Volume 7 Issue  02, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## EFEKTIFITAS  PENEGAKAN  HUKUM  TINDAK  PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

## July Wiarti
Faculty of Law, Universitas Islam Riau . e-mail: julywiarti@law.uir.ac.id
Abstract: Cases of criminal acts of corruption continue to increase every year and so it appears that there are  problems  in  law  enforcement.  Lawrence  M.  Friedman  said  there  are  three  components  that  can  be studied to see whether good law enforcement has been implemented or whether a law is effective or not, namely legal substance, legal  structure and legal  culture. Therefore, it is  necessary to study  these three components  regarding  criminal  acts  of  corruption  to  see  how  the  law  is  enforced.  The  method  used  is normative legal research which is based on secondary data. Based on these three components, it was indeed found that there were problems in law enforcement regarding criminal acts of corruption. In terms of legal substance, the existing provisions are no longer in accordance with the current situation, for example in terms of types of criminal acts of corruption that have experienced development and provisions that still cause problems in their implementation. In terms of legal structure, several institutions have been involved, including  KPK,  but KPK's performance is far from  good, in fact ICW said  KPK's  performance is  still  poor. Finally, in terms of legal culture, society still finds it difficult to let go of the habit of corrupt practices, as does law enforcement.
Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Corruption Crimes.
Abstrak: Kasus tindak pidana korupsi terus mengalami peningkatan disetiap tahun dan sehingga terlihat ada masalah dalam penegakan hukumnya. Lawrence M. Friedman mengatakan ada tiga komponen yang dapat  dikaji  untuk  melihat  apakah  telah  dilaksanakan  penegakan  hukum  yang  baik  atau  suatu  hukum tersebut telah efektif atau tidak yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Maka dari itu perlu dikaji ketiga komponen tersebut terhadap tindak pidana korupsi untuk melihat bagaimana penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mana berdasar kepada data sekunder.  Berpatokan  kepada  ketiga  komponen  tersebut  memang  ditemukan  adanya  masalah  pada penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dari segi substansi hukum, ketentuan yang ada tidak lagi sesuai dengan  keadaan  yang  ada  saat  ini  misal  dari  segi  jenis  tindak  pidana  korupsi  yang  telah  mengalami perkembangan  dan  ketentuan  yang  masih  menimbulkan  permasalahan  dalam  implementasinya.  Segi struktur hukum, telah ada beberapa Lembaga yang dilibatkan termasuk KPK, namun kinerja KPK jauh dari kata baik bahkan ICW mengatakan kinerja KPK masih buruk. Terakhir segi budaya hukum, Masyarakat masih sulit melepaskan kebiasaan praktik korupsi begitu juga dengan penegak hukum
Kata Kunci: Efektifitas, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.

## 1. Pendahuluan
Kasus  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  seperti  tidak  ada  matinya,  hampir disetiap  tahunnya  mengalami  peningkatan.  Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa pada tahun 2022 terdapat 579 kasus korupsi yang telah berhasil ditindak, dan ternyata jumlah itu mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang terdapat 533 kasus korupsi. Sehingga ada peningkatan sebanyak
8,63% untuk kasus korupsi di Indonesia. Tersangka dalam kasus korupsi juga mengalami peningkatan dari 1173 naik menjadi 1396 tersangka.(Bayu, 2023)
Kenaikan  kasus  tindak  pidana  korupsi  menyebabkan  munculnya  rasa  kesal Masyarakat  kepada  para  pelaku  yang  biasanya  sering  disebut  dengan  koruptor.  Para koruptor  dengan  kejam  mengambil  uang  negara  yang  harusnya  ditujukan  untuk Masyarakat,  mereka  tidak  memiliki  hati  Nurani  dan  kemanusiaan.  Efeknya  adalah terjadinya kemerosotan terhadap perekonomian negara.(Setiawan & Nurmandi, 2020)
Pelakunya pun bervariasi mulai dari pejabat daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menteri, pengacara, dan bahkan hakim. Ketiga Lembaga yang menjalankan pemerintahan telah diracuni dengan yang namanya korupsi, baik legislatif, eksekutif dan terparahnya adalah yudikatif. Ironi memang memandang kasus tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini.
