## Bongaya Journal for Research in Accounting
Volume 3 Nomor 1. Hal 45-53. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA
PENERAPAN ELEKTRONIK MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN (E-MPA) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Andi Cahaya Laela Basri 1 , Mursalim 1 , Hamzah Ahmad 1
1 PascaSarjana Unversitas Muslim Indonesia
Email: aclaelabasri@gmail.com
©2020 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).
Abstract: Implementation  of  Electronic  Budget  Implementation  Monitoring  (e-MPA)  in Improving  Financial  Reporting  Accountability  at  the  Ministry  of  Religion  of  South  Sulawesi Province.  This  study  aims  to  determine  the  role  of  the  application  of  e-MPA  in  increasing accountability  at  the  Office  of  the  Ministry  of  Religion  of  South  Sulawesi  Province.This  type  of research  is  this  type  of  research  is  a  qualitative  research  in  the  interpretive  paradigm  with  an empirical phenomenological approach. The research subjects were 3 informants namely PPK, e- MPA  operators  and  accounting  staff.  Data  collection  techniques  namely  from  interviews, documentation and data analysis.The results of this study indicate that the role of e-MPA as an accounting  information  system  that  integrates  the  process  of  data  collection,  planning, implementation,  monitoring,  controlling  and  evaluating  the  implementation  of  website-based programs and budgets has been applied in the Ministry of Religion of South Sulawesi Province in accordance with the provisions of PMA No. 74 of 2014 and the e-MPA system are also able to increase accountability because the e-MPA is very helpful in providing financial information in a timely, complete, accurate and reliable manner.
Keywords: Electronic Budget Implementation Monitoring (e-MPA),  Accountability
Abstrak: Penerapan Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA) dalam Meningkatkan Akuntabilitas  Pelaporan  Keuangan  Pada  Kementerian  Agama  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  penerapan  e-MPA  dalam  meningkatkan akuntabilitas  pada  Kantor  Kemenag  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  Jenis penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dalam  paradigma  interpretif  dengan  pendekatan fenomenologi empiris. Subjek penelitian adalah 3 orang informan yaitu PPK, operator e-MPA dan staf  akuntansi.  Teknik  pengumpulan  data  yaitu  dari  wawancara,  dokumentasi  dan  analisis  data. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peran  e-MPA  sebagai  sistem  informasi  akuntansi  yang mengintegrasikan proses pengumpulan data, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berbasis website telah diterapkan di lingkungan Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan PMA No. 74 Tahun 2014 dan system e-MPA juga mampu meningkatkan akuntabilitas karena dengan adanya e-MPA sangat membantu dalam memberikan informasi keuangan secara tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan.
Kata kunci : Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA), Akuntabilitas

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  yang  semakin maju,  membuat  tuntutan  masyarakat  atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
memberikan  informasi  kepada  publik  dalam rangka  pemenuhan  hak  publik  juga  meningkat. Hal ini, seharusnya mendorong pemerintah untuk
( Diterima : 8 April 2020; direvisi: 21 Mei 2020; dipublikasikan : 31 Mei 2020)
lebih  bertanggung  jawab  ( akuntability )  dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerjanya.
Mardiasmo (2010:20) menjelaskan
pengertian  akuntabilitas  merupakan  kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan dan  melaporkan  pertanggungjawaban  serta mengungkapkan  segala  aktivitas  atau  kegiatan yang  menjadi  tanggung  jawabnya  kepada  pihak pemberi  amanah  (masyarakat)  yang  memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Sebuah  sistem  aplikasi  berbasis  web telah  diterapkan  agar  dapat  memberikan kontribusi  pada  pemberian  informasi  keuangan kepada  publik,  aplikasi  ini  dapat  memonitoring pelaksanaan  anggaran  secara  elektronik  yang dinamakan  elektronik  Monitoring  Pelaksanaan Anggaran  atau e-MPA .  Penggunaan  aplikasi  e- MPA memudahkan transaksi data ke satuan kerja dan  telah  diterapkan  sebagai  alat  yang  paling aktual  dalam  membantu  dan  mempermudah melakukan  monitoring,  reporting  dan  evaluasi terhadap anggaran.
