## S    A    S    I
Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan Pieter Radjawane
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built,  Operate  And Transfer
Sarah S. Kuahaty
• Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan Pinjam
J. Hattu
• Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo
Penanggung Jawab : Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum (Dekan) Penasihat : 1.  J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum (PD I) 2.  Dr. A. D. Laturete, SH. MH (PD II) 3.  N. Tianotak, SH. M.Hum (PD III) 4.    O. Lawalata, SH. M.Hum (PD IV) Pemimpinan Redaksi : Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH Wakil Pemimpin Redaksi : Ny. R. D. Daties, SH. MH Sekretaris Redaksi :    E. S. Holle, SH. MH Redaksi Ahli : 1.  Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS 2.  Dr. H. Hattu, SH. MH 3.  Dr. J. Leatemia, SH. MH 4.  Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum Redaktur Pelaksana : 1.    Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH 2.    M. A. H. Labetubun, SH. L.LM 3.    A. D. Bakarbessy, SH. LLM 4.    S. Peilouw, SH. MH
Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya,  sering  diperhadapkan  dengan  perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata  menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum,  termasuk  masalah  tanggungjawab pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  tugas  dan  tanggungjawab  serta kewenangannya.    Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan  adalah  Peralihan  Hak  Cipta  Kepada  Ahli  Waris  Menurut  Hukum  Perdata,
Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL)  Terkait  Dengan Jam Kerja, Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan, Kriteria Badan Usaha
Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam  Perspektif  Hukum  Persaingan  Usaha,
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak Built, Operate And Transfer ,
Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat,  Perlindungan  Korban
Kejahatan  Dalam  Hukum  Positif  Indonesia,  Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman
Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi  Simpan  Pinjam,  Pemidanaan  Anak  dalam  Perspektif  Keadilan Restoratif.
Pemikiran-pemikiran  yang  dikembangkan  di  atas  sebenarnya  didasarkan  pada kajian-kajian  yang  terkait  dengan  upaya  pengembangan  dan  pembangunan  ilmu  hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.
Editorial    ………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi    ………………………………………………………………………….
ii
• Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata
Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba ..............................................
• Tanggungjawab  Pengusaha  Pelayaran  Dalam  Perjanjian  Kerja  Laut  (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja
Agustina Balik ................ ....................................................................................
• Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan
Pieter Radjawane ...............................................................................................
• Kriteria  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  Diberikan  Hak  Monopoli  dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
Rory J. Akyuwen ...............................................................................................
• Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas  Bangunan  Dengan  Kontrak Built, Operate And Transfer
Sarah S. Kuahaty ............................................................................................... • Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Adonia Ivonne Laturette ...................................................................................
• Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia Hb. Sujiantoro ....................................................................................................
• Kerugian  Negara  dalam  Pemberiaan  Pinjaman  Dana  Bergulir  Bagi  Koperasi Simpan Pinjam
J. Hattu ............................................................................................................... • Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif Hadibah Zachra Wadjo ..................................................................................... 1 12 21 30 43 52 67 71 79
Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI
Jurnal  SASI  adalah  jurnal  ilmiah  yang  diterbitkan  oleh  Fakultas  Hukum Universitas  Pattimura,  sebagai  upaya  mempublikasikan  hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Naskah  Tulisan  bertemakan  hukum,  bersifat  ilmiah  yang  belum  pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika  penulisan  terdiri  dari  Abstrak,  Pendahuluan,  Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik  dengan  menggunkan  pengolah  kata  MS  Word,  spasi  rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi  berhak  menyingkat  atau  memperbaiki  tulisan  untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## UPAYA HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI PENGADILAN

## Oleh: Pieter Radjawane

## ABSTRACT
In  today's  borderless  business  era,  arbitration  is  a  very  popular  dispute  settlement institution  used  by  businesses.  However,  it  is  not  uncommon  for  business  people,  especially those  who  win  cases,  to  be  frustrated  when  faced  with  the  implementation  of  arbitration rulings  involving  the  courts.  The  process  of  dispute  resolution  at  the  National  Arbitration Institute,  as  it  is  commonly  known  in  the  Court,  dispute  resolution  will  lead  to  a  decision (National Arbitration Award). Article 70 of Law no. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement, affirming that the arbitral award can only be canceled if it is suspected to contain elements of fake Letter / Document, or found documents hidden by the opponent or a judgment taken from the guile by one of the parties in Examination, but the fact in practice the court still receives the request and cancels the arbitration decision outside the context of that article which is the basis of the reference for the cancellation of the arbitral award.
Keyword: Cancellations, Verdict, Arbitration

## A. PENDAHULUAN.
Menyadari  bahwa  hubungan  bisnis yang  diadakan  tidak  selamanya  akan berjalan  baik,  terkadang  akan  menimbulkan permasalahan  yang  akan  berujung  pada sengketa,  maka  para  pihak  harus  semakin cermat  dalam  memutuskan  sebuah  pilihan dalam bentuk forum penyelesaiannya sengketa  dalam  suatu  klausula  perjanjian untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya  sengketa  yang  akan  terjadi  dan sulit  untuk  dihindarkan  dari  suatu  kegiatan ekonomi  bisnis.  Dalam  hal  terjadinya sengketa  dagang/bisnis  seperti  itu,  maka mau  tidak  mau,  suka  atau  tidak  suka  akan membawa para pelaku bisnis untuk menyelesaikan  sengketanya  itu  ke  proses peradilan.  Namun,  ada  alternatif  yang  lebih baik  dan  efektif  yaitu  diselesaikan  dengan putusan  yang  final  dan  mengikat  melalui lembaga arbitrase.
Hal  yang  dapat  ditempuh  oleh  para pihak  antara  lain  yaitu:  melalui  proses Peradilan  Umum  (litigasi)  dan  melalui
proses di luar peradilan (non litigasi). Proses penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan atau  litigasi  menghasilkan  keputusan  yang bersifat  menang  dan  kalah  yang  belum mampu  merangkul  kepentingan  bersama, bahkan  cenderung  menimbulkan  masalah baru,  penyelesaian  yang  lambat, membutuhkan biaya  yang  mahal  dan  tidak  responsif,  serta  dapat menimbulkan  permusuhan  diantara  para pihak  yang  bersengketa.  Oleh  karena beberapa  kekurangan  penyelesaian  sengketa melalui pengadilan itulah maka sebagian orang lebih  memilih  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan.(Nazarkhan Yasin, 2008:84)
Pengaturan mengenai arbitrase nasional di Indonesia kini telah diatur dalam Undang–Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.  Arbitrase  merupakan  salah  satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan  yang  paling  disukai  oleh  para pengusaha,  karena  dinilai  sebagai  cara  yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis.  Bahkan,  arbitrase  dinilai  sebagai
suatu pengadilan pengusaha yang independen  guna  menyelesaikan  sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Kata  arbitrase  berasal  dari  kata arbitrare (Latin), arbitrage (Belanda),
arbitration (Inggris), schiedspruch (Jerman), dan arbitrage (Perancis), yang berarti kekuasaan  untuk  menyelesaikan  sesuatu menurut  kebijaksanaan  atau  damai  oleh arbiter  atau  wasit.  Arbiter  sebagai  pihak ketiga  yang  menengahi  dalam  menjalankan tugasnya dan menyelesaikan sengketa dengan  cara  memberikan  putusan.  Dalam hal  ini  arbiter  harus  berada  di  posisi  netral dan  tidak  memihak  kepada  salah  satu  pihak yang  bersengketa.  Selain  dari  itu  yang paling esensi adalah ”indepensi” dari arbiter dalam  melaksanakan  tugasnya,  sehingga dapat  diperoleh  suatu  putusan  yang  “adil” dan  “cepat”  bagi  para  pihak  yang  berbeda pendapat, berselisi paham maupun bersengketa. (Gunawan Widjaja, 2008:70) Secara  yuridis,  menurut  Undang- Undang  No.30/1999  tentang  Arbitrase  (UU
Arbitrase),  Pasal  1  ayat(1):  memberikan definisi arbitrase atau menyebutkan
pengertian
arbitrase adalah “cara
penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar peradilan  umum  yang  didasarkan  pada perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.
Dari  pengertian  tersebut,  dapatlah ditarik beberapa unsur penting dari arbitrase, yaitu:  Cara  penyelesaian  sengketa  secara privat  atau  di  luar  pengadilan,  atas  dasar perjanjian  tertulis  dari  para  pihak,  untuk mengantisipasi  sengketa  yang  mungkin terjadi  atau  yang  sudah  terjadi,    dengan melibatkan  pihak  ketiga  (arbiter  atau  wasit) yang  berwenang  mengambil  keputusan,sifat putusannya
adalah final dan mengikat.Penjelasan  secara  etimologi  ini menekankan  tentang  keberadaan  pihak ketiga yang memiliki tugas untuk menengahi  kedua  belah  pihak  yang  sedang menghadapi sengketa dan memberikan jalan keluar  bagi  penyelesaian  sengketa  tersebut. Pihak ketiga ini berperan sebagai jembatan bagi para
pihak  dalam  menyelesaikan  sengketanya dimana  pihak  ketiga  ini  dapat  memberikan putusan  yang  sifatnya  final  dan  mengikat yang diharapkan dapat menemukan kesepakatan  serta  memberikan  kepuasan terhadap para pihak.
Penyelesaian  sengketa  alternatif  yang sering  disebut  dengan Alternative  Dispute Resolution (ADR), sebagai salah satu sistem penyelesain  sengketa  di  luar  pengadilan, atau  dapat  disebut  dengan  cara  non  litigasi. Ada  beberapa  model  ADR  yang  sering digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa bisnis  yaitu:  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi, dan arbitrase. (Bambang Sutiyoso, 2008:16) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase  yang  bersifat  final  and  binding, yaitu  merupakan  suatu  putusan  akhir  dan mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan mengikat  para  pihak.  Dengan  demikian, terhadap  putusan  arbitrase  tidak  dapat  diajukan upaya  hukum  banding,  kasasi  ataupun  peninjauan kembali.Hal  ini  merupakan  salah  satu kelebihan  arbitrase  untuk  menghindarkan sengketa yang semakin berkepanjangan.
