INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 12076-12086 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Kurangnya Pemenuhan Hak-Hak Pekerja dalam UU Cipta Kerja Terbaru dalam Mewujudkan Keadilan bagi Pekerja
Dania Maulinda 1 ✉ , Tarisa Dinar Alifia 2 , Syahrul Rizqi Ramadhan 3 , Monica Maharani Dewi 4, Fanny Dian Saputra 5
Universitas Tidar Email: danialinda554@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Secara  umumnya  terdapat  beberapa  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  pekerja  yang  perlu  dilindungi, diantaranya seperrti Hak atas pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan upah secara adil, hak untuk melakukan  perrserikat  dan  berkumpul  sesama  pekerja,  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan keamanan dan jaminan kesehatan yang layak, hak untuk diproses hukum dengan cara sah sesuai hukum yang  berlaku,  hak  untuk  diperlakukan  secara  sama  dimana  pun  tanpa  harus  dibedakan,  hak  atas menjaga  kerahasia  pribadi,  hak  atas  kebebasan  untuk  menyuarakan  suara  hati,  dan  lain-lain  yang memang sudah seharusnya itu didapatkan oleh para pekerja. Secara yuridis atau hukum kedudukan pekerja/buruh merupakan bebas dan seimbangJenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Fokus utama penelitian ini adalah pada norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang dasar, kodifikasi, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah  dengan  mengumpulkan  data  melalui  studi  kepustakaan,  seperti  mengumpulkan  buku  dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hak-hak yang sudah seharusnya dmiliki dan diterima oleh masyarakat di lindungi dan diatur dalam peraturan. Hak-hak para pekerja yang bermacam-macam membuat undang-undang mengatur mengenai tenagakerja selalu mengalami perubahan. Akan tetapi belum  tentu  pembaharuan  tersebut  membuahkan  hasil  yang  baik  dan  masyarakat  merasa  puas terhadap pembaharuan. hal ini terjadi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Dimana peran serta fungsi hukum yang sebagai perlindungan dari kepentingan para masyarakat dan sebagai pengatur pastinya selalu terikat dengan Perlindungan Hukum. Hal tersebut juga berhubungan dengan  peran  hukum  yaitu  alat  menyerahkan  fungsi  hukum  dan  sebuah  perlindungan  di  bidang ketenagakerjaan  yang  tujuannya  yaitu  menjaga  keamanan  dan  kesepadanan  melalui  peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Hak-Hak Pekerja, Undang-Undang Cipta Kerja, Keadilan

## Abstract
In general, there are several rights owned by workers that need to be protected, including the right to decent work, the right to receive fair wages, the right to form unions and gather with fellow workers, the right to receive adequate security protection and health insurance, the right to be legally processed in accordance with applicable laws, the right to be treated equally everywhere without having to be differentiated,  the  right  to  maintain  personal  confidentiality,  the  right  to  freedom  to  express  one's conscience, and others that should indeed be obtained by workers. In terms of juridical or legal status, workers/laborers are free and balanced. This type of research is normative legal research. The main focus of this research is on applicable legal norms, such as the Constitution, codification, government regulations, presidential regulations, and others. The approach used is to collect data through literature studies, such as collecting relevant books and laws and regulations. The rights that should be owned and received by the community are protected and regulated in regulations. The various rights of workers make laws regulating labor always change. However, it is not certain that the renewal will produce good results  and  the  public  will  be  satisfied  with  the  renewal.  This  happened  in  Law  Number  11  of  2020 concerning  Job  Creation.  Where  the  role  and  function  of  law  as  protection  of  the  interests  of  the community and as a regulator is certainly always bound by Legal Protection. This is also related to the role of law, namely a tool to hand over legal functions and protection in the field of employment, the purpose of which is to maintain security and equality through laws and regulations.
