## Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi
Eli Budi Santoso 1 , Agus Prasetyo 2 , Lasando Lumban Gaol 3*
1,2,3 Universitas Terbuka, Indonesia
* Corresponding Author: lasando.lumban@ecampus.ut.ac.id
Info Artikel Abstrak Direvisi, 15/06/2024 Diterima, 20/07/2024 Dipublikasi, 30/07/2024 Abstrak Tata  kelola  keuangan  publik  yang  baik  merupakan  dasar  penting  bagi pemerintahan  yang  efektif  dan  akuntabel.  Dalam  konteks  ini,  partisipasi masyarakat  dan  transparansi  informasi  memainkan  peran  krusial  dalam memperkuat akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik. Teori yang mendasari  penelitian  ini  mencakup  konsep  partisipasi  masyarakat  dan transparansi informasi sebagai pilar utama tata kelola keuangan publik yang baik. Partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  proses  penganggaran  dan  pengawasan diharapkan  dapat  meningkatkan  responsivitas  dan  akuntabilitas  pemerintah. Transparansi  informasi  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengakses  data keuangan  publik  sehingga  dapat  memantau  penggunaan  dana  dan  mencegah korupsi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam,  observasi  partisipatif,  dan analisis dokumen. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Lampung Timur dengan subjek penelitian meliputi pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, perwakilan LSM,  dan  warga  masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  partisipasi masyarakat  dalam  proses  penganggaran  di  Kabupaten  Lampung  Timur mengalami  peningkatan  signifikan,  meskipun  masih  terdapat  kendala  dalam pemahaman teknis anggaran. Transparansi informasi melalui portal web pemkab Lampung  Timur  telah  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah  daerah,  meskipun  akses  informasi  di  daerah  terpencil  masih  perlu diperbaiki.  Partisipasi  masyarakat  dan  transparansi  informasi  terbukti  efektif dalam memperkuat tata kelola keuangan publik di Kabupaten Lampung Timur. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang  proses  penganggaran  dan  memperbaiki  infrastruktur  internet  di  daerah terpencil.
Kata Kunci: Tata Kelola Keuangan Publik, Partisipasi Masyarakat,
Transparansi Informasi, Akuntabilitas
Abstract
Keywords: Public Financial Governance, Public Participation, Information Transparency, Accountability Abstract: Good public financial governance is a fundamental basis for an effective and accountable government. In this context, public participation and information transparency play crucial roles in strengthening the accountability and efficiency of public financial management. The theory underlying this research includes the concepts of public participation and information transparency as the main pillars of good public financial governance. Active public participation in budgeting and oversight processes is expected to enhance the government's responsiveness and accountability.  Information  transparency  allows  the  public  to  access  financial data, enabling them to monitor fund usage and prevent corruption. This study uses a  qualitative  approach  with  data  collection  techniques  including  in-depth interviews,  participatory  observation,  and  document  analysis.  The  research location  is  Lampung  Timur  Regency,  with  research  subjects  comprising  local government  officials,  DPRD  members,  NGO  representatives,  and  community members. The results show that public participation in  the budgeting  process in Lampung  Timur  Regency  has  significantly  increased,  although  there  are  still technical understanding barriers regarding the budget. Information transparency through the web portal Lampung Timur Regency has increased public trust in the local  government,  although  access  to  information  in  remote  areas  still  needs
improvement.  Public  participation  and  information  transparency  have  proven effective in strengthening public financial governance in Lampung Timur Regency. However, further efforts are needed to improve public education on the budgeting process and enhance internet infrastructure in remote areas.

