Tanjungpura Law Journal, Vol. 7, Issue 1, January 2023, Page : 50 - 64 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info Submitted: 17 January 2023 | Reviewed: 18 January 2023 | Accepted: 20 January 2023

## RELEVANSI PEMBACAAN DAN PENANDATANGANAN AKTA DI HADAPAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIL ERA DIGITAL
Endah Kusumaningrum 1
Abstract
In making a notary deed, the reading and signing of the deed is carried out in the physical presence of the appearers before the notary. Such provisions do not accommodate the demands of an all-digital era, while the authentic nature of the deed still needs to be maintained because it contains the hopes of the appearers for guaranteed certainty and legal protection of the rights of the appearers. This study aims to examine the relevance of applying the provisions of the physical presence of appearances before a Notary in reading and signing of deeds in making Notary deeds in the digital era and to examine the weaknesses of applying the reading and signing of deeds in making digital-based Notary deeds. The author uses normative legal research methods. The results show that the physical presence of appearers before a Notary at reading the deed in making a Notary deed is not fully relevant to be applied in the digital era because it does not accommodate the demands of the times that require practicality, but on the other hand the conventional way of signing the deed remains relevant to be implemented because it protects the authentic values ​ ​ of the Notary's deed. The weakness of digitizing the reading of the deed is that it allows a lack of correct understanding by the appearers of the contents of the deed so that it has the potential for conflict. Meanwhile, the digitization of the signing of the deed causes loss of jurisdiction, unfair competition among notaries, the uncertainty of the date of making the deed and the potential for cybercrime to occur.
Keywords: digital era; physical presence; reading; signing of the deed

## Abstrak
Dalam pembuatan akta Notaris, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan dengan kehadiran fisik para penghadap di hadapan Notaris. Ketentuan demikian tidak mengakomodir tuntutan zaman yang serba digital, sementara itu sifat otentik akta tetap perlu dijaga karena di dalamnya terdapat harapan para penghadap akan jaminan kepastian dan perlindungan hukum atas hak para penghadap. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi penerapan ketentuan kehadiran fisik para penghadap di hadapan Notaris pada pembacaan dan penandatanganan akta dalam pembuatan akta Notaris di era digital dan mengkaji kelemahan penerapan pembacaan dan penandatanganan akta pada pembuatan akta Notaris berbasis digital. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran fisik para penghadap di hadapan Notaris pada pembacaan akta dalam pembuatan akta Notariil tidak sepenuhnya relevan untuk diterapkan di era digital karena tidak mengakomodir tuntutan zaman yang menghendaki kepraktisan, namun di sisi lain cara konvensional penandatanganan akta tetap relevan untuk diterapkan karena melindungi nilai-nilai otentik akta Notaris. Kelemahan digitalisasi pembacaan akta yaitu memungkinkan minimnya pemahaman yang benar oleh para penghadap terhadap isi akta sehingga berpotensi konflik. Sedangkan digitalisasi penandatangan akta menyebabkan hilangnya
1 Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Jln. Imam Bonjol (Daya Nasional) No. 1, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: a2031201020@student.untan.ac.id, Tel.082250689004.
yurisdiksi kewenangan, persaingan tidak sehat diantara Notaris, tidak terjaminnya kepastian tanggal pembuatan akta serta berpotensi terjadi kejahatan siber.
Kata Kunci: era digital; kehadiran fisik; pembacaan; penandatanganan akta
I. Pendahuluan Kehadiran c yber notary merupakan wujud respon dunia kenotariatan terhadap tuntutan zaman yang didominasi oleh teknologi. Pada prinsipnya, c yber notary ditujukan untuk mempermudah transaksi para pihak yang tinggalnya berjauhan sehingga jarak tidak lagi menjadi persoalan. Umumnya digitalisasi dalam konsep c yber notary meliputi seluruh tugas Notaris.
Di Indonesia, c yber notary telah diimplementasikan pada aspek administratif pekerjaan Notaris melalui penggunaan birokrasi digital ( Making Indonesia 4.0 ) diantaranya Online Single Submission (OSS). 2 Sedangkan digitalisasi akta Notaris dalam kaitannya dengan kewenangan Notaris membuat akta otentik tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang merupakan pedoman dasar bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Tidak adanya regulasi yang mengatur tentang digitalisasi akta Notaris memberikan konsekuensi akta Notaris berbasis digital tidak dapat diterapkan di Indonesia dan apabila dilakukan akan berimplikasi terhadap otentisitas akta, yaitu terdegradasi sebagai akta di bawah tangan. 3
Dalam pembuatan akta Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengatur kewajiban membaca akta dan penandatanganan akta sebagai syarat otentisitas akta Notaris. Dalam prakteknya, penerapan isi pasal tersebut dilakukan di hadapan Notaris dengan kehadiran fisik para penghadap, saksi dan Notaris. Tentunya cara demikian tidak mengakomodir tuntutan zaman yang cenderung menghilangkan pertautan fisik pada berbagai transaksi.
