## MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT MISKIN DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Oleh: Rahmatullah*

## ABSTRACT
The existence of a democratic system is strongly influenced by the participation of all  parties,  including  the  poor.  So  far,  the  poor  always  associated  as  apathetic  and irrational in politics. and consider any political change will not be much change their fate. However,  in  the  case  of  DKI  Jakarta  showed  that  they  are  a  group  of  rational, transparent,  and  participatory  enough  in  politics,  though  not  to  the  extent  that satisfactory.  Their  knowledge  of  politics  obtained  directly  from  a  variety  of  media  and existing facilities. Because it is necessary for the political strengthening of the urban poor, in the form of strengthening the political culture of the participants, which puts them have a real orientation of the systems, structures and processes of political and administrative .. That way they can be involved in a variety of policies oriented towards the improvement of people's  lives  rate.  The  phenomenon  of  the  political  life  of  the  urban  poor  is  not  merely seen from political participation in the form of political activity, but also a social activity
Key Words: Poor, participation, democracy.

## Pendahuluan
Reformasi  di  Indonesia  meng- andung  makna  demokratisasi  sebagai agenda  politik    pembangunan  negara  yang tengah  menghadapi  krisis  dan  transisi pasca  tumbangnya  kekuasaan  Orde  Baru. Dengan  demokrasi  maka  ditengarai  bahwa Indonesia bisa menanggulangi  kemiskinan sebab demokrasi memberi ruang partisipasi kelompok miskin untuk mendorong kebijakan  publik  yang  terkait  dengan pembangunan kesejahteraan, sehingga dengan  kata  lain  demokratisasi  sebagai prasyarat  negara  mengurangi  kemiskinan atau kemelaratan.
Demokrasi sebagai sistem politik mensyaratkan  partisipasi  politik  dalam  arti bagaimana  mengartikulasikan  pelibatan berbagai kelompok masyarakat yang plural,  termasuk  masyarakat  miskin  di dalamnya  agar  dapat  bersinergi  dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Pembangunan dalam konteks politik demokrasi adalah terbukanya ruang publik yang bebas dalam menginisiasi  tindakan  bagi  masyarakat untuk  peneguhan  legitimasi  atau  dalam proses pengambilan keputusan umum.
Dalam  pemikiran  inilah,  maka  demokrasi lebih sebagai alat atau cara ( means/instrument )  dari  pada  sekedar * Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, dan anggota Komite Pemuda pada Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DPN KSPI)
tujuan akhir ( ends/goals ) dari pembangunan  negara.  Bagi  kelompok masyarakat miskin, demokrasi membebaskan  mereka  dari  peminggiran politik  untuk  ikut  serta  dalam  proses pengambilan keputusan yang dapat menentukan kesejahteraan atau nasib masa depannya.

## Konsepsi  Masyarakat  Miskin  Dalam Konteks Pembangunan
Dalam  pelbagai  literatur  kajian mengenai  kemiskinan  dapat  diklasifikasi dalam  tiga  pendapat  dominan,  yakni: pertama ;  faktor  kebijakan,  yaitu  kondisi kemiskinan  yang  dialami  oleh  suatu komunitas masyarakat disebabkan kebijakan  negara,  sehingga  tidak  adanya kesempatan  pelibatan  dan  pengakuan  hak- haknya  untuk  menentukan  aspirasi  dan inisiatifnya  dalam  pembangunan  (Davies, 1976)  yang  lazim  disebut  kemiskinan struktural  (Soemardjan  &  Alfian,  1980). Kedua ; faktor kebudayaan, yakni kemiskinan  akibat  penghayatan  nilai-nilai kultural  yang  membentuk  dalam  perilaku kehidupan  masyarakat.  Dan, ketiga ;  faktor alam  (natural)  atau  lingkungan  fisik  yang tidak  memungkinkan  masyarakat  untuk memperoleh kehidupan yang layak.
Menurut  John  Haba  dalam  Hisyam (2001;135) memandang kemiskinan struktural  di  Indonesia  terkait  dengan  cara pandang  kemiskinan  relatif  yakni  diukur
dan  dipahami  berdasarkan  perbandingan antara pendapatan suatu kelompok masyarakat  dengan  tingkat  pendapatan kelompok  masyarakat  lainnya  sehingga diketahui suatu kelompok tersebut dikategorikan  kaya  atau  mampu,  dan kategori lainnya miskin yang menunjukkan kesenjangan  ekonomi.  Adapun  kemiskinan struktural  dimaksudkan  suatu  kondisi kemiskinan yang ditentukan dengan menetapkan garis  tingkat pendapatan minimum  tertentu.  Dengan  Model Proxy Mean  Test (PMT)  dengan  memperkirakan pengeluaran  penduduk  melalui  variabel nonmaterial, seperti kondisi fisik bangunan,  dan  sebagainya,  dimana  kriteria miskin ditentukan sesuai Pendapatan Perkapita/Bulan,  yakni  Rp.  447,797/Bulan pada  tahun  2014  (naik  dari  sebelumnya, tahun 2013 sebesar Rp. 434,322/Bulan, dan tahun 2012 sebesar392,571/Bulan). Merunut  data  di  BPS  DKI  Jakarta  (Data TNP2K  yang  masih  menggunakan  data 2011,  karena  3  tahun  sekali  diperbarui, namun 2014 tertunda akibat suksesi politik sampai  2015)  tercatat  sebanyak  286,075 Rumah  Tangga  Miskin  (Bukan  Kepala Keluarga)  sehingga  dari  40%  penduduk miskin  di  Indonesia,  DKI  terendah  secara nasional (BPS DKI Jakarta, 2014).
Kemiskinan struktural yang merupakan dampak dari kebijakan “buatan”  kekuasaan  manusia  disebabkan keberpihakan pemerintah sebagai
pengambil kebijakan yang mengakomodasi kelompok  pemilik  modal  atau  kelompok kaya dan kemudian berakibat pada timpangnya pendistribusian aset-aset ekonomi produksi pada kelompok masyarakat  ekonomi  lemah.  Berkenaan dengan  hal  tersebut  pemerintah  pula  yang membuat  kriteria  suatu  keluarga  miskin sesuai ukuran kebutuhan dasar, penghasilan, aktifitas sosial, keterjangkauan pelayanan sosial, kepemilikan  alat  rumah  tangga  dan  sarana hiburan,  serta  kemampuan  lainnya  sebagai dasar  untuk  mengatasi  kemiskinan  melalui sejumlah program yaitu: pertama ; pemberdayaan  keluarga  miskin  melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan dan bimbingan  motivasi  serta  keterampilan berusaha. Kedua ; melalui kemitraan usaha, dimana keluarga miskin dimasukkan dalam Kelompok  Usaha  Bersama  yangterkait dengan program-program Penanganan Keluarga  Miskin,  dengan  memberikan bantuan  usaha  ekonomi  produktif. Ketiga ; melalui partisipasi masyarakat, baik pemerintah selaku pembina dibantu masyarakat sekitar dimana program tersebut  diselenggarakan  sehingga  dengan pelibatan  masyarakat  yang  mampu  dan pemerintah  sebagai  “bapak  angkat”  maka beban  penanggulangan  kemiskinan  lebih “murah”  dari  pada  harus  dikerjakan  satu instansi saja (John Haba, 2001;135).
Tampaknya  pendekatan  partisipasi dari  segi  sosial  dan  ekonomi  di  atas perlunya sebuah pendekatan politik mengingat partisipasi juga dimaknai adanya  proses  yang  komunikatif  dalam masyarakat  yang  menjunjung  kesetaraan. Konteks  demokrasi  yang  substansinya adalah  pengakuan  hak-hak  bebas  yang sama  dan  setara  untuk  membangun komunikasi  yang  inklusif  dan  membuat konsensus bersama. Sebab dalam partisipasi  dimana  terdapat  relasi  posisi antara  kelompok  relasi  “kuasa”  dan  yang dikuasai  maka  melahirkan  konsensus  yang bias  atau  cenderung  pada  kelompok kepentingan dominan. Demokrasi menuntut  adanya  partisipasi  yang  setara dimana  kekuasaan  terdistribusi  secara merata dengan hak yang sama.
Sejatinya demokrasi yang diagendakan dari produk gerakan reformasi di  Indonesia  adalah  membuka  kesempatan bagi  kelompok  masyarakat  miskin  di dalam  pengambilan  keputusan.  Partisipasi politik kelompok masyarakat miskin bukan sekedar  sebuah  pilihan  ( vote ),  tetapi  juga dari  segi  keikutsertaannya  dalam  bersuara menyampaikan  aspirasinya  ( voice ),  dan termasuk  juga  mendiskusikan hingga memonitor  hasil  kebijakan  yang  disusun oleh  institusi  demokrasi.  Karenanya  pula diperlukan penyikapan politik dari masyarakat  miskin  di  tengah  tempaan  arus
demokratisasi,  khususnya  di  ranah  Ibukota Jakarta.

## Demokratisasi  dan  Politik  Masyarakat Miskin Kota
Inti  perkataan  demokrasi  adalah kehidupan bersama dalam sistem bernegara dengan  pelibatan  setiap  orang  dalam pengambilan  keputusan.  Bahwa  semua anggota kelompok masyarakat bebas menyampaikan aspirasinya atau kemauannya  secara  demokratis  untuk dikalkulasi  dalam  keputusan  politik  yang demokratis.  Dengan  demikian  kelompok minoritas  di  parlemen  atau  kelompok marginal  di  luar  parlemen  memiliki  hak untuk  menggalang  opini  politik  ataupun ruang  opini  publik  untuk  memperjuangkan aspirasinya secara demokratis.
Smith  dan  Lindeman  (1955)  dalam Labolo  (2011;145-146)  demokrasi  dipilih sebagai  landasan  pemikiran  suatu  negara setidaknya  memiliki  arti: pertama ,  ia merujuk  pada  kepentingan  mayoritas. Mayoritas  seringkali  mengklaim  mewakili kelompok secara keseluruhan, walau kenyataannya  tidak  semuanya.  Mayoritas sebagai representasi rakyat secara keseluruhan  adalah  dengan  pertanggung- jawaban,  sehingga  mayoritas  bertanggung- jawab  sebagai  atas  nama  bersama. Kedua , memberikan  kekuatan  bagi  kelompok minoritas  untuk  mengimbangi  kekuatan mayoritas.  Di  sinilah  peran  pentingnya
dimana  minoritas  merupakan  bagian  dari mayoritas  secara  keseluruhan  diatur  tanpa rasa  takut,  dan  bahkan  menjadi  mayoritas atau minoritas hanyalah sekedar perputaran atau  pergeseran  pada  waktunya.  Sehingga mayoritas membutuhkan kelompok penyeimbang  dari  kelompok  minoritas untuk  menutupi  ketidak-sempurnaannya dalam mengelola pemerintahan, dan sebaliknya minoritas membutuhkan legitimasi  dari  kelompok  mayoritas  untuk menjamin  ketersediaan  fasilitas  jaminan dan kenyamanan dalam kehidupan bersama. Ketiga ,  demokrasi  mendorong setiap  orang  untuk  mendapat  manfaat  dari kualitas kepemimpinannya. Demokrasi selain sebagai mekanisme yang mendorong kuantitas  juga  memberikan  kesempatan luas dan legitimasi bagi kualitas individual untuk memimpin.
Dalam kaitannya dengan
demokratisasi maka mekanisme perwujudan demokrasi diejawantahkan melalui  berbagai  proses  penataan  yang memungkinkan berbagai aspirasi kelompok masyarakat me-nyalurkan tuntutan  dan  aspirasinya  dalam  institusi demokrasi  sehingga  terbangun  keputusan bersama.  Kajian  dari  Arifin  dalam Jurnal Analisis
Sosial
(2002;191-192) mengungkap bahwa praktik-praktik demokratisasi  yang  dirasakan  manfaatnya bagi  kelompok  masyarakat  miskin  di antaranya  (salah  satunya)  dalam  mengkaji
dampak program kemiskinan, yakni apakah praktik  partisipasi  lebih  berfungsi  sebagai alat  pengelolaan  program  yang  efektif  dan efisien ataukah lebih sebagai alat pemberdayaan  kelompok  miskin,  termasuk di dalamnya penguatan organisasi kelompok  miskin  agar  mampu  berfungsi sebagai  wadah  menyalurkan  dan  membela hak  dan  kepentingannya?  Sebab  jika  yang pertama  yang  menonjol  maka  prinsip demokrasi yang terwujud dalam mekanisme partispatif telah gagal menunjukkan kekuatannya dalam memberikan kesempatan keberdayaan kaum miskin sebagai upaya penanggulangan kemiskinannya.
Memperbincangkan masyarakat miskin dari sudut pandang politik umumnya  dijejali  oleh  kesan  sebagai kelompok  masyarakat  yang  kurang  peduli terhadap perkembangan politik atau bersikap  apatis  (bahkan apolitik )  karena disibukkan oleh aktivitas seputar pemenuhan  kebutuhan  ekonomi  sehari- hari.  Pandangan  pragmatis  kelompok miskin menganggap politik hanyalah “pekerjaan”  segolongan  elit  yang  kerap senang  “beretorika”  dan  menghampiri kaum  miskin  untuk  kepentingan  sesaat. Termasuk  pula  kelompok  masyarakat miskin  dalam  pandangan  politik  praktis hanya  “dimanfaatkan”  untuk  partisipasi politik secara mobilisasi dalam
memberikan dukungan atau penolakan atas suatu dorongan kepentingan kaum elit.
Namun  di  era  global  dengan majunya  teknologi  informasi  yang  kian mempertontonkan  area  politik  (termasuk pelaku  institusi/negara)  yang  mengikis ketabuan,  maka  stigma  bahwa  kelompok masyarakat  miskin  dianggap  irrasional dalam  politik  tidaklah  sepenuhnya  tepat, apalagi keterbukaan dan kebebasan menjadi  “angin  segar”  untuk  menuntut kaum  miskin  berpartisipasi  secara  politik. Terutama  bagi  kelompok  bagi  masyarakat miskin  perkotaan  yang  terbuka  dengan berbagai sosialisasi dan informasi politik.
Meskipun demikian terbukanya berbagai bentuk informasi maupun wacana publik keseharian seputar kehidupan politik,  namun  warga  miskin  kota  di Ibukota  Jakarta  belum  sepenuhnya  terlibat dalam  budaya  partisipan  secara  politik mengingat  kepentingannya  yang  sesaat mendekati  mereka  setiap  siklus  lima tahunan  atau  hanya  sekedar  pilihan  ( vote ), namun penyikapan mereka terhadap perkembangan aksentuasi politik pembangunan  belum  sepenuhnya  terlibat secara partisipatif. Dalam arti kata aspirasi kaum  miskin  kota  dalam  melakukan tuntutan  keputusan  publik  masih  belum tampak “terdemonstrasikan” secara efektif, kecuali sekedar luapan  spontanitas melalui aksi  “demo”  atau  penolakan  yang  belum terorganisir aspirasinya.
Misalnya
penolakan  atas  penggusuran,  masalah layanan  kesehatan,  hingga  mempersoalkan pembangunan  fisik  di  sekitar  lingkungan yang berdampak terhadap eksistensi kelompok miskin tertentu.
Mengingat pengetahuan atau informasi  dan  wacana  seputar  politik menjadi isu keseharian bagi warga Ibukota sehingga  membentuk  preferensi  politik tertentu  namun  kebanyakan  kelompok warga masyarakat miskin kota tidak begitu tertarik  politik  bukanlah  dianggap  bagian dari  kehidupannya  dan  hanya  membuang waktu yang tidak bermanfaat bagi pemenuhan  kebutuhan  hidup  sehari-hari. Selain itu politik dianggap sebagai kehidupan  yang  penuh  jebakan  dan  intrik, terutama  menyangkut  perebutan  sumber daya  atau  kekuasaan.  Sehingga  kelompok masyarakat  miskin  DKI  Jakarta  tidak tertarik  untuk  mengikuti  aktivitas  politik atau  beraktualisasi  dalam  dinamika  politik perkotaan, kecuali bagi mereka keikutsertaannya  hanyalah  sebatas  pada pemberian  dukungan  suara.  Sikap  politik warga  kelompok  ini  lebih  didasari  pada dukungan  partisipasi  yang  penuh  rasa simpati  tertentu  dari  pada  sikap  secara rasio dan kritis untukmendorong bekerjanya  sistem  politik.  Sebab  bagi kelompok  ini  disadari  sepenuhnya  bahwa partisipasi  mereka  sekedarnya  dan  tidak berorientasi  pada  “perebutan”  kekuasaan
ataupun  untuk  ikut  terlibat  dalam  proses pemerintahan maupun parlemen.
Tidak  jarang  pula  dijumpai  bahwa kelompok  warga  miskin  ini  lebih  mudah didekati  oleh  elit  politik  untuk  menjadi basis  dukungan  dengan  berbagai  atribut atau posko dilengkapi simbol-simbol politik  tertentu  yang  hadir  di  tengah kehidupan  permukiman  mereka.  Termasuk juga  berbagai  ungkapan  dukungan  terbuka melalui lefleat atau  spanduk,  umbul- umbul,  hingga  banjir  undangan  kegiatan perkumpulan  warga,  kelompok  pengajian, hingga PKK, urusan lomba maupun arisan. Fenomena  yang  cukup  menjadi  rahasia umum  adalah  adanya  hubungan  patronase politik antara elit politik dengan kelompok warga  miskin  kota  melalui  bantuan  materi dengan imbalan dukungan. Dengan demikian keterlibatan mereka dalam partisipasi politik terkesan sebagai kompensasi dari apa yang telah diterimanya  yang  sudah  menjadi  realita politik. Terlebih lagi kelompok masyarakat miskin kota umumnya non ideologis dalam menentukan  preferensi  politiknya,  kecuali sekedar  sebagai  solidaritas  sosial  sesama kelompoknya  yang  dilatari  oleh  kondisi sosio  budaya  maupun  ekonomi,  sehingga mudah  dipengaruhi  oleh  kepentingan  elit politik  ataupartai  politik  untuk  mendulang perolehan  suara  dan  bahkan  dalam  kondisi tertentu  dapat  dimanfaatkan  oleh  politisi partai politik untuk memaksimalkan massa
loyalis yang  sewaktu  waktu  mudah digerakkan dengan mempertahankan budaya politik subjektif.
Dalam konteks inilah diperlukannya penguatan  politik  bagi  masyarakat  miskin kota  yakni  penguatan  budaya  politik partisipan  yaitu  suatu  bentuk  budaya  yang anggota kelompok masyarakatnya cenderung memiliki orientasi nyata terhadap sistem, struktur dan proses politik serta  administrasi.  Dengan  kata  lain menurut  kajian  Almond  dan  Verba  (1963) bahwa  dalam  budaya  politik  partisipan, tiap anggota masyarakat memiliki kesadaran politik, perhatian, dan kepedulian  terhadap  objek  politik  (sistem dan  proses  politik).  Dengan  kata  lain budaya  politik  partisipan  adalah  perilaku individu  yang  mampu  menyeimbangkan pada  tataran  kognisi  dan  afeksi  politik dalam  merespon  fenomena  politik  yang dihadapi.
Terkait  budaya  politik  tersebut, turut  pula  ditentukan  oleh  sikap  politik anggota  masyarakat  yang  membentuk kualitas  partisipasi  politiknya.  Kualitas partisipasi seseorang ditentukan oleh orientasi  politiknya  yang  didasarkan  pada kondisi  dan  latar  belakang  sosial,  budaya dan  ekonomi  sekitarnya.  Inilah  yang dijadikan pijakan untuk membentuk preferensi  politik  berupa  pilihan  politik dengan  pertimbangan  nilai-nilai  dalam merespon  lingkungan  yang  dihadapi,  baik
berupa sikap atau tindakan dalam menentukan dukungan.
Meski demikian, fenomena kehidupan  politik  kelompok  masyarakat miskin  kota  tidak  semata  dilihat  dari partisipasi  politik  dalam  bentuk  aktivitas politiknya,  mengingat  terdapat  kelompok miskin kota yang memiliki akses informasi politik yang cukup melalui aktivitas sosial, meski  bukan  dikatakan  aktivitas  politik, melalui  keikutsertaannya  secara  aktif dalam kegiatan kemasyarakatan atau organisasi  keagamaan  semisal  organisasi buruh, Dewan Mesjid, NU. Muhammadiyah  dan  sebagainya  tentu memiliki  preferensi  politik  sesuai  sistem nilai atau keyakinan politik yang mendorongnya berpartisipasi politik secara rasional.
Masyarakat  Miskin  dalam  Partisipasi Politik Demokrasi di Ibukota Jakarta
Kesuksesan  demokrasi  adalah  tidak sekedar bagaimana keberhasilan pelaksanaan  prosedur  demokrasi  bernama Pemilu  dengan  diikuti  oleh  mayoritas warga  masyarakat  pemilihnya,  namun lebih dari proses tersebut adalah terbentuknya  institusi  demokrasi  yang mewakili  dengan  memberikan  kesempatan atau ruang secara timbal balik berupa input dan  output  politik  yang  terbuka,  termasuk mendorong  kritik  dan  oposisi.  Untuk mendorong  perilaku  politik  demikian
adalah  meningkatkan  kualitas  pemilih secara rasional.
Pasca reformasi, di Propinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  yang  mayoritas warganya  masih  kelompok  warga  miskin tersebar  diberbagai  wilayah  Kota  dan Kabupaten Administrasi dilihat dari kependudukan  dan  pola  permukimannya yang  semrawut  (tidak  teratur),  namun dalam setiap kontestasi politik Pemilu lima tahunan cukup memberikan dampak perubahan  bagi  penempatan  elit  dalam posisi  politik  di  parlemen  (bahkan  juga pada  level  eksekutif).  Meskipun  perilaku politik  kaum  miskin  belum  sepenuhnya berada pada tataran budaya politik partisipan sesungguhnya, namun keikutsertaannya  membawa  dampak  bagi keputusan  umum.  Bahkan  sikap  politik warga  Jakarta  dari  berbagai  lapisan  dan golongan,  oleh  pelbagai  kalangan  dinilai sebagai  masyarakat  politik  yang  rasional dan dewasa terhadap demokrasi. Walaupun “digempur”  beragam  isu  rasis  atau  SARA dalam  setiap  Pemilu  (baik  Pilleg,  Pilpres, maupun  Pemilukada)  dengan  berbagai macam bentuknya (secara langsung melalui  aksi,  mimbar  bebas,  ceramah, hingga debat publik, dan secara tidaklangsung  melalui  opini  cetak  dan elektronik/media internet) tidak berpengaruh  untuk  bertindak  melakukan “kekerasan”  atau sweeping yang  merusak tahapan  dan  tertibnya  Pemilu.  Termasuk,
kerapkali terjadi perubahan pemilih sebagai penyikapan politiknya yang rasional  sehingga  warga  Jakarta,  termasuk warga  miskin  kota  yang  berpartisipasi secara  politik,  dianggap  sebagai  “pemilih yang selalu bergeser” alias tidak mengkuti kepakeman  politik  elit  yang  dianggapnya status quo .
Namun  sebagaimana  disebut  di atas,  partisipasi  politik  tidaklah  cukup dengan  datang  dalam  pemberian  suara dalam  Pemilu,  sebab  partisipasi  politik secara  langsung  adalah  meniscayakan keaktifan  individu  dalam  aktivitas  politik berupa ikut dalam debat publik, kampanye, diskusi politik, dialog, mimbar bebas untuk penggalangan  dukungan  hingga  gerakan protes  dan  oposisi  yang  sehat.  Sehingga didapati  bahwa  warga  miskin  perkotaan  di Jakarta  dikatakan  sebagai  pemilih  yang rasional  namun  belum  sepenuhnya  terlibat aktif  dalam  perpolitikan  dengan  ditandai keengganannya mengikuti aktivitas politik. Namun  pemilih  dari  kalangan  masyarakat miskin  di  Ibukota  cukup  unik  karena preferensi politiknya yang cukup mengingat  sebaran  akses  informasi  dan wawasan  politiknya  yang  didapat  secara langsung  melalui  media  atau  sosialisasi mendapat  julukan  pemilih  yang  mudah bergeser  atau  turut  menjadi  massa  pemilih “mengambang” yang sulit ditebak. Sehingga  pemberian  konpensasi  berupa nilai-nilai  politik  atau  (secara  kasar)
“iming-iming” materi belum tentu menjamin memperoleh dukungan suara. Dari  berbagai  pendapat  mengenai  kajian politik  masyarakat  miskin,  nampaknya kajian  Asrinaldi  (2012;194)  bahwa  adanya masyarakat miskin yang juga turut memahami  fenomena  politik,  ternyata tidak  sepenuhnya  mereka  tergolong  pada kelompok  yang  apatis  yang  diartikan sebagai kelompok masyarakat miskin tidak atau  kurang  memiliki  kesadaran  berpolitik kecuali  turut  berpartisipasi  dengan  cara dimobilisasi  oleh  faktor  kekuatan  yang datang  dari  luar.  Sementara  itu  terdapat pula  kelompok  masyarakat  yang  semi apatis  yang partisipasinya bersifat otonom, meski  sebenarnya  kelompok  ini  lebih terlihat  dalam  Pemilu  dengan  respon politik mereka memadai secara kognisi.
Dengan kata lain, kelompok masyarakat  miskin  kota  yang  tergolong semi  apatis  sedikit  lebih  baik  dari  segi wawasan  politik,  apalagi  mereka  yang terlibat dalam interaksi sosial secara intens berupa  aktivitas  sosial,  sehingga  dengan demikian  kelompok  ini  patut  didorong untuk  memiliki  afeksi  politik  agar  turut serta  terlibat  aktif  secara  seimbang  dalam wujud  aktivitas  politik  untuk  membangun penguatan  basis  politik  warga  menuju berbudaya politik partisipan, tentunya turut membangun kemandiriannya dalam berpolitik.
Hal  tersebut  berbeda  dengan  kelompok masyarakat  miskin  kota  yang  “sempurna” apatis,  sebagaimana  menurut  Asrinaldi (2012;95)  dikatakan  bahwa  mereka  berada dalam interaksi relasi kuasa yang membangun hubungan harmoni agar terpenuhinya hasrat ekonomi atau berharap pada  perbaikan  keadaan  nasib.  Melalui relasi  kekuasaan  yang  bersifat patron- client ,  mereka  berharap  difasilitasinya kebutuhan  ekonominya  sehingga  model demikian ini membawa konsekwensi terpeliharanya  pembentukan  partisipasi masyarakat  miskin  yang  kian  apatis  dalam berpolitik.

## Kesimpulan
Demokratisasi meniscayakan partisipasi  politik  berbagai  kelompok termasuk masyarakat miskin untuk membangun  kemandirian  dan  kekuatannya secara otonom sehingga mengikis ketertutupan  atau  keterasingan  dalam mewujudkan perubahan nasib dan pembangunan untuk masa depannya. Kelompok  masyarakat  miskin  kota  mesti menjadikan  demokrasi  sebagai  alat  yang membuka ruang kesempatan dalam memperkuat pasrtisipasinya dalam pembangunan  sehingga  secara  perlahan meninggalkan  pola  kehidupan  miskinnya, dan  di  lain  sisi,  pemerintah  maupun  elit politik  atau  partai  politik  berkewajiban turut  mendorong  pelibatan  peran  serta
melalui pendidikan, gerakan pemberdayaan dan partisipasi  secara  politik  untuk mengentaskan mereka dari jeratan kemiskinan/kemelaratan.  Rasionalitas  dan kemandirian  politik  akan  sulit  tumbuh berkembang  jika  masyarakatnya  dalam kemiskinan dan ketergantungan.
Demokrasi akan tumbuh kuat jika partisipasi  independen  dari  masyarakat terjadi  dan  berimplikasi  pada  kemakmuran masyarakatnya.
Dengan  demikian,  maka  kemajuan politik demokrasi sebagai sistem kenegaraan  modern  di  era  reformasi dewasa  ini  bukan  sekedar  menampilkan ironi  politik  berbiaya  tinggi  ( high  cost ) untuk mendanai proses demokrasi disbanding  biaya  yang  dikeluarkan  untuk memberdayakan  masyarakat  miskin  dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebab reformasi sejatinya adalah menggeser  perubahan  perilaku  masyarakat untuk  menjadi  pelaku  demokrasi  yang sesungguhnya dalam berpolitik.
Masyarakat  adalah  aktor  utama  dalam politik praktis terhadap bangunan kedaulatan sekaligus penentu dalam sirkulasi  kepemimpinan  yang  sepatutnya memihak  pada  kemauan  umum.  Bukan sebaliknya kepemimpinan hasil
“kartelisasi”  dalam  kemasan  pragmatis penuh  pemanfaatan  yang  pada  akhirnya memproduk “jaring-jaring” kebijakan
( output )  yang  menjerat  masyarakat  selalu
nestapa  dalam  pemiskinan  (baca:  tetap dalam kemiskinan struktural).

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Haswinar. 2002. Analisis Efektivitas Upaya Demokrasi Terhadap Penanggulangan Kemiskinan .  Jurnal  Analisis  Sosial. ISSN 1411-0024. Vol. 7, No. 2 Juni
2002. Bandung: Penerbit Akatiga
Asrinaldi. 2012. Politik Masyarakat Miskin Kota .  Yogyakarta:  Penerbit  Gava Media
Biro  Pusat  Statistik  Propinsi  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta,  2014.
Angka  Kemiskinan .Wawancara,  17 Desember 2014 (Tidak Dipublikasikan). Hisyam, Muhamad. 2001. Indonesia Menapak  Abad  21  Dalam  Kajian Sosial  dan  Budaya .  Tanpa  Tempat Terbit, Penerbit Peradaban
Labolo, Muhadam. 2011. Dinamika
Demokrasi, Politik,
dan Pemerintahan  Daerah .  Jakarta:  PT Indeks Jakarta.
Rohman,  Ainur,  dkk.  2012. Partisipasi Warga  Dalam  Pembangunan  dan Demokrasi . Malang: Averroes Press.