## STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEKALONGAN

## Ahmad Sirin
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan dewan_06@yahoo.co.id
DOI :  http://doi.org/10.37730/edutrained.v5i2.156
Diterima: 24 November 2021  |   Disetujui: 29 Desember 2021   |   Dipublikasikan: 29 Desember 2021

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  strategi  dalam  mewujudkan implementasi  pembangunan  zona  integritas  sebagai  bagian  dari  program  reformasi  birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan pengumpulan data sekunder berupa data statistik, laporan dan dokumen perundangan. Penentuan informan dengan purposive sampling pada pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Data dianalisis terhadap jawaban  yang diwawancarai dengan data sekunder yang diperoleh dan verifikasi keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Implementasi Pembangunan Zona Integritas dapat dicapai dengan memenuhi semua indikator-indikator komponen pengungkit dan komponen hasil. Indikator tersebut dibuktikan dengan evidence atau Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang akan dinilai oleh Tim Penilai  pembangunan  zona  integritas.  Selain  itu  juga  diperlukan  strategi  berupa  Keteladanan Pimpinan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Sosialisasi dan Monitoring dan Evaluasi.
Kata Kunci: implementasi, zona integritas, reformasi birokrasi

## Abstract
This study aims to describe and analyze strategies in realizing the implementation of integrity zone development  as  part  of  the  bureaucratic  reform  program.  This  study  uses  descriptive  qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation and secondary data collection in the form of statistical data, reports and legal documents. Determination of informants by purposive sampling  on  employees  of  the  Ministry  of  Religion  of  Pekalongan  Regency.  The  data  were  analyzed against the answers of the interviewees with secondary data obtained and verification of the validity of the  data  was  carried  out  using  triangulation  techniques.  The  results  of  the  study  indicate  that  the Integrity Zone Development Implementation Strategy can be achieved by fulfilling all the indicators of the  lever  component  and  the  outcome  component.  These  indicators  are  proven  by  evidence  or Evaluation Worksheets (LKE) which will be assessed by the Assessment Team for the construction of the integrity zone. In addition, a strategy is needed in the form of exemplary leadership, human resources, facilities and infrastructure, socialization and monitoring and evaluation.
Keywords: implementation, integrity zone, bureaucratic reform
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN
Persepsi masyarakat terhadap birokrasi  di  Indonesia  masih  negatif, karena perilaku pejabat publik yang tidak sesuai  dengan  apa  yang  seharusnya dilakukan.  Indonesia  telah  melakukan reformasi  birokrasi,  namun  hingga  saat ini  masih  belum  mengalami  perubahan (Kadir,  2018).  Reformasi  birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan  penataan  terhadap  sistem penyelenggaraan  pemerintahan    yang baik,    efektif  dan  efisien, sehingga  dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan  profesional  (Hanafi  &  Harsono, 2020).
Terdapat  kendala  dalam  perjalanan reformasi  birokrasi,  diantaranya  adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN dan  lemahnya  pengawasan.  Reformasi pelayanan publik harus mampu menjangkau  perubahan  yang  mendasar dalam  rutinitas  kerja  administrasi, budaya  birokrasi,  dan  prosedur  kerja instansi pemerintah. Dengan mempertimbangkan  isu-isu,  tuntutan, kritik  dan  keluhan  masyarakat  akan buruknya  kualitas  pelayanan  publik, maka  diperlukan  adanya  reformasi  oleh pemerintah dalam mengatur penyediaan jasa pelayanan publik. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan (Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010  Tentang  Grand  Design  Reformasi Birokrasi  2010-2025,  2004)  yang mengatur  tentang  pelaksanaan  program reformasi birokrasi. Sasaran utama  yang ingin  dicapai  pada  peraturan  tersebut, adalah  peningkatan  kapasitas  dan akuntabilitas  organisasi,  pemerintah yang  bersih  dan  bebas  KKN,  serta peningkatan pelayanan publik.
Grand    Design Reformasi    Birokrasi 2010-2025  mempunyai  makna  sebagai sebuah  langkah  perubahan  besar  dalam paradigma untuk mengelola pemerintahan Indonesia dalam menghadapi  tantangan  abad  ke-21.  Jika berjalan  dengan  baik  maka  reformasi birokrasi  akan  mencapai  tujuan  yang diharapkan,  seperti  mengurangi  dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat  di  instansi  yang  bersangkutan, menjadikan  negara  yang  memiliki most- improved  bureaucracy ,  meningkatkan mutu  pelayanan  kepada  masyarakat, meningkatkan  mutu  dalam  perumusan dan  pelaksanaan  kebijakan/program instansi  pemerintahan,  meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan semua tugas organisasi; menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam  menghadapi  globalisasi  dan dinamika perubahan lingkungan strategis (Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010  Tentang  Grand  Design  Reformasi Birokrasi 2010-2025, 2004). Pemerintah telah melakukan akselerasi  dalam  pencapaian  sasaran hasil  tersebut,  dengan  membangun pilot project pelaksanaan  reformasi  birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan  pada  unit-unit  kerja  lainnya. Unit  kerja  harus  secara  konkret melaksanakan program reformasi birokrasi  melalui  upaya  pembangunan Zona Integritas. Integritas dalam melayani  publik  harus  diciptakan  dalam lingkungan instansi pemerintah (Hanafi & Harsono, 2020). Dalam  rangka  memberikan  apresiasi kepada  unit  kerja  yang  memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi,
Menteri  PAN  dan  RB  menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang  Pedoman  Umum  Pembangunan Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas dari Korupsi. Peraturan tersebut sebagai pedoman  umum  bagi  pejabat  di lingkungan  Kementerian/Lembaga  dan Pemerintah  Daerah  (K/L/Pemda)  dalam rangka  Pembangunan  Zona  Integritas Menuju  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi. K/L/Pemda  yang  telah  mencanangkan kesiapan/kesanggupan  berpredikat  ZI mewujudkan  komitmen  pencegahan korupsi  melalui  pelaksanaan  kegiatan pencegahan  korupsi  dalam  bentuk  yang lebih  nyata  secara  terpadu  dan disesuaikan dengan kebutuhan K/L/Pemda  yang  bersangkutan  (Kadir, 2018).
Konsep  Zona  Integritas  sebenarnya berasal  dari  konsep island  of  integrity.
Island  of  integrity atau  pulau  integritas biasa  digunakan  oleh  pemerintah maupun  NGO  untuk  menunjukkan semangatnya  dalam  pemberantasan  dan pencegahan  tindak  pidana  korupsi. Transparansi  Internasional  Indonesia (TII)  mengartikan  Island  of  integrity sebagai  konsep  "kepulauan"  yang  bisa bermakna  institusi  pemerintah/badan pemerintahan yang memiliki dan menerapkan  konsepsi  Sistem  Integritas Nasional ( National Integrity System /NIS) sehingga  kewibawaan  dan  integritas institusi  tersebut  mampu  mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi masyarakat secara luas sehingga senantiasa terjaga dari praktek KKN  dan  praktek  tercela  lainnya  (Kadir, 2018).
Kementerian  Agama  sebagaimana diatur  dalam  (Peraturan  Presiden  RI Nomor  68  Tahun  2019  Tentang Organisasi  Kementerian  Negara,  2019) merupakan Kementerian yang mempunyai  tugas  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  agama untuk  membantu  Presiden  dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsi  di bidang agama dan keagamaan, Kementerian Agama melaksanakan reformasi  birokrasi  dengan  menetapkan pembangunan  Zona  Integritas  menuju Wilayah  Bebas  dari  Korupsi  (WBK)  dan Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan  Melayani (WBBM).
Dari jumlah satuan kerja Kementerian Agama  sebanyak  4.593,  baru  54  satuan kerja  yang  lolos  uji  Tim  Penilai  Internal dari  sebanyak  84  satuan  kerja  yang diusulkan  (Indah, 2021). Sampai dengan tahun  2021  baru  11  satuan  kerja  yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi  (WBK)  dan  2  satuan  kerja memperoleh  predikat  Wilayah  Birokrasi Bersih  Melayani  (WBBM)  .  Satuan  kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1 Satuan Kerja Kementerian Agama Berpredikat WBK dan WBBM No Nama Satuan Kerja Predikat Tahun 1. Kankemenag Kab. Musi Banyuasin WBK 2017 2. UIN Banjarmasin WBK 2017 3. Kankemenag Kab. Karangasem Prov. Bali WBK 2018 4. Kankemenag Kota Denpasar Prov. Bali WBK 2018 5. Kankemenag Kota Yogyakarta Prov. Yogyakarya WBK 2018 6. Kanwil Kemenag Prov. Bali WBK 2019 7. Kankemenag Kab. Bantul Prov. Yogyakarta WBK 2019 8. Balai  Diklat  Keagamaan  Semarang  Prov.  Jawa Tengah WBK 2019 9. Kankemenag Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat WBK 2019 10. Kankemenag  Kab.  Ogan  Komering  Ilir  Prov. Sumatera Selatan WBK 2019 11.  IAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah WBK 2020 12.  Kankemenag Kota Denpasar Prov. Bali WBBM 2020 13.  Kankemenag Kota Yogyakarta Prov. Yogyakarta WBBM 2020 Sumber: itjen.kemenag.go.id, 2020
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan pada tahun 2021 menjadi  salah  satu  pilot  project pembangunan  Zona  Integritas  menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan
Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi Jawa Tengah. Pencanangan Zona Integritas sudah dilaksanakan pada tahun 2017  dengan  penandatanganan  pakta integritas,  kemudian  berlanjut  pada tahun  2020  ditetapkan  menjadi  satuan kerja  pilot  project.  Pada  Tahun  2021 sudah  melalui  proses  penilaian  mandiri, kemudian  penilaian  oleh  Sekretriat Jenderal  Kementerian  Agama,  kemudian penilaian  oleh  Tim  Penilai  Internal  dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan  terakhir  penilaian  oleh  Tim  Penilai Kementerian PAN/RB.
Satuan  kerja  Kementerian  Agama yang  memperoleh  predikat  WBK  baru sebesar  0,239  persen,  sedangkan  yang memperoleh  predikat  WBBM  baru sebesar 0,043 persen. Kecilnya prosentase tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi Kementerian Agama. Faktor  penting  pada  implementasi pembangunan zona integritas diantaranya  Perubahan  pola  pikir  dan budaya  kerja  dari  Aparatur  Sipil  Negara (ASN).  Hal  ini  diharapkan  melahirkan pencegahan  tindakan  korupsi  dan pelayanan  publik  yang  prima.  faktor  ini yang menjadi permasalahan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan  dalam  proses  implementasi pembangunan zona integritas. Internalisasi  nilai-nilai  zona  integritas bagi pegawai belum optimal. Faktor  kepemimpinan  juga  menjadi permasalahan dalam implementasi pembangunan  zona  integritas.  Baik buruknya  suatu  organisasi  dipengaruhi oleh seorang pemimpin. Dengan kepemimpinan yang baik, maka permasalahan dan tantangan yang terjadi dalam  suatu  organisasi  pemerintahan dapat terselesaikan dengan baik. Sebaliknya  kepemimpinan  yang  buruk, hal-hal  yang  berkaitan  dengan  patologi birokrasi  (maladministrasi,  korupsi,
kolusi,  dan  nepotisme)  akan  semakin merajalela.  Oleh  karenanya,  faktor kepemimpinan  bisa  menjadi  kunci keberhasilan atau penyebab kemunduran. Implementasi  pembangunan  zona integritas  tidak  hanya  pemenuhan evidence atau  Lembar  Kerja  Evaluasi (LKE) yang memuat indikator pengungkit dan  indikator  komponen  hasil.  Faktor perubahan  pola  pikir  dan  budaya  kerja dari  ASN  dan  faktor  kepemimpinan adalah  hal  penting  dan  menjadi permasalahan utama pada penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu  diantaranya,  (Ari  Cahyono  & Raka Suardana, 2021), (Gani, 2019), (Julia et  al.,  2019),  (Mosepa,  H  Andri,  Agus Abdur  Rahman,  2018),  (Widarti  & Madalina, 2018), (Wilujeng & Pramudyastuti, 2020), menyatakan bahwa faktor yang menghambat implementasi pembangunan zona integritas  diantaranya  adalah  sosialisasi, sumber  daya  manusia, komitmen pegawai, anggaran, sarana dan prasarana, struktur  organisasi  dan  mekanisme penilaian yang rumit. Merujuk  pada  berbagai  ulasan  hasil penelitian  sebelumnya  terdapat  faktor yang mempengaruhi implementasi pembangunan  zona  integritas.  Oleh karena  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi  Implementasi  Pembangunan Zona Integritas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.

## KAJIAN PUSTAKA
1. Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan pada dasarnya  adalah  sebuah  cara  agar  suatu kebijakan  mencapai  tujuannya.  Studi implementasi  kebijakan  dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan, seperti mengapa suatu kebijakan gagal diimplementasikan, mengapa suatu kebijakan  memiliki  tingkat  keberhasilan yang  berbeda-beda,  mengapa  suatu kebijakan lebih mudah diimplementasikan  dibanding  dengan
kebijakan lainnya, atau mengapa sasaran kebijakan  mempengaruhi  keberhasilan implementasi kebijakan (Gani, 2019).
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn dalam  (Gani,  2019),  implementasi kebijakan  sebagai  tindakan-tindakan yang  dilakukan  baik  oleh  individu  atau pejabat  atau  kelompok  pemerintah  atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan  yang  telah  digariskan  dalam keputusan  kebijakan.  George  C.  Edward III (1980) dalam (Gani, 2019), menjelaskan  beberapa  variabel  yang mempengaruhi  efektivitas  implementasi kebijakan,  yakni:    (1)  komunikasi,  (2) sumberdaya,  (3)  disposisi,  dan  (4) struktur birokrasi. Empat  faktor  tersebut,  memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan  publik.  Faktor  komunikasi, berpengaruh dalam menciptakan pengertian  atau  pemahaman  yang  sama bagi  pelaku  kebijakan,  yang  kemudian berpengaruh  pada  sikap,  tindakan ataupun  perilaku.  Faktor  sumber  daya, adalah  faktor  kunci  bagi  efektivitas pelaksanaan  kebijakan,  seperti  manusia, dan anggaran. Faktor disposisi atau sikap pelaksana,  berkaitan  dengan  komitmen dan  kepatuhan  para  pelaksana  dalam melaksanakan  kebijakan  yang  telah ditetapkan.  Sedangkan,  faktor  struktur birokrasi  berkenaan  dengan  pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini  merujuk  pada  teori  implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III.
2. Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas dari  Korupsi  (WBK),  Wilayah Birokrasi  Bersih  dan  Melayani (WBBM) Menurut (Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Nomor  52  Tahun  2014 Tentang  Pedoman  Pembangunan  Zona Integritas  Menuju  WBK,  2014),  Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah di mana  pimpinan  dan    jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui
reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan  korupsi  dan  peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam  membangun  Zona  Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan  satu  atau  beberapa  unit kerja  yang  diusulkan  sebagai  Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan  Melayani.  Pemilihan unit  kerja  yang diusulkan sebagai WBK/WBBM memperhatikan  beberapa  syarat  yang telah  ditetapkan,  yaitu:  1)  Dianggap sebagai  unit  yang  penting/strategis dalam  melakukan  pelayanan  publik;  2) Mengelola  sumber  daya  yang  cukup besar,  serta  3)  Memiliki  tingkat keberhasilan  Reformasi  Birokrasi  yang cukup tinggi.
Proses  pemilihan  unit  kerja  yang berpotensi  sebagai  Zona  Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim  untuk  melakukan  identifikasi terhadap  unit  kerja  yang  berpotensi sebagai  unit  kerja  berpredikat  menuju WBK/WBBM  oleh  pimpinan  instansi. Setelah    melakukan    identifikasi, kelompok  kerja/tim  mengusulkan  unit kerja  kepada  pimpinan  instansi  untuk ditetapkan  sebagai  calon  unit  kerja berpredikat  Zona  Integritas  menuju WBK/WBBM.  Selanjutnya  dilakukan penilaian  mandiri  ( self  assessment )  oleh Tim  Penilai  Internal  (TPI).  Setelah melakukan  penilaian,  TPI  melaporkan kepada  Pimpinan  instansi  tentang  unit yang  akan  diusulkan  ke  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  sebagai  unit  kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila  unit  kerja  yang  diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju  WBK/WBBM  maka  langkah selanjutnya adalah penetapan. Wilayah  Bebas  dari  Korupsi  (WBK) adalah  predikat  yang  diberikan  kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar  manajemen  perubahan,  penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM,  penguatan  pengawasan,  dan penguatan akuntabilitas kinerja. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani  (WBBM)  adalah  predikat  yang diberikan  kepada  suatu  unit  kerja  yang
memenuhi  sebagian  besar  kelima program  pada  WBK  di  atas  ditambah dengan  program  penguatan  kualitas pelayanan publik. 3. Penilaian Implementasi Pembangunan Zona Integritas Berdasarkan  (Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Nomor  52  Tahun  2014
Tentang  Pedoman  Pembangunan  Zona Integritas  Menuju  WBK,  2014),  terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit merupakan komponen  yang  menjadi  penentu pencapaian  sasaran  hasil  pembangunan zona  integritas  menuju  WBK/WBBM. Komponen pengungkit meliputi manajemen  perubahan,  penataan  tata laksana,  penataan  sistem  manajemen sumber  daya  manusia,  penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan,  dan  penguatan  kualitas pelayanan publik. Komponen hasil merupakan komponen  yang  menjadi  penentu pencapaian program Reformasi Birokrasi dan  penyelenggaraan  Good  Governance. Komponen  hasil  meliputi  pemerintahan yang  bersih  dan  bebas  KKN,  serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian terhadap komponen pengungkit  (60%)  dan  komponen  hasil (40%), dengan perincian sebagai berikut: a.  Komponen  pengungkit  dengan  bobot 60%  yang  terbagi  atas,  manajemen perubahan 5%, penataan tata laksana 5%,  penataan  sistem  manajemen sumber daya manusia 15%, penguatan akuntabilitas  kinerja  10%,  penguatan pengawasan  15%  dan  penguatan kualitas pelayanan publik 10%.
b.  Komponen  hasil  dengan  bobot  40% yang  terbagi  atas,  terwujudnya pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas KKN 20%, dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 20%.
Untuk mendapatkan predikat menuju WBK,  unit  kerja  harus  memenuhi syarat
nilai  minimal  75,  sedangkan  predikat WBBM nilai minimal yang harus dipenuhi adalah  85  untuk  total  komponen pengungkit dan komponen hasil. 4. Indikator Implementasi Pembangunan Zona Integritas Berdasarkan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  52  Tahun 2014, penilaian terhadap setiap program dalam  komponen  pengungkit  dan komponen hasil diukur melalui indikator- indikator  yang  dipandang  mewakili program  tersebut.  Sehingga  dengan menilai  indikator  tersebut  diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.
1. Manajemen Perubahan a.  Penyusunan Tim Kerja b.  Dokumen  Rencana  Pembangunan Zona Integritas c.  Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas d.  Perubahan  Pola  Pikir  dan  Budaya Kerja 2. Penataan Tata Laksana a.  Prosedur  Operasional  tetap  (SOP) Kegiatan Utama b.  E-Office c.  Keterbukaan Informasi Publik 3. Penataan  Sistem  Manajemen  Sumber Daya Manusia a.  Perencanaan  Kebutuhan  Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi b.  Pola Mutasi Internal Pengukuran c.  Pengembangan  Pegawai  Berbasis Kompetensi Pengukuran d.  Penetapan Kinerja Individu e.  Penegakan  Aturan  Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Pengukuran f.  Sistem Informasi Kepegawaian 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja a.  Keterlibatan Pimpinan b.  Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 5. Penguatan Pengawasan a.  Pengendalian Gratifikasi b.  Penerapan  Sistem  Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) c.  Pengaduan Masyarakat
d. Whistle Blowing System e.  Penanganan Benturan Kepentingan
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik a.  Standar Pelayanan b.  Budaya Pelayanan Prima c.  Penilaian Kepuasan  Terhadap Pelayanan

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kulitatif  deskriptif, yaitu  penelitian  yang memanfaatkan  data  kualitatif  dan dijabarkan secara deskriptif. Teknik menentukan informan penelitian menggunakan metode purposive sampling , yaitu teknik pengambilan  sumber  data  dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Kriteria  pemilihan  informan  dalam penelitian ini adalah pegawai yang secara langsung  terlibat  dalam  implementasi pembangunan  zona  integritas  pada Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Pekalongan, meliputi: Kepala Subbag Tata Usaha;  Tim Pembangunan Zona Integritas; Agen Perubahan; Pegawai. Teknik  pengumpulan  data  melalui wawancara, observasi dan pengumpulan data  sekunder  berupa  data  statistik, laporan dan dokumen perundangan. data yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis secara sistematis dengan langkah reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan keimpulan dan verifikasi.
Keabsahan  data  diolah  dengan menggunakan  teknik  triangulasi,  yaitu teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai  teknik  pengumpulan  data  dan sumber  data  yang  telah  ada  (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi  sumber  data,  yaitu  menggali kebenaran  informasi  tertentu  dengan menggunakan  berbagai  sumber  data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil  observasi  atau  juga  dengan mewawancarai  lebih  dari  satu  subjek yang  dianggap  memiliki  sudut  pandang yang berbeda.
Wawancara  secara  bebas  dilakukan kepada pegawai yang terlibat dalam Tim Pembangunan  Zona  Integritas  Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Pekalongan,  yaitu  Bidang  Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan  Manajemen  SDM,  Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan,  dan  Peningkatan  Kualitas Pelayanan  Publik.  Hasil  wawancara kemudian dikombinasikan dengan obeservasi dan studi dokumen, dalam hal ini  dokumen  Lembar  Kerja  Evaluasi (LKE). Dalam  penelitian  ini  peneliti  sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas  area penguatan pengawasan. Sehingga peneliti tidak hanya berperan sebagai pengambil dan  pengolah  data,  akan  tetapi  menjadi teman  dari  informan  atau  subyek penelitian.  Keterlibatan  peneliti  secara langsung dan aktif dengan informan dan sumber data  lainnya  dapat  dikatakan sebagai  pengamat  penuh.  Sehingga  hasil penelitian akan lebih valid adan akurat.

## HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian A. Implementasi Pembangunan Zona Integritas pada Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten Pekalongan Implementasi  Pembangunan  Zona Integritas  pada  Kantor  Kementerian
Agama  Kabupaten  Pekalongan  secara resmi  ditunjuk  oleh  Kantor  Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa Tengah menjadi pilot project tahun 2020. Meski  pencanangan  pembengunan  Zona Integritas sudah dimulai pada tahun 2017 dengan penandatanganan pakta integritas bagi pegawai. Menurut  Muqodam  (2021)  bahwa implementasi pembangunan zona integritas  sudah  mengikuti  ketentuan yang  ada.  Evaluasi  dari  tim  penilai internal  sudah  diupayakan  untuk dilengkapi sesuai dengan indikator pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Perubahan sarana  dan  prasarana  juga  sudah menyesuaikan  dengan  hasil  evaluasi  tim penilai internal.  Untuk sosialisasi diharapkan  seluruh  pegawai  bisa  ikut menyampaikan melalui media sosial, agar
gaung  zona  integritas  tersampaikan kepada masyarakat luas.
Berdasarkan  wawancara  dengan Sujud  (2021)  menyatakan  bahwa implementasi pembangunan zona integritas  masih  sebatas  pemenuhan evidence atau  Lembar  Kerja  Evaluasi (LKE).  Penguatan  zona  integritas  belum menyentuh pada perubahan mind-set dan budaya kerja pegawai.
Senada  dengan  pernyataan  Sujud
(2021),  Suningsih  (2021),  Raharjo
(2021),  Baroroh  (2021),  Purwaningsih
(2021) menyatakan bahwa implementasi zona integritas hanya sebatas memenuhi evidence saja.  Perubahan mind-set pada zona  integritas  dari  level  pimpinan sampai  pegawai  belum  optimal,  masih sebatas slogan saja belum menguat pada perilaku. Implementasi  Pembangunan  Zona
Integritas  pada  Kantor  Kementerian Agama  Kabupaten  Pekalongan  dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Manajemen Perubahan a.  Peningkatan  Komitmen  Seluruh Jajaran Pimpinan dan Pegawai -  Tim kerja telah terbentuk dengan prosedur yang jelas dan mewakili seluruh unsur; -  Rencana  kerja  dengan  target- target yang relevan dengan tujuan pembangunan  ZI  terlaksana  dan dipublikasikan. b.  Terjadinya  Perubahan  Pola  Pikir Dan Budaya -  Semua  anggota  terlibat  dalam pembangunan ZI;
-  Agen  perubahan  berkontribusi terhadap perubahan; -  Hasil  monev  terlihat  berjalannya pembangunan ZI dengan baik. c.  Menurunnya  Resiko  Kegagalan Yang  Disebabkan  Kemungkinan Timbulnya  Resistensi  Terhadap Perubahan -  Komitmen bersama melalui penandatanganan Pakta Integritas; -  Sosialisasi & internalisasi rencana kerja,  kode  etik  ASN,  budaya melayani,  anti  korupsi,  benturan kepentingan, pengaduan
masyarakat,  WBS,  SPIP  dan pelayanan  prima  melalui  apel pagi,  pembinaan  pegawai,  dan terintegrasi  dengan  berbagai kegiatan lainnya. 2. Penataan Tata Laksana a.  Peningkatan Penggunaan Teknologi  Informasi  dalam  Proses Penyelenggaraan Manajemen Pemerintahan -  Sistem pengukuran kinerja berupa  e-MPA, e-Monev, e-Smart DJA, Simak BMN, SAIBA; -  Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi berupa SIMPEG; -  Pelayanan kepada publik menggunakan teknologi informasi  berupa  SIMKAHWEB, SISKOHAT, dan SIMPATIKA. b.  Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas  Proses  Manajemen Pemerintahan -  Menerapkan  SOP  mengacu  pada peta proses bisnis & dievaluasi; -  Memiliki  Tim  Pejabat  Pengelola Informasi  Publik  (PPID)  yang menyampaikan  informasi  ke publik  melalui  web,  Youtube, facebook dll yang memungkinkan publik dapat mengakses informasi dengan mudah ; -  Manajemen  berbasis  IT  dan inovasi yang dikembangkan membantu bagi pemangku kepentingan  dan  publik  untuk lebih  mudah,  cepat,  efektif  dan efisien mendapatkan pelayanan. c.  Peningkatan Kinerja -  Komunikasi dengan masyarakat/ stakeholder melalui pengelolaan  efektifitas  media, dapat menghindari potensi terjadinya penyimpangan; -  Penggunaan  IT  dalam  proses penyelenggaraan manajemen telah dirasakan manfaatnya yaitu cepat, jelas, mudah dan transparan  dan  hal  ini  secara otomatis sebagai upaya menghindari gratifikasi, suap dan kolusi, disamping akan
berdampak  pada  peningkatan kualitas  pelayanan  publik  dan kinerja unit. 3. Penataan  Sistem  Manajemen  Sumber Daya Manusia a.  Peningkatan  Ketaatan  Terhadap Pengelolaan SDM -  Ketaatan  dan  komitmen  seluruh jajaran  pimpinan  dan  pegawai terhadap  penggunaan  presensi sidik  jari,  SIMPEG,  dan  sistem laporan kinerja; -  Mengimplementasikan  seluruh aturan disiplin dan/atau kode etik yang ditetapkan. b.  Peningkatan  Transparansi  dan Akuntabilitas Pengelolaan SDM
-  Kebutuhan  pegawai  dan  mutasi disusun  mengacu  kepada  ANJAB dan ABK;
-  Data  kepegawaian  dapat  diakses oleh pegawai & dimutakhirkan;
-  Pola  mutasi  dilakukan  sesuai regulasi dan merit sistem.
c.  Peningkatan Disiplin SDM -  Pegawai memperoleh kesempatan  yang  sama  untuk mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi lainnya; -  Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi dan  perjanjian  kinerja  selaras dengan  sasaran  kinerja  pegawai (SKP); -  Disiplin pegawai meningkat dengan penerapan presensi menggunakan IT. d.  Peningkatan Efektivitas Manajemen  dan  Profesionalisme SDM -  Kesempatan mengikuti diklat/pelatihan pegawai berdampak peningkatan kompetensi, profesionalitas pegawai dan berkontribusi positif terhadap capaian kinerja; -  Monev  secara  berkala  menjadi bagian  penting  dari  manajemen SDM  yang  berdampak  positif terhadap meningkatnya akuntabilitas kinerja, penyusunan laporan  kinerja  tepat  waktu  dan pelaporan kinerja telah memberikan  informasi  tentang kinerja. 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja a.  Peningkatan Kinerja Instansi -  Keterlibatan  pimpinan  dalam penyusunan perencanaan, penyusunan  perjanjian  kinerja berdampak positif terhadap peningkatan kinerja; -  Kapasitas SDM yang berkompeten dalam  mengelola  akuntabilitas memberikan manfaat pada peningkatan  kinerja,  capaian penyerapan  anggaran  setiap bulannya sesuai target. -  Memiliki  dokumen  perencanaan lengkap  DIPA.  Renstra,  RKAKL, RKT  dan  perencanaan  telah berorientasi hasil; -  Kantor  Kementerian  Agama  Kab. Pekalongan melaksanakan evaluasi  kinerja  dan  anggaran setiap  triwulan  menjadi  dasar untuk  optimalisasi  peningkatan kinerja instansi. b.  Peningkatan Akuntabilitas -  Upaya  peningkatan  kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja yang didukung  teknologi  informasi mampu  memberikan  manfaat dalam  pencapaian  kinerja  dan terhindar  dari  penyelewengan (tindakan korupsi); -  Memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU)  yang  indikatornya  telah SMART  mampu  memberikan manfaat  untuk  mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih pada tahun terakhir. Hal ini akan bermanfaat  sebagai  acuan  untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya; -  Mendapatkan beberapa pengakuan/penghargaan dari KPPN presentasi dari Kementerian Keuangan. 5. Penguatan Pengawasan
a.  Pengendalian Gratifikasi
-  Tersosialisasinya  Pengendalian Gratifikasi  melalui  media  sosial dan pembinaan pegawai -  Terdokumennya laporan Pengendalian Gratifikasi b.  Penerapan  Sistem  Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) -  Terbentuknya Satgas SPIP -  Tersusunnya matrik peta risiko -  Terlaksananya pengendalian resiko -  Tersosialisinya  Media  Informasi SPIP c.  Pengaduan Masyarakat -  Tersedianya  kontak  Pengaduan Masyarakat d. Whistle Blowing System -  Terlaksananya  Sosialisasi  WBS internal e.  Penanganan Benturan Kepentingan -  Terlaksananya Pemetaan Benturan Kepentingan -  Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan -  Terlaksananya  Tindak  lanjut Benturan Kepentingan -  Terdokumennya Evaluasi benturan kepentingan 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik a.  Standar Pelayanan -  Tersusunnya  standar  layanan pelatihan -  Terciptanya maklumat layanan -  Tersusunnya SOP layanan -  Terlaksananya  review  layanan dan SOP b.  Budaya Pelayanan Prima -  Terlaksanannya pelatihan budaya layanan prima -  Tersosialisasinya budaya layanan prima dalam media sosial -  Terlaksananya pemberian reward dan punishment -  Terciptanya Inovasi Layanan c.  Penilaian Kepuasan  Terhadap Pelayanan -  Terlaksanannya survey kepuasan masyarakat -  Terdokumennya  hasil  survey kepuasan masyarakat 7. Inovasi  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten Pekalonagan a. Tagline SIMPATIK, Simpel, Moderat, Pasti dan Menarik b.  KUAT  RAGA,  Kerukunan  dan Penguatan Moderasi Beragama c.  PEKA, Peduli Kepada Sesama d.  BERIBADAH,  Bersih – Bersih Rumah Ibadah e.  BICARA,  Bincang-Bincang  Antar Umat Beragama f.  CERITA, Ceramah Toleransi Beragama g.  KAPTEN, merupakan portal informasi  untuk  mempermudah masyarakat  dalam  mengakses layanan  dan  informasi  yang diberikan Kantor Kemenag Kabupaten  Pekalongan.  Selain berisi informasi untuk masyarakat, juga  berisi  daftar  aplikasi  yang sering  digunakan  oleh  pegawai  di lingkungan  Kantor  Kementerian Agama Kabupaten Pekalogan. h.  SIPECUT, merupakan sebuah inovasi  sebagai  upaya  memangkas proses  birokrasi  pengajuan  cuti pegawai. Pegawai dapat mengajukan  permohonan  cuti melalui  aplikasi,  kemudian  atasan dapat  menyetujui  atau  menolak permohonan izin cuti yang diajukan oleh  pegawai.  Petugas  admin aplikasi  bertugas  memverifikasi dan  validasi  berkas  permohonan izin cuti pegawai. i.  KPSS, berisi daftar layanan Kementerian  Agama  Kabupaten Pekalongan  yang  dapat  diakses langsung  oleh  masyarakat  dengan mengedepankan  pelayanan  yang bersifat  mandiri  yaitu  pengguna dapat memilih, mengunggah ( upload ) dokumen, melacak permohonan layanan dan memberikan peringkat pada pelayanan secara mandiri. B. Penilaian  Pembangunan  Zona Integritas pada Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Setelah ditunjuk menjadi pilot project , Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten
Pekalongan  langsung  mengikuti  tahapan penilaian. Dimulai dari penilaian mandiri memperoleh  nilai  91,84.  Perolehan  nilai mandiri  tersebut  menentukan  untuk mengikuti  tahapan  penilaian  berikutnya dari  Tim  Penilai  Internal  Inspektorat Jenderal  Kementerian  Agama.  Pada tahapan tersebut diperoleh nilai 87,88.
Setelah  dinyatakan  lolos  pada  tahap penilaian  internal,  kemudian  mengikuti tahapan  penilaian  berikutnya  dari  Tim
Penilai  Eksternal,  yaitu  Kementerian PAN/RB.  Pada  tahap  ini  tidak  mudah karena harus menyusun survey kepuasan layanan masyarakat. Tim Penilai Eksternal  telah  melakukan  penilaian Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Pekalongan pada 28 Oktober 2021.
C. Temuan Penelitian Implementasi  pembangunan  zona integritas  pada  Kantor  Kementerian Agama  sudah  pada  tahap  penilaian eksternal. Ada beberapa temuan penelitian  yang  dapat  diuraikan  sebagai berikut: 1. Area Manajemen Perubahan Pada  area  manajemen  perubahan, target  yang  ingin  dicapai  dalam program  ini  seperti  meningkatnya komitmen  seluruh  jajaran  pimpinan dan pegawai dan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja belum optimal. Komitmen  dan  perubahan  pola  pikir dan budaya kerja hanya pada sebagian pimpinan dan anggota tim. Role model pimpinan juga belum berperan dalam implementasi  pembangunan  zona integritas. 2. Area Penataan SDM Pada area penataan SDM, target yang ingin  dicapai  dalam  program  ini seperti meningkatnya efektivitas manajemen  SDM  belum  optimal.  Hal ini  ditandai  dengan  masih  terdapat pegawai yang pembagian kerja belum proporsional.
3. Area Penguatan Pengawasan Pada  area  penguatan  pengawasan, target  yang  ingin  dicapai  dalam program  ini  seperti  menurunnya tingkat  penyalahgunaan  wewenang
belum optimal. Hal ini ditandai dengan pengendalian gratifikasi belum terlaksana dengan baik. 4. Monitoring dan Evaluasi Monitoring  dan  evaluasi  belum dilaksanakan  untuk  masing-masing area.  Implementasi  pembangunan zona integritas masih pada pemenuhan  dokumen  lembar  kerja evaluasi. 2. Pembahasan Strategi Implementasi Pembangunan Zona Integritas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan Berdasarkan hasil penelitian terdahulu  diantaranya,  (Ari  Cahyono  & Raka Suardana, 2021), (Gani, 2019), (Julia et  al.,  2019),  (Mosepa,  H  Andri,  Agus Abdur  Rahman,  2018),  (Widarti  & Madalina, 2018), (Wilujeng & Pramudyastuti, 2020), menyatakan bahwa faktor yang menghambat implementasi pembangunan zona integritas  diantaranya  adalah  sosialisasi, sumber  daya  manusia, komitmen pegawai, anggaran, sarana dan prasarana, struktur  organisasi  dan  mekanisme penilaian yang rumit. Korelasi  temuan  penelitian  dengan teori  Edward  III  bahwa  implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut:
1. Komunikasi Faktor  komunikasi  atau  sosialisasi terhadap implementasi pembangunan zona integritas sudah berjalan dengan baik.  Komunikasi  antara  pimpinan dengan  pegawai  disampaikan  dalam setiap kegiatan. Begitu pula sosialisasi sudah  diinformasikan  pada  media yang  ada  baik  media offline maupun online . Masalah  lain  timbul  dari  faktor komunikasi  adalah  esensi  yang disampaikan tidak bisa efektif karena tidak  dibarengi  dengan  keteladanan pimpinan. Role  model pimpinan  yang menjadi  teladan  bagi  pegawai  akan lebih efektif dalam
mengkomunikasikan implementasi kebijakan. 2. Sumber Daya Faktor sumber daya meliputi manusia dan anggaran penting dalam implementasi kebijakan. Faktor sumber daya manusia perlu perhatian lebih pada implementasi pembangunan  zona  integritas.  SDM merupakan  aktor  kebijakan,  maka penataan  SDM  perlu  diefektifkan sesuai dengan pemetaan yang dilakukan. Sumber  daya  anggaran  memang terbatas.  Namun  mengikuti  arahan Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama  Provinsi  Jawa  Tengah,  bahwa untuk mensukseskan program Kementerian  Agama  tidak  bisa berjalan  sendiri,  harus  kolaborasi dengan  satuan  kerja  lain,  termasuk kolaborasi anggaran. Kolaborasi anggaran  tersebut  digunakan  untuk memenuhi sarana dan prasarana yang menunjang implementasi kebijakan. 3. Disposisi Faktor  disposisi  berkaitan  dengan komitmen  dan  kepatuhan  para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan  yang  telah  ditetapkan. Komitmen  ini  penting  dan  menjadi hambatan dalam implementasi pembangunan  zona  integritas  pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Komitmen ini harus  terus  diinternalisasi  pada pimpinan maupun pegawai. 4. Struktur Birokrasi Struktur  birokrasi  berkenaan  dengan pembagian  kerja,  wewenang  dan tanggung  jawab.  Struktur  birokrasi menjadi hambatan terkait dengan pola mutasi  pegawai  yang  belum  efektif, pembagian kerja yang belum proporsional. Hambatan  dari  satuan  kerja  yang sudah melakukan implementasi pembangunan  zona  integritas  dapat dijadikan pelajaran bagi satuan kerja lain, termasuk  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten Pekalongan. Strategi Implementasi Pembangunan Zona
Integritas  dapat  diuraikan  sebagai berikut: 1.  Keteladanan Pimpinan Dalam  hal  implementasi  kebijakan publik,  pimpinan  harus  menjadi role- model dalam  setiap  kebijakan,  termasuk kebijakan  implementasi  pembangunan zona  integritas.  Keteladanan  pimpinan tersebut  akan  menjadi  contoh  panutan bagi  pegawai  lain.  Kebijakan  akan  lebih efektif  jika  menggunakan  pendekatan top-down . Mengingat Pembangunan Zona Integritas  merupakan  amanat  presiden guna  mensukseskan  program  reformasi birokrasi. Dalam  mewujudkan  hasil  yang diinginkan tersebut membutuhkan perjuangan  dan  komitmen  penuh  dari unsur  pegawai  (mulai  dari  tataran pimpinan  sampai  bawahan).  Pimpinan satuan  kerja  memiliki  pengaruh  yang besar  dalam  menularkan  virus-virus integritas. Dibutuhkan seorang pemimpin yang  benar-benar  dapat  mengelola  dan menerapkan  kebijakan  strategis  dalam menciptakan  lingkungan  birokrasi  yang efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk membentuk karakter pimpinan  yang  teladan  bisa  dengan internalisasi nilai budaya kerja Kementerian  Agama,  meliputi  integritas, profesionalitas,  inovasi,  tanggung  jawab dan  keteladanan.  Cara  lain  bisa  dengan menyelenggarakan  kegiatan character building bagi pimpinan atau pegawai.
2.  Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan aktor  kebijakan.  Sebagai  aktor  dituntut untuk memiliki kompetensi. Berdasarkan (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  38  Tahun  2017  Tentang  Standar Kompetensi  Jabatan  Aparatur  Sipil Negara,  2017)  menyebutkan  bahwa Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  harus memiliki kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan  dan  karakteristik  berupa pengetahuan, keterampilan  dan perilaku yang  diperlukan  dalam  melaksanakan tugas jabatan. Selain kompetensi, komitmen pegawai penting dalam mencapai tujuan
organisasi,  yaitu  internalisasi  nilai Pembangunan  Zona  Integritas  menuju WBK/WBBM.  Perubahan  pola  pikir  dan budaya kerja pegawai sebagai bagian dari manifestasi  pencegahan  korupsi  dan pelayanan publik yang prima merupakan hasil  yang  diinginkan  dari  proses implementasi pembangunan zona integritas. 3.  Sarana dan Prasarana Sarana dan prasaran juga mendukung dalam  implementasi  pembangunan  zona integritas.  Seperti  ruang,  peralatan  dan mesin,  media  sosialisasi.  Sarana  dan Prasarana  menjadi  pendukung  untuk memudahkan  sistem  organisasi  yang mempersempit  celah  tindakan  KKN  dan memudahkan layanan kepada masyarakat.  Pemenuhan  sarana  dan prasarana  bisa  dialokasikan  anggaran yang  memadai.  Bisa  juga  dengan mekanisme kolaborasi dengan seksi yang lain  dalam  rangka  mencapai  tujuan organisasi. 4.  Sosialisasi Sosialisasi digunakan untuk menginformasikan  kebijakan  kepada pegawai  atau  masyarakat.  Pilihan sosialisasi  bisa  disesuaikan  dengan kebutuhan,  mana  yang  dipandang  lebih efektif  dan  efisien.  Ada  pilihan  media sosial, spanduk informasi, maupun media elektronik. 5.  Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk  memastikan  bahwa  implementasi pembangunan  zona  integritas  telah sesuai  dengan  target  yang  ditentukan. Berdasarkan  hasil  monitoring  dan evaluasi terhadap rencana kerja pembangunan  zona  integritas,  dapat disusun rencana aksi tindak lanjut,  yang kemudian  disusun  laporan  aksi  tindak lanjut. Tim monitoring dan evaluasi bisa dipilih dari pegawai yang berkompeten. Tabel 2 Hambatan dan Solusi Implementasi Pembangunan Zona Integritas No Hambatan Solusi 1. Keteladanan Pimpinan - Internalisasi nilai budaya kerja Kementerian Agama - Pembangunan karakter (character building) 2. Sumber Daya Manusia - Internalisasi nilai budaya kerja Kementerian Agama - Pemetaan pegawai 3. Sarana dan Prasarana Melakukan kolaborasi dengan satuan kerja lain untuk memenuhi sarana dan prasarana 4. Sosialisasi Memanfaatkan media offline dan online 5. Monitoring dan Evaluasi Membentuk  tim  monitoring  dan  evaluasi atas  implementasi  pembangunan  zona integritas Sumber: Kantor Kementerian Agama Kab. Pekalongan, 2021

## PENUTUP
1. Simpulan Implementasi  Pembangunan  Zona Integritas dapat dicapai dengan memenuhi  semua  indikator-indikator komponen  pengungkit  dan  komponen hasil.  Indikator  tersebut  dibuktikan dengan evidence atau  Lembar  Kerja Evaluasi (LKE) yang akan dinilai oleh Tim Penilai. Selain itu tidak kalah penting adalah bagaimana  implementasi  pembangunan zona  integritas  tidak  hanya  sebatas slogan  saja,  tidak  hanya  pemenuhan lembar  kerja  evaluasi.  Keteladanan Pimpinan  sebagai role-model yang  akan menjadi contoh teladan bagi pegawai lain. Sutau  kebijakan  akan  lebih  efektif  jika menggunakan  pendekatan top-down . Mengingat Pembangunan Zona Integritas merupakan  amanat  presiden  guna mensukseskan program reformasi birokrasi. Sumber Daya Manusia sebagai aktor  kebijakan  juga  harus  memiliki kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan  dalam  melaksanakan  tugas jabatan.  Selain  kompetensi,  komitmen pegawai penting dalam mencapai tujuan organisasi,  yaitu  internalisasi  nilai Pembangunan  Zona  Integritas  menuju WBK/WBBM.
Sarana  dan  Prasarana  digunakan sebagai  pendukung  untuk  memudahkan sistem  organisasi  yang  mempersempit celah  tindakan  KKN  dan  memudahkan layanan  kepada  masyarakat.  Untuk memenuhi  sarana  dan  prasarana  bisa melakukan  kolaborasi  dengan  satuan kerja  lain.  Sosialisasi  digunakan  sebagai media  penyampaian  informasi  kepada pegawai dan masyarakat.  Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa implementasi pembangunan zona integritas telah sesuai dengan target yang ditentukan. Berdasarkan hasil monitoring dan  evaluasi  terhadap  rencana  kerja pembangunan  zona  integritas,  dapat disusun rencana aksi tindak lanjut,  yang kemudian  disusun  laporan  aksi  tindak lanjut.
2. Rekomendasi Hasil  penelitian  ini  memberikan rekomendasi dalam Implementasi Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju WBK/WBBM, bahwa implementasi pembangunan zona integritas tidak hanya sebatas slogan saja dan hanya memenuhi lembar  kerja  evaluasi,  namun  harus diupayakan  merubah  pola  pikir  ( mind- set ) dan budaya kerja dari masing-masing stakeholder. Strategi Implementasi Pembangunan  Zona  Integritas  pada Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Pekalongan  tersebut  dapat  dijelaskan sebagai berikut: a. Keteladanan Pimpinan Dalam  hal  implementasi  kebijakan publik,  pimpinan  harus  menjadi  role- model dalam setiap kebijakan, termasuk kebijakan  implementasi  pembangunan zona integritas. Dalam mewujudkan hasil yang  diinginkan  tersebut  membutuhkan perjuangan  dan  komitmen  penuh  dari unsur  pegawai  (mulai  dari  tataran pimpinan  sampai  bawahan).  Pimpinan satuan  kerja  memiliki  pengaruh  yang besar  dalam  menularkan  virus-virus integritas. Dibutuhkan seorang pemimpin yang  benar-benar  dapat  mengelola  dan mengimplementasikan kebijakan strategis  dalam menciptakan lingkungan birokrasi  yang  efektif,  efisien,  dan akuntabel.
b. Sumber Daya Manusia Sumber  daya  manusia  merupakan aktor  kebijakan.  Sebagai  aktor  dituntut untuk memiliki kompetensi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  38  Tahun  2017  tentang  Standar Kompetensi  Aparatur  Sipil  Negara menyebutkan  bahwa  Aparatur  Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan  dan  karakteristik  berupa pengetahuan, keterampilan  dan perilaku yang  diperlukan  dalam  melaksanakan tugas jabatan. Selain kompetensi, komitmen pegawai penting dalam mencapai tujuan
organisasi,  yaitu  internalisasi  nilai Pembangunan  Zona  Integritas  menuju WBK/WBBM.  Perubahan  pola  pikir  dan budaya kerja pegawai sebagai bagian dari manifestasi  pencegahan  korupsi  dan pelayanan publik yang prima merupakan hasil  yang  diinginkan  dari  proses implementasi pembangunan zona integritas. c. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasaran juga mendukung dalam  implementasi  pembangunan  zona integritas.  Seperti  ruang,  peralatan  dan mesin,  media  sosialisasi.  Sarana  dan Prasarana  menjadi  pendukung  untuk memudahkan  sistem  organisasi  yang mempersempit  celah  tindakan  KKN  dan memudahkan layanan kepada masyarakat.  Pemenuhan  sarana  dan prasarana  bisa  dialokasikan  anggaran yang  memadai.  Bisa  juga  dengan mekanisme kolaborasi dengan seksi yang
lain  dalam  rangka  mencapai  tujuan organisasi. d. Sosialisasi Sosialisasi digunakan untuk menginformasikan  kebijakan  kepada pegawai  atau  masyarakat.  Pilihan sosialisasi  bisa  disesuaikan  dengan kebutuhan,  mana  yang  dipandang  lebih efektif  dan  efisien.  Ada  pilihan  media sosial, spanduk informasi, maupun media elektronik.
e. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk  memastikan  bahwa  implementasi pembangunan  zona  integritas  telah sesuai  dengan  target  yang  ditentukan. Berdasarkan  hasil  monitoring  dan evaluasi terhadap rencana kerja pembangunan  zona  integritas,  dapat disusun rencana aksi tindak lanjut,  yang kemudian  disusun  laporan  aksi  tindak lanjut. Tim monitoring dan evaluasi bisa dipilih dari pegawai yang berkompeten.

## DAFTAR PUSTAKA
Ari Cahyono, D., & Raka Suardana, I. (2021). Strategi Pembangunan Zona Integritas. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 10 (7), 574 – 589.
Gani, Y. (2019). Implementasi Pembangunan Zona Integritas dalam Pelayanan Publik Polri.
Jurnal Ilmu Kepolisian , 13 (2), 138 – 147.
Hanafi, A. S., & Harsono, M. (2020). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Pembangunan Zona  Integritas  pada  Kementerian  Perindustrian. Jurnal  Informasi  Dan  Komunikasi Administrasi Perkantoran , 4 (1), 31 – 37.
Indah.  (2021). 54  Satker  Dinilai  Layak  Jadi  Percontohan  Zona  Integritas .  Kemenag.Go.Id. https://kemenag.go.id/read/54-satker-dinilai-layak-jadi-percontohan-zona- integritas-doxxj
Julia, H., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (2019). Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di BBWS Pemali Juana Semarang. Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi Publik , 1 (1), 25 – 42. Kadir,  Y.  (2018). Membangun  Zona  Integritas  Dalam  Upaya  Pencegahan  Korupsi  Di Kabupaten Gorontalo . January .
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 52 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK, 39 1 (2014).
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, 108 (2017).
Mosepa,  H  Andri,  Agus  Abdur  Rahman,  F.  R.  (2018).  Pembangunan  Zona  Integritas  di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang. Jurnal Hukum Peratun , 1 (2), 183 – 202.
Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, 1999 1 (2004).
Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara, 1 (2019).
Sugiyono. (2019). Statistika untuk Penelitian . Alfabeta.
Widarti,  T.,  &  Madalina,  M.  (2018).  Penerapan  Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Pemerintah Kota Yogyakarta. Res Publica , 2 (1), 101 – 118.
Wilujeng, D. S., & Pramudyastuti, O. L. (2020). Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah  Bebas  Dari  Korupsi  dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  Melayani  (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang). Journal of  Economic,  Management,  Accounting  and  Technology , 3 (2),  127 – 135.
https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286