Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018               Tinjauan Hukum...............Sri Warjiyati

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK

## Sri Warjiyati
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara Email: warjiatisri@gmail.com

## ABSTRACT
The  concept  of  good  governance  in  of  Islamic  law  perspective  is  more  directed  to how  to  leverage  the  methods  offered  in  Ushul  Fikih  to  formulate  the  principles  of Islamic law to respond to various problems that occur in government. The number of issues,  which  occur  in  government  governance,  therefore  it  required  to  examine  the reality  of  the  current  state  of  government  in  order  to  be  better,  professional, responsible, trustworthy, one of them by building the concept of good governance in the  hope  of  contributing  to  the  development  of  better  bureaucratic  governance  in accordance  with  principles  and  values  in  Islamic  law,  such  as  equality,  tasamuh (tolerance), justice, welfare, deliberation (syura), honesty, objectivity (comprehensiveness)  and  this  is  an  indication  of  good  and  clean  governance.  The approach  used  is  the  proposal  of  Fikih  proposal  as  an  epistemological  and philosophical basis in  Islamic law by describing new theories of Ficih as an applied theory  in  exploring  the  values  of  public  service  in  another  term  can  be  called  clean governance in the perspective of Islamic law.
Keywords: Islamic law, government, good governance, clean governance

## ABSTRAK
Konsep good  governance dalam  tinjauan  hukum  Islam  lebih  mengarah  kepada bagaimana  cara  mendayagunakan  metode  yang  ditawarkan  dalam  ilmu  Ushul  Fikih untuk merumuskan asas-asas hukum Islam untuk merespons berbagai persoalan yang terjadi  dalam  pemerintahan..  Banyaknya  persoalan,  yang  terjadi  dalam  tata  kelola pemerintah,  oleh  karena  itu  kita  dituntut  untuk  mengkaji  realitas  kondisi pemerintahan saat ini agar lebih baik, professional, bertanggungjawab, amanah,  salah satunya  dengan  cara  membangun  konsep good  governance dengan  harapan memberikan  kontribusi  bagi  pengembangan  tata  kelola  birokrasi  yang  lebih  baik sesuai  dengan  prinsip  dan  nilai-nilai  dalam  hukum  Islam,  seperti  nilai  kesetaraan, tasamuh (toleransi), keadilan ( justice ), kemaslahatan, musyawarah ( syura ), kejujuran ( honesty ),  objektif  ( comprehensiveness )  dan  ini  menjadi  indikasi  terbentuknya pemerintahan  yang  bersih  dan  baik  ( good  and  clean  governance ).  Pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan Usul Fikih sebagai landasan epistemologis dan filosofis dalam hukum Islam dengan menjabarkan teori baruushul Fikih sebagai aplikasi teori
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018               Tinjauan Hukum...............Sri Warjiyati
( applied  theory )  dalam  menggali  nilai-nilai  menunju  pelayanan  publik  dalam  istilah lain dapat disebut clean governance dalam perspektif hukum Islam .
Kata kunci: hukum Islam, pemerintahan, good governance, clean governance

## PENDAHULUAN
Dalam  suatu  negara  fungsi  pemerintah  sangat  penting.  Apabila  pemerintah tidak berfungsi secara baik,  maka akan berpengaruh besar terhadap kestabilan suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah harus dipegang oleh orang-orang yang mengerti mengenai  fungsi  pemerintah  tersebut.Fungsi  pemerintah  bisa  dilihat  dari  definisi pemerintah  tersebut.Pemerintah  merupakan  organisasi  yang  memiliki  kekuasaan untuk  membuat  dan  menerapkan  hukum  serta  undang-undang  diwilayah tertentu.Pemerintah  mempunyai  kekuasaan  dan  lembaga  yang  mengurus  masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat. 1
Good governance merupakan paradigma baru dalam sistem pemerintahan dan harapan setiap masyarakat supaya  terwujudnya  pemerintahan yang baik. Perwujudan good  governance merupakan  citacita  masyarakat  dan  sejalan  dengan  ajaran Islam.Oleh sebab itu, untuk  mewujudkan pemerintahan  yang baik,  maka  peran serta masyarakat  sangat  dibutuhkan,  karena  hubungan  antara    pemerintah  dengan masyarakat  merupakan    satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Disamping  itu, sektor  swasta  sangat  menentukan  terwujudnya  pemerintahan  yang  baik,  karena swasta merupakan pelaku dalam mewujudkan pembangunan.
