## SUPLEMEN

## HIJP : HEALTH INFORMATION JURNAL PENELITIAN

## Peran Pemerintah Dan Perilaku Masyarakat Dalam Menjaga Ekosistem Hutan Mangrove Di Kabupaten Langkat
M Daffa Ash Siddiq 1* , Susilawati 2
1,2 Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

## ABSTRACT
Background: As  the  lungs  of  the  world,  mangrove  forests  in  Indonesia  are  one  of  the  forests contributing to O2 (Oxygen), and the largest reservoir of biomass reserves. There are 5.3 million ha of  mangrove  forests  in  Indonesia  reduced  in  the  last  19  years.  After  8.6  million  ha  of  Indonesia's mangrove forests in 2002 were reduced and only 3.3 million ha remained in 2021.
Objectives: This study aims to determine the role of the government in preserving mangrove forests and  community  behavior  in  maintaining  the  preservation  of  mangrove  forests  in  Langkat  district, North Sumatra Province.
Methods: The  method  used  in  this  study  is  the  mix  method  by  combining  qualitative  and quantitative research.Quantitative research was conducted with a Cross Sectional approach design. Quantitative  research  was  conducted  with  a  Cross  Sectional  approach  design.  Data  obtained  from primary data and skunder data.
Keywords Government, Mangrove, Society

## ABSTRAK
Latar Belakang: Sebagai paru-paru dunia hutan mangrove di Indonesia merupakan salah satu hutan penyumbang O2 (Oksigen), dan penampung cadangan biomassa terbesar. Terdapat 5,3 juta ha hutan mangrove  di  Indonesia  berkurang  dalam  19  tahun  terakhir.  Setelah  8,6  juta  ha  hutan  mangrove Indonesia pada tahun 2002 berkurang dan hanya tersisa 3,3 juta ha di tahun 2021.
Tujuan: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  pemerintah  dalam  menjaga  kelestarian hutan mangrove dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan mangrove di kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
Metode: Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  mix  method  (metode  campuran) dengan menggabungakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan dengan desain pendekatan Cross Sectional .Data di peroleh dari data primer dan data skunder. Hasil: Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pemerintahmemiliki  peran  penting  sebagai  pembuat aturan serta kebijakan dalam upaya menjaga ekosistem hutan mangrove di kabupaten Langkat.  Dari hasil Uji Statistik hubungan perilaku masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh  pemerintah  dengan  pendekatan Chi-Square menunjukkan  bahwa  rata-rata  p-value  0,000  (< 0,05) sehingga H0 di tolak dan Ha diterima, maka perilaku masyarakat memiliki hubungan dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah.
Kesimpulan: Penelitian menunjukkan  bahwa pemerintah memiliki  peran  penting  sebagai  pembuat aturan  serta  kebijakan  dalam  upaya  menjaga  ekosistem  hutan  mangrove,  kebijakan  pemerintah  di kabupaten  Langkat  juga  mempengaruhi  perilaku    serta  pengetahuan  masyarakat  yang  dapat membantu dalam upaya penjagaan ekosistem hutan mangrove.
Kata Kunci

