## Analisis Metode Ijitihad Fatwa Bahtsul Masail Larangan Cek HP Pasangan

## Jufrizal
UIN Imam Bonjol Padang 2320040020@uinib.ac.id
Zainal Azwar UIN Imam Bonjol Padang zainalazwar@uinib.ac.id

## Abstract
This research examines the prohibition on checking a partner's cell phone, which is an interesting issue, where if we look at the habit of Indonesians who are often curious about their partner's cell phone,  it  makes  us  wonder  what  the  law  actually  is  about  checking  a  partner's  cell  phone  and Bahtsul Masail answered that by issuing a fatwa. In the research This time, a normative approach was used by conducting research in the library. Secondary data The information obtained comes from various sources, such as books, laws, and fatwas that are relevant to the topics discussed in the literature. The data analysis method applied is content analysis, which refers to the process of identifying  message  characteristics  systematically  and  objectively.  This  research  aims  to  analyze the Fatwa issued by Bahtsul Masail. The results of this research are that Bahtsul Masail does not condone all forms of checking partners' cellphones and instead advises each couple to strengthen trust  between  partners.  Checking  your  partner's  cell  phone  will  actually  make  the  household between  partners  messy  and  Bahtsul  Masail  also  suggests  respecting  each  partner's  privacy  in order to create a peaceful, safe and peaceful family without having to check your partner's cell phone.
Keywords: Couples, Privacy, Bahtsul Masail

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  larangan  memeriksa  HP  pasangan  yang  mana  ini  menjadi persoalan yang menarik dimana jikalau dilihat kebiasaan orang Indonesia yang sering kepo dengan HP pasangan ini membuat kita bertanya-tanya sebenarnya apa hukum memeriksa HP pasangan dan Bahtsul Masail menjawab itu dengan mengeluarkan Fatwa, Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan  normatif  dengan  melakukan  riset  di  perpustakaan.  Data  sekunder  Informasi  yang diperoleh  berasal  dari  beragam  sumber,  seperti  buku,  undang-undang,  serta  fatwa-fatwa  yang relevan  dengan  topik yang  dibahas  dalam  literatur.  Metode  analisis  data  yang  diterapkan adalah analisis  konten,  yang  mengacu  pada  proses  identifikasi  karakteristik  pesan  secara  sistematis  dan objektif. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis Fatwa yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masail  tentang  hukum  memeriksa  HP  pasangan.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Bahtsul  Masail Tidak membenarkan semua bentuk pemeriksaan terhadap HP pasangan dan justru menyarankan setiap pasangan untuk mempereratkan lagi kepercayaan antar pasangan. Memeriksa HP pasangan justru  akan  membuat  rumah  tangga  antar  pasangan  menjadi  guyah  dan  juga  Bahtsul  Masail menyarankan  untuk  menghormati  setiap  privasi  dari  pasangan  agar  terciptanya  keluarga  yang tentram, aman dan damai tanpa harus memeriksa HP pasangan.
Kata Kunci: Pasangan, Privasi, Bahtsul Masail

## PENDAHULUAN
Islam ialah agama yang paling komprehensif (Azimi, 2004) karena Islam mengatur setiap aspek  kehidupan  dari  saat  bangun  tidur  hingga  tidur  kembali,  serta  tidak  ada  masalah  yang dianggap  terlalu  kecil  atau  tidak  penting  untuk  diselesaikan  dengan  prinsip-prinsip  Islam.  Ini adalah  esensi  dari  Islam,  agama  yang  membawa  rahmat  bagi  umatnya.(Zumrotus  Sholikhah  & Muvid,  2022)  Islam  telah  memberikan  banyak  pedoman  terkait  pernikahan,  mulai  dari  cara menetapkan  kriteria  calon  pasangan  hingga  cara  mengelolanya  setelah  resmi  menjadi  pasangan hidup. Dalam kehidupan berpasangan, penting untuk membangun hubungan yang sehat dengan saling  memahami  dan  menghadapi  perbedaan,  berkomunikasi  secara  terbuka,  dan  saling menghormati . (Miftahuzzaman et al., 2022) Karena itu, menurut Verolyne (2019) pasangan perlu bersama-sama  menetapkan  tujuan  pernikahan  mereka  selama  proses  saling  mengenal,  serta menetapkan aturan keluarga, kebiasaan sehari-hari, dan pandangan pribadi. (Verolyna, 2019) Suatu aspek penting dalam membangun atau meningkatkan kualitas hubungan keluarga adalah  dengan  meningkatkan  tingkat  komunikasi  dan  merencanakan  dengan  baik,(Aisyah  & Azwar,  2020)  Kepercayaan  dan  ketiadaan  prasangka  negatif  dalam  menyampaikan  niat  dan berbagi pemikiran bertujuan untuk meningkatkan interaksi yang positif antara pasangan. Saat ini, terjadi  perkembangan  yang  cukup  maju  di  bidang  Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  termasuk keberadaan  smartphone,  menjadi  salah  satu  indikator  kemajuan  teknologi.  Smartphone memungkinkan  penggunanya  untuk  dengan  mudah  mengakses  berbagai  jenis  media sosial.(Ramadhan,  2020)  Kemudahan  yang  diberikan  oleh  teknologi  seringkali  mempermudah hubungan antara suami dan istri, namun terkadang juga dapat menyebabkan miskomunikasi. Hal ini terutama terlihat di Indonesia, di mana kebiasaan ingin tahu ( kepo ) seringkali menjadi sumber masalah  dalam  membangun  keluarga  yang  harmonis,  yang  didasarkan  pada  kepercayaan. Menurut  penulis,  kepercayaan  terhadap  pasangan  merupakan  pondasi  yang  bisa  mendapatkan kebahagiaan  dalam  membentuk  rumah  tangga  adalah  penting,  dan  sebaiknya  ditanamkan  sejak awal  perjalanan  rumah  tangga.(Achmad  Alfan  Kurniawan  &  Muhammad  Aminuddin  Shofi, 2021)
Pasangan  suami  istri  yang  sering  kali  ingin  tahu  tentang  aktivitas  di  ponsel  pasangan mereka  menghadapi  tantangan  yang  tidak  mudah.  Banyak  dari  mereka  yang  akhirnya  tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak etis, seperti mengintip ponsel pasangan atau secara rahasia membaca  konten  media  sosial  yang  mereka  miliki.(Indraswati  et  al.,  2021)  Terutama  di  era  di mana  hampir  semua  orang  terlibat  dengan  dunia  maya  dan  media  sosial,  ini  telah  menjadi penyebab  utama  dari  kehancuran  banyak  hubungan  pernikahan.  Platform-platform  seperti Facebook,  Instagram,  WhatsApp,  Line,  dan  lainnya  bisa  menjadi  tempat  bagi  seseorang  untuk melakukan  tindakan  yang  tidak  masuk  akal.  Menurut  penulis,  memata-matai  ponsel  pasangan dengan  alasan  takut  akan  perselingkuhan  adalah  tindakan  yang  tidak  masuk  akal,  karena  jika seseorang  benar-benar  berniat  berselingkuh,  mereka  akan  merencanakan  dengan  cermat  dan tidak akan melakukannya melalui media sosial yang rentan terpantau.(Pitriani & Ulhaq, 2023)
Kepercayaan  satu  sama  lain  memainkan  peran  yang  sangat  penting  dalam mempertahankan  keutuhan  hubungan  pernikahan.(Shobihah  &  Fathoni,  2022)  Meskipun kepercayaan  sangat  penting,  hanya  mengandalkan  itu  saja  tidaklah  cukup.  Sebagai  manusia, seringkali timbul rasa curiga yang muncul sebagai ketakutan akan perselingkuhan.(Erina Mariana, Azhar,  2022)  Dalam  sebuah  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  Bahtsul  Masail,  disebutkan  bahwa
mencoba  diam-diam  memeriksa  ponsel  seseorang  bisa  dianggap  sebagai  upaya  untuk mengungkap  rahasia  pribadi  orang  tersebut.  Tindakan  ini  pada  dasarnya  dianggap  sebagai perilaku  yang  tercela,  sesuai  dengan  larangan  yang  dinyatakan  dalam  Surat  Al-Hujurat  ayat 12.(Aisah  &  Khusni  Albar,  2021)  Fatwa  ini  memicu  minat  penulis  untuk  mengkaji  analisis metode  ijtihad  dalam  fatwa  Bahtsul  Masail  yang  melarang  memeriksa  ponsel  pasangan,  serta bagaimana hukum positif di Indonesia menangani persoalan ini.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  dengan  pendekatan  penelitian normatif,  yang  melibatkan  metode  penelusuran  pustaka  secara  detail  ( library reseach) .  Menurut Fajar (2007) Sumber data sekunder yang dimanfaatkan dalam penelitian ini berasal dari berbagai media,  termasuk  buku,  undang-undang,  serta  fatwa-fatwa Bahtsul  Masail yang  relevan  dengan topik yang dibahas dalam literatur yang terkait.(Fadli, 2021) Dalam penelitian ini, teknik analisis yang  digunakan  adalah  analisis  konten.(Sugiyono,  2018)  Analisis  konten  merupakan  metode analisis  yang  digunakan  untuk  membuat  kesimpulan  dengan  cara  mengidentifikasi  karakteristik yang spesifik dari sebuah pesan secara objektif dan terorganisir secara sistematis.(Berutu, 2017) (Fajar ND & Achmad, 2007)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Singkat Batsul Masail
Tradisi  intelektual  Bahtsul  Masail  di  Nahdlatul  Ulama  telah  ada  sejak  lama,  bahkan sebelum Nahdlatul Ulama terbentuk sebagai jam'iyah (organisasi formal) (Zahro, 2001). Kegiatan Bahtsul Masail menjadi praktik yang berlangsung nyata di kalangan masyarakat Muslim Nusantara, terutama di lingkungan pesantren.(Anam, 2018) Itu merupakan bentuk dari tanggung jawab kyai dalam mengarahkan kehidupan keagamaan masyarakat di sekitarnya. Nahdlatul Ulama kemudian meneruskan warisan tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam kegiatan organisasinya.(Rafik & Kaharuddin, 2023) Bahtsul Masail mulai dijalankan sebagai bagian dari kegiatan formal pada tahun 1926.(Syaifuddin  &  Azis,  2021)  Selama  beberapa  dekade,  forum Bahtsul Masail telah  menjadi bagian dari komisi yang membahas materi dalam muktamar, meskipun belum memiliki lembaga sendiri.  Melalui  forum  ini,  para  kyai Nahdlatul Ulama secara  aktif  membahas  isu-isu  aktual  dan berupaya  mencari  solusi  terhadap  masalah  hukum  Islam  yang  muncul  akibat  perkembangan sosial  masyarakat.  Namun,  secara  teks  tidak  ada  landasan  yang  tersurat  secara  jelas  dalam  Al- Qur'an dan Hadis, atau apabila ada penjelasannya tidak tegas.(Ellyda Retpitasari & Nailal Muna, 2023)
Dalam  sejarah  Bahtsul  Masail,  terdapat keputusan  penting  yang  terkait  dengan pendekatan  studi.  Pada  Muktamar  Nasional  NU  tahun  1992  yang  berlangsung  Lampung, disepakati  bahwa  pendekatan  penyelesaian  masalah  tidak  hanya  berdasarkan  pendapat  tunggal ( qauli ),  tetapi  juga  berdasarkan  metodologi  ( manhaji ).  Pendekatan  ini  mengikuti  metode  dan prosedur  yang  digunakan  oleh  empat  madzhab  (Hanafi,  Maliki,  Syafi'i,  Hanbali).  Diskusi mengenai  masalah-masalah  keagamaan  sudah  berkembang  secara  historis  sebelum  berdirinya Nahdlatul  Ulama .  Diskusi  ini  sering  dilakukan  di  lembaga  pendidikan  Islam  tradisional  atau  di antara lembaga-lembaga tersebut, dan hasilnya dipublikasikan dalam buletin LINO ( Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama ). Bulletin tersebut memuat fatwa-fawa, termasuk mengenai penggunaan mazhab dan  keabsahan  fatwa  dari  para  imam.  Inilah  tempat  di  mana  Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul
Ulama mulai terlihat secara nyata, dan hal ini juga tercatat dalam fatwa pada tahun 1926.(Fadeli, 2007)
Bagian  khusus  yang  dianalisis  dalam  Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama adalah masalah-masalah diniyah .  Masalah-masalah diniyah ini  dibagi  menjadi  tiga  komisi:  (1) Masail Diniyyah al - Waqi'iyyah ,  yang  meliputi  peristiwa-peristiwa  kontemporer  yang  melibatkan  hukum Islam;  (2) Masail Diniyyah Maudhu'iyyah ,  yang  terfokus  pada  masalah  pemikiran;  dan  (3) Masail Diniyyah Qanuniyah , yang berkaitan dengan peninjauan terhadap rancangan undang-undang yang baru disahkan.(Soelaiman Fadeli dan Mohammad Subhan, 2007)
Fatwa Batsul Masail dan Analisis Metode Ijitihad Bahtsul Masail Tentang Larangan Cek HP Pasangan
Bahtsul Masail adalah sebuah forum diskusi di antara para cendekiawan Islam, khususnya dalam  bidang  fikih,  yang  beroperasi  di  lingkungan  pesantren-pesantren  yang  terafiliasi  dengan Nahdlatul Ulama (NU). Di dalam forum ini, berbagai masalah keagamaan yang belum memiliki penjelasan hukum yang jelas, atau belum pernah dibahas oleh ulama sebelumnya, dibahas secara menyeluruh. Salah satu contoh pertanyaan yang pernah diajukan adalah sebagai berikut:
" Assalamu„alaikum  warahmatullah  wabarokatuh .  Media  sosial,  seperti  yang  digunakan  oleh redaksi Bahtsul Masail NU Online, memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan berbagai pihak i yang  mencakup  lawan  jenis  dan  orangnya  pernah/sudah  menikah.  Seseorang  dapat berbicara, atau berbicara, dengan siapa pun. Ada sebagian orang yang khawatir. tentang pasangan mereka.  Selanjutnya,  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  sampaimana/apa  ada  hak  seorang  untuk melihat  percakapan  melalui  media  sosial  pasangannya  tanpa  izin  mereka?  terimakasih  banyak. w Waassalamuallaikum warahmatullah. wabarokatuh. (Suparni t /Kalibata k )" ( NU Online , n.d.) Jawaban  yang  diberikan  adalah  sebagai  berikut:  " Assalamualaikum  warahmatullah. Wabarokatuh‟ . Yang dihormati hormati kepada yang bertanya, Allah SWT melimpahkan rahmat- Nya kepada kita semua semoga aamiin... Mencoba untuk diam-diam memeriksa ponsel seseorang dapat dianggap sebagai usaha untuk mengungkap privasi dan bahkan rahasia sesorang tersebut. Pada  dasarnya,  tindakan  ini  merupakan  tindakan  yang  tercela  dan  dilarang,  sebagaimana  yang disebutkan dalam “QS. Al-Hujurat-ayat-12."”
Dalam  sebuah  hadist  yang  diriwayat  oleh  Imam  Muslim,  Nabi  Muhammad  SAW Mengajarkan ummat Muslim untuk menghindari perilaku negatif seperti mengintai, mendengki, membenci, dan memutuskan ikatan persahabatan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Riwayat Muslim:
Artinya: “Tahasus, yang mencakup mencari tahu melalui indra-indra seperti menguping pembicaraan orang yang tidak dikenal/orang lain, merupakan larangan dalam agama berdasarkan ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadits, 'Janganlah kalian memata- matai, janganlah menyalahgunakan pancaindra (untuk mencari tahu tentang orang lain), janganlah saling mendengki, janganlah saling membenci, janganlah memutuskan tali persaudaraan. Jadilah hamba  Allah  yang  bersaudara.'  (H.R  Muslim)”( Wizaratul yah Awqaf  Was  Syu`unul  Islamiyyah,  Al- Mausu‟atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, [Kuwait, Darus Safwah: , n.d.)
Praktik pengawasan, mendengarkan secara diam-diam, dan perilaku yang sering disebut sebagai  " kepo "  pada  dasarnya  dilarang  dalam  agama  Islam  kecuali  dalam  situasi-situasi  tertentu seperti kepentingan hukum, perang, dan lain. Dengan demikian, para ulama-ulama menetapkan tiga(3) hukum-hukum pengawasan ( tajasus ) juga mendengarkan secara rahasia: haramnya menurut ajaran kitab Al-Qur'an dan hadis, wajib dalam hal ketika perang, juga diizinkan untuk hal penting ketika  dipengadilan.  Dalam  konteks  pernikahan,  hubungan  sebaiknya  dibangun  berdasarkan
dasar terbuka dengan pasangan, percaya dengan pasangan, dan penghargaan sehingga tidak akan ada kecurigaan yang memicu pengawasan.
Menurut prinsip ridha, keterbukaan, kepercayaan, dan penghormatan, pasangan idealnya tidak perlu memeriksa ponsel masing-masing untuk mengawasi atau mengganggu. Kedua belah pihak  harus  menghormati  privasi  satu  sama  lain.  Namun,  dalam  kenyataannya,  prinsip-prinsip tersebut  sulit  dijalankan  oleh  pasangan  suami-istri.  Ini  menjadi  lebih  rumit  saat  salah  satu  dari pasangan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ikatan pernikahan atau menunjukkan tanda- tanda  menuju  arah  tersebut.  Kami  menganjurkan  agar  suami  dan  istri  menghormati  privasi pasangan  mereka  dan  mempertahankan  kepercayaan  yang  diberikan  oleh  setiap  pihak  untuk menciptakan  hal  yang  dapat  menyejukkan  dalam  berumah  tangga  yang  damai,  bebas  dari kecurigaan. Dengan demikian, dalam memberikan fatwa, Bahtsul Masail secara langsung merujuk ayat Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 12 yang dengan tegas mengatasi masalah tersebut.

## Melihat HP orang lain dengan sengaja menurut Hukum Positif di Indonesia
Informasi  pribadi  adalah  informasi  mengenai  seseorang  yang  Dapat  dikenali  secara pribadi atau jika dipadukan dengan data lain, secara tidak langsung atau langsung melalui sistem, baik  itu  elektronik s maupun  nonelektronik.  ( Pasal  1  Angka  1  UU  No  27  Tahun  2022  Tentang Pelindungan  Data  Pribadi  (“UU  PDP”) ,  2022)  Data-data  privasi  seseorang  terbagi  menjadi  yang bersifat khusus dan yang bersifat umum.( UU No 27 Pasal 4 Ayat (1) UU PDP , 2022) Sebelumnya, hak  privasi  telah  diatur  pada  Pasal k 28G  ayat  (1)  UUD  1945.( Pasal  28G  Ayat  (1)  UUD  1945 , 1945) dijelskan bahwasanya masing-masing orang ada hak di dalam melindungi hak pribadinya atau  privasi  dirinya/datanya,  keluarganya,  kehormatannya,  martabatnya,  dan  hartanya  serta bendanya yang berada di naungan dan wewenangnya. Mereka juga ada hak untuk merasa nyaman dan  terlindungi  dari  hal  yang  mengancam  atau  ada  rasa  takut  untuk  bertindak  atau  tidak melakukan tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Formulasi  pasal  tersebut  memiliki  kemiripan  dalam  perlindungan  dengan  pasal  12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang kemudian dimasukkan ke dalam pasal 17 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang dengan jelas menjamin hak atas privasi. Jika seseorang  mengakses  isi  file  yang  disimpan  dalam  ponsel  Anda,  itu  bisa  dianggap  sebagai pelanggaran hak Anda. Tindakan tersebut dapat digolongkan dalam hal yang sangat jelas dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Transaksi Elektronik dan Informasi. ( Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE) ,  2008)  Ini  mengacu  pada tindakan  seseorang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  otorisasi  atau  melanggar  hukum  memasuki komputer atau sistem elektronik yang dimiliki oleh individu lain dengan cara apapun.
Bunyi pada pasal 30 ayat 1 jo. Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang ITE dikutip dari “( Pasal 46  Ayat  (1)  UU  ITE  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE) ,  2008) ” Mengacu  Undang-Undang  pada  pasal    tersebut,  tindakan  setiap individu yang dalam hal ini disengaja dan tampa izin ataupun melanggar mengizinkan akses ke komputer  atau  sistem  elektronik  yang  dimiliki  oleh  orang  lain  dengan  cara  apapun  dapat dikenakan hukuman penjara hingga 6(enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp.600 juta. Pasal 30 ayat (1) UU ITE ini termasuk dalam kategori delik laporan, bukan delik aduan seperti yang Anda  katakana  Sebelumnya,  Anda  dapat  membaca  artikel  tentang  Perbedaan  Pelaporan  dan Pengaduan untuk mengetahui perbedaan antara delik laporan dan delik biasa.
Terdapat  pada  isinya  ditentuan  padapasal  yang  sudah  di  paparkan,  Selanjutnya,  harus memahami  penjelasan.  mengenai  unsurnya  berikutini:  Unsur  "kesengajaan"  merujuk  pada kesadaran  atau  niat  untuk  melakukan  suatu  tindakan  yang  tidak  diperbolehkan  atau  menyadari dan  menginginkan  terjadinya  konsekuensi  yang  tidak  diperbolehkan.  Konteks  dari  pasal  ini, “dengan sengaja” berarti menyadari dan ingin mengakses laptop atau sejenisnya yang mempunyai sistem  elektronik  dan  dimiliki  oleh  individu  lain.  Unsur  “tanpa  hak”  menunjukkan  bahwa individu  tidak  memiliki  otoritas  berdasarkan  peraturan  hukum  atau  alasan  hukum  yang  sah, seperti  peraturan  perundang-undangan  atau  perjanjian  bisnis.    Unsur  “melawan  hukum”  bisa mencakup  pelanggaran  aturan  formal  perundang-undangan  atau  melanggar  hukum  secara materiil,  yang  meliputi  tidak  hanya  pelanggaran  terhadap  hukum  tertulis  tetapi  juga  terhadap prinsip-prinsip  hukum  yang  diakui.  Unsur  “mengakses”  mengacu  pada  pengaksesan  sebuah sistem  elektronik  seseorang  yang  nantinya  menjurus  pada  sistem  elektronik  tersebut  secara virtual.
Hak privasi dan properti orang dilindungi oleh pasal ini. Sistem elektronik tertentu dapat diakses  hanya  oleh  pemilik  atau  pihak  yang  memiliki  otorisasi  yang  diperlukan.  Setiap  sistem elektronik mengandung informasi, dan setiap informasi memiliki nilai pribadi dan ekonomi. Oleh karena  itu,  hukum  melindungi  privasi  dan  kepentingan  pihak  yang  berhak  atau  pemilik  atas sistem  itu.  Namun,  pelanggaran  untuk  melihat  konten  HP  Anda  menggunakan  maksud  untuk mendapatkan  informasi  penting  atau  dokumen  elektronik s Anda  dapat  mengakibatkan  penjara hingga  7  tahun  dan/atau  denda  hingga  Rp700  juta.  Namun,  jika  mengakses  konten  HP  Anda menggunakan  cara  yang  melanggar,  merusak,  melewati,  dan  memecahkan  sistem  keamanan, pelanggaran  tersebut  bisa  mengakibatkan  dipenjara  hingga  8  tahun  dan/atau  denda  hingga Rp.800 juta.
Indonesia  telah  mengadopsi  Undang-Undang  khusus  yang  mengatur  perlindungan hal/data yang bersifat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur hal ini. (UU PDP). Ini menjadi hal yang terpenting karena informasi pribadi seseorang biasanya tersimpan didalam HP seseorang cenderung bersifat pribadi juga termaktub dalam kategori data pribadi yang harus diawasi  dan  sangatdilindungi  oleh  hukum.  Dijelsakan  pada  Pasal  1  ayat  1  UU  PDP,  data  yang bersifat  rahasia  seseorang  merujuk  pada  informasi  mengenai  individu  yang  dapat  diidentifikasi baik  secara  langsung  melalui  sebuah  sistem  elektronik  atau  non-elektronik.  Termasuk  situasi dimana  seseorang  membuka  SMS  dari  HP  pasangannya  tidak  dengan  izin, ataupun  sebaliknya, terdapat pasal-pasal cukup relevan yang juga dapat dipakai dengan mempertimbangkan elemen- elemen  dalam  pasal  tersebut,  contohnya:  "Setiap  orang  dilarang  secara  melanggar  hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk orang lain yang dapat merugikan subjek data pribadi, dan dapat dikenai hukuman penjara hingga denda maksimal Rp5 miliar dan atau 5 tahun ".( Pasal 65 Ayat (1) Jo. Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”) , 2022)
Dijelaskan pada Pasal 65 ayat 1 jo pasal 67 ayat 1 UU No 27 Thn 2022 ttg perlindungan data pribadi bahwa “Jika seseorang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, mereka akan  dihukum  penjara  selama  4  tahun  dan/atau  denda  sebesar  Rp4  miliar.  Jika  mereka menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, mereka akan dihukum penjara selama 5 tahun
dan/atau denda sebesar Rp5 miliar..( Pasal 65 Ayat (1) Jo. Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”) , 2022)
Dapat dipahami, tindakan melanggar privasi dengan mengakses telepon diam diam tanpa diketahui yang punya merupakan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Namun, dalam hubungan  sedekat apapun,  seperti  antara  pasangan  suami  dan  istri,  antara orang  tua  dan  anak, serta  antara  saudara  kandung,  terdapat  dinamika  dan  karakteristik  yang  khusus,  yang mengharuskan pendekatan yang spesifik. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.,( Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , 1974) Perkawinan adalah ikatan yang melibatkan aspek jasmani dan spiritual diantara hubungan pasangan antara seorang pria dan seorang wanita, dan melalui harapan tetang membentuk sebuah keluarga  atau  rumah  tangga  yang  harmonis  dan  berkelanjutan,  yang  didasarkan  pada  prinsip Tuhan Yang Maha Kuasa. Ikatan ini menghasilkan hak dan kewajiban yang muncul secara alami dan tidak selalu memerlukan pengaturan yang rinci. Meskipun setiap individu mempunyai haknya untuk  diprivasi,  dalam  ikatannya  antara  suami  dan  istri  lahir  dan  bathin  yang  ditimbulkan  dari pernikahan/perkawinan, privat keduanya menyatu hingga tingkat tertentu.
Artinya, ada tindakan-tindakan pada dasarnya standar biasa dan dalam hubungan antara suami  atau  istri  dapat  menetapkan  batas  kewajaran,  walaupun  aksi/tindakan  tersebut  mungkin "melanggar"  atau  "mengganggu"  privat  pasangan.  Prinsip  ini  juga  berlaku  dalam  hubungan keluarga sedarah lainnya. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa tindakan Jika suami atau istri membuka  HP  pasangan  tanpa  izin,  mereka  tidak  dapat  disebut  sebagai  tindakan  yang  "tanpa hak", selama tindakan tersebut tetap berada dalam batas kewajaran. Namun, batasan dari "batas kewajaran" ini dapat bervariasi dari kasus ke kasus, dan harus dipertimbangkan secara individu. Oleh  karena  itu,  dalam  hubungan  perkawinan,  disarankan  untuk  mencapai  kesepakatan  antara suami dan istri mengenai akses terhadap privasi masing-masing.

## KESIMPULAN
Bahtsul Masail Tidak membenarkan semua bentuk pemeriksaan terhadap HP pasangan dan justru menyarankan setiap pasangan untuk mempereratkan lagi kepercayaan antar pasangan. Memeriksa HP pasangan justru akan membuat rumah tangga antar pasangan menjadi guyah dan juga  Bahtsul  Masail  menyarankan  untuk  menghormati  setiap  privasi  dari  pasangan  agar terciptanya keluarga yang tentram, aman dan damai tanpa harus memeriksa HP pasangan.
Ada  perilaku  yang  dianggap  dapat  diterima  secara  umum  dan  masih  dalam  batas  wajar yang  dilakukan  oleh  pasangan  yang  sudah  menikah  sekalipun  meskipun  mungkin  "melanggar" atau  "menganggu"  privat  pasangan.  Prinsip  ini  juga  berlaku  dalam  hubungan  keluarga  sedarah lainnya. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa tindakan Jika suami atau istri membuka HP pasangan  tanpa  izin,  mereka  tidak  dapat  disebut  sebagai  tindakan  yang  "tanpa  hak",  selama tindakan tersebut tetap berada dalam batas kewajaran. Namun, batasan dari "batas kewajaran" ini dapat bervariasi dari kasus ke kasus, dan harus dipertimbangkan secara individu. Oleh karena itu, dalam  hubungan  perkawinan,  disarankan  untuk  mencapai  kesepakatan  antara  suami  dan  istri mengenai akses terhadap privasi masing-masing.

## REFERENSI
Achmad Alfan Kurniawan, & Muhammad Aminuddin Shofi. (2021). Resolusi Konflik Keluarga Perspektif  Hukum  Islam  dan  Psikologi  Keluarga. Al-Qadlaya :  Jurnal  Hukum  Keluarga Islam , 1 (1). https://doi.org/10.55120/qadlaya.v1i1.404
Aisah, S., & Khusni Albar, M. (2021). Telaah Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Dari - Q.S Al Hujurat: 11-13 Dalam Kajian Tafsir. Arfannur , 2 (1). https://doi.org/10.24260/arfannur.v2i1.166 Aisyah,  S.,  &  Azwar,  Z.  (2020).  Keluarga  Berencana  (Studi  Analisis  Fatwa  Ali  Jum’ah  dalam Kitab Al-Fatawa Al- Islamiyyah). Journal Al-Ahkam , XXI (1). Anam,  A.  K.  (2018).  BAHTSUL  MASAIL  DAN  KITAB  KUNING  DI  PESANTREN. The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization , 1 (01). https://doi.org/10.51925/inc.v1i01.8
Azimi, Z. (2004). Studi Islam Komprehensif. In Mentari (Issue Vol 12, No 1 (2009)). Berutu, A. G. (2017). Metodologi Penelitian Noeng Muhajir. ResearchGate , December .
Ellyda  Retpitasari,  &  Nailal  Muna.  (2023).  Kepemimpinan  Perempuan  di  Jawa  Timur  dalam Perspektif  Keputusan  Muktamar,  Munas,  dan  Konbes  Nahdlatul  Ulama  (1926-1999
Masehi). Musawa: Journal for Gender Studies , 15 (1). https://doi.org/10.24239/msw.v15i1.1875
Erina  Mariana,  Azhar,  A.  S.  L.  (2022).  Perceraian  Akibat  Perselingkuhan  Melalui  Media  Sosial Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat. Journal of Law , 1 . Fadeli, S. (2007). Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah dan Uswah. In Khalista (Vol. 1). Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif. HUMANIKA , 21 (1). https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2007). Dualisme Penelitian Hukum. In Yogyakarta. Pensil Komunika (Vol. 1).
Indraswati, D., Hidayati, R. V., Wulandari, P. N., & Maulyada, M. (2021). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Pgsd Universitas Mataram. Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan , 9 (1).
Miftahuzzaman,  M.,  Arif,  S.,  &  Sutisna,  S.  (2022).  Konsep  Kafa’ah  Dalam  Memilih  Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab. As-Syar‟i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga ,
5 (1). https://doi.org/10.47467/as.v5i1.1578
NU  Online .  (n.d.).  https://nu.or.id/nasional/bahtsul-masail-forum-diskusi-di-nu-yang-miliki-5- keunikan-Ex9aW ___
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”) . (2022).
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 . (1974). Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 . (1945).
Pasal  46  ayat  (1)  UU  ITE  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE) . (2008).
Pasal 65 ayat (1) jo. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”) . (2022).
Pitriani, S. R., & Ulhaq, N. D. (2023). Kajian Media Sosial Sebagai Wadah Literasi Digital Dalam Aktivitas Baca-Tulis Ekspresif. Lentera : Jurnal Kajian Bidang Pendidikan Dan Pembelajaran , 3 (1). https://doi.org/10.56393/lentera.v3i1.1653
Rafik, R., & Kaharuddin, K. (2023). Metodologi Pendidikan Hasyim Asy’ari (Nahdatul Ulama).
TAJDID: Jurnal Pemikiran
Keislaman Dan Kemanusiaan , 7 (1). https://doi.org/10.52266/tadjid.v7i1.1204
Ramadhan,  I.  M.  (2020).  Media  Sosial,  Identitas,  Transformasi,  dan  Tantangannya.  In Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya .
Shobihah, I. F., & Fathoni, A. (2022). Kepercayaan dan Keterpercayaan Pada Relasi Suami-Isteri Milenial Muslim. Psycho Idea , 20 (1). https://doi.org/10.30595/psychoidea.v20i1.12869 Soelaiman Fadeli dan Mohammad Subhan. (2007). Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amalia, Uswah. Khalista .
Sugiyono. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Bandung: Alfabeta .
Syaifuddin,  S.,  &  Azis,  M.  A.  (2021).  Dakwah  Moderat  Pendakwah  Nahdatul  Ulama  (Analisis
Konten Moderasi Beragama Berbasis Sejarah). Hikmah , 15 (1). https://doi.org/10.24952/hik.v15i1.3248
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) . (2008). UU No 27 Pasal 4 ayat (1) UU PDP . (2022).
Verolyna,  D.  (2019).  POLA  KOMUNIKASI  INTERPERSONAL  DALAM  KONFLIK PERKAWINAN. Jurnal  Hawa :  Studi  Pengarus  Utamaan  Gender  Dan  Anak , 1 (2). https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2567
Wizaratul  Awqaf  was  Syu`unul  Islamiyyah,  Al-Mausu‟atul  Fiqhiyyah  Al-Kuwaitiyyah,  [Kuwait,  Darus Safwah: (n.d.).
Zahro, A. (2001). Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926-1999. In Telaah Kritis Terhadap Keputusan Hukum Fiqh .
Zumrotus  Sholikhah,  &  Muvid,  M.  B.  M.  (2022).  Konsep  Islam  Moderat  Sebagai  Alternatif Dalam  Proses  Penanggulangan  Paham  Radikal  Di  Indonesia. Al-Afkar,  Journal  For Islamic Studies . https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.324