Dialektika Pendidikan Di Indramayu (Antara Idealisme Dan Realisme)

## Drs. Wahyudin, M.Ag

## Abstrak
Dinamika pendidikan di Indramayu dikaji dengan landasan filosofis. Dalam Islam dikenal tiga terminologi  yang  berkaitan  dengan  pendidikan; Ta’lim,  Tarbiyah dan Ta’dzib. Secara  teoritis , p endidikan merupakan kebutuhan manusia dan sarana mengolah akal, perasaan dan moralitas, harus  mengacu  pada  nilai-nilai  yang  menjunjung  tinggi  martabat  kemanusiaan.  Program peningkatan  IPM  (Indek  Pembangunan  Manusia)  Pemerintah  Kabupaten  Indramayu  telah berhasil meningkatkan status pendidikan di Indramayu dengan menduduki rangking papan atas di tingkat Propinsi Jawa Barat. Realitasnya kebijakan Pemerintah Daerah dalam Wajar Dikdas, Tunjangan Daerah bagi guru, dan Pemenuhan Sarana Sekolah (Pembangunan ruang kelas baru) masih dalam tataran formalitas dengan kecenderungan politis, dan belum berdasarkan kerangka substantif-filosofis.

## Kata Kunci
Pendidikan, filosofis, Indramayu, tarbiyah, ta’lim, ta’dzib, wajib belajar, otonomi daerah
Drs.  Wahyudin,  M.Ag  adalah  dosen  pada  Fakultas  Agama  Islam  Universitas  Wiralodra Indramayu.  Menyelesaikan  pendidikan  Magister  Pemikiran  Islam  di  UIN  Bandung.  Pemerhati masalah pendidikan Islam dan dinamika politik lokal.

## A.  Pendahuluan
Berangkat dari  pemikiran filosofis, paling tidak kajian pendidikan dimulai dengan  mempertanyakan  makna  substansial;  apakah  manusia  membutuhkan pendidikan,? mengapa?, obyek manusia yang dididik atau materi pendidikan yang lebih signifikan?, sampai mempertanyakan bagaimana mengelola pendidikan.
Dalam  kontek  pendidikan,  model  pemikiran  tersebut  sangat  strategis. Kekeliruan  pola  pikir  tentang  pendidikan  akan  mengakibatkan  kefatalan  atas
Risâlah , Vol.1. No.1, Desember 2014(50 – 57)
Risâlah , Vol.1. No.1, Desember 2014(39 – 49)
Risâlah , Vol.1. No.1, Desember 2014(20 - 28) Risâlah , Vol.1. No.1, Desember 2014 Risâlah , Vol.1. No.1, Desember 2014(1 - 6)
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra
Vol ,1 , No.1
Desember 2014
www.jurnal.faiunwir.ac.id
urgensi,  peran,  fungsi  pendidikan  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  kekeliruan atas sikap dan orientasi hidup. Bagaimanapun juga antara pendidikan, hidup dan kehidupan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Penulis mencoba memaparkan gagasan idealis-teoritis tentang pendidikan, kemudian dikomparasikan dengan  proses pendidikan yang sedang berjalan dan berkembang pada tataran praksis di Indramayu secara deskriptif, dengan harapan dapat membantu menemukan kekurangan dan kekeliruan paradigma pendidikan di  Indramayu  secara  jujur.  Tulisan  ini  tidak  ada  tendensi  politis,  juga  tidak menawarkan alternatif solusi praksis, akan tetapi bersama-sama menyadari segala kekeliruan yang ada dan kemudian memperbaikinya.
Kajian  tulisan  ini  tidak  bersifat  praktis  akan  tetapi  lebih  kepada  tataran idealis-teoritis  yang  masih  perlu  banyak  diperdebatkan  dan  tidak  bersifat kebenaran final.

## B.  Teorisasi Pendidikan Islam
Berangkat  dari  pertanyaan  apakah  makna  subtansial  pendidikan?,  maka kajiannya berangkat dari  terminologi pendidikan.  Dalam kontek Islam dikenal tiga terminologi yang berkaitan dengan pendidikan; Ta’lim, Tarbiyah dan Ta’dzib . Dalam  kontek  ta’lim , maka  substansi dari  pendidikan  adalah  proses belajar dan mengajar  yang orientasinya lebih  kepada  penggalian  kemampuan  rasional  untuk mengembangkan potensi alam sebagai sarana pendukung keberlangsungan hidup dan  kehidupan  manusia  sehingga  manusia  dapat  hidup  mandiri-  tidak menggantungkan  pada  orang  lain,  tidak  merepotkan  orang  lain,  bahkan  tidak mengganggu  kehidupan  orang  lain.  Maka  apabila terjadi  interaksi  proses  belajar dan  mengajar  yang  output  dan  outcame  nya  memasung  rasionalisasi  – menimbulkan manusia yang suka menggantungkan diri, merepotkan  orang lain, bahkan  mudlarat  bagi  orang  lain,  itu  artinya  pelaksanaan  proses  belajar  dan mengajar telah menyimpang dari teorisasi pendidikan. Dalam pendidikan umum terminologi Ta’lim dirumuskan dalam ranah kognitif.
Dalam  kontek Tarbiyah ,  akar  katanya  berasal  dari  Rabb,  Yurabbi, tarbiyatan,  artinya  nilai-nilai  ketuhanan. Maka  Subtansi  pendidikan bermakna proses menggali, menanamkan dan memancarkan nilai-nilai ketuhanan. Berbicara
Drs. Wahyudin, M.Ag, Dialektika Pendidikan di Indramayu
nilai-nilai  ketuhanan  dalam  Islam  rumusannya  ada  dalam  al  Asma  al  Husna (sembilan puluh sembilan sifat Tuhan),  Salah satu diantara dari asma al Husna adalah Rahman dan Rahim ,  artinya  Tuhan  Maha  Pengasih  yang  tidak  pernah minta/pamrih  bahkan  limpahannya  didasarkan  kepada  rasa  sayang  bukan didasarkan  kepada  keterpaksaan,  pamrih  balasan,  takut  ancaram,  malu  atau didasarkan kepada kepentingan-kepentingan lainnya. Keterpurukan manusia salah satunya akibat memposisikan dirinya di atas Tuhan, ia memberi karena terpaksa, memiliki  kepentingan  bahkan  sebagai  alat  menjatuhkan  martabat  kemanusiaan (agar manusia yang menerima bisa memberi yang lebih dari apa yang dikasih) dan akhirnya  yang    menerima  juga  dalam  keadaan  terhina,  rendah  nilai kemanusiaannya.    Dalam  teori  pendidikan  umum  terminologi  tarbiyah    ini dirumuskan dalam ranah afektif.
Dalam  kontek Ta’dib ,  terambil  dari  kata adab,  bermakna  nilai-nilai moralitas  .  Dalam  kontek  ini  maka  pendidikan  harus  dilakukan  atas  dasar moralitas  yang  kemudian  berkembang  dengan  nilai-nilai  akhlak.  Rujukan pengembangan  moral/akhlak  dalam  Islam  mengacu  kepada  pernyataan  bahwa “akhlak rasul adalah al Qur’an” dalam kontek agama lain bisa dimaknai, bahwa “akhlak  yang  baik  adalah  yang  sesuai  dengan  kitab  sucinya”.  Oleh  karenanya proses  belajar  mengajar  yang  sesungguhnya  adalah  menanamkan  akhlak/ moralitas/tingkah laku agar selaras dengan tuntunan kitab suci. Dengan nilai-nilai moralitas  yang  baik  akan  terwujudnya  silaturahmi,  komunikasi  dan  koordinasi yang pada akhirnya terwujudnya kehidupan yang penuh dengan kerjasama, saling membantu, aman, nyaman, tertib dan indah.
Dari  teorisasi  pendidikan  menurut  Islam  tersebut  di  atas,  maka  subtansi pendidikan adalah upaya meniscayakan out put dan outcame yang mengarahkan, manusia  agar;  Pertama . menghargai  rasio  dan  hidup  didasarkan  kepada  rasio;
Kedua,  mampu  memancarkan  nilai-nilai  ketuhanan  dalam  kehidupan;    Ketiga . memiliki nilai moralitas yang tinggi sesuai dengan tuntunan kitab sucinya.
Dengan tergalinya subtansi pendidikan, maka pertanyaan filosofis di atas, nampak jelas dan gambalang jawabanya; yaitu Pendidikan merupakan kebutuhan manusia  dan  sebagai  sarana  mengolah  akal,  perasaan  dan  moralitas,  harus dilakukan  dengan  kajian  mata  pelajaran  yang  menunjang,  serta  pengelolaan
pendidikan  yang  mengacu  kepada  nilai-nilai  yang  menjunjung  tinggi  martabat kemanusiaan.

## C.  Realita Pendidikan di Indramayu
Program peningkatan IPM (Indek Pembangunan Manusia), yang meliputi Bidang  Pendidikan,  Kesehatan  dan  daya  beli  (ekonomi)  merupakan  program terpadu  yang  dicanangkan  Pemerintah  dari  tingkat  Pemerintah  Propinsi  sampai Pemerintah Kabupaten dan kota.  Khususnya Pemerintah Kabupaten Indramayu, Program  peningkatan    IPM  dimaksud,    nampaknya    digulirkan  secara  serius bahkan  telah  dicanangkan  sebagai  program  prioritas  di  antara  program-program pembangunan lainnya. Program peningkatan IPM menjadi indikator keberhasilan seorang pimpinan wilayah dan  pimpinan lembaga. Akibatnya tidak sedikit yang terdegradasi  jabatannya  akibat  tidak  mampu  mendongkrak  nilai  Indek Pembangunan Manusia (IPM).
Khususnya  di  bidang  pendidikan,  Kabupaten  Indramayu  telah  mampu memperbaiki  image  yang  dulu  dikenal  sebagai  derah  terbelakang  dalam pendidikan  dan  maju  dalam  komoditi  wanita  asusila . Nampaknya  dalam  lima tahun  belakang,  bidang  pendidikan  Kabupaten  Indramayu  menduduki  rangking papan atas di tingkat Propinsi Jawa Barat, bahkan perolehan hasil Ujian Nasional tahun  pelajaran  2006/2007  berhasil  menduduki  peringkat  dua  besar  untuk tingkat SLTA dan lima besar untuk tingkat SLTP (SMP/Mts).
Prestasi  menggembirakan  tersebut  ternyata  menjadi  polemik  diantara orang-orang  yang  mengklaim  dirinya  sebagai  tokoh  masyarakat  dan  tokoh pendidikan,  bahkan  masuk  ranah  politik  antar  fraksi  di  DPRD  Kabupaten Indramayu.  Nampaknya  polemik  ini    berangkat  dari  pertanyaan,  subtansialkah perolehan  ranking  tersebut?.  Jawaban  pertanyaan  ini  harus  jujur  dan  sesuai dengan  fakta  dan  realita  di  lapangan.  Untuk  itu,  paling  tidak  ada  beberapa indikator untuk mengukur seberapa subtansialnya perolehan rangking pendidikan yang diperoleh Indramayu;
1. Kebijakan  Pemerintah  tentang  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  (Wajar Dikdas) 9 tahun dan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun dengan menyediakan anggaran  baik  dari  Pemerintah  Propinsi  maupun  Pemerintah  Kabupaten
Drs. Wahyudin, M.Ag, Dialektika Pendidikan di Indramayu
yang dikenal dengan “BAKTI dan BAGUS” dulu KBBS 1 dan KBBS 2. Kebijakan Pemerintah terhadap Wajar Dikdas 9 tahun dan Wajar 12 tahun  merupakan  keseriusan  pemerintah  terhadap  nasib  rakyatnya  agar mengenyam pendidikan. Namu pada tataran praktis dirasakan kebijakan ini hanya  kebijakan  populis  dan  tidak  didasarkan  kepada  landasan  filosofis, akibatnya    sekolah  berhadapan  dengan  tuntutan  kebijakan    Pemerintah pada  satu  sisi,  dan  di  sisi  yang  lainnya  berhadapan  dengan  kultur  dan budaya masyarakat.
Secara filosofis, bahwa manusia memiliki potensi berbeda, karena lahir dari  keluarga  yang  berbeda  dan  hidup  di  lingkungan  masyarakat  yang berbeda.  Oleh  karenanya  realita  penerapan  kebijakan  harus  mengacu kepada kerangka filosofis potensi perbedaan manusia.
Pada  saat  kita  mewajibkan  anak  yang  sudah  lama  putus  sekolah  dan sudah lama bergelut dengan pekerjaan, tiba-tiba diwajibkan masuk kembali ke  sekolah,  maka  yang  diperoleh  adalah;  (1).  siswa  minder  karena  sudah memiliki  usia  lebih  dibanding  kawannya,  (2).  Merasa  tertekan  oleh pelajaran karena sudah lama tidak berpikir pelajaran, (3). Orang tua merasa kehilangan  pendapatan  karena  anaknya  meninggalkan  pekerjaan,  (4). Sekolah  berhadapan  dengan  siswa  yang  memiliki  mental/jiwa  kerja bukan jiwa belajar.
Agar  kebijakan  wajib  belajar  efektif  dan  effesien  maka    harus  selektif terhadap  penjaringan  calon  siswa  yang  berasal  dari  siswa  putus  sekolah, karena jika itu akan menjadi problem bagi pemerintah, anak, orang tua dan sekolah.  Bagi  Aparat  pemerintahan  di  tingkat  bawah,  seperti  tingkat Kecamatan  maupun  Desa,  demi  mempertahankan  loyalitasnya  terhadap Pemerintahan di atasnya dan demi ketahanan jabatannya, maka melakukan upaya  pendataan yang tidak akurat. Akibat dari itu semua maka anggaran yang tersedia habis mubadzir.

## 2.   Kebijakan Pemberian Tunjangan Daerah Bagi Guru.
Kebijakan  ini  merupakan  angin  segar  bagi  guru  karena  sedikitnya mendapatkan  penghasilan  tambahan,  yang  selama  ini  nasib  guru  tidak
memperoleh  penghasilan  yang  layak.  Paling  tidak  kebijakan  ini  akan meningkatkan  semangat  dan  kinerja  guru.  Namun  pada  tataran  realitas karena  kebijakan  ini  sangat  dikotomis,  dikatakan  dikotomis  karena kebijakan  ini  hanya  mengikat  pada  guru  yang  berada  dalam  wilayah otonomi  Daerah,  sedangkan  guru  yang  berada  pada  tanggung  jawab Pemerintah  Pusat    tidak  memperoleh  tunjuangan  dimaksud,  padahal keduanya  sama  manusia  yang  memiliki  potensi  kemanusiaan  yang  sama, hidup di bumi Indranayu yang sama, berbakti bagi masyarakat Indramayu, dan  memiliki  tuntutan  dan  tanggung  jawab  yang  sama.  Akibatnya  tujuan peningkatan kinerja guru dijawab dengan kecemburuan.
3. Pemberian  reward  terhadap  lembaga  yang  mampu  meluluskan  100% siswanya;
Ketentuan  Ujian  Nasional  sebagai  penentuan  kelulusan  dengan  nilai kompetensi  lulusan  yang  tinggi  dan  dilakukan  dengan    ketat,    maka pemerintah  daerah  mensiasatinya  dengan  penawaran  reward  bagi  lembaga yang    mampu  meluluskan  siswanya  100  %.  Andaikan  reward  ini  di aplikasikan  atas  landasan  filosofis,    baik  yang  memberi  maupun  yang menerima maka hasilnya sangat efektif. Namun bila kebijakan ini di berikan sebagai tekanan baik mental maupun moral dan  reward dimaknai sebagai ”tujuan  akhir”  maka  yang  terjadi,  adalah  timbulnya  ketidak  nyamanan dalam mengelola pendidikan bahkan hanya diorientasikan agar bagaimana lembaga  dimaksud  mendapatkan  reward.  Celakanya  lagi  reward  hanya diberikan  kepada  lembaga  yang  berada  dalam  wilayah  Otonomi  Daerah, selain  itu  tidak  tersentuh,  sebut  saja  Mts  dan  MA  sebagai  lembaga pendidikan yang berada dalam wilayah Pemerintah Pusat.
4. Kebijakan Pemenuhan Sarana Sekolah (Pembangunan ruang kelas baru). Untuk  mendongkrak  Indek  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dalam bidang  pendidikan,  Pemerintah  Kabupaten  Indramayu  mencanangkan pembangunan  gedung  sekolah  baru  (RKB),  bahkan  mencanangkan  dan merumusan  model  pendidikan  unggulan.  Pada  tataran  realita,  rumusan
Drs. Wahyudin, M.Ag, Dialektika Pendidikan di Indramayu
pendidikan  unggulan  akan  mengesankan  sekolah  yang  lain  tidak  memiliki keunggulan, kalau ini terjadi maka terjadi pembentukan watak sekolah yang arogansi karena dirinya merasa unggul dan yang lain dibawahnya, akibatnya sekolah bisa bertindak sesuai dengan keinginannya; mahal harganya, karena menjadi  obsesi  masyarakat  yang  mengingnkan  anaknya  masuk  kategori unggul.
Alternatifnya untuk memberikan identitas sekolah tanpa menimbulkan  kesan    watak  arogansi  adalah  dengan  merumuskan  sekolah yang    memiliki  kompetensi  bukan  dihargakan  dengan  unggul  dan  tidak unggul  akan  tetapi  menonjolkan  ciri  khas  dari  masing-masing  sekolah; seperti  sekolah  wawasan  seni,  sekolah  wawasan  budaya,  sekolah  wawasan olahraga dan beladiri, sekolah wawasan teknologi, sekolah wawasan bahasa, sekolah wawasan sejarah, Identitas-identitas tersebut akan memacu sekolah untuk  memiliki  kemampuan  pendalaman  wawasan,  sementara  calon  siswa akan  secara  demokrasi  bisa  memilih  sesuai  dengan  bakat  pengembangan wawasan dirinya.
Terhadap  sarana  pendidikan  (gedung  sekolah)  apabila  perhitunganya didasarkan  pada  gedung  yang  ada  baik  gedung  milik  pemerintah  maupun gedung  yang  di  bangun  masyarakat  (Yayasan/swasta)  dengan  jumlah  anak yang mau sekolah nampaknya tidak mengalami kekurang jumlah RKB, yang ada hanya optimalisasi gedung dimaksud. Apabila kebijakan pembangunan gedung  baru  dilakukan  tidak  mengacu  kepada  perhitungan  yang  akurat, maka  yang  timbul  adalah  banyak  sekolah  yang  ada  kekurangan  siswa, bahkan    sekolah  senior  yang  memiliki  umur  yang  tua  tergusur  oleh kehadiran  lembaga  yang  dibangun  baru.  Andaikan  kondisi  ini  dibiarkan berjalan  maka  yang  timbul  adalah  persaingan  rekrutmen  siswa  yang  tidak sehat.  Kalau  terjadi  persaingan  yang  tidak  sehat  maka  sekolah  yang  dekat dengan  pemerintah  daerah  (sekolah  yang  berada  di  wilayah  otonomi daerah) akan mampu bertahan karena di back up dan didukung kekuasaan, sementara  sekolah  yang  tidak  di  bawah  naungan  otonomi  daerah  akan lemah  dengan  sendirinya  dan ditinggalkan  masyarakat,  kalaupun  ada  yang mampu bertahan itu bersifat kasuistik  karena basis masyarakat yang masih
Risâlah , Vol.1. No.1, Desember 2014
fanatis  keagamaan  dan  karena  kuatnya  modal  sosialisasi.  Indikasi  yang terjadi  dilapangan  akibat  dari  persaingan  yang  tidak  sehat  dan  ini  masih memerlukan penelitian yang lebih akurat, adalah :
1. Terjadi  penggalangan  kuat  agar  calon siswa  masuk  semua  di  lembaga pendidikan  Otonomi  Daerah  (SMP  dan  SMU),  apabila  terjadi sebaliknya maka status jabatan kepala terancam;
2. Di  salah  satu  daerah,  terjadi  sosialisasi  yang  menyesatkan,  bahwa lulusan  Madrasah  di  kategorikan  sekolah  yang    tidak  laku  dipasaran, kelanjutannya tidak bisa diterima di SMK.
Dari  repleksi  di  atas  kalau  betul  terjadi,  menggambarkan  bahwa  masa depan  pendidikan  di  Kabupaten  Indramayu,  baru  mampu  meningkat  secara formalitas  yang  hanya  menguntungkan  secara  politis  dan  tidak  berhasil menyentuh subtansial karena tidak berangkat dari pemikiran filosofis. Wa allah al ‘Alam bi al Shawwab.
Drs. Wahyudin, M.Ag, Dialektika Pendidikan di Indramayu