Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 5 No. 1 (2017), pp. 63-78, Link: http:// www.jurnalfai-uikabogor.org ----------------------------------------------------------------------------------------------

## Hak Minoritas Dalam Konteks Islam 1
(Minority Rights in the Context of Islam)

## Havis Aravik
Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri STEBIS IGM Palembang) Email : havis@stebisigm.ac.id
Abstract: This study discusses  how the rights of minorities in the Islamic context. The results  of  this  study  show  that  minority  rights  are  one  of  the  most  complicated  issues facing Muslims and Muslims in the present context. In fact, the rights of minorities are set in the Qur'an and practiced the Prophet Muhammad when he led the State of Medina and confirmed  in  the  form  of  the  constitution  of  medina,  as  well  as  his  companions  in  the Islamic  government  with  a  good  and  comprehensive.  In  fact,  non-Muslims  are  treated more  and  control  the  government  and  the  science  sector.  Thus,  an  irresponsible argument if one asserts that Islam does not recognize minority rights.
Keywords; Rights, Minorities, Islam, Jizyah, Rasulullah SAW
Abstrak: Studi  ini  membahas  tentang  bagaimana  hak  minoritas  dalam  konteks  Islam. Hasil dari studi ini memperlihatkan bahwa hak minoritas merupakan salah satu masalah pelik  yang  dihadapi  kaum  muslimin  dan  Islam  dalam  konteks  kekinian.  Padahal,  hak minoritas  sudah  diatur  dalam  Alquran  dan  dipraktekkan  Nabi  Muhammad  Saw  ketika memimpin  Negara  Madinah  dan  dikukuhkan  dalam  bentuk the  constitution  of  medina , serta  para  sahabat-sahabatnya  dalam  pemerintahan  Islam  dengan  baik  dan komprehensif.  Bahkan,  non  muslim  diperlakukan  lebih  dan  menguasai  pemerintahan serta sektor ilmu pengetahuan. Maka, sebuah argumentasi yang tidak bertanggungjawab jika ada yang menyatakan bahwa Islam tak mengenal hak-hak minoritas.
Kata Kunci; Hak, Minoritas, Islam, Jizyah, Rasulullah SAW
1 Tanggal  Naskah  diterima:  12  April  2017,  direvisi:  17  April  2017,  disetujui  untuk terbit: 21 Mei 2017.

## Pendahuluan
Salah  satu  persoalan  fiqh  yang  sampai  saat  ini  masih  ramai  menjadi bahan  perdebatan  adalah  soal  hak  minoritas.  Hak  minoritas  merupakan persoalan  pelik  yang  dihadapi  oleh  kaum  muslim  dan  Islam  dalam  konteks kekinian.  Bahkan,  kalangan  orientalis  menganggap  Islam  tak  mengenal konsep  hak-hak  minoritas  di  dalam  kehidupan.  Hal  ini  diperparah  dengan praktik  intoleransi  dan  kekerasan  oleh  sekelompok  masyarakat  tertentu terhadap  beberapa  kelompok  minoritas  yang  banyak  terjadi  akhir-akhir  ini dan  menghiasi  pemberitaan  di  media  nasional  dan  internasional. 2 Sehingga mereka  berkesimpulan  bahwa  hak  minoritas  hanya  ada  pada  negara-negara barat sekuler, bukan Islam.
Sepanjang  sejarah  kelompok  minoritas  menjadi  entitas  sosial  yang  tak dapat  dinafikan  keberadaannya. Hampir  di  tiap negara,  kehadiran minoritas jadi  semacam  keniscayaan  yang  tak  terbantahkan  di  tengah  hegemoni kelompok mayoritas. 3 Di lihat dari sisi historis, permasalahan tentang hak-hak minoritas  dalam  Islam  sebenarnya  telah  lama  diperdebatkan  oleh  generasi pertama Islam. Zaid bin Ali (w. 122 H) dalam karya al-Majmu’ al-Kabir sudah membahas  masalah  itu,  dan  dilanjutkan  oleh  generasi-generasi  berikutnya. Akan  tetapi,  hanya  sebatas  penjelasan  atas  prinsip-prinsip  umum  yang  telah ditetapkan teks-teks al-Qur’an.
Dalam  prakteknya,  pelaksanaan  hak-hak  tersebut  masih  banyak mengalami tantangan dan hambatan. Sebab fikih Islam masih memperkenalkan  pembagian  wilayah  antara Dar  al-  Islam dan Dar  al-Harb . Yang  menjadi  pemisah  antara  keduanya  adalah  keimanan.  Berdasarkan pembagian ini, para ahli fikih mengklasifikasikan masyarakat menjadi empat kelompok,  yaitu:  di  dalam  negeri  Islam  ( Dar  al-Islam )  menjadi  muslim  dan dzimmy , sedangkan di luar negeri Islam ( Dar al-Harb ) menjadi musta’min (yang memilih perjanjian damai) dan muharib (yang selalu ingin memerangi).
Menurut  Abul  A’la  Al-Maududi  sebelum  membahas  tentang  hak-hak minoritas (non muslim) dalam negara Islam, ada satu hal yang perlu diingat, yakni  negara  Islam  merupakan  negara  yang  berdiri  di  atas  dasar  agama
2 Akhmad  Solikhin,  “Islam,  Negara,  dan  Perlindungan  Hak-Hak  Islam  Minoritas”, dalam Journal of Governance, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016, h. 43.
3 Yogi  Zul  Fadhli,  “Kedudukan  Kelompok  Minoritas  dalam  Perspektif  HAM  dan Perlindungan  Hukumnya  di  Indonesia”,  dalam Jurnal  Konstitusi, Volume  11,  Nomor  2,  Juni 2014, h. 355.

## Havis Aravik
(teokrasi),  berbeda  dengan  negara  nasional  demokrasi.  Perbedaan  bentuk inilah yang sedikit banyak memberikan pengaruh pada penyelesaian masalah hak-hak minoritas. 4
Dari  deskripsi  di  atas  penulis  tertarik  ingin  mengulas  hak  minoritas dalam konteks Islam, menurut para pemikir, baik dari sisi normatif doktrinal (tekstual)  sampai  kontekstual.  Hal  ini  penting  mengingat  banyaknya kesimpangsiuran  pendapat  tentang  hak  minoritas  dalam  Islam,  sehingga seringkali menjadi justifikasi kelompok-kelompok tertentu untuk “meniadakan” kelompok lainnya.

## Pengertian dan Konsep Hak Minoritas dalam Islam
Hak  minoritas  berasal  dari  kata  hak  dan  minoritas.  Hak  sendiri dimaknai sebagai kepunyaan sah atau tetap dan wajib. Sedangkan minoritas adalah  golongan  kecil  atau  kelompok  kecil  (lawan  mayoritas). 5 Jadi  hak minoritas  dapat  dipahami  sebagai  kepunyaan  sah  yang  wajib  diberikan kepada golongan atau kelompok kecil yang ada dalam suatu Negara.  Dalam arti  lain,  hak  minoritas  merupakan  upaya  untuk  mengangkat  yang  minor meraih signifikansi dan keutamaan sosial vis a vis kelompok yang lebih besar, tanpa harus menjadi bagian dari kelompok mayoritas. 6
Sedangkan menurut M. Ali Kettani mengutip dari Webster’s Sevent New Collegiate  Dictionary, minoritas  merupakan  bagian  dari  penduduk  yang beberapa cirinya berbeda dan sering mendapat perlakuan berbeda. 7 Pendapat senada  dikemukakan  Ahmad  Suaedy,  dkk  dari  The  Wahid  Institute  bahwa minoritas  didefinisikan  sebagai  golongan  sosial  yang  jumlah  warganya  jauh lebih kecil jika dibanding golongan lain dalam suatu masyarakat. 8
4 Abul  A’la  Al-Maududi, Hak-hak  Minoritas  dalam  Negara  Islam ,  Terj.  Syatibi  Abdullah, Bandung: Sinar Baru, 1993, h. 1.
5 Pius  A  Partanto  dan  M.  Dahlan  al-Barry, Kamus  Ilmiah  Populer, Surabaya:  Penerbit Arkola, 1994, h. 469.
6 Hikmat  Budiman,  “Hak  Minoritas  dan  Peran  Negara;  Menguji  Argumen Multikulturalisme”, dalam Makalah, Jakarta: Komunitas Salihara, tanggal 17 Februari 2011, h. 9.
7 M. Ali Kettani, Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini, Terj. Zarkowi Soejoeti, Jakarta:; PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 1.
8 Ahmad Suaedy, dkk, 2012, Islam dan Kaum Minoritas; Tantangan Kontemporer, Jakarta: The Wahid Institute Bekerjasama dengan Kedutaan Besar Australia Jakarta, 2012, h. 7.
Robert  Spencer  menyatakan  bahwa  karena  dunia  Islam  tersebar  begitu cepat  ketika  tentara-tentaranya  menguasai  komunitas-komunitas  Kristen kuno  di  Timur  Tengah,  Islam  harus  menghadapi  problem  minoritas keagamaan  sejak  masa-masa  awal.  Sehingga  Islam  mengembangkan perundang-undangan  yang  komprehensif  dan  spesifik  dalam  rangka bagaimana memperlakukan kaum minoritas ini. 9
Islam  telah  membagi  warga  negara  non  muslim  dalam  sebuah  negara Islam  ke  dalam  tiga  kategori. Pertama, Mereka  yang  menjadi  warga  negara suatu  negara  Islam  di  bawah  perjanjian/persetujuan.  Artinya,  mereka  yang rela,  taat,  dan  tunduk  kepada  pemerintahan  Islam  tanpa  suatu  peperangan, tetapi  melalui  suatu  ikatan  perjanjian  perdamaian.  Maka  undang-undang Islam  akan  memperlakukan  mereka  sesuai  dengan  ketentuan  dan  syarat- syarat yang tercantum dalam perjanjian.
Apabila terjadi suatu perjanjian antara kaum muslimin dan non muslim dengan  persyaratan-persyaratan  yang  telah  disepakati  bersama,  maka  Islam akan  menjalankannya  dengan  penuh  konsekuen,  walaupun  perbedaan kekuatan kedua belah pihak dan posisinya tidak seimbang. 10

## Rasulullah SAW, pernah bersabda:
”Sekiranya  kalian  dapat  mengalahkan  suatu  kaum,  lalu  mereka  meminta perlindungan  terhadap  jiwa  dan  anak-anak  mereka  kepada  kamu  dengan memberikan  sebagian  hartanya  (dalam  suatu  riwayat  mereka  mengajak berdamai kepada kamu), maka janganlah kalian kenai beban kepada mereka di atas  itu,  sebab  hal  itu  tidak  baik  bagi  kalian”  (HR.  Abu  Daud,  di  dalam  kitab Jihad).

## Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:
”Awas..........barang  siapa  yang  berlaku  aniaya  kepada  non  muslim  yang  telah mengadakan  perjanjian  perdamaian  atau  mengurangi  hak-haknya,  atau memberikan  beban  di  atas  kemampuannya  atau  mengambil  sesuatu  yang menjadi  miliknya  dengan  cara  yang  tidak  baik  akulah  pembelanya  pada  hari kiamat kelak.” (HR. Abu Daud di dalam kitab Jihad).
9 Robert Spencer, Islam Ditelanjangi, Terj. Mun’in A. Sirry, Jakarta: Paramadina, 2003, h. 228-229.
10 Abul A’la Al-Maududi, Op. cit, h. 8-9.
Dari dua hadits di atas dapat dipahami bahwa apabila warga negara non muslim  telah  mengikat  perjanjian  perdamaian,  maka  segala  sesuatu  yang menjadi milik mereka (berupa harta benda, bangunan-bangunan, kehormatan, dan  keyakinan)  sama  sekali  tidak  boleh  diganggu  dan  diperlakukan  dengan sewenang-wenang.  Tidak  dibenarkan  memberlakukan  Undang-undang pidana  yang  memberatkan  mereka.  Dengan  kata  lain,  Islam  tidak memperbolehkan  perlakukan  apa  saja  yang  bersifat  merugikan,  curang, aniaya, tidak baik, dan tidak sesuai dengan kemampuan. 11
Kedua, mereka  yang  menjadi  warga  negara  setelah  dikalahkan  umat Islam  dalam  suatu  peperangan. 12 Kelompok  kedua  ini  adalah  orang-orang yang  tetap  mempertahankan  diri  melawan  tentara  Islam  sampai  titik penghabisan sehingga mereka jelas-jelas menyerah dan takluk. Mereka dapat memperoleh hak-haknya apabila mau membayar jizyah. 13
Menurut al-Maududi setidaknya ada lima kedudukan warga negara non muslim karena kalah perang dalam Undang-undang Islam, yakni a). Apabila kepala  negara  telah  menerima jizyah, maka  umat  Islam  seluruhnya  harus menjaga  dan  melindungi  jiwa  dan  harta  benda  mereka,  sebab  ”menerima” jizyah mengandung  arti  penetapan  bagi  perlindungan  harta  dan  jiwa.  b). Apabila  suatu  perjanjian  perdamaian  telah  terlaksana,  maka  seluruh  tanah dan kekayaan lainnya menjadi milik mereka secara penuh. 14
Mereka  dapat  menggunakannya  sesuai  dengan  kehendaknya,  menjual, menggadai,  menghadiahkan,  dan  memindahkan  haknya  kepada  ahli warisnya. Oleh karenanya, Islam tidak boleh sedikit pun mengambil apa yang menjadi  milik  mereka.  c).  Ukuran  sedikit  banyaknya jizyah yang  harus dikeluarkan sesuai dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka. Akan tetapi, walaupun jizyah tidak  memiliki  ukuran  standar  yang  pasti,  namun  dalam menentukan ukuran-ukurannya tetap harus memperhatikan dan mengutamakan  kemudahan  sehingga  dapat  dilaksanakan  dengan  baik.  d). Jizyah tidak dipungut kecuali dari mereka yang laik perang. Oleh karenanya, anak kecil, wanita, orang kurang akal, orang buta, orang jompo, para penjaga tempat-tempat suci, pendeta, orang tua serta budak laki-laki dan perempuan
11 Ibid, h. 10-11.
12 Syaukat Hussain, Hak Asasi Manusia dalam Islam, Terj. Abdul Rochim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 77.
13 Abul A’la Al-Maududi, Op. cit, h. 12.
14 Ibid, h. 12-13.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 5 No 1 Juni  2017. ISSN: 2089-032X - 68
tidak  dikenakan  kewajiban  membayar jizyah .  e).  Umat  Islam  harus membiarkan  tempat-tempat  ibadah  warga  non  muslim.  Artinya  tidak  boleh dirusak,  dan  tidak  menampakkan  rasa  dendam  terhadap  tempat-tempat ibadah mereka.
Tentu  hal  ini  menjadi  jawaban  kongkret  atas  tuduhan  Robert  Spencer bahwa  kehidupan  seorang dzimmi murah  dan  lemah.  Orang  Yahudi  dan Kristen  hidup  dalam  ketakutan  yang  terus  menerus  akan  pelecehan  dan kekerasan.  Bahkan  kadangkala  menurutnya,  kaum  muslim  membatasi  atau menghilangkan semua akses-akses dzimmy ke tempat pemandian umum dan ruang publik yang lain. Di beberapa tempat, umat Kristen  dan Yahudi dapat mandi,  tetapi hanya  jika  mereka  memakai  sabuk  kecil  di jari-jari  tangan dan jari kaki mereka, bahkan saat mereka telanjang. 15
Ketiga, mereka  yang  berada  dalam  negara  Islam  melalui  hal  lain. 16 Kelompok  ketiga  ini  adalah  kelompok  yang  menjadi  warga  negara  Islam bukan  karena  perjanjian  maupun  kalah  perang.  Mereka  juga  mendapatkan perlakuan  yang  sama  dengan  kelompok  terdahulu,  dan  harus  menunaikan kewajiban  sebagaimana  kewajiban  kelompok  terdahulu,  dan  umat  Islam harus  menjaga  hak  dan  kewajiban  mereka  dengan  semaksimal  mungkin, tanpa ada paksaan, intimidasi, maupun hegemoni terhadap mereka.
