)  kota  Manado  di  tahun  2017-2020  yang mengalami  kenaikan  sebesar  0.27%  dari  95.96  menjadi  96.23  sehingga  hampir mendekati  angka  100,  hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  kesenjangan pembangunan  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  Kota  Manado  semakin  kecil. Pada tahun 2017, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga tercatat ikut naik dari yang sebelumnya di tahun 2017 adalah 81.00 naik 3.67% sehingga di tahun 2020 IDG  Kota  Manado  sebesar  84.67.  IDG  merupakan  indikator  yang  menunjukkan bahwa perempuan ikut berperan aktif di bidang ekonomi maupun politik (Amalia, 2014).
Di DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Manado pada periode 2019-2024,  kuota  keterwakilan  perempuan  adalah  sebesar  35%,  angka  ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan sebesar 2.5% dari tahun 2014-2019 yang pada saat itu sebesar 32.5% (Leriandokambey, n.d.) namun apakah kuota sebesar 32.5%  di  tahun  2014-2019  tersebut  telah  mewakili  kepentingan  dari  masyarakat perempuan  di  Kota  Manado,  karena  seharusnya  peran  aktif  ini  berbanding  lurus dengan  hadirnya  peraturan  di  tingkat  lokal  yang  berpihak  kepada  masyarakat perempuan sebagai bentuk perwujudan 30% keterwakilan perempuan di legislatif Kota Manado.

## METODE
Dasar  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metodologi  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  analisis.  Pada  penelitian  ini penulis  menggunakan  tipe  penelitian  deskriptif.  Tipe  penelitian  yang menggambarkan secara mendalam tentang pengimplementasian kuota 30% DPRD Kota Manado terhadap masyarakat perempuan.
Peneliti  turun  langsung  ke  daerah  penelitian  untuk  mengumpulkan  data dalam  berbagai  bentuk,  seperti  rekaman  hasil  wawancara  dan  foto  kegiatan  di lapangan. Penulis selain turun ke lapangan, juga melakukan telaah pustaka yakni mengumpulkan  data  dari  buku,  jurnal,  dan  sumber  informasi  lainnya  yang  erat kaitannya dengan masalah penelitian.
Langkah  yang  digunakan  dalam  analisis  data  adalah  sebagai  berikut: reduksi  data,  sajian  data,  dan  verifikasi  data.  Data  dan  informasi  yang  telah dikumpulkan  dari  informan  akan  diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif  dengan menganalisa rekaman hasil wawancara serta melihat implementasi dari kuota 30% keterwakilan  perempuan  tersebut  melalui  output  berupa  perda-perda  yang dihasilkan oleh anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Manado.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keterwakilan  perempuan  di  legislatif  merupakan  bukti  nyata  dari perwujudan  kesetaraan  gender  di  bidang  politik.  Beberapa  buku  serta  jurnal mengungkapkan pentingnya kerterwakilan perempuan. Buku berjudul Gender dan Politik;  Keterwakilan  Perempuan  dalam  Politik yang  ditulis  oleh  Rasyidin menggambarkan  tentang  pentingnya  keterwakilan  kaum  perempuan  yang ditetapkan  dalam  sebuah  kebijakan  afirmatif  untuk  mewujudkan  pembangunan politik dan demokrasi bangsa karena keterwakilan kaum perempuan dalam politik merupakan  bentuk  implementasi  dari  konvensi  penghapusan  segala  bentuk kekerasan (Rasyidin, 2016).
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Audra  Jovani  dengan  judul Potret  Keterwakilan Politik  Perempuan  Anggota  Legislatif  di  DPRD  NTT pada  Pemilu  2014 berpendapat  bahwa  perempuan  NTT  yang  berpartisipasi  dalam  pemilu  2014 mampu berkontribusi pada saat pemilihan dikarenakan wakil yang berdomisili di daerah  pemilihan  memiliki  interaksi  yang  intens  dengan  konstituennya  masing- masing  sehingga  dapat  mewujudkan  keterwakilan  perempuan  di  dalam  partai politik  dan  parlemen  meskipun  dalam  prosesnya  banyak  memperoleh  tantangan secara kultural maupun struktural. Pada faktor kultural, perempuan dianggap tidak memiliki  kemampuan  atau  menyalahi  norma  dan  kehendak  social  apabila berperilaku  menyimpang  dari  norma  dengan  masuk  kedalam  ranah  politik, sedangkan pada faktor struktural, laki-laki lebih mendominasi partai politik serta sistem  pemilu  yang  kurang  efektif  dikarenakan  partai  politik  yang  seharusnya menjadi  akses  penting  perempuan  untuk  masuk  ke  ranah  politik  dan  menjadi wakil  rakyat  malah  menghambat  akses  perempuan  khususnya  pada  saat recruitment calon legislatif (Jovani, 2018).
Jurnal  berikutnya  berjudul Perempuan  dalam  politik  di  Sulawesi  Utara , jurnal  ini ditulis  oleh  Leviane Jackelin dan Deddy  Mulyana. Peneliti pada jurnal ini ingin mencari tahu faktor lainnya yang mendukung perempuan Sulawesi Utara bisa masuk ke dunia politik dengan begitu mudah. Hasilnya, ditemukan beberapa faktor pendukung  yakni, dukungan perundang-undangan di bidang politik, faktor sosial  budaya,  bahkan  agama  dan  kedekatan  calon  legislator  perempuan  dengan pimpinan partai atau penguasa. Marga keluarga yang melekat pada nama belakang perempuan  sebagai  salah  satu  ciri  budaya  patriarki,  baik  yang  berasal  dari  nama ayah  maupun  suami  yang  popular  secara  politik  menjadi  modal  tersendiri  guna memperlancar perempuan masuk dunia politik (Lotulung et al., 2018).
Buku  serta  beberapa  jurnal  di  atas  berbeda  dengan  penelitian  saya  yang secara  spesifik  menganalisis  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  dalam menghasilkan  kebijakan  yang  berkaitan  dengan  isu  perempuan  dalam  bentuk peraturan  daerah  di  lembaga  tingkat  lokal  ketika  kuota  30%  tersebut  telah terpenuhi.
DPRD  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah)  yang  merupakan  salah  satu lembaga  di  tingkat  lokal  berfungsi  menyelenggarakan  pemerintahan.  Untuk wilayah Kota Manado, DPRD Kota Manado yang anggotanya terdiri atas anggota partai  politik  peserta  pemilihan  umum  yang  terpilih.  DPRD  Kota  Manado memiliki  mitra  kerja  dalam  menjalankan  fungsinya,  yaitu  pemerintah  Kota Manado  dan  Provinsi  Sulawesi  Utara  dengan  beberapa  dinas-dinas  terkait  di dalamnya.
Adapun  fungsi  dari  anggota  legislatif  di  DPRD  Kota  Manado  adalah fungsi  legislasi  (pembentukan  perda),  fungsi  anggaran  (APBD)  dan  fungsi pengawasan (mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah  daerah).  Pada  periode  2014-2019  telah  terpilih  sebanyak  40  (empat puluh)  orang  anggota  DPRD  Kota  Manado,  dengan  rincian  anggota  legislatif perempuan  yang  terpilih  di  tahun  2014-2019  berjumlah  13  orang  (32.5%) sedangkan anggota legislatif laki-laki 27 orang (67.5%). Mereka yang terpilih ini wajib  untuk  menjalankan  fungsi-fungsi  tersebut  selama  masa  jabatan  5  (lima) tahun.
DPRD  kota  Manado  terdiri  atas  6  fraksi,  yaitu:  Fraksi  Partai  Demokrat, Fraksi  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya,  Fraksi  Partai  Hati  Nurani  Rakyat,  Fraksi Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan,  Fraksi  Partai  Golongan  Karya,  Fraksi Partai  Amanat  Rakyat.  Keenam  fraksi  tersebut  diketuai  oleh  Noortje  Van  Bone dari Fraksi Partai Demokrat dengan dua orang wakil ketua, yaitu Richard Sualang dari  fraksi  PDI-P  dan  Danny  Sondakh  dari  fraksi  Golkar.  Berikut  adalah komposisi fraksi berdasarkan karakteristik gender di DPRD Kota Manado periode 2014-2019 (Redaksi, 2014):
Gambar 1. Komposisi Fraksi DPRD Kota Manado periode 2014-2019 (Data DPRD Kota Manado Periode 2014-2019)
0 2 4 6 8 10 Demokrat Gerindra (5), PKS (2), PPP
(1) Hanura (4), Nasdem (3) PDI-P Golkar (5), PKPI
(1) PAN (4)
Perempuan 6 3
1 1 2
0 Laki-laki 3 5 6 5 4 4 2014 -2 0 1 9 Komposisi Fraksi DPRD Kota Manado
Berdasarkan  komposisi  fraksi  di  DPRD  Kota  Manado  tahun  2014-2019, jumlah  perwakilan  perempuan  terbanyak  berasal  dari  fraksi  Demokrat.  Dari keenaam  fraksi  tersebut,  hanya  fraksi  demokrat  yang  diketuai  oleh  perempuan, yaitu Deasy Roaring. Fraksi Gerindra merupakan fraksi berikutnya yang memiliki keterwakilan  perempuan  sebesar  3  orang  diikuti  oleh  fraksi  Golkar  sebesar  2 orang  serta  fraksi  Hanura  dan  PDI-P  dengan  keterwakilan  perempuan  dari masing-masing fraksi sebesar 1 orang.
Anggota legislative DPRD kota Manado juga memiliki  fungsi  serta tugas yang  berbeda-beda  yang  terbagi  kedalam  4  komisi.  Komisi  I  membidangi pemerintahan,  Komisi  II  adalah  di  bidang  perekonomian,  Komisi  III pembangunan  dan  komisi  IV  dibidang  kesejahteraan,  pendidikan  dan  kesehatan. Sama halnya seperti pada pembagian komposisi ketua dan wakil ketua fraksi, dari keempat  komisi  tersebut,  hanya  komisi  III  yang  diketuai  oleh  perempuan  yang berasal  dari  fraksi  Golkar.  Namun  berdasarkan  UU  No.  7  tahun  2017  tentang pemilu,  jumlah  keterwakilan  perempuan  di  DPRD  kota  Manado  sudah  terpenuhi karena jumlah tersebut sudah melebihi dari angka 30 persen.
Jumlah  32.5%  keterwakilan  perempuan  di  DPRD  Kota  Manado seharusnya  sudah  mampu  untuk  melakukan  perubahan  serta  membawa  dampak pada  kualitas  keputusan  yang  diambil.  Di  tahun  2019-2024,  angka  keterwakilan perempuan di  DPRD kota Manado kembali  mengalami  peningkatan peningkatan sebesar  7.5%  jika  dibandingkan  dengan  periode  2014-2019.  Anggota  legislatif perempuan  yang  sebelumnya  berjumlah  13  orang,  di  tahun  2019  meningkat menjadi 16 orang (40%).
Tercapainya  kuota  30%  keterwakilan  perempuan  di  DPRD  Kota  Manado serta  terpilihnya  Noortje  Van  Bone  sebagai  ketua  DPRD  Kota  Manado  pada periode 2014-2019 memperlihatkan bahwa perempuan di Kota Manado memiliki posisi  dan  pengaruh  bagi  masyarakat  Kota  Manado  karena  berdasarkan  teori peran,  masyarakat  dan  anggota  legislatif  saling  berhubungan  dalam  interaksi social. Peningkatan jumlah anggota legislatif perempuan di beberapa periode juga memperlihatkan  bahwa  kaum  perempuan  di  Kota  Manado  mampu  bersaing dengan kaum laki-laki dalam memperebutkan kursi legislatif.
Praktik politik di Kota Manado cenderung dipengaruhi oleh nama keluarga yang  memiliki  latar  belakang  politik,  misalnya  pimpinan  partai  maupun  mantan pimpinan  partai.  Keberhasilan  calon  anggota  legislatif  perempuan  juga  sangat dipengaruhi  oleh  hal  ini.  Sehingga  interaksi  sosial  yang  digambarkan  pada  teori peran  adalah  para  aktor,  dalam  hal  ini  adalah  anggota  legislatif  perempuan bermain sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya untuk memperoleh dukungan dari  masyarakat  terhadap  sikap-sikap,  kepercayaan,  emosi  serta  nilai-nilai. Keterkaitan  dengan  nama  penguasa  maupun  pimpinan  politik  merupakan  nilai lebih yang dapat dijadikan modal awal dalam keberhasilan untuk terpilih menjadi anggota legislatif.
Faktor lainnya yang menjadi pendukung adalah faktor ekonomi, penerapan sistem proporsional terbuka membuat partai politik cenderung mengusung calon- calon  yang  dianggap  kuat  secara  finansial.  Berbeda  dengan  system  proposional tertutup yang diatur berdasarkan nomor urut, dimana biasanya nomor urut terkecil ditempati  oleh ketua partai  politik dan nomor urut  berikutnya diikuti oleh kader- kadernya. Sistem proporsional terbuka ini membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat umum untuk bisa ikut mencalonkan diri sebagai legislative tanpa ada kekhawatiran suaranya akan masuk kepada nomor urut teratas (Alfiyani, 2018).
Penerapan  budaya  egaliter  di  masyarakat  Manado  yang  merupakan serapan  dari  budaya  tradisonal  masyarakat  Minahasa  di  mana  laki-laki  dan perempuan  memperoleh  kedudukan  yang  sama  dalam  struktur  sosial  semakin memuluskan  jalan  para  calon  anggota  legislatif  perempuan  untuk  dapat  ikut bersaing  dengan  calon  anggota  legislatif  laki-laki  dalam  memperoleh  suara  dari masyarakat  bahkan  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dengan  anggota legislatif  laki-laki  lainnya  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagai anggota  legislatif  di  DPRD  Kota  Manado  ketika  mereka  terpilih.  Namun  tidak adanya kendala budaya, sosial maupun ideologi agama yang dialami oleh anggota legislatif  DPRD  Kota  Manado  tidak  lantas  memuluskan  aktivitas  dan  program kerja  mereka  terkait  kebijakan-kebjakan  strategis  yang  berhubungan  dengan perempuan  seperti  yang  dikemukakan  oleh  David  Easton  dalam  teori  sistem, bahwa  seringkali  pada  saat  proses  pembuatan  kebijakan  terjadi  tarik  menarik kepentingan  oleh  suprastruktur  dan  infrastruktur  politik.  Suprastruktur  politik terdiri  dari  anggota  legislative,  pemerintahan  serta  dinas-dinas  di  Kota  Manado sedangkan infrastruktur politik terdiri dari kelompok kepentingan dan LSM yang merupakan perwakilan dari masyarakat serta masyarakat itu sendiri.
Output  yang  dihasilkan  setelah  melalui  proses  tarik  menarik  kepentingan pada sistem  politik inilah  yang kemudian menentukan kualitas dari para  anggota legislative perempuan. Hal ini dapat terlihat pada 3 fungsi yang telah dilaksanakan oleh  anggota  legislatif  perempuan  pada  masa  jabatan  mereka  di  DPRD  Kota Manado  khususnya  pada  fungsi  legislatif,  yakni  pembuatan  perda  dan  anggaran yang berkaitan dengan masyarakat perempuan.
Ada  dua  Perda  yang  harus  dibuat  oleh  para  legislator  untuk  menjalankan fungsi  legislasi  mereka,  yaitu  Perda  inisiatif  dewan  dan  Perda  rutin.  Selama  5 (lima)  tahun  periode  2014-2019  para  legislator  telah  menghasilkan  36  Perda insiatif dewan dan Perda rutin,  namun  perda-perda  yang dihasilkan oleh anggota legislatif  pada periode 2014-2019 sama sekali tidak ada  yang dikhususkan untuk kaum perempuan.
Dengan  hadirnya  keterwakilan  perempuan  sebesar  32.5%  di  DPRD  Kota Manado, seharusnya anggota legislatif dapat menghadirkan aturan turunan berupa perda-perda  inisiatif  yang  berpihak  kepada  masyarakat  perempuan,  misalnya; perda trafficking dan  perda  KDRT.  Perda  ini  secara  keseluruhan  mengatur mengenai  pembinaan  dan  pengasan,  penghargaan,  serta  pencegahan  kekerasan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah agar dapat melindungi perempuan dan
anak dari tindak kejahatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang berujung pada pelanggaran HAM.
Perda  dibentuk  oleh  Kepala  Daerah  dan  DPRD  selaku  penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai landasan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga perda yang merupakan dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah disesuaikan dengan kondisi dan  aspirasi  masyarakat  serta  kekhasan  masing-masing  daerah.  Oleh  karena  itu, pengaturan  dalam  bentuk  hukum  nasional  sangat  perlu  untuk  dijabarkan  dalam bentuk penyusunan produk daerah sehingga dapat menjamin dan melindungi hak- hak yang dimiliki perempuan dan anak di tingkat daerah.
Kontribusi  anggota  legislatif  perempuan  di  DPRD  Kota  Manado  periode 2014-2019  khususnya  yang  berkaitan  dengan  fungsi  legislasi  terlihat  pada  tabel perda inisiatif dewan dan perda rutin di bawah ini (Nur & Zulfikar, 2021).
Tabel 1. Perda inisiatif dewandan Perda rutin DPRD Kota Manado
Tahun 2014 1. Perubahan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2. Perda  Laporan  Pertanggung  Jawaban  (LKPJ)  Walikota  atas pelaksanaan APBD 2013 3. Perda APBD perubahan 2014 4. Perda  perubahan  atas  Perda  No.  9/2011  tentang  Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPMD) 5. Perda APBD 2015 Tahun 2015 1. Perda tentang Penyelenggaraan pos dan telekomunikasi 2. Perda tentang Kepariwisataan 3. Perda  Laporan  Pertanggung  Jawaban  (LKPJ)  Walikota  atas pelaksanaan APBD 2014 4. Perda APBD perubahan 2015 5. Perda APBD 2016 Tahun 2016 1. Perda LKPJ Walikota atas pelaksanaan APBD 2015 2. Perda Pembentuan organisasi perangkat daerah (OPD) 3. Perda RPJMD 2016-2021 4. Perda  Penyertaan  modal  Pemerintah  Kota  Manado  ke  Bank Sulutgo 5. Perda Penyertaan modal Pemerintah Kota Manado ke PDAM 6. Perda Rencana induk teknologi informasi dan komunikasi 7. Perda Pengelolaan air limbah 8. Perda APBD perubahan 2016 9. Perda APBD 2017 Tahun 2017 1. Perda LKPJ walikota atas pelaksanaan APBD 2017 2. APBD perubahan 2017 3. APBD 2018 4. Perda  tentang  Hak  keuangan  dan  administatif  pimpinan  dan anggota DPRD Kota Manado 5. Perda penempatan dan pendayagunaan tenaga kerja 6. Perda Pelayanan terpadu satu pintu 7. Perda Pengelolaan lingkungan hidup
Tahun 2018 1. LKPJ walikota atas pelaksanaan APBD 2017 2. APBD perubahan 2018 3. Perda Retribusi jasa umum 4. Perda Penyelenggaraan perpustakaan 5. Perda Retribusi izin mempekerjakan tenaga kerja asing 6. APBD 2019 Tahun 2019 1. LKPJ Pelaksanaan APBD 2015 2. Perubahan  atas  Perda  tentang  pembentukan  dan  susunan perangkat daerah 3. Perda Ketentraman dan ketertiban umum 4. APBD perubanah 2019 Perda yang belum selesai RanPerda pembentukan dan pemekaran wilayah kelurahan RanPerda RTRW 2019-2039 RanPerda pengelolaan persampahan
Sumber: Data DPRD Kota Manado Periode 2014-2019
Tidak adanya perda inisiatif dewan  yang dikhususkan kepada masyarakat perempuan  membuat  keberadaan  para  anggota  legislatif  perempuan  di  DPRD Kota  Manado  menjadi  patut  dipertanyakan.  Sistem  proporsional  terbuka  serta rendahnya  pendidikan  politik  di  masyarakat  pada  akhirnya  membuat  praktik politik  uang  semakin  subur  serta  berdampak  pada  terpilihnya  anggota  legislatif yang juga minim pengetahuan politik. Seperti yang diungkapkan Hengky:
“Anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Manado yang terpilih bukan merupakan  kader  partai  politik.  Jadi  pengetahuan  mereka  terhadap  tugas mereka  nanti  diperoleh  pada  saat  sudah  menjadi  anggota  legislative. Bukan  hanya  perempuan,  anggota  legislatif  laki-laki  juga  seperti  itu, banyak anggapan bahwa anggota legislatif itu tugasnya hanya 4D (Datang, Duduk, Diam, Duit) (Wawancara dengan Hengky Hasan, Masyarakat dan Pengamat Politik, hari kamis, tanggal 10 Oktober 2019).”
Hengky  yang  merupakan  masyarakat  sekaligus  pengamat  politik  di  Kota Manado  mengungkapkan  bahwa  anggota  legislatif  perempuan  yang  terpilih  di DPRD Kota Manado bukan merupakan kader dari partai politik sehingga mereka tidak  memiliki  pengetahuan  terkait  fungsi  dan  tugas  mereka  nantinya  ketika mereka  terpilih  (Kelechi,  2014).  Pengetahuan  tersebut  mereka  peroleh  ketika mereka telah menjadi anggota legislatif. Hal ini tidak hanya terjadi pada anggota legislatif  perempuan  namun  anggota  lagislatif  laki-laki  pun  memperlihatkan minimnya  pengetahuan  yang  sama,  sehingga  masyarakat  kemudian  menganggap bahwa tugas dari anggota legislatif hanya datang, duduk, diam, duit. Pinkan F. F. Matindas,  S.Pi  yang merupakan Sekretaris  DP3A juga mengungkapkan hal  yang senada dengan Hengky terkait kinerja dari anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Manado:
“Kalau  saya  pribadi,  yang  30%  ini  memang  harus  diberdayakan  betul- betul. 30% lagi tapi cuma yang duduk disitu tidak mampu mengakomodir, nah  ini  yang  perannya  legislatif  perempuan  itu,  mungkin  kalau  saya  ya mereka kesitu karena memang aturan partai 30% tapi mereka jangan lupa
gendernya  mereka  disitu.  Jadi,  mereka  ada  disitu  untuk  mengakomodir 30%. Artinya memberikan akomodir untuk bidang kami, pengarusutamaan gender  ini,  memperjuangkan  kebutuhan  perempuan.  Mereka  ada  di  situ hanya  karena  aturan  dan  tanpa  sadar  mereka  itu  sudah  mewakili  peran perempuan dari kursi legislative namun mana gebrakan mereka diluar dari kepentingan  partai  (Wawancara  dengan  Pinkan  F.F  Matindas,  S.Pi, Sekretaris DP3A, hari selasa, tanggal 16 Juli 2019).”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  terlihat  bahwa  tiga  fungsi  yang harus dilaksanakan oleh  anggota legislatif perempuan pada masa jabatan  mereka di DPRD Kota Manado khususnya pada fungsi legislatif terkait pembuatan Perda dan  anggaran  yang  berkaitan  dengan  masyarakat  perempuan  masih  belum maksimal.  Terkait  anggaran,  DP3A  tentunya  memerlukan  anggaran  lebih khususnya  untuk  program  penghargaan  APE  (Anugerah)  dan  Kota  Layak  Anak karena  untuk  dapat  memperoleh  penghargaan  tersebut  ada  beberapa  tahapan penilaian  yang  harus  dipenuhi  oleh  DP3A  sehingga  dukungan  anggaran merupakan  hal  yang  sangat  penting  sehingga  diharapkanlah  kinerja  yang maksimal  dari  anggota  legislatif  perempuan  untuk  dapat  ikut  bersuara memperjuangkan kepentingan perempuan.
Perda  lainnya  yang  berkaitan  dengan  perempuan,  yaitu  perda pengarusutamaan  gender  karena  perda  tersebut  merupakan  komponen  kunci penilaian  dalam  bentuk  regulasi  untuk  bisa  memperoleh  penghargaan  Anugrah Parahita  Ekapraya  (APE)  dari  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak),  perda  pengarusutamaan  gender  ini  juga  berfungsi  agar perempuan  dapat  ikut  berperan  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan pembangunan.
Masih  minimnya  perda  yang  memprioritaskan  kaum  perempuan  serta pemberdayaan  partisipasi  masyarakat  membuat  pengimplementasian  kuota  30% terhadap  masyarakat  perempuan  menjadi  kurang  maksimal  padahal  peraturan daerah  merupakan  suatu  pembentukan  norma  hukum  yang  keberlakuannya  akan mengikat seluruh masyarakat di Kota Manado.
Melalui  partisipasi  dari  masyarakat  maka  peraturan  daerah  diharapkan dapat memiliki kelebihan dalam legitimasi atau dukungan politik dari masyarakat terhadap pembentukan peraturan daerah. DPRD sebagai lembaga yang memegang fungsi  legislasi  dituntut  untuk  membuka  pintu  seluas-luasnya  bagi  partisipasi masyarakat.  Salah  satu  kewajiban  dari  anggota  DPRD  adalah  melakukan  masa reses sesuai dengan daerah pemilihan dari masing-masing anggota legslatif, yang bertujuan  untuk  menyerap  aspirasi  dari  masyarakat.  Seperti  yang  dikemukakan oleh ibu Lily Walanda:
“Biasanya  kalau  reses  itu  kita  hanya  menyerap  aspirasi  dari  masyarakat, jadi kira-kira di daerah itu memerlukan apa?, apakah pembuatan drainase atau  mungkin  masalah  sekolah,  pokoknya  semua  permasalahan  atas permintaan  dari  masyarakat.  Nah,  biasanya  kita  sisip  dengan  penjelasan
tentang  perda-perda  atau  himbauan-himbauan,  contohnya  mengenai ranperda  pengelolaan  persampahan  terkait  iuran  sampah  agar  dikatahui oleh  masyarakat  (Wawancara  dengan  Lily  Walanda,  Anggota  Legislatif DPRD Kota Manado, hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019).”
Aspirasi  yang  diserap  dari  masyarakat  inilah  yang  kemudian  menjadi acuan bagi para anggota legislatif di DPRD Kota Manado. Sebagai contoh, reses yang  dilakukan  oleh  Rosalita  Manday  dari  dapil  Singkil-Mapanget  yang dilaksanakan di kelurahan ketang baru. Beberapa aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat  berkaitan  dengan  infrastruktur  jalan  yang  rusak  di  Mahakam, keamanan  dikarenakan  tingkat  kejahatan  yang  semakin  meningkat  sehingga Kelurahan  Ketang  Baru  masuk  kedalam  zona  merah,  serta  pendidikan  terkait praktek  pungutan  liar  (pungli)  yang  kerap  kali  dilakukan  oleh  sekolah  negeri. Aspirasi  yang  masuk  dari  masyarakat  seluruhnya  bersumber  dari  laki-laki  dan tidak  ada  satupun  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  perempuan,  padahal  di Kota  Manado,  kasus Human  Trafficking maupun  kekerasan  terhadap  perempuan semakin marak terjadi.
Human  Trafficking itu  sendiri  seringkali  disebabkan  oleh  persoalan perekonomian serta kemiskinan sehingga banyak dari perempuan di Kota Manado yang  menjadi  korban  perdagangan.  Perda Human  Trafficking serta  perda Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan tentunya diperlukan untuk mencegah  pelaku  agar  tidak  berbuat  kekerasan  dikarenakan  semakin  maraknya terjadi kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan akhir-akhir ini.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  LSM  Swara  Parangpuan  terkait kasus  kekerasan  yang  mereka  tangani,  terlihat  bahwa  sebaran  kasus  kekerasan tertinggi  di  provinsi  Sulawesi  Utara  terjadi  di  Kota  Manado.  Berikut  persentase jumlah  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Kota  Manado  pada  tahun  2014- 2019  serta  jumlah  kasus  KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga)  di  tahun 2017-2019.
Gambar 2. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2014-2019
(Data LSM Swara Parangpuan Tahun 2014-2019) 38 28 78 72 55 52 0 20 40 60 80 100 2014 2015 2016 2017 2018
2019
Jumlah Kasus KDRT di Kota Manado
Jumlah Kasus KDRT
Gambar  di  atas  memperlihatkan  bahwa  jumlah  kasus  kekerasan  terhadap perempuan  tertinggi  terjadi  di  tahun  2016,  yaitu  sebanyak  78  kasus  kemudian mengalami  penurunan  di  tahun-tahun  berikutnya.  Penurunan  jumlah  kasus kekerasan  ini  disebabkan  karena  masyarakat  sudah  memperoleh  informasi mengenai  adanya  lembaga  layanan  yang  disediakan  oleh  pemerintah.  Informasi tersebut  kemudian  didistribusikan  ke  masyarakat  sehingga  masyarakat  yang tadinya  belum  terlalu  paham  mengenai  isu-isu  kekerasan  terhadap  perempuan menjadi  tercerahkan.  Namun  meskipun  terjadi  penurunan  jumlah  kasus  di  tahun 2018 dan 2019, sebaran kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga tertinggi di tahun 2017-2019 untuk wilayah provinsi Sulawesi Utara berada di  Kota Manado, yaitu sebesar 33% atau sebanyak 57 kasus.
Mereka  yang  menjadi  korban  mengalami  kekerasan  berlapis,  yaitu kekerasan secara fisik, psikis maupun kekerasan secara seksual. Masyarakat juga masih  belum  mampu  mengelola  pencegahan human  trafficking dikarenakan minimnya  implementasi  terkait  regulasi/kebijakan  sehingga  diharapkan  kuota 30% keterwakilan perempuan tersebut memberikan perhatian dan menjadikan isu- isu  perempuan  dan  anak  menjadi  program  prioritas  dalam  penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Pemerintah  daerah  juga  perlu  untuk  segera  membuat  kebijakan  daerah (perda)  serta  menyediakan  jaminan  anggaran  untuk  memberikan  perlindungan kepada  korban  dan  menyediakan  layanan  yang  dibutuhkan  korban  secara menyeluruh  dan  berkelanjutan  hingga  ke  pemberdayaan.  Pembentukan  peraturan daerah,  baik  dari  inisiatif  DPRD  maupun  pemerintah  seharusnya  tidak  hanya memperhatikan  kuantitas  namun  lebih  ke  arah  kualitas.  Fungsi  pengaturan  atau legislasi  DPRD  seharusnya  tidak  hanya  dilihat  dari  banyaknya  jumlah  peraturan daerah  yang  dihasilkan,  yang  berasal  dari  hak  inisiatif  DPRD  namun  kualitas DPRD  dalam  menjalankan  fungsi  ini  juga  dapat  diukur  dari  muatan  peraturan daerah  yang  seharusnya  lebih  berpihak  kepada  masyarakat  luas,  khususnya masyarakat perempuan.
Berdasarkan hasil wawancara, kasus trafficking dan KDRT ternyata masih luput  dari  perhatian  anggota  legislatif  perempuan  di  DPRD  Kota  Manado.  Lily Walanda  yang  pada  periode  2014-2019  menjadi  anggota  di  Komisi  B  dan  untuk periode  2019-2024  merupakan  Ketua  dari  Komisi  D  di  DPRD  Kota  Manado mengungkapkan bahwa perda terkait perempuan belum ada.
“Belum,  dan  biasanya  kalau  perda  inisiatif  itu  melihat  skala  prioritas karena  yang  diusulkan  itu  biasanya  banyak  cuma  yang  tergantung  dari keputusan  bersama  juga  mana  yang  kira-kira  sudah  merupakan  prioritas seperti  yang  lalu.  Kita  juga  membahas  mengenai  Perda  ketertiban  umum yang dirasakan sudah sangat penting karena banyak yang tutup-tutup jalan, kemudian  konvoi-konvoi  orang  mati.  Nah  itu  dirasakan  sangat  perlu sehingga  dibuatkan  perda  ketertiban  umum  (Wawancara  dengan  Lily Walanda, Anggota Legislatif DPRD Kota Manado, hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019).”
Masyarakat  tentunya  memiliki  ekspektasi  bahwa  aspirasi  mereka  dapat tersalurkan  melalui  anggota  legislatif  yang  telah  mereka  pilih  (DPRD).  Anggota legislatif  yang  telah  terpilih  harus  mampu  untuk  menyerap,  menyalurkan  serta memperjuangkan  aspirasi  dari  maasyarakat  untuk  kemudian  direalisasikan  ke dalam  fungsi  legislasi,  anggaran  dan  pengawasan.  Peraturan-peraturan  daerah yang  diusulkan  maupun  diputuskan  idealnya  harus  bisa  mewakili  aspirasi  dari masyarakat  di  Kota  Manado,  baik  konstituen  maupun  bukan  konstituennya. Sementara  isu  mengenai  permasalahan  perempuan  tidak  ada  sama  sekali,  hal  ini tentunya  berbanding  terbalik  dengan  realita  yang  ada  di  masyarakat  khususnya terkait human trafficking dan KDRT.
Ruang  lingkup  Perda  tersebut  diharapkan  memuat  pencegahan, penanganan,  perlindungan  dan  pemberdayaan  terhadap  korban,  karena perlindungan  terhadap  korban  oleh  perundang-undangan  yang  berlaku  dirasakan masih sangat minim terutama terhadap dampak psikologis yang dirasakan korban sehingga  diperlukan  pula  penanganan  dari  segi  konseling.  Namun,  pada  periode 2014-2019  anggota  DPRD  lebih  banyak  membuat  perda  terkait  APBD, Pemerintah  Kota,  serta  Tata  Ruang.  Padahal  seharusnya  anggota  DPRD  Kota Manado  bisa  menghasilkan  perda trafficking serta  perda  KDRT  agar  dapat memberikan  perlindungan  kepada  masyarakatnya  khususnya  perempuan  sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah di skala daerah khususnya Kota Manado
Sebagai lembaga yang bertugas membentuk, memutuskan dan mengawasi pelaksanaan  peraturan  daerah  Kota  Manado,  anggota  legislatif  perempuan  di DPRD  Kota  Manado  seharusnya  menyadari  fungsi  dari  kuota  30%  bagi perempuan di kursi legislatif tersebut. Kuota 30% diberikan oleh pemerintah agar mereka bisa mewakili masyarakat perempuan sehingga seharusnya bisa lebih jeli melihat  permasalahan  perempuan  yang  terjadi  di  Kota  Manado  tanpa  harus menunggu  masukan  atau  permintaan  dari  masyarakat  itu  sendiri  pada  saat  reses untuk kemudian mengajukannya dalam bentuk perda inisiatif.
LSM  Swapar  (Swara  Parampuang)  juga  sudah  mendesak  pihak  DPRD Kota  Manado  untuk  segera  menuntaskan  perda  (peraturan  daerah)  tentang Perlindungan  Perempuan  Korban  Kekerasan  melihat  tinggginya  kasus  kekerasan terhadap  perempuan  dan  anak-anak.  Tingkat  keamanan  terhadap  perempuan  dan anak-anak  di  Kota  Manado  masih  rendah  sehingga  diperlukan  keseriusan  pihak DPRD  Kota  Manado  untuk  merampungkan  perda  tersebut  agar  bisa  diterapkan seingga  kehidupan  yang  layak  secara  fisik  dan  mental  dapat  dimiliki  oleh masyarakat perempuan di Kota Manado.

## KESIMPULAN
Dunia  publik  khususnya  politik  saat  ini  masih  menjadi  isu  penting  bagi kesetaraan  gender  di  Indonesia. Dengan  ditetapkannya  kuota  30%  keterwakilan perempuan dalam politik pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta UU No.  2  tahun  2011  tentang  Partai  Politik,  perempuan  menjadi  diberdayakan. Hadirnya  peraturan  tersebut  membuat  perempuan  dapat  berkontribusi  terhadap
pembangunan. Pemberdayaan dan kontribusi perempuan terlihat dari meningkatnya  jumlah  keterwakilan  perempuan  di  DPRD  Kota  Manado  periode 2014-2019  dan  2019-2024  yang  mengalami  peningkatan  sebesar  2,5%  namun peningkatan  persentase  tersebut  tidak  berbanding  lurus  dengan  output  yang dihasilkan berupa peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan masyarakat perempuan.    Tingginya  jumlah  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Kota Manado  sementara  belum  adanya  perda  yang  responsif  gender  memperlihatkan bahwa anggota legislative perempuan di DPRD kota Manado masih belum sensitif terhadap  permasalahan  serta  isu-isu  terkait  masyarakat  perempuan  yang  sedang terjadi. Input/masukan  dari  LSM  Swara  Parangpuan  yang  dalam  teori  sistem merupakan  perwakilan  dari  masyarakat,  terkait  perda  KDRT  ternyata  belum menjadi  prioritas  bagi  anggota  legislatif  DPRD  Kota  Manado  karena  tidak dihasilkannya  perda  tersebut  pada  periode  2014-2019.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pengimplementasian  dari  kuota  30%  keterwakilan  perempuan  di  DPRD Kota  Manado  masih  belum  maksimal  sehingga  diperlukan  peningkatan  tidak hanya  dari  segi  kuantitas  namun  juga  perlu  diimbangi  dengan  peningkatan  dari segi kualitas, kapasitas dan kapabilitas.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  LP2M IAIN  Manado  selaku  penyandang  dana  penelitian  program  litapdimas  sehingga penulis  dapat  berkontribusi  dalam  melakukan  penelitian  serta  penulisan  artikel yang merupakan bagian  dari luaran penelitian. Ucapan terima kasih  juga  penulis dedikasikan  untuk  narasumber-narasumber  penelitian  yang  membantu  penulis dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan judul penelitian.

## REFERENCES
Alfiyani,  N.  (2018).  Media  Sosial  Sebagai  Strategi  Komunikasi  Politik. Potret Pemikiran , 22 (1). https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.762 Al-Qardhawi, Y. (1998). Min Fiqh al-Daulah al-Islam . Cairo: Maktabah Wahbah. Amalia, SH., M.Hum, N. (2014). Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh (Baseline  Study  dan  Analisis  Institutional  Pengarusutamaan  Gender  pada Universitas Malikussaleh) . Unimal Press. Anugrah,  A.  (2009). Keterwakilan  Perempuan  dalam  Politik (Cet.2  ed.).  Jakarta Pancuran Alam.
Aprilia,  A.  (2016). Hak  politik  bagi  perempuan  dalam  pemikiran  Dr.  Yusuf  Al- Qardhawi . UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jovani,  A.  (2018).  Potret  Keterwakilan  Politik  Perempuan  Anggota  Legislatif  di DPRD NTT pada Pemilu 2014. Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar , 1 (1), 75–93. https://doi.org/10.33541/ji.v1i1.829
Kasmawati. (2013). Gender dalam persfektif islam. Sipakalebbi , 1 , 55–68.
Kelechi,  C.  (2014).  Trend  and  Levels  of  Women  Empowerment  in  Nigeria. American  Journal  of  Applied  Mathematics  and  Statistics , 2 (6),  402–408. https://doi.org/10.12691/ajams-2-6-8
Kumparan  Woman.  (2022). Perempuan  Lebih  Emosional  dari  pada  Laki-laki, Benarkah? Kumparan WOMAN. Leriandokambey.  (n.d.). Inilah  Nama-nama  Anggota  DPRD  Manado  Periode 2014-2019 .
Lotulung, L. J., Mulyana, D., & Dewi, E. A. S. (2018). Perempuan Dalam Politik Di Sulawesi Utara. Sosiohumaniora , 20 (2), 138–144.
https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i2.14889
Mahardhika, G. R. (2020). No Title . ITS Online.
Nur, A., & Zulfikar, A. (2021). The Protection and Enforcement of Human Rights in  the. Gender  Equality  in  Indonesian  Politics:  Case  Study  in  Regional House of Representative of Manado City , 169–177. Pudji, T. M. (2008). Citra Perempuan Dalam Politik. Yinyang: Jurnal Studi Islam
Gender Dan Anak , 3 (1), 3–16. https://doi.org/10.24090/yinyang.v3i1.183 Rasyidin.  (2016). Gender  dan  Politik:  Keterwakilan  Perempuan  dalam  Politik . Unimal Press.
Rasyidin,  &  Aruni,  F.  (2016).  Gender  dan  Politik:  Keterwakilan  Wanita  dalam Politik. In Unimal Press (Issue April). Redaksi.  (2014). Susunan  6  Fraksi  DPRD  Kota  Manado .  Berita  Utama,  Kota Manado.
Wahid,  U.  (2013). Dalam  Pemilukada  Dki  Jakarta  Tahun  2012  Women  and Political Power in the 2012 Dki Jakarta Election . 29 (1), 73–97. Waran, R. R. (2007). Pengantar Sosiologi Politik . Rineka Cipta.