## SUPLEMEN

## Pemerintah, Mangrove, Masyarakat

## PENDAHULUAN
Mangrove  adalah  sekumpulan  tumbuh-tumbuhan Dicotyledoneae dan  atau Monocotyledoneae terdiri  atas  jenis  tumbuhan  yang  mempunyai  hubungan  taksonomi  sampai  dengan  taksa  kelas (unrelated families) tetapi mempunyai persamaan adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut (Menteri Negara Lingkungan Hidup, 2004)
Fungsi  penting  hutan  mangrove  bagi  penyeimbang  ekosistem  darat  dan  laut  sebagai  tempat hewan, tumbuhan dan berbagai nutrisi yang di transfer ke darat atau laut melalui mangrove.Namun banyak  pemanfaatan  fungsi  hutan  mangrove  di  wilayah  pesisir  dilakukan  secara  berlebihan  dan tidak  berorientasi  sehingga  menyebabkan  degradasi  terhadap  ekosistem  hutan  mangrove.(Eddy, Iskandar, Rasyid Ridho, & Mulyana, 2019)Fungsi ekologis dan ekonomis hutan mangrove dapat di pelihara  dengan  peningkatan  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  pelestarian  hutan  mangrove, sehingga optimalisasi dan keberlanjutan kawasan tersebut teracapai.
Hutan mangrove juga memiliki potensi mempertahankan biomassa dan cadangan karbon yang penting  bagi  kesehatan  manusia.Hutan  mangrove  juga  bisa  di  jadikan  sebagai  media  mitigasi bencana.  Kemampuan  hutan  mangrove  menyimpan  karbon  dalam  bentuk  biomassa  dan  menyerap gas CO2 di atmosfir untuk mengurangi  dampak pemanasan global . strategi adaptasi yang bersifat swadaya  (tanpa  dukungan  sumber  pendanaan  dan  perencanaan  dari  pemerintah  daerah)  dapat dilakukan  dengan  penanaman  pohon  mangrove,  karena  efektif  dalam  mengurangi  resiko  bencana dan tidak membutuhkan dana yang  besar (Putra Danarto & Aris Marfai, 2019)
Adaptasi dan mitigasi merupakan langkah yang di ambil oleh Indonesia untuk mengatasi krisis iklim.Perlindungan terhadap hutan mangrove merupakan langkah adaptasi dan mitigasi yang efektif bagi masyarakat pesisir.Hutan mangrove peran sebagai alat untuk melakukan mitigasi dan adaptasi tersebut.Hutan mangrove berkontribusi menyerap karbon 3 kali lebih besar dibanding dengan hutan tropis,  namun  jumlah  hutan  mangrove  di  seluruh  dunia  hanya  1%  dari  jumlah  hutan  tropis  di dunia.Indonesia  mencakup  50%  hutan  mangrove  di  Asia  dan  merupakan  pemilik  hutan  mangrove terluas di dunia.Hutan mangrove menawarkan peluang menjanjikan untuk mitigasi perubahan iklim global (Muhhammad Sulaiman).
Terdapat 5,3 juta ha hutan mangrove di Indonesia berkurang dalam 19 tahun terakhir. Setelah 8,6 juta ha hutan mangrove Indonesia pada tahun 2002 berkurang dan hanya tersisa 3,3 juta ha di tahun  2021.  3,3  juta  ha  hutan  mangrove  Indonesia  yang  tersisa  di  klasifikasikan  menjadi  3  (tiga) yaitu, 1. Kondisi mangrove lebat, mangrove sedang, dan mangrove jarang.Kondisi mangrove lebat adalah mangrove dengan tutupan tajuk > 70%, 2. Mangroce sedang dengan tutupan tajuk 30-70%, dan tutupan tajuk <  30% merupakan mangrove jarang (SNI7717-2020).
Masyarakat  memiliki  perilaku  negatif  bagi  hutan  mangrove  di  pesisir  pantai.Adapun  perilaku negatif mayarakat bagi mangrove seperti penebangan liar hutan mangrove, pembuangan sampah di area  pesisir  pantai,  pembelokan  air  tawar  untuk  irigasi  serta  adanya  konversi  lahan  areal  hutan mangrove  menjadi  perladangan,  dan  tambak.  Namun  ada  perilaku  masyarakat  yang  memberikan dampak  positif  terhdap  ekosistem  hutan  mangorove  seperti,  ikut  berpartisipasi  menanam  dan menjaga mangrove yang sudah di berikan oleh pemerintah dan LSM (Koda, 2021)
Berdasarkan  permasalahan  yang  terjadi  mendi  indikator  untuk  melakukan  penelitian  yang mendalam,  Apakah  peran  pemerintah  dan  perilaku  masyarakat  dalam  menjaga  ekosistem  hutan mangrove  kurang  baik  sehingga  terjadinya  kerusakan  hutan  mangrove.Penelitian  ini  bertujuan

## SUPLEMEN
Volume 15, Suplemen, 2023 https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp
untuk mengidentifikasi peran pemerintah dan perilaku masyarakat dalam menjaga ekosistem hutan mangrove di kabupaten langkat.

## METODE
Penenliitian ini menggunakan mix methode (metode campuran) dengan menggabungkan antara penelitan  kualitatif  dan  kuantitatif.  Penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan  melakukan  wawancara kepada pemerintah tekait.  Penelitian  kuantitatif  dilakukan  dengan  desain  pendekatan Cross Sectional ..  Penelitian  ini  dilakukan  di  Wilayah  pesisir  kabupaten  Langkat  Provinsi  Sumatera Utara.Penelitian di mulai pada bulan Desember 2022 sampai dengan April 2023.
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  142  responden  yang  berasal  dari  desa Jaring Halus, Kepala Sungai,  Lubuk Kertang, Pantai Gading,  dan Kelurahan Alur Dua Kabupaten Langkat  Provinsi  Sumatera  Utara.  Sedangkan  data  sekunder  di  peroleh  dari  instansi  terkait  dalam pengelolaan  hutan  mangrove  dan  jurnal  atau  buku  terkait.  Adapun  karakteristik  responden  adalah masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir kabupaten Langkat, responden juga dipilih berdasarkan usia lebih dari 30 tahun, karena dinilai memiliki potensi kebutuhan terhadap pohon mangrove yang lebih  tinggi.  Sedangkan  penelitian  kualitatif    menggunakan  analitik  deskriptif,  hasil  wawancara kepada pemerintah yang bertanggung jawab atas penjagaan dan pelestarian hutan mangrove.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  skunder.  Data diambil  langsung  di  lapanga  dengan  melakukan  wawancara  dengan  masyarakat,  dan  pemeritahan terkait.  Data  primer  diperlukan  untuk  memvalidasi  dan  mendapatkan  informasi  terkait  peran pemerintah  dan  perilaku  masyarakat  dalam  menjaga  ekosistem  hutan  mangrove  di  kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara. Setelah dilakukan pengumpulan data primer, data dipindahkan ke dalam aplikasi berbasis statistik.

## HASIL
(Iskandar, 2023) Pemerintah desa berperan penting dalam membantu menjaga ekosistem hutan mangrove di suatu wilayah seperti aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan desa Jaring Halus kecamatan  Secanggang  kabupaten  Langkat    pada  perdes  nomor  6  tahun  2020.  Pemerintah  desa Jaring  Halus  juga  membentuk  tim  penjaga  hutan  mangrove  yang  berpatroli  untuk  mencegah penebangan  liar  di  kawasan  mangrove  desa  Jaring  Halus  kabupaten  langkat  sehingga  hutan mangrove lebih terjaga, Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  kabupaten  Langkat  yang  juga  bertugas  dalam  menjaga  ke  utuhan  hutan  mangrove  di wilayah kabupaten Langkat . Selain itu pemerintah desa Jaring Halus juga memberikan dana khusus untuk  menjaga  ekosistem  hutan  mangrove  yang  di  sesuaikan  dengan  kebutuhan  yang  telah ditentukan .

## Dasar kebijakan pengolaan Hutan Mangrove
Tabel 1 dasar kebijakan pengolaan Hutan Mangrove Undang  –  undang  nomor  41  tahun  1999 tentang kehutanan. "dinyatakan bahwa mangrove merupakan ekosistem  hutan,  dan  oleh  karena  itu, pemerintah  bertanggung  jawab  dalam dalam pelestarian hutan mangrove pengelolaan  yang  berasaskan  manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan."

## SUPLEMEN
Volume 15, Suplemen, 2023 https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp
Peraturan  Presiden  No  73  Tahun  2012 Tentang  Strategi  Nasional  Pengelolan Ekosistem Mangrove. “.... untuk mendukung pelaksanaan tugas tim koordinasi Nasional, Ketua Pelaksana kelompok kerja mangrove tingkat nasional.  Sedangkan  di  tingkat  Provinsi dan  Kabupaten/Kota  dibentuk  Kelompok Kerja  Mangrove  tingkat  Provinsi  dan Kabupaten/Kota“. (Putra Danarto & Aris Marfai, 2019) Perda  Kabupaten  Langkat  Nomor  4 Tahun  2022  tentang  Pengelolaan  Wisata Mangrove. "pengelolaan  mangrove  bertujuan  :  - konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya - Menjaga  kelestarian  alam  dan lingkungan hidup - Meningkatkan dan mengendalikan pemanfaatan keunikan,  kekhasan,  dan  atau keindahan  keanekaragaman  jenis satwa  dan  atau  tumbuhan  yang ada. …." Peraturan  desa  Jaring  Halus  Nomor  6 Tahun 2020. "…  bahwa  masyarakat  desa  dan masyarakat luar desa tidak boleh sembarang menebang pohon yang hidup." (Iskandar, 2023).
Berdasarkan  aturan  yang  telah  di  tetapkan  baik  dari  tingkat  pemerintahan  nasional, pemerintahan  kota,  maupun  pemerintahan  desa  melindungi  ekosistem  hutan  mangrove.  Hal  ini menunjukkan peran penting yang di miliki pemerintah dalam menjaga ekosistem hutan mangrove.

## Karakteristik Demografi
Tabel 2 usia responden (n=142)
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa dari 142 responden, terdapat responden dengan rentang usia 30-40 tahun berjumlah 83 orang atau 58,  5% responden, sementara presentasi  rentang  usia  41-60  tahun  berjumlah  59.  Berdasarkan  dari  hasil  variabel  usia  responden terbesar  dengan  rentang  usia  30-40  tahun  lebih  besar  jika  dibandingkan  dengan  responden  dengan rentang usia 41-60 tahun.
Variabel Usia N % 30-40 tahun 83 58.5 41-60 tahun 59 41.5 Total 142 100.0

## SUPLEMEN
Volume 15, Suplemen, 2023 https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp
Table 3 pendidikan responden (n=142).
Pendidikan responden Frequency Percent Sarjana 30 21.1 SD 15 10.6 SMA 72 50.7 SMP 18 12.7 Tidak bersekolah 7 4.9 Total 142 100.0
Berdasarkan  dari  data  primer  yang  diambil  responden  yang  tidak  memiliki  jenjang  pendidikan sebanyak  7  responden  atau  4,9%,  responden  yang  memiliki  jenjang  pendidikan  SD  sebanyak  15 responden  atau  10,6%,  responden  yang  jenjang  pendidikannya  SMP  sebanyak  18  responden  atau 12,7%, Jenjang pendidikan SMA sebanyak 72 responden atau 50,7%, dan responden dengan jenjang pendidikan  sarjana  sebanyak  30  responden  atau  21,1%.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  pendidikan responden terbesar sampai dengan SMA dengan jumlah 50,7% atau 72 responden, dan yang terkecil responden yang tidak memiliki pendidikan sebanyak 4.9% atau 7 orang.

