JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 8 No. 2 (2021), 187-206; DOI: 10.31942/iq.v8i2.5674 , ISSN: 2303-3223/2621-640X
Page | 187

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah: Take Over Pembiayaan Mikro Bank Syari’ah
Akhmad Nurasikin,  Tri Handayani
Universitas Wahid Hasyim Semarang asikinnur12@gmail.com,  tri.handayani1964@gmail.com

## Abstract
Although Indonesia is still facing formidable challenges due to the Covid-19 pandemic, the distribution of financing in the MSME sector and the micro segment continues to increase. "This shows that BSI continues to support the growth of MSMEs in the midst of the pandemic storm. Until June 2021, MSME financing  at  BSI  was  recorded  at  36.82  trillion  rupiah.  Therefore,  the  authors  are  interested  in conducting  research  with  the  title  "Review  of  Islamic  Economic  Law  Take  Over  Sharia  Bank Microfinance". The purpose of this study is to analyze the TO process of microfinance in Islamic banks and  its  legal  review.  The  research  method  used  is  descriptive  analytical  while  the  approach  uses empirical juridical and data collection by literature study, interviews and observations. The results of the  study  stated  the  views  of  several  scholars  and  sharia  economists  regarding  the  Qardh  wal Murabahah  contract  used  as  a  permissible  contract,  but  in  practice  it  must  be  subject  to  strict supervision.  The  Micro  Financing  Take  Over  process  is  guided  by  the  DSN-MUI  Fatwa  Number: 31/DSN-MUI/VI/2002  concerning  Debt  Transfer  (Alternative  1)  and  has  become  a  positive  law through  Bank  Indonesia  Regulations  (PBI).  The  legal  consequence  of  this  Qardh  wal  Murabahah contract is that the right of the first customer as a guarantee right holder is legally transferred to the new customer as stated in the Mortgage Certificate (SHT) and Fiduciary Guarantee Certificate.
Keywords : Legal Review , Take Over, Microfinance

## Abstrak
Walaupun  Indonesia  masih  menghadapi  tantangan  yang  berat  akibat  pandemi  Covid-19,  namun penyaluran pembiayaan di  sektor UMKM dan segmen mikro terus meningkat. “Ini menunjukkan BSI terus  mendukung  pertumbuhan  UMKM  di  tengah  badai  pandemi.  Hingga  Juni  2021,  pembiayaan UMKM  di  BSI  tercatat  sebesar  36,82  triliun  rupiah.  Oleh  karena  itu  penulis  tertarik  melakukan penelitian  dengan  judul  ”Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Syariah  Take  Over  Pembiayaan  Mikro  Bank Syari’ah”.  Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  menganalisis  proses  TO  pembiayaan  mikro  di  bank syari’ah  dan  tinjauan  hukumnya,  Adapun  Metode  penelitian  yang  digunakan  bersifat  deskriptif analitis  sedangkan  pendekatannya  menggunakan  yuridis  empiris  dan  pengumpulan  data  dengan studi  kepustakaan,  wawancara  dan  observasi.  Hasil  penelitian  tersebut  menyatakan  pandangan beberapa ulama’ dan pakar ekonomi syari’ah mengenai akad Qardh wal Murabahah yang digunakan merupakan akad yang dibolehkan, namun dalam praktiknya harus mendapat pengawasan yang ketat. Proses  Take  Over  Pembiayaan  Mikro  berpedoman  pada  Fatwa  DSN-MUI  Nomor:  31/DSN- MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang (Alternatif 1) dan menjadi hukum positif melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Akibat hukum dari akad Qardh wal Murabahah ini ialah hak nasabah pertama sebagai  pemegang  hak  jaminan  beralih  secara  hukum  kepada  pihak  nasabah  baru  yang  tertuang dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dan Sertifikat jaminan Fidusia.
Kata kunci : Tinjaun Hukum, Take Over, Pembiayaan Mikro
Received : 2021-12-01 Accepted: 2021-12-21
Published: 2021-12-24

## Akhmad Nurasikin

## Page | 188

## Pendahuluan
Pembiayaan  adalah  fasilitas  yang  diberikan  Bank  Syariah  kepada masyarakat  yang  membutuhkan  dengan  menggunakan  dana  yang  telah dihimpun  Bank  Syariah dari  masyarakat yang  memiliki  kelebihan dana. 1 Dalam melakukan pembiayaan kepada masyarakat, ada 3 (tiga) instrumen penting yang digunakan  oleh  bank  syariah  yakni bai‟  al  murabahah,  musyarakah  dan mudharabah.  Murabahah  berasal  dari  bahasa  arab “ Rib hu” (keuntungan)  yang merupakan  transaksi  jual  beli  antara  bank  dengan  nasabah  dan  bank menyebutkan  nominal  keuntungannya.  Bank  merupakan  pihak  penjual  dan nasabah  sebagai  pihak  pembeli.  Harga  jual  merupakan  harga  beli  bank  dari pedagang  grosir/tengkulak  ditambah  keuntungan  dan  pembayaran  dilakukan dengan cara cicilan. 2
Pengikatan  pembiayaan  dilaksanakan  dalam  bentuk  perjanjian  antara bank  dan  nasabah.  Perjanjian  tersebut  merupakan  bentuk  kesepakatan  atau persetujuan yang disahkan oleh hukum. Persetujuan tersebut menjadi hal pokok dalam  dunia  bisnis  dan  menjadi  dasar  hukum  dalam  transaksi  perdagangan seperti  jual  beli  komoditas,  tanah,  pemberian  pembiayaan,  asuransi,  pendirian institusi/organisasi bisnis termasuk menyangkut ketenagakerjaan. Perjanjian atau verbintenis  adalah  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk memperoleh hasil dan sekaligus mewajibkan  pihak  yang  lain  untuk  memberikan  hasil.  Perjanjian/verbintenis merupakan  hubungan  hukum (rechsbetrekking) dan  kontrak  mengandung hubungan hukum perseorangan/perseorangan karena hukum  itu  sendiri diatur dan disahkan oleh hubungan tersebut. Ini adalah hubungan dalam lingkungan hukum.
Perjanjian atau perikatan diatur dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  Pasal  1313.  KUHPerdata  memberikan  definisi tentang perjanjian sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana _______________
1 Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah , Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2004).
2 Nikensari and Sri Indah, Perbankan Syari‟ah: Prinsip, Sejarah Dan Aplikasinya (Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2012).
Page | 189
satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” . Suatu kontrak  atau  perjanjian  harus  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian,  yaitu  kata sepakat,  kecakapan,  hal  tertentu  dan  suatu  sebab  yang  halal  sebagaimana ditentukan  dalam  pasal  1320  KUHPerdata.  Dengan  dipenuhinya  empat  syarat sahnya  perjanjian  tersebut,  maka  suatu  perjanjian  menjadi  sah  dan  mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. 3
Pembiayaan  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  bank,  oleh karena itu bank sebagai pemberi pembiayaan atau kredit bersaing secara terbuka dalam menawarkan jasa pembiayaannya. Bank tidak hanya memberikan berbagai fasilitas dan hadiah untuk menarik dan mendapatkan nasabah, melainkan saat ini bank  menggunakan  berbagai  strategi  bersaing  dalam  pembiayaan.  Salah  satu strategi yang dilakukan adalah take over pembiayaan yaitu menarik nasabah atau nasabah  bank  lain  yang  memiliki track  record pembiayaan  yang  baik.  Hal  ini dilakukan  dengan  menawarkan  beberapa  keunggulan  dari  bank  lain,  seperti pelayanan yang lebih baik dan lebih menguntungkan nasabah.
Bank syariah memiliki alternatif cara yang tidak berbeda dalam menarik calon nasabahnya yakni dengan take over pembiayaan. Hal ini dilakukan dengan memindahkan nasabah bank lain yang kolekbilitasnya tingkat 1 atau lancar agar menjadi nasabah bank syariah. Pembiayaan dibank syariah menggunakan prinsip mudharabah,  musyarakah  atau  murabahah,  sehingga  nasabah  tidak  lagi menggunakan  sistem  bunga  kredit  sebagaimana  di  bank  konvensional. Permohonan  tambahan  modal (top  up) pembiayaan  yang  tidak  disetujui  pihak bank  juga  bisa  menjadi  faktor  yang  menyebabkan  nasabah  memilih  jalan  take over  ke  bank  lain.  Oleh  karena  itu  marketing  dharapkan  dapat  memberikan pemahaman  kepada  calon  nasabah  bahwa  prinsip  syari‟ah lebih  memudahkan nasabah  dalam  mencari  sumber  tambahan  modal  bagi  usahanya  dan  tidak membutuhkan persyaratan yang rumit sebagaimana produk-produk bank lain. 4
_______________
3 I Komang Mahesa Putra, Ni Luh Mahendrawati, and Desak Gde Dwi Arini, “Penerapan Pasal  1320  Kuh  Perdata  Terhadap  Tanggung  Jawab  Penjual  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Barang Melalui  Media  Internet ,” Jurnal  Analogi  Hukum 2,  no.  1  (2020):  73 – 77,
https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1623.73-77.
4 Novan Driyan Kresnadiseno, “Wawancara Dengan Micro Banking Manager” (Kendal, 2017).
Akhmad Nurasikin
Page | 190
Walaupun  Kondisi  ekonomi  Negara  Indonesia  saat  ini  mengalami keterpurukan dampak pandemi Covid-19, namun pembiayaan di segmen mikro ataupun  UMKM  justru  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa bank  syari‟ah  khususnya  Bank  Syari‟ah  Indonesia berkomitmen  untuk  terus mendukung perkembangan segmen mikro dan UMKM dimasa pandemi. Sampai Juni  2021,  pembiayaan  segmen  mikro  dan  UMKM  di  Bank  S yari‟ah Indonesia sebesar Rp 36,82 triliun. Pencapaian ini lebih baik dibanding akhir periode tahun 2020 lalu yang hanya sebesar Rp 34,99 triliun. 5
Akad  yang  digunakan  dalam  perjanjian  pengalihan  utang (take  over) Pembiayaan  Mikro  ialah  Qardh  wal  Murabahah.  Hal  ini  memunculkan  2  akad dalam  satu  transaksi  (multi  akad)  yang  berbeda  tujuannya  yakni  akad  Qardh untuk non komersial/ta‟awun (pertolongan) sedangkan akad al Murabahah untuk komersial/mencari keuntungan.  Oleh karena  itu para ulama berbeda  pendapat mengenai  hal  ini.  Pendapat  Pertama  mengemukaan  hukumnya  mubah berdasarkan  kaidah  fiqih “Al  Ashlu  fil  Mua’amalat  al  Ibahah”, sedangkan pendapat kedua mengharamkan berdasarkan hadits-hadits yang mengharamkan dua jual beli dalam satu jual beli (Bai’ataini fi bai’atin) atau dua akad dalam satu akad (Shofqataini  fi  shofqatin) .  Adanya  hal  tersebut,  memunculkan  pemikiran untuk dilakukan suatu penelitian atas pelaksanaan take over pembiayaan mikro dan  tinjaun  hukum  Islam  terkait  akad  yang  digunakan  dalam  perjanjian pengalihan  utang (Qardh  wal  Murabahah) di  Bank  Syariah.  Dari  latar  belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari‟ah: Take Over Pembiayaan Mikro Bank Syariah”.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  suatu perrmasalahn, yakni bagaimana tinjauan hukum dan akibat hukum akad Qardh wal  Murabahah  dalam  proses  take  over  pembiayaan  mikro  di  Bank  Syariah. Adapun tujuan penelitian ini ialah mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum dan  akibat  hukum  akad  Qardh  wal  Murabahah  dalam  proses  take  over pembiayaan  mikro  di  Bank  Syariah.  Sedangkan  manfaat  penelitian  ini  secara teoritis,  menambah  informasi  dan  pengetahuan  tentang  proses  take  over
_______________
5 Ngatari,  “Pembiayaan  Sektor  UMKM  Oleh  BSI  Meningkat  Di  Tengah  Pandemi,” Republika.Co.Id , August 12, 2021.
Page | 191
pembiayaan  mikro  dan  akibat  hukum  dengan  adanya  take  over  tersebut diperbankan  syariah.  Secara  praktis,  diharapkan  dapat  menjadi  bahan perbandingan  antara  teori  dan  praktek  sehingga  peneliti  dan  akademisi  bisa memahami  proses  take  over  secara  riil  diperbankan  syariah.  Bagi  pihak  yang terkait  diharapkan  dapat  menambah  khazanah  intelektual  khususnya  terkait dengan  akad  Qardh  wal Murabahah  dalam take over pada  perbankan syari‟ah sehingga  dalam  menjual  produk-produk  dengan  take  over  tidak mengenyampingkan prinsip-prinsip syariah.

## Metode Penelitian
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, sifat penelitian ini adalah deskriptif dan analitis, yaitu analisis data berdasarkan teori hukum umum yang diterapkan  untuk  menjelaskan  kumpulan  data  lainnya. 6 Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  karena  hukum  pada kenyataannya ditentukan oleh orang-orang yang hidup dalam masyarakat, maka kami  memecahkan  tujuan  penelitian  dengan  menguji  data  sekunder  terhadap data primer di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan untuk Kajian ini didasarkan  pada  ilmu  forensik  normatif,  tetapi  tidak  mengkaji  sistem  hukum normatif, tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika sistem normatif  berfungsi  dalam  masyarakat.  meningkatkan.  Penyelidikan  ini  sering disebut sebagai penyidikan hukum.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  yuridis  empiris yaitu  suatu  metode pendekatan  yang  dipergunakan untuk  memecahkan objek penelitian  dengan  meneliti  data  sekunder  terhadap  data  primer  di  lapangan, karena  hukum  yang  pada  kenyataannya  dibuat  dan  ditetapkan  oleh  manusia yang hidup dalam masyarakat. 7 Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundangan, namun  mengamati  bagaimana  reaksi  dan  interaksi  yang  terjadi  ketika  sistem
_______________
6 Bambang  Sanggono, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  16th  ed.  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2016).
7 Mukti Fajar Nurdewata, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
Akhmad Nurasikin
Page | 192 norma itu bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (law in action). 8
Penelitian  ini  bersumber  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer ialah data yang diperoleh dari narasumber secara langsung. 9 Sedangkan data sekunder ruang lingkupnya sangat luas, sehingga dapat diperoleh dari surat pribadi, buku harian hingga dokumen resmi yang bersumber dari Pemerintah. 10 Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Studi  kepustakaan  (library  research),  wawancara 11 ,  dokumentasi  dan observasi  menjadi  teknik  pengumpul  data  yang  digunakan.  Peneliti memanfaatkan  jenis pedoman interview  tidak  terstruktur,  yakni hanya memuat garis  besar  pertanyaan  yang  akan  diajukan  peneliti  kepada  narasumber. 12 Sedangkan untuk memperoleh hasil penelitian dari data yang diperoleh, penulis menggunakan analisis deskripsi kualitatif yang merupakan analisis yangberwujud bukan  dalam  bentuk  angka  melainkan  dalam  bentuk  uraian  sesuai  realita dilapangan. Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data diatas  ialah dengan menggunakan pola fikir induktif, yaitu  berangkat dari fakta atau  peristiwa  yang  bersifat  empiris  kemudian  temuan  tersebut  dipelajari  dan dianalisa dan akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan yang sifatnya general. 13

## Hasil dan Pembahasan
Proses take  over  atau  pengalihan  hak  dan  kewajiban  secara  sepintas mirip  dengan  transaksi  pengalihan  hutang (hiwalah)    yaitu  dalam  hal  subyek, obyek,  serta  per a ngkat  didalam  akad  transaksinya. Namun  fasilitas  take  over yang ditawarkan Bank Syari‟ah disini menggunakan akad Qardh wal Murabahah. Hal ini berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang _______________
8 Mukti Fajar Nurdewata.
9 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010).
10 Soerjono Soekanto and Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar , 48th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).
11 Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  18th  ed.  (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya, 2018).
12 Suharsimi  arikunto, Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik ,  14th  ed.  (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
13 Sutrisno Hadi, Metodologi Research , 1st ed. (Yogyakarta: Andi Ofset, 2002).

## Page | 193
Pengalihan Utang. Sebelum munculnya penggunaan akad Qardh wal Murabahah proses take over  pembiayaan di Bank Syari‟ah menggunakan akad Hawalah wal Ujroh,  Hawalah  wal  Murabahah,  Qardh  dan  sekarang  beralih  ke  Qardh  wal Murabahah. 14
Ibnu  Qayyim  berpandangan  bahwa  Nabi  melarang  adanya  2  akad sekaligus  antara  akad salaf  (memberi  pinjaman/qardh)  dan  jual  beli,  walaupun kedua akad tersebut jika diaplikasikan secara terpisah hukumnya boleh. Larangan mengumpulkan  akad salaf    dan  jual  beli  dalam  satu  akad  tidak  lain  untuk menghindari transaksi kategori ribâ yang diharamkan. Hal ini dapat digambarkan seorang  meminjamkan (qardh)  Rp  1.000,-  (Seribu  rupiah),  kemudian  menjual barang seharga Rp 800,-(delapan ratus rupiah) dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah).  Hal  ini  seolah-olah  memberi  Rp  1.000,-  dan  barang  seharga Rp  800,- agar  memperoleh  transaksi  Rp  2.000,-  dan  memperoleh  kelebihan  Rp  200,-. Selain adanya akad ganda antara salaf dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang adanya akad ganda antara transaksi jual beli dan qardh dalam satu  transaksi.  Semua  akad  yang  mengandung  unsur  jual  beli  dilarang  untuk digabungkan  dengan qardh  dalam  satu  transaksi,  seperti  ijarâh  dengan  qardh,
salam dengan qardh, sharf  dengan qardh, dan lain sebagainya. 15
Meski penggabungan qardh dan jual beli ini dilarang, namun menurut al- „Imrâni tidak selamanya dilarang. Penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila  tidak  ada  syarat  di dalamnya  dan  tidak  ada  tujuan  untuk  melipatkan harga  melalui qardh.  Seperti  seseorang  yang  memberikan  pinjaman  kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu qardh tersebut. Yang demikian hukumnya boleh. 16
Nazih  Hammad  dalam  buku al- ‟Uqûd  al -Murakkabah  fi  al-Fiqh  al-Islâmy menuliskan, ”Hukum  dasar dalam  syara‟ adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad , selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-
_______________
14 DSN- MUI, “Fatwa DSN -MUI Nomor: 31/DSN- MUI/VI/2002,” 2021, http://mui.or.id/wp - content/uploads/files/fatwa/31-Pengalihan_Utang.pdf.
15 Hasanudin, Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006).
16 Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh Al- „Imrâni, Al- ‟uqûd Al -Mâliyah Al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta‟shîliyah Wa Tathbîqiyyah (Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al- Tauzî‟, 2006).

## Akhmad Nurasikin
Page | 194 sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang  melarang,  maka  dalil  itu  tidak  diberlakukan  secara  umum,  tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu  dikatakan  sebagai  pengecualian  atas  kaidah  umum  yang  berlaku  yaitu mengenai  kebebasan  melakukan  akad  dan  menjalankan  perjanjian  yang  telah disepakati. 17
Pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain  untuk  diambil  manfaatnya  dengan  tidak  merusak  zatnya,  dan  akan mengembalikan  barang  yang  dipinjamnya  tadi  dalam  keadaan  utuh. 18 Dari definisi  ini  menunjukkan  bahwa  pinjam  meminjam  dalam  Islam  hanya  untuk diambil manfaatnya tanpa diperbolehkan bagi pihak yang meminjamkan untuk mengambil  keuntungan  dari  pihak  yang  meminjamkan.  Dalam  hal  pinjam meminjam uang atau dalam istilah Arabnya dikenal dengan al-qardh dibedakan menjadi dua macam antara lain:
Pertama, Qardh  al-hasan,  yaitu  meminjamkan  sesuatu  kepada  orang lain,  dimana  pihak  yang  dipinjami  sebenarnya  tidak  ada  kewajiban mengembalikan. Adanya qardh al-hasan ini sejalan dengan ketentuan Al- Qur‟an surat At Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak  atas  zakat,  yang  salah  satunya  adalah Gharim  yaitu  pihak  yang mempunyai utang di jalan Allah. Melalui qardh al hasan maka dapat membantu sekali  orang  yang  berutang  di  jalan  Allah  untuk  mengembalikan  utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut  kepada  pihak  yang  meminjami.  Keberadaan  akad  ini  merupakan karakteristik  dari  kegiatan  usaha  perbankan  syariah  yang  berdasarkan  pada prinsip tolong menolong.
Kedua, Al-qardh yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban  mengembalikan  pokoknya  kepada  pihak  yang  meminjami.  Hal  ini dapat disimpulkan muncul pertanyaan dan kejelasan mengenai pelaksanaan take over    dalam  pembahasan  penelitan  ini  dapat  disejajarkan  dengan  syarat  dan
_______________
17 Nazih Hammâd, Al- ‟uqûd Al -Murakkabah Fî Al-Fiqh Al-Islâmy (Damaskus: Dâr al-Qalam,
2005). 18 Abdul  Ghofur  Ansori  and  Sobirin  Malian, Pokok-Pokok  Perjanjian  Islam  Di  Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006).
Page | 195
rukun qardh. Qardh dapat berjalan dengan sah jika syarat dan rukunnya dapat terpenuhi oleh masing-masing pihak. 19
Adapun  rukun  akad qardh  sesuai  ketentuan  al  qardh  menurut  fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 ialah; (1) Peminjam ( muqtaridh), utang merupakan perbuatan yang  tidak dilarang, melainkan dibolehkan dengan tujuan memanfaatkan  barang  atau  uang  yang  diutangnya  untuk  memenuhi kebutuhannya. Akad Qardh tidak boleh dilakukan oleh anak dibawah umur dan dianggap cakap melakukan tindakan hukum serta mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan  dari  tindakannya.  Seorang  nasabah  juga  dianggap  memiliki kemampuan  dan  layak  untuk  melakukan  transaksi.  Disamping  itu,  nasabah ( muqtaridh)  harus  memiliki  usaha/penghasilan  agar  dalam  pembayaran  utang bisa berjalan dengan lancar. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan usaha dari  kelurahan/SIUP,  TDP  (bagi  non  golbertap)  dan  slip  gaji  (bagi  golbertap). Dengan  demikian  pengajuan take  over  pembiayaan  mikro Bank  syari‟ah sah karena dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan  mempunyai penghasilan untuk  membayar  hutangnya;  (2)  Pemberi  pinjaman  ( muqridh),  Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi pinjaman/utang. Dalam hal ini adalah sebagai  pihak  Bank  yang  dipercaya muqtaridh  (nasabah)  untuk  mendapatkan utang. Bank Syari‟ah memfasilitasi pelunasan pada bank/Nasabah lama dengan akad qardh, kemudian menjual piutangnya kepada nasabah (muqtaridh) dengan akad murabahah.  Nasabah  (Muqtaridh)  menerima  akad  qardh  sebagai pembayaran  piutangnya  kepada  Bank/Nasabah  lama  dan  menerima  akad murabahah  sebagai  bentuk  penyelesaian  piutang  akad  qardh  pada  Bank Syari‟ah . 20
Sesuai  Pandangan  mayoritas  ulama ‟ yakni  pengikut  madzhab  imam Malik, Syafi‟i dan Ahmad bin Hanbal ialah bahwa objek akad dalam akad qardh ialah berupa barang-barang yang bisa ditimbang dan ditakar. Sedangkan Imam Hanafi  berpendapat  bahwa  dalam mal  mitsli    hukumnya  sah mauqud  „alaih dengan  barang  yang  bisa  dihitung.  Penerapan  di Bank  Syari‟ah bahwa  bentuk
_______________
19 Abdul Ghofur Ansori and Sobirin Malian.
20 Dewan  Syari‟ah  Nasional,  “Fatwa  DSN -MUI  No.  19/DSN- MUI/IV/2001,”  MUI,  2021, http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf.

## Akhmad Nurasikin
Page | 196 pinjaman  yang  diberikan  kepada  nasabah  berupa  uang  dan  uang  tersebut digunakan  untuk  pelunasan  utang  Nasabah  di  bank  sebelumnya.  Kesepakatan yang  diperoleh muqtaridh  (nasabah)  dan  muqridh  (Bank)  dalam  kesepakatan transaksi  dituangkan  dalam  Surat  Penawaran  Pemberian  Pembiayaan  Mikro (SP3), yang di dalamnya terdapat identitas kedua belah pihak, serta ketentuan- ketentuan  yang  harus  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  dan  selanjutnya menyepakati akad Qardh wal Murabahah.
Aspek penting dari keberlanjutan ini adalah kesediaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk terikat dengan syarat-syarat akad qardh, dan akad ini mengakibatkan  terciptanya  akad  lain,  yaitu  akad murabahah.  Penerapan  akad Qardh dalam take over pembiayaan, akad qardh  tidak mungkin berdiri sendiri, namun  ada  akad  lain  yang  mengiringinya  yakni  akad murabahah  yang merupakan  satu  rangkaian  akad  perjanjian  dalam  pembahasan  ini.  Seorang muqtaridh tidak mungkin melakukan akad jika ia tidak menyetujui akan adanya akad murabahah. Dalam fasilitas pembiayaan take over, akad Murabahah tidak dapat disepakati jika tidak didahului perjanjian atau akad Qardh,  dan sebaliknya akad Qardh tidak mungkin terlaksana jika kedua pihak tidak menyepakati akad Murabahah,  dengan  kata  lain  akad  Murabahah  akad  Qardh  keduanya  saling melengkapi.
Pembiayaan murabahah  dimungkinkan  adanya  dhaman  (jaminan). Karena  jual  beli  merupakan  akad  yang  pembayarannya  tidak  dilakukan  secara tunai maka pembayaran tersebut merupakan tanggungan yang harus dibayarkan oleh  pembeli.  Bank  Syari ‟ ah  sebagai  penjual  menerapkan  prinsip  kehati-hatian dengan adanya jaminan atau agunan. Akad murabahah dalam proses take over yang  dilakukan,  adalah  sebuah  rangkaian  yang  tidak  terpisahkan  dari  akad sebelumnya yaitu Qardh. Posisi Qardh adalah sebagai akad pembelian atas aset milik nasabah yang ada di Bank/Nasabah sebelumnya oleh bank syari‟ah sebagai bentuk  pengalihan  utang  yang  dibenarkan  oleh  Fatwa  DSN  No.  31/DSN- MUI/VI/2002 alternatif ke I dengan ketentuan sebagai berikut:
1. LKS  memberikan qardh  kepada  nasabah.  Dengan  qardh  tersebut  nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh ( ماتلا كلملا ).
Page | 197
2. Nasabah  menjual  aset  dimaksud  angka  1  kepada  LKS,  dan  dengan  hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.
3. LKS  menjual  secara murabahah  aset  yang  telah  menjadi  miliknya  tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor:  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murabahah  berlaku  pula  dalam pelaksanaan  Pembiayaan  Pengalihan  Utang  sebagaimana  dimaksud alternatif I ini.
Dalam  prakteknya,  pihak muqridh  yang  memiliki  kapasitas  untuk menjadi  pemberi  utang  sebagaimana  yang  disyaratkan. Muqridh  bertindak dalam  rangka  melakukan  pengalihan  utang  atas  aset  yang  dimiliki  oleh muqtaridh  (Bank/Nasabah  sebelumnya)  atas  permintaan  dan  persetujuan muqtaridh(nasabah).  Setelah  muqridh  menguasai  penuh  aset  muqtaridh,  maka muqridh menjualnya kepada muqtaridh dengan menggunakan akad murabahah. Akad  ini  tidak  termasuk  dalam  kategori  satu  transaksi  dua akad  yang  oleh sebagian  ulama  fiqh  diharamkan.  Secara  prinsip  akad qardh  terpisah  dengan akad murabahah walaupun pada praktiknya dituangkan dalam satu berkas akad.
Bank syari‟ah dalam menjalankan operasional, pembentukan akad dan pembentukan  produk-produk  harus  mengacu  pada  Fatwa  DSN-MUI,  karena Fatwa  DSN-MUI  menjadi  rujukan  yang  mengikat  bagi  lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) yang ada ditanah air, demikian pula mengikat masyarakat yang berinteraksi dengan LKS. Fatwa ekonomi syariah DSN saat ini telah dijadikan hukum positif melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR baru-baru ini, telah  mengamandemen  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  yang  secara  tegas  memasukkan  masalah  ekonomi  syariah  sebagai wewenang  Peradilan  Agama. 21 Dengan  demikian  berdasarkan  pandangan beberapa ulama‟ dan pakar ekonomi syari‟ah, bahwa akad Qardh wal Murabahah yang  digunakan  oleh perbankan  syari‟ah dalam  pengalihan  utang  merupakan akad  yang  dibolehkan,  namun  dalam  praktiknya  harus  senantiasa  mendapat pengawasan yang ketat agar tidak bertentangan dengan nash al ur‟an dan tidak terjerumus kedalam riba.
_______________
21 Lasmiatun, Perbankan Syari‟ah , 3rd ed. (Semarang: LPSDM RA Kartini, 2010).
Akhmad Nurasikin
Page | 198
Akibat  Hukum  Akad Qardh  wal  Murabahah  dalam  Proses  Take  Over
Pembiayaan Mikro D i Bank Syari‟ah ialah adanya p erpindahan hak dan kewajiban setelah take over. Setiap kontrak atau perjanjian memberikan hak dan kewajiban kepada  para  pihak.  Akad  Pembiayaan  mikro  yang  dibuat  antara  nasabah  dan bank juga menimbulkan banyak hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian  (akad).  Oleh  karena  itu,  sebelum  pengambilalihan,  nasabah mengikatkan hak dan kewajiban kepada bank/nasabah pertama, namun setelah pengambilalihan nasabah mengikatkan hak dan kewajiban kepada nasabah baru. Setelah  perjanjian  pengambilalihan  disetujui  dan  perjanjian  pertama  dalam perjanjian, sisa kewajiban nasabah kepada bank/nasabah akan dilunasi oleh Bank Syariah.  Dana  pelunasan  kemudian  ditransfer  ke  skema  pembiayaan  Bank Syariah. Dengan demikian, tidak ada perubahan hak dan kewajiban yang nyata, karena  hak  dan  kewajiban  nasabah  muncul  kembali  di  Bank  Syariah  setelah menyelesaikan bank/kewajiban pertama kepada nasabah.
Dengan demikian perjanjian take over pembiayaan mikro bank syari‟ah merupakan hubungan hukum antara dua pihak yaitu pihak bank dengan pihak nasabah  masing-masing  sebagai  mitra  pemilik  modal  untuk  membiayai  dan menjalankan suatu usaha yang halal dan produktif. Hubungan hukum ini akan menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban timbal balik bagi masing- masing pihak. Pada praktik di Bank Syariah, hubungan hukum pemberian fasilitas pembiayaan mikro antara bank dengan nasabah dituangkan dalam kontrak atau akad pembiayaan Qardh wal Murabahah. 22
Sedangkan akibat hukum bagi bank dan nasabah ialah kedudukan para pihak. Menurut Suharnoko, peralihan (take over) kredit ialah peristiwa dalam hal pihak  ketiga  memberi  pembiayaan  kepada  nasabah  yang  bertujuan  untuk melunasi  hutang/kredit  nasabah  kepada  Nasabah  pertama  dan  memberikan kredit  baru  kepada  nasabah  kedua  sehingga  kedudukan  pihak  ketiga  ini menggantikan kedudukan  Nasabah pertama. Dalam hal take over pembiayaan tersebut, sesuai dengan penjelasan Suharnoko, pihak ketiga dalam hal ini adalah Bank Syariah, yang bertindak sebagai Nasabah baru untuk membayar sisa utang
_______________
22 Etik  Setya  Wulandari,  “Wawancara  Dengan  Staf  Notaris  Zaenab  Bafadal,  S.H.,  M.Kn.” (Kendal, 2017).
Page | 199
nasabah terhadap Nasabah lama. Utang piutang yang lama dan segala kewajiban antara  pihak  Nasabah  dan  nasabah  dihapus,  untuk  kemudian  dihidupkan kembali bagi kepentingan pihak Bank Syariah. Dengan take over ini, maka bank syariah setelah take over berkedudukan menjadi pihak pertama, yaitu pihak yang memberi  pembiayaan.  Nasabah  tetap  menjadi  pihak  yang  berhutang,  dari Nasabah lama menjadi kepada Nasabah baru, yaitu Bank Syariah. 23
Menurut  J.  Satrio,  kedudukan  jaminan  dalam  peralihan  pembiayaan memenuhi  unsur-unsur  yang  ada  pada  peristiwa  subrogasi  yakni  penggantian hak  Nasabah  oleh  pihak  ketiga. 24 Adanya  pembayaran  yang  dilakukan  pihak ketiga terhadap Nasabah dan terjadi karena perjanjian yang dibuat antara pihak nasabah dengan pihak ketiga. Take over pembiayaan mikro yang terjadi di bank syariah termasuk pada subrogasi atas inisiatif nasabah sesuai Pasal 1401 ayat (2) yang  menyatakan  pihak  nasabah  meminjam  uang  kepada  pihak  ketiga  untuk melunasi  hutangnya  kepada  Nasabah  dan  menetapkan  bahwa  pihak  ketiga tersebut  akan  mengambil  alih  posisi  Nasabah.  Akibat  hukum  dari take  over pembiayaan  mikro  (yang  pada  prinsipnya  adalah  subrogasi)  adalah  beralihnya piutang  Nasabah  kepada  pihak  bank  syariah  yang  kemudian  menggantikan kedudukan  dan  hak  Nasabah.  Hak  lain  yang  seharusnya  berpindah  menurut undang-undang adalah hak jaminan atas objek jaminan yang digunakan sebagai agunan.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  16  UU  No.  4  Tahun  1996 mengenai  Hak  Tanggungan  yang  menentukan  bahwa  dengan  terjadinya peralihan  piutang  karena cessie,  subrogasi,  pewarisan  maka  demi  hukum  Hak Tanggungan beralih kepada Nasabah baru. Dengan demikian setelah pelunasan utang piutang kepada Nasabah lama, maka hak jaminan atas objek jaminan dan barang  jaminan  dikembalikan  oleh  Nasabah  lama  kepada  nasabah,  dan selanjutnya diserahkan kepada bank syariah.
Proses  pengalihan  hak  jaminan  atas  objek  jaminan  yang  digunakan sebagai  agunan  tersebut  dilakukan  oleh  Notaris.  Pengikatan  jaminan  seperti gadai,  hak  tanggungan  dan  fidusia  dalam  suatu  perjanjian  pembiayaan
_______________
23 Suharnoko, Hukum  Perjanjian,  Teori  Dan  Analisa  Kasus (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2007).
24 J.  Satrio, Hukum  Jaminan  Hak  Jaminan  Kebendaan  Fidusia ,  1st  ed.  (Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2002).

## Akhmad Nurasikin
Page | 200 merupakan  perjanjian accesoir.  Sifat  dari  perjanjian  accesoir  adalah  mengikuti perjanjian pokoknya, artinya ada atau berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok tersebut. Di dalam akad Qardh wal Murabahah sebagai perjanjian  pokok  terdapat  klausula  yang  secara  jelas  dan  tegas  menyatakan bahwa  pinjaman  sebagaimana  dimaksud  semata-mata  digunakan  untuk melunasi pinjaman (take over) dari Nasabah lama. Akibat hukum dari perjanjian pokok ini adalah hak Nasabah pertama sebagai pemegang hak jaminan beralih secara hukum kepada pihak Nasabah baru. 25 Jika agunan berupa Sertifikat Hak Milik  (SHM)/Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan(SHGB)  atas  tanah/tanah  dan bangunan nasabah, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang  Hak  Tanggungan,  pemindahan  jaminan  ini  dilakukan  dengan mendaftarkan sebagai suatu peristiwa subrogasi di Badan Pertanahan Nasional (sebagai  syarat publisitas).  Namun  dalam  hal  take  over  pembiayaan  mikro  di bank  syariah  dengan  objek  jaminan  berupa  tanah  yang  telah  dibebani  Hak tanggungan,  dilakukan  melalui  proses  roya  atau  pencoretan  di  kantor  Badan Pertanahan  Nasional  terlebih  dahulu  untuk  menghapus  kedudukan  Nasabah pertama sebagai pemegang hak jaminan.
Setelah proses roya selesai maka dilanjutkan dengan pembebanan hak Tanggungan atas dasar Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Akta Pembebanan  Hak  Tanggungan  yang  dibuat  sebelumnya  untuk  jaminan  benda tidak  bergerak.  Setelah  diterimanya  bukti  jaminan  asli,  dilakukan  pembebanan ulang atas jaminan yang didahului dengan penandatanganan Akta Pembebanan Hak  Tanggungan  bersamaan  dengan  dilakukannya  roya  jaminan,  sehingga pembebanan Hak Tanggungan dilakukan seperti pembebanan pada umumnya dengan proses waktu yang cukup lama. Pemberian Hak Tanggungan tersebut di atas meliputi juga segala sesuatu yang sekarang telah ada maupun dikemudian hari  akan  ada/berdiri  dan/atau  tertanam  diatas  tanah  tersebut,  yang  menurut sifat,  peruntukannya  dan  atau  menurut  ketentuan  hukum  dianggap  sebagai benda tidak bergerak, terutama sebuah bangunan rumah. Untuk selanjutnya hak atas  tanah/Hak  Milik  dan  benda-benda  lain  tersebut  di  atas  disebut  sebagai
_______________
25 Suharnoko, Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus .

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syari‟ah….
Page | 201
Objek Hak Tanggungan yang oleh Pihak Pertama (nasabah) dinyatakan sebagai miliknya.
Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, pencoretan pendaftaran Hak  Tanggungan  (HT)  dapat  dilakukan  dengan  atau  tanpa  pengembalian Sertifikat  Hak  Tanggungan  (SHT)  yang  telah  dikeluarkan.  SHT  yang  tidak dikembalikan, maka harus tercatat dalam Buku Tanah Hak Tanggungan. 26 Tetapi dalam  paraktiknya  untuk  pengajuan  pencoretan  roya  hak  tanggungan disyaratkan  mengembalikan  SHT  disertai  surat  permohonan  roya  hak tanggungan, foto kopi KTP, KK dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT PBB) terbaru. 27
Sedangkan  jika  objek  jaminan  berupa  benda  bergerak  seperti kendaraan  bermotor/mobil  maka  memakai  jaminan  fidusia.  Definisi  fidusia menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia,  adalah  pengalihan  hak  kepemilikan  suatu  benda  atas  dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap  dalam  penguasaan  pemilik  benda.  Oleh  sebab  itu,  pengertian  Jaminan Fidusia, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang  Jaminan  Fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang  tertentu,  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada penerima fidusia terhadap Nasabah lainnya. 28
Dalam hal ini yang dimaksud adalah perjanjian utang piutang, sehingga dalam pembuatan akta perlu diperjelas pada pokok perjanjian atau yang disebut dengan  komparisi,  bahwa  dalam  perjanjian  tersebut  terjadi  penyerahan  uang. Akta Jaminan Fidusia sebagai akta yang mengikat dan menginformasikan isi dari
_______________
26 Kartini  Muljadi  and  Gunawan  Widjaja, Hak  Tanggungan (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2006).
27 Endang Kiswati, “Wawancara Dengan Staf Notaris Zaenab Bafadal, S.H., M.Kn.” (Kendal, 2017).
28 Munir Fuady, Jaminan Fidusia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

## Akhmad Nurasikin
Page | 202 perjanjian  jaminan  fidusia  berisi  hal-hal  sebagai  berikut;  (1)  Identitas  pihak Pemberi  dan  Penerima  Fidusia;  (2)  Data  perjanjian  pokok  yang  dijamin  fidusia, yaitu  mengenai  macam  perjanjian  dan  utang  yang  dijamin  dengan  fidusia;  (3) Uraian  mengenai  Benda  yang  menjadi  objek  Jaminan  Fidusia;    (4)  Nilai penjaminan  yang  telah  dijanjikan  penerima  fidusia  kepada  pemberi  fidusia terhadap  objek  jaminan  fidusia;  (5)  Nilai  Benda  yang  menjadi  objek  Jaminan Fidusia. 29
Apabila  telah  dilakukan  pembuatan  akta  jaminan  fidusia,  maka  dapat langsung melakukan pendaftaran benda jaminan fidusia. Tujuan dari pendaftaran jaminan  fidusia  adalah  untuk  memperoleh  Sertifikat  Jaminan  Fidusia.  Sesuai dengan  Pasal  11  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia, maka suatu objek yang dijadikan benda jaminan fidusia adalah wajib untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Walaupun telah diatur dalam  undang-undang,  beberapa  hal  mengenai  fidusia  tersebut  masih  sering ada pelanggaran yang dilakukan oleh para Nasabah pemegang jaminan fidusia. Disamping itu untuk mengefisiensikan waktu, biaya dan kinerja Micro Financing Sales  sudah  sangat  mengenal  nasabah  sehingga  dianggap  resiko  wanprestasi kecil,  juga  menjadi  alasan  objek  yang  dijadikan  benda  jaminan  fidusia  adalah wajib untuk didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

## Simpulan
Dari  pembahasan  di  atas,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  proses take  over  (pengalihan  utang)  pembiayaan  mikro  di bank  syari‟ah berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor : 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang,
Fatwa  DSN  nomor:  19/DSN-MUI/IV/2001  tentang  al-Qardh  dan  Fatwa  DSN Nomor:  04/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Murabahah.  B ank  Syari‟ah dalam menjalankan operasional, pembentukan akad dan pembentukan produk-produk harus mengacu pada Fatwa DSN-MUI, karena Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS) yang ada ditanah air,  demikian  pula  mengikat  masyarakat  yang  berinteraksi  dengan  LKS.  Fatwa ekonomi  syariah  DSN  saat  ini  telah  dijadikan  hukum  positif  melalui  Peraturan
_______________
29 Mariam  Darus  Badrulzaman, Bab-Bab  Tentang  Credietverband  Gadai  Dan  Fiducia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
Page | 203
Bank  Indonesia  (PBI). Berdasarkan  pandangan  beberapa  ulama‟  dan  pakar ekonomi syari‟ah, bahwa a kad Qardh wal Murabahah yang digunakan oleh Bank Syari‟ah dalam  pengalihan  utang  merupakan  akad  yang  dibolehkan,  namun dalam praktiknya harus senantiasa mendapat pengawasan yang ketat agar tidak bertentangan dengan nash al Qur‟an dan tidak terjerumus kedal am riba.
Akibat hukum dari akad Qardh wal Murabahah ini adalah hak Nasabah pertama  sebagai  pemegang  hak  jaminan  beralih  secara  hukum  kepada  pihak Nasabah  baru.  Jika  objek  jaminan  berupa  benda  tidak  bergerak  maka  dengan membebanan hak Tanggungan yang didaftarkan melalui kantor BPN dibuktikan dengan  Sertifikat  Hak  Tanggungan  (SHT).  Hal  ini  atas  dasar  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang dibuat  sebelumnya  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang Hak Tanggungan. Sedangkan jika objek jaminan berupa benda bergerak maka  menggunakan  jaminan  fidusia.  Untuk  selanjutnya  didaftarkan  di  kantor Kementrian Hukum dan HAM dan diterbitkanlah Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Berdasarkan  penelitian  diatas,  penulis  menyampaikan  pendapat  dan saran kepada pihak-pihak yang terkait ialah perlu adanya penyempurnaan pasal dalam akad Qardh wal Murabahah karena masih terkesan rancu. Di dalam pasal skim  pembiayaan  belum  dijelaskan  nominal  rupiah  uang  yang  harus dikembalikan  nasabah  kepada  bank syari‟ah dan  nominal  angsuran  setiap bulannya.  Disamping  itu  selain  nasabah  menandatangani  akad  Qardh  wal Murabahah  juga  menandatangani  akad  Al  Murabahah  karena  sedikit  nasabah yang  hanya  mengalihkan  pembiayaan  tanpa  mengajukan  pembiayaan  mikro produktif.  Didalam  pasal  penyelesaian  perselisihan  seyogyanya  di  selesaikan melalui Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) agar lebih sejalan dengan syariah. Pegawai harus teliti didalam pembuatan akad Qardh  wal  Murabahah  karena  akad  ini  merupakan  akad  pokok  dan  menjadi rujukan notaris dalam pembuatan akta pengikatan agunan dan perlunya internal control bank  syari‟ah maupun  Dewan  Syariah  yang  mengawasi  dan  meneliti berkas legal akad Qardh wal Murabahah agar terjaga keamanan pembiayaan dan terjaga kesyariahannya.
Akhmad Nurasikin
Page | 204

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofur  Ansori,  and  Sobirin  Malian. Pokok-Pokok  Perjanjian  Islam  Di Indonesia . Yogyakarta: Citra Media, 2006.
Al- „Imrâni,  Abdullâh  bin  Muhammad  bin  Abdullâh. Al- ’uqûd  Al -Mâliyah  Al- Murakkabah:  Dirâsah  Fiqhiyyah  Ta’shîliyah  Wa  Tathbîqiyyah .  Riyadh:  Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al- Tauzî‟, 2006.
Badrulzaman, Mariam Darus. Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai Dan Fiducia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
Dewan  Syari‟ah  Nasional.  “Fatwa  DSN -MUI  No.  19/DSN- MUI/IV/2001.”  MUI, 2021. http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf.
DSN- MUI. “Fatwa DSN -MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/20 02,” 2021.
http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/31-Pengalihan_Utang.pdf.
Endang  Kiswati.  “Wawancara  Dengan  Staf  Notaris  Zaenab  Bafadal,  S.H.,  M.Kn.” Kendal, 2017.
Etik  Setya  Wulandari.  “Wawancara  Dengan  Staf  Notaris  Zaenab  Bafadal,  S.H., M.Kn. ” Kendal, 2017.
Hammâd, Nazih. Al- ’uqûd Al -Murakkabah Fî Al-Fiqh Al-Islâmy . Damaskus: Dâr al- Qalam, 2005.
Hasanudin. Multi  Akad  Dalam  Transaksi  Syariah  Kontemporer  Pada  Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
J. Satrio. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia . 1st ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
Lasmiatun. Perbankan Syari’ah . 3rd ed. Semarang: LPSDM RA Kartini, 2010.
Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif . 18th ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
Muhammad. Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Profit Margin Pada Bank Syariah .

## Page | 205
Revisi. Yogyakarta: UII Press, 2004.
Mukti  Fajar  Nurdewata. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Muljadi,  Kartini,  and  Gunawan  Widjaja. Hak  Tanggungan .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2006.
Munir Fuady. Jaminan Fidusia . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Ngatari. “Pembiayaan Sektor UMKM Oleh BSI Meningkat Di Tengah Pandemi.” Republika.Co.Id . August 12, 2021.
Nikensari,  and  Sri  Indah. Perbankan  Syari’ah:  Prinsip,  Sejarah  Dan  Aplikasinya . Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2012.
Novan  Driyan  Kresnadiseno.  “Wawancara  Dengan  Micro  Banking  Manager.”
Kendal, 2017.
Putra,  I  Komang  Mahesa,  Ni  Luh  Mahendrawati,  and  Desak  Gde  Dwi  Arini. “Penerapan  Pasal  1320  Kuh  Perdata  Terhadap  Tanggung  Jawab  Penjual Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Barang  Melalui  Media  Internet.” Jurnal  Analogi
Hukum 2, no. 1 (2020): 73 – 77. https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1623.73-77.
Sanggono,  Bambang. Metodologi  Penelitian  Hukum .  16th  ed.  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2016.
Soerjono  Soekanto,  and  Budi  Sulistyowati. Sosiologi  Suatu  Pengantar .  48th  ed.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  Dan R&D . Bandung:  Alfabeta,
2010.
Suharnoko. Hukum Perjanjian, Teori Dan Analisa Kasus . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
Suharsimi  arikunto. Prosedur  Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik .  14th  ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

## Akhmad Nurasikin
Page | 206
Sutrisno Hadi. Metodologi Research . 1st ed. Yogyakarta: Andi Ofset, 2002.