## TINJAUAN HUKUM TENTANG PENJARAHAN PULAU TERLUAR INDONESIA

## Oleh : Risma Laili Hasibuhan

## Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum tentang penjarahan pulau terluar Indonesia. Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode tinjauan literatur (library research). Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa untuk penjaran pulau terluar di Indonesia dapat dilakukan dengan cara sertifikasi pulau, peranan pemerintah (baik di pusat dan daerah) seharusnya lebih proaktif dan antisipatif di dalam menjaga dan sekaligus merawat pulau-pulau kecil dan terluar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman [Menko Kemaritiman] dapat menjadi koordinator terdepan dalam penanganan masalah ini dan bekerja sama dengan kementrian terkait, memberdaya-kan sumber daya alam yang ada di pulau, setiap individu baik perusahaan yang ingin berinvestasi di suatu pulau akan mengikuti peraturan pemerintah daerah setempat, memantau kinerja notaris agar tidak melakukan pengesahan ketika ada warga maupun perusahaan yang secara curang ingin membeli sebuah pulau milik negara, penyuluhan dan pemberian materi serta pengetahuan dan cara-cara menerapkan sikap nasionalisme dan patriotisme tentang pengelolaan wilayah
Kata Kunci : penjarahan, pulau terluar Indonesia

## 1.Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Indonesia memilki wilayah laut yang begitu luas yang tentunya tidak hanya harus disyukuri akan tetapi harus juga di jaga dan di pertahankan demi tetap utuhnya kedaulatan bangsa dalam wadah NKRI. Melalui konstitusi UUD 1945 bangsa Indonesia sepakat bahwa bentuk NKRI merupakan pilihan terakhir dalam rangka kesatuan dan persatuan Nasional. Keutuhan bangsa juga sangat tergantung pada kemampuan dalam menjaga batas-batas wilayah kedaulatan darat, laut dan udara, serta kemampuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang menghuni disepanjang perbatasan darat, pesisir dan pulau-pulau terpencil. Masalah – masalah yang terjadi seperti eksplorasi illegal pada pulau terluar Indonesia, pemanfaatan sumber daya tanpa ijin yang sah oleh warga negara asing, penjualan pulau – pulau terluar Indonesia, pengklaiman pulau oleh negara lain dan masih banyak masalah wilayah yang lainnya merupakan bukti bahwa Indonesia memang memiliki banyak potensi alam, wilayah yang luas, pulau yang beribu – ribu dan menarik perhatian wisatawan maupun warga dari negara lain, namun masih kurang adanya penjagaan oleh masyarakat serta pemerintahan yang ada itu sendiri. Demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka peningkatan akan kesadaran, pengetahuan, rasa nasionalisme dan peningkatan keamanan – keamanan oleh pemerintah maupun masyarakat terhadap wilayah Indonesia sangat dibutuhkan, agar jika ada daerah dari Indonesia yang “dijarah” oleh bangsa lain, bangsa ini mempunyai personil penjaga yang sangat kuat, yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Selain itu bukti atau data laut yang ada dapat juga dipergunakan untuk menjaga wilayah yang ada di Indonesia yang seharusnya memang menjadi milik Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah
1. Sanksi hukum bagi penjarahan pulau terluar di Indonesia
2. Upaya hukum pemerintah Indonesia agar tidak terjadi pejarahan pulau terluar

## 1.3. Tujuan
1. Bagaimana sanksi hukum bagi penjarahan pulau terluar di Indonesia
2. Bagaimana upaya hukum pemerintah Indonesia agar tidak terjadi pejarahan pulau terluar

