ISSN : 2252-5270
ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
(Suatu Tinjauan Empirik di Kabupaten Bengkulu Tengah)
Oleh: Adi Sutojo 

## ABSTRAKSI
Sejak   diberlakukannya   Undang-Undang   Nomor   32   Tahun   2004   tentang   Pemerintah Daerah, yang merupakan koreksi atas penyelenggaraan otonomi daerah selama periode 1999-2004, meskipun ada daerah pemekaran baru yang berhasil, rupanya lebih banyak daerah   baru   yang   kurang   berhasil.   Sementara   dalam   praktek   ketatanegaraan   ide Pemekaran Wilayah, pada dasarnya merupakan respon dari perubahan dalam kehidupan berbangsa   dan   bernegara   Indonesia   pasca   reformasi.   Penelitian   ini   menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana dalam pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder berupa studi dokumnetasi yang bersumber dari data BPS dari tahun 2012 s.d.   tahun   2014.  Adapun   teknik   analisis   data   yang   digunakan   adalah   teknik   analisis deskriptif,   dimana   analisis   yang   dilakukan   untuk   dapat   menjelaskan   kondisi perkembangan   yang   terjadi   di   Kabupaten   Bengkulu   Tengah   berdasarkan   aspek-aspek yang   telah   ditentukan.   Berdasarkan   hasil   penelitian,   dapat   diketahui   bahwa   pada pertumbuhan   ekonomi,   terjadi   pertumbuhan   yang   belum   terlalu   signifikan   pada Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai daerah otonom, sehingga dampak pemekaran yang terjadi   belum   dapat   diukur   dengan   pasti.   Sedangkan   untuk   pelayanan   publik,   pasca pemekaran   wilayah   Kabupaten   Bengkulu   Tengah   mengalami   peningkatan   pelayanan publik yang cukup pesat. Perhatian pemerintah terhadap pelayanan publik ini pun juga besar. Kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah pasca pemekaran juga sangat baik, hal ini dilihat dari pengelolaan penerimaan maupun belanja daerah. Penerimaan daerah meningkat sangat pesat, hal ini menunjukkan efektifitas kinerja keuangan daerah dalam mengelola potensi yang dimilikinya sangat baik.
Kata Kunci: Dampak pemekaran, Pertumbuhan ekonomi, Pelayanan publik dan Kinerja keuangan daerah

## A. Pendahuluan
Otonomi daerah telah memberikan warna baru di dalam pengelolaan daerah, sehingga saat ini membuka peluang persaingan antar daerah   untuk   mengelola   sendiri   potensi daerah yang dimilikinya.
Amanat   UUD   1945   yang   tertuang   di dalam   Pasal   18B   ayat   (1)   menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan   pemerintahan   daerah   yang bersifat khusus atau bersifat  istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya pada   ayat   (2)   menyebutkan   “Negara mengakui   dan   menghormati   kesatuan- kesatuan   masyarakat   hukum   adat   beserta hak-hak   tradisionalnya,   sepanjang   masih hidup   dan   sesuai   dengan   perkembangan
masyarakat   dan   prinsip   Negara   Kesatuan Republik   Indonesia,   sebagaimana   diatur dalam undang-undang”.
Sejak   diberlakukannya   Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah,   yang   merupakan   koreksi   atas penyelenggaraan   otonomi   daerah   selama periode   1999-2004,   meskipun   ada   daerah pemekaran baru yang berhasil, rupanya lebih banyak   daerah   baru   yang   kurang   berhasil. Sementara dalam praktek ketatanegaraan ide Pemekaran   Wilayah,   pada   dasarnya merupakan   respon   dari   perubahan   dalam kehidupan   berbangsa   dan   bernegara Indonesia pasca reformasi.
Salah   satu   masalah   yang   nampaknya cenderung terbengkalai dalam
 Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unihaz Bengkulu

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Oktober – Desember 2015 ISSN : 2252-5270 Volume 4 No. 4
mempertimbangkan   masalah   pemekaran adalah   masalah   ketahanan   nasional.   Empat pilar yang  meliputi:  Pancasila, UUD 1945, Bhennika Tunggal Ika dan NKRI yang bagi bangsa Indoensia telah menjadi harga final, harus   menjadi   rujukan   utama   dalam   setiap pemekaran daerah baru ini.
Di   atas   segalanya   pemekaran   wilayah baru   harus   menjanjikan   kesejahteraan   bagi masyarakatnya   dan   bukan   sebaliknya menciptakan   keterbelakangan   baru   dan ketergantungan pendanaan yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).   Setiap   pemekaran   wilayah   harus menjanjikan   kemampuan   untuk   bersifat mandiri   secara   ekonomi   dan   memiliki semangat   untuk   melakukan   keadilan distributif   kepada   para   warga masyarakatnya.
Sejak   tahun   2003   Provinsi   Bengkulu mengalami   pemekaran   wilayah.   Saat   ini terdapat   enam   kabupaten   baru   (Daerah Otonom Baru, DOB) yang merupakan hasil pemekaran dari tiga kabupaten sebelumnya (Anonim, 2009), yaitu :
1. Kabupaten Mukomuko, pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara,
2. Kabupaten   Seluma,   pemekaran   dari Kabupaten Bengkulu Selatan,
3. Kabupaten   Kaur,   pemekaran   dari Kabupaten Bengkulu Selatan,
4. Kabupaten   Kepahiang,   pemekaran   dari Kabupaten Rejang Lebong,
5. Kabupaten   Lebong,   pemekaran   dari Kabupaten Rejang Lebong, dan
6. Kabupaten Bengkulu Tengah, pemekaran   dari   Kabupaten   Bengkulu Utara, pada 24 Juni 2008.
Kegiatan   pemekaran   wilayah-wilayah kabupaten ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan   masyarakat   dalam   berbagai aspek.Konsekuensi   dari   pemekaran   itu adalah   terdapat   Daerah   Induk,   DOB   dan Daerah Mekar, dimana Daerah Mekar adalah gabungan   antara   Daerah   Induk   dan   DOB. Pembentukan DOB dilakukan dalam rangka percepatan   pertumbuhan   ekonomi   wilayah dalam   kerangka   pemberdayaan   ekonomi berbasis   potensi   lokal.   Sehingga   dengan adanya   pemekaran   wilayah,   aspek-aspek kehidupan   masyarakat   terutama   aspek ekonomi   diharapkan   akan   menjadi   lebih baik dan merata.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian   ini   dapat   dirumuskan   sebuah masalah berikut:
“Bagaimanakah   dampak   pemekaran
wilayah   dalam   perspektif   otonomi daerah di kabupaten Bengkulu Tengah?” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk   mengetahui   dampak   pemekran wilayah dalam perspektif otonomi daerah di kabupaten Bengkulu Tengah.

