## TANTANGAN IMPLEMENTASI KERJASAMA ANTI- TERORISME ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA TAHUN 2007-2016

## Nala Nourma Nastiti, Yuswari O. Djemat & Indah Dwiprigitaningtias

## Abstract
The impact of this terrorism incident has been felt by Indonesia and Australia. Although Australia has never experienced direct terrorist attacks in the country, Australia as an ally of the United States is trying to tighten the country's security. Australia and Indonesia are committed to fighting against terrorism  explicitly through bilateral anti-terrorism agreements and cooperation.
This is strengthened after the Bali bomb attacks I and II that cause casualties Australians. So in addition to the close georgraphical  reasons  between the two  countries,  Australia considers Indonesia as a strategic partner to maintain security. With the Lombok agreement in 2006 the beginning of the intensity of cooperation between Indonesia and Australia in combating terrorism.
This is enhanced by  continued agreements that are continually renewed by both countries. But along with the development of the era of globalization, the effort raises a variety of challenges that can then be analyzed, so that can implement efforts to  combat  terrorism will  be the maximum  amid the challenges and obstacles encountered until 2016.
Keywords: Challenges, anti-terrorism policy, cooperation, lombok treaty.

## a) Latar Belakang
Terorisme  telah  lama  menjadi  isu terpenting  yang mempengaruhi negara-negara internasional, karena keamanan negara-negara  turut  terguncang  akibat  ketakutan  terhadap terorisme tersebut. Sejak Amerika mengumandangkan “ Perang Global Melawan Terorisme (Global War on Terrorisms-GWOT) ” diiringi  dengan  serangan  balasannya  terhadap  kelompok fundamentalis Islam di Afganistan yaitu Jaringan Al-Qaeda yang dianggap sebagai aktor yang  bersembunyi dibalik peristiwa serangan gedung World Trade Centre di Pentagon Amerika pada 11 September 2001.
Pasca  peristiwa  tersebut  Amerika  mengkonsentrasikan perhatiannya  pada  kawasan  atau  negara  yang  berpotensi mendukung terorisme global, yakni Timur Tengah, Asia Tengah dan Selatan yang juga disebut negara Axist of evil , tanpa terkecuali  negara-negara  yang  diharap  mau  berperang  dalam perang  melawan  terorisme  (Zainudin,  2011).  Berlanjut  pada peristiwa terorisme lain seperti Bom Bali I dan II pada tahun 2002 hingga menewaskan sejumlah 88 warga Australia (Jwahir, 2004).
Dampak dari kejadian terorisme ini telah dirasakan oleh Indonesia dan  Australia. Meskipun Australia belum pernah mendapat serangan terorisme didalam negeri secara langsung, Australia sebagai negara sekutu Amerika berusaha memperketat  keamanan  negaranya.  Australia  dan Indonesia berkomitmen  bersama  untuk  melawan terorisme  secara  tegas melalui perjanjian dan kerjasama bilateral anti-terorisme.
Untuk menanggulangi kejahatan terorisme ini Indonesia telah menggerahkan  pasukan  Densus  88 yang  akhirnya  dapat menangkap pelaku-pelaku dari pengeboman yang terjadi di Bali tersebut.
Selain  upaya  dari dalam, Indonesia juga  melakukan kerjasama dengan negara lain sebagai bentuk keinginan kuat untuk  melawan kejahatan terorisme ini. Salah satunya yaitu bekerjasama  dengan  Australia.  Kerjasama  yang  dilakukan pemerintah kedua  negara adalah kerjasama dalam bidang keamanan negara. Ini tercantum didalam Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia  on Combating International Terrorism .  MoU ini  berlaku  sejak  ditandatangani pada tanggal 7 Febuari 2002 di Jakarta.
Perjanjian    tersebut    ditandatangani    oleh    Direktur Jenderal Hubungan Sosial dan Budaya, dan Penerangan Luar Negeri,  Abdurrachman  Mattalitti, dan yang  menandatangani dari pihak Australia yaitu Duta Besar Australia, Richard Smith. Sebagai negara Muslim terbesar menjadi perhatian    serius bagi pemerintah Australia karena dianggap sebagai sarang dari jaringan terorisme internasional. Dampak dari peristiwa tersebut telah menimbulkan   suasana terror dan rasa takut yang meluas   yang tentunya akan merubah sikap dan kebijakan yang diambil Australia terhadap Indonesia (Angelia, 2010).
Seiring  dengan  perkembangan  isu  terorisme  global  dan adanya kemunculan kelompok radikal yang menjadi ancaman
dunia, seperti kelompok ekstrimis ISIS dan berbagai teror yang semakin sering terjadi. Maka Australia dan Indonesia berupaya memperkuat kerjasama untuk memerangi dan mencegah aksi jaringan terorisme di kedua negara tersebut pada tahun 2015, diawali dari  kunjungan  Menteri Pembantu  Perdana  Menteri dalam bidang Anti-Terorisme ke Jakarta pada 18 Agustus 2015, kemudian berlanjut pada pertemuan  antara Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Australia dan Indonesia dalam dialog 2+2 ketiga pada 21 Desember 2015 di Sydney, Australia (Kemlu, 2015).
Kedua pihak mengadakan diskusi luas tentang isu-isu bilateral, kawasan dan global yang menjadi perhatian bersama, termasuk isu terorisme. Kedua negara melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pemberantasan Terorisme Internasional,  yang  akan mendukung  kerja  sama hingga 2018 (Kemlu, 2015). Dalam proyeksi implementasinya, kedua negara tidak akan terlepas hambatan domestik maupun luar domestik yang  muncul sehingga menjadi tantangan bagi kedua negara dalam mewujudkan tujuan kejasama, seperti dari bidang penegakan  hukum, islamopobia, metode dan tujuan terorisme.
Oleh  sebab  itu, penelitian kemudian  menjadi  menarik apabila  di  analisis  dengan  judul  :  “TANTANGAN IMPLEMENTASI KERJASAMA  ANTI-TERORISME  ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA TAHUN 2007-2016”.

## b) Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia dan Australia
Indonesia dan Australia adalah dua negara yang saling bertetangga dan mempunyai hubungan  yang unik, karena hubungan  antara kedua negara ini selalu mengalami pasang surut yang disebabkan oleh adanya perbedaan politik, budaya, cara pandang,  dan tingkat pertumbuhan  ekonomi. Meskipun memiliki hubungan yang kurang harmonis, akan tetapi kedua negara selalu menjalin hubungan bilateral.
Dinamika hubungan Indonesia    dan Australia mengalami  pasang  surut,  setelah sebelumnya  sempat memburuk  akibat  kisruh Timor-Timor pada  tahun  1999. Hubungan  kedua negara  kemudian  membaik  saat  keduanya membentuk  kerjasama  pertahanan dan  keamanan  dalam Perjanjian Lombok.
Selain adanya faktor kedekatan geografis antara kedua menjadi salah satu alasan untuk menjalin sebuah hubungan, Australia  juga  mempersepsikan Indonesia  sebagai  negara penyangga  terhadap  keamanan  Australia,  namun  dapat  pula dipersepsikan sebagai negara yang   dapat memberikan ancaman terhadap keamanan Australia (Ikrar, 1999). Sehingga kedua  negara  juga  semakin  mengintensifkan  pertahanan  dan keamanan yang dibangun oleh kedua negara.
Stabilitas keamanan  lingkungan  strategis menjadi bagian dari kepentingan nasional Indonesia sehingga Indonesia dapat turut menjaga perdamaian dunia dan stabilitas regional. Sebagaimana  penyelenggaraan  fungsi  pertahanan  negara Indonesia diarahkan untuk mewujudkan stabilitas keamanan
nasional  yang  kondusif  bagi  stabilitas regional  dan  global (Indonesia, 2017). Oleh karena itu, Indonesia merasa perlu untuk mengikat  Australia dalam  menanggulangi kasus kejahatan transnasional terutama terorisme (Hardiana, 2017).
Dari sisi Indonesia, hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas dan aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Indonesia,  yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan,  perdamaian  abadi
dan keadilan  sosial.
Pembukaan UUD 1945 diatas menjadi landasan filosofis untuk menjalin kerjasama.

## c) Perkembangan Kerjasama Anti-Terorisme Indonesia- Australia
Definisi  terorisme menurut  Undang-Undang  Australia merupakan  suatu tindakan  yang mempunyai maksud untuk memaksa  atau  mempengaruhi  masyarakat  umum  atau pemerintah  dengan  intimidasi (gertakan),  menyebarluaskan suatu alasan politik, agama atau ideologI serta  melakukan tindakan seperti : mengakibatkan cedera fisik yang parah atau kematian pada seseorang;      mengakibatkan kerusakan berat pada  harta  milik;  membahayakan  hidup  orang lain; menciptakan  risiko  kesehatan  atau  keamanan;  atau  secara serius mencampuri, mengganggu, atau merusak prasarana,
seperti sistem telepon atau jaringan listrik. (Government, 2016). Terdapat dua macam pelanggaran terorisme di bawah undang- undang Australia: kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan undang-undang  teroris,  dan  kejahatan-kejahatan  yang berkaitan dengan organisasi-organisasi teroris (Government, 2016).
Di  bidang  pemberantasan  terorisme, upaya  kerjasama dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme kepolisian dan intelijen dalam mendeteksi dan meminimalisisr  berbagai  ancaman,  tantangan,  dan  gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam hal pencegahan, penindakan  dan penanggulangan terorisme.  Hal  ini  dikarenakan  Pemerintah  Australia menempatkan  prioritas  setinggi-tingginya  dalam  upaya memerangi ancaman terorisme baik di dalam maupun di luar negeri.  Keberhasilan  hanya  akan  tercapai  melalui  usaha bersama  dengan bentuk  kerjasama,  baik  bilateral maupun multilateral (Hakim, 2010).
Hal itu terbukti dari disepakatinya MoU  on  Combating International Terrorism pada tahun 2002 yang merupakan langkah awal untuk menjaga kawasan dari ancaman terorisme. Kerjasama  keamanan  dalam  memerangi  aksi  terorisme  yang dijalin oleh kedua negara, sebetulnya sudah dilakukan sebelum terjadinya peristiwa bom Bali 1. Peristiwa runtuhnya WTC 9 September 2001 silam merupakan awal terciptanya kerjasama antara Indonesia dengan Australia untuk memerangi terorisme global.
Respon kebijakan pertama pemerintah Indonesia dalam menghadapi serangan terorisme adalah dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres)  No.  4 Tahun 2002  tentang Tindak Pidana Terorisme, yang  kemudian  dipertegas  dengan diterbitkanya paket Kebijakan Nasional terhadap pemberantasan Terorisme  dalam  bentuk Peraturan  Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Terorisme  yang  kemudian ditetapkan menjadi UU dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2003. Berdasarkan UU tersebut, Indonesia menyelenggarakan upaya penanggulangan  terorisme yang bertumpu pada penggunaan  sistem hukum  pidana dan kepolisian  sebagai ujung tombaknya (Hakim, 2010).
Kerjasama tersebut dilakukan melalui Memorandum of Understanding (MoU) on Combating International Terrorism yang ditandatangani  oleh  Direktur  Jenderal  Hubungan  Sosial, Budaya,  dan  Penerangan,  Departemen Luar  Negeri  (Deplu) Abdurrachman Mattalitti mewakili RI dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Richard  Smith (Kompas,  2016).  MoU  ini merupakan  langkah awal yang dilakukan oleh kedua negara sebagai  tindak  lanjut  atas  kebijakan luar  negeri  AS  yang menyatakan perang melawan terorisme.
Pada  masa  pemerintahan  Susilo  Bambang  Yudhoyono (SBY) sejak  periode 2004  hingga  2006,  hubungan  antara Indonesia dan Australia menunjukkan adanya indikasi bahwa hubungan  yang  lebih  erat  di  antara kedua  negara  akan terwujud. Hal tersebut terlihat menjelang terpilihnya SBY
sebagai Presiden Indonesia. Ada beberapa yang mendasarinya hal tersebut di antaranya karena kedekatan SBY secara pribadi, yang  sudah  pernah melakukan  diskusi  dengan  pemerintah Australia sebelum menjadi Presiden. Di era kepemimpinan SBY, kedua negara terus berupaya untuk meminimalisir munculnya isu-isu baru yang membuat hubungan kedua negara kembali merenggang.  Sehingga  baik  di  pihak Indonesia  maupun Australia  selalu  menjaga  hubungan  baik  yang  telah  terbina (Hardiana, 2007).
Ditandatanganinya Joint Declaration  on  Comprehensive Partnership between The  Republic Indonesia and Australia terlihat bahwakedua  negara  sama-sama  memiliki komitmen untuk  memperkuat  kerjasama  di  bidang ekonomi  dan  teknis, kerjasama  keamanan  dan  meningkatkan  interaksi  antar masyarakat (people to  people interaction). Kedua negara juga meyakini  pentingnya  kerjasama  dalam  menumpas  terorisme yang menjadi perhatian bersama. Dalam MoU tersebut kedua negara bisa saling  bertukar informasi  intelijen dalam upaya mencegah, memberantas, dan memerangi terorisme internasional.
Disamping  MoU,  kedua  negara juga  sepakat menandatangani  sebuah  kerangka  perjanjian  kerjasama keamanan di Lombok yang disebut dengan perjanjian Lombok pada  November  2006.  Perjanjian  tersebut  memfokuskan  pada kerjasama  antiterorisme,  namun  lebih  mencakup  kepada kerjasama  pertahanan  dan  keamanan  serta  memperkokoh hubungan bilateral kedua negara yang kemudian mempererat
kembali hubungan kerjasama antar kedua negara (ATNIF,
2006).
Kerjasama  tersebut  diatur  dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 47 tahun 2007 Tentang Pengesahan Perjanjian  Antara  Republik Indonesia dan  Australia  tentang Kerangka Kerjasama Keamanan. Perjanjian tersebut meliputi 21  kerjasama  keamanan  yang  terangkum  dalam  10  bidang, yaitu  (Government,  2016):  kerjasama  bidang  pertahanan, penegakan  hukum,  anti-terorisme, kerjasama intelijen, keamanan maritim, keselamatan dan penerbangan, pencegahan  perluasan  (non-proliferasi)  senjata  pemusnah masal, kerjasama tanggap darurat, organinasi multilateral, dan peningkatan  saling  pengertian  dan saling  kontak  antar- masyarakat dan antarperseorangan.
Perjanjian  Lombok  secara  formal  memang  mengatur mengenai kerjasama dua negara di  bidang keamanan akan tetapi,  apabila  dikaitkan  dengan  konteks  sejarah  hubungan bilateral antara  Indonesia dan Australia.Perjanjian itu dipandang  sebagai  landasan  yang kuat  bagi  upaya  kedua negara meningkatkan hubungan  bilateral dalam suatu tantangan dan peluang yang baru.
Menteri Luar  Negeri Australia, Stephen  Smith mengatakan  bahwa  Perjanjian  Lombok  itu  akan  memperkuat kerangka kerja sama keamanan kedua negara. Terkait dengan kerja  sama  anti  terorisme kedua  belah  pihak  sepakat memperbaharui  guna  memperpanjang  nota  kesepahaman kedua negara tentang pemberantasan terorisme internasional.
Perjanjian keamanan  ini juga menjadi landasan  hukum bagi kerangka  kerjasama  keamanan  yang  meliputi  sepuluh  bidang kerjasama keamanan (Budiono, 2008).
Perjanjian  ini  sekaligus  menjadi  payung  hukum  bagi kedua negara dalam menjalin hubungan bilateral. Perjanjian ini mewadahi  dan  mengembangkan  kerjasama  keamanan komprehensif antara kedua negara yang sudah ada sebelumnya khususnya peningkatan daya mampu capacity  building pada bidang bidang pertahanan, penegakan hukum, anti terorisme, intelijen,  keamanan  maritim, keselamatan  penerbangan, pencegahan penyebarluasan senjata pemusnah missal, tanggap darurat  bencana alam,  dan kerja sama  dalam  forum internasional  seperti PBB dalam  isu-isu  keamanan  serta pemajuan saling pengertian antara rakyat Indonesia dan Australia dalam masalah masalah keamanan (Hardiana, 2007).

## d) Tantangan Kerjasama Melawan Terorisme Indonesia
dan Australia 2007-2016
Peristiwa terorisme menyadarkan  dunia internasional bahwa jaringan terorisme kini telah berkembang dan tumbuh di Indonesia. Berbagai aksi terorisme yang melanda Indonesia dalam  kurun  waktu  2002-2005  menjadikan  pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah kebijakan strategis untuk mengatasinya.
Ketika isu untuk memerangi terorisme mengemuka, telah menempatkan Indonesia pada posisi yang dilematis. Di satu sisi ada tekanan dunia internasional agar Indonesia ikut dalam
kampanye melawan terorisme, tetapi di sisi lain, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, isu terorisme ini seringkali dimaknai  sebagai  isu  melawan gerakan Islam, sehinggatekanan  luar  negeri  agar Indonesia  serius terhadap kampanye    anti    terorisme    mendapatkan    perlawanan    pada politik domestik terutama untuk melawan dominasi barat yang mendiskreditkan Islam (Muh.Jusrianto, 2013).
Pada saat terjadi tragedi bom Bali I,  posisi Indonesia kerap  mengalami  tekanan  yang  luar  biasa  dalam  kebijakan perang terhadap terorisme. Dilema yang lebih dihadapi karena terungkapnya  jaringan  teroris  di Indonesia  yang  kerap dikaitkan dengan kelompok Islam Radikal.
Pemerintah Australia meyakini bahwa peristiwa bom Bali 1  beserta  rentetan peristiwa  terorisme  yang  kerap  melanda Indonesia memiliki  kaitan yang sangat erat dengan adanya kelompok  Jemaah  Islamiah dan  memiliki hubungan  dengan jaringan Al-Qaeda. Hal itu dapat dilihat dari nama-nama para pelaku  teroris  yang berhasil  ditangkap dan memiliki  kaitan yang erat dengan kelompok Al-Qaeda. Berefleksi dari peristiwa Bom Bali I, di tingkat domestik pun kemudian menuntut dan memberikan dukungan terhadap pemerintah Indonesia dalam kebijakannya perang terhadap terorisme (Subianto, 2005).
Respon kebijakan pertama pemerintah Indonesia dalam menghadapi serangan terorisme adalah dengan mengeluarkan Instruksi  Presiden (Inpres)  No.  4 Tahun 2002  tentang Tindak Pidana Terorisme, yang  kemudian  dipertegas  dengan diterbitkanya
paket Kebijakan Nasional terhadap
pemberantasan Terorisme dalam bentuk Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Terorisme  yang  kemudian ditetapkan menjadi UU dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 (BI, 2008).
Berdasarkan  UU  tersebut, Indonesia  menyelenggarakan upaya penanggulangan  terorisme yang bertumpu pada penggunaan  sistem hukum  pidana dan  kepolisian  sebagai ujung  tombaknya (Bappenas,  2016).  Indikator  sosial,  seperti tingkat  kemiskinan,  kesenjangan sosial,  permasalahan demokrasi, atau pemahaman yang sempit terhadap keyakinan dan ideologi, merupakan faktor bagi tumbuh suburnya jaringan terorisme  di Indonesia. Terungkapnya jaringan  terorisme  dan pelaku aksi teror yang melibatkan kelompok masyarakat yang secara  ekonomi bertaraf  hidup  kurang  mengindikasikan keberhasilan tokoh-tokoh terorisme dalam merekrut anggotanya.
Selain  permasalahan  tersebut,  berbagai  kendala  yang masih dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia antara lain adalah belum adanya payung hukum atau landasan hukum yang kuat bagi kegiatan operasi intelijen penanggulangan terorisme. Dalam hubungan ini masih ada  pemahaman  yang  sempit  dari  beberapa  kalangan  umat beragama  dengan  persepsi yang  salah  menyatakan  bahwa perang  melawan  terorisme  dinilai  atau  dianggap  memerangi Islam.
Selain itu, belum terjangkaunya upaya hukum bagi para pemimpinnya, belum adanya pembatasan aktivitas nara pidana teroris,  belum  adanya pembinaan  yang  dapat  merubah pemikiran radikal menjadi moderat, belum adanya pengawasan atau  penertiban  terhadap  kegiatan pelatihan  militer  oleh sekelompok  masyarakat,  serta  belum  adanya  pengaturan pengawasan  terhadap  penjualan bahan  peledak  juga merupakan kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme (Government, 2016).
Bagi Indonesia  maupun  Australia  dalam  menangani kasus  terorisme yang  marak  terjadi di Indonesia,  upaya kerjasama  dan  dukungan  dari  negara  satu  dengan  negara lainnya  mempunyai  pernanan  yang  sangat  penting.  Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa maraknya aksi terorisme di Indonesia ditengarai oleh terorisme yang bersifat jaringan lintas batas negara dan 12 terorganisir.
Upaya-upaya yang  dilakukan oleh kedua negara dalam meminimalisir ancaman  terorisme  di Indonesia  dilakukan melalui aspek  kerjasama  yang  kemudian  akan  dirumuskan mengenai  tentang  peningkatan  kapasitas  dari  lembaga kepolisian dan juga badan hukum Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia.
Kerjasama yang dijalin oleh Australia  dan Indonesia terkait anti terorisme terbukti efektif  bahwa Australia yang sebagai  negara  aliansi  barat  mampu  menjalin  kerjasama  anti terorisme  dengan  Indonesia  yang  merupakan  negara  yang secara mayoritas penduduknya menganut agama Islam.
Hal  itu  tercermin  dari  perjanjian-perjanjian  yang  telah disepakati  oleh  kedua  belah  pihak yang  bertujuan  untuk pencapaian  kepentingan  bersama.  Dari  sisi  kedua  negara kerjasama  ini  mengandung peluang  yang  amat  besar.  Polri sedang  dalam  upayanya  untuk  meningkatkan  kapabilitas  di dalam  penegakan  hukum  dan  pemberantasan  terorisme sehingga  kerja  sama  antara  Polri dan  AFP  akan  semakin ditingkatkan.
Kedua  negara  juga dapat  meningkatkan  kerja  sama  di bidang intelijen bukan saja dalam hal tukar menukar informasi melainkan juga bagaimana Office of National Assesment (ONA) yang berada di bawah Perdana Menteri, Defence Intelligence Organization (DIO), Australia  Security Intelligence Organization (ASIO) dan Australia Secret Intelligence Service (ASIS) dapat membantu aparat dan institus-institusi intelijen Indonesia agar semakin baik kinerjanya (Government, 2016).
Hubungan bilateral yang dijalin antara Australia dengan Indonesia jika dilihat dari perspektif patron-client , kedua negara ini cenderung berada pada posisi estranged  client. Hubungan yang terjadi pada posisi estranged client dengan kondisi bahwa negara yang berperan sebagai ‘ patron’ atau induk pada kerjasama  tersebut  tidak  otoriter  terhadap  rekan  negaranya yang menjadi ‘ client ’ atau relasinya.
Demikian  halnya yang  terjadi  dalam kerjasama  anti terorisme antara Australia dengan Indonesia, kedua negara ini menjalin kerjasama atas dasar keselarasan kepentingan dari
kedua negara untuk melawan dan menanggulangi ancaman terorisme internasional.
Hubungan antara kedua negara ini kerap mengalami situasi hubungan yang fluktuatif, disatu sisi hubungan kedua negara ini mampu menonjolkan sebuah hubungan kerjasama yang baik, akan tetapi   di   sisi lain   hubungan antara  kedua negara penuh akan tantangan  dan permasalahan.
Salah  satunya  yaitu  keberhasilan  kerjasama Australia Federal Police (AFP) dan dengan Kepolisian Republik Indonesia melalui Joint Investigation and Intelligence Team untuk menginvestigasi kasus bom Bali I dan II. Rakyat kedua negara sama-sama mendukung langkah kerjasama pemerintah dalam melawan  terorisme.  Karena  terorisme  merupakan  kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dan bersifat jaringan yang tersusun rapi sehingga membutuhkan  perhatian serius dari kedua negara (Sukadis, 2011).
Hal  tersebut  dianggap  penting  karena Indonesia  juga merupakan  salah  satu  negara  berkembang  yang  sangat diperlukan untuk  menjalin kerjasama dengan negara maju. Sehingga akan berdampak terhadap  peningkatan kapasitas pembangunan keamanan Indonesia dan juga menjaga stabilitas kawasan yang cenderung akan memberikan dampak terhadap keamanan di dalam negeri.
Indikator sosial, seperti tingkat kemiskinan, kesenjangan sosial, permasalahan demokrasi, atau pemahaman yang sempit terhadap keyakinan dan ideologi, merupakan faktor bagi
tumbuh suburnya jaringan terorisme di Indonesia. PBB melalui United Nation Terorism Prevention Branch telah melakukan studi mendalam dan merekomendasikan langkah–langkah penanggulangan  secara  komprehensif sebagai  berikut:  Aspek politik dan pemerintahan ( politics and  governance ); Aspek ekonomi dan sosial ( economic and  social ); Aspek psikologi, komunikasi; Pendidikan ( pshychology, communication,
education ); Peradilan dan hukum (judicial and law ); Aspek kepolisian  dan  sistem  permasyarakatan ( police and  prison system );  Aspek intelejen (intelligent ); Aspek  militer ( military );
Aspek imigrasi (immigration ) (UNODC, 2010).
Dengan  demikian, dalam  mengintensifkan  kerjasama kedua  negara  dalam  penanggulangan terorisme  berdasarkan studi yang dilakukan PBB tersebut,  peneliti menganalsis bahwa  terdapat  berbagai  tantangan  yang  terjadi  dalam penerapan kerjasama anti-terorisme  antara Indonesia dan Australia, diantaranya :

## i) Perkembangan Kelompok Teroris Radikal Secara Global
Australia  belum  pernah  mendapat  serangan  terorisme secara  langsung,  namun  demikian  ketakutan  terhadap serangan terorisme mulai meningkat pasca 11 September 2001 dan serangan bom Bali I dan II di Indonesia pada 2002. Oleh sebab itu, Australia memilih untuk mengintensifkan kerjasama dalam mencegah arus terorisme tersebut.
Seiring dengan perkembangan jaman, bahwa kelompok- kelompok radikal Islam semakin berkembang dengan berbagai
doktrin dan ideologi. Hal tersebut digunakan untuk merekruit simpatisan  sehingga  kekuatannya  semakin  besar  untuk melakukan aksi terorisme yang dianggap berlandaskan “jihad”.
Perlu  dipahami bahwa  tujuan  utama  aksi  teror sebenarnya  bukanlah  kehancuran  harta-benda  dan  kematian jiwa  raga,  melainkan  efek  kengerian, kepanikan,  dan  trauma yang  diharapkan  akan  semakin menyebarluas  melalui diseminasi media massa cetak, elektronik, dan digital. Biasanya aksi  tersebut  disertai  dengan  kekerasan  fisik,  tapi bisa  juga dengan kekerasan nonfisik semisal melalui penyebaran virus- virus penyakit berbahaya.
Sementara pelakunya kerap bersembunyi, tapi bisa juga sekaligus  mengorbankan  diri  (mati)  bersamaan  dengan  aksi teror  yang  dilakukannya  (yang  biasanya  dilandasi oleh  motif- motif  agama).  Para  pelaku  teror  berharap,  aksi  mereka  akan menjadi  “tontonan  global”  yang  disaksikan  jutaan  orang  di mana-mana. Karena, semakin banyak dan gencar media massa menyebarluaskannya, semakin dahsyat pula efek negatif yang ditimbulkannya.
Jika  hal  itu  tercapai,  maka  para  pelakunya  berharap dapat  memperoleh “keuntungan  politik” ( politicus  horrobilis ) atau melakukan “pertukaran politik” ( political exchange ) demi mencapai tujuannya. Terorisme biasanya melibatkan sejumlah orang, tapi hanya dalam kelompok  kecil saja. Isme  ini meniscayakan  kekerasan  sebagai  jalan  untuk  mencapai tujuantujuannya, baik yang bersifat politik, agamis, motif balas dendam, dan lain sebagainya (Silaen, 2007).
Dalam perspektif politik, akar terorisme, salah satunya, adalah ekstremisme. Orang-orang dengan isme ini merasa atau memikirkan  dirinya  lebih  unggul  dari  orang-orang  lain  yang tidak  sama  atau sekelompok  dengan  mereka.  Sebaliknya, mereka memandang  orang-orang lain jauh lebih rendah  atau dengan cara yang melecehkan. Isme ini tertanam dalam ideologi atau  agama  (tapi  bukan  agama mainstream,  melainkan sempalan atau sekte).
Menurut  Peneliti  Pusat Kajian Terorisme  dan  Konflik Sosial Universitas Indonesia (UI), Solehudin menyatakan bahwa sebelum tahun  2010,  kelompok  terorisme khususnya  di Indonesia menggunakan simbol-simbol “barat” atau far enemy (Kompas, 2015) . Kelompok tersebut menyerang Amerika dan negara-negara sekutu.
Keberadaan   kelompok   radikal   tersebut   juga tidak terlepas  dari  proses  pendanaan.  Sebelum  tahun  2010, kelompok  terorisme  mendapatkan  dukungan  penuh  dari Al- Qaeda Namun pada periode 2010 hingga 2013 lebih independen dalam mencari  sumber  dana. Terkadang  kelompok  tersebut merampok  bank  atau  mengandalkan sumbangan  dari simpatisan untuk berbagai pelatihan militer.
Dalam perkembangannya tren “jihad” berkiblat di Suriah, dan tahun 2016, aliran dana terhadap kelompok ISIS ( Islamic State of Iraq and as-Sham ) berasal dari berbagai sumbangan dari berbagai negara, termasuk Indonesia (Kompas, 2016). Hal tersebut  berpengaruh  terhadap  kualitas  serangan  bom.  Jika dibandingkan antara serangan bom Bali I dan II yang
menewaskan ratusan korban, dengan serangan bom  di Mapolres  Surakarta  atau  di Sarinah.  Sasaran  pemboman  di Indonesia pun beralih menjadi kepada kantor kepolisian.
Dalam perkembangannya, kelompok ekstrimis tersebar di berbagai negara di seluruh dunia dengan cara dan doktrin yeng  berbeda  untuk  memperkenalkan  ideologi  kelompok tersebuut.  Menurut  sebuah  laporan  tentang  radikalisasi internet  di  Asia Tenggara,  situs-situs  web  utama yang menggunakan  Bahasa Indonesia  dan  Melayu yang menyebarkan material Jemaah Islamiyyah (JI)  dan Al-Qaeda termasuk “ayat-ayat Quran yang dipilih  dengan cermat, serta artikel akademik dan reportase berita yang berisi pesan seputar topik komunitas Muslim global yang  menjadi korban yang sedang  diserang,  yang mendesak  perlunya  untuk  mengambil tindakan perlawanan.
Selain itu, Mujahidin di Thailand menggunakan platform media  online  mereka  Khattab  Media  Publication  untuk menerjemahkan  opini  religius Abdullah  Azzam  (intelektual Palestina  yang  berada  di  belakang Al Qaeda), dan  telah memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  diseminasi pembenaran  religius atas kekerasan dan terorisme ini secara massal di kalangan  masyarakat berbahasa Melayu (Bergin, 2010).
Berbekal pada doktrin “jihad”, hal tersebut memunculkan anggapan  bahwa  muslim  sedang  dikorbankan oleh  anggapan  adanya  perang  melawan  terorisme.  Sehingga menurut kaum ekstrimis brutal hal tersebut harus dibela.
(Winter, Charlie, 2015). Hal tersebut  memunculkan stigma bahwa muslim  harus  berpartisipasi  dengan  aksi  kekerasan. Selain  itu  juga  kelompok  ekstrimis meyakini  konsep al-wala wa’al-bara yaitu membagi dunia menjadi Muslim dan non- Muslim (Winter, 2015). Hal tersebut menjadi dasar adanya bom Bali I dan  II. Dengan argumen bahwa hal tersebut pantas dilakukan  ileh  para  kafir  dan  agar  mereka  meninggalkan kebiasaan buruk dnan merusak moral.
ii) Skeptisme terhadap Islam di Kedua Negara dalam Kebijakan Anti-Terorisme
Beberapa  waktu  setelah  Kebijakan  AntiTerorisme diperkenalkan pada tahun 2002, banyak orang telah menduga bahwa hal tersebut akan memberi efek buruk pada komunitas Muslim  di  Australia,  termasuk  Komite  Senat  Hukum dan Konstitusi Dewan  Arab Australia, Dewan Masyarakat Etnis Victoria, Dewan Islam Tertinggi NSW, Federasi  Masyarakat Hukum  Pusat  Victoria  dan  Dewan  Layanan  Sosial  Victoria (Agnes Chong, 2006). Banyak kasus yang di terima oleh Polisi Australia  dalam pengimplementasian  kebijakan  tersebut mengarah  pada  banyak  kecurigaan  terhadap  Muslim,  hanya karena orang tersebut seorang Muslim.
Pada  bulan  November 2002,
Keamanan Intelijen Australia  Organisasi  (ASIO)  menggerebek  sekitar  tiga  puluh rumah keluarga Muslim, anak-anak dan bayi, beberapa dengan laki-laki tua dan perempuan, dengan di kelilingi sebanyak 30 pria di lengkapi jaket anti peluru hitam, senapan mesin ringan
yang siap untuk menembak dan terkadang mereka mengetuk pintu  depan  rumah-rumah  dengan  palu  godam  kemudian menggeledah orang dewasa ke tanah dengan meletakkan kaki mereka  di  kepala target,  menyita  unsur-unsur  penting dari kegiatan teroris seperti: video, paspor, sertifikat kelahiran dan pernikahan,  scanner,  printer, dan  dalam  satu  kasus,  koran tabloid yang sangat penting (Agnes Chong, 2006). Akan tetapi tidak  satu  pun  dari  penggerebekan  terbukti,  hal  inilah  yang menyebabkan Muslim mulai merasa diteror.
Bagi Indonesia,  ketika isu untuk memerangi terorisme mengemuka, telah  menempatkan Indonesia pada posisi yang dilematis.  Di  satu  sisi  ada  tekanan  dunia internasional  agar Indonesia  ikut  dalam  kampanye  melawan  terorisme,  tetapi disisi lain sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, isu terorisme seringkali dimaknai sebagai isu melawan gerakan Islam,  sehingga  tekanan  luar  negeri  agar Indonesia serius  terhadap kampanye  anti-terorisme  mendapatkan perlawanan  pada politik  domestik  terutama  untuk  melawan dominasi barat yang mendeskiditkan Islam (Subianto, 2005).
Indonesia  merupakan  negara  dengan  mayoritas penduduknya  beragama  muslim  terbesar  di dunia  turut menjadi perhatian bagi pemerintah Australia karena dianggap sebagai  sarang terorisme  internasional.  Beberapa aksi terorisme di Indonesia salah satunya yaitu peristiwa bom Bali I pada 12 Oktober 2002 di Paddy’s Cafe dan Sari Club , Kuta Bali, merupakan  peristiwa pemboman terbesar kedua pasca WTC, dengan jumlah tewas sebanyak 202 orang dan 209 luka-luka
yang secara mayoritas korbannya adalah turis asing yang berasal dari Amerika, Asia, Eropa dan Australia (Hardiana, 2007).
Terungkapnya  jaringan  terorisme  dan pelaku  aksi  teror yang  melibatkan  kelompok  masyarakat  yang  secara  ekonomi bertaraf  hidup  kurang  mengindikasikan  keberhasilan  tokoh- tokoh terorisme dalam merekrut anggotanya. Selain ity adanya pemahaman  yang  sempit  dari  beberapa  kalangan umat beragama  dengan  persepsi  yang  salah  menyatakan  bahwa perang  melawan  terorisme  dinilai  atau  dianggap  memerangi Islam.
Bagi Indonesia  maupun  Australia  dalam  menangani kasus  terorisme yang  marak  terjadi di Indonesia,  upaya kerjasama  dan  dukungan  dari  negara  satu  dengan  negara lainnya  mempunyai  pernanan  yang  sangat  penting.  Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa maraknya aksi terorisme di Indonesia ditengarai oleh terorisme yang bersifat jaringan lintas batas negara dan 12 terorganisir.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  kedua  negara  dalam meminimalisir ancaman  terorisme  di Indonesia  dilakukan melalui aspek  kerjasama  yang  kemudian  akan  dirumuskan mengenai  tentang  peningkatan  kapasitas  dari  lembaga kepolisian dan juga badan hukum Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia.
Kerjasama  yang  dijalin oleh  Australia  dan Indonesia terkait kontra terorisme terbukti efektif bahwa Australia yang sebagai negara aliansi barat mampu menjalin kerjasama kontra
terorisme  dengan  Indonesia  yang  merupakan  negara  yang secara mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Hal itu tercermin dari perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh kedua  belah  pihak  yang  bertujuan  untuk pencapaian kepentingan bersama.

## iii) Kekuatan Hukum dan Perkembangan Ideologi Ekstrimis
Dalam  mengintensifkan  pemberantasan  terorisme, kebijakan nasional  sebagai bentuk elaborasi dari kerjasama internasional  juga  menjadi  hal  penting.  Ketegasan penegakan hukum oleh pemerintah menjadi  hal penting untuk memberikan efek jera. Pembentukkan hukum nasional tentang pasal pemberantasan terorisme dan  hukum bagi para pemimpinnya  juga  diperlukan.  Berdasarkan  pengamatan peneliti bahwa belum adanya pembatasan aktivitas nara pidana teroris. Selain itu  belum adanya pembinaan yang dapat merubah pemikiran radikal menjadi moderat.
Hal tersebut  dibuktikan  oleh  adanya  argumen  oleh mantan teroris/ pejuang bisa jadi efektif dalam melawan daya tarik emosional  dan psikologis tersebut, khususnya  bagi mereka  yang  bergabung  untuk  mengatasi  masalah kesengsaraan,  baik  yang  nyata  maupun  yang  dipersepsikan, untuk meraih “kebaikan yang lebih luas,” atau untuk menjadi “pahlawan.” (Viva  News,  2010).  Wawancara  dengan  seorang mantan anggota Daesh dari Indonesia ini melemahkan
kredibilitas Daesh dengan menyorot korupsi di dalam kelompok tersebut.
Selain  itu,  dalam  sebuah  wawancara  dengan  Mazlan, seorang  mantan anggota  Daesh  yang ditahan  di penjara, “realitas”  dalam  menjadi  anggota  dan meninggalkan  Daesh diungkapkan.  Mazlan  menceritakan  pengalamannya  di  Syria, pada  awalnya direkrut untuk melakukan  pekerjaan kemanusiaan dan dijanjikan untuk menerima uang (Times, 2010). Namun, setelah tiba di Syria, dia menyadari bahwa dia tidak  akan  menerima  uang  yang  dijanjikan,  dan  dia  justru diperintahkan  untuk  melakukan  pekerjaan  rendah  untuk Daesh seperti memasak dan membersihkan.
Data  yang  diperoleh  dari  sebuah  sumber  pada  bulan September  2015  menunjukkan bahwa  penindakan yang dilakukan  kepada  pelaku  tindak  pidana  terorisme  sampai dengan September 2015 total 1.143 orang. Dari jumlah tersebut yang sudah bebas  sebanyak 501 orang dan yang masih menjalani hukuman 328 orang (Times, 2010).
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa potensi  ancaman terorisme dari sisi sumber daya manusia masih cukup besar, terutama jika melihat bahwa ada 500 lebih orang mantan napi tindak  pidana  terorisme.  Kasus  aksi  bom  di  Samarinda misalnya  menunjukkan  bahwa  mantan  napi  tindak  pidana terorisme kembali melakukan  aksinya,  bahkan  lebih berbahaya.
Pada berbagai kasus para pelaku pemboman yang sudah menjalani hukuman penjara, tetap kembali melakukan aksi
teror  setelah  terbebas.  Hal  tesebut  dikarenakan  sulitnya mengubah mindset ideologi ekstrimis yang telah melekat dan menjadi kepercayaan para pelakunya. Kembalinya para pelaku teror pasca dihukum ini disebabkan oleh beberapa hal, adanya proses  penambangan  pengetahuan  dan  penguatan  doktrin selama  berkumpul  dengan napi  tindak  pidana  terorisme di lembaga pemasyarakatan, dan adanya motif balas dendam atas hukuman  yang  dijalaninya. Selain  itu  juga  adanya  paham ideologi radikal  yang  tidak  bisa  berubah,  menjadi  penyebab para pelaku kembali melakukan tindakan terorisme.
Para  tersangka  teroris  tersebut  juga  dicuriga  tergabung dengan  jaringan Islam  radikal  dengan paham  jihat  yang sulit dilepaskan.  Oleh  sebab  itu,  pengawasan  atau  penertiban terhadap  kegiatan  pelatihan  militer  oleh  sekelompok masyarakat  juga  menjadi  hal  yang penting.  Pengaturan pengawasan  terhadap  penjualan bahan  peledak  juga merupakan  hal  yang  masih  kurang  disosialisasikan,  sehingga menjadi kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme (Bappenas, 2016).
Sementara  itu, diskriminasi dan  islamopobhia  terhadap Islam yang  meningkat menjadi ancaman di Australia juga menjadi  tantangan  bagi  penegakan  hukum  bagi  para  pelaku teror  yang  menjurus  pada  kelompok muslim  tertentu.  Oleh sebab itu, selain secara militer dan hukum. Soft Strategy juga dapat dilakukan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh ekstrimis,  sehingga  mencegah  tindakan  dan  rekruitmen kelompok terorisme secara meluas.
Dalam  hal  ini,  menjadi  tantangan  bagi Indonesia  dan Australia yang sama-sama terdiri dari berbagai kultur dan latar belakang  yang  berbeda.  Jumlah  muslim  kedua  negara  pun semakin meningkat dan berpotensi  masuknya pengaruh- pengaruh ideologi Islam ekstrim dan untuk menjaga toleransi antar masyarakat baik di Indonesia maupun Australia.
Dalam  upaya  tersebut peran  serta  masyarakat  semakin luas, bukan lagi hanya pemerintah, namun juga berbagai pihak non-pemearintahan.  Misalnya  di  Australia  sebagai  negara multikultur, melalui All Togather Now sebuah institusi amal nasional Australia  yang ditujukan untuk menghapus segala bentuk rasisme di Australia, membuat sebuah kampanye iklan dan tanda pagar ( hashtag ) untuk menumbuhkan  kesadaran tentang rasisme dan mengutuk ujaran kebencian ( hate speech ) (Sara Zeiger, 2016).
Kampanye #EraseRacism membuat sebuah  video animasi pendek untuk mendorong orang untuk berbicara jika mereka menyaksikan rasisme. Video ini disebarkan di berbagai saluran media sosial serta di layar-layar besar publik.
Inisiatif Pemerintah melalui Australia Living Safe Together memberikan informasi kepada masyarakat tentang ekstremisme  brutal,  upaya  di  tingkat  individual  dan masyarakat untuk mencegah dan melawan ekstremisme brutal, serta  upaya  pemerintah (Government, 2016). Website ini menyediakan  alat  bantu ( toolkit )  serta nasihat  tentang  cara untuk ambil bagian dalam upaya CVE di Australia.
Disisi  lain,  di Indonesia,  terdapat
upaya  untuk mempromosikan Islam sebagai sebuah kultur sosio-religius di Indonesia melalui Wahid Institute (Wahid Institute). Organisasi ini  didirikan  untuk  mendorong  pembangunan  masyarakat multikultural  yang  toleran  di Indonesia,  meningkatkan kesejahteraan  orang  miskin, membangun  demokrasi dan keadilan    fundamental,    dan    menyebarkan    nilai-nilai perdamaian  dan  non-kekerasan  di Indonesia  dan  di  seluruh dunia. The Wahid Institute mempromosikan Islam yang damai dan plural.
Lebih luas lagi dalam lingkup Regional, para muslim di negara-negara  Asia Tenggara  diminta  untuk  menekankan konsep jihad sebagai suatu perjuangan internal (“jihad besar” atau  al-jihad  al-akbar),  bukan  yang  bersifat  fisik  atau kekerasan (Muh.Jusrianto, 2013). Selaim itu juga Menekankan bahwa Islam  bersifat  toleran  dan  menerima  semua  orang di dalam masyarakat, termasuk semua etnis dan agama lainnya.
Dengan  demikian, penguatan  hukum  masing-masing negara sangat diperlukan untuk dapat memunculkan efek jera pada pelaku terorisme, namun tanpa melakukan tindakan yang diskriminatif. Selain itu perlu adanya  penguatan nilai-nilai toleransi dan nasionalisme suatu negara sehingga tidak mudah terpengaruh  ideologi  ekstrimis  dari teroris.  Kerjasama penguatan  keamanan  dan  pertahanan  diperlukan  sebagai garda depan untuk memperkuat dan mendukung  penegakan hukum dan pemberantasan ideologi ekstrimis di kedua negara.

## iv) Ancaman Teroris dari Imigran Gelap
Isu-isu utama yang dibahas dalam Lombok Treaty pada 2006,  lebih  banyak  membahas  tentang  masalah  pertahanan, yaitu termasuk pada ancaman non-tradisional ( non-traditional threat ) macam terorisme dan imigran gelap atau trafficking.
Dalam sejarahnya menunjukkan bahwa Australia adalah salah satu  wilayah  yang  sangat  menarik  bagi  imigran  dari  seluruh dunia (Kompas Internasional, 2005). Pada era 1980an hingga saat ini, arus imigrasi banyak berasal dari Timur Tengah dan sekitarnya  karena konflik  yang  terjadi di  wilayah  tersebut. Banyak  orang  khawatir  akan  ancaman  pembunuhan dan kemiskinan  sehingga  mencari  tempat  tinggal  baru  yang  layak dan aman.
Sebagai  contoh  adalah  Wajjad, seorang  imigran  gelap yang  tertangkap  di Indonesia  mengatakan  bahwa  di  negara asalnya, Pakistan, terdapat  ancaman  peledakan  bom, pembunuhan,  dan terorisme yang membuat mereka ingin meninggalkan negaranya tersebut (Robertus Belarminus, 2012). Perkembangan  konflik  atau  instabilitas  politik  yang terus  berlanjut  di  negara-negara  dunia  ketiga  membawa dampak negatif bagi dunia internasional.
Masalah  yang  ditimbulkan  mencakupi  hampir  seluruh bidang  kehidupan seperti  politik,  ekonomi,  dan  kemausiaan. Ketidakstabilan keadaan seringkali mengharuskan warga sipil di daerah konflik untuk mengungsi baik di dalam maupun luar negeri.  Sebagian  dari  mereka  yang  merasa  tidak  lagi  aman berada di wilayah negaranya dan/atau ingin mencari
penghidupan yang lebih layak memutuskan untuk pindah dan mencari suaka ke negara lain.
Beberapa  contoh negara  dengan  instabilitas  politik maupun  konflik  yang  memicu  pertumbuhan  angka  imigran gelap  adalah Iran,  Afghanistan,  dan Pakistan.  Di  perbatasan Afghanistan-Pakistan  misalnya,  konflik  berkepanjangan  yang melibatkan Taliban, pemerintah setempat, dan intervensi asing seringkali menjatuhkan korban sipil. Bom bunuh diri, serangan udara,  dan  kontak  senjata  menjadi kejadian  sehari-hari  di wilayah tersebut.
Hal tersebut tentunnya menumbuhkan  rasa takut yang berkepanjangan dan memicu penduduk yang merasa terancam untuk  pindah  ke  luar  negeri  karena  merasa  sudah  tidak ada lagi tempat aman di negaranya. Namun di sisi lain, negara yang sering  kali  menjadi  tujuan  para  pengungsi seperti  Australia menganggap kepindahan mereka sebagai suatu masalah.
Para  pengungsi  banyak  yang  menempuh  jalur  ilegal karena  berbagai  alasan  seperti  lama  dan  mahalnya  prosedur, sedangkan kondisi keuangan mereka    terbatas atau mereka sudah  mengetahui bahwa tidak  mungkin  melewati  prosedur formal karena  mereka  tidak  memenuhi  standar  kelayakan. Arus imigran gelap ini juga membuka akses yang lebih luas bagi ancaman terorisme untuk masuk ke Australia.
Ketidaklayakan dan  ancaman  keamanan  ini  membuat pemerintah Australia menolak kedatangan para imigran gelap. Australia  khawatir bila  semakin  banyak  imigran  gelap  masuk ke negaranya, justru akan menimbulkan masalah dan menjadi
beban tanggungan pemerintah, bukannya menjadi konntributor dalam keberlangsungan pembangunan  ekonomi Australia.
Oleh karena itu Australia menganggap para imigran gelap sebagai suatu bentuk ancaman baru yang datang dari luar dan dapat mengganggu  stabilitas nasionalnya. Hal ini diakui  oleh duta besar Australia untuk Indonesia,  Greg Moriarty, yang menyatakan  bahwa masalah manusia perahu (imigran gelap) adalah  masalah  serius  bagi  Australia,  dan  salah  satu  jalan keluarnya  adalah  mengadakan  kerjasama  regional  dengan negara-negara sekitar seperti Malaysia dan Indonesia.
Dalam perkembangannya,  dalam mengurangi ancaman arus teroris ke kedua negara, maka pada Agustus 2016 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Indonesia dan  Kementerian Kehakiman Australia membahas kerja sama di bidang penanganan terorisme dan imigran ilegal (Eri Naldi. I, 2013).
Selain  isu  imigran  gelap,  pertemuan  itu  juga menyinggung isu penanganan  terorisme dan beberapa aspek lain  yang  telah  dibahas  dan  disepakati  dalam  perjanjian Lombok Treaty. Perjanjian  itu  ditandatangani  kedua kepala negara pada 13 November 2006. Indonesia selama ini menjadi tempat transit bagi para pendatang ilegal, seperti dari Sri Lanka ataupun  Afganistan.  Mereka  menyelundup  ke  Australia  dan Selandia Baru untuk mengubah nasib (Kompas Internasional, 2009).
Australia meminta bantuan Indonesia untuk turut serta menncegah arus imigran masuk, baik ke Australia maupun ke Indonesia.  Sehingga  dapat  meminimalisir  jumlah  ancaman kelompok ekstrimis masuk ke kedua negara.

## v) Siber Terorisme  sebagai Metode  Penyebaran Ideologi
Ekstrim
Menurut Black’s Law Dictionary, yang menjelaskan tentan cyber terrorism (Bryan A. Garner, 1999) :
Terrorism committed by using a computer to make unlawful attacks and threats of attack againts computer, networks, and electronically stored information, and actually causing the target to fear or experience harm.
Yaitu  bahwa  Siber Terorisme  merupakan  tindakan terorisme yang dilakukan  dengan menggunakan  komputer untuk  melakukan penyerangan terhadap  komputer,  jaringan komputer,  dan  data  elektronik  sehingga  menyebabkan  rasa takut  pada  korban.  Sehingga  dari  definisi  ini  terlihat  unsur utama dari cyber terrorism dengan penggunaan komputer yaitu (Bryan A. Garner, 1999):
1. tujuannya untuk melakukan penyerangan, serangan tersebut ditujukan kepada sistem komputer dan data
2. serta adanya akibat rasa takut pada korban.
100 100 100
Definisi selanjutnya dikeluarkan oleh Federal Bureau of Investigation  ( FBI) “ Cyber terrorism is the  premeditated, politically motivated attack against information,  computer systems, computer programs, and data which result in violence against  noncombatant targets by sub national groups or clandestine agents” (Goverment, 2017) . Jika diartikan  bahwa cyberterrorism adalah serangan yang telah direncanakan dengan motif politk terhadap informasi, sistem komputer, dan data yang mengakibatkan kekerasan terhadap rakyat sipil dan dilakukan oleh sub-nasional grup atau kelompok rahasia.
Berdasarkan  pernyataan  tersebut, kita ketahui kemungkinan atau bentuk lain dari cyberterrorism , yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang  dalam hal ini Internet sebagai perangkat organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk menyusun rencana,  memberikan  komando,  berkomunikasi antara anggota kelompok. Selain itu, basis teknologi informasi menjadi  bagian  penting  dari  terorisme  yaitu sebagai media propaganda kegiatan terorisme.
Dikatakan  bahwa serangan  terorisme siber dilakukan untuk  menyerang dan  memunculkan rasa  takut  masyarakat dengan  propaganda,  serta  menerang  jaringan  komputer, meretas  informasi sebagai  wujud  dari kekerasan  siber  pada korban.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut, kita  ketahui kemungkinan  atau  bentuk  lain  dari cyberterrorism,  yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang  dalam hal ini Internet sebagai perangkat organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk

## menyusun rencana, memberikan komando, berkomunikasi
antara anggota kelompok.
Dengan  demikian secara  garis  besar, Cyberterrorism dapat  dibagi  menjadi  dua  bentuk  atau  karakteristik,  yaitu sebagai berikut:
1. Cyberterrorisme yang memiliki karkateristik sebagai tindakan teror terhadap sistem komputer, jaringan, dan/atau basis data dan informasi yang tersimpan didalam komputer.
2. Cyberterrorisme berkarakter untuk pemanfaatan Internet untuk keperluan organisasi dan juga berfungsi sebagai media teror kepada pemerintah dan masyarakat.
Bentuk  atau  karakter  pertama cyberterrorism adalah sebagai tindakan teror terhadap sistem komputer, jaringan, dan/atau  basis  data  dan informasi yang tersimpan didalam komputer, dan beberapa contoh dari bentuk ini adalah:
1. Unauthorized Access to Computer System dan

## Service
Merupakan
kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu  sistem jaringan komputer  secara  tidak  sah,  tanpa  izin  atau  tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer.

## 2. Denial of Service Attacks (DOS)
Penyerangan terhadap salah satu servis yang dijalankan oleh  jaringan  dengan  cara  membanjiri  server  dengan jutaan permintaan layanan data dalam hitungan detik
yang  menyebabkan  server  bekerja  terlalu  keras  dan berakibat  dari  matinya  jaringan  atau  melambatnya kinerja server.

## 3. Cyber Sabotage and Extortion
Kejahatan  ini  dilakukan  dengan  membuat  gangguan, pengrusakan  atau  penghancuran  terhadap  suatu  data, program komputer  atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

## 4. Viruses
Virus  adalah  perangkat  lunak  yang telah  berupa program, script, atau macro yang telah  didesain untuk menginfeksi, menghancurkan, memodifikasi dan menimbulkan  masalah  pada  komputer  atau  program komputer lainnya.

## 5. Physical Attacks
Penyerangan secara fisik terhadap sistem komputer atau jaringan. Cara ini  dilakukan dengan  merusak secara fisik, seperti pembakaran, pencabutan salah satu devices komputer atau jaringan menyebabkan lumpuhnya sistem komputer.
Terorisme  siber  berfungsi  sebagai  media  teror  kepada pemerintah dan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan terjadi pergeseran  orientasi  tujuan  teror  yang  sebelumnya  hanya bersifat penghancuran dan pembunuhan secara fisik terhadap sasaran korbanya. Kemudian berkembang menjadi pada cara- cara soft namun tetap dengan tujuan menghancurkan.
103 103 103
Beberapa contoh implementasi cyber-terrorism sebagai berikut
(Interpol, 2016):
a. Propaganda.
“The lack of censorship and regulations of the internet gives terrorists perfect opportunities to shape their image through the websites.” Seratus dua  puluh  enam  (126) Propaganda dilakukan  melalui  website  yang  dibuat  oleh  kelompok  teroris. Biasanya  website  tersebut  berisi  struktur  organisasi  dan sejarah  perjuangan,  informasi  detail  mengenai  aktifitas perjuangan dan aktifitas sosial, profil panutan dan orang yang menjadi  pahlwan  bagi  kelompok  tersebut,  informasi  terkait ideologi dan kritik terhadap musuh mereka, dan berita terbaru terkait aktifitas mereka.
b. Carding atau yang disebut credit card fraud.
Carding atau credit card  fraud  dalam cyber terrorisme  lebih banyak  dilakukan  dalam  bentuk  pencarian  dana.  Selain  itu carding  juga dilakukan untuk  mengancam perusahaan yang bergerak  di  bidang  penyedian  jasa e-commerce untuk menyediakan  dana agar  para  carder  tidak melepaskan  data kartu kredit ke internet.
c. E-mail
Teroris  dapat menggunakan e-mail untuk  menteror, mengancam  dan  menipu,  spamming  dan  menyebarkan  virus ganas yang fatal,  menyampaikan pesan diantara sesama anggota kelompok dan antara kelompok.
Seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang tanpa batas, metode penyebaran dan serangan terorisme juga semain berkembang.  Hal  tersebut  menjadi  alasan  bagi Indonesia dan Australia untuk memperkuat kerjasama keamnan pada 21 Desember 2015. Pertemuan tersebut  merupakan pertemuan lanjutan yang dihadiri oleh Senator Brandis dan Menteri Keenan dengan Menko Polhukam Luhut juga diikuti sejumlah pejabat tinggi RI lainnya seperti Kapolri Badrodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, YM Yasonna  H. Laoly (Interpol, 2016). Pertemuan lanjutan tersebut lebih khusus membahas tentang penanganan terorisme, khususnya terorisme yang berakar dari ISIS. Kemunculan ISIS sama-sama menjadi ancaman bagi Indonesia dan Australia. Sehingga pertemuan tersebut menghasilkan 3 poin utama kerjasama tentang (Interpol, 2016): masalah Counter-terrorist ; Cyber securit y; dan Intelligence cooperation.
Hal tersebut dapat dilihat pada 22 December 2015, terdapat  penguatan  kerjasama  sebagai  tindak  lanjut  dari tantangan  terorisme  dalam  perkembangan  kejahatan  siber. Australia  dan Indonesia  melakukan  pertemuan  yang  diwakili Jaksa Agung George Brandis dan Menteri Kehakiman Australia Michael  Keenan.  Pertenmuan  tersebut  fokus pada  urusan keamanan  domestik,  salah  satunya  adalah  penanganan terorisme,  khususnya  terorisme  yang  berakar  dari ISIS. Sehingga  menurut  Menteri  Kehakiman  Australia,  Keenan, kemunculan ISIS di Timur Tengah menyebabkan
ketidakstabilan di Australia dan Indonesia (Radio Australia, 2015).  Oleh  sebab  itu  kedua  negara  memperkuat  upaya penangkalan masuknya ISIS di kedua negara. Salah satunya ialah melalui terbentuknya intelligent communit y untuk memberantas terorisme yang diaplikasikan berupa joint operation (operasi gabungan) (Radio Australia, 2015).
Perkembangan  perkuatan kerjasama juga tercermin tahun  2017,  pertemuan  antara Kementerian  Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan menggelar The 3rd Indonesia- Australia Ministerial Council Meeting (MCM) on Law and Security di Hotel Sari Pan Pasific, pada 2 Februari 217. Pertemuan  tersebut  membahas  tentang kesepakatan  bersama antara Indonesia  dan Australia berupa terkait upaya menghadapi ancaman foreign terroris fighter (FTF), menangkal kejahatan financing terrorism , penanggulangan ektremisme dan deradikalisasi (Kompas Internasional, 2017).

## Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  penelitian  ini, dapat  disimpulkan bahwa upaya-upaya pemberantasan terorisme global haruslah bersifat global.  Karena  masalah  terorisme  bukan  lagi  urusan  dalam negeri  sebuah  negara.  Oleh  sebab  itu  intensifikasi  terhadap kerjasama  luar  legeri  harus  terus  di  tingkatkan,  khususnya bagi  pemerintah Indonesia  yang  memiliki  jumlah  penduduk tinggi  dan  luas wilayah  yang  terpisah  oleh  samudera. Pengawasan terhadap pertahanan negara juga harus berinergi antara bidang yang satu dan yang lain.

## Dalam hal  ini meskipun  hubungan Indonesia  dan
Australia mengalami pasang  surut, namun  Australia menjadi partner penting untuk menunjukkan bahwa sebagai salah satu negara  tetangga  dengan  jumlah  muslim  terbesar, Indonesia bukanlah  sarang teroris. Seiring  dengan  adanya  skeptisme negara barat tentang Islam  dan teroris. Sehingga Indonesia terus mencanangkan perkembangan kerjasama keamanan dan anti-terorisme  dengan  berbagai  negara,  termasuk  Australia sebagai aktor penting di kawasan Asia Pasifik.
Dalam  skala  domestik  Pemerintah Republik Indonesia, diharapkan  dapat  membentengi  pengaruh-pengaruh  radikal dan rekruitmen terhadap aksi-aksi teror melalui berbagai cara dengan sinergi dengan para stakeholder penting dari berbagai bidang.  Sehingga dapat  menjadi  dasar  dalam  menghadapi tantangan  global dalam  mengimplementasikan  optimalisasi kebijakan  dan  kerjasama  anti-terorisme  baik  di  dalam  negeri maupun dengan negara lain.

## Daftar Pustaka
Buku :

## Beni Sukadis, 2011, Bab II. Normalisasi Kerjasama
Pertahanan  Australia Dan Indonesia.Jakarta : UPN Veteran Jakarta.
Budiono, Herlien, 2008, Ajaran Umum  Hukum Perjanjian dan  Penerapannya dibidang  Kenotariatan,  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Creswell,
John W. 2010. Desain Riset Pendekatan Qualitative,
jumlah, lan Campuran. Library Student. Yogyakarta.
Fathoni Hakim, 2010, Perjanjian Kerjasama Kerangka Keamanan Indonesia-Australia.  Jakarta  :  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Ikrar,Bhakti, 1999, Timor-Timor di antara Indonesia dan Australia, Kontan, 20 September.
Jaensch, Dean, 1992, “The Politics Of Australia”, Australia: National Library of Australia.
Landry HaryoSubianto, “PerangMelawanTerorisme :TantanganbagiHubungan Bilateral Indonesia- Australia”, dalamChusnulMar’iyah, PhD. (2005). Indonesia-Australia:Tantangan dan Kesempatandalam    Hubungan    Politik    Bilateral. Jakarta : Granit. Mar’iyah,  Chusnul. 2005. Indonesia  Dalam Transasi dan Demokrasi Konstitusional: Tantangan Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia-Australia. Jakarta:
Granit.
Mardalis, 1995, Metode Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara

## Moelang, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung
Rosdakarya, 2006
Muh.Jusrianto. 2013. Isu Terorisme: Optimalisasi
Kerjasama Keamanan Australia – Indonesia Persemakmuran Australia, 2009, “ Perjalanan Australia- Masyarakat Muslim,
Australia” , Australia:
Commonwealth Copyright Administration.
Sudarwan Danim,  Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung :

## Pustaka Setia, 2002)
Thontowi,  Jwahir,  2004, “ Islam  Neo-Imperialisme  dan Terorisme:  Perspektif  Hukum Internasional  dan Nasional ” , Yogyakarta: UII Press.
Zainudin, Moh, 2011, “Jejak-Jejak Nyata Amerika Mongobok-Obok Wajah Dunia”, Yogyakarta: Laksana.
Sumber Online:
Afdhal, Bab III.  Kebijakan  Pemerintah Australia terhadap Minoritas  Muslim, dalam Agnes Chong , “Anti-Terror Laws and the Muslim  Community: Where Does Terror End and Security Begin?” , 2006, Online:
http://www.aussiemuslims.com/forums/showthread. php?31268-Anti-Terror-Laws-and-the-Muslim- Community-Where-Does-Terror-End-and-Security-
Begin
Agnes Chong , Anti-Terror Laws and the Muslim Community: Where Does Terror End and Security Begin? , 2006,
dalam http://www.aussiemuslims.com/forums/showthread. php?31268-Anti-Terror-Laws-and-the-Muslim- Community-Where-Does-Terror-End-and-Security- Begin,
109 109 109
Akbarzadeh,
Prof Shahram , Australia: Menghadapi Tantangan Integrasi Muslim ,. University of Melbourne –
Australia .
Dalam http://www.onislam.net/english/politics/australia- and-the-pacific/413716.html
Alexandra Marceau, Australia tanah kaum rasis: Survei menemukan banyak anti-Muslim dan anti-Semit, dalam http://www.news.com.au/national/were-a-land-of- racists-survey-shows/story-e6frfkvr-1226010436251
Anne Aly dan Mark Balnaves, Rasa takut Atmos Teror : Afektif Modulasi dan Perang Melawan Teror , dalam http://journal.media-culture.org.au/0512/04- alybalnaves.php
Anti-Teror Summit, Muslim di Australia: Kontribusi untuk Keamanan Nasional & Harmony . Edisi tahun 2005, dalam http://www.affinity.org.au/index.php/news-and- media-releases/media-releases/379-anti-terror-summit
Anwar,Desvalini, Representasi Multikulturalisme Australia Dalam Puisi Wogs Karya Ania Walwicz, dalam http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/1ed1071020.p df
Australian Department of Foreign Affairs and Trade, Australia: Negeri  dengan Banyak Budaya, 2009,dalam http://www.dfat.gov.au/aii/publications/_lib/.pdf
Australian Government Department Immigrant and
Citizenship, Muslim in Australia , dalam http://www.immi.gov.au/media/publications/multicul tural/pdf_doc/Muslims_in_Australia_snapshot.pdf
Australian Government, Anti Terror Laws Third Edition .
dalam http://Amcran.org/ATlaws/Anti_Terror_Laws_3d_editi on.pdf
110 110 110
Bambang Purba Kencana, “Islam di Australia”, 2011, dalam http://www.taqrib.info/indonesia/index.php?option=c om_content&view=article&id=578:islam-di- australia&catid=61:aghaliathaye-eslami&Itemid=148
Commonwealth of Australia, A New Agenda Multiculturalism
1999 ,
dalam http://www.immi.gov.au/media/publications/multicul tural/pdf_doc/agenda/agenda.pdf Departemen Pertahanan Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Online:
https://www.kemhan.go.id/wpcontent/uploads/2015/ 12/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e31.pdf
Department Immigration and Citizenship, Harmoni Day, dalam http://www.harmony.gov.au/ Department Immigration and Citizenship,
Multicultural
Australia: United in Diversity, Updating the 1999 New Agenda for Multicultural Australia: Strategic directions for2003-2006,
dalam
http://www.immi.gov.au/media/publications/settle/_
pdf/united_diversity.pdf DFAT Government Australia, Australia: Negeri dengan banyak Kebudayaan ,dalam http://www.dfat.gov.au/aii/publications/_lib/pdf/Cha pter09.pdf
Eri Naldi. Imigran Gelap jadi Masalah Serius Australia. 7 Juni 2013. http://log.viva.co.id/news/read/221174- imigran-gelap-jadi-masalah-serius-australia
Heritage Foundation, Index of Economic Freedom (online),
2007,
dalam http://www.heritage.org/index_of_economic_freedom_
2007.pdf Hidayatullah.com, Warga  Muslim  Australia  Mengaku Jadi Target UU Teror Terbaru , 2005, dalam: http://old.hidayatullah.com/berita/internasional/2312-

## warga-muslim-australia-mengaku-jadi-target-uu-teror- terbaru
Kementerian Pertahanan RI, Indonesia-Australia Bahas Imigran Gelap, http://nasional.kompas.com/read/2009/10/26/20311 322/menhan.indonesia-australia.bahas.imigran.gelap Menhan Indonesia-Australia Bahas Imigran Gelap, http://nasional.kompas.com/read/2009/10/26/20311 322/menhan.indonesia-australia.bahas.imigran.gelap National Security Government Australia, “ Hukum Australia untuk memerangi terorisme”, dalam http://www.nationalsecurity.gov.au/
National Security Government Australia, Legislasi , dalam http://www.nationalsecurity.gov.au
New South Walles Government. Multiculturalism in
Australia , dalam http://www.crc.nsw.gov.au/ data/assets/pdf_file/00
10/1342/multiculturalism_in_australia.pdf
of  the  Federation  of  Ethnic  Communities ’Councils of Australia), Multiculturalism in Australia–Today and
Tomorrow ,
dalam http://www.crc.nsw.gov.au/ data/assets/pdf_file/00 10/1342/multiculturalism_in_australia.pdf Politik identitas pdf: bab 2 ,dalam <http://repository.upi.edu/operator/upload/d_ips_07
07205_chapter2.pdf
Pradana Boy ZTF,” Problem Perbauran Muslim di Australia”,
dalam http://islamlib.com/id/artikel/problem- perbauran-muslim-australia
Profesor Graeme Hugo, Populasi Distribusi Efek Migrasi di
Australia , dalam http://goaustralia.about.com/cs/people/a/austpopula tion.htm
Robertus Belarminus. Alasan Imigran Timur Tengah Kabur ke Australia. 25 Oktober 2012. file:///D:/tugas%20kuliah/semester%202/KSK/paper %20akhir/Alasan%20Imigran%20Timur%20Tengah%2 0Kabur%20ke%20Australia%20-%20Kompas.com.
Saiful  Munir, RI-Australia Kerja  Sama Tangani Terorisme dan Imigran Gelap
Stepan Kerkyasharian A.M, (Annual Conference)
Tempo Interaktif, Kini, Giliran Rumah Warga  Muslim Australia Digeledah Polisi, dalam http://www.tempo.co/read/news/2002/10/30/05932 962/Kini-Giliran-Rumah-Warga-Muslim-Australia-
Digeledah-Polisi.
United Nation Development Programme, Human Development Reports (online), 2009, dalam http://hdr.undp.org/en/media/hdr_2009_en_complete
.pdf