## HUKUM MEWAKAFKAN POLIS ASURANSI
Jaih Mubarok dan Hasanudin (BPH DSN-MUI)
Abstract: The endowment policy conducted by three domains: 1 ) insurance knowledge domain; 2) endowment theory domain; and 3) will theory domain. These three domains of  this is expected to helpfind a solution for the ideas and endowment policy movement in Indonesia in terms of  sharia. The study of  three domains conducted in order to seek the clarity of legal insurance policy endowment in terms of  sharia which showed at least two topics, first, there is a special element in the insurance, namely welfare. Second, the object of  endowment must already be affirmed of  wakif  during the donated / written endowment; and Musha bih (the object ofthe will) must already belong to Mushi (which intestate) at the time the will is affirmed/written orwhen the nafdaz will (effective), that is when Mushiis died.
Abstrak: Kajian wakaf  polis dilakukan dengan tiga domain: 1) domain ilmu perasuransian; 2)  domain teori wakaf; dan 3) domain teori wasiat. Tiga domain kajian ini diharapkan dapat membantu mencari solusi atas ide dan gerakan wakaf  polis di Indonesia dari segi syariah. Tiga domain kajian  yang dilakukan dalam rangka mencari kejalasan hukum wakaf polis asuransi dari segi syariah memperlihatkan setidaknya dua topik, yaitu Pertama , dalam asuransi terdapat unsur khusus, yaitu kemashlahatan. Kedua , obyek wakaf harus sudah menjadi milik wakif pada saat akad wakaf  diikrarkan/ditulis; dan musha bih (obyek wasiat) harus sudah menjadi milik Mushi (yang berwasiat) pada saat akad wasiat diikrarkan/ditulis atau pada saat wasiat nafdaz (efektif), yaitu Mushi meninggal dunia.
Kata Kunci: Waqaf, asuransi, wasiat, polis, syariah.

## Kajian dari Segi al-Ta’min (Asuransi) Arti dan Substansi Asuransi
Asuransi dijelaskan oleh para pakar setidaknya dari lima segi/sudut pandang; yaitu sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, dan matematika. Rincian sudut pandang tersebut adalah: 1.  Asuransi dalam pandangan ekonomi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan cara memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan/finansial.
2.  Asuransi dari sudut pandang hukum merupakan suatu kontrak/perjanjian pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung.
3.  Asuransi dari sudut pandang bisnis merupakan sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa yang berupa pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko ( sharing of  risk ) di antara sejumlah besar nasabahnya. Operasionalnya, asuransi juga diartikan sebagai industri keuangan nonbank
(IKNB) yang kegitannya menghimpun dana berupa premi dari peserta yang kemudian diinvestasikan dalam berbagai kegiatan bisnis.
4.  Asuransi dari sudut pandang sosial merupakan organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dengan mengumpulkan dana (yang berupa premi) dari masyarakat (anggota) untuk membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota.
5.  Asuransi dari sudut pandang matematika merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. 1
Definisi asuransi yang dikemukakan pakarnya menunjukkan segi-segi dan secara tidak langsung juga menunjukkan instrumen yang digunakan dalam bisnis perasuransian, serta tujuan yang 1 Herman Darmawi,  Manajemen Asuransi (Jakarta: Bumi Aksara. 2000), hlm. 2-3.
76 AT - TARADHI  Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 75-84
hendak dicapai dari asuransi itu sendiri. Manusia, dalam hidupnya termasuk dalam berbisnis tidak dapat lepas dari (baca: melekat dengan) risiko. Dalam pengertian yang umum dalam bisnis berbasis syariah, terdapat risiko yang bersifat khusus, yaitu risiko syariah (antara lain pelaku usaha [baca: industri syariah]  terjebak pada transaksi yang bersifat maisir, gharar, dan riba ). 2 Risiko ini dapat dikelompokkan sebagai risiko hukum (baca: pelanggaran hukum[baca: pelanggaran terhadap ketentuan syariah]) dan sekaligus risiko reputasi (rusaknya citra industri syariah karena opini publik yang disebabkan pelanggaran syariah). Di samping itu, risiko ini lebih bersifat operasional sehingga layak pula dikelompokkan sebagai risiko operasional (karena proses internal, sumber daya insani, dan sistem), yang mana pada umumnya tidak dapat diasuransikan. 3 Asuransi dalam Bahasa Arab disebut al-ta’min dan al-takaful . Arti al-ta’min secara etimologis bersifat derivatif: aman ( al-amnu ) percaya ( al-iman ), terpercaya/dapat dipercaya ( al-amin/amanah ), dan tenang ( al-thuma’ninah );  oleh  karena  itu, al-ta’min secara bahasa berarti tenang, yakni terhindar dari takut  ( ithma’ana wa lam yakhaf ). 4 Di samping itu, asuransi secara bahasa dipandang semakna dengan kata al-takafuli (saling menolong [baca: al-ta‘awuni ]) dan al-tadhamun (saling melindungi/menjamin). Dalam fatwa DSN-MUI, arti asuransi secara terminologis adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau tabarru‘ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad/ perikatan yang sesuai dengan syariah, 5 yaitu akad yang tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), riba, zhulm (aniaya), risywah (suap),  barang haram dan maksiat; 6 dan akad yang
2 Lihat antara lain Rafiq Yunus al-Mishri,  Buhuts fi al- Iqtishad al-Islami (Damaskus: Dar al-Maktabi. 2009), hlm. 103-105; dan 113-120.
3 Lihat BSMR,  Workbook: Tingkat 1 (Jakarta: BSMR. 2008), hlm. 3-34.
4 Ali Muhy al-Din al-Qurah Daghi, al-Ta’min al-Islami: Dirasah Fiqhiyyah Ta’shiliyyah muqaranat(an) bi al- Ta’min al-Tijari ma‘a Tathbiqat al-‘Amaliyyah (Beirut: Syirkar Dar al-Bsya’ir al-Islamiyyah. 2005), hlm. 15.
5 Fatwa DSN-MUI Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, ketentuan umum, angka 1.
6 Fatwa DSN-MUI Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, ketentuan umum, angka 2.
dioperasikan adalah akad tabarru‘ dan akad tijarah/ mu‘awadhat . Secara substantif, pegaturan asuransi baik yang dilakukan dalam KUH Perdata maupun dalam syariah (hukum tidak tertulis yang berupa fatwa DSN), dan dari lima sudut pandang asuransi (yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, dan matematika), terlihat bahwa asuransi tidak lepas dari risiko yang dijamin/dipertanggungkan. Nitisusastro menegaskan bahwa asuransi identik dengan ihwal transfer risiko dari pihak yang memiliki harta benda (property) dan tanggungjawab kepada pihak ketiga ( liability ), kepada pihak lain ( insurer ) yang bidang usahanya bergerak di bidang pengelolaan risiko, yaitu perusahaan asuransi. 7 Oleh karena itu, secara konseptual ulama menjelaskan asuransi dihubungkan dengan mashlahat (baca: manfaat) yang berupa upaya menangani/menanggulangi/ mengurangi risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
Risiko dan Motivasi Berasuransi Risiko ( risk ) dapat dimasukkan sebagai inti pembahasan asuransi. Oleh karena itu, pakar hukum bisnis dan pakar ilmu bisnis menjelaskan risiko dari berbagai pendekatan meskipun secara substansi mengerucut pada persoalan yang relatif  sama, yaitu kemungkinan terjadinya beban keuangan karena risiko tertentu.
1.  Risiko  merupakan kesempatan timbulnya kerugian ( risk is the chance of  loss ); 8 dalam statistik, kata chance (kesempatan) diartikan sebagai sesuatu yang menunjukkan tingkat probabilitas (kebolehjadian) akan terjadinya peristiwa tertentu; oleh karena itu, chance of  loss diartikan sebagai kemungkinan akan terjadinya kerugian;
7 Mulyadi Nisusastro, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia (Bandung: CV ALFABETA. 2013),  hlm. 43.
8 Menurut Agus Prawoto (1995) dalam bukunya, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuarnsi, risiko dalam industri asuransi diartikan dengan arti yang sangat khusus dan sederhana; risiko adalah uncertainty of  financial loss (kerugian  yang  tidak  pasti);  dengan  demikian,  risiko, tegas  Wardana,  risiko  mempunyai  dua  unsur;  yaitu ketidakpastian dan kerugian ( uncertainty and loss ). Lihat Kun Wahyu Wardana, Hukum Asuransi: Proteksi Kecelekaan Transportasi (Bandung: CV Mandar Maju. 2009),  hlm.  15-16.  Risiko    juga  didefinisikan  sebagai kemungkinan timbulnya kerugian ( risk is the probability of loss ). Ferdinand Silalahi, Manajemen Risiko dan Asuransi (Jakarta: PT Gramedia Putra Utama. 1997), hlm. 4-6.
Hukum Mewakafkan Polis Asuransi      Jaih Mubarok dan Hasanudin 77
2.  Risiko merupakan ketidakpastian ( risk is uncertainty ); dan
3.  Risiko merupakan penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan ( risk  is  dispersion of  actual from expected result ). Dari tiga definisi tersebut, Silalahi menegaskan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya akibat buruk/ kerugian yang tidak diinginkan atau tidak terduga yang antara lain disebabkan oleh jangka (baca: tenggat) waktu dan/atau keterbatasan informasi. 9
Hartono mengutif  pendapat Robert Riegel dan kawan-kawan yang menjelaskan bahwa risiko adalah: 1) suatu kerugian yang tidak dapat diduga terlebih dahulu; dan 2) ketidakpastian yang dihadapi seseorang mengenai masa yang akan datang. 10 Di samping itu, Hartono pun mengutif  pendapat H. Gunanto yang menyatakan bahwa risiko dalam ilmu asuransi dibedakan menjadi beberapa arti, yang intinya adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau bahaya: 1) pada benda yang menjadi obyek bahaya, dan 2) pada orang yang menjadi sasaran pertanggungan. Oleh karena itu, Hartono menegaskan bahwa risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau batalnya seluruh/sebagian suatu keuntungan yang semula diharapkan karena suatu kejadian di luar kuasa manusia atau karena perbuatan manusia lain. Dengan definisi tersebut, Hartono juga menambahkan bahwa unsur risiko ada dua, yaitu ketidakpastian dan kerugian. 11
9 Salim menjelaskan bahwa risiko adalah ketidaktentuan ( uncertainty ) yang mungkin melahirkan kerugian ( loss ). Ketidaktentuan dibedakan menjadi tiga: 1) ketidaktentuan ekonomi ( economic uncertainty ); yaitu kejadian yang timbul karena perubahan sikap konsumen yang disebabkan oleh perubahan selera, minat konsumen, perubahan harga,  teknologi,  atau  didapatnya  penemuan  baru;  2) ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam ( uncertainty of  nature ), misalnya kebakaran, badai, topan, dan banjir; dan 3) ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia ( human uncertainty ), umpamanya perang, pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Salim juga menegaskan bahwa hanya ketidaktentuan karena alam dan manusia yang bisa diasuransikan, sedangkan ketidaktentuan ekonomi tidak bisa diasuransikan karena bersifat spekulatif dan sulit diukur keparahannya ( severity ). Lihat H. Abbas Salim,  Asuransi dan Manajemen Risiko (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005), hlm. 4. 10 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), hlm. 70.
11 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan
Asuransi (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), hlm. 71.
Dalam ilmu syariah dijelaskan bahwa rukun asuransi ( arkan ‘aqd al-ta’min ) adalah: 1) pihak-pihak yang berakad; 2) shighat (pernyataan kesanggupan untuk melakukan asuransi [ ijab ] dan pernyataan penerimaan dari pihak lain [ qabul ]); dan 3) mahal al-‘aqd ( ma‘qud ‘alaih , obyek akad). Obyek akadnya mencakup tiga hal: 1) al-khathr (risiko [bahaya yang dipertanggungkan]), 2) al-qisth (premi [premi pertanggungan]), dan 3) mablagh (manfaat asuransi [sejumlah ganti rugi pertanggungan]). 12
Untuk meraih kemashlahatan, manusia/pelaku usaha/perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari risiko. Oleh karena itu, risiko perlu dianalisis dan dicarikan solusinya untuk: 1) memperkecil risiko, 2) mengalihkan risiko, 3) mengontrol risiko, dan 4) pendanaan/ penyediaan dana risiko. Mengalihkan risiko sebagai dijelaskan Irham Fahmi adalah risiko yang mungkin terjadi dialihkan antara lain dengan cara diasuransikan. 13 Dari segi motivasinya, orang/pelaku usaha/perusahaan yang mengasuransikan suatu risiko kepada perusahaan asuransi adalah untuk mengalihkan risiko ( transfer of  risk ) atau membagi risiko dengan pihak lain ( share of  risk ). Oleh karena itu, tujuannya tidak untuk memperoleh keuntungan yang kemudian diwakafkan (manfaat asuransi [ mablagh ] dijadikan obyek wakaf  [ mauquf bih ]). Kemashlahatan asuransi berarti terhindarnya peserta asuransi dari kemungkinan memperoleh kesulitan keuangan karena even (kejadian) risiko tertentu.

## Prinsip Perjanjian Asuransi dan Sifat Pertanggungan
Dalam pertaanggungan terdapat dasar-dasar perjanjian yang harus diperhatikan, yaitu:
1. Meeting of  mind ;  perjanjian  asuransi  yang dibuat harus didasarkan atas persesuaian paham di antara pihak-pihak yang membuatnya. Benda yang dipertanggungkan harus dicantumkan dalam  polis  asuransi  dengan  jelas/detail; misalnya benda yang diasuransikan adalah sebuah kapal serta muatannya;
12 Ali Muhy al-Din al-Qurah Daghi, al-Ta’min al-Islami: Dirasah Fiqhiyyah Ta’shiliyyah muqaranat(an) bi al-Ta’min al-Tijari ma‘a Tathbiqat al-‘Amaliyyah (Beirut: Syirkar Dar al-Bsya’ir al-Islamiyyah. 2005), hlm.  31-44;  dan  lihat  Muhammad  Firdaus  NH,  dkk (penyunting), Sistem Operasional Asuransi Syariah (Jakarta: RENAISAN. 2005), hlm. 17.
13 Irham Fahmi, Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi (Bandung: CV ALFABETA. 2013),  hlm. 6-7.
78 AT - TARADHI  Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 75-84
2. Cakap hukum ;  pihak-pihak  yang  membuat perjanjian asuransi harus cakap/mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Anak kecil, orang gila, dan wanita yang berada dalam masa pernikahan tidak  boleh membuat perjanjian asuransi, kecuali wanita tersebut mendapat izin dari suaminya;
3.  Perjanjian asuransi harus memuat tujuan tertentu atau konsiderasi yang berguna agar perjanjian berlaku. agar perjanjian pertanggungan suatu milik dapat terlaksana harus terdapat klausula: a) perusahaan asuransi akan membayar kerugian apabila terjadi kerusakan atas hak milik seseorang, dan b) tertanggung akan membayar premi dalam pertanggungan tersebut; dan isi kontrak asuransi tidak boleh bertentangan dengan: a) kepentingan umum, b) moral, dan c) undang-undang. 14
Sifat pertanggungan ; asuransi mempunyai beberapa sifat dalam pertanggungan,  yaitu: 1. Contribution contracts ; yaitu  jumlah  uang  yang harus dibayarkan dalam perjanjian asuransi tidak boleh sama besarnya dengan uang yang akan kita terima (misal: pembayaran premi tidak sama besarnya dengan uang yang diterima kembali apabila terjadi penggantian kerugian/ claim );
2. Contract of  adhesion ; kontrak asuransi dibuat oleh pihak perusahaan, dan tidak bisa tawar- menawar  mengenai  isi  kontrak  tersebut;  hak peserta adalah menerima isi kontrak ( to take it );  berarti  menjadi  peserta  asuransi,  atau menolaknya;  berarti  tidak    menjadi  peserta asuransi;
3. Unilateral contract ;  perjanjian    asuransi merupakan  kontrak  yang  unilateral;  yaitu perjanjian berlaku secara unilateral apabila tertanggung telah membayar premi, dan perusahaan asuransi harus melunasi ganti kerugian atau apa yang dijanjikan;
14 H. Abbas Salim,  Asuransi dan Manajemen Risiko (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2005), hlm. 163-164. Sedangkan Darmawi menjelaskan bahwa ketentuan umum kontrak asuransi adalah: 1) harus ada persetujuan dari pihak-pihak yang mengikatkan diri; 2) tujuannya harus legal/tidak bertentangan dengan politik pemerintah; 3) kedua belah pihak harus cakap hukum/ kompeten; dan 4) harus ada imbalan yang dipertukarkan. Lihat Kun Wahyu Wardana, Hukum Asuransi: Proteksi Kecelekaan Transportasi (Bandung: CV Mandar Maju. 2009), hlm.  64-65.
4. Syarat kondisi ;  yaitu  apabila  dalam  kontrak terdapat klausula yang menyatakan bahwa kerugian harus diberitahukan kepada pihak perusahaan asuransi paling lambat satu hari setelah kejadian, maka pelaporan yang lewat waktu/terlambat akan mengakibatkan hilangnya hak penggantian;
5. A contract uberrimac fidei/contract of  utmost good-faith ; yaitu kontrak harus dibuat secara jujur. Hal ini terutama harus diperhatikan bagi asuransi pengangkutan, karena perusahaan asuransi tidak mempunyai cukup waktu untuk meneliti calon pembeli asuransi;
6. Contract of  indemnity ;  yaitu  ketidakbolehan mencari keuntungan dengan cara curang dalam asuransi, misalnya merusak barang dengan sengaja dengan tujuan agar memperoleh penggantian yang baru. Sifat kontrak  ini melahirkan tiga doktrin berikut: a) doctrine of insurable interest ; pembeli asuransi berhak minta ganti kerugian apabila benar-benar terjadi kerugian;  b) doctrine  of   limitation  of   recovery ; terdapat jumlah maksimum yang dapat diberikan sebagai penggantian kerugian; dan c) doctrine of subgrogations ; hak untuk menagih terhadap pihak ketiga dioper oleh perusahaan asuransi; dan
7. Warranty ; jaminan bahwa apa yang diperjanjikan sekarang betul-betul dipenuhi pada waktu yang akan datang. 15
H. Mulyadi Nitisusastro menegaskan bahwa prinsip perjanjian asuransi adalah: 1) prinip itikad baik ( the utmost good faith ), 2) prinsip adanya kepentingan ( insurable interest ), 3) prinsip ganti rugi seimbang ( principle of  indemnity ), 4) prinsip subrogasi
15 Abbas Salim,  Asuransi dan Manajemen Risiko (Jakarta: PT  RajaGrafindo  Persada.  2005), hlm. 164-166;  dan lihat  Kun Wahyu Wardana, Hukum Asuransi: Proteksi Kecelekaan Transportasi (Bandung: CV Mandar Maju. 2009), hlm. 66-71. Ali menjelaskan bahwa ciri-ciri kontrak asuransi adalah: 1) kontrak bersifat untung- untungan;  2)  kontrak  bersifat adhesi (tidak ada tawar menawar isi kontrak, tapi tawar-menawar hanya berupa pilihan untuk menerima atau menolak bagi calon peserta); 3) kontrak bersifat unilateral /sepihak; pertukaran antara tindakan (yang berupa pembayaran premi) dengan suatu janji pelaksanaan ( performance );  4)  kontrak  bersyarat ( conditional );  5)  sepenuhnya  berdasarkan  kepercayaan ( bonafide contracts, good-faith contracts ); 6) kontrak bersifat pribadi (pilihan bagi pihak-pihak untuk bersepakat melakukan kontrak atau tidak); dan 7) prinsip ganti rugi ( principle of  indemnity ). Lihat A. Hasymi Ali, Pengantar Asuransi (Jakarta: Bumi Aksara. 2002), hlm. 103-109.
Hukum Mewakafkan Polis Asuransi      Jaih Mubarok dan Hasanudin 79 ( subrogation ), 5) prinsip kontribusi ( contribution ), dan 5) prinsip mengikuti nasib penanggung ( follow  the  fortune  of   the  ceding  company ). 16 Dalam menguraikan prinsip ganti rugi seimbang ( principle of  indemnity ), Nitisusastro menjelaskan bahwa apabila tertanggung menderita suatu kerugian financial yang disebabkan oleh even (kejadian yang benar-benar terjadi atas) risiko tertentu yang dijamin perusahaan asuransi, maka tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar kerugian yang dideritanya. Ganti rugi tersebut antara lain berupa: 1) membayarkan secara tunai atas jumlah kerugian yang diderita; 2) memperbaiki obyek pertanggungan yang mengalami kerusakan; 3) mengganti dengan lain yang kualitas/kuantitasnya sama; dan/atau 4) membangun kembali obyek pertanggungan yang rusak. 17 Terkait dengan motivasi orang/pihak/ perusahaan berasuransi, dan prinsip indemnity ; (ketidakbolehan mencari keuntungan dengan cara curang dalam asuransi), yang melahirkan tiga doktrin: 1) doctrine of  insurable interest, 2) doctrine of limitation of  recovery, dan 3) doctrine of  subgrogations, maka mengasuransikan polis asuransi tidak sejalan dengan prinsip ini. Meskipun demikian, prinsip ini hanya berlaku untuk asuransi kerugian (terukur jumlah kerugiannya) sementara untuk asuransi jiwa (kematian) tidak dapat diterapkan.

## Kajian dari Segi Sifat Tamlik-Wakaf
Teori wakaf  mencakup rukun dan syarat wakaf. Wakaf merupakan ibadah maliyah yang unik karena rukunnya berbeda dengan ibadah maliyah lainnya (antara lain hibah dan hadiah); dalam wakaf terdapat lima rukun: 1) waqif (wakif, pihak yang mewakafkan  hartanya);  2) mauquf  ‘alaih (nadzir, pihak yang mengelola dan menginvestasikan benda/harta wakaf); 3) mauquf  bih ( mauquf , obyek wakaf); 18 dan 4) shighat (pernyataan kehendak [ ijab ] untuk wakaf). Sementara yang terakhir, yaitu  5) mauquf  lah (pihak penerima manfaat wakaf) pada umumnya ulama (jumhur) tidak menjadikannya
16 H. Mulyadi Nitisusastro, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia (Bandung: CV ALFABETA. 2013),  hlm. 67-75.
17 H. Mulyadi Nitisusastro, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia (Bandung: CV ALFABETA. 2013),  hlm. 69.
18 Ali Fikri, al-Mu‘amat al-Madiyah wa al-Adabiyah (Mesir:
Mushthafa al-Babi al-Halabi. 1938),  vol. II, hlm.  307; dan Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah (Damaskus: Dar al-Fikr. 2006), vol. X, hlm. 7605-7606.
sebagai rukun.
Di antara rukun tersebut, rukun yang relevan (baca: penting) untuk dikaji adalah mengenai syarat-syarat mauquf  bih ( mauquf , obyek wakaf). Dalam kitab al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah, wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa syarat-syarat obyek wakaf  adalah:
1.  Harta yang diwakafkan harus harta yang berharga/bernilai secara syariah ( mal mutaqawwam ); oleh karena itu, tidak sah wakaf atas harta yang tidak bernilai secara syariah ( اراقع اموقتم لاام فقولما نوكي نأ ) antara lain harta haram dan/atau tidak boleh dimiliki secara individu;
2.  Harta yang diwakafkan harus harta yang sudah jelas dan terukur ( ma‘lum[an] ) ( امولعم فوقولما نوكي نأ );
3.  Harta yang diwakafkan harus harta yang sudah menjadi milik wakif  yang sempurna ( milk[an] tam[an] ) pada saat akad wakaf  dilakukan ( امتا اكلم هفقو ينح فقاولل اكولمم فوقولما نوكي نأ );
4.  Harta yang diwakafkan harus harta yang sudah jelas dalam arti bukan harta yang masih harus dibagi karena terdapat hak milik pihak lain ( ازرفم فوقولما نوكي نأ ). 19
Dari segi syarat-syarat obyek wakaf  ( mauquf bih ), terlihat bahwa wakaf  polis asuransi yang dilakukan oleh peserta asuransi tidak memenuhi syarat; karena:
1.  Akad wakaf  bersifat lazim (terutama dalam pandangan jumhur ulama) yang berarti terjadi kepindahan/pengalihan kepemilikan obyek wakaf  ( intiqal al-milkiyah ) dari milik wakif  menjadi milik umum; oleh karena itu, merupakan keharusan bagi ulama  untuk menetapkan syarat bahwa obyek wakaf  sudah menjadi milik wakif secara sempurna pada saat akad wakaf  dilakukan/diikrarkan baik secara lisan maupun secara tertulis; dan wakif  tidak boleh mewakafkan benda/harta milik orang lain atau barang yang bukan/belum menjadi miliknya. Dalam asuransi jiwa misalnya, manfaat asuransi yang diterima oleh keluarga (isteri dan anak-anak yang meninggal) bukan milik yang meninggal, tetapi milik ahli warsinya sebagai tirkah /harta peninggalan; dan
2.  Karena manfaat asuransi (yang tidak terdapat unsur saving) belum menjadi milik wakif  yang sempurna pada saat akad dilakukan (baru bersifat potensi), maka akad wakaf  tersebut
19 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami bi al-Adillah (Damaskus: Dar al-Fikr. 2006), vol. X, hlm. 7634-7636.
80 AT - TARADHI  Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 75-84
termasuk yang tidak diketahui (tidak jelas/ jahalah  [gharar] ), dan tentu saja tidak dapat diketahui kualitas dan kuantitasnya serta batas- batasnya (tidak mufarraz );
3.  Kiranya wakaf  polis asuransi yang bersifat tabungan (unsur saving) dapat dikategorikan sebagai wakaf  yang terpenuhi syarat-syarat obyeknya;  karena  dalam  asuransi  tersebut terdapat milik wakif  (peserta asuransi) yang bersifat sempurna, termasuk pertambahannya/ ikutannya, yaitu bagi hasil atas usaha yang dilakukan perusahaan.

## Kajian dari Segi Sifat Tamlik-Wasiat
Kajian mengenai wakaf  polis dari segi wasiat perlu dilakukan karena ada sebagian pakar yang mengajukan/mengemukakan konsep wakaf wasiat. Dalam hukum positif  Indonesia diakui adanya wakaf  wasiat.
Salah satu topik fikih mu‘amalah yang berhubungan dengan wakaf  adalah wasiat. Muhammad Mushthafa Syalabi menulis buku yang membahas mengenai wakaf  dan wasiat. Dalam pengantar buku tersebut dijelaskan bahwa materi wakaf  dan wasiat disajikan pada mahasiswa di Fakultas Hukum ( kuliyyat  al-Huquq ) Universitas Iskandariyah. 20 Salah satu topik penting dalam wasiat adalah maengenai jumlah maksimal harta yang diwasiatkan. Secara praktis, wasiat juga berhubungan dengan pembagian harta pusaka ( al-tirkah , al-mawruts ). Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah ulama ahli hadis dijelaskan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga (33,3%) dari keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal (sekaligus pihak yang mewasiatkan). Abu Sa‘id (bapak dari ‘Amir Ibn Sa‘id) ketika sedang sakit menjelaskan kepada Nabi Saw. bahwa ia mempunyai anak perempuan  satu-satunya;  dan  penjelasan  itu kemudian diikuti dengan pertanyaan: apakah boleh wasiat dengan setengah dari harta yang akan menjadi tirkah ? Nabi Saw. bersabda bahwa wasiat setengah harta dari yang akan ditinggalkan terlalu banyak. Bagaimana kalau sepertiga? Pertanyaan Abu Sa‘id berikutnya. Nabi Saw. bersabda: “sepertiga pun masih terlalu banyak atau terlalu besar.” ‘Amir Ibn Sa‘id kemudian menjelaskan bahwa “orang- orang (mukmin) mewasiatkan sepertiga hartanya;
20 Muhammad Mushthafa Syalabi, Muhadharat fi al-Waqf wa al-Washiyyat (Mesir: Dar al-Ta’lif. 1957).
sejumlah itu boleh mereka lakukan.” 21 Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan mengenai cara wakaf  dengan wasiat: 1) wasiat untuk wakaf  boleh dilakukan dengan  cara  lisan;  dan    2)  wasiat  untuk  wakaf boleh juga dilakukan secara tertulis. Wasiat untuk wakaf baik dengan cara lisan maupun tertulis harus disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat;  syarat-syarat  saksi  wasiat  untuk  wakaf adalah:  1) dewasa;  2) beragama Islam;  3) berakal sehat; dan  4) tidak terhalang melakukan perbauatan hukum. 22 Ketentuan kedua yang berkenaan dengan wakaf  melalui wasiat adalah menyangkut jumlah harta yang diwasiatkan untuk diwakafkan. Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. 23
Dalam ketentuan mengenai jumlah harta yang diwakafkan melalui wasiat terdapat pengecualian; yaitu harta yang diwakafkan melalui wasiat paling banyak sepertiga dari jumlah harta warisan, kecuali seluruh ahli waris menyetujuinya. Maksudnya, harta benda yang diwakafkan  melalui wasiat boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan dengan satu syarat, yaitu semua ahli waris menyetujuinya.
Ketentuan ketiga yang berkenaan dengan wakaf  melalui wasiat adalah waktu pelaksanaan wasiat: Pertama , wakaf  melalui wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pihak yang mewasiatkan meninggal dunia; 24 kedua , penerima wasiat bertindak sebagai  kuasa  wakif; 25 dan ketiga , wakaf  dengan wasiat dilakukan (ikrar dan pendaftarannya) sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 26 Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  telah diantisipasi mengenai kemungkinan adanya pengingkaran atau pembangkangan wasiat yang dilakukan oleh pihak penerima wasiat. Dalam mengantisiapsi 21 Abi Abd Allah Muhammad Ibn Isma‘il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah  Ibn  Bardazabah  al-Bukhari  al-Ja‘fi, Shahih al-Bukhari (Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah. 1981), juz III, hlm. 187.
22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 24.
23 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 25.
24 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 26, ayat (1).
25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 26, ayat (2).
26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 26, ayat (3).
Hukum Mewakafkan Polis Asuransi      Jaih Mubarok dan Hasanudin 81 pembangkangan yang dilakukan oleh penerima wasiat, dalam Undang-Undang ditetapkan bahwa Peradilan Agama dapat memerintahkan (memaksa, pen.) pihak penerima wasiat untuk melaksanakan wasiat atas permintaan atau paemohonan pihak atau pihak-pihak yang berkepentingan. 27 Di antara pihak yang berkepentingan adalah para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf. 28 Dalam kitab fikih klasik, terminologi wakaf wasiat terlihat bahwa substansinya adalah wasiat dari seseorang untuk berwakaf, di mana akad wakaf akan berlaku efektif ( nafadz ) apabila Wakif  ( Mushi , pewasiat) meninggal dunia. Hal ini secara tersirat dijelaskan dalam pandangan Abu Hanifah terkait sifat lazim -nya akad wakaf. Di antara perbedaan pendapat ulama dalam bidang perwakafan adalah mengenai kepemilikan dan hukum menjual benda yang telah diwakafkan. Menurut Abu Hanifah, benda yang telah diwakafkan masih tetap milik pihak yang mewakafkan karena akad (transaksi) wakaf  termasuk akad ghair lazim (tidak menyebabkan pindahnya kepemilikan benda wakaf), kecuali wakaf  empat hal: 1) wakaf untuk masjid, 2) wakaf  yang ditetapkan dengan keputusan hakim, 3) wakaf  wasiat, dan 4) wakaf untuk kuburan (makam). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan, selain empat wakaf tersebut, boleh/dapat dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Benda wakaf  akan berubah menjadi benda waris (tirkah/mauruts) ketika pihak yang mewakafkan (wakif) telah meninggal dunia. 29 Dua argumentasi Abu Hanifah mengenai kebolehan menjual benda wakaf  adalah: 1) argumen rasional yang berupa qiyas, yakni Abu Hanifah menganalogikan ( qiyas ) wakaf  kepada pinjam ( al-‘ariyah ); akad pinjam termasuk ghair lazim sehingga bendanya masih tetap milik pihak yang meminjamkan; 30 dan 2) argumentasi yang berupa hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Imam al- Baihaqi yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad
27 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 27.
28 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 27.
29 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘ashir. 1997), vol.  X, hlm. 7599-7600; dan Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl al- Sarkhasi al-Hanafi, Kitab al-Mabsuth (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2001), vol.  XI, hlm. 23-24.
30 Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl al- Sarkhasi al-Hanafi, Kitab al-Mabsuth (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2001), vol.  XI, hlm. 27.
Saw. pernah  menjual benda wakaf. 31 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Penting kiranya untuk dikaji dan dianalisis tentang syarat-syarat obyek yang diwasiatkan ( musha bih); yaitu :
1.  Harta yang diwasiatkan harus harta yang dapat diwaritskan ( ثراوتلل لاباق لاام هب ىصولمناوكي نأ ); karena akad wasiat termasuk akad yang bersifat lazim (kepemilikan obyek yang diwasiatkan berpindah, intiqal al-milkiyyah );  dan  bedanya dengan hibah, akad hibah bersifat efektif ( nafadz ) pada saat akad diikrarkan, sedangkan wasiat efektif apabila Mushi (yang berwasiat) meninggal dunia; di samping itu, harta yang dapat diwasiatkan haruslah harta yang boleh/ menerima untuk dimiliki ( qabil[an] li al-tamlik ); oleh karena itu, wasiat termasuk batal apabila menyangkut obyek yang tidak dapat dimiliki, seperti wasiat terkait bangkai dan darah;
2.  Harta yang diwasiatkan harus harta berharga secara syariah; yaitu harta yang boleh/dapat dimanfaatkan secara syariah ( عرشلا فرع في اموقتم هب ىصولما لالما نوكي نأ );
3.  Harta yang diwasiatkan boleh tidak dikuasai pihak yang berwasiat pada saat akad wasiat dilakukan ( ةيصولا تقو امودعم ناك ناو كيلمتلل لاباق نوكي نأ ); antara lain wasiat mengenai piutang yang pada saat akad dikuasai oleh pihak yang berutang ( Madin ). Jumhur ulama membolehkan wasiat atas harta yang dapat dimiliki secara mutlak, meskipun tidak ada atau tidak dikuasai Mushi pada saat akad wasiat, dengan syarat harta tersebut wujud pada saat wasiat efektif ( nafadz ). Apabila wasiat terkait harta yang bersifat pasti (antara lain rumah dan tanaman tertentu), maka jumhur ulama (selaian Hanafi) mensyaratkan wujudnya obyek wasiat pada saat akad wasiat efektif, yaitu pada saar Mushi meninggal dunia;
4.  Harta yang diwasiatkan harus harta yang sudah menjadi milik Mushi pada saat wasiat diikrarkan/ditulis apabila wasiat terkait dzat ( s u b s t a n s i )   h a r t a   t e r t e n t u ( تاذلبا انيعم ناك اذا ةيصولا ءاشنإ دنع يصوملل اكولمم هب ىصولما نوكي نأ ); karena wasiat merupakan pernyataan (baca: akad) yang kepemilikan obyeknya berpindah; maka merupakan keharusan bahwa musha bih sudah menjadi milik Mushi pada saat wasiat
31 Abi Bakr Ahmad Ibn al-Husein Ibn ‘Ali al-Baihaqi, al- Sunan al-Kubra (India: Mathba’ah Da’irah al-Ma’arif al-Utsmaniyyah. 1352 H.), vol.  VI, hlm. 163.
82 AT - TARADHI  Jurnal Studi Ekonomi, Volume 7, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 75-84
diikrarkan/ditulis;  wasiat  atas  harta  milik orang/pihal lain (bukan milik Mushi), tidaklah sah; dan
5.  Harta wasiat tidak diwasiatkan untuk digunakan sebagai media dalam melakukan perbuatan maksiat atau diharamkan secara syariah ( اعرش امرمح وأ ةيصعم هب ىصولما نوكي لاأ ); karena wasiat termasuk perbuatan yang tergolong tabarru‘ dan kebaikan ( ihsan ), maka tujuan atau penggunaan obyek wasiat tidak boleh bertentangan dengan tabarru‘ dan ihsan . 32
Dari ketentuan-ketentuan terkait obyek wasiat yang dijelaskan ahlinya, kiranya layak untuk didiskusikan mengenai harusnya obyek wasiat menjadi milik Mushi secara sempurna apabila obyek tersebut terkait benda (fisik) tertentu; dan obyek wasiat harus sudah menjadi milik Mushi secara sempurna ( tamm ) pada saat akad wasiat efektif (yaitu pada saat Mushi meninggal dunia) apabila obyek wasiat yang antara lain berupa piutang (yang obyeknya tidak/belum wujud pada saat wasiat ditulis/diikrarkan). Ketentuan ini didukung dan terdapat dalam Undang-Undang tentang Wasiat di Mesir (pasal 10) dan Undang-Undang Wasiat di Suria (pasal 216). Terkait dengan wakaf  polis, terlihat bahwa meskipun diusulkan menggunakan skema wakaf  wasiat (baca: berwasiat untuk wakaf), maka syarat mauquf  bih (obyek wakaf) harus sudah menjadi milik Mushi (atau Wakif) pada saat wasiat ditulis/diikrarkan.

## Penutup
Tiga domain kajian  yang dilakukan dalam rangka mencari kejalasan hukum wakaf  polis asuransi dari segi syariah memperlihatkan setidaknya dua topik untuk didiskusikan lebih lanjut. Pertama , dalam asuransi terdapat unsur khusus, yaitu kemashlahatan (yang diantaranya memenej risiko [ khathr ]), di mana motivasi orang ikut serta dalam asuransi adalah untuk membagi risiko (bukan untuk mencari kentungan sebagaimana prinsip indemnity [tidak boleh mencari keuntungan dalam ikut serta berasuransi]). Dari segi motivasi, orang ikut asuransi ingin memenej  risiko keuangan yang mungkin  timbul  karena  kejadian  risiko  tertentu; sementara orang berwakaf, motivasinya adalah ibadah dengan cara mengalihkan kepemilikan benda tertentu (mengeluarkan harta). Motivasi
32 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‘ashir. 1997), vol.  X, hlm. 7478-7483.
asuransi dan motivasi wakaf bersifat berseberangan ( mutadhadah). Kedua , obyek wakaf harus sudah menjadi milik wakif   pada  saat  akad  wakaf   diikrarkan/ditulis; dan musha bih (obyek wasiat) harus sudah menjadi milik Mushi (yang berwasiat) pada saat akad wasiat diikrarkan/ditulis atau pada saat wasiat nafdaz (efektif), yaitu Mushi meninggal dunia. Dalam hal ini asuransi yang bersifat saving boleh dijadikan obyek  wakaf;  sementara  manpaat  polis  asuransi belum menjadi milik peserta apabila belum terjadi risiko yang diasuransikan. Wa Allah a‘lam .
Pustaka Acuan Ali, A. Hasymi. 2002. Pengantar Asuransi . Jakarta: Bumi Aksara. Anonimous. 2008. BSMR,Workbook:  Tingkat  1 . Jakarta: BSMR.
Baihaqi, Abi Bakr Ahmad Ibn al-Husein Ibn ‘Ali, al-.
1352 H. Al-Sunan al-Kubra . India: Mathba’ah Da’irah al-Ma’arif  al-Utsmaniyyah.
Daghi, Ali Muhy al-Din al-Qurah. 2005. Al-Ta’min al-Islami:  Dirasah  Fiqhiyyah  Ta’shiliyyah muqaranat(an)  bi  al-Ta’min  al-Tijari  ma‘a Tathbiqat al-‘Amaliyyah . Beirut: Syirkar Dar al-Basya’ir al-Islamiyyah.
Darmawi,  Herman. 2000. Manajemen  Asuransi . Jakarta: Bumi Aksara.
Fatwa DSN-MUI Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
Fahmi, Irham. 2013. Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi . Bandung: CV al-Fabeta. Hartono,  Sri Rejeki. 2008. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi . Jakarta: Sinar Grafika.
Fikri, Ali. 1938. Al-Mu‘amat al-Madiyah wa al- Adabiyah . Mesir: Mushthafa al-Babi al- Halabi.
Hanafi, Abi Bakr Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abi Sahl al-Sarkhasi, al-. 2001. Kitab al-Mabsuth . Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
Ja‘fi,  Abi Abd Allah Muhammad Ibn Isma‘il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardazabah al-Bukhari, al-.  1981. Shahih al-Bukhari . Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah.
Mishri, Rafiq Yunus, al-. 2009. Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami . Damaskus: Dar al-Maktabi. NH, Muhammad Firdaus, dkk (penyunting). 2005. Sistem Operasional Asuransi Syariah . Jakarta: RENAISAN.

## Hukum Mewakafkan Polis Asuransi      Jaih Mubarok dan Hasanudin 83
Nitisusastro, H. Mulyadi. 2013. Asuransi dan Usaha Perasuransian  di  Indonesia . Bandung: CV Alfabeta.
Salim,  H. Abbas. 2005. Asuransi dan Manajemen Risiko . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Silalahi, Ferdinand. 1997. Manajemen  Risiko  dan Asuransi . Jakarta: PT Gramedia Putra
Utama.
Syalabi, Muhammad Mushthafa. 1957. Muhadharat fi al-Waqf  wa al-Washiyyat . Mesir: Dar al- Ta’lif.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang
Wakaf.
Wardana, Kun Wahyu. 2009. Hukum  Asuransi: Proteksi  Kecelekaan  Transportasi . Bandung: CV Mandar Maju.
Zuhaili,  Wahbah, al-. 2006. Al-Fiqh al-Islami bi al- Adillah . Damaskus: Dar al-Fikr.