Mei 2020

## PENOLAKAN MASYARAKAT ADAT LIMAU MANIS, KOTA PADANG TERHADAP PENDAFTARAN TANAH
Septriyadi Nugraha, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract: In 2018, PTSL  implementations at Padang have an obstacles specifically in Limau Manis Village. This obstacle caused by the people rejection. Therefore, Padang city land office must have a strategy to reduce the obstacles. The purpose of this study is to find: 1) the causes of people rejection of  PTSL,  and  2)  the  strategy  from  Padang  city  land  office  in  order  to  do  the  communal  land registration with PTSL. The research is a qualitative research with a symbolic interaction approach. Informants  were chosen  by purposive sampling, they were structural officials at Padang city land office  and  the  head  of  inheritance  (MKW).  The  results  of  this  study  is:  1)  the  traditional leader  of KAN Limau Manis is currently trying to maintain the continuity of the communal land,  but PTSL program  is  considered  to  actually  support  the  privatization  so  that    caused  rejection  of  the  PTSL implementation, and 2) the main strategy to solve the problem in the registration of communal land is to make common perceptions about the registration of communal land along with the ganggam bauntuak above it, between the traditional leader, indigenous peoples, and Padang city land office. Keywords: communal land, kaum, PTSL, west sumatra.
Intisari: Pada  tahun  2018,  PTSL  di  Kota  Padang  menemui  hambatan  di  Kelurahan  Limau  Manis. Hambatan ini diakibatkan adanya penolakan dari masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya strategi yang diterapkan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dalam pelaksanaan program PTSL. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) penyebab penolakan masyarakat terhadap kegiatan PTSL, dan 2) strategi  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  dalam  melaksanakan  pendaftaran  tanah  ulayat  kaum melalui  PTSL.  Penelitian  ini  merupakan  Penelitian  Kualitatif  dengan  menggunakan  Pendekatan Interaksi  Simbolik. Informan dipilih secara purposive sampling, yaitu pejabat struktural Kantah Kota Padang dan Mamak Kepala Waris (MKW). Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) pimpinan adat di KAN  Limau  Manis  saat  ini  sedang  berusaha  mempertahankan  keberlangsungan  tanah  ulayat kaum, namun hadirnya program PTSL dianggap justru mendukung privatisasi yang sedang terjadi sehingga  menimbulkan  penolakan  terhadap  pelaksanaan  PTSL,  dan  2)  strategi  utama  untuk menyelesaiakan  permasalahan  dalam  pendaftaran  tanah  ulayat  kaum  ialah  dengan  melakukan penyamaan  persepsi  antara  pimpinan  adat,  masyarakat  adat,  dan  Kantah  Kota  Padang  terkait pendaftaran tanah ulayat kaum beserta ganggam bauntuak yang ada di atasnya.
Kata Kunci: tanah ulayat, kaum, PTSL, sumatera barat.

## A. Pendahuluan
Dalam rangka  mempercepat  pendaftaran  tanah di  Indonesia, saat  ini   Kementerian Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (Kementerian  ATR/BPN)  telah mencanangkan program strategis pertanahan yang bertujuan untuk pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia secara sistematis yang disebut Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL).  Objek  pendaftaran  tanah  PTSL  meliputi  seluruh  bidang  tanah  baik  yang  sudah memiliki  hak  maupun  yang  belum,  termasuk  tanah  ulayat.  Ketika  melaksanakan  PTSL 2018,  Kantor  Pertanahan  yang  selanjutnya  disebut  Kantah  Kota  Padang  mengalami
Penolakan Masyarakat Adat Limau Manis, Kota Padang Terhadap Pendaftaran Tanah 41
kesulitan  di  salah  satu  kelurahan  di  Kecamatan  Pauh,  yakni  Kelurahan  Limau  Manis. Masyarakat  adat  ( kaum )  di  Kelurahan  Limau  Manis  menolak  tanahnya  dijadikan  objek dalam  kegiatan  PTSL.  Penolakan  yang  terjadi  menjadi  permasalahan  yang  menghambat Kantah Kota Padang untuk memenuhi target PTSL yang diberikan. Atas realitas tersebut, kajian ini ingin melihat lebih jauh penyebab masyarakat adat ( kaum ) di Kelurahan Limau Manis menolak  kegiatan  PTSL  dan  bagaimana  Kantah  Kota  Padang  membuat  strategi untuk menjalankan program srategis yakni melaksanakan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui skema PTSL.
Penelitian  ini  merupakan  Penelitian  Kualitatif  dengan  Pendekatan  Interaksi Simbolik.  Pengambilan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara  informan  yang  telah ditetapkan ( purposive sampling ), yakni pejabat struktural Kantah Kota Padang dan Mamak Kepala  Waris  (MKW).  Pemilihan  informan  dilakukan  dengan  pertimbangan  bahwa mereka mengetahui dengan jelas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan PTSL 2018. Namun  sayangnya,  ketika  penelitian  dilakukan,  beberapa  pejabat  Kantah  Kota  Padang yang  terlibat  dalam  kegiatan  PTSL  2018  telah  berpindah  tugas.  Oleh  karena  itu, penelusuran data utama dilakukan pada bagian Infrastruktur Pertanahan dan Hubungan Hukum  Pertanahan  Kantah  Kota  Padang  yang  ikut  menangani  langusng  program tersebut.  Sementara  di  masyarakat,  penulis  menemui  beberapa  tetua  adat,  termasuk  tiga orang MKW atau mamak untuk mendapatkan penjelasan secara detail dan lengkap.
Studi  terkait  pendaftaran  tanah  adat  di  Padang  belum  terlalu  banyak,  diantaranya adalah  kajian  Garda  Viska  Putra  dan  Hudali  Mukti  (2018)  dalam  jurnal  Ilmiah  Hukum Universitas  Widya  Gama  Mahakam  Samarinda  yang  berjudul  Kajian  Hukum  tentang Pengukuran  dan  Pemetaan  untuk  Pendaftaran  Tanah  Ditinjau  dari  Peraturan  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap.  Hasil  temuannya  mengatakan  bahwa  kurangnya sosialisasi,  tidak  terpasangnya  tanda  batas  bidang,    kurang  lengkapnya  alas  hak  atas tanah,  serta  peralatan  dan  tenaga  yang  tidak  tercukupi  menjadi  penghambat  kegiatan pengukuran.
R.  Yando  Zakaria  (2016)  mengatakan  konsep  tentang  ulayat  dan  atau  wilayah  adat perlu dibahas lebih mendalam untuk memproduksi kebijakan demi keperluan pengakuan dan  perlindungannya,  mengingat  di  dalam  hak  ulayat  mengandung  unsur  publik  dan privat.  Sementara  Widia  Eka  Putri  (2015)  mengatakan  bahwa  telah  terjadi  perubahan penggunaan tanah kaum yang berhubungan dengan perubahan penguasaan tanah ulayat dimana penguasaan tanah ulayat berubah dari penguasaan bersama menjadi penguasaan

## 42 Septriyadi Nugraha, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah
individu  dan  penggunaan  tanahnya  berubah  dari  pertanian  ke  non pertanian.  Sementara Zamzamilul  Adra  (2005)  mengemukakan  bahwa  kegiatan  pensertipikatan  tanah  ulayat menimbulkan kontroversi atau pertentangan di dalam tubuh masyarakat hukum adat itu sendiri.
Selanjutnya,  kajian  ini  bersinggungan  dengan  beberapa  kajian  di  atas,  namun penulis  lebih  melihat  pada case  study pada  masyarakat  adat  yang  menolak  tanahnya disertipikatkan  dan  negara  (Kantor  Pertanahan)  berstrategi  untuk  menyelesaikan pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum melalui PTSL.

## B. Problematika Sertipikasi Tanah Ulayat Kaum

## 1. Pergeseran Aturan Adat tentang Tanah
Tanah  masyarakat  adat  di  Minangkabau  terbagi  menjadi  2  (dua)  jenis,  yaitu  tanah pusako tinggi dan tanah pusako rendah. Tanah pusako tinggi merupakan tanah yang berasal dari warisan dari mamak-mamak terdahulu dalam garis keturunan ibu (matrilineal) yang merupakan  milik  bersama  suatu kaum .  Tanah pusako tinggi  diwariskan  secara  turun temurun  dari  nenek  moyang  terdahulu  hingga  sekarang  yang  tidak  pernah  terputus keturunannya.  Tanah pusako rendah  merupakan  tanah  yang  berasal  dari  hasil  pencarian seseorang  melalui  pembelian  atau  hibah    dari  tanah pusako tinggi,  ataupun  dari pembukaan  lahan  baru  yang  kemudian  diusahakan  dan  dimanfaatkan  oleh  pemiliknya hingga kelak ia wariskan kepada anak keturunannya.
Bidang tanah yang dapat menjadi tanah ulayat kaum berasal dari pembukaan  lahan baru,  sedangkan  bidang  tanah  yang  berasal  dari  hibah  atau  jual  beli  kelak  tidak  akan menjadi tanah ulayat kaum (tanah pusako tinggi) atau hanya menjadi  tanah pusako rendah. Tanah  ulayat kaum merupakan  tanah ulayat  yang  telah  diwariskan sekurang-kurangnya kepada 4 (empat) generasi. Tanah ulayat kaum ini  pada awalnya merupakan suatu bidang tanah  yang  dibuka  dan  diolah  oleh  leluhur  terdahulu,  yang  bisa  jadi  berasal  dari  tanah ulayat nagari ataupun  dari  tanah  ulayat  suku  yang  sudah  mendapat  izin  dari  para pemangku adat. Tanah tersebut kemudian terus menerus diolah dan dimanfaatkan hingga akhirnya tumbuh menjadi tanah ulayat bagi keturunannya.
Perbedaan  antara  tanah pusako tinggi  dengan  tanah pusako rendah  terletak  pada siapa yang memilikinya dan bagaimana sistem pewarisannya. Tanah pusako tinggi dimiliki secara komunal oleh seluruh anggota kaum (termasuk mamak ) dan akan diwariskan secara terus  menerus  kepada  garis  keturunan  ibu  (perempuan).  Di  dalam  menentukan  segala keputusan terkait tanah pusako tinggi, kaum akan melakukan musyawarah bersama untuk menentukan  kesepakatan.  Berbeda  dengan  tanah pusako tinggi,  tanah pusako rendah
dimiliki secara pribadi oleh seseorang atau satu keluarga kecil yang nantinya diwariskan kepada anak keturunannya.
Melepaskan  atau  menjual  sebidang  tanah pusako tinggi  kepada  seseorang,  artinya menyerahkan  kepemilikan  komunal  menjadi  perorangan.  Padahal,  aturan  adat  melarang untuk memperjualbelikan tanah pusako tinggi. Kendati sedang berada dalam keadaan atau kondisi yang sulit, tanah pusako tinggi hanya boleh digadaikan. Gadai tanah pusako tinggi dilakukan dengan tujuan kelak tanah yang digadaikan dapat ditebus ketika keluarga atau kaum -nya  sudah  memiliki  dana  yang  cukup  untuk  mengembalikan  bidang  tanah  yang digadai. Kondisi yang dimaksud di sini antara lain:
a. Jika  rumah  gadang  tidak  terawat  dan  perlu  untuk  diperbaiki,  sementara  anggota keluarga tidak ada yang mampu atau tidak memiliki dana perbaikan, maka sebagian tanah pusako tinggi boleh digadaikan sekedar untuk memenuhi keperluannya;
b. Jika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dan tidak memiliki dana untuk merawat jenazah, maka sebagian tanah pusako tinggi boleh digadaikan;
c. Jika  masih  ada  anggota  keluarga  perempuan  dewasa  yang  tidak  memiliki  biaya untuk  pernikahannya  atau  perempuan  berumur  tua  yang  tidak  berkeluarga sementara anggota keluarga lainnya tidak ada yang mampu untuk membantu  biaya pernikahan atau biaya  hidupnya, maka tanah pusako tinggi boleh digadaikan.
Untuk  mengusahakan  tanah pusako tinggi,  umumnya  disyaratkan  beberapa  bagian atau 1/3 (sepertiga) dari hasil panen diserahkan ke rumah rumah gadang untuk disimpan.
Hasil  panen  yang  disimpan ini  kemudian akan digunakan  untuk  segala  keperluan kaum , salah satunya yaitu untuk menebus harta atau tanah pusako tinggi yang telah digadaikan. Dalam  perkembangannya,  hasil  panen  yang  disimpan  saat  ini  berwujud  uang  hasil penjualan hasil panen.
Sebagaimana telah dinyatakan dalam Perda No. 16 Tahun 2008 bahwa tanah  ulayat kaum merupakan  milik  seluruh  anggota kaum dengan mamak sebagai  pemegang kewenangan untuk mengatur penguasaan dan pemanfaatannya. Perda No. 16 Tahun 2008 ini  dibuat  dengan  mempertimbangkan  ketentuan  adat  yang  mengatur  mengenai pengurusan,  penguasaan,  dan  pemanfaatan  tanah  dalam  aturan  adat  Minangkabau. Menurut  aturan  adat,  laki-laki  tidak  dapat  memiliki  harta warisan  dan  tidak pula dapat mewariskan  kepada  keturunannya.  Sebaliknya,  perempuanlah  yang  memiliki  warisan dan  mewariskan  kepada keturunan-keturunannya yang perempuan.
Peran utama dari laki-laki adalah sebagai pelindung harta yang menjaga agar  harta itu    dapat    digunakan    untuk    keberlangsungan    hidup    orang    tua    dan  keluarganya, terutama peran seorang mamak yang merupakan seorang laki-laki  pemimpin dalam kaum . Oleh  karena  itu,  laki-laki  tidak  bertindak  sebagai  subyek  yang  menikmati  hasil  atau
44 Septriyadi Nugraha, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah
manfaat  dari  tanah  ulayatnya,  tetapi  mereka  memiliki  wewenang  untuk  memberikan pertimbangan  di  dalam  rapat  musyawarah kaum ,  menjaga  dan  melindungi  harta  atau tanah kaum -nya  dari  gangguan  pihak  luar,  dan  menyejahterakan  kehidupan kaum -nya. Terlihat  bahwa  aturan  adat  ini  memiliki  cara  khas  tersendiri  dalam  mengatur  dan membagi wewenang antara anggota yang  laki-laki dan yang perempuan.
Pensertipikatan  tanah pusako tinggi  diwajibkan  untuk  melampirkan ranji atau silsilah  keturunan  yang  minimal  menunjukkan  nama-nama  keanggotaan kaum selama  4 (empat)  generasi.  Tanah pusako tinggi  dapat  diterbitkan  haknya  dengan  kepemilikan bersama  seluruh  anggota kaum .  Dikarenakan  merupakan  milik  bersama,  tanah pusako tinggi tidak dapat disertipikatkan jika tidak terjadi kesepakatan di dalam kaum -nya.
Selain tanah pusako tinggi dan pusako rendah, terdapat pula istilah ganggam bauntuak . Ganggam  bauntuak merupakan  semacam  bentuk  penyerahan  kewenangan  untuk menggunakan  dan  memanfaatkan  suatu  bidang  tanah pusako tinggi  kepada  perorangan yang  merupakan  anggota  dari kaum .  Bidang  tanah ganggam  bauntuak merupakan  bidang tanah pusako tinggi  yang  sudah  disepakati  bersama  dan  ditetapkan  oleh mamak untuk diolah, ditempati, atau diambil hasilnya oleh satu  atau beberapa orang saja. Jadi, ganggam bauntuak sifatnya  hanya penguasaan, sedangkan kepemilikannya  tetap  berada  pada kaum itu  sendiri.  Contoh ganggam  bauntuak ,  misalnya  suatu  bidang  tanah  diserahkan  kepada seseorang anggota kaum untuk diambil hasil taninya atau untuk dibangun tempat tinggal. Penguasaan bidang  tanah itu tidak akan bergilir atau berganti kepada orang lain, kecuali jika ternyata ia tidak memiliki keturunan atau pergi merantau. Apabila ia yang mengolah tanah  itu  ternyata  tidak  memiliki  keturunan  atau  pergi  merantau,  maka  anggota kaum lainnya  dan mamak akan  bermusyawarah  kembali  dan  memutuskan  penggunaan  bidang tanah  itu  akan  dibuat  bergilir  atau  diberikan ganggam  bauntuak lagi  kepada  anggota lainnya.
Terdapat  perbedaan  mencolok  pada  pola  penguasaan  antara  tanah pusako tinggi ‘murni’  dengan ganggam  bauntuak yang  dapat  diidentifikasi  melalui  penguasaan  fisiknya di  lapangan.  Pada  tanah pusako tinggi,  penguasaannya  akan  diserahkan  secara  bergilir kepada satu keluarga dan keluarga lainnya secara bergantian. Penguasaan yang dimaksud ialah  penguasaan  untuk  mengolah  dan  memanfaatkan  tanah-tanah  pertanian,  seperti sawah. Apabila terdapat bangunan rumah induk atau rumah gadang di atas bidang tanah yang  didaftarkan,  maka  itu  merupakan tanah ulayat kaum yang tidak diberikan ganggam bauntuak -nya. Akan tetapi, apabila kondisi fisiknya merupakan tanah pertanian yang tidak pernah  bergilir  penguasaannya,  maka  kemungkinan  besar  telah  ada ganggam  bauntuak terhadap bidang tanah tersebut. Ganggam bauntuak bersifat mirip seperti hak pakai tetap bagi seseorang karena berada di atas tanah pusako tinggi yang merupakan  milik bersama kaum .
Penolakan Masyarakat Adat Limau Manis, Kota Padang Terhadap Pendaftaran Tanah 45
Akan  tetapi,  yang  sedang  terjadi  ialah  pergeseran  makna  dari ganggam  bauntuak . Ketika  suatu  bidang  tanah  telah  ditetapkan  atau  diberikan ganggam  bauntuak -nya,  maka bidang tanah itu seolah telah menjadi milik pemegangnya, yang selanjutnya secara terus menerus  dikelola  dan  diambil  manfaatnya  sampai  kepada  anak  keturunannya.  Apabila bidang tanah ganggam bauntuak tersebut kemudian disertipikatkan, maka bidang tanah itu pun sah menjadi milik pemegangnya. Ketika hak milik perorangan telah diberikan, risiko yang  selanjutnya  dapat  terjadi  ialah  bidang  tanah  itu  dijual  oleh  pemegang  haknya. Padahal, ganggam  bauntuak diberikan  oleh mamak dengan  harapan  agar  anggota-anggota kaum tidak  bertengkar  memperebutkan  bidang-bidang  tanah.  Dengan  memberikan ganggam bauntuak , mamak berharap agar anggotanya dapat merasa  aman  untuk  mengolah dan  memanfaatkan  bidang  tanahnya  masing-masing  dengan  baik  dan  bijaksana,  bukan untuk diperjualbelikan.
Ketika  jumlah  keanggotaan  suatu kaum sudah  semakin  banyak,  pada  umumnya mamak akan  berinisiatif  untuk  mengadakan  musyawarah  bersama  dan  membuat kesepakatan dalam pembagian ganggam bauntuak . Seluruh bidang tanah pada tanah ulayat kaum dapat  di- ganggam  bauntuak kecuali  bidang  tanah  tempat  berdirinya  rumah  gadang atau  rumah  induk  dan  tanah  pemakaman  kaum.  Terhadap ganggam  bauntuak yang diberikan  kepada  seseorang  yang  di  kemudian  hari  ternyata  tidak  memiliki  keturunan, ganggam bauntuak itu akan hilang dan statusnya kembali menjadi tanah ulayat kaum atau pusako tinggi.  Seringkali  mereka  atau  anggota kaum yang  tidak  memiliki  keturunan  akan menjual bidang tanah ganggam bauntuak -nya.
