Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 1. Januari-Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Studi  Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Ḥakam dan Relevansinya dengan Mediasi di Pengadilan Agama
Khairuddin Hasballah Rahmadani
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: khairuddin@ar-raniry.ac.id rahmadani.real@gmail.com

## Abstrak
Ulama  berbeda  pendapat  tentang  maksud ḥakam dan  otoritasnya  dalam ketentuan QS. An-Nisā’ ayat 35 terkait menyelesaikan perselisihan suami- istri. Masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana makna ḥakam menurut Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah,  bagaimana  otoritas ḥakam dalam menyelesaikan  sengketa  suami-istri  menurut  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah, dan  bagaimana  relevansi  pemikiran  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah  tentang ḥakam dengan mediasi di Pengadilan Agama. Hasil analisis menunjukkan bahwa  makna ḥakam menurut  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah  yaitu  hakim. Maksud ḥakam bukan dimaknai sebagai wakil atau orang kepercayaan dari keluarga  laki-laki  atau  perempuan.  Ketentuan  QS.  An-Nisā’  ayat  35 menunjukkan  makna  yaitu  dua  orang ḥakam sebagai  hakim  yang menyelesaikan  perselisihan  masing-masing  suami-istri.  Otoritas ḥakam dalam  menyelesaikan  sengketa  suami-istri    menurut  Ibnu  Qayyim  al- Jauziyyah  yaitu  diberi  kewenangan  untuk  tetap  menyatukan  hubungan pernikahan suami-istri yang berselisih, atau bisa juga memutuskan dengan menceraikan  keduanya.  Terdapat  bagian-bagian  tertentu  yang  tampak sama  dan  relevan  antara  pemikiran  Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah  tentang ḥakam dengan  konsep  mediasi  di  Pengadilan  Agama.  Kesamaan  dan relevansi  keduanya  adalah  terletak  dari  pihak  yang  menjadi  juru  damai, yaitu  sama-sama  ditentukan  bukan  dari  pihak  keluarga.  Namun perbadaannya yaitu terkait dengan otoritas mediator dan ḥakam . Menurut Ibn  Qayyim, ḥakam diberi  kewenangan  untuk  memutuskan  dengan menceraikan  keduanya.  Sementara  dalam  konsep  mediasi,  seorang mediator hanya bertugas mendamaikan dan tidak ada kewenangan  untuk menceraikan.

## Kata Kunci : Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Ḥakam, Mediasi. Pengadilan Agama

## Pendahuluan
Dalam  proses  pengadilan,  yang  menjadi  mediator  dalam menangani  kasus  perceraian  yaitu  hakim.  Mediasi  di  Pengadilan  Agama merupakan  suatu  proses  usaha  perdamaian  antara  suami  dan  istri  yang
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
telah  mengajukan  gugatan  cerai,  di  mana  mediasi  ini  dijembatani  oleh seorang mediator dari pihak keluarga, jika tidak ada maka salah satu hakim ditunjuk  sebagai  mediator  di  Pengadilan  Agama  berdasarkan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007. 1 Secara praktis, penunjukan juru damai  (mediator)  dalam  sistem  pelayanan  mediasi  di  Pengadilan  Agama dirujuk  pada  buku  “ Pedoman  Tekis  Administrasi  dan  Teknis  Peradilan Agama . Disebutkan bahwa pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar syiqaq diselesaikan  dengan  mengangkat  keluarga  suami  atau  istri atau  orang  lain  sebagai ḥakam . 2 Dalam  prakteknya,  juru  damai  ini  juga biasa  dilakukan  oleh  hakim  sendiri,  yang  ditujuk  oleh  pengadilan  ketika tidak ada ḥakam dari pihak suami atau istri.
Demikian juga halnya dengan konsep ḥakam atau ḥakamain dalam permasalahan terjadinya pertengkaran ( syiqāq ) antara suami istri. 3 Ḥakam juga  dimaksudkan  sebagai  pihak  ketiga  yang  bertujuan  untuk mendamaikan.  Dalam  bahasa  Arab, ḥakam diartikan  sebagai    wasit, pendamai,  dan  juga  penengah. 4 Secara  khusus,  konsep  penanganan sengketa suami-istri  melalui jalur ḥakam telah digambarkan dalam surat al-Nisā’ ayat 35:
َلصِإ اَدي ِرُي نِإ اَهِلهَأ نِ م امَكَح َو ۦِهِلهَأ نِ م امَكَح ْاوُثَعبٱَف اَمِهِنيَب  َقاَقِش مُتف ِخ نِإ َو
هنِإ اَمُهَنيَب ُ هللَّٱ ِقِ ف َوُي اح
اريِبَخ اًميِلَع َناَك َ هللَّٱ . :ءاسنلا ةروس( ٥٣ (
Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka  kirimlah  seorang ḥakam dari  keluarga  laki-laki  dan seorang ḥakam dari  keluarga  perempuan.  Jika  kedua  orang ḥakam itu  bermaksud  menga-dakan  perbaikan,  niscaya  Allah memberi  taufik  kepada  suami-istri  itu.  Sesungguhnya  Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. (QS. al-Nisa’: 35).
Berdasarkan  ayat  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa ḥakam dan mediator pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu agar pihak yang  bersengketa  mencapai iṣlāḥ atau  perdamaian.  Makna ḥakam pada konteks  ayat  tersebut  secara  khusus  diartikan  sebagai  pihak  ketiga  dari keluarga.  Namun,  ulama  masih  berselisih  apakah ḥakam tersebut  dari keluarga  saja,  orang  lain  yang  tidak  mempunyai  hubungan  keluarga
1 Dimuat  dalam:  http://www.pa-sinjai.com/pelayanan/mediasi/tentang-mediasi, diakses pada tanggal 13 Agustus 2017.
2 Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Tekis  Administrasi  dan  Teknis  Peradilan Agama , (Jakarta: Mahkamah Agung , 2008), hl. 157.
3 Syiqāq secara  bahasa  berarti  perselisihan,  percekcokan,  dan  permusuhan. Menurut istilah yaitu perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang ḥakam . Lihat dalam  Abdul  Aziz  Dahlan, Ensiklopedi  Hukum  Islam, jilid  2,  (Jakarta:  Ichtiar  Baru  van Hoeve, 2009), hlm. 491.
