## SINKRONISASI PENGATURAN SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DI
INDONESIA

## Kadek Agus Sudiarawan Fakultas Hukum Universitas Udayana

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  sinkronisasi pengaturan  Syarat-Syarat  Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada Perusahaan  Lain  sebagai  upaya  peningkatan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja outsourcing di Indonesia, yaitu dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan dalam Permenakertrans RI No.19 Tahun 2012 dan SE Menakertrans RI No.04/MEN/VIII/2013 terhadap Putusan MK No.27/PUU-IX/2011.
Penelitian  dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Seluruh  data  yang terkumpul  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini disajikan dalam suatu laporan yang bersifat diskriptif analisis.
Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  beberapa  ketentuan  dalam Permenakertrans  dan  SE  Menakertrans  seperti  pengaturan  prosedur  dan  syarat penyerahan  pekerjaan  kepada  perusahaan  lain,  kewenangan  asosiasi  sektor  usaha, mekanisme  pendaftaran  perusahaan,  pengaturan  pesangon  dan  sanksi  yang  secara substansial  tidak  sinkron  dan  cenderung  melemahkan  semangat  peningkatan perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing sebagaimana amanat dari Putusan MK No.27/PUU-IX/2011.
Kata Kunci : Sinkronisasi, Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan  Lain, Perlindungan Hukum, Outsourcing

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  know  the  synchronization  of  the  rules  of  the requirements to transfer half of the works to other company.  This stands as an effort to improve  the  legal  protection  of  the  outsourced  workers  in  Indonesia  by  assessing  the synchronization  between  the  rules  in  Permenakertrans  RI  No.19  of  2012 (Permenakertrans) and SE Menakertrans RI No.04/MEN/VIII/2013 (SE Menakertrans) with the Decision of the Constitutional Court No. 27/PUU-IX/2011 (MK Decision).
This is a normative research that uses secondary data where all these data are analyzed  using  the  qualitative  methods.  The  report  of  this  study  is  presented  in  a descriptive analysis way.
The  results  shows  that  there  are  some  provisions,  namely:  the  procedure  and requirement  to  transfer  the  work  to  other  company;  authority  of  business  sector association;  mechanism  to  register  a  company;  severance;  and  sanction,  in Permenakertrans  and  SE  Menakertrans,  that  substantially  are  not  synchronize  with
Universitas Pendidikan Ganesha| 56
each  other  and  tend  to  weaken  the  spirit  to  enhance  the  legal  protection  upon  the outsourced workers as the mandate of the MK Decision.
Keywords:  synchronization,  transfer  half  of  the  works  to  other  company,  legal protection, outsourcing
Pendahuluan Undang-Undang  No.13  Tahun
2003  tentang  Ketenagakerjaan  (UU
Ketenagakerjaan) secara khusus mengatur  mengenai  beberapa  jenis perjanjian  kerja  yakni  meliputi  : Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu  (PKWTT)  dan  termasuk  pula outsourcing.  Pengaturan  PKWT  dan Outsourcing dalam UU Ketenagakerjaan dapat disebut sebagai upaya  mewujudkan  pasar  kerja  yang fleksibel  di  Indonesia  yang  ditujukan untuk  perbaikan  iklim  investasi ditengah  guncangan  perekonomian pasca krisis finansial pada tahun 1997. Terkait  dengan  hubungan  kerja outsourcing,  persaingan  dunia  bisnis yang  begitu  dinamis  tentunya  telah memaksa perusahaan untuk berkonsentrasi  pada  rangkaian  proses atau  aktivitas  penciptaan  produk  dan jasa  yang  terkait  dengan  kompetensi utamanya.  Konsekuensi  logis  dari strategi ini adalah keputusan perusahaan  untuk  mengalihdayakan atau  menyerahkan  proses-proses  yang bukan  merupakan  core  competence perusahaan  tersebut  kepihak  lain dengan  sistem  yang  disebut  sebagai oustsourcing  (Richardus  Eko  Indrajit, 2003).
Hubungan  kerja  melalui  sistem outsourcing  sering  disebut  sebagai bagian kapitalisme global yang cenderung  merugikan  pekerja.  Prinsip utama  pelaksaaan  hubungan  kerja
dengan  pola  ini  yaitu  pengusaha menghindari pekerja tetap dan menghindari  hak-hak  pekerja  (Andari Yurikosari). Hubungan kerja outsourcing menjamin fokus organisasi perusahaan yang bekerja pada kegiatan inti  tidak  akan  terpecah  pada  urusan atau  kegiatan  penunjang,  sehingga organisasi  inti  dapat  berkonsentrasi penuh  mengerjakan  kegiatan  inti dengan semaksimal mungkin (Suwondo, 2003).
Secara  tata  bahasa,  outsource berasal  dari  kata  ‘out’  yang  berarti  di luar,  dan  kata ‘source’ yang  berarti sumber. Penerjemah kemudian mengartikan outsource sebagai sumber dari  luar,  dan  bila  diaplikasikan  ke dalam  unit  usaha  berarti  tenaga  kerja yang diambil dari luar perusahaan atau alih  daya  (Aditya  Warman,  2013). Dalam  pengertian  umum,  istilah Outsourcing diartikan sebagai kegiatan membuat  kontrak  dengan  perusahaan atau  orang  lain  untuk  melakukan fungsi tertentu ( outsourcing is contracting  with  another  company  or person  to  do  a  particular  function )
( http://  www.sourcing.com) .  Didalam Black’s  Law  Dictionary disebutkan outsourcing agreement is an agreement between  a  bussines  and  a  service provider  in  which  the  service  provider promises  to  provide  necessary  services, esp ( Briyan A Garner, 2004).
Berdasarkan  pengertian  diatas, secara  umum outsourcing dapat diartikan  sebagai  pendelegasian  suatu
Universitas Pendidikan Ganesha| 57
kegiatan,  aktivitas,  operasi  dan  atau manajemen  harian  dari  suatu  proses bisnis  perusahaan  tertentu  kepada pihak  luar  (perusahaan  penyedia  jasa pekerja atau buruh).
Dasar hukum dilegalkannya sistem outsourcing di Indonesia adalah dalam  UU  Ketenagakerjaan  dengan pasal-pasal  yang  mengacu  pada praktek  outsourcing  adalah  Pasal  64, 65  dan  66.  Dimana  secara  khusus diatur  dalam  sistem  outsourcing perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada  perusahaan  lainnya  melalui  2 mekanisme yaitu : perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh a. Perjanjian pemborongan pekerjaan Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah perjanjian penyerahan  pelaksanaan  pekerjaan dari  perusahaan  pemberi  pekerjaan kepada  perusahaan  lain  (Hardijan Rusli, 2003).
Perjanjian pemborongan pekerjaan  harus  dibuat  secara  tertulis dan  pekerjaan  yang  dapat  diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. Dilakukan  secara  terpisah  dari kegiatan utama,
b. Dilakukan dengan perintah langsung atau  tidak  langsung  dari  pemberi kerja,
c. Merupakan  kegiatan  penunjang perusahaan secara keseluruhan,
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung. Dalam  hal  pekerjaan  yang diserahkan
tidak memenuhi
persyaratan  yang  ditentukan  diatas, maka  hubungan  kerja  antara  pekerja dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan  kerja  pekerja  tersebut dengan perusahaan pemberi pekerjaan. b. Perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh Perusahaan  tidak  diperbolehkan memperkerjakan pekerja dari penyedia jasa  pekerja  untuk  melaksanakan pekerjaan  yang  berhubungan  dengan kegiatan  usaha  pokok  atau  kegiatan yang  berhubungan  langsung  dengan proses  produksi.  Pekerja  atau  buruh dari  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja hanya boleh digunakan untuk kegiatan jasa  penunjang  atau  kegiatan  yang tidak  berhubungan  langsung  dengan proses  produksi.  Kegiatan  tersebut antara  lain  :  usaha  pelayanan kebersihan  (cleaning  service),  usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha tenaga pengamanan (security/satuan pengamanan),  usaha  jasa  penunjang dipertambangan  dan  perminyakan, serta  usaha  penyediaan  angkutan pekerja/buruh.
Pengaturan  outsourcing  dalam UU  Ketenagakerjaan,  pada  satu  sisi telah  membuka  peluang  munculnya perusahaan-perusahaan  baru  yang bergerak  dibidang  jasa,  dan  disisi  lain memungkinkan perusahaan- perusahaan  yang  telah  berdiri  untuk melakukan efisiensi dengan memanfaatkan outsourcing untuk memproduksi  barang  atau  jasa  yang tidak  berhubungan  langsung  dengan bisnis  utama  perusahaan  (Markeling, 2009).
Upaya  pekerja  untuk  melawan sistem  outsourcing  dan  PKWT  seakan
Universitas Pendidikan Ganesha| 58
tidak  pernah  berhenti.  Salah  satu langkah  yang  diambil  pekerja  yaitu melalui  permohonan  dengan  register No.27/PUU-IX/2011  yang  diajukan oleh  saudara  Didik  Supriadi  mewakili Aliansi  Petugas  Pembaca  Meter  Listrik Indonesia  (AP2MLI).  Judicial  review diajukan  terhadap  ketentuan  Pasal  59, Pasal  64,  Pasal  65  dan  Pasal  66  UU Ketenagakerjaan.
Atas  permohonan  tersebut, pada  tanggal  17  Januari  2012  MK menjatuhkan  Putusan  MK  No.27/PUU- IX/2011.  MK  memandang  bahwa PKWT sebagaimana diatur dalam Pasal 59  UU  Ketenagakerjaan  itu  tidak bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945. Disisi  lain  pengaturan  mengenai outsourcing  yang  terkandung  dalam ketentuan  Pasal  65  dan  66  UU Ketenagakerjaan  oleh  MK  kemudian dipertimbangkan  lebih  jauh  mengenai apakah  ketentuan-ketentuan  dalam norma dimaksud menyebabkan terancamnya  hak    setiap  orang  dan hak-hak  pekerja  outsourcing  yang diberikan  perlindungan  atau  dijamin dalam UUD NRI  1945,  yaitu  hak  untuk bekerja  dan  mendapatkan  imbalan serta  perlakuan  yang  layak  dalam hubungan  kerja  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  28D  ayat  (2)  dan  hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan seperti yang diatur dalam
Pasal  27  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  (I Dewa Gede Palguna, 2012). Dalam  menjawab  pertanyaan tersebut  MK  pertama-tama  merujuk pertimbangan
Mahkamah sendiri dalam  Putusan  MK  No.12/PUU-I/2003 yang  pada  dasarnya  menyatakan bahwa  outsourcing  tidaklah  terbukti jika dikatakan sebagai bentuk
perbudakan  modern  dalam  proses produksi.
Pada Putusan MK N0.27/PUU-IX/2011,  meskipun  tidak bergeser  dari  pendiriannya  bahwa outsourcing tidak bertentangan dengan UUD  NRI  1945,  namun  Mahkamah menekankan  pentingnya  perlindungan kepada  pekerja  outsourcing  akan pemenuhan  hak-hak  konstitusionalnya yang  dijamin  oleh  Pasal  28D  ayat  (2) dan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945.
Semangat  Perlindungan  pekerja ini  tampak  jelas  dalam  pertimbangan hukum  MK  yang  menyatakan  antara lain : frasa”…untuk  menghindari  perusahaan melakukan  eksploitasi  pekerja/buruh hanya  untuk  keuntungan  bisnis  tanpa memperhatikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh  untuk  mendapatkan pekerjaan  dan  upah  yang  layak,  dan untuk  meminimalisasi  hilangnya  hak- hak konstitusional para pekerja outsourcing, Mahkamah perlu menentukan perlindungan  dan jaminan hak  bagi  pekerja/buruh.  Dalam  hal  ini dua  model  yang  dapat  dilaksanakan untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh. Pertama, dengan mensyaratkan  agar  perjanjian  kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan  outsourcing  tidak  berbentuk PKWT, melainkan berbentuk “perjanjian kerja  waktu  tidak  tertentu”.  Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (Tranfers of Undertaking Protection  of  Employment  atau  TUPE) yang  bekerja  pada  perusahaan  yang melaksanakan outsourcing.
Pemberlakuan model pertama  menegaskan  hubungan  kerja
antara  pekerja  dengan  perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing adalah konstitusional sepanjang dilakukan berdasarkan model  “perjanjian  kerja  waktu  tidak tertentu  secara  tertulis.  Model  yang kedua diterapkan, dalam hal hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan yang melaksanakan perkerjaan  outsourcing  melalui  PKWT maka  pekerja  harus  tetap  mendapat perlindungan  atas  haknya  sebagai pekerja  dengan  menerapkan  prinsip pengalihan  perlindungan  bagi  pekerja atau  buruh  (Tranfers  of  Undertaking Protection  of  Employment  atau  TUPE) yang  bekerja  pada  perusahaan  yang melaksanakan pekerjaan outsourcing.
TUPE sebagai prinsip pengalihan  perlindungan  bagi  pekerja yang  menekankan  bahwa  jika  berganti perusahaan  outsourcing  masa  kerja pekerja  tetap  sebagai  masa  kerja  yang diperhitungkan oleh perusahaan outsourcing  baru  dan  harus  dijamin diterima  oleh  perusahaan  outsourcing baru  dengan  dijamin  kelangsungan bekerjanya  dengan  kompensasi  yang sama (Muhammad Aditya Warman).
Langkah  taktis  lanjutan  yang dilakukan  pemerintah  pasca  Putusan MK No.27/PUU-IX/2011 terkait dengan upaya peningkatan perlindungan pekerja outsourcing adalah dengan membuat guidance atau aturan pelaksana pelaksanaan outsourcing. Peraturan Menteri Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor.19  Tahun  2012 tentang  Syarat-Syarat  Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Permenakertrans 19/2012) dan Surat Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Republik Indonesia No.04/MEN/VIII/2013 (SE Menakertrans  04/2013)  kemudian hadir sebagai tindak lanjut pemerintah terhadap  Putusan  MK.  Salah  satu  isu hangat yang muncul pasca dikeluarkannya aturan ini ialah perusahaan kemudian harus menanggung  biaya  besar  dan  tidak dapat melakukan efisiensi lagi, beberapa perusahaan bahkan terancam akibat pengetatan syarat dari pemerintah di dalam Permenakertrans (http://www.tribunnews.com,). Permenakertrans No.19/2012 dan  SE  Menakertrans  04/2013  ini hadir dan melakukan beberapa perubahan  atas  UU  Ketenagakerjaan seperti  perubahan  pada  penjelasan pasal  66  ayat  (1).  Proses  perubahan undang-undang  ini  tidak  dlakukan dengan  prosedur  yang  sama  dengan ketentuan  diatas.  Ketentuan  lainnya yang  diatur  oleh  Permenakertrans  ini adalah  dalam  bentuk  pelaksanaan penetapan  jenis  kegiatan  utama  dan pendukung di perusahaan.
Dalam kaitannya dengan perlindungan  hukum terhadap  pekerja outsourcing, Permenakertrans No.19/2012  juga  mengatur  perubahan mendasar  terkait  hubungan  kerja pekerja  outsourcing  dalam  bentuk diisyaratkan adanya pengalihan perlindungan  hak-hak  pekerja  yang obyek  kerjanya  tetap  ada,  jika hubungan  kerjanya  diikat  dengan PKWT.
Hal  ini  sejatinya  menunjukkan semangat  yang  diemban  dari  lahirnya Permenakertrans  No.19/2012  dan  SE Menakertrans  04/2013  tidak  lain adalah  ditujukan  untuk  perbaikan dalam  pengaturan  kegiatan  utama  dan
penunjang  serta  melakukan  perbaikan dalam  pengaturan  tentang  hubungan kerja pekerja outsourcing di Indonesia.
Namun faktanya pelaksanaan dilapangan kemudian malah menunjukkan  munculnya  berbagai kebingungan-kebingungan  baru  dan beberapa  celah  hukum  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  pihak  pengusaha atau  perusahaan  outsourcing  untuk tidak  segera  memperbaiki  sistem  dan tata  kelola  perusahaannya  agar  lebih mampu melindungi pekerja sebagaimana  semangat  dari  Putusan MK No.27/PUU-IX/2011. Sinkronisasi  pengaturan  syarat- syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dalam Permenakertrans  No.19/2012  dan  SE Menakertrans  No.04/2013  dengan semangat  perlindungan  pekerja  dalam Putusan MK No.27/PUU-IX/2011 menjadi  begitu  penting  dalam  upaya meningkatkan  perlindungan  hukum terhadap pekerja outsourcing.
Berangkat  dari  latar  belakang tersebut  diatas  maka  penulis  tertarik untuk  melakukan  penelitian  hukum dalam lingkup hukum ketenagakerjaan Indonesia untuk berusaha menemukan bagaimana  “Sinkronisasi  Pengaturan Syarat-Syarat  Penyerahan  Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan  Lain  Sebagai  Upaya Peningkatan  Perlindungan  Hukum Terhadap  Pekerja  Outsourcing  di
Indonesia”.
Pembahasan Sinkronisasi Materi Muatan Permenakertrans  RI  No.19/2012  dan SE  Menakertrans  RI  No.04/2013 terhadap Semangat Penguatan
Perlindungan Hukum Terhadap
Pekerja  Outsourcing    dalam  Putusan MK No.27/PUU-IX/2011
Dalam  rangka  mengukur  tingkat sinkronisasi  antara  materi  muatan didalam  Permenakertrans  No.19/2012 dan  SE  Menakertrans  No.4/2013 terhadap  Putusan  MK  No.27/PUU- IX/2011  jo  UU  No.13  Tahun  2003, maka  harus  dibangun  indikator- indikator  khusus  yang  merupakan bagian dari muatan dari Permenakertrans dan SE untuk kemudian  dapat  dianalisis  tingkat kesesuaiannya dengan semangat penguatan perlindungan hukum terhadap  pekerja  outsourcing  dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Adapun  beberapa  point  muatan Permenakertrans  No.19/2013  dan  SE Menakertrans No.04/2013 yang kemudian  dianalisis  kesesuaiannya terhadap  Putusan  MK  No.27/PUU- IX/2011 antara lain meliputi : a. Bagian Konsideran Pada bagian konsideran, Permenaker  outsourcing  ini  merujuk pada  UU  No.3  Tahun  1951  tentang Pernyataan Berlakunya Undang- Undang Pengawasan Perburuhan Nomor  23  Tahun  1948,  UU  No.13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, UU  No.  2  Tahun  2004  tentang
Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial dan Keppres No.84/P Tahun 2009. Pada bagian konsideran dijelaskan  pula  bahwa  2  (dua) Kepmenakertrans yang mengatur mengenai  outsourcing  sebelumnya dinilai  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan  saat ini, sehingga  perlu dilakukan penyempurnaan.
Kepmenakertrans  tersebut  adalah Kepmenakertrans
No.KEP.101/MEN/VI/2004 tentang Tata  Cara  Perijinan  Penyediaan  Jasa Pekerja/Buruh  dan  Kepmenakertrans No.KEP.220/MEN/X/2004 tentang Syarat-Syarat  Penyerahan  Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain. Analisis  yang  timbul  bila memperhatikan konsideran dan ketentuan penutup tersebut, Permenakertrans No.19/2012 bukanlah aturan perubahan dari kedua Kepmenakertrans  tersebut  melainkan merupakan  aturan  pengganti.  Maka semua ketentuan dalam dua Kepmenakertrans  tersebut  tidak  lagi berlaku sebagai hukum positif. Pada bagian lainnya, pemerintah justru tidak mencantumkan Putusan MK No.27/PUU-IX/2011 kedalam konsideran munculnya Permenakertrans  ini.  Padahal  tidak dapat dibantah lagi bahwa Putusan MK sangat mempengaruhi munculnya Permenakertrans outsourcing ini. Ketentuan dalam Pasal 29 dan Pasal 31 Permenakertrans No.19/2012 merupakan beberapa pengaturan substansial yang dipengaruhi langsung oleh Putusan MK.
Ketentuan  Pasal  29  mengatur mengenai  hubungan  kerja  antara perusahaan  penyedia  jasa  pekerja dengan pekerja yang dapat didasarkan atas  PKWTT  atau  PKWT.  Pada  ayat  2 diatur  mengenai  dalam  hal  hubungan kerja  didasarkan  atas  PKWT  yang obyeknya tetap
ada sekurang- kurangnya  harus  memuat  jaminan kelangsungan bekerja, jaminan
terpenuhinya  hak-hak  pekerja  sesuai
dengan  perundang-undangan,  dan jaminan  perhitungan  masa  kerja apabila  terjadi  pergantian  perusahaan penyedia jasa pekerja untuk menetapkan  upah.  Dalam  ayat  3 kemudian diatur secara khusus mengenai  hak-hak  pekerja.    Pengaruh dari  Putusan  MK  No.27/PUU-IX/2011 juga  terlihat  dari  ketentuan  Pasal  31 Permenakertrans  ini  yang  mengatur mengenai  tindakan  atau  jalur  yang dapat  ditempuh  pekerja  bila  tidak memperoleh  jaminan  kelangsungan pekerja.  Ketentuan  Pasal  29  dan  Pasal 31  Permenakertrans  ini  tidak  lain merupakan  aplikasi  dari  kewajiban pengaturan prinsip pengalihan perlindungan  hak  pekerja  (TUPE) sebagai  upaya  perlindungan  hukum terhadap pekerja outsourcing berdasarkan  PKWT  yang  merupakan salah satu intisari dari Putusan MK.
Tidak  dicantumkannya  Putusan MK  No.27/PUU-IX/2011  sebagai  salah satu  dasar  pembentukan  aturan pelaksana ini juga ditemukan dalam SE Menakertrans No.04/2013 yang merupakan  aturan  pelaksanaan  dari Permenakertrans  No.19/2012.  Pilihan Menakertrans untuk tidak mencantumkan  Putusan  MK  sebagai konsideran dan atau pada pendahuluan aturan  pelaksana  ini  memberi  kesan bahwa pembentukan Permenakertrans dan  SE  sebagai  inisiatif  murni Kemenakertrans dan bukan merupakan pengaruh dari Putusan MK No.27/PUU-IX/2011 ataupun atas desakan masyarakat (pekerja) (http//:www.pemantaukeadilan). b. Bagian  Substansi  Pasal-Pasal dalam Permenakertrans dan SE
1. Prosedur  dan  Syarat-Syarat Penyerahan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Ketentuan  terkait  prosedur  dan syarat-syarat  penyerahan  pekerjaan kepada perusahaan lain dalam Permenakertrans  No.19/2019  tidak berbeda  dengan  UU  Ketenagakerjaan.
Penyerahan pekerjaan kepada perusahaan  lain  itu  dapat  dilakukan melalui  pemborongan  pekerjaan  atau melalui  perjanjian  penyediaan  jasa pekerja. Sistematika teknis dalam penyerahan pekerjaan melalui pemborongan pekerjaan, mensyaratkan  pemberi  kerja  harus terlebih  dahulu  menentukan  bidang mana dari proses kegiatan perusahaannya  yang  dikategorikan sebagai pekerjaan penunjang. Ketentuan  Pasal  65  ayat  (2)  UU Ketenagakerjaan mengatur empat syarat pekerjaan yang
boleh diborongkan  kepada  perusahaan  lain. Keempat syarat itu meliputi :
a. pekerjaan  yang  dikerjakan  itu dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama.
b. pekerjaan  yang  dilakukan  dengan perintah  langsung  atau  tidak  langsung dari     pemberi kerja.
c. pekerjaan  itu  merupakan  kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan.
d. pekerjaan  yang  diborongkan  tidak menghambat  proses  produksi  secara langsung. Pemerintah dalam Permenakertrans No.19/2012 kemudian  memberi  penjelasan  khusus terhadap  keempat  syarat  diatas. Penjelasan tersebut
membuat
Permenakertrans tersebut identik
bukan  sebagai  ketentuan  pokok  tetapi sebagai ketentuan penjelasan.
Ketentuan  Pasal  3  ayat  (2) Permenakertrans No.19/2012 selengkapnya disusun dengan pemaparan  bahwa  pekerjaan  yang dapat  diserahkan  kepada  perusahaan penerima  pemborongan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. dilakukan  secara  terpisah  dari kegiatan  utama  baik  manajemen maupun  kegiatan  pelaksanaan pekerjaan,
b. dilakukan dengan perintah langsung  atau  tidak  langsung  dari pemberi  pekerjaan,  dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara  melaksanakan  pekerjaan  agar sesuai  dengan  standar  yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, c. merupakan  kegiatan  penunjang perusahaan  secara  keseluruhan artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung  dan  memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan aluru kegiatan pelaksanaan pekerjaan  yang  ditetapkan  oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan, d. tidak menghambat proses produksi  secara  langsung  yang diartikan sebagai kegiatan tersebut merupakan  kegiatan  tambahan yang  apabila  tidak  dilakukan  oleh perusahaan  pemberi  pekerjaan, proses  pelaksanaan  pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pengaturan  ketentuan penjelasan tersebut kemudian memunculkan
berbagai tafsir baru yang menimbukan kebingungan dalam tahap pelaksanaannya.  Penentuan  kategori yang  termasuk  pekerjaan  penunjang yang  dapat  ditentukan  oleh  asosiasi sektor  usaha  menjadi  salah  satu permasalahan yang menimbulkan berbagai  polemik  di  masyarakat. Padahal UU Ketenagakerjaan sebelumnya telah memberikan spesifikasi  khusus  sebagai  syarat pemborongan  pekerjaan.  Pemerintah seharusnya  tidak  boleh  membuat secara  sepihak  penjelasan  baru  atas undang-undang,  terlebih  memasukkan ke  dalam  peraturan  menteri,  kecuali undang-undang  memberikan  mandat atau  arahan  kepada  eksekutif  untuk melakukan itu (Juanda Pangaribuan). SE  Menakertrans  No.04/2013 ikut memperkeruh pengaturan tentang outsourcing  tersebut.    Ketentuan  pada SE  menyebutkan  bahwa  pemborongan boleh dilakukan di lokasi kantor atau di lokasi  perusahaan  pemberi  kerja. Pengaturan tersebut menandakan bahwa  pembuat  kebijakan  tidak memahami  apa  itu  pemborongan pekerjaan dalam sistem ketenagakerjaan.  UU  Ketenagakerjaan telah tegas menentukan bahwa pemborongan pekerjaan harus dilakukan terpisah dari kegiatan utama (http://www.jawapos.com,). Ratio  legis  UU  Ketenagakerjaan mengharuskan pemborongan pekerjaan dilakukan di luar kantor atau lingkungan perusahaan karena pemborongan  pekerjaan  merupakan pengalihan pekerjaan,
bukan pengalihan  pekerja  (orang).  Ketentuan
SE  Menakertrans  No.04/2013  yang memperbolehkan pemborongan orang, dapat  diklasifikasikan  sebagai  bentuk
dari perbudakan yang dilegalkan. Celah hukum  ini  akan  mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran seperti  banyaknya  perusahaan  yang tidak  memenuhi  ketentuan  sebagai perusahaan  penyedia  jasa  yang  tidak mengaku  sedang  melakukan  usaha outsourcing,
melainkan hanya melakukan  memborongkan  pekerjaan tersebut. 2. Kewenangan Asosiasi Sektor Usaha Ketentuan  Pasal  3  ayat  (2)  huruf (c) Permenakertrans No.19/2012 menyebutkan  bahwa  asosiasi  sektor usaha sebagai lembaga yang berwenang  menetapkan  alur  kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan perusahaan. Konsep  pembuatan  alur  proses sesungguhnya  adalah  mengacu  kepada strategi perusahaan guna meningkatkan  daya  saingnya.  Dasar pertimbangan perusahaan dalam mengalihkan sebagaian pekerjaan kepada  perusahaan  lain  adalah  untuk fokus pada  bisnis  utama,  perampingan organisasi dan peningkatan produktifitas. Hal ini berimplikasi pada besarnya  kemungkinan  asosiasi  akan membuat alur proses sebatas kebutuhan  dan  kepentingan  bisnis mereka. Pengaturan kewenangan asosiasi sektor usaha dalam Permenakertrans No.19/2012 dianggap  telah  memberikan  blangko kepada  pengusaha  untuk  dengan sendirinya  menentukan  sektor-sektor usaha  tersebut.  Pengusaha  tentu  akan menentukan sebanyak mungkin pekerjaan  yang  masuk  dalam  kegiatan penunjang agar bisa sebanyak- banyaknya dilakukan melalui
pemborongan pekerjaan (Hadi Shubhan). Pemerintah perlu memperhatikan dan memastikan sejauh  mana  legalitas  asosiasi  dan kekuatan  hukum  yang  menyertainya dan  secara  khusus  memberikan  acuan agar  asosiasi  sektor  usaha  tidak dianggap membuat alur proses sebatas kebutuhan  dan  kepentingan  bisnis mereka. Ketika pemerintah memandang perlu memberikan kewenangan  kepada  asosiasi  sektor usaha menentukan alur kegiatan bisnis perusahaan, penjelasan Pasal 3 ayat (2) seharusnya  dibuat  dalam  amandemen UU  Ketenagakerjaan  atau  setidaknya disusun ke dalam pasal tersendiri yang terpisah  dari  Pasal  3  ayat  (2)  (Hadi Shubhan).
3. Status  Badan  Hukum  Bagi Perusahaan Outsourcing Permenakertrans  No.19/2012 menentukan  bahwa  perusahaan  yang dapat menerima pemborongan pekerjaan adalah perusahaan berbadan hukum. Klasifikasi yang dapat digolongkan  ke  dalam  badan  hukum adalah  Perseroan  Terbatas  (PT), yayasan dan koperasi. Permenakertrans kemudian tidak menyebut  PT  sebagai  satu-satunya perusahaan  yang  bertindak  sebagai penerima atau pemborongan pekerja.
Berbeda dengan ketentuan Pasal 24 ditegaskan bahwa perusahaan yang dapat bertindak sebagai perusahaan  penyedia  jasa  pekerja adalah perusahaan berbentuk Perseroan  Terbatas  (PT).  Ketentuan tersebut secara tidak langsung menganggap  koperasi,  yayasan,  firma, CV  tidak  dapat  bertindak  dalam perjanjian  penyedia  jasa  pekerja.
Konsekuensi hukum apabila perjanjian penyedia jasa pekerja bukan berbentuk PT,  maka  hubungan  kerja  pekerja outsourcing berdasarkan Pasal 66 ayat (3)  dan  ayat  (4)  UU  Ketenagakerjaan beralih ke perusahaan pengguna.
Ketentuan  terkait  keharusan perusahaan  penyedia  jasa  pekerja harus  berbentuk  PT  secara  khusus memang  memiliki  nilai  positif  yaitu untuk memastikan perusahaan tersebut  siap  secara  finansial  dan organisasi dalam mengelola perusahaannya sehingga mampu melindungi hak-hak pekerjanya. Hal ini akan  berimplikasi  pada  peningkatan perlindungan  hukum terhadap  pekerja outsourcing di Indonesia. 4. Mekanisme Pendaftaran Perusahaan Ketentuan  Pasal  10  Ayat  (1)  dan
Pasal  20  ayat  (1)  Permenakertrans No.19/2012  mewajibkan  pengusaha mendaftarkan perjanjian pemborongan dan perjanjian penyediaan jasa pekerja ke kantor pemerintahan yang mengurusi ketenagakerjaan di kabupaten/kota. Pendaftaran perjanjian penyediaan  jasa  pekerja  ditentukan paling  lambat  dilakukan  30  hari  kerja sejak ditandatangani perjanjian tersebut.  Ketentuan  ini  juga  mengatur untuk  perjanjian  pemborongan  harus didaftarkan paling lambat 30 hari kerja sebelum pekerjaan dilaksanakan. Permenaker  tidak  menjelaskan  apa tujuan mendaftarkan perjanjian borongan pekerjaan. Pendaftaran perjanjian  borongan  dan  perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja dikualifikasikan sebagai sarana memeriksa implementasi Pasal 5, Pasal
9,  Pasal  17,  Pasal  20,  Pasal  24 Permenakertrans No.19/2012. Permenakertrans  juga  tidak mengatur  sanksi  kepada  perusahaan pemberi  pekerjaan  dan  penerima pekerjaan  yang  tidak  mendaftarkan perjanjian pemborongan. Permenakertrans  hanya  mengatur akibat  hukum  bagi  perusahaan  yang memborongkan pekerjaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2)  yang  menegaskan,  hubungan  kerja antara penerima pemborongan dengan pekerja  beralih  kepada  perusahaan pemberi  pekerjaan  bila  terbukti penyerahan  pekerjaan  itu  dilakukan sebelum memiliki bukti pelaporan.
Bagian  lain  ketentuan  Pasal  22 melarang  perusahaan  penyedia  jasa pekerja  melaksanakan  operasional perusahaan  sebelum  memiliki  bukti pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja.  Apabila  penyediaan  jasa pekerja tetap melaksanakan operasionalnya,  dinas  tenaga  kerja tingkat propinsi mencabut izin operasional penyediaan jasa pekerja. Pada keadaan tersebut Permenakertrans  No.19/2012  tidak menyebutkan  hubungan  kerjasama perjanjian  penyedia  jasa  pekerja dengan  perusahaan  pemberi  kerja berakhir demi hukum. Ketentuan Pasal
23 ayat (2) mengatur bahwa pemenuhan  hak  pekerja  tetap  menjadi tanggung  jawab  perjanjian  penyediaan jasa  pekerja.  Hal  ini  berkonsekuensi pada  kondisi  bahwa  pencabutan  izin operasional perjanjian penyediaan jasa pekerja  tidak  serta  merta  mengakhiri kontrak kerja antara perjanjian penyedia jasa pekerja.  Pencabutan izin operasional hanya memberi derita bagi pekerja  perjanjian  penyediaan  jasa
pekerja  tetapi  tidak  memberi  manfaat kepada pekerja (Juanda Pangaribuan).
5. Hak  Menerima  Ganti  Rugi  atau Pesangon. Ketentuan Pasal 29 Permenakertrans  merupakan  salah satu  pengaturan  substansial  yang dipengaruhi langsung oleh Putusan MK No.27/PUU-IX/2011.  Ketentuan  Pasal 29 mengatur mengenai hubungan kerja antara  perusahaan  penyedia  jasa pekerja  dengan  pekerja  yang  dapat didasarkan  atas  PKWTT  atau  PKWT. Dalam  ketentuan  ayat  2  diatur  pula mengenai  dalam  hal  hubungan  kerja didasarkan  atas  PKWT  yang  obyeknya tetap  ada  sekurang-kurangnya  harus memuat jaminan kelangsungan bekerja, jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja  sesuai  dengan  perundang- undangan,  dan  jaminan  perhitungan masa  kerja  apabila  terjadi  pergantian perusahaan  penyedia  jasa  pekerja untuk  menetapkan  upah.  Sebagai bentuk  perlindungan  terhadap  pekerja dalam  ayat  3  kemudian  diatur  secara khusus mengenai hak-hak pekerja yang diantaranya  meliputi  :  hak  atas  cuti, hak  atas  jaminan  sosial,  hak  atas tunjangan  hari  raya,  hak  istirahat paling  singkat  1  hari  dalam  1  minggu, hak  menerima  ganti  rugi  dalam  hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan  penyedia  jasa,  hak  atas penyesuaian  upah  terhadap  masa kerja.
Permenakertrans  No.19/2012 juga  secara  khusus  menyebutkan bahwa  jika  pelaksanaan  berdasarkan PKWT sekurang-kurangnya harus memuat: jaminan kelangsungan bekerja, jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja dan jaminan masa kerja untuk
menetapkan
upah (http://disnakertrans.kaltimprov.com). Pengaturan ini kemudian masih menimbukan  kebingungan  dari  pelaku hubungan  industrial  khususnya  oleh sebagian besar pengusaha atau perusahaan outsourcing.
Keluhan pengusaha  ialah  terkait  ketidakjelasan pengaturan  antara  Permenakertrans dengan UU Ketenakerjaan terkait ganti rugi  atau  pesangon  untuk  pekerja dalam  hal  hubungan  kerja  diakhiri perusahaan  penyedia  jasa  pekerja. Ketentuan  Pasal  29  ayat  3  point  e
Permenakertrans No.19/2012 menyebutkan  bahwa  pekerja  berhak menerima  ganti  rugi  dalam  hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan  penyedia  jasa  pekerja sebelum  perjanjian  kerja  waktu tertentu  berakhir  bukan  karena kesalahan  pekerja.  Ketentuan  ini memang  relatif  tidak  berbeda  dengan ketentuan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan    yang  mengatur bahwa  apabila  salah  satu  pihak mengakhiri  hubungan  kerja  sebelum berakhirnya  jangka  waktu  yang ditetapkan  dalam  perjanjian  kerja waktu tertentu, pihak yang mengakhiri hubungan  kerja  diwajibkan  membayar ganti  rugi  kepada  pihak  lainnya sebesar  upah  pekerja  sampai  batas waktu  berakhirnya  jangka  waktu perjanjian kerja.
6. Sanksi Ketentuan BAB V SE Menakertrans No.04/2013 secara khusus  mengatur  mengenai  sanksi. Pelanggaran terhadap ketentuan Permenakertrans  19/2012  tentang syarat-syarat  penyerahan  sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada
perusahaan  lain,  dikenakan  sanksi berupa :
a. Beralihnya hubungan kerja pekerja dari perusahaan penerima pemborongan  kepada  pemberi kerja  dalam  hal  perusahaan pemberi  pekerjaan  menyerahkan sebagian  pelaksanaan  perkerjaan kepada  perusahaan  lain  tanpa bukti  pelaporan  dari  instansi  yang bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan  kabupaten  kota tempat  pemborongan  pekerjaan dilaksanakan mengenai jenis pekerjaan  penunjang  yang  akan diserahkan, b. Pencabutan izin operasional perusahaan  penyedia  jasa  pekerja oleh  instansi  yang  bertanggung jawab  di  bidang  ketenagakerjaan provinsi berdasarkan rekomendasi dari  kabupaten  kota  dalam  hal  : perusahaan  penyedia  jasa  pekerja tidak  mendaftarkan  perjanjian penyedia  jasa  pekerja  kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten kota tempat pekerjaan dilaksanakan dan perusahaan penyedia  jasa  pekerja  yang  tidak mencatatkan perjanjian kerja kepada  instansi  yang  bertanggung jawab  di  bidang  ketenagakerjaan kabupaten  kota  tempat  pekerjaan dilaksanakan.
c. Perubahan    hubungan  kerja  dari PKWT  menjadi  PKWTT  antara perusahaan  penyedia  jasa  pekerja dengan pekerja sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang  tidak  memenuhi  persyaratan Pasal 28 dan Pasal 29 Permenakertrans No.19/2012 tentang  syarat-syarat  penyerahan
sebagaian  pelaksanaan  pekerjaan kepada perusahaan lain. Dalam Permenakertrans
No.19/2012  dan  SE  Menakertrans No.04/2013  diatur  beberapa  jenis sanksi  dan  atau  akibat  hukum  apabila terjadi  pelanggaran.  Pada  kondisi terjadi  ketidakpatuhan  perusahaan outsourcing  untuk  mengatur  klausul pengalihan perlindungan pekerja dalam perjanjian  kerja  dengan  pekerja yang  didasarkan  pada  PKWT  sesuai dengan amanat Putusan MK dan aturan pelaksananya perjanjian kerja tersebut secara  otomatis  akan  atau  harus beralih menjadi perjanjian kerja dalam bentuk  PKWTT.  Ketentuan  tersebut dianggap sangat lemah untuk memaksa perusahaan outsourcing untuk menerapkan prinsip pengalihan perlindungan pekerja dalam perjanjian kerja  mereka.  Akibat  hukum  tersebut tidak  secara  substansial  mampu memaksa  perusahaan  karena  bila dipaksakan  pada  kondisi  terburuk  jika perusahaan  tidak  kuat  secara  finansial dan  bangkrut  maka  yang  dirugikan kembali
adalah pihak pekerja. Pengaturan  yang  tegas  mengenai sanksi,  konsekuensi  atas  pelanggaran dan penegakan hukum atas pelanggaran menjadi sangat diperlukan agar  prinsip  ini  dapat  memberikan perlindungan  hukum  secara  represif dalam  rangka  melindungi  hak-hak pekerja.
Penutup Berdasarkan uraian permasalahan  yang  telah  dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan yakni : Bahwa terdapat beberapa ketentuan  dalam  Permenakertrans  RI No.19 Tahun 2012 dan SE Menakertrans RI
No.04/MEN/VIII/2013  yang  secara substansial  tidak  sinkron  dengan semangat dari Putusan MK No.27/PUU-
IX/2011  khususnya  terkait  upaya peningkatan perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing. Beberapa  ketentuan  Permenakertrans No.19/2012  dan  SE  Menakertrans No.04/2013 yang cenderung melemahkan  adopsi  dari  penguatan perlindungan pekerja tersebut, diantaranya meliputi : bagian konsideran dengan tidak dicantumkannya  Putusan  MK  sebagai landasan pembentukan Permenkertrans, bagian substansi pasal-pasal seperti pengaturan prosedur dan syarat-syarat penyerahan pekerjaan kepada perusahaan  lain,  kewenangan  asosiasi sektor  usaha,  status  badan  hukum perusahaan,  mekanisme  pendaftaran perusahaan, ketidakjelasan pengaturan mengenai pesangon hingga pengaturan ketentuan  mengenai  sanksi  yang dianggap tidak tegas.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat diberikan ialah :
Pemerintah  seharusnya  dapat membentuk suatu peraturan pelaksanaan yang memiliki sinkronsasi yang  kuat  terhadap  semangat  Putusan MK No.27/PUU-IX/2011, karena pengadopsian  konsep  peningkatan perlindungan  hukum terhadap  pekerja outsourcing  secara  utuh  kedalam aturan  pelaksana  pasca  Putusan  MK dipastikan tidak akan mampu mencapai hasil maksimal tanpa didukung  sinkronisasi  pengaturan
Universitas Pendidikan Ganesha| 68
pada  ketentuan-ketentuan  pelaksana terkait lainnya.
Daftar Pustaka Buku- Buku Chandra  Suwondo,  2003,  Outsourcing
Implementasi di Indonesia, Gramedia, Jakarta. Hardijan Rusli, 2003, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta. Muhammad  Aditya  Warman,  2013, Business Process of Outsourcing Management,  PT.Pusat Studi Apindo, Jakarta.
Richardus  Eko  Indrajit,  2003,  Proses Bisnis  Outsourcing,  Grasindo, Jakarta.
Jurnal/Makalah I  Ketut  Markeling,  2009,    Existensi Outsourcing  Dalam  Undang-
Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang Ketenagakerjaan, Kertha Pratika, Majalah Fakultas Hukum  Universitas  Udayana, Denpasar. I Dewa Gede Palguna, 2012, Outsourcing  Dalam  Pandangan
Mahkamah  Konstitusi,  Catatan Terhadap  Putusan  MK  Nomor 27/PUU-IX/2011,  Makalah yang disampaikan  pada  seminar  oleh Bagian  Hukum  Internasional Fakultas  Hukum  Universitas Udayana dalam rangka pengabdian masyarakat, Gianyar, 9 Oktober 2012. Internet Andari Yurikosari, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU- IX/2011 Tentang Pekerja Outsourcing,  Quo  Vadis  Bagi Para  Pihak  dalam  Hubungan Kerja”, www.pemantauperadilan.com, diakses tanggal 2 Maret 2016 Feryanto Hadi, “Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 Lindungi Hak Pekerja”, http://www.tribunnews.com, diakses  pada  tanggal  10  Maret 2016. “Apa Itu Outsourcing”, http:// www.sourcing.com,    diakses tanggal 10 Maret 2016. Juanda Pangaribuan, “Membaca Muatan dan Implikasi Permenaker Outsourcing”, http//:www.pemantaukeadilan. com,  diakses  pada  tanggal  12 Maret 2016. Hadi  Shubhan,  “Kebijakan  Oplosan Outsourcing Pekerja”, http://www.jawapos.com, diakses  pada  tanggal  12  Maret 2016. Disnakertras Kalimantan Timur, “Penerapan  Outsourcing  Pasca Dikeluarkannya Permenakertrans  No.19  Tahun 2012”, http://disnakertrans.kaltimprov .com,  diakses  tanggal  20  Maret 2016.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  No.13  Tahun  2003
Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2003  Nomor 39. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.27/PUU-IX/2011. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor:  19  Tahun 2012  Tentang  Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada Perusahaan Lain. Surat  Edaran  Menteri  Tenaga  Kerja Dan  Transmigrasi  Republik
Indonesia Nomor: SE.04/MEN/VIII/2013  Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun 2012  Tentang  Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian
Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada Perusahaan Lain.
Kamus Briyan A Garner, 2004,  Black’s Law Dictionary, West Publishing Co, United States of Amerika.