P-ISSN: 2085-2541, E-ISSN: 2715-7865
Volume 12, Nomor 1, Juni 2020
https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## MENYELESAIKAN PERMASALAHAN QANUN JINAYAT ACEH
Heri Maslijar
Anggota Peneliti Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) UIN AR-RANIRY maslijarmovic@gmail.com

## Abstrak
Meskipun belum sepenuhnya memuat sanksi hudud , penolakan terhadap qanun jinayat masih terus berlanjut hingga saat ini. Beberapa LSM seperti Solidaritas Perempuan, Institute Criminal Justice Reform (ICJR), LBH Jakarta, YLBHI, dan Kontras, terus melakukan upaya agar qanun jinayat Aceh dapat ditinjau ulang karena bertentangan dengan konstitusi Indonesia UUD 1945 terutama jināyah yang  memuat ‘uqūbat  ḥudūd berupa  cambuk.  Disisi  lain,  pemerintah  Aceh melalui  Dinas  Syariat  Islam  memunculkan  wacana  agar  hukuman  mati  bisa  diterapkan  di Aceh.Wacana  tersebut  mengindikasikan  bahwa  ada  serangkaian  upaya  agar  sanksi  di  dalam qanun  jinayat  dapat  menyuntuh  ‘ uqūbat  ḥudūd secara  menyeluruh.  Tulisan  ini  membahas pertarungan  dua  wacana  diatasuntuk  menyelesaikan  serangkaian  persoalan  terhadap  qanun jinayat  Aceh.  Apakah  benar  qanun  jinayat  tidak  konstitusional  seperti  yang  disuarakan,  dan apakah mungkin qanun jinayat Aceh dapat memuat sanksi hudud secara menyeluruh, termasuk mencantumkan hukuman mati didalamnya sesuai kaidah fiqh jinayat .
Kata kunci : Qanun Jinayat, Aceh, Syariat Islam, ‘uqūbat ḥudūd

## Abstract
Although it has not yet fully contained hudud sanctions, the rejection of the Jinayat Qanun still continues  to  the  present.  Some  NGOS  such  as  women  solidarity,  Institute  Criminal  Justice Reform (ICJR), LBH Jakarta, YLBHI, and contrast, continue to make efforts to make the Qanun Jinayat Aceh  can  be  reviewed  because  it  contradicts  the Indonesian  constitution  UUD  1945 especially Jināyah which contains ' Uqūbat ḥudūd in the form of whip. On the other hand, the ACEH government through the Islamic Department gave rise to the discourse so that the death penalty could be applied in ACEH. The discourse indicates that there is a series of attempts to sanction in the Qanun Jinayat can insure ' Uqūbat ḥudūd thoroughly. This article discusses the Battle of two discourse above to solve a series of issues against the ACEH Jinayat Qanun. Is it true Qanun Jinayat unconstitutional as is voiced, whether it is possible Qanun Jinayat contain death penalty until it contains the entire hudud article according to Fiqh Jinayat rules.
Keywords : Qanun Jinayat, Aceh, Islamic Law, ‘uqūbat ḥudūd

## A. PENDAHULUAN
Hadirnya  UU  Nomor.  11  Tahun  2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  membuka  babak baru dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Pasalnya  UU  Nomor.  11  Tahun  2006 (selanjutnya  disebut  UUPA)  memberikan kewenangan yang sangat luas bagi pemerintah Aceh  untuk  dapat  menciptakan  regulasi- regulasi  mengenai  syariat  Islam.  Adapun ketentuan  yang  menyebutkan  mengenai pelaksanaan  syariat  Islam  dalam  undang- undang  tersebut  tercantum  pada  pasal  125, yang berbunyi:
(1) Syariat  Islam  yang  dilaksanakan  di Aceh  meliputi  aqidah,  syariah,  dan akhlak.
(2) Syariat  Islam  sebagaimana  yang  di maksud pada ayat (1) meliputi: Ibadah, ahwal  syakshiyah  (hukum  keluarga), muamalah  (hukum  perdata),  jinayat (hukum  pidana),  qadha’  (peradilan), tarbiyah  (pendidikan),  dakwah,  syiar dan pembelaan islam.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syariat islam pada ayat (1) diatur dalam qanun Aceh. Bedasarkan ketentuan UUPA,
pemberian  kewenangan  dalam  pelaksanaan syari’at Islam di Provinsi Aceh ditindaklanjuti oleh eksekutif dan legislatif dengan menyusun qanun.  Pada  tahun  2014,  Dewan  Perwakilan Rakyat  Aceh  (DPRA)  bersama  pihak eksekutif  berhasil menghasilkan Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan  Qanun  Nomor.  7  Tahun  2013  tentang Hukum Acara Jinayat. Pasca disahkan, qanun jinayat  berhasil  mencuri  perhatian  nasional hingga  internasional.  Pro-kontra  terhadap qanun  jinayatpun  mulai  menguat.  Hingga pada  taraf  tertentu,  pro  dan  kontra  tersebut
1 Selengkapnya baca  di,  https://nasional.kompas.com/read/2016/10/23/23340501/setahun.diberlakukan. qanun.jināyah.Aceh.diminta.dikaji.ulang.
mengarah  pada  penolakan  secara  penuh terhadap qanun jinayat Aceh.
Penolakan tesebut muncul dari berbagai LSM seperti Solidaritas Perempuan, Institute Criminal  Justice  Reform  (ICJR),  LBH
Jakarta,  YLBHI,  Kontras,  Serikat  Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Aliansi
Nasional  Bhineka  Tunggal  Ika  (ANBTI) Solidaritas  Perempuan  Bungoeng  Jeumpa Aceh,  AJI  Aceh,  dan  LBH  Aceh. 1 Bahkan ICJR  dan  Solidaritas  Perempuan  telah mengajukan  gugatan  ke  Mahkamah  Agung agar dilakukan judicial review terhadap qanun jinayat karena dianggap melanggar Konstitusi UUD 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
Salah  satu  materi  yang  ditolak  dalam qanun  jinayat  Aceh  adalah  mengenai  sanksi ḥudūd berupa  cambuk,  karena  dianggap bertentangan  dengan UUD  1945  pasal  28G ayat 1 yang berbunyi:
(1) Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,  serta  berhak  atas  rasa aman  dan  perlindungan  dari  ancaman ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak asasi.
(2) Setiap  orang  berhak  untuk  bebas  dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan  derajat  martabat  manusia dan  berhak  memperoleh  suaka  politik dari negara lain.
Jadi  bedasarkan  ketentuan UUD  1945 pasal  28G  ayat  1,  beberapa  LSM  tersebut berpendapat bahwa qanun jinayat Aceh perlu ditinjau  ulang  karena  bertentangan  dengan undang-undang tertinggi
Indonesia
(konstitusi).  Qanun  jinayat  yang  memuat
uqūbat ḥudūd seperti cambuk tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Gencarnya  arus  penolakan  terhadap qanun  jinayat  Aceh-  disisi  lain  pemerintah Aceh melemparkan wacana
untuk menambahkan  pasal  baru  didalam  qanun jinayat,  yakni  mengenai  hukuman  mati ( qisas ).
Seperti  yang  telah  dilansir  oleh beberapa  media  nasional,  pemerintah  Aceh melalui  dinas  Syari’at  Islam  menyampaikan wacana untuk menerapkan hukum qisas (pancung) dalam sanksi pidana. Wacana tersebut  langsung  ditanggapi  oleh  Menteri Hukum  dan  HAM  Yasonna  Laoly.  Yasonna mengatakan  bahwa  hukuman  mati  kepada pelaku  kejahatan  tidak  bisa  diterapkan  jika hanya  diatur  dengan  peraturan  daerah Provinsi  Aceh,  menurutnya  aturan  tersebut harus diterapkan dengan undang-undang. 2 Perlu  diketahui  bahwa  saat  ini  Sanksi ( ‘uqūbat )  yang  terdapat  dalam  qanun  jinayat Aceh masih didominasi dengan ‘uqūbat ta’zīr , sedangkan ‘uqūbat dengan  kategori hudud hanya dikenakan pada jarīmah zina, jarīmahqażaf dan jarīmahkhamar. Padahal di dalam  hukum  pidana  Islam  ( fiqh  jinayat ) diatur  beberapa  jarimah  lain  yang  diancam dengan  sanksi hudud seperti  mencuri, memberontak, murtad, dan membunuh.
Meskipun  belum  sepenuhnya  memuat sanksi hudud ,  polemik  mengenai  qanun jinayat masih terus berlanjut. Beberapa LSM seperti  yang  penulis  sebutkan  di  atas  masih terus  vokal  menyuarakan  agar  qanun  jinayat Aceh  ditinjau  ulang  karena  bertentangan dengan  konstitusi  Indonesia  UUD  1945
2 Baca  selengkapnya  di  http://Aceh.tribunnews.com/2018/03/16/wacana-hukuman-pancung-di-Aceh-pro- dan-kontra-warganet-hingga-ditentang-pemerintah-pusat.
3 KhairilAkbar, Relevansi  Prinsip  Pemidanaan  Islam  Terhadap  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (Studi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah), (Yogyakarta : Pasca Sarjana UII, 2017).
4 Husni Mubarak A. Latief, “Disonansi Qanun Syari’at Islam Dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia : Aceh Sebagai Studi Kasus” , Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII).
terutama jināyat yang memuat ‘uqūbat ḥudūd berupa cambuk. Di sisi lain, pemerintah Aceh melalui  Dinas  Syariat  Islam  memunculkan wacana agar hukuman mati bisa diterapkan di Aceh.  Wacana  tersebut  mengindikasikan bahwa  ada  serangkaian  upaya  agar  sanksi  di dalam  qanun  jinayat  dapat  menyuntuh ‘ uqūbat  ḥudūd secara  menyeluruh.  Oleh karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  lebih lanjut untuk melihat bagaimana konstitusionalitas qanun jinayah Aceh. Apakah benar qanun jinayat Aceh bertentangan  dengan  HAM  UUD  1945,  dan apakah  qanun  jinayat  Aceh  dapat  memuat sanksi hudud secara  menyeluruh,  termasuk memuat hukuman mati di dalamnya.

## B. KAJIAN PUSATAKA
Kajian  mengenai  qanun  jinayat  Aceh sudah  cukup  banyak  dibahas,  diantaranya adalah  tesis  tesis  dari  Khairil  Akbar  yang berjudul  “ Relevansi  Prinsip  Pemidanaan Islam  Terhadap  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha Esa  (Studi  Terhadap  Qanun  Aceh  Nomor  6 Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat) ”. 3
Selanjutnya  tulisan  dari  Husni  Mubarak  A. Latief  dengan  judul  “ Disonansi  Qanun Syari’at  Islam  Dalam  Bingkai  Konstitusi Hukum  Indonesia:  Aceh  Sebagai  Studi Kasus” . 4 Tulisan dari  Zaki  Ulya  “ Dinzamika Penerapan  Hukum  Jināyah  Sebagai  Wujud Rekontruksi  Syari’atIslam  di  Aceh ”  juga membahas hal yang serupa, dan masih banyak kajian  lain  mengenai  qanun  jinayat  Aceh. Tulisan ini sendiri merupakan ikhtiar penulis untuk  mencoba  mengisi  kekosongan  dari beberapa  tulisan  sebelumnya  dengan  cara melihat tingkat konstitusionalitas dan peluang
positivisasi jinayah hudud secara menyeluruh di Aceh.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan
penelitian  hukum  normatif.    Jenis  penelitian hukum  normatif  ini  akan  melihat  taraf sinkronisasi  UUD  1945  sebagai  konstitusi Indonesia dengan sanksi hudud yang terdapat di  dalam  qanun  jinayat  Aceh.  Pendekatan penelitian  ini  menggunakan  pendekatan perundang-undangan ( statute approach) .
Pendekatan  perundang-undangan  ini  akan mengkaji secara sistematis sanksi hudud yang terdapat  di  dalam  qanun  jinayat  kemudian dilihat  kesesuaiannya  dengan  konstitusi Indonesia, sekaligus melihat peluang positivisasi jināyah ḥudūd secara menyeluruh di Aceh.

## D. Hasil dan Pembahasan

## 1. Qanun Jinayat Aceh
Secara  yuridis,  qanun  jinayat  Aceh merupakan turunan dari UUPA dan dikuatkan pula dengan qanun No 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok  Syari’at  Islam.  Qanun  jinayat adalah qanun yang mengatur tentang jarīmah (delik/tindak  pidana)  pelaku jarīmah ,  dan ‘uqūbat (sanksi/hukuman).  Qanun  jinayat sering  disebut  juga  hukum  pidana  Islam ( hukum  jināyah )  karena  fokusnya  mengatur pada masalah pelaku tindak pidana, perbuatan pidana ( jarīmah ), dan hukuman ( ‘uqūbat ). 5
Qanun jinayat memuat asas personalitas dan teritorial dalam mengatur subyek hukum.
5 Noviandy (ed.), Perempuan dan Hak Asasi Manusia ; Narasi Agama dalam Imajinasi Negara Bangsa di Aceh , (Malang : PUSAM UMM, 2018), hal. 115.
6 Judicial Review (hak uji materil) adalah wewenang untuk menyelidiki, menilai, apakah suatu peraturan perundnag-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verodenende macht) berhak mengeluarkan peraturan tertentu. Hak uji materil tersebut melekat pada Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan  dengan  ukuran  konstitusi,  dan  apabila  sesuai  maka  peraturan  tersebut  boleh  dijalankan, apabila tidak maka peraturan tersebut dibatalkan. Selengkapnya lihat ; Siti Fatimah, Praktik Judicial Review di Indonesia : Sebuah Pengantar , (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 17-18.
7 Syahrizal Abbas, Maqasidh Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Aceh , (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2015), hal. 30.
Berdasarkan  asas  personalitas,  pelaksanaan qanun jinayat hanya bagi subyek hukum yang beragama Islam, sedangkan bagi non muslim tunduk  secara  sukarela  atau  tidak  bila melakukan jarīmah berbarengan  dengan seorang  muslim  atau  lebih.  Jika  ketentuan pidana  tidak  diatur  didalam  KUHP  maka tunduk  secara  penuh.  Bedasarkan  asas teritorial  berlakunya  qanun  jinayat  hanya  di wilayah hukum provinsi Aceh.Adapun materi muatan qanun sendiri terdiri atas 10 (sepuluh) bab dan 75 (tujuh puluh lima) pasal.
Qanun Jinayat menganut asas keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan,  kemaslahatan,  perlindungan hak  asasi  manusia,  dan  asas  pembelajaran kepada masyarakat ( tadabbur ).
Qanun  jinayat  Aceh  merupakan  qanun yang memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri  jika  dibandingkan  dengan  qanun Aceh  yang  mengatur  tentang  penyelengara pemerintahan.  Menurut  Syahrizal  Abbas, qanun Aceh yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan sama kedudukannya dengan perda pada umumnya,
dan  dapat  dibatalkan  dengan  Peraturan Pemerintah (PP). tapi tidak demikian dengan qanun jinayat, ada perbedaan yang signifikan. Jika  qanun  Aceh  mengenai  pemerintahan dapat dibatalkan dengan PP,maka qanun Aceh mengenai  Syari’at  Islam–qanun  jinayat– hanya  dapat  dibatalkan  melalui  prosedur judicial review 6 di Mahkamah Agung. 7
Adapun  kekhususan  dan  keistimewaan lain dari qanun jinayat yaitu mengenai sanksi
yang  ada  di  dalam  qanun  dapat  melebihi sanksi  yang  disebutkan  dalam  Undang- Undang  Nomor.  12  Tahun  2011  mengenai pembentukan peraruran  daerah. Jika didalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 menyebutkan  bahwa  sanksi  pidana  didalam perda  tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota, hanya  boleh  memuat  ancaman  pidana  paling lama  6  bulan  kurungan,  dan  denda  paling banyak  50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah), maka  qanun  jinayat  Aceh  dikecualikan  dari ketentuan tersebut.
Pengecualian tersebut langsung disebutkan  didalam  UUPA  pada  pasal  241 ayat  1-4.  Dalam  pasal  tersebut  terlihat  jelas bahwa  pengecualian  dalam  ketentuan  materi qanun  jinayat  mengenai  sanksi,  boleh melebihi  sanksi  yang  disebutkan  dalam  UU No. 12 / 2011.
Hal  lain  yang  membuat  qanun  jinayat dapat memuat sanksi yang melebihi ketentuan UU No.  12/  2011  dikarenakan  qanun jinayat sendiri  merupakan  perintah  langsung  dari undang-undang dan memiliki hirarki (turunan)  dari  beberapa  undang-undang, 8 antara lain: 1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Undang-undang  dasar  sebagai konstitusi di Indonesia mengatur secara jelas tentang pemerintahan daerah, yang
diberikan hak untuk menetapkan
peraturan  daerah,  hal  ini  disebutkan dalam Pasal 18 ayat 6.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang  Pembentukan  Daerah  Otonom
8 Pendapat Rusjdi Ali Muhammad, dikutip dari Disertasi Mudzakir, selengkapnya lihat : Muzakkir, Adopsi dan Aplikasi Hukum Jinayah Melalui Qanun Aceh ( Studi Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ), (Medan : Pasca Sarjana USU, 2017), hal. 243.
9 Lihat:  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999,  tentang  Keistimewaan  Aceh,  pasal  1  ayat  10  yang menyebutkan bahwa Syari’at Islam tuntunan di seluruh aspek kehidupan dan pasal 3 ayat 2 yang menyebutkan bahwa keistimewaan yang diberikan untuk melaksanakan kehidupan beragama.
10 Wawancara dengan Kepala Dinas Syari’at Islam Aceh EMK Elidar, Banda Aceh, pada tanggal 7 Agustus 2018.
Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 9
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 mengenai otonomi khusus bagi provinsi Aceh.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan  Aceh.  Pasal  125 yang  menyatakam  Hukum  Pidana ( Hukum  Jinayah )  merupakan  bagian dari Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh.
Karena itu, berdasarkan hirarki undang- undang  di  atas,  maka  landasan  yuridis berlakunya qanun jinayat Aceh
konstitusional.  Menurut  Dr.  EMK  Elidar, qanun  jinayat  merupakan  qanun  yang  sangat konstitusional karena memiliki hirarki perundang-undangan yang sangat kuat. pasal- pasal mengenai ‘ uqūbat di dalam qanun dapat dikecualikan,  dan  bahkan  boleh  melebihi sanksi  yang  diatur  di  dalam  Perda.  Hal tersebut  merupakan  wujud  kekhususan  yang ada didalam tubuh qanun jinayat dan tercatat langsung di dalam UUPA.
Bahkan  sangat  memungkinan  dengan kekhususan  tersebut  Qanun  Jinayat  Aceh memuat pasal pidana yang melampaui KUHP Indonesia. 10
2. Konstitusionalitas Jinayah Hudud
Konstitusi Indonesia menentukan
bahwa  kebebasan  beragama  merupakan  hak yang  dimiliki  oleh  setiap  warga  negara.
Agama bukanlah pemberian dari negara atau
pemberian dari golongan tertentu. Agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME itu bedasarkan  keyakinan,  hingga  keyakinan tersebut  tidak  bisa  dipaksakan  pada  tiap-tiap manusia. Keyakinan kepada Tuhan merupakan  kesadaran  batin  yang  luhur  pada setiap jiwa manusia, sehingga seseorang yang meyakini adanya Tuhan memiliki konsekuensi  untuk  menjalankan  serangkaian ritual  dan  peribadatan  kepada  Tuhannya sebagaimana diatur dalam petunjuk agamanya masing-masing.
Dalam  UUD  1945  sebagaimana  yang telah  dijelaskan  di  atas,  bahwa  menjalankan peribadatan menurut agamanyamasing- masing  adalah  jaminan  hak  yang  diatur  di dalam  UUD  1945  pasal  28E  dan  29. Selanjutnya  ditegaskan  pula  dalam  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  HAM  yang  menyebutkan  bahwa “Negara  Republik  Indonesia  mengakui  dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia  sebagai  hak  yang  secara  kodrati melekat  pada  dan  tidak  terpisahkan  dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan”.
Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  menyatakan  bahwa:  ”hak  untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,  pikiran  dan  hati  nurani,  hak beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak untuk  diakui  sebagai  pribadi  dan  persamaan dihadapan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
11 Selengkapnya  lihat  UUD  1945  BAB  XA  pasal  28A  sampai  dengan  28I,atau  lihatbuku“Konstitusi  dan Konstitusionalisme” oleh Jimly Asshiddiqie, dalam buku tersebut telah dirangkum dan dikategorikan secara jelas mengenai  hak  dan  kewajiban  asasi  manusia  dari  hak  sipil  sampai  tanggung  jawab  negara  dan  kewajiban  asasi manusia. Selengkapnya, Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia : 82-91.
12 UUD  1945  BAB  XA  pasal  28I  Ayat  1.  Selain  hak  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun (nonderogable  rights), muatan  HAM  Indonesiajuga  mengenal derogable  rights atau  hak-hak  yang  masih  dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu.
13 Lihat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 4.
adalah  HAM  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun”.
HAM dalam UUD 1945 dapat diklasifikasikan  menjadi  empat  kelompok, yaitu  hak  sipil  dan  politik,  hak  ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas pembangunan dan hak khusus lain, serta tanggung jawab negara dan  kewajiban  asasi  manusia. 11 Selain  itu, terdapat  hak  yang  dikategorikan  sebagai  hak yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan apapun (nonderogable  rights) yang  meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani,  hak beragama,  hak  untuk  tidak  diperbudak,  hak untuk  diakui  sebagai  pribadi  di  hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut. 12
Muatan  HAM  dalam  UUD  1945 mengenai  hak  privasi  yang  tidak  dapat ditambah  dan  dikurang (non-derogable rights) tercantum  di  dalam  pasal  28I  ayat  1, yang meiliputi hak-hak yang telah disebutkan di  atas.  Mengenai  penjelasan  selanjutnya  di atur di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 4, menjelaskan yang dimaksud  dalam  “keadaan  apapun”    ialah menyangkut  seluruh  keadaan  yakni  keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat.  jadi  hak  non-derogable  merupakan hak  dasar yang  harus  dijamin  dan  dilindungi dalam  pelaksanaanya,  karena  itu  muatan konstitusi  UUD  1945  memuat  dan  mengatur mengenai hak non-derogeble tersebut.13 Hak  menjalankan  dan  memeluk  agama masing-masing merupakan hak yang
dilindungi  didalam  konstitusi  Indonesia,  dan termasuk  dalam  kategori  non- derogable
(tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan apapun).  Mengenai  hal  tersebut  diatur didalam  pasal  28E  ayat  1  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  Setiap  orang  bebas memeluk  agama  dan  beribadat  menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal  di wilayah  negara  dan  meninggalkannya,  serta berhak  kembali.”  Pasal  29  ayat  2  juga menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
UUD  Tahun  1945,  menentukan  bahwa hak  kebebasan  beragama  bukan  pemberian negara  atau  bukan  pemberian  golongan. Agama  dan  kepercayaan  terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa  itu  berdasarkan  keyakinan, hingga  tidak  dapat  dipaksakan  dan  memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksakan setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya. 14 Islam merupakan agama yang kompleks,  tidak  hanya  mengatur  mengenai hubungan antara manusia dan Tuhan (privat) tapi  juga  mengatur  mengenai  hubungan manusia  dengan  manusia  lainnya  (publik). Dalam mengatur kedua urusan tersebut Allah SWT  menurunkan  Al-Quran  dan  Sunnah sebagai sumber utama untuk dipedomani.
Al-Quran  dan  Hadis  tersebut  memuat serangkaian  hukum  mengenai  tata  cara berkehidupan  yang  menyeluruh  bagi  umat muslim,  dan  hukum  yang  dimaksud  sering disebut  dengan  syari’at.  Syari’at  terbagi kedalam  dua  dimensi  yakni; ibadah dan muamalah .  Ibadah  sendiri  meliputi  shalat, puasa,  zakat,  dan  haji.  Sedangkan  syari’at sendiri  meliputi  hukum  keluraga,  hukum perdata,  hukum  pidana,  hukum  politik-
14 Sodikin, Hukum dan Kebebasan Beragama, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 2, 2013, hal. 180.
15 Syahrizal Abbas, Maqasidh Al-Syariah Dalam Hukum Jinayah Aceh :18.
ketatanegaraan, dan lain-lain. Karena itu, bagi umat muslim menjalankan dan melaksanakan syari’at merupakan bagian dalam melaksanakan  perintah  agama  sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945.
Dimensi  syari’at  tersebut  ada  yang memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaanya dan ada yang dapat dilaksanakan tanpa kekuasaan negara. misalnya dalam bidang aqidah dan pengalaman  ibadah,  tak  perlu  adanya kekuasaan  negara,  akan  tetapi  dalam  bidang pidana,  tentu  memerlukan  kekuasaan  negara dalam penegakkannya. Tanpa adanya kekuasaan  negera  dimensi  syari’at  tersebut tidak dapat dilaksanakan. 15
Ḥudūd merupakan  salah  satu  jenis sanksi  yang  terdapat  dalam  hukum  pidana Islam  dan  merupakan  dimensi  dari  syari’at. Dimensi tersebut perlu terlebih dahulu diatur oleh  negara  agar  dapat  dilaksanakan  dan dijalankan, karena dimensi hudud merupakan ranah  publik  yang  mengatur  hubungan manusia  dengan  manusia  lain,  bukan  ranah privat.  Dalam  konteks  hukum  pidana Indonesia, memasukkan pidana hudud kedalam  KUHP  atau  menerapkan  hukum pidana  Islam  secara  harfiah  perlu  adanya pengkajian  teliti  dan  serius.  Meskipun konstitusi  menjamin  setiap  warga  negara untuk  menjalankanserangkaian  titah  agama, akan  tetapi  dalam  hal  yang  menyentuh keterlibatan negara perlu adanya aturan lebih lanjut mengenai hal yang dimaksud.
Menurut  Dr.  Hamid  Chalid  salah seorang  praktisi  hukum  UI,  berpendapat bahwa  jika  ditinjau  dari  konstitusi,  gagasan hukum  pidana  Islam  sangat  relevan  dalam konteks negara hukum Indonesia. Hal tersebut dikarenakan  Indonesia  adalah  negara  yang berketuhanan,  sebagaimana  tercantum  dalam
pancasila. Kemudian
ditambah lagi
pengakuan  mengenai  hak  beragama  dan  hak untuk  menjalankan  titah  agama  tersebut  di dalam UUD 1945. Jadi peluang hukum pidana Islam  dalam  ranah  hukum  nasional  terbuka lebar.  Menurutnya,  gagasan  hukum  pidana Islam yang memuat sanksi hudud tidak perlu dipertentangkan  dengan  konstitusi  karena problem  sebenarnya  murni  ada  di political will . 16 Sedangkan  menurut  Mahrus  Munajat dalam  konteks  hukum  pidana  Islam  di Indonesia,  jenis-jenis  hukuman  yang  telah ditetapkan didalam Al-Quran dan Hadist Nabi tidak  harus  diterapkan  secara  harfiah.  Tetapi jenis  dan  bentuk  hukuman  apapun  dapat dibenarkan  asalkan  sesuai  dengan  tujuan pensyari’atan hukum pidana Islam. 17
Oleh  karena  itu  perumusan  hukuman yang  sejalan  dengan  kondisi  saat  ini  juga dapat  dibenarkan.  Jenis  hukuman  yang terdapat  dalam  Al-Quran  dan  Hadis  hanya dipandang  sebagai  batas  maksimal  yang diterapkan  manakala  bentuk  hukuman  lain tidak  dapat  mewujudkan  tujuan  hukuman tersebut. 18
Dalam  konteks  Aceh,  pelaksanaan hukum  pidana  Islam  yang  telah  dirumuskan kedalam  qanun  jinayat  merupakan  perintah langsung  dari  undang-undang.  Selain  itu, pelaksanaan qanun jinayat Aceh juga sejalan dengan  rumusan  UUD  1945  mengenai penyelenggaraan  kehidupan  beragama.  Jadi, jika  selama  ini  ada  beberapa  pihak  yang menganggap  bahwa  qanun  jinayat  tidak konstitusional  dan  melanggar  HAM,  itu
16 Pendapat tersebut disampaikan beliau pada salah satu sesi wawancara dengan redaksi hukumonline.com pada tanggal 17 Oktober 2017, selengkapnya lihat https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e5b3502e8dd/ melihat-kembali-tempat-hukum-pidana-islam-dalam-sistem-hukum-nasional.
17 Menurut  Makhrus  Munajat  tujuan  dari  hukum  pidana  Islam  adalah  untuk  memelihara  lima  hal  yakni; agama, jiwa, akal, kehormatan, keturanan, dan harta, atau sering disebut juga dengan hifz al-khamsah sebagaimana tujuan dari syari’at ( maqasidh al-syari’ah ). 18 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2008), hal. 274.
19 Abdul Gani Isa, FormalisasiSyari’at Islam di Aceh ( PendekatanAdat, Budaya, danHukum ), (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), hal. 327.
merupakan  anggapan  yang  keliru.  Justru hadirnya  qanun  jinayat  di  tengah-tengah masyarakat  Aceh  yang  mayoritas  beragama Islam,  merupakan  bagian  dari  pelaksanaan HAM itu sendiri, yakni hak untuk melaksanakan  kehidupan  beragama  dan menjalankan  titah  agama  sebagaimana  yang telah dijamin didalam UUD 1945.
UUD 1945 pasal 29 ayat (2)
menyebutkan  bahwa;  “Negara  menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu”.  Menurut Hazairin, kata “beribadat” merupakan kelanjutan dari jaminan negara bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama, seperti dimaksudkan dalam pasal 29 ayat (2) tersebut. Tak bisa dipahami makna  lain,  selain  pengertian  menjalankan syari’at  (hukum)  agama.  Jadi  menurut Hazairin,  bedasarkan  UUD  1945  negara berkewajiban  untuk  melaksanakan  tugasnya untuk melindungi dan mengakui hukum yang terdapat didalam berbagai agama di Indonesia,  misal  syari’at  Islam  untuk  orang Islam dan hukum kristen untuk orang kristen dan  sebagainya. 19 Hanya  saja  pelaksanaan hukum-hukum  agama  tersebut  perlu  diatur selanjutnya dalam Undang-undang,
sebagaimana  yang  diatur  dalam  pasal  28  J
UUD 1945.
Pelaksanaanqanun  jinayat  Aceh  juga merupakan bagian dari menjalankan hak yang sifatnya non-derogable (tidak dapat dikurangi dalam  keadaan  apapun),  hak-hak  tersebut mencakup hak untuk beragama bagi
pemeluknya sebagaimana diatur dalam UUD 1945  pasal  28I  ayat  (1)  dan  28E  ayat  (1). Penjelasan selanjutnya juga dikuatan oleh UU No. 39/ 1999 tentang HAM tepatnya pasal 22 yang  menyatakan:  (1)  “Setiap  orang  bebas memeluk  agamanya  masing-masing  dan untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu”. Dalam hal ini kemerdekaan  penduduk  untuk  memeluk agamanya dan melakukan serangkaian peribadatan  sesuai  ketentuan  agama,  negara bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati,  dan  menegakkan  hak  asasi tersebut. Jadi  pemerintah  wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkandan memajukan hak beragama di Republik Indonesia. Maka dalam konteks Qanun Jinayat Aceh, negara
(pemerintah) bukan hanya berperan memfasilitasi dan melindungi dalam
pelaksanaannya, tapi juga ikut terlibat dalam mendesain  formulasi-formulasi  dan  muatan hukum  dalam  qanun  jinayat  melalui  proses legislasi misalnya, dan hal tersebut merupakan  kewajiban  konstitusional  yang harus dilakukan oleh pemerintah. 20 Selama ini ada beberapa lembaga LSM yang menyatakan bahwa Qanun Jinayat yang memuat sanksi hudud didalmnya bertentangan dengan UUD 1945 dan konvensi HAM  International.  Sanksi ḥudūd berupa cambuk  di  dalam  Qanun  Jinayat  dianggap merupakan hukum yang kejam dan diskriminatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Jika  ditinjau  dari  aspek  HAM  versi Barat,  kelihatan  seolah-olah  sanksi  hudud didalam  qanun  jinayat  sangat  bertentangan prinsip  kemanusiaan.  Kekliruan  ini  muncul karena  melihat  sanksi  hudud  dalam  qanun jinayat hanya pada satu sisi saja, tanpa melihat sisi  yang  lain.  Padahal  bagi  umat  Islam,
20 Syahrizal Abbas, Maqashid Al-Syari’ah. : 17.
hukuman  hudûd  diyakini  sebagai  sesuatu yangpatut  dan  akan  mencapai  ke-mashlahat- an  individual  dan  sosial  yang  muncul  dari aspek retribusi dan deterrence ,  karena ketentuan hukuman tersebut adalah ketetapan Tuhan.
Pada  hakikatnya,  tidak  ada  sanksi  di dunia ini yang tidak melanggar HAM. Karena salah satutujuan dari sanksi itu sendiri adalah memberikan nestapa dengan cara  membatasi hak. Misalnya sanksi penjara yang membatasi hak  merdeka/bebas,  hukuman  mati  yang mengambil hak hidup, kerja sosial yang juga mengambil  hak  merdeka  seseorang,  dan sebagainya.  Jadi  sangat  diskriminatif  jika mengatakan  hanya  sanksi  hudud  yang  kejam dan  melanggar  HAM,  padahal  esensi  dari sanksi  itu  sendri  adalah  untuk  membatasi HAM  karena  ada  hak  orang  lain  yang  telah dilanggar.
Pernyataan-pernyataan  seperti  qanun jinayat  tidak  konstitusional,  mengabaikan nilai-nilai  HAM,  dan  merendahkan  martabat manusia,  sangat  tidak  tepat  jika  ditujukan kepada sanksi ḥudūd yang ada di dalam materi Qanun Jinayat Aceh, karena ; Pertama , qanun jinayat  merupakan  qaun  yang  konstitusional dan  sesuai  dengan  nilai-nilai  pancasila  dan UUD 1945, seperti yang telah penulis jelaskan di atas. Kedua , sanksi ḥudūd di dalam qanun hanya  dilihat  dari  satu  aspek  saja,  padahal pemidanaan ḥudūd memiliki  hukum  acara yang  sangat  ketat,  tidak  semena-mena.  Hal tersebut  merupakan  pertimbangan  untuk menjaga  nilai-nilai  kemanusiaan.  Di  Aceh sendiri  nilai-nilai  islam  juga  sangat  diterima masyarakat,  jadi  tidak  ada  yang  merasa dirugikan.
Ketiga , salah  satu  instrumen  HAM dalam  Deklarasi  Universal  HAM  yang berkaitan  dengan  hak  kebebasan  beragama Pasal  18,  menyatakan  bahwa  ”setiap  orang
berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; hak ini termasuk kebebasan menyatakan  agama  atau  kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat  dan  menepatinya,  baik  sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan tempat umum maupun tersendiri”.
Bedasarkan deklarasi HAM universal tersebut sudah jelas bahwa, qanun jinayat merupakan bagian dari melaksanakan kebebasan beragama yang berada di wilayah Aceh.
Keempat, Qanun  Jinayat  Aceh  lebih menekankan  aspek  HAM  dari  perspektif Islam, bukan deklarasi HAM universal PBB. terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara HAM PBB dengan HAM Islam yakni, HAM dalam konsep Islam merupakan anugrah dari Allah  SWT, bukan pemberian  dari  siapapun. Sifat  HAM  dalam  konsep  Islam  adalah theosentris.  Tujuan  dari  konsep  HAM  Islam sendiri  untuk  menjaga hifdz  al-khamsah seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.
Sementara deklarasi HAM universal
merupakan kesepakatan manusia yang sifatnya  antroposentris,  karenanya  dapat dirubah dicabut dan dibatalkan. Jadi hasil dari uraian  diatas  membuktikan  bahwa  tuduhan- tuduhan  dan  pernyataan  negatif  yang  selama ini  didengungkan  terhadap  sanksi ḥudūd didalam qanun jinayat sangatlah tidak tepat. 21
Karena itu qanun jinayat Aceh yang saat ini  memuat  sanksi ḥudūd berupa  cambuk, sangat  konstitusional,  dan  tidak  melanggar dengan  konstitusi  atau  instrumen  HAM
21 Danial, Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM, Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Manahij, Vol VI No.1, 2012, hal. 93.
22 Partai Aceh merupakan salah satu partai politik lokal yang muncul setelah MoU Helsinki.  GAM yang tadinya  merupakan  organisasi  kombatan  kini  bertranformasi  menjadi  Partai  Politik.  Awalnya  partai  tersebut bernama  Partai GAM, tapi  karena  diprotes oleh  pihak  pemerintah  Indonesia maka nama partai diubah menjadi Partai Aceh.
23 Gagasan etno-nasionalisme yang dimaksud adalah mengenai hymne Aceh, Wali Nangroe, dan Bendera Aceh.
24 Penolakan  mengenai  Wali  nangroe,  Hymne,  dan  Bendera  Aceh  tersebut  dilakukan  sangat  masif  oleh beberapa  elemen  masyarakat.  Selengkapnya  baca  https://aceh.tribunnews.com/2017/11/01/sayembara-himne- aceh-diprotes, https://www.merdeka.com/peristiwa/mahasiswa-aceh-rakyat-butuh-kesejahteraan-bukan-wali- nanggroe.html, http://www.tribunnews.com/topic/kontroversi-bendera-aceh.
manapun. Bahkan qanun jinayat Aceh sangat memungkinkan  untuk  memuat  sanksi ḥudūd yang  lain  selain  cambuk,  karena  memiliki landasan  yuridis  yang  sangat  kuat  dan merupakan  perintah  langsung  dari  Undang- Undang.

## 3. Prospek Jinayah Hudud
Pasca  UUPA,  Aceh  mulai  membuka ruang yang luas untuk melakukan perbincangan  menganai  gagasan  Islamisme dan etno-nasionalis. Gagasan tersebut dibicarakan dalam salah satu ruang demokrasi-parlemen.  Para  elit  GAM  yang tadinya merupakan kombatan, kini telah ikut menjalani  kehidupan  yang  demokratis  dan mulai menduduki kursi parlemen melalui FPA (Fraksi Partai Aceh). 22
UU  No  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh  sesungguhnya  bukan hanya  memperkukuh  pelaksanaan  syariat Islam di Aceh, tapi juga memperkukuh status identitas ke-Acehan (etno-nasionalisme) yang selama  ini  diperjuangkan  oleh  GAM.  Akan tetapi  saat  GAM  ingin  menterjemahkan gagasan  etno-nasionalism 23 tersebut  dalam ruang publik, malah mendapat sambutan yang kurang  baik  dari  masyarakat  Aceh. 24
Bedahalnya saat para elit ingin menterjemahkan gagasan Islamisme ke dalam ruang yang sama, malah mendapat sambutan yang  positif  dari  masyarakat  Aceh.  Padahal kedua  gagasan  itu  merupakan  topik  utama yang selalu dibicarakan sejak awal reformasi,
tentang  apakah  Aceh  ingin  menghendaki formalisasi hukum Syari’ah atau
kemerdekaan. 25
Menurut  Muhammad  Alkaf,  ruang politik  untuk  syariat  Islam  di  Aceh  semakin terbuka  lebar.  Pasca  Mou  Helsinki  dan lahirnya UUPA, Gagasan Islamisme (syari’at Islam)  kian  berada  ditengah,  beda  halnya dengan gagasan etno-nasionalis yang semakin berada  di  pinggiran.  Bahkan  kini,  produk hukum  Syari’ah  telah  banyak  lahir  dan mendapat  sambutan  positif  dari  masyarakat, berbanding  terbalik  dengan  produk  hukum yang bercorak etno-nasionalis seperti, hymne , wali nangroe, dan bendera Aceh, nyaris tidak mendapat  dukungan  penuh  dari  masyarakat dan  bahkan  sempat  memunculkan  riak-riak perlawanan. Jika dilihat bedasarkan penelusuran  genealogis,  dapat  dikatakan bahwa  gagasan  Islamisme  dalam  bentuk formalisasi  syari’at  Islam  di  Aceh  telah memenangkan pertarungan narasi. 26
Penelusuran genealogis di atas memperlihatkan  bahwa  ruang  politik  untuk syari’at Islam semakin terbuka lebar di Aceh, sehingga  peluang  positivisasi jināyah  ḥudūd secara  menyeluruh  di  dalam  qanun  jinayat juga  semakin  terbuka  lebar.  Selain  didukung dengan  kehendak  politik  pemerintah  daerah yang  ingin  menyelesaikan  Qanun  Jināyah  ke tahap selanjutnya, peluang positivisasi tersebut  juga  didukung  oleh  kehendak masyarakat  yang  ingin  menerapkan  syari’at Islam secara kaffah di Aceh.
Berdasarkan  teori  politik  hukum  Islam yang  melihat  upaya  pemberlakuan  hukum
25 Muhammad Alkaf, Essai : Aceh Pasca 2005 (Ruang Politik Untuk Syari’at Islam). Makalah tersebut juga sudah didiskusikan lewat “ Friday Forum Discussion ” IAIN Langsa, pada tanggal 03-03-2018. Selengkapnya baca, http://padebooks.com/aceh-pasca-2005-ruang-politik-untuk-syariat-islam/
26 Disampaikan oleh Muhammad Alkaf dalam “Friday Forum Discussion” IAIN Langsa, pada tanggal 03- 03-2018. Tonton Selengkapnya, https://www.youtube.com/watch?v=FVc3pked2hM
27 Denys Lombard menjelaskan bahwa sejak zaman sultan Iskandar Muda (1607-1636) Islam telah menjadi gaya hidup masyarakat Aceh, dalam bidang pendidikan misalnya, orang tua wajib memberikan pendidikan agama Islam  kepada  anak  saat  berumur  7  tahun,  seperti  mengejarkan  sembahyang,  membiasakan  beribadah,  dan mengajarkan ilmu hitung dan bahasa Arab. Selengkapnya baca ; Denys Lombard, Kerajaan Aceh (Zaman Sultan Iskandar Muda, 1607-1636), (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hal. 82-85.
islam sebagai hukum yang hidup ( living law ) dalam masyarakat, maka peluang positivisasi jināyahḥudūd secara  maksimal  di  dalam Qanun  Jinayat  Aceh  bukanlah  hal  yang mustahil dilakukan mengingat uaraian di atas semakin memperlihatkan ruang gerak syari’at yang kian leluasa.
Selain itu, peluang positivisasi tersebutjugadidukung dengan beberapa alasan,  yaitu;  alasan  historis,  gagasan  syariat Islam  merupakan  tuntutan  yang  telah  lama diperjuangkan oleh masyarakat Aceh. Bahkan jika  ditarik  sejarah  yang  lebih  jauh,  syariat islam  telah  dipraktekan  sejak  zaman  Sultan Iskandar  Muda,  dan  mencapai  punak kejayaannya.  Bahkan  pada  saat  itu  hukum rajam  yang  merupakan  bagian  jinayat  sudah mulai  dipraktekkan.  Jadi  tidak  heran  kenapa Aceh dijuluki serambi mekkah, karena syariat Islam telah begitu mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. 27 Alasan filosofis, masyarakat  Aceh  merupakan  masyarakat yang  memegang  teguh  nilai-nilai  Islam  dan menjadikan Islam sebagai landasan kehidupan. Masyarakat Aceh meyakini bahwa keberadaan  dan  kehidupannya  di  bumi  ini tidak  lepas  dari  aturan-aturan  yang  telah ditetapkan  Allah  swt,  baik  itu  persoalan ibadah, muamalah, jinayat, dan lain-lain.
Alasan  sosiologis,  bagi  masyarakat Aceh mempraktekkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan  merupakan  suatu  kewajiban.  Hal demikian dapat dilihat dalam praktek-praktek adat  didalam  masyarakat,  sehingga  muncul adagium yang telah dikenal sejak dulu yakni;
“hukom  ngen  adat,  lagei  zat  ngen  sifeut ” 28 dan  “ islam  ngen  adat  lagei  qalam  deungon daweut ” 29 .  Alasan  yuridis,  berdasarkan  hasil uraian  penulis  pada  bab  sebelumnya,  dapat dilihat  bahwa  dasar  pelaksanaan  hukum jinayat  di  Aceh  mengacu  pada  UUD  1945 pasal  29  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing  dan  beribadat  menurut  Agama  dan kepercayaannya  itu.  Selanjutnya  dikuatkan pula dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan keluasan  dalam  hal  melaksanakan  syari’at Islam pada semua aspek.
Berdasarkan  hasil  uraian  yang  telah penulis  jelaskan  di  atas  mengenai  luasnya ruang  politik  untuk  syari’at  Islam,  maka peluang  positivisasi jināyah  ḥudūd secara menyeluruh  di  dalam  qanun  jinayat  Aceh terbuka  lebar.  Karena  semua  gagasan  yang menyangkutformalisasi  syari’at  Islam,  sudah sangat diterima di dalam masyarakat Acehdan sadar untuk melaksanaknnya. hanya saja saat ini  diperlukan  dukungan  dan  kemauan  yang kuat  dari  pihak  eksekutif,  legislatif,  kaum cendikiawan, dan alim ulama guna mewujudkan  hal  tersebut,  dengan  mengacu kepada  kebijakan  politik  hukum  yang  telah ditetapkan.
4. Konsep Hudud yang Ideal
Istilah ḥudūd berasal dari kata ﺪﺣ ( ḥad) yang  berarti  pembatas  agar  tidak  tercampur, selain  itu  juga  bisa  berarti  pencegahan pengekangan  atau  larangan.  Secara  istilah ﺩﻭﺪﺣ ( ḥudūd ) adalah jenis hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. untuk mencegah manusia agar tidak melakukan perbuatan yang
28 Hukum (Islam) dan adat seperti zat dan sifat.
29 Islam dan adat seperti pena dan tinta.
30 Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah , (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 46.
immoral  sehingga  dapat  merugikan  orang lain. 30
Abu  Zahrah  mendefinisikan ḥudūd sebagai  hukuman  yang  telah  ditentukan  oleh Al-Quran dan Hadis Nabi terhadap kejahatan- kejahatan yang dengannya harus disegerakan atas hak Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa jināyah ḥudūd adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Quran dan Hadis.
Ḥudūd sejak  dahulu  dan  sekarang bukanlah sebuah konsep pidana yang muncul dalam ruang hampa, melainkan terus bergulat secara dinamis dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat muslim. Boleh jadi penerapannya  masa  dulu  dan  masa  sekarang (modern)  bisa  jadi  sama,  namun  perbedaan konteks  sosial, politik,  ekonomi, budaya  dan lain-lain bisa melahirkan pergeseran paradigma,  pengembangan  metode,  hingga perubahan dampak pada masyarakat muslim. Misalnya  salah  satu  perkembangan  politik yang  terjadi  pada  masa  modern  sekarang adalah tidak menyatunya masyarakat muslim dibawah kesatuan politik.
Mereka  tersebar  di  beberapa  negara dengan bentuk negara dan konsep politik yang beragam,  dan  hal  tersebut  menyebabkan jinayah  hudud  harus  sesuai  dengan  konteks politik, sosial, dan ekonomi negara tersebut.
Konteks  Aceh  yang  berada  dalam wilayah yusridiksi Indonesia tentu saja bentuk ḥudūd harus  disesuaikan  dengan  realitas hukum  yang  ada  di  Indonesia  dan  sesuai dengan konsep negara modern. Saat ini, dalam qanun  jinayat  Aceh  pidana  yang  diancam dengan uqūbat  ḥudūd hanya  mencakup beberapa  jenis jināyah saja  yakni, khamr , qażaf ,  dan  zina  dengan  satu  macam  bentuk hukuman  berupa  cambuk  (dera).  jenis
hukuman ḥudūd seperti  hukuman  dera, amputasi,  hukuman  mati  ( qiṣāṣ ),  hukuman diyat (denda)  belum  tercantum  di  dalam qanun  jinayat  karena  ada  beberapa  bentuk jarimah yang belum diatur.
Sebelum  diundangkan  melalui  proses legislatif yang teratur dan demokratis, hukum pidana harus berusaha merangkum konsensus rakyat  seluas  mungkin.  Secara  khusus, aspirasi  dan  hak-hak  minoritas  etnik,  agama, dan  politik  haruslah  dihormati.  Diktator mayoritas  telah  mengambil  bentuk  yang paling  berbahaya  ketika  ia  memaksakan kepentingannya  dalam  hukum  pidana.  Dari hasil  penjelasan  di  atas  mengenai  kuatnya kedudukan  qanun  jinayat  secara  yuridis  dan terbukanya  ruang  politik  syari’at  Islam  di Aceh, memberikan peluang yang begitu lebar agar  qanun  jinayat  Aceh  saat  ini  memuat jinayah ḥudūd secara menyeluruh. Akan tetapi tetap  saja  harus  ada  penyesuaian-penyesuian dan tahapan-tahapandilakukan supaya bentuk pidana hudud yang diterapkan tidak mentah di masyarakat. karena secara logis hukum yang diterapkan  sedikit  demi  sedikit  akan  mudah diserap dalam masyarakat.
Bentuk jināyah  ḥudūd pun  harus disesuaikan  dalam  konteks  negara  hukum modern  dengan  tidak  menghilangkan  norma ke-Acehan, agar ḥudūd tidak terkesan sebagai hukum  yang out  of  the  date dan dehumanis . Jadi dalam hal ini, Dinas Syari’at Islam harus sanggup  mengkap  ruh  syari’at  Islam  yang akan  dituangkan  ke  dalam jināyah  ḥudūd nantinya.