4 Ahamad  Hasan  Munawir, Al-Munawir:  Kamus  Arab-Indonesia ,  (Yogyakarta: Toha Putra, 1984), hlm. 309.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dengan  pihak  yang  bersengketa,  atau  kedua  pihak  tersebut  bisa  diangkat menjadi ḥakam .  Selain  itu,  para  ulama  juga  berbeda  pendapat  tentang sejauh  mana  wewenang  hakim  dalam  mendamaikan  dan  mengambil keputusan.
Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidāyah al-Mujtahid ,  jumhur  ulama  sepakat  bahwa ḥakamain itu  harus  dari keluarga suami dan keluarga istri, apabila tidak ada boleh dari pihak lain, keduanya  berupaya  untuk  mendamaikan  dan  menyatukan  pihak  yang bersengketa. Dalam hal ini,  Imam Malik membolehkan  kedua ḥakam itu memisahkan  atau  menyatukan  tanpa  menerima  persetujuan  suami  atau istri.  Imam  Syafi’i,  Imam  Abu Hanifah, dan  Imam Ahmad, memandang ḥakamain tidak berhak memisahkan, karena yang berhak menceraikan itu adalah suami atau wakilnya. 5
Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa para ulama masih berbeda dalam  memahami  cakupan  makna ḥakam dan  batasan  wewenangnya. Penelitian  ini  secara  khusus  ingin  menelaah  pemikiran  Ibnu  Qayyim  al- Jauziyyah tentang makna ḥakam serta wewenangnya. Beliau memandang ḥakam sebagaimana  dimaksudkan  pada  surat  al-Nisā’  ayat  35  tidak diartikan  sebagai  orang  yang  diberi  kepercayaan  untuk  menyelesaikan sengketa  suami-istri    yang  berasal  dari  pihak  keluarga. 6 Menurut  Ibnu Qayyim, dua orang ḥakam dimaksudkan dua orang hakim bukan dari pihak keluarga. Ḥakam di sini posisinya lebih tegas dan kuat, serta mempunyai otoritas  dalam  menyelesaikan  sengketa. 7 Artinya,  Ibnu  Qayyim memandang ḥakam boleh  memutuskan  perkawinan  berdasarkan  otoritas yang diberikan kepadanya. 8
Pendapat  Ibnu  Qayyim  ini  nampaknya  relevan  dengan  konsep penyelesaian  sengketa  suami-istri  melalui  proses  mediasi  di  Pengadilan Agama.  Karena,  proses  mediasi  di  pengadilan  bukan  hanya  utusan  dari pihak keluarga, melainkan bisa juga dari orang yang mempunyai otoritas, salah satunya hakim pengadilan itu sendiri.
5 Ibnu  Rusyd, Bidāyah  al-Mujtahid  wa  Nihāyah  al-Muqtaṣid, ed.  In, Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), cet.
2, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 230.
6 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zād al-Ma’ād fī Hadyī Khair al-‘Ibād , ed. In, Zadul Ma’ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat, (terj: Masturi Irham, dkk), jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008), hlm. 204-205.
7 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zād al-Ma’ād..., hlm. 204-205.
8 Mursyid Djawas, Muhammad Yahya, Status Talak bagi Wanita Haidh (Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah) , dalam [Jurnal SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.1. No.1., 2017], hlm. 5.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pengertian Ḥakam
Istilah ḥakam merupakan  kata  yang  diambil  dari  bahasa  Arab, yaitu  (مكحلا),  artinya  wasit,  pendamai,  dan  juru  penengah. 9 Kata ḥakam tampak  belum  diserap  dalam  bahasa  Indonesia,  namun  makna  yang sepadan untuk kata ḥakam yaitu juru damai atau pendamai, artinya orang atau pihak yang mendamaikan. 10 Makna ini juga disebutkan oleh Tihami, bahwa istilah ḥakam berarti juru damai. 11 Makna etimologi ḥakam tampak masih  berlaku  umum,  yaitu  orang  yang  menjadi  pihak  penengah  untuk semua  jenis  persengketaan  atau  pertengkaran.  Oleh  sebab  itu,  perlu disajikan beberapa pendapat mengenai makna terminologi ḥakam dengan maksud untuk dapat diketahui cakupan dan batasan-batasannya.
Imam  Abu  Hanifah,  Imam  al-Syafi’i  dalam  salah  satu pendapatnya,  dan  Imam  Ahmad  dalam  satu  riwayat,  berpendapat  bahwa ḥakam adalah  orang  yang  mendapat  kepercayaan  (wakil).  Sementara menurut  penduduk  Madinah,  Imam  Malik,  Imam  Syafi’i  dalam pendapatnya  yang  lain,  dan  Imam  Ahmad  dalam  satu  pendapatnya menyebutkan  bahwa ḥakam adalah  dua  orang  hakim. 12 Menurut  al- Māwardī,  salah  satu  ulama  mazhab  Syafi’i,  menyebutkan  makna ḥakam masih  diperdebatkan  para  ulama.  Setidaknya,  pendapat  tentang  makna ḥakam ada  tiga.  Pertama,  makna ḥakam adalah sultan yang  fungsinya mengembalikan  hubungan  suami-istri  yang  telah  retak.  Ini  merupakan pendapatnya Sa’īd bin Jabīr, dan al-Ḍaḥḥāk. Kedua, makna ḥakam adalah kedua  pihak  suami-istri.  Ini  merupakan  pendapat  al-Sadī.  Ketiga,  makna ḥakam adalah salah satu dari kedua suami-istri apabila tidak dapat untuk mengumpulkan keduanya. 13
Menurut Amir Syarifuddin, kata ḥakam berarti seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga. 14 Demikian juga  disebutkan  oleh  Abdur  Rahmah  Ghazali,  bahwa ḥakam merupakan orang  yang  diutus  dari  pihak  suami  dan  istri  yang  bertugas  mengadakan
9 Achmad  W.  Munawwir  dan  M.  Fairuz, Kamus  al-Munawwir ,  (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 286.
10 Tim  Redaksi, Kamus  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Pusat  Bahasa  Depdiknas,
2008), hlm. 312.
11 H.M.A,  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah
Lengkap , Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 189.
12 Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah, Zad  al-Ma’ad ,  (terj:  Masturi  Irham,  dkk),  Jilid  5,
(Jakarta: Pustaka al-Kaitsar, 2008), hlm. 204.
13 Imām al-Māwardī, al-Nukat wa al-‘Uyūn Tafsīr al-Māwardī , Juz 1, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, tt), hlm. 484.
14 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fikih Munakahat dan  Undang-Undang  Perkwainan ,  Cet.  5,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group,  2014),  hlm.  195:  Lihat  juga  dalam,  Abu  Malik  Kamal  bin  Sayyid  Salim, Fikih Sunnah Wanita , (terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 578.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
penelitian  dan  penyelidikan  tentang sebab  musabab terjadinya syiqāq (pertengkaran). 15 Ketiga definisi tersebut memberi batasan bahwa ḥakam adalah pihak yang mendamaikan, khususnya dalam konteks pertengkaran suami dan istri dalam sebuah keluarga.
Bentuk-Bentuk Konflik Keluarga a. Konflik keluarga inti “ nuclear family conflict ”. Konflik keluarga inti sering terjadi dalam hubungannya antara anak dengan orang tua, atau antara  ibu  dan  ayah  (suami  dan  istri).  Konflik  antara  anak  dengan orang  tua  cukup  banyak  ditemukan.  Konflik  yang  terjadi  misalnya anak  mem-bantah  orang  tua,  orang  tua  berkata  kasar  kepada  anak sementara  anak  juga  melawannya.  Adapun  konflik  antara  ibu  dan ayah,  atau  sering  dibahas  dalam  konflik  suami  dengan  istri,  terjadi bisa  dalam  bentuk  pembang-kangan  ( nusyūż )  ataupun  pertengkaran terus menerus ( syiqāq ). 16 b. Konflik  keluarga  besar  “ extended  family conflict ”.  Konflik  yang terjadi  dalam  sebuah  keluarga  tidak  hanya  dialami  dalam  lingkup keluarga  inti  “ nuclear  family ”,  tetapi  juga  sering  dialami  dalam konflik  keluarga  besar  “ extended  family conflict ”.  Sifat  dan  bentuk konflik keluarga besar akan lebih tampak ke permukaan dibandingkan dengan  konflik  di  keluarga  inti.  Sebab,  kemungkinan-kemungkinan ter- expose -nya  konflik  kepada  masya-rakat  lebih  besar.  Bentuk  dan kriteria extended  family conflict juga  tidak  jauh  berbeda  dengan nuclear  family  conflict ,  namun  konflik  keluarga  besar  sering disebabkan  oleh  faktor  tertentu,  di  antaranya  karena  faktor  warisan, kurangnya  keserasian  antara  keluarga  besar,  kurang  adanya komunikasi  antara  keluarga,  perbedaan  antara  keluarga,  adanya kesenjangan  ekonomi  di  mana  satu  keluarga  memiliki  tingkat ekonomi  yang  cukup  sementara  sanak  saudara  lainnya  justru kekurangan, dan penyebab lainnya. 17

## Sebab-Sebab Konflik Keluarga
Konflik  keluarga  dilatarbelakangi  oleh  banyak  faktor,  juga memiliki kriteria berbeda sesuai dengan jenis konflik keluarga. Misalnya, konflik antara anak dengan orang tua biasa disebabkan karena kurangnya komunikasi yang baik antara keduanya. Komunikasi, baik verbal maupun nonverbal pada dasarnya merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses  pencipataan  hubungan  baik  antara  anak  dengan  orang  tua,  juga
15 Abd.  Rahman  Ghazali, Fiqh  Munakahat ,  Cet.  7,  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2015), hlm. 242.
16 Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Agama Islam, (Jakata: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 409.
17 Saparinah Sadli, Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan ,
(Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 150.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
merupakan  sumber-sumber  rangsangan  untuk  membentuk  kepribadian anak.  Apabila  komunikasi  antara  orang  tua  dan  anak  dapat  berlangsung dengan  baik,  maka  masing-masing  pihak  dapat  saling  memberi  dan menerima informasi, perasaan dan pendapat sehingga dapat diketahui apa yang diinginkan, dan konflikpun dapat dihindari. 18
Konflik  keluarga  dalam  konteks  suami-istri,  juga  memiliki penyebab  yang  berbeda-beda,  bisa  disebabkan  karena nusyūż (membangkang)  suami  atau  istri  yang  berujung  pada  terjadinya pertengkaran  yang  alot  antara  keduanya  ( syiqāq ).  Konsep nusyūż dalam Islam tidak hanya berasal dari istri saja, tetapi bisa juga terjadi dari pihak suami,  seperti  tidak  memberi  nafkah  kepada  istri  dan  tidak  menjalankan kewajibannya kepada istri. Padahal,  nafkah adalah  kewajiban suami  atas istrinya.  Selain  itu,  suami  juga  tidak  memenuhi  hak-hak  istri  yang  telah ditentukan  dalam  agama.  Sikap nusyūż antara  keduanya  juga  bisa menimbulkan  pertentangan  dan  konflik  keluarga  inti  ( nuclear  family conflict ). 19
Adapun  bentuk  kedua  yaitu syiqāq .  Istilah syiqāq berarti  tahap perselisihan  secara  terus  menerus  antara  suami-istri  setelah nusyūż yang dikhawatirkan akan diikuti dengan terjadinya perceraian. 20 Menurut Abd. Rahman  Ghazali, syiqāq adalah  krisis  memuncak  yang  terjadi  antara suami-istri  sedemikian  rupa  sehingga  antara  suami-istri  terjadi pertentangan  pendapat  dan  pertengkaran.  Keadaan  ini  menjadikan  kedua belah  pihak  yang  tidak  mungkin  dipertemukan,  dan  kedua  belah  pihak tidak  dapat  mengatasinya.  Konflik  jenis  ini  cukup  sering  terjadi  antara suami dan istri, dan menjadi faktor utama maraknya perceraian. 21

## Penanganan Konflik Keluarga dengan Ḥakam
Secara  umum,  upaya  penanganan  konflik  keluarga  dalam perspektif  Islam  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  bentuk  dan  cara.
18 Heru  Wahyu  Pamungkas,  “Interaksi  Orang  Tua  Dengan  Anak  Dalam Menghadapi  Teknologi  Komunikasi  Internet”. Tesis :  Magister  Ilmu  Sosial,  UTP,  2015, hlm. 14.
19 Dalam dimensi hukum,  nafkah  dalam keluarga  merupakan tanggungan  orang tertentu terhadap pihak tertentu pula. Seorang laki-laki yang mampu wajib menafkahi anak dan  istrinya,  serta  orang  tuanya  yang  dalam  keadaan  kesusahan.  Mustafa  Dib  al-Bugha, Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 439-445: Lihat juga dalam, Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan ..., hlm. 195.
20 A. Hamid Sarong, Hukum Perkwainan Islam di Indonesia, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 150: Secara bahasa syiqāq berarti sisi, perselisihan ( al-khilaf ), perpecahan,  permusuhan  ( al-adawah ),  pertentangan  dan  persengkataan.  Menurut  istilah, syiqāq merupakan keretakan yang sangat hebat antara suami istri. Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 304.
21 Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat ..., hlm. 241.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Biasanya,  konsep  penyelesaian  kasus-kasus  konflik  keluarga  dan masyarakat  dalam  berbagai  persoalan  ada  dua,  yaitu  pemaafan  dan perdamaian  yang  dilakukan  dengan  jalan  musyawarah.  Adapun  bentuk pertama  yaitu  pemaafan.  Pemaafan  atau al-‘afwu sangat  dimung-kinkan terjadi antara pihak-pihak yang memiliki konflik. Konsep pemaafan dalam Islam cukup luas cakupannya. Menurut Wahbah Zuhaili, konsep pemaafan tidak  hanya  dalam  konflik  permasalahan  perdata  antara  masyarakat  dan keluarga, juga dalam kasus-kasus yang lebih besar seperti pidana. 22 Salah satu  dalil  penyelesaian  konflik  dengan  pemaafan  dimuat  dalam  surat  al- Hijr ayat 85.
a. Pengertian perdamaian
Alternatif  penyelesaian  konflik  jenis  selain  pemaafan  adalah melalui jalan damai  atau sering disebut dengan al-iṣlāḥ . Terminologi al- iṣlāḥ banyak  ditemukan  dalam  literatur  fikih,  baik  dalam  kajian  fikih mu’amalah  maupun  jinayat.  Pemaknaannya  terminologi al-iṣlāḥ di  sini sama  yaitu  suatu  kata  yang  menunjukkan  makna  perdamaian.  Dalam bahasa  Arab  kata al-iṣlāḥ diambil  dari  kata ṣalaḥa ,  derivasinya  bisa membentuk redaksi lain seperti maṣlaḥah , al-ṣuluḥ , atau al-iṣlāḥ . Redaksi yang dipakai untuk makna perdamaian biasanya digunakan untuk kata al- iṣlāḥ dan al-ṣuluḥ .  Secara  etimologi,  kata ṣalaḥa berarti  baik,  boleh, memperbaiki,  menjadi  lebih  baik,  membenarkan  kembali,  atau mengoreksi.  Sementara  itu,  untuk  redaksi al-iṣlāḥ atau al-ṣuluḥ ,  diberi makna ṣidd al-iqtisād , yaitu perbaikan. 23 Bisa juga berarti menyelesaikan perselisihan, perdamaian, mengharmoniskan dan menghen-tikan pertikaian. 24
b. Legalitas konsep damai melalui ḥakam dalam Islam
Seperti  telah  disebutkan,  konsep  damai  melalui ḥakam dibahas dalam  konteks  konflik  serius  dan  memuncak  antara  suami  dan  istri  atau disebut dengan syiqāq sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nisā’ ayat 35 (telah dikutip sebelumya). Ayat ini merupakan kelanjutan dari surat al- Nisā’ ayat 34 yang menerangkan tata cara suami memberikan pengajaran kepada  istri  yang  melalai-kan  kewajibannya,  yaitu  dengan  menasehati, memisahkan tempat tidur, hingga memukul istri tidak membuat luka dan sakit. 25 Tihami menyebutkan, apabila tata cara tersebut tidak berhasil dan
22 Wahbah  al-Zuḥailī, al-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuh, (Terj:  Abdul  Hayyie  al- Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 506.
23 Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus al-Munawwir ..., hlm. 788.
24 Saleh Fauzan, al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh ..., hlm. 449. Lihat juga, Ṣāliḥ bin ‘Abd al-‘Azīz Alū al-Syaikh, dkk, al-Fiqh al-Muyassar , ed. In, Fikih Muyassar: Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam , (Terj: Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm.
404.
25 H.M.A.  Tihami, Fikih  Munakahat ...,  hlm.  188.  Ahamad  Rafiq  menyatakan, langkah-langkah  yang  dilakukan  ketika  istri  membangkang  yaitu  diberi  nasehat,  apabila
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
justru pertengkaran kian memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa- gesa menjatuhkan talak, tetapi lebih dulu harus mendatangkan ḥakam dari kedua belah pihak sebagai juru pendamai. 26
Ibnu Rusyd memaparkan beberapa persoalan yang disepakati oleh ulama dan yang tidak disepakati. Mengenai hal-hal yang disepakati yaitu boleh mengirim dua ḥakam jika terjadi perselisihan antara pasangan suami- istri  dan  tidak  diketahui  kondisi  mereka  berdua  dalam  perselisihan  itu. Ulama juga bersepakat tentang ḥakam boleh dari pihak keluarga masing- masing, atau jika tidak ada, boleh dari luar keluarga. Kesepakatan ulama juga  dalam  hal  tidak  boleh  dijadikan  pegangan  atau  sandaran  mengenai pendapat dua ḥakam yang berselisih (dalam hal ini bisa dalam bentuk satu ḥakam menyatakan  keterangan  A  sementara ḥakam satunya  menyatakan B).  Apabila  pernyataan  kedua ḥakam tersebut  untuk  menyatukan  suami- istri, maka bisa dijadikan pegangan. 27
Mengenai  kedudukan ḥakam ,  ulama  justru  masih  berbeda pendapat. Perbedaan tersebut seputar apakah ḥakam memiliki wewenang untuk  memisahkan  suami-istri?  Dalam  hal  ini ḥakam berposisi    sebagai qaḍī atau hakim yang dapat memutuskan kelanjutan dari hubungan suami- istri, atau apakah ḥakam tetap mengembalikan keputusan tersebut kepada suami dan istri

## Konsep Mediasi
Mediasi adalah salah satu cara yang dikembangkan saat ini yang sifatnya  non  ligitasi.  Artinya,  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan.  Menurut  Wahbah  Zuhaili,  mediasi  secara  bahasa  adalah menghentikan  permusuhan  atau  perselisihan.  Sementara  menurut  istilah, mediasi  adalah  proses  perjanjian  untuk  menghentikan  permusahan (pertikaian/sengketa/konflik)  kedua  belah  pihak. 28 Jadi,  mediasi  dalam Islam yaitu upaya mendamaikan orang-orang yang berselisih.
Menurut Gatot, mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa atau konflik  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  yang  netral,  tidak  memiliki kewenangan  mengambil  keputusan,  membantu  pihak-pihak  yang
tidak  berhasil  maka  memisahkan  tempat  tidur  dengan  istri,  jika  langkah  ini  juga  tidak berhasil  maka  suami  dibolehkan  memukul  istri  dengan  pukulan  tidak  menyakuti  dan membuat luka. Lihat, Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia , Edisi Revisi, Cet.
2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 214-215.
26 H.M.A.  Tihami, Fikih  Munakahat ...,  hlm.  188:  Lihat  juga,  Ibn  Abdullah  al- Tuwaijiri, Ensiklopedi Islam , (terj: M. Rasyik, dkk), (Jakarta: Dasrus Sunnah Press, 2015), hlm. 1051.
27 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid , (terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 182.
28 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i , (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 131.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bersengketa mencapai solusi atau penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. 29
Regulasi  penyelesaian  sengketa  melalui  jalan  mediasi  telah dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Pada  Pasal  1  angka  7 dinyatakan  bahwa,  mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan dibantu  oleh  mediator.  Istilah  “para  pihak”  tersebut  yaitu  dua  atau  lebih subjek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian (Pasal 1 angka  8).  Menurut  Amran  Suadi,  fungsi  mediator  hanyalah  sebagai penengah saja. 30 Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6, bahwa mediator  adalah  pihak  netral  yang  membantu  para  pihak  dalam  proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
Mengenai  tugas  pokok  mediator,  disebutkan  dalam  Pasal  15 sebagai berikut:  Ayat  (1): Mediator  wajib mempersiapkan  usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Ayat (2): Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam  proses  mediasi.  Ayat  (3):  Apabila  dianggap  perlu,  mediator  dapat melakukan kaukus. Ayat (4): Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri  dan  menggali  kepentingan  mereka  dan  mencari  berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat diketahui bahwa mediator memiliki  posisi  sebagai  penengah  pihak  yang  memiliki  sengketa, menetapkan  waktu  dan  tempat  untuk  dilaksanakan  mediasi,  serta mendorong  kedua  pihak  agar  terlibat  langsung  dalam  proses  mediasi. Artinya,  para  pihak  harus  terbuka  dan  memberikan  sejumlah  gambaran permasalahan kepada mediator sehingga diketa-hui titik permasalahannya.
Dalam  konsep  Islam,  syarat-syarat  mediator  juga  masuk  dalam pendapat  para  ulama  yang  membolehkan  mediator  ( ḥakam )  di  luar keluarga. Namun, Islam tampak lebih fleksibel dan cenderung tidak kaku, sebab mediator atau ḥakam dibolehkan juga dari pihak keluarga suami dan istri.
Mengacu  pada  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  konsep mediasi merupakan bagian dari cara penyelesaian sengketa non ligitasi (di luar penga-dilan).
29 R.M.  Gatot  P.  Soemartono, Arbitrase  dan  Mediasi  di  Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 2.
30 Amran Suadi  dam Mardi Candra, Politik Hukum:  Perspektis Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 441.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Makna Ḥakam Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah
Mediator  atau ḥakam sangat  diperlukan  ketika  terjadi  sengketa suami-istriatau syiqāq yang  keduanya  sulit  menemukan  jalan,  dan  sulit untuk  menyelesaikan  atau  mengambil  keputusan  yang  tepat,  sehingga dalam hal ini Islam membenarkan pengangkatan dua orang hakam masing- masing dari pihak suami dan istri. Pemaknaan ḥakam dalam konteks fikih masih  ditemukan  adanya  beda  pendapat,  apakah ḥakam termasuk  hakim atau wakil. Perbedaan memaknai ḥakam tentu mengarah pada pemahaman ulama tentang sejauhmana otoritas ḥakam dalam soal perselisihan suami- istri dalam rumah tangga. Salah satu pendapat yang menarik untuk dikaji adalah  pendapat  Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah  yang  sebagian  kecil pendapatnya telah disinggung pada bab awal penelitian ini.
Mengenai  makna ḥakam pada  ayat  tersebut,  Ibn  Qayyim menyadari bahwa ulama masih berbeda pendapat tentang pemaknaannya. Ia  mengurai  pendapat  ulama  dalam  dua  pendapat.  Di  bagian  akhir uraiannya,  Ibn  Qayyim  berusaha  mentarjih  pendapat  yang  menurutnya lebih kuat dari dua pendapat yang ada. Dalam kitab “ Badā’i al-Tafsīr ”,ia menyebutkan sebagai berikut:
ق د امهنأ :امهدحأ :نيلوق ىلع .نلايكو وأ نامكاح امه له :نيمكحلا ىف فلخلا و فلسلا فلتخا
فينح ىبأ لوق وهو .نلايكو اذه و نامكاح امهنأ :ىناثلا و .ةياور ىف دمحأ و لوق ىف ىعفاشلا و ة
رخلآا  لوقلا  ىف  ىعفاشلا  و  ىرخلأا  ةياورلا  ىف  دمحأ  و  كلام  و  ةنيدملا  لهأ  لوق . وه  اذهو ا .حيحصل 31 .
Artinya: “Para  ulama  salaf  dan  khalaf  berbeda  pendapat  tentang  apa yang  dimaksud  dengan  dua ḥakam .  Apakah  yang  dimaksud dengan dua ḥakam itu adalah dua hakim atau dua orang wakil yang  mendapat  kepercayaan?.  Tentang  hal  ini  terdapat  dua pendapat.  Pertama,  yang  dimaksud  dengan  dua ḥakam itu adalah orang atau wakil yang mendapat kepercayaan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, al-Syafi’i dalam satu pendapatnya, dan Ahmad dalam satu riwayatnya. Kedua, yang dimaksud dengan dua ḥakam dalam  ayat  tersebut  adalah  dua  orang  hakim.  Ini adalah penduduk ahli Madinah, Malik, Ahmad dalam riwayat yang  lain,  dan  al-Syafi’i  dalam  pendapat  lainnya.  Pendapat inilah yang benar”.
Kutipan di atas merupakan uraian singkat Ibn Qayyim dalam soal kenyataan  bahwa  ulama  masih  beda  pendapat  tentang  memaknai  kata ḥakam . Namun demikian, Ibn Qayyim berusaha melakukan tarjīḥ , 32 yaitu
31 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Badā’i al-Tafsīr: al-Jāmi’ Limā Fassarah al-Imām Ibn Qayyim al-Jauziyyah , Juz 1, (Bairut: Dar Ibn Jauzi, 2005), hlm. 275 32 Istilah tarjīḥ secara  bahasa  berarti  memilih.  Menurut  istilah, tarjīḥ adalah penilaian dengan  mengambil pendapat yang  dianggap lebih kuat. Lihat, A. Qodri  Azizy,
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dengan mengambil pendapat kedua, dengan mengatakan: “حيحصلا وه اذهو”, “pendapat  inilah  yang  benar”.  Ibn  Qayyim  berpandangan  bahwa  makna ḥakam pada  ayat  tersebut  menunjukkan  makna  hakim,  yaitu  orang  yang diberi  wewenang  yang  relatif  lebih  besar  ketimbang  maksud ḥakam dari segi  dua  orang  wakil.  Ketidak-setujuan  Ibn  Qayyim  atas  pemaknaan ḥakam sebagai wakil seperti pada pendapat pertama dapat dicermati dari pernyataan beliau yaitu:
لك بجعلا و نمم بجعلا نيمكح امهبصن دق ىلاعت الله و .نامكاح لا نلايكو امه :لوقي
و
ثعبتلو هلهأ نم لابكو ثعبيلف :لاقل نيليكو ناك ولو .نيجوزلاريغ ىلإ امهبصن لعج
.اهلهأ نم لايكو 33 .
Artinya:  “Sangat  ironis,  orang  yang  berpendapat  bahwa  yang  dimaksud dengan  dua ḥakam itu  adalah  dua  orang  wakil  yang  diserahi kepercayaan dan bukan dua orang hakim. Karena Allah Swt., telah mengangkatnya sebagai dua orang ḥakam dan menjadikan pengangkatannya  kepada  selain  pasangan  suami  istri. Seandainya dua orang ḥakam itu adalah dua orang wakil yang diserahi  keparcayaan,  tentang  Allah  Swt.,  akan  berfirman: “maka utuslah seorang yang diserahi kepercayaan (wakil) dari pihak laki-laki dan seorang yang diserahi kepercayaan (wakil) dari pihak perempuan”.
Kutipan  di  atas  merupakan  bagian  dari  bantahan  Ibn  Qayyim terhadap  ulama  yang  memahami ḥakam sebagai  wakil  bukan  sebagai hakim. Dalam memaknai kata ḥakam , Ibn Qayyim cenderung melihat pada sisi  kebahasaan  ayat  Al-qur’an  dan  esensi  dari ḥakam itu  sendiri.  Oleh sebab  itu,  hakim  lebih  cocok  disematkan  untuk  makna  kata ḥakam ketimbang wakil. Dari sisi kebahasaan ( lughawiyyah ), maka ḥakam pada ayat tersebut lebih tegas penggunaannya. Sebab, ḥakam merupakan orang- orang  yang  mempunyai  wilayah  hukum  (otoritas  dalam  pengambilan hukum)  dan  mempunyai  kewajiban.  Sementara  kata  wakil  tidak  sama maknanya dengan dua orang ḥakam baik dari sisi kebahasaan dalam  Al- qur’an, tidak pula dalam perkataan pembuat hukum, juga tidak ditemukan persamaannya dalam kebiasaan umum maupun khusus. Kata ḥakam dalam konteks  ayat  tersebut  merupakan  sifat musyabbah (perumpamaan)  dari isim  fā’il (subjek  atau  pelaku). 34 Pernyataan  tersebut  secara  keseluruhan merupakan upaya Ibn Qayyim dalam menegaskan maksud ḥakam adalah hakim bukan wakil yang mendapat kepercayaan dari pihak perempuan dan laki-laki,  semisal  keluarga  atau  kerabat  lainnya.  Namun, ḥakam dalam
Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhhtiar Menuju Isjtihad Sesuai Saintifik-Modern , (Jakarta: Teraju Mizan, 2000), hlm. 52-53.
33 Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah, Zād  al-Ma’ād ...,  Juz  5,  hlm.  173:  Ibn  Qayyim  al- Jauziyyah, Badā’i al-Tafsīr ..., hlm. 275. 34 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zād al-Ma’ād ..., Juz 5, hlm. 173:
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
konteks ayat cenderung dimaknai sebagai pihak lain yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan persoalan suami-istri.
Intinya,  Ibn  Qayyim  menegaskan  bahwa  makna ḥakam adalah hakim  yang  mempunyai  otoritas  dan  kewajiban  dalam  menyelesaikan persoalan suami-istri. Sementara dua orang wakil atau kepercayaan tidak memiliki otoritas sebagaimana otoritas hakim.
Otoritas Ḥakam dalam Menyelesaikan Sengketa Suami Istri  menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah
Sub bahasan sebelumnya telah diikemukakan bahwa Ibn Qayyim memaknai  dua  orang ḥakam pada  ketentuan  QS.  al-Nisā’  ayat  35  yaitu hakim, masing-masing berasal dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sejauh  amatan  penulis,  Ibn  Qayyim  memandang ḥakam dalam  konteks hakim  memiliki  otoritas  yang  relatif  cukup  besar  dalam  menyelesaikan sengketa suami-istri. Dua orang ḥakam diberi kewenangan untuk melihat secara jauh persoalan yang dihadapi suami-istri dan menelaah sebab yang melatarinya. Untuk tahap selanjutnya, mereka boleh membuat keputusan atas  pertimbangan  berupa  memutuskan  pernikahan  keduanya,  atau  tetap melakukan  upaya  perbaikan  demi  untuk  terciptanya  keutuhan  rumah tangga pasangan tersebut.
Ibn  Qayyim  menyebutkan ḥakam memiliki  otoritas  dan kewenangan  sementara  wakil  tidak  memilikinya.  Dalam  uraiannya,  Ibn Qayyim menyebutkan sebagai berikut:
.كلذ نم ئش ليكولل سيل و مازللإا و مكحلا ةيلاو هل نم مكحلاف اضيأ و 35 . Artinya: “Kemudian, ḥakam adalah  orang  yang  memiliki  otoritas (wewenang)  dan  kewajiban.  Sementara  orang  yang  diserahi kepercayaan (wakil) itu tidak memiliki wewenang apapun”.
Kewenangan  atau  otoritas  yang  dimaksud  merupakan  bolehnya ḥakam untuk  mencari  solusi-solusi  hukum  sehingga  keduanya  bertindak atas  solusi  itu,  dengan  harapan  keduanya  bisa  hidup  rukun  kembali.  Di samping itu, ḥakam juga memiliki otoritas untuk memisahkan suami-istri yang mengalami syiqāq apabila ḥakam memandang hal tersebut lebih baik bagi keduanya. Rujukan hukum Ibn Qayyim dalam hal ini yaitu mengutip salah  satu  riwayat  dari  Abdurrazzaq  dan  al-Thabari,  bahwa  Usman  bin Affan  pernah  pernah  mengutus  Abdullah  bin  Abbas  dan  Muawiyah menjadi ḥakam antara Aqil bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Utbah bin Rabi’ah, istrinya. Kepada kedua hakam tersebut dipesankan oleh Usman bin  Affan  bahwa:  “apabila  kalian  berdua  cenderung  ingin  memisahkan pasangan suami-istri tersebut, maka lakukanlah”. 36
35 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Badā’i al-Tafsīr ..., hlm. 275.
36 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zād al-Ma’ād ..., Juz 5, hlm. 205: Dimuat juga dalam, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Badā’i al-Tafsīr ..., hlm. 275.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Atas  dasar  kewenangan  tersebut,  juga  beberapa  riwayat  yang sebelumnya telah dikutip, Ibn Qayyim menyatakan bahwa Usman, Ali, Ibn Abbas  dan  Muawiyah  telah  menyerahkan  keputusan  hukum  kepada  dua orang ḥakam . Dalam konteks ini, para sahabat tidak memiliki perbedaan pendapat.  Lebih  lanjut,  Ibn  Qayyim  menyebutkan  perbedaan  pendapat tentang  makna  dan  otoritas ḥakam kemudian  lahir  dan  hanya  terjadi  di kalangan tabi’in. 37
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  Ibn  Qayyim cenderung menguatkan pendapat yang menyatakan makna ḥakam sebagai seorang hakim. Otoritas ḥakam dalam konteks penyelesaian konflik suami- istri terbilang cukup besar. Mereka (kedua ḥakam ) dapat dan boleh tetap mempertahankan  hubungan  pernikahan  antara  keduanya,  juga  dapat memisahkan dengan jalan perceraian apabila ada dugaan dan indikasi yang kuat yang sebelumnya telah dipertim-bangkan oleh kedua ḥakam tersebut. Relevansi  Pemikiran  Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyyah  Ḥakam  dengan Mediasi di Pengadilan Agama
Perkembangan konsep ḥakam dalam  soal penyelesaian perselisihan suami-istri dewasa ini telah berkembang dengan lebih praktis dan  terstruktur,  khususnya  dalam  jalur  ligitasi  di  Pengadilan  Agama. Konsep ḥakam yang dibangun dalam konteks ini yaitu mediasi. Mediator (sebagai  makna ḥakam )  telah  mendapat  legitimasi  hukum  setelah dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  (Perma)  Nomor  01  Tahun 2008  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Pada  Pasal  1  angka  7 dinyatakan  bahwa  mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan dibantu oleh mediator. 38 Jadi, penyelasaian perkara yang dimaksud bersifat umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, termasuk di dalamnya perselisihan dan persengkataan suami-istri.
Terhadap  maksud  mediasi  tersebut,  maka  konsep ḥakam sebagaimana  maksud  ketentuan  QS.  al-Nisā’  ayat  35  sangat  relevan. Relevansi  keduanya  terletak  pada  pihak  yang  menyelasaikan  masalah suami-istri adalah orang lain, bisa saja dari pihak keluarga, bisa juga dari orang  yang  ahli  dan  telah  dipercayai  secara  hukum  mampu  untuk menyelasaikan masalah yang dihadapi. Mengenai pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang ḥakam , terdapat bagian-bagian tertentu yang tampak sama dan relevan dengan konsep mediasi di Pengadilan Agama. Sementara di bagian lainnya terdapat perbedaan.
37 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zād al-Ma’ād ..., Juz 5, hlm. 174.
38 Amran Suadi  dam Mardi Candra, Politik Hukum:  Perspektis Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah , Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 441.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Mengenai kesamaan dan relevansi pendapat Ibn Qayyim tersebut dengan konsep mediasi di Pengadilan Agama dapat dilihat dari pihak yang diutus.  Dalam  konsep  mediasi  di  Pengadilan  Agama,  pihak  mediator bukanlah  dari  keluarga  keduanya,  melainkan  orang  yang  telah  mendapat SK  dan  memiliki  otoritas  dalam  menyelasikan  masalah  suami-istri.  Ibn Qayyim dalam hal ini juga memahami pihak yang menjadi ḥakam bukan dari pihak keluarga, melainkan orang lain yang dipandang mampu dalam membuat keputusan hukum yang baik untuk kedua pasangan suami-istri.
Namun demikian, di sini terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara  pendapat  Ibn  Qayyim  tentang ḥakam dengan  konsep  mediasi  di pengadilan,  khususnya  tentang  kewenangan  pihak  ketiga  sebagai penengah. Dalam konsep mediasi, mediator tidak memiliki otoritas untuk memutuskan atau menceraikan kedua pihak. Sebab, hukum yang berlaku hanya mengakui bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan hakimlah yang memiliki otoritas tersebut. Mediator dalam hal  ini  hanya  bertugas  untuk  mendamaikan,  mencari  berbagai  solusi hukum  agar  keduanya  tetap  bersatu. 39 Sementara  menurut  Ibn  Qayyim, ḥakam boleh membuat keputusan untuk menceraikan kedua pihak dengan terlebih dahulu melihat petimbangan dan mengusahakan keduanya untuk bersatu. Apabila tidak dimungkinkan, maka ḥakam dalam hal ini posisinya sama  dengan  hakim,  yaitu  berhak  dan  berwenang  untuk  menceraikan keduanya.
Mengacu  pada  uraian  tersebut,  maka  dipahami  bahwa  pendapat Ibn Qayyim tentang ḥakam dengan konsep mediasi di pengadilan memiliki persamaan dan juga perbedaan. Relevansi yang menjadi persamaan antara keduanya  adalah  dilihat  dari  pihak  yang  menjadi  juru  damai,  yaitu  sama sama  ditentukan  bukan  dari  pihak  keluarga.  Sementara  perbedaannya adalah  terkait  dengan  otoritas  mediator  dan ḥakam dalam  membuat  satu keputusan boleh tidaknya menceraikan kedua pasangan. Penutup
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat disimpulkan dalam tiga poin, yaitu sebagai berikut:
a. Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  makna ḥakam menurut  Ibnu Qayyim  Al-Jauziyyah  yaitu  hakim.  Maksud ḥakam bukan dimaknai sebagai wakil atau orang kepercayaan dari keluarga laki- laki atau perempuan. Ketentuan QS. al-Nisā’ ayat 35 menunjukkan makna yaitu dua orang ḥakam sebagai hakim yang menyelesaikan perselisihan masing-masing suami-istri.
b. Otoritas ḥakam dalam  menyelesaikan  sengketa  suami-istri menurut  Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyyah  yaitu  diberi  kewenangan
39 Abdul Halim Talli, “Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008”. Jurnal al- Qadāu . Vol. 2 No. 1, (2015), hlm. 79.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
untuk  tetap  menyatukan  hubungan  pernikahan  suami-istri  yang berselisih,  atau  bisa  juga  memutuskan  dengan  menceraikan keduanya.
c. Terdapat  bagian-bagian  tertentu  yang  tampak  sama  dan  relevan antara pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang ḥakam dengan konsep  mediasi  di  Pengadilan  Agama.  Kesamaan  dan  relevansi keduanya adalah terletak dari pihak yang menjadi juru damai, yaitu sama-sama  ditentukan  bukan  dari  pihak  keluarga.  Namun perbadaannya  yaitu  terkait  dengan  otoritas  mediator  dan ḥakam . Menurut  Ibn  Qayyim, ḥakam diberi  kewenangan  untuk memutuskan  dengan  menceraikan  keduanya.  Sementara  dalam konsep  mediasi,  seorang  mediator  hanya  bertugas  mendamaikan dan tidak ada kewenangan untuk menceraikan.

## Daftar Kepustakaan
‘Abd  al-‘Azīz  Alū  al-Syaikh,  dkk, al-Fiqh  al-Muyassar ,  ed.  In, Fikih Muyassar: Panduan  Praktis  Fikih  dan  Hukum  Islam ,  (Terj:
Izzudin Karimi), Cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2017)
Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  2012)
Abdul Halim Talli, “Mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008”. Jurnal al-Qadāu . Vol. 2 No. 1, (2015),
Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus al-Munawwir , (Surabaya:
Pustaka Progressif, 2007)
Ahamad  Hasan  Munawir, Al-Munawir:  Kamus  Arab-Indonesia , (Yogyakarta: Toha Putra, 1984)
Ahmad  Rofiq, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia ,  Edisi  Revisi,  Cet.  2,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fikih Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkwainan ,  Cet.  5,  (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2014) Amran  Suadi  dam  Mardi  Candra, Politik  Hukum:  Perspektis  Hukum Perdata  dan  Pidana  Islam  Serta  Ekonomi  Syariah ,  (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2016)
Amran  Suadi  dam  Mardi  Candra, Politik  Hukum:  Perspektis  Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah , Edisi Pertama,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)
Hamid  Sarong, Hukum  Perkwainan  Islam  di  Indonesia, Cet.  3,  (Banda
Aceh:   Yayasan PeNA, 2010)
Heru  Wahyu  Pamungkas,  “Interaksi  Orang  Tua  Dengan  Anak  Dalam Menghadapi  Teknologi  Komunikasi  Internet”. Tesis :  Magister Ilmu Sosial, UTP, 2015
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah, Badā’i  al-Tafsīr:  al-Jāmi’  Limā  Fassarah al- Imām  Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah ,  Juz  1,  (Bairut:  Dar  Ibn  Jauzi, 2005) Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Miftāḥ Dār al-Sa’ādah , (ter: Abdul Hayyie al- Kattani, dkk), (Jakarta: Media Eka Sarana, 2004), Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zad al-Ma’ad , (terj: Masturi Irham, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kaitsar, 2008), Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Mawārid al-Amān al-Muntaqā min Ighāśatul Lahfān  īMaşāid  al-Syaiṭān ,  (terj:  Ainul  Haris  Umar  Arifin
Thayib), Cet. 6,  (Jakarta: Darul Falah, 2005), Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Zād al-Ma’ād fī Hadyī Khair al-‘Ibād , ed. In, Zadul   Ma’ad:  Panduan  Lengkap  Meraih  Kebahagiaan  Dunia Akhirat, (terj:   Masturi Irham, dkk), jilid 5, (Jakarta: Pustaka al- Kausar, 2008),
Ibnu  Rusyd, Bidāyah  al-Mujtahid  wa  Nihāyah  al-Muqtaṣid, ed.  In, Bidayaul  Mujtahid;  Analisa  Fiqih  Para  Mujtahid, (terj:  Imam Ghazali Said &  Achmad Zaidun), cet. 2, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007) Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayatul  Muqtashid ,  (terj:  Fuad
Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016)
Imām  al-Māwardī, al-Nukat  wa  al-‘Uyūn  Tafsīr  al-Māwardī ,  Juz  1,
(Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, tt)
Mahkamah Agung RI, Pedoman Tekis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama , (Jakarta: Mahkamah Agung , 2008) Mursyid  Djawas,  Muhammad  Yahya,    Status  Talak  bagi  Wanita  Haidh (Analisis  Pendapat  Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyyah),  dalam  Jurnal SAMARAH:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Hukum  Islam,  Vol.1. No.1., 2017 Mustafa  Dib  al-Bugha, Ringkasan  Fiqih  Mazhab  Syafi’i, (Terj:  Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017)
R.M. Gatot P. Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) Saparinah  Sadli, Berbeda  tetapi  Setara:  Pemikiran  tentang  Kajian Perempuan , (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010),
Syamsul  Rijal  Hamid, Buku  Pintar  Agama  Islam, (Jakata:  Bee  Media Pustaka, 2017) Wahbah  al-Zuḥailī, al-Fiqh  al-Islāmī  wa  Adillatuh, (Terj:  Abdul  Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), Wahbah  Zuhaili, Fiqih  Imam  Syafi’i ,  (terj:  Muhammad  Afifi  dan  Abdul
Hafiz),  Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: al-Mahira, 2017)