_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 Pahrizal, Analisis PSikologis...... |22

## ANALISIS PSIKOLOGIS TENTANG NALAR POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA TIAP PEMILIHAN UMUM

## Pahrizal Ikrom
Universitas Nahdlatul Wathan pahrizaliqrom@gmail.com

## Abstract
Penelitian  ini  membahas  larangan  keterlibatan  pegawai  negeri  sipil  (PNS) dalam  urusan  politik  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  5 tentang  Aparatur  Sipil  Negara  di  Indonesia.  Meskipun  dilarang  secara hukum,  PNS  sebagai  makhluk  politik  memiliki  dorongan  untuk  terlibat dalam  politik,  dan  banyak  individu  yang  memanfaatkan  posisi  dan  fasilitas negara  untuk  memajukan  karir  mereka  melalui  cara  politik.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana individu sebagai makhluk bebas memenuhi  kebutuhan  politik  mereka  sambil  menjadi  PNS  dan  menghadapi larangan  keterlibatan  politik.  Studi  ini  menyimpulkan  bahwa  keterlibatan politik  oleh  PNS  tidak  dapat  dihindari  karena  manusia  adalah  makhluk politik.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  menjalankan  sistem  pemantauan dan  penegakan  yang  lebih  efektif  untuk  mengatur  keterlibatan  politik  oleh PNS dan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya mempertahankan netralitas  dan objektivitas saat  menjalankan tugas mereka. Penelitian  ini  memberikan  wawasan  berharga  tentang  dinamika  yang  rumit dari keterlibatan politik oleh PNS dan menekankan perlunya penelitian lebih lanjut di bidang ini.
Kata Kunci : Administrasi Publik, PNS, Politik, Netralitas, Kebutuhan Bertingkat
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 Pahrizal, Analisis PSikologis...... |23

## Pendahuluan
Menurut  salah  seorang  perintis  Ilmu  Administrasi,  Dwight  Waldo 1 bahwa administrasi  publik  memiliki  2  (dua)  pengertian;  pertama  Administrasi  sebagai sebuah  organisasi  dan  manajemen  dari  manusia  dan  benda  guna  mencapai  tujuan- tujuan pemerintah. Sedangkan yang kedua, administrasi sebagai suatu seni dan ilmu yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.
Sedangkan  menurut  pandangan  Felix  A.  Nigro 2 menjelaskan  administrasi publik merupakan suatu aktivitas kerjasama kelompok dalam ruang lingkup publik, diantaranya;  ruang  yudikatif,  legislatif  dan  eksekutif  sebagai  bentuk  upaya menciptakan kesejahteraan publik.
Setidaknya  terdapat  23  pengertian  tentang  Ilmu  Administrasi  Publik  dari berbagai  pakar.  Dua  di  atas  merupakan  pendapat  yang  sering  dipergunakan  oleh para sarjana administrasi publik.
Berbicara  masalah  pilkada  berarti  berbicara  masalah  pesta  demokrasi  di tingkat  daerah,  baik  tingkat  satu  (provinsi)  maupun tingkat  dua  (kabupaten).  Pesta demokrasi  memungkinkan  rakyat  untuk  memilih  wakilnya  sendiri  sebagai pengelola,  manager,  pemimpin  untuk  memenuhi  kebutuhan  sosial  mereka. Demokrasi  berasaskan  dari  rakyat,  untuk  rakyat  dan  oleh  rakyat,  itu  artinya rakyatlah yang berdaulat menentukan dirinya memilih dan dipilih. Namun semeriah apapun perayaan pesta demokrasi yang digelar ada beberapa orang harus menahan diri  untuk  tidak  ikut  atau  diikutkan,  sebab  dapat  melanggar  kode  etik  di  mana mereka bekerja secara profesional. Mereka yang dalam tulisan ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga diri kalau tidak mau diberi sanksi bertahap yang berujung pemecatan. Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menjaga netralitas mereka guna menjalankan kinerja birokrasi pemerintahan.
1 J  Bennett, The  Enchantment  of  Modern  Life (degruyter.com,  2016) <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781400884537/html>.
2 Pan Suk Kim, „The Development of Modern Public Administration in East Asia‟,
International Review of Administrative Sciences , 83.2 (2017)
<https://doi.org/10.1177/0020852316685162>.
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 Pahrizal, Analisis PSikologis...... |24
Aparatur  paling  miris  kondisi  kebatinannya,  diminta netral  dalam  kontestasi politik namun mereka memiliki hak suara. Jika mereka mempunyai hak suara, maka tentunya  mereka  berhak  menyalurkan  pilihannya  sesuai  dengan  harapan  mereka. Mereka  berhak  mengetahui Track  Record calon  Pejabat  politik  yang  akan  mereka pilih.
