## PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG OLEH PRODUSER FILM DALAM NEGERI DAN IMPORTIR FILM

## Hazada Zafira Mauliza
hazadazafiramauliza@gmail.com , Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
The purpose of this study is to understand the structure of costs and incomes of domestic film producers and film importers,  as  well  as  to  understand  the  burden  of  value  added  tax  borne  by  domestic  film  producers  and  film importers. The research method used is a literature study. The results of the study explain that the cost structure of domestic film producers is the cost of using services to facilitate film production activities which are included in services subject to value added tax. The cost structure of film importers is in the form of product prices and import duties. The income structure is in the form of income derived from profit sharing with cinema entrepreneurs on ticket sales. The value added tax burden borne by domestic film producers is equal to the input tax because it cannot be credited. There is no value added tax burden that must be borne by the film importer. The tax burden in the form of VAT which is an input tax for film importing companies can be credited with the output tax so that the VAT to be paid is nil and is no longer a tax burden for film importers.
Keywords : Film, Importir, Producer, Value added Tax

## Abstrak
Tujuan penelitian adalah memahami struktur biaya dan penghasilan produser film dalam negeri dan importir film, serta  memahami  beban  pajak pertambahan  nilai  yang  ditanggung  oleh produser  film  dalam  negeri  dan  impotir film. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menjelaskan bahwa struktur biaya produser film dalam negeri adalah biaya atas pemanfaatan jasa-jasa untuk memperlancar kegiatan produksi film yang termasuk dalam jasa-jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Struktur biaya importir film berupa harga produk dan bea masuk. Adapun struktur penghasilannya berupa pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil dengan pengusaha bioskop atas penjualan tiket. Beban pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh produser film dalam negeri adalah sebesar pajak masukannya karena tidak dapat dikreditkan. Tidak terdapat beban pajak pertambahan nilai yang harus ditanggung oleh importir film. Beban pajak berupa PPN yang merupakan pajak masukan bagi perusahaan importir film dapat dikreditkan dengan pajak keluarannya sehingga PPN yang harus dibayar nihil dan bukan lagi merupakan beban pajak bagi importir film.
Kata kunci : Film, Importir, Pajak pertambahan nilai, Produser

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2009  tentang  Perfilman,  film  adalah sebuah karya seni budaya yang merupakan suatu pranata sosial dan media komunikasi massa yang  dibuat  berdasar  atas  kaidah  sinematografi  dengan  atau  tanpa  suara  dan  dapat dipertunjukkan.  Film  sebagai  suatu  pranata  sosial  dan  media  komunikasi  massa  membawa pesan yang berisi gagasan vital kepada publik dengan daya pengaruh yang besar sehingga film mempunyai  fungsi  pendidikan,  hiburan,  informasi,  dan  pendorong  karya  kreatif.  Film  juga memiliki  dampak  pada  ekonomi  yang  mampu  memajukan  kesejahteraan  masyarakat  dengan memperhatikan  prinsip  persaingan  usaha  yang  sehat.  Dengan  demikian,  film  menyentuh berbagai segi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Berdasarkan data statistik dan hasil survey ekonomi kreatif kerjasama Badan Ekonomi Kreatif  (Bekraf)  dengan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  industri  perfilman  sebagai  salah  satu subsektor  ekonomi  kreatif  pada  tahun  2015  berkontribusi  sebesar  0,16%  terhadap  Produk Domestik  Bruto  (PDB)  Nasional  atau  senilai  Rp1.363.200.000.000,00.  Dari  data  ini  terlihat bahwa  industri  perfilman  belum  berkontribusi  secara  signifikan  terhadap  perekonomian nasional,  padahal  industri  ini  memiliki multiplier  effect yang  berkontribusi  tidak  langsung ( induced economic multiplier ) yang cukup besar terhadap perekonomian. Salah satu dampak positif berupa kontribusi tidak langsung dari perkembangan industri perfilman adalah terhadap
sektor  pariwisata  ( film-induced  tourism )  yang  akan  mendorong  perekonomian  di  lokasi pembuatan film. Dengan demikian, eksistensi industri perfilman sesungguhnya berkontribusi besar bagi perekonomian, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Menurut Bekraf, industri perfilman dalam negeri berpotensi untuk dapat dikembangkan menjadi  lebih  baik  walaupun  para  produser  film  dalam  negeri  masih  harus  menghadapi berbagai tantangan. Beberapa diantaranya adalah minimnya sumber daya manusia yang benar- benar  mempunyai  keahlian  di  bidang  film  sehingga  pilihan  untuk  memperoleh  tim  dari sutradara,  penulis  skenario,  kru,  dan  pemain  film  sangat  terbatas,  serta  layar  bioskop  yang terbatas dan tidak merata penyebarannya.
Di samping itu, yang menjadi kendala berkembangnya industri perfilman dalam negeri adalah  film  dalam  negeri  masih  kalah  bersaing  dengan  film  impor.  Kementerian  Pariwisata menyatakan  bahwa  jumlah  film  impor  yang  ditayangkan  di  bioskop  mencapai 287  judul, sedangkan film dalam negeri hanya 105 judul. Film-film impor dan dalam negeri ini berebut jadwal  tayang  di 1.017  layar  bioskop dalam  negeri.  Film-film  dalam  negeri  harus  turun  dari jadwal tayang di bioskop karena peraihan jumlah penonton yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan film-film impor. 1 Sebagai media massa audio visual yang atraktif, menurut Handayani (2015: 1), film Indonesia sebenarnya sudah ada pada masa kolonial Belanda yang diatur dengan Film Ordonnantie 1940, selanjutnya pasca kemerdekaan diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Pnps Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman, pada masa orde baru diatur dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, dan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
Sejarah  produksi  film  dalam  negeri  berdasarkan  keterangan  Pandjaitan  dan  Aryanti (Dalam  Ardiyono,  2015:  10-11)  mengalami  beberapa  periode  pasang  surut  dalam perkembangan dinamika keindustrian. Produksi judul film Indonesia pada tahun 1987 mencapai 124 judul, jumlah ini menurun menjadi 106 judul film di tahun 1989. Pada tahun 1990 terdapat kenaikan produksi sebanyak 115 judul, namun tahun 1999 hanya terdapat produksi sebanyak 4 judul film. Krisis  pertama perfilman dalam negeri  terjadi tahun 1957-1968 yaitu ketika para produser menyatakan menutup perusahaan dengan alasan bangkrut. Krisis kedua terjadi pada periode  1992-2002,  menurut  Alkahajar  (2010:  13-16)  industri  perfilman  Indonesia  terbentur dengan  perkembangan  stasiun  TV  swasta,  membanjirnya  film  impor,  mutu  film  yang  relatif rendah, perubahan tuntutan pasar mengenai tema yang ada dalam perfilman dalam negeri, dan pesatnya kemajuan industri audio visual khusunya home entertainment (kaset video, laser disk , video compact disk /VCD, dan digital video disk /DVD).
Perusahaan-perusahaan  pemesan  film  impor  di  Indonesia  atau  importir  film  banyak bermunculan  sekitar  tahun  1980an.  Banyak  bioskop-bioskop  yang  menayangkan  film Hollywood ,  Hongkong,  dan  India.  Bioskop-bioskop  tersebut  juga  berperan  sebagai  importir atau  pemesan  film.  Pada  Maret  2011, The  Motion  Picture  Association  of  America (MPAA) sebagai  pemegang  tunggal  hak  distribusi  dari  6  studio  film Hollywood berencana  tidak mendistribusikan beberapa judul film box office untuk diimpor ke Indonesia. Menurut Ilham Bintang (Dalam Azanda, 2012: 3) bahwa “hal ini dipicu oleh penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  SE-03/PJ/2011  tentang  PPh  atas  Penghasilan  berupa  Royalti  dan perlakuan  PPN  atas  pemasukan  film  impor.”  Importir  film  dan  pihak  MPAA  tidak  setuju dengan penetapan royalti atas pemasukan film impor. Sriyanto (2016: 97) menyatakan bahwa diperkirakan selama ini MPAA dan importir film telah keliru memberitahukan pajak terutang ( self assesment ) dengan melaporkan penghitungan bea masuk berdasarkan panjang film tanpa
1 Angga Rulianto. 2014. Film Indonesia Masih Jadi Anak Tiri. Dalam http://www.muvila.com/film/artikel/film-indonesia-masih-jadi-anak-tiri-1408117.html, diakses pada tanggal 21 September 2017.
memasukkan komponen lain dalam penghitungan nilai pabean dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yaitu royalti yang dikenakan atas pemasukan film impor.
Dari sisi jumlah film yang beredar di dalam negeri, sebagaimana terlihat pada grafik 1, produksi film dalam negeri berbeda jauh jumlahnya dibandingkan dengan jumlah film impor yang  beredar  di  Indonesia.  Pada  periode  1999-2016,  rata-rata  jumlah  produksi  film  dalam negeri hanya mencapai 56 judul film per tahun, sedangkan film impor mencapai 218 judul film per tahun. Jumlah produksi film dalam negeri terbanyak adalah pada tahun 2015 yaitu 129 judul film, sedangkan jumlah produksi film impor terbanyak adalah pada tahun 2007 yaitu 296 judul film.

