Volume 8, No. 1, Tahun 2020 e-ISSN : 2715 - 7016
Copyright © JRMA 2020 e-ISSN. 2715 -7016 Hal | 1
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada OPD Kota Malang)
Nanda Saputri Yanti Email: nandasyaputri98@gmail.com

## Anwar Made
Supami Wahyu S
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kanjuruhan, Malang
ABSTRAK
Penelitian . ini  bertujuan . untuk . mengetahui . pengaruh . secara . parsial . dan  simultan pengaruh penerapan . standar . akuntansi . pemerintah, pemanfaatan . sistem . informasi . akuntansi . dan pengawasan . keuangan . terhadap . kualitas laporan . keuangan . pemerintah . daerah. Populasi . dalam penelitian ini adalah . pejabat . struktural  dan . staf  bagian . fungsi  keuangan  pada  Organisasi . Perangkat . Daerah  (OPD)  Kota . Malang.  berjumlah  14 . instansi  dengan . responden . sebanyak  71.  Pengambilan . sampel . menggunakan . teknik purposive . sampling. Dengan . metode . pengumpulan data . menggunakan kuesioner. Analisis . data . menggunakan  analisis . regreasi  linier . berganda  dengan . menggunakan  program  SPSS  versi  22.  Hasil . penelitian  menunjukan  bahwa  penerapan . standar  akuntansi . pemerintah . berpengaruh . signifikan terhadap . kualitas . laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan . sistem . informasi . akuntansi tidak berpengaruh . terhadap . kualitas  laporan . keuangan  pemerintah . daerah,  dan  pengawasan . keuangan berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Dan  secara  simultan penerapan . standar  akuntansi  pemerintah,  pemanfaatan  sistem  informasi . akuntansi,  dan . pengawasan keuangan . berpengaruh signifikan . terhadap kualitas . laporan keuangan . pemerintah . daerah. Kata Kunci : SAP, SIA, Pengawasan Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan
ABSTRACT
Research . it aims . for the . knowing . influence . in a manner. partially . and simultaneous influence application . the standard . accounting . government, utilization . the system . information . accounting . and supervision . finance . towards . report quality . finance . the government . area. Population . in this research is. officials . structural and . section staff . financial function in the organization . Device . Regional (OPD) City . Poor. totaled 14 . agency with . respondent . 71. Retrieval . the sample . to use . purposive technique . sampling. With . method . data  collection . using  a  questionnaire.  Analysis . the  data . use  analysis . linear  regreasi . multiple with . using SPSS version 22. Results . research shows that application . accounting standard . the government . influential . significant  to . the  quality . local  government  financial  reports,  utilization . the system . information . accounting  has  no  effect . towards . report  quality . government  finance . area,  and supervision . financial  influence  significantly  on  the  quality  of  local  government  financial  reports.  And simultaneous  application . government  accounting  standards,  utilization  of  information systems . accounting, and . financial supervision . significant effect . towards quality . financial statements . the government . area.
Nanda Saputri Yanti, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Copyright © JRMA 2020 e-ISSN. 2715 -7016 Hal | 2
Keywords : Government Accounting Standards, Accounting Information Systems, Financial Oversight, Quality of Financial Statements

## PENDAHULUAN
Seiring . Perkembangan . Akuntansi . Sektor . Publik . di Indonesia, kebutuhan
akan akuntabilitas sebagai  wujud . pertanggungjawaban . pemerintah  kepada  masyarakat  atas kinerja pemerintah  menjadi . tuntutan . masyarakat . terhadap . penyelenggaraan . pemerintah  yang  baik. sehingga . mendorong . pemerintah . pusat dan . daerah untuk  menerapkan . akuntabilitas publik. Sesuai  Undang-undang  No.  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara . dalam . mewujudkan . good . governance ,  pemerintah . dituntut  untuk  melaksanakan . pengelolaan . keuangan . secara . transparan . dan . akuntabel. Undang-undang . Nomor 23 Tahun 2014 . Tentang . Pemerintah . Daerah yang . berupa . Laporan Keuangan, sebagai . wujud . pertanggungjawaban . pemerintah daerah atas . pengelolaan . keuangan . daerah . selama . satu . tahun  anggaran . dalam . pelaksanaan  otonomi . daerah dan . penyelenggaraan operasional . pemerintah. dengan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 . Tentang . Standar . Akuntansi  Pemerintah . yang . sudah . memuat . berbagai . persyaratan . dalam  menyajikan . informasi  laporan  keuangan  yang  berkualitas . diantaranya . relevan,  andal, dapat  dibandingkan dan  dapat  dipahami (Nurlaila,  2014) SAP merupakan . aspek . penting  yang . ditetapkan  dalam . menyusun , dan . menyajikan  laporan  keuangan . pemerintah  daerah,  tujuan diberlakukan . Standar . Akuntansi . Pemerintah  agar . laporan . keuangan  yang  dihasilkan . dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan . pemerintah pusat . maupun . daerah. Pemanfaatan . Sistem . Informasi . Akuntansi  juga . dapat . meningkatkan . kualitas  LKPD Diana  (2014).  Untuk . mendapatkan  informasi  yang . berkualitas  perlu . adanya . sebuah  sistem . yang mengelola . data menjadi . sebuah informasi . yang berharga . yang dituntut . menghasilkan .
informasi
yang . cepat, tepat . dan akurat. Pengawasan . Keuangan . ini . sangat . berperan . penting . dalam . meningkatkan . kualitas  laporan  keuangan . pemerintah, Pengawasan . Keuangan . diperlukan . agar  proses . dalam  pengelolaan . anggaran . daerah berjalan . dengan  baik, . sesuai  dengan  kepatuhan . terhadap  peraturan . perundang-undangan, sehingga dapat . menghasilkan . kinerja . keuangan . yang baik. Ikhwanul Haza (2015). Fenomena . yang  terjadi . di  pemerintah . Kota  Malang  yaitu  pada . laporan  keuangan tahun  2018 masih . ditemukan . adanya  kelemahan . pengendalian . dan ketidakpatuhan . terhadap peraturan . perundang-undangan . namun . permasalahan  itu  tidak . mempengaruhi  kewajaran . atas  penyajian  LKPD.  “Harapan  BPK  atas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  telah . diperiksa  oleh  badan  pengawasan  keuangan  dapat  dijadikan  dasar  pengambilan  keputusan . terutama  terkait  dengan . penganggaran  ujarnya.    (malangkota,  27  Mei  2019).  BPK . Jatim menyerahkan . laporan  hasil  pemeriksaan . (LHP)  atas  lapoan  daerah  (LKPD)  tahun . anggaran 2018. Sembilan . pemerintah . berhasil mempertahankan . Opini Wajar Tanpa . Pengecualian (WTP). Namun  dalam . pemeriksaan  atas  LKPD  2018  pada  Sembilan  pemerintah . daerah  ditemukan . permasalahan  diantaranya . (1)  Terdapat  pembayaran . jeda  konsultasi . perencanaan  yang melebihi . standar  yang  ditetapkan  kepala  daerah,  serta  kekurangan . volume  dan  kualitas . atas pelaksanaan . (2)  Pemerintah Kabupaten/Kota belum . melakukan verifikasi . dan  validasi (NOP) dan . wajib  pajak  PBB  perdesaan  dan . perkotaan  (3)  Pengelolaan . asset  tetap  masih . kurang memadai (4) Terdapat pembayaran intensif pajak daerah tidak sesuai ketentuan, (5) Pelaksanaan hibah  baik  uang  maupun  barang  kurang . memadai,  (6)  Aplikasi  yang . digunakan  untuk menyusun laporan . keuangan belum sepenuhnya . bisa diandalkan. Serta, Aset  Pemkot Malang kategori bidang . tanah antre menunggu . giliran untuk disertifikasi. BPKAD . Kota Malang . masih terus . melakukan . inventarisasi  aset  pemerintahan . termasuk  aset  tanah,  masih . banyak  aset belum . tersertifikasi  diklaim . akibat  batasan . jumlah  bidang . tanah  yang  harus . diajukan  ke Badan . Pertanahan Nasional. (MalangVoice, Aziz Ramadani- 18 Juni 2019).
