Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327

## PEMAHAMAN HUKUM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PERSFEKTIF NILAI-NILAI PANCASILA
Sri Wahyuningsih, 1 Sri Husnulwati, 2 Dwi Warsari, 3 Hijawati 4
1 Universitas PGRI Palembang
E-mail: Wsri7896@gmail.com 2 Universitas PGRI Palembang
E-mail: Srihusnulwati05@gmail.com 3 Universitas PGRI Palembang
E-mail: Warsaridwi@gmail.com
4 Universitas Palembang E-mail: hijawati@unpal.ac.id

## Abstract
In  the face  of  today's  era, there  are  many  shifts from  behavioral  values  that  occur  in  life  in society, decreasing moral values that deviate from cultural values in society. Pancasila which is extracted from the cultural values of the community is a form of guidance in people's lives in the nation and state. One of the cultural values of society that are contrary to the values of Pancasila is the emergence of a culture of corruption that occurs in various fields of people's lives, so that it can have a detrimental impact on the community, towards the goals and ideals of  the  state,  as  a  realization  of  the  implementation  of  values.  values  in  the  precepts  of Pancasila.  In  response  to  this,  it  is  necessary  to  provide  a  form  of  solution,  in  order  to overcome corruption cases that occur by giving a form of strength in realizing the function of Pancasila values in the form of application, in the implementation of social life, starting from the  lowest  society  to  the  highest  society.  This  research  aims  is  to  function  the  values  of Pancasila in their realization as a guide in the behavior of society, in an effort to prevent it is to  provide  a  form  of  education  in  schools  to  higher  education  and  provide  a  form  of socialization  in  the  form  of  seminars  in  organizational  activities.  social  institutions Institutions. The results of the study show that there is still a weak understanding of Pancasila values, including in enforcement Laws and laws are still not used as a means to be guided, in an effort to handle corruption cases.
Keywords:  Corruption ; Pancasila

## Abstrak
Dalam menghadapi era zaman  sekarang ini  banyak terjadi pergeseran dari nilai-nilai perilaku yang  terjadi  dalam  kehidupan  dalam  masyarakat,  menurunnya  nilai-nilai  moral  yang menyimpang dari nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Pancasila yang digali dari nilai- nilai budaya  masyarakat  merupakan  bentuk  pedoman  dalam  kehidupan  masyarakat  dalam berbangsa dan bernegara. salah satu nilai budaya masyarakat yang bertentangan dengan nilai- nilai  Pancasila  adalah  timbulnya  budaya  korupsi  yang  terjadi  dalam  berbagai  bidang kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberikan bentuk dampak yang merugikan baik bagi masyarakat,    kearah    tujuan  dan  cita-cita  negara,  sebagai    realisasi  pelaksanan  imflementasi nilai-nilai  dalam  sila-sila  Pancasila.  Menyikapi  hal  ini  maka  perlu  diberikan  bentuk  solusi, agar  dapat  mengatasi  kasus-kasus  korupsi  yang  terjadi  dengan  memberi  bentuk  kekuatan dalam merealisasikan fungsi    dari nilai-nilai  Pancasila  dalam bentuk  penerapan,  pelaksanaan kehidupan  kemasyarakatan  baik  di  mulai  dari  masyarakat  paling  bawah  sampai  kepada masyarakat  paling  atas.  Penelitan  ini  bertujuan  adalah  untuk  memfungsikan  nilai-nilai Pancasila  dalam  realisasi  nya  sebagai  pedoman  dalam  masyarakat  berprilaku,  dalam  upaya bentuk preventif adalah dengan memberikan bentuk pendidikan disekolah-sekolah sampai ke pendidikan  perguruan  tinggi  serta  memberikan  bentuk  sosialisasi  dalam  bentuk  seminar- seminar  dalam  kegiatan-kegiatan  organisasi  kemasyarakatan,  Lembaga  dan  institusi.  Hasil
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
penelitian  menunjukan  bahwa  masih  lemahnya  pemahaman  tentang  nilai-nilai  Pancasila termasuk dalam   penegakan hukum serta   aturan dalam bentuk undang-undang masih belum dijadikan sebagai sarana untuk dipedomi dalam upaya  penanganan kasus-kasus korupsi.
Kata Kunci: Korupsi; Pancasila

## PENDAHULUAN
Marak  terjadinya  kasus-kasus korupsi  tentunya  memberikan  bentuk dampak terhadap perkembangan negara dalam pelaksanaan prikehidupan kebangsaan, yang pada dasarnya bahwa idealnya,  negara  tentunya mempunyai tujuan dan cita-cita kearah kepentingan masyarakat dalam hal ini warganegara. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya  ada  pedoman  yang  harus  di taati  oleh  negara  dalam  hal  ini  wargan negara  dalam  bentuk  pelaksanaan  hak dan  kewajiban  pada  Pancasila  sebagai dasar  negara  dan  Undang-Undang Dasar  (UUD)  1945.  Dalam  pelaksaan hak dan kewajiban tersebut ada bentuk partisipasi  rakyat  yaitu  dalam  bentuk partisipasi  aktif  adalah  bahwa  negara mempunyai kewajiban untuk mengetahui  bentuk  aturan-  atutan  dari negara  baik  itu  dalam  bentuk  UUD 1945  maupun  dalam  pedoman  nilai- nilai  Pancasila,  sedangkan  parsipasi aktif  adalah  bahwa  negara  harus  taat dan  menjalankan  aturan-aturan  tersbut baik UUD 1945 dan dalam penghayatan nilai-nilai Pancasila. Untuk melaksanakan pedoman tersebut
perlu  ada  nya  pemahaman  dalam makna  tentang  nilai-nilai  Pancasila.