Bahkan  menurut  Yusuf  Qardhawi  mengutip  pernyataan  Imam  Qarrafi bahwa    apabila  orang-orang  kafir  datang  ke  negeri  Islam  karena  hendak mengganggu  orang-orang  yang  berada  dalam  perlindungan  akad dzimmah , maka  wajib  bagi  umat  Islam  menghadang  dan  memerangi  mereka  dengan segala  kekuatan  dan  senjata,  bahkan  umat  Islam  harus  siap  mati  untuk  itu demi menjaga keselamatan orang yang berada dalam dzimmah Allah SWT dan dzimmah Rasulullah  SAW.  Oleh  karena  itu,  negara  Islam  terikat  oleh  hukum untuk melindungi minoritas. 17
Minoritas  dalam  negara  Islam  didefenisikan  sebagai  ”kelompok- kelompok  terorganisasi  yang  tidak  percaya  kepada  Islam  dan  mempunyai seperangkat  nilai  mereka  sendiri  yang  mungkin  berasal  dari  Risalah ketuhanan”. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum
15 Robert Spencer, Op. cit, h. 233-235. 16 Syaukat Hussain, Op. cit, h. 77. 17 Yusuf Qardhawi, Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam, Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1994, h. 23.
muslimin. 18 Namun,  menurut  Syaukat  Hussain  pada  dasarnya  di  dalam negara  Islam  sebenarnya  tidak  terdapat  konsep  mayoritas  dan  minoritas. Negara  Islam  adalah  sebuah  negara  ideologis.  Negara  ini  hanya mengklasifikasikan  warga  negaranya  dalam  dua  kelompok,  yakni  warga muslim  (yang  percaya  kepada  ideologi  Islam)  dan  warga  non  muslim  (yang tidak percaya kepada ideologi Islam), maka negara harus dijalankan terutama oleh mereka yang percaya kepada ideologi Islam. Warga negara non muslim mereka  dapat  menempati  suatu  jabatan  dengan  tujuan  menjalankan  suatu negara, namun tidak bisa mempengaruhi kebijakan negara. 19
Abul  A’la  Al-Maududi  menambahkan  bahwa  Islam  memberikan jaminan  atas  hak-hak  non  muslim  secara  jelas,  dan  Islam  melarang  mereka ikut campur dalam masalah-masalah parlemen. Namun demikian, Islam tetap membuka  pintu  bagi  mereka  untuk  masuk  ke  dalam  pemerintahan  apabila mereka rela dan menerima Islam sebagai dasar negara. Oleh karenanya, tidak ada sedikit pun wewenang bagi negara Islam untuk menyerobot hak-hak non muslim  yang  telah  ditetapkan  agama,  dan  tak  ada  seorang  pun  yang  berani merampas  atau  mengurangi  hak  mereka.  Bahkan  Islam  dituntut  untuk memberikan  tambahan  kepada  mereka  selama  tidak  bertentangan  dengan dasar-dasar negara yang ada. 20
Hak  tambahan  tersebut  terlihat  pada  pemberikan  hak  khusus  kepada warga  non  muslim,  di  antaranya; Pertama, mereka  mempunyai  hak  untuk memeluk  dan  mendakwahkan  agama  mereka,  dan  juga  mendapatkan  hak yang sama untuk dapat mengkritik Islam sebagaimana Islam mempunyai hak untuk  mengkritik  agama  mereka. Kedua, mereka  bebas  untuk  memutuskan persoalan-persoalan mereka sesuai dengan hukum persoalan mereka sendiri. Ketiga, mereka harus mengikuti hukum umat Islam sepanjang dalam masalah hukum  kriminal  dan  sipil  karena  hukum  Islam  merupakan  hukum  negara dalam urusan-urusan ini. Pengecualian dalam peraturan hukum ini hanyalah dalam  kasus  minuman  anggur  di  mana  warga  non  muslim  dibebaskan  dari hukuman. Keempat, orang dzimmi mendapat  hak  untuk  mendirikan  lembaga pendidikan  mereka  untuk  menanamkan  pendidikan  agama  kepada  generasi muda  mereka. Kelima, mereka  tidak  dapat  dipaksa  untuk  mengikuti  tugas
18 M. Ali Kettani, Op. cit, h. 372. 19 Syaukat Hussain, Op. cit, h. 75. 20 Abul A’la Al-Maududi, Op. cit, h. 4-5.
wajib  militer  setiap  warga  muslim.  Tetapi  mereka  yang  mampu  memanggul senjata dikenakan jizyah. 21

## Konteks Sejarah
Pada  saat  Islam  muncul,  dunia  masih  menganut  prinsip “Ejus  region, Cujus  religio,” artinya  siapa  memerintah,  agamanya  dianut.  Maka,  agama penguasa  adalah  agama  rakyat.  Di  Barat  prinsip  tersebut  masih  berlaku sampai paruh kedua abad ke-18 ketika pecah Revolusi Amerika dan Perancis. Tentu  saja  berbeda  dengan  Islam,  dimana  sejak  abad  ke-6,  Islam  datang dengan  prinsip  ajaran  yang  memberikan  hak  hidup,  termasuk  tradisi  dan keyakinan  lama,  kepada  bangsa-bangsa  yang  didudukinya.  Siasat  ini membuat bangsa-bangsa Arab saat itu masuk Islam dengan damai atau tetap hidup  dalam  kelompok-kelompok  agama  mereka.  Mereka  adalah  saksi sejarah  akan  tingginya  nilai  kemanusiaan  yang  dibawa  oleh  agama  Islam dengan  memberikan  hak-hak  individu  atau  kelompok,  bahkan  hak  sebagai warga Negara secara penuh.
Sejak  permulaan  dakwah  Islam,  antara  muslim  dan  non-muslim  telah terjadi  hubungan  harmonis.  Kepemimpinan  Rasulullah  SAW  selama  di Madinah  merupakan  bukti  kongkrit  bagaimana  kehidupan  Yahudi  dan Nasrani  dilindungi  sepenuhnya  oleh  pemerintahan  Islam.  Hak-hak  mereka dijamin  dan  keamanan mereka  diperhatikan. 22 Dengan  para  tetangganya, ahl al-kitab , Rasulullah selalu menunjukkan keramahan dan kebaikan hati. Kerap kali  beliau  saling  tukar-menukar  hadiah  dengan  mereka.  Keharmonisan tersebut  tetap  berlanjut  pada  masa-masa  berikutnya.  Suasana  saling menghormati  antara  muslim  dan  non-muslim  selalu  mewarnai  kehidupan beragama pada masa pemerintahan Khulafa’ur Rasyidin , Dinasti Bani Umayah dan ‘Abbasiyah.
Begitu  pula  ketika  pasukan  Islam  tiba  di  Lembah  Jordania  dan  Abu Ubaidah  mendirikan  pos  di Fihl (nama  suatu  tempat),  penduduk  negeri  itu yang  hampir  semuanya  Nasrani    dan  di  bawah  pemerintahan  Romawi mengirim  surat  kepada  pasukan  Islam  yang  isinya,  ”hai  umat  Islam!  Kamu lebih  mendapatkan  tempat  di  hati  kami  ketimbang  bangsa  Romawi  sendiri,
21 Syaukat Hussain, Op. cit, h. 78-79.. 22 Daud  Rasyid, Pembaruan  Islam  dan  Orientalisme  dalam  Sorotan, Bandung:  Syaamil, 2006, h. 32.
walaupun agama kami sama dengan agama mereka. Sebab, kamu lebih jujur, lebih  sayang,  lebih  melindungi,  dan  lebih  baik  dalam  memerintah  kami. Sedangkan,  mereka  (orang  Romawi)  itu  mengangkangi  urusan  kami  dan mengatur isi rumah kami. 23
Demikian  pula  peristiwa  lain  yang  terjadi  di  Kota  Emesa  ( al-Himsh, sebuah kota di Suriah). Penduduk Kota tersebut menutup pintu gerbang kota untuk  mencegah  masuknya  pasukan  Heraklius  (Romawi  Nasrani).  Mereka memberitahukan  kaum  Muslimin  bahwa  pemerintahan  Islam  dan  sikap  adil umatnya  lebih  berkenan  di  hati  penduduk  Emesa  ketimbang  Romawi  yang bersikap zalim dan diktator. 24
Selain itu, sejarah membuktikan keikutsertaan warga non-muslim dalam pemerintahan  Islam.  Warga  non-muslim  banyak  menduduki  posisi-posisi strategis dalam pemerintahan, seperti masalah keuangan dan kesekretariatan Negara.  Selama  satu  abad  kementrian  keuangan  pada  pemerintahan  Bani Umayyah  dipegang  oleh  sebuah  keluarga  Kristen  secara  turun-temurun. Begitu juga khalifah pertama Bani Fathimiyah di Maghrib, Abu Ubaidillah al- Mahdi  (909-934)  meminta  nasehat  kepada  seorang  tokoh  Kristen  untuk mencari  lokasi  yang  tepat  untuk  ibukota negara. 25 Hubungan  mesra  tersebut juga  dapat  dilihat  dalam  sektor  keilmuan.  Banyak  warga  non-muslim  yang belajar kepada ulama-ulama Islam, seperti Sibawaih dan al-Farabi. Peran serta warga  non-muslim  yang  sangat  menonjol  itu  bahkan  sempat  menimbulkan kecemburuan dari kalangan umat Islam.
Dari lintasan sejarah di atas dapat dipahami bahwa para penguasa Islam sangat memperhatikan hak-hak minoritas dalam pemerintahan Islam. Hal ini berarti tidak benar jika ada statement menyatakan Islam tidak mengenal hak minoritas  dan  tidak  ada  hak  minoritas  dalam  Islam.  Artinya,  dapat dikonklusikan  bahwa  tidak  serta  merta  Islam  memusuhi  golongan  yang bukan  muslim,  karena  hal  tersebut  tentunya  akan  bertentangan  dengan norma dan asas yang terkandung di dalam ajaran Islam.
