## MENGKONSTRUKSI ALTERNATIW

## DTSPUTE RESOLUTTON  (ADR)

## YANG BERIANDASKAN HUKUM ISLAM DALAM KERANGKA  HUKUM  NASIONAL
Nila Tiana*

## Absttact
ADR  is alanatiw disp& nnhtiott, that o$idir Pacful and agnazcrrt Srcb di4wnryfui becn a bryinc  bonn $t Infuncsia neiel. Mlgawrab ad nrfakal  prittipbs tbat cict in Adat I-,au ail klab prinipb that xin it kla* I-zu arstitxtc L.bitg Lan, it Ltdo*ia Pntcipb oJ lzu ar Jorgiyirrg pac{,tl arrd agnazent tbat exicN in Islah cat  anstnta ADR infra* Naioul
Lau gshn
Ktla lrr;mci: ADL Islab,  Sbten H&sn Nainnal

## A. Pendahuluan
Setiap tnasyala[2t memiliki betbagai cara untuk mempetoleh kesepakatan dalm menyelesrike" sengketa, petsehsihan atau konflik yang sedang mereka hadapi. Sebelum mengenal hukum temrlis, c r^ y^ng ditempuh adalah cara kebiasaan  yang bersifat inforn'r^l (hukum adat setempat), kemudian  berkembang  ke cara formal melalui lembaga  peradilan  betdasatkan hukum tetnrlis.
Di Amerika Serikat  yang terkenal dengan negara ylng sangat litigati{ para pihak menyelesai}an banyak sengketa, baik sengkea
' Pcoulis  edalzh  Sariane Hukum daa Mrlister  Sosiolog Dosen teupJurus.o Syari.h SIAIN Puru.okerto.
AI-MeaihIi, vol. 3 No. t lmuari  .i;uai z0oo 53

## Nita Triana
publik  dan svasta maupun sosial dan ptibadi melalui  litigasi dihadapan  badan petadilan umum. Demikian iuga halnya di Indonesia, hampir semua sengketa baik yang benifat pidana maupun pdvat dan  yang berkenaan dengefl bisnis diselesaikan di pengadilan.r
Di Indonesia saat ini dengan  semakin  berkembangnya  bisnis,
menunjukan  iumlah mtusan transaksi  setiap hari, persengketaan diantam para pihak yang tedibat  tidak mungkin tidak  terjadi.  Semakin banyak dan luas  kegiatan bisnis semakin  banyak  sengketa,  yang berarti semakin  banyak  persoelan yang harus diselesaikan. Fenomena ini berimbas  kepada lembaga petadilan dalam melaksanakan  tugasnya dalam penyelesaian sengketa.
Setiap tahun tet&pat tatusan  perkara yang menunggak  (tidak tetselesaikan)  oleh  Mahkamah Agung baik petkam pidana  maupun perdaa. Masih msio antata  perkara  yang masuk  dengan jaiatan  hakim di pengadilao,  metupakan salah  satu yang meniadikan penyebab  lambamya  ptoses  penyelesaian  sengketa, hal ini amat menyia  waktu btgl patt pebisnis yeng menginginkan waktu yang singkat dalam  proses  penyelesaian sengketa.z
Berdasarkan hal-hal tersebut maka Altematif Penyelesaian Sengketa atau Altetnative  Dispute  Resoluion  (ADR) perlu dikembangkan di Indonesia untuk membantu atau setidaknya mengurangi  beban pengaditrn d^lzm menyeleseilan  perkara-petkara yang makin lama makin menumpuk  dan bahkan tidak terselesaikan.
ADR sebenamya  sudah  sejak lama di kenal di Indonesia, lembagalembaga hukum adat menyelesaikan persengketaan diantara masyamkamya  dengan mekanisme ADR. Demikian iuga ADR adabh zrjatzn yxrylazim dalam  masyarakat Islam, yaitu aiaran islah yang mendukung penyelesaian sengkete secara damai dengan mengenyampingkan petbe&an yang  menimbulkan masalah.
I Achnad N\ Mcjelajalti f,ajia,  ED?in! Tdlbd4 Hll,,,, (Ujung  Pandang  Hasanudin Universin  I'ress,2000),  hal. 140. I Wicipto Setiedi,  "Penyelesaian Sengkea  Melalui Altcnatbe DiE* tuabtiot  (ADR)I' ddan wuJgkar.o4.an. I)iakses tanggal 7 september  2008.
54
A-Maaihii, vol. 3 No. I Jaouari - Juai 2009
Mengkonstruksi Alternative Dispute Resolution  (ADR)
Aiaran isleh ini yang meodasad tetbentuknya BAMUI @a&n Arbitrasi  Muamalat  Indonesia). BAMUI dihatapkan  meniadi lembaga alternatif dalam penyelesaian  sengketa bisnis yang mencari penyelesaian  bisnis  yaog efektif dan efisien. Demikiao iuga ADR dengan  berbagai bentulnya dapat dikembangkan meniadi  lembaga penyelesaian altematif dengan sistem penyelesaian  sengketa dengan cepat dan &n biaya mttrh (qhk and loper intime and mong lo the partics).1
Bet&satkan utaian di aas menarik kiranya mengaitkan  pdnsip hukum Ishm d^Lm penyelesaian sengketa dengan ADR. Betkaitan dengan  permasalahao tersebutlah tulisan ini disusun.  Adapun petmasalahan pokoknya a.lrleh  bagaimanakah relevansi penggunaan prinsip-pdnsip Hukum Islam untuk mengkonstruksi ADR dalam sistem Hukum Nasional.
B. Hukum Islam sebagai  Salah Satu Sumber Hukum Nasional
Sistem hukum,adalah kesatuan utuh dari  tataflzn-tatanan  yang tetdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang  satu  satna l2i1 5alft1g bethubungan secara erat.  Dengan  demikian, untuk  mencapai  tuiuan hukum  dalam satu  kesatuan, dipedukan kesatuao sinergi antara unsur-unsut yang tetkandung di dalam  sistem hukum, sepetti peraturan, petadilan, pelaksana hukum, dan partisipasi warga masyarakat.a
Bedakunya sistem hukum, umumnya  dimaksudkan  untuk menyelesaikan  setiap konflik yang te{adi dalam petsinggungan kehidupan  sosial masyarakat.  Dengan  demikian,  maka  kebemdaan rnasyatakat betkait"n erat dengan  sistem hukum da'' sistem peradilan yang akao  menyelesaikan konfliL yang te{adi dalr"' mesyarakaL
Eksistensi Hukum Islam yang sejak dulu dipahami sebagai bagian  yang tidak  tetpisahkan ,l"i kesadaran mrsyerakat Indonesia
! Rahmat Rosyadi  dan Ng i11\o, Attirtdrc  dald, Pnt4rlrrf Islaa Daa H&ua PoitiJ, @andung PII Ci&a Aditya  Bakti, 2002), hal 12. 'Jirrly Asshiddiqie, "Hukum Islam  dan  Reformasi Hukum Nasiooal"  ddun Slrdliab
@ Nariorzl (bttP:/ / {kiwt$at an). Dirks€s tanggal 7 s€ptember  2m8.
AJ-Meoihii, Vol. 3 No lJaauati  -Juai 20o9 55

## Nita Triana
mengenai hukum  dan keadilan, kebetadaan aau eksistensinya  jelas dalam  kerangka  sistem hukum nasional. Hd ini berdampak sangat positif, katena  kesadatan demikien  akan memudahkan pembinaan/
kesadaran hukum dalam  upaya membangun sistem  suptemasi hukum di masa yang akan datang.
Secata institusional, eksistensi  Pengadilan Agama sebagai warisan penerapan  sistem Hukum Islam seiak zaman pm penjaiahan Belanda, iuga terus dimantapken keberadaannya. Secara empiris sosiologis pmktek-pmktek penerapan Hukum  Islam di tengah-tengah masyatakat iuga tetus betkembang,  bahkan makin lama  semakin meningkat  dan meluas ke sektot-sektor  kehidupan  hukum yang sebelumnya belum  ditempkan menurut ketentuan Hukum Islam.
Fungsi peradilan  dan penyelesaian  sengketa hukum selain tergantung  pada lembaga peradilan,  iuga betkaitan dengan sistem penyelesahn sengketa dengan menggunakan  mekanisme Alternatif Penyelesaian  Sengketa (APS) atau Altertariu Dispne Resolation (ADR)  sepetti melalui penggunaan fungsi lembaga  arbittase  dan hakim per&maian seperti di desa, ataupun  dengan menggunakan iasa pata tokoh dan pemimpin informal yang dipetcaya  oleh rn^syatakag sepeti pata ulama dan guru. Karena itu Hukum Islam yang  sudah  betkembang  pesat dimasyarakat &pat berperan dalam pengembangan pemikiran  dan ptaktek mengenai penyelesaian sengketa hukum melalui  mekanisme altematif ini.

## C. Penyelesaian  Sengketa Melalui Alternatif
Dispute
Resolution (ADR)
Ada  bebetapa pendapat  mengenai ADP. Penana, ADR adalah mekanisme penyelesaian  sengketa  di luar pengadilan.  Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian  sengketa di luat pengadilan dapat betupa penyelesaian  sengketa melalui  atbitrase, negosiesq  mediasi, konsiliasi,  dan  lain-lain.
