Journal of Natural Resources and Environmental Management 9 (2): 366-379. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.366-379
E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Analisis kebutuhan pegawai di Balai Taman Nasional Alas Purwo

## Analysis of the Needs of Staffs in Alas Purwo National Park Office
Vera Tisnawati a , Rinekso Soekmadi b , Agus Priyono Kartono a
a Program Studi Konservasi Biodiversitas Tropika, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
b Departemen Konservasi Sumberday Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
Article Info: Received: 05 - 07 - 2018 Accepted: 14 - 08 - 2018
Keywords: management effectiveness, national parks, needs of staffs

## Corresponding Author:
Vera Tisnawati Program Studi Konservasi Biodiversitas Tropika, Sekolah
Pascasarjana, Institut Pertanian
Bogor Email: vera.pusdalreg3@gmail.com
Abstract : Every  year,  starting  from  2015  until  2019,  the  effectiveness  of Alas  Purwo  National  Park  (APNP)  management  is  evaluated,  by  using  the Management  Effectiveness  Tracking  Tool  (METT).  This  assessment  system requires  valid  data  and  information  for  objective  results.  One  of  the  data and  information  needed  is  the  result  of  staff’s  requirement  analysis.  The objective of this research is to analyze the need of staffs of APNP Office  in 2017 until 2019. The study began in May 2017 until January 2018 and took place  at  APNP  Office  in  Banyuwangi  and  in  Staffing,  Organization  and Governance  Office  of  the  Secretariat  of  the Directorate  General  of  Natural Resources  Conservation  and  Ecosystem  in  Bogor.  The  data  collected  by observation,  discussion  and  document  study  result.  The  analysis  begins  by calculating the staffs inventory, then calculating the required staffs based on the  workload  and  ending  by  calculating  the  adequacy  of  the  staffs.  The results  show  that  Overall,  the  number  of  staffs  at  APNP  in  2017-2019  has exceeded  the  number  of  staffs  required,  but  in  function  (administrative  and technical  personnel)  there  is  still  inequality,  especially  in  the  position  of data analysts, data processors, and revenue treasurer.
How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Tisnawati V, Soekmadi S, Kartono AP. 2019. Analisis kebutuhan pegawai di Balai Taman Nasional Alas Purwo. JPSL 9(2): 366- 379. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.366-379.

## PENDAHULUAN
Dunia  menyadari  bahwa  pelestarian  hutan  tidak  cukup  hanya  dengan  menetapkan  hutan  sebagai kawasan lindung seluas-luasnya. Ada hal lain yang sangat menentukan keberhasilan pelestarian hutan, yaitu efektivitas  dari  kawasan  lindung  yang  telah  ditetapkan.  Di  Indonesia,  efektivitas  pengelolaan  kawasan lindung  diukur  dengan  menggunakan  sistem  penilaian Management  Effectiveness  Tracking  Tool (METT). Penilaian dilakukan pada kawasan konservasi termasuk kawasan Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) mulai tahun 2015 hingga tahun 2019.
METT dikenal sebagai perangkat penilaian cepat (Leverington et al. 2008) dan bersifat generik (Stolton dan Dudley 2016). Faktor yang dinilai dalam sistem METT meliputi profil kawasan, ancaman yang dihadapi, dan  penilaian  terhadap  6  elemen  pengelolaan.  Penilaian  dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner  dan sistem  pemeringkatan  ( scoring ).  Penetapan  skor  didasarkan  atas  penilaian  subjektif  responden  atau  hasil interaksi pada saat workshop yang melibatkan pengelola kawasan dan perwakilan dari berbagai stakeholder .
Hal  ini  mengakibatkan  kualitas  penilaian  dipengaruhi  oleh  tingkat  pengetahuan  peserta,  jumlah  dan  asal penilai, data dan informasi sebagai alat verifikasi penilaian, serta fasilitator (Dit KK 2016).
Salah satu peubah yang dinilai dalam METT adalah kecukupan pegawai untuk mengelola kawasan, baik dalam  hal  jumlah  maupun  fungsi.  Penilaian  menggunakan  METT  pada  tahun  2015  dan  2017  di  TNAP menunjukkan  bahwa  pegawai  cukup  secara  fungsi  (tenaga  administrasi  dan  teknis)  namun  secara  jumlah masih  kurang.  Penilaian  yang  dilakukan  pada  tahun  tersebut  dianggap  masih  memiliki  bias  (cenderung subjektif)  karena  saat  penilaian  dilakukan  belum  didukung  oleh  data  dan  informasi  yang  terpercaya  (valid) yakni  berupa  hasil  analisis  kebutuhan  pegawai.  Analisis  kebutuhan  pegawai  adalah  proses  yang  dilakukan secara  logika,  teratur,  dan  berkesinambungan  untuk  mengetahui  jumlah  dan  kualitas  pegawai  yang diperlukan, sehingga pegawai memiliki pekerjaan yang jelas dan secara nyata terlihat sumbangan tenaganya terhadap pencapaian tujuan pengelolaan (Kemenpan 2004).
Analisis kesenjangan Rekomendasi Pegawai struktural ( sesuai dengan jabatan struktural pada struktur organisasi )
Pegawai fungsional umum ( mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang pedoman perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai negeri sipil )

