## PERJANJIAN PINJAM NAMA PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN LELANG PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH PROVINSI ACEH
Muhammad Isra Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Email : muhammad_isra@gmail.com Ilyas
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh ilyas.ismail@unsyiah.ac.id
Adwani
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh adwani@unsyiah.ac.id

## Abstract
Article 87 paragraph (3) of Presidential Regulation No. 54/2010 concerning Procurement of Goods / Services, “providers of goods / services are prohibited from dealing with side jobs with subcontracts to other parties, except for part of the main work to the provider of specialist goods / services” the name of the company is still done. This research shall explain the responsibility of the company of individual construction service provider / business entity borrower name of the company can not perform the work according to Presidential Regulation 54 Year 2010, rights and obligations of individual / business entity joining independent business, due to law of service provider company and individual / the borrower’s name if the work is not carried out accordingly, and the factors that cause the individual / business entity. The results indicate the responsibility of the company that is designated as a provider of construction services based on the work contract, the occupation of occupation in accordance with the employment contract by the borrower of the name of the company is the responsibility of the company that is run. Rights and obligations of Individuals / Business Entities that lease the name of the company providing construction services on the power of attorney. The legal consequences of a service provider company that is unable to carry out contracted work, termination letter, blacklist for 2 (two) years, due to law experienced by an individual / business entity in accordance with the employment agreement and power of attorney is to replace any losses that arise. Causes - factors causing it. There is no complete administrative requirements and penalties.
Keyword: Borrow Company Name, provider of Construction Services

## Abstrak
Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, “penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis”, namun kenyataannya ada praktik pinjam nama perusahaan masih dilakukan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan tanggung jawab perusahaan penyedia jasa konstruksi bila perorangan/badan usaha peminjam nama perusahaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Perpres 54 Tahun 2010, hak dan kewajiban perorangan/badan usaha yang meminjam nama badan usaha lain, akibat hukum terhadap perusahaan penyedia jasa dan Perorangan/Badan Usaha peminjam nama perusahaan bila pekerjaan tidak dilaksanakan

## PENDAHULUAN
Sejak era reformasi telah terjadi pergeseran paradigma yang menuntut terjadinya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan, antara lain tuntutan diwujudkannya transparansi dan  akuntabilitas serta pelibatan seluruh stakeholders di dalam jalannya pemerintahan dan pembangunan. Kesemuanya itu adalah dalam  rangka  mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk itu maka pembangunan dalam  pelaksanaannya perlu dilandasi dengan prinsip–prinsip dasar manajemen pembangunan, antara lain: etikaluhur, kemanusiaan, keadilan, kemandiriaan, partisipatif, penegakan hukum dan keterbukaan.  Pelaksanaan pembangunan pemerintah membutuhkan mitra  dari pihak swasta maupun masyarakat, termasuk juga dalam hal pengadaan barang dan jasa. Untuk itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 Tentang perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan
barang/jasa pemerintah beserta perubahan, menyatakan bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis. Pasal 87 ayat (3) jelas menegaskan bahwa perusahan penyedia pengadaan barang/jasa dilarang mengalihkan dengan mengsubkotrakkan pekerjaan ke pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis
Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Pokja ULP Pemerintah Aceh sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahan-perubahannya dan Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah, dimulai dari pembukaan penawaran sampai dengan pengumuman pemenang.
Perusahaan yang telah diumumkan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pokja ULP Pemerintah Aceh, selanjutnya
sesuai kontrak, dan Faktor yang menyebabkan perseorangan/badan usaha meminjam nama badan usaha lain. Hasil penelitian menunjukan tanggung jawab perusahaan yang ditetapkan sebagai penyedia jasa konstruksi berdasarkan kontrak perjanjian, ketidasesuaian pekerjaan sesuai kontrak perjanjian yang dilakukan peminjam nama perusahaan menjadi tanggung jawab perusahaan yang menandatangani kontrak perjanjian. Hak dan kewajiban Perorangan/Badan Usaha yang meminjam nama perusahaan penyedia jasa konstruksi didasarkan pada surat kuasa. Akibat hukum yang terjadi terhadap perusahaan penyedia jasa yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, berupa pemutusan kontrak, blacklist selama 2 (dua) tahun, Akibat hukum yang dialami oleh Perorangan/Badan Usaha sesuai dengan perjanjian kerja dan surat kuasa adalah menganti setiap kerugian yang timbul. Faktor-faktor penyebab terjadinya praktik pinjam nama perusahaan dikarenakan adanya tidak lengkapnya persyaratan administrasi dan adanya pinalti.
Kata kunci : Pinjam Nama Perusahaan, penyedia Jasa Konstruksi
melakukan suatu perjanjian yang dituangkan dalam suatu kontrak. Kontrak tersebut mengikat kedua belah pihak dimana pihak yang mengikatkan diri harus sama-sama mematuhi dan melaksanakan Kontrak tersebut, namun lazimnya dalam pelaksanaan pekerjaan diketahui dimana pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi tersebut dilakukan oleh pihak lain yang bukan merupakan perusahaan yang terikat secara sah dalam kontrak. Secara yuridis Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan- perubahannya secara tegas melarang perusahaan yang telah ditetapkan sebagai penyedia jasa yang secara sah berdasarkan kontrak mengalihkan sebahagian pekerjaan utama dengan mengsubkontrakan suatu pekerjaan yang bukan merupakan pengadaan barang/jasa spesialis kepada pihak lain.
Praktik pinjam nama tersebut telah banyak dilakukan dalam pengadaan barang dan Jasa konstruksi di Provinsi Aceh. Pinjam nama tersebut dilakukan antara pihak lain baik itu orang perorangan maupun perusahaan lain selaku peminjam nama dengan perusahan pemilik nama. Kesepakatan kedua perusahaan tersebut mengikatkan diri dengan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan dengan melibatkan Notaris. Kesepakatan yang timbul antar kedua belah pihak di tuangkan dalam bentuk perjanjian yang melibatkan Notaris. Perjanjian tersebut bersifat teknis dimana memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Akta notaris No.9-xvii PPAT-2008 tanggal 01 September 2008 sebagai contoh dimana Akta tersebut merupakan salah satu bentuk perjanjian antara perusahaan peminjam nama dengan perusahaan pemilik
nama. Akta tersebut menguraikan hak bagi peminjam nama perusahaan, bahwa peminjam nama perusahaan dapat bertindak atas nama perusahaan yang dipinjam yang dalam hal ini yang meminjam dapat menentukan ukuran, biaya serta bahan yang dipakai serta dapat bertindak menandatangani perjanjian dengan instansi Pemerintah yang dalam hal ini Dinas cipta karya apabila perusahaan tersebut ditetapkan sebagai penyedia jasa konstruksi, akta tersebut juga menguraikan kewajiban dari perusahaan peminjam untuk mengambil bahan perusahaan pemilik nama serta apabila terjadi keuntungan maka keuntungan tersebut harus dibagi sesuai dengan kesepakatan. Namun yang menjadi ukuran dalam akta tersebut bahwa si pemilik perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian dan kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan peminjam nama. Segala kerugian harus ditanggung oleh pihak yang meminjam nama perusahaan
Berdasarkan pemaparan di atas maka yang menjadi 4 (empat) permasalahannya adalah: Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan penyedia jasa konstruksi bila perorangan/badan usaha peminjam nama perusahaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?, Bagaimanakah hak dan kewajiban perorangan/ badan usaha yang meminjam nama badan usaha lain?, Apakah akibat hukum terhadap perusahaan penyedia jasa dan perorangan/ badan usaha peminjam nama perusahaan bila pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak?, Faktor apa yang menyebabkan perseorangan/ badan usaha meminjam nama badan usaha lain untuk mengikuti lelang pengadaan jasa konstruksi?
Penelitian dari tesis ini dapat dibandingkan dengan tesis ataupun skripsi sebagai karya tulis ilmiah lainnya. Penelitian ini merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Eko Sri Darminto, S.H, CN. (2006) yang menjadi objek pada penelitian tersebut faktor-faktor yang menjadi kendala bagi badan usaha untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa dan Akibat hukum terhadap Badan Usaha pemenang lelang yang wan prestasi dalam pelaksanaan pekerjaan menurut Keputusan Presiden 80 Tahun 2003 dan Kontrak Pengadaan barang dan jasa

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sehingga metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan lapangan ( field  research ) dilakukan dengan terlebih dahulu meneliti peraturan perundang- undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan menentukan keberlakuan hukum itu pada kenyataannya.
Teknik pengumpulan data di peroleh melalui penelitian langsung di lapangan dengan teknik pengambilan data melalui wawancara  terhadap responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya dengan terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara dengan pertanyaan yang diajukan untuk mendapat jawaban dari permasalahan yang ada. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan bertatap muka mendengarkan secara langsung  informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Untuk data pendukung (sekunder)  melalui studi kepustakaan, penulis
menambahkan kutipan-kutipan langsung, peraturan Perundang-undangan, buletin, jurnal, artikel dan hasil penelitian ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses pengadaan Perorangan/Badan Usaha pemerintah yang dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah daerah atau Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) melalui beberapa tahapan dari persiapan sampai dengan pelaksanaan pengadaan Perorangan/ Badan Usaha. Prosedur dan mekanisme tersebut telah diatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya.
Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa khususnya jasa kontruksi diatur secara jelas dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu untuk bisa ikut dalam proses lelang pengadaan jasa Konstruksi. Proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi menurut Pasal 35 ayat (3) Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dibedakan menjadi5 (lima), yaitu: pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan pengadaan langsung.
Penulisan ini titik fokusnya hanya pada pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dengan metode Pelelangan Umum, pengertian dari metode ini adalah pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang memenuhi syarat.
Proses pinjam nama perusahaan biasanya dilakukan dengan atau tanpa notaris, biasanya pinjam nama perusahaan dilakukan
secara kesepahaman antara pemilik perusahaan dengan orang Perorangan/Badan Usaha, dengan kata lain pinjam nama perusahaan dibawah tangan. Perjanjian tersebut biasanya subjek hukum antara kedua belah pihak sudah lama kenal atau sub-kerja dari perusahaan tersebut, hal ini memberikan dampak positif bagi pemilik perusahaan untuk meningkatkan pengalaman, meningkatkan pendapatan dan mengembangkan sub-sub kerja perusahaan tersebut.
Terkait pemenuhan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian atau kontrak, disini terjadi 2 (dua) bentuk perjanjian yakni bentuk perjanjian antara Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barangyang mewakili Dinas Cipta Karya Aceh yang mengadakan pengadaan jasa konstruksi dengan perusahaan pemenang lelang selaku peyedia jasa kontruksi, yang melahirkan suatu perjanjian kerja. Selanjutnya adanya perjanjian antara orang-Perorangan/ Badan Usaha lain dengan perusahaan selaku pemenang lelang pengadaan jasa konstruksi yang melahirkan suatu perjanjian pinjam nama perusahaan.
Dengan lahirnya suatu perjanjian, maka telah terikatnya kedua belahpihak yang melakukan perjanjian, bila unsur dari Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi secara sempurna maka perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri dengan suatu perjanjian dan ini menjadi keharusan atau undang-undang bagi kedubelah pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban yang muncul berdasarkan perjanjian untuk dilaksanakan secara timbal balik.
Pengadaan Perorangan/Badan Usaha khususnya jasa kontruksi pada Dinas Cipta
Karya Aceh berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kedua aturan tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengadaaan barang/jasa pemerintah.
Praktik pinjam nama perusahaan dalam pengadaan barang atau jasa di Provinsi Aceh, khususnya jasa kontruksi sudah lama dan lazim dilakukan. Praktik pinjam nama perusahaan ini dilakukan karena orang Perorangan/ Badan  Usaha  tidak  memenuhi  kualifikasi guna mengikuti suatu lelang pengadaan dan berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh panitia pengadaan Perorangan/Badan Usaha untuk paket pekerjaan tersebut. Fenomena ini memberikan gambaran akan banyaknya minat masyarakat dalam menggeluti bidang pengadaan Perorangan/Badan Usaha khususnya jasa konstruksi. Namun minat ini tidak dibarengi dengan kesiapan secara materil seperti alat, dan kualifikasi perusahaan, maka dari itu agar dapat mengikuti lelang pengadaan barang/jasa ini masyarakat melakukan praktik pinjam nama perusahaan seperti dijabarkan diatas.
Hasil penelitian menunjukkan segala bentuk wanprestasi yang dilakukan badan usaha peminjam nama perusahaan menjadi tanggung jawab perusahaan pemenang lelang jasa konstrusi yang ditetapkan sebagai penyedia jasa konstruksi berdasarkan kontrak kerja antara penyedia jasa konstruksi yang dalam hal ini adalah perusahaan dengan Dinas Cipta Karya.
Adapun Hak dan kewajiban Perorangan/Badan Usaha yang meminjam
nama badan usaha lain sebagai penyedia jasa konstruksi diuraikan dalam perjanjian yang dilakukan antara perusahaan pemilik nama perusahaan dengan orang-Perorangan/Badan Usaha lainnya. perjanjian  Pinjam nama perusahaan ini dilakukan dengan dua tahapan yakni tahap pertama perjanjian di bawah tangan dan tahap kedua adalah perjanjian yang dilakukan di hadapan notaris yang mana disebut dengan perjanjian berdasarkan suatu akta ontentik, untuk selanjutnya yang menjadi kekuatan legalitas dari kedua tahap tersebut adalah lahirnya surat kuasa yang di buat oleh maupun dihadapan Notaris dimana surat tersebut memuat kesepakatan terkait pekerjaan dimana orang perorangan ataupun badan usaha lain dapat bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang dipinjam terkait dengan suatu pekerjaan tertentu.
Berdasarkan surat kuasa tersebut peminjam nama perusahaan memikul beban tanggung jawab perusahaan dalam hal pengerjaan suatu paket pekerjaan konsruksi. Segala pengerjaan jasa kosntruksi yang dibebankan pada perusahaan menjadi beban peminjam nama perusahaan dan ini sesuai dengan surat kuasa yang dikeluarkan dimana peminjam dapat melakukan segala sesuatu dengan atas nama perusahaan yang dipinjam. Segala bentuk pengerjaan jasa kontruksi harus di jalankan oleh peminjam nama perusahaan. Berdasarkan surat kuasa tersebut, tidak dikerjakannya jasa konstruksi atau tidak selesainya pengerjaan jasa konstruksi menjadi tanggungan pihak peminjam nama perusahaan, dan kerugian yang timbul dari tidak dikerjakan atau tidak selesaianya pengerjaan menjadi tanggung jawab peminjam nama perusahaan.
Faktor-faktor terjadinya prakterk pinjam nama perusahaan dikarenakan persyaratan-persyaratan yang diamanatkan oleh Keputusan Presiden 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa pemerintah, bagi penyedia jasa kontrusksi untuk mengikuti lelang pengadaan jasa konstruksi amat ketat dan tidak memungkinkan bagi penyedia jasa kontrusksi untuk melakukan praktik tersebut. Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Perorangan/Badan Usaha penyedia barang/jasa untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa khususnya jasa konstruksi, antara lain;

## 1) Tidak mempunyai Perusahaan
Orang/perorangan yang tidak mempunyai perusahaan namun memiliki modal peralatan dan sumber daya manusia dan berminat ikut dalam lelang pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu syarat untuk mengikuti lelang pengadaan barang/ jasa adalah Badan Usaha yang memiliki surat izin usaha pada bidang usahanya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan masih berlaku, seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk jasa perdagangan, Ijin Usaha Jasa Konstruksi
(IUJK) untuk jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kota tempat domisili penyedia jasa.
2) Kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi Tidak Sesuai. Setiap penyedia barang/jasa
konstruksi yang akan mengikuti lelang pengadaan barang/jasa konstruksi harus memiliki  Sertifikat  Badan  Usaha.  Hal  ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya bahwa penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan pengadaan harus memiliki :
a) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat domisili.
b) Sertifikat  Badan  Usaha  (SBU) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
c) Sertifikat  Tenaga  Ahli/Terampil yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
d) Untuk  pekerjaan  khusus/spesifik/ teknologi tinggi/kompleks Pejabat Esselon I dapat menambahkan persyaratan memiliki sertifikat manajemen mutu ISO. Persyaratan ini harus ditetapkan pada awal proses pengadaan.

## KESIMPULAN
Tanggung jawab perusahaan penyedia jasa konstruksi bila perorangan/badan usaha peminjam nama perusahaan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah tanggung jawab Pelaksanaan pekerjaan jasa kontruksi berdasarkan kontrak memberikan legalitas kepada perusahaan berupa kewajiban untuk melaksanakan seluruh kegiatan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan. Keterlambatan, tidak sesuai dan tidak selesainya pekerjaan yang dilakukan
oleh peminjam nama perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab perusahaan yang ditetapkan sebagai penyedia jasa konstruksi berdasarkan kontrak.
Hak dan kewajiban Perorangan/ Badan Usaha yang meminjam nama badan usaha lain sebagai penyedia jasa konstruksi didasarkan pada surat kuasa yang dibuat oleh maupun dihadapan Notaris adalah dengan izin pemilik perusahaan, surat kuasa tersebut memberikan kewenangan kepada peminjam nama perusahaan untuk bertindak atas nama perusahaan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan pengadaan jasa kosntruksi.
Akibat hukum terhadap perusahaan penyedia jasa dan Perorangan/Badan Usaha peminjam nama perusahaan bila pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai kontrak adalah berupa pemutusan kontrak sehingga di blacklist perusahaan tersebut  selama 2 (dua) tahun, tidak dapat mengikuti lelang pengadaan jasa konstruksi dikarenakan tidak sesuai maupun tidak selesainya pekerjaan tersebut oleh Perorangan/Badan Usaha yang meminjam perusahaan penyedia jasa berdasarkan surat kuasa. Akibat hukum yang dialami oleh Perorangan/Badan Usaha yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dan surat kuasa adalah menganti setiap kerugian yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan jasa kontruksi.
Faktor penyebab perseorangan/badan usaha meminjam nama badan usaha lain untuk mengikuti lelang pengadaan jasa konstruksi : faktor Tidak mempunyai Badan Usaha, faktor Kualifikasi Sertifikat   Badan  Usaha  (SBU) Jasa  Konstruksi   tidak sesuai, faktor Klasifikasi Sertifikat  Badan  Usaha  jasa  konstruksi  tidak sesuai, faktor Tidak Memenuhi Kemampuan
Dasar Bidang/Sub Bidang Pekerjaan, dan faktor Sisa  Kemampuan   Keuangan  (SKK) dan  Sisa  Kemampuan   Paket (SKP).

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian
: Asas Proporsional dalam kontrak komersial , Kencana, Jakarta, 2010.
Ahmadi, Miru. Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak) ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta,2007
Nadapdap, Binoto. Hukum Acara Persaingan Usaha , Jala Permata Aksara, Jakarta,
2009.
Mardani , Hukum Perikatan Syariah di Indonesia,,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2013
Rusli, Hardijan. Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1993
Silalahi, D. “Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan
Indonesia”. Alumni Jakarta. Jakarta, 2001
Zuardi, Edu Vitra. Penerapan asas proporsionalitas dalam jasa kontruksi , skripsi, Universitas Indonesia, Fakultas hukum, Jakarta, 2011,

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Undang-Undang No. 5  Tahun 2000 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Keputusan Presiden Nomor 80  Tahun  2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330)