## PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI INDONESIA

## Asep Saepudin
(Mahasiswa S 3 PAUD UNJ-Angkatan 2010)

## Abstrack
This paper aims to explore education, especially education early childhood, which is one form of educational reform. Educational reform should be oriented on increasing the quality of human resources (HR) quality in accordance with the needs of the working world with the development of technology and able to compete in a globalized world and biting.
If you want to create and develop the nation's air-quality, intelligent, faithful and pious and virtuous it should begin from early childhood education. Early Chilhood Education  aims to develop a range of potential since early childhood as a preparation for life and can adapt to its environment
To realize the goal of education, especially early childhood education in
Indonesia is still confronted her on issues, among others:  the weak economy,low- quality care, parental intervention program low, low quality of early childhood, early childhood less quantity, and low-quality early childhood educators.The problems that must be addressed by doing participatory approaches from various parties.
Key word: human resources quality, educators, the problem of early childhood

## A. Pendahuluan
Hakikat pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan, dan pengembangan potensi diri.UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional meru-pakan dasar hukum penyeleng-garaan dan reformasi sistem pendidikan nasional, serta memuat visi, misi, fungsi, tujuan dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan perkem-bangan optimal dari potensi yang dibawa lahir para peserta didik sejak dini.  Pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai bagian dari usaha sadar melaksanakan pem-bangunan manusia seutuhnya, sejak dekade terakhir telah mengambil tempat yang sentral dalam membangun masyarakat Indonesia. Pendidikan anak usia dini sudah mengalami perubahan paradigma. PAUD yang mutakhir mencakup usaha sadar dari seluruh masya-rakat, sekolah, pemerintah, swasta dalam melakukan tugas pendidikan.
Pendidikan yang dilakukan pada anak usia dini pada hakikatnya adalah upaya memfasi-litasi perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada
pengembangan seluruh  aspek kepribadian anak. Perkembangan anak usia dini merupakan pening-katan kesadaran dan kemampuan anak untuk mengenal dirinya dan berinteraksi dengan lingkungannya seiring dengan pertumbuhan fisik yang dialaminya. Pendidikan bagi anak usia dini menjembatani agar proses perkembangan anak tidak mengalami kendala atau hambatan pada masa  perkembangannya  yang sangat diperlukan untuk modal berinteraksi dengan ling-kungannya.
Oleh karena itu, pendidikan anak usia dini telah menjadi perhatian berbagai kalangan, baik para orang tua, para ahli pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Perhatian yang begitu besar terhadap pendidikan anak usia dini dapat dimengerti karena berbagai hasil penelitian menyim-pulkanbahwa perkembangan yang diperoleh pada masa usia dini sangat mempengaruhi perkem-bangan anak pada tahap berikutnya dan dapat meningkatkan produktivitas kerja di masa dewasa.
Namun, dalam kenyataan sehari-hari, praktik pembelajaran PAUD, misalnya di Taman Kanak-Kanak, telah menjadi permasa-lahan di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan pola pembelajaran yang dilaksanakan  cenderung bersifat akademis, yaitu pembelajaran yang lebih menekankan pada pencapaian kemampuan anak dalam membaca, menulis, dan berhitung. Pembel-ajaran kurang memperhatikan usia dan tingkat perkembangan anak. Kecenderungan  ini disebabkan antara lain oleh pemahaman yang keliru terhadap konsep pembel-ajaran awal pada anak usia dini. Padahal seharusnya pembelajaran yang dilakukan pada anak usia dini adalah untuk mengembangkan seluruh potensi meliputi fisik, kognitif, bahasa, sosio- emosional.
Menurut Tedjasaputra (2007) pendidikan yang hanya berorien-tasi pada kemampuan akademis membuat anak didik tidak sejahtera hidupnya, sebab anak dipaksa sebelum waktunya. Hal ini kurang sesuai dengan karakteristik anak. Pembelajaran  harus bersifat menye-luruh tidak menitikberatkan pada aspek-aspek tertentu,  yang meru-pakan tuntutan sekolah dasar.  Oleh karena itu, pelaksanaan pembel-ajaran  perlu dikembangkan ke arah pembelajaran sesuai dengan dunianya dengan menerapkan konsep belajar melalui bermain.
Meskipun perhatian yang begitu besar dari berbagai pihak, namun PAUD di Indonesia ternyata masih banyak memiliki berbagai persoalan.

## B. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini

## 1. Pengertian PAUD
Pengertian anak usia dini memiliki batasan usia dan pemahaman yang beragam, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Secara tradisional pemahaman tentang anak sering diidentifikasikan sebagai manusia dewasa mini, masih polos dan belum bisa apa-apa, atau dengan kata lain belum mampu berpikir. Pemahaman lain tentang anak adalah merupakan manusia kecil yang memiliki potensi yang masih harus dikembangkan. Anak memi-liki karakteristik yang khas dan tidak sama dengan orang dewasa seutuhnya.
Menurut National Assosiation Educational for Young Children (NAEYC) bahwa anak usia dini adalah sekelompok individu yang berada pada rentang usia antara
0-8 tahun. (Hartati, 2005:7) Berdasarkan definisi tersebut anak usia dini merupakan kelompok manusia yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Anak usia dini adalah individu yang unik, ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa.
Menurut  pasal 28 ayat 1 UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai  enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Lebih lanjut pada Bab 1 pasal 1 ayat 14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini  adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

## 2. Tujuan dan Fungsi PAUD
Khususnya di Indonesia,  saat ini,  pengembangan dan pembina-an potensi anak usia dini sedang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan  berbagai pihak. Mereka mulai menyadari  bahwa anak usia dinilah yang akan menjadi generasi penerus di masa yang akan datang. Generasi penerus yang unggul, tangguh serta mampu bersaing menghadapi kehidupan di masa mendatang  diperlukan upaya pengembangan dan pembinaan anak yang sesuai dengan masa pertumbuhan dan perkembangan-nya. Sebagaimana tertuang dalam hasil konferensi Genewa tahun 1997, aspek-aspek pengembangan yang perlu diperhatikan pada anak usia dini adalah kognitif, bahasa, sosial, moral, emosi, kepribadian serta motorik (Sumantri, 2005:3).
Secara umum pendidikan anak usia dini bertujuan untuk mengem-bangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Sujiono, 2009:42) Lebih lanjut tujuan khusus pendidikan anak usia dini, yaitu agar anak mampu:
a. Melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama.
b. Mengelola keterampilan tubuh termasuk gerakan-gerakan yang mengontrol gerakan tubuh, gerakan halus, gerakan kasar, serta menerima rangsangan sensorik.
c. Menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berpikir dan belajar.
d. Berpikir logis, kritis, memberi-kan alasan, memecahkan masa-lah dan menemukan hubungan sebab akibat.
e. Mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan masyarakat dan menghargai keragaman sosial dan budaya serta mampu mengembangkan konsep diri, sikap positif terhadap belajar, kontrol diri, dan rasa memiliki.
f. Memiliki kepekaan terhadap irama, nada, birama, berbagai bunyi, bertepuk tangan, serta menghargai hasil karya yang kreatif.
Selain itu, tujuan pendidikan anak usia dini adalah: (1) Untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta meng-arungi kehidupan di masa dewasa.(2) Untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. (3) Intervensi dini dengan memberi-kan rangsangan sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi yang tersembunyi ( hidden potency ) yaitu dimensi perkembangan anak
(bahasa, intelektual, emosi, sosial, motorik, konsep diri, minat, dan bakat). (4) Melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadi gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan potensi-potensi yang dimiliki anak.
Fungsi pendidikan anak usia dini sebagaimana dikemukakan oleh Sujiono (2009: 46)  sebagai berikut: (1) Mengem-bangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahapan perkembangannya (2). Mengenalkan anak dengan dunia sekitar. (3) Mengembangkan sosi-alisasi anak. (4) Mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. (5). Memberi-kan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. (6) Memberikan stimulus kultural pada anak, dan (7) Memberikan ekspresi stimulasi kultural. (8) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini; penyiapan bahan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur bidang pendidikan anak usia dini; pemberian bimbingan teknis  dan evaluasi bidang pendi-dikan anakusia dini; pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat bidang pendidikan anak usia dini; dan pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat.
Berdasarkan tujuan pendidikan anak usia dini dapat ditelaah beberapa fungsi program stimulasi edukasi, yaitu: (1) fungsi adaptasi, berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkung-an serta menyesuaikan diri dengan keadaan dalam dirinya sendiri, (2) fungsi sosialisasi, berperan dalam membantu anak agar memiliki keterampilan sosial yang berguna dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari di mana anak berada. (3) fungsi pengembangan, berkaitan dengan pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak, (4) fungsi bermain, berkaitan dengan pemberian kesempatan pada anak untuk bermain karena pada hakikatnya bermain itu sendiri merupakan hak anak sepanjang rentang kehidupannya. Melalui kegiatan bermain anak akan mengeksplorasi dunianya serta membangun pengetahuannya sendiri, dan (5) fungsi ekonomik, pendidikan yang terencana pada anak merupakan investasi jangka panjang yang dapat menguntung-kan pada setiap rentang perkem-bangan selanjutnya. Terlebih investasi yang dilakukan berada pada masa the golden age yang akan memberikan keuntungan berlipat ganda
3. Pendidik Anak Usia Dini
Dalam pendidikan  anak usia dini, terdapat sebutan yang berbe-da untuk istilah pendidik, akan tetapi memiliki makna yang sama. Untuk tingkat TK dan SD, yang mengajar di sana disebut dengan panggilan guru, istilah pamong belajar dipergunakan bagi mereka yang mengajar di Sanggar Kegiatan Belajar yang menyelenggarakan pendidikan kelompok bermain. Selain itu, ada istilah lain yang maknanya sama yaitu tutor, fasilitator, bunda, ustad. Semua istilah tersebut mengacu pada pengertian satu, yaitu para  pendidik anak usia dini.
Istilah pendidik pada hakikat-nya terkait sangat erat dengan istilah guru secara umum. Guru diidentifikasi sebagai : (1) orang yang memiliki kharisma atau wibawa hingga perlu untuk ditiru dan diteladani, (2) orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar dan mendidik anak,(3) orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas,  dan (4) suatu jabatan atau propesi yang memerlukan keahlian khusus. (Sujiono, 2009:10)
Pendidik, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyeleng-garakan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakandan melaksanakan  proses pembel-ajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan peneli-tian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. (UU No.20/2003, Pasal 39 ayat 2).
Pendidik profesional adalah pekerja atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau keca-kapan yang memenuhi standar  mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. (UU No 14/2005 Pasal 1 Butir 14). Adapun prinsip profesionalisme berdasarkan UU No. 14 Pasal 7 ayat 1, seperti dikutip oleh Sujiono (2009: 11) adalah memiliki: (1) bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, (2) komitmen mutu, imtak, dan akhlak, (3) kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugas, (4) kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas,
(5) tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (6) organisasi pro-fesi,
(7) kesempatan untuk me-ngembangkan keprofesionalannya secara berkelanjutan dengan bel-ajar sepanjang hayat, (8) jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesi-onalan, (9) memperoleh pengha-silan yang ditentukan atas prestasi kerja, dan (10) kode etik profesi.
Agar dapat melaksanakan kewajiban pendidik, yaitu  mencip-takan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan keperca-yaan yang diberikan kepadanya, seorang pendidik berdasarkan PP No 19 Tahun 2005: Standar Nasional  Pendidikan BAB VI, dituntut memiliki sejumlah kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepriba-dian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.
Seperti dikutip oleh Sujiono (2009:12), kompetensi pedagogis meliputi: (1) memahami  karak-teristik, kebutuhan, dan perkem-bangan peserta didik, (2) menguasai konsep dan prinsip pendidikan, (3) menguasai konsep, prinsip, dan prosedur pengembangan kuriku-lum, (4) menguasai teori, prinsip dan strategi pembelajaran, (5) menciptakan situasi pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menye-nangkan, menantang,  memotivasi peserta didik untuk partisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian, (6) menguasai konsep, prinsip, prosedur dan strategi bimbingan belajar peserta didik, dan (7) menguasai media pembelajaran termasuk teknologi komunikasi dan informasi, (8) menguasai prinsip, alat, dan prosedur penilaian dan hasil belajar.
Selanjutnya, kompetensi kepri-badian meliputi kemampuan untuk dapat: (1) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, mantap, stabil, dewasa, berwibawa serta arif dan bijaksana, (2) berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat sekitar, (3) memiliki jiwa, sikap, dan perilaku demokratis, dan (4) memiliki komitmen terhadap profesi serta menjunjung kode etik pendidik.
Sementara itu, itu kompetensi sosial meliputi kemampuan untuk dapat: (1) bersikap terbuka, objektif, dan tidak deskriminatif, (2) berkomunikasi dan bergaul
secara efektif dan santun dengan peserta didik, (3) berkomunikasi dan bergaul secara kolegial dan santun dengan sesama tutor dan tenaga kependidikan, (4) berkomunikasi secara empatik dan santun dengan orang tua/wali peserta didik serta masyarakat sekitar, (5) beradaptasi dengan kondisi sosial budaya setempat, dan (6) bekerja sama secara efektif dengan peserta didik, sesama tutor dan tenaga kependidikan dan masyarakat sekitar.
Terakhir, kompetensi profesi-onal mencakup kemampuan untuk (1) menguasai substansi aspek-aspek perkembangan anak, (2) menguasai konsep dan teori perkembangan anak yang mena-ungi bidang-bidang pengembang-an, (3) mengintegrasikan berbagai bidang mengembangan,(4) mengaitkan bidang pengembangan dengan kehidupan sehari-hari, dan (5) memanfatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri dan profesi.

## 4. Penyelenggaraan  Pendidikan Anak Usia Dini
Penyelenggaraan PAUD dapat dilakukan dalam bentuk formal, nonformal, dan informal. Masing-masing bentuk penyelenggaraan memiliki kekhasan sendiri- sendiri. Penyelenggaraan bentuk formal adalah TK atau RA dan lembaga sejenis, jalur nonformal diselengga-rakan oleh masyarakat atas kebutuhan masyarakat sendiri, khususnya bagi anak yang tidak terlayani pada jalur formal. Sedangkan jalur informal diseleng-garakan oleh keluarga atau ling-kungan. Adapun tujuan pendi-dikan informal adalah  memberi-kan keyakinan agama, menanam-kan nilai budaya, nilai moral, etika, dan kepribadian, estetika serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendi-dikan nasional.
Adapun satuan pendidikan bagi anak usia dini yang dikenal oleh masyarakat kita sekarang ini adalah TK atau Raudhatul Atfhal (RA), kelompok bermain, Taman Penitipan Anak (TPA), Pos PAUD. Setiap satuan pendidikan anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda, baik layanan program, persyaratan tenaga edukatif, dan lain-lainnya. Namun, pada dasar-nya tujuan utamanya sama yaitu mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh anak.

## C. Beberapa Problematika Pendidikan  Anak Usia Dini
Perhatian berbagai pihak terhadap pendidikan anak usia dini saat ini begitu antusias. Pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai usaha untuk meningkat-kan pendidikan anak usia dini di Indonesia.  Namun demikian, pendidikan anak usia dini masih banyak menghadapi problematika. Problematika tersebut  begitu kom-pleks dan memiliki keterkaitan.
Beberapa persoalan tersebut, menurut Suyanto, (2005:241-243),  antara lain berkaitan dengan : (1) perekonomian yang lemah, (2) kualitas asuhan rendah, (3) program intervensi orang tua yang rendah, (4) kualitas PAUD yang rendah, (5) kuantitas PAUD yang kurang, dan (6) kualitas pendidik PAUD rendah.Dan menurut hemat penulis permasalahan yang tak kalah pentingnya adalah masalah (7) regulasi atau kebijakan pemerintah tentang pengelolaan PAUD.
Pertama , secara kuantitas penduduk Indonesia masih banyak yang  hidup dalam taraf kemis-kinan. Menurut data BPS sebagai banyak dilansir oleh media masa, pada tahun 2009 kurang lebih 32,7 % rakyat Indonesia miskin. Dengan demikian, lebih dari 32,7 % anak usia dini hidup dalam keluarga miskin.  Dalam keadaan ekonomi yang begitu sulit, orang tua si anak tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Selain itu, banyak anak usia dini yang seharusnya mendapatkan bantuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, terpaksa mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Misalnya, di kota-kota besar terlihat anak usia dini yang berprofesi sebagai pengemis, pemulung, dan lain-lain. Dengan begitu, anak tidak mendapat pelayanan pendidikan yang benar karena tidak memiliki biaya, yang akhirnya sibuk mencari uang untuk membantu ekonomi keluarganya.
Selain itu, begitu banyak anak usia dini yang tidak dapat minum  susu yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembangnya. Anak hanya meminum ASI ibunya, itupun  mungkin hanya setahun karena banyak anak usia 1 tahun mempunyai adik lagi. Kualitas ASI pun mungkin sangat rendah karena asupan gizi si ibu sendiri pun kurang. Selain itu, kualitas makanannya pun tidak  memenuhi kebutuhan gizi hariannya.  Hal ini dapat berpengaruh terhadap  potensi genetiknya. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat berkembang secara optimal.  Pertumbuhan badan dan
kecer-dasan anak terhambat. Tak dapat kita bayangkan bagaimana kehi-dupan bangsa dengan banyak generasi penerus dengan kondisi seperti ini. Oleh karena itu, perlulah kiranya pemerintah untuk mengubah kehidupan rakyat miskin. Rakyat miskin harus segera dikurangi sehingga anak-anak dapat memenuhi kebutuhan gizinya dengan baik sehingga generasi penerus bangsa adalah generasi yang cerdas dan sehat.
Kedua , akhir-akhir ini,   di media masa diberitakan masih banyak kasus ibu yang tega membuang anaknya begitu ia dilahirkan, bahkan tega membunuh anak kandungnya sendiri. Begitu banyak alasan yang mereka kemukakan mengapa mereka melakukan tindakan tersebut, mulai dari rasa malu karena bayi tersebut merupakan hasil hubungan gelap sampai kepada rasa khawatir karena tidak akan mampu merawat, mengurus dan membiayainya.  Hal  ini membuktikan tingkat kualitas asuhan terhadap anak usia dini begitu rendah. Tingkat pendidikan  dan tingkat ekonomi ibu dan calon ibu turut memperparah keadaan ini.  Banyak ibu yang tidak tahu bagaimana cara memberi makan, cara mengasuh, dan mendidik anak. Karena tingkat ekonomi yang rendah, banyak  ibu dan calon ibu yang tidak sempat membaca buku-buku tentang merawat dan mendidik anak. Alih-alih untuk  membeli buku-buku tersebut, untuk memenuhi kebutuhan  sehari-hari pun mereka harus bekerja keras.
Ketiga, program intervensi untuk membantu keluarga dengan anak usia dini masih rendah. Program Pos Pelayanan Terpadu belum dapat memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan, program ini di beberapa daerah hampir tidak dilaksanakan. Istilah yang tepat untuk kehidupan Posyandu adalah hidup enggan mati tak mau . Sebagai bukti nyata, terdapat banyak bayi yang kekurangan gizi tidak terdeteksi oleh petugas kesehatan. Keberadaan mereka dapat diketahui setelah tersiarkan di televisi-televisi. Memang, dalam praktiknya Posyandu saat ini  tidak seideal dengan tujuan program semula. Belakang ini Posyandu, di beberapa tempat, dilaksanakan oleh para pengurus RW dan RT tanpa didampingi oleh para ahli kesehatan yang memadai. Kegiatan Posyandu secara rutin hanya melakukan penimbangan Balita tanpa memberikan penyuluhan dan bimbingan yang memadai kepada mereka. Mereka tidak mendapat bantuan makanan pokok, susu untuk anak-anak ketika anak mengalami kekurangan gizi.  Bantuan amat terbatas sehingga tidak menjangkau seluruh rakyat miskin.
Akibatnya, banyak ibu hamil yang kekurangan gizi, pemeriksaan dokter. Begitu banyak ibu hamil yang tidak mampu memeriksakan kondisi kandungan-nya, sehingga pertumbuhan dan perkembangan janin kurang terawat dan tidak optimal.  Hal ini mengakibatkan  tingkat kematian bayi dan ibu sangat tinggi. Hal ini sangat jauh berbeda dengan negara-negara maju di mana keluarga miskin dan keluarga tidak mampu mendapat gaji, bantuan makanan pokok, dan susu untuk anak-anak mereka.
Keempat, kenyataan di masya-rakat institusi pendidikan anak usia dini amatlah sedikit yang dikelola oleh pemerintah, hampir sebagian besar institusi pendidikan anak usia dini yang ada dikelola oleh pihak swasta dan masyarakat. Ini berarti biaya PAUD masih ditanggung oleh orang tua dan masyarakat, sementara itu kondisi ekonomi masyarakat kita masih lemah.  Bangunan yang digunakan untuk pendidikan anak usia dini yang ala kadarnya, ruangan yang begitu terbatas, tanpa memperhatikan penataan yang maksimal, ditambah kurangnya fasilitas yang mendukung pengembangan berba-gai potensi yang dimiliki anak. Misalnya, arena bermain yang kurang, alat-alat permainan yang kurang. Dengan kata lain, lembaga istitusi PAUD harus   menghidupi dirinya sendiri tanpa mendapat bantuan pemerintah yang mema-dai. Institusi PAUD  berjalan de-ngan dana operasional yang sangat minim, gaji para guru PAUD dapatlah dikatakan kurang memadai, banyak institusi PAUD yang hanya mampu membayar gurunya antara 200.000 sampai dengan 300.000 bahkan masih ada yang di bawah angka tersebut. Hal inilah yang menyebabkan kualitas layanan PAUD tidak begitu maksimal, terutama di wilayah pedesaaan. Pelayanan PAUD yang berkualitas pada umumnya hanya terdapat di kota- kota besar, di mana orang tua sanggup membayar dengan harga tinggi.  Sedangkan di pedesaan, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin belum memperoleh kesempatan PAUD secara proporsional. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa terdapat kesenjangan akses pendidikan pada pendidikan anak usia dini. Akses anak usia dini terhadap layanan pendidikan dan perawatan melalui PAUD masih terbatas dan tidak merata. Dari sekitar 28,2 juta anak usia 0-6 tahun yang memperoleh layanan PAUD baru sekitar 7,2 juta (25,3 %). Untuk anak usia 5-6 tahun yang jumlahnya
sekitar 8,14 juta anak, baru sekitar 2,63 juta anak (32,36) yang memperoleh layanan pendidikan di TK atau RA (Ali, 2009:241).
Kelima, kuantitas PAUD yang dikelola oleh pemerintah yang kurang, antara lain disebabkan oleh adanya persepsi yang salah tentang PAUD, baik Taman Kanak- Kanak  dan pendidikan anak usia dini lainnya. Persepsi bahwa pendidikan anak usia dini dan TK adalah pendidikan prasekolah yang tidak wajib bagi anak, maka pendidikan anak usia dini tidak wajib bagi anak, maka pendidikan anak usia dini tidak perlu dikembangkan sebaik pendidikan dasar dan menengah. Padahal sebaliknya, di negara maju seperti Amerika Serikat perhatian terhadap pendidikan anak usia dini sangatlah tinggi. Hal ini disebabkan mereka menyadari betul bahwa anak usia antara 0-8 tahun,  bahkan 0-5 tahun adalah usia emas atau dikenal dengan istilah the golden age , di mana usia yang amat berharga untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki anak tersebut.  Oleh karena itu, persepsi masyarakat, terutama pemerintah terhadap anak usia dini harus segera dibenahi kalau pemerintah menginginkan generasi bangsa yang unggul. Selain itu, lembaga penyelenggaraan PAUD terutama di pedesaan harus diperbanyak secara kuantitas.
Keenam, persyaratan minimal yang telah ditetapkan bahwa guru PAUD harus setara dengan program Diploma 2 atau dua tahun di perguruan tinggi. Kondisi di lapangan masih jauh dari harapan. Di lapangan belum tersedia secara memadai tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik yang diperlukan. Guru TK yang sudah memiliki ijasah S1 PGTK/D II PGTK masih kurang dari 10%. (Suyanto, 2005: 243). Di lapangan, yang penulis amati banyak guru TK berasal dari SPG TK, SPG. Namun, guru TK dari SPG TK dan SPG menurut hemat penulis masih bisa berterima karena mereka memiliki bekal ilmu pendidikan semasa pendidikannya. Parahnya, banyak guru TK dan pendidikan anak usia dini lainnya yang bukan berasal dari lulusan lembaga keguruan,  banyak guru TK dan pendidikan usia dini lainnya lulusan SLTA (SMA, SMEA) bahkan tak jarang dari lulusan SLTP. Di sekitar tempat tinggal penulis, terdapat beberapa TK yang gurunya penulis kenal, ternyata di antara mereka bukanlah dari lulusan sekolah atau lembaga kependidikan, melainkan dari SMEA dan SMA. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya otonomi daerah, karena
ternyata banyak daerah yang tidak mampu untuk mengangkat dan menggaji guru TK. Gaji guru TK kurang memadai, bahkan dapat dikatakan kurang manusiawi. Banyak guru TK yang digaji jauh di bawah kebutuhan hidup minimal, bahkan lebih rendah dari pembantu rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan mutu guru TK rendah.
Terakhir, berkenaan dengan regulasi  pemerintah dalam penge-lolaan pendidikan, di lapangan seolah-olah masih terdapat dualisme pengelolaan. Meskipun sekarang ini TK sudah termasuk ke dalam Dirjen PAUD, yang sebelumnya termasuk ke dalam Dirjen TK/SD.Masyarakat sekarang ini mengenal istilah Taman Kanak- kanak dan PAUD, padahal TK merupakan bagian dari PAUD. Pengelolaan TK termasuk ke dalam pengelolaan formal sedangkan PAUD merupakan pengelolaan nonformal.  Adanya anggapan dualisme pengelolaan PAUD yang berkembang di masyarakat harus segera diakhiri dengan mensosialisakan kebijakan pemerintah yang telah menyatukan pengelolaan TK dan PAUD lainnya dibwah naungan Dirjen PAUD.

## D. Penutup
Perkembangan PAUD di nega-ra-negara maju sangat berkembang pesat. Buku-buku tentang pendidi-kan anak usia dini banyak dipublikasikan oleh NAEYC, para profesional, maupun oleh para praktisi. Buku-buku tersebut telah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, agar pendidikan anak usia dini  di Indonesia  semakin maju dan berkembang seperti di negara-negara maju, maka para guru, pendidik, praktisi, dan profesi pendidikan anak usia dini perlu senantiasa mengembangkan kete-rampilan, pemahaman, dan wawas-an tentang pendidikan anak usia dini. Berbagai seminar, simposium, dan konferensi PAUD secara lokal maupun nasional perlu dilakukan untuk bertukar gagasan, ide, dan pengalaman untuk membangun dan mengembangkan PAUD di Indonesia. Dan tak kalah penting-nya adalah  adanya regulasi  atau kebijakan pemerintah yang mendu- kung terhadap pendidikan anak usia dini.
Berbagai problematika PAUD harus segera diatasi secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat, dan per-guruan tinggi bekerja
sama untuk mengembangkan PAUD. Pemerin-tah harus menempatkan dan membangun PAUD minimal setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah secara bertahap harus mendirikan TK atau satuan pendidikan anak usia dini lainnya agar mampu menampung minimal 80% anak usia TK. Gedung SD yang tidak berfungsi karena kekurangan murid dapat diguna-kan sebagai TK atau pendidikan usia dini lainnya.
Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan masyarakat, para profesional, dan praktisi pendidikan pada perguru-an tinggi. Ada beberapa hal yang dapat  dilakukan untuk memajukan PAUD di Indonesia, yaitu:
1. PAUD perlu diluruskan, yaitu mengarah pada pengembangan seluruh potensi anak, mengarah pada kesejahteraan anak
2. PAUD harus disesuaikan dengan karakteristik anak (usia dan uniqueness ), dengan memperhati-kan physical, emotional, social, dan cognitive self.
3. Proses pembelajaran pendidikan anak usia dini menggunakan metode bermain karena bermain itu menyenangkan.
4. Perguruan tinggi mempersiap-kan guru TK dan pendidik pendidikan anak usia dini lainnya yang berkualitas,
5. Asosiasi PAUD perlu dikem-bangkan sebagai wahana temu ilmiah dan pengembangan profesi para pemerhati PAUD
6. Berbagai buku, alat permainan dan sarana pembelajaran anak usia dini perlu dikembangkan.
7. Penelitian bertaraf nasional tentang kondisi gizi, pendidikan, dan pola asuh anak usia dini perlu dilakukan agar dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun program intervensi secara akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Mohammad. (2009) Pendidikan untuk PembangunanNasiona l.Jakarta: Imtima.
Hartati, Sofia. (2005) Perkembangan Belajar Pada Anak Usia Dini . Jakarta:Depdiknas.
Suyanto, Slamet (2005) Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini . Jakarta: Depdiknas.
Sumantri, MS. (2005) Model Pengembangan Keterampilan Motorik Anak Usia Dini , Jakarta: Depdiknas.
Sujiono, Yuliani Nurani. (2009) Konsep Dasar  Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Indeks.
Tedjasaputra , Mayke S.(2007) Pendidikan yang Memperhatikan Kesejahteraan Anak .Makalah yang disampaikan pada  Festival Seminar Pendidikan yang diselenggarakan Intipesan di Hotel Kartika Chandra, 21 Juni 2007.
Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.