Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4892/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Efektivitas Peran Notaris Dalam Dipalsukannya Tanda Tangan Oleh Notaris Dalam Pembentukan Akta
1 Wanda Tri Astuti, 2 Mohamad Fajri Mekka Putra
1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, 2 Dosen Fakultas Hukum, 12 Universitas Indonesia
Article Info Abstract Article History Received : 17 February 2023
Publish: 03 March 2023 A notary is a public official who has the authority to draw up an authentic deed, namely a deed in the form specified in the law, drawn up from and in front of a public employee, that is, has the power  to  do  so  in  the  place  where  the  deed  is  drawn  up.  The  notary  has  the  authority  and obligations where if the powers and obligations are violated and misused by the notary, then the notary can be subject to sanctions for the violations carried out. This research has the objective of understanding and analyzing the responsibility of a notary in a deed made in connection with the forgery of a notary's signature. This study uses normative legal research methods, through the use of approaches referring to laws, scientific papers, books and journals related to the subject matter. Referring to the study in this paper, there is a conclusion that there are three aspects that must be considered when an authentic deed is made, these aspects are related to the evidentiary value, including physical aspects, formal aspects, material aspects, all of these aspects include a requirement in the perfection of a Notary deed as an authentic deed. In addition, a notary needs to have the precautionary principle when forming an authentic deed in preventing falsification of identity on a deed drawn up by a notary. When a notary implements office duties it is proven that he has committed a violation, so that later the notary can be subject to sanctions, in the form of civil, administrative sanctions, and the notary's code of ethics because if the party feels a loss in his rights. However, it cannot be proved that there was a violation of rights due to an element that was not met, so that a claim for compensation based on the reference to an unlawful act cannot be carried out later
Keywords:
Power of Deed; the
Precautionary Principle; Notary Sanctions

## Abstrak
Article history: Received :17 Februari 2023 Publish : 03 Maret 2023 Notaris  yakni  pejabat  umum  dimana  memiliki  wewenang  dalam  menyusun  akta  otentik  yakni sebuah  akta pada wujud  dimana ditetapkan dalam Undang-undang,  disusun  dari  serta didepan pegawai umum yakni memiliki kuasa dalam itu ditempat dimana akta disusun. Notaris mempunyai kewenangan serta kewajiban dimana jika wewenang serta kewajiban itu adanya pelanggaran serta penyalahgunaan  dari  Notaris  nantinya  Notaris  bisa  ditetapkan  sanksi  atas  pelanggaran  yang dijalankan.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan dalam  memahami serta  menganalisa  tanggungjawab notaris pada akta yang dibentuk berhubungan pemalsuan tanda tangan penghadap dari notaris. Penelitian  ini  memakai  metode  penelitian  hukum  normatif,  melalui  pemakaian  pendekatan mengacu undangundang, karya ilmiah, buku, serta jurnal yang berhubungan pada pokok bahasan. Mengacu  kajian  dalam  tulisan  ini  adanya  kesimpulan  yakni  terdapat  tiga  aspek  yang  harus diperhatikan  ketika  akta  otentik  dibuat,  aspek-aspek  ini  berkaitan  dengan  nilai  pembuktian, diantaranya  aspek  lahiriah,  aspek  formil,  aspek  materiil,  semua  aspek  itu  termasuk  sebuah persyaratan dalam sempurnanya suatu akta Notaris selaku sebuah akta yang otentik. Selain itu, Notaris perlu mempunyai prinsip kehati-hatian saat membentuk akta otentik dalam pencegahan pemalsuan  identitas  pada  akta  yang  disusun  notaris.  Saat  notaris  menerapkan  tugas  jabatan dibuktikan menjalankan pelanggaran, sehingga nantinya notaris bisa diterapkan sanksi, berwujud sanksi perdata, administrasi, serta kode etik jabatan notaris sebab bila pihak yang merasa kerugian dalam haknya. Tetapi tak bisa melakukan pembuktian terdapat pelanggaran hak sebab suatu unsur yang  tak  terpenuhi,  sehingga  gugatan  ganti  kerugian  pada  acuan  tindakan  melanggar  hukum nantinya tak bisa dijalankan
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Wanda Tri Astuti Universitas Indonesia, Email. triasswan22@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Notaris yakni pejabat umum dimana memiliki kewenangan dalam menyusun akta otentik serta mempunyai wewenang lain yakni dimuat pada Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 jo Undang-
UndangNomor  30  tahun  2004  terkait  Jabatan  Notaris  selanjutnya  disebut  (UUJN).  Melalui sebutannya selama tak terdapat pejabat lain yang menyusun akta autentik, sehingga sebatas notaris lah  selaku  pejabat  umum  dimana  memiliki  wewenang  menyusun  sebuah  akta  otentik  (Ayu Ratnawati,  2015).  Akta  autentik,  yakni  sebuah  akta  dimana  dalam  wujud  ditetapkan  pada UndangUndang,  disusun  dari  serta  didepan  pegawai umum  yang  memiliki  kuasa dalam  hal  itu pada tempat dimana akta disusun (Pasal 1868 KUHPerdata). Sehingga penggolongannya selaku  sebuah  akta  otentik  bila akta  itu  dimuat  tandatangan, termasuk  sebuah  kajian  perbuatan hukum serta dipakai selaku alat bukti. Akta itu disusun dari pejabat umum, wujudnya ditetapkan dari aturan undangundang  serta  pejabat  yang  menyusun  akta.  Akta  perlu  disusun  pada  wujud ditetapkan  padaUndang-undang. Walaupun wujud dalam akta otentik tak ditetapkan dengan rinci pada Undang-undang, akta autentik dimana disusun melalui pejabat penyusun akta mengacu pada hukum publik, misalnya putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan polisi, serta lainnya.Akta Notaris  termasuk  perjanjian  semua  pihak  yakni  mengikat  pihak  penyusunnya,  sehingga persyaratan sahnya sebuah perjanjian perlu dijalankan. Pasal 1320 KUHPerdata yakni mengkaji terkait  persyaratan  sahnya  perjanjian,  terdapat  persyaratan  subjektif  yakni  berhubungan  pada subjek yang menjalankan serta menyusun perjanjian, dimana tersusun atas kata setuju serta cakap menjalankan  tindakan  dalam  menerapkan  sebuah  perbuatan  hukum,  serta  persyaratan  objektif yakni  persyaratan  berhubungan  dalam  menjalankan  sebuah tindakan  serta  objek  yang  dibentuk dalam perbuatan hukum dari semua pihak, tersusun atas hal tertentu serta sebab yang tak dilarang (Puspa Pasaribu, 2021). Akta notaris selaku akta otentik termasuk akta yang disusun didepan serta dari Notaris wujudnya telah ada pada pasal 38 UUJN yakni dalam semua akta tersusun dari awal akta,  badan  akta,  serta  akhir  akta.Dalam  awal  Akta  yakni  termuat  judul  Akta,  nomor  akta, adanya  jam,  hari,  tanggal,  bulan,  serta  tahun  maupun  nama  lengkap  serta  tempat  lokasi Notaris.Badan Akta termuat juga atas nama lengkap, tempat serta tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,  jabatan,  kedudukan,  tempattinggal  semua  penghadap  serta  orang  yang  diwakili berwujud rincian terkait kedudukan melakukan tindakan penghadap serta isi Akta yakni termasuk keinginan  melalui  pihak  serta  nama  lengkap,  tempat  tanggal  lahir,  maupun  pekerjaan,  jabatan, kedudukan, serta alamat dalam semua saksi pengenal.
Akhir Akta didalamnya ada penjelasan terkait pembacaan Akta yakni termuat pada Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7) tersusun atas kajian terkait penandatanganan serta tempat penandatanganan  bila  ada,  adanya  nama  lengkap,  tempat  tanggal  lahir,  pekerjaan,  jabatan, kedudukan,  serta  tempat  tinggal  dalam  semua  saksi  akta  serta  rincian  terkait  tak  terdapat perubahan yakni muncul pada penyusunan Akta serta rincian terkait terdapat perubahan yang bisa berwujud  penambahan,  pencoretan,  serta  penggantian  jumlah  perubahannya.  Akta  Notaris Pengganti serta PejabatSementara Notaris, dimuat pada ketetapan ayat (2), ayat (3), serta ayat (4), pun dimuat nomor serta tanggal ditetapkannya pengangkatan, maupun pejabat yang ada.Akta yang disusun di depan serta dari Notaris memiliki kedudukan selaku akta otentik mengacu wujud serta mekanisme  pada  UUJN,  perlu  adanya  pemenuhan  tiga  unsur  esensial  supaya  dipenuhinya persyaratan  formal  sebuah  akta  otentik  yakni  wujud  akta  ditetapkan  dalam  undang-undang, disusun  dari  serta  di  depan  Notaris,  serta  akta  yang  disusun  dari  serta  didepan  pejabat  umum dimana  memiliki  wewenang  dalam  halnya  serta  pada  tempat  kedudukan  akta  itu  dibentuk (Soerodjo Irmawan, 2003).Ciri hukum akta Notaris termasuk akta yang wajib disusun pada wujud dimana ditetapkan serta selaras pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta notaris disusun sebab terdapat  permintaan  semua  pihak,  serta  tak  termasuk kehendak  notaris.  Walaupun  pada  akta Notaris  adanya  nama  Notaris,  namun  Notaris  tak  memiliki  kedudukan  selaku  pihak  termasuk penghadap  dimana  namanya  dimuat  pada  akta  (Habib  Adjie,  2008).  Akta  Notaris  mempunyai kekuatan  pembuktian  secara  sempurna,  semuanya  terikat  pada  akta  Notaris  tak  bisa dimaknaiterhadap hal lain, selain yang ada pada akta itu pembatalan daya ikat akta Notaris sebatas bisa dijalankan pada persetujuan semua pihak yakni nama mereka dimuat pada akta. Bila terdapat yang tak menyetujui, nantinya pihak itu perlu melakukan pengajuan permohonan pada pengadilan umum supaya akta yang terkait tak membuat terikat lagi yakni bisa dilakukan pembuktian (Habib Adjie, 2010).
Akta notaris perlu adanya pemberian rasa pasti yakni sebuah peristiwa serta fakta itu pada akta  sebenarnya  dijalankan  dari  Notaris atau  dimuat  dari  pihak  yang  menghadap ketika  dimuat pada akta selaras adanya mekanisme yakni telah ditetapkan di penyusunan akta. Dalam formal terkait  pembuktian  kebenaran  serta  kepastian  terkait  hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  waktu menghadap, serta semua pihak yang menghadap, paraf serta tandatangan semua penghadap, saksi serta  Notaris,  maupun  pembuktian  hal  yang  diamati,  disaksikan,  didengar  dari  Notaris  (dalam berita acara), serta melakukan pencatatan rincian serta pernyataan semua yang menghadap (di akta pihak).Akta Notaris pada wujud In Originali, maknanya seluruh tanda tangan,paraf, serta catatan pinggir (renvooi) dimuat pada akta, serta pada akta in original sebatas disusun berjumlah dimana diperlukan contohnya jika disusun  empat rangkap,  sehingga  sebatas  berjumlah  itu semata  yang diberi,  serta  Notaris  tak  memiliki  kewajiban  dalam  melakukan  penyimpanan  bundel  akta  in originali pada bundel akta Notaris bulanan  walaupun  adanya  nomor  bulanan,  serta  dimuat  pada buku daftar akta Notaris (repertorium) maupun adanya nomor repertorium. Akta in Originali tak bisa dilakukan pemberian salinan (Salim HS, 2015). Pasal 38 UUJN yakni mengkaji terkait sifat serta  wujud  akta  tak  menetapkan  terkait  Sifat  Akta,  pada  Pasal  1  angka  7  UUJN  menetapkan dimana akta  Notaris  yakni akta  otentik  yang  disusun  atau didepan Notaris mengacu wujud serta mekanisme bentuk dimana ditetapkan pada  UUJN,  serta  melalui  pasal  58  ayat(2) UUJN dikaji yakni Notaris memiliki kewajiban menyusun daftar akta serta melakukan pencatatan seluruh akta yang disusun dari serta didepan Notaris (Pandam Nurwulan, 2018).
Pemalsuan Akta termasuk sebuah perbuatan tindak pidana yakni ketetapan pidana dimuat di Pasal 263 KUHP, yakni barangsiapa menyusun dengan palsu ataumemalsukan sebuah hal yang bisa mengakibatkan sebuah hak, suatu perikatan atau sebuah pembebasan hutang, ataupun yang dimaknai dalam membuktikan sesuatu kenyataan, melalui maksud dalam mempergunakan selaku surat yang asli serta tak dipalsukan atau dalam menjadikan orang lain memakai surat itu, sehingga bila  dari pemakaiannya  bisa  mengakibatkan  sebuah  kerugian,  sebab  bersalah  menjalankan pemalsuan surat, dipidana melalui penjara selama- lamanya enam tahun serta barangsiapa dengan sengaja memakai surat itu selaku surat yang asli serta tidak dipalsukan, serta bisa mengakibatkan kerugian sehingga selaras ketetapan Pasal 264 ayat(1) KUHP dinilai yakni bisa dijadikan objek dalam tindak pidana pemalsuaann surat yakni akta otentik (Febryan Nur, 2019).
Pasal 264 ayat (1) KUHP dinilai yakni bisa dijadikan objek dalam tindak pidana pemalsuan surat yakni akta otentik. Lingkup dalam kekuatan akta pada pemalsuan akta otentik sebab terdapat kepalsuan intelektual yakni muncul berwujud semua yang menghadap menjelaskan rincian secara tak benar pada akta (isi akta), Notaris memberi rincian yang tak benar dalam kepala akta,komparisi (identitas) serta akhir akta, serta  Notaris melakukan  perubahan,  penambahan  serta  penghapusan rincian  semua  penghadap  (diluar  mekanisme  renvoi  yang  dikaji  pada  Undang-Undang  Jabatan Notaris) serta terbukti sebuah kepalsuan materiil yakni melalui palsunya tanda tangan dari semua penghadap,  notaris  serta  saksi  serta  terdapat  pemalsuan  akta,  salinan  akta  serta  grosse akta.Disalahgunakannya  kewenangan  pun  termasuk  sebuah  tindak  pidana.  Mengacu  Philipus  . Hadjon dalam menilai akankah muncul penyalahgunaan wewenang perlu dilakukan pembuktian dengan  faktual  yakni  pejabat  sudah  memakai  kewenangan  dalam  fungsi  lain.  Adanya penyalahgunaan  wewenang  tak  termasuk  sebab  ada  kealpaan.  Penyalahgunaan  wewenang dijalankan  dengan  kesadaran  yakni  adanya  pengalihan  fungsi  yang  sudah  ada  pada  wewenang dimana acuannya pada pribadi,  yakni  dalam  keperluan  individu  serta bagi  pihak lainnya  (Firna, 2017).Larangan menggabungkan  wewenang, yakni jika seorang Notaris melakukan tindakan berlawanan  pada  fungsi  wewenang  yang  ada  misalnya  pada  Pasal  52  ayat  (1)  maknanya selaku:Notaris tak bisa menyusun akta bagi diri sendiri, istri/suami, serta orang lain yang memiliki keterikatan  kekeluargaan  pada  Notaris  yakni  sebab  perkawinan  serta  keterkaitan  darah  di  garis keturunan lurus menuju bawah serta menuju atas tanpa pembatasan derajat, maupun pada garis menuju samping hingga adanya derajat ketiga, maupun dijadikan pihak bagi diri sendiri, serta pada sebuah  kedudukan  serta  perantara  kuasa.Sehingga,  adanya  sebuah  rasa  jujur,  teliti  serta  tak berpihak dalam ranah notaris, dokumen palsu serta rincian palsu melalui yang menghadap tetap dijadikan  persoalan  serta  ancaman  dalam  Notarisitu.  Walaupun  Notaris  tak  memiliki
tanggungjawab pada dokumen palsu serta rincian palsu yang disusund dari para yang mengahdap, namun, hal itu bisa membuat rugi pada Notaris. Bisa juga hal itu  dijadikan celah pidana terhadap Notaris (Abdul Ghofur, 2009).Adanya sebuah wewenang yakni dimuat dalam ayat (1), Notaris memiliki wewenang dalam melakukan pengesahan tanda tangan serta penetapan kepastian tanggal surat bawah tangan melalui pendaftaran pada buku khusus, melakukan pembukuan surat di bawah tangan melalui pendaftaran pada buku khusus, menyusun kopi pada asli surat di bawah tangan berwujud  salinan  yang  ada  kajian  dimana  dilakukan  gambaran  pada  surat  yang  terkait, menjalankan peresmian cocoknya fotokopi melalui surat aslinya, melakukan penyuluhan hukum terkait  adanya  penyusunan  Akta,  penyusunan  Akta  yang  berhubungan  pada  pertanahan  serta pembentukan akta risalah lelang.Persoalan hukum yang ada dikarenakan adanya pada Pasal 16 ayat (1)  huruf  a  Undang-undang  Jabatan  Notaris  yang  menilai  Notaris  pada  perjalanan  Jabatannya memiliki kewajiban melakukan tindakan kolektif pada rangkaian pembentukan akta otentik tetap tak  adanya  kejelasan  serta  mengakibatkan  makna  lain  di  pasal  itu.  Penulis  bisa  mengkaji rekomendasi dimana notaris pada penerapan jabatannya memiliki kewajiban dalam menjalankan prinsip tak berpihak pada rangkaian pembentukan akta otentik berhubungan identitas semua pihak yang menyusun akta otentik mempunyai fungsi yakni baik serta niat jahat, maka notaris selaku pejabat umum menyusun akta otentik bisa membuat pencegahan adanya kejahatan yang muncul pada semua pihak yang menghadap notaris supaya kemudian hati akta otentik yang disusun tak termasukpada  tindak  pidana  (Brilian  Pratama,  2022).Mengacu  UUJN  adanya  kajian  yakni  saat notaris  pada  penerapan  penugasan  jabatannya  dibuktikan  menjalankan  pelanggaran,  sehingga notaris  bisa  diterapkan  sanksi,  berwujud  sanksi  perdata,  administrasi,  serta  kode  etik  jabatan notaris. Sanksi itu sudah ada, yakni dimuat pada PJN serta UUJN maupun kode etik jabatan notaris tak  mengkaji  terkait  terdapatnya  sanksi  pidana  pada  notaris.  Pada  pelaksanaan  adanya  fakta dimana  sebuah  perbuatan  hukum  dijalankan  notaris  sesungguhnya  bisa  dikenakan  sanksi administrasi serta perdata, kode etik jabatan notaris, namun selanjutnya adanya penarikan serta digolongkan selaku sebuah tindak pidana yang dijalankan dari notaris.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipakaidalam penulisan ini bentuknya normatif serta memakai jenis pendekatan yuridis normatifs. Penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum, konsep hukum, asas  hukum  serta  doktrin  hukum  di  bidang  kenotariatan  dan  teknologi  informasi  pada  ranah keabsahan  tanda  tangan  elektronik.  Penelitian  ini  memakai  jenis  pendekatan  normatif, dilaksanakan  melalui  metode  terlebih  dahulu  melakukan  penelitian  terhadapat  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  terkait  persoalan  yang  dilakukan  penelitan,  mengkaji, melakukan  analisis  bahan  maupun  isu  hukum,  mengkaji  tentang  sumber  kepustakaan  yang didalamnya  terdapat  data  sekunder  maupun  dalam penerapanpenelitian  kepustakaan  (Soerjono Soekanto,  2006).  Penelitian  ini  sifatnya  deskriptif  analitis  dengan  studi  kepustakaan  dalam penggambaran fakta-fakta serta regulasi yang ada maupun hubungan diantara keduanya.

## 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Aspek Kuatnya Akta Autentik Selaku Alat Pembuktian
Aspek kuatnya akta autentiik selaku alat pembuktian termasuk sebuah kondisi dimana akta otentik  selaku  sebuah  alat  bukti.  Pada  hal  ini  terdapat  tiga  aspek  yang  perlu  dikaji  saat  akta autentiik  disusun  (Agus  Toni  Purnayasa,  2018)  aspek  itu  berhubungan  pada  nilai  pembuktian, diantaranya:
1. Aspek  lahiriah  termasuk  kesanggupan  akta  agar  bisa  melakukan  pembuktian  keabsahan selaku akta yang otentik. Sehingga bila dikaji melalui alur penyusunannya selaku akta yang otentik nantinya akta Notaris itu teta dijadikan akta yang autentik, hingga terdapat gugatan dari pihak lain dimana telah memiliki kekuatan hukum secara tetap. Terkait beban pembuktian dalam  persidangan  sehingga  pihak  yang  menyangkalnya  perlu  bisa  menamppilkan menyajikan bukti yang resmi dimana akta Notaris itu faktanya cacat diawal pembentukannya. Kekuatan akta Notaris dalam ranah ini maknanya yakni aktaNotaris itu perlu dinilai selaku
akta  yang  resmi,  sehingga  tak  dibutuhkan  kembali  alat  bukti  lain  dalam  mendukung keabsahandalam  akta  Notaris  itu,  berhubungan  pada  pembuktian  sehingga  pihak  yang menyangkal  keotentikan  akta  Notaris  dalam  aspek  ini  adanya  kewajiban  dalam  melakukan pembuktian penyangkalan akta Notaris itu. Pembuktian itu dijalankan ketika terdapat sebuah gugatan dalam pengadilan.
2. Aspek formil termasuk sebuah aspek dimana adanya kepastian terkait sebuah peristiwa serta penyusunan  tindakan  hukum  yang  dijalankan  dari  semua  pihak maupun  dalam  melakukan pembuktian dengan formil terkait hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) serta semua pihak yang menghadap, paraf serta tanda tangan semua pihak, saksi serta Notaris. Hal itu pun dalam melakukan  pembuktian  hal  yang  dilihat,  disaksikan,  didengar  dari  Notaris  (ketika  berita acara)  serta  melakukan  pencatatan  rincian  atau  semua  penghadap  (dalam  akta  pihak). Penyangkalan  pada  aspek  formil  sebuah  akta  Notaris,  sehingga  semua  pihak  yang menyangkalnya ada kewajiban dalam melakukan pembuktian penyangkalan itu pada sebuah persidangan  dalam  pengadilan,  serta  terkait  beban  pembuktian  adanya  penyerahan  penuh dalam pihak yang menyangkal itu.
Pada hal ini pun perlu melakukan pembuktian hal tak benar terkait pernyataan semua pihak yang diberikan didepan Notaris serta ketidakbenaran tandatangan semua pihak, saksi serta Notaris serta terdapat mekanisme penyusunan akta yang tak dijalankan. Melalui makna lainnya, pihak yang mempersoalkan akta itu perlu menjalankan pembuktian terbalik dalam menyangkal aspek formal dalam akta. Bila tak bisa melakukan pembuktian hal tak benar itu sehingga  akta  itu  perlu  diterima  bagi  semua.  Tak  dilarang  siapa  saja  dalam  menjalankan pengingkaran  dalam aspek  formal  akta  Notaris  bila  yang  berhubungan  merasakan adanya kerugian dalam akta yang disusun didepan Notaris.Pengingkaran itu perlu dijalankan melalui sebuah gugatan pada pengadilan umum serta penggugat perlu supaya melakukan pembuktian yakni terdapat aspek formal yang bertentangan pada akta yang terkait. Contohnya adanya yang berhubungan tak menilai menemui Notaris di hari, tanggal, bulan, tahun serta pukul itu pada awal akta, serta menilai tak pernah melakukan penandatanganan akta Notaris itu. Bila hal itu muncul sehingga yang terkait bisa melakukan pengajuan gugatan pada Notaris menuju pengadilan.Aspek materiil dalam akta Notaris yakni terkait absahnya hal yang ada pada isi akta Notaris itu perlu dinilai resmi hingga bisa dilakukan pembuktian sebaliknya . Terkait hal yang dimuat pada akta Notaris termasuk pernyataan serta keinginan dalam semua pihak yang  menghadap  yang  mendatangi  Notaris  supaya  dibentuk  sebuah  akta  yang  otentik. Penyangkalan  pada  aspek  materiil  akta  Notaris  bisa  dijalankan  sebuah  gugatan  pada pengadilan  melalui  membuktikan  terbalik  yang  dijalankan  dari  pihak  yang  menyangkal. Semua aspek itu termasuk sebuah persyaratan dalam kesempurnaan pada akta Notaris selaku sebuah akta yang otentik serta siapa saja bisa terikat dari adanya akta Notaris itu. Bila bisa dilakukan pembuktian pada  sebuah persidangan yakni terdapat sebuah aspek itu tak sesuai, sehingga akta Notaris itu sebatas memiliki kekuatan pembuktian selaku suatu akta dibawah tangan  semata.  Melalui  makna  lain  yakni  akta  Notaris  itu  bisa  diturunkan  kekuatan pembuktian dijadikan akta yang memiliki kekuatan pembuktian selaku akta dibawah tangan serta  jika  makna  maupun  tandatangannya  disangkal  nantinya  akta  itu  dijadikan  bukti permulaan tulisan.

## Prinsip Hati-Hati pada Pembentukan Akta Autentik dari Notaris
Pada  penerapan  penugasannya  notaris  sebelum  menyusun  akta  adanya  semua  pihak  yang hendak menyusun akta otentik, kemudian notaris sebelum memuat identitas semua pihak di sebuah akta,  notaris  perlu  melakukan  pengecekan  identitas  semua  pihak  misalnya  KTP,  KK,  serta Passport maupun menjalankan kesesuaian foto pemilik Identitas pada pihak yang menyusun akta otentik,  supaya  adanya  pencegahan  dipalsukannya  identitas  pada  akta  yang  disusun  notaris. Notaris pada pelaksanaan fungsinya perlu teliti subjek serta objek penghadap.Maksud serta fungsi melakukan  identfikasi  yakni  melakukan  pemeriksaan  data  subyekdalam  semua  pihak  akankah memiliki kewenangan serta cakap pada penerapantindakan hukum maka bisa adanya pemenuhan persyaratan sahnya dalam sebuah akta, misalnya akankah pihak yang melakuaka perbuatan telah
memiliki umur minimal 18 Tahun serta sudah melakukan pernikahan mengacu Pasal 39 ayat 1 huruf a UUJNP.
Sementara dalam rangkaian melakukan validasi data objek yakni termasuk pada rangkaian pada  pemeriksaan  berkas  obyek  yang  dibawa  dari  penghadap  misalnya  pemeriksaan  sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional akankah sertifikat itu termasuk sertifikat asli atau palsu serta terkait kebenarannya (penghadap) dimana mempunyai sertifikat itu.Pelaksanaan sebuah akta supaya  memperoleh  akta  yang  baik  biasanya  diberikan  maksimal  waktu  pada  rangkaian penyusunan akta supaya tak adanya kesalaha serta bisa teliti maka tak mengakibatkan kekeliruan pada  penyusunan  akta  notaris.  Melakukan  tindakan  dengan  hati-hati,  cermat  serta  teliti  pada rangkaian  penyusunan  akta  sebab  pada  penerapannya  biasanya  akta  yang  disusun  notaris dipersoalkan  sebab  kata-kata  yang  disusun  tak  jelas  atau  mengakibatkan  makna  ganda.Notaris pada  penyusunan  akta  notariil  yang  melebihi  adanya  persoalan  hukum  biasanya  notaris  perlu adanya  pemenuhan  persyaratan  formal  serta  materil  dalam  penyusunan  akta  notaris  mengacu UndangUndang  Jabatan  Notaris.  Ketetapan  terkait  persyaratan  formal  pada  penyusunan  akta dimuat pada pasal 38 UUJNP, sementara persyaratan materil perlu dijalankan pada penyusunan akta otentik dimuat pada pasal 1320 KUHPerdata.

## Sanksi Notaris Yang Menjalankan Pemalsuan Tanda Tangan Para Pihak
Mengacu  UUJN  adanya  aturan  yakni  saat  notaris  pada  pelaksanaan  fungsinya  dibuktikan menjalankan  pelanggaran,  sehingga  notaris  bisa  ditetapkan  sanksi,  berwujud  sanksi  perdata, administrasi, serta kode etik jabatan notaris. Sanksi itu sudah dikaji pada Peraturan Jabatan Notaris (PJN) serta Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun kode etik jabatan notaris. Kode etik jabatan notaris tak mengkaji sebuah sanksi pidana pada notaris. Pada pelaksanaannya ada fakta dimana sebuah perbuatan hukum yakni dijalankan notaris sesungguhnya bisa dikenakan sanksi administrasi,  perdata  serta  kode  etik  jabatan  notaris,  namun  selanjutnyadijalankan  penarikan dimasukkan  selaku  tindak  pidana  dijalankan  dari  notaris.Mengacu  Undang-Undang  Jabatan Notaris  (UUJN)  notaris  sebatas  bisa  diterapkan  Sanksi  Administrasi.  Mengacu  UUJN  Sanksi administratif  yang  diberi  pada  Notaris  yang  melakukan  pelanggaran  kewajiban  serta  larangan UUJN  tersusun  dari:  peringatan  tertulis,  diberhentikan  sementara,  diberhentikan  secara  hormat serta  diberhentikan  secara  tak  hormat.  Sanksi  administrasi  bisa  ditetapkan  pada  Notaris sebab melakukan pelanggaran pada pasal  diantaranya:  Pasal  7 ayat  (1),  Pasal  16,  Pasal  17,  Pasal  19, Pasal  32,  Pasal  37,Pasal 54, Pasal 58 serta Pasal 59. Aturan sanksi administratif di UUJN yakni melalui penempatan teguran tertulis di susunan pertama sanksi, termasuk sebuah peringatan bagi Notaris melalui Majelis Pengawas yakni bila tak dijalankan melalui diberhentikannya sementara, bila sanksi itu  tak  dijalankan  dari  Notaris  yang  terkait,  sehingga  bisa  adanya  penerapan  sanksi yang selanjutnya dengan tingkatan. Diterapkannya ketetapan pasal itu perlu mengkaji tingkatan berat ringannya pelanggaran yang dijalanakn Notaris, maknanya adanya sanksi itu dengan sifat bertingkat (Mardiyah, 2017).
Notaris  bisa  diberi  hukuman  denganpidana,  jika  bisa  dilakukan  pembuktian  dalam pengadilan, yakni sengaja notaris berkerjasama melalui semua penghadap dalam menyusun akta melalui  tujuan  memberi  keuntungan  pihak  tertentu  semata  serta  memberi  kerugian penghadaplainnya.  Jika  hal  itu  bisa  dibuktikan,  sehingga  notaris  itu  memiliki  kewajiban  diberi hukuman. Batasan dalam pidana Notaris sesuai acuan Notaris sudahmenyusun surat palsu serta memalsukan akta (Pasal  263,264 serta 266 KUHP) melalui golongan selaku sebuah tindak pidana yang  dijalankan  dari  Notaris.Aspek  lain  dimana  harus  dikaji pada  pelanggaran  Notaris  adanya ukuran  mengacu  UUJN  maknanya  akankah  tindakan  dijalankan  Notaris  melanggar  pasal  pada UUJN, sebab terdapat kemungkinan mengacu UUJN dimana akta yang terkait sudah selaras pada UUJN, namun mengacu pihak penyidik perbuatan itu termasuk sebuah tindak pidana. Sehingga sebelum menjalankan penyidikan, alangkah baiknya meminta opini pihak yang memahami secara detail terkait hal itu, yakni melalui Organisasi Jabatan Notaris.Adanya seorang notaris menyusun serta  menandatangani  sebuah  akta  palsu.  Sehingga  notaris  itu  bisa  diterapkan  sanksipidana penyertaan pemalsuan akta yakni dimuat pada pasal 55 ayat 1 angka 1 jo pasal 263 ayat 1 KUHP. Terdapat sebagian aspek notaris bisa dikenai sanksi pidana yakni tak adanya penjaminan kepastian
hari,  tanggal  serta  bulan  tahun  maupun  pukul  menghadap,  siapa  semua  pihak,  tak  adanya kewenangan  tanda  tangan  yang  menghadap,  adanya  salinan  akta  yang  tak  selaras  pada  minuta akta, ada salinan akta tanpa disusun Minuta Akta serta minuta akta tak dilakukan penandatangan menyeluruh, namun minuta akta diterbitkan.Adanya unsur yang perlu dipenuhi bagi notaris itu dikenakan tindak pidana terkait pemalsuan akta dimuat pada pasal 263 ayat 1 KUHP pidana, yakni unsur objektif serta unsur subjektif. Unsur obyektif dipenuhinya jika notaris menjalankan tindakan pelanggaran  hukum  dimana  menyusun  akta  palsu,  memalsukan  objek  surat  yang  bisa mengakibatkan sebuah hak, mengakibatkan sebuah perikatan serta menyebabkan akibat kerugian dalam  dipakainya  surat  itu. Unsur  Subyektif  dipenuhi  jika  adanya  makna  dalam  menggunakan pihak lain menggunakan seolah-olah maknanya sesuai serta tak dipalsukan.Sehingag pemidanaan pada Notaris bisa dinilai melalui batasan jika Notaris dibuktikan menjalankan perbuatan hukum pada  aspek  formal akta  sengaja, melalui rasa  sadar  serta  adanya  perencanaan,  yakni  akta  yang disusun  didepan  Notaris  supaya  dibentuk  acuan  dalam  menjalankan  sebuah  tindak  pidana. Terdapat  tindakan  hukum  oleh  Notaris  pada  penyusunan  akta  dihadapan  dimana  bila  dinilai mengacu  UUJN  tak  selaras  pada  UUJN  serta  perbuatan  oleh  Notaris  itu  tak  selaras  mengacu lembaga berwenang yakni Majelis Pengawas Notaris.Dijatuhkannya sanksi pidana  pada Notaris bisa  dijalankan  selama  batasan  pada  pelanggaran,  maknanya  selai  dipenuhinya  rumusan pelanggaran  yakni  dimuat pada UUJN serta Kode Etik Jabatan  Notaris  pun  perlu  dipenuhinya rumusan  pada  KUHP.  Sanksi  perdata  pada  Notaris  maknanya  selaku  sebuah  paksaan mengacu hukum, dalam  pemberian kesadaran pada pihak pelanggar. Sebuah perbuatan dijalankannya itu tak selaras pada peraturan hukum yang ada, serta supaya pihak itu melakukan tindakan selaras peraturan hukum yang ada, maupun dalam penjagaan keselarasan adanya sebuah hukum. Sanksi perdata  yakni  diberikan  pada  kesalahan  yang  muncul  sebab  wanprestasi,  serta  tindakan pelanggaranhukum.  Sanksinya  berwujud  penggantian  biaya,  ganti  rugi,  serta  bunga  termasuk dampak  dimana  nantinya  diberi  pada  Notaris  melalui  gugatan  semua  penghadap  jika  adanya pelanggaran  ketetapan  UUJN  serta  KUHPerdata  (Reinaldo  Michael  Halim,  2015).Makna kerugian  bisa  berwujud  kerugian  materiil  serta  kerugian  immaterial.  Kerugian  pada  wujud materiil, yakni rugi dimana totalnya bisa dilakukan perhitungan, sementara kerugian immaterial, totalnya tak bisa dilakuakn perhitungan, contohnya nama baik tercemar, menyebabkan kematian. Melalui  sebuah  akta  yang  bisa  dilakukan  pembatalan  serta  batal  demi  hukum,  menyebabkan adanya  sebuah  kerugian, maka  unsur  perlu  terdapat  kerugian  sudah  adanya  pemenuhan  (Mutia Sezia  Nur  Aini  and  Arief  Suryono,  2020).Sanksi  yang  ditampilkan  pada  Notaris  pun  termasuk selaku  menyadarkan  dimana  Notaris  pada  pelaksanaan  tugas  sudah  melakukan  pelanggaran ketetapan terkait penerapan fungsinya Notaris dimuat pada UUJN.  Adapun diberikannya sanksi pada  Notaris  dalam  memberi  perlindungan  ke  masyarakat  dalam  perbuatan  Notaris  yang  bisa membuat rugi, contohnya menyusun akta yang tak adanyaperlindungan hak yang terkait pada akta Notaris (Felisa Haryati, 2018).Terdapat keterkaitan kausal dimana maknanya yakni kerugian yang ada itu mengakibatkan tindakan melanggar hukum yang dijalankan pelaku. Hal itu selaras pada teori Von Kries selaku diantaranya: "sebuah hal baru bisa disebut sebab melalui sebuah akibat, jika mengacu  menurut  kejadian  masyarakat  bisa  diduga,  dimana  sebab  itu  nantinya  diikuti  dari akibatnya”. Hal itu maknanya bila ada sebuah sebab namun sebab itu tak mengakibatkan sebuah kerugian, tetapi tak dikarenakan dari pelaku, sehingga tak bisa dinilai terdapat sebuah keterkaitan kausal  diantara  tindakan pada kerugian yang ada. Kerugian  yang  ada  dari  individu dikarenakan adanya  kekeliruan  Notaris  pada  penyusunan  akta,  maka  unsur  perlu  adnaya  hubungan  kausal diantara tindakan Notaris pada kerugian yang muncul sudah dipenuhi (Agus Suliawan, 2020).
Gugatan  ganti  kerugian  pada  acuan  tindakan  pelanggaran  hukum  jika  pelaku  menjalankan tindakan  dimana  adanya  pemenuhan  semua  unsur  Pasal  1365  KUHPerdata,  terkait  siapa  yang diwajibkan  dalam  melakukan  pembuktian  perbuatan  melanggar  hukum,  mengacu  Pasal  1865 KUHPerdata menetapkan:"setiap orang yang mendalilkan dimana ia memiliki sesuatu hak, atau guna  meneguhkan  haknya  sendiri  serta  membantah  sebuah  hak  orang  lain,  menunjuk  dalam sebuah kejadian, diwajibkan membuktikan terdapat hak atas kejadian itu" (Happy Trizna Wijaya, 2020).  Hal  itu  maknanya  pada  tindakan  pelanggaran  hukum,  yang  perlu  dalam  melakukan
pembuktian yakni pihak yang dimana hak mereka dilanggar yakni perlu membuktikan dimana hak mereka sudah dilanggar dari pihak lain. Sehingga bila pihak yang menerima kerugian hak, tetapi tak  bisa  melakukan  pembuktian  sebuah  pelanggaran  hak  sebab  sebuah  unsur  tak  adanya pemenuhan,  sehingga  gugatan  ganti  kerugian  pada  acuan  tindakan  melanggar  hukum  tak  bisa dijalankan secara benar.

## 4. KESIMPULAN
Terdapat  tiga  aspek  dimana  perlu  dikaji  saat  sebuah  akta  otentik  disusun,  aspek  itu berhubungan  pada  nilai  pembuktian,  diantaranya  aspek  lahiriah  ,  aspek formil, aspek materiil. Semua aspek  itu  termasuk  sebuah  persyaratan  dalam  sempurnanya  sebuah  akta  dimana  semua pihak  bisa  terikat  dalam  adanya  akta Notaris itu. Bila bisa dilakukan pembuktian pada sebuah persidangan yakni terdapat sebuah aspek itu tak sesuai, sehingag akta Notaris itu sebatas memiliki kekuatan pembuktian selaku sebuah akta dibawah tangan semata. Pada penyusunan akta otentik notaris perlu mempunyai prinsip hati-hati melalui pengecekan serta melakukan verifikasi identitas semua pihak misalnya KTP, KK, serta Passport maupun menyesuaikan foto pemilik Identitas pada pihak yang menyusun akta autentik, supaya menghindari adanya pemalsuan identitas pada akta yang  disusun  notaris.  Saat  notaris  menerapkan  fungsinya  bisa  dibuktikan  menjalankan pelanggaran,  sehingga  notaris  bisa  diterapkan  sebuah  hukuman,  berwujud  sanksi  perdata, administrasi, serta kode etik jabatan notaris sebab bila pihak yang merasakan kerugian hak. Tetapi tak  bisa  dijalankan  pembuktian  terdapat  pelanggaran  hak  sebab  sebuah  unsur  tak  dipenuhi, sehingga sebuah gugatan ganti rugi pada acuan tindakan melanggar hukum tak bisa dijalankan secara sesuai.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adjie, Habib. 2008. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris). Bandung: PT. Refika Aditama.
Agus Suliawan, 2020. “Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Debitur Atas Lelang Obyek Hak Tanggungan  Yang  Disengketakan  Berdasarkan  Paratae  Eksekusi”,  Jurnal  AKRAB JUARA, Vol. 5 No. 3.
Anggoro, Firna Novi. 2017. “Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau  Tindakan  Pejabat  Pemerintahan  Oleh  PTUN.”  FIAT  JUSTISIA:  Jurnal  Ilmu Hukum 10, no. 4.
Anshori.  2009.  Abdul  Ghofur.  Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  Dan  Etika. Yogyakarta: UII Press.
Felisa Haryati. 2018. “Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)”, Jurnal Universitas Airlangga, Vol.3 No.1.
Halim, Reinaldo Michael. 2015. “Akibat Hukum Bagi Notaris Dalam  Pelanggaran HS, Salim. 2015. Teknik Pembuatan Akta Satu. Jakarta: Raja Grafindo. Irmawan, Soerodjo. 2003. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia. Surabaya: Arkola. Mardiyah. 2017. “Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar  Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris.” Acta Comitas 1.
Muhammad,  Febryan  Nur.  2019. “Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pemalsuan Akta  Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris.” Media of Law and Sharia 1, no. 1.
Nurwulan,  Pandam.  2018.  “Akad  Perbankan  Syariah  Dan  Penerapannya  Dalam  Akta  Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 25, no. 3.
Penggandaan Akta.” Lex et Societatis III, no. 4.
Pratama,  Brilian.  2022.  “Prinsip  Kehati-  Hatian  Dalam  Membuat  Akta  Oleh  Notaris.”
Repertorium, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 11, no. 1.
Purnayasa,  Agus  Toni.  2018.  “Akibat  Hukum  Terdegradasinya  Akta  Notaris  Yang  Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik.” Acta Comitas, Vol. 03, no. No. 3.
Puspa Pasaribu Eva Achjani Zulfa. 2021. “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian

## Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.” JURNAL USM LAW REVIEW
4, no. 2.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta:  Rajawali.Ratnawati,  Ayu.  2015.  “Peranan  Notaris  Untuk  Pembuatan  Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum.” Repertorium II, no. 2: 156.
Wijaya, Happy Trizna. 2020. Akibat Hukum Atas Penyitaan Obyek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 3, no. 1.