Volume 1 Nomor 1 Februari 2020 Halaman 112 - 126
Perkawinan  Dibawah Umur di Kecamatan  Bukit Kerman Kabupaten  Kerinci
Astra Vigo Putra astravirgo@gmail.com
Rosmidah rose_andy64@yahoo.co.id Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted: 12 Desember 2019; Accepted: 10 Februari 2020; Published: 19 February 2020.

## Abstract
The purpose of this study was to determine and analyze the factors that encourage people to have underage marriages in Bukit Kerman District, Kerinci Regency. The formulation of the  research  problem  is  what  factors  encourage  the  community  to  engage  in  underage marriages, then the legal consequences arising from underage marriages. To answer these problems,  the  authors  use  empirical  juridical  research  methods,  namely  the  type  of research  used  to  solve  research  problems  by  examining  secondary  data,  namely legislation  in  this  study,  which  is  a  regulation  on  marriage  and  is  supplemented  with primary data in the field, which aims to see synchronization between das sollen and das sein.  As  for  the  results  obtained  from  this  study  that  what  factors  encourage  the community to engage in underage marriages in Bukit Kerman District Kerinci Regency is the low level of community education, the factor of local community habits that marry off their children at a relatively young age, promiscuity also be the cause of early marriages, and easy to get dispensation from local officials for both parties who have not reached the age set by the Marriage Law. Then the consequences arising from underage marriages are in  terms  of  rights  and  obligations  as  husband  and  wife  that  cannot  be  implemented properly, and not achieving the expected marriage goals.

## Keywors: Underage marriage

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganilisis  faktor-faktor  yang mendorong  masyarakat  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur  di  Kecamatan  Bukit Kerman  Kabupaten  Kerinci.  Rumusan  masalah  penelitian  adalah  faktor  apakah  yang mendorong masayarakat melakukan perkawinan di bawah umur, kemudian akibat hukum yang  di  timbulkan  dari  adanya  perkawinan  di  bawah  umur.  Untuk  menjawab permasalahan  tersebut  maka  penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris yaitu  tipe  penelitian  yang  digunakan  untuk  memecahkan  masalah  penelitian  dengan
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken ISSN Print: XXXX-XXXX ISSN Online: XXXX-XXXX
meneliti  data  sekunder  yaitu  Perundang-Undangan  yang  dalam  penelitian  ini  adalah peraturan  tentang  perkawinan  dan  di  lengkapi  dengan  data  primer  di  lapangan,  yang bertujuan  ingin melihat sinkronisasi antara das  sollen dan das  sein. Adapun hasil yang di peroleh dari penelitian ini bahwa faktor apakah yang mendorong masayarakat melakukan perkawinan  di  bawah  umur  di  Kecamatan  Bukit  Kerman  Kabupaten  Kerinci  adalah rendahnya  tingkat  pendidikan  masyarakat,  faktor  kebiasaan  masyarakat  setempat  yang menikahkan  anak-anak  nya  di  usia  yang  relatif  muda,  pergaulan  linkugan  bebas  juga menjadi  penyebab  dari  terjadinya  pernikahan  dini,  serta  mudah  nya  memperoleh dispensasi  dari  pejabat  setempat  bagi  kedua  pihak  yang  belum  mencapai  usia  yang ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Perkawinan.  Kemudian  akibat  yang  di  timbulkan  dari adanya perkawinan di bawah umur adalah dari segi hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami  isteri  yang  tidak  dapat  terlaksana  dengan  baik,  dan  tidak  tercapainya  tujuan perkawinan yang di harapakan.
Katakunci : Perkawinan di Bawah Umur

## A. Pendahuluan
Artikel  ini  membahas  mengenai faktor-faktor  yang  mendorong  masyarakat  melakukan perkawinan  di  bawah  umur  di  Kecamatan  Bukit  Kerman  Kabupaten  Kerinci.Untuk memecahkan  masalah  penelitian  dengan  meneliti  data  sekunder  yaitu  Perundang- Undangan yang dalam penelitian ini adalah peraturan tentang perkawinan dan di lengkapi dengan data primer di lapangan.
Dalam  kehidupan  manusia hal  yang  paling  subjektif  dari  diri  seseorang  adalah bahwasanya  setiap  orang  menginginkan  adanya  pasangan  hidup  untuk  menemaninya dalam  suka  maupun  duka,  dan  secara  alamiah  setiap  manusia  yang  normal  pasti memiliki  perasaan  tertarik  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Menurut  Wirdjono Prodjodikoro  sebagaimana  dikutip  oleh  Lili  Rasjidi,  ‘’  sudah  menjadi  kodrat  Alam, bahwa  dua  orang  manusia  dengan  jenis  kelamin  berlainan,  seorang  perempuan  dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama’’ 1 . Hal ini pula lah yang mendorong manusia untuk membentuk sebuah ikatan lahir dan bathin dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  sakinah  mawaddah  dan  warahmah  dengan sebuah ikatan yang dinamakan ikatan perkawinan.
Perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  yang  sah    untuk  membina  rumah  tangga dan  keluarga  sejahtera  bahagia  dimana  kedua  suami  isteri  memikul  amanah  dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya  akan mengalami  suatu proses  psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang memerlukan pengorbanan. 2
Perkawinan  yang  hanya  mengandalkan  kekuatan  cinta  tanpa  disertai  oleh
1 LiliRasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian , PT.Rosdakarya,Bandung, 1991,hal. 3.
2 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia , Cetakan Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987,  hal.2.
persiapan  yang  matang  untuk  membentuk  dan  membina  kehidupan  baru  bersama keluarga yang baru dimulainya hanya akan banyak mengalami permasalahan. Jadi tidak hanya sekedar perasaan cinta saja yang dibutuhkan melainkan pemikiran yang rasional dan dapat meletakkan dasar-dasar yang lebih kokoh dari suatu perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri merupakan suatu proses awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. 3
Bagi  Bangsa  Indonesia  suatu  perkawinan  dinilai  bukan  hanya  untuk memuaskan hawa nafsu biolgis semata, akan tetapi merupakan suatu yang sakral dan suci.  Karena  dengan  perkawinan  akan  di  dapat  keturunan  yang  sehat  jasmani,  rohani dan  mampu  menjadi  generasi  penerus  yang  tangguh,  berdasarkan  hal  diatas  maka pemerintah  indonesia  mengatur  masalah  perkawinan  dalam  perundang-undangan yang  berlaku  secara  nasional.  Untuk  itu  dikeluarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Perkawinan)  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Perkawinan sebagai Peraturan Pelaksanaannya.
Pasal  Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  bahwa,  perkawinan adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  sorang  wanita  sebagai  suami  isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan  ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Undang-Undang  Perkawinan  telah menetapkan  syarat-syarat  sahnya  suatu  perkawinan  yang  harus  dipenuhi  dan  salah satu  diantaranya  adalah  pasal  7  ayat  (1):  “perkawinan  hanya  diizinkan  bila  pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Kemudian agar perkawinan sah maka para pihak harus memenuhi rukun dan  syarat  perkawinan,  rukun  perkawinan  tersebut  meliputi  :  ada  calon  suami  isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan lafal ijab qabul.  Sedangkan syarat perkawinan secara fisik  wajib  dipenuhi  diantaranya  adanya  2  (dua)  orang  saksi  yang  memenuhi  syarat, mempelai  dibawah  umur  19  (sembilan  belas)    tahun  harus  menyertai  izin  orang  tua tidak  ada  bisa  diwakilkan  oleh  pejabat  yang  berwenang,  harus  ada  surat  izin  dari pengadilan bila calon mempelai wanita di bawah usia 16 (enam belas)  tahun.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  di  bawah  umur  adalah  belum dewasa. 4 Anak-anak  yang  masih  dibawah  umur  yang  belum  dewasa  menurut  undang- undang  perkawinan  dan  belum  dibolehkan  melakukan  perbuatan  hukum,  namun  ada perbuatan hukum tertentu yang dapat dilakukan oleh orang yang belum dewasa karena
3 Prakoso dan Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia ,hal 2-3.
4 Http://KBBI.ac.id
diakui oleh hukum yaitu perkawinan, sesuai batas umur yang telah ditetapkan Undang- Undang  Perkawinan,  yaitu  pria  telah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 5 Jadi, yang dimaksud perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria yang belum berumur 19 tahun dan wanita yang belum berumur 16 tahun sesuai batas umur perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.
Batas  umur  untuk  melangsukan  perkawinan  sangat  penting  karena  suatu perkawinan  menghendaki  suatu  kematangan  dari  calon  mempelai  pria  dan  calon mempelai wanita secara psikologis dan  biologis. Oleh  sebab itu perkawinan di  bawah umur harus di cegah agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan dari perkawinan itu sendiri.  Mengingat  dengan  kematangan  calon  mempelai  maka  dapat  mempermudah pasangan  tersebut  meraih  cita-cita  dari  perkawinan  tersebut  untuk  mendapatkan keluarga yang sejahtera, bahagia hingga akhir hayat nanti.
Perkawinan  dibawah  umur  ini  sangat  terkait  dengan  hak  orang  tua  atau  wali untuk  menikahkan  anaknya  tanpa  disertai  kamauan  anak  itu  sendiri,  karena  dalam Undang-Undang    Perkawinan  Pasal  6  ayat  (2)  mencantumkan  ketentuan  yang mengharuskan  setiap  orang  (pria  dan  wanita)  yang  belum  mencapai  umur  21  (dua puluh  satu)  harus  mendapat  izin  dari  kedua  orang  tua,  oleh  sebab  itu  orang  tua merupakan  faktor  penting  yang  bertanggung  jawab  untuk  mencegah  anak-anaknya untuk  melakukan  perkawinan  dibawah  umur. 6 ketika  perkawinan  dibawah  umur  ini tetap  tidak  dapat  juga  di  hindari  maka  diperlukan  dispensasi  dari  pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan : “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta kepada orang tua pihak pria dan juga pihak wanita”.
Dispensasi  usia  perkawinan  juga  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal (8):  “apabila  seorang  calon  suami  belum  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  dan seorang calon isteri belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.
Perkawinan dibawah umur masih sering terjadi di masyarakat terutama di desa, karena  kesederhanaan  kehidupan  di  pedesaan  berdampak  pada  pola  pikir masyarakatnya,  tidak  terkecuali  dalam  hal  perkawinan.  Meskipun  sudah  ada  Undang-
5 Abdul Kadir Muhammad , Hukum Perdata Indonesia , Cet. 2., Citra Aditya Bakti,  Bandung, 1993, hal. 40.
6 Ahmad Tholabi Kharlie , Hukum Keluarga Indonesia , Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hal. 201.
Undang  yang  mengatur  dan  telah  memberi  batasan  umur  bagi  yang  hendak melaksanakan perkawinan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.Kabupaten Kerinci terdiri dari 16 kecamatan yaitu:
1. Gunung Raya
2. Danau Kerinci
3. Sitinjau Laut
4. Air Hangat
5. Gunung Kerinci
6. Batang Merangin
7. Keliling Danau
8. Kayu Aro
9. Air Hangat Timur
10. Gunung Tujuh
11. Siulak
12. Depati Tujuh
13. Siulak Mukai
14. Kayu Aro Barat
15. Bukit Kerman
16. Air Hangat Barat
Dari  16  kecamatan  di  atas  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  di  salahsatu Kecamatan di Kabupaten Kerinci yaitu Kecamatan Bukit Kerman, Penduduk Kecamatan Bukit  Kerman  ini  semuanya  adalah  pemeluk  agama  islam  dan  memiliki  mata pencaharian  sebagai  petani  sawah  dan  pedagang  kecil-kecilan,  tingkat  rata-rata pendidikan adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Berdasarkan  penelitian  awal  di  Kecamatan  Bukit  Kerman,  yang  terdiri  dari  15 desa,  dari  tahun  2016  sampai  tahun  2018  terdapat  sejumlah  kasus  perkawinan  di bawah  umur  yang  berjumlah  14  pasangan  (28  orang)  dalam  kurun  waktu  dari  tahun 2016 hingga Tahun 2018. Seperti yang terpapar pada tabel di bawah.
Tabel I. Jumlah Perkawinan di Bawah Umurdi Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten
Kerinci No Nama Desa Jumlah Perkawinan di Bawah Umur Jumlah 2016 2017 2018 1 Bintang Marak 2 2 2 6 2 Desa Muak 0 0 0 1 3 Desa Pondok 0 1 0 0 4 Karang Pandan 0 1 0 1 5 Lolo Hilir 1 2 2 5 6 Lolo Gedang 0 0 0 0 7 Lolo Kecil 2 2 1 5

