INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 10398-10412 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Yuridis Hak Pemenang Lelang Pada Lelang Yang Tidak Berkekuatan Hukum Akibat Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung)
Teguh Kuncoro 1 ✉ , Syahruddin Nawi 2 , Dwi Handayani 2
(1) Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
(2) Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
Email: teguhkc@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Pemenang Lelang pada lelang tidak berkekuatan hukum akibat putusan pengadilan belum tercapai. Dimana lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang dan  menunjuk  seorang  pembeli  beritikad  baik  sebagai  pemenang  lelang,  dinyatakan  tidak berkekuatan  hukum  oleh  suatu  putusan  pengadilan  yang  didasarkan  adanya  perubatan  melawan hukum sebelum terjadinya perikatan hak tanggungan. Dan (2) Akibat hukum putusan pengadilan yang menyatakan  lelang  tidak  berkekuatan  hukum  yakni  pemenang  lelang  menderita  kerugian  karena dibatalkan statusnya sebagai pemenang lelang dan diminta untuk mengembalikan sertipikat kepada penggugat.  Selanjutnya  penjual/pemohon  lelang  dalam  hal  ini  kreditor  bertanggung  jawab  atas keabsahan  objek  lelang,  sehingga  Pemenang  lelang  pada  lelang  tidak  berkekuatan  hukum  dalam menuntut haknya dapat meminta atau mengajukan gugatan ganti rugi pada pemohon lelang. Kata Kunci: Pemenang Lelang, Tidak Berkekuatan Hukum

## Abstract
The results of this study indicate that (1) Certainty and Legal Protection for Auction Winners at auctions have no legal force as a result of court decisions have not been reached. Where an auction that has been carried out in accordance with the provisions and fulfills the formal legality of the subject and object of the auction and appoints a buyer in good faith as the winner of the auction, is declared non- binding by a court decision based on an amendment to the law of the occurrence of a mortgage agreement. And (2) As a result of the decision of the court of law declaring the auction to have no legal force, namely the auction winner suffers a loss because his status as the winner of the auction is canceled and the request to return the certificate to the plaintiff. Furthermore, the seller/applicant for the auction, in this case the creditor, is responsible for the validity of the object of the auction, so that the  auction  winner at  the  auction  has  no  legal  force in claiming  his  rights, can  request or submit compensation to the auction applicant.
Keywords: Auction Winner; No Legal Force.

## PENDAHULUAN
Pengertian  lelang  telah  diatur  secara  jelas  dalam  Pasal  1  Vendu  Reglement Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Staatsblad 1941:3, Petunjuk  Pelaksanaan  Vendu  Reglement  Staatsblad  1908:189  yaitu  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam Pasal 1 Angka 1 juga memberikan pengertian lelang yang tidak jauh berbeda yang menyatakan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga  tertinggi,  yang  didahului  dengan  Pengumuman  Lelang.  Lelang  sejatinya merupakan bagian dari hukum acara perdata dimana para pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan pihak lain melalui Pengadilan  dan tidak menjadi hakim bagi dirinya sendiri.  Dalam lelang para pihak yang bersengketa adalah debitur  dengan  kreditur,  dan  yang  menjadi  pengadil  adalah  Pejabat  Lelang.  Lelang memiliki beberapa fungsi di antaranya fungsi publik, fungsi privat, dan fungsi budgeter. Fungsi  Budgeter  berarti  proses  lelang  merupakan  sarana  mengumpulkan  penerimaan negara melalui Bea Lelang, Pajak Penghasilan (PPh), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan proses pelaporan sesuai dengan kewenangan berbagai instansi. Fungsi Privat berarti lelang menjadi sarana transaksi jual beli barang antar subyek hukum. Fungsi publik berarti lelang mendukung penegakan hukum (law enforcement) di bidang hukum perdata, hukum pidana, dan perpajakan. Selain law enforcement, lelang juga menjadi bagian dari eksekusi suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Lembaga lelang memiliki  peranan yang strategis  dalam menggerakkan perekonomian Indonesia, diantaranya melalui lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Pihak perbankan menggunakan lelang Pasal 6
UUHT  untuk  memperoleh  pelunasan  atas  utang  debitur  yang  macet  yang  secara langsung akan menurunkan tingkat Non Performing Loan (NPL) dan akan berdampak positif terhadap tingkat kesehatan keuangan perbankan.  Lelang digunakan sebagai alat jual beli, sehingga terdapat penjual dalam hal ini pemohon lelang, dan pembeli lelang, dalam hal ini penawa tertinggi yang menjadi pemenang lelang. Selain itu lelang menjadi sarana  penegakan  hukum  bagi  lembaga  perbankan.  Bank  selaku  kreditur  akan melaksanakan  eksekusi  lelang  terhadap  jaminan  kredit  macet  debiturnya  dengan mekanisme Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan  dengan Tanah atau lebih  dikenal  dengan Undang-Undang  Hak  Tanggungan  (UUHT).  Sebelum  kredit  dikucurkan  pada  debitur, bidang tanah yang menjadi jaminan hutang diikat dengan hak tangggunan. Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, dan sebagai bukti adanya Hak  Tanggungan.  Kantor  Pertanahan  menerbitkan  Sertifikat  Hak  Tanggungan  yang memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA (Pasal 13 ayat (I), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996).  Dengan adanya irah-irah yang tercantum dalam Sertipikat Hak tanggungan, maka hal ini mengikat debitur dan kreditur sehingga melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Irah-irah dalam sertipikat hak  tanggungan  dipersamakan  kedudukannya  seperti  halnya  dalam  irah-irah  kepala putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap,  keduanya  mempunyai  kekuatan eksekutorial yang sama.
Terhadap debitur wanprestasi, pemegang hak tanggungan dalam hal ini perbankan mengajukan  permohonan  lelang  eksekusi  pasal  6  Undang-Undang  Hak  Tanggungan. Proses lelang dilaksanakan dihadapan pejabat lelang negara atau melalui Kantor Lelang Negara  atau  yang  saat  ini  disebut  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL). KPKNL menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 153/PMK.01/2006 pasal 30, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan  Negara  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada Kepala  Kantor  Wilayah  dan  mempunyai  tugas  di  bidang  pelayanan  kekayaan  negara, piutang  negara,  penilaian  dan  lelang.  Lembaga  lelang  inilah  yang  menjalankan kewenangan eksekutorial hak tanggungan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  Sulawesi  Selatan  Tenggara  dan  Barat  selanjutnya  disingkat  Kanwil  DJKN Sulseltrabar, adalah unit vertikal Kementerian Keuangan, di lingkungan DJKN setingkat eselon II (dua) yang membawahi 5 (lima) KPKNL di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat  yakni  KPKNL Makassar, KPKNL Parepare, KPKNL Palopo, KPKNL  Kendari,  dan  KPKNL  Mamuju.  Peraturan  teknis  pelaksanaan  lelang  telah mengalami serangkaian perubahan sampai dengan terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan  nomor  213/PMK.06/2020  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  sejatinya
bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pelaksanaan lelang. Namun demikian peraturan ini semata-mata masih merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang merupakan turunan dari undang-undang lelang warisan jaman Hindia Belanda yang diatur dalam vendu reglement tahun 1908. Berdasarkan hasil wawancara dengan Cahyo Windu Wibowo, Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Sulseltrabar terhadap undang-undang lelang,  institusi  DJKN  Kementerian  Keuangan  telah  Menyusun  Rancangan  Undang- Undang  Perlelangan  sejak  tahun  2019,  namun  sampai  dengan  saat  ini  belum  berhasil disahkan  sebagai  Undang-Undang.  Dalam  paraktek  yang  terjadi  pada  KPKNL  pada wilayah kerja Kanwil DJKN Sulseltrabar, maupun KPKNL diseluruh Indonesia, pelaksanaan lelang  yang  menjalankan  kekuatan  eksekutorial  irah-irah  demi  keadilan  berdasarkan ketuhanan yang maha esa, baik pelaksanaan lelang pada tahapan permohonan lelang, maupun  lelang  telah  terlaksana,  baik  yang  objek  lelangnya  laku,  maupun  tidak  ada penawaran/  belum  laku  terjual,  seringkali  dirintangi  dengan  adanya  gugatan  di Pengadilan.  Gugatan  diajukan  untuk  menunda  pelaksanaan  lelang  yang  akan dilaksanakan, maupun  membatalkan peralihan hak melalui lelang yang telah laku terjual kepada pemenang lelang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dimar Novensastomo pejabat lelang KPKNL Makassar, rata-rata frekuensi pelaksanaan lelang pertahun pada KPKNL Makassar adalah 1200  pelaksanaan. Dirinya menambahkan, pelaksanaan lelang yang telah sesuai ketentuan hanya dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan. Namun demikian banyak pihak yang berupaya merintangi pelaksanaan eksekusi lelang.
