El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2022 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Pemidanaan Nikah Sirri Dalam RUU HMPA (Pasal 143) Perspektif Maṣlāḥah Mursalaḥ Nahar Surur
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: 20203012044@student.uin-suka.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  ketentuan  pemidanaan  nikah  sirri  yang  tercantum  dalam Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Materiil  Peradilan  Agama  Bidang  Perkawinan sekaligus analisis Maṣlāḥah Mursalaḥ terhadap pemidanaan nikah sirri tersebut. Kajian ini  ingin  melihat  aspek  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  nikah  sirri menimbulkan manfaat atau justru menambah kemudaratan yang lebih besar. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menggunakan sumber  primer  berupa  draf  Rancangan  Undang-Undang  Hukum  Materiil  Peradilan Agama bidang perkawinan dan Undang-Undang lain yang terkait. Sifat dari penelitian ini adalah deskrptif analisis, yakni menggambarkan objek tertentu dengan menjelaskan hal-hal  yang terkait secara  sistematis. Disimpulkan bahwa  kaidah maslahah mursalah yang  digunakan  dalam  menganalisa  kemaslahatan  pemidanaan  nikah  sirri  justru berdampak negatif. Kemudaratan yang ditimbulkan dari penerapan sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri justru menambah beban bagi mereka. Yang perlu ditekankkan dalam hal ini adalah sanksi administrasi karena sejatinya nikah sirri adalah hanya pelanggaran bagian  administrasi  saja,  bukan  merupakan  tindak  kejahatan  yang  patut dikriminalisasikan.

## Kata Kunci:  Nikah Sirri, Maṣlāḥah Mursalaḥ, Sanksi Pidana

## Pendahuluan
Problematika yang terjadi saat ini banyak pernikahan yang berlangsung tanpa dicatatkan di  KUA  atau  Kantor  Catatan  Sipil.  Dalam  sensus  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Swadaya masyarakat  (LSM)  Pemberdayaan  Perempuan  Kepala  Keluarga  (PEKKA)  pada  tahun  2012, 25%  masyarakat  di  Indonesia  melakukan  kawin sirri dan  nikah  secara  adat.  Sensus  ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Ada beberapa provinsi yang angka nikah sirri nya diatas 50%. Di NTT 78%, Banten 65%, dan NTB 54%. 1
Selain  itu  di  Pasuruan  tercatat  2.442  pasutri  yang  menikah sirri atau  nikah  di  bawah tangan tanpa mencatatkannya ke KUA terdekat. Jumlah tersebut diperoleh dari hasil pendataan lewat  para  modin  di  desa-desa  dan  kelurahan-kelurahan  di  seluruh  wilayah  kecamatan  di Kabupaten  Pasuruan.  Dari  2.442  pasangan  suami-isteri  yang  nikah sirri itu  terbanyak  di wilayah Rembang yang mencapai 530 pasangan suami-isteri. 2
Ada beberapa alasan mengapa mereka melakukan praktek pernikahan sirri , di antaranya di latarbelakangi oleh minimnya biaya, kurangnya kesadaran dan pemahaman akan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku, sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum, ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas, ketatnya izin poligami ataupun ketentuan profesionalitas pekerjaan yang menuntut seseorang untuk tidak boleh menikah terlebih dahulu dalam batas waktu yg telah ditentukan oleh sebuah instansi pekerjaan.
1 Mahasin, “25  Persen  Masyarakat  Indonesia  Melakukan  Nikah Sirri ”  dikutip  dari https://www.merdeka.com (diakses tanggal 8 oktober 2017).
2 Munif, “2.442 Pasutri di Pasuruan Nikah Dibawah Tangan” dikutip dari http://www.nu.or.id/post/read/21693/2442-pasutri-di-pasuruan-nikah-dibawah-tangan (diakses  tanggal  23  Maret 2018).
Kalau kita sadari nikah sirri memiliki dampak negatif yang merugikan anak dan isteri. Anak  yang  lahir  dari  hasil  perkawinan sirri sangat  sulit  untuk  mendapatkan  pengakuan  dari negara karena tidak adanya bukti atau akta pernikahan. Selain itu, anak juga tidak mendapatkan hak-hak  keperdataan  nya  secara  utuh.  Begitu  pula  dengan  isteri.  Seorang  isteri  tidak  bisa menggugat hak-hak keperdataannya di muka hukum karena pernikahannya tidak tercatatkan.
Dampak  lain  yg  ditimbulkan  dari  nikah sirri yakni  anak  tidak  memiliki  hubungan perdata dengan bapaknya, tetapi  hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu  dan keluarga ibunya. Oleh karena itu anak tersebut tidak memiliki hak waris mewarisi, hak perwalian, dan lainnya. Namun berdasarkan putusan MK No.46/PUU-VII/2010 tanggal 17 februari 2010, MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap UU Perkawinan, anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan disamakan dengan kedudukan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah menurut UU. Maksudnya agar anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan mendapatkan hak  keperdataan  selain  dari  ibu  dan  keluarga  ibunya,  juga  dari  bapak  biologisnya  yang dibuktikan dengan hasil tes DNA atau dengan teknologi alat lainnya yang dapat  mendeteksi itu. 3
Pada  tahun  2008  muncul  RUU  HMPA  Bidang  Perkawinan  yang  dikabarkan  akan melengkapi dan menyempurnakan UU No. 1 tahun 1974 yang mana pada pasal 143 mengatur pemidanaan terhadap nikah sirri . Kemudian pada tahun 2010 ada upaya dari pemerintah untuk mengesahkan  RUU  HMPA  bidang  perkawinan  menjadi  UU  dengan  memasukkan  kedalam Program  Legislasi  Nasional  (prolegnas).  Tentu  hal  ini  menjadi  polemik  di  hadapan  publik, karena mengingat ada beberapa pasal yang janggal dan tidak sesuai dengan HAM. Terkhusus pada pasal 143 yang menyatakan bahwa: “ setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 6 juta atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan” . 4

## Konsep Nikah Sirri
Secara literal nikah sirri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “nikah ” dan “sirri”. Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh ( wa>t{i ’). 5 Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan ( coitus ), juga untuk arti akad nikah. 6 Sedangkan kata sirri berasal dari bahasa Arab “ Sirr” yang berarti rahasia. 7
Allah SWT berfirman:
….. ا ًّرِس انُهوُدِعا َوُت  الَّ نِكََٰل َو …..
Artinya:  “…  dalam  pada  itu  janganlah  kamu  mengadakan  janji  kawin  dengan  mereka secara rahasia … “ (Al-Baqarah: 235)
Dengan  demikian  beranjak  dari  arti  etimologis,  nikah sirri dapat  diartikan  sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai  pernikahan yang dirahasiakan karena  prosesi  pernikahan  semacam  ini  sengaja  disembunyikan  dari  publik  dengan  berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi ( walimah ‘ursy) secara terbuka untuk umum.
3 Moh  Makmun,  Bahtiar  Bagus  Pribadi,  2016,  “Efektifitas  Pencatatan  Perkawinan  Di  Kantor  Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang”, Jurnal Hukum Keluarga Islam . Vol. 1 No.1 April 2016, Hlm. 25.
4 Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Pasal 143.
5 Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, Subul Al Salam, (Bandung: Dahlan, tt, Jilid 3), hlm. 109.
6 Abd.Rahman Gazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 7.
7 Abddullah bin  Nuh  dan  Umar  Bakri, Kamus  Arab  Indonesia Inggris ,  (Jakarta:  Penerbit  Mutiara,  tt), hlm.132.
Apabila kita berpedoman dari pengertian etimologis nikah sirri sebagaimana tersebut di atas,  maka  setidaknya  ada  3  (tiga)  bentuk  atau  model  nikah sirri yang  dilakukan  dalam masyakat, yaitu:
Pertama: pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh  kalangan  terbatas  keluarga  dekat,  tidak  diumumkan  dalam  suatu  resepsi  ( walimah  al- ursy) . 8
Kedua, pernikahan antara seroang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut  undang-undang,  kedua-duanya  masih  bersekolah.  Pernikahan  ini  atas  inisiatif  dari orang tua kedua belah pihak calon suami istri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya  setelah  akad  nikah  mereka  belum  kumpul  serumah  dulu.  Setelah  mereka  tamat sekolah  dan  telah  mencapai  umur  perkawinan,  lalu  mereka  dinikahkan  lagi  secara  resmi  di hadapan PPN yang menurut istilah jawa disebut “ munggah” . Pernikahan semacam ini pernah terjadi di sebagian daerah di Jawa Tengah pada tahun 1970an ke bawah. 9
Ketiga,  model  pernikahan  antara  seroang  pria  dan  seroang  wanita  yang  sudah  cukup umur  menurut  undang-undang  akan  tetapi  mereka  sengaja  melaksanakan  perkawinan  ini  di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA. Atau mungkin, pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu secara  ekonomi,  akan  tetapi  karena  alasan  tidak  mau  repot  dengan  segala  macam  urusan administrasi dan birokrasi sehingga atau karena alasan lain, maka ia lebih memilih nikah sirri saja. 10
Dari tiga model pernikahan sirri tersebut di atas, pernikahan sirri model terakhir adalah yang paling relevan dengan topik bahasan dalam tulisan ini. Dengan demikian, yang dimaksud dengan  nikah sirri dalam  tulisan  ini  ialah  suatu  pernikahan  yang  tidak  dicatatkan  di  Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain disebut dengan nikah di bawah tangan.