Nanda Saputri Yanti, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Copyright © JRMA 2020 e-ISSN. 2715 -7016 Hal | 3

## KAJIAN PUSTAKA
Standar . Akuntansi . Pemerintah (SAP) Standar . Akuntansi . Pemerintah . merupakan pedoman dan prinsip-prinsip . akuntansi . dalam menyusun . dan menyajikan . laporan keuangan. Diterapkan  dilingkungan pemerintah pusat dan dapertemennya  maupun  daerah  dan  dinas-dinasnya.  SAP  berguna  bagi  penyusunan  laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak diluar instansi.
Sistem . Informasi . Akuntansi
Menurut
Hanaffi, (2017). SIA .
merupakan . Sistem . Informasi yang mampu . menangani . dan  mempercepat . proses  pengelolaan  keuangan . daerah,  mulai  dari penyususnan  anggaran,  sampai . dengan . pelaporan  keuangan . daerah.  Sedangkan  menurut . Halim  (2010:8)  SAK  atau . disebut . juga . dengan  sistem  informasi . akuntansi . keuangan, diperlukan . untuk menghasilkan . informasi kepada . pihak luar . sesuai . dengan . standar. Pengawasan . Keuangan Peraturan . Menteri . Dalam  Negeri  Nomor  51 . Tahun  2010,  Pengawasan . atas Penyelenggaraan . Pemerintah . Daerah  adalah . proses . kegiatan . yang . ditunjukan  untuk menjamin . agar  pemerintahan . daerah . berjalan  secara . efektif  dan . efisien  sesuai . dengan rencana . dan  ketentuan . peraturan  perundang-undangan.  Pengawasan . diperlukan . untuk menghindari . adanya . kemungkinan . penyelewengan . atau . penyimpangan  dari . rencana  yang telah . ditetapkan. Sebagai . parameter penilaian . keberhasilan . dan kegagalan pelaksanaan . kinerja Menurut . Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009 Perubahan . atas . Permendagri No. 23  Tahun  2007  Tentang  Tata . Cara . Pengawasan . Atas  Penyelenggaraan . Pemerintah  Daerah, yang . termasuk . dalam . ruang  lingkup . pengawasan  pengelolaan . keuangan  daerah . ialah Pelaksanaan . dan . penatausahaan . keuangan daerah,  Pertanggungjawaban . dan . Pendapatan dan . belanja daerah Kualitas . Laporan . Keuangan Menurut . Sofyan Syafri Harahap (2013:146) Kualitas . laporan keuangan . merupakan kriteria . persyaratan . yang . dianggap dapat . memenuhi keinginan para . pemakai atau . pembaca  laporan keuangan.  Sedangkan . Menurut  Yadiati  (2017:32)  merupakan  kegiatan . melaporkan  informasi keuangan . guna . . memenuhi  kebutuhan . pengguna . . sekaligus . memberikan . perlindungan kepada  pemilik . dengan . . mendasarkan  pada . karakteristik . . kualitatif . informasi . keuangan . dan . pengungkapan . secara . . penuh dan . wajar. Kerangka Konseptual
Gambar 2.1

## Keterangan:  Uji Simultan
Kualitas Laporan Keuangan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pemanfaatan Sistem
Informasi Akuntansi
Pengawasan Keuangan
Nanda Saputri Yanti, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Copyright © JRMA 2020 e-ISSN. 2715 -7016 Hal | 4

## UJi Parsial
H1:  Penerapan . Standar . Akuntansi . Pemerintah,  Pemanfaatan . Sistem . Informasi Akuntansi . dan  Pengawasan . Keuangan  berpengaruh . terhadap  Kualitas . Laporan Keuangan . Pemerintah . Daerah. H2: Standar . Akuntansi . Pemerintah . berpengaruh . positif terhadap . Kualitas . Laporan Keuangan . Pemerintah . Daerah H3: Pemanfaatan . Sistem Informasi . Akuntansi . Berpengaruh . positif terhadap . Kualitas Laporan . Keuangan . Pemerintah . Daerah H4:  Pengaruh . Pengawasan . Keuangan . Pemerintah . Daerah . berpengaruh . positif terhadap . Kualitas Laporan . Keuangan . Pemerintah . Daerah
METODE PENELITIAN Penelitian . ini juga menggunakan . metode . analisis berupa . regresi linier berganda. Populasi dan  sampel . yang  peneliti  gunakan . yakni  pada . Organisasi . Perangkat . Daerah  Kota . Malang dengan . sampel  14  OPD . dengan  responden . 71  orang,  teknik . yang  digunakan . yakni menggunakan . purposive sampling . Hasil penelitian . ini menunjukan . variabel . Standar . Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi . Akuntansi dan . Pengawasan Keuangan . berpengaruh . . positif dan signifikan . terhadap . Kualitas . Laporan Keuangan . Pemerintah Daerah (LKPD). HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam . penelitian  ini . karakteristik . responden  yang  dapat  di . golongkan . berdasarkan jenis kelamin, usia, dan . tingkat . pendidikan. Berdasarkan . karakteristik tersebut maka dapat . di simpulkan . bahwa . jenis kelamin . dominan laki-laki berjumlah 60 orang atau 84%, perempuan . 11  orang  atau  16%.  Kemudian . rata-rata . usia  di  Organisasi  Perangkat . Daerah . Kota  Malang dapat kita lihat . usia 20-30 sebanyak 20 orang atau 28%,  usia 31-40 sebanyak 21 orang atau 30%, usia  41-50 sebanyak . 16 orang atau 23% kemudian . usia . diatas 50 tahun . sebanyak 14 orang atau 19%. Kemudian di lihat dari tingkat pendidikan yang ada di Organisasi . Perangkat . Daerah Kota . Malang  dari  tingkat . Diploma  sebanyak . 20  orang  atau  28%,  dan  tingkat . pendidikan . S1 sebanyak 51 orang atau 72%. Dari hasil . uji validitas . dari semua item dan pernyataan . dikatakan Valid . sehingga  semua . item  dapat . digunakan  untuk . dianalisis  lebih  lanjut,  hal . ini  dapat  di . tunjukan dengan . nilai korelasi r hitung . lebih besar dari r . tabel sebesar 0,230. Kemudian . dilihat dari hasil uji . reabilitas penelitian . ini dikatakan . reliable karena . memiliki nilai . alfa cronbac lebih dari 0,6. Uji Asumsi Klasik Berdasarkan . hasil  uji . normalitas  dapat . kita  ketahui . bahwa  data . yang  di  peroleh memiliki . nilai . signifikan 0,200 . hal ini menunjukan . bahwa data dapat . dikatakan normal dan . model  data . tersebut  layak  digunakan,  Hasil  uji . multikolinieritas  masing-masing variabel . memiliki . nilai VIF < 10 maka model . regresi tidak . terdapat gejala . multikolinieritas. dan hasil  uji . heterokedasitas . masing-masing  variabel . menunjukan . nilai p-value >  0,05  sehingga disimpulkan . bahwa semua variabel . bebas dari masalah . heteroskedastisitas.
Nanda Saputri Yanti, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Copyright © JRMA 2020 e-ISSN. 2715 -7016 Hal | 5

## Regresi Linier Berganda
Variabel Independen Unstandardized Coefficients Beta t- hitung Sign. t B Std.Error (Constant) 5,928 3,830 1,548 0,126 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X 1 ) 0,237 0,083 0,313 2,855 0,006 Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi (X 2 ) 0,293 0,159 0,190 1,835 0,071 Pengawasan Keuangan (X 3 ) 0,354 0,114 0,338 3,114 0,003 R Square (R 2 ) 0,473 Adjusted R Square 0,449 F- hitung Sign-F 20,033 0,000
Variabel Dependent = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) Sumber: Data diolah peneliti, 2020
Dari tabel diatas menunjukan persamaan regresi sebagai berikut : Y= 5,928+ 0,237X1+ 0,293X2+ 0,354X3+ e
Dari persamaan regresi tersebut, diketahui bahwa : Nilai . konstanta . sebesar 5,928 memiliki . arti bahwa jika . tidak ada . variabel SAP (X 1 ), Sistem . Informasi . Akuntansi  (X 2 ), dan  Pengawasan . Keuangan  (X 3 ),  maka . Kualitas . LKPD  (Y)  sebesar 5,928 atau . sangat . tinggi. Koefisien . regresi . Penerapan . Standar Akuntansi . Pemerintah (X 1 ) sebesar . 0,237 yang artinya jika . variabel . Penerapan . SAP (X 1 ) ditingkatkan . kenaikannya satu kali, maka variabel . (Y) akan mengalami . suatu  peningkatan  sebesar  0,237  dengan . asumsi  variabel . lain  bernilai . tetap  atau tidak . berubah. Koefisien regresi . Pemanfaatan . Sistem . Informasi . Akuntansi (X 2 )  sebesar 0,293 yang . artinya jika  variabel . Pemanfaatan . SIA  (X 2 )  ditingkatkan . kenaikannya . satu  kali,  maka . variabel Kualitas . LKPD (Y) mengalami . peningkatan sebanyak 0,293 dengan variabel . lain bernilai . tetap atau tidak . berubah. Koefisien  regresi . Pengawasan . Keuangan  (X 3 )  sebesar  0,354  yang . artinya  jika . variabel Pengawasan . Keuangan  (X 3 )  ditingkatkan . kenaikannya  satu  kali,  maka . . variabel . Kualitas Laporan . Keuangan . Pemerintah . Daerah  (Y)  akan . . mengalami  peningkatan . sebesar  0,354 dengan . . asumsi variabel lain . bernilai tetap . atau tidak . berubah.
Uji Hipotesis Uji F Uji . F  dilakukan . untuk  mengetahui . pengaruh . dari  kesemua . variabel . bebas  terhadap variabel . terikat  dengan . cara  simultan.  Dalam . menentukan . suatu  hipotesis . diterima  atau . ditolak  adalah . dengan . membandingkan . F . hitung  dengan . F . tabel,  atau  dapat . juga  melihat dari  nilai . signifikansi . yang  ada . dengan  penetapan . batas  kesalahan . sebesar  0,05.  Berikut . adalah ketentuan . hipotesis . diterima atau . ditolak
Nanda Saputri Yanti, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Copyright © JRMA 2020 e-ISSN. 2715 -7016 Hal | 6
Uji  hipotesis . 1  Penerapan . SAP,  Pemanfaatan . SIA . dan . Pengawasan . Keuangan . . secara simultan . berpengaruh  terhadap . Kualitas  Laporan  Keuangan . Pemerintah . Daerah.  Hasil  uji regresi . menunjukkan  bahwa . F hitung sebesar 20,033  dengan . signifikasi  sebesar . 0,000.  Maka . disimpulkan . bahwa  variabel . Independen  secara . bersama-sama  atau . simultan  berpengaruh . signifikan . terhadap variabel Dependen. Dengan demikian . dapat disimpulkan bahwa hipotesis . 1 dapat diterima. Uji t Uji . t . dilakukan  untuk . memahami  pengaruh . . secara  parsial . pada  masing- masing . variabel  bebas . terhadap  variabel . terikat.  Untuk . menentukan . suatu . hipotesis  dapat . diterima atau ditolak dapat melalui . perbandingan . antara . t hitung dengan t . tabel, atau dapat . juga melihat . dari nilai signifikansi . yang ada . dengan penetatapan . batas kesalahan . sebesar 0,05. Berikut . adalah ketentuan hipotesis . diterima . atau ditolak. Berdasarkan . hasil analisis . yang telah . peneliti teliti maka . dapat kita lihat . penjelasan . di bawah ini Uji hipotesis 2 Hasil . uji . regresi . variabel . Penerapan . SAP . (X 1 ) menunjukan bahwa nilai . signifikan t sebesar 0,006<0,05 . berarti ada pengaruh
. yang positif dan . signifikan . terhadap . variabel  Kualitas . Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Y)  Dengan . demikian dapat . disimpulkan bahwa . hipotesis 2 dapat diterima. Uji . hipotesis  3 . Hasil  uji . regresi . variabel . Pemanfaatan . SIA  (X 2 ) menunjukkan  bahwa nilai . signifikan  t . sebesar  0,071>0,05,  berarti . tidak  ada  pengaruh  yang . signifikan . terhadap . variabel  Kualitas . Laporan . Keuangan . Pemerintah . Daerah  (Y).  Dengan . demikian  dapat . disimpulkan . bahwa hipotesis 3 ditolak. Uji . hipotesis . 4  Hasil  uji . regresi variabel . Pengawasan . . Keuangan  (X 3 )  menunjukkan . bahwa nilai signifikan . t . sebesar 0,003<0,05 berarti ada . pengaruh . yang positif . dan signifikan . terhadap . variabel  Kualitas . Laporan . Keuangan  Pemerintah . Daerah  (Y).  Dengan  demikian . dapat disimpulkan . bahwa hipotesis 4 . dapat diterima. Koefisien Determinasi Pengujian koefisien determinasi ( R 2 ) digunakan untuk mengukur seberapa besar presentase pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel  dependen (Y). Nilai koefisien determinasi adalah  antara  nol  atau  satu,  nilai  (R 2 )  yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel-variabel independen  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen . Hasil  analisi  diatas . menjelaskan . bahwa  nilai . pada  koefisien . determinasi . (R . Square)  sebesar  0,473  atau . jika  diubah  dalam bentuk  presentase . menjadi  sebesar  47,3%.  Hasil  ini  dapat  menjelaskan  bahwa  Penerapan . Standar . Akuntansi  Pemerintah,  Pemanfaatan . Sistem  Informasi  Akuntansi . dan . Pengawasan Keuangan . mampu  memberikan . kontribusi  sebesar  47,3% . terhadap  Kualitas . Laporan . Keuangan . Pemerintah Daerah. . Sisanya sebesar 52,7% ditentukan . oleh variabel lain yang . tidak diteliti.

## PEMBAHASAN
Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Pemanfaatan  Sistem  Informasi Akuntansi  dan  Pengawasan  Keuangan  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah
Hail  dari  pengujian . hipotesis . dalam . penelitian . ini . bahwa . variabel . Penerapan . SAP, Pemanfaatan . SIA dan Pengawasan . Keuangan . secara simultan . berpengaruh . terhadap . Kualitas . Laporan . Keuangan  Pemerintah . Daerah . Karena . Standar . Akuntansi . Pemerintah . merupakan . pedoman . atau  acuan  dalam . penyusunan . . laporan . keuangan . pemerintah . daerah . disusun . mengacu  pada . kerangka . konseptual . SAP.  Dengan . diterapkannya . Standar . Akuntansi . Pemerintah . pencatatan . laporan . keuangan . akan menjadi . akurat dan informasi yang dihasilkan . pemerintah . pusat . dan . daerah  lebih  berkualitas.  Faktor . yang . mempengaruhi . Kualitas .
Nanda Saputri Yanti, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Copyright © JRMA 2020 e-ISSN. 2715 -7016 Hal | 7
Laporan . Keuangan . Pemerintah . Daerah . yaitu Sistem . Informasi . Akuntansi . yang . mengelola . data . menjadi . sebuah . informasi berharga yang . tepat  dan . akurat.  Selain . itu Pengawasan . Keuangan . juga merupakan . faktor  yang  dapat  mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan mencakup . segala . tindakan . untuk . menjamin . agar . pengelolaan . keuangan . negara . dan . daerah berjalan . sesuai . dengan . rencana,  ketentuan,  dan . undang-undang . yang . berlaku.  Dengan . adanya  pengawasan . yang . baik . maka . alokasi . anggaran . publik . yang . tercermin . dalam . anggaran, pendapatan . daerah . dapat . diperuntukan . untuk . kepentingan . publik. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berdasarkan . hasil . Analisis  bab  sebelumnya  telah  diketahui  bahwa  pengaruh  Standar Akuntansi  Pemerintah  (X 1 )  berpengaruh  positif  dan  signifikan . terhadap . Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Y).  dari  hasil  tersebut  dapat  menjelaskan  bahwa  dalam penyusunan  laporan  keuangan  itu  diperlukannya . Standar . Akuntansi . Pemerintah . sesuai dengan . Peraturan . Pemerintah . No.71  tahun  2010  yang . menyatakan . SAP . merupakan . persyaratan . yang . mempunyai . kekuatan . hukum . dalam . upaya . meningkatkan . kualitas . laporan . keuangan . pemerintah . di . Indonesia.  Maka . semakin . baik  Standar . Akuntansi . Pemerintah yang diterapkan . maka . akan . semakin . baik . pula . kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
Pengaruh  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah
Berdasarkan . hasil . analisis bab sebelumnya telah diketahui bahwa Pemanfaatan . Sistem . Informasi . Akuntansi (X 2 ) tidak . berpengaruh . signifikan . terhadap . Kualitas . Laporan . Keuangan . Pemerintah . Daerah  (Y).  Pemanfaatan . SIA . dapat . meminimalisir . terjadi . kesalahan . dalam pencatatan . dan . pengelolaan . data . serta . memiliki . kontribusi . yang . kuat . terhadap . Kualitas LKPD . sehingga . dapat . digunakan . sebagai . pengambilan . keputusan. Namun . hal . itu . saja . tidak . cukup . karena . sistem . informasi . akuntansi . juga . membutuhkan . kontrol  oleh . para . aparat, apabila . tidak . dikontrol . dengan . baik . maka . sistem . komputerisasi . akan  mudah . mengalami . kendala . yang . akan . menghambat . proses . pelaporan . . keuangan . yang  berkualitas . serta . dimanfaatkan . secara . bijak . oleh . aparat . pemerintah. . Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan . hasil . analisis  bab  sebelumnya  telah  diketahui  bahwa . variabel . Pengawasan . Keuangan  (X 3 ) . berpengaruh . signifikan . terhadap  Kualitas . Laporan . Keuangan . Pemerintah . Daerah . (Y).  Perlu  adanya . pengawasan . dalam . pengelolaan . keuangan . daerah . agar . semua . proses . berjalan . secara  efisien,  efektif . sesuai . dengan . ketentuan . peraturan . perundang-undangan . sehingga  bentuk . pertanggungjawaban . pemerintah  mampu . meyakinkan bahwa . informasi yang disajikan . dalam pelaporan . keuangan tersebut . andal. KESIMPULAN Berdasarkan . hasil . penelitian . yang . telah . dibahas . dapat  disimpulkan . bahwa secara simultan  variabel  SAP,  SIA  dan . pengawasan  keuangan . berpengaruh . signifikan . terhadap kualitas . laporan . keuangan . pemerintah . daerah, standar . akuntansi . pemerintah . berpengaruh . positif  dan . signifikan . terhadap . kualitas . laporan  keuangan . pemerintah . daerah,  sistem . informasi . akuntansi . tidak . berpengaruh . terhadap . kualitas  laporan . keuangan . pemerintah daerah . dan  pengawasan . keuangan  berpengaruh . positif  dan . signifikan . terhadap kualitas . LKPD.
SARAN Saran . yang . diberikan . secara . praktisi . manfaat . yang . diberikan . kepada . instansi . yaitu . untuk . meningkatkan . Kualitas . LKPD . perlu . diperhatikan . Penerapan . SAP,  Pemanfaatan  SIA,
Nanda Saputri Yanti, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Copyright © JRMA 2020 e-ISSN. 2715 -7016 Hal | 8
dan Pengawasan . Keuangan. Suatu . standar . merupakan . pedoman . yang . telah . disusun . untuk . memperjelas . pekerjaan  maka . setiap . pegawai . pada . bidang . akuntansi . haruslah . dapat . memahami . SAP . agar . laporan . keuangan . yang . disusun . memiliki . kualitas . yang . baik. Penggunaan . SIA  dalam . menunjang . pekerjaan . sangat . diperlukan  hal . ini . menuntut . kualitas . para . pegawai  agar  dapat . mengimbangi  dan menggunakan  teknologi . secara . tepat. Diharapkan  pihak  pengelola  keuangan  daerah  khususnya  bagian  fungsi  keuangan/akuntansi agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan memanfaatan . sebuah sistem . seoptimal . mungkin, dan menyusun rancangan serta adanya pengendalian . Intern . Pengawasan . keuangan . daerah . penting  dilakukan  dalam  lingkup  pemerinah  agar  tidak terjadi  kecurangan  serta  dapat . membantu . mengontrol . kegiatan . OPD . dalam . menggunakan anggaran . dan . menyusun . laporan . keuangan.  Agar  tidak  terjadi  kemungkinan  adanya kesalahan dalam penyusunan LKPD maka fungsi dari pengawasan ini harus dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah maupun pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andini, Dewi dan Yusrawati. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (Skpd)  Kabupaten  Empat  Lawang  Sumatera  Selatan. Jurnal  Ekonomi,  Manajemen  dan  Akuntansi (Online),  24  (1):  (https://journal.uir.ac.id), diakses 16 November 2019.
Azlan,  Herwanti,  dan  Endar.  2015.  Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Pengendalian  Intern  Akuntansi,  Dan  Pengawasan  Keuangan Daerah  Terhadap  Keandalan  Laporan  Keuangan  Daerah  Pada  SKPD  Pemerintah Kabupaten  Lombok  Timur” Jurnal  Akuntansi  Aktual, (Online)  3  (2)  188–198. (journal.um.ac.id), diakses 13 Oktober 2019.
Diani  Irma.  2014.  Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi,  Pemanfaatan  Sistem  Informasi  Akuntansi Keuangan  Daerah  dan  Peran  Internal  Audit  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah. Jurnal  Ekonomi Universitas  Negeri  Padang,  (Online)  1–23. (http://ejournal.unp.ac.id) diakses 22 November 2019.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8  Tahun  2009  Tentang  Tata  Cara  Pengawasan  atas Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah. (Online),  (https://m.hukumonline.com),  diakses  3 Desember 2019
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (Online),
(https://pih.kemlu.go.id) , diakses 21 November 2019
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Online), (https://luk.staff.ugm.ac.id), diakses 12 Desember 2019
Yuliana, Linna. 2016. Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pengalaman Kerja dan Sistem
Informasi  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah” Jurnal Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta. (Online), 1-15 (http://eprints.ums.ac.id) Diakses 19 November 2019.