Satu  diantara  kasus  lainnya  yang  menarik  perhatian  adalah  kasus  Gubernur Sumatera Utara dan istri mudanya, KPK menyatakan mereka terlibat kasus dugaan suap tiga  hakim  PTUN  Medan  yang  tertangkap  tangan  menerima  uang  dari  pengacara  yang merupakan anak buah pengacara terkenal inisial OK.(Sugiyarto, 2015) Kasus lainnya yang menarik  adalah  Menteri  Sosial  Juliari,  menteri  tersebut  ditetapkan  sebagai  tersangka dalam kasus dugaan suap  yang diterimanya kurang lebih 8,2 Miliar. Kasus tersebut terjadi dalam  pelaksanaan  paket  bansos  sembako  untuk  Masyarakat,  yang  lebih  mengesalkan adalah tindakan tersebut terjadi dikala dunia sedang mengalami wabah covid-19.(Sahara, 2021)  Covid-19  pada  waktu  itu  dianggap  sebagai  bagian  dari  bencana  alam,  hal  ini mengarah kepada ketentuan dalam regulasi tindak pidana korupsi yang mana dikatakan jika  korupsi  terjadi  dalam  keadaan  tertentu  maka  hukuman  mati  dapat  diancamkan kepada pelaku. Keadaan tertentu ini termasuk didalamnya keadaan bencana alam.
Meskipun begitu, pemberian hukuman mati ini masih menuai pro dan kontrak di Tengah Masyarakat, seperti halnya Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), mereka menentang keras terhadap wacana tersebut karena mereka menganggap hukuman mati tidak akan menyelesaikan permasalahan korupsi dan mereka merekomendasikan untuk lebih fokus memperbaiki titik-titik kerja pemerintahan. (Tantowi et al., 2021)
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  pada  tahun  2018  lalu,  yang  mana  penulis mengkaji terkait jenis sanksi pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim pada kasus tindak pidana  korupsi  yang  terjadi  di  Pekanbaru,  didapati  bahwa  sanksi  pidana  yang  sering dijatuhkan  adalah  pidana  penjara  dengan  rentang  waktu  berkisar  satu  hingga  empat tahun dibanding rentang lima hingga sepuluh tahun. (Wiarti & Pratama, 2019)
Negara  atau  pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam  menyelesaikan  kasus- kasus  korupsi  tersebut.  Hal  ini  didasarkan  pada  teori  kontrak  sosial  yang  mengatakan bahwa  negara  dibentuk  untuk  menghindari  terjadinya  konflik  kepentingan  oleh
masyarakat dalam mengimplementasikan kepentingan mereka. Negara merupakan even organizer kehidupan warga. Untuk itu maka Negara dibenarkan membuat aturan sebagai rule  of  game kehidupan  bersama  yang  juga  turut  melibatkan  masyarakat  di  dalamnya. Salah satunya yaitu hukum pidana.(Kholiq, 2015)
Melihat  pada  Pasal  2  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi  adalah  perbuatan  secara  melawan  hukum  dengan  maksud  memperkaya  diri sendiri/orang  lain  (perseorangan  atau  korporasi)  yang  dapat  merugikan keuangan/perekonomian negara).
Korupsi  permasalahan  yang  hingga  saat  ini  masih  sulit  untuk  diselesaikan  oleh pemerintah  Indonesia.  Telah  banyak  upaya  yang  dilakukan  untuk  memberantas  tindak pidana  korupsi  tersebut,  mulai  dari  penyempurnaan  undang-undang  dan  bahkan mendirikan  suatu  lembaga  khusus  untuk  menangani  korupsi.  Mendirikan  Lembaga khusus ini tidak lain agar dengan adanya suatu lembaga yang independen, maka paling tidak akan mempercepat proses dalam penanganan kasus korupsi tersebut. Tetapi, lagi- lagi  Masyarakat  harus  menerima  kenyataan  bahwa  angka  kasus  tindak  pidana  korupsi terus mengalami peningkatan.
Sabian juga menyampaikan bahwa bangsa Indonesia melakukan reformasi untuk memberantas korupsi melalui penegakan supremasi hukum, namun setelah sekian lama gerakan  reformasi  tidak  mampu  berbuat  banyak,  karena  korupsi  yang  semakin subur.(Utsman,  2010)  Artinya  adalah  yang  mana  terlihat  adanya  masalah  dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ini.
Soerjono  Soekanto  mengatakan  penegakan  hukum  adalah  “kegiatan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  dalam  kaidah-kaidah,  pandangan- pandangan  yang  mantap  dan  mengejawantahkannya  dalam  sikap,  tindak  sebagai serangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan  kedamaian  pergaulan hidup.” (Rahayu,  2014) Pendapat  lain  “penegakan    hukum    ( law    enforcement )    adalah kegiatan  untuk  melaksanakan atau   mengimplementasikan  hukum menurut  kaidah- kaidahatau  norma-norma hukum   terhadap   setiap   pelanggaran   atau   penyimpangan hukum.   Penegakan hukum  sebagai  upaya  agar  hukum  sebagai  perangkat  kaidah yang  mengatur segala  aspek  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  benar-benar ditaati    dan  sungguh-sungguh    dijalankan    dan    dilaksanakan    sebagaimana mestinya. ” (Hutagalung,  2011)  Dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat  dipahami  bahwa penegakan  hukum  yakni  sebuah  kegiatan  yang  mengimplementasikan  nilai-nilai  yang terdapat pada kaidah atau norma hukum terhadap perbuatan yang melanggar hukum.
Pelaksanaan  hukum  bisa  terjadi  secara  normal  ataupun  dikarenakan  adanya pelanggaran  terhadap  hukum.  Hukum  yang  telah  dilanggar  tersebut  harus  ditegakkan
dengan  ini  maka  apa  yang  dicita-citakan oleh  hukum  dapat menjadi  kenyataan.  Dalam proses  menegakkan  hukum  tersebut  ada  tiga  unsur  yang  harus  diperhatikan,  yaitu kepastian  hukum  ( Rechtssicherheit ),  kemanfaatan  ( Zweckmassigkeit )  dan  keadilan ( Gerechtigkeit ).(Mertokusumo, 2005)
Hukum  terlaksana  sebagaimana  mestinya  atau  tidak  itu  bergantung  kepada bagaimana suatu penegakan terhadap hukum tersebut dilaksanakan. Seperti yang dikutip dalam  makalahnya  Jimly  Asshiddiqie,  ia  mengatakan  bahwa  Penegakan  hukum  adalah proses  dilakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.(Baikhaki, 2017)
Untuk  menegakan  hukum  itu  melihat  pada  tiga  hal  sebagaimana  yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman:(Fedrian & Faiz, 2012)
“Sungguh benar apa yang dikemukakan Lawrence Friedman (dalam bukunya The Legal  System:  A  Social  Science  Perspective,  1975)  bahwa  untuk  kepentingan analisis  teoretik,  demi  kedayagunaannya  yang  praktikal,  hukum  nasional  itu, sebagai  suatu  sistem  institusional,  mestilah  dikenali  dalam  tiga  gatranya. Disebutkan dan dibentangkan secara agak terurai, ketiga gatra itu ialah substansi perundang-undangan, struktur organisasi pengadaan beserta penegakannya, dan yang ketiga ialah kultur yang akan ikut menjadi determinan bermakna-tidaknya hukum dalam kehidupan nasional dari hari ke hari.”
Secara  garis  besar  dapat  ditarik  tiga  hal  tersebut  yakni  substansi  hukum  ( legal substance ),  struktur  hukum  ( legal  structure )  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ).  Ketiga komponen ini saling bersinergi untuk dapat menciptakan penegakan hukum yang baik. Maka dari itu, untuk melihat apakah penegakan hukum baik atau tidak,  dapat berkaca dari  tiga  komponen  tersebut.  Penegakan  hukum  dikatakan  baik  jika  ketiga  komponen tersebut  bekerja  sebagaimana  mestinya.  Sehingga  untuk  melihat  permasalahan penegakan hukum tindak pidana korupsi ini penulis akan mengkajinya dari tiga komponen tersebut.

## 2. Metode
Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum  normatif  “ yang  bisa  disebut  penelitian  hukum doctrinal ,  yakni  hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah/norma yang menjadi patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap  pantas .” (Efendi  &  Ibrahim,  2018) Penelitian  hukum  normatif  lazimnya menggunakan  data  sekunder  sebagai  data  yang  digunakan  untuk  menjawab permasalahan  yang  diangkat.  Sehingga  di  sini  penulis  akan  menggunakan  data-data sekunder yang penulis peroleh yang berhubungan dengan masalah yang penulis angkat.

## 3. Pembahasan
Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas,  bahwa hingga saat ini tindak pidana korupsi masih berada pada posisi yang mengkhawatirkan dikarenakan angka kasus yang terus meningkat, maka perlu dikaji terkait bagaimana penegakan hukum dari tindak pidana korupsi tersebut di Indonesia. Dalam hal ini penulis akan mengkajinya pada tiga komponen yakni legal substance, legal structure dan legal culture .