## 1.4. Metode Penulisan
Metode penulisan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode tinjauan literatur ( library research ) 2. Kajian Teoritis dan Pembahasan 2.1. Pulau – Pulau Terluar
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau (DKP, 2005) dan memiliki pantai sepanjang 81.290 kilometer (Dishidros TNI-AL, 2003 dalam DKP 2005). Sejak ditetapkan pada tahun 1957 melalui Deklarasi Juanda dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 4 PrP tahun 1960, yang kemudian diganti dengan Undang- Undang RI nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, serta diakui secara internasional melalui Undang-Undang Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, maka perairan Indonesia menjadi suatu wilayah yang utuh, dimana batas lautnya diukur dari titik pulau-pulau terluarnya.
Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki pantai dan bercirikan nusantara, batas-batas lautnya meliputi Batas Laut Teritorial (BLT), Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Batas Landas Kontinen (BLK), Batas Zona Tambahan (BZT) dan Batas Zona Perikanan Khusus (Special Fisheries Zone/SFZ). Berbagai jenis garis batas ini, belum seluruhnya terdeposit di UNCLOS atau dalam perjanjian perbatasan antarnegara, baik bilateral maupun multilateral. Sampai saat ini proses pengukuran, perjanjian maupun pemecahan permasalahan-permasalahan yang menyangkut batas negara khususnya batas laut masih terus dilakukan.  Pulau-pulau terluar biasanya adalah daerah terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian pemerintah. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan. Pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menggangu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan Negara - negara yang tidak/ belum memiliki perjanjian ( agreement ) dengan Indonesia. Yang dimaksudkan dengan Pulau Terluar yaitu pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km 2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik- titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum Internasional dan nasional (Perpres No. 78 Tahun 2005).
Berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan oleh DISHIDROS TNI AL, terdapat 92 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, diantaranya :
1. Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Rawa, Rusa, Benggala dan Rondo berbatasan dengan India
2. Pulau Sentut, Tokong Malang Baru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Subi Kecil, Kepala, Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Berhala, Batu Mandi, Iyu Kecil, dan Karimun Kecil berbatasan dengan Malaysia
3. Pulau Nipa, Pelampong, Batu berhenti, dan Nongsa berbatasan dengan Singapura
4. Pulau Sebetul, Sekatung, dan Senua berbatasan dengan Vietnam
5. Pulau Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawa Ikang, Miangas, Marampit, Intata, kakarutan dan Jiew berbatasan dengan Filipina
6. Pulau Dana, Dana (pulau ini tidak sama dengan Pulau Dana yang disebut pertama kali, terdapat kesamaan nama), Mangudu, Shopialoisa, Barung, Sekel, Panehen, Nusa Kambangan, Kolepon, Ararkula, Karaweira, Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batugoyan, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela dan Meatimiarang berbatasan dengan Australia
7. Pulau Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, dan Batek berbatasan dengan Timor Leste
8. Pulau Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondo danLiki berbatasan dengan Palau
9. Pulau Laag berbatasan dengan Papua Nugini
10. Pulau Manuk, Deli, Batukecil, Enggano, Mega, Sibarubaru, Sinyaunau, Simuk dan wunga berbatasan dengan samudra Hindia
Diantara 92 pulau terluar ini, ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius dintaranya :
1. Pulau Rondo Pulau Rondo terletak di ujung barat laut Propinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD). Disini terdapat Titik dasar TD 177. Pulau ini adalah pulau terluar di sebelah barat wilayah Indonesia yang berbatasan dengan perairan India.
2. Pulau Berhala
Pulau Berhala terletak di perairan timur Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di tempat ini terdapat Titik Dasar TD 184. Pulau ini menjadi sangat penting karena menjadi pulau terluar Indonesia di Selat Malaka, salah satu selat yang sangat ramai karena merupakan jalur pelayaran internasional.
3. Pulau Nipa
Pulau Nipa adalah salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura. Secara Administratif pulau ini masuk kedalam wilayah Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Pulau Nipa ini tiba tiba menjadi terkenal karena beredarnya isu mengenai hilangnya/ tenggelamnya pulau ini atau hilangnya titik dasar yang ada di pulau tersebut. Hal ini memicu anggapan bahwa luas wilayah Indonesia semakin sempit. Pada kenyataanya, Pulau Nipa memang mengalami abrasi serius akibat penambangan pasir laut di sekitarnya. Pasir pasir ini kemudian dijual untuk reklamasi pantai Singapura. Kondisi pulau yang berada di Selat Philip serta berbatasan langsung dengan Singapura disebelah utaranya ini sangat rawan dan memprihatinkan. Pada saat air pasang maka wilayah Pulau Nipa hanya tediri dari Suar Nipa, beberapa pohon bakau dan tanggul yang menahan terjadinya abrasi. Pulau Nipa merupakan batas laut antara Indonesia dan Singapura sejak 1973, dimana terdapat Titik Referensi (TR 190) yang menjadi dasar pengukuran dan penentuan media line antara Indonesia dan Singapura. Hilangnya titik referensi ini dikhawatirkan akan menggeser batas wilayah NKRI. Pemerintah melalui DISHIDROS TNI baru-baru ini telah mennam 1000 pohon bakau, melakukan reklamasi dan telah
melakukan pemetaan ulang di pulau ini, termasuk pemindahan Suar Nipa (yang dulunya tergenang air) ke tempat yang lebih tinggi.

## 4. Pulau Sekatung
Pulau ini merupakan pulau terluar Propinsi Kepulauan Riau di sebelah utara dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 030 yang menjadi Titik Dasar dalam pengukuran dan penetapan batas Indonesia dengan Vietnam.
5. Pulau Marore
Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 055.
6. Pulau Miangas
Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 056.
7. Pulau Fani
Pulau ini terletak Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara kepulauanPalau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 066.
8. Pulau Fanildo
Pulau ini terletak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara kepulauanPalau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 072.
9. Pulau Bras
Pulau ini terletak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara Kepualuan Palau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 072A.
10. Pulau Batek
Pulau ini terletak di Selat Ombai, Di pantai utara Nusa Tenggara Timur dan Oecussi Timor Leste. Dari Data yang penulis pegang, di pulau ini belum ada Titik Dasar.
11. Pulau Marampit
Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 057.
12. Pulau Dana
Pulau ini terletak di bagian selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pulau Karang Ashmore Australia. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 121.

## 2.2. Potensi Pulau-Pulau Kecil Terluar di Perbatasan Negara
Selain sebagai bukti kuat batas wilayah negara, pulau-pulau dan karang-karang tersebut juga mempunyai prospek yang menjanjikan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Ini berarti penanganannya tidak hanya dibebankan kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan, TNI, Kepolisian, Departemen Kelautan dan Perikanan dan Departemen Luar Negeri saja tetapi juga terkait dengan departemen lain seperti Departemen Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Departemen Pariwisata dan Kebudayaan. Oleh sebab itu perlu adanya sinergi antar departemen dan instansi terkait dalam pengelolaan pulau-pulau dan karang terluar
Indonesia melalui promosi pariwisata, program transmigrasi, pembangunan pusat ekonomi baru.
Banyak sekali pulau-pulau kecil yang mempunyai panorama pantai sangat indah dan alami, sehingga merupakan aset yang sangat berharga dalam pengembangan pariwisata Indonesia, khususnya pariwisata bahari. Departemen Pariwisata dan Kebudayaan bekerjasama dengan instansi terkait dapat mempromosikan keberadaan pulau-pulau indah tersebut untuk wisatawan domestik maupun mancanegara.
Pulau-pulau terluar serta kelanjutan pulaunya di laut (landas kontinen) memiliki SD Laut hayati dan non hayati yang dapat dimanfaatkan untuk pendapatan Negara dan kesejahteraan masyarakat seperti hutan mangrove, terumbu karang, berbagai jenis ikan dan sebagai lokasi pembudidayaan rumput laut serta lokasi penambangan minyak mentah, pasir laut dan sebagainya, sehingga dari aspek ekonomi teramat penting.
Pulau terluar adalah sangat menentukan luas perairan suatu Negara dengan mengukur lebar laut teritorial dari garis pangkal lurus kepulauan hal ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) dan diperjelas pada PP No. 38 Tahun 2002 pasal 3 yang menyatakan bahwa di antara pulau-pulau terluar, dan karang kering terluar kepulauan Indonesia, garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial adalah Garis Pangkal Lurus Kepulauan.
Garis Pangkal Lurus Kepulauan sebagaimana dimaksud adalah garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada Garis Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, dan karang kering terluar yang satu dengan titik terluar pada Garis Air Rendah pada titik terluar pulau terluar, karang kering terluar yang lainnya yang berdampingan. Pulau- pulau terluar merupakan kawasan strategis dan memiliki potensi sangat penting, karena di pulau-pulau tersebut terdapat Titik Dasar (TD) dan Titik Referensi (TR) yang digunakan untuk menarik garis pangkal batas wilayah atau teritorial RI (Berita Antara, 2007).
Pulau-pulau kecil terluar merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan dengan negara tetangga, sehingga keberadaannya mempunyai arti yang strategis dalam proses pembangunan. Menurut Dahuri (1998), potensi pulau- pulau perbatasan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan, (2) potensi ekonomi, dan (3) potensi sebagai bisnis pertahanan negara. Lebih lanjut Dahuri (1998) menyatakan bahwa potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan di pulau-pulau kecil terluar terdiri dari sumberdaya hayati (padang lamun, terumbu karang, dan hutan manggrove), yang sangat berperan dalam mengendalikan keseimbangan ekosistem termasuk kelestarian biota-biota perairan. Sementara itu, potensi sumberdaya non-hayati seperti bahan tambang, energi laut dan jasa lingkungan (terutama pariwisata) dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk menjadikan pulau-pulau terluar sebagai basis pengembangan komuditas pertanian, perikanan, peternakan atau industri, serta jasa lingkungan bukan merupakan sesuatu yang mudah dilakukan, hal ini dikarenakan oleh masing-masing sektor mempunyai peluang yang sama. Adakalanya pengembangan jasa lingkungan pada pulau-pulau kecil terluar mendapat tantangan dari para aktivis lingkungan, karena diduga dapat merusak lingkungan ekosistem pesisirnya. Permasalahan yang terjadi di pulau-pulau kecil terluar adalah kondisinya yang relatif terisolasi dan jauh dari pulau induk, terbatasnya sarana
dan prasarana perekonomian seperti: jalan raya, pelabuhan, pasar, penerangan listrik, lembaga perbankan, sehingga berakibat pada kesejahteraan dan pendapatan masyarakat rendah serta kualitas sumberdaya manusia rendah akibat kurangnya fasilitas pendidikan, tidak tersedianya informasi dan komunikasi serta fasilitas kesehatan (Bengen 2004). Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan :
a. Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. Antara Pemerintah Daerah;
c. Antara sektor;
d. Antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat;
e. Antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
f. Antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.
Sebab terjadinya penjarahan pulau terluar Indonesia :
a. Tak ada legalitas atas pengakuan kepemilikan pulau
b. Hilangnya pulau secara kepemilikan, akibat perubahan status kepemilikan akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hokum
c. Hilang secara sosial dan ekonomi, akibat praktek ekonomi dan sosial dari masyarakat di pulau tersebut
d. Banyak pulau Indonesia yang tidak/belum memiliki identitas
e. Lemahnya penerapan hukum Indonesia
f. Kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme pemimpin daerah serta masyarakat di wilayah tersebut
g. Lemahnya perundang-undangan Indonesia mengenai pengelolaan pulau
Oleh karena itu, sangat penting Indonesia mencapai kesepakatan dengan 10 negara berbatasan darat atau laut dengan Indonesia. Yaitu Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Australia, India, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina.
Indonesia, seperti tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2000, memiliki 194 pulau menjadi titik-titik terluar dipakai sebagai garis pangkal kepulauan dan batas wilayah Indonesia. Sejalan dengan telah merdekanya Timor Leste menjadi negara berdaulat serta jatuhnya keputusan Mahkamah Internasional bahwa Pulau Sipadan-Ligitan merupakan milik Malaysia, pemerintah Indonesia sedang menggodok peraturan baru yang akan mengubah isi PP Nomor 38 tahun 2000.
Indonesia telah mendaftarkan data nama ribuan pulaunya, keuntungan yang diperoleh yaitu kepastian data yang menyatakan bahwa Indonesia telah secara turun temurun mengurus pulau-pulau tersebut. Selain itu melalui pendataan terhadap pulau, Indonesia akan memiliki pengetahuan apakah suatu pulau misalnya memiliki cadangan air atau sumber daya alam

## 2.3. Sanksi hukum bagi penjarahan pulau terluar di Indonesia
Sanksi hukum bagi penjarahan pulau terluar di Indonesia telah di atur didalam Undang – Undang di Indonesia Pertama , Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menetapkan: “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Kata “bumi dan air dan kekayaan alam” dan “dikuasai oleh negara” mengandung arti dan merujuk kepada bahwa pulau-pulau di Indonesia pemilik sesungguhnya adalah negara, sehingga tindakan menjual pulau kepada pihak asing tidak dapat diterima secara konstitusional. Kedua , Pasal 21 UU No. 25 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau lazim disebut UUPA, dengan jelas telah melarang pihak asing untuk memiliki tanah atau pulau dalam wilayah Indonesia. Dengan dasar ini juga, maka tertutuplah sudah pihak asing untuk memiliki dan menguasai pulau di Indonesia. Artinya, pihak asing yang berkehendak membeli pulau apabila ditinjau dari aspek hukum pertanahan adalah tindakan bertentangan dengan hukum. Ketiga , kepemilikan pulau kecil secara pribadi— khususnya dengan pihak asing—di dalam wilayah Indonesia adalah tindakan yang tidak sesuai dengan Pasal 36, 37, 42, 43, 44 dan 45 dari UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dalam UU ini juga ditetapkan bahwa batas pasang atas pulau dan batas pasang bawah pulau adalah milik publik dan tidak dapat diperjualbelikan. Lebih jauh diatur pula bahwa pulau-pulau kecil hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan riset, pendidikan, dan wisata bahari. Keempat , dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap kepemilikan pulau oleh pihak asing, maka pelanggarnya dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah yang mengatur bahawa tindakan pengurangan maupun penghilangan luas wilayah teritorial negara adalah tindakan dilarang oleh UU ini dan sanksi atas pelanggarannya dapat dipidana selama-lamanya 10 tahun dan denda 10 miliar. Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum tersebut diatas tentang dilarangnya pihak asing memiliki dan menguasai pulau-pulau di Indonesia, sesungguhnya, di dalam sudut pandang pengaturannya sudah jelas. Artinya, tidak ada lagi perdebatan tentang dapat dan tidaknya pihak asing membeli pulau di Indonesia, tetapi yang terpenting adalah bagaimana seluruh masyarakat serta pemerintahan Indonesia dapat menjaga dan mempertahankan wilayah serta pulau – pulau itu sendiri.

## 2.4. Upaya Hukum pemerintah Indonesia agar tidak terjadi pejarahan pulau terluar
Tindakan yang dapat menunjang hukum serta menjaga wilayah secara kuat dengan beberapa cara, diantaranya :
a. Sertifikasi itu adalah antisipasi agar tak ada klaim dari negara tetangga seperti terjadi pada kasus Pulau Sipadan Ligitan. Sertifikasi pulau itu penting dalam konteks kepemilikan negara, bukan sebatas kepentingan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Nantinya, sertifikasi itu akan dilaporkan ke Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
b. Peranan pemerintah (baik di pusat dan daerah) seharusnya lebih proaktif dan antisipatif di dalam menjaga dan sekaligus merawat pulau-pulau kecil dan terluar karena semuanya itu adalah bagian dari upaya menjaga kedaulatan bangsa dan membingkainya dalam naungan NKRI.
c. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman [Menko Kemaritiman] dapat menjadi koordinator terdepan dalam penanganan masalah ini dan bekerja sama dengan
kementrian terkait, seperti: Kementerian Kelautan dan Perikanan [KKP], Kementrian Dalam Negeri [Kemendagri], Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi [KDPT] dan dan Tentara Nasional Indonesia [TNI] untuk dapat menegakan aturan-aturan [law enforcement] yang telah dikeluarkan tersebut di atas bersama-sama sesuai dengan bidangnya masing-masing.
d. Memberdayakan sumber daya alam yang ada di pulau tersebut namun dengan sistem bagi hasil dengan pemerintah daerah setempat dan secara tegas dipertanggung jawabkan masa depan wilayah tersebut tanpa adanya masalah kepemilikan yang berkelanjutan.
e. Setiap individu baik perusahaan yang ingin berinvestasi di suatu pulau akan mengikuti peraturan pemerintah daerah setempat, lalu melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat serta tindakan pemerintah dan pemimpin daerah setempat untuk tetap memantau aktifitas yang ada pada wilayah tersebut.
f. Memantau kinerja notaris agar tidak melakukan pengesahan ketika ada warga maupun perusahaan yang secara curang ingin membeli sebuah pulau milik negara.
g. Penyuluhan dan pemberian materi serta pengetahuan dan cara-cara menerapkan sikap nasionalisme dan patriotisme tentang pengelolaan wilayah.

## 3. Kesimpulan dan Saran

## 3.1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penjarahan pulau terluar di Indonesia telah diatur tentang sanksi hukum didalam undang – undang yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, , Pasal 21 UU No. 25 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,  Pasal 36, 37, 42, 43, 44 dan 45 dari UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah berupa sertifikasi,  peranan pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman [Menko Kemaritiman] dapat menjadi koordinator, memberdayakan sumber daya alam yang ada di pulau, memantau kinerja notaris, penyuluhan dan pemberian materi

## 3.2. Saran
Memperkuat perundang-undangan mengenai perbatasan, pengelolaan, dan hak- hak yang menyangkut wilayah-wilayah pada bagian terluar Indonesia.

## Daftar Pustaka
Bengen, DG, 2004. Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaanya. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. IPB. Bogor. Dahuri, Rokhmin, dkk. 2016. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.Undang – Undang Dasar 1945
Undang – Undang No.25 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang – Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil
Undang – Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah