PENGUKURAN KEMISKINAN DENGAN PENDEKATAN WATER
POVERTY INDEX:

## STUDI KASUS KOTA SALATIGA
A. Ign. Kristijanto Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga gus_ign111@yahoo.co.id
Intiyas Utami Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Teguh Wahyono Fakultas Teknologi Informatika Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga
Harry Jocom Program Studi Doktor Studi Pembangunan, Fakultas Pascasarjana Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

## Abstract
This  article  aims  to  measure  poverty  based  on  the  perspective  of  water resource using the mix of qualitative and quantitative methods. The study was  conducted  in  Salatiga  which  is  rich  of  water  resources  potential. Although  it  has  a  highwater  potential,  distribution  of  raw  water  by  the PDAM could only cover 40% households, while other households rely on springs in order to meet the needs of raw water. The water springs spreads in nearly 64 spots in Salatiga, however, they reduced to only 36 spots due to  many  factors.  Some  springs  which  contributes  to  large  water  flow  are usually located in a settlement with limited access to good sanitation. Our study however, shows that the Water Poverty Index of  Salatiga was 0.84 or  84%  which  indicates  a  good  level  of  welfare  and  human  resource quality of the people. This is also in alignment to the Human Development Index which was found to 77.13. Finally, the prosperity of the community
KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXV No. 1, 2016: 27-53
and  the  human  resource  could  be  increased  when  the  policy  on  water resource and environmental management is consistently implemented.
Keyword : kemiskinan, sanitasi, sumber daya air, water poverty

## Pendahuluan
Agenda untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kehidupan telah  disepakati  oleh  para  pemimpin dunia  dalam Millenium  Summit  2010. Komitmen  internasional  yang  dibuat  di  Perserikatan  Bangsa  Bangsa kemudian  diangkat  menjadi  program Millenium  Development  Goals (MDGs),  dengan  8  target  program  yang  dimulai  dari  tahun  1990  sebagai patokan  dan  pencapaian  target  tahun  2015.  Pencapaian  MDGs  tahun  2010 (UN,  2013a,  2013b)  di  negara  berkembang  menunjukkan  bahwa  proporsi orang yang hidup dengan kurang dari $ 1,25 per hari menurun dari 47 persen pada  tahun  1990  menjadi  22  persen  pada  tahun  2010,  sayangnya,  masih terdapat  700  juta  orang  yang  hidup  dalam  kemiskinan  ekstrim.  Selain  itu, proporsi  penduduk  kekurangan  gizi  di  seluruh  dunia  menurun  dari  23,2 persen  pada  tahun  1990-1992  menjadi  14,9  persen  pada  tahun  2010-2012, meskipun  masih  menyisakan  870  juta  orang  yang  kelaparan  (UN,  2013 a , 2013 b ). Dokumen Human Development Report tahun 2013 yang diterbitkan oleh  UNDP  menggambarkan  bahwa  20,8%  orang  Indonesia  hidup  dalam multidimensional  poverty  (UNDP,  2013 b ).  Ironisnya,  anggaran  untuk program  pengentasan  kemiskinan  dari  APBN  yang  dialokasikan  bagi  tujuh kementerian  dan  lembaga  negara  lainnya  dari  tahun  2009-2014  semakin meningkat hingga Rp.134,5 T (Depkeu, 2014).
Berbagai  isu  mengenai  kemiskinan  telah  dipelajari  dan  diteliti, namun  sangat  sedikit  yang  menghubungkan  secara  eksplisit  antara  air  dan kemiskinan  (Sullivan,  2002).  Salah  satu  faktor  terjadinya  kemiskinan  air adalah persoalan urbanisasi, di mana masyarakat desa pindah ke kota dengan asumsi perkotaan menjanjikan kehidupan ekonomi yang meningkat. Namun dengan  urbanisasi  maka  daya  dukung  perkotaan  tidak  memadai,  sehingga tidak  semua  masyarakat  mendapatkan  akses  air  bersih  dan  sanitasi  yang layak (Rogers et al., 2008). Pelbagai hasil kajian penurunan sumber daya air di tingkat global dikombinasikan dengan wacana peran air dalam memerangi kemiskinan  telah  menempatkan  isu  air  menjadi  agenda  utama  di  berbagai negara dan dunia internasional, karena air memiliki peran vital dalam segala aspek kehidupan manusia (Molle & Mollinga, 2003). Selain itu agenda utama dunia internasional difokuskan bagaimana menjaga eksistensi,
keberlangsungan,  dan  distribusi  air  bersih  bagi  umat  manusia  (Garriga  & Foguet, 2010).
Menurut  Davis  and  Cornwell  (1998)  keberlanjutan  sumber  daya  air di  dunia  termasuk  Indonesia  saat  ini  sedang  menghadapi  3  (tiga)  tantangan berat,  yaitu:  1)  Kebutuhan  yang  terus  meningkat;  2).  Distribusi  air  tawar yang  tidak  merata,  dan;  3)  Pencemaran  air  yang  semakin  meningkat.  GIZ (2012)  dalam  seminar  tentang  Sumber  Daya  Air  dan  Dampak  Perubahan Iklim  menyampaikan  hasil  kajiannya  yaitu  bahwa  di  Indonesia  ada ketimpangan  antara  penyediaan  dan  kebutuhan  air  di  tujuh  pulau  besar. Proyeksi  penyediaan  air  di  pulau  Jawa-Bali  tahun  2009  sebesar  -69,281.27 juta m 3 /tahun. Tahun 2015 ada dua pulau yang akan mengalami kelangkaan air  yaitu,  Jawa-Bali  (-118,374.36  juta  m 3 /tahun)  dan  Nusa  Tenggara  (- 17,488.89  juta  m 3 /tahun).  Pada  tahun  2030  kelangkaan  akan  dialami  dua pulau  yaitu  Sumatera  (-67,101.34  juta  m 3 /tahun)  dan  Sulawesi  (-21,021.99 juta  m 3 /tahun),  sedangkan  Jawa-Bali  mengalami  kelangkaan  air  sebesar  (- 454,000.33  juta  m 3 /tahun)  dan  Nusa  Tenggara  sebesar  -21,021.99  juta m 3 /tahun.  Salah  satu  faktor  penyebab  kelangkaan  air  adalah  naiknya  angka pertumbuhan  penduduk  dan  urbanisasi  dari  tahun  ke  tahun  yang diproyeksikan dari 55,96% pada tahun 2010 menjadi 65,05% di tahun 2025 (URDI, 2013).
Berdasarkan  dinamika  pengukuran  kemiskinan  dengan  pendekatan water  poverty,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  menerapkan  pengukuran tersebut sesuai dengan konteks empirik persoalan yang berkembang di Kota Salatiga. Pada tingkat lokal, khususnya di Kota Salatiga, isu sumber daya air menjadi  fokus  utama  pada  lima  sampai  tujuh  tahun  terakhir  ini.  Hasil penelitian  awal  penulis  terkait  Tata  Kelola  Sumber  Daya  Air  di  Salatiga menunjukkan  adanya  beberapa  masalah  distribusi  air  bersih  yang  tidak merata, tidak tersedianya akses air bersih di beberapa wilayah, pencemaran air tanah, dan masih adanya masyarakat miskin (Jocom, 2005). Kota Salatiga dipilih karena adanya paradoks antara ditemukannya 64 sumber mata air dan cadangan air tanah sebesar 102,4 m 3 dengan pemakaian hanya sebesar 2,2 m 3 , namun di sisi lain masih ada masyarakat miskin. Pada tahun 2009, distribusi air  bersih  oleh  PDAM  baru  mencakup  40%  dari  total  rumah  tangga, sedangkan  60%  rumah  tangga  lainnya  mengandalkan  mata  air  yang  tidak terjamin  untuk  dikonsumsi.  Distribusi  air  bersih  PDAM  di  waktu-waktu tertentu  sering  tidak  lancar  karena  banyak  faktor,  bahkan  wilayah  tertentu mendapatkan  air  pada  jam  tertentu  saja.  Persoalan  lain  adalah  terjadinya pencemaran oleh air lindi yang telah mencemari sumur warga dengan radius
>5 km dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah kota Salatiga. Air lindi tersebut  mengandung  bahan  berbahaya  berupa  logam  berat  yang berimplikasi  pada  penyakit  kanker,  bahkan  kematian.  Berangkat  dari  latar belakang  masalah  tersebut  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengukur  dan menjelaskan  tingkat  kemiskinan  air  masyarakat  Kota  Salatiga  dengan menggunakan pendekatan water poverty index (WPI).

## Tinjauan Pustaka
Air dan Kemiskinan
Selama ini indikator kemiskinan hanya didasarkan pada satu variabel yaitu pendapatan (atau konsumsi), dan bahwa mereka yang berada di bawah garis  kemiskinan  termasuk  dalam  kategori  miskin  (Bennett  &  Mitra,  2013). Sesungguhnya,  kemiskinan  diukur  bukan  hanya  dari  tingkat  pendapatan, melainkan dilihat sebagai rendahnya kemampuan dasar manusia (Sen, 1999). Lebih lanjut, Sen (1999) melihat rendahnya kemampuan seseorang pada dua dimensi  yaitu  pendidikan  dasar  dan  kesehatan.  Semakin  terpenuhi  dan meningkatnya  pendidikan  dasar  dan  kesehatan  seseorang  akan  dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut, sehingga mampu pula meningkatkan  pendapatan  ekonomi.  Sen  (1999)  mencontohkan  bagaimana negara-negara  seperti  Jepang,  Korea  Selatan,  Taiwan,  Hong  Kong,  dan Singapura  mendorong  produktivitas  ekonomi  dengan  memfasilitasi  dan memenuhi  kebutuhan  sosial  warga  negara  dengan  meningkatkan  jumlah melek  huruf,  berhitung,  dan  pendidikan  dasar;  layanan  kesehatan  yang prima;  reformasi  agraria;  dan  lainnya.  Pendekatan  kemampuan  Sen merupakan kerangka konseptual untuk mengukur kesejahteraan.
Berdasarkan kerangka konseptual Sen (1999) tersebut di atas, Alkire & Foster (2007, 2011) mengembangkan konsep pengukuran kemiskinan yang dinamakan Multidimensional  Poverty.  Dimensi  kemiskinan  multi- dimensional terdiri dari tiga yaitu: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, dengan sepuluh indikator (Alkire & Foster, 2008, 2011). Lebih lanjut Alkire &  Foster  (2011)  menyampaikan  bahwa, Multidimensional  Poverty  Index (MPI)  tidak  hanya  fokus  mengukur  pendapatan  untuk  menggambarkan kemiskinan  yang  mendalam,  karena  orang  miskin  menghadapi  banyak persoalan lain terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.
Meskipun  berbagai  isu  terkait  kemiskinan  telah  dipelajari  dan diteliti,  namun  hanya  sedikit  yang  menghubungkan  secara  eksplisit  antara
air dan kemiskinan (Sullivan, 2002). Urbanisasi merupakan salah satu faktor pemicunya,  tetapi  sayangnya  daya  dukung  perkotaan  tidak  mampu menopangnya,  sehingga  tidak  semua  masyarakat  mendapatkan  akses  ke  air bersih  dan  sanitasi  yang  layak  (Rogers,  Jalal,  &  Boyd,  2008).  Hasil-hasil penelitian  mengenai  penurunan  sumber  daya  air  di  tingkat  global  dalam kombinasi  dengan  wacana  peran  air  dalam  memerangi  kemiskinan  telah menempatkan  isu  air  menjadi  agenda  utama  di  negara-negara  dan  dunia internasional, karena air memiliki peran vital dalam segala aspek kehidupan manusia  (Molle  &  Mollinga,  2003).  Selain  itu  agenda  utama  dunia internasional difokuskan pada bagaimana menjaga eksistensi, keberlangsungan,  dan  distribusi  air  bersih  bagi  umat  manusia  (Garriga  & Foguet, 2010).
Air  dan  kemiskinan  saling  berkaitan;  selain  keperluan  domestik, pertanian  merupakan  sektor  pengguna  air  terbesar  (Lawrence,  Meigh,  & Sullivan,  2003;  Shiklomanov,  1998;  Sullivan,  2002;  UNESCO  &  Earthscan, 2009; UNESCO & WWAP, 2003, 2006; UNESCO, 2012) dengan demikian air memiliki  peran  vital  dalam  penentuan  hasil  pertanian.  Sebagian  besar masyarakat pedesaan di negara berkembang seperti India dan Afrika adalah masyarakat  agraris  yang  berstatus  sebagai  buruh  tani,  sementara  lahan pertanian  hanya  dikuasai/dimiliki  oleh  beberapa  orang  kaya.  Permasalahan yang  para  petani  adalah  tiadanya  akses  terhadap  sumber  daya  air  untuk pertanian. Guna mendapatkan air untuk kebutuhan domestik, mereka harus menempuh  jarak  yang  jauh,  dan  tidak  memiliki  uang  jika  harus  membeli, sedangkan  sumber  air  terdekat  kadang  sudah  tercemar  (UNDP,  2006; UNESCO  &  Earthscan,  2009;  UNESCO  &  WWAP,  2006).  Air  dan  sanitasi yang  buruk  secara  langsung  mempengaruhi  pembangunan  ekonomi  karena berimplikasi  pada  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  kesehatan,  pengolahan  air bersih,  meningkatnya  biaya  produksi  pertanian  dan  industri  karena rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  biaya  lainnya  (UNDP,  2006; UNESCO,  2012).  Berdasarkan  berbagai  permasalahan  di  atas,  tidak  adanya jaminan  akses  air  bersih  dan  pertanian  justru  menempatkan  masyarakat miskin semakin miskin tanpa mendapatkan jaminan kesejahteraan.

## Water Poverty Index (WPI)
Setelah tahun 2002, metode WPI digunakan dan dikembangkan oleh banyak peneliti. Pengukuran WPI di tingkat internasional dilakukan dengan membandingkan  WPI  berbagai  negara  (Lawrence  et  al.,  2003),  selanjutnya WPI  diaplikasikan  pada  tingkat  komunitas  (Sullivan  et  al.,  2003).  Hasil
aplikasi  di  tingkat  komunitas  kemudian  dikembangkan  pada  skala  yang berbeda (Sullivan et al., 2006). Pengembangan metode perhitungan WPI juga dilakukan  di  tingkat  lokal  (Garriga  &  Foguet,  2010),  penyederhanaan  WPI (Cho, Ogwang,  & Opio,  2010),  revisi  WPI untuk  mengukur  kemiskinan air (Garriga & Foguet, 2011), pengukuran ketahanan air di sungai Shiyang Cina (Zhang,  Duan,  Tan,  &  Chen,  2012),  aplikasi  WPI  di  Texas  (Korc  &  Ford, 2013),  pengukuran  kemiskinan  air  di  tingkat  lokal  di  Tunisia  (Jemmali  & Matoussi,  2013),  dan  pengembangan  indikator  kemiskinan  air  terkait konseptual dan isu kebijakan (Molle & Mollinga, 2003).
Lawrence et  al  (2002)  dalam  publikasinya  yang  membandingkan WPI pada 140 negara menjelaskan bahwa desain WPI yang dibangun dapat mengekspresikan pengukuran secara interdisipliner dampak dari kelangkaan air  terhadap  populasi  manusia.  Dengan  ranking  WPI  dari  negara-negara, negara tersebut akan dapat menghitung faktor fisik dan sosial-ekonomi yang terkait dengan kelangkaan air. Hasilnya, pemerintah mampu mengelola dan memonitor  faktor  ketersediaan  sumber  daya  dan  sosial-ekonomi  yang berdampak terhadap akses dan pemanfaatan sumber daya tersebut.
Indeks  WPI  merupakan  alat  untuk  mengukur  daya  dukung  air  di tingkat  rumah  tangga  dan  komunitas,  yang  didesain  untuk  membantu pengambil  keputusan  pada  tingkat  nasional,  masyarakat  dan  pemerintahan pusat, juga bagi lembaga donor internasional untuk menentukan kebutuhan prioritas guna intervensi pada sektor air (Sullivan et al., 2003).  Pada tahun 2003,  Sullivan et  al  (2003)  menerapkan  metodologi  WPI  di  beberapa  pilot project di negara Afrika Selatan, Tanzania, dan Sri Langka dengan kombinasi indeks ke dalam sejumlah kelompok data secara langsung dan tidak langsung yang  relevan  dengan  daya  dukung  air.  Sub  komponen  dari  indeks  tersebut mengukur:  akses  terhadap  air;  jumlah  air,  kualitas  dan  tipe  berbeda; penggunaan  air  (domestik,  pangan,  produksi);  kapasitas  untuk  pengelolaan air;  dan  aspek  lingkungan.  Sullivan, et  al  (2003)  dalam  publikasinya  ini, menyampaikan  bahwa  WPI  merupakan  alat  yang  dapat  memenuhi kebutuhan  secara  mudah,  terbuka,  dan  transparan,  selain  dapat  membantu dalam  proses  pengambilan  kebijakan,  pada  saat  yang  sama  menguatkan masyarakat  miskin  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  menentukan  target intervensi pada sektor air dan alokasi anggaran pembangunan secara umum.
Selanjutnya  Sullivan  &  Meigh  (2006)  dalam  publikasinya menjelaskan penerapan WPI pada skala yang berbeda. WPI merupakan alat yang  didesain  untuk  digunakan  di  tingkat  komunitas  dalam  rangka
melakukan  penjajakan  sumber  daya  air  secara  menyeluruh  dan  mendasar. WPI  mampu  menghasilkan  data  dasar  hasil  dari  tingkat  rumah  tangga, wilayah  dan  kabupaten/kota  dan  data  dari  tingkat  nasional.  Setiap  skala relevan dengan tata kelola sumber daya air. Ada beberapa tambahan seperti aliran air hujan dan fungsi penting ekologi di sumber wilayah (semisal hutan, padang rumput, lahan basah, dll) yang hilang dari WPI dan akan dimasukkan menjadi bagian WPI pada revisi mendatang.
Pengembangan metode perhitungan WPI dan implementasinya pada tingkat  lokal  dilakukan  oleh  Garriga  &  Foguet  (2010)  yang  berlokasi  di wilayah  Turkana  Kenya  sebagai  studi  kasus.  Ditemukan  bahwa  indeks  ini sangat relevan dalam pengambilan kebijakan sebagai alat dalam pengelolaan air  yang  efektif,  terutama  dalam  alokasi  sumber  daya  dan  prioritas  proses. Ada  dua  konsep  yang  lemah  dalam  indeks  ini:  (1)  tidak  tersedianya  teknik untuk  mengkombinasikan  data  dan  (2)  buruknya  kualitas  statistik  yang dihasilkan.  Pada  akhirnya  beberapa  indikator  dalam  WPI  dikombinasikan ulang dengan menyeleksi indikator terpilih, menggunakan fungsi utuh yang sederhana  dan  analisis  multivariat.  Pendekatan  ini  didesain  sebagai  sebuah aplikasi yang dapat diterapkan terhadap semua pendekatan di tingkat local.
Hal  yang  sama  dilakukan  juga  oleh  Jemmali  &  Matoussi  (2013)  di Tunisia,  dengan  mengkombinasikan  pengukuran  ketersediaan  air  dan kapasitas  sosial-ekonomi  untuk  memberikan  pemahaman  baru  di  lapangan terkait tata kelola sumber daya air dan pengentasan kemiskinan. Pendekatan ini  membawa  peneliti  pada  indeks  multidimensional  kelangkaan  air  yang berkontribusi  terhadap  definisi  WPI.  Metodologi  yang  digunakan  adalah dengan menghitung indeks secara keseluruhan menurut rata-rata bobot yang sama  dari  lima  komponen  (sumber  daya,  kapasitas,  akses,  penggunaan  dan lingkungan).
Penelitian  lainnya  yang  telah  dilakukan  oleh  Korc  &  Ford  (2013) dengan mengaplikasikan WPI di masyarakat di perbatasan Texas Barat, serta Zhang et al (2012) di sepanjang Sungai Shiyang di Cina. Korc & Ford (2013) menyimpulkan  bahwa  WPI  sebagai  alat  analisis  efektif  mampu mengintegrasikan  informasi  fisik,  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan  dan menentukan  prioritas  terkait  dengan  kondisi  air  di  negara  maju  dengan water  poor  communities.  Hasil  penelitian  tersebut  menekankan  perlunya klasifikasi  kebutuhan  air  terhadap  masyarakat  di  perbatasan  menggunakan alat penjajakan yang sederhana namun komprehensif yang mengintegrasikan berbagai  faktor  dan  tidak  didasarkan  pada  infrastruktur.  Ketersediaan
informasi  tersebut  dapat  digunakan  oleh  pengambil  kebijakan  untuk menyediakan pendampingan terhadap masyarakat dengan kebutuhan utama di  perbatasan  Texas.  Sedangkan  hasil  penelitian  Zhang et  al  (2012),  sungai Shiyang adalah salah satu sungai besar di Cina dengan tingkat eksploitasi dan penggunaanya sangat tinggi dan seringkali terjadi kelangkaan air. Penelitian difokuskan di dua daerah yaitu Miqin dan Jingchang. Hasil pengukuran WPI di daerah Minqin sebesar 26,3 dan di Jingchang sebesar 66,9.
Dari  sini  nampak  bahwa  WPI  telah  diterima  banyak  pihak  sebagai alat  untuk  mengukur  kemiskinan  yang  lebih  komprehensif.  Sebagai  sebuah alat,  WPI  terbuka  terhadap  penambahan  atau  pengurangan  komponen analisis disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Telah disampaikan pada  bagian  sebelumnya  bahwa  pertumbuhan  penduduk  mendorong peningkatan konsumsi yang kemudian berimplikasi pada eksploitasi sumber daya  alam,  peningkatan  konsumsi  energi  dan  meningkatnya  permintaan terhadap air, dan status ketersediaan sumber daya air. Persoalan sumber daya air inilah yang mendasari konsep water poverty.

## Metode Penelitian
Penelitian  dilakukan  di  seluruh  empat  kecamatan  di  Kota  Salatiga yang dimulai pada bulan Februari-Juli 2015. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah mix  method  (kualitatif  dan  kuantitatif)  sesuai  dengan indikator  capaian.  Pengukuran  dan  analisis  kuantitatif  dilakukan  dengan menggunakan Water Poverty Index (Sullivan, 2002; Lawrence et al., 2003)
Sullivan (2002) menerangkan struktur dari WPI terdiri dari 5 indeks yang  masing-masing  indeks  di  jabarkan  dalam  sub  komponen  (Tabel  1). Sedangkan tiga komponen WPI dirumuskan sebagai berikut (Sullivan, 2002):
IA  menunjukkan  ketersediaan  air  (%);  IS  menunjukkan  populasi  dengan akses  terhadap  air  bersih dan  sanitasi  (%);  and  IT adalah indeks waktu dan upaya yang diperlukan untuk mengambil air untuk kebutuhan domestic. Bila dan semua variabel diekspresikan pada skala dari 0 sampai 100, WPI1 berada dari rentang 0 sampai 100.
Lawrence et al. (2002) meluncurkan lima komponen WPI:
Di  mana  Sumber  Daya  ( Resources),  Akses  (Access),  Kapasitas
( Capacity), Pemanfaatan ( Use), dan Lingkungan ( Environment) menunjukkan  indeks Resources,Access,  Capacity,  Use,  dan  Environment, masing-masing; dan
. Indeks mengekspresikan skala dari 0 sampai 100 dan bobot jumlah menjadi kesatuan, skala WPI2 dari 0 sampai 100.
Tabel 1. Struktur WPI dan Sub Indeks WP sub-indexes Sub-component and data used Resources Internal fresh water flows External inflows Population Access % population with access to clean water % population with access to sanitation % population with access to irrigation adjusted by capita water resources Capacity Logarithm of GDP per capita (PPP) Under-five mortality rates Education enrolment rates Use Domestic water use per capita Industrial water use per capita Agriculture water use per capita Environment Indexes of Water quality Water stress (pollution) Regulation and management capacity Informational capacity Biodiversity based on threatened species
Sumber: Sullivan (2002)
Tabel 1 merangkum karakteristik yang menonjol dari masing-masing dari  lima  sub–indeks  yang  merupakan  WPI 2 .  Sumber  daya  menangkap ketersediaan  fisik  air  permukaan  dan  air  tanah  yang  dapat  digunakan  oleh masyarakat; Akses mencerminkan kemudahan akses ke air untuk digunakan manusia,  termasuk  minum,  memasak,  dan  penggunaan  pertanian  dan  non– pertanian;  Kapasitas  mengungkapkan  kemampuan  warga  untuk  membeli dan/atau  mengelola  air;  Pemanfaatan  mencerminkan  cara  air  digunakan untuk  pertanian  dan  non–pertanian;  dan  Lingkungan  mengukur  tingkat kualitas air serta tingkat peraturan lingkungan dan pengelolaan air.
Indeks  kemiskinan  air  (IKA)  atau Water  Poverty  Index  (WPI) memiliki  struktur  mirip  dengan  Indeks  Pembangunan  Manusia.  Lima komponen utama digabungkan menggunakan persamaan umum berikut:
(1)
WPI  adalah  nilai  indeks  kemiskinan  air  untuk  lokasi  tertentu, Xi  mengacu komponen i  struktur  WPI  untuk  lokasi  itu,  dan  w i adalah  bobot  yang diterapkan  untuk  komponen.  Setiap  komponen  terdiri  dari  sejumlah  sub komponen, dan ini pertama digabungkan dengan menggunakan teknik yang sama  untuk  mendapatkan  komponen.  Untuk  komponen-komponen  yang tercantum di atas, persamaan (1) dapat ditulis kembali sebagai:
(2)
yang  merupakan  rata-rata  tertimbang  dari  lima  komponen  Resources  (R), Access  (A),  Kapasitas  (C),  penggunaan  (U),  dan  Lingkungan  (E).  Setiap komponen  pertama  standar  sehingga  jatuh  dalam  kisaran  0  hingga  100; sehingga  nilai  WPI  yang  dihasilkan  juga  antara  0  dan  100.  Nilai  tertinggi, 100, diambil menjadi situasi terbaik (atau tingkat terendah kemiskinan air), sedangkan 0 adalah yang terburuk. Sejumlah cara lain menggabungkan data untuk membuat WPI dianggap, tetapi pendekatan ini dinilai untuk mencapai hasil  sementara  tetap  mempertahankan  nilai-nilai  kesederhanaan  dan keterusterangan (Sullivan, 2002).
Pengukuran WPI/IKA yang berlokasi di Kota Salatiga menggunakan variabel terpilih yang telah dikembangkan oleh Fenwick (2010) disesuaikan dengan  konteks  lokal.  Berikut  WPI  komponen  dan  sub  komponen  atau variabel terpilih tersebut;

## 192
collection per household and other signiﬁc- ant factors. Access also includes  water for irrigating  crops  or industrial  uses.

## • Capacity

## Effectiveness of people’s ability to manage
water.  Capacity  is  interpreted  in  the  sense of  income  to  allow  purchase  of  improved water, and education and health, which in- teract with income and indicate a capacity to lobby  for and manage a water supply.
• Use Different uses of water, including domestic, agricultural  and industrial.
• Environment Evaluation  of  the  environmental  integrity related  to  water  and  of  ecosystem  goods and  services  from  aquatic  habitats  in  the area.
These  ﬁve  components  represent  the  broad  themes  that need  to  be  included  in  the  WPI.  While  the  components themselves  are  not  amenable  to  measurement,  each  is made up of a number  of subcomponents,  or variables,  that can be directly measured or evaluated in a variety of ways.
The  actual  subcomponents  used  in  our  pilot  studies  and the  ways  in  which  they  were  evaluated  are  described  in more detail  below.  First, a number  of other  issues  relating to  indices,  poverty  and  the  development  of  the  WPI  are discussed.

## 3. Background  to indices
Indices  are  widely  used  by  policy  makers  as  a  tool  for the  evaluation  of  achievement  on  complex  issues.  Their overriding  advantages  are that they  encapsulate  more  than one  measure  of  progress  in  a  single  number,  and  allow quantitative  and  qualitative  elements  to  be  combined.
Thus,  aspects  can  be  shown  that  would  not  otherwise be measurable.
Some of the elements  that we are most interested  in are often  things  that  are  not  directly  measurable,  but  this  can be overcome by using proxy variables. The resulting single index  value  provides  a  measure  that  is uncomplicated  and can clearly  set the performance  of one  country  or location against that of others, as well as evaluate performance over time. However imperfect a particular index, especially one which reduces a measure of development to a single number, the  purpose  is  political  rather  than  statistical.  As  Streeten (1994:235) argues, “. . . such indices are useful in focusing attention and simplifying the problem. They have consider- able  political  appeal.  They  have  a  stronger  impact  on  the mind  and  draw  public  attention  more  powerfully  than  a long  list  of  many  indicators,  combined  with  a  qualitative discussion.  They are eye-catching.”
The  WPI  has  these  broad  characteristics,  with  the  dis- tinctive  difference  that  most  indices,  such  as  the  human development index (HDI), are generally applied only nation- wide, while the WPI focuses  on much more local scales.