## Pegawai fungsional tertentu

## Polisi Kehutanan
( mengacu pada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Nomor
P.22/MenLHK-
II/2015 tentang pedoman formasi jabatan fungsional polisi kehutanan ) Pengendali ekosistem hutan
( mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.24/MenLHK-II/2015 tentang pedoman formasi jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan .) Penyuluh kehutanan ( mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.23/MenLHK-II/2015 tentang pedoman formasi jabatan fungsional penyuluh kehutanan ) Persediaan pegawai tahun 2017
Persediaan pegawai tahun
2018
( Persediaan pegawai tahun
2017-pegawai pensiun tahun 2018 ) Persediaan pegawai tahun 2019
( Persediaan pegawai tahun
2017-pegawai pensiun tahun 2018 dan 2019 ) Persediaan pegawai BTNAP tahun 2017-2019 Kebutuhan pegawai BTNAP tahun 2017-2019 Analisis Kebutuhan Pegawai BTNAP
Organisasi yang ideal adalah organisasi yang mampu menyediakan sumber daya manusia  (SDM) yang tepat untuk menduduki berbagai jabatan dan pekerjaan dalam rangka pencapaian tujuan pengelolaan. Namun pada  kenyataannya  berdasarkan  hasil  penilaian,  hal  tersebut  belum  sepenuhnya  terwujud  sehingga menyebabkan ketidakefektifan dalam pengelolaan kawasan. Hasil penilaian menyatakan bahwa penempatan dan  komposisi  pegawai  di  sebagian  besar  kawasan  konservasi  tidak  seimbang  (Dit  KK  2016).  Belum tersedianya  informasi  kebutuhan  pegawai  yang  disusun  berdasarkan  beban  kerja,  juga  diduga  menjadi penyebab  terjadinya  ketidaktepatan  dalam  mengalokasikan  dan  mendistribusikan  SDM.  Hal  tersebut seringkali  mengakibatkan  ketidaksesuaian  antara  kompetensi  pegawai  dengan  jabatan  yang  didudukinya serta  menumpuknya  pegawai  di  satu  unit  tanpa  pekerjaan  yang  jelas  dan  kekurangan  pegawai  di  unit  lain (Kemenpan 2004) atau menumpuknya pekerjaan di beberapa pegawai saja.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kebutuhan  pegawai  di  Balai  Taman  Nasional  Alas  Purwo (BTNAP) pada tahun 2017 sampai dengan 2019. BTNAP merupakan salah satu unit pelaksana teknis Ditjen KSDAE  KLHK  yang  belum  memiliki  dokumen  kebutuhan  pegawai  berdasarkan  beban  kerja.  Analisis kebutuhan  pegawai  BTNAP  diawali  dengan  menghitung  persedi-aan  dan  kebutuhan  pegawai  berdasarkan beban  kerja  pada  tahun  2017  hingga  2019.  Hasil  dari  kedua  perhitungan  tersebut  selanjutnya  dianalisis dengan  menggunakan  analisis  kesenjangan  secara  deskriptif,  dengan  hasil  akhir  berupa  rekomendasi  untuk perencanaan  pegawai  di  masa  mendatang.  Adapun  kerangka  pikir  penelitian  sebagaimana  disajikan  pada Gambar  1.  Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  sebagai  bahan  penilaian  pengelolaan kawasan di tahun 2018 dan 2019 serta sebagai acuan dalam perencanaan pegawai.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada Mei 2017 sampai Januari 2018 di BTNAP, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa  Timur  dan  di  Kantor  Kepegawaian,  Organisasi  dan  Tata  Laksana  Sekretariat  Direktorat  Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

## Metode Pengumpulan Data
Jenis  data  yang  dikumpulkan  terdiri  atas  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  dan  sekunder diperoleh dari hasil pengamatan, diskusi, dan hasil penelusuran serta pengkajian terhadap berbagai dokumen. Pengamatan  dilakukan  terhadap  pelaksanaan  tugas  pada  unit  pengamatan,  yakni  unit  kerja  terkecil  dari organisasi BTNAP. Diskusi dilakukan dalam beberapa kali pertemuan dengan para pejabat beserta staf dari BTNAP serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Setditjen KSDAE. Adapun dokumen yang ditelusuri dan dikaji  adalah  dokumen-dokumen  berupa:  (a)  Dokumen  perencanaan;  (b)  Petunjuk  teknis  dan  prosedur pelaksanaan  kegiatan;  (c)  Laporan  kinerja  dan  kepegawaian;  (d)  Dokumen  analisis  jabatan  pengelolaan taman nasional; (e) Uraian tugas pegawai pada masing-masing unit kerja TNAP; dan (f) Peraturan.

## Metode Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  secara  deskriptif  terhadap  kesenjangan  antara  persediaan  dan  kebutuhan pegawai.  Persediaan  pegawai  tahun  2018  dan  2019  merupakan  perkiraan  jumlah  pegawai  yang  terdiri  atas jumlah  pegawai  tahun  2017,  dikurangi  dengan  jumlah  pegawai  pensiun  dalam  tahun  bersangkutan. Pengurangan  pegawai  diluar  pensiun  seperti  mutasi  dan  promosi  sulit  diramalkan,  sehingga  diabaikan, kecuali sudah ada rencana  yang pasti (Kemenpan 2004). Perhitungan kebutuhan pegawai dilakukan dengan mengidentifikasi beban kerja melalui tugas per tugas jabatan dalam unit tertentu. Metode ini adalah metode untuk  menghitung  kebutuhan  pegawai  pada  jabatan  yang  hasil  kerjanya  beragam  atau  banyak  jenisnya. Jabatan  adalah  kedudukan  yang  menunjukkan  tugas,  tanggung  jawab,  wewenang  dan  hak  seorang  PNS dalam suatu satuan organisasi Negara (Pemerintah RI 2017).
Perhitungan  kebutuhan  pegawai  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  perhitungan  kebutuhan  pegawai fungsional  umum  dan  perhitungan  kebutuhan  pegawai  fungsional  tertentu.  Perhitungan  kebutuhan  pegawai struktural  tidak  dilakukan  karena  jumlahnya  sudah  pasti,  sesuai  dengan  jumlah  jabatan  struktural  yang  ada pada struktur organisasi. Selanjutnya untuk perhitungan beban kerja dilakukan berdasarkan uraian tugas dan volume pekerjaan selama 1 tahun pada masing-masing jabatan, kecuali jabatan struktural.
Perhitungan kebutuhan pegawai jabatan fungsional umum dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun uraian  tugas  pada  masing-masing  jabatan,  kemudian  dilanjutkan  dengan  mengisi  rata-rata  waktu penyelesaian  tugas,  beban  kerja  selama  1  tahun,  dan  waktu  kerja  efektif.  Pengisian  rata-rata  waktu penyelesaian  tugas  diperoleh  dari  nilai  rata-rata  waktu  penyelesaian  tugas  tercepat  dan  terlama.  Jam  kerja efektif  untuk  satu  hari  kerja  sebesar  300  menit,  satu  minggu  kerja  sebesar  1  500  menit,  satu  bulan  kerja sebesar 6 000 menit, dan satu tahun kerja sebesar 72 000 menit (BKN 2011). Rumus yang digunakan yaitu:
Pegawai yang dibutuhkan = Σ (Rata-rata WPT x BK)
WKE
Keterangan:
WPT : Waktu penyelesaian tugas
BK : Beban kerja
WKE  : Waktu kerja efektif
Perhitungan  kebutuhan  pegawai  jabatan  fungsional  tertentu  diawali  dengan  pengisian  waktu penyelesaian  volume  per  butir  kegiatan.  Waktu  penyelesaian  volume  diperoleh  dari  hasil  kali  waktu penyelesaian  butir  kegiatan  dengan  volume  kegiatan  selama  1  tahun.  Selanjutnya,  jumlah  pegawai  yang dibutuhkan dihitung berdasarkan hasil pembagian jumlah waktu penyelesaian volume seluruh butir kegiatan dengan  angka  1  250.  Angka  1  250  adalah  jam  kerja  efektif  pelaksana  jabatan  fungsional  tertentu  selama  1 tahun kerja. Rumus yang digunakan yaitu:
Pegawai yang dibutuhkan = Σ WPV
1 250
Keterangan:
WPV  : Waktu penyelesaian volume

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Struktur Organisasi
Organisasi  dan  tata  kerja  unit  pelaksana  teknis  taman  nasional  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016.  Berdasarkan  aturan  tersebut, Alas  Purwo  termasuk  taman  nasional  kelas  II  tipe  B,  artinya  BTNAP  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Balai dan  terdiri  atas  subbagian  tata  usaha,  seksi  pengelolaan  taman  nasional  wilayah  I  (SPTNW  I),  seksi pengelolaan  taman  nasional  wilayah  II  (SPTNW  II),  dan  kelompok  jabatan  fungsional.  Kelompok  jabatan fungsional  terdiri  dari  Pengendali  ekosistem  hutan  (PEH),  polisi  kehutanan  (Polhut),  dan  penyuluh kehutanan (PK).
Struktur  organisasi  TNAP  (Gambar  2)  ditetapkan  dengan  Keputusan  Kepala  Balai  tentang  pengem- bangan  struktur  organisasi  BTNAP  beserta  ruang  lingkup  pelaksanaan  tugasnya  (BTNAP  2011a).  Pengem- bangan struktur organisasi dilakukan dengan membentuk unit-unit kerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang harus dilakukan di bawah eselon IV. Jumlah unit kerja yang ada di bawah kepemimpinan Kepala Subbagian Tata  Usaha  yaitu  sebanyak  6  unit,  jumlah  unit  kerja  yang  ada  di  bawah  kepemimpinan  Kepala  SPTNW  II Muncar yaitu 6 unit, dan jumlah unit kerja yang ada di bawah kepemimpinan Kepala SPTNW I Tegaldlimo yaitu  sebanyak 9 unit. Pembentukan unit kerja di TNAP dibedakan menjadi 3, yaitu unit  kerja  urusan, unit kerja  resort,  dan  unit  pengelolaan  khusus.  Struktur  organisasi  tersebut  telah  sesuai  dengan  standar
kompetensi  jabatan  pengelola  kawasan  konservasi  ASEAN  yang  merupakan  salah  satu  dokumen  yang relevan sebagai rujukan untuk digunakan dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Berdasarkan dokumen  tersebut,  struktur  organisasi  pengelolaan  kawasan  konservasi  yang  disarankan  adalah  struktur organisasi  yang  berisi  unit-unit  kerja  teknis  dan  administrasi  sesuai  dengan  jenis  pekerjaan  yang  harus dilakukan (Appleton et al. 2003).

## Gambar 2 Pengembangan struktur organisasi BTNAP
Gambar 2 juga memperlihatkan bahwa ada 1 unit  kerja di tingkat seksi yang melakukan pekerjaan ad- ministrasi dan rumah tangga, yaitu urusan tata usaha umum. Urusan tata usaha umum lingkup seksi wilayah bertugas  melaksanakan  pengelolaan  urusan  administrasi  tata  persuratan  dan  kearsipan,  kepegawaian, keuangan,  perlengkapan  dan  rumah  tangga  (BTNAP  2017a).  Hal  tersebut  sebenarnya  bertentangan  dengan Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016  yang menyatakan bahwa seksi  wilayah hanya bertugas menyelenggarakan urusan teknis. Penempatan urusan  tata usaha  umum  pada  seksi  wilayah  di  BTNAP  merupakan  konsekuensi  dari  penerapan  sistem  pengelolaan berbasis  resort.  Pengelolaan  berbasis  resort  di  BTNAP  muncul  karena  ditemukan  kelemahan  dalam  tata hubungan  kerja, pengelolaan anggaran  (transparansi dan distribusi), komunikasi, dan pemangkuan  kawasan (BTNAP 2017b).
Penerapan  sistem  pengelolaan  berbasis  resort  di  TNAP  menyebabkan  beban  pekerjaan  administrasi menjadi  meningkat.  Hal  tersebut  menyebabkan  kebutuhan  akan  pegawai  dengan  jabatan  fungsional  umum menjadi  nomor  2  terbesar  setelah  Polhut.  Beban  pekerjaan  administrasi  meningkat  karena  bertambahnya jumlah  data  dan  informasi  kawasan  yang  terkumpul,  jumlah  dokumen  perencanaan  yang  tersusun,  jumlah laporan yang tersusun, jumlah dokumen pertanggungjawaban penggunaan  anggaran, dan  adanya kebutuhan sarana  prasarana  minimal  di  tingkat  resort  dan  unit  pengelolaan  khusus  untuk  mendukung  pelaksanaan kegiatan. Untuk mengatasi beban pekerjaan administrasi yang bertambah banyak, maka dibentuk satu urusan tata  usaha  umum  di  level  seksi.  Urusan  tata  usaha  umum  lingkup  seksi  wilayah  bertugas  melaksanakan pengelolaan  urusan  administrasi  tata  persuratan  dan  kearsipan,  kepegawaian,  keuangan,  perlengkapan  dan rumah tangga (BTNAP 2017b).
Adanya  urusan  tata  usaha  umum  di  tingkat  seksi,  menyebabkan  pegawai  di  tingkat  unit  pengelolaan khusus,  resort,  dan  urusan  teknis  tidak  lagi  dibebani  pekerjaan  administrasi  dan  rumah  tangga  yang seringkali  menyita  banyak  waktu,  sehingga  bisa  fokus  pada  pelaksanaan  tugas  utama.  Selain  itu,  kualitas hasil pekerjaan administrasi seperti tata persuratan, kearsipan, dan keuangan menjadi baik, karena dikerjakan oleh pegawai khusus. Begitu pun dengan barang milik negara (BMN), karena ada pegawai khusus yang ber- tanggungjawab  dalam  pengelolaan  BMN  di  tingkat  seksi  dan  setiap  pegawai  di  tingkat  resort  dan  unit pengelolaan  khusus  dibebani  tugas  memelihara  dan  menjaga  kebersihan  BMN,  maka  kondisi  BMN  lebih terawat, tertata, dan layak pakai. Hal lainnya yaitu kebutuhan sarana prasarana minimal di tingkat resort dan unit  pengelolaan  dapat  terpenuhi  dengan  baik,  sehingga  mampu  mendukung  pelaksanaan  tugas  berbasis resort di tingkat tapak.
Secara  ringkas  dapat  dijelaskan  bahwa  tata  hubungan  kerja  di  BTNAP  tersusun  secara  berjenjang. Pekerjaan  di  level  balai  adalah  pekerjaan  terkait  dengan  penyusunan  kebijakan,  koordinasi,  supervisi, asistensi, penyiapan anggaran dan sarana prasarana, analisis data dan penyediaan informasi (BTNAP 2017b). Pekerjaan  tersebut  dilakukan  oleh  beragam  jabatan  fungsional  umum  dan  beberapa  jabatan  fungsional tertentu  tingkat  ahli.  Pekerjaan  di  level  seksi  adalah  pekerjaan  berupa  supervisi,  asistensi,  pelaksanaan kegiatan teknis pemangkuan dan pengelolaan kawasan, verifikasi dan memasukkan data ke sistem database (BTNAP 2017b). Pekerjaan tersebut dilakukan oleh beberapa jabatan fungsional umum dan beberapa jabatan fungsional  tertentu  tingkat  terampil  dan  ahli.  Pekerjaan  di  level  resort  atau  unit  pengelolaan  adalah pelaksanaan  kegiatan  teknis  pemangkuan  dan  pengelolaan  kawasan,  serta  pengumpulan  data  dan  informasi (BTNAP 2017b). Pekerjaan tersebut dilakukan oleh Polhut dan PEH tingkat terampil dan ahli.

## Beban Kerja
Perhitungan beban kerja dilakukan berdasarkan uraian tugas dan volume pekerjaan selama 1 tahun pada masing-masing  jabatan,  kecuali  jabatan  struktural.  Perhitungan  volume  pekerjaan  mengacu  pada  dokumen perencanaan yaitu dokumen rencana kerja, rencana strategis, dan rencana pengelolaan. Uraian tugas jabatan fungsional  tertentu  mengacu  pada  pedoman  formasi  jabatan  fungsional  tertentu,  sedangkan  uraian  tugas jabatan fungsional umum selain mengacu pada dokumen analisis jabatan yang disusun Ditjen KSDAE, juga mengacu  pada  Keputusan  Kepala  Balai  Nomor  SK.331/BTNAP-1.1/2011  tentang  pengembangan  struktur organisasi  Balai  TNAP  beserta  ruang  lingkup  pelaksanaan  tugasnya,  hasil  studi  dokumen,  dan  hasil pengamatan. Idealnya, uraian tugas jabatan fungsional umum cukup mengacu pada dokumen analisis jabatan Ditjen  KSDAE.  Namun,  berdasarkan  hasil  pencermatan  dan  hasil  diskusi  dengan  Kepala  Subbagian Organisasi dan Tata Laksana Ditjen KSDAE beserta staf selaku penyusun dokumen analisis jabatan lingkup KSDAE,  uraian  tugas  jabatan  fungsional  umum  yang  disusun  Ditjen  KSDAE  masih  terdapat  beberapa kekurangan, sehingga belum mencerminkan kebutuhan organisasi yang sebenarnya.

## Persediaan dan Kebutuhan Pegawai
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  jumlah  persediaan  pegawai  BTNAP  di  tahun  2017  sampai  2019  lebih banyak  dibandingkan  jumlah  pegawai  yang  dibutuhkan  (Tabel  1),  dengan  asumsi  jumlah  pegawai pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  (PPPK)  adalah  tetap.  Hal  tersebut  menandakan  pengelolaan  BTNAP  di bidang  sumber  daya  manusia  belum  efisien.  Arsi  dan  Partiwi  (2012)  menyatakan  beban  kerja  yang  harus ditanggung  dalam  suatu  unit  organisasi  erat  kaitannya  dengan  efisiensi  dan  efektivitas  suatu  organisasi. Besarnya  jumlah  pegawai  akan  berdampak  pada  besarnya  anggaran  yang  dialokasikan  untuk  membiayai pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan teknis yang dapat dilakukan menjadi berkurang. Berdasarkan hasil olah data keuangan tahun 2017, alokasi anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan adalah sebesar 9 698 160  000  rupiah  atau  sebanyak  34%  dari  anggaran  yang  ada.  Jika  ditambahkan  dengan  biaya  pelaksanaan kegiatan  berupa  uang  harian,  upah  kerja,  dan  honor  pelaksana  kegiatan,  besaran  alokasi  yang  dianggarkan menjadi sebesar 49% dari anggaran yang ada.
Jumlah  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  lebih  sedikit  dibandingkan  PPPK  karena  pengadaan  PNS  tidak dilakukan  setiap  tahun,  sedangkan  pegawai  yang  purna  tugas  atau  mutasi  terjadi  setiap  tahun.  Penambahan PNS  pada  lima  tahun  terakhir  terjadi  tahun  2014  dan  2015  masing-masing  sebanyak  2  orang,  sedangkan pengurangan  PNS  setiap  tahunnya  sekitar  1  sampai  dengan  5  orang  (BTNAP  2018a).  Adanya  keterbatasan PNS mendorong Balai TNAP melakukan pengadaan PPPK untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam rangka mencapai  tujuan  pengelolaan.  Meskipun  demikian,  ada  beberapa  jabatan  yang  tidak  bisa  diisi  oleh  PPPK, contohnya jabatan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
Secara  umum,  kebutuhan  pegawai  jabatan  fungsional  tertentu  lebih  banyak  dibandingkan  kebutuhan pegawai  jabatan  fungsional  umum  (Tabel  1).  Hal  tersebut  disebabkan  sebagian  besar  kegiatan  yang dilaksanakan  adalah  kegiatan  teknis.  Secara  khusus,  kebutuhan  polhut  menjadi  paling  besar  dibandingkan jabatan  lainnya.  Besarnya  kebutuhan  polhut  terjadi  karena  sistem  pengelolaan  berbasis  resort  yang diterapkan fokus terhadap kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.
Aktivitas resort di TNAP berlangsung selama 24 jam. Jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk masing- masing resort adalah sebanyak 14 sampai dengan 15 orang, terdiri dari 12 orang polhut tingkat terampil dan ahli,  dan  2  orang  PEH  tingkat  terampil  serta  1  orang  juru  mudi  kapal  bagi  resort  yang  memiliki  akses wilayah perairan.
Jumlah  persediaan  dan  kebutuhan  pegawai  di  BTNAP  tidak  mengacu  pada  luasan  wilayah  yang dikelola, namun mengacu pada fungsi yang dijalankan dan target yang akan dicapai. Masing-masing resort di TNAP  memiliki  tipologi  yang  berbeda-beda.  Jumlah  pegawai  pada  resort  yang  menjalankan  3  fungsi sekaligus  (perlindungan,  pengawetan,  dan  pemanfaatan)  lebih  banyak  dibandingkan  jumlah  pegawai  pada resort yang hanya menjalankan 2 fungsi, meskipun resort yang menjalankan dua fungsi memiliki luasan jauh lebih besar.
Kegiatan  perlindungan  dan  pengamanan  hutan  di  TNAP  dalam  bentuk  patroli  daratan  tidak  dilakukan pada seluruh kawasan, melainkan hanya dilakukan pada kawasan-kawasan prioritas seperti kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi. Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah, contohnya kawasan yang sulit diakses dipantau melalui patroli udara dengan menggunakan pesawat trike sebanyak satu bulan satu kali.
Sistem  kerja  kegiatan  perlindungan  dan  pengamanan  hutan  dilakukan  dalam  bentuk  tim  kerja  dengan sistem bergilir 3-2-1, yaitu 3 hari patroli, 2 hari administrasi, dan 1 hari libur (BTNAP 2017a). Satu tim kerja polhut  terdiri  dari  3  orang  dan  setiap  hari  minimal  ada  2  tim  yang  bertugas,  mengingat  kawasan  TNAP mudah diakses masyarakat dan rawan tindak pidana kehutanan. Dalam satu tim diatur oleh satu orang yang menjaga  pos  dan  dua  orang  berpatroli  sambil  mengisi tallysheet .  Patroli  dilakukan  dengan  5  cara,  yaitu berjalan  kaki,  menggunakan  sepeda  motor,  menggunakan  mobil,  menggunakan  kapal/perahu,  dan menggunakan  pesawat  trike.  Sementara  polhut  bertugas  menyelenggarakan  fungsi  perlindungan,  pegawai dengan  jabatan  PEH  bertugas  menyelenggarakan  fungsi  pengawetan  dan  pemanfaatan.  Satu  tim  kerja  PEH terdiri dari 2 orang. Adapun uraian tugas resort yaitu sebagai berikut (BTNAP 2011b):
1.  Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan secara preemtif, preventif dan represif, termasuk dalam hal ini kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan.
2.  Pengawetan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya
Kegiatan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya yang dilakukan meliputi:
a.  Pemantauan  jenis  dan  habitat,  berupa  kegiatan  pencatatan  dan  perekaman  data  terhadap  kondisi  atau keberadaan suatu jenis baik flora maupun fauna dalam suatu blok yang telah direncanakan oleh resort pengelolaan.
b.  Pendataan  terhadap  perkembangan  dan  keberadaan  satwa  liar  pada  areal  yang  menjadi  konsentrasi satwa.
c.  Pembibitan  dan  restorasi  terhadap  areal  terbuka  akibat  penebangan  liar  dengan  jenis  yang  sesuai dengan kondisi areal tersebut.
3.  Pemanfaatan secara lestari, dalam hal ini resort pengelolaan memiliki tugas minimal sebagai berikut:
a.  Interpretasi,  yaitu  memberikan  penjelasan  dan  mengapresiasikan  objek  daya  tarik  wisata  alam  yang ada pada wisatawan sehingga aspek pelayanan, keamanan dan kepuasan wisatawan dapat tercapai.
b.  Meminimalkan dampak akibat wisata dengan melakukan kegiatan seperti:
• Pemasangan papan petunjuk dan papan larangan.
• Pemantauan dan pendataan pengunjung.
• Melakukan operasi bersih secara rutin pada waktu yang telah ditentukan.
c.  Pemantauan dan pelaporan, hal ini terutama dilakukan oleh resort pengelolaan yang memiliki kawasan zona pemanfaatan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain:
• Pemantauan terhadap kegiatan pengusahaan pariwisata alam.
• Pemantauan  terhadap  dampak  adanya  aktivitas  wisata  sehingga  dapat  dilakukan  pencegahan  dini kerusakan kawasan hutan.
• Pendataan pengunjung.
• Bersama  operator  wisata  dan  pengusahaan  wisata  alam  melakukan  pemantauan  terhadap  berbagai aktivitas wisatawan terkait dengan resiko dan keselamatan wisatawan.
• Pencataan dan pelaporan.
Pengelolaan di tingkat tapak, selain dilakukan oleh resort juga dilakukan oleh unit pengelolaan khusus. Unit  pengelolaan  khusus  di  tingkat  tapak  dibentuk  untuk  mengatasi  permasalahan  yang  muncul  di  tingkat resort. Pada saat itu, ada pekerjaan yang menjadi tugas resort, namun tidak mampu dijalankan dengan baik, yaitu  pekerjaan  pengelolaan  pariwisata  alam  di  Plengkung,  Pengelolaan  Banteng  di  Sadengan,  dan Pengelolaan  Penyu  di  Ngagelan.  Adapun  uraian  tugas  pada  masing-masing  unit  pengelolaan  (BTNAP 2017b), yaitu:
1.  Unit Pengelolaan Pariwisata Alam Plengkung, bertugas:
a.  Melakukan pemantauan dan pelayanan pengunjung
b.  Menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah zona pemanfaatan Plengkung
c.  Melakukan  pengawasan  dan  pemantauan  pelaksanaan  RKT  masing-masing  PPA  secara  sistematik sesuai dengan standar pelaksanaan yang tertuang dalam RKT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d.  Bersama-sama dengan pengelola PPA untuk menjaga kebersihan di kawasan Plengkung
e.  Melakukan pemeriksaan dan pengawasan sarana umum
f.  Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan RKT dan atau kegiatan yang bersifat insidentil ke kantor balai.
2.  Unit Pengelolaan Banteng Sadengan, bertugas:
a.  Melakukan  pemantauan  populasi  banteng  dan  satwa  liar  lainnya  di feeding  ground Sadengan  dan sekitarnya secara reguler
b.  Melakukan pemantauan distribusi ketersediaan air bagi satwa liar di feeding ground Sadengan c.   Melakukan pemantauan dan pengendalian sebaran gulma dan atau tumbuhan pengganggu d.  Melakukan pemantauan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembinaan habitat di feeding groun d Sadengan
e.  Merencanakan dan melaksanakan pembinaan habitat di feeding ground Sadengan
f.  Memberikan  pelayanan  dan  pendampingan  terhadap  berbagai  kegiatan  penelitian  dan  praktek  kerja lapang yang dilakukan oleh pelajar, mahasiswa, dan peneliti terkait dengan pengelolaan  satwa liar di Sadengan
g.  Menyajikan dan atau memberikan berbagai informasi terkait dengan pengelolaan populasi banteng dan satwaliar lainnya yang ada di feeding ground Sadengan
h.  Melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan  pembinaan  habitat  yang  dilakukan  oleh  pihak  lain  yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Balai
i.  Mengumpulkan dan menyajikan berbagai data yang diperlukan dalam rangka pengelolaan satwaliar di feeding ground Sadengan
j.  Melakukan  konsultasi  dan  atau  koordinasi  dengan  Kepala  Resort  dan  atau  Kepala  SPTNW  terhadap berbagai kondisi yang mengancam keberadaan populasi satwaliar di feeding ground Sadengan k.  Menyusun  dan  menyampaikan  laporan  pelaksanaan  kegiatan  secara  reguler  per  bulan  dan  laporan pelaksanaan tugas lainnya kepada Kepala Balai yang telah diketahui oleh kepala seksi.
3.  Unit Pengelolaan Penyu Semi Alami Ngagelan, bertugas:
a.  Melakukan patroli pengawasan dan lalar di sepanjang pantai mulai dari Blok Cungur sampai dengan Blok Pancur
b.  Memasang tag pada penyu yang mendarat
c.  Melakukan pengambilan telur penyu
d.  Menanam telur dan melakukan penandaan di kandang peneluran
e.  Memelihara tukik di bak pemeliharaan
f.  Melepaskan tukik
g.  Melakukan  pemeliharaan  secara  berkala  terhadap  bak  penetasan,  bak  pemeliharaan,  dan  sarana prasarana lain di Unit Pengelolaan Penyu Semi Alami Ngagelan
h.  Melakukan pendataan dan pelaporan kegiatan pengelolaan penyu
i.  Menyajikan  dan  memperbaharui  berbagai  data  dan  informasi  terkait  dengan  pengelolaan  konservasi penyu dalam media informasi yang telah tersedia.
Berdasarkan uraian tugas di atas, tugas yang dilakukan oleh unit pengelolaan khusus adalah tugas yang berhubungan dengan penyelenggaraan fungsi pengawetan dan pemanfaatan. Dengan demikian pegawai yang dibutuhkan  pada  ketiga  unit  tersebut  adalah  pegawai  dengan  jabatan  PEH  tingkat  terampil  dan  ahli.  Sama halnya dengan resort, aktivitas di unit pengelolaan khusus juga berlangsung selama 24 jam. Jumlah pegawai yang  dibutuhkan  adalah  sebanyak  4  orang  untuk  Unit  Pengelolaan  Pariwisata  Alam  Plengkung,  6  orang untuk  Unit  Pengelolaan  Banteng  Sadengan,  dan  6  orang  untuk  Unit  Pengelolaan  Penyu  Semi  Alami Ngagelan.  Pegawai  yang  ada  di  ketiga  unit  tersebut  dibagi  menjadi  2  tim,  masing-masing  beranggotakan  2 orang untuk Unit Pengelolaan Pariwisata Alam Plengkung dan 3 orang untuk kedua unit lainnya yaitu Unit Pengelolaan  Banteng  Sadengan  dan  Unit  Pengelolaan  Penyu  Semi  Alami  Ngagelan,  dengan  sistem  kerja bergilir.
Hasil  perhitungan  (Tabel  1)  menunjukkan  terdapat  kesenjangan  jumlah  persediaan  dan  kebutuhan pegawai pada beberapa jenis jabatan dengan  penanda warna kuning dan hijau. Kekurangan jumlah pegawai pada  jenis  jabatan  tertentu  dapat  diatasi  dengan  tiga  cara,  yaitu:  1)  menambah  jumlah  pegawai  melalui pengadaan  PPPK,  karena  pengadaan  PNS  sangat  terbatas  dan  terpusat,  sehingga  kecil  kemungkinan  dapat memenuhi kebutuhan organisasi, 2) meningkatkan kemampuan pegawai yang ada untuk bisa menyelesaikan pekerjaan  melebihi  standar,  sehingga  beban  pekerjaan  yang  ada  dapat  diselesaikan  dengan  baik,  dan  3) menggunakan  teknologi  untuk  membantu  menyelesaikan  pekerjaan.  Kelebihan  jumlah  pegawai  pada  jenis jabatan  tertentu  dapat  diatasi  dengan  diterapkannya  persyaratan  kenaikan  jenjang  jabatan  berdasarkan kebutuhan  organisasi.  Contohnya  polhut  pertama  tidak  dapat  naik  jenjang  jabatan  menjadi  Polhut  Muda selama kebutuhan Polhut Muda di BTNAP telah terpenuhi yaitu sebanyak 2 orang.
Secara  fungsi,  pengadaan  PPPK  di  BTNAP  telah  disesuaikan  dengan  kebutuhan  organisasi  mulai  dari tenaga  administrasi  dan  rumah  tangga  hingga  tenaga  teknis,  namun  secara  jumlah  masih  belum  sesuai dengan  kebutuhan. Kelebihan  jumlah pegawai sangat terlihat pada PPPK dengan jabatan  Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA), sedangkan kekurangan pegawai sangat terlihat pada jabatan analis data dan pengolah data.
Hasil  analisis  kebutuhan  pegawai  berdasarkan  beban  kerja  selain  digunakan  sebagai  dasar  penyusunan formasi  pegawai,  juga  digunakan  sebagai  dasar  pendistribusian  pegawai.  Berdasarkan  hasil  analisis, pendistribusian pegawai di TNAP belum sesuai kebutuhan (Gambar 3). Menumpuknya pegawai di satu sisi
pekerjaan dan kurangnya pegawai di sisi pekerjaan lainnya terjadi karena tidak tersedianya dokumen analisis kebutuhan  pegawai  sebagai  acuan  dalam  penyusunan  formasi  pegawai  (Kemenpan  2004).  Oleh  karena  itu, untuk  menghasilkan  sumber  daya  yang  efektif  dan  efisien  suatu  organisasi  perlu  melakukan  perencanaan sumber daya manusia yang tepat sasaran (Adawiyah dan Sukmawati 2013).
Penempatan karyawan yang tepat merupakan salah satu kunci untuk memperoleh prestasi kerja optimal (Nurhuda et al. 2014). Hasil penelitian  Anita et al. (2013) di Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas Penduduk Aceh  membuktikan  bahwa  penempatan  dan  beban  kerja  pegawai  mempunyai  hubungan  positif  dengan motivasi  kerja  dan  peningkatan  prestasi  kerja  pegawai.  Hasil  penelitian  Suharto  (2012)  juga  membuktikan bahwa  motivasi  kerja  mempengaruhi  kinerja  pegawai.  Adapun  persediaan  dan  kebutuhan  pegawai  BTNAP tahun  2017  berdasarkan  jenis  pekerjaan  disajikan  pada  Gambar  3  serta  persediaan  dan  kebutuhan  pegawai BTNAP tahun 2017 hingga 2019 berdasarkan jabatan disajikan pada Tabel 1.
Gambar 3 Persediaan dan kebutuhan pegawai BTNAP tahun 2017 berdasarkan jenis pekerjaan
Tabel 1 Persediaan dan kebutuhan pegawai BTNAP tahun 2017-2019 berdasarkan jabatan
No Nama jabatan Jumlah persediaan  pegawai (orang) Jumlah kebutuhan pegawai tahun 2017-2019 (orang) Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Pegawai Negeri Sipil 1 Kepala balai 1 1 1 1 2 Kepala subbagian tata usaha 1 1 1 1 3 Kepala seksi 2 2 2 2 4 Analis data 3 5 5 7 5 Pengolah data 0 0 0 3 6 Bendahara 1 1 1 2 7 Operator radio/komputer 0 0 0 1 8 Penata administrasi kepegawaian 1 1 1 1 9 Penata administrasi keuangan 5 5 5 5 10  Penata usaha umum 3 3 3 4 11  Pengelola BMN 4 4 4 4 12  Polhut muda 7 7 7 2 13  Polhut pertama 2 2 2 12 14  Polhut penyelia 4 4 2 14 15  Polhut pelaksana lanjutan 17 16 14 20 16  Polhut pelaksana 2 2 2 18 17  Polhut pelaksana pemula 0 0 0 12 18  PEH Madya 0 0 0 1 19  PEH Muda 0 0 0 3 20  PEH pertama 5 5 5 5
No Nama jabatan Jumlah persediaan  pegawai (orang) Jumlah kebutuhan pegawai tahun 2017-2019 (orang) Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 21  PEH penyelia 1 1 1 2 22  PEH pelaksana lanjutan 10 10 9 4 23  PEH pelaksana 4 4 4 19 24  PEH pelaksana pemula 1 1 1 3 25  Penyuluh kehutanan muda 0 0 0 1 26  Penyuluh kehutanan pertama 1 1 1 1 27  Penyuluh kehutanan penyelia 0 0 0 1 28  Penyuluh kehutanan pelaksana lanjutan 0 0 0 1 29  Penyuluh kehutanan pelaksana 1 1 1 1 30  Penyuluh kehutanan pelaksana pemula 0 0 0 1 31  TPHL 4 4 4 0 32  Pemelihara satwa 2 2 2 0 33  Tugas belajar 2 0 0 0 34  Pengemudi 0 0 0 5 35  Pramu kantor 0 0 0 3 36  Petugas keamanan 0 0 0 7 37  Juru mudi kapal 0 0 0 4 38  Pemelihara taman, halaman kantor, & rumah dinas 0 0 0 4 Jumlah Pegawai Negeri Sipil 84 83 78 175 Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 1 Fasilitator pendampingan pemberdayaan masyarakat 2 2 2 0 2 Petugas entry data sistem informasi kawasan 2 2 2 0 3 Pramu kantor 2 2 2 0 4 Penata usaha umum 1 1 1 0 5 Pemelihara taman, halaman `kantor, dan rumah dinas 3 3 3 0 6 Pengaman kantor 5 5 5 0 7 Pengemudi 3 3 3 0 8 Petugas pengelola website 1 1 1 0 9 Petugas pengelola sistem informasi pengelolaan kawasan 1 1 1 0 10  Tenaga Perawat dan Pemelihara Rusa 1 1 1 0 11  Tenaga pembantu pengelolaan habitat dan populasi Banteng di Sadengan dan Penyu di Ngagelan 8 8 6 0 12  Tenaga pembantu Pembinaan Pengusahaan Pariwisata Alam di Plengkung 2 2 2 0 13  MMP 40 40 40 0 14  MPA 22 22 22 0 15  Juru mudi kapal 3 3 3 0 16  Pelayan wisata 8 8 8 0 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 104 104 104 0 Jumlah keseluruhan 188 187 182 175
Berlebihnya  jumlah  pegawai  pada  jenis  pekerjaan  perlindungan  dan  pengamanan  hutan  serta pengawetan dan pemanfaatan hutan, meskipun dinilai kurang efisien, namun secara kinerja dapat dikatakan baik  karena  mampu  mencapai  sebagian  besar  indikator  di  tahun  2017  (BTNAP  2018b).  Sebaliknya, kekurangan  pegawai  pada  jenis  pekerjaan  pemberdayaan  masyarakat  serta  administrasi  dan  rumah  tangga menyebabkan  besarnya  beban  kerja  yang  harus  ditanggung  pegawai.  Kelebihan  beban  kerja  dapat  menjadi sumber stres psikologis dan bahkan ketidakseimbangan mental dan fisik (Ivancevich et al. 2007; Qureshi et al . 2013). Kondisi tersebut mengakibatkan hasil kerja pegawai menjadi tidak maksimal, bahkan bisa memicu terjadinya konflik.
Secara umum kekurangan pegawai berdasarkan tugas di BTNAP tidak mencolok, jika dipersentasekan sekitar 11 hingga 33 % (Gambar 3). Meskipun demikian, ada beberapa jenis jabatan pada tugas administrasi dan  rumah  tangga  yang  perlu  mendapat  prioritas  pengadaan  di  masa  mendatang  yaitu  pada  jenis  jabatan analis data, pengolah data, dan bendahara penerimaan.
Saat  ini  hanya  tersedia  3  orang  dari  7  analis  data  yang  dibutuhkan,  sedangkan  untuk  jabatan  pengolah data  dan  bendahara  penerimaan  masih  belum  tersedia.  Tidak  tercukupinya  pegawai  dengan  jabatan  analis data  dan  pengolah  data  menjadi  salah  satu  penyebab  lemahnya  hasil  analisis  dari  data  yang  secara  rutin dikumpulkan,  terutama  analisis  data  spasial  (BTNAP  2018b).  Tidak  tersedianya  pegawai  dengan  jabatan bendahara  penerimaan  pun  menyebabkan  pegawai  PEH  Pertama  yang  ada  di  urusan  pengelolaan  kehati, pemanfaatan,  dan  data  informasi  tidak  fokus  pada  tugas  utamanya  sebagai  pejabat  fungsional  PEH  karena sibuk  mengerjakan  tugas  sebagai  bendahara  penerimaan  PNBP,  padahal  secara  aturan,  pegawai  dengan jabatan fungsional tertentu tidak diperbolehkan menjadi bendahara penerimaan.

## Gambar 4 Jumlah PNS dan MMP tahun 2017 berdasarkan rentang usia
Berdasarkan  usia  (Gambar  4),  sebagian  besar  PNS  berumur  lebih  dari  30  tahun.  Hal  tersebut  terjadi karena  pengadaan  PNS  beberapa  tahun  terakhir  sangat  terbatas.  Idealnya  sebaran  usia  PNS  berbentuk piramida,  dalam  arti  jumlah  PNS  usia  muda  lebih  banyak  ketimbang  usia  tua.  Kurangnya  pegawai  dengan kisaran umur di bawah 30 tahun mendorong pengadaan PPPK di BTNAP diprioritaskan pada usia 21 sampai dengan 30 tahun. Contohnya pengadaan PPPK dalam bentuk Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP).
Berdasarkan  pendidikan  (Gambar  5),  PNS  di  BTNAP  termasuk  memadai.  Jumlah  pegawai  pada  level bawah lebih banyak daripada jumlah pegawai level atasnya, kecuali jumlah pegawai berpendidikan D3. Hal ini  disebabkan  pengadaan  calon  pegawai  negeri  sipil  lebih  diprioritaskan  pada  tingkat  pendidikan  sarjana, sehingga terjadi kekosongan pada tenaga pengolah data dan penata administrasi. Tingkat pendidikan pegawai di  BTNAP  tergolong  tinggi.  Tingkat  pendidikan  paling  rendah  adalah  tingkat  pendidikan  menengah  atas. Tingkat  pendidikan  seorang  pegawai,  cenderung  berkaitan  dengan  tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman pegawai  terhadap  pekerjaannya,  sehingga  semakin  tinggi  tingkat  pendidikan,  semakin  tinggi  pula  kualitas hasil kerjanya (Aristi dan Hafiar 2014).

## Gambar 5 Persentase PNS tahun 2017 berdasarkan pendidikan

## SIMPULAN
Secara keseluruhan, jumlah pegawai di BTNAP tahun 2017 hingga 2019 telah melebihi jumlah pegawai yang dibutuhkan, namun secara fungsi (tenaga administrasi dan teknis) masih terjadi ketimpangan, yaitu: 1) kelebihan  pegawai  pada  jenis  pekerjaan  perlindungan  dan  pengamanan  hutan  serta  pengawetan  dan pemanfaatan  hutan;  2)  kekurangan  pegawai  pada  jenis  pekerjaan  pemberdayaan  masyarakat  sekitar  hutan serta  administrasi  dan  rumah  tangga.  Terutama  pada  jabatan  analis  data,  pengolah  data,  dan  bendahara penerimaan.

## SARAN
Perlu  ada  prioritas  pengadaan  pegawai  dengan  jabatan  analis  data,  pengolah  data,  dan  bendahara penerimaan di BTNAP atau mendidik dan melatih pegawai yang ada khususnya pegawai fungsional tertentu tingkat ahli untuk meningkatkan kemampuan dalam mengolah dan menganalisis data.

## DAFTAR PUSTAKA
[BKN] Badan Kepegawaian Negara. 2011. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011  tentang  Pedoman  Umum  Penyusunan  Kebutuhan  Pegawai  Negeri  Sipil.  Jakarta:  Badan Kepegawaian Negara.
[BTNAP]  Balai  Taman  Nasional  Alas  Purwo.  2011a.  Keputusan  Kepala  Balai  Nomor  SK.331/BTNAP- 1.1/2011  tentang  Pengembangan  Struktur  Organisasi  Balai  Taman  Nasional  Alas  Purwo  serta  Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugasnya. Banyuwangi: Balai Taman Nasional Alas Purwo.
[BTNAP]  Balai  Taman  Nasional  Alas  Purwo.  2011b.  Keputusan  Kepala  Balai  Nomor  SK.332/BTNAP- 1.1/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Minimal Resort Lingkup Balai Taman Nasional Alas Purwo. Banyuwangi: Balai Taman Nasional Alas Purwo.
[BTNAP]  Balai  Taman  Nasional  Alas  Purwo.  2017a.  Keputusan  Kepala  Balai  Nomor  SK.47/T.38/TU- 1/Peg.2.0/12/2017 tentang Mutasi dan Alih Tugas Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu Lingkup Balai Taman Nasional Alas Purwo. Banyuwangi: Balai Taman Nasional Alas Purwo.
[BTNAP]  Balai  Taman  Nasional  Alas  Purwo.  2017b.  Dokumen  Role  Model  Pengembangan  dan  Fasilitasi Resort  Based  Management  Taman  Nasional  Alas  Purwo.  Banyuwangi:  Balai  Taman  Nasional  Alas Purwo.
[BTNAP] Balai Taman Nasional Alas Purwo. 2018a. Daftar Urut Kepangkatan Balai Taman Nasional Alas Purwo Tahun 2017. Banyuwangi: Balai Taman Nasional Alas Purwo.
[BTNAP]  Balai  Taman  Nasional  Alas  Purwo.  2018b.  Laporan  Kinerja  Balai  Taman  Nasional  Alas  Purwo Tahun 2017. Banyuwangi: Balai Taman Nasional Alas Purwo.
[Dit  KK]  Direktorat  Kawasan  Konservasi.  2016.  Laporan  Penilaian  Efektivitas  Pengelolaan  Kawasan Konservasi di Indonesia Tahun 2016. Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi.
[Kemenpan]  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara.  2004.  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Nomor  KEP/75/M.PAN/7/2004  tentang  pedoman  perhitungan  kebutuhan  pegawai berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi pegawai negeri sipil. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
Adawiyah  W,  Sukmawati  A.  2013.  Analisis  beban  kerja  sumber  daya  manusia  dalam  aktivitas  produksi komoditi sayuran selada (studi kasus: CV Spirit Wira Utama). Jurnal Manajemen dan Organisasi IV . (2):128-143.
Anita  J,  Aziz  N,  Yunus  M.  2013.  Pengaruh  penempatan  dan  beban  kerja  terhadap  motivasi  kerja  dan dampaknya  pada  prestasi  kerja  pegawai  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Mobilitas  Penduduk  Aceh. Jurnal Manajemen Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala . 2(1):67-77.
Appleton MR, Texon GI, Uriarte MT. 2003. Competence Standards for Protected Area Jobs in South East Asia. Filipina (PH): ARCBC.
Aristi N, Haviar H. 2014. Analisis beban kerja tenaga pendidik dan kependidikan di Fakultas Y Universitas X. Jurnal Kajian Komunikasi . 2(1):53-60.
Arsi RM, Partiwi SG. 2012. Analisis beban kerja untuk menentukan jumlah optimal karyawan dan pemetaan kompetensi  karyawan  berdasarkan  pada  job  description  (studi  kasus:  jurusan  teknik  industri,  ITS, Surabaya). Jurnal Teknik ITS . 1(1):A526-A529.
Ivancevich  JM,  Konopaske,  Matteson  MT.  2007.  Perilaku  dan  Manajemen  Organisasi  Jilid  1.  Erlangga, Jakarta.
Leverington F, Hockings M, Pavese H, Costa KL, Courrau J. 2008. Management Effectiveness Evaluation in Protected  Areas  —  A  Global  Study.  Australia:  The  University  of  Queensland,  Gatton,  TNC,  WWF, IUCN-WCPA.
Nurhuda E, Hamid D, Riza MF. 2014. Analisis pelaksanaan program rekrutmen, seleksi, penempatan kerja, dan  pelatihan  karyawan  (studi  kasus  pada  karyawan  Biro  Perjalanan  Umum  Rosalia  Indah). Jurnal Administrasi Bisnis . 9(1):1-9.
Pemerintah RI. 2017. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Jakarta: Pemerintah RI.
Qureshi  M,  Iftikhar  M,  Abbas  S,  Hassan  U,  Khan  K,  Zaman  K.  2013.  Relationship  between  job  stress, workload,  environment,  and  employess  turnover  intentions:  what  we  know,  what  should  we  know. World Applied Sciences Journal . 23(6):764-770.
Stolton  S,  Dudley  N.  2016.  METT  Handbook:  A  Guide  to  Using  the  Management  Effectiveness  Tracking Tool (METT). WWF-UK, Woking.
Suharto  AA.  2012.  Pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia,  komitmen,  dan  motivasi  terhadap  kinerja pegawai pada Inspektorat Kabupaten Kediri. Jurnal Ilmu Manajemen Revitalisasi . 1(3):67-79.