Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, Husni Kamal

## POLA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM RUMAH TANGGA MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG DI ACEH

## THE WAYS OF SOLVING THE HOUSEHOLD ISSUES THROUGHT LOCAL JUSTICE IN ACEH
Muhammad Iqbal 1 , Azhari Yahya 2 , Husni Kamal 3
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Lampoh Keude, Aceh Besar.
Email : Iqbal_hukum@abulyatama.ac.id
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darusalam, Banda Aceh.
Email : azhari.yahya@unsyiah.ac.id
3 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe Email: husnikamal58@gmail.com
Diterima: 05/03/2020; Disetujui: 30/03/2020

## ABSTRAK
Surat  An-Nisa  ayat  35  menyatakan  bahwa  satu tahapan  penyelesaian  sengketa  (rumah tangga)  haruslah  mengutuskan  seorang  hakam  (juru  damai)  dengan  tujuan  agar permasalahan mencari sumber masalah diantara  keduanya dan kemudian mendamaikan kembali  keduanya.  Penjelmaan  ayat  tersebut  tercermin  dalam  prilaku  masyarakat  adat Aceh  dimana  dalam  penyelesaian  permasalahan  cek-cok  (perselisihan  ringan)  dalam rumah  tangga  diselesaikan  melalui  peradilan  adat  dengan  harapan  para  pihak  yang bersengketa  bisa  saling  memaafkan,  rukun,  damai  dan  tidak  lagi  mengulagi  kesalahan yang sama.
Kata Kunci: Perselisihan, Peradilan, Adat, Aceh

## ABSTRACT
Surah An-Nisa, the fourth chapter of the Quran, verse 35 states that one of the stages in the  settlement  of  a  family  dispute  (between  husband  and  wife)  is  to  send  a  “hakam” (peacemaker) with the intention to find the source of the dispute between two parties and resolve  it.  The  manifestation  of  the  verse  is  reflected  in  the  behavior  of  the  Acehnese indigenous  people  wherein  the  settlement  of  minor  disputes  in  the  family  discord  is resolved through adat  courts  which is expected that the parties involved in the dispute can forgive each other, get along well, peacefully and the same dispute will not occur in the future.
Keywords: Disputes, Courts, Adat, Aceh
Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, Husni Kamal

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, perkawinan  merupakan  ikatan  lahir  batin  antar seorang  lelaki  dengan  seorang  perempuan sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Saat  membina  kehidupan  rumah  tangga dalam perjalanannya tidak selamanya sebagaimana diharapkan oleh keduanya (suami- istri).  Tentunya  banyak  sekali  permasalahan- permasalahan (badai cobaan) dalam menghadapinya  baik  berupa  kesalahan  kecil sampai  dengan  permasalahan  yang  besar  yang mengakibatkan  timbulnya  perselisihan  dalam keluarga  dan  berujung  pada  cek-cok  dalam keluarga dan menjadi buntut terjadinya perceraian.
Untuk  menghindari  perceraian  tersebut tentunya  harus  dicarikan  sumber  permasalahan untuk  diselesaikan  terlebih  dahulu  sumber  atau penyebab perselisihan dan perbuatan pertengkaran  antara  keduanya  (suami  dan  istri) dengan  tujuan  agar  para  pihak  kembali  dalam ikatan keluarga yang harmonis.
Dalam Surat An-Nisa ayat 35 Allah SWT berfirman: “Dan  jika  kamu  khawatirkan  ada persengketaan  antara keduanya, maka kirimlah seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan seorang  hakam  dari  keluarga  perempuan.  Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri  itu.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
Apabila  kita  melihat  bahwa  salah  satu tahapan penyelesaian sengketa tersebut haruslah mengutuskan  seorang hakam (juru  damai) dengan  tujuan  agar  permasalahan  mencari sumber masalah diantara keduanya dan kemudian  mendamaikan  kembali  keduanya. Masyarakat  Adat  Aceh  yang  hampir  mayoritas beragama Islam tentunya selalu berpegang teguh pada  ketentuan  sebagaimana  telah  ditetapkan oleh  Allah  SWT,  ketentuan-ketentuan  tersebut juga menjelma dalam bentuk prilaku sehari-hari dan juga ketentuan-ketentuan di dalam masyarakat.