Sehingga dalam pelaksanaan ketatanegaraan dalam prilaku masyarakat  tidak  menyimpang  dari aturan-aturan tersebut. Maraknya korupsi  adalah  salah  satu  dari  bentuk penyimpangan  baik  dari  UUD  1945 maupun  nilai-nilai  Pancasila  yang  dari nilai  sila  satu  sampai  nilai  ke  lima. Karena  isi  sila  satu  sampai  sila  kelima saling berkaitan .walaupun lebih di titik beratkan  pada  sila  keempat  dan  sila kelima  adalah  tentang  bentuk  amanah dari  tanggung  jawab  kita  sebagai warganegara  dan  bentuk  pencapaian tujuan  dan  cita-cita  negara  adalah keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Meningkatnya  tindak  pidana korupsi  yang  tidak  terkendali  akan membawa  bencana  tidak  saja  terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi  juga  pada  kehidupan  berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya  kasus  tindak  pidana  korupsi di  Indonesia,  tidak  lagi  mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana.  Tidak  hanya  pemangku
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
jabatan  dan  kepentingan  saja  yang melakukan  tindak  pidana  korupsi,  baik di  sektor  publik  maupun  privat,  tetapi tindak  pidana  korupsi  sudah  menjadi suatu fenomena. Tindak pidana korupsi merupakan  perbuatan  yang  bukan  saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugiankerugian  pada  perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat  bahwa,  tindak  pidana korupsi  merupakan  perbuatan  yang sangat  tercela,  terkutuk  dan  sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak  hanya  oleh  masyarakat  dan bangsa  Indonesia  tetapi  juga  oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. 1
Menurut  Nyoman  Serikat  Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana  korupsi  tidak  hanya  dilakukan oleh  penyelenggara negara,  antar penyelenggara  negara,  melainkan  juga penyelenggara  negara  dengan  pihak lain  seperti  keluarga,  kroni  dan  para pengusaha,  sehingga  merusak  sendi- sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. 2
1 Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief. Bunga Rampai  Hukum Pidana  (Bandung:  Bunga Rampai, 1992).
2 Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Tindak  Pidana Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  di  Indonesia (Semarang: Penerbit Undip, 2005).
Romli Atmasasmita
menyatakan bahwa korupsi di Indonesia  sudah  merupakan  virus  flu yang  menyebar  ke  seluruh  tubuh pemerintahan  sejak  tahun  1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun  masih  tersendat-sendat  sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa  korupsi  berkaitan  pula  dengan kekuasaan  karena  dengan  kekuasaan itu  penguasa  dapat  menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. 3
Dalam  menyikapi  kasus  tindak pidana korupsi maka perlu pemahaman tentang  etika  yang  dapat  membentuk karateristik  bagi  masyarakat  dengan memahami tentang nilai-nilai Pancasila sebagai  bentuk  kesadaran  masyarakat tentang  tanggung  jawab  baik  sebagai manusia  pribadi    maupun  manusia sosial  sebagai  bagian  dari  masyarakat. Yang  masyarakat  tersebut  dapat  kita kategorikan  sebagai  masyarakat  dalam bentuk  bagian  dari  proses  pelaksanaan pemerintahah,  yang  dapat  disebut dengan good govenance adalah sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, penanganan  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia  masih  dihadapkan  pada
3 Romli  Atmasasmita, Sekitar  Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional (Bandung: Mandar Maju, 2004) .
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
beberapa kondisi, yakni masih lemahnya  upaya  penegakkan  hukum tindak  pidana  korupsi,  kualitas  SDM aparat  penegak  hukum  yang  masih rendah, lemahnya koordinasi penegakkan  hukum  tindak  pidana korupsi,  serta  masih  sering  terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus korupsi. Terwujudnya good  governance antara lain harus didukung dengan penegakkan  hukum  terhadap  tindak pidana  korupsi.  Hal  ini  selaras  dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme. Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk  dalam  upaya  memberantas korupsi tersebut, yaitu: Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya,  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi dan  Undang-Undang  Nomor  46  Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini di titik  beratkan  kepada  realisasi  fungsi
Pancasila sebagai bentuk pedoman bagi masyarakat dalam kaitan dengan perilaku masyarakat dalam  melakukan tindak  pidana  korupsi  yang  tentunya sangat  merugikan  masyarakat  dalam pelaksanaan cita-cita hukum  dari nilai- nilai Pancasila.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian Korupsi
Kata  korupsi  adalah  dalam penyampaian sehari hari adalah prilaku yang kalau kita  kaitkan dengan kodrati sebagai  manusia  yang  bertanggung jawab  baik  bagi  sesama  manusia  dan juga  kepada  Tuhan,  maka  korupsi adalah tindakan prilaku yang menyimpang  baik  dalam  aturan  agama maupun  aturan  negara  adalah  dengan mengambil  sesuatu  yang  bukan  atau melebihi hak kita.
Kata korupsi berasal dari bahasa  latin corruptio atau corruptus . Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. korupsi  adalah  penyelewengan  atau penggelapan (uang negara atau perusahaan)  untuk  kepentingan  pribadi atau orang lain. 4 Istilah korupsi berasal dari  bahasa  latin  yakni corruptio.
4 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka (Jakarta, 1995).
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt ,  dalam  bahasa Perancis  disebut corruption dan  dalam bahasa Belanda disebut dengan coruptie. Agaknya dari bahasa Belanda itulah  lahir  kata  korupsi  dalam  bahasa Indonesia. 5
Menurut perspektif hukum, definisi  korupsi  secara  gamblang  telah dijelaskan  dalam  13  buah  Pasal  dalam UU  No.  31  Tahun  1999  yang  telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut,  korupsi  dirumuskan  ke  dalam 30  bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara  terperinci  mengenai  perbuatan yang  bisa  dikenakan  sanksi  pidana karena korupsi.
Ketigapuluh bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan  sebagai  berikut:  1. Kerugian  keuangan  negara  2.  Suap- menyuap 3. Penggelapan dalam jabatan 4.  Pemerasan  5.  Perbuatan  curang  6. Benturan kepentingan
dalam
pengadaan 7. Gratifikasi
Selain bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi yang  sudah  dijelaskan  diatas,  masih
5 Hamzahr,  Andi. Korupsi  di  Indonesia  dan Pemecahannya (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991).
ada  tindak  pidana  lain  yang  yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang  tertuang  pada  UU  No.  31  Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan tindak  pidana  korupsi  itu  adalah:  1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi  2.  Tidak  memberi  keterangan atau  memberi  keterangan  yang  tidak benar  3.  Bank  yang  tidak  memberikan keterangan rekening tersangka 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan  atau  memberi  keterangan palsu 5. Orang yang memegang rahasia jabatan  tidak  memberikan  keterangan atau  memberikan  keterangan  palsu  6. Saksi  yang  membuka  identitas  pelapor 5 Pasal-pasal berikut dibawah ini dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah.  Melawan  Hukum  untuk Memperkaya  Diri  Pasal  2  UU  No.  31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1)  Setiap  orang  yang  secara  melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan merugikan negara.
Dalam penyimpangan yang terjadi  dalam  prilaku  masyarakat  ini tentunya  sangat  bertentangan  dengan nila  etika  dan  moral  yang  terdapat dalam  nilai-nilai  pancasila.  Karena
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
dalam nilai-nilai dari sila-sila Pancasila memuat  jabaran  tentang  tanggung jawab dalam hubungan dengan manusia  antara  Tuhan  Pencipta  dan manusia  sebagai  mahluk  sosial.  Dalam kaitan ini bahwa korupsi adalah bentuk prilaku  yang  tidak  seseuai atau bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan  .    dimana  di  dalam pengertian korupsi mengandung jabaran  tentang  ketidakjujuran  yang intinya adalah perbuatan tidak bermoral.
Transparency International , sebuah organisasi non-pemerintah yang banyak  berusaha  untuk  mendorong pemberantasan  korupsi,  menempatkan Indonesia  sebagai  salah  satu  negara paling  korup  di  dunia  dengan  nilai Indeks  Persepsi  Korupsi  (IPK)  tahun 2005 adalah 2,2 (nilai nol sangat korup dan  nilai  10  sangat  bersih)  yaitu  jatuh pada  urutan  ke-137  dari  159  negara yang  disurvei.  IPK  merupakan  hasil survei  tahunan  yang  mencerminkan persepsi masyarakat internasional maupun nasional (mayoritas pengusaha) terhadap  tingkat  korupsi  di  suatu negara. Tingkat korupsi tersebut terutama  dikaitkan  dengan  urusan  ijin- ijin  usaha,  pajak,  pengadaan  barang dan jasa pemerintah, beacukai,
pungutan  liar  dan  proses  pembayaran termin-termin proyek. Sebagai penegasan  bahwa  Indonesia  adalah salah  satu  negara  terkorup  di  dunia adalah hasil survei yang dilakukan The Political and Economic Risk Consultancy  Ltd (PERC)  pada  tahun 2005  terhadap  900  ekspatriat  di  Asia sebagai  responden,  dimana  Indonesia menduduki  peringkat  pertama  sebagai negara  terkorup  se-Asia.  Pemicu  dari apa  yang  telah  dalam  pernyataan  ini adalah  kurang  nya    kesadaran  dalam hubungan dengan nilai-nilai Ketuhanan nilai moral, dalam pelaksaanaan tanggung jawab kita sebagai wargannegara.
Beberapa teori sebagai penyebab terjadinya prilaku korupsi
- Teori Perilaku Korup
Teori  Means-Ends  Scheme  : Robert Merton. menyatakan bahwa  korupsi  merupakan  suatu perilaku manusia yang diakibatkan  oleh  tekanan  sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma.
- Teori  Prilaku  Korup  Teori

## Solidaritas Sosial
Teori  lain  yang  menjabarkan terjadinya  korupsi  adalah  teori Solidaritas Sosial yang
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
dikembangkan oleh Emile Durkheim.  Teori  ini  memandang bahwa watak manusia sebenarnya  bersifat  pasif  dan
dikendalikan oleh masyarakatnya
- Teori  Prilaku  Korup  Gone
Theory Teori  yang  juga  membahas mengenai prilaku korupsi, dengan  baik  di  hadirkan  oleh Jack Bologne yang dikenal dengan  teori  GONE.  Ilustrasi GONE  Theory terkait  dengan faktor-faktor  yang  menyebabkan terjadinya kecurangan atau korupsi  yang  meliputi Greeds (keserakahan), Opportunities (kesempatan), Needs (kebutuhan)
dan Exposure (pengungkapan).
Menurut perspektif hukum, definisi  korupsi  secara  gamblang  telah dijelaskan  dalam  13  buah  Pasal  dalam UU  No.  31  Tahun  1999  yang  telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.  Berdasarkan  pasal  korupsi. Pasalpasal tersebut menerangkan secara  terperinci  mengenai  perbuatan yang  bisa  dikenakan  sanksi  pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi
tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Kerugian keuangan negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6.Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.
Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi  yang  sudah  dijelaskan  diatas, masih ada tindak pidana lain yang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang  tertuang  pasal  tersebut,  korupsi dirumuskan  kedalam  30  bentuk/jenis tindak  pidana    pada  UU  No.31  Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan tindak pidana korupsi itu adalah:
1.  Merintangi  proses  pemeriksaan perkara korupsi;
2.  Tidak  memberi  keterangan  atau memberi  keterangan  yang  tidak benar;
3.  Bank  yang  tidak  memberikan keterangan rekening tersangka;
4.  Saksi  atau  ahli  yang  tidak memberi keterangan atau
memberi keterangan palsu;
5.  Orang  yang  memegang  rahasia jabatan tidak memberikan
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
keterangan atau memberikan keterangan palsu;
6.  Saksi  yang  membuka  identitas pelapor.
Pasal-pasal  berikut  dibawah  ini dapat  dikaitkan  dengan  tindak  pidana korupsi  dalam  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah.  waktu  30  hari  sejak diterimanya gratifikasi.

## B. Dampak dari Korupsi
Dalam  praktek  korupsi  yang terjadi di Indonesia memberikan dampak  yang  sangat  besar  atau  serius pada  perkembangan  Negara.  dimana korupsi  memberikan  kerugian  bagi pelaksanaan sistem ketatanegaraan yang  disebut  bahaya  masif  sebagai akibat  korupsi  yang  terjadi.  Korupsi sebagi  bentuk  kejahatan  yang  tidak lepas  dari  kekuasaan  dan  kewenangan, sehingga  akan  timbul  dengan  celah celah  dalam  melakukan  Jika  korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan  menjadikan  masyarakat  tersebut sebagai  masyarakat  yang  kacau,  tidak ada  sistem  sosial  yang  dapat  berlaku dengan  baik.  Setiap  individu  dalam masyarakat  hanya  akan  mementingkan diri  sendiri  ( self  interest ),  bahkan
selfishness .  Tidak  akan  ada  kerja  sama dan persaudaraan yang tulus. Dikatakan  bahwa  korupsi  berkaitan pula  dengan  kekuasaan  karena  dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan  kekuasaannya  untuk kepentingan  pribadi,  keluarga  dan kroninya. 6
Fakta empirik dari hasil penelitian  di  banyak  negara  dan dukungan  teoritik  oleh  para  saintis sosial  menunjukkan  bahwa  korupsi berpengaruh  negatif  terhadap  rasa keadilan  sosial  dan  kesetaraan  sosial. Korupsi  menyebabkan  perbedaan  yang tajam  di  antara  kelompok  sosial  dan individu  baik  dalam  hal  pendapatan, prestis,  kekuasaan  dan  lain-lain.  Dapat kita  ambil  suatu  batasan  bahwa  akibat dari korupsi ini dapat menghambat dari kelansung ketatanegaraan dalam pencapaian tujuan negara dan cita- cita Negara.  yang  sangat  mengedepankan kesejahteraan masyarakat dalam masalah perekonomian dan memberikan  akibat  krisis  moral    bagi generasi  bangsa.dapat  diberi  batasan kalau  akibat  yang  terjadi  sebagai dampak dari korupsi adalah:
-  Kesejahteraan Umum Negara
6 Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
Korupsi politis ada di banyak negara, dan  memberikan  ancaman  besar bagi  warga  negaranya.  Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah  sering  menguntungkan pemberi  sogok,  bukannya  rakyat luas.  Satu  contoh  lagi  adalah
bagaimana politikus membuat
peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan  kecil  (SME). Politikus-politikus  “pro-bisnis”  ini hanya  mengembalikan  pertolongan kepada  perusahaan  besar  yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.
-   Demokrasi
Secara  umum,  korupsi  mengkikis
kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur,  penyedotan  sumber  daya, dan  pejabat  diangkat  atau  dinaikan jabatan  bukan  karena  prestasi.  Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan  dan  nilai  demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.
-   Menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut  Chetwynd,  korupsi  akan menghambat pertumbuhan investasi. Baik  investasi  domestik  maupun
asing.  Mereka  mencontohkan  fakta business  failure di  Bulgaria  yang mencapai angka 25 persen. Satu dari 4  perusahaan  di  negara  tersebut mengalami kegagalan dalam melakukan  ekspansi  bisnis  dan investasi  setiap  tahunnya  akibat korupsi penguasa.
-   Korupsi  melemahkan  kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.
Pada  institusi  pemerintahan  yang memiliki  angka  korupsi  rendah, layanan publik cenderung lebih baik dan lebih murah.
- Korupsi berdampak pada penurunan  kualitas  moral  dan akhlak.
Baik  individual maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain meningkatkan ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan aset dan  kekayaan  korupsi  juga  akan menyebabkan  hilangnya  sensitivitas dan kepedulian terhadap sesama.
-   Ekonomi
Korupsi juga
mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi.
Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan  ongkos  niaga  karena kerugian  dari  pembayaran  ilegal, ongkos  manajemen  dalam  negosiasi dengan  pejabat  korup,  dan  risiko pembatalan  perjanjian  atau  karena penyelidikan.  Walaupun  ada  yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi  ongkos  (niaga)  dengan mempermudah  birokrasi,  konsensus yang  baru  muncul  berkesimpulan
bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat  aturan-aturan  baru  dan hambatan  baru.  Dimana  korupsi menyebabkan  inflasi  ongkos  niaga, korupsi juga mengacaukan “lapangan  perniagaan”.  Perusahaan yang  memiliki  koneksi  dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan C. Korupsi dalam kaitan  Nilai-Nilai Pancasila
Hakikat sila-sila pancasila (substansi  pancasila)  merupakan  nilai- nilai,  sebagai  pedoman  Negara  yang berupa  norma,  dan  aktualisasinya merupakan realisasi  konkrit pancasila. 7
7 Kaelan. Modul Pendidikan Pancasila (Surabaya: Tim MPK Unesa, 2002).
Pancasila  sebagai  suatu  sistem  inilah yang  diimpikan  para founding  father bangsa  Indonesia  yang  nantinya  bisa menjadi koridor tata hidup bangsa yang memiliki  karekteristik  heterogenitas atau  biasa  dikenal  dengan  masyarakat yang majemuk.
Korupsi  sebagai  perilaku  yang menyimpang dari tugas  formal sebagai pegawai  publik  untuk  mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan  status.  Selain  itu,  juga bisa  diperoleh  keuntungan  secara material, emosional, atau pun simbol. 8
Kualitas hidup bangsa Indonesia realitanya bila melaksanakan prinsip-prinsip  dasar  pancasila,  suatu prinsip  yang  telah  tertanam  dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, berbangsa Indonesia (terwujudnya nilai-nilai  nasionalis),  berbudaya  dan kehidupan  beragama  atau  kepercayaan bangsa  indoensia.  Nilai-nilai  yang terkandung dalam pancasila merupakan satu  kesatuan  yang  utuh  yang  saling melengkapi.  Nilai-nilai  tersebut  saling berhubungan secara erat dan nilai yang satu  tidak  dapat  dipisahkan  dengan nilai  yang  lainnya.  Dengan  demikian
8 Nadiatus  Salama, ,  Fenomena  Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Mot if dan Proses Terjadinya Korupsi (Semarang: IAIN
Walisongo, 2010).
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
nilai-nilai  yang  ada  dimilki  bangsa Indonesia yang nantinya akan memberikan  pola  bagi  sikap,  tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia.untuk itu maka dalam pamahaman terhadap nilai-nilai Pancasila akan membentuk:
1. Rasa Kebangsaan
Rasa kebangsaan
merupakan suatu perasaan rakyat,  masyarakat  dan  bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan
hidupnya menuju cita-cita
bangsa  yaitu  masyarakat  adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.    Rasa  kebangsaan  yang membara dapat dijadikan modal dasar bagi upaya untuk membuat  masyarakat  bangsa dihormati  dan  disegani  oleh bangsa lain di dunia. 9
Dengan
semakin
meningkatnya  rasa  kebangsaan pada  seluruh  komponen  bangsa Indonesia,  akan   menjadikan semakin kuatnya nilai-nilai perekat  persatuan  dan  kesatuan bangsa. Rasa Kebangsaan
9 H.A.W.  Widjay  Chotib ,  Kewarganegaraan (Jakarta : Yudhistira, 2007).
itulah yang menumbuhkan internalisasi  satu  masyarakat yang  didambakan  (imagined society) dalam Negara Kesatuan 26 Republik Indonesia.  Rasa  Kebangsaan akan tumbuh subur dan berkembang melalui proses sinergi  dari  berbagai  individu (warga  negara)  yang  berada dalam wilayah NKRI, kemudian satu  sama lain saling menguatkan dan melahirkan ciri atau identitas bangsa.
Keyakinan dan pengakuan  terhadap  ciri  atau identitas bangsa merupakan perwujudan dari rasa
kebangsaan  itu  sendiri.   Bagi bangsa Indonesia, rasa kebangsaan  merupakan  perekat paling dasar dari setiap komponen  bangsa  yang  karena sejarah dan budayanya memiliki dorongan untuk menjadi  satu  dan  bersatu  tanpa pamrih  di  dalam  satu  wadah negara bangsa ( nation state ).
2. Paham Kebangsaan
Paham Kebangsaan merupakan pengertian yang mendalam  tentang  apa  dan
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
bagaimana suatu bangsa mewujudkan  masa  depannya. Melalui  peningkatan  Paham Kebangsaan pada seluruh komponen  bangsa  Indonesia, akan sangat berpengaruh positif kepada visi warga negara tentang  kemana  bangsa  ini harus dibawa ke masa depan. Dalam implementasinya, Paham
Kebangsaan  Indonesia  dalam bentuk Wawasan  Nusantara yang mengamanatkan persatuan
di  berbagai  bidang.  Paham Kebangsaan tidak boleh
dikekang  secara  konservatif, akan  tetapi  harus  diberikan aktualisasi sesuai dengan
perkembangan  jaman.  Paham Kebangsaan
di samping memahami  ciri  hakiki  bangsa juga  mencakup  pemahaman tentang  ruang  negara,  karena bagaimanapun juga ruang negara  merupakan  salah  satu dasar  pengambilan  kebijakan nasional maupun orientasi masyarakat di dalam menumbuh-kembangkan
dirinya.
Kesadaran terhadap ruang negara tertuang ke dalam geopolitik  negara,  yang  dalam hal  ini  bagi  bangsa  Indonesia adalah Wawasan
Nusantara.    Pemahaman  warga negara tentang paham kebangsaan  dengan  dilandasi oleh  pemahaman  yang  baik tentang  Wawasan  Nusantara yang  bertujuan  mewujudkan kesatuan  dalam  segenap  aspek kehidupan nasional.
3.  Semangat Kebangsaan Pengertian Semangat Kebangsaan  atau  nasionalisme, merupakan perpaduan atau sinergi  dari  Rasa  Kebangsaan dan Paham Kebangsaan.
Dengan  peningkatan  Semangat Kebangsaan pada seluruh komponen bangsa, akan semakin meningkatkan kemampuan  bangsa  untuk  tetap bertahan hidup menghadapi perkembangan lingkungan strategis  yang  serba  cepat  dan dinamis.
Kebangsaan Indonesia adalah  kebangsaan  yang  tidak didasarkan atas persamaan kelahiran,  kesukuan,  asal-usul,
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
keturunan, kedaerahan, ras
ataupun keagamaan, tetapi didasarkan atas persamaan
perasaan  satu  jiwa,  satu  asas spriritual yaitu kesatuan solidaritas  yang  besar,  tercipta oleh  pengorbanan  yang  telah dibuat  pada  masa  lampau  dan bersedia  dibuat  di  masa  depan serta kehendak hidup bersatu di tanah  air  Indonesia  sebagai suatu  bangsa  untuk  bersama- sama  berjuang  mencapai  cita- cita bangsa. Kebangsaan Indonesia secara sadar mengakui dan memahami adanya  pluralisme,  karena  pada kenyataannya  bangsa  Indonesia terdiri  atas  bermacam  suku, golongan  dan  keturunan  yang memiliki   ciri   lahiriah, kepriba dian,  kebudayaan  yang  berbeda serta tidak menghapus kebhinekaan, melainkan melestarikan dan mengembangkan  kebhinekaan sebagai dasarnya. Guna menjaga  NKRI  tetap  bersatu hingga  akhir  jaman,  maka Semangat  Kebangsaan  perlu terus ditumbuhkembangkan, dipupuk dan dilembagakan
pada  semua  tingkatan  sosial masyarakat,  secara  utuh   dan kolektif.
4.  Wawasan  Kebangsaan  yang dimiliki oleh segenap komponen bangsa harus mampu menjaga  jati  diri,  karakter, moral  dan  kemampuan  dalam menghadapi  berbagai  masalah nasional.  Dengan  pengalaman krisis  multidimensional  yang berkepanjangan, agenda Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia harus diarahkan  untuk  membentuk serta  memperkuat  basis  budaya agar  mampu  menjadi  tumpuan bagi  usaha  pembangunan  di bidang lain.
Nilai-nilai Pancasila Sebagai
Faktor  Perubahan  Karekter  Bangsa Indonesia: Suatu Kesuksesan Ir.
Soekarno
Menjadikan Pancasila
Sebagai  Ideologi  Negara  dan  Sumber Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia. Dalam  pemahaman  tentang  nilai-nilai Pancasila  maka  akan  memberikan suatu nilai-nilai kebangsan yang tumbuh dalam masyarakat suatu negara.  dalam  rasa  tanggung  jawab kebangsaan yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanak bentuk
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
parsipasi  masyarakat  aktif  maupun fasif.  Yang  akan  menciptakan  suasana kebangsaan  yang  tentunya  mengarah dalam  bentuk  kesejahteraan  yang berkeadilan  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia.  Dengan  melaksanaan  nilai- nilai Pancasila sebagai bentuk pandangan  bangsa  untuk  berprilaku sebagai  pandangan  ,pedoman  dan filsafatnya  bangsa.  Bagaimana  bangsa dalam  mengisi  menjalankan  sistem ketatanegaraan  atas  dasar  nilai-nilai Pancasila  sebagai  pedoman  untuk pencapaian tujuan negara terebut. Nilai kebangsaan merupakan suatu komponen penting yang  wajib dimiliki setiap  insan  di  Indonesia.  Yang dimaksud  dengan  nilai  kebangsaan adalah  nilai  intrinsik  yang  terkandung di  dalam  hati,  yang  bisa  menjadi sumber  kekuatan  untuk  membangun rasa kebangsaan. 10
Dalam  rangka  mewujudkan  cita- cita bangsa, maka kewenangan kekuasaan  yang  di  lakukan  dalam proses  ketatanegaraan  terdebut  harus searah  dengan  nilai-nilai  Pancasila. Korupsi  adalah  suatu  tindakan  dimana seseorang menyalahgunakan uang negara secara diam-diam untuk
10 Darji,  Darmodiharjo, Pendidikan  Pancasila di Perguruan Tinggi (Malang: IKIP 1989).
kepentingan pribadi atau pun kepentingan  lain  yang  bukan  menjadi urusan  negara.  Hal  itu  jika  semakin marak  terjadi,  maka  akan  berdampak sangat  besar  bagi  negara  dan  hal  itu akan membuat negara tersebut terganggu  dalam  bidang  ekonominya. Jika ekonomi terganggu, maka kehidupan  negara  tersebut  juga  akan terancam bahaya.
Banyak negara-negara di dunia ini yang mengalami penyelewengan tindakan  korupsi,  salah  satunya  adalah negara  kita  Indonesia.  Di  Indonesia korupsi  adalah  hal  yang  sangat  marak terjadi  di  pemerintahan,  hal  tersebut terjadi  karena  banyak  faktor,  salah satunya yaitu rendahnya kekuatan iman yang  dimiliki  pejabat.  Pejabat  harus memiliki  iman  yang  kuat  agar  tidak mudah  terpengaruhi  oleh  sesuatu  yang menggiurkan. Walaupun sudah didirikannya  KPK  untuk  memberantas korupsi,  hal  itu  tidaklah  cukup  untuk menghilangkan  korupsi  di  Indonesia. Pemerintah  harus  lebih  tegas  terhadap pelanggaran-pelanggaran  yang  terjadi agar  hal-hal  yang  buruk  tidak  akan terjadi pada Indonesia.
Indonesia mempunyai suatu sumber  dan  pandangan  yang  harus digunakan  sebagai  pedoman  dalam
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
melakukan segala sesuatu yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi  dasar  dalam  kehidupan  bagi negara  Indonesia  bukan  hanya  sebuah ideologi  tetapi,  Pancasila  merupakan prinsip yang harus di miliki oleh setiap warga negara Indonesia. 11
Dengan  pengertian  tersebut  kita dapat  memaknai  bahwa  dalam  setiap melakukan  segala  sesuatu  kita  harus berpegangan  pada  Pancasila  yang merupakan  prinsip  dasar  negara  kita. Jika  kita  melakukan  suatu  kegiatan dengan  berdasarkan  pada  Pancasila maka kehidupan antar masyarakat akan terjalin dengan sangat baik, begitu juga dengan pemerintahan.

## D. Pemahaman Hukum   Pendidikan
Anti  korupsi    dalam    Nilai-nilai Pancasila
Kemajuan  suatu  bangsa  sangat ditentukan  oleh  kualitas  pendidikan. Oleh  karena  itu,  pendidikan  sebagai sarana  untuk  mencerdaskan  kehidupan bangsa  memiliki  peranan  yang  sangat strategis. Pendidikan berkontribusi dalam  mengembangkan  sumber  daya manusia (SDM) yang bermutu, dengan indikator  berkualifikasi  ahli,  terampil,
11 Hamzah,  Andi. Korupsi  di  Indonesia  dan Pemecahannya (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 199).
kreatif, inovatif, serta memiliki attitude (sikap dan perilaku) yang positip. 12
Perkembangan korupsi di Indonesia  masih  tergolong  tinggi, sedangkan  pemberantasannya  masih sangat  lamban.  Romli  Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia  sudah  merupakan  virus  flu yang  menyebar  ke  seluruh  tubuh pemerintahan  sejak  tahun  1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun  masih  tersendat-sendat  sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa  korupsi  berkaitan  pula  dengan kekuasaan  karena  dengan  kekuasaan itu penguasa dapat menyalahg Langkah-langkah  prioritas  ditujukan pada: (a) Penyempurnaan Sistem Manajemen  Keuangan  Negara;  (b) Penyempurnaan  Sistem Procurement / Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan (c) Penyempurnaan Sistem Manajemen  SDM  Aparatur  Negara, dengan kegiatan-kegiatan prioritas.
Upaya  bagaimana  mengurangi prilaku  buruk  yang  dilakukan  dalam hal ini korupsi adalah dengan pemahaman  dari  nilai-nilai  Pancasila
12 Suparno,  Herman. Pendidikan,  Kemanusian dan  Peradaban  dalam  Landasan  dan  Arah Pendidikan  Nasional Kita  (Jakarta:  Kompas, 2008).
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
dalam  kaitan  dengan  beberapa  hal sebagai berikut :
1. Penegakan hukum
2. Penegasaan akan Undang-undang
3. Sosialisasi  pada  masyarakat  dan dalam dunia pendidikan baik sekolah  maupun  perguruan  tinggi. Hakikat sila-sila pancasila
(substansi  pancasila)  meruapakan nilai-nilai,  sebagai  pedoman  Negara yang berupa norma, dan aktualisasinya  merupakan  realisasi kongkrit pancasila. 13
Dalam  Pancasilai  terdapat  lima sila  yang  dimana  setiap  sila-sila  itu memiliki  arti  yang  berbeda  tetapi memiliki  tujuan  yang  satu  yaitu menciptakan dan mewujudkan cita-cita negara  Indonesia.  Seperti  yang  telah dijelaskan  bahwa  korupsi  merupakan salah  satu  penyelewangan  yang  marak terjadi  di  Indonesia.  Tindakan  tersebut bukan  hanya  melanggar  aturan  negara tetapi  hal  itu  juga  telah  melanggar ideologi dan prinsip terhadap
Pancasila.  Dengan  menyelewengnya
tindakan terhadap Pancasila hal tersebut  akan  membuat  cita-cita  yang didambakan  oleh  negara  dan  bangsa lama  kelamaan  akan  menjadi  hancur. Maka  dari  itu  terdapat  hal  penting
13 Kaelan. Modul Pendidikan Pancasila
dalam tindakan korupsi terhadap Pancasila yaitu dengan kita melakukan tindakan  korupsi  kita  sama  saja  telah menghancurkan  Pancasila  yang  telah susah payah dibuat oleh pendiri bangsa kita yang berjuang mati-matian.
Sila  pertama  yang  berbunyi “Ke-Tuhanan   Yang  Masa  Esa”  jika kita melakukan tindakan korupsi berarti sama saja kita telah membohongi  Tuhan.  Sila  kedua  yang berbunyi  “Kemanusiaan  Yang  Adil Dan Beradab” sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagai mana mestinya dan melakukan tindakan  yang  benar,  bermartabat,  adil terhadap  sesama  manusia  sebagaimana mestinya.  Dengan   melakukan  korupsi, berarti sama saja telah melangggar sila kedua  ini  karena  telah  melakukan tindakan yang memperlakukan kekuasaan  dan  kedudukan  sebagai tempat  untuk  mendapatkan  hal  yang diinginkan  demi  kebahagiaan  diri sendiri  dan  juga  membuat  orang  lain menjadi  rugi  karena  tindakan  korupsi tersebut.
Sila  ketiga  yang  berbunyi “Persatuan  Indonesia”  yang  memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat/rakyat  itu  sama  di  depan mata  hukum  tanpa  membeda-bedakan
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum sehingga, dengan melakukan  korupsi  berarti  sama  saja telah  melanggar  sila  ini.  Korupsi merupakan tindakan yang dapat
menghilangkan kepercayaan masyarakat  sehingga  hal  tersebut  akan membuat rakyat merasa menjadi terintimidasi  dan  tidak  peduli  lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh  pemerintah.  Lama  kelamaan,  hal ini  akan  membuat  Indonesia  menjadi tidak harmonis.
Sila  keempat  yang  berbunyi “Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh Hikmat Kebijaksanaan
Dalam
Permusyahwarataan  Dan  Perwakilan” dengan  melakukan  tindakan  korupsi berarti  kita  juga  telah  melanggar  sila keempat ini karena sila ini mengandung makna untuk bermusyawarah  dalam  melakukan  dan menentukan segala sesuatu agar tercapainya  keputusan  bersama  yang berdampak baik bagi Indonesia. Tetapi, dengan  korupsi  itu  sama  saja  telah melakukan  tindakan  dengan  keputusan sendiri  dan  hal  itu  tidak  baik  karena dalam  menentukan  dan  melakukan segala  sesuatu  haruslah  berdasarkan keputusan  bersama  karena  Indonesia sangat menjunjung tinggi musyawarah.
Jika melakukan tindakan korupsi berarti  sama  saja  telah  meremehkan kekuatan musyawarah dan hal itu akan membuat  negara  menjadi  terpecah belah.
Sila  kelima  yang  berbunyi “Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat Indonesia”  dengan  adanya  korupsi berarti  telah  melakukan  tindakan  yang melenceng  dari  sila  ini  karena  sila  ini memiliki  makna  yaitu  adil  terhadap sesama  dan  menghormati  setiap  hak- hak  yang  dimiliki  oleh  masyarakat Indonesia.  Dengan  tindakan  korupsi menunjukan ketidakadilan antar pemerintah  dan  masyarakat.  Bukan hanya  itu  juga  ketidakadilan  terhadap negara sendiri karena telah menggunakan  sesuatu  yang  bukan haknya  untuk  dijadikan  kenikmataan bagi  diri  sendiri  tanpa  memikirkan tujuan awalnya hal tersebut dilakukan.
Dari  penjabaran  tersebut  kita dapat  mengetahui  bahwa  tindakan korupsi  merupakan  tindakan  yang sangat  fatal  bagi  negara,  terutama tindakan  korupsi  juga  telah  melanggar dan menyeleweng dari nilai-nilai  luhur yang  terkandung  dalam  Pancasila. Dengan menyelewengnya tindakan korupsi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila  itu  menyebabkan  kondisi
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
negara  kita  semakin  bertambah  buruk dan  banyaknya  terjadi  kegaduhan- kegaduhan  yang  sangat  parah.  Maka dari itu, kita haruslah melakukan segala sesuatu  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang terdapat dalam Pancasila, terutama bagi para  pejabat  agar  ketika  melakukan sesuatu tidak menimbulkan penyelewengan-penyelewengan yang berdampak buruk bagi negara.
Dengan  menelaah  dari  nilai- nilai  Pancasila  ini  maka  memberikan bentuk dampak positip kepada pelaksanaan upaya bagaiman mengurangi  praktek  korupsi  yang tentunya merugikan negara dan masyarakat  ,dengan  penegakan  hukum yang  maksimal  itu  artinya  sudah memberi bentuk positip kearah pelaksanaan perundang-undangan korupsi secara optimal. Yang kesemuanya  dapat  di  lakukan  juga dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat terlebih pada dunia pendidikan  .  yang    pada  dasarnya kurang  menaruh  perhatiannya  dalam menanamkan pengertian tentang
kesadaran  hukum.  Mengingat  bahwa hukum adalah perlindungan
kepentingan manusia,
maka menurunnya kesadaran
hukum
masyarakat  disebabkan  karena  orang
tidak  melihat  atau  menyadari  lagi bahwa hukum melindungi kepentingan, yang  kesadaran  hukum  itu  tumbuh untuk  ditaatinya  dengan  mentaati  dari nilai-nilai  Pancasila  sebagai  landasan dasar  berprilaku.  Memerangi  korupsi melalui pendayagunaan jalur pendidikan formal sebagai suatu bagian menangani  korupsi  merupakan  salah satu  strategi  yang  diharapkan  cukup signifikan, mengingat masyarakat terdidik inilah yang perannya dimasyarakat  cukup  dominan.  Mereka tidak cukup hanya dibekali pengetahuan dan kemampuan bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat,  tetapi  yang  lebih  utama adalah  bagaimana  menggunakan  ilmu dan  cara-cara  tersebut  dengan  benar, tanpa harus melakukan korupsi, bahkan termasuk  kiat-kiat  untuk  melawan korupsi,  dorongan  atau  motivasi  untuk aktif berperan dalam upaya memerangi atau memberantas korupsi. 14

## KESIMPULAN
Tindak pidana korupsi
merupakan tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan
14 Tim  LP3  UMY, Pendidikan Anti-Korupsi  di Perguruan Tinggi (UMY, 2004).
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
negara,  suap-menyuap,  penggelapan dalam  jabatan,  pemerasan,  perbuatan curang,  benturan  kepentingan  dalam pengadaan,  gratifikasi,  dan  tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak atau perilaku korupsi.
Tindakan
korupsi juga merupakan
suatu
tundakan melawan hukum untuk
memperkaya diri sendiri yang
merugikan keuangan negara;
menyalahgunakan
kewewenangan untuk  memperkaya  diri  yang  dapat merugikan  keuangan  negara,  misalnya menyuap petugas (pemberi dan penerima  suap),  benturan  kepentingan dalam  pengadan  barang  dan  jasa, pemerasan, gratifikasi; perbuatan curang dan mark-up. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara  kelompok  sosial  dan  individu baik  dalam  hal  pendapatan,  prestis, kekuasaan  dan  lain-lain.  Akibat  dari korupsi  ini  dapat  menghambat  dari kelansungan ketatanegaraan dalam pencapaian tujuan negara dan cita- cita negara.
Pancasila  merupakan  bentuk pandangan pedoman bagi warga negara berprilaku  dalam  hal  ini  dasar  dalam membentuk kesadaran bagi masyarakat untuk  berprilaku  sesuai  dengan  nilai- nilai  dalam  sila-sila  Pancasila,  dan
dalam mentaati Undang-Undang sehingga  akan  terbentuk  penegakan hukum  yang  baik  ( good  governance) dalam  melakukan  sistem  peradilan sesuai  dengan  tujuan  dari  supremasi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzahr, Korupsi  di  Indonesia dan Pemecahannya,  Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
Darji, Darmodiharjo, Pendidikan
Pancasila  di  Perguruan Tinggi,
Malang: IKIP 1989. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  RI, Kamus  Besar
Bahasa  Indonesia,  Balai  Pustaka , Jakarta, 1995. H.A.W. Widjay Chotib . Kewarganegaraan, Jakarta:
Yudhistira, 2007.
Kaelan. Modul  Pendidikan  Pancasila, Surabaya: Tim MPK Unesa, 2002. Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.
Bunga  Rampai  Hukum Pidana, Bandung: Bunga Rampai, 1992.
Nadiatus  Salama, ,  Fenomena  Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan  Proses  Terjadinya Korupsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2010. Nyoman  Serikat  Putra  Jaya, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, Semarang:
Penerbit Undip, 2005.
Romli  Atmasasmita, Sekitar  Masalah Korupsi,  Aspek  Nasional  dan Aspek  Internasional, Bandung: Mandar Maju, 2004.
Sri  Wahyuningsih, Sri  Husnulwati,  Dwi  Warsari,  Hijawati,  Pemahaman  Hukum  Pendidikan  Anti  Korupsi Persfektif Nilai-Nilai Pancasila, Halaman 308-327
Suparno, Herman. Pendidikan, Kemanusian dan Peradaban dalam Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita , Jakarta:
Kompas, 2008.
Tim  LP3  UMY, Pendidikan  Anti-
Korupsi  di  Perguruan Tinggi,
UMY, 2004.