## PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR KABUPATEN LEBONG
( Studi Terhadap Jumlah Pedagang Dan Pertumbuhan Ekonomi )

## ELLYA REVOLINA YULIANI
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

## ABSTRAK
Ellya  Revolina,  Yuliani; Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  jumlah pedagang kios, pedagang los dan pertumbuhan ekonomiterhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten  Lebongtahun  2004  –  2011.  Data  yang  penulis  gunakan  adalah  data  sekunder  dan metode  pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  metode purposive  sampling yaitu  jumlah pedagang kios, pedagang los dan pertumbuhan ekonomiterhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten  Lebongtahun  2004  –  2011.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  diperoleh  Koefisien Determinasi  Berganda  (R 2 )  sebesar  0,972berarti  bahwa  variabel  jumlah  pedagang  kios  (X 1 ), jumlah  pedagang  los  (X 2 )  dan  pertumbuhan  ekonomi  (X 3 )  memberikan  sumbangan  dalam mempengaruhi  penerimaan  retribusi  pasar  (Y)  sebesar  97,20  %  sedangkan  sisanya  sebesar 2,80  %  merupakan  variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Nilai  F hitung sebesar 53,663    sedangkan  F tabel dengan  =  0,05  adalah  sebesar  6,590    karena  nilai  F hitung >  F tabel (53,663>6,590) maka Ho ditolak artinya ada pengaruh dari jumlah pedagang kios (X 1 ), jumlah pedagang los (X 2 ) danpertumbuhan ekonomi (X 3 ) secara bersama-sama terhadap penerimaan retribusi pasar (Y).Nilai t hitung untuk variabel jumlah pedagang kios (X 1 ) adalah 5,015 ; nilai t hitung untuk  variabel  jumlah  pedagang  los  (X 2 )  adalah  sebesar  10,357dan  nilai  t hitung untuk variabel pertumbuhan ekonomi (X 3 ) adalah sebesar 4,130sedangkan t tabel adalah 2,306 karena nilai  t hitung >  t tabel (5,015 >  2,306  ;  10,357  >  2,306  dan  4,130  >  2,306)  artinya  variabel  jumlah pedagang  kios  (X 1 );  jumlah  pedagang  los  (X 2 )  dan  pertumbuhan  ekonomi  (X 3 )  secara parsial/individu mempunyai pengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar (Y).

## ABSTRACT
Ellya Revolina, Yuliani ; The purpose of this research is to determine the influence of the number of  traders  stalls,  stalls  and  growing  merchant  ekonomiterhadap  district  levies  Lebongtahun market  in  2004  -  2011  is  the  data  that  I  use  secondary  data  and  sampling  methods  done  by purposive  sampling  method  ie  the  number  of  merchant  stalls,  stalls  and  growing  merchant ekonomiterhadap  District  levies  Lebongtahun  market  in  2004  -  2011  Based  on  the  calculation results  obtained  coefficient  of  Multiple  Determination  (R2)  for  0,972berarti  that  a  variable number  of  traders  stalls  (X1),  the  number  of  traders  los  (X¬2)  and  economic  growth  (X3) contributed  in  influencing  market  levies  (Y)  of  97.20%  while  the  remaining  2.80%  are  other variables not examined in this study. Calculated F value of 53,663 while the F table  dengan = 0.05 is equal to 6.590 as the value of F calculated> F table (53,663> 6.590) then Ho is rejected, meaning that  there  is  no  influence of  the  number  of traders  stalls  (X1),  the  number  of  traders  los  (X¬2  ) danpertumbuhan economy (X3) jointly against levies market (Y) t the value for a variable number of traders stalls (X1) is 5.015; t value for a variable number of traders los (X2) is equal 10,357dan t value for the economic growth variable (X3) is equal to 2.306 4,130sedangkan t table is because the  value  of  t  count>  t  table  (5.015>  2.306;  10.357>  2.306  and  4.130  >  2.306)  means  that  the variable  number  of  traders  stalls  (X¬1);  number  of  traders  los  (X2)  and  economic  growth  (X3) partial / individual has an influence on the market levies (Y).
Key words: merchant stalls, traders los, economic growth, market levies

## PENDAHULUAN
Hakekat  pembangunan  ekonomi  adalah  serangkaian  usaha  dan  kebijaksanaan  yang
bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat,  memperluas  lapangan  kerja, meratakan  pembagian  pendapatan  masyarakat,  meningkatkan  hubungan  ekonomi  regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Sedangkan arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat  dapat  tercapai  secara  optimal  dan  dengan  tingkat  pemerataan  yang  sebaik mungkin.  Untuk  itu  pembangunan  harus  didasarkan  pada  kekhasan  daerah  yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik yang ada. Oleh sebab itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakat harus mampu  menaksir  potensi  sumber  daya  yang  paling  diperlukan  untuk  merancang  dan membangun perekonomian daerah.
Pertambahan  jumlah  penduduk  dengan  segala  aktivitasnya  menuntut  adanya pemenuhan kebutuhan pelayanan jasa prasarana dan sarana umum, seperti kebutuhan akan pasar. Pasar sebagai sarana umum sangatlah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.  Selain  menampung  hasil  pertumbuhan  sektor  perdagangan,  pasar  juga  berfungsi menampung  hasil-hasil  pertanian  dan  industri  rumah  tangga  dari  daerah  sekitarnya, sehingga  pasar  menjadi  tempat  yang  potensial  untuk  digali  sebagai  sumber  penerimaan pemerintah daerah.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  membawa implikasi yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada dasarnya pemberian  otonomi  daerah  adalah  dalam  rangka  membantu  penyelenggaraan  pemerintah pusat terutama dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program- program pembangunan. Pemerintah daerah dipandang sebagai mitra kerja oleh pemerintah pusat  dalam  penyelenggaraan  tugas  tersebut.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  daerah dituntut  untuk  lebih  aktif  dalam  upaya  meningkatkan  kemampuan  dan  kemandiriannya, menggali  serta  mengembangkan  potensi  sumber-sumber  ekonomi  dalam  rangka mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  di  daerahnya.  Pada  saat  ini  titik  berat  pemberian otonomi  daerah  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  provinsi,  pemerintah  daerah kabupaten  dan  kota.  Untuk  merealisasikan  pelaksanaan  otonomi  daerah,  maka  sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya  meningkatkan  kemandirian  pembiayaan  di  daerah  perlu  dilakukan  dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain dengan optimalisasi penggalian dana dari  sumber-sumber  pendapatan  daerah.  Retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  bagian dalam  pembentukan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  berpotensi  untuk  dioptimalkan. Prakoso  (2005:1)  menyebutkan  bahwa  pajak  dan  retribusi  merupakan  salah  satu  sumber pendapatan yang sangat potensial bagi suatu daerah. Hasil dari pungutan retribusi tersebut selanjutnya  akan  digunakan  untuk  kelangsungan  kehidupan  pemerintah  daerah  yang bersangkutan,  terutama  untuk  mendanai  kegiatan-kegiatan  yang  berorientasi  pada kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur upaya penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut yang antara lain  dilakukan  dengan  peningkatan  kinerja  pemungutan,  penyempurnaan  dan  penambahan jenis  retribusi  serta  pemberian  keleluasaan  bagi  daerah  untuk  menggali  sumber-sumber penerimaan, khususnya retribusi.
Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekarang ini  lebih  memungkinkan  dan  berpeluang  besar  untuk  ditingkatkan  dan  dikembangkan, sehingga  mampu  memberikan  kontribusi  yang  yang  lebih  besar  terutama  di  daerah kabupaten/kota yang mempunyai otonomi yang luas dan utuh sekaligus untuk meningkatkan kualitas  pelayanan  daerah.  Seperti  halnya  dengan  daerah-daerah  lain,  Kabupaten  Lebong sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Bengkulu memiliki potensi yang sangat besar untuk  tumbuh  dan  berkembang.  Salah  satu  jenis  retribusi  daerah  yang  ada  di  Kabupaten Lebong adalah retribusi pasar. Retribusi pasar adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional  /  sederhana,  berupa  pelataran,  los,  kios  yang  dikelola  Pemerintah  Daerah,  dan khusus disediakan untuk pedagang (Undang-UndangNomor 28 Tahun2009).
Penerimaan  retribusi  pasardapat  dipengaruhi  oleh  banyaknya  jumlah  pedagang  yang ada di dalam pasar tersebut. Hal ini dikarenakan retribusipasar hanya dikenakan kepada para
pedagang yang berjualan di dalam pasar tersebut, baik pedagang yang berjualan di kios maupun los. Oleh karena itu, jumlah pedagang di pasar secara langsung akan mempengaruhi penerimaan retribusi  pasar.  Selain  itu,  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  juga  dapat  mempengaruhi penerimaan retribusi pasar, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi penduduk di daerah tersebut. Dengan banyaknya lapangan kerja yang ada maka akan banyak penduduk yang bekerja dan memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dengan  berbelanja  di  pasar.  Dengan  demikian  para pedagang akan mendapatkan keuntungan, sehingga dapat membayar retribusi pasar.

## Landasan Teori KeuanganDaerah
Di dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan  keuangan  dengan  menggali  sumber-sumber  keuangan  sendiri  yang  didukung pula oleh pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Keuangan daerah merupakan salah satu  criteria  penting  untuk  mengetahui  secara  nyata  kemampuan  daerah  dalam  mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan selfsupporting dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan  daerah  dalam  melaksanakan  otonominya.  Keadaan  keuangan  daerahlah  yang sangat  menentukan  corak,  bentuk,  serta  kemungkinan-kemungkinan  kegiatan  yang  akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Keuangan  daerah  sangat  penting  bagi  kestabilan  pemerintah  daerah,  hal  ini dikarenakan daerah memiliki beberapa karakteristik (Lains, 1985) sebagai berikut :
1. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan atau subsidi serta bantuan dari pemerintah pusat.
2. Kontrol yang meluas dari pemerintah pusat terhadap keuangan pemerintah daerah.
3. Minimnya  porsi  pendapatan  daerah  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan umum.
4. Minimnya kontribusi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya terhadap total penerimaan daerah.
Sehubungandenganpentingnya  posisikeuanganini,Pamudji(dalam  Putranto,  2007  : 10)  menegaskan:  Pemerintah  daerah  tidak  akan  dapat  melaksanakan  fungsinya  dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Dan  keuangan  inilah  yang  merupakan  salah  satu  dasar  criteria  untuk  mengetahui  secara nyata  kemampuan  daerah  dalam  mengurus  rumah  tangganya sendiri.  Dari  pendapat  diatas terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya atau  uang.  Tanpa  adanya  biaya  yang  cukup,  maka  bukan  saja  tidak  mungkin  bagi  daerah untuk dapat menyelenggarakan tugas kewajiban serta kewenangan yang ada padanya dalam mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya,  tapi  juga  ciri  pokok  dan  mendasar  dari  suatu daerah otonom menjadi hilang.
Dalam Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  dikatakan  bahwa  sumber  penerimaan  daerah terdiri atas :
1.PendapatanAsliDaerah(PAD), bersumberdari:
a. Pajak Daerah Pajak  daerah  adalah  iuran  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  /  badan  kepada pemerintah  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang  seimbang  dan  dapat  dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
b. Retribusi Daerah Retribusi daerah atau retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa / pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Laba perusahaan daerah diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Oleh karena itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional dan harus  tetap  berpegang  teguh  terhadap  prinsip  ekonomi  secara  umum  dan  efisiensi. Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya  bagi  pendapatan  daerah,  akan  tetapi  bukanlah  berorientasi  pada keuntungan ( profit ). Tetapi harus berorientasi pada pemberian pelayanan jasa umum dan manfaat umum. Dengan kata lain, perusahaan daerah menjalankan dua fungsi ganda yang harus terjamin keseimbangannya yaitu fungsi ekonomi (Kaho, 1998 : 169).
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)yangsah. Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah  daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan, baik berupa materi maupun non materi. Kegiatan tersebut  bertujuan  untuk  menyediakan,  melapangkan,  memantapkan  suatu  kebijakan pemerintah  daerah  dan  dapat  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, di lain pihak lebih mengarah kepada public  service dan bersifat penyuluhan yaitu tidak mengambil keputusan melainkan hanya sekedar untuk menutup biaya resiko yang dikeluarkan.
2. Dana perimbangan
Dana  perimbangan adalah  dana yang bersumber dari  penerimaan Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  dialokasikan  pada  daerah  untuk  mendanai  kebutuhan daerah  dalam  rangka  desentralisasi.  Dana  perimbangan  terdiri  atas  penerimaan  pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan penerimaan dari sumber daya alam dan dana alokasi khusus.

## Retribusi
Munawir  (dalam  Prakoso,  2005  :  170)  menyatakan  bahwa  retribusi  merupakan  iuran kepada  Pemerintah  yang  dapat  dipaksakan  atas  jasa  balik  secara  langsung  dapat  ditunjuk, paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa dari Pemerintah tidak dikenakan iuran itu. Sedangkan menurut Henricus (2006 : 197) retribusi adalah pungutan daerah  kepada  perseorangan  atau  badan  hukum  sebagai  imbal  balik  (kontraprestasi)  karena yang  bersangkutan  menikmati  jasa  atau  fasilitas  yang  disediakan  Pemerintah  Daerah.  Jasa adalah  kegiatan  Pemerintah  berupa  usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau  kemanfaatan  lainnya,  dapat  dinikmati  oleh  orang  pribadi  atau  Badan,  artinya  bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh Pemerintah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun ciri-ciri retribusi (Kaho, 1998 : 107) adalah :
1. Retribusi dipungut oleh Pemerintah
2. Dalam pemungutan terdapat paksanaan secara ekonomi
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa-jasa yang disiapkan negara.

## Retribusi Daerah
Menurut  Mardiasmo  (2011  :  15)retribusi  daerah  adalah  pungutan  Daerah  sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
Adapun yang menjadi objekretribusi daerah (Mardiasmo, 2011 : 16) adalah :
1.    Objek  retribusi  jasa  umum  adalah  pelayanan  yang  disediakan  atau  diberikan  Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat pribadi atau Badan. Jenis retribusijasa umum adalah :
a. Retribusi pelayanan kesehatan;
b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
f. Retribusi pelayanan pasar;
g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
i. Retribusi penggantian biaya cetak peta;
j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
k. Retribusi pengolahan limbah cair;
l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
m.Retribusi pelayanan pendidikan; dan
n. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
2.    Objek r etribusi  jasa  usaha adalah  pelayanan  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : (1) pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan  kekayaan  Daerah  yang  belum  dimanfaatkan  secara  optimal;  dan/atau  (2) pelayanan  oleh  Pemerintah  Daerah  sepanjang  belum  disediakan  secara  memadai  oleh pihak swasta.Jenis retribusi jasa usaha adalah :
a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
c. Retribusi tempat pelelangan;
d. Retribusi terminal;
e. Retribusi tempat khusus parkir;
f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
g. Retribusi rumah potong hewan;
h. Retribusi pelayanan kepelabuhanan;
i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
j. Retribusi penyeberangan di air; dan
k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3.   Objek r etribusi  perizinan  tertentu  adalah  pelayanan  perizinan  tertentu  oleh  Pemerintah Daerah  kepada  orang  pribadi  atau  Badan  yang  dimaksudkanuntuk      pengaturan  atas kegiatan  pemanfaatan  ruang,  penggunaan  sumber  daya  alam,  barang,  prasarana,  sarana atau  fasilitas  tertentu  guna  melindungi  kepentingan  umum  dan  menjaga  kelestarian lingkungan.Jenis retribusi perizinan tertentu adalah :
a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
c. Retribusi izin gangguan;
d. Retribusi izin trayek; dan
e. Retribusi izin usaha perikanan.
Sedangkan yang menjadi subjek retribusi daerah (Mardiasmo, 2011 : 18) adalah :
a. Retribusi  jasa  umum  adalah  orang  pribadi  atau  Badan  yang  menggunakan  /  menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
b. Retribusi  jasa  usaha  adalah  orang  pribadi  atau  Badan  yang  menggunakan  /  menikmati pelayanan jasa usaha bersangkutan.
c. Retribusi  perizinan  tertentu  adalah  orang  pribadi  atau  Badan  yang  memperoleh  izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

## Pasar
Pasar  adalah  area  tempat  jual  beli  barang  dengan  jumlah  penjual  lebih  dari  satu,  baik yang  disebut  sebagai  pusat  perbelanjaan,  pasar  tradisional,  pertokoan, mall , plaza ,  pusat perdagangan  maupun  sebutan  lainnya.  Pasar  merupakan  suatu  mata  rantai  yang menghubungkan antara produsen dan konsumen. Ajang pertemuan antara penjual dan pembeli, antara  dunia  usaha  dengan  masyarakat  konsumen.  Pasar  memainkan  peranan  yang  sangat penting  dalam  perekonomian  modern,  karena  harga-harga  terbentuk  di  pasar  (Putra,  2008  : 51).
Menurut  Puspitasari  (2007  :  85)  pasar  adalah  tempat  usaha  dagang  para  pedagang eceran  kecil  yang  masing-masing  menempati  kios  dan  atau  los  yang  tersedia  di  pasar  itu. Sedangkan  menurut  Fuad,  dkk  (2006  :  120)  pasar  adalah  daerah,  tempat, wilayah,  area  yang mengandung kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga.
Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Tahun 2008, pasar merupakan area jual beli barang denganpenjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan,pasar  tradisional,  pertokoan, mall , plaza ,  pusat  perdagangan  maupunsebutan lainnya. Pasar ditinjau dari kegiatannya dibedakan menjadipasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yangdibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dengan  tempat  usaha  berupa  toko,  kios,  los,dan  tenda  yang  dimiliki/dikelola  oleh  pedagang kecil,  menengah,swadaya  masyarakat  atau  koperasi  dengan  usaha skala  kecil,  modalkecil  dan dengan  proses  jual  beli  barang  dagangan  melalui  tawarmenawar.Sedangkan  yang  dimaksud pasar modern adalah pasar yang dibangun olehpemerintah, swasta, atau koperasi yang dalam bentuknya berupa mall,supermarket, department store, dan shopping centre dimanapengelolaannya  dilaksanakan  secara  modern  dan  mengutamakanpelayanan kenyamanan  berbelanja  dengan  manajemen  berada  di  satutangan,  bermodal  relatif  kuat,  dan dilengkapi tabel harga pasti.

## Retribusi Pasar
Retribusi pasar adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa  pelataran,  los,  kios  yang  dikelola  Pemerintah  Daerah,  dan  khusus  disediakan  untuk pedagang  (Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009).  Sedangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  66  Tahun  2001,  retribusi  pasar  adalah  pungutan  atas  fasilitas  pasar tradisional/sederhana  berupa  pelataran,  los  yang  dikelola  pemerintahan  daerah,  dan  khusus disediakan  untuk  pedagang,  tidak  termasuk  yang  dikelola  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

## Pedagang
Pedagang  adalah  seseorang  atau  lembaga  yang  membeli  dan  menjual  barang  kembali tanpa  mengubah  bentuk  dan  tanggungjawab  sendiri  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan keuntungan (Oktima, 2012 : 224). Menurut Soeharso dan Retnoningsih (2012 : 364) pedagang adalah  orang  yang  berdagang.  Sedangkan  Firdausa  (2012  :  22)  mengatakan  bahwa  pedagang adalah  orang  yang  menjalankan usahaberjualan,usahakerajinan,atauusahapertukangankecil.
Menurut Akhinayasrin (2011) ada jenis-jenis pedagang berdasarkan cara menawarkan barang dagangannya, yaitu :
1.      Pedagang  keliling,  adalah  pedagang  yang  menawarkan  barang  dagangannya  dengan  cara berkeliling.  Barang  yang  mereka  tawarkan  biasanya  digendong,  dipikul,didorong  dengan gerobak, atau diangkut dengan sepeda atau kendaraan bermotor.Termasuk pedagang jenis ini adalah pedagang jamu gendong, pedagang bakso, pedagang es krim dan lain-lain.
2.     Pedagang asongan,  adalah  pedagang  yang menawarkan  barang  dagangannya  dengan  cara menempatkannya  di  kotak  kecil  yang  mudah  dibawa  dan  dipindah-pindahkan.  Kotak tersebut biasanya mereka kalungkan di leher seperti tas, dan barang-barang yang mereka tawarkan biasanya berupa rokok, korek api, kembang gula, kertas tisu, kacang, kuaci, buah, dan barang-barang ringan lainnya.
3.  Pedagang kaki lima, adalah pedagang yang menawarkan barang dagangannya dengan cara menggelarnya  di  trotoar  atau  di  tepi  jalan  yang  ramai.  Untuk  menggelar  dagangannya, mereka menggunakan tikar, terpal atau semacam balai-balai. Barang-barang yang mereka tawarkan umumnya berupa sepatu, pakaian, makanan, buah-buahan dan lain-lain.
4.    Pedagang  grosir,  adalah  adalah  pedagang  yang  dalam  menawarkan  barang  tidak  langsung berhadapan  dengan  calon  pembeli.  Pedagang  grosir  tidak  langsung  menawarkan  barang kepada  calon  pembeli  sebagaimana  pedagang  eceran,  melainkan  calon  pembelilah  yang mendatangi pedagang grosir.

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  penting  guna  menganalisis pembangunan  ekonomi  yang  terjadi  di  suatu  negara.  Kuznets  (dalam  Jhingan,  2010  :  57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan  berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis  yang  diperlukannya.  Sedangkan  Sukirno  (2010  :  9)  mengartikan  pertumbuhan ekonomi  sebagai  suatu  ukuran  kuantitatif  yang  menggambarkan  perkembangan  suatu perekonomian  dalam  suatu  tahun  tertentu  apabila  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya. Perkembangan  tersebut  selalu  dinyatakan  dalam  bentuk  persentase  perubahan  pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Sebagai tolak ukur yang  paling  banyak  digunakan  untuk  mengukur  keberhasilan  perekonomian  suatu  daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut BPS (2006 : 16) PDRB adalah jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha atau sektor yang melakukan kegiatan  usahanya  di  suatu  daerah  tanpa  memperhatikan  kepemilikan  atas  faktor  produksi. Dengan demikian PDRB dapat dijadikan sebagai pencerminan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa dari faktor-faktor produksi di daerah itu.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung dengan dua perhitungan yaitu (1) Penghitungan Atas Dasar Harga Berlaku, merupakan jumlah seluruh nilai tambah bruto atau nilai  barang  dan  jasa  akhir  yang  dihasilkan  oleh  unit-unit  produksi  dalam  suatu  periode tertentu,  yang  dinilai  dengan  harga  tahun  yang  bersangkutan;  (2)  Penghitungan  Atas  Dasar Harga  Konstan,  berguna  untuk  melihat  pertumbuhan  ekonomi  secara  kesuluruhan  atau sektoral.  Juga  untuk  melihat  perubahan  struktur  perekonomian  suatu  daerah  dari  tahun  ke tahun.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Jhingan (2010 : 67) proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh:

## 1. Faktor Ekonomi
a. Sumber Alam
Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah. Tanah dalam ilmu ekonomi mencakup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan dan sebagainya. Bagi pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan  hal  yang  penting.  Suatu  negara  yang  kekurangan  sumber  alam  tidak  akan dapat  membangun  dengan  cepat.  Tersedianya  sumber  alam  secara  melimpah  belum cukup bagi pertumbuhan ekonomi, yang terpenting ialah pemanfaatannya secara tepat dengan  teknologi  yang  baik  sehingga  efisiensi  dipertinggi  dan  sumber  dapat dipergunakan dalam jangka waktu lebih lama.
b. Akumulasi Modal Modal berarti persediaan faktor yang secara fisik dapat direproduksi.Apabila stok modal naik  dalam  batas  waktu  tertentu,  hal  ini  disebut  akumulasi  modal  atau  pembentukan modal. Proses pembentukan modal bersifat kumulatif dan membiayai diri sendiri serta mencakup tiga tahap : (1) keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya; (2) keberadaan lembaga  keuangan  dan  kredit  untuk  menggalakkan  tabungan  dan  menyalurkannya  ke jalur yang dikehendaki; (3) mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal.
c. Organisasi Organisasi  berkaitan  dengan  penggunaan  faktor  produksi  di  dalam  kegiatan  ekonomi. Organisasi  bersifat  melengkapi  (komplemen)  modal,  buruh  dan  membantu meningkatkan  produktivitasnya.  Dalam  pertumbuhan  ekonomi,  para  wiraswastawan tampil  sebagai  organisator  dan  pengambil  risiko  di  antara  ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa, ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain.
d. Kemajuan Teknologi
Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting dalam proses pertumbuhan ekonomi.  Perubahan  ini  berkaitan  dengan  perubahan  di  dalam  metode  produksi  yang merupakan  hasil  pembaharuan  atau  penelitian  baru.  Perubahan  pada  teknologi  telah menaikkan  produktivitas  buruh,  modal  dan  faktor  produksi  yang  lain.  Ada  lima  pola penting  pertumbuhan  teknologi  di  dalam  pertumbuhan  ekonomi  yaitu  :  penemuan ilmiah atau penyempurnaan pengetahuan teknik; invensi; inovasi; penyempurnaan dan penyebarluasan  penemuan  yang  biasanya  diikuti  dengan  penyempurnaan.  Inovasi (pembaharuan)  sebagai  faktor  teknologi  yang  paling  penting  dalam  pertumbuhan ekonomi.  Inovasi  terdiri  dari  dua  macam  :  pertama,  penurunan  biaya  yang  tidak menghasilkan  perubahan  apapun  pada  kualitas  produk;  kedua,  pembaharuan  yang menciptakan produk baru dan menciptakan permintaan baru akan produk tersebut.
e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi Spesialisasi  dan  pembagian  kerja  menimbulkan  peningkatan  produktivitas.  Keduanya membawa  ke  arah  ekonomi  produksi  skala  besar  yang  selanjutnya  membantu perkembangan  industri.  Pembagian  kerja  menghasilkan  perbaikan  kemampuan produksi  buruh.  Setiap  buruh  menjadi  lebih  efisien  daripada  sebelumnya,  menghemat waktu,  mampu  menemukan  mesin  baru  dan  berbagai  proses  baru  dalam  berproduksi sehingga produksi meningkatkan beberapa hal.

## 2. Faktor Non Ekonomi
a. Faktor Sosial Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan nilai-nilai sosial. Orang dibiasakan menabung dan berinvestasi, dan menikmati risiko untuk memperoleh laba. Demi  kemajuan  ekonomi,  perlu  adanya  perubahan  kelembagaan  sehingga  tabungan dapat  digalakkan  untuk  dikonversi  menjadi  modal  produktif.  Untuk  itu,  lembaga keuangan  swasta  dan  negeri  seperti  bank  tabungan,  bursa  modal  dan  saham,  bank investasi, bank dagang dan sebagainya harus didirikan.
b. Faktor Manusia
Sumber  daya  manusia  merupakan  faktor  terpenting  dalam  pertumbuhan  ekonomi. Pertumbuhan  ekonomi  tidak  semata-mata  tergantung  pada  jumlah  sumber  daya manusia  saja,  tetapi  lebih  menekan  pada  efisiensi  mereka.  Penggunaan  secara  tepat sumber  daya  manusia  untuk  pembangunan  ekonomi  dapat  dilakukan  dengan  cara berikut. Pertama, harus ada pengendalian atas perkembangan penduduk. Sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan baik apabila jumlah penduduk dapat dikendalikan dan diturunkan. Kedua, harus ada perubahan dalam pandangan tenaga buruh. Perilaku sosial  dari  tenaga  buruh merupakan  hal  yang  penting  di  dalam  proses  pembangunan ekonomi,
c. Faktor Politik dan Administratif
Faktor  politik  dan  administratif  juga  membantu  pertumbuhan  ekonomi  modern. Struktur  politik  dan  administrasi  yang  lemah  merupakan  penghambat  besar  bagi pembangunan ekonomi  negara  terbelakang.  Administrasi  yang  kuat,  efisien  dan  tidak korup, dengan demikian amat penting bagi pembangunan ekonomi. Dalam administrasi yang bersih dan kuat dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

## Hipotesis
Hipotesis adalah perkiraan ilmiah tentang hubungan yang dibangun secara logis antara dua atau lebih variabel, yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2005 : 235). Dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis :Diduga bahwa jumlah pedagang kios, jumlah  pedagang  los  dan  pertumbuhan  ekonomi berpengaruh  terhadap  penerimaan  retribusi pasar di Kabupaten Lebong tahun 2004 – 2011.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Jumlah Penduduk Kabupaten Lebong
Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian. Di sisi permintaan, penduduk adalah konsumen,  sumber  permintaan  akan  barang-barang  dan  jasa.  Di  sisi  penawaran,  penduduk adalah  produsen,  jika  ia  pengusaha  atau  pedagang  dan  tenaga  kerja,  jika  ia  semata-mata pekerja.  Untuk melihat jumlah penduduk Kabupaten Lebong tahun 2004  – 2011 dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini.

## Tabel  1. Jumlah Penduduk Kabupaten Lebong Tahun 2004 – 2011
Tahun Penduduk (jiwa) Peningkatan Jumlah Persentase (%) 2004 90.259 - - 2005 91.758 1.499 1,66 2006 93.238 1.480 1,61 2007 94.590 1.352 1,45 2008 96.142 1.552 1,64 2009 97.579 1.437 1,49 2010 99.215 1.636 1,68 2011 100.751 1.536 1,55 Rata-rata 1.312 1,39
Sumber : BPS Kabupaten Lebong, 2012.
Dari  Tabel  1.  dapat  dilihat  bahwa  penduduk  Kabupaten  Lebong  tahun  2004  –  2011  terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2004, penduduk Kabupaten Lebong berjumlah 90.259  jiwa  bertambah menjadi  91.758  jiwa  (naik  1.499  jiwa  atau  1,66  %)  pada  tahun  2005. Tahun 2006, penduduk Kabupaten Lebong berjumlah 93.238 jiwa (naik 1.480 jiwa atau 1,61 %). Tahun 2007, penduduk Kabupaten Lebong berjumlah 94.590 jiwa (naik 1.352 jiwa atau 1,45 %). Tahun 2008, penduduk Kabupaten Lebong berjumlah 96.142 jiwa (naik 1.552 jiwa atau 1,64 %). Tahun 2009, penduduk Kabupaten Lebong berjumlah 97.579 jiwa (naik 1.437 jiwa atau 1,49 %). Tahun 2010, penduduk Kabupaten Lebong berjumlah 99.215 jiwa (naik 1.636 jiwa atau 1,68 %). Tahun 2011, penduduk Kabupaten Lebong berjumlah 100.751 jiwa (naik 1.536 jiwa atau 1,55 %). Sedangkan rata-rata peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Lebong tahun 2004 – 2011 sebanyak 1.312 jiwa atau 1,39 %  setiap tahunnya.

## Jumlah Pedagang Kios di Pasar Muara Aman dan Pasar Terminal Muara Aman Kabupaten Lebong
Pedagang  kios  adalah  pedagang  yang  menempati  bangunan  kios  di  pasar.  Untuk mengetahui jumlah pedagang kios di Pasar Muara Aman dan Pasar Terminal Muara Aman dapat dilihat pada Tabel  2.  di bawah ini.

## Tabel    2.  Jumlah  Pedagang  Kios  Dipasar  Muara  Aman  Dan  Terminal  Muara  Aman Kabupaten Lebong Tahun 2004 – 2011
Tahun Pedagang Kios (buah) Total Perkembangan Pasar Muara Aman Terminal Muara Aman Jumlah Persentase (%) 2004 26 41 67 - - 2005 39 45 84 17 25,37 2006 42 50 92 8 9,52 2007 32 48 80 -12 -13,04 2008 51 62 113 33 41,25 2009 64 87 151 38 33,63 2010 70 99 169 18 11,92 2011 82 106 188 19 11,24 Rata-rata 15 14,99
Sumber : UPTD Pasar Kabupaten Lebong, 2012.
Dari  Tabel    2.    dapat  dilihat  bahwa  jumlah  pedagang  kios  di  Pasar  Muara  Aman  dan Terminal  Muara  Aman  Kabupaten  Lebong  tahun  2004  –  2011  cenderung  mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2004, jumlah pedagang kios berjumlah 67 orang berubah menjadi 84 orang (bertambah 17 orang atau 25,37 %) pada tahun 2005. Tahun 2006, jumlah pedagang  kios  berjumlah  92  orang  (bertambah  8  orang  atau  9,52  %).  Tahun  2007,  jumlah pedagang kios berjumlah 80 orang (berkurang 12 orang atau    13,04 %). Tahun 2008, jumlah pedagang kios berjumlah 113 orang (bertambah 33 orang atau 41,25 %). Tahun 2009, jumlah pedagang kios berjumlah 151 orang (bertambah 38 orang atau 33,63 %). Tahun 2010, jumlah pedagang kios berjumlah 169 orang (bertambah 18 orang atau 11,92 %). Tahun 2011, jumlah pedagang kios berjumlah 188 orang (bertambah 19 orang atau 11,24 %). Sedangkan rata-rata perkembangan  jumlah  pedagang  kios  di  Pasar  Muara  Aman  dan  Terminal  Muara  Aman Kabupaten Lebong tahun 2004 – 2011 sebanyak 15 orang atau 14,99 % setiap tahunnya.

## Jumlah Pedagang Los di Pasar Muara Aman dan Pasar Terminal Muara Aman Kabupaten Lebong
Pedagang  los  adalah  pedagang  yang  menempati  tempat  berjualan  di  dalam  los.  Untuk mengetahui jumlah pedagang los di Pasar Muara Aman dan Pasar Terminal Muara Aman dapat dilihat pada Tabel  3.  di bawah ini.

## Tabel  3. Jumlah Pedagang Los Dipasar Muara Aman Dan Terminal Muara Aman Kabupaten Lebong Tahun 2004 – 2011
Tahun Pedagang Los (buah) Total Perkembangan Pasar Muara Aman Terminal Muara Aman Jumlah Persentase (%) 2004 31 23 54 - - 2005 34 26 60 6 11,11 2006 38 29 67 7 11,67 2007 36 28 64 -3 -4,48 2008 47 36 83 19 29,69 2009 66 51 117 34 40,96 2010 76 58 134 17 14,53 2011 82 62 144 10 7,46 Rata-rata 11 13,87
Sumber : UPTD Pasar Kabupaten Lebong, 2012.
Dari  Tabel  3.  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  pedagang  los  di  Pasar  Muara  Aman  dan Terminal  Muara  Aman  Kabupaten  Lebong  tahun  2004  –  2011  cenderung  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya.  Tahun  2004,  jumlah  pedagang  los  berjumlah  54  orang  berubah menjadi  60  orang  (bertambah  6  orang  atau  11,11  %)  pada  tahun  2005.  Tahun  2006,  jumlah pedagang  los  berjumlah  67  orang  (bertambah  7  orang  atau  11,67  %).  Tahun  2007,  jumlah pedagang  los  berjumlah  64  orang  (berkurang  3  orang  atau  4,48  %).  Tahun  2008,  jumlah pedagang los berjumlah 83 orang (bertambah 19 orang atau     29,69 %). Tahun 2009, jumlah pedagang  los  berjumlah  117  orang  (bertambah  34  orang  atau  40,96  %). Tahun  2010,  jumlah pedagang  los  berjumlah  134  orang  (bertambah  17  orang  atau  14,53  %). Tahun  2011,  jumlah pedagang  los  berjumlah  144  orang  (bertambah  10  orang  atau  7,46  %).  Sedangkan  rata-rata perkembangan  jumlah  pedagang  los  di  Pasar  Muara  Aman  dan  Terminal  Muara  Aman Kabupaten Lebong tahun 2004 – 2011 sebanyak 11 orang atau 13,87 % setiap tahunnya.

## Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lebong
PDRB merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan suatu daerah atau wilayah. Untuk mengetahui PDRB Kabupaten Lebongkonstan tahun 2004 – 2011 dapat dilihat pada Tabel  4. di bawah ini.
Tabel   4. Produk Domestikregional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lebong Tahun 2004 – 2011.
Tahun Produk Domestik Regional Bruto (Rp. juta ) Peningkatan Jumlah Persentase (%) 2004 381.893 - - 2005 402.784 20.891 5,47 2006 424.260 21.476 5,33 2007 445.941 21.681 5,11 2008 468.201 22.260 4,99 2009 490.137 21.936 4,69 2010 515.045 24.908 5,08 2011 544.474 29.429 5,71 Rata-rata 20.323 4,55
Sumber : BPS Kabupaten Lebong, 2012.
Dari Tabel  IV  dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Lebong atas dasar harga konstan tahun  2004  –  2011  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke  tahun.  Dimana  PDRB  Kabupaten Lebong pada tahun 2004 sebesar Rp. 381.893 juta berubah menjadi Rp. 402.784juta (naik Rp. 20.891 juta atau 5,47 %) pada tahun 2005. Tahun 2006, PDRB Kabupaten Lebong sebesar Rp. 424.260 juta (naik Rp. 21.476 juta atau 5,33 %). Tahun 2007, PDRB Kabupaten Lebong sebesar Rp.  445.941  juta  (naik  Rp.  21.681  juta  atau  5,11  %).  Tahun  2008,  PDRB  Kabupaten  Lebong sebesar  Rp.  468.201  juta  (naik  Rp.  22.260  juta  atau  4,99  %).  Tahun  2009,  PDRB  Kabupaten Lebong  sebesar  Rp.  490.137  juta  (naik  Rp.  21.936  juta  atau  4,69  %).  Tahun  2010,  PDRB Kabupaten  Lebong  sebesar  Rp.  515.045  juta  (naik  Rp.  24.908  juta  atau  5,08  %).Tahun  2011, PDRB  Kabupaten  Lebong  sebesar  Rp.  544.474  juta  (naik  Rp.  29.429  juta  atau  5,71 %).Sedangkan  rata-rata  peningkatan  PDRBKabupaten  Lebong  tahun  2004  –  2011 sebesar  Rp. 20.323 juta atau 4,55 % setiap tahunnya.

## Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebong
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  tolak  ukur  dalam  menilai  kebijakan pembangunan  yang  dilakukan  khususnya  di  bidang  ekonomi.  Untuk  melihat  pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi  Kabupaten Lebongtahun 2004 – 2011 dapat dilihat pada Tabel  5. berikut ini.

## Tabel   5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebong Tahun 2004 – 2011
Tahun Pertumbuhan Ekonomi ( % ) Perkembangan 2004 5,35 - 2005 5,47 0,12 2006 5,33 -0,14 2007 5,11 -0,22 2008 4,99 -0,12 2009 4,69 -0,30 2010 5,08 0,39 2011 5,71 0,63 Rata-rata 0,05
Sumber : BPS Kabupaten Lebong, 2012.
Dari Tabel 5. dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebongtahun 2004 –  2011cenderung  mengalami  penurunan  dari  tahun  ke  tahun.  Tahun  2004,  pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebong sebesar 5,35 % berubah menjadi 5,47 % (naik 0,12 %) pada tahun 2005. Tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebong sebesar 5,33 % (turun 0,14 %). Tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebong sebesar 5,11 % (turun 0,22 %). Tahun
2008, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebong sebesar 4,99 % (turun 0,12 %). Tahun 2009, pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Lebong  sebesar  4,69  %  (turun  0,30  %).  Tahun  2010, pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Lebong  sebesar  5,08  %  (naik  0,39  %).  Tahun  2011, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebong sebesar 5,71 % (naik 0,63 %). Sedangkan rata-rata peningkatan  pertumbuhan  ekonomiKabupaten  Lebong  tahun  2004  –  2011  sebesar  0,05  % setiap tahunnya.

## Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Lebong
Retribusi pasar adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa  pelataran,  los,  kios  yang  dikelola  Pemerintah  Daerah,  dan  khusus  disediakan  untuk pedagang.  Untuk  mengetahui  penerimaan  retribusi  pasar  di  Kabupaten  Lebong  tahun  2004  – 2011 dapat dilihat pada Tabel  6.  di bawah ini.
Tabel   6.  Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Lebong Tahun 2004 – 2011.
Tahun Penerimaan Retribusi Pasar       (rupiah ) Peningkatan Jumlah Persentase (%) 2004 13.251.000 - - 2005 14.674.000 1.423.000 10,74 2006 16.449.000 1.775.000 12,10 2007 15.947.000 -502.000 -3,05 2008 20.891.000 4.944.000 31,00 2009 29.531.000 8.640.000 41,36 2010 33.693.000 4.162.000 14,09 2011 36.615.000 2.922.000 8,67 Rata-rata 2.920.500 14,36
Sumber : DPPKAD Kabupaten Lebong, 2012.
Dari Tabel 6.  dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lebong tahun 2004  –  2011  cenderung  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Tahun  2004,  penerimaan retribusi  pasar  sebesar  Rp.  13.251.000  berubah  menjadi  Rp.  14.674.000  (bertambah  Rp. 1.423.000 atau 10,74 %) pada tahun 2005. Tahun 2006, penerimaan retribusi pasar sebesar Rp. 16.449.000 (bertambah Rp. 1.775.000 atau 12,10 %).Tahun 2007, penerimaan retribusi pasar sebesar Rp. 15.947.000 (berkurangRp. 502.000 atau 3,05 %).Tahun 2008, penerimaan retribusi pasar  sebesar  Rp.  20.891.000  (bertambah  Rp.  4.944.000  atau  31,00  %).Tahun  2009, penerimaan  retribusi  pasar  sebesarRp.  29.531.000  (bertambah  Rp.  8.640.000  atau  41,36 %).Tahun 2010, penerimaan retribusi pasar sebesar Rp. 33.693.000 (bertambah Rp. 4.162.000 atau 14,09 %).Tahun 2011, penerimaan retribusi pasar sebesar Rp. 36.615.000 (bertambah Rp. 2.922.000  atau  8,67  %).  Sedangkan  rata-rata  perkembangan  penerimaan  retribusi  pasar  di Kabupaten Lebong tahun 2004 – 2011 sebesar Rp. 2.920.500 atau 14,36 % setiap tahunnya.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  perhitungan  yang  dilakukan,  maka  dilakukan  pembahasan  sebagai berikut :

## 1. Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5.279 1.092 4.834 .010 Ln_pedagang_kios .983 .196 .018 5.015 .007 Ln_pedagang_los 1.015 .098 .982 10.357 .000 Ln_pertumbuhan_eko .603 .146 .060 4.130 .018 a. Dependent Variable: Ln_retribusi_pasar
Dari  perhitungan  yang  dilakukan  dengan  Program  SPSS,  diperoleh  persamaan  Regresi Linier Berganda sebagai berikut :
Ln Y    =  5,279+0,983Ln X 1 +1,015 Ln X 2 + 0,603 Ln X 3 Arti dari persamaan Regresi Linier Berganda tersebut adalah :
 Nilai  konstanta    =    5,279  mempunyai  arti  bahwa  jumlah  pedagang  kios  (X 1 ),  jumlah pedagang  los  (X 2 )  danpertumbuhan  ekonomi  (X 3 )  dianggap  tetap  ( cateris  paribus ),  maka penerimaan retribusi pasar (Y) akan naik sebesar 5,279.
 Koefisien  variabel  jumlah  pedagang  kios  (X 1 )  =    0,983  mempunyai  arti  apabila  jumlah pedagang  kios  (X 1 )  ditingkatkan  dalam  satu  satuan  maka  penerimaan  retribusi  pasar  (Y) akan naik sebesar 0,983 dengan asumsi variabel jumlah pedagang los (X 2 ) dan pertumbuhan ekonomi(X 3 ) tetap.
 Koefisien variabel jumlah pedagang los (X 2 ) = 1,015 mempunyai arti bahwa apabila jumlah pedagang los (X 2 ) ditingkatkan dalam satu satuan maka penerimaan retribusi pasar (Y) akan naik  sebesar  1,015  dengan  asumsi  variabel  jumlah  pedagang  kios(X 1 )  danpertumbuhan ekonomi (X 3 ) tetap.
 Koefisien  variabel  pertumbuhan  ekonomi  (X 3 )  =  0,603  mempunyai  arti  bahwa  apabila pertumbuhan  ekonomi  (X 3 )  ditingkatkan  dalam  satu  satuan  maka  penerimaan  retribusi pasar (Y) akan meningkat sebesar 0,603 dengan asumsi variabel jumlah pedagang kios (X 1 ) danjumlah pedagang los (X 2 ) tetap.

## 2. Koefisien Determinasi ( R 2 )

## Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .986 a .972 .950 .07579
a. Predictors: (Constant), Ln_pertumbuhan_eko, Ln_pedagang_kios, Ln_pedagang_los
Dari hasil perhitungan diperoleh Koefisien Determinasi ( R 2 ) =  0,972 hal ini berarti bahwa variabel jumlah pedagang kios (X 1 ), jumlah pedagang los (X 2 ) dan pertumbuhan ekonomi (X 3 ) memberikan sumbangan dalam mempengaruhi penerimaan retribusi pasar (Y) sebesar 97,20 % sedangkan  sisanya  sebesar  2,80  %  merupakan  sumbangan  variabel  lain  yang  tidak  diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan Koefisien Korelasi Linier Berganda (R) = 0,986 hal ini berarti terdapat korelasi yang kuat antara variabel jumlah pedagang kios (X 1 ), jumlah pedagang los (X 2 ) danpertumbuhan ekonomi (X 3 ) dengan penerimaan retribusi pasar (Y).

## 3. Pengujian Hipotesis
a. Uji F
ANOVA b Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 6.026 3 2.009 53.663 .000 a Residual 1.373 4 .343 Total 7.399 7
a. Predictors: (Constant), Ln_pertumbuhan_eko, Ln_pedagang_kios, Ln_pedagang_los b. Dependent Variable: Ln_retribusi_pasar
Untuk  uji  hipotesis  secara  bersama-sama  digunakan  alat  analisis  Uji  –  F  ,  dari  hasil perhitungan diperoleh nilai F hitung sebesar  53,663  sedangkan F tabel dengan  = 0,05 adalah sebesar  6,590    karena  nilai  F hitung >  F tabel (53,663>6,590)  maka  Ho  ditolak  artinya  ada pengaruh  dari  jumlah  pedagang  kios  (X 1 ),  jumlah  pedagang  los  (X 2 )  danpertumbuhan ekonomi (X 3 ) secara bersama-sama terhadap penerimaan retribusi pasar (Y).

## b. Uji – t
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 5.279 1.092 4.834 .010 Ln_pedagang_kios .983 .196 .018 5.015 .007 Ln_pedagang_los 1.015 .098 .982 10.357 .000 Ln_pertumbuhan_eko .603 .146 .060 4.130 .018 a. Dependent Variable: Ln_retribusi_pasar
Untuk  uji  hipotesis secara  parsial/individu  digunakan  alat  analisis Uji  –  t  , dari  hasil perhitungan diperoleh :
 Nilai t hitung untuk variabel jumlah pedagang kios (X 1 ) adalah sebesar 5,015 sedangkan t tabel dengan  =  0,05/2  adalah  sebesar  2,306  karena  nilai  t hitung >t tabel (5,015>  2,306) maka  Ho  ditolak,  artinya  variabel  jumlah  pedagang  kios(X 1 )  mempunyai  pengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar (Y).
 Nilai t hitung untuk variabel jumlah pedagang los (X 2 ) adalah sebesar 10,357 sedangkan t tabel dengan  = 0,05/2  adalah sebesar 2,306  karena nilai t hitung >t tabel (10,357>2,306) maka  Ho  ditolak,  artinya  variabel  jumlah  pedagang  los(X 2 )  mempunyai  pengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar (Y).
 Nilai t hitung untuk variabel pertumbuhan ekonomi (X 3 ) adalah sebesar 4,130 sedangkan t tabel dengan  =  0,05/2  adalah  sebesar  2,306    karena  nilai  t hitung >t tabel (4,130>  2,306) maka  Ho  ditolak,  artinya  variabel  pertumbuhan  ekonomi  (X 3 )  mempunyai  pengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar (Y).

## Kesimpulan
1.   Faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lebong tahun 2004 – 2011  adalah  jumlah  pedagang  kios,  jumlah  pedagang  los  dan  pertumbuhan  ekonomi,  di mana  jumlah  pedagang  los  mempunyai  pengaruh  yang  lebih  kuat  dalam  mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lebong dibandingkan dengan pedagang kios dan pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tingkat  signifikan  jumlah  pedagang  los sebesar  0,000  lebih  besar  dibandingkan  tingkat  signifikan  jumlah  pedagang  kios  sebesar 0,007 dan tingkat signifikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0, 018.
2.    Dari perhitungan diperoleh persamaan Regresi Linier Berganda sebagai berikut :
Ln Y    =  5,279+0,983Ln X 1 +1,015 Ln X 2 + 0,603 Ln X 3 Nilai konstanta  =  5,279 artinyaapabilajumlah pedagang kios (X 1 ), jumlah pedagang los (X 2 ) danpertumbuhan  ekonomi  (X 3 )  dianggap  tetap  ( cateris  paribus ),  maka  penerimaan retribusi pasar (Y) akan naik sebesar 5,279.Koefisien variabel jumlah pedagang kios (X 1 ) = 0,983  artinya  apabila  jumlah  pedagang  kios  (X 1 )  ditingkatkan  dalam  satu  satuan  maka penerimaan  retribusi  pasar  (Y)  akan  naik  sebesar  0,983.Koefisien  variabel  jumlah pedagang  los  (X 2 )  =  1,015  artinya    apabila  jumlah  pedagang  los  (X 2 )  ditingkatkan  dalam satu  satuan  maka  penerimaan  retribusi  pasar  (Y)  akan  naik  sebesar  1,015.Koefisien variabel  pertumbuhan  ekonomi  (X 3 )  =  0,603  artinya  apabila  pertumbuhan  ekonomi  (X 3 ) ditingkatkan  dalam  satu  satuan  maka  penerimaan  retribusi  pasar  (Y)  akan  meningkat sebesar 0,603.
3.   Koefisien Korelasi Linier Berganda (R) = 0,986 artinya terdapat korelasi yang kuat antara variabel  jumlah  pedagang  kios  (X 1 ),  jumlah  pedagang  los  (X 2 )  danpertumbuhan  ekonomi (X 3 ) dengan penerimaan retribusi pasar (Y). 3.      Koefisien  Determinasi  (  R 2 )  =    0,972artinya  variabel  jumlah  pedagang  kios  (X 1 ),  jumlah pedagang  los  (X 2 )  dan  pertumbuhan  ekonomi  (X 3 )  memberikan  sumbangan  dalam mempengaruhi penerimaan retribusi pasar (Y) sebesar 97,20 % sedangkan sisanya sebesar 2,80 % merupakan sumbangan variabel lain.
4.   Nilai F hitung sebesar  53,663> nilai F tabel sebesar 6,590  maka Ho ditolak artinya ada pengaruh dari jumlah  pedagang kios (X 1 ), jumlah  pedagang los (X 2 ) danpertumbuhan ekonomi (X 3 ) secara bersama-sama terhadap penerimaan retribusi pasar (Y).
5.  Nilai t hitung untuk variabel jumlah pedagang kios (X 1 ) adalah 5,015 ; untuk variabel jumlah pedagang  los  (X 2 )  adalah  10,357dan  untuk  variabel  pertumbuhan  ekonomi  (X 3 )  adalah 4,130sedangkan t tabel adalah 2,306 karena nilai t hitung > t tabel (5,015 > 2,306 ; 10,357 > 2,306 dan 4,130 > 2,306) artinya variabel jumlah pedagang kios (X 1 ) ; jumlah pedagang los (X 2 ) dan  pertumbuhan  ekonomi  (X 3 )  secara  parsial/individu  mempunyai  pengaruh  terhadap penerimaan retribusi pasar (Y).

## Saran
1. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lebong  melalui  Dinas  Koperasi,  UKM  dan  Perindag; khususnya melalui UPTD Pasar agar dapat lebih mengoptimalkan lagi penarikan retribusi pasar terhadap pedagang kios dan pedagang los.
2. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lebong  agar  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi pasar, melalui penataan yang lebih baik agar kegiatan perekonomian di dalam pasar lebih meningkat sehingga akan menarik pedagang untuk membuka usaha dalam kios atau los di area pasar.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Jakarta.
-------, 2004. UU Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah. Jakarta.
-------, 2009. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta.
Firdausa,  Rosetyadi,  Artistyan.  2012. Pengaruh  Modal  Awal,  Lama  Usaha  dan  Jam  Kerja Terhadap  Pendapatan  Pedagang  Kios  di  Pasar  Bintono  Demak. Skripsi.  Universitas Diponegoro.
Fuad, M, dkk. 2006. Pengantar Bisnis . Jakarta. Gramedia.
Jhingan, M.L. 2010. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta. Raja Grafindo.
Kaho, Riwu, Josep. 1998. Prospek Otonomi Daerah di Indonesia . Jakarta. Raja Grafindo.
Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta. Andi.
Oktima, Nurul. 2012. Kamus Ekonomi . Surakarta. Aksara Sinergi Media.
Prakoso,Bambang,Kesit.2005. PajakdanRetribusiDaerah .Yogyakarta.UIIPress.
Putranto. 2007. Retribusi Pelayanan Pasar Banget Ayu dan Peterongan Kota Semarang . Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
Putra, Windhu. 2008. Ekonomi Industri. Bandung. Alfabeta.
Raga,  Wisnu, Arjanggi. 2011. Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar  di Kabupaten Demak Tahun 2006 – 2009 . Skripsi. Universitas Diponegoro.
Riduwan dan Sunarto. 2010. Pengantar Statistika : Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis . Bandung. Alfabeta.
Sekaran, Uma. 2005. Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta. Salemba Empat
Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan. 2006. Metode Penelitian Survey . Yogyakarta. LP3ES
Soeharso dan Retnoningsih, Ana. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Semarang. Widya Karya Sujarweni,  Wiratna,  V  dan  Endrayanto,  Poly.  2012. Statistika  Untuk  Penelitian .  Yogyakarta. Graha Ilmu.
Sukirno,  Sadono.  2010. Ekonomi  Pembangunan;  Proses,  Masalah  Dan  DasarKebijaksanaan. Jakarta. LPFE-UI.