Selanjutnya,  menurut  Cahyo,  per  30  April  2023  Jumlah  perkara  terkait  lelang eksekusi hak tanggungan yang ditangani oleh KPKNL Makassar saja pada tingkat pertama sejumlah 171 buah perkara, 19 buah perkara pada tingkat banding, dan 6 buah perkara pada tingkat mahkamah agung. Disini perbandingan antara jumlah perkara aktif dengan rata-rata jumlah frekuensi lelang pertahun menunjukan angka yang cukup signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan lelang telah melindungi kepastian hukum pelaksanaan lelang yang telah sesuai ketentuan, terutama apakah kepastian hukum lelang memberikan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak,  terutama  pembeli  lelang  selaku konsumen  dari  penjualan  barang  lelang,  yang  beritikad  baik.  Namun  demikian,  hasil wawancara penanganan perkara terkait lelang oleh KPKNL pada tingkat yang lebih tinggi, yakni Biro Advokasi Setjen Kementerian Keuangan, Dinta Cahaya Sari, walaupun jarang terjadi suatu pelaksanaan lelang eksekusi yang berhasil dibatalkan akibat suatu gugatan, namun  demikian  pelaksanaan  lelang  sebagai  alat  penegakan  hukum,  pelaksanaan eksekusinya harus menunggu sampai berkekuatan hukum tetap dengan diputus pada tingkat  kasasi  maupun  peninjauan  kembali  mahkamah  agung.  Pada  tahun  2016 Mahkamah Agung  menerbitkan  Surat Edaran  Mahkamah  Agung nomor  4  tahun  2016 yang dalam poin 4 rumusan hukum kamar perdata mengatur mengenai kriteria pembeli
beritikad baik yang perlu dilindungi. Hal ini menjelaskan kriteria pembeli yang dianggap memiliki  itikad  baik  dalam  melakukan  pembelian  tanah,  sehingga  sangat  positif  bagi semua  pembeli  tanah,  dan  khususnya  sangat  penting  bagi  perkembangan  peraturan mengenai tanah di Indonesia. Salah satunya pembelian tanah melalui pelelangan umum, yang  memberikan  implikasi  pada  putusan-putusan  pengadilan.  Beberapa  putusan Mahkamah Agung terkait lelang yang memberi perlindungan hukum bagi pembeli lelang beritikad  baik  dan  menjadi  yurisprudensi  bagi  pelaksanaan  lelang,  sebagaimana diantaranya  tertuang  dalam  putusan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 411K/PDT/2013 dalam perkara Laslanto selaku Penggugat lawan KPKNL Surakarta selaku Tergugat dalam pertimbangnya majelis hakim kasasi menyatakan “bahwa alasan -alasan tersebut sifatnya pengulangan dan Judex Facti (pengadilan tinggi) telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti pihak PT. Bank  Danamon  Indonesia,Tbk.,  selaku  Tergugat  I  adalah  pemenang  lelang  sesuai prosedur  pelelangan  menuruthukum,  berdasarkan  Risalah  Lelang  Nomor  155/2011 tanggal 28 Februari 2011 sehingga sebagai pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi kepentingannya;” namun demikian ada pula putusan yang berseberangan dengan hal tersebut. Selain itu dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 821K/Sip/1974,  juga  menyatakan  bahwa  pembeli  yang  membeli  suatu  barang  melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang-undang. Yurisprudensi tersebut membenarkan bahwa pembeli lelang yang beritikad baik harus dilindungi untuk memberikan kepastian hukum sekaligus  keadilan  bagi  pembeli  lelang.  Namun  demikian  terdapat  putusan  yang berseberangan dengan hal tersebut.
Salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat yang pada tingkat  pertama  memiliki  nomor  perkara  412/Pdt.G/2015/PN.Bks  dan  telah  mencapai putusan pada tangkat peninjauan kembali dengan nomor perkara 644PK/PDT/2020 dan telah berkekuatan hukum tetap. Pada perkara ini, lelang yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Bekasi sesuai Risalah Lelang KPKNL Bekasi nomor 225/2013 diputus pengadilan tingkat  pertama  tidak  memiliki  kekuatan  hukum.  Selanjutnya  pada  pengadilan  tingkat banding,  permohonan  banding  yang  diajukan  para  Tergugat  melalui  nomor  perkara 222/PDT/2017/PT.Bdg,  diputus  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  perkara  dengan menguatkan  putusan  Pengadilan  tingkat  pertama  tanggal  25  Juli  2016  nomor 412/Pdt.G/2015/PN.Bks. Selanjutnya para pihak tergugat yang kalah pada tingkat pertama dan  Banding  yaitu  Grace  Lestari  selaku  Pemenang  Lelang,  KPKNL  Bekasi  selaku penyelenggara lelang,  dan PT. Bank BRI selaku pemohon lelang, kembali  mengajukan permohonan  Kasasi  melalui  perkara  nomor  1552K/PDT/2018.  Pada  tingkat  kasasi  ini Majelis Hakim kembali memutus untuk menolak permohan kasasi para pemohon kasasi.
Selanjutnya, salah satu pihak tergugat yaitu KPKNL Bekasi mengajukan upaya hukum luar biasa,  peninjauan  kembali  dalam  perkara  nomor  644PK/PDT/2020,  namun  demikian majelis  hakim  menolak  untuk  mengabulkan  permohonan  peninjauan  kembali  pada perkara  tersebut.  Pembatalan  lelang  ataupun  hilangnya  kekuatan  hukum  dari pelaksanaan  lelang  yang  telah  dimenangkan  oleh  pemenang  lelang  yang  merupakan pembeli beritikad baik, menjelaskan bahwa prosedur yang diatur dalam peraturan lelang yang  dilakukan  oleh  KPKNL  sebagai  lembaga  pelaksana  lelang  belum  mampu memberikan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingannya serta belum cukup memberikan perlindungan pada pembeli lelang yang beritikad baik yang karena hukum melalui pelaksanaan lelang menjadi pemegang sertipikat beritikad baik. Menurut Putera, Abbas, dan Arifin: Perlindungan  Hukum  bagi  Pemegang  sertipikat  beritikad  baik  yang dimohonkan batal   karena   cacat   administrasi   berdasarkan   putusan   pengadilan yang      telah  berkekuatan  hukum  tetap  diperoleh  dengan  tidak  dapat  dibatalkannya sertipikat hak atas  tanah,  apabila  dalam  perkara  pengadilan  yang  dijadikan  dasar permohonan pembatalan sertipikat hak atas tanah, pihak pemegang sertipikat hak atas tanah  tidak  menjadi  pihak  dalam  perkara,  pihak  pemegang  sertipikat  hak  atas  tanah memperoleh  haknya    dengan    itikad    baik,    serta    nyata    menguasai    dengan    baik, sebaliknya  apabila pihak  pemegang  sertipikat  menjadi  pihak  dalam  perkara  pada pengadilan    untuk  mempertahankan  haknya  yang  kemudian  putusan  tersebut berkekuatan hukum tetap maka permohonan pembatalan dapat ditindaklanjuti.