## Grafik 1 Jumlah Produksi Film di Indonesia
Sumber: Depdikbud (Dalam Damayanty dan Setiawan, 2017: 50) Menurut Damayanty dan Setiawan (2017: 47) adanya penelitian yang komprehensif atas industri perfilman pada suatu negara mengindikasikan adanya dukungan pemerintah terhadap perkembangan industri yang dimaksud, walaupun di sisi nominal kontribusi langsung terhadap PDB masih berada di bawah 1 persen.
Tabel 1 Kontribusi Industri Perfilman terhadap Perekonomian Beberapa Negara
Sumber:
1 Oxford Economics (Dalam Damayanty dan Setiawan, 2017: 47)
2 Oxford Economics (Dalam Damayanty dan Setiawan, 2017: 47)
10 6 4 9 13 21 33 33 53 87 78 77 82 90 105 126 129 212 210 214 214 269 227 201 201 165 296 185 204 140 168 182 287 260 292 127 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Impor Domestik
3 Motion Pictures Association-Canada (Dalam Damayanty dan Setiawan, 2017: 47)
4 Oxford Economics (Dalam Damayanty dan Setiawan, 2017: 47)
5 Diolah dari Bekraf (2017: 5)
Pada  tabel  di  atas  disajikan  bahwa  industri  perfilman  di  Korea  Selatan  berkontribusi secara  signifikan  terhadap  perekonomian  di  negaranya  termasuk  kontribusi  tidak  langsung sebesar 1,6 persen terhadap PDB. Industri perfilman di China berkontribusi langsung sebesar 0,2 persen terhadap PDB dan berkontribusi tidak langsung sebesar 0,6 persen terhadap PDB. Berdasarkan data statistik dan hasil aurvey ekonomi kreatif kerja sama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)  dengan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  pada  tahun  2015  industri  ekonomi  kreatif  di Indonesia menyumbangkan Rp852 triliun terhadap PDB Nasional (7,38%), menyerap 15,9 juta tenaga  kerja  (13,90%),  dan  menghasilkan  nilai  ekspor  US$19,4  miliar  (12,88%).  Industri perfilman  di  Indonesia  sebagai  salah  satu  dari  16  subsektor  industri  kreatif  berkontribusi sebesar Rp1.363.200.000.000 terhadap PDB Nasional (0,16%). Walaupun kontribusi langsung industri  perfilman  terhadap  perekonomian  belum  berpengaruh  secara  signifikan,  industri perfilman  memiliki  efek  ganda  terhadap  perekonomian  berupa  kontribusi  tidak  langsung ( induced economic multiplier ) misalnya mendorong perkembangan sektor pariwisata di lokasi pembuatan film dalam negeri maupun luar negeri.
Dari  aspek  perpajakan,  terdapat  peraturan  perpajakan  yang  perlu  dipertimbangkan untuk  diperbaiki  agar  dapat  menyesuaikan  dengan  keadaan  perekonomian  dan  industri perfilman dalam  negeri.  Mahira (2012: 79) menyebutkan bahwa salah satu masalah terbesar yang dikeluhkan oleh produser film dalam negeri adalah tidak bisa dilakukannya pengkreditan pajak masukan dari PPN atas jasa-jasa yang digunakan untuk memproduksi film dalam negeri dengan pajak keluaran dari PPN atas penyerahan film dalam negeri ke bioskop sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.3/1987 tentang PPN atas Film  Ceritera  Produksi  Dalam  Negeri  (Film  Nasional).  Produser  film  dalam  negeri  merasa sangat  dirugikan  dengan  tidak  bisa  dikreditkannya  pajak  masukan  dengan  pajak  keluaran tersebut karena PPN terutang yang dibayarkan oleh produser film dalam negeri untuk jasa-jasa yang  dimanfaatkan  berkaitan  dengan  kegiatan  memproduksi  film  dalam  negeri  jumlahnya cukup besar. Tujuan penelitian adalah memahami struktur biaya dan penghasilan produser film dalam  negeri  dan  importir  film,  serta  memahami  beban  pajak  pertambahan  nilai  yang ditanggung oleh produser film dalam negeri dan impotir film.

## KAJIAN PUSTAKA Pelaku Industri Perfilman di Indonesia
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2009  tentang  Perfilman,  bentuk kegiatan  pelaku  industri  perfilman  di  Indonesia  terdiri  atas  :  (a)  kegiatan  perfilman,  yaitu penyelenggaraan  perfilman  yang  langsung  berhubungan  dengan  film  dan  bersifat  non komersial. (b) usaha perfilman, yaitu penyelenggaraan perfilman yang langsung berhubungan dengan  film  dan  bersifat  komersial.  Dari  kedua  jenis  pelaku  industri  perfilman  di  atas, pembahasan  dibatasi  pada  Pelaku  Usaha  Pembuatan  Film  (Produser  Film  Dalam  Negeri), Pelaku  Usaha  Pengedaran  Film  (Distributor),  Pelaku  Usaha  Pertunjukan  Film  (Pengusaha Bioskop), dan Pelaku Usaha Impor Film (Importir Film) atas penyerahan film dalam negeri dan film impor kepada pengusaha bioskop di seluruh Indonesia. Berikut merupakan pelaku industri perfilman di Indonesia:

## Produser film dalam negeri
Pelaku usaha pembuatan film merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Perusahaan produksi film di Indonesia terdiri atas sineas industri jalur utama ( mainstream ) dan jalur  kiri/ indie ( sidestream ).  Sullivan,dkk  (Dalam  Suwardi,  2017:  3)  mengemukakan  bahwa “....  produksi  media  secara mainstream adalah  penggolongan  berdasarkan  peningkatan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
konsentrasi kepemilikan”. Penjelasan mengenai konsentrasi kepemilikan dalam produksi media secara mainstream dilengkapi dengan pendapat Albarran (Dalam Suwardi, 2017: 3-4) sebagai konsentrasi kepemilikan dalam produksi media secara mainstream tidak hanya dominan pada satu  faktor, tetapi  terjadi praktek penguasaan dari  hulu  ke hilir atau dalam  konteks ekonomi media  praktek  ini  disebut  dengan Vertical  Integration . Vertical  Integration yaitu  saat  suatu perusahaan  mengendalikan  berbagai  aspek,  baik  produksi,  distribusi,  dan  ekshibisi  sebuah produk.
Dalam  penelitiannya  mengenai  distribusi  film  independen,  Suwardi  (2017:  4) menyatakan bahwa produksi media jalur sidestream di Indonesia adalah jika di Indonesia, film independen bergerak secara mandiri dengan dana yang seadanya sesuai dengan kreativitas film maker dalam mencari funding , kru yang belum tentu dibayar, lalu mendistribusikan film secara door-to- door  agar  mendapatkan  penonton  alih-alih  mendapatkan  pemasukan  untuk  produksi selanjutnya. Perbedaan mendasar antara jalur utama ( mainstream ) dan jalur kiri ( sidestream ) adalah  pada  media  yang  digunakan  untuk  mengekspolitasi  film  yang  telah  diproduksi. Pembahasan  mengenai  produser  film  dalam  negeri  dibatasi  pada  industri  jalur  utama ( mainstream ) atas produksi film dalam negeri yang akan dipertunjukkan di bioskop.
Berbeda  dengan  industri  sinema  Amerika  Serikat  atau  yang  secara  umum  disebut Hollywood ,  produser  film  di  Indonesia  tidak  hanya  dikuasai  oleh  studio-studio  besar  seperti Walt Disney Pictures , Warner Bros Pictures , Universal Pictures , 20th Century Fox , Columbia Pictures , dan Paramount Pictures . Setidaknya tercatat empat puluh produser film di Indonesia. Sebagian  besar  produser-produser  tersebut  tergabung  dalam  Persatuan  Perusahaan  Film Indonesia (PPFI) yang didirikan di Jakarta, sejak 16 Juli 1956.
Pembuatan  film  oleh  produser  film  harus  didahului  dengan  menyampaikan pemberitahuan  pembuatan  film  kepada  Menteri  dengan  disertai  judul  film,  isi  cerita,  dan rencana pembuatan film. Pembuatan film dapat dilakukan dengan teknologi analog, digital, atau teknologi tertentu dan direkam pada pita seluloid, pita video, cakram optik, atau bahan lainnya. Pembuatan  film  dapat  melalui  proses  kimia,  elektronik,  atau  proses  lainnya.  Film  yang diproduksi dapat berupa film cerita atau film non cerita. Film cerita adalah semua film yang mengandung  cerita,  termasuk  film  eksperimental  dan  film  animasi.  Film  non  cerita  adalah semua film yang berisi penyampaian informasi, termasuk film animasi, film iklan (film yang memuat  materi  iklan),  film  eksperimental,  film  seni,  film  pendidikan,  dan  film  dokumenter. Bentuk  film  tersebut  tidak  termasuk  berita  dan  materi  siaran  langsung  yang  disiarkan  oleh lembaga penyiaran televisi.
Rantai produksi film dimulai dari pemilihan ide cerita hingga film selesai diproduksi dan  siap  didistribusikan.  Pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  rantai  produksi  adalah  semua  kru, pemain  film,  perusahaan  penyewaan  alat,  lembaga  sensor  film  dan  lembaga  bahasa  sebagai mitra konsultasi naskah film. Di dalam buku Panduan Pendirian Usaha Pembuatan Film yang disusun oleh Bekraf dijelaskan bahwa rantai produksi film dimulai dari tahap pengembangan yaitu penentuan rencana dan tujuan film diproduksi termasuk bagaimana film yang diproduksi didanai dan dipasarkan. Rencana disusun berdasarkan jenis film yang akan diproduksi, durasi film,  lokasi  film,  peralatan  yang  diperlukan,  awak  film  yang  akan  dilibatkan,  dan  perizinan. Dalam tahap praproduksi sutradara dan seluruh awak film memastikan bahwa semua kebutuhan produksi  film  telah  sesuai  dan  siap  mendukung  produksi  film:  peralatan  ( gear ), set , artistic , dressing , wardrobe , make up , dan budget .
Setelah  seluruh  persiapan  produksi  film  matang,  proses  produksi  dilanjutkan  dengan pelaksanaan shooting dengan  memerhatikan  teknik  pencahayaan  dan  peralatan  yang dibutuhkan,  aspek  audio  dalam  perekaman  film,  teknik  sinematografi,  penyusunan  jadwal break dalam kurun waktu tertentu, kepiawaian sutradara dan pemain film dalam menjalankan perannya,  dan  ketersediaan  prosedur  kerja  masing-masing  awak  film  agar  tahapan  produksi
film dapat berjalan lancar dan efektif. Tahap pascaproduksi dilakukan untuk memastikan film yang  dibuat  memvisualisasikan  cerita  yang  telah  disusun  dalam  naskah,  yaitu  dengan pengeditan  bagian  film  yang  kurang  maksimal,  pengeditan  suara  agar  selaras  dengan  jalan cerita,  penyesuaian  musik  dengan  situasi  dalam  adegan  pada  film,  pengeditan  dialog,  dan penambahan efek suara.

## Distributor
Proses  distribusi  merupakan tahap lanjutan setelah film  selesai  diproduksi.  Distribusi merupakan  salah  satu  kegiatan  ekonomi  sebuah  film  yang  terdiri  atas  produksi-distribusi- konsumsi. Sasono et.al. (2011: 191) menyatakan bahwa “Distribusi film merupakan ‘seni yang tak tampak’, karena sepenuhnya berjalan di belakang layar, jauh dari hiruk pikuk produksi dan sorotan  publik  di  tahap  ekshibisi”.  Pengertian  proses  distribusi  didasarkan  pada  pendapat Knight and Thomas (Dalam Suwardi, 2017: 2) adalah sebuah rantai yang tidak terlihat yang menghubungkan  antara  produksi  film  dan  pemutaran  film,  di  dalam  mekanisme  kegiatan ekonomi  film  proses  ini  berada  pada  lini  yang  sangat  penting  untuk  menarik  perhatian penonton. Namun, dengan praktik promosi dan pemasaran, kebijakan akuisisi, dan hubungan dengan  pihak  produsen  dan  ekshibitor,  distributor  memegang  peran  yang  krusial  dalam menentukan film apa yang akan dilihat oleh penonton dan dalam rangka membentuk budaya yang didapat dari film.
Distributor atau perusahaan distribusi film merupakan pihak yang menyalurkan film ke jaringan bioskop, televisi, dan home video . Sasono et.al. (2011: 192-193) menyatakan bahwa distribusi memastikan mekanisme pasar berjalan, karena hanya lewat peran distribusilah terjadi arus  barang  dan  jasa,  dengan  asumsi  distribusi  terjadi  di  sebuah  pasar  yang  terbuka.  Dalam menentukan jumlah kopi film, distributor mempertimbangkan pangsa pasar, lokasi penayangan, waktu  rilis  hingga  analisis  kekuatan  film  yang  akan  didistribusikan.  Pihak  distributor mengadakan kesepakatan dengan berbagai  pihak  di  sisi  hulu  dan hilirnya untuk  menentukan mekanisme  eksploitasi  karya  film  sehingga  hasilnya  dapat  menguntungkan  semua  pihak. Distributor berwenang untuk mengeksploitasi film dengan metode yang disepakati. Distributor membeli  hak  eksploitasi  dari  produser  film  dengan  kemungkinan  satu  dari  tiga  mekanisme, yaitu: (1) sistem beli putus, (2) komisi setelah menjualkan; atau (3) bagi hasil ( profit sharing ). Cara menjual hak tayang film ke pengusaha bioskop dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) harga pasti (umumnya lewat pelelangan); atau (2) bagi hasil. Pada umumnya, cara yang digunakan adalah sistem bagi hasil karena dapat membangun hubungan jangka panjang dalam pasar dan membuat masing-masing pihak menerima risiko yang terukur sesuai porsinya.

## Pengusaha bioskop
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  PMK  102/PMK.011/2011  tentang Nilai  Lain  Sebagai  Dasar  Pengenaan  Pajak  Atas  Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor Dan Penyerahan  Film  Cerita  Impor  Serta  Dasar  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  Pasal  22  Atas Kegiatan  Impor  Film  Cerita  Impor,  pengusaha  bioskop  adalah  pelaku  usaha  perfilman  yang menyelenggarakan  pertunjukan  film  di  bioskop.  Film  yang  sudah  selesai  diproduksi  akan dinikmati oleh penonton dengan disiarkan melalui layar lebar. Pengusaha bioskop merupakan pihak  yang  memegang  peranan  penting  dalam  proses  ekshibisi  ini.  Kelompok-kelompok bioskop yang ada di Indonesia saat ini adalah Cinema 21, CGV Cinemas (sebelumnya bernama Blitzmegaplex  dan  CGV  Blitz),  dan  Cinemaxx.  Cinema  21  hingga  Mei  2018  memiliki  total 1003 layar tersebar di 43 kota di 177 lokasi di seluruh Indonesia. 2 Sampai dengan Januari 2018,
2 Cinema 21, 2018, 21 Cineplex Profile , dalam http://www.21cineplex.com/21profile, diakses pada tanggal 13 Juni 2018.
CGV  Cinemas  telah  tersedia  di  45  lokasi  dengan  jumlah  layar  mencapai  288  layar. 3 Berdasarkan data Pusat  Pengembangan  Perfilman  (Pusbang  Film)  Kemendikbud  (2017:  30), hingga tahun 2016 grup Cinema 21 masih mendominasi jumlah bioskop di Indonesia dengan total kepemilikan bioskop secara nasional dari 259 bioskop, 190 diantaranya dimiliki oleh grup Cinema 21.

## Importir film
Pelaku usaha impor film merupakan badan usaha berbentuk badan hukum  Indonesia. Impor film dapat dilakukan oleh perwakilan diplomatik atau badan internasional yang diakui Pemerintah  untuk  kepentingannya  sendiri,  dan  atas  film  yang  diimpor  ini  hanya  dapat dipertunjukkan kepada khalayak umum dengan pemberitahuan kepada Menteri.  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  PMK  102/PMK.011/2011  tentang  Nilai  Lain,  importir adalah pelaku usaha perfilman yang melakukan usaha impor  film  dan/atau pengedaran film. Importir yang aktif dalam menjalankan kegiatan ini adalah MPA ( Motion Pictures Association ) yang merupakan anak perusahaan dari MPAA ( Motion Pictures Association of America ). MPA mengimpor film-film dari studio besar seperti Universal , Walt Disney , Paramount dan Sony . Tahapan kegiatan importasi film cerita impor diawali dengan pembelian hak eksploitasi dari perusahaan film luar negeri. Kopi film cerita impor yang diperoleh akan diserahkan terlebih dahulu kepada distributor untuk kemudian dieksploitasi oleh pengusaha bioskop yang ada di seluruh Indonesia. Skema proses importasi film impor adalah sebagai berikut:
Gambar 1 Skema Proses Importasi Film Impor oleh Importir
Sumber: Diolah dari Mahira (2012: 62)
Alur  distribusi  film  di  Indonesia  terdiri  dari  beberapa  fase  yang  berkembang  sejalan dengan  kondisi  pasar  dan  kebijakan  yang  diterapkan  terhadap  industri  perfilman.  Pada  Fase Distribusi  Internal  (1998-sekarang),  menurut  Christian  Razukar  (Dalam  Sasono  et.al.,2011: 215), produser film dalam fase ini merupakan uber-capitalist yaitu dalam keadaan yang vakum dari  dukungan  pemerintah  dan  di  tengah  penguasaan  pasar  distribusi  film,  produser  film berjuang  sendirian  memproduksi  film  kemudian  memasarkannya.  Sebelum  beredar  dan dipertunjukkan di Indonesia, film dalam negeri dan film impor wajib disensor dan memperoleh surat tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Skema penyerahan film  dalam  negeri  dan  film  cerita  impor  hingga  ditayangkan  pada  layar  bioskop  pada  fase distribusi internal dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini:
3 SWA, 2018, CGV Luaskan Pasar ke Seluruh Indonesia , dalam https://swa.co.id/swa/trends/cgv-luaskan-pasar- ke-seluruh-indonesia, diakses pada tanggal 24 Agustus 2018.

## Journal of Law, Administration, and Social Science

## Gambar 2 Skema Penyerahan Film Dalam Negeri dan Film Impor ke Pengusaha Bioskop
Sumber: Diolah dari Sasono et.al (2011: 216)

## Pajak Pertambahan Nilai
Pajak  pertambahan  nilai  adalah  pajak  transaksi  yang  dipungut    pada    semua    tahap produksi  dan  distribusi.  Pajak  ini  dikenakan  atas  transaksi barang dan jasa (Thuronyi, 2003, dalam  Azizah  &  Wijaya,  2020).  Adapun  Pohan  (2016,  dalam  Wijaya  &  Nirvana,  2021) mendefinisikan pajak pertambahan  nilai pada hakikatnya  merupakan beban konsumen akhir karena mengonsumsi barang  atau  jasa  yang  menjadi  objek  pajak,  yang tanggung jawabnya digeserke  pihak  lain, dalam hal ini pengusaha kena pajak. Sedangkan English (dalam Wijaya & Sabrina, 2021) mendefinisikan PPN sebagai  pajak  universal  atas  kegiatan konsumsi,  yang merupakan pajak  tidaklangsung  yang dibebankan  oleh  tiap konsumen  atastransaksi  barang kena  pajak  ataupun  jasakena  pajak tertentu.

## Beban  pajak  pertambahan  nilai  yang  ditanggung  produser  film  dalam  negeri  dan importir film.
PPN  yang  terutang  terhadap  produser  film  dalam  negeri  atas  kegiatan  produksi  dan eksploitasi film dalam negeri serta importir film atas kegiatan importasi dan  eksploitasi film impor ada yang dapat dikreditkan dan ada yang tidak dapat dikreditkan. Pengenaan PPN yang tidak  dapat  dikreditkan  di  dalam  penghitungan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Badan  akhir  tahun merupakan biaya atau beban pajak bagi kedua pihak.
Produser film dalam negeri merupakan pihak yang menanggung beban PPN karena di dalam  pemanfaatan  jasa-jasa  selama  tahap  produksi,  produser  film  dalam  negeri  membayar nilai  jasa  termasuk  nilai  PPN-nya.  Beban  pajak  yang  ditanggung  oleh  produser  film  dalam negeri  adalah  PPN  yang  terutang  atas  pemanfaatan  jasa-jasa  tersebut  yaitu  sebesar  pajak masukannya. Kewajiban menyetorkan dan melaporkan PPN yang terutang berada pada pihak yang memberikan jasa-jasa tersebut. Film yang telah selesai diproduksi akan didistribusikan ke pengusaha bioskop. Hasil penjualan tiket atas film-film tersebut merupakan pajak keluaran bagi produser film dalam negeri. Pajak masukan produser film dalam negeri tidak dapat dikreditkan dengan pajak keluarannya disebabkan karena masih diterapkannya penghitungan menggunakan DPP  nilai  lain  berdasarkan  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-30/PJ.3/1987. Berikut merupakan skema perpajakan kegiatan produksi dan eksploitasi film dalam negeri.
Kegiatan  importasi  film  impor  merupakan  objek  PPN  yaitu  pemanfaatan  BKP  tidak berwujud  dari  luar  Daerah  Pabean  di  dalam  Daerah  Pabean.  Penghitungan  PPN  terutang didasarkan  pada  DPP  nilai  lain  yaitu  Rp12.000.000,00  per  kopi  judul  fim.  Film  impor  yang didistribusikan  ke  pengusaha-pengusaha  bioskop  merupakan  pajak  keluaran  importir  film dalam  kegiatan  usahanya  yang  penghitungannya  juga  didasarkan  pada  DPP  nilai  lain.  Pajak masukan  bagi  impotir  film  dapat  dikreditkan  dengan  pajak  keluarannya  sehingga  PPN  yang terutang  adalah  nihil  dan  bukan  merupakan  beban  pajak.  Berikut  ini  merupakan  skema perpajakan kegiatan importasi dan eksploitasi film impor.
Gambar 3 Skema Perpajakan Kegiatan Importasi dan Eksploitasi Film Impor

## Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (dalam Damayanty dan Setiawan, 2017: 52)

## METODE
Metode yang digunakan adalah deskriptif. Firdaus (dalam Wijaya & Mahatma, 2017) menjelaskan  bahwa  metode  deskriptif  digunakan  untuk  meneliti  status  suatu  objek  (dapat berupa manusia, peristiwa,  dll). Metode  ini dilaksanakan dengan cara mempelajari  sejumlah literatur untuk memperoleh dasar teoritis mengenai permasalahan yang akan dibahas. Firdaus (dalam Arkhan & Rodhiyawan, 2021) lebih jauh menjelaskan bahwa penelitian  menggunakan studi  literatur,  dengan  cara mempelajari  dan  menghimpun  data-data  atau  sumber  yang berkaitan  terhadap  topik  bahasan yang  diangkat  melalui   sejumlah  literatur  yang  dapat berupa undang-undang,  kajian  pustaka, buku,  jurnal,  berita  di  media  masa  dan  lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan positif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta atau praktik yang diamati berdasarkan teori yang telah dipelajari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Film sebagai barang kena pajak dan industri perfilman di Indonesia
Berdasarkan penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak ( moving images ) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar,  televisi,  atau  media  lainnya.  Kegiatan  sinematografi  menghasilkan  produk  keluaran berupa  film.  Miyarso  (2011:  2)  menyatakan  bahwa  “film  sebagai  karya  sinematografi merupakan  hasil  perpaduan  antara  kemampuan  seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam
penguasaan  teknologi,  olah  seni,  komunikasi,  dan  manajemen  berorganisasi.”  Definisi  film menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
Dalam  penelitiannya  mengenai  Bea  Masuk  dan  Pajak-Pajak  dalam  Rangka  Impor (PDRI) Film Impor, Sriyanto (2016: 95) mengutip pernyataan Alan A Tait sebagai berikut.
“Film yang sudah berisi hasil karya cipta dalam bentuk sinematografi menjadikan media rekam  menjadi  bernilai  ekonomis  tinggi  dibandingkan  dengan  barang  semula/film kosong sehingga tidak bisa menentukan nilai barang hanya dengan menilai harga film permeter karena ada hak cipta yang mengakibatkan timbulnya nilai tambah/ value added yang tercermin pada selisih harga penjualan dengan harga pembelian atau the value that producer add to his materials or purchases berfore selling the new or imporved product or service .”
Film  dengan  materi  isi  yang  mengandung  hasil  karya  sinematografi  menimbulkan nilai/ value yang merupakan bagian dari nilai film tersebut sebagai benda tidak berwujud. Hasil karya  sinematografi  sebagai  salah  satu  bentuk  hak  cipta  yang  terkandung  di  dalam  film menjadikannya  bernilai  ekonomi  lebih  tinggi  dibandingkan  barang  semula/film  kosong sehingga setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau  untuk  menambah  kekayaan  wajib  pajak  yang  bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam bentuk apapun dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil karya sinematografi yang terkandung di dalam film dalam negeri dan film impor yang beredar di Indonesia merupakan bagian dari nilai film tersebut sebagai barang tidak berwujud. Film dalam negeri dan film cerita impor tidak termasuk dalam negative list PPN, maka digolongkan sebagai Barang Kena Pajak.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2009  tentang  Perfilman  memberikan  definisi  film dalam konteks yang cukup menyeluruh. Dijelaskan bahwa (1) film sebagai karya seni budaya berperan strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir  dan  batin  untuk  memperkuat  ketahanan  nasional  oleh  karena  itu negara bertanggungjawab  memajukan  perfilman ;  (2)  bahwa  film  sebagai  media  komunikasi  massa merupakan  sarana  pencerdasan  kehidupan  bangsa,  pengembangan  potensi  diri,  pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat,  serta wahana promosi  Indonesia di  dunia internasional,  sehingga film  dan  industri  perfilman  Indonesia  perlu  dikembangkan  dan dilindungi ;  (3)  bahwa  film  dalam  era  globalisasi  dapat  menjadi  alat  penetrasi  kebudayaan sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia ; dan (4) bahwa upaya memajukan perfilman Indonesia harus sejalan dengan dinamika  masyarakat  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi .  Berdasarkan keempat  hal  di  atas,  Komalawati  (2017:  2-3)  menyatakan  bahwa  “negara  bertanggungjawab untuk memajukan industri perfilman sejalan dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi serta melindungi  perfilman  dalam  negeri  dari  pengaruh  negatif  yang  tidak  sesuai  dengan  ideologi Pancasila dan jati diri bangsa.”
Upaya pemerintah untuk mendukung perkembangan industri perfilman di Indonesia dan melindungi  dari  pengaruh  negatif  mencakup  seluruh  tahapan  pada  kegiatan  ekonomi  sebuah film, yaitu pada proses produksi, distribusi, ekshibisi, dan konsumsi media. Pemerintah melalui Pusat  Pengembangan  Perfilman  (Pusbang  Film)  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan memberikan kemudahan terkait perizinan usaha perfilman, yaitu melalui Elektronik–Daftar dan Izin Perfilman (e-DIF) yang dapat diakses melalui laman  Pusbang Film Kemendikbud. Pada aspek  produksi,  pemerintah  dapat  mendukung  keberlanjutan  kegiatan  usaha  produser  film dalam  negeri  dan  importir  film  dengan  mempertegas  kepastian  hukum  pada  peraturan perundang-undangan  terkait  perfilman,  insentif  fiskal,  dan  insentif  non  fiskal.  Insentif  non
fiskal  yang  diberikan  dapat  berupa  pendidikan  dan  pelatihan  terhadap  awak  film  serta kemudahan  perizinan  produksi  dan  penggunaan  lokasi  pembuatan  film  yang  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Pariwisata  Nomor  2  Tahun  2014  terkait  Pelaksanaan  Pelayanan  Terpadu Satu  Pintu  (PTSP)  bidang  pariwisata  dan  ekonomi  kreatif  di  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal  (BKPM).  Pada  aspek  distribusi  dan  ekshibisi,  pemerintah  perlu  menstimulus perkembangan  pengusaha  bioskop  agar  tidak  hanya  dimonopoli  oleh  kelompok  bioskop tertentu, sehingga film dalam negeri mendapatkan jatah jam penayangan atau pertunjukan yang seimbang dengan film impor. Hal ini tentu perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas film dalam  negeri  sehingga  dapat  menarik  minat  penonton.  Pada  aspek  konsumsi,  perlu  adanya penyuluhan kepada masyarakat melalui media yang tepat sehingga masyarakat mengapresiasi dan bangga terhadap film dalam negeri. Sinergi antara Kemendikbud, Bekraf, BKPM, BPI, dan pelaku  industri  perfilman  di  Indonesia  diharapkan  mampu  menghasilkan  industri  film  yang kompetitif dan berkualitas dengan memberikan perlindungan kepada film dalam negeri.
Menurut Bekraf, industri perfilman Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang positif. Film, animasi, dan video sebagai salah satu dari 16 sub sektor industri kreatif di Indonesia  berpotensi  untuk  dapat  dikembangkan  menjadi  lebih  baik,  walapun  masih  harus menghadapi berbagai kendala. Sebagaimana disajikan pada tabel 1, pada tahun 2015 kontribusi bidang usaha industri film, video, dan fotografi di Indonesia hanya mencapai 0,16 persen dari total PDB. Jumlah ini jauh lebih kecil dari kontribusi industri film dan televisi di Korea Selatan misalnya, yang mencapai KRW 7.549 miliar atau lebih dari Rp83 triliun, ekuivalen dengan 0,7 persen dari total PDB tahun 2011.
Fakta  ini  tidak  selaras  dengan  berbagai  potensi  dan  peluang  yang  dapat  mendorong perkembangan industri perfilman di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 260 juta jiwa merupakan pasar yang potensial apabila pelaku industri film dalam negeri dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Tabel 2 menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menonton film dalam negeri meningkat setiap tahunnya. Film “Pengabdi Setan” pada tahun 2017 mampu menarik  4.206.103  penonton.  Dengan  asumsi  pendapatan  Rp37.000  per  penonton,  maka perkiraan omzet  penjualan film  “Pengabdi  Setan” adalah sebesar Rp155.625.811.000,00. Di sisi lain, omzet yang diperoleh film “Surat Kecil untuk Tuhan” hingga akhir tahun 2017 adalah sebesar  Rp26.468.357.000,00.  Di  samping  itu,  jumlah  film  dalam  negeri  yang  mencapai perolehan  lebih  dari  satu  juta  penonton  terus  meningkat  setiap  tahunnya.  Berdasarkan  data Pusbang  Film  Kemendikbud  (2017:  30) pada  tahun  2014,  film  dalam  negeri  yang  mencapai satu juta penonton hanya 2 film, pada tahun 2015 sebanyak 3 film, pada tahun 2016 sebanyak 10 film, dan hingga bulan Mei 2017 tercatat sebanyak 5 film.
Meskipun jumlah penonton film dalam negeri mengalami tren kenaikan, jumlah tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penonton film impor. Tabel 2 menunjukkan bahwa  pada  tahun  2014  dan  2015,  jumlah  penonton  film  dalam  negeri  relatif  stagnan  pada kisaran 16 juta penonton. Akan tetapi, jumlah penonton film impor mengalami kenaikan hingga 10 juta penonton, dari 55 juta penonton menjadi 65 juta penonton pada tahun 2015.
Tabel 2 Perbandingan Data Penonton Film Dalam Negeri dengan Film Impor di Bioskop Tahun 2014-2016
Sumber: Pusbang Film Kemendikbud (2017: 30) Menurut Bekraf (2016: 7) dalam buku Panduan Pendirian Usaha Film , hal yang juga menjadi  daya  dukung  potensial  bagi  perkembangan  industri  perfilman  di  Indonesia  adalah
Tahun Film Impor Film Dalam Negeri 2014 55.558.049 16.319.804 2015 65.833.444 16.260.041 2016 65.833.444 16.260.041
besarnya  minat  para  generasi  muda  untuk  berkarya  dan  bekerja  di  bidang  pembuatan  film. Selain itu, keberagaman budaya dan kekayaan geografi di Indonesia dapat dieksploitasi sebagai sumber cerita film.  Terlebih  lagi dengan dimulainya pasar bebas ASEAN 2015 memberikan peluang  bagi  industri  perfilman  di  Indonesia  untuk  lebih  luas  mendistribusikan  film  dalam negeri ke seluruh dunia.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Dalam Damayanty dan Setiawan, 2017: 50), jumlah film dalam negeri yang beredar di bioskop selama tahun  1999-2016  terus  mengalami  fluktuasi.  Selisih  film  dalam  negeri  dan  film  impor  pada tahun  2015  adalah  163  film,  sedangkan  pada  tahun  2016  selisih  film  dalam  negeri  dan  film impor  adalah  85  film.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun  jumlah  film  dalam  negeri belum mampu mengalahkan jumlah film impor yang beredar di bioskop, pilihan tontonan film dalam negeri saat ini semakin banyak di bioskop dan berpotensi untuk dapat bersaing dengan film impor.
Jumlah  produksi  film  dalam  negeri  dan  film  impor  yang  beredar  di  Indonesia  dalam kurun  waktu  tahun  1999-2016.  Damayanty  dan  Setiawan  (2017:  50-51)  menyatakan  bahwa jumlah  produksi  film  dalam  negeri  yang  secara  umum  mengalami  tren  peningkatan  setiap tahunnya  tidak  berkorelasi  dengan  jumlah  produksi  film  impor.  Produksi  film  dalam  negeri mengalami peningkatan di saat film impor mengalami penurunan produksi pada tahun 2008. Sebaliknya,  produksi  film  dalam  negeri  mengalami  peningkatan  pada  saat  film  impor  juga mengalami peningkatan produksi pada tahun 2013. Meskipun korelasi ini masih perlu dikaji lebih  lanjut,  grafik  sederhana  tersebut  setidaknya  mengindikasikan  bahwa  peningkatan produksi film dalam negeri tidak bergantung pada jumlah film impor yang beredar di Indonesia.
Transaksi  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  produksi,  importasi,  dan  eksploitasi  film dalam  negeri  dan  film  impor  yang  beredar  di  Indonesia  yang  dijalankan  oleh  produser  film dalam  negeri  dan  importir  film  terutang  PPN.  Penyerahan  film  cerita  selain  film  impor  ke bioskop dikenakan PPN dengan menggunakan DPP Nilai Lain, yaitu perkiraan hasil rata-rata per judul film sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Produser film dalam negeri dapat mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran karena dalam peraturan ini penyerahan film dalam negeri bukan termasuk pemanfaatan jasa yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu, beban pajak berupa PPN yang ditanggung oleh  produser  film  dalam  negeri  tidak  terlalu  besar  jumlahnya.  Penghitungan  PPN  terutang menggunakan Credit  Method yaitu  PPN  yang  dibayarkan  ke  kas  negara  merupakan  hasil pengurangan pajak masukan atas pemanfaatan jasa-jasa dalam proses produksi dengan pajak keluaran atas penyerahan kopi film kepada pengusaha bioskop.
Namun demikian, di dalam pelaksanaannya terdapat amanat Pasal 4 dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  121/PMK.03/2015  bahwa  “ Ketentuan  lebih  lanjut  penentuan perkiraan hasil rata-rata per judul film untuk penyerahan film cerita diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ” yang belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini menyebabkan produser film  dalam  negeri  masih  menggunakan  SE-30/PJ.3/1987  tentang  PPN  atas  Film  Ceritera Produksi Dalam Negeri (Film Nasional). Mahira (2012:82) menyebutkan bahwa pelaku industri film dalam negeri masih menerapkan peraturan lama yaitu SE-30/PJ.3/1987 terutang PPN atas Film  Ceritera  Produksi  Dalam  Negeri  (Film  Nasional)  yang  sebenarnya  sudah  tidak  berlaku karena  telah  dikeluarkannya  peraturan  baru  yaitu  PMK  Nomor  121/PMK.03/2015.  Hal  ini mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pengkreditan pajak masukan yang timbul dari PPN yang  harus  dibayar  produser  film  dalam  negeri  atas  pemanfaatan  jasa-jasa  dalam  proses produksi film dengan pajak keluaran yang timbul dari penyerahan kopi film dari produser film dalam negeri kepada pihak pengusaha bioskop. Dengan demikian, DPP yang masih digunakan atas penyerahan film dalam negeri adalah deemed price sebesar Rp20.000.000 per judul film.
Produser  film  dalam  negeri  merasa  sangat  dirugikan  karena  beban  pajak  yang  ditanggung menjadi lebih besar yaitu berupa PPN sebesar pajak masukannya yang tidak bisa dikreditkan dengan  pajak  keluaran,  mengingat  jasa-jasa  yang  dimanfaatkan  berkaitan  dengan  kegiatan memproduksi film dalam negeri jumlahnya cukup besar.

## Penyerahan film sebagai objek pajak pertambahan nilai
Atas  penyerahan  film  dalam  negeri  dan  film  impor  di  Indonesia  serta  pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean berupa film impor ke Indonesia dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pelaku industri perfilman di Indonesia yang melakukan penyerahan film di dalam daerah pabean dan pemanfaatan film impor dari luar daerah pabean dibatasi pada produser film dalam negeri dan importir film.

## Produser film dalam negeri

## Kegiatan memproduksi film dalam negeri
Sebuah  perusahaan  produksi  film  dalam  negeri  dalam  kegiatan  usahanya  memiliki berbagai  kewajiban  perpajakan  berkaitan  dengan  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukannya tersebut.  Dalam  memproduksi  sebuah  film,  terdapat  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk memperlancar kegiatan produksi salah satunya adalah pemanfaatan jasa dari pihak lain. Jasa- jasa  tersebut  tidak  termasuk  di  dalam  jenis  jasa  yang  dikecualikan  sesuai  yang  diatur  dalam Pasal 4A ayat 3 UU PPN 1984, sehingga termasuk Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan demikian, atas  pemanfaatan  jasa-jasa  tersebut  produser  film  dalam  negeri  memiliki  kewajiban  untuk membayar PPN yang terutang. Produser film dalam negeri merupakan pihak yang berkewaijban untuk membayar PPN yang terutang atas pemanfaatan jasa-jasa yang digunakan dalam proses produksi  film.  PPN  yang  dibayarkan  adalah  sebesar  10%  dari  nilai  atas  pemanfaatan  jasa kepada  pihak  yang  memberikan  jasa-jasa  tersebut.  PPN  yang  terutang  ini  merupakan  pajak masukan bagi produser film dalam negeri. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) terkait kegiatan produksi film antara lain pemakaian lagu, sewa peralatan shooting , jasa  teknik  untuk editing /animasi/ dubbing ,  jasa  sewa  lokasi shooting ,  dan  jasa copy film/ trailer / color grading /m ixing film.

## Kegiatan eksploitasi film dalam negeri di Indonesia
Film yang telah selesai diproduksi akan diserahkan oleh distributor kepada pengusaha bioskop untuk dieksploitasi. Pengusaha bioskop berkewajiban untuk membayar PPN sebesar 10%  dari  Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP)  yang  ditentukan  oleh  peraturan  perpajakan  yang berlaku.  PPN  yang  terutang  atas  penyerahan  film  yang  dibayar  oleh  pengusaha  bioskop merupakan pajak keluaran bagi produser film dalam negeri. Atas penyerahan film dalam negeri ke bioskop dikenakan PPN dengan menggunakan DPP Nilai Lain, yaitu perkiraan hasil rata- rata per judul film sesuai yang diatur dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  75 /PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Produser film dalam negeri adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memungut dan menyetorkan PPN yang terutang yang dibayarkan oleh pegusaha bioskop. PPN yang terutang merupakan pajak keluaran bagi produser film dalam negeri.

## Importir film
Terdapat  kewajiban  perpajakan  berkaitan  dengan  kegiatan-kegiatan  usaha  yang dilakukan  oleh  importir  film.  Rudi  Anindito  (Dalam  Mahira,  2012:  95)  menjelaskan  bahwa “importir film di dalam melakukan kegiatan mengimpor film impor dan mendistribusikan film impor memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.” Berikut ini tahapan- tahapan di  dalam kegiatan mengimpor dan mendistribusikan film  impor beserta aspek-aspek perpajakan yang terdapat pada setiap tahapnya.

## Kegiatan mengimpor film ke dalam daerah pabean Indonesia
Perusahaan importir film menghubungi pemilik film di luar negeri untuk membeli rights to distribute atau rights to exploit film yaitu hak untuk mendistribusikan atau mengeksploitasi film impor di Indonesia. Hak ini mengandung nilai royalti di dalamnya dan atas royalti tersebut perusahaan importir film wajib memotong dan memungut PPh Pasal 26 dari pemilik film di luar negeri sesuai yang diatur pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada penelitian terdahulu berkaitan dengan royalti untuk penghitungan bea masuk, salah satunya adalah penelitian yang dibuat oleh Sriyanto (2016:92), dengan simpulan sebagai berikut: (a) Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan menyatakan bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Royalti adalah komponen yang membentuk harga dalam suatu transaksi impor barang sehingga harga yang diberitahukan biasanya sudah termasuk royalti di dalamnya, namun apabila tidak mencantumkan nilai royalti maka royalti tidak diperhitungkan dalam menentukan nilai pabean. (b) Dalam sesi tanya jawab implementasi Agreement on Implementation of Article VII of the GATT  1994 dijelaskan  bahwa  royalti  dan  biaya  lisensi  adalah  semua  pembayaran  yang timbul/diwajibkan  sebagai  akibat  dari  penggunaan,  pembuatan  atau  penjualan  suatu  barang yang memiliki patent , trademark , atau copyright . Keunikan film impor yang berisi content yang mengandung  hasil  kekayaan  intelektual  adalah  nilai/ value yang  muncul  menjadi  bagian  dari nilai  film  impor  sendiri  sebagai  barang  tidak  berwujud.  (c)  Bea  masuk  terhadap  royalti  film impor hanya akan dikenakan sekali. Ketentuan bea masuk hanya dikenakan apabila benda baik benda berwujud (bergerak dan tidak bergerak) maupun benda tidak berwujud seperti film impor memasuki  daerah  pabean.  (d)  Selain  royalti  terdapat  komponen  lainnya  yang  perlu diperhitungkan  ke  dalam  harga  bea  masuk  tersebut,  yaitu  bagian  dari  hasil  atau  pendapatan yang  diperoleh  importir  atas  penjualan,  pemanfaatan  atau  pemakaian  barang  impor  yang kemudian disampaikan secara langsung  atau tidak langsung kepada  pihak MPAA yang tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar.
Setelah  tercapai  kesepakatan  antara  pemilik  film  di  luar  negeri  dengan  perusahaan importir film, maka kopi film akan dikirimkan kepada perusahaan importir film di Indonesia. Untuk  menghitung  besarnya  bea  masuk  dan  pajak  impor  sesuai  dengan  PMK  Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk yaitu:
\
Ketentuan  mengenai  aspek  perpajakan  ini  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011 tentang  Perubahan  Kedelapan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  10/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor berkaitan dengan Bea Masuk Film Impor. Berkaitan dengan PPh Pasal 22 Impor diatur pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Untuk PPN yang dikenakan atas transaksi masuknya film impor ke dalam daerah pabean Indonesia diatur pada  UU  PPN  1984  dan  untuk  Nilai  Lain  sebagai  Dasar  Pengenaan  Pajaknya  diatur  pada Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  102/PMK.011/2011  tentang  Nilai  Lain  Sebagai  Dasar Pengenaan  Pajak  atas  Pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  Tidak  Berwujud  dari  Luar  Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor.
Kegiatan  impor  film  dari  luar  negeri  yang  dilakukan  oleh  importir  merupakan pemanfaatan  BKP  tidak  berwujud  dari  luar  daerah  pabean  di  dalam  daerah  pabean  yang
Bea masuk  = Tarif bea masuk x CIF ((harga barang ( Cost ),   asuransi
( Insurance ) dan ongkos kirim ( Freight ))
PPh Pasal 22  =  (2,5%/7,5%/15%) x (CIF + Bea Masuk) PPN =  10% x (CIF + Bea Masuk)
termasuk objek PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan huruf d UU PPN 1984. Hal ini sesuai dengan salah satu legal karakter PPN yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem destination principle atau prinsip negara pengguna barang berupa film impor yang akan dikonsumsi di daerah pabean Indonesia. PPN yang terutang atas kegiatan ini dipungut pada saat impor media film  impor.
Sriyanto  (2016:101-102) menjelaskan bahwa transaksi  impor film  yang dilaksanakan oleh importir dan pemilik film atas materi isi kopi film impor merupakan perjanjian lisensi dan distribusi  barang.  Transaksi  yang  terjadi  adalah  pemberian  hak  (bukan  penyerahan  hak kepemilikan) kepada importir untuk mengeksploitasi film yang terekam dalam media carriers sebagai medianya. Perjanjian lisensi memiliki karakteristik sebagai berikut: (a) Lisensi hanya dapat dilakukan dengan melalui perjanjian; (b) Penerimanya hanya dapat menggunakan hak- hak yang dilisensikan kepadanya, dapat berupa sebagian hak ataupun seluruh hak; dan (c) Suatu lisensi  dari  pemegang  kekayaan  intelektual  kepada  pihak  lainnya  mengakibatkan diperbolehkannya menggunakan seluruh atau sebagian hak atas kekayaan intelektual  kepada pihak lain tersebut, akan tetapi pemegang kekayaan intelektual masih dapat menggunakan hak- hak kekayaan intelektual tersebut, artinya hak kekayaan intelektual tersebut tidak berpindah ke pihak lain. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung PPN terutang atas film impor adalah nilai  lain  yang  ditetapkan berupa uang sebesar Rp12.000.000,00 per copy film impor sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011.  Besarnya  nilai  lain  ini  dapat  ditinjau  kembali  secara  berkala  yang ditetapkan dengan PMK.

## Kegiatan eksploitasi film impor di Indonesia
Importir  film  yang  melakukan  penyerahan  kopi  film  impor  yang  diperoleh  kepada pengusaha  bioskop  memiliki  kewajiban  untuk  memungut  PPN.  Transaksi  ini  merupakan penyerahan BKP tidak berwujud di dalam Daerah Pabean oleh pengusaha. Pengusaha bioskop memiliki  kewajiban  untuk  membayar  PPN  sebesar  10%  dari  DPP  yang  ditentukan  oleh peraturan perpajakan yang berlaku. PPN yang terutang atas penyerahan film yang dibayar oleh pengusaha bioskop merupakan pajak keluaran bagi importir film. Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung PPN terutang adalah nilai lain sebagaimana diatur dalam PMK 102/PMK.011/2011.  Nilai  lain atas penyerahan film  cerita impor kepada  pengusaha bioskop sama dengan nilai lain pada saat impor, yaitu berupa uang sebesar Rp12.000.000,00 per copy film cerita impor.
PPN  yang  terutang  atas  kegiatan  importasi  film  dan  eksploitasi  film  impor  wajib dipungut dan disetorkan seluruhnya ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) oleh orang pribadi atau badan. Subjek pemungut atas kegiatan importasi  film adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sedangkan subjek pemungut  atas  kegiatan  eksploitasi  film  impor  adalah  importir  film.  PPN  yang  terutang disetorkan  ke  kas  negara  paling  lama  tanggal  15  bulan  berikutnya  setelah  saat  terutangnya pajak. Pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-79/PJ/2011 tentang Penyampaian PMK Nomor 102/PMK.011/2011 dijelaskan bahwa PPN atas penyerahan film impor tersebut dipungut pada saat  pertama kali masing-masing copy film  impor tersebut  diserahkan kepada pengusaha bioskop. Atas penyerahan copy film impor, importir wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi penyerahan berikutnya atas copy film impor yang sebelumnya telah diserahkan kepada pengusaha bioskop dan telah dipungut PPN kepada pengusaha bioskop lain, maka atas penyerahan tersebut tidak dipungut PPN sehingga tidak perlu diterbitkan Faktur Pajak.

## Produser film dalam negeri dan importir film sebagai pengusaha kena pajak
Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan dengan penghasilan bruto dalam suatu  Tahun  Pajak  melebihi  batasan  tertentu.  Batasan  penghasilan  bruto  sesuai  yang  diatur
dalam PMK Nomor 197/PMK.03/2013 tentang perubahan atas PMK Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai adalah Rp4.800.000.000,00. Orang pribadi atau badan dengan penghasilan bruto lebih dari Rp4.800.000.000,00 wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, sedangkan orang pribadi atau badan dengan penghasilan bruto kurang  dari  Rp4.800.000.000,00  merupakan  pengusaha  kecil  dan  dapat  memilih  untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Produser  film  dalam  negeri  merupakan  subjek  PPN  atas  penyerahan  BKP  di  dalam daerah pabean. Diperkirakan omzet yang diperoleh produser film dalam negeri atas penjualan tiket  film  “Surat  Kecil  untuk  Tuhan” hingga  akhir  tahun  2017  adalah  sebesar Rp26.468.357.000,00.  Jumlah  tersebut  telah  melampaui  batasan  penghasilan  bruto  untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu Rp4.800.000.000,00 sehingga produser film dalam  negeri  tersebut  wajib  menjadi  Pengusaha  Kena  Pajak  pada  tahun  berjalan  dan menjalankan  kewajiban  Pengusaha  Kena  Pajak.  Importir  film  merupakan  subjek  PPN  atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Hasil edar atas  penjualan  tiket  film  “The  Fate  of  The  Furious” pada  tahun  2017  adalah  sebesar Rp178.831.604.150,00. Jumlah tersebut telah melampaui batasan peredaran penghasilan bruto untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yaitu Rp4.800.000.000,00 sehingga importir film  tersebut  wajib  menjadi  Pengusaha  Kena  Pajak  pada  tahun  berjalan  dan  menjalankan kewajiban Pengusaha Kena Pajak.

## Struktur biaya dan struktur penghasilan pelaku industri pelaku industri perfilman
Biaya  untuk  memproduksi  suatu  film  sangat  bervariasi  bergantung  pada  durasi  film, kebutuhan honorarium awak film dan ketersediaan peralatan yang diperlukan. Biaya produksi film  perlu  disesuaikan  dengan  target  penjualan  film,  kebutuhan  modal  yang  diperlukan,  dan berbagai pengeluaran yang telah ditentukan. Dalam proses produksi sebuah film, produser film dalam  negeri  mengeluarkan  biaya  atas  pemanfaatan  jasa-jasa  seperti  jasa  teknik  untuk editing /animasi/ dubbing ; jasa sewa peralatan shooting ; jasa mixing film untuk kopi film, trailer , color grading , dan mixing ; jasa sewa lokasi shooting ; dan jasa pemakaian lagu. Berdasarkan Pasal  4A  ayat  3  UU  PPN  1984,  jasa-jasa  tersebut  tidak  termasuk  dalam  jenis  jasa  yang dikecualikan  sehingga  tergolong  sebagai  Jasa  Kena  Pajak  (JKP).  Oleh  karena  itu,  atas pemanfaatan  jasa-jasa  tersebut  produser  film  dalam  negeri  memiliki  kewajiban  untuk membayar PPN yang terutang.
Film yang telah selesai diproduksi akan diserahkan kepada distributor untuk kemudian dieksploitasi  oleh  pengusaha  bioskop.  Distributor  memiliki  kewenangan  dalam  menetukan metode  yang  disepakati  untuk  mengelola  eksploitasi  film.  Distributor  menanggung  seluruh biaya  produksi  dan  biaya  penggandaan  kopi  film.  Namun,  pada  prakteknya  berdasarkan pendapat  yang  disampaikan  Mira  Lesmana  (Dalam  Sasono  et.al.,  2011:  196)  “nyatanya produser film di Indonesia menanggung sendiri semua resiko produksi dan penayangan film- filmnya termasuk biaya promosi dan penggandaan.” Menurut Sasono et.al. (2011: 191), “hal ini terjadi karena jalur pasar hingga ke ujungnya (ekshibitor) telah dikuasai  oleh pihak yang sama/tumpang tindih, sehingga terjadi kecenderungan mnopoli/oligopoli yang kuat.”
Produser film dalam negeri memberikan fee atas penyerahan film ke pengusaha bioskop yang dilakukan oleh distributor. Pendapatan yang diperoleh oleh produser film dalam negeri adalah  pendapatan  bagi  hasil  dengan  pengusaha  bioskop  setelah  dikurangi  dengan  Pajak Hiburan  yaitu  sebesar  10  persen.  Importir  film  tidak  memiliki  struktur  biaya  yang  berkaitan dengan pengenaan pajak pertambahan nilai atas kegiatan usahanya. Pajak masukan impotir film merupakan  PPN  yang  terutang  atas  kegiatan  importasi  film  impor  ke  dalam  daerah  pabean Indonesia.  PPN  yang  terutang  dari  penyerahan  kopi  film  impor  kepada  pengusaha  bioskop merupakan pajak keluarannya. Pajak masukan bagi impotir film dapat dikreditkan dengan pajak
keluarannya sehingga PPN yang terutang adalah nihil dan bukan merupakan biaya atau beban pajak.
Setelah memperoleh hak eksploitasi dan kopi film impor dari pemilik film di luar negeri, importir film menyerahkan kopi  film impor tersebut  kepada distributor yang kemudian akan dieksploitasi  oleh  pengusaha  bioskop.  Perusahaan  importir  memberikan fee atas  penyerahan film ke pengusaha bioskop yang dilakukan oleh distributor. Namun, pada prakteknya importir film juga bertindak sebagai distributor sehingga kopi film impor tersebut langsung diserahkan kepada kelompok bioskop yang juga merupakan bagian dari perusahaannya. Pendapatan yang diperoleh  oleh  impotir  film  adalah  pendapatan  bagi  hasil  dengan  pengusaha  bioskop  setelah dikurangi dengan Pajak Hiburan yaitu sebesar 10 persen. Mekanisme  PPN yang terjadi pada film impor tidak menggunakan prinsip pengurangan pajak masukan dan pajak keluaran pada umumnya. Hal ini dikarenakan transaksi dengan pengusaha bioskop berupa pendapatan yang diterima hasil penjualan tiket sudah dikenakan Pajak Hiburan sebagai pajak daerah.
Selain  mendominasi  peredaran  film  di  Indonesia-seperti  yang  telah  dipaparkan  pada poin pembahasan sebelumnya-film impor juga menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari peredarannya  di  Indonesia  dibandingkan  dengan  pendapatan  yang  dihasilkan  dari  peredaran film dalam negeri, mengingat jumlah film dalam negeri yang beredar di bioskop tidak sebanyak film impor. Besarnya pendapatan yang diperoleh oleh produser film dalam negeri dan importir film  bergantung  pada  hasil  penjualan  tiket  di  bioskop.  Namun,  yang  membedakan  antara keduanya  adalah  film  impor  memiliki  keuntungan  karena  harga  rata-rata  tiket  film  impor  di bioskop lebih tinggi dibandingkan dengan harga rata-rata tiket film dalam negeri serta minat masyarakat untuk menonton film impor lebih tinggi dibandingkan dengan film dalam negeri. Dari data yang disajikan terlihat bahwa pendapatan yang diperoleh dari peredaran film impor di  Indonesia  tahun  2017  dengan  judul  “ The  Fate  of  the  Furious ”  adalah  sebesar Rp178.831.604.150,00.  Di  sisi  lain,  film  “Pengabdi  Setan”  merupakan  film  dalam  negeri dengan capaian jumlah penonton tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 4.206.103 penonton. Dengan harga rata-rata tiket Rp37.000,00/penonton, maka perkiraan omzet yang diperoleh dari peredaran film ini adalah sebesar Rp155.625.811.000,00. Dengan demikian, berdasarkan kedua data tersebut terlihat bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil edar film impor lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil edar film dalam negeri.
Beban pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh produser film dalam negeri  dan importir film
Mahira (2012:  89) menyebutkan bahwa dalam suatu perusahaan beban pajak dianggap sebagai  biaya  ( cost )  atau  beban  ( expense )  yang  akan  memengaruhi  besarnya  laba  yang diperoleh  oleh  perusahaan  tersebut.  Beban-beban  pajak  yang  ditanggung  oleh  produser  film dalam negeri dan importir film ada yang dapat dikreditkan dan ada yang tidak dapat dikreditkan. Beban  pajak  yang  tidak  dapat  dikreditkan  akan  menjadi  biaya  bagi  perusahaan  yang  akan mengurangi penghitungan laba sebelum kena pajak di dalam Laporan Laba Rugi perusahaan sebelum akhirnya didapatkan nilai laba bersih (laba setelah pajak). Penjelasan mengenai hal- hal apa saja yang menjadi beban pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh produser film dalam negeri dan importir film adalah sebagai berikut.

## Beban pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh produser film dalam negeri
Berikut  merupakan  ilustrasi  yang  penulis  olah  dari  Mahira  (2012:  89-93)  untuk mengetahui  lebih  jelas  pengenaan  PPN  terhadap  produser  film  dalam  negeri  atas  kegiatan produksi dan eksploitasi film dalam negeri. PT Demi Gisela Citra Sinema,  salah satu rumah produksi film dalam negeri, memproduksi film yang berjudul “Alangkah Lucunya (Negeri Ini)” pada  tahun  2010.  Dalam  memproduksi  film  tersebut,  PT  Demi  Gisela  Citra  Sinema memanfaatkan jasa-jasa  untuk  membantu  proses produksi  film.  Jasa-jasa  yang dimanfaatkan oleh PT Demi Gisela Citra Sinema adalah sebagai berikut:
• Jasa Sewa Peralatan Shooting = Rp    40.000.000,00 • Jasa Teknik untuk Editing dan Animasi = Rp    50.000.000,00 • Jasa Mixing Film = Rp  100.000.000,00 • Jasa Sewa Lokasi Shooting = Rp    20.000.000,00 • Jasa Pemakaian Lagu = Rp    15.000.000,00
PT  Demi  Gisela  Citra  Sinema  berkewajiban  untuk  membayar  PPN  sebesar  10%  atas pemanfaatan jasa-jasa tersebut, nilai yang dibayarkan termasuk PPN adalah:
• Jasa Sewa Peralatan Shooting = Rp    44.000.000,00
• Jasa Teknik untuk Editing dan Animasi = Rp    55.000.000,00 • Jasa Mixing Film = Rp  110.000.000,00 • Jasa Sewa Lokasi Shooting = Rp    22.000.000,00 • Jasa Pemakaian Lagu = Rp    16.500.000,00 Total = Rp  247.500.000,00
Setelah proses  produksi  film  selesai,  PT  Demi Gisela Citra Sinema mendistribusikan film ini ke pengusaha-pengusaha bioskop yang ada di seluruh Indonesia. Penyerahan 20 kopi film  yang  dilakukan  oleh  PT  Demi  Gisela  Citra  Sinema  kepada  pihak  pengusaha  bioskop terutang  PPN.  PT  Demi  Gisela  Citra  Sinema  menentukan  perkiraan  hasil  rata-rata  dari penjualan  tiket  atas  film    “Alangkah  Lucunya  (Negeri  Ini)”  adalah  Rp225.000.000,00  yang diperoleh dari penghitungan rata-rata tiket yang terjual di 10 bioskop sebanyak 150.000 tiket dengan  harga  rata-rata  sebesar  Rp15.000/penonton.  Perkiraan  hasil  rata-rata  penjualan  ini merupakan nilai sebelum dikurangi Pajak Hiburan dan bagi hasil dengan pengusaha bioskop. Maka penghitungan PPN yang terutang adalah sebagai berikut:
PPN = 10% x Rp225.000.000,00 = Rp22.500.000,00 Namun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 yang belum dilaksanakan sepenuhnya. Produser film  dalam  negeri  masih  menggunakan  SE-30/PJ.3/1987  tentang  PPN  atas  Film  Ceritera Produksi Dalam Negeri (Film Nasional) yang mengatur bahwa DPP nilai lain film cerita adalah sebesar Rp20.000.000 per judul film untuk 30 copy pertama dan Rp1.000.000 untuk tiap copy tambahan serta diatur bahwa pajak masukan atas penyerahan ini tidak dapat dikreditkan. Hal ini disebabkan oleh belum dilaksanakannya amanat Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 yaitu “ Ketentuan lebih lanjut penentuan perkiraan hasil rata-rata per judul film untuk penyerahan film cerita diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ”. Dengan  tidak  dapat  dikreditkannya  pajak  masukan  maka  produser  film  dalam  negeri  harus menanggung beban PPN terutang  atas penyerahan film ke bioskop. Penghitungan PPN yang terutang atas penyerahan 20 kopi film kepada pengusaha bioskop adalah sebagai berikut:
PPN = 10% x Rp20.000.000,00 x 20 kopi film = Rp40.000.000,00 PPN yang terutang dari transaksi penyerahan kopi film ini merupakan pajak keluaran bagi PT Demi Gisela Citra Sinema.
Penghasilan yang diterima dari peredaran film ke pengusaha bioskop
100.000 tiket x Rp15.000,00 = Rp1.500.000.000,00 Pajak Hiburan (10%) = Rp   150.000.000,00 Penghasilan sebelum bagi hasil = Rp1.350.000.000,00 Pembagian Hasil Pengusaha Bioskop : 50%xRp1.350.000.000,00= Rp675.000.000,00 PT Demi Gisela Citra Sinema : 50%xRp1.350.000.000,00 = Rp675.000.000,00 Penghasilan yang diterima PT Demi Gisela Citra Sinema Bagi Hasil = Rp 675.000.000,00 Biaya Produksi = Rp 247.500.000,00 Laba Usaha = Rp 427.500.000,00
PPh Badan yang terutang (25%) 25% x Rp427.500.000,00 = Rp106.875.000,00
Beban Pajak - PPN = Rp    22.500.000,00 - PPh Badan  = Rp  106.875.000,00 = Rp 129.375.000,00 Laba Bersih = Rp 298.125.000,00
Berdasarkan  ilustrasi  diatas,  PT  Demi  Gisela  Citra  Sinema  memperoleh  pendapatan sebesar Rp675.000.000,00 setelah bagi hasil dengan pihak bioskop dari hasil penjualan tiket sebanyak  100.000  tiket  dengan  harga  rata-rata  Rp15.000,00/penonton.  Laba  bersih  adalah sebesar  Rp298.125.000,00  setelah  dikurangi  dengan  total  beban  pajak  sebesar Rp129.375.000,00  berupa  PPN  dan  PPh  Badan.  Besarnya  laba  yang  diperoleh  tidak  terlalu tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan terkait transaksi yang terutang PPN oleh PT  Demi  Gisela  Citra  Sinema  untuk  memproduksi  film  tersebut  yaitu  Rp247.500.000,00. Beban pajak yang ditanggung oleh produser film dalam negeri adalah PPN yang terutang dari pemanfaatan jasa-jasa yang digunakan dalam proses produksi yaitu sebesar pajak masukannya. Pajak  masukan  ini  tidak  dapat  dikreditkan  dengan  pajak  keluarannya  yang  merupakan  PPN terutang dari transaksi penyerahan film kepada pengusaha bioskop, disebabkan karena masih diterapkannya penghitungan menggunakan DPP nilai lain berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ.3/1987.

## Beban pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh impotir film
PPN  yang  menjadi  pajak  masukan  bagi  perusahaan  importir  film  adalah  PPN  yang terutang atas kopi film impor pada saat masuk ke dalam Daerah Pabean Indonesia. Sedangkan pajak keluarannya  adalah  PPN yang terutang dari  penyerahan kopi  film  impor oleh importir film ke pengusaha bioskop untuk dieksploitasi. Apabila pajak masukan lebih besar maka akan terjadi PPN lebih bayar, sebaliknya apabila pajak keluaran lebih besar maka akan terjadi PPN kurang  bayar  yang  harus  dibayar  oleh  impotir  film.  Apabila  besar  pajak  masukan  dan  pajak keluaran sama maka PPN yang dibayar nihil. Contoh penghitungan PPN yang terutang terhadap impotir film atas kegiatan usaha yang dilakukannya dapat dilihat pada Lampiran Surat Edaran Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-79/PJ/2011  tentang  Penyampaian  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor. Berikut merupakan ilustrasi untuk  mengetahui lebih jelas pengenaan pajak pertambahan nilai  terhadap importir film atas kegiatan importasi dan eksploitasi film impor.
- Impotir  film  PT  A,  memiliki  Angka  Pengenal  Impor  (API),  pada  tanggal  8  Juni  2011 memasukkan  film  impor  dalam  bentuk  pita  seluloid  dengan  judul  “XYZ”  ke  dalam Daerah Pabean dengan durasi 90 menit sebanyak 20 kopi film. Maka penghitungan PPN atas pemasukan film impor tersebut adalah sebagai berikut:
PPN = 10% x Rp12.000.000,00 x 20 = Rp24.000.000,00
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  102/PMK.011/2011  tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor, DPP nilai lain atas pemanfaatan film impor adalah sebesar Rp12.000.000 per kopi film.
- Pada tanggal 12 Juni 2011, PT A menyerahkan pertama kali 15 kopi film “XYZ” kepada pengusaha  bioskop  PT  B.  PT  A  wajib  menerbitkan  Faktur  Pajak  kepada  PT  B. Penghitungan PPN atas penyerahan film “XYZ” tersebut adalah sebagai berikut: PPN = 10% x DPP nilai lain x jumlah kopi film impor
= 10% x Rp12.000.000,00 x 15 kopi = Rp18.000.000,00
- Pada  tanggal  20  Juni  2011,  PT  A  juga  menyerahkan  pertama  kali  5  kopi  film  “XYZ” kepada pengusaha bioskop PT C, maka penghitungan PPN atas penyerahan film “XYZ” tersebut adalah sebagai berikut:
PPN = 10% x DPP nilai lain x jumlah kopi film impor
= 10% x Rp12.000.000,00 x 5 kopi
= Rp6.000.000,00
Atas penyerahan 5 kopi film, PT A wajib menerbitkan Faktur Pajak kepada PT C.
- Pada tanggal 25 Juni 2011, PT A menyerahkan 5 kopi film “XYZ” yang       sebelumnya telah diserahkan kepada pengusaha bioskop PT C, kepada pengusaha bioskop PT D, maka atas penyerahan tersebut tidak terutang PPN. Atas penyerahan 5 kopi film tersebut, tidak perlu diterbitkan Faktur Pajak.
- Atas transaksi-transaksi tersebut di atas, importir film PT A melaporkannya dalam SPT PPN Masa Juni 2011 sebagai berikut:
Pajak keluaran =Rp24.000.000,00 (Hasil pemungutan PPN kepada bioskop) Pajak masukan =Rp24.000.000,00 (PPN yang dibayar pada saat impor) -------------------------- PPN Kurang/(Lebih) Bayar NIHIL
Beban pajak yang ditanggung oleh importir film adalah pajak masukannya yaitu PPN yang terutang pada saat impor film dari luar daerah pabean. Pajak masukan bagi importir film dapat dikreditkan dengan pajak keluarannya sehingga PPN yang harus dibayar nihil dan bukan lagi  merupakan  beban  pajak  bagi  importir  film.  Dari  sisi  aspek  perpajakannya,  beban  pajak antara film dalam negeri dengan film impor tidak dapat diperbandingkan karena tidak apple to apple .  Produser  film  dalam  negeri  dikenakan  aspek  perpajakan  sesuai  dengan  kegiatan memproduksi  dan  mengeksploitasi  filmnya  di  Indonesia  sebagai  negara  sumber  penghasilan dan  negara  domisili,  sedangkan  importir  film  dikenakan  aspek  perpajakan  sesuai  dengan kegiatan  mengimpor  dan  mengeksploitasi  film  impor  di  Indonesia  hanya  sebagai  negara sumber.
Mahira (2012:  109-110) mengutip  pernyataan Darussalam bahwa permasalahan yang terjadi berkaitan dengan  aspek perpajakan terhadap produser film  dalam negeri dan importir film  bukan  disebabkan  oleh  besarnya  beban  pajak  yang  ditanggung  masing-masing  pihak, namun adanya pemahaman yang kurang tepat mengenai hal apa saja yang menjadi beban pajak yang  seharusnya  mereka  tanggung  dan  apakah  sudah  terdapat  kesesuaian  penerapan  aspek perpajakan  yang  berkaitan  dengan  film  dalam  negeri  dan  film  impor  terhadap  ketentuan perpajakan yang berlaku.

## PENUTUP Simpulan
Film yang sudah berisi hasil karya cipta dalam bentuk sinematografi menjadikan media rekam  mempunyai  nilai  tambah/ value  added dibandingkan  dengan  barang  semula  atau  film kosong, sehingga setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh importir film  atas  pemanfaatan  barang  kena  pajak  tidak  berwujud  dari  luar  daerah  pabean  di  dalam daerah pabean berupa film impor serta kegiatan mengeksploitasi film cerita di Indonesia; dan
setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  produser  film  dalam negeri  atas  kegiatan  memproduksi  dan  mengeksploitasi  film  dalam  negeri  serta  kegiatan importasi dan eksploitasi film impor dikenakan pajak pertambahan nilai.
Berdasarkan data mengenai  jumlah penonton  film  dalam negeri terlihat  bahwa minat masyarakat untuk menonton film dalam negeri meningkat setiap tahunnya. Namun film impor memperoleh pendapatan yang lebih besar dari peredarannya di Indonesia dibandingkan dengan pendapatan film  dalam  negeri mengingat jumlah  film  dalam negeri yang  beredar di bioskop tidak  sebanyak  film  impor.  Berdasarkan  hasil  telaah  atas  regulasi  yang  berlaku  saat  ini  dan kondisi  industri  perfilman  dalam  negeri,  terdapat  peraturan  perpajakan  yang  perlu dipertimbangkan untuk diterbitkan yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai DPP Nilai Lain  atas  penyerahan  film  dalam  negeri  yaitu  perkiraan  hasil  rata-rata  per  judul  film sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 tentang DPP Nilai Lain.
Hasil penghitungan perkiraan penghasilan bruto atas penjualan tiket oleh produser film dalam  negeri  dan  importir  film  menunjukkan  bahwa  batasan  penghasilan  bruto  sesuai  yang diatur  dalam  PMK  Nomor  197/PMK.03/2013  tentang  perubahan  atas  PMK  Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai telah dilampaui atau melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu Tahun Pajak sehingga wajib dikukukan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Struktur biaya produser film dalam negeri adalah biaya atas pemanfaatan jasa-jasa untuk memperlancar  kegiatan  produksi  film  yang  termasuk  dalam  jasa-jasa  yang  dikenakan  pajak pertambahan  nilai  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4A  ayat  3  UU  PPN  1984.  Sedangkan struktur penghasilannya berupa pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil dengan pengusaha bioskop atas penjualan tiket di bioskop setelah dikurangi dengan Pajak Hiburan sebagai pajak daerah.  Struktur  biaya  importir  film  berupa  bea  masuk,  PPh  Pasal  21,  dan  PPh  Pasal  26. Sedangkan struktur penghasilannya berupa pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil dengan pengusaha  bioskop  atas  penjualan  tiket  di  bioskop  setelah  dikurangi  dengan  Pajak  Hiburan sebagai pajak daerah.
Beban pajak pertambahan nilai yang ditanggung oleh produser film dalam negeri adalah sebesar  pajak  masukannya  yang  terutang  dari  pemanfaatan  jasa-jasa  yang  digunakan  dalam proses produksi. Hal ini disebabkan karena pajak masukan tidak bisa dikreditkan dengan PPN yang muncul dari transaksi penyerahan film kepada pengusaha bioskop yang merupakan pajak keluarannya  karena  masih  diterapkannya  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE- 30/PJ.3/1987.
Tidak terdapat beban pajak pertambahan nilai yang harus ditanggung oleh importir film. Beban pajak berupa PPN yang merupakan pajak masukan bagi perusahaan importir film dapat dikreditkan dengan pajak keluarannya sehingga PPN yang harus dibayar nihil dan bukan lagi merupakan  beban  pajak  bagi  importir  film.  Besarnya  beban  pajak  yang  ditanggung  oleh produser film dalam negeri dan importir film tidak dapat diperbandingkan. Produser film dalam negeri  dikenakan  aspek  perpajakan  sesuai  asas  domisili  dan  asas  sumber  atas  kegiatan memproduksi  dan  mengeksploitasi  film  dalam  negeri  di  Indonesia,  sedangkan  importir  film hanya  dikenakan  aspek  perpajakan  sesuai  asas  sumber  atas  kegiatan  mengimpor  dan mengeksploitasi film impor di Indonesia.

## Saran
Pemerintah  perlu  segera  melaksanakan  amanat  Pasal  4  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  121/PMK.03/2015  yaitu  menerbitkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  yang menetapkan besaran DPP nilai lain untuk penyerahan film dalam negeri ke bioskop agar prinsip pajak  keluaran-pajak  masukan  dapat  bekerja.  Dengan  dibenahinya  hal  tersebut,  diharapkan produser  film dalam negeri dapat memperbaiki manajemen  arus kas mereka, khususnya atas
penyerahan film dalam negeri kepada bioskop. Namun, di saat yang sama pemerintah memiliki potensi  penerimaan  pajak  yang  lebih  besar.  Dukungan  pemerintah  dan  pelaku  industri perfilman  di  Indonesia  pada  setiap  kegiatan  ekonomi  sebuah  film.  Pemerintah  melalui Kemendikbud  dan  Bekraf  bersama  pelaku  industri  perfilman  di  Indonesia  perlu  mendukung industri perfilman di Indonesia, baik dari proses produksi, distribusi, ekshibisi, dan konsumsi media film.
Pemberian  insentif  non  fiskal  melalui  fasilitas  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  pelaku industri perfilman. Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para kru film Indonesia, sehingga dapat menghasilkan film-film yang berkualitas sekaligus diminati oleh  publik.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  memberikan  beasiswa  dari  pemerintah  atau lembaga independen kepada para kru film termasuk sutradara. Selain itu, upaya yang juga dapat dilakukan  adalah  dengan  mengembangkan workshop ,  diskusi,  dan  memberikan  ruang  pada sineas jalur kiri ( sidestream ) atau film-film independen karya anak bangsa. Dengan upaya ini diharapkan film Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negaranya sendiri.
Kemudahan  perizinan  produksi  dan  penggunaan  lokasi  untuk  pembuatan  film  bagi produser  film  dalam  negeri  dan  importir  film.  Perizinan  produksi  industri  perfilman  di Indonesia telah diatur dengan peraturan yang berlaku dan dikoordinasi oleh BKPM.  Dengan adanya kemudahan dalam perizinan penggunaan lokasi pembuatan film, secara tidak langsung dapat mendorong pertumbuhan perekonomian di lokasi pembuatan film sekaligus sebagai ajang promosi sektor pariwisata Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Alkhajar, E. N. S. (2010). Masa-Masa Suram Dunia Perfilman Indonesia (Studi Periode 1957- 1968 dan 1992-2002) . Jurnal Komunikasi Massa. Vol.3. Ardiyono, Y. (2015). Perkembangan Motif Sineas Film Indie Dalam Menghadapi Industri Film Mainstream . The Messenger. Vol. 7.
Arkhan, R. F., & Rodhiyawan, W. W. (2021). Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Penyelenggaraan Seminar. Educoretax, 1(2), 143–153. Diambil dari https://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/15
Azanda,  S.  H.  (2012). Kebijakan  Pajak  Pertambahan  Nilai  Atas  Film  Impor .  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia.
Azizah, W. N., & Wijaya, S. (2020). Overview Of Income Tax on More VAT Differences in Retail  Used  Motorcycle  Retail.  Dinasti  International  Journal  of  Economics,  Finance & Accounting, 1(1), 134-145
Badan  Ekonomi  Kreatif.  (2016). Panduan  Pendirian  Usaha  Film .  Jakarta:  Badan  Ekonomi Kreatif.
Badan Ekonomi Kreatif. (2017). Data Statistik dan Hasil Survey Ekonomi Kreatif Kerjasama Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik . Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif. Damayanty,  S.  A.  &  Setiawan,  H.  (2017). Dukungan  Fiskal  Bagi  Industri  Film  Indonesia . Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
Handayani, Y.  (2015). Mengembalikan  Kejayaan  Perfilman  Indonesia  Melalui Penyempurnaan Undang-Undang Perfilman . Jurnal Rechtsvinding. Komalawati,  E.  (2017). Industri  Film  Indonesia:  Membangun  Keselarasan  Ekonomi  Media Film dan Kualitas Konten . Jurnal Komunikasi. Vol.1. Mahira, A. A. (2012). Analisis Beban Pajak Atas Film Nasional dan Film Impor Bagi Produser dan  Importir .  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Program  Studi  Ilmu  Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia.
Miyarso,  E.  (2011). Peran  Penting  Sinematografi  Dalam  Pendidikan  Pada  Era  Teknologi Informasi & Komunikasi . Majalah Pendidikan.
Pusat  Pengembangan  Perfilman  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2017). Warta Sinema  Cerdas:  Melalui  Film .  Edisi  ke-2.  Jakarta:  Pusat  Pengembangan  Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sasono,  E.  (2011). Menjegal  Film  Indonesia  Pemetaan  Ekonomi  Politik  Industri  Film Indonesia . Jakarta: Rumah Film. Suwardi, A. K. (2017). Studi Kasus Distribusi Film Independen Oleh Buttonijo . Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Airlangga. Sriyanto, A. (2016). Tinjauan Yuridis Pengenaan Bea Masuk dan Pajak-Pajak dalam Rangka Impor (PDRI) Film Impor . Jurnal Informasi Keuangan dan Akuntansi, Vol. 3.1. Wijaya, S., & Mahatma, E. A. (2017). Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan dari Penggalian  Potensi  Pajak  Atas  Penghasilan  Youtuber.  Jurnal  Manajemen  Keuangan Publik, 1(2), 125-130.
Wijaya,  S.,  &  Nirvana,  A.  P.  (2021).  Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik  (Studi  Kasus  PT    Shopee  Internasional  Indonesia).  Bilancia:    Jurnal    Ilmiah Akuntansi,5(3), 245-256.
Wijaya,  S.,  &  Sabina,  D.  I.  A.  (2021).  Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 5(1).
Badan Ekonomi Kreatif. 2017. Film, Animasi, dan Video . Dalam http://www.bekraf.go.id/subsektor/page/film-animasi-dan-video Badan  Perfilman  Indonesia.  (2017). Tentang  Badan  Perfilman  Indonesia .  Dalam https://www.bpi.or.id/tentang.html
Box Office Mojo. (2018). Indonesia Box Office Index . Dalam http://www.boxofficemojo.com/intl/indonesia/
Film Indonesia. (2018). Data Penonton . Dalam http://filmindonesia.or.id/movie/viewer/
Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2018). Arti kata sinematografi . Dalam https://kbbi.web.id/sinematografi Ramadani, D. (2013). Risalah 2012: Jumlah Bioskop Bertambah, Harga Tiket Naik . Dalam http://filmindonesia.or.id/article/risalah-2012-jumlah-bioskop-bertambah-harga-tiket- naik#.Wz5lBsIyXIU