## KESUSILAAN DAN KETERTIBAN UMUM SEBAGAI DASAR PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

## Ali Murtadlo
Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum E-mail: alimurtadlosh@gmail.com

## Abstract :
The aims of this research is to study and analyze the execution of national arbitral award which may not be  contrary  to  morality  and  public  order,  and  to  study  and  analyze  the  concept  of  morality  and  public order  as  stipulated  in  Article  62  paragraph  (2)  of  Act  Number  30  of  1999  concerning  Arbitration  and Alternative  Dispute Resolution (ADR). The method of this research is normative legal research, namely, to study the the execution of national arbitral award which may not be contrary to morality and public order  because  there  is  vague  norm  in  Article  62  paragraph  (2)  of  Act  Number  30  of  1999  concerning Arbitration and  Alternative  Dispute Resolution (ADR) with regard to the concept of morality and public order by the Chief of the District Court.
The results of the research shows that the execution of national arbitral award which may not be contrary to morality and public order  becuase  the  countries  apply  the  dispute  settlement through  arbitration stipulate/prohibit  the  arbitral  award  contrary  to  morality  and  public  order.  This  rule  is  normal  and common,  while  the  provision  on  the  morality  is  derived  from  the  requirement  for  the  validity  of  an agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code which refers to Article 1337 of the Civil Code. The concept  of  morality  stipulated  in  Article    62  paragraph  (2)  of  the  Act  Number  30  of  1999  refers  to  to Article 1337 of the Civil Code concerning the forbidden.
Keywords: Morality, Public Order, Execution of National Arbitral Award

## Abstrak :
Tujuan  dari  penelitian  ini  pada  dasarnya  untuk  menganalisis  berkenaan  dengan  pelaksanaan  putusan arbitrase  nasional  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kesusilaan  dan  ketertiban  umum  dan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  berkenaan  dengan  konsep  kesusilaan  dan  ketertiban  umum  sebagaimana ketentuan  Pasal  62  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Adapun  jenis  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  Penelitian  hukum  normatif,    yaitu    penelitian  terhadap  pelaksanaan  putusan  arbitrase  nasional tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum karena adanya kekaburan hukum yang terdapat  dalam  Pasal  62  Ayat  (2)    Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  mengenai  konsep  dari  kesusilaan  dan  ketertiban  umum  oleh  Ketua Pengadilan  Negeri.  Menurut  hasil  penelitian  yang  diperoleh  bahwa  pelaksanaan  putusan  arbitrase nasional tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum disebabkan berbagai negara yang mengakomodir penyelesaian sengketa melalui arbitrase mencantumkan/melarang putusan arbitrase bertentangan  dengan  ketertiban  umum  untuk  melindungi  kepentingan  negara,  sedangkan  untuk kesusilaan  hanya  menyadur  dari  syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  Pasal  1320  KUHPerdata  yang merupakan  syarat  ke-4  yang  merujuk  ketentuan  Pasal  1337  KUHPerdata,  sedangkan  untuk  kesusilaan hanya menyadur dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat  ke-4  yang  merujuk  ketentuan  Pasal  1337  KUHPerdata  dan  Konsep  Kesusilaan  yang  dimaksud dalam  Pasal  62  Ayat  (2)  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  1990  tentang  Arbitrase  dan  alternatif penyelesaian sengketa mengacu pada Pasal 1337 KUHPerdata yaitu suatu sebab adalah terlarang.
Kata kunci: Kesusilaan, Ketertiban Umum, Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian suatu  sengketa  perdata  diluar  peradilan umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian arbitrase  yang  dibuat    secara  tertulis  oleh para  pihak  yang  bersengketa  sebagaimana Pasal  1  butir  1  Undang  Undang  Nomor  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
Kata arbitrase berasal dari kata “ arbitrare”  ( latin),  “ arbitrage”  ( Belanda),
“ arbitration”  ( Inggris),  “ schiedspruch” ( Jerman),  dan  “ arbitrage”  ( Prancis),  yang berarti  kekuasaan  untuk  menyelesaikan sesuatu  menurut  kebijaksanaan  atau  damai oleh  arbiter  atau  wasit. 1 Frank  Elkoury  dan Edna Elkoury dalam bukunya How Arbitration  Work mengartikan: Arbitration adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih  oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah  yang  netral  sesuai  dengan  pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut.  Para  pihak  setuju  sejak  semula untuk  menerima  putusan  tersebut  secara final dan mengikat.
Kata  arbitrase  berasal  dari  bahasa Inggris  “ arbitration ”,  menurut  Henry
Campbell Black berarti: “ The reference of a
1 Rachmadi Usman. 2013. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 137
dispute to impartial (third) person chosen by the  parties  to  the  dispute  who  agree  in advance  to  abide  by  the  arbitrator’s  award issued after a hearing at which both parties have  an  apportunity  to  be  heard ”  (Hery Campbell  Black,  1979:  96).  Menurut Stanford, Arbitration berarti: ‘ An alternative dispute  resolution  system  that  is  agreed  to by  all  parties  to  a  dispute  in  a  speedy fashion (Stanford, 1994: 11). 2
Istilah  arbitrase  berasal  dari  kata “Arbitrare”  (bahasa  latin)  yang  berarti “kekuasaan  untuk  menyelesaikan  sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Dihubung- kannya  arbitrase  dengan  kebijaksanaan tersebut  dapat  menimbulkan  kesan  seolah- olah  seorang  arbiter  atau  majelis  arbiter dalam  menyelesaiakn  suatu  sengketa  tidak berdasarkan  norma-norma  hukum  lagi  dan menyadarkan  pemutusan  sengketa  tersebut hanya  kepada  kebijaksanaan  saja.  Namun sebenarnya  kesan  tersebut  keliru  karena arbiter  atau  majelis  arbiter  tersebut  juga menerapkan  hukum  seperti  halnya  yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan. 3
Pengertian-pengertian  tentang  arbitrase diatas  menunjukkan  bahwa  pada  dasarnya lembaga arbitrase digunakan oleh para pihak untuk  menyelesaikan  sengketa  di  luar pengadilan  untuk  mendapatkan  putusan
2 Hj. Yusna Zaidah, 2015, Penyelesaian Sengketa  Melalui  Peradilan  dan  Arbitrase  Syari’ah Di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 35 3 H.  Sudiarto,  2015, Negosiasi,  Mediasi &  Arbitrase  Penyelesaian  Sengketa  Alternatif  di Indonesia, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm.62
yang  sifatnya  tidak  berbelit-belit  dan  tidak memerlukan  waktu yang lama sebagaimana penyelesaian melalui  Pengadilan yang sifatnya  independen  dan  dikehendaki  oleh para pihak.
Apabila dicermati dari beberapa pengertian  diatas  dapat  juga  disimpulkan bahwa  arbitrase  merupakan  suatu  proses dimana  dua  pihak  atau  lebih  menyerahkan sengketa  mereka  kepada  satu  orang  atau lebih  yang  imparsial  (disebut  arbiter)  untuk memperoleh  suatu  putusan  yang  final  dan mengikat.  Dari  pengertian  diatas  terdapat tiga  hal  yang  harus  dipenuhi,  yaitu  (1) adanya  suatu  sengketa;  (2)  kesepakatan untuk    menyerahkan  ke  pihak  ketiga;  (3) putusan final dan mengikat akan di jatuhkan. Khusus pada point ketiga yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final  dan  mengikat.  Arti  dari  final  dan mengikat  yaitu  tidak  ada  upaya  hukum apapun  untuk  melawan  hasil  dari  putusan arbitrase  baik  yang  dari  lembaga  atau arbitrase  ad  hoc  yang  dilakukan  oleh  para pihak  yang  bersengketa  sebagaimana  Pasal 60  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu Putusan
Arbitrase  bersifat  final  dan  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat  para pihak.
Dikatakan  demikian  karena  ditegaskan dalam  Pasal  60  terhadap  putusan  arbitrase tidak  dapat  diajukan  banding,  kasasi  atau
peninjauan kembali.Dengan kata lain, terhadap  putusan  arbitrase  tidak  disediakan upaya  hukum,  baik  itu  upaya  hukum biasamaupun  upaya  hukum  luar  biasa, kecuali perlawanan pihak ketiga yang dalam hal ini sangat memungkinkan.
Putusan  arbitrase  dilaksanakan  secara sukarela oleh para pihak, apabila para pihak tidak  melaksanakan  secara  sukarela,  maka berlakulah  Pasal  61  yang  menyatakan: “Dalam  hal  para  pihak  tidak  melaksanakan putusan  arbitrase  secara  sukarela,  putusan dilaksanakan  berdasarkan  perintah  Ketua Pengadilan  Negeri  atas  permohonan  salah satu pihak yang bersengketa”.
Dalam  hal  pelaksanaan  dari  putusan arbitrase  tersebut  berlaku  ketentuan  yang tertuang  dalam  Pasal  62  Ayat  (1)  yang menyatakan: “Perintah sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  61  diberikan  dalam waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari setelah  permohonan  eksekusi  didaftarkan kepada  Panitera  Pengadilan  Negeri”.  Akan tetapi  Ayat  (2)  menyatakan:  “Ketua Pengadilan    Negeri  sebagaimana  dimaksud dalam  Ayat  (1)  sebelum  memberikan perintah  pelaksanaan,  memeriksa  terlebih dahulu  apakah  putusan  arbitrase  memenuhi ketentuan  Pasal  4  dan  Pasal  5,  serta  tidak bertentangan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum”. Pada Ayat (3) menyatakan:  Dalam  hal  putusan  arbitrase tidak  memenuhi  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)  Ketua  Pengadilan
menolak  permohonan  pelaksanaan  eksekusi dan  terhadap  putusan  Ketua  Pengadilan Negeri  tersebut  tidak  terbuka  upaya  hukum apapun.
Karena  putusan  arbitrase  itu  bersifat final  dan  mengikat  maka  dari  itu  Ketua Pengadilan  Negeri  tidak  diperkenankan untuk  memeriksa  alasan  atau  pertimbangan dari  putusan  arbitrase  nasional.  Akan  tetapi Pasal  62  ayat  (2)  Undang-undang  No.  30 Tahun  1999  menyatakan  bahwa  Pengadilan Negeri  hanya  memeriksa  putusan  Arbitrase tersebut  sudah  sesuai  atau  tidak  dengan pasal  4  dan  5  serta  tidak  bertentangan dengan  kesusilaan  dan  ketertiban  umum. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri akan menolak  suatu  permohonan  pelaksanaan eksekusi  putusan  arbitrase  nasional  jika terdapat alasan-alasan sebagai berikut: Putusan  dijatuhkan  oleh  arbiter  atau majelis  arbitrase  yang  tidak  berwenang untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus perkara sengketa arbitrase yang bersangkutan.
Putusan  dijatuhkan  melebihi  batas kewenangan  arbiter  atau  majelis  arbitrase yang  diberikan  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
Putusan  yang  dijatuhkan  ternyata  tidak memenuhi syarat-syarat penyelesaian sengketa melalui atbitrase, yaitu : a.  Sengketa  yang  diputus  bukan  sengketa dibidang  perdagangan  atau  tidak  termasuk dalam  ruang  lingkup  hukum  perdagangan
yang  menjadi  wewenang  lembaga  arbitrase untuk menyelesaikannya.
b.  Sengketa  yang  diputus  bukan  mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan  dikuasai  sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
c.  Sengketa  yang  diputus  ternyata  termasuk sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan  tidak  dapat  diadakan perdamaian.
Putusan yang  dijatuhkan  ternyata bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Dari  uraian  paparan  diatas  terdapat kekaburan hukum mengapa harus dicantumkan  adanya  klausul  mengenai kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan Pasal  62  Ayat  (2)  tersebut  yang  merupakan prasyarat dikabulkannya permohonan eksekusi  oleh  para  pihak  yang  mengajukan permohonan  eksekusi,  dan  apakah  konsep frase  kesusilaan  dan  ketertiban  umum tersebut  merupakan  ketentuan  yang  sifatnya kumulatif  atau  alternatif?Apakah  kesusilaan yang dimaksud merupakan norma kesusilaan dalam hukum pidana atau perilaku keseharian yang menjadi tolak ukurnya? Apakah  kemudian  dengan  adanya ketentuan diatas akan menimbulkan prasangka yang tidak baik terhadap lembaga arbitrase?  hal  tersebut  bisa  terjadi  karena para  pihakakan  meragukan  atau  merasa tidak  yakin  lagi   terhadap lembaga arbitrase
dengan  adanya  ketentuan  Pasal  62  ayat  (2) tersebut  diatas  karena  tidak  dapatnya dieksekusi putusan arbitrase yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum  yang menjadi kewenangan penuh  ketua  Pengadilan  Negeri  tidak  ada batasan  yang  jelas  dan  pasti,  sehingga  akan memberikan  peluang  yang  sangat  luas  bagi Ketua Pengadilan dalam memberikan penafsiran tersendiri terhadap frase tersebut, oleh  sebab  itu  maka  penulis  akan  mengkaji karya  ilmiah  dengan  judul  “KESUSILAAN DAN  KETERTIBAN  UMUM  SEBAGAI DASAR  PENOLAKAN    PELAKSANAAN PUTUSAN  ARBITRASE  NASIONAL” agar  nantinya  para  pelaku  usaha,  maupun ketua Pengadilan dalam memberikan pertimbangan berkaitan dengan permohonan eksekusi  yang  diajukan  oleh  para  pihak memiliki rujukan yang jelas, dan pertimbangan  yang  diberikan  oleh  Ketua Pengadilan  memiliki  batasan-batasan  yang kongkret,  sehingga  tidak  menimbulkan penafsiran  yang  kabur,  serta  memberikan solusi bagi  para  pembaca  atau  pelaku usaha dan  para  pihak  yang  akan  menyelesaikan persoalan bisnisnya melalui lembaga arbitrase.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar belakang tersebut  diatas, maka permasalahan yang akan diangkat  dan diteliti    dalam  penelitian  ini    dapat dirumuskan  sebagai berikut :
Mengapa  pelaksanaan  putusan  arbitrase nasional  tidak  boleh  bertentangan  dengan kesusilaan dan ketertiban umum ?
Konsep  Kesusilaan  dan  Ketertiban  Umum dalamKetentuan  Pasal  62  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Nasional Tidak Boleh Bertentangan Dengan Kesusilaan Dan Ketertiban Umum a. Tahapan Penyelesaian Sengketa

## Melalui LembagaArbitrase
Adanya  perjanjian  arbitrase  berarti bahwa  para  pihak  dalam  suatu  sengketa  itu bermaksud  untuk  menyelesaikan  sengketa yang  dihadapi  mereka  melalui  arbitrase. Dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Pasal  1  huruf  c menyebutkan  bahwa  perjanjian  arbitrase adalah  suatu  kesepakatan  berupa  klausula arbitrase  yang  tercantum  dalam  suatu perjanjian  tertulis  yang  dibuat  para  pihak sebelum  timbul  sengketa,  atau  suatu perjanjian  arbitrase  tersendiri  yang  dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
Dari  pengertian  tersebut  dapat  diambil makna  bahwa  perjanjian  arbitrase  tersebut dibuat sebelum adanya sengketa atau setelah timbulnya sengketa, artinya bersifat fleksibel atau tidak mengharuskan dibuatnya suatu  perjanjian  arbitrase  tersebut  sebelum timbul  sengketa,  akan  tetapi  setelah  timbul
sengketapun dapat dibuat perjanjian arbitrase,  asalkan  para  pihak  sepakat  untuk membuat perjanjian tersebut.
Dengan  adanya  perjanjian  arbitrase secara  tertulis  ini  berarti  meniadakan  hak para  pihak  untuk  mengajukan  penyelesaian sengketa  yang  dibuat  dalam  perjanjian pokok  ke  Pengadilan  Negeri,  sehingga dengan  demikian  Pengadilan  Negeri  tidak berwenang  untuk  mengadili  sengketa  para pihak  yang  telah  terikat  dalam  suatu perjanjian  arbitrase,  dan  para  pihak  juga tidak  dapat  menentukan  sendiri  cara menyelesaikan  sengketa  yang  dihadapi, karena sebelumnya  para pihak telah sepakat untuk  penyelesaian  sengketanya  dilakukan melalui arbitrase.
Adapun  tahapan  penyelesaian  perkara arbitrase dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut : 4
1. Persetujuan arbitrase harus dimuat dalam suatu dokumen (tertulis) yang
ditandatangani  oleh  para  pihak  yang bersengketa  atau  dalam  bentuk  akta  notaris apabila para pihak tidak dapat menandatanganinya.
2. Jumlah  arbiter  harus  ganjil.  Penunjukan dua  arbiter  dilakukan  oleh  para  pihak  yang memiliki  wewenang  untuk  memilih  dan menunjuk arbiter  yang ketiga yang nantinya bertindak  sebagai  ketua  majelis  arbitrase. Arbiter yang ditunjuk atau diangkat tersebut dapat  menerima  atau  menolak  penunjukan
4 Rachmadi Usman. Op.Cit. , hlm.144.
atau  pengangkatan  tersebut.  Dalam  hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan  atau  pengangkatannya,  ia  tidak dapat  menarik  diri,  kecuali  atas  persetujuan para pihak.
3. Pengajuan  permohonan  arbitrase  harus dilakukan  secara  tertulis  dengan  cara menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase yang memuat sekurang-kurangnya  nama  lengkap  dan tempat  tinggal  atau  tempat  kedudukan  para pihak,  uraian  singkat  tentang  sengketa  yang disertai dengan lampiran bukti-bukti, dan isi tuntutan yang jelas.
4. Kemudian  salinan  surat  tuntutan  dari permohon  tersebut  disampaikan  kepada termohon  dengan  disertai  perintah  bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan  jawabannya  secara  tertulis dalam  waktu  paling  lama  14  hari  sejak diterimanya  salinan  tuntutan  tersebut  oleh termohon,  yang  selanjutnya  diteruskan kepada  pemohon.  Bersamaan  dengan  itu, arbiter  atau  ketua  majelis  arbitrase  akan memerintahkan  kepada  para  pihak  atau kuasa  mereka  menghadap  di  muka  sidang arbitrase  yang  ditetapkan  paling  lama  14 hari  terhitung  mulai  dari  dikeluarkannya perintah itu.
5. Penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase dapat  juga  dilakukan  dengan  menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan  kesepakatan  para  pihak,  yang dilakukan  menurut  peraturan  dan  acara  dari
lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh  para  pihak.  Para  pihak  diberikan kebebasan  menentukan  acara  arbitrase  yang akan digunakan dalam pemeriksaan sengketa arbitrase sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat  dalam  Undang  Undang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Apabila para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan  mengenai  acara  arbitrase  yang akan  digunakan  dalam  pemeriksaan  dan arbiter  atau  majelis  arbitrasenya  telah terbentuk,  semua  sengketa  penyelesaiannya diserahkan  kepada  arbiter  atau  majelis arbitrase  menurut  tata  cara  yang  diatur dalam  Undang  Undang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
6. Pemeriksaan  sengketa  arbitrase  harus dilakukan  secara  tertulis,  terkecuali  jika disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter  atau  majelis  arbitrase,  pemeriksaan sengketa  arbitrase  dapat  dilakukan  secara lisan.  Semua  pemeriksaan  sengketa  oleh arbiter  atau  majelis  arbitrase  dilakukan secara tertutup.
7. Dalam  sidang  pertama,  arbiter  atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan  perdamaian  di  antara  para pihak  yang  bersengketa.  Apabila  usaha perdamaian  tercapai,  arbiter  atau  majelis arbitrase  membuat  suatu  akta  perdamaian yang  final  dan  mengikat  para  pihak  dan memerintahkannya untuk memenuhi ketentuan  perdamaian  tersebut.  Sebaliknya,
apabila  usaha  perdamaian  tidak  berhasil, pemeriksaan  terhadap  pokok  sengketa  akan dilanjutkan.
8. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan  dalam  waktu  paling  lama  180 hari  sejak  arbiter  atau  majelis  arbiter terbentuk. Jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak dan hal ini diperlukan.
9. Atas  perintah  arbiter  atau  majelis arbitrase  atau  atas  permintaan  para  pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli untuk didengar keterangannya, yang sebelumnya disumpah.Arbiter atau majelis arbitrase juga dapat  meminta  bantuan  seorang  atau  lebih saksi  ahli  untuk  memberikan  keterangan tertulis  mengenai  suatu  persoalan  khusus yang  berhubungan  dengan  pokok  sengketa, yang  selanjutnya  diteruskan  kepada  para pihak  yang  bersengketa.  Apabila  terdapat hal  yang  kurang  jelas,  atas  permintaan  para pihak  yang  berkepentingan,  saksi  ahli tersebut  dapat  didengar  keterangannya  di muka  sidang  arbitrase  dengan  dihadiri  oleh para pihak atau kuasanya.
10. Putusan  atau  majelis  arbitrase  diambil berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan  keadilan  dan  kepatutan.  Para pihak  berhak  menentukan  pilihan  hukum yang  akan  berlaku  terhadap  penyelesaian sengketa  yang  mungkin  atau  telah  timbul antara  para  pihak.  Putusan  tersebut  harus
diucapkan dalam waktu paling lama 30  hari setelah pemeriksaan ditutup.
11. Putusan  arbitrase  bersifat  final  dan mempunyai kekuatan hukum yang ketat dan mengikat para pihak.
12. Selanjutnya,  putusan  arbitrase  tersebut didaftarkan  oleh  arbiter  atau  kuasanya kepada  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri setempat dengan diberikan catatan dan tanda tangan  pada  bagian  akhir  atau  dipinggir putusan oleh panitera Pengadilan Negeri dan arbiter  atau  kuasanya  yang  menyerahkan. Catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
Uraian  tersebut  diatas  menggambarkan mekanisme  dan  tata  cara  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase,  baik  yang bersifat  ad  hoce  maupun  bersifat  lembaga, sampai  dengan telah  ditetapkannya  putusan, hingga  proses  pelaksanaan  dari  putusan tersebut.
b. Kesusilaan  Dan  Ketertiban  Umum Sebagai  Alasan  Menolak  Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional
Putusan arbitrase nasional bersifat final dan  mengikat  karenanya  Ketua  Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa  alasan  pertimbangan  dalam suatu putusan arbitrase nasional. Akan tetapi putusan  arbitrase  dapat  dibatalkan  melalui Pengadilan Negeri dengan alasan
sebagaimana dalam Pasal 70 yang menyatakan:  “terhadap  putusan  arbitrase para  pihak  dapat  mengajukan  pembatalan apabila putusan tersebut diduga
mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. surat  atau  dokumen  yang  diajukan  dalam pemeriksaan,  setelah  putusan  dijatuhkan, diakui  palsu  atau  dinyatakan  palsu.,  b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan  oleh  pihak  lawan;  atau.  c. putusan  diambil  dari  hasil  tipu  muslihat yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam pemeriksaan.
Selain  alasan  pembatalan  tersebut diatas, ada ketentuan yang menjadi halangan para  pihak  untuk  melaksanakan  putusan arbitrase,  akan  tetapi  apabila  dilaksanakan secara sukarela tentunya tidak ada halangan, ketika  para  pihak  tidak  melaksanakan putusan  secara  sukarela  maka  salah  satu pihak  dapat  mengajukan  upaya  pelaksanaan eksekusi  melalui  Ketua  Pengadilan  Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri akan memeriksa  berkaitan  dengan  syarat  putusan arbitrase dapat dilaksanakan. Hal inilah yang menjadi  salah  satu  hambatan  para  pihak dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase.
Adapun  kewenangan  memeriksa  yang dipunyai  Ketua  Pengadilan  Negeri  hanya terbatas  pada  pemeriksaan  secara  formal terhadap  putusan  arbitrase  nasional  yang diajukan  permohonan  pelaksanaannya  oleh pemohon, hal tersebut diatur dalam ketentuan  dalam  Pasal  62  Ayat  (2)  Undang Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa  menyatakan,  bahwa  :  “Ketua Pengadilan  Negeri  sebelum  memberikan perintah  pelaksanaan,  memeriksa  terlebih dahulu  apakah  putusan  arbitrase  memenuhi Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”. Alasan munculnya frase kesusilaan dan ketertiban  umum  sebagaimana  diungkapkan oleh  pemerintah  melalui  perwakilannya dalam  sidang  pembahasan  RUU  tersebut sudah sesuai dalam praktek-praktek nasional maupun  internasional,  selain  itu  ayat  (2) tersebut  merupakan  dasar  yang  penting untuk melindungi pemerintah, dan konsekuensi logisnya adalah dengan mempertahankan  ayat  (3),  dan  tata  cara eksekusinya dengan mengikuti tata cara dari hukum acara perdata. 5
Dalam  pembahasan  RUU  tentang Arbitrase  yang  berkaitan  dengan  kesusilaan dan  ketertiban  umum  dalam  pelaksanaan putusan  arbitrase  nasional,  tidak  terjadi perdebatan  yang  signifikan,  begitu  juga mengenai  arti  konsep  dari  frase  kesusilaan dan  ketertiban  umum,  akan  tetapi  dalam forum  tersebut  seolah-olah  telah  mengerti semua  bahwa  rujukan  dari  kesusilaan  dan ketertiban umum adalah Pasal 1337 KUHPerdta.  Dimaksudkan  frase  ini  karena beberapa Negara yang mengakomodir lembaga penyelesaian sengketa  arbitrase
5 Risalah Sidang pembahasan Rancangan  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, hlm. 404-406
mencantumkan agar ketertiban umum digunakan  untuk  melindungi  kepentingan Negara,  untuk  kesusilaan  semata-mata merujuk  Pasal  1337  KUHPerdrta  yang mreupakan salah satu syarat sahnya perjanjian  yaitu  syarat  ke  4  (empat)  yaitu klausula  yang  halal  yang  diterjemahkan dalam penjelannya tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Konsep Kesusilaan Dan Ketertiban Umum
a) Konsep  Kesusilaan  Dalam  Persfektif Filsafat Moral
Dari  segi  bahasa  berasal  dari  bahasa latin, mores yaitu jamak dari kata mos yang berarti  adat  kebiasaan. 6 Di  dalam  kamus umum  Bahasa  Indonesia  dikatakan  bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan  dan  kelakuan. 7 Dari  segi  istilah, moral  adalah  suatu  istilah  yang  digunakan untuk  menentukan  batas-batas  dari  sifat, kehendak,  pendapat  atau  perbuatan  yang secara  layak  dapat  dikatakan  benar,  salah, baik atau buruk.
Moral  dan  etika  sama  artinya,  tetapi dalam  penilaian  sehari-hari  ada  sedikit perbedaan.  Moral  dan  moralitas  dipakai untuk perbuatanyang sedang dinilai. Adapun etika  dipakai  untuk  pengkajian  sistem  nilai yang  ada. Artinya  moral dan etika  memiliki
6 Asmaran  As.  1992. Pengantar  Studi Akhlak. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 8.
7 W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. hlm. 654.
makna  untuk  menilai  dalam  pergaulan masyarakat,  sehingga  penting  adanya  etika dan moral.
Frans  Magnis  Suseno  membedakan ajaran moral dan etika. Ajaran moral adalah ajaran,  wejangan,  khutbah,  peraturan  lisan atau  tulisan  tentang  bagaimana  manusia harus  hidup  dan  bertindak  agar  ia  menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral adalah berbagai orang dalam kedudukan  yang  berwenang,  seperti  orang tua  dan  guru,  para  pemuka  masyarakat  dan agama,  dan  tulisan  para  bijak.  Etika  bukan sumber  tambahan  bagi  ajaran  moral  tetapi filsafat  atau  pemikiran  kritis  dan  mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. 8
Etika  adalah  sebuah  ilmu  dan  bukan sebuah  ajaran.  Jadi,  etika  dan  ajaran  moral tidak  berada  ditingkat  yang  sama.  Yang mengatakan  bagaimana  kita  harus  hidup, bukan  etika  melainkan  ajaran  moral.  Etika mau  mengerti  ajaran  moral  tertentu,  atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung  jawab  berhadapan  dengan berbagai ajaran moral. 9
Interaksi antar manusia yang berlangsung secara terus  menerus dilakukan dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  atau kepentingan hidup. Oleh karena itu, menjadi sifat  pembawaan  setiap  manusia  untuk selalu  hidup  dalam  masyarakat,  sebab
8 Frans  Magnis  Suseno.  1987. Etika Dasar . Yogyakarta: Kanisius, hlm. 14
9 Ibid
manusia tidak mungkin hidup tanpa masyarakat, dan sebaliknya masyarakat juga tidak  mungkin  ada  tanpa  manusia.  Namun demikian  mengingat  kepentingan  manusia itu  sangat  banyak  dan  beragam,  maka  di dalam  melakukan  interaksi  satu  sama  lain, manusia  selalu  dihadapkan  pada  potensi- potensi  untuk  terjadi  konflik  atau  sengketa. Hal  ini  dapat  terjadi  karena  kepentingan manusia  tidak  jarang  saling  bertentangan satu  dengan  yang  lainnya.  Potensi  untuk timbulnya sengketa antar manusia tentu saja tak  boleh  dibiarkan  berlangsung  terus, melainkan harus dicegah sebab konflik akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  ketika  konflik terjadi  dan  menyebabkan  keseimbangan tatanan masyarakat terganggu, maka terjadinya ketidakseimbangan tersebut harus dipulihkan  kembali  seperti  keadaan  semula ( restitution In Integrum ). 10
Manusia sebagai makhluk Tuhan adalah  makhluk  tertinggi  yang  memiliki gejala-gejala  istimewa  yang  hanya  terdapat pada  manusia  saja,  dan  tidak  terdapat  pada benda  mati  ataupun  benda  hidup  seperti pada hewan ataupun pada tumbuh- tumbuhan.  Gejala-gejala  istimewa  itu  bisa kita  golongkan  menjadi  tiga  jenis  yang disebut  akal,  rasa,  dan  kehendak  akal.  Rasa dan  kehendak  ini  menyatu  dalam  diri manusia  yang  terdiri  atas  manunggalnya
10 Sudikno Mertokusumo. 1986. Mengenal Hukum . Yogyakarta : Liberty, hlm. 4
jiwa  dan  raga  yang  kemudian  menjadikan sumber-sumber  kemampuan,  kecerdasan, maupun kecakapan manusia dalam mengatur hidupnya. Manusia berpikir untuk memenuhi  hasrat  memperoleh  pengetahuan, untuk  mencapai  kebenaran  dan  kenyataan, berusaha untuk memenuhi hasrat memperoleh  seni  dalam  arti  luas,  untuk mencapai keindahan, kehendak untuk memenuhi  hasrat  memperoleh  hal-hal  yang baikdan  kebaikan.  Semuanya  ini  menjadi sumber kemampuan manusia untuk menciptakan  sesuatu  dalam  memenuhi kebutuhan  hidupnya  baik  yang  bersifat rohaniah maupun jasmaniahnya, dan sumber kemampuan inilah yang menjadikan manusia  sebagai  pencipta  yang  kedua sesudah Tuhan. 11
Menurut Ibnu Miskawaih, jiwa mempunyai  tiga  pembawaan  atau  ciri  khas, yaitu  rasional,  keberanian  dan  hasrat,  serta tiga  kebajikan  yang  saling  berkaitan  yaitu kebijakan,  berani  dan  kecukupan.  Bagian jiwa  rasional  mendambakan  pengetahuan sebagai obyek sejati, sehingga lahir kecakapan berupa kebijaksanaan.
Kecakapan  apetitif,  dalam  sinaran  jiwa rasional menghasilkan keutamaan kebebasan.  Sedangkan  kecakapan  birahi
atau  hasrat,  dalam  sinaran  jiwa  rasional menghasilkan keutamaan keberanian. 12
Sama seperti kepentingan hidup manusia,  sengketa  juga  banyak  ragamnya, demikian  pula  faktor  yang  menyebabkan terjadinya maupun objek yang disengketakan  di  dalam  masyarakat.  Salah satu  sengketa  yang  banyak  terjadi  saat  ini adalah  sengketa  bisnis  yang  semakin  baik dan  laju  dinamis  dunia  bisnis  saat  ini berlangsung  demikian  pesat.  Dinamika  dan kepesatan  yang  terjadi  di  dalam  kegiatan ekonomi  dan  bisnis  itu  ternyata  telah membawa  implikasi  yang  cukup  mendasar terhadap pranata maupun lembaga hukum. 13
Problema  demikian  sering  ditemukan dalam  kasus  konkrit,  seperti  dalam  suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana ( criminal of justice ) atau  seorang  tergugat  terhadap  perkara perdata ( private of  justice )  maupun  tergugat pada perkara tata usaha negara ( administration  of  justice )  atau  sebaliknya sebagai  penggugat  merasa  tidak  adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya  majelis  hakim  merasa  dengan keyakinanya  putusan  itu  telah  adil  karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang
12 Majid  Fakhry.  1986. Sejarah  Filsafat Islam , terj.  R.  Mulyadhi  Kartanegara.  Jakarta:
Pustaka Jaya, hlm. 269. 13 Satjipto Rahardjo. 2000.
Pembangunan  Hukum  di  Indonesia  dalam  Konteks Global,  dalam  Problema  Globalisasi  –  Perspektif Sosiologi  Hukum,  Ekonomi,  Agama ,  Surakarta :Muhammadiyah University Press, hlm. 13
tertulis  dalam  bentuk  peraturan  perundang- undangan.  Teori  pembuktian  berasarkan Undang-Undang  Positif  ( Positif  Wettwlijks theorie ). 14
Keadilan  hanya  bisa  dipahami  jika  ia diposisikan  sebagai  keadaan  yang  hendak diwujudkan  oleh  hukum.  Upaya  untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan  proses  yang  dinamis  yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali  juga  didominasi  oleh  kekuatan- kekuatan  yang  bertarung  dalam  kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya. 15
Orang  dapat  menggangap  keadilan sebagai  suatu  hasrat  naluri  yang  diharapkan bermanfaat  bagi  dirinya.  Realitas  keadilan absolut  diasumsikan  sebagai  suatu  masalah universal yang  berlaku  untuk semua manusia,  alam,  dan  lingkungan,  tidak  boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang  atau  sekelompok  orang.  Atau  orang mengganggap  keadilan  sebagai  pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan  yang  sebesar-besarnya  bagi dirinya.
Apabila demikian bagaimana pandangan  keadilan  menurut  kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam
14 Andi  Hamzah.  1996. Hukum  Acara Pidana  Di  Indonesia. Edisi  Revisi.  Jakarta  :  Sinar Grafika,  hlm. 251.
15 Carl  Joachim  Friedrich.  2004. Filsafat Hukum  Perspektif  Historis .  Bandung  :  Nuansa  dan Nusamedia, hlm. 239
masyarakat
atau hukum positif (Indonesia). 16 Secara  konkrit  hukum  adalah perangkat  asas  dan  kaidah-kaidah  yang mengatur  hubungan  antar  manusia  dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan,  kekeluargaan  dalam  suatu wilayah  negara.  Dan  masyarakat  hukum  itu mengatur  kehidupannya  menurut  nilai-nilai sama  dalam  masyarakat  itu  sendiri  ( shared value )  atau  sama-sama  mempunyai  tujuan tertentu. 17
Adapun  mengenai  persoalan  keadilan dalam perspektif hukum nasional, dalam hal ini  penulis  hanya  akan  menguraikan  teori- teori  keadilan  Aristoteles,  John  Rawl  dan Hans  Kelsen.  Sedangkan  dalam  perspektif hukum  nasional  Indonesia,  penulis  akan menguraikan  teori-teori  yang  berhubungan dengan  cita  negara  ( Staatsidee )  sebagai dasar filosofis bernegara ( Filosofiche grondslag ), yang termaktub dalam Pancasila sebagai sumber hukum nasional. 18
Forum penyelesaian sengketa dimaksud biasanya  memiliki  karakteristik  :  menjamin kerahasiaan  materi  sengketa,  para  pihak yang  bersengketa  mempunyai  kedaulatan untuk  menetapkan  arbiter,  tempat  prosedur beracara,  dan  materi  hukum,  melibatkan
16 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta.  2000. Pengantar  Ilmu  Hukum,  Suatu Pengenalan  Pertama  Ruang  Lingkup  Berlakunya Ilmu Hukum. Bandung : Alumni, hlm.  4.
17 Ibid.
18 Lihat, TAP MPR-RI
No. III/MPR/2003.
pakar-pakar  yang  ahli  dalam  bidangnya, prosedurnya  sederhana  dan  cepat,  dan putusan  forum  tersebut  merupakan  putusan yang  terakhir  serta  mengikat  ( final  and binding ).  Di  samping  itu,  faktor  yang  tidak kalah  penting  adalah  putusan  dari  forum tersebut, baik sengaja maupun tidak sengaja, sama  sekali  tidak  terpublikasikan  kepada khalayak  secara  luas  tanpa  ijin  para  pihak yang bersengketa. Adapun forum penyelesaian sengketa yang karakteristiknya semacam  itu  tidak  lain  adalah  forum arbitrase ( arbitration ).
Sebagai  salah  satu  cara  menyelesaikan sengketa  hukum  di  luar  pengadilan,  forum arbitrase  bukan  sesuatu  yang  baru  dalam sistem  penyelesaian  sengketa  hukum  di Indonesia.  Di  masa  lalu,  arbitrase  kurang menarik  perhatian  dan  kurang  populer walaupun  sesungguhnya  sudah  lama  diatur dalam  sistem  hukum  di  Indonesia.  Bahkan pada  kurun  awal  kemerdekaan  Indonesia, arbitrase  pun  telah  lazim  dipraktikan  di kalangan para usahawan.
Bagi  orang  banyak  ilmu  hukum  tidak memuaskan.  Ilmu  hukum  sebagai  suatu empiris hanya melihat hukum sebagai norma dalam  arti  kata ethisch  wardeoordeel.
Filsafat hukum berusaha menjelaskan “dunia etis  yang  menjadi  latar  belakang  yang  tidak dapat diraba oleh pancaindera dari hukum” 19 Jadi  hukum  hendaknya  mampu
19 Lili  Rasjidi.  1988. Filsafat  Hukum:
Apakah Hukum Itu? . Bandung: Remadja Karya,  hlm. 2.
mengikuti  perkembangan  zaman,  mampu menjawab   perubahan  zaman  dengan  segala dasar  didalamnya,  bahkan  mampu  melayani masyarakat  dengan  menyandarkan  pada aspek  moralitas  dari  sumber  daya  manusia penegak hukum itu sendiri. 20
Filsafat  hukum  adalah  filsafat  yang obyeknya  hukum  yang  berusaha  untuk mencari  hakikat  dari  hukum.  Semua  ilmu berawal  dari  filsafat,  Semua  ilmu   berpijak pada  filsafat. 21 Filsafat  hukum  merefleksi semua  masalah  fundamental  yang  berkaitan dengan  hukum,  dan  tidak  hanya  merefleksi hakikat  dan  metode  dari  ilmu  hukum  atau ajaran metode. Lebih dari itu, filsafat hukum bersikap  kritis  terhadap   pengaruh  dari filsafat ilmu modern pada teori hukum. 22
Hukum memiliki fungsi dalam pembangunan,  yakni:  (1)  hukum  sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan.  Tujuan  pokok  dari  hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah  ketertiban  (order).  Ketertiban  adalah tujuan  pokok  dan  pertama  dari  segala hukum.  Kebutuhan  terhadap  ketertiban adalah  syarat  pokok  (fundamental)  bagi adanya  suatu  masyarakat  manusia  yang
20 Satjipto  Rahardjo.  2007. Membedah Hukum Progresif . Jakarta: Kompas, hlm. 9.
21 Achmad  Roestandi.  1980. Pengantar Teori  Hukum .  Bandung:  Fakultas  Hukum:  Uninus, hlm.17.
22 Astim Riyanto. Op.cit. ,hlm. 25.
teratur. 23 (2) hukum sebagai sarana pembangunan.  Pembinaan  bidang  hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum menurut tigkat kemajuan  pembangunan  di  segala   bidang sehingga  tercapai  ketertiban  dan  kepastian hukum sebagai prasarana ke arah peningkatan  pembinaan  kesatuan  bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana   pembangunan  yang  menyeluruh.  Ini berarti  pembangunan  hukum  itu  perlu dilakukan sedemikian rupa, sehingga mampu menciptakan suatu sistem hukum   pembangunan  nasional,  yang  tidak hanya  mampu  mempertahankan  keutuhan negara  dan  kesatuan  bangsa,  akan  tetapi bahkan  mampu  memakukan  kesejahteraan umum. 24 (3) hukum sebagai sarana penegakan keadilan. Keadilan adalah pengakuan  dan  perlakuan  yang  seimbang antara  hak  dan  kewajiban.  Jadi,  keadilan pada  pokoknya  terletak  pada  keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban. 25
Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya nichomachean  ethics,  politics, dan rethoric . Spesifik  dilihat  dalam  buku nicomachean
23 Mochtar Kusumaatmadja. 2006. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: PT Alumni, hlm. 3.
24 Sunaryati  Hartono.  1988. Hukum Ekonomi  Pembangunan  Indonesia .  Bandung:  Bina Cipta, hlm. 18.
25 Suryadi  MP  1984. Ilmu  Budaya Dasar. Jakarta: Universitas Terbuka, hlm. 3.
ethics ,  buku  itu  sepenuhnya  ditujukan  bagi keadilan,  yang,  berdasarkan  filsafat  hukum Aristoteles,  mesti  dianggap  sebagai  inti  dari filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya bisa  ditetapkan  dalam  kaitannya  dengan keadilan”. 26
Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan  hak  proposional.  Kesamaan  hak dipandangan  manusia  sebagai  suatu  unit atau  wadah  yang  sama.  Inilah  yang  dapat dipahami  bahwa  semua  orang  atau  setiap warga  negara  dihadapan  hukum  sama. Kesamaan  proposional  memberi  tiap  orang apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.
Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan  Aristoteles  dibagi  kedalam  dua macam keadilan, keadilan  “ distributief ” dan keadilan “ commutatief ”. Keadilan distributief ialah keadilan  yang  memberikan kepada tiap  orang porsi  menurut pretasinya. Keadilan  commutatief  memberikan  sama banyaknya  kepada  setiap  orang  tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan  dengan  peranan  tukar  menukar barang  dan  jasa. 27 Dari  pembagian  macam
26 Carl  Joachim  Friedrich, Op.  Cit ,  hlm. 24.
27 L..J. Van Apeldoorn. 1996. Pengantar Ilmu  Hukum .Jakarta  :  Pradnya  Paramita,  cetakan kedua puluh enam,  hlm. 11-12.
keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.
Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus  pada  distribusi,  honor,  kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan  dalam  masyarakat.  Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah  bahwa  apa  yang  ada  dibenak Aristoteles  ialah  distribusi  kekayaan  dan barang  berharga  lain  berdasarkan  nilai  yang berlaku  dikalangan  warga.  Distribusi  yang adil  boleh  jadi  merupakan  distribusi  yang sesuai  degan  nilai  kebaikannya,  yakni nilainya bagi masyarakat. 28
Hukum sangat erat hubunganya dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan  hukum  harus  digabungkan dengan  keadilan,  supaya  sungguh-sungguh berarti  sebagai  hukum  dalam  menggunakan kata  ius  untuk  menandakan  hukum  yang sejati.  Hukum  merupakan  bagian  usaha manusia  menciptakan  suatu  ko-eksistensi etis  di  dunia  ini.  Hanya  melalui  suatu  tata hukum  yang  adil  orang-orang  dapat  hidup dengan damai menuju kesejahteraan jasmani maupun rohani. Begitu pula rule of law yang terutama  diterapkan  pada  sistem  hukum anglo  saxon  mempunyai  latar   belakang yang  sama  juga  yakni  cita-cita  akan keadilan. 29 (4) hukum sebagai sarana pendidikan  masyarakat.  Untuk  memenuhi
28 Carl  Joachim  Friedrich, Op.Cit ,  hlm.
25.
29 Theo  Huijbers.  1995. Filsafat  Hukum. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 64.
fungsi  hukum  sebagai  sarana  pendidikan masyarakat,  maka  norma-norma  hukum yang akan dibentuk harus dapat memperhatikan  keadaan  yang  beraneka warna  di  dalam  kenyataan  dan  pebentuk hukum  harus  menemukan  norma-norma hukum yang tepat bagi kebutuhan masyarakat masing-masing. 30
Sementara itu tujuan hukum merupakan masalah  filsafat  hukum,  karena  itu  dalam menjawab  masalah  ini  timbul  berbagai pendapat yang berbeda. Plato atau Aristoteles  mengungkapkan  hukum  dan undang-undang  bukan  semata-mata  untuk memelihara ketertiban dan menjaga stabilitas  negara,  melainkan  terutama  untuk menolong  setiap  warga  negara  mencapai keutamaan  atau  kebajikan  pokok,  sehingga akhirnya  layak  menjadi  warga  negara  dari negara  ideal.  Hukum  dan  undang-undang erat  bersangkut  paut  dengan  kehidupan moral  setiap  warga  negara.  Hukum  dan undang-undang  harus  dapat  menempatkan diri  bagaikan  seorang  ayah  yang  baik  hati yang tidak pernah memaksakan kehendaknya  bagi  anak-anaknya.  Itulah sebabnya kendati seseorang yang melanggar undang-undang  harus  dihukum,  namun hukuman  itu  tidak  boleh  dijalankan  sebagai tindakan pembalasan yang dianggap setimpal  dengan  kejahatannya.  Hukuman harus  merupakan  suatu  obat  yang  sanggup
30 Astim Riyanto. Op.Cit ., hlm. 787.
menyembuhkan penyakit yang diidap terhukum itu. 31
Aristoteles  menyatakan  tujuan  hukum itu  adalah  untuk  mewujudkan  keadilan. J.van Kan berpendapat tujuan hukum adalah untuk  menjamin  menyatakan  hukum  dalam pergaulan  manusia.  L.J.  van.  Apeldoorn mengatakan  tujuan  hukum  adalah  untuk mengatur  tata  tertib  masyarakat  secara damai dan adil. Jeremy Bentham menyatakan  tujuan  hukum  adalah  sebagai alat  untuk  menjaga  keseimbangan  antara kepentingan  individu  dengan  kepentingan masyarakat  ( balance  of  interest ).  Gustav Radburch  berpendapat  ada  tiga  sendi  atau nilai dasar hukum,  yaitu keadilan, kegunaan dan  kepastian  ( positivitas ).  Hubungan antara  ketiga  sendi  yang  juga  dapat  sebagai tujuan  hukum  itu  relatif  kadang-kadang kegunaan  mengatasi  keadilan  dan  kadang- kadang  kepastian  mengatasi  kegunaan, tergantung kepada sistem politik yang dianut oleh  negara  yang  bersangkutan.  Roscoe Pound  mengatakan  tujuan  hukum  adalah sebagai  alat  untuk  membangun  masyarakat ( law as a toolof social engineering ). 32
Tujuan  filsafat  adalah  mengartikulasi dan mempertahankan standar kritik nasional serta menyibak kegelapan yang menyelubungi praktik (hukum)
ketika   praktik  itu  mulai  dipersoalkan,  tidak
31 Jan  Hendrik  Rapar.1988. Filsafat Politik Plato . Jakarta: Rajawali, hlm. 92-93.
32 Achmad  Roestandi,. Op.cit .,  hlm.  18-
dalam  kaitannya  dengan  alasan  yang bersifat   publik  dan  obyektif,  melainkan dalam  kaitan  dengan  perasaan,  dogma, kepercayaan,  dan  konvensi  yang  tidak teruji. 33
Keadilan  menjadi  bagian  yang  tidak dapat  dipisahkan  dari  tujuan  hukum  itu sendiri,  disamping  kepastian  hukum  dan kemanfaatan,  Pada  hakekatnya  keadilan adalah  kata  sifat  yang  mempuyai  arti  adil atau  tidak  berat  sebelah  atau  tidak  pilih kasih.  Sifat  ini  merupakan  salah  satu  sifat manusia.  Keadilan  merupakan  suatu  konsep yang  mengindikasikan  adanya  rasa  keadilan dalam perlakuan ( justice or fair treatment ). 34
Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan  oleh  Filsuf  Amerika  di  akhir abad ke-20, John Rawls, seperi A Theory of justice, Politcal Liberalism, dan The Law of Peoples , yang memberikan pengaruh pemikiran  cukup  besar  terhadap  diskursus nilai-nilai keadilan. 35

## PENUTUP
Pelaksanaan  putusan  arbitrase  nasional tidak  boleh  bertentangan  dengan  kesusilaan dan  ketertiban  umum  disebabkan  berbagai
33 Andre  Ata  Ujan.  2009. Filsafat Hukum, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 25.
34 Nani Nurrachman. 2004. Keadilan Sosial:  Upaya  Mencari  Makna  Kesejahteraan Bersama di Indonesia .  Jakarta: Kompas, hlm.13.
35 Pan  Mohamad  Faiz. Teori  Keadilan John Rawls , dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.
negara  yang  mengakomodir  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  mencantumkan/ melarang  putusan  arbitrase  bertentangan dengan  ketertiban  umum  untuk  melindungi kepentingan negara, sedangkan untuk kesusilaan  hanya  menyadur  dari  syarat sahnya  perjanjian  sebagaimana  Pasal  1320 KUHPerdata  yang  merupakan  syarat  ke-4 yang merujuk ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata.
Konsep  Kesusilaan  yang  dimaksud dalam  Pasal  62  Ayat  (2)  Undang  Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan alternatif  penyelesaian  sengketa  mengacu pada  Pasal  1337  KUHPerdata  yaitu  suatu sebab  adalah  terlarang,  jika  sebab  itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau dengan  ketertiban  umum.Ketertiban  umum adalah  ketentuan-ketentuan  yang  hanya membatasi  kebebasan  perseorangan  yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan  negara.Sedangkan  kesusilaan yaitu  norma  yang  berlaku  dalam  kehidupan masyarakat termasuk didalamnya  moral dan etika  yang  menentukan  baik  dan  buruknya perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang atau  lembaga  pemerintah  yang  dapat  dilihat dari nilai-nilai kepatutan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrasyid, H. Priyatna. 2011. Arbitrase &
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa
Suatu  Pengantar ,  Jakarta:  PT. Fikahati Aneska.
Adolf, Huala. 2015.  Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi  Arbitrase.    Bandung  : Buku Hukum.
Apeldoorn,  L.J.  . Inleiding  tot  de  studie  van het Nederlanse Recht. Terjemahan  Oetarid  Sadino,  SH dengan  nama  "Pengantar  Ilmu Hukum. Jakarta : Universitas indonesia Library.
As,  Asmaran.  1992. Pengantar  Studi Akhlak. Jakarta : Rajawali Pers. Chazawi,  Adami.  2005. Tindak  Pidana Mengenai  Kesopanan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Fakhry,  Majid.  1986. Sejarah  Filsafat Islam , terj. R. Mulyadhi
Kartanegara.  Jakarta:  Pustaka Jaya.
Fuady,  Munir.  2000. Arbitrase  Nasional Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Nugroho,  Susanti  Adi.  2015. Penyelesaian Sengketa
Arbitrase
Dan
Penerapan  Hukumnya. Jakarta  : Prenadamedia Group H.  Sudiarto,  2015, Negosiasi,  Mediasi  & Arbitrase  Penyelesaian  Sengketa Alternatif di Indonesia, Bandung:
Pustaka Reka Cipta. Khotibul Imam. 2010. Penyelesaian Sengketa  Di  Luar  Pengadilan
cetakan  pertama. Jakarta:  PT. Suka Buku,
Gautama,  Sudargo.  1989. Hukum  Perdata Internasional Sudargo  Gautama,
Hukum Perdata Buku IV .
Bandung : Penerbit Alumni. Gautama, Sudargo. 2007. Pengantar Hukum Perdata  Internasional  Indonesia ,
Jakarta: Binacipta. Hartono,  Sunaryati.  1988. Hukum  Ekonomi Pembangunan
Indonesia .
Bandung: Bina Cipta.
Hasan,  Madjedi.  2009. Membuat  Konsep Klausula  Arbitrase,  Indonesia Arbitration Querterly Newsletter, Nomor  7/2009 .  Jakarta:  Badan Arbitrase Indonesia.
Hernoko, Agus Yudha.2008. Hukum
Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Grub.
Huijbers, Theo. 1995. Filsafat Hukum.
Yogyakarta: Kanisius
Kusumaatmadja,  Mochtar.  2006. Konsep- Konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: PT
Alumni,
Lamintang,  P.A.F.  &  Theo  Lamintang.
Kejahatan  Melanggar  Norma Kesusilaan  &  Norma  Kepatutan
Edisi Kedua. Jakarta: Sinar
Grafika.
Longdong,  Tineke  Louise  Tuegeh,  1998.
Asas  Ketertiban  Umum  dan Konvensi New York 1958 .
Bandung,  :  PT.  Citra  Adtya Bhakti.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media. Mertokusumo,  Sudikno.  1984. Bunga Rampai Ilmu Hukum .
Yogyakarta: Liberty.
Mertokusumo,  Sudikno.  1986. Mengenal Hukum . Yogyakarta : Liberty.
MP,  Suryadi.  1984. Ilmu  Budaya  Dasar.
Jakarta: Universitas Terbuka Nurrachman,  Nani.  2004. Keadilan  Sosial:
Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di
Indonesia .  Jakarta: Kompas. Kusumaatmadja,  Mochtar.  2000. Pengantar Ilmu Hukum . Bandung : Alumni.
Kusumohamidjojo, Budiono. 1999. Ketertiban yang adil, Problematik Filsafat Hukum .
Jakarta: Grasindo Gramedia
Widiasarana Indonesia.
Prasetya,  Joko  Tri.  2004. Ilmu  Budaya Dasar. Jakarta : Rineka Cipta. Prodjodikoro,  Wirjono.  2000. Perbuatan Melanggar  Hukum  Dipandnag Dari Hukum  Perdata. Bandung : Mandar Maju .
Poerwadarminta,  W.J.S.. Kamus  Umum Bahasa Indonesia.
Rahardjo,  Satjipto.  2000. Pembangunan Hukum  di  Indonesia  dalam
Konteks Global, dalam Problema Globalisasi – Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, Agama , Surakarta : Muhammadiyah University
Press.
Rahardjo,  Satjipto. Ilmu  Hukum  Cetakan
Keenam 2006, Bandung: Pt. Citra
Aditya Bakti. Rahardjo, Satjipto. 2007. Membedah Hukum
Progresif . Jakarta: Kompas.
Rajagukguk,  Erman.  2008. Arbitrase  dalam Putusan  Pengadilan. Jakarta  :
Yayasan Obor.
Rapar,  Jan  Hendrik.1988. Filsafat  Politik
Plato . Jakarta: Rajawali.
Rasjidi, Lili. 1988. Filsafat Hukum: Apakah
Hukum  Itu? .  Bandung:  Remadja
Karya.
Roestandi,  Achmad.  1980. Pengantar  Teori Hukum . Bandung: Fakultas Hukum: Uninus.
Rosyadi,  A.  Rahmat  dan  Ngatino.    2002.
Arbitrase dalam Perspektif Islam dan  Hukum  Positif. Bandung  :
PT. Citra Aditya Bakti.
Riyanto,  Astim.  2010. Filsafat  Hukum .
Bandung : Yapemdo.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1994.
Penelitian Hukum Normatif:
Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada (Rajawali Pers).
Subekti.  1955. Dasar-dasar  Hukum  dan Pengadilan.  Cet. Ke-2. Jakarta : Soerongan.
Subekti,  R.  1992. Arbitrase  Perdagangan. Bandung : Binacipta.
Subekti.  1955. Dasar-dasar  Hukum  dan Pengadilan.  Cet. Ke-2. Jakarta : Soerongan,
Sumartono,  Gatot.  2006. Arbitrase  dan Mediasi  di  Inodonesia. Jakarta  : PT. Gramedia  Pustaka Utama. Suseno,  Frans  Magnis.  1987. Etika  Dasar . Yogyakarta: Kanisius.
Sutantio, Retnowulan dan Iskandar
Oeripkartawinata.  1989. Hukum Acara  Perdata  dalam  Teori  dan Praktek .  Cet.6.    Bandung  : Mandar Maju.
Sutiyoso,  Bambang.  2008. Hukum  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa . Yogyakarta: Gama Media.
Syahrani,  Riduan.  2016. Sistem  Peradilan dan  Hukum  Acara  Perdata  di Indonesia. Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti.
Ujan,  Andre  Ata.  2009. Filsafat  Hukum,
Yogyakarta: Kanisius.
Usman, Rachmadi. 2013. Pilihan
Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan. PT.  Citra  Aditya Bakti: Bandung.
Widjaja, Gunawandan Ahmad Yani.
2000.Seri Hukum Bisnis Kepailitan. Jakarta : Raja
Grafindo Persada.
Widjaja,  Gunawan  dan  Ahmad  Yani.
2003. Hukum Arbitrase. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
Widjaja,  Gunawan. 2008. Seri Aspek  Hukum
Dalam Bisnis Arbitrase Vs Pengadilan Persoalan
Kompetensi  (Absolut)  yang  tidak pernah  selesai. Jakarta:  Prenada
Media Grup.
Zaidah,  Hj.  Yusna.  2015. Penyelesaian Sengketa  Melalui  Peradilan  dan Arbitrase  Syari’ah  Di  Indonesia,
Yogyakarta: Aswaja Pressindo.