## PENDAHULUAN
Tata kelola keuangan publik yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya  negara  dikelola  secara  efisien  dan  efektif.  Ini  mencakup  proses  penganggaran, pengeluaran,  dan  pelaporan  keuangan  yang  transparan  dan  akuntabel.  Pemerintahan  yang efektif  membutuhkan  tata  kelola  keuangan  yang  dapat  mendukung  perencanaan  dan pengambilan  keputusan  yang  baik,  serta  memungkinkan  pelaksanaan  kebijakan  yang  tepat sasaran. Menurut Liu & Mikesell (2014), “Tata kelola keuangan yang baik adalah fondasi dari pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan publik secara efektif”. Hal ini juga didukung oleh (Bovens et al., (2008) yang menekankan pentingnya tata kelola yang baik untuk menjaga kepercayaan publik. Banyak negara menghadapi tantangan dalam tata kelola keuangan publik, termasuk  korupsi  yang  merajalela,  inefisiensi  dalam  pengelolaan  anggaran,  dan  kurangnya akuntabilitas pejabat publik. Korupsi dapat menguras sumber daya yang seharusnya digunakan untuk  kepentingan  masyarakat,  sementara  inefisiensi  dan  kurangnya  akuntabilitas  dapat menyebabkan  penggunaan  dana  yang  tidak  optimal  dan  mengurangi  kepercayaan  publik terhadap pemerintah. La Porta et al., (2000) menyatakan bahwa “Korupsi dalam pemerintahan berdampak  langsung  pada  efisiensi  penggunaan  sumber  daya  publik  dan  kepercayaan masyarakat”.  Kaufmann  et  al.,  (2011)  juga  menekankan  bahwa  korupsi  dan  kurangnya akuntabilitas menghambat pembangunan ekonomi dan sosial.
Partisipasi  masyarakat  dan  transparansi  informasi  adalah  dua  komponen  penting  yang dapat memperkuat tata kelola keuangan publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran dan pengawasan, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap  kebutuhan  publik.  Transparansi  informasi  memungkinkan  masyarakat  untuk mengakses  data  keuangan  publik,  sehingga  mereka  dapat  memantau  penggunaan  dana  dan mencegah  korupsi.  Menurut    Fung,  (2015),  “Transparansi  dan  partisipasi masyarakat  adalah alat yang efektif untuk memperkuat akuntabilitas dan responsivitas pemerintah”. (Fox & Fox, 2007)  juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik dan kepercayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat memperkuat tata kelola keuangan publik dengan cara memperluas keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan,  yang  pada  gilirannya  meningkatkan  rasa  memiliki  dan  tanggung  jawab  atas keputusan-keputusan  tersebut.  Masyarakat  yang  terlibat  aktif  cenderung  lebih  kritis  dan waspada terhadap penyalahgunaan dana publik. Bentuk-bentuk partisipasi bisa beragam, seperti anggaran partisipatif, di mana masyarakat langsung berkontribusi dalam menentukan prioritas pengeluaran  daerah.  Penelitian  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dapat meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi, dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik  Shah,  (2005)  menekankan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  penganggaran  dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik.
Transparansi  informasi  memegang  peranan  kunci  dalam  menciptakan  tata  kelola keuangan  yang  lebih  baik.  Dengan  keterbukaan  informasi,  pemerintah  dapat  membangun kepercayaan dengan masyarakat. Aksesibilitas data keuangan memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk melakukan audit secara independen, mengidentifikasi inefisiensi, dan
mendeteksi korupsi lebih awal. Hal ini juga meningkatkan akuntabilitas pejabat publik, karena mereka  mengetahui  bahwa  tindakan  mereka  diawasi  oleh  masyarakat  luas.  Selain  itu, transparansi  informasi  juga  mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan keputusan,  karena  warga  memiliki  akses  ke  informasi  yang  relevan  dan  dapat  memberikan masukan  yang  berdasarkan  fakta  (Fung,  2015).  Menurut    Hood,  (2012),  transparansi  dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi peluang terjadinya korupsi.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang bagaimana partisipasi masyarakat dan transparansi informasi dapat mempengaruhi tata kelola keuangan publik. Ini termasuk identifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan inisiatif  partisipasi  dan  transparansi,  serta  dampaknya  terhadap  efisiensi  dan  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  publik.  Menurut  Fox  &  Fox  (2007),  "Transparansi  dan  partisipasi masyarakat secara signifikan dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah". Fung  (2015)  juga  menekankan  bahwa  "keterbukaan  informasi  memungkinkan  masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi penggunaan dana publik". Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi cara- cara praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi informasi. Ini mencakup analisis praktik terbaik dari berbagai negara atau daerah yang telah berhasil mengimplementasikan inisiatif tersebut, serta rekomendasi untuk strategi yang dapat diadaptasi oleh pemerintah lain. Menurut Shah (2005), "Partisipasi masyarakat yang terstruktur dan sistematis dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan anggaran". Bovens et al. (2008)  menyarankan  bahwa  "penerapan  mekanisme  transparansi  yang  komprehensif  adalah kunci untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas".
Banyak  penelitian  sebelumnya  telah  menyoroti  pentingnya  partisipasi  masyarakat  dan transparansi  informasi  dalam  tata  kelola keuangan  publik,  namun  banyak  dari  studi  tersebut yang bersifat teoritis dan kurang dalam hal bukti  empiris khususnya di konteks lokal seperti Kabupaten Lampung Timur. Contoh studi ini termasuk karya Bovens et al. (2008) dan Fung, (2015)  yang  lebih  banyak  berfokus  pada  konsep  umum  tanpa  aplikasi  spesifik  ke  daerah tertentu.  Banyak  literatur  yang  ada  berfokus  pada  praktik  terbaik  global  atau  nasional  tanpa menggali praktik terbaik di tingkat lokal atau daerah. Padahal, ada variasi yang signifikan dalam efektivitas inisiatif partisipasi dan transparansi yang diterapkan di berbagai konteks lokal. Studi seperti  yang  dilakukan  oleh  (Shah,  2005)  mengkaji  praktik  terbaik  di  tingkat  nasional  atau internasional,  tetapi  tidak  secara  spesifik  di  tingkat  lokal.  Zen  Munawar  et  al.  (2023), menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
Ada  kesenjangan  antara  teori  dan  praktik  dalam  implementasi  kebijakan  partisipasi masyarakat  dan  transparansi  informasi.  Banyak  penelitian  yang  mengidentifikasi  kebijakan yang  ideal,  tetapi  sedikit  yang  mengeksplorasi  tantangan  praktis  dan  solusi  implementasi  di lapangan. Fox & Fox (2007)  dan Kaufmann et al. (2011)  menekankan pentingnya kebijakan tersebut,  tetapi  tidak  mendalami  bagaimana  kebijakan  ini  dapat  diimplementasikan  secara efektif dalam konteks yang berbeda. Penelitian ini akan menjadi salah satu yang pertama yang fokus secara khusus pada kontribusi partisipasi masyarakat dan transparansi informasi dalam tata kelola keuangan publik di Kabupaten Lampung Timur. Dengan melakukan studi empiris di daerah ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan relevan yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya.
Tata  kelola  keuangan  publik  merujuk  pada  sistem  dan  proses  yang  digunakan  oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya keuangan negara secara efektif, efisien, transparan, dan  akuntabel.  Ini  mencakup  seluruh  siklus  keuangan,  mulai  dari  perencanaan  anggaran, pengumpulan  pendapatan,  alokasi  sumber  daya,  pelaksanaan  pengeluaran,  hingga  pelaporan dan audit keuangan. Tata kelola keuangan publik yang baik memastikan bahwa sumber daya negara digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan dan memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat (Natision et al., 2022).
Elemen utama tata kelola keuangan publik mencakup:
1. Perencanaan  Anggaran :  Melibatkan  penentuan  prioritas  pengeluaran  berdasarkan kebutuhan dan tujuan strategis negara, termasuk penyusunan anggaran tahunan (Nuryani & Firmansyah, 2020).
2. Pengumpulan Pendapatan : Melibatkan mekanisme pengumpulan pendapatan negara dari berbagai  sumber  seperti  pajak,  retribusi, dan  pendapatan  lainnya  (Hartanti  &  Yuhertiana, 2018).
3. Pelaksanaan  Anggaran :  Mencakup  implementasi  rencana  anggaran  yang  telah  disusun, dengan  pengawasan  ketat  untuk  memastikan  dana  digunakan  sesuai  tujuan  (Mudrifah, 2020).
4. Pelaporan  Keuangan :  Transparan  dan  akurat  untuk memberikan  gambaran jelas tentang penggunaan dana publik, termasuk laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga independen (Trimarstuti, 2019).
5. Audit  dan  Pengawasan :  Evaluasi  efektivitas  dan  efisiensi  penggunaan  dana  publik  serta memastikan  kepatuhan  terhadap  peraturan,  membantu  mendeteksi  dan  mencegah penyalahgunaan dana (Savitri et al., 2022).
Prinsip-prinsip  good  governance  dalam  tata  kelola  keuangan  publik  mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.  Transparansi berarti menyediakan informasi yang akurat,  lengkap,  dan  tepat  waktu  mengenai  anggaran,  pengeluaran,  dan  laporan  keuangan kepada  masyarakat.  Menurut  Faedlulloh  &  Wiyani  (2019),  transparansi  adalah  kunci  untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan akuntabel. Akuntabilitas mengacu pada  kewajiban  pemerintah  untuk  menjelaskan  dan  mempertanggungjawabkan  penggunaan dana  publik  kepada  masyarakat  dan  lembaga  pengawas,  membantu  mencegah  korupsi  dan memastikan  dana  digunakan  sesuai  peruntukannya  (Natawibawa  et  al.,  2019).  Partisipasi masyarakat memungkinkan warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait anggaran  dan  pengeluaran,  meningkatkan  responsivitas  pemerintah  terhadap  kebutuhan masyarakat serta kepercayaan publik terhadap pemerintah (Baihaqi et al., 2023).
Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk pengelolaan keuangan publik. Ini mencakup  berbagai  bentuk  keterlibatan,  mulai  dari  konsultasi  publik,  penyusunan  anggaran partisipatif,  hingga  pengawasan  pelaksanaan  anggaran.  Partisipasi  masyarakat  dianggap sebagai  elemen  kunci  dalam  demokrasi  karena  memungkinkan  warga  untuk  menyampaikan pandangan  dan  preferensi  mereka,  serta  mengawasi  dan  mengevaluasi  kinerja  pemerintah. Partisipasi masyarakat  dalam  pengelolaan  keuangan  publik  dapat meningkatkan  transparansi dan akuntabilitas, serta mencegah korupsi.
Teori partisipasi masyarakat mencakup Teori Partisipasi Arnstein dan Teori Demokrasi Partisipatif.  Teori  Partisipasi  Arnstein  mengklasifikasikan  partisipasi  masyarakat  menjadi
delapan tingkat, dari non-partisipasi hingga kendali warga, menekankan pentingnya kekuasaan nyata  bagi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  (Arnstein,  1969).  Teori  Demokrasi Partisipatif  menyatakan  bahwa  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  proses  politik  dan pengambilan  keputusan  publik  adalah  esensial  untuk  mewujudkan  demokrasi  yang  sehat, meningkatkan  akuntabilitas  dan  responsivitas  pemerintah  terhadap  kebutuhan  masyarakat (Fung,  2015).  Model  partisipasi  masyarakat  dalam  keuangan  publik  mencakup  anggaran partisipatif,  forum  konsultasi  publik,  dan  pengawasan  masyarakat.  Anggaran  partisipatif memungkinkan  masyarakat  secara  langsung  terlibat  dalam  penyusunan  anggaran  publik, meningkatkan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  efektivitas  penggunaan  dana  publik  (Shah, 2005).  Forum  konsultasi  publik  adalah  platform  dialog  antara  pemerintah  dan  masyarakat mengenai isu-isu keuangan publik, meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas (Faedlulloh & Wiyani,  2019).  Pengawasan  masyarakat  melibatkan  warga  dalam  proses  pengawasan penggunaan  dana  publik  dan  pelaksanaan  proyek  pemerintah,  mencegah  korupsi  dan memastikan dana digunakan sesuai rencana (Hartanti & Yuhertiana, 2018).
Transparansi  informasi  merujuk  pada  keterbukaan  pemerintah  dalam  menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu mengenai keuangan publik, termasuk proses anggaran,  pengeluaran,  dan  pelaporan  keuangan.  Transparansi  bertujuan  untuk  memberikan akses  kepada  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  relevan  dan  diperlukan  untuk memahami  dan  mengawasi  tindakan  pemerintah.  Menurut  Trimarstuti  (2019),  transparansi informasi  adalah  fondasi  penting  untuk  menciptakan  tata  kelola  yang  baik  dan  mencegah korupsi  dalam  pengelolaan  keuangan  publik.  Teori  transparansi  informasi  mencakup  Teori Agensi dan Teori Transparansi Demokratis. Teori Agensi menyoroti hubungan antara prinsipal (masyarakat)  dan  agen  (pemerintah),  menekankan  pentingnya  transparansi  informasi  untuk mengurangi  asimetri  informasi  antara  prinsipal  dan  agen  (Jensen  &  Meckling,  1976).  Teori Transparansi  Demokratis  menyatakan  bahwa  transparansi  adalah  prasyarat  untuk  demokrasi yang efektif, meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah (Fung, 2015).
Praktik  transparansi  informasi  di  sektor  publik  mencakup  pelaporan  keuangan  yang terbuka, portal data terbuka, dan penggunaan teknologi informasi. Pelaporan keuangan yang terbuka  membantu  masyarakat  memantau  penggunaan  dana  publik  dan  meningkatkan akuntabilitas pemerintah (Natawibawa et al., 2019). Portal data terbuka memungkinkan akses mudah dan cepat ke informasi yang relevan, seperti Open Data Jakarta yang memenuhi standar Transparansi 2.0 (Faedlulloh & Wiyani, 2019). Penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Informasi  Perencanaan  dan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (SIPPKD)  di  Indonesia  dapat meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  (Suryanto, 2019).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  memahami  bagaimana partisipasi masyarakat dan transparansi informasi mempengaruhi tata kelola  keuangan publik di Kabupaten Lampung Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam  mengenai  pengalaman,  persepsi,  dan  pandangan  berbagai  pemangku  kepentingan terkait  isu  ini.  Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Lampung  Timur,  Provinsi  Lampung,
Indonesia.  Lokasi  ini  dipilih  karena  adanya  inisiatif  lokal  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat dan transparansi informasi dalam pengelolaan keuangan publik.
Subjek penelitian mencakup berbagai pemangku kepentingan dalam tata kelola keuangan publik  di  Kabupaten  Lampung  Timur,  termasuk  pejabat  pemerintah  daerah  (pejabat  bagian keuangan, pejabat bagian anggaran, auditor APIP), anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), perwakilan LSM dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam isu tata kelola dan transparansi, serta warga masyarakat yang berpartisipasi dalam proses anggaran partisipatif atau  memiliki  pengalaman  dalam  mengakses  informasi  keuangan  publik.  Data  dikumpulkan melalui  beberapa  metode  kualitatif,  yaitu  wawancara  mendalam  dengan  pejabat  pemerintah, anggota  DPRD,  perwakilan  LSM,  dan  warga  masyarakat  untuk  menggali  pengalaman  dan pandangan mereka tentang partisipasi masyarakat dan transparansi informasi dalam tata kelola keuangan  publik.  Wawancara  ini  menggunakan  panduan  semi-terstruktur  untuk  memastikan semua  topik  relevan  tercakup.  Observasi  partisipatif  dilakukan  dalam  pertemuan-pertemuan publik atau kegiatan-kegiatan terkait pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat, untuk memahami konteks dan proses yang terjadi dalam praktik. Analisis dokumen dilakukan  terhadap  dokumen  resmi  pemerintah,  seperti  laporan  keuangan,  laporan  audit, anggaran  daerah,  serta  laporan  dari  LSM  yang  berkaitan  dengan transparansi  dan partisipasi masyarakat.
Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis). Proses analisis meliputi beberapa tahap: transkripsi data wawancara dan FGD yang direkam menjadi  teks  tertulis,  pembacaan  mendalam  transkrip  untuk  memahami  keseluruhan  data, pengkodean  untuk  mengidentifikasi  tema-tema  penting  yang  muncul  dari  data,  kategorisasi dengan mengelompokkan kode-kode serupa ke dalam kategori yang lebih besar, penyusunan tema utama yang mencerminkan isu-isu kunci terkait partisipasi masyarakat dan transparansi informasi, serta interpretasi yang menyusun narasi untuk menggambarkan temuan penelitian dan menghubungkannya dengan teori dan literatur yang relevan.
Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan pejabat pemerintah dan masyarakat. Triangulasi metode dilakukan dengan  menggunakan  berbagai teknik  pengumpulan  data,  seperti  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  mematuhi  prinsip-prinsip  etika  penelitian. Responden  diberikan  informasi  lengkap  tentang  tujuan  penelitian,  dan  persetujuan  mereka diperoleh sebelum data dikumpulkan. Kerahasiaan dan anonimitas responden dijaga, dan data yang dikumpulkan digunakan hanya untuk tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Deskripsi Informan No Informan Deskripsi Informan 1 Pejabat Pemerintah Daerah Pejabat di bidang keuangan Kabupaten Lampung Timur, bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan keuangan daerah. Memiliki wawasan mendalam tentang proses penganggaran, pengeluaran, dan pelaporan keuangan.
No Informan Deskripsi Informan 2 Pejabat Pemerintah Daerah Pejabat di bagian anggaran, berperan dalam penyusunan dan implementasi anggaran daerah. Berinteraksi langsung dengan berbagai unit kerja dalam proses anggaran. 3 Auditor Internal Pemerintah Daerah (APIP) Auditor yang bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Timur, bertugas mengaudit dan mengawasi penggunaan dana publik untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan efisiensi penggunaan anggaran. 4 Anggota DPRD Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur yang terlibat dalam pengawasan anggaran dan kebijakan keuangan. Berperan dalam menyetujui dan memantau implementasi anggaran. 5 Perwakilan LSM (Transparansi dan Akuntabilitas) Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada isu transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Terlibat dalam advokasi dan monitoring kebijakan keuangan daerah. 6 Perwakilan LSM (Partisipasi Masyarakat) Anggota LSM yang bekerja untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, termasuk penganggaran partisipatif. 7 Warga Masyarakat (Peserta Anggaran Partisipatif) Warga yang telah berpartisipasi dalam program anggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Memiliki pengalaman dalam menyampaikan usulan dan memantau pelaksanaan proyek yang didanai oleh anggaran partisipatif. 8 Warga Masyarakat (Penerima Manfaat) Warga yang merupakan penerima manfaat dari program-program pemerintah yang didanai oleh anggaran daerah. Dapat memberikan perspektif tentang dampak program dan transparansi informasi terkait penggunaan dana publik. 9 Staf Teknologi Informasi Pemerintah Daerah Staf IT yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan portal data terbuka dan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Memiliki wawasan teknis tentang bagaimana informasi keuangan dipublikasikan dan diakses oleh masyarakat. 10 Akademisi (Ahli Tata Kelola Keuangan Publik) Dosen atau peneliti di universitas lokal yang memiliki keahlian dalam tata kelola keuangan publik dan telah melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat dan transparansi informasi di sektor publik. Tabel 2. Analisis Dokumen
No  Dokumen
Deskripsi Dokumen Kutipan Dokumen 1 Undang-Undang No.  25  Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU ini mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dan melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran melalui musrenbang. "Musrenbang dilaksanakan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana pembangunan dan anggaran daerah."
No  Dokumen Deskripsi Dokumen Kutipan Dokumen 2 Undang-Undang No.  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UU KIP mewajibkan badan publik untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, termasuk informasi keuangan. "Setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik." 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 6 Tahun 2016 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam  Pengelolaan Keuangan Daerah Perda ini mengatur partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran dan mekanisme pengawasan partisipatif. "Masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran melalui musrenbang, dan berhak mengawasi pelaksanaan anggaran serta memberikan masukan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah." 4 Laporan Audit Internal  Inspektorat Daerah Lampung Timur Laporan ini berisi hasil audit internal terkait pelaksanaan anggaran dan temuan ketidaksesuaian yang dilaporkan oleh masyarakat. "Terdapat beberapa temuan terkait ketidaksesuaian dalam pelaksanaan anggaran yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan tindakan korektif yang sesuai." 5 Dokumen Musrenbang Kabupaten Lampung Timur Dokumen ini mencatat proses musrenbang dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran daerah. "Setiap tahun, sekitar 300 warga menghadiri berbagai tahapan musrenbang, dan banyak dari usulan mereka yang diakomodasi dalam anggaran." 6 Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi Keuangan Survei ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap transparansi informasi keuangan  yang  disediakan oleh pemerintah daerah. "Berdasarkan survei internal, sekitar 70% masyarakat puas dengan transparansi informasi yang kami sediakan melalui portal web https://lampungtimurkab.go.id/#dokumen ." 7 Dokumen  Pelatihan dan Sosialisasi Penganggaran Partisipatif Dokumen ini mencatat kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses anggaran. "Pelatihan dan sosialisasi rutin dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses penyusunan anggaran dan hak mereka untuk berpartisipasi." 8 Laporan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Laporan ini mengevaluasi efektivitas program- program pembangunan yang didanai oleh anggaran daerah dan melibatkan partisipasi masyarakat. "Evaluasi menunjukkan bahwa program pembangunan yang didanai oleh anggaran daerah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, namun masih diperlukan peningkatan dalam partisipasi dan pengawasan oleh masyarakat."

## Hasil Observasi

## Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penganggaran
Observasi  kegiatan  Musrenbang  di  Kecamatan  Way  Jepara  menunjukkan  bahwa partisipasi  masyarakat  cukup  aktif  dengan  sekitar  150  warga  hadir  dan  memberikan  usulan
terkait  infrastruktur  jalan,  fasilitas  air  bersih,  dan  perbaikan  sekolah.  Diskusi  berlangsung dinamis dengan perwakilan desa menyampaikan aspirasi mereka. Meskipun partisipasi tinggi, kesulitan  dalam  memahami  teknis  anggaran  menjadi  tantangan.  Untuk  mengatasi  ini,  tim fasilitator  dari  Bappeda  memberikan  penjelasan  sederhana  dan  contoh  kasus  yang  relevan. Beberapa  warga  juga  menyampaikan  perlunya  pelatihan  lebih  lanjut  mengenai  penyusunan anggaran partisipatif.

## Transparansi Informasi Keuangan
Observasi pada portal web https://lampungtimurkab.go.id/ menunjukkan bahwa Provinsi Lampung Timur telah menyediakan informasi anggaran, realisasi belanja, dan laporan audit. Namun,  akses  dari  desa  terpencil  seperti  Desa  Labuhan  Maringgai  terkendala  oleh  koneksi internet yang lemah, sehingga warga mengandalkan informasi dari pertemuan desa atau papan pengumuman. Warga yang memiliki akses ke portal web mengaku puas dengan keterbukaan informasi,  namun  mengusulkan  agar  laporan  keuangan  disederhanakan  agar  lebih  mudah dipahami  dan  meminta  lebih  banyak  sosialisasi  di  desa-desa  untuk  mengajarkan  cara mengakses dan memahami informasi keuangan.
Gambar 1 . Portal Web Pemkab Lampung Timur

## Pengawasan dan Evaluasi
Observasi  pada  forum  evaluasi  program  pembangunan  di  Kecamatan  Sukadana  yang dihadiri  warga,  LSM,  dan  perwakilan  pemerintah  daerah  menunjukkan  bahwa  warga menyampaikan kritik dan saran mengenai proyek infrastruktur yang dianggap belum optimal. Beberapa  proyek  mengalami  keterlambatan  dan  kualitasnya  kurang  baik.  Pemerintah  daerah merespons dengan berjanji melakukan audit terhadap proyek-proyek tersebut dan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi selanjutnya, serta meningkatkan pengawasan lapangan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana.

## Kesimpulan Observasi
1. Keterlibatan  dalam  Proses  Penganggaran:  Partisipasi  masyarakat  cukup  baik,  namun pemahaman  teknis  masih  menjadi  kendala.  Diperlukan  pelatihan  lebih  lanjut  dan penggunaan bahasa yang sederhana dalam penjelasan teknis anggaran.
2. Transparansi  Informasi  Keuangan:  Portal  web  pemkab  menyediakan  informasi  yang lengkap,  namun  aksesibilitas  di  daerah  terpencil  perlu  diperbaiki.  Sosialisasi  mengenai penggunaan portal juga perlu ditingkatkan.
3. Pengawasan  dan  Evaluasi:  Forum  evaluasi  menunjukkan  bahwa  warga  aktif  dalam mengawasi  dan  memberikan  feedback  terhadap  proyek  pembangunan.  Pemerintah  perlu meningkatkan responsivitas dan tindakan korektif yang cepat.
Hasil  observasi  ini  menunjukkan  upaya  nyata  Pemda  Lampung  Timur  dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi informasi, namun masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam edukasi dan penyederhanaan informasi.

## Pembahasan

## Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penganggaran

## a. Keterlibatan dalam Proses Penganggaran
Berdasarkan hasil wawancara, partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran di Kabupaten  Lampung  Timur  menunjukkan  adanya  peningkatan  yang  signifikan.  Informan dari Pejabat Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa setiap tahun, sekitar 300 warga hadir dalam  berbagai  tahapan  Musrenbang,  dan  banyak  dari  usulan  mereka  yang  diakomodasi dalam  anggaran.  Namun,  mereka  juga  mencatat  bahwa  partisipasi  ini  masih  bisa ditingkatkan, terutama karena beberapa warga merasa suara mereka tidak akan didengar.
"Kami selalu berusaha melibatkan masyarakat dalam musrenbang. Setiap tahun, ada sekitar 300 warga yang hadir di berbagai tahapan musrenbang, dan banyak dari usulan mereka  yang  diakomodasi  dalam  anggaran.  Namun,  partisipasi  ini  masih  bisa ditingkatkan. Kadang, masyarakat merasa enggan untuk ikut karena mereka berpikir suara mereka tidak akan didengar" (Informan 1).
Kepala  Bagian  Anggaran  menambahkan  bahwa  partisipasi  dari  komunitas  terpencil masih kurang: "Masyarakat memang diundang dalam forum anggaran, namun partisipasinya masih  bisa  ditingkatkan.  Banyak  usulan  masyarakat  yang  disetujui,  terutama  yang menyangkut  kebutuhan  dasar  seperti  infrastruktur  dan  pendidikan.  Tapi,  partisipasi  dari komunitas terpencil masih kurang" (Informan 2).
Dokumen  resmi  seperti  Undang-Undang  No.  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional  mendukung  keterlibatan  masyarakat  dalam penganggaran  melalui  Musrenbang,  yang  dirancang  sebagai  forum  partisipatif  yang melibatkan  masyarakat  dalam  proses  penganggaran.  UU  ini  menegaskan  pentingnya keterlibatan masyarakat untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Observasi  di  Kecamatan  Way  Jepara  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat cukup  aktif  dengan  sekitar  150  warga  hadir  dan  memberikan  usulan  terkait  infrastruktur jalan,  fasilitas  air  bersih,  dan  perbaikan  sekolah.  Namun,  masih  ada  tantangan  dalam memahami  teknis  anggaran,  sehingga  tim  fasilitator  dari  Bappeda  perlu  memberikan penjelasan  yang  sederhana  dan  menggunakan  contoh  kasus  yang  relevan.  Penelitian sebelumnya  juga  menunjukkan  pentingnya  partisipasi  publik  dalam  penganggaran  untuk meningkatkan  efisiensi  pengeluaran  anggaran.  Menurut    (Hasan,  2018),  partisipasi
masyarakat dalam penganggaran dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran anggaran publik dengan melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pemerintah.

## b. Kualitas Partisipasi
Wawancara  dengan  pejabat  pemerintah  daerah  dan  perwakilan  LSM  menunjukkan bahwa  meskipun  masyarakat  mulai  memahami  proses  anggaran,  mereka  masih membutuhkan  bimbingan  dalam  menyusun  usulan  yang  realistis  dan  berdampak  besar. Misalnya,  Auditor  APIP  menyebutkan  bahwa  masyarakat  masih  butuh  bimbingan  dalam menyusun usulan yang realistis:
"Kami  mengamati  bahwa  masyarakat  mulai  memahami  pentingnya  partisipasi  dalam anggaran, tetapi mereka masih butuh bimbingan dalam menyusun usulan yang realistis dan berdampak besar" (Informan 3).
Perwakilan LSM juga menyatakan bahwa kualitas partisipasi cukup baik tetapi masih ada ruang untuk perbaikan:
"Kualitas partisipasi cukup baik, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Masyarakat perlu lebih banyak informasi dan pendidikan mengenai hak dan kewajiban mereka dalam proses penganggaran" (Informan 5).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Timur  No.  6  Tahun  2016  menekankan pentingnya partisipasi yang berkualitas, dengan menetapkan standar kualitas partisipasi yang inklusif  dari  berbagai  kelompok  masyarakat.  Observasi  menunjukkan  bahwa  pemahaman masyarakat tentang teknis anggaran masih menjadi kendala, sehingga diperlukan pelatihan lebih  lanjut  dan  penggunaan  bahasa  yang  sederhana  dalam  penjelasan  teknis  anggaran. Penelitian oleh Dzgoeva & Romanov (2023) mengidentifikasi bahwa pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan motivasi partisipasi publik dalam proses anggaran sangat penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.

## Pengawasan dan Evaluasi
Pejabat  pemerintah  daerah  dan  LSM  menyatakan  bahwa  pengawasan  oleh  masyarakat sangat  membantu  dalam  mengidentifikasi  penyimpangan  dalam  pelaksanaan  proyek.  DPRD sering mengadakan pertemuan evaluasi dengan warga, yang memberikan feedback yang sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan:
"DPRD sering mengadakan pertemuan dengan warga untuk evaluasi program. Feedback dari masyarakat sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Namun, tidak semua masukan bisa segera diimplementasikan karena keterbatasan anggaran" (Informan 4).
LSM  juga  aktif  mengawasi  pelaksanaan  anggaran  dan  menemukan  beberapa ketidaksesuaian  yang  telah  dilaporkan  ke  pemerintah  daerah,  meski  beberapa  masalah memerlukan waktu lama untuk diselesaikan:
"LSM  kami  aktif  mengawasi  pelaksanaan  anggaran.  Kami  menemukan  beberapa ketidaksesuaian  yang  sudah  kami  laporkan  ke  pemerintah  daerah,  dan  mereka  cukup responsif.  Namun,  beberapa  masalah  memerlukan  waktu  lama  untuk  diselesaikan" (Informan 5).
Laporan  audit  inspektorat  menunjukkan  bahwa  temuan  terkait  ketidaksesuaian  dalam pelaksanaan anggaran yang dilaporkan oleh masyarakat telah ditindaklanjuti dengan tindakan
korektif  yang  sesuai.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  mekanisme  pengawasan  partisipatif  yang diatur  dalam  Peraturan  Daerah  No.  6  Tahun  2016  berfungsi  dengan  baik.  Dzusova  (2023) menyimpulkan  bahwa  partisipasi  publik  paling  efektif  pada  tahap  awal  dan  akhir  proses anggaran, yaitu pada tahap perencanaan dan pemantauan pelaksanaan program.

## Transparansi Informasi

## a. Aksesibilitas Informasi Keuangan Publik
Website  resmi  Pemerintah  Kabupaten  Lampung  Timur  menunjukkan  komitmen terhadap keterbukaan informasi melalui beberapa fitur:
1. Publikasi  Dokumen  Publik:  Situs  ini  menyediakan  berbagai  dokumen  strategis  seperti RENSTRA (Rencana Strategis) dan keputusan penting yang dapat diunduh oleh publik.
2. Transparansi  Kinerja:  Informasi  kinerja  daerah  dipublikasikan  secara  terbuka, memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan menilai.
3. Pelayanan  Publik  Online:  Berbagai  layanan  online  disediakan,  termasuk  informasi kesehatan, investasi, kependudukan, dan pariwisata.
Secara  keseluruhan,  website  ini  mencerminkan  upaya  yang  signifikan  dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.
Aksesibilitas  informasi  keuangan  publik  di  Kabupaten  Lampung  Timur  telah ditingkatkan  melalui  portal  web  https://lampungtimurkab.go.id/,  yang  menyediakan informasi  untuk  masyarakat.  Namun,  masih  ada  keluhan  tentang  keterbatasan  akses  di daerah terpencil yang tidak memiliki koneksi internet yang memadai:
"Kami  terus  memperbarui  portal  data  terbuka  setiap  bulan.  Informasi  anggaran, pengeluaran, dan laporan audit semuanya bisa diakses oleh masyarakat. Tapi, kami masih menerima keluhan tentang kesulitan akses bagi warga di daerah terpencil" (Informan 9).
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga mewajibkan badan  publik  untuk  membuka  akses  informasi  kepada  masyarakat,  termasuk  informasi keuangan.  Observasi  di  beberapa  desa  terpencil  seperti  Desa  Labuhan  Maringgai menunjukkan bahwa koneksi internet yang lemah menghambat akses informasi. Warga desa mengandalkan  informasi  yang  disampaikan  melalui  pertemuan  desa  atau  papan pengumuman.  Bisogno  et  al.,  (2022)  menemukan  bahwa  inisiatif  e-government  dan  e- participation berkontribusi pada peningkatan transparansi anggaran, terutama di daerah yang memiliki akses internet yang memadai.

## b. Kualitas Informasi Keuangan
Kualitas  informasi  keuangan  yang  dipublikasikan  telah  sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan,  meski  ada  rekomendasi  untuk  penyederhanaan  laporan  agar  lebih  mudah dipahami oleh masyarakat (Laporan dari Inspektorat Daerah). Akademisi juga menyarankan bahwa penyederhanaan bahasa dalam laporan keuangan akan membantu masyarakat umum untuk lebih mudah memahami informasi yang disediakan:
"Kualitas  laporan  keuangan  yang  dipublikasikan  sudah  cukup  baik  dan  sesuai  dengan standar.  Namun,  penyederhanaan  bahasa  dalam  laporan  akan  membantu  masyarakat umum untuk lebih mudah memahami" (Informan 10).
Yang  Dezhi  (2018)  menekankan  pentingnya  peningkatan  kemampuan  masyarakat dalam memahami informasi keuangan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses anggaran.

## c. Persepsi dan Kepuasan Masyarakat
Hasil  survei  kepuasan  masyarakat  menunjukkan  tingkat  kepuasan  yang  cukup  tinggi terhadap transparansi informasi keuangan. Sekitar 70% masyarakat puas dengan transparansi informasi  yang  disediakan  oleh  pemerintah  daerah  (Survei  Kepuasan  Masyarakat  terhadap Layanan Informasi Keuangan). Namun, masih ada permintaan untuk peningkatan edukasi dan pelatihan  tentang  cara  mengakses  dan  memahami  informasi  keuangan.  Marini  Mahyani Nasution  &  Achmad Lutfi  (2022)  menyoroti  tantangan  dan  manfaat  dari  keterlibatan  publik dalam pengungkapan anggaran, mencatat bahwa meskipun ada tantangan, keterlibatan publik dapat meningkatkan pengumpulan pajak dan kepuasan dalam layanan publik.

## KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Timur telah mengambil langkah signifikan  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dan  transparansi  informasi dalam  tata kelola  keuangan  publik.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  penganggaran  melalui Musrenbang telah menunjukkan peningkatan partisipasi dan kualitas masukan yang lebih baik, meskipun masih terdapat kendala dalam partisipasi dari komunitas terpencil dan pemahaman teknis anggaran. Transparansi informasi keuangan publik juga telah ditingkatkan melalui portal web pemerintah kabupaten Lampung Timur, meski aksesibilitas di daerah terpencil masih perlu diperbaiki.  Keterbatasan  akses  internet  di  daerah  terpencil  menghambat  masyarakat  dalam mengakses  informasi  keuangan  publik  melalui  portal  tersebut.  Selain  itu,  masyarakat  masih memerlukan  bimbingan  dan  edukasi  lebih  lanjut  untuk  memahami  teknis  anggaran  dan menyusun  usulan  yang  realistis  dan  berdampak.  Partisipasi  dari  kelompok  marginal  dan komunitas terpencil juga masih kurang, sehingga representasi yang inklusif belum sepenuhnya tercapai.
Implikasi dari temuan ini adalah bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran  dapat  menghasilkan  keputusan  anggaran  yang  lebih  inklusif  dan  responsif terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Transparansi  informasi  keuangan  yang  lebih  baik  dapat meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  daerah  dan  mendorong akuntabilitas publik. Edukasi yang lebih baik tentang proses anggaran dan penggunaan portal informasi  keuangan  sangat  penting  untuk  memberdayakan  masyarakat  dalam  pengawasan anggaran publik. Sebagai saran, pemerintah daerah perlu meningkatkan infrastruktur internet di daerah terpencil untuk memastikan akses yang merata terhadap informasi keuangan publik. Program pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan juga diperlukan untuk meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  proses  penganggaran  dan  teknis  anggaran. Upaya  lebih  lanjut  perlu  dilakukan  untuk  melibatkan  kelompok  marginal  dan  komunitas terpencil  dalam  proses  penganggaran,  termasuk  melalui  pendekatan  yang  lebih  inklusif  dan representatif.  Selain  itu,  pengawasan  oleh  masyarakat  harus  terus  diperkuat  melalui peningkatan  kapasitas  masyarakat  dalam  mengidentifikasi  dan  melaporkan  penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners , 35 (4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225
Baihaqi, B., Asmawanti-S, D., & Putradana, M. R. (2023). The Village Financial Management Through  Accountability,  Transparency  And  Community  Participation. Perspektif Akuntansi , 6 (1). https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36
Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., & Santis, S. (2022). Do e-government initiatives and e-participation affect the level of budget transparency? International Public Management Journal , 25 (3). https://doi.org/10.1080/10967494.2022.2042437
Bovens,  M.,  Schillemans,  T.,  &  Hart,  P.  T.  (2008).  Does  public  accountability  work?  An assessment tool. Public Administration , 86 (1). https://doi.org/10.1111/j.1467- 9299.2008.00716.x
Dezhi,  Y.  (2018). On  public  participation  in  local  budget .  https://doi.org/10.2991/icpm- 18.2018.25
Dzgoeva, D. T., & Romanov, I. S. (2023). Public Participation in the Budget Process: Theory and  Methodology. Administrative  Consulting , 11 .  https://doi.org/10.22394/1726-1139- 2023-11-114-121
Dzusova, S. (2023). Mechanisms for the involvement and participation of citizens in the budget process. Management  and  Business  Administration , 2 .  https://doi.org/10.33983/2075- 1826-2023-2-74-84
Faedlulloh,  D.,  &  Wiyani,  F.  (2019).  Promote  Good  Governance  in  Public  Financial:  The Practice  of  Local  Budget  (APBD)  Transparency  Through  Open  Data  Jakarta  in  Jakarta Provincial
Government. Jurnal Good Governance , 15 (1). https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.41
Fox,  J.,  &  Fox,  J.  (2007).  Development  in  Practice  The  uncertain  relationship  between transparency  and  accountability  The  uncertain  relationship  between  transparency  and accountability. Development in Practice , 17 (4/5).
Fung,  A.  (2015).  Putting  the  Public  Back  into  Governance:  The  Challenges  of  Citizen Participation and Its Future. Public Administration Review , 75 (4). https://doi.org/10.1111/puar.12361
Hartanti,  N.,  &  Yuhertiana,  I.  (2018).  Transparency,  accountability  and  responsibility  in  an Indonesia  village  financial  management. Public  Policy  And  Adminsitration  Research , 8 (3).
Hasan,  S.  (2018).  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dalam  Penataan  Hukum Nasional (Suatu Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). Jurnal Meraja , 1 (3). Hood, C. (2012). Transparency in Historical Perspective. In Transparency The Key to Better Governance? https://doi.org/10.5871/bacad/9780197263839.003.0001
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976).  Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics , 3 (4). https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Kaufmann,  D.,  Kraay,  A.,  &  Mastruzzi,  M.  (2011).  The  worldwide  governance  indicators: Methodology  and  analytical  issues. Hague  Journal  on  the  Rule  of  Law , 3 (2). https://doi.org/10.1017/S1876404511200046
La Porta, R., Lopez‐de‐Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. R. (2000). Investor protection and  corporate  governance :  Origins,  Consequences,  Reform. Journal  of  Financial Economics , 58 (1–2).
Liu, C., & Mikesell, J. L. (2014). The Impact of Public Officials’ Corruption on the Size and Allocation  of  U.S.  State  Spending. Public  Administration  Review , 74 (3),  346–359. https://doi.org/10.1111/puar.12212
Marini  Mahyani  Nasution,  &  Achmad  Lutfi.  (2022).  Public  Involvement  in  Budget Transparency in terms of Opportunities and Challenges. Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal , 12 (2). https://doi.org/10.31289/jap.v12i2.7704
Mudrifah,  M.  (2020).  Public  Governance  and  Financial  Performance  of  Indonesian  Local Governments: Evidence from Multiple Stakeholder Perspectives. International Journal of Advances in Social and Economics , 2 (3). https://doi.org/10.33122/ijase.v2i3.162
Natawibawa,  I.  W.  Y.,  Mulya,  I.  M.  O.,  &  Yoh,  W.  H.  (2019).  TRANSPARENCY  AND ACCOUNTABILITY  AS  DETERMINANTS  IN  THE  FINANCIAL  MANAGEMENT OF  UNIVERSITIES:  A  STUDY  ON  STATE  UNIVERSITIES  IN  MALANG  CITY.
Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara . https://doi.org/10.28986/jtaken.v5i1.247
Natision, A., Esien, E. B., Harjo, D., Agoestyowati, R., & Lestari, P. A. (2022). The Effect of Public Accountability and Transparency on State Financial Management Mechanism: A Quantitative  Method  Analysis. Ilomata  International  Journal  of  Social  Science , 3 (1). https://doi.org/10.52728/ijss.v3i1.433
Nuryani, & Firmansyah, A. (2020). Determinants of transparency in financial management on local  government  websites:  Evidence  from  Indonesia. Humanities  and  Social  Sciences Letters , 8 (2). https://doi.org/10.18488/JOURNAL.73.2020.82.145.155
Savitri,  E.,  Andreas,  A.,  Diyanto,  V.,  &  Gumanti,  T.  A.  (2022).  ACCOUNTABILITY  OF VILLAGE  FUND  MANAGEMENT  IN  RIAU  PROVINCE. Jurnal  Riset  Akuntansi Kontemporer , 14 (2). https://doi.org/10.23969/jrak.v14i2.5550
Shah,  A.  (2005).  Public  Sector  Governance  and  Accountability  Series,  Public  Services Delivery. In OCLC Systems & Services (Vol. 8, Issue 5).
Suryanto,  S.  (2019).  Analysis  of  Regional  Financial  Information  Systems  As  A  Media  of Regional  Financial  Management  Transparency  in  Indonesia. IOP  Conference  Series: Materials Science and Engineering , 662 (2). https://doi.org/10.1088/1757- 899X/662/2/022080
Trimarstuti,  J.  (2019).  Transparency  and  Public  Accountability  Through  Public  Sector Accounting: The Use of ‘Value For Money’ Concept in Indonesia. International Journal of Engineering
Technology
and Natural Sciences , 1 (1). https://doi.org/10.46923/ijets.v1i1.14
Zen  Munawar,  Novianti  Indah  Putri,  Rita  Komalasari,  Iswanto,  Hernawati,  &  Andina Dwijayanti. (2023). Program Desa Cerdas Untuk Mendukung Keberlangsungan Rencana Strategis
Desa. Darma Abdi Karya , 2 (1). https://doi.org/10.38204/darmaabdikarya.v2i1.1345