Pilihan  cara  penyelesaian  sengketa melalui lembaga arbitrase yang diperjanjikan oleh para pihak akan menimbulkan  kewenangan  mutlak  bagi lembaga  yang  telah  dipilih  tersebut.  Ini berarti  bahwa  apabila  para  pihak  telah memilih  cara  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase,  maka  Pengadilan  Negeri  secara mutlak  tidak  berwenang  untuk  mengadili sengketa  tersebut.  Maka  dari  itu  pihak  yang kalah  sudah  seharusnya  melaksanakan putusan  tersebut  secara  suka  rela.Putusan arbitrase  bersifat  final  binding,  yang dimaksud  final  dan  binding  adalah  bahwa putusan  arbitrase  tidak  dapat  diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.(Suyud Margono, 2014:132)
Sudah  menjadi  jurisprudensi  tetap, bahwa  apabila  dalam  suatu  perjanjian terdapat  klausula,  bagi  para  pihak  yang menyetujui  bahwa  apabila  terjadi  sengketa, maka  tidak  akan  dibawa  ke  pengadilan, tetapi  memilih  arbitrase,  hal  ini  akan
dihormati  oleh  pengadilan  sendiri.  Hal  ini juga  dijelaskan  di  dalam  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  (APS)  yang  menyatakan  bahwa Pengadilan  Negeri  tidak  berwenang  untuk mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah terikat dalam perjanjian arbitrase.
Selanjutnya dalam Pasal 11ayat (1) dan ayat (2)  juga  menegaskan  ayat  (1)  bahwa  :
Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis  meniadakan  hak  para  pihak  untuk dalam undang-undang inimengajukan
penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat yang  temuat  dalam  perjanjiannya  ke Pengadilan  Negeri,  ayat  (2)  Pengadilan Negeri  wajib  menolak  dan  tidak  akan campur  tangan  didalam  suatu  penyelesaian sengketa  yang  telah  ditetapkan  melalui arbitrase,  kecuali  dalam  hal-hal  tertentu yang ditetapkan lain.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwatidak  semua  putusan  yang  dihasilkan melalui  arbitrase  ini  akan  memberikan  kepuasan kepada  para  pihak.  ada  kalanya  putusan arbitrase  tidak  dilaksanakan  secara  sukarela oleh  para  pihak,  hal  itu  bisa  disebabkan karena  ada  hal-hal  dalam  putusan  sengketa diragukan  keabsahannya  atau  ada  alasan lain.Dalam  hal  ini,  pengadilan  memiliki peran yang besar dalam mengembangkan arbitrase.
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  jika salah  satu  pihak  merasa  tidak  puas  terhadap suatu  putusan  arbitrase,  yaitu  dengan  cara mengajukan permohonan pembatalan putusan  arbitrase  yang  diajukan  kepada pengadilan negeri. Pembatalan  putusan  arbitrase  dapat diartikan  sebagai  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan  untuk  meminta  pengadilan negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan,  baik  terhadap  sebagian  atau seluruh isi putusan.(Munir Fuady, 2006:10). Putusan arbitrase umumnya
disepakati  sebagai  putusan  yang  bersifat final  dan   binding (mengikat).  oleh  karena itu,  dalam  proses  pembatalan  putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa  pokok  perkara.  Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan  arbiter  hingga  pemberlakuan hukum  yang  dipilih  oleh  para  pihak  dalam penyelesaian sengketa.(Frans
Hendra Winarta, 2013:85)
Alasan-alasan  pembatalan  putusan  arbitrase terdapat  dalam  Pasal  70  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu: “Permohonan  pembatalan  hanya  dapat diajukan  terhadap  putusan  arbitrase  yang sudah  didaftarkan  ke  pengadilan.  Alasan permohonan  pembatalan  putusan  yang disebut  dalam  pasal  ini  harus  dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan  bahwa  alasan-alasan  tersebut  terbukti atau  tidak  terbukti,  putusan  pengadilan  ini  dapat digunakan  sebagai  dasar  pertimbangan  bagi  hakim untuk  mengabulkan  atau  menolak  permohonan.” Dalam  pasal  tersebut  menyatakan  bahwa terhadap  putusan  arbitrase  para  pihak  dapat mengajukan  permohonan  pembatalan,  jika putusan  tersebut diduga mengandung  unsur- unsur antara lain sebagai berikut:
a) Surat  atau  dokumen  yang  diajukan dalam pemeriksaan setelah putusandijatuhkan,  diakui  palsu  atau dinyatakan palsu;
b) Setelah  putusan  diambil  ditemukan dokumen  yang  bersifat  menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c) Putusan  diambil  dari  hasil  tipu muslihat  yang  dilakukan  oleh  salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Dengan  adanya  syarat-syarat  diatas, maka  dapat  disimpulkan  upaya  pembatalan putusan  arbitrase  adalah  langkah  upaya hukum  extra  yang  dapat  ditempuh  apabila memang telah terjadi kecurangan- kecurangan  dalam  proses  arbitrase  tersebut.
Sehingga keuntungan arbitrase yaitu
kecepatan  dalam  proses  dapat  terpenuhi, karena setiap putusan arbitrase tersebut tidak mudah atau gampang untuk dibatalkan.
Pada  dasarnya,  untuk  mengajukan suatu  permohonan  pembatalan  putusan arbitrase  harus  didasarkan  pada  alasan- alasan  yang  tercantum  dalam  Pasal  70 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999
Tentang Arbitrase Dan Alternatif
Penyelesaian  Sengketa. Akan  tetapi,  alasan- alasan  yang  digunakan  sebagai  dasar pembatalan  putusan  arbitrase  hanya  dapat diajukan  terhadap  putusan  arbitrase  yang sudah  didaftarkan  di  pengadilan  dan  harus terlebih  dahulu  dinyatakan  dengan  putusan pengadilantetapi  bukan  terhadap  suatu putusan  arbitrase  yang  sudah  bersifat  final dan mengikat.
Namun  dalam  prakteknya  kesulitan- kesulitan masih  ditemui dimana  pengadilan negari menentang, dalam memberikan putusan terhadap  upaya hukum  atas putusan arbitrase  saling  bertentangan  satu  dengan yang  lain,  dengan  membatalkan  putusan arbitrase,  bahkan  ketika    putusan  arbitrase itu  akan  dieksekusi,  walaupun  para  pihak semula sudah sepakat menyelesaikan sengketa  yang  timbul  diantara  mereka melalui badan arbitrase berdasarkan perjanjian yang telah disepakati tetapi dalam kenyataannya pihak yang dikalahkan melalui  putusan  lembaga  arbitrase  berusaha melakukan upaya pembatalan putusan arbitrase  dengan  berbagai  alasanyang  tidak berdasar  sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal  70  Undang-UndangArbitrase    ke badan peradilan yaitu, mengajukan keberatan  berupa  gugatan  ke  pengadilan negeri untuk membatalkan putusan arbitrase dan  sampai  pada tingkat  banding  dan  kasasi bahkan  peninjauan  kembali  ke  Mahkamah Agung  terhadap  putusan  arbitrase  yang diajukan  oleh  pihak  dikalahkan  untuk menganalisa  hal  tersebut,  maka  penulis melakukan kajian terhadap putusan PengadilanNegeri  No.  270/pdt.p/2009/pn. Jakarta  Selatan,  yang  mana  dalam  putusan tersebut  pengadilan  negeri  membatalkan
putusan  arbitrase  diluar  konteks  Pasal  70 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.Yaitu  putusan  Badan  Arbitrase Nasional  Indonesia  (BANI)  Nomor  Putusan Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  No. 300/II/ARB-BANI/2009 tanggal 22 Oktober 2009  dengan  alasan  bahwa  putusan  tersebut diucapkan  oleh  majelis  arbitrase  telah melebihi  jangka  waktu  30  hari  setelah pemeriksaan  telah  ditutup  sebagaimana ketentuan  Pasal  57  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.Pada intinya  terhadap  perkara  yang  sudah memiliki  klausul  arbitrase  tidak  bisa diajukan  ke  pengadilan  negeri,  dan  untuk perkara  yang  sudah  dijatuhkan  putusan arbitrasenya  tidak  bisa  diajukan  lagi  ke pengadilan,  kecuali  apabila  ada  perbuatan melawan  hukum,  sehingga  pihak  yang dirugikan  bisa  menggugat  ke  pengadilan negeri atas dasar perbuatan melawan hukum dalam  hal  pengambilan  putusan  arbitrase yang tidak berdasar itikad baik
Berdasarkan  uraian  tersebut  timbul permasalahan  bagaimana  upaya  hukum pembatalan putusan arbitrase di pengadilan

## B. PEMBAHASAN
1. Alternatif Penyelesaian Sengketa
Mekanisme  arbitrase  dan  mediasi dapat  mengurangi  resiko  yang  biasanya muncul dalam proses berlitigasi di pengadilan,  antara  lain:  resiko  waktu, reputasi dan biaya. Pada umumnya berperkara  melalui  arbitrase  atau  mediasi lebih cepat selesai dan pada pengadilan, dan tahapan  untuk  mencapai  keputusan  akhir dan  mengikat  para  pihak  dapat  di  ukur  dan diprediksi sehingga segala akibatnya terhadap kegiatan ekonomi bisa di antisipasi. Berlainan  dengan  persidangan  pengadilan yang  bersifat  terbuka  bagi  publik,  proses arbitrase  dan  mediasi  sangat  menjaga kerahasiaan  karena  bagi  pelaku  bisnis reputasi  merupakan  faktor  yang  harus  di jaga  untuk  meningkat  kredibilitas  dan
kepercayaan,  jangan  sampai  persengketaan komersial  menjadi  sorotan  publik  apalagi bila  dimanfaatkan  oleh  pihak  lain  untuk pemberitaan  negatif.  Faktor  biaya  dalam arbitrase dan mediasi dapat diukur jauh-jauh hari  karena  jenis  dan  jumlah  biaya  yang akan dikeluarkan tansparan, sedangkan pada proses di pengadilan ada banyak faktor yang tak  terduga  yang  dapat  membangkrutkan pihak yang berperkara.