Netralitas  birokrasi  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomer  53 Tahun  2010  tentang  disiplin  PNS.  Netralitas  merupakan  salah  satu  azas penyelenggaraan  kebijakan  dan  Managemen  ASN  dalam  UU  no  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara. 3 Namun  apa  yang  terjadi  di  lapangan,  Banwaslu tetap saja menemukan adanya dugaan mobilisasi ASN dan Satuan Kerja Perangkat Daerah  oleh  calon  Pertahana.  Pertanyaanya  kemudian  apakah  ancaman  sanksi administrasi dan sanksi hukum  yang diterapkan kurang  memberikan efek jera atau ada faktor lain yang mempengaruhi.
Fakta  inilah  yang  membuat  rusak  implementasi  Administrasi  Publik  karena Politik,  namun  Politik  merupakan  bagian  dari  Administrasi  Publik.  Meskipun demikian kebijakan perlu di koreksi agar lebih tepat kedepannya, sehingga aparatur dapat bekerja secara Profesional dan tentunya kenyamanan.
Adapun beberapa larangan tersebut ialah:
1. ASN dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah.
2. Dilarang memasang spanduk promosi kepada calon.
3. Dilarang mendekati Parpol terkait dengan pungusulan dirinya atau orang lain menjadi calon.
4. Dilarang mengunggah, memberikan like, atau mengomentari dan sejenisnya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online atau media sosial.
5. Dilarang foto bersama calon .
6. Dilarang menghadiri deklarasi calon, baik itu dengan atau tanpa atribut Parpol. 4
3 Gustiana & Achmad Zulfikar, dalam Proseding Seminar Nasional Pilkada Serentak, Universitas Hasanudin, 10 November 2015. h 1-261.
4 http://aceh.tribunnews.com/2018/02/20/7-larangan-pns-di-tahun-politik-dari-beri- like-sosmed-hingga-foto-bareng?page=2 06:12 06/05/2018
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 Pahrizal, Analisis PSikologis...... |25
Dalam  psikologi  kepribadian  adalah  produk  dari  faktor  perkembangan  dan faktor  sosial. 5 kita  mengenal  teori  psikoanalisa,  behavior  dan  humanistik  di  mana seorang  manusia  bertindak  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  tertentu.  Psikoanalisa berbicara  tentang  tindakan  seseorang  yang  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  alam bawah  sadarnya  (Id,  Ego,  Super  Ego).  Sedangkan  behavior  berpendapat  bahwa prilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia tumbuh dan berkembang. Berbeda  dengan  pskikoanalisa  dan  behavioristik,  humanistik  berbicara  tentang tindakan  manusia  yang  dipengaruhi  oleh  kebutuhan-kebutuhan  dasar  psikologis yang bertingkat.
Tindakan  manusia  dalam  konteks  ini  dapat  dilihat  dari  tiga  mazhab  besar ilmu psikologis di atas. Apapun bentuk aktivitasnya bisa dipastikan memiliki faktor- faktor pemicu,baik secara sadar maupun tidak disadari dalam diri (internal) dan juga faktor  yang  melatarinya  dari  luar  (eksternal).  Sedangkan  manifestasinya  berupa realisasi  dari  tindakan  itu  sendiri,  seperti  berjalan,  berfikir,  membaca,  makan  dan lain sebagainya. Politik sebagai sebuah aktivitas sosial sudah pasti memiliki faktor pemicu  baik  yang  ditimbulkan  dari  internal  (kesadaran)  maupun  eksternal (lingkuangan). Hubungan saling kait mengait antara pengaruh internal dan eksternal ini dinamakan “nalar politik” menurut Muhammad Abed Al Jabiri dalam buku yang berjudul Sosiologi Politik Islam.
“Menurutnya,  sebagai  “nalar”  faktor  pemicu  dan  juga  manifetasi  dari  aktivitas politis, tunduk kepada logika internal yang menentukan dan mengorganisir relasi- relasi yang ada di dalamnya, yaitu logika dengan ciri, prinsip dan mekanisme yang bisa  deskripsikan.  Sedangkan  sebagai  “politik”,  fungsinya  bukan  untuk memproduksi  pengetahuan  melainkan  mempraktikkan  kekuasaan  pengendalian atau menjelaskan cara-cara mempraktikkan kekuasaan tersebut.” 6 .
Dengan  menggunakan  pendekatan  psikoanalisa  alam  bawah  sadar  Sigmund Freud dan bawah sadar kolektif Carl Jung,  Abed al-Jabiri membongkar nalar politik
5 Bulent Akot, „The Perspective of Psychological Freedom and Avoiding Freedom According to Erich Fromm‟, Hamdard Islamicus , 43.2 (2020).
6 M.  Abed  al-Jabiri,  Sosiologi  Politik  Islam  “pendekatan  Historis-kritis,  terj.  M. Firdaus (Jakarta: Gelar Hidup, 2016), h. vii
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 Pahrizal, Analisis PSikologis...... |26
Islam  yang  dalam  kesimpulannya  adalah  masyarakat  Islam  arab  tergerak  oleh  tiga faktor  pemicu  alam  bawah  sadar  kolektif  yang  pertama  akidah  (ideologi).  Ketika masyarakat  Islam  dihadapkan  pada  pilihan-pilihan  secara  tidak  sadar  akan diarahkan dengan faktor pemicu “kesamaan ideologi”, islam versus kafir, sehingga wajar  jika  masyarakat  muslim  akan  memilih  dan  memperjuangkan  seorang  calon pemimpin atas nama keyakinannya, memperjuangkan akidah.
Kedua  kabilah  (kesukuan),  apabila  masyarakat  muslim  dihadapkan  dengan aktivitas  politik  maka  secara  otomatis  melalui  alam  bawah  sadar  kolektif  mereka akan  memilih  dan  mendukung  orang  yang  lebih  dekat  dengan  suku  mereka  atau kesamaan  asal  usul  dan  lain  sebagainya.  Ketiga  ghanimah  (ekonomi),  atas  dasar kekaguman  dan  keyakinan  orang  akan  lebih  cenderung  memilih  dan memperjuangkan seseorang yang lebih mapan, kaya dan darah biru dari pada orang yang  biasa-biasa  sebab  dalam  pemikiran  mereka  kecil  kemungkinan  akan melakukan  korupsi  atau  terbersit  dalam  pikiran  mereka  orang  kaya  akan  bisa membiayai perjuangan cost perjuangan politik mereka.
Namun  dalam  paper  ini  penulis  tidak  akan  membahas  lebih  dalam  tentang nalar politik Abed al-Jabiri lebih dalam, penulis akan meminjam konsep “nalar” dan konsep “politik” sebagai acuan membedah dan membatasi pembahasan hanya pada kebutuhan  bertingkat  yang  dicetuskan  oleh  Abraham  Maslow,  kemudian  dikaitkan dengan  nalar  politik  para  oknum  PNS  yang  disumsikan  melanggar  PP  Nomer  5 Tahun 2014.

## Nalar PNS Berhadapan Dengan Pemilu.
Nalar  sebagaimana  kita  telah  sepakati  adalah  faktor  pemicu  dan  juga manifestasi  dari  segala  aktivitas,  sedangkan  politik  adalah  aktivitas-aktivitas  atau praktik  langsung  yang  berkaitan  dengan  politik  itu  sendiri,  bukan  ilmu  tentang politik.  Marilah  kita  membedah  nalar  politis  PNS  menggunakan  pendekatan Humanitis Abraham Maslow.
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 Pahrizal, Analisis PSikologis...... |27
Abraham Maslow 7 memberikan kita guidence mengenai bagaimana mengenal kebutuhan-kebutuhan  bertingkat  pada  diri  manusia.  Pokok  Teori  Psikologi Humanistik  Abraham  Maslow  adalah  Prinsip  holistic,  Individu,  Manusia  tidak pernah  diam,  Individu  sebagai  keseluruhan,  Manusia  pada  dasarnya  memiliki pembawaan  yang  baik  atau  tepatnya  netral,  Individu  sebagai  Kesatuan  Terpadu, Manusia  berpotensi  kreatif, Self-fulfillment, Manusia  memiliki  bermacam-macam kebutuhan.
Secara  alamiah  seorang  manusia  dimotivasi  untuk  memenuhi  kebutuhan- kebutuhan  pribadinya  baik  secara  individu  maupun  hubungannya  sebagai  mahluk sosial.  Kebutuhan  kebutuhan  mendesak  membuat  seseorang  semisal  makanan  dan minuman  harus  dan  dengan  segera  dipenuhi.  Begitu  kebutuhan-kebutuhan  paling dasar tadi sudah terpenuhi maka kebutuhan-kebutuhan yang lain akan mengikuti.
Menurut  Abraham  Maslow  manusia  memiliki  kebutuhan-kebutuhan bertingkat  yang  akan  memotivasi  mereka  untuk  segera  memenuhinya.  Kebutuhan bertingkat  itu  tersusun  secara  holistik  dan  berlaku  bagi  sebagian  besar  manusia. Maslow  mengembangkan  gagasannya  lebih  lanjut  dan  dikenal  dengan  sebutan hirarkis kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan yang dimasksud adalah sebagai berikut:
1. Kebutuhan Fisiologis .
Ini  termasuk  kebutuhan-kebutuhan  manusia  terhadap  oksigen,  air,  protein, garam,  gula,  karbohidrat,  nutrisi,  kalsium  serta  berbagai  mineral,  vitamin, kebutuhan  pH  yang  seimbang,  suhu  udara  yang  seimbang,  bergerak, berfikir, buang air dan keringat, menghindari bahaya penyakit, berhubungan seks  dan  lain  sebagainya. 8 Menurutnya  kebutuhan-kebutuhan  ini  bersifat individual
2. Kebutuhan Rasa Aman.
7 Abraham harold maslow dilahirkan di Brooklyn, New York, pada tanggal1 april, 1908.  Maslow  mengawali  karir  akademis  dan  profesionalnya  dengan  memegang  jabatan sebagai  asisten  instruktur  psikologi  di  Universitas  wisconsin  (1930-1934),  E.  Koswara, Teori-teori kepribadian, (bandung: eresco, 1991), h. 110
8 George Boeree, Personality Theories “melacak kepribadian anda bersama psikolog dunia”, (Jogjakarta: prisma sophie, 2010), h. 252
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 Pahrizal, Analisis PSikologis...... |28
Ketika  kebutuhan  fisiologis  terpenuhi  maka  secara  otomatis  lapisan kebutuhan yang kedua akan muncul. Ini mencakup toleransi antar tetangga, pekerjaan  dan  tempat  kerja  yang  aman,  jenjang  karir,  perencanaan  masa pensiun  yang  matang,  jaminan  sosial  dan  jaminan  kesehatan  dan  lain sebagainya.

## 3. Kebutuhan Cinta Dan Rindu.
Ketika  kebutuhan  dasar  fisiologis  dan  rasa  aman  telah  terpenuhi  maka kebutuhan  lapis  ketiga  akan  muncul.  Seseorang  akan  mulai  merasa  butuh teman,  kekasih,  anak  dan  hubungan  serius  berdasarkan  perasaan  dan  lain sebagainya.  Dampak  dari  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  ini  adalah  timbul rasa cemas akan kesendirian dan kesepian,
4. Kebutuhan Harga Diri. Setelah kebutuhan dasar fisiolofi, rasa aman, cinta dan rindu telah terpenuhi maka kebutuhan akan harga diri pada diri manusia akan timbul. Namun menurut Maslow kebutuhan akan harga diri ini terbagi menjadi dua yaitu bentuk yang lemah dan bentuk yang kuat. 9
(Gambar: Kebutuhan Bertingkat Abraham Maslow)
9 Ibid.  Bentuk  yang  lemah  adalah  ketika  manusia  membutuhkan  dirinya  untuk dihargai  oleh  orang  lain,  kebutuhan  terhadap  status,  kemuliaan,  kehormatan,  perhatian, reputasi,  apresiasi  bahkan  dominasi.  Sementara  yang  kuat  adalah  kebutuhan  akan  percaya diri, kompetensi, kesuksesan,independensi dan kebebasan.
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 Pahrizal, Analisis PSikologis...... |29
“Maslow menganggap kebutuhan-kebutuhan defisit tadi sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang pun sebenarnya memperjelas kebutuhan kita akan kesehatan. Dia juga menganggap kebutuhan-kebutuhan ini sudah ada sejak kita lahir persis sama seperti insting” 10
Pada  saat  kondisi tidak  menguntungkan  atau  pada  kondisi  di  mana  bertahan hidup  “ survive ”  terancam,  seseorang  dapat  mundur  ke  level  yang  lebih  rendah.
Maslow  meyakini  bahwa  jika  seseorang  memiliki  segenap  kemampuan  serta kesempatan serta lingkungan penunjang untuk mencpai kebutuhan tertentu maka ia akan mampu mengungkapkan segenap kemampuan yang dimilikinya.

## Politik PNS Dan Kebutuhan Bertingkat
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dituntut  untuk  netral  dari  hal-hal  yang  berbau politik  praktis  sebab  ia  sebagai  pelayan  publik  harus  memfokuskan  diri  melayani kebutuhan-kebutuhan  rakyat.  Selain  juga  sistem  birokrasi  sebagaimana  teori organisasi  birokrasi  Marx  Weber  yang  mengharuskan  seorang  birokrat  tidak mempunyai  kepentingan  pribadi  apapun  dalam  menjalankan  jabatannya.  Sehingga seluruh  aktivitas  seorang  birokrat  adalah rationality  purposefull  actions yang dikendalikan oleh rasionalitas tindakan. 11
Karena  itu  mengatur  Birokrasi  bukan  pekerjaan  yang  ringan  bagi  para birokrat  kita.  Perlu  kolaborasi  yang  kuat  dibangun  bersama  lembaga  independen diluar  rutinitas  formal  birokrasi  seperti;  lembaga  pengawas  kinerja  Aparatur  Sipil Negara  (ASN),  Lembaga  Mediator  antara  Pemerintah  dan  Swasta  dalam menciptakan Sumber daya profesional untuk mengelola Birokrasi 12 .
Birokrasi  bagi  Weber  seperti  sistem  mesin.  Dalam  sistem  mesin  apa  yang dimasukkan,  apa  yang  diolah  dengan  apa  yang  dihasilkan  dapat  diprediksi.  Jadi tindakan-tindakan manusia dalam sistem birokrasi layaknya komponen mesin, garis
10 Ibid. 255.
11 Max Weber, On Charisma And Institution Building, (chicago an London: university of chicago Press, 977)
12 Saleh Choirul, Zauhar Soesilo, Supriyono Bambang, Islamy M. I rfan 2013. Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Aparatur. Universitas Brawijaya Press
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 Pahrizal, Analisis PSikologis...... |30
perintah  yang  hirarkis  dan  garis  koordinasi  begitu  jelas.  Jika  terdapat  komponen- komponen  di  dalam  mesin  rusak  maka  cara  gampang  untuk  memperbaikinya dengan  mengganti  komponen  yang  rusak  tadi.  Namun  Weber  tidak  menyadari bahwa  manusia  bukanlah  mesin  yang  tidak  memiliki  kehendak  bebas,  manusia seperti  yang  kita  bahas  di  atas  memiliki  motif-motif  pemicu  yang  diolah  baik internal maupun ekternalnya sehingga melahirkan tindakan-tindakan.
Teori birokrasi model mesin sebenarnya sangat efektif menghasilkan produk- produk kebijakan dan pelayanan yang bisa kita lihat dan prediksi hasilnya.
Menurut  Erich  From  dalam  konteks  ini  anggota-anggota  dalam  mesin  birokrasi harus  bekerja  sebagai  mesin  indutri  yang  terorganisir  secara  kolektif  agar  dapat berjalan  lancar  dan  tidak  boleh  ada  friksi  ataupun  intrupsi.  Mereka  bekerja  sebagi mesin  dan  tidak  memiliki  kepentingan  pribadi  sebagai  roda  gigi  mesin  birokrasi yang  fungsi  dan  aktivitasnya  ditentukan  oleh  seluruh  struktur  organisasi  di  mana mereka bekerja. 13 .
Namun  kita  juga  harus  menyadari  bahwa  manusia  bukanlah  mesin,  ia merupakan  mahluk  bebas  yang  segala  tindakannya  dipengaruhi  oleh  berbagai macam  pengaruh.  Ia  tidak  cukup  dengan  aturan  atau  perintah  untuk  bertindak, manusia  bertindak  tidak  cukup  dengan  modal  pengetahuannya,  namun  butuh kepercayaan,  niat  dan  konsisten  untuk  bertindak.  PNS  tidak  cukup  hanya  tahu aturan untuk tidak melanggar, namun juga butuh kepercayaan, niat dan konsistensi untuk melakukan sesuai tugas dan fungsinya sebagai birokrat sejati.
Kebutuhan  bertingkat  Abraham  Maslow  di  atas  juga  dapat  kita  gunakan  untuk melihat  fenomena  uknum  PNS  ikut  terlibat  baik  sebagi  tim  sukses  maupun simpatisan  seorang  calon  kepala  daerah.      Yang  harus  digarisbawahi  adalah selain sebagai  PNS,  Birokrat  atau  Komponen  dari  mesin  birokrasi  sekalipun,  PNS  juga adalah  seorang  manusia  biasa  sebagai  mahluk  berkebutuhan  baik  secara  individu maupun  sosial.  Maka  mereka  dalam  proses  dinamika  kehidupan  tidak  mampu
13 Erich Fromm, Dari Perkembangan Menuju Sosialisme Humanistik, (Jakarta: Pelangi Cendikia, 2016), h. xxxviii
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 Pahrizal, Analisis PSikologis...... |31
terlepas  dari  yang  namanya  motivasi  untuk  bertindak  akan  kebutuhan-kebutuhan sebagai sebagaimana telah dibahas di atas.
Sebagai seorang manusia biasa kebutuhan level pertama PNS sama seperti kebutuhan-kebutuhan  manusia  yang  lain,  Ini  termasuk  kebutuhan-kebutuhan manusia  terhadap  oksigen,  air,  makanan,  Uang  (gaji). 14 Namun  kita  harus  sadari bersama butuhan manusia dalam konteks ini bukan semata-mata gaji dan tunjangan namun mereka juga membutuhkan rasa aman dalam bekerja, rasa ketidak nyamanan membuat  mereka  harus  mencari  atau  bahkan  menciptakan  rasa  aman  bagi  dirinya. Cara-cara  mencari  dan  mewujudkan  rasa  aman,  rasa  toleransi  dalam  dunia  kerja inilah  yang  dalam  pembahasan  ini  kita  sebut  dengan  tindakan  politik.  Tindakan politik bukan semata-mata politik praktis (pemilu) namun serangkaian upaya-upaya untuk mewujudkan keinginan pribadi dengan strategi-strategi yang dapat diukur.
Jika pun dalam dunia kerja, rasa aman toleransi antar rakan kerja, pekerjaan dan tempat kerja yang aman dan kondusif, jenjang karir, perencanaan masa pensiun yang  matang,  jaminan  sosial  dan  jaminan  kesehatan  dan  lain  sebagainya,  itu  telah diraih  maka  secara  otomatis  kebutuhan  akan  muncul  kebutuhan  yang  lain. Kebutuhan  akan  harga  diri  pada  diri  PNS  akan  timbul,  yang  dimaksud  kebutuhan akan harga diri ini ialah ketika PNS membutuhkan untuk dihargai oleh orang lain, kebutuhan  terhadap  status,  kemuliaan,  kehormatan, previllage (hak  istimewa), perhatian,  reputasi,  apresiasi  bahkan  dominasi.  Sementara  yang  kuat  adalah kebutuhan akan percaya diri, kompetensi, kesuksesan, independensi dan kebebasan.
Dari  uraian  di  atas  kita  dapat  memahami  bahwa  seberapapun  ketat  aturan yang  diterapkan  bukan  lantas  memberi  efek  jera,  namun  membuat  Oknum  PNS mencari-cari cara untuk mewujudkan keinginan-keinginan pribadi guna memuaskan kebutuhan-kebutuhan  bertingkat  mereka.  PNS  bukanlah  mesin  yang  dapat  diatur tanpa  memiliki  pikiran  untuk  bertindak,  mereka  setiap  detiknya  memiliki pertirmbangan-pertimbangan  untuk  bertindak.  Memberikan  gaji  dan  tunjangan
14 protein,  garam,  gula,  karbohidrat,  nutrisi,  kalsium  serta  berbagai  mineral, vitamin, kebutuhan pH yang seimbang, suhu udara yang seimbang, bergerak, berfikir, buang air dan keringat, menghindari bahaya penyakit, berhubungan seks dan lain sebagainya.
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 Pahrizal, Analisis PSikologis...... |32
sebesar apapun ketika kita memahami spikologis mereka sebagaimana penjelasan di atas maka kebutuhan selain gaji dan tunjuangan akan mereka cari dan wujudkan.

## Membongkar Keterlibatan ASN Dalam Politik
Jika kita sepakat bahwa mesin birokrasi (yang di dalamnya kita sebut dengan PNS)  harus  bebas  dari  politik  praktis,  maka  kebutuhan-kebutuhan  individu  tadi harus  segera  difahami  oleh  atasan.  Sebab  jika  hal  ini  dinafikan,  maka penyelewengan-penyelewengan  jabatan,  anggaran  dan  lain-lain  akan  terus  terjadi. Seberapapun ketat aturan tersebut, maka oknum yang telah lama mencari cara-cara mewujudkan  keinginannya.  Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  motif  PNS  dekat dan bahkan dengan terang-terangan menjadi tim sukses dalam pilkada itu dapat kita pilah-pilah menjadi beberapa alternatif kemungkinan.
1. Mencari jabatan
2. Mengamankan posisi
3. Agar tidak dimutasi ke lokasi kerja yang lebih jauh dari tempat tinggal
4. Agar tidak dinonjobkan
5. Jenjang karir
Tentu  alternatif  kemungkinan  ini  masih  bisa  diperdebatkan,  namun  dari  ke lima alternatif itu dapat mencakup kebutuhan-kebutuhan dasar fisiologis, kebutuhan akan  rasa  aman,  rasa  nyamana  di  lokasi  kerja  (kantor),  kebutuhan  rasa  rindu  dan kebutuhan  akan  harga  diri.  Tugas  pimpinan  bukan  menjeneralisir  semua  dengan aturan  yang  sama,  namun  mengerti  betul person  to  person sehingga  tindakan prefentif dapat dilakukan sedini mungkin, bukan malah proaktif self identity seperti bertindak setelah ada masalah.
Yang  perlu  kita  fahami  bersama  adalah  politik  berbicara  aktivitas  merebut dan  mempertahankan  kekuasaan,  sehingga  memegang  kekuasaan  barti  dapat mewujudkan  segala  ide  dan  keinginan  termasuk  lima  ide  di  atas. “ok,  you  get  a point,  but  you  dont  have  the  power” .  Dalam  politik  seberapapun  bagus  ide  dan
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 Pahrizal, Analisis PSikologis...... |33
gagasan kita namun tidak memegang atau dekat dengan kekuasaan maka sulit untuk mewujudkannya.
Karena PNS adalah manusia biasa yang penuh dengan motif-motif, keinginan dan  cita-cita  dalam  hidupnya  maka  bermain  seni  dalam  politik  adalah  salah  satu pilihan tindakan untuk mewujudkan motif-motif, keinginan dan cita-cita tersebut..

## Kesimpulan
Dari  penjabaran  di  atas  kita  dapat  memahami  bahwa  PNS  sebagai  manusia biasa  tidak  mampu  terlepas  dari  kebutuhan-kebutuhan  bertingkat  teori  yang dikemukakan oleh Abraham Maslow yaitu:
1. Kebutuhan Fisiologis .
Ini  termasuk  kebutuhan-kebutuhan  manusia  terhadap  oksigen,  air,  protein, garam,  gula,  karbohidrat,  nutrisi,  kalsium  serta  berbagai  mineral,  vitamin, kebutuhan  pH  yang  seimbang,  suhu  udara  yang  seimbang,  bergerak, berfikir, buang air dan keringat, menghindari bahaya penyakit, berhubungan seks  dan  lain  sebagainya.  Menurutnya  kebutuhan-kebutuhan  ini  bersifat individual
2. Kebutuhan Rasa Aman.
Ketika  kebutuhan  fisiologis  terpenuhi  maka  secara  otomatis  lapisan kebutuhan yang kedua akan muncul. Ini mencakup toleransi antar tetangga, pekerjaan  dan  tempat  kerja  yang  aman,  jenjang  karir,  perencanaan  masa pensiun  yang  matang,  jaminan  sosial  dan  jaminan  kesehatan  dan  lain sebagainya.

## 3. Kebutuhan Cinta Dan Rindu.
Ketika  kebutuhan  dasar  fisiologis  dan  rasa  aman  telah  terpenuhi  maka kebutuhan  lapis  ketiga  akan  muncul.  Seseorang  akan  mulai  merasa  butuh teman,  kekasih,  anak  dan  hubungan  serius  berdasarkan  perasaan  dan  lain sebagainya.  Dampak  dari  tidak  terpenuhinya  kebutuhan  ini  adalah  timbul rasa cemas akan kesendirian dan kesepian,
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 Pahrizal, Analisis PSikologis...... |34

## 4. Kebutuhan Harga Diri.
Setelah  kebutuhan  dasar  fisiolofi,  rasa  aman,  cinta  dan  rindu  telah terpenuhi  maka  kebutuhan  akan  harga  diri  pada  diri  manusia  akan  timbul. Namun menurut Maslow kebutuhan akan harga diri ini terbagi menjadi dua yaitu bentuk yang lemah dan bentuk yang kuat.
Dengan mengetahui kebutuhan bertingkat tersebut maka seorang pimpinan atau  rakan  kerja  dari  oknum  yang  melakukan  pelanggaran  administrasi  maupun hukum  dapat  melakukan  semacam early  warning terhadap  yang  lain.  Maka  dalam kesimpulan  ini  penulis  ingin  menyarankan  agar  setiap  triwulan  atau  setiap  kali penyelenggaraan  pemilu  harus  ada  kesepakatan  bersama  (selain  aturan  pusat) sebagai bentuk dari fakta intergritas selama musim pemilu.
Secara  manusiawi setiap  orang  berpolitik  untuk  mewujudkan  ide-ide.  Dari penjabaran  di  atas  tindakan  politik  bukan  semata-mata  melakukan  kampanye merebut  dan  mempertahankan  kekuasaan  seperti  yang  kita  dengar  selama  ini, namun  politik  hakikatnya  adalah  cara-cara  atau  strategi  mewujudkan  keinginan individu maupun kelompok. Kekuasaan adalah satu bentuk dari batu loncatan atau trigger  tujuan  berpolitik  itu  sendiri  sebab  dengan  kekuasaan  orang  mampu merencanakan, mengorganisasikan, dan melakukan apa saja yang ia inginkan.
Curah  gagasan  pertriwulan  perlu  dilakukan  demi  mengetahui  karakter  serta kebutuhan  bertingkat  setiap  individu.  Curah  gagasan  dimaksudkan  untuk mendengar  keluh  kesah  setiap  anggota  dan  belajar  saling  mendengarkan  sebagai upaya  saling  menghargai  dan  menciptakanrasa  aman  dan  nyaman  dengan  rekan kerja, bukan malah saling sikut demi mendapatkan jabatan tertentu.
Hasil  dari  curah  gagasan  inilah  yang  kita  sebut  dengan  komitmen bersama,  entah  dalam  bentuk  fakta  integritas  PNS  atau  istilah  lain  yang  terkait. Komitmen bersama itu akan dijalankan secara bersama-sama dan dalam prosesnya setiap  anggota  harus  saling  mengingatkan.  Pertemuan  berikutnya  merupakan evaluasi  dari  komitmen  yang  telah  disepakati  bersama.  Sehingga  kebutuhan-
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 Pahrizal, Analisis PSikologis...... |35
kebutuhan  yang  sifatnya  bukan  kebutuhan  dasar  psikologis  seperti  makan  dan minum,  bernafas dan lain sebagainya  dapat  ditekan  oleh  komitmen  bersama  sebab hanya  komitmen  bersama  yang  mampu  menekan  keinginan  individual.  Sebab seorang individu PNS akan bertindak tidak cukup dengan pengetahuan akan aturan, namun  dibutuhkan  kepercayaan  dan  niat  serta  konsistensi  untuk  tidak  tergoda rayuan politik praktis.

## References
E. Koswara, Teori-teori kepribadian, (bandung: eresco, 1991).
Erich Fromm, Dari Perkembangan Menuju Sosialisme Humanistik, (Jakarta:
Pelangi Cendikia, 2016),
George  Boeree,  Personality  Theories  “melacak  kepribadian  anda  bersama psikolog dunia”, (Jogjakarta: prisma sophie, 2010).
Gustiana  &  Achmad  Zulfikar,  dalam  Proseding  Seminar  Nasional  Pilkada
Serentak, Universitas Hasanudin, 10 November 2015. http://aceh.tribunnews.com/2018/02/20/7-larangan-pns-di-tahun-politik-dari- beri-like-sosmed-hingga-foto-bareng?page=2 06:12 06/05/2018
M.  Abed  al-Jabiri,  Sosiologi  Politik  Islam  “pendekatan  Historis-kritis,  terj.
M. Firdaus (Jakarta: Gelar Hidup, 2016).
Max  Weber,  On  Charisma  And  Institution  Building,  (chicago  an  London: university of chicago Press, 977)
Nigro,  F.A  dan  Nigro,  L.G.,  Modern  Public  Administration,  New  York: Harper & Row, Publishers, 1980.
Rita L. Atkinson, dkk. Pengantar Psikologi, edisi kesebelas, jilid I,  (Jakarta:
Interakssara, 1992).
Saleh Choirul, Zauhar Soesilo, Supriyono Bambang, Islamy M. I rfan 2013.
Pengembangan  Kompetensi  Sumberdaya  Aparatur.  Universitas Brawijaya Press
Waldo, Dwight, 1980, the enterprice, of public administration , chandler and sharp publisher Inc. Novanto CA.
Akot, Bulent, „The Perspective of Psychological Freedom and Avoiding
Freedom According to Erich Fromm‟, Hamdard Islamicus , 43.2
(2020)
Bennett, J, The Enchantment of Modern Life (degruyter.com, 2016)
_______________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 6 No. 1 Januari – Juni 2023 Pahrizal, Analisis PSikologis...... |36
<https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781400884537/ html>
Kim, Pan Suk, „The Development of Modern Public Administration in East Asia‟, International Review of Administrative Sciences , 83.2 (2017) <https://doi.org/10.1177/0020852316685162>