## Legal Substance
Legal  substance atau  yang  disebut  juga  dengan  substansi  hukum  yakni “ The substance  is  composed  of  substantive  rules  and  rules  about  how  institutions  should behave.” (Pahlevi,  2022)  artinya  substansi  hukum  berisi  kaidah-kaidah  tentang  isi  dari suatu  hukum  dan  termasuk  kaidah-kaidah  tentang  bagaimana  kelembagaan  harus bertindak. Atau dapat dimaknai pula “materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan  perundang- undangan.” (Ansori,  2017)  kaidah  memuat  tentang  ketentuan bagaimana keharusan berperilaku, bagaimana yang boleh dengan yang tidak boleh, dan yang harus dijalankan oleh manusia dalam pergaulan hidup.
Kaidah-kaidah  tentang  tindak  pidana  korupsi  dapat  ditemui  pada  beberapa regulasi di bawah ini:(Wiyono, 2012)
1. Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April
1958 Nomor Prt/Peperpu/013/1958 serta pertaturan-peraturan
pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusast/ Kepala staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 Nomor Prt/Z/I/7.
2. Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Bahkan  sebelum  peraturan  pengusa  perang  pusat,  ketentuan  terkait  tindakan korupsi sudah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun di
dalam KUHP tersebut tidak dikenal terminologi korupsi. Perkembangan regulasi tentang tindak  pidana  korupsi  di  atas,  yang  terus  dilakukan  perubahan  menunjukkan  bahwa pemerintah  memang  benar-benar  berkomitmen  untuk  memberantas  tindak  pidana korupsi di Indonesia, meskipun ini masih terlihat dari segi substansi hukumnya saja.
Substansi  hukum  memiliki  peran  yang  penting  terhadap  pemberantasan  tindak pidana  korupsi,  khususnya  terkait  patokan  atau  pedoman  mana  perbuatan  yang termasuk  korupsi,  bagaimana  sanksi  pidananya  dan  cara  pemidanaannya.  Untuk kepastian  hukum  ini  jelas  sangat  dibutuhkan,  seperti  yang  disampaikan  John  Rawls “ penegakan  hukum  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  tiga  unsur  utama  yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum”. (Karunia, 2022)  Perubahan berdasar kepada praktik pemberantasan korupsi yang telah dilakukan, yang mana masih banyak  ditemukan  kekurangan,  sehingga  dianggap  regulasi  yang  ada  kala  itu    belum mampu memberantas tindak pidana korupsi dengan baik.
Walaupun demikian, regulasi yang berlaku saat ini terkait tindak pidana korupsi masih  ditemukan  beberapa  kekurangan  menurut  hasil  penelitian  Furqani  Laili, diantaranya:(Furqani,  2014) “masalah  kualifikasi  delik;  tidak  adanya  pedoman pelaksanaan pidana minimal khusus, pidana pokok korporasi hanya denda; tidak adanya ketentuan  khusus  mengenai  pelaksanaan  pidana  denda  yang  tidak  dibayar  oleh korporasi;  tidak  adanya  ketentuan  khusus  yang  merumuskan  pengertian  dari  istilah pemufakatan jahat; aturan peralihan dalam Pasal 43 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  yang  dinilai  berlebihan  karena  secara  sistemik  sudah  ada  Pasal  1  ayat  (2)  KUHP; formulasi  pidana  mati  yang  hanya  berlaku  untuk  satu  pasal  yakni  Pasal  2  ayat  (2);  dan masalah recidive.”
Mengingat perubahan terakhir dilakukan pada tahun 2001, maka dapat dipastikan akan ada ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, atau adanya hal baru yang mesti diatur dalam undang-undang tersebut serta ketentuan yang perlu penekanan lebih lanjut salah satu contoh misal perdebatan antara Pasal 2 dan 3. Hal ini juga berkaitan dengan modus operandi yang dilakukan oleh para koruptor yang semakin berkembang  dan  sehingga  bentuk  atau  jenis  tindak  pidana  dari  korupsi  pun  turut berkembang.  Namun,  isu  yang  lain  muncul  mengatakan  bahwa  tindak  pidana  korupsi akan diatur di dalam KUHP terbaru. Meskipun isu ini mendapat pro dan kontra di Tengah Masyarakat, salah satunya ICW yang menganggap hal itu hanya akan menghilangkan sifat kekhsusuan  tindak  pidana  dari  tindak  pidana  korupsi.  Beberapa  persoalan  serius  yang timbul jika RKUHP memuat tindak pidana korupsi: (ICW, 2022)
