## ANALISIS TRAGEDI SEMANGGI I TERHADAP UPAYA PENUNTUTAN PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM
Annisa Azzahra Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya aazzahra658@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk menganalisis  sejauhmana  upaya  penuntutan penyelesaian  pelanggaran  HAM  pada  tragedi  Semanggi  I  tanggal  11-13 November 1998. Melalui penelusuran pustaka dan media massa, diuraikan dengan membuat  acara  bertajuk  "Antologi:  Pameran,  Cerita,  Memoribilia,  dan  Foto Tragedi  Semanggi".  Peristiwa  ini  menjadikan  pembelajaran  khususnya  kepada mahasiswa  yang  menghendaki  adanya  perubahan  sistem  pemerintahan, terwujudnya  pemerintahan  yang  demokratis,  menginginkan  adanya  perubahan  di dalam  agenda  perubahan  reformasi.  Kesadaran  dan  pemahaman  terhadap  Hak Asasi  Manusia  dan  hukum  harus  terus  ditingkatkan  agar  tercipta  iklim  yang damai,  aman,  serta  nyaman  di  Indonesia.  Pemerintah  Jokowi-JK  berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait pelanggaran HAM di masa lalu termasuk Tragedi Semanggi I  yang selama ini menjadi beban sosial masyarakat Indonesia.
Langkah-langkah  nyata  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  mewujudkan komitmennya.  Dengan  demikian,  upaya  penuntutan  penyelesaian  pelanggaran HAM  dari  tragedi  Semanggi  I  diharapkan  segera  tuntas,  tidak  hanya  harapan kosong yang diberikan.
Kata kunci : Tragedi Semanggi I, Mahasiswa, Hak Asasi Manusia.

## Abstract
This paper aims to analyze the extent of the efforts to prosecute the resolution of human  rights  violations  in  the Semanggi  I  tragedy  on  11-13  November  1998. Through searching the literature and mass media, elaborated by making the event titled "Anthology: Exhibition, Story, Memoribilia, and Semanggi Tragedy Photo". This  event  makes  learning  especially  for  students  who want  a  change  in  the government system, the realization of a democratic government, want a change in the  reform  reform  agenda.  Awareness  and  understanding  of  Human  Rights  and the  law  must  continue  to  be  improved  in  order  to  create  a  peaceful,  safe  and comfortable  climate  in  Indonesia.  The  Jokowi-JK  government  is  committed  to resolving cases related to past human rights violations including the Semanggi I Tragedy  which  has  been  a  social  burden  for  the  Indonesian  people.  Concrete steps have been taken by the government in realizing its commitment. Thus, efforts to  prosecute  the  resolution  of  human  rights  violations  from  the  Semanggi  I tragedy are expected to be resolved soon, not just empty hopes given.

## Keywords: Trisakti Tragedy, Students, Human Rights

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa :
“Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi  oleh  negara,  hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang  demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia ”.
Hak  asasi  manusia  memiliki  beberapa  ciri-ciri  khusus  jika  dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Berikut ini penjelasan mengenai ciri ciri HAM :
1. Tidak  dapat  dicabut,  artinya  hak  asasi  manusia  tidak  dapat  dihilangkan atau diserahkan.
2. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, social, dan budaya.
3. Hakiki,  artinya  hak  asasi  manusia  adalah  hak  asasi  semua  umat  manusia yang sudah ada sejak lahir.
4. Universal,  artinya  hak  asasi  manusia  berlaku  untuk  semua  orang  tanpa memandang  status,  suku  bangsa,  gender,  atau  perbedaan  lainnya. Persamaan  adalah  salah  satu  dari  ide-ide  hak  asasi  manusia  yang mendasar.
Ada  beberapa  jenis  dan  macam  hak  asasi  manusia,  namun  secara  garis besar hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam, berikut ini macam macam HAM :
1. Hak  Asasi  Pribadi  (Personal  Rights),  yaitu hak  yang  masih  berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia.
2. Hak  Asasi  Politik  (Political  Rights),yaitu hak  yang  berhubungan  dengan kehidupan politik.
3. Hak  Asasi  Hukum  (Legal  Equality  Rights),  yaitu hak  yang  berhubungan dengan berbagai kehidupan hukum dan juga pemerintahan.
4. Hak  Asasi  Ekonomi  (Property  Rights),  yaitu  hak  yang  berhubungan dengan berbagai kegiatan perekonomian.
5. Hak  Asasi  Sosial  Budaya  (Social  Culture  Rights),  yaitu  hak  yang berhubungan dengan kehidupan dalam bermasyarakat
6. Hak  Asasi  Peradilan  (Procedural  Rights),  yaitu  hak  untuk  diperlakukan sama terhadap tata cara pengadilan.
Sedangkan  menurut  pasal  1  ayat  (6)  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 1999 tentang HAM, yang dimaksud Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah :
“Set iap  pelanggaran  seseorang  atau  sekelompok  orang  termasuk  aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian  yang secara melawan  hukum  mengurangi,  menghalangi,  membetasi,  dan  atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan  memperoleh  penyelesaian  hukum  yang  adil  dan  benar,  berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.
Salah satu janji kampanye JokowiJK  yang tercantum dalam visi dan misi Nawacita adalah komitmen mereka untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM  dimasa  lalu  yang  sampai  saat  ini  masih  menjadi  beban  sosial  bangsa Indonesia.  Komitmen  tersebut  dipertegas  pada  peringatan  hari  HAM  di  Istana Negara  akhir  tahun  2015,  Presiden  menyatakan  bahwa  kita  semua  harus mempunyai  keberanian  untuk  melakukan  rekonsiliasi  atau  mencari  terobosan penyelesaian melalui jalur-jalur yudisial ataupun non yudisial. Kecuali itu Jokowi- JK  juga  berjanji  akan  memasukkan  perlindungan  HAM  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  (RPJM).  Langkah  nyata  terkini  yang  dilakukan Presiden  Jokowi  adalah  menemui  22  praktisi  dan  akademisi  hukum  dan menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus HAM di masa lalu.
Komitmen  tersebut  memperkuat  argumen  kalangan optimistis  soal  upaya sungguh-sungguh  dari  pemerintah  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  HAM  yang belum  terselesaikan  di  Indonesia.  Kalangan  optimistis  juga  yakin  pemerintah tengah  berupaya  menomor  satukan  kembali  perlindungan  HAM  yang  selama  ini dinomorduakan demi mengatasi masalah lambatnya perekonomian. Sementara itu kalangan  skeptis  meragukan  komitmen  tersebut  karena  Presiden  Jokowi menyerahkan penyelesaian kasus HAM kepada pejabat-pejabat strategis sipil dan militer yang terkena kasus di masa lalu sehingga upaya ini akan berhenti ditengah jalan  atau  bahkan  tidak  akan  pernah  terselesaikan  karena  faktor  kepentingan.
Pelanggar-pelanggar  HAM  semestinya  dilarang  menduduki  jabatan  publik  demi mencegah keberulangan yang dilakukan oleh mereka di masa lalu.
Ada  beberapa  peristiwa  masa  lalu  yang  belum  terselesaikan  hingga  saat ini,  terkait  dengan  pelanggaran  HAM,  salah  satu  diantaranya  adalah  Tragedi Semanggi I. Di Indonesia, pada 13 November 1998 terjadi peristiwa kerusuhan di kawasan  Semanggi, Jakarta Selatan  yang  dilakukan  oleh  mahasiswa  ketika menyuarakan  protes  terhadap  pemerintahan  Bacharuddin  Jusuf  Habibie.  Pada tanggal 11 November 1998, mahasiswa dan masyarakat yang bergerak dari Jalan Salemba  bentrok  dengan  Pamswakarsa  di  kompleks  Tugu  Proklamasi.  12 November 1998, ratusan ribu maasiswa dan masyarakat bergerak menuju gedung DPR/MPR  dari  segala  arah,  Semanggi-Slipi-Kuningan.  Tetapi,  tidak  ada  yang berhasil  menembus  ke  sana  karena  dikawal  dengan  sangat  ketat  oleh  TNI, Brimob, dan juga Pamswakarsa. Pada malam harinya, terjadi bentrok pertama kali di  daerah  Slipi  dan  puluhan  mahasiswa  masuk  rumah  sakit.  Satu  orang  pelajar, yaitu  Lukman  Firdaus,  terluka  berat  dan  masuk  rumah  sakit.  Beberapa  hari kemudian ia meninggal dunia.
13  November  1998,  banyak  mahasiswa  dan  masyarakat  sudah  bergabung dan  mencapai  daerah  Semanggi  dan  sekitarnya,  bergabung  dengan  mahasiswa yang  sudah  ada  di  depan  kampus  Atma  Jaya  Jakarta.  Jalan  Sudirman  sudah dihadang  oleh  aparat sejak  malam  hari  dan  pagi. Hingga  siang  harinya,  jumlah aparat  semakin  banyak  guna  menghadang  laju  mahasiswa  dan  masyarakat. Mahasiswa  dan  masyarakat  dikepung  dari  dua  arah  sepanjang  Jalan  Sudirman dengan  menggunakan  kendaraan  lapis  baja.  Jumlah  masyarakat dan  mahasiswa yang  bergabung  diperkirakan  puluhan  ribu  orang.  Sekitar  jam  15.00  WIB, kendaraan  lapis  baja  mulai  bergerak  untuk  membubarkan  massa,  membuat masyarakat melarikan diri, lalu dipapar tembakan membabi buta oleh aparat. Saat itu,  sudah  ada  mahasiswa  yang  tertembak  dan  tewas  di  jalan  bernama  Teddy Wardhani Kusuma.
Mahasiswa  terpaksa  lari  ke  kampus  Atma  Jaya  untuk  berlindung  dan merawat kawan-kawan dan masyarakat  yang terluka. Korban kedua penembakan oleh  aparat  bernama  Bernauds  R  Norma  Irawan,  mahasiswa  Fakultas  Ekonomi
Atma Jaya, Jakarta. Ia tertembak di dadanya dari arah depan saat ingin menolong rekannya yang terluka di pelataran parkir kampus Atma Jaya, Jakarta. Mulai dari jam 15.00 WIB sampai dini hari, terus terjadi penembakan terhadap mahasiswa di kawasan  Semanggi  dan  saat  itu  pula  semakin  banyak  korban  berjatuhan,  baik yang  meninggal  tertembak  maupun  terluka.  Gelombang  mahasiswa  dan masyarakat yang ingin bergabung terus berdatangan dan disambut dengan peluru dan gas air mata. Tragedi Semanggi 1 menyebabkan 18 orang meninggal karena ditembak  aparat.  Lima  orang  di  antaranya  adalah  mahasiswa,  yakni  Teddy Mardani,  Sigit  Prasetya,  Engkus  Kusnadi,  Herus  Sudibyo,  dan  BR  Norma Irmawan.  Sedangkan  korban  luka-luka  sebanyak  109  orang,  baik  masyarakat maupun pelajar.
Kasus  pelanggaran  HAM  pada  Tragedi  Semanggi  I  telah  ditindaklanjuti melalui jalur hukum yaitu dengan menghukum pelaku di lapangan. Namun belum mengena  pada  “otak  pelaku”  yang  seharusnya  paling  bertanggung  jawab  pada tragedi  tersebut.  Sampai  sekarang  kasus-kasus  pelanggaran  HAM  di  Indonesia, belum  ada  satupun  yang  dapat  diselesaikan  melalui  pengadilan.  Hal  ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain belum adanya pengadilan khusus yang berwenang  memeriksa  dan  memutus perkara  pelanggaran  HAM  yang  berat.  Hal inilah  yang  kadang  menimbulkan  gejolak  dalam  masyarakat  dan  hilangnya kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dan  hukum  di  Indonesia (Walidain,2015: 3).

## PEMBAHASAN
Kasus  pelanggaran  HAM  memang  selalu  menjadi  isu  yang  menarik. Bahkan  semua  yang  melanggar  kebebasan  seseorang  dinilai  melanggar  HAM. Kondisi  ini  mengingatkan  pada  mencuatnya  isu  kebebasan  dan  hak-hak  dasar manusia  yang  pernah  menjadi  ikon  kosmologi  pada  abad  ke-18.  Pada  masa  itu hak-hak  dasar  tidak  hanya  dipandang  sebagai  kewajiban  yang  harus  dihormati penguasa.  Tetapi,  juga  hak  yang  mutlak  dimiliki  oleh  rakyat.  Bahkan  pada  abad 18  muncul  kredo  (  pernyataan  kepercayaan  )  tiap  manusia  dikaruniakan  hak-hak yang  kekal.  Hak  yang  tidak  dapat  dicabut  dan  yang  tidak  pernah  ditinggalkan
ketika umat manusia beralih untuk memasuki era baru dari kehidupan pramodern ke  kehidupan  modern.  Serta  tidak  pernah  berkurang  karena  tuntutan  hak memerintah penguasa. Betapa HAM telah mendapatkan tempat khusus di tengah- tengah perkembangan kehidupan manusia mulai abad 18 sampai sekarang.
Seorang penganut hukum alam Locke menyatakan bahwa masyarakat yang ideal  adalah  masyarakat  yang  tidak  melanggar  hak  hak  dasar  manusia.  Makna terdalam dari pernyataan Locke adalah untuk mencapai suatu tatanan kehidupan masyarakat diperlukan aturan ataupun perlengkapan yang dapat digunakan untuk menjaga  eksistensi  hak-hak  dasar  manusia.  Perlengkapan  yang  diperlukan  dalam upaya  penegakan  HAM    adalah  hukum.  Seperti  ungkapan  dari  Kant  bahwa manusia  sebagai  makhluk  berakal  dan  berkehendak  bebas  sehingga  negara memiliki tugas untuk menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Oleh karena itu  penguasa  dalam  hal  ini  pemerintah  tidak  boleh  melanggar  maupun menghalangi. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum.
Di  Indonesia  hukum  seperti  apa  yang  dalam  pelaksanaannya dapat mewujudkan  penegakan  hak-hak  manusia.  Tentunya  hukum  yang  benar-benar ditegakkan  tanpa  harus  diwarnai  dengan  carut-marut  (  segala  coreng-moreng  ) dunia  politik.  Bahkan  dalam  rangka  melaksanakannya  diperlukan  orang-orang yang berani menentang arus atau mungkin orang yang telah putus syaraf takutnya menghadapi kedikdayaan penguasa. Demi kaum yang lemah.
Sepuluh tahun sudah tragedi Semanggi berlalu tanpa ada kepastian hukum. Saat ini kembali bangsa Indonesia memperingati momentum Mei berdarah, yang telah  melahirkan  pahlawan  reformasi.  Namun  banyak  orang  yang  sudah  mulai lupa  makna  dibalik  perjuangan  para  mahasiswa  tersebut.  Belum  adanya  titik terang  tentang  kasus  Semanggi  I  sangat  erat  hubungannya  dengan  pernyataan Jaksa  Agung  Hendarman  Supandji  bahwa  pihaknya  kesulitan  menangani  kasus Semanggi  I  sebagai  pelanggaran  berat HAM.  Tragedi  Semanggi  I  yang dikategorikan  termasuk  Pelanggaran  HAM  berat,  menjadi  banyak  tanda  tanya  di masyarakat.  Oleh  karena  itu,  Presiden  Jokowi  didesak  untuk  menerbitkan  surat keputusan  presiden  untuk  membentuk  pengadilan  HAM  adhoc  segera.
Memerintahkan  Jaksa  Agung  agar  melakukan  penyidikan  kasus  pelanggaran HAM  berat  Tragedi  Semanggi  I,  13  November  1998.  Rekonsiliasi  dengan pengungkapan Kebenaran (Judicial & non judicial).
Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran  HAM  berat  tragedi  Semanggi  I  melalui  jalur  non-yudisial  atau rekonsiliasi.  Ketua  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (  Komnas  HAM) Imdadun  Rahmat  mengatakan,  keputusan  tersebut  diambil  berdasarkan  sikap politik pemerintah saat ini.
A. Penyebab Terjadinya Tragedi Semanggi
Perjuangan Order Reformasi dimulai dengan adanya krisis ekonomi  yang melanda  Indonesia  tahun  1997.  Dengan  dipelopori  mahasiswa,  rakyat  Indonesia mulai  melawan  ketidakadilan  yang  dilakukan  Pemerintah  Order  Baru  dan memperjuangkan demokratisasi di Indonesia. Pergantian pemerintahan dari Order Baru  ke  Order  Reformasi  memberikan harapan  bahwa  demokratisasi  telah dimulai. Namun patut disayangkan bahwa krisis ekonomi sejak tahun 1997 belum membaik.  Begitu  juga  permasalahan  penegakan  hukum,  keadilan,  dan  kepastian hukum  yang  masih  jauh  dari  yang  diharapkan  masyarakat.  Akibatnya,  terjadi beberapa  kali  kesalahpahaman  atau  bentrokan  antara  mahasiswa  dan  masyarakat dengan aparat pemerintah baik TNI maupun Polri serta terjadi peristiwa-peristiwa yang  diduga  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Kesalahpahaman  dan bentrokan  yang  terjadi telah  mengakibatkan  jatuhnya  korban  dari  pihak mahasiswa serta masyarakat maupun TNI atau Polri.
Pada  bulan  November  1998  pemerintahan  transisi  Indonesia  mengadakan Sidang  Istimewa  untuk  menentukan  pemilu  berikutnya  dan  membahas  agenda- agenda  pemerintahan yang  akan  dilakukan.  Mahasiswa  bergolak  kembali  karena mereka tidak mengakui pemerintahan B.J Habibie dan tidak percaya dengan para anggota  DPR/MPR  Order  Baru.  Mereka  juga  mendesak  untuk  menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang Order Baru. Masyarakat  dan  mahasiswa  menolak  Sidang  Istimewa  1998  dan  juga  menentang dwifungsi ABRI/TNI karena dwifungsi inilah salah satu penyebab bangsa ini tak pernah bisa maju sebagaimana mestinya. Benar memang ada kemajuan, tapi bisa
lebih  maju  dari  yang  sudah  berlalu,  jadi  boleh  dikatakan  kita  diperlambat  maju. Sepanjang  diadakannya  Sidang  Istimewa  itu  masyarakat  bergabunng  dengan mahasiswa setiap hari melakukan demonstrasi ke jalan-jalan di Jakarta dan kota- kota besar lainnya di Indonesia.
Peristiwa  ini  mendapat  perhatian  sangat  besar  dari  dunia  internasional terlebih  lagi  nasional.  Hampir  seluruh  sekolah  dan  universitas  di  Jakarta,  tempat diadakannya  Sidang  Istimewa  tersebut,  diliburkan  untuk  mencegah  mahasiswa berkumpul.  Apapun  yang dilakukan    oleh  mahasiswa  mendapat  perhatian  ekstra ketat  dari  pimpinan  universitas  masing-masing  karena  mereka  di  bawah  tekanan aparat  yang  tidak  menghendaki  aksi  mahasiswa.  Sejarah  membuktikan bahwa perjuangan  mahasiswa  tak  bisa  dibendung,  mereka  sangat berani  dan  jika  perlu mereka rela mengorbankan nyawa mereka demi Indonesia baru.
B. Upaya Penyelesaian Dalam Pelanggaran
Pembentukan  Komisi  Penyelidikan  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia Peristiwa  Semanggi  I  dan  Semanggi  II Meskipun  DPR  RI  telah merekomendasikan  agar  kasus  Semanggi  I  dan  II  ditindak  lanjuti  dengan Pengadilan  Umum  dan  Pengadilan  Militer,  namun  sehubungan  dengan  adanya dugaan telah terjadinya pelanggaran HAM berat, tuntutan keadilan bagi keluarga korban  dan  masyarakat,  dan  dalam  rangka  penegakan hukum  dan  penghormatan hak  asasi  manusia,  dipandang  perlu  Komnas  HAM  melakukan  penyelidikan dengan  membentuk  Komisi  Penyelidikan  Pelanggaran  HA  Semanggi  I,  dan Semanggi  II.  Maka  dalam  Rapat  Paripurna  Komnas  HAM  tanggal  5  Juni  2001 menyepakati pembentukan Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Peristiwa  Semanggi  I  dan  Semanggi  II  yang  selanjutnya  dituangkan  dalam  SK Nomor 034/KOMNAS HAM/VII/ 2001 tanggal 27 Agustus 2001.

## KESIMPULAN
Penanganan  dan  penyelesaian  tragedi  Semanggi  I  tidak  pernah mendapatkan kepastian hukum. Sepertinya keberadaan UU HAM, Komnas HAM, dan  KPP  HAM  tidak  berdaya  mengungkap  tragedi  kemanusiaan  tersebut. Ironisnya, justru memunculkan perbedaan pendapat. Apakah tragedi berdarah ini
termasuk pelanggaran HAM berat atau bukan. Sebenarnya, ada apa dengan aparat penegak hukum kita.
Di  Indonesia,  hukum  seperti  apa  yang  dalam  pelaksanaannya  dapat mewujudkan  penegakan  hak-hak  manusia.  Tentunya  hukum  yang benar-benar ditegakkan tanpa harus diwarnai dengan carut manut dunia politik. Bahkan dalam rangka  melaksanakannya  diperlukan  orang-orang  yang  berani  menentang  arus atau  mungkin  orang  yang  telah  putus  syaraf  takutnya  menghadapi  kedikdayan penguasa demi kaum yang lemah. Semangat Negara hukum yang dianut Indonesia bukan  hanya  sekedar  angan.  Tetapi,  merupakan  pernyataan  yang  harus  selalu menjadi acuan. Mengingat di dalamnya terkandung rasa hukum, kesadaran hukum dan aspek keadilan. Dalam pelaksanaannya penegakan HAM memang bukan hal yang mudah, meskipun sudah ada dasar konstitusional. Hal itu disebabkan masih adanya  kendala  yang  terus  menerus  membayangi  pelaksanaan  HAM.  Kendala pertama adalah kendala teknis – prosedural, yang menyangkut pembuktian secara hukum dan ketersediaan aturan hukum. Kedua, kendala politis yang ditandai oleh adanya kekuatan  yang  besar  untuk  menghambat  upaya  penyelesaian  melalui pengadilan ( Moh. Mahfud MD, 2000 ).
Dalam penegakan  HAM pergeseran konsep Negara hukum rawan terjadi. Terdapat pembenaran secara konstitusional berupa undang-undang atau peraturan perundang-undangan.  Akibatnya,  Negara  hanya  akan  menjadi  Negara  undang- undang.
Tragedi Semanggi I mungkin telah menjadi sejarah. Namun jangan sampai penegakkan  hukum  di  Indonesia  juga  hanya  menjadi    cerita  masa  lalu.  Jangan suatu tindakan pelanggaran terlepas dari kaca mata hukum hanya karena tertutup oleh isu-isu yang sedang hangat beredar atau adanya kepentingan tertentu. Aparat penegak  hukum  harus  terus  melebarkan  sayapnya  demi  mewujudkan  Indonesia sebagai Negara hukum. Itu tugas yang jelas diamanatkan pada mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
https://www.scribd.com/doc/21236942/Pelanggaran-HAM-dalam-tragedi- semanggi
https://nasional.kompas.com/read/2017/01/30/22270351/pemerintah.putuskan.pen yelesaian.kasus.trisakti.dan.semanggi.melalui.jalur.rekonsiliasi
https://brainly.co.id/tugas/3017695 https://isknews.com/pasal-1-angka-1-uu-no-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi- manusia-uu-ham/ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm https://digilib.unila.ac.id/8594/3/BAB%20II.pdf https://nalarpolitik.com/latar-belakang-tragedi-semanggi-1/