## Faktor Penyebab Nikah Sirri
Fenomena  pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah keatas. Sebut saja kasus nikah sirri Aceng Fikri, mantan Bupati Garut dan kasus nikah sirri Syekh Puji beberapa tahun silam. Kondisi demikian terjadi karena beberapa  faktor  yang  melatarbelakanginya.  Tentu  saja,  untuk  mengetahui  berapa  besar persentase pelaku nikah sirri dan faktor apa saja yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan sirri tersebut masih memerlukan penelitian yang seksama. Akan tetapi secara umum nikah sirri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum Masyarakat
Masih  banyak  di  antara  masyarakat  kita  yang  belum  menyadari  dan  memahami sepenuhnya  betapa  pentingnya  pencatatan  perkawinan.  Kalaupun  dalam  kenyataannya perkawinan  itu  dicatatkan  di  KUA  sebagian  dari  mereka  boleh  jadi  hanya  sekedar  ikut- ikutan belaka. Atau mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Barangkali pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi,  belum dibarengi  dengan kesadaran  sepenuhnya akan segi-segi  manfaat dari  pencatatan  perkawinan  tersebut.  Padahal  pencatatan  perkawinan  yang  merupakan
8 Kiswati, Tsuroya dkk, Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daeah Tapal Kuda Jawa Timur, (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2004).
9 Kiswati, Tsuroya dkk, Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daeah Tapal Kuda Jawa Timur, (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2004).
10 Ibid.
perintah  undang-undang  itu  sesungguhnya  mempunyai  tujuan  penting,  yakni  proses dokumentasi  atas  perbuatan  hukum  perkawinan  itu  sendiri  sehingga  kemudian  akan memberikan  perlindungan  hukum  bagi  suami  isteri  yang  bersangkutan  beserta  anak turunnya  di  kemudian  hari,  sehingga  dimulai  dari  terbentuknya  keluarga  sebagai  unit masyarakat  terkecil  yang  tertib  hukum  akan  tercipta  kehidupan  masyarakat  bangsa  yang madani. 11
Sebagai  contoh  rendahnya  kesadaran  hukum  masyarakat  akan  pentingnya mencatatkan perkawinan, dapat dilihat di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tapanuli  Utara  Propinsi  Sumatera  Utara  dan  di  beberapa  Kecamatan  dalam  wilayah Kabupaten  Lampung  Utara  Propinsi  Bandar  Lampung.  Ternyata  ditemukan  fakta  yang cukup  mencengangkan,  yaitu  ternyata  masih  terdapat  begitu  banyak  masyarakat  yang perkawinannya tidak dicatat oleh KUA setempat. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya masyarakat  yang  mengajukan  permohonan  pengesahan  perkawinan  (isbat  nikah)  ke Pengadilan  Agama  setempat  untuk  mendapatkan  pengesahan  perkawinan  mereka  secara hukum negara dalam sebuah program sidang keliling. Salah satu fakta yang menarik, bahwa mereka tidak mencatatkan perkawinannya antara lain adalah karena alasan mahalnya biaya pencatatan  perkawinan.  Fenomena  mahalnya  biaya  pencatatan  perkawinan  ini  harus  jadi catatan  penting  bagi  para  pengambil  keputusan  untuk  menekan  biaya  pencatatan perkawinan  seminimal  mungkin  agar  kelompok  masyarakat  bawah  tidak  terhalang kepentingannya untuk memperoleh akta nikah. Terlebih lagi pernikahan dalam Islam adalah ibadah,  sehingga  sangat  patut  untuk  dipermudah  dan  dibebaskan  dari  semua  biaya pencatatan tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku. 12
2. Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum
Sebagian masyarakat ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. Kasus pernikahan Syekh Puji dengan perempuan di bawah umur  bernama  Ulfah  dan  kasus  pernikahan  sirri  Aceng  Fikri,  mantan  Bupati  Garut, sebagaimana  terkuak  di  media  massa  merupakan  contoh  nyata  sikap  apatis  terhadap keberlakuan  hukum  negara.  Dari  pemberitaan  media  massa  tersebut,  dapat  kita  pahami terdapat  dua  hal  yang  diabaikan  oleh  Syekh  Puji  maupun  Aceng  Fikri  yaitu,  pertama , pernikahan tersebut merupakan poligami yang tidak melalui izin di pengadilan, dan kedua , dalam  kasus  pernikahan sirri Syekh  Puji,  beliau  tidak  mau  mengajukan  permohonan dispensasi  kawin  meskipun  calon  istri  tersebut  masih  di  bawah  umur  menurut  Undang- Undang perkawinan.
Sikap apatisme semacam itu, terutama yang dilakukan oleh public figure , sungguh merupakan  hambatan  besar  bagi  terlaksananya  keberlakuan  hukum.  Karena  apa  yang dilakukan  oleh  seorang  tokoh  masyarakat,  biasanya  akan  dicontoh  oleh  mereka  yang mengidolakannya.
3. Ketentuan Pencatatn Perkawinan Yang Tidak Tegas
Sebagaimana kita ketahui, ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan asas pokok dari sahnya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternatif sahnya suatu perkawinan. Dari norma hukum  tersebut  sebenarnya  sudah  cukup  menjadi  dasar  bagi  umat  Islam  terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang- Undang tersebut bersifat tidak tegas dan ambigu. Ketidak-tegasan ketentuan pencatatan
11 Abdus  Shomad, Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum  Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 77.
12 Nasiri, Praktik  Prostitusi  Gigolo  ala  Yusuf  Al-Qardawi  (Tinjauan  Hukum  Islam) (Surabaya: Khalista,2010), hlm. 45-46.
dalam Undang-Undang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi  pelaksanaan  nikah sirri bagi  sebagian masyarakat  yang melakukannya.  Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan sirri .
4. Ketatnya Izin Poligami
UU  No.1/1974  menganut  asas  monogami,  akan  tetapi  masih  memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan persyaratan yang sangat ketat.
Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah sirri karena pelangsungan (tata cara) pernikahan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan yaitu kawin itu sendiri.

## Ketentuan  Pemidanaan  Nikah  Sirri  Dalam  RUU  Hukum  Materiil  Peradilan  Agama Bidang Perkawinan
Secara  hukum,  Negara  Indonesia  telah  memiliki  hukum  keluarga  yang  telah  hadir melalui  keberadaan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Peraturan Pemerintah  No.    9  tahun  1975,  Undang-Undang  No.  22  tahun  1946,  dan  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI),  yang  semuanya  telah  mengatur  tentang  masalah  pencatatan  pernikahan  dan masalah  hukuman  bagi  pelaku  nikah sirri ,  tetapi  sampai  saat  ini  ada  kendala  dalam pelaksanaannya.  Ini  terjadi  karena  adanya  beberapa  faktor  yaitu  budaya,  agama,  dan  sosial (kebanyakan  masyarakat  berpegang  teguh kepada  perspektif fikih tradisional). Maka dari itu perlu  adanya  kebijakan  hukum  untuk  merealisasikan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 22 tahun 1946,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  agar  terjamin  ketertiban  pernikahan  bagi masyarakat.
Pada  Tahun  2008,  pemerintah  telah  menyusun  Rancangan  Undang-Undang  Hukum Materiil  Peradilan  Agama  Bidang  Perkawinan,  yang  terbagi  menjadi  24  Bab  dan  156  pasal. Muatan  dalam  Rancangan  Undang-Undang  hukum  materiil  Peradilan  Agama  bidang perkawinan  sebenarnya  berusaha  menyempurnakan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974.  Ini yang menjadi kontroversi dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan yaitu adanya sanksi pidana pelaku nikah sirri .
Adanya  hukuman  bagi  pelaku  nikah sirri berupa  denda  dan  kurungan,  untuk memberikan efek jera bagi pelaku nikah sirri , karena tidak ada alasan untuk tidak mencatatkan perkawinan. Hal ini tercantum pada pasal 143 RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang berbunyi:  “ Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 6 juta atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan”.
Dengan  semakin  majunya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  budaya,  tertib administrasi  dan  tertib  hukum  mutlak  diperlukan. 13 Tertib  administrasi  ini  telah  disyariatkan oleh Islam. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:
ُُۚهوُبُتۡكٱَف  ىٗمّ َسُّم ٖلَج َ أ َٰٓ َ لَِإ  ٍنۡيَدِب مُتنَياَدَت ا َذِإ ْآوُنَماَء َنيِ ذلَّٱ اَهُّيَأََٰٓي
Artinya:  Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak  secara tunai  untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya. 14 (QS.  Al- Baqarah: 282).
13 Tihami, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 20.
14 Departemen Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya, (Jakarta: Deparrtemen Agama RI, 200) hlm. 128.
Ayat di atas, tidak menyinggung pencatatan pernikahan, namun secara substansi, ayat di  atas  memerintahkan  untuk  mencatat  dan  tertib  administrasi  dalam  setiap  urusan.  Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dibuktikan dengan akta nikah. 15
Tujuan pencatatan secara tersirat dapat dilacak pada penjelasan umum undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
“Pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan  pencatatan  peristiwa- peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dengan surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.
Bagi  umat  Islam  Indonesia,  ada  dua  persyaratan  pokok  yang  harus  kita  kondisikan sebagai  syarat  kumulatif,  yang  menjadikan  perkawinan  sah  menurut  hukum  positif,  yaitu: pertama , perkawinan  harus  dilakukan  menurut  hukum  Islam,  dan  kedua,  setiap  perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai UU No. 22/1946 jo. UU No. 32/1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan perkawinan batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan.
Konksuensi  yang  diterima  pelaku  nikah sirri adalah  tidak  mendapatkan  akses  yang berkenaan dengan administrasi, seperti mengurus perceraian, dan warisan. Pernikahan tersebut tidak diakui oleh pemerintah karena posisi mereka sangat lemah di depan hukum.
Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan sirri terhadap hak-hak keperdataan istri, yaitu dalam hal:
1. Tidak diakuinya hak-hak keperdataan istri
2. Tidak dianggap sebagai istri yang sah
3. Tidak berhak atas nafkah
4. Tidak berhak atas warisan jika suami meninggal dunia
5. Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan 16
Muncul gagasan tentang hukuman bagi pelaku nikah sirri dari berbagai kalangan yang peduli terhadap hak-hak perempuan dan anak untuk memberi hukuman bagi pelaku nikah sirri secara  hukum.  Dalam  hal  ini,  mereka  mengusulkan  agar  perbuatan  tersebut  digolongkan sebagai tindakan kriminal dan pelakunya diberikan sanksi pidana.
Pemberlakuan  sanksi  hukuman  bagi  pelaku  nikah sirri sudah  pernah  dibahas  dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 pasal 3 ayat (1):
“Barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denga sebanyak Rp 50,00 (Lima puluh rupiah)” . 17
Peraturan  Pemerintah  No.  9  tahun  1975  pasal  45  berbunyi: “Barangsiapa  yang melanggar  ketentuan  pasal  3,  10  ayat  (3),  40  peraturan  pemerintah  ini  dihukum  dengan hukuman denda setinggi tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) . 18
Undang-Undang  tersebut  belum  berjalan  dengan  baik  atau  dapat  dikatakan  lumpuh, karena adanya faktor budaya, agama dan sosial, budaya tersebut lahir dari pengaruh penafsiran agama yang konvensional, yang pada akhirnya menjadi kultur masyarakat yang menganggap perbuatan  nikah  sirri  itu  tidak  bermasalah.  Maka  perlu  adanya  pembaharuan  dengan
15 Tihami, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 20.
16 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 258.
17 Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Pasal 3 Ayat (1).
18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 45.
menjadikan Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan sebagai Undang-Undang. 19
Analisis  Maṣlāḥah  Mursalaḥ  Terhadap  Ketentuan  Pemidanaan  Nikah  Sirri  dalam Peradilan Agama Bidang Perkawinan
Maṣlāḥah  Mursalaḥ adalah  kemaslahatan  yang  tidak  disyariatkan  oleh  syari’  dalam wujud hukum, dalam rangka mencipatakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya  maslahah mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak  terdapat  dalil  yang  menyatakan  benar  dan  salah.  Sesuatu  yang  dianggap  maslahat  itu haruslah  berupa  maslahat  yang  hakiki  yaitu  yang  benar-benar  akan  mendatangkan kemanfaatan. 20
Maslahah diterjemahkan lebih luas adalah segala manfaat dari syariat Allah SWT yang berhubungan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lebih jelasnya segela hal yang mengandung pelestarian atas lima hal tersebut disebut maslahat. Begitu juga segala hal yang mengandung ancaman atas lima hal di tersebut disebut sebagai mafsadah. 21
Maṣlāḥah Mursalaḥ merupakan salah satu metode ijtihad yang menjadikan hukum Islam dapat  lebih  dinamis  dan  bersifat  kontekstual,  serta  tidak  ketinggalan  zaman  karena  perkara- perkara  yang  baru  dan  belum  ada  ketentuan  hukum  dalam  al-Qur’an  dan  Hadis,  dapat ditentukan  hukumannya  dengan  jalan  ijtihad,  yang  salah  satunya  menggunakan  metode maṣlāḥah mursalaḥ . 22
Hukuman  bagi  pelaku  nikah sirri ini  semata-mata  dimaksudkan  untuk  mencari kemaslahatan  manusia.  Maksudnya  dalam  rangka  mencari  kemanfaatan,  dan  menghindari kemadharatan. Nikah sirri yang sering juga disebut dengan nikah di bawah tangan adalah nikah yang hanya mengutamakan pemenuhan syarat dan rukun menurut agama saja. 23 Pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum apabila suatu saat ada pihak yang dirugikan.
Dalam  perspektif peraturan  perundang-undangan,  nikah sirri adalah  pernikahan  yang tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Perkawinan  yang  tidak  memiliki  kekuatan  hukum berdampak  yuridis  terhadap  hak-hak  pelayanan  publik  oleh  instansi  yang  berwenang  bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang  sebagaimana  mestinya.  Perkawinan  mereka  tidak  diakui  dalam  daftar kependudukan. Dengan kata lain, pernikahan sirri banyak membawa madarat dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Sedangkan  mencatatkan  perkawinan  lebih  banyak mendatangkan  manfaat  bagi  masyarakat  dan  bangsa.  Oleh  karena  itu  peraturan  perundang- undangan menentukan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan pejabat dan dicatat dalam  register  yang  disediakan  untuk  itu.  Keharusan  dilaksanakan  di  hadapan  pejabat  dan dicatat dikandung maksud agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum.
Rancangan  Undang-Undang  hukum materiil  Peradilan Agama  bidang perkawinan  ini bertujuan  untuk  kemaslahatan  yang  harus  diwujudkan  untuk  melindungi  kemurnian  agama, keselamatan  jiwa,  keturunan,  dan  untuk  melindungi  harta.  Menegakkan  hukum  perkawinan
19 Masnun Tahir, “Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri”, Tesis (IAIN Mataram, 2011), hlm. 259.
20 Satria Effendi, Ushul Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 148-149.
21 Muhammad Nasrulloh dan Doli Witro, Pembagian Waris Sama Rata Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Maslahat Dan Keadilan Islam: Analisis Putusan 3052/Pdt.G.2010/Pa.Kab. Malang, dalam jurnal Al- Maqasid Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 7, Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021, hlm. 4.
22 I’is Inayatul Afiyah, Pencatatan Nikah Perspektif Maslahah (Analisis RUU Hukum Materiil Peradilan Agama tentang Perkawinan) , (Surabaya: PascaSarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hlm. 19.
23 Moh  Idris  Ramulyo, Hukum  Perkawinan,  Hukum  Kewarisan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  dan Zakat Menurut Hukum Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 71.
Islam untuk menjaga kelestarian dan kemurnian agama, kelestarian hidup manusia, kemurnian keturunan, dan lain sebagainya. 24
Kemaslahatan  yang  dikehendaki  Islam  mempunyai  ciri  sebagai  berikut:  menarik manfaat,  menolak  segala  yang  merusak,  mempunyai  daya  tangkal  terhadap  kemungkinan bahaya  dari  luar  atau  menghambat  segala  sesuatu  yang  menjadi  jalan  kerusakan,  dan  dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, dan kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap hukum. 25
Nikah sirri merupakan perkawinan yang banyak mendatangkan mafsadah. Jadi sesuatu yang lebih berat mafsadat-nya dari pada kemaslahatannya maka lebih baik tidak dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah:
ِحِلاَصَمْلا ِبْلَج ىَلَع ٌمَّدَقُم ِدِساَفَمْلا ُء ْرَد
“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” 26
Sesuai  dengan  kaidah  di  atas  bahwa  nikah  sirri  adalah  perbuatan  yang  banyak menimbulkan mafsadah daripada maslahatnya, maka pemberlakuan hukum pidana denda dan kurungan dalam ketentuan yang termuat di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan adalah sebagai wujud pengaplikasian kaidah tersebut.
Namun ketika pasal pemidanaan tersebut diterapkan kepada pasangan suami isteri sirri, yang akan terjadi adalah berdampak negatif, karena pasal pemidanaan tersebut berujung suami dipidana  selama  6  bulan  dan  dikenai  denda  sebesar  6  juta  rupiah  sedangkan  perekonomian keluarga mereka dibilang minim, bahkan dibawah rata-rata. Hal ini menimbulkan mudarat lagi dikemudian hari. Maka dari itu dalam kaidah maslahah mursalah tidak boleh menghilangkan mudarat  dengan  mendatangkan  mudarat  lagi  yang  semisal.  Seperti  dalam  kaidah  maslahah mursalah yakni:
ِراَرَّضلاِب ُلاَزُي َلَ ُرَرَّضلَا
Artinya: kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan lagi.
Atau dengan menggunakan kaidah lain yaitu:
ِهِلْثِمِب ُلاَزُي َلَ ُرَرَّضلَا
Artinya: kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sebanding.
Sesuai dengan dua kaidah diatas bahwa pemberlakuan sanksi pidana bagi para pelaku nikah sirri kenyataannya berdampak buruk dan bahkan menimbulkan kemudaratan dikemudian hari.  Isteri  sirri  bukannya  mendapatkan  hak-hak  keperdataannya,  akan  tetapi  menjadi  tulang punggung keluarga karena harus menanggung biaya hidup anak-anaknya selama suami nya di pidana,  dan  bahkan  harus  menanggung  denda  yang  ditentukan  dalam  pasal  tadi.  Sedangkan anak semakin menjadi terlantar dan kurang mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya.  Ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tegas  pasal  pemidanaan  nikah  sirri,  semakin terlantar nasib keluarga pasangan suami isteri sirri.
Hal  pokok yang sebenarnya  harus  diwujudkan dalam  menjaga ketertiban  perkawinan yakni  dengan  adanya  ketegasan  dalam  mengelola  administrasi  perkawinan.  Pencatatan pernikahan yang seharusnya diperketat dan juga dengan pemberian sosialisasi menyeluruh dan arahan kepada warga setempat agar terlaksananya cita-cita Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” , juga dalam KHI pasal 3 yang berbunyi “mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawadah, warahmah”.
24 Syakir Muhammad Fu’ad, Perkawinan Terlarang , (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2002), hlm. 54.
25 Masnun Tahir, “Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri”, Tesis (IAIN Mataram, 2011), hlm. 45.
26 Yahya  Khusnan  Mansur, Ulasan  Nadhom  Qowaid  Fiqhiyyah  Al  Faraid  Al  Bahiyyah ,  (Surabaya: Permata Pustaka), hlm. 81.
Bagi  umat  Islam,  kepentingan  pencatatan  itu  sendiri  sebenarnya  mempunyai  dasar hukum Islam yang kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan atau perjanjian luhur dan merupakan  perbuatan  hukum  tingkat tinggi.  Artinya Islam  memandang perkawinan  itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Dalam Islam, perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat  kuat  mīṡāqan galīẓan. 27 Dengan  kata lain, akad  nikah bukanlah muamalah biasa  akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:
ا ىظيِلَغ اًقٰ َثيِٗم مُكنِم َنۡذَخ َ أَو  ٖضۡعَب ٰ َ لَِإ ۡمُك ُضۡعَب ٰ َضَۡف َ أ ۡدَقَو ۥُهَنوُذُخ ۡ أَت  َفۡيَكَو
Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul  (bercampur)  dengan  yang  lain  sebagai  suami-isteri.  dan  mereka  (isteri- isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
Berdasarkan firman Allah tersebut di atas dapat diambil sebuah logika hukum sederhana namun  pasti,  yakni  bagaimana  mungkin  pernikahan  sebagai  sebuah  ikatan  yang  sangat  kuat tidak  perlu  dicatatkan?  Sedangkan  ikatan  perjanjian  biasa,  misalnya  semacam  utang  piutang saja  perlu  dicatat,  mengapa  ikatan  perkawinan  yang  merupakan  perjanjian  luhur  dibiarkan berlangsung  begitu saja tanpa adanya pencatatan oleh pejabat  yang berwenang.  Adalah ironi bagi umat Islam yang ajaran agamanya mengedepankan ketertiban dan keteraturan tapi mereka mengabaikannya.
Di samping itu, Allah SWT berfirman dalam  surat  An Nisa’ Ayat: 59 yang berbunyi sebagai berikut:
ۡۖۡمُكنِم ِرۡم َ ۡ لۡٱ  ِلِْو ُ أَو  َلوُسذرلٱ ْاوُعيِط َ أَو َ ذللَّٱ ْاوُعيِط َ أ ْآوُنَماَء  َنيِ ذ لَّٱ اَهُّي َ أََٰٓي
Artinya: Wahai orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kalian. (Q.S. An-Nisa: 59)
Berdasarkan dalil Firman Allah SWT dalam surat An Nisa: 59 tersebut di atas, dapat ditarik garis tegas tentang adanya beban hukum “wajib” bagi orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul SAW dan taat kepada Ulil al-A’mri. Sampai pada tahapan ini kita semua sepakat bahwa sebagai umat yang beriman memikul tanggung jawab secara wajib sesuai perintah Allah SWT tersebut. Dan Uli al-A’mri dipahami sebagai sebuah pemerintah / negara,  termasuk  di  dalamnya  perintah  untuk  mentaati  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan.

## Kesimpulan
Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 143 Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama menyebutkan “ Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 6 juta atau hukuman kurungan paling lama 6 bulan”. Sesuai dengan putusan MK yang mengabulkan uji materi menyatakan bahwa anak hasil dari perkawinan dibawah tangan disetarakan  hak  keperdataannya  dengan  anak  hasil  dari  perkawinan  yang  sah.  Maka  dari  itu posisi istri sirri disini yang menjadi riskan dan mengkhawatirkan. Ia secara hukum sangat lemah dan tentunya tidak bisa menggugat hak-hak keperdataannya dimuka hukum.
Dengan analisa maṣlāḥah mursalaḥ , melihat nikah sirri adalah sebagai perbuatan yang menimbulkan kemudaratan, maka perlunya ditegakkan hukum yang mengatur tentang tertibnya perkawinan. Dalam hal ini menjadikan Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang perkawinan disahkan menjadi Undang-Undang. Namun penulis melihat dari sisi
27 Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1).
kemudaratan lain bahwa penerapan ketentuan pemidanaan pada pasal 143 RUU HMPA bidang perkawinan dimana kalimat tersebut menyatakan bahwa seluruh pelaku pemidanaan nikah sirri dijatuhi  hukuman  pidana  denda  dan  kurungan,  maka  tampak  bahwa  kemudaratan  semakin bertambah  dengan  terpidana  nya  suami  dan  isteri  tentu  terbebani  dengan  menjadi  tulang punggung  keluarga,  maka  dari  itu  penulis  menggunakan  kaidah  yang  menyatakan  bawa kemudaratan tidak bisa dihilangkan dengan menimbulkan kemudaratan yang lain. Dengan hal ini,  penerapan  ketentuan  pemidanaan  dalam  pasal  143  RUU  HMPA  semakin  menimbulkan kemudaratan bagi pasangan suami istri sirri. Yang perlu ditekankan dan diawasi adalah perkara administrasi.  Pencatatan  perkawinan  harus  diperketat  dan  diawasi  agar  terciptanya  cita-cita undang-undang  perkawinan  yaitu  sakinah  mawadah  dan  warahmah  berdasarkan  ketuhanan Yang Maha Esa.

## Daftar Pustaka
Abd.Rahman Gazaly, Fiqh Munakahat, Jakarta, Kencana, 2006. Abddullah bin Nuh dan Umar Bakri, Kamus Arab Indonesia Inggris , Jakarta: Penerbit Mutiara, tt.
Abdus Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya, Jakarta: Deparrtemen Agama RI, 200.
Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Pasal 143.
I’is Inayatul Afiyah, Pencatatan Nikah Perspektif  Maslahah (Analisis RUU  Hukum Materiil Peradilan  Agama  tentang  Perkawinan) ,  Surabaya:  PascaSarjana  IAIN  Sunan  Ampel Press, 2011.
Kiswati,  Tsuroya  dkk, Perkawinan  di  Bawah  Tangan  (Sirri)  dan  Dampaknya  Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daeah Tapal Kuda Jawa Timur, Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2004.
Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1).
Mahasin,  “25  Persen  Masyarakat  Indonesia  Melakukan  Nikah Sirri ”  dikutip  dari https://www.merdeka.com.
Masnun Tahir, “Meredam Kemelut Kontroversi Nikah Sirri”, Tesis, IAIN Mataram, 2011. Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
Moh  Makmun,  Bahtiar  Bagus  Pribadi,  2016,  “Efektifitas  Pencatatan  Perkawinan  Di  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Tembelang  Kabupaten  Jombang”, Jurnal  Hukum Keluarga Islam . Vol. 1 No.1 April 2016.
Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, Subul Al Salam, Bandung: Dahlan, tt, Jilid 3.
Muhammad  Nasrulloh  dan  Doli  Witro,  Pembagian  Waris  Sama  Rata  Anak  Laki-Laki  Dan Perempuan Perspektif Maslahat Dan Keadilan Islam: Analisis Putusan 3052/Pdt.G.2010/Pa.Kab. Malang, dalam jurnal Al-Maqasid Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 7, Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2021.
Munif,  “2.442  Pasutri  di  Pasuruan  Nikah  Dibawah  Tangan”  dikutip  dari http://www.nu.or.id/post/read/21693/2442-pasutri-di-pasuruan-nikah-dibawah-tangan.
Nasiri, Praktik  Prostitusi  Gigolo  ala  Yusuf  Al-Qardawi  (Tinjauan  Hukum  Islam) ,  Surabaya: Khalista, 2010.
Neng  Djubaidah, Pencatatan  Perkawinan  dan  Perkawinan  Tidak  Dicatat  Menurut  Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 45. Satria Effendi, Ushul Fiqih, Jakarta: Kencana, 2009.
Syakir Muhammad Fu’ad, Perkawinan Terlarang , Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim, 2002. Tihami, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap , Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Pasal 3 Ayat (1).
Yahya Khusnan Mansur, Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah Al Faraid Al Bahiyyah , Surabaya: Permata Pustaka.