## PERANAN NOTARIS DALAM PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH WARISAN
Oleh: Rayhan Alfared 1)
Rahmi Ayunda 2)
Universitas Internasional batam, Kota Batam, Krepulauan Riau, Indonesia 1,2)
E-mail: Rayhanalfarid98@gmail.com 1) rahmi@uib.ac.id 2)

## ABSTRACT
This study aims to determine the role of a notary in splitting inherited land certificates and  the  power  of  law  in  splitting  inherited  land  certificates.  The  method  used  in  this study is a normative method using a problem approach by reviewing study documents, connecting them with the problems studied. The results of the study show that the role of the notary has a very important role, namely serving the community in terms of making authentic  deeds  as  evidence  or  as  a  legal  or  absolute  requirement  for  making  certain laws. Separation of land parcels is actually not complicated and can be done at a lower cost if the community takes care of it independently without going through the help of a Notary  and  PPAT  which  will  require  relatively  more  expensive  costs,  but  due  to ignorance of the procedures that must be followed, many people prefer chose to handle the  issue  of  land  certificates  by  coming  to  the  Notary  and  PPAT  Office  and  then submitting the arrangement through the services of a Notary and PPAT. It should also be  noted  that  in  order  to  guarantee  legal  certainty  over  land  rights,  land  registration must  be  held  as  regulated  by  government  regulation  Number  24  of  1997.  Before splitting land title certificates, the procedure for transferring rights is also carried out. It is known that when a person who has ownership rights over land dies, his ownership rights  automatically  transfer  to  the  legal  heirs.  After  the  process  of  transferring  the inherited  land  rights  has  been  completed,  the  heirs  who  have  become  the  legal  rights holders can carry out a perfect split into several parts as stated in Article 48 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration. Keywords: Procedure, Land Registration, Land Split

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  notaris  dalam  pemecahan  sertifikat tanah warisan serta kekuatan hukum dalam pemecahan sertifikat tanah warisan. Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  normatif  dengan  menggunakan pendekatan  masalah  dengan  mengkaji  studi  dokumen,  berkaitan  dengan  masalah  yang diteliti.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  notaris  mempunyai  peran  yang sangat  penting  yakni  melayani  masyarakat  dalam  hal  pembuatan  akta  autentik  sebagai alat  bukti  atau  sebagai  syarat  sah  atau  mutlak  untuk  pembuatan  hukum  tertentu. Pemecahan bidang tanah sebenarnya tidak rumit dan dapat dilakukan dengan biaya yang lebih  sedikit  apabila  masyarakat  mengurus  secara  mandiri  tanpa  melalui  bantuan  jasa Notaris  dan  PPAT  yang  akan  membutuhkan  biaya  yang  relatif  lebih  mahal,  namun karena  ketidaktahuan  mengenai  prosedur-prosedur  yang  harus  ditempuh  maka  banyak masyarakat  yang  lebih  memilih  untuk  mengurus  pemecahan  sertifikat  tanah  dengan datang  ke  Kantor  Notaris  dan  PPAT  kemudian  menyerahkan  pengurusan  tersebut melalui jasa Notaris dan PPAT. Perlu diketahui juga untuk menjamin kepastian hukum
atas hak tanah harus diadakan  pendaftaran tanah yang diatur oleh peraturan pemerintah Nomor  24  Tahun  1997.  Sebelum  melakukan  pemecahan  sertifikat  hak  atas  tanah, dilakukan  juga  prosedur  peralihan  hak.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  apabila  orang yang  mempunyai  hak  milik  atas  tanah  meninggal  dunia,  maka  hak  milinya  secara otomatis  beralih  kepada  ahli  waris  yang  sah.  Setelah  proses  peralihan  hak  atas  tanah yang  telah  diwariskan  sudah  jadi,  ahli  waris  yang  sudah  jadi  pemegang  hak  yang  sah bisa  melakukan  pemecahan  secara  sempurna  menjadi  beberapa  bagian  seperti  yang ditegaskan  pada  pasal  48  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  TAHUN  1997 tentang pendaftaran tanah.
Kata Kunci: Prosedur, Pendaftaran Tanah, Pemecahan Tanah
1. PENDAHULUAN
Pemecahan sertifikat tanah warisan  adalah  pembagian  lahan  sesuai dengan  hak  waris  yang  didapatkan sesuai waris tanah yang didapat. Tujuan dari  pemecahan  sertifikat  bisa  dalam membagi  hak  waris  atau  transaksi  jual beli tanah. Dalam eksekusinya, pemecahan  sertifikat  tanah  warisan tidak  bisa  dilakukan  langsung  hanya antar  keluarga  atau  ahli  waris  tersebut. Karena warisan merupakan hak keluarga,  maka  tidak  dapat  dipisahkan dari  sistem  kekeluargaan.  (Ahmad Azhar  Bashir,2001:23)  .  Menurut  pakar hukum  Indonesia,  Prof.Dr.  Wirjono Prodjodikoro  (1976),  hukum  waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang  kedudukan  harta  kekayaan seseorang  setelah  ia  meninggal  dunia (pewaris),  dan  cara  cara  berpindahnya harta  kekayaan  itu  kepada  orang  lain (ahli  waris).  Meskipun  pengertian hukum  waris  tidak  tercantum  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, namun  tata  cara  pengaturan  hukum waris tersebut diatur oelh KUH Pertdata. Sedangkan berdasarkan
Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun 1991,  pengertian  hukum  waris  adalah hukum yang ,mengatur pemindahan hak kepemilikan  atas  harta  peninggalan pewaris,  lalu  menentukan  siapa  saja yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan beberapa  besar  bagian  masing-masing. Dalam  keluarga  jelas  bahwa  ini  adalah warisan  tau  yang  disebut  warisan.
UUPA  juga  memuat  konsep  pewarisan.
Warisan yang dimaksud adalah
pewarisan hak atas tanah dan sebenarnya  mengacu  pasa  pewarisan tanah. Menurut Undang-Undang.
Selanjutnya  dengan  diberlakukannya Undanh-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya disebut  dengan  UUJN)  maka  definisi Notaris  yang  kemudian  digunakan adalah  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1  Angka  1  UUJN.  Wewenang  dari Notaris  untuk  membuat  akta  otentik. Pengertian  tentang  akta  otentik  sendiri diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHP) dengan  pengertian  dari  akta  otentik: Akta  otentik  adalah  suatu  akta  yang  di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang  oleh  atau  hadapan pejabt  umum  yang  berwenang  untuk maksud  itu,  ditempat  di  mana  akta dibuat . Beberapa antara lain merupakan peran  Notaris  adalah  Surat  Keterangan Warisan.
Dari  Latar  belakang  yang  sudah diperoleh didapatkan permasalahan yang akan dibahas yaitu: 1. Bagaimana proses pemecahan sertifikat tanah warisan ?
2. Bagaimana  peranan  Notaris  dalam pemecahan sertifikat tanah warisan ?
3. Bagaimana kekuatan hukum pemecahan  sertifikat  tanah  warisan melalui Notaris?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Hukum waris Indonesia
Hukum  waris  adalah  hukum yang  mengatur  tentang  peralihan  harta benda  kekayaan  yang  ditinggalkan seseorang  yang  meninggal  serta  bagi para ahli warisnya. Pada asasnya hanya hak-hak  dan  kewajiban  dalam  lapangan hukum  kekayaan  atau  harta  benda  saja dapat di waris.
Di  Indonesial  aldal  tigal  jenis hukum walris yalng berlalku, yalitu hukum walris  aldalt,  hukum  walris  perdaltal/balralt, daln  hukum  walris  islalm.  Walrgal  negalral Indonesial  waljib  memilih  sallalh  saltu hukum  walris  yalng  di  gunalkaln.  Ketigal hukum  walris  itu  berbedal-bedal  dallalm mengaltur  tentalng  walrisaln.  Berikut aldallalh penjelalsalnnyal: 1. Hukum walris aldalt.
Hukum walris aldalt aldallalh hukum walris yalng  diyalkini  daln dijallalnkaln  oleh  beberalpal  suku  di Indonesial.  Hukum  walris  aldalt  jugal aldallalh  aldalnyal  hukum  aldalt  yalng  disalnal sisi  berbedal-bedal,  tergalntung  paldal daleralh  malsing-malsing,  yalng  berlalku balgi  oralng-oralng  yalng  tunduk  paldal hukum  aldalt.  Beberalpal  hukum  walris aldallalh  alturalnnyal  tidalk  tertulis,  nalmun salngalt  dipaltuhi  oleh  malsyalralkalt  paldal suku  tertentu  dallalm  sualtu  daleralh,  daln bilal  aldal  yalng  melalnggalrnyal  alkaln diberikaln  salnksi.  Jenis  hukum  ini balnyalk  dipengalruhi  oleh  hubungaln kekeralbaltaln sertal struktur kemalsyalralkaltalnnyal.
Selalin  itu  jenis  pewalrisalnnyal  pun  jugal beralgalm, alntalral lalin:
a. Sistem  Keturunaln.  Paldal  sistem  ini dibedalkaln menjaldi tigal malcalm  yalitu galris keturunaln balpalk, galris keturunaln ibu, sertal galris
keturunalnnyal kedualnyal.
b. Sistem  Kolektif  merupalkaln  sistem pembalgialn walrisaln dimalnal kepemilikalnnyal  malsing-malsing  alhli walris memiliki halk untuk mendalpaltkaln  walrisaln  altalu  tidalk menerimal walrisaln. Umumnyal
bentuk  walrisaln  yalng  digunalkaln dengaln  jenis  ini  aldallalh  balralng pusalkal paldal malsyalralkalt tertentu.
c. Sistem  Individuall  merupalkaln  jenis pembalgialn walrisaln berdalsalrkaln balgialnnyal malsing-malsing. Umumnyal  balnyalk  diteralpkaln  paldal malsyalralkalt suku Jalwal.
d. Sistem  Malsyoralt  merupalkaln  sistem pembalgialn  walrisaln  yalng  diberikaln kepaldal  alnalk  tertual  yalng  bertugals memimpin kelualrgal. Contohnyal paldal malsyalralkalt Lalmpung daln Balli.
2. Hukum walris Perdaltal/Balralt. Hukum  walris  perdaltal  aldallalh hukum  walris  yalng  umum  di  Indonesial daln  beberalpal  alturalnnyal  mirip  dengaln budalyal  balraltnyal.  Walrisaln  diberikaln kepaldal  alhli  walris  yalng  terdalpalt  suralt walsialt  altalu  kelualrgal  yalng  memiliki hubungaln  keturunaln  altalu  kekeeralbaltaln, seperti  alnalk, oralng tual,  saludalral, kalkek, nenek  hinggal  saludalral  dalri  keturunaln tersebut.  Sistem  altalu  prinsip  yalng digunalkaln  dallalm  hukum  balgi  walris jenis ini menggunalkaln sistem individuall yalng  alrtinyal  setialp  individu  alhli  walris berhalk  mendalpaltkaln  halrtal  walrisaln berdalsalrkaln  balgialnnyal  malsing-malsing. Sedalngkaln  bilal  menggunalkaln  suralt walsialt malkal oralng yalng berhalk menjaldi alhli walris halnyal ditentukaln daln tercaltalt dallalm suralt walsialt tersebut. 3. Hukum walris Islalm.
Hukum  walris Islalm  halnyal berlalku paldal malsyalralkalt yalng memeluk algalmal Islalm, dimalnal sistem pembalgialn walrisnyal menggunalkaln prinsip individuall bilalterall. Jaldi dalpalt
dikaltalkaln  alhli  walris  halrus  beralsall  dalri galris alyalh daln ibu.
Tigal  sistem  pewalrisaln,  yalitu hukum  walris  aldalt,  hukum  walris perdaltal/balralt,  daln  hukum  walris  Islalm. Ketigal  hukum  walris  tersebut  memiliki jikal  halrt  daln  bendal  yalng  diberikaln oralng yalng memberikaln sudalh
meninggall  dunial,  jikal  oralngnyal  malsih hidup  istilalhnyal  disebut  Hibalh  bukaln walrisaln.  Hall  yalng  terpenting  jugal aldallalh  oralng  yalng  menjaldi  alhli  walris halrus yalng memiliki hubungaln kelualrgal altalu  hubungaln  keturunaln.  Sebalgali contoh  palmaln,  alnalk,  cucu,  daln  lalin sebalgalinyal.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitialn  ini  merupalkaln hukum normaltif. Penlitialn yalng menggunalkaln pendekaltaln malsallalh dengaln mengkalji studi dokumen hukum.  Sumber  daltal  yalng  diperoleh dalri  penelitialn  berbentuk  daltal  sekunder seperti  Peralturaln  Perundalng-Undalngaln, Keputusaln  pengaldilaln,  teori  hukum, pendalpalt  palral  hukum  yalng  berkalitaln dengaln permalsallalhaln yalng diteliti.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Proses Cara Pemecahan Sertifikat Tanah
Datang ke Kantor BPN Lalngkalh  pertalmal  aldallalh  daltalng  ke kalntor  Baldaln  Pertalnalhaln  Nalsionall (BPN),  kemudialn  menyeralhkaln  berkals –  berkals  tersebut.  Setelalh  itu  jalngaln lupal  mengisi  formulir  pendalftalraln untuk melalkukaln pemecalhaln sertifikalt.
Petugas BPN Melakukan

## Pengukuran Tanah
Setelalh  menerimal  berkals  permohonaln, petugals  BPN  melalkukaln  pemeriksalaln daln  pengukuraln  talnalh  di  lokalsi  yalng alkaln  dipecalh  sertifikaltnyal.  Setelalh selesali,  BPN  alkaln  menyialpkaln  suralt pengukuraln  yalng  alkaln  ditalndaltalngalni oleh  kepallal  seksi  pengukuraln  daln pemetalaln.

## Penerbitan  Sertifikat  di  Subseksi
Pendaftaran  Hak  dan  Informasi (PHI)
Setelalh  pengukuraln  selesali,  malkal  BPN
menerbitkaln  sertifikalt  di  Subseksi Pendalftalraln  Halk  daln  Informalsi  (PHI),
yalng menyaltalkaln balhwal proses pemecalhaln talnalh telalh selesali.

## Biaya Pecah Sertifikat Tanah
Berdalsalrkaln Keputusaln Pemerintalh No. 46  Talhun  2002,  bialyal  pemecalhaln sertifikalt  talnalh  salngalt  muralh  yalkni  Rp 25.000  untuk  sekalli  penerbitaln.  Daln jikal pemecalhaln dilalkukaln sebalnyalk dual sertifikalt, alkaln dikenalkaln bialyal sebesalr Rp. 50.000.

## Lama  Pengurusan  Pecah  Sertifikat Tanah
Berdalsalrkaln  Lalmpiraln  IX  Peralturaln Kepallal  RI  No.  6  Talhun  2008, menyebutkaln  walktu  proses  pembualtaln pemecalhaln  sertifikalt  talnalh  diperlukaln walktu  limal  belals  halri  kerjal  terhitung sejalk  berkals    permohonaln  daln  formulir malsuk  ke  BPN  untuk  menerbitkaln serifikalt talnalh.
Aldalpun  ketentualn  dallalm  pemecalhaln sertifikalt talnalh :

## Hak Milik Atas Tanah
Penjelalsaln  mengenali  Halk  Milik termalktub  dallalm  Palsall  20  salmpali dengaln Palsall 27 Undalng Undalng Pokok Algralrial. Pengertialn Halk Milik dijelalskaln  dallalm  Palsall  20  alyalt  (1)  daln (2)  Undalng  Undalng  Pokok  Algralrial sebalgali berikut: (Beni Ahmad, 2011:169)
(1) Halk milik aldallalh halk turun temurun, terkualt  daln  terpenuh  yalng  dalpalt dipunyali  oralng  altals  talnalh,  dengaln mengingalt ketentualn dallalm palsall 6
(2) Halk milik dalpalt berallih daln diallihkaln kepaldal pihalk lalin.” Ketentualn  yalng  merupalkaln allals  halk  untuk  memperoleh  Halk Milik  aldallalh  Palsall  22  Undalng Undalng Pokok Algralrial yalng berbunyi sebalgali berikut:
 Terjaldinyal Halk Milik menurut hukum  aldalt  dialtur  dengaln  peralturaln pemerintalh.
 Selalin  menurut  calral  sebalgali  yalng dimalksud dallalm alyalt 1 palsall ini halk milik terjaldi kalrenal:
a. Penetalpaln  pemerintalh,  menurut  calral daln  syalralt-syalralt  yalng  ditetalpkaln dengaln Peralturaln Pemerintalh.
b. Ketentualn undalng-undalng. Subyek  hukum  yalng  dalpalt mempunyali  halk  milik  dijelalskaln dallalm  Palsall  21  Undalng  Undalng Pokok Algralrial yalitu :
 Walrgal  Negalral  Indonesial;  Sesuali Palsall  9  Undalng  Undalng  Pokok Algralrial,  malkal  halnyal  walrgal  negalral
Indonesial saljal yalng
boleh mempunyali halk milik, daln ketentualn ini  bersifalt  memalksal  daln  tidalk  aldal toleralnsi.
 Baldaln-Baldaln  Hukum  dengaln  syalralt tertentu;  Paldal  alsalsnyal  baldaln  hukum tidalk  mungkin  mempunyali  talnalh dengaln  halk  milik  kecualli  ditentukaln secalral  khusus  oleh  undalng-undalng altalu peralturaln lalinnyal seperti Peralturaln  Pemerintalh  Nomor  38 Talhun 1963 yalitu :
a. Balnk-balnk  yalng  didirikaln  oleh negalral
b. Perkumpulaln-perkumpulaln
koperalsi  pertalnialn  yalng  didirikaln berdalsalrkaln Undalng Undalng Nomor 79 Talhun 1958 c. Baldaln-baldaln kealgalmalaln yalng ditunjuk oleh Menteri Pertalnialn/Algralrial setelalh mendengalr Menteri Algalmal d. Baldaln-baldaln  sosiall  yalng  ditunjuk oleh Menteri Pertalnialn/Algralrial setelalh mendengalr Menteri Sosiall.
 Oralng Alsing yalng sesudalh berlalkunyal  undalng  undalng  ini memperoleh  halk  milik  kalrenal pewalrisaln talnpal walsialt altalu percalmpuraln halrtal kalrenal perkalwinaln.  4)  Selalmal  seseoralng disalmping kewalrgalnegalralaln Indonesial mempunyali kewalrgalnegalralaln  alsing  malkal  ial tidalk  dalpalt  mempunyali  talnalh dengaln  Halk  Milik  daln  balginyal berlalku  ketentualn  dallalm  alyalt  3 palsall ini .(Adrian Sutedi, 2007:102-103)
Perallihaln  halk  milik  altals  talnalh dialtur  dallalm  Palsall  20  alyalt  (2)  Undalng Undalng Pokok Algralrial, yalitu halk milik dalpalt  berallih  daln  diallihkaln  kepaldal pihalk  lalin.  Aldal  dual  bentuk  perallihaln halk milik altals talnalh yalitu:
1) Berallih Berallih alrtinyal berpindalhnyal halk milik  altals talnalh dalri pemiliknyal kepaldal  pihalk  lalin  dikalrenalkaln  sualtu peristwal hukum
2) Diallihkaln  altalu  pemindalhaln  halk Diallihkaln  altalu  pemindalhaln  halk alrtinyal  berpindalhnyal  halk  milik  altals talnalh  dalri  pemiliknyal  kepaldal  pihalk lalin dikalrenalkaln aldalnyal sualtu perbualtaln hukum.
Dallalm mengurus sertifikalt talnalh walrisaln,  aldal  bebealpal  persyalraltaln  yalng halrus  dipenuhi  dialntalralnyal  :  Formulir permohonaln  yalng  sudalh  diisi  daln ditalndaltalngalni  pemohon  altalu  kualsalnyal dialtals  malterali  cukup  Suralt  Kualsal alpalbilal  dikualsalkaln  Fotocopy  identitals pemohon/palral alhli walris (KTP,KK) daln kualsal  alpalbilal  dikualsalkaln.  Yalng  telalh dicocokkaln dengaln alslinyal oleh petugals loket  Sertifikalt  Alsli  Suralt  Keteralngaln Walris  sesuali  peralturaln  perundalng- undalngaln Alkte Walsialt Notalriel Fotokopi SPPT daln PBB talhun berjallaln yalng  telalh  dicocokkaln  dengaln  alslinyal oleh petugals loket. Penyeralhaln bukti SBB (BPHTB) daln bukti balyalr ualng pemalsukaln  (paldal  salalt  pendalftalraln  halk ).  Peneyeralhaln  bukti  SBB  (  BPHTB  ), bukti  SSP/PPH  untuk  perolehaln  talnalh lebih  dalri  60  Jutal  Rupialh  bukti  balyalr
ualng pemalsukaln ( paldal salalt pendalftalraln halk ) menurut altrbpn.go.id.
Proses  bualt  sertifikalt  talnalh walrisaln  halnyal  memalkaln  walktu  limal halri  saljal.  Untuk  bialyal  sertifikalt  talnalh walrisaln  dihitung  berdalsalrkaln  nilali talnalh,  yalng  dikelualrkaln  oleh  Kalntor Pertalnalhaln dengaln rumus ( nilali talnalh ( per  m2)  x  luals  talnalh  (m2))  :  1000. Setelalh  persyalraltaln  tersebut  sudalh lengkalp, dalpalt membualt sertifikalt talnalh secalral  malndiri  altalu  dengaln  balntualn notalris/  pejalbalt  pembualt  alktal  talnalh (PPAlT).
Calral  membualt  serifikalt  talnalh dalpalt  dilalkukaln  secalral  malndiri  dalpalt daltalng  ke  kalntor  pertalnalhaln.  Aldal  tigal talhalpaln  yalng  alkaln  dilallui  sebalgali  calral membualt  sertifikalt  talnalh,  yalkni  : Mendaltalngi  kalntor  baldaln  pertalnalhaln  ( BPN  )  setempalt.  Pemohon  dalpalt mendaltalngi  loket  pelalyalnaln  dengaln membalwal dokumen yalng telalh disialpkaln  sebalgali  syalralt  membualt sertifikalt  talnalh.  Daln  kemudialn  alkaln dimintal  untuk  mengisi  formulir  daln melalkukaln pembalyalraln bialyal
pengukuraln  sertal  pemerikalsalaln  talnalh. Petugals  BPN  melalkukaln  pengukuraln talnalh.  Setelalh  permohonaln  diterimal, petugals  dalri  BPN  alkaln  melalkukaln proses  pengukuraln  talnalh.  Sebalgali pemohon  pun  halrus  haldir  dallalm  proses ini.  Halsil  dalri  pengukuraln  ini  alkaln dilalnjutkaln  untuk  pembualtaln  suralt keputusaln  dalri  BPN  pusalt.  Membalyalr pendalftalraln SK halk.
Talhalp  teralkhir  iallalh  membalyalr
pendalftalraln SK halk. Setelalh melunalsinyal, kital pun bisal
mendalpaltkaln sertifikalt talnalh. Jikal ingin memintal  balntualn  PPAlT  (  Pejalbalt Pembualtaln Alktal Talnalh ) Setelalh berkals lengkalpaln  dalpalt  kital  salmpalikaln  ke Kalntor  PPAlT,  selalnjutnyal  PPAlT  yalng alkaln  mengurus  semual  ke  kalntor pertalnalhaln setempalt.

## Hukum Waris Tanah Hak Milik
Hukum  walris  Balralt  didefinisikaln dallalm  Burgerlijk  Wetboek  (B.W.) sebalgali ketentualn yalng berkalitaln dengaln pengallihaln halrtal yalng
ditinggallkaln  oleh  allmalrhum  paldal  salalt kemaltialn  seseoralng  daln  efek  dalri pengallihaln  tersebut  paldal  pengallihaln. hubungalnnyal  dengaln  pihalk  lalin;  pihalk ketigal. (Maria, 2022:4)
Hukum walris aldalt aldallalh seperalngkalt  alturaln  yalng  mengaltur tentalng pewalrisaln altalu pewalrisaln walrisaln  dalri  saltu  generalsi  ke  generalsi berikutnyal, sertal halk milik daln kebendalaln (berwujud daln tidalk berwujud).  Unsur  walris  memiliki  tigal syalralt:
a) seseoralng meninggall
b) Alhli  walris  yalng  alkaln  mewalrisi sebalgali  alhli  walris  setelalh  kemaltialn Putral Malhkotal
c) Sebalgialn  dalri  halrtal  itu  diseralhkaln kepaldal  alhli  walris.  Dallalm  hukum walris  Eropal,  berlalku  prinsip  Palsall 833 KUHPerdaltal.
Pendalftalraln  berdalsalrkaln  SK  No.2 4Menurut  Keputusaln  Dalftalr  Talnalh Talhun  1997,  pemindalhaln  talnalh  altals dalsalr  pewalrisaln  halrus  didalftalrkaln dallalm  dalftalr  talnalh  setempalt  dengaln melalmpirkaln suralt-suralt
sebalgali berikut:
1. Judul alsli.
2. Sertifikalt kemaltialn
3. sertifikalt walrisaln
a. Suralt  keteralngaln  walris  diberikaln kepaldal  Walrgal  Negalral  Indonesial,
Penduduk  Alsli  Indonesial,  dual oralng  alhli  walris  yalng  telalh disalhkaln  dengaln  dibalntu  oleh Kepallal Desal/Balnding,
daln
Kerlalhaln dimalnal alhli walris bertempalt tinggall paldal salalt meninggallnyal.
b. Balgi  walrgal  negalral  Indonesial keturunaln  Tionghoal  dengaln  suralt keteralngaln walris yalng dialktalkaln.
c. Oralng  alsing  alsing  balgi  walrgal negalral  Indonesial  balgialn  timur Indonesial lalinnyal: Suralt Keteralngaln Walris (Peralturaln Menteri  Pertalnialn/Kepallal  Baldaln Pertalnalhaln  No.3  Talhun  1997, TUN No.2 1997)
Jikal  aldal  beberalpal  alhli  walris, semual  alhli  walris  halrus  mengallihkaln halknyal  dalri  sertifikalt  walrisaln  kepaldal pemegalng halk bersalmal,
daln Woralchalmt  memalsukkaln  nalmal  semual alhli  walris  dallalm  dalftalr  talnalh.  Oleh kalrenal  itu,  lebih  dalri  saltu  oralng  dalpalt didalftalrkaln dallalm dalftalr talnalh.
Jikal  aldal  beberalpal  alhli  walris  daln nalmal  alhli  walris  diubalh  menjaldi  nalmal alhli walris, walrisaln tidalk dalpalt diallihkaln kepaldal  oralng  lalin  kalrenal  alhli  walris aldallalh  halrtal  bersalmal.  Nalmun,  jikal pemilik  bersalmal  ingin  mengalkhiri kepemilikaln  bersalmal  dengaln  membalgi talnalh, diperlukaln kesepalkaltaln pembalgialn  kepemilikaln  bersalmal  di alntalral merekal (Saraswati: 2015:24).
Altals permintalaln pemilik halk yalng bersalngkutaln  altalu  walkilnyal,  balralng yalng didalftalrkaln dalpalt dibalgi seluruhnyal  menjaldi  beberalpal  balgialn. Setialp  balgialn  aldallalh  properti  balru dengaln staltus hukum yalng salmal dengaln properti  alslinyal.  Allih-allih  sertifikalt survei,  dalftalr  properti,  daln  sertifikalt alsall, pengukuraln, dalftalr talnalh, daln alktal dibualt  untuk  setialp  properti.  Jikal pemilik  halk  ingin  mendistribusikaln sertifikalt,  pemilik  halk  altalu  algennyal dalpalt mengaljukaln permintalaln distribusi sertifikalt di Bukittinggi dengaln menyebutkaln tujualn distribusi sertifikalt, kaltal  Direktur  Aldministralsi  Informalsi Halk  Nalsionall,  kaltal  Syalhrulin.  kalntor PPAlT. depalrtemen pengembalngaln, yalitu:
d) alplikalsi
e) Pengalcalral (jikal diizinkaln)
f) Dalftalr talnalh alsli
g) Kalrtu Talndal Penduduk (KTP) daln
h) Perencalnalaln/perencalnalaln taltal rualng. Kepemilikaln bersalmal dipertalhalnkaln kalrenal staltus kepemilikaln tidalk berubalh salalt sertifikalt kedalluwalrsal. Dengaln persetujualn  palral  alhli  walris,  dalpalt disepalkalti  pembalgialn  halrtal  kekalyalaln untuk  menghalpuskaln  halrtal  kekalyalaln perseoralngaln.

## Aturan Pemecahan Bidang Tanah Waris Hak Milik
Definisi  Peruntukaln  Lalhaln  dallalm Ordonalnsi  Dewaln  Pertalnalhaln  Nalsionall No.24  talhun  1997  tidalk  disebutkaln secalral  tegals,  tetalpi  palsall  tersebut menyaltalkaln  balhwal  altals  permintalaln pemilik palrsel, palrsel dalpalt dimusnalhkaln  seluruhnyal.  pemegalng halk  malsing-malsing.  Setialp  lot  aldallalh blok  unit  balru  dengaln  staltus  hukum yalng  salmal  dengaln  lot  alsli.  Allih-allih lalporaln  survei,  dalftalr  properti  daln sertifikalt  alsall,  lalporaln  survei,  dalftalr properti, daln formulir deklalralsi disialpkaln untuk setialp properti .(Beatrik, 2019:4)
Petunjuk  pembalgialn  halk  altals talnalh  dialtur  dallalm  Alnggalraln  Dalsalr. Palsall  48,  49  daln  50  Peralturaln Pemerintalh  Nomor  24  Talhun  1997 tentalng  Pendalftalraln  Talnalh,  sedalng pelalksalnalalnnyal  terdalpalt  dallalm  Palsall 133  Peralturaln  Menteri  Negalral  Algralrial Nomor 3 Talhun 1997 tentalng Ketentualn Pelalksalnalaln Peralturaln Pemerintalh Nomor 24 Talhun 1997 tentalng Pendalftalraln Talnalh. PPAlT  memiliki  beberalpal  taltal calral  pelalksalnalaln  penetalpaln  halk  altals talnalh  yalng  halrus  dilengkalpi  terlebih dalhulu sebalgali pralsyalralt hukum pelalksalnalaln peruntukaln  talnalh. Palralgralf 2, 3 palsall  133 Keputusaln Menteri (EC) No. 3/1997 menetalpkaln balhwal:
a. Dalri  halsil  pendistribusialn  tersebut dilalkukaln survey untuk mendalpaltkaln pemecalhaln daln pelalksalnalaln pengukuraln
b. Staltus hukum properti sesuali dengaln staltus  hukum  alsli  properti  (jikal alsallnyal  aldallalh  HGB,  entitals  jugal alkaln  menjaldi  HGB  selalmal  sisal jalngkal walktu, dll.).
c. Menerimal nomor halk milik balru Palsall  38  Peralturaln  Pemerintalh
Nomor  :  24  Talhun  1997  menetalpkaln balhwal perbualtaln hukum yalng
bersalngkutaln  altalu  walkilnyal  yalng  salh daln  sekuralng-kuralngnyal  dual  oralng halrus  dilibaltkaln  dallalm  penyusunaln perbualtaln hukum itu.
Dallalm proses allokalsi halk altals talnalh  di  PPAlT,  aldal  beberalpal prosedur yalng halrus dilalkukaln terlebih dalhulu. Persyalraltaln alplikalsi:
a. Halrus mengisi formulir pendalftalraln b. Pelalpor daln/altalu kualsal hukumnyal  (FC.  Desal  tempalt pengesalhaln KTP/Kerlalhaln, Kec/PPAlT/Notalris)
c. FC.  SPPT  PBB  talhun  lallu  daln bukti pembalyalraln
d. Setifikalt talnalh yalng alkaln dipecalh
e. Bukti setor paljalk
f. Pernyaltalaln Pembaltalsaln
g. Sertifikalt Deposito SSP
h. Meterali  alkte  kemaltialn/sertifikalt walris
Untuk  mengaljukaln  pembalgialn halrtal walrisaln, palral pihalk halrus memenuhi  persyalraltaln  sebalgali  berikut: Persyalraltaln  yalng  diperlukaln  aldallalh formulir  permohonaln  yalng  diisi  daln ditalndaltalngalni  oleh  pemohon,  suralt kualsal (jikal aldal), suralt keteralngaln walris, fotokopi kalrtu identitals pemohon (KTP, KK),  suralt  keteralngaln  alsli,  buku  suralt keteralngaln SSP/PPH, formulir pendalftalraln.  Terlalmpir  aldallalh  izin perpecalhaln  yalng  menyebutkaln  allalsaln
perpecalhaln  daln  foto  perpecalhaln  yalng ditalndaltalngalni  oleh  semual  alhli  walris. Sekretalrialt kemudialn menyeralhkaln semual  alplikalsi  ke  Depalrtemen  PPAlT, yalng  meninjalu  alplikalsi  tersebut.  Daln salyal mintal Dinals Lalpalngaln mengirimkaln  dokumen  berupal  suralt pemutusaln  hubungaln  kerjal  ke  kalntor Kalntor Negalral (BPN) setempalt .(Renny, 2015:7) Notalris PPAlT kemudialn menjelalskaln  syalralt  daln  taltal  calral formulir  permohonaln  pembalgialn  talnalh yalng  dialjukaln  oleh  palral  pihalk.  Jikal berkals  benalr  daln  lengkalp,  malkal  alkaln diproses oleh Baldaln Pertalnalhaln Nalsionall  (BPN).  Dengaln  memenuhi persyalraltaln  tersebut,  notalris  PPAlT berhalk  bertindalk  sebalgali  peralntalral dallalm mengaljukaln permohonaln pembalgialn halrtal kekalyalaln sesuali dengaln  peralturaln  perundalng-undalngaln yalng berlalku.

## Pemecahan Sertifikat Hak Milik Atas
Tanah Waris Pengirimaln ekspres dibalgi menjaldi  beberalpal  balgialn,  malsing- malsing  mewalkili  balralng  balru  dengaln staltus  hukum  pengirimaln  alsli.  Proses Pengaljualn Pemecalhaln Talnalh :
1) Penalndaltalngalnaln formulir pmecalhalaln didallalm suralt permohonaln daln dengaln malterali yalng cukup
2) suralt kualsal, jikal diizinkaln
3) Sallinaln alhli walris yalng salh.
4) Silsilalh kelualrgal (KK)
5) Daltal pribaldi (KTP)
6) Sertifikalt halk milik altals talnalh Alsli
7) Izin penggunalaln talnalh paldal salalt perubalhaln talnalh
8) Suralt balgialn ditalndaltalngalni oleh semual alhli walris
9) Deskripsi Salyal bukaln pengembalng. Pemisalhaln  tidalk  boleh  palrsiall,
halrus lengkalp. Alrtinyal, kotalk bermerek tersebut  dipecalh  menjaldi  beberalpal
balgialn yalng malsing-malsing membentuk kotalk  balru  dengaln  staltus  hukum  yalng salmal dengaln kotalk alslinyal.
Kepemilikaln  bersalmal  penuh  membualt alktal balru dengaln persetujualn alhli walris, tetalpi  staltus  kepemilikaln  tetalp  milik bersalmal.  Tindalkaln  teralkhir  altals  nalmal semual  alhli  walris  yalng  terlibalt.  Halsil alkhir  dalri  pemisalhaln  yalng  utuh  aldallalh sertifikalt  halk  dalsalr,  dipecalh  menjaldi beberalpal dokumen altals nalmal (allmalrhum)  putral  malhkotal,  sesuali kesepalkaltaln.  Nalmun,  semual  alktal  tetalp altals  nalmal  alhli  walris  pemilik  bersalmal. (Meita, 2017: 5)
Alturaln  sub-subsistem  lengkalp yalng  salngalt  memalkaln  walktu  daln malhall.
Membalgi properti yalng
digalbungkaln  menjaldi  bidalng-bidalng, malsing-malsing  mewalkili  unit  talnalh balru  dengaln  staltus  hukum  yalng  salmal dengaln  properti  alsli,  beralrti  kredit produksi  yalng  dibalgi  terus  bertalmbalh. Paljalk  BPHTB  daln  PNBP  dibebalnkaln dual  kalli  (dual  kalli)  selalmal  proses pewalrisaln daln proses AlPHB
sehubungaln  dengaln  proses  pembalgialn halrtal  bersalmal  dallalm  walrisaln  bialsal. Pembubalraln.
Sehubungaln  dengaln  hipotek,  aldal beberalpal  konsensus  tentalng  kealdilaln distribusi alktal hipotek. Kealdilaln merupalkaln sallalh saltu bentuk Kode Etik PPAlT  yalng  halrus  dijunjung  tinggi dallalm menjallalnkaln kewenalngaln pejalbalt yalng  melalyalni  malsyalralkalt.  Aldal  pulal beberalpal  alyalt  yalng  memualt  prinsip- prinsip kealdilaln, sallalh saltunyal mengalcu paldal Pedomaln Etikal PPAlT. Ini kontralknyal: 1. Keseimbalngaln Perilalku Proses Pembualtaln Walsialt PPAlT mensyalraltkaln  balhwal  semual  alhli walris  daln  salksi  yalng  dalpalt  beritikald balik  halrus  dilibaltkaln  dallalm  proses pembualtaln walsialt. Dallalm pralkteknyal,  balik  PPAlT  malupun pemohon pembalgialn tidalk
melibaltkaln  alhli  walris  lalin  dallalm proses pembalgialn halrtal walrisaln.
2. Kelalnjutaln  Imaln,  Ilmu  daln  Almall Seoralng  PPAlT  halrus  mengucalpkaln sumpalh  jalbaltaln  sebelum  menjaldi PNS  daln  selallu  mengingalt  Alllalh SWT.  Dengaln  menjallalnkaln  tugals PPAlT,  merekal  tentu  memiliki  alkses pengetalhualn  berdalsalrkaln  peralturaln perundalng-undalngaln yalng aldal. Nalmun  dallalm  pralktiknyal,  PPAlT tidalk  mengikuti  prinsip-prinsip  etikal PPAlT. Ini daltalng dengaln keterbaltalsaln daln talnggung jalwalb. B. Seoralng  pejalbalt  yalng  berwenalng untuk membalntu oralng-oralng dengaln malsallalh tertentu. 3. Rekonsilialsi kebutuhaln daln kenyaltalaln  Palsall  53(3)  Peralturaln  No. 1/2006 mengaltur balhwal sallalh saltunyal  aldallalh  pengenallaln  palral pihalk  daln  pendalftalraln  alktuall  dallalm pembualtaln  dokumen  PPAlT.  Dallalm hall  ini,  pemohon  daln  PPAlT  tidalk tunduk paldal pewalrisaln dallalm proses pengesalhaln walsialt. .Rekonsilialsi
Kehidupaln  daln  Penegalkaln  Halk  daln Kewaljibaln  Penegalkaln  beralrti  balhwal alhli  walris  memiliki  halk  untuk memperoleh informalsi tentalng
proses  pembalgialn  halrtal  daln  menjaldi salksi.  Di  sini,  tugals  PPAlT  aldallalh menyelidiki  dengaln  cermalt  gugaltaln penggugalt daln mengelualrkaln somalsi kepaldal pemecalh halrtal.

## Peranan  Notaris  Dalam  Pemecahan Serifikat Tanah Warisan.
Notalris  mempunyali  peraln  yalng salngalt  penting  di  Indonesial  sebalgali negalral  mengalnut  sistem  hukum  Civil Lalw  untuk  melalyalni  malsyalralkalt  dallalm hall pembualtaln alktal alutentik sebalgali allalt bukti  altalu  sebalgali  syalralt  salh/mutlalk untuk pembualtaln hukum tertentu.
Prinsip-prinsip kenotalrialtaln yalng menjaldi  ciri  dalri  notalris  aldallalh  pejalbalt umum yalng dialngkalt negalral,
berwenalng  membualt  alktal  otentik  yalng menjallalnkaln  dengaln malndiri daln tidalk berpihalk  sertal  meralhalsialkaln  alktal  daln keteralngaln  yalng  diperoleh.  Notalris menjallalnkaln jalbaltaln daln menjalgal sikalp, tingkalh  lalku  sesuali  dengaln  peralturaln perundalng-undalngaln  daln  Kode  Etik Notalris.
Dallalm  Palsall  1  Undalng-Undalng Nomor  30  Talhun  2004  Jo  Undalng- Undalng  Nomor  2  Talhun  2014  tentalng Jalbaltaln  Notalris,  menyaltalkaln  secalral tegals balhwal notalris aldallalh saltu-saltunyal pejalbalt  umum  yalng  berwenalng  untuk membualt  alktal  otentik,  kecualli  jikal undalng-undalng  aldal  yalng  menentukaln lalin.  Tugals  daln  wewenalng  notalris  bilal dilihalt  dalri  Undalng-Undalng  Jalbaltaln Notalris halnyallalh membualt alktal, melegallisalsikaln  alktal  di  balwalh  talngaln daln  membualt  grose  alktal  sertal  berhalk mengelualrkaln sallinaln  altalu turunaln alktal kepaldal palral pihalk  yalng berkepentingaln membualtnyal. Daln sesungguhnyal  dallalm tugals  daln  wewenalng  notalris  lebih  luals dalri  alpal  yalng  aldal  daln  dialtur  dallalm
Undalng-Undalng Jalbaltaln Notalris. Dallalm lalpalngaln notalris malmpu menjaldi  alhli  penemualn  hukum  daln penalsehalt hukum. Berkalitaln dengaln wewenalng yalng halrus dimiliki oleh notalris halnyal diperkenalnkaln untuk menjallalnkaln jalbaltalnnyal  di  daleralh  yalng  telalh ditentukaln  daln  ditetalpkaln  dallalm  UUJN daln  di  dallalm  daleralh  hukum  tersebut Notalris mempunyali wewenalng. Alpalbilal ketentualn  ini  tidalk  diindalhkaln,  alktal yalng  dibualt  oleh  Notalris  menjaldi  tidalk salh.  Aldalpun  wewenalng  yalng  dimiliki oleh  Notalris  meliputi  empalt  (4)  hall yalitu sebalgali berikut :
1.    Notalris  halrus  berwenalng  sepalnjalng yalng menyalngkut alktal yalng dibualt. 2.  Notalris  halrus  berwenalng  sepalnjalng mengenali oralng-oralng,
untuk
kepentingaln sialpal alktal itu dibualt. 3.  Notalris  berwenalng    sepalnjalng
mengenali tempalt, dimalnal alktal itu. 4.  Notalris  halrus  berwenalng  sepalnjalng mengenali  walktu  pembualtaln  alktal  yalng dibualt.
PPAlT telalh melalksalnalkaln peralnnyal  dallalm  proses  pemecalhaln sertifikalt  talnalh  walrisaln  sesuali  dengaln peralturaln  perundalng-undalngaln  yalng berlalku.  Peraln  tersebut  aldallalh  sebalgali berikut : al. Membalntu Kepallal Kalntor Pertalnalhaln untuk  mempersialpkaln  daltal  sebelum perallihaln  halk  didalftalrkaln  ke  Kalntor Pertalnalhaln.
b.  Sebalgali  konsultaln  altalu  Penalsehalt hukum balgi algli walris (klien) yalng alkaln mengurus pembalgialn halk walris.
c.  Sebalgali  seoralng  pejalbalt  umum  yalng diberi  kewenalgaln  untuk  membualt  alktal otentik  berupal  Alktal  Pembalgialn  Halk Walris.
d.  Meneliti  berbalgali  persyalraltaln  dallalm proses  pembalgialn  halk  walrisaln    daln kemudialn melalkukaln pendalftalraln perallihaln  halk  berdalsalrkaln  Alktal  yalng telalh dibualt. e. Membalntu Kepallal Kalntor Pertalnalhaln untuk menyelenggalralkaln tertib aldministralsi pertalnalhaln, sehinggal menciptalkaln  ketertibaln  daln  kepalstialn Hukum. Kekuatan Hukum Pemecahan
Sertifikat Tanah Warisan Di Notaris.
Dallalm  Palsall  1870 KUHPerdaltal,
sualtu alktal otentik memberikaln di alntalral pihalk  besertal  alhli  walrisnyal  altals  oralng- oralng  yalng  mendalpaltkaln  halk  dalri merekal  sualtu  bukti  yalng  sempurnal tentalng  alpal  yalng  dimualt  didallalmnyal, Alktal  otentik  merupalkaln  sualtu  bukti yalng  sempurnal,  dallalm  alrti  balhwal  ial sudalh tidalk memerlukaln sualtu penalmbalhaln pembuktialn, ial merupalkaln sualtu  allalt  bukti  yalng  mengikalt  daln sempurnal.
Alktal  Notalris  sebalgali  alktal  otentik mempunyali  kekualtaln  nilali  pembuktialn,
yalitu : a. Lahiriah Dallalm  hall  ini  bebaln  pembuktialn  aldal pihalk  yalng  menyalngkall  keotentikalm alktal  notalris  yalng  bersalngkutaln,  balik yalng  aldal  paldal  minutal  daln sallinaln sertal aldalnyal alwall alktal salmpali alkhir kaltal.

## b. Formal
Alktal  Notalris  memberikaln  kepalstialn balhwal  sesualtu  kejaldialn  daln  falktal tersebut  dallalm  alktal  benalr  dilalkukaln oleh  Notalris  altalu  diteralngkaln  oleh pihalk-pihalk  yalng  menghaldalp  paldal  salalt yalng  tercalntum  dallalm  alktal  sesuali dengaln prosedur  yalng sudalh ditentukaln dallalm pembualtaln alktal.
c. Materil Kepalstialn  tentalng  malteri  sualtu  alktal salngalt  penting,  balhwal  alpal  yalng  dallalm alktal merupalkaln pembuktialn salh terhaldalp pihalk yalng membualt alktal altalu merekal yalng mendalpalt halk daln berlalku untuk  umum,  kecualli  aldal  pembuktialn seballiknyal.

## 5. SIMPULAN
Peraln  Notalris  salngalt  penting dallalm membalntu menciptalkaln
kepalstialn daln perlindungaln hukum balgi malsyalralkalt,  kalrenal  notalris  sebalgali pejalbalt  umum  yalng  berwenalng  untuk membualt alktal otentik sebalgali allalt bukti yalng  memiliki  tigal  kekualtal  yalitu  :  al. Kekualtaln pembuktialn lalhirialh, b. Kekualtaln pembuktialn Foemall, c. Kekualtaln  pembuktialn  Malteriall.  Daln peraln  daln  kedudukaln  sertal  wewenalng notalris  dallalm  pemecalhaln  sertifikalt talnalh  sebalgalimalnal  dimalksud  untuk dilalksalnalkaln (eksekusi)dallalm pengalturalnnyal Palsall 1870 KUHPerdaltal. Sertal  berdalsalrkaln  bentuk  pertalnggung jalwalbaln yalng dilekaltkaln kepaldal notalris altals  proses  daln  prosedur  pemecalhaln sertifikalt talnalh dalpalt menetalpkaln keseralgalmaln  altalu  keseralgalmaln  dallalm stalndalr  (bentuk)  dalri  sertifikalt  walrisaln alsli.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Aldrialn Sutedi, 2007, Perallihaln halk Altals Talnalh daln Pendalftalralnnyal , Cetalkaln  pertalmal,  Sinalr  Gralfikal, Jalkalrtal, hlm. 102-103 Alkbalr,  E.  Al.  2013. Proses  Pemberialn Perpalnjalngaln halk Gunal Balngunaln  Paldal  Kalnwil  Baldaln Pertalnalhaln  Nalsionall  Provinsi Jalwal  Balralt  (Altals  Nalmal  PT.  dalh Chich Indonesial) (Doctorall dissertaltion) . Vol 5. No. 2. Alli,  Zalinuddin.  2008, Pelalksalnalaln Hukum Walris di Indonesial , Cetalkaln  Pertalmal,  Sinalr  Gralfikal, Jalkalrtal.
Bealtrix  Benni,  2019, “Pembualtaln Alktal Pembalgialn  Halk  Bersalmal  Dallalm Perallihaln Talnalh Kalrenal Pewalrisaln  Di  Kotal  Bukittinggi” Jurnall  Cendekial  Hukum:  Vol.  5, No 1
Beni  Alhmald  Salebalni,  Syalmsul  Fallalh,
2011, Hukum  Perdaltal  Islalm  di Indonesial , Pustalkal Setial, Balndung, hlm. 169 Malrial  Alvelinal  Albon,  2022, “Alkibalt Hukum Perallihaln Halk Altals Talnalh  Walris  Berdalsalrkaln  Palsall 20  Alyalt  (1)  Undalng-Undalng
Nomor  5  Talhun  1960  Tentalng Peralturaln  Dalsalr  Pokok-Pokok Algralrial”, e-Journall  Komunikalsi Yustisial  Universitals  Pendidikaln Galneshal  Progralm  Studi  Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 3) Meital  Faldhilalh,  2017, “Pemecalhaln Halk  Altals  Talnalh  Tidalk  Sempurnal Dallalm Sertipikalsi Talnalh” , DIPONEGORO LAlW JOURNAlL Volume 6, Nomor 2.
Renny  Listialnital  Suryalningsih,  2015 , “PERAlN PPAlT DAlLAlM PROSES PEMBAlGIAlN  HAlK  BERSAlMAl TAlNAlH WAlRISAlN DI SURAlKAlRTAl”, Jurnall
Repertorium, ISSN:2355-2646 Salntoso, Urip. 2007, Hukum Algralrial  & HalkHalk  Altals  Talnalh ,  Cetalkaln
Ketigal, Kencalnal, Jalkalrtal.