Keywords: W orkers Rights, Job Creation Law, Justice

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan mensejahterakaan seluruh masyarakat di negaranya, yang mana hal tersebut sesuai  dengan  frasa  yang  tertuang  dalam  pembukaan  Undang-undang  1945  mengenai tujuan  suatu  negara.  Sebagai  bentuk  pengupayaan  terhadap  kesejahteraan  dan kemakmuran  masyarakat,  indonesia  membuat  peraturan  mengenai  hak-hak  yang  dapat melindungi kepentingan seluruh rakyatnya yang di kemas dalam bentuk undang- undang. Dimana,  undang-  undang  inilah  yang  akan  di  jadikan  sebagai  acuan  negara  dalam memberikan  hak-hak  seluruh  lapisan  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan kepentingannya masing- masing. Hak-hak yang paling penting dalam memunhi kebutuhan manusia anatara lain seperti hak dalam mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sebagai mahluk sosial yang memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhannya yakni  sandang,  pangandan  papan  maka  seseorang  perlu  memiliki  pekerjaan.  Seseorang akan  sangat  kesulitan  dan  sengsara  apabila  tidak  memiiki  pekerjaan,karena  tidak  dapat menghasilkan uang yang nantinya digunakan untuk memenuhi seluruhkebutuhan dalam hidupnya. /pentingnya elemen hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi seluruh masyarajatnya, indonesia mengaskan hal tersebut dan mengemasnya di dalam undang- undang. Tidak hanya hak untuk mendapatkan pekerjaan, seseorang juga memiliki hak-haknya apabila memasuki dunia kerja. Dimana dalam dunia ketenagakerjaan seseorang yang  menjadi  pekerja/  karyawan  memiliki  hak-hak  yang  dilindungi  secara  hukum  yang mana sekarang ini diatur dalam dalam Undang-undang cipta kerja. Pengaturan mengenai hak-hak  para  pekerja  ini  ada  sebagi  bentuk  Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia USAha. Namun, sekarang ini undang-undang yang diatur dengan menyesuaikan keadaan dan  perkembangan  zaman  dirasa  masyarajat  khusunya  para  pekerja  tidak  lagi  berpihak kepada mereka dan dirasa berpihak pada para pengusaha. Dimana dalam undang- undang terbaru  yakni    “Undan g-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja” menjadi Undang-Undang  terdapat  hak-hak  pekerja  yang  dihapu  dan  diganti  dari  aturan sebelumnya.
Secara umumnya terdapat beberapa hak-hak yang dimiliki oleh pekerja yang perlu dilindungi, diantaranya seperrti; Hak atas pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan upah  secara  adil,  hak  untuk  melakukan  perrserikat  dan  berkumpul  sesama  pekerja,  hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan kesehatan yang layak, hak untuk diproses  hukum  dengan  cara  sah  sesuai  hukum  yang  berlaku,  hak  untuk  diperlakukan secara sama dimana pun tanpa harus dibedakan, hak atas menjaga kerahasia pribadi, hak atas  kebebasan  untuk  menyuarakan  suara  hati,  dan  lain-lain  yang  memang  sudah seharusnya itu didapatkan oleh para pekerja. Untuk mewujudkan mengenai perlindungan hak-hak dari para pekerja bisa juga dilakukan dengan cara melalui pembinaan amuaoun dengan cara pengawasan dan penegakan melalui hukum dibidang ketenagakerjaan. Secara yuridis  atau  hukum  kedudukan  pekerja/buruh  merupakan  bebas  dan  seimbang.  Namun pada kenyataan praktek, posisi atau kedudukan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh sering  kali  dalam  dalam  praktiknya  keadaan  tidak  seimbang  diterapkan.  Apalagi  pada Undang-  undang  ciptakerja  terbaru  terdapat  pengurangan  hak-hak  para  pekerja diantaranya  seperti;  Pengurangan  waktu  cuti,  istirahat  mingguan  yang  semula  2  hari menjadi 1 hari, Tidak adanya pengaturan mengenai lamanya istirahat panjang yang pada undang- undang sebelumnya diatur secara tegas, Tidak mengatur mengenai permasalahan cuti  haid  sedangkan  dalam  uu  cipta  kerja  sebelumnya  terdapat  aturan  hak  cuti  bagi seseorang  yang  mengalami  cuti  haid  hari  pertama,  Menghapus  adanya  upah  minimum
sektoral,  yang  pada  peraturan  sebelumnya  ada  dan  diatur.  Hal-hal  tersebut  dirasa masyarakat tidak menciptakan keadilan dan merampas hak-hak mereka sebagai pekerja. Undang-  undang  yang  dirasa  tidak  memberikan  keadilan  bagi  masyarakat  inilah  yang membuat pen ulis tergerak untuk menulis makalah mengenai “KURANGNYA PEMENUHAN

## HAK HAK PEKERJA DALAM UU CIPTA KERJA TERBARU BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM
KETENAGAKERJAAN”

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Fokus  utama  penelitian  ini adalah pada norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang dasar, kodifikasi, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, seperti mengumpulkan buku dan peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  masalah  yang  sedang  diteliti. Sumber  data  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer  yang  memiliki  kekuatan mengikat, dengan referensi pada Undang-Undang Dasar 1945, “Undang - undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemenuhan Hak-Hak Pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terbaru
Pembaharuan hukum merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk memnuhi kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  hari  bermacam-macam.  Adanya  undang-  undang baru yang di buat oleh para pejabat yang berwenang merupakan bentuk upaya pemerintah khususnya negara untuk sealalu memberikan kesejahteraan masyarakatanya. Hak-hak yang sudah  seharusnya  dmiliki  dan  diterima  oleh  masyarakat  di  lindungi  dan  diatur  dalam peraturan.  Hak-hak  masyarakat  seperti  halnya  hak  pekerja  merupakan  hak  mutlak  yang harus di lindungi karena bagaimanapun perturan dibuat dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.  Hak-hak  para  pekerja  yang  bermacam-macam    membuat  undang-undang mengatur  mengenai  tenagakerja  selalu  mengalami  perubahan.  Perubahan  ini  bertujuan agar  masyarakat  mendapat  keadilan  terhdap  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  para  pekerja Perusahaan dan para pekerja lain yang memang baik dengan benar kenakalannya. Akan tetapi belum tentu pembaharuan tersebut membuahkan hasil yang baik dan masyarakat merasa puas terhadap pembaharuan. hal ini terjadi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker yang merupakan Omnibus Law).  Undang- undang ini berisi pembaharuan beberapa aturan yang terdapat di beberaoa pasal yang membahas menegnai hak-hak  pekerja yang dirasa peru di lakukan pembaharuan. Dalam aturan baru tersebut tidak sepenuhnya mengubah hak-hak para pekerja yang sebelumnya sudah di atur dalam  undang-undang  lama,  akan  tetapi  dalam  undang-undang  terbaru  melakukan penghapusan atau mengubah  bunyi  pasal  dengan pertimbangan  pasal yang  baru lebih relevan dan memwujudkan keadilan.
Beberapa pasal tersebut adalah sebagai berikut;
1. “Pada Pasal 59 UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak”.
2. “Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang - Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  UU  Cipta  Kerja  yang mengubah Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengatur, ketentuan lebih lanjut mengenai  jenis  dan  sifat  atau  kegiatan  pekerjaan,  jangka  waktu,  dan  batas  waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Sementara itu UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama  satu  tahun.  Ketentuan  baru  ini  berpotensi  memberikan  kekuasaan  dan keleluasaan  bagi  pengusaha  untuk  mempertahankan  status  pekerja  kontrak  tanpa batas”.
3. “Pasal  79  Hak  pekerja  mendapatkan  hari  libur  dua  hari  dalam  satu  pekan  yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 UU Ketenagakerjaan”.
4. “Pasal 79 ayat (2) huruf (b) UU Cipta Kerja mengatur, pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan. Selain itu, Pasal 79  UU  Cipta  Kerja  juga  menghapus  kewajiban  perusahaan  memberikan  istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam tahun”.
5. “Pasal 79 ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Pasal 79 Ayat (4) menyatakan,  pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja,  peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kemudian, Pasal 79 ayat (5) menyebutkan, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”.
6. “Pasal 88 UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Ketentuan
ini  diatur  dalam  Pasal  81  angka  24  UU  Cipta  Kerja  yang  mengubah  Pasal  88  UU Ketenagakerjaan. Pasal 88 Ayat (3) yang tercantum pada dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja hanya menyebut tujuh kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 dalam UU Ketenagake rjaan”.
Beberapa atuaran atau kebijakan yang terkait dengan pengupahan yang dihilangkan atau  dihapuskan  melalui  UU  Cipta  Kerja  tersebut,  antara  lain  upah  yang  dikarena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah yang untuk pembayaran pesangon pekerja, serta  upah  untuk  perhitungan  pajak  penghasilan  pekerja. Pasal  88  Ayat  (4)  kemudian menyatakan,  “Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  kebijakan  pengupahan  diatur  dengan Peraturan Pemerintah”.
Pasal-pasal UU Ketenagakerjaan yang dihapus yakni;
1. “Aturan mengenai sanksi bagi para pengusaha yang tidak membayarkan upah pekerja sesuai  ketentuan  dihapus  lewat  UU  Cipta  Kerja.  Penghapusan  ini  tercantum  dalam Pasal 81 angka 29 UU Cipta Kerja yang menghapus Pasal 91 UU Ketenagakerjaan”.
2. “Pasal 91 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak  boleh  lebih  rendah  dari  ketentuan  pengupahan  yang  ditetapkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pasal 91 ayat (2) menyatakan, dalam hal  kesepakatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  lebih  rendah  atau bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  kesepakatan  tersebut  batal demi  hukum,  dan  pengusaha  wajib  membayar  upah  pekerja/buruh  menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”.
3. “Selain tercantum pada Pasal 91, aturan soal larangan membayarkan besaran upah di bawah ketentuan juga dijelaskan pada Pasal 90 UU Ketenagakerjaan. Namun, dalam UU  Cipta  Kerja,  ketentuan  dua  pasal  di  UU  Ketenagakerjaan  itu  dihapuskan seluruhnya.  Selain  itu,  UU  Cipta  Kerja  menghapus  hak  pekerja/buruh  mengajukan permohonan  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  jika  merasa  dirugikan  oleh perusahaan.  Ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  81  angka  58  UU  Cipta  Kerja  yang menghapus Pasal 169 UU Ketenagakerjaan”.
4. “Pasal 169 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan, pekerja/buruh dapat mengajukan PHK kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika perusahaan, di antaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam. Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama tiga bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat (2) yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja satu kali,
dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156. Namun, Pasal 169 ayat  (3)  menyebutkan,  jika  perusahaan  tidak  terbukti melakukan  perbuatan  seperti yang  diadukan  ke  lembaga  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial,  hak tersebut tidak akan didapatkan pekerja. Pasal 169 ini seluruhnya dihapus dalam UU Cipta Kerja”.
Perlindungan Hukum bagi Pekerja yang Tidak Mendapatkan Hak-Haknya.
Berdirinya  hukum  ketenagakerjaan  yaitu  dari  pemikiran  supaya  bisa  memberi perlindungan  untuk  para  pihak  terpenting  bagi  pekerja/buruh  yang  merupakan  pihak lemah serta keadilan sosial dalam suatu ikatan kerja antara para pihak yang mempunyai perbedaan  dan  kesamaan  yang  sangat  besar.  Yang  di  maksud  dari  persamaan  yaitu manusia  diciptakan  oleh  Tuhan  yang  mempunyai  derajat  yang  sama.  Kemudian perbedaannya yaitu dalam hal kedudukan yang disebut sebagai status sosial ekomoni, yang mana  bahwa  pekerja/buruh  memperoleh  pendapatan  dengan  cara  bekerja  kepada majikan/pengusaha.  Tujuan  dari  adanya  keadilan  sosial  dalam  ketenagakerjaan  dapat diciptakan melalui cara yaitu memberi perlindungan kepada pekerja/ buruh dari majikan/ pengusaha terhadap suatu kekuasaan yang tidak terbatas, dengan  melalui hukum yang ada. Indonesia merupakan suatu negara yang berlandaskan pada hukum dan rute of law, rakyat Indonesia sangat memerlukan perlindungan hukum guna untuk mendapat kepastian hukum, serta keadilan supaya masyarkat bisa sejahtera. Untuk dapat mewujudkan rute of law terdapat 2 jalan yaitu penegak hukum yang berkeadilan serta perlindungan HAM untuk dapat membangun bangsa dan menjadi sebuah kebutuhan utama untuk bangsa beradap. Perlindungan bagi pekerja bisa dilihat pada alinea ke empat pembukaan UUD 1945 dan pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan (2) yang bunyinya UUD‘45 dari segi hukum menurut Pasal 27 UUD 45 bahwa kedudukan buruh/pekerja serata dengan pengusaha/majikan, akan tetapi jika dilihat dari sosial ekomoni kedudukan antara pekerja/ buruh dengan pengusaha/ majikan tidak sama. Akibat dari sosial ekomoni yang tidak sama membuat para pengusaha/ majikan  ini  lebih  mendominasi  jika  akan  menentukan  sebuah  isi  perjanjian  malah  lebih mendahulukan  kepentingannya  dibandingkan  mendahulukan  kepentingan  seorang pekerja, sehingga supaya tidak terjadi hal seperti itu pemerintah perlu ikut campur dengan cara  membuat  perlindungan  hukum.  Bentuk    perlindungan  terhadap  pekerja/buruh    ini yaitu  :  Supaya  dapat  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  dari  pekerja/buruh,  Menjamin kesetaraan  dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Jalan dalam memberikan perlindungan untuk pekerja/buruh yaitu dengan cara memberikan santunan, tuntunan,  ataupun  meningkatkan  pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia,  baik
perlindungan fisik serta sosial ekomoni berdasarkan hukum yang ada. Umumnya terdapat beberapa  hak  pekerja  yang  harus  dijamin,  meskipun  dalam  penggunaannya  dapat  bisa ditentukan dari perkembangan ekomoni sosial dan budaya serta masyarakat atau negara di mana perusahaan itu bergerak, antara lain:
a. Hak atas pekerja
Hak  atas  pekerja  ini  adalah  bentuk  hak  asasi  manusia.  Dengan  ini  perting  sekali Indonesia mencantumkan, serta menjamin, hak atas pekerja yang berdasarkan pada Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 “ Tiap -tiap warga negara berhak atas keperakan dan per hidupan yang lagak bagi kemanusiaan.”.
b. Hak untuk mendapatkan upah yang sesuai
Upah  merupakan  suatu  bentuk  menghargakan  dari  hasil  kerja.  Setiap  orang mempunyai hak untuk mendapatkan upah yang sesuai/sebanding dengan apa yang dikerjakan..
c. Hak berserikat serta berkumpul
Supaya  dapat  memperjuangkan  kepentingannya.  Yaitu  hak  atas  upah  yang  sesuai, pekerja wajib untuk mendapatkan pengakuan serta dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul. Mereka dituntut untuk mendapatkan jaminan hak dengan maksud mendirikan suatu perkumpulan pekerja yang tujuannya yaitu agar antara hak dengan kepentingan  setiap  anggotanya  dapat  bersatu  tanpa  terpisahkan.  Dengan  adanya gabungan  dan  persatuan  maka  menyebabkan  posisi  mereka  mendukung  serta terdapat kekuatan yang menjadi dorongan untuk memperhatikan hak sehingga hak- hak mereka dapat terjamin keberadaanya.
d. Hak atas Perlindungan Kesehatan dan Keamanan
Yang menjadi dasar dari perlindungan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja yaitu  hak  atas  hidup.  Hal  tersebut  memiliki  arti  bahwa  jaminan  tersebut keberadaannya  tidak  dapat  dikecualikan  dan  merupakan  bagian  yang  menyeluruh untuk  suatu  kebijaksanaan  terhadap  berjalannya  suatu  perusahaan.  Di  dalam perusahaan  pastinya  terdapat  kendala  seperti  perselisihan  dan  sebagainya.  Hal tersebut perlu untuk dicegah dengan cara memperhatikan resiko apa saja yang dapat terjadi sehingga dengan mengamati resiko apa saja yang bisa terjadi tersebut akan meminimalisir terjadinua suatu perselisihan.
e. Hak untuk diproses hukum secara sah
Hak ini berfungsi ketika suatu saat seorang pekerja di dalam perusahaan mengalami sebuah  ancaman  dan  tuduhan  dikarenakan  telah  melanggar  dan  melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan. Dimana seorang pekerja tersebut diberikan
hak  melakukan  pembuktian  dan  pembelaan  apakah  dia  benar-benar  melakukan kesalahan tersebut ataupun tidak melakukannya.
f. Hak untuk Diperlakukan Secara Sama
Hak  ini  diberlakukan  dengan  maksud  bahwa  dilarang  memberlakukan  perilaku diskriminasi terhadap para pekerja lain di perusahaan. Diskriminasi tersebut tentunya banyak  bentuknya  seperti  perbuatan  membeda-bedakan  agama,  jenis  kelamin, kepercayaan, agama, warna kulit, peluang untuk jabatan, gaji dan masih banyak lagi diskriminasi yang sering ditemukan di tempat kerja.
g. Hak atas Rahasia Pribadi
Meskipun  suatu  perusahaan  pastinya  memiliki  hak  untuk  mengetahui  data  pribadi karyawan  serta  riwayat  hidup  para  pekerjanya,  para  pekerja  berhak  untuk mendapatkan keamanan data mereka dan tidak boleh diketahui secara publik karena sifatnya privat.
h. Hak Atas Kebebasan Suara Hati
Para pekerja harus diberikan kebebasan untuk memutuskan serta bertindak. Pekerja berhak  untuk  menolak  tindakan  maupun  ajakan  yang  merupakan  perbuatan melanggar  hukum.  Para pekerja perusahaan  apabila  dipengaruhi untuk melakukan kegiatan yang melanggar hukum seperti korupsi, menurunkan suatu standar ataupun ramuan produk yang tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan lebih besar daripada sebelumnya, melakukan penggelapan uang di perusahaannya, serta melakukan tindak kecurangan yang sangat merugikan perusahaannya, maka ia berhak untuk menolak dan bebas dari paksaan tersebut.
Dimana peran serta fungsi hukum yang sebagai perlindungan dari kepentingan para masyarakat dan sebagai pengatur pastinya selalu terikat dengan Perlindungan Hukum. Hal tersebut juga berhubungan dengan peran hukum yaitu alat menyerahkan fungsi hukum dan  sebuah  perlindungan  yang  tujuannya  mengatur  perkembangan  zaman  dan menyelesaikan banyaknya masalah yang sering terjadi di masyarakat sekitar. Membahas tentang  perlindungan  bagi  para  pengusaha  dan  pekerja  maka  dibutuhkan  peran Pemerintah  di  bidang  ketenagakerjaan  yang  tujuannya  yaitu  menjaga  keamanan  dan kesepadanan bagi para pihaknya dengan melalui peraturan perundang-undangan. Adanya hal  tersebut  menyebabkan  menciptakan  suatu  hukum  perburuhan  menjadi  dua  bagian yaitu publik dan privat. Untuk melaksanakan perlindungan bagi hak-hak para pekerja maka diperlukan adanya suatu pengawasan. Sebuah pengawasan pada bidang ketenagakerjaan tentunya memiliki peran penting untuk menjaga keamanan dan perlindungan para tenaga kerja perusahaan dan perannya yaitu menegakkan hukum ketenagakerjaan dengan merata.
Perlu  juga  adanya  keberadaan  penegakan  hukum  dalam  bidang  ketenagakerjaan. Penegakan  hukum  tersebut  tidak  diartikan  sebagai  penerapan  dari  hukum  positif  saja namun juga diartikan sebagai pendiri dari hukum positif. Jika suatu saat terdapat persoalan pada  bidang  ketenagakerjaan,  para  hakim  juga  tertunya  ikut  turun  tangan  menangani masalah tersebut dengan cara tidak mengeluarkan putusan yang secara sembarangan yaitu perjanjian sepihak yang sudah diberikan kebebasan berkontrak saja, namun para hakim tentunya memutuskan dengan cara selalu memperhatikan semua prinsip-prinsip yang telah ada di dalam perjanjian, hal tersebut bertujuan untuk menetapkan suatu keadilan semua pihak tanpa membeda-bedakan.

## SIMPULAN
1. Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa pasal  dalam  Undang-undang  ketenagakerjaan  yang  sampai  saat  ini  belum menciptakan rasa keadilan dan mampu menjawab permasalahan yang ada ditengah- tengah masyarakat, dimana Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dulu di buat hasil dari merubah dan menghapus beberapa pasal dari Undang- undang  terdahulu  yakni    Undang-undang  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  Nyatanya  belum  mampu  memberikan  keadilan  apalagi  terkait mengenai  hak-hak  yang  diterima  oleh  para  pekerja/buruh.  Meskipun  demikian nyatanya  hukum  selalu  berusaha  dinamis  dan  selalu  dirubah  agar  menyesuaikan dengan keadaan yang ada di tengah masyarakat, hal tersebut dibuktikan bahwa pada saat  ini  pun  Undang-undang  mengenai  ketenagakerjaan  mengalami  perubahan terbaru yakni adanya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pembaharuan terhadap peraturan itu bertujuan untuk melindungi hak-hak masyrakat khususnya para pekerja/buruh dan menciptakan kepatian  hukum  bagi  mereka.  Hak-hak  tersebut  antara  lain  meliputi;  Hak mendapatkan Upah, aturan mengenai larangan pemberian upah minimum, Mengenai Perjanjian Kerja Waktu tertentu (PKWT), Hak Cuti, dan Hak mendapatkan jaminan dan hak-hak lain yang dalam Undang-undang sudah diatur. Meskipun demikian nyatanya Mulai dari berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan sampai dengan berlakunya Undang-undang  Cipta  kerja  sampai  saat  ini,  demonstrasi  terus  terjadi  dan  isu-isu mengenai    hak  pekerja/buruh  di  tengah  masyarakat  masih  banyak  yang  belum terselesaikan  dan  menganggap  undang-undang  yang  berlaku  belum  mampu memberikan keadilan bagi mereka.
2. Dengan adanya Pembaharuan hukum mengenai ketenagakerjaan yang hampir setiap tahun  dilakukan  perubahan  dan  perombakan  isi  pasal,  pada  dasarnya  pemerintah sudah berupaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pekerja/buruh.  Sebagaimana  dalam  Undang-undang  tersebut  hak-hak  mengenai pekerja/buruh dijelaskan dan diatur secara rinci, bahkan pelanggaran terhadap hak pekerja/buruh  diatur  secara  tegas  oleh  Undng-undang.  Perusahaan  tempat pekerja/buruh  bekerja  wajib  memberikan  hak-haknya  sesuai  dengan  ketentuan hukum  yang  berlaku,  apabila  tidak  maka  terdapat  sanksi  mulai  dari  sanksi  ringan sampai dengan sanksi berat yakni sanksi pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusmidah,  Dinamika  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,  USU  Press,  Medan,  2010.
Sutedi, Adrian, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Djongga,  Catur  J  S,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kesejahteraan  Pekerja  Melalui UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Jurnal Surya Kencana Satu, Vol.1 No.2 Tahun 2020.
Hantoro,  Novianto  Murti,  “Konsep  Omnibus  Law  dan  Tantangan  Penerapannya  di Indonesia”, Jurnal Parliamentary Review, Vol. II No. 1 2020 .
Irvan,  Rizal,  “Omnibus  Law  Antara  Desiderata  Dan  Realita”,  Jurnal  Hukum,  Samudra
Keadilan Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2020.
Toha, Halili, Hubungan Kerja Antara Majikan dan Pekerja, Bina Aksara, Jakarta, 2011. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja