## PROBLEMATIKA IDDAH DAN IHDAD (Menurut Madzhab Syafi’i Dan Hanafi)
Kholid, M.M dan Abdul Aziz, S.Pd.I, MH.I

## Abstraksi
Memang iddah sudah dikenal sejak zaman jehiliyah. Kemudian setalah datangnya Islam, iddah  dilanjutkan karena bermamfaat bagi  kelangsungan  hidup  antara  istri  dan  suami.  (Al-hamdani, 1989:251). Begitu pula dengan ihdad, yakni suatu konsisi dimana kaum  perempuan  yang  harus  saja  ditinggal  mati  suaminya, bahkan  anggota  keluarganya  juga  mengisolasikan  diri  didalan ruang yang terpisah, tidak boleh ganti pakaian dan tidak boleh memakai  wewangian  dan  ini  dilakukan  selama  saru  tahun pennuh,  bahkan  diilustrasiakan  dalam  sebuah  hadis,  begitu busuknya  badan  perempuan  yang  ber-ihdad  tersebut  sehingga tak  seorangpun  berani  menghampirinya,  dan  seandainya  ia keluar  ruangan  dengan  segera  burung-burung  gagak  akan menyergapnya  lantaran  bau  busuknya  yang  ditimbulkan. (Ghazali, 2000:138).
Menghadapi problem model tradisi seperti ini secara perlahan Islam  datang  melakukan  perubahan-perubahan  yang  cukup mendasar,  Islam  datang  dengan  mengupayakan  adanya pengurungan  waktu  berkabung  dengan  seorang  istri,  dan  ini dilakukan tidak dengan cara merendahkan atau menistakan diri. Maka dibuatlah suatu ketentuan Iddah. Nah, Iddah dan Ihdad ini menjadi  fokus  utama  yang  perlu  dibahas  secara  jelas  dan terperinci  dan  mendalam  atas  problematika  iddah  dan  ihdad dengan  menampilkan  pendapat  Madzhab  Syafi’I  dan  Mazhab Hanafi.
Kata Kunci: Problemantika;Iddah; Ihdad

## A. Pengertian Iddah dan Ihdad
Iddah  berasal  dari  kata  “al-Adad”  artinya  bilangan  dan menghitung  yaitu  hari  yang  dihitung  dan  dipergunakan  bagi seorang  perempuan  selama  ia  suci  dari  haidh,  dalam  syara’ iddah  artinya  waktu  untuk  menunggu  dan  dilarang  kawin, setelah  seorang  perempuan  di  tinggal  mati  atau  dicerai  oleh suaminya (al-hamdani 1989:251).
Adapun  pengertian  iddah  secara  termonologi  adalah  (Sabiq,
. 1977 : 277 ( ةارملا اھيف رضتنت يتلا ةدملل  مسا ةافو دعب جيوتلا نع عنتمتو
اھل هقارفوا  اھجوز
“nama  bagi  masa  lamanya  perempuan  (istri) menunggu  dan  tidak  boleh  kawin  stelah  kematian suaminya/setelah pisah dari suaminya”
Dari  difinisi  ini  dapat  dipahami  bahwa  iddah  suatu tenggang  waktu  tertentu  yang  harus  dihitung  oleh  perempuan semenjak  ia  dicerai  oleh  suaminya,  baik  berpisah  atau disebabkan  karena  talak  maupun  karena  suaminya  meninggal dunia,  dan  dalam  masa  tersebut  maka  perempuan  tidak diperbolehkan  kawin  atau  melaksanakan  akad  perkawinan dengan laki-laki lain.
Adapun  pengertian  Ihdad  secara  etemologis,  adalah  juga disebut dengan hidad berarti mencegah (imtina’) dari memakai perhiasan.  Dalam  kosa  kata  Arab,  ihdad  berarti  keadaan perempuan yang tidak menghias dirinya sebagai tanda perasaan bergabung  atas  kematian  suaminya  atau  keluarganya. (Ghazali,2000:154).
