## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Problematika Dan Implikasi Omnibus Law Cipta Kerja Pada Perseroan Terbatas
Krista Yitawati 1 , Anik Tri Haryani 2 , Subadi 3 , Adilla Nila Krusita 4
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu Nomor 79 Madiun, 63133 E-mail : krista@unmer-madiun.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu Nomor 79 Madiun, 63133 E-mail: anik@unmer-madiun.ac.id
3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu Nomor 79 Madiun, 63133 E-mail : subadi@unmer-madiun.ac.id
4 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Jalan Serayu Nomor 79 Madiun, 63133 E-mail : -
Abstract — Despite the various controversies, the presence of the Omnibus Law on Job Creation have repealed at least two regulations  and  changed  at  least  80  (eight  twenty)  other  laws.  One  of  those  affected  is  the  Law  Number  40  of  2007 concerning  Limited  Liability  Companies  (UU  PT).  Study  This  study  intends  to  examine  what  the  existing  concepts  and problems  look  like  on  the  Omnibus  Law  on  Job  Creation,  as  well  as  its  implications  for  the  regulation  and  the  basic concept  of a  Limited Liability  Company.  This  study  is  a normative  research  (doctrinal)  to  secondary  data obtained  from literature studies (library research), which consists of primary and secondary legal materials. Research result shows that the  Omnibus  Law  is  a  legislative  method  by  unites  various  types  of  laws  into  one  specific  law.  This  has  the  potential  to negate  the  diverse  interests  of  each  laws  in  the  name  of  one  interest  only.  In  addition,  the  practice  of  drafting  it  in Indonesia  does  not  have  a  juridical  basis  and  violates  the  principle  of  openness  and  participation.  In  terms  of  its implications for the PT Law, a number of the provisions in the Omnibus Law on Job Creation have expanded the meaning of the Company Limited by presenting the Sole Proprietorship model which gives birth to a number of contradictions in the basic concept of a Limited Liability Company, in addition to removing the minimum capital limit of the Company which is feared will cause vulnerabilities for business continuity.
Keywords: Omnibus Law; Legal Implications; Limited Liability Company Individual

## I. PENDAHULUAN
Omnibus  law  di  Indonesia  setidaknya  dimulai  sejak  saat  presiden  Joko  Widodo  menghimbau  DPR  agar  bekerjasama dalam  menyusun  satu  konsep  undang-undang  untuk  mengubah  banyak  peraturan  sekaligus  dengan  nama  omnibus  law. 1 Terlepas  dari  beragam  kontroversinya,  keputusan  untuk  menggunakan  metode  omnibus  law  dapat  dimaklumi,  mengingat Indonesia  saat  ini  tengah  menghadapi  masalah  perekonomian  terkait  dengan  minimnya  investasi  dan  kurangnya  lapangan pekerjaan. Persoalan ekonomi ini juga berkelindan dengan masalah sulitnya perizinan dan jumlah peraturan yang eksesif ( over regulasi ). 2
Dengan  konsep  omnibus  law  yang  mampu  menyederhanakan  puluhan  regulasi  menjadi  satu  undang-undang  yang khusus,  dapat  menjadi  jalan  pintas  bagi  kebijakan  sinkronisasi  dan  perampingan  regulasi  di  Indonesia.  Hal  ini dilakukan  demi  merealisasikan  visi  presiden  pada  periode  keduanya,  yakni  menciptakan  iklim  investasi  yang  mudah  dan kondusif  untuk  terciptanya  lapangan  pekerjaan,  serta  menyederhanakan  proses  perizinan  yang  berbelit-belit,  termasuk memberantas pungutan liar. Omnibus law Cipta Kerja yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
1 Bayu  Dwi  Anggono,  “Omnibus  Law  Sebagai  Teknik  Pembentukan  Undang-Undang:  Peluang  Adopsi  Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia,” Jurnal Rechts Vinding , Vol. 9 No 1 Tahun 2020, hal 25.
2 Muhamad  Azhar,  “Omnibus  Law  Sebagai  Solusi  Hiperregulasi  Menuju  Sonkronisasi  Peraturan  Per-Undang- Undangan Di Indonesia,” Administrative Law and Governance Journal , Vol. 2 No. 1 Tahun 2019, hal 170–78.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Cipta  Kerja,  setidaknya  membawa  implikasi  hukum  terhadap  materi  muatan  sejumlah  besar  undang-undang,  salah  satunya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas).
Sejumlah  pihak  menilai  bahwa  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  yang  ada  saat  ini  masih  mampu  mengakomodasi berbagai  ketentuan  mengenai  Perseroan,  baik  berupa  penambahan  ketentuan  baru,  penyempurnaan,  maupun  mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa  Perseroan  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan kegiatan  usaha dengan  modal dasar  yang  seluruhnya terbagi dalam saham, dan  memenuhi persyaratan  yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
Dalam  implementasinya,  Perseroan  Terbatas  merupakan  pilihan  bentuk  perusahaan  yang  paling  banyak  diminati  oleh masyarakat  dibandingkan  dengan  bentuk  badan  usaha  lainnya. 3 Selain  pertimbangan  ekonomi,  pemilihan  Perseroan  Terbatas dilatar belakangi oleh beberapa kelebihan, di antaranya aspek legalitas sebagai badan hukum, konsep kekayaan perusahaan yang terpisah dari kekayaan para pemiliknya, termasuk tanggung jawab terbatas dari pemegang saham. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri  bahwa  selama  kurang  lebih  14  (empat  belas)  tahun  lamanya  penerapan  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  tentu banyak tantangan dan perkembangan baru dari kehidupan masyarakat yang tidak lagi terakomodasi di dalamnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Poltaris, bahwa mustahil untuk menciptakan undang-undang yang sempurna.
Seiring  waktu  beberapa  aspek  dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  mulai  dianggap  rigid  dan  kurang  fleksibel dengan  kebutuhan  bisnis  kontemporer,  terutama  dalam  konteks  Indonesia  yang  ingin  meningkatkan  investasi  dan  aspek kemudahan dalam berbisnis. Kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan menjadi instrumen dalam mewujudkan keinginan tersebut. Namun kiranya tidak fair jika hanya melihat omnibus law dari sisi positifnya saja tanpa mempertimbangan kelemahan atau dampak negatif yang mungkin dihasilkan. Banyak pihak meragukan produk legislasi pemerintah ini, mengingat seabrek isu permasalahan dan kontroversi yang mewarnai proses penyusunannya.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji seperti apa konsep dan problematika yang ada pada metode omnibus law serta praktik penyusunannya di Indonesia, dan bagaimana implikasi hukum dari keberadaan Omnibus Law Cipta Kerja terhadap pengaturan dan konsep Dasar Perseroan Terbatas yang menjadi isu kontemporer di bidang hukum hari ini.

## B. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Suatu  penelitian  memiliki  tujuan  yang  hendak  dicapai  sebagai  solusi  atas  permasalahan  yang  dihadapi.  Adapun  tujuan dan manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui konsep dasar mengenai omnibus law.
b. Untuk mengetahui kesesuaian implikasi omnibus law cipta kerja terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Manfaat Penelitian
a. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  pengemban  ilmu  pengetahuan  pada  bidang  ilmu hukum khususnya ilmu hukum ketenagakerjaan.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, literatur dan informasi bagi penelitian atau penulisan hukum yang sejenis pada tahap berikutnya.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (studi doktrinal) terhadap kebijakan dengan pendekatan konseptual dan  Peraturan  perundang-  undangan  (normatif  yuridis).  Pendekatan  konseptual  berusaha  memberikan  sudut  pandang  analisis penyelesaian  permasalahan  dilihat  dari  konsep-konsep  dan  nilai  yang  terkandung  dalam  penormaan  sebuah  peraturan  atau kebijakan. 4 Sedangkan  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  menelaah  setiap  peraturan  yang  bersangkut  paut dengan  permasalahan  yang  dihadapi.  Analisis  dilakukan  terhadap  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi  pustaka  ( library research ),  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa mandatory  sources seperti  peraturan  perundang-undangan. 5 Bahan hukum  sekunder  terdiri  dari  jurnal,  buku,  dan  hasil  penelitian  sebelumnya.  Data  tersebut  kemudian  dianalisis  dan  disajikan secara deskriptif-kualitatif.
3 Niru  Anita  Sinaga,  “Hal-Hal  Pokok  Pendirian  Perseroan  Terbatas,” Jurnal  Ilmiah  Hukum  Dirgantara Vol  8  No.  2 Tahun 2018, hal. 17–45.
4 Irwansyah. 2020, Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel . Mirra Buana, Yogyakarta. hal. 147.
5 Marzuki, Peter Mahmud, 2006, Penelitian Hukum, cetakan ke-2. Kencana, Jakarta.hal. 94.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## III. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

## 1. Konsep Omnibus Law dan Problematikanya
Dalam bukunya yang bertajuk Omnibus Law, Christiawan menjelaskan bahwa istilah omnibus law tidak mengacu pada jenis peraturan tertentu, melainkan penyebutan bagi suatu aturan yang disusun dengan metode tertentu (omnibus). Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa secara definisi, omnibus law berarti satu aturan atau undang-undang yang berisi banyak muatan. 6 Gunter menulis bahwa omnibus berasal dari terminologi bahasa latin yang berarti untuk segalanya, yang dalam konteks hukum  diartikan  sebagai  suatu  dokumen  tunggal  yang  menaungi  berbagai  topik  pembahasan  atas  dasar  beberapa  kriteria. Sedangkan Black’s Law Dictionary mengartikan istilah omnibus sebagai relating to or dealing with numerous object or item at once, including many thing or having varius purposes . 7 O‘Brien dan Bosc kemudian memberi pengertian omnibus law sebagai undang-undang yang mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai undang-undang. Berdasarkan penjelasan Adam M. Dodek, dapat dipahami bahwa kelebihan metode omnibus law adalah dari sisi efisiensinya, dikarenakan pemerintah dapat menyusun paket perubahan sejumlah  besar  undang-undang  secara  ringkas,  hanya  melalui  satu  peraturan  saja.  Lebih  lanjut  ia  menambahkan  bahwa  jika substansi  undang-undang  yang  diubah  tersebut  masih  berkaitan  satu  sama  lain,  maka  dapat  mengakomodasi  seluruh pembahasan antara pemerintah dan parlemen secara sekaligus. Sebaliknya, jika ternyata substansi pembahasan sangat luas atau bahkan sama sekali tidak saling berkaitan, maka akan menimbulkan masalah dari perspektif demokrasi. 8
Kasus  semacam  ini  misalnya  terjadi  pada omnibus  bill yang  menuai  kontroversi  dan  perdebatan  sengit  di  parlemen Kanada, bahkan konsep omnibus law dilarang untuk diterapkan di beberapa negara. Sekilas, konsep omnibus law mirip dengan model  kodifikasi  dan  kompilasi  undang-undang,  namun  terdapat  perbedaan  yang  prinsipil.  Jika  dalam  proses  kodifikasi penyusun undang-undang mengumpulkan sejumlah peraturan dan membukukannya dalam kitab undang-undang yang sederhana dan  tersusun  secara  sistematis,  maka  dalam  omnibus  law  dalam  ketentuan  yang  dikumpulkan  mencakup  topik  yang  beragam dan seringkali tidak saling berhubungan, sehingga terkesan rumit dan jauh dari kata sederhana. 9
Hal  ini  telah  jauh  hari  diperingatkan  oleh  sejumlah  pakar  perundang-undangan  di  Indonesia.  Maria  Farida  Indrati misalnya  memberikan  beberapa  catatan  kritis  terhadap  metode omnibus  law .  Pertama,  setiap  undang-undang  disusun berdasarkan  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  patut  ( beginselen  van  behoorlijke  regelgeving )  dan dilandasi  oleh  dasar  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis  yang  tentunya  berbeda  antara  satu  dengan  yang  lain.  Kedua,  berbagai undang-undang  yang  ketentuan  pasalnya  dicabut  (dipindahkan)  dan  diletakkan  dalam  omnibus  law,  selain  mengatur  materi muatan yang berlainan juga mengatur subyek ( adressat ) yang berbeda−beda.
Terkait  persoalan  ini,  Prof.  Sumarjono  mengajukan  pertanyaan  yang  penting,  apakah  atas  nama  penyederhanaan  itu dapat  dilakukan  penyimpangan  terhadap  filosofi,  asas  dan  konsepsi  suatu  undang-undang  yang  telah  diganti/dicabut? Apakah keragaman latar belakang dan tujuan dari berbagai jenis peraturan bias diseragamkan atas dasar satu kepentingan saja? Hal ini cukup logis mengingat dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja, perubahan tidak hanya menyentuh regulasi di sektor ketenagakerjaan  dan  dunia  usaha,  tetapi  juga  undang-undang  di  bidang  lingkungan  hidup,  tata  ruang,  kehutanan,  administrasi pemerintahan, hingga pertanahan, dan lain sebagainya.
Usaha  untuk  menggabungkan  berbagai  jenis  undang-undang  tersebut  menjadi  keinginan  yang  sangat  ambisius.  Jika dilakukan  secara  sembrono  tanpa  prinsip  kehati-hatian,  apa  lagi  secara  terburu-buru  demi  meloloskan  kepentingan  tertentu, dapat mereduksi kepentingan masing-masing undang-undang atas nama penyederhanaan dan penyeragaman.
Terhadap potensi negatif dari omnibus law ini, Pengadilan Commonwealth di Pensylvania menyebutnya sebagai crying evi ‖ atau kejahatan yang terang-terangan dalam proses legislasi. Hal ini disebabkan parlemen dapat saja menggunakan metode omnibus law dengan segala kompleksitasnya sebagai jalan pintas untuk menyelundupkan sejumlah besar undang-undang yang dalam proses normal, sulit untuk diloloskan. 10
Disamping  permasalahan  dari  sisi  konseptual,  secara  normatif-yuridis omnibus  law juga  menimbulkan  permasalahan terkait kedudukannya karena tidak memiliki alas hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut juga dikenal asas pembentukan Peraturan perundang-undangan
6 Christiawan, Rio. 2021, Omnibus Law: Teori dan Penerapannya . Bumi Aksara, Jakarta, hal. 1.
7 Garner, Bryan A. Garner. 2009, "Black's Law Dictionary—Ninth Edition, West,St." Paul, MN, hal 10
8 Dodek,  Adam  M, Omnibus  bills:  Constitutional  constraints  and  legislative  liberations .  Ottawa  L.  Rev.  48  Tahun 2016, hal. 9.
9 Rahardjo, Satjipto. 2015, Ilmu Hukum , PT.Citra Aditya Bakti. Bandung, hal. 92.
10 Massicotte, Louis,2013, Omnibus bills in theory and practice . Canadian parliamentary review, hal 15.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Salah satunya adalah asas keterbukaan yang mengamanatkan proses pembentukan peraturan  harus  bersifat  transparan  dan  terbuka,  mulai  dari  perencanaan,  persiapan,  penyusunan  dan  pembahasan.  Sehingga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan kontrol seluas-luasnya. Namun pada implementasinya, pemerintah  dinilai  tidak  pernah  membuka  akses  kepada  publik  untuk  memberikan  masukan  terhadap  proses  penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja.
Selain  bertentangan  dengan  Asas  keterbukaan  dalam  Undang-Undang  Nomor.  15  Tahun  2019 jo. Undang-Undang Nomor.  12  Tahun  2011,  Hal  ini  juga  bertentangan  dengan  prinsip  partisipasi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor.  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Infomasi  Publik.  Tampaknya,  dalam  konteks  penyusunan Omnibus  Law Cipta Kerja,  aspek  keterbukaan  dan  partisipasi  memang  sulit  untuk  terwujud,  atau  setidak-tidaknya  terkendala.  Alasannya  cukup sederhana,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Louis  Massicotte yaitu When  a  bill  deals  with  topics  as  varied  as  fisheries, unemployment  insurance  and  environment,  it  is  unlikely  to  be  examined  properly  if  the  whole  bill  goes  to  the  Standing Committee on Finance . 11
Ragamnya substansi omnibus law menyebabkan kerumitan baik dari sisi pembahasan maupun kuantitas pasal-pasal yang dihasilkan, sehingga hampir mustahil untuk diawasi secara jeli dan saksama. Hal ini seperti gayung bersambut, jika dalam kasus tertentu,  pemerintah  juga  mempercepat  proses  penyusunannya  dengan  dalih  kebutuhan  mendesak.  Sejak  masih  dalam  tahap perencanaan dan tahap penyusunannya, omnibus law dinilai telah terjadi cacat formil.
Dibuktikan dengan tidak ditemukannya draf Rancangan Undang-Undang dan naskah akademik sebagai prasyarat wajib dari  suatu  Rancangan  Undang-Undang  dalam  Prolegnas  dan  Rancangan  Undang-Undang  Prioritas. Termasuk  beredarnya  tiga versi  draft  Rancangan  Undang-Undang  yang  memiliki  perbedaan  isi.  Dengan  begitu,  potensi  bagi  masuknya  pasal-pasal selundupan  akan  semakin  besar.  Hal  yang  senada  disampaikan  oleh  tim  pengajar  fakultas  hukum  Universitas  Gadjah  Mada. Dalam dokumen Policy Paper terkait Omnibus Law Cipta Kerja, tim menyatakan bahwa salah satu permasalahan dalam proses legislasi  adalah  diabaikannya  prinsip  partisipasi.  Pertemuan  64  kali  yang  diklaim  pemerintah  sebagai  pemenuhan  partisipasi publik,  dinilai  masih  jauh  dari  konsep  partisipasi  yang  diidealkan  dalam  menyusun  1200-an  pasal  yang  berdampak  pada puluhan undang-undang. Dengan demikian pelanggaran pada proses legislasi Omnibus Law Cipta Kerja setidaknya terjadi pada tiga hal, yakni pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan dan tanpa partisipasi. 12

## 2. Implikasi Omnibus Law Cipta Kerja terhadap Peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas
Sejak resmi diundangkan pada 2 November 2020, kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja setidaknya telah mencabut dua peraturan  dan  mengubah  sedikitnya  80  (delapan  puluh)  undang-undang  yang  lain.  Salah  satu  yang  turut  terdampak  adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang  Perseroan Terbatas). Dalam Bagian Kelima mengenai Perseroan Terbatas, Pasal 109 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) mengatur sejumlah pasal yang mengubah beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang    Perseroan  Terbatas.  Sebelumnya,  pemerintah  juga  telah  mengundangkan  49  (empat  puluh  Sembilan) peraturan pelaksana dari Omnibus Law Cipta Kerja ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ketentuan  perubahan  terkait  Perseroan  Terbatas  di  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  kemudian  dipertegas  kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2021). Dalam  pembahasan  ini,  akan  diuraikan  seperti  apa  implikasi  dari  ketentuan  perubahan  tersebut  terhadap  pemahaman  umum mengenai perseroan.
Hal  pertama  mengenai  perseroan  yang  mengalami  perubahan  didalam  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  adalah  menyangkut definisi  yang  mendasar  dari    perseroan  terbatas.  Sebelumnya,  ketentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas menyebutkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi  persyaratan  yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan tersebut diubah menjadi Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut  Perseroan,  adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan
11 Massicotte, L. Op.cit , hal. 16.
12 Eddyono, W. S. “ Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Uu No 11 Tahun2020 Tentang Cipta Kerja ”, Fakultas
Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 15-17. Diunduh
dari https://rispub.law.ugm.ac.id/wp- content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-  UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf,  diakses pada 3 Mei 2020.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  atau  Badan  Hukum  perorangan  yang  memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
Berdasarkan rumusan di atas, telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep perseroan terbatas. Pasal 1 angka 1 dalam versi Undang-Undang Cipta Kerja mengutip pengertian yang sama dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun dengan menambahkan  ketentuan  atau  badan  hukum  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  dan  kecil  sebagaimana  diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Konsekuensi dari adanya kalimat ini adalah munculnya entitas usaha baru yang dikategorikan sebagai perseroan, yakni perseroan perorangan.
Lebih  lanjut  Pasal  109  angka  5  Undang-Undang  Cipta  Kerja  juga  mengubah  ketentuan  Pasal  153A  (ayat  1)  Undang- Undang Perseroan Terbatas yang pada substansinya mengatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang melalui surat pernyataan pendirian, dan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Hal ini dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, misalnya dalam ketentuan Pasal 2 yang membagi perseroan  dalam  konteks  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  menjadi  Perseroan  oleh  dua  atau  lebih  orang  dan  perseroan perorangan.  Ketentuan  tersebut  jelas  bertentangan  dengan  Pasal  7  (ayat  1)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  yang menjelaskan  bahwa  Perseroan  wajib  didirikan  oleh  dua  orang  atau  lebih.  Jikapun  pada  awal  pendiriannya  ternyata  Perseroan Terbatas dibentuk oleh satu orang, namun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham tunggal tetap wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan Terbatas lain agar memenuhi syarat atas dasar 2 (dua) orang atau lebih.
Memang terdapat pengecualian terhadap aturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (ayat 7), yang menyatakan bahwa ketentuan  yang  mewajibkan  perseroan  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  tidak  berlaku  bagi  Perseroan  yang  seluruh sahamnya  dimiliki  oleh  negara  atau  Perseroan  yang  mengelola  bursa  efek,  lembaga  kliring  dan  penjaminan,  lembaga penyimpanan  dan  penyelesaian,  dan  lembaga  lain  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Tentang  Pasar  Modal.  Namun daftar pengecualian tersebut diubah dan diperluas lagi sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja.
Selengkapnya, ketentuan tersebut menyatakan bahwa kewajiban mendirikan Perseroan Terbatas oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi :
a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Badan Usaha Milik Desa;
d. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan  Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
e. Perseroan  yang  memenuhi  kriteria  untuk  usaha  mikro  dan  kecil    Perluasan  makna  Perseroan  Terbatas  mencakup perseroan perseorangan, dapat mengaburkan batas-batas konseptual antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain seperti perusahaan perseorangan.
Dalam  kajian  mengenai  hukum  keperdataan,  khususnya  terkait  hukum  perusahaan,  konsep  perusahaan  perseorangan lazim  juga  disebut  sebagai sole  proprietorship atau sole  trader ,  yang  oleh Pattarawadee,  et.  al didefinisikan  sebagai a  one- person entity that is not registered with the state in order to exist . 13
Senada  dengan  pengertian  tersebut  Asikin  dan  Suhartana,  mengartikan  perusahaan  perseorangan  sebagai  perusahaan yang  dikerjakan  oleh  satu  individu  pengusaha.  Perusahaan  ini  dibentuk  oleh  satu  orang,  dengan  modal  dan  dioperasikan  oleh orang  yang  sama.  Bentuk  perusahaan  perseorangan  memang  tidak  dikenal  secara  formal  di  dalam  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia,  meskipun  pada  praktiknya  sudah  umum  dikenal  oleh  masyarakat  dalam  bentuk  Perusahaan  Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD). 14
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1982  tentang  Wajib  Daftar  Perusahaan  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Daftar Perusahaan) termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan, kecuali:
1) Jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan, atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya  mempekerjakan anggota keluarga;
13 Permwanichagun,  Pattarawadee,  Sumeth  Kaenmanee,  Aree  Naipinit,  and  Thongphon  Promsaka  Na  Sakolnakorn, The  situations  of  sole  proprietorship,  E-commerce  entrepreneurs  and  trends  in  their  E-commerce:  A  case  study  in  Thailand. Asian Social Science , Vol 10, No. 21, Tahun 2014, hal. 81.
14 Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febriananingsih, “Mewujudkan Perseroan Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro  Kecil  (Umk)  Melalui  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Cipta  Kerja,” Jurnal  Rechts  Vinding :  Media  Pembinaan Hukum Nasional, Vol 9 No.1 Tahun 2020, hal. 91.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## 2) Benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya; dan
3) Bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  konsep  dasar  perusahaan  perseorangan  jelas  berbeda  dengan perseroan  terbatas.  Pada  dasarnya,  pilihan  untuk  berusaha  dengan  bentuk  perusahaan  perseorangan  atau sole  proprietorship didasari  atas  pertimbangan  simplisitas  dan  kemudahan.  Karena  hanya  dibentuk  oleh  satu  orang,  perusahaan  ini  tidak membutuhkan  akta  perjanjan  untuk  pendiriannya  ataupun  persetujuan  pihak  lain  dalam  pembubaran.  Dengan  demikian  tidak perlu juga untuk didaftarkan. 15
Hal  ini  kontras  dengan  konsep  Perseroan  sebagai  badan  hukum  ( rechtspersoon )  yang  elemen  dasarnya  merupakan persekutuan modal ( share ), termasuk juga persekutuan orang atau para pemodal ( shareholder ). Disebabkan bentuknya sebagai badan hukum, maka pembentukannya harus mengikuti cara yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk wajib mendapatkan pengesahan oleh pemerintah.
Sebagai badan hukum, terjadi pemisahan kekayaan antara para pemilik  modal dengan kas perseroan. Unsur pemisahan kekayaan  ini  menjadi  karakteristik  utama  yang  membedakan  Perseroan  Terbatas  dengan  perusahaan  perorangan.  Dijelaskan oleh Yahya bahwa perseroan terbatas didasari oleh konsep persekutuan modal, yang diperoleh dari para pemegang saham. 16 Hal ini  membuat  tanggung  jawab  pemegang  saham  pada  sebuah  Perseroan  Terbatas  hanya  terbatas  pada  modal  yang  sudah disetorkan  kepada Perseroan Terbatas yang bersangkutan,  dan tidak lebih dari itu. Sehingga, jika suatu ketika terjadi masalah pada Perseroan Terbatas, maka tidak akan menyeret harta pribadi si pemegang saham.
Hal  ini  bisa  dilihat  pada  Pasal  3  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  yang  menyatakan  bahwa  para  pemegang  saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan Perseroan Terbatas dan perikatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Dengan kehadiran perseroan perorangan sebagaimana diatur  dalam  Omnibus  Law  Cipta  Kerja,  aspek  pemisahan  kekayaan  tadi  menjadi  tidak  begitu  penting  dan  tidak  dapat diidentifikasi dengan jelas. Percampuran kekayaan perseroan dengan harta pribadi pemilik perusahaan sangat mungkin terjadi, mengingat  bahwa  organnya  bersifat  one-tier,  dimana  pemengang  saham  tunggal  sekaligus  merangkap  sebagai  direktur  tanpa perlu adanya komisaris.
Hal  ini  berbeda  dengan  Konsep  Perseroan  dalam  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas    yang  memiliki  3  (tiga)  organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi  dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki peranan dan batasan fungsi yang jelas sehingga setiap keputusan dan transaksi perseroan tercatat dan diawasi dengan baik. Dengan kata lain,  absennya  organ-organ  tersebut  dalam  struktur  perseroan  perorangan  telah  meniadakan  unsur  pengawasan  yang  penting dalam konsep dasar perseroan.
Khusus  terkait  Rapat  Umum  Pemegang  Saham,  Pasal  13  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2021 menyebutkan secara gamblang mengenai pembubaran Perseroan Perorangan yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini  menjadi rancu dan  menimbulkan  kebingungan terkait  seperti apa  model Rapat Umum Pemegang Saham  yang ada dalam Perseroan Perorangan. Lebih lanjut, Pasal 8 menjelaskan tentang keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan demikian terdapat upaya untuk mempersamakan  status  hukum  antara  keputusan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  dengan  Keputusan  satu  orang  pemilik Perseroan Perseorangan.
Konsep Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau  Dewan  Komisaris,  sedangkan  dalam  Perseroan  Perorangan  kedua  organ  tersebut  menyatu  pada  satu  orang.  Maka, menyamakan  kedua  jenis  keputusan  tersebut  terlalu  menyederhanakan  masalah  (oversimplifikasi)  yang  justru  dapat berimplikasi pada problematika baru.
Sayangnya, Omnibus Law Cipta Kerja tidak menjelaskan konsep Perseroan Perorangan ini dalam satu definisi tersendiri. Berdasarkan konstruksi pengaturannya, tampaknya pemerintah berusaha untuk memadukan dua konsep usaha yakni Perseroan Terbatas  dan  perusahaan  perseorangan  secara  sekaligus,  dengan  berupaya  untuk  mengambil  kelebihan  dari  masing-masing. Model  usaha  perseroan  memiliki  legalitas  yang  lebih  kuat  sebagai  subyek  hukum  artifisial,  namun  perusahaan  perorangan memiliki fleksibilitas dan kesederhanaan dalam pembentukannya. 17
Dari rumusan itu, disusunlah konsep baru mengenai perseroan perorangan. Meski secara sekilas dimungkinkan, namun hal  ini  berimplikasi  pada  kontradiksi  dalam  konsep  dasar  Perseroan  Terbatas  dan  kesulitan  untuk  mengidentifikasikannya dengan perusahan perserorangan.
15 Ibid, hal. 94
16 Lihat Harahap, Yahya. 2021, Hukum PerseroanTterbatas . Sinar Grafika, Jakarta, hal 15.
17 Handri Raharjo, S. H.,2012, Hukum Perusahaan . Media Pressindo, Jakarta, hal. 26.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Implikasi  lain  dari  Undang-Undang  Cipta  Kerja  adalah  dihapusnya  aturan  mengenai  batas  modal  minimal  bagi perseroan.  Lazimnya,  suatu  perseroan  terbatas  wajib  memiliki  modal  dasar  yang  besarannya  ditentukan  oleh  undang-undang. M.  Yahya  Harahap  menjelaskan  modal  dasar  sebagai  seluruh  nilai  nominal  saham  perseroan  yang  disebut  dalam  anggaran dasar. 18
Modal  dasar  perseroan  pada  prinsipnya  merupakan  total  jumlah  saham  yang  dapat  diterbitkan  oleh  perseroan  terbatas (PT). Pada dasarnya, setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang terbagi dalam suatu saham yang disebut juga modal statute.  Modal  dasar  merupakan  harta  kekayaan  perseroan  terbatas  yang  terpisah  dari  harta  kekayaan  pribadi  pendiri,  organ perseroan, pemegang saham. Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun ketentuan ini berubah drastis dalam Undang- Undang Cipta Kerja menjadi sebagai berikut:
“Pasal 32
1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.
2) Besaran  modal  dasar  Perseroan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditentukan  berdasarkan  keputusan  pendiri Perseroan.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”
Berdasarkan rumusan pasal di atas, praktis saat ini tidak ada lagi ketentuan mengenai batas minimal modal dasar untuk mendirikan  perseroan.  Sebagaimana  perintah  ayat  (3)  dari  pasal  tersebut,  ketentuan  ini  kembali  dipertegas  dalam  Pasal  3 Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2021, dimana besaran  modal dasar perseroan hanya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan.
Secara tidak langsung, hal ini sama saja dengan mengatakan bahwa tidak perlu ada modal dasar atau kekayaan minimum yang mesti dimiliki oleh perseroan. Sebagaimana dijelaskan oleh Gunawan Widjaja, ciri utama dari Perseroan Terbatas adalah keharusan memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. 19
Adanya  unsur  kekayaan  perseroan  ini  dimaksudkan  agar  dalam  statusnya  sebagai  subyek  hukum,  perseroan  mampu bertindak  dalam  hukum  untuk  melindungi  hak-haknya, dan  melaksanakan  kewajiban-kewajibannya  dalam  dan  perhubungan hukum  dengan  subyek  hukum  yang  lain.  Oleh  sebab  itu,  keberadaan  modal  minimal  merupakan  hal  yang  esensial.  Sebab besaran  modal  tersebut  juga  menandakan  kemampuan  dan  kapasitas  dari  perseroan  untuk  melakukan  perbuatan  hukum. Absennya pengaturan terkait  batasan  minimum  modal dasar berimplikasi pada absennya  perlindungan hukum terhadap  modal perseroan,  sehingga  pada  hakikatnya  tidak  mampu  memberikan  jaminan  kemampuan  pembayaran  perseroan kepada  pihak ketiga. Padahal, menurut prof. Sulistyowati, filosofi perlindungan modal dan kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  sebelum  diubah  adalah  untuk  mempersatukan  dan  menjaga  keutuhan kekayaan perseroan agar pembayaran dividen maupun interim dividen yang dilakukan perseroan kepada para pemegang saham atau mereka yang berhak atas keuntungan tidak akan mengganggu dana cadangan modal perseroan. 20
Dalam  kondisi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  109  angka  3  Omnibus  Law  Cipta  Kerja,  serta  Pasal  3  dan  4 Peraturan  Pemerintah  Nomor.    8  Tahun  2021,  di  mana  dimungkinan  pendirian  perseroan  oleh  satu  individu  dan  tidak  ada ketentuan  batas  modal  minimum,  maka  resiko  gagal  pembayaran  oleh  perseroan  sangat  mungkin  terjadi.  Pengaturan  ini berpotensi  mengakomodasi  kerentanan  terhadap  ketidakmampuan  memberikan  jaminan  kemampuan  pembayaran  pada  pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Hal ini dikarenakan  tidak adanya jaminan  modal  yang bisa dijadikan sebagai sarana  kepentingan pelunasan piutang kreditur. Dengan demikian akan sulit bagi perseroan untuk memperoleh modal dari pihak luar (perbankan), terutama untuk jumlah yang besar.
18 Harahap, Yahya. Op.cit. , hal. 233.
19 Gunawan, Widjaja. 2008, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas ,  Forum Sahabat, Jakarta, hal. 15.
20 Riyanto, Sigit, Maria SW Sumardjono, Eddy OS Hiariej, and Sulistiowati Sulistiowati. "Kertas Kebijakan: Catatan Kritis  dan  Rekomendasi  terhadap  RUU  Cipta  Kerja."  (2020).  Hlm.  15-17.  Diunduh  Dari  Https://Rispub.Law.Ugm.Ac.Id/Wp- Content/Uploads/Sites/1049/2020/11/Kertas-Kebijakan-Analisis-Uu-Cipta-Kerja-Fh-Ugm-5-November-2020-Rev-1.Pdf, Diakses Pada 3 Mei 2020.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## IV. PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  uraian  terkait  konsep  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  dan  implikasinya  terhadap  pengaturan perseroan terbatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Konsep  Omnibus  Law  merupakan  undang-undang  atau  dokumen  hukum  yang  berupaya  untuk  mengubah,  mencabut,  atau memberlakukan  beberapa  ketentuan  dalam  berbagai  undang-undang  ke  dalam  satu  undang-undang.  Permasalahan konseptual  dalam  metode  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  secara  garis  besar  dapat  dilihat  dari  dua  aspek.  Pertama,  keragaman undang-  undang  yang  disatukan  dalam  satu  undang-undang  tunggal  berpotensi  meniadakan  ragamnya  filosofi  dan kepentingan dari masing-masing aturan. Selain itu, kerumitan Omnibus Law Cipta kerja membuatnya hampir mustahil untuk bisa diawasi dengan maksimal.
2. Dari  sisi  implementasinya,  proses  penyusunan  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  tidak  memiliki  dasar  yuridis  yang  jelas  dalam peraturan  perundang-undangan,  serta  melanggar  asas  keterbukaan  dan  partisipasi.  Terkait  implikasinya  terhadap  Undang- Undang  Perseroan  Terbatas  dan  Konsep  Perseroan  Terbatas,  telah  terjadi  perluasan  definisi  terhadap  konsep  Perseroan Terbatas  (PT),  sehingga  terdapat  entitas  usaha  perseroan  perorangan  dalam  bentuk  usaha  mikro  kecil  (UMK).  Ketentuan tersebut,  bertentangan  doktrin  umum  bahwa  Perseroan  wajib  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih.  Ketentuan  ini menyebabkan  kaburnya  batas-batas  konseptual  antara  Perseroan  Terbatas  dengan  bentuk  usaha  lain  dalam  bentuk perusahaan  perseorangan.  Disamping  juga  menyebabkan  aspek  pemisahan  kekayaan  yang  menjadi  ciri  utama  Perseroan Terbatas    menjadi  tidak  begitu  penting,  sehingga  pertanggungjawaban  tidak  dapat  diidentifikasi  dengan  jelas.  Hal  lainnya dari  Undang-Undang  Cipta  Kerja  adalah  dihapusnya  aturan  batas  modal  minimal  bagi  perseroan.  Dimana  hal  ini  telah menghilangkan unsur perlindungan hukum terhadap modal perseroan, sehingga pada hakikatnya tidak mampu memberikan jaminan  kemampuan  pembayaran  perseroan  kepada  pihak  ketiga  maka  resiko  gagal  pembayaran  oleh  perseroan  sangat mungkin  terjadi.  Pengaturan  ini  berpotensi  mengakomodasi  kerentanan  terhadap  ketidakmampuan  memberikan  jaminan kemampuan  pembayaran  pada  pihak  ketiga  .  Sebagai  rekomendasi,  pemerintah  perlu  mempertimbangkan  kembali kelemahan-kelemahan  dalam  konsep  dan  pengaturan  perseroan  perseorangan.  Kedepannya,  diperlukan  sosialisasi  yang massif  dan  sistematis  mengenai  bentuk  perseroan  perseroangan  sehingga  tidak  menyebabkan  mispersepsi  di  kalangan masyarakat.  Perlu  ada  regulasi  yang  mengatur  dan  menjamin  kemudahan  bagi  perseroan  perseorangan  dalam  meminjam kredit, mengingat tidak adanya jaminan modal dasar yang cukup kredibel bagi pihak ketiga.

## B. Saran
1.  Omnibus Law sebaiknya dalam membuat peraturan tidak dibuat rumit agar mudah pengawasannya.
2.  Pemerintah seharusnya dalam merancang peraturan Omnibus Law dibuat secara transparansi.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Irwansyah. 2020, Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel . Mirra Buana, Yogyakarta. Marzuki, Peter Mahmud, 2006, Penelitian Hukum, cetakan ke-2. Kencana, Jakarta. Christiawan, Rio. 2021, Omnibus Law: Teori dan Penerapannya . Bumi Aksara, Jakarta. Dodek, Adam M, 2006, Omnibus bills: Constitutional constraints and legislative liberations . Ottawa L Rahardjo, Satjipto. 2015, Ilmu Hukum , PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. Lihat Harahap, Yahya.2021, Hukum PerseroanTterbatas . Sinar Grafika, Jakarta. Handri Raharjo, S. H., 2012, Hukum Perusahaan . MediaPressindo, Jakarta.
Gunawan, Widjaja,2008, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas ,  Forum Sahabat, Jakarta.
B. Jurnal
Bayu  Dwi  Anggono,  “Omnibus  Law  Sebagai  Teknik  Pembentukan  Undang-Undang:  Peluang  Adopsi  Dan  Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia,” Jurnal Rechts Vinding , Vol. 9 No 1 Tahun 2020.
Muhamad  Azhar,  “Omnibus  Law  Sebagai  Solusi  Hiperregulasi  Menuju  Sonkronisasi  Peraturan  Per-Undang-Undangan  Di Indonesia,” Administrative Law and Governance Journal , Vol. 2 No. 1 Tahun 2019. Niru Anita Sinaga, “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 8 No. 2 Tahun 2018. Permwanichagun, Pattarawadee, Sumeth Kaenmanee, Aree Naipinit, and Thongphon Promsaka Na Sakolnakorn, The situations of  sole  proprietorship,  E-commerce  entrepreneurs  and  trends  in  their  E-commerce:  A  case  study  in  Thailand. Asian Social Science , Vol 10, No. 21, Tahun 2014.
Muhammad  Faiz  Aziz  and  Nunuk  Febriananingsih,  “Mewujudkan  Perseroan  Terbatas  (Pt)  Perseorangan  Bagi  Usaha Mikro  Kecil  (Umk)  Melalui  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Cipta  Kerja,” Jurnal  Rechts  Vinding :  Media  Pembinaan Hukum Nasional, Vol 9 No.1 Tahun 2020.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## C. Peraturan PerUndang-Undangan
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.