Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Kolaborasi Organisasi Pemerintah dalam Penertiban Parkir Liar di Kota Makassar
Nurul Ansaria Iksan 1* , Ihyani Malik 2 , Nur Khaerah 3
1,2,3 Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract
This  research  aims  to  determine  how  government  organisations  collaborate  to  control  illegal parking in Makassar City. This type of research uses qualitative methods. The research results show that the Transportation Service, Head of the Makassar City Civil Service Police Unit, and the Greater Makassar Parking Regional Company (PD), which hold joint meetings two to three times per month, need to be improved. The reason is that there are still many problems in the field. This problem includes the number of vehicles parked on the side of the road. Apart from that,  the  joint  operations  between  these  agencies  still  cannot  be  resolved  because  the  relevant parties have not maximised their operational schedules. Other problems include a lack of road signs.  The  process  of  implementing  management  and  evaluation  between  agencies  has  been effective. However, these authorities have not run smoothly, such as regulating parking lots and acting against motorists has not yet become a deterrent for the community. It is hoped that the Transportation Department will be more assertive in dealing with problems.
Keywords: collaboration, government organisation, illegal parking

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kolaborasi  organisasi  pemerintah  dalam penertiban  parkir  liar  di  Kota  Makassar.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif. Hasil  Penelitian menunjukkan  bahwa  Dinas  Perhubungan,  Kepala  Satuan  Polisi  Pamung  Praja Kota  Makassar,  dan  Perusahaan  Daerah  (PD)  Parkir  Makassar  Raya  yang  melakukan  rapat bersama sebanyak dua sampai tiga kali per bulan perlu ditingkatkan. Alasannya, masih banyak masalah  yang  sering  terjadi  di  lapangan.  Masalah  tersebut  seperti  masih  maraknya  kendaraan yang parkir dipinggir jalan. Selain itu, operasi bersama yang dilakuan antara instansi ini masih belum bisa teratasi karena pihak terkait belum memaksimalkan jadwal operasi mereka. Masalah lain seperti kurangnya rambu rambu yang ada dijalan. Adapun proses pelaksanakan pengelolaan dan evaluasi antara instansi sudah efektif. Namun demikian, wewenang tersebut belum berjalan dengan  lancar  seperti  pengaturan  lahan  parkir  serta  penindakan  terhadap  pengendara  masih belum  menjadi  efek  jera  bagi  masnyarakat.  Dinas  Perhubungan  diharapkan  harus  lebih  tegas dalam menangani masalah yang terjadi.
Kata kunci: kolaborasi, organisasi pemerintah , parkir liar
* nurulansaria@gmail.com
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu negara komsumtif, salah satunya dengan  melihat  peningkatan  jumlah kendaraan di Kota
Makassar.
Peningkatan  akan  jumlah  kendaraan  di Kota  Makassar  mencapai  1,7  juta  unit per  tahun  2021.  Tingginya  kebutuhan akan  mobilitas  masyarakat  dibarengi Kecenderungan manusia untuk membeli kendaraan kerap menimbulkan meningkatnya  kepemilikan  kendaraan yang  menjadi  masalah  sosial  karena ditahun  yang  sama  jumlah  penduduk mencapai  1,5  juta  jiwa  yang  artinya pengguna  kendaraan  lebih  tinggi  jika bandingkan dengan populasi penduduk.
Meningkatnya penggunaan kendaraan  serta  aktivitas  masyarakat dari  satu  tempat  ke  tempat  lain menyebabka  semakin  meningkatnya kebutuhan  masyarakat  akan  lahan  atau ruang  parkir.  Karena  ada  saatnya kendaraan  berhenti  dan  menjadikan tempat  parkir  sebagai  unsur  penting dalam transportasi (Ionita et  al., 2018).
Salah  satu  permasalahan  yang  dihadapi oleh  kota-kota  di  Indonesia  akibat meningkatnya  pengguna  transportasi yaitu merupakan kemacetan lalu lintas.
Membahas  mengenai  Kemacetan lalu  lintas,  di  Kota  Makassar  terdapat beberapa  kasus  penyebab  terjadinya
kemacetan, salah satu penyebab kemacetan  lalu  lintas  yaitu  dikarenakan adanya parkir liar. Parkir liar merupakan suatu keadaan dimana adanya  kegiatan  parkir  di  sembarang tempat  secara  ilegal  atau  tidak  resmi, adanya pengakuan lahan secara sepihak pada  rumah,  toko,  bahkan  bahu  jalan sebagai sasaran tempat lahan parkir.
Dengan  keberadaan  parkir  liar  ini cukup mengganggu aktivitas kelancaran lalu  lintas  khususnya  pada  pengguna jalan  raya.  Penyempitan  jalan  akibat keberadaan parkir liar ini mempengaruhi  pergerakan  kendaraan pada  jam-jam  tertentu,  dan  tentu  saja banyak pengendara mengalami kerugian karena  merasa  terganggu  akibat  parkir yang  tidak  teratur  dan  memakan  badan jalan,  sehingga  mengalami  kemacetan. Hal  tersebut  terus  mendapati  keluhan oleh masyarakat.
Kondisi  pelayanan  parkir  yang kurang  baik  mengharuskan  pemerintah meningkatkan perbaikan sistem pelayanan perparkirannya. Seperti diketahui  kelancaran  lalu  lintas  akan berjalan  dengan  baik  apabila  dilakukan penertiban parkir. Satuan Polisi Pamong Praja  selaku  yang  bertugas  untuk menyelengarakan  ketertiban  umum  dan ketentraman  serta  Dinas  Perhubungan Kota  Makassar  berdasarkan  Perwali Kota  Makassar  Nomor  96  tahun  2016

## 423
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Pasal  4  dalam  hal  perparkiran  juga diberikan  wewenang  mengatur  dalam hal  retribuksi  parkir  sebagai  penyedia fasilitas serta pelayanan parkir
sebaiknya menindaklanjuti
ketidaklancaran  lalu  lintas  serta  guna. pencegahan  gangguan  arus  lalu  lintas yang faktanya masih banyak pengendara yang tidak mengikuti aturan yang  berlaku  seperti  rambu  larang berhenti,  rambu  larang  stop,  rambu larang parkir.
Pemerintah sebagai penyedia layanan,  bertanggung  jawab  tentunya lebih  dituntut  untuk  merespon  setiap permasalahan  sesuai  dengan  kebijakan yang  ditetapkan.  Diketahui  kebijakan publik  dibuat  oleh  pemerintah  yang berupa  tindakan-tindakan  pemerintah yang mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat (Mustari,
2015).  Berdasar  dari  situlah  pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur secara  langsung  mengenai  pengelolaan perparkiran  di  Kota  Makassar  tertuang dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  17 Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Parkir Tepi Jalan Umum Kota Makassar.
Pengelolaan parkir pada tepi jalan umum  (TJU)  diketahui  sebelumnya  di kelola  oleh  PD  Parkir  Makassar  Raya. Namun,  berdasarkan  informasi  yang  di peroleh  dan  berdasarkan  arahan  dari Walikota  pada  februari  2022,  tercatat
ada  1.141  titik  tepi  jalan  untuk sementara ditangani oleh Dinas Perhubungan
(Dishub) Makassar, sementara  untuk  pengelolaannya  di tangani oleh PD Parkir Makassar Raya.
Berdasarkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar  Nomor 2 Tahun 2021  tentang  Pendirian  Perusahaan Umum  Daerah  Parkir  Makassar  Raya diberikan  wewenang  untuk  mengatur pemarkiran  di  Kota  Makassar,  PD Parkir  Makassar  Raya  didirikan  oleh Pemerintah  Kota  Makassar  sebagai Sumber  pendapatan  asli  daerah  untuk mengelola  perparkiran  dengan  tujuan untuk  meningkatkan  efektivitas  dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada  masyarakat  serta  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  sektor  retribusi parkir.
Dalam  Peraturan  Daerah  Kota Makassar  Nomor  17  Tahun  2006 Tentang  Pengelolaan  Parkir  Tepi  Jalan Umum  dalam  Daerah  Kota  Makassar, Pasal 9 menyebutkan beberapa Larangan dan Kewajiban dalam berparkir  yaitu  dilarang  menempatkan kendaraan  bermotor  atau  alat  angkut lainnya di luar tempat parkir yang telah ditetapkan,  dilarang  mengotori/merusak tempat  parkir,  dilarang  melakukan kegiatan lain selain kegiatan perparkiran pada  tempat  parkir  kecuali  mendapat izin direksi.
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Di Kota Makassar terkait masalah perparkiran masih banyak yang perlu di benahi  termasuk  penertiban  dalam berparkir. Dari pernyataan diatas diketahui  bahwa  dilarang menempatkan kendaraan  di  luar  tempat  parkir  yang telah ditetapkan. Dengan adanya kebijakan  tersebut  sudah  menjelaskan bahwa  kejadian  tersebut  bukan  lagi  hal yang  harus  disepelekan  ataupun  di lumrahkan, karena menghambat kelancaran dalam berlalu lintas.
Sehingga  masalah  mengenai  maraknya parkir liar terus  menerus terulang kerap menjadi  topik  pembahasan  pemberitaan setiap tahunnya di Kota Makassar.
Dalam penanggulangan Parkir liar dilakukan  berbagai  alternatif  salah satunya  dengan  melakukan  kolaborasi. Pengelolaaan  perparkiran  tidak  mudah dilakukan oleh satu organisasi pemerintah  saja  karena  pelayanannya yang bersifat publik sehingga membutuhkan  banyak  tenaga  untuk melakukannya,  alasan  lainnya  yaitu Pemeritahan  Kota  Makassar  sudah menetapkan  kebijakan  masing-masing dalam  mengatur  masalah  perparkiran yang  dikelola  oleh  beberapa  organisasi pemerintah. Oleh karena itu membutuhkan kemampuan khusus dalam  pelaksanaan  untuk  mengatasi pelanggar  parkir  dengan  melakukan kolaborasi atau kerja sama oleh
beberapa organisasi pemerintahan dalam hal membantu pengelolaan pelayanan  perparkiran  sesuai  dengan fungsi  yang  diemban  masing-masing pihak.
Definisi  Kolaboratif  organisasi tidak  lain  yaitu  bekerjasama  dalam usaha penggabungan beberapa pemikiran.  Dalam  hal  ini  kolaborasi dapat terjadi selama proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, Kolaborasi menawarkan  hasil  yang  lebih  efektif, selama  dalam  pencapaian  pemecahan masalah  dapat  bekerja  sama,  karena kolaborasi  tidak  bisa  dicapai  jika bekerja sendiri-sendiri.
Berdasarkan peraturan daerah yang  telah  ditetapkan  oleh  Walikota Makassar, maka disadari bahwa
pentingnya pengelolaan dalam
penertiban perparkiran, setelah ditemukan  kegiatan  parkir  liar  di beberapa  kawasan  di  Kota  Makassar. Keterbatasan  pemerintah  dalam  hal sumber  daya  maupun  jaringan,  serta keterkaitan  antar  pihak  mengharuskan pemerintah  melakukan  kolaborasi  antar organisasi  pemerintah  atau stakeholder guna  kenyamanan  dan  kelancaran  lalu lintas.  Berdasarkan  hal-hal  tersebut diatas,  pada  dasarnya  melatarbelakangi topik ini untuk  dikaji.  Dalam penelitian ini organisasi pemerintah yang dilibatkan  yaitu  kolaborasi  antar  Dinas

## 425
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Perhubungan  Kota  Makassar,  Satuan Polisi  Pamung  Praja  Kota  Makassar, dan PD Parkir Makassar Raya.

## METODE
Waktu dan  lokasi penelitian dilaksanakan  kurang  lebih  2  bulan setelah seminar proposal. Adapun lokasi Penelitian bertempat di Dinas Perhubungan  Kota  Makassar  Jalan Mallengkeri  Raya,  Badan  Kesatuan Bangsa  dan  Politik  (Satpol  PP)  Jalan Ahmad  Yani,  dan  PD  Parkir  Makassar Raya  Jalan  Hati  Mulia  Kota  Makassar, Sulawesi  Selatan.  Peneliti  memilih lokasi ini karena, dalam  penenlitian ini, Dinas  Perhubungan,  Badan  Kesatuan Bangsa  dan  Politik,  dan  PD  Paarkir Makassar  Raya  berperan  penting  dan bertanggung  jawab  serta  berhubungan langsung  dalam  Perparkiran  di  Kota Makassar.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis
penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan penelitian  kualitatif  berupa  data  yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, dan menggambarkan  perilaku  secara  detail mengenai  masalah  yang  akan  diteliti sehingga hasil penelitian. Tipe penelitian  ini  menggunakan  metode studi  kasus.  Studi  kasus  merupakan
proses  mengupas  suatu  fenomena  atau objek  yang  dapat  mengembangkan pengetahuan yang diteliti secara menyeluruh  dan  mendalam  melibatkan semua pihak atau aspek yang berkaitan. Adapun  informan  penelitian  dalam penelitian mengenai kolaborasi organisasi pemerintah dalam penertiban parkir liar di Kota Makassar menggunakan  tehnik Snowball yaitu pada  tehnik  ini  jumlah  informan  akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan  dalam  peneltian.  Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti  untuk  mengumpulkan  data yaitu  Observasi  merupakan  melakukan pengamatan langsung di lapangan pada lokasi  penelitian  terhadap  suatu  objek pengamatan tempat yang sama ataupun berbeda.  Pada  penelitian  ini,  peneliti berperan sebagai non partisipan, karena dalam  penelitian  ini,  peneliti  tidak terlibat  secara  langsung  dalam  proses penertiban  parkir  liar  yang  dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar,  Satuan  Polisi  Pamung  Praja (Satpol  PP),  dan  PD  Parkir  Makassar Raya, di Kota Makassar. Peneliti hanya melakukan  kunjungan  dan  mengamati langsung  untuk  mengetahui  kondisi dari objek lapangan. Wawancara merupakan  pertemuan  dua  orang  atau lebih  untuk  bertukar  informasi  dan  ide melalui  tanya  jawab  secara  langsung
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
mengajukan pertanyaan kepada informan  dari  aparat  dan  masyarakat yang terkait mengetahui dan memahami  terkait  kasus  yang  diteliti. Dalam hal ini peneliti selaku
pengumpul data menyiapkan pernyataan  tertulis  yang  alternatif jawabannya telah disiapkan. Dokumentasi adalah tehnik
pengumpulan  data  yang  telah  dipilih, dan diolah kebenarannya atau informasi yang  dikumpulkan    yang  terdapat  di lapangan  selama  penelitian  di  Dinas Perhubungan  Makassar,  Satuan  Polisi Pamung  Praja  (Satpol  PP),  dan  PD Parkir Makassar Raya, di Kota Makassar,  dengan  menyertakan  bukti nyata  yang  dapat  dipercaya  dengan pemberian  atau  pengumpulan  bukti berupa gambar,  kutipan,  guntingan koran, dan bahan referensi lainnya.
Teknik  analisis teknik  analisis data merupakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus sampai akhir, sehingga datanya sudah  jenuh.  Aktivitas  dalam  analisis data. Teknik Pengabsahan Data digunakan teknik triangulasi. Tringulasi menurut  (Sugiyono,  2019),  diartikan sebagai  tehnik  pengumpulan  data  yang bersifat  menggabungkan  dari  beberapa tehnik  pengumpulan  data.  Dengan demikian  terdapat  triangulasi  teknik,
triangulasi waktu dan triangulasi sumber.  Triangulasi  teknik,  berarti penelitian menggunakan teknik pengumpulan  data  yang  berbeda-beda untuk  mendapatkan  data  dari  sumber yang  sama.  Penelitian  menggunakan observasi,  wawancara  mendalam  dan dokumentasi  untuk  sumber  data  yang sama secara serempak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Isu  kolaborasi  dalam  pembinaan organisasi  merupakan  suatu  isu  yang amat  penting  di  mana  kolaborasi diletakkan  sebagai  aspek  fundamental sekaligus  sebagai  karakter  pokok  dari pembinaan organisasi. Kolaborasi dapat diartikan  sebagai  suatu  usaha  penuh kepercayaan  yang  didasarkan  atas  tidak adanya  kecurigaan  dan  kedewasaan pengertian  atas  peranan-peranan  dan penugasan-penugasan.  Usaha  ini  lebih bersifat  demokratis  dan  partisipatif. Dengan  demikian,  pada  suatu  kasus tertentu kolaborasi dapat berarti keinginan  untuk  bertoleransi  kepada tindakan-tindakan yang cepat dan resmi dari  pimpinan  yang  menginginkan perubahan dan pembaharuan yang telah direncanakan. Kolaborasi terus berkembang dalam pemerintahan karena  adanya  kompleksitas  dan  saling ketergantungan  antar  institusi,  dimana penanganan suatu masalah publik
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
sangat sulit dilakukan oleh satu institusi pemerintah saja, melainkan memerlukan kolaborasi  agar  permasalahan  publik dengan  segala  kompleksitasnya  dapat teratasi dengan baik. Dinas Perhubungan,  Kepala  Satuan  Polisi Pamung  Praja  Kota  Makassar,  dan  PD Parkir  yang  terlibat  dalam  kolaborasi harus  menyadari  peran  masing-masing demi  tercapainya  tujuan  kolaborasi. Kerja  sama  diinisiasi  atas  keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan  yang  dimiliki  masing-masing pihak,  sehingga  kerja  sama  dapat menyatukan  dan  melengkapi  berbagai komponen yang mendorong
keberhasilan pencapaian tujuan bersama.  Dalam  upaya  tersebut  ada terkandung  tindakan  bersama  atau terkoordinasi  yang  dilakukan  anggota tim untuk mencapai tujuan bersama tim tersebut.
Penanggulangan  parkir  liar  di Kota  Makassar  merupakan  tanggung jawab  yang  dilakukan  oleh  banyak organisasi  perangkat  daerah atau SKPD sesuai  tugas  dan  fungsi masing-masing. Untuk  itu,  diperlukan  kolaborasi  antar organisasi dalam penanggulangan parkir liar.  Adapun  hasil  penelitian  dan pembahasan mengenai kolaborasi antarorganisasi  dalam  penanggulangan parkir  liar  yang  dideskripsikan  sebagai berikut:

## Commitment to a Common Purpose
Level  komitmen  memengaruhi keberhasilan dan kegagalandalam
kolaborasi, level komitmen yang rendah dipahami sebuah masalah dalam kolaborasi  (Yafee  dalam  Ansel  dan Gash,  2007).  Level  komitmen  sendiri sangat  dipengaruhi  oleh  kepercayaan stakeholder terhadap collaborative governance tersebut, kepercayaan tersebut dibentuk dari bagaimana perspektif  dan  kepentingan stakeholder diperhatikan  dalam  kolaborasi  dan bagaimana  kejelasan,  keadilan,  dan transparansi  dalam  kolaborasi  tersebut (Ansel dan Gash, 2007).
Koordinasi  yang  dilakukan  Dinas Perhubungan dengan PD Parkir Makassar  Raya  dan  Kepala  Satuan Polisi  Pamong  Praja  Kota  Makassar telah melaksanakan rapat  bersama guna terwujudnya  perparkiran  yang  tertata rapi  di  Kota  Makassar  dengan  tujuan agar  kemacetan  di  sepanjang  jalan protokol  di  Kota  Makassar  dapat teratasi.  Adapun  hasil  rapat  yang dilakukan  Dinas  Perhubungan,  PD Parkir  dan  Kepala  Satuan  Polisi Pamung  Praja  Kota  Makassar  yang membahas  mengenai  penanggulangan parkir  liar  di  tepi  jalan  kota  Makassar dan  menjadikan  ruas  jalan  protokol menjadi  kawasan  bebas  parkir  telah
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
mengeluarkan  Perwali  nomor  64  tahun 2011  tentang  Larangan  Parkir  di sepanjang  bahu  Jalan  A.P.Pettarani, Jalan  Ahmad  Yani,  Urip  Sumoharjo, Ratulangi,  dan  Sultan  Alauddin,  hal  ini dilakukan  karena  volume  jalan  yang sangat  terbatas,  ini  dijadikan  pedoman oleh  masing-masing  instansi  kemudian dijadikan  kebijakan  yang  tentunya  juga dijalankan  secara  bersama  di  lapangan melalui  petugas  petugas  yang  ada  di lapangan.

## Trust Among the Participants
Trust  among  the  participants didasarkan  pada  hubungan  professional atau  sosial,  keyakinan  bahwa  para partisipan mempercayakan pada informasi  informasi  atau  usaha-usaha dari stakeholder lainnya  dalam  suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Bagi lembaga-lembaga pemerintah,  unsur  ini  sangat  esensial karena  harus  yakin  bahwa  mereka memenuhi mandat legislatif atau regulatori  dan  bahwa  mereka  bisa “percaya” terhadap partner-partner
(rekan  kerja  dalam  jaringan)  lainnya yang ada di dalam sebuah pemerintahan (bagian-bagian,  dinas-dinas,  kantor- kantor, badan-badan dalam satu pemerintahan  daerah,  misalnya)  dan partner-partner di luar pemerintah untuk
menjalankan aktitas-aktivitas yang telah disetujui bersama.
Operasi  bersama  yang  dilakukan oleh  Dinas  Perhubungan,  dan  Kepala Satuan  Polisi  Pamung  Praja  Kota Makassar dan PD Parkir Makassar Raya menertibkan  daerah  yang  paling  rawan macet  seperti  yang  terjadi  pada  Jalan A.P.Pettarani, Pengayoman, Urip Sumoharjo,  Ratulangi,  dan  Perintis Kemerdekaan  sehingga  belum  bisa teratasi  secara  baik  dan  pihak  terkait akan tanggu jawab belum bisa memaksimalkan  jadwal  operasi  yang mereka lakukan dan kurangnya pemasangan  rambu  rambu  lalu  lintas yang  ada  di  jalan  raya  kota  Makassar, selain itu kita bisa melihat hari ini titik- titik  tersebut  masih  saja  sering  terjadi kemacetan dikarenakan kurangnya kesadaran  dari  pengendara  itu  sendiri yang  tidak  sabar  akan  kemacetan tersebut  sehingga  pengendara  satu dengan  yang  lainnya  saling  menerobos satu sama lain dan terjadilah kemacetan yang berkepanjangan.

## Access to Authority
Access to authority yakni tersedianya  standar-standar  (ukuran- ukuran)  ketentuan  prosedur-prosedur yang  jelas  yang  diterima  secara  luas. Bagi  kebanyakan network,  Network tersebut  harus  memberi  kesan  kepada
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
salah  satu  anggota network untuk memberikan otoritas guna mengimplementasikan keputusan- keputusan atau
menjalankan pekerjaannya  dan  bagaimana  landasan hukum,  prioritas  isu  program  kebijakan dalam  Penertiban  Parkir  liar  di  Kota Makassar.
Penertiban  yang  dilakukan  Dinas Perhubungan,  dan  Kepala  Satuan  Polisi Pamung  Praja  Kota  Makassar  dan  PD Parkir Makassar Raya yang diutamakan seperti  Jl  A.  P.  Pettarani,  Jl  Ahmad Yani,  Jl  Urip  Sumoharjo,  Jl  Ratulangi, dan  Jl  Sultan  Alauddin  sesuai  dengan
Peraturan Wali Kota (Perwali)
Makassar Nomor 64 tahun 2011 tentang larangan  parkir  pada  5  ruas  jalan protokol  masih  perlu  ditingkatkan mengenai  komunikasinya  agar  supaya pihak instansi yang terkait dapat bekerja sama sehingga penertiban perparkiran di bahu  jalan  dan  trotoar  dapat  berjalan dengan  baik,  selain  itu  pihak  Kepala Satuan  Polisi  Pamung  Praja  Kota Makassar  bertindak  tegas  kepada  para pedagang  kaki  5  (PK5)  yang  kerap  kali berjualan di  sepanjang trotoar dan bahu jalan karena bisa menghambat arus lalu lintas  dan  mengakibatkan  kemacetan yang berkepanjangan.

## Distributive Accountability
Distributive acountability/ Responsibility , yakni berbagi governance (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya) dan berbagi sejumlah  pembuatan  keputusan  kepada seluruh  anggota  jaringan;  dan  dengan demikian berbagi tanggung jawab untuk mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Jika para  anggota  tidak  terlibat  dalam menentukan  tujuan network dan  tidak berkeinginan  membawa  sumber  daya dan  otoritas  ke  dalam network ,  maka kemungkinan network itu  akan  gagal mencapai  tujuan.  Bagaimana  Proses pelaksanakan  pengelolaan  dan  evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan,  Kepala  Satuan  Polisi Pamung  Praja  Kota  Makassar,  dan  PD Parkir  Makassar  Raya  dalam  Program kebijakan  Penertiban  Parkir  Liar  di Kota Makassar.
Pembagian segi pelaksanakan pengelolaan  dan  evaluasi  antara  Dinas Perhubungan,  dan  Kepala  Satuan  Polisi Pamung  Praja  Kota  Makassar  dan  PD Parkir  Makassar  Raya,  yang  dimana kewenangan  Dinas  Perhubungan  yaitu mengatur mengenai batas-batasan parkir dan  penindakan  terhadap  pengendara yang  memarkir  kendaraannya  dibahu jalan.  Sedangkan  PD  Parkir  Makassar
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
raya  berwewenang  untuk  mengelola retribusi parkir dan memberikan pembinaan kepada para juru parkir yang berbuat  curang.  Pembagian  wewenang ini  sesuai  dengan  teori  Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa pembagian  kerja  atau  wewenang  ialah secara  teoritis  tujuan  dalam  suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan  bersama  dimana  individu  tidak dapat  mencapainya  sendiri.  Kelompok dua  atau  lebih  orang  yang  berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan  dapat  mencapai  hasil lebih dari pada dilakukan perseorangan. Pembagian  wewenang  ini  sudah  cukup bagus  tetapi  menurut  peneliti  masih perlu  ditingkatkan  selain  dari  penataan lahan  parkir  maupun  dari  pembinaan para  juru  parkir  serta  PD  Parkir  lebih memperhatikan  para  juru  parkir  yang sering kali menaikkan tarif parkir diluar dari  ketentuan  yang  ditetapkan.  Selain itu  dibutuhkan  juga  kerjasama  dari pihak-pihak  yang  terkait  seperti  Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar dan Satuan Lalu Lintas untuk ikut membantu menertibkan pengendara yang  masih  memarkir  kendaraannya  di bahu  jalan  dan  para  juru  parkir  yang menaikkan  tarif  parkir  serta  para pedagang  kaki  lima  (PK5)  yang  kerap kali  berjualan  di  sepanjang  trotoar  dan bahu jalan.
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat  Kolaborasi  Organisasi dalam  Penertiban  Parkir  Liar  di Kota Makassar
Kolaborasi  merupakan  upaya  dari beberapa  pemangku  kepentingan  untuk mencapai  kepentingan  atau  tujuan bersama. Definisi Kolaboratif organisasi tidak  lain  yaitu  bekerjasama  dalam usaha penggabungan beberapa pemikiran.  Dalam  hal  ini  kolaborasi dapat terjadi selama proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, Kolaborasi menawarkan  hasil  yang  lebih  efektif, selama  dalam  pencapaian  pemecahan masalah  dapat  bekerja  sama,  karena kolaborasi  tidak  bisa  di  capai  jika bekerja sendiri-sendiri. faktor pendukung adalah faktor yang
memfasilitasi  perilaku  individu  atau kelompok termasuk keterampilan. Faktor ini meliputi ketersediaan, keterjangkauan sumber daya pelayanan, prioritas  dan  komitmen  masyarakat  dan pemerintah dan tindakan yang berkaitan dengan  kolaborasi  organisasi  dalam penertiban parkir liar di kota Makassar.
Faktor pendukung dalam kordinasi  antar  Lembaga  pemerintah dalam  menangani  parkir  liar  di  Kota Makassar  aspek  adalah  kerjasama  antar lembaga,  masyarakat  dan  komunikasi yang  terjalin  dengan  baik  antara lembaga  terkait  dalam  penanganan
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
kasus  parkir  liar.  Dalam  hal  aspek kerjasama  yang  dimaksud,  peran  aktif dari  setiap  unsur  lembaga  terkait  dalam merencanakan tindakan penertiban sanksi  kepada  para  pelanggar  tentunya akan  sangat  mendukung  terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik dan benar sesuai  degan  aturan  yang  berlaku  dan Pembinaan  juru  parkir  juga  faktor pendukung  yang  dilakukan  PD  Parkir Makassar  Raya  ialah  memberikan gambaran mengenai mekanisme perparkiran  yang  dijalankan  PD  Parkir, menjelaskan  tanggung  jawab  sebagai juru  parkir  resmi  yang  terdaftar,  dan memberikan  baju  serta  ID  card  sebagai juru parkir resmi.
Faktor penghambat dalam koordinasi  antar  lembaga  pemerintah dalam  menangani  parkir  liar  di  Kota Makassar  adalah  sarana,  prasarana  dan SDM  yang  belum  memadai  merupakan salah  satu  faktor  penghambat  dari penertiban parkir liar di Kota Makassar. Sarana  berupa  gembok,  rantai  untuk kendaraan  bahkan  hingga  mobil  patroli yang digunakan belum memadai.
Seharusnya  terdapat  dua  mobil  patroli yang digunakan saat melakukan operasi penertiban sehingga waktu dan implementasinya  lebih  efektif  dan efesien. Tidak perlu menunggu satu titik selasai dalam menertibkan baru kemudian berpindah, ini bahkan
menyebabkan masyarakat yang melanggar memiliki waktu untuk memindahkan  kendaraannya  sehingga tidak tertangkap oleh razia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan oleh penulis mengenai kolaborasi  organisasi  pemerintah  dalam penertiban parkir liar di Kota Makassar, maka  kesimpulan  pada  penelitian  ini Kolaborasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas Perhubungan,  Kepala  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kota  Makassar,  dan  PD Parkir Makassar Raya seperti dilakukannya rapat bersama yang diadakan  2-3  kali  sebulan  masih  perlu ditingkatkan  karna  kita  bisa  lihat  masih banyaknya  masalah  yang  sering  terjadi di  lapangan  seperti  masih  maraknya kendaraan  yang  parkir  dipinggir  jalan, selain itu operasi bersama yang dilakuan antara instansi ini masih belum bisa  teratasi  karena  dari  pihak  terkait yang  belum  memaksimalkan  jadwal operasi  yang  mereka  lakukan  dan kurangnya  rambu  rambu  yang  ada dijalan dan Proses pelaksanakan pengelolaan dan evaluasi antara instansi ini  sudah  efektif,  tetapi  wewenang tersebut  belum  berjalan  dengan  lancar seperti  pengaturan  lahan  parkir  serta penindakan  terhadap  pengendara  masih belum menjadi efek jera bagi
h tt p ://jo u rn al.u n is mu h .ac .id /in d ex .p h p /ko lab o ras i
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
masnyarakat  maka  Dinas  Perhubungan harus  lebih  tegas  dalam  menangani masalah  ini.  Faktor  pendukung  dalam kordinasi  antar  lembaga  pemerintah dalam  menangani  parkir  liar  di  Kota Makassar  aspek  adalah  kerjasama  antar lembaga,  masyarakat  dan  komunikasi yang  terjalin  dengan  baik  antara lembaga  terkait  dalam  penanganan kasus  parkir  liar.  Dalam  hal  aspek kerjasama  yang  dimaksud,  peran  aktif dari  setiap  unsur  lembaga  terkait  dalam merencanakan tindakan penertiban sanksi  kepada  para  pelanggar  tentunya akan  sangat  mendukung  terlaksananya kegiatan tersebut dengan baik dan benar sesuai  degan  aturan  yang  berlaku  dan Pembinaan  juru  parkir  juga  faktor pendukung  yang  dilakukan  PD  Parkir Makassar  Raya  ialah  memberikan gambaran mengenai mekanisme perparkiran  yang  dijalankan  PD  Parkir, menjelaskan  tanggung  jawab  sebagai juru  parkir  resmi  yang  terdaftar,  dan memberikan  baju  serta id  card sebagai juru parkir resmi.
Faktor penghambat dalam kordinasi  antar  lembaga  pemerintah dalam  menangani  parkir  liar  di  Kota Makassar  adalah  Sarana,  prasarana  dan SDM  yang  belum  memadai  merupakan salah  satu  faktor  penghambat  dari penertiban parkir liar di Kota Makassar. Sarana  berupa  gembok,  rantai  untuk
kendaraan  bahkan  hingga  mobil  patroli yang digunakan belum memadai. Seharusnya  terdapat  dua  mobil  patroli yang digunakan saat melakukan operasi penertiban sehingga waktu dan implementasinya  lebih  efektif  dan efesien. Tidak perlu menunggu satu titik selasai dalam menertibkan baru kemudian berpindah, ini bahkan menyebabkan masyarakat yang melanggar memiliki waktu untuk memindahkan  kendaraannya  sehingga tidak tertangkap oleh razia.

## REFERENSI
Astari,  M.  M.,  Mahsyar,  A.,  & Parawangi,  A.  (2019).  Kolaborasi
Antar organisasi Pemerintah dalam Penertiban Moda
Transportasi  di  Kota  Makassar (Studi  Kasus  Kendaraan  Becak Motor). JPPM:  Journal  of  Public Policy and Management, 1 (1). Choi,  S.  (2012).  Learning  Orientation
and Market Orientation as
Catalysts for Innovation in
Nonprofit
Organizations. Nonprofit  and  voluntary  sector quarterly, 43 (2),
Dwiyanto,  A.  (2015). Manajemen Pelayanan  Publik:  Inklusif,  dan Kolaborasi .  Yogyakarta:  Gadjah
Mada University Press. Forrer,  J.,  Kee,  J.,  &  Boyer,  E.  (2014). Governing Cross-Sector Collaboration .  New  Jersey:  John
Wiley & Sons.
Hasibuan,  H.  S.  M.  P.  (2014).
Organisasi  dan  Motivasi,  Dasar Peningkatan
Produktivitas . Jakarta: Bumi Aksara. Haryono,  N.  (2012).  Jejaring  untuk
Membangun  Kolaborasi  Sektor
Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik , Desember 2023, Volume 9, Nomor 3 (e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X) Publik. Jurnal Jejaring Administrasi Publik, 4 (1). Heryana,  A.  (2021). Kepemimpinan Berfikir  Sistem:  Aplikasi  pada Bidang  Kesehatan .  Jakarta:  e- book.
Ionita,  A.,  Pomp,  A.,  Cochez,  M.,
Meisen,  T.,  &  Decker,  S.  (2018).
Where  to  Park?  predicting  Free Parking    Spots    in    Unmonitored City  Areas. Proceedings  of    the 8th    International  Conference  on Web  Intelligence,  Mining  and Semantics , pp. 1–12.
Iskandar,  A.,  dkk.,  (2022). Pedoman Perencanaan  dan  Pengoperasian Fasilitas  Parkir .  Jakarta:  Dit BSLLAK Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat.
Mustari, N. (2015). Pemahaman
Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik (pertama). Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera. Musthain.  (2020). Jumlah  Kendaraan Berlebih Biang Macet di Makassar . Diakses melalui https://makassarmetro.com/2020/0 3/05/jumlah-kendaraan-berlebih- biang-macet-di-makassar Nawi,  R.,  &  Umar,  Z.  (2019).  Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan  Parkir  Liar  di  Kota Makassar. Sains Indonesia: Jurnal  Administrasi  Publik  dan
Politik, 4 (2).
Nugraha,  P.  G.  (2013).  Studi  Tentang Peran  Dinas  Perhubungan  dalam Menertibkan  Parkir  Liar  di  Pasar Pagi  Kota  Samarinda.  eJournal Administrasi Negara , 1 (4)..
Nurhamdan, M., Tahir, M., &
Nasrulhaq.  (2021).  Koordinasi Antara Lembaga Pemerintah Dalam  Menangani  Sanksi  Tilang Kendaraan  Parkir  Liar  Di  Kota Makassar. Kajian Ilmiah Mahasiswa  Administrasi  Publik (KIMAP), 2 (1).
Raharjo, P. (2015). Efektivitas Penerapan  Sanksi  Parkir  Liar Kendaraan  Bermotor  di  Wilayah Suku  Dinas  Perhubungan  Kota Jakarta Selatan. Jurnal Pascasarjana  Ilmu  Administrasi. Universitas  Prof.  Dr.  Moestopo,
3 (20). Rumantir, M., Warsono, H., Priyadi,  B.
P.,  Astuti,  R.  S.,  &  Afrizal,  T.
(2021). Road Edge Parking Management Strategy in Semarang City: Collaborative Governance Perspektive. Budapest  International  Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4 (2).
Sari, D. C., Siregar, R.  T., Silalahi, M.,
Butarbutar,  M.,  Silitonga,  H.  P., Alam,  H.  V.,  Abidin,  A.  Z.,
Falimu,  &  Rahmat,  A.  (2020). Manajemen Pemerintahan (Pertama). Gorontalo: Ideas Publishing. Sepriandi,  S.,  &  Hussein,  R.  (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance  dalam  Penanganan Pekerja  Migran  Bermasalah  di Kota Tanjungpinang. Sumber, 201 (30,661),
Sudarmo.  (2011). Isu-Isu  Administrasi Publik dalam Perspektif Governance . Bandung: Smart Media.
Sugiyono.  (2016). Metode  Penelitian Kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&D (23rd  ed.,  p.  334).  Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D (kedua). Bandung: Alfabeta.
Tanjung,  A.  S.,  Purba,  A.  M.,  &
Muhammad, M. (2022). Pemahaman Terhadap Teori-Teori
Organisasi. Jurnal  Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4 (4).
(e-ISSN: 2620-3499|p-ISSN:2442-949X)
Wicaksana,  P.  G.  M.  A.,  Budiartha,  I. N.  P.,  &  Widiati,  I.  A.  P.  (2022).
Implementasi Kebijakan Pemerintah  Kota  Denpasar  dalam Pengendalian  Parkir  Liar  Guna Mendukung Ketertiban Lalu
Lintas. Jurnal  Konstruksi  Hukum ,
3 (3).
Wulandari, F. (2019). Kolaborasi Organisasi Terhadap Perlindungan dan Pelayanan Publik  (Studi  Kasus  Penyandang Disabilitas  Di  kabupaten  Bone) (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar).