## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AUTOMATIC ADJUSTMENT PADA OPERASIONAL SATUAN KERJA PEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
JULI SAPTAPUTRA HANTANA 1 *, IDA AYU PUTU SRI WIDNYANI 2 , GEDE WIRATA 3
1. Universitas Ngurah Rai Denpasar, Bali, Indonesia
2. Universitas Ngurah Rai Denpasar, Bali, Indonesia 3. Universitas Ngurah Rai Denpasar, Bali, Indonesia
*Email Corespondence: juli_sapta@hotmail.com

## Abstract
In the President's directive at the plenary cabinet meeting on November 17, 2021, it was stated  that  strategic  steps  need  to  be  taken  in  2022  to  mitigate  the  continuing  and worsening  impact  of  the  Covid-19  pandemic  by  reserving  a  5%  budget  allocation (automatic  adjustment)  in  each  Ministry/Agency.  This  study  aims  to  understand  and analyze  the  processes,  obstacles  or  constraints  that  arise,  and  their  solutions  in  the implementation of the Automatic Adjustment policy in the operational work units of the Corrections  Office  within  the  Bali  Regional  Office  of  the  Ministry  of  Law  and  Human Rights.  This  research  is  a  qualitative  study  with  a  descriptive  approach.  Data  and information collection in this study used observation, interviews, documentation studies, and online data searches. The results of the study indicate a lack of understanding of the purpose of implementing the policy, the absence of standards in the form of regulations or derivative  rules  that  more  specifically  regulate  policy  implementation,  the  budgetary resources managed by the work units are insufficient for policy implementation, there are no  SOPs/technical  guidelines/implementation  instructions  in  implementing  the  policy, and there is still minimal support from Echelon I or the Central Unit. The obstacles that arise include changes in activity implementation plans, delays in activities, difficulties in budget realization, and problems in achieving output targets, while solutions to overcome these  include  re-planning,  budget  revisions,  synergy,  and  changes  in  activity implementation mechanisms.
Keywords: Policy Implementation; Automatic Adjustment; Budget .

## Abstrak
Dalam  arahan  Presiden  pada  sidang  kabinet  paripurna  tanggal  17  November  2021 menyatakan  bahwa  perlu  dilakukan  langkah  strategis  tahun  2022  dalam  rangka  mitigasi dampak  berlanjut  dan  memburuknya  kondisi  pandemi  Covid-19  dengan  pencadangan anggaran  belanja  ( automatic  adjustment )  sebesar  5%  di  setiap  Kementerian/Lembaga. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  proses,  hambatan  atau kendala  yang  muncul  serta  solusinya  dalam  implementasi  kebijakan Automatic Adjustment pada  Operasional  Satuan  Kerja  Pemasyarakatan  di  Lingkungan  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Bali.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Pengumpulan  data  dan  informasi  dalam penelitian  ini  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  studi  dokumentasi  dan penelusuran  data  online.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kurangnya  pemahaman  terhadap tujuan dilakukannya implementasi kebijakan, belum adanya standar berupa regulasi atau peraturan  turunan  yang  mengatur  lebih  detail  terhadap  implementasi  kebijakan,  sumber daya  anggaran  yang  dikelola  oleh  satuan  kerja  belum  mencukupi  untuk  implementasi kebijakan, belum adanya SOP/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dalam
mengimplementasikan kebijakan serta masih minimnya dukungan dari Eselon I atau Unit Pusat.  Hambatan  yang  muncul  antara  lain  perubahan  rencana  pelaksanaan  kegiatan, adanya penundaan kegiatan, kesulitan dalam realisasi anggaran serta permasalahan dalam pencapaian  target  output,  sedangkan  solusi  untuk  mengatasinya  antara  lain  dengan melakukan  perencanaan  ulang,  revisi  anggaran,  melakukan  sinergitas  serta  perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Automatic Adjustment; Anggaran.

## 1. Pendahuluan
Kemunculan pandemi Covid-19 secara global dan berdampak signifikan  di Indonesia  termasuk  aspek  ekonomi  menyebabkan  Kementerian/Lembaga  dan Pemerintah  Daerah  diminta  untuk  melakukan  refocussing  kegiatan,  realokasi anggaran  serta  pengadaan  barang  dan  jasa  dalam  rangka  percepatan  penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19).    Dalam  keterangan  pemerintah  atas Rancangan  Undang-Undang  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 tanggal 16 Agustus 2021, Presiden  Joko  Widodo  menyampaikan  di  tahun  2022  bangsa  Indonesia  masih akan  dihadapkan  pada  ketidakpastian  yang  tinggi  dan  juga  harus  bersiap menghadapi  tantangan  global  lainnya,  seperti  ancaman  perubahan  iklim, peningkatan  dinamika  geopolitik,  serta  pemulihan  ekonomi  global  yang  tidak merata.  Laporan  Perkembangan  Ekonomi  Keuangan  Dan  Kerja  Sama Internasional (PEKKI) Edisi 2022 yang disusun Bank Indonesia juga menyatakan bahwa  Perekonomian  global  2022  mengalami  perlambatan  laju  pertumbuhan ekonomi  dan  diliputi  ketidakpastian.  Perlambatan  pertumbuhan  ekonomi disebabkan  oleh  tekanan  inflasi  yang  tinggi,  respons  pengetatan  kebijakan moneter,  kebijakan  pengendalian  Covid-19  di  China,  dan  tensi  geopolitik  Rusia- Ukraina.  Krisis  geopolitik  memberikan  dampak  yang  signifikan  pada  rantai pasokan komoditas global dan menyebabkan kenaikan harga terutama energi dan pangan.  Krisis  geopolitik  juga  menyebabkan  fragmentasi  hubungan  perdagangan antarnegara  dan  menurunkan  semangat  kerja  sama  multilateral.  Kondisi  tersebut antara  lain  tercermin  dari  kebijakan  pembatasan  ekspor  bahan  pangan  yang diterapkan sejumlah negara untuk mengamankan pasokan di dalam negeri masing- masing.
Lebih  lanjut  dalam  arahan  Presiden  pada  sidang  kabinet  paripurna  tanggal 17  November  2021  menyatakan  bahwa  perlu  dilakukan  langkah  strategis  tahun 2022 dalam rangka mitigasi dampak berlanjut dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19  dengan  pencadangan  anggaran  belanja  ( automatic  adjustment )  sebesar 5%  di  setiap  Kementerian/Lembaga.  Arahan  tersebut  diterjemahkan  melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  Tahun  Anggaran  2022  yang  mengatur  kebijakan  penyesuaian  anggaran belanja  atau Automatic  Adjusment dalam  rangka  mitigasi  dampak  berlanjut  dan memburuknya  kondisi  pandemi  Covid-19  dan  untuk  menghadapi  kondisi ketidakpastian  ekonomi  global  dan  gejolak  geopolitik.  Kebijakan  pencadangan anggaran  tersebut  tentunya  berdampak  pada  proses  perencanaan  dan penganggaran  Kementerian/Lembaga  yang  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  208/PMK.02/2019  tentang  Petunjuk  Penyusunan  dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran,  untuk  itu  Kementerian  Keuangan
menyampaikan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  kebijakan  pencadangan  anggaran belanja  ( automatic  adjustment )  kepada  seluruh  Kementerian/Lembaga  melalui Surat  Menteri  Keuangan  No.S-1088/MK.02/2021  Tanggal  29  November  2021 perihal Automatic  Adjustment Belanja  Kementerian/Lembaga  TA.2022  dimana setiap  Kementerian/Lembaga  agar  menyampaikan  usulan  pemblokiran  sekurang- kurangnya 5% dari total pagu sumber dana rupiah murni (RM).
Demikian halnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menindaklanjuti  Surat  Menteri  Keuangan  tentang automatic  adjustment telah diterbikan  Surat  Sekretaris  Jenderal  Nomor:  SEK.PR.01.04-91  tanggal  3 Desember  2021  perihal Automatic  Adjustment Belanja  Kementerian  Hukum  dan HAM  TA.  2022.  Kementerian  Hukum  dan  HAM  telah  menetapkan  besaran pencadangan  anggaran  untuk  Tahun  2022  sejumlah  total  Rp.  732.608.387.000,- yang  dibebankan  kepada  seluruh  Unit  Kerja  Eselon  I  termasuk  didalamnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebesar Rp. 204.325.586.000,-. Implementasi kebijakan  pencadangan  anggaran  pada  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan mencakup  seluruh  unit  kerja  termasuk  di  wilayah  Propinsi  Bali  yang  berada  di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Terdapat 15 Satuan Kerja  Pemasyarakatan  di  wilayah  Propinsi  Bali  yang  terdampak automatic adjustment Tahun  2022  dengan  total  blokir  sejumlah  Rp.  3.827.215.000,- berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS1- PR.01.04-171  tanggal  10  Desember  2021  perihal  Penyampaian  Pencadangan Anggaran Belanja ( Automatic Adjustment ) Satuan Kerja Unit Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan  TA  2022.  Pada  Tahun  2024,  Satuan  Kerja  Pemasyarakatan  di Lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Bali  kembali memperoleh  pencadangan  anggaran  belanja  ( Automatic  Adjustment )  sejumlah total  Rp.  6.022.094.000,-  berdasarkan  Surat  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan Nomor  PAS-PR.01.04-02  tanggal  12  Januari  2024  perihal  Penyampaian Pencadangan  Anggaran  Belanja  ( Automatic  Adjustment )  Satuan  Kerja  (Satker) Unit Direktorat Jenderal Pemasyarakatan TA 2024.
Mekanisme  pemblokiran  dalam  kebijakan  pencadangan  anggaran  oleh Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  yaitu  dilakukan  pada  level  detil  anggaran terhadap  sebagian  belanja  pelaksanaan  tugas  fungsi  dan  kesekretariatan  dimana pada  detil  anggaran  yang  terdapat  tanda  blokir,  merupakan  blokir  sebagian nominal  alokasi  anggaran  pada  detil  tersebut,  sehingga  masih  dapat  dilakukan baik  pencairan  maupun  revisi  anggaran  pada  sebagian  nominal  anggaran  yang tidak terkena blokir pada detil anggaran tersebut.  Dengan kata lain anggaran pada Satuan  Kerja  tidak  mengalami  perubahan  secara  nominal  diatas  kertas,  namun pada  kenyataannya  hanya  dapat  digunakan  sebagian  untuk  melakukan  berbagai kegiatan  dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  serta memberikan  pelayanan  kepada  publik  dalam  hal  ini  Warga  Binaan Pemasyarakatan  (termasuk  didalamnya  kegiatan  pembinaan  dan  rehabilitasi), selain  itu  target  kinerja  pada  masing-masing  indikator  kinerja  yang  telah ditetapkan  untuk  masing-masing  unit  kerja  pemasyarakatan  tidak  dilakukan penyesuaian walaupun dukungan pendanaan atau anggarannya telah dicadangkan sebagian.  Implementasi  kebijakan  penyesuaian  anggaran  ( automatic  adjustment ) juga  menimbulkan  permasalahan  lain  dikarenakan  mekanisme  pemblokiran dilakukan  langsung  oleh  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian Hukum  dan  HAM  tanpa  melihat  kondisi  riil  di  masing-masing  satuan  kerja,
dimana seharusnya satuan kerja mengusulkan secara mandiri anggaran yang akan dicadangkan  sehingga  dapat  menyesuaikan  prioritas  dan  kondisi  di  masing- masing satuan kerja, yang dapat berdampak pada terjadinya penyesuaian prioritas kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah  ditetapkan  untuk memenuhi target.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas,  peneliti  tertarik untuk  melakukan  penelitian  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis implementasi  kebijakan,  hambatan  atau  kendala  dalam  implementasi  kebijakan serta  solusi  untuk  mengatasi  hambatan  atau  kendala  yang  muncul  dalam implementasi  kebijakan Automatic  Adjustment pada  Operasional  Satuan  Kerja Pemasyarakatan  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM Bali.

## 2. Metode Penelitian
Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena penelitian ini berfungsi untuk menggambarkan  fenomena  yang  diselidiki.  Tujuan  penelitian  kualitatif  menurut Sugiyono  (2016)  adalah  untuk  memahami  fenomena  atau  gejala  sosial  dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji sedangkan  penelitian  deskriptif  menurut  Neuman  (2003)  akan  menyajikan gambaran  detail  spesifik  situasi,  pengaturan  sosial,  atau  hubungan,  dimana  hasil dari studi deskriptif tersebut berupa gambaran rinci tentang subjek. Penelitian ini dilakukan  pada  tiga  satuan  kerja  Pemasyarakatan  di  lingkungan  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM  Bali  yaitu  Lapas  Narkotika  Kelas  IIA  Bangli, Lapas Kelas IIB Karangasem dan Bapas Kelas II Karangasem.
Pada  penelitian  ini  instrumen  penelitian  yang  digunakan  adalah  peneliti sendiri,  pedoman  wawancara,  dokumentasi  serta  perangkat  penunjang  yang meliputi  buku  catatan  lapangan.  Selanjutnya  dalam  memperoleh  data  penelitian secara  sistematis,  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  dalam  setting,  berbagai sumber,  dan  berbagai  cara  (Sugiyono,  2015)  dimana  pengumpulan  data  dan informasi dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data antara lain Observasi,  Wawancara,  Studi  dokumentasi  dan  Penelusuran  data  online.  Dalam melakukan wawancara, peneliti memilih informan menggunakan teknik Purposive Sampling yang merupakan teknik penentuan sumber data dengan mempertimbangkan  terlebih  dahulu,  bukan  diacak  yaitu  menentukan  informan sesuai  dengan  kriteria  terpilih  yang  relevan  dengan  masalah  penelitian.  Adapun Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pejabat  terkait  seperti  Kepala  SubBagian Tata  Usaha,  Kepala  Urusan  Tata  Usaha  dan  Kepala  Urusan  Keuangan  serta pelaksana  yang  terdampak  kebijakan  seperti  Pengelola  Keuangan,  Petugas  pada Seksi  Pelayanan  Tahanan/Bimbingan  Kerja  serta  Fungsional  Pembimbing Kemasyarakatan.
Dari  hasil  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  studi dokumentasi dan penelusuran data online perlu dilakukan analisa data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih  mana yang penting dan yang akan dipelajari,  dan membuat kesimpulan  sehingga  mudah  dipahami  oleh  diri  sendiri  maupun  peneliti (Sugiyono, 2011). Tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang merupakan alur kegiatan yang  terjadi  secara  bersamaan  yang  meliputi:  1)  Reduksi  data,  2)  penyajian  data dan  3)  Penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  (Sugiyono,  2011).  Dalam  penelitian ini juga digunakan Triangulasi dan Member Check sebagai validasi internal yang merupakan teknik pengecekan keabsahan data, teknik triangulasi yang digunakan dapat menjadi upaya dalam memeriksa kebenaran dengan membandingkan antara data  satu  dengan  lainnya  sedangkan member  check untuk  mengetahui  seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1  Implementasi Kebijakan Automatic Adjustment pada Operasional Satuan Kerja  Pemasyarakatan  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM Bali
3.1.1. Indikator Standar dan Tujuan Kebijakan
Menurut  Van  meter  dan  Van  Horn  dalam  Winarno  (2012),  identifikasi indikator-indikator  pencapaian  merupakan  tahap  yang  krusial  dalam  analisis implementasi  kebijakan.  Indikator-indikator  pencapaian  ini  menilai  sejauh  mana ukuran  dasar  dan  tujuan  kebijakan  telah  terealisasikan.  Berdasarkan  analisa terhadap  hasil  wawancara  di  lapangan,  satuan  kerja  Pemasyarakatan  di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah memiliki pengetahuan  yang  baik  terhadap  kebijakan automatic  adjustment sebagai  sebuah mekanisme  pencadangan  belanja  anggaran  yang  diblokir  sementara.  Namun demikian berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut  diperoleh hasil bahwa satuan kerja  kurang  memahami  tujuan  dari  dilakukannya  implementasi  kebijakan automatic adjustment tersebut. Penjelasan mengenai implementasi kebijakan yang disampaikan  ke  satuan  kerja  melalui  Surat  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan belum  memberikan  pemahaman  yang  cukup  kepada  satuan  kerja  tentang  tujuan kebijakan automatic adjustment .
Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Agustinus  (2006)  mengemukakan  untuk mengukur  kinerja  implementasi  kebijakan  tentunya  menegaskan  standar  dan sasaran  tertentu  yang  harus  dicapai  oleh  para  pelaksana  kebijakan,  kinerja kebijakan  pada  dasarnya  merupakan  penilaian  atas  tingkat  ketercapaian  standar dan  sasaran  tersebut.  Terkait  dengan  standar  kebijakan  berdasarkan  studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, kebijakan automatic adjustment hanya disebutkan dalam penjelasan Pasal  28 Ayat  2 Huruf e Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 yaitu “Yang  dimaksud  dengan  "penyesuaian  Belanja  Negara"  adalah  melakukan pengutamaan penggunaan anggaran yang disesuaikan secara otomatis ( automatic adjustment ), realokasi  anggaran, pemotongan anggaran Belanja Negara, dan/atau pergeseran  anggaran  antarprogram”.  Belum  terdapat  regulasi  atau  peraturan turunan  lebih  lanjut  yang  memperjelas  dan  mengatur  lebih  detail  terhadap implementasi automatic  adjustment tersebut  yang  dapat  menjadi  sebuah  standar kebijakan  di  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM.  Hal  ini  sejalan  dengan hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  yang  menyatakan  bahwa  belum  terdapat standar  dalam  pelaksanaan  kebijakan automatic  adjustment di  satuan  kerja pemasyarakatan  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM Bali.

## 3.1.2. Indikator Sumber Daya
Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  Subarsono  (2011)  menyatakan  bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia ( human recources ) maupun  dukungan  sumber  daya  non-manusia  ( non-human  recources ). Berdasarkan hasil wawancara yang disandingkan dengan hasil studi dokumentasi berupa  hasil  analisa  beban  kerja  dan  analisa  jabatan  dari  ketiga  lokus,  diperoleh fakta  bahwa  sumber  daya  manusia  khususnya  pegawai  yang  menangani pengelolaan  keuangan  termasuk  bendahara  di  ketiga  lokus  penelitian  telah memadai  bahkan  ada  yang  melebihi  secara  kuantitas  dibandingkan  kebutuhan yang  diperoleh  dari  hasil  analisa  beban  kerja.  Namun  jumlah  pegawai  yang memadai  belum  menjamin  keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan,  pegawai harus  mempunyai  ketrampilan  dan  kompetensi  dibidangnya  masing-masing. Secara keseluruhan, penempatan pegawai yang menangani pengelolaan keuangan pada satuan kerja telah  disesuaikan dengan hasil Analisa jabatan yang dilakukan sebelumnya.  Menurut  Dessler  (2013)  analisis  jabatan  adalah  prosedur  untuk menentukan  tanggung  jawab  dan  persyaratan  ketrampilan  yang  dibutuhkan  dari pekerjaan  dan  jenis  orang  yang  harus  dipekerjakan  untuk  pekerjaan  tersebut, dengan demikian pegawai yang ditempatkan pada bagian keuangan di satuan kerja telah memiliki kompetensi yang cukup dan dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing masing.
Mengenai  sumber  daya  non-manusia  ( non-human  recources ),  berdasarkan hasil temuan dari studi dokumentasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, sumber  daya  non-manusia  yang  paling  erat  kaitannya  dengan  implementasi kebijakan automatic adjustment adalah sumber daya anggaran.
Tabel 1. Total anggaran yang dikelola dan persentase anggaran yang terdampak implementasi kebijakan automatic adjustment Tahun 2022 dan 2024 Satuan Kerja Pagu Anggaran Pagu Blokir % Blokir Tahun Anggaran 2022 Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli Rp. 12.255.606.000 Rp. 622.754.000 5.08% Lapas Kelas IIB Karangasem Rp. 6.346.654.000 Rp. 296.780.000 4.68% Bapas Kelas II Karangsem Rp. 2.753.185.000 Rp. 174.600.000 6.34% Tahun Anggaran 2024 Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli Rp. 16.336.737.000 Rp. 1.151.890.000 7.05% Lapas Kelas IIB Karangasem Rp. 6.619.929.000 Rp. 225.569.000 3.41% Bapas Kelas II Karangsem Rp. 2.603.750.000 - 0.00%
Sumber:  Hasil  observasi  peneliti  berdasarkan  dokumen  anggaran  pada  ketiga lokus
Besaran  pagu  anggaran  yang  terdampak  kebijakan  automatic  adjustment pada ketiga satuan kerja yang menjadi lokus penelitian bervariasi antara 3.41%  - 7.05%  dari  total  anggaran  yang  dikelola  dan  pada  salah  satu  lokus  yaitu  Bapas Karangasem ditemukan fakta bahwa anggaran yang terdampak seluruhnya adalah anggaran  perjalanan  dinas  yang  merupakan  komponen  anggaran  krusial  untuk satuan kerja dalam melakukan tugas dan fungsinya. Besar kecilnya anggaran akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, 2012). Berdasarkan wawancara yang
dilakukan lebih lanjut, ditemukan fakta bahwa anggaran yang dikelola oleh satuan kerja  belum  mencukupi  untuk  mengimplementasikan  kebijakan automatic adjustment pada  satuan  kerja  tersebut,  selain  itu  proses  implementasi  kebijakan automatic  adjustment pada  satuan  kerja  pemasyarakatan  di  lingkungan  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Bali  memberi  dampak  atau  pengaruh terhadap sumber daya anggaran satuan kerja yang telah disusun dan direncanakan sedemikian  rupa  sejak  tahun  sebelumnya,  sebut  saja  dampak  terhadap  penilaian kinerja satuan kerja, kegiatan menjadi dibatasi dan pegawai tidak bisa berkinerja, adanya perencanaan ulang, kesulitan dalam realisasi atau pencairan anggaran serta penundaan pelaksanaan kegiatan.

## 3.1.3. Indikator Komunikasi Antar Organisasi
Kejelasan  standar  dan  sasaran  tidak  menjamin  implementasi  yang  efektif apabila  tidak  dibarengi  dengan  adanya  komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas pengukuhan. Satuan kerja selaku pelaksana di daerah telah melakukan komunikasi dalam bentuk koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali  selaku  pembina  di  wilayah  Propinsi.  Berdasarkan  hasil  wawancara, koordinasi yang dilakukan satuan kerja terkait implementasi kebijakan automatic adjustment adalah  mengenai  kapan  akan  dilakukan  pembukaan  blokir,  solusi untuk memperbaiki nilai kinerja akibat adanya kebijakan tersebut dan revisi-revisi yang  bisa  dilakukan  untuk  mengimplementasikan automatic  adjustment .  Selain berkoordinasi  dengan  Kantor  Wilayah,  didalam  satuan  kerja  sendiri  juga  telah dilakukan koordinasi antara pengelola keuangan dengan masing-masing pelaksana kegiatan  mengenai  hal-hal  apa  yang  bisa  dilaksanakan  tekait  adanya automatic adjusment termasuk  untuk  mengetahui  secara  rinci  mengenai  anggaran  yang diblokir  dan  sampai  kapan  pemblokirannya  untuk  mencapai  output  yang diinginkan.  Komunikasi  dalam  bentuk  koordinasi  eksternal  dan  internal  perlu dilakukan  karena  menurut  Agustino  (2006)  “komunikasi  merupakan  salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian  tujuan  dari  implementasi  kebijakan publik”.