## 4. Structure of the WPI
The  water  poverty  index  has  a  similar  structure  to  that  of the HDI. The ﬁve key components are combined using the following  general  expression:
WPI w X w i i i N i i N = = = å å 1 1 (1)
where WPI is  the  water  poverty  index  value  for  a  part- icular  location, X i refers  to component i of  the  WPI struc- ture  for  that  location,  and w i is  the  weight  applied  to  that component.  Each  component  is  made  up  of  a  number  of subcomponents, and these are  ﬁrst combined using the same technique in order to obtain the components.  For the com- ponents  listed  above,  Equation  (1) can be re-written  as:
WPI w R w A w C w U w E w w w w w r a c u e r a c u e = + + + + + + + + (2)
which  is  the  weighted  average  of  the  ﬁve  components Resources  ( R ),  Access  ( A ),  Capacity  ( C ),  Use  ( U ),  and Environment ( E ). Each of the components is ﬁrst standard- ized so that it falls in the range 0 to 100; thus the resulting WPI  value  is  also  between  0  and  100.  The  highest  value,
100, is taken to be the best situation (or the lowest possible level of water poverty),  while 0 is the worst.
A number of other ways of combining the data to create the WPI were considered,  but this approach  was judged to achieve the results while retaining the virtues of simplicity and straightforwardness  (Sullivan  et al., 2002).

## 5. Concepts of poverty, sustainable  livelihoods and the WPI
The  conceptualization  of  poverty  in  the  structure  of  the WPI  is  based  on  the  work  of  Townsend  (1979)  and  Sen (1981,  1985,  1995,  1999),  extended  by  Desai  (1995).
Poverty  is  identiﬁed  as  a  condition  arising  out  of  capabil- ity deprivation.  Building  on  the  basic  needs  approach  ﬁrst outlined  by  Pigou  (1920),  Sen  has  shown  that  poverty  is the  result  of  a  lack  of  at  least  one  of  the  basic  conditions (or skills)  that are prerequisites  to an effective  life. In  this sense,  we are  interpreting  a lack  of  water  to  be  consistent with a lack of one of these  basic prerequisites,  but lack of water will have many additional repercussions. For example, low  quantities  of  water  can  be  shown  to  have  a  direct relation to health, as personal and food hygiene will be less effectively carried out. Furthermore, there are a number of illnesses  that  can  result  from  poor  water  quality  or  con- taminated  water.  In terms of productivity,  water is usually a factor, even in subsistence  households.  Thus,  inadequate
collection per household and other signiﬁc- ant factors.  Access also includes  water for irrigating  crops  or industrial  uses.
• Capacity Effectiveness of people’s ability to manage
water.  Capacity  is  interpreted  in  the  sense of  income  to  allow  purchase  of  improved water, and education and health, which in-
teract with income  and indicate a capacity to lobby  for and manage  a water supply.
• Use Different uses of water, including domestic, agricultural  and industrial.
• Environment Evaluation  of  the  environmental  integrity related  to  water  and  of  ecosystem  goods and  services  from  aquatic  habitats  in  the
area.
These  ﬁve  components  represent  the  broad  themes  that need  to  be  included  in  the  WPI.  While  the  components themselves  are  not  amenable  to  measurement,  each  is made up of a number  of subcomponents,  or variables,  that can be directly measured or evaluated in a variety of ways.
The  actual  subcomponents  used  in  our  pilot  studies  and the  ways  in  which  they  were  evaluated  are  described  in more  detail below.  First, a number  of other  issues  relating to  indices,  poverty  and  the  development  of  the  WPI  are discussed.

## 3. Background  to indices
Indices  are  widely  used  by  policy  makers  as  a  tool  for the  evaluation  of  achievement  on  complex  issues.  Their overriding  advantages  are  that  they  encapsulate  more  than one  measure  of  progress  in  a  single  number,  and  allow quantitative  and  qualitative  elements  to  be  combined.
Thus,  aspects  can  be  shown  that  would  not  otherwise be measurable.
Some of the elements  that we are most  interested  in are often  things  that  are  not  directly  measurable,  but  this  can be overcome by using proxy variables. The resulting single index  value  provides  a  measure  that  is uncomplicated  and can clearly  set the performance  of one  country  or location against that of others, as well as evaluate performance over time. However imperfect a particular index, especially one which reduces a measure of development to a single number, the  purpose  is  political  rather  than  statistical.  As  Streeten (1994:235)  argues, “. . . such indices are useful in focusing attention and simplifying the problem. They have consider- able  political  appeal.  They  have  a  stronger  impact  on  the mind  and  draw  public  attention  more  powerfully  than  a long  list  of  many  indicators,  combined  with  a  qualitative discussion.  They  are eye-catching.”
The  WPI  has  these  broad  characteristics,  with  the  dis- tinctive  difference  that  most  indices,  such  as  the  human development index (HDI), are generally applied only nation- wide, while the WPI focuses  on much  more local scales.

## 4. Structure of the WPI
The  water  poverty  index  has  a  similar  structure  to  that  of the HDI. The ﬁve key components  are combined using the following  general  expression:
WPI w X w i i i N i i N = = = å å 1 1
(1)
where WPI is  the  water  poverty  index  value  for  a  part- icular  location, X i refers  to  component i of  the  WPI  struc- ture  for  that  location,  and w i is  the  weight  applied  to  that component.  Each  component  is  made  up  of  a  number  of subcomponents, and these are  ﬁrst combined using the same technique  in order to obtain the components.  For the com- ponents  listed above,  Equation  (1) can be re-written  as:
WPI w R w A w C w U w E w w w w w r a c u e r a c u e = + + + + + + + + (2)
which  is  the  weighted  average  of  the  ﬁve  components Resources  ( R ),  Access  ( A ),  Capacity  ( C ),  Use  ( U ),  and Environment ( E ). Each of the components is ﬁrst standard- ized so that it falls in the range 0 to 100; thus the resulting WPI  value  is  also  between  0  and  100.  The  highest  value, 100, is taken to be the best situation (or the lowest possible level of water poverty),  while 0 is the worst.
A number of other ways of combining the data to create the WPI were considered,  but this approach  was judged  to achieve the results while retaining the virtues of simplicity and straightforwardness  (Sullivan  et al., 2002).

## 5. Concepts of poverty, sustainable  livelihoods and the WPI
The  conceptualization  of  poverty  in  the  structure  of  the WPI  is  based  on  the  work  of  Townsend  (1979)  and  Sen (1981,  1985,  1995,  1999),  extended  by  Desai  (1995). Poverty  is  identiﬁed  as  a  condition  arising  out  of  capabil- ity  deprivation.  Building  on  the  basic  needs  approach  ﬁrst outlined  by  Pigou  (1920),  Sen  has  shown  that  poverty  is the  result  of  a  lack  of  at  least  one  of  the  basic  conditions (or  skills)  that  are prerequisites  to an effective  life.  In this sense,  we  are  interpreting  a  lack  of  water  to  be  consistent with a lack of one of these basic  prerequisites,  but lack of water will have many additional repercussions. For example, low  quantities  of  water  can  be  shown  to  have  a  direct relation to health, as personal and food hygiene will be less effectively carried out. Furthermore,  there are a number  of illnesses  that  can  result  from  poor  water  quality  or  con- taminated  water. In terms  of productivity,  water is usually a factor, even  in subsistence  households.  Thus,  inadequate
Tabel 2.Variabel Terpilih untuk Pengukuran WPI/IKA
Hasil  dari  pengukuran  WPI  ini  kemudian  akan  dikomparasikan dengan  nilai Multidimensional  Poverty  Index  yang  tercermin  dalam pengukuran Human  Development  Index  (Indeks  Pembangunan  Manusia) untuk melihat kesamaan atau perbedaan signifikan hasil pengukuran kedua pendekatan itu.

## Hasil dan Pembahasan
Realitas Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Air di Salatiga
Letak  Kota  Salatiga  yang  berada  di  wilayah  pegunungan  dengan pepohonan yang tumbuh di sekitarnya menunjang ketersediaan air, dengan indikasi  sebaran belik/mata  air  di  wilayah  Kota  Salatiga  cukup  memenuhi kebutuhan air masyarakat. Dari hasil identifikasi lapangan pada tahun 2004 ditemukan  ada  64  mata  air  yang  tersebar  di  3  Kecamatan  di  Kota  Salatiga, namun  jumlah  tersebut  mengalami  penurunan  atau  pengurangan  drastis hanya menjadi  36 mata  air  pada  tahun  2015.  Konsentrasi  tertinggi  mata air berada  di  wilayah  Kecamatan  Sidorejo  yang  kemudian  diikuti  oleh Kecamatan Argomulyo dan Kecamatan Tingkir.
WPI component
Variable selected
Resources ( R ) R1: Quantitative measure of water resources avaibility
R2: Total Residual water treated/total water withdrawls Access (A)
A1: % Population with access to pipe water supply (PDAM)
A2: % Population with accees to sanitation Capacity (C )
C1: GDP per capita
C2: 1-Under 1 mortality rate (%) C3: Unemployment rate (%)
C4: % illiteracy rate
Use (U) U1: Domestic water consumption per capita per day/BWR (basic water requirements) U2: industrial water consumption/industrial GDP
Environment (E) E1: % of land unaffected by degradation or erosion
E2: % of water quality test results achieving excellent, good or acceptable
E3: Urban waste colleted/urban waste generated

## Gambar 1. Sebaran Mata Air di Kota Salatiga
Pengurangan  jumlah  tersebut  disebabkan  oleh  dua  faktor,  yaitu pertama, mata air tersebut mengalami kekeringan dan tidak digunakan oleh masyarakat  lagi,  dan  faktor  kedua,  mata  air  tersebut  tidak  ditemukan  lagi karena lokasi dimana mata air itu berada telah beralih fungsi menjadi fasilitas umum, baik itu jalan raya, bangunan, maupun pemukiman. Letak atau posisi belik  di  tiga  kecamatan  ini  cukup  variatif,  namun  sebagian  besar  berada  di dekat  sungai  dan  areal  persawahan-tegalan,  dan  hanya  sebagian  kecil  yang ada di wilayah pemukiman padat penduduk.

## Resources
Meskipun  cadangan  air  tanah  kota  Salatiga  sebesar  12,24  juta  m 3 cukup  untuk memenuhi kebutuhan  seluruh  masyarakat, dengan  pemakaian hanya  6  juta  m 3 per  tahun  penggunaan  namun  persoalan  kekurangan  air bersih atau rawan air masih ditemui di beberapa wilayah, baik mereka yang menggunakan fasilitas layanan PDAM maupun yang memanfaatkan mata air.
Gambar 2. Peta Potensi Air Tanah Cekungan Air Tanah Kota Salatiga
(Sumber: ESDM Prov Jawa Tengah, 2015)
Total  pemakaian  air  untuk  semua  sektor  sebesar  6.636.310  m 3 per tahun.  Jika  dibandingkan  dengan  cadangan  air  tanah  Kota  Salatiga,  masih tersedia  50%  cadangan  yang  tersedia.  Menurut  informasi  yang  didapatkan dari PDAM dan pemerintah daerah Kota Salatiga, tidak ada pencemaran oleh limbah  berat  terhadap  air  bawah  tanah  di  wilayah  Kota  Salatiga.  Industri telah  diwajibkan  untuk  membangun  instalasi  pengolahan  limbah  sebelum dibuang,  bahkan  hotel  dan  restaurant  wajib  memiliki  IPAL,  sehingga  air yang dibuang ke sungai sudah tidak mengandung bahan cemar. Pencemaran terjadi di sepanjang aliran sungai yang disebabkan oleh limbah domestik atau rumah  tangga.  Semisal  mata  air  Benoyo  berikut  aliran  sungainya  yang mengalir  ke  selatan  melintasi  tengah  kota  menjadi  sumber  kebutuhan masyarakat  terutama  membersihkan  sampah  kota  di  sepanjang  wilayah Pancuran  –  Kalitaman  –  Pungkursari  –  Krekesan  –  Margosari  –  Jetis,  dan pasar,  selain  itu  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  Ngentak  untuk  mencuci
pakaian.  Perilaku  masyarakat  yang  masih  membuang  sampah  ke  sungai menyebabkan sungai di sepanjang wilayah ini tercemar dengan sampah.
Selain  itu,  aliran  sungai  ini  dimanfaatkan  masyarakat  di  wilayah Pancuran,  Pungkursari,  dan  Krekesan  untuk  membuang  limbah  rumah tangga  dengan  memasang  pipa  dari  jamban  atau  air  buangan  kamar  mandi dan  lainnya  yang  diteruskan  langsung  ke  sungai.  Hal  ini  disebabkan  di wilayah  tersebut  merupakan  wilayah  padat  penduduk.  Jadi  ketergantungan masyarakat  di  sepanjang  aliran  sungai  untuk  tetap  mempertahankan  aliran sungai yang konstan dari mata air Benoyo sangatlah penting.
Akses
Sebagian  besar  mata  air  pada  tiga  kecamatan  di  kota  Salatiga  yang dimanfaatkan untuk kebutuhan mandi sekaligus air bersih sejumlah 21 mata air  dari  total  36  mata  air,  dibandingkan  untuk  pemanfaatan  lainnya. Sedangkan  14  mata  air  khusus  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan mandi/cuci.  Empat  mata  air  dimanfaatkan  PDAM  untuk  pemenuhan kebutuhan distribusi air bersih masyarakat Kota Salatiga. Pemanfaatan untuk kebutuhan individu (industri kecil) dan sosial hanya sebagian kecil sejumlah 2 dan 3 mata air.

## Gambar 3.Pemanfaatan mata air
Tingginya jumlah mata air yang dimanfaatkan untuk air bersih oleh masyarakat  mempunyai  kaitan  dengan  temuan  hasil  pemetaan  di  lapangan yaitu  bahwa  masyarakat  pengguna mata  air  tersebut  tidak  berlangganan  air dari  PDAM.  Disamping  jaringan  pipa  distribusi  yang  belum  menjangkau
39% 3% 58% Mandi/cuci Air Bersih Mandi/cuci & Air Bersih
wilayah,  mereka  tidak  melanggan  air  dari  PDAM  karena  distribusi  air seringkali macet.
Jika  diperhatikan,  jumlah  pelanggan  PDAM  pada  tahun  2008 mencapai  23.478  pelanggan  yang  terdiri  dari  sosial,  rumah  tangga,  niaga, industri,  dan  instansi  dengan  total  volume  air  mencapai  7.324.389  m 3 . Sedangkan  pada  tahun  2009  jumlah  pelanggan  PDAM  berkurang  menjadi 22.693  pelanggan,  namun  volume  airnya  bertambah  menjadi  7.602.726  m 3 . Penurunan ini terletak pada pelanggan niaga dan industri. Jika dibandingkan dengan  jumlah  KK  pada  tahun  2008  dan  2009,  pemenuhan  air  bersih masyarakat  oleh  PDAM  hanya  49,79%  pada  tahun  2008  dan  52,19%  pada tahun  2009.  Jika  dilihat  trend  di  tahun  2011-2013,  total  pemakaian  air semakin  meningkat  diikuti  oleh  jumlah  KK  mendapatkan  layanan  PDAM (lihat  Tabel  3).  Namun  demikian  jika  dilihat  dari  total  KK  di  Kota  Salatiga, PDAM  hanya  mampu  melayani  38%-40%  KK,  sisanya  belum  mendapatkan jaminan  distribusi  dan  layanan  air  bersih  dari  PDAM  (lihat  Tabel  4). Sehingga  alternatif  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  air  bersih dengan  memanfaatkan  mata  air  yang  berada  di  lingkungan  sekitar  tanpa mendapatkan jaminan kesehatan untuk dikonsumsi.
Tabel 3. Jumlah pelanggan PDAM dan total volume air yang disalurkan tahun 2011- 2014
Tabel 4. Jumlah pelanggan PDAM kelas rumah tangga serta sosial dan jumlah kepala keluarga di Kota Salatiga tahun 2011-2013
Fluktuasi  debit  mata  air  dipengaruhi  oleh  musim  dan  sumber  daya pendukung di lingkungan sekitarnya. Dari 64 mata air, hasil identifikasi ada
Jumlah Pelanggan Aktif Volume (M3)/tahun Jumlah Pelanggan Aktif Volume (M3)/tahun Jumlah Pelanggan Aktif Volume (M3)/tahun Jumlah Pelanggan Aktif Volume (M3)/tahun Sosial 603 409,104 623 402,545 630 446,604 640 446,012 Non Niaga 21,936 5,132,990 22,888 5,385,997 23,646 5,610,263 24,187 5,594,417 Niaga 1,585 377,751 1,573 370,915 1,642 363,263 1,666 379,275 Industri 46 95,157 43 74,954 42 70,059 41 71,225 Khusus 6 1,756 4 1,622 4 1,696 4 7,767 Total 24,176 6,016,758 25,131 6,236,033 25,964 6,491,884 26,538 6,498,696
Uraian 2011
2012
2013
2014
Jumlah Pelanggan Aktif Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Pelanggan Aktif Jumlah Kepala Keluarga Jumlah Pelanggan Aktif Jumlah Kepala Keluarga Sosial 67 67 67 Non Niaga 21,936 22,888 23,646 Total 22,003 57,219 22,955 57,783 23,713 60,362 57,219
2012 2013 60,362 57,783 Uraian 2011
35  mata  air  yang  debitnya  tidak  terpengaruh  oleh  musim  kemarau  panjang sekalipun,  sedangkan  29  mata  air  lainnya  cenderung  mengering.  Bagi masyarakat  di  wilayah  krisis  air  ketika  musim  kemarau  panjang  tiba  dan supply air menipis, maka alternatif air bersih didapatkan dari sumur gali dan mata  air  yang  memiliki  debit  air  yang  konstan  seperti  kasus  yang  telah dikemukakan  sebelumnya.  Pemanfaatan  mata  air  oleh  masyarakat  lain  di luar wilayah tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat, baik ketakutan  akan  berkurangnya  proporsi  penggunaan  air  dari  mata  air tersebut, atau hal-hal lain. Justru ketika pemerintah melalui PDAM mencoba untuk memanfaatkan sebuah mata air untuk keperluan distribusi air bersih, seperti  kasus  di  Kalitaman,  masyarakat  menjadi  defensif  dan  melakukan perlawanan.
Gambar 4. Kecenderungan Fluktuasi Debit Air Belik pada Musim Kemarau di

## Wilayah Kota Salatiga
Pola penurunan debit air di belik yang berada di dekat sungai ketika musim  kemarau  di  awali  dengan  penurunan  debit  air  sungai  di  dekatnya. Sedangkan  belik  yang  berada  di  dekat  sawah  dan  area  pemukiman mengalami penurunan debit hingga mengering. Kondisi ini bagi para petani yang  memanfaatkan  luapan  aliran  air  dari  belik  untuk  mengairi  areal persawahan mereka mengalih fungsikan lahan pertanian yang ditanami padi menjadi  lahan  untuk  menanam  ketela,  dan  tanaman  sejenis  lainnya  yang tidak membutuhkan banyak supply air.
Berdasarkan  data  kesehatan  sanitasi  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian  Kesehatan  RI  melalui  program  Sanitasi  Total  Berbasis
Masyarakat  Tahun  2014,  3,18%  Kepala  Keluarga  atau  17.774  KK  di  Kota Salatiga  belum  mendapatkan  akses  ke  jamban  sehat  (lihat  Tabel  5).  Jumlah kepala  keluarga  yang  belum  memiliki  jamban  sehat  masih sharing (menumpang  ke  jamban  sehat)  sebesar  9.895,  dengan  jumlah  KK  terbesar adalah  Kecamatan  Sidomukti  sebesar  4.301  KK  diikuti  oleh  Kecamatan Sidorejo sebesar 4.061 KK. Sementara, jumlah KK yang masih buang air besar sembarangan  (BABS)  sebesar  1.865  KK  dengan  wilayah  terbesar  Kecamatan Sidorejo sebesar 978 KK dan Kecamatan Argomulyo sebesar 488 KK.

## Tabel 5. Prosentase Jumlah KK Memiliki Akses Jamban Sehat di Kota Salatiga Tahun
2014
Kecamatan  Sidorejo  seperti  telah  dibahas  pada  bagian  sebelumnya, banyak  memiliki  mata  air  dengan  debit  yang  melimpah,  bahkan  ditengah- tengah pemukiman warga terdapat mata air dengan debit yang tidak pernah berkurang.  Sebagian  besar  masyarakat  di  wilayah  tersebut  tidak  memiliki kamar  mandi  pribadi,  mereka  memanfaatkan  sumber  mata  air  ini  untuk kebutuhan  mandi,  cuci  dan  air  bersih.  Sedangkan  kebutuhan  BAB, disediakan bangunan semi permanen terletak di bahu sungai yang langsung terhubung dengan sungai. Aliran air di sungai tersebut berasal dari limpasan mata air disekitar, terlihat kasat mata bahwa air yang mengalir jernih.

## Capacity
Pendapatan  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Atas  Harga  Konstan Kota  Salatiga  pada  tahun  2013  sebesar  Rp  1.016.053.150.000,  sedangkan jumlah  penduduk  pada  tahun  yang  sama  sebesar  192.291  jiwa,  sehingga PDRB  per  kapita  penduduk  Kota  Salatiga  sebesar  5,283,935.03  per  tahun. Demikianlah, dapat disimpulkan bahwa pendapatan per kapita penduduk per bulan sebesar Rp 440.328. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan  yang  penting  karena  pada  dasarnya  merupakan  ukuran kemiskinan  relatif.  Tingginya  ketimpangan  pendapatan  atau  kemiskinan relatif,  berarti  kebijakan  pembangunan  belum  mampu  menjangkau  seluruh lapisan masyarakat.  Koefisien  Gini  ( Gini  Ratio) adalah  salah  satu  parameter yang digunakan untuk menilai ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1 yang merupakan rasio antara luas area
No Nama Kecamatan % Akses Jamban Sehat 1 ARGOMULYO 96.58 2 SIDOMUKTI 98.21 3 SIDOREJO 93.56 4 TINGKIR 98.93
antara kurva Lorenz dengan garis kemerataan sempurna dengan luas area di bawah kurva Lorenz. Index gini kota Salatiga tahun 2013 sebesar 0,35, hal ini menunjukkan  disparitas  distribusi  pendapatan  tidak  terlalu  besar,  dengan jumlah penduduk miskin sebesar 6.4%.
Dalam  bidang  pendidikan  dan  kebudayaan,  penduduk  yang bersekolah,  berdasarkan  Angka  Partisipasi  Murni  (APM).  Rasio  murid  dan guru pada SD/MI sebesar 14, SMP/MTs sebesar 13 dan SMA/MA sebesar 12. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  APM  SD/MI/Paket  A  86,48  dan  APM SMP/MTs/Paket B 78,86.
Untuk sektor kesehatan, angka kematian bayi di Kota Salatiga tahun 2013  sebesar  9,6/1000  KH.  Meningkatnya  AKB  dalam  beberapa  waktu terakhir memberikan gambaran adanya penurunan dalam kualitas hidup dan pelayanan  kesehatan  masyarakat.  Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  melahirkan dari  tahun  pada  tahun  2013sebesar  99,4/100.000  KH.  Sektor  kesehatan terkait dengan AKB dan AKI menunjukkan kualitas layanan kesehatan masih membutuhkan perhatian dan peningkatan.
Use
Konsumsi air untuk rumah tangga ditunjukkan pada Tabel 3 dengan pemakaian  air  sebesar  5.594.417  m 3 sementara  rata-rata  pemakaian  per rumah tangga yang dilayani PDAM sebesar 0,63 m 3 . Jika diasumsikan dalam satu rumah tangga terdiri dari 4 anggota keluarga maka rata-rata satu orang mendapatkan 0,16 m 3 per hari, atau sama dengan 157,99 liter per orang per hari.  Asumsi  jumlah  penduduk  kota  Salatiga  sebesar  192.291  jiwa  akan mendapatkan  air  bersih  sebesar  31.200  liter  per  orang  per  hari  jika menggunakan  6  juta  m 3 cadangan  air  tanah  yang  tersedia  di  Kota  Salatiga. Kecukupan  air  ini  di  atas  standar  WHO  (2000)    sebesar  20  liter/orang/hari untuk  Negara  berkembang,  dan  100  liter/orang/hari  untuk  negara  maju (Gleick, 1998).
Pemakaian  air  untuk  industri  rata-rata  perhari  sebesar  4,86  m 3 atau 4.859,39  liter  per  hari.  Total  pemakaian  air  untuk  semua  sektor  sebesar 6.636.310 m 3 per tahun. Jika dibandingkan dengan cadangan air tanah Kota Salatiga, masih 50% cadangan yang tersedia.

## Environment
Berdasarkan aspek topografi, wilayah Kota Salatiga dibagi menjadi 3 (tiga)  kategori  yaitu:  Daerah  bergelombang,  ±  65%  dari  luas  wilayah  yang meliputi  wilayah  Kelurahan:  Dukuh,  Kutowinangun,  Salatiga,  dan  Sidorejo
Lor, Bugel, Kumpulrejo, dan Kauman Kidul; Daerah miring, ± 25% dari luas wilayah  yang  meliputi  Kelurahan  :  Tegalrejo,  Mangunsari,  Sidorejo  Lor, Bugel,  Sidorejo  Kidul,  Tingkir  Lor,  Pulutan,  Kecandran,  Randuacir,  Tingkir Tengah,  dan  Cebongan;  Daerah  yang  relatif  datar,  10%  dari  luas  wilayah yang meliputi Kelurahan : Kalicacing, Noborejo, Kalibening, dan Blotongan. Dari  topografi  tersebut,  tingkat  erosi  dan  longsor  tanah  di  Kota  Salatiga sangat kecil.
Kualitas Air Mata Air
Tidak  semua  masyarakat  mendapatkan  pelayanan  air  bersih  dari distribusi  air  PDAM,  dengan  berbagai  faktor  penyebab,  baik  lokasi  yang tidak  terjangkau  sehingga  berdampak  pada high  cost  bagi  pihak  PDAM, keterbatasan supply air bersih itu sendiri dan berbagai permasalahan lainnya. Di  beberapa  wilayah  untuk  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih  masyarakat, mereka memanfaatkan mata air yang berada di dekat wilayah mereka dengan model  pengelolaan  tradisional  tanpa  proses water  treatment  yang  paling sederhanapun  terlebih  dahulu.  Untuk  melihat  kualitas  air  konsumsi masyarakat, dilakukan uji laboratorium COD dan BOD, serta Total Coliform terhadap  34  air  mata  air  dengan  mengambil  beberapa  sampel  berdasarkan sebaran kecamatan dan lokasi. Hasil uji lab terhadap 34 mata air terkait baku mutu  air  konsumsi  masyarakat  tersebut  diperoleh  hasil  bahwa  semua  air masih layak untuk dijadikan air baku dan di konsumsi dengan cara direbus terlebih dahulu.
Model treatment  air  masyarakat  masih  sederhana,  hanya  dengan menyalurkan  air  dari  bak  penampungan  melalui  pipa,  selang,  bambu,  atau alat lainnya ke rumah-rumah masyarakat, atau ada yang datang langsung ke lokasi dengan membawa jerigen, tanpa melewati tahapan treatment terlebih dahulu.  Jika  air  yang mengandung  unsur  berbahaya  tersebut  terus-menerus dikonsumsi  jelas  membahayakan  kesehatan  manusia,  dan  secara  signifikan menurunkan kualitas kehidupan manusia.

## Pencemaran Sumur
Tingkat  pencemaran  air  lindi  yang  dihasilkan  oleh  TPA  sampah Ngronggo, Salatiga posisi/letak ketinggian TPA Ngronggo di atas + 600 m dpl, sedangkan kota Salatiga memiliki kontur terendah + 500 m dpl dan tertinggi +  700  m  dpl.  Asumsi  yang  dibangun,  dengan  letak  TPA  sampah  di  posisi tinggi, maka akan berdampak pada pencemaran air muka tanah dan air tanah
Kota  Salatiga.  Untuk  itu,  penelitian  dilakukan  dalam  beberapa  seri, mengukur kandungan logam berat yang ada di air muka tanah.
Kualitas air tanah berdasarkan kandungan timbal (Pb) dan nikel (Ni) di  sekitar  Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA)  sampah  Ngronggo,  Salatiga berdasarkan  cuplikan  contoh  air  sumur  diambil  dari  28  lokasi  secara  acak stratifikasi  disproporsionil  di  wilayah  RW  4  kelurahan  Kumpulrejo  Salatiga yang  terdiri  dari  5  RT.  Konsentrasi  Pb  dan  Ni  dianalisa  menggunakan Spektrofotometer HACH DREL 2000. Data hasil analisis logam berat [Timbal (Pb), Nikel (Ni)] dan bakteriologis dibandingkan dengan standar baku mutu. Hubungan  antara  konsentrasi  (Pb)  dan  Nikel  (Ni)  dan  parameter  hayati dengan  parameter  pengukuran  lain  dianalisa  dengan  Korelasi  Pearson (Santoso,  2001)  dan  untuk  menentukan  tingkat  pencemaran  air  tanah digunakan  Indeks  Pencemaran  (IP)  sesuai  Keputusan  Menteri  Negara Lingkungan Hidup N0.115 Tahun 2003.
Hasil  penelitian  menunjukkan  Konsentrasi  Pb  dalam  air  sumur  di sekitar  TPA  Ngronggo  berkisar  antara  0,002  mg/l  –  0,017  mg/l,  terdapat  5 sumur yang mempunyai konsentrasi Pb berada di atas batas maksimum yang ditetapkan  yaitu  0,01  mg/l  sedangkan  konsentrasi  Ni  berkisar  antara  0,01 mg/l – 0,04 mg/l, terdapat 11 sumur yang mempunyai konsentrasi Ni berada di atas batas maksimum yang ditetapkan yaitu 0,02 mg/l. Pb dalam air sumur berkorelasi positif DHL, TDS, total P, COD, SO42-, NH3 – N, dan kesadahan, berkorelasi  negatif  dengan  pH  dan  suhu.  Ni  dalam  air  sumur  berkorelasi positif  dengan  warna,  kekeruhan,  total  P,  NH3  –  N,  dan  COD,  sedangkan dengan  suhu  berkorelasi negatif.  Sama halnya  dengan  Pb,  Fecal  Coli  dalam air  sumur  berkorelasi  negatif  dengan  suhu  dan  pH,  sebaliknya  berkorelasi negatif dengan warna, total P, COD, dan Ni. Berdasarkan indeks pencemaran terdapat  8  sumur  berstatus  kondisi  baik  (28,57%)  dan  20  sumur  berstatus cemar ringan (71,43%).
Setelah penelitian di atas, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran kualitas  air  tanah  berdasarkan  kandungan  tembaga  [Cu(II)],  mangan [Mn(II)],  dan  seng  [Zn(II)]  di  dusun  -  dusun  sekitar  Tempat  Pembuangan Akhir (TPA) sampah Ngronggo, dalam sumur di dusun – dusun sekitar TPA dalam radius kurang dari 1 km dan lebih dari 1 km ditelaah dengan PP No. 82  Tahun  2001.  Kedua,  menentukan  tingkat  pencemaran  air  sumur  dengan menggunakan Indeks Pencemaran (IP).
Contoh  air  sumur  diambil  dari  37  lokasi  secara  acak  stratifikasi disproporsional di dusun – dusun sekitar TPA dalam radius kurang dari 1 km
dan  lebih  dari  1  km.  Data  hasil  analisis  logam  berat,  parameter  kimiawi dibandingkan  dengan  PP  No.  82  Tahun  2001,  sedangkan  parameter  fisiko dan bakteriologis dibandingkan dengan Keputusan MenKes RI
No.907/MENKES/SK/VII/2002.  Untuk  menentukan  tingkat  pencemaran  air tanah    digunakan  Indeks  Pencemaran  (IP)  berdasarkan  keputusan  Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam radius kurang dari 1 km dari  TPA  Ngronggo,  dari  15  sumur  yang  telah  diteliti  terdapat  6  sumur tercemar  Cu(II),  Mn(II)  dan  Zn(II)  (40%),  3  sumur  tercemar  Cu(II)  dan Mn(II)  (20%).  3  sumur  tercemar  Mn(II)  dan  Zn(II)  (20%),  sedangkan  3 sumur yang lain hanya tercemar Zn(II) (20%). Selanjutnya dari ke 22 sumur yang telah diteliti dalam radius lebih dari 1 km dari TPA Ngronggo terdapat 4  sumur  yang  tercemar  Cu(II),  Mn(II)  dan  Zn(II)  (18,18%),  10  sumur tercemar  Mn(II)  dan  Zn(II)  (45,45%),  2  sumur  tercemar  Cu(II)  dan  Zn(II) (9,09%),  dan  6  sumur  hanya  tercemar  Zn(II)  (27,27%).  Berdasarkan  indeks pencemaran dari 37 sumur yang diteliti semua sumur berstatus cemar ringan (100%) baik yang berada dalam radius kurang dari 1 km maupun lebih dari 1 km.
Tahapan  selanjutnya  dilanjutkan  dengan  pola  sebaran  air  lindi  dan indeks asupan masyarakat berdasarkan kandungan timbal (Pb) dan seng (Zn) di dusun-dusun sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) Ngronggo.  Sampel air  sumur  diambil  dari  50  sumur  di  11  dusun  –  dusun  di  sekitar  TPA Ngronggo  Salatiga  (pada  arah  Utara,  Timur,  Timur  Laut,  dan  Barat). Pengukuran  konsentrasi  logam  berat  (Pb  dan  Zn)  dan  beberapa  parameter fisiko-kimiawi  (warna,  kekeruhan,  PO 43- ,  dan  SO 42 )  menggunakan Spektrofotometer  HACH  DREL  2000.  Pola  sebaran  Pb  dan  Zn  ditentukan berdasarkan  pola  aliran  air  tanah  yang  didasarkan  pada  perbedaan  elevasi muka  air  tanah  dan  arah  dari  TPA  dengan  menggunakan  piranti Global Positioning System Garmin Colorado 300i. Indeks asupan (dalam mg/kg.hari) dihitung untuk masing-masing Pb dan Zn dalam air sumur yang dikonsumsi sebagai  air  minum  kemudian  dibandingkan  dengan  nilai  TDI  ( Tolerable Daily Intake) untuk Pb dan RfD (Reference Dose) untuk Zn yang ditetapkan oleh WHO.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  dua  pola aliran yaitu menjauhi dan mendekati TPA. Dari 50 cuplikan sumur sampling di berbagai arah  dari  TPA  Ngronggo,  terdapat  78%  sumur  yang  memiliki  arah  aliran menjauhi TPA dan 22% sumur yang mempunyai arah aliran mendekati TPA.
Hampir  seluruh  sumur  cuplikan  yang  tersebar  di  berbagai  arah  dari  TPA Ngronggo  dengan  arah  aliran  mendekati  maupun  menjauhi  TPA  telah tercemar kedua jenis logam berat (Pb dan Zn) dan telah melebihi baku mutu yang ditetapkan. Hanya di arah Timur Laut terdapat 4 sumur yaitu 3 sumur di  dusun  Tetep  (RW  3  dan  4)  dan  1  sumur  di  Tetep  Wates  yang  memiliki cemaran Pb masih berada dibawah baku mutu, sedangkan sumur-sumur dari arah  lainnya  cemaran  terhadap  kedua  jenis  logam  berat  (Pb  dan  Zn)  telah berada di atas baku mutu.
Indeks  asupan  logam  berat  Pb  lewat  air  sumur  oleh  masyarakat  di dusun-dusun  sekitar  TPA  Ngronggo  telah  melebihi  nilai  acuan  TDI  untuk arah  Utara,  Barat,  dan  Timur  (baik  untuk  kategori  laki-lakimaupun perempuan). Di arah Timur Laut, terdapat 3 dari 14 RT menunjukkan indeks asupan Pb di bawah angka acuan/TDI yaitu 2 RT diantaranya dibawah angka acuan/TDI untuk kategori pria, dan 1 RT lainnya di bawah angka acuan/TDI baik  untuk kategori laki-lakimaupun perempuan. Sedangkan indeks asupan logam  berat  Zn  masih  lebih  rendah  dari  angka  acuan/Rfd  untuk  semua cuplikan sumur di berbagai arah (Utara, Barat, Timur Laut, dan Timur) baik untuk laki-laki maupun perempuan.

## Pengelolaan Sampah Kota
Berdasarkan  data  dan  informasi  dari  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata Ruang  Kota  Salatiga,  jumlah  sampah  sebesar  409  m 3 per  hari,  sedangkan kemampuan  untuk  mengangkut  dan  membuang  ke  TPA  Ngronggo  hanya sebesar  326  m3  per  hari.  Persoalan  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  mobil pengangkut sampah dan tenaga kebersihan.
Hasil Pengukuran Indeks Kemiskinan Air (IKA)
Berdasarkan  sub  komponen  tersebut,  maka  dilakukan  pengukuran WPI/IKA di Kota Salatiga. Berikut hasil pengukuran yang didapatkan;
Tabel 6 Indeks Kemiskinan Air dan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Salatiga
Komponen Hasil Pengukuran Komponen WPI/IKA HDI/IPM Access 0.68 0.84 77,13 Capacity 0.89 Use 0.98 Resources 0.74 Environment 0.93
Hasil  pengukuran  WPI  di  Kota  Salatiga  menunjukkan  bahwa  skor tingkat  kemiskinan  air  adalah  0,84.  Seperti  telah  disebutkan  di  bagian sebelumnya bahwa struktur WPI memiliki kesamaan dengan struktur HDI, jika kita komparasikan antara WPI dan HDI maka memiliki nilai yang sama bahwa  dalam  penilaian  WPI  menunjukkan  kemiskinan  air  masyarakat rendah,  di  sisi  lain  Kota  Salatiga  memiliki  pembangunan  sumber  daya manusia yang berkualitas (77,13). Jadi antara WPI dan HDI memiliki korelasi positif.
Jika  diamati  dari  masing-masing  komponen,  nampak  bahwa komponen  terendah  ada  pada Access.  Rendahnya  komponen  ini  terletak pada  sub  komponen  A1  (Tabel  6),  yaitu  rendahnya  akses  masyarakat terhadap distribusi air bersih PDAM. Masyarakat yang mendapatkan layanan air  bersih  dari  PDAM  sebesar  24,18%,  sedangkan  sisanya  menggunakan sumur  dan  mata  air  seperti  telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya.  Faktor geografis  dan  keterbatasan  infrastruktur  untuk  menjangkau  seluruh masyarakat sampai ke pelosok desa menjadi persoalan tidak terdistribusinya air  bersih  PDAM.  Di  sisi  lain,  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  mata  air lebih  memilih  memanfaatkan  sumber  air  tersebut  daripada  harus berlangganan PDAM.
Indeks  pembangunan  manusia  Kota  Salatiga  berada  di  urutan tertinggi  keempat  dan  lebih  tinggi  dari  IPM  Provinsi  Jawa  Tengah  sebesar 73,36.  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  mengukur  capaian pembangunan  manusia  berbasis  sejumlah  komponen  dasar  kualitas  hidup. Sebagai  ukuran  kualitas  hidup,  IPM  dibangun  melalui  pendekatan  tiga dimensi  dasar.  Dimensi  tersebut  mencakup  umur  panjang  dan  sehat; pengetahuan,  dan  kehidupan  yang  layak.  Ketiga  dimensi  tersebut  memiliki pengertian  sangat  luas  karena  terkait  banyak  faktor.  Untuk  mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek  huruf  dan  rata-rata  lama  sekolah.  Adapun  untuk  mengukur  dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per  kapita  sebagai  pendekatan  pendapatan  yang  mewakili  capaian pembangunan  untuk  hidup  layak.  IPM  atau  HDI  diukur  dengan menggunakan  pendekatan  tiga  dimensi  kemiskinan  dan  sepuluh  indikator multidimensional  poverty  yang  dikembangkan  oleh  Alkire  &  Foster  (2008) dan  saat  ini  diadopsi  oleh  UNDP  untuk  mengukur  kemiskinan  di  suatu Negara.
Jika  diamati  dari  masing-masing  komponen,  nampak  bahwa komponen  terendah  ada  pada Use.  Rendahnya  komponen  ini  terletak  pada sub  komponen  U2  (Tabel  2),  yaitu  rendahnya  kontribusi  GDP  industri terhadap  konsumsi  sumber  daya  air  seperti  telah  dijelaskan  pada  bab sebelumnya.  Komponen  terendah  lainnya  yaitu Access,  tepatnya  pada  sub komponen  A1  (Tabel  3).  Telah  dielaborasi  pada  bagian  sebelumnya  bahwa layanan  distribusi  air  PDAM  hanya  mampu  menjangkau  39%  kepala keluarga,  disebabkan  faktor  geografis  dan  keterbatasan  infrastruktur  untuk menjangkau  seluruh  masyarakat  sampai  ke  pelosok  desa.  Di  sisi  lain, masyarakat  yang  berada  di  sekitar  mata  air  lebih  memilih  memanfaatkan sumber air tersebut daripada harus berlangganan PDAM.
Gambar 5. Pentagram Komponen WPI Wilayah Studi Kota Salatiga

## Kesimpulan
Kota  Salatiga  berlimpah  air,  tetapi  masyarakat  menghadapi  dua persoalan  utama  yaitu  kurangnya  sanitasi  bagi  masyarakat  di  beberapa wilayah padat penduduk yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan, dan  tidak  terdistribusinya  air  baku  PDAM  ke  sekitar  60%  rumah  tangga. Persoalan  teknis  distribusi  air  PDAM menghadapi  kontur  wilayah  sehingga tidak mampu menjangkau layanan air baku ke seluruh masyarakat. Bagi 40% masyarakat  yang  tidak  mendapatkan  layanan  air  baku  PDAM,  tata  kelola sumber  daya  air  dilakukan  secara  mandiri  oleh  masyarakat  dengan
- 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 Access Capacity Use Resources Environment
mengandalkan mata air di sekitar mereka. Pelestarian lingkungan dilakukan dengan  memelihara  wilayah  sekitar  sumber  air  tersebut  agar  dapat mendukung  keberlangsungan  air.  Namun  demikian,  masyarakat  tidak mendapatkan  jaminan  bahwa  air  bersih  yang  mereka  konsumsi  tidak tercemar.  Tertutupnya  akses  masyarakat  di  beberapa  wilayah  di  Salatiga untuk  mendapatkan  pelayanan  air  bersih,  higienis  dan  penyediaan  sanitasi yang  baik  bagi  peningkatan  kualitas  kesehatan  dan  kehidupan  masyarakat, sehingga tidak adanya jaminan ketersediaan air dalam jangka panjang.
Pencemaran  sungai  oleh  limbah  domestik  dan  rumah  tangga  masih terjadi,  dikarenakan  rendahnya  kesadaran  masayarakat  untuk  membuang sampah pada tempatnya. Selain itu, persoalan pemukiman padat penduduk di beberapa  wilayah  menyebabkan  tidak  tersedianya  sanitasi  yang  baik, disebabkan  belum  tersedia  sistem  dan  instrument  pengolahan  limbah domestik  dan  sampah,  serta  tidak  adanya  pengawasan  dan  kontrol  dari pemerintah  terhadap  pembuangan  limbah  industri  di  sepanjang  aliran sungai.
Namun  demikian  tingkat  kesejahteraan  dan  kualitas  sumber  daya manusia  sangat  baik  ditunjukkan  dengan  skor water  poverty  index  Kota Salatiga  sebesar  0,84  atau  84%  termasuk  kategori  sangat  baik  dan  selaras dengan  indeks  pembangunan  manusia  sebesar  77,13.  Peningkatan  kualitas kesejahteraan masyarakat dan manusia dapat terus menerus meningkat, jika penerapan  kebijakan  tata  kelola  sumber  daya  air  dan  lingkungan  hidup dilaksanakan secara konsisten.

## Daftar Pustaka
Alkire, S., & Foster, J. (2008). Counting and Multidimensional Poverty Measurement (No. 7). Journal of Public Economics (Vol. 95). Oxford, UK.
Alkire,  S.,  &  Foster,  J.  (2011).  Counting  and  Multidimensional  Poverty
Measurement. Journal of Public Economics , 95 (7-9), 476–497.
Bennett,  C.  J.,  &  Mitra,  S.  (2013).  Multidimensional  Poverty:  Measurement, Estimation, and Inference. Economic Reviews , 32 (1).
Cho,  D.  I.,  Ogwang,  T.,  &  Opio,  C.  (2010).  Simplifying  the  Water  Poverty  Index.
Spinger Science Business Media , 97 (June 2009), 257–267.
http://doi.org/10.1007/s11205-009-9501-2
Garriga,  R.  G.,  &  Foguet,  A.  P.  (2010).  Improved  Method  to  Calculate  a  Water Poverty Index at Local Scale. Journal of Environmental  Engineering , 136 (11),
1287–1299.
Garriga, R. G., & Foguet, A. P. (2011). Application of a revised Water Poverty Index to  target  the  water  poor. Water  Science  and  Technology :  A  Journal  of  the International  Association  on  Water  Pollution  Research , 63 (6),  1099–110. http://doi.org/10.2166/wst.2011.347
Gleick,  P.  H.  (1998).  Water  in  Crisis:  Path  to  Sustainable  Water  Use. Ecological Applications , 8 (August), 571–579.
Jemmali, H., & Matoussi, M. S. (2013). A multidimensional analysis of water poverty at local scale : application of improved water poverty index for Tunisia. Water Policy , 15 (1), 98–115. http://doi.org/10.2166/wp.2012.043
Korc, M. E., & Ford, P. B. (2013). Application of the Water Poverty Index in border colonias of west Texas. Water Policy , 15 (1), 79–97. http://doi.org/10.2166/wp.2012.213
Lawrence,  P.,  Meigh,  J.,  &  Sullivan,  C.  (2003).  The  Water  Poverty  Index :  an International Comparison. Keele Economics Research Papers , 19 , 1–17.
Molle, F., & Mollinga, P. (2003). Water poverty indicators : conceptual problems and policy issues. Water Policy , 5 , 529–544.
Sen,  A.  (1999). Development  and  freedom (Vol.  31).  New  York:  Anchor  Books. http://doi.org/10.1108/01443580410516251
Shiklomanov,  I.  A.  (1998). World  Water  Resources:  A  New  Appraisal  and Assessment for The 21st Century . Paris, France: UNESCO.
Sullivan, C. (2002). Calculating a Water Poverty Index. World Development , 30 (7), 1195–1210.
Sullivan, C. A., Meigh, J. ., Giacomello, A. M., Fediw, T., Lawrence, P., Samad, M.,
… Steyl, I. (2003). The Water Poverty Index : Development and application at the community scale. Natural Resources Forum , 27 , 189–199.
Sullivan,  C.,  Meigh,  J.,  &  Lawrence,  P.  (2006).  Application  of  the  Water  Poverty
Index at Different Scales : A Cautionary Tale. Water International , 31 (3), 412–
426.
UN. (2013a). MDG’s and Beyond 2015: Eradicate extreme poverty and hunger . New York, USA.
UN. (2013b). The Millennium Development Goals Report 2013 . New York, USA.
UNDP. (2006). Human Development Report 2006 . New York.
UNDP. (2013a). Human Development Report 2013, The  Rise of the South:  Human
Progress in a Diverse World . New York, USA.
UNDP. (2013b). Indonesia Human development Report 2013. The Rise of the South: Human  Progress  in  a  Diverse  World . Afrique  contemporaine (Vol.  246). Retrieved  from  http://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2013-2- page-164.htm
UNESCO. (2012). The United Nations World Water Report 4: Knowledge Base (Vol.
2). France.
UNESCO,  &  Earthscan.  (2009). The  United  Nations  World  Water  Development Report 3: Water in Changing World . Paris, France.
UNESCO,  &  WWAP.  (2003).  The  United  Nations  World  Water  Development Report:  Water  for  People  Water  for  Life.  Paris,  France:  UNESCO  and Berghahn Books.
UNESCO,  &  WWAP.  (2006). The  United  Nations  World  Water  Development Report 2: Water a shared responsibility . Paris, France.
Zhang, R., Duan, Z., Tan, M., & Chen, X. (2012). The assessment of water stress with the Water Poverty Index in the Shiyang River Basin in China. Environmental Earth Sciences , 67 (7), 2155–2160. http://doi.org/10.1007/s12665-012-1655-6