Konsepsi good
governance menghendaki agar dalam menghadapikompleksitas  masyarakat  yang  ada,  penyelengggaraan  pemerintahan perluditekankan  pada  fungsi  koordinasi  dan  komposisi.Dalam  hal  ini,pemerintah diarahkan  untuk  melakukan  pengendalian  ( steering )  dankolaborasi  mengingat dinamika  masyarakat  (pola  intraksi  salingmengendalikan  diantara  berbagai  faktor yang  terlibat  atau  yangberkepentingan  dalam  suatu  bidang  tertentu).Sedangkan
1 Muhammadong.  2017, Good  Governance  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam ,  Makasar: Edukasi Mitra Grafika, hal. 2.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018               Tinjauan Hukum...............Sri Warjiyati
kondisikeragaman  masyarakat  dapat  diatasi  dengan  penyelenggaraanpemerintahan yang menekankan pada pengaturan ( regulation ) danintegrasi atau keterpaduan. 2
Dalam  aktualisasi  konsep good  governance ,  peranan  dari  pemerintah  perlu dibekali  dengan  kemampuan  dan  kompetensi  untuk  menjembatanikonflik  diantara berbagai kelompok kepentingan dan berbagai hambatan lainnya dalam rangka sosial politik.  Pemerintah  harus  mampu  mendelegasikan  tanggung  jawab  makro  sudut pandang  administrasi,politis,  ilmiah,  dan  sosial  mengenai  pembangunan)  terhadap berbagaiunsur  sosial.Dan  pada  saat  bersamaan,  berusaha  mendorong  dan memberdayakannya untuk mengambil dan menerima tanggung jawab tersebut. 3
Reformasi  birokrasi  dalam  pemerintahan  merupakan    langkah  awal  untuk mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ),  transparan,  dan  akuntable masih  mengalami  banyak  hambatan.  Terutama  masih  merebaknya  praktik  korupsi, kolusi, dan nepotisme masih banyak terjadi di pemerintahan  . Secara historis, factor agama  juga  mempunyai  peran  penting    dalam  mewujudkan civil  society untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ).
Terciptanya  sebuah  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawamerupakan  hal yang  sangat  dibutuhkan,  guna  membentuk  negeri  yang  dapat  melindungi  segenap bangsa, selain dapat  memajukan kesejahteraan  umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa,  sebagaimana  tertuang  dalam  pembukaan  UUD  1945.  Untuk  menuju  kepada pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa  tersebut  diperlukan  pengelolaan  berbagai bidang  kehidupan  seperti  politik,  hukum,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  secara  lebih serius,  transparan,  dan  terarah  serta  melibatkan  semua  komponen  bangsa  guna bersama-sama bangkit dari keterpurukan dan kehinaan di mata dunia internasional. 4 Penyelenggaraan pemerintahan dalam good governance berkaitan dengan isu transparansi, akuntabilitas publik, dan sebagainya. Secara konseptual dapat dipahami bahwa good governance menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat
2 Muhammadong.  2017, Good  Governance  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam ,  (Makasar: Edukasi Mitra Grafika), hal. 98.
3 Ibid, hal. 99.
4 Nur  Rohim  Yunus, Menciptakan  Good  and  CleanGovernmentBerbasis  Syariah  Islamiyah dalamTatakelola  Pemerintahan  Republik Indonesia , jurnal  Nur  El-Islam , Volume  3  Nomor  1  April 2016, hal. 145.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018               Tinjauan Hukum...............Sri Warjiyati
mengatur  ekonominya.  Institusi  serta  sumber  sosial  dan  politiknya  tidak  hanya sekedar  dipergunakan  untuk  pembangunan,  tetapi  juga  untuk  menciptakan  integrasi bagi  kesejahteraan  rakyat. Good  governance juga  dipahami  sebagai  suatu penyelenggaraan  manajemen  pemerintahan  yang  solid  dan  bertanggung  jawab  yang sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar,  pemerintahan  yang  efisien,  serta pemerintahan  yang  bebas  dan  bersih  dari  kegiatan  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme (KKN). 5
Mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  bukan  merupakan  pekerjaan  yang mudah karena memerlukan proses. Good  governance merupakan  kebutuhan  penting yang    harus  diwujudkan  dalam    sistem    pemerintahan,  karena    tingginya  ekspektasi masyarakat  terhadap good    governance demi  tercapainya  tata  pemerintahan  yang baik.   Untuk mewujudkan good governance, diperlukan manajemen yang baik dalam mewujudkan pemerintahan. Ide menyelenggarakan good governance dapat terlaksana jika  kembali  pada  nilai-nilai  Islam.  Keberadaan  hukum  Islama  adalah  penyelesaian atau  sedikitnya  menjadi  jalan  tengah  untuk  menyelesaikan  masalah  berbangsa  dan bernegara.  Hukum  Islam  mempunyai  realitas  sebagai  hukum  yang  berdiri  sendiri dalam  masyarakat.  Melalui  peninjauan  hukum  Islam,  dapat  digali  norma-norma hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan  hakikat  dan  prinsip good  governance .  Dalam penelitian  ini,  akan  dibahas  analisis good  governance dalam  perspektif  tinjauan hukum Islam.
Hakikat Good Governance
Secara  bahasa,  pengertian good berarti  baik,  dalam  istilah  kepemerintahan mengandung  dua  pemahaman.  Pemahaman  pertama,  nilai-nilai  yang  menjunjung tinggi  keinginan  dan  kehendak  rakyat  dan  nilai-nilai  yang  dapat  meningkatkan kemampuan  rakyat  dalam  pencapaian  tujuan  nasional,  kemandirian,  pembangunan
5 Juniarso  Ridwan  &  Ahmad  Sodik  Sudrajat.  2009, Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan Pelayan Publik , (Bandung: Nuansa), hal. 81-82.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018               Tinjauan Hukum...............Sri Warjiyati
berkelanjutan  dan  keadilan  sosial.  Kedua,  aspek-aspek  fungsional  dan  pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapaitujuan tersebut 6 . Sedang government secara  istilah  adalah  proses  pengambilan  keputusan  dan proses bagaimana sebuah keputusan diimplementasikan. Good Governance diartikan sebagai  governance  yang  baik. Governance dapat  digunakan dalam  berbagai  konteks diantaranya Coorporate  Governance , Government  Governance ,  international governance, nasional governance dan lokal governance . 7
Istilah  “ governance ”  sebenarnya  sudah  dikenal  dalam  literature  administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun yang lalu, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira- kira  125  tahun  yang  lalu.  Tetapi  selama  itu  governance  hanya  digunakan  dalam literatur politik dengan pengetian yang sempit. 8
Dalam  kamus,  istilah  “ government ”  dan  “ governance ”  seringkali  dianggap memiliki  arti  yang  sama  yaitu  cara  menerapkan  otoritas  dalam  suatu  organisasi, lembaga  atau  negara. Government (pemerintahan)  juga  adalah  nama  yang  diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. Governance diartikan  sebagai  mekanisme,  praktek  dan  tata  cara  pemerintahan  dan warga  mengatur  sumber  daya  serta  memecahkan  masalah  masalah  publik.  Dalam konsep governance ,  pemerintah  hanya  menjadi  salah  satu actor dan  tidak  selalu menjadi aktor yang menentukan. 9
Secara  konseptual  pengertian good dalam  istilah good  governance mengandung  dua  pemahaman. Pertama ,  nilai  yang  menjunjung  tinggi  keinginanatau kehendak rakyat serta nilai-nilai  yang dapat  meningkatkankemampuan rakyat dalam
6 Sunarya, Impelementasi Good Government dan Clean Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan , (Jakarta: Irjen Depag, 2007), hal.72.
7 Dwi  Martini, Good  Governance  Dalam  Pelayanan  Publik ,  dalam  buku  yangberjudul Konsep, Strategi  dan  Implementasi  Good  Governance  Dalam  Pemerintahan , (Jakarta:  Irjen  Depag  RI,  2007), h.4-5.
8 Ahmad  Syaini,  “ Good  Governance  dalam  Perspektif  Fiqh  Kontemporer ”,  dalam http://achmadsyaini.blogspot.com/2010/04/hadispolitik. html?zx=10782e662f255ac2. Diakses tanggal  3juni  2018.
9 Joko  Setyono, Good  Governance  Dalam  Perspektif  Islam;  Pendekatan  Ushul  Fikih:  Teori Pertingkatan Norma , Jurnal Muqtasid, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, h. 31
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018               Tinjauan Hukum...............Sri Warjiyati
mencapai  tujuan  nasional,  kemandirian  pembangunanyang  berkelanjutan  dan keadilan  sosial. Kedua ,  aspek  fungsionaldari  pemerintah  yang  efektif  dan  efisien dalam  pelaksanaan  tugasnya  untukmewujudkan  tujuan  nasional  (Ubaidullah, 2004:113-114). Sisi lain memaknai good governance sebagai penerjemahan kongkrit dari  demokrasi.  Istilah governance dalam  konteks good  governance terkadang dipersamakan dengan government sehingga muncul istilah good government . Padahal konsep governance mempunyai  pengertian  (makna)  yang  berbeda  dengan government.  Kata government merupakan  suatu  kata  yang  menunjuk  pada  suatu organisasi  pengelolaan  berdasarkan  kekuasaan  tertinggi  (negara  dan  pemerintah), sedangkan  kata  “ governance ”  tidak  hanya  melibatkan  pemerintah  tetapi  juga  peran berbagai  aktor  diluar  pemerintah,  sehingga  pihak-pihak  yang  terlibat  juga  sangat luas. 10
Kajian good governance dapat diintegrasikan dengan ushul fiqh , yaitu dengan menggali  nilai-nilai  filosofis  ( the  theory  values )  norma  dalam  hukum  Islam  sangat penting  untuk  dikaji.  Dalam  pembahasan  ini,  akan  dikaji  tentang  teori  pertingkatan norma sebagai pendekatan ushul fikih, selanjutnya membahas tentang pengertian dan konsep good governance dengan mengintegrasikan dengan pendekatan ushul fiqh dan pada bagian akhir akan dibahas tentang good governance perspektif Islam . Tulisan ini dapat  memberikan  warna,  bahwa  hukum  Islam  ( ushul  fiqh )  selalu  berkembang  dan mampu  menjawab  tantangan  modernitas  yang  berkarakter continyuty  and change .Artinya, ushul  fiqh tetap  memperhatikan  realitas  masyarakat  ( living  law ), sehingga  melahirkan  rumusan  hukum  Islam  yang  humanis  dan  otoritatif  (bukan otoritarianisme hukum Islam). 11
Prinsip-Prinsip Good Governance
10 Joko  Widodo.  2001, Good  Governance,  Telaah  dari  Dimensi  Akuntabilitas  da  Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Surabaya: Insan Cendekia), hal. 141. 11 Amin  Abdullah,. Pendekatan  Hermeneutik  dalam  Studi  Fatwa-Fatwa  Keagamaan:  Proses Negosiasi Komunitas Pencari Makna Teks, Pengarang, dan Pembaca ”, dalam Pengantar buku Khaled M.  AbouEl-Fadl.  2004, Atas  Nama  Tuhan  dari  Fikih  Otoriter  ke  Fikih  Otoritatif, (Jakarta:  Serambi, hal. 27
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018               Tinjauan Hukum...............Sri Warjiyati
Penerapan  konsep good  governance pada  akhirnya  mensyaratkan  keterlibatan organisasi  kemasyarakatan  sebagai  kekuatan  penyeimbang  Negara.Namun  cita good governance pada  saat  ini  merupakan  bagian  yang  sangat  serius  dalam  wacana pengembangan  paradigma  birokrasi  dan  pembangunan  kedepan.  Karena  peranan implementasi  dari  prinsip good  governance adalah  untuk  memberikan  mekanisme dan  pedoman  dalam  memberikan  keseimbangan  bagi  para  stakeholders  dalam memenuhi kepentingannya masing-masing.
Dalam penyelenggaraan good governance menghendaki  adanya  akuntabilitas, transparansi,  keterbukaan  dan rule  of  law .  Sementara  pemerintahan  yang  bersih menuntut  terbebasnya  praktik  yang  menyimpang  ( mal-administration )  dari  etika administrasi  negara.Sedangkan  pemerintah  yang  beriwibawa  menuntut  adanya ketundukan,ketaatan, dan kepatuhan ( compliance ) rakyat terhadap undang-undang, pemerintah  dan  kebijakan  pemerintah,  sedangkan  pemerintah  yang  beribawa berkaitan  dengan  ketaatan,  kepatuhan,  dan  ketundukan  masyarakat  kepada pemerintah,  peraturan  perundang-undangan,  dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh pemerintah.  Ketaatan,  ketundukan,  dan  kepatuhan  masyarakat,  sering  muncul  atau ditemukan karena pemerintah menggunakan otoritas kekuasaan yang mereka miliki. 12 Prinsip-prinsip good  governance pada  dasarnya  mengandung  nilai  yang bersifat  obyektif  dan  universal  yang  menjadi  acuan  dalam  menentukan  tolok  ukur atau  indikator  dan  ciri-ciri/karekteristik  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang baik. Prinsip-prinsip good governance dalam praktek penyelenggaraan negara sesuai dengan  maksud  UU  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  negara  yang bersih  dan  bebas  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Dalam  hubungan  ini,  kata  prinsip mempunyai  makna  yang  sama  dengan  asas,  karena  asas  dan  atau  prinsip  pada hakekatnya  merupakan  awal  suatu  kebenaran  yang  menjadi  pokok  dasar  tujuan berpikir, berpendapat, dan bertindak. 13
Good  governance merupakan  suatu  kondisi  dalam  mana  terwujud  hubungan tiga unsur, yaitu pemerintah ( government ), rakyat atau masyarakat sipil ( civil society ),
12 Pandji Santosa. 2008, Administrasi Publik:Teori dan Aplikasi Good Governace , (Bandung: Refika Aditama), hal. 17.
13 Muhammadong, Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam , ibid, hal. 100.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018               Tinjauan Hukum...............Sri Warjiyati
dan  dunia  usaha  yang  berada  disektor  swasta  yang  sejajar,  berkesamaan  dan berkesinambungan  di  dalam  peran  yang  saling  mengontrol.  Untuk  itu  dikemukakan beberapa  prinsip-pronsip  yang  dapat  diidentifikasikan  untuk  menandai  apa  yang disebut good governance . 14
United  Nations  Depelopment  Program (UNDP)  menyatakan  bahwa  untuk mewujudkan  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  perlu  menerapkan  prinsip penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  mengacu  pada  prinsip  dasar,  yaitu  sebagai berikut  : Pertama ,  partisipasi  ( Participation) yaitu,  setiap  orang  atau  warga masyarakat,  baik  laki-laki  mapun  perempuan  memiliki  hak  suara  yang  sama  dalam proses  pengambilan  keputusan,  baik  secara  langsung  maupun  melalui  lembaga perwakilan  seduai  dengan  kepentingan  dan  aspirasinya  masing-masing. Kedua , Penegakan hukum  ( Rule Of Low ). Dalam pelaksanaan tidak mungkin  dapat  berjalan dengan  kondusif  apabila  tidak  ada  sebuah  hukum  atau  peraturan  yang  ditegakkan dalam  penyelenggaraannya.Aturan-aturan  itu  berikut  sanksinya  guna  meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya. Ketiga , Transparansi ( Transparancy )  yaitu,  transparansi  harus  dibangun  dalam  rangka  kekebasan  aliran informasi.
Keempat , Daya Tanggap ( Resvonsiveness) yaitu, setiap institusi dan prosesnya harus  diarahkan  pada  upaya  untuk  melayani  berbagai  pihak  yang  berkepentingan (stakeholders). Kelima ,  Berorientasi  Konsensus  ( Consensus  Orientation )  yaitu, pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah terhadapberbagai kepentingan yang  berbeda  untuk  mencapai  consensus  atau  kesepakatan  yang  terbaik  bagi kepentingan  masing-masing  pihak,  dan  jika  dimungkinkan  dapat  diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
Keenam ,  Berkeadilan  ( Equity )  yaitu,  pemerintah  yang  baik  akan  memberi kesempatan  yang  baik  terhadap  laki-laki  maupun  perempuan  dalam  upaya  mereka untuk  meningkatkan  dan  memelihara  kualitas  hidupnya. Ketujuh ,  Efektivitas  dan Efisiensi  ( Effectivennes  and  Efficiency )  yaitu,  setiap  proses  kegiatan  dan
14 Ahmad  Zayyadi,  1  Juni  2017, Good  Governance  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Pertingkatan Norma), Jurnal al-Manahij, Vol. XI No. 1, hal. 16.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018               Tinjauan Hukum...............Sri Warjiyati
kelembagaan  diarahkan  untuk  menghasilkan  suatu  yang  benar-benar  sesuai  dengan kebutuhan  melalui  pemanfaatan  sebaik-baiknya  berbagai  sumber  yang  tersedia. Kedelapan ,  Akuntabilitas  ( Accountability )  yaitu,  para  pengambil  keputusandalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik ( stakeholders ). 15
Good Governace dalam Perspektif Hukum Islam
Dalam  pandangan  hukum  Islam, good  governance merupakan  gerakan Ijtihadi .Oleh  karena  itu,  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik,  maka  konsep maslahat  mursalah merupakan  acuan  dalam  sistem  pemerintahan.Konsep maslahat mursalah sangat  sesuai  dengan  kondisi  dan  tempat  demi  mewujudkan  suatu kemaslahatan  dalam  pemerintahan,  sehingga  dapat  tercipta  pemerintahan  yang  baik, Karena  semua  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.
Persoalan good  governance tidak  lepas  dari fiqh  siyasah atau siyasah syar’iyah, karena  penetapan  hukumnya  mengacu  kepada  kemaslahatan  dan kepentingan  manusia.Titik  persamaan  antara  fikih siyasah dengan good  governance terletak  pada  system  pengaturan,  pengendalian,  dan  pelaksanaa  dalam  suatu  negara atau wilayah. Good governance sejalan dengan teori maqasid al-syariah, yaitu; yaitu, hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-‘aql (menjaga akal), hifz  al-nasl (menjaga  keturunan),  dan hifz  al-mal (menjaga  harta).  Karena  pada prinsipnya good  governance mempunyai  tujuan  yang  sama  dengan maqasid  al- syariah. 16
Good  governance merupakan  bagian  dari  fikih siyasah ,  karena  semua kebijakan  yang  yang  diambil  oleh  pemerintah  berdasarkan  hasil  pemikiran  manusia untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat dan terhindar dari kemudaratan. Disamping itu,  implementasi  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  tentu  sejalan  dengan  ajaran
15 Ilham  Rifai  Hasan.  2008, Urgensi  Penerapan  Manajemen  PembangunanNasional  Pada Lini Lokal, (Jakarta: Colloqium Ketahanan nasional RI),  hal. 111-112.
16 Muhammadong, Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam , ibid , hal. iii.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018               Tinjauan Hukum...............Sri Warjiyati
Islam supaya cita-cita goodgovernance dapat tercapai.Hubungan fikih siyasah dengan goodgovenance terletak  pada  sistem  pengaturan,  pengendalian,  dan  pelaksanaan dalam  suatu  negara  atau  wilayah.Dalam  fikih siyasah ,  kebijakan  atau  keputusan selalu didasarkan kepada ajaran Islam atau wahyu Ilahi ( top down ), sedangkan good governance berangkat dari pemikiran manusia ( bottom up ). 17
Dalam  prespektif  hukum  Islam, good  governance dapat  dikatakan    sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan dalam rangka mencapai maslahah yang menjadi tujuan syari’at  (maqashid  syariah) 18 . Maslahah  tersebut  adalah  terciptanya  suatu penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid  dan  bertanggungjawab  yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana  investasi,  dan  pencegahan  korupsi  baik  secara  politik  maupun  administratif menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan  legal  and  political  frame  work  bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 19
Dalam konsep maslahah juga dibahas dalam kaidah qowaid fiqiyah, yaitu:
فرصت ماملاا يلع ةيعارلا طونم ةحلصملاب
Artinya : “ kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah berkaitan dengan Kemaslahatan”.
Kaidah  ini  adalah  kaedah  khusus  dalam  bidang  siyasah.Maksud  kaedah  ini adalah  tindakan  pemerintah  harus  berorientasi  pada  kemaslahatan  umat.  Good governance yang diwacanakan dan diterapkan dalam birokrasi sebagai sebuah upaya dari  pemerintah  dan  masyarakat  merupakan  sebuah  tindakan  yang  berorientasi maslahah.  Penguatan  nilai-nilai  akuntabilitas,  transparansi,  supremasi  hukum,  dan
17 Ibid , hal. 30. 18 Maqâshid  asy-Syarî’ah  adalah  tujuan  syariat  Islam,  yang  memiliki  sasaran  kemaslahatan bagi manusia. Ia dapat disimpulkan menjadi lima hal yang biasa dikenal dengan sebutan al-kulliyyâtul al-khamsah ,  yaitu  sebagai  berikut:  1). Hifzh  ad-  Din (preservation  of  religion),  yaitu  menjaga  agama dari  kemusyrikan,  kekufuran,dan  segala  bentuk  kerusakan  akidah.  2). Hifzh  an-Nafs ( preservation  of life ),  yaitu  menjaga  kehidupan  dan  jiwa  raga.  3). Hifzh  an-Nasl ( preservation  of  progeny ),  yaitu menjagaketurunan. 4). Hifzh al-Mâl (preservation of wealth), yaitu menjaga harta benda dan kekayaan yang diperoleh secara sah. 5). Hifzh al-‘Aql ( preservation of intellect ), yaitu menjaga akal dari segala aksi  yang  dapat  merusaknya.  [Lihat:  Abu  Ishaq  Asy-Syâtibhi, Al-Muwâfaqat  fi  al-Ushûl  as- Syarî’ah, (maktabah al-ashriyyah, Juz II), hal. 8.
19 Nur Rohim Yunus, Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia , jurnal, Nur El-Islam , Volume 3 Nomor 1 April 2016, hal. 170.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018               Tinjauan Hukum...............Sri Warjiyati
partisipasi  publikdalam  pelaksanaan  birokrasi  publik  menjadikan  lembaga  semakin kuatdan  dapat  menghasilkan  manfaat  yang  maksimal.  Dengan  penguatan  lembaga dan  manfaat  yang  dihasilkan  semakin  kuat  dirasakan  oleh  masyarakat,  maka kebijakan  pemerintah  menjadikan  konsep good  and  clean  governance dapat diterapkan  dalam  lembaga-lembaga  publikdan  telah  mendasarkan  kebijakannya  atas maslahat umat. 20
Hakikat good  governance dalam  pandangan  fikih,  pada  dasarnya  belum ditemukan  rumusan  baku.  Namun  terdapat  ayat  yang  mengidikasikan  adanya persoalan good  governance dalam  ajaran  Islam.  Hal  itu  dapat  dilihat  dalam  firman Allah swt dalam surah al-Hajj/QS.22:41,
Artinya  : orang-orang  yang  jika  Kami  teguhkan  kedudukan  mereka  di  muka  bumi niscaya  mereka  mendirikan  sembahyang,  menunaikan  zakat,  menyuruh  berbuat ma'ruf  dan  mencegah  dari  perbuatan  yang  mungkar  dan  kepada  Allah  lah  kembali segala urusan. 21
Ayat  tersebut  mengindikasikan  adanya  persoalan good  governance dalam pandangan  fikih, karena  penggunaan  otoritas kekuasaan  untukmengelola pembangunan  dengan  berorientasi  pada  (1)  penciptaan  suasanakondusif  bagi masyarakat  untuk  pemenuhan  kebutuhan  spiritual  danrohaninya  dapat  disimbolkan dengan  penegakan  sholat,  (2)  penciptaankemakmuran  dan  kesejahteraan  ekonomi dapat dilambangkan dengantindakan membayar zakat, (3) penciptaan stabilitas politik dan  keanana  dapat  diilhamkan  dengan  tindakan  amar  ma’ruf  nahi  munkar. Dengandemikian  ayat  tersebut  merumuskan good  governance dengan  tiga aspek,yaitu;  (1) spiritual  governance ,  (2) economic  governance (3) political governance . 22
20 Nur Rohim Yunus, Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia , ibid, hal. 173.
21 Departemen Agama RI, al-Qur,an terjemahan,hal. 469.
22 Muhammad  Iqbal, Fikih  Siyasah  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam Cet.  I;  Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001, ibid,  hal. 19.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018               Tinjauan Hukum...............Sri Warjiyati
Dalam  persoalan good  governance ,  pendekatan  yang  dilakukan  adalah maslahah mursalah , karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisidan tempat demi  mewujudkan  suatu  kemaslahatan  dalam  pemerintahan  sehingga  dapat  tercipta pemerintahan  yang  baik.Karena  semua  kebijakankebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.
Good  governance sebagai  sebuah  upaya  maslahah  haruslahmemenuhi beberapa  kriteria  yang  disimpulkan  dari  penjelasan  beberapapakar  ushul  fiqh,  yaitu sebagai  berikut  : Pertama ,  kemaslahatan  haruslah  sesuai  dengan  maqhashid  al- syari’ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil-dalil qath’i, baik wurud maupun dalalah-nya. Prinsip-prinsip good governance seperti  yang telah dilihat di  atas dapat ditemukan  dalam  nash-nash  syariat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  good  governance sebagai  sebuah  maslahat  telah  memenuhi  prinsip  kesesuaian  dengan  maqhashid  al- syari’ah. Kedua ,  kemaslahatan  harus  meyakinkan  arti  kemaslahatan  ituberdasarkan penelitian  yang  cermat  dan  akurat,  sehingga  tidak  meragukan  bahwa  hal  itu  dapat mendatangkan  manfaat  dan  menghindarkan  mudharat.Beberapa  nilai good governance telah  dipraktekkan  oleh  nabi  Muhammad  dalam  negara  Madinah, Hasilnya  adalah  bahwa  negara  Madinah  dapat  menjadi  berkembang  dan  membawa kemajuan  bagi  Islam  pada  waktu  itu  dan  beberapa  abad  kemudian. Ketiga , kemaslahatan membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas,  dalam  arti  kemaslahatan  itu  bisa  dilaksanakan.  Nilai-nilai good governance telah  menjadi  bagian  yang  diperintahkan  oleh  Alquran.Ini  dapat  berarti bahwa  perintah-perintah  tersebut  adalah  sejalan  dengan  kemampuan  manusia  untuk melaksanakannya. 23

## PENUTUP
Dalam  pandangan  hukum  Islam, good  governance merupakan  gerakan Ijtihady .Oleh  karena  itu,  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik,  maka  konsep maslahat  mursalah merupakan  acuan  dalam  sistem  pemerintahan.Konsep maslahat
23 Nur Rohim Yunus, Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia , ibidh. hal 172.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018               Tinjauan Hukum...............Sri Warjiyati
mursalah sangat  sesuai  dengan  kondisi  dan  tempat  demi  mewujudkan  suatu kemaslahatan  dalam  pemerintahan,  sehingga  dapat  tercipta  pemerintahan  yang  baik, karena  semua  kebijakankebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  untuk  kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.
Persoalan good  governance tidak  lepas  dari fiqh  siyasah atau siyasah syar’iyah ,  karena  penetapan  hukumnya  mengacu  kepada  kemaslahatan  dan kepentingan  manusia.Titik  persamaan  antara  fikih siyasah dengan good  governance terletak  pada  sistem  pengaturan,  pengendalian,  dan  pelaksanaan  dalam  suatu  negara atau  wilayah. Good  governance sejalan  dengan  teori maqasid  al-syariah, yaitu; memelihara  agama,  memelihara  jiwa,  memelihara  akal,  memelihara  keturunan,  dan memelihara  harta.  Karena  pada  prinsinya good  governance mempunyai  tujuan  yang sama dengan maqasid al-syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah  Amin,2004, Pendekatan  Hermeneutik  dalam  Studi  Fatwa-Fatwa Keagamaan:  Proses  Negosiasi  Komunitas  Pencari  Makna  Teks,  Pengarang, dan  Pembaca ”,  dalam  Pengantar  buku  Khaled  M.  AbouEl-Fadl, Atas  Nama Tuhan dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, Jakarta: Serambi. Asy-Syâtibhi  Abu  Ishaq, Al-Muwâfaqat  fi  al-Ushûl  as-Syarî’ah, (maktabah  al- ashriyyah, Juz II.
Hasan  Ilham  Rifai,  2008 ,  Urgensi  Penerapan  Manajemen  Pembangunan  Nasional Pada Lini Lokal Jakarta: Colloqium Ketahanan nasional RI. Iqbal Muhammad,2001, Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet.  I; Jakarta: Radar Jaya Pratama,
Martini  Dwi,2007, Good  Governance  Dalam  Pelayanan  Publik ,  dalam  buku  yang berjudul Konsep,  Strategi  dan  Implementasi  Good  Governance  Dalam Pemerintahan , (Jakarta: Irjen Depag RI. Muhammadong,2017, Good  Governance  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam ,  Makasar: Edukasi Mitra Grafika.
Ridwan  Juniarso  &  Sudrajat  Ahmad  Sodik,2009, Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan Pelayan Publik , Bandung: Nuansa. Santosa  Pandji,2008, Administrasi  Publik:Teori  dan  Aplikasi  Good  Governace , Bandung: Refika Aditama.ssssssssss
Setyono  Joko,2015, Good  Governance  Dalam  Perspektif  Islam;  Pendekatan  Ushul Fikih: Teori Pertingkatan Norma , Jurnal Muqtasid, Volume 6, Nomor 1, Juni. Sunarya,2007, Impelementasi  Good  Government  dan  Clean  Governance  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan , Jakarta: Irjen Depag.
Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018               Tinjauan Hukum...............Sri Warjiyati
Widodo Joko,2001, Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas da Kontrol Birokrasi  pada  Era  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah (Surabaya:  Insan Cendekia.
Yunus  Nur  Rohim,2016, Menciptakan  Good  and  Clean  Government  Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia , jurnal Nur El-Islam , Volume 3 Nomor 1 April. Zayyadi  Ahmad,2017, Good  Governance  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Pertingkatan Norma), Jurnal al- Manahij, Vol. XI No. 1, Juni.