## IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH TANGGA DOMESTIK DI KELURAHAN DANUKUSUMAN KOTA SURAKARTA

## Mahendra Paksi Panji Tetuko, Rahayu Subekti
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
e-mail : mahendrapaksi28@gmail.com, rahayusubekti0211@staff.uns.ac.id

## abstrak
Dengan  semakin  besarnya  laju  perkembangan  penduduk  dan  industrialisasi  di  wilayah  kelurahan Danuksuman  kota  Surakarta  menjadikan  penurunan  kwalitas  lingkungan .  Limbah  hasil  buangan  dari aktivitas  penduduk  jika  tidak  dikelola  dengan  baik  dapat  menimbulkan  p encemaran  lingkungan  yang berdampak  balik  pada  kesehatan  lingkungan  penduduk .  Jurnal    ini    berusaha    menjawab  bagaimana program  dari  pemerintah  terkait  pengelolaan  limbah  domestik  di  kelurahan  Danukusuman  guna  untuk mendukung  kebijakan  yang  telah  di  buat  pemerinta  melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2015. Jurnal ini menggunakan metode pendekatan empiris atau Sosiologis. Metode pengumpulan data di peroleh langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, ataupun kuesioner. Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian  hukum  empiris  atau  pendekatan sosio-legal .  Hambatan  implementasi  Perda  Nomor  10 Tahun  2015  yaitu  adanya  kurangnya  kesadaran  masyarakat  untuk  peduli  akan  lingkungan  dengan membuang sampah di jaringan/saluran rumah tangga dan masuknya limbah non domestik, serta kurangnya pengawasan  dari  aparat  penegak  perdaturan  daerah.  Untuk  itu  pemerintah  kota  Surakarta  perlu menerapkan  sanksi-sanksi  menggunakan  Pengelolaan  Lingkungan  (Perda  Nomor  10 . Tahun  2015.)  dan memberi tugas sebagaimana mestinya kepada petugas penegak peraturan daerah .
Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, Perlindungan Dan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

## abstract
With  the  increasing  rate  of  population  development  and  industrialization  in  the  Danuksuman  sub -district, Surakarta, the environmental quality has decreased. Waste generated from the activities of the population if not managed properly can cause environmental pollution which has a reverse impact on the environmental health  of  the  population.  This  journal  tries  to  answer  how  the  program  from  the  government  related  to domestic waste management in the Danukusuman village is in order to support the policies that have been made by the government through Regional Regulation Number 10 of 2015. This journal uses an empirical or  sociological  approach.  Data  collection  methods  were  obtained  directly  from  the  community  through observation,  interviews,  or  questionnaires.  The  approach  used  in  empirical  legal  research  or  socio-legal approach. Barriers to the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2015 are the lack of public awareness to care about the environment by disposing of waste in household  networks/channels and the entry  of  non-domestic  waste,  as  well  as  the  lack  of  supervision  from  regional  regulations  enforcement officers. For this reason, the Surakarta city government needs to implement sanctions using Environmental Management (Perda Number 10. 2015) and give proper duties to local law enforcement officers.
Keywords: Implementation of Regional Regulations, Protection and Management of Household Waste

## PENDAHULUAN
Pada  era  globalisasi  saat  ini, tingkat kesadaran masyrakat mengenai akan pentingnya kebersihan  lingkungan  hidup  justru berkurang  sangat  drastis,  karena banyak  limbah-limbah  yang  di  buat oleh masyarakat, akan tetapi masyarakat sendiri tidak bisa mengolah limbah tersebut. Pemerintah kota Surakarta sebenarnya telah menggagas permasalahan  yang  mengancam keselamatan lingkungan di wilayahnya dengan membuat peraturan perundang-undangan, pemerintah berharap agar masyarakat  sadar  akan  menjaga lingkungan setempat. Untuk menjaga  kwalitas  lingkungan  ada beberapa  peraturan  yang  di  buat oleh  pemerintah  yaitu  Peraturan Wilayah Surakarta untuk pengelolaan dan perlindungan
lingkungan  pada  thun  2015.dan bebeapa undang-undang yang lainnya.  Di  era  ini  ada  beberapa warga yang tidak taat peraturan yang ada.
dari  UU  NKRI  Tahun  1945, “Lingkungan  hayati  yang  baik  dan sehat  merupakan  hak  dasar  setiap masyarakat negara  Indonesia,  serta untuk  mencapai  kehidupan  yang bahagia sesuai Pancasila”, sehingga pembangunan  ekonomi  nasional didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan  berkelanjutan  dan wawasan  lingkungan.  Sementara pembangunan ekonomi memiliki keuntungan  seperti  meningkatkan taraf  hidup  masyarakat,  tetapi  juga dapat mengakibatkan kerugian ekonomi  akibat  penurunan  kualitas lingkungan, pencemaran,
dan perusakan  lingkungan  jika  tidak dilakukan dengan
mempertimbangkan lingkungan. Mayoritas kerusakan dan pencemaran  lingkungan  saat  ini adalah  akibat  dari  kegagalan  untuk mempertimbangkan pencemaran selama kegiatan perencanaan..
Berdasarkan  UU  No  32. Tahun 2009  Dalam  Pasal 1 ayat  20 “Sampah  ialah  suatu  barang  yang tidak  di  gunakan ”.  Kecuali  barang yang dapat dikonsumsi oleh manusia,  hewan,  atau  keduanya, maksud  dari  sampah  ialah  suatu barang  yang  sudah  tidak  dapat dipergunakan  lagi  dan  di  buang. ”. Sesuai  dengan  namanya,  Undang- Undang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  (UUPLH),  yang  juga  dikenal sebagai Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan, hanya
mengatur aspek dipengelolaan lingkungan. UUPLH hanya mengatur perihal  lingkungan  hidup  secara garis  akbar  atau  pokok-pokoknya, dengan rincian diatur dalam berbagai  peraturan  pelaksanaan. UUPLH mengamanatkan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kelestarian kemampuan  lingkungan  hidup  yang serasi dan seimbang untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan  dan  kesejahteraan manusia.
Fenomena ini  mengharuskan pemerintah  untuk  segera  menyikapi dengan  kebijakan  yang  mampu mengatasi  permasalahan  limbah rumah tangga. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3  Tahun  2014  tentang  Sanitasi Berbasis Masyarakat.
Dalam
peraturan  diatas  disebutkan  bahwa cara terbaik untuk melindungi limbah cair  rumah  tangga  adalah  dengan
melakukan kegiatan pengolahan sisa sisa hal tersebut.
Kota  Surakarta,  pencemaran air  sungai  oleh  sampah  rumah tangga bukanlah masalah baru-baru ini, serta pemerintah sudah memutuskan kebijakan wacana pembuatan  instalasi  pengolahan  air limbah.(IPAL) artinya keliru satu cara buat memasak limbah sinkron menggunakan  baku  mutu  air  yang ditetapkan buat memperbaiki
lingkungan  sebagaimana  tertuang pada Keputusan Menteri Lingkungan hayati angka 112 Tahun 2003 perihal Persyaratan  denda    Air  Limbah rumah  Tangga.  .  sebagai  akibatnya kelestarian  sungai  bisa  terjaga  dan udara  yang  dimuntahkan  di  saat pembuangan dapat segera dibuang . sang karena itu, Surakarta mengeluarkan  perda  nomor    10 tahun  2015  yg  berkaitan  dengan keamanan dan pengendalian lingkungan. Tujuan peraturan ini.

## A.  METODE
Metode penelitian dalam penulisan  jurnal  ini  adalah  metode pendekatan empiris atau Sosiologis.
Penelitian hukum empiris didasarkan pada  data  yang  diperoleh  langsung dari  masyarakat  melalui  observasi, wawancara, ataupun kuesioner.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian hukum empiris atau pendekatan sosio-legal . Teknik analisis data dilakukan  dengan metode  kualitatif  yaitu  dengan  cara mengamati  dan  mengambil  intisari sumber referensi dari aslinya B.  Tinjauan Pustaka 1.  Peraturan Daerah
Berdasarkan Pancasila,
peraturan  daerah  adalah  sejenis peraturan  perundang-undangan yang merupakan komponen
tatanan  hukum  nasional.  Karena landasan konstitusional yang jelas  yang  diberikan  oleh  Pasal 18 ayat 6UUD NKRI Tahun 1945, peraturan daerah saat ini berada pada posisi yang sangat strategis. Untuk menyelenggarakan daerah
otonom  dan  fungsi  penunjang sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 18 UUD NKRI Tahun 1945, dapat dibentuk  peraturan  daerah  dan undang-undang lainnya oleh pemerintah daerah 2.  Lingkungan
lingkungan adalah Apapun juga yg mengelilingi suatu organisme dan yang menimbulkan sesuatu perkembangan serta dipengaruhi olehnya  .    Lingkungan  hidup,  di sisi  lain,  didefinisikan  dalam UUNomor 32 Tahun 2009 sebagai kesatuan wilayah
dengan  segala  sesuatu,  benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup,  termasuk  manusia  dan tingkah lakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan hidup  dan  kesejahteraan  orang dan makhluk hidup lainnya, serta makhluk hidup lain dan lingkungannya. diri. Karena manusia selalu sangat
bergantung  pada  alam,  masalah lingkungan  bukanlah  hal  baru. Akibatnya,  lingkungan  mendapat manfaat  dari  sikap  dan  perilaku mereka.
3.  Pengelolaan  Limbah  Rumah Tangga
a.  Devinisi Sampah Menurut Pasal 1 angka
20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, “Sampah adalah sisa  suatu  usaha  dan/atau
kegiatan”. Penjelasan tentang sampah    sampah  adalah
"limbah  atau  barang  bekas yang sudah tidak di pergunakan  lagi  oleh  orang" dalam Pasal I yang mengatur tentang  tata  cara  pemasukan sampah. prosedur yang tujuannya berbeda dari aslinya,  kecuali  yang  dapat dikonsumsi  oleh  manusia, hewan, atau keduanya.” Menurut
definisi
Kristanto  dari  tahun  2004, sampah didefinisikan sebagai bahan  yang  tidak  memiliki nilai ekonomis dan keberadaannya  pada  waktu dan  tempat  tertentu  tidak disukai oleh lingkungan. Kualitas  limbah  adalah  istilah yang digunakan untuk menggambarkan  karakteristik limbah  yang  ditentukan  oleh jumlah  polutan  yang  ada. Kandungan  pencemar  limbah ditentukan oleh beberapa faktor.  Kecil  kemungkinannya mencemari lingkungan dengan karakteristik yang
lebih  sedikit  dan  konsentrasi yang  lebih  rendah.  Sampah, dengan demikian, adalah produk sampingan dari operasi  produksi  rumah  dan industri,  atau  yang  tidak dimanfaatkan (digunakan). Limbah dapat merusak lingkungan,  khususnya  biota perairan,  pada  konsentrasi dan jumlah tertentu. b.  Limbah Cair Domestik 1)  Definisi Lmbah Cair Domestk Air limba didefinisikan  sebagai  sisa cairan kegiatan perusahaan atau lingkungan.  Sumber  air  di rumah dapat menghasilkan limbah industri  (industri).  Limbah cair  domestik  dihasilkan sebagai akibat pembuangan  dari  tempat tinggal , bangunan komersial,  tempat  kerja, serta fasilitas serupa lainnya.  menurut  Hammer (1977),  volume  air  limbah yang dihasilkan oleh kawasan pemukiman berkisar antara 200 hingga 400 liter per orang per hari, tergantung pada jenis rumahnya. Menurut Asmadi dan Suharno (2012), rumah  keluarga  tunggal dengan banyak
pemakaian barang barang dan  tidak  di  gunakan.
Volume  limbah  cair  yang dihasilkan oleh rumah tangga,  termasuk  sampah perdagangan dan pemukiman serta rembesan dari dalam tanah  (infiltrasi).  Kamar mandi,  dapur,  cucian,  dan air limbah merupakan contoh  mungkin  menjadi rumah bagi mikroba berbahaya Air  limbah  rumah tangga dapat dibuang dengan  salah  satu  dari lima cara: (Budiman Chandra 2007)) 1)  Yaitu  masuk  melalui gorong gorong
2)  Dimanfaatkan untuk tanaman 3)  Dialirkan kepenyerapan 4)  Mengalir ke tepat mum 5)  Melalui jln pembuangan 2)  Kerusakan lingkungan akibat  limbah  cair  rumah tangga Seharusnya kawasan  tersebut menjadi kawasan daya dukung pengelolaan sampah alam tanpa  pengelolaan  DAS, namun  bantaran  sungai justru  menjadi  kawasan pemukiman sehingga membuat sungai tidak berfungsi  dengan  baik. Pemerintah daerah memperkuat bantaran sungai  dengan  struktur beton. Pada kenyataannya,  bangunan beton  hanya  Membantu mencegah  perkembangan pemukiman  di  cekungan. Namun, struktur beton mempengaruhi kemampuannya untuk menangani  limbah  cair yang  terjadi  secara  alami.
Vegetasi  di  tepi  sungai tersapu oleh struktur beton sungai,  sehingga  sampah mengalir  ke  laut  tanpa diolah. Tidak Ada Perawatan  Laut  Terpadu yang Terjadi Secara Alami c.  Limbah Padat Domestik (Sampah) Sampah  didefinisikan sebagai  zat  atau  benda  yang sudah tidak terpakai lagi, baik sebagai limbah domestik
(rumah tangga) maupun sebagai  hasil  samping  dari suatu proses industri. Sampah perumahan umumnya  adalah  Sampah organik  yang  mudah  rusak (sampah), seperti sisa sayuran,  bekas  sabun  cuci yang digunakan untuk mencuci,  feses,  dan  urin. Selanjutnya menurut UU tentang memanfaatan barang bekas,  ialah  sisa  sisa  dari aktivitas  warga  yang  sudah tidak terpakai
Salah satu jenis sampah  yang  terdapat  di lingkungan  adalah  sampah padat.  Tak  jarang,  orang hanya  menyebutnya  sebagai sampah.
Perkembangan
budaya masyarakat dan kondisi lingkungannya sangat berpengaruh terhadap bentuk,  sifat,  dan  komposisi sampah. Sampah adalah sesuatu yang “kurang dimanfaatkan,  tidak  terpakai, tidak diinginkan,
atau ditinggalkan  sebagai  akibat dari  aktivitas  manusia  dan belum  tentu  timbul”  menurut American Public Health Association (Sumantri, 2017). Akibatnya, limbah didefinisikan  sebagai  semua benda  atau  bahan  penting yang, karena aktivitas manusia  tanpa  pengawasan yang tepat, tidak dapat digunakan  atau  dibuang  oleh pemiliknya.

## C.  HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Implementasi
Program Pengelolaan  Limbah  Rumah

## Tangga  Domestik  di  Kelurahan Danukusuman
Setiap orang diperbolehkan membuang  sampah  ke  media lingkungan sesuai dengan pedoman  yang  diatur  dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup.  Memperoleh persetujuan dari Menteri, Gubernur,  Bupati,  atau  Walikota sesuai  dengan  kewenangannya masing-masing. kekuasaan. Memenuhi kriteria kualitas lingkungan. Menurut pasal tersebut setiap warga harusmenjaga kebersihan disekitar serta Kita harus melindungi  alam  karena  alam adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan, beserta keanekaragaman  hayatinya,  dan merupakan  tanggung  jawab  kita untuk melakukannya. melestarikan lingkungan di
dalamnya  dan  baku  mutu  air limbah.  Pertimbangan  huruf  (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004  tentang  Sumber  Daya  Air, yang menyatakan bahwa sumber daya  air  adalah  karunia  Tuhan Yang  Maha  Esa dan bermanfaat untuk semua masyarakat Sebagai alternatif, Peraturan Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  ditetapkan oleh  pemerintah  kota.  Pasal  62
Huruf  G  Ketentuan  Peraturan Daerah  Kota  Surakarta  tentang pengelolaan sampah rumah tangga (domestik) mengatur sejumlah  larangan  pengelolaan dan  perlindungan  lingkungan,
salah
satunya adalah
“membuang Barang bekas bukan pada tempat yang disediakan .” Menurut  Pasal  1  Ayat  20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, sampah adalah sisa-sisa dari suatu usaha atau  kegiatan.  Yang  dimaksud dengan  sampah  adalah  “barang bekas”  atau  “bahan/limbah”  dari suatu  proses  produksi,  padahal “Limbah  adalah  bahan/sisa  atau barang bekas dari suatu kegiatan dan/atau  proses  produksi  yang telah mengalami perubahan sifat dari  aslinya,  selain  yang  dapat dimakan  atau  diminum  oleh manusia dan/atau hewan”
menurut keputusan Republik
Indonesia.  231/MPP/Kep/7/1997 tentang pemborosan dalam taktik impor. ”.
Bagi  masyarakat  di  Kota Surakarta  khususnya  kelurahan
Danukusuman bahwa Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan  pengelolaan  limbah rumah  tangga  (domestik)  di kelurahan Danukusuman berdasarkan  Perda  Nomor  10 Tahun 2015. Berdasarkan
hasil wawancara  dengan  Ketua  Komisi III  DPRD  Kota  Surakarta  YF Sukasno, SH menyatakan bahwa : Penerbitan  Perda  Nomor  10 Tahun  2015  yang  diterapkan sudah  sesuai,  karena  sudah melalui  berbagai  tahapan  dari usulan raperda hingga
penetapan  yang  telah  dievaluasi dan sebagainya”
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan tersebut tujuan  penerbitan  Nomor  10
Tahun  2015  Artinya,  karena dampak  negatif  yang  signifikan terhadap lingkungan, sangat penting  untuk  menerapkan  Cara dan  keputusan  dalam  mengelola barang yang sudah tidak terpakai setiap warga
mempunyai kewajiban menjaga lingkungan.
Begitu  juga  ditekan  YF Sukasno, SH menyatakan bahwa “Kami sudah mengingatkan dinas terkait, pada saat sosialisasi atau penyuluhan  agar  kami  anggota legistlatif  di  undang  sebagai narasumber, karena kami paham betul  sebab  perda  tersebut  kami yang membuatnya selalu legislatif  yang  dibahas  bersama eksekutif,  jadi  harusnya  dinas terkait mengajak anggota legislatif untuk menjadi narasumber  saat  sosialiasi  di masyarakat,  disisi  lain  kami  juga memiliki  fungsi  kontrol  dan  itu kami  lakukan  melalui  aspirasi masyarakat, apakah terjadi persoalan  lingkungan  di  sungai atau tidak, peran serta masyarakat menyampaikan aspirasi  kepada  kami  ini  sangat penting. Dengan aspirasi
tersebut  kami  komisi  III  DPRD Kota  Surakarta  melakukan  sidak di  wilayah  yang menjadi  keluhan masyarakat  terkait  IPAL  yang tdaik berfungsi dengan baik atau tidak  pernah  dibersihkan  yang akhirnya kotoran tersebut meluap ke  sungai  dan  menyebabkan sungai  tersebut  tercemar  oleh limbah rumah tangga tersebut”.
Berdasarkan
pendapat
tersebut  yang  disampaikan  YF
Sukasno, SH menunjukkan adanya peran dari dewan legislatif dalam mensosialikasikan  perda  yang dibuat  dan  fungsi  kontrol  dalam penerapan perda tersebut bertujuan masyarakat memahami dan  mengikuti  peraturan  yang dibuat agar terciptanya keamanandan pengkordiniran sesuai dengan UUPLH Penerapan  peraturan  tersebut mencegah  dampak  air  limbah Pada kesehatan masyarakat dan kotornya pemukiman warga.
Berdasarkan hasil wawancara  dengan  Ekya  Sih Hananto,  SH.,MH  selaku  Ketua BAPEMPERDA
DPRD Kota Surakarta  tentang  penerbitan perda No 10 Tahun 2015 bahwa “Perda  tersebut  diterbitkan  pada tahun  2015  dengan  terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu, maka seluruh  Perda  yang  tidak  sesuai dengan  Undang-Undang  Cipta Kerja harus dilakukan penyempurnaan, pergantian atau dihapuas, menanggapi hal tersebut masih sesuai atau tidaknya undang-undang
tersebut  mestinya  harus  dikaji ulang agar sesuai dengan
Undang-undang Cipta kerja, karena banyak perubahan setelah  beberapa  tahun  entang dari  petugas  PPLH  atau  OPD nya,  maka  harus  disesuaikan. Apabila  itu  melebihi  dari  50% maka  harus  diganti  perdanya, tetapi  bila  kurang  dari  50% penyempurnaan tidak perlu diganti  tetapi  hanya  direvisi peraturan  daerah”.  Pendapat tersebut berhubungan
UU
Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
(UUPLH),  juga  dikenal  sebagai
Ketentuan  Pokok  Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur aspek-aspek tertentu dari pengelolaan  lingkungan  yang bertentangan dengan keseluruhan  lingkungan,  atau pada  intinya,  dengan  rinciannya diatur  dalam  berbagai  peraturan pelaksanaan. UUPLH mengamanatkan pengelolaan lingkungan  hidup  berdasarkan kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan manusia. terhadap penegakan  hukum  agar  tercipta kontrol dan tekanan.
Hasil  wawancara  dengan PDAM yang terkait tentang
pengelolaan  Limbah  Domestik yang  di  kelola  PDAM  sudah sesuai  standar  dan  peraturan yang  berlaku  yaitu  perda  No  10 Tahun 2015 tentang perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup    menyatakan bahwa  “Pengelolaan  Limbah yang  dilakukan  PDAM  sudah sesuai  dengan aturan  yang berlaku di kota Surakarta”. Dari pendapat yang disampaikan Ratih selaku Asisten Manager Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  PDAM kota Surakarta dapat disimpulkan bahwa  penerapan  pengelolaan Limbah  Domestik  yang  di  kelola PDAM sudah sesuai standar dan peraturan  yang  berlaku  yaitu perda No 10 Tahun 2015 tentang perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  sudah  sesuai
dengan peraturan yang diberlakukan di Surakarta. Berdaskan hasil wawancara bersama Sony
Styawan  Ketua  Ngrekso  Lepen Danukusuman yang terkait perda tersebut  pernah  disosialisasikan bahwa  “Di  kelurahan  pernah diadakan  sosialisasi  mengenai PHBS khususnya mengenai limbah rumah tangga yang dibuang  ke  sungai  tanpa  melalui sanitasi atau yang lainnya”.
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pernah perda tersebut pernah disosialisasikan oleh dinas
terkait,  dari  Dinas  Lingkungan hidup, PDAM, hingga dari
Puskesmas  setempat  yang  di laksanakan di kelurahan Danukusuman dengan pembuangan limbah ruang
tangga  ke  sungai  tanpa  sanitasi. Dari pernyataan ini bahwa sebelumnya  terjadi  pembuangan limbah  cair  rumah  tangga  tanpa melalui sanitasi sebelumnya.
Implementasi
Peraturan Daerah  angka  10  Tahun  2015 ihwal  proteksi  serta  Pengelolaan Lingkungan
hayatidalam ketentuan ketentuan pengelolaan Sampah-sampah  (domestik)  di Wilayah  tersebut  menunjukkan bahwa  Penerapan  perda  No  10 Di  Kota  Surakarta,  pencemaran air  sungai  oleh  sampah  rumah tangga  bukanlah  masalah  baru- baru  ini,  serta  pemerintah  sudah memutuskan  kebijakan  perihal pembuatan  instalasi  pengolahan air limbah. upaya buat
mengurangi dampak sampah tempat tinggal  tangga yg pribadi dibuang  ke  sungai  tanpa  melalui
mekanisme terlebih dahulu supaya tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. menggunakan disahkannya undang-undang  wilayah  yang mengatur duduk perkara lingkungan  hayati.  Pelaksanaan Peraturan  Daerah  Nomor  10
Tahun  2015  yang  melindungi limbah cair rumah tangga, mewajibkan  dilakukannya  tata cara  pengolahan  air  limbah  di rumah yang berasal dari kegiatan mencuci,  kamar  mandi,  dan dapur  lainnya  serta  memenuhi baku mutu kesehatan lingkungan dan  syarat  kesehatan  untuk memutus mata rantai dari Wabah. 2.  Hambatan dalam implementasi Program Pengelolaan  Limbah  Rumah Tangga Domestik di Kelurahan Danukusuman Menanggulangi dampak limbah rumah tangga di Kota Surakarta yang  berasal  dari  aktifitas rumah tangga yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan dan pemantauan terhadap lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah rumah tangga.  Hal  tersebut  dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Peraturan Daerah Menurut  Ketua  Komisi  III DPRD Kota Surakarta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  telah  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat
kota  Surakarta,  akan  tetapi masih  ada  beberapa  hambatan dan  untuk  mengatasi  hambatan tersebut  bahwa  “Dinas  terkait agar  selalu  rutin  melakukan tinjauan  ke  lapangan  minimal  3 bulan  sekali  dan  bilamana  di wilayah  tersebut  perlu  bantuan yang  dibantu  untuk  revitalisasi IPAL  agar  berfungsi  dengan baik”. Begitu Juga pendapat dari YF.  Sukasno,  SH  untuk  solusi hambatan bahwa  “Kami  selaku pengurus RT sudah menerapkan sanksi  bagi  yang  membuang sampah di sungai dengan membayar denda jika kedapatan membuang  sampah  di  sungai, tetapi kami tidak menindak warga yang  membuang  limbah  rumah tangganya  di  sungai  karena  kita sebagai pengurus R T tidak dapat melakukannya lebih dengan warga  yang  selalu  beralasan tidak  mampu  untuk  membuat sanitasi sendiri“.
2.  Berdasarkan  Aparat
Dalam  implementasi  peraturan daerah  tersebut  pengawasan seharusnya dijalankan oleh Pemerintah  yang  dianalogikan sebagai  nahkoda  kapal  yang mempunyai arti menatap kedepan untuk mepemperkirakan  bagaimanan kebijakan  yang  telah  dibuat  oleh Pemerintah  untuk  dilaksanakan demi  mencapai  tujuan  bersama. Pemerintah  merupakan  suatu lembaga  yang  menghubungkan antara  instansi  /  lembaga  satu dan yang lainnya. Lembaga yang dimaksud  adalah  Satpol  PP. Satpol PP bertugas untuk menegakan perda,
menyelenggarakan ketertiban
umum dan pelindung bagi masyarakat. Tetapi pada kenyatannya  hal  tersebut  tidak dilaksanakan dengan benar. Seperti  yang  dikemukakan  oleh Joko Santosa selaku seksi penegakan  peraturan  daerah
Satuan  Polisi  Pamong  Praja “kami akan melaksanakan tugas untuk  meninjau  limbah  rumah tangga  yang  masih  dibuang  di kali  bilamana  ada  surat  perintah dari  atasan  saja  kalau  tidak  ada surat  perintah  ya  kami  tidak berani berbuat apa - apa” 3.  Berdasarkan Masyarakat Di kelurahan Danukusuman masyarakat mempunyai  paguyuban  yang sering disebut Paguyuban Ngrekso Lepen. Paguyuban tersebut terdiri dari unsur
lembaga  dan  masyarakat  yang ada  diwilayah  Danukusuman.
Adapun pendapat Ketua Ngrekso Lepen Danukusuman bahwa “Masyarakat sebenarnya menerima dengan baik penjelasan dari dinas saat sosialisasi  berlangsung,  hanya ada  beberapa  masyarakat  yang kurangnya sadar akan pentingnya  Pola  Hidup    Bersih dan Sehat”
4.  Sarana dan Prasarana Dalam  penerapan  perda tersebut,  kendala  yang  di  alami PDAM atas implementasi Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ketentuan  pengelolaan  limbah rumah  tangga  (domestik)  di Kota Surakarta ya itu kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam pengelolan limbah rumah tangga. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Ratih selaku Asisten Manager
Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  PDAM kota  Surakarta  yang  terkait tentang  hambatan  yang  terjadi dalam  pelaksanaan  pengelolaan limbah  domestik  yang  dilakukan oleh PDAM kota  Surakarta bahwa  “Kurangnya  kesadaran masyarakat  untuk  peduli  akan lingkungan  dengan  membuang sampah di jaringan/saluran rumah  tangga  dan  Masuknya limbah  non  domestik  (Pewarna, Minyak  Goreng,dll)  di  saluran perpipaan  rumah  t angga”.  Dari pendapat  tersebut  menyatakan bahwa  kurang  sadarnya  dari masyarkat  dalam  pembuangan sampah  di  saluran  air  dan pembuangan limbah non
domestik misalnya pewarna, minyak goreng yang mengakibatkan penyumbatan dan  menyebabkan  bau  yang tidak sedap (polusi udara).
Kondisi penyumbatan air dan bau yang tidak sedap akan berpengaruh terhadap lingkungan  sekitarnya  sehingga mengakibatkan timbulnya penyakit misalnya sarang nyamuk. PDAM untuk mengatasi hambatan tersebut bahwa “Dalam upaya melakukan penyuluhan  PDAM  mengajak kerjasama  dengan  instansi  yang bersangkutan  misalnya  Dinas
Kesehatan dengan bahasan bahayanya dampak pencemaran air dan penurunan kualitas lingkungan  yang  menyebabkan munculnya  berbagai  penyakit (yang  di  timbulkan  dari  Tikus, Kecoa, dan lain-l ain)”
Dari pendapat tersebut dapat  diambil  kesimpulan  bahwa untuk mengatasi hambatan tersebut yang dilakukan mengadakan penyuluhan dari pihak PDAM mengajak kerjasama dengan  instansi  Dinas  Kesehatan dengan bahasan bahayanya dampak  pencemaran  air  dan penurunan  kualitas  lingkungan yang  menyebabkan  munculnya berbagai penyakit (yang di timbulkan  dari  Tikus,  Kecoa,  dan lain-lain.  Dan  adanya  kerjasama dengan dinas terkait agar melakukan  rutinitas  tinjauan  ke lapangan  minimal  3  bulan  sekali dan revitalisasi IPAL agar berfungsi dengan baik. Apabila  kondisi  yang  tidak memungkinkan adanya penumpukan limbah rumah tangga  sehingga  pihak  PDAM melakukan penyedotan tinja terjadwal (LLTT) dan pemasangan sambungan pipa air limbah.
peraturan tersebut, serta bagaimana  sistem  yang  telah dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya pencemaran  lingkungan  hidup  di Kelurahan Danukusuman kecamatan Serengan. Hambatan dalam implementasi  Peraturan  Daerah nomor  10  Tahun  2015  ihwal proteksi serta ketentuan pengelolaan Sampah-sampah (domestik)  di  Wilayah  tersebut adanya kurangnya kesadaran masyarakat  untuk  peduli  akan lingkungan  dengan  membuang sampah di jaringan/saluran rumah tangga dan Masuknya limbah non domestik.
Untuk  mengatasi  hambatan tersebut pemerintah kota Surakarta perlu menerapkan sanksi-sanksi  yang  sangat  jelas tentang  larangan  pembuangan limbah, jika unsur-unsurnya termasuk pelanggaran, ada sanksi denda dan pidana."
Pasal  80  Peraturan  daerah juga  mengatur  tentang  sanksi pidana, yaitu sebagai berikut: a.  sebuah. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  16,  46  ayat  (1),  48  ayat (1),  52  ayat  (1),  60,  dan  62 diancam dengan hukuman sebanyak 3 bln dan membayar ganti  rugi  Rp.50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).
b.  Apabila melanggar sesuai dengan  ketentuan  pada  poin sebelumnya  maka  ,  terkena undang-undang  berdasarkan Undang-Undang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.
Upaya  peraturan  ini  agar masyarakat kedepannya bisa lebih baik dan menciptakan kedisiplinan masyarakat  dalam  perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak tercemar.
Peraturan  Kota  Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Nomor  32 Tahun 2009. sanksi bagi pelanggar  pembuangan  sampah rumah  tangga  (domestik).dinilai tidak  begitu  tepat  sehingga  akan menjaga perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup dalam  ketentuan  pengelolaan limbah  rumah  tangga  (domestik)
di  Kota  Surakarta  dengan  baik dan tepat sehingga tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya.

## D.  KESIMPULAN
Implementasi PERDA angka  10  Tahun  2015  ihwal proteksi serta Pengelolaan Lingkungan hayatidalam ketentuan ketentuan pengelolaan
Sampah-sampah  (domestik)  di Wilayah  tersebut  menunjukkan bahwa  Penerapan  perda  No  10 Tahun  2015  sudah  sesuai  atau relevan  dalam  penerapannya.
Implementasi Perda tersebut tidak  lain  hanya  untuk  bertujuan Untuk mencegah kerusakan lingkungan  dan  mengendalikan masalah lingkungan, mengurangi dampak  limbah  rumah  tangga yang langsung dibuang ke sungai tanpa  melalui  proses  terlebih dahulu.
Hambatan dalam implementasi  Peraturan  Daerah angka  10  Tahun  2015  ihwal proteksi serta ketentuan pengelolaan Sampah-sampah (domestik)  di  Wilayah  tersebut adanya kurangnya kesadaran masyarakat  untuk  peduli  akan lingkungan  dengan  membuang sampah di jaringan/saluran rumah tangga dan Masuknya limbah non domestik.
Untuk mengatasi hambatan  tersebut  pemerintah kota  Surakarta  perlu  menerapkan sanksi-sanksi
Unsur-unsurnya termasuk dalam pelanggaran, dan sanksi  denda  dan  pidana  sama- sama ada, sesuai dengan undang- undang  yang  berkaitan  sangat jelas tentang larangan membuang sampah. dengan tujuan
terciptanya perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup dalam  ketentuan  pengelolaan limbah  rumah  tangga  (domestik) di  Kota  Surakarta  dengan  baik dan tepat sehingga tidak
mengganggu lingkungan di sekitarnya.

## E.  SARAN
1. Adanya
penyuluhan bagi
masyarakat tentang perlunya cara hidup yang sehat dan bersih demi menjaga  kesehatan  lingkungan dengan  menjaga  pengelolaan
Lingkungan Hidup dalam ketentuan  pengelolaan  limbah rumah tangga dengan pembuatan  air  yang  tepat  tidak membuang di sembarang. 2.  Upaya mengatasi faktor penghambat  penerapan  sanksi Peraturan  Daerah  angka  10 Tahun  2015  ihwal  proteksi  serta Pengelolaan Lingkungan hayatidalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga (domestik) di Kota Surakarta dengan memaksimalkan pengawasan oleh  aparat  yang  berkewajiban sehingga masyarakat bisa mematuhi peraturan yang ditetapkan dan menambah jumlah petugas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdul  Wahab,  Solichin.  1997. Analisis Kebijaksanaan :  Dari  Formulasi ke  Penerapan  Kebijaksanaan Negara.  Jakarta  :  Penerbit  PT Bumi Aksara.
Asmadi  dan  Suharno,  2012, Dasar- dasar  Teknologi  Pengolahan  Air
Limbah ,    Yogyakarta:  Gosyen Publishing.
Bintarto  dan  Surastopo  Hadikusumo,
1987, Metode  Analisa  Geografi , (Jakarta: LP3ES, 1987),
Budiman  Chandra,  2007, Pengantar Kesehatan Lingkungan , (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Gaffar,  Afan.  2009. Politik  Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
I  Gusti  Bagus  Arjana,  M.  S,  2013,
Geografi  Lingkungan:  Sebuah
Introduksi, Jakarta: Rajawali
Pres. Mulyadi, Deddy, 2015, Study Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik ,Bandung : Alfabeta. R.D.H. Koesomahatmadja. 2009. Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bandung,  Penerbit Bina Cipta,
R.D.H. Koesomahatmadja2009 Pengant ar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah  di  Indonesia Bandung  : Bina Cipta
Rian  Nugroho  D.  2004. Kebijakan Publik,  Formulasi,  Penerapan dan Evaluasi . Jakarta : Gramedia
Soerjono  Soekanto.  2014. Pengantar Penelitian  Hukum. Jakarta  : Universitas Indonesia Press
Sukanda.  Husin.  2009 Penegakan
Hukum  Lingkungan  Indonesia ,
Jakarta : Sinar Grafika
Undang-undang dan Peraturan Terkait : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlidungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor  10  Tahun  2015  Tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup dalam ketentuan pengelolaan limbah rumah tangga (domestik) Jurnal Henri Yokom, 2015, Kerusakan Lingkungan Akibat Pembangunan Perumahan Rakyat”, Jurnal Lingkungan , Jessy Adack, 2013, Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup, Lex Administratum, Vol.I/No.3. Suciati Alfi Rokhani, 2015, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengelolahan Mie Soun Di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, Jurnal
Hukum  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta.