Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 12-24 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## Praktik Perkawinan Janda Tanpa Akta Cerai di Desa Saketa, Kabupaten Halmahera Selatan

## Hartono Sabtu
Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Ternate, Maluku Utara, Indonesia, Jl. Lumba-Lumba No.8, RT.001/RW.03, Dufa Dufa, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara 97727 E-mail: hartonosabtu851@gmail.com

## Fatum Abubakar
Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Ternate, Maluku Utara, Indonesia, Jl. Lumba-Lumba No.8, RT.001/RW.03, Dufa Dufa, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara 97727 E-mail: fatumabubakar@iainternate.ac.id

## ABSTRACT
The practice of widow marriages without a Divorce Certificate is a phenomenon that often occurs in Saketa Village and is considered commonplace; these marriages are categorized as unregistered marriages at the Office of Religious Affairs, where there are 2 cases and marriages are registered at the Office of Religious Affairs where there is 1 case, but from that  the Marriage Law does not permit it. This study aims to practice analyzing widows' marriages without Divorce Certificates in Saketa Village, given Law Number 16 of 2019. The research method used is qualitative; research data comes from primary data, namely data collected directly through observation and interviews with  3  subjects  research  consisting  of  3  widows  who  married  without a  Divorce  Certificate.  The results of this study conclude that the marriage of widows without a divorce certificate in Saketa Village  is  not  by  Law  Number  16  of  2019  concerning  Amendments  to  Law  Number  1  of  1974 concerning Marriage. Because the widow's status is not recognized by law, the widow is still the legal wife of her previous husband. Also, because there are no strict sanctions in the Marriage Law against  the  perpetrators  of  the  intended  marriage,  these  marriages  still  occur  in  Saketa  Village, West Gane District, South Halmahera Regency.
Keywords: Divorce Deed; Widow; Marriage Practices.

## ABSTRAK
Praktik perkawinan janda tanpa Akta Cerai merupakan fenomena yang sering terjadi di Desa Saketa dan sudah dianggap lumrah, perkawinan tersebut dikategorisasi dengan perkawinan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang terdapat 2 kasus dan perkawinan terdaftar di Kantor Urusan Agama yang terdapat 1 kasus, namun dari itu tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perkawinan janda tanpa Akta Cerai di Desa Saketa dalam pandangan  Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah kualitatif.  Data  penelitian  bersumber  dari data  primer,  yaitu  data  yang  dihimpun  secara  langsung melalui observasi dan wawancara kepada 3 subjek penelitian yang terdiri dari 3 orang janda yang melakukan  perkawinan  tanpa  Akta  Cerai.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  perkawinan janda tanpa Akta Cerai di Desa Saketa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang  Perkawinan. Karena status janda tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang, maka janda tersebut masih menjadi istri sah dari suami sebelumnya. Alasan lainnya, tidak ada sanksi yang tegas dalam Undang-Undang perkawinan terhadap  pelaku  perkawinan  yang  dimaksud  hingga  praktik  perkawinan  tersebut  masih  terus berlangsung di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 12-24 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Kata kunci: Akta Cerai; Janda; Praktik Perkawinan.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 12-24 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## PENDAHULUAN
Tujuan  perkawinan  menurut  Pasal  1,  Undang-Undang  Nomor  16  tahun 2019  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang Perkawinan  dikatakan bahwa yang menjadi tujuan Perkawinan sebagai suami istri adalah  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  esa.  Selanjutnya  dijelaskan  bahwa  untuk  itu suami  istri  perlu  saling  membantu  dan  melengkapi  agar  masing-masing  dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Purnamawati, 2022).  Pula di Kompilsi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 menerangkan  tujuan  Perkawinan  adalah  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
Sahnya pernikahan menurut perundangan diatur dalam pasal 2 (1) Undang- Undang Nomor.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu  (Waluyo,  2020).  Jadi  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum  perkawinaan nasional  adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan  menurut  tata  tertib  aturan  hukum yang  berlaku  dalam  agama  Islam,  Kristen/katolik,  Hindu/Budha.  Kata  ‘hukum masing-masing agamanya’ berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti ‘hukum agamanya masing-masing’ yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya (Wahyuni, 2017).