Agar jināyahḥudūd tidak  terkesan leterjik  (absolut),  maka  harus  ada  semacam dekontruksi terkait pemaknaan hudud sendiri.
Pemahaman jināyahḥudūd memang    harus diterjemahkan  sebagai  sebuah  ijtihad  ulama terdahulu,  tapi  pada  perkembangan  hukum modern  tidak  mustahil  diinterpretasikan
31 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hal. 95.
kembali sesuai dengan perkembangan tuntunan zaman  dengan  tidak  merubah  nilai- nilai dasar yang terkandung didalam syari’ah. 31
Terkait jenis jināyah dan bentuk sanksi ḥudūd , juga harus dilakukan
semacamdekontruksi  agar  dengan  konsep negara  modern  dengan  nuasnsa  ke-Acehan. Saat ini qanun jinayat Aceh hanya memuat 3 (jenis) jināyah  ḥudūd dengan  satu  macam bentuk sanksi. Sedangkan pada konsep ḥudūd yang  penulis  jelaskan  pada  sub-bab  diatas terdapat 7 (tujuh) jenis jināyah ḥudūd dengan sanksi  yang  beragam.  Jadi  untuk  menambah dan  menyempurnakan  ke  jinayah  hudud selanjutnya,  perlu  ada  pengkajian  yang  lebih mendalam menganai berbagai hal.
Misalnya  mengenai jināyah  riddah (murtad), apakah perlu ditambahkan kedalam qanun jinayat  Aceh. Mengingat daerah  Aceh adalah  daerah  yang  berada  dalam  wilayah yurisdksi  Indonesia.  Paling  tidak,  sedikit banyak jināyah  ḥudūd juga  harus  mengikuti realitas hukum yang ada. Indonesia merupakan  sebuah  negara  modern  yang sangat  menjunjung  tinggi  pluralisme  dalam beragama,  konseptualisasi riddah juga  harus dipertanyakan kembali. Apakah perlu dituangkan  ke  dalam  qanun  jinayat  Aceh.
Mengingat  hak  beragama  merupakan  hak individu (privasi) yang tidak boleh dipaksakan  pada  setiap  warga  negara.  setiap orang berhak memilih dan memeluk agamanya masing-masing bedasarkan konsep kebenaran yang ditemukan sendiri.
Riddah sendiri juga mengalami perbedaan  konteks  pada  masa  nabi  dan sekarang, riddah yang terjadi pada masa Nabi diancam  dengan  hukuman  mati  karena  pada saat  itu  riddah  yang  dilakukan  terjadi  pada musim  perang,  yakni  sebagian  dari  tentra Islam  melakukan  desersi  (penghianatan
perang),  maka  Rasulullah  memerintahkan  ia untuk  dibunuh.  Itupun  dengan  upaya  untuk menyadarkan  si  pelaku  agar  ia  kembali kepada  Islam. 32 Beda  halnya  dengan  konteks sekarang,  Aceh  merupakan  wilayah  damai dan  bukan  merupakan  wilayah  perang. Terlebih  lagi  hak  beragama  merupakan kebebasan  setiap  individu  untuk  menganut apa  yang  dia  yakini.  Jadi  harus  ada pengakajian kembali jika jinayah riddah ingin dicantum kedalam qanun jinayat Aceh.
Selanjutnya mengenai perspektif hukum potong tangan. Hukum potong tangan bisa diterapkan jika telah terpenuhi beberapa syarat,  baik  yang  berkenaan  dengan  subyek, obyek maupun nasab barang curian. Ada hal- hal  yang  mana  hukum potong  tangan  sendiri tidak bisa diterapkan, misalkan seperti orang tua  yang  mengambil  harta  anaknya  dan pencurian  yang  dilakukan  pada  saat  krisis pangan, terpaksa, dipaksa dan pencurian yang dilakukan hanya untuk memenuhi hajat perut pada hari itu saja. 33
Fazlurrrahman mengatakan, dalam kasus  pencurian  perlu  diterapkan  teori gradasi.  Artinya,  pencuri  yang  baru  pertama kali  mencuri  tidak  harus  dipotong  tangan, melainkan  hukum ta’zīr .  Akan  tetapi  jika pencuriannya telah dilakukan lebih dari sekali dan sampai kepada nisab, maka dia dihukum potong tangan. 34 Jadi pertimbangan seperti itu juga  harus  didepankan.  Agar  qanun  jinayat tidak  sekedar  memuat  pasal  hudud  yang
32 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,.. hal. 126. 33 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,.. hal. 109.
34 Fazlur Rahman, Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam , (Bandung : Mizan, 1998), hal. 77.
35 Selengkapnya baca, https://tirto.id/gurita-korupsi-di-bumi-syariat-aceh-cP9Q, diakses tanggal 3 juli 2019.
36 Negara Arab Saudi, Iran, dan Pakistan memeperkenalkan hukum pidana Islam dalam bentuk terkodiikasi. Hukum pidana tersebut mencakup jarimah hudud, qisash, dan diyat. Akan tetapi dalam praktiknya hukum pidana Islam terlalu diterjemahkan secara ortodoks dan literlek, sehingga masih jauh dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan subtansi hukum pidana Islam itu sendiri. Misalnya seperti kasus TKI Tuti Tursilawati yang divonis dihukum  pancung  oleh  pengadilan  Arab  Saudi  karena  membela  dirinya  dan  kasus  hukum  rajam  yang  dialami Shadia di Pakistan karena dianggap telah berzina, padahal Shadia sendiri merupakan korban dari kesalahan proses administrasi pernikahan di pakistan.  Selengkapnya, Dr. Nur Rafi’ah dan Imam Nahe’i, Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Parktiknya. hal. 186.
maksimal, tapi juga melihat sisi subtansi dari ḥudūd itu sendiri.
Terakhir,  harus  ada  kategori jināyah baru  yang  akan  dmasukkan  ke  dalam  qanun jinayat  Aceh  untuk  merespon  isu  kekinian, sperti jināyah korupsi  misalanya.  Mengingat korupsi  merupakan  kejahatan  yang  sangat merugikan, bahkan boleh dikatakan kejahatan peradaban  karena  dapat  memiskinkan  dan menyengsarakan  banyak  manusia.  Di  Aceh sendiri kejahatan korupsi semakin meningkat, dan  telah  menempatkan  Aceh  sebagai provinsi  termiskin  se  Sumatera. 35 Karenanya jināyah korupsi  patut  menjadi  pertimbangan untuk  segara  di  masukkan  kedalam  qanun jinayat Aceh. Beberapa negara seperti Brunai Darusalam,  Malaysia,  Arab  Saudi,  Iran,  dan
Pakistan,  yang  telah  mempraktikkan jināyah ḥudūd memang  memiliki  tingkat  keamanan yang  tinggi,  tapi  di  sisi  lain  masih  banyak terdapat  kekurangan  mengenai  kemaslahatan publik. 36 Harusnya jināyah ḥudūd tidak hanya memberikan  jaminan  kemanan,  tapi  juga harus  mampu  membangkitkan  kesejahtraan publik lain seperti sosial dan ekonomi. Hal ini yang harus diperhatikan di Aceh dalam rangka memuat jinayah hudud secara maksimal. Agar jināyah ḥudūd nantinya tidak terkesan dengan spirit  penghukuman  semata,  tapi  juga menghadirkan spirit pembangunan manusia.
Syeikh Yusuf Al-Qardhawi menyetujui jika  Syariat  islam  dijadikan  dasar  negara, karena  syari’at  Islam  pada  hakikatnya
memberikan  kemaslahatan  bagi  manusia. Tapi  dalam  konteks  negara  hukum  modern sekarang,  tetap  harus  ada  beberapa  hal  yang harus  disesuaikan,  misal  seperti  pada  ranah jināyah  ḥudūd dan qiṣāṣ .  Menurut  beliau, syarat  penerapan ḥudūd dan qiṣāṣ sangat berat.  Jadi  tidak  boleh  diterapkan  secara tergesa-gesa. Harus ada pertimbangan kondisi sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  Misalnya tidak  mungkin  pidana  hudud  dilaksanakan dalam  keadaan  ekonomi  masyarakat  sedang tertekan  dan  sulit  (tingkat  kesejahtraan rendah).  Pidana ḥudūd dan qiṣāṣ juga  tidak dapat  dilaksanakan  dalam  keadaan  pola pengajaran, pembelajaran, ideologi masyarakat,  kebudayaan,  dan  lingkungan  di sekitar  jauh  dari  nilai-nilai  keisalaman.  Ada hal-hal  penting  dan  utama  yang  harus diperhatikan sebleum jināyah ḥudūd dan qiṣāṣ dijalankan. 37
Penerapan hudud secara  literal  yang banyak  terjadi  di  negara  modern  saat  ini menyimpan problem terkait dialektika antara teks  dan  realitas.  Perubahan  sosial  yang terjadi  secara  terus  menerus  bisa  melahirkan perkembang  bentuk  kejahatan  sehingga sebuah  kejahatan  yang  di  suatu  masa dipandang  sebagai  kejahatan  kelas  kakap, pada  masa  berikutnya  menjadi  kelas  teri karena munculnya jenis kejahatan yang lebih kakap,  misalnya  pencurian  dengan  korupsi. Para ulama sesungguhnya telah menyediakan perangkat  keilmuan  untuk  mengatasi  hal  ini melalui  konsep  ijtihad,  baik Ijtihad  Bayani ( al-ijtihad min an-nushus ), Ijtihad Qiyasi , dan maupun Ijtihad Istishlahi. 38
Karena  itu,  dalam  rangka  memuat jināyah  ḥudūd secara  menyeluruh  ke  dalam qanun jinayat Aceh, uraian diatas sepatutnya dipertimbangkan.  Agar  qanun  jinayat  Aceh nantinya  tidak  terkesan  sebagai  qanun  yang
37 Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Parktiknya. hal. 198.
38 Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Parktiknya. hal. 199.
kuno  ( out  of  the  date ),  tidak  mengabaikan esensi  kemanusiaan  dan  keadilan.  Prinsip ḥudūd dalam  qanun  jinayat  tidak  boleh dirumuskan  secara literlek (harfiah)  dan terbatas pada apa yang disebutkan dalam Al- Quran  dan  Hadis.  Prinsip-prinsip  dalam ḥudūd harus  dikembangkan  sedemikian  rupa sehingga dapat menjangkau kejahatan- kejahatan baru yang lebih modern.

## E. KESIMPULAN
Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum  Jinayat  yang  memuat  3  (tiga)  jenis jinayah  hudud  merupakan  qanun  yang konstitusional. Qanun Jinayat Aceh memiliki tingkat  konstitusionalitas  yang  kuat  karena pelaksanaan qanun jinayat merupakan perintah langsung dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan  Aceh,  dan  ditopang pula oleh beberapa undang-undang sebelumnya  yakni,  UU  No.  44  Tahun  1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18  Tahun  2001  mengenai  otonomi  khusus bagi provinsi Aceh.
Berdasarkan  teori  penafsiran  konstitusi yang  penulis  gunakan  untuk  mengelaborasi pasal-pasal  HAM,  maka  jarimah ḥudūd di dalam qanun jinayat Aceh dengan jenis sanksi cambuk  merupakan  pelaksanaan  dari  nilai- nilai  HAM  itu  sendiri.  UUD  1945  pasal  29 ayat  (2)  menyebutkan  bahwa;  “Negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing-masing dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya  itu”.  Berdasarkan  tingkat konstitusonal  yang  sangat  kuat,  maka  sangat memungkinkn  qanun  jinayat  dapat  memuat jarimah  hudud secara  menyeluruh  termasuk memasukkan  hukuman  mati  didalamnya. Akan tetapi penyempurnaan ke tahap jarimah
hudud tersebut  perlu  disesuaikan  dengan konteks zaman modern dalam kaedah negara bangsa seperti sekarang, agar nantinya qanun jinayat tidak terkesan kuno dan out of the date

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang: UUD 1945. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Undang-undang Nomor 18 Tahun 200. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999

## Buku:
Abbas,  Syahrizal.  (2015). Maqasidh  Al- Syariah  Dalam  Hukum  Jinayah  Aceh ,
Banda  Aceh:  Dinas  Syari’at  Islam Aceh. Asshiddiqie,  Jimly.  (2011) Konstitusi  dan Konstitusionalisme  Indonesia, Jakarta:
Sinar Grafika.
Fatimah, Siti. (2005). Praktik Judicial Review
di Indonesia: Sebuah Pengantar , Yogyakarta: Pilar Media.
Hasan,  Mustafa  dan  Saebani,  Beni  Ahmad (2013) Hukum  Pidana  Islam:  Fiqh Jinayah , Bandung: Pustaka Setia.
Isa,  Abdul  Gani.  (2013) FormalisasiSyari’at Islam di Aceh ( PendekatanAdat,
Budaya,  danHukum ),  Banda  Aceh
:Yayasan Pena.
Lombard,  Denys.  (2014). Kerajaan  Aceh (Zaman  Sultan  Iskandar  Muda,  1607- 1636), Jakarta:  Kepustakaan  Populer Gramedia.
Munajat,  Makhrus.  (2004). Dekonstruksi Hukum  Pidana  Islam, Yogyakarta: Logung Pustaka.
Munajat,  Makhrus.  (2008). Hukum  Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Sukses Offset.
Noviandy (ed.). (2018). Perempuan dan Hak
Asasi  Manusia;  Narasi  Agama  dalam
Imajinasi  Negara  Bangsa  di  Aceh , Malang: PUSAM UMM. Rafi’ah,  Nur  dan  Nahe’I,  Imam.  (2016) Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman  Dalam  Islam:  Konsep Ideal  Hudud  dan  Parktiknya ,  Jakarta: Komnas Perempuan. Rahman, Fazlur. (1998) Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam , Bandung: Mizan.
Tesis / Disertasi : Akbar,  Khairil.  (2017) Relevansi  Prinsip
Pemidanaan  Islam  Terhadap  Sila Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  (Studi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah), Yogyakarta : Pasca Sarjana UII.
Muzakkir.  (2017). Adopsi  dan  Aplikasi Hukum  Jinayah  Melalui  Qanun  Aceh ( Studi Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ), Medan: Pasca Sarjana USU.

## Jurnal:
Danial.  (2012).  Qanun  Jinayah  Aceh  dan Perlindungan  HAM, Jurnal  Kajian Hukum Islam Al-Manahij, Vol VI No.1. Husni Mubarak A. Latief, “Disonansi Qanun Syari’at Islam Dalam Bingkai Konstitusi  Hukum  Indonesia  :  Aceh Sebagai Studi Kasus” , Annual
International  Conference  on  Islamic Studies (AICIS XII).

## Sodikin.  (2013).  Hukum  dan  Kebebasan
Beragama, Jurnal  Cita  Hukum, Vol.  1 No. 2.

## Website:
Alkaf,  Muhammad.  Essai:  Aceh  Pasca  2005
(Ruang  Politik  Untuk  Syari’at  Islam).
Makalah tersebut juga sudah didiskusikan  lewat  “Friday  Forum Discussion” IAIN Langsa, pada tanggal 03-03-2018. Selengkapnya baca, http://padebooks.com/aceh-pasca- 2005-ruang-politik-untuk-syariat-islam/
Friday Forum Discussion IAIN Langsa, pada tanggal 03-03- 2018.https://www.youtube.com/watch? v=FVc3pked2hM
http://Aceh.tribunnews.com/2018/03/16/wac ana-hukuman-pancung-di-Aceh-pro- dan-kontra-warganet-hingga-ditentang- pemerintah-pusat
https://aceh.tribunnews.com/2017/11/01/saye mbara-himne-aceh-diprotes, https://www.merdeka.com/peristiwa/m ahasiswa-aceh-rakyat-butuh- kesejahteraan-bukan-wali- nanggroe.html, http://www.tribunnews.com/topic/kontr oversi-bendera-aceh
https://aceh.tribunnews.com/2017/11/01/saye mbara-himne-aceh-diprotes, https://www.merdeka.com/peristiwa/m ahasiswa-aceh-rakyat-butuh- kesejahteraan-bukan-wali- nanggroe.html, http://www.tribunnews.com/topic/kontr oversi-bendera-aceh
https://nasional.kompas.com/read/2016/10/23 /23340501/setahun.diberlakukan.qanun .jināyah.Aceh.diminta.dikaji.ulang https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt 59e5b3502e8dd/melihat-kembali- tempat-hukum-pidana-islam-dalam- sistem-hukum-nasional