Berdasarkan  kondisi  penguasaan  dan  penggunaan  tanah pusako tinggi  atau  tanah ulayat kaum saat ini, penulis membandingkan dan membuat kategori pola penguasaan dan penggunaan  tanah  terkini  dari  masyarakat  hukum  adat  dengan  teori  Ter  Haar  (dalam Soesangobeng  2012)  tentang  pertumbuhan  dan  struktur  hak  atas  tanah.  Berdasarkan pembagian ganggam  bauntuak ,  seluruh  bidang-bidang  tanah pusako tinggi  dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan anggota kaum baik untuk  kepentingan membangun rumah tinggal maupun bercocok tanam.
a. Tanah pusako tinggi  yang  digunakan  untuk  bercocok  tanam  atau sawah dan  belum diberikan ganggam  bauntuak ,  penguasaannya  masih  bersifat  hak  sementara,  yakni hak menikmati hasil;
b. Tanah pusako tinggi  yang  digunakan  untuk  bercocok  tanam  atau  sawah  dan  telah diberikan ganggam bauntuak , penguasaannya telah bersifat hak tetap, yakni hak pakai;
c. Tanah pusako tinggi  yang digunakan untuk membangun rumah tinggal berdasarkan ganggam bauntuak , penguasaannya telah bersifat hak tetap, yakni hak pakai.
46 Septriyadi Nugraha, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah
Tanah ganggam  bauntuak yang  digunakan  untuk  pertanian,  selamanya  tidak  akan berpindah tangan kepada yang lain akibat pemberian ganggam bauntuak . Selama  bertahun- tahun  atau  bahkan  mungkin  sampai  kepada  keturunan  selanjutnya, ganggam bauntuak ini kemudian semakin menguat penguasaannya dan  seolah menjadi milik perorangan anggota kaum .  Begitu  pula  dengan  tanah ganggam  bauntuak yang  digunakan  untuk  membangun rumah tinggal. Tanah tempat bangunan rumah tinggal tidak akan mungkin beralih kepada yang lainnya karena di atasnya berdiri bangunan. Proses ini menggambarkan bagaimana munculnya hak milik adat perorangan yang berasal dari tanah ulayat.
Antara  masyarakat  adat  dengan  pimpinan  adat memiliki  pandangan  yang  berbeda terkait ganggam  bauntuak .  Masyarakat  adat  beranggapan  bahwa ganggam  bauntuak merupakan  puncak  tertinggi  kepenguasaan  bidang  tanah  yang  akan  tumbuh  menjadi kepemilikan  perorangan,  sebagaimana  teori  pertumbuhan  hak  dari  Ter  Haar  yang mengatakan  bahwa  penguasaan  perorangan  terhadap  bidang  tanah  dalam  masyarakat adat akan mencapai titik akhirnya yaitu hak milik perorangan. Akan tetapi, pimpinan adat di Limau Manis memiliki anggapan yang berbeda, dimana mereka memegang aturan adat yang menyatakan bahwa ganggam bauntuak selamanya tidak akan tumbuh menjadi hak milik perorangan  bagi  anggota kaum .  Pimpinan  adat  berusaha  untuk  menekan  kepenguasaan perorangan terhadap tanah ulayat kaum agar tidak sampai berada pada tahap kepemilikan.
Untuk  keperluan  pendaftaran  tanah,  saat  ini  bidang  tanah ganggam  bauntuak dapat disertipikatkan  dengan  menyerahkan  bukti  tertulis  dalam  bentuk  Surat  Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan kaum .  Surat  Pernyataan  Kesepakatan/Persetujuan kaum umumnya  dibuat  pada  saat  akan  mendaftarkan  bidang  tanah  untuk  diterbitkan sertipikatnya.  Surat  Pernyataan  Kesepakatan/Persetujuan kaum ini  dicap  dan ditandatangani oleh penghulu suku. Apabila tanah-tanah ganggam bauntuak ini kemudian didaftarkan  dan  diterbitkan  sertipikatnya  secara  perorangan,  dengan  dasar  pembagian secara definitif yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan kaum , maka  penguasaan  yang  seolah  kepemilikan  perorangan  akan  menjadi  benar-benar  milik perorangan dan terlepas dari kepemilikan komunal.
Berikut contoh permasalahan yang pernah terjadi di Limau Manis terkait penjualan tanah pusako tinggi. Salah seorang anggota kaum yang meminta izin dari mamak , izin untuk membangun rumah di atas sebidang tanah pusako tinggi. Ketika diizinkan dan bangunan selesai  dibuat,  kemenakan  itu  kemudian  meminta  izin  agar  tanah  tersebut  dibuatkan sertipikat  atas  nama  ia  sendiri.  Setelah  sertipikat  tanah  bidang  tanah  itu  pun  terbit, ternyata di kemudian hari tanah itu dijual.  Permasalahan ini menjadi salah satu penyebab munculnya    polemik    penguasaan  dan  pemilikan  tanah  masyarakat  adat.  Bidang  tanah yang berasal dari tanah pusako tinggi sepatutnya bukan untuk diperjualbelikan. Di sisi lain,
dalam  aturan  pertanahan,  seseorang  yang  memiliki  suatu  bidang  tanah  dan  dibuktikan dengan  sertipikat  tanah,  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  atas  nama  ia  sendiri  atau dalam hal ini menjualnya kepada orang lain.
Tanah ulayat bukan tentang hak keperdataan antara satu orang dengan orang  yang lainnya di dalam kaum , tetapi lebih kepada kekuasaan dan kepemilikan kelompok dalam arti  luas.  Maksudnya  di  sini  adalah  hak  keperdataan  bukanlah  yang  menjadi  inti  dari kepemilikan  hak  ulayat  secara  komunal,  tetapi  lebih  kepada  jiwa  kebersamaan  untuk bersama-sama menjaga, merawat, dan mengambil manfaat dengan arif dan bijaksana demi keberlangsungan pusaka itu sampai pada akhir  keturunan.
Tanah  ulayat  atau pusako tinggi,  sejatinya  merupakan  harta  warisan  leluhur terdahulu  yang  disebut  atau  dipersamakan  dengan  ‘ pusaka ’.  Layaknya  sebuah  pusaka, peninggalan  harta  sepatutnya  menjadi  kebanggaan  bagi  keturunan  atau  generasi seterusnya. Apabila berbicara mengenai keturunan atau generasi penerus,  tentunya  tidak hanya  mengacu  pada  individu-individu  yang  ada  pada  saat  ini,  tetapi  juga  individu- individu  yang  akan  hidup  di  masa  mendatang.  Itu  artinya,  ketika  subyek  hak  hanya mencantumkan  nama  anggota  yang  ada  pada  saat  itu,  tentu  itu  tidak  akan  relevan  di kemudian hari.
Ninik mamak di  KAN  terdiri  atas penghulu , rang tuo , kapalo paruik , malin ,  dan kapalo mudo . Pemegang peran penting dalam hal penyelesaian masalah antara anak  kemenakan pada kaum ialah penghulu , rang  tuo ,  dan kapalo  paruik .  Sehingga,  apabila  nantinya  terjadi permasalahan kepemilikan tanah ulayat kaum , maka mereka yang  kelak  akan  melakukan sidang  penyelesaian  masalah.  Maka  dari  itu,  untuk  kepengurusan  sertipikat  tanah melalui PTSL perlu untuk memperhatikan aturan-aturan adat yang berlaku, maksudnya di sini bahwa alas hak tidak dapat dipermudah seperti yang tertera pada salah satu pasal di dalam peraturan PTSL.
Tanah-tanah pusako tinggi  di  Minangkabau  sepatutnya  tidak  disertipikatkan  atas nama perorangan karena yang seharusnya dilakukan ialah mensertipikatkan tanah pusako tinggi  itu  secara  utuh  atas  nama  seluruh  anggota kaum .  Wewenang  untuk  mendaftarkan tanah berada pada keputusan atau ketetapan dari mamak . Anak kemenakan atau anggota tidak  berwenang  melakukan  itu  secara  personal  dan  akan  menjadi  suatu  kesalahan  jika melangkahi peran utama dari seorang mamak .
Awal permasalahan pensertipikatan tanah ulayat kaum dimulai sejak Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) digalakkan di Sumatera Barat, khususnya di Limau Manis. Prona membatasi  bidang  tanah  yang  dijadikan  objeknya  berdasarkan  luasnya.  Sementara  itu, tanah pusako tinggi  itu  sendiri  memiliki  luasan  yang  besar.  Sebagai  strategi,  Kantor Wilayah  BPN  Sumatera  Barat  kemudian  mengeluarkan  suatu  bentuk  formulir
48 Septriyadi Nugraha, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah
pendaftaran  tanah  yang  disebut  dengan  Formulir  B1.  Isi  dari  formulir  tersebut menyatakan bahwa seluruh anggota kaum sepakat untuk menyerahkan suatu bidang tanah untuk  didaftarkan  sertipikatnya.    Formulir  ini  yang  dikenal  dengan  Surat  Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum yang  sampai  saat  ini  digunakan  untuk  mendaftarkan bidang-bidang  tanah  atas  nama  perorangan.  Dengan  munculnya  formulir  B1  atau  Surat Kesepakatan/Persetujuan kaum ini,  perlahan  tapi  pasti,  kelak  tanah pusako tinggi  di Minangkabau  akan  habis.  Jika  tanah pusako tinggi  habis,  maka  akan  mengakibatkan hilangnya peran pimpinan adat di Minangkabau dan hilang pula tanah pusako tinggi yang menjadi perekat persatuan masyarakat adat.
Pimpinan  adat  merasa  telah  banyak  terjadi  perbuatan  yang  keliru  terhadap  tanah pusako tinggi.  Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  pun  terkesan  mencari  celah  atau menyelewengkan  aturan  adat  dan  memaksa  untuk  menjalankan  program  pemerintah tanpa  mengindahkan  adat  yang  berlaku.  Kendatipun  bidang-bidang  tanah ganggam bauntuak diizinkan  untuk  disertipikatkan,  yang  seharusnya  berwenang  dalam kepengurusannya  adalah mamak dari kaum .  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mencegah sertipikat tanah itu digunakan dengan leluasa tanpa pengawasan dari mamak di kemudian hari.  Maka  dari  itu,  perlu  menyertakan  nama mamak sebagai  subyek  pemegang  hak  di dalam  sertipikat  tanah ganggam  bauntuak karena  mengingat mamak berperan  sebagai pemegang kontrol terhadap segala kemungkinan perbuatan hukum yang akan dilakukan anak kemenakan atau anggota kaum -nya terhadap tanah tersebut.

