INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 382-388 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pencucian Uang Yang Dilakukan  Rafael Alun Sesuai Dengan Uu Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tppu
Maura Lysandra 1 ✉ , Jeane Neltje 2
Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Email: ereshkigal.rin12@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki teknologi canggih yang dapat memudahkan pekerjaan  manusia,  salah  satunya  dalam  bidang  ekonomi.  Namun,  semakin  majunya  teknologi, semakin  banyak  pula  orang-orang  melakukan  kejahatan,  salah  satunya  melalui  pencucian  uang. Pencucian  Uang  adalah  suatu  tindakan  transaksi  yang  dilakukan  secara  ilegal  sehingga  asal  usul kekayaannya  tersamarkan.  Salah  satu  kasus  Pencucian  Uang  dilakukan  oleh  Rafael  Alun,  seorang Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak. KPK menduganya telah melakukan gratifikasi selama 12 tahun sejumlah Rp 32,2 Miliar. Akhirnya, KPK mengamankan sejumlah barang yang dibeli dari hasil gratifikasi tersebut.
Kata kunci : Pencucian Uang ; Rafael Alun

## Abstract
Indonesia is one of the countries that has advanced technology that can facilitate human work, one of which is in the economic sector. However, the more advanced technology is, the more people commit crimes, one of which is through money laundering. Money laundering is an act of transaction carried out illegally so that the origin of wealth is disguised. One of the Money Laundering cases was carried out by Rafael Alun, a former official of the Directorate General of Taxes. The KPK alleged that he had carried out gratuities for 12 years amounting to Rp 32.2 billion. Finally, the KPK secured a number of items purchased from the gratuities.
Keywords: Money Laundering ; Rafael Alun

## PENDAHULUAN
Seiring  berkembangnya  zaman,  manusia  mulai  mengembangkan  teknologi  untuk memudahkan manusia dalam pekerjaannya.  Begitu  juga  pemerintah di Negara Republik Indonesia  yang  turut  mengembangkan  teknologinya  untuk  mempermudah  rakyatnya dalam  bekerja,  salah  satunya  dalam  melakukan  transaksi  sehingga  dapat  melakukan pembayaran secara virtual/online. Akan tetapi, semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak  pula  yang  menyalahgunakan  transaksi  online  secara  ilegal,  salah  satunya  dalam bentuk pencucian uang.
Pencucian Uang, atau yang disebut juga sebagai Money Laundering, adalah Kejahatan federal mentransfer uang yang diperoleh secara ilegal melalui orang atau rekening yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak (Brian, 1999). Secara luas, Pencucian Uang merupakan  sebuah  kegiatan  transaksi  keuangan,  seperti  menerima  sumbangan, pembayaran,  pinjaman  online,  dan  lain  sebagainya  yang  berhubungan  dengan  uang, namun transaksi tersebut bersifat mencurigakan.
Pencucian uang merupakan kejahatan keuangan yang semakin meningkat di seluruh dunia.  Untuk  mengatasi  hal  ini,  banyak  negara,  termasuk  Indonesia,  telah  menerapkan peraturan dan undang-undang yang ketat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi dan mencegah pencucian uang. Undang-undang  ini  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  untuk  mengidentifikasi, menginvestigasi,  dan  menghukum  pelaku  pencucian  uang.  Salah  satu  kasus  terkemuka yang  memunculkan  perhatian  publik  adalah  kasus  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh Rafael Alun.
Kasus Rafael Alun adalah salah satu contoh nyata bagaimana pelaku pencucian uang dapat mencoba menyembunyikan jejak dana hasil kegiatan ilegalnya melalui berbagai cara yang rumit. Rafael Alun diduga terlibat dalam aktivitas ilegal yang melibatkan dana yang signifikan,  dan  penyelidikan  atas  kasus  ini  memunculkan  berbagai  pertanyaan  tentang efektivitas penegakan hukum dan pelaksanaan UU TPPU di Indonesia.
Dalam konteks ini, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai kasus pencucian uang  yang  dilakukan  oleh  Rafael  Alun  sesuai  dengan  UU  Nomor  8  Tahun  2010  tentang TPPU.  Melalui  penelitian  dan  analisis  yang  cermat,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  peran  UU  TPPU  dalam  menangani  kasus  tersebut,  serta  mengevaluasi efektivitas hukum dalam mencegah dan menghukum pelaku pencucian uang di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  deskriptif.  Menurut Anggito dan Setiawan (2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Data yang diperoleh merupakan data primer dan sekunder melalui teknik pengambilan  data  berupa  teknik  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.    Analisis  data menggunakan  metode  Miles  and  Huberman  dengan  uji  validitas  data  menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Artikel ini membahas kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Rafael Alun dengan merujuk  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang (TPPU).
A. Peran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi dan mencegah pencucian uang. Peran utama UU TPPU melibatkan beberapa aspek kunci:
1. Definisi dan Pengaturan Pencucian Uang
UU  TPPU  memberikan  definisi  yang  jelas  tentang  apa  yang  dianggap  sebagai pencucian uang. Hal ini mencakup  proses  penyembunyian atau penyamaran asal usul dana yang berasal dari kegiatan ilegal. Dengan adanya definisi yang jelas, UU TPPU memberikan kerangka hukum yang kuat untuk mengidentifikasi tindak pidana pencucian uang.

## 2. Penetapan Tindakan Pidana
UU  TPPU  menetapkan  tindakan  pidana  pencucian  uang  dan  memberikan  dasar hukum  bagi  penuntutan  pelaku  pencucian  uang.  Ini  mencakup  tindakan  seperti penggunaan dana hasil kegiatan ilegal, pengubahan bentuk, penyembunyian, atau penyamaran asal usul dana tersebut.
3. Sanksi dan Hukuman
Undang-Undang  TPPU  menyediakan  daftar  sanksi  dan  hukuman  yang  diberikan kepada  pelaku  pencucian  uang  yang  terbukti  bersalah.  Sanksi  ini  mencakup hukuman pidana berat, denda, dan penghapusan aset yang dihasilkan dari tindak pidana pencucian uang.

## 4. Kewajiban Pelaporan Keuangan
UU  TPPU  mengatur  kewajiban  lembaga  keuangan,  profesional,  dan  bisnis  dalam melaporkan  transaksi  keuangan  yang  mencurigakan  kepada  otoritas  yang berwenang. Hal ini membantu otoritas untuk mendeteksi dini potensi tindak pidana pencucian uang.
5. Pembentukan Lembaga Penegak Hukum
Undang-Undang TPPU menciptakan kerangka kerja bagi lembaga penegak hukum, seperti  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Pengadilan,  untuk  berkoordinasi  dalam penanganan kasus pencucian uang. Ini memastikan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif.
6. Kerja Sama Internasional
UU  TPPU  juga  memungkinkan  kerja  sama  internasional  dalam  pemberantasan pencucian  uang.  Hal  ini  penting  karena  pencucian  uang  seringkali  melibatkan transaksi lintas negara, dan kerja sama internasional diperlukan untuk melacak dan menghentikan aliran dana ilegal.
7. Pemberantasan Pencucian Uang dalam Skala Nasional
Undang-Undang  ini  memberikan  landasan  hukum  bagi  pemerintah  dan  lembaga penegak  hukum  di  tingkat  nasional  untuk  secara  aktif  mengidentifikasi, menginvestigasi, dan menghukum pelaku pencucian uang. Hal ini bertujuan untuk mencegah  pencucian  uang  dari  aktivitas  ilegal  yang  merusak  perekonomian  dan stabilitas negara.
Dengan peran-peran ini, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU memiliki dampak yang  signifikan  dalam  upaya  pemerintah  untuk  melindungi  sistem  keuangan  dan mencegah tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

## B. Kasus Rafael Alun sebagai Studi Kasus
Rafael Alun adalah salah satu pelaku yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal yang melibatkan dana signifikan, dan kasus ini telah menarik perhatian publik. Artikel ini menjelaskan bagaimana dana hasil kegiatan ilegalnya dicuci dan disembunyikan, serta mengapa kasus ini menjadi fokus penyelidikan.
Pencucian uang melibatkan berbagai metode yang kompleks dan beragam, dan tergantung pada kasusnya. Namun, umumnya, pelaku pencucian uang mencoba untuk menyembunyikan  asal  usul  dana  hasil  kegiatan  ilegal  mereka  dengan  melakukan berbagai  tindakan  seperti  penggunaan  perantara,  transaksi  keuangan  rumit, penggunaan  keuangan  internasional,  penggunaan  asset  non-keuangan  dan
penggunaan identitas palsu.
Penting untuk diingat bahwa tindakan pencucian uang adalah ilegal dan dapat mengakibatkan sanksi hukum yang serius jika terbukti bersalah. Upaya pemberantasan pencucian uang melibatkan kerja sama antara lembaga  penegak hukum,  perbankan, dan instansi pemerintah untuk mengidentifikasi dan menghentikan tindakan pencucian uang.

## C. Dampak Pencucian Uang
Pencucian  uang  memiliki  dampak  yang  merugikan  pada  berbagai  tingkat, termasuk  tingkat  individu,  perekonomian  nasional,  dan  stabilitas  sistem  keuangan. Berikut adalah beberapa akibat yang timbul dari pencucian uang:
1. Korupsi dan Kejahatan Terorganisir, Pencucian uang seringkali terkait erat dengan aktivitas  ilegal  seperti  korupsi,  peredaran  narkoba,  perdagangan  manusia,  dan kejahatan  terorganisir  lainnya.  Aktivitas  ini  dapat  merusak  tatanan  hukum  dan ketertiban masyarakat.
2. Mengganggu  Perekonomian,  Pencucian  uang  dapat  mengganggu  perekonomian nasional  dengan  berbagai  cara.  Dana  hasil  kegiatan  ilegal  yang  dicuci  dapat merongrong  pasar,  menciptakan  ketidaksetaraan,  dan  merusak  integritas  pasar keuangan.
3. Ketidaksetaraan Sosial, Pencucian uang dapat menghasilkan ketidaksetaraan sosial yang lebih besar. Dengan mengalihkan dana hasil tindakan ilegal ke aset-aset yang sah,  individu  atau  kelompok  tertentu  dapat  memperkaya  diri  mereka  sendiri sementara merugikan masyarakat luas.
4. Gangguan pada Pembangunan Ekonomi, Dana yang dicuci dapat digunakan untuk menghambat  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  program-program sosial.  Ini  dapat  memengaruhi  negara-negara  yang  sangat  bergantung  pada bantuan luar negeri dan investasi asing.
5. Stabilitas  Keuangan  dan  Perbankan,  Pencucian  uang  dapat  mengancam  stabilitas sistem  keuangan  dan  perbankan.  Ketika  dana  yang  dicuci  memasuki  sistem perbankan, hal ini dapat menciptakan risiko keuangan dan reputasi bagi lembaga keuangan yang terlibat.
6. Gangguan Terhadap Keamanan Nasional, Pencucian uang dapat memiliki dampak pada keamanan nasional suatu negara. Dana hasil tindakan ilegal yang dicuci dapat digunakan untuk mendanai aktivitas teroris, perang saudara, atau tindakan kejahatan internasional lainnya.
7. Kerugian bagi Bisnis dan Masyarakat, Pencucian uang dapat merugikan bisnis-bisnis yang  tidak  tahu  bahwa  mereka  terlibat  dalam  transaksi  ilegal.  Hal  ini  juga  dapat memberikan citra buruk pada bisnis dan negara, serta memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga keuangan dan pemerintah.
8. Sanksi Hukum, Pelaku pencucian uang yang tertangkap dapat menghadapi sanksi hukum  yang  berat,  termasuk  hukuman  penjara  dan  denda.  Ini  dapat  mengakhiri karier dan reputasi mereka.
9. Kerugian Lingkungan, Pencucian uang juga dapat merugikan lingkungan. Dana hasil tindakan ilegal yang dicuci dapat digunakan untuk mendanai aktivitas ilegal yang merusak  lingkungan,  seperti  penambangan  ilegal,  perdagangan  satwa  liar,  atau pencemaran lingkungan.
Mengingat dampak yang merugikan ini, pemberantasan pencucian uang menjadi prioritas bagi banyak negara di seluruh dunia. Undang-Undang dan peraturan yang ketat, serta kerja sama internasional, diperlukan untuk mencegah dan mengatasi pencucian uang serta meminimalkan dampak negatifnya..

## SIMPULAN
Kasus pencucian uang sering terjadi di Indonesia. Perilaku ini merupakan hasil tindak pidana  yang  mana  pelaku  dapat  memanfaatkan  harta  kekayaannya  sepuasnya  tanpa diketahui oleh aparat penegak hukum dengan mudahnya, baik itu secara sah maupun tidak sah. Padahal, perilaku ini dapat menimbulkan stabilitas sistem perekonomian di Indonesia memburuk dan terganggu, serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.
UU TPPU sangat penting dalam upaya pemberantasan pencucian uang dan perlunya penegakan  hukum  yang  efektif.  Kasus  Rafael  Alun  menjadi  cerminan  atas  kompleksitas masalah  pencucian  uang  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  dalam menghadapinya.
Artikel ini memberikan wawasan yang baik tentang kasus Rafael Alun dan relevansi UU TPPU dalam menangani pencucian uang di Indonesia. Selain itu, artikel ini mengingatkan kita  akan  pentingnya  kerja  sama  internasional  dan  peran  masyarakat  dalam  upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Garner, Bryan A., “Black Law’s Dictionary 7th Edition” (1999)
Haryadi, Bambang. (2018). Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Kompas.com,  “Sederet  Fakta  Kasus  Rafael  Alun:  Modus  Dugaan  Gratifikasi  hingga  Uang
Puluhan
Miliar Rupiah” https://nasional.kompas.com/read/2023/04/04/10561241/sederet-fakta-kasus-rafael- alun-modus-dugaan-gratifikasi-hingga-uang-puluhan-miliar-
rupiah?page=all#page2 (Jakarta, 4 April 2023. Diakses pada 24 September 2023).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sastrawacana.id, “Pengertian Pencucian Uang Menurut Para Ahli”
https://sastrawacana.id/2019/3/10/pengertian-pencucian-uang-menurut-para-ahli/
(10 Maret 2019. Diakses pada 25 September 2023).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Yusron,  Fahmi,  “BNN  Sita  Hasil  Pencucian  Uang  Rp  187,5  Miliar  Sejak  2021hingga  2023,
Tetapkan 44 Tersangka” https://www.liputan6.com/surabaya/read/5330363/bnn -sita- hasil-pencucian-uang-rp-1875-miliar-sejak-2021-hingga-2023-tetapkan-44- tersangka (Jakarta, 27 Juni 2023. Diakses pada 25 September 2023).