INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023 Page 1489-1500 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Implementasi Sop Kontrak Dengan Pihak Ketiga Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Gunungsitoli
Renaati Giawa 1 ✉ , Martha Surya Dinata Mendrofa 2,
Meiman Hidayat Waruwu 3 , Peringatan Harefa 4
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Nias
Email: renaatigiawa16@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  ketepatan  waktu  dalam  penyusunan  kontrak, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kontrak, penerapan sanksi bagi pihak yang  melanggar  kontrak  dan  menjelaskan  kualitas  kontrak  dan  perspektif  hukum  dalam pembuatan  kontrak  antara  Dinas  Perkim  Kota  Gunungsitoli  dengan  Pihak  Ketiga.  Jenis penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif,  dengan pendekatan  kualitatif.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  antara  lain  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah pengumpulan data, reduksi data , penyajian data dan menarik kesimpulan/ verifikasi. Hasil  penelitian  menunjukkan  ketepatan  waktu  dalam  pembuatan  kontrak  antara  Dinas Perkim  Kota  Gunungsitoli  dan  pihak  ketiga  tidak  mengalami  keterlambatan  dalam penyusunan  kontrak  dan  kualitas  kontak  sudah  sesuai  dengan  perspektif  hukum  yang berlaku. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kontrak dilakukan oleh pihak internal yang  ditunjuk oleh Dinas Perkim Kota Gunungsitoli, pengawasan bertujuan untuk memastikan  bahwa  pelaksanaan  pekerjaan  sudah  sesuai  dengan  isi  kontrak.  Penerapan sanksi  bagi  pihak  yang  melanggar  kontrak  telah  termuat  dalam  kontrak  kerjasama  yang telah disepakati mulai dari teguran, pemberian denda bahkan pemutusan kontrak kerjasama antara Dinas Perkim Kota Gunungsitoli dengan Pihak Ketiga.
Kata Kunci: Ketepatan Waktu, Kualitas Kontrak, Perspektif Hukum, Sanksi

## Abstract
This  research  aims  to  explain  the  timeliness  of  contract  preparation,  supervision  and monitoring of contract implementation, the application of sanctions for parties who violate the  contract  and  explain  the  quality  of  the  contract  and  the  legal  perspective  in  making contracts  between  the  Gunungsitoli  City  Perkim  Office  and  Third  Parties.  The  type  of research used in this research is descriptive research, with a qualitative approach. The data collection  methods  used  include  observation,  interviews,  and  documentation.  The  data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation and drawing conclusions/verification. The results showed that the timeliness of the contract between the Gunungsitoli  City  Perkim  Office  and  the  third  party  did  not  experience  delays  in  the preparation  of  the  contract  and  the  quality  of  the  contact  was  in  accordance  with  the applicable  legal  perspective.  Supervision  and  monitoring  of  the  implementation  of  the contract is carried out by an internal party appointed by the Gunungsitoli City Perkim Office, the supervision aims to ensure that the implementation of the work is in accordance with the contents of the contract. The application of sanctions for parties who violate the contract has been contained in the agreed cooperation contract ranging from reprimands, imposing fines and even terminating the cooperation contract between the Gunungsitoli City Housing Office and the Third Party.
Keywords: Punctuality, Contract Quality, Legal Perspective, Sanctions

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  hukum,  maka  pembangunan  yang  sedang  dilaksanakan tidaklah  terlepas  dari  peraturan-peraturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  masalah tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Jasa Kontruksi, mempunyai peranan penting dan strategis dalam pencapaian pembangunan nasional yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Industri jasa konstruksi di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Melalui sektor inilah, secara fisik kemajuan pembangunan Indonesia dapat dilihat langsung.  Dalam  pelaksanaan  usaha  jasa  konstruksi,  pemilik  proyek  atau  pihak  yang ingin  melakukan  suatu  pembangunan  fisik  baik  pemerintah  ataupun  swasta  umumnya tidak mengerjakannya sendiri.
Langkah yang dilakukan setelah didapatnya perusahaan konstruksi yang diinginkan oleh  pengembang  adalah  pengikatan  para  pihak.  Pengikatan  para  pihak  dalam  usaha jasa konstruksi dituangkan melalui suatu kontrak yang bernama kontrak kerja konstruksi (3K). Kontrak kerja konstruksi berisikan tentang perjanjian antara pemberi kerja dengan kontraktor yang umumnya membahas mengenai hak dan tanggung jawabnya.
SOP  Kontrak,  atau  Standar  Operasional  Prosedur  Kontrak,  adalah  serangkaian langkah-langkah  atau  prosedur  yang  ditetapkan  untuk  mengatur  persiapan,  negosiasi, penandatanganan, dan pelaksanaan kontrak. SOP Kontrak bertujuan untuk menciptakan konsistensi,  meningkatkan  efisiensi,  dan  mengurangi  risiko  dalam  manajemen  kontrak. SOP  kontrak  memainkan  peran  penting  dalam  pengendalian  keuangan  dan  anggaran organisasi.  Melalui  SOP,  organisasi  dapat  menetapkan  prosedur  yang  jelas  untuk penagihan, pembayaran, dan pelaporan keuangan terkait dengan kontrak. Ini membantu menghindari kehilangan  pendapatan,  memastikan akurasi pembayaran,  dan  mengelola anggaran dengan lebih efektif.
Dengan  adanya  SOP  yang  terstruktur,  organisasi  dapat  meningkatkan  efisiensi operasional  dalam  pelaksanaan  kontrak  dengan  pihak  ketiga.  Prosedur  yang  jelas membantu  mengurangi  ketidakpastian,  menghindari  kebocoran  informasi,  dan mengoptimalkan  penggunaan  sumber  daya.  Ini  dapat  mencakup  langkah-langkah seperti penjadwalan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang sistematis.
Implementasi  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  kontrak  dengan  pihak  ketiga merupakan  langkah  penting  dalam  menjalankan  bisnis  yang  melibatkan  kerjasama
dengan mitra eksternal. SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami  dan  mematuhi  persyaratan  kontrak  serta  proses  yang  harus  diikuti  selama pelaksanaan kontrak.
Kontrak dengan pihak ketiga seringkali melibatkan persyaratan dan ketentuan yang kompleks.  Implementasi  yang  tidak  tepat  dapat  mengakibatkan  ketidakjelasan, perselisihan, atau risiko hukum bagi organisasi. Oleh karena  itu, adopsi SOP yang jelas dan terstruktur membantu memastikan bahwa semua pihak memahami dan mematuhi kontrak  dengan  benar.  SOP  kontrak  membantu  dalam  pengendalian  dan  pemantauan yang efektif terhadap kegiatan yang berkaitan dengan kontrak. Melalui SOP, organisasi dapat menetapkan langkah-langkah yang jelas untuk memastikan bahwa semua tahapan kontrak  dilakukan  sesuai  dengan  aturan  dan  peraturan  yang  berlaku.  Ini  membantu organisasi dalam mencapai kepatuhan yang tinggi dan menghindari pelanggaran yang dapat merugikan reputasi dan keuangan.
Dinas  Perkim  atau  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  adalah  lembaga pemerintah  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengelola  perumahan  dan  kawasan permukiman  di  suatu  daerah.  Salah  satu  tugas  utama  dari  dinas  Perkim  adalah  untuk membangun,  merenovasi,  dan  memelihara  infrastruktur  perumahan  dan  permukiman seperti  jalan,  jembatan,  saluran  air,  dan  sistem  drainase.  Dinas  Perkim  (Perumahan, Kawasan  Permukiman,  dan  Pertanahan)  memiliki  peran  penting  dalam  mengelola perencanaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap perumahan dan permukiman di  wilayah  kerjanya.  Untuk  menjalankan  fungsinya,  Dinas  Perkim  kerap  kali  melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, seperti kontraktor, konsultan, atau vendor dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek pembangunan perumahan dan permukiman.
Namun,  dalam  kenyataannya,  masih  terdapat  kendala  dalam  implementasi  SOP kontrak dengan pihak ketiga pada Dinas Perkim. Beberapa kendala tersebut antara lain adalah  ketepatan  waktu  dalam  penyusunan  kontrak,  minimnya  pengawasan  dan pemantauan  terhadap  pelaksanaan  kontrak,  serta  kurangnya  sanksi  yang  efektif  bagi pihak yang melanggar kontrak, kualitas kontrak dan perspektif hukum dalam pembuatan kontrak.
Terkadang,  kontrak  dengan  pihak  ketiga  dapat  mengalami  ketidakjelasan  dalam mendefinisikan  peran  dan  tanggung  jawab  masing-masing  pihak.  Hal  ini  dapat mengakibatkan  konflik  dan  kesalahpahaman  dalam  pelaksanaan  kontrak.  Salah  satu masalah yang umum dalam kontrak dengan pihak ketiga adalah pelanggaran kontrak. Ini
bisa terjadi ketika pihak ketiga tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak,  baik  itu  terkait  jadwal,  kualitas,  atau  jumlah  barang  atau  layanan  yang disediakan.  Pihak  ketiga  mungkin  menghasilkan  barang  atau  layanan  yang  tidak memenuhi standar yang telah disepakati dalam kontrak. Ini bisa berupa produk dengan kualitas yang rendah, keterlambatan pengiriman, atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang  ditentukan.  Lingkungan  bisnis  yang  berubah  atau  perubahan  kebutuhan  bisa menjadi  tantangan  dalam  kontrak  dengan  pihak  ketiga.  Misalnya,  jika  ada  perubahan regulasi  atau  kebijakan  yang  mempengaruhi  kontrak,  perlu  ada  penyesuaian  atau renegosiasi kontrak agar tetap relevan dan sesuai. Terkadang, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak dapat memiliki interpretasi yang berbeda terkait dengan persyaratan dan ketentuan  kontrak.  Ini  dapat  menyebabkan  perselisihan  dan  kesulitan  dalam implementasi kontrak. Kontrak dengan pihak ketiga mungkin melibatkan estimasi biaya dan anggaran yang tidak pasti. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat mengarah pada peningkatan biaya yang tidak terduga atau ketidaksesuaian dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam beberapa kasus, organisasi mungkin menjadi terlalu bergantung pada pihak ketiga dalam menjalankan operasionalnya. Ini bisa menimbulkan risiko jika pihak ketiga mengalami kegagalan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  analisis  implementasi  SOP  kontrak  dengan  pihak ketiga  pada  Dinas  Perkim  untuk  mengetahui  sejauh  mana  efektivitas  dan  efisiensi implementasi  SOP  kontrak  tersebut.  Analisis  ini  dapat  memberikan  rekomendasi  bagi Dinas  Perkim  dalam  meningkatkan  kualitas  implementasi  SOP  kontrak  dengan  pihak ketiga,  sehingga  dapat  mencapai  tujuan  proyek  dengan  lebih  baik  dan  meminimalkan risiko terjadinya konflik atau pelanggaran kontrak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  deskriptif  menurut  Sugiyono  (2020:29)  merupakan  metode  yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan  data  yang  diperoleh.  Penelitian  dengan  jenis  deskriptif  dapat menggunakan  beberapa  metode  seperti  survei,  observasi,  wawancara  maupun  studi kasus.  Penelitian  deskriptif  tidak  menitikberatkan  hubungan  kausalitas  melainkan memberikan  kemungkinan  kepada  peneliti  untuk  mampu  lebih  luas  mengkaji  sebuah objek.
Sedangkan  penelitian  eksperimental  menurut  Sugiyono  (2020:72)  merupakan metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  mencari  pengaruh  perlakuan  tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Merupakan metode yang dimana peneliti memanipulasi variabel untuk sampai pada sebuah kesimpulan atau penemuan berdasarkan uji hipotesis sebagai fokus utama penelitian yang memungkinkan mampu menghubungkan kausalitas.
Berdasarkan pendapat tersebut, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  penelitian  jenis  kualitatif  yang  mana  karna  tidak  berbentuk  angka  atau bilangan sehingga hanya berbentuk pernyatan-pernyataan atau kalimat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## 1. Ketepatan Waktu dalam Penyusunan Kontrak
Ketepatan waktu dalam penyusunan kontrak sangat penting karena kontrak adalah perjanjian tertulis antara dua pihak yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Kontrak harus disusun dengan jelas dan terperinci agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Ketepatan waktu dalam penyusunan kontrak juga dapat mempengaruhi nilai yang  dihasilkan  dari  suatu  proyek.  Ketika  suatu  proyek  selesai  tepat  waktu  atau  ketika suatu proses dapat diselesaikan dengan cepat, tercipta nilai yang lebih besar bagi seluruh pemangku  kepentingan.  Oleh  karena  itu,  dalam  penyusunan  kontrak,  waktu  harus diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan proyek atau kesalahan dalam penyelesaian kontrak.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bazatulo Telaumbanua, S.E pada Selasa, 07 November 2023 beliau mengatakan bahwa:
“ Pada umumnya proses pembuatan kontrak berjalan dengan lancar dan tepat waktu, namun terkadang dapat terjadi keterlambatan atau penundaan dalam proses tender. Oleh karena  itu,  penting  bagi  UKPBJ  (Unit  Kerja  Pengadaan  Barang/Jasa)  Kota  Gunungsitoli untuk  memastikan  bahwa  tahapan  proses  tender  berjalan  sebagaimana  mestinya  agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembuatan kontrak. ”

## 2. Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Kontrak
Pengawasan  dan  pemantauan  pelaksanaan  kontrak  sangat  penting  untuk memastikan  kontrak  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  sesuai  dengan  peraturan  dan prosedur yang berlaku. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kontrak dilakukan oleh pihak internal  ditunjuk oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Gunungsitoli. Pihak internal  yang  telah  ditunjuk  sebagai  pengawas  bertanggung  jawab  untuk  memastikan pelaksanaan kontrak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak dan bertanggung  jawab  untuk  mengatasi  kendala  teknis  yang  ada  di  lapangan  dan memberikan usulan untuk mengatasi kendala tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Sabar  Sidauruk,  SH,  beliau mengungkapkan bahwa:
“ Kalau  pengawasan  pelaksanaan  kontrak  selalu  dilakukan  oleh  tim  internal  yang telah  ditunjuk  oleh  Dinas  Pekim  Kota  Gunungsitoli.  Nah,  pihak  internal  ini  yang  akan memantau  hasil  pekerjaan  kami  apakah  sudah  sesuai  dengan  isi  kotrak,  kalau  misalnya ada  kesalahan  kami  akan  ditegur  untuk  memperbaiki,  tapi  sampai  saat  ini  puji  Tuhan pekerjaan yang kami kerjakan selalu selesai dan sesuai dengan isi kontrak ”

## 3. Kualitas Kontrak
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Ir.  Amonita  Telaumbanua,  ST  beliau mengungkapkan bahwa:
“ Menurut  saya,  Dinas  Perkim  dalam    membuat  dan  mengeluarkan  kontrak  sudah sesuai dengan persyaratan kontrak pada umumnya. Kontrak tersebut juga memuat syarat- syarat umum dan khusus, spesifikasi teknis, dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam pembuatan  kontrak.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  Dinas  Perkim  telah membuat  kontrak  dengan  kualitas  yang  baik  dan  sesuai  dengan  peraturan  persyaratan kontrak ”

## 4. Perspektif Hukum dalam Membuat Kontrak
Perspektif  hukum  dalam  pembuatan  kontrak  mencakup  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan, seperti memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum, memperhatikan aspek kepastian hukum dan keadilan bagi kedua belah pihak, memuat sanksi yang jelas dan  sesuai  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan,  dan  memperhatikan  tindakan  hukum atau sanksi yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran kontrak.
Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Manunggal S.A Gea, ST sebagai penata kelola bangunan dan kawasan pemukiman, beliau berpendapat bahwa:
“ Pembuatan  kontrak  harus  sesuai  harus  memenuhi  ketentuan  tentang  undang- undang  jasa  konstruksi,  peraturan  presiden  tentang  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah,  serta  ketentuan  tentang  perikatan  atau  perjanjian.  Selama  kontrak  dibuat berdasarkan peraturan dan ketentuan dan telah dipertimbangkan secara matang oleh PPK mengenai jenis kontrak yang tepat dalam suatu pekerjaan, maka hal tersebut memenuhi ketentuan  dan  perspektif  hukum,  selama  tidak  ada  persengkokolan  atau  permufakatan jahat dalam rangka merugikan keuangan Negara ”

## 5. Negosiasi Kontrak
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Arfan  Z.A  Zalukhu  pada  Selasa,  07 November 2023 beliau berpendapat bahwa:
“ Proses negosiasi tentu berjalan dengan baik antara pihak ketiga dengan Dnas Perkim Kota Gunungsitoli. Proses negosiasi dalam penyusunan kontrak konstruksi memegang peranan penting dalam memastikan kesepahaman antara pihak-pihak terkait. Negosiasi yang baik dapat mencegah terjadinya ketidaksepahaman yang berpotensi mengakibatkan kegagalan kontrak. ”

## Pembahasan

## 1. Ketepatan Waktu dalam Penyususan Kontrak
Ketepatan  waktu  dalam  kontrak  menunjukkan  sejauh  mana  kontrak  tersebut diselesaikan  tepat  waktu.  Hal  ini  dapat  diukur  dengan  membandingkan  waktu penyelesaian kontrak dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak tersebut (Malik Alfian, 2010:239).
Dalam  pembuatan  kontrak  Dinas  Perkim  Gunungsitoli  dan  pihak  ketiga  tidak mengalami  keterlambatan  dalam  penyusunan  kontrak.  Ada  beberapa  hal  yang  perlu diperhatikan dalam pembuatan kontrak yaitu:
a. Perencanaan yang matang harus dilakukan agar penyusunan kontrak dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini meliputi perencanaan waktu, sumber daya, dan prosedur yang akan digunakan.
b. Dinas  Perkim  Kota  Gunungsitoli  dan  pihak  ketiga  pembuat  kontrak  harus  memahami prosedur  yang  berlaku  dalam  penyusunan  kontrak  agar  kontrak  yang  dibuat  sesuai dengan prosedur yang berlaku.
c. Dinas  Perkim  Kota  Gunungsitoli  dan  pihak  ketiga  pembuat  kontrak  harus  mematuhi jadwal yang telah ditetapkan agar kontrak dapat diselesaikan tepat waktu.
d. Dinas  Perkim  Kota  Gunungsitoli  dan  pihak  ketiga  pembuat  kontrak  harus  memahami peraturan  yang  berlaku  agar  kontrak  yang  dibuat  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku,  dan  juga  kerjasama  sangatlah  penting  antara  para  pihak  dalam  penyusunan kontrak supaya kontrak dapat diselesaikan tepat waktu.

## 2. Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Kontrak
Pengawasan  pelaksanaan  kontrak  adalah  implementasi  dari  tanggung  jawab terhadap  kepercayaaan  yang  diberikan  untuk  memastikan  bahwa  pekerjaan  yang dilakukan oleh penyedia konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam kontrak (Malik Alfian, 2010:240).
Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan dalam pengawasan internal tersebut:
a. Direksi Teknis Lapangan memberikan laporan kepada PA/KPA secara berjenjang seperti laporan  harian,  mingguan,  dan  bulanan.  Laporan  tersebut  berisi  progress  kemajuan pekerjaan setiap minggu, jumlah tenaga kerja, jumlah bahan, cuaca, dan lain-lain.
b. Pengawas  internal  berhak  memberikan  teguran  kepada  penyedia  jasa  jika  dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan gambar rencana, spesifikasi, dan hal-hal lain yang menyimpang dengan kontrak.
c. Mengawasi dan pemantauan pelaksanaan kontrak akan dilakukan oleh tim internal dari awal  sampai  selesai  pekerjaan  untuk  memastikan  bahwa  pekerjaan  dilakukan  sesuai dengan kontrak dan spesifikasi yang telah disepakati.
Dalam  pelaksanaan  pengawasan  dan  pemantauan  pelaksanaan  kontrak  pihak internal  yang  telah  ditunjuk  oleh  Dinas  perkim  Kota  Gunungsitoli  sudah  melakukan tugasnya  secara  maksimal  dan  memastikan  bahwa  kontrak  dilaksanakan  sesuai  dengan peraturan  dan  prosedur  yang  berlaku  serta  sesuai  dengan  kontrak  kerjasama  sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya ketidaktepatan dalam penyelesaian kontrak.

## 3. Kualitas Kontrak
Menurut Davis (2018:185) mengatakan bahwa  kualitas kontrak adalah sejauh mana kontrak  tersebut  memenuhi  standar  yang  ditetapkan  untuk  memastikan  kejelasan, keadilan, dan keberlanjutan kerja sama antara kedua belah pihak terkait dengan proyek atau  layanan  tertentu.   Kontrak  antara  Dinas  Perkim  dan  Pihak  Ketiga  merupakan perjanjian yang mengatur hubungan kerja sama antara kedua belah pihak terkait dengan proyek  atau  kerjasama  lainnya.  Kualitas  kontrak  ini  sangat  penting  untuk  memastikan kejelasan, keadilan, dan keberlanjutan kerja sama.
Kualitas  kontrak  antara  Dinas  Perkim  dan  pihak  ketiga  dapat  mencakup  berbagai aspek, seperti ketentuan-ketentuan yang jelas, kewajiban dan hak masing-masing pihak, jangka  waktu  kontrak,  prosedur  penyelesaian  sengketa,  dan  lain  sebagainya.    Kualitas kontrak  antara  Dinas  Perkim  dan  pihak  ketiga  dapat  menjadi  kunci  dalam  memastikan penyelesaian  kontak  atau  pekerjaan  yang  berkualitas  dan  memenuhi  standar  yang ditetapkan.  Kontrak  yang  baik  dapat  memberikan  perlindungan  bagi  semua  pihak  yang terlibat  dalam  proyek  perumahan,  termasuk  pihak  ketiga  yang  terlibat  dalam pembangunan.
Dalam  pembuatan  kontrak  Dinas  Perkim  dan  Pihak  Ketiga  dalam  penyusunan kontrak kerjasama harus mendefnisikan tujuan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak. Keterbukaan  mengenai  ekspektasi  dan  hasil  yang  diinginkan  membantu  memandu pelaksanaan  kerjasama,  serta  memberikan  dasar  bagi  evaluasi  kinerja  yang  objektif. Kontrak  kerjasama  juga  memuat  tentang  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dan juga memuat mekanisme dalam penyelesaian sengketan yang memiliki kekuatan hukum.

## 4. Perspektif Hukum dalam Membuat Kontrak
Perspektif  hukum  dalam  membuat  kontrak  sangat  penting  untuk  memastikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak. dalam membuat kontrak, perlu memperhatikan aspek-aspek hukum yang terkait dengan keabsahan kontrak, subyek hukum, obyek hukum,  dan asas-asas hukum dalam kontrak. Hal ini  bertujuan  untuk memastikan  bahwa kontrak yang  dibuat memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak.
Dalam Pembuatan kontrak Dinas Perkim Kota Gunungsitoli telah memastikan bahwa kontrak  kerjasaman  sesuai  dengan  persyaratan  dan  memiliki  kekuatan  hukum.  Hal  ini
terlihat dari fakta bahwa pembuatan kontrak telah diperiksa oleh BPK dan Inspektorat, di mana hingga saat ini tidak ada catatan atau temuan terhadap dokumen  kontrak. Selain itu, dalam membuat kontrak, Dinas Perkim Kota Gunungsitoli juga memperhatikan aspek- aspek hukum yang terkait dengan keabsahan kontrak, subyek hukum, obyek hukum, dan asas-asas hukum dalam kontrak.

## 5. Negosiasi Kontrak
Menurut Achmad Romsan (2016:19) Negosiasi  ialah tahapan yang  dilakukan oleh dua  pihak  atau  kelompok  atau  lebih  melalui  perundingan  untuk  mencapai  persetujuan yang sesuai dengan karakteristik tertentu yang dilalui tahapan yang saling bertentangan satu sama lain.
Efisiensi  negosiasi  kontrak  pad  Dinas  Perkim  dan  Pihak  Ketiga  merupakan  upaya untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan dengan mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuai dengan penawaran. Proses negosiasi kontrak pada Dinas Perkim dan pihak  ketiga  dapat  terjadi  pada  tahap  persiapan,  tahap  tender,  dan pasca  tender  dan proses  negosiasi  dilakukan  secara  terbuka  dan  transparan  untuk  memastikan  bahwa kesepakatan yang dicapai menguntungkan kedua belah pihak.

## SIMPULAN
1. Ketepatan waktu dalam pembuatan kontrak antara Dinas Perkim Kota Gunungsitoli dan pihak  ketiga  tidak  mengalami  keterlambatan  dalam  penyusunan  kontraknya  dan penyusunan  kontrak  sudah  sesuai  dengan  peraturan  dan  prosedur  yang  berlaku selama  melakukan  penyusunan  kontrak  kerja.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Dinas Perkim  Kota  Gunungsitoli  sangat  memperhatikan  pentingnya  waktu  dalam penyelesaian kontrak karena memiliki pengaruh yang pada penyelesaian pekerjaan.
2. Pengawasan  dan  pemantauan  terhadap  pelaksanaan  kontrak  dilakukan  oleh  pihak internal yang  ditunjuk oleh Dinas Perkim Kota Gunungsitoli mulai dari PA/KPA, PPK, Direksi  Pekerjaan,  Direksi  Teknis  Lapangan,  dan  Tim  Monitoring  dari  Dinas  Perkim Kota  Gunungsitoli.  Pengawasan  dan  pemantauan  itu  di  lakukan  untuk  memastikan bahwa pekerjaan yang  dikerjakan oleh kontraktor sudah sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati.
3. Penerapan  sanksi  bagi  pihak  yang  melanggar  kontrak  telah  termuat  dan  diatur dalam kontrak yang  dibuat oleh  Dinas Perkim Kota Gunungsitoli  dan Pihak  Ketiga.
Dalam  kontrak  jasa  konstruksi,  telah  dijelaskan  secara  rinci  mengenai  sanksi-sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran kontrak. Sanksi ini berupa peringatan, denda bahkan  pemutusan  kontrak.  Sanksi-sanksi  tersebut  bertujuan  untuk  memastikan bahwa  para  pihak  mematuhi  kontrak  yang  telah  disepakati  dan  menjamin  kualitas pekerjaan yang dilakukan
4. Kualitas  dan  perspektif  hukum  dalam  pembuatan  kontrak  sudah  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku.  Pembuatan  kontrak  kerjasaman  telah  memenuhi  ketentuan tentang  undang-undang  jasa  konstruksi,  peraturan  presiden  tentang  pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta ketentuan tentang perikatan atau perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian Malik, (2010). Pengantar Bisnis Jasa Pelaksana Konstruksi. Yogyakarta: Cv Andi Offset Apriliana,  I.,  &  Darmawan,  D.  (2020). Penyelesaian  Sengketa  Kontrak  Konstruksi Berdasarkan  Un-Dang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa  Konstruksi.  Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 4(4), 743-750.
Brown, A., & Johnson, R. (2019). " Praktik Terbaik untuk Penerapan SOP dalam Manajemen Kontrak." Jurnal Internasional Manajemen Kontrak, 15(3), 78-94.
Christiawan,  R.  (2020). Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Kontrak  Konstruksi.      Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 9(2), 85-94.
Garcia,  M.,  &  Hernandez,  L.  (2020).  " Mengevaluasi  Efektivitas  SOP  dalam  Implementasi Kontrak: Studi Kasus." Jurnal Analisis Kontrak, 18(1), 112-130. https://onesearch.id/Author/Home?author=MALIK%2C+Alfian Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  RI. “ Panduan  Implementasi  SOP Kontrak ” .

## Menurut Achmad Romsan (2016:19) Negosiasi
Smith, J. (2018). “ Pentingnya Prosedur Operasi Standar dalam Implementasi Kontrak .” Jurnal Manajemen Kontrak, 10(2), 45-60.
Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suryati, Rini. "Identifikasi Persyaratan Kontrak dalam Manajemen Proyek Konstruksi" (jurnal). Wibowo,  P.,  Ummu  Hilmy,  S.,  &  Djumikasih,  S.  (2014). Penyelesaian  Sengketa  antara Pengguna  Jasa  dengan  Penyedia  Jasa  dalam  Hal  Perbedaan  Interpretasi  Klausul Kontrak  Tentang  Perubahan  Desain  Konstruksi  Bangunan  (Studi  Kontrak  antara  PT Hutama Karya (Persero) dengan PT Petrokimia Gresik). Brawijaya University.