## Sumber :Hasil Penelitian di Lapangan Tahun 2018
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  dibawah  umur  adalah  belum  dewasa 7 . Jadi  yang  dimaksud    belum  dewasa  disini  adalah  anak-anak  yang  bekum  dewasa. Namun  ada  perbuatan  hukum  tertentu  yang  dapat  dilakukan  oleh  orang  yang  belum dewasa karena diakui oleh hukum, yaitu anak wanita yang berumur 16 tahun dan anak laki-laki yang berumur 19 tahun dapat melakukan perkawinan. 8
Jadi perkawinan di bawah umur adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana keduanya atau salah satu diantaranya belum berumur (laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan  berumur  16  tahun)  sebagaimana  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang- Undang Perkawinan.
Mengenai pengertian perkawinan dalam hal ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu Undang-Undang  Perkawinan  dan  hukum  islam.  Pengertian  perkawinan  menurut Undang-Undang  Perkawinan  pada  pasal  1  yang  menyebutkan”Perkawinan  adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (  rumah  tangga  )  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  ketuhanan  yang  maha  esa”.  Menurut  subektif,  perkawinan  adalah pertalian  yang  sah  seseorang  lelaki  dan  seseorang  perempuan  untuk  waktu  yang lama.” 9
Di dalam kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi : “Perkawinan menurut
7 Http://KBBI.ac.id.
8 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Cet. 2 . hlm.40.
9 P.N.H Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Cet. 4, Djambatan, Jakarta, 2009, hal. 38.
8 Pasar Kerman 0 0 0 0 9 Pengasi Baru 0 0 1 1 10 Pengasi Lama 0 0 0 0 11 Pulau Pandan 1 0 1 2 12 Pulau Sangkar 0 0 0 0 13 Talang Kemuning 1 3 2 6 14 Tanjung Syam 0 0 0 0 15 Muaro Lulo 0 0 1 1 Jumlah 7 11 10 28
Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhan untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah.”Menurut Komplikasi  Hukum  Islam  perkawinan  adalah  “akad  yang  sangat  kuat  atau miitsaaqan ghaliizhan untuk menataati perintah Allah dan merupakan Ibadah”.
Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  sebelum  perkawinan  dilangsungkan. “Menurut komplikasi Hukum Islam, untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri,wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.” 10
Dalam hubunganya dengan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas umur bagi wanita untuk kawin adalah 16 (enam belas) tahun, hal ini disebakan apabila wanita  kawin  dalam  umur  16  (enam  belas)  tahun  dapat  menimbulkan  kerugaian sebagai berikut:
1. Pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan  dari  anak-anak  menjadi  dewasa,  malahan  diantara  mereka  yang  baru pertama kali mendapat haid (menarche). Pada usia 16 tahun seorang wanita belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga.
2. Kawin pada usia muda (16 tahun) berarti bahwa wanita tersebut paling tinggi baru memperoleh  pendidikan  9  tahun  (paling  tinggi  tamat  SMP)  dan  sebagian  besar putus sekolah setelah berumah tangga. Pendidikan pada wanita berpengaruh pada berbagai  hal,  diantaranya  pendidikan  anak-anak  dan  keberhasilan  program keluarga berencana serta kependudukan.
3. Kawin pada usia muda memberi peluang kepada wanita belasan tahun untuk hamil dengan  resiko  tinggi (high  risk  pregnancy) .  Kawin  paksa  usia  muda  berarti memperpanjang kesempatan reproduksi. Kawin pada usia muda merupakan faktor yang dapat menimbulkan kanker leher rahim pada wanita.
Dampak lain dari perkawinan dibawah umur adalah melahirkan keturunan yang lemah,  pendidikannya  rendah,  tingkat  pertilitas  tinggi,  bahkan  mungkin  tingkat pengetahuan  dan  pengalaman  ajaran  agamanya  juga  rendah,  serta  tidak  jarang berakibat  perceraian. 11 Menurut  Ahmad  Rofik  bahwa  “kematangan  dan  integritas pribadi  yang  stabil  akan  sangat  berpengaruh  didalam  penyelesaian  setiap  problem yang muncul dalam menghadapi badai rumah tangga.” 12
Pembatasan umur perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami
10 Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Cet. 4., hal.93.
11 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia , Cet. 6, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hal 178.
12 Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia , Cet. 6., hal. 181.
isteri dan keturunannya kelak, dan juga berhubungan dengan tujuan perkawinan yang kekal  dan  asas  mempersukar  perceraian,  sebab  jika  seseorang  belum  matang  jiwa raganya  maka  akan  sulit  untuk  mewujudkan  cita-cita/tujuan  perkawinan  itu  sendiri dan  akan  membuka  kemungkinan  untuk  bercerai  karena  emosi  yang  belum  stabil. Menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan”bahwa bagaimanapun suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapakan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun  mental  emosional,  melainkan  menuntun  kedewasaan  dan  tanggung  jawab serta kematangan fisik mental untuk  itu suatu perkawinan haruslah  dimasuki dengan suatu persiapan yang matang.” 13
Akibat  lain  dari  perkawinan  di  bawah  umur  umumnya  tingkat  pendidikannya rendah termasuk tingat pengetahuan agamanya rendah dan pengalamanya. Jika hal itu terjadi, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  akan  semakin  sulit  untuk diwujudkan  dalam  kehidupan  berumah  tangga. 14 Zulfiani  menyebutkan,  faktor-faktor penyebab  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur,  karena  faktor  seperti  masalah ekonomi,  rendahnya  tingkat  pendidikan,  pemahaman  budaya,  dan  nilai-nilai  agama tertentu, dan lain-lain. 15

## B. Pembahasan
a. Faktor-faktor  yang  mendorong  masyarakat  melakukan  perkawinan  di  Bawah  umur  di

## Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci,  faktor-faktor  yang  mendorong  masyarakat  melakukan  perkawinan  di  bawah umur  di  Kecamatan  Bukit  Kerman  Kabupaten  Kerinci  dapat  dilihat  pada  tabel  tahun perkawinan  responden  yang  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur  pada  tahun  2016 sampai dengan 2018 di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.
Tabel 2.Tahun Perkawinan Responden yang melakukan Perkawinan di bawah umur di
Kecamatan Bukit Kerman dari tahun 2016 - 2018 No Nama Pasangan Tahun Perkawinan Nama Desa
13 Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia , Cet. 6 ., hal. 137. 14 Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia , Cet. 6 ., hal. 139. 15 Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , Jurnal Hukum Samudera Keadilan,Vol.12, No.2, Juli-Desember 2017
1 Suami Depra 2018 Lolo Kecil Isteri Nur Aini 2 Suami Seroja Yolanda 2016 Lolo Kecil Isteri Agus Mardi 3 Suami Wiwin 2016 Bintang Marak Isteri Irwan Toni 4 Suami Sandy Nayoan 2017 Talang Kemuning Isteri Siti Apsa 5 Suami Peri Mandala 2016 Tanjung Syam Isteri Ririn Novita Sari 6 Suami Deka Anim 2018 Lolo Hilir Isteri Zona Sauza 7 Suami Rio Agroska 2017 Lolo Hilir Isteri Windi 8 Suami Iskandar 2017 Bintang Marak Isteri Putri 9 Suami Bima Saputra 2016 Talang Kemuning Isteri Yesi Puspita Sumber Data: Hasil Penelitian di Lapangan Tahun 2019
Faktor-faktor  yang  melatarbelakangi  perkawinan  di  bawah  umur  diKecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci sebagai berikut:
1. Rendahnya Tingkat Pendidikan
Banyaknya  masyarakat  di  Kecamatan  Bukit  Kerman  Kabupaten  Kerinci melakukan  perkawinan  di  bawah  umur  menunjukan  bahwa  di  Kecamatan  Bukit Kerman  Kabupaten  Kerinci  tersebut  Undang-Undang  perkawinan  belum  berjalan sebagaimana  semestinya,  dimana  rata-rata  pendidikan  penduduknya  adalah  sekolah menengah pertama (SMP) atau Madrashah Tsanawiyah (MTS). Setelah menyelesaikan pendidikan  pada  tingkat  SMP/MTS,  kebanyakan  diantaranya  tidak  melanjutkan pendidikan  pada  tingkat  yang  lebih  tinggi.Hal  ini  di  sebabkan  masalah  ekonomi  dan dilain  pihak  ada  juga  yang  kurangya  kemauan  untuk  belajar  dan  memperoleh pendidikan  yang  lebih  tinggi.Pola  lainnya  yaitu  karena  biaya  pendidikan  yang  tidak terjangkau,  anak  berhenti  sekolah  kemudian  dinikahkan  untuk  mengalihkan  beban
tanggung jawab orangtua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya. 16

## 2. Faktor kebiasaan masyarakat setempat
Faktor kebiasaan masyarakat setempat adalah kebiasaan dimana orang tua ingin segera  menikahkan  anak  mereka  terutama  anak  perempuannya.Apabila  anak perempuannya  menikah  maka  orang  tua  merasa  senang  karena  dapat  mengurangi beban  dan  tanggung  jawab  mereka,  agar  ada  yang  menjaga  dan  membiayai  anak tersebut.  Berdasarkan  kenyataan  tersebut  menurut  bapak  Hermankis  selaku  kapala desa Lolo Kecil menjelaskan tentang faktor kebiasaan setempat adalah“Perkawinan di bawah  umur  yang  banyak  terjadi  di  desa  lolo  kecil  ini  selain  faktor  kebiasaan masyarakat setempat bila dilihat dari hukum islam adalah sah, sepanjang pelaksanaan perkawinan  tersebut  sesuai  dengan  ajaran  terutama  terpenuhi  syarat-syarat perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  agama  islam,  lagi  pula  masyarakat  tidak  pernah mencela  atau  mempermasalahkan  terhadap  mereka  yang  melakukan  perkawinan  di bawah umur” 17

## 3. Peragaulan lingkungan bebas
Pergaulan  bebas  menjadi  faktor  dominan  penyebab  terjadinya  perkawinan  di bawah  umur.Menurut  Kepala  Desa  Tanjung  Syam  bahwa  “penyebab  terjadinya perkawinan  di  bawah  umur  ini  umumnya  adalah  akibat  dari  pergaulan  bebas  anak muda, hingga terjadinya hubungan diluar nikah dan oleh sebab itu anak-anak tersebut dipaksa  atau  terpaksa  harus  dinikahkan,  pergaulan  bebas  ini  di  akibatkan  oleh kemajuan teknologi yang tidak bisa di bendung oleh karena itu para orang tua juga sulit mengawasi.” 18
16 Hasan Bastomi , Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Isalm Dan Hukum Perkawinan Indonesia ),Yudisia,Vol 7, No.2, Desember 2016
17 Wawancara dengan Hermankis, Kepala Desa Lolo Kecil, Tanggal 24 Juni 2019.
18 Wawancara dengan Adril Hadi, Kepala Desa Tanjung Syam, Tanggal 24 Juni 2019
Tabel 5. Tingkat Pendidikan Responden Yang Melakukan Perkawinan di Bawah umur di
Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci. Sumber Data: Hasil Penelitian di Lapangan Tahun 2019
b. Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Umur yang terjadi di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci
1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri
Berdasarkan  pasal  34  Undang-Undang  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa “suami  wajib  melindungi  isterinya  dan  memberikan  segala  sesuatu  keperluan  hidup berumah  tangga  sesuai  dengan  kemampuannya”.  Hal  ini  jelas  Undang-Undang Perkawinan  menginginkan  adanya  mata  pencaharian  suami  untuk  dapat  menafkahi isteri dan keluarganya agar hak dan kewajiban suami isteri dapat terpenuhi dan tujuan perkawinan dapat dicapai.
No Nama Pendidikan Terakihr SD SMP/MTS SMA/MA PT 1 Depra  2 Nur Aini  3 Seroja Yolanda 
4 Agus Mardi 
5 Irwan Toni  6 Wiwin  7 Sandy Nayoan  8 Siti Apsa  9 Peri Mandala  10  Ririn Novita Sari  11  Rio Agroska  12  Windi  13  Iskandar  14  Putri  15  Deka Anim  16  Zona Sauza  17  Bima Saputra  18  Yesi Puspita 
Berdasarkan  hasil    penelitian,  mata  pencaharian  responden  yang  melakukan perkawinan dibawah umur 9 pasangan sebagai responden, 4 pasangan bekerja dengan orang  tua  isteri  dan  orang  tua  sendiri  sebagai  petani  kebun  kopi  dan  kulit manis  dan menjadi buruh muat bongkar kulit manis yang penghasilan rata-rata perbulannya satu juta  lima  ratus  ribu rupiah,  3 pasangan yang lain sudah bekerja sendiri dengan orang lain  sebagai  buruh  tani  yang  berpenghasilan  rata-rata  dua  juta  rupiah  perbulannya. Sedangkan  2  Pasangan  nya  lagi  (suami)  merantau  ke  malaysia  menjadi  TKI  untuk mencukupi kebutuhan anak dan  isteri. Selain  itu isteri dari 9 pasangan responden ini tidak  bekerja  dan  hanya  menjadi  ibu  rumah  tangga  saja.  Seperti  hasil  wawancara responden  yang  menyatakan  bahwa  “pekerjaan  kami  hanya  mengurus  rumah  tangga, kadang  membantu  suami  ke  kebun  kalau  ada  pekerjaan  berat  yang  tidak  bisa  suami lakukan  sendiri,  dari  pada  membawa  orang  lain  bekerja  lebih  baik  kami  yang  bantu untuk menghemat.” 19
Penelitian  dilapangan  penulis  juga  melihat  keadaan  anak-anak  meraka  yang diurus  oleh  orang  tua  isteri  (ibu).  Pasangan  yang  menikah  di  bawah  umur  tidak mengetahui  cara  merawat  anak  yang  baik  sehingga  anak-anak  sering  dirawat  oleh orang  tua  isteri  (ibu).  Hal  itu  disesabkan  karena  mereka  menikah  pada  saat  mereka tidak  mempunyai pengetahuan  sama sekali mengenai cara mengasuh  anak yang baik. Selain  itu  mereka  juga  masih  terbiasa  bermain  dengan  teman-temannya,  sehingga tugas mengurus anak dilakukan oleh orang tua mereka.
Selanjutnya  mengenai  akibat  hukum  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur yang menimbulkan tanggung jawab  suami  isteri  adalah menurut pendapat responden mereka  sudah  mengetahui  apa  hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai  suami  atau  isteri, meskipun  mereka  tidak  dapat  menggambarkan  secara  rinci  dan  tidak  mengetahui akibat  hukum  melakukan  perkawinan,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Perkawinan,  tetapi  mereka  dapat  menggambarkan  adanya  suatu  tanggung jawab  yang  timbul  terhadap  rumah  tangga  mereka  setelah  melangsungkan perkawinan. Sehingga mereka  dapat  belajar  mengurus  rumah  tangganya  dengan  baik meskipun usia yang masih di bawah umur. Walaupun pada kenyataannya hal tersebut belum dapat terlaksana dengan baik.

## 2. Tidak Tercapainya Tujuan Perkawinan
Dalam  pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan,  tujuan  perkawinan  adalah  untuk
19 Wawancara dengan Putri, Responden, Tanggal 20 Juni 2019
membina  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  sejahtera.  Perkawinan  yang  hanya mengandalkan  kekuatan  cinta  tanpa  di  sertai  persiapan  yang  matang  untuk membentuk  dan  membina  kehidupan  baru  bersama  keluarga  yang  baru  dimulainya hanya  akan  mengalami  permasalahan,  karena  emosi  yang  belum  stabil  dan  tingkat kemandirian yang masih rendah sehingga menimbulkan pertengkaran di dalam rumah tangga  antara  suami  isteri  tersebut  yang  dapat  memicu  terjadinya  perceraian  yang sangat merugikan pihak perempuan.
Seperti  hasil  wawancara  dengan  responden  yang  mengatakan  bahwa “perkawinan di usia relatif muda ini banyak sekali resikonya seperti sering mengalami permasalahan karena usia yang masih muda dan emosi yang belum stabil.” 20 Instensitas pertengkaran dalam rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur ini sangat sering  sekurang-kurangnya  2  kali  dalam  satu  bulan.Rumah  tangga  pasangan  yang menikah  di  bawah  umur  ini  kurang  harmonis  disebabkan  adanya  kesalahpahaman sehingga  menyebabkan  pertengkaran.Seperti  hasil  wawancara  dengan  responden, “dalam  menjalani  status  suami  isteri  kami  sering  terjadi  percekcokan  yang  biasa penyebabnya  ialah  terjadi  kesalahpahaman  namun  sebisa  mungkin  kami  coba  atasi bersama.” 21
Secara keseluruhan bahwa perkawinan di bawah umur ini harus di atasi dengan serius  dengan  memberi  pemahaman  kepada  msayarakat  bahwa  akibat  yang  akan ditimbulkan  nantinya  ialah  akibat-akibat  hukum  lainnya  sepeti  perceraian,  kekerasan di  dalam  rumah  tangga  nantinya  setelah  perkawinan  ini  dilakukan.Meskipun  telah dilakukan upaya penanggulangan dan pencegahan, namun kenyataanya masih terdapat perkawinan  di  bawah  umur  di  Kecamatan  Bukit  Kerman.Upaya  Penanggulangan perkawinan di bawah umur ini harus segera dilakukan lebih giat lagi untuk mencegah perkawinan  di  bawah  umur  lainnya  yang  menjadi  tradisi  di  masyarakat  Kecamatan Bukit  Kerman  Kabupaten  Kerinci.Agar  Undang-Undang  Nasional  seperti  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat terlaksana dengan baik.

## C. Kesimpulan
Faktor-faktor  yang  mendorong  masyarakat  melakukan  perkawinan  di  bawah  umur  di Kecamatan  Bukit  Kerman  Kabupaten  Kerinci  adalah    pertama  rendahnya  tingkat pendidikan  dalam  masyarakat    disebabkan  oleh  faktor  kebiasaan  masyarakat  setempat dan akibat pergaulan lingkungan yang bebas. Kedua, yaitu akibat hukum dari perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci yang mengakibatkan hak
20 Wawancara dengan Siti Apsa, Responden, Tanggal 24 Juni 2019
21 Wawancara dengan Peri Mandala, Responden, Tanggal 25 Juni 2019
dan  kewajiban  suami  isteri  tidak  terlaksana  dengan  baik  dan  tidak  tercapainya  tujuan perkawinan yang diharapkan.

## D. Saran
Untuk mencegah dan mananggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bukit  Kerman  Kabupaten  Kerinci,  ada  beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  diantaranya meningkatkan  efesiensi  pendidikan  masyarakat  setempat  dan  mengadakan  penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada orang tua, sekolah-sekolah, pengajian, khusunya anak-anak remaja tentang arti penting nya pendidikan untuk masa depan dengan motivasi anak-anak agar  giat  dalam  belajar  untuk  mengutamakan  prestasi  dalam  melaksanakan  pendidikan, serta  penyuluhan  hukum  dan  sosialisasi  tentang  Undang-Undang  Perkawinan  agar masyarakat tidak mudah untuk melanggar peraturan-peraturan tentang perkawinan yang sudah ditetapkan.
Tidak kalah pentingnya yang harus diperhatikan adalah pendidikan yang cukup bagi kedua calon pengantin. Calon pengantin yang mempunyai pendidikan dan wawasan yang  cukup  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  kualitas  perkawinan  dan  kualitas keturunan  yang  akan  di  hasilkan  dari  perkawinan  tersebut.  Karena  perkawinan  adalah masalah sosial (hablum minal-naasi) yang sangat berpengaruh terhadap ketentraman dan keteraturan masyarakat.

## Daftar  Pustaka
A. BUKU
Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,
Hukum Agama, Cetakan ketiga, Mandar Maju, Bandung, 2007.
Hanafi Y. Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur . Cetakan Pertama. Mandar Maju, Bandung, 2011.
KharlieA.T. Hukum Keluarga Indonesia . Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta 2013.
Muhammad  A.K. Hukum  Perdata  Indonesia .Cetakan  2.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
1993.
Prakoso D & Murtika I.K. Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia . Cetakan Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
Rahman A. Perkawinan Dalam Syariat Islam .PT Rineka Cipta.Jakarta, 2006.
Rasjidi Lili. Hukum Perkawinan dan Perceraian , PT. Rosdakarya, Bandung, 1991.
Saleh,  K.  Wantjik, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Cetakan  keenam,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1980.
Simanjuntak  P.N.H, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata  Indonesia .  Cetakan  keempat, Djambatan, Jakarta, 2009.
Usman  Rachmadi, Aspek-Aspek  Hukum  Perorangan  dan  Kekeluargaan  di  Indonesia,
Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

## B. JURNAL
Bastomi  Hasan,  Pernikahan  Dini  dan  Dampaknya  (Tinjauan  Batas  Umur  Perkawinan
Menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perkawinan  Indonesia),  Jurnal  Yudisia, Desember 2016.
Innayati  Noor  I, Perkawinan  anak  di  bawah  umur  dalam  perspektif  Hukum,  Ham  dan Kesehatan , Jurnal Bidan “Midwife Journal”, Januari 2015.
Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Juli-Desember 2017.

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Republik Indonesia.Komplikasi Hukum Islam.
Republik Indonesia.Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Nikah.Nomor 11 Tahun
2007.
Republik Indonesia.Undang-Undang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974.