KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENGATURAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU
Agus Marzuki 

## Abstrak
Kaidah   filosofis   pembentukan   daerah   otonom   baru (DOB) di Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat harus mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.   Nilai-nilai   filosofis   tersebut   merupakan konsepsi   yang   abstrak   mengenai   anggapan   baik   dan buruk  yang  ada  di masyarakat.  Nilai-nilai  filosofis  ini merupakan pasangan nilai yang mencerminkan keadaan yang   harus   diserasikan.   Nilai-nilai   budaya   masyarakat yang ada mempunyai kaitan erat dengan hukum, karena hukum   yang   baik   adalah   hukum   yang   mencerminkan nilai-nilai   hidup   dalam   suatu   masyarakat.   Nilai-nilai filosofis ini berkaitan dengan cita-cita, keinginanan dan harapan,   serta   segala   sesuatu   pertimbangan   batiniah manusia.

## Kata Kunci:  Daerah Otonom Baru (DOB), Nilai-Nilai Masyarakat, Aturan Hukum

## Pendahuluan
Tujuan penyelenggaraan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan   kesejahteraan   rakyat   berdasar   cita-cita   negara   yang tertuang   dalam   Undang-undang   Dasar   Tahun   1945.   Sebagaimana dalam amandemen yang  telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, UUD   1945   mengamanatkan   perubahan   dalam   pengelolaan pembangunan,   salah   satunya   adalah   perluasan   otonomi   daerah. Otonomi   daerah   merupakan   bagian   dari   bentuk   sistem   penyerahan urusan   pemerintah   dan   pelimpahan   wewenang   kepada   daerah   yang berada di bawahnya. Otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang,
  Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Megou Pak Lampung, sedang menyelesaikan pendidikan S3 Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP ......
dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang– undangan yang berlaku, sehingga otonomi daerah merupakan perwujudan dari keinginan untuk mengoptimalkan   seluruh   potensi   daerah   untuk   meningkatkan kesejahteraan   masyarakat.   Keberadaan   otonomi   daerah   perlu diperkuat   dengan   peraturan   yang   jelas   dan   batasan-batasan   yang menjamin kepastian.
Pemekaran   wilayah   kabupaten   Mesuji   dan   Tulang   Bawang Barat   dari   wilayah   kabupaten  Tulang   Bawang    diharapkan   mampu meningkatkan   kesejahteraan   dan   pelayanan   masyarakat (public service), sehingga   masyarakat   secara   langsung   dapat   merasakan manfaat   pemekaran.  Kaidah   pemekaran   sebagai   bagian   dari pembentukan   daerah   otonom   baru   mendasar   pada   Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan,   dan   Penggabungan   Daerah,   dalam   penjelesan disebutkan   bahwa:   Berdasarkan   Undang-Undang   Nomor   32   Tahun 2004   tentang   Pemerintahan   Daerah,   pembentukan   daerah   pada dasarnya   bertujuan   untuk   meningkatkan   pelayanan   publik   guna mempercepat   terwujudnya   kesejahteraan   masyarakat.   Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.
Sebagaimana   peraturan   perundang-undangan   yang   lainnya, peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan daerah otonom baru   diharapkan   mampu   mengikuti   perkembangan   masyarakat. Pembentukan daerah otonom baru di kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat dengan mendasar undang-undang nomor 49 tahun 2008 tentang   Pembentukan   Kabupaten   Mesuji   di   Provinsi   Lampung   dan undang-undang   nomor   50   tahun   2008   tentang   Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan dan percepatan pembangunan, dan
2
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP ......
bukan   sebaliknya,   yakni   memunculkan   permasalahan-permasalahan dan   konflik   yang   menghambat   pembangunan,   sehingga   pengaturan pembentukan  daerah   otonom   baru   seharusnya   dikaji   secara   lebih komprehensip, bermanfaat dan berkeadilan. Pertanyaan yang muncul adalah   bagaimana   kajian   filsafat   ilmu   hukum   terhadap   pengaturan pembentukan   daerah   otonom   baru   di   Indonesia     dengan   mendasar studi kasus pada kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat?

## Gambaran Umum Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat
Kondisi   kabupaten   Mesuji   dan   Tulang   Bawang   Barat digambarkan dalam sejarah singkat dan kondisi umumnya. 1 Pada saat terbentuknya/berdirinya Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 20 Maret 1997 wilayah Kabupaten Tulang Bawang pada saat itu memiliki wilayah   terluas,   22%   dari   wilayah   Propinsi   Lampung.   Dengan menyadari   besarnya   tantangan   dan   upaya   percepatan   pembangunan serta memperpendek rentang kendali pelayanan publik di wilayah Sai Bumi   Nengah   Nyappur   ini,   maka   segenap   elemen   masyarakat   dan sepenuhnya   didukung   oleh   Pemerintah   Kabupaten   Tulang Bawang,Pada tahun 2008 Kabupaten Tulang Bawang ini dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah daerah otonom baru (DOB) dengan Undang- Undang   Nomor :   49   Tahun   2008   Tentang   Pembentukan   Daerah Otonomi   Kabupaten   Mesuji   di   Provinsi   Lampung,dan   Undang- Undang   Nomor:   50   Tahun   2008   Tentang   Pembentukan   Daerah Otonom   Kabupaten   Tulang   Bawang   Baratdi   Provinsi   Lampung,. Setelah wilayah ini dimekarkan, saat ini Kabupaten Tulang Bawang memiliki   luas   wilayah   ±   4.385,84   Km2,   yang   tersebar   dalam   15 wilayah Pemerintahan Kecamatan, 4 Kelurahan dan 148 Kampung. Walaupun wilayah ini telah dimekarkan, Kabupaten Tulang Bawang tetap   memiliki   beragam  potensi   sumber   daya   alam   dan   keragaman budaya   yang   sangat   potensial   untuk   dikembangkan   dalam   upaya mencapai kesejahteraan segenap lapisan masyarakat.
1 http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulang_Bawang
3 Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014

## Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP
......
Kabupaten   Tulang   Bawang   hanya   berjarak   sekitar   120   Km Ibukota Propinsi Lampung, Bandar Lampung. Sedangkan dari Jakarta dengan   menggunakan   transportasi   udara   ±   45   menit   dari   Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Raden Intan II (Branti) dilanjutkan dengan 2 jam jalandarat menuju kota Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Bagi yang ingin menggunakan transportasi darat jarak dari Jakarta  ke Menggala  dapat  ditempuh  ±  8 jam  melewati  Pelabuhan Laut   Merak   Bakauheni.Kabupaten  Tulang   Bawang   dengan   Ibukota Menggala,   berjarak   kurang   lebih   120   km   dari   Ibukota   Propinsi ( Bandar Lampung ).

## Dasar Filososfis Pembentukan Daerah Otonom Baru
Peraturan perundang-undangan di bidang pembentukan daerah otonom baru di kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat dengan mendasar undang-undang nomor 49 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung dan undang-undang nomor 50 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten tulang Bawang Barat di Provinsi   Lampung,   diharapkan   mampu   mewujudkan   kesejahteraan dan   percepatan   pembangunan.   Dasar   filosofis   pembentukan   daerah otonomi baru mendasar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang  Tata   Cara   Pembentukan,   Penghapusan,   dan   Penggabungan Daerah,   dalam   penjelasan   disebutkan   bahwa:   Pembentukan   daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat   terwujudnya   kesejahteraan   masyarakat.   Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah. Proses pembentukan daerah didasari pada   3   (tiga)   persyaratan,   yakni   administratif,   teknis,   dan   fisik kewilayahan.
4
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP ......
Pertimbangan   pembentukan   sebagaimana   dalam   konsiderans undang-undang   nomor   49   tahun   2008   tentang   Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung dan undang-undang nomor 50 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi   Lampung,   merupakan   perwujudan   pertimbangan   filosofis, sosiologis   dan   yuridis   dalam   penetapan   undang   undang   tersebut. Penyelenggaraan daerah otonom baru di kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang   Barat   sejak   tahun   2008   belum   menunjukkan   tanda-tanda perubahan   pelayanan   kepada   masyarakat   untuk   meningkatkan kesejahteraannya, tetapi justru sebaliknya, berbagai konflik muncul, bahkan konflik yang muncul menjadi sorotan secara nasional, seperti:
1. Sengketa hasil pilkada Kabupaten Mesuji sejak tahun 2010;
2. Korupsi kepala daerah tahun 2010;
3. Sengketa  Tata   Usaha   Negara   terhadap   pemberhentian   wakil Bupati Mesuji tahun 2011-2012;
4. Sengketa lahan perkebunan, yang mengakibatkan bentrok fisik antara   warga   dengan   aparat   kepolisian,   dan   berujung meninggalnya beberapa warga tahun 2011;
5. Pembakaran   kantor   Bupati   pada   tahun   2012,   dan   beberapa potensi konflik yang lain.
Konflik yang muncul dihipotesiskan sebagai akibat pemekaran wilayah yang berakibat munculnya konflik politik, dan berkembang menjadi   beragam   konflik   yang   lain,   sehingga   perlu   pencermatan secara   filosofis   terhadap   mekanisme   hukum   yang   berlaku   dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemekaran, sehingga tujuan   untuk   meningkatkan   kesejahteraan   masyarakat   di   kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat dapat tercapai.
Seharusnya   peraturan   perundang-undangan   mendapatkan pembenaran yang diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita- cita kebenaran,   keadilan   dan   kesusilaan.Filsafat   atau   pandangan   hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut.Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.Nilai   yang   baik   adalah   nilai   yang   wajib   dijunjung
5
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP ......
tinggi,didalamnya   ada   nilai   kebenaran,keadilan   dan   kesusilaan   dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar,adil dan   susila   tersebut   menurut   takaran   yang   dimiliki   bangsa   yang bersangkutan.Hukum   dibentuk   tanpa   memperhatikan   moral   bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi.
Semua   nilai   yang   ada   nilai   yang   ada   di   bumi   Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup,cita-cita bangsa,falsafah,atau   jalan   kehidupan   bangsa   ( way   of   life). Falsafah hidup berbangsa,merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu   bangsa,dengan   demikian   hukum   yang   dibentuk   harus mencerminkan   falsafah   bangsa   Indonesia.   Sehingga   dalam penyusunan   peraturan   perundang-undangan   harus   mencerminkan moral dari bangsa yang bersangkutan.
Tujuan yang akan dicapai melalui pemberlakuan hukum positif pembentukan daerah otonom baru di kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat diupayakan selaras dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan   masyarakat   ditandai   dengan   proses   perubahan- perubahan, dan hukum dijadikan sebagai sarana yang dapat digunakan untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat. Dengan demikian peranan hukum semakin penting sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat untuk merealisasikan kebijakan pemerintah. 2
Menurut   Satjipto   Rahardjo  yang   menegaskan  bahwa  hukum bukan   suatu   institusi   yang   selesai,   tetapi   sesuatu   yang   diwujudkan secara   terus   menerus.   Negara   hukum   dan   institusi   hukum   adalah proyek   yang   ada   dalam   proses   penyelesaian.   Satjipto   Rahardjo menambahkan bahwa pemahaman hukum secara legalistik posivistis
2 Lawrence   M.   Friedman,   1975.The Legal   System , A   Social   Science Perspectiv, Russel Sage Foundation. New York. USA. hal: 5.
6
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP ......
dan   berbasis   peraturan (rule   bound) tidak   mampu   menangkap kebenaran, karena memang tidak mau melihat atau mengakui hal itu. Dalam ilmu hukum yang legalistis-posivistis, hukum sebagai institusi pengaturan   yang   kompleks   telah   direduksi   menjadi   sesuatu   yang sederhana,   linier,   maknistik,   dan   deterministik,   terutama   untuk kepentingan profesi. 3
Menurut   Hyronimus Rhiti, bahwa Hukum sebagai ilmu atau ilmu   hukum   menjadi   fokus   utama   dari   filsafat   ilmu   hukum,   selain realitas normatif, dengan mengutip pendapat Arief Sidharta, bahwa ilmu   hukum   adalah   ilmu   yang   menghimpun,   memaparkan, menginterperetasi dan mensistemasikan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat dan negara, sebagai suatu sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum yang dipositifkan oleh pengemban hukum   yang   memiliki   kewenangan,   sehingga   ilmu   hukum   dalam tataran positifitik adalah bersifat nasional. 4
Pengaturan   pembentukan   daerah   otonom   baru   di   kabupaten Mesuji   dan  Tulang   Bawang   Barat   harus   didasari   filsafat   Pancasila dalam   prespektif   ilmu   hukum   merupakan   kaidah   yang   dijiwai   dan menjiwai seluruh unsur peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga   dalam   kajian   filsafat   ilmu   hukum     harus   mengacu sepenuhnya pada pemaknaan sila keempat dan kelima Pancasila yaitu: “kerakyatan   yang   dipimpin   oleh   hikmat   kebijaksanaan   dalam permusyawaratan   dan   perwakilan   dan   keadilan   sosial   bagi   seluruh rakyat   Indonesia”.   Menurut   Notonagoro,   bahwa   sila   keempat merupakan satu kesatuan dengan sila-sila yang lain dan tidak berdiri sendiri,   sehingga   kerakyatan   yang   berke-Tuhanan  Yang   Maha   Esa, yang   berkemanusiaan   yang   adil   dan   beradab,   yang   berpersatuan
3 Dimyati,   Khudzaifah.   2004. Teorisasi   Hukum   Studi   Tentang Perkembangan   Pemikiran   Hukum   Di   Indonesia   1945-1990, Cetakan   Kedua. Muhammadiyah University Press.Surakarta. hal: 167-168.
4 Rhiti,   Hyronimus,   2011, Filsafat   Hukum,   Edisi   Lengkap   (dari   klasik sampai postmoderisme), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. hal: 14-15.
7 Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014

## Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP
......
Indonesia,   kerakyakan   yang   berkebangsaan   dan   berkeadilan   sosial bagi seluruh rakyat.
Kaidah   filosofis   pembentukan   daerah   otonom   baru   di kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat harus mencakup nilai- nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi   yang   abstrak   mengenai   apa   yang   dianggap   baik   sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai ini lazimnya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan yang ekstrim yang harus diserasikan. Nilai-nilai budaya masyarakat di atas mempunyai kaitan erat dengan hukum karena hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat. 5 Nilai-nilai   ini   berkaitan   dengan   cita-cita,   keinginanan dan   harapan,   serta   segala   sesuatu   pertimbangan   internal   (batiniah) manusia. Dengan demikian, suatu nilai itu tidaklah bersifat konkrit melainkan   sangat   abstrak   dan   dalam   prakteknya   bersifat   subjektif. Oleh   karena  itu,   supaya  dapat   berguna  dalam  menuntun  sikap   dan perilaku manusia, maka nilai yang abstrak dan subjektif ini harus lebih dikonkritkan   dengan   merumuskannya   ke   dalam   simbol-simbol tertentu, sehingga mudah dipahami secara interpersonal. Wujud yang lebih konkrit dari nilai ini adalah dalam bentuk norma. Dari norma- norma yang ada, maka norma hukum adalah norma yang paling kuat karena dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum. 6

## Harapan Pengaturan Pembentukan Daerah Otonom Baru
5 Lili   Rasjidi   dan     Ira   Thania   Rasjidi, Dasar-Dasar   Filsafat   dan   Teori Hukum , Citra Aditya hal. 80.
6 Darji Darmodihardjo dan Shidarta, 1996, Pokok-Pokok Filsafat Hukum,
Cetakan Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 250.
8
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014

## Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP
......
Perkembangan   hukum   pembentukan   daerah   otonom   baru   di kabupaten   Mesuji   dan   Tulang   Bawang   Barat   yang   menyesuaikan perkembangan masyarakat merupakan harapan semua pihak. Dalam sistem   hukum,   baik   dalam   undang-undang   maupun   peraturan pemerintah,   dicantumkan   istilah   partisipasi   dalam   tahapan-tahapan pelaksanaanaanya, tetapi secara empiris belum bisa dijalankan secara optima l. 7 Sebagaimana pendapat Daniel S. Lev yang mengemukakan bahwa budaya hukum terdiri dari dua unsur yaitu budaya hukum yang berkaitan dengan nilai hukum keacaraan dan nilai hukum substantif. 8 Sedang   Erman  Rajagukguk  mengatakan   budaya  hukum  masyarakat tergantung   kepada   budaya   hukum     anggota-anggotanya       yang dipengaruhi   oleh   latar   belakang   pendidikan,   lingkungan,   budaya, posisi atau kedudukan, bahkan   kepentingan-kepentingan. 9 Sejalan dengan   hal   tersebut   S.   Lev   juga   mengatakan   bahwa   oleh   karena masyarakat   hukum   itu   dari   waktu   ke   waktu   maka   konsep   budaya hukum substantif memerlukan unsur yang dinamis. Unsur dinamika dari budaya hukum substantif sangat dipengaruhi oleh ide, gagasan, pemikiran,   ekonomi,   sosial   dan   politik   yang   begitu   cepat   berubah tercermin dari perilaku hukum substantif. 10
Semakin   jelas   bahwa   hukum   pembentukan   daerah   otonom baru di kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat tidak dapat dilihat semata-mata   sebagai   perwujudan   atau   pencerminan   dari   konsep- konsep   dan   peraturan   hukum   normatif   semata   Hukum   di   dalam
7 Rahardjo,   Satjipto,2009 Hukum   Progresif,   Sebuah   Sintesa   Hukum   Di Indonesia .Cetakan I Genta Publishing, Yogyakarta.hlm: 32
8 Daniel   S.   Lev,   1990, Hukum   dan   Politik   Hukum   di   Indonesia ,
Kesinambungan dan Perubahan. LP3ES, Jakarta, hal. 119.
9 Erman   Rajagukguk, Peranan   Hukum   Dalam   Pembangunan   Pada   Era Globalisasi: Implikasi bagi Pendidikan Hukum di Indonesia , Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997, hal. 19
10 Daniel S. Lev, Op.Cit., hal. 120.
9 Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP ......
realitas,   pernyataannya   harus     dilihat   sebagai   perwujudan       dan pencerminan dan struktur masyarakat. 11 Budaya hukum masyarakat di kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat dengan sistem hukum dihubungkan melalui tradisi hukum. Tradisi hukum yang dimaksudkan adalah   suatu   kumpulan   sikap-sikap   yang   dipengaruhi   oleh   sejarah yang   berakar   sangat   mendalam   mengenai     sifat     hukum,     peranan hukum     dalam     masyarakat   dan   pemerintah,   organisasi   dan berjalannya suatu sistem hukum dan mengenai cara hukum dibuat atau seharusnya dibuat, diterapkan, dikaji, disempurnakan dan diajarkan. Tradisi   hukum   menghubungkan   sistem   hukum   dengan   budaya,   di mana   kebudayaan   merupakan   bagian   dari   pencerminan   tradisi hukum. 12 Sebagai teori pendukung, dalam melakukan analisis dalam penulisan   ini,   dipergunakan   sociological   jurisprudence   theory   yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich, seorang ahli hukum dari Austria (1826- 1922). 13 Ehrlich melihat ada perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) di lain pihak. Menurutnya, hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat tadi. 14
11 Nasikun,   Hukum   Dalam   Paradigma   Sistem   Sosial   dalam   Artidjo Alkostar   1997,   (Editor), Identitas   Hukum   Nasional ,   Fakultas   Hukum   UH, Yogyakarta, hal. 163.
12 Cita     Citrawinda   Priapantja,   1999, Budaya   Hukum   Indonesai Menghadapi   Globalisasi,   Perlindungan   Rahasia   Dagang   di   Bidang   Farmasi , Candra Pratama,  Jakarta, hal. 196.
13 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, Pengantar Filsafat Hukum , Mandar Maju, hal. 65.
14 Darji   Darmodihardjo   dan   Shidarta,   1999, Pokok-Pokok   Filasafat
Hukum , Edisi Revisi dan Pustaka Utama, Jakarta, hal. 127.
10
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP ......
Satjipto  Rahardjo menyatakan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa   sosial   adalah   penggunaan   hukum   secara   sadar   untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita- citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan. Fungsi   hukum   seperti   ini   pada   dasarnya   dijalankan   oleh   hukum modern, 15 yaitu   tidak   sekedar   merekam   kembali   pola-pola   tingkah laku  yang terdapat  dalam masyarakat, melainkan  diusahakan  untuk menjadi   sarana   menyalurkan   kebijakan-kebijakan   yang   dengan demikian   berarti   menciptakan   keadaan-keadaan   yang   baru   atau merubah. 16 sesuatu yang sudah ada dalam pada itu, hukum sebagai sarana social engineering tidak lain adalah suatu yang lebih sisitimatis dan   cendekia   tentang   bagaimana   sampai   kepada   tujuan     yang dikehendaki. Dalam pada itu, fungsi hukum lebih efektif. 17
Hukum   sebagai   sarana   rekayasa   sosial   lebih   dimungkinkan terjadi pada bidang kehidupan netral atau kegiatan masyarakat yang bersifat instrumental, seperti kegiatan tata
niaga/bisnis/perdagangan/komersial. 18 Artinya, efektivitas penggunaan hukum   sebagai   sarana   untuk   merubah   masyarakat   adalah   terbatas. Soerjono   Soekanto,     mengatakan   bahwa   efektivitas   itu   selain tergantung   pada   bidang-bidang   kehidupan   yang   ingin   dirubah   juga
15 Satjipto Rahardjo juga menyatakan bahwa sesungguhnya ada tiga ciri hukum   modem,   yaitu:   tertulis,   wilayah   berlakunya   mencakup   seluruh   wilayah negara   dan   pemanfaatannya   secara   sadar   sebagai   instrumen   untuk   mewujudkan keputusan-keputusan politik. Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Op.Cit., hal. 168-178.
16 Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perubahan yang ditimbulkan oleh hukum pada dasarnya lebih sering terjadi berangsur-angsur (incremental) dari pada langsung. Satjipto Rahardjo, 1983, Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman di Indonesia , Alumni, Bandung, hal. 157.
17 Ibid .,  hal 148-149 dan 154
18 Ibid , hal. 14. Lihat juga, Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Hukum , Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 79.
11 Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP ......
pada pejabat-pejabat hukum yang menjadi pelapor perubahan (agents of change). 19
Soekanto memberi model tahapan yang dapat ditempuh hukum untuk mempengaruhi perilaku manusia, sebagai berikut: 20
a. Para pemegang peranan akan menentukan pilihan sesuai dengan anggapan-nilai-nilainya   yang   akan   menyediakan   kemungkinan- kemungkinan untuk memilih dengan segala konsekuensinya;
b. Salah satu di antara faktor-faktor yang menentukan kemungkinan untuk menjatuhkan pilihan adalah perilaku yang diharapkan dari pihak-pihak lain;
c. Harapan   terhadap   peranan-peranan   tertentu,   dirumuskan   oleh kaidah-kaidah;
d. Hukum yang bertujuan untuk mengubah dan mengatur perilaku manusia  dapat dilakukan dengan cara-cara:
1. Memberikan   imbalan   secara   psikologis   bagi   pemegang peranan yang patuh   dan menjatuhkan sanksi bagi pelanggar kaidah;
2. Merumuskankan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian   rupa,   sehingga   sesuai   dengan   serasi   atau   tidak serasinya perilaku pemegang peranan dengan kaidah hukum;
3. Mengubah perilaku pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi perilaku   pemegang-pemegang   peranan   yang   mengadakan interaksi;
4. Mengusahakan perubahan pada persepsi, sikap dan nilai-nilai pemegang peranan
19 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka
Pembangunan  di Indonesia , Op.Cit, hal. 162
20 Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat ,
Op.Cit. hal. 81-82
12
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP ......
Arnold   M.   Rose   sebagaimana   dikutip   Satjipto   Rahardjo mengatakan   bahwa   kalau   ingin   melihat   peranan   hukum   dalam perubahan   sosial,   maka   hal   itu   hendaknya   dilihat   dalam kemampuannya   untuk   melakukan   initial   push. 21 Satjipto   Rahardjo sendiri berpendapat bahwa dalam menilai proses pencapaian tujuan perubahan sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarana tidak boleh berpikir seperti dalam ilmu-ilmu alam. Proses ini berlangsung cukup panjang dan efek yang bersifat berantai. Dalam keadaan yang demikian ini, maka hukum bisa digolongan ke dalam faktor penggerak mula,   yaitu   yang   memberikan   dorongan   pertama   secara   sistematis. Dalam hal ini, hukum bekerja untuk mengantarkan masyarakat dalam transformasi sosial. Kata mengantarkan di sini berarti bahwa tugas hukum adalah untuk memberikan dukungan konseptual dan struktural terhadap proses perubahan dalam masyarakat. 22
Menurut Satjipto Rahardjo, langkah sistematis guna membuat hukum   sebagai   sarana   rekayasa   sosial (social   engineering   by   law) adalah  sangat  mirip  dengan  pemecahan  masalah  dalam  manajemen yang ilmiah, yaitu:
a. Mengenal   problem   yang   dihadapi   sebaik-baiknya,   termasuk mengenali   dengan   seksama   masyarakat   yang   hendak   menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
b. Memahami   nilai-nilai   yang   ada   dalam   masyarakat   dan menentukan   pilihan   terhadap   nlai-nilai   tersebut,   serta memperkirakan apakah cara yang akan digunakan tidak akan lebih menimbulkan efek yang malah memperburuk keadaan.
c. Membuat hipotesis-hipotesis dan memilih yang paling layak untuk bisa dilaksanakan
21 Satjipto   Rahardjo, Hukum   dan   Perubahan   Sosial:   Suatu   Tinjauan
Teoretis serta Pengalaman di Indonesia , Op.Cit., hal. 159.
22 Satjipto Rahardjo,     1985, Beberapa   Pemikiran     tentan   Ancangan Antar disiplin  dalam Pembinaan Hukum Nasional , Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan   Pembinaan   Hukum   Nasional   Departemen   Kehakiman   Republik  Indonesia bekerja sama dengan CV. Sinar Baru, Bandung, hal. 18.
Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP ......
d. Mengikuti   jalannya   penerapan   hukum   dan   mengukur   efek- efeknya. 23
Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa dalam pada itu, untuk menciptakan perubahan-perubahan sesuai   dengan struktur masyarakat yang dinginkan, maka hukum harus dilihat sebagai suatu usaha   bersama   yang   pada   akhirnya   membuahkan   hasil   yang dikehendaki. Jika hendak diperinci, maka unsur-unsur adalah sebagai berikut: pembuatan  peraturan  itu  sendiri, penyampaian isi peraturan, kesiapan   para   pelaksana   hukum   untuk   menjalankan   peranannya, kesiapan warga negara untuk berbuat sesuai dengan masing- masing peranan   yang   diharapkan   dari   padanya,   pengamatan   mengenai bekerjanya hukum itu dalam masyarakat sehari-harinya. 24
Kiranya perlu juga diingat dalam pemikiran pragmatig legal realism, komponen masyarakat, individu, kelompok ataupun institusi- institusi   hukum   bukanlah   komponen   yang   senantiasa   taat   terhadap perintah hukum.  Sebagai,  contoh, hakim-hakim di Amerika  Serikat misalnya   senantiasa   terpengaruh   oleh   kekuatan-kekuatan   eksternal yang   mempengaruhi   perilakunya   dalam   memutuskan   suatu   perkara atau   dalam   penciptaan   hukum.     Hal     itu   menunjukkan   bahwa kelompok   masyarakat,   termasuk   individu   merupakan   kekuatan otonom yang dapat menolak atau mempengaruhi perintah hukum atau perilaku   hakim.   Ini   merupakan   perbedaan   inti   dari   pemikiran pragmatig   legal   realism   dengan   teori   hukum   cybernetics   yang memandang   komponen   masyarakat   sebagai   sasaran,   hukum   yang
23 Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Op.Cit., hal. 170-171.
24 Satjipto   Rahardjo, Hukum   dan   Perubahan   Sosial:   Suatu   Tinjauan Teoretis serta Pengalaman di Indonesia ,  Op-Cit., hal. 239-240.
14
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP ......
bersifat   mekanis,   berinteraksi   berdasarkan   perintah,   tidak   memiliki otonomi perilaku dan tidak memiliki daya tolak terhadap perintah. 25
Mochtar   Kusumaatmadja   lebih   menyukai   sebutan   sarana pembaharuan masyarakat, dengan alasan pengembangan konsepsional dari   hukum   sebagai   sarana   pembaharuan   masyarakat   di   Indonesia lebih   luas   jangkauan   dan   ruang   lingkupnya. 26 Menurut   Mochtar Kusumaatmadja,   melalui   pemerintah   masyarakat   akan   melakukan kontrol   sosial   yang   diperlukan   bagi   perlindungan   kepentingannya dalam suatu lingkungan hidup yang nyaman. 27 Mochtar melanjutkan, bahwa efektivitas hukum masalah lingkungan hidup manusia, tidak bisa dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum   sebagai   prasarana   efektivitas   pelaksanaan   hukum   dalam kenyataan hidup sehari-hari. 28
Dari   pandangan   tersebut   di   atas,   Mochtar   Kusumaatmadja ingin melihat bahwa hukum itu dapat berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat, untuk melindungi kepentingan dalam menjalankan proses pembangunan lingkungan. Dalam pembangunan lingkungan tersebut tidak   boleh   terjadi   konflik   kepentingan   antara   para   penyelenggara administrasi pembangunan di satu pihak dan aparat penegak hukum di lain   pihak.   Pelaksana   (aparat)   hukum,   haras   bekerja   sama   secara
25 Lili   Rasjidi   dan   I.   B.   Wyasa   Putra, Hukum   Sebagai   Suatu   Sistem , Cetakan Pertama, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993, hal. 95, 96 dan 98.
26 Mochtar   Kusumaatmadja, Konsep-Konsep   Hukum   Dalam Pembangunan , Op.Cit., hal. 83
27 Mochtar   Kusumaatmadja,   1975, Pengaturan   Hukum   Masalah Lingkungan Hidup Manusia, Beberapa Pikiran dan Saran , Bina Cipta, Bandung, hal. 12.

## 28 Ibid ., hal. 13-14.
15 Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP ......
sinergi menegakkan efektivitas hukum tersebut, sehingga fungsi dan tujuan hukum 29 dalam pembangunan lingkungan, mutlak dibutuhkan.
Pokok pikiran fungsi hukum 30 dalam pembangunan dijelaskan lebih   lanjut   Mochtar   dalam   teorinya,   hukum   sebagai   sarana pembaharuan masyarakat. Asumsi dari teori Mochtar ini didasarkan kepada dua hal. Pertama, bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam   usaha   pembangunan   atau   pembaruan   merupakan   suatu   yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu. Kedua, bahwa hukum dalam   arti   kaedah   atau   peraturan   hukum   memang   bisa   berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. 31
Pembangunan   yang       pada       hakikatnya       merupakan perubahan       yang   direncanakan,   yang   tentu   pula   akan   membawa perubahan dalam pandangan-pandangan hukum dari masyarakat, juga merupakan   perwujudan   dari   kesadaran   hukum   masyarakat,   yang merupakan sumber satu-satunya dari  hukum  dan kekuatan mengikat dari   hukum   itu   sendiri.   Satjipto   Rahardjo,   mengatakan   kesadaran hukum adalah:
1) Kesadaran berpemerintahan
2) Kesadaran   akan   kewajiban   untuk   taat   pada   undang-undang
29 Roscoe Pound, 1989, Pengantar Filsafat Hukum, Bhatara, Jakarta, hal. 42.
30 Lihat   C.   F.   G.   Sunaryati   Hartono, Hukum   Indonesia   Ekonomi Pembangunan   Indoneisa ,   Bina   Cipta,   Jakarta,   hal.   10.   Lihat   juga,   Soediman Kartohadiprodjo,  1993, Pengantar Tata Hukum  Indonesia ,  Pembangunan,  Jakarta, hal. 245.
31 Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum
Nasional, Pola dan Mekanisme Pembaharuan di Indonesia , Op.Cit., hal. 13.
16
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP ......

## peraturan negara
3) Kesadaran   untuk   melakukan   partisipasi   dalam   aktivitas kenegaraan
4) Kesadaran untuk menempatkan kepentingan golongan, daerah di kepentingan negara. 32
Di   Indonesia   masalah   masalah   kesadaran   hukum   mendapat tempat yang sangat penting di dalam politik hukum nasional.  Sebab pelaksanaan hukum (law enforcement) nerupakan salah satu aspek dari politik   hukum,   karena   politik   hukum   adalah   mencakup   segi-segi pengadaan   hukum (law   making), pelaksanaan     hukum   termasuk penegakan hukum dan pembinaan kesadaran hukum dan pengawasan atas jalannya hukum. 33 Khusus di bidang pembentukan daerah otonom baru   di   kabupaten   Mesuji   dan  Tulang   Bawang   Barat,   selain   aspek pembaharuan   dan   pembinaan   hukum   nasional   sebagai   upaya pelaksanaan   hukum,   perlu   diperhatikan   juga   cita-cita   perlindungan harkat dan martabat manusia. 34
Pertimbangan pembentukan daerah otonom baru di kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat sebenarnya perlu dikaji secara lebih mendalam dan dievaluasi mendasar asas kemanfaatan, sehingga tujuan dan   cita   hukum   dalam   pembentukan   daerah   otonom   baru   dapat implementasikan   dan  memberikan   hasil   nyata  berupa   kesejahteraan kepada   masyarakat.Mensejajarkan   kebutuhan   masyarakat   dengan kebutuhan   penguasa   dalam   menjalankan   tugas   kepemerintahan bukanlah hal yang mudah, dalam kasus ini keterlibatan masyarakat
32 Satjipto   Rahardjo,   1977, Pemanfaatan   Ilmu-Ilmu   Sosial   Bagi Pengembangan llmu Hukum, Alumni, Bandung, hal. 17.
33 M.   Solly   Lubis,   1989, Serba-serbi   Politik   Hukum ,   Mandar   Maju, Bandung, hal. 187-188
34 M. Solly Lubis, 1988, Sistem Nasional Sebuah Pengantar Studi Dengan Pendekatan Sistem  dan Pandangan Konseptual Strategis , USU Press, Medan, hal. 113.
Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP ......
sejak   awal   sangat   kurang,   sehingga   hasilnya   tidak   tepat   sasaran. Kedepan perlu pembaharuan kebijakan pembentukan daerah otonom baru di kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat.

## Penutup
Pembentukan  daerah  otonom baru  di  kabupaten  Mesuji dan Tulang Bawang Barat dimulai pada tahun 2008 dari induk Kabupaten Tulang Bawangmendasar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang  Tata   Cara   Pembentukan,   Penghapusan,   dan   Penggabungan Daerah  dimekarkan   menjadi   3   (tiga)   wilayah   daerah   otonom   baru (DOB)   dengan  mendasar   undang-undang   nomor   49   tahun   2008 tentang   Pembentukan   Kabupaten   Mesuji   di   Provinsi   Lampung   dan undang-undang   nomor   50   tahun   2008   tentang   Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan dan percepatan pembangunan, dan bukan   sebaliknya,   yakni   memunculkan   permasalahan-permasalahan dan konflik yang menghambat pembangunan.
Penyelenggaraan daerah otonom baru di kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat sejak tahun 2008 belum menunjukkan tanda- tanda perubahan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, tetapi justru sebaliknya, berbagai konflik muncul, bahkan konflik yang muncul menjadi sorotan secara nasional, seperti: Sengketa hasil pilkada Kabupaten Mesuji sejak tahun 2010, Korupsi kepala   daerah   tahun   2010,   Sengketa   Tata   Usaha   Negara   terhadap pemberhentian wakil Bupati Mesuji tahun 2011-2012, Sengketa lahan perkebunan, yang mengakibatkan bentrok fisik antara warga dengan aparat kepolisian, dan berujung meninggalnya beberapa warga tahun 2011,   Pembakaran   kantor   Bupati   pada   tahun   2012,   dan   beberapa potensi konflik yang lain. Konflik yang muncul dihipotesiskan sebagai akibat pemekaran wilayah yang berakibat munculnya konflik politik, dan berkembang menjadi beragam konflik yang lain, sehingga perlu
18
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP ......
pencermatan   secara   filosofis   terhadap   mekanisme   hukum   yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya

## Daftar Pustaka
Cita   Citrawinda   Priapantja, Budaya   Hukum   Indonesai   Menghadapi Globalisasi,  Perlindungan   Rahasia   Dagang   di   Bidang Farmasi , Candra Pratama,  Jakarta,1999.
C. F. G. Sunaryati Hartono, Hukum Indonesia Ekonomi Pembangunan Indoneisa, Bina
Cipta, Jakarta,1993.
Darji  Darmodihardjo  dan  Shidarta,  , Pokok-Pokok   Filsafat  Hukum ,
Cetakan Kedua,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
Dimyati   Khudzaifah.   2004. Teorisasi   Hukum   Studi   Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum  Di Indonesia 1945-1990, Cetakan Kedua. Muhammadiyah University Press.Surakarta.
Darji   Darmodihardjo   dan   Shidarta, Pokok-Pokok   Filasafat   Hukum ,
Edisi Revisi dan Pustaka Utama, Jakarta,1999.
Daniel   S.   Lev, Hukum   dan   Politik   Hukum   di   Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan . LP3ES, Jakarta,1990.
Erman Rajagukguk, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era
Globalisasi:  Implikasi bagi Pendidikan Hukum di Indonesia,
Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas   Indonesia,
Jakarta, 4 Januari 1997. Hanitijo   Ronny   Soemitro, Studi   Hukum   dan   Masyarakat. Cetakan
kedua, Alumni,
Bandung, 1985.
Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, Edisi Lengkap (dari klasik sampai postmoderisme), Universitas   Atma   Jaya,   Yogyakarta, 2011.
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulang_Bawang
Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP
......
Lawrence   M   Friedman,.The Legal   System , A   Social   Science Perspectiv, Russel Sage Foundation.   New   York. USA,1975.
Lili   Rasjidi   dan   I.   B.   Wyasa   Putra,   2002, Hukum   Sebagai   Suatu Sistem, Cetakan Pertama,  Remaja Rosda Karya, Bandung.
-----------------------------, Pengantar   Filsafat   Hukum ,   Mandar Maju,Bandung, 2002.
----------------------------, Dasar-Dasar   Filsafat   dan   Teori   Hukum , Citra  Aditya.Bandung, 2001.
M.   Solly  Lubis, Sistem   Nasional   Sebuah   Pengantar   Studi   Dengan Pendekatan Sistem   dan   Pandangan   Konseptual   Strategis, USU Press, Medan,1988.
----------------------, Serba-serbi   Politik   Hukum ,   Mandar   Maju,
Bandung, 1989.
Mochtar   Kusumaatmadja,   1975, Pengaturan   Hukum   Masalah Lingkungan Hidup Manusia, Beberapa   Pikiran   dan Saran , Bina Cipta, Bandung ----------------------, Hukum,   Masyarakat   dan   Pembinaan   Hukum Nasional Pola dan   Mekanis   Pembaharuan   di Indonesia,   Lembaga   Penelitian   Hukum   dan   Kriminologi , Fakultas   Hukum   Universitas   Padjajaran,   Bina   Cipta,
Bandung,1986. Purnadi Purbacarakan dan Soerjono Soekanto, , Renungan Tentang Filsafat Hukum,
Rajawali   Cetakan   Keempat,   Jakarta,
1987.
Rahardjo,   Satjipto, Hukum   Progresif,   Sebuah   Sintesa   Hukum   Di Indonesia .Cetakan I  Genta Publishing, Yogyakarta,2009.
Roscoe Pound, 1989, Pengantar Filsafat Hukum , Bratara, Jakarta.
20
Jurnal TAPIs Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014
Agus Marzuki: KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP ......
Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan llmu Hukum, Alumni, Bandung,1977. -------------------, Beberapa   Pemikiran     tentan   Ancangan   Antar disiplin  dalam Pembinaan   Hukum   Nasional, Proyek Penulisan Karya Ilmiah Badan Pembinaan  Hukum   Nasional Departemen   Kehakiman   Republik   Indonesia   bekerja   sama dengan CV. Sinar Baru, Bandung,1985. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ketiga,  UI
Press, Jakarta,1986.
-------------------, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum, Cetakan ke-4, Raja  Grafindo Persada, Jakarta,2002.
Soerjono   Soekanto   dan   Sri   Mamudji, Penelitian   Hukum   Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cet Ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dan Perubahannya
Undang-undang   nomor   49   tahun   2008   tentang   Pembentukan
Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung
Undang-undang   nomor   50   tahun   2008   tentang   Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat  di Provinsi Lampung