Menurut  hukum  Islam  yang  pada  umumnya  berlaku  di  Indonesia perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilaksanakan  di  tempat  kediaman mempelai, di masjid ataupun di kantor agama, dengan ijab dan Kabul dalam bentuk akad nikah (Islami, 2017). Ijab adalah ucapan ‘menikahkan’ dari wali calon isteri dan Kabul adalah kata ‘penerimaan’ dari calon suami. Ucapan Ijab dan Kabul dari kedua pihak harus terdengar di hadapan majelis dan jelas di dengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Jadi sahnya perkawinan menurut hukum Islam  adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan kabul  dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah (Yasin, 2008).
Sebuah  pernikahan  dapat  putus  apabila  memenuhi  sebab-sebab  tertentu yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan. Tidak menutup kemungkinan bagi mereka warga Negara Indonesia yang beragama Islam. Untuk dapat dikategorikan sebuah perkawinan itu putus harus ada beberapa sebab yaitu: kematian, perceraian dan atas putusnya pengadilan (Hermanto, 2016).
Di  Indonesia  pelaksana  perceraian  ini  memerlukan  putusan  pengadilan untuk  memutus  sebuah  perkawinan  itu  telah  putus.  Undang-Undang  Nomor  16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  tidak  dapat  mendamaikan  pasangan  yang ingin bercerai. Proses pendamaian ini sifatnya wajib bagi pengadilan (Hermanto,
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 12-24 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
2016).  Suatu  pemutusan  pernikahan  baru  dapat  dilaksanakan  apabila  masing- masing  dari  suami  isteri  telah  melakukan  upaya  damai.  Upaya  damai  ini  wajib dilaksanakan dan diperintahkan untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang telah dibuat (Jannah, 2013).
Untuk  melaksanakan  perceraian  ini  salah  satu  pihak  baik  suami  atau  istri harus mengajukan gugatan perceraian. Gugatan sebaiknya memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun1974 tentang perkawinan pasal 19 dan kompilasi Hukum Islam pasal 116 (Syaifuddin et al., 2022). Alasan perceraian yang di maksud pada pasal 19, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 adalah salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi Pemabok, Pemadat, Penjudi, dan lain sebagainya yang  sukar  disembuhkan,  salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan kewajiaban  sebagai  suami/isteri,  antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Hamid, 2018; Nelwan, 2019; Putrayasa et al., 2022).
Alasan  perceraian  yang  sama  juga  diatur  pada  Kompilasi  Hukum  Islam yaitu pada pasal 116, dimana ditambahkan pula dua alasan lain yaitu pertama suami melanggar  taklik  talak  dan  yang  kedua  peralihan  agama  atau  murtad  yang menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga.  Alasan-alasan tersebut  yang  dapat  diajukan  untuk  mengajukan  gugatan  perceraian.  Terhadap gugatan ini harus melalui mekanisme pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Gugatan  perceraian  yang  dikabulkan  oleh  hakim,  terhitung  saat  itu  juga  sudah terjadi  penghapusan  perkawinan  akibat  putusan  hakim.  Atas  hal  itu,  ketua pengadilan  akan  membuat  surat  keterangan  kepada  pegawai  pencatatan  di pencatatan perkawinan bahwa perkawinan telah hapus.
Akan  tetapi  hal  ini  berbeda  dengan  apa  yang  terjadi  di  Desa  Saketa,  di tempat  tersebut  peneliti  menemukan  hal  yang  berbeda  dengan  ketentuan  yang seharusnya berlaku, dalam hal ini ditemukan 3 kasus yang hampir mirip. Pertama, Husna  Salim  dengan  Asnawi  Jumat,  pada  awalnya  telah  melakukan  perkawinan yang  sah  menurut  undang-undang  yang  berlaku.  Kemudian  dalam  perjalanan membina rumah tangganya dengan segala kekurangan terdapat orang ketiga (laki- laki lain) yang menjadi awal kehancuran rumah tanggga mereka, hingga berakhir dengan Husna yang menikah dengan orang ketiga tersebut, tanpa Akta Cerai
Selanjutnya  kejadian yang mirip pula terjadi, Alwia Naibu dan Ali Hamadia telah  menikah  hingga  mempunyai  tiga  anak  dan  hidup  bertahun-tahun  secara bersama, namun kecanduan minuman keras oleh suaminya yang berakibat nafkah lahir dilalaikan, pula dijual bahan-bahan pembanganan rumah demi minuman keras juga menuduh istrinya berselingkuh dan melontarkan kata-kata perceraian secara
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 12-24 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
sindiran  seperti  kita  so  tara  ambe  nagana,  maka  Alwia  yang  telah  memahami perkataan tersebut, pergi ke papua selama Sembilan bulan dan menikah tanpa Akta Cerai.
Kejadian  yang  hampir  sama  juga  dirasakan  oleh  Maryana  Jalal  yang menikah dengan Safrudin R Marsaoli, usia pernikahannya tiga tahun dan selama itu pula  ia  menanggung  sendiri  biaya  hidup  dan  anaknya,  dari  hari  pertama pernikahannya, lalu berjalannya waktu mempunyai hubungan dengan pria lain dan dari hubungan tersebut mempunyai janin dalam perutnya (hamil), maka dari itu dari pihak wanita dan keluarga mengkomunikasikan masalah tersebut kepada suaminya, dan  suami  tersebut  memberikan  izin  untuk  melangsungkan  pernikahan  barunya, dan  pernikahan  itu  pun  berlangsung  dengan  baik  tanpa  Akta  Cerai.  Problem  ini menjadi menarik karena banyak praktik yang ditemukan di Desa Saketa, Kec. Gane Barat, Kab. Halmahera Selatan sehingga perlu dipotret melalui beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia.
Beberapa  penelitian  yang  memiliki  relevansi  dengan  judul  penelitian  ini, karena  sama-sama  membahas  persoalan  fenomena  perceraian  yang  terjadi  dalam masyarakat. Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tersebut yaitu penelitian yang  dilakukan  oleh  Mustafa  (2018).  Penelitian  tersebut  memiliki  persamaan penelitian dengan peneliti, karena sama-sama membahas tentang perceraian diluar pengadilan  agama.  Sedangkan  perbedaannya  dengan  penelitian  yang  akan dilakukan  oleh  peneliti    adalah  peneliti  sebelumnya  meneliti  tentang  persepsi masyarakat  Desa Sungai Toman Kecamatan Mendahara Ulu  Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi terhadap perceraian diluar pengadilan agama, yang mana ia temukan sebagian masyarakat  yang memahami bahwa perceraian di luar pengadialan  adalah  sah  dengan  pemahaman  fikih,  sedangakan  sebagian mengatakan  sebaiknya  perceraian  dilakukan  di  hadapan  pengadilan  agama  agar mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum.    Sedangkan  yang  akan peneliti  teliti  adalah  pada  presepsi  undang-undang  perkawinan  Nomor  16  tahun 2019  terhadap  perkawinan  janda  tanpa  akta  cerai,  Hal  lain  yang  juga  ikut membedakan adalah waktu penelitian, tempat penelitian dan sumber data.
Selanjutnya    penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sari  (2018).  Penelitian  yang dilakukan Sari memiliki persamaan penelitian dengan peneliti karena sama-sama membahas  tentang  pernikahan  janda  tanpa  akta  cerai,  juga  menerangkan  dengan hasil  riset  pemahaman  masyarakat  tentangnya  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhi  perceraian  Undang-Undang  Perkawinan  diluar  pengadilan  agama itu terjadi.  Sedangkan perbedaan antara penelitiannya dengan penelitian yang akan dilakukan  oleh  peneliti    adalah  pada  prespektif  Nomor  16  tahun  2019  terhadap Perkawinan  Janda  Tanpa  Akta  Cerai,  juga  yang  turut  membedakan  dengan penelitian sebelumnya adalah waktu penelitian, tempat penelitian dan sumber data. Adapun  waktu  penelitian  ini  dimulai  dari  tanggal  20  Juli  sampai  20  September 2021.
Adapun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sobari  (2016).  Penelitian  yang dilakukan saudara Ahmad Sobari memiliki persamaan penelitian dengan  peneliti
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 12-24 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
karena sama-sama membahas tentang pernikahan janda tanpa akta cerai dan faktor- faktor  yang  melatarbelakinya,  kesimpulan  yang  diambil  oleh  saudara  Ahmad Sobari  bahwa  faktor  pendidikan  dan  geografis  yang  menjadi  faktor  primer perkawinan  janda  tanpa  akta  cerai.    Sedangkan  perbedaan  penelitian  saudara Ahmad  Sobari  dengan  penelitian  peneliti  adalah  pada  kasus  dan  kajian  teorinya, juga turut membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah waktu penelitian, tempat penelitian dan sumber data .

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif (Creswell & Poth, 2016; Moleong,  2021),  data  penelitian  bersumber  dari  data  primer  yaitu  data  yang dihimpun  secara  langsung  melalui  observasi  dan  wawancara  kepada  3  subjek penelitian yang terdiri dari 3 orang janda yang melakukan perkawinan tanpa Akta Cerai. Juga data sekunder terkait dengan praktik perkawinan janda tanpa Akta Cerai yang peneliti peroleh melalui rekaman, foto, serta data-data lain untuk menunjang dan menambah referensi pada kajian teori dari penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan menggunakan  cara memadukan data primer dan sekunder, dalam  hal  ini, peneliti  menyajikan  hasil  penelitian  berdasarkan  fakta  di  lapangan  untuk menjelaskan  kesenjangan  hasil  pengamatan  lapangan  dengan  Undang-Undang Perkawinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Praktik  Perkawinan  Janda  Tanpa  Cerai  di  Desa  Saketa,  Kabupaten Halmahera Selatan
Nikah Siri ialah Pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat yang ditetapkan  agama,  tetapi  tidak  dilakukan  dihadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak  beragama  Islam,  sehingga  tidak  mempunyai  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah.    Pernikahan  yang  demikian  terjadi  pada  dua  keluarga  yang berbeda yaitu keluarga Alwia Naibu dan keluarga Husna.

## Keluarga Alwia Naibu dan Ali Hamdia
Alwia Naibu dan Ali Hamdia hidup berumah tangga kurang lebih 20 tahun dan  dikaruniai  tiga  anak,  pernikahan  yang  begitu  rumit  dengan  berbagai  macam cobaan yang dihadapi silih berganti hingga pisah ranjang pun pernah terjadi, namun pemulihan hubungan pernikahan mereka tetap terjadi.
“Kami telah berumah tangga hampir dua puluh tahun dan dalam dua puluh tahun  itu  banyak  yang  terjadi,  mulai  dari  pertikaian  berujung  pada pengusiran  dari  rumah,  namun  rasa  saying  kami  masih  ada  yang  masih membuat  rumah  tangga  kami  bertahan.  Pada  dasarnya  perkawinan  kami selalu dihadapkan dengan banyak cobaan, namun daoat dihadapi. Saat saya
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 12-24 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
dituduh  selingkuh  dan  diceritakannya  ke  seluruh  tempat  sampai  dengan kalimat: saya so tara akan ambe pa ngana Alwia, kita so tara akan ambe pa ngana  (saya  ceraikan  kamu  Alwia),  mulai  dari  saya  sudah  tidak berkeinginan untuk perbaiki perkawinan ini, selang beberapa hari saya ke papua dan disusul lah Ka Rasid tong hidup di papua Sembilan atau sepuluh bulan  lalu  tong  menikah  di  rumahnya  Haji  Ahmad  (Alwia  Naibu,  janda, wawancara 16 september 2021).”
Rumah Tangga yang selalu diselamatkan  itu, kini tak lagi dapat diperbaiki bermula  dari  penuduhan  oleh  Suami  Alwia  (Ali  Hamadia),  bahwa  Alwia berselingkuh  dengan  Rasid  Dula,  seusai  kemabali  dari  Ternate,  dari  sini  kalimat yang  dikeluarkan  dimaknai  oleh  Alwia  adalah  lafaz  perceraian,  selang  beberapa hari,  Alwia  pergi  ke  papua  lalu  hidup  dengan  Rasid  Dula  selama  sembilan  atau sepuluh  bulan  dan  menikah  tanpa  didaftarkan  di  Pegawai  Pencatat  Nikah  atau Nikah Siri.

## Keluarga Husna Salim dan Asnawi Djuma
Husna  salim  dan  Asnawi  Djuma,  telah  hidup  dalam  pernikahan  yang  sah selama empat belas tahun, pasangan ini menikah di tanah ambon pada tahun 2007, dan  dikaruniai  seorang  putri,  lalu  kembali  ke  saketa  dengan  sumber  pendapatan mereka adalah pertanian kopra, kebutuhan rumah tangga mereka sangat sering tidak terpenuhi,  hingga  tetangga  menjadi  sandaran  makan  minum  keluarga  ini,  namun mereka berusaha untuk tetap hidup bersama.
Kebiasaan  suami  (Asnawi  Djuma)  yang  meminum  minuman  keras  dan kurang  perhatian  terhadap  keluarga  menjadi  bahan  pertengkaran  dalam  rumah tangga ini, sangat sering kalimat “akan kita kase pulang pa ngan pe orang tua ni” dilontarkan saat dalam keadaan kesal, dan itu sangat membekas dihati husan salim sebagai istrinya (Husna Salim, janda, wawancara 16 september 2021).
Awal kehancuran keluarga ini akibat orang ketiga yaitu ali hamadia mantan suami  alwia  naibu,  yang  mana  selalu  bertamu  di  rumahnya  asnawi,  dengan membawa  beras,  supermi  dan  ikan,  sebagai  saudara  asnawi  dan  stastus  dudanya menjadi  alasan  bertamu,  juga  sering  bersama  dengan  keluarga  asnawi,  dan  pada satu malam menginaplah ali hamadia di rumahnya asnawi dalam keadaan mabuk dan asnawi sebagai suami cemburu pada istrinya hingga memukul dan mengusirnya dari rumahnya. Dari kejadian ini hubungan Husna dengan Ali semakin erat, Asnawi yang berusaha untuk membenahi rumah tangga tidak lagi berhasil, hingga pada titik akhirnya Husna dengan Ali menikah di rumahnya Iskar Ramli dengan wali hakim yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan Pernikahan.

## Pernikahan Terdaftar di Kantor Urusan Agama
Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pada pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang  selanjutnya  disingkat  KUA  adalah  unit  pelaksana  teknis  pada  Kementerian
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 12-24 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Agama,  berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Direktur  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  secara  operasional  dibina  oleh  Kepala  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  yang  bertugas  melaksanakan  layanan  dan bimbingan masyarakat Islam di wilayahnya
Tugas  dan  fungsi  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  diatur  dalam  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata  Kerja  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan.  Pasal  2  yang  berbunyi;  KUA Kecamatan  mempunyai  tugas  melaksanakan  layanan  dan  bimbingan  masyarakat Islam  di  wilayah  kerjanya  dengan  fungsi  diantaranya  adalah  Melaksanakan pelayanan,  pengawasan,  pencatatan,  dan  pelaporan  nikah  dan  rujuk.  Maka Perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Merupakan perkawinan yang telah memenuhi Syarat dan Rukun Perkawinan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencat Nikah dan mendapatkan Akta Nikah, pernikahan di KUA ini dilakukan oleh Maryana jalal dan suami ke duanya (Matnuh, 2016).
Maryana jalal dan Safrudin R Marsaoli, adalah pasangan suami istri yang telah  menikah  dan  dikaruniai  seorang  putra,  setelah  akad  dilangsungkan  mereka berdua hidup  di  rumah orang tua maryana, selang dua minggu safrudin  meminta izin untuk jenguk orang tuanya di koititi (kampung safrudin), dari situ semua yang telah terjadi tiba-tiba berubah, safrudin tidak lagi berkabar kepada maryana, tidak menafkahi  secara  lahir  maupun  bathin  selama  kurun  waktu  tiga  tahun  (Mariyan Jalal, janda ditinggal suami, wawancara, 15 september 2021).
Maryana jalal yang hidup sebatang kara tanpa kabar dari suami, membuka ruang komunikasi dengan arif fahri, kemudian menjalin asmara selama kurang lebih lima samapai  enam  bulan, dari perjalanan asmara tersebut  maryana mengandung janin  pria  kekasih  barunya,  maka  dari  itu  diberitahukan  keluarg  mariyana,  dan diputuskan harus menikah, sebelum sehari pernikahan dimulai, keluarga berusaha menghubungi  suami  pertama  maryana,  dan  menanyakan  soal  pernikahannya dengan maryana, lalu memberitahukan maksud komunikasi tersebut dan safrudin pun memberikan izin untuk dilangsungkan pernikahan ke dua mariyana tersebut, maryana pun mengatakan dirinya telah menelpon suaminya dan memberitahukan ia akan menikah dan suaminya pun mengiyakannya, lalu setelah itu ke KUA dan dinikahkan (Mariyan Jalal, janda ditinggal suami, wawancara, 15 september 2021).
Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Gane  Barat mengomentari  peristiwa  tersebut,  bahwasanya  kejadian  ini  bukanlah  sekali  dua terjadi,  melainkan  beberapa  kali  terjadi  dan  kasus  pun  hampir  mirip,  ada  karena perselingkuhan,  ditinggal  bertahun  tanpa  nafkah,  kemudian  dengan  begitu kurangnya  pemahaman  soal  hukum-hukum  perkawinan.  Soal  pernikahan  yang terjadi  antara  mariyana  dengan  arif  adalah  sah,  adapun  perkawinan  pertama maryana  yang belum bercerai secara lafadz adalah benar namun secara tanggung jawab  berkaitan  dengan  nafkah  lahir  dan  bathin  yang  tidak  pernah  diberikan merupakan  alasan  perkawinan  pertama  maryana  telah  putus,  juga  masalah  iddah maryana telah selesai, karena selama tiga tahun tidak lagi bersama, soal perceraian yang diputuskan pengadilan, memang suda seharusnya dilakukan, karena prosedur
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 12-24 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
perceraian  tempatnya  di  pengadilan  agama,  namun  mengingat  kondisi  maryana yang telah hamil maka pernikahan ke dua maryana itu dilangsungkan.

## Perkawinan Janda Tanpa Cerai dalam Kajian Undang-undang Perkawinan
Aspek lain yang menjadi kontroversial dan problematika di Negara-negara Muslim  adalah  tentang  pencatatan  dan  pendaftaran  perkawinan.  Sebagai  mana diketahui, konsepsi hukum islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawianan atau pendafataran, yang ada hanya pembuktian yang didasarkan kepada dua orang saksi  yang  dapat  dipercaya,  ketika  standar  masyarakat  modern  menghendaki adanya  pencatatan  atau  pendaftaran  perkawinan  sebagai  bukti  yang  sah perkawinan,  Negara-negara  muslim  meresponnya  dengan  sangat  berbeda-beda (Manan, 2017).
Di  Indonesia,  aturan  tentang  pencatatan  pernikahan  dapat  dilihat  dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun    1964.  Undang-Undang  ini  mengatur  hanya administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan diawasi oleh pegawai pencatat  nikah.  Aturan  pencatatan  pernikahan  diperkuat  dalam  pasal  2  Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang  perkawinan  bahwa:  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundangan yang berlaku. Hal tersebut juga berlaku pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah dengan hadirnya pencatat perkawinan yang resmi atau jika didaftarkan. Tidak dipenuhinya pendaftaran perkawinan berakibat pada ketidakabsahnya perkawinan, dan upaya hukum dipengadilan akan ditolak jika perkawinan tidak terdaftar.
Tujuan  pencatatan  perkawinan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  bagi  para  pihak  yang  melangsungkan  perkwinan,  sehingga  Negara sebagai  organisasi  yang  menaungi  seluruh  warganya  akan  memberikan  kekuatan bukti  autentik  tentang  telah  terjadinya  perkawinan,  sehingga  para  pihak  dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum (Gani & Nisrina,  2020;  Nabila  et  al.,  2023).  Kesadaran  terhadap  kepastian  hukum  dan manfaat hukum hingga mariyana jalal dan arif fahri mendaftarkan perkawinan dan melangsungkan  perkawinannya  di  KUA  setempat  atas  kebijakan  Kepala  KUA Irwan  Jadid  walau  sebelumnya  tidak  ada  Akta  Cerai  dari  Pengadilan  Agama Labuha.
Adapun  perkawinan  yang  tidak  tercatat  mempunyai  dampak  negatif. Perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunayai kekuatan hukum apapun dalam perlindungan  hak  dan  pemenuhan  kewajiban  masing-masing  pihak,  baik  suami maupun istri. Selain itu, Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara  hukum.  Pelaku  yang  mangkir  dari  kewajibannya,  secara  hukum  tidak berkewajian  mempertanggungjawabkan  apa  yang  telah  dilakukan  terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan  ketentuan  hukum  perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  perkawinan tersebut  dianggap  illegal  di  mata  hukum.  Dengan  demikian,  perkawinan  yang
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 12-24 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan  tersebut  berpotensi  menimbulkan  kemudharatan  dan  pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan (Faishol, 2019).
Perkawianan  yang  demikian  dilangsungkan  oleh  suami  istri  Alwia  Naibu dan Rasid Dula juga Husna Salim dan Ali Hamadia, yang bisa berakibat fatal saat terjadi  konflik  dalam  rumah  tangga  tersebut  yang  berimplikasi  kerugian  secara hukum terhadap istri, karena tidak dapat dijamin oleh hukum itu sendiri.

## Keabsahan Perkawinan Janda
Setiap  pasangan  suami  istri  pada  hakikatnya  ingin  ikatan  perkawinan mereka  berjalan  sepanjang  masa,    namun  ada  beberapa  hal  yang  meneyebabkan putusnya ikatan perkawinan, meskipun mereka telah berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan  keutuhan  rumah  tangga  mereka  (Muthiah,  2017).  Putusnya perkawinan  ini  mempunyai  akibat  hukum  yang  berbeda  sesuai  dengan  kategori sebab  putusnya  perkawinan  berdasarkan  pasal  38  Undang-Undang  no  16  tahun 2019  atas  perubahan  Undang-Undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan. Yang  menyatakan  bahwa:  Perkawinan  dapat  putus  karena:  a.  Kematian  b. Perceraian dan c. Atas putusan pengadilan.
Kematian  merupakan  urusan  dan  kekuasaan  tuhan,  sedangkan  manusia sama  sekali  tidak  kuasa  untuk  menolak  atau  mempercepat  kematian  tersebut. Namun  demikian,  tidak  perlu  terlalu  jauh  dipersoalkan  eksistensi  kematian, melainkan  yang  perlu  dipersoalkan  adalah  akibat  hukum  dari  kematian  dalam kaitannya  dengan  status  ikatan  perkawinan  (Friedman,  2019).  Dengan  matinya salah  satu  pihak,  dengan  sendirinya  perkawinan  itu  terputus,  pihak  yang  hidup boleh kawin lagi bila mana segala persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku  dipenuhi.  Misalnya  bagi  janda  harus  menjalani  masa  tunggu (idda) ditambah  masa  berkabung  selama  130  hari,  jika  janda  tersebut  hamil,  masa tunggunya hingga melahirkan berdasrkan pasal 39 Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf a. Kompilasi Hukum Islam adalah Apabila perkawinan  putus  karena  kematian  walaupun qobla  al  dukhul ,  waktu  tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
Undang-Undang  Perkawinan  Nasional  dan  Kompilasi  Hukum  Islam menetapkan  sebuah  aturan  tentang  prosedur  pengajuan  perceraian,  antara  lain disebutkan bahwa perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan  yang  bersangkutan  sebelumnya  mengadakan  negosiasi  sebagai  upaya damai dengan para pihak (Burlian, 2019; Rahmatillah & Khofify, 2017). Hal yang paling  penting  di  sini  adalah  dikatakan  bahwa  antara  suami  istri  tidak  sanggup hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagai mana terdapat dalam pasal 39 undang-undang No. 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974  yang mnyatakan bahwa:  Perceraian hanya  dapat  dilakukan di  depan sidang Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan alasan bahwa antara suami istri  itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Faishol, 2019; Gani & Nisrina, 2020).
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 12-24 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Hal  yang  demikian  terjadi  pada  tiga  kasus  perkawinan  di  atas,  bahwa sebelum  melangsungkan  perkawinan  ke  dua,  mereka  tidak  melakukan  gugatan perceraian pada Pengadilan Agama, walau demkian telah terpenuhi seluruh alasan perceraian,  seperti  yang  terjadi  pada  Mariyana  Jalal  yang  ditinggalkan  oleh Safrudin Marsaoli kurang lebih tiga tahun tanpa alasan yang syar’i, juga tuduhan perselingkuhan  pada  Alwiya  Naibu  dan  husna  salim  dengan  kebiasaan  yang mengonsumsi  minuman  keras  oleh  kedua  suaminya.  Namun  demikian  adanya prosedur  pengaduan  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  Pengadilan  Agama, sebagaimana yang tercantum pada undang-undang perkawinan.
Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan adalah dalam hal kepergian salah  satu  pihak  tanpa  kabar  berita  dalam  waktu  yang  lama  (Muthiah,  2017), sementara  perginya  salah  satu  pihak  tanpa  kabar  adalah  berpangkal  dari  BW (Manan,  2017;  Matnuh,  2016).  Dengan  meninggalnya  salah  satu  pihak  dalam perkawinan, dengan sendirinya perkawinan itu dinyatakan putus, namun perlu kita ketahui bahwa kematian yang dimaksud  di sini terbagi dua, mati secara biologis artinya  kematian  itu  dapat  diketahui  secaea zhahir baik  waktu,  tempat  maupun sebab-sebabnya. Sedangkan mati secara  yuridis  artinya kematian itu hanya dapat diketahui dengan keputusan hakim. Kematian yuridis inilah akibat dari kepergian salah satu pihak dalam waktu yang lama tanpa ada kabar beritanya (Faishol, 2019; Sari, 2018).

## KESIMPULAN
Praktik perkawinan janda tanpa Akta Cerai di Desa Saketa menjadi hal yang terbilang  biasa,  perkawinan  yang  demikian  dapat  dikategorisasi  menjadi perkawinan  tidak  terdaftar  di  Kantor  Urusan  Agama  (dibawah  tangan)  yang terdapat 2 kasus dan perkawinan terdaftar di Kantor Urusan Agama yang terdapat 1 kasus, hal yang demikian terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap Undang- Undang  perkawinan  itu  sendiri,  juga  kurangnya  sosialisasi  dari  Aparatur Pemerintah (KUA) tentang prosedur dan keabsahan perkawinan.
Menurut Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan janda tanpa Akta Cerai dinyatakan tidak absah karena pengadilan agama belum mengeluarkan Akta Cerai,  dengan  demikian  perkawinan  tersebut  tidak  dapat  diakui  keabsahannya sampai  dengan  diputuskan  bahwa  janda  tersebut  tidak  lagi  terikat  dengan perkawinan  sebelumnya  oleh  Pengadilan  Agama,  sebagaimana  yang  tertera  pada pasal  39  undang-undang  No.  16  tahun  2019  tentang    Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian ini disusun dengan baik berkat dosen pembimbing akademik dan pembimbing  skripsi.  Terimakasih  juga  disampaikan  kepada  rekan-rekan  sesama peneliti yang mendukung atas data dan diskusi sehingga tulisan ini tersusun dengan baik.
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 12-24 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)

## REFERENCES
Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum , 8 (2), 77–84.
Creswell,  J.  W.,  &  Poth,  C.  N.  (2016). Qualitative  inquiry  and  research  design:
Choosing among five approaches . Sage publications.
Faishol,  I.  (2019).  Implementasi  Pencatatan  Perkawinan  di  Indonesia  (Studi  atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu- Ilmu Hukum Dan Syariah , 8 (2), 1–25.
Friedman, L. M. (2019). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial . Nusamedia.
Gani,  B.  A.,  &  Nisrina,  N.  (2020).  Keengganan  Pasangan  Suami  Istri  Dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie  Jaya). Media  Syari’ah:  Wahana  Kajian  Hukum  Islam  Dan  Pranata Sosial , 20 (1), 1–24.
Hamid,  H.  (2018).  Perceraian  dan  Penanganannya. Jurnal  Ilmiah  Wahana Pendidikan , 4 (3), 24–29.
Hermanto,  A.  (2016). LARANGAN  PERKAWINAN:  Dari  Fikih,  Hukum  Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia . Lintang Rasi Aksara Books.
Islami, I. (2017). Perkawinan di bawah tangan (Kawin sirri) dan akibat hukumnya.
ADIL: Jurnal Hukum , 8 (1), 69–90.
Jannah, T. M. (2013). Mediasi di dalam Perkara Perceraian yang Dilakukan Hakim Pengadilan Agama. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura , 1 (3).
Manan, H. A. (2017). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia . Prenada Media.
Matnuh, H. (2016). Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 6 (11).
Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Mustafa,  M.  (2018). PERSEPSI  MASYARAKAT  TERHADAP  CERAI  DI  LUAR PENGADILAN  DI  DESA  SUNGAI  TOMAN  KECAMATAN  MENDAHARA ULU  KABUPATEN  TANJUNG  JABUNG  TIMUR  PROVINSI  JAMBI. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Muthiah,  A.  (2017). Hukum  Islam:  dinamika  seputar  hukum  keluarga .  Pustaka
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 3, No. 1 (2023): 12-24 Website: http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/al-mujtahid ISSN 2809-0756 (online) ISSN 2809-2805 (print)
Baru Press.
Nabila, U. Z., Yono, Y., & Arief, S. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede. As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga , 5 (1), 89–100.
Nelwan, O. I. (2019). Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Lex Privatum , 7 (3).
Purnamawati, E. W. (2022). PENYULUHAN PADA PASANGAN USIA SUBUR TERHADAP PERSEPSI ALAT KONTRASEPSI DIPAROKI KATEDRAL SANTA MARIA PENOLONG ABADI SAMARINDA. Jurnal Pengabdiaan Masyarakat Kasih (JPMK) , 3 (2), 19–22.
Putrayasa,  K.,  Ardhya,  S.  N.,  &  Dantes,  K.  F.  (2022).  Implementasi  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan  Negeri  Singaraja  (Studi  Putusan  Nomor:  232/Pdt.  G/2020/PN. Sgr). Jurnal Komunitas Yustisia , 5 (1), 197–208.
Rahmatillah, D., & Khofify, A. N. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam , 17 (2), 152–171.
Sari, D. H. (2018). Legalitas Perkawinan Janda yang Bercerai Di luar Pengadilan Agama Menurut Masyarakat Desa Talang donok 1 . IAIN Curup.
Sobari,  A.  (2016). Perkawinan  Janda  tanpa  Akta  Cerai  di  Kepenghuluan  Karya Mukti Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir . Riau University.
Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). Hukum perceraian . Sinar Grafika.
Wahyuni, S. (2017). Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri? Pustaka Alvabet.
Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 2 (1), 193–199.
Yasin, M. N. (2008). Hukum Perkawinan islam sasak . UIN-Maliki Press.