## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 3, (2023), September : 215 - 223 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3486
P-ISSN:2089-5771 E-ISSN:2684-7973
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS/PPAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAS PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH (BPHTB) (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 210/PID. B/2022/PN SBY)
Eveline Wijaya 1 , Pieter Latumenten 2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia 1,2 Corresponding Author: wijayaeveline1998@gmail.com 1
History: Received  : 25 Februari 2023 Revised : 10 Maret 2023
Accepted  : 20 April 2023
Published  : 28 Juli 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Notaris/PPAT  dalam  praktiknya  sering  menjadi  perantara  untuk  penitipan  pembayaran BPHTB  guna  memudahkan  proses  transaksi.  Sayangnya,  beberapa  oknum  Notaris  sering menyalahgunakan  wewenang  dan  kekuasaannya  dalam  pembayaran  Pajak  BPHTB tersebut.  Jenis  penelitian  ini  Yuridis  Normatif.  Berdasarkan  hasil  pembahasan  dalam tulisan  ini,  bahwa  tanggung  jawaban  Notaris  seharusnya  menjalankan  tugas  atau wewenang  dengan  baik  dan  teguh,  dan  tidak  menyeleweng  dari  aturan  yang  berlaku mengenai jabatannya. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah Notaris bertanggung jawab dalam  membantu  pembayaran  BPHTB  klien,  bukan  menyalahgunakan  wewenangnya dengan  menggunakan  uang  tersebut  demi  keperluan  pribadi,  sehingga  menimbulkan kerugian  terhadap  klien  dan  negara.  Akibat  hukum  yang  diterima  oleh  Notaris  yang menyalahgunakan wewenang, dikenakan sanksi pidana dan ganti rugi terhadap klien yang dirugikan.

## Kata Kunci: Notaris, PPAT, BPHTB, Pajak, Wewenang

## Abstract
Notary/NOTARIS  in practice often become intermediaries for depositing BPHTB payments  to facilitate  the  transaction  process,  but  some  Notaries/NOTARISs  often  abuse  their  authority and power in the payment of BPHTB Tax. This type of research is Normative Juridical. Based on the results of the discussion  in this paper that the responsibility of Notary /  NOTARIS  is that it should carry out its duties or authority properly and firmly without deviating from the applicable  rules  regarding  its  position,  the  legal  consequences  borne  by  Notary  /  NOTARIS who abuse the authority to pay BPHTB are subject to applicable sanctions. The conclusion of this discussion  is that the Notary /  NOTARIS  is responsible for assisting  the client's BPHTB payment instead of abusing his authority by using the client's BPHTB payment money for his personal needs so that  the client  and the state lose, the legal consequences received by the Notary/NOTARIS  who  abuses  the  authority  are  subject  to  criminal  sanctions  and compensation for the client who is harmed.

## Keywords: Notary, PPAT, BPHTB, Tax, Authority

## PENDAHULUAN
Perpajakan  diangap  memiliki  peranan  penting  dalam  pembangunan karena  merupakan  salah  satu  sumber  penghasilan  negara  terbanyak (Nugraheni  &  Purwanto,  2015).  Itu  sebabnya,  masyarakat  yang  lalai/abai membayar  pajak  berdampak  tidak  baik  terhadap  proses  pembangunan negara.  Salah  satu  sumber  pajak  yang  potensial  dan  harus  diperjelas keberadaannya  berdasarkan  situasi  ekonomi  saat  ini  dan  perkembangan
Eveline Wijaya 1 , Pieter Latumenten 2, Pertanggungjawaban Notaris/Ppat Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Atas Pembayaran Bea Perolehan…
negara adalah Pajak Perolehan Tanah dan Hak Bangunan (BPHTB).  Dalam transaksi  jual-beli  tanah,  ada  kewajiban  pajak  yang  perlu  dipenuhi  oleh kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban memenuhi tanggung jawab atas  pajak  penghasilan,  sementara  pihak  pembeli  bertanggung  jawab  atas BPHTB.  BPHTB  merupakan  jenis  pajak  faktual  atau  pajak  material  yang bersifat  objektif  atau  substantif  di  mana  pajak  yang  terutang  awal  mula didasarkan  menurut  wajib  pajak  dengan  memperhatikan  siapa  wajib pajaknya.  Tanggung  jawab  terhadap  pajak  ini  harus  dipenuhi  terlebih dahulu pada saat terjadinya proses jual-beli tanah atau bangunan.
Notaris  diangkat  oleh  pemerintah.  Notaris  bertanggung  jawab  terhadap tugas administrasi umum di bidang hukum perdata (Muhjad, 2018). Notaris berwenang  secara  hukum  untuk  membuat  akta  dengan  nilai  pembuktian yang lengkap dan benar. Dengan demikian, status Notaris independen dan bukan  berpihak.  Tugas  dan  wewenangnya  menjadi  produk  keputusan  dan jaminan hukum yang definitif.
Penghasilan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  berlaku  melalui  pengalihan hak kegiatan hukum. Tindakan hukum terkadang berlaku di antara orang perseorangan  maupun  badan  hukum  atas  dasar  peraturan  perundang- undangan yang berjalan.
Notaris  memengang  peranan  istimewa  terkait  pelunasan  BPHTB.  Dalam pengumpulan  pajak,  ada  tiga  sistem  maupun  prosedur  saat  menetapkan besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, yaitu sistem pajak  resmi,  sistem self  assessment, dan  sistem  pemotongan  pajak.  Pada dasarnya  Indonesia  mengikuti  sistem self-assessment ,  tetapi  bentuk pengambilan  pajak  Indonesia  saat  ini  tidak absolute  self-assessment .  Inti dari sistem pemungutan pajak self assessment khususnya di BPHTB adalah wajib  pajak  merupakan  golongan  yang  aktif  memenuhi  tanggung  jawab perpajakannya.  Notaris  dapat  secara  aktif  menghimpun  dana  dari  wajib pajak, artinya wajib pajak mampu menjamin pelunasan dari BPHTB kepada Notaris.  Namun,  pada  praktiknya  diperoleh  perundingan  jual-beli  tanah dan/atau  bangunan  di  mana  pemeroleh  tanah  dan/atau  bangunan mempercayakan  pembayaran  BPHTB  kepada  Notaris.  Akan  tetapi,  Notaris yang  menyetujui  pembayaran  BPHTB  diyakini  tidak  pernah  melaksanakan pelunasan BPHTB kepada pemerintah.
Dalam  praktiknya,  penitipan  uang  seringkali  diterima  oleh  beberapa Notaris  yang  tujuan  utamanya  adalah  untuk  memudahkan  proses transaksi. Notaris memiliki kewajiban sesuai dengan Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun  2014  perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  UUJN),  yaitu  salah  satunya  harus bertindak  jujur  dan  melindungi  keperluan  para  pihak  dalam  penyusunan akta.  Selain  itu,  aturan  kode  etik  Notaris  juga  mengatur  tentang  perilaku dan  kepribadian  yang  baik  dari  orang  yang  menjalankan  tugas Notaris.   Beberapa  orang  menyalahgunakan  kekuasaan  dan  jabatannya, sehingga kegiatan ini dianggap sebagai “ penggelapan ” .
Dalam  hal  Putusan  PN  Surabaya  Nomor  210/Pid.B/2022/PNSBY, ditemukan  permasalahan  hukum  yang  menjadi  pokok  dari  penelitian. Berdasarkan  putusan  tersebut  telah  berlansung  Perbuatan  Melawan Hukum dan Penggelapan Uang yang dilansungkan oleh Notaris dengan cara menyalahgunakan  wewenang  dalam  pembayaran  BPHTB.  Adapun  contoh kasus  dalam  duduk  perkara  sebagai  berikut:  PT  Perkebunan  Nusantara (PTPN) IX menyewa Notaris Yuli Andriyan untuk mengatur pembelian tanah
Eveline Wijaya 1 , Pieter Latumenten 2, Pertanggungjawaban Notaris/Ppat Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Atas Pembayaran Bea Perolehan…
seluas 3.678.100 meter persegi dari PT Baluran Indah. Tugas Notaris dalam kedudukan tergugat adalah mengurus perjanjian jual-beli dan hal-hal lain, termasuk  pembayaran  Biaya  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB).  PTPN  mentransfer  Rp5,8  miliar  terhadap  terduga  pelanggar Notaris  Yuli  Andriyan.  Tetapi,  BPHTB  tidak  pernah  membayar  uang tersebut.  Notaris  Yuli  Andriyani,  tergugat,  memakai  uang  tersebut  untuk melunasi  utangnya.  PTPN  IX  sebelumnya  membayar  tanah  di  Wonorejo, Situbondo  melalui  dana  dari  pinjaman  penanaman  modal  Bank  Muamalat sebesar Rp250 miliar pada tahun 2017. Tanah tersebut berdasarkan SHGU Nomor  4/Desa  Wonorejo  atas  nama  PT  Baluran  Indah.  Menurut  rencana, lahan  tersebut  akan  dijadikan  lahan  tebu.  PTPN  IX  lantas  mengesahkan sejumlah  dokumen  bersama  PT  Balurani  di  hadapan  terdakwa  Yuli Andriyan sebagi Notaris. Ini termasuk buku jual beli, perjanjian pengikatan, surat  kuasa  untuk  menjual  dan  perjanjian  untuk  penyerahan  garis (muharabah). PTPN  selepas  itu  melunasi  pembelian  tanah  ini  seharga Rp116,5  miliar  ke  PT  Baluran  dari  uang  pencairan  kredit  investasi  Bank Muamalat.  Biaya  penanganan  pergantian  nama  dan  implementasi  hak tanggungan  SHGU  seharga  Rp517,1  miliar  telah  usai  dilunaskan  PTPN terhadap  terduga  pelanggar  Yuli  Andriyani.  Sebanyak  biaya  lain  pun  usai dilunaskan  terhadap  terduga  pelanggar  Notaris  Yuli  Andriyani,  terhitung pajak  penjual  dan  pembeli  sejumlah  Rp8,7  miliar.  Perinciannya,  pajak penjual Rp2,9 miliar juga pajak pembeli Rp5,8 miliar.
Namun,  pada  tanggal  yang  disepakati,  ternyata  tergugat  hanya membayar  pajak  penjualan  sebesar  Rp2,9  miliar  rubel.  Sementara  itu, tersangka  tidak  membayar  uang  sebesar  Rp5,8  triliun.  Terdakwa  Yuli Andriyani  mengklaim  pajak  pembeli  akan  dilunaskan  setelah  pengesahan akad jual-beli yang diharapkan di bulan September 2018. Dia mengajukan waktu  terhadap  Bank  Muamalat.  Bank  Muamalat  menegur  terdakwa  Yuli Andriyan untuk lekas membalikkan uang tersebut jika tidak dipakai untuk melunasi  BPHTB.  Notaris  Yuli  Andriyani  balik  meminta  perpanjangan tempo dengan alasan Pendaftaran Tanah Situbondo pada saat libur panjang Idul Fitri.
Terdakwa  juga  mengajukan  pertolongan  sesama  Notaris  Soejono  untuk perluasan  SHGU  milik  Kantah  Situbondo.  Kantah  memproses  permintaan tersebut  hingga  terbit  kode  pembayaran  BPHTB  senilai  Rp5,8  miliar  atas nama  PTPN  IX.  Soejono  sebagai  Notaris  mengontak  terdakwa  dengan maksud untuk lekas melunasi biaya BPHTB atau  mentransfer uang, tetapi terdakwa tidak melunasi atau mentransfer uang apa pun kepada Soejono.
Tindakan  Notaris  Yuli  Andriyan  mengharuskan  Bank  Muamalat membayar  kredit  tanpa  agunan  Rp9,3  miliar  buat  memilih  notaris  baru untuk  membayar  BPHTB  juga  masalah  yang  beda  berkaitan  jual-beli properti  tersebut.  Pihak  bank  harus  memilih  notaris  baru,  Notaris  Siti Anggraeni  Hapsari,  untuk  mengambil  alih  Notaris  tertuduh  Yuli  Andriyan akibat tiada kunjung melunasi BPHTB. Bahkan, PTPN IX menagih ke bank atas  progres  jual-beli  properti  tersebut.  Dampak  pekerjaannya,  bank mengalami  kerugian.  Penyebab  kerugian  Rp5,8  miliar,  jual-beli  tanah menjadi sulit, juga muncul dana baru terkait restrukturisasi.
Notaris  Yuli  Andriyani  menggelapkan  uang  untuk  pengobatan  BPHTB. Salah  satu  pandangan  majelis  hakim  bahwa  perbuatan  terdakwa merugikan pihak lain dan menikmati hasil kelakukannya, akibatnya majelis hakim tidak memiliki dalih untuk memaafkan.
Eveline Wijaya 1 , Pieter Latumenten 2, Pertanggungjawaban Notaris/Ppat Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Atas Pembayaran Bea Perolehan…

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normative (Syamsuddin  &  Fuady,  2020).  Data  yang  digunakan  merupakan  data sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  (Willihardi, 2020). Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan  dengan  teknik  pengumpulan  data  studi  dokumen  yang bersumber  dari  peraturan  perundang-undangan  dan  studi  literatur  yang bersumber  dari  bahan  pustaka,  jurnal,  dan  doktrin-doktrin  yang  relevan dengan objek penelitian ini. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif (Adlini et al., 2022).

## HASIL dan PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban  Notaris  atas  penyalahgunaan  wewenang  dalam pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam  membayar  pajak  BPHTB,  Notaris  melakukan  kegiatan  melawan hukum yaitu Rp5,8 Miliar BPHTB pembayaran pajak yang dipegang Notaris dari  wajib  pajak  tetap  disetor  ke  kas.  Notaris  sebagai  pejabat  yang  karena jabatannya dapat mengesahkan setoran pihak ketiga ke kas negara. Untuk pelunasan  BPHTB,  cara  pelunasan  pajak  Indonesia  memakai self assessment  system ,  atau  wajib  pajak  bertanggung  jawab  akan  menjumlah dan  melunasi  sendiri  pajaknya.  Maka  dari  itu,  Notaris  mampu  selaku penyambung atau pihak ketiga pada pelunasan BPHTB. Berdasarkan jual- beli  tanah  dan/atau  bangunan,  pembeli  kebanyakan  mempercayakan pelunasan BPHTB kepada Notaris karena tidak mau direpotkan. Notaris ini berwenang  untuk  memverifikasi  bahwa  penjatah  telah  menyetorkan  biaya pembebasan  tanah  dan  sewa  (BPHTB)  yang  harus  dibayar  ke  Bendahara sebelum  pejabat  menandatangani  sertifikat.  Hal  ini  menjadi  peluang  bagi Notaris untuk menggelapkan dana yang dipercayakan kepadanya oleh wajib pajak.
Mengenai  pelunasan  uang pajak,  Notaris berhak  dan  dapat  memperoleh setoran  pajak  BPHTB  yang  cocok  tanggung  jawabnya  selaku  Notaris  yang melaksanakan  akta  peralihan  hak  atas  tanah.  Penerapannya  didasarkan pada  konsep  hak  dasar  adat  dan  pengalihannya,  diakui  dan  diterima  oleh masyarakat,  berlaku  dalam  praktik  dan  diterima  dalam  birokrasi.  Pada dasarnya,  Notaris  boleh  dibetulkan  memperkenankan  pembayaran  pajak BPHTB yang berkaitan tepat sama kewajibannya.
Dalam  hal  ini  Notaris  tidak  pernah  melakukan  pembayaran  BPHTB  dan PPh  meskipun  klien  menyetorkan  pembayaran  BPHTB.  Notaris  beritikad baik  menggunakan  uang  BPHTB  untuk  keperluan  pribadi  dan menyerahkan kepada para pihak yaitu klien, bank, sedangkan Rp5,8 miliar dana  yang  disediakan  oleh  pembayar  pajak  dan  disimpan  di  kas  harus tersedia dari penguasaan pelaku dan tidak pernah dibayar.
Satu  di  antara  ketetapan  yang  patut  dicermati  bagi  Notaris  saat mengeluarkan  akta  peralihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  ialah pelunasan  pajak  BPHTB  yang  mesti  dibayar  kepada  penyaji  selaku  wajib pajak. Oleh karena itu rata-rata klien ialah pemeroleh manfaat hukum. Hal ini  diterangkan  di  dalam  Pasal  91(1)  UU  PDRD  bahwasanya  Notaris sebenarnya  berkuasa  mengesahkan  akta  peralihan  hak  atas  tanah dan/atau  bangunan,  tetapi  jika  wajib  pajak  telah  memberikan  kwitansi. Dalam perihal tersebut tentunya wakil yang berhak, oleh karena itu Notaris,
Eveline Wijaya 1 , Pieter Latumenten 2, Pertanggungjawaban Notaris/Ppat Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Atas Pembayaran Bea Perolehan…
arsiparis  ataupun  wajib  pajak  yang  berhubungan  mesti  terlebih  dulu membayar  pajak  BPHTB  hasil  pergantian  hak  atas  tanah  dan/atau bangunan  sebelum  menandatangani  surat  yang  tercantum.  Sementara  itu penerbit sebagai wajib pajak belum membayar BPHTB berdasarkan  Notaris yang  disebutkan  dalam  surat  jaminan  pajak,  Notaris  tidak  dapat menandatangani surat tersebut.
Henny Hartati dan Habib Adjie berpendapat bahwasanya tanggung jawab dipastikan  akibat  ciri  pengingkaran  dan  dampak  hukumnya.  Tanggung jawab Notaris terjadi dari tanggung jawab pidana, administrasi dan perdata. Soal  ini  menggambarkan  akibat  dari  pengingkaran  atau  kecerobohan Notaris  di  dalam  pengerjaan  akta  notaris.  Apabila  pejabat  yang  berkuasa yaitu Notaris terlihat sebelum Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB atas  tanah  dan/atau  akta  tanah  tersebut  tetap  berlaku,  tetapi  sanksi administrasi notaris berupa denda akan dikenakan atas pelanggaran.
Biaya  PPh  dan  BPHTB  biasanya  dibayar  oleh  klien  notaris,  tetapi  di dalam praktik ada kalanya terlihat bahwa operator/klien sangat bergantung pada Notaris untuk membayar biaya PPh dan BPHTB kliennya. Oleh karena itu  regulasi  perundang-undangan  tidak  menyusun  tentang  hak  Notaris untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PPh dan BPHTB) kepada klien atau  pelaksana  selaku  Notaris,  tetapi  klien  melepaskan  kuasa  kepada Notaris  yang  berkepentingan  buat  membayar  pajak  penjualan,  PPh  dan BPHTB yang harus dilakukan pembayaran.
Ronal  Ravianto  dan  Amin  Purnawan  menerangkan  bahwasanya sebenarnya  sebagai  Notaris,  di  dalam  jual-beli  tanah  dan/atau  bangunan harus  selalu  didahulukan  kewaspadaan  bersama  kewajiban,  karena  dapat dikatakan Notaris adalah rekan utama Negara. Seorang Notaris diharapkan bisa  membandingkan  atau  menginterpretasikan  kelaziman  harga  properti, apakah lazim atau tidak. Di dalam jual-beli, Notaris tidak diharapkan turut beserta sebagai Notaris dalam menyelenggarakan persetujuan harga antara penjual dan pembeli. Layak dibenarkan bahwa di balik bervariasi persoalan perpajakan  yang  berhubungan  dengan  Notaris,  tampak  bahwa  seadanya tanggung  jawab  perpajakan  baik  yang  bersifat  awam  ataupun  spesifik, maka  tanggung  jawab  seorang  Notaris  jadi  bertambah  berat  akibat  terkait juga  hukum,  sanksi,  undang-undang  terkait  hal  Notaris,  seperti  Notaris teledor menjalankan tugasnya menjadi penengah antara otoritas pajak dan wajib pajak.
Namun,  klien  pun  wajib  berhati-hati  dalam  hal  ini  dan  terlebih  dahulu menilai  sifat  Notaris.  Agar  kepercayaan  klien  terhadap  Notaris  terwujud juga  aman  serta  efektif,  tidak  dengan  pengecohan  maupun  penggelapan uang  titipan.  Notaris  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar,  selanjutnya membuat  para  pihak  membayar  pajak  sebelum  menandatangani  akta  jual beli. Notaris juga harus memeriksa sertifikat hak atas tanah. Dasar hukum Notaris  dalam  pengecekan  sertifikat  hak  atas  tanah  diperjelas  bahwa Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya,  bilamana  peralihan  hak  atas  tanah dilakukan  lebih  dahulu  dari  perolehan  hak  atas  tanah  atau  peralihannya selesai,  berbentuk  akta  autentik,  setelah  itu  akta  hak  atas  tanah  harus terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.
Sebagai  itu,  Notaris  yang  memperoleh  pembayaran  pajak  BPHTB  pada kliennya  didasarkan  pada  Pasal  24  Undang-Undang  BPHTB  yang menyatakan bahwa wajib pajak BPHTB tidak dikenakan pajak Notaris. Pada saat  Notaris  memperoleh  titipan,  oleh  sebab  itu  Notaris  hendaklah  lekas
Eveline Wijaya 1 , Pieter Latumenten 2, Pertanggungjawaban Notaris/Ppat Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Atas Pembayaran Bea Perolehan…
melunasi  uang  tersebut  dan  apabila  terjadi  masalah  dalam  pelunasan, maka dari itu Notaris juga bertanggung jawab tentang persoalan yang akan timbul.  Pada  dasarnya,  dalam  melaksanakan  kewajiban  serta  tanggung jawabnya, Notaris harus lebih memperhatikan kliennya dan mengikuti UUJ dan  aturan  etika  profesi  untuk  menjalankan  tugasnya  dengan  aman  dan lancar.

## 2. Akibat  Hukum  terhadap  Notaris  yang  Menyalahgunakan  Wewenang dalam  pembayaran  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB) untuk Kepentingan Pribadi
BPHTB  menjadi  tanggung  jawab  pihak  yang  menerima  tanah  dan/atau sewa  pembangunan,  bukan  Notaris  sebagai  halnya  diatur  dalam  Pasal  1 ayat (45) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009,  yang  menuturkan:  “Wajib  Pajak  ialah  orang  pribadi  maupun  badan, termasuk  pembayar  pajak,  pemungut  pajak,  yang  memiliki  hak  dan kewajiban  perpajakan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan perpajakan  setempat.  Sistem self  assesment Indonesia  memungkinkan wajib  pajak  untuk  menghitung  maupun  membayar  sendiri  pajak  terutang dengan  hitungan  maupun  bayaran  pajak yang  harus  dibayar,  Notaris  bisa menyokong  wajib  pajak  selaku  pihak  ketiga.  Notaris  memperbolehkan penerimaan  titipan  pajak  BPHTB  maupun  PPh  yang  berurusan  tepat dengan tugasnya. Hal ini bisa kena ke dalam bidang Tindak Pidana Korupsi Notaris dan akibatnya menjadi uang pemerintah.
Penafsiran mengenai penggelapan diatur pada Bab XXIV (buku II) KUHP, terdiri  dari  5  Pasal  (372-376).  Salah  satunya  yakni  Pasal  372  KUHP, merupakan  tindak  pidana  penggelapan  dalam  bentuk  pokok  yang rumusannya  berbunyi:  “Barang  siapa  dengan  sengaja  menguasai  secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan  orang  lain  yang  berada  padanya  bukan  karena  kejahatan, karena  bersalah  melakukan  penggelapan,  dipidana  dengan  pidana  penjara selama-lamanya  4  (empat)  tahun  atau  dengan  pidana  denda  setinggi- tingginya 900 (sembilan ratus) juta rupiah”.
Akibat  hukum  bagi  Notaris  yang  bersalah  melansungkan  penggelapan uang  pembayar  pajak  dengan  membayar  pajak  bumi  dan  bangunan menurut  hukum  pidana,  Pasal  374  KUHP,  dengan  pidana  denda  paling lama 5 tahun, menurut hukum perpajakan. Notaris sesuai dengan Pasal 41 C  Ayat  4,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp500.000.000,-  (Lima  Ratus  Juta  Rupiah),  Pasal  8 Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  sudah  berlaku  bagi  Notaris.  Pasal 415 KUHP, pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima  belas)  tahun  dan denda paling  sedikit  Rp150.000.000,-  (seratus  lima puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp750.000.000,-  (tujuh  ratus  lima puluh juta rupiah).
Mengenai  tindak  pidana  penggelapan  yang  dikerjakan  oleh  Notaris, aspek-aspek tanggung jawab  Notaris atas  pelanggaran tugas dan kelalaian agen  Notaris  lainnya  (klien)  dibahas  terlebih  dahulu.  Dengan  demikian, perbuatan  yang  bertentangan  dengan  Hukum  Notaris  ( wedersrechtelijk ) dapat  dianggap  perdata,  administratif  dan  pidana,  walaupun  UUJN  tiada menyusun sanksi pidana.
Dalam  Pasal  63  ayat  (2)  KUHP  berbunyi  bahwasanya:  “ Jika  suatu perbuatan  masuk  dalam  suatu  aturan  pidana  yang  umum,  diatur  pula
Eveline Wijaya 1 , Pieter Latumenten 2, Pertanggungjawaban Notaris/Ppat Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Atas Pembayaran Bea Perolehan…
dalam  aturan  pidana  yang  khusus,  maka  hanya  yang  khusus  itulah  yang diterapkan” . Bagian ini bisa diartikan bahwa dalam hal suatu tindak pidana di  mana  ketentuan  pidana  khusus  dapat  juga  diancam  dengan  pidana tambahan, berlaku ketentuan pidana khusus. Apabila pelanggaran itu tidak diatur dengan ketentuan pidana khusus, maka akan berakibat pada pidana umum,  ialah  Hukum  Kriminal.  Pada  dasarnya,  jika  Notaris  telah melakukan  tindak  pidana,  mampu  diberikan  sanksi  pidana  berdasarkan KUHP, meskipun UUJN tidak menyusun aturan tentang sanksi pidana.
Notaris  tidak  berguna  melawan  hukum,  impunitas  atau  tidak  bisa dibantah,  Notaris  dapat  digugat  bilamana  bisa  ditunjukkan  di  pengadilan bahwasanya  Notaris  dengan  berencana  atau  tidak  berencana  melakukan perbuatan  berbarengan  juga  para  pihak  serta  maksud  dan  tujuan  yang dinyatakan  hanya  akan  bermanfaat  untuk  pihak  atau  kerugian,  jika  ada bukti, Notaris harus dihukum. Tindak pidana ( strafbaar feit) ialah kegiatan apa  pun  yang  dicegah  oleh  undang-undang,  pantangan  yang  digabungkan serta  ultimatum  (sanksi)  berbentuk  sanksi  khusus  terhadap  siapa  saja akan melampaui larangan tercantum. Yang dimaksudkan atas tingkah laku resmi  Notaris  adalah  perbuatan-perbuatan  Notaris  yang  dilarang  secara hukum dalam menjalakan tugas dan kewajibannya, yaitu perbuatan Notaris bersifat tindak pidana ( strafbaar feit ).

## SIMPULAN
Kewajiban sebagai Notaris terkait dengan pelunasan pajak adalah segera melaporkan terhadap wajib pajak pelunasan pajak tersebut untuk diproses akad  jual  belinya  dan  sebagai  Notaris  juga  dapat  mengakomodasi konsumen  membayar  pajak  apabila  konsumen  tidak  mengetahui  tata  cara pembayaran  pajak  atau  tidak  mengetahui  perpajakan.  Dalam  hal  pajak BPHTB yang dipercayakan oleh wajib pajak terhadap Notaris terlambat atau tidak  dibayar,  Notaris  akan  dimintai  pertanggungjawaban  sebagai  Notaris dalam  penyerahan  barang  karena  kedudukan  dan  kepribadiannya sehubungan dengan perannya sebagai Notaris, pelayanan pelanggan.
Akibat  hukum  bagi  Notaris  yang  bersalah  melangsungkan  penggelapan uang  pembayar  pajak  dengan  cara  membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan dalam KUHP, pidana maksimal yang diatur dalam Pasal 374 KUHP adalah 5 (lima) tahun, dalam UU Perpajakan Notaris diatur dalam Pasal 41 C, Ayat 4, diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp500.000.000,-  (Lima  Ratus  Juta  Rupiah).  Pasal  8  UU Tipikor  sudah  berlaku  untuk  Notaris.  Pasal  415  KUHP,  pidana  penjara paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan denda paling sedikit Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,- tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa undang-undang  tentang  jabatan  Notaris  dan  kode  etik  Notaris  tidak mengatur  tentang  kewajiban  Notaris  atas  jasa-jasa  berbentuk  pembayaran pajak,  apabila  diketahui  melanggar  suatu  undang-undang  pidana.  UUJN hanya  mengatur  ketentuan  tentang  sanksi  perdata  dan  administrasi. Namun, tanggung jawab pidana  Notaris dibenarkan, jika Notaris ketahuan melangsungkan  tindak  pidana,  maka  Notaris  dapat  dikenakan  sanksi pidana menurut KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA
Adlini,  M.  N.,  Dinda,  A.  H.,  Yulinda,  S.,  Chotimah,  O.,  &  Merliyana,  S.  J.
Eveline Wijaya 1 , Pieter Latumenten 2, Pertanggungjawaban Notaris/Ppat Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Atas Pembayaran Bea Perolehan…
(2022).  Metode  penelitian  kualitatif  studi  pustaka. Edumaspul:  Jurnal Pendidikan , 6 (1), 974 – 980.
Arifuddin, Arifuddin, Hanif Nur Widhiya nti, and Hariyanto Susilo. “Implikasi Yuridis  Terhadap  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Penerima  Kuasa Menyetor Uang Pajak Penghasilan/ Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan  Dari  Wajib  Pajak.” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan 2, No. 1 (2017).
Gunadi,  Ismu  dan  Jonaedi  Efendi, Cepat  dan  Mudah  Memahami  Hukum Pidana , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014. Hartati,  Henny  &  Habib  Adjie.  “Penerapan  Sanksi  Pidana  Bagi  Notaris Pelaku  Penggelapan  Pajak  Jual  Beli  Tanah  (Studi  Kasus  Putusan Nomor: 300 / Pid. B / 2015 / PN. Dps.) Henny Hartati Habib Adjie.” Al- Qanun 21, No. 1 (2018). hlm. 1 – 27. Ilyas, Wirawan B., dan Ricard Burton, Hukum Pajak , Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat. 2004.
Mubarok,  Nafi’, Suplemen  Pengetahuan  Hukum  Pidana  Tidak  Dipakai , Surabaya: FSH-UIN Sunan Ampel. 2017.
Muhjad,  M.  H.  (2018).  Jabatan  Notaris  dalam  Perspektif  Hukum Administrasi. Lambung Mangkurat Law Journal , 3 (1), 85 – 95. Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang) . Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Nisya’,  Intifada  Atin,  “Pertanggungjawaban  Pidana  Atas  Penyalahgunaan Pembayaran  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  (BPHTB) Oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (NOTARIS).” Jurnal  Hukum  Bisnis . vol. 3 no. 1 (2019).
Ravianto, Ronal, dan Amin Purnawan. “P eran Pejabat Pembuat Akta Tanah (NOTARIS)  Dalam  Pemungutan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan Bangunan  (BPHTB)  Dengan  Pendekatan Self  Assessment  System .” Jurnal Akta 4, No. 4 (2017).
Sari,  Devi  Nurmala.  “Analisis    Penerapan    Sanksi    Pidana    Penggelapan Titipan    Uang  Pajak  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan (BPHTB)  Yang  Dilakukan  Oleh  Notaris-NOTARIS.  Jurnal  Mahasiswa (2017), Universitas Sebelas Maret.
Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta , Bandung: Mandar Maju. 2011.
Syamsuddin,  R.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2020).  Upaya  Penguatan  Badan Penelitian  dan  Pengembangan  serta  Inovasi  Daerah  di  Kota  Palopo. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 63 – 79. Willihardi,  A.  P.  (2020). Analisis  yuridis  perlindungan  hukum  bagi  korban penyebarluasan  konten  pornografi  dengan  motif  balas  dendam  (revenge porn) di Indonesia . UPN" Veteran" Jawa Timur.