Difinisi  Ihdad  selanjutnya  secara  termonologis  adalah hendaknya  wanita  yang  ditinggal  mati  suaminya  itu  tidak bersolek/menggunakan  sesuatu  yang  bisa  menarik  perhatian orang  lain  untuk    melihat  dirinya  dan  menjadi  terpikat. (Mughniyah, 1997:471)
Maka dari itu seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dituntut  supaya  tidak  berhias  diri  selama  dalan  iddah  sebagai pernyataan ikut bilasungkawa atas kematian suaminya. Sayyid Sabiq  menyatakan  bahwa  wanita  yang  kematian  suaminya wajib atasnya al-hidad selama iddah. (Sabiq,: 287)

## B. Hikmah adanya Iddah dan Ihdad
Ketegasan  penisbatan  keturunan  dalam  Islam  merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu segala ketentuan untuk menghindari  terjadinya  kekacauan  nisbah  katurunan  manusia ditetapkan oleh Al-Qur’an. Diantara ketetapan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk kawin dengan beberapa pria dalam waktu bersamaan. Penciptaan bayi terjadi dalam Rahim ibunya (wanita)  bukan  pada  pria  maka  dari  itu  Islam  melarang Polyandri (bersuami banyak) bukan poligami (beristri banyak).
Begitu  pula  islam  menetapkan  iddah  karna  bibit  yang ditanamkan pria pada wanita tidak diketahui  secara langsung, tetapi ia baru diketahui setelah beberapa waktu, dengan ini Al- Qur’an  mengisyaratkan  waktu  ini  dengan  3  quru’.  Cara  ini adalah  cara  alamiyah  yang  dapat  dilakukan  setiap  manusia tanpa membutuhkan peralatan yang susah dicari, dan mengigat ajaran  islam  adalah  diperuntukkan  semua  lapisan  mayarakat maka cara alamiah tersebut sangatlah tapat. (Chuzimah,:202).
Para ulama menampilkan beberapa aspek sebagai hikmah di  syariatkannya  iddah,  dan  ihdad  yaitu  sebagai  berikut:  (Ali Ash- Shobuni,:641)
1. Untuk mengetahui kebersihan Rahim dari kehamilannya, agar keturunannya tidak menjadi kacau yang satu dengan yang lainnya.
2. Sebagai  amalah  Ta’abbudi,  karena  memenuhi  perintah Allah  SWT  yang  memerintahkan  iddah  kepada  para wanita mukmin.
3. Untuk mempersiapkan waktu yang baik bagi suami – istri (dalam  keadaan  terjadi  talak)  untuk  memulihkan  rumah tangga dengan jalan rujuk.
4. Menjunjung  tinggi  masalah  perkawinan  yaitu  untuk menghimpun  orang-orang  arif  mengkaji  masalahnya  dan memberikan timpo berfikir panjang.
5. Dalam  kasus  perceraian  karena  suami  meninggal,  maka disamping untuk tujuan memperjelas status genetika juga dimaksudkan sebagai pernyataan sikap berkabung (ihdad).
6. Adanya  dibatasi  iddah  4  bulan  10  hari  bagi  istri  yang ditinggal mati suaminya adalah bahwa sasaran pokok bagi iddah adalah untuk mengetahui akan bersihnya Rahim dari kehamilan. (Ali as-Shobuny,2001:283).
7. Dalam  kasus  talak  roj’i,  fungsi  iddah  disamping  untuk kerangka  kejelasan  genetika  juga  untuk  membuka kesempatan  selebarnya  khusus  bagi  istri-suami  untuk segera kembali sebagai suami-istri. (Ghazali,2000:164).

## D. Kedudukan Iddah dan Ihdad Menurut Madzhab Syafi’i
Senagaimana telah dikemukakan sebelumnya, masa iddah tidak  selalu  sama  pada  setiap  perempuan.  Al-Qur’an memberikan  petunjuk  dalam  berbagai  ungkapan  yang menegaskan  bahwa  masa  iddah  ditetapkan  berdasarkan keadaan  perempuan  sewaktu  dicerai  atau  ditinggal  mati suaminya  dan  berdasarkan  atas  proses  perceraian,  baik  cerai hidup maupun cerai mati. Maka dari itu ada beberapa kondisi perempuan  tatkala  dicerai  oleh  suaminya  yang  menjadi patokan dalam penentuan masa iddah, yaitu:
1. Iddah Thalak
a. Qobla ad-Dukhul /Qobl Mass
Tinjauan  pertama  yang  ada  dalam  pradigma  al- Qur’an adalah apakah si istri sudah digauli atau belum. Bagi  istri  yang  ditalak  dan  belum  terjadi  wathi (senggama), maka menurut madzhab sayfi’I tidak ada iddah  baginya.  Artinya  istri  tersebut  setelah  putus perkawinan bisa segera langsung  mengadakan kontak nikah dengan laki-laki lain. (Asysyairozi,:142)
b. Ba’da ad-Dukhul/Ba’da Mass
Istri  yang  sudah  disetubui  ada  kalanya  masih  haidh adakalanya mati haidh.
Adapun  perempuan  yang  dalam  keadaan  masih  bisa haidh,  maka  dengan  tegas  al-Qur’an  menyatakan  bahwa perempuan  yang  dicerai  suaminya  dalam  keadaan  haidh, maka ia dapat menjadikan masa-masa haidh sebagai patokan waktu,  sedangkan  iddahnya  adalah  3  quru’  (3  kali  suci). (Ibnu Rusyh, Juz 3:67).
Selanjutnya bagi perempuan yang tidak berhaidh, baik karena  masih  kelil  (belim  baligh)  maupun  akibat  sudah menopause (putus haidh), maka iddahnya adalah 3 bulan (qomariyah). (al-Hamdani, 1989:225)
Ketentuan  ini  didasarkan  pada  firman  Allah  Surat AthTholak ayat 4 yang artinya:
“perempuan-perempuan  yang  putus  haidh  diantara perempuan-perempuan jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan, demikian pula perempuan yang tidak berdarah haidh(At-Thalak (62):4)
Dalam  hal  ini  baik  perempuan  ini  sama  sekali  tidak haidh sebelumnya atau kemudian terputus haidhnya. Maka masa  iddahnya adalah tetap 3 bulan. (Sayyid
Sabiq,1997:280).
2. Dalam keadaan hamil
Dalam hal ini al-Qur’an mengatakan jika perceraian terjadi sewaktu  perempuan  berada  dalam  keadaan  hamil  iddahnya hingga  melahirkan.  (sayyid  Sabiq,:281).  Kewajiban  ini  baik disebabkan karena kematian suami atau dikarnakan terjadinya perceraian, baik secaea roj’i maupun cerai ba’in maka  bila
ia hamil   iddahnya
sampai melahirkan.(Samsuddin,:134)
3. Iddah wafat
Iddah wafat yang terjadi apabila seorang istri ditinggal mati suaminya, dan ketentuan iddahnya adalah 4 bulan 10 hari,  ini  apabila  ia  tidak  hamil,  baik  sudah  disetubuhi maupun belum. (asy-syairozi,:145). Dalam hal ini apabila si istri ditalak oleh suaminya dengan talak roj’I, kemudian
ditinggal  mati  suaminya  maka  iddahnya  pindah  kepada iddah  kematian,  yaitu  4  bulan  10  hari.  (DEPAK RI,1984:57).
Tetapi bila si istri ditalak dengan talak ba’in, maka ia tetap  dalam  iddah  talaknya,  tidak  pindah  kepada  iddah wafat.(Abdurrahmad  al-Jauzi,:536).  Bila  si  istri  ditinggal suamninya di awal bulan (qomariyah), maka ia wajib iddah sampai  3  bulan  dan  ditambah  dengan  10  hari  10  malam. Tapi  bila  ia  ditinggal  mati  suaminya  di  tengah-tengah bulan,  maka  dihitung  dari  hari  sisanya  bulan  itu  dan kemudian  menyempurnakan  kekurangannya  hari  itu  pada bulan kelima.(Abdurrahman al-Jauzi,:536).
4. Ihdad Didalam  masalah  ihdad  ini  madzhab  syafi’I  dengan
madzhab lainnya sepakat wajib bagi wanita yang kematian sang suami. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apabila keadaan status wanita itu berbeda. Dengan demikian kalau selain kewafatan suami ia tidak wajib berihdad. Maka dari itu seorang wanita  yang  ditinggal  mati  suaminya  dituntut supaya  tidak  berhias  diri  selama  dalam  iddah  sebagai
pernyataan  ikut  belasungkawa  atas  kematian  suaminya. Sayyaid  Sabiq  menyatakan  bahwa  wanita  yang  kematian suaminya wajib atasnya al-hidad selama masa iddah.

## E. Kedudukan Iddah dan Ihdad Menurut Madzhab Hanafi
Dalam  memberikan  pengertian  iddah  maka  ulama’  hanafiyah menampilkan dua pengertian yang termashur, yaitu:
شارفلاوا حاكنلا راثا نم ءاضقنلا برض لجا
“Suatu  masa  yang  bagi  istri  ditentukan  dalam  rangka membersihkan  sisa-sisa  pengaruh  pernikahan  ataupun hubungan seksual”
Melihat  dari  difinisi  diatas  maka  dapat  diambil  kesimpulan bahwa  Ulama  Hanafi  dalam  memberikan  hukum  terhadadp  iddah sepakat dengan Ulama Syafi’iyyah, yakni dalam hukum kewajiban iddah  atas  wanita  yang  masih  mempeunya  haidh,  yaitu  3  quru’, wanita yang putus haidh atau belum haidh bail masih kecil (belum baligh) atau sudah tua dengan iddah selama 3 bulan, bagi yang hamil dengan beriddah 4 bulan 10 hari.

## 1. Qobla ad-Dukhul
Dalam  hal  ini  ulama  Hanafiyah  sepakat  dengan  dengan pendapat Madzhab Syafi’I bahwa istri yang belum digauli maka tidak ada iddah baginya. (Wahbah al-zuhaily,:625). Akan tetapi dalam  hal  ini  Ulama  Hanafiyah  (didukung  oleh  Hambali  dan Maliki)  berpendapat  bahwa  jikalai  suami  telah berkhalwat (berduaan dengan istrinya) tetapi ia tidak sampai mencampurinya lalu istrinya tersebut ditalaknya, maka menurut beliau harus menjalani iddah seperti istri yang ia campuri. Ini lainya  dengan  pendapat  Imam  Syafi’I  kalau  kolwat  itu  tidak berakitab apa-apa.(Muhamad Jawad,:464).

## 2. Ba’da ad-Dukhul
Bagi  Istri  yang  sudah  di dukhul (disetubui)  kemudian dicerai  dalam  keadaan  masih  bisa  haidh,  maka  harus  iddah
dalam waktu 3 kali quru’ yang diartikan sebagai haidh (bukan suci)  sehingga  bagaimanapun  juga  wanita  tersebut  harus melewati  3  kali  haidh  (dalam  menyelesaikan  iddahnya). (Muhammad Jawad,:467).
Maka dari itu bila ia diceraikan suaminya, sedangkan istri dalam  keadaan  haidh,  maka  ia  idak  diperbolehkan mminghitung masa iddahnya pada waktu haidh itu juga, karena percerainnya  tiba  pada  waktu  haidh,  yang  mana  itu  adalah larangan. (Samsuddin 1989:40).
Bagi istri yang tidak pernah haidh sama sekali dan wanita dalam masa menopause iddahnya adalah 3 bulan. Disini Imam Hanafi memberi komentar bahwa masa menopause adalah usia 55 tahun. Disamping itu juga istri yang telah dicampuri sebelum usia  menginjak  9  tahun  harus  menjalani  iddah  sekalipun  ia masih kecil.(Jawad al-Mugniyyah,:446).
3. Iddah hamil dan Iddah wafat
Dan  yang  ditinggal  suaminya  masa  iddahnya  adalah  4 bulan  10  hari  dan  tidak  dalam  keadaan  hamil  dan  bila  istri dalam  keadaan  hamil  maka  iddahnya  sampai  melahirkan dengan  keseluruhan  melahirkan  bayinya  bila  lebih  dari  satu, dan  dinisbatkan  kepada  yang  mempunyai  iddah.  Demikian sepakat  dengan  madzhab  syafi’I  berdasarkan  firman  Allah dalam surat al-Boqoroh ayat 228 dan at-Tholak ayat 4.
4. Iddah wanita yang berzina
Madzhab  Syafi’I  dan  Hanafi  sepakat  bahwa  wanita  yang berzina  tidak  wajib  melakukan  iddah,  sebab  sperma  laki-laki yang  menzinainya  tidak  perlu  dihormati.  Dengan  demikian seorang  laki-laki  boleh  melakukan  akad  dengan  wanita  yang melakukan  zina,  dan  boleh  juga  mencampurinya  (sesudah akad), sekalipun ia dalam keadaan hamil (menurut Syafi’iyyah).
Akan tetapi dalam hal ini Imam Hanafi mengatkan bahwa boleh melakukan akad nikah dengan wanita hamil akibat zina,
tetapi tidak boleh mencampurinya hingga melahirkan (dan baru sesudah itu boleh mencampurinya). (Wahba al- Zuhaily,:634).
5. Iddah wanita ahli kitab
Ulama  madzhab  sepakat  bahwa  wanita  ahli  kitab  apabila suaminya  muslim,  hukumnya  sama  dengan  wanita  muslimah dalam hal ber-iddah dan tidak boleh bersolek bila ditinggal mati suaminya.  Akan  tetapi  si  istri  ahli  kitab  dan  suami  juga  ahli kitab maka ada perbedaan.
Imam  Syafi’I  (didukung  oleh  Hambali  dan  Maliki) mengatakan bahwa wanita itu wajib beriddah, akan tetapi Imam Syafi’I tidak mewajibkan wanta itu untuk bersolek ketika  menjalani  iddah.  Sementara  imam  Hanafi berkomentar  bahwa  tidak  ada  iddah  bagi  wanita  bukan muslim  yang  bersuami  non  muslim.  (wahab  al- Zuhaily,:634).
6. Ihdad
Tidak ada perbedaan dikalangan para ulama madzhab bahwa  wanita  yang  ditinggal  oleh  suaminya  wajib melakukan ihdad baik wanita itu sudah lanjut usia, maupun masih  kecil,  muslimah  maupun  non  muslimah.  Kecuali hanafi bahwa wanita dzimmi dan masih kecil tidak harus menjalani ihdad sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak kenai kewajiban (ghoiru mukallaf).(Muhammad Ismail,1995:302).

## F. Sebab-sebab timbulnya perbedaan pendapat
Sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Muahammad  Shaltout dan  Muhammad  Ali  as-Sayis,  bahwa  perbedaan  pendapat dikalangan madzhab antara lain oleh:
1. Perbedaan Pemahaman (pengertian) tentang Lafadh Nash
Sayid  Al-Batalyausi  menyebutkan  suatu  lafadh  nash tunggal yang mengandung arti lebih dari satu (musytarak). Seperti  lafaz  Qur`un  (jama`nyaQuru`  )  merupakan  lafaz musytarak. Para Fuqoha` Hijaz mengartikan lafaz Qur`un dengan  ”  suci  “  dn  sementara  Fuqoha`  Irak  mengartikan dengan “Haidh”. Demikian pula halnya dengan lafaz antara arti hakiki dan majazi, sedangkan majas adalah lafaz yang dipakai bukan arti yang sebenartnya.
2. Perbedaan Dalam Masalah Hadis
Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syaltout dan Ali as-Sayis  bahwa  perbedaan  dalam  masalah  hadits  bisa  saja terjadi  karena  ada  hadits  yang  sampai  kepada  sebagian  dan kepada yang lain tidak. Atau bisa saja berbeda dalam menilai keberadaan  hadits  dan  perowinya,  atau  bisa  jadi  suatu  hadits sampai kepada keduanya dengan disepakati dan sebagian yang lain tidak, seperti hadits mursal.
Imam Malik misalnya menggunakan hadits mursal,tetapi beliau  memberi  syarat  yaitu  hadits  mursal  yang  banyak diriwayatkan Tabi’in dan ini pun beliau menentuakna tabi’in yang  memang  dibolehkan  meriwatkan  hadits  secara  mursal tersebut.
3. Perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan Qoidah Lughowiyah Nash
Misalnya  tentang  kaidah  al-am.  Sebagian  pendapat mengatakan al-‘am memfaidahkan qoth’y (pasti) jika tidak ada takhsisnya,  sementara  yang  lain  mengatakan    bahwa  al-‘am tetap dhonny, bukan qoth’i.
4. Perbedaan  dalam  mentarjihkan  dalil-dalil  yang  berlawanan (ta’arudl al-adilah)
Abdul  wahab  khollaf  dan  Zakiy  al-Din  sya’ban menjelaskan  bahwa  para  ulama  berbeda  pendapat  adanya perlawanan  dua  dalil  dan  cara  mengatasinya  melalui  tarjih.
Sebagian  pendapat  bahwa  pada  dasarnya  tidak  ada  terjadi perlawanan  diantara  dalil-dalil  syara’  kecuali  dilakukan  oleh mujtahid.  Imam  Syatibi  dalam  kitab  Muwafaqat  juga menjelaskan  bahwa  sebetulnya  tidak  ada  satupun  terjadi perlawanan  diantara  dalil-dalil  hukum,  kecuali  perlawanan dalam hal memastikan dan menetapkan hukum, sebagian yang lain  mengatakan  bahwa  memang  terjadi  perlawanan  diantara beberapa  dalil  hukum,  oleh  sebab  itu  harus  dicari  jalan penyelesaiannya  dengan  cara  yang  memungkinkan  terhndar dari perlawanan tersebut.
5. Perbedaan tentang qiyas
Masalah  Qiyas  merupakan  perbedaan  yang  sangat  luas dalam  ushul  fiqh  dikalangan  madzhab  hukum.  Perbedaan  ini bukan  saja  antara  yang  menolak  qiyas,  tapi  juga  antara  yang mnerima  qiyas  pun  timbul  perbedaan  dalam  hal  intensitas penggunaannya.
Kalangan  yang  menolak  qiyas  tidak  mengakui  qiyas sebagai dalil dalam menetapkan hukum, karena qiyas dibangun atas  dasar  pemikiran  yang  berpangkal  pada  akal,  sedangkan akal  tidak  dapat  dijadikan  landasan  penetapan  hukum, sementara penetapan hukum menuntut kepastian.
Sedang  yang  menerima  qiyas  menegaskan  bahwa  qiyas dapat  dijadikan  hujjah  syari`ah,  yang  tentu  saja  diikat  oleh persyaratan tertentu, dan kebanyakan ulama` ushul menggunakan qiyas dalam menetapkan hukum.
6. Perbedaan dalam menggunakan dalil-dalil hukum Dari dalil-dalil hukum syara` dapat dibedakan menjadi dua bagian,  yaitu  dalil  naqli  dan  aqli.  Yang  dimaksud  dalil  naqli adalah dalil kitab dan sunnah atau sering disebut dengan dalil yang  di  nashkan  (mansusa).  Sedangkan  dalil  aqli  adalah  dalil yang didasarkan pada akal atau sering juga disebut dengan dalil ijtihadiyah.  Terhadap  dalil-dalil  hukum  yang  disebutkan terakhir  ini  banyak  menimbulkan  perbedaan  pendapat.
Perbedaan  berakar  pada  sebagian  menerimanya  sebagai  dalil dan ynag lain tidak.
Dalil  yang  diperdebatkan  itu  adalah  al-istihsan,  maslah mursalah,  istishan,  al-urf,  sya’un  man  qoblana  dan  qoul shohabi.  Misalnya  perdebatan  kalangan  Hanafiyah  tentang istihsan.  Kalangan  hanafiyah  menganggap  dapat  dijadikan sebagai  dalil  dalam  menetapkan  hukum  syara’.  Sementara kalangan  syafi’iyyah  tidak  menganggap  al-istihsan  sebagai dalil.
7. Perbedaan dalam menggunakan illat hukum
Sebagai contoh, sebagaimana yang ditulis oleh syekh
Waliyullah al-Dahlawy, yaitu “berdiri” karena ada jenazah yang lewat. Sebagian pendapat mengatakan bahwa berdiri itu  merupakan  penghormatan  kepada  malaikat  sehingga meliputi semua mayat, baik mukmin maupun kafir.
Akan  tetapi  sebagin  yang  lain  berpendapat  bahwa berdiri  itu  karena  kesusahan  yang  menimpa  mayat,  yang juga  meliputi  semua  mayat.  Bahkan  ada  pula  yang berpendapat bahwa Rosulullah berdiri itu karena dilewati jenazah Yahudi.
Perbedaan  diatas  pada  dasarnya  disebabkan  oleh pemahaman tentang Illat yang mendasari penetapan suatu ketentuan  hukum  syara’.  Seperti  contoh  yang  telah dikemukakan  diatas,  keharusan  berdiri  ketika  jenazah lewat,  yang  memahami  illatnya  berbeda-beda  satu  sama lain.
8. Perbedaan dalam masalah nasakh
Menurut  sayyid  al-Batalyausi  ternyata  para  ulama berbeda  pendapat  dimana  sebagian  yang  lainnya mengakuinya.

## G. Pemikiran yang lebh relevan antara pandangan madzhab syafi’I dan hanafi
Sebelum penulis memberi komentar tentang mana yang lebih relevan pandangan madzhab Hanafi dan Syafi’I atas kedudukan iddah dan ihdad diatas maka perlu kiranya penulis menampilkan beberapa obyek yang menjadi perbedaan yang sangat menonjol antara mereka, dengan begitu menulis dapat menyempulkan maksud tertentu.
Pertama, tentang persepsi meraka adanya kewajiban iddah dengan 3 quru’ yang mereka artikan masa suci (menurut Imam Syafi’I) atau masa haidh (menurut Imam Hanafi).
Ketentuan  ini  berdasarkan  firman  Allah  dalam  surat AlBaqoroh ayat : 228:
ءورق ةثلاث نھسفناب نصبرتي تقلطملاو
Artinya: ”wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri tiga kali quru’”(Al-baqoroh (2):228).