Berbeda  dari  aplikasi  lainnya  yang umumnya  hanya  memberikan  laporan  atau informasi  tentang  satu  bidang  saja,  namun aplikasi e-MPA mengintegrasikan proses pengumpulan  data,  penyusunan  perencanaan, pelaksanaan  program  dan  anggaran  berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi e- MPA bertujuan menyediakan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan,  penegndalian  dan evaluasi  pelaksanaan  program  dan  anggaran dalam  rangka  mewujudkan  kinerja  pelaksanaan
program  dan  anggaran  yang  transparan,  efisien, efektif dan akuntabel.
Ruang  lingkup  aplikasi  e-MPA  adalah seluruh satuan kerja kementrian agama.  Aplikasi e-MPA  sendiri  mulai  diperkenalkan  awal  tahun 2014  secara  serentak  di  seluruh  satuan  kerja  di Indonesia,  tidak  terkecuali  provinsi  Sulawesi Selatan.  Namun,  pada  tahun  2014  aplikasi  e- MPA  penerapannya  masih  berupa  simulasi  dan pengenalan terhadap aplikasi baru.
Mulai  tahun  2015  Kepala  Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
memberlakukan  wajib  menggunakan  aplikasi  e- MPA  sebagai  bentuk  kepatuhan  terhadap  PMA No.  47  Tahun  2014.  Penggunaan  e-MPA  pada Kementerian  Agama  Provinsi  Sulawesi  Selatan merupakan salah satu bagian dari penerapan dan pemanfaatan  informasi  melalui  teknologi  di bidang  pemerintahan.  Akan  tetapi,  perlu diketahui bahwa monitoring pelaksanaan anggaran memerlukan waktu, data, dan informasi yang tepat waktu pula, akurat, serta relevan, dan lengkap.    Kegiatan  monitoring  pelaksanaan anggaran  digunakan  untuk  melihat  kondisi, memantau  proses  dan  kemajuan  pelaksanaan yang  dilakukan  oleh  pejabat  terkait  secara  terus menerus,  serta  mengidentifikasi  proses  dan kemajuan  pelaksanaan  kebijakan,  dan  masalah penyimpangan  yang  terkait  yang  sering  muncul di lapangan pada setiap Satuan Kerja.
Berdasarkan  data  ringkasan  tingkat keaktifan  satuan  kerja  kemenag  semester  1  atau periode  januari  sampai  periode  Juni  tahun  2019 menunjukkan bahwa Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan  masih  berada  pada  urutan  ke  16 dibandingkan  provinsi  lain  yang  ada  di Indonesia.  E-MPA  Kemenag  Sulsel  belum
Andi Cahaya Laela Basri , Penerapan Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan | 47 berjalan  efektif  karena  masih  sering  terjadi keterlambatan  laporan  disebabkan  kendala teknologi  atau  jaringan  sering  bermasalah. Dengan e-MPA diharapkan kinerja Satuan Kerja dapat dipantau secara regular dan dijadikan dasar penilaian Satuan Kerja.
Penelitian  terkait  e-MPA  terhadap akuntabilitas  masih  kurang  dilakukan  di Indonesia.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Safrizal,  et.al  (2017)  tentang  Pengaruh pemanfaatan  elektronik-monitoring  pelaksanaan anggaran,  komitmen  organisasi  dan  kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja pelaksanaan  anggaran  pada  Kantor  Kementrian agama  dalam  wilayah  Provinsi  Aceh.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pemanfaatan elektronik  monitoring  pelaksanaan  anggaran, komitmen  organisasi  dan  kompetensi  sumber daya  manusia  berpengaruh  terhadap  kinerja pelaksanaan  anggaran  baik  secara  simultan maupun parsial.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  tujuan  dari penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  peran penerapan e-MPA dalam meningkatkan akuntabilitas  pada  Kantor  Kemenag  Provinsi Sulawesi Selatan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Keagenan
Mengacu  pada  teori  keagenan  ( agency theory ),  akuntabilitas  publik  dapat  dimaknai dengan  adanya  kewajiban  pihak  pemegang amanah ( agent ) untuk memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan dan  mengungkapkan  segala  aktifitas  dan kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya kepada  pihak  pemberi  amanah  ( principal )  yang
memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta pertanggungjawaban  tersebut  (Haryanto  dkk, 2007 dalam Faristina, 2011).
Kaitan  teori  keagenan  dalam  penelitian ini  adalah  menjelaskan  tentang  realisasi pelaksanaan  anggaaran  merupakan  bentuk kinerja lembaga Negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan  amanah  dari  masyarakat  sebagai principal dan wajib dipertanggung jawabkan oleh pemerintah  sebagai  agent.  Dengan  adanya aplikasi e-MPA diharapkan realisasi pelaksanaan anggaran  pada  setiap  bulan  dapat  memenuhi target sebagai bukti kinerja yang dilakukan oleh agent kepada principal.
Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA) Monitoring pelaksanaan anggaran secara  elektronik  atau  yang  selanjutnya  disebut e-MPA  adalah  suatu  sistem  pengendalian  dan pemantauan  kinerja  perencanaan,  pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan  program  dan  anggaran  berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi e- MPA  dibuat  untuk  mempermudah  melakukan monitoring, reporting, dan evaluasi.
Monitoring dilakukan melalui
pelaporan yang cepat dan akurat yang dilakukan oleh  daerah-daerah  yang  menjalankan  kebijakan untuk  operasional  anggaran  dana.  Setelah dimonitoring  barulah  diadakan  evaluasi  dari laporan  yang  diterima.  Melalui  e-MPA, Kementerian  Agama  menjadi  mudah  untuk memonitoring  tanpa  harus  menunggu  waktu yang  lama  dan  mengevaluasi  dengan  cepat  dan mudah  karena  disetiap  instansi  agama  yang  ada
di  daerah-daerah  memiliki  akun  yang  tertata didalam sistem.
Beberapa  contoh  monitoring  dan evaluasi  dari  pelaporan  yang  dilakukan  oleh Kementerian  Agama  yaitu  sistem  informasi manajemen  BOS,  sistem  informasi  manajemen sertifikat  guru,  sistem  informasi  manajemen penyaluran  tunjangan  guru,  sistem  informasi manajemen  bantuan  rehabilitasi  Madrasah, sistem  informasi  manajemen  beasiswa  dan  lain- lain.  Sistem  dibangun  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  pimpinan  Kementerian  Agama  guna menunjang  pelaporan  pelaksanaan  anggaran  dan program  di  lingkungan  Kementerian  Agama kepada  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR),  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  internal, dan  masyarakat  terutama  terkait  dengan pelaksanaan  yang  terdiri  dari  rencana  kegiatan pemerinah  (RKP),  instruksi  Presiden,  dan kegiatan prioritas Kementerian Agama.
PMA  No.  47  tahun  2014  Kemeterian Agama  telah  mengidentifikasi  capaian  kinerja pelaksanaan  anggaran  dalam  5  indikator  yang mencakup  aspek  evaluasi  kinerja  yang  telah ditetapkan  dalam  PMK  No.  249  tahun  2011 diantaranya  laporan  pagu  anggaran,  komposisi anggaran  menurut  jenis  belanja,  konsistensi penyerapan  anggaran,  rencana  dan  realisasi anggaran juga capaian kegiatan kunci.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  yang  akan  dijadikan  tempat  penelitian adalah  Kantor  Kementerian  Agama  Provinsi Sulawesi  Selatan.    Adapun  satuan  kerja  yang dipilih  peneliti  adalah  tiga  satuan  kerja  yang cakupan  kerjanya  luas  pada  Kantor  Kemenag
Provinsi  Sulawesi  Selatan  dibandingkan  Satuan Kerja  (satker)  yang  lain  yaitu  Kantor  Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Satker Kota Makassar dan  Satker  Kabupaten  Gowa  yang  semua bertempat  di    Jalan  Nuri  No.53  Makassar. Adapun  waktu  yang  diperlukan  adalah  1  (dua) bulan yaitu Maret 2020.

## Jenis dan sumber data
Jenis dan Sumber Data dalam penelitian ini yaitu :
1. Data  Primer  yaitu  data  yang  diperoleh langsung  dari  sumber  asli  atau  diskusi antara  peneliti  dengan  pihak  pertama.  Data primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari wawancara  dengan  pihak-pihak  yang mengetahui  masalah  dalam  penelitian  ini yang telah dipilih oleh peneliti.
2. Data  Sekunder  yaitu  data  dari  jurnal-jurnal dan  dokumen-dokumen  yang  menjadi pendukung  pada  saat  penelitian  yang diperoleh langsung dari kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  yang  digunakan  peneliti  dalam pengumpulan data yaitu:
1. Teknik  wawancara,  yaitu  melakukan  tanya jawab  langsung  secara  lisan  dengan beberapa  pihak  yang  berkompeten  dan berwenang  dalam  memberikan  data  yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Teknik  dokumentasi,  yaitu  melakukan penghimpunan atas data-data sekunder untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini, seperti tulisan, gambar, jurnal- jurnal  yang  tersedia  dalam  media  online
Andi Cahaya Laela Basri , Penerapan Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan | 49 (internet)  dan  data-data  yang  diperoleh  dari tempat penelitian.
3. Analisis  dan  pengolahan  data,  dengan menggabungkan  data  yang  diperoleh  dari teknik wawancara dan teknik dokumentasi  dengan  landasan  teori  hasil studi kepustakaan, kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran untuk perbaikan-perbaikan.

## Metode Analisis
Metode  analisis  data  kualitatif  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif yaitu  dengan  mengumpulkan,  mengolah  dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga  memberi  keterangan  yang  benar  dan lengkap  untuk  pemecahan  masalah  yang dihadapi.  Data  kualitatif  dapat  berupa  kata-kata, kalimat-kalimat  atau  narasi-narasi  baik  yang diperoleh  dari  wawancara  mendalam  maupun observasi.  Aktivitas  dalam  analisis  data  yaitu  : data reduction , data display dan conclusion .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Akuntabilitas  dan  Integritas  Pelaporan

## Keuangan
Peneliti  menggali  akuntabilitas  dan integritas  pelaporan  keuangan  dari  sudut pandang staf keuangan dan operator e-MPA yang terlibat dengan kegiatan pelaporan e-MPA.
Ada beberapa pertimbangan bahwa pada UU  No  11  Tahun  2008  tentang  keterbukaan informasi  publik  mengharuskan  semua  data terbuka  ke  publik  membuat  Menteri  Agama mengeluarkan  peraturan  No.  47  Tahun  2014 tentang monitoring pelaksanaan anggaran secara
elektronik (e-MPA). E-MPA tersebut merupakan sebuah sistem aplikasi komputer yang digunakan di  jajarannya,  termasuk  di  Kantor  Kementerian Agama  Provinsi  Sulawesi  Selatan  untuk meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas pelaporan  keuangan.  Pada  petikan  wawancara dengan  salah  satu  informan  Bapak  Muh  Yunus sebagai  staf  keuangan  pada  kantor  Kanwil Kemenag  Propinsi  Sulawesi  Selatan,  beliau mengatakan bahwa:
“Di Kantor ini, sudah menggunakan e-MPA yang sesuai dengan PMA No. 47 Tahun 2014 tentang  monitoring  anggaran  agar  anggaran dapat  di  rencanakan,  dilapor  dan  dipantau.“ (Hasil wawancara, Kamis 5 Maret 2020)”.
Setiap satuan kerja di lingkup Kementerian agama diharuskan untuk melaporkan  e-MPA  melalui  website www.e- mpa.kemenag.go.id paling  lambat  tanggal  20 bulan  berikutnya  setiap  bulan.  Tidak  terkecuali pada kantor Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan,  Satker  Kemenag  Kota  Makassar  dan Satker  Kemenag  Kabupaten  Gowa  yang melakukan monitoring anggaran berbasis internet yang  dikenal  dengan  e-MPA  sejak  tahun  2015. Dari  hasil  wawancara  dengan  salah  satu informan  Bapak  Amran  Muhammad  staf keuangan  Kantor  Kemenag  Kota  Makassat (Hasil  wawancara,  Jumat  13  Maret  2020) mengungkapkan bahwa :
"e-MPA  adalah  sistem  monitoring  anggaran yang  berbasis  website  resmi  dari  Sekretariat Jenderal  Kementerian  Agama  untuk  semua satuan  kerja  (satker)  Kemenag  yang digunakan  untuk  mengawasi  pelaksanaan proram  kerja,  kegiatan-kegiatan  yang disusun  dalam  laporan  pelaksanaan  supaya satker-satker Kemenag lebih transparan.”
Selain itu, ukuran akuntabilitas pelaporan  keuangan  juga  dapat  ditunjukkan  dari opini yang diberikan oleh auditor eksternal (BPK RI) atas penyajian laporan pemerintah.  Laporan Keuangan  kementrian  Agama  terus  mengalami peningkatan,  Pada  tahun  2014  Kemenag mendapat  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP) Dengan Parafrag Pengecualian. Kemudian,  pada  tahun  2015  Opini  yang diperoleh  menjadi  Wajar  Dengan  Pengecualian (WDP)  karena  saat  itu  pertama  kalinya  di terapkan  akuntansi  berbasis  akrual  di  laporan keuangan  Pemerintah.  Namun,  perbaikan  tata kelola  dengan  menghadirkan  sistem  e-MPA membuat  kualitas  laporan  keuangan  terus meningkat  sejak  tahun  2016  memperoleh  Opini tertinggi  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP) sampai  saat  ini  tahun  2019.  Hasil  Wawancara dengan Ibu Iffah Muayyadah sebagai operator e- MPA  Kantor  Kemenag  Kanwil  Provinsi Sulawesi  Selatan  (Senin,  9  Maret  2020)  yang membenarkan bahwa :
“Penerapan  e-MPA  ini  dijalankan  setelah adanya  arahan  Menteri  Agama  Lukman Hakim  Saifuddin  kepada  seluruh  jajaran satuan kerja termasuk kami di Sulsel tentang laporan  keuangan  kementerian  agama diharapkan  tidak  lagi  mendapat  opini disclaimer seperti  waktu  2006.  Diharapkan laporan Kemenag selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Nah, ini e-MPA,  kita  pake  disini  untuk  melakukan monitoring, pengendalian, evaluasi program dan  anggaran  jadi  jangan  main-main  sama laporan  keuangan  karena  terbukti  sejak adanya  e-MPA  Kemenag  selalu  mendapat opini WTP.
Antara input dan output yang dihasilkan dari  suatu  program  sistem  e-MPA  telah membantu  Kemenag  melayani  kebutuhan  akan data yang valid dan akuntabel.  Aplikasi e-MPA
dapat  menjadi  penyimpan  dokumen  yang  lebih detil dan mengawasi anggaran secara elektronik. Untuk itu, melalui e-MPA, setiap satuan kerja di kementerian  agama  diwajibkan  memberikan laporan  penggunaan  anggarannya  setiap  bulan dengan  meng- upload data  penggunaan  dalam sistem  e-MPA,  sehingga  monitoring  dapat dilakukan lebih cepat. Pernyataan Bapak Riskan salah  satu  operator  e-MPA  Kantor  Kemenag Kota  Makassar  (Hasil  Wawancara,  Kamis  12 Maret 2020) mengatakan bahwa :
“Iya  memang  betul,  dengan  adanya  e-MPA akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan, bukan hanya itu,  e-MPA  juga  bisa  meningkatkan  mutu kinerja”.

## Peranan  Elektronik  Monitoring  Pelaksanaan anggaran (E-MPA)
Terdapat dua aspek dalam pelaporan dan pertanggungjawaban  yaitu  bagaimana  informasi capaian  kinerja  dapat  dipublikasikan  dan bagaimana  pelaksanaan  kinerja  dan  keuangan dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan secara online  dilaksanakan  setiap  bulan,  tiga  bulan, enam bulan dan tahunan dan di Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan sudah rutin melakukan hal  tersebut  untuk  mengukur  kinerja.  Sistem pengukuran  kinerjanya  meliputi  pembentukan kelompok  kerja,  pengumpulan  data  kinerja, membandingkan  capaian  kinerja  dengan  tolak ukur  yang  ada  dan  menganalisis  informasi kinerja.
Peran  satuan  kerja  dijadikan  patokan atau  penilaian  kinerja  atau  capaian  suatu kementerian/lembaga  di  pemerintah.  Salah  satu peranan  e-MPA  didalam  menjalankan  tugasnya yakni  melakukan  monitoring  anggaran  yang
Andi Cahaya Laela Basri , Penerapan Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan | 51 nantinya  akan  digunakan  dalam  memberikan informasi  kepada  publik  atas  laporan  keuangan. Pernyataan  Bapak  Muh  Yunus  staf  keuangan Kemenag  Kanwil  Provinsi  Sulawesi  Selatan (Wawancara Kamis, 5 Maret 2020) :
“Diterapkannya e-MPA di seluruh Kementerian  Agama  dengan  harapan pelaporan keuangan tepat waktu dilaporkan, berdaya  guna  sesuai  dengan  tujuan dibuatnya e-MPA”.
Tidak  hanya  meningkatkan  transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, pemakaian  e-MPA  juga  bertujuan  untuk mengontrol atau memonitoring serta mengevaluasi  kembali  program  dan  anggaran yang  akan  direalisasikan.  Pernyataan  di  atas dipertegas  oleh  Bapak  Kamal  staf  Keuangan Kemenag Kabupaten Gowa menyatakan bahwa :
“Diterapkannya  e-MPA  diharapkan  dapat membuktikan  integritas  dan  akuntabilitas laporan  keuangan  di  satuan  kerja  kami” (Hasil Wawancara, Rabu 11 Maret 2020).
Hasil  wawancara  di  atas,  juga menunjukkan bahwa aplikasi sistem monitoring  penyerapan  anggaran  (e-MPA) berbasis website
digunakan untuk
mengevaluasi  permasalahan  penyerapan anggaran  antara  lain  informasi  yang dihasilkan  adalah  kinerja  bendaharawan kegiatan  dalam  melakukan  penggunaan anggaran,  evaluasi  pengeluaran  dengan target realisasi anggaran.
Aplikasi  e-MPA  telah  digunakan diseluruh  satuan  kerja  di  lingkungan Kementrian Agama yang dimaksudkan untuk
memudahkan monitoring pelaksanaan anggaran.  Aplikasi  e-MPA  ini  mendukung proses  pelaporan  yang  terintegrasi  dan memudahkan proses pengawasan pelaksanaan  anggaran  sehingga  membantu satuan  kerja  di  bawah  naunagn  Kemenag untuk  meningkatkan  realisasi  pelaksanaan anggaran (Kemenag, 2016).
Realisasi pelaksanaan anggaran merupakan  bentuk  kinerja  lembaga  Negara. Hasil  penelitian  ini  mendukung  teori keagenan dalam kaitannya dengan penerapan e-MPA  sebagai  wujud  dari  pelaksanaan pertanggungjawaban  Kemenag  Provinsi Sulawesi  Selatan  selaku  prinsipal  kepada masyarakat  sebagai  agen.  E-MPA  sebagai aplikasi  yang  bertujuan  menyediakan  data dan  informasi  sebagai  bahan  penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan program  dan  anggaran  yang  transparan, efisiensi, efektif dan akuntabel.

## Pembahasan
E-MPA berperan sebagai system pengendalian dan pemantauan kinerja perencanaan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban  kegiatan  dan  anggaran secara elektornik melalui elektronik yang mampu meningkatkan  akuntabilitas  seluruh  satuan  kerja yang  ada  di  lingkungan  Kemenag  sejak  system ini diterapkan. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Kareem dan Haseni (2015) yang menemukan  bahwa  aplikasi e-government mampu meningkatkan kinerja organisasi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa :
1. Aplikasi  e-MPA  sebagai  system  informasi akuntansi telah diterapkan sejak tahun tahun 2015  di  satuan  kerja  Kemenag  Sulawesi Selatan sesuai dengan mandat dari peraturan Menteri Agama No. 47 Tahun 2014 tentang monitoring  pelaksanaan  anggaran  secara elektronik.
2. Peran aplikasi e-MPA sebagai aplikasi yang mengintegrasikan proses pengumpulan data, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,  pengendalian  dan  evaluasi pelaksanaan program dan anggaran berbasis website mampu meningkatkan akuntabilitas pada  Kemenag  Provinsi  Sulawesi  Selatan karena  dengan  adanya  e-MPA  sangat membantu  dalam  memberikan  informasi keuangan  secara  tepat  waktu,  lengkap, akurat dan dapat diandalkan.
Berdasarkan  simpulan  di  atas,  maka saran  yang  dapat  diberikan  melalui  hasil penelitian ini yaitu :
1. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan  terlihat  bahwa  masih  perlu penigkatan  aksebilitas  pelaporan  e-MPA agar  mendukung  akuntabilitas  satuan  kerja Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan kepada masyarakat luas.
2. Kemenag  Sulawesi  Selatan  masih  perlu sering-sering  mengadakan  pelatihan  untuk meningkatkan komptensi operator e-MPA.
3. Bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan  bisa menambah  narasumber  yang  berasal  dari
masyarakat  sehingga  dapat  mengevaluasi tingkat  akuntabilitas  Kemenag  Provinsi Sulawesi Selatan.

## DAFTAR RUJUKAN
Bastian,  Indra.  2006. Sistem  Akuntansi  Sektor Publik . Salemba Empat : Jakarta.
Binti  Sa’adah.  2015.  Akuntabilitas  dan Transparansi  Anggaran  Melalui  E- Government.  Jurnal  Kebijakan  dan Manajemen  Publik.  Vol.  3  No.  2,  Mei- Agustus.
Chang,  Liu.  2012. Impact  of  E-Government  on the
Government
Performance
Management.  International  Conference on Education Technology and Computer. Fauziyah,  Miftahul  Reza.  2017.  Pengaruh
Penyajian  dan  Aksebilitas  Laporan keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset
Akuntansi, 6(6): 1-16.
Faristina  Rosalin.  2011.  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Keandalan dan
Timeliness  Pelaporan  Keuangan  Badan Layanan  Umum,  Studi  pada  BLU  di Kota Semarang. Jurnal Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
Jensen,  M.C.,  dan  Meckling,  W.H.  (1976), “Theory  of  the  Firm:  Managerial Behavior, Agency  Cost, and Ownership Structure”. Journal of Financial Economic, 3, 305-360.
Jogiyanto  Hartono.  2018.  Strategi  Penelitian Bisnis.  Edisi  1.  Yogyakarta  :  Penerbit Andi.
Keputusan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2015  tentang Penerapan Standard dan Sistem
Akuntansi  Pemerintah  Berbasis  Akrual pada Kementerian Agama.
Kareem,  Mohammad  Ali.,  &  Haseeni,  Zeena Jabber.  2015. E-Government  and  Its Impact  on  Organizational  Performance. International  Journal  of  Management and  Commerce  Innovations 3  (1)  :  672- 664.
Mahsun,Mohamad.  2014.  Pengukuran  Kinerja Sektor  Publik.  Yogyakarta:  BPFE- Yogyakarta.
Andi Cahaya Laela Basri , Penerapan Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan | 53
Marlinawati, Ni Made Ayu dan Suarnaya. 2013. Pengaruh Penggunaan Teknologi Akuntasi,  Efektivitas  Sistem  Informasi Akuntansi, Kepercayaan Sistem Informasi  Akuntansi,  dan  Kesesuaian Tugas  pada  Kinerja  Karyawan  LPD  di Kabupaten Badung. E-journal Akuntansi,Universitas  Udayana  Vol  2,
No.2, hal 1-14.
Miarso, Y. H. 2007. Menyemai Benih Teknologi Pendidikan.  Cetakan  ke3.  Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
Pagalung, Gagaring. 2008. Agency Theory dalam Pemerintahan Daerah.http://www.fajar.co.id/news.php? newsid=54335.
Permendagri  No.  59  Tahun  2007  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Permenpan  RB  no.  53  Tahun  2014  Tentang
Petunjuk  Teknis  Perjanjian  Kinerja, Pelaporan  Kinerjadan  Tata  Cara  Reviu Atas Laporan Kinerjainstansi Pemerintah. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  47  Tahun
2014 tentang e-MPA.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
_______. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.
_______. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Safrizal, Darwanis, Heru Fahlevi. 2017. Pengaruh Pemanfaatan Elektronik-Monitoring Pelaksanaan Anggaran, Komitmen Organisasi  dan  Kompetensi  Sumber Daya Manusia Terhadap KInerja Pelaksanaan  Anggaran  Pada  Kantor Kementerian  Agama  Dalam  Wilayah Provinsi Aceh. Jurnal Akuntansi Pascasarjana