## MENELISIK DAMPAK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BAGI HUTAN ADAT, HAK ULAYAT, DAN VISI EKOLOGIS MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KALIMANTAN BARAT
Bartolomeus Samho Fakultas Filsafat Universitas KatolikParahyangan email : samho@unpar.ac.id
Yohanes Slamet Purwadi
Fakultas Filsafat Universitas KatolikParahyangan
email : yohanes@unpar.ac.id
disampaikan 13/02/2023 – di -review 15/02/2023 – diterima 26/12/2023 DOI: 10.25123/vej.v9i2.6476

## Abstract
According to the  result  of a  research conducted  in 2016 entitled "Changes in the Mindset of Dayak Indigenous  Peoples  in  Sanggau  Regency  towards  Customary  Forests  as  a  Result  of  Palm  Oil Plantations", this article aims to  describe the impact of  oil palm plantations on indigenous forests, customary rights,  and the ecological vision of  Adat  communities in West Kalimantan. The research method used is a qualitative method with a phenomenological approach. The findings of this research indicate  that  economic  benefits  obtained  from  oil  palm  plantations  are  not  proportional  with  the ecological and social losses resulting from the impacts, both directly and indirectly. It is also found that Adat communities living around oil palm plantations often face the threat of horizontal conflicts due to competition over cultivated land and ecological threats in the form of floods and landslides. The findings  within  thisis  useful  to  strengthen  the  understanding  of  the  importance  and  necessity  of developing oil palm plantations with due regard to the local wisdom and constructive ecological vision to maintain the existence of indigenous forests as customary rights. Therefore, land clearing for oil palm plantations must pay attention to local wisdom, preserving nature so that the sustainability of ecosystems and communities is guaranteed.
Keywords:
oil palm plantations; indigenous forests; customary law community; customary rights; ecological vision.

## Abstrak
B erdasarkan hasil penelitian pada tahun 2016 yang berjudul “Perubahan Pola Pikir Masyarakat Adat Dayak di Kabupaten Sanggau terhadap Hutan Adat sebagai Akibat Perkebunan Kelapa Sawit” , artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak perkebunan kelapa sawit bagi hutan Adat, hak ulayat, dan visi ekologis masyarakat hukum Adat di Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi.  Temuan  penelitian  ini  menunjukkan bahwa keuntungan secara ekonomis yang diperoleh dari perkebunan kelapa sawit tidak sebanding dengan  kerugian  secara  ekologis  dan  sosial  sebagai  dampak  yang  ditimbulkannya,  baik  secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat hukum Adat yang hidup di sekitar perkebunan kelapa sawit kerap kali menghadapi ancaman konflik horisontal akibat perebutan lahan garapan dan ancaman ekologis berupa banjir dan tanah longsor. Penelitian ini  berguna  untuk  memperkuat  perspektif  tentang  penting  dan  perlunya  pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berlandaskan kearifan lokal dan visi ekologis yang konstruktif demi menjaga eksistensi hutan Adat sebagai hak ulayat. Karena itu, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa  sawit  mesti  mengindahkan  kearifan  lokal,  menjaga  kelestarian  alam  agar  keberlanjutan ekosistem dan komunitas masyarakat tetap terjamin.
Kata Kunci: perkebunan kelapa sawit; hutan adat; masyarakat hukum adat; hak ulayat; visi ekologis.

## Pendahuluan
Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009. 1 Dalam undang-undang tersebut, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berkaitan dengan keberadaan dan pengakuan atas hak ulayat dari masyarakat hukum adat dijelaskan dalam pasal 63 angka (1) huruf (t), angka (2) huruf (n) dan angka (3) huruf (k). Dalam  Pasal  63  angka  (1)  huruf  (t)  disebutkan  bahwa  pemerintah  bertugas  dan berwenang  menetapkan  kebijakan  mengenai  tata  cara  pengakuan  keberadaan masyarakat  hukum  adat,  kearifan  lokal,  dan  hak  masyarakat  hukum  adat  yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 2
Tugas  dan  kewenangan  pemerintah  mengenai  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup  tampak pada  Pasal 63 angka (2)  huruf (n) bahwa pemerintah  provinsi  bertugas  dan  berwenang:  menetapkan  kebijakan  mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat  hukum  adat  yang  terkait  dengan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Kemudian, pada pasal 63 angka (3) huruf (k)  diuraikan  bahwa  dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup, pemerintah  kabupaten/kota  bertugas  dan  berwenang:  melaksanakan  kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan  hak  masyarakat  hukum  adat  yang  terkait  dengan  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota. 3 Jadi secara das Sollen , mestinya  tidak  ada  masalah  berkaitan  dengan  eksistensi  hak  ulayat  masyarakat adat sebab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  diatur oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009.
Meskipun demikian, secara das Sein , keberadaan undang-undang Nomor 32 Tahun  2009  belum  dapat  dipandang  maksimal  dalam melindungi  dan  menjamin
1 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009
2 Id.
3 Id.
eksistensi hak ulayat masyarakat adat, misalnya, berkaitan dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia, yang total luasnya saat ini mencapai 15.081.021 hektar, 4 bukan tanpa masalah bagi keberadaan hak ulayat masyarakat adat ,  serta  kondisi  “ ekologi s” dan  sosiokultural.  Masalah  yang  dimaksud,  di antaranya, tampak dalam fenomena banjir yang semakin tidak mengenal musim. Persoalan ekologis lainnya selain banjir adalah lenyapnya spesies hewan dan biota air  tawar  dalam  beragam  jenisnya.  Pada  sisi  sosiokultural,  gejala  yang  menguat akhir-akhir ini adalah konflik horizontal (antar penduduk setempat dengan pihak perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit)  akibat  perebutan  lahan.  Masyarakat setempat merasa lahannya, yang merupakan warisan leluhur, “dicaplok, diserobot ” (diambil dengan paksa) oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. 5
Selain  masalah  berupa  ancaman  ekologis  dan  konflik  horizontal,  juga muncul masalah yang berkaitan dengan kearifan lokal. Cukup banyak masyarakat setempat  yang  belum  siap  menghadapi  pengaruh  (gaya  hidup)  dari  luar komunitasnya sehingga gejala gaya hidup yang bersifat konsumtif pun menjadi satu di  antara  sekian  akar  masalah  sosial  di  masyarakat  pedesaan,  yang  sejatinya “hidupnya  damai”  karena  jauh  dari  hiruk -pikuk  kehidupan  masyarakat  kota metropolitan. Pendeknya, ekspansi lahan untuk bisnis  kelapa sawit (di beberapa daerah di Indonesia) bukan tanpa masalah kendati memang cukup signifikan untuk peningkatan  keuntungan  secara  ekonomi  (dan  mendongkrak  daya  beli masyarakat). 6
Intensi  pemerintah  Indonesia  untuk  menguasai  pasar  dunia  dalam  bisnis minyak  sawit  rupanya  merupakan  satu  di  antara  sekian  banyak  alasan  di  balik perluasan  perkebunan  kelapa  sawit  di  Indonesia.  Selain  itu,  tentu  juga  karena perkebunan  kelapa  sawit  dipandang  memiliki  potensi  yang  tinggi  untuk
4 https://betahita.id/news/detail/7262/luas-mutakhir-kebun-sawit-indonesia .html.html#:~:text=%22Kementerian%20Pertanian%20mengeluarkan%20data%20termut akhir,98%20juta%20hektare%20per%202021
5 Akranudin  dan  Rupita,  Etnografi  Konflik  Masyarakat  Batu  Daya  dengan  Perusahaan  PT. Swadaya Mukti Prakarsa di Simpang Dua, Ketapang, Kalimantan Barat. Jurnal Dakwah dan Sosial.  Vol. 3 No.01., 2020, hlm. 19-23.
6 Ismail Ruslan, Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Perkebunan Kelapa Sawit. Al-Maslahah.  Jurnal Ilmu Syariah. ISSN 2502-837. Vol. 9. No. 2., 2014, hlm., 32.
meningkatkan  daya  beli  masyarakat. 7 Persoalannya  adalah  bahwa  program Pemerintah  untuk  mengutamakan  bisnis  perkebunan  kelapa  sawit  tersebut berdampak  serius  bagi  lingkungan  dan  kearifan  lokal.  Ancaman  ekologis  dan kerugian  secara  horizontal  ini  bertambah  serius  ketika  agenda  pemerintah memberikan kemudahan kepada para penanam modal, dari dalam dan luar negeri, untuk mengembangkan kapitalnya dalam bisnis  kelapa sawit. Akhirnya, masalah yang tak terhindarkan adalah terjadi perusakan lingkungan secara masif dan sulit dikendalikan.  Luas  areal  hutan  berkurang  drastis  dan  area  yang  dapat  digarap untuk pertanian pun kian menyempit. Masyarakat adat pun tidak dapat lagi dengan leluasa  memelihara  tradisi  berladang  yang  menghidupinya  dari  generasi  ke generasi. 8 Sisi  yang  terakhir  ini  dapat  dipandang  sebagai  akar  masalah  secara horisontal  sehingga  sering  terjadi  konflik  antara  pihak  perusahaan  sawit  dan masyarakat adat. 9
7 Data  pihak  Direktorat  Jendral  Perkebunan  memerinci  bahwa  keseluruhan  bentangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, dengan sebaran di 34 provinsi, per 2021 diperkirakan mencapai  15.081.021  hektare.  Lih.      https://betahita.id/news/detail/7262/luas-mutakhir- kebun-sawit-indonesia-
.html.html#:~:text=%22Kementerian%20Pertanian%20mengeluarkan%20data%20termut akhir,98%20juta%20hektare%20per%202021.   Total luas perkebunan kelapa sawit untuk wilayah  Kalimantan Barat saat ini  mencapai 2.003.188  hektare (kebun perusahaan swasta saat ini 1.440.101 hektare atau 71,9 persen dan perusahaan negara 28.411 hektare atau 1,4 persen.  Lih.  https://bengkulu.antaranews.com/berita/249117/luas-perkebunan-sawit- swadaya-di-kalbar-capai-534767- hektare#:~:text=Luas%20perkebunan%20sawit%20swadaya%20di.
8 Pada  umumnya  suku  Dayak  pada  jaman  dahulu  memang  menggarap  rimba  dengan  teknik yang konvensional dan berkeliling. Meskipun demikian, mereka memiliki aturan main dalam menggarap  lahan  pertaniannya  sehingga  dapat  menjaga  keseimbangan  alam.  Misalnya, mengenai berapa lama jangka waktu yang dipandang baik untuk menggarap kembali lahan pertanian yang sebelumnya telah digarap. Pada umumnya, masyarakat adat menggarap lahan yang diwarisi oleh orang tuanya, dari generasi ke generasi.  Setiap keluarga memiliki lebih dari satu areal ladang yang bisa digarap secara konvensional setiap tahun. Jadi, asumsi bahwa sistem ladang berpindah-pindah telah membuat hutan rusak sungguh tidak dapat dibuktikan. Selain  itu,  alasan  yang  logis  adalah  bahwa  tidak  semua  area  hutan  cocok  untuk  diladangi. Artinya, hanya area ladang yang relatif subur yang digarap untuk menanam padi dan berbagai jenis  tanaman  yang  dapat  dijadikan  sumber  pemenuhan  nafkah  keluarga  seperti  jagung, singkong,  dan  sayur-mayur.  Lih . Samho,  Bartolomeus  &  Purwadi,  Yohanes  Slamet, PERUBAHAN  POLA  PIKIR  MASYARAKAT  ADAT  DAYAK  DI  KABUPATEN  SANGGAU TERHADAP  HUTAN  ADAT  SEBAGAI  AKIBAT  PERKEBUNAN  KELAPA  SAWIT.  Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2016, hlm. 29-30 (https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/791).
9 Ismail Ruslan, supra no. 6, hlm., 39.
Bila  pada  masa  yang  silam  masyarakat  adat  terbiasa  leluasa  dalam berladang  secara  berpindah-pindah,  kini  tradisi  tersebut  dipandang  berpotensi merusak  hutan.  Masyarakat  adat  yang  membuka  lahan  pertanian  (warisan leluhurnya)  untuk  berladang  dipandang  ilegal.  Sementara  di  Kalimantan,  sistem penggarapan  lahan  dengan  cara  demikian  justru  yang  dipandang  selaras  dengan kearifan  lokal  dan  karakteristik  masyarakat  adat  berkaitan  dengan  sistem penggarapan lahan dari generasi ke generasi. 10 Stigma sebagai “ perusak hutan ” dan “ suku  yang  terisolasi ” lalu  dijadikan  dasar  pertimbanggan  untuk  memuluskan agenda alih fungsi hutan secara besar-besaran untuk bisnis kelapa sawit. Terjadilah desakralisasi alam di ranah hutan adat yang disakralkan sebab pengelolaanya tidak lagi selaras dengan pandangan hukum adat. 11
Alih  fungsi  lahan  untuk  perkebunan  kelapa  sawit  dengan  pola  yang  tidak ramah lingkungan seperti pembakaran lahan gambut dengan sengaja merupakan contoh  nyata  dari  sikap  tidak  menaruh  rasa  hormat  terhadap  kesakralan  alam sebagai  anugerah  dari  Sang  Pencipta  semesta.  Menguatnya  gejala  desakralisasi alam saat ini merupakan perilaku yang tidak elok dan tidak mungkin dibenarkan dari perspektif adat mana pun. Karena itu, tindakan perusakan alam yang dilakukan dengan sengaja demi ekspansi areal perkebunan kelapa sawit sungguh berlawanan dengan kaidah etika lingkungan hidup. Jadi, pola ekspansi areal perkebunan kelapa sawit yang tidak etis itu menunjukkan bahwa agenda pemerintah berkaitan dengan intensinya untuk menjadi negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia tampak tak memiliki visi ekologis dan kurang perencanaan yang matang, sebab menepis pentingnya  resiliensi  alam.  Sedangkan  pengembangan  bisnis  yang  berpotensi untuk menambah daya beli masyarakat sejatinya bersifat pro-ekologis. Jadi, upaya
10 Nico Andasputra, John Bamba, Edi Petebang (Eds), Pelajaran Dari Masyarakat Dayak: Gerakan Sosial dan Resiliensi Ekologis di Kalimantan Barat, WWF-Biodiversity Support Program (BSP), Washington DC, USA dengan Institut Dayakologi (ID), Pontianak-Indonesia, 2001, hlm. 45-46.
11 Imam, Muthia Septarina & Nahdah, Perlindungan Hukum Atas Alih Fungsi Lahan Masyarakat Menjadi Lahan Sawit (Studi Kasus Masyarakat Antar Baru Dengan PT. Barito Putera Plantation Di  Kab.  Barito  Kuala. Badamai.  Law  Journal.  Vol.  7.  No.  1  (2022),  hlm.  47-49.      Lih  juga. https://www.hrw.org/id/report/2019/09/22/333509
pengelolaan  alam  yang  dipandang  etis  adalah  yang  berpihak  kepada sustainable development. 12
Pembukaan  lahan  secara massif untuk  perkebunanan  kelapa  sawit  jelas merupakan upaya desakralisasi alam, terlebih bila hal itu dilakukan dengan cara membakar  lahan  secara  serampangan  (tanpa  kontrol  dan  perencanaan). Perkebunan kelapa sawit kini tersebar luas di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Untuk daerah Kalimantan Barat, bentangan perkebunan kelapa sawit dapat ditemukan  di  kabupaten  Pontianak,  Landak,  Sanggau,  Sekadau,  Sintang,  Melawi, Kapuas  Hulu,  Kayong  Utara,  Ketapang,  Mempawah,  Sambas,  Kubu  Raya,  dan Bengkayang.  Agenda  pemerintah  untuk  gencar  melakukan  ekspansi  perkebunan kelapa  sawit  demi  memacu  laju  pertumbuhan  ekonomi  saat  ini  kian  terasa menghimpit ruang gerak masyarakat karena tindakan eksploitatif terhadap hutan secara massif. Selain itu, konflik horizontal pun kerap kali terjadi lantaran sesama warga  saling  berasak-asakan  untuk  menggarap  lahan  yang  luasnya  semakin terbatas. 13 Dampak yang terasa saat ini adalah perubahan siklus alam dalam rupa bencana banjir, tanah longsor dan pemanasan global. 14 Berdasarkan uraian di atas, masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah bahwa “pengabaian visi ekologis, kearifan lokal, dan hak ulayat dalam bisnis perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab  utama  bencana  ekologis  dan  konflik  horizontal”. Jadi,  meskipun perkebunan  kelapa  sawit  berpotensi  menguntungkan  secara  ekonomi  tapi  bila pengelolaannya  tanpa  mengindahkan  kelestariaan  ekologis  dan  hak-hak masyarakat  adat  maka  keuntungan  secara  ekonomis  tersebut  tidak cukup  untuk menebus kerugian secara ekologis dan sosial yang ditimbulkannya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  hal-hal  yang  dibahas  dalam  artikel  ini selanjutnya  adalah: pertama ,  bagaimana  pengaruh  perkebunan  kelapa  sawit
12 Terminologi sustainable  development pada  tahun  1987  diartikulasikan  oleh  Komisi Brundtland Amerika Serikat atas dasar pertimbangan bahwa fenomena dalam membangun masa  ini  sekedar  mengkalkulasi  kepentingan-kepentingan  sekarang  dengan  tanpa memikirkan  peluang  generasi  selanjutnya  juga  untuk  mencukupi  keperluan-keperluan hidupnya.  Lih.  Leonardo  Boff, Ecology  &  Liberation:  A  New  Paradigm ,  Translated  from  the Italian by John Cumming, Orbis Books, Maryknoll, New York, 1995, hlm. 21-22.
13 Ismail Ruslan, supra no. 6, hlm., 39.
14 Imam, Muthia Septarina & Nahdah, supra no. 11, hlm., 49.
terhadap  hutan  adat,  misalnya,  dari  isu  ekologis  hingga  hak  ulayat? Kedua , bagaimana  pergeseran  perubahan  pola  pikir  masyarakat  adat,  misalnya,  dari keutamaan  hak  ulayat  menjadi  nilai  ekonomis? Masalah-masalah  ini  selanjutnya dipaparkan secara kualitatif dengan pendekatan teori fenomenologi. Karakteristik penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi adalah memahami realitas dari  sudut  pandang  sang  peneliti  sehingga  mengedepankan  perspektif  subjek penelitian. 15 Dalam  kerangka  itu,  yang  membantu  proses  penelitian  adalah pengamatan,  imajinasi  (berpikir  abstrak),  dan  penghayatan  fenomena  lapangan (data)  penelitian. 16 Implementasi  penelitian  dengan  pendekatan  fenomenologi memerlukan  komitmen  peneliti  dalam  pengamatan,  empati,  abstraksi  dan  daya interpretasi melalui verstehen (upaya untuk mengerti makna yang mendasari dan mengitari  peristiwa  sosial  dan  historis).  Implementasi  penelitian  menjadi signifikan dan relevan manakala berangkat dari gagasan bahwa tiap situasi sosial didukung  oleh  jaringan  makna  yang  dibuat  oleh  para  aktor  yang  terlibat  di dalamnya. Dalam praksisnya, peneliti memusatkan perhatian, observasi, dan kajian pada  praktik sosial  yang  terjadi; menggali  sampai  ke  sisi  terdalam dari  berbagai aspek dan informasi historis yang diperoleh dari para pelaku, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, memerhatikan dimensi struktural dan kultural yang ada,  serta  memanfaatkan  secara  optimal  data  yang  diolah  secara  triangulasi  dan investigator triangulasi. 17 Dalam rangka itu, fenomena (data) dipotret, ditelisik, dan dianalisis dari sudut pandang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kebaruan dalam penelitian  ini  terletak  dalam  pendekatan  yang  digunakan  untuk  mengkaji, menelisik, dan menganalisis fenomena yang berkaitan secara langsung dan tidak langsung dengan dampak kehadiran perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan dan bagi masyarakat hukum adat di lokasi yang diteliti.
15 Robert Bogdan dan Steven J Taylor, Introducing to Qualitative Methods: Phenomenological, New York: A Wiley Interscience Publication, 1975, hlm., 2.
16 Baswori & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 228.
17 Malcolm  Waters,  Modern  Sociological  Theory,  London,  Thousand  Oaks,  New  Delhi:  Sage Publications, 1994, hlm., 28-60.

## Pengaruh Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Hutan Adat: dari Isu Ekologis hingga Hak Ulayat
Perluasan perkebunan kelapa sawit secara massif di Indonesia berpotensi menimbulkan  masalah  ekologis  dan  sosial  secara  berkelanjutan.    Taruhannya bukan hanya menyangkut masyarakat lokal, nasional, tapi juga taraf regional dan bahkan internasional. Persisnya, sejak 42 tahun yang lalu perkebunan kelapa sawit resmi  dibuka  di  Kalimantan  Barat,  yang  pada  tahun  1982  dikelola  berdasarkan metode  Perkebunan  Inti  Rakyat  (PIR-Bun),  perspektif  penduduk  setempat terhadap hutan adat mulai berubah secara perlahan. 18 Penduduk lokal yang secara turun-temurun  hidup  menyatu  dengan  alam  dan  memandang  hutan  sebagai sumber daya yang menopang kehidupannya, saat ini di satu pihak meninggalkan tradisi leluhurnya dan membuntuti trend perkebunan kelapa sawit, tapi di pihak lain  semakin  tersudutkan  oleh  kehadiran  perusahaan  perkebunan  kelapa  sawit. Penduduk  lokal  semakin  tercerabut  dari  akar  tradisionalnya  sehingga  hidupnya menunjukkan fenomena disorientasi dan alienasi identitas diri. 19
Secara umum kebijakan eksploitasi hutan dan lahan atas nama kelapa sawit telah berdampak serius teradap eksploit asi “tanah leluhur suku Dayak”. Kearifan lokal  yang  terbatinkan  dalam  hidup  bersama  seperti  kebiasaan  dalam  sikap kekeluargaan,  gotong  royong,  kesetiaan  pada  komunitas,  kerendahan  hati, ketulusan,  menyatu  dengan  alam  kian  melemah.  Desakralisasi  alam  semakin kentara.  Perkebunan  kelapa  sawit  telah  menanamkan  mentalitas  pragmatis  dan konsumtif  di  tanah  suku  Dayak  yang  sejak  dahulu  kala  hidup  harmonis  dengan alam.
Kini  semuanya  berubah.  Hutan  adat  terancam  punah.  Tanah  ulayat  dan hutan  “tembawang” (kebun  buah  warisan  leluhur)  sebagian  besar  telah  tinggal cerita.  Kerusakan  hutan  akibat  perkebunan  kelapa  sawit  telah  mengakibatkan terancam punahnya jutaan macam tanaman, binatang dan biota air. Sumber daya alam yang tidak terbatas dan melimpah telah dibatasi dan terancam punah karena
18 https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/791
19 https://www.hrw.org/id/report/2019/09/22/333509
alih fungsi hutan, yang nyaris tanpa kontrol, untuk perkebunan kelapa sawit. Dalam arti itu, perkebunan kelapa sawit berdampak serius secara ekologis. 20 Kesadaran manusia bahwa dirinya menyatu dengan alam sementara alam adalah rumahnya perlu  senantiasa  dijaga  ( home,  oikos ). 21 Catatan  dan  seruan  Sonny  Keraf,  bahwa alam sebagai oikos (rumah) sejatinya diartikan sebagai alam semesta, lokus jalinan eksistensial antar-makhluk yang saling membutuhkan demi memelihara eksistensi diri secara berkesinambungan sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem. 22
Ketika  mansia  menyadari  alam  sebagai oikos maka  muara  kesadaran  itu mestinya  adalah  keyakinan  bahwa  seluruh  makhluk  hidup  dan  organisme  yang berada di dalamnya terajut dalam dinamika jejaring yang saling menentukan dan mengutuhkan.  Keyakinan  demikan  menunjukkan  sikap  afirmatif  bahwa  masa depan dari segala yang berada di alam ini senantiasa berkaitan satu dengan yang lainnya. Relasi dinamis antar-makhluk di alam ini, yang menentukan eksistensinya secara  berkelanjutan,  merupakan  fokus  kajian  ilmu  ekologi.  Perspektif  ekologi sebagai  disiplin  ilmu  pengetahuan  merujuk  kepada  kesadaran  manusia  perihal korelasi dirinya dengan lingkungan sebagai rumah atau tempat hidup yang penting dan  perlu  dijaga  keasriannya  agar  manusia  dapat  hidup  berdampingan  dengan segala  makhluk  hidup  lainnya.    Dalam  arti  itu,  apa  yang  dimaksudkan  dengan ekologi  sesungguhnya  adalah  kajian  saintifik  tentang  segala  yang  hidup  dan relasinya  dengan  alam. 23 Pusat  perhatian  dan  tekanan  kajian  ekologi  sebagai disiplin ilmu adalah alam sebagai rumah untuk semua makhluk yang perlu dijaga
20 Sejak  Ernst  Haeckel  (1834-1919),  pakar  ilmu  hayat  berkebangsaan  Jerman, memperkenalkannya  pada  tahun  1886,  terminologi  ekologi  mulai  dikenal  luas.  Akar  kata ekologi itu  berasal dari kata Yunani, oikos (rumah)  dan logos (ilmu).   Jadi, secara  harafiah ekologi ilmu pengetahuan tentang alam.  Fokus kajian ekologi adalah hal-hal yang berkaitan dengan  alam  sebagai  rumah  Bersama  segala  makhluk  hidup.  Karena  itu,  Haeckel mendeskripsikan artinya sbb: "Ekologi adalah studi tentang saling ketergantungan interaksi organisme hidup (hewan dan tumbuhan) dan lingkungannya (benda  mati)" . Lih. Leonardo Boff, Id ., hlm. 8-10.
21 Hans Dirk van Hoogstraten, Deep Economy: Caring for Ecology, Humanity and Religion, James Clarke & Co P.O. Box 60 Cambridge CB1 2NT, England, 2001, hlm. 34-35.
22 A. Sonny Keraf, Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan , Kanisius, Yogyakarta, 2014, hlm. 16.
23 William Chang, Moral Lingkungan Hidup, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm. 13-15.
dan  dilestarikan  agar  semua  makhluk  mendapatkan  jaminan  eksistensi  dirinya secara berkelanjutan.
Hasil  perkebunan  kelapa  sawit  memang  signifikan  untuk  perbaikan penghasilan  penduduk  lokal.  Namun,  berdampingan  dengan  isu  ekologis, keuntungan  secara  ekonomi  dari  perkebunan  kelapa  sawit  agaknya  tidak sebanding dengan kerusakan ekologis yang ditimbulkannya (banjir, tanah longsor, dll). Dalam arti itu, perkebunan kelapa sawit berdampak memperlemah eksistensi “ hutan  adat ” sebagai  hak  ulayat.  Akan  tetapi, bagaimanakah kita  memahami  arti hutan  adat? Merujuk  kepada  Undang-Undang  Kehutanan  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan (ayat 1), arti untuk hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam  wilayah  masyarakat  hukum  adat.  Sedangkan  berdasarkan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 (ayat 3), hutan adat diartikan sebagai "hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat". 24
Secara  legal-yuridis,  otoritas  negara  atas  Hutan  Adat  diungkapkan  dalam Undang-Undang  Kehutanan  Nomor.  41  tahun  1999  (ayat  2),  yakni “ penguasaan hutan  adat  oleh  negara  tetap  memperhatikan  hak  masyarakat  hukum  adat, sepanjang  kenyataannya  masih  ada  dan  diakui  keberadaannya,  serta  tidak bertentangan dengan kepentingan nasional ” . 25
Berkaitan  dengan  konsep  hutan  adat  ini,  teristimewa  mengenai  hak-hak komunitas  adat  atas  hutan  adat,  Menteri  Agraria/Kepala  Bidang  Pertanahan Nasional telah menerbitkan Peraturan mengenai Pedoman Penyelesaian Masalah Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat,  yakni:  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  5  Tahun  1999.    Uraian  yang berkaitan dengan hutan adat pada peraturan tersebut terdapat di BAB I Ketentuan
24 Penekanan  terhadap  makna  hutan  adat  menjadi  hutan  Negara  merupakan  pelegitimasian negara untuk menguasai hutan adat. Artinya, negara memiliki hak dan wewenang, baik secara kesplisit maupun secara implisit, untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat demi menunjang kemajuan Negara dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perspektif itu, keberadaan  perkebunan  kelapa  sawit  sesungguhnya  bertalian  dengan  otoritas  Negara terhadap hak ulayat dalam bentuk hutan adat.
25 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999
Umum pasal 1 (ayat 1 dan ayat 2), bahwa Hak Ulayat dan Tanah Ulayat dimaknai sebagai berikut. 26
1. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut  hak  ulayat),  adalah kewenangan  yang  menurut  hukum  adat  dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk  tanah,  dalam  wilayah  tersebut,  bagi  kelangsungan  hidup  dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun  dan  tidak  terputus  antara  masyarakat  hukum  adat  tersebut  dengan wilayah yang bersangkutan.
2. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
Konsep Hutan Adat di dalam artikel ini tentu mengacu kepada definisi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Namun, konsep Hutan Adat bisa juga ditafsirkan dalam arti yang tidak sama terkait dengan pengertian di setiap komunitas  masyarakat  adat.    Pada  artikel  ini,  umpamanya,  hutan  adat  diartikan sebagai  hutan  yang  berada  dalam  wilayah  komunitas  Masyarakat  Adat  Dayak tertentu. Beberapa kategori hutan adat, antara lain, Tembawang (kebun yang berisi berbagai  jenis  pohon  buah  yang  diwariskan  secara  turun-temurun), tawakng (rimba yang sengaja tidak diladangi karena tanahnya kurang subur).
Selain  itu  ada  juga domun ,  yakni  areal  ladang  milik  keluarga  besar  yang setelah digarap, dibiarkan begitu saja dalam rentang waktu yang cukup lama, agar tanahnya menjadi semakin subur ketika diladangi kembali oleh pewaris yang sah. Kemudian, ada juga yang disebut jamih , yakni areal pertanian  pasca panen padi. Istilah jamih juga mengandung makna lahan pasca digarap yang di atasnya terdapat berbagai  macam  jenis  tanaman  produktif  seperti  karet,  coklat,  durian,  langsat, duku, tampoi, gurap, rambai, rambutan, toncu, kitup, kawai, koroyot (sejenis durian berduri panjang yang hanya ada di Kalimantan), tengkawang, cempedak, kodupai
26 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104060/permen-agrariakepala-bpn-no-5- tahun-2015
(sejenis  rambutan  rimba), kolampai ,  dan  lain-lain.  Berbagai  jenis  tanaman produktif tersebut menjadi semacam bukti bahwa lahan tersebut sudah ada pemilik yang sah, dan dalam beberapa dekade akan menjadi tembawang . 27

## Fungsi Hutan sebagai Hak Ulayat
Hutan adat sangat bermakna untuk suku Dayak pada umumnya, teristimewa bagi  mereka  yang  berdomisili  di  kampung  halaman.  Masyarakat  adat  memaknai hutan adat sebagai warisan leluhur yang menentukan gambaran identitas diri dari generasi ke generasi.  Kesadaran tentang hutan sebagai warisan leluhur menuntut tanggungjawab dan komitmen bersama dalam menjaga eksistensinya. Karena itu, sikap  yang  signifikan  untuk  merawat  kelestarian  hutan  adat  adalah  taat  kepada hukum  adat  dan  disiplin  dalam  menjalankannya.    Dengan  demikian,  hutan  adat yang lestari dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Sebab tanpa hutan adat maka  generasi  yang  akan  datang  dapat  dipastikan  mengalami  kesulitan  untuk memenuhi  kebutuhan  dasarnya.  Mengapa  demikian?  Sebab  hutan  adat  memiliki peran  penting  dalam  keberlanjutan  hidup  segala  makhluk.  Beberapa  peran  atau manfaat hutan adat sebagai hak ulayat, antara lain adalah:
Pertama, hutan sebagai ikatan kekerabatan kesukuan. Dalam pemaparan di atas  diungkapkan  bahwa  komunitas  Dayak  bersahabat  dengan  alam.  Dapat dikatakan  bahwa  eksistensi  suku  Dayak  menyatu  dengan  alam.  Dinamika  Dayak pada  umumnya  dan  pemaknaan  Dayak  atas  dirinya  tidak  dapat  dilepaskan  dari alam  atau  hutan  adat.  Karena  itu,  setiap  komunitas  Dayak  memiliki  hutan  adat warisan  leluhur,  yang  pada  umumnya  dijadikan  sebagai  instrumen  untuk mempererat ikatan kekerabatan atau garis silsilah keluarga. Di dalam hutan adat itu terdapat berbagai macam sumber makanan seperti berbagai macam jenis pohon buah.  Bahkan  disinyalir  bahwa  pohon  durian  merupakan  akar  silsilah  keluarga. Dari  pohon  durian  warisan  leluhur  itulah  jalinan  kekerabatan  dan  kekeluargaan biasanya  ditelusuri  dan  dinarasikan  secara  turun-temurun.  Karena  itu,  pohon durian dan berbagai jenis pohon buah lainnya yang terdapat di tembawang sebagai
hutan  adat  menjadi  lambang  eksistensi  komunitas  kesukuan  Dayak  dan  jalinan kekerabatan di antara mereka. 28 Eksistensi pohon-pohon buah di tembawang dan masa-masa  panen  bersama  merupakan  momentum  alami untuk  “ merajut  erat ikatan  kekeluargaan.  Secara  intrinsik, tembawang telah  menjadi  penanda  bagi eksistensi  kesukuan  dan  kekerabatan  suku  Dayak. Tembawang adalah  simbol keutuhan  komunitas.  Tanpa tembawang agaknya  sulit  bagi  suku  Dayak  untuk berkisah tentang siapa dirinya yang sesungguhnya sebab tembawang merupakan “wahana”  untuk  kembali  kepada  titik  semula berkaitan  dengan  asal-usul  secara turun-temurun.
Selain “tembawang” ,  kekerabatan  dan  ikatan  kekeluargaan  juga  dapat dieratkan melalui beberapa upacara adat seperti Gawai Dayak, pesta pernikahan, dan penegakan adat lainnya. Namun, saat-saat yang paling dinantikan, selain Gawai Dayak, adalah musim panen buah di kebun raya yang disebut tembawang . Saat ini momentum panen buah bersama ini mulai jarang dilakukan sebab pohon durian sebagai simbol kekerabatan sudah nyaris punah. Silih berganti  pohon buah yang usianya mencapai ratusan tahun dikorbankan untuk memenuhi dorongan ekonomi dan mental pragmatis segelintir oknum yang kurang menaruh rasa hormat kepada leluhurnya.  Apa  pun  alasannya,  menebang  pohon-pohon  buah  warisan  leluhur untuk alasan ekonomi atau gaya hidup yang konsumtif betul-betul terasa di luar akal sehat.
Kedua, hutan menjadi sandaran utama untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Pada  umumnya,  sejak  masa  yang  silam,  Suku  Dayak  mengandalkan  alam  untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Saat ini pun cukup banyak komunitas Dayak yang
28 Jenis pohon buah yang lazimnya menjadi simbol jalinan silsilah keluarga adalah pohon durian. Penelusuran dan pelurusan garis kekeluargaan atau kekerabatan pada umumnya dilakukan berdasarkan kepemilikan  bersama atas  pohon durian.  Namun, yang menjadi utama di sini tentu  bukan  pohon  durian  sebagai  jenis  tanaman,  melainkan  komitmen  bersama  untuk menjadikan pohon durian sebagai simbol keutuhan kekerabatan.  Dari pohon durian itulah para orang tua mengisahkan kepada anak dan cucunya mengenai asal-usul mereka atau siapa leluhurnya. Namun, eksistensi pohon durian warisan leluhur saat ini sudah berkurang drastis, bahkan  terancam  punah,  hampir  semua  pohon  durian  warisan  leluhur  itu  ditebang  oleh generasi  yang  kurang  atau  tidak  bertanggungjawab,  karena  alasan  ekonomi.  Persisnya, dampak illegal  logging adalah  lunturnya  rasa  hormat  kepada  warisan  leluhur.  Lih.
Bartolomeus Samho & Yohanes Slamet Purwadi, supra no. 8, hlm., 27.
mewarisi keterampilan hidup leluhurnya dalam mengelola hasil hutan. Berkaitan dengan  alam  yang  menjadi  “lumbung”  bagi  pemenuhan  kebutuhan hidup,  ada empat  habitual  atau  kebiasaan  tradisional  suku  Dayak  yang  diturunkan  dari generasi ke generasi, yakni: Pertama hutan dimaknai sebagai lahan pertanian. Suku Dayak, sejak masa yang silam, telah terbiasa menggarap hutan dengan pola ladang berpindah-pindah.  Bila  suku  Dayak  saat  ini  membuka  hutan  untuk  perkebunan, pada  masa  yang  silam  suku  Dayak  membuka  hutan  untuk  lahan  perladangan. Berbagai macam jenis tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup yang ditanam di sana,  misalnya  padi,  jagung,  ubi  (singkong),  tebu,  terong  rimba,  keladi  serta berbagai jenis sayur-mayur. Areal hutan yang digarap itu selanjutnya menjadi hak subyek ulayat, dan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Dalam arti yang luas,  apa  yang  dimaksudkan  dengan  hak  ulayat  dapat  bersifat  genealogis  atau teritorial. 29 Jadi, image bahwa  suku  Dayak  adalah  perusak  hutan  karena menerapkan  pola  berladang  yang  berpindah-pindah  merupakan  kesan  saja,  jauh dari fakta yang sebenarnya. Dalam realitanya, suku Dayak menggarap hutan secara selektif  dan  melanjutkan  lahan  yang  diwariskan  oleh  leluhurnya  secara  turun- temurun. Dengan kata lain, pola ladang berpindah-pindah itu tidak selalu berarti membuka  lahan  baru. 30 Lahan  yang  digarap  mereka  untuk  ladang  adalah  yang diwariskan  oleh  leluhurnya,  yang  tentu  dipandang  subur  dan  cocok  untuk menanam berbagai jenis tanaman untuk dikonsumsi. Kedua, hutan sebagai tempat berburu.  Salah  satu  keterampilan  untuk  bertahan  hidup  yang  dimiliki  oleh  Suku Dayak adalah berburu dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti tombak, panah,  bedil,  dan  sumpit.  Binatang  di  hutan  yang  kerapkali  menjadi  obyek perburuan, di antaranya, adalah babi hutan, rusa, kijang, kancil, dll. Binatang hasil berburu  biasanya  diolah  secara  tradisional  untuk  dikonsumsi  sebagai  lauk-pauk sehari-hari.  Kecuali  berburu,  Suku  Dayak  juga  terampil  membuat  perangkap binatang.    Misalnya,  bubu,  jerat  dan  belantik.  Perangkap  berupa  jerat  biasanya
29 Jemmy Sondakh, Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat  (Eksistensi Pemanfaatan dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia), Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014, hlm. 19.
30 Suku Dayak pada umumnya menggarap lahan warisan leluhurnya yang disebut domun. Lih.
Bartolomeus Samho & Yohanes Slamet Purwadi, supra no. 8, hlm., 29.
digunakan  untuk  menangkap  binatang  kecil  seperti  dan  kancil,  bahkan  tupai, musang,  dll.  Sementara  belantik  untuk  menangkap  jenis  binatang  seperti  babi hutan, rusa, atau kijang. Dan bubu untuk menangkap ikan di sungai. Keterampilan itu  membuat  Suku  Dayak  pun  dikenal sebagai  suku  “pemburu” (selain  peramu).
Pada  umumnya  komunitas  Dayak  bersandar  pada  hasil-hasil  hutan  untuk menunjang kehidupannya (madu, ikan, dan berbagai jenis binatang liar). 31 Ketiga, hutan  menjadi “apotek  kehidupan”. Sejak  dahulu  Suku  Dayak  mengandalkan berbagai  macam  jenis  tumbuhan  untuk  dijadikan  bahan  dasar  obat  tradisional. Ketika  ada  kerabat  atau  anggota  keluarga  yang  sakit  biasanya  tukang  obat tradisional  meracik  ramuan  berupa  daun-dunan  dan  akar  kayu  yang  dipetiknya secara selektif dari hutan. Hasil racikan tukang obat tradisional tersebut kemudian direbus untuk diminum sari patinya atau ditumbuk untuk dioles pada bagian tubuh pasien yang sakit.  Jaman dahulu metode pengobatan tradisional ini disukai karena kemanjurannya, dan terhitung murah ongkosnya. Akan tetapi, saat ini pengobatan tradisional kurang diminati lagi. Masyarakat lebih suka membawa anggota keluarga yang  sakit  untuk  berobat  ke  Puskesmas  atau  ke  rumah  sakit.  Alasan  lainnya, pengobatan tradisional sulit dilakukan lagi karena sumber bahan baku obat telah sulit  diperoleh  di  hutan  sebagai  akibat  pemanfaatan  hutan  secara  tidak  ramah lingkungan. Karena itu, keberlanjutan metode pengobatan tradisional ini terancam selain  karena  sulit  memperoleh bahan  kabu pengobatan tradisional,  juga  karena generasi penerus kurang berminat untuk menekuninya lagi. Saat ini bukan hanya sumber bahan baku obat tradisional yang sulit diperoleh, tapi juga berbagai jenis kayu  yang  kuat  untuk  dijadikan  bahan  bangunan  sudah  langka. Keempat, hutan sebagai lahan untuk “meramu”. Rimba di Kalimantan dikenal luas akan kekayaan alamnya, misalnya berbagai macam jenis kayu yang kuat untuk bahan bangunan, rotan,  damar,  dan  getah,  dll.    Penduduk  lokal  bersandar  pada  hasil  hutan  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Catatan Tjilik Riwut 32 menunjukkan bahwa sejak pada  jaman  dahulu  Suku  Dayak  meramu  di  hutan  baik  untuk  urusan  kehidupan
31 Irene Mariane, Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm., 188.
32 Tjilik Riwut, Kalimantan Membangun, PT. Jakarta Agung Offset, Jakarta, 1979 , hlm., 11-12.
sehari-hari, maupun untuk urusan bisnis. Kayu ulin (kayu besi), kayu damar, kayu bangalan  (Agathis),  rotan,  lilin  (madu,  jernang,  kulit  kayu),  serta  damar  dan berbagai jenis getah tersedia di hutan Kalimantan.
Ketiga, hutan  adat  sebagai  tempat  sakral.  Cara  pandang  yang  mekanistis- reduksionalistis terhadap hutan, misalnya, karena pengaruh dominan dari filsafat Rene Descartes dan Isaac Newton, jelas mengaburkan dimensi sakral pada hutan. Pandangan bahwa hutan itu sakral telah menghisai perspektif religius suku Dayak (juga  suku-suku  bangsa  di  dunia).  Pandangan  Suku  Dayak  bahwa  hutan  itu merupakan  ranah  sakral  tampak  selaras  dengan  pandangan  sang  fenomenolog kenamaan Rudolf Otto, yang melihat hutan sebagai jejak Sang Ilahi. Pandangan Otto itu, dalam arti yang luas, layak disandingkan dengan perspektif religius para leluhur suku bangsa di dunia terkait dengan hutan. Pandangan bahwa hutan itu memiliki sakralitas sejatinya menimbulkan rasa “ tremendum et fascinosum ” terhadap hutan. Andangan demikian melatarbelakangi kesadaran suku Dayak jaman dahulu bahwa eksitensi  dirinya  tidak  mungkin  dipisahkan  dari  alam.  Kesadaran  eksistensial macam itu penting agar suku Dayak senantiasa berusaha untuk menjalin hubungan dengan  alam. 33 Namun,  cara  pandang  terhadap  hutan  yang  cenderung  menguat saat  ini  adalah  yang  bersandar  pada  kekuatan  rasionalitas.  Akibatnya,  unsur kesakralan  hutan  mudah  sirna  dan  orang  pun  tidak  menghormati  alam  sebagai anugerah istimewa dari Tuhan. Itulah yang menggejala saat ini, pandangan bahwa hutan  sebagai  tempat  ‘suci’  atau  sakral,  menurun  karena  hutan  semata -mata dipandang dari segi ekonomi saja.
Perihal  hutan  sebagai  tempat  sakral,  untuk  suku  Dayak  jaman  dahulu, tampak berkorelasi dengan pandangan religiusnya bahwa hutan adalah rumah bagi roh  leluhurnya.  Pada  umumnya,  jenis  pohon  yang  dipandang  sakral  adalah beringin. Suku Dayak tertentu pada jaman dahulu menaruh ari-ari bayi yang baru lahir di pohon beringin. Itulah sebabnya pohon beringin dipandang ‘sakral’ . Ketika ari-ari seseorang ditaruh di pohon beringin maka ruhnya kelak, ketika ia berpulang
33 Kristianus  Damianus  Apo,  2022. Tradisi  Beuma  dan  Pandangan  akan  Alam  Dayak  Suaid sebagai  Pelestarian  Lingkungan. Balale’.  Jurnal  Antropologi  Universitas  Tangjungpura. Volume 3 Nomor 1 Mei, 2022, hlm. 29.
ke pangkuan Sang pencipta, diyakini tinggal di sana, untuk rentang waktu tertentu sampai  dipandang  layak  untuk  beralih  ke  dunia  Khayangan.    Dalam  komunitas Dayak  Jangkang,  nama  untuk  pohon  yang  dijadikan  tempat  penyimpanan  ari-ari bayi  yang  baru  lahir  disebut tomune .  Sebagai  tempat  sakral, ‘ tomune’ selain dikultuskan,  juga  diyakini  memiliki  daya  magis,  serta  dipandang  sebagai “axis mundi ” .  Konon,  dari  situlah  awal  mula  perjalanan  roh  leluhur  menuju  ke  dunia orang mati yang disebut sobayetn. 34
Selain ‘ tomune ’ pohon  lainnya  yang  disakralkan  oleh  komunitas  Dayak Jangkang adalah ‘ somputn ’, 35 . Pada dasarnya, ‘ somputn ’ adalah pohon (tinggi dan besar)  untuk      lebah  bersarang.  Tempo  dahulu,  pohon  yang  dijadikan ‘ somputn ’ dikelola  oleh  komunitas  adat.  Artinya,  menjadi  milik  warga  satu  kampung  atau milik umum. Karena itu, tatkala hendak memanen madu lebah yang bersarang di atasnya, perlu kesepakatan adat dahulu atau dipanen secara bersama-sama. Jadi, pada masa panen madu lebah, setiap keluarga di wilayah mana s omputn itu berada berhak mendapatkan bagian sesuai dengan takaran yang disepakati bersama. Pada saat  panen  madu  di  pohon somputn tampak  bahwa  kearifan  lokal  itu  begitu berpihak pada keadilaan atau kesetaraan hak di antara warga kampung. Saat ini, yang  patut  disayangkan,  adalah  fakta  bahwa  keberadaan  pohon somputn sudah punah.  kepunahan  pohon somputn merupakan  satu  dari  sekian  bentuk  kerugian bagi kearifan lokal suku Dayak sebab melalui pohon somputn itu praktik kearifan lokal seperti kekeluargaan, kebersamaan, dan keadilan dihidupi dan diterapkan di komunitas Dayak Jangkang tempo dulu.
34 Sobayetn adalah  alam  kekal  bagi  roh-roh  leluhur  suku  Dayak  yang  dalam  keadaan  gawat, peperangan dapat dipanggil untuk dimintai bantuan. Lih. H. Martono, Nilai-Nilai Religi Dalam Dalam Sastra Lisan Dayak Keninjal , Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora Untan. Vol. 1.
No. 2. Oktober 2010., hlm. 150.
35 Lazimnya jenis pohon yang dijadikan somputnh adalah pohon tapakng sebab pohonnya selain tinggi, juga besar diameternya. Namun, saat ini eksistensi pohon tapakng mulai langka karena maraknya  penebangan  liar  yang  dialkuak  oleh  oknum  warga  kampung  yang  kurang memahami  adat  istiadat  atau  tradisi  leluhurnya  atau  karena  hukum  adat  sudah  tidak ditegakan lagi berkaitan dengan upaya menjaga eksistensi somputn . Lih. Bartolomeus Samho dan Yohanes Slamet Purwadi, supra no. 8, hlm., 35-47.

## Perubahan Pola Pikir Masyarakat Adat: Keutamaan Hak Ulayat menjadi Nilai Ekonomis
Fungsi-fungsi hutan yang dipaparkan di atas memperlihatkan karakter dan keutamaan yang dihidupi oleh masyarakat adat Dayak dalam konteks hak ulayat atas  hutan.  Namun,  kehadiran  perkebunan  kelapa  sawit  membawa  cerita  lain. Secara  tertentu,  betul  bahwa  perkebunan  kelapa  sawit  itu  singnifikan  untuk menaikan taraf ekonomi warga masyarakat yang menanamnya. Namun, bagi warga yang tidak memiliki lahan untuk menanam kelapa sawit atau tidak berkolaborasi dengan perusahaan kelapa sawit maka eksistensi perkebunan kelapa sawit belum tentu menguntungkan  baginya,  bahkan  justru  sebaliknya  menimbulkan  kerugian secara ekologis  dan sosial.   Salah satunya adalah bencana banjir yang  kerap  kali melanda pemukiman warga dan konflik horizontal akibat perebutan lahan untuk menanam  kelapa  sawit.  Fenomena  ini  semakin  terasa  mengancam  kehidupan masyarakat  di  sekitar  areal  perkebunan  kelapa  sawit  saat  ini.  Dalam  paparan selanjutnya  akan  ditunjukkan  secara  sekilas  perihal  perubahan  pola  pikir Masyarakat Adat terhadap hutan adat sebagai dampak langsung perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. 36
Pertama, hutan dimaknai sebatas objek kegiatan ekonomi. Gejala perubahan pola  pikir  terhadap  hutan  sebagai  objek  kegiatan  ekonomi  memang  telah berlangsung cukup lama. Namun, pandangan tersebut, tampak semakin menguat pada tahun 1982, yakni dalam rentang waktu di mana Perusahaan Inti Rakyat (PIR- Bun)  mulai  dibuka  di  Kabupaten  Sanggau.  Perusahaan  yang  berfokus  pada pengembangan  dan  pengelolaan  perkebunan  kelapa  sawit  itu  membawa perubahan yang besar bagi perspektif masyarakat terhadap hutan adat.  Pandangan tradisional masyarakat terhadap hutan yang bercorak “ animistik dan pantheistik” berubah secara perlahan tapi pasti ke paradigma ekonomistik. Hutan lantas dinilai dan ditelisik dari perspektif yang reduktif, yakni menjadi urusan ekonomi (objek bisnis  semata-mata).  Pandangan  terhadap  hutan  yang  tidak  komprehensif,  tidak menyangkut  seluruh  aspek  kehidupan,  jelas  merugi  bagi  seluruh  makhluk  yang
36 Bartolomeus Samho dan Yohanes Slamet Purwadi, supra no. 8, hlm., 34-35.
membutuhkan hutan bagi keberlanjutan eksistensinya. Ketika dimensi sakral pada hutan redup akibat dimensi ekonomi terhadap hutan yang dominan diafirmasi dan dipromosi dalam praksis kehidupan maka kemunculan berbagai macam bencana alam dan penyakit sosial sulit dihindari.
Kedua,  masyarakat  menjadi  pragmatis,  konsumeristis,  dan  bermental hedonis. Eksistensi perkebunan kelapa sawit membawa perubahan gaya hidup atau mentalitas penduduk di Kalimantan Barat pada umumnya. Khususnya, untuk suku Dayak,  perubahan  yang  tampak  adalah  semakin  menguatnya  gejala  gaya  hidup konsumtif dan hedonistik di kalangan generasi mudanya. Pandangan bahwa suku Dayak dekat dengan alam atau menyatu dengan alam, serba sederhana dan kuat ikatan kekeluargaannya agaknya berlaku untuk konteks komunitas Dayak di masa yang silam.  Saat ini gelagat yang meningkat di kalangan kaum muda atau kelompok yang menguasai lahan perkebunan kelapa sawit agaknya adalah gaya hidup glamor dan individualistik . Eksplorasi terhadap hutan untuk kepentingan bisnis semata- mata telah menggeser pandangan tradisional dan imajinasi kolektif penduduk lokal perihal  hutan sebagai  “rumah  bersama” untuk  seluruh  makhluk  sehingga  perlu dijaga kelestariannya.
Gelagat lainnya yang menguat saat ini, selain mentalitas hedonistik dan gaya hidup  konsumeristik,  adalah  sikap  pragmatis.  Akibatnya,  ikatan  kekeluargaan semakin  kendor,  arah  relasi  sosial  cenderung  menguat  pada  kepentingan  bisnis. Masyarakat  pun  cenderung  mengutamakan  urusan  pribadi  masing-masing, kepedulian sosial hanya dipandang perlu manakala memberi feed back . Pendeknya, sikap pragmatis kian menonjol. Gejala perubahan sikap ini tentu mengancam masa depan komunitas Dayak sebab mereduksi kearifan lokal secara drastis, kecuali ada kesadaran  semua  pihak  untuk  kembali  memperkuat  hukum  adat  yang  berpihak kepada  kelestarian  ekologis  dan  penguatan  identitas  kesukuan  yang mempromosikan  dan  mengafirmasi  peran  kearifan  lokal  dalam  hidup  bersama. Perubahan ke arah itulah yang berpeluang untuk mencegah kerugian sosial akibat gaya hidup yang kian hedonis (mengejar kesenangan pribadi) dan sikap pragmatis (sekedar  bertindak  kalau  memberi  keuntungan  untuk  diri  sendiri)  dan  sikap
konsumtif  (hidup  yang  tunduk  pada  keinginan  ketimbang  memenuhi  kebutuhan nyata). 37
Ketiga, gejala menguatnya egoisme dan ancaman konflik horisontal. Dampak lain  dari  perkebunan  kelapa  sawit  adalah  menguatnya  egoisme  yang  melatari konflik  horizontal  akibat  perebutan  lahan.  Manusia  dan  kebutuhan  hidupnya semakin meningkat sementara luas hutan tetap adanya. Rasio yang tidak sebanding antara  ledakan  jumlah  penduduk  dan  dorongan  egoistik  segelintir  oknum  yang hendak menguasai lahan untuk perkebunan kelapa sawit telah menciptakan ruang konflik horizontal. Ketika alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit semakin tidak terkendali, eksistensi penduduk lokal dan nasib pelbagai satwa liar semakin terancam.  Perluasan  perkebunan  kelapa  sawit  secara  massif  telah  membuat masyarakat adat terpaksa menyesuaikan diri dengan gaya hidup baru yang tidak lagi selaras dengan pandangan tradisi leluhurnya. Saat ini sebagian besar penduduk lokal tertarik untuk menanam kelapa sawit, baik di lahan pertanian yang diwarisi leluhurnya maupun di hutan adat yang merupakan milik bersama, yang memang tidak  boleh  digarap  untuk  kepentingan  pribadi.  Akibatnya,  cukup  sering  terjadi konflik  horizontal  di  kalangan  internal  penduduk  lokal  akibat  perebutan  lahan hutan adat, belum lagi ditambah dengan konflik di antara warga masyarakat adat dengan  pihak  perusahan  yang  cukup  sering  mencaplok  lahan  hutan  adat  untuk perluasan perkebunan kelapa sawit, yang prosesnya tanpa melalui dialog dengan atau persetujuan dari pihak penduduk lokal. 38
Pada  umumnya,  suku  Dayak  mewarisi  hutan  adat  yang  mesti  dijaga kelestariannya.  Hutan  adat  adalah  kepunyaan  komunitas  sehingga  tidak  boleh dijadikan hak milik pribadi. Karena itu, hutan adat lebih tepat disebut hak ulayat. Kategori  lahan  yang  tergolong  ke  dalam  hutan  adat  adalah  rimba, tawakng dan “tembawang”. Bagian  lahan  dari  hutan  rimba  boleh  digarap  untuk  ladang,  bila dipandang  subur  tanahnya.  Lokasi  rimba  yang  sudah  digarap  itu  kelak  disebut
37 Achmad Surambo, et.al, Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Memperlemah Posisi Perempuan. Laporan Penelitian Sawit Watch & Solidaritas Perempuan, 2010, hlm., 33.
38 Ismail Ruslan, supra no. 6, hlm., 39.
jamih dan bila dalam tempo yang relatif lama tidak digarap maka disebut domun, itulah yang kelak diwariskan ke anak-cucu sebagai milik keluarga besar.  Areal yang disebut tawakng , karena tidak subur tanahnya, sangat jarang diladangi. Sedangkan tembawang (kebun buah-buahan milik umum), tidak boleh digarap untuk ladang.
Dalam kaitannya dengan perkebunan kelapa sawit, konflik horizontal menyeruak ke  permukaan  manakala  hutan  adat  tidak  lagi  dihormati  oleh  perusahaan  atau bahkan  dicaplok.  Kasus  demikian  sangat  mungkin  terjadi  manakala  pihak perusahaan sudah mengantongi ijin dari pemerintah setempat. Namun, di balik itu semua,  bila  ditelisik  secara  mendalam  maka  tampak  bahwa  sikap  pragmatis, mentalitas  hedonis,  dan  kecenderungan  pada  konsumerisme  merupakan  alasan kuat di balik konflik perebutan lahan.
Keempat,  melemahnya  sikap  pro-ekologi.  Kehadiran  perkebunan  kelapa sawit  telah  menyebabkan  memudarnya  pesona  keindahan  hutan  Kalimantan; pancaran kilauan hutan sebagai ciptaan Allah semakin pudar. Dimensi sakral hutan pun tidak lagi dihormati. Hutan dipandang tidak lebih dari objek ekonomi belaka ketimbang sebagai anugerah Tuhan yang istimewa.  Penduduk lokal pun saat ini pada  umumnya  melihat  hutan  sebagai  peluang  ekonomi  semata-mata.  Demam perkebunan kelapa sawit telah melanda semua pihak dan memperlemah sikap pro- ekologi.
Kekeliruan  paradigma  berpikir tentang  hutan  sebagai  objek ekonomi  saja merupakan pemantik awal bagi perilaku eksploitatif. Ketika hutan adat dibabat dan aliran sungai dipersempit untuk perluasan perkebunan kelapa sawit maka apa yang disebut perbuatan ekslpoitasi alam menjadi kentara dalam kenyataan. Akibatnya, selain krisis ekologi, saat ini masyarakat menghadapi ancaman alam berupa banjir. Saat ini musim banjir tidak lagi teratur.  Sikap serakah manusia telah mengubah siklus alam dan iklim. Akar dari semuanya itu adalah karena kehidupan manusia dikuasai oleh paradigma teknokratis. 39
39 Paus  Fransiskus,  Ensiklik Laudato  Si’ ,  Tentang  Perawatan  Rumah  Kita  Bersama, diterjemahkan oleh Martin Harun OFM., Obor, 2015, hlm., 78.
Kelima, krisis “ worldv iew” Suku Dayak. Telah sejak awal bahwa pola pikir Suku  Dayak  yang  bercorak  animis  atau  berpikir  serba  ruh.  Keyakinan  animisme suku Dayak tampak misalnya, ketika di balik batu, pohon, dan segala benda di hutan dipandang ada penghuninya, yakni roh-roh halus. Selain percaya akan eksistensi Tuhan  yang  disebut Ponompa  Potara,  Jubata, penduduk  lokal  juga  percaya  akan “dunia  lain”.  Keyakinan  animisme  atau  bahkan  pantheisme  mengemuka  dalam pandangan  mereka  bahwa  yang  sakral  itu  dapat  mewujud  dalam  atau  menjadi penghuni wilayah hutan, sungai, batu, dan pohon tertentu.
Mengenai  keyakinan  bahwa  hutan  itu  sakral,  suku  Dayak mengilustrasikannya melalui mitos. Misalnya, mitos tentang siluman ular penguasa sungai yang dinamai nabau atau gana . Mitos tentang Domamak ng, Kamang, Bunyi’ (semacam hantu yang menyerupai manusia), 40 yang diyakini suku Dayak tinggal di hutan atau gunug tertentu. Suku Dayak kerap kali bersikap religius terkait dengan hutan,  batu,  pohon, 41 dan  lubuk  tertentu  yang  dipandang  sebagai “ axis  mundi ” (poros dunia). Keyakinan animisme suku Dayak tampak dalam cara  pandangnya bahwa para  “ penguasa ” (gunung,  hutan,  pohon  dan  air)  tersebut  dapat  diminta pertolongannya  ketika  komunitas  sedang  menghadapi  masalah  berupa  konflik horizontal dengan suku lainnya. Ketika komunitas membutuhkan pertolongan para makhluk  halus  tadi,  diadakanlah  upacara  ritual  di  mana  instrumennya  selain sesajen,  adalah  kehadiran  seorang shaman atau  dukun.  Akan  tetapi,  keberadaan roh-roh  itu  dapat  juga  mencelakai  manusia,  terlebih  ketika  manusia  melanggar “tabu” di wilayah kekuasaannya. Misalnya, bila manusia tidak menghormati atau bersikap  kurang  sopan  terhadap  pohon  tertentu,  batu  tertentu  di  hutan,  lubuk tertentu di sungai maka yang bersangkutan akan jatuh sakit. Bila demikian adanya maka  proses  penyembuhannya  mesti  membutuhkan  upacara  ritual  dan pertolongan seorang shaman atau dukun.
40 Bartolomeus Samho & Yohanes Slamet Purwadi, supra no. 8, hlm., 47.
41 Dalam  komunitas  Dayak  Jangkang,  satu  di  antara  jenis  pohon-pohon  yang  pandang  sakral adalah “tomune” (wahana untuk menaruh ari -ari setiap bayi yang baru lahir). Selain pohon beringin,  juga  “pohon  tapangkh”  yang  dijadikan  “tomune”.  “Tomune”  dipandang  angker , ‘sakral’ dan menjadi “axis mundi” serta dyakini berdayan magis. Lih. Bartolomeus Samho & Yohanes Slamet Purwadi, supra no. 8 , hlm., 31-32.
Proses  pengobatan  pasien  dilakukan  oleh  dukun  melalui “bobike” atau ‘boborent” . 42 Melalui upacara  “bobike/boborent” ,  seorang  dukun  melakukan pengobatan dengan cara yang khas dan unik sehingga kesehatan pasien menjadi pulih.  Bila  dokter  memulihkan  orang  sakit  dengan  cara  menyuntiknya  dan memberikan  obat,  dukun  mengobati  orang  yang  sakit  karena  intervensi  roh-roh jahat dengan cara menarik/merebut kembali roh orang sakit itu dari cengkeraman kekuasaan roh jahat, tentu dengan bantuan berbagai jenis sajen. 43
Krisis worldview pada komunitas Dayak juga tampak dalam perilaku oknum generasi  muda  saat  ini  yang  tidak  lagi  menaruh  rasa  hormat  kepada  instrumen ritual adat. Selain fenomena penelantaran terhadap arca yang tempo dulu dijadikan instrumen  ritual  dan  dipandang  berdaya  magis,  yang  disebut  ponto ’ /pantak, 44 perilaku oknum generasi muda yang tidak terpuji adalah justru membisniskannya. Arca yang disebut ponto’/pa ntak itu sebagian besar dijualnya kepada para kolektor barang antik. Saat ini eksistensi ponto’/pantak sudah terancam punah. Kepunahan sebagian besar instrumen ritual, objek sakral, dan “axis mundi” itu jelas berpotensi mengaburkan  identitas  Kesukuan  Dayak. Krisis  cara  pandang  terhadap  “yang sakral” atau perilaku yang menodai objek sakral merupakan satu di antara sekian banyak contoh dari krisis “world - view” yang melanda sebagian komunitas Dayak. Dengan  kata  lain,  di  satu  sisi,  tampak  bahwa  saat  ini  kehidupan  penduduk  lokal sangat berjarak dengan budaya leluhur, sementara di sisi lain juga tampak gejala penghayatan ajaran agama yang kurang mendalam. Itulah yang sejatinya menjadi
42 Praktik pengobatan melalui ritual “bobike atau boborenth” saat ini jarang dilakukan lagi di komunitas  Dayak  Jangkang.  Upacara  tersebut  tidak  lagi  menjadi  prioritas  dalam  urusan pengobatan orang sakit. Tindakan ritual yang dimaksud akan dilakukan manakala keluarga yang sakit memandang perlu atau ketika rumah sakit tidak dapat lagi menolong yang sakit dengan bantuan medis. Lih. Bartolomeus Samho & Yohanes Slamet Purwadi, supra no. 8, hlm., 47-48.
43 Lih. J.U. Lontaan, Sejarah-Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, Ofset Bumirestu, Jakarta, 1975, hlm., 481.
44 Instrumen upacara adat yang dinamai p onto’ atau pantak merupakan patung berbahan dasar kayu yang diukir dengan spirit religius. Selain itu, ponto’ atau pantak bisa juga diambil dari batu yang gesturnya unik atau menyerupai wajah manusia. Pada Gawai Dayak (waktu suci), ponto’  atau  pantak  ini  kerapkali  diberi  sajen .  Komunitas  Dayak  yang  bermukim  di  rumah panjang/betang  pada  tempo  dulu  menaruh  atau  mentahtakan ponto’/pantak ini  di  bawah pohon  besar  yang  dipandang sebagai  “ axis  mundi ” ,  persis  di  simpang  jalan  menuju perkampungan. Lih. Bartolomeus Samho & Yohanes Slamet Purwadi, Bartolomeus Samho & Yohanes Slamet Purwadi, supra no. 8 , hlm., 48.
pemicu sikap serakah dan tidak menaruh rasa hormat terhadap hutan adat sebagai jejak ilahi. Padahal, kekayaan alam sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Akan tetapi, alam yang kaya itu pasti tidak muat untuk menampung sikap pongah dan egois manusia.

## Penutup
Kesuksesan  perkebunan  kelapa  sawit  dalam  mendongkrak  kenaikan  taraf ekonomi  masyarakat  saat  ini  telah  membius  kesadaran  penduduk  lokal  atau komunitas masyarakat adat. Perkebunan kelapa sawit, dalam level tertentu, jelas menguntungkan  secara  ekonomi.  Akan  tetapi,  yang  patut  disadari  juga  adalah dampaknya secara horizontal, baik mengenai ancaman bencana ekologis maupun perubahan perilaku sosial yang menjurus kepada konflik sosial akibat perebutan lahan garapan. Saat ini persoalan ekologis berupa banjir dan tanah longsor semakin sering terjadi di sekitar areal perkebunan kelapa sawit. Di sisi lain tatanan adat, hukum  adat,  dan  kearifan  lokal  semakin  longgar  pengaruhnya  bahkan  tidak  lagi menjadi orientasi utama atau kompas kehidupan komunitas. Kalaupun ada upaya untuk  menegakannya  maka  esensi  dan  motivasinya  berwajah  pragmatis  dari oknum yang kurang menghargai kearifan leluhurnya.
Dampak lebih lanjut adalah memudarnya cara pandang terhadap apa yang tempo dulu diyakini sebagai tidak boleh dilanggar karena tabu dan sakral. Saat ini nyaris semua yang ditabukan dan dikultuskan oleh leluhur tempo dulu dipandang ketinggalan jaman oleh generasi muda dan segelintir oknum golongan tetua yang cara pandangnya mulai tergerus oleh alam pikiran kapitalisme, yang mewujudkan wajahnya dalam bentuk perkebunan kelapa sawit.
Krisis  ekologis  dan  sosial  yang  mengancam  semua  pihak  di  wilayah perkebunan  kelapa  sawit  tentu menjadi  hal  yang  urgen  untuk  diperhatikan  oleh pemerintah, juga komunitas masyarakat adat. Upaya untuk pencegahannya mesti dimulai  dari  kesediaan  pemerintah  dan  masyarakat  setempat  untuk  berdialog, duduk  bersama-sama  untuk  memikirkan  ulang  perihal  bagaimana  tata  kelola perkebunan  kelapa  sawit  yang  ramah  lingkungan.  Tegasnya,  pemerintah  tidak boleh  ragu-ragu  untuk  menindak  oknum  perusahaan  yang  melangar  adat  atau
hukum berkaitan dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, mesti adat tindakan nyata untuk membatasi peluang pengembangan perkebunan kelapa sawit atau bahkan menutupnya bila masa berlaku ijinnya yang sudah habis. Yang lebih penting lagi adalah tuntutan kepada pengelola perkebunan kelapa sawit agar bertanggungjawab  untuk  merancang  upaya-upaya  penanggulangan  kerugian ekologis dan sosial yang telah ditimbulkannya. Karena itu, setiap  kegiatan bisnis yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam harus memiliki visi kearifan lokal, berpihak pada kelestarian alam agar keberlanjutan ekosistem dan komunitas masyarakat tetap terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Andasputra,  Nico;  Bamba,  John;  Petebang,  Edi  (Eds), Pelajaran  Dari  Masyarakat Dayak:  Gerakan  Sosial  dan  Resiliensi  Ekologis  di  Kalimantan  Barat,  WWF- Biodiversity  Support  Program  (BSP),  Washington  DC,  USA  dengan  Institut Dayakologi (ID), Pontianak-Indonesia , 2001.
Baswori & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008. Boff, Leonardo, Ecology & Liberation: A New Paradigm , Translated from the Italian by John Cumming, Orbis Books, Maryknoll, New York, 1995.
Bogdan,  Robert  dan  Taylor,  Steven.  J,  Introducing  to  Qualitative  Methods: Phenomenological, New York: A Wiley Interscience Publication, 1975.
Chang, William, Moral Lingkungan Hidup , Yogyakarta, Kanisius, 2001. Dirk  van  Hoogstraten,  Hans, Deep  Economy:  Caring  for  Ecology,  Humanity,  and Religion , James Clarke & Co P.O. Box 60 Cambridge CB1 2NT, England, 2001. Keraf, A. Sonny, Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan , Kanisius, Yogyakarta, 2014.
Lontan,  J.U, Sejarah-Hukum  Adat  Dan  Adat  Istiadat  Kalimantan  Barat ,  Ofset Bumirestu, Jakarta, 1975.
Mariane, Irene. Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat , Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
Paus  Fransiskus, Ensiklik  Laudato  Si’,  Tentang  Perawatan  Rumah  Kita  Bersama , diterjemahkan oleh Martin Harun OFM., Obor, 2015.
Riwut, Tjilik, Kalimantan Membangun , Jakarta, PT. Jakarta Agung Offset, 1979.

## Jurnal dan Hasil Penelitian:
Akranudin  dan  Rupita , “ Etnografi  Konflik  Masyarakat  Batu  Daya  dengan Perusahaan  PT.  Swadaya  Mukti  Prakarsa  di  Simpang  Dua,  Ketapang, Kalimantan Barat ” . Jurnal Dakwah dan Sosial.  Vol. 3 No.01, hlm. 19-23. DOI: 10.37680/muharrik.v3i01.208, 2020.
Apo, Kristianus Damianus, “ Tradisi Beuma dan Pandangan akan Alam Dayak Suaid sebagai Pelestarian Lingkungan. Balale ” . Jurnal Antropologi Universitas Tangjungpura. Volume 3 Nomor 1 (e-ISSN 2774-4612), 2022. Imam, Septarina; Muthia & Nahdah, “ Perlindungan Hukum Atas Alih Fungsi Lahan Masyarakat  Menjadi  Lahan  Sawit  (Studi  Kasus  Masyarakat  Antar  Baru Dengan  PT.  Barito  Putera  Plantation  Di  Kab.  Barito  Kuala.  Badamai ” . Law Journal. Vol. 7. No. 1.  DOI: 10.32801/damai.v7i1.10204 , 2022.
Martono,  H,  Nilai-Nilai  Religi  Dalam  Dalam  Sastra  Lisan  Dayak  Keninjal, Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora Untan. Vol. 1. No. 2 . Edisi Oktober, 2010. Ruslan,  Ismail, “ Perubahan  Sosial  dan  Ekonomi  Masyarakat  Akibat  Perkebunan Kelapa Sawit ” . Al-Maslahah.  Jurnal Ilmu Syariah. ISSN 2502-837. Vol. 9. No. 2. DOI: https://doi.org/10.24260/almaslahah.v9i2.685 , 2014. Samho,  Bartolomeus  &  Purwadi,  Yohanes  Slamet,  PERUBAHAN  POLA  PIKIR MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KABUPATEN SANGGAU TERHADAP HUTAN ADAT SEBAGAI AKIBAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2016. Sondakhh, Jemmy, HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT HUKUM ADAT (Eksistensi Pemanfaatan dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia), Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014.
Surambo,  Achmad.  et.al, Sistem  Perkebunan  Kelapa  Sawit  Memperlemah  Posisi Perempuan . Laporan Penelitian Sawit Watch & Solidaritas Perempuan, 2010. Waters, Malcolm, Modern Sociological Theory, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 1994.
Situs Daring: https://betahita.id/news/detail/7262/luas-mutakhir-kebun-sawit-indonesia .html.html#:~:text=%22Kementerian%20Pertanian%20mengeluarkan%2 0data%20termutakhir,98%20juta%20hektare%20per%202021. https://bengkulu.antaranews.com/berita/249117/luas-perkebunan-sawit- swadaya-di-kalbar-capai-534767- hektare#:~:text=Luas%20perkebunan%20sawit%20swadaya%20di. https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/791 https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit https://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_adat https://institutdayakologi.wordpress.com/2011/04/05/suku-dayak/ http://kisahasalusul.blogspot.com/2015/10/asal-usul-suku-dayak.html http://setda.sanggau.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=37& Itemid=66 https://www.hrw.org/id/report/2019/09/22/333509 http://database.sawitwatch.or.id/Publikasi%20SW/Data%20BUKU/Sawit%20W atch%20Buku_ind/Sistem%20perkebunan1.pdf https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/791 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45373/uu-no-41-tahun-1999 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/104060/permen-agrariakepala-bpn- no-5-tahun-2015

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-Undang Kehutanan Nomor. 41 tahun 1999. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012.