Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1054-1064                        Aditya Rizal Ranovianto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.457 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS TINDAKAN LALAI KURATOR DALAM KEPENGURUSAN HARTA PAILIT (BOEDEL PAILIT)
1 Aditya Rizal Ranovianto, 2 Merline Eva Lyanthi
1,2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Correspondet author : merlinelyanthi@untag-sby.ac.id Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  Civil  Liability  for  Negligent  Actions  of  the  Curator  in  the Management  of  Bankrupt  Assets  (Boedel  Bankrupt).  The  method  used  in  this  study  is  the normative  legal  method,  which  is  carried  out  by  researching  and  reviewing  theories, principles,  legal  concepts,  and  also  relevant  laws  and  regulations.  The  results  of  the  study show  that  the  Curator  has  broad  duties  and  authorities  in  managing  and  settling  bankrupt assets  since  being  appointed  by  the  Commercial  Court  Judge,  is  responsible  professionally and with integrity. If the curator is negligent to the point of causing losses, they can be held personally liable in accordance with Article 72 of the UUK and Articles 1365 and 1367 of the Civil Code.

## Keywords: Bankruptcyp; Curator; Responsibility

## Abstrak
penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Tanggung  Jawab  Perdata  Atas  Tindakan  Lalai Kurator  Dalam  Kepengurusan  Harta  Pailit  (Boedel  Pailit).  Metode  yang  digunakan  pada penelitian  ini  yaitu  metode  yuridis  normatif,  yang  dilaksanakan  dengan  cara  meneliti  serta mengkaji  teori,  asas,  konsep  hukum,  dan  juga  peraturan  perundang-undangan  yang relevan.  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Kurator  memiliki  tugas  dan  wewenang  luas dalam  mengelola  dan  membereskan  harta  pailit  sejak  diangkat  oleh  Hakim  Pengadilan Niaga,  bertanggung  jawab  secara  profesional  dan  integritas.  Jika  kurator  lalai  hingga menyebabkan  kerugian,  mereka  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pribadi  sesuai  Pasal 72 UUK serta Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata.

## Kata Kunci: Kepailitan; Kurator; Tanggungjawab
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Keadaan  dimana  suatu  debitur  tidak  lagi  mampu  melaksanakan  kewajibannya dalam  hal  pembayaran  hutang  kepada  para  krediturnya  keadaan  tersebut  selanjutnya dinamakan  pailit.  Pailit  atau  tidaknya  debitur ditetapkan  oleh  Lembaga  Pengadilan  khusus yaitu Pengadilan Niaga melalui putusan pailit. Dengan ditetapkannya putusan pailit kepada suatu  debitur,  maka  debitur  tersebut  kehilangan  hak  nya  untuk  dapat  mengelola  dan menguasai  seluruh  aset  kekayaanya  demi  hukum.  Kepailitan  merupakan  sita  umum  atas debitur yang  dinyatakan  pailit,  yang  kemudian  dalam  hal  kepengurusan  dan  pemberesan harta  debitur  pailit  tersebut  diambil  alih  oleh  kurator  dengan  dibawah  pengawasa  Hakim Pengawas  penjelasan  tersebut  diatur  pada  Pasal  1  ayat  (1)  UUK.  Diberlakukannya  UU Kepailitan  memberikan  udara  segar  dan  harapan  bahwa  kepentingan  debitur  dalam  hal pemberesan hutangnya dapat terlaksana dengan baik serta memberikan kepastian hukum

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1054-1064 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.457
kepada  para  kreditur untuk mendapatkan  hak nya  atas  piutang  yang  mengikatnya.  Lebih lanjut  diberlakukannya  UU  Kepailitan  tersebut  memberikan  paradigma  berkaitan  dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Ketentuan  mengenai  syarat  dimana  suatu  debitur  dapat  dinyatakan  pailit  maupun dapat  dimohonkan  pailit  adalah  suatu  debitur  memiliki  sekurang-kurangnya  dua  kreditur atau  bahkan  lebih,  dan  dalam  pelaksanaan  pembayaran  utang,  debitur  tersebut  tidak memenuhi  satu  prestasinya  yang  melewati  waktu  yang  telah  ditentukan  dan  hal  tersebut dapat  ditagih.  Dengan  tidak  memenuhi  prestasinya  tersebut,  suatu  debitur  dapat dimohonkan  pailit  atas  permohonan  kreditur  dan  berakhir  pada  penyataan  pailit  yang ditetapkan  oleh  Lembaga  pengadilan  khusus  yaitu  Pengadilan  Niaga.  Sebagaimana  yang telah  dijelaskan  diatas  bahwa  sejak  debitur  diputuskan  pailit,  maka  debitur  tersebut kehilangan  hak  nya  secara  hukum  untuk  dapat  mengelola  dan  menguasai  seluruh  aset kekayaannya  dan  selanjutnya  keseluruhan  aset  kekayaan  debitur  tersebut  akan  dikelola oleh  kurator,  dalam  menjalankan  tugas  nya,  kurator  dibawah  pengawasan  oleh  Hakim Pengawas  yang  diangkat  bersamaan  dengan  kurator  pasca  Majelis  Hakim  Pengadilan Niaga memberikan penetapan putusan pailit. Pasca putusan pailit tersebut ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga sesuai dengan peraturan dalam Pasal 15 ayat (1) UUK maka wajib diangkat  kurator  guna  melaksanakan  kepengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit  milik debitur.  Kurator  yang  dimaksud  sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  (5)  UUK merupakan  orang  perseorangan  atau  Balai  Harta  Peninggalan  dimana  dalam penunjukannya  diangkat  oleh  Hakim  Pengadilan  Niaga  pasca  putusan  pailit  ditetapkan dengan tujuan mengurus serta membereskan harta pailit milik debitur.
Sejak diangkatnya Kurator oleh Hakim Pengadilan Niaga, Kurator memiliki peran yang sangat penting dalam kepengurusan dan pemberesan harta pailit. Seorang kurator memiliki tugas  dan  wewenang  yang  telah  diatur dalam  UU  Kepailitan,  dan  jika  dirinci  secara  detail terkait  tugas  dan  wewenang  seorang  kurator.  Maka  tanggungjawab  yang  dimanahkan pada  kurator sangat  besar,  mulai  dari pencacatan  aset  yang  dimiliki  debitur,  pencocokan piutang  yang  diajukan  oleh  kreditur,  hingga  pembagian  hutang  yang  adil  dan  merata. Melihat  pentingnya  peran  kurator  dalam  proses  kepailitan,  untuk  menjamin  agar  tujuan kepailitan dapat terlaksana dengan baik. Maka, di dalam Pasal 15 ayat (3) UUK telah diatur kewajiban kurator dalam menjalankan tugas melaksanakan kepengurusan dan pemberesan harta  pailit  diharuskan  bersifat  independent  serta  tidak  memiliki  benturan  kepentingan,  hal tersebut  diatur  dalam  UU  Kepailitan  dengan  maksud  agar  kurator  dapat  menjalankan tugasnya  secara  cermat  dan  professional  serta  bersikap  adil  dalam  proses  kepaialitan tersebut, selanjutnya dalam Pasal 98 UUK juga mengatur mengenai tugas kurator semenjak diangkat agar dapat mengamankan aset debitur yang pailit berupa dokumen, surat – surat
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1054-1064                        Aditya Rizal Ranovianto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.457 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
berharga hingga perhiasaan dan uang yang juga diberikan dengan tanda terima. Dengan diberikannya wewenang yang luas serta tanggungjawab yang besar kepada kurator dalam menjalankan  proses  kepailitan.  Namun,  dalam  praktiknya  tidak  sedikit  kurator menyalahgunakan  kewenangan  yang  diberikan  serta  bertindak lalai  dalam  melaksanakan tugasnya  hingga  menimbulkan  konflik  hukum  yang  berkelanjutan.  Dalam  hal  kelalaian kurator  dalam  melaksanakan  tugasnya  telah  diatur  ketentuan  dalam  Pasal  72  UUK  bahwa bilamana  dalam  melaksanakan  tugasnya  kurator  bertindak  lalai  dan  berakibat  pada kerugian  harta  pailit,  maka  kurator  dapat  dimintai  pertanggungjawaban.  Namun,  UU Kepailitan  tidak  mengatur  lebih  lanjut  terkait  bagaimana  dan  dalam  bentuk  apa pertanggungjawaban  seorang  kurator  bilamana  melakukan  tindakan  lalai  yang menyebabkan  kurangnya  perhitungan  harta  pailit  maupun  kerugian  bagi  pihak  debitur maupun  kreditur.  Namun,  perlu  juga  diketahui  bahwa  kerugian  yang  terjadi  pada  harta debitur pailit tidak selalu terjadi karena kesalahan Kurator dalam menjalankan kepengurusan harta debitur pailit, terdapat hal lain yang menyebabkan kerugian pada harta debitur pailit dapat terjadi karena diluar kendali kurator, seperti hal nya keadaan ekonomi nasional yang mengalami penurunan hingga membawa pengaruh terhadap penjualan aset debitur yang dilakukan kurator sehingga penjualan aset debitur pailit mengalami penurunan harga.
Tidak diaturnya  lebih  lanjut  mengenai  ketentuan  bagaimana  pertanggungjawaban  kurator atas  tindakan  lalainya  dalam  melaksanakan  kepengurusan  dan  pemberesan  terhadap harta  pailit.  Dari  uraian  diatas  maka  dirasa  perlu  untuk  mengkaji  dan  menganalisa  terkait bagaimana  bentuk  pertanggungjawaban  kurator  atas  tindakan  lalainya  dalam menjalankan  kepengurusan  dan  pemberesan  terhadap  harta  pailit.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban kurator atas tindakan lalainya dalam  kepengurusan  harta  pailit  sehingga  menimbulkan  kerugian  terhadap  harta  pailit. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penulisan  yuridis  normatif,  dengan  pendekatan perundang-undangan  ( statue  approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ).

## METODE
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  metode  yuridis  normatif,  yang dilaksanakan  dengan  cara  meneliti  serta  mengkaji  teori,  asas,  konsep  hukum,  dan  juga peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Penelitian  hukum normative menurut Philipus M. Hadjon, adalah suatu penelitian yang bertujuan menemukan argumentasi  hukum  serta  merumuskannya  dengan  menganalisis  pokok  permasalahan. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dalam hal ini meliputi pendekatan perundang-undangan ( statue approach ) dan konseptual ( conceptual approach ).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1054-1064 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.457

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Kepengurusan dan Pemberesan Harta Pailit
UU Kepailitan memiliki banyak ketentuan yang mengatur dan menjelaskan tanggung jawab kurator. Namun sebagaimana dimaksud didalam Pasal 69 ayat (1) UUK, tugas utama kurator  adalah  mengurus  dan  membagi  harta  kekayaan  debitur  yang  pailit.  Akibat dinyatakan  pailit  melalui  putusan  pengadilan  niaga,  maka  debitur  pailit  terpaksa  untuk kehilangan  haknya  demi  hukum  agar  dapat  mengelola  dan  menguasai  hartanya. Selanjutnya harta kekayaan debitur akan dikuasai dan dikelola oleh kurator, mengenai tugas kurator  pada  proses  kepailitan,  UU  Kepailitan  secara  jelas  telah  mengatur  beberapa  hal yang menjadi tugas kurator selama proses kepailitan berlangsung.
Menurut  Pasal  15  ayat  (4)  UUK,  kurator  diwajibkan  untuk  mengumumkan  putusan pailit  tersebut  kepada  Berita  Negara  Republik  Indonesia  serta  kepadasurat  kabar  harian sejumlah 2 (dua) surat kabar dengan jangka waktu selama 5 (lima) hari setelah putusan pailit ditetapkan.  Selanjutnya  kurator  juga  bertugas  untuk  dapat  mengupayakan  pengamanan atas aset debitur berupa perhiasan, emas, uang, dokumen dan juga surat – surat berharga lainnya.  Kemudian,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  100  UUK  kurator  bertugas  untuk melakukan  pencacatan  harta  pailit  2  (dua)  hari setelah  surat  tugas  dari Pengadilan  Niaga diterima  oleh  kurator  yang  kemudian  dari  hasil  pencatatan  tersebut  akan  diakumulasikan dan  dijumlah  dan  diberikan  kepada  kepaniteraan  Pengadilan  Niaga.  Selanjutnya,  kurator juga  bertugas  mengumumkan  kepada  paling  sedikit  2  (dua)  surat  kabar  harian  mengenai batas waktu pengajuan tagihan kreditur serta tempt pelaksanaan rapat kreditur yang akan ditentukan oleh Hakim Pengawas hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 114 UUK. Kurator  juga  bertugas  untuk  membuat  catatan  piutang  yang  telah  diakui  maupun  yang dibantah,  yang  kemudian  salinan  dari  catatan  piutang  tersebut  diserahkan  kepad kepaniteraan  Pengadilan  Niaga  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  119  UUK.  Dalam  hal  ini kurator  akan  memberitahukan  kepada  para  kreditur  atas  pencocokan  piutang  serta memanggil  para  kreditur  untuk  hadir  dalam  rapat  yang  membahas  pencocokan  piutang, kurator  juga  bertugas  untuk  membuat  daftar  pembagian  hutang  yang  akan  diberikan kepada  kreditur  melalui  persetujuan  Hakim  Pengawas  yang  kemudian  akan  diserahkan, kepada  panitera  Pengadilan  Niaga  untuk  dilihat  oleh  kreditur,  setelah  itu  kurator  bertugas mengumumkan  ikhtisaar  atas  selesainya  proses  kepailitan  pada  Berita  Negara  Republik Indonesia  yang  telah  ditunjuk  oleh  Hakim  Pengawas.  Selanjutnya,  ketika  kepailitan  telah berakhir  kurator  akan  membuat  laporan  pertanggungjawaban  selama  kurator  tersebut melaksanakan  kepengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit  pada  Hakim  Pengawas, sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  202  ayat  (3)  UUK.  Dengan  demikian  maka  kurator
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1054-1064                        Aditya Rizal Ranovianto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.457 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam  mengurus  segala  proses  penyelesaian perkara kepailitan.
Kurator  juga  memiliki  kewenangan  yang  begitu  luas  dalam  mengurus  dan membereskan harta milik debitur pailit. Sejak ditetapkan Pengadilan Niaga untuk mengurus harta debitur pailit kurator diberikan kewenangan UU Kepailitan untuk dapat mengelola dan menguasai  aset  kekayaan  debitur  yang  pailit,  serta  kurator  diberikan  wewenang  untuk dapat mengajukan penyegelan terhadap harta pailit kepada Hakim Pengadilan Niaga atas se  izin  Hakim  Pengawas,  hal  tersebut  diatur  demi  tercapainya  tujuan  kepailitan  sehingga dapat  berjalan  dengan  baik.  Dalam  memutuskan  cara  pemberesan  piutang,  kurator  juga memiliki kewenangan untuk memilih cara pemberesan hutang debitur pailit tersebut dengan cara  lelang  harta  pailit  atau  dibawah  tangan  dengan  melalui  izin  Hakim  Pengawas. Meskipun pada putusan pailit diajukan kasasi hingga peninjauan kembali, hal tersebut tidak menggugugrkan  apa  yang  telah  dilakukan  kurator  selama  kepengurusan  harta  pailit sebelumnya,  apa  yang  telah  dilakukan  kurator  sebelumnya  dalam  rangka  kepengurusan harta  debitur  pailit  akan  tetap  sah  dan  mengikat  debitur,  hal  tersebut  sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) UUK.
Dengan demikian, tugas dan wewenang kurator dalam proses  kepailitan sangatlah fundamental  dan  kompleks.  Kurator  dalam  melaksanakan  tugasnya  tidak  hanya  dituntut untuk  bertanggungjawab  kepada  pemberesan  hutang  debitur  dan  kreditur,  kurator  juga memiliki  tanggung  jawab  terhadap  integritas  dan  profesionalitas  nya  dalam  proses kepailitan.  Dalam  melaksanakan  kepengurusan  harta  debitur  pailit,  kurator  tidak  boleh memiliki  konflik  kepentingan  dan  kurator  harus  bersifat  independent,  mengingat  bahwa tugas serta kewenangan kurator dalam kepengurusan harta pailit sangat fundamental dan kompleks, aturan tersebut memiliki tujuan agar kurator dapat melaksanakan kepengurusan dan  pemberesan  harta  pailit  dengan  professional.  Berkenaan  dengan  benturan kepentingan,  Kode  Etik  AKPI  menjelaskan  berkenaan  dengan  konflik  kepentingan merupakan  suatu  kondisi  dimana  kurator  memiliki  keterkaitan  dengan  debitur  maupun dengan kreditur. Bilamana seorang kurator tidak bersifat independent dan memiliki benturan kepentingan  dikhawatirkan  akan  berakibat  dalam  proses  kepailitan  serta  akan menghambat  kurator  dalam  melaksanakan  fungsi  tenaga  profesi  dalam  proses  kepailitan. Untuk  menghindari  terjadinya  benturan  kepentingan,  terdapat  kriteria  yang  disebutkan adalah:
1. Kurator tidak diperbolehkan untuk bertindak sebagai salah satu kreditur
2. Kurator tidak memiliki suatu hubungan keluarga dengan pemegang saham
3. Kurator tidak berposisi sebagai Pegawai, Dewan Komisaris maupun Direksi
Benturan  kepentingan  seringkali  dikaitkan  sebagai  salah  satu  penyebab  kelalaian  kurator dalam melaksanakan kepengurusan harta debitur pailit, UU Kepailitan telah mengatur terkait

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1054-1064 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.457
risiko  yang  harus  ditanggung  kurator  bilamana  kurator  tersebut  lalai  dalam  melaksanakan tugasnya, Pasal 72 UUK menjelaskan kurator dapat dimintai pertanggungjawaban bilamana bertindak  lalai  dalam  melaksanakan  kepengurusan  harta  debitur  pailit  sehingga  berakibat pada kerugian harta pailit. Pasal 72 UUK tersebut dapat diberlakukan bilamana kurator lalai dan  secara  sengaja  melakukan  tindakan  diluar  kewenangannya  dalam  melaksanakan tugasnya.  Namun,  dalam  hal  kurator melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  kewenangan yang diberikan dan sesuai dengan koridor hukum tapi kerugian terhadap hart debitur pailit, maka hal tersebut tidak menjadi tanggung jawabnya, kerugian itu dibebankan padaa harta pailit.  Sebagai  contoh  kerugian  harta  pailit  yang  disebabkan  bukan  karena  kelalaian  dan diluar  kendali  kurator  adalah  keadaan  ekonomi  nasional,  hingga  aset – aset  debitur  pailit yang  merupakan  barang  komoditi  yang dapat  mengalami  penuruan harga  jual  sewaktu – waktu.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  dipahami,  seorang  kurator  memiliki  peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa kepailitan, maka dari itu UU Kepailitan secara rinci menjelaskan dan mengatur tugas dan wewenang kurator dalam melaksanakan pengurusan  harta  pailit,  kurator  memiliki  tanggungjawab  kepada  debitur  dan  kreditur selama proses kepailitan berlangsung. Namun, juga bertanggung jawab atas integritas dan profesionalismenya  dalam  kapasitas  profesi  menangani  pengurusan  harta  pailit,  tentu  hal tersebut  menjadi  beban  tersendiri  bagi  kurator  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Maka  dari itu, kurator dalam menjalankan tugasnya harus dengan cermat dan professional. Salah satu faktor  yang  menyebabkan  kelalaian  kurator  dalam  menjalankan  tugasnya  yaitu  konflik kepentingan,  benturan  kepentingan  tersebut  berpotensi  akan  menguntungkan  salah  satu pihak dalam perkara kepailitan hingga fungsi profesionalitas dan tujuan dari kepailitan tidak dapat  terlaksana  dengan  baik,  jika  kelalaian  kurator  yang  disebabkan  oleh  benturan kepentingan itu terjadi. Maka, asas keadilan yang menjadi tujuan dari kepailitan tidak dapat di  implementasikan  dengan  baik.  Dalam  Pasal  72  UUK  telah  mengatur  bahwa  seorang kurator  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  atas  tindakan  lalainya  dalam  kepengurusan dan pemberesan hingga mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit. Namun, dalam UU Kepailitan  tidak  diatur  secara  rinci  bagaimana  bentuk  pertanggung  jawaban  kurator  atas tindakan  lalainya,  baik  tanggung  jawab  tersebut  dalam  kapasitas  kurator  sebagai  tenaga professional maupun pribadi.
2. Pertanggungjawaban Kurator Atas Tindakan Lalai Dalam Kepengurusan Harta Pailit
Pada  saat  mengurus  dan  membereskan  harta  debitur  pailit,  kurator  akan dibebankan  pada  tugas  dan  kewajiban  yang  harus  dijalankan  sebagaimana  yang  telah diatur dalam UU Kepailitan, diantaranya adalah kurator memiliki tugas untuk mencatat harta debitur pailit hingga melaksanakan penjualan terhadap harta debitur pailit baik untuk dijual
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1054-1064                        Aditya Rizal Ranovianto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.457 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dimuka  umum  maupun  dijual  dibawah  tangan.  Kurator  juga  harus  mengupayakan keamanan  dari  harta  debitur  pailit  serta  mengambil  berbagai  macam  keputusan  terkait harta  tertentu  debitur  pailit  yang  dapat  dijual  dengan  segera  ataupun  yang  dapat  dijual dikemudian  hari  dengan  harapan  nilai  dari  penjualan  harta  tersebut  mengalami peningkatan  di  kemudian  hari.  Dengan  demikian,  dapat  diartikan  bahwa  kurator  juga dituntut untuk dapat meningkatkan harga jual harta pailit, terdapat 2 (dua) cara penjualan lelang  dan  penjualan  dibawah  tangan  yang  bisa  dilakukan  kurator  dalam  menjual  harta debitur pailit. Namun, dalam hal akan melaksanakan penjualan harta debitur pailit. Namun, persetujuan  hakim  pengawas  diperlukan  sebelum  kurator  dapat  memulai  penjualan  harta debitur  pailit.  Kurator  dalam  melaksanakan  tugasnya  memiliki judiciary  relationship .  Yang dimaksud kurator memiliki judiciary relationship merupakan kepercayaan yang dibebankan pada  kurator,  bahwa  kurator  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk  mengurus  dan membereskan harta pailit, membawa kepercayaan dari pemegang saham, debitur, kreditur, dan  pengadilan.  Dijelaskan  bahwa  kurator bertanggung  jawab atas  perbuatan, baik yang disengaja  maupun  tidak  disengaja,  akibat  kelalaiannya,  yang  mengakibatkan  kerugian harta pailit berdasarkan ketentuan pasal 72 UUK. Selain itu, kurator bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang berkaitan dengan pengurusan dan pembagian harta pailit.
Menurut,  Jerry  Hoff  tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  seorang  kurator  dibedakan menjadi 2 (dua) yakni tanggung jawab kurator secara profesi dan tanggung jawab kurator secara pribadi.
a. Pertanggung jawaban kurator dalam kapasitas profesi
Pertanggung jawaban kurator secara kapasitasnya sebagai tenaga profesi tidak bertanggung jawab secara pribadi bilamana terjadi kerugian terhadap harta debitur pailit. Terdapat kriteria yang dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan kurator tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi sebagai berikut:
1. Kurator lalai untuk memasukkan kreditur
2. Kurator melakukan penjualan terhadap aset debitur yang bukan merupakan bagian pada kepailitan
3. Aset pihak ketiga dijual oleh kurator
4. Kurator berusaha menagih hutang debitur dan melakukan penyitaan terhadap aset debitur, dan terbukti bahwa pernyataan kreditur tersebut salah
Kerugian yang timbul akibat dari yang telah dijelaskan diatas, maka kurator tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara mandiri. Melainkan, akan dibebankan pada harta pailit.
b. Pertanggung jawaban kurator dalam kapasitas secara pribadi
Tugas  utama  yang  dimiliki  oleh  seorang  kurator  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  69  UUK adalah  mengurus  dan  membereskan  harta  pailit.  Tugas  tersebut  dijalankan  sejak  putusan

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1054-1064 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.457
pailit ditetapkan dan diangkatnya kurator oleh hakim pengadilan niaga beserta juga Hakim Pengawas  yang  bertugas  untuk  mengawasi  segala  bentuk  tindakan  kurator  dalam menjalankan  tugasnya  sebagaimana  diatur  dalan  Pasal  15  ayat  (2)  UUK.  Dalam melaksanakan tugasnya berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan kurator di atur dalam Pasal  72  UUK  yang  menjelaskan  bahwa  kurator  dapat  dimintai  pertnggung  jawaban  atas kelalaian  atau  kesalahannya  yang  berakibat  pada  kerugian  harta  pailit.  Konsekuensi tersebut  diterima  kurator  secara  pribadi  bilamana  kurator  bertindak  lalai  dalam kepengurusan kepailitan.
Hukum perdata membedakan dua jenis tanggung jawab, pertama adalah tanggung jawab berdasarkan  risiko  ( liability  withut  based  on  fault ),  serta  kedua  adalah  tanggung  jawab berdasarkan  kesalahan  ( liability  without  fault ).  Tanggung  jawab  ini  memiliki  arti  bahwa seseorang  harus  tanggung  jawab  atas  kesalahannya  sehingga  berakibat  pada  kerugian bagi  orang  lain  dan  tanggung  jawab  yang  berdasarkan  atas  risiko  memiliki  arti  bahwa seseorang bertanggung jawab sendiri atas risiko usahanya. Lebih rinci mengenai tanggung jawab dalam ruang lingkup hukum perdata terdapat beberapa macam:
1. Contractual  liability ,  tanggungjawab  tersebut  terjadi  disebabkan  adanya  suatu wanprestasi yang  disebabkan  karena  terdapat  pihak  dalam  suatu  perikatan  yang  tidak mampu memenuhi kewajibannya (prestasi) kepada pihak lain dalam perikatan tersebut.
2. Liability in tort , tanggungjawab ini sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1365  KUHPerdata,  tanggung  jawab  ini  terjadi  disebabkan  karena  perbuatan  salah  satu orang karena kesalahannya sehingga menyebabkan suatu kerugian kepada orang lain.
3. Strict  liability ,  dalam system hukum civil  law untuk  bisa  dimintai  pertanggung  jawaban secara  hukum  akibat  dari  PMH,  harus  terdapat  unsur  kesalahan.  Dalam  konsep  ini, pembuktian akan dimulai oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang merugikan.
4. Vicarious liability , tanggungjawab terjadi dan muncul disebabkan karena seseorang harus menanggung  gugat  dari  kesalahan  bawahannya  ( subordinate ).  Dalam  kaitannya  hal  ini sejalan  dengan  Pasal  1367  KUH  Perdata  menjelaskan  bahwa  orang  atau  perseorangan tidak  hanya  memiliki  tanggung  jawab  atas  kerugian  yang  timbul  disebabkan  oleh tindakannya  sendiri,  tetapi  kerugian  yang  juga  timbul  karena  tindakan  orang  lain  yang menjadi tanggungannya atau orang dalam pengawasannya.
Dapat  disimpulkan  bahwa  pertanggungjawaban  hukum,  khususnya  pertanggungjawab hukum  perdata  dapat  timbul  karena  disebabkan  oleh  perbuatan  yang  memberikan kerugian  kepada  orang  lain.  Perbuatan  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan melawan  hukum  yang  juga  disebut  dengan  PMH.  Suatu  perbuatan  dikatakan  PMH, bilamana  dalam  perbuatan  tersebut  ditemukan  adanya  keterkaitan  antara  PMH  dengan kerugian  yang  timbul. Perbuatan  melawan  hukum  yang  selanjutnya  disebut  PMH,
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1054-1064                        Aditya Rizal Ranovianto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.457 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
menurut Munir  Fuady,  adalah  asas  hukum  yang  bertujuan  untuk  mengatur  tingkah  laku, memberikan tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan seseorang, dan memberikan ganti rugi kepada korban dengan tuntutan hukum yang sesuai. Oleh sebab itu, dapat  dinyatakan  bahwa  PMH  dalam  hukum  perdata  merupakan  suatu  perbuatan  yang melanggar  dan  bertentangan  dengan  hak  yang  dimiliki  oleh  orang  lain,  dan  suatu perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain.  Kerugian  yang  ditimbulkannya kepada  orang  yang  dirugikannya,  berkaitan  dengan  hubungan  kausal  dalam pertanggungjawaban perdata dan yang telah dijelaskan dalam Pasal 72 UUK, Pasal 72 UUK juga mengatur terkait suatu perbuatan lalai atau kesalahan yang dilakukan kurator sehingga mengakibatkan  pada  kerugian  harta  pailit,  dapat  didefinisikan  adanya  hubungan  sebab akibat karena kelalaian kurator yang berakibat pada kerugian harta pailit. Namun dalam hal ini timbul suatu problematika berkenaan dengan tidak adanya pengaturan lanjutan dalam UU  Kepailitan  terkait  sanksi  yang  dapat  dibebankan  kepada  kurator  karen  bertindak  lalai, maka hal tersebut menjadi problematika tersendiri bagi kepastian hukum di Indonesia.
Untuk memberikan kepastian hukum terhadap penerapan sanksi pertanggungjawaban  bagi  kurator  yang  lalai  dalam  mengurus  dan  membereskan  harta pailit  sehingga  menimbulkan  kerugian  terhadap  harta  debitur  pailit  tersebut,  dapat digunakan  pasal  1365  KUH  Perdata  sebagai  landasan  hukum  untuk  dapat  memberikan penegasan dalam penjatuhan sanksi bagi kurator. Suatu perbuatan melawan hukum dapat diminta  pertanggung  jawaban  berupa  penggantian  rugi  apabila  telah  memenuhi  unur – unsur berikut:
1. Perbuatannya  melawan  hukum:  Perbuatan  melawan  hukum  ialah  suatu  tindakan  yang bertentang  dengan  peraturan  perundang-undangan  serta  melanggar  peraturan perundang-undangan tersebut, tidak hanya itu perbuatan melawan hukum juga dapat dikategorikan perbuatan pelanggaran norma-norma serta kesusilaan
2. Perbuatannya dilakukan karena kesalahan ( schuld ), suatu kesalahan tidak selalu berasal dari  kesalahan  pelaku  itu  sendiri,  namun  bisa  juga  kesalahan  tersebut  terjadi  karena diluar kewenangan atau diluar kendali pelaku:
a. Kesengajaan  merupakan  perbuata  melakukan  sesuatu  dan  dilakukan  atas kesadaran  dan  dalam  kendali  serta  wewenang  pelaku,  sehingga  kan  berakibat pada perbuatan itu sendiri.
b. Kelalaian  merupakan  kondisi  dimana  seseorang  melakukan  atau  tidak  melakukan suatu  perbuatan,  namun  dengan  hal  ini  orang  tersebut  telah  mengakibatkan  suatu akibat hukum.
3. Perbuatannya mengakibatkan kerugian ( schade )
Kerugian yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), antara lain kerugian yang ternilai dengan uang ( materiil ) dan kerugian yang tidak

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 3 (August-October 2024) pp.1054-1064 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.457
ternilai  dengan  uang  ( immaterial ).  Dalam  hal  ini,  berarti  bahwa  kerugian  tidak  hanya berdampak pada kerugian terhadap harta benda, namun juga merujuk pada jiwa atau kehormatan seseorang.
4. Adanya sebab akibat
Hubungan  sebab  akibat  yang  dimaksud  ialah  perbuatan  yang  mengakibatkan  pada kerugian. Berkaitan dengan hubungan sebab – akibat ini telah diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata  yang  menyatakan  bahwa  kesalahan  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi orang  lain  harus  memiliki  hubungan  sebab – akibat.  Dengan  demikian,  sebab  atau kerugian yang ada ditimbulkan dari akibat atas perbuatan seseorang. Dengan kata lain, apabila  tidak  terdapat  suatu  perbuatan  atau  sebabnya,  maka  tidak  akan  muncul sebuah kerugian atau dalam hal ini adalah akibatnya.
Maka  dari  itu,  dapat  diambil  suatu  kesimpulan  bahwa  Pasal  1365  KUHPerdata  dapat dijadikan  sebagai  dasar  hukum  dalam  memberikan  kepastian  hukum  berkaitan  dengan pertanggung  jawaban  berupa  ganti  rugi  atas  kelalaian  kurator  dalam  proses  kepailitan. Ganti  rugi  tersebut  dapat  diminta  jika  terpenuhi  seluruh  unsur-unsur  perbuatan  melawan hukum,  termasuk unsur melawan  hukum  ( onrechtmatige  daad ),  terjadinya  kesalahan  atau kerugian  yang  timbul,  serta  terdapat  hubungan  sebab-akibat  antara  perbuatan  dengan kerugian.  Artinya,  jika  kurator  tidak  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  ketentuan dalam UU Kepailitan, hal tersebut dianggap sebagai unsur melawan hukum ( onrechtmatige daad ). Unsur dari pelanggaran tersebut salah satunya adalah adanya kerugian yang nyata, baik  dalam  bentuk  materiil  maupun  immateriil.  Dengan  demikian,  berdasarkan  teori  serta pengaturan – pengaturan hukum yang telah dijelaskan dalam KUHPerdata. Maka, kelalaian kurator  yang  berakibat  pada  harta  debitur  pailit  sehingga  menjadi  rugi,  dapat  dimintai pertanggung  jawaban  secara  pribadi  dengan  dalil  perbuatan  melawan  hukum  seperti ketentuan  yang  terdapat  pada  pasal  1365  KUHPerdata.  Meskipun  kelalaian  terjadi  bukan atas  perbuatan  kurator,  melainkan  orang  yang  dalam  tanggungan  dan  pengawasannya, berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab  terhadap  perbuatan  atas  dirinya  sendiri,  melainkan  seseorang  juga  bertanggung jawab atas kerugian dari perbuatan orang lain yang berada dibawah pengawasannya dan tanggungannya.  Dalam  hal  ini  kerugian  yang  ditimbulkan  jelas  adanya  adalah pengurangan  harta  pailit  debitur.  Namun,  jika  terdapat  faktor-faktor  yang  mengakibatkan suatu kerugian terhadap harta pailit, meskipun tindakan yang dilakukan kurator sudah sesuai dengan  wewenang  pada  Undang-Undang  serta  melakukannya  berdasarkan  niat  baik, maka  kerugian  bukan  tanggung  jawab  pribadi  Kurator,  melainkan  akan  dibebankan kepada harta pailit.
Volume 7 Number 3 (August-Ocotober 2024), pp.1054-1064                        Aditya Rizal Ranovianto. et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.457 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## KESIMPULAN
Kurator memiliki tugas dan wewenang luas dalam mengelola dan membereskan harta pailit sejak  diangkat  oleh  Hakim  Pengadilan  Niaga,  bertanggung  jawab  secara  profesional  dan integritas.  Jika  kurator  lalai  hingga  menyebabkan  kerugian,  mereka  dapat  dimintai pertanggungjawaban pribadi sesuai Pasal 72 UUK serta Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata.

## DAFTAR PUSTAKA
Alya Putri Kinanti, A. S. (2022). Analisis Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi dan Jabatan. Privat Law , 173.
Arif Rahman Bachtas, M. N. (2022). Tanggung Jawab Kurator Pada Kepailitan Pt. Arta Glory Buana terhadap Para Kreditor (Putusan Pailit pengadilan Niaga No.14/Pailit/2008). Rio Law Jurnal , 100-101.
Martunas Sianturi, D. I. (2023). Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan. Jurnal Ekonomi, Koperasi Dan Kewirausahaan , 756.
Moh.  Saleh,  D.  M.  (2021).  Kurator  Sebagai  Eksekutor  Dalam  Penyelesaian  Kasus  Kepailitan.
Jurnal Risalah Kenotariatan , 185.
Muhammad  Syeisar  Nanda  Prawira,  S.  F.  (2021).  Pertanggungjawaban  Kurator  Karena Menyebabkan  Timbulnya  Kerugian  Dalam  Pemberesan  Harta  Pailit. Dinamika  Jurnal Ilmiah Hukum , 666.
Nicky  Yehezkiel  Singal,  F.  R.  (2022).  Kajian  Hukum  Tanggung  Jawab  Kurator  Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga. Lex Privatum , 234- 235.
R. Besse Kartoningrat, P. M. (2021). Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. RechtIdee , 40.
Ria  Mantili,  P.  E.  (2021).  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (PKPU)  Terkait Penyelesaian  Utang  Piutang  Dalam  Kepailitan. Aktual  Justice,  Jurnal  Ilmiah  Magister Hukum , 1.
Ricardo  Goncalves  Klau,  M.  S.  (2022).  PERTANGGUNGJAWABAN  HUKUM  PERDATA  RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN MEDIS DOKTER MITRA YANG MERUGIKAN PASIEN. e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha , 494-495.
Rumelda  Silalahi,  O.  P.  (2020).  Peran  dan  Wewenang  Kurator  Dalam  Kepailitan  Perseroan Terbatas. Jurnal Retenrum , 121.
Sunaryo, D. H. (2023). Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Prinsip
. Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum , 47-48.
Youla Lariwa, R. A. (2018). Fungsi dan Peran Kurator Dalam Penyelesaian Harta Debitur Pailit. Lex Et Societatis , 14.