Imam Syafi’I menginterpretasikan quru’ adalah dengan masa suci (tidak haidh).(Abi Abdillah,:224). Dalam hal ini Imam Syafi’i mempunyai dalil yaitu: 1. Al-Qur’an yang berbunyi
نھت دغل نھوقلطف ءاسنلا متقلطاذا
Artinya: “apabila  kamu  menceraikan  istri-istrimu  maka ceraikanlah pada masa iddahnya”.
Yang dimaksud dalam aayat diatas adalah maknanya
نھت دغل نھوقلطف ءاسنلا متقلطاذا
(hendaklah  kamu  menceraika  meraka  pada  waktu iddahnya) karena talak pada waktu haidh itu dilarang maka hal tersebut  menunjukkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  iddah ialah waktu suci, maka dari itu yang dimaksud “quru” adalah “suci”. (Ali as-Syabuny,2001:256).
2. Hadits yang diriwayatkan Aisyah r.a bahwasanya ia berkata لھ
راھطلااءارقلاا ؟ءارقلااام نوردت
(Apakah kalian tau apa itu “aqro” yaitu “suci”).
Adapun imam Hanafi menginterpretasikan bahwa quru’ berarti “haidh” bukan suci. Dengan alasan bahwa :
1. Iddah itu di syari’atkan untuk mengetahui kekosongan Rahim dari  kandungan,  sedangkan  yang    memberi  indikasi  akan kekosongan Rahim dari kandungan itu adalah haidh.
2. Sabda Nabi saw : كئارقا مايا ةلاصلا ىعد  (tinggalkanllah sholat pada waktu quru’mu) yakni, pada haidhmu, sebab sholat yang diharamkan pada waktu haidh.
3. Surat ath-Tholak ayat 4
رھشا ةثلاث نھت دعف متبتا نا مكئاسن نم نسئي ءىلاو
Ini  menunjukkan  waktu  iddah  dihitung  atas  dasar  sekian  kali haidh, tidak dihitung atas dasar sekian kali suci. (Ali as- Syabuny,2001:257)
Dengan  melihat  alasan  para  ulama  tersebut  diatas  memang mempunyai alasan yang sama-sama kuatnya, tetapi menurut hemat penulis yang lebih relevan adalah pandangan imam syafi’i, karena dengan  quru’  yang  diartikan  masa  suci,  yang  mana  masa  itu  bisa diliht atas kekosongan rahim dari benih suaminy, disamping itu juga Allah memerintahkan mentalak si istri dalam keadaan suci, kerana dalam keadaan haidh itu dilarang, sehingga keadaan suci itulah yang dimaksud dengan quru’.
Kedua, yaitu  atas  keadaan  iddah  bagi  si  istri  yang  telah melakukan kholwat dengan suaminya, maka ia berkewajiban adanya iddah, ini adalah menurut Imam Syafi’i yang mana ia brdalil denga Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Atstrom dari Zurarah ibn Afwa اق ىفوا نب هرارز  نع اباب قلغا نم نا نودسارلا ءافلخلا ىضق " : ل ةدعلا تبجوو ,رھملا بجو دقف ,ارتس ىخراوا
“bahwa  khulafaur  Rosyidin  memutuskan  perkara seseorang yang menutup pintu kemudian menutup tabir, maka bagi yang laki-laki, berkewajiban membayar mahar, dan bagi yang  perempuan  berkewajiban  untuk  ber-iddah”.(Wahbah alZuhaily,1989:629 ).
Akan  tetapi  menurut  Imam  Syafi’i  ia  tidak  wajib  menjalani iddah karena mafhumnya ayat
اھنودتعت ةدع نم نھيلع مكاامف نھوسمتنا لبق نم نھومتلط مث
Dalam  hal  ini  penulis  lebih  sependapat  dengan  pandangan  Imam Syafi’i  tersebut  karana  sudah  jelas  bahwa  bila  belum  terjadi persetubuhan, maka tidak ada iddah sama sekali, padahal  kholwat (berduaan) adalah belum tentu adanya persetubuhan sehingga dalam rangka baroatur  rohmi bisa  dipastikan,  bila  memang  kholwat sampai terjadi persetubuhan maka sudah jelas adanya iddah.
Ketiga, kewajiban  ihdad  atas  wanita  yang  ditalak  ba’in,  ini adalah menurut pandangan Madzahab Hanafi, akan tetapi menurut Madzhab Syafi’i ia tidak wajib. Maka dalam hal  ini penulis lebih condong  kepada  Madzhab  Imam  Syafi’i,  kerana  menurut  hemat penulis talak ba’in itu sudah putus hubungan dengan laki-laki sama sekali, sehingga tidak perlu adanya ihdad, kerana ihdad itu sebagi rasa  bela  sungkawa  terhdap  kematain  suaminya,  dan  bagi  wanita sudah  selayaknya  untuk  berbuat  seperti  itu.  Dan  juga  tidak  wajib ihdad bagi anak kecil (belum baligh) menurut Madzhab Hanafi dan kewajiban  ihdad  menurut  Syafi’i,  karena  walaupun  masih  kecil (belum baligh) tapi ia setatusnya sebagai istrinya, sehingga ia juga harus  menghormati  atas  kepergian  suaminya,  maka  dari  itu  tetap harus melakukan ihdad.

## H. Kesimpulan
Berdasarkan tahap-tahap yang telah penulis tempuh melalui pembahasan dan penjabaran yang cukup seksama maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Madzahab Syafií dan Hanafi sepakat atas kewajiban iddah atas  wanita  yang  telah  dicerai  suaminya  atau  karena kematian  sang  suami.  Bila  dalam  keadaan  masih  punya haidh.  Maka iddahnya adalah 3 kali suci  (Syafi’i) atau 3 kali  haidh  (Hanafi),  maka  iddah  kehamilan  dengan melahirkan anaknya secara keseluruhan baik ia dicerai atau
ditinggal mati, Masa iddah kerena ditinggal mati suaminya, dengan  menunggu  4  bulan  10  hari  ini  apabila  ia  tidak hamil,  demikia  juga  iddah  wanita  yang  putuh  haidh (menopause) dan yang belum haidh (karena belum baligh), maka ia harus beriddah dengan 3 bulan.
2. Larangan  melakukan  sesuatu  ketika  ia  dalam  keadaan iddah  mmenurut  Madzhab  Hanafi  sepakat  tidak  boleh menerima pinangan orang lain dan adanya larangan keluar rumah tanpa ada keperluan yang pokok.
3. Persepsi Imam Syaf’i tentang quru’diartikan sebagai masa suci,  kerena  perceraian  pada  masa  haidh  dilarang  oleh agama
dan diperintahkan untuk menceraikan istri pada waktu iddahnya (sucinya), sehingga relevansinya quru’adalah dengan suci.

## Daftar Pustaka
Al-qur’an  dan  terjemah ,  Departemen  Agama  RI,  Mahkita, Surabaya
Abd. Muqsith Ghazali dkk, Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan
Perempuan RAHMA, Jakarta, 2000
Abdurrahman al-Jazili, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib alArba’ah, Juz IV Dar Fikr, Bairut, t,t
Abu  AAbdullah  Muhammad  ibn  Abdurrohmman ,  Rahmat alUmmat fi Ikhtilafi al-Aimmah, Juz II Al-Hidayah,
Surabaya t.t
Asy-syairozi, Al-Muhadzdzab fi Fiqh Madzhab Imam As-Syafi’I,
Syirkah Maktabah. Surabaya, t.t
H.S.A.  Al-Hamdani ,  Risalah  Nikah ,  Jakarta,  Pustaka  Amina,
Jakarta 1989
Ibnu Rusyd, Bidaya al-mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Juz II
Syarkah an-Nur Asia, t.t
Imam  Taqiyuddin  Abubakar  bin  Muhammad  al-Husaini, Kifayah al-Akhyarfi Hall ghoyah al-Iktishor, juz II, Dar al-Ikhya’
kutub al-Arabiyah t.t
M. Ali. Ash-Shobuni, Tafsir Ayat Al-Ahkam min al-Qur’an Jild. I , alih bahasa Saleh Mahfoed, cet. I (Bandung : Al-Ma’ruf
, t.t).
M.  Hasbi  Ash-shisiqi, Pengantar  Ilmu  Fiqh ,  Bulan  Bintang, Jakarta, 1967
Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab , TP Lentera
Basritama, Jakarta, 1996
Syamsuddin as-Syarkhosi, al-Mabsuth, Juz, V , Dar al-Ma’rifah,
Bairut 1989
Teunku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Poko-Pokok Pegangan
Imam Madzhab , Pustka Rizki Pratama, Semarang, 1997
Wahbah  Az-zuhaily,  DR Al-Fiqh  Al-Islamy  Wa  Adillatuhu,  Juz
VII , Dar al-Fikr, Damsyiq, 1989