Seluruh faktor tersebut di atas menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan  dan  apa  yang disebut  dengan  kepastian  hukum,  di  mana tujuan  dan  kehendak  untuk  menggapai keadilan memang telah didesain dan dapat di jalankan  secara  efektif.  Kepastian  hukum dalam  proses  arbitrase  dan  mediasi  akan sangat  bermanfaat  bagi  pelaku  usaha  untuk meminimalisir  resiko-resiko  hukum  dalam wirausaha yang mereka jalankan.(H.
Priyatna Abdurrasyid, 2002 Arbitrase
Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  Program Magister Hukum Universitas Pancasila )
Sisi  lain  yang  tidak  kalah  penting adalah  aspek perlindungan  hukum di  dalam arbinase  dan  mediasi,  klausula  arbitrase tidak  dapat  di  ubah  secara  sepihak  oleh pihak lainnya termasuk oleh hakim sekalian. Kemudian  keputusan  yang  di  hasilkan  oleh para  arbiter  adalah  mengikat  dan  dapat  di eksekusi,  Kesepakatan  damai  yang  dicapai dalam  mediasi  adalah  mengikat  bagi  para pihak.  Hal  itu  berarti  bahwa  apa  yang  di lakukan  di  dalam  proses  hukum  arbitrase dan  mediasi  memiliki  aspek  perlindungan hukum  yang  kuat.  Namun  mengapa  di  saat mencari  keadilan  menjadi  barang  langka  di republik ini kelebihan-kelebihan yang
terkandung  dalam  mekanisme  arbitrase  dan mediasi secara faktual tidak dapat mendorong  arbitase  dan  mediasi  menjadi pilihan solusi favorit bagi sengketa-sengketa komersial  maupun  non  komersial.  Mungkin ada seribu alasan yang melatar belakangi hal ini,  antara  lain  adalah  soal  inkonsistensi lembaga  peradilan  dan  budaya  penyelesaian hukum  di  Indonesia  yang  tidak  akomodatif dengan perkembangan ekonomi itu sendiri.
Mendorong kepercayaan terhadap
mekanisme  altenatif  penyelesaian  sengketa perlu  di  lakukan  langkah-langkah  sebagai berikut: pertama, harmonisasi seluruh perangkat hukum yang berhubungan dengan koridor pinyelesaian sengketa dan pendekatannya harus teragendakan sehingga ada  implikasi  yang  nyata  secara  formal; kedua tersedianya perangkat dan infrastruktur termasuk sumber daya manusia yang  memiliki  kompetensi  dan  integritas yang  di  percaya  oleh  seluruh  pemangku kepentingan;  ketiga  kebijakan  yang  lebih tegas dan regulator atau otoritas pasar untuk mengarahkan penyelesaian sengketa- sengketa  komersial  kepada  mekanisime alternatif  penyelesaian  sengketa.(Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001:2 )
Keadilan di dalam kerangka penyelesaian  sengketa  bisnis  memiliki korelasi terhadap keputusan yang di butuhkan  oleh  pelaku  bisnis  yang  sedang bersengketa, misalnya tentang faktor kepastian  dan  pertindungan  hukum.  Kedua faktor  ini  merupakan  harga  mati  bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi dan daya saing  ekonomi  sebuah  negara.  Penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  atau  alternatif penyelesaian  sengketa  seperti  arbitrase  atau mediasi,  memiliki  karakteristik  yang  pararel dengan  kebutuhan  tersebut  sehingga  sangat tepat menjadi pilihan pelaku bisnis menyelesaikan sengketa.
Pengertian  dan  alternatif  penyelesaian sengketa  adalah  suatu  bentuk  penyelesaian sengketa  selain  pengadilan  oleh  karena  itu alternative  penyelesaian  sengketa  (APS) sering  pula  disebut  alternatif  penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Sengketa tidak  hanya akibat  dan itikat buruk namun sering kali juga dan hal lain di luar  kehendak  para  pihak.  Sengketa  harus dikelola  dengan  baik  agar  tidak  semakin merugikan  dan  rumit.  Proses  negosiasi adalah  proses  yang  forward  looking  dan bukan  backward  looking.  Yang  hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan/atau  dasar  hukum  yang  di  terapkan namun  lebih  kepada  penyelesaian  masalah. Lima elemen penting dalam sebuah lembaga
arbitrase  yakni  pengurus  yang  kompeten, kredibel,  berintregritas,  visi  dan  misi organisasi peraturan dan acara yang baik dan dapat  di laksanakan. Arbiter  yang  kompeten jujur  dan  berintegritas  serta  struktur  biaya dan  imbalan  yang  dikenakan  bagi  penguasa jasa

## 2. Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Negeri
Pembatalan  putusan  arbitrase  dapat diartikan  sebagai  upaya  hukum  yang  dapat dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan  untuk  meminta  Pengadilan Negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan,  baik  terhadap  sebagian  atau seluruh  isi  putusan.(Munir  Fuady,  2006:10).
Putusan  arbitrase  umumnya  disepakati sebagai putusan yang bersifat final dan binding (mengikat).  Oleh  karena  itu, dalam  proses  pembatalan  putusan  arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa  pokok  perkara.  Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa keabsahan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan  arbiter  hingga  pemberlakuan hukum  yang  dipilih  oleh  para  pihak  dalam penyelesaian sengketa.(Frans Hendra Winarta, 2013:85)
Putusan Arbitrase itu bersifat final dan binding.  Itu  berarti,  putusan  arbitrase  tidak biasa banding dan/atau dikasasi karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sam dengan  suatu  putusan  pengasilan  yang  telah inkra.  Meskipun  demikian,  sebagaimana diketahui  bahwa  pasal  70Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  sengketa,  masih memberikan  ruang  untuk  melakukan    upaya (hukum)  yang  dapat  dilakukan  oleh  para pihak yang berselisih, yaitu upaya permohonan  pembatalan  terhadap  putusan arbitrase tersebut. (Joni Emirzon, 2001:115) Menurut  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999,  di  dalam  Pasal  71  ditetukan bahwa  permohonan  pembatalan  putusan arbitrase  harus  dilakukan  secara  tertulisan
dalam waktu paling lama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada Panitera
Pengadilan  Negeri.  Ini  berarti  bahwa putusan  arbitrase  yang  dapat  dimohonkan untuk  pembatalan  adalah  putusan  arbitrase yang  sudah  didaftarkan  pada  Pengadilan Negeri,  tak  terkecuali  juga  bagi  putusan arbitrase Internasional.
Didalam  Pasal  70  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwaalasan yang dapat digunakan  untuk  permohonan  pembatalan putusan  arbitrase  apabila  putusan  arbitrase tersebut  diduga  mengandung  unsur-unsur antara lain :
1) Surat  atau  dokumen  yang  diajukan dalam  pemeriksaan,  setelah  putusan dijatuhkan, diakui palsu atau
dinyatakan palsu;
2) Setelah  putusandijatuhkan,  ditemukan dokumen  yang  bersifat  menentukan yang  sembunyikan  oleh  pihak  lawan, dan
3) Putusan  dijatuhkan  atas  dasar  hasil tipu  muslihat  yang  dilakukan  oleh salah salah satu pihak dalam memeriksa sengketa.(Gatot P. Soemartono, 2006:93) Tentang upaya hukum terhadap
pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan  Negeridimana  pihak  yang  di hukum untuk melaksanan arbitrase dimaksud  berupaya  untuk  mengajukan Permohonan  pembatalan  terhadap  Putusan Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  No. 300/II/ARB-BANI/2009  tanggal  22  Oktober 2009 yang dilandasi dengan alasan yang diajukan ke Pengadilan Negeri bahwa putusan arbitrasetersebut diucapkan oleh majelis arbitrase telah melebihi jangka  waktu  30  hari  setelah  pemeriksaan telah  ditutup  sebagaimana  ketentuan  pasal 57  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa,  menegaskan  bahwa “Putusan  Diucapkan  Dalam  Waktu  Paling
Lama  30  (Tiga  Puluh)  Hari  Setelah Pemeriksaan  Ditutup”.  dan  tentang  putusan arbitrase  harus  memuat  “Nama  Lengkap Dan  Alamat  Arbiter”  sebagaiman  yang tertuang dalam pasal 54 ayat (1) huruf e.
Bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut sebagaimana digambarkan  di  atas  maka,  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonanan dimaksud dengan mengeluarkan putusan No.270/Pdt. P/2009/PN.Jkt.Sel, dengan berpendapat bahwa pelanggaran majelis arbitrase terhadapketentuan  pasal  54  dan  pasal  57 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  dapat  dijadikan untuk membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 300/II/ARB-BANI/2009  tanggal  22  Oktober 2009. Menurut  penulis  Pengadilan  Negeri telah  keliru  mengabulkan  permohonan pembatalan putusan arbitrase pemohon yang dasar  permohonannya  berdasarkan  pasal  54 dan  57  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut dikarenakan  pasal  54  dan  pasal  57  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  tidak  memuat  sanksi  batalnya putusan arbitrase.Dasar atau alasan yang sah untuk  membatalkan  putusan  arbitrase  untuk mengajukan permohonan pembatalan
putusan arbitrase harus dilandasipasal 70Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian  Sengketa,  karena  apabila pengadilan  tidak  mengunakan  pasal  70 untuk  membatalkan  putusan  arbitrase  maka pengadilan  keliru  dan  salah  menerapkan hukum  sebagaimana  yang  diatur  dalam ketentuan perundang-undangan baik Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahkan apabiladihubungkan dengan Undang-
Undang  No  48  Tahun  2009  Tentang
Kekuasaan  Kehakiman,khususnya  dalam BAB XII Tentang Penyelesaian Sengketa Di Luar  Pengadilan,  menegaskan  dalam  Pasal 58  bahwa  upaya  penyelesaian  sengketa perdata  dapat  dilakukan  di  luar  pengadilan negeri  melalui  arbitrase  atau  alternatif penyelesaian  sengketa.  Selain  itu  juga  pada Pasal  60  ayat  (1),  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  merupakan  lembaga  penyelesaian sengketa  atau  beda  pendapat  melalui prosedur  yang  disepakati  para  pihak,  yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi,  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi, atau  penilaian  ahli.Ayat  (2),  Penyelesaian sengketa  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  hasilnya  dituangkan  dalam  kesepakatan tertulis. Ayat (3), Kesepakatan secara tertulis sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan  dengan  itikad  baik.Dalam kaitan permohonan pemohon yang menyatakan  bahwa  putusan  arbitrase  tidak mencantumkan  alamat  arbiter,  sehingga melanggar  pasal  54  ayat  (1)  huruf  e,  hemat penulis  hal  tersebut  tidak  mengakibatkan putusan  arbitrase  menjadi  batal.  Kalaupun pemohon  menganggap  hal  tersebut  sebagai suatu  kekurangan  dalam  putusan,  maka selaku  pemohon  memiliki  hak  untuk mengajukan  koreksi  terhadap  kekeliruan administratif  sebagaimana  diatur  dalam pasal  58  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam waktu 14 hari setelah  putusan  diterimanya.  Dan  mengenai melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari  setelah  pemeriksaan  ditutup,  sehingga melanggar pasal 57 Undang-Undang Nomor 30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam kasus ini para pihak telah  menyepakati  secara  tertulis  tentang adanya penundaan putusan. Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  satu satunya  pasal  yang  mengatur  tentang pembatalan putusan arbitrase ada pada pasal 70  yaitu  dengan  alasan  jika  surat  atau dokumen  diakui  atau  dinyatakan  palsu,
ditemukan  dokumen  yang  menentukan disembunyikan  pihak  lawan  atau  putusan yang  diambil  dari  tipu  muslihat  yang dilakukan  oleh  salah  satu  pihak.  Dengan adanya  ketentuan  dari  pasal  70  ini  maka tidak  ada  alasan  diluar  pasal  70  yang  dapat membatalkan  putusan  arbitrase.  Mengingat bahwa  putusan  arbitrase  bersifat  final  dan mengikat(binding,)  maka  sewajarnya  upaya permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase ini diatur dengan setegas mungkin.
Menurut  Ketua  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Bagir Manan menyatakan  bahwa  keberadaan  lembaga Arbitrase  merupakan  bagian  terpenting untuk membantu
pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dipengadilan mengingat banyaknya perkara atau sengketa yang diperiksa di pengadilan.
Menurut  para  ahli  bahwa  upaya hukum  terhadap  putusan  arbitrase  maupun terhadap  eksekusi  putusan  arbitrase  kerap hanya  modus  untuk  berkilah,  karena masyarakat Indonesia bukan mencari keadilan tapi mencari kemenangan sehingga selalu mencari celah meski sudah kalah.“Yang  kalah  janganlah  mencari-cari masalah”  begitulah  pesan  hakim  Sugeng Riyono,dalam  seminar  hukumOnline    pada pihak yang memilih arbitrase sebagai wadah penyelesaian  sengketa.  Menurut  Sugeng integritas  arbiter  tak  perlu  diragukan  lagi oleh  para  pihak  sebab  dipilih  atas  kehendak para  pihak  sendiri  berbeda  halnya  dengan Hakim Plat Merah Alias Hakim Pengadilan.
Aturan  main  alias  pilihan  hukum ketika  arbitrase  pun  dipilih  para  pihak.  Jika saatnya  putusan  dijatuhkan  seharusnya  para pihak  jangan  mencari-cari  celah  untuk berkilah  lantaran  tak  mau  mengeksekusi putusan.  “Demi  kepastian  hukum  dan keadilan  hukum,  laksanakan  saja,  kecuali betul-betul  ada  perbuatan  melawan  hukum dalam  prosesnya,”  Seharusya,  kata  Sugeng, ketika ada perbuatan melawan hukum, pihak yang  dirugikan  bisa  langsung  meminta  agar proses  arbitrase  dihentikan.  Sayang,  kondisi ini  dibiarkan  hingga  putusan  dijatuhkan. Kemudian,  itu  dijadikan  alasan  untuk
mengajukan  perlawanan,  baik  perlawananan pendaftaran  putusan  arbitrase,  perlawanan eksekuatur maupun pembatalan putusan.
Selanjutnya Hikmahanto Juwana berpendapat senada dengan Sugeng. bahkan, untuk mengganjal eksekusi putusan arbitrase, pihak yang kalah bahkan mengajukan  gugatan  pembatalan  perjanjian. Dengan  harapan,  jika  perjanjian  dibatalkan maka proses arbitrase dianggap tidak pernah ada.  Ujungnya,  putusan  arbitrase  tak  bisa dieksekusi. Kalau sudah begitu bebaslah dari hukuman  atau  kekalahan.  Cara  lain,  kata Hikmahanto,  dengan  mengajukan  gugatan perkara  yang  sama  ke  pengadilan  di Indonesia.  Dasar  gugatannya  perbuatan melawan  hukum,  misalnya  dengan  alasan saat  perjanjian  dibuat  para  pihak  dalam keadaan tidak seimbang. “Kondisi masyarakat  kita  bukan  mencari  keadilan, tapi  kemenangan  di  pengadilan.  Terkadang strategi  lawyer  suka  gila-gilaan  (untuk menang),” ujar Hikmahanto.
Pada  kesempatan  yang  sama  ujar  Wakil Ketua  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia (BANI)  M.  Husseyn  Umarberpendapat bahwaPerlawanan  atas  putusan  arbitrase itulah  yang  menyebabkan  putusan  arbitrase jadi  mandul  lantaran  sulit  dieksekusi. Terutama  putusan  arbitrase  asing.  “Ini membuat  Indonesia  tidak  populer  baik sebagai tempat arbitrase maupun pelaksanaan putusan. Akhirnya, orang memilih arbitrase  di luar negeri,yang sering jadi  alasan  pembatalan  adalah  putusan arbitrase dinilai bertentangan dengan kepentingan  umum.  “Namun  kriteria  itu tidak  jelas  sehingga  dunia  internasional memandangnya sebagai suatu ketidakpastian hukum,”
kata Husseyn.(Muhammad Andriansyah, 2014:339)

## C. P E N U T U P
Upaya  pembatalan  putusan  arbitrase adalah  langkah  upaya  hukum  ekstra  yang dapat  ditempuh  apabila  memang  telah terjadi kecurangan-kecurangan dalam proses arbitrase.  Sehingga  keuntungan  arbitrase yaitu kecepatan dalam proses dapat
terpenuhi,  karena  setiap  putusan  arbitrase tersebut  tidak  gampang  dibatalkan.  Dalam kaitan  dengan  itu,  maka  upaya  hukum pembatalan  terhadap  putusan  arbitrase berkaitan  dengan  kasus  yang  dikaji  diluar pasal  70  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  itu  tidak  sesuai dengan  undang-undang  dan  merupakan perbuatan melawan hukum, karena pengadilan  tidak  berwenang  memeriksa kembali  perkara  yang  sudah  di  jatuhkan putusan  arbitrase,  kecuali  apabila  ada perbuatan  melawan  hukum  terkait  dengan pengambilan  keputusan  arbitrase  dengan tidak  beritikad  baik,  dan  apabila  putusan arbitrase itu melanggar ketertiban umum.
Bahwa  Pembatalan  Putusan  Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 300/II/ARB-BANI/2009  tanggal  22  Oktober 2009  oleh  Pengadilan  Negeri  dengan berpendapat  bahwa  pelanggaran  majelis arbitrase  terhadap  ketentuan  pasal  54  dan pasal  57  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  yang  dijadikan  dasar pembatalam  putusan  arbitrase  merupakan alasan-alasan yang tidak sah untuk membatalkan putusan arbitrase dimana hakim tidak menggunakan  Pasal  70  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase.
Bahwa Apabilah Para pihak yang ingin mengajukan  pembatalan  putusan  arbitrase dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan putusan  ke  pengadilan,  harus    didasarkan pada  Pasal  70  untuk  melakukan  pembatalan putusan  arbitrase  yang  diakui  dengan  suatu perjanjian, maka pembatalan putusan
tersebut  seharusnya  dengan  etiket  baik  dan harus  berdasarkan  alasan  yang  sah  yang diberikan oleh undang-undang bukan
sebagai alasan untuk
menghalau pelaksanaan putusan arbitrase

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Sutiyoso,  2008, Hukum  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa , Gama Media, Yogyakarta. Frans  Hendra  Winarta,  2013, Hukum Penyelesaian  Sengketa ,  Sinar  Grafika, Jakarta.
Gatot  Soemartono, 2006, Arbitrase  dan Mediasi  Di  Indonesia ,  PT  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Gunawan  Widjaja,  2008, Arbitrase  Vs Pengadilan:  Persoalan  Kompetensi Absolut yang Tidak Pernah
Selesai Kencana, Jakarta.
Gunawan  Widjaja  dan  Ahmad  Yani,  2001,
Seri  Hukum  Bisnis  :  Hukum  Arbitrase Rajawali Pers, Jakarta.
Joni Emirzon, 2001, Alternatif Penyelesaian
Sengketa di Luar Pengadilan ,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. M.  Husseyn  Umar,  Supriyani  Kardono,
1995, Hukum  dan  Lembaga  Arbitrase di  Indonesia , Jakarta,  Komponen Hukum Ekonomi , Elips Project, Jakarta. Munir  Fuady,  2006, Arbitrase  Nasional: Alternatif Penyelesaian sengketa
Bisnis, Citra Aditya, Bandung.
Nazarkhan  Yasin , 2008, Mengenal  Klaim Konstruksi  &  Penyelesaian  Sengketa Konstruksi, PT  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta.
Suyud  Margono,  2014, ADR  &  Arbitrase Proses  Pelembagaan  dan  Aspek Hukum , Ghalia Indonesia, Bogor.