## PELATIHAN REVIEW POHON KINERJA DAN EVALUASI PENYUSUNAN LKJIP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SUKOHARJO
Rutiana Dwi Wahyunengseh 1* , Sri Hastjarjo 2 , Didik Gunawan Suharto 3 , Sudarmo 4 , Wahyu Nurharjadmo 5 ,  Son Haji 6 1,2,3,4,5,6 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret *Korespondensi: rutianadwi@staff.uns.ac.id
ABSTRAK. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan  tugas,  fungsi  dan  peran  OPD  dalam  pengelolaan  sumberdaya  dan  sumber  dana  serta kewenangan  yang  ada  yang  dipercayakan  kepada  publik  guna  pencapaian  tujuan  organisasi. Permasalahan  yang  dihadapi  kabupaten  Sukoharjo,  Provinsi  Jawa  Tengah  adalah  dalam  tiga  tahun terakhir  berada  di  ranking  paling  bawah  penilaian  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instasi  Pemerintah Jawa  Tengah  selama  beberapa  tahun  terakhir  dan  bertekad  menaikkan  posisi  menjadi  nilai  B. Penanggung jawab pembinaan Perangkat daerah supaya nilai akuntabilitas kinerja baik adalah bagian organisasi Sekretariat Daerah. Oleh karena itu, Tim Pengabdi bermitra untuk membantu meningkatkan kapasitas  staf  perencana  di  Perangkat  Daerah.    Metode  yang  digunakan  adalah  teknik  “Participatory Community  Problem  Based  Solving”.    Teknik  pelatihan  terdiri  dari:  (i)  penyampaian  materi  untuk membekali  konsep;  (ii)  bedah  kasus  salah  satu  indikator  kinerja  utama  daerah;  (iii)  praktik  bersama menyusun pohon kinerjanya; (iv) praktik di tim kelompok kerja berdasar rumpun urusan; (v) peserta mempresentasikan  hasil  kerja;  (v)  narasumber  (tim  pengabdi)  memberikan  review  atas  hasil  kerja kelompok. Output dari pelatihan adalah: (i) dihasilkan cascading kinerja; (ii) dihasilkan sampel narasi evaluasi capaian 1 indikator kinerja utama perangkat daerah tahun N-1. Simpulan, hasil pengabdian ini meningkatkan  pengetahuan  peserta  tentang  bagaimana  menyusun  pohon  kinerja  Perangkat  daerah berbasis Logicl Framework. Disamping itu juga meningkatkan keterampilan peserta menyusun narasi capaian kinerja pada dokumen Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah.
Kata kunci: Cascading; Pohon kinerja; Akuntabilitas; Proses bisnis; Indikator Kinerja Utama
ABSTRACT. Government  Agencies  Performance  Report  is  an  instrument  to  account  for  the implementation of the duties, functions and roles of OPD in managing resources and sources of funds and existing authorities entrusted to the public in order to achieve organizational goals. The problem faced by Sukoharjo Regency, Central Java Province, is that in the last three years it has been at the bottom  of  the  Central  Java  Government  Performance  Accountability  System  assessment  for  the  past few  years  and  is  determined  to  increase  its  position  to  a  B  value.  part  of  the  Regional  Secretariat organization. Therefore, the Service Team partnered to help increase the capacity of planning staff in the Regional Apparatus. The method used is the "Participatory Community Problem Based Solving" technique. The training techniques consist of: (i) delivery of materials to equip concepts; (ii) examine the  case  of  one  of  the  main  regional  performance  indicators;  (iii)  joint  practice  of  compiling  a performance  tree;  (iv)  practice  in  working  group  teams  based  on  family  of  affairs;  (v)  participants present their work; (v) resource persons (service team) provide a review of the results of group work. The  training  materials  consist  of:  (i)  reviewing  the  logical  framework  of  the  performance  tree  and business processes for achieving regional strategic targets; (ii) measuring performance achievements; (iii) narrate the measurement results to a performance report document as a means of communication of accountability to the public. The outputs of the training are: (i) generated cascading performance; (ii)  a  sample  narrative  of  the  evaluation  of  the  achievement  of  1  main  performance  indicator  of regional  apparatus  is  produced  in  N-1.  In  conclusion,  it  is  necessary  to  follow  up  in  the  form  of regular  desk  evaluations  for  each  OPD  to  ensure  there  is  an  improvement  in  skills  in  compiling narratives of performance achievements in the Performance Reports of Regional Apparatus Agencies.
Keywords :  Cascade;  Cascade;  Logic  tree,  Issues  tree;  Accountaility;  Key  performace  indicators

## PENDAHULUAN
Berkembangnya teknologi membuat masyarakat  menjadi  memiliki  peluang  lebih banyak  untuk  bisa  mengetahui  aktivitas  yang terjadi  di  lingkungan  instansi  pemerintahan. Banyak  pihak  yang  saat  ini  menyoroti akuntabilitas  pemerintahan.    Salah  satu informasi  akuntabilittas  pemerintah  yang disebarkan  oleh  media  adalah  nilai  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Pemerintah  Daerah (SAKIP).  Bagian dari SAKIP adalah Laporan Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKjIP).    LKjIP adalah instrumen
untuk
mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas, fungsi  dan  peran  OPD  dalam  pengelolaan sumberdaya dan sumber dana serta kewenangan  yang  ada  yang  dipercayakan kepada publik guna pencapaian tujuan organisasi.  Dasar  regulasi  penyusunan  LkjIP adalah  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  29  Tahun  2014  tentang  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (Indonesia,  2014),  dan  Permen  PAN  &  RAB Nomor  53  Tahun  2017  tentang  Petunjuk Teknis  Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan  Kinerja dan  Tata  Cara  Reviu  atas  Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (Indonesia, 2017).
Permasalahan  yang  dihadapi  adalah kabulaten  Sukoharjo  berada  di  ranking  paling bawah penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instasi  Pemerintah)  Jawa  Tengah selama  beberapa  tahun  terakhir  dan  bertekad menaikkan posisi menjadi nilai B (Wicaksono, 2022).  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  29  tahun  2014  Tentang  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah menjelaskan  bahwa  SAKIP  adalah  Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintahan, dimana  sistem  ini  merupakan  integrasi  dari sistem  perencanaan,  sistem  penganggaran  dan sistem  pelaporan  kinerja,  yang  selaras  dengan pelaksanaan  sistem  akuntabilitas  keuangan. Dalam  hal  ini,  setiap  organisasi  diwajibkan mencatat  dan  melaporkan  setiap  penggunaan keuangan  negara  serta  kesesuaiannya  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Komponen  penilaian SAKIP  adalah  :  1)  Perencanaan  Kinerja;  2) Pengukuran  Kinerja;  3)  Pelaporan  Kinerja;  4) Evaluasi Kinerja; dan 5) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (Indonesia, 2014) Pemerntah  kabupaten  Sukoharjo  sudah melakukan  konsultasi  kepada  Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokasi supaya dapat meningkatkan  nilai  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP).    Selain itu  juga  sudah  pernah  dilakukan  pelatihan evaluasi  indikator  kinerja  dengan  narasumber dari  BPKP.    Namun  demikian,  hingga  tahun 2022 nilai SAKIP Kabupaten Sukoharjo belum memenuhi ekspektasi.

## Gambar 2. Situasi Permasalahan Mitra

## Sumber: Solopos, 27 Pebruari 2020 dan 14 Januari 2022
Surat  Kemenpan  RB  kepada  Bupati Sukoharjo  nomor  B/478/AA.05/2021  tanggal 31  Maret  2021    tentang  Hasil  Evaluasi  atas Akuntabilitas  Kinerja  instansi  Pemerintah tahun  2020,  ada  catatan  dari  hasil  evaluasi Kemenpan  RB  yang  harus  diperbaiki  pada tahun mendatang, diantaranya yaitu:
(1)  Pemanfaatan  aplikasi  monitoring  kinerja masih  belum  berjalan  optimal.  Informasi kinerja  yang  dihasilkan  dari  mekanisme monitoring  kinerja  masih  belum  efektif memicu  berbagai  perbaikan  kinerja  yang diperlukan;
(2)   Analisis  capaian  kinerja  dan  efisiensi yang disampaikan masih belum memadai. Selain  itu,  mekanisme  pengumpulan  data kinerja juga masih belum dapat diandalkan;
(3) Evaluasi  atas  akuntabilitas  kinerja  telah dilakukan  oleh  Inspektorat  Kabupaten Sukoharjo,  namun  hasil  evaluasi  secara internal ini masih memerlukan penyempurnaan terkait  dengan  simpulan hasil  evaluasi  yang  belum  sepenuhnya
menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di OPD;
Hasil need assesment yang dilakukan tim pengabdi  dengan  Mitra  (Bagian  Organisasi Setda  kabupaten  Sukoharjo,  permasalahan yang  dihadapi  mitra  terkait  peningkatan kualitas  LKjIP  menurut  komponen  SAKIP teridentifikasi sebagai berikut:
Tabel 1. Permasalahan Mitra Komponen Permasalahan Mitra Perencanaa n Kinerja Dokumen perencanaan pada beberapa OPD masih perlu penyempurnaan indikator kinerja tujuan dan sasaran terkait dengan relevansi dan kecukupan indikator Pengukuran Kinerja Penjabaran (cascading) kinerja telah dilakukan secara berjenjang, walau belum seluruhnya didasarkan pada kinerja organisasi dan level di atasnya. Hal itu akan menimbulkan ketidaksesuaian terhadap ukuran kinerja individu yang dihasilkan, dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pemberian reward and punishment Pelaporan Kinerja Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan beberapa OPD telah menyajikan analisis pencapaian kinerja, dan perbandingan data kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Namun analisis capaian kinerja dan efisiensi yang disampaikan masih belum memadai. Selain itu, mekanisme pengumpulan data kinerja juga masih belum dapat diandalkan Evaluasi Kinerja 1. Pemahaman evaluator internal terhadap Sistem AKIP masih perlu menjadi perhatian, diharapkan evaluator internal mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal dan menerapkan professional judgements secara tepat. Hal itu perlu dilakukan agar hasil evaluasi lebih menggambarkan kondisi
penerapan sistem akuntabilitas kinerja di unit kerja;
2. Evaluasi atas program yang dilaksanakan belum berfokus pada efektifitas dan efisiensi
program dan kegiatan; yang berpotensi menimbulkan pemborosan Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisas Pencapaian sasaran strategis beberapa OPD masih belum sepenuhnya didukung dengan pemilihan program dan kegiatan yang relevan, sehingga masih ditemukan program dan kegiatan yang tidak efisien dan tidak efektif Sumber: Analisis Tim Pengabdi, 2022
Laporan  hasil  Evaluasi  (LHE)  SAKIP Kabupaten  Sukoharjo  tahun  2020  yang disampaikan melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor:
B/476/AA.05/2021,  tanggal  31  maret  2021, perihal  Hasil  Evaluasi  atas  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  Tahun  2020, menyarankan  beberapa  hal  perbaikan,  dua diantaranya relevan dengan PKM ini (Pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo,  2021),
yaitu: (1) Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam laporan kinerja Pemerintah
Kabupaten  Sukoharjo  dan  OPD  dengan menyajikan  analisis  yang  memadai  terkait penyebab  tidak  tercapainya  target  kinerja, sehingga  informasi  kinerja  tersebut  dapat diandalkan  untuk  perbaikan  perencanaan dan  peningkatan  kineija  pada  masa mendatang;
2)   Melakukan  reviu  terhadap  program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU Di  saat  yang  sama,  keluar  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Repubblik  Indonesia Nomor  89  Tahun  2021  tentang  Penjenjangan kinerja  Instansi  Pemerintah.    Peraturan  ini menjembatani penataan organisasi dan penataan  kepagawaian  fungsional  berbasis kinerja.
Senyampang  dengan  rekomendasi  dari Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  terkait  permasalahan kualitas  LkjIP  Kabupaten  Sukoharjo,  maka
Tim PKM Universitas Sebelas Maret menawarkan  fasilitasi  peningkatan  kapaistas perencana  kepada  Kepala  Bagian  Organisasi Sekertariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Dari  hasil  diskusi  assesmen  kebutuhan tersebut,  diketahui  bahwa  pihak  Sekertariat Kabupaten Sukoharjo menyambut baik penwaran dari Tim Pengabdian Fisip
Universitas  Sebelas  Maret.    Diinformasikan bahwa  selama  ini  belum  ada  kegiatan  dari lembaga  lain  untuk  mengatasi  kebutuhan penguatan  kapasitas  analisis  kinerja  berbasis logical  framework  pohon  kinerja.    Atas  dasar kesepakatan bersama, maka kegiatan pengabdian  masyarakat  ini  dirancang  untuk peningkatan  kapasitas  aparatur  perencana  dan evaluator internal Kabupaten Sukoharjo dalam hal merencanakan, implementasi, mengevaluasi, dan menarasikan laporan supaya  memenuhi  kaidah  LFA  ( Logical Fraework Analysis ).
Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan tindak  lanjut  terapan  dari  hasil  penelitian terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Tim  pengusul, yang  berjudul  “Mapping  Efektivitas  Kinerja Kegiatan terhadap Pencapaian Indikator Kinerja  Program  Kota  Magelang  Tahun  2018 (Bappeda  Kota  Magelang,  2018).    Penelitian ini  menemukan  bahwa  salah  satu  penyebab capaian  kinerja  OPD  kurang  mendukung pencapaian misi daerah adalah karena hambatan  pemahaman  aparatur  perencana untuk  menghubungkan  logical  frame  work kegiatan-output-outcome-impact dari kegiatan/ program  rencana  kerja  (RENJA)  OPD  dengan sasaran  strategis  daerah  dan  Indikator  Kinerja Utama  (IKU)  OPD.      Hal  yang  sama  diduga terjadi di kabupaten  Sukoharjo,  terkait pencappaian  nilai  LkjIP  yang  belum  sesuai ekspektasi.  Oleh  karena  itu  PKM  ini  akan mengintervensi  permasalahan  yang  dihadapi OPD kabupaten Sukoharjo dengan memberikan  pelatihan  Penggunaan  Teknik LFA  untuk  evaluasi  kinerja  dan  penulisan laporan  kinerja  di  LkjIP.  Secara  umum penyelesaian  masalah  adalah  meningkatkan hard  skill  dan  soft  skill  OPD  menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
Berdasar informasi tersebut, tim pengabdi dari FISIP Univeritas Sebelas Maret menawarkan  fasilitasi  untuk  pelatihan.  Tujuan kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini adalah untuk membantu meningkatkan kapasitas  staf  perencana  di  Perangkat  Daerah. Tim  FISIP  UNS  bermaksud  membantu  mitra
untuk  meningkatkan  nilai  LKJiP  OPD  di Kabupaten  Sukoharjo.    Solusi  yang  dilakukan adalah  memberikan  pelatihan  penyusunan LkjIP  kepada  OPD,  terutama  pada  aspek mengevaluasi  peta  kinerja  dan  menarasikan laporan  supaya  memenuhi  kaidah  LFA ( Logical Framework Analysis ).

## METODE
Metode  pelaksanaan  dimulai  dengan koordinasi  dan  asesmen  lapangan  bersama mitra,  yaitu  Bagian  Organisasi  Sekertariat Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk merumuskan  bentuk  kegiatan  untuk  solusi permasalahan mitra. Identifikasi permasalahan, rencana intervensi dan bentuk kegiatan sebagai solusi permasalahan bukanlah sepihak dari tim pengabdi, namun sudah mendapatkan persetujuan dari mitra. Mitra memberikan surat persetujuan  untuk  meneruskan  hasil  pelatihan supaya berlanjut kemanfaatannya.
Iptek  yang  digunakan  adalah  teknik “ Participatory  Community  Problem  Based Solving”. Isu yang diintervensi adalah kapasitas  aparatur  dalam  menyusun  laporan akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah. Dalam teknik ini, dilakukan transfer pengetahuan,  ketrampilan,  dan  sikap  mental berorientasi  pada  Budaya  Kerja    Berorientasi Pelayanan  (Kementerian  PAN  RB,  2021), yaitu  seorang  ASN  diharapkan  mampu memahami dan memenuhi ekspektasi masyarakat  dalam  memberikan  pelayanan publik (ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan dan melakukan peningkatan kualitas berkelanjutan).
Transfer  pengetahuan  yang  diberikan adalah  Penggunaan  Konsep  LFA  untuk evaluasi  kinerja  dan  penulisan  laporan  kinerja di LkjIP untuk penyelesaian masalah hard skill dan  soft  skill  OPD  menyusun  laporan akuntabilitas  kinerja.  Konsep  LFA  dijelaskan sebagai berikut.
LFA  merupakan  alat  bantu  analisis  dan manajemen  yang  dapat  menjelaskan  analisis situasi  yang  menjadi  alasan  atau  argumentasi penting  suatu  program,  kaitan  logis  sebab- akibat  secara  hirarki  hubungan  antara  tujuan yang  akan  dicapai  dengan  proses  yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, identifikasi potensi-potensi  resiko  yang  akan  dihadapi dalam pelaksanaan program, mekanisme bagaimana  hasil-hasil  kerja  (output)  dan dampak  program  (outcome)  akan  dimonitor
dan  dievaluasi  (Ausguidline,  2005).    LFA mempunyai  4  elemen  dasar  yaitu:;  (1) Hubungan  antara  Goals,  Objectives,  Outputs dan Activities; (2) Logika Vertikal dan Logika Horisontal; (3) Indikator; (4)Asumsi dan resiko yang perlu diindetifikasi pada tahap penyusunan  program.  Goals  adalah  tingkatan dengan tujuan tertinggi, merupakan hasil akhir tetapi  diluar  control  program.  Objectives  atau sasaran  program  merupakan  Rincian/  Bagian dari  Goal.  Goal  dan  Objectives  dapat  dicapai dengan gabungan beberapa program.
Sedangkan  Outputs  adalah  hasil  spesifik  yang harus  diperoleh  sesudah  program  berakhir. Aktivities  adalah  Kegiatan-kegiatan  apa  yang harus disusun untuk memperoleh outputs.
Pelatihan  ketrampilan  yang  diberikan yaitu:  Teknik  Analisis  Pohon  Kinerja  untuk mengurai  akar  masalah  dalam  mencapai sasaran  strategis  daerah  sesuai  tugas,  fungsi dan  kewenangan  OPD.    Dalam  konteks evaluasi  capaian  kinerja  Perangkat  daerah  dan evaluasi  perbaikan  rencana  kerja,  LFA  yang diperkenalkan dalam pengabdian pada masyarakat  ini  digambarkan  dalam  kerangka sebagai berikut.
Rencana  solusi  disajikan  dalam  tabel  2 berikut ini.
Tabel 2. Metode Pengabdian kepada Masyarakat Solusi Output untuk menyelesaikan Permasalahan Mitra Memberikan Pelatihan 1 1. Materi Teknik Pohon Kinerja (Teori dan Praktik)
2. Output dari solusi: Meningkatnya kapasitas perencana OPD menyusun kerangka logis keterkaitan Indikator Utama Daerah dengan Indikator utama perangkat daerah, dan kerangka logis/proses bisnis pencapaian kinerja Memberikan Pelatihan 2 1. Materi: Pengukuran kinerja dan Menarasikan Hasil kinerja (Teori dan praktik)
2. Output dari solusi:
a. Meningkatkan kapasitas OPD mengukur capaian hasil kinerja b. Meningkatkan kapasitas perencana OPD menulis narasi laporan hasil kinerja Konsultasi ( Help-Desk ) Materi: Memberikan review dan perbaikan draft peta kinerja dan narasi hasil evaluasi kinerja  yang dihasilkan oleh peserta Tolok  ukur  keberhasilan  PKM  ini  adalah para  OPD  memperoleh  pemahaman  dan ketrampilan mereview dokumen LKjIP
masing-masing  sesuai  kaidah  norma  terbaru. Hasil  pelatihan  akan  diolah  sebagai  materi yang  akan  disebarluarkan  kepada  masyarakat sebagai  bahan lesson  learned dalam  bentuk luaran PKM.
Secara akademik, PKM ini dimaksudkan untuk  memperdalam  bukti  ( evidences  based learning ) yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian  selanjutnya  dengan  tema  “dynamic Local  governance:  Tantangan  Aparatur  Sipil Negara”.
Pelatihan Review Pohon Kinerja Dan Evaluasi Penyusunan Lkjip Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Sukoharjo (Rutiana Dwi Wahyunengseh, Sri Hastjarjo, Didik Gunawan Suharto, Sudarmo, Wahyu Nurharjadmo, Son Haji)
Gambar 3. IPTEKS yang Ditransfer dalam Pengabdian kepada Masyarakat Sumber: Analisis Tim Pengabdi
PKM  ini  juga  bermanfaat  mendukung Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM) yaitu  memberikan  pengalaman  belajar  tidak terstruktur  bagi  mahasiswa  dalam  hard  skill dan soft skill. Hard skill yang dimaksud adalah pengalaman  mahasiswa  berproses  secara langsung  dalam  proses    analisis  Laporan Kinerja  Instansi  Pemerintah  bersama  dengan para  perencana  dari  Organisasi  Pemerintah Daerah. Keterampilan soft skill yang diimaksudkan yaitu: kemampuan berkomunkasi, kemampuan penalaran memaknai  data  kinerja  instansi  pemerintah, ketrampian bekerjasama dalam tim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  pelatihan  ini  diukur  dengan indikator  yang  disepakati  bersama  dengan mitra. Indikator keberhasilan umum menggunakan pendekatan KAP, yaitu: kognitif,  Afektif,  Psikomotorik.  Kognitif  diuji dari  jawaban  pertanyaan  selama  diskusi berlangsung.    Afektif  diukur  dari  kemauan peserta  mengikuti  pelatihan  secara  aktif. Psikomotorik  diukur  dari  kesediaan  peserta mengerjakan penugasan dan keaktifan presentasi.      Dari  ketiga  indikator  tersebut, smeua  terpenuhi.    Unsur  keberhasilan  ini diduga  karena  kehadiran  langsung  kepala bagian organisisi di ruangan.
1. Partisipasi Kelompok Sasaran
Target  dari  pelatihan  ini  adalah  tim perencana  Organisasi  Perangkat  daerah, setiap  OPD  diwakili  2  orang.    Realisasi
peserta  yang  hasir  adalan  100%,  yaitu  64 peserta  dari  32  OPD.    Hal  ini  juga menunjukkan afektif peserta sduah baik.
2.  Penerimaan Materi Ada 5 pertanyaan secara langsung di kelas, dan  ada  2  yang  melanjutkan  bertanya melalui  whatsapp  paska  pelatihan.    Hal  ini mengindikasikan bahwa materi yang diberikan  bisa  diterma  dan  menimbulkan keinginan  lebih  untuk  mengetahui  lebih dalam.  Hal  ini  mengindikasikan  aspek kognitif sudah baik.
3. Pengerjaan penugasan Tiap  kelompok  kerja  sudah  melakukan penugasan  yang  diberikan  dan  sudah dipresentasikan.    Hal  ini  menunjukkan aspek  kognitif  sudah  baik.    Namun demikian, tidak smeua OPD menyelesaikan membuat  langsun  pohon  kinerja  dan evaluasi  kinerja  untuk  OPD  nya  sendiri. OPD  yang  melakukan  konsultasi  langsung hanya secara pribadi hanya sekitar 20 OPD dari 29 OPD (68% ).
5. Tantangan yang dihadapi Tantangan  yang  dihadapi  dalam  pelatihan ini  dapat  dikategorikan  pada  tantangan substantif dan tantangan teknis.
a. Tantangan Subtantif
1) Pelatihan  ini  terlalu  pendek  untuk membat  peserta  dapat  menguasai logical  frae  work  pohon  kinerja secara langsung.  Penyebabnya adalah tuntukan  kemampuan  berpikir  makro dan  komprehensif  untuk  memahami indikator  utama  daerah.    Padahal, tanpa pemahaman makro dan komprehensif  akan  kesulitan  untuk menurunkan  ke  Indikator  kinerja perangkat daerah level ultimate, level taktis,  dan  level  teknis.  Kesulitan  ini juga berdampak pada saat menarasikan  data  hasil  evaluasi kinerja.    Fakta  yag  ditemukan,  pada umumnya narasi data hanya mengulang  apa  yang  tertulis  pada tabel data.  Narasi hasil evaluasi tidak menjelaskan  variabel-variabel  yang diduga  berkontribusi  pada  capaian hasil kinerja itu.
2) Mandatori dan pengarusutamaan yang  harus  dicakup  dalam  aspek- aspek  perencanaan  sangat  luas  dan aturan  terkait  relatif  cepat  berubah, sehingga menimbulkan kesulitan
Problem Kapasitas ASN menjalankan Sistem Akuntabilitas Kinerja Peringkat Nilai LKjIP Isu: Penguatan kapasistas aparatur perencana daerah, tata laksana kinerja organisasi dan pengawasan kinerja
Transfer Pengetahuan Transfer Ketrampilan Pemasyarakatan budya kerja : Praktik  merumuskan  sebab  – akibat  keberhasilan  sasaran kinerja (hubungan antar variabel) Akuntabel  berbasis Bukti IPTEKS: Participatory Based Problem Solving Kinerja berbasis bukti, terukur, akuntabel, berkelanjutan Konsep Logical Framework Analysis
untuk menjaga koherensi antar komponen.
b. Tantangan Teknis Kesibukan  para  staf  prencana  menjadi kendala  jika  diadakan  desk  yang berulang. Selain itu dinamika mutasi staf juga  menyebabkan  perunya  pelatihan yang berulang.

## SIMPULAN
Iktisar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat  sebagai  berikut.  Hasil  dari kegiatan  ini  adalah  memberikan  pemahaman dan  keterampilan  mereview  dokumen  LKjIP bagi  aparatur  daerah  sesuai  kaidah  norma terbaru, sebagaimana tercantum dalam Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrai  Nomor  53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  dan Tata  Cara  Reviu  atas  Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah .
Respon  dari  peserta  sangat  baik,  ditandai dnegan  100%  undnagan  hadir,  aktif  bertanya, dna  aktif  melakukan  konsultasi  dalam  forum desk  yang  ditawarkan  paska  pelatihan.  Tindak lanjut  yang  direkomendasikan    dari  kegiatan ini  adalah  bagian  organisasi  melakukan  help desk  kepada  tiap  OPD  untuk  mengawal ketepatan  hasil  analisis  kinerja  dan  narasinya dalam  LKjIP  level  OPD.  Help  desk  ini bertujuan untuk memastikan ketepatan penggunaan  data  dan  penarikan  kesimpulan capaian kinerja beserta variabel pendorong dan variabel  penghambatnya.    Dengan  demikian dapat  meningkatkan  nilai  LKjIP  OPD  aat dilakukan  penilaian.    Akumulasi  nilai  LKjIP yang  baik  dari  semua  OPD  akan  berdampak kepada peningkatan nilai SAKIP kabupaten.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih kepada LPPM Universitas Sebelas Maret yang telah mendanai kegiatan Pengabdiak Kepada
Masyarakat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
AusGuideline. 2015. The Logical Framework  Approach .  Austalia Government Indonesia. 2014. Pemerintah Republik
Indonesia. Instruksi  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  29  Tahun  2014 tentang  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah . Jakarta: Pemerintah Pusat Indonesia.  2017.  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrai  Nomor  53  Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan  Kinerja dan  Tata  Cara  Reviu  atas  Laporan Kinerja  Instansi  Pemerintah .  Jakarta: Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indonesia.  2021.  Kementerian  Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.. Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia  Nomor  89  tahun  2021 tentang  Penjenjangan  kinerja  Instansi Pemerintah
Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada Masyarakat.  2022. Buku  Panduan Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat  edisi  IX  tahun  2022 , Surakarta:  Universitas  Sebelas  Maret, 2022
Wicaksono,  R.B.E.  2022.  Pemkab  Sukoharjo Evaluasi Besar-Besaran demi Dongkrak Peringkat SAKIP, 14 Januari. (Available: https://www.solopos.com/pemkab- sukoharjo-evaluasi-besar-besaran- demi-dongkrak-peringkat-sakip- 1236538)
Wicaksono, R.B.E. 2020. 2 Tahun Akuntabilitas Kinerja Pemkab Sukoharjo Terendah Se-Jateng, Warga:
Jangan  Sampai  Hattrick!  (Available: https://www.solopos.com/2-tahun- akuntabilitas-kinerja-pemkab- sukoharjo-terendah-se-jateng-warga- jangan-sampai-hattrick-1048997) Wahyunengseh,  R.D.  et  al.  2018.    “Mapping Efektivitas  Kinerja  Kegiatan  terhadap Pencapaian  Indikator  Kinerja  Program Kota  Magelang  Tahun  2018,  Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, 2018, tidak dipublikasikan.
Kementerian  PAN  dan  RB.  2021.  Juli 27. Presiden Jokowi Luncurkan BerAKHLAK untuk Percepatan Transformasi  ASN. ( online ).  Available : https://www.menpan.go.id/site/berita- terkini/presiden-jokowi-luncurkan- berakhlak-untuk-percepatan- transformasi-asn Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. 2021. Surat Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: B/476/AA.05/2021,  tanggal  31  Maret 2021,  perihal  Hasil  Evaluasi  atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020