Berdasarkan  uraian  yang  dikemukanan  diatas,  penulis  melihat  adanya  hal  yang bertolak  belakang  antara  kekuatan  eksekutorial  lelang  hak  tanggungan  yang dipersamakan  kekuatannya  dengan  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap, namun dalam prakteknya dapat ditunda, dibatalkan pada lelang yang telah dialksanakan dapat  dinyatakan  tidak  berkekuatan  hukum  akibat  adanya  gugatan  dan  putusan pengadilan. Hal ini membuat penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul : Tinjauan Yuridis Hak Pemenang Lelang pada Lelang yang Tidak Berkekuatan Hukum Akibat Putusan Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung).

## METODE PENELITIAN
Menurut  Soerjono  Soekanto  penelitian  hukum  merupakan  kegiatan  ilmiah  yang didasarkan  pada  metode,  sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  umum  hukum  tertentu  dengan  jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum  tersebut  kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas  permasalahan- permasalahan.  Tipe  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian
hukum  kepustakaan  atau  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.  Selain itu, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil dalil hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian  ini  menggali  sejauh  mana  kesenjangan  yang  terjadi  antara  peraturan  yang mengatur  terkait  hak  tanggungan  dan  lelang  dengan  perlindungan  hukum  pada pemenang  lelang  yang  beritikad  baik  namun  dinyatakan  tidak  berkekuatan  hukum pelaksanaan lelangnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## Sumber Bahan Hukum
Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan-bahan  hukum  yang  terdiri  dari  perundang- undangan,  catatan-catatan  atau  risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan putusan hakim.
Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah berbagai referensi atau karya-karya ilmiah bidang hukum, berupa buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, naskah pidato pengukuhan guru  besar  bidang  hukum,  naskah  orasi  ilmiah  bidang  hukum  dan  naskah-naskah akademik bidang hukum, naskah hukum hasil lokakarya dan sebagainya.
Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  yang  sifatnya  sebagai  pelengkap,  memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan artikel dari media internet.

## Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  penelusuran website  jdih.kemenkeu.go.id,  website  djkn.kemenkeu.go.id  pencatatan,  penulusuran historis pada Sistem Informasi Penanganan Perkara pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Selain  itu  dilakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka, buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah, serta  artikel  terkait,  serta  melakukan  pengumpulan  bahan  hukum  melalui  wawancara dengan perkara Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DJKN, dan Pejabat Fungsional Pelelang.
Analisis Bahan Hukum
Pada metode analisis ini, dilakukan kajian dan analisis mendalam terhadap kesemua bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  tersier  untuk  kemudian
dianalisis dan digunakan untuk menguraikan permasalahan dalam penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (case approach).  Melaui  pendekatan-pendekatan  tersebut  selanjutnya  dilakukan  penelaahan penalaran hukum, argumentum hukum, penafsiran peraturan. Selain itu juga digunakan konsep konsep yang berkaitan, asas- asas hukum dan teori teori yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Lelang Tidak Berkekuatan Hukum akibat Putusan Pengadilan Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang dalam Ketentuan Lelang.
Pada  bagian  pendahuluan  dibahas  bahwa  berdasarkan  hasil  wawancara  institusi penyelenggara lelang dalam hal ini KPKNL cq. DJKN cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia,  perbandingan  jumlah  frekuensi  lelang  hak  tanggungan  per  tahun  dengan jumlah  perkara  aktif  terkait  lelang  hak  tanggunan  yang  ditangani  di  lingkup  KPKNL Makassar saja menunjukan angka yang signifikan. Sebanyak lebih dari 200 perkara aktif mayoritas  merupakan  gugatan  terkait  lelang  eksekusi  hak  tanggungan.  Pelaksanaan lelang  sebagai  sarana  jual  beli  dan  alat  penegakan  hukum  seharusnya  memberikan kepastian hukum kepada pemangku kepentingannya baik itu penjual dan pembeli lelang melalui Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan terkait lelang baik dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan  Lelang.  Dalam  peralihan  hak  melalui  lelang,  Pemenang  Lelang  adalah merupakan Pembeli barang yang dijual melalui lelang. Pembeli yang beritikad baik adalah Pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya  cacat  cela  dalam  proses  peralihan  hak  atas  tanah  yang  dibelinya  .  Pemenang Lelang  disini  merupakan  hemat  penulis  menjadi  pihak  yang  paling  lemah  yang  tidak dapat  melindungi  haknya  ataupun  mendapatkan  kepastian  hukum  dari  perbuatan hukumnya  melakukan  pembelian  melalui  lelang  tanpa  adanya  suatu  hukum  yang mengatur,  ataupun  tanpa  melalui  bantuan  institusi  pengadilan.  Pengaturan  yang memberikan  kepastian  hukum  bagi  pelaksanaan  lelang  yang  juga  berimplikasi  bagi pemenang lelang beritikad baik diatur dalam pasal 25 PMK 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yakni Lelang yang telah dilaksanakan sesuai Ketentuan tidak dapat dibatalkan. Selanjutnya dalam hal Pembatalan lelang diatur dalam pasal bagian keempat  PMK  213/PMK.06/2020  yakni  pada  pasal  36  terkait  pembatalan  sebelum pelaksanaan lelang dan pasal 40 terkait Pembatalan lelang setelah lelang dimulai.
Perlindungan Hukum Pembeli beritikad baik dalam Beberapa Putusan Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung
Terdapat beberapa Yurisprudensi yang membenarkan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi  berdasarkan  rasa  kepastian  hukum  sekaligus  keadilan  bagi  pembeli  lelang
dimana hal ini tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:
• Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 411K/PDT/2013 dalam perkara Laslanto selaku Penggugat  lawan  KPKNL  Surakarta  selaku  Tergugat  dalam  pertimbangnya  majelis hakim kasasi menyatakan “bahwa alasan -alasan tersebut sifatnya pengulangan dan Judex Facti (pengadilan tinggi) telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., selaku Tergugat I adalah pemenang lelang sesuai prosedur pelelangan menurut hukum,  berdasarkan  Risalah  Lelang  Nomor  155/2011  tanggal  28  Februari  2011 sehingga sebagai pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi kepentingannya;”
• Putusan Mahkamah Agung RI No. 251 K/SIP/1958 tanggal 26 Desember 1958: “Pembeli yang  telah  bertindak  dengan  itikad  baik  harus  dilindungi  dan  jual  beli  yang bersangkutan haruslah dianggap syah.”.
• Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Mar et 1982: “Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum”;
• Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996: “Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;
• Putusan Mahkamah Agung RI Na.52 K/SIP/1975 tanggal 23 September 1975: “Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi”.
• Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.1237  K/SIP/1973  tanggal  15  April  1976:  “Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum”.
• Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No.  821  K/SIP/1974  tanggal  28  April  1976:  “P embeli dengan itikad baik harus dilindungi”.
Analisa  Putusan  Mahkamah  Agung  nomor  3073K/Pdt/2018  terkait  Lelang  tidak berkekuatan hukum sebagai perbandingan studi kasus.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Cahyo Windo Wibowo, selaku Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat, kejadian hukum peralihan hak atas tanah  melalui  pelaksanaan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  yang  dinyatakan  tidak berkekuatan  hukum  sangat  jarang  terjadi,  maka  secara  lebih  luas  penulis  mengambil perbandingan  untuk  studi  kasus  pada  angka  2  diatas,  dengan  sebuah  perkara  sejenis terkait  peralihan  hak  atas  tanah  melalui  lelang  dalam  perkara  nomor  3073K/Pdt/2018. Berdasarkan data yang diperoleh dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Sistem Informasi  Penelusuran  Perkara  Pengadilan  Negeri  Subang,  perkara  ini  merupakan kelanjutan  dari  gugatan  pada  tingkat  pertama  dalam  nomor  perkara 8/Pdt.G/2016/PN.Sng.  Аwаl  kаsus  bermulа  sааt  Аgus  Sаepul  Hidаyаt,  Opik Tаupikurohmаn, Gingin Ginаnjаr, dаn Dicky Sаmpurnа (selаnjutnyа disebut Penguggаt) mengаjukаn gugаtаn. Dаlаm hаl ini diwаkilkаn oleh Kuаsа Hukumnyа. Dаlаm gugаtаn tersebut,  Penguggаt  mengаjukаn  gugаtаn  melаwаn  Toto  Miаrto  (selаnjutnyа  disebut
Tergugаt I), PT. Bаlаi Mаndiri Prаsаrаnа (selаnjutnyа disebut Tergugаt II) dаn Dinа Fitriаnа, SH,  M.Kn,  Pejаbаt  Lelаng  Kelаs  II  Bekаsi  (selаnjutnyа  disebut  Tergugаt  III). Sejаk September  2015  hinggа  November  2015  Penguggаt  telаh  melаkukаn  upаyа  mediаsi melаlui  kuаsа  hukum  dengаn  Tergugаt  I  secаrа  lаngsung  mаupun  melаlui  utusаn Tergugаt I dengаn di fаsilitаsi oleh Kepаlа Desа Kertаjаyа beberаpа kаli, nаmun tidаk menumukаn  titik  temu  kаrenа  Tergugаt  I  memintа  sejumlаh  uаng  Rp.350.000.000, - аpаbilа  Sertipikаt  objek  sengketа  tersebut  kembаli  menjаdi  аtаs  nаmа  Penguggаt. Penguggаt merаsа perbuаtаn Tergugаt I yаng telаh menguаsаi objek sengketа, Tergugаt II yаng telаh mengаjukаn permintааn lelаng аtаs objek sengketа, Tergugаt III yаng telаh melаkukаn  lelаng  аtаs  objek  sengketа,  аtаs  perbuаtаn - perbuаtаn  tersebut mengаkibаtkаn kerugiаn secаrа mаteriil mаupun imаteriil, sehinggа perbuаtаn Tergugаt I termаsuk Perbuаtаn Melаwаn Hukum. Аtаs dаsаr hаl tersebut, Penguggаt mengаjukаn gugаtаn ke Pengаdilаn.
Mаjelis  hаkim  Pengаdilаn  Negeri  Subаng  berpendаpаt  gugаtаn  Penggugаt  dаpаt dikаbulkаn  sebаgiаn  dаn  menolаk  gugаtаn  Penggugаt  untuk  selаin  dаn  selebihnyа. Terhаdаp putusаn Pengаdilаn Negeri, Tergugаt menyаtаkаn menolаk dаn mengаjukаn bаnding ke Pengаdilаn Tinggi. Yang secara lengkap .
Akibat Hukum bagi Pembeli Lelang Beritikad Baik pada Lelang tidak Berkekuatan Hukum akibat Putusan Pengadilan
Akibat Hukum terhadap Objek Lelang/ Objek Sengketa Perkara a quo
Eksekusi  benda  objek  jaminan  adalah  pelaksanaan  hak  kreditor  pemegang  hak jaminan  terhadap  objek  jaminan  apabila  terjadi  perbuatan  ingkar  janji  oleh  debitur dengan cara penjualan benda objek jaminan untuk melunasi piutangnya. Seorang debitur wanprestasi  atau  dalam  keadaan  lalai  memenuhi  kewajibannya  sesuai  perjanjian  yang dibuktikan dengan surat somasi dari keditur. Sebagaimana J. Satrio menjelaskan bahwa debitur dalam keadaan lalai setelah ada perintah/peringatan agar debitur melaksanakan kewajiban perikatannya. Perintah atau peringatan (surat teguran itu dalam doktrin dan yurisprudensi  disebut  “somasi”.  Somasi  yang  tidak  dipenuhi  (tanpa  alasan  yang  sa h) membawa  debitur  berada  dalam  keadaan  lalai  dan  sejak  itu  semua  akibat  kelalaian (wanprestasi) berlaku. Mengenai titel eksekutorial yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) Undang- Undang  Hak Tanggungan, yang menyatakan: “(2) Sertipikat  Hak Tanggungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  memuat  irah-irah  dengan  kata-kata  "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". kemudian dipertegas dalam ayat (3) Undang- Undang Hak Tanggungan “(3) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dan  berlaku  sebagai
pengganti grosse akta Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.” Pasal 6 Undang - Undang  Hak  Tanggugan  merupakan  parate  eksekusi  yang  menunjuk  langsung  ke pelelangan umum. Sehingga atas dasar seluruh ketentuan tersebut, diperoleh kepastian hukum  atas  peralihan  hak  dari  debitur  kepada  pemenang  lelang.  Mengenai  masalah perpindahan hak objek lelang kepada Pembeli Lelang, merujuk kepada Pasal 32 Vendu Reglement jo. Pasal 200 ayat (10) HIR, Pasal 218 ayat (1) RBg. Pada garis besarnya, pasal- pasal tersebut mengatur administrasi pembayaran uang hasil lelang. Pembeli memenuhi syarat-syarat  pembayaran  yang  diwajibkan  kepadanya.  Berdasarkan  pembayaran  itu, kepadanya  diberi  bukti  atau  surat  keterangan  oleh  kantor  lelang,  yang  menyatakan pembeli  telah  memenuhi  semua  kewajiban  pembayaran.    Hal  ini  diatur  pula  dalam Peraturan  Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara  Nomor  2/KN/2022  Tentang  Pedoman Administrasi Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
Akibat Hukum terhadap Pemenang Lelang yang Merupakan Pembeli Beritikad Baik Lebih jauh berbicara mengenai pelaksanaan lelang, terdapat pihak yang menurut penulis menjadi paling menderita kerugian akibat lelang tidak berkekuatan hukum akibat putusan pengadilan ini yakni pemenang lelang yang merupakan pembeli beritikad baik. Pembeli  yang  beritikad  baik  adalah  Pembeli  yang  tidak  mengetahui  dan  tidak  dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah yang dibelinya  disini Penulis menyimpulkan pemenang lelang adalah pembeli beritikad  baik  yang  mempercayakan  untuk  melakukan  pembelian  barang  melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan dengan campur tangan pemerintah dalam hal ini KPKNL sebagai tergugat V. Apabila melihat hukum dalam ranah normatif, dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ditegaskan bahwa segala persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik. Apabila kita kaitkan dengan sistem hukum eksekusi jaminan hak tanggungan melalui  lelang,  maka  pemenang  lelang  yang  beritikad  baik  ialah  pembeli  yang  secara dimensi subjektif membeli objek lelang jaminan hak tanggungan dengan kejujuran tanpa maksud  tipu  muslihat  dibaliknya  dan  secara  dimensi  objektif  telah  memenuhi  segala kewajibannya  dalam  membeli  objek  lelang  jaminan  hak  tanggungan  dengan  telah memenuhi  segala  kewajiban  persiapan  pelelangan  (pra-lelang),  kewajiban  syarat pelaksanaan  lelang,  dan  kewajiban  pasca  lelang.  Dengan  adanya  gugatan  terhadap pelaksanaan  lelang  yang  bahkan  sampai  dengan  menyatakan  pelaksanaan  lelangnya tidak berkekuatan hukum, dimana pembeli lelang telah dinyatakan sebagai pemenang lelang yang sah dalam Risalah Lelang, memberikan implikasi kerugian bagi pemenang lelang karena pemenang lelang beritikad baik tidak dapat segera menikmati barang yang telah ia beli. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821/K/Sip/1974 bahwa  pembelian  dimuka  umum  melalui  kantor  lelang  adalah  pembeli  beritikad  baik, harus  dilindungi  undang-undang,  juga  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung No.323/K/Sip/1968 yang menyatakan bahwa suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pemenang lelang yang beritikad baik,  maka  terhadap  pemenang  lelang  yang  beritikad  baik  tersebut  wajib  diberikan perlindungan hukum.  Adapun  dalam  putusan tingkat  pertama sampai dengan tingkat Peninjauan  Kembali  pada  Putusan  nomor  644PK/PDT/2020  majelis  hakim  tidak  sama sekali memberikan konklusi pada permintaan-permintaan yang diajukan pihak tergugat terkait lelang pada jawaban-jawabannya, terutama pertimbangan yang diajukan tergugat V selaku instansi pemerintah yang berwenang yang melaksanakan lelang dan pemenang lelang yang merupakan pembeli lelang beritikad baik. pemenang lelang kepentingannya harus  dilindungi  karena  telah  mengikuti  dan  memenuhi  persyaratan  sebagai  peserta lelang  dan  memperoleh  hak  sesuai  ketentuan,  namun  ikut  dianggap  melakukan perbuatan  melawan  hukum  seperti  tergugat  yang  lainnya.  Sebagaimana  beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan Pembeli lelang beritikad baik wajib dilindungi/diberikan perlindungan hukum.

## Relevansi Teori dengan Hasil Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  beberapa  Teori  yaitu  teori  kepastian hukum,  teori  perlindungan  hukum,  dan  teori  tanggung  jawab  hukum.  Teori  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  akan  menjadi  indikator-indikator  bagi  penulis  sebagai acuan  dan  pisau  analisis  dalam  mendapatkan  hasil  penelitian.  Mengacu  pada  teori kepastian  hukum,  pelaksanaan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  dikaitkan  dengan peraturan  yang  mengaturnya  yakni  pada  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, Undang-Undang  Hak  Tanggungan  peraturan  tentang  lelang  dalam  Vendu  Reglement 1908  dan  peraturan  pelaksanaan  teknisnya  sebagaimana  terakhir  dirubah  dan disempurnakan  melalui  PMK  213/PMK.06/2020  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  lelang sudah berusaha untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemenang Lelang Beritikad Baik. Selain itu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 juga institusi peradilan telah memberikan kontribusi jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Pada studi  kasus  putusan  Mahkamah  Agung  nomor  644PK/PDT/2020,  terjadi  gugatan  dari pihak ketiga yang diluar dari jangkauan seluruh ketentuan yang mengatur tentang lelang eksekusi hak tanggungan, dimana terdapat suatu kekosongan hukum pada pelaksanaan lelang yang terjadi cacat formil pada dokumen kepemilikannya dimana terjadi perbuatan melawan  hukum.  Seluruh  pihak  yang  melaksanakan  lelang  telah  melaksanakan kewenangan dan haknya masing-masing dengan itikad baik, dan berdasarkan teori yang juga  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  teori  perlindungan  hukum  dimana  pada dasarnya setiap pihak yang beritikad baik wajib diberikan perlindungan hukum. Disini, berdasarkan  hasil  penelitian  masih  terdapat  celah  adanya  ketidakpastian  hukum  dan perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  pelaksanaan  lelang  para  pihak,  terutama
pemenang  lelang  yang  merupakan  pembeli  beritikad  baik.  Kepastian  hukum  dan perlindungan hukum tidak berjalan saat terdapat cacat formil adanya perbuatan melawan hukum  sebelum  terjadinya  perikatan  jaminan  hak  tanggungan  yang  mengakibatkan pelaksanaan lelang yang telah sesuai ketentuan dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Seluruh  peraturan  terkait  lelang  eksekusi  hak  tanggungan  belum  mengatur  mengenai pelaksanaan lelang yang telah terlaksana sesuai ketentuan yag kemudian telah ditunjuk pemenang lelang, yang dinyatakan namun dinyatakan sebagai lelang tidak berkekuatan hukum oleh putusan pengadilan. kedudukan dari pemenang lelang beritikad baik, dan bagaimana  dirinya  memitigasi  risiko  hilangnya  hak  pemenang  lelang,  serta  mengenai prosedur teknis ganti kerugian yang seharusnya diterima pemenang lelang. Pemenang lelang yang seharusnya dapat menikmati haknya sejak memenangkan lelang pada tahun 2013, namun tidak dapat melakukan peralihan hak dan harus menunggu sampai dengan diputus  pengadilan  pada  tahun  2020  yang  ternyata  pada  akhirnya  hasilnya  tidak menguntungkan dirinya.

## SIMPULAN
Kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaksanaan lelang dalam hal ini belum cukup  diberikan  baik  dalam  ketentuan  lelang,  dalam  putusan-putusan  pengadilan, maupun kebijakan Institusi Pengadilan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun  2016.  pada  studi  kasus  putusan  Mahkamah  Agung  nomor  644PK/PDT/2020, terdapat  perbuatan  melawan  hukum  pada  peralihan  hak  sebelum  perikatan  hak tanggungan  dimana  majelis  hakim  menitikberatkan  putusannya  pada  perbuatan melawan  hukum  yang  terjadi  sebelum  pengikatan  hak  tanggungan.  Hal  ini  belum dijangkau  oleh  kepastian  hukum  pelaksanaan  lelang,  sehingga  terjadi  kekosongan hukum.  Dan  Akibat  hukum  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  lelang  tidak berkekuatan  hukum  yakni  pemenang  lelang  menderita  kerugian  karena  dibatalkan statusnya sebagai pemenang lelang dan diminta untuk mengembalikan sertipikat kepada penggugat,  akibat  hal  tersebut  berdasarkan  sebagaimana  dikemukakan  dalam  PMK 213/PMK.06/2020  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang  yang  mengatur  mengenai tanggung jawab penjual sebagaimana dikemukakan pada sub bab sebelumnya tertuang pada  bab  V  penyelenggaran  lelang  bagian  kedua  mengenai  penjual  pasal  13, penjual/pemohon lelang dalam hal ini kreditor bertanggungjawab atas keabsahan objek lelang,  meliputi  dokumen,  objek,  kesesuaiannya  dan  segala  hal  yang  meliputinya, sehingga  Pemenang  lelang  pada  lelang  tidak  berkekuatan  hukum  dalam  menuntut haknya  dapat  meminta  atau  mengajukan  gugatan  kembali  ganti  rugi  pada  pemohon lelang  pada  pemohon  lelang  diketahui  bahwa  walaupun  penjual/  pemohon lelang/kreditor,  telah  melaksanakan  seluruh  proses  pemberian  kredit  sampai  dengan dilaksanakan lelang dengan itikad baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum,
dirinya  merupakan  pihak  yang  wajib  bertanggung  jawab  untuk  mengganti  kerugian kepada pemenang lelang.
DAFTAR PUSTAKA Artanti,  Neni  Puji.  (2020). Lelang  Non  Eksekusi  BMN  Yang  Semakin  Potensial.”  Last modified 2020. Accessed February 5, 2023.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-malang/baca-artikel/13095/Lelang-Non- Eksekusi-BMN-Yang-Semakin-Potensial.html.
Cahyono. (2023). Pembatasan Asas ‘Freedom Of Contract’ Dalam Perjanjian Komersial.” Accessed  January  25,  (2023).  https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas- freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/.
Darnus, Andi Batara Bintang, Syahruddin Nawi, and Sri Lestari Poernomo, (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa.” Journa l of Lex Generalis (JLS) 3, no. 8 (2022). https://pasca- umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1004/1142.
Handayani, Dwi. (2020). Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata.”  Jurnal  Ilmiah  Kebijakan  Hukum  14,  no.  2  (July  24,  2020): 385. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/993/pdf.
Kusmiati, N Ike. (2016). Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat.” Litigasi 17, no.
1 (2016): 3256 – 3283. http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v17i1.97.
M.  Muhtarom.  (2014).  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian :  Suatu  Landasan  Dalam  Membuat
Kontrak. ” Suhuf 26, no. 1 (2014): 54.
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4573.
Nahruddin,  Sufirman  Rahman,  and  Anzar  Makkuasa.  (2023).  Penerapan  Asas  Nebis  In
Idem  Dalam  Perkara  Pe rdata:  Telaah  Putusan  Nomor  352/Pdt.G/2019/PA.Mrs.” Journal  of  Lex  Generalis  (JLS)  volume  4  (2023):  50 – 65.  https://pasca- umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1279/1457.
Prayogo, R. Tony. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  Dan  Dalam  Peraturan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  06/Pmk/2005  Tentang  Pedoman  Beracara  Dalam Pengujian Undang- Undang.” Jurnal Legislasi Indonesia 13, no. 2 (2016): 191– 202. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0.
Putera, Nugroho Hasan, Ilham Abbas, and Muhammad Ya’rif Arifin. (2022). Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incraht).” Journal of Lex Generalis (JLS) Volume 3, (2022): 2006 – 2024. https://pasca-
umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1265/1662.
Razak.,  Askari,  A.  Sakti  R.S.  Rakia.,  and  A.  Darmawansya.  (2017).  Konstitusionalitas
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kebebasan  Beragama  Dan  Beribadah  Di Indonesia. (2017). Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya 2, no. 3: 502. https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/download/1925/1156/6048. Remaja, Nyoman Gede. (2014) Makna Hukum Dan Kepastian Hukum (2014). Kertha Widya: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2014): 1 – 26.
https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351.
Subagyono, Bambang Sugeng Ariadi, Johan Wahyudi, and Razky Akbar. (2014). Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono.” Yuridika 29, no. 1:
100 – 112. https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/360.
Syukur,  Muhammad,  La  Ode  Husen,  and  Ilham  Abbas.  (2021).  Perlindungan  Hukum Kepada  Pemegang  Sertifikat  Hak  Atas  Tanah:  Studi  Pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Wajo.”  Journal  of  Lex  Generalis  (JLS) 2,  no.  10:  2640 – 2656. https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/703/748.