## Analisis Kinerja Lembaga Penyelenggara Pelayanan Sosial dalam Pembinaan Anak Penyandang Tunagrahita Terlantar di Kampung Anak Negeri Kota Surabaya
Nassa Yulinda Sari 1 , Sri Wahyuni 2 * 1,2 Program Studi Administrasi Publik,
Universitas Hang Tuah
* Corresponding author: sri.wahyuni@hangtuah.ac.id

## Abstract
The Surabaya City Government through the Social Service, formed the UPTD Kampung Anak Negeri, listed in Surabaya Mayor Regulation Number 119 of 2021 concerning the Formation and  Organizational  Structure  of  the  Technical  Implementation  Unit  for  the  Kampung  Anak Negeri Service at the Surabaya City Social Service. The aim of the study was to analyze and find out the supporting and inhibiting factors  for the performance of social service delivery institutions in fostering abandoned mentally retarded children at UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya City. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection  techniques  using  observation,  interviews  and  documentation.  Theory  uses guidelines  in  compiling performance  reports,  State  Administration  Institutions  (LAN,  2018). The  results  of  the  research  show  that  the  (input)  is  adequate  in  terms  of  human  resource needs, sources of budget allocations and policies or Standard Operating Procedures, but in ideal ratio, comparisons do not yet have a reference. (output) is already visible in the provision of skills. (outcome) has fulfilled physical and non-physical needs, but education has not been given  and  there  is  an  increase  in  potential  with  the  work  of  neglected  mentally  retarded children. (benefits) realizing independence in daily activities and long-term benefits, that is, if a mentally retarded child still has a family, they will be  sent home. (positive impact) can be seen that there is an increase in enthusiasm for learning for neglected children with mental retardation,  while  the  negative  impact  is  that  there  are  abandoned  children  with  mental retardation who do not want to be reunified with their family.
Keywords : Institutional Performance, Social Services, Abandoned Children with Disabilities.

## I. Pendahuluan
Penanganan  permasalahan  kesejahteraan  sosial  perlu  terus  dilakukan  secara berkesinambungan  agar  tujuan  pembangunan  nasional  dapat  ditingkatkan  dan  jangkauan pelayanan  dapat  diperluas.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  bahwa  pembangunan  nasional merupakan  suatu  upaya  peningkatan  kualitas  pada masyarakat  Indonesia  secara  eksklusif dengan  melakukan  pemanfaatan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  serta  teknologi  yang memperhatikan tantangan perkembangan secara global.
Berdasarkan  data  berjalan  pada  tahun  2018  dari  Badan  Pusat  Statistik (BPS),  jumlah penyandang  disabilitas  di  Indonesia  mencapai  21,8  juta.  Kemudian, jumlah  penyandang disabilitas  berdasarkan  data  dari  Sistem  Informasi Management Penyandang  Disabilitas Kementerian  Sosial  (Kemensos,  2018)  imana  Provinsi  Jawa  Timur  yang  menduduki  urutan kedua dengan jumlah penyandang disabilitas  terbesar. Hal tersebut dapat dilihat dari data tahun 2018 jumlah tertinggi terdapat pada Provinsi Jawa Barat yakni berjumlah 27.601 orang,
disusul Provinsi Jawa Timur 22.341 orang dan di urutan ketiga terdapat pada Provinsi Jawa Tengah  17.694 orang. Sedangkan di Kota Surabaya, jumlah penyandang disabilitas menurut Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2018 sebesar 8.671 orang. Data yang telah disajikan tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami kondisi yang memprihatinkan, yaitu dari permasalahan pendidikan, lapangan pekerjaan, penerimaan masyarakat, serta masalah perlindungan sosial.
Menurut  data  dari World  Health  Organization (WHO)  juga  mengatakan  bahwa  80% anak  penyandang  disabilitas  tinggal  di  negara  berkembang.  Ada  lebih  dari  100  juta  anak dengan  penyandang  disabilitas  empat  kali  lebih  mungkin  menjadi korban  kekerasan.  Hal tersebut  dipertegas  oleh  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2017  mengenai  Perlindungan  Khusus  Bagi  Anak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa setiap anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (PPPA, 2017)
Anak dengan status terlantar dan anak penyandang disabilitas memiliki hambatan yang cenderung serupa dalam proses tumbuh kembangnya. Anak terlantar cenderung terabaikan hak-hak  dasarnya  karena  tidak  ada  keluarga  yang  menjamin  akan  tumbuh  kembangnya. Sedangkan  anak  penyandang  disabilitas memiliki  permasalahan  dalam  proses  tumbuh kembang karena gangguan atau hambatan yang dimilikinya (Mahdalela, 2013) Untuk itu, anak dengan  disabilitas  memerlukan  peran  keluarga  yang  lebih  khusus  dibandingkan  anak-anak normal  lainnya.Penyandang  disabilitas  mental  salah  satunya  yaitu  anak  penyandang tunagrahita.  Tunagrahita  merupakan  istilah  dari  individu  yang  mempunyai  kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau bisa juga disebut dengan retardasi mental, yang ditandai dengan  keterbatasan  intelegasi  serta  tidak  memiliki  kecakapan  dalam  berinteraksi  sosial (Smart, 2010).
Klasifikasi  anak  penyandang  tunagrahita  menurut American  Association  of  Mental Deficiency (AAMD) dalam (Apriyanto, 2012) dibagi menjadi 4 jenis yaitu : Tunagrahita Ringan ( Mild  Mental Retardation )  yang  memiliki  IQ  70-55,  Tunagrahita  Sedang  ( Moderate  Mental Retardation )  yang  memiliki  IQ  55-40,  Tunagrahita  Berat  ( Severe  Mental  Retardation ),  dan Sangat  Berat  ( Profound  Mental  Retardation )  yang  memiliki  IQ  25  kebawah.  Sedangkan klasifikasi  anak  penyandang  tunagrahita  di  Indonesia  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 yaitu: Tunagrahita Ringan dengan individu yang memiliki IQ 50-70, lalu pada  Tunagrahita  Sedang  memiliki  IQ  30-50  serta  Tunagrahita  Sangat  Berat  memiliki  IQ kurang dari 30. Sehingga pada klasifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa anak penyandang tunagrahita  hanya  memiliki  IQ  70  kebawah  dari  IQ  80-90  anak  normal.  Kondisi  anak penyandang tunagrahita tersebut membuat kesulitan dalam berfikir, mengurus dirinya sendiri, serta mereka lebih banyak menggantungkan diri kepada bantuan orang lain.
Kondisi  diatas  Pemerintah  Kota  Surabaya  melaksanakan  inovasi  sehubungan dengan pelayanan sosial bagi anak penyandang tunagrahita terlantar. Secara khusus Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial, membentuk UPTD bernama Kampung Anak Negeri. UPTD Kampung Anak Negeri. Hal tersebut tercantum pada Peraturan Walikota  Surabaya  Nomor  119  Tahun  2021 tentang  Pembentukan dan Susunan  Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kampung Anak Negeri Pada Dinas Sosial Kota Surabaya. (Nasional et al., 2018) Tujuan dari dibentuknya organisasi tersebut, untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi anak penyandang tungrahita terlantar. Di tempat  itu,  para  anak  penyandang  tunagrahita  terlantar  diberikan  pendampingan  dan pembinaan secara komprehensif.
Anak penyandang tunagrahita terlantar yang dimaksud ialah mereka yang ditemukan oleh  Satpol  PP  di  jalanan  menjadi  pengemis,  dan  pengamen.  Kadang  kala, mereka hanya ditemani sesama para penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.  Anak  penyandang tunagrahita yang terlantar di jalanan, dapat disebabkan oleh keluarga yang sudah tidak ada atau  meninggal  semua.  Dapat  juga,  karena  ditinggalkan  oleh  keluarga  yang  berasal  dari ekonomi  lemah.  Ada  pula  yang terlantar  karena  hilang  dari  pengawasan  keluarga.  Anak penyandang  tunagrahita  tersebut  jalan  sendirian  hingga  jauh  dari  jangkauan  keluarga, kemudian menghilang. Adanya tempat perawatan khusus bagi anak penyandang tunagrahita terlantar  ini  tujuannya  untuk  membantu  mereka  dalam  hal  pemenuhan  kebutuhan  dasar hidupnya.
Pemerintah Kota Surabaya khususnya di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota Surabaya memberikan pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  (PMKS)  yaitu  anak  penyandang  tunagrahita  terlantar.  Pelaksanaan  pembinaan  anak penyandang  tunagrahita  terlantar  di  UPTD  Kampung  Anak  Negeri  yang  ada  di  wilayah Kalijudan tidak begitu saja dilakukan, namun melalui tahapan. Tahap pertama yang dilakukan oleh pihak UPTD adalah melakukan identifikasi, penelaahan dan pengungkapan permasalahan yang dihadapi oleh anak penyandang tunagrahita terlantar. Kemudian tahap penerimaan anak penyandang  tunagrahita  terlantar  melalui  registrasi,  pengasramaan  dan  penempatan kedalam kegiatan pembinaan.
Selain  mendapatkan  pembinaan,  anak  penyandang  tunagrahita  terlantar  juga mendapatkan  fasilitas  kebutuhan  jasmani  (sandang,  pangan  dan  papan),  pemenuhan kebutuhan spiritual (dukungan sosial, psikologis dan pendidikan) dan pelayanan kesehatan. Tahapan yang selanjutnya adalah bimbingan sosial dan keterampilan, seperti bimbingan fisik, mental/budi  pekerti,  sosial  dan  keterampilan.  Tahapan  pembinaan  tersebut  juga terdapat pada kajian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis, yakni penelitian yang di teliti oleh (Riyanto, 2018) mengenai kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Liponsos Keputih Surabaya dalam  pelayanan  sosial  dasar  bagi gelandangan  dan  pengemis.  Pada  penelitian  tersebut terdapat tahap pembinaan yang terdiri dari bimbingan mental, bimbingan jasmani, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan.
Proses  pembinaan  anak-anak  penyandang  tunagrahita  terlantar  ini  masih mengalami beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nanik  selaku  Kepala  UPTD  Kampung  Anak  Negeri  seperti  berikut  ini  : “Ada dua  orang pendamping, mendampingi sekitar 36 anak penyandang disabilitas itu yang membuat agak kuwalahan ”. (Wawancara pada tanggal 10 November 2021). Penjelasan Ibu Nanik tersebut diketahui bahwa di UPTD Kampung Anak Negeri wilayah Kalijudan masih terdapat hambatan dalam mendampingi anak-anak penyandang tunagrahita terlantar. Seperti kurangnya jumlah pendamping bagi anak-anak penyandang tunagrahita terlantar.
Pengungkapan  permasalahan  diatas,  didukung  oleh  data  yang  menunjukkan  bahwa jumlah  pendamping  untuk  anak  penyandang  disabilitas  terlantar  hanya berjumlah  9  orang. Sedangkan,  jumlah  keseluruhan  anak  penyandang  tunagrahita  terlantar  per  tanggal  10 November 2021 berjumlah 55 anak. Tugas pendamping dibagi menjadi dua bagian shift yakni shift pagi  dan  malam  untuk  mendampingi,  mengawasi  dan  membina  anak  penyandang tunagrahita  terlantar  di  UPTD  Kampung  Anak  Negeri  wilayah  Kalijudan.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  kebutuhan  sumber  daya  manusia  untuk  para  pendamping  memang masih kurang dan kesulitan dalam mendampingi, mengawasi dan membina anak penyandang tunagrahita terlantar.
Selain  mengalami  hambatan  dalam  mendampingi,  mengawasi  dan  membina  anak penyandang  tunagrahita  terlantar,  permasalahan  selanjutnya  berdasarkan  observasi  awal penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  melihat  bahwasannya  terdapat  anak  penyandang tunagrahita  yang  telah  dewasa  tidak  diberikan  bimbingan lanjutan  dan  untuk  fasilitas pendidikan secara formal untuk anak penyandang tunagrahita tidak dilanjutkan. Hal tersebut di dukung adanya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arief Adhityanto Prakoso pada tahun  2018  yang  berjudul  “Pemberdayaan  Tunagrahita  dalam  Perspektif  Pemenuhan Kebutuhan  Dasar pada  Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Pondok  Sosial  Kalijudan  (UPTD  Ponsos Kalijudan)  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya”  menyatakan  bahwa  dalam  menjalankan  kegiatan pemberdayaan  menemui  beberapa  masalah.  Masalah  dalam  pemberdayaan  anak tunagrahita  dalam  pengembangan  potensi  diri  diantaranya  sulitnya  komunikasi  antara instruktur dan  anak  tunagrahita,  perubahan emosi dari anak  tunagrahita  yang  tidak  stabil, belum adanya program tingkat lanjut khususnya bagi anak tunagrahita yang telah dewasa dan yang  terakhir  kurangnya  perhatian  UPTD  pada  pendidikan  formal  dan  cenderung  pada pendidikan informal (Prakoso, 2018).
Maka dengan ini, tuntutan kinerja UPTD perlu ditinjau untuk mengetahui seberapa jauh tingkat  kemampuan  pelaksanaan  tugas-tugas  organisasi  dalam  rangka  pencapaian  tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan program atau kebijakan serta visi dan misi dalam menangani  permasalahan  anak  penyandang  tunagrahita  terlantar.  Penelitian  ini menggunakan  indikator  kinerja  suatu  organisasi  publik  agar  dapat  dilihat  sejauh  mana organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada visi dan misi. Maka dari itu, diperlukan beberapa informasi tentang kinerja organisasi terhadap proses kerja yang dilakukan  suatu  organisasi  selama  ini,  sudah  sejalan  dengan  tujuan  yang  diharapkan  atau belum.

## II. Landasan Teori
Lembaga  Administrasi  Negara  Republik  Indonesia  disingkat  LAN-RI,  merumuskan kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan dari suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Konsep yang  di  kemukakan  oleh  LAN-RI lebih  mengarahkan  kepada  acuan  kinerja  suatu  organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan misi dan visi yang ingin dicapai.
Menurut  (Mulyadi,  2007)  kinerja  adalah  penentuan  secara  periodik  efektivitas operasional  suatu  organisasi,  bagian  organisasi  dan  karyawannya  berdasarkan  sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan, menurut Sobandi, kinerja merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang terkait dengan input , output , outcome , benefit , maupun impact (Sobandi, 2006) .
Menurut  Moenir  definisi  dari  konsep  pelayanan  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup manusia, baik melalui aktivitas individu maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain (Moenir, 2006). Aktivitas disini dapat diartikan sebagai suatu proses penggunaan akal,  pikiran,  anggota  badan,  dan  panca indera  yang  dilakukan  oleh  seorang  untuk mendapatkan  sesuatu  yang  diinginkan  baik  dalam  bentuk  barang  atau  jasa.  Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain inilah yang dinamakan pelayanan. Proses yang dimaksud dalam pengertian pelayanan adalah pengertian proses yang terbatas dalam kegiatan manajemen dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi.
Menurut  (Thoha,  2010)  pembinaan  adalah  suatu  tindakan,  proses,  hasil,  atau pernyataan  yang  lebih  baik.  Dalam  hal  ini  menunjukkan  adanya  kemajuan,  peningkatan
pertumbuhan,  evolusi  atas  berbagai  kemungkinan,  berkembang  atau  peningkatan  atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: (1) pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan,  proses,  atau  pernyataan  tujuan,  dan;  (2)  pembinaan  bisa  menunjukan  kepada perbaikan atas sesuatu.

## III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menentukan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  Deskriptif. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2018) dengan fokus penelitian yaitu : Masukan (Input) , Keluaran (Output) , Hasil (Outcome) , Manfaat (Benefit) , dan Dampak (Impact) . Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di UPTD Kampung Anak Negeri yang ada di wilayah Kalijudan Kota Surabaya. Lokasi tersebut dipilih oleh penulis karena merupakan tempat pembinaan bagi anak-anak  penyandang  tunagrahita  yang  terlantar  dan  terdapat  beberapa  permasalahan pada peningkatan program pelayanan sosial yang diberikan kepada anak-anak penyandang tunagrahita  terlantar.  Sehingga  atas  dasar  pertimbangan,  maka  penulis  ingin  menggali informasi mengenai kinerja organisasi di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya.
Berdasarkan permasalahan, justifikasi dari lokasi penelitian ini adalah tidak berjalannya program  bimbingan  lanjutan  untuk  anak  penyandang  tunagrahita  terlantar  yang  telah dewasa. Jika dibandingkan dengan UPT Panti Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) yang ada di Kota Malang, terdapat pelatihan lebih  lanjut,  sehingga  calon  lulusan  dari  Panti  Rehabilitasi Sosial  Bina  Netra  (RSBN) dipersiapkan untuk  terjun  ke  masyarakat  (Sukmana,  2020).  Teknik analisis data  menggunakan  4  (empat)  alur  yaitu  :  Pengumpulan  data,  Penyajian  data, Kondensasi,  data  dan  Penarikan  Kesimpulan  (Sugiyono,  2014).  Instrumen  penelitian melakukan  penelitian  ke  lapangan  dangan  melakukan  pengamatan,  wawancara  kepada informan dengan menggunakan interview guide .

## IV. Hasil dan Pembahasan
Menganalisis  temuan  di  lapangan  yang  berkaitan  dengan  kinerja  lembaga penyelenggara pelayanan sosial dalam pembinaan anak penyandang tunagrahita terlantar di UPTD  Kampung  Anak  Negeri  Kota  Surabaya.  Untuk  melihat  kinerja  lembaga,  penulis menggunakan  5  (lima)  indikator  menurut  Lembaga  Administrasi Negara  (LAN,  2018)  yaitu Masukan (Input) ,  Keluaran (Output) ,  Hasil (Outcome) ,  Manfaat (Benefit) ,  dan  Dampak (Impact) :
1. Masukan (Input)
Indikator masukan (input) merupakan suatu tahapan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan penelitian agar pelaksanaan kegiatan penelitian dapat berlangsung dan dapat pula menghasilkan  keluaran (output) yang  baik.  Indikator  masukan (input) kinerja  dapat  diukur berdasarkan identifikasi  kebutuhan  sumber  daya manusia  (SDM) baik secara kuantitas dan kualitas, sumber kebutuhan alokasi anggaran dana serta meninjau kembali mengenai acuan regulasi  atau  kebijakan  dalam  menjalankan  program.  Dalam  indikator  masukan  (input)  ini mempunyai  sub indikator  untuk  memfokuskan  temuan  penulis  dalam  penelitian  di  UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya, yaitu :

## a. Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  (SDM)  merupakan  individu  yang  produktif  dan bekerja  sebagai penggerak dalam suatu organisasi. Penyediaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan program pada sebuah organisasi. Dalam hal ini UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya di wilayah Kalijudan jika dilihat dari
kebutuhan sumber daya manusia dari segi kuantitas dan kualitas. Penjabaran dari sub indikator yaitu tentang Sumber Daya Manusia (SDM) secara kuantitas telah memadai, lalu secara kualitas dalam hal kecepatan telah dilakukan pada kegiatan awal penerimaan anak  penyandang  tunagrahita  terlantar  dan  dalam  hal  ketanggapan  juga  sudah terlihat  pada  segi  kesehatan.  Kemudian  adanya  pelatihan  bagi  para  pendamping sebagai  pendukung  untuk  meningkatkan  pelayanan.  Meskipun  belum  memiliki  acuan pada penentuan rasio secara ideal dalam mendampingi dan membina anak penyandang tunagrahita  terlantar. Namun, pihak UPTD Kampung Anak Negeri dapat dikatakan telah bisa memberikan pelayanan pada anak penyandang tunagrahita terlantar.

## b. Sumber Alokasi Anggaran Dana
Anggaran  dana  merupakan  rencana  berkaitan  dengan  dana  yang  disusun  secara terstruktur  dan  sistematis.  Anggaran  berupa  sejumlah  uang  yang  ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran dana juga merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan suatu program, tanpa adanya anggaran dana, suatu kegiatan atau program tidak  dapat  berjalan  dengan  optimal  dan  akan  menjadi  penghambat  didalam pelaksanaan suatu program. Adapun sumber kebutuhan alokasi anggaran dana di UPTD Kampung  Anak  Negeri  Kota  Surabaya  berasal  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Surabaya melalui Bidang Rehabilitasi Sosial yang ada di Dinas Sosial Kota Surabaya.
Penjabaran  dari  sub  indikator  yaitu  tentang  sumber  alokasi  anggaran  dana,  adanya sumber  alokasi  anggaran  dana  yang  telah  diberikan  oleh  Pemerintah  Kota  Surabaya melalui  Dinas  Sosial  Kota  Surabaya  di  Bidang  Rehabilitasi  Sosial  ini  belum  dapat dipaparkan  secara  jelas  nominal  alokasi  anggaran  dana.  Namun  dari  anggaran  dana tersebut  telah  dapat  mencukupi  kebutuhan  dari  anak  penyandang  tunagrahita terlantar,  serta  adanya  bantuan  sosial  dari  instansi  lain,  sehingga  menambah pemasukan anggaran bagi UPTD Kampung Anak Negeri.

## c. Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang dijadikan sebagai pedoman dan dasar  rencana  dalam  pelaksanaan  suatu  program,  kepemimpinan  dan cara  bertindak. Kemudian Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sistem yang disusun untuk memudahkan  dan  menertibkan  suatu  pekerjaan.  Kebijakan  dan Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  merupakan  satu  kesatuan  yang  harus  ada  dalam  pelaksanaan  suatu program.  Penjabaran  dari  sub  indikator  yaitu  tentang  kebijakan  dan  Standar Operasional  Prosedur  (SOP),  adanya  acuan  kebijakan  dalam  pelaksanaan  program pelayanan sosial dalam pembinaan anak penyandang tunagrahita terlantar dan adanya Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  sebagai  alur  mekanisme  berjalannya  pelayanan, maka  pelayanan dapat  berjalan  dan berlangsung  sesuai  dengan peraturan yang  telah dibuat.

## 2. Keluaran (Output)
Indikator  keluaran (output) ini  merupakan  hal  yang  penting  dalam  suatu  kemajuan organisasi. Keluaran (output) dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang ditujukan langsung untuk seluruh pencapaian dari suatu kegiatan, baik yang bentuknya berwujud maupun tidak berwujud.  Keluaran (output) yang  dihasilkan  oleh  UPTD  Kampung  Anak  Negeri  dalam pembinaan bagi anak penyandang tunagrahita terlantar berupa jasa atau pelayanan. Dalam indikator keluaran (output) ini mempuyai sub indikator untuk memfokuskan temuan penulis
dalam penelitian di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya yaitu :

## a. Pencapaian Sasaran
Target pencapaian sasaran pelayanan sosial dalam pembinaan bagi anak penyandang tunagrahita  terlantar  ini  sebenarnya  diberikan  untuk  semua  anak  penyandang tunagrahita terlantar yang ada di asrama. Namun, dapat dilihat pada keterbatasan yang dimiliki  anak  penyandang  tunagrahita  terlantar,  apakah  mereka  termasuk  ringan, sedang atau berat. Apabila kategorinya termasuk anak tunagrahita ringan, maka mereka masih bisa mengikuti kegiatan yang diberikan oleh pihak UPTD Kampung Anak Negeri. Penjabaran dari sub indikator pencapaian sasaran yaitu tentang bagaimana pencapaian sasaran  dalam  menghasilkan output pada  pembinaan  anak  penyandang tunagrahita terlantar, dengan sub indikator tersebut dapat terlihat bahwasannya hanya beberapa anak penyandang tunagrahita terlantar saja yang berkategori ringan mampu mengikuti kegiatan  keterampilan  yang  diberikan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  faktor keterbatasan  yang  dimiliki  pada  diri  anak  penyandang  tunagrahita  terlantar.  Namun pendamping mengupayakan kinerja semaksimal mungkin untuk memberikan kegiatan yang  membantu  merangsang  respon  dari  anak  penyandang  tunagrahita  terlantar berkategori  sedang  dan  berat.  Sehingga  dapat  menghasilkan  keluaran (output) yang mendukung kemajuan UPTD Kampung Anak Negeri.

## 3. Hasil (Outcome)
Indikator hasil (outcome) dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi cerminan dari berjalannya dan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan untuk jangka menengah (efek  langsung).  Melalui  indikator  hasil (outcome) organisasi  maka akan diketahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk keluaran dapat memberikan kegunaan atau dampak positif yang besar. Indikator hasil (outcome) dalam penelitian ini dilihat guna memfokuskan temuan penulis dalam penelitian di UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya, yaitu :
a. Hasil Kinerja dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak Penyandang Tunagrahita Terlantar
Hasil kinerja dalam pemenuhan kebutuhan ini penulis melihat dalam segi fisik (sandang, pangan  dan  papan)  dan  kebutuhan  non  fisik  (dukungan  sosial,  psikologis  dan pendidikan). Apabila dilihat dalam kebutuhan fisik seperti sandang, pangan dan papan, pihak UPTD telah memberikan fasilitas yang memadai, seperti memberikan pelayanan sosial  kebutuhan  dasar  dan  kegiatan  bimbingan  fisik.  Penjabaran  sub  indikator  yaitu tentang hasil kinerja dalam kebutuhan anak penyandang tunagrahita terlantar, adanya pemenuhan  kebutuhan  secara  fisik  dan  non  fisik  bagi  anak  penyandang  tunagrahita terlantar dapat menunjukan bahwa pelayanan dari indikator hasil kinerja telah dapat memenuhi kebutuhan anak penyandang tunagrahita dari segi sandang, pangan, papan, dukungan  sosial  dan  psikologis.  Namun  pada  segi  pendidikan  secara  formal  memang tidak  diberikan,  karena  faktor  anggaran  dan  keterbatasan  yang  dimiliki  anak penyandang tunagrahita terlantar.
b. Hasil Kinerja dalam Peningkatan Potensi Anak Penyandang Tunagrahita Terlantar
Hasil  kinerja  dalam  peningkatan  potensi  anak  penyandang  tunagrahita  terlantar  ini penulis melihat bahwasannya anak penyandang tunagrahita terlantar ini memang masih belum bisa dikatakan optimal, karena keterbatasan yang anak penyandang tunagrahita alami.  Namun  disamping  keterbatasan  yang  dimiliki,  anak penyandang  tunagrahita
terlantar, mereka memiliki potensi yang luar biasa.  Hal ini terlihat  ada  beberapa  anak yang  mendapatkan  piagam  penghargaan  dari  Walikota  Surabaya  karena  hasil  karya keterampilan. Penjabaran sub indikator yaitu tentang hasil kinerja dalam peningkatan potensi anak penyandang tunagrahita terlantar, adanya hasil karya yang di pamerkan hingga  ke luar negeri  dan  memiliki  nilai  jual serta adanya  beberapa  anak penyandang tunagrahita terlantar yang mendapatkan piagam penghargaan dalam kompetisi, maka hal  tersebut  dapat  menunjukan  bahwa  menjadi  cerminan  dari  berjalannya  dan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan pembinaan yang bersifat keterampilan.

## 4. Manfaat (Benefit)
Manfaat (benefit) dapat  didefinisikan sebagai suatu  hal  yang  berkaitan dengan  tujuan akhir dari setiap pelaksanaan kegiatan, indikator manfaat ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil (outcome) . Indikator manfaat (benefit) tersebut dapat dilihat setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat diharapkan dapat dicapai bila indikator keluaran (output) dapat berfungsi secara optimal.
Pada indikator manfaat (benefit) ini mempunyai dua sub indikator yaitu, manfaat dalam jangka  menengah  dan  jangka  panjang.  Penjabaran  sub  indikator  yaitu  tentang  manfaat jangka menengah telah dirasakan manfaatnya bagi anak penyandang tunagrahita terlantar, dengan  terwujudnya  kemandirian  pada  diri  anak penyandang  tunagrahita  terlantar  dalam hal kegiatan sehari-hari dan dapat mengikuti kegiatan keterampilan yang diberikan, maka kinerja  dalam  pemberian  pembinaan  bagi  anak  penyandang  tunagrahita  terlantar  dapat bermanfaat dalam jangka waktu menengah.
Penjabaran  sub  indikator  yaitu  tentang  manfaat  jangka  panjang  yang  dirasakan  bagi anak penyandang tunagrahita, dengan dapat berkumpulnya anak penyandang tunagrahita kepada  pihak  keluarga  (bagi  yang  masih  memiliki  keluarga)  maka  kinerja  dari  pemberian pembinaan dapat bermanfaat dalam jangka waktu panjang.

## 5. Dampak (Impact)
Indikator dampak (impact) dapat didefinisikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan baik positif  maupun  negatif  atau  dampak  yang  dapat  memberikan  gambaran  mengenai  efek secara langsung atau tidak langsung yang dihasilkan dari tercapainya tujuan program dalam sebuah organisasi.
Pada indikator dampak (impact) ini mempunyai dua sub indikator yaitu dampak positif dan dampak negatif. Sesuai dengan temuan di lapangan pada sub indikator yang pertama yaitu  dampak  positif  yang  ditimbulkan  setelah  adanya  pembinaan  bagi  anak  penyandang tunagrahita  terlantar  yakni  dengan  adanya  masukan  dari  pihak  luar  dalam  peningkatan kinerja, dan adanya anak penyandang tunagrahita yang rasa keingintahuannya akan belajar semakin tinggi. Maka hal tersebut memberikan dampak positif pada pihak UPTD Kampung Anak  Negeri,  karena  dengan  masukan  tersebut,  pelayanan  bagi  anak  penyandang tunagrahita dapat ditingkatkan.
Begitupun juga pada sub indikator yang kedua yaitu dampak negatif yang ditimbulkan setelah  adanya  pelayanan  sosial  dalam  pembinaan  bagi  anak  penyandang  tunagrahita terlantar yakni anak penyandang tunagrahita terlantar yang masih memiliki keluarga, namun tidak mau untuk dilakukan reunifikasi atau pemulangan kepada pihak keluarga. Akibatnya hal tersebut memberikan dampak negatif pada UPTD Kampung Anak Negeri.

## V. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  pembahasan  yang  penulis  lakukan  dalam  penelitian  ini,  maka  dapat disimpulkan  bahwasannya  Kinerja  Lembaga  Penyelenggara  Pelayanan  Sosial  di  UPTD Kampung  Anak  Negeri  Kota  Surabaya  Dalam  Pembinaan  Anak  Penyandang  Tunagrahita Terlantar, telah berjalan sesuai dengan salah satu tujuan UPTD yaitu dengan meningkatnya kemampuan  dan  keterampilan  anak  penyandang  tunagrahita  terlantar  yang  diwujudkan dalam  kegiatan  sehari-hari.  Pada  masukan  (input)  sudah  memadai  dalam  segi  kuantitas maupun  kualitas,  namun  pada  penentuan  rasio  secara  ideal  dalam  mendampingi  dan membina  anak  penyandang  tunagrahita  terlantar  masih  belum  memiliki  acuan;  sumber alokasi anggaran dana dari APBD Pemerintah Kota Surabaya; dan kebijakan mengacu pada Perwali Kota Surabaya No. 119 Tahun 2021 serta peraturan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) juga telah lengkap. keluaran (output) sudah terlihat dari pemberian kegiatan keterampilan salah satunya adalah membatik pada anak penyandang tunagrahita terlantar yang  berkategori  ringan,  namun  pada  anak  penyandang  tunagrahita  terlantar  yang berkategori sedang dan berat tidak mendapatkan kegiatan keterampilan, hal ini disebabkan keterbatasan kondisi yang dialami.
Hasil  (outcome)  terlihat  bahwasannya  sudah  dipenuhi  dalam  hal  pemenuhan kebutuhan secara fisik (sandang pangan dan papan). Namun pada kebutuhan non fisik dalam segi  pendidikan  tidak  diberikan,  hal  tersebut  terkendala  pada  faktor  anggaran  dan keterbatasan  yang dimiliki  anak penyandang  tunagrahita  terlantar.  Kemudian  keberhasilan dalam  pembinaan  anak  penyandang  tunagrahita  terlantar  juga  terlihat  pada  peningkatan potensi  dengan  adanya  hasil  karya  yang dipamerkan  ke  luar negeri  dan  memiliki nilai  jual, serta  adanya  anak  penyandang  tunagrahita  terlantar  yang  mendapatkan  piagam penghargaan.  Manfaat  (benefit)  juga  telah  dirasakan  anak  penyandang  tunagrahita  baik manfaat dalam  jangka  menengah,  seperti  dapat  mewujudkan  kemandirian dalam  kegiatan sehati-hari  dan  manfaat  jangka  panjang  yaitu  jika  anak  penyandang  tunagrahita  masih memiliki keluarga akan dipulangkan. Dampak (impact) dalam hal positif dapat dilihat bahwa adanya masukan dari pihak luar mengenai kinerja UPTD Kampung Anak Negeri dan adanya peningkatan  semangat  belajar  bagi  anak  penyandang  tunagrahita  terlantar,  sedangkan dampak negatif yakni anak penyandang tunagrahita terlantar yang masih memiliki keluarga tidak mau dilakukan reunifikasi kepada keluarganya.

## Saran
Bagi Dinas Sosial Kota Surabaya, perlu adanya tambahan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau acuan kebijakan mengenai perbandingan rasio secara ideal antara pendamping dan anak penyandang tunagrahita terlantar dalam mendampingi dan membina anak-anak penyandang  tunagrahita  terlantar.  Bagi  UPTD  Kampung  Anak  Negeri,  perlu  adanya kerjasama dengan pihak swasta dalam bidang pekerjaan untuk anak penyandang tunagrahita yang telah dewasa. Agar anak penyandang tunagrahita terlantar dapat beradaptasi dengan lingkungan luar dan dapat mencukupi kebutuhan dirinya setelah mereka dewasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyanto, N. (2012). Seluk Beluk Tunagrahita & Strategi Pembelajarannya . Javalitera. Kemensos. (2018). Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas . https://simpd.kemensos.go.id/
Mahdalela.  (2013). Ananda  Berkebutuhan  Khusus:  Penanganan  Prilaku  Sepanjang  Rentang Perkembangan . Graha Ilmu.
Moenir. (2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. PT. Bumi Aksara.
Mulyadi. (2007). Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen. Salemba Empat. Nasional,  P.,  Penyusunan,  C.,  Penyusunan,  T.  C.,  Pelaksanaan,  E.,  Pembangunan,  R.,  &
Pemerintah, R. K. (2018). Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur. 2017, 1 – 17.
PPPA, P. (2017). Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak  Nomor  4  Tahun  2017  Tentang  Perlindungan  Khusus  Bagi  Anak  Penyandang Disabilitas , 12 (1), 145. Prakoso,  A.  A.  (2018). KEBUTUHAN  DASAR  PADA UNIT  PELAKSANA  TEKNIS  DINAS PONDOK SOSIAL KALIJUDAN ( UPTD PONSOS KALIJUDAN ) DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA . 035 , 1 – 10. Riyanto, D. A. (2018). Kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Liponsos Keputih Surabaya dalam Pelayanan Sosial Dasar . 5 , 1 – 11. http://repository.unair.ac.id/74646/3/JURNAL_Fis.AN.63 18 Riy k.pdf
Smart,  A.  (2010). Anak  Cacat  Bukan  Kiamat  “Metode  Pembelajaran  &  Terapi  untuk  Anak Berkebutuhan Khusus.” Katahati.
Sobandi, B. (2006). Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah . Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta.
Sukmana,  O.  (2020).  PROGRAM  PENINGKATAN  KETRAMPILAN  BAGI  PENYANDANG DISABILITAS  NETRA  (Studi  di  Panti  Rehabilitasi  Bina  Netra  Malang,  Jawa  Timur). Sosio Konsepsia , 9 (2), 132 – 146. https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1799 Thoha,  M.  (2010). Pembinaan  Organisasi,  Proses  Dianosa  dan  Intervensi,  Manajemen Kepemimpinan . Gava Media.