## IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI PENERAPAN QANUN DI ACEH
[Aulia Saiful Hadi] 1
1 [International Business Law, School of Business and Economics, Universitas Prasetiya Mulya]
1 [auliasaifulh@gmail.com]

## Abstract
Restorative justice is a development of the purpose of prosecution in general that focuses on criminal  acts  that  occur.  As  the  purpose  of  the  prosecution  in  general,  that  focus  on retaliation  for  actions  carried  out  with  the  aim  of  providing  a  deterrent  effect  for  the perpetrator.  Meanwhile,  the  purpose  of  prosecution  based  on  restorative  justice  is  to emphasize the fulfillment of the rights of each party involved with criminal acts that occur, especially  realizing  a  sense  of  justice  in  society.  In  this  case,  the  existence  of  restorative justice is as a concept of recovery of the parties involved to return to the original condition or  resemble  the  original  situation  before  the  occurrence  of  criminal  acts  in  society.  The concept  of  restorative  justice  directly  involves  the  perpetrator,  victim,  and  community  in accommodating  the  needs  of  the  relevant  parties.  The  policy  of  the  State  Police  of  the Republic of Indonesia, in general, has fulfilled the concept of restorative justice as a whole, which  focuses  on  restoring  the  rights  of  the  relevant  parties  in  realizing  a  harmonious community  life  as  usual.  Similarly,  with  the  customary  judiciary  found  in  Aceh  with  the existence of Qanun Aceh has also accommodated the overall concept of restorative justice to the settlement of criminal cases in the community.
Keywords : Restorative justice, Police, Criminal Acts, Qanun Aceh.
Received: 15 Januari 2022           Revised: 14 April 2022          Available Online: 28 April 2022

## 1. PENDAHULUAN
Sebagaimana  diketahui  bahwa  eksistensi  hukum  di  dalam  masyarakat  ialah
P- ISSN : 2614 – 5723 E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar
Volume 6, Nomor 1, Tahun  2022
email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
sebagai  sarana  dalam  mewujudkan  ketertiban,  kedamaian,  bahkan  kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum itu sendiri juga akan saling berkaitan erat dengan unsur- unsurnya  lainnya.  Kaitan  erat  ini  tentunya  dapat  dijabarkan  sebagai  bentuk  kerja sama  antara  penegak  hukum  itu  sendiri.  Dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum, utamanya  pidana,  tentunya  terdapat  kerja  sama  antara  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan,  dan  lembaga  pemasyarakatan  dalam  mewujudkan  tujuan  yang  sama yaitu  ketertiban,  kedamaian,  dan  kesejahteraan  dalam  masyarakat.  Ringkasnya, hadirnya  hukum  dalam  masyarakat  ingin  mewujudkan  tatanan  masyarakat  yang sejahtera.
Dalam  hal  penegakan  hukum  pula  terdapat  tiga  unsur  utama  yang  perlu diperhatikan  yaitu  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  dan  keadilan.  Adanya  hukum pidana juga mewujudkan keadilan di dalam masyarakat melalui penyelesaian kasus tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat dan senantiasa memberikan bentuk perlindungan  hak  asasi  manusia  bagi  siapapun. 1 Dalam  hal  ini,  tentunya  seluruh komponen  dalam  pelaksanaan  hukum  pidana  di  kehidupan  bermasyarakat  mesti mampu berjalan secara harmonis. 2 Secara umum memang dalam proses penegakan hukum pidana kerap sekali bentuk proses penegakannya ialah berakhir pada situasi pemidanaan  pelaku  atas  perbuatannya  tetapi  proses  ini  kerap  kali  pula  tidak memenuhi pemulihan hak-hak korban baik kerugian fisik maupun psikis akibat dari peristiwa  tindak  pidana  yang  terjadi. 3 Sehingga,  bentuk  pemidanaan  ini  sering menjadi persoalan bahwa kurangnya memberikan rasa keadilan bagi para korban.
Tentunya,  jika  pelaksanaan  penegakan  hukum  pidana  yang  hanya  berujung pada tujuan pemidanaan sebagai pemberi efek jera atau sebagai bentuk pembalasan sudah  pasti  kurang  efektif  diterapkan  dalam  masyarakat 4 .  Hal  ini  sebagaimana bentuk keadilan bagi masyarakat belum tentu terpenuhi melalui tujuan pemidanaan yang  hanya  menitikberatkan  pada  pemberian  efek  jera.  Dalam  kata  lain,  tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh masyarakat ialah penegakan hukum yang mampu mengakomodir  kepentingan  pemulihan  korban  dan  menyelesaikan  permasalahan secara adil sesuai harapan dari korban itu sendiri. 5
Dalam  hal  ini,  Kepolisian  pada  dasarnya  telah  memiliki  kebijakan-kebijakan strategis  dalam  mewujudkan  serta  menghadirkan  keadilan  terhadap  pelaksanaan penegakan hukum pada penerapan penyelesaian kasus tindak pidana di masyarakat melalui  keadilan  restoratif  ( restorative  justice ).  Adapun,  eksistensi  Kepolisian  ialah sebagai entry point (pintu  masuk)  dari  proses  pelaksanaan  penegakan  hukum
1 Poernomo, Bambang. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana . Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
2 Mahendra, A. P. 2020. Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. Jurist-Diction . 3(4).
3 Gemilang,  M.  F.  2019.  Restorative  Justice  sebagai  Hukum  Progresif  oleh  Penyidik  Polri. Jurnal  Ilmu  Kepolisian . 13(3).
4 ibid
5 Sianturi, S.R. 1996. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya . Alumni Ahaem. Jakarta.
pidana 6 .  Adapun  maksud entry  point ialah  kepolisian  berperan  sebagai  penentu terhadap  suatu  kasus  dapat  dikatakan  sebagai  peristiwa  tindak  pidana  atau  tidak, bahkan menjadi penentu pula dapat atau tidaknya peristiwa tersebut dilanjutkan ke pengadilan.
Dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum,  Kepolisian  menerapkan  konsep keadilan restoratif ( restorative justice ) sebagaimana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019) dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  SE/8/VII/2018  Tahun  2018  tentang  Penerapan Keadilan  Restoratif  ( restorative  justice )  dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  (SE Kapolri  Nomor  8  Tahun  2018).  Adanya,  penerapan  konsep  keadilan  restoratif ( restorative  justice )  melalui  kepolisian  merupakan  bentuk  perkembangan pelaksanaan  penegakan  hukum  di  Indonesia  sebagaimana  bertujuan  mewujudkan terciptanya  rasa  keadilan  bagi  masyarakat  dengan  adanya  pemulihan  kembali seperti semula atau menyerupai kondisi semula bagi korban. Dalam kata lain dapat terpenuhi kepentingan serta keadilan bagi para korban.
Penerapan  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  bukan  sebatas  berakhirnya proses  perkara  secara  damai  saja,  melainkan  sebagai  bentuk  pemenuhan  keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat pada suatu perkara tindak pidana. 7 Dalam memaknai keadilan  restoratif  ( restorative  justice ),  penanganan  terhadap  perkara  pidana memiliki  tujuan  untuk  memperbaiki  ketidakseimbangan  dalam  tatanan  masyarkat akibat  dari  adanya  suatu  tindak  pidana  tertentu.  Dalam  hal  pengembalian keseimbangan  tatanan  masyarakat  inilah,  maka  diperlukannya  keterlibatan  penuh antara korban, masyarakat dan pelaku untuk menciptakan keseimbangan kembali 8 .
Pemberlakuan Qanun Aceh sebagai Peraturan Daerah  mengenai penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  aceh,  tentu  terdapat perbedaan  atau  ketentuan  khusus  dengan  Perkapolri  Nomor  6  Tahun  2019  dan  SE Kapolri  Nomor  8  Tahun  2018  dalam  penerapan  konsep  keadilan  restoratif ( restorative  justice ).  Atas  dasar  hal  tersebut  untuk  mengetahui  bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana oleh Kepolisian setempat dengan penerapan konsep  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  di  Aceh,  maka  perlu  dilakukan penelitian  untuk  mengkaji  secara  mendalam  sejauh  mana  peraturan  terkait  telah mengakomodir  penerapan  konsep  keadilan  restorative  dalam  hal  penyelesaian tindak  pidana  di  Aceh.  Dengan  demikian,  penelitian  dengan  judul  Implementasi Restorative Justice dalam  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  melalui  penerapan qanun  di  Aceh  dilakukan  untuk  mempelajari  hal-hal  atau  ketentuan  khusus  yang terdapat di Aceh secara umum.
6 Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  SE/8/VII/2018  Tahun  2018  tentang  Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018).
7 Faisal. 2010. Menerobos Positivisme Hukum . Rangkang-Education. Yogyakarta.
8 Mahendra, A. P. 2020. Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. Jurist-Diction . 3(4).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yaitu  penelitian  hukum yang mengkaji secara komprehensif penerapan aturan hukum di dalam masyarakat, utamanya  penerapan  berbagai  aturan  di  dalam  masyarakat  Aceh  sebagai  fokus utama  pengkajian. 9 Adapun  metode  pendekatan  yang  digunakan  ialah  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  yakni  pendekatan  menelaah  regulasi terkait  dengan  keadilan  restoratif  dan  pendekatan  analitis  ( analytical  approach ) yaitu  pendekatan  menganalisis  regulasi  terkait  beserta  penerapannya  di  dalam masyarakat. 10 Untuk  memperoleh  data  dalam  penelitian  ini  ialah  menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal  dari  informan  atau  lembaga.  Sedangkan,  data  sekunder  yaitu  data kepustakaan  dan  dokumen  hukum.  Data  tersebut  akan  dianalisis  dengan  analisis kualitatif  dan  bentuk  penelitian  ini  ialah  penelitian  bersifat  analisis  deskriptif maksudnya  adalah  memberikan  gambaran  atas  fokus  penelitian  sebagaimana  hasil penelitian yang dilakukan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Umumnya pelaksanaan penegakan hukum pidana kerap hanya bermuara pada tujuan  pemidanaan  berupa  pemberi  efek  jera  atau  dalam  kata  lain  hanya  sebagai bentuk  pembalasan  atas  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan. 11 Sedangkan, penerapan  tujuan  pemidanaan  berupa  pemberi  efek  jera  juga  tidak  menghadirkan rasa  keadilan  di  dalam  masyarakat,  utamanya  tidak  efektif  dalam  memperbaiki tatanan  atau  kehidupan  di  dalam  masyarakat  serta  tidak  memulihkan  atau mengembalikan  hak-hak  para  korban  dari  tindak  pidana  yang  terjadi. 12 Sehingga, atas  dasar  hal  tersebut  tujuan  pemidanaan  terus  berkembang  hingga  hadirnya sebuah  pendekatan  dengan  konsep  keadilan  restoratif  ( restorative  justice ).  Secara sederhana  maksud  daripada  konsep  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  adalah penyelesaian  perkara  pidana  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  kehidupan masyarakat akibat dari tindak pidana yang terjadi. Dalam kata lain, konsep keadilan restoratif  ( restorative  justice )  menawarkan  penerapan  solusi  yang  efektif  di  dalam masyarakat  untuk  memperbaiki  ketidakstabilan  tatanan  masyarakat  sebab terjadinya tindak pidana.
Keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  merupakan  suatu  konsep  baru  dalam penyelesaian  perkara  pidana,  yang  kerap  juga  disebut  sebagai  bentuk  konsep pemulihan  pada  keadaan  semula.  Penyelesaian  perkara  pidana  melalui  konsep
9 Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum . Mataram University Press. Mataram, Indonesia.
10 ibid
11 Barda  Nawawi,  Arief.  1998. Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  Dan  Pengembangan  Hukum  Pidana .  PTCitra Aditya Bakti. Bandung.
12 Yulia,  R.  2012.  Penerapan  Keadilan  Restoratif  dalam Putusan  Hakim:  Upaya  Penyelesaian  Konflik  Melalui  Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Yudisial . 5(2).
keadilan restoratif ( restorative justice ) sangat berbeda dengan penyelesaian perkara pidana  seperti  biasanya  yang  mengedepankan  tujuan  pemidanaan  berupa pembalasan  atau  pemberi  efek  jera  terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Dalam  hal penyelesaian perkara pidana melalui konsep keadilan restoratif ( restorative justice ), pelaksanaannya  sangat  mengedepankan  partisipasi  langsung  dari  para  pihak  yang terlibat  dan  unsur  masyarakat  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana  yang  telah terjadi 13 .
Pada  dasarnya  keadilan  restoratif  ( restorative justice)  merupakan  konsep penyelesaian  pidana  yang  berasal  dari  tradisi,  adat  istiadat,  agama,  dan  nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat terdahulu. Sedangkan, beberapa pandangan lain juga menyebutkan  bahwa  konsep  pendekatan  penyelesaian  perkara  pidana  melalui keadilan restoratif ( restorative justice ) merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang telah berkembang sejak peradaban Yunani dan Romawi kuno. Adapun istilah  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  pernah  diperkenalkan  oleh  Albert Eglash  yang  bertujuan  untuk  menawarkan  paradigma  baru  terhadap  paradigma penghukuman atau pemberian pemidanaan yang kerap terjadi di dalam penyelesain perkara pidana biasanya. 14
Dalam  penyelesaian  perkara  pidana  terdapat  beberapa  tujuan  pemidanaan antaranya  tujuan  pemidanaan  absolut  yang  memiliki  tujuan  pada  penghukuman terhadap  pelaku  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Lalu,  terdapat  pula  tujuan pemidanaan  relatif  yang  lebih  mengedepankan  pada  tujuan  rehabilitasi  terhadap pelaku  yang  melakukan tindak  pidana  atau pencegahan  terhadap  terjadinya tindak pidana  di  dalam  masyarakat. 15 Sedangkan,  tujuan  pemidanaan  berikutnya  adalah keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  yang  menitikberatkan  pada  pemulihan kondisi  masyarakat  seperti  semula  atau  menyerupai  semula  untuk  menciptakan serta menjaga ketertiban di dalam masyarakat. 16 Dalam hal ini, jika diamati saksama maka  tujuan  pemidanaan  absolut  dan  relatif  lebih  mengutamakan  pada  tindak pidana yang terjadi serta kerap mengesampingkan hak-hak korban dan keberadaan korban  di  dalam  masyarakat.  Berbeda  halnya  dengan  tujuan  pemidanaan  keadilan restoratif  ( restorative  justice )  sebagai  bentuk  pendekatan  pemulihan  bagi  semua pihak akibat terjadinya suatu tindak pidana di dalam masyarakat.
Sebagaimana  dapat  dipahami  bersama  bahwa  tindak  pidana  didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap hukum yang ditangani langsung oleh negara sebagai bentuk perwujudan dari keadilan untuk menentukan pembalasan atau penyelesaian yang  pantas  didapatkan  oleh  pelaku  tindak  pidana.  Sedangkan,  jika  keadilan
13 Sahti,  A.  2019.  Penerapan  Konsep  Restorative  Justice  dalam  Penyelesaian  Perkara  Kecelakaan  Lalu  Lintas. AKTUALITA . 2(2). 14 Hasan,  H.  2013.  Penerapan  Keadilan  Restoratif  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum dan Peradilan . 2(2).
15 Flora, H. S. 2018. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. UBELAJ . 3(2).
16 Zehr, H. 2014. The Little Book of Restorative Justice . Good Books. United States of America.
restoratif  ( restorative  justice )  mendefinisikan  tindak  pidana  sebagai  pelanggaran terhadap  hukum  dan  korban  yang  ditimbulkan,  sehingga  perwujudan  bentuk keadilan  harus  melibatkan  pihak-pihak  terkait  yang  pada  umumnya  pelaku  tindak pidana,  korban,  dan  unsur  masyarakat  lainnya,  dengan  tujuan  agar  terjadinya pemulihan terhadap stabilitas masyarakat dengan pelaku tindak pidana bertanggung jawab  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan,  baik  bagi  korban  dan  masyarakat 17 . Sehingga, atas dasar hal ini terlihat jelas bahwa kehadiran konsep keadilan restoratif ( restorative  justice )  ialah  sebagai  pendekatan  yang  cukup  strategis  dalam  hal penanganan  perkara  pidana  dengan  melibatkan  pelaku  tindak  pidana,  korban terkait, dan masyarakat dengan tujuan agar terciptanya keadilan bagi seluruh pihak, serta  terciptanya  pemulihan  kondisi  masyarakat  pada  keadaan  semula  ataupun menyerupai, serta mencegah terjadinya tindak pidana selanjutnya.
Dalam  hal  ini  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  merupakan  konsep penyelesaian tindak pidana yang menyeimbangkan hak-hak atau kebutuhan korban, masyarakat,  maupun  pelaku  tindak  pidana.  Adapun  Tonny  Marshall  menyebutkan mengenai  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  bahwa  keadilan  restoratif ( restorative  justice )  merupakan  proses  pendekatan  yang  melibatkan  banyak  pihak terkait tindak pidana yang terjadi untuk menyelesaikan secara bersama-sama akibat yang  timbul  dari  tindak  pidana  yang  terjadi,  serta  implikasi  yang  ditimbulkan  bagi masa  depan  tatanan  kehidupan  masyarakat. 18 Sedangkan,  menurut  Howard  Zehr, konsep  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  adalah  bentuk  penyelesaian  perkara pidana  dengan  mewujudkan  keadilan  yang  melibatkan  korban,  pelaku,  dan masyarakat  secara  langsung  untuk  menemukan  solusi  yang  efektif  dalam  hal perbaikan  atau  pemulihan  terhadap  kondisi  yang  ditimbulkan. 19 Sehingga,  melalui pendapat  Tonny  Marshall  dan  Howard  Zehr,  kedua-duanya  memiliki  kesamaan terhadap  pandangan  mengenai  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  yakni merupakan  konsep  keadilan  yang  melibatkan  pihak-pihak  terkait  dalam menghadirkan keadilan tersebut di dalam masyarakat.
Pelaksanaan konsep  keadilan restoratif ( restorative justice ) di Indonesia telah diterapkan  melalui  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  pelaksana  dalam hal penegakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam  Surat Edaran Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  SE/8/VII/2018  Tahun  2018 tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice )  dalam  Penyelesaian Perkara  Pidana  (SE  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2018)  dan  Peraturan  Kepala  Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
17 Rado,  R.  H.  dan  Badilla,  N.  2019.  Konsep  Keadilan  Restoratif  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu. JURNAL RESTORATIVE JUSTICE . 3(2). 18 Kristian.  dan  Tanuwijaya,  C.  2015.  Penyelesaian  Perkara  Pidana  dengan  Konsep  Keadilan  Restoratif  (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. Jurnal Mimbar Justitia . 1(02).
19 Zehr,  H.  1990. Changing  Lenses:  A  New  Focus  for  Crime  and  Justice .  Herald  Press.  Scottdale,  United  States  of America.
(Perkapolri  Nomor  6  Tahun  2019).  Sebagaimana,  disebutkan  di  dalam  SE  Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 huruf c bahwa prinsip  keadilan restoratif ( restorative justice ) merupakan  perkembangan  terhadap  proses  penegakan  hukum  pada  sistem penyelesaian  hukum  pidana.  Adapun  tujuan  dari  adanya  keadilan  restoratif ( restorative  justice )  disebutkan  selanjutnya  di  dalam  huruf  d  SE  Kapolri  Nomor  8 Tahun 2018 yakni hadirnya prinsip keadilan restoratif ( restorative justice ) ialah untuk memenuhi  rasa  keadilan  semua  pihak  termasuk  memenuhi  kebutuhan  hukum masyarakat.  Hal  ini,  sebagaimana  fungsi  dari  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia agar  mampu  mengakomodir  nilai-nilai  keadilan  yang  ada  di  dalam  masyarakat disamping juga mampu memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat.
Dalam  huruf  f  SE  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2018  juga  ditegaskan  bahwa penyelesaian  perkara  pidana  melalui  prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice ) bukan  hanya  sekadar  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  penghentian  perkara kemudian  diselesaikan  secara  damai.  Melainkan,  penyelesaian  perkara  pidana dengan  menerapkan  prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  lebih  luas daripada sekadar metode penghentian perkara dan proses damai antara pihak, yakni prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  merupakan  bentuk  penyelesaian dengan  menekankan  pada  pemenuhan  rasa  keadilan  seluruh  pihak  yang  terlibat dalam  perkara  pidana  yang  terjadi  melalui  adanya  partisipasi  langsung  korban, pelaku  tindak  pidana,  dan  masyarakat  setempat.  Sedangkan,  kepolisian  yang umumnya sebagai penyelidik dan/atau penyidik, di dalam prinsip keadilan restoratif ( restorative  justice )  juga  ikut  serta  berperan  sebagai  mediator  dalam  penyelesaian perkara pidana yang terjadi.
Adapun  di  dalam  Perkapolri  Nomor  6  Tahun  2019  juga  ditegaskan  kembali pada  Pasal  1  poin  1  bahwasanya  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  memiliki peran  yang  esensial  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, menegakkan  hukum  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, dalam hal ini dapat diamati bahwa peran kepolisian di dalam  masyarakat  sangat  penting,  baik  sebagai  pengayom  bagi  masyarakat, memelihara  keamanan  dan  ketertiban,  mewujudkan  kepastian  hukum,  serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat agar tercipatanya tatanan masyarakat yang harmonis antara satu sama lain. Kemudian, di dalam Pasal 1 poin 27 Perkapolri Nomor  6  Tahun  2019  menjelaskan  kembali  mengenai  keadilan  restoratif bahwasanya  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  keadilan  restoratif  ( restorative justice )  merupakan  penyelesaian  yang  melibatkan  pelaku  tindak  pidana,  korban serta  pihak  terkait,  dengan  tujuan  utama  ialah  untuk  mewujudkan  keadilan  bagi seluruh pihak.
Sedangkan mengenai proses dan mekanisme penyidikan dengan menerapkan prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  di  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia juga diatur dan dijabar di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan SE
Kapolri  Nomor  8  Tahun 2018.  Adapun  mengenai  proses  penyidikan  dengan  prinsip keadilan restoratif ( restorative justice ) terdapat dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun  2019  bahwa  suatu  tindak  pidana  yang  penyelesaiannya  melalui  prinsip keadilan restoratif ( restorative justice ) mesti memenuhi beberapa syarat materiil, di antaranya:
1. Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
2. Terdapat  pernyataan  dari  pihak-pihak  yang  terlibat  untuk  melepaskan  hak menuntut di hadapan hukum.
3. Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  bukan  tindak  pidana  berat atau merupakan tindak pidana ringan.
4. Tindak  pidana  yang  dapat  diselesaikan  melalui  prinsip  keadilan  restoratif ( restorative  justice )  merupakan  tindak  pidana  yang  masih  dalam  proses penyelidikan  (serangkaian  tindakan  untuk  mencari  serta  menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan pada tahap berikutnya).
5. Tindak  pidana  yang  akan  diselesaikan  melalui  prinsip  keadilan  restoratif ( restorative  justice )  merupakan  tindak  pidana  yang  pada  proses  belum dikirimkan  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  kepada Penuntut Umum.
Adapun  syarat  formil  penyelesaian  tindak  pidana  melalui  penerapan  prinsip keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  juga  dijelaskan  di  dalam  Pasal  12  Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa,
1. Adanya  Surat  Permohonan  Perdamaian  dari  kedua  belah  pihak  yakni pelapor dan terlapor.
2. Adanya  Surat  Perdamaian  dan  Penyelesaian  Perselisihan  pihak-pihak  yang berperkara.
3. Adanya  Berita  Acara  Pemeriksaan  Tambahan  pihak-pihak  yang  berperkara setelah dilakukannya penyelesaian perkara pidana melalui prinsip  keadilan restoratif ( restorative justice ).
4. Adanya  rekomendasi  gelar  perkara  khusus  yang  menyetujui  penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif ( restorative justice ).
5. Pelaku  tindak  pidana  benar-benar  melakukan  dengan  suka  rela  segala bentuk tanggung jawabnya atas tindak pidana yang telah dilakukan.
6. Tindak  pidana  yang  dapat  diselesaikan  melalui  keadilan  restoratif ( restorative  justice )  merupakan  tindak  pidana  yang  tidak  menimbulkan korban manusia.
Sedangkan,  mengenai  mekanisme  lengkap  penerapan  keadilan  restoratif ( restorative justice ) dalam penyelesaian perkara pidana terdapat di dalam SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Adapun mekanisme penerapan keadilan restoratif ( restorative
justice ) antaranya:
1. Setelah diterima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)  yang  ditandatangani  di  atas  materai,  maka  kepolisian  akan memastikan  syarat  formil  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  keadilan restoratif ( restorative justice ) telah terpenuhi.
2. Apabila telah terpenuhi syarat formil, maka permohonan perdamaian akan diajukan kepada atasan penyidik (Kabareskrim atau Kapolres atau Kapolda) untuk memperoleh persetujuan.
3. Setelah  permohoan  perdamaian  disetujui  oleh  atasan  penyidik (Kabareskrim  atau  Kapolres  atau  Kapolda)  maka  akan  ditetapkan  waktu untuk pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian, juga adanya ikut serta semua pihak yang terlibat.
4. Dilaksanakannya  gelar  perkara  khusus  dengan  pelapor,  terlapor,  dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik.
5. Diterbitkannya  Surat  Perintah  Penghentian  Penyelidikan  atau  Penyidikan dan  Surat  Ketetapan  Penghentian  Penyelidikan  atau  Penyidikan  dengan alasan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif ( restorative justice ).
6. Lalu, adanya pencatatan pada buku register baru B-19 sebagai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif ( restorative justice ). Penerapan  penyelesaian  perakara  pidana  melalui  prinsip  keadilan  restoratif ( restorative  justice )  pada  kepolisian  juga  dilaksanakan  dengan  prosedur  yang  sama di  Aceh,  di  samping  adanya  penerapan  Qanun  dalam  masyarakat  Aceh  sendiri. Berdasarkan,  kajian  yang  diperoleh  dari  peraturan  terkait  dan  Kepolisian  Sektor (Polsek)  Delima,  Resor  Pidie,  Aceh,  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  prinsip keadilan  restoratif  ( restorative  justice )  di  Aceh  berbeda  penerapannya  dengan penerapan  pada  provinsi  lainnya.  Hal  ini  sebagaimana  di  Aceh  terdapat  Qanun sebagai peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan  tatanan  kehidupan  masyarakat  Aceh.  Sederhananya,  dapat  ditelaah  bersama pada  penanganan  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  prinsip  keadilan  restoratif ( restorative justice ) yang dilaksanakan oleh Polsek Delima pada tahun 2020 dengan jumlah  perkara  pidana  yang  diselesaikan  melalui  prinsip  keadilan  restoratif ( restorative  justice )  adalah  1  (satu)  perkara  pidana  yakni  berupa  penganiayaan ringan.  Sebagaimana,  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  tindak  pidana  yang dapat diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif ( restorative justice ) ialah hanya tindak pidana ringan saja.
Prosedur  atau  mekanisme  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  pada  kasus penganiayaan ringan antara M. Ali (Pihak Pertama) dan Faridah Abas (Pihak Kedua) di  Polsek  Delima  berbeda  dengan  prosedur  atau  mekanisme  penerapan  keadilan restoratif  ( restorative  justice )  sebagaimana  diuraikan  di  dalam  Pasal  12  Perkapolri
Nomor  6  Tahun  2019  dan  SE  Kapolri  Nomor  8  Tahun  2018.  Hal  ini,  dikarenakan dalam penyelesaian perkara pidana pada kasus penganiayaan ringan tersebut lebih merujuk  pada  Qanun  dan  Peraturan  Gubernur  Aceh  yang  berlaku.  Sebagaimana, disebutkan  di  dalam  Surat  Keputusan  Bersama  Gubernur  Aceh,  Kepala  Kepolisian Daerah  Aceh,  dan  Majelis  Adat  Aceh,  Nomor  189/667/2011,  1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012,  tentang Penyelenggaraan Peradilan  Adat  Gampong dan Mukim  atau Nama Lain di Aceh bahwasanya tindak pidana ringan yang terjadi di Gampong dan Mukim,  maka  wajib  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui  Peradilan  Adat  Gampong dan  Mukim  atau  Nama  Lain  di  Aceh.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  Mukim  dan Gampong  merujuk  pada  Pasal  1  poin  8 dan  9  Peraturan  Gubernur Aceh  Nomor 60 Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa/Perselisihan  Adat  dan Istiadat  menerangkan  bahwa  Mukim  adalah  kesatuan  masyarakat  dalam  Provinsi Aceh  yang  terdiri  atas  gabungan  beberapa  Gampong,  sedangkan  Gampong  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  organisasi  pemerintahan  terendah yang langsung berada di bawah Mukim.
Diktum  lainnya  di  dalam  Surat  Keputusan  bersama  Gubernur  Aceh,  Kepala Kepolisian  Daerah  Aceh,  dan  Majelis  Adat  Aceh,  Nomor  189/667/2011, 1054/MAA/XII/2011,  B/121/I/2012,  tentang  Penyelenggaraan  Peradilan  Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh juga menyebutkan bahwa kepolisian wajib  memberikan  kesempatan  supaya  setiap  tindak  pidana  ringan  yang  terjadi untuk diselesaikan melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lainnya di Aceh. Adapun mengenai putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lainnya di Aceh bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan lagi pada peradilan  umum  atau  peradilan  lainnya,  serta  setiap  putusan  akan  disampaikan tembusannya  kepada  Kepala  Kepolisian  Sektor  (Kapolsek).  Hal  ini  sebagaimana disebutkan di dalam diktum keenam dan ketujuh pada surat kesepakatan bersama tersebut.
Hal-hal  yang  disebutkan  di  dalam  Surat  Keputusan  Bersama  Gubernur  Aceh, Kepala  Kepolisian  Daerah  Aceh,  dan  Majelis  Adat  Aceh,  Nomor  189/667/2011, 1054/MAA/XII/2011,  B/121/I/2012,  tentang  Penyelenggaraan  Peradilan  Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh juga di rincikan kembali pada Qanun Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat serta terdapat pula pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Adapun merujuk pada  Pasal  13  ayat  (1)  Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menjelaskan mengenai macam tindak pidana yang termasuk sebagai perselisihan adat salah satunya adalah penganiayaan ringan, lalu pada  Pasal  13  ayat  (3)  juga  ditegaskan  kembali  bahwa  apparat  penegak  hukum berkewajiban  memberikan  kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  menyelesaikan perkara  melalui  Peradilan  Adat  Gampong  dan  Mukim  atau  Nama  Lain  di  Aceh.
Sehingga,  atas  dasar  hal  inilah  Polsek  Delima  dalam  menyelesaikan  perkara  tindak pidana penganiayaan ringan antara M. Ali (Pihak Pertama) dan Faridah Abas (Pihak Kedua)  tidak  mengikuti  prosedur  dan  mekanisme  sesuai  dengan  aturan  kepolisian yang ada yakni Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Dengan demikian, penerapan konsep keadilan restoratif di Aceh oleh kepolisian jauh berbeda penerapannya dengan provinsi-provinsi lainnya, hal ini dikarenakan adanya penerapan  Qanun  dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh.    Dalam  kata  lain,  kepolisian setempat mesti memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para pihak untuk menyelesaikan  tindak  pidana  yang  terjadi  melalui  Peradilan  Adat  sebagaimana diatur oleh Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur terkait.
Adapun  penjabaran  mengenai  penganiayaan  ringan  dirincikan  di  dalam  Pasal 10  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  60  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan Penyelesaian  Sengketa/Perselisihan  Adat  dan  Istiadat  yakni  yang  dimaksud penganiayaan  ringan  adalah  penganiayaan  yang  tidak  menimbulkan  pendarahaan berat  dan/atau  tidak  menimbulkan  cacat  fisik  maupun  psikis.  Sehingga,  melalui penjabaran  lebih  jelas  di  dalam  Pasal  10  tersebut  maka  dapat  dipahami  lebih  rinci batasan  suatu  penganiayaan  berat  atau  ringan  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Akan tetapi,  apakah  penyelesaian  melalui  Pengadilan  Adat  Gampong  dan  Mukim  atau Nama  Lainnya  di  Aceh  sudah  benar-benar  menerapkan  prinsip  keadilan  restoratif ( restorative  justice )  atau  belum.  Tentunya,  hal  ini  dapat  dikaji  melalui  menelaah mekanisme dalam peradilan adat yang berlangsung di masyarakat Aceh setempat. Sehingga, atas dasar tersebut maka dapat dikaji melalui Pasal 17 hingga Pasal 19  Peraturan  Gubernur  Aceh  Nomor  60  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan Penyelesaian  Sengketa/Perselisihan  Adat  dan  Istiadat  bahwa  umumnya  proses penyelesaian tindak pidana pada Peradilan Adat adalah sebagai berikut:
1. Penerimaan laporan atau pengaduan.
2. Adanya perlindungan terhadap para pihak yang terlibat.
3. Adanya  gelar  perkara  atau  pembahasan  perkara  di  tingkat  perangkat Gampong atau Nama Lainnya di Aceh.
4. Pemanggilan pihak-pihak terkait serta penelusuran duduk perkara.
5. Pemeriksaan para pihak, saksi-saksi dan barang bukti serta tempat kejadian.
6. Penentuan  keputusan  penyelesaian  kasus,  melalui  sidang  adat  dan  rapat pengambilan keputusan.
7. Penyampaian  putusan  penyelesaian  perkara,  penandatanganan  lembar berita acara penyelesaian peradilan adat oleh para pihak, majelis peradilan adat, dan para saksi.
8. Pelaksanaan putusan dan pemulihan.
9. Penyelesaian perkara harus diselesaikan paling lama 9 (sembilan) hari sejak ditangani.
Putusan  Peradilan  Adat  bersifat  final  dan  mengikat,  serta  pada  umumnya mengacu  pada  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat.  Adapun  setiap  penanganan perkara tindak pidana oleh Peradilan Adat maka akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.  Serta  setiap  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  wajib  dilaporkan  kepada Kepolisian Sektor (Polsek) dan Camat. Sedangkan Pasal 22 Peraturan Gubernur Aceh Nomor  60  Tahun  2013  tentang  Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa/Perselisihan Adat  dan  Istiadat  sangat  menekankan  bahwasanya  proses  penyelesaian  perkara pidana  melalui  Peradilan  Adat  Gampong  dan  Mukim  atau  Nama  Lainnya  di  Aceh telah mampu mengakomodir prinsip keadilan restoratif ( restorative justice ). Hal ini sebagaimana  setiap  putusan  Peradilan  Adat  Gampong  dan  Mukim  atau  Nama Lainnya di Aceh selalu disertai dengan perdamaian dan pemulihan para pihak terkait untuk hidup harmonis kembali di dalam masyarakat. Sehingga, dalam hal ini terlihat jelas bahwa putusan penyelesaian perkara pidana melalui Peradilan Adat Gampong dan  Mukim  atau  Nama  Lainnya  di  Aceh  benar-benar  menerapkan  prinsip  keadilan restoratif  ( restorative justice )  sesuai  dengan  fokus  utama  dari  keadilan  restoratif ( restorative justice )  yakni  pemulihan  pada  kondisi  semula  atau  menyerupai  seperti semula. Melalui pemenuhan kebutuhan atau hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Implementasi  prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative justice )  dalam penanganan  dan  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dapat  terimplementasikan dengan  komprehensif  dan  efektif  jika  para  penegak  hukum  telah  memiliki pemahaman  yang  selaras  terhadap  konsep  keadilan  restoratif  ( restorative justice ). Utamanya  bahwa  konsep  keadilan  restoratif  ( restorative justice )  sangat  berbeda dengan  proses  penyelesaian  suatu  tindak  pidana  secara  damai.  Melainkan  konsep keadilan  restoratif  ( restorative justice )  lebih  menekankan  pada  pemenuhan  rasa keadilan  di  dalam  masyarakat  dengan  mewujudkan  kondisi  tatanan  masyarakat pada  kondisi  awal  mulanya  sebelum  terjadi  tindak  pidana.  Sehingga,  dalam  hal  ini penyelesaian perkara tindak pidana dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif ( restorative justice )  haruslah  melibatkan  banyak  pihak,  yakni  korban  dari  tindak pidana,  pelaku,  dan  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan,  perlu  adanya  pemulihan terhadap  hak-hak  para  pihak  yang  terlibat.  Terlebih  lagi,  tujuan  utama  konsep keadilan  restoratif  ( restorative justice )  bukanlah  untuk  memberikan  pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku melainkan menghadirkan bentuk nilai-nilai  keadilan  bagi  tatanan  kehidupan  masyarakat  agar  tertib,  aman,  dan harmonis seminimalnya menyerupai semula.
Mengenai  kebijakan  kepolisian  yang  mengatur  tentang  penyelesaian  perkara pidana  dengan  menggunakan  keadilan  restoratif  ( restorative justice ),  sebagaimana terdapat  di  dalam  Perkapolri  Nomor  6  Tahun  2019  dan  SE  Kapolri  Nomor  8  Tahun
2018  juga  sudah  mengakomodir  konsep  keadilan  restoratif  ( restorative justice ) dengan  utuh.  Begitu  pula,  penerapan  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  prinsip keadilan restoratif ( restorative justice ) di Aceh, disamping adanya Qanun Aceh yang berlaku.  Bahwa,  Peradilan  Adat  Gampong  dan  Mukim  atau  Nama  Lainnya  di  Aceh juga  telah  menerapkan  prinsip  keadilan  restoratif  ( restorative justice )  dengan  utuh dalam hal penyelesaian perkara pidana yang terjadi pada masyarakat Aceh.
Sebagaimana  tujuan  pemidanaan  terus  berkembang,  maka  sudah  sepatutnya prinsip keadilan restoratif ( restorative justice ) diterapkan dalam proses penyelesaian perkara  pidana  di  dalam  masyarakat.  Sehingga,  tujuan  pemidanaan  yang  lebih berfokus  pada  pembalasan  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukan  sudah  patut dievaluasi  apakah  telah  mampu  menghadirkan  rasa  keadilan  di  dalam  masyarakat. Dengan demikian, konsep keadilan restoratif ( restorative justice ) semestinya sudah dapat  diterapkan  pada  setiap  sub  sistem  penegakan  hukum  di  dalam  masyarakat. Serta, tidak kalah pentingnya bahwa konsep keadilan restoratif ( restorative justice ) agar terus disosialisasikan bagaimana implementasinya di dalam penyelesaian kasus. Hal ini sebagaimana, telah dijabarkan sebelumnya bahwa konsep keadilan restoratif ( restorative justice )  merupakan  terobosan  daripada  tujuan  pemidanaan  yang mampu memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, dan masyarakat  setempat.  Sehingga,  sederhananya  dengan  penerapan  keadilan restoratif ( restorative justice ) yang optimal maka dapat mewujudkan tujuan hukum yang utuh pula, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

## 5. REFERENSI
Buku: Nawawi. B, Arief. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana . PTCitra Aditya Bakti. Bandung.
Faisal. 2010. Menerobos Positivisme Hukum . Rangkang-Education. Yogyakarta.
Muhaimin.  2020. Metode  Penelitian  Hukum .  Mataram  University  Press.  Mataram, Indonesia.
Poernomo, Bambang. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana . Ghalia Indonesia. Yogyakarta. Sianturi,  S.R.  1996. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan  Penerapannya . Alumni Ahaem. Jakarta.
Zehr,  H.  1990. Changing  Lenses:  A  New  Focus  for  Crime  and  Justice .  Herald  Press. Scottdale, United States of America.
Zehr,  H.  2014. The  Little  Book  of  Restorative  Justice .  Good  Books.  United  States  of America.

## Jurnal:
Flora,  H.  S.  2018.  Keadilan  Restoratif  Sebagai  Alternatif  dalam Penyelesaian  Tindak Pidana  dan  Pengaruhnya  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia.
UBELAJ . 3(2): 142-158.
Gemilang,  M.  F.  2019.  Restorative  Justice  sebagai  Hukum  Progresif  oleh  Penyidik Polri. Jurnal Ilmu Kepolisian . 13(3): 225-238.
Hasan, H. 2013. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan . 2(2): 247-262. Kristian.  dan  Tanuwijaya,  C.  2015.  Penyelesaian  Perkara  Pidana  dengan  Konsep Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice)  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Terpadu di Indonesia. Jurnal Mimbar Justitia . 1(02): 592-607. Mahendra, A. P. 2020. Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. Jurist-Diction . 3(4).
Rado, R. H. dan Badilla, N. 2019. Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. JURNAL RESTORATIVE JUSTICE . 3(2): 149-163. Sahti,  A.  2019.  Penerapan  Konsep  Restorative  Justice  dalam  Penyelesaian  Perkara Kecelakaan Lalu Lintas. AKTUALITA . 2(2): 615-642.
Yulia,  R.  2012.  Penerapan  Keadilan  Restoratif  dalam  Putusan  Hakim:  Upaya Penyelesaian  Konflik  Melalui  Sistem  Peradilan  Pidana. Jurnal  Yudisial .  5(2): 224-240.

## Peraturan Perundang-undangan:
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019)
Qanun  Aceh  Nomor  9  Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat Istiadat
Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  SE/8/VII/2018 Tahun  2018  tentang  Penerapan  Keadilan  Restoratif  ( Restorative  Justice ) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018).
Surat  Keputusan  Bersama  Gubernur  Aceh,  Kepala  Kepolisian  Daerah  Aceh,  dan
Majelis Adat Aceh, Nomor 189/667/2011, 1054/MAA/XII/2011,
B/121/I/2012,  tentang  Penyelenggaraan  Peradilan  Adat  Gampong  dan Mukim atau Nama Lain di Aceh.