## MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PESISIR DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK DI KOTA SERANG PROPINSI BANTEN
Oleh Listyaningsih listya_vicero@yahoo.co.id
Program Studi Ilmu Adminsitrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl.Raya Jakarta Km 4 Serang
Abstrak :Partisipasi perempuan dalam politik masih dipersepsikan pada representasi dalam struktur politik di tingkat nasional maupun daerah, yang dirasakan belum memadai. Padahal eksistensi kuantitatif perempuan bahkan sebanding dengan setengah dari populasi penduduk baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu faktor penghambat adalah kondisi geografis, terutama kedekatan dengan pusat pemerintahan, yang menyebabkan terutama perempuan di wilayah pesisir mempunyai keterbatasan akses politik. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan, peran dan fungsi perempuan dalam politik serta model pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi politiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan, peran dan fungsi perempuan pesisir yang menunjukkan semakin terbukanya ruang partisipasi namun perempuan masih belum terlibat secara aktif, yang mana hal ini dipengaruhi olehh faktor internal dan eksternal, antara lain rendahnya tingkat pendidikan. Model yang dirancang untuk peningkatan partisipasi politik adalah dengan menggunakan grass root approach yang melibatkan semua strata di masyarakat terutama perempuan dan kelompok miskin.
* Kata Kunci: Partisipasi, Perempuan, Politik
Abstract :Women's participation in politics was perceived on the representation in political structures at the national and local levels, that is felt inadequate. Though the existence of quantitative woman even comparable to half of the population in both national and local levels. One of inhibiting factors is geography, particularly the proximity to the center of government, which causes women in coastal areas have limited access to politics. Purpose of this research was to determine the status, role and function of women in politics and empowerment model to enhance their political participation. The research method used was qualitative. The results showed the position, role and function of coastal women showed increasingly open, but women's participation still do not actively involved, in which it is influenced by internal and external factors, such as low levels of education. The model is designed to increase political participation is by using grass root approach which involves all level of society particularly women and the poor.
* Keywords: Participation, Politics, Women
Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah merupakan salah satu tema besar yang selalu muncul dalam diskursus mengenai reposisi peran perempuan dalam pembangunan dan politik. Salah satu aspek yang selalu muncul dalam diskursus ini adalah persoalan representasi kaum perempuan dalam struktur politik nasional maupun daerah, termasuk pula keterlibatan perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik di pusat hingga daerah yang dirasakan belum cukup memadai. Persoalan ini muncul terutama bila membandingkannya secara dikotomis dengan eksistensi kaum perempuan dalam konteks kuantitatif yang rata-rata sebanding dengan setengah populasi nasional maupun daerah.
Realitas partisipasi politik kaum perempuan di lembaga legislatif sejak tahun 1999 hingga 2004 yang baru berkisar pada angka 8,8% di tingkat pusat, 6,6% di tingkat Provinsi, dan 2% di tingkat Kabupaten/kota, merupakan gambaran nyata partisipasi
perempuan dalam lembaga-lembaga politik formal yang sering digunakan sebagai dasar argumentasi pentingnya penguatan peran mereka melalui kebijakan-kebijakan yang besifat affirmatif terhadap potensi yang dimiliki kaum perempuan tersebut. Angka tersebut sedikit meningkat di tahun 2009 yaitu sebesar 11 % di pusat dan 18,8 % di tingkat Provinsi Banten, serta pada tingkat kabupaten dan kota rata-rata 13,7 %. (Bappeda Prov. Banten, 2010). Dalam konteks politik di Provinsi Banten, berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2009 diperoleh gambaran yang kurang lebih sama dengan realitas di atas, dimana ditemukan kenyataan proporsi anggota DPRD laki-laki jauh lebih besar (82,4%) bila dibandingkan dengan jumlah perempuan yang hanya berkisar pada angka 17,7%.  Demikian juga pada kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi Banten. Di  Kabupaten Pandeglang perempuan yang duduk dalam lembaga legislatif hanya sebesar 10%, Kabupaten Tangerang sebesar 8%, Kota Tangerang sebesar
12%, Kota Cilegon sebesar 20%, Kabupaten Lebak sebesar 16%, Kota Serang sebesar17,8%,  Kabupaten Serang sekitar 8%, dan Tangerang Selatan sebesar 15,6 %. Jumlah ini tentu sangat ironis bila dibandingkan dengan jumlah pemilih perempuan yang hampir setara dengan pemilih laki-laki (49,46% dan 50,54%) pada tahun 2009. (Bappeda Provinsi Banten 2010)
Kondisi inilah yang kemudian sering menimbulkan prasangka sosial adanya ketimpangan gender dalam pembangunan, yang direfleksikan dari realitas keterwakilan perempuan secara fisik dalam lembaga legislatif yang sangat minim, yang kemudian berpeluang pada tidak terwakilinya aspirasi kaum perempuan dalam proses perumusan kebijakan publik yang sensitif gender atau berpihak pada kepentingan perempuan maupun isu-isu yang terkait langsung dengan kehidupan dan hak- hak kaum perempuan. Penelitian  ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut:
a. Melakukan pemetaan partisipasi politik perempuan pesisir yaitu dengan mengidentifikasikan sejauhmana kedudukan, peran dan fungsi perempuan pesisir dalam ranah politik b. Mengetahui bagaimana model pemberdayaan perempuan pesisir untuk meningkatkan partisipasi politiknya baik secara kuantitas maupun kualitas.
Adapun keutamaan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini dirancang untuk mengetahui bagaimana model pemberdayaan perempuan pesisir dalam rangka meningkatkan partisipasi politik yang paling tepat dengan sebelumnya melakukan pemetaan partisipasi politik dengan cara mengidentifikasikan sejauhmana kedudukan, peran dan fungsi perempuan pesisir dalam ranah politik. Dilakukan pula analisis efektivitas model pemberdayaan yang selama ini telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah. Kegiatan penelitian tahun pertama akan memfokuskan pada proses pemetaan
partisipasi politik terutama dalam perspektif perempuan pesisir yang menjadi sasaran pemberdayaan. Peta Jalan ( Road Map ) Penelitian Dalam penelitian sebelumnya pada tahun 2007 yang dilakukan Listyaningsih,dkk yang berjudul Partisipasi Politik Perempuan Nelayan di Kabupaten Serang, menemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam pemerintahan masih rendah kerangka budaya patriarkhi yang telah menjadi mind- set bagi sebagian besar masyarakat dimana laki-laki senantiasa diberi peran di ruang publik yang dinilai lebih penting daripada peran domestik. Dikotomi peran inilah yang memposisikan perempuan menjadi tidak terlibat dan atau tidak dilibatkan dalam proses-proses publik tersebut. Dalam pemilukada Propinsi Banten tahun 2009 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam memilih tinggi, namun sebagian besar pilihan kaum perempuan ini sangat dipengaruhi oleh orang-orang terdekat mereka terutama para suami. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan berdasarkan penilaian
yang kritis dan ideal masih sangat minim, kendati perempuan sudah menggunakan hak pilihnya secara otonom. Selanjutnya di tahun 2011 penelitian yang dilakukan oleh Yeni Widyastuti dkk yang berjudul Peran Strategis Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Serang, Propinsi Banten menunjukkan bahwa KPPI yang merupakan sebuah organisasi independen yang dijadikan wadah aktivitas dan kreativitas perempuan lintas Partai Politik yang bertujuan untuk melahirkan ide-ide kreatif yang cemerlang sekaligus sebagai pendorong tumbuhnya semangat juang dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPPI Kota Serang masih belum maksimal dalam melakukan sosialisasi untuk memotivasi perempuan sampai di tataran terbawah.
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan pesisir sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender.
Selanjutnya bermanfaat untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik secara aktif dalam menentukan kebijakan- kebijakan pembangunan. Penelitian juga diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah strategis yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam pembangunan.
KAJIAN PUSTAKA 2.1. Kedudukan, Peran dan Fungsi Perempuan Dari Ketetapan-ketetapan MPR mulai dari tahun 1978-1999 mengandung 7 (tujuh) esensi pokok:
a. Wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan nasional b. Peran ganda wanita dalam keluarga dan di dalam masyarakat secara selaras dan serasi c. Pengakuan terhadap kodrat yang harus dilindungi serta harkat dan martabat wanita yang perlu dijunjung tinggi d. Peran serta wanita sebagai mitra sejajar pria dalam pembangunan e. Perlunya peningkatan pendidikan dan ketrampilan wanita untuk mampu memanfaatkan kesempatan kerja f. Perlunya pengembangan iklim sosial budaya yang lebih menopang kemajuan wanita g. Peranan wanita dalam peningkatan kesejahteraan keluarga antara lain melalui gerakan PKK
Usaha pemerintah untuk meningkatkan peranan perempuan melalui GBHN telah menentukan pula peran yang seharusnya dilakukan oleh perempuan dalam pembangunan melalui apa yang dikenal dengan Panca Tugas Perempuan (Suwondo dalam Sumiarni, 2004:38) yaitu:
a. Sebagai istri supaya dapat mendampingi suami, sebagai
kekasih dan sahabat bersama- sama membina keluarga yang bahagia
b. Sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda supaya anak-anak dibekali kekuatan rohani dan jasmani dalam menghadapi segala tantangan jaman dan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa
c. Sebagai ibu pengatur rumah tangga supaya rumah tangga merupakan tempat yang aman dan teratur bagi seluruh
anggota keluarga
d. Sebagai tenaga kerja dan dalam profesi bekerja di pemerintahan, perusahaan swasta, dunia politik, berwiraswasta dan
sebagainya untuk menambah penghasilan e. Sebagai anggota organisasi masyarakat terutama organisasi perempuan, badan- badan sosial dan sebagainya,
untuk menyumbangkan tenaga kepada masyarakat 2.2. Peraturan perundangan terkait pengelolaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir Salah satu produk peraturan perundangan yang signifikan dalam hal ini adalah UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Seperti dikemukakan oleh Akhmad Solihin dalam publikasi Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) IPB (dikutip dari Desk Study The Indonesian Institute: 2011), terdapat benturan kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir merujuk pada Pasal 14 UU No. 27/2007. Intinya adalah adanya perbedaan aktor dalam tahap usulan dan tahap mekanisme penyusunan. Tahap usulan rencana strategi, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pelaku usaha. Sementara peran masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan mekanisme penyusunan keempat
dokumen tersebut. Hal ini dapat merugikan partisipasi masyarakat. Adanya kesenjangan pada kesempatan untuk terlibat dalam tahapan usulan dan tahapan mekanisme penyusunan antara pemerintah dan pelaku usaha di satu sisi, dan masyarakat di sisi lainnya itu berarti pembatasan pada akses dan kontrol masyarakat. Lebih jauh lagi, ketentuan ini akan lebih merugikan lagi bagi kepentingan perempuan yang dapat menjadi semakin dibatasi akses dan kontrol pada pembuatan keputusan terkait pengelolaan sumberdaya alam.

## 3. METODE PENELITIAN
Fokus penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskan bagaimana model pemberdayaan perempuan pesisir dalam rangka meningkatkan partisipasi politik yang paling tepat dengan sebelumnya melakukan pemetaan fokus penelitian dengan cara mengidentifikasikan sejauhmana kedudukan, peran dan fungsi perempuan pesisir dalam ranah politik. Dilakukan pula analisis efektivitas model pemberdayaan yang selama ini telah dilakukan oleh
pihak Pemerintah Daerah. Kegiatan penelitian tahun pertama akan memfokuskan pada proses pemetaan terutama dalam perspektif perempuan pesisir yang menjadi sasaran pemberdayaan. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam ( in-depth interview ) dengan pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Kota Serang, Ketua DPRD Kota Serang, Sekretaris Kecamatan Kasemen, Wakil Ketua PKK Kecamatan Kasemen dan masyarakat, serta melakukan pengamatan non partisipant kepada masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan yaitu perempuan pesisir. Penelitian ini dirancang untuk mengetahui Hasil akhirnya diharapkan akan tercipta model pemberdayaan perempuan pesisir.

## 4.HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi  politik perempuan merupakan tindakan turut sertanya perempuan dalam proses politik. Partisipasi politik tidak selalu harus dilekatkan dengan keterlibatan secara personifikasi kaum perempuan dalam struktur partai politik. Namun partisipasi politik harus dimaknai
dari hal-hal yang sederhana, yaitu mulai pada keberanian dalam mengambil keputusan sendiri baik itu di dalam keluarga maupun masyarakat luas, berani menyampaikan pendapat kepada orang lain dalam rangka kemajuan bangsa, memilih dalam pemilihan umum sesuai dengan pilihannya sendiri, turut serta dalam kepengurusan partai politik sampai kepada turut serta dalam pencalonan dirinya dalam pemilihan umum sebagai eksekutif maupun legislatif. Seperti diketahui, instrumen hukum dan kebijakan terkait partisipasi perempuan dalam proses kebijakan publik secara umum sudah cukup menjamin partisipasi perempuan mulai dari hak partisipasi perempuan sebagaimana dijamin dalam hak konsitusional warga negara dalam UUD 1945 maupun UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ratifikasi konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan dalam UU No. 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Peraturan di tingkat nasional yang menjamin partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain termuat dalam Pasal 10 ayat 2 butir k pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007. Dikatakan bahwa “kegiatan pelaksanaan Musrenbang meliputi (juga) penetapan daftar nama 3-5 orang masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan sebagai delegasi dari peserta Musrenbang Desa untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan.” Pasal ini menjamin keterwakilan perempuan dalam mengawal musrenbang hingga ke tingkat musrenbang di atasnya. Pedoman Musrenbang mensyaratkan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan tahunan tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota sehingga kepentingan mereka dapat dipertimbangkan dalam perencanaan dan penganggaran. Semua ini tertuang dalam surat edaran bersama tahunan yang dikeluarkan Menteri BAPPENAS, Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penelitian terdahulu tentang dampak dari Pedoman tersebut mengungkap bahwa peran laki-laki masih dominan, sedangkan perempuan lebih berperan dalam upaya untuk mengalihkan perhatian, mendukung suami atau tokoh laki-laki lain. PJMN 2009-2014, sebagai bagian dari RPJPN 2005- 2025 membahas peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan. Tujuan yang ditemukan dalam bab ini adalah sebagai berikut: “ Jaminan kesetaraan gender dalam berbagai peraturan perundangan, program pembangunan dan kebijakan publik .... ” (Bab 12).
Komitmen ini, meskipun merupakan keharusan, belum berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan secara signifikan dalam politik atau pengambilan keputusan. Dalam Pasal 1 Ayat 11 Permendagri No. 66 Tahun 2007: “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa
(pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.” Artinya, kelompok perempuan sebagai kelompok yang berpotensi terkena dampak hasil musyawarah harus pula berpartisipasi aktif dalam kegiatan Musrenbang. Adapun perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip sekaligus syarat antara lain sebagai berikut: Pemberdayaan , yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Partisipatif , yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Berpihak pada Masyarakat , yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin. Terbuka , yaitu setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa (FPPD dan
Ford Foundation, 2008 dikutip dari Desk Study the Indonesian Institute ,2011 hal.15).
Sejalan dengan menguatnya pemberdayaan otoritas pembangunan desa, maka penguatan legalitas partisipasi perempuan dalam proses kebijakan publik di tingkat desa juga menguat. Hal ini terutama tampak pada implementasi instrumen hukum dalam praktek pembangunan desa yang partisipatoris dan legalitas pengarusutamaan gender menjadi “syarat” bagi program -program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hingga ke tingkat daerah kecamatan dan perdesaan. Misalnya yang sangat tampak pada pengaturan dan panduan tentang pelaksanaan Musrenbang.
Dalam panduan tentang pelaksanaan Musrenbang, dijelaskan bahwa peserta musrenbang desa adalah pemangku kepentingan ( stakeholders ) desa yang antara lain terdiri dari: Delegasi Dusun/RW; tiga pilar desa (Pemdes, BPD, LPMD); tokoh agama, tokoh adat; unsur perempuan ; unsur pemuda; unsur keluarga miskin (gakin); organisasi kemasyarakatan desa,
partai politik yang ada di desa; pengusaha, koperasi, kelompok usaha/pemasaran kelompok tani/nelayan, PPL; pelaku pendidikan (kepala sekolah, komite sekolah, guru); pelaku kesehatan (bidan desa, petugas kesehatan/pustu, PLKB); unsur pejabat pemerintah kecamatan; dan UPTD yang ada di kecamatan (FPPD dan Ford Foundation, 2008). Pencantuman secara khusus unsur perempuan sebagai delegasi yang disertakan dalam proses Musrenbang merupakan tindakan khusus (affirmative action). Merujuk pada ratifikasi Konvensi CEDAW, affirmative action merupakan tindakan sementara dengan tujuan untuk mendapatkan persamaan kesempatan dan perlakuan sama yang nyata antara perempuan dan laki-laki.
Memahami karakteristik perempuan di wilayah pesisir selama proses penelitian, maka peneliti dapat memberikan gambaran bahwa:
1. Kedudukan, Peran dan fungsi

## Kaum Perempuan
Secara struktural, kaum perempuan di wilayah penelitian telah mendapatkan kedudukan
yang sama dengan kaum perempuan. Hal ini terlihat pada peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Misalnya pada Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dlam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ini menjadi dasar adanya akomodasi kuaota 30% perempuan di lembaga parlemen melalui kebijakan afirmative yang diterapkan dari proses pembentukan partai politik melalui undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, dimana “pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan”.
Begitu pula perempuan di wilayah pesisir juga telah dilibatkan secara aktif melalui organisasi kemasyarakatan, misalnya di Program Kesejahteraan Keluarga (PKK),
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB), Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) dan organisasi lainnya.
Meskipun sudah sedemikian lebarnya ruang untuk berpartisipasi dalam politik, ternyata dijumpai perempuan di wilayah ini, belum semuanya terlibat secara aktif. Kalaupun ada yang aktif biasanya adalah orang yang sama di berbagai organisasi kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan oleh rendahnya rasa percaya diri perempuan itu sendiri. Kami dapat memahami alasan ketidakpercayaan tersebut, karena memang tingkat pendidikannya yang rendah pula.
Padahal bila pendekatan kepada kaum perempuan melalui organisasi tersebut di atas dapat dilakukan secara optimal, maka peneliti meyakini bahwa partisipasi perempuan dalam politik bisa ditingkatkan dengan jalan mengoptimalkan peran organisasi kemasyarakatan
dimana kaum perempuan banyak ditemukan.
Selama observasi berlangsung, peneliti dapat menemukan bahwa peran dan fungsi kaum perempuan di wilayah pesisir adalah sebagai berikut:
Pertama , secara ekonomi, mayoritas perempuan di wilayah ini merupakan ibu rumah tangga dan tidak bekerja di luar rumah. Kalaupun ada yang bekerja, mereka hanya sebagai pelengkap atau penunjang penghasilan suaminya artinya penghasilan kaum perempuan hanya sebatas membantu pendapatan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga secara ekonomi pula laki-laki lebih berdaya bila dibandingkan dengan perempuan. Keberdayaan di bidang ekonomi sangat berpengaruh pada kekuatan untuk membuat keputusan di dalam keluarga. Hal ini kemudian terbawa sampai pada ranah kehidupan bermasyarakat. Diantaranya adalah sikap memilih pada
pemilukada atau pemilu capres, mereka cenderung mengikuti pilihan suaminya. Apalagi untuk turut serta dalam kepengurusan partai politik atau bahkan ikut sebagai calon legislatif. Terdapat kecenderungan perempuan yang terlibat langsung dalam partai politik, biasanya suami atau keluarga besarnya juga aktif di partai politik.
Kedua , dilihat dari aspek kultural, masyarakat  di wilayah pesisir masih memegang konsep patriakhi, apalagi di wilayah ini merupakan wilayah yang taat beragama. Sehingga posisi laki- laki sebagai pemegang keputusan dalam keluarga masih sangat kuat. Para istri wajib meminta ijin suami bila ingin beraktivitas dalam bidang apapun, termasuk aktif di kepengurusan lembaga masyarakat. Hal ini mengakibatkan terbatasnya akses perempuan untuk aktif di lembaga kemasyarakatan. Karena tidak setiap suami mengijinkan istrinya aktif di luar
rumah. Maka sangat mudah dipahami bila perempuan yang aktif berorganisasi di lembaga kemasyarakatan ya “itu -itu saja”.
Ketiga , dari aspek kualitas perempuan, keengganan perempuan dalam melakukan kegiatan berpolitik diakibatkan karena mereka tidak percaya diri untuk terlibat di dalamnya. Mereka mengakui akan keterbatasan pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki maka mereka merasa enggan dan tidak mampu untuk mengambil keputusan sendiri, bahkan untuk terlibat dalam kepengurusan parpol dan mencalonkan diri sebagai legislatif. Minimnya pengetahuan membawa dampak kurangnya kesadaran perempuan untuk aktif.
Dilihat dari beberapa aspek tersebut di atas peneliti dapat menarik akar masalah yang terjadi di lapangan, bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor internal
dan eksternal perempuan, diantaranya adalah:
a) Faktor internal, meliputi;
peran ganda yang dimiliki perempuan, lemahnya pendidikan dan pengetahuan, lemahnya
pendidikan politik, ketidakberdayaan ekonomi,
dan lemahnya jaringan atau akses perempuan.
b) Faktor eksternal, meliputi;
hambatan kultural yang telah mengakar, hambatan sosial, kebijakan yang kurang afirmatif perempuan, partai politik yang kurang sensitif gender serta dominasi laki-laki dalam kepemimpinan baik parpol maupun kepemerintahan.

## 2. Model Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan
Menyadari betapa pentingnya partisipasi kaum perempuan, mengingat jumlah laki-laki dan perempuan adalah berimbang, maka output dari penelitian ini adalah menawarkan sebuah model yang
dapat meningkatkan partisipasi politik perempuan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Berkaitan dengan kedudukan,
fungsi dan peran perempuan maka perempuan di wilayah pesisir juga telah dilibatkan secara aktif melalui organisasi kemasyarakatan, misalnya di Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB), Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) dan organisasi lainnya. Meskipun sudah sedemikian lebarnya ruang untuk berpartisipasi dalam politik, ternyata dijumpai perempuan di wilayah ini, belum semuanya terlibat secara aktif. Kalaupun ada yang aktif biasanya adalah orang yang sama di berbagai organisasi kemasyarakatan. Hal ini dikarenakan oleh rendahnya rasa percaya diri perempuan itu sendiri.
2. Bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam politik dipengaruhi atau ditentukan oleh faktor internal dan eksternal perempuan, diantaranya adalah: a. Faktor internal, meliputi; peran ganda yang dimiliki perempuan, lemahnya pendidikan dan pengetahuan, lemahnya pendidikan politik, ketidakberdayaan ekonomi, dan lemahnya jaringan atau akses perempuan.
b. Faktor eksternal, meliputi; hambatan kultural yang telah mengakar, hambatan sosial, kebijakan yang kurang afirmatif perempuan, partai politik yang kurang sensitif gender serta dominasi laki-laki dalam kepemimpinan baik parpol maupun kepemerintahan.
3. Model yang disarankan untuk peningkatan partisipasi politik perempuan pesisir adalah dengan menggunakan pendekatan yang lebih mengakar pada masyarakat (grass-roots approach). Yang dilakukan dalam program ini adalah masyarakat desa melakukan kajian dan
perencanaan desa dengan dibantu oleh fasilitator yang terlatih dari LSM yang kemudian melatih fasilitator desa. Prinsip yang diterapkan adalah melibatkan semua strata di masyarakat terutama perempuan dan kelompok miskin.
Adapun saran penelitian adalah sebagai berikut:
1. Adanya pendidikan kritis dan sensitif gender kepada masyarakat (khususnya perempuan dan para pengambil keputusan). Pendidikan ini dilakukan secara luas, baik pendidikan formal maupun informal, terutama pendidikan keluarga, sehingga nantinya dapat mendorong adanya perubahan dari budaya patriarki menjadi budaya yang menghargai kesetaraan, perbedaan dan kemajemukan.
2. Kebijakan yang mendukung praktek peningkatan partisipasi perempuan antara lain menjamin: keterwakilan perempuan dalam jabatan politik, keterwakilan perempuan dalam komposisi delegasi Musrenbang Desa,
Kecamatan, dan Daerah  dan juga keterwakilan perempuan dalam partisipasi program-program pembangunan (misalnya PNPM, dan sebagainya) 3. Kebijakan yang mensyaratkan adanya indikator partisipasi perempuan dalam proyek pembangunan daerah dan Musrenbang tetap dapat dijadikan pintu masuk bagi partisipasi perempuan. Namun upaya ini hanya strategis apabila partisipasi perempuan pada proses itu adalah partisipasi yang berkualitas secara aktif, bukan hanya partisipasi pasif

## DAFTAR PUSTAKA
Alfian. 1990. Masalah Dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia , Gramedia, Jakarta.
Arna, A. Rubrik Fokus Swara:
Agenda Perempuan dan Reformasi PBB. Kompas, 11
Maret 2006 Bappeda Provinsi Banten, 2010,
laporan tahun 2010.
CETRO (Centre For Electoral Reform). 2002. " Data dan
Fakta Keterwakilan Perempuan Indonesia di
Partai Politik dan Lembaga Legislatif, 1999-2001 "
(Ringkasan Eksekutif),
Jakarta: Divisi Perempuan
dan Pemilu. 8 Maret ( tidak diterbitkan). Gaffar, Affan. 2004. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi , Pustaka Pelajar,
Jakarta. Hartiningsih, M & Mardiana, N. Rubrik Fokus Swara: Kesetaraan, Tanpa Hilangkan
Persoalan Perempuan.
Kompas, 10 Desember 2005
Hartiningsih, M. Rubrik Fokus Swara: ”Rancangan” Kekerasan terhadap Perempuan. Kompas, 11 Maret 2006
Hungtinton, Samuel P. dan Nelson, J.
1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Rineka Cipta, Jakarta. Ivvaty, S. Rubrik Fokus Swara: Kebijakan Publik Belum Memihak Perempuan. Kompas, 24 Desember 2005 Listyaningsih, G.Ismanto, Suwaib Amiruddin. 2007. Partisipasi
Politik Perempuan Nelayan di Kabupaten Serang, Propinsi Banten (Laporan Penelitian). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) Muttaqin, F. Rubrik Fokus Swara:
Mengembangkan Tafsir Sensitif Jender. Kompas, 11 Maret 2006 Pane, Farini. Rubrik Fokus Swara : Anggaran Responsif Jender. Kompas, 3 Desember 2005
Parawansa, Khofifah Indar. 2003.
Studi Kasus: Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia , makalah
Rahmawati, E. Rubrik Humaniora:
Perlu Keserasian Jender, Upaya Menembus Tradisi Patriarkhi Indonesia. Kompas, 28 Maret 2006 Rush, Michael. dan Althoff. 1993.
Pengantar Sosiologi Politik . Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Saptari, Ratna. dan Holzner. 1997.
Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial , Jakarta Pustaka Utama Graffiti. Sastriyani, dkk., 2008. Women in Public Sector (Perempuan di Sektor Publik). Yogyakarta:
Pusat StudiWanita
Universitas Gadjah Mada (PSW UGM) dan Tiara Wacana Seri Perangkat Analisis Gender.
Gender Analysis Pathway (GAP) Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan. Penerbit CIDA,BAPPENAS dan WSP II Sulistiyani, Ambar T (Editor). 2004. Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Penerbit Gava Media. Yogyakarta Sumiarni, E, (2004), Jender dan Feminisme, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company
Soekanto, Soerjono. dan Lestarini
Ratih. 1988. Fungsionalisme dan Teori
Konflik dalam Perkembangan Sosiologi ,
Sinar Grafika, Jakarta.
Sugiatri, dkk. 2003. Pembangunan
Dalam Perspektif Gender , Malang, UMM Press.
UNDP. 2003. Partisipasi Politik Perempuan Dan Tata Pemerintahan yang Baik: Tantangan Abad 21 , UNDP. Widyastuti,Yeni., Arenawati,
Listyaningsih. 2011. Peran Strategis Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Serang, Propinsi Banten (Laporan Penelitian Hibah Bersaing Dosen). Dinas Pendidikan Propinsi Banten
Sumber Lain:

## IDEA. 2003. Laporan Konferensi:
Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia . International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Dicetak oleh Ameepro, Jakarta, Indonesia
The Indonesian Institute: Center for Public Policy  Research . 2011.  Desk Study:
Partisipasi Perempuan dalam
Pengambilan Keputusan di Tingkat Kecamatan  dan Desa di Wilayah Pesisir Sulawesi Selatan, Indonesia.