## 2. Strategi Penyelesaian Masalah Pelaksanaan PTSL
Terkait penolakan pimpinan adat terhadap program PTSL, pihak Kantor Pertanahan Kota  Padang  telah  berdiskusi  dengan  pimpinan  adat  Limau  Manis  dan  bersama-sama mencari  solusi  dari  permasalahan  tersebut.  Pokok  permasalahan  ini  ialah  dikarenakan adanya  perbedaan  persepsi  antara  pimpinan  adat  di  KAN  dengan  masyarakat  adat mengenai  status ganggam  bauntuak .  Oleh  sebab  itu,  strategi  utama  untuk menyelesaikannya  adalah  dengan  melakukan  penyamaan  persepsi.  Hal  apa  saja  yang menjadi  pertimbangan  dan  kepentingan  para  pihak  terhadap  tanah  ulayat kaum ( pusako tinggi),  baik  antar  pimpinan  adat  Limau  Manis  dengan  masyarakat  adatnya,  maupun dengan  Kantah  Kota  Padang  yang  berkepentingan  untuk  melaksanakan  pendaftaran tanah.  Perlu  adanya  kesepahaman  mengenai    pendaftaran  tanah  ulayat kaum yang  di atasnya berada ganggam bauntuak .
Selain permasalahan pokok di atas yang menyebabkan PTSL tidak mampu berjalan dengan  maksimal,  di  kalangan  masyarakat  tersiar  isu  tentang  kenaikan  PBB  yang mengiringi  program  PTSL  di  Kelurahan  Limau  Manis  pada  tahun  2018.  Masyarakat
Penolakan Masyarakat Adat Limau Manis, Kota Padang Terhadap Pendaftaran Tanah 49
beranggapan  bahwa  hasil  pengumpulan  data  fisik  nantinya  akan  digunakan  pemerintah daerah setempat sebagai dasar untuk menaikkan pajak yang harus mereka bayar.
Berdasarkan  data  BPS  Kota  Padang  Kecamatan  Pauh  Dalam  Angka  2016-2018, persentase  penerimaan PBB  Kelurahan  Limau  Manis  dari  tahun  2015  hingga  tahun  2017 belum pernah mendekati angka 100%. Bahkan di tahun 2016 dan 2017, Kelurahan Limau Manis menjadi kelurahan dengan persentase terendah di Kecamatan Pauh perihal realisasi penerimaan  PBB.  Angka  ini  menjadi  gambaran  akan  minimnya  PBB  yang  dibayar  oleh masyarakat. Berbagai kemungkinan yang menyebabkan hal ini terjadi, salah satunya karena masyarakatnya  sendiri  memang  kurang  sadar  akan  kewajiban  membayar  pajak. Kemungkinan besar hal ini pula  yang menjadi pemicu masyarakat menolak PTSL karena mereka  takut  nilai  pajaknya  akan  semakin  tinggi  ketika  tanahnya  telah  diukur  oleh petugas  dari  ATR/BPN.  Mereka  beranggapan  bahwa  Peta  Bidang  Tanah  produk  PTSL akan  membeberkan informasi terkini mengenai luasan-luasan bidang tanah yang mereka kuasai, sehingga mereka pun menolak petugas pengumpul data fisik melakukan kegiatan pengukuran.
Tidak  dapat  disangkal,  program  ataupun  kegiatan  dari  pemerintah  kerapkali  tidak tersampaikan  dengan  baik  kepada  masyarakat  sehingga  mengakibatkan    munculnya berbagai  pemahaman  yang  salah  dari  masyarakat.  Jika  hal  ini  dibiarkan  berkelanjutan dalam  waktu  yang  lama,  maka  pemerintah  akan  kesulitan  ketika  hendak  menerapkan program-program  di  masyarakat.  Setiap  lini  aparat  pemerintahan  harus  mampu bekerjasama  untuk  melakukan  sosialisasi  yang  lebih  intens  dan  menjawab  berbagai keresahan-keresahan yang ada di masyarakat.
Untuk menyikapi anggapan yang salah terhadap PTSL, pihak Kantah Kota Padang berusaha  menemui  beberapa mamak di  Limau  Manis  untuk  meluruskan  pokok permasalahan  dan  isu  yang  tidak  benar  mengenai  PTSL.  Pihak  Kantah  Kota  Padang berspekulasi  bahwa  kemungkinan  besar  penyuluhan  awal  atau  sosialisasi  kegiatan  PTSL tidak  tersampaikan  dengan  baik.  Kunci  kelancaran  pelaksanaan  suatu  program pemerintah  terletak  pada  bagaimana  sosialisasi  dilakukan.  Apabila  sosialisasi  tidak mampu  menyentuh  pemahaman  dari  masyarakat,  maka  tentunya  sulit  program pemerintah dapat berjalan dengan lancar.
Selain daripada itu, terkait peraturan, pelaksanaan PTSL juga tidak bisa diterapkan sepenuhnya jika hanya mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Permen ATR/BPN No. 35 Tahun 2016) (atau yang sekarang  sudah  diganti  menjadi  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

## 50 Septriyadi Nugraha, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah
(Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018)) saja, mengingat di Minangkabau terdapat lembaga adat,  yakni  KAN,  yang  menjaga  keberlangsungan  aturan-aturan  adat.  Oleh  karena  itu, perlu dipertimbangkan eksistensinya karena UUPA pun menyatakan pengakuan terhadap hukum adat yang masih ada dan berlaku hingga saat ini.
Jika  dilihat  kembali,  baik  Permen  ATR/BPN  No.  35  Tahun  2016  maupun  Permen ATR/BPN  No.  6  Tahun  2018,  pada  bagian  dasar  hukumnya  tidak  mencantumkan Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  10  Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu (Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016). Padahal, di dalam Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2016 telah diatur dengan jelas mengenai sistematika  proses  penerbitan  sertipikat  hak  tanah  komunal  masyarakat  hukum  adat. Pasal 3 ayat (2) Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 pun juga mengatur bahwa  tanah ulayat tidak  dapat  dibukukan  dan  diterbitkan  sertipikatnya  melalui  PTSL.  Hal  itu  menandakan bahwa K1 PTSL tidak dapat  diterapkan  pada  daerah-daerah  yang  menjaga  eksistensi aturan  adatnya.  Berdasarkan  hal  tersebut,  terlihat  bahwa  Kementerian  ATR/BPN mencanangkan target PTSL tanpa memperhatikan daerah-daerah dengan aturan adat yang masih  eksis.  UUPA  mengakui  keberadaan  hukum  adat  yang  masih  terjaga  di  berbagai wilayah,  sementara  di  sisi  lainnya  Kementerian  ATR/BPN  bernafsu  untuk  mempercepat penerbitan sertipikat seluruh bidang tanah di Indonesia.

## C. Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  di  atas,  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa  pimpinan adat  di  KAN  Limau  Manis  saat  ini  sedang  berusaha  mempertahankan  keberlangsungan tanah ulayat kaum namun hadirnya program PTSL dianggap justru mendukung privatisasi tanah  ulayat kaum yang  sedang  terjadi  sehingga  menimbulkan  penolakan  terhadap pelaksanaan  PTSL.  Atas  situasi  tersebut,  Kantor  Pertanahan  Kota  Padang  mencoba berstrategi  dan  bersiasat  untuk  terus  mencoba  mensertipikatkan  tanah  masyarakat  adat dengan mendekati para pemangku adat. Padahal seharusnya tidak perlu memaksakan diri untuk  melakukan  sertipikasi  tanah  adat  secara  serampangan,  perlu  mempertimbangkan kembali  cara-cara  untuk  melakukan  sertipikasi  tanah  adat,  untuk  menjaga  eksistensi aturan adatnya, sekaligus merawat tanah  mereka  dan  menghindarkan  dari privatisasi  tanah adat,  dengan  memberikan  penghargaan  secara  kolektif.  Tentu  saja  cara  itu  penting dilakukan dengan sosialisasi dan pendekatan yang memadai kepada tetua adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adra,  Z  2005,  ‘Pengaruh  Implementasi  Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  Terhadap  Fragmentasi  Tanah Ulayat’, Tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
Badan Pusat Statistik Kota Padang, ‘Kecamatan Pauh Dalam Angka 2016’, diposting pada
29 Juli 2016 dilihat pada 14 Juni 2019,
https://padangkota.bps.go.id/publication/2016/07/29/075718c97a829f8ae25f5d31/k ecamatan-pauh-dalam-angka-2016.html
Badan Pusat Statistik Kota Padang, ‘Kecamatan Pauh Dalam Angka 2017’, diposting pada
19 September  2017  dilihat pada  14
Juni  2019,
https://padangkota.bps.go.id/publication/2017/09/19/13442e6bbbc03cb811e2b4c8/ kecamatan-pauh-dalam-angka-2017.html
Badan Pusat Statistik Kota Padang, ‘Kecamatan Pauh Dalam Angka 2018’, diposting pada
26 September  2018  dilihat pada 14 Juni 2019,
https://padangkota.bps.go.id/publication/2018/09/26/0b5dd2cc4e832ca1c152c81d/ kecamatan-pauh-dalam-angka-2018.html
Putra,  GV  &  Mukti,  H  2018,  ‘Kajian  Hukum  Tentang  Pengukuran  dan  Pemetaan  untuk Pendaftaran  Tanah  Ditinjau  dari  Peraturan  Menteri    Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor 1  Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria  dan Tata Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016  tentang  Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap’, Yuriska , vol. 10, no. 2
Putri,  WE  2015,  ‘Perubahan  Penguasaan  dan  Penggunaan  Tanah  Ulayat  Kaum  di
Minangkabau’,  Skripsi  pada  Fakultas  Teknologi  Pertanian  Universitas  Andalas Padang.
Soesangobeng, H 2012, Filosofi, asas, ajaran, teori hukum pertanahan, dan agraria, STPN Press,
Yogyakarta.
Yando,  ZE  2016,  ‘Strategi  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak-Hak  Masyarakat  (Hukum)
Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis’, Bhumi , vol. 2, no. 2

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  10  Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

## 52 Septriyadi Nugraha, I Gusti Nyoman Guntur, Sri Kistiyah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 35 Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap.
Peraturan  Daerah  Propinsi  Sumatera  Barat  Nomor  16  Tahun  2008  tentang  Tanah  Ulayat dan  Pemanfaatannya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.