Kedta, ,ltDP.  adalah fotum penyelesaian  sengketa di luat pengadilan  dan  atbittase. Hal ini mengingat  penyelesaian sengketa melalui ADR tidak .lilakulsn oleh pihak ketig". Se&ngkan  dalam
56
A-Meaihii, vol. 3 No. l Januati - Juoi 2009
Mengkonstruksi Alternative Dispute Resolution  (ADR)
fotum pengarlihn atau arbitrase, pihak ke tiga (hakim aau arbitet) mempunyai kewenangan unnrk  memutus sengketa. ADR disini hanya tetbatas pa& teknik penyelesaian sengketa yang bersifat koopetatif (negosiasi, mediasi, konsiliasi, seta teknik-teknik penyelesaian lainnya).
Bentuk negosiasi,  sudah  sangat dikeoal masyamkat, secara umum diattikan sebagai  suatu upaya penyelesaian  sengketa  para pihak tanpa melalui ptoses  peradilan dengan tuiuan mencapai kesepakatan  bersama  atas  dasar ke{a sama yang lebih  hatmonis  dan kreatif. Disini pata pihak berha&pan langsung  secara  seksama  dal:em meodiskusikan permasalahan yang meteka  hadapi dengan cata koopetatif  dan terbuka.
Mediasi, a.l"loh upaya penyelesaian  sengketa  para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediatot  yang bersikap nettal, dan tidak membuat  keputusan atau  kesimpulan bag para pihak, tetapi mga,,niang fasilialql u11uk lstlrLsananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejuiutan, dan tukar pendapat untuk terca,parirryz mufakat.
Konsiliasi, ptoses  penyelesaian  sengketa  dengan  menyetah- kannya kepada suatu komisi orang-orang  yang  bertugas untuk menguraikan,/menielaskan  f3,kt2-f2'kte dan (biasanya setelah meodengar pata pihak dan  mengupayakan agat mereka  mencapai suatu  kesepakatan)  membuat  usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tercebut tidak mengikat.
Undang-undang No 23 Tahun 1997  ter:tang Pengelolaan Lingkungan Hidup menganut  paham  bahwa  arbitrase, di samping negosiasi, mediasi  dan  konsiliasi metupakan bagian dari ADR.
Adapun  Undang-Undang  No.30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan Altematif Penyelesaian  Sengketa  secam implisit menganut  paham bahwa arbitrase merupak4n  hal yang betbe& dengan ADR .ehrngga
iudul undang-undang tersebut ada.lah Arbitrase dan ADR.
ADR diartikan sebagai " a tial of a case befor a ?iaate tibmal agned n b1 e Pdnier s0 at to raw legal  cost, awid piltcig, and atoid
57
Al-Maaihii, Vol. 3 No. I Januai - Juni 2009
bngt@ fial fulay." kitny4 ADR  arl"l"h suatu proses penyelesaran sengketa dimana  pata pihak yang betsengkea  dapat membantu atau dilibatkan dalam menyelesaikan  petsengketaan  tersebut, atau melibatkan  pihak ketiga  yang bersifat  netral, yang membangun upaya damai  dan kesepakatan.
Diantara bentuk-bentuk alternative penyelesaian  sengketa (ADR), negosiasi  dan mediasi  lebih banyak  digunakan oleh para usahawan (dunia bisnis) Indonesia untuk menyelesaiken petselisihan- terutama  dalam perjanjian keriasama dengan omng asing, karena yang dituntut  oleh dunia bisnis  adalah penyelesaian  yang bersifat sedethana, cepat  dan biaya ringan.5
Pengertian ADR ini berbeda dengan Atbitrase, Arbitrase yaitu proses  penyelesaian  sengketa para pihak yang dilakukan secara musyawatah dengan menunjuk pihak ke tiga sebagai wasit. Pihak ke tiga ini yeng  mengambil  suetu  keputusan dari persengketaan.
Selama ini, penyelesaian  sengketa yang dilakukan  melalui litigasi sangat lambat, berbiaya mahal tidak responsive,  keputusan- nya tidak menyelesaikan  masalah, dan kemampuan hakim pun bersifat  genetalis.  Oleh karene itu penyelesaian altematif dikembang- kan masyarakat.  Unruk lebih ielas dapat kita ambil perbadingan keunggulan  mediasi,negosiasi, arbitrasi  dan  litigasi  pada Tabel berikut6
I Garry Goodpastor, T Gr,itL b Nqttidior arrd Madado4  (New York Transnational Publishcr, Ioc- 1997). Hzl 15. 6 fr{-Yahye  Harrhap, dlk , Pcrycb*izr S ctgbta di lrd P.,,gdlar,Iak2r19I  BPHN,! 996),
hel 30. Medirsi^legosiesi Arbitrrse Litigasi Yang nrengatur Proses Pzra pihzV Parties Arbitrator Hakim Prosedur Informal Agak forrnal
sesuai dengan peraturan
Formalistik teknis
58 Al-Meoahii, Vol. 3 No. 1 Januari  -Jurri  2009
Scgi Proses
Jangka waktu Segera  (3 - 6 minggu) Agak cepat  (3 - 6 bulan) Lama,  Iambat  (5 -12 tahun) Biaya Sangat murah Te*adang sangat mahal Sangat mahal Aturan pembukian Tidak  perlu Agak informal dan tidak teknis Sangat formal dan telqis Publikasi Konfidensial dan pribadi Konfidensial &n pribadi Terbuka untuk umum Kooperatif menyelesaikan masalah Bermusuhan Bermusuhan Menuju ke  depan Masalah  masa lalu Masalah  masa
lalu
Cara  negosiasi Korrpromis Sama  keras  pada priosip  hukum Sama keras pada prinsip hukum Komulikasi Mgnghadapi jalan buntu Menghadapi jalan  buntu Hasil yang dicapai Sama-sama menang Kalah menang Kalah - menang Pemenuhan Dengan  sukarela dan senang hati Selalu ditolak mengajukan oposisi Ditolak dan mencari dalih Suasana emosi Bebas emosi
Emosional
Emosi
Mengkonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR) Dukungan  dari masyatakat terutxma  kaum bisnis tethadap ADR &pat dilihat  dari klausul  perianiian  dalzm  berbagai  kontrak.
Seat ini kaum bisnis  Indonesia  sudah biasa mencantumkan  klausul ADR pa& hampi setiap konttak yang dibuamya.  Contoh klausul ADR yang tercantum  dalam [6a1a[  ad'lqh "Semua sengketa yang mungkin timbul antara kedua  belah pihak  ber&satkan perjaniian ini, akan diselesaikan  dengan musyavatah oleh pata  pihak dan
Al-Maaihii, vol. 3 No 1 Januari -Juni 2009 59 Hubungan para pihak Fokus penyelesaian Menperbaiki yang sudah lalu
Nita Triana
hasilnya  akan dibuat secara tettulis. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawamh  maka pata pihak sepakat untuk membawa petkaonya  ke pengadilan". Klausul ini merupakan perkembangan yang menarik dan  akan mempetcepat  pengembangan ADR  di Indonesia.T
D. PrinsipPdnsip  Hukum Islam  dalarn 661gft61sttulrsi ADR
Alterrutiw DiE e Ruohtioa  (ADR), sebetulnya teleh lama dikenal  dan digunakan oleh masyarakat tradisional  Indonesia.
Demikian i, 'g^  masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam menyadati bahwa  sebenamya  musyawamh untuk  mufakat e,ddth $arat yang sangat dekat  dengan  mereka.  A)aran ini merupakan  embrio d'ri ADR.
Ajaran yang lazim dalam masyarakat  Islam  yaitu  ajatan islah yang  mendukung  penyelesaian  sengketa secata damai dengan mengenyampingkan  perbedaan yang menimbrrlLrn  masalah-  Delam penyelesaian ini, para  pihak  yang  betsengketa diminte unhrk secera
iuiur memaaftan "kesalahan"  satu satna lain  dan memperaktekkan tind2kan "maaf  memaaftan" itu.8
Islah  telah digunakan secam luas diantara masyamkat  Islam dalam  penyelesaian sengketa bisnis. Dewasa ini konteks  Islah telah menyatu  dengan ahkim, yang kza kejanya adalah hakkama,  yang secara harfiah beratti meniadi  seolang  penengah  dalam suatu sengketa.
Di dalam  al-Qur'an, sebagai sumbet pertama  dan utama hukum  Islam,  dapat ditemukan  petuniuk mengenai  upaya-upaya petdamaian untuk menyelesaikan  sengketa pata pihak di bidang bisnis,  keluatga, atau peperangan. Suat  al-Hujurat (49): 9 dan Swat al-Nisa' (4): 35 secara eksplisit  menemngkan tenang upaya  damai b.g p* pihak  yang  betsengketa  dengan cara yang adil  dan benat
Adapun bunyi ayat tersebut lengkapnya  adaleh sebagai bedkut:
1 $ryrrd, Mz4orl,o, Alnafu Diptt, &.rofuio, fut Arlitrw, Prua Pcbnbagur fur AIPL Hr*6, Salaro Ghdia  Indonesia  2000) hd 26 r BAMU| A,lrtrat lrb, di lebnuia {alatrz BAMUI/BMI, 1994)
Al-Maoihil, vol. 3 No. 1 Januari - Jrmi 20o9 60
' Uhet  Suleyrrio  ibo  d-Arh'eth  Abti Diwud d-Siiiraii d-Azdi Jrra;  AE  Dh,rd (Itp: Dai d-Filc, tt), Il 307. Hedb ao 3511. Maksud h.dis di .ar eddrfi  aprbile aotan pcniud  dln  pcmbdi  tcledi persclirihen rcracaarr ti<le[ a& bulti-bukti  di rnan kcduanya, oaka  perkaaan  yrng ditcrimr rddeh pog dikeroukalan olch p.oil.ik b.r.ng rteu s.Iitg rueaganbdiken rejr- '0 BAMUI, Bala, *ritrzti Mtddld  hb,"i4, $.hzrt . BAMUI,I994)
Al-M.n;hii, Vol. 3 No 1 Jmueri - Juai 2009 6l' b
4q  4 bp # 1*:u tj,,fi ln:gi,y o$IL ots
b;ti st;'fi;i l);-,8 l;  ,r j:ij*  u;\t*
3il?;ri ++N i;l't-ral $3\ q,I t ;r;:t)
o)Wi G'3;s+i Gts;tkiiryitE* oy
(4 + irti'i'i iri14 fi g. ;ri. t*t;1i i".r.
Aniuan petdamaian dalam pslssag[ett  n pt pihak iuga dapat ditemukan dala'n as-Sunnah,  sebagai sumbet hukum Isl^"' kedua.  Salah satu di aoaranya  adalah  hadis betikuee
,[i"Ur q)J*r,.,+ qt L<+ ,.Jl !,t+Jl-i]:rl ti!

## Jttrt4
Dasar hukum ADR selain betsumbet kepa& Alaurao dal As-sunnah, iuga betasal dari iima ftonsensus) para ulama dalam menetapkan  sesuatu keiadian yang diiadikan dasat  hukum.
Kebedakuan iima ini dol"r" tahkitn dan ADR banyak terjadi pa&
masa sahabat dan meteka tidak meoenr-nfya.
Termasuk  kepeduliao  ll531 lsl-rn ladonesia uatuk mendirikan Badan Atbittase Muamalat  Indonesia @AMUD metupak^n  ptaktek ilme tethadap suatu masalah kekhawatiran umat Isl"m Indooesia  di bidang ekonomi dan bisnis. Sayyidina Umer ibnul Khatab mengatoLa": '"fbhklah permusuhao  hingga mereke betdamai, kareoa seting pemutusan  petkata  melalui  pengadilan fias mengembangkan kedengti"" diaotala meteke."ro

## Nita Triana
Hukum Islam melemb a'ga,kan tall Ain (arbitrase) dan penyelesaian  Petsengketaan  dengan prinsip islah  (dalam  bentuknya sebagai ADR) dengan alasan  sebagai bedkut:
1 . Kedua  belah pihak menyadari sepenuhnya perlunya penyelesaian yang terhotmat dan betanggung fawab. 2. Secara sukarela  mereka menyerahkan penyelesaian persengketaan itu kepada orang  atau lembaga yang disetuiui dan dipercayanya.
3. Secara sukarela meteka  akan  melaksanakan putusan dari arbitet sebagai konsekuensi  atas kesepakatan meteka mengangkat Arbiter (dalam Arbitrase) dan Secara ikhlas  mereka saling memafkan  dan berusaha membuat kesepakatan sepeti yang dianiukan pihak ke tiga mediator  (dalam mediasi). Keseprkqtal mengandung ianji dan ianii harus ditepati (QS 17:24).
4. Meteka  menghaBei hak oraog lain, sekalipun onog  l"in igu 2daleh lawannya.
5. Mereka tidak ingin merasa benar sendiri dan mengabaikan
kebenaran
ada pa& otang  lain.
6. Mereka memiliki kesadaran hukum  dan sekaligus  kesadaran bernegata,/bermasyarakat,  sehingga dapat dihindad  tindakan main hakim ssa,lii (cigrnncbtilg).
7. Sesungguhnya  pelaksanaan tahkim, islah, ADR  itu didalamnya meogaodung  makna  musyawarah dan petdamaian.rl
Petmusuhan bisa diminimalisit dalam ADR, katena ketetlibatan pihak ke tiga dalam ADR adalah dalam  rangka mengusahakan ^gfi p^r pihak  mencapai  perdamaian.  Kesepakaan untuk menyelesaikan  sengketa merupakan upaya.lrri kedua belah pihak  yang  betsengketa. Dilihat  dari hal tetsebut sebenarnya penyelesaian  sengketa melalui ADR merupakan hal yang  sangat ideal, mengingat  keadilan muncul  .l2ri pare pihak. Hal ini berbeda dengan
tt BAIJI/IUI, Arbitmn hla d lrbetia flrbrla:  BAMUI/BMI, 1994), h.l 45.
Al-Mr-;hi, VoL 3 No 1 Jaaueti - Juai 2009 62
penyelesaien di pengadilan dan arbitrase, dit''ana keadilan muncul ,i.fi pihak ke tiga.r,
Ber&satkan sumber-sumbet hukum Islam  tentang ADR ini, mala  d,pat  diambil suatu prinsip-prinsg hukum,  yaitu menyelesrik,n masalah/petsengketaan secara damai i21 srling  memaafkan. Pdnsip- pdnsip  hukum ini terdapat iuga dalam ajaran hukum adat di Indonesia, yaitu prinsip musyawamh secara &mai untuk mufakat.
Dengan demikian  keberadaan lembaga penyelesaian persengketaan  di luar peogadilan dengan prinsip-prinsip  hukum Isl"'n ini, apabiJa dilihat .l^'i aspek yuddis  mempunyai &sar hukum  yang kuat, yaitu bersumbet d-; Al- Qur'an,  As-Sunnah &n Iima'ulama.
Secata histotis  dapat dikatakan  bahwa  keberadaan  lembaga yang menghadirkan pihak ftsrif sebagai pendamai ini sudah ada seiak  masa Rasulullah  SAW  dan  betkembang  sampai sekaraog.
Demikian iuga secara sosiologis,  keberadaan  Iembaga penyelesaian altetnatif dr luat pengadil^n y^ng berprinsip  islah, merupakan kebutuhan masyarakat dalam  menyelesaikan sengketa  diantara meteka,  yang meliputi perd2gangan, ekonomi,  bisnis  dan keluarga.
Selain itu cara sepeti ini &pat dilalokan secata mutah,  mudah  dan cePat dibandingkan  dengan  ptoses  pengadilan.
Penyelesaian percengketaan altematif,  yang dilaksanakan di luar  pengadilan ini, kemudian diakomodit dengan  dikeluarkannya UU  No.30 Tahun 1999, tent"ng Arbitrase &n Alternauf Penyelesaian Sengketa. Adapun yang menjadi  dasat diun&ngk"6y1 UU No.30 1999, adrzlzh UU No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang  dalam  Pasal 3 ayat (1)
menyatakan brhwz "pcnlebsaian perkara di hm pmgadilan atas dasar perdamaian atat melalti wait (afiitmn) letap dipabohhkan. Wa/atpnn denikiar, ?ltrtran  arbitran dat pe4nhuian altenatif hanla mempanlat kcktatan ekscbrlorial selelah ncnpcmLh i{t atat perintah matk diel<sekusi
Qxecutoir)  dari pryadilat ".
t' Goldberd Stephen, et.l., DirPfi. R rohton Nptiation, Mcdiaioa ad Otb6 Pro..Jr.L (I.lew York Litde  Brown Company,  1995), hal. 24.
Al-Meaihii, vot. 3 No. 1 Jaouari - Jrmi 200 g 63

## Nita Triana
Keputusan untuk menggunakan  metode ADR atau alternatif lain tergantung  pada kebiiaksanl n pat pihak, hanya saia paling tidak, memedukan  dua pertimbangan,  yaitu  bahwa  ptosedur ADR lebih tepat  guna dadpada prosedur hukum biasa dan petlu ditentukan bentuk (teknik) m na yllng paling  tepat dalam ADR untuk jenis sengketa yang diha&pi.
Permasalahannya, yang  berkembang saat ini, tradisi dan mekanisme  musyawarah untuk  mufakat dzn tianr, islah ini belum secara langsung  dikaitkan  dengan Hukum Nasional, artinya Hukum Adat, Hukum Islam &n Hukum Nasional yang semuaoya mengatut tentang ADR hidup dal,m dunia yang  betbe&.r3
Istilah altematif dalem ADR 5e'ing  menimbulkan kesalahan asumsi, seolah-olah  mekenisme ADR khususnya dalam sengketa bisnis akan mengganti}an  ptoses  litigasi  di Penga.lil"n,pa&hal ADR adalah mekanisme penyelesaian  sengketa  yang berdarnFingan  dengan penyelesaian  sengketa melalui pengadilao.
Oleh k"'sna mekanismenya  berdampingan,  tnaLa pedu a& kekuatan mengikat dari kesepekatan yang  dicapai melalui ptoses ADR, sehingga  kesepakatan tidak  pedu lagi  diulang  atau  dipedksa oleh  Pengadilan  atau arbitrase. Ini yang  dapat membuktikan  bahwa kesepakatan  dengan  metode ADR maupun keputusan Penga.lil"l adalah  sama kekuatan mengikamya. ta
Sepetti  halnya  pada  putusan  yang  mempuoyai kekuatan eksekutodel,  bagi pihak yang  dikalahkan  apabila tidak memenuhi kewaiibannya, maka eksekusinya diserahkan kepada Pengadil,n Negeti tempat  mendeponir  perkara seperti  yang diatut dalam Pasal 637 RV dan 639 RV. Dalam  hal Badan Arbitrise, ti&k dibenarkan melakukan eksekusi  terhadap pare pihak yang tidak mentaari
Putusennya.
Realitas saat ini dal,m kesepakara'' yang  dicapai metalui ADR, belum mempunyai kekuaan  mengikat  yang sama dengan Pengadilan
1! Setiedi,'?eoydeseiea Seogletr" u ).xnBm;n<m.Alt t attfP.rrcbdd,  Sdrtt raDil.roP.rSodb, flelerte FlGr.media Pustaka Utune,  a)01)  hal. 32
64 ALM,n;hii, vol. 3 No 1 Jaouari _ Juni 2009
Negeri  dan  tidak sama juga  dengan putusan Arbitrase,  krrena,  iika tetiadi wanprestasi  tethadap  kesepakatan  yang telah  disetuiui  oleh kedua  belah pihak yang berperkam, maka kesepaketan ini tidak langsung memiliki kekuatan eksekutorial.  Tapi petsengketaan &n kesepakatan aLr'' diFeriksa  dan diulang  oleh  Pengedil"n  Negeri atau Lembaga Arbitase, batu selaniutnya  Pengadilan Negeri dapat melakukan  eksekusi.
Fenomena ini akan mefliadikan ADR, suaru  penyelesaian persengkeaan  yang seolah-olah  hidup  terpisah  darl  hukum  nasional.
Sedangkan dampak  tethadap  masyarakat ad^l"h , akan timbul suatu pemikian bahwa kekuatan hukum ADR tidak kuat, dan memedukafl banyak waktu, tenaga dan bizyr lryl untuk mengulang perkara,  iika salah satu pihak ingkar (wanprestasi)  terhadap  perkata ya"g telah disepakati betsama.r5
Disim negara melalui undang-undang  mempunyai petan yang sangat penting. Peran ini untuk mengupaytkarr  a,gu kesepakatan ADR dapat  disamakan  dengan  keputusan pengadilan at2u  putusan atbitmse, dimana keputusan itu mempunyar kekuatan eksekutorial.
Keputusan  yang memiliki kekuat2n eksekutodal tidak perlu diulang atau diperiksa lagi di PN, sehingga jika salah satu  pihak vanprestasi  atas kesepakatan,  bisa  langsung di eksekusi  oleh Pengarlilan \ggeri. Hal ini sebetulnya bukan hal  yang  aneh mengingat dalam hukum  aczt^ perd^ta,  akta perdamaian  pun  dapat  dimintakan

## PenetaP2n-
Mengkonstruksi ADR yang betlandaskan hukum Islam,dengan ptinsip saling  memaafkan,  perdamaian  dan  tepat ianji dengan kesepakatan,  menjadi  suatu tugas  bagi  negara,  karena ADR yang bedandaskan hukum  Islam  yang  telah betalkulturasi  dengan budaya masyarakat metupakan hukum yang htdup (liuing lau) dala,m masyatakat  Indonesia.
Di Negara kita,  bukan saia hukum Islam-drlqr.' Pengertian syariat-  yang dijadikan sebagai dasar/sumber hukum, tetaPi  iuga
tt Setiadi, "Penyelesaian  Sengketa-"
Al-M.nihii, vol. 3 No. 1 Jaauari - Jrmi  2009 65
Nita Triana
hukum adat, hukum eks kolonial Belanda  yang sejalan dengen asas keadilan  dan sudah ditetima masyarakat, bahkan kita iuga meniadikan  berbagai  konvensi  Intemasional sebagar sumber dalam merumuskan  kaidah hukum positif kita.16
Ketika hukum positif telah  disahkan, maka yang betlaku adalah hukum nasional,  tanpa  menyebut lagi sumber  hukumnya.
Dimanapun di dunia ini, kecuali, r,eg^r:'ny^  benat-benar  sekular, pengaruh agama dalam  merumuskan  kaidah hukum nasional  suatu negara,  akan  selalu terasa.
Pemahaman tethadap hukum yang hidup dalam masyatakat ini menjadi sangat penting. Suatu hukum yang tidak  mengakat ke dalam kebudayaan  masyatakat,  biasanya tidak mudah mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Oleh katena itu, lebih baik memperkuat  hukum  yang hidup dalam  masyatakat untuk memperoleh  suatu pemecahan melalui praktek hukum yang  telah masyatakat kenal dal,m praktek kebiasaan.lT

## E. Kesimpulan
1 . Penyelesaian persengketaan secata damai dan sding memafken, adalah Prinsip-Prinsip Hukum, yang dapat ditarik dari aiatan "Islah"  rlal"m Hukum  Islam. Prinsip ini pada hakekamya sama dengan prinsip  hukum adat Indonesia dell.ga,t  a,ja,tantya musyawarah untuk mufakat. Pdnsip-pdnsip  hukum ini adalah prinsip  dasat dari ADR.
2. Secata tealitas, maka Pdnsip-prinsip Hukum Islam dalam penyelesaian persengketaan ini dapat dijadikan sebagai  acuan dasat untuk mongkosruksi bentuk-bentuk penyelesaian  sengketa lewat jalur ADR dalam sistem Hukum Nasional.
3. Mekanisme ADR dengan segala bentulnya yang sekamng ada, masih terpisah  dari Hukum Nasional, sehingga  kesepakatan yang
r' Yustil lhze  Mzhendra "Hukum  Isleo Dm Peogaruhnp Terhadap Hukum  Nasiood Indooesiaj'  ddzm yrilibpnalxa*auaz. Diakses  taoggal 19 Jenueri  2009. , Asshiddiqie, "Hukum  Islam."
66
Al-Menihil, Vol. 3 No. 1 Januad - Juni 2009
Mengkonstruksi Alternative Dispute Resolution (ADR)
telah  tetcapai  lewat  mekanisme AD\ belum memiliki  kekuaan mengikat unnrk kepetluan  eksekutorial.
4. Prinsp-prinsip ini di dalam aplika5ft1ya, relevan  dengan basis sosial dalam  mayarakat Indonesia, sehingga lebih &pat diterima masyeraket  sehingga pembinaan kesadaran hukum  dalam bi&ng ini rkan lebih mu.tah  dilakukan.

## DAFIAR PUSTAKA
Ali, Achmad. Menjelajabi  Kajian Enpii: Terbadap Htkm. IJ|ung
Pandang:  Hasanudin University Press,  2000.
Asshiddieqy,Jimly. "Hukum Islam &n Reformasi Hukum  Nasional," de.lam Sbaiah  @ National (bt/p:/ / fikn.yordpns.com) Diakses tanggal 7 september 2008.
Al-Azdi Sulayman ibn al-Ash'ath Abu Da-wud  al-Sl1ist{ru. Snan Abl Da"ryd,4 ii.lid. Ttp.: Dar aI-FiI<r, t.t.
Emirzon, Jollr^ Altenatif Penlchsaian  Sengketa Di l-zar Petgadilan.
Jtkzrtz: W Gtamedia  Pustaka Utama, 2001.
Goodpastor, Gxty. A Glifu lo Negotiatiot  and Mediation. New York:
Ttansnational  Publishet, hc. 1997.
Hatahap, M Yahya dl'Jr.. Pcryclcsaian S engketa di l-tar Petgadilan.
Jakarta: BPHN 1996.
Mahendra, Yusril Ihza. "Hukum Islam Dan Pengaruhnya Terha&p Hukum  Nasional  Indonesia," da,lrm 1tsil,
ib4zmabcldra.coa. Diakses  tanggal  19 lanuari 2009.
Margono, Sqrud. Altenatiu  Disp e Raohtiott daa Arbitrasc, Prons, Pelembagaan  dan Aspck H*ktm, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2000.
Rosyadi, Rahmat dan  Ngatino.  Arbilrase Dalaa Pcrspekaf Ishn Dan Httun Positif. Bandung Pf Citri Aditya Bakti 2002.
Al-Mrn.-r.ii, Vol. 3 No. 1 Jmuari - Jui 200 9
67

## Nita Triana
Setiadi, Wicipto. "Penyelesaian Sengketa Melzlui Altenatiw  Ditp*e Rtsohtion (ADR)," dzla:m ut w.legalitas.org.mm. Diakses tznggal  7 september  2008.
Stephen, Goldbed, et.^\. DitPtte Rcsohttion Negotiaton  Mediartot and
Other Pmnsses. New Yotk Litde Btown Company, 7995.
BAMUI. Artirasc Islan  di ladoneia. Jakaru: BAMUI /BMI, 1994.
Badan Afiitrasi Mrunalat I oneia. Jakxta: BAMU , 1 994.
Undang-Undang Nomot 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian  Sengketa  Beserta  Penielasannya.
68
Al-Man;hii, vol.
3 No. 1 fanuai - )uni 2009