## PENDIDIKAN ISLAM DAN POLITIK

## Abdul Mujib
IAIN Metro Yuyun Yunita IAIN Metro abdul.mujib1082@yahoo.com

## Abstract
Education is a fundamental part of human need which must be fulfilled by every human being.  Education is  part of the political problem as the management of people's affairs) based on the ideology of the state. Based on a fundamental understanding, the politics of education of a country is determined by the ideology of the country. It is this factor that determines the  character and typology of the  society it establishes. Thus,  the  politics of education can be understood as an educational strategy designed by the state in an effort to  create  the  quality  of  human  resources)  which  is  aspired.  Similarly  with  Islam;  will build a society in accordance with ideological ideals. The model of society it creates will of course  be  different  from  the  society  formed  by  the  State  ideology  system.  Through  this observation of the ideological characteristics, the educational system traces that take place will be easily understood. The secular-capitalist education system gave birth to a secular education  strategy  so  that  in  turn  it  would  create  a  typology  of  a  secular-capitalist society. Similarly, socialism and Islamic education system.
Key Words : Education, Ideology, Politics

## Abstrak
Pendidikan merupakan bagian kebutuhan mendasar manusia  yang harus dipenuhi oleh setiap  manusia.  Pendidikan  adalah  bagian  dari  masalah  politik  sebagai  pengelolaan urusan  rakyat)  berdasarkan  ideologi  yang  diemban  negara.  Berdasarkan  pemahaman mendasar  ,  politik  pendidikan  suatu  negara  sangat  ditentukan  oleh  ideologi    yang diemban  negara  tersebut.  Faktor  inilah  yang  menentukan  karakter  dan  tipologi masyarakat  yang  dibentuknya.  Dengan  demikian,  politik  pendidikan  dapat  dipahami sebagai strategi pendidikan yang dirancang negara dalam upaya menciptakan  kualitas sumberdaya  manusia)  yang  dicita-citakan.  Demikian  dengan  Islam;  akan  membangun masyarakat  yang  sesuai  dengan  cita-cita  ideologinya.  Model  masyarakat  yang diciptakannya  tentu  saja  akan  berbeda  dengan  masyarakat  yang  dibentuk  oleh    sistem ideologi  Negara.  Melalui  pengamatan  terhadap  karakteristik  ideologi  tersebut,  jejak- langkah sistem pendidikan yang berlangsung akan mudah dipahami. Sistem pendidikan sekular-kapitalis melahirkan strategi pendidikan  sekular sehingga pada gilirannya akan menciptakan    tipologi  masyarakat  sekular-kapitalis.  Begitu  pula  sistem  pendidikan sosialisme maupun Islam.
Kata Kunci: Pendidikan  Idiologi, Politik

## Pendahuluan
Suatu  institusi  keagamaan  atau  kemasyarakatan  sepertinya  sulit dipisahkan  dari  perkembangan  situasi  sosial  politik  yang  terjadi  di  tengah- tengah masyarakat. Sebab setting sosial politik tersebut ikut memberi warna bagi
kelangsungan  hidup  suatu  institusi.  Hal  yang  sama  juga  berlaku  bagi  pranata sosial lainnya, termasuk di dalamnya pendidikan Islam (sistem dan lembaga). 1
Perjalanan sejarah telah memperlihatkan berbagai rangkaian historis yang secara terus menerus ditandai dengan pergumulan antara politik dan pendidikan Islam yang terkadang memihak/menguntungkan dan  tidak jarang pula justeru merugikannya.
M.  Sirozi  dalam  bukunya  Politik  Pendidikan  menjelaskan  bahwa  antara pendidikan dan politik atau sebaliknya, adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. la sering  dilihat  sebagai  bagian-bagian  yang  terpisah,  tidak  memiliki  hubungan apa-apa,  padahal  kedua-duanya  sating  menunjang,  bahu  membahu  dalam proses pembentukan masyarakat. 2
Dalam  kajian  ini  penulis  melalui  tulisan  ini  akan  mencoba  menampilkan sebuah topik dengan judul “pendidikan Islam dan politik”.
Pengaruh  yang  dimaksud  di  sini  adalah  kebijaksanaan 3 dari  pemerintah dalam  memberikan  perhatian  atau  dukungan  baik  moril  maupun  materil  bagi keberlangsungan  pelaksanaan  pendidikan  Islam.  Penulis  melihat  bahwa pembicaraan seputar masalah pendidikan Islam dan politik merupakan sesuatu yang amat luas dan panjang. 4
Pendidikan  dalam  Islam  harus  kita  pahami  sebagai  upaya  mengubah manusia  dengan  pengetahuan  tentang  sikap  dan  perilaku  yang  sesuai  dengan kerangka  nilai/ideologi  Islam.  Dengan  demikian,  pendidikan  dalam  Islam merupakan  proses  mendekatkan  manusia  pada  tingkat  kesempurnaannya  dan mengembangkan kemampuannya yang dipandu oleh ideologi/akidah Islam.
1 Di  dalam  sejarah  pendidikan  Islam  maupun  dalam  studi  kependidikan, sebutan  "pendidikan  Islam"  umumnya  difahami  sebatas  ciri  khas  jenis  pendidikan  yang berlatar  belakang  keagamaan,  seperti  yang  tertuang  dalam  UU  No.  2  Tahun  1989  tentang SISDIKNAS. Akan tetapi Zarkawi Soeyoeti tidak sependapat, ia menyebutkan bahwa tidak hanya  sekedar  ciri  akan  tetapi  ia  adalah  sistem  pendidikan  dan  kelembagaannya sekaligus.  Lihat  :  A.  Malik  fajar  dalam  M.  Wahyuni  Nafis,  Dkk  (  Tim  Editor). Kontekstualisasi Ajaran Islam; 70 Tahun Prof. DR. H.  Munawwir Sadzali, (Jakarta : IPHI dengan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 507
2 M. Sirozi, Politik Pendidikan, Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraon Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 1 3 Kebijaksanaan  adalah  keeakapan  dan  kemahiran  bertindak  dalam  menghadapi sebuah persoalan. Seperti kebijaksanaan politik, artinya; kebijakan/sistem konsep resmi yang  menjadi  dasar  prilaku  politik  negara.  Kebijaksanaan  berkaitan  erat  dengan pengambilan keputusan. WJS.  Poerwadarminta, Kamus  Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta :  Balai  Pustaka,  1999),  h.  740.  bandingkan  dengan  Entang, Manajemen  Kebijaksanaan Operasional (bahan Diklat ADUM). (Jakarta : LAN RI, 1999), h. 6 4 Dalam  sejarah  Islam  hubungan  antara  pendidikan  dengan  politik  yang diterapkan  pemerintah  yang  berkuasa  bukanlah  suatu  hal  yang  baru,  bahkan  is  sudah dapat  dilacak  sejak  masa-masa  pertumbuhan  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam semacam  madrasah.  Contoh  paling  terkenal  adalah  Madrasah  Nizamiyah  di  Baghdad yang  didirikan  sekitar  tahun  1064  oleh  Wazir  Dinasti  Saljuk  (Nizam  al-Mulk). Azyumardi Azra.Pendidikan  Islam;  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju  Millenium  Baru, (Jakarta  : Logos Wacana Ilmu. 2000), cet. Ke-2, h. 61
Secara  pasti,  tujuan   pendidikan  Islam  adalah  menciptakan  SDM  yang berkepribadian Islami, dalam arti, cara berpikirnya harus didasarkan pada nilai- nilai Islam serta berjiwa sesuai dengan ruh dan nafas Islam. Metode pendidikan dan pengajarannya juga harus dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Setiap metodologi yang tidak berorientasi pada tercapainya tujuan tersebut tentu akan dihindarkan.  Jadi,  pendidikan  Islam  bukan  semata-mata  melakukan transfer  of knowledge ,  tetapi  memperhatikan  apakah  ilmu  pengetahuan  yang  diberikan  itu dapat mengubah sikap atau tidak.

## Pembahasan
1. Politik terhadap pendidikan Islam di Indonesia
Study  kasus  ini  sangat  nyata  ketika  pemerintah  orde  baru melanggengkan  kekuasaanya  selama  32  tahun,  intervensi  pemerintah melaui  penyajian  subjek  tertentu  dalam  kurikulum  (seperti  mata pelajaran/kuliah  pancasila);  indoktrinasi  atau  penataran  (seperti penataran  P4),  adalah  bukti  nyata  bahwa  pendidikan  adalah  salah  satu sarana kepentingan politik penguasa.
Mochtar Buchori 5 menyatakan dalam pandanganya bahwa generasi politik  yang  mengatur  kehidupan  bangsa  selama  periode  orde  baru tumbuh  pada  waktu  kondisi  pendidikan  kita  sudah  mulai  menurun. Ekspansi system pendidikan yang berlangsung sangat cepat pada waktu itu,  tanpa  diketehui  dan  dikehendaki,  telah  merosotkan  mutu  sekolah- sekolah. Kemerosotan ini terjadi, karena elit pendidikan yang sangat kecil yang  dimiliki  saat  itu,  harus  direntang  panjang-panjang  untuk memungkinkan ekspansi system yang cepat tersebut.
Pada  masa  Orde  Baru  birokrasi  sebagai  sarana  efektif  untuk melakukan  intervensi  kepada  semua  aspek  kehidupan  bernegara. Eksistensi penguasa concern utama bagi pemerintah, sehingga intervensi yang  dilakukan  oleh  penguasa  terhadap  semua  aspek  kehidupan bernegara  sebagai  instrumen  penting  untuk  mendorong  kelestarian  dan kelangsungan  penguasa.  Akibat  dari  system  sentralis  ini  mebuat  sikap apatis  dikalangan  cendikiawan  dan  semua  lapisan  masyarakat  untuk berfikir secara demokratris, kristis, dan kreatif.
Sistem  pemerintahan  Orde  Baru  ini,  menghalangi  munculnya gerakan  oposisi  sebagai  social  control  terhadap  pemerintahan  atau penguasa.  Oposisi  dalam  suatu  Negara  yang  demokratis  menjadi  suatu keharusan poltik yang harus di tempatkan pada posisi yang penting. Di Indonesia  ini  di  gerakan  oposisi  di  pandang  oleh  penguasa  sebagai pendobrak  terhadap  eksistensi  pengauasa,  sehingga  munculnya  oposisi selalu tidak sepi oleh kecurigaan pengausa, di dukung oleh otoritarian.
5 Mochtar  Buchori  “ Peranan  Pendidikan  dalam  Pembentukan  Budaya  Politik  di  Indonesia ”, dalam Sindhunata, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan , Yogyakarta, Kanisius, 2000, h.19
Berbeda  dengan  pernyataan  sebelumnya  kasus  yang  sama  terjadi dimana  masih  terdapatnya  pemimpin  kita  baik  dalam  skala  nasional maupun  daerah  menjadikan  pendidikan  (apalagi  pendidikan  Islam) sebagai  komoditas  politik,  sehingga  “tema-tema”  pendidikan  kadang- ladang menjadi slogan politis dalam upaya melanggengkan kekuasaanya, entah  dalam  kasus  masih  dalam  pemerintahanya  maupun  ketika menjelang Pilkada.
Sering  dilupakan  oleh  kalangan  pendidik  bahwa  salah  satu  aspek penting dalam pendidikan Islam adalah aspek politik. Dalam aspek ini di jelaskan  hubungan  antara  masyarakat  dengan  pemerintahan,  hubungan antar Negara, hubungan antarorganisasi, dan sebagainya. Atas dasar ini, antara pendidikan islam dengan politik punya hubungan erat yang sulit untuk dipisahkan.
Dalam  sejarah,  hubungan  antara  pendidikan  dengan  politik bukanlah  suatu  hal  yang  baru.  Sejak  zaman  Plato  dan  Aristoteles,  para filsuf dan pemikir politik telah memberikan perhatian yang cukup intens terhadap  persoalan  politik.  Kenyataan  ini  misalnya  ditegaskan  dengan ungkapan “As is the state, so is the school ”, atau “What you want is the state, tou must put into the school “. Selain terdapat teori yang dominant dalam  demokrasi  yang  mengasumsikan  bahwa  pendidikan  adalah sebuah korelasi bagi suatu tatanan demokratis. 6
Dalam  sejarah  Islam  misalnya,  hubungan  antara  pendidikan dengan  politik  dapat  dilacak  sejak  masa-  masa  pertumbuhan  paling subur  dalam  lembaga-  lembaga  pendidikan  Islam.  Sepanjang  sejarah terdapat  hubungan  yang  amat  erat  antara  politik  dengan  pendidikan. Kenyataan ini dapat dilihat dari pendirian beberapa lembaga pendidikan Islam  di  Timur  Tengah  yang  justru  disponsori  oleh  penguasa  politik. Contoh  yang  paling  terkenal  adalah  madrasah  Nizhamiyah  di  Bagdad yang didirikan sekitar 1064 oleh Wazir Dinasti Saljuk, Nizham al- Mulk. Madrasah ini terkenal dengan munculnya para pemikir besar. Misalnya, Al-  Ghozali  sempat  mentransfer  pengetahuanya  di  lembaga  ini,  yakni menjadi guru.
Di  Indonesia,  munculnya  madrasah  merupakan  konsekuensi  dari proses  modernisasi  surau  yang  cenderung  di  sebabkan  oleh  terjadinya tarik  menarik  antara  system  pendidikan  tradisional  dengan  munculnya lembaga  pendidikan  modern  dari  Barat.  Namun,  disadari  oleh Ki Hajar Dewantara  bahwa  peran  ulama  telah  melahirkan  system  budaya kerakyatan  yang  bercorak  kemasyarakatan  dan  politik,  disamping spiritual.  Hal  ini  terbukti  bayangkanya  para  alumni  pesantren  yang
6 James.S.Colemanditulis oleh Supriyanto dalam H. Abudin Nata, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia , Jakarta, Grasindo, 2001
melanjutkan studi ke universitas terkemuka baik di dalammupun di luar negeri. 7
Madrasah  di  Indonesia  yang  dikelola  oleh  suatu  organisasi  social kemasyarakatan  banyak  dipengaruhi  oleh  orientasi  organisasinya. Madrasah  yang  didirikan  oleh  Muhammadiyah  lebih  bersifat  ala Muhammadiyah.  Demikian  halnya  denga  madrasah  yang  dikelola  oleh NU  orientasi  pendidikanya  lebih  menitik  beratkan  pada  kemurnian mazhab.
Konsekuensi  dari  keragaman  orientasi  pendidikan  tersebut  adalah munculnya para tokoh formal dan informal yng memiliki pemikiran dan pergerakan  politik  yang  berbeda 8 ,  ada  yang  berfikir  lebih  modernis, fundamentalis, tradisionalis dan nasionalis. Meski prilaku politik seorang tokoh  semata-  mata  tidak  hany  di  tentukan  oleh  institusi  pendidikan tertentu  dan  masih  ada  factor  lain  (lingkungan,  sosiokultural,  potensi berfikir,  dan  sebagainya),  pengaruh  suatu  institusi  pendidikan  cukup berarti  dalam  membentuk  karakter  dan  kepribadian  seseorang  untuk mempunyai paradigma berfikiryang berbeda.
Reformasi yang telah bergulir, semestinya dapat merintis jalan bagi pemulihan  kembali  demokratisasi  yang  selama  beberapa  dasawarsa mengalami  diskontinuitas.  Termasuk  dalam  hal  ini  adalah  upaya mengembalika fungsi dan peran pendidikan sebagiamana dicita- citakan oleh  para  pendiri  bangsa  yang  termaksud  dalam  konstitusi,  yang difomulasikan dalam kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pembenahan  secara  fundamental  terhadap  sistem  pendidikan nasional merupakan conditiosine quainin yang harus dimulai dari tataran yang  paling  dasar  visi  sampai  dengan  implementasi  dalam  kurikulum. Pada  tataran  paling  dasar,  tujuan  pendidikan  untuk  membentuk kepribadian manusia Indonesia yang tercerahkan dan memiliki tanggung jawab, merupakan substansinya. Dengan landasan visi seperti  ini, maka pendidikan  tidak  lagi  hanya  ditujukan  untuk  memproduksi  manusia terpelajar  dan  berkeahlian  demi  malayani  keperluan  pasar  tenaga  kerja manusia  yang  di  kuasai  oleh  kehendak  untuk  mengontrol, mengekploitasi,  dan  berkuasa,  tetapi  yang  di  pentingkan  adalah pertumbuhannya  manusia  berbudaya  yang  dapat  menghayati  dan memahami  kehidupan  bersama,  sebagai  komunitas  mengada  (the community of being) yang saling terkait satu sama lain dan karena saling menjaga dan membuahkan mengeksploitasi.
7 M.  Dawam  Rahardjo, Intelektual,  Intelejensia  Dan  Perilaku  Politik,  Risalah  Cendikiawan Muslim , Bandung, Mizan, 1993, h. 192 8 Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia , Yayasan Risalah, Jakarta, 1983, h. 6-7
2. Hubungan Pendidikan Islam dengan Penguasa
Penguasa  hal  ini  diidentikkan  dengan  pemerintah.  Pemerintah adalah  organisasi  yang  memiliki  kekuasaan  untuk  membuat  dan menerapkan hukum atau kebijakan dalam wilayah yang dikuasainya.Pada  masa  klasik  Ulama  menduduki  tempat  yang  sangat penting  dalam  Islam  dan  dalam  kehidupan  kaum    Muslimin.  Dalam banyak  hal,  mereka  dipandang  menempati  kedudukan  dan  otoritas keagamaan setelah Nabi Muhammad sendiri.
Salah  satu  hadis  Nabi  yang  paling  populer  menyatakan  bahwa ulama  adalah  pewaris  para  Nabi.  Al'ulama'  waratsah  al-anbiya‟. Karenanya  mereka  sangat  dihormati    kaum  Muslimin  lainnya,  dan pendapat-pendapat mereka dianggap mengikat dalam berbagai masalah, yang  bukan  hanya  terbatas  pada  masalah  keagamaan  saja,  melainkan dalam  berbagai  masalah  lainnya.  Pentingnya  ulama  dalam  masyarakat Islam  terletak  pada  kenyataan  bahwa  mereka  dipandang  sebagai penafsir-penafsir  legitimate  dari  sumber-sumber  asli ajaran  Islam,  yakni al-Qur'an  dan  Hadis.  Dikarenakan  pengetahuan  agama  yang  mendalam dan ketinggian akhlak, ulama bergerak pada berbagai lapisan sosial.
Mereka  memiliki  kekuatan  dan  pengaruh  yang  besar  dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu  juga  pengetahuan  termasuk  pengetahuan agama  yang  dimiliki  ulama  adalah  suatu  kekuatan  pencipta  dan pembentuk;  pengetahuan  (knowledge)  dan  kekuatan  (power)  berkaitan erat sekali, dan konfigurasi keduanya merupakan kekuatan yang tangguh atas  masyarakat.    Pernyataan  itu  terlepas  dari  apakah  ulama  menuntut ilmu  pengetahuan  demi  kekuatan  yang  dapat  diterjemahkan  ke  dalam berbagai bidang kehidupan ataupun tidak, konsepsi masyarakat tentang tingginya nilai yang melekat pada pengetahuan agama telah memberikan dasar  yang  kuat  bagi  kontinuitas  legitimasi  kekuatan  dan  pengaruh moral ulama.
Tetapi  sejarah  Islam  memperlihatkan  bahwa  kebanyakan  ulama, karena  alasan-alasan  doktriner  dan  teologis,  enggan  menerjemahkan kekuasaan  mereka  secara  langsung  ke  dalam  bidang  politik.  Kekuatan dan  pengaruh  mereka  lazimnya  cenderung  diekspresikan  secara  politik dan intelektual dalam bentuk keteguhan dan kewaspadaan untuk melihat bahwa  penguasa  dan  masyarakat  bertindak  sesuai  dengan  pemahaman atau  interpretasi  mereka  tentang  Islam.  Mengingat  kekuatan  dan pengaruh  ulama,  tidaklah  heran  kalau  penguasa  Muslim  dari  waktu  ke waktu  berusaha  dengan  berbagai  cara  menjinakkan  dan  meletakkan mereka di bawah otoritas kekuasaan Politik.
Ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah masyarakat di Madinah ada  sebagian  dari  warga  masyarakat  yang  mengabdikan  dirinya  untuk memperdalam ilmu-ilmu agama. Di Madinah, tercatat sekelompok orang
yang suka duduk di luar (emperan) masjid Madinah untuk menggali dan mendiskusikan  pengetahuan  agama  yang  dikenal  sebgai  ahl  al-Shuffah. Disamping  kelompok  ini  ada  pula  perseorangan  yang  memperdalam spesialisasi  tertentu  dalam  bidang  keagamaan  dan  menjadi  cikal  bakal lahirnya  kelompok  ulama  di  tengah-tengah  masyarakat  Muslim,  yang baru  muncul  sebagai  kelas  tersendiri  pada  abad  ke-9.    Di  samping  itu, pemerintah  juga  berperan  sebagai  lembaga  atau  organisasi  yang menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan.
3. Hubungan Pendidikan Islam dengan Kekuasaan
Pendidikan Islam, pada masa-masa awal, terutama masa Nabi dan sahabat, dilakukan di Masjid. Pusat-pusat Pendidikan Islam sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Amin, Sejarawan Islam kontemporer, berada di  Hijaz  berpusat  Makkah  dan  Madinah;  Irak  berpusat  di  Basrah  dan Kufah  serta  Damaskus.  Masing-masing  daerah  diwakili  oleh  sahabat ternama. 5
Pada  masa  keemasan  Islam,  pada  masa  pemerintahan  Abbasiyah, Pendidikan  Islam  di  pusatkan  di  Baghdad,  Bait  al-Hikmah.  Sedangkan pada pemerintahan Islam di Spanyol di pusatkan di Universitas Cordova pada  pemerintahan  Abdurrahman  III  yang  bergelar  Al-Dahil.  Di  Mesir berpusat di Universitas al-Azhar yang didirikan oleh Dinasti Fathimiyah dari kalangan Syi‟ah.
Pendidikan  Islam  sekarang  berkembang hampir di  seluruh  negara di dunia, baik Islam maupun yang bukan Islam. Di Indonesia studi Islam dilaksanakan di UIN, IAIN, STAIN. Ada juga sejumlah Perguruan Tinggi Swasta  yang  menyelengggarakan  Pendidikan  Islam  seperti  Unissula (Semarang) dan Unisba (Bandung).
Pendidikan  Islam  di  negara-negara  non  Islam  diselenggarakan  di beberapa negara, antara lain di India, Chicago, Los Angeles, London, dan Kanada.  Di  Aligarch  University  India,  Pendidikan  Islam  di  bagi  mnjadi dua:  Islam  sebagai  doktrin  di  kaji  di  Fakultas  Ushuluddin  yang mempunyai  dua  jurusan,  yaitu  Jurusan  Madzhab  Ahli  Sunnah  dan Jurusan Madzhab Syi‟ah. Sedangkan Islam dari Aspek sejarah di kaji  di Fakultas  Humaniora  dalam  jurusan  Islamic  Studies.  Di  Jami‟ah  Millia Islamia,  New  Delhi,  Islamic  Studies  Program  di  kaji  di  Fakultas Humaniora  yang  membawahi  juga  Arabic  Studies,  Persian  Studies,  dan Political Science.
Di  Chicago,  Kajian  Islam  diselenggarakan  di  Chicago  University. Secara  organisatoris,Pendidikan  Islam  berada  di  bawah  Pusat  Studi Timur  Tengah  dan  Jurusan  Bahasa,  dan  Kebudayaan  Timur  Dekat. Dilembaga  ini,  kajian  Islam  lebih  mengutamakan  kajian  tentang
5 Ahmad Amin, Dhuha al-Islam, Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Tt. Tc., h. 86
pemikiran Islam, Bahasa Arab, naskah-naskah klasik, dan bahasa-bahasa non-Arab.
Di  Amerika,  studi  Islam  pada  umumnya  mengutamakan  studi sejarah Islam, bahasa-bahasa Islam selain bahasa Arab, sastra dan ilmu- ilmu social. Studi Islam di Amirika berada di bawah naungan Pusat Studi Timur Tengah dan Timur Dekat.
Di  UCLA,  Pendidikan  Islam  dibagi  menjadi  empat  komponen. Pertama,  doktrin  dan  sejarah  Islam;  kedua,  bahasa  Arab;  ketiga,  ilmu- ilmu  social,  sejarah,  dan  sosiologi.  Di  London,  Pendidikan  Islam digabungkan  dalam  School  of  Oriental  and  African  Studies  (Fakultas Studi Ketimuran dan Afrika) yang memiliki berbagai jurusan bahasa dan kebudayaan di Asia dan Afrika. 6
Dengan  demikian  obyek  Pendidikan  Islam  dapat  dikelompokkan menjadi  beberapa  bagian,  yaitu,  sumber-sumber  Islam,  doktrin  Islam, ritual dan institusi Islam, Sejarah Islam, aliran dan pemikiran tokoh, studi kawasan, dan bahasa.
Di  Indonesia  kebijaksanaan  politik  pemerintah  serta pengaruhnya  tehadap  perkembangan  pendidikan  Islam  melalui empat  periode  perkembangan  politik  (Pra  kemerdekaan,  orde  lama, orde  baru  dan  orde  reformasi).  kebijaksanaan  politik  penguasa  pada zamannya  jelas  telah  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap perkembangan  pendidikan  Islam  baik  langsung  maupun  tidak langsung.
Dalam  bidang  pendidikan  Islam,  pengaruh  yang ditimbulkan  oleh  kebijaksanaan  politik  pemerintah  adakalanya bersifat  positif  konstruktif  walaupun  belum  100%  memuaskan namun  tidak  jarang  juga  yang  negatif  destruktif,  seperti  pada zaman  pra  kemerdekaan.  Kebijakan  pemerintah  Belanda  pada zaman  pra  kemerdekaan  sangat  kental  dengan  sikap “diskriminasi”  dengan  kebijakan  “ordonansi  guru  dan  ordonansi sekolah  liar”,  Jepang  agak  lunak  dan  terkesan  akomodatif  persuasif walaupun semua itu hanya demi kepentingan politis semata-mata.
Pada  periode  berikutnya,  yaitu  orde  lama  sebuah  harapan  baru muncul  ke  tengah-tengah  dunia  pendidikan  Islam  dengan  berdirinya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946 melalui usulan Komite Nasional  Indonesia  Pusat  (KNIP)  tertanggal  11  November  1945. Pendidikan  Islam  mulai  mendapat  angin  segar  dengan  terbitnya beberapa  kebijakan  pemerintah  melalui  Depag  yang  terkait  langsung dengan pendidikan Islam.
6 Atang Abdul Hakim, & Jaih Mubarok, Metodologi Studi Islam, Bandung: Rosda Karya, h. 12
Pada  era  orde  baru  dikenal  sebuah  kebijakan  yang  cukup berpengaruh  dan  masih  akrab  ditelinga  umat  Islam  sampai  saat  ini apalagi  para  pengelolapendidikan  Islam,  yaitu  Surat  Keputusan Bersama  (SKB)  tiga  menteri  (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan,  Menteri  Dalam  Negeri)  tahun  1975,  No.  06/1975, 037/U/1975 dan 36/1975 tentang peningkatan mutu pendidikan Islam pada  madrasah.  Serta  sebuah  undang-undang  tentang  SISDIKNAS yaitu UU No. 2 Tahun 1989.
Akhirnya  pada  era  reformasi  setelah  kejayaan  orde  baru ditumbangkan oleh gerakan reformasi 1998 dan munculnya berbagai tuntutan  perobahan  disegala  bidang  kehidupan,  termasuk  pendidikan Islam,  maka  diberlakukanlah  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2003 tentang  SISDIKNAS  yang  memberi  pengaruh  cukup  signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

## Tujuan Pendidikan Islam
Tujuan  pendidikan  dalam  Islam  adalah  upaya  sadar,  terstruktur, terprogram, dan sistematis dalam rangka membentuk manusia yang memiliki:
1. Kepribadian Islam
Tujuan  ini  merupakan  konsekuensi  keimanan  seorang  Muslim, yaitu  keteguhan  dalam  memegang  identitas  kemuslimannya  dalam pergaulan  sehari-hari.  Identitas  itu  tampak  pada  dua  aspek  yang fundamental,  yaitu  pola  pikir  ( ‘aqliyah )  dan  pola  sikap  ( nafsiyah )  yang berpijak  pada  akidah  Islam.  Paling  tidak,  terdapat  tiga  langkah  untuk membentuk  kepribadian  Islam  sebagaimana  yang  dicontohkan Rasulullah  SAW.,  yaitu: Pertama, Menanamkan  akidah  Islam  sebagai sebagai ‘aqîdah ‘aqliyah —akidah yang muncul dari proses pemikiran yang mendalam—kepada setiap orang.
Kedua, Menanamkan sikap konsisten dan istiqamah  kepada setiap orang  agar  cara  berpikir  dan  kecenderungan  insaninya  tetap  berada  di atas  pondasi  akidah  yang  diyakininya. Ketiga, Mengembangkan kepribadian   dengan  senantiasa  mengajak  setiap  orang  bersungguh- sungguh  dalam  mengisi  pemikirannya  dengan tsaqâfah Islâmiyah dan mengamalkan  perbuatan  yang  selalu  berorientasi  pada  ketaatan  kepada Allah SWT.
2. Menguasai tsaqâfah islâmiyah dengan handal.
Islam  mendorong  setiap  Muslim  untuk  menjadi  manusia  yang berilmu dengan cara mewajibkannya untuk menuntut ilmu. Berdasarkan takaran  kewajibannya,  menurut   al-Ghazali,  ilmu  dibagi  ke  dalam  dua kategori,  yaitu:  (1)  ilmu  yang  fardlu  „ain,  yaitu  wajib  dipelajari  setiap Muslim  seperti:  ilmu-ilmu tsaqâfah Islam  yang  terdiri  konsepsi,  ide,  dan hukum-hukum  Islam (fiqh), bahasa  Arab,  sirah  Nabi,  Ulumul  Quran,
tahfîdz al-Quran,  Ulumul  Hadits,  ushul  fikih,  dll;  (2)  ilmu  yang dikategorikan  fardhu  kifayah, biasanya  ilmu-ilmu  yang  mencakup  sains dan  teknologi  serta  ilmu  terapan-keterampilan  seperti  biologi,  fisika, kedokteran, pertanian, teknik, dll.
3. Menguasai ilmu terapan (pengetahuan, ilmu, dan teknologi/PITEK). Menguasai  PITEK  diperlukan  agar  umat  Islam  mampu  mencapai kemajuan  material  sehingga  dapat  menjalankan  fungsinya  sebagai khalifatullah di  muka  bumi  dengan  baik.  Islam  menetapkan  penguasaan sains sebagai fardhu kifayah, yaitu kewajiban yang harus dikerjakan oleh sebagian  Muslim   apabila  ilmu-ilmu  tersebut  sangat  diperlukan  umat seperti kedokteran, kimi, fisika, industri penerbangan, biologi, teknik, dll. Pada  hakikatnya  ilmu  pengetahuan  terdiri  atas  dua  hal,  yaitu:  (1) pengetahuan  yang  mengembangkan  akal  manusia  sehingga  ia  dapat menentukan  suatu  tindakan  tertentu;   (2)  pengetahuan  mengenai perbuatan itu sendiri.
Allah  SWT.  telah  memuliakan  manusia  dengan  akalnya.  Allah menurunkan al-Quran dan mengutus Rasul-Nya dengan membawa Islam agar beliau menuntun akal  manusia dan membimbingnya ke jalan yang benar.  Pada  sisi  yang  lain,  Islam  memicu  akal  untuk  dapat  menguasai PITEK karena dorongan dan perintah untuk maju merupakan buah dari keimanan. Dalam kitab Fath al-Kabîr , juz III, misalnya, diketahui  bahwa Rasulullah  saw.  pernah  mengutus  dua  orang  sahabatnya  ke  negeri Yaman  untuk  mempelajari  pembuatan  senjata  muktahir,  terutama   alat perang yang bernama dabbabah, sejenis  tank yang terdiri  atas kayu tebal berlapis  kulit  dan  tersusun  dari  roda-roda.  Rasulullah  saw.  memahami manfaat  alat  ini  bagi  peperangan  melawan  musuh  dan  menghancurkan benteng lawan.
4. Memiliki keterampilan yang tepat guna dan berdayaguna . Penguasaan  keterampilan  yang  serba  material  ini  merupakan tuntutan  yang  harus  dilakukan  umat  Islam  dalam  rangka  pelaksanaan amanah  Allah  Swt.  Hal  ini  diindikasikan  dengan  terdapatnya  banyak nash  yang  mengisyaratkan  setiap  Muslim  untuk  mempelajari  ilmu pengetahuan umum dan keterampilan. Hal ini dihukumi sebagai fardhu kifayah.

## Kesimpulan
Pendidikan Islam adalah sebuah disiplin yang sangat tua seumur dengan kemunculan Islam sendiri. Pengkajian Islam dalam sejarah panjangnya mewujud dalam berbagai tipe dan menyediakan lahan yang sangat kaya bagi kegelisahan akademik dari kalangan insider maupun outsider. Jika Studi outsider terwadahi dalam  bentuk  Orientalisme  atau  Islamologi,  maka  kajian  insider  memunculkan model  ngaji  yang  berorientasi  pengamalan,  apologis  yang  memberi  counter
terhadap  orientalisme,  Islamisasi  ilmu yang  berupaya  memberikan  landasan paradigma  Islam  bagi  ilmu-ilmu  sekuler  atau  studi  Islam  klasik  yang bersifat kritis  namun  masih  berorientasi  pada  pengamalan.    Sebagai  objek  studi,  Islam harus didekati dari berbagai aspeknya dengan menggunakan multidisiplin ilmu pengetahuan untuk mengurai fenomena agama ini. Salah satunya adalah melalui pendekatan sejarah yang tidak dapat diabaikan begitu saja bagi seseorang yang ingin memahami tentang Islam dengan benar.
Referensi Abdullah, M. Amin, Studi Agama Normativitas atau Historisitas , Yogyakarta;1996 Abdullah,  Taufik  dan  M  Rusli  Karim,  (ed.), Metodologi  Penelitian  Agama  Sebuah Pengantar , Yogyakarta; Tiara Wacana Yogyakarta, 1990
Abdullah, Taufik, (ed.), Sejarah dan Masyarakat , Jakarta; Pustaka Firdaus, 1987 Amin, Ahmad, Dhuha al-Islam, Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt Babbie,  Earl, The  Practice  of  Social  Research ,  California:  Wadasworth  Publishing Co., 1986
Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia , Yayasan Risalah, Jakarta, 1983, Hakim,  Atang  Abdul,  dan  Jaih  Mubarok, Metodologi  Studi  Islam, (Bandung: Rosda).
James.S.Colemanditulis  oleh  Supriyanto  dalam  H.  Abudin  Nata, Sejarah Pertumbuhan  dan  Perkembangan  Lembaga-lembaga  Pendidikan  Islam  di Indonesia , Jakarta, Grasindo, 2001
M.  Dawam  Rahardjo, Intelektual,  Intelejensia  Dan  Perilaku  Politik,  Risalah Cendikiawan Muslim , Bandung, Mizan, 1993, Mochtar  Buchori  “ Peranan  Pendidikan  dalam  Pembentukan  Budaya  Politik  di Indonesia ”,  dalam  Sindhunata, Menggagas  Paradigma  Baru  Pendidikan , Yogyakarta, Kanisius, 2000, h.19
Nata,  Abudin  Nata, Metodologi  Studi  Islam ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1998
Praja,  Juhaya  S., Filsafat  dan  Metodologi  Ilmu  dalam  Islam  dan  Penerapannya  di Indonesia , Jakarta: Teraju, 2002 Sayyed Husen Nasr, Menjelajah Dunia Modern , (terj.) Hasti Tarekat, dari judul asli A Young Muslim’s Guide in The Modern World , Bandung: Mizan, 1995 Sumardi, Mulyanto, (ed.), Penelitian Agama , Jakarta: Sinar Harapan, 1982