Hal  ini  pun  telah  ditegaskan  Al-Qur’an,  misalnya  perintah  untuk bertindak adil dengan non-muslim, bermuamalah serta menunjukkan akhlak yang  mulia  (QS.  Al-Mumtahanah  [60]:8-9),  saling  menghormati  sesama
23 Ibid, h. 32.
24 Ibid.
25 Abuddin  Nata, Peta  Keagamaan  Pemikiran  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2001, h. 205.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 5 No 1 Juni  2017. ISSN: 2089-032X - 72
keturunan Adam (QS. al-Isra’ [17]: 70), menampakkan sikap egaliter terhadap sesama manusia, karena mereka diciptakan dari satu asal (QS. An-Nisa’ [4]: 1) dan  perintah  kepada  setiap  agama  dan  aliran  untuk  menebarkan  kebaikan, membangun  silaturrahmi  dan  berlaku  adil  (QS.  Al-Mumtahanah  [60]:  8). Lebih dari itu, ada banyak ayat yang secara khusus membahas tentang ahl al- kitab (non-muslim) dalam al-Qur’an seperti: Q.S. Al-Baqarah [2]: 105, 109,  Ali Imran [3]: 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 110, 113, 199, An-Nisa [4]: 123, 153, 159,  171,  Al-Maidah  [5]:  15,  19,  59,  65,  68,  77,  Al-Ankabut  [29]:  46,  Al-Ahzab [33]:  26,  Al-Hadid  [57]:  29,  Al-Hasyr  [59]:  2,  7,  dan  Al-Bayyinah  [98]:  1,  6 (Muhdina, 2015: 107).
Pesan  moral  dari  ayat-ayat  tersebut  sangat  jelas  menjabarkan  bahwa Islam  sangat  menghargai  dan  mengatur  hubungan  antara  mayoritas  dan minoritas, hak-haknya, serta sebaliknya. Bahkan, sebelum lahirnya Demokrasi sebagai  sistem  yang  memberikan  hak  asasi  dan  kemerdekaan  sebesar- besarnya  kepada seluruh rakyat.  Islam  telah  mempraktekkan  prinsip-prinsip dasarnya pada masa-masa terdahulu, baik pada masa Nabi Muhammad Saw maupun  Khulafa’urrasyidun.  Hak  dan  kewajiban  dalam  Islam  sangat  terkait dengan tanggungjawab. Oleh karenanya, bagi umat manusia menjadi sebuah keharusan  untuk  melakukan  telaah  secara  mendalam  terhadap  berbagai ketentuan  kitab  suci  (al-Qur’an),  sebelum  wewenang  yang  diberikan  Negara dapat dipergunakan. 26
Pendapat  ini  sekaligus  menjadi  jawaban  bagi  kritik  tajam  diutarakan Abdullah  Ahmed  An-Na’im  cendikiawan  dari  Sudan.  Menurutnya,  hak dalam  Islam  hanya  merupakan  hak  istimewa  orang-orang  dengan  kapasitas hukum  yang  penuh.  Seseorang  dengan  kapasitas  hukum  penuh  adalah manusia dewasa, bebas, dan muslim. Jadi, akibatnya, non muslim dan budak yang hidup di Negara Islam hanya dilindungi secara parsial oleh hukum atau tidak memiliki kapasitas hukum sama sekali. 27
Padahal  argumentasi  ini  sangat  tepat  jika  di  kontekskan  dengan perlakuan  bangsa  Barat  terhadap  minoritas  Muslim  di  Negara-negaranya. Menurut  M.  Ali  Kettani  agama  Kristen  dalam  versi  Eropanya,  merupakan penganiayaan  utama  terhadap  minoritas  Muslim.  Ini  disebabkan  karena perbedaan sikap antara Islam dan Kristen terhadap proselytisme (hal kegiatan
26 Jawahir Thantowi, Pesan Perdamaian Islam, Yogyarta: Madyan Press, 2001, h. 225.
27 Abdullah  Ahmed  An-Na’im, Dekonstruksi  Syari’ah, Terj.  Ahmad  Suaedy  dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 1994, h. 327.
menyebarkan  agama),  Islam  ingin  orang  sadar  dalam  menganut  kebebasan kehendaknya.  Andalusia  dan  Sicilia  adalah  dua  Negara  yang  dapat  menjadi saksi.  Saat  itu  umat  Islam  tidak  mempunyai  pilihan  kecuali  pembunuhan, kristenisasi  atau  evakuasi.  Tiga  pilihan  yang  membuat  api  Islam  redup  dan Andaluisa  hanya  tinggal  kenangan  sebagai  sorga  yang  hilang  ( the  lost paradise ). 28

## Praktek Nabi Muhammad SAW dalam Negara
Nabi  Muhammad  SAW  adalah  konseptor  utama  sekaligus  pemimpin pertama  yang  berhasil menerapkan  konsep hak-hak  minoritas  dalam sebuah negara.  Ketika  memimpin  negara  Madinah,  Nabi  Muhammad  Saw  berhasil membuat rule  of  law dalam the  constitution  of  medina atau Mitsaq  al-Madinah atau Dustur  al-Madinah ,  tentang  bagaimana  menghargai  hak-hak  minoritas dan  mengimplentasikannya  dalam  realita.  Sehingga  Piagam  Madinah  itu, diterima  semua  komunitas  dan  menjadi  acuan  bagi  Nabi  Muhammad  SAW untuk mempersatukan seluruh penduduk Madinah dan mengatur kehidupan sosial politik bersama kaum muslimin dan non-muslim.
Isi  teks  Piagam  Madinah  menyatakan  bahwa  di  samping  orang-orang muslim-mukmin  sebagai  satu  umat,  juga  dinyatakan  kaum  Yahudi  dan sekutunya  (kaum  musyrik  dan  munafik)  adalah  umat  yang  satu  bersama orang-orang  muslim-mukmin.  Untuk  keutuhan  umat  ini,  Piagam  Madinah menegaskan  pentingnya  persaudaraan  dan  persatuan  diwujudkan  dalam kehidupan antar golongan dengan menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan umum bersama dalam kehidupan sosial.
Persatuan  dan  persaudaraan  ini  tentu  tidak  akan  eksis  dalam  realitas sosial  jika  masing-masing  komunitas  tidak  memiliki  persamaan  hak  dan kewajiban.  Piagam  Madinah  menetapkan  adanya  persamaan  di  antara anggota masyarakat, yakni persamaan dari segi kemanusiaan yang mencakup persamaan  hak  hidup,  hak  keamanan  diri,  hak  membela  diri,  hak  memilih agama atau keyakinan dan tanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian dan pertahanan serta keamanan kota Madinah.
Persamaan  itu  sebagai  fondasi  hak-hak  asasi  manusia  baik  personal maupun  kolektif  dan  menghendaki  adanya  hak  kebebasan.  Dalam  teks Piagam  Madinah  ditetapkan  adanya  kebebasan  melakukan  adat  kebiasaan
28 M. Ali Kettani, Op. cit, h. 20.
yang baik, kebebasan dari kemiskinan dan kemelaratan, kebebasan menuntut hak,  kebebasan  beragama  dan  kebebasan  bagi  antar  pemeluk  agama mengadakan  kerjasama  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  sosial  dan  politik sebagai jalan terwujudnya kehidupan bersama yang harmonis antar pemeluk agama.
Kaitannya  dengan  kebebasan  mengadakan  kerjasama  itu,  teks  Piagam Madinah  menetapkan  prinsip  hidup  bertetangga  yang  menekankan  agar setiap  anggota  keluarga  dan  komunitas  menghormati  hak-hak  dasar komunitas  manapun.  Karena  itu,  masyarakat  Madinah  harus  menghormati hak-hak  dasar  komunitas  lain  yang  menetap  di  luar  negara  kota  itu. Kehidupan  bertetangga  yang  harmonis  akan  terwujud  apabila  komunitas yang  hidup  bertetangga  saling  bekerjasama  dan  tolong  menolong.  Prinsip tolong-menolong  menjadi  ketetapan  Piagam  Madinah  yang  menyatakan bahwa  penduduk  Madinah  membutuhkan  bantuan  serta  mewujudkan keamanan  dan  pertahanan  bersama.  Prinsip  menanamkan  sikap  kepedulian sosial. 29
Semua  prinsip  itu  menghendaki  terwujudnya  kehidupan  sosial  yang harmonis dan santun di kalangan masyarakat. Untuk itu diperlukan hal lain, yaitu hak kesempatan ikut membicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan  kepentingan  publik.  Dalam  kaitan  ini,  piagam  Madinah menetapkan prinsip  musyawarah  dalam  kehidupan  sosial  untuk  membicarakan  berbagai masalah. Institusi musyawarah penting ditegakkan sebagai sistem kehidupan masyarakat,  karena  menjadi  sarana  untuk  menghormati  hak  bicara  dan berpendapat  setiap  kelompok  dalam  upaya  menciptakan  masyarakat  yang terbuka,  berbudaya  dan  menghindari  tirani  suatu  kelompok  terhadap kelompok lainnya. Sikap tirani merupakan cermin ketidakadilan.
Piagam  Madinah  menetapkan  prinsip  musyawarah  agar  warga  negara dan kelompok sosial berlaku adil terhadap siapa saja. Impelementasi keadilan dalam  pandangan  ajaran  Islam  mengandung  dua  sisi,  yaitu;  sisi  relegius sebagai cerminan takwa orang yang melaksanakannya, dan sisi kemanusiaan sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia. 30
Prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sosial jika tercipta  suasana  aman  dan  damai  yang  kondusif.  Dalam  hal  ini,  piagam
29 Suyuti Pulungan, Kepemimpinan Rasulullah; Suatu Tinjauan Historis – Politis, dalam M. Tuwah, dkk, Islam Humanis, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001, h. 18-19.
30 Ibid, h. 19-20.
Madinah  menetapkan  prinsip  pertahanan  dan  perdamaian.  Prinsip pertahanan  menegaskan  adanya  kewajiban  umum  bagi  penduduk  Madinah untuk  mewujudkan  keamanan  bersama  dan  mempertahankan  kedaulatan negara  dari  serangan  musuh.  Berkaitan  dengan  prinsip  perdamaian ditegaskan  adanya  kewajiban  umum  dan  kewajiban  khusus  untuk mewujudkan perdamaian di kota Madinah.
Kewajiban  umum  berlaku  bagi  semua  penduduk  Madinah,  sedangkan kewajiban  khusus  berlaku  bagi  orang-orang mukmin.  Teks  Piagam  Madinah menyatakan  bahwa  seorang  tidak  dibenarkan  membuat  perdamaian  dengan pihak  lain  secara  terpisah  dengan  meninggalkan  mukmin  lain,  melainkan melibatkan  semuanya  sehingga  perdamaian  itu  untuk  semua  dan  mengikat mereka. Ini dimaksudkan agar persatuan umat Islam tidak terpecah belah.
Pada  teks  lain  dinyatakan  bahwa  apabila  orang-orang  mukmin mengajak  pihak  musuh  berdamai,  orang-orang  mukmin  wajib  menerimanya dan  melaksanakannya  kecuali  terhadap  musuh  yang  memerangi  agama. Prinsip ini jelas untuk menanamkan ke dalam diri setiap orang mukmin agar cinta  perdamaian  dan  menjadi  pelopor  perdamaian  dengan  golongan manapun.
Dari  uraian  mengenai  tentang  Piagam  Madinah  tersebut  terlihat  jelas bagaimana Nabi Muhammad Saw sangat memperhatikan hak-hak mayoritas dan  minoritas.  Oleh  karena  itu,  sikap  diskriminatif  dan refresif  tidak  pernah ada dalam watak dan pribadi serta prilaku Nabi Muhammad  SAW terhadap warganya. 31

## Kesimpulan
Dari  deksripsi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa; Pertama, Islam  telah membagi warga negara non muslim dalam sebuah negara Islam ke dalam tiga kategori,  yakni  mereka  yang  menjadi  warga  negara  suatu  negara  Islam  di bawah  perjanjian/persetujuan,  mereka  yang  menjadi  warga  negara  setelah dikalahkan umat Islam dalam suatu peperangan, mereka yang berada dalam negara Islam melalui hal lain. Kedua, Islam memberikan jaminan atas hak-hak non  muslim  secara  jelas,  dan  juga  memberikan  hak  khusus  kepada  mereka
31 Muhammad  Tahir  Azhary, Negara  Hukum;  Suatu  Studi  Tentang  Prinsip-Prinsipnya Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode  Negara  Madinah  dan  Masa  Kini, Jakarta: Kencana, 2007, h. 175.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 5 No 1 Juni  2017. ISSN: 2089-032X - 76
berupa  hak  untuk  memeluk  dan  mendakwahkan  agama  mereka,  kebebasan untuk  memutuskan  persoalan  sesuai  dengan  hukum  mereka  sendiri, mengikuti hukum umat Islam sepanjang dalam masalah hukum kriminal dan sipil,  hak  untuk  mendirikan  lembaga  pendidikan  dan  tidak  dapat  dipaksa untuk  mengikuti  tugas  wajib  militer. Ketiga, dalam  lintasan  sejarah  dapat dilihat  bagaimana  praktek  Nabi  Muhammad  SAW  ketika  memimpin  kota Madinah  beserta  penerus-penerusnya  dalam  masalah  hak-hak  non  muslim. Wallahu A’lam bis Shawab

## Daftar Pustaka
Al-Maududi,  Abul  A’la,  1993. Hak-hak  Minoritas  dalam  Negara  Islam ,  Terj. Syatibi Abdullah, Bandung: Sinar Baru.
An-Na’im, Abdullah Ahmed, 1994. Dekonstruksi Syari’ah, Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
Azhary, Muhammad Tahir, 2007. Negara Hukum; Suatu Studi Tentang  Prinsip- Prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Kencana.
Hussain,  Syaukat,  1996. Hak  Asasi  Manusia  dalam  Islam, Terj.  Abdul  Rochim,
Jakarta: Gema Insani Press.
Kettani,  M.  Ali,  2005. Minoritas  Muslim  di  Dunia  Dewasa  Ini, Terj.  Zarkowi Soejoeti, Jakarta:; PT. Raja Grafindo Persada.
Nata, Abuddin, 2001. Peta Keagamaan Pemikiran Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Partanto,  Pius  A,  dan  M.  Dahlan  al-Barry,  1994. Kamus  Ilmiah  Populer, Surabaya: Penerbit Arkola.
Pulungan,  Suyuti,  2001. Kepemimpinan  Rasulullah;  Suatu  Tinjauan  Historis  – Politis, dalam  M.  Tuwah,  dkk, Islam  Humanis, Jakarta:  Moyo  Segoro
Agung.
Qardhawi, Yusuf. 1994. Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam, Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma.
Rasyid, Daud, 2006. Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan, Bandung: Syaamil.
Spencer,  Robert,  2003. Islam  Ditelanjangi, Terj.  Mun’in  A.  Sirry,  Jakarta: Paramadina.
Suaedy, Ahmad, dkk, 2012. Islam dan Kaum Minoritas; Tantangan Kontemporer, Jakarta:  The  Wahid  Institute  Bekerjasama  dengan  Kedutaan  Besar Australia Jakarta.
Thantowi, Jawahir, 2001. Pesan Perdamaian Islam, Yogyarta: Madyan Press

## Makalah dan Jurnal Ilmiah
Budiman,  Hikmat,  2011.  “Hak  Minoritas  dan  Peran  Negara;  Menguji Argumen  Multikulturalisme”,  dalam Makalah, Jakarta:  Komunitas Salihara, tanggal 17 Februari 2011.
Fadhli,  Yogi  Zul,  2014.  “Kedudukan  Kelompok  Minoritas  dalam  Perspektif HAM  dan  Perlindungan  Hukumnya  di  Indonesia”,  dalam Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014.
Muhdina,  Darwis,  2015.  “Orang-Orang  Non-Muslim  dalam  Al-Qur’an”, dalam Jurnal Al-Adyaan, Volume 1, Nomor 2, Desember 2015.
Solikhin,  Akhmad,  2016.  “Islam,  Negara,  dan  Perlindungan  Hak-Hak  Islam Minoritas”,  dalam Journal  of  Governance, Volume  1,  Nomor  2, Desember 2016.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 5 No 1 Juni  2017. ISSN: 2089-032X - 78