## Riset Ekonomi Manajemen
 ________________ ________________ ____________________
___________________________________________________________________
Permasalahan  hubungan  industrial  masih  tinggi,  padahal  dapat  diatasi dengan  mengoptimalkan  peran  serikat  pekerja  dalam  mewujudkan  kualitas hubungan industrial. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis peran serikat pekerja dalam mengoptimalkan kualitas hubungan industrial, faktor yang mendorong dan menghambatnya, serta upaya mengatasi hambatan yang ada. Informan  sebanyak  9  orang,  mewakili  serikat  pekerja,  staf  manajemen,  dan instansi  pemerintah,  yang  diperoleh  secara  purposive.  Data  diperoleh menggunakan  wawancara  dan  studi  dokumentasi,  kemudian  dianalisis  kualitatif. Hasil  penelitian  Serikat  Pekerja  berperan  optimal  dalam  mewujudkan  kualitas hubungan  industrial;  (2)  Faktor  pendorongnya  adalah  keterlibatan  dalam perusahaan, posisi strategik, komunikasi, dan regulasi. Faktor penghambat adalah kualitas  dan  kuantitas  SDM,  rendahnya  partisipasi  pekerja,  belum  ada  program kaderisasi,  konflik  internal,  intimidasi  perusahaan,  dan  kurangnya  pengawasan; dan  (3)  Upaya  mengatasi  faktor  penghambat  adalah  kaderisasi,  sosialisasi, solidaritas, komunikasi, dan pengawasan.

ISSN
________________ ________________
____________________ ___________________________________________________________________
Industrial relations problems are still high, even though they can be overcome  by optimizing the role of labor unions in realizing the quality of industrial relations. The  research  objective  is  to  describe  and  analyze  the  role  of  trade  unions  in optimizing  the  quality  of  industrial  relations,  factors  that  encourage  and  inhibit them, and efforts to overcome existing obstacles. 9 informants, representing trade unions,  management  staff,  and  government  agencies,  were  obtained  purposively. Data  obtained  using  interviews  and  documentation  studies,  then  analyzed qualitatively.  The  results  of  research  by  trade  unions  play  an  optimal  role  in realizing the quality of industrial relations; (2) The driving factors are involvement in the company, strategic position, communication, and regulation. The inhibiting factors  are  the  quality  and  quantity  of  human  resources,  low  participation  of workers, no cadre programs, internal conflicts, corporate intimidation, and lack of supervision;  and  (3)  Efforts  to  overcome  inhibiting  factors  are  regeneration, socialization, solidarity, communication and supervision.

ISSN 2086-0668 (cetak)
2337-5434 (online)

## PENDAHULUAN
Industri  atau  perusahaan  adalah kombinasi  dari  modal,  manajemen  dan pekerja.  Mereka  adalah  suatu  kesatuan yang terpisah dan mempunyai moti-vasi yang  berbeda  pula.  Pemodal  adalah yang  menanamkan  modal  per-hatian utama  mereka  adalah  untuk  mendapat keuntungan semaksimal mungkin. Manajemen  selalu  berada  di-sana  untuk melindungi  kepentingan  dari  para pemodal. Pada prosesnya, pekerja selalu menjadi  korban  ekploitasi  mereka. Sebagai  partner  dari  industri,  pekerja menginginkan keadilan dan mendapatkan  kembalian-hak  sebagai hasil pelaksana industri.
Tentunya  pekerja  mempunyai  ke- kuatan  untuk  menghilangkan  permasa- lahan  seperti  rendahnya  pengupahan, buruknya  kondisi  pelayanan  kesehatan, keselamatan kerja dan sebagainya. Teta- pi secara individul pekerja tidak mampu untuk  berjuang  atas  hak-haknya  me- lawan  hebatnya  kombinasi  antara  pe- modal  dan  manajemen  dimana  mere-ka mempunyai  kekuasaan,  uang  dan pengaruh.  Pekerja  harus  mengetahui dan  memahami  bahwa  sebagai  perse- orangan  dan  pekerja  tidak  akan  banyak yang  bisa  dicapai.  Hanya  melalui  usaha mengorganisir  dirinya  dan  kegiatan kolektif  mereka  dapat  secara  efektif menjunjung  tinggi  martabatnya  sebagai individu  dan  pekerja.  Organisasi  terse- but adalah serikat pekerja.
Budiarto  (2008)  menjelaskan  bahwa serikat  pekerja  adalah  organisasi  demo- kratis  yang  berkesinambungan  dan  per- manen  dibentuk  secara  sukarela  dari, oleh dan untuk pekerja yang antara lain memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan kualitas  hubungan  industrial.  Hubung- an  industrial  menjadi  salah  satu  tujuan serikat  pekerja  karena  hingga  saat  ini masih  ditemukan  persepsi  yang  ber- tentangan antara pekerja dengan perusahaan. Pekerja memandang bahwa segala  kebijakan  perusahaan  cenderung mengeksploitasi mereka, sementara perusahaan  berasumsi  bahwa  pekerja tidak  produktif  tetapi  menginginkan imbalan  di  luar  kewajaran.  Persepsi  se- macam  inilah  yang  dalam  dalam  sistem hubungan  industrial  diubah  menjadi persepsi  positif,  yaitu  pekerja  dan perusahaan  adalah  dua  pihak  yang saling membutuhkan dan dapat bekerja- sama untuk mencapai tujuan bersama.
Peran  serikat  pekerja  dalam  rangka mewujudkan  kualitas  hubungan  indus- trial  juga  menjadi  salah  satu  dari  tiga bidang  prioritas  DWCP  2012-2015  (ILO, 2016),  yaitu  terwujudnya  hubungan industrial  yang  baik  dalam  konteks  tata kelola  ketenagakerjaan  yang  efektif dengan indikator administrasi ketenaga- kerjaan  menyediakan  pelayanan  yang efektif untuk meningkatkan kondisi dan lingkungan  kerja,  konstituen  tripartit terlibat secara efektif dalam dialog sosial untuk  mengaplikasikan  peraturan  stan- dar ketenagakerjaan internasional, dan
ISSN 2086-0668 (cetak) 2337-5434 (online)
penguatan  kapasitas  kelembagaan  dari organisasi pengusaha dan pekerja untuk memberikan  kontribusi  menyuarakan hubungan  industrial  menurut  mandat dan  tanggung  jawab  mereka  masing- masing.
Meskipun terwujudnya kualitas hu- bungan  industrial  menjadi  salah  satu bidang  prioritas  DWCP  2012-2015,  na- mun  kenyataannya  pelanggaran  hak- hak  buruh  di  Indonesia  tetap  ada  dan tinggi  ( Solidarity  Center ,  2010).  Beberapa bentuk  pelanggaran  hak-hak  buruh  an- tara  lain:  lembur  wajib/paksa  yang  dila- rang  oleh  UU  Ketenagakerjaan,  mengu- rangi  jumlah  upah  yang  benar  dari  pe- kerja,  dan  pekerja  yang  mogok  sering- kali kehilangan pekerjaan mereka.
Secara  khusus  permasalahan  yang dihadapi oleh serikat pekerja yang dika- itkan  dengan  hubungan  industrial  di kabupaten  semarang  antara  lain:  masih rendahnya kesadaran pekerja untuk ber- gabung/  mendirikan  serikat  pekerja sebagai  penyura  dan  pergerakan  mem- perjuangkan  kesejahteraan  karyawan dan  keluarga;  ada  beberapa  manajemen yang masih resisten terhadap berdirinya suatu  serikat  pekerja,  fasilisitas  pening- katan  kesejahteraan  karyawan  masih sangat  minim  terbukti  dengan  dari  867 perusahaan  hanya  ada  47  koperasi;  dan dari 867 perusahaan hanya 42 perusaha- an yang memiliki Perjanjian Kerja Bersa- ma  sebagai  dasar  pelaksanaan  operasio- nal  hubungan  perburuhan  di  lingkup perusahaan.
Berdasarkan  penjabaran  di  atas, maka permasalahan hubungan indus-
trial  di  kabupaten  Semarang  masih tinggi, karena masih adanya ketidakhar- monisan  hubungan  antara  serikat  pe- kerja  dengan  manajemen  perusahaan. Manajemen  perusahaan  masih  memiliki persepsi  negatif  mengenai  peran  serikat pekerja.  Oleh  karena  itu,  permasalahan dalam  penelitian  ini adalah “bagaimana model optimalisasi peran serikat pekerja dalam rangka mewujudkan kualitas hu- bungan industrial?”
Tujuan  penelitian  adalah  mendes- kripsikan  dan  menganalisis  peran  seri- kat  pekerja  dalam  mengoptimalkan kualitas  hubungan  industrial,  faktor yang  mendorong  dan  menghambatnya, serta  upaya  mengatasi  hambatan  yang ada.

## METODE
Penelitian  ini menggunakan  pende- katan  kualitatif.  Lokasi  penelitian  meli- puti  PT  Kalmatex,  PT  Sido  Muncul,  PT Coca-Cola  Bottling  dan  PT  Coca-Cola Distribution Indonesia Central Java, ser- ta  Dinas  Sosial  Tenaga  Kerja  dan Trans- migrasi  Kabupaten  Semarang. Informan penelitian sebanyak 9 orang yang meru- pakan  perwakilan  dari  serikat  pekerja dan staf manajemen dari masing-masing perusahaan  tersebut,  serta  Seksi  Penga- wasan  Ketenagakerjaan  Dinas  Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupa- ten  Semarang,  yang  diperoleh  secara purposive  sampling (Lihat  Tabel  1).  Data diperoleh  menggunakan  wawancara dan  studi  dokumentasi,  yang  selanjut- nya dianalisis secara kualitatif.
Tabel 1. Informan Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Tabel 2. Temuan Penelitian Mengenai Peran Serikat Pekerja dalam Mengoptimalkan Kualitas Hubungan Industrial

ISSN
Tabel 3. Temuan Penelitian Mengenai Faktor Pendorong dan Penghambat dari Peran Serikat Pekerja dalam Mengoptimalkan Kualitas Hubungan Industrial
Tabel 4. Temuan Penelitian Mengenai Upaya Mengatasi Faktor Penghambat dari Peran Serikat Pekerja dalam Mengoptimalkan Kualitas Hubungan Industrial
Peran Serikat Pekerja dalam Mengoptimalkan Kualitas Hubungan Industrial dapat dilihat pada Gambar 1.
Model Optimalisasi Peran Serikat Pekerja  dalam  Mewujudkan Kualitas Hubungan Industrial dapat dilihat pada
Gambar 2.
1.
 ISSN 2086-0668 (cetak)
2337-5434 (online)
2. Semakin  tinggi  kualitas  SDM  serikat pekerja  maka  semakin  baik  kualitas hubungan  industrial, artinya  kualitas hubungan  industrial  dibangun  oleh indikator  keterlibatan  dalam  perusa- haan,  kemampuan  dan  ketrampilan SDM,  dan  konflik  internal.  Kualitas SDM  serikat  pekerja  akan  mengop- timalkan  kualitas  hubungan  indus- trial.
3. Penerapan strategic  partner pada  seri- kat pekerja akan meningkatkan kuali- tas  hubungan  industrial. Strategic partner akan  mengoptimalkan  kuali- tas hubungan industrial.
4. Semakin  baik  komunikasi  hubungan industrial  maka  semakin  baik  kuali- tas hubungan industrial, artinya kua- litas  hubungan  industrial  dibangun oleh  indikator human  approach dan intimidasi  perusahaan.  Komunikasi hubungan  industrial  akan  mengop- timalkan  kualitas  hubungan  indus- trial.
5. Semakin  baik  regulasi  maka  semakin baik  kualitas  hubungan  industrial, artinya  kualitas  hubungan  industrial dibangun  oleh  indikator  dasar  hu- kum  yang  kuat  dan  pengawasan  pe- laksanaan  hubungan  industrial.  Re- gulasi akan mengoptimalkan kualitas hubungan industrial

## Pembahasan
Pelaksanaan  hubungan  industrial dilihat  dari  banyak  aspek,  diantaranya syarat-syarat  kerja  yang terkait  hak  dan kewajiban  kedua  belah  pihak.  Hubung- an kerja yang baik akan terjalin apabila
kedua belah pihak memenuhi kewajiban yang  menjadi  hak  dari  pihak  lain.  Da- lam  penelitian  ini,  ketiga  perusahaan yang  dikaji  telah  menuliskan  hak  dan kewajiban  dari  pengusaha  dan  peker- ja/serikat  pekerja  yang  ditulis  dalam PKB.  PKB  ini  sendiri  merupakan  hasil bersama  antara  pengusaha  dan  serikat pekerja, sehingga tampak bahwa serikat pekerja  telah  menjalankan  perannya dalam  rangka  mewujudkan  kualitas hubungan industrial.
Keterlibatan  dalam  penyusunan PKB  sebagai  manifestasi  peran  serikat pekerja  dalam  mendorong  terciptanya kualitas  hubungan  industrial  karena  (1) memberikan  kepastian  hak  dan  kewa- jiban.  Adanya  PKB  akan  tercipta  suatu kepastian  dalam  segala  hal  yang  berhu- bungan  masalah  hubungan  industrial antara  kedua  belah  pihak.  Selain  itu, PKB  memberikan  kepastian  tercapainya pemenuhan  hak  dan  kewajiban  timbal balik  antara  pekerja  dan  pengusaha yang telah mereka setujui bersama sebe- lumnya;  (2)  Menciptakan  semangat  ker- ja.  PKB  dapat  menghindarkan  berbagai kemungkinan kesewenang-wenangan dan  tindakan  merugikan  dari  pihak yang  satu  terhadap  pihak  yang  lain  da- lam  hal  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban masing-masing.  Selain  itu,  PKB  dapat menciptakan suasana dan semangat ker- ja  para  pihak  dan  menjauhkannya  dari berbagai  ketidakjelasan,  was-was,  dan prasangka  negatif;  (3)  Peningkatan  pro- duktivitas  kerja.  Mengadakan  atau mengurangi  hambatan-hambatan  dalam pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan
pada  khususnya  dan  memberikan  kon- tribusi  pada  pembangunan  nasional  ka- rena  terciptanya  ketenangan  kerja ( industrial  peace ).  Selain  itu,  PKB  juga dapat  membantu  meningkatkan  pro- duktivitas  kerja  dengan  mengurangi terjadinya  perselisihan-perselisihan  in- dustrial; (5) Mengembangkan musyawa- rah  untuk  mufakat.  PKB  dapat  men- ciptakan  suasana  musyawarah  dan  ke- keluargaan  karena  PKB  dibuat  melalui suatu  perundingan  yang  mendalam  an- tara  serikat  pekerja  dan  pengusaha. Dengan  berkembangnya  PKB  dapat diperoleh  data  dan  informasi  keadaan hubungan  kerja  dan  hubungan  indus- trial  secara  nyata  sehingga  akan  dapat memudahkan pembuatan pola-pola dan standarisasi PKB secara sektoral, region- nal maupun nasional.
Berdasarkan temuan penelitian, tiga perusahaan yang dikaji telah memenuhi ciri-ciri  terwujudnya  kualitas  hubungan industrial (Zamami, 2011), yaitu:
1. Pekerja  yang  bekerja  di  perusahaan bukan  hanya  sekedar  untuk  mencari nafkah  tetapi  juga  bekerja  merupa- kan  bagian  dari  sifar  dasar  manusia yang  memiliki  hak  untuk  berkeya- kinan dan bersosialisasi.
2. Perusahaan  menganggap  pekerja  bu- kan hanya sekedar faktor semata tapi juga sebagai pribadi manusia dengan segala harkat dan martabatnya.
3. Pekerja  dan  perusahaan  bekerjasama tidak  dalam  hubungan  yang  berten- tangan, tetapi bekerjasama untuk
 
kemajuan  perusahaan.  Hal  ini  dapat dilihat  dengan  tidak  adanya  demo dari  pekerja,  dan  tidak  adanya  kon- flik  mengenai  peratutan  perusahaan yang berlaku.
4. Setiap perbedaan pendapat yang tim- bul,  diselesaikan  secara  musyawarah untuk  mencapai  mufakat.  Perbedaan pendapat  yang  timbul  selama  ini dapat diselesaikan dalam level bipar- tit  perusahaan.  Apabila  pekerja  me- miliki  keluhan  atau  pendapat  dapat disampaikan kepada atasan langsung atau  serikat  pekerja.  Jika  tidak  ada umpan  balik  yang  memuaskan  maka dapat  diteruskan  kepada  manajemen perusahaan  (bagian  HRD).  Tata  cara penyampaian kelih kesah telah diatur dalam  peraturan  perusahaan  yang berlaku dan ditulis di dalam PKB.
5. Adanya  keseimbangan  antara  hak dan  kewajiban  dari  perusahaan  dan pekerja.  Hak  dan  kewajiban  kedua belah  pihak  juga  telah  diatur  dalam peraturan  perusahaan  dan tertulis  di dalam  PKB.  Hak  dan  kewajiban tersebut  dijelaskan  secara  detail mengenai apa saja hak dan kewajiban dari pekerja dan perusahaan.
Hubungan  industrial  yang  terjalin saat ini di ketiga perusahaan yang dikaji dapat  dikatakan  berjalan  dengan  cukup baik.  Walaupun  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  kadang-kadang  ada  komunikasi yang  berjalan  kurang  baik  Namun,  an- tara pekerja/serikat pekerja dan perusa-
ISSN 2086-0668 (cetak) 2337-5434 (online)
haan  dapat  mengatasi  masalah-masalah yang timbul dengan baik.
Untuk  menciptakan  hubungan  in- dustrial  yang  harmonis,  dinamis  dan berkeadilan  antara  pekerja/serikat  pe- kerja  dan  perusahaan  maka  setiap  per- masalahan  yang  timbul  akan  diselesai- kan  secara  musyawarah  mufakat  sese- gera  mungkin.  Untuk  menjamin  keluh- an  seseorang  dilayani  sebagaimana mestinya,  maka  tata  cara  penyelesaian- nya  dilakukan  secara  bertahap  sebagai berikut:
1. Tahap Pertama
Pegawai  mengemukakan  keluh- annya  sendiri  baik  secara  lisan  mau- pun  tertulis  kepada  atasan  langsung, dimana atasan langsung wajib menyelesaikan  secepat  mungkin,  se- jauh  hal  yang  dikeluhkan  tersebut ada  dasar  yang  jelas.  Pada  tahap  ini diharapkan  seluruh  persoalannya akan  mendapat  pemecahan.  Apabila kelihatan  menyangkut  maslahat  ( be- nefits )  pegawai,  maka  penyelesaian harus dirujuk terlebih dahulu ke seri- kat pekerja dan HRD.
Jika pegawai tidak berani mengemukakan  keluhannya  lang- sung  kepada  atasan  langsung,  maka pegawai  dapat  mengajukan  melalui serikat  pekerja.  Apabila  ditangani oleh  serikat  pekerja  maka  langkah- langkah yang ditempuh mengacu pa- da  prosedur  yang  telah  disepakati antara  pekerja/serikat  pekerja  dan perusahaan.
2. Tahap Kedua
Apabila  pada  tahap  pertama  belum dicapai  penyelesaian  yang  memuas- kan  atau  jika  persoalan  itu  harus  di- selesaikan  oleh  seorang  atasan  yang lebih  tinggi,  maka  pegawai/serikap pekerja  yang  bersangkutan  dengan sepengetahuan  atasan  langsungnya dapat  meneruskan  persoalannya  se- cara tertulis kepada atasan yang lebih tinggi dengan tembusan ke HRD. Bila prosedur ini dilanggar, maka
merupakan pelanggaran disiplin.
3. Tahap Ketiga
Jika  penyelesaian  tidak  juga  tercapai pada  tahap  kedua  tersebut  di  atas, maka  persoalan  itu  dapat  diajukan kepada  direkssi  melalui  HRD  dan serikat pekerja.
4. Tahap Keempat
Apabila sampai tahap ketiga persoal- annya  belum  dapat  terselesaikan, maka  pegawai/serikat  pekerja  mau- pun  perusahaan  secara  secara  sen- diri-sendiri atau bersama-sama dapat meminta  bantuan  kepada  instansi bertanggung jawab dibidang ketena- gakerjaan.
Selama  ini  apabila  terjadi  sengketa atau penyelesaian keluhan oleh pegawai yang terjadi di perusahaan dapat selesai dalam  lingkup  bipartitnya.  Dalam  hal ini perusahaan menggunakan pendekat- an  human  approach  atau  memandang pekerja sebagai manusia seutuhnya. Me- reka  diperlakukan  sebagai  manusia yang  mempunyai  peranan,  keinginan sebagai  manusia  seutuhnya.  Mereka  di- perlakukan sebagai manusia yang mem-
punyai  peranan,  keinginan  dan  cita-cita yang beragam karena pegawainya dapat menyampaikan  keluhannya  mengenai benefit  maupun  non-benefit  dengan mengikuti  peraturan  yang  berlaku.  Pe- merintah  ditempatkan  sebagai  wasit yang  jujur  dan  tidak  berpihak  kepada salah  satu  pihak,  walaupun  selama  ini konflit yang terjadi di perusahaan selalu selesai  dalam  lingkup  biparti tanpa  me- libatkan pihak ketiga.
Pada  penelitian  ini  kualitas  hu- bungan industrial dipengaruhi oleh fak- tor  serikat  pekerja,  perusahaan,  dan  pe- merintahan.  Faktor  serikat  pekerja  meli- puti keterlibatan dalam perusahaan, po- sisi  strategik,  kualitas  dan  kuantitas SDM,  partisipasi  pekerja,  dan  kaderi- sasi;  faktor  perusahaan  terdiri  dari  ke- terlibatan dalam perusahaan dan komu- nikasi;  dan  faktor  pemerintahan  terdiri dari regulasi dan pengawasan. Dari fak- tor-faktor  tersebut  terdapat  faktor  yang mendorong  dan  mendukung  terwujud- nya  kualitas  hubungan  industrial.  Fak- tor yang mendorong adalah keterlibatan dalam  perusahaan  (kesadaran  tentang produktifitas  tinggi  dan  perusahaan mengakui  peran  serikat  pekerja),  posisi strategik  (pengurus  serikat  pekerja menjadi  line  leader),  komunikasi  yang baik antara serikat pekerja dan pengusa- ha,  serta  regulasi  yang  baik  (serikat  pe- kerja  dan  hubungan  industrial  memiliki dasar  hukum  yang  kuat).  Sementara faktor  yang  menghambat  terwujudnya kualitas hubungan industrial adalah
 
kualitas  dan  kuantitas  SDM  terbatas (jumlah  pengurus  serikat  pekerja  sedi- kit,  pendidikan  tergolong  sedang  (level SMA/sederajat), pengurus serikat peker- ja  takut  menyalurkan  aspirasi),  rendah- nya  partisipasi  pekerja,  belum  ada  pro- gram kaderisasi, konflik internal, intimi- dasi perusahaan, dan kurangnya penga- wasan perintah dalam hubungan indus- trial.
Dari  faktor-faktor  yang  mempenga- ruhi  peran  serikat  pekerja  dalam  me- wujudkan kualitas hubungan industrial, maka  faktor  yang  dianggap  berperan untuk  mengoptimalisasikan  kualitas hubungan  industrial  adalah  kualitas SDM  (keterlibatan  dalam  perusahaan, kemampuan  dan  ketrampilan  serikat pekerja,  serta  konflik  internal),  strategic partner,  komunikasi  (human  approach dan  intimidasi  perusahaan),  serta  regu- lasi (dasar hukum yang kuat dan penga- wasan).

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan penelitian adalah (1) Seri- kat Pekerja berperan optimal dalam me- wujudkan kualitas hubungan industrial, yang  ditunjukkan  dengan  keterlibatan- nya dalam penyusunan PKB dan penga- wasan  pelaksanaannya,  penyusunan hak  dan  kewajiban  pekerja/serikat  pe- kerja  dan  pengusaha  serta  pengawasan pelaksanaannya,  dan  penyelesaian  per- selisihan secara mufakat; (2) Faktor yang mendorong  peran  serikat  pekerja  dalam mengoptimalkan kualitas hu-
ISSN 2086-0668 (cetak) 2337-5434 (online)
bungan  industrial  adalah  keterlibatan dalam  perusahaan  (kesadaran  tentang produktifitas  tinggi  dan  perusahaan mengakui  peran  serikat  pekerja),  posisi strategik  (pengurus  serikat  pekerja menjadi  line  leader),  komunikasi  yang baik  antara  serikat  pekerja  dan pengusa-ha,  serta  regulasi  yang  baik (serikat pekerja dan hubungan industrial memi-liki dasar hukum yang kuat). Sementara faktor yang menghambat  adalah  kuali-tas  dan kuantitas SDM terbatas (jumlah pengurus serikat pekerja sedikit, pendi- dikan tergolong sedang/ SMA sederajat,  pengurus  serikat  pekerja takut menya-lurkan aspirasi),
rendahnya  partisipasi  pekerja,  belum ada program kaderisasi, konflik internal,  intimidasi  perusahaan,  dan kurangnya pengawasan perintah dalam hubungan  industrial;  dan  (3)  Upaya mengatasi  faktor  yang  meng-hambat peran serikat pekerja dalam mengoptimalkan kualitas hubungan in- dustrial  adalah  kaderisasi,  sosialisasi, solidaritas, komunikasi, dan pengawas- an.  Serikat  Pekerja  juga  perlu  melaku- kan peningkatkan kualitas SDM serikat pekerja,  penerapan strategic  partner , penerapan  komunikasi  hubungan  in- dustrial  dengan  pendekatan human approach ,  penguatan  regulasi,  dan  pe- ningkatan  pengawasan  pelaksanaan hu-bungan indutrial.
Saran penelitian adalah (1) bagi Se- rikat Pekerja perlu meningkatkan kuan-
titas  dan  kualitas  pengurus  di  tiap-tiap PUK  dan  meningkatkan  partisipasi  pe- kerja  melalui  sosialisasi;  (2)  bagi perusa-haan perlu untuk meningkatkan komu-nikasi  antara  pekerja  dengan pengusaha dalam rangka menghilangkan  prasang-ka;  dan  (3) bagi  pemerintah  meningkat-kan  fungsi pengawasan mengenai prak-tik hubungan industrial.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarto,  I.  2008.  Serikat Pekerja: Mengapa Penting? http://unionsong.com/u100.htm ILO.  2016. Proyek  Pendidikan  untuk
Pekerja:  Buku  Pegangan  untuk Serikat Pekerja . Jakarta: ILO Solidarity  Center , 2010. Serikat  Pekerja. http:// www.solidaritycenter.org/.../In donesia.When-They-Were-
Sold.2006Thai.
Zamani, O.P. 2011. Pedoman  Hubungan Industrial . Jakarta: PPM Manajemen.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  No.  21  Tahun  2000 tentang Serikat Buruh atau Serikat Pekerja
Undang-Undang, No.13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang No.  2  Tahun  2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial