## PROGRAM EVALUATION OF CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT AT TEACHER WORKING GROUF IN KECAMATAN MAKASAR KOTA JAKARTA TIMUR
Zainuddin 1 ,Suryadi 2 , Nurhatati Fuad 3
Universitas Negeri Jakarta 1 udinsiata@gmail.com
2 hcsuryadi.unj@gmail.com 3 nurhatatti@gmail.com
Abstract: The  purpose  of  the  study  is  to  evaluate  implemention  of  the  continuing  professional development program in KKG at antecedent, transaction, and outcomes  levels, the study was carried cut using Stkaes’ contienance evaluation model and contiuned in KKG at Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur. The data were collected through participant observation using interviewobservation document study and questionare the result of the study showed that at the antecedent  level there was stell lack of suffort from ical government such as prowding recource persons gudance and finding at transaction level at the showed that the planning and implementation of continuing professional development  was not based on the needs of teacher competences and carier and there was no feed back an in continuing and the evaluation of the outcomes level the product of continuing professional development has not been used for upgrading Teachers cariers. The conclusion of the study was that the implementation of the continuing professional development program in KKG is less effective and efficien the lock at the local government support to the program icads to an overall in effective and in efficient planning progress, monitoring and evaluation program Allthought the outcomes from the program effech the result of performance appraisal and students achievment it didnot contribute to competencies and carier upgrading, itis recomemded that the local government needs. to improve teachers  management  and  support  the  program  especially  in  improving  techers  capital  in comprehensive and strategic ways.
Keywords : Continuing professional development, teacher working group education.

## 1. PENDAHULUAN
Kegiatan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan suatu program yang dikenal sebagai  evaluasi  program.  Terdapat  beberapa  definisi  tentang  evaluasi  yang  dikenal  sebagai evaluasi program. Terdapat beberapa definisi tentang evaluasi yang dikemukakan oleh pakar, diantaranya:  Blaine  R.  Worthen  dan  James  R.  Sanders,  (1987:  22)  mengatakan  bahwa: “ evaluation is the detrmination of a thing’s value ”. Muriel J. Haris, (2010: 5) menyatakan bahwa evaluasi  mencakup  langkah-langkah  menentukan  dan  menggambarkan  kegtiatan  proses evaluasi, analisis data dan menyebarkan hasil dengan cara memastikan bahwa evaluasi berguna untuk para pemangku kepentingan.
Evaluasi program menurut Joint Committee yang dikutip Brinkerhoff, (1985: xv) adalah “ evaluation as the systematic investigation of the worth or merit of some ”. Selanjutnya menurut Alkin, Marvin C., (2011: 9) menjelaskan bahwa: “ evaluation is judging the merit or worth of an entity ”. Diartikan bahwa evaluasi adalah menilai manfaat atau nilai suatu obyek, evaluasi lebih berorientasi  pada  pengambilan  keputusan.  Menurut  Tyler  yang  dikutip  oleh  Arikunto  dan Jabar, (2010: 5) evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat terealisasikan.
Konsep program yang Dievaluasi
1. Program  Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Program  pengembangan  berkelanjutan  merupakan  salah  satu  program  yang mendukung  guru  dalam  menjalankan  tugasnya  yaitu  meningkatkan  dan  mengembangkan
kualifikasi akademik dan kompetisi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
Menurut Day dalam Goodall, (2005: 6) pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan  segala  pengalaman  belajar  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  sadar  dan terencana serta memiliki manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada individu, kelompok  atau  sekolah  untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  kelas.  Menurut Hammond dalam Evans, (2002: 125) kegiatan keprofesian berkelanjutan guru merupakan proses dalam meningkatkan status profesionalisme guru melalui pengembangan kompetensi terkait dengan keprofesiannya dan meningkatkan kesadaran ilmu pengetahuannya.
Sedangkan  Kennedy,  (2005:  235-250)  mendeskripsikan  sembilan  model pengembangan Koprofesian berkelanjutan, yaitu: (1) Pelatihan, fokus kepada keterampilan yang diberikan oleh pakar dengan sedikit Praktek; (2) Award bearing , merupakan perantara dari  pendidikan perguruan tinggi dengan kondisi pelaksanaan dilapangan; 3) Deficit , untuk memenuhi  kekurangan  dari  masing-masing  individu  guru;  4) Cascade ,  pelatihan  yang dilakukan melalui desiminasi dari salah seorang guru di sekolah; (4) Standard based , pelatihan berdasarkan  standar  yang  sudah  ditetapkan;  (5) Coaching /mentoring,  pengembangan coaching /  mentoring  bersama  kolega  kerja;  6) Community  of  practice ,  pelatihan  melalui kelompok kerja; (7) Action research , pembelajaran dengan melakukan praktek pengajaran yang  sudah  diatur;    (8)  Transformative, integrasi  dari  bebrapa  tipe  model  yang  berbeda dengan kesadaran yang tinggi dan pengawasan dalam pelaksanaannya.
Lieberman  dalam  Jo  Rose  dan  David  Reynolds,  (2007:  219)  mengklasifikasikan pengembangan keprofesian berkelanjutan menjadi tiga tipe, yaitu pengajaran langsung ( direct teaching ) seperti kursus, workshop, dan sebagainya; pembelajaran di sekolah, seperti peer coaching, critical friendships, mentoring, penelitian tindakan kelas dan tim perencana bidang studi;  dan  pembelajaran  di  luar  sekolah,  seperti learning  networks, studi  visit  kerjasama sekolah dengan universitas, dan sebagainya.
2. Sumber Daya Manusia Di Bidang Pendidikan
Angela Baron & Michael Armstrong, (2007: 21) menyatakan bahwa human capital: “the stock of accumulated knowledge, skills, experience, creativity and other relevant workforce attributes”. Modal akumulasi berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kreativitas dan atribut yang relevan lainnya yang dimiliki pegawai. Selanjutnya Jhon R. Schermerhorn, JR., (2013:  20) menjelaskan:  “ human  capital  is  the  economic  value  of  people  with  job-relevant knowledge, skills, abilities, experience, ideas, energies, and commitments .
Jac  Fitz  Enz  mengemukakan  ba hwa: “ human capital  is  the  combination  of employee skills,  motivation,  engagement,  and  commitment ”. Human  capital adalah  kombinasi  dari keterampilan, motivasi, keterlibatan dan komitmen pegawai. Berdasarkan definisi-definisi tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa human  capital adalah  kombinasi  dari  pengetatuan, keterampilan,  inovasi  dan  kemampuan  seseorang  untuk  menjalankan  tugasnya  sehingga dapat  menciptakan  suatu  nilai  untuk  mencapai  tujuan.  Oleh  karena  itu,  investasi  dalam human capital dinilai penting untuk pengembangan dan pencapaian tujuan organisasi.
3. Kelompok Kerja Guru (KKG)
Berdasarkan penjelasan Peraturan pemerintah nomor 74 Tahun 2008 Pasal 47 ayat 4, pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Guru dilakukan dalam berbagai kegiatan keprofesionalan  yang  diselenggarakan  anara  lain  melalui  Kelompok  Kerja  Guru  (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Pengawas sekolah (KPPS), dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah  (MKPS). Kelompok Kerja Guru (KKG) adalah wadah kegiatan profesional bagi Guru SD/MI/SDLB di tingkat kecamatan yang terdiri dari sejumlah guru dari sejumlah sekolah. Sedangkan MGMP adalah wadah kegiatan profesional bagi para guru  mata  pelajaran  yang  sama  pada  jenjang  SMP/MTs/SMPLB,  SMA/MA/SMALB,  dan SMK/MAK di tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari sejumlah sekolah.
KKG telah berkembang dari tahun ke tahun. Pembentukan KKG sebagai salah satu wadah  professional  pendidikan  pertama  kali  pada  tahun  1993  melalui Primary  Education Quality Improvment Project (PEQIP) yaitu proyek kerjasama antara departemen Pendidikan Nasional  dengan  World  Bank.  Melalui  Proyek  PEQIP,  pembentukan  KKG  diberlakukan melalui SK Dirjen Dikdasmen No. 070/C/kep/1/93 tanggal 7 April 1993. Peningkatan hasil pembelajaran  melalui  pembaharuan  pendidikan  dapat  diwujudkan  melalui  KKG.  Caranya adalah  menyerap  informasi  sebanyak-banyaknya  tentang  format-format  dan  strategi pembaharuan pendidikan yang kemudian dapat diaplikasikan atau dipraktekkan di sekolah masing-masing.

## 4. Manajemen Profesional Guru
Menurut Hasibuan, (2008: 10) manajemen sumberdaya manusia adalah “ Ilmu dan seni  mengatur  hubungan  dan  peran  tenaga  kerja  agar  efektif  dan  efisien  membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Sedangakan menurut Simamora, (2004:  4)    manajemen  sumber  daya  manusia  adalah  “pendayagunaan,  pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok karyawan,  juga  menyangkut  desain  dan  implementasi  sistem  perencanaan,  penyusunan karyawan,  pengembangann  karyawan,  pengelolaan  karier,  evaluasi  kinerja  konpensasi karyawan dan hubungan ketanagakerjaan yang baik.
Model Evaluasi Program yang Dipilih Model  evaluasi  yang  digunakan  adalah Stake’s  Countenance  Mod el, (1967) Center  for Instructional  Research  and  Curriculum  Evaluation University  Of  Illionis.  Model Stake’s sama dengan CIPP dan CSE-UCLA (Center for study of evaluation at the university of California at Los Angeles ) dimana ketiganya cenderung komprehensip dan mulai dari proses evaluasi selama tahap perencanaan dari pengembangan program. Model Stake’s lebih sesuai digunakan dalam penelitian  ini  karena  Stake  menekankan  pada  adanya  pelaksanaan  dua  hal  pokok,  yaitu  (1) deskripsi ( description ) dan (2) pertimbangan (judgments ).

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode  evaluasi program, model contenance stake, berupa komponen masukan (antecedents), proses (transaction) dan hasil (outcomes),  pengumpulan  data  melalui  angket,  wawancara  tersruktur  dan  studi  dokumen. Jumlah  respondent  742  guru. Teknik  Pemeriksaan  Keabsahan  data  melalui triangulasi  sumber data yaitu Unit Pelayanan Tingkat daerah (UPTD), Ketua KKG, Guru, Kepala Sekolah, dan pengawas  sekolah,  serta  triangulasi  metode  yaitu  observasi,  wawancara,  dan  kuesioner. Prosedur  analisis  data  pada  penelitian  ini  adalah  melalui  kategorisasi  data  dari  kuesioner, wawancara, dan observasi berdasarkan komponen dan aspek yang di evaluasi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  pada  program  PKB  di  KKG  pada  Kecamatan  Makasar  Kota  Jakarta Timur  berdasrakan pada tahapan antecedents, transactions, dan outcomes.
1. Antecedents
Pada tahapan antecedents, data NUPTK tahun 2016. Menunjukkan bahwa sekitar 25, 91%  guru  SD  pada  Kecamatan  Makasar  Kota  Jakarta  Timur    belum  memiliki  kualifikasi Akademik  S1/D  IV  adalah  395  guru  dari  975  guru  atau  sebesar  25,91%.  Guru  yang  belum memiliki  kualifikasi  Akademik  S1/D  IV  adalah  84,81  %  berstatus  bukan  PNS  dan  15,  18% berstatus PNS.  Guru SD PNS di Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur yang sudah memiliki sertifikat pendidik adalah sebesar 60,6% sedangakan bukan PNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik adalah sebesar 34%. Pengawas sekolah sebagai pembina KKG di Kecamatan Makasar Kota  Jakarta  Timur    telah  memiliki  kualifikasi  akademik  S2  mendapatkan  sertifikat  profesi. Pemahaman akan konsep dasar dan tujuan PKB telah dipahami oleh UPTD Kecamatan Makasar
Kota Jakarta Timur, tetapi pelaksanaan kegiatan di KKG merupakan bagian dari PKB yang dapat diajukan  sebagai  angka  kredit  untuk  kenaikan  pangkat  belum  diketahui  oleh  stakeholder. Konsep PKB yang dipahami adalah bagian dari pengajuan angka kredit.
Dukungan UPTD Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur   dalam memberikan legalitas untuk pelaksanaan kegiatan PKB di KKG ditunjukkan dengan mengeluarkan surat keputusan pelaksanaan kegiatan gugus. Sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah inti bukan berasal dari Dinas pendidikan Kota Administerasi Jakarta Timur, tetapi berasal dari pengadaan dana BOS. Sebagai  pelaksana  kebijakan  di  tingkat  Daerah  Dinas  pendidikan Kota  Administerasi Jakarta Timur harus menyampaikan kebijakan dan program yang di canangkan oleh pemerintah pusat  kepada  pengawas  sekolah,  kepala  sekolah,  dan  guru.  Oleh  karena  itu  sudah  menjadi kewajiban  bagi  Dinas  pendidikan  Kota  Administerasi  Jakarta  Timur  dan  UPTD  Kota Administerasi Jakarta Timur untuk mensosialisasikan rambu-rambu dan prosedur operasional standar penyelenggaraan KKG dan MGMP agar pelaksanaan PKB di KKG dapat berjalan dengan baik.
Dukungan Dinas pendidikan Kota Administerasi Jakarta Timur terhadap pembiayaan penyelenggaraan  kegiatan  PKB  di  KKG  sudah  terlihat  walaupun  belum  maksimal.  UPTD kecamatan  Makasar    Kota  Administerasi  Jakarta  Timur  telah  memberikan  dukungan pembiayaan dengan memberikan dana transport dan honor untuk pengawas sekolah sebagai pembina di KKG. Sedangkan dukungan pembiayaan untuk operasional pelaksanaan KKG tidak diberikan  oleh  Dinas  pendidikan  Kota  Administerasi  Jakarta  Timur  dan  UPTD  Kecamatan Makasar Kota Administerasi Jakarta Timur 2. Transactions
Pada tahap transaction, dibagi menjadi 2 komponen yaitu pelaksanaan, Pemantauan dan evaluasi.  Dalam  pelaksanaan  hasil  kuesioner  wawancara  dan  observasi  menunjukkan  bahwa penyusunan struktur dan rencana program PKB di KKG belum berdasarkan kebutuhan guru.
Pada  tahap  transaction  pelaksanaan  program  tidak  berdasarkan  analisis  kebutuhan guru. implemetasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan kurang berjalan dengan baik sebagai akibat dari pelaksanaan  program yang tidak berdasarkan analisis kebutuhan guru, penyediaan narasumber yang tidak sesuai dan/atau kurang tepat dengan materi kegiatan, dan lemahnya pengelolaan proses implementasi pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pengembangan diri di KKG. Pelaksanaan program yang tidak berdasarkan analisis kebutuhan guru akan membuat kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di KKG menjadi kurang efektif.  Sehingga  tidak  membantu  guru  dalam  menyelesaikan  permasalahan  pembelajaran  di kelas,  serta  memberdayakan  dan  membantu  guru  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  guru  di sekolah.  Narasumber  yang  berasal  dari  eksternal  yaitu  pengawas  membuat  kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan menjadi hanya satu arah dan tidak adanya mentoring antara  guru  junior  dan  guru  senior  serta peer - teaching .  Proses  implementasi  program pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  ditentukan  oleh  kondisi  awal  lingkungan  strategis implementasi  program  pengembangan  keprofesian  berkelanjutan.  Selanjutnya  proses implementasi  program  pengembangan  keprofesian  berkelanjutann  menentukan  hasil implementasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Berdasarkan materi-materi yang sering digunakan dalam PKB. Di KKG. Materi yang sering diajarkan adalah materi di program rutin dan pengembang. Materi di program rutin yang sering  dilakukan adalah penyusunan  RPP,  ditambah  dengan  materi  di  program  pengembang yaitu  penelitian  tindakan  kelas.  Pemilihan  rencana  program  dan  materi  kegiatan  yang  tidak berdasarkan kebutuhan guru membuat kegiatan PKB menjadi kurang bermanfaat. Pemecahan masalah di kelas, seperti metodologi pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian, tidak banyak dibahas di kegiatan PKB di KKG.
Materi kegiatan yang diberikan pada kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru di KKG berdasarkan rencana program yang telah dirancang pada awal tahun ajaran.
Setelah peneliti mengevaluasi antara standar yang telah ditetapkan dalam rambu-rambu dan pada pelaksanaan KKG dan fakta yang ditemukan di lapangan· menunjukkan bahwa materi yang disampaikan pada kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru di KKG lebih kepada implementasi kebijakan.
Dalam  rangka  implementrasi  kurikulum  2013,  seluruh  KKG  menjadi  tempat pendampingan implementasi kurikulum 2013. Hal ini berdampak terhadap perubahan rencana dan kalender program KKG pada tahun berjalan. Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak  dapat  dilaksanakan  karena  adanya  program  yang  tidak  direncanakan  dari  awal  tahun ajaran. Penyusunan rencana program jyuga harus disusun agar hasilnya dapat meningkatkan karir anggotanya. Seperti melihat kebutuhan anggotanya dalam membuat publikasi ilmiah, atau karya inovatif, sehibngga anggotanya dapat memperoleh sejumlah angka kredit. Sehingga segala kegiatan PKB di KKG dapat bermanfaat bagi guru dalam meningkatkan kompetensinya serta peningkatan kariernya.
Narasumber/Instruktur juga menjadi bagian penting dalam implementasi program PKB di  KKG.  Oleh  karena  itu  diharapkan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  PKB  di  KKG  adanya best practices antar  guru,  sehingga  dapat  bersama  sama  meningkatkan  pembelajaran  di  sekolah. Narasumber/Instruktur  yang  terus  menerus  dari  unsur  pengawas  sekolah  tidak  dapat membantu guru sepenuhnya karena yang menghadapi siswa secara langsung adalah guru. Selain itu adanya metode kegiatan yang bervariasi akan membuat kegiatan PKB di KKG menjadi lebih bermanfaat.
Pembiayaan sepenuhnya berasal dari iuran KKG. Tidak adanya dukungan pembiayaan dari  Dinas  Pendidikan  Kota  Jakarta  Timur  kecamatan  Makasar  membuat  KKG  tidak  dapat memanggil  narasumber  eksternal.  Dengan  adanya  narasumber  eksternal  tentunya  dapat memberikan  informasi  solusi  dalam  menghadapi  permasalahan  pembelajaran  kemudian membantu  guru  dalam  menghasilkan  produk-produk  yang  dapat  diajukan  untuk  kenaikan pangakat.
Sarana prasarana yang sudah tersedia di sekolah inti tidak dapat memenuhi kebutuhan kegiatan PKB, misalnya jumlah infocus dan screen yang terbatas sehingga seluruh peserta tidak dapat melihat presentasi dengan jelas. Monitoring dan evaluasi selalu dijalankan oleh pengawas sekolah dengan adanya pendampingan di KKG, monitoring dan evaluasi eksternal dilakukan hal ini  sangat  baik  sehingga  akan  adanya  masukan  terhadap  pelaksanaan  PKB  di  KKG  yang berdampak  pada  peningkatan  mutu  program  PKB.  Monitoring  dan  evaluasi  yang  dilakukan Dinas Pendidikan Kota Jakarta Timur/UPTD Kecamatan Makasar juga perlu terus dilakukan. Pengawas sekolah tidak bisa berperan ganda menjadi pembina, narasumber sekaligus pelaku monitoring.

## 3. Outcomes
Pada  tahapan outcomes, Hasil  implementasi  program  pengembangan  keprofesian berkelanjutan bagi guru di KKG menunjukkan bahwa:
a. Terdapat 5 (lima) KKG di kecamatan Makassar dimana seluruh gurunya mendapatkan hasil penilaian  kinerja  guru  rata-rata  mendapatkn  sebutan  "baik"  atau  mendapatkan  skor  75 sampai dengan 87.
b. Kurang dari 50% guru menggunakan hasil pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk kenaikan pangkat.
c. Tahun 2016 menunjukkan bahwa seluruh siswa kelas 6 di sekolah dasar pada kecamatan Makassar lulus ujian sekolah.
d. Sekitar 54% guru pada kecamatan Makassar belum memiliki sertifikat pendidik.

## Pembahasan
Pembahasan hasil penelitian dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu anteceden transaction, dan outcomes.
1. Antecedent Hasil temuan pada tahapan antecedent menunjukkan bahwa tidak adanya kontingenci antara  kriteria  yang  sudah  ditetapkan  dengan (intended) dengan  temuan  di  lapangan (Observation) .  Berdasarkan  kriteria  evaluasi  implementasi  program,  hasil  penelitian  evaluasi padsa  tahap antecedent menunjukkan  tingkat  efektivitas  yang  moderat.  Hal  ini  ditunjukkan dengan beberapa aspek yang sudah memenuhi kriteria yang dicapai antara lain pemahaman legalitas, dan keberadaan PKB, Visi Misi dan Tujuan PKB di KKG, konsep dan tujuan PKB, dan sarana  prasarana.  Sedangkan  untuk  sosialisasi,  pembiayaan,  keanggotaan  KKG,  dan narasumber/instruktur belum memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Berdasarkan kriteria evaluasi pada tahap antecedent menunjukkan bahwa pemerintah daerah yaitu Dinas pendidikan Kecamatan Makasar Kota Administerasi Jakarta Timur belum sepenuhnya  mendukung pelaksanaan  PKB  bagi  guru,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  kuranngnya bantuan dan dukungnan berupa finansial dan non finansial seperti narasumber dan fasilitator. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh USAID bahwa hampir semua KKG tidak  berjalan  dengan  baik  karena  permasalahan  manajemen  dan  kurangnya  dukungan  dari pemerintah  daerah  (USAID,  2009:29).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  efektifitas  pada  tahap antecedents pada katagori moderat dimana masih harus diperbaiki karena hasil evaluasi pada tahap ini memiliki kontingensi dengan pelaksanaan PKB di tahap transaction dan outcomes.
2. Taransaction
Proses implementasi program PKB Berkontingensi dengan kondisi awal implementasi program PKB.  Selanjutnya proses implementasi program PKB memiliki kontingensi dengan hasil implementasi program PKB
Hasil  temuan  pada  tahapan transaction menunjukkan  bahwa  kurangnya  kontingensi antara kriteria yang sudah ditetapkan ( intended ) dengan temuan dilapangan ( observation ). Pada tahap transaction, evaluasi program di fokuskan pada kriteria evaluasi efektivitas, efisiensi dan kecukupan. Efektivitas proses implementasi program PKB berada pada katagori mederat dan cenderung rendah sebagai akibat dari perencanaan program yang belum berdasarkan analisis kebutuhan  guru,  penyediaan  narasumber  yang  tidak  sesuai  dan/atau  kurang  tepat  dengan materi kegiatan, dan lemahnya pengelolaan proses implementasi PKB melalui pengembangan diri di KKG. Melalui pengembangan diri di KKG. Perencanaan program yang tidak berdasarkan analisis kebutuhan guru akan membuat kegiatan PKB di KKG menjadi kurang efektif. Sehingga tidak  membantu  guru  dalam  menyeleseikan  permasalahan  pembelajaran  di  kelas,  serta memberdayakan  dan  membantu  guru  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  guru  di  sekolah. Narasumber yang berasal dari eksternal yaitu pengawas membuat kegiatan PKB menjadi hanya satu arah dan tidak adanya mentoring antara guru yunior dan guru senior serta peerteaching Berdasarkan Winarno (2002:185). Efisiensi ( Eficiency ) berkenaan dengan jumlahusaha yang  diperlukan  untuk  menghasilkan  tingkat  efektifitas  tertentu.  Pada  tahap transaction, pelaksanaan program PKB belum efisien. Hal ini ditunjukkan dengan kalender kegiatan yang disusun  tidak  dapat  dilaksanakan  sepenuhnya,  kemudian  frekuensi  pertemuan  yang  masih dibawah kriteria yaitu minimal jumlah pertemuan dalam 1 tahun adalah 12 bulan. Kalender kegiatan yang disusun tidak sesuai dengan pelaksanaannya, karena banyaknya agenda di sekolah sehingga PKB di KKG tidak dapat berjalan dengan baik.
Selanjutnya kriteria evaluasi pada tahap transaction adalah kecukupan. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal Winarno (2002:186). Pada tahap ini, kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau keterampilan yang menumbuhkan adanya masalah. Berdasarkan hasil penelitian perencanaan pada tahap transaction belum dapat
mendukung    pelaksanaan  PKB,  program  yang  disusun  tidak  berdasarkan  program  umum, program inti dan program penunjang sesuai dengan rambu-rambu penyelenggaraan KKG. Hal ini didukung oleh penelitian USAID bahwa beberapa kekurangan dalam  dalam pelaksanaan kegiatan di KKG antara lain terkait dengan efektivitas dalam meningkatkan kompetensi guru, kurangnya narasumber yang berkualitas, tidak adanya koordinasi, tidak adanya test assesment dalam menyusun program, dan tidak adanya follow up dari instruktur atau narasumber (USAID, 2009:29-30).
Narasumber/instruktur juga menjadi bagian penting dalam implementasi program PKB di  KKG.  Hasil    yang  diharapkan  dengan  kegiatan  PKB  di  KKG  yaitu  antara  lain  memberi kesempatan  kepada  guru  untuk  berbagi  pengalaman  serta  saling  memberikan  bantuan  dan umpan  balik;  meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  sikap  serta  mengadopsi pendekatan pembelajaran yang inovatif bagi gur; memberdayakan dan membantu guru dalam melaksanakan  tugas-tugas  guru  di  sekolah  dalam  rangka  meningkatkan  pembelajaran  sesuai dengan standard; mengembangkan kegiatan mentoring dari gyuru senior kepada guru yunior (Kemdikbud, 2010:5-6). Oleh karena itu diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan PKB di KKG adanya best practices antar guru, sehingga dapat bersama-sama meningkatkan pembelajaran di sekolah. Narasumber/instruktur yang terus menerus dari unsur pengawas sekolah tidak dapat membantu  guru  sepenuhnya  karena  yang  menghadapiu  siswa  secara  langsung  adalah  guru. Selain  itu,  adanya  metode  kegiatan  yang  bervariasi  akan  membuat  kegiatan  PKB  di  KKG menjadi lebih bermanfaat.
Pembiayaan sepenuhnya berasal dari iuran KKG. Tidak adanya dukungan pembiayaan dari Dinas pendidikan Kota jakarta Timur/UPTD Kecamatan Makasar membuat KKG tidak dapat  memanggil  narasumber  eksternal  tentunya  dapat  memberikan  informasi  solusi  dalam menghadapi  permasalahan  pembelajaran.  Kemudian  membantu  guru  dalam  menghasilkan produk-produk yang dapat diajukan untuk kenaikan pangkat.
Sarana prasarana yang sudah tersedia di sekolah inti tidak dapat memenuhi kebutuhan kegiatan PKB, misalnya jumlah infocus dan screen yang terbatas sehingga seluruh peserta tidak dapat melihat presentasi dengan jelas. Monitoring dan evalasi selalu dijalankan oleh pengawas sekolah. Dengan adanya pendampingan di KKG, monitoring dan evaluasi eksternal dilakukan. Hal  ini  sangat  baik  sehingga  akan  adanya  masukan  terhadap  pelaksanaan PKB  di KKG  yang berdampak pada peningkatan mutu program PKB. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Jakarta Timur/UPTD Kecamatan Makasar juga perlu terus dilakukan. Pengawas sekolah tidak bisa berperan ganda menjadi pembina, narasumber sekaligus pelaku monitoring.
3. Outcomes
Hasil temuan pada tahapan ini menunjukkan bahwa terdapat kontingensi antara kriteria yang sudah ditetapkan ( Intended ) dengan temuan di lapangan ( Observation ). Sehingga Efektivitas pencapaian  hasil  implementasi  program  PKB  di  KKG  berada  pada  katagori  moderat cenderunbg  tinggi.  Hasil  implkementasi  program  PKB  melalui  pengembangan  diri  di  KKG merupakan  muara  dari  efektivitas  komponen  kondisi  awal  lingkungan  yang  strategis  dan komponen  proses  implementasi  program  PKB.  Semakin  tinggi  efektivitas  aspek-aspek  yang terdapat pada komponen kondisi awal dan proses maka semakin tinggi pula efektivitas hasil yang  dapat  dicapai,  demikian  pula  sebaliknya,  semakin  rendah  efektivitas  aspek-aspek  yang terdapat pada komponen kondisi awal dan proses maka semakin rendah pula efektivitas hasil yang dapat dicapai. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh USAID bahwa hampir semua guru yang berpartisipasi pada kegiatan di KKG mengimplementasikan metodologi baru yang mereka pelajari di PKB (USAID, 2008:33).
a. Outcomes  phase, (periode  atau  masa  setelah  program  dilaksanakan  dimana  data-data dikumpulkan);
1) Description
Description ini meliputi;  (1) intens (seperti  apa hasil yang diinginkan atau dipredikasi); dan (2) observation, (data yang dikumpulkan di akhir program bisa berupa skor tes dan nilai).
2) Judgements Terdiri  dari;  (1) standard (kriteria  yang  digunakan  sebagai  dasar  pembanding);  (2) judgement (proses membandingkan intents, observasi dengan standar). Menurut  Stake,  (2010:  44)  ketika  evaluator  tengah  mempertimbangkan  program pendidikan, mereka mau tidak mau harus melakukan dua perbandingan, yaitu: membandingkan kondisi  hasil  evaluasi  program  tertentu  dengan  yang  terjadi  di  program  lain,  dengan  objek sasaran yang sama; membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program yang bersangkutan, didasarkan pada tujuan yang akan dicapai.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  evaluasi  program  pengembangan  keprofesian berkelanjutan,  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  program  pengembangan  keprofesian berkelanjutan belum berjalan secara efektif dan efisien. Secara kriteria evaluasi kecukupan dan ketepatan  implementasi  program  masih  minim.  Beberapa  komponen  dalam  implementasi program belum adanya keseuaian ( congruency ) antara tujuan yang diharapkan ( intended ) dan kondisi  fakta  yang  sesungguhnya  terjadi  ( observation ).  Secara  kemungklnan  yang  terjadi ( contingency )  antara antecedent , transaction ,  dan outcomes menunjukkan  bahwa  keterkaitan efektivitas  implementasi  program  pada  tahapan  antecedent  memiliki  kontinensi  dengan tahapan transaction dan  juga  terhadap outcomes .  kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini  sebagai berikut:
Tahap antecendent, implementasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan di KKG sebagian besar kritera yang dievaluasi mendukung implementasi program tetapi masih terhambat  dengan  dukungan  dari  UPTD  kecamatan  Makassar,  khususnya  pada  sosialisasi rambu-rambu dan prosedur operasional standar peiaksanaan KKG dan MGMP, pembiayaan, serta  penyediaan  narasumber.  Kondisi  awal  lingkungan  strategis  implementasi  kegiatan perigembangan  diri  di  KKG  memiliki  kontingensi  dengan  proses  dan  hasil  implementasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Kondisi awal lingkungan strategis dan  mendukung  merupakan  kondisi  yang  dipersyaratkan  dalam  implementasi  program pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  sehingga  menjadi  komponen  penentu  efektivitas proses dan hasil program pengembangan keprofesian berkelanjutan di KKG.
Transactions, implemetasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan kurang berjalan dengan baik sebagai akibat dari perencanaan program yang tidak berdasarkan analisis kebutuhan  guru,  penyediaan  narasumber  yang  tidak  sesuai  dan/atau  kurang  tepat  dengan materi kegiatan, dan lemahnya pengelolaan proses implementasi pengembangan keprofesian berkelanjutan  melalui  pengembangan  diri  di  KKG.  Perencanaan  program  yang  tidak berdasarkan  analisis  kebutuhan  guru  akan  membuat  kegiatan  pengembangan  keprofesian berkelanjutan  di  KKG  menjadi  kurang  efektif.  Sehingga  tidak  membantu  guru  dalam menyelesaikan  permasalahan  pembelajaran  di  kelas,  serta  memberdayakan  dan  membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas guru di sekolah. Narasumber yang berasal dari eksternal yaitu  pengawas  membuat  kegiatan  pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  menjadi  hanya satu arah dan tidak adanya mentoring antara guru junior dan guru senior serta peer - teaching . Proses  implementasi  program  pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  ditentukan  oleh kondisi  awal  lingkungan  strategis  implementasi  program  pengembangan  keprofesian berkelanjutan.  Selanjutnya  proses  implementasi  program  pengembangan  keprofesian berkelanjutann  menentukan  hasil  implementasi  program  pengembangan  keprofesian berkelanjutan.
Outcomes ;  implementasi  program  pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  di  KKG sudah  baik  pelaksanaannya.  Hasil  implementasi  program  ditentukan  oleh  kondisi  awal lingkungan  strategis  implementasi  program  pengembanagn  keprofesian  berkelanjutan  dan proses implementasi program pengembangan keprofesian berkeianjutan. Hasil implementasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru di KKG menunjukkan bahwa PKB memiliki  dampak  terhadap  kinerja  guru  ditunjukkan  dengan rata-rata  hasil  penilaian  kinerja guru mendapatkan seb utan “Baik atau mendapatkan skor 78 sampai dengan 92 kemudian pada tahun  2016  menunjukkan  bahwa  seluruh  siswa  kelas  6  di  sekolah  dasar  pada  Kecamatan Makasar lulus ujian sekolah. Namun kurang dari 50% guru menggunakan hasil produk PKB berupa publikasi ilmiah dan karya inovatif untuk kenaikan pangkat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Angela Baron & Michael Armstrong. (2007). Human Capital Management Achieving Added Value Through People . London: Kogan Page.
Alkin, Marvin C. (2011). Evaluation essentials: from A to Z . New York: The Guilford Press.
Allen  Kennedy.  (2005).  “ Models  Of  Continuing  Professional  Development;  A  Framework  For Analysis”. Journal of In -service Education, 31 (2).
Blaine R. Worthen and James R. Sanders. (1987). Educational Evaluation. London: Longman Inc. Diah  Widuri.  (2013). Pengaruh  Dana  Bantuan  Langsung  Program  Bermutu  In  Service  dan Pertemuan  Rutin  Terhadap  Peningkatan  Kinerja  Guru  pada  Kelompok  Kerja  Guru  di Kabupaten Parigi Moutong . e-Jurnal Katalogis, ISSN: 2302-2019, Volume I Nomor 2, April. Henry Simamora. (2004). Manajemen sumber daya manusia. Yogyakarta: STIE YKPN. Janet  Goodal,  Cristoper  Day,  etc  (2005).  “ Evaluating  The  Impact  Of  Contiuning  Professional Development ” Research Report. The university of Warwick.
Jhon R. Schermerhorn JR. (2013) Management, 12 edition . USA: John Wiley & Sons, Inc.
Jo  Rose  and  David  Reynolds.  (2007). Teachers’  Continuing  Professional  Development:  A  New Approach. International Congress for Effectiviness and Improvement. Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2010).  “Rambu -rambu  Pengembangan  Kegiatan KKG/MGMP”.
Linda Evans. (2002). “What is Teacher Development”. Oxford Review of Education, Vol 28, No. 21.
Malayu S.P Hasibuan. (2008). Manajemen Sumber daya Manusia. Jakarta: Bumi aksara. Muriel J Haris. (2010). Evaluating Public and community Health Program. San Fransisco: Jossey- Bass.
Robert O. Brinkerhoff, et.al . (1985). Program Evaluasi: A Practitioner’s G uide For Traineners and Educationer. Fourth Edition. Boston: Kluwer Nijboff Publishing. Suharsimi  Arikunto  dan  Cepi  Saefuddin  Abdul  Jabar.  (2010) Evaluasi  Program  Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Jakarta: bumi aksara. Uhar Suharsa Putra.(2013). “Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan”. http://uharsputra wordpress.com/pendidikan manajemen-sdm-pendidikan. diakses pada tanggal 7 februari. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Pasal 20.