1. Hukuman pelaku korupsi dikurangi;
2. Parsial memberatkan hukuman;
3. Bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi;
4. Korupsi tidak lagi kejahatan luar biasa;
5. Mengkriminalisasi kritik Masyarakat dalam persidangan perkara korupsi.

## Legal Structure
Legal  structure  atau  yang  disebut  juga  dengan  struktur  hukum yakni  “Pranata hukum  yang  menopang  tegaknya  sistem  hukum.  Bagian  ini  berkaitan  dengan  tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum,  dan  proses  serta  kinerja  mereka  dalam  melaksanakan  dan  menegakkan hukum.” (Pahlevi, 2022) Struktur Hukum yang dimaksud disini adalah perangkat, berupa sistem  tata  kerja  dan  pelaksana  dari  pada  apa  yang  diatur  dalam  substansi  hukum tadi.(Rahayu, 2014)
Untuk  menegakkan  hukum  itu  maka  diperlukan  adanya  pihak-pihak  yang berwenang  yang  dapat  menegakkan  hukum  itu  dengan  baik.  Berdasarkan  Undang- undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termasuk struktur hukum adalah  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan.  Lembaga tersebutlah  yang  bertanggungjawab  untuk  mengimplentasikan  substansi  hukum  yang telah dibahas sebelumnya.
Namun struktur hukum tersebut terhadap aspek pelaksanaannya secara objektif masih  menimbulkan  banyak  masalah  di  dalam  masyarakat,  yakni  dalam  penegakan berbagai kasus tindak pidana. Berikut pemaparannya:
1. Masih  ditemukannya  oknum  penegak  hukum  yang  lemah  terhadap  materii (bobroknya  mental).  Dalam  arti  bahwa,  oknum  penegak  hukum  jika  diberi uang  ia  rela  melepaskan  profesionalitas  dan  integritas  pekerjaannya.  Tidak mampu berdiri tegak menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Hal ini bisa dilihat pada kasus Jaksa dan Hakim yang terlibat kasus suap, oknum polisi lalu lintas yang menerima bayaran dari pelanggar lalu lintas agar pelanggar tidak perlu diadili di pengadilan,  dan bahkan di lembaga pemasyarakatan terjadi jual  fasilitas  tambahan  untuk  narapidana  sehingga  bukannya  merasa menderita  tetapi  melainkan  mendapatkan  kenyamanan  akibat  adanya fasilitas-fasilitas illegal .
2. Terlalu kaku pada Undang-undang dan tidak melihat pada konteksnya. Aparat penegak hukum gagal memahami bagaimana cara menegakkan hukum yang benar. Dalam pandangan Marc Galanter, penegakan hukum berangkat dari kenyataan di lapangan dan melihat apa yang ada dalam kenyataan itu sebagai sesuatu  yang  kompleks  yang  harus  dilihat  dari  sudut  lain.(Marzuki,  2015)
Berpegang pada aturan yang tertulis (teks) dan tidak mempedulikan konteks dibaliknya  itu  adalah  sebuah  kesalahan.  Sehingga  penegakan  hukum  itu seharusnya  tidak  boleh  hanya  terpaku  pada  kemauan  Undang-undang  saja tetapi  juga  harus  melihat  pada  kenyataan  yang  ada  di  lapangan.  Ini  dapat dilihat  pada  kasus  seperti  nenek  Minah  yang  mencuri  kakao,  secara  teks memang terlihat bahwa nenek Minah telah melanggar ketentuan, tetapi jika memandang secara konteksnya ini perlu dikaji apakah memang layak untuk ditindaklanjuti melewati sistem peradilan pidana.
3. Masih ditemukannya aparat penegak hukum yang cenderung menggunakan kekerasan  dalam  proses  menegakkan  hukum.  Ini  bisa  terjadi  dikarenakan pemikiran yang berada dibenak mereka bahwa mereka adalah yang berkuasa. Jadi ketika ada masyarakat yang tidak tunduk pada mereka, mereka seolah punya  alasan  pembenar  untuk  melakukan  kekerasan  pada  masyarakat.  Ini dapat dilihat pada saat dilakukannya pemeriksaan di kepolisian, yang mana pelaku  dihajar  habis-habisan  untuk  mengakui  perbuatan  yang  bukan  dia pelakunya atau memaksa untuk memberikan informasi tertentu.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  maka  terlihat  bahwa  dalam  pelaksanaannya masih banyak masalah, jika ini terus berlanjut maka akan semakin menghilangkan rasa percaya  masyarakat  terhadap  aparat  penegak  hukum  sebagai  pelaksana  dari  Lembaga tersebut. Maka dari itu diperlukan lah perubahan yang baik ke depannya. Aparat penegak hukum  mempunyai  peran  penting  untuk  menegakkan  hukum,  meskipun  peraturannya sudah baik namun tidak ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang baik, profesional, dan betul-betul berkompeten maka akan sia-sia. Berikut beberapa keinginan ke depannya terhadap aspek pelaksanaan dalam penegakan hukum:
1. Objektif  dan  tidak  memihak.  Aparat  penegak  hukum  harus  bisa  bersifat objektif dalam melaksanakan tugasnya. Tidak peduli terhadap status ataupun jabatan seseorang. Semuanya diperlakukan secara seimbang.
2. Profesionalitas  dan  integritasnya  tidak  tergadaikan  hanya  dikarenakan kebutuhan materiil serta menjunjung moral.
3. Menegakkan hukum tidak hanya melihat pada teks tetapi juga konteks yang ada. Sehingga tujuan dari hukum bisa tercapai sebagaimana mestinya. Ini pun sesuai dengan ajaran penegakan hukum progresif.
4. Menegakkan  hukum  dengan  cara  yang  manusiawi  dan  sesuai  dengan prosedur yang berlaku. Sehingga tidak ada hak-hak yang terabaikan.
Selain itu diperlukannya pelayanan publik untuk memuaskan masyarakat, maka dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:(Anwar & Adang, 2009)
1. Transparansi, pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua  pihak  yang  membutuhkan  dan  disediakan  secara  memadai  serta mudah dimengerti;
2. Akuntabilitas, pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kondisional, pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan  penerima  layanan  dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip  efisiensi  dan efektivitas;
4. Partisipasif, pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelanggaraan  pelayanan  publik  dengan  memperhatikan  aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
5. Kesamaan  hak,  pelayanan  yang  tidak  melakukan  diskriminasi  dilihat  dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain- lain;
6. Keseimbangan  hak  dan  kewajiban,  pelayanan  yang  mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.
Diharapkan  ke  depannya  aparat  penegak  hukum  bisa  berubah  seperti  yang penulis  gambarkan  di  atas,  dan  sehingga  dapat  meningkatkan  pelaksanaan  penegakan hukum di Indonesia menuju ke yang lebih baik, yang sesuai dengan yang dicita-citakan hukum.
Selain para penegak hukum di atas, khusus untuk tindak pidana korupsi terdapat Lembaga  yang  sifatnya  independen  yang  dikenal  dengan  singkatan  KPK  yakni  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Berdirinya  Lembaga  ini  secara  legal  normatif diatur pada undang-undang tindak pidana korupsi Pasal 43, yang menegaskan perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sebelumnya,  pemerintah  Indonesia  pernah  membentuk  beberapa  komisi pemberantasan korupsi, sebagai berikut:(Jahja, 2012)
1. Komisi IV yang dibentuk pada tanggal 31 Januari 1970 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970. Komisi empat yang terdiri dari  Wilopo  SH,  I.J.  Kasimo,  Prof.  Ir.  Johannes,  dan  Anwar  Tjokroaminoto dengan  tugas  pokok  meneliti  dan  menilai  kebijaksanaan  dalam
pemberantasan korupsi serta memberikan pertimbangan kepada pemerintah yang telah dibubarkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1970  tentang  Membubarkan  Komisi  IV  yang  dibentuk  dengan  Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970.
2. Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang dibentuk nmelalui  Keppres  RI  No  127  Tahun  1999  tantang  Pembentukan  Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK) yang dibentuk tanggal 5 April 2000 berdasarkan PP RI Nomor 19 Tahun  2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi. TGTPKyang diketuai oleh Andi Andoyo SH, bertugas melakukan penyidikan perkara korupsi yang sulit pembuktiannya.
Terkait  kinerja  dari  KPK  ini  masih  perlu  ditingkatkan.  Hal  ini  berdasarkan  hasil penelitian terdahulu yang mana kuantitas penanganan kasus oleh KPK tidak mengalami peningkatan dari segi jumlah kasus. Presentasi kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK hanya  sekitar  22  persen  dari  target  60  kasus  sepanjang  semester  I.  Menurut  penilaian ICW, kinerja KPK yang demikian masuk dalam kategori D atau buruk.(Pahlevi, 2022) Maka dari itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari aparat penegak hukum sebagai eksekutor pelaksana penegakan hukum pada masing-masing Lembaga untuk memberantas tindak pidana korupsi.

## Legal Culture
legal  culture atau  yang  disebut  juga  dengan  budaya  hukum  yakni  adanya tanggapan Masyarakat terhadap gejala-gejala hukum berupa pandangan terhadap nilai dan  perilaku  hukum.  Sehingga  budaya  hukum  pola  perilaku  individu  sebagai  anggota Masyarakat  yang  menggambarkan  tanggapan  terhadap  hukum.  Budaya  hukum  juga merupakan komponen yang penting untuk melihat apakah suatu hukum tersebut dapat ditegakkan dengan baik atau tidak. (Takdir, 2022)
Jika  peraturan  perundang-undangan  telah  dibentuk  sebaik  mungkin,  kemudian melibatkan berbagai Lembaga penegak hukum dan mereka bekerja dengan baik, namun penerimaan Masyarakat terhadap hukum tidak baik maka  dapat dipastikan penegakan hukum itu sulit dilakukan. Ketiga komponen tersebut harus bersinergi satu dengan yang lainnya.
Penerimaan  Masyarakat  terkait  hukum  harus  dapat  dilakukan  dengan  baik, Masyarakat harus memahami tujuan hukum tersebut, bagaimana ketentuan hukum, dan apa yang dicita-citakan oleh hukum. Ketika Masyarakat mampu memahami itu dengan baik tentu akan tercipta tatanan yang baik pula ditengah Masyarakat. Pemahaman yang baik  akan  hukum  ini  juga  tidak  hanya  tertuju  kepada  Masyarakat  tetapi  juga  tertuju
kepada  aparat  penegak  hukum.  Aparat  yang  mampu menolak  gratifikasi  ataupun  suap ditengah  proses  menegakkan  hukum  adalah  budaya  hukum  yang  sangat  diharapkan disetiap kelembagaan yang dibentuk.
Namun,  nyatanya  masih  sering  ditemukan  di  lingkungan  kerja  seperti pemerintahan adanya tindakan memberi hadiah baik dalam bentuk pemberian uang dan sebagainya,  sebagai  ucapan  terimakasih  atas  tindakan  yang  berkaitan  dengan  lingkup pekerjaan  mereka.  Ini  adalah  salah  satu  contoh  budaya  korupsi  yang  sulit  diubah  di tengah Masyarakat, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran Masyarakat tentang hukum.
Beberapa  Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  kesadaran Masyarakat terhadap hukum sebagai berikut:(Takdir, 2022)
a. “Perlunya pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum;
b. Sikap yang tegas dari apparat;
c. Penyesuaian peraturan yang belaku dengan perkembangan teknologi mutakhir saat ini;
d. Penerangan  atau  penyuluhan  mengenai  peraturan  yang  sedang  dan  akan berlaku kepada Masyarakat;
e. Memberi waktu yang cukup kepada masyarakat untuk memahami peraturan.”

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  apa  yang  telah  penulis  urai  sebelumnya,  penulis  menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih jauh dari kata baik. Hal ini dapat dilihat dari tiga komponen yakni, substansi hukum yang mana ketentuan yang ada tidak lagi sesuai dengan keadaan saat ini, sehingga desakan untuk merevisi undang- undang  tindak  pidana  korupsi  tidak  lagi  terelakkan.  Struktur  hukum  yakni  Lembaga- lembaga  yang  terlibat  untuk  menegakkan  regulasi  yang  telah  dibentuk,  dalam  hal  ini diantaranya  ada  kepolisian,  kejaksaan,  peradilan,  Lembaga  pemasyarakatan  dan  KPK. Namun,  kinerja  dari  Lembaga  tersebut  khususnya  KPK  masih  perlu  ditingkatkan  dan masih ditemukan aparat yang tidak bekerja secara profesional. Terakhir, budaya hukum yang  mana  kesadaran  Masyarakat  terkait  tindak  pidana  korupsi  masih  rendah  hal  ini terlihat  yang  mana  budaya  memberi  sesuatu  kepada  aparat  dianggap  hal  biasa  dan bahkan budaya aparat menerima suap masih terus terjadi.

## 5. Daftar Pustaka
Ansori,  L.  (2017).  REFORMASI  PENEGAKAN  HUKUM  PERSPEKTIF  HUKUM  PROGRESIF.
Jurnal Yuridis , 4 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.35586/.v4i2.244
Anwar,  Y.,  &  Adang.  (2009). Sistem  Peradilan  Pidana  (Konsep,  Komponen  &
Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia . Widya Padjajaran.
Baikhaki, A. (2017). PENERAPAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA : HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADMINISTRASI. Jurnal Al Qisthas: Jurna Hukum Dan Politik , 8 (1).
Bayu,  D.  (2023,  March). ICW:  Penindakan  Kasus  Korupsi  Meningkat  pada  2022 . DataIndonesia.Id. https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus- korupsi-meningkat-pada-2022
Efendi,  J.,  &  Ibrahim,  J.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris . Prenadamedia Group.
Fedrian, D., & Faiz, E. (2012). Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia . Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Furqani,  L.  (2014). Kelemahan  Aspek  Yuridis  dalam  Penegakan  Hukum  untuk Memberantas Tindak Pidana Korupsi . Repository.Unej.Ac.Id.
https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/56823
Hutagalung,  S.  M.  (2011).  PENEGAKAN  HUKUM  DI  INDONESIA:APAKAH  INDONESIA NEGARA HUKUM? Jurnal Sociae Polites .
ICW. (2022). Catatan Kritis Isu Pemberantasan Korupsi dalam RKUHP (draft 4 Juli 2022) . Antikorupsi.Org. https://antikorupsi.org/id/catatan-kritis-isu-pemberantasan- korupsi-dalam-rkuhp-draft-4-juli-2022
Jahja, J. S. (2012). Say No To Korupsi . Visimedia.
Karunia,  A.  A.  (2022).  PENEGAKAN  HUKUM  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  DI  INDONESIA DALAM  PERSPEKTIF  TEORI  LAWRENCE  M.  FRIEDMAN. Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan Ekonomi , 10 (1).
https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62831
Kholiq, M. A. (2015, November). materi kuliah Pembaharuan Hukum Pidana . Universitas Islam Indonesia.
Marzuki, S. (2015). Penegakan Hukum yang Adil dan Beradab. In Kuliah Pembukaan dan Orientasi Studi Magister Hukum dan Kenotariatan UII . Fakultas Hukum UII.
Mertokusumo, S. (2005). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Liberty Yogyakarta.
Pahlevi,  F.  S.  (2022).  PEMBERANTASAN  KORUPSI  DI  INDONESIA:  PERSPEKTIF  LEGAL
SYSTEM LAWRENCE M. FREIDMAN. Jurnal El-Dusturie , 1 (1). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097
Rahayu, D. P. (2014). Budaya Hukum Pancasila . Thafamedia.
Sahara,  W.  (2021,  August). Awal  Mula  Kasus  Korupsi  Bansos  Covid-19  yang  Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara . Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus- korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-
divonis?page=all#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Pada,untuk% 20wilayah%20Jabodetabek%20tahun%202020.
Setiawan, A., & Nurmandi, A. (2020). PRESENTASE DAN JARINGAN KORUPSI ANGELINA
SONDAKH  PADA  PUTUSAN  HAKIM  MAHKAMAH  AGUNG  NO  1616K/PIS.SUS/2013. Jurnal UIR Law Review , 4 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).4384 Sugiyarto. (2015, July). Jadi Tersangkan Dugaan Suap 3 Hakim PTUN Medan, Gatot dan Evy akan Gugatan Praperadilan . Tribunnews.Com. https://www.tribunnews.com/nasional/2015/07/29/jadi-tersangkan-dugaan-suap-
3-hakim-ptun-medan-gatot-dan-evy-akan-gugatan-praperadilan
Takdir.  (2022).  PERAN  BUDAYA  HUKUM  DALAM  MENCAPAI  TUJUAN  HUKUM  DI MASYARAKAT. Maddika Journal of Islamic Family Law , 3 (1).
Tantowi,  W.,  Saraswati,  N.  G.  A.  N.  A.,  &  Gayatri,  V.  S.  (2021). Problematika  Kebijakan  Penegakan  Hukuman  Pidana  Mati Untuk Koruptor Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19). Jurnal UIR Law Review , 5 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6123
Utsman, S. (2010). Menuju Penegakan Hukum Responsif . Pustaka Pelajar.
Wiarti, J., & Pratama, A. D. (2019). EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEPANJANG
TAHUN 2018. Jurnal UIR Law Review , 3 (2).
https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2019.vol3(02).4268
Wiyono, R. (2012). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Sinar Grafika.
Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright: @UIRL Rev . This is an open access article distributed under the terms of the Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License  (CC-By  4.0),  which  permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.