Masyarakat adat Aceh dalam menyelesaikan  permasalah-permasalah  tersebut biasanya  diselesaikan  pada  Peradilan  Adat. Dalam  masyarakat  adat  Aceh  peradilan  adat bertujuan  untuk  menyelesaikan  permasalahan dan  memutuskan  dan  mendamaikan  para  pihak yang bersengketa (suami-istri).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, penulis  ingin  membahas  secara  mendalam bagaimana bentuk dan peran peradilan adat aceh dalam  menyelesaikan  sengketa  dalam  rumah tangga, menurut penulis kajian ini amat penting untuk  dikaji  dan  dibahas  agar  nantinya  hasil penulisan  ini  nantinya  menjadi  pedoman  dalam
Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 383-392.
Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, Husni Kamal
penyelesaian  sengketa  dalam  rumah  tangga kedepannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  Ini  dilakukan  pada  Gampong Rukoh,  Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas maka pendekatan digunakan merupakan pendekatan yuridis  empiris .  Pendekatan  ini digunakan  dalam  rangka  menemukan  pola penyelesaian  sengketa  dalam  rumah  tangga melalui  peradilan  adat  gampong  di  aceh. Pendekatan ini tidak berhenti pada hukum dalam ketentuan  perundang-undangan,  namun  melihat hukum dalam konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat  (Soetandyo  Wignjosoebroto,  2012: 160).
Spesifikasi  pada  penelitian  ini  ialah Socio-legal  research, dilakukan  dengan  cara menggabungkan  pengetahuan,  keahlian,  dan pengalaman  dari  dua  atau  beberapa  disiplin (interdisipliner) untuk menjawab suatu persoalan hukum.  dalam  hal  ini,  masalah  hukum diselesaikan  dengan  menggabungkan  kajian hukum dan sosiologis-antropologis.
Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian  menggunakan  data  primer  yang dihasilkan  dari  penelitian  lapangan,  data sekunder  diperoleh  melalui  hasil  penelitian kepustakaan dan data tersier berupa bahan-bahan yang  memberikan  informasi-informasi  tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
Metode  Analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.  Pada  validasi  data  menggunakan teknik triagulasi sumber (menggunakan komparasi data dan sumbernya untuk mensistematisasi  perbedaan  dan  persamaan pandangan  berdasarkan  kualifikasi  dan  situasi sumber dengan dokumen) dan metode (pengecekan  melalui  teknik  pengumpulan  data, observasi partisipatif, dan wawancara mendalam).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Dasar  Kewenangan  Peradilan  Adat Aceh  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa Dalam Rumah Tangga
Masyarakat hukum adat adalah sekelompok  orang  yang  hidup  dalam  suatu tempat tinggal, wilayah, suatu lingkungan hidup tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas  menjaga  kepentingan  kelompok  dan memiliki  tata  aturan  atau  sistem  hukum  dan pemerintahan.
Dalam setiap persekutuan masyarakat adat memiliki  kewenangan  hak  asal  usul,  berupa kewenangan  dan  hak-hak  diantaranya:  (1) menjalankan sistem pemerintahannya sendiri; (2) menguasai  dan  mengelola  sumber  daya  alam dalam wilayahnya terutama untuk dimanfaatkan untuk kepentingan  masyarakat; (3) bertindak ke dalam  mengatur  dan  mengurus  warga  serta lingkungannya  sedangkan  ke  luar  ia  bertindak
Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 383-392.
Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, Husni Kamal
atas  nama  persekutuan  masyarakat  adat  sebagai suatu  badan  hukum;  (4)  Hak  untuk  ikut  serta dalam setiap transaksi yang menyangkut dengan kepentingan  masyarakat  dan  lingkungannnya; (5)  Hak  membentuk  adat;  dan  (6)  Hak  untuk menyelenggarakan  sejenis  Peradilan  (T.  Mohd Djuned, 2001).
Hukum adat peradilan merupakan sekumpulan  aturan-aturan  hukum  adat  yang mengatur bentuk penyelesaian suatu permasalahan atau sengketa untuk mendapatkan suatu  keputusan  hukum  berdasarkan  ketentuan hukum  adat  dan  proses  penyelesaian  dan penetapan atas putusan perkara tersebut ditempuh  melalui  peradilan  adat  (Hilman Hadikusuma,  2014:  237).  Menurut  Teuku Muttaqin  Mansur  (2017:  169),  peradilan  adat adalah  suatu  tempat  untuk  menyelesaiakan sengketa  dengan  tujuan  untuk  mempertahankan hukum  adat  materiil  yang  hidup  dalam  suatu wilayah masyarakat adat
Pasal  2  ayat  (3)  dan  (4)  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008 Tentang  mediasi  menjelaskan  bahwa  setiap perkara  yang  diajukan  pada  pengadilan  tingkat pertama,  diharuskan  untuk  diselesaikan  terlebih dahulu  melalui  jalur  perdamaian  dengan dibantukan  oleh  seorang  mediator  (Sulaiman Tripa, 2019: 20).  Penyelesaian sengketa melalui peradilan  adar  dapat  dilakukan  dengan  cara musyawarah  dengan  bentuk  mediasi,  negoisasi, fasilitasi dan arbitrase. Keempat bentuk
penyelesaian  permasalahan  dalam  masyarakat (Syahrizal Abbas, 209: 249).
Dalam  kehidupan  masyarakat  adat  aceh terdapat beberapa jenis Peradilan adat. Peradilan itu  terbagi  dua  bagian  peradilan  adat  yang pertama  peradilan  adat  yang  mengurus  pokok sengketa di laut dalam ini terdapat peradilan adat laot  dan  yang  kedua  peradilan  adat  yang mengurus  sengketa  di  darat  dalam  lingkup  ini diselesaikan pada peradilan adat gampong selaku peradilan  adat  pertama  dan  peradilan  tingkat mukim selaku tingkat banding.
Berbicara  sengketa  perkawinan  tentunya berbicara  tentang  sengketa  yang  terjadi  di daratan, yang artinya jika terdapat permasalahan yang  berkaitan  dengan  perkawinan  maka  yang mempunyai  kewenangan  untuk  diselesaikan  di peradilan adat gampong dan atau peradilan adat mukim.  Dasar  hukum  serta  kewenangan Gampong  dan  mukin  dalam  menyesaikan sengketa  dan  perselisihan  tertuang  didalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh  Darussalam  Mukim  dalam  menjalankan sistem  pemerintahannya  diberikan  wewenang untuk  memutuskan  dan  menetapkan  hukum; memelihara dan mengembangkan adat; menyelenggarakan perdamaian adat; menyelesaikan  dan  memberikan  keputusan- keputusan adat terhadap perselisihan- perselisihan dan pelanggaran adatt; memberikan kekuatan  hukum  terhadap  suatu  hal  dan
Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 383-392.
Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, Husni Kamal
pembuktian  lainnya  menurut  hukum  adat,  dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan istiadat.
Qanun  Nomor  5  Tahun  2003  tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  adapun  tugas  dan kewajiban  pemerintahan  gampong  yaitu  (1) menyelesaikan  sengketa  adat;  (2)  menjaga  dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat; (3) memelihara  ketentraman  dan  ketertiban  serta mencegah  terjadinya  perbuatan  maksiat  dalam kehidupan  bermasyarakat,  dan  (4)  aparatur gampong,  tuha  peut  dan  imum  meunasah menjadi hakim perdamaian dalam menyelesaikan  perselisihan  atau  sengketa  di Gampong (Majelis Adat Aceh, 2008: 8-9).
Pada  peradilan  adat  Gampong  pada kebiasaannya  dipimpin  oleh  seorang  Keuchik dan  diperbantukan  oleh  Sekdes  (sekretaris gampong), Imum  Meunasah, Tuha Peut, Ulama atau orang orang yang ditokohkan atau dianggap ahli  pada  bidang  yang  akan  diselesaikan. Sedangkan  pada  peradilan  adat  mukim  yang memegang kendali atas peradilan adat terdiri atas mukim, sekretaris mukim, tuha peut mukim dan ulama  atau  tokoh.  Penempatan  mukim  dan keuchik  selaku  ketua  dari  peradilan  adat  ini tentunya  didasari  atas  dasar-dasar  atau  petuah orang-orang terdahulu yang mengatakan “Tuha- Tuhoe” (tua-tau)  dimana  maknanya  adalah dikarenakan  sosok  seorang  pemimpin  atau keuchik  tersebut  sebagai  pemangku  adat  dan
pemuka agama tentunya adanya pandangan dari masyarakat keuchik adalah sosok orang yang arif dan  bijaksana,  maka  dengan  kepercayaan tersebut  keuchik  diberikan  peran  lebih  sebagai hakim perdamaian dalam penyelesaian- penyelesaian sengketa dalam masyarakat.
Terdapat 17 pokok sengketa atau perselisihan  yang  dapat  diselesaikan  melalui peradilan adat Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang meliputi: (1) perselisihan dalam  rumah  tangga;  (2)  sengketa  antara keluarga  yang  berkaitan  dengan  faraid;  (3) perselisihan  antar  warga;  (4)  khalwat;  (5) perselisihan  tentang  hak  milik;  (6)  pencurian ringan  dalam  keluarga;  (7)  perselisihan  harta sehareukat;  (8)  pencurian  ringan;  (9)  pencurian ternak peliharaan; (10) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; (11) persengketaan di  pasar;  (12)  penganiayaan  ringan;  (13) pembakaran  hutan  (dalam  skala  kecil  yang merugikan komunitas adat); (14) fitnah, hasutan dan  pencemaran  nama  baik;  (15)  pencemaran lingkungan (skala ringan); (16) ancam mengancam;  (17)  sengketa/perselisihan  lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

## B. Mekanisme  Penyelesaian  Dan  Peran
Peradilan Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan

## Dalam Rumah Tangga Di Aceh
Adat  delik  adalah  aturan-aturan  yang didalamnya  mengatur  perbuatan-perbuatan  dan
Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 383-392.
Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, Husni Kamal
kesalahan-kesalahan yang dapat berakibat terjadinya gangguan dalam masyarakat sehingga dari  akibat  dari  perbuatan  yang  menggangu keseimbangan  tersebut  untuk  diselesaikan  agar kembalinya  keseimbangan  dalam  kehidupan masyarakat.
Menurut  I  Made  Widyana  delik  adat merupakan  hukum  yang  hidup  dalam  sutu kelompok  masyarakat  adat  yang  mencakupi seluruh  aspek  perbuatan  atau  kejadian  yang berkaitan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban,  keamanan  atas  rasa  keadilan  serta kesadaran  masyarakat  yang  bersangkutan  baik hal  itu  sebagai  akibat  dari  perbuatan  yang dilakukan  oleh  seseorang,  maupun  sekelompok orang (Teuku Muttaqin Mansur, 2017: 144).
Salah  satu  sifat  dari  hukum  adat  delik bersifat  menyeluruh  dan  menyatukan,  yang artinya dalam delik adat itu tidak dikenal adanya pemisahan  antara  delik  yang  bersifat  pidana maupun perdata. Tidak adanya pemisahan antara sengketa perdata dan pidana tersebut dikarenakan setiap kesalahan tersebut merupakan  suatu  gangguan  dalam  kehidupan bermasyarakat, sehingga tiap perbuatan kesalahan  ataupun  gangguan  harus  segela diselesaikan dan jika tidak diselesaikan permasalahan  tersebut  akan  menjadi  gangguan yang besar dalam masyarakat. Aceh semenjak di pimpin  oleh  Sultan  Iskandar  Muda,  dalam penyelesaian  sengketa  yang  berkaitan  dengan perdata  dan  pidana  selalu  penyelesaiannya
ditempuh melalui lembaga peradilan adat (Ilyas, 2010: 169).
Cara  penyelesaian  sengketa  masyarakat adat  Aceh  sangatlah  berpengaruh  dengan  nilai- nilai  syariat  Islam.  Dalam  Hadist  yang diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari  menyebutkan bahwa:  “Barang  siapa  yang  mempunyai kezhaliman kepada saudaranya mengenai hartanya  atau  kehormatannya,  maka  diminta dihalalkanlah  kepadanya  dari  dosanya  itu sebelum datang hari di mana nanti tidak ada dinar dan dirham (hari kiamat), di mana akan diambil dari pahala amal kebaikannya untuk membayarnya.  Kalau  sudah  tak  ada  lagi  amal kebaikannya, maka akan diambil dari dosa orang yang teraniaya itu, lalu dipikulkan kepada orang yang  menganiaya  itu”.  berdasarkan  Hadist tersebut  timbullah  kesadaran  dalam  masyarakat adat aceh, jika terdapat permasalah- permasalahan haruslah segera untuk diselesaikan, jika persengketaan tersebut dibiarkan  berlanjut  maka  dosa  atas  sengeketa tersebut harus ditanggung oleh seluruh masyarakat.
Terdapat beberapa pola dalam penyelesaian sengketa delik adat: (1). Penyelesaian  antara  pribadi,  keluarga  dan tetangga;  (2).  Penyelesaian  kepada  kerabat  atau kepala  adat;  (3).  Penyelesaian  didampingi  oleh kepala desa, dan (4). Penyelesaian keorganisasian  (Hilman  Hadikusuma,  2014: 232).    Pada  masyarakat  hukum  adat  Aceh  pola
Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 383-392.
Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, Husni Kamal
penyelesaian sengketa pada umumnya diselesaikan  oleh  para  pidak  dan  Keuchik dijadikan  sebagai  seorang  mediator  tahapan penyelesaiannya  dimulai  dari  tahapan-tahapan:
(1).  Penerimaan  Pengaduan;  (2).  Keuchik menerima  laporan  dan  memberitahukan  kepada fungsionaris  Peradilan  Adat;  (3).  Mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa; (4). Penentuan  bentuk  penyelesaian  sengketa,  dan (5). Pemberian Sanksi (T. Mohd Djuned, 2001).
Data  penyelesaian  sengketa  di  Gampong Rukoh  dari  tahun  2015-2018  adalah  sebagai berikut:
Jika  dilihat  pada  kasus  sengketa  rumah tangga  maka  pada  tahun  2015  tedapat  6  kasus dengan rincian 1 kasus perselisihan dalam rumah tangga  dan  5  kasus  gugat  cerai.  Tahun  2016  1 kasus  perselisihan  dalam  rumah  tangga  (cek- cok).  Tahun  2017  dengan  jumlah  0  (nol)  kasus dan  2018  jumlah  0  (nol)  kasus  (Harmidi, Keuchik Gampong Rukoh, Wawancar a, 2018).
Dalam  penyelesaian  kasus  penyelesaian sengketa  rumah  tangga  pada  Gampong  rukoh selama ini dimulai dari beberapa tahapan berikut:

## 1) Tahapan pelaporan.
Pada  kebiasaanya  dalam  kasus  sengketa dalam rumah tangga laporan itu dilaporkan oleh para tetangga (para saksi saat kejadian) ataupun para pihak (suami-istri) kepada pihak Gampong dalam  hal  ini  para  pihak  boleh  melaporkan kepada  pihak  Ulee  Jurong  atau  melaporkan kejadian  tersebut  kepada  Keuchik.  Adakalanya dalam  penyelesaian  sengketa  jika  permasalahan itu dimungkinkan untuk diselesaikan oleh pihak keluarga  maka  Keuchik  akan  menyarankan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu, namun jika tidak bisa maka Keuchik atau Ulee  Juroeng  akan  menyelesaikan  di  Peradilan Adat.
2) Penerimaan laporan.
Setelah Keuchik menerima laporan perihal permasalahan  dari  pelapor,  Keuchik  akan membuat  rapat  antara  aparatur  gampong  untuk menentukan  jadwal  persidangan.  Pada  tahapan ini  aparatur  gampong  melakukan  pendekatan kepada  para  pihak  dengan  tujuan  untuk mengetahui  pokok  sengketa  dan  sekaligus menyediakan  kesedian  para  pihak  untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai.
3) Tahapan persidangan.
Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, Husni Kamal
Persidangan dilakukan pada kantor
Keuchik atau meunasah. Pada tahapan persidangan  ini  dilakukan  dengan  metode mediasi yang dilakukan dengan cara bermusyawarah. Saat berlangsungnya persidangan  para  pihak  dihadirkan  serta didampingi  oleh  keluarga.  Keterlibatan  pihak keluarga  dianggap  sebagai  kunci  suksesnya perjalanan  sidang  karena  dalam  masyarakat hukum  adat  ikatan  kekeluargaan  menjadi pengikat kuat hubungan antar keluarga.
Pada  tahapan  ini  Keuchik  dan  aparatur gampong  selaku  pimpinan  dan  anggota  sidang mendengarkan pokok permasalahan yang disengketakan, mendengarkan ungakapan kesaksian  dari  para  saksi-saksi  dan  memeriksa alat bukti dari persengketaan. Selanjutnya setelah tahapan  tersebut  selesai  Keuchik  dan  aparatur gampong  bertugas  untuk  mencari  sumber masalah yang disengketakan dan menyampaikan alternatif bentuk penyelesaiannya.
Setelah  disampaikan  bentuk  alternatif penyelesaian merupakan putusan yang dihasilkan  dari  musyawarah  dan  keputusan bersama putusan itu bersifat putusan perdamaian. Jika  para  pihak  sepakat  untuk  berdamai  maka putusan  tersebut  nantinya  dijadikan  sebagai bentuk putusan bersama  yang  mengikat, namun jika  salah  satu  pihak  tidak  setuju  (keberatan) dengan  putusan  yang  dijatuhkan  maka  pihak yang  merasa  tidak  puas  tersebut  dibolehkan untuk mengajukan banding di tingkat Mukim.
4) Tahapan pembacaan putusan dan pemberian sanksi
Jika  telah  adanya  kesepakatan  dari  para pihak  yang  bersengketa  maka  para  pihak diharuskan untuk menerima ketentuan yang telah diakta damai terkait hak dan kewajiban bagi para yang bersengketa. Pembacaan putusan dilakukan dilakukan didepan para pihak yang bersengketa, para saksi dan para pengunjung sidang.
Bentuk  hukuman  atau  sanksi  dalam  delik adat  sangatlah  beragam  dimulai  dari  hukuman ringan seperti pemberian nasehat, peringatan dan minta  maaf  di  depan  umum.  sampai  dengan terberat seperti adanya ganti rugi, pengusiran dari Gampong dalam jangka waktu, pencabutan gelar adat,  dikucilkan  dalam  pergaulan  dan  diboikot (pengusiran tanpa batas waktu).
Dalam  kasus  cek-cok  (keributan  kecil) dalam  keluarga  pelaku  yang  bersalah  diberikan hukuman  berupa  meminta  pernyataan  maaf  di depan keluarga dan di depan khalayak sidang dan berjanji  untuk  tidak  mengulangi.  Pertimbangan pemberian  bentuk  hukuman  yang  berupa pernyataan  maaf  di  depan  umum  dijatuhkan supaya para pihak malu (sanksi sosial).
Setelah  pihak  menyatakan  pernyataan maaf  dikhalayak  umum  para  pihak  yang bersengketa  dan  keluarganya  dilajutkan  dengan prosesi  jabat  tangan  (peumat  jaroe)  yang merupakan  simbol  perbaikan  hubungan  antar kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  dengan
Vol. 03, No. 01, (Maret, 2020), pp. 383-392.
Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, Husni Kamal
harapan berakhirnya permasalahan yang disengketakan.

## SIMPULAN
Pasal  18B  ayat  (2)  Undang-Undang
Dasar  1945  menyatakan  negara  mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Dalam  masyarakat  adat Aceh, lembaga peradilan adat Aceh merupakan suatu tempat penyelesaian sengketa permasalahan secara mediasi bersifat mendamaikan  dengan  cara  musyawarah.
Peradilan  adat  dalam  masyarakat  adat  Aceh sudah  berada  semenjak  lama.  Lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan tentu memberikan  payung  hukum  dan  kewenangan yang kuat bagi lembaga adat dalam
penyelesaian sengketa sosial dalam kehidupan masyarakat adat di Aceh.
Pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat  adat  Aceh  dikenal  dengan  pola penyelesaian  secara  adat  melalui  Peradilan Adat  Gampong.  Pola  penyelesaian  sengketa dalam  masyarakat  adat  Aceh  didasari  nilai- nilai  Islam  yang  dicerminkan  dalam  prilaku kehidupan  masyarakat  sehari-hari.  Adapun tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa yaitu  melalui  tahapan  pelaporan  pokok sengketa,  penerimaan  laporan  oleh  aparatur gampong,  tahapan  persidangan  dan  terkahir yaitu  tahapan  pembacaan  putusan  dan pemberian  sanksi  kepeda  pelaku  dengan mengedepankan  konsep  musyawarah  demi mewujudkan  rasa  kedamaian,  nilai-nilai kebersamaan  dalam  masyarakat  secara  lahir dan bathin.

## DAFTAR PUSTAKA
Hilman Hadikusuma, 2014, Pengantar Ilmu Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung, Mandar Maju. Ilyas, 2010, Eksistensi dan Kekuatan Penyelesaian Sengketa Secara Adat Pada Tingkat Gampong, Journal Kanun, Vol 12, No 1.
Muhammad Iqbal, Azhari Yahya, Husni Kamal
Iman  jauhari,  2011, Penyelesaian  Sengketa  Rumah  Tangga  Di  Luar  Pengadilan  Menurut  Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 13, No 1.
Majelis  Adat Aceh, 2008, Pedoman Peradilan Adat  di Aceh Untuk Peradilan  Adat Yang Adil dan Akuntabel, UNDP.
Muhammad Iqbal, 2017, Rekonstruksi  Perjanjian  Gala (Gadai Adat) Pada Masyarakat Adat Aceh Berdasarkan Perspektif Syariah, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia. Sulaiman Tripa, 2019, Peradilan Gampong, Banda Aceh, Bandar Publishing.
Syahrizal Abbas, 2009, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Depok, Kencana.
Teuku  Muttaqin  Mansur,  2017, Hukum  Adat  Perkembangan  dan  Pembaharuannya  di  Indonesia, Banda Aceh, Bandar Publishing.
Teuku Muttaqin Mansur, Yunita, et.all., 2020, The Effectiveness of the Implementation of Customary Fines  in  settlement  of  Seclusion  Cases  in  Banda  Aceh, Sriwijaya  Law  Review,  DOI: 10.28946/slrev.vol4.Iss 2.404.pp52-61.
Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman, et.all. Adat Court in Aceh, Indonesia: A Review of Law, Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol 8, No 2, Page: 423-442.