Perkembangan teknologi saat ini dimungkinkan menggunakan cara konvensional pembacaan akta dan penandatanganan akta Notaris secara digitalisasi sebagaimana diatur dalam c yber notary . Akan tetapi, pembacaan akta dan penandatanganan akta bukan sekedar masalah teknis dalam pembuatan akta Notaris, namun berkaitan dengan kekuatan otentik akta.
Kehadiran fisik para penghadap di hadapan Notaris memberikan kepastian bahwa para penghadap adalah orang-orang yang kompeten dalam melakukan tindakan hukum pembuatan akta. Bahkan di Belanda, salah satu negara penganut civil law yang telah memberlakukan digitalisasi akta Notaris tetap mewajibkan penandatanganan akta dilakukan di hadapan notaris
2 Rita Alfiana. 2022. “Notaris dan Digitalisasi Di Masa Pandemi Covid 19”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9 (1): 423-432.
3 Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya. 2020. “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik”, Jurnal Komunikasi Hukum , 6 (1): 126–134.
dengan disertai kehadiran fisik para penghadap.
Laju pertumbuhan teknologi tidak dapat dihindari Notaris. Adaptasi teknologi menjadi urgen untuk diperhatikan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Diperlukan dukungan regulasi yang relevan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Notaris dalam pelaksanaannya. Namun demikian, adaptasi perlu dilakukan dengan cermat dan bijaksana tanpa mengabaikan sifat otentik dari suatu akta yang harus tetap dijaga. 4 Untuk menemukan regulasi yang relevan khususnya terkait pembacaan akta dan penandatanganan akta dalam pembuatan akta Notaris perlu dilakukan pengkajian terhadap aturan yang sedang berlaku. Kajian dilakukan dengan cara mengevaluasi kesesuaian penerapannya di era digital dan ketepatan penerapannya di Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran untuk kebijakan regulasi pembuatan akta Notaris di Indonesia.
Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap relevansi penerapan ketentuan kehadiran fisik para penghadap di hadapan Notaris pada pembacaan dan penandatanganan akta yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN di era digital serta meneliti kelemahan dari penerapan pembacaan dan penandatanganan akta pada pembuatan akta notariil berbasis digital.
II. Metode Penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 5 Penulis melakukan kajian terhadap pembacaan dan penandatanganan akta dalam pembuatan akta Notaris yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN. Penelitian dilakukan untuk menelaah relevansi penerapan cara konvensional pembacaan dan penandatanganan akta Notaris di era digital serta kelemahan dari penerapan pembacaan dan penandatanganan akta secara digital. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang diteliti; pendekatan teori ( theoretical approach ), yaitu penelitian dilakukan melalui telaah teori-teori yang urgen dan relevan dengan isu hukum yang diteliti; pendekatan analitis ( analytical approach ), yaitu penelitian dilakukan dengan menelaah konsep yuridis tentang pembacaan dan penandatanganan akta dihadapan notaris.
4 Urgensi E-Notary Di Saat Pandemi Pergolakan Antara Kepastian Hukum Dengan Kemanfaatan Hukum ,Pada : https://notariat.unpas.ac.id/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan- kemanfaatan-hukum-sumber-urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan- kemanfaatan-hukum/, (diakses pada tanggal 01 Maret 2022).
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 13-14.
Penulis menggunakan sumber bahan hukum primer, yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN; Sumber bahan hukum sekunder, berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yaitu meliputi buku-buku tentang kenotariatan, tesis tentang hukum, jurnal-jurnal hukum tentang kenotariatan, kamus hukum dan artikel hukum. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi studi kepustakaan, yaitu melakukan telaah terhadap sumber kepustakaan yang relevan dengan isu penelitian disertai wawancara dengan sejumlah Notaris yang terdiri dari 1 orang Notaris Kota Pontianak, 1 orang Notaris Kabupaten Kubu Raya, 1 orang Notaris Kabupaten Mempawah dan 1 orang Werda Notaris Kota Pontianak yang telah praktek selama 30 tahun sebagai Notaris. Penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis data kualitatif, yaitu analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.
III. Analisis dan Pembahasan Di dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN disebutkan: akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Arti yuridis kata “di hadapan” yang dalam terjemahan bahasa Belanda disebut verschijnen adalah kehadiran yang nyata ( waarneembaar tegenwoordig zijn ) dan dalam hal itu tidak diperdulikan siapa yang datang, klien atau Notaris.
