## PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan
Volume 4 Issue 1, April 2024 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018 DOI: / 10.52738/pjk.v4ix.526 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Sistem Ekonomi Pancasila, Keadilan Sosial, dan Neoliberalisme Global

## Syafruddin Karimi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Email: syafruddinkarimi@eb.unand.ac.id
Abstract: This paper explores the paradigm shifts in global economic policy over the last two decades, mainly focusing on  the  rise  of  neoliberalism  and  its  effects  on  economic  disparities.  Neoliberal  policies,  which  prioritize  market mechanisms as central to economic governance, are critiqued for exacerbating income inequality and diverging from the principles of social justice foundational to Indonesia's constitution and Pancasila ideology. In contrast, the Sistem Ekonomi  Pancasila  (SEP)  offers  a  framework  that  emphasizes  social  justice,  equitable  wealth  distribution,  and  the welfare of all Indonesians, aligning economic activities with the nation's ideological foundations. The SEP challenges the neoliberal assumption that labor  market flexibility is the  sole solution to unemployment, instead highlighting the roles of industrial and regional development in addressing structural unemployment. Furthermore, the paper critiques the focus of monetary policy solely on price stability, advocating for a broader approach that integrates macroeconomic stability with social welfare. Incorporating the principles of Pancasila into economic policies is crucial for achieving an equitable  economic  democracy,  where  the  government  balances  market  interests  with  its  priority  for  social  welfare. The  paper  concludes  with  a  proposal  for  the  drafting  of  a  Pancasila  Economic  System  Act  to  institutionalize  these principles  into  Indonesia's  economic  governance,  ensuring  that  economic  policies  promote  not  only  growth  but  also fairness and social justice for all Indonesians.
Keywords: Neoliberalism and Economic Disparities; Sistem Ekonomi Pancasila (SEP); Economic Social Justice; Pancasila Economic System Act; Equitable Economic Democracy.

## 1. Pendahuluan
Dua  dekade  terakhir  telah  menyaksikan  pergeseran  paradigma  dalam  kebijakan  ekonomi global,  dimana  neoliberalisme  mengemuka  sebagai  pendorong  utama.  Neoliberalisme menekankan pentingnya pasar sebagai penentu hampir semua aspek kehidupan ekonomi, dengan asumsi  bahwa  tanpa  pasar  bebas,  sistem  ekonomi  yang  ada  bisa  runtuh.  Paham  ini  mendukung pemerintahan  yang  pro-pasar  dengan  mengurangi  intervensi  negara  dalam  aktivitas  pasar (Bebbington  et  al.,  2013).  Namun,  penerapan  neoliberalisme  sering  kali  meningkatkan kesenjangan  ekonomi,  suatu  kondisi  yang  bertentangan  dengan  cita-cita  Indonesia  untuk mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyatnya,  sebagaimana  tertuang  dalam  pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
Sebagai  respons  terhadap  tantangan  yang  dihadirkan  oleh  neoliberalisme,  Indonesia mengusung  Sistem  Ekonomi  Pancasila  (SEP)  yang  menawarkan  pendekatan  alternatif  (Arestis  & Sawyer,  2004).  SEP  menolak  pandangan  bahwa  pasar  tenaga  kerja  yang  kaku  adalah  penyebab utama  pengangguran  dan  menekankan  pentingnya  kebijakan  pembangunan  industri  dan  regional untuk  mengatasi  pengangguran  struktural.  SEP  juga  mengkritik  keras  liberalisasi  dan  deregulasi pasar yang ekstrem, terutama di sektor keuangan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional.  Dalam  kerangka  SEP,  kebijakan  moneter  harus  berorientasi  lebih  luas  dari  sekedar stabilitas  harga  dan  pengendalian  inflasi,  dan  harus  mendukung  tujuan  pemerintah  untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih luas dan merata.
Indonesia  berupaya  mengembangkan  sebuah  sistem  ekonomi  yang  turun  dari  ideologi Pancasila.    Lima  prinsip  Pancasila  menjadi  karakter  yang  menggerakkan  sistem  ekonomi.  Sistem
ekonomi  yang  mengamalkan  Pancasila  tidak  sekedar  mengatur  mekanisme  pasar  atau  kegiatan ekonomi,  tapi  juga  menekankan  pada  aspek  keadilan  sosial,  pemerataan  kekayaan,  dan kesejahteraan  untuk  seluruh  rakyat  Indonesia.  SEP  menjaga  keseimbangan  antara  kebebasan individu dalam berusaha dan peran serta negara dalam memastikan kesejahteraan umum.
Dengan keanekaragaman yang tinggi, baik dari segi budaya, etnis, agama, maupun sumber daya alam,  Indonesia  menghadapi  berbagai  tantangan  ekonomi  seperti  ketimpangan  pendapatan, masalah  pengangguran,  dan  kebutuhan  akan  pembangunan  infrastruktur.  SEP  diharapkan memberi arah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan cara yang berakar pada nilai-nilai lokal dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.
Dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan Pancasila, setiap kebijakan dan aktivitas  ekonomi  di  Indonesia  akan  lebih  memperhatikan  aspek  kemanusiaan  dan  persatuan, serta  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  yang  tidak  hanya  cepat,  tetapi  juga  adil  dan  merata. Tulisan  ini  menekankan  pentingnya  pengamalan  SEP  dalam  setiap  aspek  kebijakan  ekonomi. Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  sebagai  amanah  konstitusi  akan  menjadi  realitas sebagai  keberhasilan  dalam  menerapkan  SEP.  Keberhasilan  ini  akan  memperkuat  posisi  tawar Indonesia dalam menghadapi neoliberalisme global.

## 2. Sistem Ekonomi Pancasila
Sistem  ekonomi  merupakan  rangkaian  mekanisme  dan  institusi  yang  dibangun  oleh  suatu negara  atau  wilayah  untuk  mengatur  produksi,  distribusi,  dan  konsumsi  barang  serta  jasa (Rosefielde,  2015).  Sistem  ini  dibangun  atas  dasar  nilai-nilai  budaya  dan  filosofis  yang  berlaku dalam  masyarakat,  serta  mengakomodasi  kebutuhan  dan  sumber  daya  yang  tersedia.  Sistem ekonomi tidak hanya mencakup aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan produksi tetapi juga aspek-aspek  lain  dari  kehidupan  seperti  pendidikan,  kesejahteraan  sosial,  dan  rekreasi,  yang semuanya memiliki implikasi ekonomi karena melibatkan pilihan bagaimana sumber daya langka dialokasikan.  Pemahaman  ini  sangat  relevan  dalam  konteks  sistem  ekonomi  Pancasila  di  mana nilai-nilai  gotong  royong  dan  keadilan  sosial  menjadi  landasan  utama.  Pancasila  sebagai  fondasi ideologis  negara  menekankan  bahwa  perekonomian  haruslah  berorientasi  pada  manfaat  yang sebesar-besarnya  bagi  rakyat,  dan  bukan  hanya  segelintir  pihak.  Sistem  ekonomi  ini  berusaha menyeimbangkan antara efisiensi dan produktivitas dengan keadilan dan pemerataan.
Pancasila,  sebagai  ideologi  dan  dasar  filosofis  negara  Indonesia,  lahir  dari  pemikiran  dan perjuangan  para  pendiri  bangsa.  Soekarno  pertama  kali  pada  tanggal  1  Juni  1945  mengusulkan Pancasila  sebagai  pondasi  yang  kuat  untuk  menyatukan  berbagai  suku,  agama,  dan  kelompok  di Indonesia. Pancasila yang terdiri dari lima sila mencerminkan prinsip-prinsip universal yang sesuai dengan  karakter  bangsa  Indonesia:  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab,  Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Sejak  awal  kemerdekaan,  Hatta  (1946)  telah  meletakkan  dasar  untuk  berdirinya  sistem ekonomi yang akhirnya dipopulerkan oleh Emil Salim dengan SEP (Rahardjo, 2016; Salim, 1979). SEP  adalah  bentuk  pengamalan  ideologi  Pancasila  dalam  mengatur  kegiatan  ekonomi.  Setiap bangsa membutuhkan sistem ekonomi yang sejalan dengan nilai nilai ideologis yang dipegangnya. Bagi  bangsa  Indonesia,  Pancasila  adalah  penggerak  sistem  ekonominya.  Kita  dapat  menelusuri gagasan berbagai tokoh nasional dan pakar ekonomi yang mendukung sistem ekonomi Indonesia sebagai pengamalan ideologi Pancasila. Selain Hatta, kita dapat mengikuti pemikiran Wilopo, Emil Salim,  Soemitro  Djojohadikoesoemo,  Mubyarto,  Boediono,  Dawam  Rahardjo,  Sri-Edi  Swasono, Subiakto  Tjakrawerdaya,  Hendra  Esmara,  dan  Sriuta  Arief.  Intinya,  mereka  sepakat  bahwa  SEP harus menjadi sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia (Tjakrawerdaja et al., 2017). Mereka
juga  menekankan  pentingnya  nilai  sosial  dan  keadilan  ekonomi,  distribusi  sumber  daya  yang merata, dan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai  upaya  untuk  menjawab  kebutuhan  ekonomi  Indonesia,  SEP  tidak  hanya  mengejar efisiensi  dan  pertumbuhan  ekonomi,  tetapi  juga  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  (Mubyarto, 1985).  Pada  dasarnya,  SEP  menolak  ekstremitas  konsep  ekonomi  liberal  yang  murni  berbasis pasar  serta  sistem  sosialis  yang  murni  berbasis  negara.  SEP  lebih  mengarah  pada  ekonomi  jalan tengah yang menekankan pada peran serta aktif negara dalam ekonomi untuk mengatur distribusi dan  produksi  barang  dan  jasa,  sambil  memberikan  ruang  bagi  inisiatif  dan  kreativitas  individu (Salim,  1979).  Kalau  kita  cermati  lebih  dalam,  SEP  sesungguhnya  telah  mendahului  kelahiran konsep  ekonomi  jalan  tengah  (Arestis  &  Sawyer,  2001).  SEP  tidak  anti  pasar,  bukan  pula  anti intervensi  pemerintah.  SEP  memanfaatkan  pasar  dan  peran  pemerintah  menuju  keadilan  sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekuatan SEP terletak pada kekuatan yang adil dan merata untuk capai  pertumbuhan  ekonomi.  Tepatnya  konsep  SEP  adalah  ‘redistribution  for  growth’,  bukan ‘growth  for  redistribution’ (Hatta,  1946a,  1976).  Sejalan  dengan  pandangan  ini,  Gunnar  Myrdal menyatakan  bahwa  pemerataan  mampu  menjadi  sumber  pertumbuhan  ekonomi  yang  stabil  dan berkelanjutan  (Myrdal,  1974).  Banyak  hasil  penelitian  empiris  memberi  pembenaran  terhadap pandangan yang menyatakan bahwa redistribusi aset dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi (Persson & Tabellini, 1994).
Sistem Ekonomi Pancasila adalah wujud nyata dari ideologi bangsa Indonesia yang tercantum dalam  UUD  1945  Pasal  33.  Sistem  ini  mengedepankan  ekonomi  yang  berkeadilan  sosial  untuk seluruh  rakyat  Indonesia.  Hal  ini  berarti  bahwa  pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam mengatur  perekonomian  negara  untuk  memastikan  bahwa  setiap  lapisan  masyarakat  dapat merasakan hasil dari pembangunan ekonomi.
Ekonomi  Pancasila  telah  lama  diakui  sebagai  dasar  filosofis  bagi  sistem  ekonomi  Indonesia, yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun, realitas historis menunjukkan bahwa Pasal 33 belum  pernah  diimplementasikan  secara  konsisten  sejak  Indonesia  merdeka.  Pasal  ini  telah mengalami  serangkaian  penafsiran  yang  berujung  pada  amandemen  konstitusi.  Konsep  asli  Pasal 33,  yang  dirancang  untuk  memandu  kebijakan  ekonomi  negara  dalam  memajukan  kesejahteraan rakyat  dan  mencegah  dampak  negatif  dari  kapitalisme  yang  tidak  terkendali,  telah  mengalami transformasi yang signifikan (Lestarini, 2013).

## 3. Keadilan Sosial
Dalam  Sistem  Ekonomi  Pancasila,  prinsip  keadilan  sosial  berupaya  untuk  memperkecil kesenjangan.  Kebijakan  yang  berpihak  pada  distribusi  aset  yang  lebih  adil  dan  pemberdayaan ekonomi rakyat sesuai dengan nilai-nilai gotong royong dan kesetaraan yang dianut Pancasila. Ini mencakup reforma agraria, peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ekonomi  Pancasila  merupakan  sistem  ekonomi  yang  unik  dan  mengakar  kuat  pada  filosofi dasar  Indonesia,  yaitu  Pancasila.  Konsep  ini  bukan  hanya  sekedar  kerangka  kebijakan  ekonomi, melainkan juga realisasi  dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang menekankan pada keseimbangan antara keadilan sosial dan efisiensi ekonomi. Mubyarto menekankan bahwa sistem ekonomi  tidak  hanya  harus  menghasilkan  pertumbuhan,  tetapi  juga  harus  menjamin  keadilan sosial  bagi  semua  anggota  masyarakat,  mencerminkan  sila  kelima  dari  Pancasila.  Pendekatan  ini fundamental dalam membentuk kebijakan yang menargetkan kesetaraan sosial dan kesejahteraan bagi semua orang Indonesia (Mubyarto, 1981, 1985).
Sesungguhnya,  Hatta  telah  menawarkan  konsep  "Ekonomi  Terpimpin".  Dalam  konsep  ini, Hatta  menekankan  pada  demokrasi  ekonomi  di  mana  koperasi  dan  bentuk  organisasi  bersama lainnya  berperan  penting.  Dia  menegaskan  bahwa  koperasi  adalah  bentuk  instrumen  ekonomi yang  sejalan  dengan  jiwa  tolong  menolong.  Karena  itu  koperasi  mestilah  menjadi  dasar  seleruh perekonomian  rakyat  (Hatta,  1946b).  Koperasi  akan  memberdayakan  masyarakat  lokal  dan memastikan  bahwa  pengambilan  keputusan  ekonomi  mencakupi  semua  pemangku  kepentingan, mencerminkan pendekatan demokratis dalam sistem ekonomi (Hatta, 1960).
Sebagai sebuah sistem ekonomi yang bernaung di bawah ideologi Pancasila,  SEP tidak hanya memandu tata kelola negara tetapi juga pengambilan keputusan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan  efisiensi  ekonomi  dengan  kesetaraan  sosial,  memastikan  bahwa  tidak  ada segmen  masyarakat  yang  tertinggal  dalam  proses  pembangunan.  SEP  mempromosikan  ekonomi jalan tengah di mana negara dan pasar memiliki peran penting yang seimbang. Negara mengontrol ektremitas  pasar  bebas.  Anggapan  adanya  pasar  bebas  sebagai  kehendak  alam  tidaklah  benar. Pasar adalah produk hukum buatan manusia. Pasar itu sendiri adalah intervensi pemerintah. Jadi tidak  tepat  mempertentangkan  antara  pasar  versus  intervensi  pemerintah.  Karena  itu  sudah  tepat pilihan SEP yang berupaya membangunan keseimbangan peran negara dan pasar. Keduanya mesti berkomitmen mewujudkan keadilan sosial. Keseuaian antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial adalah  karakter  fundamental  dari  SEP  (Salim,  1984).  Negara  berperan  mengontrol  sumber  daya alam untuk kepentingan rakyat, dan pembangunan ekonomi yang inklusif dengan keadilan sosial. Keadilan  sosial  untuk  pembangunan  ekonomi  mencerminkan  ideologi  Pancasila.  SEP  menolak orientasi pada keuntungan individu, dan menggantinya dengan pendekatan pembangunan inklusif demi  kesejahteraan  bersama.  Pendekatan  ini  menjamin  bahwa  perekonomian  maju  atas  dasar nilai-nilai  moral  dan  sosial  yang  berakar  pada  ideologi  Pancasila.  Pembangunan  ekonomi Indonesia  bukan  hanya  soal  angka  pertumbuhan  ekonomi.  Pembangunan  ekonomi  juga  tentang bagaimana  memperkuat  nilai  kemanusiaan  dan  keadilan  sosial  di  seluruh  lapisan masyarakat.Ekonomi Pancasila menawarkan model ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu  menjawab  tantangan  global  sambil  menjaga  kepentingan  pihak  yang  paling  rentan, menjadikan keadilan ekonomi sebagai hasil nyata untuk generasi saat ini dan mendatang.
Perjalanan sejarah pemikiran ekonomi Indonesia memperlihatkan sebuah upaya mencari jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme yang dominan secara global. SEP adalah ekonomi jalan tengah  buat  Indonesia.  Ekonomi  jalan  tengah  tidak  anti  pasar,  dan  tidak  anti  intervensi pemerintah.  SEP  mempertemukan  keduanya  dalam  mengaktualisasikan  nilai  nilai  Pancasila  di dalam kehidupan ekonomi, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai janji konstitusi.  Doktrin  jalan  tengah  mengambil  posisi  di  tengah  antara  sosial  demokrat  klasik  yang menekankan  kontrol  negara  dan  neo-liberalisme  yang  mengutamakan  pasar  bebas.  Dalam perspektif  jalan  tengah,  SEP  mengakomodasi  keberagaman  budaya,  nilai,  dan  keyakinan  lokal Indonesia  dalam  praktik  ekonomi.  Alur  pemikiran  ekonomi  jalan  tengah  sesungguhnya mempertemukan  pemikiran  ekonomi  Islam,  Ekonomi  Pancasila,  ekonomi  kerakyatan,  ekonomi partisipatif,  dan  ekonomi  demokrasi.  SEP  menjadi  ekonomi  jalan  tengah  dengan  mencari keseimbangan antara efisiensi ekonomi yang dijaga melalui mekanisme pasar, dan keadilan sosial yang dijamin oleh negara (Arestis & Sawyer, 2001). Meski sering disebut unik dan khas Indonesia, SEP  sesungguhnya  sebuah  sistem  yang  inklusif  dan  mampu  menyerap  nilai  nilai  yang  sejalan dengan pengamalan nilai nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi. SEP juga terbuka bagi bangsa bangsa di luar Indonesia  untuk saling  belajar dan  berbagi pengalaman  menghadapi ketidakadilan ekonomi,  kemiskinan  dan  keterbelakangan.  Kini  tergantung  pada  bangsa  Indonesia  untuk membuktikan  pada  dunia  bahwa  SEP  adalah  solusi  tepat,  khususnya  dalam  mencapai  keadilan sosial.
Sebagai sebuah model jalan tengah, SEP memadukan  konsep "rasionalitas" dan norma sosial. SEP  menolak  pemisahan  antara  keduanya.  Rasionalitas  individu  adalah  fungsi  dari  norma  sosial yang ada. Pada dasarnya norma sosial terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam perilaku  ekonomi  (Sunstein,  1999).  Dalam  Ekonomi  Pancasila,  kita  menempatkan  rasionalitas tidak  hanya  pada  sisi  keuntungan  material  semata,  tetapi  juga  pada  sisi  norma  dan  nilai  yang berkembang  di  dalam  masyarakat.  Norma  sosial  dan  rasionalitas  ekonomi  adalah  dua  hal  yang saling  melengkapi.  Ekonomi  yang  berlandaskan  Pancasila  tidak  hanya  berfokus  pada  pencapaian efisiensi  dan  profitabilitas,  tetapi  juga  pada  pemenuhan  nilai  dan  norma  sosial  seperti  keadilan, gotong  royong,  dan  kesatuan  sosial.  Sistem  Ekonomi  Pancasila  menekankan  pentingnya keselarasan antara rasionalitas individu dan norma sosial dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Dalam  Ekonomi  Pancasila  terkandung  komitmen  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial  melalui kesetaraan peluang. Pendekatan ini menyatakan bahwa meskipun kita mungkin tidak bisa memiliki ekonomi  yang  sepenuhnya  'adil',  setidaknya  kita  harus  memastikan  bahwa  individu  mencapai tingkat  keberhasilan  berdasarkan  kemampuan  dan  karakteristik  pribadi  mereka,  bukan  karena keberuntungan  saat  lahir.  Pendekatan  yang  paling  ambisius  terhadap  keadilan  adalah  yang menekankan pada 'kesetaraan hasil' (Tsoukis, 2020).
Di  jantung  pendekatan  ini  terdapat  pemikiran  ganda  bahwa  (a)  distribusi  pendapatan  dan kekayaan yang  ada  saat  ini  tidak  egaliter  dan  kemungkinan  besar  tidak  adil;  serta  (b)  mekanisme pasar  tidak  memiliki  mekanisme  korektif  diri  (Tsoukis,  2020).  Pernah  ada  teori  'trickle-down prosperity'  yang  mengatakan  bahwa  seiring  dengan  membaiknya  nasib  orang-orang  kaya,  secara bertahap akan membaik pula nasib seluruh masyarakat, karena orang kaya akan meminta jasa dan barang dari orang miskin sehingga kemakmuran akan 'menetes ke bawah'. Namun, dengan bukti- bukti  baru,  tidak  banyak  orang  yang  serius  membela  argumen  optimis  ini.  Jadi,  kesetaraan  hasil tidak akan terjadi dengan sendirinya dalam arti apa pun. Pertanyaannya kemudian adalah langkah apa yang dapat mendekatkan kita pada prinsip 'kesetaraan hasil'.

## 4. Tantangan Neoliberalisme Global
Seiring dengan perkembangan globalisasi, tantangan baru muncul dalam bentuk neoliberalisme yang  menekankan  pada  pasar  bebas  dan  minimnya  intervensi  pemerintah  dalam  ekonomi. Namun,  sistem  ekonomi  yang  dianut  harus  mampu  mengatasi  tantangan  global  sambil  tetap berpijak pada nilai-nilai lokal dan kearifan nasional.
Kata "neoliberalisme" dan kata sifat terkait "neoliberal" mulai digunakan dengan arti yang mirip dengan  saat  ini  sejak  akhir  tahun  1970-an.  Penggunaannya  kemudian  meningkat  secara eksponensial  dalam  tiga  dekade  terakhir,  baik  dalam  pembicaraan  sehari-hari  maupun  dalam literatur  akademis.  Meskipun  ada  kekhawatiran  yang  berkembang  mengenai  kesesuaian penggunaannya, keberhasilan istilah neoliberalisme dan konsep yang mendasarinya belum mereda. Konsep ini telah dikritik karena bersifat samar, multi-tafsir, partisan, sarat nilai, dan menyesatkan. Keluhan-keluhan tersebut mengangkat masalah konten dan terminologi.
Dalam  menghadapi  kritik  ini,  penting  untuk  pertama-tama  membahas  isu  terkait  dengan  isi dari konsep neoliberalisme. Dengan menyarankan tiga definisi berlapis dari neoliberalisme, dapat ditunjukkan  bahwa  konsep  ini  tidak  harus  samar  atau  multi-tafsir.  Diskusi  mengenai  isu-isu kontroversial  yang  berkaitan  dengan  makna  dan  implikasi  dari  neoliberalisme  perlu  diperdalam dengan mempertimbangkan definisi-definisi yang disarankan.
Menanggapi  pandangan  ini,  sistem  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  demokratis  perlu mencakup prinsip-prinsip yang mengakui kompleksitas dan kekayaan interaksi dalam masyarakat serta  ekonomi.  Ini  termasuk  mempertimbangkan  faktor-faktor  seperti  sejarah,  budaya,  psikologi,
dan  etika  yang  membentuk  keputusan  ekonomi,  dan  tidak  hanya  mengandalkan  model-model yang terbatas pada angka dan prediksi yang mekanistik (Vercelli, 2016).
Versi  standar  dari  neoliberalisme  mengasumsikan  sebuah  kondisi  yang  sangat  penting  bahwa kebebasan  negatif  dapat  dipengaruhi  oleh  kondisi  eksternal.  Meskipun  secara  prinsip  kebebasan negatif mungkin terpengaruh oleh gangguan yang tidak disengaja, hanya intervensi yang disengaja dari  individu  lain  yang  dianggap  relevan  untuk  etika,  politik,  dan  kebijakan.  Berlin  menyatakan bahwa  "kebebasan  negatif  mengimplikasikan  campur  tangan  yang  disengaja  dari  manusia  lain  di area  di  mana  saya  sebaliknya  bisa  bertindak.  Anda  tidak  memiliki  kebebasan  politik  atau kebebasan hanya jika Anda dicegah untuk mencapai tujuan oleh manusia lain". Dengan demikian, sudut  pandang  ini  mengecualikan  keadaan  ekonomi  dari  relevansi  kebebasan.  Kondisi  pasar, seperti  yang  ditegaskan  oleh  Smith,  adalah  konsekuensi  tidak  disengaja  dari  keputusan  yang diambil  oleh  agen  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  pandangan  standar  neoliberalisme  menyangkal legitimasi  kebijakan  penuh  pekerjaan,  antisyklikal,  redistributif,  atau  asuransi  sosial,  meskipun bertujuan  untuk  merileksasi  kondisi  ekonomi  yang  dapat  sangat  membatasi  kebebasan  individu. Ini adalah dasar utama penolakan terhadap kebijakan Keynesian dan negara kesejahteraan seperti yang  dipraktikkan  dalam  periode  Bretton  Woods.  Sejak  akhir  1970-an,  versi  standar neoliberalisme  ini  telah  sangat  berpengaruh  dan  menginspirasi  berbagai  program  dan  strategi kebijakan.
Dominasi  neoliberalisme  global  berlangsung  dengan  sistem  pasar  bebas.  Perlu  kita  sadar bahwa sistem pasar bebas bukanlah hukum alam. Pemerintah tetap berperan dalam sistem pasar bebas  untuk  menjamin  bahwa  keadilan  sosial  sebagai  janji  konstitusi  bisa  dipenuhi  (Sunstein, 1999).  Di  era  globalisasi  yang  didominasi  oleh  sistem  pasar  bebas,  Indonesia  menghadapi tantangan  berat  dalam  mengatasi  persoalan  kemiskinan  yang  bersifat  lokal.  Pemerintah  memiliki tanggung  jawab  untuk  mengawasi  dan  memastikan  bahwa  kekuatan  ekonomi  tidak  mendominasi kekuatan  politik  (Marciano  &  Josselin,  2007).  Hal  ini  vital  agar  tidak  terjadi  pergeseran  yang akhirnya mengancam integritas dari demokrasi politik itu sendiri.
SEP  mengakui  bahwa  demokrasi  bukan  hanya  sebuah  sistem  politik  yang  memberi  hak kedaulatan  politik  bagi  setiap  individu,  tetapi  juga  harus  memberikan  daya  bagi  rakyat  untuk menggunakan  hak  tersebut  secara  efektif.  Ini  berarti  bahwa  tanpa  adanya  kekuatan  sosial  dan ekonomi,  kedaulatan  politik  tidak  akan  mampu  menghasilkan  manfaat  yang  sejati  bagi  rakyat. Kesenjangan  sosial  dan  ekonomi  yang  ada  dapat  mempersempit  akses  rakyat  terhadap  sistem politik,  menghambat  partisipasi  publik,  dan  mengurangi  efektivitas  distribusi  aset  yang  lebih merata.
Untuk mencapai tujuan ini, desain kelembagaan yang dirancang untuk memajukan masyarakat harus  menjadi  pedoman  dalam  reformasi  politik.  Pemerintah  perlu  melakukan  intervensi  dalam perekonomian  dengan  cara  yang  bertanggung  jawab  dan  transparan,  sementara  rakyat  harus diberikan  ruang  dan  kekuatan  untuk  melakukan  pengawasan  (Przeworski,  1996).  Dengan demikian,  Ekonomi  Pancasila  berusaha  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  ekonomi  ke  dalam kerangka demokrasi, memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan pembangunan tidak hanya efektif tetapi juga adil dan bertanggung jawab kepada rakyat.
Sistem Ekonomi Pancasila merupakan model ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila,  di  mana  perekonomian  dijalankan  dengan  berlandaskan  nilai-nilai  moral,  sosial,  dan kesetaraan. Dalam menghadapi neoliberalisme global, Ekonomi Pancasila hadir sebagai alternatif yang  menekankan  pada  keadilan  sosial  dan  pemerataan  ekonomi  dalam  konteks  globalisasi  dan pasar bebas yang sering kali mengabaikan aspek-aspek tersebut (Ribeiro, 2020).
Neoliberalisme,  dengan  fokus  utamanya  pada  efisiensi  pasar,  privatisasi,  dan  pengurangan peran pemerintah, seringkali mendapat kritik karena menimbulkan ketidaksetaraan ekonomi dan
mengesampingkan  kepentingan  publik.  Sebaliknya,  Ekonomi  Pancasila  mengedepankan  peran serta  negara  dalam  mengatur  ekonomi  untuk  kesejahteraan  umum,  bukan  hanya  untuk keuntungan  sekelompok  kecil.  Ekonomi  Pancasila  di  Indonesia  memperlihatkan  bagaimana pemerintah  berusaha  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  seperti  keadilan  sosial  dalam kebijakan-kebijakannya,  seperti  reforma  agraria  dan  perlindungan  bagi  pekerja  dan  masyarakat miskin  melawan  dampak  negatif  globalisasi  ekonomi.  Ini  mencerminkan  upaya  untuk  menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil.
Dalam  rangka  mendukung  pertumbuhan  yang  inklusif  dan  berkelanjutan,  diperlukan pendekatan  yang  mempertimbangkan  baik  efisiensi  ekonomi  maupun  keadilan  sosial.  Ekonomi Pancasila  berupaya  menyediakan  kerangka  kerja  untuk  ini,  menawarkan  landasan  ketahanan nasional  yang  kokoh  dalam  menghadapi  tekanan  neoliberalisme  global  (Rosefielde,  2015). Kebijakan  neoliberal  menghasilkan  interaksi  yang  merugikan  antara  masalah  sosial,  finansial, ekonomi, dan lingkungan (Vercelli, 2016). Kebijakan ini mengakhiri era "moderasi besar" dengan klaim  telah  mengatasi  bias  inflasi  dari  periode  Bretton  Woods  yang  bermula  dari  pasar  tenaga kerja  dan  pertarungan  distribusi  antara  pekerja  dan  pengusaha.  Bias  inflasi  ganda  akhirnya menghantui  rezim  neoliberal:  satu  di  sektor  keuangan  sebagai  akibat  dari  financialisasi  dan monetarisme asimetris yang dipraktikkan oleh bank sentral, dan yang lainnya di sektor riil karena percepatan  pertumbuhan  menambah  tekanan  pada  sumber  daya  alam  yang  terlalu  dieksploitasi. Peningkatan  harga  minyak  dan  sumber  daya  alam  langka  yang  berikutnya  menyebabkan  inflasi biaya  yang  mendorong  penerapan  kebijakan  moneter  yang  lebih  restriktif  yang  ditujukan  untuk mengekang pertumbuhan.
Globalisasi ekonomi adalah perluasan pasar bebas ke ekonomi internasional (Vercelli, 2016). Perkembangan globalisasi sering kali beririsan dengan dinamika perdagangan bebas. Eksternalitas negatif dari laissez-faire tidak dominan menjadi pertimbangan kebijakan menjadi. Globalisasi dapat berkembang  tanpa  hambatan.  Strategi  kebijakan  neoliberal  dalam  telah  mempercepat  proses globalisasi  ekonomi.  Sistem  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  inklusif  membutuhkan keseimbangan  antara  liberalisasi  pasar  dan  kebijakan  proteksionis  yang  mampu  mengurangi dampak  negatif  dari  globalisasi  ekonomi.  Setiap  negara  harus  memperkuat  sistem  ekonominya guna merespons perubahan global dengan tetap menjaga keseimbangan dan kesejahteraan sosial.
Sistem  ekonomi  dunia  nyata  perlu  memasukkan  faktor  psikologis  pelaku  pasar,  seperti kepercayaan  dan  ekspektasi  mereka  terhadap  masa  depan.  Ini  termasuk  bagaimana  investor bereaksi terhadap informasi baru dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi keputusan investasi mereka. Faktor-faktor ini penting dalam memprediksi perubahan pasar dan mengantisipasi resesi atau  pemulihan  ekonomi.  Model  ekonomi  dengan  siklus  batas  dan  titik  ekuilibrium  yang  tidak stabil  akan  lebih  mampu  menangkap  dinamika  ekonomi  yang  kompleks,  termasuk  bagaimana ekonomi  bergerak  melalui  fase  ekspansi  dan  kontraksi.  Dengan  demikian,  model  ini  dapat menjadi  alat  yang  lebih  efektif  untuk  perencanaan  dan  kebijakan  ekonomi,  memungkinkan pemerintah  dan  lembaga  keuangan  untuk  merespons  dengan  lebih  cepat  dan  tepat  terhadap perubahan kondisi ekonomi (Ribeiro, 2020).
Isu-isu  keberlanjutan  dapat  mendorong  upaya  gigih  untuk  menerapkan  perubahan  radikal dalam  sistem  keuangan  yang  konsisten  dengan  model  pengembangan  yang  berkelanjutan  dan demokratis. Namun perlu disadari bahwa tidaklah mudah menganjurkan perspektif berkelanjutan dan  demokratis  dalam  implementasi  sistem  ekonomi.  Mengadopsi  filosofi  regulasi  seperti  ini menjadi  tantangan  terutama  dengan  mempertimbangkan  evolusi  paradigma  kebijakan  dan  ko- evolusi sistem ekonomi dan keuangan yang terjadi belakangan ini (Vercelli, 2019).
Transisi  menuju  jalur  pembangunan  yang  berbeda  sangat  bergantung  pada  ukuran  dan  struktur investasi  (Vercelli,  2016).  Transisi  ini  membutuhkan  peningkatan  investasi  yang  signifikan  dalam
ekonomi  nyata  untuk  mendorong  ekonomi  yang  ramah  lingkungan,  keberlanjutan  kota, transportasi, serta kesehatan, pendidikan, dan budaya warga negara. Semua tujuan ini memerlukan pemulihan investasi publik dan swasta dalam arah yang radikal berbeda dari yang telah berlangsung selama  tiga  dekade  terakhir.  Oleh  karena  itu,  kita  harus  mengubah  rute  secara  radikal  daripada terus menerus dalam strategi kebijakan yang biasa, yang membahayakan kesejahteraan kebanyakan individu di seluruh dunia.

## 5. Kesimpulan
Sebagai  penutup,  Sistem  Ekonomi  Pancasila  (SEP)  menawarkan  suatu  model  ekonomi  yang tidak  hanya  berorientasi  pada  keuntungan  material  semata,  tetapi  juga  mempertimbangkan  nilai dan  norma  sosial  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Dengan  menggabungkan  rasionalitas  ekonomi dengan norma sosial, SEP menolak pemisahan kedua aspek tersebut dan menekankan pentingnya keselarasan antara keduanya dalam mewujudkan keadilan sosial. Kita mengakui bahwa meskipun kesetaraan  hasil  yang  absolut  mungkin  sulit  dicapai,  pendekatan  yang  diusulkan  oleh  SEP — yang memperjuangkan  redistribusi  pendapatan  dan  kekayaan,  serta  menyediakan  akses  yang  setara kepada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur — adalah langkah maju menuju prinsip kesetaraan hasil. Dengan demikian, SEP mengusulkan suatu pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada pengurangan ketimpangan dan peningkatan kualitas hidup seluruh  warga  negara,  yang  sejalan  dengan  nilai-nilai  Pancasila.  Melalui  implementasi  prinsip- prinsip ini, Indonesia berupaya untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonominya, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut adil dan inklusif, memberikan manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat.
Dalam  menghadapi  dominasi  neoliberalisme  global  yang  sering  kali  mengutamakan  pasar bebas  tanpa  batas,  penting  bagi  kita  untuk  menyadari  bahwa  pemerintah  memiliki  peran  penting dalam  menjamin  keadilan  sosial  sesuai  dengan  janji  konstitusi.  Neoliberalisme,  yang  cenderung mengesampingkan  peran  pemerintah  dan  menekankan  pada  privatisasi  serta  pengurangan intervensi  negara,  telah  menunjukkan  kelemahannya  dalam  menciptakan  ketimpangan  ekonomi yang lebih luas. Sebaliknya, Sistem Ekonomi Pancasila menawarkan suatu pendekatan yang lebih seimbang,  di  mana  negara  tidak  hanya  sebagai  pengamat  tetapi  juga  sebagai  pengatur  dan pelindung keadilan sosial dan ekonomi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi dalam kerangka  demokrasi,  Ekonomi  Pancasila  memastikan  bahwa  pembangunan  ekonomi  berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sistem  Ekonomi  Pancasila  (SEP)  telah  lama  menjadi  dasar  filosofis  bagi  sistem  ekonomi Indonesia, sebagaimana tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa  implementasi  Pasal  33  belum  pernah  konsisten  sejak  Indonesia  merdeka.  Pasal  ini  telah mengalami  serangkaian  penafsiran  yang  berujung  pada  amandemen  konstitusi.  Konsep  asli  Pasal 33,  yang  dirancang  untuk  memandu  kebijakan  ekonomi  negara  dalam  memajukan  kesejahteraan rakyat  dan  mencegah  dampak  negatif  dari  kapitalisme  yang  tidak  terkendali,  telah  mengalami transformasi yang signifikan. SEP menolak ekstremisme dari konsep ekonomi liberal yang murni berbasis  pasar  dan  sistem  sosialis  yang  murni  berbasis  negara,  mengarah  pada  model  ekonomi jalan tengah yang menekankan peran aktif negara dalam mengatur distribusi dan produksi barang dan  jasa,  sambil  memberikan  ruang  bagi  inisiatif  dan  kreativitas  individu.  Konsep  SEP  sejalan dengan  ' redistribution  for  growth',  bukan  'growth  for  redistribution',  yang  mencerminkan pendekatan yang adil dan merata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.
Sangat  penting  bagi  Indonesia  untuk  terus  mengembangkan  dan  menjaga Ekonomi  Pancasila sebagai  fondasi  dalam  menentukan  arah  kebijakan  ekonomi  negara.  Pemerintah  harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil,
memastikan  bahwa  bukan  hanya  segelintir  orang  yang  menikmati  hasil  pertumbuhan  ekonomi, tetapi seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan manfaatnya. Karena itu, sebuah Undang-Undang Sistem Ekonomi Pancasila makin terasa kebutuhannya untuk memperkuat landasan hukum dalam implementasi nilai-nilai ekonomi yang adil dan merata.
Referensi:
Arestis, P., & Sawyer, M. (Eds.). (2001). The Economics of the Third Way. Cheltenham: Edward Elgar.
Arestis,  P.,  &  Sawyer,  M.  (Eds.).  (2004). Neo-Liberal  Economic  Policy.  Cheltenham:  Edward Elgar.
Bebbington, T., Shaoul, J., French, S., Hinojosa, L., Jessop, P. B., Lohmann, L., . . . Chatterton, P. (2013). The Rise and Fall of Neoliberalism: The Collapse of an Economic Order? : Zed Books.
Hatta,  M.  (1946a). Ekonomi  Indonesia  di  Masa  Datang.  Paper  presented  at  the  Konperensi Ekonomi Yogyakarta.
Hatta, M. (1946b). Ekonomi Indonesia di Masa Datang. Konferensi Ekonomi. Hatta, M. (1960). Ekonomi terpimpin: Penerbit Fasco. Hatta, M. (1976). Bagi Kue Dulu, Biarpun Kecil! Prisma(1), 42-45.
Lestarini, R. (2013). Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapannya  dari  Masa  ke  Masa  sejak  Era  Pemerintahan  Soekarno,  Soeharto,  dan Pemerintahan Era Reformasi. ADIL: Jurnal Hukum, 4(1), 86-122. Marciano,  A.,  &  Josselin,  J.-M.  (2007). Democracy,  Freedom  and  Coercion:  A  Law  and Economics Approach. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
Mubyarto.  (1981).  Keadilan  Sosial  Dalam  Ekonomi  Pancasila.  In  Mubyarto  &  Boediono  (Eds.), Ekonomi Pancasila. 1981: BPFE Universitas Gajah Mada.
Mubyarto.  (1985). Pancasila  Economic  System:  Its  Feature  and  Conceptual  Basis:  Gadjah  Mada University Press.
Myrdal, G. (1974). Growth and Social Justice. World Development(1), 119-120.
Persson,  T.,  &  Tabellini,  G.  (1994).  Is  Inequality  Harmful  for  Growth? American  Economic Review(84), 600-621. Przeworski, A. (1996). A Better Democracy, A Better Economy.
http://www.bostonreview.net/BR21.2/Przeworski.html(April/ May).
Rahardjo,  M.  D.  (2016).  Demokrasi  Ekonomi  Dalam  Alam  Liberalisasi  Ekonomi. Economic Journal of Emerging Markets. doi:10.20885/ejem.v8i2.6760
Ribeiro,  M.  B.  (2020). Income  Distribution  Dynamics  of  Economic  Systems:  An  Econophysical Approach: Cambridge University Press.
Rosefielde,  S.  (2015). Comparative  Economic  Systems:  Culture,  Wealth,  and  Power  in  the  21st Century: Wiley.
Salim, E. (1979). Sistem Ekonomi Pancasila. Prisma, 8(5).
Salim, E. (1984). Pokok Pokok Pikiran: Membangun Koperasi dan Sistem Ekonomi Pancasila. In S.-E. Swasono (Ed.), Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. Jakarta: UI Press.
Sunstein, C. R. (1999). Free Markets and Social Justice: Oxford University Press.
Tjakrawerdaja,  S.,  Soedarno,  S.,  Lenggono,  P.  S.,  Purwandaya,  B.,  Karim,  M.,  &  Agusalim,  L.
(2017). Sistem Ekonomi Pancasila: Rajawali Press.
Tsoukis, C. (2020). Theory of Macroeconomic Policy: Oxford University Press. Vercelli, A. (2016). Crisis and Sustainability: The Delusion of Free Markets: Palgrave Macmillan UK.
Vercelli,  A.  (2019). Finance  and  Democracy:  Towards  a  Sustainable  Financial  System:  Springer International Publishing.