Temuan  lain  yang  diperoleh  peneliti  melalui  hasil  wawancara  yang dilakukan  adalah  terkait  penyampaian  informasi  mengenai  kebijakan automatic adjustment kepada  para  pelaksana  kebijakan.  Satuan  kerja  telah  menyampaikan dan mensosialisasikan mengenai kebijakan automatic adjustment yang mencakup gambaran  tentang  kebijakan  tersebut,  anggaran  apa  saja  yang  diblokir  serta implementasinya  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ke  seluruh  Bagian/Bidang  melalui rapat/tatap  muka  yang  dilasanakan  di  awal  tahun  dan  selanjutnya  melalui  rapat- rapat  rutin  setiap  bulan  dan  triwulan.  Selanjutnya  berdasarkan  informasi  yang diterima  tersebut,  setiap  Bagian/Bidang  di  satuan  kerja  utamanya  Bagian/Bidang yang  terkena  dampak  dari  implementasi  kebijakan automatic  adjustment juga telah  secara  aktif  memberikan  umpan  balik  dalam  bentuk  saran  dan  masukan untuk mewujudkan kebijakan automatic adjustment .

## 3.1.4. Indikator Karakteristik Agen Pelaksana
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn,  struktur  dari  agen  pelaksana  yang meliputi  karakteristik,  norma  dan  pola  hubungan  yang  potensial  maupun  aktual sangat  berpengaruh  terhadap  keberhasilan  implementasi  (Wibawa,  2014). Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  menunjukkan  bahwa  satuan kerja  pemasyarakatan  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan
HAM  Bali  selaku  agen  pelaksana  sudah  sesuai  untuk  mengimplementasikan kebijakan automatic  adjustment .  Kesesuaian  tersebut  antara  lain  dilatarbelakangi oleh  keadaan  pada  saat  diberlakukannnya  kebijakan automatic  adjustment pada Tahun 2022 dengan adanya Pandemi COVID-19 serta anggapan bahwa kebijakan tersebut merupakan prioritas dari negara yang memang harus dilaksanakan sampai ke  tingkat  satuan  kerja.  Namun  demikian,  terdapat  temuan  lain  yang  peneliti peroleh  dari  hasil  wawancara  yaitu  pendekatan  yang  sesuai  atau  ideal  dalam implementasi  kebijakan automatic  adjustment berdasarkan  karakteristik  satuan kerja  adalah  pendekatan  yang  menekankan  adanya  aspirasi  dari  bawah  ( bottom- up ).  Menurut  Parsons  (2006)  “model  pendekatan bottom-up menekankan  pada fakta  bahwa  implementasi  dilapangan  memberikan  keleluasaan  dalam  penerapan kebijakan”  dan  pada  kenyataanya  kegiatan  dilapangan  yang  paling  mengetahui adalah yang di tingkat bawah atau satuan kerja dan selanjutnya bagaimana aspirasi tersebut bisa diakomodir di tingkat atas sehingga pada akhirnya ditemukan solusi atau  formula  yang  bisa  diterbitkan  yang  lebih  selaras,  selain  itu  satuan  kerja selaku pelaksana di bawah lebih mengetahui apa-apa saja kendala terkait dengan anggaran dan juga output yang ingin dicapai.
Implementasi  kebijakan  perlu  ditunjang  dengan  struktur  organisasi  yang baik, struktur organisasi pelaksana kebijakan mempunyai pengaruh penting dalam proses implementasi. Hal tersebut berkaitan dengan adanya aspek struktural yang mendasar  dari  suatu  organisasi,  yakni Standard  Operating  Procedures (SOP) yang  menjadi  pedoman  bagi  pelaksana  kebijakan  dalam  setiap  tindakannya. Berdasarkan  analisa  yang  dilakukan  peneliti  terhadap  hasil  wawancara  di lapangan  menunjukkan  satuan  kerja  maupun  Kantor  Wilayah  dan  Unit  Eselon  I belum  memiliki  SOP  maupun  petunjuk  teknis  atau  petunjuk  pelaksanaan  dalam mengimplementasikan  kebijakan automatic  adjustment ,  yang  ada  hanya  surat penyampaian  tentang  kebijakan automatic  adjustment dari  Unit  Eselon  I  dan Kantor Wilayah.  Selain itu dukungan dari Eselon I atau Unit Pusat masih sangat minim,  implementasi  kebijakan  automatic  adjustement  di  satuan  kerja  lebih dominan  didukung  oleh  Kantor  Wilayah  dalam  bentuk  pemberian  informasi melalui  sosialisasi,  pemantauan  dan  monitoring  terkait  pelaksanaan  kegiatan  dan anggarannya  termasuk  strategi-strategi  apa  yang  satuan  kerja  dapat  laksanakan untuk mengantisipasi adanya automatic adjustment .

## 3.1.5. Indikator Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi
Lingkungan  sosial,  politik  dan  ekonomi  yang  tidak  kondusif  dapat mengakibatkan  kinerja  implementasi  kebijakan  menjadi  gagal,  karena  upaya untuk mengimplementasikan suatu kebijakan harus memperhatikan suasana yang kondusif  pada  lingkungan  eksternal.  Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam Winarno  (2012)  sekalipun  dampak  dari  faktor-faktor  ini  pada  implementasi keputusan-keputusan  kebijakan  mendapat  perhatian  yang  kecil,  namun  faktor- faktor ini mungkin mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan- badan  pelaksana.  Berdasarkan  studi  dokumentasi  dan  hasil  wawancara  yang peneliti  lakukan  menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan automatic adjustment pada  satuan  kerja  pemasyarakatan  di  lingkungan  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dipengaruhi oleh keadaan dan kondisi sosial, politik  serta  ekonomi  pada  saat  itu.  Perubahan  kondisi  sosial  akibat  terjadinya Pandemi  COVID-19  mempengaruhi  satuan  kerja  dalam  mengimplementasikan kebijakan  antara  lain  penggunaan  metode  daring  dan  pemanfaatan  aplikasi
berbasis  teknologi  informasi  dalam  melakukan  kegiatan  yang  anggarannya terkena  blokir.  Terkait  kondisi  politik,  implementasi  kebijakan automatic adjustment didukung  oleh  elemen  politik  karena  dengan  kebijakan  tersebut seluruh  Kementerian/Lembaga  akan  memiliki  ketahanan  untuk  antisipasi  apabila harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global dan tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik,  serta  pemulihan  ekonomi  global  yang  tidak  merata.  Selanjutnya kondisi  ekonomi  yang  sedang  mengalami  perlambatan  akibat  tensi  geopolitik Rusia-Ukraina,  tekanan  inflasi  yang  tinggi  dan  respons  pengetatan  kebijakan moneter  sangat  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  automatic  adjustment  di satuan kerja, karena di satu sisi belanja pemerintah selain sebagai shock absorber juga  diharapkan  menjadi  bagian  penggerak  pertumbuhan  ekonomi  namun  di  sisi lain terdapat anggaran-anggaran yang terblokir sehingga tidak dapat dibelanjakan, untuk  itu  satuan  kerja  mengupayakan  adanya  revisi  dan  penyesuian  mekanisme pelaksanaan  kegiatan  sehingga  anggaran  tetap  dapat  direalisasikan  sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selanjutnya  terkait  dengan  pendapat  publik  terhadap  kebijakan,  publik dalam  hal  ini  pengunjung  pada  Lembaga  pemasyarakatan  maupun  Balai Pemasyarakatan tidak terlalu menanggapi adanya kebijakan automatic adjustment karena tidak terpengaruh oleh kebijakan tersebut, sedangkan penerima layanan di Lembaga  Pemasyarakatan  yaitu  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  atau  WBP  yang terdampak  kebijakan automatic  adjustment memberikan  tanggapan  sebatas pertanyaan, sedangkan penerima layanan di Balai Pemasyarakatan tidak ada yang menanggapi  maupun  mengeluh  karena  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  Balai Pemasyarakatan tetap berjalan seperti biasanya.
3.1.6. Indikator Disposisi/Sikap Impelementor
Van  Meter  dan  Van  Horn  juga  Edward  III  dalam  Widodo  (2010) menyatakan  bahwa  disposisi  yang  tinggi  berpengaruh  pada  tingkat  keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan  para  pelaksana  (implementors)  untuk  melaksanakan  kebijakan. Analisa  yang  dilakukan  peneliti  terhadap  hasil  wawancara  di  lapangan menunjukkan  adanya  respon  yang  positif  dari  implementor  pada  satuan  kerja pemasyarakatan  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM Bali  terhadap  implementasi  kebijakan automatic  adjustment dimana  mereka menerima dan  melaksanakan kebijakan tanpa mengurangi  pelaksanaan tugas dan fugsi pada satuan kerja.
Van  Meter  dan  Van  Horn  dalam  model  implementasi  kebijakan  mereka menyatakan  bahwa  salah  satu  faktor  kunci  dalam  keberhasilan  implementasi kebijakan  adalah  sikap  implementor.  Mereka  mengidentifikasi  bahwa  komitmen dan  persepsi  positif  implementor  terhadap  kebijakan  yang  diimplementasikan sangat  penting.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti,  diperoleh fakta bahwa implementor pada satuan kerja pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Bali  memiliki  sikap  yang  selalu konsisten  dan  berkomitmen  dari  awal  sampai  dengan  akhir  dalam  melakukan implementasi  kebijakan automatic  adjustment .  Namun  demikian  yang  perlu menjadi  bahan  evaluasi  berdasarkan  temuan  di  lapangan  adalah  adanya  fakta bahwa  implementor  pada  satuan  kerja  pemasyarakatan  di  lingkungan  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Bali  memiliki  pengetahuan  dan
pemahaman yang terbatas atau kurang jelas terhadap isi dan tujuan dari kebijakan automatic  adjusment tersebut.  Pengetahuan  implementor  terhadap  kebijakan sangat penting dalam memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
3.2  Hambatan  atau  kendala  yang  muncul  dalam  implementasi  kebijakan Automatic  Adjustment  pada  Satuan  Kerja  Pemasyarakatan  di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Berdasarkan hasil penelitian, dari enam indikator hanya tiga indikator yang terdapat  hambatan  atau  kendala  dalam  implementasi  kebijakan automatic adjustment pada  satuan  kerja  pemasyarakatan  di  lingkungan  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali yaitu terkait Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber  Daya  dan  Karakteristik  Agen  Pelaksana,  antara  lain  1)  Terjadinya perubahan rencana pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh satuan  kerja  karena  harus  disesuaikan  kembali  dengan  anggaran  yang  tersedia dalam  dokumen  anggaran  setelah  dilakukan automatic  adjustment .  Hal  ini diakibatkan  Unit  Pusat  yang  langsung  melakukan  pencadangan  tanpa  adanya usulan  pencadangan  anggaran  dari  satuan  kerja  sehingga  hasilnya  tidak  sesuai dengan kondisi riil di satuan kerja dan selanjutnya memerlukan adanya perubahan, 2) Adanya penundaan beberapa kegiatan karena ada beberapa mata anggaran yang baru  dibuka  blokirnya  mendekati  akhir  tahun  dan  sulitnya  melakukan  realisasi atau  penyerapan  anggaran  yang  terdampak  automatic  adjustment  karena  blokir baru  dibuka  diakhir  tahun  (semester  kedua)  sehingga  sisa  waktu  yang  dimiliki terbatas.  Tidak  adanya  kejelasan  terkait  kapan  anggaran  yang  diblokir  akibat kebijakan automatic  adjustment dapat  dibuka  mengakibatkan  ketidakjelasan  dan penundaan  pelaksanaan  kegiatan  dan  pada  saat  anggaran  yang  diblokir  dibuka pada  akhir  tahun,  pelaksana  kegiatan  tidak  memiliki  cukup  waktu  untuk melakukan realisasi anggaran tersebut dan 3) Permasalahan capaian output karena adanya anggaran yang masih diblokir. Kebijakan automatic adjustment dilakukan melalui  pencadangan  anggaran  atau  blokir  sehingga  sebagian  atau  keseluruhan anggaran  tidak  dapat  direalisasikan,  namun  di  sisi  lain  volume  output  yang menjadi  target  kinerja  yang  harus  dicapai  oleh  satuan  kerja  tidak  dilakukan penyesuaian  atau  dengan  kata  lain  volume  output  yang  ditargetkan  harus  dapat dicapai dengan anggaran hanya setengah atau bahkan tidak ada sama sekali karena terblokir.
3.3  Solusi  untuk  mengatasi  hambatan  atau  kendala  yang  muncul  dalam implementasi  kebijakan  Automatic  Adjustment  pada  Satuan  Kerja Pemasyarakatan  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum dan HAM Bali
Berdasarkan kajian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh upaya  termasuk  terobosan  dan  inovasi  dari  satuan  kerja  pemasyarakatan  di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali khususnya pada indikator-indikator  yang  memiliki  hambatan  dan  kendala  yaitu  Indikator  Standar dan  Tujuan  Kebijakan,  Sumber  Daya  dan  Karakteristik  Agen  Pelaksana,  antara lain  1)  Melakukan  perencanaan  ulang  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  yang disesuaikan  dengan  perubahan  anggaran  termasuk  memperhitungkan  kembali kegiatan apa yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu dan yang tidak  terlalu  prioritas  untuk  ditangguhkan  sementara  serta  penyesuaian  jumlah
atau kuantitas pelaksanaan kegiatannya, 2) Melakukan pemetaan dan inventarisasi terhadap  anggaran  yang  dikenakan automatic  adjustment untuk  selanjutnya direalisasikan  sebagian  yang  tidak  terkena  kebijakan  tersebut  dengan  tidak melebihi dari yang diperbolehkan. 3) Melakukan revisi atau pergeseran anggaran terkait anggaran yang terdampak kebijakan automatic adjustment sehingga dapat lebih  memfokuskan  mana  yang  dianggap  urgent  atau  tidak  bisa  dikurangi  atau sedikit dikurangi atau apabila ada anggaran yang berlebih dapat digunakan untuk menutupi  anggaran  yang  terdampak automatic  adjustment tersebut,  4)
Menyesuaikan  pelaksanaan  kegiatan  yang  terdampak  kebijakan  automatic adjustment melalui sinergitas dengan seksi-seksi yang lain, sebagai contoh apabila di  seksi  binadik  ada  beberapa  kegiatan  pembinaan  kemandirian  yang  terdampak kebijakan automatic  adjustment namun  harus  dilaksanakan  maka  akan diikutsertakan didalam kegiatan seksi giatja sehingga kegiatan tersebut tetap dapat terlaksana  dan  output  dapat  tercapai,  dan  5)  Melakukan  penyesuaian  atau perubahan  mekanisme  pelaksanaan  kegiatan,  misalnya  awalnya  merupakan pendaftaran  kontrak  setelah  diblokir  menjadi  tidak  perlu  daftar  kontrak  atau kegiatan  sebelumnya  dilaksanakan  sekali  dalam  satu  tahun  dirubah  menjadi dilaksanakan  bertahap  dengan  perubahan  kuota  peserta  dan  tetap  disesuaikan dengan  anggaran  yang  tersedia  setelah  implementasi  kebijakan automatic adjustment .

## 4. Simpulan dan Saran
4.1 Simpulan
Implementasi  Kebijakan  Automatic  Adjustment  pada  Operasional  Satuan Kerja  Pemasyarakatan  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM  Bali  terdapat  kekurangan  pada  Indikator  Standar  dan  Tujuan  Kebijakan yaitu  kurangnya  pemahaman  terhadap  tujuan  dilakukannya  implementasi kebijakan serta belum adanya standar berupa regulasi atau peraturan turunan yang mengatur  lebih  detail  terhadap  implementasi  kebijakan  automatic  adjustment tersebut,  selanjutnya  kekurangan  pada  indikator  sumber  daya  khususnya  sumber daya  anggaran  yang  dikelola  oleh  satuan  kerja  belum  mencukupi  untuk mengimplementasikan kebijakan automatic adjustment pada satuan kerja tersebut dan  yang  ketiga  kekurangan  pada  indikator  karakteristik  agen  pelaksana  yaitu Satuan  Kerja  maupun  Kantor  Wilayah  dan  Unit  Eselon  I  belum  memiliki  SOP maupun  petunjuk  teknis  atau  petunjuk  pelaksanaan  dalam  mengimplementasikan kebijakan  automatic  adjustment  serta  masih  minimnya  dukungan  dari  Eselon  I atau Unit Pusat. Sedangkan untuk tiga Indikator lainnya yaitu Komunikasi Antar Organisasi,  Kondisi  Sosial,  Politik  dan  Ekonomi  serta  Indikator  Disposisi/Sikap Impelementor  sudah  berjalan  dengan  baik  karena  telah  dilakukan  komunikasi dalam bentuk koordinasi baik secara internal maupun dengan pihak eksternal serta penyampaian kebijakan secara berkala, selain itu adanya respon yang positif dari implementor  ditambah  dengan  sikap  yang  selalu  konsisten  dari  awal  sampai dengan  akhir  dalam  melakukan  implementasi  kebijakan  automatic  adjustment tersebut.
Hambatan  atau  kendala  yang  muncul  dalam  implementasi  kebijakan Automatic Adjustment pada Satuan Kerja Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Bali  antara  lain  terjadinya  perubahan rencana  pelaksanaan  kegiatan  yang  sebelumnya  sudah  ditetapkan  oleh  satuan
kerja  karena  harus  disesuaikan  kembali  dengan  anggaran  yang  tersedia  dalam dokumen  anggaran  setelah  dilakukan automatic  adjustment ,  adanya  penundaan beberapa  kegiatan  dan  sulitnya  melakukan  realisasi  atau  penyerapan  anggaran yang  terdampak automatic  adjustment karena  blokir  baru  dibuka  diakhir  tahun sehingga  sisa  waktu  yang  dimiliki  terbatas  dan  adanya  permasalahan  capaian output  dimana  volume  output  yang  ditargetkan  harus  dapat  dicapai  dengan anggaran hanya setengah atau bahkan tidak ada sama sekali karena terblokir.
Solusi  untuk  mengatasi  hambatan  atau  kendala  yang  muncul  dalam implementasi kebijakan Automatic Adjustment pada Satuan Kerja Pemasyarakatan di  Lingkungan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Bali  antara  lain melakukan  perencanaan  ulang  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  yang  disesuaikan dengan perubahan anggaran termasuk melakukan revisi atau pergeseran anggaran terkait anggaran yang terdampak kebijakan automatic adjustment sehingga dapat lebih  memfokuskan  mana  yang  dianggap  urgent  atau  tidak  bisa  dikurangi  atau apabila  ada  anggaran  yang  berlebih  dapat  digunakan  untuk  menutupi  anggaran yang  terdampak automatic  adjustment tersebut,  selanjutnya  melakukan penyesuaian  pelaksanaan  kegiatan  yang  terdampak  kebijakan automatic adjustment melalui  sinergitas  dengan  seksi-seksi  yang  lain  sehingga  kegiatan tersebut  tetap  dapat  terlaksana  dan  output  dapat  tercapai  serta  melakukan perubahan  mekanisme  pelaksanaan  kegiatan  yang  tetap  disesuaikan  dengan anggaran yang tersedia setelah implementasi kebijakan automatic adjustment .

## 4.2 Saran
Berdasarkan data penelitian, hasil analisa dan kesimpulan, terdapat beberapa saran  yang  dapat  dipertimbangkan  terkait  implementasi  kebijakan Automatic Adjustment pada  Satuan  Kerja  Pemasyarakatan  di  Lingkungan  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM  Bali  antara  lain  1)  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan  selaku  Unit  Eselon  I  perlu  memberikan  sosialisasi  dan pendampingan  kepada  Satuan  Kerja  Pemasyarakatan  khususnya  terkait  isi  dan tujuan  dari  dilakukannya  implementasi  kebijakan automatic  adjustment sehingga Satuan  Kerja  tidak  hanya  memiliki  pengetahuan  tentang  apa  itu  kebijakan automatic  adjustment tetapi  juga  memiliki  pemahaman  yang  utuh  dan  jelas terhadap  isi  dan  tujuan  dari  kebijakan  tersebut,  2)  Perlunya Standard  Operating Procedures (SOP)  serta  petunjuk  teknis  atau  petunjuk  pelaksana  dalam mengimplementasikan  kebijakan automatic  adjustment sebagai  aspek  penting dalam  memandu  implementasi,  selain  dari  segi  aturan  yang  berlaku,  3)  Perlunya dukungan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan selaku Unit Eselon I di tingkat Pusat melalui penguatan, pemantauan dan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan dan  anggarannya  termasuk  strategi-strategi  apa  yang  Satuan  Kerja  dapat laksanakan  untuk  mengantisipasi  adanya automatic  adjustment ,  4)  Perlunya koordinasi  antara  Unit  Pusat  dengan  Kementerian  Keuangan  terkait  kejelasan kapan anggaran yang diblokir akibat kebijakan automatic adjustment dapat dibuka sehingga  Satuan  Kerja  dapat  mengambil  langkah  yang  tepat  untuk  melakukan perencanaan ulang dan penyesuaian pelaksanaan  kegiatan, 5) Perlunya kebijakan dari  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  selaku  Penanggung  Jawab  Program untuk  menyesuaikan  target  Volume  Output  di  Satuan  Kerja  dengan  ketersediaan anggaran  yang  dapat  direalisasikan  atau  yang  tidak  terkena  dampak automatic adjustment dan 6) Bagi  pengembangan dunia akademik hasil penelitian ini dapat
dijadikan  sebagai  bahan  acuan  untuk  melaksanakan  penelitian  selanjutnya mengenai  efektifitas  implementasi  kebijakan automatic  adjustment dibandingkan dengan  kebijakan  refocusing  dan  realokasi  anggaran  dalam  melakukan penyesuaian belanja negara.

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: CV. Alfabeta.
Aldila,  G.  R.  D.,  &  Estiningrum,  S.  D.  (2022).  Kebijakan  Refocusing  Anggaran  dan Strategi di Masa Pandemi Covid-19. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi , 6(4), 4124- 4133.
Dessler, G. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jilid 1. Edisi 10. Jakarta: Indeks.
Dewi,  R.,  Rahim,  M.,  Akib,  M.,  Balaka,  M.  Y.,  &  Syarif,  M.  (2023).  Rasionalisasi Anggaran  Pada  Kantor  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Kabupaten Kolaka. JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan) , 8(1), 96-106.
Dunn,  William  N.  (1981). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik,  Penyunting  Muhadjir Darwin . Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Gulo, W. (2002). Metodologi Penelitian . Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Hill,  Michael  dan  Peter  Hupe.  (2012). Implementing  Public  Policy:  Governance  in Theory and in Practice . London-Thousand Oak-New Delhi: Sage Publications.
Laraswati,  A.,  &  Setyorini,  D.  (2022).  Analisis  Implementasi  Refocusing  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  Sleman  Tahun  2020  Dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sleman. Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi , 10(5), 1-20.
Lestari,  E.  B. (2021).  Implementasi  Kebijakan  Refocusing  Dan  Realokasi  APBD  Tahun Anggaran 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 13(3), 593-606.
Neuman,  W.  L.  (2003). Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative Approaches . Edisi 5. Allyn and Bacon
Parsons, Wayne. (2006). Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Subarsono,  AG.  (2011). Analisis  Kebijakan  Publik,  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono.  (2011). Metode Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung:  CV. Alfabeta.
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian  Administrasi:  Dilengkapi  Metode  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Sunggono, Bambang. (2010). Hukum dan Kebijakan Publik . Jakarta: Sinar Grafika.
Van Meter, Donald, dan Van Horn, Carl. (1999). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in Administration and Society . London: Sage.
Wibawa, Samodra. (2014). Evaluasi Kebijakan Publik . Jakarta: PT. Grafindo Persada.
Widiyanti, N. M. I., & Widnyani, I. A. P. S. (2023). Implementation of Local E-Catalog Policy in Procurement of Goods and Services for MSMEs in Buleleng Regency (No. 10731). EasyChair .
Widodo. (2010). Implementasi kebijakan . Yogyakarta: Andi Offset.
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus : edisi dan revisi terbaru . Center For Academic Publishing Service.