## TIM PENGELOLA JURNAL DUSTURIYAH

## Redaktur
Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., MH Arifin Abdullah, S. HI., MH
Bendahara Safira Mustaqilla, S. Ag, M. Ag
Anggota/Editor
Edi Yuhermansyah Israr Hirdayadi, Lc Syuhada, S. Ag., M. A
Tata Letak/ Grafis Sunaidi,SH

## Pembaca Ahli:
Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, M. A., Prof. Dr. H. Alyasa‟ Abubakar, M. A., Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M. A., Prof. Drs. H. Yusni Saby., M. A., Ph. D., Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H ., M. H., Dr. Nazaruddin A. Wahid, M. A., Dr. Ridwan Nurdin, MCL., Dr. Hj.
Nurjannah Ismail, M. Ag.,   Dr. A. Jalil Salam, M. Ag., Dr. Khairudin, M. Ag.

## Mitra Bestari
Prof. Dr. Duskri Ibrahim, M. A., Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed.,Prof. Dr. Husni Jalil, M. A.

## Alamat Redaksi
Fa kul t as S yari ah da n  Hu ku m   U IN  Ar -Rani r y  Banda  Aceh Pr o vi nsi   Aceh  23111 No. T el p:  0651 -  75529 66 Fax:  0651 -  755296 6 E mai l :   ar i f i n_bdl l h@yahoo.co m
Jurnal Dusturiyah menerima naskah dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dengan ketentuan sebagai berikut: kajian tentang  hukumdan perundang-undangan: hukum, fiqh,  ekonomi Islam, politik  dan pranata sosial  lainnya; Naskah yang dikirim diketik dengan tulisan times new roman ukuran 12 spasi 1,5 dengan  jumlah  15-20 halaman;  Naskah diserahkan dalam bentuk Hardcopy (Print Out) dan softcopy dalam CDatau flashdisk atau bisa juga dikirim melalui e-mail; Naskan menggunakan footnote dengan referensi (min 15 buku/Jurnal/karya ilmiah lainnya); Abstrak dibuat dalam Bahasa Inggris lebih kurang 150-200 kata dan disertai kata Kunci  (key word) maksimal 5 kata dalam Bahasa Inggris;  Naskah yang belum layak untuk dimuat dapat diambil kembali oleh penulis pada tim redaksi;  Naskah harus sudah diterima redaksi dua bulan sebelum diterbitkan; Jurnal Dusturiyah diterbitkan dalam setahun dua edisi bulan Juni dan Desember.

## Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial

## Vol VII. NO.2.Juli-Desember 2017

## P-ISSN 2088-9712
E-ISSN 977-2580536

## DAFTAR ISI
WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (Analisis Terhadap Fatwa MUI No.2. Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang)

## Armiadi
Konflik Etnis Dayak dan Madura dalam Masalah Hutan Kalimantan : Perspektif Green Thought
Mumtazinur
Mazhab Fiqh Dalam Pandangan Syariat Islam (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)
Muhammad Yusran Hadi ,
Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Ayumiati, se.m. Si
Pengenyampingan  Pidana  Denda  Bagi  Penjual  Khamar:  Qanun,  Putusan  Hakim  Dan  Teori Hukum Progresif

## Ihdi Karim Makinara
Pengenyampingan  Pidana  Denda  Bagi  Penjual  Khamar:  Qanun,  Putusan  Hakim  Dan  Teori Hukum Progresif
Ihdi Karim Makinara
Serpihan Pemikiran Hukum Islam Dalam Mazhab Syiah Muhammad Siddiq Armia

## WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA
(Analisis Terhadap Fatwa MUI No.2. Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang)
Armiadi
(Dosen Pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

## Abstrak
Fatwa  MUI  terhadap  kebolehan  hukum  (jawaz)  wakaf  uang  tunai  memiliki dasar  pertimbangan  dalil  nash  (hadits  Ibn  Umar)  yang  berbunyi ihbas  ashlaha  wa sabbil  tsamarataha .  Dasar  pertimbangan  MUI  juga  terdapat  pada  aspek mashlahah -nya,  bahwa  wakaf  uang  memiliki  fleksibelitas  (keluwesan)  dan kemaslahatan  besar  yang  tidak  dimiliki  oleh  benda  lain,  di  samping  kemudahannya dalam  menjaring  waqif.  MUI  memandang  perlu  kepada  pengembangan  makna karena  dari  substansi  pengertian  tersebut  adalah  keharusan  adanya ta’bid pada pokok zat mawquf  (baqa ‘ainih) . Jadi unsur keabdiannya hanya menekankan pada aspek  zat  saja  tidak  termasuk  dalamnya  sifat  benda  seperti  halnya  kekekalan  nilai intrinsik pada uang ( baqa ‘ashlih ). Maka dengan adanya pengembangan pengertian wakaf  ini,  diharapkan  dapat  membuka  peluang  kepada  reinterpretasi  pengertian wakaf yang lebih relevan dalam perkembangan perekonomian masyarakat. MUI juga melihat perlunya penambahan “ aw ashlihi” (baqa ashlih) yang berarti pokok harta tetap  tidak  hilang,  penambahan  kalimat  dalam  definisi  wakaf  tersebut  juga  agar dapat memahami atau mengartikan keabdian pada aspek sifat barang wakaf (nature- nya).
Kata Kunci:  Wakaf Tunai, Majelis Ulama Indonesia, Fatwa

## Abstract
MUI  fatwa  against  legal  permissibility  (jawaz)  wakaf  cash  has  the  basis  of consideration nash argument (hadith Ibn Umar) which reads ihbas ashlaha wa sabbil tsamarataha.  The  basic  considerations  of  MUI  also  exist  in  the  aspect  of  its mashlahah, that the money waqf has flexibility (flexibility) and the great benefit that is not owned by other objects, in addition to its easiness in capturing waqif. The MUI sees  it  necessary  to  the  development  of  meaning  because  of  the  substance  of  that understanding is the necessity of ta'bid on the substance of mawquf substance (baqa 'ainih).  So  the  element  of  his  devotion  is  to  emphasize  only  aspects  of  matter  not including  the  nature  of  things  as  well  as  the  eternal  intrinsic  value  of  money  (baqa 'ashlih). So with the development of understanding of this wakaf, is expected to open opportunities  for  reinterpretation  of  the  meaning  of  waqf  more  relevant  in  the economic  development  of  society.  MUI  also  sees  the  need  for  the  addition  of  "aw
ashlihi"  (baqa  ashlih)  which  means  the  subject  of  fixed  property  is  not  lost,  the addition  of  sentence  in  the  definition  of  wakaf  is  also  in  order  to  understand  or interpret the dedication on the aspect of the nature of the wakaf (nature) Keywords: Endowment Cash, Indonesian Ulema Council, Fatwa

## A. PENDAHULUAN
Cash  waqf, yaitu  dana  wakaf  yang  dihimpun  dari  berbagai  sumber  dengan berbagai  cara  yang  sah  dan  halal.  Dana  tersebut  kemudian  diinvestasikan  dengan tingkat keamanan yang tinggi karena nilai pokok dana yang bersifat abadi itu terjamin keutuhannya dari penyusutan dan dapat diivestasikan menjadi danaproduktif. 1
Cash  waqf diterjemahkan  dengan  wakaf  tunai,  namun  jika  ditilik  dari  obyek wakafnya  yaitu  uang,  lebih  tepat  kiranya  kalau cash  waqf diterjemahkan  dengan wakaf uang. i Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan muwakif/ wakif (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (Nadzir)  untuk  kemudian  dikembangkan  dan  hasilnya  untuk  kemaslahatan  umat, sementara  pokok  wakafnya  tidak  boleh  habis  sampai  kapanpun. 2 Sedangkan  Imam Az-Zuhri  (wafat  tahun  124  H)  bahwa  dinar  dan  dirham  (mata  uang  yang  berlaku  di Timur  Tengah  )  boleh  diwakafkan.  Caranya  ialah  dengan  menjadikan  dinar  dan dirham  itu  sebagai  modal  usaha  (dagang)  kemudian  menyalurkan  keuntungannya sebagai wakaf. 3
1 Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai ,  cet. Ke -3 Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam, 2006 ., hlm. 164. Lihat juga Depag  RI,  Strategi  Pengembangan  Wakaf  Tunai  di  Indonesia,  Ed:  Revisi  ke  Empat  (Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007), hal 37.
2 Wakaf Tunai http://www.pkesinteraktif.com, akses 15 Februari 2014
3 Dalam Abu As -Su‟ud Muhammad, Risalatu fi Jawazi Waqfi An –Nuqud, Beirut: Dar Ibn - Hazm,  th.  1997,  hal.  20-21.    Pendapat  yang    sama  dikemukakan  oleh    madzhab  Hanafi,  menurutnya cara  melakukan  wakaf  tunai  (mewakafkan  uang  )  ialah  dengan  menjadikannya  modal  usaha  dengan cara mudharabah , sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.. Sebenarnya Hukum wakaf  tunai    merupakan  permasalahan  yang  di  perdebatkan  di  kalangan  fuqaha.  Sebagian  ulama‟ merasa sulit menerima ketika ada diantara ulama‟ yang berpendapat sah hukumnya mewakafkan uang dirham  atau  dinar.  Dengan  uang  sebagai  aset  wakaf,  maka  pendayagunaannya  dalam  pengertian mempersewakannya akan terbentur dengan riba. Adapun  alasan merekaantara lain : Pertama . Bahwa uang  bisa  habis  zatnya  sekali  pakai.  Uang  hanya  bisa  dimanfaatkan  dengan  membelanjakannya sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap kekal, tidak bisa habis sekali pakai. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang
Selanjutnya,  wakaf  uang  dalam  definisi  Departemen  Agama  adalah  wakaf yang  dilakukan  seseorang,  kelompok  orang,  dan  lembaga  atau  badan  hukum  dalam bentuk  uang  tunai. ii Dengan  demikian,  wakaf  uang  merupakan  salah  satu  bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan. Hal  ini  selaras  dengan  definisi  wakaf  yang  dikeluarkan  oleh  Komisi  Fatwa  Majelis Ulama Indonesia, tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang sebagai berikut:
“Menahan  harta  yang  dapat  dimanfaatkan  tanpa  lenyapnya  bendanya  atau pokoknya,  dengan  cara  melakukan  tindakan  hukum  terhadap  benda  tersebut (menjual,  memberikan,  atau  mewariskannya),  untuk  disalurkan  (hasilnya)  pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.” 4
Dalam  definisi  di  atas,  wakaf  tidak  lagi  terbatas  pada  benda  yang  tetap wujudnya, melainkan  wakaf dapat  berupa benda  yang tetap nilainya  atau  pokoknya. Uang  adalah  masuk  dalam  kategori  benda  yang  tetap  pokoknya.  Dengan  demikian, definisi  MUI  di  atas  memberikan  legitimasi  kebolehan  wakaf  uang.  Tulisan  ini menganalisis  apa  yang  menjadi  dasar-dasar  pertimbangan  Majelis  Ulama  Indonesia sehingga wakaf tunai atau wakaf uang itu dihukumkan jawaz (boleh). Pertimbangan MUI ini dianggap penting karena praktek wakaf uang belum menjadi sebuah „ urf atau kebiasaan masyarakat Islam Indonesia.
akan di  wakafkan itu adalahbenda yang tahan lama, tidak  habis di pakai.Kedua, Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli; bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Lihat  Imam Nawawy, Raudhah al-Thalibin wa „Umdatu al-Muftin , Juz V, hal. 315
4 Departemen  Agama  RI, Pedoman  Pengelolaan  Wakaf  Tunai ,  Cet.  IV,  Jakarta,  Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, hal. 3

## B. SEKILAS  TENTANG  LAHIRNYA  FATWA  MUI  TENTANG  WAKAF TUNAI
Dilihat  dari  sejarah  lahir  dan  berkembangannya  wakaf  tunai  di  Indonesia dilatarbelakangi oleh suatu kondisi perekonomian yang cukup memprihatinkan yakni terjadi ketimpangan dan jurang yang sangat dalam antara golongan menengah ke atas dengan  golongan  masyarakat  umum  yang  hidup  di  bawah  garis  kemiskinan  yang kebetulan didominasi atau mayoritasnya beragama Islam.
Salah  satu  solusi  dalam  recoveri  ekonomi  adalah  dengan  memanfaatkan sumber  daya  yang  kita  miliki  sendiri,  baik  dari  sumber  daya  alam  maupun  dari sumber  daya  manusia  itu  sendiri.  Indonesia  memiliki  keduanya  dan  sesungguhnya dapat  diandalkan  karena  kedua  potensi  ini  tinggal  digerakkan  dan  akan  menjadi generator raksasa di  masa depan. Wacana untuk  menjadikan wakaf tunai  khususnya sebagai  salah  satu  instrumen  pemberdayaan  ekonomi  menjadi  harapan  umat  Islam. Hal ini ikut dipicu oleh kajian-kajian ilmiah bahwa dalam perjalanan sejarah Islam di abad ke 2 H, ibadah ini sudah pernah dipraktekkan. Bahwa Imam al-Zuhri (wafat 124 H)  yang  merupakan  salah  seorang  ulama  terkemuka  dan  peletak  Dasar tadwin  al- Hadits ,  berfatwa  bahwa  boleh  hukumnya  berwakaf  dengan  dinar  dan  dirham. 5
Demikian  juga  di  era  kontemporer  seperti  yang  telah  dilaksanakan  beberapa  negara antara lain di Bangladesh. 6
Di  samping  itu  sebahagian  masyarakat  juga  menginginkan  adanya  sebuah fatwa ulama yang khusus mengatur tentang wakaf tunai karena telah menjadi tuntutan umat  Islam  saat  itu  sehingga  mendapat  legalitas  secara  syar‟iy  dalam  pengamalan
5 Lihat  Departemen  Agama  RI, Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia, Cet:I,  Jakarta, Depag RI, 2003, hal. 85
6 Ahmad Djazuli, Menuju Era Wakaf Produktif , Cet. IV, Jakarta, Mumtaz Publishing, 2007, hal  10..Umat  Islam  sebenarnya  penyumbang  terbesar  di  negeri  ini  untuk  pertumbuhan  ekonomi nasional,  karena  bukan  hanya  golongan  miskin  dari  umat  Islam  yang  mayoritas,  para  agniya‟pun banyak dari kalangan kaum muslimin, apalagi terkait sumbangan yang mereka lakukan untuk sebuah sertifikat  wakaf  tunai  bisa  dilakukan  oleh  siapapun  dan  berapapun  dapat  menjadi  wakaf,  tanpa  harus menunggu kaya atau memiliki aset terlebih dahulu.
ibadah mereka. Pada tahun 2001 Prof.M.A. Mannan sebagai Ketua Social Investment Bank Ltd (SIBL) memberikan seminar di  Indonesia tentang wakaf uang. Seminar ini ikut berkontribusi bagi terwujudnya praktek wakaf tunai di  Indonesia.  Fatwa ulama yang diharapkan tersebut akhirnya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu  fatwa  nomor  2  tahun  2002  yang  menetapkan  bahwa  wakaf  tunai  hukumnya adalah „jawaz‟ 7
Hal  yang  substansial  dan  prinsipil  dalam  ibadah  wakaf  tunai  ini  adalah berkenaan dengan keamanan dari aset wakaf itu sendiri dari penyusutan, mestilah ada upaya untuk mewujudkan atau menggaransikan bahwa pokok nilai uang ( ra‟sul mal ) yang  dijadikan mauquf (benda  wakaf)  adalah  tetap  utuh  dan  kekal.  Demikian  juga tentang  kaharusan  melakukan  pendayagunaan  atau  pengembangan  ( istismar ) merupakan  sebuah  keniscayaan  dengan  kata  lain  harta  tersebut  harus  diinvestasi    di sektor produktif. 8

## C. HUKUM WAKAF TUNAI DALAM PANDANGAN  FATWA MUI
Dalam keputusan fatwa MUI No 2 Tahun 2002 tentang wakaf uang dijelaskan bahwa  ketetapan  hukum  wakaf  uang  adalah  boleh  ( jawaz). Di  samping  hukum  itu dalam  fatwa  MUI  tersebut  juga  ditegaskan  beberapa  hal  yang  berhubungan  dengan praktek wakaf uang, yaitu:
1. Wakaf  uang  hanya  boleh  disalurkan  dan  digunakan  untuk  hal-hal  yang dibolehkan secara syar‟iy ( musharraf mubah).
2. Nilai  pokok  wakaf  uang  harus  dijamin  kelestariannya,  tidak  boleh  dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
7 Abu  Su‟ud  Muhammad, Risalah  fi  Jawazi  Waqf  al-Nuqud ,  Beirut,  Dar  Ibn  Hazm,  1997, hal.20-21.  Model  ini  telah  dipraktikkan  kembali  di  beberapa  negara  seperti  Saudi  Arabia,  Mesir, Bangladesh,  Qatar,  Oman,  Marokko  dan  Kuwait,  Mustafa  Edwin  Nasution, Wakaf  Tunai:  Strategi Untuk  Mensejahterakan  Dan  Melepaskan  Ketergantungan  Ekonomi ,  Workshop  Internasional (International  Institute  Of  islamic  Thougth  IIIT)  dan  Ditjen  Bimas  Islam  dan  Penyeleggaraan  Haji, Depag.RI (batam, Januari, 2002, hal.7-8
8 Baca,  M.A.  Mannan, Sertifikat  Wakaf  Tunai:  Sebuah  Inovasi  Instrumen  Keuangan  Islam (terj-Tjasmiyanto dan Rozidyanti), Ciber-Pktti-ui, tt. Hal. 47-48
3. Wakaf  uang  (cash,  wakaf/ waqf  al  nuqud) adalah  wakaf  yang  dilakukan seseorang,  kelompok  orang,  lembaga  atau  badan  hukum  dalam  bentuk  uang tunai, atau termasuk juga surat-surat berharga. 9
Keputusan  hukum jawaz (boleh ) terhadap  wakaf  uang  yang  difatwakan  oleh MUI tersebut,  karena alasan memperhatikan kepada beberapa hal di bawah ini:
1. Alasan—alasan MUI tentang kebolehan wakaf Tunai
a. Pendapat  al-Zuhri  yang  menyatakan  bahwa  mewakafkan dinar hukumnya  boleh  dengan  menjadikan  dinar  tersebut  sebagai  modal usaha,  dan  hasilnya  disalurkan  kepada mawquf „ alaih  ( penerima wakaf).
b. Ulama mutaqaddimin dari  mazhab  Hanafi  membolehkan  wakaf  uang dinar dan dirham sebagai  pengecualian  atas  dasar istihsan  bi  al-„urf, dengan mendasarkannya pada sunnah ( atsar) Abdullah bin Mas‟ud bin R.A  yang  artinya  “ apa  yang  dipandang  baik  oleh  kaum  muslimin maka  dalam  pandangan  Allah  adalah  baik,  dan  apa  yang  dipandang buruk  oleh  kaum  muslimin  maka  dalam  pandangan  Allah  pun buruk.” 10
Terkait dengan pernyataan MUI tentang pendapat ulama mutaqaddimin dari  mazhab  Hanafi  ini,  dapat  dilihat  bahwa  mereka membolehkan  hukum  praktek  wakaf  uang  tunai  karena  dasar pertimbangan  bahwa  hal  tersebut  sudah  umum  berlaku  dalam masyarakat muslim. Artinya, bahwa praktek wakaf uang telah menjadi bahagian  dari  „ amalan yang  sangat  lumrah  didapatkan  dalam masyarakat  (berlaku  secara al-„urf) .  Jadi  sejauh  ini  dapat  dipahami
9 Departemen  Agama  RI,  Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  Cet.  1  Jakarta,  2003, hal. 86
10 Menurut Mannan, Kahadiran  wakaf tunai ini ternyata tidak hanya bernilai  sosial ekonomi bagi  masyarakat    miskin  tetapi  juga  bisnis.  Berarti  wakaf    tunai  memiliki  manfaat  dan  potensi  yang besar dalam memobilisasi perekonomian Islam. Lihat M.A. Mannan, „Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi  Instrumen  Keuangan  Islam,  (terjemahan-Tjasmijanto  dan  Rizidyanti),  (Ciber-PKTTI-UI, tt.hal.15)
bahwa, bila kita membandingkan tingkatan praktek wakaf uang dalam masyarakat  di  Indonesia  barangkali  belum  mencapai  pada  tingkatan „ amalan  al-„urf. Hal  demikian  mungkin  karena  faktor  kesadaran masyarakat  yang  belum  dapat  disamakan  pandangannya  sebagaimana yang  telah  menjadi  kebiasaan  masyarakat  dahulunya.  Bahkan  bila dilihat  menurut  penjelasan  Wahbah  al-Zuhayli,  praktek  wakaf  uang yang telah pernah berlaku secara „ urf itu tidak boleh dianggap sah pada suatu tempat, bila kegiatan wakaf uang tersebut tidak berlaku secara al „urf dalam masyarakat tersebut. 11
c. Alasan  ke  tiga  yang  diperhatikan  MUI  adalah  penjelasan  Abu  Tsur tentang  hukum  kebolehan  wakaf  dinar  atau  dirham  (uang)  tersebut, oleh MUI dikutip dari tulisan al-Mawardi dalam kitabnya al-Hawi al- Kabir 12 n amun  perlu  juga  diperhatikan  lebih  lanjut  secara  lebih kemperehensif terhadap bahagian penjelasan al-Mawardi yang lainnya yang  berhubungan  dengan  riwayat  Abu  Tsur  tersebut.  Al-Mawardi menegaskan  bahwa  hukum  kebolehan  wakaf  uang  yang  diriwayatkan Abu  Tsur  itu  harus  dipahami  tidak  dengan  memusnahkan  pokoknya ( „ain-nya) dari dirham dan dinar tersebut.
d. Alasan  keempat  yang  diperhatikan  MUI  adalah  pandangan  dan pendapat  Komisi  Fatwa  MUI  kepada  perlunya  tinjauan  ulang  (perlu adanya  pengembangan)  terhadap  definisi  wakaf  yang  telah  makruf dipahami  masyarakat,  dengan  memperhatikan  maksud  hadits  riwayat dari  Ibnu  Umar  yang  menjelaskan  ( “ ihbas  ashlaha  wa  sabbil tsamarataha) .
Perlunya kepada pengembangan itu karena dari substansi  pengertian tersebut adalah  keharusan  adanya Ta‟bid pada  pokok  zat mawquf ( baqai „ainih). Jadi  unsur
11 Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia …, hlm, 86.
12 Ahmad Ibnu Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Juz: I, (Dar Shadir, 1998), hlm, 379.
keabdiannya  hanya  menekankan  pada  aspek  zat  saja  tidak  termasuk  dalamnya  sifat benda seperti halnya kekekalan nilai intrinsik pada uang ( baqa „ashlih). Maka dengan adanya  pengembangan  pengertian  wakaf  ini,  diharapkan  dapat  membuka  peluang kepada  reinterpretasi  pengertian  wakaf  yang  lebih  relevan  dalam  perkembangan perekonomian masyarakat. 13
MUI  menambahkan  “ aw  ashlihi ”  ( baqa  ashlih) 14 yang  berarti  pokok  harta tetap tidak hilang, penambahan kalimat dalam definisi wakaf tersebut juga agar dapat memahami  atau  mengartikan  keabdian  pada  aspek  sifat  barang  wakaf  ( nature-nya). Dengan  demikian  mewakafkan  uang  dengan  catatan  tidak  mengurangi  nilai pokoknya,  hukumnya  boleh  sesuai  dengan  pengertian  wakaf  di  atas.  Pandangan seperti ini, lebih sesuai dengan pandangan sekarang atau mendasarkan kepada konsep wakaf dalam mazhab Malikiyah,  yang memperlebar pengertian wakaf kepada benda bergerak seperti mewakafkan susu sapi dan buah-buahan.

## 2. Dasar-Dasar  Pertimbangan  MUI  Terhadap  Konsekwensi  Hukum Wakaf Tunai.
Adapun  dasar-dasar  pertimbangan  MUI  yang  kemudian  menjadi  faktor  atau sebab  lahirnya  kesimpulan  untuk  memfatwakan  hukum  wakaf  uang jawaz (boleh), sebagaimana  dijelaskan  dalam Himpunan  Fatwa  Majlis  Ulama  Indonesia dapat dirincikan sebagai berikut:
a. MUI  melihat  bahwa  bagi  masyarakat  Islam  di  Indonesia  pada umumnya,  terkait  dengan  pengertian  wakaf  (termasuk  juga  tentang benda  wakaf)  dimana  pengetahuan  mereka  hanya  terbatas  kepada beberapa  pengertian  wakaf  yang  telah  makruf. 15 Sehingga  atas  dasar
13 Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islam wa adillatu, juz: VIII, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), hlm, 162.
14 Al-Mawardi, al-Hawi  al-Kabir ,  Tahqiq:  Mahmud  Matrajii,  juz  IX,  Beirut,  Darr  al-Fikr, 1994, hal.379
15 Departemen  Agama  RI, Himpunan  Fatwa  Majlis  Ulama  Indonesia,  ( Jakarta:  Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm, 85.
pengertian  tersebut  bagi  mereka  hukum  wakaf  uang  adalah  tidak sah.Menurut pertimbangan MUI agar pemahaman masyarakat terhadap konsep  wakaf  dapat  berkembang  sesuai  dengan  zaman,  maka dipandang  perlu  adanya  pengembangan  atau  tinjauan  ulang  terhadap definisi  wakaf  yang  telah  makruf  tersebut.  Dalam  hal  ini  kemudian MUI  merumuskan  pengertian  wakaf  dengan  mendasarkan  kepada keterangan nash (hadits  Ibnu  Umar)  yang  berbunyi ihbas  ashlaha  wa sabbil tsamarataha . 16
b. Dasar  pertimbangan  MUI  selanjutnya  karena  melihat  bahwa  wakaf uang memiliki fleksibelitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar  yang tidak dimiliki oleh benda lain.
Keluwesan  dan  kemaslahatan  besar  tersebut  adalah  “lingkup  sasaran pemberi  wakaf  tunai  ( waqif) bisa  sangat  luas  dibandingkan  dengan wakaf  biasa.” 17 Hal  demikian  karena  sertifikat  wakaf  tunai  dapat dibuat  dalam  berbagai  macam  pecahan  sesuai  dengan  kemampuan waqif ,  pecahannya  dapat  berkisar  mulai  50.000.-,  75.000.-,  100.000,- dan  seterusnya.  Jadi  konsep  yang  seperti  ini  akan  membuka  peluang kesempatan  untuk  berwakaf  tidak  hanya  untuk  orang  yang  memiliki standar  perekonomian  menengah  ke  atas  saja,  siapapun  dapat berinvestasi melalui sertifikat wakaf tunai.
Di  samping  itu  uang  juga  memiliki  potensi  yang  sangat  tinggi  sebagai  salah satu  instrumen  pemberdayaan  ekonomi  ummat  Islam,  dalam  berbagai  aspek
16 Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hlm, 80-83. 17 Departemen Agama RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia …, hlm, 85, Salah satu Hadits  yang  dijadikan  dasar  pertimbangan  Mejlis  Ulama  Indonesia  terkait  hukum  jawaz  wakaf  tunai adalah hadits dari Ibn Umar yang artinya sebabagai berikut: “dari Ibn Umar  ra berkata: “Umar berkata kepada  Nabi  SAW,  saya  memiliki  seratus  dirham  saham  di  Khaibar,  saya  belum  pernah  mendapat harta  yang  paling  saya  kagumi  sepert  ini,  tetapi  saya  ingin  menyedekahkannya.  Nabi  SAW  bersabda kepada  Umar:  Tahanlah  asalnya  (modal  atau  pokoknya)  dan  jadikan  buahnya  sebagai  sedekah  untuk jalan Allah. HR. Bukhari dan Muslim). Imam Bukhari, Shahih Bukhari , Juz VIII, Cet II, Beirut, Dar Ihya al-Taurats al-„Arabiyah, 1981, hal. 264
pergerakan  pembangunan  seperti  pada  kegiatan-kegiatan  sosial,  ekonomi,  dan kebudayaan masyarakat Islam. 18
Pemanfaatan dana wakaf tunai sebagai instrumen investasi menjadi menarik, karena benevit atas investasi tersebut- dalam bentuk keuntungan investasi-akan dapat dinikmati oleh masyarakat dimana saja baik lokal, regional maupun internasional. Hal ini  dimungkinkan  karena benefit atas  investasi  tersebut  berupa  cash  yang  dapat ditransfer  ke beneficiary manapun  diseluruh  dunia.  Sementara  investasi  akan  dana wakaf  tersebut  dapat  dilakukan  dimana  pun  tanpa  batas  negara,  mengingat  wakaf tunai  yaitu cash yang  dapat  diinvestasikan  dinegara  manapun.  Hal  inilah  yang diharapkan  maupun  menjembatani  kesenjangan  antara  masyarakat  “  kaya  “  dengan masyarakat  “  miskin  “,  karena  diharapkan  terjadi  transfer  kekayaan  (  dalam  bentuk keuntungan investasi) dari masyarakat kaya kepada masyarakat miskin.
Dana wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik dibidang pengadaan social good maupun private good . Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi yang menarik berkenan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publlik.
Dari uraian dasar-dasar pertimbangan MUI tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, keputusan fatwa  MUI terhadap kebolehan hukum  ( jawaz) wakaf uang tunai, di samping memiliki dasar pertimbangan dalil nash (hadits Ibn Umar) yang berbunyi ihbas ashlaha wa sabbil tsamarataha seperti yang telah dijelaskan. Selanjutnya dasar pertimbangan  MUI  juga  terdapat  pada  aspek mashlahah-nya ,  bahwa  wakaf  uang memiliki  fleksibelitas  (keluwesan)  dan  kemaslahatan  besar  yang  tidak  dimiliki  oleh benda lain, di samping kemudahannya dalam menjaring waqif.
Selanjutnya,  bila  diperhatikan  dasar  pertimbangannya,  MUI  lebih  melihat pada  aspek mashlahahnya dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  hidup  ummat Islam, yakni cita-cita kemapanan perekonomian masyarakat Islam melalui amal sosial
18 Departemen  Agama, Pedoman  Pengelolaan  Wakaf  Tunai, Cet  IV,  (Jakarta:  Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), hm, 26.
wakaf  uang  walaupun  wakaf  tunai  tersebut  belum  menjadi  „ urf atau  adat  istiadat masyarakat  muslim  Indonesia.  Tentu  saja  praktik  ini  perlahan  tapi  pasti  diharapkan akan menjadi kebiasaan dan membudaya di tengah-tengah masyarakat.
Lebih  jelasnya,  dasar-dasar  pertimbangan  tersebut  karena  mengikuti  inti  dari pokok  ajaran  Islam  dalam  pensyariatan  wakaf,  yang  terkait  pada  tujuan  dan hikmahnya. Adapun tujuan dan hikmah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
1) Menggalakkan  ummat  manusia  (masyarakat  muslim)  untuk  termotivasi melakukan amal kebaikan terhadap sesama melalui amalan wakaf.
2) Berangkat  dari  niat  pihak waqif yang  melaksanakan  wakaf  semata-mata karena  untuk  mendapatkan  pahala  demi  mendekatkan  diri  kepada  Allah SWT ( taqarrub ila Allah).
3) Hikmah  dari  perintah  pelaksanaan  wakaf  itu  sendiri  agar  terwujudnya sikap dan perilaku solidaritas yang tinggi terhadap sesama muslim karena wakaf dapat membantu meringankan beban saudara muslim dalam hal ini dapat dirasakan oleh para pihak mawquf „alaih.

## 3. Pemahaman MUI terhadap dalil wakaf tunai
Adapun  pemahaman  MUI  terhadap  dalil  wakaf  uang  (hadits  Ibn  Umar) tersebut  bahwa  dalam  fatwa  MUI  terhadap  hukum  wakaf  uang  tunai  dijelaskan pandangan  dan  pendapat  Komisi  Fatwa  MUI  antara  lain  terkait  tentang  perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadits, antara lain riwayat dari Ibn Umar di atas yang menjelaskan: “ pertahankan pokoknya dan salurkan hasilnya”.
Dasar penjelasan hadits Ibn Umar tersebut, menurut MUI dapat menerangkan bahwa  “ ihbas  ashlaha  wa  sabbil  tsamarataha (hentikan  tindakan  hukum  pada pokoknya  dan  salurkan  hasilnya),”  adalah  kekekalan  benda  wakaf  ( ta‟bid) bisa berwujud  pada  sifat  barang  wakaf  ( nature) seperti  kelestarian  nilai  uang.  Jadi  unsur ta‟bid bukan  hanya  ada  pada  pokok  benda  wakaf  yang  kekal  „ ain- nya  setelah dimanfaatkan ( baqa „ainih), tetapi juga dapat berwujud pada sifat benda wakaf ( baqa
ashlih) .  Dasar  pemahaman  kepada  kalimat  tersebut  yang  terdapat  dalam  hadits  Ibn Umar tersebut juga.
Di  samping  mempedomani  kepada  hadits,  dalam  pemahaman  MUI  terhadap dalil  wakaf  uang  juga  memperhatikan  pada  aspek istihsan  bi  al-„urf .  Artinya  MUI memahami  bahwa  golongan  Hanafiah  juga  pernah  membolehkan  hukum  praktek wakaf dirham dan dinar (uang), karena pada masa itu mewakafkan dirham atau dinar telah  berlaku „urf (lumrah  dipraktekkan  dalam  masyarakat).  Jadi  legalitas  hukum jawaz (boleh mewakafkan uang) menurut MUI bukanlah hal yang baru, tetapi pernah menjadi „ uruf dalam masyarakat tempo dahulu.

## D. PENUTUP
Praktek  wakaf  tunai  atau  wakaf  uang  telah  menjadi  bahagian  dari  kajian ilmiah namun  „ amalan ini belum menjadi lumrah didapati dalam masyarakat (belum berlaku  secara al-„urf) .  Jadi  sejauh  ini  dapat  dipahami  bahwa,  bila  kita membandingkan  tingkatan  praktek  wakaf  uang  di  beberapa  negara  islam  barangkali telah mencapai pada tingkatan „ amalan al-„urf, tetapi tidak untuk amalan masyarakat kita di  Indonesia. Hal  demikian mungkin  karena faktor kesadaran masyarakat  yang belum  dapat  disamakan  pandangannya  sebagaimana  yang  telah  menjadi  kebiasaan masyarakat dahulunya.
Satu  hal  yang  membanggakan  bahwa  untuk  pengamalan  wakaf  tunai  di Indonesia  telah  mendapatkan  legalitas  syar‟iy  dengan  adanya  fatwa  dari  Majlis Ulama  Indonesia,  yaitu  fatwa  no.2  tahun  2002  tentang  wakaf  uang.  Secara  legal formalpun  wakaf  tunai  telah  menjadi  hukum  positif  di  Indonesia  yaitu  dengan keluarnya  Undang-undang  nomor  41  tahun  2004  tentang  wakaf  dan  Peraturan pemerintah  nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  nomor  41 tahun 2004 tentang wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Djazuli, Menuju  Era  Wakaf  Produktif ,  Cet.  IV,  Jakarta,  Mumtaz Publishing, 2007,
Ahmad  Ibnu  Hanbal, Musnad  al-Imam  Ahmad  Ibn  Hanbal, Juz:  I,  (Dar Shadir, 1998)
Al-Mawardi, al-Hawi  al-Kabir ,  Tahqiq:  Mahmud  Matrajii,  juz  IX,  Beirut, Darr al-Fikr, 1994
Abu  Su‟ud  Muhammad, Risalah  fi  Jawazi  Waqf  al-Nuqud ,  Beirut,  Dar  Ibn Hazm, 1997,
Departemen Agama RI, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai ,  cet. Ke –III dan IV  Jakarta:  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam, 2006 .
……………………………., Himpunan  Fatwa  Majlis  Ulama  Indonesia, ( Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003)

## …………………………………………,  Strategi  Pengembangan  Wakaf
Tunai di Indonesia, Ed: Revisi ke Empat (Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007)
Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan
PP  Nomor  42  tahun  2006  Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan.
Imam  Bukhari, Shahih  Bukhari , Juz VIII, Cet  II,  Beirut, Dar  Ihya al-Taurats al-„Arabiyah, 1981
Imam Nawawy, Raudhah al-Thalibin wa „Umdatu al-Muftin , Juz V
Mustafa  Edwin  Nasution, Wakaf  Tunai:  Strategi  Untuk  Mensejahterakan  Dan Melepaskan  Ketergantungan  Ekonomi ,  Workshop  Internasional  (International Institute Of islamic Thougth IIIT) dan Ditjen Bimas Islam dan Penyeleggaraan Haji, Depag.RI (batam, Januari, 2002.