## Wilayah Negara Sebagai  Salah Satu Unsur Esensial Negara Menurut Hukum Internasional
1 Thor Bangsaradja Sinaga, 2 Sarah  Debora  Lingkanwene  Roeroe, 3 Jolanda Marlien Korua, 4 Royke Adrianus Taroreh, 5 Vicky Fransiskus Taroreh
1,2,3,4,5 Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia
sinagathor@unsrat.ac,id

## Abstrak
Tulisan  ini  dilatarbelakangi  oleh  karena  peranan  penting  dari  wilayah  negara  dalam hukum internasional yang  tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas kewilayahan  yang  dimuat  dalam  pelbagai  instrumen  internasonal,  misalnya  dalam bentuk larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah internal dari suatu  negara.  Dalam  batas-batas  wilayah  kekuasaan  tertinggi  berada  dalam  tangan negara.  Inilah  konsep  kedaulatan  territorial,  yang  menentukan  bahwa  dalam wilayahnya  negara  menjalankan  yurisdiksi  atas  orang  dan  benda,  dalam  pengertian bahwa  negara  dapat  melaksanakan  kedaulatannya  ataupun  hak-hak  berdaulat  untuk mencapai  kepentingan  negara,  terutama  juga  berkaitan  dengan  interaksi  atau hubungan  dengan  negara-negara  lainnya.Dalam  hukum  internasional  permasalahan tentang perolehan dan hilangnya wilayah negara akan menimbulkan dampak terhadap kedaulatan negara atas wilayah itu. Oleh  karena itu, hukum internasional tidak hanya mengatur  perolehan  atau  hilangnya  wilayah  negara  itu,  tetapi  yang  lebih  penting adalah  dampak  hukum  terhadap  kedaulatan  negara  dan  penduduk  yang  tinggal  di wilayah  tersebut.Dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif atau penelitian  hukum  kepustakaan,  diperoleh  kesimpulan  bahwa  menurut  ketentuan hukum internasional, tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah, dan dalam batas- batas wilayahnya negara dapat melaksanakan kedaulatan.
Kata Kunci: Wilayah Negara, Kedaulatan, Hukum Internasional.
Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Kedaulatan negara atas wilayahnya memiliki dua aspek baik positif maupun negatif. Aspek  positif  wilayah  negara  dalam  bentuk  adanya  kekuasaan  tertinggi  atau  kewenangan eksklusif dari negara di  wilayahnya.  Sebaliknya,  di  luar  wilayahnya suatu  negara  tidak  lagi memiliki  kekuasaan  demikian  karena  kekuasaan  itu  berakhir  dan  kekuasaan  suatu  negara lain mulai. Aspek negatif dari wilayah negara ditunjukkan dengan adanya kewajiban negara untuk melindungi hak negara-negara lain di wilayahnya.

## Jurnal  Tana  Mana
Vol. 3, No. 2, December 2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Tuntutan  terhadap  wilayah  atau    bagian  wilayah  dari  suatu  negara  dapat  didasarkan pada  berbagai  macam  hal  mulai  dari  bentuk  klasik  seperti  okupasi  atau  preskripsi,  sampai kepada  bentuk  paling  mutakhir  seperti  misalnya  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  ( self determination ),  dengan  dukungan  berbagai  faktor  yang  bersifat politis  maupun  hukum  seperti misalnya kelanjutan geografis ( geographical contiguity ), tuntutan sejarah atau faktor ekonomi. Di  samping  itu,  hukum  internasional  juga  mengenal  adanya  wilayah  yang  tidak  berada  di bawah  kedaulatan  negara  maupun  yang  dikenal  sebagai terra  nulius .  Ada  wilayah  yang  tidak dapat ditundukkan pada kedaulatan negara manapun yang disebut res comunis seperti misalnya laut  lepas,  kawasan  dasar  laut  samudra  dalam  ( international  seabed  area )  dan  ruang  angkasa ( outer space ). Wilayah demikian tidak dapat dimiliki oleh negara tertentu dan dapat digunakan oleh  siapa  saja  atau  negara  manapun.  Konsep  kewilayahan  seperti  ini  telah  melahirkan  asas warisan bersama umat manusia ( common heritage of mankind ) (Kusumaatmadja,2018).

## METODE PENELITIAN
Dalam pengumpulan data, penulis mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan topik permasalahan yang dikumpulkan sedemikian rupa melalui membaca, mencatat, memberi catatan. Disamping itu penulis juga mengadakan interview atau wawancara langsung . metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, diperoleh kesimpulan bahwa menurut ketentuan hukum internasional, tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah, dan dalam batas-batas wilayahnya negara dapat melaksanakan kedaulatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Prinsip Dan Cara Memperoleh Wilayah Negara 1.  Prinsip Efektivitas
Pada dasarnya ada dua cara suatu kesatuan masyarakat mendapatkan kemerdekaannya sebagai  suatu  negara  baru.  Pertama,  melalui  cara-cara  konstitusional,  yaitu  melalui  cara-cara damai,  misalnya  melalui  perjanjian  dengan  negara  yang  mendudukinya.  Kedua,  melalui  cara- cara non-konstitusional, yaitu melalui penggunaan senjata atau kekerasan.
Permasalahan selanjutnya adalah prinsip apa yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah  menjadi  milik  suatu  negara.  Dalam  hukum  internasional,  yang  masih  menjadi  acuan adalah  prinsip  yang  diperkenalkan  oleh  Hans  Kelsen,  yaitu  prinsip  efektivitas  atau keefektivitasan atas pemilikan suatu wilayah ( the principle of effectiveness ).
Prinsip  ini  berarti  bahwa  kepemilikan  negara  atas  suatu  wilayah  ditentukan  oleh berlakunya  secara  efektif  peraturan  hukum  nasional  di  wilayah  tersebut.  Indikator  untuk mengetahui  apakah  suatu  peraturan  efektif  adalah  ditaati  dan  dilaksanakannya  peraturan hukum  nasional  di  suatu  wilayah.  Tampak  di  sini  Hans Kelsen  secara  konsisten  menggunakan pendekatan hukum sebagai ukuran efektivitas kepemilikan suatu wilayah.

## 2.  Prinsip Uti Possidetis
Persoalan  lain  yang  terangkat  dalam  kajian  mengenai  perolehan  wilayah  baru  adalah masalah perbatasan suatu negara. Masalah ini acapkali timbul manakala suatu negara baru lahir dan terlepas dari negara yang mendudukinya.
Dalam hukum internasional terdapat suatu doktrin atau prinsip yang dikenal dengan prinsip uti possidetis .  Menurut  prinsip  ini,  pada  dasarnya  batas-batas  wilayah  suatu  negara  baru  akan mengikuti batas-batas wilayah dari negara yang mendudukinya (Dixon.,2000).
Dalam membahas cara-cara pemilikan suatu wilayah, pendekatan yang dipakai oleh para penulis  masih  bersandar  kepada  cara-cara  tradisional.  Namun  mereka  pun  menyadari  bahwa cara-cara tradisional tersebut tidak memberi jawaban yang memuaskan kepada perkembangan lahirnya  negara-negara  baru  dewasa  ini,  terutama  dalam  pasca-perang  dunia  II.  Cara-cara tradisional  itu  adalah occupation,  prescription,  cession,  annexation dan accretion .  Penulis  lain memasukkan pula plebiscite (Hingorani,1984). a.  Pendudukan ( occupation ) Okupasi ( Occupation ) atau pendudukan adalah pendudukan terhadap terra nullius , yaitu
wilayah  yang  bukan  dan  sebelumnya  pun  belum  pernah  dimiliki  oleh  suatu  negara  ketika pendudukan terjadi. Konsep ini berasal dari konsep hukum Romawi. Kata tersebut berasal dari kata  “ Occupatio ”  yang  menurut  hukum  Romawi  berarti  pendudukan  suatu  “ res  nullius ”,  suatu benda yang tidak dimiliki oleh seseorang pun juga.
Suatu  wilayah  yang  telah  diduduki,  meskipun  dihuni  oleh  penduduk  asli,  tidak  dapat diokupasi.  Wilayah-wilayah  seperti  ini  hanya  dapat  dimiliki  melalui  penaklukan  dan membangun  pemukiman.  Wilayah  yang  sebelumnya  dimiliki  oleh  suatu  negara,  namun kemudian ditinggalkannya, maka negara lain dapat mengokupasi wilayah tersebut. b.  Penaklukan atau Aneksasi ( Annexation ) Penaklukan  atau  aneksasi  ( conquest )  atau  penulis  lain  menyebutnya  pula  sebagai subjugasi  ( subjugation ),  adalah  suatu  cara  pemilikan  suatu  wilayah  berdasarkan  kekerasan (penaklukan).  Hans  Kelsen  memberi  batasan  berikut:  “masuknya  suatu  wilayah  yang  terjadi tanpa  persetujuan dari  pemilik  yang  sah.”  ( “An  incorporation  of  territory  which  takes  place without the consent of the legitimate owner” ). Oppenheim memberi batasan yang lebih sempit, yaitu  menggunakan  kriteria  militer  dan  dalam  waktu  perang  ketika  pemilikan  wilayah  itu te rjadi. Definisi beliau: “ the taking possession of enemy territory through military force in time of war ”.
Cara ini umumnya biasa terjadi dan diakui sebelum tahun 1928 ketika the Briand-Kellogg Pact ditandatangani.  Larangan  penggunaan  kekerasan  lebih  dilarang  lagi  ketika  masyarakat bangsa-bangsa mendatangani Piagam PBB tahun 1945. Sebelum 1928, misalnya tahun 1600-an atau  1700-an,  penaklukan  suatu  wilayah  melalui  cara  ini  merupakan  praktek  yang  dapat diterima.
c .  Akresi atau Pertambahan ( Accretion and Avulsion ) Accretioni atau  pertambahan  adalah  suatu  cara  perolehan  suatu  wilayah  baru  melalui proses alam  ( geografis ).  Melalui  proses  ini  suatu  tanah  (wilayah)  baru  terbentuk dan  menjadi bagian  dari  wilayah  yang  ada.  Misalnya,  pembentukan  pulau  di  mulut  sungai  atau  perubahan arah  suatu  sungai  yang  menyebabkan  tanah  menjadi  kering  yang  sebelumnya  dilalui  oleh  air.
Perlu  ditekankan  di  sini  bahwa  proses  perubahan  alam  tersebut  terjadi  tanpa  ada tindakan  atau  rekayasa  dari  negara  (untuk  memperluas  wilayahnya),  proses  tersebut  harus murni karena kejadian alam.
d. Preskripsi
Dalam  hukum  internasional  yang  dimaksud  dengan  preskripsi  adalah  pemilikan  suatu wilayah oleh suatu negara yang telah didudukinya dalam jangka waktu yang lama dan dengan sepengetahuan dan tanpa keberatan dari pemiliknya.
Preskripsi  sebenarnya  adalah  tindakan  yang  melanggar  hukum  intenraisonal.  Namun sifat  pelanggaran  ini  tampaknya  menjadi  hilang  (dibenarkan)  karena  adanya  sepengetahuan atau pengakuan dari pemilik yang solah-olah menyetujui perbuatan tersebut. e.  Cessi ( Cession ) Cessi ( cession ) adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara lain dan  kerapkali  berlangsung  dalam  rangka  suatu  perjanjian  ( treaty  of  cession )  yang  biasanya berlangsung  setelah  usainya  perang.  Oppenheim-Lauterpacht  mendefinisikan  Cessi  ini  sebagai ‘pengalihan  kedaulatan  atas  wilayah  negara  oleh  negara  pemilik kepada  negara  lainnya’  ( “the transfer  of  sovereignty  over  State  territory  by  the  owner- State  to  another  State” ).  Contohnya adalah  Perjanjian  Nanking  ( Treaty  of  Nanking )  tahun  1842  antara  Inggris  dan  Cina  yang dibuatnya setelah terjadinya peperangan kedua negara ( “Opium War” ). Dalam perjanjian ini Cina sepakat untuk menyerahkan Hongkong kepada Inggris untuk dijadikan wilayah koloninya. Prinsip yang penting dalam cessi ini yaitu: pertama , bahwa dalam pengalihan, hak yang diserahkan tidak boleh melebihi hak yang dimiliki oleh si pengalih (pemilik). Prinsip ini tersirat dalam  kasus the  Island  of  Palmas  (Miangas) .  Klaim  Amerika  Serikat  terhadap  pulau  tersebut didasarkan pada Perjanjian Paris tahun 1898 yang berisi penyerahan segala hak-hak teritorial yang dimili ki Spanyol. Hakim Max Huber yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa “ Spain could not transfer more right that she herself possessed ”. Prinsip ini sangat penting agar pemilik baru menghormati pihak ketiga yang mempunyai hak-hak tertentu di wilayah itu, misalnya hak melewati wilayah tersebut.
Kedua , di dalam pengalihan suatu wilayah, negara yang mengalihkan wilayah harus pemilik sah atas  wilayah  tersebut.  Juga  dalam  sengketa the  Island  of  Palmas Amerika  Serikat  tidak  dapat memiliki  kedaulatan  atas  pulau  Palmas  (Miangas)  berdasarkan  Perjanjian  Paris  manakala Spanyol tidak memiliki hak atas wilayah yang akan dialihkannya pada waktu. f.  Plebisit ( Plebiscite ) Salah satu bentuk pengalihan wilayah lainnya adalah plebisit. Plebisit adalah pengalihan suatu  wilayah  melalui  pilihan  penduduknya,  menyusul  dilaksanakannya  pemilihan  umum, referendum,  atau  cara-cara  lainnya  yang  dipilih  oleh  penduduk.  Timor  Timur  memperoleh kemerdekaan melalui cara ini setelah penduduknya menghendaki jajak pendapat (referendum) dan kemudian memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia (1999).
Martin  Dixon  menyebut  cara  peroleh  wilayah  ini  sebagai  “penentuan  nasib  sendiri” ( “Self - determination” ).  Mahkamah  Internasional  (ICJ)  dalam  sengketa the  Case  Concerning  East Timor  (Portugal  v  Australia) tahun  1995  berpendirian  bahwa  penentuan  nasib  sendiri  adalah salah satu prinsip dalam hukum internasional.

## B. Bentuk-Bentuk Kedaulatan Atas Wilayah Negara

## 1.  Kedaulatan Negara atas Wilayah Laut
Kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan suatu pembahasan yang cukup penting. Hal  ini  ditandai  dengan  sangat  pesatnya  perkembangan  hukum  laut  internasional  dewasa  ini, khususnya setelah disahkannya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 ( United Convention on The Law of The Sea of 1982 ) di Teluk Montego Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982.
Dalam membahas kedaulatan negara atas wilayah laut ini akan mencakup:

## 1.  Perairan Pedalaman
Perairan  pedalaman  ( internal,  national,  atau  interior  waters )  adalah  perairan  yang berada  pada  sisi  darat  (dalam)  garis  pangkal.  Di  perairan  pedalaman  ini  negara  memiliki kedaulatan penuh atasnya. Kedaulatan negara di sini sama derajatnya dengan kedaulatan negara atas daratan.
Pada prinsipnya negara-negara lain tidak dapat mengadakan atau menikmati hak lintas (damai)  di  perairan  ini.  Namun,  kalau  perairan  pedalaman  ini  terbentuk  karena  adanya penarikan garis pangkal lurus, maka hal lintas damai di perairan tersebut dapat dinikmati oleh negara-negara lain.

## 2.  Laut Teritorial
Laut  teritorial  adalah  laut  yang  terletak  di  sisi  luar  garis  pangkal  yang  tidak  melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di perairan pedalaman. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Meski negara pantai mempunyai kedaulatan di laut teritorial ini, namun di laut ini masih  dimungkinkan  negara-negara  lain  menikmati  hak  lintas  damai,  yaitu  hak  setiap  negara untuk melewati laut ini.
Diberikannya  hak  ini  merupakan  suatu  kompromi  yang  lahir  di  adanya  dua  konflik kepentingan  antara  negara  maritim  besar  dengan  negara-negara  berkembang.  Negara berkembang  menginginkan  ‘wewenang’  negara  pantai  terhadap  wilayah  perairan,  khususnya laut  teritorial,  diperluas.  Yang  dahulunya  sekitar  3  atau  6  mil,  menjadi  12  mil.  Negara-negara maritim  besar  tidak  senang  dengan  hal  ini,  sebab  perluasan  laut  teritorial  ini  berarti memperkecil ruang gerak kapal-kapal mereka di laut lepas.
Di tengah-tengah konflik ini, akhirnya tercapai kesepakatan yaitu bahwa negara-negara maritim mau mengakui perluasan laut teritorial selebar 12 mil, dengan syarat bahwa mereka diberi hak lintas di perairan tersebut.

## 3.  Selat
Selat  yang  dimaksud  di  sini  adalah  selat  yang  dipergunakan  untuk  pelayaran internasional ( straits used for international navigation ). Sebagaimana diatur dalam pasal 34-45 Konvensi. Negara-negara yang berada di tepi selat juga mempunyai kedaulatan (dan jurisdiksi) penuh di atasnya.
Untuk selat seperti ini ada dua kategori, yang pertama adalah selat-selat yang dipergunakan bagi
pelayaran internasional yang menghubungkan suatu laut lepas atau ZEE dengan laut lepas atau ZEE lainnya (pasal 37).
Kategori  kedua  adalah  selat-selat  yang  menghubungkan  laut  lepas  atau  ZEE  dengan  perairan yang termasuk dalam jurisdiksi nasional (laut teritorial) suatu negara asing.
Pada kategori yang pertama, berlaku hak lintas transit kapal-kapal asing. Yang dimaksud dengan  hak  lintas  transit  adalah  hak  untuk  melewati  suatu  selat  yang  dipergunakan  untuk pelayaran  internasional  secara  terus  menerus,  langsung  dan  secepat  mungkin  antara  suatu bagian laut lepas atau ZEE dan bagian laut lepas atau ZEE lainnya.
Sewaktu melaksanakan hak lintas transit, suatu kapal harus, antara lain:
(a) lewat dengan cepat melalui di atas Selat;
(b) menghindarkan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan apapun terhadap kedaulatan, keutuhan  wilayah  atau  kemerdekaan  politik  negara  yang  berbatasan  dengan  selat,  atau dengan  cara  lain  apapun  yang  melanggar  asas-asas  hukum  internasional  yang  tercantum dalam Piagam PBB;
(c) menghindarkan diri dari kegiatan apapun selain transit secara terus menerus langsung dan secepat mungkin dalam cara normal;
(d) memenuhi  peraturan  internasional  yang  diterima  secara  umum,  prosedur  dan  praktek tentang  keselamatan  di  laut  termasuk  peraturan  internasional  tentang  Pencegahan Tubrukan di Laut;
(e) memenuhi  peraturan  internasional  yang  diterima  secara  umum,  prosedur  dan  praktek tentang pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kapal. Negara yang berbatasan dengan selat tidak boleh menghambat lintas transit dan harus mengumumkan  setiap  saat  adanya  bahaya  bagi  pelayaran  di  dalam  atau  di  atas  selat  yang diketahuinya.
Pada kategori kedua, negara-negara lain dapat menikmati hak lintas damai di selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional. Di selat-selat ini, negara pantai tidak boleh serta merta menutup selat ini. Ketentuan ini ditegaskan oleh Mahkamah Internasional ( International Court of Justice ). dalam kasus the Corfu Channel tahun 1949.

## 4.  Jalur Tambahan
Jalur  tambahan  adalah  suatu  zone  tambahan  dan  berada  di  luar  laut  teritorial  dimana suatu negara mempunyai kekuasaan terbatas untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan- peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi dan kesehatan. Jadi, kedaulatan negara di zone ini terbatas hanya kepada empat kategori peraturan-peraturan tersebut.
Konvensi  tidak  menyebutnya  sebagai  kedaulatan  tapi  pengawasan  terhadap  ditegakkannya penataan  terhadap  4  bidang  peraturan  yang  disebut  tadi  (bea  cukai,  fiskal,  imigrasi  dan kesehatan).  Setiap  kapal  asing  yang  melakukan  pelanggaran  terhadapnya,  maka  negara  pantai berhak untuk menghukumnya. Lebar jalur tambahan ini tidak boleh lebih dari 24 mil laut yang diukur dari garis pangkal.

## 5.  Landas Kontinen
Konvensi mendefinisikan landas kontinen sebagai berikut: Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak  di  luar  laut  teritorialnya  sepanjang  kelanjutan  alamiah  wilayah  daratannya  hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut tepi dontinen tidak mencapai jarak tersebut.
Konsep  landas  kontinen  lahir  sesuai  Perang  Dunia  II,  ketika  Presiden  Amerika  serikat, Truman, memproklamasikan yurisdiksi atas landas kontinennya sejauh 100 fathoms (200 meter laut)  untuk  dieksploitasi  kekayaan  mineral  dan  sumber  minyak.  Klaim  ini  lalu  diikutij  oleh sebagian besar negara lainnya.
Dalam  menanggapi  klaim-klaim  ini,  tahun  1953  Komisi  Hukum  Internasional  berpendapat bahwa tindakan-tindakan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum internasional. Bahkan karena  banyaknya  negara  yang  mengklaim  landasan  kontinennya  dan  negara-negara  lainnya pun tidak protes, yurisdiksi negara atas kekayaan alam di bagian laut ini terkristalisasi menjadi hukum kebiasaan internasional.
Sehubungan  dengan  kedaulatan  negara  atas  landas  kontinen,  konvensi  memberikan
(sekaligus menciptakan) istilah baru dalam hukum internasional, yaitu apa yang disebut dengan hak-hak  berdaulat  ( sovereign  rights ).  Konvensi  tidak  menjelaskan  apa  yang  dimaksud  dengan hak  berdaulat  ini.  Tampaknya  hak  berdaulat  ini  tidak  lain  adalah  kedaulatan  juga.  Tetapi derajatnya lebih terbatas hanya kepada bidang-bidang tertentu saja.
Suatu  negara  pantai  mempunyai  hak  berdaulat  untuk  tujuan  mengeksplorasi  dan mengeksploitasi  sumber  kekayaan  di  landas  kontinen.  Hak  berdaulat  ini  bersifat  eksklusif. Artinya,  apabila  negara  pantai  tidak  mengeksploitas  atau  mengeksploitasi  sumber  kekayaan alamnya, tidak ada seorang pun dapat melakukan kegiatan itu tanpa persetujuan yang tegas dari negara pantai.
Suatu  negara  pantai  yang  mengklaim  landas  kontinennya,  secara  otomatis,  negara tersebut mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Arti otomatis di sini yaitu  bahwa  negara  tersebut  sewaktu  mengklaim  atau  menentukan  lebar  landas  kontinennya, tanpa  mengklaimnya,  konvensi  sudah  menganggap  negara  tersebut  memiliki  hak  kekayaan  di dalamnya.  Ini  disebabkan  karena  hak  suatu  negara  pantai  atas  landas  kontinen  (dan  harta kekayaannya)  tidak  bergantung  pada  pendudukan  ( occupation )  atau  pada  pernyataan  yang tegas tentang haknya (pasal 77 ayat 3).
Sumber  kekayaan  yang  disebut  di  atas  terdiri  dari  kekayaan  mineral  dan  sumber kekayaan  non  hayati  lainnya  pada  dasar  laut  dan  tanah  di  bawahnya,  bersama  dengan organisme hidup yang tergolong jenis sedenter yaitu organisme yang pada tingkat yang sudah dapat dipanen dengan tidak bergerak pada atau di bawah dasar laut atau tidak dapat bergerak kecuali jika berada dalam kontak fiik tetap dengan dasar laut atau tanah di bawahnya.

## 6.  Zona Ekonomi Ekslusif
Zona  Ekonomi  Ekslusif  adalah  suatu  zona  selebar  tidak  lebih  dari  200  mil  dari  garis pangkal. Di zona ini negara pantai mempunyai hak-hak eksklusif dan yurisdiksi tertentu. Hak- hak berdaulat itu yakni hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, seperti produksi energi dan air, arus dan angin.
Yurisdiksi yang dimiliki negara pantai atas ZEE-nya yakni:
i. pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan.
ii. riset ilmiah kelautan;
iii. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut
Di  ZEE,  negara-negara  lain  pun  memiliki  kebebasan-kebebasan  tertentu,  yaitu  kebebasan berlayar dan terbang di atasnya serta meletakkan kabel dan pipa bawah laut.

## 7.  Laut Lepas
Pada  prinsipnya  laut  lepas  tidak  berlaku  kedaulatan,  hak  berdaulat  atas  yurisdiksi sesuatu  negara.  Laut  lepas  merupakan res  communis ,  yaitu  laut  yang  terbuka  dan  bebas  bagi semua negara. Beberapa kebebasan itu, yakni:
(a) berlayar;
(b) penerbangan;
(c) memasang kabel dan pipa bawah laut;
(d) membangun pulau buatan dan instalasi lainnya;
(e) menangkap ikan;
(f) riset ilmiah kelautan
Satu hal penting dalam pengaturan tentang laut lepas dihubungkan dengan kedaulatan negara  ini,  yaitu  bahwa  suatu  negara  masih  mempunyai  suatu  hak,  yaitu  apa  yang  disebut dengan pengejaran seketika ( the right of hot pursuit ).
Definisi hak pengejaran seketika ini adalah hak setiap negara pantai untuk melaksanakan suatu pengejaran seketika terhadap kapal asing yang telah melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai  tersebut.  Pengejaran dimulai  dari  perairan  pedalaman,  perairan kepulauan,  laut teritorial  atau  jalur  tambahan  dan  juga  berlaku  terhadap  pelanggaran-pelanggaran  di  Zona Ekonomi  Eksklusif  dan  landas  kontinen  dari  negara  pengajar  sampai  ke  laut  teritorial  negara kapal asing atau negara ketiga.
Dalam  melaksanakan  hak  ini,  negara  pantai  terikat  oleh  syarat-syarat  tertentu.  Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah :
1) Hak  itu  baru  akan  dilaksanakan  bila  aparat  negara  pantai  mempunyai  alasan  yang  kuat untuk mengejar kapal asing yang melanggar perundang-undangan negara tersebut;
2) Pengejaran  dimulai  pada  waktu  kapal  asing  atau  salah  satu  sekocinya  berada  dalam lingkungan perairan pedalaman, laut teritorial atau jalur tambahan dari negara pengajar;
3) Pengejaran harus terus menerus;
4) Pengejaran  hanya  dapat  dilakukan  atau  dimulai  setelah  kapal  yang  dikejar  memasuki  laut teritorialnya atau laut teritorial negara ketiga;
5) Pengejaran  itu  berhenti  setelah  kapal  yang  dikejar  memasuki  laut  teritorialnya  atau  laut teritorial negara ketiga;
6) Pengejaran seketika dapat dilakukan oleh kapal terbang atau pesawat terbang militer atau kapal  lain  atau  pesawat  terbang  yang  sedang  menjalankan  tugas  pemerintah  yang  khusus diberi kuasa untuk melaksanakan hak itu;
7) Apabila dalam pelaksanaan hak itu ternyata tidak dibenarkan maka kapal yang dikejar harus diberi ganti rugi atas kerusakan yang timbul karena pengejaran itu.
8.  Kawasan
Yang  dimaksud  dengan  Kawasan  adalah  dasar  laut  dan  dasar  samudera serta  tanah  di bawahnya  di  luar  batas-batas  yurisdiksi  nasional  suatu  negara.  Di  kawasan  ini  negara  tidak mempunyai kedaulatan atau hak-hak berdaulat. Demikian pula tidak ada satu negara atau badan hukum atau perorangan yang dapat memiliki bagian-bagan dari kawasan.
Kawasan  ini  merupakan  Warisan  Bersama  Umat  Manusia  ( Common  Heritage  of Mankind ). 62 Artinya,  bahwa  segala  hak  terhadap  kekayaan  di  kawasan  berada  pada  umat manusia sebagai suatu keseluruhan organ/badan pengelola kekayaan ini adalah Badan Otorita Dasar  Laut  Internasional  ( International  Seabed  Authority ).  Kekayaan  yang  terkandung  di kawasan tidak tunduk kepada pengalihan hak.
Dalam hukum laut, penetapan dasar laut di luar batas nasional sebagai warisan bersama umat manusia, pertama kalanya dilontarkan oleh Dr. Arvid Pardo di depan Majelis Umum PBB tanggal  28  Agustus  1967.  Majelis  Umum  menerima  ide  Dr.  Pardo.  Pada  tahun  1969  Majelis Umum mengeluarkan suatu resolusi yaitu Resolusi Moratorium, yang isinya antara lain adalah sebelum  ditetapkannya  pengaturan  internasional  yang mapan  tentang dasar  laut dan  tanah di bawahnya  serta  seluruh  kekayaan  alamnya,  di  luar  batas  yurisdiksi  nasional,  maka  semua negara,  organisasi-organisasi  atau  perusahaan-perusahaan  supaya  tidak  melakukan  kegiatan eksplorasi  kekayaan  alam  di  wilayah  tersebut.  Dinyatakan  pula  bahwa  klaim  negara-negara terhadap bagian-bagian tertentu dari wilayah dasar laut atau sumber-sumber kekayaan alamnya tidak akan diakui.

## 2.  Kedaulatan Negara atas Ruang Udara
Wilayah kedaulatan negara mencakup pula ruang udara di atas wilayahnya. Wilayah ini sudah  sejak  lama  dibahas,  terutama  tampak  pada  sebuah dalil  Hukum  Romawi yang  berbunyi “ cujus  est  solum,  ejust  est  usque  ad  coelum. ”  Dalil  ini  berarti  “Barangsiapa  m emiliki  sebidang tanah  dengan  demikian  juga  memiliki  segala  sesuatu  yang  berada  di  atas  permukaan  tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah (Abdurrasjid,1989) .” Sebelum abad 19, perhatian negara terhadap wilayah ini praktis belum ada sama sekali. Namun  setelah  berhasil  ditemukannya  pesawat  terbang  oleh Wright bersaudara,  ruang  udara karenanya mulai diperhitungkan dalam masyarakat internasional.
Namun  pada  masa  permulaan  perkembangan  tersebut,  wilayah  udara  belum  begitu penting. Staff umum kerajaan Inggris pada tahun 1909 memberikan pendapat dan nasehatnya kepada pemerintah Inggris bahwa pesawat terbang tidak mempunyai peran militer serta bukan merupakan  ancaman  yang  berarti.  Pesawat  terbang,  pada  waktu  itu,  dengan  bantuan  angin, hanya  mampu  menjelajah  sejauh  kurang  lebih  3-4  mil  saja.  Karena  itu,  ancaman  daripadanya praktis kecil.
Pada  masa  ini  pun  konsep  kedaulatan  negara  di  ruang  udara  belum  begitu  penting.
Pesawat-pesawat  terbang  yang  cukup  banyak  pada  waktu  itu,  yaitu  balon-balon  udara,  bebas diterbangkan  dari  satu  negara  dan  mendarat  di  negara  lain  atau  kemana  saja  pesawat  tadi terbawa  oleh  angin.  Misalnya  balon-balon  Zeppelin  dari  Jerman,  naik  dan  kemudian  terbang melalui negara Swiss tanpa diperhitungkan keberatan atau  izin dari negara tersebut. Ada pula seorang  penerbang  bangsa  Perancis,  BLEROIT,  yang  telah  melakukan  penerbangan  yang menggemparkan  pada  tahun  1909  dari  Perancis  menyeberangi  selat  Calais  untuk  kemudian mendarat di Inggris tanpa adanya keberatan dari pihak Inggris.
Pada waktu itu banyak pula penerbang bangsa Jerman melakukan penerbangan dengan balon-balon  untuk  kemudian  dengan  bebas  mendarat  di  Perancis  tanpa  adanya  hambatan- hambatan  apapun  dari  pihak  Perancis.  Meskipun  pada  tahun  1908  pihak  Perancis  mulai mempersoalkan segala bentuk penerbangan tersebut, namun sekali pun setiap kali penerbang- penerbang  Jerman  (kebanyakan  perwira-perwira  Angkatan  Darat)  memasuki  ruang  udara  di atas Perancis dan kemudian mendarat, mereka selalu diterima dengan baik oleh pejabat-pejabat Perancis.Pada waktu meletusnya Perang Dunia I yang melibatkan pula pesawat-pesawat udara, dengan  teknik  yang  lebih  maju,  pesawat  ini  telah  menjadi  ancaman  bagi  keamanan  negara. Pesawat udara sudah mulai dapat melakukan pemboman udara dan spionase. Karena itu pula, negara-negara  secara  sepihak  mulai  menerapkan  kedaulatannya  di  (ruang)  udara  di  atas wilayahnya.
Tindakan-tindakan  negara  ini  ditegaskan  dalam  pasal  1  Konvensi  Paris  1919  yang memberikan  kepada  suatu  negara  “kedaulatan  lengkap  dan  eksklusif”  di  atas  wilayahnya (termasuk  perairan  teritorialnya).  Pasal  1  Konvensi  ( Convention  Relating  to  the  Regulation  of Aerial  Navigation )  yang  ditandatangani  di  Paris,  tanggal  13  Oktober  1919,  berbunyi  sebagai berikut:
“The High Contracting States recognize that every Power has complete and exclusive sovereignty over  the  air  space  above  its  territory…and  the  territorial  waters  adjacent  thereto”.Konvensi Paris tahun 1919 ini diganti oleh Konvensi Chicago tahun 1944 ( Convention on International Civil Aviation ) yang diterima secara universal.
Dalam Pasal 1 Konvensi ini ditegaskan kembali bahwa setiap negara memiliki jurisdiksi eksklusif dan wewenang untuk mengontrol ruang udara di atas wilayahnya. Kapal-kapal negara lain,  baik  pesawat  sipil  ataupun  militer  tak  punya  hak  untuk  memasuki  ruang  udara  atau mendarat  di  wilayahnya  tanpa  persetujuannya.  Pada  waktu  itu,  negara-negara  telah  terjun  ke dalam  kancah  Perang  Dunia  II.  Dalam  perang  dunia  ini  negara-negara  menyaksikan  serangan- serangan pesawat udara yang membawa dampak yang sangat memikul terhadap pihak lawan. Puncak dampak penyerangan pesawat udara ini adalah pemboman bom nuklir melalui pesawat- pesawat pembom Amerika Serikat atas Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945.
Sejak  peristiwa  itu  pula,  negara-negara  menjadi  semakin  sadar  akan  peranan  ruang udara.  Negara-negara  menjadi  semakin  peka  terhadap  setiap  pelanggaran  terhadapnya, misalnya masuknya pesawat udara tanpa izin ke dalam wilayahnya.  Akibat masuknya pesawat udara ‘asing’ ini dapat berakibat yang sangat fatal. Pesawat militer “Canberra” milik India yang ditembak jatuh oleh Pakistan ketika mengadakan survey udara tahun 1957 adalah suatu contoh begitu pekanya wilayah udara ini.
Contoh lain adalah ditembaknya pesawat-pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat RB-47 oleh Uni  Soviet  bulan  Juli  1960  di  atas  daerah  lepas  pantai  sejauh  3  mil  dari  pantai  Uni  Soviet. Sebelumnya bulan Mei 1960, pesawat militer Amerika Serikat lainnya yaitu U-2 juga ditembak jatuh oleh Uni Soviet.
Dalam  kasus  yang  pertama,  Amerika  Serikat  berpendapat  bahwa  pesawat  RB-47nya tersebut  terbang  di  atas  perairan  internasional.  Sedangkan  menurut  Soviet,  kapal  itu  telah memasuki  wilayah  udaranya.  Kasus  lainnya  yang  menimbulkan  dampak  yang  cukup  penting bagi perkembangan hukum udara internasional adalah ditembak jatuhnya pesawat Korea 007 di atas pulau Sakhalin.
Hal yang cukup penting diutarakan di sini yaitu diaturnya tentang adanya hak lintas damai ( the right  of  innocent  passage )  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  5  Konvensi  Chicago  tahun  1944. Namun,  ketentuan  ini  tidak  diterima  oleh  banyak  negara.  Hal  ini  dilatarbelakangi  karena sensitifnya  wilayah  ruang  udara  yang  dari  hari  kehari  dengan  kemajuan  teknologi  pesawat
udara, wilayah udara menjadi sasaran peka dari pihak lawan. Namun  demikian  masuknya tanpa  ‘ijin’  pesawat  asing  ke  dalam  wilayah  suatu  negara tidak  berakibat  selalu  fatal.  Ini  banyak  bergantung  kepada  kebangsaan  kapal,  jenis/missi pesawat  dan  keadaan  pesawat  tersebut.  Bila  kapal  tersebut  milik  negara  tetangga  yang bersahabat,  maka  hal  itu  tidak  berakibat  yang  fatal.  Atau,  jika  masuknya  pesawat  yang  tidak ‘diizinkan’  tersebut disebabkan  karena  kehabisan  bahan  bakar,  kerusakan mesin,  cuaca  buruk atau  karena  adanya  pembajakan,  maka  hal  tersebut  biasanya  tidak  membawa  masalah keamanan atau pelanggaran yang signifikan.
Dalam  hal  masuknya  pesawat-pesawat  asing  tersebut,  negara  memiliki  hak  untuk memerintahkan  pesawat  tersebut  untuk  mendarat.  Suatu  negara  dilarang  keras  menembak langsung  pesawat,  apalagi  terhadap pesawat  sipil yang  memasuki  wilayah  suatu  negara  tanpa izin. Sebelum melancarkan penembakan, harus didahului oleh peringatan. Dalam keadaan yang ekstrim, suatu kapal yang nyata-nyata melanggar suatu kedaulatan wilayah suatu negara, serta menolak untuk mendarat setelah diberi peringatan, maka negara tersebut dapat mengejar, dan bila  perlu  demi  keamanan  negara,  kapal  tersebut  dapat  ditembak  jatuh.  Pengejaran  dan penembakan pesawat asing yang telah melanggar kedaulatan wilayah suatu negara ini disebut juga dengan nama interceptions.
Di  Konperen si  Chicago  tahun  1944,  beberapa  negara  mengusulkan  memasukkan  “lime kebebasan  udara”  ( Five  Freedoms  of  The  Air )  di  dalam  konvensi.  Namun  usul  ini  ditolak  oleh beberapa  negara.  Oleh  karena  itu,  terdapat  adanya  dua  perjanjian  yang  ditandatangani  di Chicago. Kedua perjanjian tersebut yaitu International Air Services Transit Agreement tanggal 7 Desember 1944; perjanjian yang kedua yaitu International Air Transport Agreement pada tanggal yang sama. Kelima kebebasan udara tersebut diatur dalam perjanjian kedua. Kelima kebebasan tersebut yaitu :
(a) fly across foreign territory without landing atau terbang melintasi wilayah negara asing tanpa mendarat;
(b) land for non-traffic purposes atau mendarat untuk tujuan-tujuan komersial;
(c) disembark  in  a  foreign  country  traffic  originating  in  the  state  of  origin  of  the  aircraft atau menurunkan  penumpang  di  wilayah  negara  asing  yang  berasal  dari  negara  asal  pesawat udara.
(d) Pick-up  in  a  foreign  country  traffic  destined  for  the  state  of  origin  of  the  aircraft atau mengangkut  penumpang  pada  lalu  lintas  negara  asing  yang  bertujuan  ke  negara  asal pesawat udara; dan
(e) Carry  traffic  between  two  foreign  countries atau  mengangkut  angkutan  antara  dua  negara asing.
Perjanjian  yang  pertama,  yaitu  International  Air  Services  Transit  Agreement,  hanya memasukkan kebebasan point. ad (a) dan (b) saja.
Praktek  negara-negara  menunjukkan  bahwa  hanya  sedikit  negara  yang  mau  menerapkan kebebasan ini. Negara-negara lebih suka mengadakan perjanjian bilateral atau perjanjian khusus dengan  negara-negara  lain.  Untuk  kebebasan  ad  (a)  dan  (b)  banyak  bergantung  kepada hubungan  baik  antara  dua  negara.  Misalnya  saja,  India  tidak  mengizinkan  pesawat  udara Pakistan untuk terbang melintasi wilayah India setelah pesawat India dibajak oleh warga negara Pakistan di tahun 1971. Dalam menghadapi putusan India ini, Pakistan mengeluarkan tindakan serupa.  Namun  larangan  ini  dicabut  setelah  hubungan  diplomatik  kedua  negara  ini  membaik tahun  1976.  Tiga  kebebasan  lainnya,  juga  banyak  bergantung  kepada  perundingan  dari persetujuan di antara dua negara yang mengizinkan hak-hak seperti itu atas dasar resiprositas (timbal balik) kepada kedua pesawat udara masing-masing negara.

## 3.  Ruang Angkasa
Meskipun  Konvensi  Paris  1915  dan  Konvensi  Chicago  1944  mengatur  tentang kedaulatan  negara  di  ruang  udara,  namun  batas  ruang  udaranya  serta  ketinggiannya  tidaklah dapat ditentukan. Arti umum kedaulatan negara dipahami sebagai kedaulatan di ruang udara ad infinitum .  Hal  ini  disebut  pula  sebagai Usque  and  coelum .  Tahun  1965,  yaitu  tahun  Geofisikal Internasional  ( the  International  Geophysical  Year ),  para  ahli  hukum  dan  ilmuwan  mulai
dihadapkan dengan masalah batasan ruang udara dan memisahkannya dengan ruang angkasa. Beberapa sarjana mendefinisikan ruang udara sebagai bagian dari ruang yang berada di atas  permukaan  bumi  yang  berisi  udara  untuk  mengangkat  pesawat  udara.  Sarjana  lainnya mendefinisikan ruang udara sebagai ruang udara yang berisi gas. Ada pula sarjana lainnya yang tidak  memberikan  batasannya  karena  kesulitan  praktis  dalam  menetapkan  batas  atap  ruang udara. Akibatnya batas-batas antara ruang udara dan ruang angkasa tidak berhasil ditentukan.
Sekedar untuk membedakannya saja, definisi ruang angkasa adalah ruang yang berada di atas ruang  udara.  Satelit  pertama  Sputnik diluncurkan  pada tanggal  4  Oktober  1957.  Sejak  itu ruang angkasa menjadi lahan yang subur untuk satelit-satelit lainnya, terutama milik Amerika Seri9kat dan Uni Soviet, yang mengorbit mengelilingi bumi untuk berbagai maksud/tujuan dari satelit-satelit cuaca, pendidikan, sampai satelit mata-mata, bahkan militer. Sampai tahun 1985, sekitar  12000  satelit  telah  diluncurkan.  Dari  jumlah  itu,  5000  masih  aktif,  selebihnya  tidak berfungsi  lagi.  Dari  satelit-satelit  yang  aktif  itu,  50  satelit  adalah  satelit  yang  menggunakan sumber tenaga nuklir.
Dewasa  ini  pun  frekuensi  peluncuran-peluncuran  satelit  semakin  meningkat.  Negara- negara bersaing keras meluncurkan satelit-satelit ke angkasa. Amerika Serikat dengan NASA-nya telah  menciptakan  pesawat  ulang-alik  yang  dapat  membawa  beberapa  satelit  sekaligus  ke angkasan,  menempatkan  di  orbitnya,  serta  kembali  ke  bumi.  Pesawat  ulang-alik  ini  dapat digunakan  kembali  untuk  program  peluncuran  satelit  berikutnya.  Soviet  pun  tidak  kalah aktifnya  dalam  proyek  ruang  angkasanya.  Proyek  Soyuz,  Sputnik  serta  Cosmos-nya  bukan  hal yang  asing  lagi.  Indonesia  dengan  bantuan  Amerika  Serikat,  telah  meluncurkan  satelit komunikasi  pertamanya,  PALAPA  A-1,  pada  tahun  1970-an.  Ini  menandakan  pula  bahwa Indonesia sejak tahun itu telah turut serta dalam era serta pemanfaatan ruang angkasa.
PBB  adalah  badan  yang  berkepentingan  serta  berperan  banyak  dalam  perkembangan hukum  angkasan.  Melalui  organnya,  yaitu  Majelis  Umum  PBB  telah  mengembangkan  bidang hukum angkasa ini dengan dibentuknya Komisi Pemanfaatan Damai Ruang Angkasa ( Committee on Peaceful Uses of Space ). Hasil karya penting dari Majelis Umum PBB adalah dikeluarkannya Resolusi No. 1962 (XVIII) tanggal 13 Desember 1963 yang diterima oleh negara-negara dengan suara bulat.
Resolusi ini mengandung beberapa prinsip penting dalam pemanfaatan ruang angkasa. Prinsip- prinsip tersebut, yaitu :
(a) Eksplorasi  dan  pemanfaatan  ruang  angkasa  untuk  semua  umat  manusia  berdasarkan kesamaan ( equality );
(b) Benda-benda ruang angkasa tidak dapat dimiliki oleh sesuatu negara;
(c) Setiap  kegiatan  eksplorasi  dan  pemanfaatan  ruang  angkasa  harus  sesuai  dengan  Hukum Internasional dan Piagam PBB;
(d) Negara  bertanggung  jawab  atas  kegiatan-kegiatan  ruang  angkasa,  baik  negara-negara sponsor ataupun sebaliknya;
(e) Pelaksanaan  yurisdiksi  terhadap  pesawat  ruang  angkasa  adalah  oleh  negara  tempat pesawat itu didaftarkan;
(f) Kewajiban  negara-negara  untuk  mendorong  dan  menyelamatkan  astronot  yang  berada dalam bahaya.
Majelis  Umum  mengeluarkan  pula  Resolusi  No.  1844  (XVIII)  tanggal  17  Oktober  1962 yang melarang penempatan senjata nuklir di pesawat angkasa.  Resolusi penting lainnya yaitu Resolusi  Majelis  Umum  No.  2222  (XXI)  tanggal  14  Desember  1966  yang  melahirkan  suatu perjanjian  terpenting  dalam  Hukum  Angkasa  yang  ditandatangani  secara  serentak  di  London, Moscow, dan Washington tanggal 27 Januari 1967.
Perjanjian  yang  dimaksud  yaitu  Perjanjian  tentang  Prinsip-prinsip  tentang  Kegiatan-kegiatan Negara  dalam  Eksplorasi  dan  Pemanfaatan  Ruang  Angkasa,  termasuk  Bulan  dan  Benda-benda angkasa  lainnya  ( Treaty  on  Principles  Governing  The  Activities  of  States  in  The  Exploration  and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies ).
Perjanjian ini mengandung 17 pasal. Pasal-pasal terpenting dari perjanjian-perjanjian ini yaitu : Pasal 1 menegaskan bahwa eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa harus menguntungkan dan  untuk  kepentingan  semua  negara.  Ruang  Angkasa  bebas  untuk  dieksplorasi  dan
dimanfaatkan oleh semua negara, tanpa memandang tingkat perkembangan ekonominya. Pasal 2 menetapkan bahwa benda-benda angkasa tidak dapat dimiliki oleh sesuatu negara. Pasal  3  menegaskan  bahwa  kegiatan-kegiatan  ruang  angkasa  harus  sesuai  dengan  hukum internasional  dan  Piagam  PBB,  serta  harus  selalu  memelihara  perdamaian  dan  keamanan internasional dan memajukan kerjasama dan saling pengertian internasional.
Pasal  4  menjabarkan  pasal-pasal  di  atas,  yaitu  bahwa  negara-negara  dilarang  untuk menempatkan  senjata-senjata  nuklir  di  pesawat  atau  stasiun  ruang  angkasa.  Disebutkan  pula bahwa bulan dan benda-benda angkasa lainnya harus dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan damai saja.
Pasal  6  dan  7  menetapkan  bahwa  negara  peluncur  dan  negara  sponsor  bertanggungjawab terhadap  kegiatan-kegiatan  di  angkasa  dan  setiap  kerusakan  yang  ditimbulkan  oleh  kegiatan- kegiatan tersebut.
Perjanjian  tahun  1967  di  atas  ditindaklanjuti  dan  dilengkapi  oleh  perjanjian  internasional lainnya, yaitu :
(a) The Agreement on the Rescue of Astronaut , the Return of Astronauts and the Return of Object Launched into Outer Space (Rescue Agreement) of 1968 . Perjanjian ini berlaku efektif tanggal 3 Desember 1968. Indonesia meratifikasi dan memberlakukan perjanjian ini sebagai hukum nasionalnya melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999.
(b) The Convention on the Liability of for Damage Caused by Space Objects (Liability Convention) of  1972 ,  berlaku  efektif  tanggal  1  September  1972.  Indonesia  meratifikasi  perjanjian  ini dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1966.
(c) The Convention of Registration of Objects Launched into Outer Space (Registration Convention) of  1975, berlaku  efektif  tanggal  15  September  1976.  Indonesia  meratifikasi  perjanjian  ini dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997.
(d) The Agreement Governing the Activities of States in the Moon and Other Celestial Bodies (Moon Agreement) of 1980 , berlaku efektif tanggal 11 Juli 1984.

## 4.  Kedaulatan Negara atas Daerah Perbatasan
Daerah  perbatasan  merupakan  masalah  yang  cukup  penting  dalam  pembahasan kedaulatan negara. Perbatasan merupakan pemisah antara berlakunya suatu kedaulatan negara dengan  kedaulatan  negara  lainnya.  Terutama  di  Afrika,  Asia  dan  Amerika  Selatan,  masalah perbatasan  ini tampak  menonjol dan  sulit  karena  beberapa  negara  di  bagian-bagian  dunia  ini, daerah perbatasannya belum ditetapkan dengan jelas berhubung jauhnya jarak batas dari pusat- pusat keramaian (Greig.,1976).Contoh klasik sengketa perbatasan yang menarik perhatian ahli hukum internasional adalah kasus the Temple (kasus kuil Preah Vihear). Kasus ini adalah antara Thailand  dan  Kamboja  (dulu  waktu  kasus  ini  lahir,  Kamboja  masih  merupakan  bagian  dari wilayah Indo-Cina di bawah pendudukan Perancis/French Indo-China).
Perbatasan kedua negara ini diatur oleh sebuah perjanjian tahun 1904. Menurut pasal 1 perjanjian  ini,  perbatasan  sepanjang  pegunungan  Dangvek  adalah  garis  batas  air  ( watershed line ).  Menurut  pasal  3-nya, ditentukan  bahwa  aliran  batas  air  yang  pasti  akan ditetapkan  oleh suatu Komisi Gabungan dari kedua negara.
Ditentukan  pula  bahwa  manakala  tidak  ada  ciri-ciri  geografis  yang  jelas  untuk  menetapkan perbatasan,  Komisi  diberi  wewenang  untuk  membuat  perbatasan  dengan  perjanjian.  Namun dalam  pelaksanaan  perjanjian  tersebut,  Komisi  tidak  berhasil  mengadakan  serta  menentukan garis batas tersebut.
Tugas untuk menentukan garis batas ini diserahkan kepada dua orang pejabat Perancis. Kedua orang ini berhasil membuat map tentang perbatasan kedua negara. Namun ketika map- map  ini  dicetak  di  sebuah  perusahaan  percetakan  Perancis,  tertera  bahwa  Kuil  Preach-Vihear berada  di  dalam  wilayah  Kamboja.  Dalam  tanggapannya,  pemerintah  Thailand  yang  merasa dirugikan, menolak map tersebut dengan alasan, antara lain, bahwa map tersebut secara formal bukan merupakan hasil kerja Komisi dan karenanya Thailand tidak terikat olehnya.  Mahkamah Internasional  yang  menangani  batas  ini  menolak  alasan-alasan  Thailand  di  atas.  Mahkamah menerima baik bahwa map itu tidak mengikat. Namun demikian menurut Mahkamah, negara- negara yang bersangkutan masih dimungkinkan untuk menerima garis batas yang dibuat ‘secara
non- formal’ oleh para ahli.
Masalah perbatasan kerap kali juga muncul dalam hal lahirnya suatu negara baru, baik karena  pemberian  kemerdekaan  oleh  negara  yang  mendudukinya  (negara  koloni),  maupun karena  penduduk  negeri  itu  berontak  serta  memproklamasikan  kemerdekaannya.  Ketika negara-negara Amerika Selatan dan Amerika Tengah memperoleh kemerdekaannya dari tangan Spanyol  pada  awal  abad  ke-19,  mereka  serta  merta  menegaskan  hak-hak  territorialnya. Tindakan  ini  dilakukan  untuk  mencegah  timbulnya  konflik-konflik  perbatasan  dengan  negara- negara tetangga.
Dalam  masalah  perbatasan  ini,  umumnya  sengketa-sengketa  yang  lahir  lebih  berat bersifat  politisnya  ( political  dispute ),  bukan  sengketa  hukum  ( legal  dispute ),  sehingga  dalam memecahkan masalah ini karenanya menjadi sulit. Suatu  perbatasan  yang  secara de  facto belum  juga  terpecahkan  baik  karena  belum  adanya kesepakatan  di  antara  para  pihak  atau  karena  wilayahnya  sendiri  belum  diselesaikan,  maka perbatasan  itu  bisa  diterima  sebagai  batas  hukum  suatu  kedaulatan  untuk  tujuan-tujuan tertentu,  misalnya  untuk  kepentingan  penetapan  jurisdiksi  perdata  atau  pidana  (criminal), kewarganegaraan, dan larangan masuknya pihak-pihak asing ke dalam wilayahnya.

## 5.  Kedaulatan Negara atas Sungai
Seperti  telah  dikemukakan  di  atas  bahwa  wilayah  kedaulatan  suatu  negara  mencakup tiga  dimensi:  darat,  laut,  dan  udara.  Kedaulatan  negara  atas  dasar  mencakup  segala  kekayaan yang  berada  di  bawah  serta  di  atas  tanah  tersebut.  Pengertian  darat  di  sini  mencakup  pula sungai yang memotong darat tersebut serta danau-danau yang dikelilingi oleh darat. Karena itu pula,  suatu  negara  memiliki  kedaulatan  penuh  atas  sungai-sungai  yang  berada  di  dalam wilayahnya. Negara lain tidak dapat begitu saja berlayar di sungai suatu negara, tanpa izin dari negara  yang  bersangkutan.  Ini  berlaku  pula  terhadap  negara  lain  yang  berada  di  tepi  sungai tersebut.Yang menjadi masalah berkaitan dengan kedaulatan negara atas sungai ini adalah hak negara tepi sungai dan negara-negara lain untuk berlayar di sepanjang sungai itu. Grotius, dan beberapa  penulis  lainnya  berpendapat  bahwa  semua  negara  memiliki  hak  untuk  berlayar  di sungai-sungai internasional. Pendapat ini tidak diterima oleh negara-negara.
Namun demikian, sarjana-sarjana hukum internasional tidak menutup adanya hak lintas negara lain untuk melewati sungai negara lain. Tentang adanya hak lintas ini, ada tiga pendapat yang berbeda tentang bagaimana hak ini diterapkan.
Kelompok  pertama  berpendapat  bahwa  hak  lintas  tersebut terbatas  pada  masa  damai. Kelompok kedua menegaskan bahwa hanya negara-negara yang dilewati sungai itu sajalah yang memiliki  hak  lintas.  Kelompok  ketiga  berpendapat  bahwa  kebebasan  lintas  tersebut  tidak terbatas namun hanya tunduk kepada hak masing-masing negara untuk membuat pengaturan- pengaturan yang perlu dan wajar berkaitan dengan pemanfaatan sungai di perbatasannya.
Menurut  Starke,  pandangan  kelompok  kedualah  yang  dapat  diterima  dan  masuk  akal. Alasannya,  yaitu  bahwa  negara-negara  yang  berada  di  bagian  hukum  sungai  seyogianya  tidak boleh dihalangi untuk melewati sungai itu menuju laut.
Upaya mewujudkan  suatu  pengaturan  hukum  internasional  tentang  sungai  ini  telah  dilakukan oleh Asosiasi Hukum Internasional ( the International Law Association ) pada konperensi yang ke- 52 di kota Helsinki tahun 1966. Pada konferensi ini, Asosiasi telah menyepakati suatu rancangan perjanjian yaitu “ Helsinki Rules on the Use of Waters of International Rivers ” (Peraturan Helsinki tentang Pemanfaatan Sungai-sungai Internasional).
Peraturan Helsinki ini menyetujui prinsip-prinsip dasar pemanfaatan secara adil tentang penyaluran air internasional ( Waters of an International Drainage Basin ), serta mengatur hal-hal baru  seperti  polusi  air  dan  kayu-kayu  yang  terapung.  Rancangan  peraturan  Helsinki  ini,  yang mengatur masalah-masalah baru yang berkenaan dengan pengaturan sungai-sungai serta aliran- aliran  air  internasional  dapat  dijadikan  sebagai  rancangan  dasar  untuk  selanjutnya  dijadikan sebagai suatu konvensi internasional.

## KESIMPULAN
Berdasarkan    uraian-uraian  sebelumnya  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Menurut ketentuan hukum internasional, bahwa tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah tempat bermukimnya penduduk negara tersebut, dan hukum internasional tidak menentukan  syarat  berapa  harusnya  luas suatu  wilayah  untuk  dapat dianggap sebagai unsur  konstitutif  suatu  negara.  Selanjutnya  mengenai  prinsip  yang  digunakan  untuk menentukan  suatu  wilayah  menjadi  milik  suatu  negara,  pada  intinya  adalah  prinsip efektivitas  atau  keefektivitasan  atas  pemilikan  suatu  wilayah  ( the  principle  of effectiveness ), dan mengenai  cara-cara pemilikan suatu wilayah, terdapat teori atau cara- cara  tradisional  yakni: occupation,  prescription,  cession,  annexation dan accretion dan plebiscite.
2. Kedaulatan  atas  wilayah  negara  merupakan  unsur  konstitutif  ke-empat  pembentukan negara,  dimana  eksistensi  dari  kedaulatan  tersebut  memberikan  wewenang  kepada negara untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam diwilayah tersebut. Bentuk-bentuk kedaulatan  atas  wilayah  negara  sangat  beraneka  ragam  yang  terdiri  dari  kedaulatan negara atas wilayah laut, ruang udara, ruang angkasa, daerah perbatasan, bahkan sungai, dimana bentuk kedaulatan negara tersebut dilandasi dengan berbagai instrumen hukum internasional.

## REFERENSI
Anwar Chairul, Hukum Internasional , Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa , Djambatan, Jakarta, 1983.
Abdurrasjid  Priyatna, Kedaulatan  Negara  di  Ruang  Udara ,  Jakarta:  Pusat  Penelitian  Hukum Angkasa, 1989.
A.K.  Syahmin., Hukum  Internasional  Publik ,  Dalam  Kerangka  Studi  Analitis,  Bina  Cipta, Bandung, 1992.
Black  Henry  Campbell, Black’s  Law  Dictionary ,  St.  Paul  Minn.:  West  Publishing  Comp.,  5 th .ed., 1979.
Brierly J L, The Law of Nations , Clarendon Press, 5 th ed., 1954. Brownlie Ian, Principles of Public International Law , Oxford University Press, 3rd.ed. 1979. Connell D P O, International Law ; Vol. One, London: Stevens and Sons, 2nd.ed., 1970, hlm. 406; M.B. Shaw, International Law , London: Butterworths, 1986’ Dixon Martin , Textbook on International Law .,London, Black Stone, 2000.
Harris D J, Cases and Materials on Internasional Law, London: Sweet and Maxwell, 1979. Greig. D W, International Law , London, Butterworhs, 1976. Hakim Huber dalam “ Island of Palmas case ., 2, (1928) sebagaimana dikutip oleh M.N. Shaw. Hingorani R C, Modern International Law , India: Oceana Publications 2nd.ed., 1984. Kelsen Hans, Principles of International Law , New York, Rinehart printing, 1956. Kusumaatmadja Mochtar, Pengantar Hukum Internasional Binacipta, Bandung, 1981.
-------------------------------  dan  Etty  Agus, Pengantar  Hukum  Internasional ,  Alumni  Bandung, 2003.
Mauna  Boer., Hukum  Intenasional,  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  Dalam  Era  Dinamika Global, Alumni, Bandung,2003.
Maryan Green N.A, International Law of Peace , London: MacDonald and Evans, 2nd.ed., 1982.
s Copyright Holder :
© Thor Bangsaradja Sinaga, Sarah  Debora  Lingkanwene  Roeroe, Jolanda Marlien Korua, Royke Adrianus Taroreh, Vicky Fransiskus Taroreh (2022)