## AKIBAT HUKUM TERHADAP STATUS TANAH HAK GUNA BANGUNAN YANG DITELANTARKAN OLEH PEMILIKNYA BERDASARKAN PASAL 35 PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 40 TAHUN 1996
Oleh :
Gusti Kadek Dwi Ananta Wijayadi 1 dan Ni Ny. Mariadi 2
(anantawijayadi54@gmail.com) dan  (Nyoman.mariadi@unipas.ac.id)
Abstrak: Hapusnya Hak Guna Bangunan, diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang jangka waktu berakhirnya Hak Guna Bangunan yaitu 30  tahun  dan  diajukan  perpanjangan  2  tahun  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu pemberian haknya. Penelantaran tanah menjadi perbuatan salah, karena adanya dampak negatif  yang  dapat  timbul.  Mengingat  pentingnya  kewajiban  jangka  waktu  bagi pemegang hak atas tanah maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: apa akibat  hukum  terhadap  status  tanah  Hak  Guna  Bangunan  yang  ditelantarkan  oleh pemiliknya  berdasarkan  Pasal  35  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  dan bagaimana  upaya  penyelesaian  terhadap  status  tanah  Hak  Guna  Banguan  yang terlantar. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan jenis  pendekatan  pada  peraturan  perundang-undangan,  dan  perbandingan  hukum. Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  ialah  sumber  bahan  hukum  primer  dan sekunder,  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dengan  studi  kepustakaan  dan dokumentasi,  serta  bahan  hukum  yang  diperoleh  dianalisis  untuk  menghasilkan simpulan.  Kesimpulan  dari  penelitian  tentang  Hapusnya  Hak  Guna  Bangunan  yang sangat jarang diketahui  mengakibatkan pemutusan hubungan Hukum dari pemegang hak  atas  tanah  ke  obyeknya,  sehingga  tanahnya  kembali  kepada  Negara.  Upaya penyelesaian  terhadap  status  tanah  Hak  Guna  Bangunan  yang  terlantar  dilaksanakan dengan cara inventarisasi, Identifikasi dan Penelitian, oleh Kanwil BPN, Peringatan dan Penetapan Tanah Terlantar oleh BPN Pusat.
Kata Kunci : Kewajiban Pemegang Hak, Akibat Hukum, Tanah Terlantar.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  kekayaan  alam  atau  sumber  daya  alam,  yang  merupakan  unsur utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur adalah  tanah.  Dengan  demikian,  yang  dimaksud  istilah  tanah  menurut  Adrian  Sutedi ialah permukaan bumi, makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah yang dapat dimiliki oleh setiap orang atau Badan Hukum. Oleh karena itu, hak-hak yang timbul
1 Alumni Fakultas HukumUniversitas Panji Sakti 2 Dosen Fakultas HukumUniversitas Panji Sakti
diatas  hak  permukaan  bumi  (hak  atas  tanah)  termasuk  di  dalamnya  bangunan  atau benda-benda  yang  terdapat  diatasnya  merupakan  suatu  persoalan  Hukum.  Adrian Sutedi  mengemukakan  bahwa  susunan  kehidupan  masyarakat  yang  bercorak  agraris serta pemanfaatan tanah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyatnya, diatas  tanah  pula  manusia  membangun  berbagai  bangunan  untuk  perkantoran  dan sebagainya (Adrian Sutedi, 2007:46).
Ketersediaan  tanah  yang  relatif  tetap,  sedangkan  kebutuhan  akan  tanah  terus meningkat  seiring  pertumbuhan  penduduk  dan  kegiatan  pembangunan  yang  terus meningkat  pula,  tanah  sebagai  faktor  produksi  yang  utama  harus  berada  dibawah kekuasaan Negara (Ronald Z. Titahelu, 1993: 90). Negara berwenang untuk mengatur dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan  pemeliharaan  bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Wewenang pada hak menguasai dari Negara berarti untuk  kemakmuran  rakyat.  Secara  hakiki  makna  dan  posisi  strategis  tanah  dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja mengandung aspek fisik, tetapi juga aspek sosial,  ekonomi,  budaya,  politik,  pertahanan,  keamanan  dan  aspek  Hukum  (Sudikno Mertokusumo,  1986:39).  Menurut  Erwiningsih  Winayu,  tanah  bagi  masyarakat memiliki  makna  multidimensi  dari  sisi  ekonomi,  tanah  merupakan  sarana  produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang  dalam  pengambilan  keputusan  seperti  misalnya  tanah  untuk  investasi  dan sebagainya (Erwiningsih Winayu, 2009:83). “Hal ini mengakibatkan nilai tanah sangat tinggi sehingga akses masyarakat untuk memiliki tanah terbatas, dan keadilan menjadi tidak  tercapai  sebagaimana  diamanatkan  dalam  peraturan  perundang-undangan” (Ni Ny. Mariadi Dan I Gede Surata, 2018:6).
Hukum tanah yang berlaku di Indonesia sejak 24 September 1960, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang “Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria”,  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Undang-Undang Pokok  Agraria  (UUPA).  UUPA  memberikan  kepastian  Hukum  tentang  masalah Pertanahan, karena sebelumnya di Indonesia berlaku dua sistem Hukum dalam masalah Pertanahan, yaitu Hukum tanah yang berdasarkan atas Hukum adat dan Hukum tanah
yang berdasarkan Hukum barat yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (Budi Harsono, 2008:220).
Berlakunya UUPA, maka dualisme aturan Hukum yang terdapat dalam Hukum tanah  sebelumnya  dapat  dihapuskan.  Hukum  Agraria  yang  terdapat  dalam  UUPA merupakan  Hukum  Pertanahan  Nasional  yang  tujuannya  adalah  meletakkan  dasar- dasar  bagi  penyusunan  Hukum  Agraria  Nasional  yang  akan  merupakan  alat  untuk membawa  kemakmuran,  kebahagiaan  dan  keadilan  bagi  Negara  dan  rakyat  terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur, untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan (Bernhard Limbong, 2012: 243). Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa: “bumi, air dan ruang angkasa, termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.”  Hak  menguasai  Negara  tersebut, menurut Pasal 2 ayat (2) UUPA, memberikan wewenang kepada Negara untuk tiga hal yaitu (Husein Alting, 2010:6):
a. mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
b. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  Hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan Hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan Hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Berdasarkan  hak  menguasai  dari  Negara  seperti  ditegaskan  dalam  Pasal  2 ayat  (1)  UUPA,  maka  menurut  ketentuan  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UUPA  yang selanjutnya dirinci dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, kepada perseorangan atau Badan Hukum diberikan beberapa macam hak atas tanah. Hak-hak tersebut antara lain “Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan” serta hak-hak lainnya yang tidak  termasuk  dalam  hak-hak  tersebut  diatas  dan  hak-hak  yang  sifatnya  sementara, maka  UUPA  juga  mengatur  berakhirnya  hak-hak  atas  tanah  antara  lain  karena ditelantarkan.  Penelantaran  tanah  merupakan  salah  satu  tindakan  yang  dapat menurunkan  kesuburan  tanah  sehingga  berdampak  pada  kualitas  lingkungan,  UUPA
tidak  membenarkan  adanya  objek-objek  tanah  terlantar.  UUPA  menegaskan  bahwa tanah yang dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan  dari  pada  haknya  dapat  dikategorikan  sebagai  tanah  terlantar  (Suhariningsih, 2009:14).
Pertambahan jumlah penduduk yang pesat serta meningkatnya pembangunan dihadapkan  pada  persoalan-persoalan  yang  berkaitan  dengan  pemanfaatan  lahan  dan fungsi tanah, tentunya diperlukan pula pengaturan dan perlindungan Hukum atas alas hak yang melekat pada tanah tempat bangunan tersebut berdiri, atau rencana tata ruang dari  penggunaan  dan  peruntukkan  tanah,  baik  karena  pemegang  hak  belum  merasa perlu  menggunakan  tanah  tersebut  atau  pemegang  hak  belum  memiliki  dana  yang cukup  untuk  melaksanakan  pembangunan  atau  penggunaan  tanah  karena  hal-hal lainnya  (Maria  S.W.  Sumardjono,  2001:50).  Hapusnya  Hak  Guna  Bangunan  diatur dalam Pasal 40, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, menyatakan bahwa:
Hak guna bangunan hapus karena :
a. jangka waktunya berakhir,
b. dihentikan  sebelum  jangka  waktunya  berakhir  karena  sesuatu  syarat tidak dipenuhi,
c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir,
d. dicabut untuk kepentingan umum,
e. diterlantarkan,
f. tanahnya musnah,
g. ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2).
Hapusnya  Hak  Guna  Bangunan  juga  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  35,
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, menyatakan bahwa:
(1) Hak Guna Bangunan hapus karena:
a. berakhirnya  jangka  waktu  sebagaimana  ditetapkan  dalam  keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya; b. dibatalkan  oleh  pejabat  yang  berwenang,  pemegang  Hak  Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir, karena : a) tidak  dipenuhinya  kewajiban-kewajiban  pemegang  hak  dan/atau dilanggarnya  ketentuan-ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32; atau b) tidak  dipenuhinya  syarat-syarat  atau  kewajiban-kewajiban  yang tertuang  dalam  perjanjian  pemberian  Hak  Guna  Bangunan  antara pemegang  Hak  Guna  Bangunan  dan  pemegang  Hak  Milik  atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan; atau c) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap;
c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
d. dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;
e. ditelantarkan;
f. tanahnya musnah;
g. ketentuan Pasal 20 ayat (2).
(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  hapusnya  Hak  Guna  Bangunan  sebagai- mana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
jjjjjjjjjjj
Ketentuan  tentang  Hapusnya  Hak  Guna  Bangunan    dalam  Pasal  40, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 35, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun  1996  yaitu  melarang  penelantaran  tanah  dengan  sengaja,  karena  tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban dari pemegang hak atas tanah yang tertuang dalam perjanjian  pemberian  Hak  Guna  Bangunan,  atau  dilanggarnya  sesuatu  larangan  oleh pemegang  hak  atas  tanah  sampai  dengan  jangka  waktunya  berakhir.  Hak  Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang  bukan  miliknya  sendiri,  dengan  jangka  waktu  paling  lama  30  tahun  dan  dapat diperpanjang  paling  lama  20  tahun  serta  dapat  dilakukan  pembaharuan  Hak  Guna Bangunan.  Hak  Guna  Bangunan  hapus  sesuai  dengan  Pasal  35  ayat  (1),  menyatakan bahwa  setiap  hak  atas  tanah  yang  diberikan  atau  diperoleh  dari  Negara  (Hak  Guna Bangunan), kepada perorangan atau Badan Hukum haruslah difungsikan sesuai dengan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, permohonan  perpanjangan  jangka  waktu  harus  diajukan  selambat–lambatnya  2  tahun, dan  hanya  bisa  dilakukan  sebanyak  2  (dua)  kali  perpanjangan  hak  atas  tanah  (Efendi Perangin, 1991: 95).
Waskito dan Hadi Arnowo mengatakan bahwa setelah jangka waktu pemberian haknya berakhir dapat diberikan hak baru yang sama kepada pemegang hak atas tanah. Secara  hukum  Hak  Guna  Bangunan  bukanlah  Hak  Milik  atas  sebuah  lahan,  pemilik hanya  memiliki  hak  untuk  memanfaatkan  bangunan  yang  berdiri  di  suatu  lahan  milik Negara. Atas dasar hak menguasai dari Negara tersebut, Negara dapat memberikan tanah kepada  seseorang  atau  Badan  Hukum  dengan  sesuatu  hak  menurut  peruntukan  dan keperluannya (Waskito dan Hadi Arnowo, 2017:29). Kewajiban memelihara ini tidak saja dibebankan kepada pemegang haknya melainkan menjadi beban bagi setiap orang, badan  hukum,  atau  instansi,  yang  mempunyai  suatu  hubungan  hukum  dengan  tanah
sebelum sebidang tanah yang telah memiliki hak ditetapkan sebagai tanah terlantar dan dikembalikan kepada Negara (H. Akh. Munif, 2011:22).
Penelantaran tanah menjadi suatu perbuatan yang salah karena adanya dampak negatif yang akan ditimbulkan yaitu semakin meningkatnya kesenjangan sosial, akibat belum terlaksananya pembangunan  atau  penggunaan  tanah  tersebut  sesuai  dengan peruntukkannya,  maka  tanah  yang  bersangkutan  dapat  dianggap  sebagai  tanah  yang ditelantarkan oleh pemegang haknya, terdapat perbedaan antara tanah terlantar dengan tanah yang diindikasikan terlantar (Arie S. Hutagalung, 2006:39). Perbedaannya terletak pada sudah atau tidaknya dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap suatu tanah yang tidak diusahakan sehingga belum ada penetapannya. Hal ini yang menjadi dasar peneliti mengambil judul: “Akibat Hukum Terhadap Status Tanah Hak Guna Bangunan Yang Ditelantarkan  Oleh  Pemiliknya  Berdasarkan  Pasal  35  Peraturan  Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996”.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :
1. Apa akibat hukum terhadap status tanah Hak Guna Bangunan yang ditelantarkan oleh  pemiliknya  berdasarkan  Pasal  35  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40 Tahun 1996?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap status tanah Hak Guna Banguan yang terlantar?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  suatu  sarana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten, melalui proses  analisa  dan  kontruksi  terhadap  Bahan  Hukum  yang  telah  dikumpulkan  dan diolah  (Koentjoro  Ningrat,  1997:272).  Khudzaifah  Dimyati  dan  Kelik  Wardiyono menyatakan  bahwa  metode  adalah  proses,  prinsip-prinsip  dan  tata  cara  memecahkan suatu  masalah,  sedangkan  penelitian  adalah  pemeriksaan  secara  hati-hati,  tekun  dan tuntas  terhadap  suatu  gajala  untuk  menambah  pengetahuan  manusia,  maka  metode penelitian  dapat  diartikan  sebagai  proses  prinsip-prinsip  dan  tata  cara  untuk
memecahkan  masalah  yang  dihadapai  dalam  melakukan  penelitian  (Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiyono, 2004:3).  Penelitian ilmu hukum dapat dibagi menjadi dua Jenis Penelitian, yaitu jenis penelitian hukum normatif dan jenis penelitian hukum empiris. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  hukum  sekunder belaka (Ketut Suriawan Dan Ni Ny. Mariadi, 2017:54).
Penelitian Hukum Normatif mengkaji Hukum secara konseptual sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma  Hukum  yang  berlaku  itu  berupa  norma  Hukum  positif  tertulis  bentukan lembaga  perundang-undangan  (Undang-Undang  Dasar,  Peraturan  Pemerintah,  dan seterusnya), norma Hukum tertulis bentukan lembaga peradilan ( judge made law ), serta norma  Hukum  tertulis  buatan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  (kontrak,  dokumen Hukum, laporan Hukum, catatan Hukum, dan rancangan Undang-Undang) (Abdulkadir Muhammad,  2004:52).  Menurut  Bambang  Sunggono  Penelitian  Hukum  Normatif disebut  juga  penelitian  Hukum  teoritis/dogmatik  karena  tidak  mengkaji  pelaksanaan atau implementasi Hukum. Penelitian Hukum Normatif hanya menelaah bahan-bahan hukum. “Fokus kajian Hukum Normatif adalah inventarisasi Hukum positif, asas-asas dan  doktrin  Hukum,  sistematik  Hukum,  taraf  sinkronisasi  Hukum,  perbandingan Hukum, dan sejarah Hukum” (Bambang Sunggono, 1997:39).
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  Penelitian  Hukum  ini  adalah  jenis Penelitian Hukum Normatif karena terdapat adanya kekaburan norma dalam Pasal 35 Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  yaitu  dalam  perpanjangan  Hak  Guna Bangunan  oleh  pemegang  hak  menginterpretasikan  perpanjangan  itu  baru  dilakukan setelah  masa  waktu  berakhirnya  Hak  Guna  Bangunan,  sedangkan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  Pasal  27,  menghendaki  bahwa  perpanjangan diajukan  selambat-lambatnya  2  (dua)  tahun  sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  Hak Guna Bangunan tersebut. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian Hukum yang dilakukan  dengan  cara  mengkaji  bahan-bahan  yang  berasal  dari  berbagai  peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literatur (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017:33).
Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dalam  penelitian  ini  digunakan untuk  menelaah  aspek  pengaturan  Hukum  dan  mendapatkan  ketentuan–ketentuan Hukum yang melandasi penetapan sebagai tanah terlantar. Pendekatan sejarah, dalam penelitian  ini  digunakan  untuk  menelaah  dari  aspek  hak-hak  atas  tanah  dibedakan dalam 2 masa, yaitu masa kolonial (sebelum kemerdekaan) dan setelah kemerdekaan. Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah dari aspek perbandingan  substansi  antara  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah  terlantar  dan  Pendekatan  Konseptual,  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  untuk menemukan  konsep-konsep yang  berkaitan  dengan  tanah  terlantar,  kriteria  tanah terlantar,  kewenangan  dan  tindakan  dalam  penertiban  dan  pendayagunaan  tanah terlantar.
Sumber bahan Hukum dalam penelitian ini adalah bahan Hukum primer, bahan Hukum  sekunder,  dan  bahan  Hukum  tersier  serta  data  penunjang.  Bahan  Hukum primer  sebagai  bahan  penelitian  dalam  penelitian  ini  yaitu  peraturan  perundang- undangan.  Sedangkan  Bahan  Hukum  sekunder  yang  dipakai  adalah  buku-buku Hukum, karya tulis Hukum, atau pandangan ahli Hukum yang termuat di media massa dan  jurnal-jurnal  Hukum  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diangkat  dalam penelitian  ini. Bahan  Hukum  tersier,  yaitu  Bahan  Hukum  yang  memberi  penjelasan terhadap  Bahan  Hukum  primer  dan  Bahan  Hukum  sekunder  (Ronny  Hanitijo Soemitro,  1990:53). Bahan  Hukum  Tersier  dalam  penelitian  ini  digunakan  Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam rangka mencari definisi operasional. Teknik  pengumpulan  Bahan  Hukum  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan melakukan Studi kepustakaan yang dilakukan peneliti guna mendapatkan bahan yang diperlukan  dengan  cara  mencari,  mencatat  serta  menganalisa  dan  memahami  Bahan Hukum  sekunder,  studi  dokumentasi,  yakni  dengan  melakukan  pencatatan  terhadap hal-hal  yang  relevan  dengan  masalah  yang  diteliti  yang  ditemukan  dalam  Bahan Hukum primer, Bahan Hukum sekunder ataupun Bahan Hukum tersier. Bahan Hukum yang  telah  berhasil  dikumpulkan  berkenaan  dengan  tanah  terlantar,  terlebih dahulu  dilakukan  analisis  yaitu  dengan  cara  mendeskripsikan,  menginterpretasikan,
mengevaluasi, dan mensistemalisasi.  Proses-proses  tersebut  dilakukan  secara  terus menerus  sehingga  mendapatkan  hasil  penelitian  yang  valid,  sesuai  dengan permasalahan yang diteliti.
Teknik  analisis  merupakan  kegiatan  yang  berupa  telaah  terhadap  hasil pengolahan  berupa  bahan  penelitian  dengan  kajian  pustaka  yang  telah  dilakukan sebelumnya,  tujuan  dari  analisis  data  adalah  untuk  mendeskripsikan  sebuah  Bahan Hukum sehingga bisa dipahami, Bahan Hukum yang diperoleh baik itu Bahan Hukum primer  maupun  Bahan  Hukum  sekunder  diolah  dan  dianalisis  untuk  menghasilkan simpulan.  Kemudian  disajikan  secara  deskriptif  guna  memberikan  pemahaman  yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya, karena di dalam tindakan menganalisa permasalahan ini terjadi proses penyaringan informasi-informasi yang kemudian akan dihubungkan  dengan  langkah  pemikiran  rasional  dari  sudut  pandang  teoritis  dan praktis.  Teknik  analisis  terhadap  bahan-bahan  Hukum  yang  telah  terkumpul  yang diperoleh  dari  Bahan  Hukum,  peraturan  perundang–undangan,  serta  bahan  pustaka lainnya mengenai permasalahan yang diteliti untuk ditarik kesimpulan, sehingga hasil yang didapat bersifat obyektif sesuai dengan teori-teori yang ada.

## PEMBAHASAN
1. Akibat  Hukum  terhadap  status  tanah  Hak  Guna  Bangunan  yang ditelantarkan oleh pemiliknya berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
Akibat Hukum yang ditimbulkan dari tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak,  harus  tetap  memperhatikan  hak-hak  atas  tanah  tersebut,  untuk  itu  dalam menyelesaikan  permasalahan  ini  tidak  boleh  menggeneralisasikan  tanah-tanah  yang diterlantarkan  tanpa  melihat  sebab-sebab  tanah  tersebut  diterlantarkan  (Indra Ardiansyah,  2010:  50).  Akibat  Hukum  yang  ditimbulkan  dari  tanah  perorangan  atau Badan Hukum yang diterlantarkan atau tidak digunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat pemberian haknya dapat menyebabkan hapusnya atau beralihnya hak atas tanah kedalam  penguasaan  Negara  sampai  pada  penetapan  tanah  terlantar  (Maria.  S.W. Sumardjono, 2005: 222).
Negara  tidak  serta  merta  menetapkan  tanpa  memberikan  kesempatan  atau waktu kepada perorangan atau Badan Hukum untuk segera menggunakan tanah sesuai dengan  keadaannya  atau  menurut  sifat  dan  tujuan  pemberian  haknya,  dalam  hal  ini perorangan  atau  Badan  Hukum  yang  bersangkutan  diberikan  kesempatan  kepada pemegang  hak  atau  pihak  yang  telah  memperoleh  dasar  penguasaan  atas  tanah yang  bersangkutan  dalam  waktu  3  (tiga)  bulan dengan adanya peringatan 1 (satu) sampai  dengan  peringatan  3  (tiga),  hal  ini    sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Kewajiban  yang  bersifat  khusus  yang  harus  dimaksimalkan  dinyatakan dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun  1996 Pasal 30,  tentang kewajiban- kewajiban Pemegang Hak Guna Bangunan  yaitu membayar  uang  pemasukan  yang ditetapkan  dalam  keputusan  pemberian  haknya,  menggunakan  tanahnya  sesuai dengan peruntukannya dan memelihara  dengan  baik  tanah  dan  bangunan  yang ada  diatasnya, menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup, serta menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya dengan melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar. Hukum menghendaki adanya itikad baik dalam melaksanakan kewajiban antar orang- orang yang mempunyai hubungan dengan tanah di satu pihak (hubungan subyek dan obyek  hak)  demikian  juga  hubungan  antar  subyek  hak  (penerima)  dengan  subyek (pemberi) (Sihombing, B.F. 2004:584).
Tentunya  hal  ini  menjadi  polemik  tersendiri  terhadap  perlindungan  Hukum kepada  pemegang  hak  atas  tanah  tidak  sebagaimana  tercantum  didalam  peraturan sebelumnya. Berkaitan dengan perlindungan Hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang diterlantarkan, perlu kiranya dipertegas mengenai kriteria tanah terlantar, sehingga jelas  tanah-tanah  mana  yang  termasuk  tanah  terlantar  yang  pada  akhirnya  akan memberikan jaminan kepastian Hukum kepada pemiliknya (Permatasari Elfira, dkk, 2018:1).  Fauzie  Kamal  Ismail  menyatakan  bahwa  kriteria  tanah  terlantar  ini  dapat ditemukan  dengan  cara  mensistematisasikan  unsur-unsur  yang  ada  dalam  tanah terlantar,  kemudian  menyusunnya  dalam  struktur  Hukum  tanah  Nasional  (Fauzie Kamal Ismail, 2013: 2). Tanah terlantar di Indonesia bukan merupakan hal baru dalam perjalanan tatanan Hukum Agraria di Negara ini. Sejak diterbitkannya UUPA sebagai
dasar peraturan pertanahan di Indonesia, telah dinyatakan bahwa salah satu penyebab hapusnya  hak  kepemilikan  atas  tanah  karena  “diterlantarkan”,  hal  tersebut  terdapat dalam Pasal 27 UUPA tentang Hak Milik, Pasal 34 UUPA tentang Tanah Hak Guna Usaha, dan Pasal 40 UUPA tentang Tanah Hak Guna Bangunan. Jelas bahwa dalam UUPA  tidak  membenarkan  pemegang  hak  atas  tanah,  tidak  melaksanakan kewajiban-kewajibannya  serta  tidak  memanfaatkan  tanah  yang  dimiliki sebagaimana dasar pengajuan hak atas tanah.
Berlakunya  Keputusan  Presiden  Nomor  34  Tahun  2003  tentang  Kebijakan Nasional  di  Bidang  Pertanahan  yang  memberikan  mandat  kepada  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  untuk  menyempurnakan  UUPA  1960,  diharapkan  bisa  membenahi sengketa  Agraria  yang  tak  pernah  berakhir.  Menurut  Irawan  Soerodjo  dalam  setiap kasus tanah, posisi rakyat selalu lemah. Sejumlah kasus menunjukkan, rakyat biasanya tidak  memiliki  dokumen  legal  seperti  sertipikat  (Irawan Soerodjo, 2003:110).  Rakyat mengklaim  tanah  hanya  berdasarkan  kepada  fakta  historis  belaka.  Hukum  Agraria Nasional bercirikan pengelolaan sumber daya tanah, untuk kesejahteraan rakyat serta kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan  penggunaan  tanah  (Ketut Suriawan,  Dan  Ni  Ny.  Mariadi,  2017:  53). Jika  dengan  dokumen  legal  seperti sertipikatpun,  terkadang  belum  bisa  membuktikan  kepemilikan  secara  sah  terhadap tanahnya, apalagi hanya dengan mengandalkan aspek historis semata, tentu akan jauh lebih  sulit  untuk  mendapatkan  pengakuan.  Berkaitan  dengan  perlindungan  Hukum terhadap pemilik hak atas tanah yang diterlantarkan, perlu kiranya dipertegas mengenai kriteria tanah terlantar, sehingga jelas tanah-tanah mana yang termasuk tanah terlantar yang pada akhirnya akan memberikan jaminan kepastian Hukum kepada pemiliknya.
Apabila  kewajiban  pemegang  hak  tidak  dilaksanakan  maka  berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 yang dinyatakan bahwa “Hak Guna Bangunan hapus karena diterlantarkan” , dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan tentang hapusnya hak atas  tanah  (HGU,  HGB,  Hak  Pakai)  maka  peneliti  berpendapat  bahwa  Peraturan Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  menggunakan  istilah  diterlantarkan  mengikuti penjelasan  dari  UUPA  tentang  hapusnya  hak  atas  tanah  karena  tidak  dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pemegang hak atas tanah. Sehingga dari penjelasan tersebut
oleh  pemegang  hak  menginterpretasikan  bahwa  perpanjangan  itu  baru  dilakukan setelah  masa  waktu  berakhirnya  Hak  Guna  Bangunan,  sedangkan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  Pasal  27,  menghendaki  bahwa  perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut, sehingga mengakibatkan haknya jatuh kepada Negara.
2. Upaya  Penyelesaian  terhadap  Status  Tanah  Hak  Guna  Bangunan  yang Terlantar
Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan tujuan haknya atau peruntukannya maka kepada pemegang hak akan dijatuhi sanksi yaitu hak atas tanah itu akan dibatalkan dan berakibat berakhirnya hak atas tanah. Dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor  24  Tahun  1997  dinyatakan  dengan  tegas  bahwa  Surat  tanda  bukti  hak  yang berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat  adalah  Sertipikat  tanah,  yang  merupakan dokumen formal yang memuat data yuridis dan data fisik yang dipergunakan sebagai tanda  bukti  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  (privat  atau  publik)  atas  suatu  bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki dengan suatu hak atas tanah tertentu (Herman Hermit, 2008:183).
Adanya  sertipikat  hak  atas  tanah,  maka  diharapkan  secara  yuridis  dapat memberikan jaminan kepastian Hukum dan hak oleh Negara bagi pemegang hak atas tanahnya.  Secara  yuridis,  larangan  menelantarkan  tanah  dinyatakan  dalam  ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban bagi, pemegang hak atas tanah (Pasal 6, 7, 10, 15, 19  UUPA).  Itu  semua  adalah  asas-asas  yang  ada  dalam  UUPA.  Akibat  hukum  dari tanah  yang  ditetapkan  sebagai  tanah  terlantar  adalah  adanya  pemutusan  hubungan Hukum antara subyek pemegang hak atas tanah dengan obyek tanah, kemudian tanah tersebut  dikuasai  kembali  oleh  Negara  (Budiono  Kusumohamidjojo,  1999:157) Demikian  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Penertiban  dan  Pendayagunaan  Tanah Terlantar  untuk  implementasinya  yaitu  tanah  yang  akan  ditetapkan  sebagai  tanah terlantar merupakan tanah yang sudah memiliki hak terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai serta dasar penguasaan  atas  tanah  dari  pejabat  yang  berwenang.  Selanjutnya  menurut  Risnarto,
secara sosiologis tanah sangat erat melekat dan dibutuhkan oleh rakyat, karena tanah menjadi sumber penghidupan mereka yaitu untuk tempat tinggal, untuk tumbuh, dan tanah  dipakai  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  mereka,  itu  sebabnya menelantarkan tanah dilarang (Risnarto, 2004:3).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2010  ini  ditindaklanjuti  dengan diterbitkannya  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara  Penertiban  Tanah  Terlantar    melalui serangkaian  tahapan  sebagai  berikut:  Tahap  1:  inventarisasi  tanah  hak  atau  dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar, Tahap 2: Identifikasi dan Penelitian berdasarkan  Pasal  4  sampai  dengan  Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  11  Tahun  2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah Terlantar, Tahap 3: Peringatan Kepada Pemegang  Hak  Atas  Tanah  berdasarkan  Pasal  8  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun  2010,  Tentang  Penertiban  dan  Pendayagunaan  tanah  Terlantar  dan  Tahap  4  : Penetapan  Tanah  Terlantar  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  peruntukan penguasaan,  pemilikan,  penggunaan  dan  pemanfaaatan  tanah  Negara  bekas  tanah terlantar  didayagunakan  untuk  kepentingan  masyarakat  dan  Negara  melalui  Reforma Agraria  dan  Program  Strategis  Negara  (Ali  Achmad  Chomzah,  2003:5). Penertiban tanah terlantar juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, tetapi pada  kenyataannya  redistribusi  tanah  terlantar  ini  sebagai  salah  satu  bentuk pendayagunaan  tanah  terlantar  belum  dapat  sepenuhnya  dilakukan  pada  kenyataan tanah terlantar ini walaupun asal mulanya adalah karena tidak terpenuhinya kewajiban oleh Pemegang haknya (Wityarsiningrum, 2016:16). Kenyataannya tentu menyebabkan tanah tersebut dalam posisi yang tidak jelas penguasaannya, yang seharusnya tanah ini dikuasai oleh Negara tetapi pada kenyataannya diduduki oleh masyarakat yang tanpa alas hak yang sah (Muhammad Ilham Arisaputra, 2015: 20). Kewajiban pemegang hak tidak hanya memanfaatkan tanah tetapi juga memperhatikan jangka waktu yang telah ditentukan  berakhir.  Negara  dapat  memberikan  tanah  kepada  seseorang  atau  badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya (Hasni, 2008:14).

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  kepustakaan  yang  telah  dilakukan,  diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Akibat hukum terhadap status tanah Hak Guna Bangunan yang diterlantarkan oleh  pemiliknya  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996 adalah  adanya  pemutusan  hubungan  Hukum  dari  pemegang  hak  atas  tanah ke obyeknya sehingga tanahnya kembali kepada Negara.
2. Upaya Penyelesaian terhadap status tanah Hak Guna Bangunan yang terlantar dilaksanakan dengan cara inventarisasi, Identifikasi dan Penelitian,oleh Kanwil BPN, Peringatan dan Penetapan Tanah Terlantar oleh BPN Pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. PT Citra Aditya Bakti.
Bandung.
Adrian  Sutedi.  2007. Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  dalam  Pengadaan Tanah  Untuk  Pembangunan .  Sinar  Grafika.  Jakarta.  (selanjutnya  disebut  Adrian Sutedi I).
Ali Achmad Chomzah. 2003. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Pengadaan Tanah untuk Instansi Pemerintah. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta. Arie S. Hutagalung. 2006. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah . (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.).
Bambang Sunggono. 1997. Metode Penelitian Hukum . Raja Grafindo Persada. Jakarta. Bernhard,  Limbong.  2012. Konflik  Pertanahan Hukum  Agraria  Nasional .  Jakarta. Margaretha Pustaka.
Budi,  Harsono.  2008. Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya edisi revisi . Jakarta. Djambatan. Budiono, Kusumohamidjojo. 1999. Ketertiban Yang Adil, Problematik Filsafat Hukum .
Grasindo. Jakarta.
Efendi, Perangin. 1991. Hukum Agraria Indonesia : Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Erwiningsih,  Winayu.  2009. Hak  Menguasai  Negara  Atas  Tanah .  Yogyakarta:  Total Media.
Fauzie  Kamal  Ismail.  2013.  Pendayagunaan  Tanah  Negara  Bekas  Tanah  Terlantar melalui  Program  Reformasi  Agraria. Lex  Jurnalica  Universitas  Indonusa  Esa Unggul . Vol. 10.
H.Akh.  Munif.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Rakyat  Atas  Tanah  Dalam Pembangunan. Jurnal “Yustitia” Volume 11. No. 1 Mei 2011. Hasni.  2008. Hukum  Penataan  Ruang  dan  Penatagunaan  Tanah  (Dalam  Konteks UUPA-UUPR-UUPLH). Jakarta: Rajawali Pers.
Herman  Hermit.  2008. Cara  memperoleh  Sertipikat,  dan  Kekuatan  Pembuktiannya . Bandung : Mandar Maju.
Husein,  Alting.  2010. Dinamika  Hukum  Dalam  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak Masyarakat  Hukum  Adat  Tanah  (Masa  Lalu,  Kini  dan  Masa  Mendatang) . Lembaga Penerbitan Universitas Khairun. Ternate.
Irawan Soerodjo. 2003. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia. Surabaya . Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiyono. 2004. Metode Penelitian Hukum . FH UMS. Koentjoro  Ningrat.  1997. Metode-Metode  Penelitian  Masyarakat .  Jakarta:  Gramedia Pustaka.
Maria  S.W.  Sumardjono.  2001.  “Kebijakan  Tanah:  Antara  Regulasi  dan Implementasi,cetakan  1,”. Kompas .  Jakarta.  (selanjutnya  disebut  Maria  S.W. Sumardjono I).
Mariadi, Ni Ny. Dan I Gede Surata. “Pelaksanaan Pembagian Tanah Oleh Pemerintah Kabupaten  Buleleng  Kepada  Masyarakat  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian Di Kecamatan Dan Kabupaten Buleleng ”Kertha Widya Jurnal Hukum . Vol.6 No.2 Desember 2018.
Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk    Mewu-  judkan  Kesejahteraan  Rakyat .  Disertasi.  Program  Doktor  Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  2017. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif dan Empiris. Cetakan IV. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Permatasari  Elfira,  dkk. 2018.  “ Perlindungan  Hukum  Kepemilikan  Tanah Absentee  Yang  Diperoleh  Akibat  Pewarisan”. Varia  Justicia.  ISSN  2579- 5198. Vol 14 No (1) 2018. Risnarto.  2004. Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Pertanahan .  Jakarta. Pusat.
Ronald  Z.  Titahelu . 1993. “Penetapan  Azas-Azas  Hukum  Umum  Dalam  Penggunaan Tanah  Untuk  Sebesar-besarKemakmuran  Rakyat”. Desertasi.  (PPs.UNAIR). Surabaya.
Ronny  Hanitijo  Soemitro.  1990. Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .
Jakarta. Ghalia Indonesia.
Sudikno  Mertokusumo.  1986.  ” Mengenal  Hukum  Dalam  Knottenbelt,  inleiding  in  het Nederlandse Recht (Suatu Pengantar) . Liberty. Yogyakarta. Sihombing,  B.F. 2004. Evolusi Kebijakan  Pertanahan  Dalam  Hukum Tanah , Cet. Ke 1, PT. Toko Gunung Agung TBK, Jakarta.
Suhariningsih.  2009. Tanah  Terlantar : Asas  dan  Pembaharuan  Konsep  Menuju Penertiban . Penerbit Prestasi Pustaka Raya. Jakarta.
Suriawan, Ketut Dan Mariadi, Ni Ny. “ Proses Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Bentuk Akta  Hibah  (Studi  Di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng) ”Kertha  Widya Jurnal Hukum . Vol.5 No.2 Desember 2017. Waskito  dan  Hadi  Arnowo.  2017. Pertanahan  Agraria  dan  Tata  Ruang .  Kencana. Jakarta.
Wityarsiningrum.  2016. Pendayagunaan  Tanah  Cadangan  Umum  Negara  Untuk Reforma Agraria (Studi Bekas  Perkebunan Tratak). Surakarta .