-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## SUBTANSI PERJANJIAN KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015

## Vio Valencia Granetta, Yunanto, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : viovalencia@live.com

## Abstract
Marriage agreement is the one of most crucial agreements in Indonesia.  Themarriage agreement in Regulation Number 1 of 1974 concerning Marriage is stipulated that a marriage agreement must be made  before  marriage.  However,  with  the  Constitutional  Court  Decision  Number  69/PUU- XIII/2015, the marriage agreement can be executed after marriage  is  legalized or made during the marriage.however, in the Regulation Number 1 of 1974 concerning Marriage or the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 doesn,t assign about content of the marriage agreement. the Regulation Number 1 of 1974 Concerning Marriage only warn that marriage agreement couldn,t beauthorized by the law if break the law, religion, and decency.whereas about what have to listed in the marriage agreement haven’t regulated yet. This is making a big question and confusing for the person  who  made  the  prenuptial  or  postnuptial  agreement.  Then,  based  on  the  valid  regulation, marriage  agreement  can  be  establish  about  every  deals  (not  only  for  field  of  wealth  property) provided that not break the law, regulation, and decency.
Keywords : marriage agreement; marriage property.

## Abstrak
Perjanjian  kawin  merupakan  salah  satu  perjanjian  yang  paling  krusial  di  Indonesia.  Perjanjian kawin  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  diatur  bahwa  perjanjian kawin  harus  dibuat  sebelum  perkawinan.  Namun,  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015  maka perjanjian kawin  dapat dilaksanakan setelah perkawinan disahkan atau  dibuat  selama  perkawinan  berlangsung.  Namun,  baik  dalam  Undang-Undang  Nomor  1 tahun 1974 tentang  Perkawinan  maupun Putusan Mahkamah  Konstitusi  nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak mengatur  mengenai  isi  dari  perjanjian  kawin  tersebut.  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 Tentang  Perkawinan  hanya  mengatur  bahwa  perjanjian  tidak  dapat  disahkan  apabila  melanggar hukum,  agama,  dan  kesusilaan.  Sedangkan  mengenai  apa  yang  harus  tercantum  dalam  perjanjian kawin  tidak  diatur.  Hal  ini  menimbulkan  pertanyaan  bagi  berbagai  pihak,  baik  bagi  para  pihak pelaku  perjanjian  kawin  maupun  notaris.  Sehingga  berdasarkan  Undang-undang  yang  berlaku, perjanjian  kawin  dapat  memuat  mengenai  segala  kesepakatan  (tidak  hanya  dalam  lapangan  harta kekayaan) asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan
Kata kunci : perjanjian kawin; harta kekayaan perkawinan.

## A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Ikatan  perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  wanita  menimbulkan  akibat  dalam berbagai  bidang,  meliputi  hubungan  lahiriah  dan  spiritual  di  antara  suami-isteri  itu  sendiri
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
secara pribadi dan kemsyarakatan, serta hubungan antara mereka dengan harta kekayaan yang diperoleh  sebelum,  selama,  dan  sesudah  perkawinan,  baik  yang  diperoleh  sebagai  usaha sendiri maupun yang diperoleh dari (berasal) dari keluarga atau leluhur masing-masing suami- isteri(Mochammad Dja'is, 2009) 1 . Menurut  Ali  Afandi, Perkawinan adalah persetujuan antara laki-laki  dan  perempuan  didalam  hukum  keluarga(ali  Afandi,  1984) 2 .  Sedangkan  menurut Subekti,  perkawinan  adalah  pertalian  yang  sah  antara  ki-laki  dan  perempuan  dalam  waktu yang  lama  (Subekti,  1954).  Dalam  suatu  perkawinan,  dapat  dibuat  serta  dilaksanakannya perjanjian  kawin  antara  suami  dan  isteri  serta  mengikat  bagi  pihak  ketiga  sepanjang  pihak ketiga tersengkut. Perjanjian kawin di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disingkat  UU  Perkawinan)  dan  Putusan  Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memutuskan bahwa perjanjian kawin dapat dibuat selama perkawinan berlangsung ( Postnuptial agreement) dimana sebelumnya UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin hanya dibuat sebelum perkawinan disahkan atau pada saat perkawinan  disahkan (prenuptial  agreement). Akan  tetapi  mengenai  subtansi  serta  isi  dari pada  perjanjian  kawin  tidak  diatur  dalam  UU  Perkawinan  maupun  Putusan  Mahkamah Konstitusi  nomor  69/PUU-XIII/2015.  Dalam  pasal  29  ayat  (2)  UU  Perkawinan  hanya mengatur  bahwa  perjanjian  kawin  yang  dibuat  tidak  dapat  disahkan  apabila  melanggar hukum,  agama,  dan  kesusilaan.  UU  Perkawinan  juga  tidak  menetapkan  bahwa  perjanjian perkawinan  harus  mentaur  mengenai  pemisahan  harta  seperti  tujuan  utama  dalam  perjanjian kawin dibuat pada prakteknya.
Dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata  dijelaskan  bahwa  suatu  perjanjian  adalah  suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain atau  lebih.  Menurut  Subekti  dalam  bukunya  yang  berjudul  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.(Subekti, 1954) 3 .  Sehingga dapat dijelaskan  bahwa  perhubungan  antara  dua  orang  atau  lebih  tersebut  adalah  suatu  hubungan hukum, yang berarti bahwa hak yang dibuat dalam perjanjian dijamin oleh hukum dan apabila tuntutan  itu  tidak  dipenuhi  secara  sukarela,  hal  tersebut  dapat  dituntut  didepan hakim.(Subekti,  1954) 4 Sedangkan  dalam  perkawinan,  dapat  dilaksanakan  perjanjian  kawin yang  mengatur  mengenai  harta  kekayaan  perkawinan  dan  persetujuan  lainnya  dalam perkawinan  selama  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang.  Perjanjian  kawin  adalah perjanjian  (persetujuan)  yang  dibuat  oleh  calon  suami  dan  isteri  sebelum  atau  pada  saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan
1 M ochammad Dja’is , Hukum Har ta Kekayaan Dalam Per kawinan, Badan Penerbit Un ivers itas  Diponegoro,  Semarang, 2009,  hlm 1 2 Ali Afandi, Hukum  War is  Hukum Keluar gaHukum Pembuktian Menur ut Kita b Undang-U ndang Hukum Per data  (B W) , Bina Aks ara , J akarta, 1984, h lm. 98 3Subekti, Op.Cit .  hal. 1 22 4 Subekti, Op.Cit . hal.1
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
mereka.(R.  Soetojo  Prawirohamidjojo,  1988) 5 . Dalam  pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan)  diatur bahwa perjanjian kawin dibuat  pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak  atas  perjanjian bersama  dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh  Pegawai  pencatat perkawinan  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga  sepanjang  pihak  ketiga tersangkut.  Dapat  dijelaskan  bahwa  akibat  dari  adanya  perjanjian  kawin  adalah  pemisahan harta kekayaan (gono-gini) yang terjadi akibat perkawinan atau tidak adanya harta persatuan. Tujuan  dibuatnya  perjanjian  kawin  dapat  dikatakan  juga  sebagai  upaya  untuk  mencegah terjadinya  perselisihan  mengenai  harta  kekayaan  dikemudian  hari  setelah  terjadinya perkawinan. Sebagaimana apabila perkawinan yang dilakasakan tanpa perjanjian kawin maka akan  menjadi  harta  bersama,  diatur  dalam  pasal  35-37  UU  Perkawinan  bahwa  harta  benda yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama  (Hans  HM,  Ter  Har,  Leon  CA, 2012).  Dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  kawin  merupakan  suatu  perjanjian  yang  dibuat dengan  asas  kebebasan  berkontrak  bagi  suami  dan  istri  dimana  didalamnya  mengatur mengenai  pemisahan  harta  kekayaan  tanpa  menghilangkan  hak  dan  kewajiban  antara  suami dan istri yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan, dimana dalam hal ini mengikat juga bagi pihak ketiga.

##  Kerangka Teori
Dalam  perjanjian,  dikenal  mengenai  teori  kehendak,  teori  pernyataan,  serta  teori kepercayaan.  Dalam  teori  kehendak,  Teori  ini  mengajarkan  bahwa  kesepakatan  terjadi  pada saat  kehendak  pihak  penerima  dinyatakan,  misalnya  dengan  menulis  surat  (Mariam  Darus Badrulzaman,  2001).  Menurut  teori  kehendak,  faktor  yang  menetukan  adanya  perjanjian adalah  kehendak.  Meskipun  demikian,  terdapat  hubungan  yang  tidak  terpisahkan  antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan. Namun, apabila terdapat  ketidaksesuaian  antara  kehendak  dan  pernyataan,  maka  tidak  terbentuk  suatu perjanjian (Herlien Budiono, 2010) 6 . Teori kehendak merupakan salah satu syarat dari sahnya perjanjian,  yaitu  kesepakatan.  Sedangkan  menurut  Menurut  teori  pernyataan,  pembentukan kehendak  terjadi  dalam  ranah  keiwaan  seseorang.  Sehingga  pihak  lawan  tidak  mungkin mengetahui  apa  yang  sebenarnya  terdapat  dalam  benak  seseorang.  Dengan  demikian  suatu kehendak  yang  tidak  dapat  dikenali  oleh  pihak  lain  tidak  mungkin  menjadi  dasar  dari terbetuknya perjanjian.teori pernyataan lahir sebagai jawaban atas kelemahan teori kehendak. Teori  pernyataan  berfokus  pada  pernyataan  seseorang  dalam  mengadakan  suatu  perjanjian.
5 R. Soetojo Prawi rohamidj ojo, P lur ais me dalam Per undang-u ndangan  Per kawinan Indones ia Su rabaya. Airlangga P res s , 1988 hlm. 57. 6 Herlien Budiono, Ajaran U mum Hukum  Perjanjian  dan Penerapannya di Bidang Kenota riatan, Bandung: Cit ra Aditya, 2010, h lm 76-7 7
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Dalam  hal  ini  teori  pernyataan  tidak  memperhatikan  mengenai  kehendak  seseorang  dalam melakukan  perjanjian,  dan  berdasarkan  Menurut  teori  kepercayaan  tidak  semua  pernyataan melahirkan perjanjian. Sehingga terbentuknya suatu perjanjian bergantung pada kepercayaan atau  pengharapan  yang  muncul  dari  pihak  lawan  sebagai  akibat  dari  pernyataan  yang diungkapkan (Herlien Budiono, 2010) 7.

##  Permasalahan
Pada tujuan awalnya, suatu perjanjian dibuat dengan tujuan kesepakatan untuk mufakat mengingat  asas  konsensualisme  dalam  pasal  1320  ayat  (1)  KUH  Perdata  bahwa  salah  satu syarat  perjanjian  adalah  adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  atau  lebih,  serta perjanjian yang dilakukan secara tertulis sendiri diharapkan menjadi alat bukti apabila dalam seiring  berjalannya  waktu terdapat  salah  satu  pihak  yang  bertindak  tidak  sejalan  dengan  apa yang diperjanjikan sebelumnya serta akibat-akibat yang harus ditanggung oleh pihak tersebut. Demikian  pula  dengan  tujuan  perjanjian  kawin.  Namun,  kembali  lagi  bahwa  perkawinan merupakan  suatu  hal  yang  sakral,  dimana  agama  juga  mengatur  mengenai  ketentuan- ketentuan  perkawinan.  Sehingga  dalam  pembuatan  perjanjian  kawin  perlu  diperhatikan  pula mengenai subtansi-subtansi dari isi perjanjian kawin baik mengenai suatu hal yang diharapkan kedepannya (das sollen) serta hal-hal yang terjadi pada kenyataannya ( das sein ). Penelitian ini bertujuan  untuk  mengkaji  serta  mengalisis  mengenai  subtansi  dari  perjanjian  kawin  beserta kekuatan  hukum  perjanjian  kawin  itu  sendiri,  sehingga  diharpakn  dapat  memberikan konstribusi  secara  ilmu  bagi  para  paktisi  hukum,  notaris  dan  para  pihak  dalam  perjanjian kawin. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kah subtansi serta aturan dalam pembuatan perjanjian kawin serta bagaimana kekuatan  hukum dalam suatu perjanjian kawin.  Sehingga  penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  bagaimana  subtansi  perjanjian kawin  dalam  perjanjian  kawin  menurut  Undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang perkawinan serta Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015.
Penelitian ini sebelumnya mengkaji atas Jurnal Masalah-masalah hukum Jilid 21 nomor 2  tahun  2017  Universitas  Diponegoro  oleh  Yunanto  mengenai  Konsep  Keadilan  dalam sengketa harta kerkayaan perkawinan berbasis kemajemukan hukum (Yunanto, 2017), Jurnal Volume  1  nomor  2  April  2018  Universitas  Jember  oleh  Dyah  Octorina  Susanti  mengenai Perjanjian  kawin  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  bagi  pasangan  suami  istri  (Perspektif Maqashid Syari’ah) (Dyah Octorina Susanti, 2018), dan Jurnal Volume 6 nomor 2 tahun 2017 Repertorium  jurnal  ilmiah  hukum  kenotariatan  oleh  Adhe  Andreas  mengenai  Penerapan
7 Ibid. H lm 77
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Perjanjian  kawin  berdasarkan  undang-undang  (Adhe  Andreas,  2017).  Dalam  jurnal  nasional tersebut  mengkaji  mengenai  perjanjian  kawin  serta  konsep-konsep  perjanjian  kawin  di Indonesia.  Namun,  belum  memberikan  pembahasan  mengenai  subtansi  isi  dari  perjanjian kawin  di  Indonesia.  Selain  itu,  dalam  penulisan  ini  juga  menggunakan  refrensi  dari  jurnal internasional milik Agus Hernoko dalam Proceeding of the International Conference on Law, Governance  and  Globalization  2017 (ICLGG  2017)  mengenai Nuptial  Agreement  in Indonesia:  A  new  change  Indonesian  marriage  law (Agus  Hemoko,  2017),  dalam  jurnal  ini membahas  mengenai  perkawinan  di  Indonesia  yang  dilaksanakan  dengan  perjanjian  kawin. Namun,  dalam  jurnal  ini  juga  belum  membahas  mengenai  subtansi  perjanjian  kawin  di Indonesia.  Sehingga  dalam  hal  ini  penulis  akan  membahas  mengenai  subtansi  isi  dari perjanjian  kawin  di  Indonesia  beserta  kepastian  hukum  bagi  perjanjian  kawin  di  Indonesia. Penelitian  ini  membahas  mengenai  subtansi  dalam  perjanjian  kawin  yang  mana  banyak praktisi yang masih mengabaikan mengenai subtansi dari perjanjian kawin.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  hukum yuridis  empiris.  Pendekatan  yuridis  adalah  suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada  hukum  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Roni Hanitio Soemitro, 1990) 8 . Spesifikasi penelitian ini  mengunakan  spesifikasi  penelitian  secara  deskriptif  analitis.  Deskriptif  yaitu  penelitian  yang bertujuan melukiskan tentang hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.(Roni Hanitio Soemitro, 1990) 9 Analitis  maksudnya  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  yang  ada  dan/atau  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  objek  yang  diteliti  yaitu  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  dan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor    69/PUU-XIII/2015,  sehingga dengan  penelitian  ini  diharapkan  diperoleh  gambaran  yang  menyeluruh  dan  sistimatis mengenai  faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan  Perjanjian  Kawin  setelah  berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta berbagai aspekhukumnya. Dengan adanya objek penelitian dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang  akan  diungkapkan  diharapkan  akan  memberikan  penjelasan  secara  cermat  dan  menyeluruh serta  sistematis.  Metode  pengumpulan  data  adalah  teknik  atau  cara  yang  dilakukan  oleh  peneliti untuk  mengumpulkan  data.  Metode  pengumpulan  data  yang  didasarkan  pada  sumber  data  yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan ( library research )
8 Roni Hanitjo Soemi tro, Metode Penelit ian Hukum dan Jur imetr i , J akarta, Ghalia Indones ia, 1990.,  hlm 20. 9 Roni Hanitjo Soemi tro, Op.cit. , hlm 35.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan,  literature  dan  karya  tulis  ilmiah  lainnya  serta  wawancara  dengan  beberapa ahli yang terkait dengan materi penelitian.

## C. Hasil Dan Pembahasan

## 1. Subtansi Perjanjian Kawin
Pada kehidupan bermasyarakat di Indonesia sendiri, ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  bahwa  Indonesia  adalah  negara  hukum. Sehingga  segala  sesuatunya  bangsa  Indonesia  diatur  oleh  hukum,  termasuk  bagaimana  cara masyarakat  mengikatkan  diri  dalam  suatu  kesepakatan.  Mochtar  Kusumaatdja  mengartikan negara  hukum  sebagai  negara  yang  berdasarkan  hukum,  dimana  kekuasaan  tunduk  pada hukum  dan  semua  orang  sama  dihadapan  hukum(Mochtar  Kusumaatdja,  2002) 10 .  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia  berhak  mendapat  jaminan perlindungan hukum serta kepastian hukum dari regulasi yang berlaku di Indonesia, begitu hal nya dalam pembuatan suatu perjanjian di Indonesia juga mendapatkan suatu kepastian hukum oleh  negara.  Di  Indonesia  sendiri,  dalam  proses  pembuatan  perjanjian  supaya  menjadi  suatu alat  bukti  yang  sah  dalam  persidangan  apabila  terjadi  sengketa  adalah  dengan  dilakukannya pembuatan akta perjanjian oleh Notaris. Dengan hal ini Notaris berperan sebagai pihak ketiga dimana  Undang-undang  di  Indonesia  mengatur  dalam  Undang-undang  Nomor  2 tahun  2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Dalam  UU  Perkawinan  maupun  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  69/PUU- XIII/2015 tidak diatur mengenai subtansi dalam suatu perjanjian kawin. Menimbang kembali bahwa  perjanjian  kawin  merupakan  suatu  perjanjian  seperti  peranjian  pada  umumnya dibuat.Dalam  teori  kehendak,  perjanjian  terjadi  seuasi  dengan  adanya  kehendak  dari  para pihak  pelaku  perjanjian.  Begitu  pula  dengan  perjanjian  kawin  yang  menghendaki dilakukannya  suatu  perjanjian  dalam  perkawinan.  Akibat  dari  kehendak  para  pihak  tersebut tentu terdapat pernyataan-pernyataan dari paha pihak untuk melakukan suatu perjanjian begitu pula dengan isi dari perjanjian tersebut. Dalam suatu perjanjian diperlukan juga kepercayaan antar para pihak dalam melakukan perjanjian, kepercayaan inilah yang mendorong terjadinya perjanjian. Sama halnya dengan perjanjian kawin, karena baik mengenai subtansi dan isi yang harus  atau  wajib  tercantum  dalam  perjanjian  kawin  tidak  diatur  dalam  UU  Perkawinan maupun  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  69/PUU-XIII/2015  sehingga  ketentuan
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
perjanjian kembali pada asas kebebasan berkontrak suatu perjanjian. Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat   (1)  KUH  Perdata,  yang  menyatakan  bahwa  semua  kontrak  (perjanjian)  yang  dibuat secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Sumber  dari kebebasan  berkontrak  adalah  kebebasan  individu  sehingga  yang  merupakan  titik   tolaknya adalah  kepentingan  individu  pula.  Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  kebebasan individu  memberikan  kepadanya  kebebasan  untuk  berkontrak.  Sedangkan  Pasal  29  ayat  (2) UU  Perkawinan  memberi  batasan  bahwa  perjanjian  kawin  tidak  dapat  disahkan  bilamana melanggar  hukum,  agama,  dan  kesusilaan.  Tidak  boleh  melepaskan  hak  yang  diberikan undang-undang  kepada  mereka  atas  harta  peninggalan  keluarga  sedarah  mereka  dalam  garis kebawah,  pun  tidak  boleh  mengatur  harta  peninggalan  itu.  (Sonny  Dewi  Judiasih,  2018) Sehingga  dalam  hal  perjanjian  kawin  menurut  UU  Perkawinan  maupun  Putusan  Mahkamah Konstitusi  nomor  69/PUU-XIII/2015,  subtansi  perjanjian  kawin  dapat  berisi  apapun,  tidak hanya seputar mengatur pemisahaan harta kekayaan saja. Menurut Notaris & PPAT Soenarto, selaku  ketua  IPPAT  Indonesia  (Ikatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah)  mengenai  perjanjian kawin  yang  dibuat  selama  perkawinan  berlangsung    (Seperti  diputuskan  dalam  Putusan Makamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015)  bahwa  perjanjian  kawin  dapat  mengatur mengenai  hal  apa  saja  selama  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan, asusila, serta norma-norma lainnya, sehingga perjanjian kawin menurut UU Perkawinan tidak hanya  memuat  mengenai  lapangan  harta  kekayaan,  hal  ini  tentu  berbeda  dengan  Perjanjian Kawin  menurut  KUHPerdata  dimana  perjanjian  kawin  dibuat  dengan  tujuan  mengatur persatuan dan pemisahan untung-rugi dalam lapangan harta kekayaan perkawinan. Dalam hal ini  Notaris  dapat  membuat  perjanjian  kawin  sebagai  Akta  Otentik  dimana  para  pihak  yaitu suami  isteri  datang  menghadap  kepada  Notaris  dan  isi  dari  perjanjian  kawin  tersebut berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  sepanjang  tidak  merugikan  pihak ketiga(Soenarto, 2019) 11.

## 2. Kepastian Hukum dalam Perjanjian Kawin.
Dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata  dijelaskan  bahwa  suatu  perjanjian  adalah  suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain atau  lebih.  Menurut  Subekti  dalam  bukunya  yang  berjudul  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata bahwa  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  hukum  yang  konkrit(Subekti,  1954) 12. Sehingga  dapat dijelaskan  bahwa  perhubungan  antara  dua  orang  atau  lebih  tersebut  adalah  suatu  hubungan
11 Wawancara dengan Notaris  &PPA T Soenarto  di J l. Dr. Soep mo 114 Su rakarta, pada tanggal 13  September 2 019, pukul 15 .00 WIB 12 Subekti, Op.Cit , hal. 1 22
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
hukum, yang berarti bahwa hak yang dibuat dalam perjanjian dijamin oleh hukum dan apabila tuntutan  itu  tidak  dipenuhi  secara  sukarela,  hal  tersebut  dapat  dituntut  didepan  hakim (Subekti,  1963).  Dalam  pembuatan  perjanjian  sendiri  terdapat  beberapa  ketentuan  yang menjadi  syarat  sahnya  perjanjian  yang  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Untuk  syarat sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Keempat  syarat  tersebut  menjadi  hal-hal  pokok  supaya  perjanjian  dapat  dilaksanakan  dan dipatuhi serta sah di mata hukum.Sehingga dalam hal ini perjanjian kawin yang sah memiliki kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  perjanjian  pada  umumnya.  Dimana  perjanjian  mengikat bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  perjanjian,  serta  memiliki  kemampuan  untuk menjadi beban pembuktian dalam persidangan.

## D. Simpulan
Berdasarkan penelitian penulisan  ini,  dalam  hal  mengenai  subtansi perjanjian kawin di Indonesia  tidak  hanya  mengatur  seputar  pemisahan  harta  kekayaan  saja,  tetapi  dapat mengenai  hal-hal  lainnya  selama  tidak  bertentangan  dengan  hukum,  agama,  dan  kesusilaan. Kekuatan  hukum  dalam  perjanjian  mengikat  sebagai  mestinya  perjanjian  dibuat  pada umumnya.  Berlaku  sebagai  beban  pembuktian  dipersidangan  serta  menjadi  alat  bukti  yang mutlak apabila perjanjian kawin dibuat dengan akta notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Ali  Afandi.  (1984). Hukum  Waris  Hukum  Keluarga  Hukum  Pembuktian  Menurut  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (BW). Jakarta: Bina Aksara.
Hans HM, Ter Har, Leon CA. (2012). Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga, dan Hukum Waris di Belanda dan d Indonesia. (W. Kolkman, Penyunt.) Bali: Pustaka Larasan.
Herlien  Budiono.  (2010). Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjan  dan  Penerapannya  di  Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya.
Mariam Darus Badrulzaman. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya.
Mochammad  Dja'is.  (2009). Hukum  Harta  Kekayaan  Dalam  Perkawinan. Semarang:  Universitas Diponegoro.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Mochtar  Kusumaatdja.  (2002). Konsep-Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan. Bandung:  PT Alumni.
R.  Soetojo  Prawirohamidjojo.  (1988). Pluralisme  dalam  Perundang-undangan  Perkawinan Indonesia. surabaya: Airlangga Press.
Roni Hanitio Soemitro. (1990). Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. Soenarto, N. &. (2019, September 13). Perjanjian Kawin. (V. Valencia, Pewawancara) Subekti. (1954). Pokok Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermassa.
Subekti. (1963). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermassa.
Waluyo, B. (1991). Peneltian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL
Adhe  Andreas.  (2017).  Penerapan  Perjanjian  Kawin  berdasarkan  Undang-undang. Repetorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenoariatan Volume 6 nomor 2 tahun 2017 , 23.
Agus  Hemoko. (2017).  Nuptial  Agreement  in  Indonesia:  A  new  change  Indonesia  Marriage  Law. Proceeding  of  the International  Conference  on  Law,  Governance  and  Globalization  2017 , 12.
Dyah  Octorina  Susanti  .  (2018).  Perjanjian  Kawin  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum  bagi Pasangan Suami Isteri (Perspektif Maqashid Syari'ah). Jurnal Volume 1 nomor 2 April 2018 , 1.
Sonny Dewi Judiasih. (2018). Model Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-
XIII/2015 Masalah-Masalah Hukum p-ISSN : 2086-2695252, Jilid 47 Nomor 3, Juli 2018,
252-257
Yunanto.  (2017).  Konsep  Keadilan  dalam  Sengketa  Harta  Kekayaan  Perkawinan  Berbasis Kemajemukan Hukum. Jurnal Masalah-masalah hukum Jilid 21 nomor 2 tahun 2017 , 2.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang  Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor  69/PUU-XIII/2015 Mengenai  Pengujian  undang-undang nomor  5  tahun  1960  tentang  peraturan  dasar  pokok-pokok  agraria  dan  undang-undang  nomor  1 tahun 1974 tentang perkawinan.