Prasetya, S.W., & Rahaditya. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Penjatuhan Pidana Minimal Khusus  Ancaman  Pidana  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika (Volume) Issue, Doi:  10.36418/syntax-literate.v7i10.13337 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  KETENTUAN  PENJATUHAN  PIDANA MINIMAL  KHUSUS  ANCAMAN  PIDANA  BERDASARKAN  UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

## Shandy Waisa Prasetya, Rahaditya
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia Email: Shandypyr@gmail.com

## Abstrak
Maraknya  tindak  pidana  Narkotika  di  Indonesia  sudah  seharusnya  menjadi perhatian  banyak  pihak,  termasuk  aparat  pemerintah  dan  penegak  hukum.  Salah satunya, melalui penerapan minimal ancaman pidana pada tindak pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada prinsipnya,  dalam  suatu  putusan  wajib  memenuhi  3  (tiga)  asas  diantaranya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Namun, pertentangan terjadi apakah kebebasan  dan  independensi  Hakim  dapat  memenuhi  3  (tiga)  aspek  yang  harus termuat  dalam  putusan  perkara  Narkotika?  Dalam  membuat  pertimbangan  dan menjatuhkan  putusan,  Hakim  tidak  hanya  harus  mengikuti  peraturan  perundang- undangan  untuk  mencapai  kepastian  hukum,  namun  juga  harus  memperhatikan nilai keadilan komunal termasuk pelaku penyalahguna Narkotika. Sehingga, hal ini mengundang ketertarikan Penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana tinjauan  yuridis  terhadap  ketentuan minimal  ancaman khusus  pada tindak pidana Narkotika berdasarkan UU Narkotika. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  studi  kepustakaan  dan pendekatan  undang-undang.  Berdasarkan  hasil  analisa,  UU  Narkotika  sudah sebagai  alat control  social  sudah mengakomodir  dengan baik  penerapan  minimal ancaman pidana dengan tujuan untuk memberikan efek jera sesuai dengan golongan narkotika  yang  disalahgunakan.  Namun,  nyatanya  dalam  UU  Narkotika  sendiri masih memiliki celah hukum yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa yang hanya sebagai pemakai dalam jumlah relatif kecil dan tertangkap tangan saat di hari pertama memakai narkotika. Oleh karena itu, seluruh aparat penegak hukum sudah  seharusnya  menjatuhkan  dakwaan  dan/atau  putusan  secara  adil  dengan memperhatikan  peraturan  yang  relevan  lainnya  sehingga  tidak  menyamaratakan fakta  hukum  dengan  minimal  ancaman  pidana  yang  telah  diatur  dalam  UU Narkotika.
Kata kunci : Tindak Pidana Khusus, Narkotika, Minimal Ancaman Pidana.

## Abstract
The  rise  of  narcotics  crimes  in  Indonesia  should  be  of  concern  to  many  parties, including  government  officials  and  law  enforcers.  One  of  them,  through  the application  of  minimum  criminal  threats  to  Narcotics  crimes  regulated  in  the Narcotics  Law.  In  principle,  in  a  decision  it  is  obligatory  to  fulfill  3  (three) principles including certainty, fairness, and legal expediency. However, a conflict occurs whether the freedom and independence of the judge can fulfill the 3 (three) aspects  that  must  be  included  in  the  decision  on  the  Narcotics  case?  In  making considerations  and  making  decisions,  judges  must  not  only  follow  statutory regulations to achieve legal certainty, but also must pay attention to the value of communal justice, including perpetrators of narcotics abuse. Thus, this invites the author's  interest  to  study  more  deeply  about  how  the  juridical  review  of  the minimum  provisions  for  specific  threats  to  narcotics  crimes  is  based  on  the Narcotics Law. In this study, the author used a normative juridical research method using a literature study and statutory approach. Based on the results of the analysis, the  Narcotics  Law  as  a  means  of  social  control  has  accommodated  well  the implementation of minimum criminal threats with the aim of providing a deterrent effect  according  to  the  class  of  narcotics  that  are  abused.  However,  in  fact  the Narcotics  Law  itself  still  has  legal  loopholes  which  can  cause  injustice  to defendants  who are only users  in  a relatively small number and are caught  red- handed on the first day of using narcotics. Therefore, all law enforcement officials should  make  indictments  and/or  decisions  fairly  by  taking  into  account  other relevant regulations so that they do not generalize legal facts with a minimum of criminal threats as stipulated in the Narcotics Law.

## Keywords:  Special Crimes, Nacrotics, Minimal Penalty

## Pendahuluan
Dalam  kehidupan  bermasyarakat,  Narkotika  sudah  menjadi  hal  yang  lumrah diperbincangkan  walaupun  baik  dalam  ajaran  agama  maupun  peraturan  perundang- undangan (Ramadhani,  2020).  Narkotika sejatinya dilarang untuk  dikonsumsi dan/atau diedarkan  kecuali  untuk  alasan  yang  diperbolehkan  dalam  peraturan  perundang- undangan, salah satunya untuk keperluan medis (Lutfiyani et al., 2023). Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan dan/atau bukan tumbuhan yang dibuat secara sintetik maupun non sintetik, yang dapat menyebabkan timbulnya ketergantungan, perubahan  kesadaran,  dan  mengurangi  hingga  menghilangkan  rasa  nyeri  (Masoara, 2017).
Sementara,  jika  dikonsumsi  dalam  jumlah  yang  banyak  dapat  menimbulkan banyak penyakit dan menghancurkan syaraf yang mengakibatkan pemakainya hilang akal dan tidak berpikir jernih (Stats et al., 2014). Selain itu, maraknya penggunaan Narkotika melalui kegiatan pengedaran di Indonesia, telah nyata dapat dikategorikan sebagai tindak
pidana  narkotika  yang  tentu  membutuhkan  banyak  perhatian  dari  berbagai  pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan rakyat Indonesia (Ariyanti, 2017).
Tindak  pidana  narkotika  di  Indonesia  telah  sampai  pada  tahap  yang memprihatinkan,  mengingat  sejak  tahun  2015,  Indonesia  sudah  dikategorikan  darurat narkotika  (Suyatna  et  al.,  2018).  Selain  itu,  Indonesia  juga  menduduki  urutan  ketiga sebagai negara dengan perdagangan narkotika terbanyak setelah Kolombia dan Meksiko (Djelantik et al., 2015). Ironisnya, pemakai tersebut sebagian besar adalah generasi muda dengan usia produktif yang seharusnya saat ini sedang berkarya untuk membangun negeri menjadi lebih baik (Halim, 2022). Sehingga, sejatinya tindak pidana narkotika memang merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan upaya pemberantasan yang luar biasa. (Artwitadibrata & Khisni, 2020).
Sebagai pondasi hukum pencegahan dan pemberantasan Narkotika di Indonesia, sejatinya  kegiatan  konsumsi  dan/atau  pengedaran  yang  tidak  terkendali  sudah dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika  (selanjutnya  disebut  sebagai  “UU  Narkotika”).  Tujuan dibentuknya  UU  Narkotika  adalah  sebagai  berikut:  (1)  menjamin  ketersediaan  zat Narkotika untuk kepentingan Kesehatan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) melindungi, mencegah, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari tindak pidana penyalahgunaan dan/atau pengedaran narkotika; dan (3) menjamin pengaturan dan sosialisasi  upaya  rehabilitasi  dan  penyembuhan  bagi  penyalahguna  dan/atau  pecandu narkotika.
Lebih lanjut sejatinya, Pasal 7 UU Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat  digunakan  untuk  kepentingan  pelayanan  kesehatan  dan/atau  perkembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa narkotika hanya  boleh  digunakan  untuk  kepentingan  dokter  dan/atau  ahli  medis  yang  memiliki medis  dan  harus  digunakan  dalam  dosis  yang  benar  sesuai  dengan  ilmu  kedokteran (Kibtyah, 2017).
Namun, pada realitanya, penyalahgunaan terjadi ketika penggunaan zat narkotika tidak  sesuai  dan/atau  diluar  kepentingan  medis,  bahkan  melebihi  / overdose dari  dosis yang  sudah  dianjurkan  dan  dapat  diterima  tubuh  (Rosagita  &  Astuti,  2023).  Faktor timbulnya kejahatan dan/atau tindak pidana narkoba dapat terdiri dari fakor eksternal dan factor internal (Aprianti et al., 2020). Faktor eksternal, dapat berasal dari diluar dari diri pelaku,  seperti  pengaruh  lingkungan,  pergaulan,  dan/atau  desakan  dari  pihak  tertentu. Sementara  factor  internal,  berasal  dari  kesadaran  dan  kemauan  dari  diri  pelaku  yang membutuhkan rasa ketenangan karena putus asa atau kondisi genting ketika menghadapi suatu  masalah  dalam  hidup  (Al  Rosyid  et  al.,  2019).  Faktor  di  atas  tentu  merupakan kondisi  yang  tidak  bisa  diprediksi  dan  bisa  saja  terjadi  dalam  kehidupan  setiap  orang. Sehingga, salah satu cara represif untuk memberantas tingkat kejahatan dan/atau tindak pidana narkotika adalah melalui hukuman pidana.
Sebagai negara hukum, semua tindakan Warga Negara Indonesia tentu tidak lepas dari segala peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan Undang- Undang.  Negara  Hukum  menyatakan  bahwa  semua  Warga  Negara  Indonesia  tanpa
terkecuali  wajib  untuk  mengikuti,  menghormati,  dan  mematuhi  hukum,  karena  hukum bertujuan untuk  menciptakan keamanan, kesejahteraan ( welfare ), dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Kamlasi & Kusdarini, 2022).
Dalam  praktiknya,  untuk  merealisasikan  asas-asas  tersebut,  maka  dibentuklah suatu  sistem  peradilan  yang  mencerminkan  kemerdekaan  dan  kebebasan  peradilan  di Indonesia dengan dasar hukum yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, yang dengan  jelas  menyatakan  bahwa  Hakim  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia  harus  memiliki  kekuasaan  yang  independen  dan  mandiri.  Dengan  kata  lain, bahwa selama memutus perkara Hakim hanya harus tunduk pada isi dari Konstitusi dan Undang-Undang,  serta  tidak  mengikuti  perintah  dari  badan  pemerintah  atau  rakyat manapun.  Sifat  kebebasan  pada  Hakim  dalam  mempertimbangkan  dan  memutus  suatu perkara yang dilimpahkan padanya merupakan mahkota dan perwujudan integritas yang harus  dijaga,  agar  tidak  ada  pihak  yang  dapat  mengintervensi  dan/atau  menghalangi putusan  Hakim.  Dalam  menjatuhkan  suatu  putusan,  Hakim  harus  memiliki  banyak pertimbangan, mulai dari jenis tindak kejahatan yang dilakukan dan kepentingan antara korban dan/atau keluarga pelaku dengan mendasari hal tersebut pada nilai keadilan yang berkembang di masyarakat serta peraturan perundang-undangan.
Pada perkembangannya, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodir penerapan peradilan pidana minimal khusus, salah satunya UU Narkotika. Namun, timbul pertentangan bahwasanya apakah kebebasan Hakim dapat mengecualikan ketentuan minimal pidana khusus yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Mutiaramadani  &  Kristi,  2014).  Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  Hakim dalam menimbang dan memutus sebuah perkara, juga tidak hanya menilai dari kepastian hukum,  namun  juga  keadilan  komunal  termasuk  pelaku  itu  sendiri  (Liwe,  2014). Sebaliknya,  dibentuknya  kebijakan  pemerintah  dalam  peraturan  perundang-undangan Narkotika  juga  patut  untuk  dilaksanakan  sebagai  wujud  dari  tujuan  pemidanaan  agar memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  lainnya  (Zulfitri  et  al.,  2020).  Oleh  karena  itu, berdasarkan latar belakang yang sudah Penulis paparkan, maka Penulis bermaksud untuk mengkaji  lebih  dalam  mengenai  bagaimana  tinjauan  yuridis  terhadap  penerapan penjatuhan  minimal  pidana  khusus  pada  tindak  pidana  narkotika  berdasarkan  UU Narkotika.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  dan  bersifat deskriptif analisis guna menggambarkan fakta hukum dan regulasi terkait isu yang akan dibahas, yaitu UU Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai  penerapan  minimal  pidana  pada  tindak  pidana  khusus  narkotika.  Sehingga, penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  ( statue  approach )  dan  metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data  studi  kepustakaan  dan  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan,  terdiri  dari  bahan hukum  primer  yaitu  peraturan  perundang-undangan  yaitu  UU  Narkotika,  dan  bahan
hukum sekunder berupa buku, artikel maupun jurnal publikasi dalam bidang hukum dan narkotika.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Perkembangan  Penerapan  Ancaman  Minimum  Pidana  dalam  Instrumen Hukum Tindak Pidana Narkotika
Sebagai  salah  satu  cara  penanggulangan  maraknya  tindak  pidana  peredaran narkotika  di  Indonesia,  membuat  Pemerintah  sejak  dahulu  menetapkan  berbagai instrument  hukum  bagi  tindak  pidana  narkotika.  Peraturan  perundang-undangan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia dari hasil konvensi tunggal tentang narkotika di New York tahun  1961.  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1976  menggantikan Verdoovende Middelen Ordonnatie (Stbl 1927 Nomor 278 joncto. Nomor 536) sebagai peraturan perundang-undangan  peninggalan  Kolonial  Belanda  karena  dianggap  sudah  tidak sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  teknologi  kala  itu.  Peraturan  perundang- undangan  selanjutnya  adalah  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1997  yang menggantikan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1976  yang  mana  menjadi  dasar pengaturan mengenai penerapan minimum pidana khusus yang diatur dalam Pasal 78 sampai Pasal 83 dan Pasal 87. Pengaturan minimum pidana khusus diberikan dalam kondisi  tertentu,  misalnya  tindak  pidana  narkotika  diawali  dengan  permufakatan jahat dan dilakukan oleh korporasi atau terorganisir (Clinton & Carter, 2015).
Namun,  dengan  berbagai  aturan  yang  sudah  dikeluarkan  Pemerintah  saat  itu belum  mampu  mengurangi  tindak  pidana  narkotika  yang  cenderung  mengalami peningkatan  serta  memakan  korban  terlebih  bagi  generasi  muda.  Oleh  karena  itu, pada tahun 2002, melalui Sidang Umum MPR RI, MPR mengusulkan kepada DPR dan  Presiden  untuk  melakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika.(Sukarmi,  et.al,  2019).  Melalui  Undang-Undang  ini, penekanan  terhadap  pemberatan  hukuman  pidana  menjadi  lebih  tegas  terutama terhadap  tindakan  penyalahgunaan  dan  peredaran  secara  gelap  atas  narkotika  dan prekusor  narkotika,  diantaranya  dalam  bentuk  penerapan  pidana  umum,  pidana penjara  20  (dua  puluh)  tahun,  pidana  penjara  seumur  hidup,  pidana  mati  dan pemberian rehabilitasi (tindakan pemulihan untuk mengambil kembali kehormatan dan  memulihkan  nama  baik  seseorang  yang  sudah  terjerat  dengan  tindak  pidana narkotika).  Seluruh  jenis  pidana  tersebut  diberikan  dengan  menyesuaikan  pada golongan,  jenis,  ukuran,  dan  jumlah  terhadap  penyalahgunaan  dan/atau  peredaran narkotika  yang mana diatur dalam Pasal  111 hingga 148 UU Narkotika.  Terhadap penerapan minimum  pidana ini sejatinya kita dapat  mengacu pendapat  oleh Barda Nawawi yang mengemukakan bahwa:
“Pidana minimum khusus adalah suatu pengecualian, yaitu dimana delik-delik tertentu  yang  dipandang  sangat  merugikan,  membahayakan  atau  meresahkan masyarakat  dan  delik-delik  yang  dikualifikasir  oleh  akibatnya  sebagai  ukuran
kuantitatif  yang  dapat  dijadikan  patokan  bahwa  delik-delik  yang  diancam  dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itu yang dapat digolongkan sangat berat (A. S. Arief, 2002).”
Jika  mengacu  pada  pendapat  diatas,  maka  sejatinya  penerapan  pidana minimum khusus adalah suatu pengecualian, dimana tindak pidana yang dipandang sangat  merugikan  dan  membahayakan  pelaku,  serta  meresahkan  kehidupan berbangsa dan bernegara karena dampak narkotika yang sangat merugikan baik dari segi Kesehatan maupun psikologis sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara hukuman pidana. Secara rinci, terdapat 3 (tiga) jenis sanksi pidana yang diatur dalam UU Narkotika, diantaranya (Effensi, 2014):
1. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika;
2. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana precursor narkotika; dan
3. Sanksi  pidana  yang  diberikan  kepada  pimpinan  atau  pengurus,  yang merupakan  residivis,  melakukan  tindakan  menghalang-halangi,  pencucian uang, dan lain-lain.
