Tersedia online di https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/
Volume 51, Nomor 2, April 2022

## PENERAPAN PRINSIP PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM DALAM PENANGANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SERANG 1
Ridwan*, Ahmad Lanang Citrawan, Belardo Prasetya Mega Jaya, Amirulloh Ahdad, Ignatius Gita Hernata, Muyassaroh
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan Serang, Telp. 0254-280330 ridwanfh@untirta.ac.id

## Abstract
The  principle  of  equality  before  the  law  is  something  that  must  be  carried  out.  With  this principle,  justice  can  be  felt  by  the  community.  This  study  uses  a  qualitative  method  with  a normative juridical approach, which is operationally carried out with a participatory approach. The  results  of  the  study  found  that  the  principle  of  equality  before  the  law  is  only  limited  to examining  each  case,  but  it  is  not  accompanied  by  a  decision  that  reflects  the  same  position before the law, so that the decision is far from justice that can be felt  by  the community. One form of decision that reflects the existence of disparities because there are differences before the law, for example, is seen in the Case of Corruption of General Medical Medical Devices at the Public  Health  Center  of  the  South  Tangerang  City  Health  Office  in  2012  which  involved elements  of  the  State  Civil  Apparatus  and  a  businessman  who  were  jointly  charged  with corruption.
Keywords : Principle; Equality; Justice; Society.

## Abstrak
Prinsip  persamaan  di  depan  hukum  ( equality  before  the  law ),  merupakan  hal  yang  wajib dijalankan  sehingga  dengan  adanya  prinsip  tersebut  keadilan  pun  dapat  dirasakan  oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang  secara  operasional  dilakukan  dengan  pendekatan  partisipatif.  Hasil  penelitian  ditemukan Prinsip  persamaan  di  depan  hukum  baru  sebatas  pemeriksaan  setiap  perkara,  namun  tidak dibarengi dengan putusan yang mencerminkan kedudukan yang sama didepan hukum, sehingga putusan itu jauh dari keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Salah satu bentuk putusan yang  mencerminkan  adanya  disparitas  karena  terkesan  adanya  perbedaan  di  depan  hukum, misalnya  terlihat  pada  Perkara  Tipikor  Alat  Kesehatan  Kedokteran  Umum  Pada  Puskesmas Dinas  Kesehatan  Kota  Tangerang  Selatan  Tahun  2012  yang  melibatkan  unsur  Aparatur  Sipil Negara dan seorang pengusaha yang didakwa bersama-sama melakukan korupsi.
Kata Kunci : Prinsip; Persamaan; Keadilan; Masyarakat.
1 Penelitian ini didanai oleh Untirta, skim Penelitian Dosen Madya Tahun 2022.

## A. Pendahuluan
Prinsip Persamaan di depan Hukum, atau dalam istilah asing disebut equality before the law , merupakan  prinsip  yang  telah  diakui  secara  internasional  yaitu  dalam  DURHAM (Universal Declaration of Human  Rights) tahun 1948.  Prinsip persamaan di depan hukum merupakan hal yang  wajib  dijalankan  sehingga  dengan  adanya  prinsip  tersebut  keadilan  pun  dapat  dirasakan oleh  masyarakat.  Pada  prinsip  persamaan  di  depan  hukum  atau equality  before  the  law di Indonesia  tercermin  dalam  Pasal  27  Ayat  1  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  mengatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib  menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  terkecualinya”,  pasal  inilah yang  kemudian  dijadikan  dasar  perlindungan  bagi  warga  negara  agar  diperlakukan  sama dihadapan hukum dan pemerintahan (Walukow, 2013). Penggunaan Prinsip Persamaan di depan Hukum bukan hanya dalam hal penanganan pada perkara-perkara tindak pidana umum, tapi juga harus diwujudkan dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi. Penerapan prinsip persamaan di depan  hukum  untuk  menekan  perkembangan  korupsi  di  Indonesia  sangat  penting,  mengingat korupsi  bukan  merupakan  kejahatan  biasa  tapi  kejahatan  yang  luar  biasa,  sebagaimana ditegaskan oleh Romli Atmasasmita bahwa perkembangan tindak pidana korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan setelah mengkajinya secara mendalam maka tidaklah berlebihan jika dikatakan  bahwa  korupsi  di  Indonesia bukan merupakan  kejahatan biasa melainkan  sudah merupakan kejahatan luar biasa (Nur, 2012), maka perlu upaya yang luar biasa pula yakni salah satunya melalui penerapan prinsip persamaan di depan hukum.
Berkenaan  dengan  Prinsip  Persamaan  Hukum  Haposan  Siallagan  menjelaskan  bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyatakan,  “Negara  Indonesia  adalah negara  hukum”.  Berkaitan  dengan  negara  hukum,  secara  umum  dikenal  dengan  dua  konsep negara hukum, yaitu rechtsstaat yang dikenal di negara Eropa Kontinental dan rule of law yang dikenal  di  negara common  law . Rechtsstaat pada  prinsipnya  mengandung  sejumlah  ciri  pokok diantaranya adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan  lembaga  negara  dalam  rangka  menjamin  pelaksanaan  kekuasaan  negara  itu  sendiri, serta  adanya  peradilan  administrasi.  Adapun the  rule  of  law pada  prinsipnya  mengandung  ciri pokok  seperti  adanya  supremasi  hukum,  adanya  persamaan  kedudukan  di  hadapan  hukum ( equality before the law ) serta adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia (Siallagan, 2016). Walaupun prinsip persamaan hukum merupakan prinsip yang fundamental, yang tidak hanya dikenal  dalam  dunia  keilmuan  tapi  secara  umum  prinsip  ini  juga  dikenal  dalam  kehidupan masyarakat,  yang  dalam  kenyataannya banyak  masyarakat yang  meragukan adanya  persamaan hukum  terutama  dalam  perkara-perkara  korupsi.  Padahal  semestinya  hukum  harus  diterapkan secara adil dan transparan dengan berpijak pada persamaan di depan Hukum. Penerapan prinsip persamaan di depan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam penegakan hukum pidana termasuk penanganan perkara-perkara korupsi.
Terdapat penelitian terdahulu (state of the art) yang dilakukan oleh peneliti lain mengenai prinsip  persamaan  di  depan hukum.  Pertama,  penelitian  yang  dilakukan Abdul  Selamat Nazar, dengan publikasi jurnal berjudul “Penerapan Asas Equality Before the Law dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Bentuk Penahanan pada Sidang Pengadilan Tipikor)”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa  penerapan asas equality before the law dalam  penegakan hukum pidana saat  ini  belum  terlaksana  sebagaimana  semangat  yang  ada  dalam  KUHAP  yang  seharusnya menjunjung  hak  asasi  manusia  dengan  mengesampingkan  segala  bentuk  perbedaan  dan  latar belakang dari para terdakwa tindak pidana korupsi, sebagaimana yang terjadi dalam Pengadilan Tipikor PN Semarang, Jakarta, Bandung, Gorontalo, Pontianak (Nazar, 2012).
Kedua,  penelitian  yang  dilakukan  Moch  Ichwan  Kurniawan,  dengan  publikasi  jurnal berjudul “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan  Pengadilan  Negeri  Bandung  Nomor:  221/Pid.B/2019/PN.Bdg).”  Penelitian  tersebut
menggambarkan  bahwa  asas  persamaan  di  hadapan  hukum  sangat  penting  untuk  dapat menciptakan  suatu  kesetaraan  hukum  pada  setiap  individu  tanpa  terkecuali,  agar  saat  terjadi tindak  pidana  seperti  pada  Nomor  Perkara:221/Pid.B/2019/PN.Bdg  berikut  penegakan  dapat dilakukan  dengan  baik  tanpa  harus  melihat  status  sosialnya  di  tengah-tengah  masyarakat (Kurniawan, 2021).
Ketiga,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Julita  Melissa  Walukow,  dengan  publikasi  jurnal berjudul  “Perwujudan  Prinsip Equality  Before  the  Law Bagi  Narapidana  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  di  Indonesia”.  Penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  dalam  lembaga pemasyarakatan  menganut  asas  persamaan  dihadapan  hukum  yaitu  dengan  memberikan perlakuan  dan  pelayanan  yang  sama  kepada  warga  binaan  pemasyarakatan  tanpa  membeda- bedakan orang berdasarkan kedudukan atau status sosialnya (Walukow, 2013).
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Iqra, dkk, dengan publikasi jurnal berjudul “ The  Principle  of  Equality  Before  the  Law  in  Indonesian  Corruption  Case:  Is  It  Relevant?” . Penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  praktik-praktik  fasilitas  penjara  mewah  yang  banyak diberikan  kepada  narapidana  korupsi  merupakan  suatu  pelanggaran  dari  adanya  prinsip persamaan di hadapan hukum (Korompot, Al-Fatih, & Pradhan, 2021).
Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Tinuk D.C dan Yohana P.W. dengan publikasi jurnal berjudul “The Implementation of Principle Equality before the Law in Addressing Corruption in Indonesia” .  Penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  penerapan  asas  persamaan  di  depan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi  belum  sepenuhnya  memenuhi  amanat  undang- undang  dasar,  hal  tersebut  terjadi  karena  berbagai  faktor  mulai  dari  kurangnya  integritas, moralitas,  dan  juga  profesionalitas  dari  penegak  hukum  dalam  menjalankan  profesinya  serta kurangnya  pemahaman  terhadap  asas  persamaan  di  depan  hukum  juga  kurangnya  pengawasan lembaga  penegak  hukumnya  (Cahyani  &  Wardoyo,  2020).  Sementara  Penelitian  ini  lebih memfokuskan  kepada  bagaimana  penerapan  prinsip  persamaan  hukum  dalam  penanganan perkara korupsi dan bagaimana bentuk putusan yang tidak mendasarkan pada prinsip persamaan di depan hukum?
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  bagaimana  penerapan  prinsip persamaan hukum dalam penanganan perkara korupsi dan bagaimana bentuk putusan yang tidak mendasarkan pada prinsip persamaan di depan hukum.

## B. Metode Penelitian
Penyajian hasil penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu  pendekatan yang dilakukan melalui  pengkajian dan penafsiran terhadap literatur hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan dibahas  baik  secara  tersurat  maupun  secara  tersirat.  Secara  operasional  dilakukan  dengan penelitian  kepustakaan.  Di  samping  itu  peneliti  juga  menggunakan  pendekatan  partisipatif, dimana peneliti mengikuti jalannya persidangan perkara di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri kelas 1 A Serang Provinsi Banten.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penerapan Prinsip Persamaan Hukum dalam Penanganan Perkara Korupsi
Prinsip persamaan di depan hukum merupakan prinsip yang sangat penting dan fundamental, karena dengan penerapan prinsip tersebut pengadilan akan dapat mewujudkan pengadilan yang bermartabat dan putusan yang berkeadilan. Julita menjelaskan bahwa kaitan asas persamaan di depan hukum dengan fungsi peradilan yaitu bahwa seseorang yang datang berhadapan di sidang peradilan adalah sama hak dan kedudukannya (Walukow, 2013). Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh M. Solly Lubis bahwa persamaan di depan hukum adalah kedudukan yang sama dalam hukum yang meliputi bidang hukum privat dan publik, sehingga karena nya setiap warga
negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan menggunakan hukum tersebut (Nur,  2012).  Perlindungan  tersebut  harus  diwujudkan  dalam  peradilan  yang  terbuka  dan merdeka, dimana Andi Hamzah menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan asas persamaan di depan hukum berarti setiap orang berhak, atas dasar persamaan hukum yang sepenuh-penuhnya, untuk ditinjau kembali permasalahannya secara adil dan terbuka, dan tidak memihak baik dalam menetapkan  hak-hak  maupun  dalam  setiap  tuntutan  pidana  yang  ditujukan  pada  mereka  (Nur, 2012).
Persamaan  hukum  yang  diselenggarakan  dalam  sebuah  pengadilan  yang  terbuka  dan merdeka akan mampu memberikan keadilan untuk setiap orang bukan pada sebagian orang, pada kaitan ini Zaenal Arifin Hoesin berpendapat bahwa hukum harus mampu menjamin terciptanya keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  sehingga  tidak  ada  praktik  yang  kuat  menekan yang  lemah,  untuk  itu  hukum  harus  ditegakkan  melalui  Lembaga  Peradilan  yang  mandiri  dan berwibawa  (Panjaitan,  2018).  Eksistensi  Lembaga  peradilan  yang  mandiri  dan  berwibawa merupakan  syarat  penting  bagi  kemampuan  sebuah  Lembaga  peradilan  dalam  mewujudkan keadilan hukum tanpa membeda-bedakan pihak yang berperkara di pengadilan termasuk perkara korupsi,  karena  dengan  Lembaga  peradilan  yang  mandiri  dan  berwibawa  tanpa  pengaruh siapapun. Han Kelsen menekankan bahwa hukum dibutuhkan untuk menegakkan keadilan semua pihak untuk mendapatkan haknya (Panjaitan, 2018).
Hanya melalui peradilan yang mandiri dan berwibawalah kemerdekaan dalam memutuskan perkara dapat dilakukan, termasuk membatasi kekuasaan negara yang besar yang dijalankan oleh para penegak hukum, yang selalu menjadi kekhawatiran masyarakat pada umumnya, oleh karena itu  merupakan  hal  yang  wajar  ketika  Indriati  Amarini  mengatakan,  ada  dua  hal  yang  seakan bertentangan yaitu adanya kewajiban negara dalam mengatur dan melayani masyarakat, tetapi di sisi  lain  muncul  kekhawatiran  adanya  kesewenangan  negara,  pada  posisi  inilah  warga  negara membutuhkan  adanya  jaminan  perlindungan  hukum  yang  cukup  dari  kekuasaan  negara,  maka untuk menjamin perlindungan itu dibutuhkan lembaga pengadilan yang merupakan media untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara nyata (Amarini, 2018).
Terhadap kekhawatiran masyarakat tersebut, merupakan hal yang wajar jika ada pembatasan kekuasaan negara khususnya dalam penyelenggaraan proses penyelesaian perkara di pengadilan, dalam hal ini Yos Johan Utama mengatakan bahwa pembatasan kekuasaan negara dirasa perlu, karena Ketika negara memiliki kekuasaan yang besar atau tak terbatas maka  cenderung terjadi kekuasaan yang absolut dan mengarah pada kekuasaan yang korup (Amarini, 2018).
Kekhawatiran  masyarakat  terhadap  kekuasaan  negara  yang  begitu  besar  hendaknya dijadikan  sebagai  pijakan  pembuktian  bahwa  pengadilan  merupakan  tempat  yang  tepat  dalam menyelesaikan  setiap  persoalan  hukum,  karena  dalam  negara  hukum  yang  demokratis masyarakatlah  yang  memberikan  kepercayaan  pada  setiap  lembaga  penegak  hukum  termasuk pengadilan  untuk  menjalankan  tugasnya  secara  benar  dan  proporsional.  Ahmad  Fadlil  Sumadi menegaskan, pengadilan dalam perspektif negara hukum yang demokratis merupakan salah satu pelaku  penyelenggaraan  negara  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum  yang  adil kepada masyarakat, sebaliknya dalam perspektif masyarakat, pengadilan merupakan pihak ketiga yang  diberikan  kekuasaan  oleh  masyarakat  guna  memberikan  pelayanan  keadilan  pada masyarakat  dalam  penyelesaian  sengketa  hukum.  Pelayanan  sengketa  hukum  yang  adil merupakan kepentingan masyarakat agar kehidupan tertib dan damai (Sumadi, 2012).
Lebih  jauh  Hesti  Armiwulan  mengungkapkan  bahwa  Penegakan  hukum  seharusnya  dapat menjamin  terwujudnya  keadilan  dan  kepastian  hukum  yang  merupakan  misi  utama  dari penegakan hukum sekaligus merupakan tujuan dari hukum yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang  memelihara  kepentingan  umum,  yang  menjaga  hak-hak  asasi  manusia  dan  juga menciptakan  suatu  kehidupan  bersama  yang  adil  dan  tidak  diskriminatif.  Penegakan  hukum harus mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat (Armiwulan, 2015).

## 2. Bentuk-Bentuk Putusan yang Tidak Mendasarkan Pada Prinsip Persamaan di Depan Hukum
Bekerjanya hukum, tidak akan terlepas dari peran orang-orang yang bekerja untuk hukum, di tangan  merekalah  hukum  ditegakkan,  di  tangan  merekalah  hukum  akan  mewujudkan  keadilan atau sebaliknya, rasanya tidak berlebihan jika Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa berhasil atau tidak,  sekalian  manusia  yang  ditampilkan  dalam  panggung  hukum  memberitahu  dan mengingatkan  kepada  kita,  bahwa  hukum  itu  tidak  hanya  peraturan,  bukan  mesin,  melainkan sarat  dengan  peran  yang  dimainkan  oleh  manusia,  bahwa  hukum  ternyata  tidak  sepi  dari berkelebatnya  manusia-manusia  yang  menjalankan  hukum  itu.  Sudah  sejak  kehadiran  dari peraturan, system hukum, tata cara menjalankan hukum dan sebagainya manusia berperan besar. Manusialah  yang  membuat  peraturan  dan  lain-lainnya  itu,  sehingga  segala  sesuatu  terpulang kepada manusia (Rahardjo, 2007).
Lebih  jauh,  Satjipto  Rahardjo  menjelaskan  bahwa  penegakan  hukum  selalu  melibatkan tingkah  laku  manusia,  hukum  tidak  bergerak  dengan  sendirinya,  artinya  hukum  tidak  mampu mewujudkan  sendiri  janji-janjinya  serta  kehendak-kehendaknya  yang  tercantum  dalam peraturan-peraturan  hukum,  seperti  untuk  memberikan  hak  pada  seseorang,  memberikan perlindungan pada seseorang mengenakan pidana pada seseorang yang memenuhi syarat tertentu dan  sebagainya,  melainkan  semua  itu  diwujudkan  oleh  manusia  sebagai  penegak  hukum (Ridwan,  2012).  Sejalan  dengan  pemikiran  Satjipto  Rahardjo  tersebut,  Lucky  Endrawati,  dkk mengatakan,  sebagai  suatu  proses,  pembuatan  putusan  tidak  pernah  terlepas  dari  individu pembuat itu sendiri. Melihat aktivitas individu seorang hakim tentunya tidak dapat dilihat secara parsial sebagai sosok seorang hakim dalam memproses dan memutus suatu perkara (Endrawati, Aprilianda, & Farikha, 2015).
Peran penegak hukum dalam sebuah penanganan  perkara, akan memberikan dampak yang positif  saat  putusan  itu  merupakan  putusan  yang  adil  sesuai  asas  persamaan  di  depan  hukum, namun sebaliknya yaitu peran itu akan memberikan dampak yang negatif manakala putusan itu mencerminkan  adanya  disparitas  dan  jauh  dari  prinsip  persamaan  di  depan  hukum.  Salah  satu bentuk  putusan  yang  mencerminkan  adanya  disparitas  karena  terkesan  adanya  perbedaan  di depan hukum, misalnya terlihat pada kasus/Perkara Tipikor Alat Kesehatan Kedokteran Umum Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 yang melibatkan unsur Aparatur Sipil Negara dan seorang pengusaha yang didakwa bersama-sama melakukan korupsi, dengan kerugian negara Rp9.604.592.769,00, Perkara tindak pidana korupsi ini terpecah dalam tiga nomor perkara, yakni: a) No. 47/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg.; b) No. 28/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Srg., dan; c) No. 11/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Srg.
Pada  perkara  tersebut,  Hakim  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  DP  dan  MJ,  masing- masing selama selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, untuk MJ yang memperkaya diri sendiri kurang lebih sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), dan DP dijatuhkan sanksi selama  4  (empat)  Tahun  penjara,  sedangkan  TCW  dikenakan  sanksi  pidana  penjara  selama  1 (satu)  tahun.  Putusan  tersebut  dirasakan  janggal  jika  melihat  fakta-fakta  dalam  persidangan, dimana TCW yang merupakan pengusaha berperan sebagai otak pelaku kasus korupsi ini, justru dipidana sangat ringan, kejanggalan tersebut juga terlihat dari dasar hukum yang dijadikan dasar tuntutan,  yakni  Terdakwa  MJ  dan  DP  dikenakan  sanksi  penjara  berdasarkan  Pasal  2  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  sedangkan  TCW  dikenakan  Sanksi  Pidana berdasarkan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  padahal  yang bersangkutan  bukan  seorang  pejabat  negara  yang  memiliki  kewenangan  yang  dapat disalahgunakan.
Persoalan disparitas putusan tersebut juga berdimensi disparitas keadilan, jika dibandingkan dengan  putusan  pungutan  liar  yang  dianggap  telah  merugikan  keuangan  negara  sebesar
Rp1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus  rupiah)  sebagaimana  yang  tertuang  pada  putusan  perkara Korupsi  suap  dalam  Kantor  Kesyahbandaraan  dan  Otoritas  Pelabuhan  (KSOP)  kelas  1  Merak Banten, yang melibatkan terdakwa HW, dengan dakwaan berdasarkan Pasal 12 huruf e dan g jo Pasal  12A  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Berdasarkan  fakta  di persidangan  hakim  berpendapat  terdakwa  terbukti  melakukan  tindak  pidana  korupsi  dan menjatuhkan  pidana  penjara  selama  5  (lima)  bulan.  Pada  persoalan  disparitas  keadilan  ini tergambarkan  bagaimana  sebuah  kasus  tindak  pidana  korupsi  dengan  tingkat  kerugian  negara yang  sangat  besar  tapi  sanksi  yang  dijatuhkan  hakim  tidak  berbeda  jauh  dengan  sanksi  yang dijatuhkan untuk kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang sangat rendah.
Berkaitan dengan putusan hakim pada kasus / Perkara Tipikor Alat Kesehatan Kedokteran Umum  Pada  Puskesmas  Dinas  Kesehatan  Kota  Tangerang  Selatan  Tahun  2012,  Mardison menjelaskan  bahwa  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi seharusnya  diterapkan  kepada  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  atau  pejabat  Negara  atau  seseorang yang digaji oleh negara.
Hal tersebut dapat diterapkan bagi pihak swasta tetapi harus di juncto kan sebagai pasal turut serta atau bersama-sama yaitu pihak swasta melakukan tindak pidana korupsi tersebut bersama- sama  dengan  pegawai  negeri  sipil  atau  pejabat  negara,  apabila  pihak  swasta  secara  murni melakukan tindak pidana korupsi maka tidak dapat dikenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena tidak ada kewenangan dan jabatannya.
Berdasarkan  pada  penjelasan  di  atas,  menggambarkan  bahwa  Putusan  Hakim  dengan menjatuhkan  sanksi  berdasarkan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  terhadap  kasus/  Perkara  Tipikor  Alat  Kesehatan  Kedokteran  Umum  Pada  Puskesmas Dinas  Kesehatan  Kota  Tangerang  Selatan  Tahun  2012  adalah  kurang  tepat  mengingat  yang bersangkutan adalah Bukan PNS atau seharusnya yang bersangkutan didakwa berdasarkan Pasal 2  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  atau  dengan  Pasal  3  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  secara  bersama-sama  dengan  PNS  yang yang telah menyalahkan kewenangan.
Penjelasan  Mardison  tersebut  juga  sejalan  dengan  penjelasan  Wawan  Yunarwanto  yang menjelaskan bahwa Apabila  berbicara  mengenai Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  maka  hal  tersebut  pasti  berbicara  antara  genus  dan spesialis.  Pasal  2  ayat  (1)  merupakan  genus/umum  karena  adanya  unsur  “secara  melawan hukum”,  sedangkan  Pasal  3  adalah  spesialisnya  karena  adanya  unsur  “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Pasal 2 ayat  (1)  dapat  dikenakan  kepada  siapa  saja,  sedangkan  Pasal  3  dalam  penerapannya  harus memenuhi syarat bahwa orang tersebut memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ia salahgunakan.  Namun  sebenarnya  kedua  pasal  tersebut  sama  saja,  karena  apabila  seseorang melakukan  perbuatan  “menyalahgunakan  kewenangan”  itu  sama  saja  ia  telah  melakukan perbuatan  melawan  hukum.  Sehingga  biasanya  pada  praktek  Pasal  2  ayat  (1)  diterapkan  bagi pihak swasta, sedangkan Pasal 3 diterapkan bagi PNS.
Lebih  lanjut  Wawan  Yunarwanto  menjelaskan,  biasanya  dalam  praktik,  PNS  dikenakan dengan Pasal 3  karena memiliki kewenangan sedangkan pihak swasta didakwa atau dikenakan Pasal  2  ayat  (1)  karena  tidak  memiliki  kewenangan.  Sehingga  apabila  pihak  swasta  didakwa dengan Pasal 3 secara sendiri atau pribadi akan sulit, tetapi harus ada turut serta dari PNS, karena
pihak swasta dapat melakukan hal tersebut disebabkan karena kesempatan yang ada pada orang lain yang memiliki kewenangan tersebut (PNS). Sehingga apabila dalam perkara yang dilakukan secara  bersama-sama  antara  PNS  dan  pihak  swasta,  dan  PNS  dijerat  dengan  Pasal  2  ayat  (1), maka pihak swasta tidak bisa secara berdiri sendiri dijerat dengan Pasal 3.
Pada  praktik  penerapan  hukum  dalam  perkara  tipikor  di  atas,  mencerminkan  masih  ada persoalan dalam pengakuan persamaan di depan hukum, yang menurut Julita Melisa Walukow bahwa asas persamaan di hadapan hukum adalah suatu asas yang menciptakan suatu kesetaraan dalam  hukum  pada  setiap  individu  atau  manusia  tanpa  ada  suatu  pengecualian  atau keistimewaan.  Asas  persamaan  di  hadapan  hukum  itu  dapat  dijadikan  sebagai  standar  dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas (Walukow, 2013). Semestinya putusan hakim selalu berpijak pada kedudukan hukum yang sama atas semua orang, yakni setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hal mana diungkapkan  oleh  Danang  Risdianto  bahwa  Kedudukan  berarti  menempatkan  warga  negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka  warga  negara  dalam  berhadapan  dengan  hukum  tidak  ada  yang  berada  diatas  hukum (Risdianto, 2017).
Dengan kedudukan yang sama di depan hukum, maka setiap perkara yang diputuskan harus berorientasi pada nilai nilai keadilan. Keadilan itu menurut Munir Fuadi dapat diartikan Keadilan ( justice ), tidak memihak ( impartial ), memberikan setiap orang haknya ( his due ), segala sesuatu layak  ( fair ),  atau  adil  ( equitable) ,  Prinsip  umum  tentang  kelayakan  ( fairness) dan  keadilan ( justice ) dalam hal hukum yang berlaku (Sari, Samiyono, Widodo, & Ekawati, 2019).

## D.   Simpulan dan Saran
Prinsip  persamaan  di  depan  hukum  telah  dijalankan  oleh  pengadilan  Negeri  Kelas  1  A Serang  Provinsi  Banten  dalam  menangani  perkara-perkara  korupsi,  hal  tersebut  terlihat  dari banyaknya  perkara  korupsi  yang  diperiksa  dan  diputuskan.  Akan  tetapi,  terdapat  putusan  yang mencerminkan  bahwa  putusan  tersebut  tidak  didasarkan  pada  prinsip  persamaan  di  depan hukum, dimana setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, sehingga putusan tersebut menggambarkan adanya disparitas putusan. Pelaku korupsi yang telah merugikan negara puluhan milyar tapi diberikan sanksi selama 1 tahun penjara, sedangkan pelaku yang dianggap telah  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  negara  dengan  kerugian  negara  yang  sangat  kecil justru  diberikan  sanksi  yang  tinggi  yang  tidak  sebanding  dengan  kerugian  negara  yang ditimbulkan.
Berdasarkan analisa tersebut, maka penulis memberikan saran bahwa prinsip persamaan di depan  hukum  sudah  semestinya  tidak  hanya  berangkat  dari  banyaknya  perkara  yang  diperiksa dan  diputuskan  tetapi  juga  berangkat  dari  putusan  yang  mencerminkan  rasa  keadilan.  Putusan yang  mencerminkan  disparitas  putusan  merupakan  bagian  dari  pencederaan  terhadap  prinsip- prinsip persamaan di depan hukum, untuk itu sudah semestinya setiap penegak hukum terutama hakim  berdiri  pada  prinsip-prinsip  keadilan  ( justice ),  tidak  memihak  ( impartial ),  memberikan setiap orang haknya ( his due ), dan pengadilan yang layak ( fair ).

## DAFTAR PUSTAKA
Amarini,  I.  (2018).  Mewujudkan  Keadilan  Sosial  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Di  Pengadilan Administrasi. Jurnal Media Hukum , 25 (2), 162–170.
https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0111.162-170
Armiwulan, H. (2015). Diskriminasi Rasial dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi
Manusia. Masalah-Masalah Hukum , 44 (4), 493–502.
https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.493-502
Cahyani, T. D., & Wardoyo, Y. P. (2020). The Implementation of Principle Equality before the Law in Addressing Corruption in Indonesia. Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD 2020) , 727–730. Atlantis Press.
https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.160
Endrawati,  L.,  Aprilianda,  N.,  &  Farikha,  M.  (2015).  Rekonstruksi  Model  Putusan  Hakim Perkara KDRT Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Jurnal Media Hukum , 22 (1), 73–94. https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0048.73-94
Korompot,  M.  I.  S.,  Al-Fatih,  S.,  &  Pradhan,  D.  (2021).  The  Principle  of  Equality  Before  the Law in Indonesian Corruption Case: Is It Relevant? Journal of Human Rights, Culture and Legal System , 1 (3), 135–146. https://doi.org/10.1016/jhcls.v1i3.13
Kurniawan,  M.  I.  (2021).  Penerapan  Asas  Persamaan  di  Hadapan  Hukum  dalam  Praktik
Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid.B/2019/PN.Bdg). Jurnal  Studi  Hukum  Pidana , 1 (1),  29–36.  Retrieved  from http://repositori.lshp.or.id/index.php/jurnal/article/view/30
Nazar,  A.  S.  (2012).  Penerapan  Asas  Equality  Before  The  Law  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi (Studi tentang Bentuk Penahanan pada Sidang Pengadilan Tipikor). Jurnal Nestor Magister Hukum , 2 (2).
Nur,  M.  (2012).  Pencegahan  Tersangka  ke  Luar  Negeri  Oleh  KPK  dalam  Sistem  Peradilan
Pidana di Indonesia. Jurnal Media Hukum , 19 (1), 44–58.
https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1976
Panjaitan,  B.  S.  (2018).  Forum  Privilegiatum  sebagai  Wujud  Peradilan  yang  Adil  Bagi Masyarakat. Jurnal Media Hukum , 25 (1), 40–47. https://doi.org/10.18196
/jmh.2018.0111.40-47
Rahardjo, S. (2007). Biarkan Hukum Mengalir . Jakarta: Kompas.
Ridwan, R. (2012). Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana
Yang Berwibawa. Jurnal Media Hukum , 19 (1), 87–98. https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1978
Risdianto,  D.  (2017).  Perlindungan  Terhadap  Kelompok  Minoritas  Di  Indonesia  Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 6 (1), 125–142. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120
Sari, N. W., Samiyono, S., Widodo, G., & Ekawati, D. (2019). Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Sebagai Implementasi Asas Equality Before The Law. Jurnal Surya Kencana Dua:  Dinamika  Masalah  Hukum  Dan  Keadilan , 6 (2),  938–953.  Retrieved  from http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/4001
Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Indonesia. Sosiohumaniora , 18 (2), 131– 137. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947
Sumadi,  A. F. (2012). Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan di
Bawahnya. Jurnal Media Hukum , 19 (1), 59–71.
https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v19i1.1977
Walukow,  J.  M.  (2013).  Perwujudan  Prinsip  Equality  Before  The  Law  Bagi  Narapidana  di Dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia. Lex  et  Societatis , 1 (1),  163–172. https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1320