## EFEK MODERASI TEKNOLOGI INFORMASI ATAS HUBUNGAN PERENCANAAN, IMPLEMENTASI, PELAPORAN, EVALUASI ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
Wendra Aliffandi 1*) , Hasni Yusrianti 2) , Emylia Yuniarti 3) 123 Universitas Sriwijaya Palembang, Indonesia Korespondensi Email 1* : wen.darwis@gmail.com Email 2 : hasniyusrianti@unsri.ac.id Email 3 : emylia_yuniarti@fe.unsri.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  moderasi  teknologi  informasi  atas  hubungan  perencanaan, implementasi,  pelaporan  dan  evaluasi  anggaran  terhadap  akuntabilitas  kinerja  Pemerintah  Daerah  Kota Palembang.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dalam  lingkup Pemerintahan  Kota  Palembang  sebanyak  52  OPD.  Sampel  menggunakan  kriteria  dan  setiap  OPD  diambil sebanyak 3 orang sehingga totalnya berjumlah 156. Teknik analisis menggunakan SEM PLS. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  secara  langsung  hanya  variabel  teknologi  yang  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja sedangkan variabel perencanaan, implementasi, pelaporan dan evaluasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.  Teknologi  informasi  hanya  mampu  memoderasi  hubungan  variabel  perencanaan  anggaran  dan akuntabilitas kinerja sedangkan variabel lainnya teknologi informasi tidak mampu memoderasinya.
Kata Kunci :  Perencanaan, Implementasi, Pelaporan, Evaluasi, Teknologi Informasi, Akuntabilitas Kinerja THE EFFECT OF INFORMATION TECHNOLOGY MODERATION ON RELATIONSHIP PLANNING, IMPLEMENTATION, REPORTING, BUDGET EVALUATION ON PERFORMANCE ACCOUNTABILITY

## Abstract
This study aims to determine the effect of information  technology  moderation  on the relationship between planning, implementation, reporting and evaluation of the budget on performance accountability of the Regional Government of Palembang City. The population in this study were all Regional Apparatus Organizations (OPD) within the scope of Palembang City Government as many as 52 OPD. The sample used the criteria and 3 people were taken from each  OPD  so  that  a  total  of  156.  The  analysis  technique  used  SEM  PLS.  The results  of  the  study  show  that directly  only  the  technology  variable that  influences  performance  accountability  while the  planning, implementation, reporting  and  evaluation  variables  do  not  affect  performance  accountability.  Information  technology  is  only  able  to moderate the  relationship  between  budget  planning  and  performance  accountability  variables, while other  variables, information technology is not able to moderate it.
Keywords :  Planning,  Implementation,  Reporting,  Evaluation,  Information  Technology,  Performance Accountability

## PENDAHULUAN
Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014  akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban  suatu  instansi  pemerintah  untuk  mempertanggung  jawabkan  keberhasilan  atau kegagalan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  yang  telah  diamanatkan  para  pemangku
Diterima: 30 June 2023      Direvisi: 07 July 2023       Disetujui: 07 July 2023      Dipublikasi: 08 July 2023
kepentingan  dalam  rangka  mencapai  misi  organisasi  secara  terukur  dengan  sasaran/target yang  telah  ditetapkan  melalui  pelaporan  kinerja  instansi  pemerintah  yang  disusun  secara periodik.  Keputusan  Kepala  LAN  Nomor  239/IX/6/8/2003,  pelaksanaan  penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan penyusunan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
Pemerintah Indonesia sehubungan dengan kinerjanya pada pertumbuhan ekonomi konsisten positif, mengindikasikan Indonesia pulih. Gejolak ketidakpastian global mampu diredam  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  tembus  melebihi  5%  pada  kuartal  II  tahun 2022. Diprediksi terus tumbuh hingga akhir tahun. Anggaran pemulihan ekonomi tangguh menahan guncangan inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Empat ratus lima puluh lima  triliun  disiapkan  tahun  ini  untuk  memberikan  bantuan  bagi  masyarakat,  penanganan kesehatan  sekaligus  memperkuat  pulihnya  perniagaan  negeri  ini.  Capaian  ini  pun  diikuti oleh surplus neraca dagang di sektor perindustrian. Performa ekonomi Indonesia pun kian meyakinkan dan menciptakan optimisme (Staf Kepresidenan Republik Indonesia, 2022).
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota  Palembang  Provinsi  Sumatera  Selatan,  dalam upaya  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  kinerjanya,  Pemerintah  Kota  Palembang melakukan  reviu  terhadap  Indikator  Kinerja  Utama,  dalam  melakukan  reviu  dengan memperhatikan  capaian  kinerja,  permasalahan  dan  isu-isu  strategis  yang  sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kota Palembang tahun 2020 menunjukan hasil dari 10 sasaran strategis hanya 3 sasaran yang tercapai 100% yaitu 1) Kebutuhan infrastruktur (122,77%); 2) Terlaksananya tata kelola lingkungan perkotaan (101,03%) dan 3) Terlaksananya Good Governance Practices dan  Reformasi  Birokrasi  (100%).  Sedangkan  sisanya  masih  belum  tercapai,  hal  ini dikarenakan  untuk  penurunan  pertumbuhan  IPM  Tahun  2020  sangat  dipengaruhi  oleh turunnya rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Kemudian meningkatnya tingkat pengangguran  terbuka  dikarenakan  1)  adanya  pandemi  covid-19;  2)  ditundanya  kegiatan pendidikan  dan  pelatihan  bagi  pencari  kerja  secara  langsung;  3)  kurangnya  anggaran peningkatan sumber daya manusia; 4) rendahnya kesadaran pengusaha dalam pelaksanaan peraturan-peraturan  dibidang  ketenagakerjaan;  dan  5)  tidak  seimbangnya  lapangan pekerjaan yang tersedia (Bagian Organisasi Setda Kota Palembang, 2021).
Capaian  kinerja  gerakan  Shalat  Subuh  Berjamaah  menurun  dari  target  yang ditetapkan  akibat  pengaruh  dari  pandemi  Covid  19  dimana  masyarakat  maupun  aparatur tidak  banyak  yang  melaksanakan  shalat  berjamaah  di  Masjid  maupun  Mushollah  sehingga aplikasi  Si  Abuh banyak  tidak  digunakan.  Terjadinya  penurunan  jumlah  investasi  di  Kota Palembang  hal  ini  dikarenakan  banyaknya  investor  tidak  melapor  ke  PMDN/PMA sehingga  data  yang  disampaikan  ke  LKPM  tidak  mengalami  penambahan  investasi.  Pada Tahun  2020  jumlah  penduduk  miskin  di  Kota  Palembang  mencapai  182,61  ribu  orang (10,89  persen).  Meningkat  sebesar  1,94  ribu  orang  dibandingkan  dengan  kondisi  Tahun 2019 yang sebesar 180,67 ribu orang (10,90) persen). Hal ini dikarenakan 1) kurang tepat sasaran program dan kegiatan yang dijalankan oleh OPD; 2) hambatan dalam pelaksanaan pembinaan bisnis rumahan terhalang dalam hal permodalan (Bagian Organisasi Setda Kota Palembang, 2021).
Persentase Penilaian Kesehatan koperasi sebesar 61,33% dari target sebesar 84,66%, sehingga capaian kinerja tercapai sebesar 72,44% dengan koperasi yang dinilai kesehatannya sebesar 92 koperasi dari target sebesar 150 koperasi. Kondisi tidak tercapai ini dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda sehingga koperasi tidak dapat melaksanakan rapat anggota tahunan  dan  keterlambatan  penyampaian  laporan  tahunan  koperasi  sehingga  penilaian
kesehatan  koperasi  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  maksimal  sesuai  target.  Minat kunjungan wisatawan ke Kota Palembang apabila dibandingkan dengan Tahun 2019 sangat menurun  sekitar  49%  dan  tidak  memenuhi  target  yang  direncanakan.  Hal  ini  disebabkan karena bencana non alam yaitu pandemi Covid-19 sejak pertengahan bulan Maret 2020 lalu yang menyebabkan 30 event wisata di Palembang batal digelar. Pada 2020 ditargetkan 2,4 juta wisatawan, namun hanya 895.912 ribu wisatawan yang datang, artinya hanya 37,33%. Apabila  dibandingkan  dengan  target  kondisi  akhir RPJMD  12.500.000  Jiwa  maka  capaian kinerja  Tahun  2020  masih  berada  pada  posisi  7,2%  (Bagian  Organisasi  Setda  Kota Palembang, 2021).
Berbagai  penelitian  menyatakan  bahwa  Akuntabilitas  kinerja  pemerintah dipengaruhi oleh perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban anggaran (Wibisono, 2016), evaluasi kinerja (Utami, 2017),  pengendalian akuntansi (Fathia, 2017) (Gani, 2020), sistem  informasi  pengelolaan  keuangan  (Yuliani,  2018),  penyerapan  anggaran (Fadhilatunnisa,  Suwondo,  &  Novianty,  2021),  pendanaan  peradilan  dan  keseimbangan antara  alokasi  sumber  daya  (ekuitas)  dan  kinerja  (equality)  (Viapina,  2020).  Kemudian penelitian  lain  yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  kinerja  dipengaruhi  oleh  manajemen publik  baru  antara  realitas  dan  ilusi  (Mauro,  2017),  kinerja  penganggaran  (Klase,  2008), model perencanaan anggaran (Kung, Huang, & Cheng, 2013), akuntabilitas dan penerapan anggaran  (Olurankinse  &  Oloruntoba,  2017),  alokasi  belanja  modal  (Ogujiuba  & Ehigiamusoe, 2014), Cost Control and Accountability (Lawyer, 2014), sistem pengendalian internal (Mattoasi, Musue, & Rauf, 2021).
Perencanaan  anggaran  merupakan  subsistem  perencanaan  strategis  ( strategic planning ), secara teknis dilaksanaan dengan sistem anggaran kinerja yang didahului dengan perencanaan  kinerja.  Penerapan  sistem  anggaran  kinerja  dalam  penyusunan  anggaran dimulai  dengan  perumusan  isu-isu  strategis  yang  direspon  dengan  program  dan  kegiatan yang relevan (Latif, 2014). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2016)  dimana  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  variabel  perencanaan  anggaran, berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Setelah perencanaan anggaran  disahkan  langkah  selanjutnya  adalah  tahap  implementasi  anggaranSistem pengukuran  kinerja  yang  dilandasi  oleh  konsep  value  for  money,  dan  anggaran  yang berorientasi  hasil  yang  menekankan  pemikiran  logis  dan  rasional  dalam  mengelola  suatu perubahan  dalam  suatu  organisasi.  Organisasi  kemudian  dapat  dimodifikasi  dengan mengaplikasikan  perencanaan  rasional  secara  ilmiah  untuk  mencapai  efektivitas  dan efisiensi  keseluruhan  organisasi  (Julnes,  2011).  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  yang dilakukan oleh Safitri (2022) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi penganggaran  berbasis  kinerja  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Tindak lanjut dari implementasi anggaran adalah penyampaian laporan dalam hal ini meliputi  laporan  kinerja  keuangan  berupa  laporan  realisasi  anggaran,  neraca,  laporan  arus kas,  dan  catatan  atas  laporan  keuangan  dan  laporan  kinerja  non  keuangan  untuk  dapat digunakan  sebagai  masukan  untuk  melakukan  perbaikan  ditahun  berikutnya  dan  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  kepada  publik  atas  dana  yang  digunakan  dalam  rangka meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  (Mardiasmo,  2016).  Hal  ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Anisa & Haryanto (2022) dalam penelitiannya yakni  sistem  pelaporan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  kinerja pemerintah.  Proses  akhir  dari  suatu  anggaran  adalah  evaluasi  anggaran  yang  merupakan tindakan  yang  dilakukan  untuk  menelusuri  penyimpangan  atas  anggaran  ke  departemen
yang bersangkutan dan digunakan sebagai  dasar  untuk penilaian akuntabilitas departemen (Kenis, 2019). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Utami, (2020) dimana hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  variabel  evaluasi  anggaran  terhadap  akntabilitas kinerja instansi pemeritah di Kabupaten Lima Puluh Kota.
Hal  lain  yang  perlu  diperhatikan  adalah  pemanfaatan  teknologi  informasi, pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat meningkatkan kinerja organisasi maupun kinerja  individu  yang  bersangkutan  (Aji,  2015).  Pada  penelitian  ini  variabel  teknologi informasi digunakan sebagai variabel pemoderasi dikarenakan dengan dilakukannya sistem perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi anggaran  bila  didukung  oleh  teknologi  informasi  maka  akan  menghasilkan  akuntabilitas kinerja  pemerintah  yang  baik.  Perkembangan  teknologi  informasi  dapat  meningkatkan akuntabilitas kinerja dimana pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat (Aji, 2015).
Penelitian  sehubungan  dengan  teknologi  informasi  sebagai  variabel  moderasi diantaranya  Sudaryanti  (2013)  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  penganggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).  Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh    Winara  &  Putri,  (2019)  hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem informasi sebagai pemoderasi dapat memperkuat hubungan  perencanaan,  pelaksanaan,  pelaporan  keuangan  evaluasi,  manfaat  dengan akuntabilitas kinerja.
Penelitian  ini  mengacu  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wibisono  (2016)  dan Utami  (2017)  namun  peneliti  menambahkan  variabel  teknologi  informasi  sebagai  variabel moderasi. Kemudian peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Winara & Putri, (2019)  namun  peneliti  menambahkan  variabel  pertanggungjawaban  sebagai  variabel bebasnya.  Selanjutnya  penelitian  Sudaryanti  (2013)  namun  yang  membedakannya  peneliti memecah variabel penganggaran menjadi perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi anggaran.
Pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  apakah perencanaan,  implementasi,  pelaporan  dan  evaluasi  anggaran  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palembang baik secara langsung maupun di moderasi oleh Teknologi Informasi?. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  perencanaan,  implementasi,  pelaporan dan  evaluasi  anggaran  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  Pemerintah  Kota Palembang baik secara langsung maupun di moderasi oleh Teknologi Informasi.

## METODE

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) dalam  lingkup  Pemerintahan  Kota  Palembang  sebanyak  52  OPD.  Metode  pemilihan sampel  menggunakan  purposive  sampling  dengan  kriteria  pegawai  yang  memahami mengenai  perencanaan,  implementasi,  pelaporan  dan  evaluasi  anggaran  serta  memiliki pengalaman  minimal  selama  5  tahun  dibidang  tersebut.  Sehingga  diasumsikan  masing- masing  OPD  diambil  sebanyak  3  orang  pegawai.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 52 x 3 = 156 responden.

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  dengan  metode  Partial  Least  Square  (PLS)  menggunakan software SmartPLS versi 3.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Analisis Outer Model
Pengujian  model  pengukuran  (outer  model)  digunakan  untuk  menentukan spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, meliputi: Convergent Validity
Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

## Tabel 1. Outer Loadings
No Perencanaan Anggaran Implementasi Anggaran Pelaporan Anggaran Evaluasi Anggaran Teknologi Informasi Akuntabilitas Kinerja 1 0.718 - - 0.818 0.729 0.735 2 0.713 0.817 0.711 - 0.713 0.718 3 0.715 0.775 0.889 0.725 0.727 0.717 4 0.760 0.736 0.865 - 0.736 0.719 5 0.726 0.849 0.886 0.882 0.704 0.741 6 0.787 - 0.889 0.796 0.733 0.748 7 0.865 - 0.751 - 0.742 0.742 8 0.784 - - - 0.737 0.719 9 - - - - 0.752 0.723 10 - - - - 0.793 0.738 11 - - - - 0.712 0.724 12 - - - - 0.726 0.732 13 - - - - 0.711 0.767 14 - - - - 0.740 - 15 - - - - 0.728 - 16 - - - - 0.721 - 17 - - - - 0.751 - 18 - - - - 0.736 - 19 - - - - 0.716 - 20 - - - - 0.724 - 21 - - - - 0.751 - 22 - - - - 0.737 - 23 - - - - 0.707 - 24 - - - - 0.712 - 25 - - - - 0.708 - 26 - - - - 0.745 - 27 - - - - 0.741 - 28 - - - - 0.727 - 29 - - - - 0.733 - 30 - - - - 0.719 -
Sumber: Penelitian lapangan data di olah dengan SEM PLS 3 (2023)
Berdasarkan tabel 1 di atas diketahui bahwa terdapat indikator yang bernilai kurang dari  0.7  sehingga  dinyatakan  tidak  valid.  Adapun  indikator  tersebut  yaitu  pada  variabel implementasi anggaran untuk pernyataan 1 bernilai 0.684, pada variabel pelaporan anggaran untuk pernyataan 1 bernilai 0,674, dan pada variabel evaluasi anggaran untuk pernyataan 2
(0,612) dan 4 (0.687). Untuk indikator-indikator yang tidak valid tersebut harus dikeluarkan dari model. Penghapusan indikator nantinya dilanjutkan dengan melakukan estimasi ulang atau  re-estimasi.  Re-estimasi  atau  melakukan  estimasi  ulang  untuk  evaluasi  model pengukuran dimaksudkan untuk memeriksa kembali validitas outer factor setiap indikator. Berdasarkan  perhitungan  re  estimasi  diketahui  semua  variabel  meliputi  Perencanaan Anggaran (X 1 ), Implementasi Anggaran (X 2 ), Pelaporan Anggaran (X 3 ), Evaluasi Anggaran (X 4 ),  Teknologi  Informasi  (M)  dan  Akuntabilitas  Kinerja  (Y)  semua  memiliki  nilai  outer loadings di atas 0.7 sehingga semua pernyataan dalam indikator pada variabel penelitian ini dinyatakan valid.

## Average Variance Extracted (AVE)
Validitas  konvergen  sebuah  konstruk  dengan  indikator  reflektif  dievaluasi  dengan Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE seharusnya sama dengan 0,5 atau lebih. Nilai AVE  0,5  atau  lebih  berarti  konstruk  dapat  menjelaskan  50%  atau  lebih  varians  itemnya. Berdasarkan pengolahan data menggunakan Smart Pls diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 2. Hasil Uji Validitas Average Variance Extracted (AVE) No Variabel AVE Keterangan 1 Perencanaan Anggaran 0.578 AVE > 0.5 = Valid 2 Implementasi Anggaran 0.633 AVE > 0.5 = Valid 3 Pelaporan Anggaran 0.697 AVE > 0.5 = Valid 4 Evaluasi Anggaran 0.652 AVE > 0.5 = Valid 5 Teknologi Informasi 0.534 AVE > 0.5 = Valid 6 Akuntabilitas Kinerja 0.537 AVE > 0.5 = Valid
Sumber: Penelitian lapangan data di olah dengan SEM PLS 3 (2023)
Berdasarkan  tabel  2  diketahui  bahwa  semua  variabel  yang  meliputi  variabel Perencanaan  Anggaran  (X 1 ),  Implementasi  Anggaran  (X 2 ),  Pelaporan  Anggaran  (X 3 ), Evaluasi Anggaran (X 4 ), Teknologi Informasi (M) dan Akuntabilitas Kinerja (Y)  memiliki nilai Average  Variance  Extracted (AVE)  semua  lebih  besar  dari  0.5.  Hal  ini  berarti  bahwa semua konstruk telah tercapai syarat validitas konvergen sebab nilai AVE semuanya > 0,50.
Reliabilitas Konstruk Contruct reliability adalah mengukur reliabilitas konstruk variabel laten. Nilainya yang dianggap reliabel harus diatas 0.70. Construct reliability sama dengan cronbach alfa . Berdasarkan pengolahan data di peroleh hasil sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Konstruk No Variabel Cronbach’s Alpha rho_A Composite Reliability 1 Akuntabilitas Kinerja (Y) 0.930 0.948 0.938 2 Perencanaan Anggaran (X 1 ) 0.899 0.960 0.916 3 Implementasi Anggaran (X 2 ) 0.814 0.862 0.873 4 Pelaporan Anggaran (X 3 ) 0.912 0.953 0.932 5 Evaluasi Anggaran (X 4 ) 0.824 0.859 0.882 6 Teknologi Informasi (M) 0.970 0.973 0.972
Sumber: Penelitian lapangan data di olah dengan SEM PLS 3 (2023)
Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa semua konstruk memiliki nilai cronbach’s Alpha > 0,6 dan bahkan semuanya > 0,7, maka dapat dikatakan bahwa semua konstruk tersebut telah reliable.

## Analisis Model Struktural (Inner Model)
F Square (Effeck Size)
Berdasarkan pengolahan data diperoleh nilai F square sebagai berikut: Tabel 4. F Square
Variabel Kinerja (Y) Perencanaan Anggaran (X 1 ) 0.013 Implementasi Anggaran (X 2 ) 0.008 Pelaporan Anggaran (X 3 ) 0.050 Evaluasi Anggaran (X 4 ) 0.030 Teknologi Informasi (M) 0.229
Sumber: Penelitian lapangan data di olah dengan SEM PLS 3 (2023)
Berdasarkan tabel 4 nilai F Square diatas, untuk variabel Perencanaan Anggaran dan Implementasi  Anggaran  memiliki  nilai  f 2 berada  dalam  rentang  0,02  sd  0,15  yang  berarti memiliki  efek  size  (pengaruh)  yang  kecil  terhadap  variabel  Akuntabilitas  Kinerja  (Y). Variabel Evaluasi Anggaran memiliki nilai f 2 berada pada rentang 0,15 sd 0.35 yang berarti memiliki  efek  size  (pengaruh)  yang  sedang  terhadap  variabel  Akuntabilitas  Kinerja  (Y). Kemudian untuk variabel Pelaporan Anggaran dan Teknologi Informasi memiliki nilai f 2 di atas  0,35  yang  berarti  memiliki  efek  size  (pengaruh)  yang  besar  terhadap  variabel Akuntabilitas Kinerja (Y)
R Square
Berdasarkan  hasil  pengujian  menggunakan  software  SmartPLS  3.0,  diperoleh  hasil sebagai berikut:
Tabel 5. R Square
Variabel R Square R Square Adjusted Akuntabilitas Kinerja 0,429 0,391
Sumber: Penelitian lapangan data di olah dengan SEM PLS 3 (2023)
Berdasarkan  tabel  5  diperoleh  nilai  R  Square  sebesar  0,429  yang  berarti  bahwa kemampuan variabel Perencanaan Anggaran (X 1 ), Implementasi Anggaran (X 2 ), Pelaporan Anggaran  (X 3 ),  Evaluasi  Anggaran  (X 4 ),  Teknologi  Informasi  (M)  dalam  menjelaskan variabel  Akuntabilitas  Kinerja  (Y)  adalah  sebesar  42,9%  lebih  kecil  dari  50%  maka pengaruh  semua  konstruk  eksogen  Perencanaan  Anggaran  (X 1 ),  Implementasi  Anggaran (X 2 ),  Pelaporan  Anggaran  (X 3 ),  Evaluasi  Anggaran  (X 4 ),  Teknologi  Informasi  (M)  dalam kategori lemah atau kecil,  sedangkan sisanya sebesar 57,1% dipengaruhi oleh variabel lain seperti redesain sistem penganggaran dan lainnya.
Asumsi Partial Least Square Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil collinearity statistics (VIF) sebagai berikut. Tabel 6. Inner VIF Values
Variabel Kinerja (Y) Perencanaan Anggaran (X 1 ) 1.769 Implementasi Anggaran (X 2 ) 1.515 Pelaporan Anggaran (X 3 ) 1.866 Evaluasi Anggaran (X 4 ) 2.145 Teknologi Informasi (M) 2.341
Sumber: Penelitian lapangan data di olah dengan SEM PLS 3 (2023)
Berdasarkan  tabel  inner  VIF  di  atas,  menunjukkan  bahwa  semua  variabel mempunyai  nilai  VIF  <  5  sehingga  semua  variabel  penelitian  tidak  mengalami  masalah multikolinearitas.
Uji Hipotesis
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  diperoleh  hasil  pengujian  hitpotesis  sebagai berikut:
Tabel 9. Path Coefficient
Variabel T Statistik P Value Perencanaan Anggaran -> Akuntabilitas Kinerja 1.354 0.176 Implementasi Anggaran -> Akuntabilitas Kinerja 0.775 0.438 Pelaporan Anggaran -> Akuntabilitas Kinerja 1.952 0.051 Evaluasi Anggaran -> Akuntabilitas Kinerja 1.578 0.115 Teknologi Informasi -> Akuntabilitas Kinerja 4.304 0.000 Moderasi PA*TI 2.240 0.026 Moderasi IA*TI 0.643 0.520 Moderasi LA*TI 0.045 0.964 Moderasi EA*TI 2.208 0.028
Sumber: Penelitian lapangan data di olah dengan SEM PLS 3 (2023)
Berdasarkan tabel 9 di atas maka dapat diuraikan pengaruh masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen sebagai berikut:
Berdasarkan  perhitungan  diperoleh  nilai  T  statistik  untuk  variabel  Perencanaan Anggaran  sebesar  1.354  <  1.96  dengan  nilai  P  Value  sebesar  0.176  >  0.05.  Hal  ini menunjukkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel Perencanaan Anggaran secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.
Berdasarkan  perhitungan  diperoleh  nilai  T  statistik  untuk  variabel  Implementasi Anggaran  sebesar  0.775  <  1.96  dengan  nilai  P  Value  sebesar  0.438  >  0.05.  Hal  ini menunjukkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel Implementasi  Anggaran  secara  langsung  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.
Berdasarkan  perhitungan  diperoleh  nilai  T  statistik  untuk  variabel  Pelaporan Anggaran  sebesar  1.952  <  1.96  dengan  nilai  P  Value  sebesar  0.051  >  0.05.  Hal  ini menunjukkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel Pelaporan  Anggaran  secara  langsung  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.
Berdasarkan  perhitungan  diperoleh  nilai  T  statistik  untuk  variabel  Evaluasi Anggaran  sebesar  1.578  <  1.96  dengan  nilai  P  Value  sebesar  0.1115  >  0.05.  Hal  ini menunjukkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel Evaluasi  Anggaran  secara  langsung  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.
Berdasarkan  perhitungan  diperoleh  nilai  T  statistik  untuk  variabel  Teknologi Informasi  sebesar  4.304  >  1.96  dengan  nilai  P  Value  sebesar  0.000  <  0.05.  Hal  ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel Teknologi Informasi secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.
Berdasarkan  perhitungan  diperoleh  nilai  T  statistik  untuk  variabel  moderasi
Teknologi  atas  hubungan  Perencanaan  Anggaran  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  sebesar 2.240 > 1.96 dengan nilai P Value sebesar 0.026 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak  dan  Ha  diterima  sehingga  dapat  dijelaskan  bahwa  variabel  Teknologi  Informasi mampu memoderasi atas hubungan Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.
Berdasarkan  perhitungan  diperoleh  nilai  T  statistik  untuk  variabel  moderasi Teknologi  atas  hubungan  Implementasi  Anggaran  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  sebesar 0.643 < 1.96 dengan nilai P Value sebesar 0.520 > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Ho diterima  dan  Ha  ditolak  sehingga  dapat  dijelaskan  bahwa  variabel  Teknologi  Informasi tidak  mampu  memoderasi  atas  hubungan  Implementasi  Anggaran  terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.
Berdasarkan  perhitungan  diperoleh  nilai  T  statistik  untuk  variabel  moderasi Teknologi atas hubungan Pelaporan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar 0.045 < 1.96 dengan nilai P Value sebesar 0.964 > 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel Teknologi Informasi tidak mampu memoderasi  atas  hubungan  Pelaporan  Anggaran  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.
Berdasarkan  perhitungan  diperoleh  nilai  T  statistik  untuk  variabel  moderasi Teknologi atas hubungan Evaluasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar 2.208 > 1.96 dengan nilai P Value sebesar 0.028 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan  Ha  diterima  sehingga  dapat  dijelaskan  bahwa  variabel  Teknologi  Informasi  mampu memoderasi  atas  hubungan  Evaluasi  Anggaran  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.
Berdasarkan  uraian  di  atas  mengenai  pengaruh  masing-masing  variabel  eksogen secara  langsung  terhadap  variabel  endogen  dapat  digambarkan  secara  garis  besar  pada gambar 1 berikut.
Gambar  1.  Pengaruh  Variabel  Eksogen  Terhadap  Variabel  Endogen  Baik  Secara Langsung Maupun di Moderasi oleh Variabel Teknologi Informasi

## PEMBAHASAN Pengaruh Perencanaan Anggaran Secara Langsung Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang
Nilai T statistik untuk variabel Perencanaan Anggaran sebesar 1.354 < 1.96 dengan nilai  P  Value  sebesar  0.176  >  0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  Perencanaan Anggaran  secara  langsung  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.
Teori keagenan menjelaskan bahwa di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah  prinsipal, dalam konteks penyusunan anggaran, usulan yang diajukan oleh eksekutif memiliki muatan mengutamakan kepentingan eksekutif. Eksekutif mengajukan anggaran yang dapat memperbesar agencynya, baik dari segi finansial maupun nonfinansial. Sementara anggaran juga dipergunakan oleh legislatif (politisi) untuk memenuhi  self  interestnya.  Pada  akhirnya  keunggulan  informasi  yang  dimiliki  oleh eksekutif yang pergunakan untuk menyusun rancangan anggaran akan berhadapan dengan keunggulan kekuasaan ( discretionary power ) yang dimiliki oleh legislatif (Smith, 2013). Penelitian  ini  menujukkan  bahwa  perencanaan  anggaran  secara  langsung  tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja.  Hal  ini  dikarenakan  hubungan  pemerintah antara eksekutif (agen) dan legislatif (prinsipal) dalam konteks penyusunan anggaran, usulan yang  diajukan  oleh  pemerintah  memiliki  muatan  mengutamakan  kepentingannya  dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu maka pemerintah mengajukan anggaran yang dapat memperbesar  kemampuannya  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya  baik  dari  segi  finansial maupun nonfinansial. Sementara anggaran juga dipergunakan oleh legislatif (politisi) untuk memenuhi  self  interestnya.  Pada  akhirnya  pemerintah  dalam  menyusun  perencanaan anggaran  akan  berhadapan  dengan  keunggulan  kekuasaan  ( discretionary  power )  yang  dimiliki oleh legislatif.
Faktor lainnya yang menyebabkan perencanaan anggaran tidak berpengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas kinerja adalah adanya pandemi covid 19 yang dimulai sejak awal  tahun  2020  yang  berdampak  terhadap  berbagai  aspek  termasuk  aspek  kesehatan, ekonomi,  dan  sosial  yang  luas  di  Indonesia.  Pemerintah  Pusat  menekankan  pentingnya refocusing anggaran  yang  digunakan  untuk  kegiatan  pemerintah  daerah  yang  semula digunakan untuk keperluan-kegiatannya dialihkan dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19.  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  diharapkan  dapat  mempercepat  penyerapan anggaran guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM),  dan  penanganan  Covid-19.  Hal  ini  dapat  diimplementasikan  melalui  anggaran Pemulihan  Ekonomi  Nasional  (PEN)  sesuai  kewenangan  masing-masing  Pemerintah Daerah. Kondisi ini tentunya berdampak terhadap capaian kinerja yang telah ditentukan di awal, dimana terdapat beberapa sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama yang belum tercapai oleh Pemerintah Kota Palembang. Kemudian Pemerintah Kota Palembang belum secara  maksimal  melakukan  pemetaan  dan  identifikasi  terhadap  sasaran  dalam  dokumen perencanaan  perangkat  daerah  yang  belum  selaras  dengan  sasaran  Pemerintah  Kota Palembang.
Perencanaan anggaran yang telah disusun Pemerintah Kota Palembang mengalami kendala yaitu adanya evaluasi APBD perubahan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  (Permendagri)  Nomor  11  tahun  2017,  terkait  pedoman  evaluasi  raperda  tentang pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  dan  raperda  kepala  daerah  tentang  penjabaran pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD.  Permasalahan  lain  dalam  penyusunan  belanja daerah  adalah  adanya  kebijakan  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah  Provinsi  yang  baru
ditetapkan  setelah  OPD  terkait  telah  menyusun  anggaran  program  dan  kegiatannya sehingga  hal  tersebut  menyebabkan  OPD  harus  merevisi  kembali  program  dan  kegiatan yang menjadi prioritas untuk dianggarkan.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Damanik,  (2018) dimana  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  penyusunan  anggaran  tidak  berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

## Pengaruh  Implementasi  Anggaran  Secara  Langsung  Terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang
Nilai T statistik untuk variabel Implementasi Anggaran sebesar 0.775 < 1.96 dengan nilai  P  Value  sebesar  0.438  >  0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  Implementasi Anggaran  secara  langsung  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.
Teori  keagenan  menjelaskan  prinsipal-agen  menganalisis  susunan  kontraktual  di antara  dua  atau  lebih  individu,  kelompok,  atau  organisasi.  Salah  satu  pihak  (principal) membuat  suatu  kontrak,  baik  secara  implisit  maupun  eksplisit,  dengan  pihak  lain  (agent) dengan  harapan  bahwa  agen  akan  bertindak/melakukan  pekerjaan  seperti  yang  dinginkan oleh  prinsipal  (dalam  hal  ini  terjadi  pendelegasian  wewenang).  Lupia  dan  McCubbins menyatakan  pendelegasian  terjadi  ketika  seseorang  atau  satu  kelompok  orang  (prinsipal) memilih  orang  atau  kelompok  lain  (agent)  untuk  bertindak  sesuai  dengan  kepentingan prinsipal.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  pemerintah  bertindak  sebagai  agen  diberikan wewenang  untuk  mengimplementasikan  kegiatan  berdasarkan  anggaran  yang  telah ditetapkan  dan  sebagai  pertanggungjawabannya  pemerintah  diminta  untuk  memberikan informasi mengenai akuntabilitas kinerjanya (Lupia, 2013).
Penelitian  ini  menunjukkan  implementasi  anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja, hal ini disebabkan karena Pemerintah Kota Palembang belum mampu mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja dengan efektif, dimana pengimplementasian  anggaran  berbasis  kinerja  tercermin  dari  tindakan  OPD  yang  belum mampu  melakukan  penghematan  biaya  atas  pelaksanaan  program-program  kerja  dimana semua  biaya  dikeluarkan  sesuai  anggaran  yang  telah  ditetapkan  tanpa  adanya  efisiensi penggunaan  anggaran.  Hal  ini  juga  terlihat  dari  kurangnya  komitmen  dari  pimpinan beberapa organisasi perangkat daerah serta kapabilitas pejabat yang membidangi terhadap akuntabilitas kinerja.
Kemudian  faktor  lainnya  adalah penyerapan  anggaran  yang  mengalami  penurunan dari  tahun  2018  sebesar  95,5%  menjadi  90,55%  ditahun  2019  dan  mengalami  penurunan menjadi 78,81% ditahun 2020 kemudian kembali mengalami penurunan pada  tahun  2021 menjadi  78,81%.  Penyebab  dari  tingkat  penyerapan  anggaran  di  Kota  Palembang  kurang baik dimana terdapat beberapa OPD belum mencapai kriteria realisasi anggaran.  Kendala yang dialami saat ini yaitu terkait penginputan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang yang masih lambat. Kendala  lainnya  yang  timbul  adalah  kesulitan  para  OPD  dalam  menentukan  prioritas kegiatan yang harus dianggarkan. Sehubungan dengan telah ditetapkannya plafon anggaran terlebih  dahulu  sebelum  disusunnya  RKA-OPD.  Banyaknya  revisi  program  dan  kegiatan anggaran  mengakibatkan  memakan  banyak  waktu  yang  berdampak  terhadap  kegiatan pelaksanaan anggaran yang berpotensi anggaran tidak terserap dengan baik dan kurangnya manfaat dari anggaran tersebut bagi masyarakat.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mahpudin  et  al.,  (2017)
menunjukkan  bahwa  implementasi  penganggaran  berbasis  kinerja  berpengaruh  positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah.

## Pengaruh  Pelaporan  Anggaran  Secara  Langsung  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang
Nilai  T  statistik  untuk  variabel  Pelaporan  Anggaran  sebesar  1.952  <  1.96  dengan nilai  P  Value  sebesar  0.051  >  0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  Pelaporan Anggaran  secara  langsung  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.
Teori  keagenan  menjelaskan  pemerintah  yang  bertindak  sebagai  agen  (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal dan pihak prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen. Untuk menciptakan akuntabilitas kinerjanya, pemerintah harus menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  berupa  laporan  keuangan  kepada  masyarakat secara  terbuka  dengan  mengembangkan  sistem  informasi  keuangan.  Akuntabilitas  dapat dipahami  sebagai  kewajiban  pihak  pemegang  amanah  (agent)  untuk  berikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapkan  segala  aktifitas  dan kegiatan yang menjadi  tanggung jawabnya  kepada pihak pemberi amanah (principal)  yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut  (Mahsun, 2013). Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelaporan  anggaran  secara  langsung  tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  Pemerintah  Kota  Palembang.  Hal  ini dikarenakan  dalam  rangka  mencapai  kinerja  anggaran  pada  pemerintah  perlu  didukung dengan  adanya  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas.  Kualitas  sumber  daya  manusia merupakan  salah  satu  unsur  terpenting  dalam  kinerja  anggaran.  Dengan  adanya  laporan pengelolaan anggaran yang baik dan memiliki kualitas sumber daya  manusia yang terlatih, sangat  dibutuhkan  dalam  laporan  pengelolaan  anggaran  pada  pemerintah  dikarenakan apabila  kualitas  sumber  daya  manusia  tidak  memiliki  latar  belakang  Pendidikan, pemahaman, pelatihan, serta kesiapan maka dapat dikatakan bahwa kinerja anggaran yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah tidak berjalan dengan baik.
Sehubungan hasil pemeriksaannya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan permasalahan, yaitu pemerintah daerah belum menemukan Sumber Daya  Manusia  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas,  dikarenakan  masih  banyak  Sumber Daya Manusia yang bukan berlatar belakang ilmu akuntansi. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan  mempunyai  pengalaman  dibidang  keuangan.  Hal  tersebut  diperlukan  untuk menerapkan  sistem  akuntansi  yang  ada.  Sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  kompeten tersebut  akan  mampu  memahami  logika  akuntansi  yang  ada  dengan  baik.  Kegagalan sumber  daya  manusia  pemerintah  daerah  dalam  memahami  dan  menerapkan  logika akuntansi  akan  berdampak  pada  kekeliruan  kinerja  anggaran  yang  dibuat  dan ketidaksesuaian  laporan  dengan  standar  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Hal  ini  terlihat dari masih relatif lambatnya pelaporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa organisasi perangkat  daerah  yang  ada  di  Kota  Palembang,  ditambah  lagi  dengan  adanya  mutasi beberapa sumber daya manusia sebagai pengelola atau penatausaha keuangan.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anastasia,  (2018) dimana  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  sistem  pelaporan  tidak  berpengaruh
terhadap akuntabiltas kinerja instansi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Pengaruh  Evaluasi  Anggaran  Secara  Langsung  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang
Nilai T statistik untuk variabel Evaluasi Anggaran sebesar 1.578 < 1.96 dengan nilai P  Value  sebesar  0.1115  >  0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  Evaluasi  Anggaran secara  langsung  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.
Teori  agensi  menggambarkan  bahwa  hubungan  rakyat  dengan  pemerintah  dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang  ditetapkan  oleh  rakyat  (sebagai  principal)  yang  menggunakan  pemerintah  (sebagai agent)  untuk  menyediakan  jasa  yang  menjadi  kepentingan  rakyat.  Rakyat  akan  mengawasi perilaku pemerintah dan menyelaraskan tujuan yang diinginkan dengan tujuan pemerintah. Dalam  melakukan  pengawasan  tersebut  rakyat  mewajibkan  pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepada pemerintah melalui  pelaporan  keuangan  secara  periodik.  Legislatif  sebagai  wakil  rakyat  dalam mengukur, menilai, mengawasi sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah, sehingga dapat dilihat  sejauh  mana  pemerintah  telah  bertindak  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat (Brigham, 2004).
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  evaluasi  anggaran  secara  langsung  tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  Kota  Palembang.  Hal  ini dikarenakan  masih  kurang  optimalnya  koordinasi  dan  monitoring  evaluasi  secara  berkala terhadap pencapaian sasaran kinerja untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kota Palembang sehingga berdampak terhadap kurangnya kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan anggaran untuk periode berikutnya.
Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh   Utami,  (2020) dimana hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  variabel  evaluasi  anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap akntabilitas kinerja instansi pemeritah.

## Pengaruh  Teknologi  Informasi  Secara  Langsung  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang
Nilai  T  statistik  untuk  variabel  Teknologi Informasi  sebesar  4.304  >  1.96  dengan nilai  P  Value  sebesar  0.000  <  0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  Teknologi Informasi  secara  langsung  berpengaruh  signifikan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang.
Pada  teori  keagenen  manajamen  dilabeli  “agent”  sedangkan  pemilik  dicap “parcipal”. Pemerintah dalam hal ini berperan menjadi perantara (agen) memiliki wewenang dalam  menyediakan  data  transparan  dan  akurat  kepada  masyarakat  sebagai  prinsipal sehingga dengan masyarakat mampu memahami dan melakukan evaluasi atas berhasil atau tidaknya  pemerintah  dalam  menjalankan  tanggungjawab  dan  amanah  yang  diemban (Brigham, 2004). Sistem Pemerintahan Daerah Kota Palembang saat ini telah diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan yaitu penerapan electronic-government ( e-government ).  Teknologi  informasi  dan  komunikasi  dapat  digunakan  untuk  menunjang  sistem operasional  dan  manajerial  dari  berbagai  kegiatan  OPD  yang  di  dalamnya  termasuk  kegiatan pemerintahan  dalam  hal  penyelenggaraan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  secara  cepat  dan tepat.
Penerapan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  dalam  reformasi  birokrasi untuk  memperbaiki  pelayanan  pemerintahan,  baik  di  tingkat  pusat  sampai  tingkat  daerah.
Di  era  keterbukaan  informasi  sekarang  ini,  penggunaan  TIK  dinilai  dapat  mempersingkat proses  kerja  birokrasi  pemerintah  dan  memungkinkan  adanya  transparansi  tata  kelola pemerintahan. Selain itu, pemanfaatan TIK juga mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah  dan  masyarakat  dalam  menampung  aspirasi  masyarakat.  Publik  bisa memanfaatkan  TIK  untuk  ikut  memantau  dan  mengawasi  kinerja  pemerintah.  Dalam menciptakan  iklim  reformasi  birokrasi  yang  baik  dan  kondusif,  Pemerintah  Kota Palembang  membuat  inovasi  dalam  tata  kelola  pemerintahan  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  berbasis  elektronik  dengan  nama  E-Sakip.  E-Sakip adalah  aplikasi Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  secara  elektronik  (eSAKIP)  yang bertujuan  untuk  memudahkan  proses  pemantauan  dan  pengendalian  kinerja  Perangkat Daerah  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Palembang,  dalam  rangka  meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah pada khususnya, dan kinerja Pemerintah Kota Palembang pada umumnya.
Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Harianto  et  al.,  (2021)  dan Septiyani  et  al.,  (2020)  dimana  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pengaruh  Moderasi  Teknologi  Informasi  Atas  Hubungan  Perencanaan  Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang
Nilai  T  statistik  untuk  variabel  moderasi  Teknologi  atas  hubungan  Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar 2.240 > 1.96 dengan nilai P Value sebesar 0.026  <  0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  Teknologi  Informasi  mampu memoderasi atas hubungan Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang. Kondisi ini  menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi  disebut  sebagai  moderasi  semu  ( quasi  moderator )  dimana  variabel  teknologi informasi  merupakan  variabel  yang  memoderasi  hubungan  antara  variabel  perencanaan anggaran  (X 1 )  dengan  variabel  akuntabilitas  kinerja  (Y)  yang  sekaligus  menjadi  variabel independen.
Teori  keagenan  mengharuskan  pemerintah  sebagai  agen  bertanggung  jawab terhadap  akuntabilitas  kinerjanya.  Jika  agen  ikut  berpartisipasi  dalam  proses  penyusunan anggaran serta mempunyai informasi khusus tentang  kondisi unit organisasinya, maka hal ini  akan  memungkinkan  agen  dapat  memberikan  informasi  yang  dimilikinya  untuk membantu organisasinya (Brigham, 2004). Guna menjamin informasi tersedia dengan baik maka  diperlukan  teknologi  informasi  dimana  menurut  PP  No.  56  Tahun  2005,  Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD. Penerapan SIKD yang tepat akan sangat membantu penyusunan anggaran yang berkualitas. Anggaran yang berkualitas, dilihat dari  beberapa  hal  antara  lain  konsistensi  dalam  penggunaan  dokumen-dokumen penganggaran  sesuai  aturan  yang  berlaku,  ketertiban  jadwal  dalam  penyusunan  anggaran, pembahasan yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Pada  aplikasi  E-Sakip  ditampilkan  proses  perencanaan  kinerja,  penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta  evaluasi  pencapaian  kinerja  dan  keuangan.  Data  hasil  input  di  dalam  E-Sakip  dapat diunduh,  yang  format  hasil  unduhan  dibuat  sesuai  dengan  peraturan  dan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Data  yang  telah  diinput  oleh  masing-masing  Perangkat  Daerah menjadi  database  Pemerintah  Daerah  masing-masing  serta  dapat  dilihat  atau  diubah  pada tahun-tahun berikutnya.
E-sakip  merupakan  rangkaian  sistematik  dari  berbagai  aktivitas,  alat  dan  prosedur yang  dirancang  untuk  tujuan  penetapan  dan  pengukuran,  pengumpulan  data, pengklarifikasian,  pengikhtisaran,  dan  pelaporan  kinerja  pada  instansi  pemerintah,  dalam rangka  pertanggungjawaban  dan  peningkatan  kinerja  instansi  pemerintah.  Aplikasi  ini menampilkan  proses  perencanaan  kinerja, penganggaran  kinerja,  keterkaitan  kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan  keuangan.  Diharapkan  dengan  diterapkannya  E-Sakip  dapat  mewujudkan  efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan, penggunaan anggaran, penyederhanaan birokrasi, serta  inovasi  dalam  bidang  pelayanan  publik,  inovasi  dalam  penegakan  integritas,  serta inovasi  dalam  tata  kelola  SDM  dan  penguatan  kelembagaan  di  lingkup  Pemerintah  Kota Palembang.
Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sudaryanti,  (2013)  dan  P. Winara & Putri, (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu  memoderasi  atas  hubungan  perencanaan  anggaran  terhadap  akuntabilitas  kinerja pemerintah.
Pengaruh Moderasi Teknologi Informasi Atas Hubungan Implementasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang Nilai  T  statistik  untuk  variabel  moderasi  Teknologi  atas  hubungan  Implementasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar 0.643 < 1.96 dengan nilai P Value sebesar 0.520  >  0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  Teknologi  Informasi  tidak  mampu memoderasi  atas  hubungan  Implementasi  Anggaran  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  Daerah  Kota  Palembang.  Kondisi  ini    menunjukkan  bahwa  variabel teknologi  informasi  hanya  sebagai  prediktor  moderasi  ( predictor  moderator )  dimana  variabel teknologi  informasi hanya  berperan  sebagai  variabel  prediktor  (independen)  dalam  model hubungan yang dibentuk.
Pada  teori  keagenanan  pengkomunikasian  principal  dan  agent  tidak  selamanya mempunyai  tujuan  yang  senada  dalam  pelaksanaan  anggaran.  Pada  kenyataannya  masing- masing baik principal dan agent mempunyai self interest (kepentingan pribadi) yang ingin dicapai.  Dari  sinilah  muncul  principal-agent  conflict  (konflik  principal  dan  agent).  Untuk mengatasi  hal  tersebut  maka  diperlukan  suatu  teknologi  informasi  yang  mampu menyakinkan  bahwa  kegiatan  pelaksanaan  anggaran  tersebut  dilakukan  secara  terbuka. Salah  satu  kegiatan  pelaksanaan  anggaran  adalah  pengadaan  barang  dan  jasa.  Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam  perbaikan  pengelolaan  keuangan  negara.  Salah  satu  perwujudannya  adalah  dengan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, yaitu pengadaan barang/jasa  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  dan  transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Brigham, 2004).
Aplikasi  esakip  merupakan  Aplikasi  Sistem  Akuntabiltias  Kinerja  Instansi Pemerintah secara elektronik yang bertujuan untuk mempermudah proses pemantauan dan pengendalian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  Kota Palembang dalam rangka meningkatkan akuntabilitas  dan kinerja OPD Kota Palembang. Informasi yang terdapat di E-Sakip  Kota  Palembang  dapat  diakses  Publik  dengan  harapan  masyarakat  Kota Palembang dapat memantau langsung menilai serta dapat memberi kritik dan saran untuk OPD  yang  kinerjanya  kurang  maksimal  dalam  hal  capaian  kinerja.  Aplikasi  E-Sakip  ini menampilkan beberapa fitur dan informasi secara Real Time yang meliputi sebagai berikut: RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RENSTRA (Rencana Strategis)
OPD, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama  (IKU), Perjanijan Kinerja dan Capaian Kinerja.
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  teknologi  informasi  tidak  mampu  memoderasi hubungan  antara  implementasi  anggaran  terhadap  akuntabilitas  kinerja  Pemerintah  Kota Palembang.  Hal  ini  dikarenakan  masih  ada  Organisasi  Perangkat  Daerah  belum  secara optimal  memanfaatkan  aplikasi  e-sakip  sebagai  sistem  aplikasi  yang  membantu perencanaan, penyelarasan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja. Belum optimalnya penggunaan  E  Sakip  ini  dikarenakan  kurangnya  personil  atau  pegawai  teknis  yang membidanginya.  Beban  pekerjaan  yang  dianggap  sulit  tidak  sebanding  dengan  jumlah pegawai  yang  dimiliki.  Pada  beberapa  OPD  rata-rata  hanya  memiliki  1-2  personil  atau tenaga teknis sementara beban tugas pokok dan fungsi cukup banyak. Selain itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan E Sakip terutama oleh pelaksana teknis. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanti, (2013) dan  Winara  &  Putri,  (2019)  dimana  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  teknologi informasi mampu memoderasi atas hubungan pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

## Pengaruh  Moderasi  Teknologi  Informasi  Atas  Hubungan  Pelaporan  Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang
Nilai  T  statistik  untuk  variabel  moderasi  Teknologi  atas  hubungan  Pelaporan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar 0.045 < 1.96 dengan nilai P Value sebesar 0.964  >  0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  Teknologi  Informasi  tidak  mampu memoderasi  atas  hubungan  Pelaporan  Anggaran  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang. Kondisi ini  menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi  hanya  sebagai  prediktor  moderasi  ( predictor  moderator )  dimana  variabel  teknologi informasi hanya berperan sebagai variabel prediktor (independen) dalam model hubungan yang dibentuk.
Pada  teori  keagenan,  konsekuensinya  pada  proses  pelaporan  anggaran,  agent  bisa saja  melakukan  berbagai  interfensi  terkait  dengan  self  interest  agent,  begitu  pula  dengan principal.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  hubungan  principal  dan  agent  dalam pelaporan  anggaran  diantaranya  adalah  adanya  asymmetry  information  dan  kepentingan jangka  pendek  yang  pada  akhirnya  akan  memberikan  dampak  kepada  perilaku  korupsi. Asymmetry  information  akan  terjadi  karena  dalam  pelaksanaan  anggaran  oleh  agen, principal  memerlukan  laporan  pertanggungjawaban  dari  aktifitas  yang  dikelola  oleh  agent (Brigham, 2004). Untuk mengatasi asymetry informasi maka diperlukan teknologi informasi yang  menjamin  bahwa  pelaporan  anggaran  telah  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Oleh  sebab  itu  maka  pemerintah  Kota  Palembang  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  (Good  Governance),  serta  memenuhi  amanat Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP).
Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi belum mampu memoderasi hubungan  antara  pelaporan  anggaran  terhadap  akuntabilitas  kinerja  Pemerintah  Kota Palembang. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan pelaksana teknis yang  memadai  serta  masih  kurangnya  jumlah  personil  yang  dimiliki  pada  bidang/seksi pelaksana  teknis  merupakan  kendala  yang  menghambat  penggunaan  E  Sakip,  akibatnya seringkali  terjadi  kesalahan  dan  keterlambatan  pada  pelaporan  LAKIP.  Faktor  lainnya adalah  kurangnya  koordinasi  dan  kerjasama  dalam  pelaporan  LAKIP.  Ada  kesulitan  yang
dihadapi  pelaksana  teknis  dalam  proses  menghimpun  data  dari  bidang  lain  pada  1  OPD, sehingga  hal  ini  membuat  pekerjaan  menyusun  LAKIP  menjadi  terhambat,  dan mengakibatkan  OPD  seringkali  terlambat  dalam  menyampaikan  LAKIP  ke  Bagian Organisasi  untuk  dikompilasi  menjadi  LAKIP  tahunan  pemerintah  daerah.  Untuk tercapainya  pelaporan  LAKIP  OPD  yang  tepat  waktu  sangat  diperlukan  koordinasi  dan kerjasama  yang  baik  antar  bidang  dalam  satu  OPD.  Ketepatwaktuan  menjadi  salah  satu unsur  penilaian  LAKIP  pemerintah  daerah,  apabila  LAKIP  OPD  terlambat  diterima, akibatnya Bagian Organisasi juga akan mengalami keterlambatan dalam melaporkan LAKIP Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat.
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanti, (2013) dan  Winara  &  Putri,  (2019)  dimana  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  teknologi informasi  mampu  memoderasi  atas  hubungan  laporan  keuangan  sebagai pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.
Pengaruh  Moderasi  Teknologi  Informasi  Atas  Hubungan  Evaluasi  Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang Nilai  T  statistik  untuk  variabel  moderasi  Teknologi  atas  hubungan  Evaluasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja sebesar 2.208 > 1.96 dengan nilai P Value sebesar 0.028  <  0.05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  Teknologi  Informasi  mampu memoderasi  atas  hubungan  Evaluasi  Anggaran  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Daerah Kota Palembang. Kondisi ini  menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi  disebut  sebagai  moderasi  semu  ( quasi  moderator )  dimana  variabel  teknologi informasi  merupakan  variabel  yang  memoderasi  hubungan  antara  variabel  evaluasi anggaran  (X 4 )  dengan  variabel  akuntabilitas  kinerja  (Y)  yang  sekaligus  menjadi  variabel independen.
Pada  teori  keagenan  hubungan  agensi  timbul  ketika  pemerintah  sebagai  agen dengan  masyarakat  sebagai  prinsipal,  dimana  hubungan  agency  merupakan  kontrak,  baik bersifat  eksplisit  maupun  implicit  dimana  principal  akan  meminta  agen  untuk  melakukan tindakan  dan  mengambil  keputusan  atas  nama  principal.  Dengan  adanya  teori  keagenan dapat  digunakan  dalam  membantu  melakukan  evaluasi  untuk  memahami  adanya  indikasi hasil  yang  masih  saling  bertentangan  mengenai  hubungan  antara  anggaran  dengan senjangan  anggaran.  Oleh  karena  itu  perlu  menggunakan  pendekatan-pendekatan  lain dalam  melihat  hubungan  kedua  variabel  tersebut.  Pendekatan  lain  tersebut  meliputi penggunaan model keagenan atau dengan menggunakan berbagai faktor kontinjensi sebagai prediktor adanya senjangan anggaran (Anthony & Govindarajan, 2015). Evaluasi anggaran memandang  keseluruhan  aktivitas  yang  dilakukan  hingga  terhadap  hasil  dari  program pembangunan.  Evaluasi  dilakukan  pada  periode  tertentu,  biasanya  dilakukan  di  awal kegiatan (pra-evaluation), ditengah kegiatan (middle evaluation) dan di akhir kegiatan (final evaluation). Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh pihak internal dan eksternal yang memiliki keterkaitan dengan program pembangunan yang dilaksanakan. Tujuan dari dilaksanakannya evaluasi  adalah  untuk  mencapai  efektivitas  dan  efisiensi  hasil.  Pengukuran  dalam  evaluasi dilakukan  dengan  membandingkan  antara  standard  dengan  hasil  (antara  rencana  dengan realisasi)  sehingga  dapat  diketahui  ada  atau  tidaknya  kesenjangan  anggaran.  Untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi tersebut maka dibutuhkan teknologi informasi, sehingga informasi  yang  dihasilkan  dapat  diperoleh  secara  cepat,  tepat  dan  akurat  dan  mampu menghasilkan  informasi  bagi  para  pemakai  dalam  rangka  pengambilan  keputusan  guna meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah (Abdillah & Jogiyanto, 2015).
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanti, (2013) dan P.  Winara  &  Putri,  (2019)  dimana  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  teknologi informasi  mampu  memoderasi  atas  hubungan  evaluasi  anggaran  terhadap  akuntabilitas kinerja pemerintah.
KESIMPULAN
Secara  langsung  hanya  variabel  teknologi  yang  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja  sedangkan  variabel  perencanaan,  implementasi,  pelaporan  dan  evaluasi  tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Teknologi informasi hanya mampu memoderasi hubungan  variabel  perencanaan  anggaran  dan  akuntabilitas  kinerja  sedangkan  variabel lainnya teknologi informasi tidak mampu memoderasinya.
Penelitian  ini  hanya  membahas  akuntabilitas  kinerja  yang  didasarkan  pada perencanaan,  implementasi,  pelaporan  dan  evaluasi  anggaran  dengan  variabel  teknologi informasi sebagai variabel moderasi hendaknya penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel  komitmen  pimpinan  sebagai  variabel  moderasi  serta  menambah  variabel  sistem pengendalian  internal  sebagai  variabel  bebasnya,  kemudian  objek  penelitiannya  diperluas yaitu di Indonesia.

## REFFERENSI
Abdillah,  W.,  &  Jogiyanto.  (2015). Sistem  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi .  Yogyakarta:  Andi Offset. Aji, S. (2015). Pengantar Teknologi Informasi . Semarang: Salembah Infotik.
Anastasia,  D.  R.  (2018). Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi  Dan Sistem  Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Studi  Empiris  Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan) . POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA. Anisa,  I.  N.,  &  Haryanto.  (2022).  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi Aktual , 9 (1), 77–85. Anthony, & Govindarajan. (2015). Management Control System (Edisi Pert). Jakarta: Salemba Empat.
Bagian Organisasi Setda Kota Palembang. (2021). Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2020 . Bastian, I. (2016). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia . Yogyakarta: BPFE. Brigham,  E.  F.  and  J.  F.  H.  (2004). Fundamentals  of  Financials  Management (Ten  Editio). Jakarta: Thomson: South Western.
Damanik, R. H. (2018). Pengaruh Kebijakan Penyusunan Anggaran, Penerapan Anggaran dan  Belanja  Daerah  Berbasis  Kinerja  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara. JAKK  (JURNAL  AKUNTANSI  DAN KEUANGAN KONTEMPORER) , 1 (1), 89–110. Fadhilatunnisa, A., Suwondo, S., & Novianty, I.  (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Penyerapan Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survei  Di Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  Kota  Bandung). Indonesian  Accounting  Research  Journal , 1 (3), 577–586.
Fathia,  N.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah,  Penerapan Anggaran  Berbasis  Kinerja,  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Sistem  Pelaporan  Kinerja, dan  Pengendalian  Akuntansi  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Provinsi Riau. JOM FEKON , 4 (1).
Gani, A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Terhadap Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP)  Daerah  Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jurnal Ekonomika , 13 (2), 104–116.
Harianto,  D.,  Kennedy,  &  Zarefar,  A.  (2021).  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran, Pengendalian  Akuntansi,  Sistem  Pelaporan  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP). JAA , 6 (1), 122– 139.
Julnes, P. deL. and M. H. (2011). Promoting the Utilization of Performance Measures in Public  Organizations,  An  Empirical  Study  of  Faktor  Affecting  Adaptation  and Implementation. Public Administration Review , 61 (6).
Kenis,  I.  (2019).  Effect  of  Budgetary  Goal  Characteristic  on  Managerial  Attituteds  and Performance. The Accponting Review , 14 (4), 172–189.
Klase, K. A. (2008). The Impact Of Performance Budgeting On State Budget Outcomes. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management , 20 (3), 277–298. Kung,  F.-H.,  Huang,  C.-L.,  &  Cheng,  C.-L.  (2013).  An  examination  of  the  relationships among budget emphasis, budget planning models and performance. Emerald , 51 (1). Latif. (2014). Perencanaan Anggaran . Yogjakarta: BPFE.
Lawyer,  C.  O.  (2014).  Cost  Control  and  Accountability  for  Effective  Budget Implementation. Research Journal of Finance and Accounting , 5 (21), 199–202. Lupia, A. & M. M. (2013). The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing (Second edi). Chatam, NJ: Chatham House Publishers, Inc. Mahpudin, E., Santoso, M. P. T., & Huda, S. (2017). Analisis Implementasi Penganggaran Berbasis  Kinerja  Terhadap  Akuntabilitas  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Instansi Pemerintah Daerah). JRKA , 3 (2), 1–19. Mahsun. (2013). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Keti). Yogyakarta: BPFE. Mardiasmo. (2016). Akuntansi Sektor Publik . Yogjakarta: Andi Offset.
Mattoasi,  Musue,  D.  P.,  &  Rauf,  Y.  (2021).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah. Jambura  Accounting  Review , 2 (2),
100–109.
Mauro,  S.  G.  (2017).  Manajemen  Publik  Baru  Antara  Realitas  dan  Ilusi:  Menganalisis Validitas  Penganggaran  Berbasis  Kinerja. Tinjauan  Akuntansi  Inggris .  Retrieved  from https://doi.org/10.1016/j.bar.2019.02.007%0A
Ogujiuba,  K.  K.,  &  Ehigiamusoe,  K.  (2014).  Capital  Budget  Implementation  in  Nigeria: Evidence  from  the  2012  Capital  Budget. CONTEMPORARY  ECONOMICS , 8 (3), 299–314.
Olurankinse,  F.,  &  Oloruntoba,  S.  R.  (2017).  Empirical  Analysis  of  the  Effect  of Accountability  on  Budget  Implementation  in  Ondo  State  Nigeria. Canadian  Social Science , 13 (3), 27–32.
Safitri,  F.  (2022).  Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap  Efektivitas Realisasi Anggaran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Jurnal Inovasi Penelitian , 2 (12), 4083–4094.
Septiyani,  G.,  Taufik,  T.,  &  Julita.  (2020).  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah: Apakah  Dipengaruhi  Kompetensi  Aparatur,  Tekhnologi  Informasi,  Pengendalian Akuntansi,  dan  Sistem  Pelaporan. CURRENT  Jurnal  Kajian  Akuntansi  Dan  Bisnis Terkini , 1 (2), 183–200. Smith,  R.  W.  &  M.  B.  (2013). Principals  and  agents:  An  explanatory  model  of  public  budgeting . Washington, D.C.: Chatham House Publishers, Inc.
Staf Kepresidenan Republik Indonesia. (2022). Capaian Kinerja Indonesia . Jakarta. Sudaryanti,  D.  (2013).  Pengaruh  Penganggaran  Terhadap  Kinerja  Aparat  Pemda  Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus: Pemda Kab Kudus). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 12 (1), 11–24.
Utami,  E.  F.  (2020).  Pengaruh  Kejelasan  Sasaran  Anggaran,  Evaluasi  Anggaran  dan Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. JOM FEB , 7 (2), 1–15.
Utami, W. (2017). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan UNJA , 2 (4), 56–68. Viapina,  F.  (2020).  Anggaran  Berbasis  Kinerja  di  Peradilan:  Alokasi  Sumber  Daya  dan Variabilitas  Kinerja  di  Pengadilan  Tingkat  Pertama  (Sebuah  Analisis  Tiga  Studi Kasus). JPBAFM , 33 (2).
Wibisono,  S.  (2016).  Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Kota  Surabaya. Jurnal  Ilmu  Dan  Riset Akuntansi , 5 (9), 1–22.
Winara, P., & Putri, R. S. (2019). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Laporan Keuangan, Evaluasi  dan  Tunjangan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  dengan  Sistem  Informasi Sebagai  Variabel  Moderasi  Pada  Sekretariat  BPSDM  Perhubungan. JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN METHODIST , 2 (2), 186–202. Yuliani,  N.  L.  (2018).  Sistem  Informasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Penerapan Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap  Akuntabilitas  Publik. Seminar  Nasional  Dan  The 3rd Call for Syariah Paper , 301–312.