Andriati, SL. et al. Penyuluhan Hukum Poligami Nikah Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan

## PENYULUHAN HUKUM POLIGAMI DAN NIKAH SIRI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Syarifah Lisa Andriati 1
Tri Murti Lubis 2 1,2 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara syarifah_lisa_andriati@usu.ac.id trimurti@usu.ac.id

## Abstrak
Poligami  sering  kurang  dipahami  sehingga  mendapatkan  tanggapan  yang  kurang menyenangkan  dari  khalayak.  Meskipun  demikian,  disepakati  bukan  ajarannya  yang  harus disalahkan  tapi  lebih  kepada  praktik  yang  tidak  sesuai  tapi  lebih  sering  didasarkan  untuk pemenuhan nafsu. Padahal di sisi lain, poligami dapat menjadi solusi sosial apabila dilakukan secara benar. Selain itu terdapat juga kriminalisasi dari poligami dan nikah siri.Masalah nikah siri  juga  ramai  dibicarakan  di  berbagai  media  cetak  maupun  elektronik.  Terdapat  berbagai pandangan  terhadap  nikah  siri  terutama  yang  dilakukan  tanpa  adanya  wali  si  perempuan. Dalam  hal  ini  timbul  berbagai  pandangan.  Penyuluhan  hukum  Poligami  dan  nikah  siri  yang dilakukan  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  tentang  hukum  poligami  dan nikah  siri  menurut  undang-undang  perkawinan.  Dari  hasil  evaluasi,  kegiatan  pelatihan  ini dapat dikatakan cukup berhasil. Dari pertanyaan yang diajukan peserta tergambar peningkatan pemahaman  peserta  terhadap  hukum  tentang  poligami  dan  nikah  siri  dan  diharapkan  dapat segera  terbentuk  kelompok  binaan  yang  dapat  membantu  masyarakat  dalam  menjawab berbagai  persoalan  yang  berkaitan  dengan  poligami  dan  nikah  siri  di  lingkungan  masyarakat tersebut.
Kata Kunci: Poligami, nikah siri, hukum perkawinan

## 1. PENDAHULUAN
Kelurahan  Gedung  Johor  yang terdapat  di  Kecamatan  Medan  Johor mempunyai  luas  wilayah  315  Ha  dan jumlah  kepala  keluarga  6.157  dengan jumlah  penduduk  Laki-laki  berjumlah 14.826  orang  dan  Perempuan  berjumlah 14.562  orang.  Total  Jumlah  penduduk 29.388 orang.
Kecamatan  Medan  Sunggal  dihuni oleh  112.918  orang  penduduk  dimana penduduk    terbanyak  berada  di  Kelurahan Tanjung  Rejo  yakni  sebanyak  31.038 orang. Kecamatan Medan Sunggal
berbatasan  langsung  dengan  kecamatan Medan  Helvetia  disebelah  barat  dan Kecamatan  Medan  Baru  dan  Medan Petisah di sebelah Timur.
Hukum  keluarga  diartikan  sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian,  pengampuan,  keadaan  tidak hadir).  Satu  bagian  penting  di  dalam hukum keluarga adalah hukum perkawinan. Hukum  perkawinan  tidak  lain merupakan  inti  dari  hukum  keluarga,
sehingga semua orang yang telah memenuhi persyaratan yuridis untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia,  kekal dan  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha
Esa  harus  mengikuti  norma-norma  hukum yang terdapat dalam undang-undang tersebut.  Dengan  perkataan  lain,  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974  dapat dikatakan  sebagai  suatu  contoh    hukum nasional  yang  bertujuan  untuk  melahirkan unifikasi  hukum  dalam  bidang  hukum keluarga.
Diciptakannya Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  merupakan  suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan  dan  pembaharuan  terhadap pola-pola  perkawinan  dalam  masyarakat yang banyak menimbulkan dampak
negatif.  Dari  perkawinan  yang  semula banyak  dilakukan  dengan  bebas  dan
Andriati, SL. et al. Penyuluhan Hukum Poligami Nikah Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan
seenaknya  menjadi  perkawinan  yang dilakukan  dengan  syarat-syarat  formal. Dari  perkawinan    yang  begitu  mudah diputuskan  dengan  perceraian  menjadi suatu perkawinan yang benar-benar
membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Fenomena poligami semakin
marak  akhir-akhir  ini,  terutama  karena dipertontonkan  secara  vulgar  oleh  para tokoh  panutan  di  kalangan  birokrasi, politisi,  seniman,  dan  bahkan  agamawan. Poligami  adalah  masalah  yang  sering diperhatikan  di  Indonesia,  salah  satu negara  yang  memperbolehkan  poligami dengan  syarat  tertentu.  Poligami  memang termasuk ajaran agama Islam, agama yang dipeluk  oleh  sebagian  besar  penduduk Indonesia.
Di  masyarakat  terutama  kalangan Ibu-Ibu  ketika mendengar kata “Poligami” muncul  berbagai  stigma  negatif.  Hal  ini dapat  dimaklumi  karena  bagi  laki-laki mungkin ringan bicaranya, akan tetapi bagi wanita  hal  ini  merupakan  masalah  yang sangat sensitif. Banyak sekali Ibu-ibu yang khawatir  sekali  dengan  Poligami  karena khawatir hal itu akan menimpa dirinya.
Banyak  sekali  perempuan  yang  tidak siap  mendengar  kata  poligami  karena langsung  berpandangan  buruk  bahkan mencaci  maki  orang  yang  melakukan Poligami.  Orang  yang  tadinya  panutan setelah melakukan poligami dianggap tidak pantas lagi menjadi panutan di masyarakat. Poligami  sering  dianggap  sebagai  sesuatu yang  tidak  benar,  dzalim,  sehingga pelakunya  sering  menjadi  cemoohan  dan contoh yang buruk.
Poligami  sering  kurang  dipahami sehingga  mendapatkan  tanggapan  yang kurang  menyenangkan  dari  khalayak. Meskipun  demikian,  disepakati  bukan ajarannya yang harus disalahkan tapi lebih kepada praktik yang tidak sesuai tapi lebih sering didasarkan untuk pemenuhan  nafsu. Padahal  di  sisi  lain,  poligami  dapat menjadi  solusi  sosial  apabila  dilakukan secara  benar.  Selain  itu  terdapat  juga kriminalisasi dari poligami dan nikah siri.
Akibat stigma negatif tersebut para suami yang hendak berpoligami cenderung untuk menyembunyikan perkawinan untuk
kedua  kalinya  apabila  tidak  ada  izin  istri pertama  sehingga  terjadilah  Nikah  Siri. Persoalan  Nikah  Siri  ini  dapat  merugikan bagi  perempuan  dan  anak  yang  dilahirkan karena  perkawinan  yang  tidak  tercatat secara  administrasi  sehingga  tidak  diakui oleh negara.
Berkaitan dengan pencatatan perkawinan,  ditemukan  fakta  adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh masyarakat  di  beberapa  daerah  yang melakukan  pernikahan  atau  perkawinan dengan tidak melakukan pencatatan sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  UU No.  1/1974.Hal  ini  dapat  menimbulkan berbagai akibat pada kehidupan
perkawinan  seseorang  yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku atau  dapat  disebut  pula  perkawinan  yang tidak  taat  hukum.Pernikahan  seperti  ini biasanya  disebut  pernikahan  siri.  Masalah nikah  siri  juga  ramai  dibicarakan  di berbagai  media  cetak  maupun  elektronik. Terdapat  berbagai  pandangan  terhadap nikah  siri  terutama  yang  dilakukan  tanpa adanya  wali  si  perempuan.  Dalam  hal  ini timbul berbagai pandangan.
Realitas  perkawinan  siri  adalah seperti fenomena gunung es, banyak terjadi di  masyarakat,  tetapi  hanya  kecil  muncul ke permukaan dan umumnya dipublikasikan ketika pelaku pejabat publik  atau  tokoh  masyarakat.  Dampak negatif  dari  perkawinan  siri  dialami  oleh banyak  wanita  (isteri)  dan  anak-anak  jika suaminya tidak bertanggung jawab.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1974 yang memberikan rumusan Perkawinan sebagai berikut :
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  untuk membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perlu  mendapat  perhatian  khusus adalah  asas  monogami  relatif  yang  dianut oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  karena  persoalan  ini  banyak  terjadi dalam  masyarakat  dan  selalu  mendapat kritik dari golongan kaum wanita disebabkan suaminya beristrikan lebih dari 1 (satu) orang alias berpoligami, baik yang
Andriati, SL. et al. Penyuluhan Hukum Poligami Nikah Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan
dilakukan  secara  terang-terangan  maupun tersembunyi.
Menurut  Catatan  Komnas  HAM tahun  2016,  salah  satu  faktor  penyebab terjadinya  kekerasan  terhadap  perempuan adalah  menurut  PP  No.9  tahun  1975 tentang  pelaksanaan  UU  No.1  tahun  1974 tentang  perkawinan  yang  menjadi  salah satu  dasar  kategorisasi  Badan  Pengadilan
Agama khususnya dalam konteks perceraian,  yakni:  tidak  adanya  lagi keharmonisan, tidak adanya tanggungjawab,  dan  faktor ekonomi. Selain  itu  juga  disebabkan  oleh  gangguan pihak  ketiga,  krisis  ahlak,  poligami  tidak sehat,  cemburu,  kawin  paksa,kekejaman jasmani, kekejaman mental, kawin
dibawah  umur,  faktor  politis,  cacat biologis,  salah  satu  pihak  dihukum  dan lain-lain. Dalam perspektif Komnas
Perempuan,  kategorisasi  di  atas  seperti kategori poligami tidak sehat, krisis ahlak,
belum  sejalan  dengan  prinsip  HAM perempuan,  misalnya  kategori  poligami tidak  sehat,  bila  ditelaah  dari  perspektif korban, pengaduan poligami yang dilaporkan  ke  Komnas  Perempuan  adalah salah  satu  bentuk  kekerasan  terhadap perempuan.
Adapun yang menjadi mitra dalam pengabdian  ini  adalah  kalangan  Ibu-Ibu
Perwiritan di Kelurahan Gedung Johor dan Kelurahan  Medan  Sunggal  yang  sering khawatir apabila mendengar istilah poligami.  Hal  ini  dikarenakan  kurang pemahaman  hukum  terhadap  poligami  itu sendiri  karena  dalam  undang-undang diberikan  suatu  batasan  tertentu  apabila seorang  suami  ingin  menikah  lebih  dari satu.  Dan  banyaknya  masyarakat  yang tidak  paham  tentang  pernikahan  siri sehingga banyak yang pihak yang dirugikan  dengan  adanya  pernikahan  siri terutama  terhadap  perempun  dan  anak. Sebagaimana dijelaskan
adapun
permasalahan  yang  akan  di  bahas  antara lain:  Bagaimana  ketentuan  Poligami  dan
Nikah Siri  Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia?  Dan  Bagaimana  solusi  hukum terhadap persoalan masyarakat yang
berkaitan  dengan  poligami  dan  nikah  siri Perwiritan Kelurahan Gedung Johor dan di Perwiritan Kelurahan Tanjung Rejo?

## 2. METODE
Seperti  telah  disebutkan  pada  bab
Pendahuluan  bahwa  poligami  dan  nikah siri menjadi persoalan yang mengkhawatirkan terutama dikalangan Ibu-Ibu rumah Tangga. Kurangnya pemahaman  hukum  mengenai  persoalan poligami  dan  nikah  siri  mengakibatkan keresahan  di  masyarakat.  Dalam  Undang- undang  Perkawinan  yaitu  UU  No.1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  dan  peraturan pelaksananya  serta  Kompilasi  Hukum Islam telah mengatur bagaimana perkawinan  yang  sah  menurut  ketentuan hukum agama dan hukum negara.
Adapun  tahapan-tahapan  kegiatan  yang akan dilakukan adalah
1) melakukan  koordinasi  terlebih  dahulu pada pemerintahan setempat untuk mensosialisasikan rencana kegiatan penyuluhan hukum. Tujuan sosialisasi ini adalah  untuk  mengenalkan  program kegiatan yang akan dilakukan. 2) Melakukan  sosialisasi  program  kepada Ibu-Ibu perwiritan sekaligus menyebarkan  angket.  Tujuannya  untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat  terhadap  masalah  poligami dan nikah siri.
3) Dalam  kegiatan  ini  akan  melibatkan  3 mahasiswa  sehingga  mahasiswa  akan membantu pelaksanaan kegiatan pengabdian untuk masyarakat ini.
4) Menyiapkan materi penyuluhan dan buku saku
5) Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di dua keluarahan yaitu kelurahan Gedung  Johor  dan  kelurahan  Tanjung Rejo. 6) Melakukan evaluasi dengan
menyebarkan  angket  untuk  melihat tingkat  pemahaman  peserta    setelah penyuluhan dilakukan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengabdian  pada  m  asyarakat dengan  dana  BPPTN  USU  tahun  2017 dilakukan  pada  dua  perwiritan  yakni Perwiritan  Nurul  Iman  yang  terletak  di Jalan  Eka  Suka  Kelurahan  Gedung  Johor Kecamatan  Medan  Johor  dan  Perwiritan Masjid  Al-Hikmah  yang  terletak  di  Jalan Kiwi  Kelurahan  Tanjung  Rejo  Kecamatan
Andriati, SL. et al. Penyuluhan Hukum Poligami Nikah Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan
Medan  Sunggal.    Sebelum  penyuluhan hukum  dilakukan  di  dua  perwiritan tersebut dipersiapkan terlebih dahulu Buku Saku yang akan di bagikan kepada peserta penyuluhan  hukum  tersebut.  Buku    saku tersebut berisi
ketentuan-ketentuan mengenai  hukum  perkawinan  termasuk  di dalamnya ketentuan hukum yang mengatur mengenai  poligami  dan  nikah  siri.  Untuk memudahkan  penyuluhan  hukum  tersebut dipersiapkan  pula  bahan  berupa  power point  yang  dapat  dilihat  langsung  oleh peserta  ketika  melakukan  penyuluhan hukum.
(Gambar-1. Pemberian Buku Saku kepada Peserta) Tim Pelaksana sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum poligami  dan  nikah  siri  menurut  undang- undang  perkawinan  melakukan  koordinasi terlebih  dahulu  kepada  kedua  mitra  untuk mensosialisasikan rencana
kegiatan penyuluhan  hukum.  Dengan  sosialisasi  ini dapat mengenalkan program kegiatan yang akan  dilakukan  dan  sekaligus  menentukan tanggal dilaksanakannya penyuluhan hukum tersebut.
Kegiatan  ini  yang  diawali  dengan pembukaan  oleh  tim  penyuluh.  Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian  materi  oleh  tim  penyuluh. Dalam  pemaparan  materi  peserta  sangat memperhatikan penyampaian
yang disampaikan oleh pemateri. Setelah
penyampaian  materi  dilakukan  sesi  tanya jawab.  Peserta  sangat  antusias  dengan penyuluhan yang dilakukan karena
menambah  pemahaman  peserta  mengenai poligami  dan  nikah  siri  menurut  undang- undang  Perkawinan.    Hal  ini  terlihat  dari banyaknya  pertanyaan  yang  dilontarkan peserta.  Atas  pertanyaan-pertanyaan  yang
diajukan  peserta  tim  pelatihan  berupaya memberikan  penjelasan  secara  tuntas sehingga  peserta  memahami  dan  merasa puas  atas  jawaban  dan  penjelasan  yang diberikan.
Pelatihan  ini  kemudian  ditutup dengan  pembacaan  doa  sebagai  wujud syukur  kepada  Allah  Swt.atas  kelancaran pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan  hukum dan  diakhiri  dengan  foto  bersama  dengan peserta  penyuluhan  dan  terbentuknya kelompok binaan yang diketuai oleh Ketua Perwiritan.
Kegiatan  monitoring  dan  evaluasi dilakukan oleh Tim dari Lembaga Pengabdian pada  Masyarakat (LPM) Universitas Sumatera Utara yang dilaksanakan  pada  hari  Rabu  Tanggal  13 September  2017  di  Kelurahan  Gedung Johor Kecamatan Medan Johor.
(Gambar-2. Foto Bersama Perwiritan
Masjid Al-Hikmah) (Gambar-3. Foto Bersama Perwiritan Masjid Al-Ikhlas)
(Gambar-4. Foto Plank Pengabdian)
Andriati, SL. et al. Penyuluhan Hukum Poligami Nikah Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan

## 4. KESIMPULAN
Poligami sering kurang dipahami sehingga mendapatkan  tanggapan  yang  kurang menyenangkan  dari  khalayak.  Meskipun demikian, disepakati bukan ajarannya yang harus  disalahkan  tapi  lebih  kepada  praktik yang  tidak  sesuai  tapi  lebih  sering didasarkan  untuk  pemenuhan    nafsu. Padahal  di  sisi  lain,  poligami  dapat menjadi  solusi  sosial  apabila  dilakukan secara  benar.  Nikah  siri  adalah  suatu perkawinan  yang  dilakukan  oleh  orang- orang  Islam,  memenuhi  baik  rukun-rukun maupun  syarat-syarat  perkawinan,  tetapi tidak  didaftarkan  pada  Pejabat  Pencatat Nikah. Nikah siri tidak sah menurut hukum negara  walaupun    sah  menurut  hukum agama  dan  kepercayaannya  itu.    sehingga perkawinan di bawah tangan tidak mempunyai  kekuatan  hukum.  Melalui penyuluhan ini masyarakat dapat
memahami  mengenai  ketentuan  hukum yang  mengatur  poligami  dan  nikah  siri. Dan  apabila  terdapat  kasus  hukum  yang berkaitan  dengan  poligami  dan  nikah  siri dapat  diselesaikan  menurut  aturan  hukum yang berlaku.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel ini merupakan salah satu hasil dari Program  Pengabdian  kepada  Masyarakat yang  Dibiayai  oleh  BPPTN  Universitas
Sumatera  Utara  Sesuai  dengan  Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian  kepada  Masyarakat    Program Mono  Tahun  (Dosen  Muda)  Tahun Anggaran2017Nomor:3224/UN5.2.3.2.1/P PM/2017,  Tanggal  24  Juni  2017.  Oleh karena  itu,  diucapkan  terima  kasih  kepada Rektor  Universitas  Sumatera  Utara  atas dukungan dana dan fasilitas yang diberikan. Terima kasih juga kepada Mitra pada kegiatan pengabdian ini.

## 5. RE6. REFERENSI
Adillah,  Siti  Ummu,  “Analisis  Hukum
Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi  Terjadinya  Nikah  Siri Dan  Dampaknya  Terhadap  Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak”, diakses dihttp://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id pada tanggal 15 Mei 2017.
Afandi,Ali, Hukum  Keluarga  Menurut Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (Burgerlijk  Wetboek) ,  Yayasan  Gadjah Mada, Yogyakarta, tanpa tahun. Hidayah,  Khoirul,  “Dualisme  Hukum Perkawinan  di  Indonesia  (Analisis Sosiologi  Hukum  Terhadap  Praktik Nikah  Siri)”,  J urnal  Perspektif  Hukum Vol.  8  (1)  Mei  2008  Universitas  Hang Tuah Surabaya. Irfan,  M.Nurul,  “Kriminalisasi  Poligami dan  Nikah  Siri”, Jurnal Al-´Adalah Vol 10, No 2 (2011): Volume X, No. 2, Juli 2011.
Kamello,  Tan,  Syarifah  Lisa  Andriati, Hukum  Perdata:  Hukum  Orang  dan
Keluarga , USU Press, Medan, 2015. Maloko,  M.Thahir,  “Nikah  Siri  dalam Perspektif Hukum Islam”,2014, journal.uin-alauddin.ac.id  diakses  pada tanggal 15 Mei 2017. Syahrani, Riduan, Perkawinan & Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil , Media Sarana Press, Jakarta, 1986. Widiastuti,  “Beberapa  Faktor  Penyebab Pasangan  Suami  Isteri  Melakukan Pernikahan  di  Bawah  Tangan”,  Jurnal Eksplorasi  Vol.  XX  (1)  tahun  2008, LPPM Slamet Riyadi, hlm. 78-89.