## Perilaku Masyarakat
Berdasarkan penjelasan  di  awal  tentang pentingnya hutan mangrove bagi kehidupan manusia, maka  penting  untuk  di  ketahui  bagai  mana  perilaku  masyarakat  dalam  menjaga  ekosistem  hutan mangrove  di  kabupaten  Langkat.Maka  peneliti  mencantumkan  hasil  dari  penelitan  yang  telah dilakukan di kabupaten Langkat sebagai berikut.
Tabel  4  pemberian  pengetahuan  dari  orangtua  kepada  anak  untuk  tidak  menebang  mangrove secara liar (n=142).
variabel N % Tidak 47 33.1 Ya 95 66.9 Total 142 100.0
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dari  142  responden  ditemukan  47 orang  atau  33,1%  orangtua  yang  tidak  pernah  memberikan  pengetahuan  kepada  anaknya  untuk tidak  menebang  mangrove  secara  liar,  dan  sebanyak  95  orang  atau  66,9%  orangtua  yang memberikan pengetahuan kepada anaknya untuk tidak menebang pohon mangrove secara liar. Hasil menunjukkan  lebih  banyak  orangtua  yang  sadar  akan  pentingnya  hutan  bagi  kehidupan  sehingga lebih besar orangtua yang memberikan pengetahuan kepada anak untuk tidak menebang mangrove secara  liar  dari  pada  orangtua  yang  tidak  pernah  memberi  pengetahuan  kepada  anak  untuk  tidak menebang mangrove secara liar.

## SUPLEMEN
Volume 15, Suplemen, 2023 https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp
Tabel  5  Pemberian  pengetahuan  kepada  anak  mengenai  pentingnya  menjaga  hutan  mangrove (n=142).
Variabel N % Tidak Pernah 48 33.8 Ya, Pernah 94 66.2 Total 142 100.0
Perilaku orangtua dalam memberikan pengetahuan kepada anak mengenai pentingnya menjaga hutan mangrove. Terdapat 48 orangtua atau 33,8% orangtua tidak pernah memberikan pengetahuan kepada anak untuk menjaga ekosistem hutan mangrove, dan terdapat 94 atau 66,2% orangtua yang masih memberikan pengetahuan kepada anaknya untuk menjaga ekosistem hutan mangrove.
Tabel 6 Responden Melakukan penanaman pohon mangrove (n=142).
Variabel N % Tidak pernah 52 36.6 Ya, Pernah 90 63.4 Total 142 100.0
Perilaku  masyarakat  dalam  menanam  pohon  mangrove  di  pesisir  kabupaten  Langkat. Ditemukan sebanyak 52 orang atau 36,6% responden tidak penah melakukan penanaman mangrove di pesisir kabupaten Langkat, dan sebanyak 90 orang atau 63,4% dari responden pernah melakukan penanaman pohon mangrove di pesisir kabuaten langkat.
Perilaku  masyarakat  yang  lebih  bersar  memiliki  kesadaran  tinggi  terhadap  peran  ekosistem hutan  mangrove  yang  terdapat  dari  hasil  penelitian  di  kabupaten  Langkat  tidak  lepas  dari  peran penting pemerintah dan pihak swasta.Hal ini karena adanya pemberdayaan kepada masyarakat yang dilakukan dan ketatnya turan adat yang di terapkan di kabupaten Langkat (Zulfikar, 2023).
Tabel 7 Penanaman Mangrove oleh pihak Swasta (n=142).
Variabel N % Tidak pernah 33 23.2 Ya, pernah 109 76.8 Total 142 100.0
Pihak  Swasta  juga  berperan  penting  dalam  meningkatkan  ekosistem  hutan  mangrove  di berbagai  wilayah  terutama  di  wilayah  kabupaten  Langkat.  Dari  142  responden  yang  di  teliti terdapat 33 responden atau 22.2% mengatakan tidak pernah ada penanaman pohon mangrove yang dilakukan oleh pihak swasta, sedangkan 109 responden atau 76,8% mengatakan pernah dilakukan penanaman mangrove di kabupaten Langkat yang dilakukan oleh pihak swasta.
Hasil  di  atas  menunjukkan  bawha  lebih  banyak  warga  yang  mengetahui  kerja  sama  dengan pihak  swasta  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  maupun  dinas  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  kabupaten  Langkat.    Bentuk  kerjasama  yang  telah  dilakukan  berupa  reboisasi  hutan

## SUPLEMEN
Volume 15, Suplemen, 2023 https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp
mangrove  di  kawasan  pesisir  kabupaten  Langkat.  Penanaman  mangrove  dilakukan  untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat    tentang  pentingnya  hutan  mangrove  bagi kesehatan  manusia,  ekosistem,  serta  pencegahan  abrasi  pantai.  Banyak  pihak  swasta  yang  ikut membantu menjaga ekosistem mangrove di kabupate Langkat sepert : Perusahaan, Organisasi, dan Petani  Mangrove  yang  ada.  Kerja  sama  yang  dilakukan  dalam  bentuk  kegiatan  penanaman, pemberdayaan  masyarakat,  sosialisasi  kepada  masyarakat,  maupun  dalam  bentuk  dana  hibah  dari pihak swasta (Zulfikar, 2023).
Kegiatan  penanaman  mangrove  merupakan  salah  satu  bentuk  pelaksanaan  undang  –  undang nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan  pada  pasal  2  dinyatakan  bahwa  mangrove  merupakan ekosistem hutan, dan oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab dalam dalam pelestarian hutan mangrove  pengelolaan  yang  berasaskan  manfaat  dan  lestari,  kerakyatan,  keadilan,  kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Dan di tekankan pada pasal 43 bahwa dalam kaitan kondisi mangrove yang rusak, kepada setiap orang yang memiliki, pengelola dan atau memanfaatkan hutan kritis atau produksi, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan konservasi.
Tabel  8  Pemberdayaan  masyarakat  dalam  menjaga  kelestarian  hutan  mangrove  oleh  pihak swasta dan pemerintah (n=142)
variabel N % Tidak 34 23.9 Ya 108 76.1 Total 142 100.0
Selain  penanaman  perlu  adanya  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  pihak swasta guna mempertahankan ekosistem hutan mangrove. Dari hasil penelitan yang telah dilakukan terdapat 34 responden atau 23,9% berpendapat bahwa tidak ada pemberdayaan masyarakat yang di lakukan, sedangkan 108 responden atau 76,1% lainnya menyatakan ada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah kabupaten langkat. Adapum pemberdayaan yang telah  dilakukan  merupakan  cara  pengelolaan  hutan  mangrove  dan  pengolahan  bahan-bahan  yang berasal dari hutan mangrove menjadi berbagai jenis olahan (Iskandar, 2023).
Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintahan desa sebagai upaya yang dilakukan  untuk  menjaga  ekosistem  hutan  mangrove  di  desa  Jaring  Halus  berupa  pembentukan lembaga  adat  yang  bertugas  untuk  membantu  kepala  desa  menjaga  ekosistem  hutan  mangrove  di kabupaten  Langkat.Lembaga  adat  berfungsi  sebagai  penggerak  masyarakat  untuk  ikut  bergotong royong  dalam  menjaga  adat  istiadat,  dan  juga  menjaga  alam  yang  ada  di  kabupaten  Langkat (Iskandar, 2023).

## SUPLEMEN
Volume 15, Suplemen, 2023 https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp
Hubungan perilaku masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.
Tabel 9 hubungan perilaku masyarakat dengan pemberdayaan yang dilakukan
Variabel Pemberdayaan Masyarakat P-Value N 95% CI Lower Upper perilaku  orangtua  dalam  memberi  pengetahuan kepada  anak  untuk  tidak  menebang  pohon mangrove secara liar 142 3.129 17.117 0.000 perilaku  orangtua  dalam  memberi  pengetahuan kepada  anak  mengenai  pentingnya  menjaga ekosistem pohon mangrove 142 4.214 25.007 0.000 perilaku  masyarakan  dalam  menanam  pohon mangrove 142 2.471 13.129 0.000 penanaman  mangrove  yang  dilakukan  oleh  pihak swasta 142 3.529 20.494 0.000
Dari  hasil  Uji  Statistik Chi-Square menunjukkan  bahwa  rata-rata  p-value  0,000  (<  0,05) sehingga  H0  di  tolak  dan  Ha  diterima.  Ini  menunjukkan  bahwa  ada  hubungan  atara  perilaku orangtua dalam memberi pengetahuan kepada anak untuk tidak menebang pohon mangrove secara liar dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak swasta di kabupaten Langkat.
Dari  hasil  Uji  Statistik Chi-Square menunjukkan  bahwa  rata-rata  p-value  0,000  (<  0,05) sehingga  H0  di  tolak  dan  Ha  diterima.  Ini  menunjukkan  bahwa  ada  hubungan  antara  perilaku orangtua dalam memberi pengetahuan kepada anak mengenai pentingnya menjaga ekosistem pohon mangrove  dengan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  pihak  swasta  di  kabupaten Langkat.
Dari  hasil  Uji  Statistik Chi-Square menunjukkan  bahwa  rata-rata  p-value  0,000  (<  0,05) sehingga  H0  di  tolak  dan  Ha  diterima.  Ini  menunjukkan  bahwa  ada  hubungan  antara  perilaku masyarakan  dalam  menanam  pohon  mangrove  dengan  pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan oleh pihak swasta di kabupaten Langkat.
Dari  hasil  Uji  Statistik Chi-Square menunjukkan  bahwa  rata-rata  p-value  0,000  (<  0,05) sehingga  H0  di  tolak  dan  Ha  diterima.  Ini  menunjukkan  bahwa  ada  hubungan  antara  penanaman mangrove yang dilakukan oleh pihak swasta dengan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak swasta di kabupaten Langkat.
Dari  hasil  uji  statistik Chi-Square menunjukkan  bahwa  pemberdayaan  yang  dilakukan  oleh pemerintah, dan pihak swasta sangat berpengaruh kepada prilaku masyarakat di kabupaten Langkat. Dengan  peran  aktif  dari  pemerintah  dan  pihak  swasta  dalam  membina  masyarakat  tentunya  akan membantu  mempertahankan,  menjaga  dan  terus  memperluas  ekosistem  hutan  mangrove  di kabupaten  Langkat,  sehingga  dapat  memperoleh  manfaat  ekonomis  dan  ekologis  dari  hutan mangrove.

## PEMBAHASAN
Mangrove  berfungsi  sebagai  biosorbsi  yang  dapat  digunakan  sebagai  agen  bioremidiasi  alami seperti  Mn,  Cr,  Fe,  Cu,  Co,  Ni,  Zn,  Pb  dan  Cd.  Mangrove  juga  mampu  menjadi  biofilter  untuk

## SUPLEMEN
Volume 15, Suplemen, 2023 https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp
mengikat, menyaring, dan memerangkap polusi di alam bebas yang berupa sedimen yang berlebih, sampah,  serta  limbah  rumah  tangga  buangan  lainnya  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  air  di daerah  pesisir.  Dampak  kerusakan  ekosistem  yang  di  pengaruhi  oleh  tingkat  pencemaran    di kawasan perairan pesisir yang di sebabkan oleh limbah industri dapat dikurangi melalui keberadaan hutan mangrove yang baik (Utami, Rismawati, Sapanli, Pi, & Si, 2018)
Sebagian  besar  masyarakat  kurang  memahami  dan  memahami  pengetahuan  tentangg  manfaat ekosistem  hutan  mangrove  sebagai  penyangga  kelestarian  ekosistem.Hal  ini  dilihat  dari ketergantungan  masyarakat  yang  tinggi  terhadap  hutan  mangrove,  dan  fungsi  hutan  mangrove sebagai  pelindung  pemukiman  (Fikri,  Hamzari,  Syukur  Umar,  2022).  Kebutuhan  hidup  dan pendidikan merupakan hal mendasar yang mempengaruhi perilaku dalam menjaga ekosistem hutan mangrove.Buruknya  pemahaman  dan  perhatian  masyarakat  menyebabkan  terjadinya  kerusakan hutan mangrove (Amran et al., 2022).
Upaya  penerapan  aturan  pemerintah  desa  dan  dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  sudah tepat  dalam  upaya  pencegahan  penebangan  liar,  serta  perlindungan  terhadap  ekosistem  hutan mangrove di kabupaten Langkat. Ini merupakan penerapan Undang – undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan  bahwa  Mangrove  merupakan  ekosistem  hutan,  dan  oleh  karena  itu,  maka  pemerintah bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  yang  berasaskan  manfaat  dan  lesteri,  kerakyatan,  keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan (pasal 2).
Pelaksanaan  penghitungan  hutan  mangrove  di  kabupaten  Langkat  sejalan  dengan  metode penghitungan  yang  dilakukan  oleh(Apriliyani  et  al.,  2020).Penghitungan  hutan  mangrove dillakukan  dengan  metode  klaster  plot (Transect  Line  Plot) dengan  menentukan  luas,  jenis tumbuhan mangrove, serta melakukan pengukuran dan penilaian kesehatan hutan mangrove.
Kondisi  kesehatan  hutan  mangrove  berpegaruh  terhadap  perubahan  iklim.  Kondisi  kesehatan hutan  mangrove  yang  baik  akan  bertumbuh  melalui  proses  fisiologis  baik    hingga  akan  menyerap karbon dioksida (CO2)  dengan optimal(Safe’i, 2021).  Kesehatan manusia dapat  di  pengaruhi oleh perubahan  iklim  yang  mempengaruhi  factor  kesehatan  lingkungan.Kesehatan  manusia  yang  di pengaruhi  oleh  iklim  dapat  di  rasakan  secara  langsung  dan  secara  tidak  langsung.  Tidak  hanya mengancam  kesehatan  masunusia,  perubahan  iklim  yang  ekstrim  dapat  menyebabkan  kematian (Susilawati, 2021)
Untuk  menjaga  ekosistem  hutan  mangrove  di  kabupaten  langkat pemerintah terkait melakukan strategi seperti : penerapan aturan, kerjasama dengan pihak swasta, dan pemberdayaan masyarakat.  Namun pemerintah juga  bisa  menggunakan  Strateg  SO (Strength  and  Opportunity) yaitu menggunakan seluruh peluang dan kekuatan yang ada.Kekuatan dan peluang bisa di lihat dari segala  sisi  baik  SDM,  pemanfaatan  keanekaragaman  hayati  dengan  benar,  pemerhatian  kondisi hutan mangrove, pemberian pengetahuan kepada setiap pengunjung ekowisata hutan mangrove, dll (Nabila, 2022).
Dukungan  dan  partisipasi  untuk  menjaga  ekosistem  hutan  mangrove  dari  masyarakat  di pengaruhi  oleh  persepsi,  kepatuhan  masyarakat  dalam  menjaga  ekosistem  hutan  mangrove  dan pemahaman masyarakat. faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu : rendahnya jenjang  pendidikan,  pengetahuan  atau  wawasan  ekologi,  waktu  masyarakat  dan  kesadaran masyarakat,  belum ada edukasi  dan sosialisai  sehingga kurangnya informasi  hutan mangrove bagi masyarakat.  (Chantika,  Dian,  Rudi,  &  Indra,  2021).  mayoritas  masyarakat  mempunyai  persepsi yang positif dan relative tinggi terhadap jasa ekosistem ekosistem mangrove. (Aryo, Untung, raihan & Arum. 2022).

## SUPLEMEN
Volume 15, Suplemen, 2023 https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp
Hutan  mangrove  mengalami  tekanan  tinggi  akibat  aktifitas  ekonomi  oleh  manusia.  Hal  ini dilihat banyaknya lahan  hutan mangorove yang di  alih fungsikan menjadi tambak udang dan ikan (Aryo, Untung, raihan & Arum. 2022). Diperlukan peran pemerintah dan pihak swasta untuk dapat membina  masyarakat  sehingga  dapat  menggunakan  hutan  mangrove  secara  sehat.  Selain  itu pemerintah dan pihak swasta dapat merubah persepsi masayarakat akan pentingnya hutan mangrove bagi kehidupan (Chantika, Dian, Rudi, & Indra, 2021).
Hasil  penelitian  (Fikri,  Hamzari,  Umar,  &  Setiawan,  2022)bahwa  tingkat  pengetahuan masyarakat  sangat rendah mengenai fungsi dan pengetahuan masyarakat dari hutan mangrove tidak sejalan dengan hasil penelitian ini. Dikarenakan sosialisasi dari pihak pemerintah dan swasta sering dilakukan  untuk  memberi  pengetahuan  kepada  masyarakat  mengenai  fungsi  ekologis  dan  fungsi ekonomis  dari  hutan  mangrove  (Zulfikar,  2023).  Perlu  pengadaan  tempat  pembuangan  sampah, penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah di sekitar ekosistem hutan mangrove, dan penerapan aturan daerah agar kualitas kesehatan fisik, psikologi, hubungan dan lingkungan social masyarakat dapat meningkat (Rahmah, P., Reski, & Syahadata, 2018)

## Kesimpulan
Dari  hasil  identifikasi  pemerintah  berperan  penting  dalam  membuat  kebijakan  yang berpengaruh  terhadap  keberlangsungan  ekosistem  hutan  mangrove  di  kabupaten  Langkat.  Dalam hal ini pemerintah desa berperan sebagai pelaksana aturan bersama dengan dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kabupaten Langkat.
Kebijakan  pemerintah  membentuk  lembaga  adat  membantu  memudahkan  pemberdayaan masyarakat  serta  pemberian  pengetahuan  pentingnya  ekosistem  mangrove  bagi  kehidupan masyarakat.Pengaruh  peran  pemerintah  dapat  dilihat  dari  perilaku  masyarakat  di  kabupaten langkat.Sebagian besar  masyarakat  sudah mengetahui pentingnya hutan  mangrove bagi  kesehatan, serta  sebagian  besar  masyarakat  turut  membantu  kinerja  pemerintah  untuk  meningkatkan  serta menjaga ekosistem hutan mangrove di kabupaten langkat.

## Deklarasi Konflik Kepentingan

## Ucapan Terima Kasih
Alhamdulillah  dengan  izin  Allah  SWT  penulis  dapat  menyelesaikan  jurnal  dengan  judul PERAN  PEMERINTAH  DAN  PERILAKU  MASYARAKAT  DALAM  MENJAGA EKOSISTEM  HUTAN  MANGROVE  DI  KABUPATEN  LANGKAT. Penulis  berharap  karya artikel jurnal ini mendapatkan keberkahan sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh alam. Shalawat berangkai  salam  penulis  hadiahkan  kepada  junjungan  alam  nabi  Muhammad  SAW,  mudah- mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di hari akhir kelak.
Pertama  penulis  berterimakasih  kepada  kedua  orangtua  yang  terus  memberi  semangat  untuk menyelesaikan program study penulis.Atas dunkungan yang diberikan oleh orangtua penulis sangat bersemangat  untuk  menyelesaikan  artikel  jurnal  ini, karena penulisan  artikel  ini merupakan syarat bagi penulis untuk menyelesaikan study di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh dosen yang bertugas untuk memberikan ilmu kepada  generasi  bangsa  di  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Islam  Negeri  Sumatera Utara.Terutama  kepada  Ibu  Dr.Susilawati  SKM,  M.Kes.selaku  pembimbing  tugas  akhir  penulis.

## SUPLEMEN
Volume 15, Suplemen, 2023 https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp
Semoga  seluruh  dosen-dosen  selalu  dilimpahkan  keberkahan  oleh  Allah  SWT.Tanpa  bimbingan tentunya pembimbing tidak dapat menyelesaikan karya tulis artikel jurnal ini.
Kepada ibu Sylvania Siti Salsabila yang telah mendukung segala proses pelaksanaan program studi yang penulis jalani, penulis ucapkan terima kasih. Jangan pernah berhenti untuk memberikan nasihat kepada penulis agar dapat lebih baik kedepannya.

## DAFTAR RUJUKAN
Apriliyani, Y., Safei, R., Kaskoyo, H., Wulandari, C., Gumay, I., Program, F., … Pertanian, F.
(2020). Analysis of The Health Assessment of Mangrove Forest in East Lampung. In Jurnal Hutan Tropis (Vol. 8).Cetak.
Eddy, S., Iskandar, I., Rasyid Ridho, M., & Mulyana, A. (2019). RESTORASI HUTAN MANGROVE TERDEGRADASI BERBASIS MASYARAKAT LOKAL. In Jurnal Indobiosains (Vol. 1). Retrieved from https://jurnal.univpgri- palembang.ac.id/index.php/biosains
Fikri, Hamzari, Umar, S., & Setiawan, B. (2022). PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG FUNGSI EKOSISTEM HUTAN MANGROVE DI DESA KASIMBAR UTARA KECAMATAN KASIMBAR KABUPATEN PARIGI MOUTONG. Warta Rimba: Jurnal Ilmiah Kehutanan , 10 (1), 53–59.
Koda, S. H. A. K. (2021). Analisis ekologis mangrove dan dampak perilaku masyarakat terhadap ekosistem mangrove di pesisir Pantai Kokar, Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur. Jurnal Penelitian Sains , 23 (1), 1–7. Retrieved from http://ejurnal.mipa.unsri.ac.id/index.php/
Menteri Negara Lingkungan Hidup. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 ., (2004). Indonesia.
Nabila, A. P. (2022). Strategi Pengelolaan Mangrove Berbasis Kesehatan Hutan Di Pulau Kecil: Kasus Di Pulau Pahawang . Universitas Lampung, Bandar Lampung.
Putra Danarto, W., & Aris Marfai, M. (2019). KAJIAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE SEBAGAI SARANA PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI KOTA SEMARANG. Prosiding Seminar Nasional Geotik , 23–35.
Rahmah, D. D. N., P., S. A., Reski, A. A., & Syahadata, J. (2018). Sanisati Lingkungan Dalam Menjaga Kualitas Hidup Pada Ekosistem Hutan Mangrove. Jurnal Psikologi , 7 (2), 48–60.
Safe’i, R. (2021). TINGKAT KESEHATAN HUTAN MANGROVE DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERUBAHAN IKLIM (Studi Kasus Mangrove Pesisir Timur Kabupaten Lampung Timur). Jurnal Hutan Tropis , 9 (3), 325–332.
Susilawati.(2021). DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KESEHATAN. E-Sehad , 1 (2), 25–31.
Utami, R., Rismawati, W., Sapanli, K., Pi, S., & Si, M. (2018). Prosiding Seminar Nasional Hari Air Dunia .
SUPLEMEN Volume 15, Suplemen, 2023 https://myjurnal.poltekkes-kdi.ac.id/index.php/hijp
Chantika,  Dian,  Rudi,  &  Indra  (2021).  PERSEPSI  MASYARAKAT  PESISIR  KOTA  BANDAR LAMPUNG TERHADAP HUTAN MANGROVE. Universitas Lampung.
Aryo,  Untung,  raihan  &  Arum.  (2022).  PERSEPSI  MASYARAKAT  TERHADAP  JASA EKOSISTE MANGROVE DI PULAU UNTUNG JAWA. Universitas Islam Jakarta.