## EVALUASI KEBIJAKAN TOL LAUT
Muhammad Syahrul Fuady
syahrulfuady@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
Logistics costs in Indonesia are still relatively high. High logistics costs need to be improved so that the impact on society is reduced. In this research, we identify the causes of high logistics costs and provide solutions to the government  regarding  the policies  that  need  to  be  implemented.  By  using qualitative  research  methods  with  a descriptive  approach  and  literature  study,  we  found  that  Indonesia's  vast  geographical  conditions  are  not supported by adequate transportation infrastructure, the unavailability of timely and regular ship schedules, the lack of integration of aspects of ship services at ports and other modes of transportation, restrictions on the type of shiploads that can be carried by sea toll vessels, the realization of departing and returning cargo for sea toll ships  is  still  unequal,  and  there  is  a  lack  of  modern  loading  and  unloading  equipment.  Government  policy  is directed at providing flexibility in types of cargo, developing the potential of areas that are destinations for sea toll roads, providing incentives to the private sector in providing sea transportation modes, increasing the depth of port anchorage pools, and developing a more comprehensive supply chain by integrating all aspects of logistics. With these efforts, it is hoped that logistics costs can be reduced and there will be a significant reduction in prices and number of routes.
Keywords: Infrastructure, Logistics, Sea toll, Supply chain, Transportation

## Abstrak
Biaya logistik di Indonesia masih relatif tinggi. Biaya logistik yang tinggi perlu diperbaiki agar dampaknya bagi masyarakat  berkurang.  Dalam  penelitian  ini  kami  mengidentifikasi  penyebab  biaya  logistik  yang  tinggi  dan memberikan  solusi  kepada  pemerintah  mengenai  kebijakan-kebijakan  yang  perlu  dilakukan.  Dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  dan  studi  literatur,  kami  menemukan bahwa  kondisi  geografis  Indonesia  yang  luas  tidak  didukung  infrastruktur  transportasi  yang  memadai, ketidaktersediaan  jadwal  kapal  yang  tepat  waktu  dan  teratur,  belum  terintegrasinya  aspek  layanan  kapal  di pelabuhan dan moda transportasi lain, pembatasan jenis muatan kapal yang boleh diangkut oleh kapal tol laut, realisasi muatan berangkat dan muatan balik kapal tol laut masih timpang, dan minimnya peralatan bongkar muat modern. Kebijakan pemerintah diarahkan untuk memberikan fleksibiltas jenis barang muatan, mengembangkan potensi daerah yang menjadi tujuan tol laut, memberi insentif kepada swasta dalam penyediaan moda transportasi laut,  meningkatkan  kedalaman  kolam  labuh  pelabuhan,  dan  mengembangkan  supply  chain  yang  lebih komprehensif dengan mengintegrasikan segala aspek logistik. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan biaya logistik dapat ditekan dan terjadi penurunan harga dan jumlah trayek secara signifikan.
Kata Kunci : Infrastruktur, Logistik, Supply chain , Tol laut, Transportasi

## PENDAHULUAN
Biaya  logistik  yang  tinggi  menjadi  isu  utama  dalam  sektor  transportasi  dan  logistik. Dibandingkan  dengan  negara  tetangga  khususnya  di  ASEAN,  Indonesia  merupakan  negara dengan  biaya  logistik  yang  relatif  tinggi.  Menurut  Lembaga  Pengkajian  Penelitian  dan Pengembangan  Ekonomi  (LP3EI)  dikutip  dalam  (Barata,  2020)  biaya  logistik  Indonesia mencapai 27% dari total PDB Indonesia. Salah satu indikator yang diterbitkan oleh World Bank yakni Logistic Performance Index (LPI), pada tahun 2018 menunjukan bahwa Indonesia berada pada peringkat  46 dari 160 negara. Peringkat  ini lebih rendah dari beberapa negara ASEAN lainnya yakni Malaysia (41), Vietnam (39), Thailand (32), dan Singapura (7).
Tingginya  biaya  logistik  Indonesia  disebabkan  oleh  banyak  faktor.  Berdasarkan penilaian  LPI  setidaknya  terdapat  6  indikator  yang  mempengaruhi  yakni  efisiensi  pelayanan kepabeanan, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan dalam penentuan harga  pengapalan  yang  kompetitif  secara  internasional,  kompetensi  dan  kualitas  layanan logistik, kemampuan untuk melacak kiriman, dan ketepatan waktu pengiriman.
Menurut  Asosiasi  Logistik  Indonesia  (ALI)  dikutip  dalam  (Wibowo,  2022)  kondisi geografi  Indonesia  yang  luas  dan  rantai  logistik  yang  panjang  menjadi  tantangan.  Menurut (Silaen,  2018),  kondisi  geografis  Indonesia  yang  luas  tidak  didukung  dengan  infrastruktur
transportasi  yang  memadai  sehingga  menyebabkan  peningkatan  biaya  logistik.  Masalah  ini umumnya  terjadi  di  wilayah  timur  Indonesia  dan  beberapa  daerah  tertentu  lainnya  yang memiliki  infrastruktur  logistik  minim  serta  daerah  yang  tergolong  sebagai  daerah  tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.
Dampak  utama  yang  paling  dirasakan  oleh  masyarakat  atas  tingginya  biaya  logistik adalah mahalnya harga barang di tingkat konsumen akhir. Menurut (Lutviani & Putra, 2021) biaya logistik merupakan salah satu penyebab terjadinya disparitas harga. Sejalan dengan hal tersebut  disampaikan  oleh  (Juniati,  2017)  bahwa  kondisi  distribusi  atau  logistik  barang  di kawasan  Indonesia  yang  belum  optimal  menyebabkan  disparitas  harga  yang  cukup  tinggi. Kondisi  ini  tentu  akan  membawa  kesulitan  bagi  masyarakat  secara  umum  dan  membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga dibutuhkan campur tangan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut.
Adapun  tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  apa  saja  yang  menjadi  kendala berjalanya program tol laut dalam memasok ketersediaan logistik di wilayah tertinggal,terpencil, terluar dan perbatasan di Indonesia dan mengetahui upaya penanganan terhadap kendala dalam memasok  ketersediaan  logistik  di  wilayah  tertingga,  terluar,  terpencil,  dan  perbatasan  di Indonesia dalam program tol laut. Selain itu untuk memberikan gambaran kebijakan yang tepat untuk mengatasi kendala implementasi tol laut. Penelitian dilakukan dengan kualitatif dengan mengkaji literatur yang berhubungan dengan kondisi tol laut.

## KAJIAN PUSTAKA
Program tol laut merupakan program prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi  masalah  biaya  logistik  dan  disparitas  harga  yang  tinggi  secara  khusus  di  wilayah timur Indonesia. Program ini tercantum dalam Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai maritim dunia.
Tol  laut  memiliki  konsep  yakni  memberikan  konektivitas  laut  melalui  penyediaan transportasi laut yang secara rutin belayar dari wilayah barat menuju wilayah timur Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai melalui tol laut adalah menurunkan disparitas harga barang dalam rangka  menjamin  ketersediaan  barang,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan kesinambungan  pelayanan  penyelenggaraan  angkutan  barang  melalui  konektivitas  logistik antarmoda transportasi.
Beberapa  penelitian  terdahulu  tentang  tol  laut  menunjukkan  dampak  ekonomi  yang cukup positif di wilayah timur Indonesia (Kurniawan, 2023), meningkatkan proses transportasi logistik    di  Indonesia  bagian  timur  dari  adanya  program  Tol  Laut  (Susanto  et  al.,  2021), membahas keberhasilan penerapan Tol Laut untuk  di Indonesia (Andilas & Yanggana, 2017), tol  laut  menurunkan  harga-harga  barang  yang  menjadi  kebutuhan  pokok  di  kawasan  timur Indonesia yaitu Papua(Sugihartono, 2018) , dan memperlihatkan bahwa rute dan frekuensi tol laut berjalan dengan konsisten sedangkan volumenya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan saat pertama kali dijalankan (Gultom, 2017).
Menurut (Kennedy, 2019) untuk menurunkan biaya logistik memerlukan inovasi baru berupa adanya sistem logistik terintegrasi, sehingga menekan biaya, menjamin ketepatan waktu, meningkatkan kecepatan transaksi, dan menjaga kualitas barang dan jasa sejak dari hulu hingga hilir.  Penelitian  yang  lain  disebutkan  bahwa  pemerintah  perlu  melakukan  pengetatan pengawasan  Gudang  Berikat  (tempat  menimbun  barang  impori)  baik  dari  sisi  perpajakan maupun mekanisme pemasukan barang (Hidayat, 2020).
Sementara itu dalam website (Kementerian Perhubungan, 2012) didapatkan informasi bahwa, selain biaya yang sangat tinggi, mutu pelayanan logistik di Tanah Air juga buruk dan prasarana logistik yang masih konvesional, seperti jalan, pelabuhan, dan hubungan antarmoda.
Saat  ini  program  tol  laut  diatur  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  27  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Kewajiban  Pelayanan  Publik  Untuk  Angkutan  Barang  Dari  dan  ke  Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan. Meski program tol laut telah dilaksanakan sejak tahun 2015, akan tetapi masalah biaya logistik yang tinggi di Indonesia masih tinggi. Hal ini terlihat dari rasio biaya logistik Indonesia terhadap PDB sebagaimana yang disampaikan oleh LP3EI dan melalui LPI. Selain itu berdasarkan data Kemendag bulan Juli tahun 2023, tingginya disparitas  harga  antar  wilayah  masih  terjadi.  Harga  bawang  merah  di  Papua  mencapai  Rp. 53.333,- rupiah sedangkan di Bali berkisar Rp. 29.000,-.
Gambar 1. Peta Disparitas Harga Indonesia Komoditas Bawang Merah – Juli 2023
Sumber : Kemendag (n.d.) https://sp2kp.kemendag.go.id/
Melihat  beberapa  kondisi  diatas  maka  dinilai  perlu  untuk  meninjau  lebih  lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan, efektivitas program tol laut, dan mengidentifikasi kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapannya.  Melalui  hasil  kajian  ini  diharapkan  dapat memberikan informasi  kepada pengambil  kebijakan mengenai  situasi,  kondisi,  kendala yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  program  tol  laut  dan  langkah-langkah  kebijakan  yang  perlu diambil oleh pemerintah kedepan. Kondisi, kendala dan kebijakan

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif dan studi literatur. Menurut (Creswell & Creswell, 2017), penelitian kualitatif adalah metode penggalian dan pemahaman makna yang berasal dari masalah sosial. Penelitian ini juga merupakan  penelitian  desktiptif.  Berdasarkan    (Silaen,  2018)penelitian  deskriptif  bertujuan untuk  memberikan  gambaran  tentang  fakta,  sifat,  dan  hubungan  dari  setiap  fenomena. Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder. Studi literatur merupakan rangkaian kegiatan pengumpulan,  membaca  dan  mencatat  serta  mengilah  data  pustaka  sebagai  bahan  penelitian (Zed, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan Program Tol Laut
Program tol laut telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Program ini merupakan bentuk implementasi dari 9 (sembilan) program yang tercantum dalam Nawa Cita yang disampaikan oleh  Presiden  Joko  Widodo.  Sejak  dilaksanakannya  program  tol  laut,  program  ini  telah beberapa  kali  mengalami  perubahan  dan  perkembangan.  Penyelenggaraan  tol  laut  diawali melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  106  Tahun  2015  tentang  Penyelenggaraan  Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut. Ketentuan ini diharapkan dapat melayani kebutuhan masyarakat di wilayah timur Indonesia melalui penyediaan kebutuhan barang pokok,
industri,  dan  strategis  dengan  harga  yang  relatif  tidak  jauh  berbeda  dengan  wilayah  Barat Indonesia serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata.
Dalam  pelaksanaannya,  Perpres  Nomor  106  Tahun  2015  dinilai  belum  sepenuhnya mampu mencapai target penurunan disparitas harga di daerah terdepan, Tertinggal, Terluar dan Perbatasan  (T3P)  (Mashuda  et  al.,  2019).    Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia menyampaikan bahwa pembangunan tol laut belum efektif dengan konsep dari pelabuhan ke pelabuhan atau dikenal dengan port to port. Disparitas harga di daerah terpencil masih terjadi dan manfaat yang dirasakan dari tol laut hanya dirasakan oleh wilayah kecil di sekitar pelabuhan saja (Tim Redaksi, 2017).
Perbaikan  atas  kebijakan  tol  laut  sebelumnya  dilakukan  melalui  Peraturan  Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan. Peraturan ini tidak hanya mengatur  angkutan  laut  saja  tetapi  juga  dikembangkan  melalui  penyelenggaraan  pelayanan publik  yang  lebih  terintegrasi  untuk  angkutan  barang  laut,  darat  dan  udara.  Selain  itu penyelenggaraan  program  tol  laut  yang  semula  dilakukan  hanya  oleh  PT.  PELNI  sebagai BUMN  yang  ditunjuk  pemerintah,  melalui  peraturan  tersebut  dibuka  kesempatan  untuk melibatkan pihak swasta melalui mekanisme lelang. Meskipun begitu pelaksanaan program tol laut dinilai masih belum maksimal. Belum sepenuhnya menjangkau daerah T3P.
Saat  ini  secara  umum  program  tol  laut  diatur  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari  dan  ke  Daerah  Tertinggal,  Terpencil,  Terluar,  dan  Perbatasan.  Ketentuan  lainnya  yang mengatur  mengenai  program  tol  laut  yakni  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  4  Tahun 2018  Jo.  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  65  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dilaut.
Program tol laut telah berkembang, hal ini tampak dari bagaimana trayek yang tersedia dari  semula  hanya  3  trayek  hingga  saat  tahun  2023  telah  terdapat  39  trayek.  Selain  dari  sisi trayek, jumlah cakupan jenis barang yang dapat di angkut melalui tol laut juga semakin luas.
Pada  Tabel  2,  3  dan  4,  dikutip  dari  Peraturan  Presiden  Nomor  71  tahun  2015  jo. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 tahun 2020 juga telah mengatur jenis barang yang termasuk dalam 3 (tiga) kategori. Kategori barang- barang yang dapat dimuat melalui kapal yang termasuk dalam program tol laut yaitu:
1) Barang kebutuhan pokok
Barang  pada  kategori  ini  merupakan  barang  yang  berkaitan  erat  dengan  kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat pemenuhannya berskala tinggi.
2) Barang penting Barang pada kategori ini merupakan barang yang memiliki peran penting dalam kelancaran pembangunan nasional.
3) Barang lainnya sesuai moda transportasi
Barang  dalam  kategori  ini  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat  daerah  tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, termasuk muatan balik sesuai potensi daerah.
Tabel 2 Klasifikasi Barang Menurut Kebutuhan Pokok
1. Hasil pertanian
a. beras;
b. kedelai bahan baku tahu dan tempe;
c. cabe;
d. bawang merah.
2. Hasil industri
a. gula;
b. minyak goreng;
c. tepung terigu.
3. Hasil peternakan dan perikanan
a. daging sapi;
b. daging ayam ras;
c. telur ayam ras;
d. ikan segar (bandeng, kembung, dan tongkol/tuna/cakalang)

## Tabel 3 Klasifikasi Barang Menurut Barang Penting

## Barang Penting
1. benih (padi, jagung, kedelai);
2. pupuk;
3. gas elpiji 3 kilogram;
4. triplek;
5. semen;
6. besi baja konstruksi
7. baja ringan.
Tabel 4 Klasifikasi Barang Menurut Moda Transportasi
1. Barang sebagai muatan berangkat (moda angkutan barang di darat dan laut), yakni
a. air mineral;
b. makanan ringan;
c. makanan kaleng;
d. margarin/mentega;
e. mi;
f. minuman ringan;
g. bawang putih;
h. sayuran;
i. garam;
j. kopi;
k. susu;
l. teh;
m. pinang;
n. sagu;
o. obat yang dapat dijual bebas di apotek/toko ritel penjual obat;
p. pakaian jadi;
q. popok bayi/dewasa;
r. detergen/pelembut pakaian/pewangi pakaian;
s. sabun mandi/pasta gigi/sampo/sikat gigi/losion;
t. alat tulis/peralatan sekolah;
u. asbes/gypsum;
v. bata ringan;
w. cat dan tiner;
x. keramik;
y. mebel;
z. paku;
aa. pipa air dan aksesorinya;
bb. seng;
cc. gas elpiji selain 3 kilogram;
dd. genset;
ee. aspal; dan/atau
ff. pakan ternak atau pakan ikan.
2. Barang sebagai muatan berangkat (moda angkutan barang di udara), yakni.
a. air mineral;
b. makanan ringan;
c. makanan kaleng;
d. margarin/mentega;
e. mi;
f. minuman ringan;
g. bawang putih;
h. sayuran;
i. garam;
j. kopi;
k. susu;
l. teh;
m. pinang
n. sagu;
o. obat yang dapat dijual bebas di apotek/toko ritel penjual obat;
p. pakaian jadi;
q. popok bayi dan dewasa;
r. detergen/pelembut pakaian/pewangi pakaian;
s. sabun mandi/pasta gigi/sampo/sikat gigi/losion;
t. alat tulis/peralatan sekolah; dan/atau
u. genset untuk pemakaian rumah tangga.
3. Barang sebagai muatan balik (moda angkutan barang di darat, laut, dan udara), yakni produk unggulan daerah setempat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Sumber:  Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 tahun 2020

## Efektifitas Program Tol Laut
Efektivitas  menurut  (Dunn, 2012), berkenaan dengan apakah sebuah kebijakan dapat mencapai  hasil  atau  tujuan  dari  kenijakan  tersebut.  Sejalan  dengan  hal  tersebut.  Menurut Nugroho  (2018),  penilaian  efektivitas  sebuah  kebijakan  dapat  ditinjau  dari  pencapaian targetnya.  Berdasarkan  konsideran  Peraturan  Presiden  Nomor  27  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Kewajiban  Pelayanan  Publik  Untuk  Angkutan  Barang  dari  dan  ke  Daerah Tertinggal,  Terpencil,  Terluar,  dan  Perbatasan,  maka  terdapat  2  (tiga)  indikator  utama  yang menjadi ukuran keberhasilan program tol laut.
1. Menurunkan  disparitas  harga  barang  dalam  rangka  menjamin  ketersediaan  barang  dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kesinambungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil,  terluar,  dan  perbatasan  untuk  mendukung  konektivitas  logistik  antar  moda transportasi.
Ditinjau dari indikator keberhasilan program tol laut tersebut, program tol laut dinilai belum efektif sepenuhnya meskipun sudah terdapat beberapa peningkatan perbaikan. Pertama, penurunan disparitas sebagai tujuan utama program ini belum tercapai secara optimal. Beberapa penelitian  menilai  dengan  adanya  program  tol  laut  ini  mampu  menurunkan  disparitas  harga, namun sebagian penelitian lainnya menyampaikan bahwa pencapaian dari tujuan program tol laut belum optimal.
(Lutviani  &  Putra,  2021),  menyampaikan  bahwa  program  tol  laut  maupun  subsidi angkutan  barang  ini  dapat  menurunkan  tingkat  disparitas  harga  berkisar  3%  sampai  dengan 30%. Biaya logistik sendiri  dinilai berpengaruh  sekitar 3-8% dari harga  jual sebuah produk. Sejalan dengan penelitian tersebut disampaikan oleh (Nur et al., 2020) bahwa terjadi penurunan harga sebesar 11%-20% di daerah tujuan tol laut. Di sisi lain (Salamah, 2021) menyampaikan bahwa penurunan disparitas harga sebagai tujuan utama dari program tol laut belum tercapai optimal. Harga barang yang tinggi masih menjadi masalah utama terhambatnya perkembangan perekonomian  di  daerah  T3P.  Menurut  (Mubarak  &  Hanif,  2019),  program  tol  laut  yang digulirkan belum cukup efektif untuk menurunkan disparitas harga, biaya pengiriman barang masih  tinggi  dan  perbedaan  harga  yang  cukup  tinggi  juga  masih  terjadi  pada  beberapa komoditas.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 3 No. 2a, 2023
Tabel 5. Perbandingan Harga Daerah Asal dan Tujuan Barang tahun 2023 Komoditas Jawa Timur Papua Barat Papua Beras 11.800 13.550 13.350 Daging Ayam 30.200 44.100 42.250 Daging Sapi 122.050 145.000 146.900 Bawang Merah 34.650 52.500 55.400 Gula Pasir Lokal 13.200 15.750 16.050
Sumber : Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional
Dilansir dari halaman Pusat Informasi Harga Pangan Strategi Nasional, sangat tampak bahwa terjadi disparitas harga barang komoditas tertentu antara wilayah Indonesia timur dengan barat.  Sebagaimana  ditunjukan  pada  Tabel  2  bahwa  disparitas  harga  tertinggi  terjadi  pada komoditas  bawang  merah.  Selisih  harga  bawang  merah  di  Papua  mencapai  Rp  20.750  atau sebesar 60 persen dari harga di daerah asal pengirimannya yakni Jawa Timur.
Kedua,  konektivitas  logistik  barang  dari  dan  ke  daerah  T3P  mengalami  perbaikan. Periode  pertama  implementasi  program  tol  laut  jumlah  trayek  yang  mendapatkan  subsidi program  tol laut hanya 3 (tiga) rute. Hingga tahun 2023 menurut  Kementerian Perhubungan (n.d.),  sudah  terdapat  39  trayek  tol  laut  yang  dioperasikan  yang  diatur  melalui  Keputusan Direktur Jenderal Laut Nomor KP-DJPL 190 Tahun 2022 tentang Penerapan Jaringan Trayek Penyelenggaraan  Kewajiban  Pelayanan  Publik  Untuk  Angkutan  Barang  di  Laut  Tahun Anggaran  2022.  Trayek  terbaru  menghubungkan  jawa  melalui  pelabuhan  Tanjung  Perak menuju pelabuhan Kaimana di Papua Barat dan kembali ke Tanjung Perak.
Walapun  trayek  tol  laut  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  dan  jumlahnya  terus meningkat setiap tahun, masih terdapat isu lainnya yang menghambat konektivitas dari dan ke wilayah  T3P.  Ketersediaan  jadwal  kapal  yang  terjadwal  dan  teratur  dinilai  belum  terjadi. Penelitian oleh (Salamah, 2021)menyampaikan bahwa selama ini kapal kargo sering terlambat berangkat menuju Indonesia bagian Timur karena harus menunggu konsolidasi muatan yang belum siap ketika kapal sudah datang. Selain itu konsep tol laut yang menganut sistem port to port  hanya  akan  membawa  distribusi  barang  dari  satu  pelabuhan  dan  pelabuhan lainnya(Mubarak & Hanif, 2019). Kondisi ini hanya akan membawa keuntungan bagi wilayah sekitar  pelabuhan.  Dibutuhkan  integrasi  moda  transportasi  yang  lebih  baik  sehingga konektivitas logistik dapat tercipta hingga ke seluruh wilayah.
Secara  umum  menurut  Asosiasi  Logistik  Indonesia  dikutip  dari  (Azka,  2020),  belum efektifnya program tol laut adalah karena kesalahan dalam paradigma pelaksanaan. Program tol laut seharusnya tidak hanya dilihat dari paradigma transportasi saja melainkan perlu melihat lebih komprehensif yakni dengan paradigma supply chain. Menurut (Rodrigue & Notteboom, 2009), perencanaan dan pengembangan moda transportasi laut perlu mengintegrasikan banyak aspek seperti layanan kapal di pelabuhan, infrastruktur di pelabuhan yang meliputi lapangan penumpukan peti kemas, potensi wilayah dan jaringan transportasi darat dari dan ke wilayah hinterland pelabuhan.

## Kendala dan Solusi
Menurut  (Mubarak  &  Hanif,  2019),  salah  satu  kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan program tol laut adalah adanya pembatasan jenis muatan yang boleh diangkut oleh kapal tol laut. Bapokting Perpres Nomor 71 tahun 2015 dan Permendag 38 tahun 2018. Adanya pembatasan  ini  membuat  operator  tol  laut  kesulitan  untuk  memenuhi  target  muatan  yang ditentukan oleh pemerintah yakni  60% secara akumulatif pulang dan pergi. Kondisi ini juga yang  berdampak  pada  bertambahnya  waktu  tunggu  muat  kapal  sehingga  berakibat  pada peningkatan biaya logistik.
Dikutip  dari  (Bisnis.com,  2022)  bahwa  realisasi  muatan  berangkat  dan  muatan  balik masih timpang. Muatan balik kapal dari daerah timur ke barat masih belum menyamai muatan berangkat dari arah sebaliknya. Berdasarkan data dikutip dari (Tim FreightSight, 2023) pada tahun 2022 total muatan berangkat tol laut mencapai 20.000 TEUs sebaliknya muatan balik tol laut hanya sebesar 6.600 TEUs. Jumlah ini hanya sebesar 33 persen dan dinilai masih timpang. Ketimpangan  ini  dipicu  oleh  minimnya  aktivitas  produksi  di  daerah  tujuan  tol  laut. Ketimpangan  muatan  akan  berdampak  terhadap  tingginya  biaya  logistik(Zamal  &  Bahagia, 2016).
Kondisi  infrastruktur  yang  kurang  baik  juga  menjadi  salah  satu  masalah  dari  belum optimalnya  program  tol  laut.  Beberapa  pelabuhan  di  indonesia  memiliki  kolam  labuh  yang dangkal. Rata-rata kedalaman dasar laut untuk pelabuhan komersial di Indonesia hanya berkisar 6-10 meter. Kondisi ini menyebabkan kapal-kapal besar tidak dapat bersandar. Indonesia secara umum hanya mampu melayani kapal berukuran 700-1600 TEUs. Diperlukan kapal angkut yang lebih kecil untuk dapat membawa muatan sampai ke pelabuhan. Proses ini membutuhkan waktu dan biaya tambahan sehingga proses pengangkutan menjadi tidak efisien.
Masalah  infrastruktur  lainnya  yakni  masih  sedikitnya  pelabuhan  di  Indonesia  yang menyediakan peralatan bongkar muat modern seperti container crane, JIB crane, dan luffing crane(Salamah,  2021).  Infrastruktur  ini  penting  untuk  mempercepat  proses  bongkar  muat barang dari kapal. Waktu tunggu kapal atau dwelling time menjadi faktor penting dalam proses logistik, semakin lama proses logistik maka akan membawa dampak pada semakin besarnya biaya yang muncul. Sejalan dengan penelitian oleh (Kamil et al., 2018)dengan lokasi penelitian di  Terminal  Petikemas  Makassar  bahwa  semakin  lama  dwelling  time  maka  semakin  mahal biaya logistik yang terjadi.
Program  tol  laut  juga  menemukan  beberapa  kendala  yang  menghambat  pelaksanaan program  tol  laut  yakni  keterbatasan  dalam  jenis  barang  yang  dapat  diangkut  oleh  tol  laut, infrastruktur,  dan  fasilitas  sebagian  besar  pelabuhan  di  Indonesia  yang  kondisinya  dapat dikatakan  kurang  baik.  Kendala  ini  dapat  menyebabkan  meningkatnya  biaya  logistik  dan menghambat  capaian  tujuan  program  untuk  menurunkan  disparitas  harga.  Namun  demikian, mempertimbangkan  perkembangan  dan  hasil  capaian  terhadap  tujuan  dari  program  tol  laut maka  kebijakan  ini  dinilai  layak  untuk  dilanjutkan  dengan  didukung  perbaikan  baik  pada program tersebut maupun faktor-faktor lain yang sifatnya sebagai pendukung dalam pencapaian tujuan program.
Pemerintah perlu memberikan fleksibilitas terkait jenis barang yang dapat diangkut oleh moda transportasi penerima subsidi tol laut. Dengan adanya fleksibilitas maka cakupan jenis barang  yang  dapat  diangkut  menjadi  lebih  luas.  Fleksibilitas  ini  diharapkan  mampu meningkatkan muatan berangkat maupun muatan balik. Kemudian, pemerintah pusat maupun daerah  perlu  berkerja  sama  untuk  mengembangkan  potensi  ekonomi  daerah  yang  menjadi tujuan tol laut. Peningkatan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan menciptakan pusat-pusat produksi produk tertentu sesuai dengan keunggulan daerah setempat. Pengembangan potensi ekonomi daerah diharapkan mampu menciptakan produksi barang yang lebih besar dan menjadi potensi muatan bagi tol laut.
Konektivitas  logistik  yang  lebih  luas  tidak  terbatas  pada  port  to  port  melainkan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya baik itu darat maupun udara perlu dikembangkan. Saat ini subsidi angkutan barang tidak hanya diberikan pada angkutan laut saja tetapi juga telah tersedia untuk angkutan darat maupun udara. Artinya diperlukan optimalisasi terhadap subsidi angkutan terutama darat, yang mampu mengakses daerah-daerah tertentu yang berada jauh dari pelabuhan tol laut. Pembangunan infrastruktur pendukung program tol laut seperti pelabuhan dan  fasilitas  bongkar  muat  yang  mampu  mengakomodir  kapasitas  angkutan  barang.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Infrastruktur dibangun dengan mempertimbangkan kapasitas dan potensi dari daerah masing- masing, sehingga pembangunan yang diberikan tepat sasaran.

## PENUTUP
Kebijakan  tol  laut  terus  mengalami  perbaikan  sejak  diterapkan  pada  tahun  2015. Perbaikan  dilakukan  baik  melalui  peningkatan  cakupan  jenis  barang  yang  dapat  menerima subsidi  tol  laut  dan  peningkatan  jumlah  trayek  pelayanan  tol  laut.  Ditinjau  dari  aspek efektivitasnya  maka  tol  laut  dinilai  cukup  memberikan  perubahan  positif  terhadap  capaian disparitas  harga  dan  konektivitas  logistik  antar  wilayah  secara  khusus  wilayah  T3P.  Telah terjadi penurunan harga dan jumlah trayek yang mendapatkan subsidi tol laut terus meningkat. Meskipun begitu, kebijakan ini belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan jenis barang yang memiliki  disparitas  cukup  tinggi  dibandingkan  dengan  daerah  lainnya  yakni  bawang  merah. Konektivitas antar wilayah juga terhambat karena jadwal yang belum teratur.
Oleh  karena  itu  konektivitas  logistik  harus  ditingkatkan  tidak  hanya  terbatas  pada daerah-daerah yang memiliki pelabuhan melainkan juga terhadap daerah yang tegolong dalam T3P. Program tol laut perlu dikembangkan tidak hanya dalam konteks transportasi melainkan juga  dalam  konteks  supply  chain  yang  lebih  komprehensif  dengan  mengintegrasikan  segala aspek logistik.

## DAFTAR PUSTAKA
Andilas,  D.  D.,  &  Yanggana,  L.  A.  (2017).  Pelaksanaan  Program  Tol  Laut  Pt  Pelayaran Nasional Indonesia. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik, 01, 1–8. Azka, R. M. (2020, March 8). Tol Laut, Program Tak Terselamatkan? Bisnis.Com. Barata,  F.  A.  (2020).  High  Cost  of  Logistics  and  Solutions.  Proceedings  of  the  17  Th International Symposium on Management (INSYMA 2020), 407–410. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200127.083
Bisnis.com. (2022, July 22). Muatan Tol Laut Masih Timpang, Ini Alasannya. Bisnis.Com. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
Dunn, W. (2012). Public Policy Analysis, Fifth. Upper Saddle: Pearson Education Inc.
Gultom,  E.  R.  (2017).  Merefungsi  Pengangkutan  Laut  Indonesia  melalui  Tol  Laut  untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia Timur. Develop, 1(2).
Hidayat,  S.  (2020).  Analisis  Dampak  Penerapan  Kebijakan  Bonded  Warehouse  (Gudang Berikat) Terhadap Biaya Logistik Di Pelabuhan.
Juniati,  H.  (2017).  Analisis  pengaruh  transportasi  multimoda  terhadap  disparitas  harga  di propinsi papua baratanalisis pengaruh transportasi multimoda terhadap disparitas harga di propinsi Papua Barat. Jurnal Transportasi Multimoda, 15(1), 39–52.
Kamil,  M.,  Idrus,  M.,  &  Dewa,  S.  (2018).  Model  Pengaruh  Dwelling  Time  terhadap  Biaya Logistik di Terminal Petikemas Makassar. Jurnal Penelitian Enjiniring, 22(1), 89–94.
Kementerian Perhubungan. (2012, February 24). Tingginya Biaya Logistik Di Indonesia. Biro Komunikasi Dan Informasi Publik.
Kennedy,  P.  S.  J.  (2019).  Analisis  Tingginya  Biaya  Logistik  Di  Indonesia  Ditinjau  Dari Dwelling Time. Jurnal Economic Resources, 1(2), 136–145.
Kurniawan,  R.  (2023).  Analisis  dampak  ekonomi  dari  implementasi  kebijakan  Tol  Laut  di wilayah timur Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur.
Lutviani, M., & Putra, M. W. A. (2021). Analisis Peran Kebijakan Subsidi Angkutan Barang Perintis terhadap Disparitas Harga pada Wilayah 3 TP. Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi-SANISTEK, 330–333.
Mashuda, A., Taufik, A. I., &  Ihsan, R. N. (2019). Tinjauan Regulasi Tol Laut Berdasarkan Teori  Reinventing  Government.  Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional, 8(2), 225.
Mubarak,  M.,  &  Hanif,  M.  R.  (2019).  ANALISA  KEBIJAKAN  TOL  LAUT  DAN PENGARUHNYA PADA EVEKTIVITAS TOL LAUT. SENSISTEK: Riset Sains Dan Teknologi Kelautan, 153–157.
Nur, H.  I., Achmadi, T., &  Verdifauzi,  A. (2020). Optimalisasi  Program  Tol Laut  Terhadap Penurunan Disparitas Harga: Suatu Tinjauan Analisis. Jurnal Penelitian Transportasi Laut, 22(1), 1–12.
Rodrigue, J.-P., & Notteboom, T. (2009). The terminalization of supply chains: reassessing the role  of  terminals  in  port/hinterland  logistical  relationships.  Maritime  Policy  & Management, 36(2), 165–183.
Salamah,  U.  (2021).  Perlunya  Optimalisasi  Tol  Laut  sebagai  sarana  penunjang  peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia. Jurnal Pena Wimaya, 1(1).
Silaen,  S.  (2018).  Metodologi  penelitian  sosial  untuk  penulisan  skripsi  dan  tesis.  Bogor:  In Media, 23.
Sugihartono, J. D. (2018). Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dalam poros Maritim dan Tol Laut. Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim, 18(1), 1–16.
Susanto, P. C., Pahala, Y., & Setyowati, T. M. (2021). Konektivitas pelayaran perintis sebagai bagian  sistem  distribusi  logistik  dalam  mendukung  keberhasilan  tol  laut.  Jurnal Transportasi, Logistik, Dan Aviasi, 1(1), 97–109.
Tim  FreightSight.  (2023,  January  9).  Kemenhub:  Muatan  Tol  Laut  Pada  2022  Masih  Saja Timpang. FreightSight.Com.
Tim Redaksi. (2017, September 2). LIPI: Belum Efektif, Tol Laut Jangan Hanya “Port to Port.” Bergelora.Com.
Wibowo,  I.  (2022,  August  12).  Indonesia  Strives  To  Reduce  High  Logistics  Cost. https://maritimefairtrade.org/indonesia-strives-to-reduce-high-logistics-cost/
Zamal, M. A., & Bahagia, I. S. N. (2016). Kajian Pengoperasian Kapal pada Jalur Tol Laut di Indonesia.
Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.