## PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERHALANGAN TETAP DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA(STUDI KASUS PENGISIAN JABATAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOGAN) 1
Rahma Aulia 2 , Fifiana Wisnaeni 3
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro msrahmaaulia@gmail.com

## Abstract
The  position  of  vice  regent  in  Grobogan  Regency  is  still  not  filled. This  happened  because  the elected  regent  of  Grobogan  Edy  Maryono  passed  away  3  days  before  he  was  appointed  vice regent. In summary, the purpose of this paper is to discusses why in Grobogan District until now has not been filled filling Regent  Representative Period 2016-202, and to know the mechanism and  procedure  of  filling  the  position  of  Vice  Regent  who  is  unable  to  remain.  The  approach method  used in  this research is  the normative juridical  approach. Based on the discussion, the mechanism  and  procedures  for  the  succession  upon  the  permanently  incapacitated  vice-regent have been regulated in  article 176 Law No. 10 of  2016 on the Election of  Governor  and Vice- Governor, Regent and Vice-Regent, and Mayor and Deputy Mayor.
Keywords: Regent and Vice-Regent, Succession upon the Position, Local Government.

## Abstrak
Sampai  saat  ini  jabatan  wakil  bupati  di  Kabupaten  Grobogan  masih  belum  terisi.  Hal  tersebut terjadi karena wakil Bupati terpilih Grobogan Edy Maryono meninggal dunia 3 hari sebelum ia dilantik menjadi wakil bupati. Secara ringkas tujuan tulisan ini adalah untuk membahas mengapa di  Kabupaten  Grobogan  sampai  saat  ini  belum  dilaksanakan  pengisian  jabatan  Wakil  Bupati Periode  2016-2021,  dan  untuk  mengetahui  mekanisme  dan  tata  cara  pengisian  jabatanWakil Bupati yang berhalangan tetap. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  yuridis  normatif.  Berdasarkan  pembahasan,  sejatinya  mekanisme  dan  tata  cara pengisian jabatan Wakil Bupati  yang berhalangan tetap telah diatur di dalam Pasal 176 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan wakil Walikota.
Kata Kunci: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pengisian Jabatan, Pemerintahan Daerah
1 Arikel ini merupakan hasil penelitian
2 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Undip
3 Dosen Program Studi Magister ilmu Hukum Undip

## A. Pendahuluan
Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan  secara  langsung  dipastikan membuka  ruang  partisipasi  politik  rakyat untuk mewujudkan kadaulatan dalam menentukan  pemimpin  di  daerah.  Karena tujuan  ideal  pilkada  langsung  antara  lain terpilihnya  Kepala  Daerah  yang  terpercaya, memiliki  kemampuan,  kepribadian  dan moral  yang  baik.  Idealnya,  Kepala  Daerah terpilih  adalah  orang-  orang  yang  berkenan di  hati  rakyat,  dikenal  dan  mengeal  daera, serta  memiliki  ikatan  emosional  kuat terhadap  rakyat  dan  daerah.  Selain  itu, pilkada  langsung  juga  menjadi  semacam training  ground,  yakni  ajang  atau  arena pelatihan pemimpin dalam rangka menyediakan stok pemimpin untuk tingkatan  lebih  tinggi  (Suharizal,  2011,  p. 41).
Dalam  sejarah  kepemiluan,  untuk pertama  kalinya  Indonesia  mengadakan pemilihan  umum  kepala  daerah  (Pilkada) secara  serentak  pada  tanggal  9  Desember 2015. Ada 269 daerah terdiri atas 9 provinsi, 36  kota,  dan  224  kabupaten  yang  secara bersama-sama  memilih  kepala  daerahnya pada  Pilkada  serentak  2015.  Hal  itu  berarti sekitar  53%  dari  total  537  jumlah  provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia melaksanakan pilkada secara serentak (Ananingsih,  2016).  Di  tahun  2017  ini Indonesia telah melaksanakan pilkada
serentak  yang  ke  2.  101  daerah  telah melaksanakan pilkada, dengan rincian pilkada  Gubernur  di  tujuh  provinsi  yakni Aceh,  Bangka  Belitung,  Banten,  DKI Jakarta,  Sulawesi  Barat,  Gorontalo  dan Papua  Barat.  Sementara  itu  untuk  pilkada pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  akan diadakan  di  76  kabupaten  dan  pilkada Walikota 18 kota.
Pencalonan  kepala  daerah  dilakukan dengan dua jalur  yaitu melalui partai politik dan jalur Perseorangan. Mekanisme pencalonan  tersebut  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
PenetapanPeraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 TentangPemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan Walikota  Menjadi  Undang-Undang.  Dalam Pasal 42.
Namun  bagaimanakah  jika  kepala daerah  khususnya  wakil  kepala  daerah setelah  terpilih  meninggal  dunia?  Seperti yang  terjadi  di  Kabupaten  Grobogan. Hingga  bulan  Agustus  2017,  jabatan  wakil bupati di Kabupaten Grobogan masih belum terisi.  Hal  tersebut  terjadi  karena  wakil Bupati  terpilih  Grobogan  Edy  Maryono meninggal  pada  3  hari  sebelum  ia  dilantik menjadi  wakil  bupati,  tepatnya  pada  hari Jumat 11 Maret 2016. Pasangan Sri Sumarni -  Edy  Maryono  memenangkan  Pilkada
serentak  pada  9  Desember  2015.  Pasangan itu diusung PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan  Bangsa,  Partai  Hanura,  dan Partai Amanat Nasional. Sedianya, pasangan itu menjabat hingga 2021.
Pengisian  jabatan  wakil  bupati  yang tidak  kunjung  terisi  satu  tahun  lebih tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan. Kabarnya  partai  koalisi  (PDIP,  PKB,  PAN dan  Hanura)  yang  mengusung  pasangan  Sri Sumarni-Edy  Maryono  dalam  Pilkada  lalu, sampai  saat  ini  belum  bisa  mencapai  kata sepakat.  Di  sisi  lain  ada  kabar  bahwa pengisian  jabatan  kepala  daerah  telah sepenuhnya diserahkan kepada partai pengusung  Edy  Maryono,  namun  kabarnya belum ada kesiapan dari internal partai.
Melihat luas wilayah daerah grobogan dimana Grobogan merupakan daerah terluas kedua  di  Jawa  Tengah  setelah  Cilacap, tentunya jika dijalankan oleh Kepala Daerah tanpa  dibantu  oleh  wakilnya  tentu  membuat sang  pemimpin  daerah  tersebut  kewalahan. Kekosongan  jabatan  wakil  bupati  tersebut jika terus dibiarkan tentunya juga berdampak terhadap masyarakat dan keadaan  daerah.  Pengisian  jabatan  wakil kepala  daerah  dewasa  ini  terlihat  dianggap sepele  dan  terkesan  berlarut-  larut  dalam proses pengisiannya oleh pemegang kewenangan  yaitu  Kepala  Daerah  bersama dengan DPRD, entah karena faktor kekuasaan  atau  mungkin  saja  didominasi
dengan faktor lain. Kenyatannya di Kabupaten  Grobogan  sudah  setahun  lebih belum  menemukan  titik  temu  mengenai penyelesaian  pengisian  kekosongan  jabatan wakil  bupati  tersebut,  padahal  ketentuan- ketentuan  didalam  perundang-  undangan sudah  mengatur  bagaimana  mekanisme dalam  pengisian  jabatan  wakil  kepala daerah.
Karena PDIP telah mendapatkan kursi di  Bupati  maka  Sri  Sumarni  sebagai  Bupati telah  menyerahkan  kepada  partai  koalisi yaitu  PKB,  Hanura  dan  PAN  untuk bermusyawarah  menentukan  2  kandidat yang  nantinya  akan  dipilih  salah  1  sebagai wakil  bupati  pada  rapat  paripurna  DPRD Kabupaten Grobogan. Perlu diketahui jumlah anggota DPRD Kabupaten Grobogan yaitu  50  kursi,  24  kursi  diantaranya  berasal dari  empat  partai  koalisi.  Yakni  PDIP  12 kursi, PKB 7 kursi, Hanura 3 kursi dan PAN 2  kursi.  Jika  penentuan  nama  calon pengganti  wakil  bupati  dilakukan  melalui voting,  penetapan  nama  wakil  bupati  rawan gagal  dan  PKB  bisa  kehilangan  kesempatan untuk  menetapkan  kadernya  menjadi  wakil bupati.  Isu  yang  sedang  berkembang  yaitu ketiga  partai  koalisi  (PKB,  PAN  dan Hanura)  masih  belum  ada  yang  mau mengalah.  Padahal  di  dalam  Pasal  176 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Pada  ayat  2 4 Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang, disebutkan  dengan  jelas  hanya  ada  2  nama calon  yang  nantinya  akan  dipilih  DPRD Kabupaten Grobogan melalui rapat
paripurna. Namun apabila melihat kenyataan
bahwa  ketiga  partai  koalisi  yang  belum mencapai hasil musyawarah, maka dimungkinkan sampai tahun 2021
Kabupaten  Grobogan  tidak  mempunyai Wakil  Bupati.  Padahal  kenyataan  tersebut tentu  akan  merugikan  bagi  kabupaten Grobogan itu sendiri, karena di dalam sistem pemerintahan, wakil kepala daerah diberikan wewenang  dan  fungsi  untuk  membantu tugas dan fungsi kepala daerah, wakil kepala
4 Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan Gubernur,  Bupati,  Dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang,  berbunyi:  Partai  Politik  atau gabungan  Partai  Politik  pengusung  mengusulkan 2  (dua)orang  calon  Wakil  Gubernur,  Wakil Bupati,  dan  Wakil  Walikota  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  melalui  Gubernur, Bupati,  atau  Walikota,  untuk  dipilih  dalam  rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
daerah  juga  mempunyai  tanggung  jawab terhadap daerah. Oleh sebab itu terdapat tiga permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini. Pertama, mengapa di Kabupaten Grobogan sampai saat ini belum dilaksanakan pengisian jabatan Wakil Bupati Periode 2016-2021?, kedua, bagaimana  mekanisme  dan  tata  cara pengisian jabatanWakil Bupati yang berhalangan  tetap?, ketiga, bagaimana tindakan  dari  partai  koalisi  atau  partai pengusung  dalam  menetapkan  kebijakan yang  tepat  dalam  pengisian  jabatan  wakil bupati yang berhalangan tetap?.

## 1. Kerangka Teori
Sistem  pemerintahan  demokrasi  yang dianut  oleh  Indonesia  megalami  pasang surut  dari  masa  ke  masa  dengan  berbagai problematikanya.  Gambaran  tentang  apa, bagaimana  dan  mengapa  dari  konsep demokrasi  dikejar  sebagai  sebuah  mimpi bersama menjadi pertanyaan peradaban yang tidak  akan  pernah  selesai  (Budhiati,  2013). Sebagai  syarat  utama  terciptanya  sebuah tatanan  demokrasi  yakni  dilaksanakannya pemilihan umum dengan tujuan membentuk perwakilan di dalam pemerintahan.
Di  dalam  erademokrasi  pemilihan umum  merupakan  bagian  dari  upaya  untuk melaksanakan  demokrasi  dan  kedaulatan rakyat. Pemilu dilakukan agar pemerintahan yang terbentuk  merepresentasikan kehendak
bersama  dari  segenap  elemen  kebangsaan untuk membentuk dan melanjutkan konsepsi kenegaraan  (Arrsa,  2014).  Ketentuan  UUD 1945 juga mengarahkan bahwa negara harus memenuhi  segala  bentuk  hak  asasi  setiap warganya,  khususnya  berkaitan  dengan  hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara  dalam  pemilu  di  Indonesia.  Makna dari  ketentuan  tersebut  menegaskan  bahwa segala  bentuk  produk  hukum  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  pemilu khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara,  seharusnya  membuka  ruang  seluas- luasnya  bagi  setiap  warga  negara  untuk menggunakan  hak  pilihnya  dalam  pemilu (Respationo, 2013).
Pengisian jabatan negara ( staatsorganen,  staatsambten )  merupakan salah  satu  unsur  penting  dalam  hukum  tata negara  (Soemantri,  2006,  p.  174).  Tanpa diisi  dengan  pejabat  ( ambtsdrager ),  fungsi- fungsi  jabatan  negara  tidak  mungkin dijalankan sebagaimana mestinya. Pengisian jabatan  tidak  hanya  dilakukan  sekali  namun dilaksanakan  secara  reguler  setiap  periode tertentu  untuk  memilih  pejabat  pemimpin daerah  guna  menunjang  berjalannya  fungsi negara.  Tanpa  mekanisme  pengisian  yang jelas,  pengisian  pemangku  jabatan  sebagai pelaksana  jabatan  tidak  dapat  berjalan. Dalam  konsepsi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  selanjutnya  disebut  (NKRI)  yang
menerapkan desentralisasi, pengisian jabatan merupakan  bentuk  pengisian  pejabat  negara agar  pelaksanaan  fungsi pemerintahan daerah  sebagai  bagian  dari  pemerintahan pusat dapat terlaksana.
Pejabat  atau  organ  dalam  birokrasi pemerintah sangat terkait dengan rekrtumen, menurut  Miftah  Thoha  dibagi  menjadi  dua jenis,  yaitu: Pertama ,  rekrutmen  jabatan negara  adalah  berasal  dari  kekuatan  politik melalui pemilihan umum maupun pengangkatan  oleh  pejabat  politik  yang dipilih  rakyat. Kedua ,  Rekrutmen  pejabat birokrasi  adalah  berasal  dari  pejabat pegawai  negeri  yang  memenuhi  persyaratan pemerintah  diangkat  oleh  pejabat  yang berhak  mengangkatnya  (Huda,  2015,  p.  8). Penerapan  sistem  merit ( merit  system ) yaitu adanya  kesesuaian  antara  kecakapan  yang dimiliki  seorang  pegawai  dengan  jabatan yang  dipercayakan  kepadanya,  meliputi tingkat pendidikan formal, tingkat pendidikan non formal (diklatpim), pendidikan  dan  latihan  teknis,  tingkat pengalaman  kerja,  dan  tingkat  penguasaan tugas  dan  pekerjaan  (Soemantri,  2006,  p. 174). Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem merit ( merit system ) dalam kebijakan promosi jabatan di daerah meliputi regulasi, kontrol eksternal dan komitmen.

## 2. Hasil Penelitian Terdahulu
Sejauh  pengamatan  penulis,  dengan melakukan penelusuran kepustakaan, internet  dan  bentuk  publikasi  lainnya, dijumpai  beberapa  publikasi  mengenai pengisian  jabatan  kepala  daerah,  namun dalam  penulisan  artikel  ini  memiliki  fokus permasalahan  tidak  dilakukan  pengisian jabatan di Kabupaten Grobogan,
permasalahan  politik  partai  pengusung kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah merupakan  fokus  utama,  karena  penyebab tidak  dilakukannya  pengisian  jabatan  wakil kepala  daerah  di  kabupaten  Grobogan merupakan  konsensus  bersama  oleh  Partai politik  pengusung  kepala  daerah  dan  wakil kepala daerah.
No Peneliti/Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian 1 Bustanuddin, 2011, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta,
Tesis.
Analisis Yuridis tentang Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah yang Ideal dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Dalam  Penelitian  ini  lebih  fokus pada  bahasan  pengisian  jabatan kepala  daerah  yang  diterapkan  di Indonesia, serta memberikan gagasan mengenai   sistem pengisian jabatan  kepala  daerah  yang  ideal dalam  kerangka  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. 2 Yulia Neta, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, No. 3
September- Desember 2010.
Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (Suatu Perbandingan antara Kabupaten Lampung
Selatan dan Kabupaten Lampung Tengah).
Pada  penelitian  ini  lebih  membahas perbedaan mekanisme pengisian jabatan  Wakil  Bupati  Lampung Tengah  dan  Lampung  Selatan. Dalam penelitiantersebut juga membahas kelemahan dan kelebihan pengisian jabatan di daerah Lampun Tengah dan Lampung Selatan
Dari  beberapa  judul  di  atas,  maka penelitian dengan mengkonstruksikan alasan tidak diisinya kepala daerah di  suatu  daerah khsusnya  di  Kabupaten  Grobogan  belum
pernah  dilakukan.  Penelitian  ini  sangat penting  untuk  diteliti  dan  dikaji,  karena didasarkan  banyak  konflik  politik  yang berdampak  dengan  kemajuan  suatu  daerah.
Karena  tidak  diisinya  kepala  daerah  dalam suatu  daerah  otomatis  akan  menimbulkan berbagai  permasalahan  di  dalam  suatu daerah yang berhubungan dengan berkembangnya daerah tersebut.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  adalah suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada hukum  dan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  (Soemitro,  1982,  p.  20), sedangkan  pendekatan  normatif  adalah pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder terhadap  azas-azas  hukum  serta  studi  kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian  hukum  kepustakaan  (Soekanto  & Mamudji,  n.d.,  p.  13).  Dalam  hal  ini permasalahannya  terfokus  pada  “Pengisian
Jabatan
Wakil Bupati Kabupaten
Grobogan”.  Karena  itu  pendekatan  yang akan  dikembangkan  adalah  melakukan kajian  secara  normatif  baik  menurut  teori maupun  ketentuan  perundang-undangan. Adapun  wawancara  terhadap  Bupati,  para anggota  DPRD  dan  anggota  partai  politik pendukung  serta  anggota  KPUD  hanya sebagai
crosscheck
data sekunder.Spesifikasi penelitian yang
digunakan  adalah  deskriptif  analistis  yaitu dengan menggambarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas (Soemitro, 1982, p. 97).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengisian  Jabatan  Wakil  Bupati Periode  2016-2021  di  Kabupaten Grobogan yang Belum Terlaksana. Tahun  2016,  kabupaten  Grobogan dipimpin  oleh  Bupati  bernama  Sri  Sumarni yang  resmi  dilantik  pada  tanggal  21  Maret 2016.  Namun  pelantikan  Bupati  Grobogan ini  dilaksanakan  tanpa  dibarengi  pelantikan Wakil  Bupati,  dikarenakan  Wakil  Bupati terpilihyaitu  Edy  Maryono  meninggal  3 (tiga)  hari  sebelum  pelantikan  jabatan. Pasangan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  terpilih ini  didukung  oleh 4  partai koalisi, diantaranya  PDI-Perjuangan,  PKB,  Hanura dan PAN.
Sampai  saat  ini,  Kabupaten  Grobogan belum  mempunyai  wakil  pimpinan  daerah. Musyawarah  yang  masih  alot  dalam  partai koalisi ini menyebabkan lamanya pelaksanaan pengisian jabatan Wakil Bupati Grobogan.  Apabila  partai  koalisi  tersebut tidak  segera  menentukan  kebijakan,  maka diperkirakan  Kabupaten  Grobogan  tidak memiliki  wakil  pimpinan  daerah  sampai habis  masa  jabatannya  yaitu  pada  tahun 2021.
Belum  terisinya  jabatan  Wakil  Bupati di Kabupaten Grobogan, sedikitnya dilatarbelakangi karena dua hal. Pertama, di dalam aturannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015 Tentang  PenetapanPeraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, Dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang, hanya dibahas mengenai mekanisme penggantian  wakil  kepala  daerah  yang berhalangan  tetap.  Tidak  ada  aturan  yang menyebutkan  keharusan  suatu  daerah  untuk segera  menyelenggarakan  pengisian  jabatan kepala daerah, serta tidak adanya penyebutan sanksi kepada daerah yang tidak segera  melaksanakan  pengisian  jabatan wakil  kepala  daerah.  Oleh  karena  itu  wajar jika banyak daerah yang masih meremehkan hal  pengisian  jabatan  wakil  kepala  daerah. Kedua, belum terisinya jabatan wakil kepala daerah di Kabupaten
Grobogan dilatarbelakangi karena faktor politik.
Menurut beberapa sumber dari anggota DPRD Kabupaten Grobogan bahwa telah  terjadi  kebuntuan  dalam  pembahasan diinternal  Partai  Kebangkian  Bangsa  (PKB) 5 . Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Sekretaris Jendral (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat  (DPP)  Partai  Kebangkitan  Bangsa (PKB) telah mengeluarkan rekomenasi nama
5 KH.Mustain  (dari  Fraksi  PKB)  dan  Sriyanto  (dari Fraksi PPP).
(salah  satu  wakil  ketua  DPRD  Grobogan) untuk  menggantikan  posisi  Edy  Maryono sebagai  Wakil  Bupati.    Akan  tetapi  yang bersangkutan  tidak  menghendaki  dan  tetap memilih  sebagai  Wakil  Ketua  DPRD Kabupaten Grobogan.
Persoalan tersebut menjadikan problem utama atas pengisian jabatan Wakil Bupati.  Sebab  penentu  utama  bagaimana pengisian
Jabatan Wakil Bupati dilaksanakan  atau  tidak,sangat  bergantung Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB).  Sebab Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  sebagai patai  pemenang  ke-2  (kedua)  setelah  PDI- Perjuangan  ketika  berkoalisi  dengan  PDI- Perjuangan  yang  didukung  oleh  Partai Amanat  Nasional  (PAN)  dan  Partai  Hati Nurani  Rakyat  (Hanura)  telah  bersepakat untuk  posisi  bupati  diambil  PDI-Perjuangan dengan  mengajukan  Sri  Sumarni  dan  PKB mendapatkan  posisi  Wakil  Bupati  dengan mengajukan  Edy  Maryono.  Karena  itu ketika  kedua  pasangan  tersebut  terpilih sebagai bupati dan wakil bupati dan ternyata ada permasalahan terhadap diri wakil bupati terpilih yaitu Edy Maryono yang berhalangan  tetap  karena  meninggal  dunia, maka  secara  politis  itu  merupakan  hak  dari PKB  untuk  menggantikannya.  Sementara PKB  melalui  Sekretaris  Jendral  DPP  PKB telah  menunjuk  salah  satukader  partainya untuk  menggantikan  posisi  wakil  bupati yang  telah  ditinggalkan  oleh  Edy  Maryono
tidak  mau  dan  lebih  memilih  sebagai  Wakil Ketua  DPRD  Kabupaten  Grobogan.  Karena itu  posisi  Wakil  Bupati  tetap  dibiarkan kosong dan belum ada langkah apapun yang akan dilakukan untuk mengisi jabatan wakil Bupati Kabupaten Grobogan.
Menurut Drs. H. Romli Mubarok, SH, MH; 6 membenarkan bahwa tidak berkenannya pengganti  posisi  Edy Maryono untuk  menjadi  wakil  bupati  dan  tetap memilih  sebagai  Wakil  Ketua  DPRD Kabupaten Grobogan. Ada beberapa pertimbangan  : Pertama :  secara  stuktural posisi  Wakil  Ketua  DPRD  lebih  startegis dibanding  sebagai  wakil  bupati.  Karena posisi  jabatannya  sebagai  Ketua  DPC  PKB Kabupaten Grobogan..Sebab didalam ketentuan  PKB,  ada  kebijakan  bagi  siapa saja  yang  menjadi  Kepala  Daerah  atau Wakil  Kepala  Daerah  untuk  menanggalkan jabatan  sebagai  Ketua  DPW  atau  DPC PKB. Kedua :  secara  politis,  justru  dapat menjaga  sinergitas  hubungan  antara  bupati dan  DPRD.  Sebab  posisi  calon  pengganti Edy Maryono dipandang lebih senior karena telah menjabat 2 kali dari tahun 2009 – 2014 dan 2014 hingga sekarang. Mengingat Ketua DPRD dari PDI-Perjuangan (Agus Siswanto) dipandang masih muda dan belum banyak  berpengalaman.  Karena  itu  posisi calon  pengganti  Edy  Maryono  dianggap
6 Kordinator  Wilayah  (Korwil)  Kabupaten  Grobogan, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Jawa Tengah.
strategis untuk memperkuat barisan pimpinan  DPRD.  Sedangkan  2  orang  dari pimpinan  DPRD  yang  lain  adalah  dari Fraksi Golkar dan Gerindra yang merupakan kompetitor (pesaing) utama karena mengusung  calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati (Icek  Baskoro-Sugeng  Prasetyo)  yang  telah dikalahkan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati  (Sri  Sumarni-Edy  Maryono)  yang menjabat  saat  ini. Ketiga :  ada  cost-politik yang  harus  ditanggung  (termasuk  biaya kampanye)  bagi  calon  pengganti  Edy Maryono  sebagai  Wakil  Bupati.  Termasuk beban-beban  yang  lain  khususnya  dalam proses  menduduki  jabatan  Wakil  Bupati Grobogan.
Untuk  menggantikan  kedudukan  Edy
Maryono sebagai Wakil Bupati,
sebagaimana telah diketahui, bahwa rekomendasi  nama  yang  dikeluarkan  oleh Partai Kebangkitan Bangsa memiliki jabatan sebagai  Ketua  DPC  PKB  Kabupaten Grobogan  dan  sekaligus  sebagai  Wakil Ketua  DPRD  Kabupaten  Grobogan.  Akan tetapi  xalon  pengganti  Edy  Maryono tersebut  tidak  menghendaki  dan  tetap memilih  sebagai  Wakil  Ketua  DPRD Kabupaten Grobogan.
Permasalahan  lain,  ketika  bakal  nama calon  wakil  bupati  yang  nantiya  akan dibahas  pada  rapat  paripurna  DPRD Kabupaten  Grobogan  diserahkan  kepada partai  Hanura  dan  PAN  tentunya  sangat
merugikan kubu PKB. Karena jelas mayoritas  perolehan  suara  di  Kabupaten Grobogan  didominasi  oleh  PDI  dan  PKB. Jika wakil kemudian yang terpilih dari partai Hanura  ataupun  PAN,  tentunya  timbul anggapan suara PKB di Kabupaten Grobogan  turun,  padahal  sebagai  partai berlatar  belakang  islam  tentunya  sangat berhubungan  dengan  gambaran  penduduk Grobogan  yang  penduduknya  menjunjung tinggi  nilai-  nilai  islam  dengan  ditandai banyaknya  pondok-  pondok  pesantren  yang berdiri  di  daerah  tersebut.  Tentu  anggapan tersebut akan dirasa melemahkan suara PKB di tahun 2019 pada pemilu mendatang.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Daerah  Kabupaten  Grobogan  Afrosin  Arif, sudah sering menyampaikan dan menghimbau  secara  informal  kepada  partai koalisi  dan  bupati,  bahwa  tidak  diisinya wakil  bupati  sampai  saat  ini  tentunya merugikan  masyarakat  dan  daerah.  Karena masyarakat  melalui  APBD  telah  membiayai pelaksanaan  pemilihan  Bupati  pada  Tahun 2016.
Menurut Afrosin Arif sebagi , pengaruh yang langsung dirasa yakni kepada Bupati,  dimana  agenda  Bupati  tentunya sangat padat dengan tidak adanya pendamping  Bupati,  dalam  satu  hari  Bupati bisa mendatangi 4-5 acara untuk kepentingan  daerah,  tentunya  hal  tersebut
dapat  mengganggu  jalanya  pemerintahan  di Kabupaten Grobogan.
Sejatinya  Hubungan  eksekutif  dan legislatif  akan  dapat  berjalan  dengan  baik atau  harmonis  karena  keduanya  dapat memahami  kewenangan  masing-  masing dalam melaksanakan perannya.
Misalnya  ketika  Bupati  mengeluarkan kebijakan  subsidi  yang  cukup  besar  kepada Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD), DPRD  mengeluarkan  kritik  keras  serta beberapa nasehat terhadap kebijakan tersebut hal ini atas dasar hasil penyelidikan faktual  dan  data  dari  laporan  keuangan RSUD dimana neraca anggaran pos pengeluaran  dan  saldo  tidak  jelas.  Faktor lain  (Nuraini,  2006)  yang  menyebabkan keharmonisan  hubungan  eksekutif  dan legislatif  adalah  kondisi  era  reformasi  yang menuntut  transparasi  pemerintahan  telah memberikan  kesempatan  pada  LSM-LSM dan media lokal untuk terlibat  dalam proses kebijakan pemerintahan dalam rangka memonitor dan memberikan laporan kepada publik  mengenai  kinerja  DPRD  dan  Bupati sehingga  hal  tersebut  dapat  menciptakan sebuah  hubungan  yang  lebih  kompleks  dan demokratis antara eksekutif dan legislatif.
2. Mekanisme    Pengisian  Jabatan Wakil  Bupati  yang  Berhalangan Tetap.
Posisi  wakil  kepala  daerah  sangatlah strategis  bila  dilihat  dari  tugas  dan  fungsi
kepala  daerah  yang  begitu  besar,  peran  dan fungsi  wakil  kepala  daerah  sangat  penting dalam  pemerintahan  lokal.  Tentu  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsi  seorang kepala  daerah  yang  memimpin  di  tingkat provinsi  dan  sekaligus  pula  sebagai  wakil pemerintah  di  tingkat  provinsi,  keberadaan wakil  kepala  daerah  sangat  diperlukan  dan sangat  urgen  dengan  melihat  tugas  dan fungsi kepala daerah yang memiliki 2 fungsi dan  tugas  sekaligus  serta  membutuhkan perencanaan  yang  matang  serta  tindakan yang cepat pula, namun  dalam kenyataan di lapangan  tugas  dan  fungsi  wakil  kepala daerah  tidak  terlihat  jelas  dan  tugas  dan fungsi  wakil  kepala  derah  terkesan  kurang berfungsi (Anggraeni, 2016, p. 3).
Namun,  perlu  diingat  dalam  hal pengisian  jabatan  wakil  kepala  daerah, dilakukan  dengan  alasan  sebagai  berikut  : a.Meninggal dunia, b.berhenti, c.diberhentikan,  yang  dimana  pengisian kekosongan  jabatan  Wakil  Kepala  Daerah hanya akan dilakukan jika sisa masa jabatan yang ditinggalkan tersisa 18 bulan dan calon pengganti  jabatan  tersebut  bersifat  terbatas dan  harus  berasal  dan  diusulkan  Kepala Daerah  kedalam  sidang  Paripurna  DPRD berdasarkan hasil pembicaraan dan kesepakatan  Kepala  Daerah  dengan  partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya yang sebelumnya memenangi
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Wijaya & Griadhi, 2014).
Sesuai  dengan  Pasal  176  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentangPerubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang PenetapanPeraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 TentangPemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan
Walikota
Menjadi
Undang-Undang,
menyebutkan:
1) Dalam  hal  Wakil  Gubernur,  Wakil Bupati,  dan  Wakil  Walikota  berhenti karena  meninggal  dunia,  permintaan sendiri,  atau  diberhentikan,  pengisian Wakil  Gubernur,  Wakil  Bupati,  dan Wakil Walikotadilakukan melalui mekanisme  pemilihan  oleh  DPRD Provinsi  atau  DPRD  Kabupaten/Kota berdasarkan  usulan  dari  Partai  Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
2) Partai  Politik  atau  gabungan  Partai Politik  pengusung  mengusulkan  2 (dua)orang  calon  Wakil  Gubernur, Wakil  Bupati,  dan  Wakil  Walikota kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  melalui  Gubernur,  Bupati,  atau Walikota,  untuk  dipilih  dalam  rapat paripurna  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah.
3) Dalam  hal  Wakil  Gubernur,  Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berasal dari calon  perseorangan  berhenti  karena
meninggal  dunia,  permintaan  sendiri, atau  diberhentikan,  pengisian  Wakil Gubernur,  Wakil  Bupati,  dan  Wakil Walikota  dilakukan  melalui  mekanisme pemilihan  masing-masingoleh  DPRD Provinsi  dan  DPRD  Kabupaten/Kota berdasarkan  usulan  Gubernur,  Bupati, dan Walikota
4) Pengisian  kekosongan  jabatan  Wakil Gubernur,  Wakil  Bupati,  dan  Wakil Walikota dilakukan jika sisamasa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.
5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata cara  pengusulan  dan  pengangkatan calon  Wakil  Gubernur,  calon  Wakil Bupati,  dan  calon  Wakil  Walikota sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  diatur dalam Peraturan Pemerintah.
3. Kebijakan  Partai  Pengusung  Dalam
Menetapkan  Pengisian  Jabatan  Wakil Bupati yang Berhalangan Tetap.
Tujuan  dari  dibentuknya  partai  politik adalah  mengorganisir  konflik  sosial  dan artikulasi  kepentingan  sosial.  Menurut Maklumat  3  November  1945  yakni  parpol dibentuk untuk memperkuat perjuangan kita untuk  mempertahankan  kemerdekaan  dan menjamin  keamanan  masyarakat.  Secara umum  dapat  dikatakan  bahwa  partai  politik adalah  suatu  kelompok  yang  terorganisir
yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh  kekuasaan  politik  dan  merebut kedudukan  politik  (biasanya)  dengan  cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Selain itu, arah pendirian partai politik dimaksudkan sebagai sarana untuk mengatur aspirasi  rakyat  dari  berbagai  golongan. Dengan  adanya  partai  politik,  aspirasi  – aspirasi  yang  berbeda  dijadikan  pemikiran dan  progam  yang  sistematis  dan  teratur untuk  di  perjuangkan  sebagai  kebijakan publik.  Dengan  demikian,  partai  berfungsi sebagai  broker  of  idea,  sekaligus  sebagai pelopor  bagi  masyarakat,  serta  berfungsi untuk  mengelola  perbedaan  yang  ada (Safa’at, 2009, p. 129).
Di antara banyak fungsi demokratisasi oleh  parpol,  ada  lima  yang  sangat  penting: (Meyer, 2013, p. 33)
1. Mengagregasikan kepentingan- kepentingan dan nilai-nilai dan berbagai kalangan masyarakat.
2. Menjajaki, membuat, dan memperkenalkan  kepada  masyarakat platform pemilihan umum parpol mereka.
3. Mengatur proses pembentukan
kehendak  politis  (‘political  will’) dengan  menawarkan  alternatif-alternatif kebijakan yang lebih terstruktur.
4. Merekrut,  mendidik,  dan  mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka  dan  untuk  menduduki  kursi  di parlemen.
5. Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota- anggotanya  saluran  mana  yang  efektif bagi partisipasi politik mereka sepanjang masa antarpernilu.
Berangkat  dari  tujuan  partai  politik tersebut,  tentunya  dalam  penyelenggaraan roda pemerintahan, partai politik ikut masuk di  dalamnya.  Seperti  halnya  permasalahan pengisian jabatan wakil bupati di Grobogan, dimana  sampai  saat  ini  partai  politik gabungan  atau  koalisi  belum  menentukan kebijakan.  Belumnya  diputuskan  kebijakan oleh  partai  politik  pendukung  Kepala Daerah terpilih Kabupaten Grobogan tentunya  membawa  dampak  yang  cukup terasa bagi daerah.
Seharusnya partai politik yang tergabung  dalam  koalisi  Grobogan  hebat menentukan kebijakan sebagai berikut:
Pertama :  Menjadikan  komitmen  dan kesadaran  bersama  bahwa  pasangan  Bupati dan  Wakil  Bupati  merupakan  satu  paket pasangan  dalam  pencalonan  sebagai  amanat perundang-undangan  khususnya  UU  Nomor 10  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Kedua Atas  UU  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang penetapan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang
Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota menjadi Undang-Undang dan UU Nomor 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah. Karena  itu  posisi  Wakil  Bupati  dipandang sangat  penting  yang  diposisikan  sebagai pembantu bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Grobogan  khususnya  dalam  meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Grobogan.  Untuk  itu  persoalan-persoalan politik  khususnya  bagi  partai  koalisi pengusung  pasangan  Bupati  dan  Wakil Bupati (Sri-Edy) jangan sampai mengalahkan  kepentingan  masyarakat  yang sangat berharap agar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten
Grobogan  dapat  berjalan  secara  maksimal utamanya dalam meningkatkan kesejahteraan  masyarakat. Kedua :  Persoalan politik  internal  PKB  yang  menjadi  akar persoalan belum dilakukan pengisian jabatan Wakil  Bupati  Kabupaten  Grobogan  agar tidak mengembangkan kepentingan personal tetapi bagaimana agar memperhatikan kepentingan  masyarakat  (utamanya  pemilih Edy Maryono) dan harapan konstituen Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendambakan kebangggaan karena memiliki Wakil Bupati.
Telah  dipahami  sebagaian  pengurus PKB  bahwa  calon  pengganti  Edy  Maryono, telah  direkomendasikan  oleh  DPP  PKB
untuk  menjadi  pengganti  Edy  Maryono sebagai Wakil Bupati tetapi yang bersangkutan  tidak  berkenan  dan  memilih menjadi  Wakil  Keua  DPRD  Kabupaten Grobogan  dengan  pertimbangan  baik  dari aspek stuktural,  aspek politis  maupun aspek cost-politik. Aspek  stuktural karena menjadi Wakil  Ketua  DPRD  juga  menjadi  Ketua DPC  PKB  Kabupaten  Grobogan.  Sehingga akan kehilangan jabatan sebagai Ketua DPC PKB  Kabupaten  Grobogan  bila  menduduki jabatan  wakil  bupati.  Sedang  dari  politis, justru  dapat  menjaga  sinergitas  hubungan antara bupati dan DPRD. Sebab posisi calon pengganti  Edy  Maryono  tersebut  dipandang lebih  senior  yang  memiliki  penguasaan  dan pengalaman sebagai pimpinan DPRD karena telah menjabat 2 kali dari tahun 2009 – 2014 dan  2014  hingga  sekarang.  Bahkan  calon pengganti  Edy  Maryono  tersebut  dapat menjadi  penjaga  tingkat  persaingan  dengan pimpinan  yang  lain  dari  Fraksi  Golkar  dan Fraksi  Gerindra  yang  sebelumnya  Partai Golkar  dan  Partai  Gerindra  mengusung calon  Bupati  dan  Wakil  Bupati  (Icek Baskoro-Sugeng Prasetyo) yang telah dikalahkan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati  (Sri  Sumarni-Edy  Maryono)  yang menjabat  saat  ini.  Adapun  dari  aspek  cost- politik  yaitu  harus  menanggung  biaya  yang telah  dikeluarkan  oleh  Edy  Maryono (termasuk  biaya  kampanye)  bagi  calon pengganti  Edy  Maryono  sebagai  Wakil
Bupati.  Termasuk  beban-beban  yang  lain khususnya  dalam  proses  menduduki  jabatan Wakil Bupati Grobogan.
Kenyataan tersebut merupakan persoalan politik yang hanya memperhatikan kepentingan  personal  yang  sedang  memiliki kekuasaan.  Karena  itu  sudah  seharusnya para pimpinan partai atau para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Grobogan berfikir  dan  bersikap  sebagai  negarawan yang berorientasi pada kepatingan masyarakat  atau  kepentingan  pemerintahan daerah  Kabupaten  Grogogan.  Karena  itu Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  atau Partai  Koalisi  harus  mengambil  kebijakan terhadap  pengisian  jabatan  Wakil  Bupati Kabupaten  Grobogan  yang  berhalangan tetap karena telah meninggal dunia.
Kebijakan  tersebut  dilakukan  karena mepertimbangkan  baik  dari  aspek  legalitas regulasi yang mengamanatkan bahwa pencalonan  sebagai  bupati  dan  wakil  bupati adalah  satu  paket,  juga  karena  tuntutan masyarakat  khususnya  konstituen  PKB  agar proses  penyelenggaraan  pemerintahan  di Kabupaten  Grobogan  dapat  berjalan  secara maksimal  utamanya  dalam  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Tentunya  bila tidak dibantu oleh Wakil Bupati, maka tugas dan  tanggung  jawab  bupati  menjadi  beban yang cukup berat.
Ada  beberapa  langkah  yang  perlu dipertimbangkan  oleh  Partai  Kebangkitan
bangsa (PKB) atau partai  koalisi  pengusung
Bupati dan Wakil Bupati (Sri-Edy) terpilih. Pertama :Menyiapkan  kader  dari Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  yang telah disepakati oleh Bupati Sri Sumarni dan partai  koalisi  (Partai  Amanat  Nasional  dan
Partai Hanura). Tentunya
dengan
persyaratan-persyaratan yang harus
ditanggung  oleh  calon  pengganti  baik  yang menyangkut komitmen politik maupun cost- politik
sepanjang dapat dirasionalisasi. Kedua :  Apabila  opsi  yang pertama tidak dapat dipenuhi, maka langkah berikutnya menawarkan kepada pihak partai koalisi  baik  dari  Partai  Amanat  Nasional (PAN)  maupun  dari  Partai  Hati  Nurani Rakyat  (Hanura)  untuk  menyiapkan  calon pengganti  sebagai  calon  Wakil  Bupati Grobogan  dengan  persyaratan  sebagaimana opsi yang pertama yaitu disetujui Bupati Sri Sumarni  dan  mengganti  cost-politik  yang telah  dikeluarkan  oleh  (alm)  Edy  Maryono. Tentunya  penawaran  untuk  menyiapkan calon  pengganti Wakil  Bupati kepada partai koalisi  lebih  mengutakan  partai  yang kursinya  atau  jumlah  suaranya  lebih banyak. Ketiga  : Apabila  opsi  yang  pertama dan  kedua  tidak  terpenuhi,  maka  perlu mengambil  dari  pihak  luar  (non  partai koalisi) yaitu dari masyarakat yang independen dan tidak sebagai anggota partai politik  atau  tidak  memiliki  keberpihakan kepada partai politik. Seperti pegawai negeri
yang  berpengalaman  (yang  dapat  diproses pensiun)  atau  pihak-pihak  yang  memiliki ketokohan dan pengalaman. Tentunya mereka  yang  disiapkan  telah  mendapatkan kesepakatan  dari  partai  koalisi  pengusung, utamanya  dari  Partai  Kebangkitan  Bangsa (PKB)  sebagai  partai  yang  memiliki  hak prioritas.
Langkah-langkah  untuk  mengambil kebijakan tersebut tentu tidak boleh ditunda- tunda. Sebab untuk mendapatkan kesepakatan  tidak  mudah  dan  memerlukan proses  dan  waktu  yang  cukup  panjang. Apalagi  ketentuan  perundangan  mengatur, tidak  dapat  dilakukan  pengisian  jabatan wakil  bupati  yang  berhalangan  tetap  karena mininggal  dunia,  apabila  masa  jabatannya tersisa 18 bulan.

## D. Simpulan dan Saran
Dari  beberapa  hal  yang  telah  penulis uraikan,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Kekosongan  jabatan  Wakil  Bupati  di
Kabupaten Grobogan akibat
meninggalnya  Edy  Maryono  sebagai Wakil Bupati terpilih dikarenakan oleh dua  hal. Pertama, di  dalam  aturannya Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Dan Walikota  Menjadi  Undang-Undang, hanya  dibahas  mengenai  mekanisme penggantian wakil kepala daerah  yang berhalangan  tetap.  Tidak  ada  aturan yang  menyebutkan  keharusan  suatu daerah untuk segera menyelenggarakan  pengisian  jabatan kepala  daerah,  serta  tidak  adanya penyebutan sanksi kepada daerah yang tidak  segera  melaksanakan  pengisian jabatan  wakil  kepala  daerah.  Oleh karena  itu  wajar  jika  banyak  daerah yang masih meremehkan hal pengisian jabatan  wakil  kepala  daerah. Kedua, belum  terisinya  jabatan  wakil  kepala daerah di Kabupaten Grobogan dilatarbelakangi  karena  faktor  politik. Pasangan  Sri  –  Edy  diusung  4  Partai Politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia  Perjuangan  (PDI-P),Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB),  partai
Amanat  Nasional  (PAN)  dan  Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
2. Mekanisme  dan  tata  cara  pengisian jabatan Wakil Bupati yang
berhalangan  tetap  akibat  meninggal dunia  sebagaimana  dialami  oleh  Edy Maryono,  SH,MM,  telah  diatur  dalam Undang-  Undang  Nomor  10  Tahun 2016 tentang Pemilihan  Gubernur dan wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil
Bupati  dan  Walikota  dan  wakil Walikota  dalam  hal  pengisian  jabatan wakil  kepala  daerah,  partai  politik/ gabungan partai politik berhak mengajukan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati  melalui  Rapat  Pari  Purna DPRD  untuk  diajukan  kepada  Bupati agar  memilih  salah  satu  dari  2  (dua) orang  calon.  Dan  setelah  dipilih  oleh Bupati  kemudian  diajukan  kepada Menteri  Dalam  Negeri  (Mendagri) untuk ditetapkan sebagai Wakil Bupati.
3. Terkait  tindakan  dari  Partai  Koalisi atau Partai Pengusung dalamMenetapkan  Kebijakan  yang Tepat  dalam  Pengisian  Jabatan  Wakil
Bupati  yang  Berhalangan  Tetap,  ada beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan oleh Partai
Kebangkitan bangsa (PKB) atau partai koalisi  pengusung  Bupati  dan  Wakil Bupati (Sri-Edy) terpilih.
Pertama :Menyiapkan  kader  dari Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB) yang  telah  disepakati  oleh  Bupati  Sri Sumarni  dan  partai  koalisi  (Partai Amanat  Nasional  dan  Partai  Hanura). Tentunya dengan persyaratan- persyaratan  yang  harus  ditanggung oleh  calon  pengganti  baik  yang menyangkut komitmen politik maupun
cost-politik sepanjang
dapat dirasionalisasi.
Kedua :  Apabila  opsi  yang  pertama tidak  dapat  dipenuhi,  maka  langkah berikutnya  menawarkan  kepada  pihak partai  koalisi  baik  dari  Partai  Amanat Nasional  (PAN)  maupun  dari  Partai Hati  Nurani  Rakyat  (Hanura)  untuk menyiapkan  calon  pengganti  sebagai calon  Wakil  Bupati  Grobogan  dengan persyaratan  sebagaimana  opsi  yang pertama  yaitu  disetujui  Bupati  Sri Sumarni  dan  mengganti  cost-politik yang telah dikeluarkan oleh (alm) Edy Maryono.  Tentunya  penawaran  untuk menyiapkan  calon  pengganti  Wakil Bupati  kepada  partai  koalisi  lebih mengutakan  partai  yang  kursinya  atau jumlah suaranya lebih banyak.
Ketiga  : Apabila  opsi  yang  pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perlu mengambil  dari pihak luar (non partai koalisi)  yaitu  dari  masyarakat  yang independen  dan  tidak  sebagai  anggota partai  politik  atau  tidak  memiliki keberpihakan  kepada  partai  politik. Seperti pegawai negeri yang berpengalaman  (yang  dapat  diproses pensiun) atau pihak-pihak yang memiliki  ketokohan  dan  pengalaman. Tentunya mereka yang disiapkan telah mendapatkan  kesepakatan  dari  partai koalisi  pengusung,  utamanya  dari
Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB) sebagai  partai  yang  memiliki  hak prioritas.

## Saran
Setelah  memahami  pengisian  Jaban Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah yang berhalangan tetap dalam sitem ketatanegaraan Indonesia dengan studi kasus di Kabupaten Grobogan, maka disarankan : 1. Bupati  dan  Wakil  Bupati  merupakan perpaduan kepemimpinan pada pemerintah  daerah,  dimana  tugas  dan tanggung jawab Bupati sebagai Kepala Daerah  begitu  besar  dan  berat  dalam rangka  mensejahterakan  rakyat  di daerah yang dipimpinya. Maka keberadaan  Wakil  Bupati  menjadi penting  demi  membantu  jalannya pemerintahan  di  daerah.  Karena  itu disarankan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten Grobogan segera mengusulkan pergantian  Wakil  Bupati  Kabupaten Grobogan.
2. Mekanisme  dan  tata  cara  pengisian jabatan Wakil Bupati yang berhalangan  tetap  telah  diatur  melalui perundang-undangan
khususnya Undang- Undang  RI Nomor 10 Tahun 2016, tetapi tidak ada keharusan untuk melakukan  pengisian  jabatan  wakil Bupati  yang  berhalangan  tetap.  Maka
ketika  persoalan  poltik  belum  selesai,
jabatan Wakil Bupati dibiarkan kosong.  Karena  itu  perlu  dibentuk regulasi atau setidaknya melalui
Peraturan Menteri Dalam negeri
(Mendagri) tentang kewajiban melakukan  pengisian  jabatan  Wakil Bupati bagi yang berhalangan tetap.
3. Bagi  partai  politik  pengusung  Bupati dan  Wakil  Bupati,  kususnya  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) dan Partai
Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  segera mengambil sikap bahwa Wakil Bupati sebagai  pembantu  bupati  dipandang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan  daerah  di  Kabupaten Grobogan.  Karena  itu  persoalan- persoalan  politik  agar  segera  diatasi khususnya  yang  menyangkut  cost- politik  baik  dalam  proses  pencalonan maupun  hal-hal  lain  yang  berkenaan dengan  pengajuan  pengganti  wakil bupati disarankan untuk segera diselesaikan  demi  segera  diangkatnya Wakil Bupati.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan dalam Penanganan  Dugaan  Praktik  Politik Uang  Pada  Pilkada  Serentak  2017.
Jurnal Masalah-Masalah Hukum ,
45 (1), 49–57.
Anggraeni,  M.  (2016). Kedudukan  dan Kewenangan Wakil Kepala
DaerahDihubungkan  Dengan  Undang- Undang  RepubLik  Indonesia  Nomor  9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah . Universitas Pasundan.
Arrsa,  R.  C.  (2014).  Pemilu  Serentak  dan Masa  Depan  Konsolidasi  Demokrasi. Jurnal Konstitusi , 11 (3), 515–537.
Budhiati,  I.  (2013).  Quo  Vadis  Demokrasi Prosedural Dan Pemilu: Sebuah Refleksi  Teoritis. Jurnal  Masalah-
Masalah Hukum , 42 (2), 268–273.
Huda,  N.  (2015). Hukum  Tata  Negara Indonesia . Jakarta: Rajawali Press.
Meyer,  T.  (2013). Peran  Partai  Politik dalam  Sebuah  Sistem  Demokrasi: Sembilan  Tesis.  Friedrich .  Jakarta: Ebert-Stiftung (FES).
Nuraini, S. (2006). Hubungan Eksekutif dan Legislatif  di  Era  Otonomi  Daerah.
Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2006 , 6.
Respationo, H. M. (2013). Pemilihan Kepala Daerah  dalam  Demokrasi  Electoral.
Jurnal Masalah-Masalah Hukum , 42 (3), 355–361.
Safa’at,  M.  A.  (2009). Pembubaran  Partai Politik Di Indonesia (Analisa Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran  Partai  Politik  1959  –
2004) . Universitas Indonesia.
Soekanto,  S.  .,  &  Mamudji,  S.  (n.d.).
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu
Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Soemantri,  S.  (2006). Prosedur  dan  Sistem Perubahan Konstitusi . Bandung:
Alumni.
Soemitro, R. H. (1982). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri .
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Suharizal.  (2011). Pemilukada:  Regulasi, Dinamika  dan  Konsep  Mendatang .
Jakarta: Raja Grafindo Jaya.
Wijaya,  T.,  &  Griadhi,  I.  (2014).  Pengisian
Kekosongan  Jabatan  Wakil  Kepala Daerah  Yang  Berasal  Dari  Partai Politik  Atau  Gabungan  Partai  Politik Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor
12 Tahun 2008. Jurnal Kertha Negara ,
2 (5), 3.