Lebih lanjut, jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 103 menyatakan bahwa bahwasanya Undang-Undang diluar KUHP dapat mengatur tentang  hal-hal  yang  bersifat  khusus  ( special  rules ),  sehingga  dapat  diartikan bahwasanya  tidak  ada  standarisasi  terhadap  ancaman  minimum  khusus  karena  itu bersifat  variasi  dan  justru  bergantung  pada  jenis  tindak  pidana  yang  dilakukan (Prayurisman,  2011).  Ketiadaan  standarisasi  yang  jelas  tersebut  pada  praktiknya sering  mengundang  pandangan  berbagai  pihak  terutama  masyarakat  yang  sering merasakan  bahwa  penjatuhan  pidana  oleh  hakim  terkesan  tidak  adil  bagi  pelaku maupun bagi korban dan/atau masyarakat luas (Puspita, 2019).
Jika  dilakukan  perbandingan  antara  KUHP  dengan  UU  Narkotika,  KUHP hanya  mengatur  mengenai  sistem  pidana  minimum  dan  maksimum  secara  umum, yang  mana  UU  Narkotika  menetapkan  beberapa  pasal  khusus  ancaman  pidana maksimum seperti yang diatur dalam KUHP yaitu 15 (lima belas) tahun dan paling tinggi 20 (dua puluh) tahun dalam hal apabila pelaku melakukan pengulangan atau perbarengan  dalam  tindak  pidana  narkotika.  Sementara  untuk  ketentuan  pidana minimum  umum  dalam KUHP  hanya  1  (satu)  hari.  Jika  dilihat  dari  tindak  pidana narkotika  yang  merupakan  kejahatan  transnasional  dan  meresahkan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  maka  hukuman  minimum  tindak  pidana  narkotika  tidak dapat mengacu pada KUHP (Nasution, 2022).
Penerapan pidana umum di  Indonesia sejatinya bertujuan untuk memberikan asumsi  bahwa  atas  dasar  Undang-Undang  tersebut,  dapat  memberikan  efek  jera kepada  pelaku  dan  menurunkan  angka  tindak  pidana  narkotika  di  Indonesia, sementara  pengaturan  pidana  maksiimum  diterapkan  untuk  mencegah  tindakan sewenang-wenangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  agar  tidak  melebihi  batas yang  sudah  ditentukan  dalam  Undang-Undang,  karena  untuk  memberikan perlindungan  hukum  bagi  terdakwa.  Pengaturan  penerapan  minimum  pidana  ini menurut  Muladi,  sejatinya  menjadi  salah  satu  pengaruh  dari  kecenderungan
internasional  yang  mana  diterapkan  dengan  tujuan  untuk  mengurangi  disparitas pidana ( disparity of sentencing ) dan menyatakan tingkat beratnya kejahatan tersebut (Muladi  &  Surendro,  2014).  Dengan  kata  lain,  penerapan  pidana  minimum  justru menjadi salah satu solusi dari keresahan dan/atau rasa kurang puas oleh masyarakat terhadap pidana penjara  yang dalam prakteknya  sering tidak  ada perbedaan antara tindak pidana ringan dengan tindak pidana  yang tergolong berat  (M. Arief, 2015). Penerapan hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam pengadilan dalam praktiknya harus  mengindahkan  nilai-nilai  keadilan  yang  dapat  diterima  secara  ikhlas  oleh seluruh pihak termasuk korban, masyarakat, dan pelaku (B. Waluyo, 2017).
Pengaturan  mengenai  tindak  pidana  narkotika  sejatinya  diatur  dalam  Pasal sebagai berikut:
Tabel 1 Pasal Tindak Pidana Narkotika No. Pasal Kategori Sanksi Denda 1. Pasal 111 Tindakan menanam, memelihara, menyimpan persediaan,  dan  menguasai (dalam  bentuk  tanaman dan/atau bukan tanaman) 1) 4 – 12 tahun 2) 5 – 20 tahun Rp. 800.000.000 – Rp. 8.000.000.000 2. Pasal 112 Tindakan menanam, memelihara, menyimpan persediaan,  dan  menguasai (dalam  bentuk  tanaman dan/atau bukan tanaman) 1) 5 – 15 tahun 2) 5 – 20 tahun Rp. 800.000.000 – Rp. 8.000.000.000 3. Pasal 113 Tindakan mengekspor, memproduksi,  mengimpor, dan menyalurkan narkotika golongan I 1) 4 – 12 tahun 2) 5 – 20 tahun Rp.  1.000.000.000 – Rp. 10.000.000.000 4. Pasal 114 Tindakan menawarkan untuk  dijualkan,  menjual dan/atau  membeli  sendiri, menjadi  perantara  dalam kegiatan jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I 1) 4 – 12 tahun 2) 5 – 20 tahun Rp.  1.000.000.000 – Rp. 10.000.000.000 5. Pasal 115 Tindakan mengirim, mengangkut, membawa, atau  mentransito  narkotika golongan I 1) 4 – 12 tahun 2) 5 – 20 tahun Rp. 800.000.000 – Rp. 8.000.000.000
6. Pasal 116 Tindakan  tanpa  hak  atau melawan hukum mnenggunakan narkotika golongan  I  terhadap  orang lain atau memberikan kepada  orang  lain  untuk menggunakan narkotika golongan I 1) 5 – 15 tahun 2) 5 – 20 tahun Rp.  1.000.000.000 – Rp. 10.000.000.000 7. Pasal 117 Tindakan  melawan  hukum memiliki, menyimpan, menyediakan atau menguasai narkotika golongan II 1) 3 – 10 tahun 2) 5 – 15 tahun Rp. 600.000.000 – 6.000.000.000 8. Pasal 118 Tindakan  tanpa  haka  tau melawan hukum mengekspor, memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan narkotika golongan II 1) 4 – 12 tahun 2) 5 – 20 tahun Rp. 800.000.000 – Rp. 8.000.000.000 6. Pasal 119 Tindakan menawarkan untuk  dijualkan,  menjual dan/atau  membeli  sendiri, menjadi  perantara  dalam kegiatan jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan II 1) 4 – 12 tahun 2) 5 – 20 tahun Rp. 800.000.000 – Rp. 8.000.000.000 7. Pasal 120 Tindakan mengirim, mengangkut, membawa, atau  mentransito  narkotika golongan II 1) 3 – 10 tahun 2) 5 – 15 tahun Rp. 600.000.000 – 6.000.000.000 8. Pasal 121 Tindakan  tanpa  hak  atau melawan hukum mnenggunakan narkotika golongan  II terhadap orang lain atau memberikan kepada  orang  lain  untuk menggunakan narkotika golongan II 1) 4 – 12 tahun 2) 5 – 20 tahun Rp. 800.000.000 – Rp. 8.000.000.000 9. Pasal 122 Tindakan  melawan  hukum memiliki, menyimpan, menyediakan atau 1) 2 – 7 tahun 2) 3 – 10 tahun Rp. 400.000.000 – 3.000.000.000
menguasai narkotika golongan III 10. Pasal 123 Tindakan  tanpa  hak    atau melawan hukum mengekspor, memproduksi, mengimpor, atau menyalurkan narkotika golongan III 1) 3 – 10 tahun 2) 5 – 15 tahun Rp. 600.000.000 – 5.000.000.000 11. Pasal 124 Tindakan menawarkan untuk  dijualkan,  menjual dan/atau  membeli  sendiri, menjadi  perantara  dalam kegiatan jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan III 1) 3 – 10 tahun 2) 3 – 15 tahun Rp. 600.000.000 – 5.000.000.000 12. Pasal 125 Tindakan mengirim, mengangkut, membawa, atau  mentransito  narkotika golongan III 1) 3 – 7 tahun 2) 3 – 10 tahun Rp. 400.000.000 – 3.000.000.000 13. Pasal 126 Tindakan  tanpa  hak  atau melawan hukum mnenggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan kepada  orang  lain  untuk menggunakan narkotika golongan III 1) 3 – 10 tahun 2) 5 – 20 tahun Rp. 600.000.000 – 5.000.000.000 24. Pasal  127 ayat (1) Tindakan penyalahguna narkotika golongan I, golongan  II,  dan  golongan III bagi diri sendiri 1) 1 – 4 tahun 2) Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial 25. Pasal 128 Tindakan pecandu narkotika yang sengaja tidak melaporkan
Terhadap pengaturan diatas, maka terkesan memaksa Hakim untuk mengikuti ketentuan  minimum  pidana  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang.  Namun, kemudian yang menjadi perhatian adalah kini dalam praktiknya banyak Hakim dalam pengadilan  tindak  pidana  narkotika  justru  memutus  dibawah  ancaman  pidana minimum yang sudah ditentukan dalam UU Narkotika.
Jika  mengacu  pada  fakta  di  lapangan,  nyatanya  yang  menjadi  pertentangan adalah seringkali Jaksa Penuntut Umum/ Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Pasal  111  dan  Pasal  112  UU  Narkotika,  yaitu  dengan  tanpa  hak  melawan  hukum menanam,  memelihara,  memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Pasal 111) atau bukan tanaman (112). Praktek  pengadilan  yang  menggambarkan  kondisi  seperti  ini  pun  ditemui  dalam beberapa putusan tingkat kasasi yang akhirnya mencoba kembali menggali fakta dan rasa  keadilan  bagi  terdakwa.  Salah  satunya,  adalah  putusan  Mahkamah  Agung Nomor  2089K/Pid.Sus/2011  yang  ternyata  terbukti  bahwa  Terdakwa  merupakan penyalahguna  sebagaimana  seharusnya  didakwa  dengan  Pasal  127,  namun  JPU mendakwa  Terdakwa  dengan  pasal  112  sebagai  dakwaan  tunggal.  Terkait  hal  ini, Mahkamah  Agung  pun  membebaskan  Terdakwa  dan  membatalkan  putusan pengadilan  negeri  dan  menguatkan  putusan  pengadilan  tinggi  yang  menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal penyalahguna sesuai pasal 127 yang tidak didakwakan oleh  Jaksa  Penuntut  Umum.  Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Agung  ini,  timbul dissenting  opinion atau  pendapat  yang  berbeda,  dimana  salah  satu  Hakim menyatakan  bahwa  apakah  sebelum  pada  saat  Terdakwa  menghisap  shabu-shabu, dapat dikatakan telah menguasai zat narkotika tersebut? Tidaklah mungkin Terdakwa dapat  menghisap  shabu-shabu  tersebut  tanpa  menguasainya  terlebih  dahulu walaupun  sebentar.  Sehingga,  arti  menguasai  ini  harus  diartikan  secara  spesifik termasuk  keadaan  pada  saat  ia  menghisap  zat  narkotika.  Akhirnya,  Hakim berpendapat  bahwa  Terdakwa  tetap  didakwakan  dengan  pasal  127  atas penyalahgunaan,  namun  dengan  penjatuhan  pidana  dibawah  minimum  ancaman pidana.
Praktek penyusunan dakwaan oleh JPU yang semakin marak terjadi menjadi salah  satu  pembahasan  dalam  Rapat  Pleno  Kamar  Bidang  Pidana  yang diselenggarakan  pada  tanggal  9  Juni  hingga  11  Desember  2015  yang  akhirnya menyepakati  beberapa  poin  terkait  pengecualian  penerapan  ancaman  minimum pidana narkotika yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun  2015  tentang  Pemberlakuan  Hasil  Pleno  Rapat  Kamar  Mahkamah  Agung Tahun 2015 sebagai  Pedoman Pelaksanaan  Tugas Bagi Pengadilan.  Pada intinya, SEMA  tersebut  menjadi  pedoman  penjatuhan  pidana  bagi  terdakwa  yang  hanya didakwa  oleh  JPU  menggunakan  Pasal  112,  namun  fakta  di  persidangan  justru membuktikan bahwa terdakwa menguasai atau memiliki narkotika golongan I yang dipergunakan sendiri dalam jumlah yang sedikit. Ukuran relatif sedikit diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan terdakwa saat tertangkap tangan menyatakan diri sebagai pemakai dalam 1 (satu) hari dengan ganja seberat 5 (lima) gram atau metamphetamin (shabu) dengan berat 1 (satu) gram. Akibatnya, Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan pasal 111 atau pasal 112 dan  mengakibatkan  terdakwa  terancam  dengan  minimal  pidana  4  (empat)  tahun penjara  ditambah  dengan  sejumlah  denda,  yang  mana  jika  tidak  dibayar,  maka hukuman  penjara  akan  bertambah  menjadi  minimal  6  (enam)  tahun.  Adanya
formulasi “memiliki, menyimpan, dan menguasai” dalam pasal 111 dan 112, tentu sangat memungkinkan setiap pelaku tindak pidana narkotika secara otomatis terjerat dengan  pasal  tersebut,  terlebih  apabila  Jaksa  Penuntut  Umum  hanya  mendakwa kedua  pasal  tersebut.  Padahal,  jika  mengacu  lebih  jauh  dalam  Pasal  127,  dalam penjatuhan  pidana  sudah  seharusnya  memahami  bagaimana  dan  kriteria  seseorang dikatakan  sebagai  penyalahguna  atau  pemakai,  dan  hal  ini  yang  tentu  sering diabaikan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum,  sehingga  lebih  praktis  bagi  Jaksa  Penuntut Umum untuk langsung mendakwa tunggal Pasal 111 atau 112 yang mana sudah pasti terancam  pidana  minimum  4  (empat)  tahun  dan  tentu  menimbulkan  ketidakadilan bagi pelaku dan keluarga.
B. Aspek  Keadilan  terhadap  Penerapan  Penjatuhan  Pidana  dibawah  Minimal Ancaman Pidana Narkotika
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwasanya  dalam  suatu  putusan setidaknya harus memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi banyak pihak .  Namun,  jika  menurut  Hans  Kelsen,  nyatanya  nilai  keadilan  merupakan  pendapat subjektif masing-masing  karena pada dasarnya kita dituntut untuk menentukan kebutuhan manakah  yang  dapat  dipenuhi  karena  faktor  kebutuhan  setiap  orang  adalah  berbeda  dan ditentukan oleh factor emosional (Siregar, 2017). Lebih lanjut, dalam menjatuhkan putusan sejatinya  kebebasan  hakim  harus  tetap  dikawal  dan  mahkota  bagi  hakim  yang  harus dihormati  oleh  semua  pihak.  Namun,  taraf  kebebasan  ini  tidak  menjauhkan  Hakim  dari keharusan  untuk  mempertimbangkan  banyak  hal  dalam  penjatuhan  putusan,  diantaranya perkara  yang  sedang  diadili,  tingkat  kesalahan  dan  perbuatan  oleh  pelaku,  hingga  sampai pada  rasa  keadilan  dan kepentingan  pihak  korban,  keluarga,  serta  masyarakat  luas. Pertimbangan  tersebut  didapat  ketika  Hakim  mengolah  dan  memproses  data  yang didapat selama persidangan, mulai dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah yang terungkap dan/atau terucap di persidangan. Oleh karena itu, sudah seharusnya  putusan  yang  dijatuhi  oleh  Hakim  didasari  oleh  objektifitas, bertanggungjawab,  berkebijaksanaan,  berkeadilan,  dan  professional  (R.  Waluyo, 2014).  Namun,  seperti  yang  diketahui  bahwasanya  dalam  hukum  pidana,  juga berlaku asas pembuktian  beyond reasonable doubt,  yang mana Hakim tidak hanya berdasarkan pada alat bukti yang sah, namun juga harus diperkuat dengan keyakinan hakim bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah sesuai dengan nalar dan hati nurani hakim.  Dengan  kata  lain,  apabila  suatu  putusan yang  dijatuhkan  adil  bagi  dirinya, maka hal tersebut boleh saja dilakukan (Siregar, 2017). Hal ini sejalan dengan teori pembuktian yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, diantaranya:
1. Teori  pembuktian  berdasarkan  Undang-Undang  positif  ( positive  wettelijk bewijstheorie );
2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja;
3. Teori pembuktian berasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis; dan
4. Teori  pembuktian  berdasarkan  Undang-Undang  negatif  (negatief  wettellijk bewijs theotrie).
Selain  itu,  hal  ini  juga  disampaikan  oleh  Satjipto  Rahardjo  bahwa  bukanlah suatu  yang  haram  bagi  hakim  untuk  menyimpangi  undang-undang  jika  keadilan
dapat diperoleh dengan menyimpangi daripada ketentuan Undang-Undang (Ariyanti, 2019).  Sementara,  jika  kita  mengikuti  ketentuan  Undang-Undang,  ketidakadilan menjadi  ada. Sehingga,  dengan kata lain  adalah  diskresi  hakim untuk  menentukan berat  ringannya  penjatuhan  pidana  bagi  seseorang.  Seperti  yang  sudah  dijelaskan sebelumnya, bahwasanya Hakim sejatinya dapat memutus tindak pidana narkotika apabila pelaku terbukti merupakan pengguna (pasal 127).
Namun,  pasal  tersebut  tidak  didakwakan  oleh  Jaksa  Penutut  Umum.  Hal  ini nyatanya  membuktikan  bahwa  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  dibawah minimum khusus harus memiliki kemampuan untuk menguraikan fakta hukum dan mengekstrak nilai dari UU Narkotika, sehingga Hakim tidak hanya ditugaskan untuk menjadi  corong  Undang-Undang  demi  mencapai  kepastian  hukum,  namun  juga memenuhi aspek keadilan yang mana rasa keadilan ini mungkin saja tidak muncul sendirinya,  melainkan  harus  diciptakan  melalui  penemuan  hukum  dan/atau penafsiran  hakim  terhadap  suatu  norma  perundang-undangan.  John  Rawls  dengan implisit menyatakan bahwasanya ketika Hakim diperhadapkan dengan pertentangan antara asas kepastian dan keadilan, maka Hakim harus mampu melakukan pergeseran dengan menyeimbangkan keduanya. Hal tersebut dapat terlihat dalam pertimbangan putusan Hakim yang harus dimuat secara jelas, rinci, dan memiliki dasar hukum yang kuat.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisa  Penulis,  maka  Penulis  dapat  menyimpulkan bahwasanya dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika, Hakim harus memilih  antara  kepastian  hukum  atau  keadilan  hukum  itu  sendiri.  Jika  mengacu  pada kepastian hukum Pasal 111 dan Pasal 112, memformulasikan bahwa setiap orang yang memiliki, menyimpan, dan menguasai sudah pasti dikategorikan sebagai penyalahguna, termasuk juga pemakai, apabila ditemukan narkotika di dirinya. Namun, lebih lanjut jika mengacu  pada  SEMA  Nomor  4  Tahun  2010,  apabila  seseorang  tertangkap  tangan kedapatan  memakai  dalam  relatif  kecil  dalam  1  (satu)  hari,  maka  seseorang  tersebut dianggap sebagai korban dari penyalahgunaan itu sendiri dan dapat hanya memperoleh proses  penyembuhan  melalui  rehabilitasi  secara  social  maupun  psikologis  tanpa  harus menggunakan  minimal  ancaman  pidana  yang  diatur  pada  Pasal  111  dan  Pasal  112. Namun, para prakteknya pun, Jaksa Penuntut Umum/Oditur Militer sering kali membuat dakwaan  tunggal  berdasarkan  Pasal  111  atau  112,  padahal  fakta  persidangan  bisa  saja tidak seperti itu. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, dimana yang seharusnya  dirinya  hanya  sebagai  pemakai,  namun  harus  didakwa  dengan  minimal ancaman pidana sesuai Pasal 111 atau 112 UU Narkotika. Sehingga, sejatinya Hakim bisa saja  menjatuhkan  putusan  dibawah  minimal  ancaman  pidana  karena  jika  melihat  pada asas  penjatuhan  putusan,  ketika  asas  keadilan  dan  kepastian  hukum  dihadapkan,  maka keadilan sejatinya harus lebih diutamakan bagi masyarakat dan terdakwa itu sendiri. Hal ini pun telah diperkuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, bahwasanya sepanjang yang dibuktikan di persidangan tidaklah sesuai dengan dakwaan JPU/Oditur Militer (Pasal 111
dan 112), melainkan yang terungkap di pengadilan adalah Pasal 127, dimana terdakwa hanya menggunakan narkotika dalam jumlah relatif kecil, maka Hakim dapat memutus menyimpang  daripada  Surat  Dakwaan  dan  ketentuan  pidana  minimum  khusus  dengan membuat pertimbangan cukup.
Untuk mengatasi kebimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, maka saran penelitian dapat melakukan revisi terhadap UU Narkotika agar dapat memasukan klausul bahwa bagi pemakai dalam jumlah relatif kecil, dan baru mengkonsumsi dalam 1 (satu) hari tidak dapat dikenakan minimal ancaman pidana khusus sebagaimana diatur dalam Pasal  111  dan  112  UU  Narkotika.  Selain  itu,  perlu  dilakukan  sosialisasi  terhadap JPU/Oditur  Militer  untuk  lebih  dapat  menyusun  Surat  Dakwaan  dengan  baik  dan memperhatikan  kesesuaian  antara  pasal  yang  didakdwa  dengan  fakta  hukum  yang dilakukan oleh terdakwa. Lebih lanjut, Hakim juga dapat menjatuhkan dibawah minimal ancaman  pidana  selama  memenuhi  kondisi  Pasal  127,  sepanjang  mampu  memberikan pertimbangan  yang  cukup  dan  berbeda  ( dissenting  opinion )  serta  adil  bagi  pandangan terdakwa dan moralitas masyarakat.

## BIBLIOGRAFI
Al Rosyid, A., Karismawan, Y., Gumilar, H. R., Chabibun, A., & Setiawan, S. A. (2019). Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di  Wilayah  Sukoharjo,  Jawa  Tengah,  Indonesi). Seminar  Nasional  Hukum Universitas Negeri Semarang , 5 (2), 187–208.
Aprianti,  D.,  Suhartini,  E.,  &  Yumarni,  A.  (2020).  Pencegahan  Dan  Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Bogor Dihubungkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika. Jurnal Sosial Humaniora , 11 (2).
Arief, A. S. (2002). Konsep al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Ijtihad Fuqaha’). Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam , 9 .
Arief,  M.  (2015).  Tindak  Pidana  Korupsi  Penghambat  Laju  Ekonomi. Jurnal  Jendela Hukum , 2 (2), 23–27.
Ariyanti,  V.  (2017).  Kedudukan  Korban  Penyalahgunaan  Narkotika  dalam  Hukum Pidana  Indonesia  dan  Hukum  Pidana  Islam. Al-Manahij:  Jurnal  Kajian  Hukum Islam , 11 (2), 247–262.
Ariyanti, V. (2019). Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum Dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam , 4 (2), 162–174.
Artwitadibrata, D., & Khisni, A. (2020). The Concept of Criminal Law for Personnel of Narcotics Abuse. Jurnal Daulat Hukum , 3 (4), 411–418.
Clinton,  A.,  &  Carter,  T.  (2015).  Chronic  wound  biofilms:  pathogenesis  and  potential therapies. Laboratory Medicine , 46 (4), 277–284.
Djelantik,  S.,  Indraswari,  R.,  Triwibowo,  A.,  &  Apresian,  S.  R.  (2015).  Komunikasi internasional  dalam  era  informasi  dan  perubahan  sosial  di  Indonesia. Research Report-Humanities and Social Science , 2 .
Halim, A. (2022). Signifikansi dan Implementasi Berpikir Kritis dalam Proyeksi Dunia Pendidikan Abad 21 Pada Tingkat Sekolah Dasar. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi , 3 (03), 404–418.
Kamlasi,  A.  Y.,  &  Kusdarini,  E.  (2022).  Pendidikan  Kewarganegaraan  Berbasis Multikultural  Dalam  Penguatan  Sikap  Toleransi  Siswa  SMA. Jurnal  Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 7 (3), 738–747.
Kibtyah,  M.  (2017).  Pendekatan  bimbingan  dan  konseling  bagi  korban  pengguna narkoba. Jurnal Ilmu Dakwah , 35 (1), 52–77.
Liwe,  G.  B.  (2014).  Analisis  Pengaruh  Current  Ratio  (CR),  Collateralizable  Assets (COL),  Return  on  Equity  (ROE),  dan  Growth  Terhadap  Dividend  Payout  Ratio
(DPR)(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2005-2011). JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL" , 5 (2).
Lutfiyani, D., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. (2023). Kontroversi Ganja untuk Medis: Perbandingan Indonesia dan Thailand . Penerbit NEM.
Masoara,  S.  Y.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Penyalahgunaan  Komix  Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lex Crimen , 6 (9).
Muladi,  N.,  &  Surendro,  K.  (2014).  The  readiness  self-assessment  model  for  green  IT implementation  in  organizations. 2014  International  Conference  of  Advanced Informatics: Concept, Theory and Application (ICAICTA) , 146–151.
Mutiaramadani, A., & Kristi, R. (2014). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi  Pidana  Penjara  terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian dengan  Teori  Pemidanaan  (Studi  di  Pengadilan  Negeri  Mojokerto) .  Brawijaya University.
Nasution, C. (2022). Langkah Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana. ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting , 3 (1),
1–5.
Prayurisman, A. (2011). Penerapan Sanksi Pidana di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi .  Thesis  online  Program  Pascasarjana Universitas Andalas Padang Tahun2011.
Puspita,  L.  (2019).  Pengembangan  modul  berbasis  keterampilan  proses  sains  sebagai bahan ajar dalam pembelajaran biologi. Jurnal Inovasi Pendidikan IPA , 5 (1), 79–88.
Ramadhani,  R. (2020). Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan  LGBT. Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan , 15 (01), 47–68.
Rosagita, A. A., & Astuti, P. (2023). Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Kurir  Narkotika  (Studi  Kasus  Pengadilan  Negeri  Mataram  Nomor  26/Pid.  Sus. Anak/2022/PN. Mtr). NOVUM: JURNAL HUKUM , 90–105.
Siregar,  M.  Y.  (2017).  Sanksi  Pidana  Terhadap  Perkawinan  Poligami  Tanpa  Adanya Persetujuan Istri. Jurnal Ilmiah Advokasi , 5 (1), 52–73.
Stats,  V.  J.  K.  P.,  Fadli,  R.  P.,  &  Zola,  N.  (2014). Fadilla  Yusri  Universitas  Negeri Padang, Indonesia .
Suyatna, U., Pascasarjana, P., & Pasundan, U. (2018). Narcotics policy evaluation at 34 provinces in indonesia. J. Ilmu-Ilmu Sos. Dan Hum. , 20 , 168–176.
Waluyo,  B.  (2017).  Optimalisasi  pemberantasan  korupsi  di  indonesia. Jurnal  Yuridis , 1 (2), 162–169.
Waluyo,  R.  (2014).  Model  Hubungan  Antara  Culture  Knowledge  Management  dan Performance di Perusahaan Konstruksi. Disertasi Program Doktor (S-3) Teknik Sipil .
Zulfitri, O., Danil, E., & Sabri, F. (2020). Judges’ Considerations in Sentencing a Prison Under Special Minimum Criminal Threats in the Solok District Court (Case Study of  Decision  Number  40/Pid.  Sus/2014/Pn.  Slk). International  Journal  of Multicultural and Multireligious Understanding , 7 (6), 390–402.

## Copyright holder:
Shandy Waisa Prasetya, Rahaditya (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: