NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SERTIPIKAT DALAM PENERAPAN STELSEL PUBLITIAS NEGATIF BERUNSUR POSITIF

## Alya Bella Tarusita dan Siti Malikthun Badriyah
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: alyabella2806@gmail.com

## Abstract
Land registration is a case that must be done by the land owner in order to obtain certainty of the land owned.  This  is  in  accordance  with  government  regulation  Number  24  of  1997  regarding  Land registration. Land registration results in deeds of the land as proof of legal ownership. But with an interest. The method of approach used in this study is the empirical juridical approach, the analysis of this research  is analytical descriptive. The results of this study are the  mechanism  for revoking certificates on the basis of the element of data falsification based on the Regulation of the Head of BPN  Number  3  of  2011,  so  that  with  the  act  of  forgery  the  Supreme  Court's  land  is  lost.  Legal Consequences for the falsification of authentic deed done by a Notary that is according to UUJN, the Notary  can  be  dismissed,  the  Civil  Sanction  article  1365  of  the  Civil  Code,  and  according  to  the Criminal  Code  Article  264  paragraph  (1),  namely  the  falsification  of  an  aggravated  letter.  Legal protection for holders of land rights in accordance with applicable law, although it must go through a fairly lengthy and time-consuming judicial process.
Keywords: because of law, cancellation, certificates.

## Abstrak
Pendaftaran  tanah  merupakan  perkara  yang  harus  dilakukan  oleh  pemilik  tanah  guna  memperoleh kepastian atas tanah yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  pendaftaran  Tanah.  Pendaftaran  tanah  menghasilkan  akta-akta  atas  tanah  tersebut  sebagai bukti kepemilikan yang sah. Namun dengan adanya kepentingan. Metode pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis  empiris,  Analisa  penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  ini  adalah  mekanisme  pembatalan  sertipikat  atas  dasar  adanya unsur pemalsuan data didasarkan pada Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011, sehingga dengan perbuatan pemalsuan tersebut tanah milik MA menjadi hilang. Akibat Hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris yaitu menurut UUJN, Notaris dapat diberhentikan, Sanksi Keperdataan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  pasal  264  ayat  (1)  yaitu  pemalsuan  surat  yang  diperberat.  Perlindungan  hukum terhadap pemegang hak atas tanah sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun harus melalui proses peradilan yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama.

## Kata Kunci : Akibat hukum, pembatalan, sertipikat
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memakai suatu bidang  tanah  tertentu  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  tertentu.  Sedangkan  tujuan pemakaian  tanah  pada  hakekatnya  ada  2  yaitu  pertama  untuk  diusahakan  misalnya  untuk pertanian,  perkebunan,  perikanan,  peternakan.  Kedua  tanah  dipakai  sebagai  tempat membangun misalnya bangunan gedung, lapangan, jalan, dan lain-lain. (Harsono, 1997) Hak atas  tanah  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang,  baik  sendiri  maupun bersama-sama  dengan  orang-orang  lain  serta  badan-badan  hukum.  Hak-hak  atas  tanah dimaksud  memberi  wewenang  untuk  mempergunakan  tanah  yang  bersangkutan  demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan  penggunaan  tanah  itu,  dalam  batas-batas menurut  Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan-peraturan hukum  lainyang lebih tinggi.
Berdasarkan kententuan Pasal 19 UUPA untuk kepastian hak dan menjamin kepastian hukum hak atas tanah pelayanan pendaftaran tanah di lapangan tidak dapat dipisahkan atau digabung  dengan  kegiatan  lain  pengukuran  kadastral  yaitu  kegiatan  pengukuran,  pemetaan dan pembukuan hak atas tanah dengan kegiatan pendaftaran hak serta pemberian surat-surat tanda bukti hak merupakan paket kegiatan yang ditentukan oleh Pasal 19 UUPA. (Handoko, 2014)
Salah  satu  fenomena  yang  terjadi  dalam  permasalahan  dibidang  tanah  adalah mengenai sertifikat hak atas tanah terungkap bahwasanya terdapat penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan/Kota madya yang ternyata surat-surat bukti sebagai alas/dasar penerbitan sertifikat  tidak  benar  atau  dipalsukan.  Penerbitan  suatu  sertifikat  merupakan  suatu  proses memerlukan peran serta dari beberapa instansi lain yang terkait dalam menerbitkan surat-surat keterangan  yang  diperlukan  sebagai  alas  hak,  misalnya  surat  keterangan  Kepala  Desa, Keterangan  Warisan,  segel  jual  beli  dan  sebagainya.  Surat-surat  keterangan  tersebut  tidak luput  pula  dari  pemalsuan,  kadaluwarsa,  bahkan  ada  kalanya  tidak  benar  atau  fiktif.  Kasus yang digambarkan didalam penelitian ini merupakan suatu peristiwa penerbitan sertifikat hak milik dengan alas hak/dasar palsu. (Djojodirjo, 1982)
Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan  kegiatan-kegiatan  tertentu  menurut  Peraturan  Pemerintah  ini  dan  peraturan perundang-undangan  yang  bersangkutan.  Proses  permohonan  hak  dapat  dilakukan  melalui perorangan  dan/atau  dibantu  oleh  Notaris/PPAT  dalam  hal  inilah  banyak  terjadi  unsur
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
pemalsuan  guna  melengkapi  syarat  administrasi  kepemilikan  suatu  hak  atas  tanah.  Dalam pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan. (Tobing, 1983)
Keabsahan dokumen sangat tergantung pada keasliannya.  Berbagai cara dan metode telah dilakukan untuk menjaga keaslian dokumen dan mencegah pemalsuan terjadi. Mulai dari penggunaan  stempel  ( wax  seal )  stempel  kerajaan,  penggunaan  jenis  kertas  khusus,  hingga pemberian  tanda  khusus  ( watermark ).  Pada  era  modern  ini,  berbagai  institusi  perbankan maupun institusi hukum, menggunakan tanda tangan sebagai bukti keabsahan suatu dokumen. Tanda tangan digunakan sebagai representasi dari identitas seseorang dalam suatu dokumen. (Parlindungan, 1999)
Dokumen  dan  surat  surat  tanah  yang  berbentuk  sertifikat  merupakan  produk  dari lembaga resmi yang mengeluarkannya. Sertifikat tanah di Indonesia, dikeluarkan oleh Instansi Badan  Pertanahan  Nasional  atau  BPN,  dan  di  dalm  UUPA,  menjelaskan  tentang  batasan kepemilikan hak atas tanah yang menetapkan suatu sertifikat hanya untuk satu objek.
Setiap dokumen resmi yang dikeluarkan BPN, terdapat tanda-tanda atau ciri khas yang memiliki  identitas  tersendiri  supaya  sulit  dipalsukan.  Kerahasiaan  dan  keaslian  dalam dokumen resmi BPN, dijaga kualitasnya melalui pengamanan khusus yang terdapat di dalam dokumen  tersebut.  Hal  ini  bisa  dalam  bentuk  penggunaan  kertas  khusus,  pita  pengaman, penggunaan tinta khusus, dan lain sebagainya. Fungsi dari berbagai jenis pengaman ini adalah untuk  mencegah  terjadinya  kejahatan  pemalsuan  terhadap  dokumen  terkait.  Ketika  terjadi suatu  kecurigaan  atas  sertifikat  tanah  yang  diduga  palsu,  dapat  dianalisa  dengan  cara dibandingkan dengan dokumen asli yang memiliki standar pengamanan tersebut.

## Kerangka Teori (Teori Keadilan)
Pandangan  Aristoteles  tentang  keadilan  bisa  didapatkan  dalam  karyanya nichomachean ethics , politics , dan rethoric . Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti  dianggap  sebagai  inti  dari  filsafat  hukumnya,  “karena  hukum  hanya  bisa  ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. (Apeldoorn, 1996)
Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan  persamarataan.  Aristoteles  membedakan  hak  persamaanya  sesuai  dengan  hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.  Kesamaan  proposional  memberi  tiap  orang  apa  yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## Rumusan Masalah
Permasalahan dalam penelitian  ini:  1) Bagaimana  mekanisme  pembatalan  sertipikat atas  dasar  adanya  unsur  pemalsuan  data  2)  Apakah  hukum  Akibat  Hukum  Pembatalan Sertipikat Dalam Penerapan Stelsel Publitias Negatif Berunsur Positif.

## Orisinalitas Hasil Penelitian
Fakta  menunjukkan  bahwa  belum  banyak  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk  penelitian  hukum,  dengan  keterbatasan  kemampuan  penulis  untuk  menelusuri  hasil- hasil  penelitian  di  bidang  hukum,  ada  beberapa  penelitian  tentang  penerapan  doktrin persamaan  pada  “Akibat  Hukum  Pembatalan  Sertipikat  Dalam  Penerapan  Stelsel  Publitias Negatif Berunsur Positif”
Berdasarkan hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis  oleh  Dondy  Permana  Putra  di  tahun  2016  dengan  judul  “Pelaksanaan  Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru”, yang mengungkapkan tiga pokok permasalahan, yaitu: pertama mengapa sering terjadi pemalsuan sertifikat  tanah  di  kota  Pekanbaru.  Kedua  bagaimanakah  tindakan  penegak  hukum  dalam menyikapi tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di kota Pekanbaru. ketiga bagaimanakah dengan upaya pencegahan yang di tempuh aparat kepolisian, Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah  Daerah  dalam  tindak  pemalsuan  sertifikat  tanah  di  wilayah  hukum  kota Pekanbaru. (Putra, 2016)
Jurnal yang ditulis oleh Yudhi Setiawan pada tahun 2010 dengan judul “Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dengan  Alasan Cacat Yuridis Aspek  Substantif”  yang  mengungkapkan  permasalahan  yaitu  apakah  pengadilan  dalam memutus perkara sengketa ini telah mempertimbangkan aspek substansi terbitnya keputusan yang  menjadi  dasar  terbitya  sertipikat  ha  katas  tanahnya  yang  menjadi  obyek  sengketa. (Setiawan, 2010)
Jurnal  yang  ditulis  oleh  Rahmad  Hendra  pada  tahun  2011  dengan  judul  “Kepastian Hukum  Sertifikat  Hak  Milik  Tanah  dalam  Kaitan  dengan  Pembatalan  Sertifikat  oleh Pengadilan” yang mengungkapkan permasalahan yaitu bagaimanakah kekuatan dan kepastian hukum  sertifikat  hak  milik  tanah  dalam  kaitan  dengannya  pembatalan  sertifikat  tanah  oleh pengadilan. (Hendra, 2011).
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-

## 1702

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  empiris  digunakan  untuk  memberikan  gambaran  secara kualitatif tentang perlindungan hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang berdasarkan surat keterangan  penguasaan  atas  tanah  negara  dalam  hal  bidang  tanah  tersebut  telah  diterbitkan sertipikatnya atas nama pihak lain.

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Pembatalan Sertipikat Atas Dasar Adanya Unsur Pemalsuan Data
Dasar pertimbangan hakim atas segala unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat, oleh  karena  terdakwa telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana kejahatan  seperti  dalam  dakwaan  alternatif  pertama  tersebut,  maka  dakwaan  alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. (Sahetapy, 1995)
Selama  di  persidangan  tidak  ditemukan  adanya  alasan  yang  dapat  menghapuskan kesalahan  dan  pemidanaan  terdakwa,  maka  terdakwa  harus  dinyatakan  bersalah  dan  oleh karenanya  harus  dipidana.  Selama  pemeriksaan  persidangan  terdakwa  ditahan  maka terdakwa  agar  tetap  berada  dalam  tahaanan,  maka  masa  penangkapan  dan  penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
Dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa seperti tersebut diatas, maka harus ditetapkan seperti tertera dalam amar putusan.
Majelis Hakim sebelum memidana terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.
Hal-hal yang memberatkan;
- Perbuatan terdakwa dapat menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Semarang;
- Terdakwa telah sempat menikmati hasil kejahatannya;
Hal-hal yang meringankan;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa  belum pernah dihukum;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga
Adapun dasar pertimbangan hakim adalah pasal 264 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal lain dalam Undang-undang yang berkaitan. Dengan memberikan putusan yang berupa:
1) Terdakwa  MM  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana kejahatan “membuat akta otentik palsu”.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
2) Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3) Memerintahkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
dikembalikan  kepada  penuntut  umum  untuk  diserahkan  kepada  Penyidik  pada Polrestabes  Semarang  untuk  kepentingan  Penyidikan  dalam  perkara  atas  nama Tersangka  SU.  berdasarkan  Surat  Perintah  Penyidikan  Lanjutan  Nomor: SP.Sidik/381/VI/2014/Reskrim tanggal 15 Juni 2014.
4) Membebankan biaya perkara pada terdakwa.
2. Akibat  Hukum  Pembatalan  Sertipikat  Dalam  Penerapan  Stelsel  Publitias  Negatif Berunsur Positif
Berdasarkan Perumusan unsur-unsur pidana dari bunyi pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan  akta  otentik  yang  dilakukan  oleh  Notaris  tidak  bisa  diterapkan  kepada  pelaku yakni  Notaris  yang  memalsu  akta  otentik.  Akan  tetapi  Notaris  tersebut  dapat  dikenakan sanksi  dari  pasal  264  KUHP,  sebab  pasal  264  KUHP  merupakan  Pemalsuan  surat  yang diperberat  dikarenakan  obyek  pemalsuan  ini  mengandung  nilai  kepercayaan  yang  tinggi. Sehingga semua unsur yang membedakan antara pasal 263 dengan pasal 264 KUHP hanya terletak  pada  adanya  obyek  pemalsuan  yaitu  “Macam  surat  dan  surat  yang  mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya”. (Chazawi, 2000)
Notaris dapat dikenakan sanksi pasal 264 KUHP  apabila terbukti telah  melakukan pemalsuan akta otentik. Pasal 264 merumuskan sebagai berikut :
a. Menjelaskan bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan (8) tahun jika dilakukan terhadap:
1) Akta Otentik;
2) Surat hutang dan sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
3) Surat  sero  atau  hutang  atau  sertifikat  sero  atau  hutang  dari  suatu  perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai
4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu.
5) Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.
b. Diancam  dengan  pidana  yang  sama  barang  siapa  yang  sengaja  memakai  surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Nyatalah bahwa yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat pasal 264 diatas terletak  pada  faktor  macam-macamnya  surat.  Surat-surat  tertentu  yang  menjadi  objek kejahatan  adalah  surat-surat  yang  mengandung  kepercayaan  yang  lebih  besar  akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dari pada surat-surat biasa atau surat-lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan di perberat ancaman pidananya. (Mustofa, 2010)
Sedangkan  pelaku  yang  menyuruh  notaris  membuat  akta  palsu  dapat  dikenakan sanksi pidana pasal 266 KUHP, yaitu:
1) Barang mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud  untuk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai  akta  itu  seolah-olah keterangannya  sesuai  dengan  kebenaran,  dipidana.  jika  pemakaian  itu  dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Akta menjadi batal demi hukum apabila isi akta tidak memenuhi syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan  perjanjian  itu  sendiri  atau  berkaitan  dengan  objek  yang  dijadikan  perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang yakni siapa yang menyuruh memasukkan keterangan ke dalam suatu akta otentik
2) Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah  isinya  sesuai  dengan  kebenaran,  jika  karena  pemakaian  tersebut  dapat menimbulkan kerugian.
Ada 2 kejahatan dalam pasal 266  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Masing-masing  dirumuskan  pada  ayat  (1)  dan  (2).  Ayat  ke  (1)  mempunyai  unsur-unsur sebagai berikut:
1. Unsur-unsur Obyektif:
a. Perbuatan: Menyuruh Memasukkan
b. Obyeknya: keterangan Palsu;
c. Kedalam Akta Otentik;
d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;
e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian;
2. Unsur Subyektif: Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.
Ayat Ke (2) mempunyai Unsur-unsur sebagai berikut:
1. Unsur-unsur Obyektif:
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 - 1702
a. Perbuatan : memakai;
b. Obyeknya : Akta Otentik tersebut ayat (1);
c. Seolah-olah isinya benar;
2. Unsur Subyektif: dengan sengaja.
Dalam  rumusan  tersebut  diatas,  tidak  dicantumkan  siapa  orang  yang  disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut, tetapi dapat diketahui dari unsur/kalimat ke dalam akta otentik dalam rumusan ayat ke (1). Bahwa orang tesebut adalah si pembuat akta otentik.
Sebagaimana  diatas  telah  diterangkan  bahwa  akta  otentik  itu  dibuat  oleh  pejabat umum  yang  menurut  Undang-Undang  berwenang  untuk  membuatnya,  misalnya  seorang Notaris,  Pegawai  Catatan  sipil,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT).  (Lubis  and  Lubis, 2003)
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah tersebut  tetap  dipertahankannya  tujuan  dan  sistem  yang  digunakan  yang  pada  hakekatnya sudah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Pokok  Agraria,  yaitu  bahwa  pendaftaran  tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan  bahwa  sistem  publikasinya  adalah  sistem  negatif,  tetapi  mengandung  unsur  positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat  (2)  dan  Pasal  38  ayat  (2)  UUPA.  Adapun  bunyi  dari  masing-masing  pasal  UUPA tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
 Pasal 19 ayat (2) huruf c, pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
 Pasal 23 ayat (2), pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebasan hak tersebut.
 Pasal 32 ayat (2), pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.
 Pasal  38  ayat  (2)  UUPA.,  pendaftaran  termaksud  ayat  (1)  merupakan  alat  pembuktian yang kuat mengenai hapusnya  hak guna  bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak-hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.
Selain  itu,  Pasal  32  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 menyatakan  bahwa  “Sertipikat  merupakan  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  termuat  di  dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.
Dalam  kasus  posisi  ini,  maka  kekuasaan  Negara  tersebut  dapat  diindikasikan  dari pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang. Dari fakta- fakta persidangan, baik pada tingkat pertama, banding  maupun kasasi dapat diindikasikan aspek perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, sebagai berikut:
Rangkaian fakta yang terdiri dari terbitnya akta jual beli tanah dan bangunan nomor 74 dari M.A sebagai penjual kepada Terdakwa sebagai pembeli, dan terbitnya SHM nomor 1004 atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual tanah  SHM  nomor 1004 kepada Ny. EL.
Pada kenyataannya, MA tidak pernah menjual tanah di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 55 Semarang kepada Terdakwa.
Bahwa  dengan  adanya  Akta  Jual  Beli  Nomor  74  tanggal  25  Pebruari  2010  disertai kelengkapan  dokumen  lainnya,  pada  tanggal  15  April  2010  Terdakwa  mengajukan permohonan  Hak  Milik  Atas  Tanah  dan  Kantor  Pertanahan  Semarang  mengabulkan melalui keputusannya Nomor:  520.1/218/10/1/258/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Terdakwa.
Dari  fakta-fakta  yang  diajukan  dalam  persidangan  tampak  terkesan  bahwa  Kantor Pertanahan  Kota  Semarang  memberikan  pelayanan  di  bidang  pertanahan  yang  tidak  adil kepada  Santoso  Panji  (Penggugat).  Hal  ini  jelas  dinyatakan  dalam  Pertimbangan  Hukum Majelis  Hakim  bahwa  ternyata  Tergugat  III  telah  menerbitkan  sertipikat-sertipikat  yang dijadikan  obyek  gugatan  tersebut  tidak  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Kemudian  dengan  memperhatikan  ketentuan  dalam  Pasal  32  Ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa “dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum  yang  memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun  sejak  diterbitkannya  sertipikat  itu  telah  tidak  mengajukan  keberatan  secara  tertulis kepada  pemegang  sertipikat  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan  atau  tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Padahal  dalam  kasus  yang  dibahas  ini,  Penggugat  untuk  mendapat  perlindungan hukum dari kekuasaan negara melalui proses peradilan dari tingkat pertama, tingkat banding sampai  dengan  tingkat  kasasi  memerlukan  waktu  yang  cukup  lama,  sekitar  10  (sepuluh) tahun. Secara kronologis tampak gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tahun 1994, baru mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tahun 2003. Dengan demikian dapat diringkas bahwa aspek perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah dapat dikatakan masih relatif rendah.

## D. Simpulan
Pembatalan  sertipikat  atas  dasar  adanya  unsur  pemalsuan  data  pada  putusan  Pengadilan Negeri  Semarang  Nomor:  676/Pid.B/2016/PN.SMG  adalah  terdakwa  terdakwa  (MM)  telah sengaja  menyuruh  melakukan  pemalsuan  atas  akta  otentik  dari  sebidang  tanah  di  Jl. Abdurrahman  Saleh  Nomor  55  Semarang  yang  dimiliki  oleh  MA  sehingga  dengan  perbuatan terdakwa tersebut tanah milik MA menjadi hilang.
Akibat Hukum Pembatalan Sertipikat Dalam Penerapan Stelsel Publitias Negatif Berunsur Positif, Akibat  Hukum  terhadap  pemalsuan  akta  otentik  yang  dilakukan  oleh  Notaris  yaitu dimana notaris terlibat dalam suatu tindak pidana apabila setiap akta yang dibuat Notaris tidak bersumber pada aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maka notaris dihukum melalui 3 (tiga) Ketentuan yaitu Berdasarkan ketentuan yang pertama Menurut Peraturan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  dapat  diterapkan tentang  pemecatan  jabatan/Notaris  diberhentikan  dari  jabatannya  oleh  Pemerintah/Menteri dikarenakan telah melalaikan/melanggar Kode Etik Profesi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum pembuat akta. Penerapan sanksi secara adminstratif/kode etik notaris yang dijatuhkan berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari Majelis  Pengawas.  Setelah  melewati  ketentuan  pertama  Kemudian  ditingkatkan  Berdasarkan ketentuan  yang  Kedua  yaitu  Menurut  Sanksi  Keperdataan  pasal  1365  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata tentang wajib membayar ganti kerugian kepada para pihak yang dirugikan, dan kemudian  dapat  ditindaklanjuti  Berdasarkan  ketentuan  yang  ketiga  Menurut  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana pasal 264 ayat (1) yaitu pemalsuan surat yang diperberat sedangkan Pasal 266  ayat  (1)  yaitu  pelaku  penghadap/Klien  yang  menyuruh  Notaris  Melakukan  untuk memasukkan  keterangan  palsu  kedalam  akta  otentik,  dan  bunyi  dari  masing-masing  ayat  (2) antara pasal 264 dan 266 KUHP isinya sama yaitu tentang pembuatan akta dengan kesengajaan memakai akta seolah-olah isinya benar.
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Apeldoorn, L. J. Van. (1996). Pengantar Ilmu Hukum . Cetakan Kedua Puluh Enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
Chazawi,  Adami.  (2000). Kejahatan  Terhadap  Pemalsuan .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Djojodirjo, M.A Moegni. (1982). Perbuatan Melawan Hukum . Jakarta: Pradnya Paramita.
Handoko, Widhi.  (2014). Kebijakan Hukum Pertanahan, Sebuah Refelksi  Keadilan Hukum Progresif . Yogyakarta: Thafa Media.
Harsono, Boedi. (1997). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya . Jakarta: Djambatan.
Lubis, Mhd. Yamin, and Abd. Rahim Lubis.  (2003). Hukum Pendaftaran Tanah . Bandung: Mandar Maju.
Mustofa. (2010). Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT . Yogyakarta: Karya Media.
Parlindungan, AP. (1999). Pendaftaran Tanah Di Indonesia . Bandung: Mandar Maju.
Sahetapy, J.E. (1995). Hukum Pidana . Yogyakarta: Liberty.
Tobing, GHS Lumban. 1983. Peraturan Jabatan Notaris . Cet. Ke-3. Jakarta: Erlangga.

## B. JURNAL
Hendra,  Rahmad.  (2011).  “Kepastian  Hukum  Sertifikat  Hak  Milik  Tanah  Dalam  Kaitan Dengan Pembatalan Sertifikat Oleh Pengadilan.” Jurnal Ilmu Hukum Riau 2 (01).
Putra, Dondy Permana.  (2016). “Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat  Tanah  Di  Wilayah  Hukum  Kota  Pekanbaru.” Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau 3 (1): 1–14.
Setiawan, Yudhi. (2010). “Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Alasan Cacat Yuridis Aspek Substantif.” Jurnal Hukum Pro Justitia 28 (1).

## C. UNDANG-UNDANG

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 .
Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 .
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah .
NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)                                                                                 ISSN: 2086-1702
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Undang-Undang Pokok Agraria .