Agar dapat berlaku sebagai akta otentik, pembuatan akta Notaris harus memenuhi syarat otentisitas yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengatur: Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta Wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
Pengecualian membaca Akta diatur dalam pasal 16 ayat (7) UUJN yang menyebutkan : Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta, serta pada setiap halaman minuta akta, diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.
Ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (7) UUJN selaras dengan pendapat J.de Bruijn Mgz yang mengatakan: akta harus dilakukan, oleh siapa tidak menjadi soal, sebab mereka yang menandatangani akta harus diberi kesempatan mengetahui isinya. Menurutnya, walaupun pembacaan akta adalah tindakan yang termasuk dalam kata verlijden (peresmian kata), pembacaan oleh siapa saja tidak mengurangi otentisitas akta.
J.C.H. Melis menyebutkan maksud pembacaan akta oleh notaris adalah jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang mereka tanda tangani adalah sama dengan apa yang mereka dengar dari pembacaan itu dan kepastian bagi para penghadap bahwa apa yang ditulis dalam akta adalah benar kehendak para penghadap. 6
Maksud pembacaan akta menghendaki para penghadap mengetahui apa yang mereka tanda tangani. Akan tetapi penggunaan bahasa hukum yang khas, mempunyai arti tersendiri dalam penggunaannya dapat mempengaruhi pemahaman para penghadap mengenai isi akta.
Pemahaman para penghadap dipengaruhi oleh aneka ragam golongan penghadap seperti golongan pendidikan rendah, golongan intelek, maupun golongan yang serius dan cermat menyimak pembacaan Akta. J.C.H. Melis berpendapat : “apakah maksud pembacaan tercapai atau tidak, undang-undang tidak menghiraukannya. Jika penghadap tuli atau sepanjang pembacaan memikirkan soal lain, itu urusannya sendiri”. Tan Thong Kie di dalam bukunya mengutarakan 3 (tiga) manfaat pembacaan akta yang didasarkan pada pengalamannya menjadi Notaris :
a. Pertama, pada saat-saat terakhir dalam proses meresmikan ( verlijden ) akta, Notaris masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahannya sendiri yang sebelumnya tidak terlihat. Sewaktu-waktu ditemukan kesalahan-kesalahan fatal atau yang memalukan.
b. Kedua, para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas bagi mereka. Hal ini didasarkan pada keberagaman latar belakang para penghadap baik dari aspek pendidikan, karakter, fisik dan lain sebagainya.
c. Ketiga, untuk memberi kesempatan kepada Notaris dan para penghadap pada detik- detik terakhir, sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan mereka, para saksi-saksi, dan Notaris, mengadakan pemikiran ulang, bertanya, dan jika perlu mengubah bunyi akta. 7
Pembacaan akta diakhiri dengan penandatanganan akta. De Jonckheere berpendapat bahwa penandatanganan adalah suatu fakta hukum ( rechtsfeit ), yaitu suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatangan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri. 8
6 Maya Puspita Dewi, Maya Puspita Dewi, Aries Harianto. 2021. “Prinsip Pembacaan Akta Oleh Notaris Dihadapan Penghadap dan Saksi”, Jurnal Ilmu Kenotariatan , 2 (1): 91-115.
7 Anonim. Pada: https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/1246, (diakses pada tanggal 10 April 2022).
8 Ibid.
Penegasan terhadap pembacaan akta dan penandatanganan akta disebutkan dalam pasal 16 ayat (9) UUJN yang berbunyi: Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Degradasi akta Notaris yang diatur dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa pembacaan akta dan penandatangan akta merupakan syarat otentisitas bagi akta Notaris agar dapat disebut akta otentik.
Di era digital seperti sekarang ini dimungkinkan cara konvensional pembacaan akta dan penandatanganan akta digantikan dengan digitalisasi berupa teleconference, video call, tanda tangan elektronik dan sejenisnya. Akan tetapi kehadiran fisik (nyata) para penghadap pada pembacaan akta dan penandatanganan akta tidak sekedar mengenai teknis pembuatan akta, melainkan di dalamnya terkandung kekuatan otentik akta yang dibuat, yaitu adanya jaminan bahwa akta dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang kompeten.
Tan Thong Kie mengatakan dengan melihat tanda tangan saja seorang Notaris tidak dapat mengetahui siapa yang membuat tanda tangan itu. Ia bukan seorang grafolog, melainkan hanya saksi khusus tentang apa yang ia lihat. Karena itu ia harus melihat siapa yang membubuhkan suatu tanda tangan.
Adanya kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan Notaris dalam pembuatan akta Notariil dikarenakan adanya ketentuan yang diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf m UUJN. Berdasarkan konsiderans UUJN menyebutkan :
a. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara;
b. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang; dan
c. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.
Berdasarkan konsiderans UUJN tersebut terdapat tiga landasan filosofis akta Notaris, yaitu :
1) Menjamin kepastian hukum, adalah ketentuan-ketentuan hukum atau klausula-klausula yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara atau para pihak.
2) Menjamin ketertiban, diartikan bahwa akta yang dibuat oleh para pihak menjamin keteraturan dalam masyarakat. Keteraturan diartikan sebagai keadaan yang tersusun dengan baik atau rapi.
3) Perlindungan hukum bagi setiap warga negara, perlindungan hukum bagi setiap warga negara artinya bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris harus memberikan rasa aman kepada para pihak lainnya.
Terkait dengan aspek eksistensi berlakunya akta dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :
a. Berlakunya secara normal, artinya bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat dilaksanakan oleh para pihak dengan baik dan tidak menimbulkan masalah dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.
b. Berlakunya secara abnormal, artinya bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun PPAT tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pihak yang disebabkan oleh objek yang dimuat dalam akta menimbulkan masalah.
Selaras dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo yang mengatakan perlunya kembali kepada filosofi dasar hukum untuk manusia 9 , maka penentu dan titik orientasi hukum ada pada manusia. Artinya, pembentukan hukum harus didasarkan pada kebutuhan manusia yang memerlukan legitimasi melalui pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan akta maka landasan yuridis adalah UUJN yang dibuat atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Presiden.
Untuk dapat menilai relevansi penerapan cara konvensional pembacaan dan penandatanganan akta di era digital saat ini, terlebih dahulu perlu dikaji aspek landasan dan asas pembentukan UUJN serta realitas penerapannya dikaitkan dengan digitalisasi. Agar dapat berfungsi sebagai akta otentik pembuatan akta Notaris harus memenuhi tiga syarat otentisitas yang diatur dalam pasal 1868 KUH Perdata, yaitu:
1. Dibuat dalam bentuk tertentu
Dibuat dalam bentuk tertentu mengandung makna bahwa akta harus dibuat sesuai dengan syarat formalitas substansi akta yang telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini pembuatan akta Notaris harus berpedoman pada bentuk akta yang diatur dalam pasal 38 UUJN yang mengatur setiap akta terdiri dari:
a. Awal akta atau kepala akta, yaitu bagian akta yang memuat judul akta, nomor akta, waktu pembuatan akta yang meliputi jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta.
9 Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 5.
b. Badan akta, yaitu bagian akta yang memuat identitas para penghadap dan identitas orang yang diwakili dalam hal penghadap bertindak sebagai wakil orang lain, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan serta identitas dari para saksi pengenal.
c. Akhir atau penutup akta, yaitu bagian akta yang memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf m atau pasal 16 ayat (7), uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada, identitas para saksi instrument serta uraian terkait ada atau tidaknya perubahan pada akta yang dibuat.
2. Dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu
Baik pada rumusan pasal-pasal maupun di dalam penjelasan UUJN tidak disebutkan secara jelas mengenai siapa yang datang menghadap. Di dalam buku Tan Thong Kie yang berjudul Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notariat dikatakan bahwa kata Belanda Verschijnen yang memiliki arti “datang dan menghadap” harus dilihat dalam arti yuridisnya, yaitu kehadiran nyata ( waarneembaar tegenwoordig zijn ), dan dalam hal itu tidak penting siapa yang datang, baik itu klien atau Notaris. 10 Dengan demikian, kehadiran fisik dapat diterjemahkan dengan para penghadap yang datang kepada Notaris atau pun sebaliknya, Notaris yang mendatangi para penghadap.
Dalam praktek, kedatangan Notaris dapat disebabkan oleh beberapa alasan yang mendasarinya, diantaranya kondisi kesehatan penghadap yang tidak memungkinkan bagi dirinya untuk datang kepada Notaris atau sebagai bagian dari manajemen marketing Notaris untuk menjaga klien agar tidak pindah ke Notaris lain.
Dalam hal Notaris yang datang kepada klien (penghadap), Notaris perlu memperhatikan atau mempertimbangkan tempat pertemuannya dengan para penghadap, yaitu tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan asusila atau sejenisnya. Hal ini perlu diperhatikan dalam rangka menjaga marwah Notaris sebagai officium nobile yang tidak hanya terikat pada kode etik pelaksanaan tugasnya akan tetapi juga terikat oleh kode etik yang mengatur pergaulan hidupnya sehari-hari di tengah masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015.
10 Habib dan Rusdianto. 2020. Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris , Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 329
Terkait pembacaan akta, Pasal 16 ayat (1) huruf m dan pasal 16 ayat (7) UUJN mengatur pengecualian terhadap pembacaan akta, yaitu pembacaan akta dapat dilakukan oleh Notaris atau pun dibaca sendiri oleh para penghadap. Tugas seorang Notaris dalam pembuatan akta Notariil adalah mengkonstatir keinginan para penghadap ke dalam akta. Oleh karenanya pembacaan akta Notaris perlu dilakukan untuk memberikan kepastian kepada para penghadap bahwa isi akta telah dibuat sesuai dengan keinginan para penghadap. Apabila terdapat ketidaksesuaian isi akta dengan kehendak para penghadap yang diinginkan untuk dikonstatir ke dalam akta dapat dilakukan perubahan atau perbaikan sebelum dilakukan penandatanganan akta.
Kecanggihan teknologi melalui digitalisasi memberikan pergeseran pada penerapan ketentuan yang mensyaratkan pembacaan akta disertai kehadiran fisik para penghadap di hadapan Notaris. Untuk menyederhanakan pelayanan pembuatan akta Notaris yang didukung oleh digitalisasi, para Notaris yang merupakan narasumber wawancara penelitian penulis baik yang berkedudukan di Kota Pontianak maupun di kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah dengan pertimbangan dan kondisi tertentu memilih mengirimkan draft akta kepada para penghadap sebelum dilakukan penandatanganan akta agar dapat dibaca sekaligus mengoreksi isi akta terkait keinginan para pihak yang hendak dinyatakan ke dalam isi akta. Tampaknya cara demikian mengadopsi pendapat J.de Bruijn Mgz yang mengatakan: akta harus dilakukan, oleh siapa tidak menjadi soal, sebab mereka yang menandatangani akta harus diberi kesempatan mengetahui isinya. Menurutnya, walaupun pembacaan akta adalah tindakan yang termasuk dalam kata verlijden (peresmian kata), pembacaan oleh siapa saja tidak mengurangi otentisitas Akta. 11
UUJN tidak memberikan kewajiban kepada Notaris untuk menjamin bahwa para penghadap memahami isi akta. Tidak adanya kewajiban tersebut dapat dimengerti oleh karena pemahaman para penghadap terhadap isi akta dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya latar belakang pendidikan, cara pandang seseorang dan lain sebagainya. Pembacaan akta hanya terbatas pada memberikan jaminan kepada para penghadap bahwa isi akta telah dibuat sesuai dengan keinginan atau kehendak para penghadap. Oleh karenanya penulis berpendapat bahwa pembacaan akta dapat dikonversi dari cara konvensional menjadi digitalisasi guna menyederhanakan proses pembuatan akta Notaris khususnya terkait penghematan waktu. Dengan demikian, ketentuan cara konvensional pembacaan akta yang mensyaratkan kehadiran fisik para penghadap di hadapan Notaris sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam pembuatan akta Notaris di era digital.
11 Tan Thong Kie. 2011. Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris , Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
Berbeda dengan pembacaan akta, di dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN disebutkan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi. Penjelasan tersebut merupakan penegasan bahwa penandatanganan akta mensyaratkan adanya kehadiran nyata (berhadapan) antara Notaris dan para penghadap.
Penandatanganan akta merupakan wujud persetujuan para penghadap akan isi akta dan memberikan implikasi mengikat secara hukum kepada para pihak di dalamnya. Oleh karenanya penandatanganan akta wajib dilakukan dengan kehadiran fisik para penghadap di hadapan (berhadapan) Notaris untuk melindungi diri Notaris dari masalah atau jerat hukum dan dapat membantu Notaris meminimalisir timbulnya masalah atau kasus hukum terkait akta yang dibuatnya.
Kehadiran fisik para penghadap dalam penandatangan akta memberikan kesempatan kepada Notaris untuk mengidentifikasi para penghadap diantaranya memastikan bahwa para penghadap merupakan orang yang kompeten untuk melakukan penandatanganan akta dan tanda tangan yang dibubuhkan pada akta adalah tanda tangan asli para penghadap. Kehadiran fisik para penghadap memberikan kesempatan kepada Notaris untuk melakukan pencocokan kesesuaian antara data yang dikirim secara digital kepada Notaris dengan para penghadap. Selain itu, kehadiran fisik para penghadap di hadapan Notaris dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan para penghadap melakukan penandatanganan akta di bawah tekanan atau paksaan orang lain sebagai upaya mencegah terjadinya tindak kejahatan dalam pembuatan akta Notaris.
Para Notaris yang menjadi narasumber penulis berpendapat bahwa ketentuan kehadiran fisik para penghadap pada penandatanganan akta Notaris bukan hanya terkait dengan kekuatan pembuktian akta Notaris sebagai akta otentik, akan tetapi turut mempengaruhi kekuatan otentik akta yaitu adanya kepastian bahwa akta memang dibuat dan ditandatangani oleh para penghadap yang kompeten.
Para narasumber menyadari bahwa saat ini dunia berada pada disrupsi digital. Di era ini pekerja bidang jasa dituntut merubah budaya kerja konvensional menjadi digitalisasi untuk memberikan pelayanan jasa yang lebih efektif dan efisien. Akan tetapi sifat otentik akta merupakan bagian terpenting dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum pada hak dan kewajiban seseorang (para penghadap) dimana akta Notaris merupakan wujud kepercayaan masyarakat akan jaminan hukum.
Dalam kaitannya dengan penerapan digitalisasi akta Notaris, perlindungan terhadap nilai- nilai akta Notaris membutuhkan persiapan yang matang baik pada aspek infrastruktur siber termasuk di dalamnya stabilitas konektifitas siber yang saat ini belum merata di seluruh wilayah
Indonesia maupun sumber daya manusia yang memadai dalam pemanfaatan teknologi.
Selain itu, bagian yang tidak kalah penting pada penerapan digitalisasi akta Notaris adalah sistem keamanan yang kuat dalam menjamin dan melindungi nilai-nilai otentik akta. Sistem keamanan menjadi sangat penting karena dunia maya merupakan dunia tanpa batas, segala data dan informasi dapat diakses dengan mudah dan berpotensi terjadi kejahatan ( cyber crime ) yang dilakukan melalui kendali dan penguasaan teknologi seperti pembajakan dan sebagainya. Oleh karena itu Penulis berpendapat bahwa cara konvensional penandatanganan akta Notaris tetap relevan untuk diterapkan dalam pembuatan akta Notaris di era digital. Bahkan negara Belanda yang telah menerapkan cyber notary pada pembuatan akta Notaris tetap mewajibkan kehadiran fisik para penghadap di hadapan Notaris pada saat penandatanganan akta.
3. Tempat dibuatnya akta
Daerah hukum Notaris telah diatur dalam Pasal 18 UUJN yang menetapkan tempat kedudukan Notaris adalah di daerah kabupaten atau kota dengan wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.
Ketentuan mengenai daerah hukum (daerah jabatan) memberikan batasan kepada seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah yang telah ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu ia berwenang. Oleh karena itu tempat dibuatnya akta menjadi salah satu syarat otentisitas yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta Notaris karena berkaitan dengan yurisdiksi kewenangan Notaris. Penegasan Pasal 17 UUJN yang mengatur larangan bagi Notaris menjalankan jabatan di luar wilayah hukum/jabatannya memberikan konsekuensi bahwa akta yang dibuat di luar wilayah hukum seorang Notaris adalah tidak sah. Apabila akta itu ditanda tangani oleh para penghadap, maka akta yang bersangkutan menjadi terdegradasi sebagai akta di bawah tangan.
Cyber notary merupakan konsep memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari. 12 Cyber notary tidak hanya berlaku pada aspek administratif pekerjaan Notaris, akan tetapi juga mempengaruhi cara konvensional pembuatan akta Notaris yang digantikan dengan digitalisasi sehingga menghilangkan pertautan fisik para penghadap, saksi dan Notaris.
Melalui digitalisasi, Notaris bisa membuat akta tanpa harus berhadapan langsung secara fisik. Para pihak tidak perlu datang ke kantor Notaris, akan tetap dilayani dalam membuat akta tanpa batasan wilayah dalam konteks lokal, regional, nasional bahkan antarnegara. Dalam
12 Urgensi E-Notary Disaat Pandemi Pergolakan Antara Kepastian Hukum dengan Kemanfaatan Hukum,Pada : https://notariat.unpas.ac.id/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan- kemanfaatan-hukum-sumber-urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan- kemanfaatan-hukum/, (diakses pada tanggal 1 Maret 2022).
pelaksanaan dimungkinan identitas diri penghadap tidak perlu diperlihatkan secara fisik, tetapi Notaris bisa mengunduhnya dari instansi yang berwenang membuat/mengeluarkan identitas tersebut, misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta/ Surat Nikah atau identitas lainnya yang diperkenankan diunduh dengan menggunakan kode akses tertentu. Demikian pula dokumen yang diperlukan dalam pembuatan akta tersebut cukup diunduh notaris dari instansi tertentu.
Menyadari dampak digitalisasi yang melanda dunia dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, cyber notary hadir sebagai respon dunia kenotariatan dalam menjawab tuntutan zaman yang menghendaki perubahan pada budaya kerja Notaris dari cara konvensional menjadi digitalisasi. Cyber notary merupakan konsep menggunakan atau memanfaatkan teknologi untuk melakukan pekerjaan Notaris.
Penggunaan teknologi sangat membantu Notaris dalam melakukan pekerjaannya sehari- hari. Cara-cara kerja manual yang sebelumnya menyita waktu, dan boros biaya dapat diselesaikan dengan cepat dan hemat. Penggunaan konsep c yber notary berupa digitalisasi dapat mewujudkan pelayanan yang lebih praktis dan ekonomis untuk pengguna jasa Notaris.
Digitalisasi memudahkan pengguna jasa Notaris, yaitu tidak perlu direpotkan dengan datang berulang-ulang ke kantor Notaris. Konsultasi hukum, baik terkait pembuatan akta maupun penyerahan syarat administratif pembuatan akta dapat dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan whatsapp, video call, email atau media elektronik lainnya. Konsep cyber notary menghilangkan pertautan fisik antara para penghadap, saksi dan Notaris sehingga jarak, waktu dan tempat tidak lagi menjadi persoalan untuk melakukan transaksi.
Salah satu bentuk konsep cyber notary sebagai inovasi dunia kenotariatan dalam pembuatan akta Notaris adalah digitalisasi akta Notaris, yaitu akta Notaris dapat dibuat tanpa kehadiran fisik para penghadap dan digantikan dengan pertemuan virtual melalui media elektronik seperti zoom, google meet atau video conference. Pembubuhan tanda tangan basah pada akta digantikan dengan tanda tangan elektronik.
Beberapa penulis melalui jurnal ilmiah memberikan dukungan pada penerapan digitalisasi akta Notaris dan merekomendasikan sistem keamanan untuk melindungi otentisitas akta. Rekomendasi yang diberikan diantaranya sertifikasi tanda tangan elektronik dan peningkatan standar keamananan sekuritas perangkat komputer sesuai dengan standar kebijakan Resolusi Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kelebihan digitalisasi akta Notaris adalah memberikan kemudahan, hemat waktu dan hemat biaya dalam membuat akta. Akan tetapi dibalik kelebihan penggunaan teknologi (digitalisasi) terdapat pula sejumlah kelemahan, dimana tidak semua interaksi kegiatan
pelayanan Notaris dapat berjalan dengan efektif dan efisien, salah satu contohnya dalam hal konsultasi pembuatan akta. Kurangnya komunikasi atau salah paham sering kali terjadi pada komunikasi jarak jauh (menggunakan media elektronik). Kondisi demikian dapat memicu timbulnya masalah bahkan persoalan hukum bagi Notaris maupun pengguna jasa Notaris.
Media cyber memberikan ruang akses informasi secara global tanpa batas melalui penggunaan jaringan internet. Aneka informasi dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Berbagai hubungan dan komunikasi dapat terjalin dari jarak jauh tanpa diperlukan perjumpaan tatap muka atau face to face . Penerapan cyber notary menyebabkan wilayah kerja Notaris menjadi tidak terbatas. Hilangnya batas wilayah kerja Notaris berpotensi terjadi pelanggaran terhadap teritorial atau wilayah kerja yang menjadi yurisdiksi kewenangan Notaris dan dapat memicu terjadinya persaingan tidak sehat diantara Notaris.
Penyelenggaran digitalisasi pembuatan akta Notaris ( cyber notary ) tidak hanya membutuhkan sistem keamanan yang akurat, namun juga membutuhkan dukungan koneksi internet yang stabil. Salah satu peran Notaris dalam pembuatan akta adalah mengesahkan kepastian tanggal pembuatan akta dan tanda tangan para penghadap. Dengan kata lain, Notaris menjamin kebenaran bahwa akta dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum di dalam akta serta tanda tangan yang dibubuhkan di dalam akta adalah benar milik para penghadap. Apabila karena kendala koneksi internet menyebabkan pembubuhan tanda tangan elektronik para penghadap pada akta menjadi terlambat dilaksanakan setelah adanya pertemuan visual antara penghadap dengan Notaris maka akan memberikan konsekuensi bahwa tanggal yang tercantum di dalam akta menjadi tidak sah dan mengakibatkan akta terdegradasi sebagai akta di bawah tangan.
Ketidaksesuaian antara tanggal pembuatan akta dengan pembubuhan tanda tangan para penghadap dapat menjadi dasar gugatan salah satu pihak penghadap apabila terjadi sengketa terhadap akta bersangkutan. Dalam hal diberlakukan toleransi waktu atau tanggal dalam pembubuhan tanda tangan elektronik pada akta Notaris berbasis digital, akan mengakibatkan hilangnya peran Notaris dalam menjamin kepastian tanggal pembuatan akta Notaris dan tanda tangan para penghadap.
Akta yang dibuat secara digital tidak memiliki kekuatan otentik sebagaimana akta yang dibuat dengan cara konvensional oleh karena kehadiran para penghadap dalam pembuatan akta digital tidak dapat dijamin keasliannya. Demikian pula dengan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi tetap memungkinkan terjadi manipulasi oleh karena kemampuan seseorang dibidang teknologi dapat digunakan untuk menembus sistem keamanan yang telah dibentuk sedemikian rupa.
Indikasi pelanggaran pada pembuatan akta digital akan berimplikasi pada otentisitas akta, yaitu terdegradasi sebagai akta di bawah tangan. Sedangkan indikasi kejahatan pada pembuatan akta digital tidak hanya menyebabkan akta kehilangan otentisitasnya, namun juga dapat berakibat hukum berupa batal demi hukum atau batal karena hukum dan menimbulkan masalah hukum baik pada aspek perdata maupun pidana yang dapat menyeret Notaris masuk ke dalam kasus hukum.
Perubahan terhadap ketentuan menghadap secara fisik dan pembubuhan tanda tangan basah dalam pembuatan akta Notaris tidak cukup dengan persiapan teknis seperti pembangunan atau peningkatan kualitas infrastruktur jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia maupun pembangunan sistem keamanan yang akurat apalagi hanya sekedar untuk trend jaman. Pengalihan cara konvensional pembuatan akta menjadi digitalisasi yang kemudian akan dituangkan ke dalam bentuk regulasi haruslah dipertimbangkan dengan arif dan bijaksana.
Penyederhanaan proses pembuatan akta Notaris melalui digitalisasi memang memberikan manfaat penghematan waktu dan biaya kepada para penghadap. Namun terjaganya nilai otentik akta Notaris pada cara konvensional penandatanganan akta Notaris lebih memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (para penghadap) akan adanya jaminan perlindungan hukum atas hak dan kewajiban masyarakat (para penghadap). Selain itu juga terpenuhinya rasa keadilan masyarakat oleh karena kehadiran fisik antara penghadap dan Notaris pada penandatanganan akta dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkendala oleh sarana prasarana maupun sumber daya manusia.
IV. Penutup Cara konvensional pembacaan akta tidak sepenuhnya relevan untuk diterapkan dalam pembuatan akta Notaris di era digital karena tidak mengakomodir tuntutan zaman yang menghendaki kepraktisan pada pelayanan pembuatan akta Notaris. Bagi sebagian orang, waktu yang diperlukan untuk pembacaan akta dirasakan menyita waktu karena memperpanjang waktu penyelesaian akta. Sementara pembacaan akta diperlukan untuk memberikan kepastian kepada para penghadap dan Notaris bahwa isi akta telah dibuat sesuai dengan kehendak para penghadap. Sedangkan cara konvensional penandatanganan akta tetap relevan untuk diterapkan dalam pembuatan akta Notaris di era digital untuk menghasilkan akta Notaris yang berkekuatan otentik, yaitu adanya kepastian bahwa akta dibuat dan ditandatangani oleh para penghadap yang kompeten untuk melakukan tindakan hukum dalam akta bersangkutan.
Oleh karena itu diperlukan penyederhanaan pada proses pembuatan akta Notaris dengan menggantikan cara konvensional pembacaan akta menjadi digitalisasi. Mempertahankan cara konvensional penandatanganan akta Notaris dengan tetap mewajibkan kehadiran fisik para
penghadap di hadapan Notaris pada penandatanganan akta. Melakukan perubahan pada ketentuan pembacaan akta yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN
Bibliografi Buku:
Habib dan Rusdianto. 2020. Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Bandung: PT. Refika Aditama.
Tan Thong Kie. 2011. Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris , Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia , Yogyakarta: Genta Publishing.

## Artikel Jurnal:
Maya Puspita Dewi, Maya Puspita Dewi, Aries Harianto. 2021. “Prinsip Pembacaan Akta Oleh Notaris Dihadapan Penghadap dan Saksi”, Jurnal Ilmu Kenotariatan, 2 (1): 91-115.
Rita Alfiana. 2022. “Notaris dan Digitalisasi Di Masa Pandemi Covid 19”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9 (1): 423-432.
Setiadewi, Kadek., dan Hendra Wijaya, I Made,. 2020. “Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik”, Jurnal Komunikasi Hukum, 6 (1): 126–134.

## Internet:
https://journal.ikopin.ac.id/index.php/humantech/article/view/1246, diakses pada tanggal 10 April
2022
Urgensi E-Notary Di Saat Pandemi Pergolakan Antara Kepastian Hukum Dengan Kemanfaatan Hukum, https://notariat.unpas.ac.id/urgensi-e-notary-di-saat-pandemi-pergolakan-antara- kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum-sumber-urgensi-e-notary-di-saat-pandemi- pergolakan-antara-kepastian-hukum-dengan-kemanfaatan-hukum/, diakses pada tanggal 01 Maret 202.