## Humanitarian Dalam Penerapan Hukum Ekonomi Syari’ah

## Muhammad Hasan

## Abstract
Humanitarianism in Islamic economic law is interesting to study because as stated by  Chaprah  that  the  objectives  and  functions  of  monetary  and  banking  systems have  some  similarities  with  those  in  the  capitalist  system.  However,  despite  many similarities, there are significant differences in emphasis due to divergences in the commitment  to  spiritual  values,  social  and  economic  justice,  and  human brotherhood.  In  Islamic  economic  law,  production,  distribution,  and  consumption are  not  only  limited  by  the  horizontal  rights,  but  is  also  limited  by  the  v ertical rights. Humanitarianism in Islamic economic law is attached to the egalitarianism, justice and humanity. Egalitarianism is a concept that is needed in modern society, in  which  the  tendency  of  modern  society  is  individuality.  Justice  and  humanity basically is something that is aspired by modern society but difficult to realize.

## A. Pendahuluan
Hukum  Islam  merupakan  sistem  hukum  yang  didasarkan  pada  al-Qur’an  dan Sunnah.  Kedua  sumber  tersebut  merupakan  fondasi  dasar  yang  mewarnai  corak pemikiran hukum Islam. Karena itu, semua aspek dalam kehidupan manusia diatur dalam  hukum  Islam,  termasuk  persoalan  muamalah  (hukum  ekonomi  Islam), sebagaimana  halnya  al-Quran  dan  Sunnah  mendeskripsikan  persoalan  tersebut. Hukum  Ekonomi  Islam  merupakan  suatu  sistem  hukum  ekonomi  yang  tentunya didasarkan  pada  teks  Qur’an  dan  Hadis.  Aplikasi  hukum  ekonomi  Islam menawarkan  salah  satu  bentuk  sistem  perekonomian  alternatif,  yakni  sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum ekonomi Islam.
Sebagai  salah  satu  sistem  ekonomi  alternatif,  ekonomi  Islam  memiliki  prinsip- prinsip  yang  berbeda  dengan  sistem  ekonomi  lainnya.  Misalnya  berbeda  dengan sistem  kapitalis  dan  sosialis.  Ekonomi  Islam  merupakan  sistem  ekonomi  yang dikembangkan  berdasarkan  prinsip-prinsip  dasar  yang  digali  dari  Quran  dan Sunnah.  Menurut  para  ahli  ekonomi  Islam,  ada  tiga  karakteristik  yang  melekat pada ekonomi Islam,  yaitu; Pertama, inspirasi dan petunjuknya dicari di dalam al- Quran  dan  Sunnah;  kedua,  perspektif  dan  pandangan-pandangan  ekonominya
mempertimbangkan  peradaban  Islam  sebagai  sumber,  ketiga  bertujuan  untuk menemukan  dan  menghidupkan  kembali  nilai-nilai  prioritas  dan  etik  ekonomi Muslim periode awal.
Sebagai  salah    satu    sistem    ekonomi    yang    dikembangkan    dari    al-Quran    dan Sunnah,    ekonomi    Islam  memiliki  nilai-nilai  humanis,  dan  sekaligus  doktrinal yang  harus  diikuti    oleh  semua  penganutnya.  Namun  demikian  karena  ekonomi Islam  merupakan  suatu  sistem  ekonomi  alternatif,  maka  ekonomi  Islam  tentunya milik  semua  orang  yang  berkepentingan  dengan  ekonomi.  Oleh  karena  itu keberadaan  ekonomi  Islam  merupakan  kajian  yang  menarik.  Lalu  pertanyaannya pada aspek apa saja ekonomi Islam menarik untuk dikaji?
Sebagai  suatu  sistem  ekonomi  yang  masih  dalam  tahapan  pertumbuhan  maka segala  aspek  dari  ekonomi  Islam  menarik  untuk  dikaji?  Dalam  tulisan  ini  penulis tertarik      untuk  mengkaji  nilai-nilai  humanitarian  dalam  ekonomi  Islam.  Penulis tertarik  dengan  persoalan  ini  karena  sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh Chaprah bahwa sasaran dan fungsi sistem uang dan perbankan Islam mempunyai kemiripan dengan  yang  berlaku  dalam  sistem  kapitalisme.  Namun  walaupun  banyak kemiripan  tetapi  ada  perbedaan  yang  cukup  signifikan  dalam  penekanan  yang terjadi  karena  divergensi  dalam  komitmen  kepada  nilai-nilai  spritual,  keadilan sosial ekonomi, dan persaudaraan kemanusiaan.
Persoalan  humanitarian  dalam  ekonomi  Islam  menjadi  semakin  menarik  ketika mengkaji  aspek  bagian  dalam  ekonomi,  yakni  produksi,  konsumsi  dan  distribusi, karena  persoalan  ekonomi  pada  dasarnya  menyangkut  tiga  hal  tersebut.   Hukum Islam  meletakan  prinsip  dasar  dalam  produksi,  konsumsi  dan  distribusi.  Oleh karena  itu  kajian  mengenai  nilai-nilai  humanitarian  dalam  ekonomi  Islam  sangat menarik  karena  dalam  pengembangan  produksi,  distribusi  dan  konsumsi  terkait dengan  hukum  Islam.    Artinya  nilai-nilai  humanitarian  yang  dikandung  oleh ekonomi  Islam  memiliki  relevansi  dengan  nilai-nilai  yang  dikandung  oleh  hukum Islam.
Tulisan  ini  memaparkan  nilai-nilai  humanitarian  dalam  hukum  ekonomi  Islam. Agar  lebih  terfokus  penulis  hanya  membatasi  pada  humanitarian  dalam  hukum produksi,  hukum  konsumsi  konsumsi,  dan  hukum  distrubusi.  Pembatasan  ini didasarkan pada       pilar-pilar  dasar  ekonomi, sehingga  kajian mengenai  nilai-nilai humanitaris  benar-benar  merupakan  kajian  terhadap  humanitarian  dalam  hukum ekonomi Islam yang diwakili pilar-pilar dasar ekonomi Islam.

## B. Definisi Humanitarian dan Aspek-Aspeknya
Humanitarianism  is  an  active  belief  in  humanism  (the  idea  of  the  value  of  human life)  where  by  humans  practice  benevolent  treatment  and  provide  assistance  to other humans, in order to better humanity for both moral and logical reasons. It is the philosophical belief in movement toward the improvement of the human race in a  variety  of  areas,  used  to  describe  a  wide  number  of  activities  r elating specifically  to  human  welfare. Berdasarkan  definisi  ini  humanitarian  bermakna perikemanusiaan  atau  kodrat  kemanusiaan  yang  mengandung  berapa  unsur  yaitu: Pertama, mengandung nilai keadilan yakni kemunusiaan yang berkeadilan.  Kedua, mengandung nilai keberadaban, yakni kemanusiaan yang berkeadaban.
Kemanusiaan  maksudnya  sesuai  dengan  fitrah  dasar  manusia.  Kemanusiaan  yang berkeadilan  memiliki  makna  bahwa  ekonomi  Islam  memiliki  konsep/watak  dasar tidak memihak kepada salah satu kelompok tertentu baik terhadap si-kaya maupun si-miskin.    Baik  terhadap  pemilik  modal  ( shahibul  maal )  maupun  terhadap  yang menjalankan  modal.    Ekonomi  Islam  memposisikan  setiap  unsur  pelaku  ekonomi adalah sama. Tidak  ada perbedaan diantara  mereka kecuali  sesuai  dengan  aka d yang  dibenarkan  oleh  Islam.
Kemanusiaan  yang  berkeadaban  maksudnya  dalam  sistem  ekonomi  Islam  terdapat etika/norma  dasar  yang  dilandasi  oleh  nilai-nilai  religius.  Nilai-nilai  disini berdimensi  sakral  dan  berdimensi  propan,  sehingga  dalam  sistem  ekono mi  Islam ada  nilai-nilai  yang  bersifat  horisontal  dan  ada  nilai-nilai  yang  bersifat  vertikal. Nilai-nilai  horizontal  adalah  nilai-nilai  humanis  yang  lebih  mengedepankan rasionalitas  dan  kelaziman  dalam  suatu  masyarakat  tertentu.  Sementara  nilai-nilai vertikal adalah nilai humanis  yang lebih mengedepankan pendekatan doktrinal dan keimanan.
Mengkaji  nilai-nilai  humanitarian  dalam  ekonomi  Islam  maka  perlu  dipaparkan aspek  filosofis  berbagai  sistem  ekonomi  besar  yang  berkembang  di  dunia.  Ini dimaksudkan    agar lebih mudah memahami konsep dasar ekonomi dan nilai -nilai yang  dikandung  oleh  sistem  ekonomi  Islam.  Karena  setiap  sistem  ekonomi memiliki filosofi yang berbeda. Filsafat sistem ekonomi kapitalisme pada dasarnya merupakan implikasi dari konsep filsafat ekonomi yang  timbul dari tulisan-tulisan John  Locke  yang  berpendapat  bahwa    hak  milik  pribadi  dan  penguasaan  harta kekayaan merupakan “hak alamiyah” terlepas dari kekuasaan negara. Oleh karena sistem  ekonomi  ini  memiliki  prinsip-prinsip  dasar  yang  bebas  nilai,  tidak  terikat oleh  suatu  sistem  tetapi  lebih  mengedepankan  persaingan  pasar  yang  bebas. Menurut  sistem  ini  setiap  orang  memiliki  kebebasan  sepenuhnya  untuk memperoleh  keuntungan  bagi  dirinya,  yang  pada  perkembangannya  sebagai  tanda yang  paling  umum  dari  adanya  kapitalisme  adalah  perhitungan  rasional  atas
kapital.  Dimana  perhitungan  ini  meliputi:  Pertama  pemilikan  semua  sarana  pisik untuk  produksi  (seperti  tanah,  bahan  mentah,  mesin  dan  peralatan)  sebaga i  milik usaha-usaha  industrial  swasta  otonom  yang  bisa  dijual.  Kedua,  Akuntansi melibatkan  kebebasan  pasar  yakni  tidak  adanya  pembatasan-pembatasan  irasional atas  perdagangan.  Ketiga,  akuntansi  kapitalistik  membutuhkan  teknologi  rasional. Keempat,  organisasi  industrial  harus  berdasarkan  pada  peradil an  dan  administrasi yang  dapat  diperhitungkan.  Kelima,  Penggunaan  secara  umum  sarana -sarana komersial  yang  berbentuk  hak-hak  saham  dalam  suatu  perusahaan,  bila  kekayaan mengambil bentuk surat-surat yang dapat diperjual belikan.
Filsafat  sistem  ekonomi marxisme berasas  pada  perjuangan  kelas  bawah  dan pertentangan  kelas,  revolusi  dan  kekuasaan  proletar.  Filsafat  Marxisme  ini  pada dasarnya  mengingkari  agama  dan  membawa  manusia  kepada  materialisme  juga. Gerakan  ini  berawal  dari  perlawanan  terhadap  sistem  kapitalisme,  dimana  sentra- sentra  ekonomi  hanya  terkonsentrasi  dikalangan  kelas  elit  ekonomi  (kelompok Borjuis). Gerakan perlawanan ini diwakili oleh Marxisme  dengan mengedepankan kekuasaan  dan  revolusi  sosial  berada  di  tangan  kelompok  proletar.  Konsep  dasar kelompok  ini  memandang  sentra-sentra  ekonomi  berpusat  pada  kaum  proletar dengan  mengetengahkan  keadilan  ekonomi  kerakyatan  (sama  rata-sama  rasa). Sehingga  kepemilikian  individual  hampir-hampir  tidak  diakui  oleh  negara,  karena supra struktur dan infra struktur ekonomi sepenuhnya dikuasai oleh negara  dengan mengatas-namakan kaum proletar.
Ekonomi  Islam  adalah  sistem  ekonomi  yang  didasarkan  pada  Quran  dan  Sunnah. Dalam  Islam  kemanusiaan  sebagai  sekunder  dari  tauhid  sedangkan  tauhid  adalah sumber  dari  prinsip  kemanusiaan.  Pada  prinsipnya  ajaran  Islam  menghendaki keseimbangan  antara  tauhid dan kemanusiaan. Namun tauhid merupakan  landasan untuk mengembangkan kemanusiaan.
Tauhid  dalam  hal  ini  maksudnya  semua  yang  ada  merupakan  ciptaan  dan  milik Allah,  dan  hanya  dia  yang  mengatur  segala  sesuatunya,  termasuk  mekanisme hubungan  antar  manusia,  perolehan  rizki  dan  sebagainya  ( rububiyah ).  Manusia sebagai  pelaku        ekonomi  harus  mengikuti  ketentuan  Allah  dalam  segala aktifitasnya,  termasuk  aktifitas      ekonomi.  Ketentuan  Allah  yang  harus  dipatuhi dalam  hal  ini  tidak  hanya  yang  bersifat  mekanistis  dalam  alam  dan  kehidupan sosial, tetapi juga yang bersifat etis dan moral ( uluhiyah ) Berdasarkan hal ini maka asumsi  terhadap  manusia  bersifat  positif  dan  kegiatan  ekonomi  tidaklah  ditujukan untuk memenuhi kepuasan manusia yang tidak terbatas.
Sistem  ekonomi  Islam  berasaskan  kepada  konsep egalitarianisme dan  kejujuran. Sistem  ekonomi  ini  berimplikasi  pada  persamaan  manusia  dalam  memenuhi kebutuhan hidup. Paradigma ini tidak mengakui adanya penindasan dan penjajahan
antar  kelas-kelas  ekonomi  dalam  masyarakat,  eksploitasi  manusia  atas  manusia lain dalam segala bentuk, corak dan alasannya. Tetapi perbedaan -perbedaan status sosial ekonomi diakui oleh Islam sebagai keteraturan sistem kehi dupan. Dalam arti kehidupan  itu  akan  berjalan  harmonis  ketika  terjadi take  and  give (memberi  dan menerima) antara sikaya dan simiskin. Harmonisasi itu diaplikasikan dalam bentuk subsidi  silang  yang  secara  konfrehensif  bisa  memberdayakan  kelompok  fuqora’ dan  masakin.  Kerjasama  ini  diawali  dengan  adanya  kesepakatan  kerja  antara sahibul  maal (pemilik  modal)  dan  pengelola.  Ini  melambangkan  bahwa  dalam sistem  Islam  sangat  menghargai  prikemanusiaan.  Dalam    sistem    ekonomi    Islam tidak    hanya    semata-mata    mengejar    keuntungan    yang    bersifat    individual namun  kepentingan   orang   lain  juga  mesti  diperhatikan. Oleh karena itu dalam Islam  keuntungan  tidak  hanya  berorientasi  pada  salah  satu  pihak,  namun berorientasi pada kedua belah pihak sesuai dengan akad.
Umer  Chaprah  menyatakan  bahwa  keadilan  dan  keseimbangan  ditegaskan  dalam banyak  ayat  al-Quran  sebagai  dasar  kesejahteraan  hidup  manusia.  Oleh  sebab  itu seluruh  kebijakan  dan  kegiatan  ekonomi  harus  dilandasi  faham  keadilan  dan keseimbangan.  Sistem  ekonomi  haruslah  secara  intrinsik  membawa  keadilan  dan keseimbangan. Pertumbuhan dan  pemerataan merupakan  dua sisi dari satu entitas. Pada  tingkat  teknis,  hal  ini  tampak  pada  praktek mudharabah ( lost  and  profit sharing ), dimana pemilik modal dan pekerja ditempatkan pada posisi sejajar secara adil.

## C. Humanitarian dalam Produksi
Pengelolaan  produksi  dalam  ekonomi  Islam  mengedepankan  egalitarian  dan kejujuran.  Disamping  mengedepankan  egalitarian  dan  kejujuran,  hasil  produksi dalam  ekonomi  Islam  diarahkan  kepada  hasil  yang  halal  lagi  baik  ( halalan thayyibah )  dan  menunjang        aktivitas  kebaikan.  Hal-hal  yang  dilarang  untuk dikonsumsi  dilarang  oleh  Islam  untuk  diproduksi.  Demikian  juga  hal -hal  yang menjadi perantara untuk berbuat yang tidak baik dilarang untuk diproduksi. Kaidah hukum  Islam  menyatakan mayadullu’ala alharam    fahuwa    haramun    (Apa-apa yang    mengantarkan    pada    perbuatan    haram    maka  hukumnya  haram).  Oleh karena  itu  bagi  pengelola  produksi  dan  pemilik  produksi  sangat  terjamin  harta mereka.  Pemilik  produksi  sangat  tidak  mungkin  untuk    memproduksi    barang- barang    yang    tidak    halal,    karena    itu    bagi    pemilik    harta    akan    merasa  aman karena  dalam  memproduksi  barang  ada  tolak  ukur  dan  batasan  dalam memproduksi suatu barang.
Hasil  produksi  yang  halal  maksudnya  semua  barang  yang  diproduksi  bukan barang-barang  yang  mengandung  unsur  yang  dilarang  oleh syara’ ,  seperti memproduksi minuman keras, khamar atau sejenisnya. Di samping hasil yang halal
hasil  yang  baik  juga  menjadi  prinsip  utama  dalam  produksi.  Sehingga  biasanya barang  atau  hasil  yang  baik  dikenal  dengan  istilah  ” halalan    thayyibah ”,  Ini melambangkan  bahwa  hasil-hasil    produksi  diarahkan  pada  barang  yang  dapat dikonsumsi  oleh  masyarakat  Muslim      secara  memuaskan.  Dalam  hal  ini  hasil produksi  memenuhi  kriteria  barang  yang  dapat  dikonsumsi  dalam  perspektif vertikal.  Serta  memenuhi  kriteria  standar  kelayakan  dalam  perspektif  manusia (horizontal).  Artinya  kepentingan  yang  mahakuasa  terpenuhi  dan  kepentingan manusia  juga  terpenuhi.  Sehingga  hasil  produksi  tidak  semata-mata  untuk kepentingan manusia. Yang pada akhirnya hasil produksi juga untuk  meningkatkan aktifitas kemaslahatan sosial.
Hasil produksi  yang baik dalam sistem ekonomi Islam ditandai juga dengan dapat atau tidaknya menunjang aktifitas kebaikan. Suatu barang atau hasil produksi  mesti memiliki  manfaat  kemanusiaan  yakni  menunjang  aktifitas  manusia  untuk  berbuat kebaikan.  Memproduksi  suatu  barang  hanya  semata-mata  untuk  menciptakan kejahatan  sangat  bertentangan  dengan  prinsip  dasar  ekonomi  Islam.  Oleh  karena itu  hasil-hasil  produksi  memiliki  manfaat  sosial  khususnya  untuk  mewujudkan aktifitas kebaikan dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan tujuan Islam  itu sendiri sebagai agama rahmatan lilalamin.

## D. Humanitarian dalam Distribusi
Distribusi  dalam  makalah  ini  maksudnya  adalah  proses  menyampaikan  atau menyalurkan  barang  dari  produsen  kepada  konsumen.  Dalam  konteks  ini  penulis hanya  membatasi  pada  persoalan  tersebut,  karena  menurut  kebiasaan  distribusi kekakayaan  memiliki  makna  yang  sangat  luas.  Dalam  hal  ini  biasanya  dimaknak dengan perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain.
Prinsip  yang  paling  dasar  dalam  distribusi  adalah  tidak  saling  merugikan   pihak yang satu dengan pihak  yang lainnya. Baik terhadap produsen, konsumen maupun sesama distributor. Untuk mengantisipasi persoalan tersebut sehingga tidak terjadi saling  merugikan  maka  dalam  sistem  ekonomi  Islam  ada  beberapa  prinsip  yang dapat  digunakan  dalam  suatu  distribusi.  Diantaranya  prinsip wadi’ah (titipan), Bagi  hasil,  Jual  beli,  Sewa-menyewa.    Prinsip-pinsip  ini  memang  akan mewujudkan  kompetisi  antar  distributor  tetapi  sangat  meminimalkan  kerugian antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
Prinsip  wadi’ah  merupakan  cara  kerja  yang  sangat  sederhana  karena  orang  yang tidak  memiliki  modal  pun  pada  dasarnya  dapat  menjadi  dstributor,  sehingga dengan  prinsip  ini  semua  orang  memiliki  peluang  untuk  berusaha.  Konsep  seperti ini diajarkan Islam karena pada dasarnya tidak semua manusia memiliki kelebihan dan kemampuan dana untuk menjadi distributor.
Prinsip  bagi  hasil  menghendaki  semua  orang  tidak  ada  yang  merugi  dan  semua orang  beruntung.  Oleh  karena  itu,  dalam  prinsip  mudharabah  keuntungan  dan kerugian  ditanggung  bersama  ( profit  and  loss  sharing )  antara  pemilik  modal  dan pengelola.  Hal  ini  sesuai  dengan  fitrah  dasar  kemanusiaan  yang  pada  dasarnya tidak  ingin  merugi  dalam  melakukan  usaha  atau  berdagang,  artinya  prinsip  bagi hasil  pada  hakekatnya  ingin  melindungi  manusia  dari  kerugian  yang  bersifat personal.  Sesuai  dengan  konsep  dasar  ajaran  Islam  yakni  keselamatan  dan kebersamaan maka dalam  konsep ekonominya Islam juga menghendaki egalitarian atau kebersamaan. Rugi dan untung dinikmati bersama sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.  Dengan  demikian  kerugian  yang  dialami/ditanggung  secara bersama akan lebih ringan.
Distribusi  dengan  prinsip  jual  beli  diatur  sedemikian  rupa  dalam  Islam.  Berbeda dengan      prinsip  yang  lain  seperti  bagi  hasil,  dan  wadi’ah.  Prinsip  ini  jika menyalahi  prinsip  dasarnya  akan  mendekatkan  pada  riba,  kezhaliman  dan merugikan  pihak  lain.  Misalnya  melakukan  jual  beli  dengan  curang  atau mengurangi  timbangan,  maka  pihak  pembeli  secara  tidak  sadar  telah  dirugikan. Distributor tidak menyalurkan barang akan mengakibatkan inplasi. Oleh karena itu menimbun  barang  dilarang  dalam  Islam,  demikian  juga  jual  beli  dengan  cara menipu  atau  jual  beli  yang  menyebabkan  kerugian  bagi  orang  lain.  Untuk menghindarkan  seorang  pembeli  dari  kerugian  yang  tak  terduga  ekonomi  Islam memberikan jalan keluar dengan prinsip khiyar, Beberapa prinsip  dasar dalam jual beli  sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  menghindarkan  penjual/penyalur  dan pembeli  dari  kerugian.  Larangan  pada  ihtikar  menghendaki  harga  barang  stabil, sehingga konsumen tidak resah.

## E. Humanitarian dalam Konsumsi

## 1. Kenyamanan
Kenyamanan  adalah  hal-hal  yang  bukan  kebutuhan  pokok  dan  bukan  kebutuhan tepat  guna,  tetapi  yang  memberikan  kesenangan  kepada  manusia.  Dalam  Islam kesenangan  dibolehkan  untuk  dinikmati.  Afzalurrahman  menyatakan  bahwa  Islam sangat  memahami  naluri  alamiah  manusia  dalam  mengagumi  dan  menikmati keindahan-keindahan  dalam  hidup  ini,  Islam  juga  mengakui  kebutuhan-kebutuhan budaya  manusia  secara  alamiah,  oleh  karena  itu  Islam  membolehkan  meng ikuti kebutuhan-kebutuhan          pokok  manusia  menikmati  kesenangan.  Dalam menjelaskan  urgensi  kenyaman  dalam  prinsip  ekonomi  Islam  afzalurrahman mengupas ayat al-Quran yang menyatakan:
يَابَنبي  بابَمبَ مُذُذا  ِيذَبَباي َْ  بنِاََ  َل ذِّ  َن َجِدبٍ مَذُذِّ بُ  ِام بُمَذَ با  بل بُ مَذْ َاِدذا  ذنَّهَُ  بل  ُح َبذي  بْمَْ َاِدذيِ م ( لا ا فرع : 31)
“Hai  anak  Adam,  pakailah  pakaianmu  yang  indah  di  setiap  (memasuki)  mesjid, makan  dan  minumlah,  dan  janganlah  berlebih-lebihan.  Sesungguhnya  Allah  tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.
Ayat  ini  menjelaskan  betapa  penting  keindahan  dan  memperindah  kehidupan  di dunia.    Keindahan  dan  kenyamanan  dalam  kehidupan  merupakan  suatu  hal  yang dianggap  penting  dalam  tradisi  Islam.  Sehingga  dalam  kontek  ibadah  saja diperintahkan  untuk  menggunakan  pakaian  yang  indah  (perhiasan).  Ini  berarti Islam  menganjurkan  penganutnya  mengkonsumsi  barang  yang  indah,  dan disenangi.  Kondisi  ini  mengindikasikan  bahwa  dalam  sistem  ekonomi  Islam mengkonsumsi  barang  yang  disenangi,  yang  indah  dan  nyaman  digunakan  sangat diperlukan.  Ini  menunjukan  bahwa  sistem  ekonomi  Islam  sangat  perduli  dengan naluri  kemanusiaan  manusia.  Karena  kenyamanan  dalam  mengkonsumsi  barang merupakan naluriah setiap manusia.
Menurut  Qurais  Shihab  perintah  makan  dan  minum  lagi  tidak  berlebih-lebihan adalah  tidak  melampaui  batas.  Menurutnya  ini  merupakan  tuntunan  yang  harus disesuaikan      dengan  kondisi  setiap  orang.  Karena  setiap  orang  membutuhkan sesuatu  sesuai  kadarnya  yang  dinilai  cukup.  Pendapat  ini  menegaskan  bahwa konsumsi mestinya sesuai dengan naluriyah kemanusiaan. Kesesuaian antara naluri dengan  kebutuhan  merupakan  suatu  yang  sangat  prinsip  dalam  Islam.  Karena sesuatu  yang  sesuai  dengan  naluriyah  akan  menimbulkan  kenyamanan  dalam menggunakannya sehingga akan menimbulkan rasa senang.

## 2. Kemewahan (al-Baqarah: 168; al-Maidah: 88; al-Imran: 31)
Penggunaan  barang-barang  mewah  dalam  ekonomi  Islam  tidak  dilarang.  Islam menganjurkan  agar  harta  yang  kita  miliki  dimanfaatkan  dengan  sebaik -baiknya. Menikmati  dan  menggunakan  harta  benda  yang  dianugerahkan  Allah  kepada  kita tidak dilarang sebatas tidak melampai batas. Firman Allah SWT menyatakan:
نباُيبُّنبي  ذننَّا م مَذُذِّ نَّي ٍَ يَْ   َأ ِرب ِ م  َل بلبا نَيَلمبا  بل بُ مَذََّيََّبا  َطم بَذتذا  َشنبتِمَّن م  ذنَّهَُ  ِيذَب   َُذنبَ  ُْمَيذٍ
”Hai  sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,  dan  janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah  syaitan;  karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”
Ayat-ayat  di  atas  secara  jelas  mengungkapkan  bahwa  manusia  mempunyai kebebasan        penuh  menikmati  kebutuhan  dan  kesenangan  hidup.  Manusia diperbolehkan  makan,  memakai  pakaian-pakaian  yang  bagus  dan  indah  serta tinggal  dalam  rumah  yang  indah  dan  menjalani  hidup  yang  baik,  bahagia  dan menyenangkan.  Manusia  hanya      diingatkan  untuk  bersikap  sewajarnya  dan  tidak melampaui  batas-batas  agar  dapat  dipertanggungjawabkan  sehingga  tidak menimbulkan bahaya bagi kesejateraan umum.
3. Hemat dan sederhana (al-Furqan: 67)
Hemat  bukan  berarti  kekir,  namun  menggunakan  keuangan  sesuai  kebutuhan hidup.    Sesuatu  yang  diluar  kebutuhan  kita  tetapi  dipengaruhi  nafsu  untuk memilikinya  identik  dengan  melampaui  batas.  Sebaliknya  memiliki  harta  tapi  tak mau  mencukupi  kebutuhan  adalah  ciri  orang  yang  kikir.  Karena  itu  al-Quran menegaskan  mengenai estándar hidup  yang  manusiawi  adalah  sikap  hidup  yang hemat dan sederhana. Misalnya dalam QS. Al-Isra: 26-27.
َّش َُ  بْي َرَلُبيذيِ م مَذهنبِّ  بشم بَ ِاَُ  َْم َانبمَّن م  بشنبِّ بُ  ذشنبتِمَّن م  َنَلَ باَ  م َرَذربِّ
“Sesungguhnya  pemboros-pemboros  itu  adalah  saudara-saudara  syaitan  dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.
Menurut  Quraish  Shihab  kata  ( ر يذب ت )  tabdzir  pada  ayat  di  atas  dipahami  ulama dalam  arti  pengeluaran  yang  bukan haq .  Karena  itu,  jika  seseorang  menafkahkan hartanya/membelanjakan  semua  hartanya  dalam  kebaikan  atau  haq,  maka  dia bukanlah  seorang  pemboros.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  harta  dalam  kondisi tertentu  sehingga  melampaui  batas-misalnya  dalam  kondisi  perang  tidak  termasuk dalam kategori boros. Karenanya pendapat Quraish  di atas menegasan penggunaan harta  untuk  perjuangan  dan  kepentingan  jihad  dalam  Islam.  Penggunan  harta berkaitan  dengan  kebutuhan  pribadi      dituntut  untuk  berhemat,  dalam  arti  tidak terlalu  boros  dan  tidak  juga  terlalu  kikir.  Penggunaan  harta/konsumsi  yang   sesuai dengan  prinsip  ekonomi  Islam  adalah  sebagaimana  disinyalir  dalam  QS.  Al- Furqan, berikut ini:
بْيََُّ م بُ مبذَُ مَذْبرِهبُّ  ِيب  مَذْ َاِدذي  ِيب  بُ مُ ذاذَِْبي  بشنبِّ بُ  بِْمبَ  بلَ بذ نٍَم بَبا
“Dan  orang-orang  yang  apabila  membelanjakan  (harta),  mereka  tidak  berlebih- lebihan,  dan  tidak  (pula)  kikir,  dan  adalah  (pembelanjaan  itu)  di  tengah -tengah antara yang demikian”.
Menurut  Afzalurrahman  cara  konsumsi  yang  paling  bijak  adalah  yang  sesuai dengan  tuntunan  ayat  di  atas.  Yakni  konsumsi  yang  tidak  terlalu  kikir  dan  tidak terlalu berlebihan. Lebih jauh Afzalurrahman menegaskan bahwa dalam komsumsi harus  mempertimbangkan  hak-hak  orang  lain  dan  hak-hak  kita  serta  bersikap seimbang  antara  keduanya.  Dalam  konsumsi  berarti  tidak  terlalu  boros  sehingga harta  habis  dan  tidak  menahannya  sama  sekali  sehingga  mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga atau siapa saja yang butuh.

## F. Zakat dibatasi pada jumlah minimal.
Bagi  orang  yang  memiliki  harta  diwajibkan  agar  menafkahkan  hartanya.  Dalam Islam      kewajiban  menafkahkan  harta  dikenal  dengan  istilah  zakat.  Mengeluarkan
zakat  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  setiap  orang  Muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat.
Harta  yang  wajib  dizakati  adalah  harta  yang  telah  memenuhi  nishab  dan  haulnya. Sementara  yang  tidak  memenuhi  nishab  dan  haul  tidak  wajib  dizakati.  Misalnya pada  tahun  pertama  seseorang  memiliki  harta  yang  cukup  senisab  dan  cukup haulnya, maka pada tahun tersebut ia wajib menzakati. Jika pada tahun berikutnya hartanya  tidak  sampai  senisab  maka  ia  tidak  wajib  membayar  zakat.  Kewajiban seperti ini berbeda halnya dengan kewajiban membayar pajak.
Pajak tidak mengenail istilah batas minimal. Setiap orang yang memiliki harta  baik berbentuk  rumah,  tanah,  dikenakan  pajak  bumi  bangunan.  Dalam  jual  be li dikenakan pajak penghasilan (PPh) bagi penjual dan pajak pertambahan nilai (PPn) bagi  pembeli.      Kondisi  seperti  ini  akan  menyebabkan  seseorang  menjadi  lemah bertambah  lemah  apabila  tidak  memiliki  penghasilan,  misalnya  ketika  seseorang harus  dibebani  pajak  bumi  bangunan  secara  terus  menerus  sedangkan  dia  tidak mempunyai  penghasilan.        Demikian  juga  halnya  pada  pajak  penghasilan,  jenis pajak  seperti  ini  akan  menekan  para  penjual  untuk  menjual  barangnya  dengan harga yang tinggi, karena untuk menutupi pajak penjualannya. Hukum Islam tidak mengenal konsep seperti ini.
Hukum  Islam  mewajibkan  zakat  bagi  orang  yang  memiliki  harta  sampai  senisab. Kekurangan harta karena tidak sampai senisab menyebabkan tidak wajibnya zakat. Hal seperti ini merupakan sistem yang memperhatikan aspek kemanusiaan. Artinya dalam pelaksanaan zakat sesuai dengan fitrah dasar manusia. Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan fokus utama dalam hukum Islam.

## G. Penutup
Pada  bagian  akhir  tulisan  ini  penulis  menyimpulkan  bahwa  ekon omi  Islam merupakan  sistem  ekonomi  yang  lebih  mengedepankan  egalitarian,  keadilan  dan kemanusian.  Humanitarian  dalam  ekonomi  Islam  pada  hakekatnya  melekat  pada egalitarian,  keadilan  dan  kemanusian.  Egalitarian  merupakan  satu  konsep  yang sangat  dibutuhkan  dalam  masyarakat  modern,  dimana  kecenderungan  masyarakat modern  adalah  individualitas,    Keadilan  dan  kemanusiaan  pada  dasarnya  sesuatu yang  dicita-citakan  masyarakat  modern,  namun  untuk  mewujudkan  keadilan  dan kemanusiaan  tersebut  perlu  didukung  oleh  suatu  sistem  yang  baik.  Demikian  juga dalam  bidang  ekonomi,  sistem  yang  baik  dan  mendukung  terwujudnya  keadilan yang benar-benar berpihak pada kemanusiaan.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman  al-Jaziri,  Fiqh  ala  al  Madzahib  al-arba’ah,  jilid  1,  Beirut:  Dar alkutub al ilmiyah, 1990.
A.M,  Syaifuddin  Ekonomi  dan  masyarakat  dalam  perspektif  Islam,  Jakarta; Rajawali Press, 1997.
Afzalurrahman,  Doktrin  Ekonomi  Islam,  Jilid  2,  PT.  Dana  Bhakti  Wakaf: Yogyakarta, 1995.
Andreski, Stanislav, Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi dan Agama, (Alih bahasa, Hartono, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1989.
Chaprah, M. Umer, Sistem Moneter Islam, terjemahan, Jakarta, Gema Insani Press,
2000, cet 1.
John  L.  Esposito  (ed).  The  Oxford  Encyclopedia  of  the  Modern  Islamic  Word,  I,
New York: Oxford University Press, 1995.
M.  Umer  Chaprah,  Nahwa  Nizam  Naqdiyy’Adil,  Hemdon:  al-Ma’had  al’Alamiy liy al-Fikr al-Islamiy, 1992.
Muhammad  Syafi’i  Antonio,  Bank  Syari’ah  Wacana  ulama  dan  Intelektual,
Jakarta; Tazkia Institut, 1999.
Munawir,  Imam,  Posisi  Islam  ditengah  pertarungan  ideologi  dan  Pertarungan,
Surabaya; Bina Ilmu, 1986.
Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid 5, Jakarta, Lentera hati, 2007. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid 7, Jakarta, Lentera hati, 2007. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid 9, Jakarta, Lentera hati, 2007.