Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 31-36| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4634.31-36

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA TERHADAP BUKU BAJAKAN YANG DIJUAL MELALUI MEDIA ONLINE
Anggia Maharani Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia anggiaamaharani@gmail.com, Laksmidewi29@gmail.com & puspa.niwapong@gmail.com

## Abstrak
Indonesia  sebagai  sebuah  negara  hukum  memberikan  perlindungan  kepada  seluruh  masyarakat  salah  satu bentuknya adalah dengan memberi perlindungan hukum terhadap buku sebagai salah satu hak cipta. Hak Cipta buku paling banyak mengalami pelanggaran seperti pembajakan. Banyak buku bajakan diperjual belikan melalui media online. Maraknya kegiatan penjualan buku bajakan melalui media online maka penting untuk mengangkat fenomena ini kedalam sebuah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum kepada pencipta dan mengkaji akibat hukum terhadap penjualan buku bajakan melalui media online. Dalam penelitian ini menggunakan  sistem  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  kepustakaan  dan  peraturan  perundang- undangan mengenai hak cipta diperlukan dalam penelitian ini. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum utama dalam  penelitian  yang  diperoleh  dari  perundang-undangan.  Bahan  Hukum  Sekunder  yang  terdapat  dalam penelitian ini berupa buku literature. Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum penunjang seperti kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia.  Teknik pengumpulan data dengan  metode  mengutip,  meringkas dan  memberi ulasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada pencipta terhadap pembajakan buku adalah dengan melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta sehingga hanya pihak pencipta yang dapat mendapatkan keuntungan ekonomi atas ciptaan tersebut bukan pihak lain. akibat hukum apabila menjual buku bajakan adalah mendapatkan sanksi denda dan pidana penjara. Diharapkan pemerintah dapat bertindak lebih tegas dalam memberantas pembajakan buku dan masyarakat dapat lebih mengapresiasi suatu ciptaan sehingga kasus pembajakan buku di Indonesia dapat menurun.
Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Pembajakan

## Abstract
Indonesia  as  a  legal  state  provides  protection  to  the  entire  community,  one  of  which  is  by  providing  legal protection  for  books  as  one of  the  copyrights.  Book  copyrights  experience  the  most  violations  such  as  piracy. Many  pirated  books  are  traded  through  online  media.  The  rise  of  pirated  book  sales  activities  through online media  is  important  to  raise  this  phenomenon  into  a  study.  This  research  aims  to  discuss  legal  protection  for creators and examine the legal consequences of selling pirated books through online media. In this study using a normative legal research system with a library approach and legislation regarding copyright is needed in this research.  Primary  Legal  Materials  are  the  main  legal  materials  in  research  obtained  from  legislation.  The secondary legal materials contained in this study are in the form of literature books. Tertiary Legal Materials, namely supporting legal materials such as general dictionaries, legal dictionaries and encyclopaedias. The data collection  technique  using  the  method  of  quoting,  summarizing.  The  result  of  this  research  shows  that  the protection given to the author against book piracy is to protect the moral rights and economic rights of the author so that only the author can get economic benefits from the work, not other parties. The legal consequences of selling  pirated  books  are  fines  and  imprisonment.  It  is  hoped  that  the  government  can  act  more  decisively  in eradicating book piracy and the public can appreciate a creation more so that cases of book piracy in Indonesia can decrease.
Keywords: Protection, Copyright, Piracy

## I. PENDAHULUAN
Sejak  kemerdekaan  17  Agustus  1945,  Indonesia  telah  menetapkan  sebagai  suatu  negara  yang berlandaskan  pada  hukum.  Hal  ini  dipertegas  dalam  UUD  1945  Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyatakan bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum.  Sebagai  sebuah  negara  hukum  atau rechtsstaat , Indonesia selalu berdasarkan pada aturan yang berlaku dimana pertauran tersebut wajib memberikan
perlindungan, keadilan, keserasian dan ketentraman kepada setiap warga negaranya sehingga tercipta sebuah negara yang aman dan tertib. Perlindungan yang negara berikan kepada warganya yaitu dengan melindungi  kebebasan  masyarakat  untuk  berkembang.  Masyarakat  dapat  dengan  bebas mengembangkan  dirinya  untuk  menghasilkan  karya-karya  yang  dapat  membantu  perkembangan Indonesia. Hasil karya tersebut nantinya masuk kedalam Hak Kekayaan Intelektual atau yang disingkat dengan HKI.
Hak  Kekayaan  Intelektual  atau  HKI  merupakan  suatu  hak  untuk  melindungi  seseorang  yang muncul berdasarkan akibat dari pola pikir yang diolah serta suatu kreativitas yang menghasilkan dan membentuk suatu proses atau produk yang memiliki daya guna bagi manusia, hak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual ( Atsar, 2018 ). Pengaturan mengenai HKI  sudah  dimulai  sejak  dahulu  kala  namun  baru  mendapat  perhatian  khusus  pada  masa  sekarang. Pemberian hak istimewa kepada pencipta terhadap hasil karyanya dimulai pada era Privilieg yaitu era ditemukannya  cetakan  buku  di  Gutenberg Jerman  pada tahun  1445.  Sejak  saat itu  berkembang  teori tentang larangan mencetak buku tanpa seizin pemilik buku di beberapa negara seperti di Jerman, Inggris dan Perancis. Pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah berlangsung sejak jaman pemerintahan Kolonial Belanda. Pada tahun 1844 Undang-Undang mengenai perlindungan HKI mulai  diperkenalkan  Pemerintah  Kolonial  Belanda  kepada  Indonesia.  Pada  tahun  1888  Indonesia menjadi anggota Konvensi Paris dan pada tahun 1914 menjadi anggota Konvensi Berne.
Terdapat  dua  kategori  dalam  HKI  sebagaimana  ditetapkan  oleh  Direktorat  Jenderal  kekayaan Intelektual  yaitu  Hak  Cipta  yang  mempertahankan  karya  manusia  sastra,  kesenian  dan  ilmu pengetahuan  dan  Hak  Kekayaan  Industri  yang  meliputi  Paten,  Merek,  Desain  Industri,  Desain  Tata Letak Srikuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Hak Cipta merupakan salah satu hak yang dilindungi dalam HKI. Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Undang-undang  Hak  Cipta  memberikan  perlindungan  terhadap  karya-karya  hasil  pemikiran pencipta yang tertuang dalam bentuk sastra, kesenian dan ilmu pengetahuan. Salah satu bentuk ciptaan yang  diberikan  perlindungan  adalah  Buku.  Buku  mempunyai  fungsi  yang  sangat  krusial  dalam kemajuan  peradaban  manusia.  Kemunculan  buku  tidak  terlepas  dari  hasil  olah  ide  dan  pikiran  para pencipta. Penting sekali untuk memberikan perlindungan kepada para pencipta atas hasil jerih payahnya dalam menghasilkan sebuah buku.
Namun kenyataannya banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Kemajuan teknologi yang sangat  pesat  dimasa  sekarang  mempermudah  para  pelaku  pembajakan  untuk  melaksanakan  aksi ilegalnya. Tidak hanya melakukan penggandaan buku dan menjualnya di toko-toko namun  sekarang banyak  ditemukan  buku  bajakan  diperjual  belikan  menggunakan  media  online.  Toko-toko  online dengan  bebas  melakukan  jual  beli  buku  bajakan  padahal  hal  tersebut  merupakan  perbuatan  yang melanggar Undang-undang. Penulis menemukan banyak toko-toko yang ada di E-Commerce menjual buku bajakan secara terang-terangan dengan kisaran biaya  Rp 18.000,00,- (delapan belas ribu rupiah) sampai  dengan  Rp  30.000.00,-  (tiga  puluh  ribu  rupiah).  Jelas  menunjukkan  jikalau  buku-buku  yang dijual adalah buku bajakan karena harga tersebut hanya setengah harga dari buku yang asli.
Apabila buku yang terjual di pasaran adalah 1 (satu) juta eksemplar namun buku asli yang terjual hanya 500 (lima ratus eksemplar) maka pencipta hanya mendapatkan keuntungan dari buku yang dijual dari toko resmi sedangkan sisanya menjadi keuntungan mutlak penjual buku bajakan. Meskipun dapat dilakukan  pelaporan  terhadap  produk  bajakan,  produk-produk  tersebut  akan  hilang  untuk  sementara namun akan muncul kembali dengan akun penjual lain. Kurangnya apresiasi dari masyarakat terhadap buku  dan  pencipta  juga  kurang  tegasnya  pemerintah  memberantas  pelanggaran  tersebut  akan membahayakan hak dari pencipta. Pencipta dalam hal ini tentu sangat dirugikan karena hasil olah ide dan  pikirannya  diperjual  belikan  dengan  bebas  tanpa  pencipta  mendapatkan  penghargaan  dan keuntungan. Lambat laun apabila penjualan buku bajakan tetap marak terjadi di Indonesia tanpa adanya penurunan  angka  maka  bisa  jadi  dikemudian  hari  sedikit  saja  ada  pencipta  yang  meghasilkan  suatu karya cipta.
Berdasarkan penjelasan diatas, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.  Penelitian  dari Syamsiah  (2021) membahas  mengenai  jual  beli  buku  bajakan  secara  online
perspektif  hukum  positif  dan  hukum  ekonomi  syariah.  Kemudian,  penelitian  selanjutnya  membahas tentang analisis yuridis perlindungan hukum bagi buku elektronik (e-book) menurut Undang-Undang Hak  Cipta  Nomor  28  tahun  ( Hidayat,  2020 ).  Dan  mengenai  implementasi  perlindungan  karya  cipta buku  berdasarkan  UI  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta (Shabrina  et  al.,  2017). Terakhir, penelitian dari Setiawan et al (2018 ) membahas tentang diseminasi hukum hak cipta pada produk digital di Kota Semarang. Kemudian peneliti memutuskan untuk mengkaji penelitian ini dengan tujuan untuk membahas perlindungan hukum kepada pencipta dan mengkaji akibat hukum terhadap penjualan buku bajakan melalui media online.

## II. METODE PENELITIAN
Suatu penelitian sangat membutuhkan metode penelitian agar hasil yang didapatkan berupa kebenaran dengan sifat logis dan teruji secara empiris. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan tipe penelitian  normatif  atau  biasa  disebut  penelitian  doctrinal (Susanti  &  Efendi,  2014) . Tipe  penelitian Normatif adalah penelitian dalam kajian ilmu hukum yang ditujukan meneliti kaidah atau aturan hukum yang  berkaitan  dengan  sebuah  peristiwa  hukum.  Bahan  Hukum  Primer  adalah  bahan  hukum  utama dalam  penelitian  yang  diperoleh  dari  perundang-undangan  Bahan  Hukum  Sekunder  yang  terdapat dalam  penelitian  ini  berupa  buku  literature,  hasil  penelitian  dan  pendapat  ahli  yang  kompeten berkesinambungan  dengan  isu  yang  dibahas.  Bahan  Hukum  Tersier  yaitu  Bahan  Hukum  penunjang seperti  kamus  umum,  kamus  hukum  dan  ensiklopedia.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  sistem penelitian  hukum  normatif,  teknik  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dengan  riset  kepustakaan terhadap materi – materi hukum seperti bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder dengan metode mengutip, meringkas dan memberi ulasan. Dalam penelitian ini menggunakan sistem analisis data normatif dan analis deskriptif untuk menjabarkan suatu kaitan antara kejadian yang terjadi pada kasus  pembajakan  buku  yang  diperjual  belikan  melalui  media  online  dengan  peraturan  perundang- undangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Pembajakan Buku
Dalam  Bahasa  Inggris  perlindungan  disebut  sebagai protection dan  dalam  Bahasa  Belanda  disebut sebagai bescherming . Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalalah perlindungan terhadap suatu  hak  yang  dimiliki  oleh  manusia  yang  mengandung  unsur  kehendak  dan  kepentingan  (Satjipto Rahardjo,  2014:  54).  Pencipta  dalam  hal  ini  bebas  melakukan  kehendak  apapun  sesuai  dengan kepentingannya  terhadap  hak  atas  ciptaan  tersebut  dan  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum. Perlindungan  hukum  menurut  Philipus  M  Hadjon  ada  dua  bentuk  diantaranya,  perlindungan  yang sifatnya  preventif  dan  perlindungan  yang  sifatnya  represif.  Perlindungan  preventif  berguna  untuk menghindari  terjadinya  sengketa,  dalam  hal  berkaitan  dengan  hak  cipta  maka  perlindungan  yang diberikan negara adalah dengan membuat peraturan mengenai pencipta dan ciptaannya dan larangan untuk  melakukan  pembajakan  terhadap  milik  orang  lain.  Sedangkan  perlindungan  represif  adalah perlindungan yang berguna untuk mengatasi permasalahan mengenai sengketa, apabila terjadi sengketa negara telah memberikan fasilitas kepada pencipta untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi terhadap hak cipta ( Hadjon, 1987:2)
Di era yang semakin maju ini permasalahan terhadap hak cipta semakin kompleks. Banyaknya kasus pembajakan terhadap hak cipta tidak bisa dihindari. Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta  mendefinisikan  pembajakan  sebagai  sebuah  kegiatan  penggandaan  ciptaan  atau  produk terkait secara tidak sah dan pendistribusian hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan terhadap buku berarti merupakan sebuah kegiatan menggandakan karya cipta milik orang lain tanpa persetujuan pemilik sah hak cipta yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi pelaku pembajakan.
Pembajakan yang terjadi di Indonesia sudah menjadi sebuah industri yang menguntungkan para pihak tapi tentu merugikan pencipta. Hak cipta mulai dari film layar lebar, serial drama, lagu, software dan buku pun tidak luput untuk dibajak. Pembajakan sebagai tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku tentu merugikan pencipta karena yang seharusnya mendapatkan keuntungan atas ciptaan adalah si pencipta itu sendiri bukan orang lain. Buku menjadi salah satu bentuk hak cipta yang paling banyak mengalami pembajakan. Terdapat 3 (tiga) faktor utama yang menyebabkan terjadinya
pembajakan  terhadap  buku  semakin  tinggi  setiap  tahunnya,  yaitu:  Ekonomi  rendah  dan  kurangnya apresiasi  masyarakat  terhadap  hak  cipta;  Lemahnya  pengawasan  pemerintah;  Pelaku  yang  mencari keuntungan lewat pembajakan buku.
Bentuk perlindungan yang  diberikan negara kepada pencipta terhadap hasil ciptaannya adalah dengan  terus  memperbaharui  ketentuan  perundang-undangan  tentang  hak  cipta.  Negara  menyadari bahwa perlu untuk terus memperbaharui pengaturan mengenai hak cipta dikarenakan perkembangan teknologi yang kian pesat disetiap tahunnya dan tindak pidana terkait hak cipta yang terus berkembang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan  hak cipta atas suatu ciptaan kepada pencipta. Undang-undang ini membantu adanya perlindungan atas pencipta berupa hak ekslusif. Hak ekslusif yang dimiliki pencipta adalah ciptaan yang sudah berwujud milik pencipta akan mendapatkan hak cipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Pencipta dalam hal ini tidak perlu  mendaftarkan  terlebih  dahulu  ciptaannya  untuk  mendapatkan  perlindungan  tapi  negara  secara otomatis  memberikan  perlindungan  atas  setiap  ciptaan  yang  dihasilkan.  Namun  pemerintah memberikan  pilihan  kepada  pencipta  untuk  tetap  mencatatkan  ciptaan  tersebut  kepada  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual.  Pencatatan  ciptaan  tersebut  berguna  bagi  pencipta  apabila  terjadi sengketa terhadap ciptaan. Selain hak ekslusif, pencipta juga memiliki perlindungan berupa hak moral dan hak ekonomi.
Hak  moral  merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  pencipta  untuk  mencantumkan  namanya  pada ciptaannya.  Hak  moral  akan  tetap  melekat  kepada  pencipta sampai  kapanpun hingga  akhir hayatnya maupun  saat  hak  cipta  berpindah  kepada  orang  lain.  Hak  lain  yang  dimiliki  pencipta  adalah  hak ekonomi.  Pencipta  memiliki  hak  berupa  kesempatan  untuk  mendapatkan  fungsi  ekonomi  atas  karya cipta miliknya yang disebut sebagai hak ekonomi pencipta. Menghasilkan suatu karya cipta bukanlah hal yang mudah, banyak waktu, tenaga dan pikiran tercurahkan maka pencipta dapat menikmati hasil jerih payahnya dengan mendapatkan keuntungan secara ekonomi.
Pemerintah menyadari bahwa tidak menutup kemungkinan pembajakan buku tersebut di perjual belikan baik itu di toko konvensional maupun toko daring. Pada Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa
“pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.”
Pasal  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  melarang  pengelola  toko  untuk  menjual  barang bajakan.  Pemerintah  dalam  hal  ini  berusaha  melindungi  hak  ekonomi  pencipta  terhadap  pelaku pembajakan agar para pelaku pembajakan tidak mendapatkan keuntungan pribadi atas ciptaan orang lain.  Diharapkan  dengan  adanya  pasal  tersebut,  pengelola  toko  online  dapat  membantu  pemerintah dalam memberantas para penjual yang menjual barang bajakan.

## 2. Akibat Hukum Penjualan Buku Bajakan Melalui Media Online
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  memang  tidak  memberikan  satu  pasal khusus yang menjelaskan mengenai perbuatan yang melanggar hak cipta namun pada bagian penjelasan Pasal  95  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  bentuk  sengketa  terkait  dengan  Hak  Cipta  ada  3  (tiga)  yaitu: Sengketa perbuatan melawan hukum, Sengketa dalam perjanjian lisensi dan Sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.
Apabila melihat bentuk sengketa terhadap hak cipta, maka pembajakan buku termasuk kedalam perbuatan melawan hukum. CST. Kansil menyatakan tindakan melawan hukum adalah tiap-tiap orang yang  berbuat  sesuatu  bertentangan  dengan  hukum  dan  karena  perbuatannya  merugikan  orang  lain sehingga  harus  melakukan  ganti  rugi  atas  kerugian  tersebut  (Kansil,  1989:139).  Pengaturan  tentang tindak pidana yang dikenakan kepada pihak yang membuat kerugian ekonomi terhadap pencipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Terdapat 8 (delapan) pasal yang berisikan  ketentuan pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  yaitu Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Pasal-pasal mengenai tindak pidana dalam Undang-undang Hak Cipta  dibentuk  untuk  menjaga  kepentingan  hukum  pencipta  atas  hasil  inspirasinya  dari  perbuatan- perbuatan  ilegal  ( Chazawi  &  Ferdian,  2015:22 ).  Khusus  yang  mengatur  mengenai  pelanggaran  hak ekonomi dari pencipta diatur dalam Pasal 113 yang terdiri atas 4 (empat) ayat.
Jika  dikaitkan  dengan  kasus  pembajakan  buku  yang  marak  terjadi  di  Indonesia  maka  para pelaku  usaha  akan  dikenakan  pidana  sesuai  dengan  Pasal  113  ayat  (4)  karena  perbuatan  tersebut memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal
tersebut. Adapun bunyi daripada Pasal 113 ayat (4) menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan pelanggaran dan memenuhi unsur dalam pasal tersebut dapat dikenai hukuman penjara selama sepuluh tahun dan/atau hukuman berupa denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Tidak hanya pelaku pembajakan buku saja yang akan mendapatkan hukuman terhadap perbuatannya, namun pelaku yang memperjual belikan barang bajakan akan dikenakan sanksi pidana. Sebagaimaa disebutkan dalam Pasal 114 yang  mengatakan apabila terdapat orang secara sadar dan sengaja memiliki tempat berdagang yang menjual barang yang didapatkan secara tidak sah akan mendapatkan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Tidak  hanya  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta  yang melarang  penjualan  buku  bajakan,  dalam  PP  Nomor  80  Tahun  2019  Tentang  Perdagangan  Melalui Sistem Elektronik pada Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tentang larangan memperdagangkan barang  ilegal,  adapun  bunyi  pasal  tersebut  secara  singkatnya  menyatakan  bahwa  apabila  dalam perdagangan  melalui  sistem  elektronik  memiliki  hal-hal  yang  ilegal  maka  penyedia  perdagangan elektronik  tersebut  akan  mendapatkan  sanksi.  Sanksi  tersebut  dapat  dihilangkan  apabila  setelah mengetahui  ada  hal-hal  ilegal  dalam  perdagangan  tersebut  pihak  penyedia  langsung  melakukan tindakan atas hal tersebut maka dapat dihindarkan dari sanksi.
Menurut  Pasal  22  tersebut  maka  pihak  yang  menyediakan  layanan  jual  beli  online  atau  E- Commerce  seperti  Shopee,  Tokopedia,  BukaLapak,  Lazada  dan  penyedia  toko  online  lainnya  wajib memantau setiap toko yang berjualan di sistemnya. Pihak penyedia penyelenggara perdagangan online tersebut dilarang memiliki toko-toko yang memperjual belikan barang bajakan. Apabila pihak penyedia perdagangan online tersebut mengetahui adanya toko yang berjualan barang bajakan dan dibiarkan tetap berjualan tanpa adanya tindakan maka akan dikenakan sanksi. Namun apabila penyedia perdagangan online  begitu  mengetahui  adanya  toko  yang  menjual  barang  bajakan  langsung  melakukan  tindakan seperti menutup toko yang bersangkutan atau menghapus link toko tersebut, maka tidak akan dikenakan sanksi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas  dapat  disimpilkan  bahwa  bentuk  perlindungan  yang  diberikan pemerintah kepada pencipta adalah dengan terus memperbaharui peraturan perundang-undangan yang mengatur  mengenai  Hak  Cipta.  Perkembangan  peraturan  mengenai  hak  cipta  terus  mengalami penyempurnaan  hingga  terakhir  kali  mengalami  perubahan  pada  tahun  2014  yang  masih  digunakan sampai saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Adapun ketentuan didalam  Undang-Undang  tersebut  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  moral  dan  hak  ekonomi pencipta.  Pemerintah  juga  memberikan  perlindungan  kepada  pencipta  untuk  mencatatkan  ciptaan tersebut  kepada  DJKI  (Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual).  Meskipun  hak  cipta  mendapatkan perlindungan sejak ciptaan tersebut berwujud nyata namun keuntungan yang didapatkan pencipta jika ciptaan  tersebut  didaftarkan  adalah  jika  terjadi  sengketa  kepemilikan  hak  cipta  maka  yang  sudah mendaftarkan akan memiliki bukti konkret atas ciptaan tersebut.
Akibat  hukum  yang  didapatkan  pelaku  pembajakan  buku  sesuai  dengan  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014 Tentang  Hak  Cipta  Pasal  113  ayat  (4)  adalah  mendapatkan denda sanksi sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan pidana penjara paling lama selama 10  (sepuluh) tahun.  Bukan  hanya  pelaku  pembajakan  buku  yang  mendapatkan  sanksi  namun  pelaku yang  memperjual belikan buku bajakan juga akan dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp 100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah).  Jika  penjual  tersebut  mendistribusikan  barang  tiruan  melalui media  online  maka  penyedia  perdagangan  online  akan  mendapatkan  konsekuensi  hukum  jika  tidak segera  melakukan  tindakan  terhadap  toko  tersebut  namun  akan  dibebaskan  dari konsekuensi  hukum jika segera melakukan tindakan terhadap toko tersebut seperti menutup toko tersebut atau menghapus link akses terhadap toko tersebut.

## 2. Saran
Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah dapat bertindak dengan tegas untuk  memberantas para pelaku pembajakan buku dengan melakukan inspeksi kepada perusahaan percetakan yang memproduksi buku bajakan. Dengan inspeksi tersebut maka dapat mengurangi jumlah buku bajakan yang beredar di masyarakat sehingga dapat memberantas penjualan buku bajakan di pasaran. Penting untuk melindungi
hak ekonomi pencipta agar semangat untuk menciptakan suatu ciptaan tetap menggeliat di Indonesia karena dengan menindak dengan tegas para pelaku pembajakan, pencipta akan sangat merasa dihargai dan dilindungi oleh negara. Pemerintah juga perlu untuk semakin gencar melakukan edukasi kepada masyarakat terhadap pentingnya melindungi hak cipta dan larangan untuk melakukan perbuatan yang dapat  merugikan  pencipta.  Dengan  adanya  tindakan  yang  tegas  dari  pemerintah  diharapkan  jumlah kasus pembajakan buku di Indonesia dapat menurun.  Serta Masyarakat perlu memahami pentingnya suatu  ciptaan  bagi  pencipta  yang  telah  meluangkan  waktu  dan  tenaga  untuk  menghasilan  ciptaan tersebut.  Bahwa  ciptaan  tersebut  perlu  untuk  dilindungi  dan  dihindari  dari  tindakan  yang  dapat merugikan pencipta. Edukasi terhadap masyarakat mengenai hak cipta sangat penting agar masyarakat dapat lebih memberikan apresiasi kepada pencipta. Jika  masyarakat mendapatkan edukasi yang baik mengenai pentingnya menjaga hak cipta maka akan mengurangi tindakan pembajakan buku yang terjadi di Indonesia. Apabila masyarakat memahami dengan baik pentingnya untuk menghargai suatu ciptaan akan timbul rasa untuk menolak membeli buku bajakan dan lebih memilih untuk membeli buku original sebagai bentuk apresiasi terhadap pencipta.

## DAFTAR BACAAN
Atsar, A. (2018). Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, . Deepublish, Sleman.
Chazawi,  A.,  &  Ferdian,  A.  (2015). Tindak  Pidana  Pers  Penyerangan  Terhadap  Kepentingan  Hukum  yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan, . Mandar Maju. Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya, PT. Bina Ilmu. Hidayat,  R.  A.  (2020). Analisis  yuridis  perlindungan  hukum  bagi  buku  elektronik  (e-book)  menurut  Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 = Juridical analysis of legal protection for electronic books (e- book) according to copyright law number 28 of 2014 Fakultas Hukum. Universitas Pelita Harapan.
Kansil, C. S. . (1989). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia . Balai Pustaka. Rajardjo, S. (2006). Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti, Jakarta.
Setiawan,  A.,  Kusumaningtyas,  R.  F.,  &  Yudistira,  I.  B.  (2018).  Diseminasi  Hukum  Hak  Cipta  pada  Produk Digital di Kota Semarang. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia , Vol.1 (1).
Shabrina, L., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2017). Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan Uu Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Toko Buku Di Area Stadion Diponegoro Semarang). Diponegoro Law Journal , Vol.6 (2). Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). Penelitian Hukum (Legal Research) . Sinar Grafika. Syamsiah, S. (2021). Jual beli buku bajakan secara online perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah . Fakultas Hukum Ekonimi Syariah. IAIN Bengkulu.