## B. Kajian Teoritis

## 1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Pide,   1997   (dalam   Joko   Widodo,   2001: 39)   mengemukakan   bahwa   desentralisasi merupakan   pelimpahan   atau   penyerahan kekuasaan atau wewenang dibidang tertentu secara vertical dari suatu lembaga/  institusi/ pejabat   yang   lebih   tinggi   kepada   garis fungsionaris   dibawahnya   sehingga   yang diserahi atau dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu   itu   berhak   bertindak   atas   nama sendiri dalam urusan tertentu.
Selanjutnya   Rondinelli   (1983:   69) mengemukakan,   desentralisasi   perlu   dipilih dalam   penyelenggaraan   pemerintahan pembangunan,   karena   melalui   desentralisasi akan   dapat   meningkatkan   efektivitas   dalam membuat kebijaksanaan nasional dengan cara mendelegasikan   tanggungjawab   yang   lebih besar kepada para pejabat tingkat local untuk merancang   proyek-proyek   pembangunan, agar   sesuai   dengan   kebutuhan   dan   kondisi setempat.
Sejalan   dengan   pemikiran   diatas, Koesoemahatdja   (1979)   mengemukakan bahwa   desentralisasi   dalam   arti ketatanegaraan   merupakan   pelimpahan kekuasaan   pemerintahan   dari   pusat   kepada daerah   untuk   mengurus   rumah   tangganya sendiri. Desentralisasi   adalah  sebuah   sistem di   dalam   mewujudkan   asas   demokrasi, dimana   memberikan   kesempatan   kepada rakyat   untuk   ikut   serta   dalam   proses penyelenggaraan   kekuasaan   Negara   yang dapat   dibagi   dalam   2   (dua)   macam   bentuk yaitu:
a. Dekonsentrasi,   yakni   pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan Negara tingkat   lebih   atas   kepada   bawahannya guna   melancarkan   pelaksanaan   tugas pemerintahan; dan
b. Desentralisasi, yakni  ketatanegaraan atau desentralisasi   politik   yaitu   pelimpahan kekuasaan   perundang-undangan   dan pemerintahan   kepada   daerah-daerah otonom dilingkungannya.
Dalam konteks diatas, rakyat dengan mempergunakan   saluran-saluran   tertentu (perwakilan)   ikut   serta   dalam   pemerintahan (partisipasi).   Desentralisasi   ketatanegaraan
ISSN : 2252-5270 Volume 4 No. 4
terbagi   kedalam   2   (dua)   macam,   yakni desentralisasi   fungsional   serta   desentralisasi territorial yang terdiri dari otonomi dan tugas pembantuan.
Secara terminology, sudah cukup banyak para   pakar   memberikan   uraian   mengenai pengertian   otonomi.   Salah   satunya   adalah pendapat   Logemann   (Koswara,   2001:   59) yang memberikan pengertian konsep otonomi sebagai   berikut:   bahwa   kebebasan   bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti member   kesempatan   kepadanya   untuk menggunakan prakarsanya sendiri dari segala macam   kekuasaannya   dan   untuk   mengurus kepentingan   publik.   Kekuasaan   bertindak merdeka   yang   diberikan   kepada   satuan- satuan kenegaraan  yang  memerintah sendiri daerahnya   tersebut   adalah   kekuasaan   yang berdasarkan   inisiatif   sendiri   pemerintahan berdasarkan inisiatif sendiri.
Desentralisasi   dan   otonomi   daerah dianggap   dapat   memberikan   jawaban   atas tuntutan   pemerataan   yang   selama   ini diinginkan   oleh   masyarakat   local   mengenai pembangunan sosial ekonomi,
penyelenggaraan   pemerintahan   dan pembangunan   politik   yang   efektif.   Dalam konteks   ini,   persoalan   desentralisasi   dan otonomi   berkaitan   dengan   erat   dengan permasalahan   pemberdayaan   dalam   artian memberikan   kekuasaan   dan   kewenangan kepada   masyarakat   daerah   untuk berpartisipasi   di   dalam   pengambilan keputusan akan kepentingan di daerahnya.
Isu   otonomi   daerah   adalah   isu   sentral yang   masih   relevan   dan   actual   setelah berlakunya undang-undang yang
mengaturnya.   Isu   tersebut   lebih menitikberatkan   akan   permasalahan kebijakan orde baru yang sangat sentralistik dengan dominannya pemerintah pusat dalam mengintervensi   daerah.   Sejalan   dengan   ini, Ryass   Rasyid   (1997:   8)   mengemukakan paradigma pemerintahan dewasa ini berubah dengan   pesat   dan   terdapat   5   (lima)   pokok akan perubahan tersebut, diantaranya adalah:
a. Sentralisasi   ke   desentralisasi   di   dalam perencanaan pembangunan
b. Pemerintahan besar menuju pemerintahan kecil
c. Peningkatan   pajak   kepada   penuntunan pajak
d. Privatisasi pelayanan, dan
e. Terciptanya social capital ke individual capital Pandangan   diatas  merupakan  langkah  di dalam   mengantisipasi   atau   menyikapi   akan
sebuah   perubahan   (globalisasi   dan demokratisasi) yang melenda kawasan dunia, maka terhadap kekuatan tersebut bagi Negara yang   terbentuk   kesatuan   maupun   federal dapat   menjawabnya   sebagai   wujud desentralisasi.

## 2. Prinsip Pemekaran Wilayah
Perkembangan   wilayah   biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di   suatu   daerah   untuk   tumbuh   dan berkembang   dari   segi   ekonomi,   politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis.   Berkembangnya   suatu   wilayah dapat   dilihat   dari   rasio   luas   wilayah terbangun (built-up area) terhadap total luas wilayah.   Kondisi   ini   dapat   dilihat   dari semakin   rapatnya   jaringan   jalan,   semakin meluasnya   wilayah   perkantoran   dan perdagangan, semakin menyebarnya wilayah pemukiman   dengan   kepadatan   penduduk yang   tinggi   serta   terwujuddnya   secara signfikan   terhadap   peluang   kerja   yang   di dapatkan masyarakatnya.
Berkembangnya   wilayah   administratif yang   berbatasan   dengan   kota   kota   besar menjadi   cikal   bakal   terbentuknya   Daerah Otonom Baru (DOB) dari pemekaran daerah induknya.   Semestinya,   proses   seperti   inilah yang  menjadi acuan dasar pemerintah pusat di   dalam   merekomendasikan   hasil   Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia.
Sebuah daerah yang sudah layak menjadi daerah   otonom,   harus   ditandai   dengan memiliki   potensi   ekonomi   yang   memenuhi syarat bagi kehidupan warganya, untuk dapat tumbuh   dan   berkembang.   Secara   perlahan tapi   pasti,   tanpa   menimbulkan   beban keuangan   negara,   wilayah   tersebut   akan berkembang sesuai mekanisme pasar.
Menurut   Anonim   (2012)   apapun alasannya,   pemekaran   daerah   harus mengutamakan   serta   mengedepankan kesejahteraan   rakyat.   Alasan-alasan pemekaran wilayah adalah :
a. Alasan   mendekatkan   pelayanan   kepada masyarakat.
Hal   ini   dijadikan   alasan   utama   karena adanya   kendala   geografis,   infrastruktur dan sarana perhubungan yang minim.
b. Alasan historis.
Pemekaran   suatu   daerah   dilakukan karena   alasan   sejarah,   yaitu   bahwa daerah   hasil   pemekaran   memiliki   nilai historis tertentu.
c. Alasan kultural atau budaya (etnis). Pemekaran   daerah   terjadi   karena menganggap   adanya   perbedaan   budaya

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Oktober – Desember 2015 ISSN : 2252-5270 Volume 4 No. 4 antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya.
d. Alasan ekonomi. Pemekaran   daerah   diharapkan   dapat mempercepat pembangunan di daerah.
e. Alasan anggaran. Pemekaran   daerah   dilakukan   untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah. Sebagaimana   diketahui   daerah   yang dimekarkan akan mendapatkan anggaran dari   daerah   induk   selama   3   tahun   dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat (DAU dan DAK).
f. Alasan keadilan. Pemekaran   dijadikan   alasan   untuk mendapatkan   keadilan.   Artinya, pemekaran   daerah   diharapkan   akan menciptakan   keadilan   dalam   hal pengisian jabatan pubik dan pemerataan pembangunan.
3. Dampak   Pemekaran   Wilayah terhadap   Pembangunan   yang Keberlanjutan di Daerah
Rumusan  dari   regulasi  yang   ada   selama ini   memiliki   tujuan   yang   baik   bagi kesejahterann masyarakat, dimana kebijakan pemekaran   daerah   telah   banyak   dituangkan dalam berbagai kebijakan-kebijakan yang ada selama   ini,   baik   dalam   Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah.
Khalid   (2012)   menyatakan   bahwa pemekaran wilayah  dapat berimplikasi pada segala   aspek   kehidupan.   Dampak-dampak pemekaran wilayah  meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Dampak Sosio, Politik dan Kultural Dari dimensi sosial, politik dan kultural, bisa dikatakan bahwa pemekaran daerah mempunyai   beberapa   implikasi   positif, seperti   pengakuan   sosial,   politik   dan kultural   terhadap   masyarakat   daerah. Melalui   kebijakan   pemekaran,   sebuah entitas   masyarakat   yang   mempunyai sejarah  kohesivitas  dan kebesaran   yang panjang,   kemudian   memperoleh pengakuan   setelah   dimekarkan   sebagai daerah   otonom   baru.   Pengakuan   ini memberikan   kontribusi   positif   terhadap kepuasan   masyarakat,   dukungan   daerah terhadap   pemerintah   nasional,   serta manajemen konflik antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Namun kebijakan pemekaran juga dapat memicu konflik antar masyarakat, antar pemerintah daerah yang pada gilirannya juga   menimbulkan   masalah   konflik horisontal   dalam   masyarakat.   Sengketa
antara  pemerintah daerah  induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, juga sering   berimplikasi   pada   ketegangan antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
b. Dampak pada Pelayanan Publik
Dari   dimensi   pelayanan   publik, pemekaran  daerah  memperpendek  jarak geografis   antara   pemukiman   penduduk dengan   sentra   pelayanan,   terutama ibukota pemerintahan daerah. Pemekaran juga   mempersempit   rentang   kendali antara   pemerintah   daerah   dengan   unit pemerintahan   di   bawahnya.   Pemekaran juga memungkinkan untuk
menghadirkan   jenis-jenis   pelayanan baru,   seperti   pelayanan   listrik,   telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran. Namun   pemekaran   juga   dapat menimbulkan   implikasi   negatif   bagi pelayanan   publik,   terutama   pada   skala nasional, terkait dengan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang berkurang. Hal   ini   disebabkan   adanya   kebutuhan belanja   aparat   dan   infrastruktur pemerintahan   lainnya   yang   bertambah dalam   jumlah   yang   signifikan   sejalan dengan   pembentukan   DPRD   dan birokrasi   di   daerah   hasil   pemekaran. Namun,   kalau   dilihat   dari   kepentingan daerah semata, pemekaran bisa jadi tetap menguntungkan,   karena   daerah   hasil pemekaran   akan   memperoleh   alokasi DAU   dalam   posisinya   sebagai   daerah otonom baru.
c. Dampak bagi Pembangunan Ekonomi Pasca   terbentuknya   Daerah   Otonomi Baru (DOB) terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru diberi status sebagai daerah   otonom   dengan   pemerintahan sendiri.   Bukan   hanya   infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur   fisik   yang   menyertainya, seperti   infrastruktur   jalan,   transportasi, komunikasi   dan   sejenisnya.   Selain   itu, kehadiran   pemerintah   daerah   otonom baru   juga   memungkinkan   lahirnya infrastruktur   kebijakan   pembangunan ekonomi   yang   dikeluarkan   oleh pemerintah daerah otonom baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk   mengakselerasi   pembangunan ekonomi.

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Oktober – Desember 2015 ISSN : 2252-5270 Volume 4 No. 4 Namun,   kemungkinan   akselerasi pembangunan   ini   harus  dibayar   dengan ongkos  yang   mahal,  terutama   anggaran yang   dikeluarkan   untuk   membiayai pemerintahan   daerah,   seperti   belanja pegawai   dan   belanja   operasional pemerintahan   daerah   lainnya.   Dari   sisi teoritik,   belanja   ini   bisa   diminimalisir apabila   akselerasi   pembangunan ekonomi   daerah   bisa   dilakukan   tanpa menghadirkan   pemerintah   daerah otonom   baru   melalui   kebijakan pemekaran   daerah.   Melalui   kebijakan pembangunan   ekonomi   wilayah   yang menjangkau   seluruh  wilayah,   akselerasi pembangunan ekonomi tetap
dimungkinkan   untuk   dilakukan   dengan harga yang murah. Namun,   dalam   perspektif   masyarakat daerah, selama ini tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pemerintah nasional akan   melakukannya   tanpa   kehadiran pemerintah daerah otonom.
d. Dampak   pada   Pertahanan,   Keamanan dan Integrasi Nasional
Pembentukan   DOB   bagi   beberapa masyarakat   pedalaman   dan   masyarakat di   wilayah   perbatasan   dengan   negara lain, merupakan isu politik nasional yang penting.   Bagi  masyarakat  tersebut,  bisa jadi   mereka   tidak   pernah   melihat   dan merasakan   kehadiran   'Indonesia',   baik dalam   bentuk   simbol   pemerintahan, politisi,   birokrasi   dan   bahkan   kantor pemerintah. Bahkan, di beberapa daerah seperti   di   pedalaman   Papua,   kehadiran 'Indonesia'   terutama   ditandai   dengan kehadiran   tentara   atas   nama pengendalian terhadap gerakan separatis. Pemekaran   daerah   otonom,   oleh karenanya,   bisa   memperbaiki   penangan politik   nasional   di   daerah   melalui peningkatan   dukungan   terhadap pemerintah   nasional   dan   menghadirkan pemerintah pada level yang lebih bawah. Akan   tetapi,   kehadiran   pemerintahan DOB   ini   harus   dibayar   dengan   ongkos ekonomi   yang   mahal,   terutama   dalam bentuk   belanja   aparat   dan   operasional lainnya.   Selain   itu,   seringkali   ongkos politiknya   juga   bisa   sangat   mahal, apabila   pengelolaan   politik   selama proses   dan  pasca  pemekaran  tidak  bisa dilakukan   dengan   baik.   Sebagaimana terbukti   pada   beberapa   daerah   hasil pemekaran,   ketidak   mampuan   untuk membangun   inklusifitas   politik   antar
kelompok
dalam
masyarakat mengakibatkan   munculnya   tuntutan untuk memekarkan lagi daerah yang baru saja mekar.Untuk mempersiapkan upaya pemekaran   ini,   proses   pemekaran   unit pemerintahan   terbawah,   seperti   desa untuk   pemekaran   kabupaten   dan pemekaran kabupaten untuk
mempersiapkan   pemekaran   provinsi, merupakan   masalah   baru   yang   perlu untuk diperhatikan.
4. Hasil Studi Pemekaran di Indonesia Secara umum terdapat perbedaan persepsi antara   pemerintah   pusat   dan   pemerintah daerah.   Pemerintah   pusat,   ketika merumuskan   PP   129/2000   berkeinginan untuk   mencari   daerah   otonom   baru   yang dapat berdiri sendiri dan mandiri. Di sisi lain, ternyata   pemerintah   daerah   memiliki pendapat   yang   berbeda.   Pemerintah   daerah melihat   pemekaran   wilayah   sebagai   upaya untuk secara cepat  keluar dari keterpurukan (David Jackson et.al., 2008 dalam Antonius Tarigan, 2010).
Beberapa   alasan   yang   mendorong pemisahan diri suatu daerah atau pemekaran wilayah yaitu (Antonius Tarigan, 2010): a. Preference   for   homogenenity (kesamaan   kelompok   (SARA))   atau historical   etnic memungkinkan   ikatan sosial dalam satu etnik yang sama perlu diwujudkan   dalam   satu   wilayah   yang sama pula.
b. Fiscal   spoil (insentif   fiskal untuk   memekarkan   diri,   dapat   dari DAU/DAK),adanya   jaminan   dana transfer,   khususnya   Dana   Alokasi Umum,   dari   pemerintah   pusat   ke pemerintah   daerah   menghasilkan keyakinan   bahwa   daerah   tersebut   akan dibiayai.
c. Bureaucratic   and   political rent   seeking (alasan   politik,   dan   untuk mencari   jabatan   penting/mobilitas vertikal). Alasan politik dimana dengan adanya wilayah baru akan memunculkan wilayah  kekuasan politik baru sehingga aspirasi   politik   masyarakat   jauh   lebih dekat.   Pada   level   daerah   tentu   saja kesempatan   tersebut   akan   muncul melalui   kekuasaan   eksekutif   maupun legislatif.
d.
Administratif   dispersion, mengatasi rentang kendali
pemerintahan. Alasan   ini   semakin  kuat mengingat   daerah-daerah   pemekaran merupakan   daerah   yang   cukup   luas

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Oktober – Desember 2015 ISSN : 2252-5270 Volume 4 No. 4
sementara   pusat   pemerintahan   dan pelayanan masyarakat sulit di jangkau. Berdasarkan   hasil   penelitian   terdahulu mengenai  dampak pemekaran  wilayah  yang dilakukan   oleh   BRiDGE   Bappenas bekerjasama   dengan   UNDP,   yang   mana kajian dilakukan untuk mengevaluasi kondisi umum pada saat sebelum pemekaran (tahun 1999),   dan   ternyata   kondisi   daerah pemekaran tidak jauh berbeda dengan daerah kontrol.   Namun   setelah   terjadi   pemekaran daerah pada periode 2001-2005, posisi daerah DOB   jauh   tertinggal   dari   daerah   induk maupun daerah kontrol.
Pada   aspek   perekonomian,   berdasarkan indikator   yang   telah   diteliti,   terdapat   dua masalah   utama   yang   dapat   diidentifikasi menjadi faktor penyebab ketidakseimbangan perekonomian   pada   DOB   yaitu   pembagian potensi   ekonomi   tidak   merata   dan   beban penduduk   miskin   lebih   tinggi.   Pada   aspek pelayanan   publik,   belum   optimalnya pelayanan   di   daerah   pemekaran   disebabkan oleh   sejumlah   permasalahan   diantaranya adalah   tidak   efektifnya   penggunaan   dana, tidak tersedianya tenaga layanan publik, dan belum   optimalnya   pemanfaatan   pelayanan publik.
Secara   keseluruhan   kinerja   keuangan daerah   pemekaran   tampak   lebih   rendah dibandingkan   daerah   kontrol,   disebabkan oleh sejumlah permasalahan dalam keuangan daerah   diantaranya   adalah   ketergantungan fiskal, optimalisasi pendapatan dan kontribusi ekonomi   yang   rendah,   serta   porsi   alokasi belanja   modal  dari  pemerintah  daerah  yang rendah.
Sedangkan   hasil   evaluasi   pemekaran wilayah   yang   dilakukan   Darmawan   dkk (2008)   menunjukkan   bahwa   dari   aspek kinerja perekonomian daerah ditemukan dua masalah   utama   yang   dapat   diidentifikasi yaitu: pembagian potensi ekonomi yang tidak merata,   dan   beban   penduduk   miskin   yang lebih tinggi. Dari sisi pertumbuhan ekonomi hasil   studi   menunjukkan   bahwa   daerah
otonom   baru   lebih   fluktuatif   dibandingkan daerah   induk   yang   relatif   stabil   dan meningkat.   Diketahui   bahwa   daerah pemekaran telah melakukan upaya perbaikan kinerja   perekonomian,   namun   karena   masa transisi   membutuhkan   proses,   maka   belum semua potensi ekonomi dapat digerakkan.
Adapun dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan   kesejahteraan   masyarakat   di daerah   DOB   belum   dapat   mengejar ketertinggalan   Daerah   Induk   meskipun kesejahteraan DOB telah relatif sama dengan daerah-daerah   kabupaten   lainnya.   Dari   sisi ekonomi,   ketertinggalan   DOB   terhadap Daerah   Induk   maupun   daerah   lainnya   pada umumnya   disebabkan   keterbatasan   sumber daya   alam   dan   sumber   daya   manusia   yang tersedia,   selain   dukungan   pemerintah   yang belum   maksimal   dalam   mendukung bergeraknya  perekonomian melalui investasi publik.

## 5. Kerangka Pikir
Gambar 1. Kerangka Pikir
Kebijakan Desentralisasi Kewenangan Pembangunan Daerah menjadi Tanggungjawab Pemerintahan Lokal Mendekatkan
Pelayanan Kepada Masyarakat Tujuan Desentralisasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dan Daya Saing antar Daerah Fenomena
yang berkembang  di  dalam    isu otonomi  daerah    dengan  di dasari oleh berbagai alasan yang  melatar  belakangi  isu pemekaran wilayah
Pemekaran Wilayah Alasan  Kesamaan  Kelompok Etnis Alasan Fiscal Spoil
Alasan  Politis  untuk  mencari Jabatan Penting/ Mobilitas
Vertikal
Alasan Administratif Dispersion Tujuan Pemekaran Wilayah Meningkatkan Kesejahteraan
Percepatan  Pelaksanaan Pembangunan Perekonomian Daerah Peningkatan  Pelayanan Kepada Masyarakat Percepatan  di  dalam Pengelolaan Potensi Daerah Dampak Pemekaran Wilayah di dalam Peningkatan Kinerja Pembangunan

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Oktober – Desember 2015

## C. Metode Penelitian
1.  Jenis Penelitian Penelitian ini  menggunakan  pendekatan kualitatif deskriptif, dimana sifat penelitian ini masih mencari-cari atau merupakan suatu langkah   awal   dari   penjajakan   secara mendalam terhadap fenomena yang dihadapi (Puji Purnomo, 1994).
Berdasarkan penjelasan diatas mengenai jenis   penelitian   ini,   maka   penelitian   yang melekat   akan   pendekatan   pada   studi kebijakan   ini   dengan   cara   mengkuti   alur logika induktif.
Sehubungan   dengan   logika   berpikir induktif seperti yang telah dijelaskan diatas, maka   penelitian   ini   sangat   relevan   dengan pendekatan   kualitatif   (Singarimbun   dan Effendi, 1995: 3) 2.  Lokasi Penelitian Pemilihan   lokasi   penelitian   ini   di Kabupaten   Bengkulu   Tengah,   karena kabupaten   tersebut   merupakan   kabupaten termuda   yang   baru   di   mekarkan   pada
kabupaten   induknya   yaitu   Kabupaten Bengkulu   Utara.   Hal   yang   menarik   untuk diteliti   di   lokasi   ini   adalah   dengan terdapatnya kemudahan akses peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang masih sangat   hangat   mengenai   proses keberlangsungannya   pemekaran   wilayah   di Kabupaten Bengkulu Tengah.
3.  Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data menggunakan data   sekunder   berupa   studi   dokumnetasi yang bersumber dari data BPS berupa buku saku   Kabupaten   Bengkulu   Tengah   dalam Angka   dari   tahun   2012-2014   untuk mendapatkan data akurat dari kurun waktu 2011-2013.   Data   statistik   yang   di   dapat untuk   mengetahui   hal   yang   mengenai perkembangan Kabupaten Bengkulu Tengah dari aspek ekonomi, pelayanan publik serta keuangan daerah.
Selain itu pula dilakukannya wawancara untuk   mengetahui   gambaran   mengenai upaya   yang   dilakukan   pemerintah   daerah

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Oktober – Desember 2015 ISSN : 2252-5270
Volume 4 No. 4
Kabupaten   Bengkulu   Tengah   dalam pembangunan daerah. 4.  Teknik Analisis Data
Analisis   data   yang   digunakan   dalam penelitian   ini   adalah   teknik   analisis deskriptif,   dimana   analisis   yang   dilakukan untuk   dapat   menjelaskan   kondisi perkembangan   yang   terjadi   di   Kabupaten Bengkulu   Tengah   berdasarkan   aspek-aspek yang telah ditentukan.
Selanjutnya   data   dikelompokkan   agar lebih   mudah   dalam   menyaring   mana   data yang   dibutuhkan   dan   mana   yang   tidak. Setelah   dikelompokkan,   data   tersebut penulis   jabarkan   dengan   bentuk   teks   agar lebih   dimengerti.   Setelah   itu,   penulis menarik   kesimpulan   dari   data   tersebut, sehingga   dapat   menjawab   pokok   masalah penelitian.   Untuk   menganalisa   berbagai fenomena   di   lapangan,   langkah-langkah yang dilakukan adalah:
a. Pengumpulan   informasi   melalui wawancara,   observasi   langsung   dan dokumentasi;
b. Reduksi   data.   merupakan   proses pemilihan,   pemusatan   perhatian   pada penyederhanaan,   transformasi   data kasar   yang   muncul   dari   catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih   informasi   mana   yang   sesuai dan   tidak   sesuai   dengan   masalah penelitian.
c. Penyajian   data,   setelah   data   direduksi, langkah   analisis   selanjutnya   adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan   agar   data   hasil   reduksi terorganisasikan,   tersusun   dalam   pola hubungan,   sehingga   makin   mudah dipahami.   Penyajian   data   dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada   langkah   ini,   peneliti   berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi   informasi   yang   dapat disimpulkan   dan   memiliki   makna tertentu.   Prosesnya   dapat   dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan   antar   fenomena   untuk memaknai apa yang sebenarnya  terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai   tujuan   penelitian.   Display data yang baik merupakan satu langkah penting   menuju   tercapainya   analisis kualitatif yang valid dan handal.
d. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang   dilakukan   secara   cermat   dengan melakukan   verifiksi   berupa   tinjauan ulang   pada   catatan-catatan   lapangan, sehingga   data-data   yang   ada   teruji validitasnya (Sugiono: 2005).
Adapun   komponen   analisis   dampak pemekaran   wilayah   terhadap   kinerja pembangunan   di   Kabupaten   Bengkulu Tengah dapat dijabarkan berdasarkan uraian pada table berikut:
Tabel 1. Komponen Analisis Dampak Pemekaran Wilayah terhadap kinerja pembangunan
di Kabupaten Bengkulu Tengah No Atribut Komponen Dampak   Pemekaran   Terhadap  Pertumbuhan   Ekonomi   Daerah   di   Kabupaten   Bengkulu Tengah 1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah a. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah b. Peningkatan pendapatan per-kapita
Dampak Pemekaran Terhadap Kondisi Pelayanan Publik di Kabupaten Bengkulu Tengah
1. Pelayanan Pendidikan a. Tingkat pelayanan  sarana pendidikan b. Tingkat pelayanan tenaga pendidik 2. Pelayanan Kesehatan a. Tingkat pelayanan  sarana kesehatan b. Tingkat pelayanan tenaga medis
Dampak Pemekaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah
1. Penerimaan a. PAD b. Tingkat kemandirian 2. Belanja a. Alokasi belanja
5. Validitas Data
Untuk   menjamin   validitas   data, penelitian   ini   menggunakan   2   jenis triangulasi,   yaitu   triangulasi   data   dan triangulasi   sumber.     Dalam   penelitian   ini peneliti melakukan “cross check” terhadap
data   yang   dikumpulkan   dari   sumber   yang berbeda, yaitu informan, catatan lapang dan dokumen.     Selain   itu,   peneliti   juga menggunakan metode yang berbeda seperti indpeth-interview .     Dengan   demikian validitas data diharapkan bisa terjamin.

## MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK Oktober – Desember 2015 ISSN : 2252-5270
Volume 4 No. 4
D.  Hasil Analisis 1. Pertumbuhan   Ekonomi   Daerah   di

## Kabupaten Bengkulu Tengah
Pertumbuhan   sebuah   ekonomi   daerah merupakan salah satu indikator yang sangat penting   di   dalam   melakukan   analisis terhadap   pembangunan   ekonomi   yang terjadi   pada   suatu   wilayah.   Pertumbuhan ekonomi   menunjukkan   sejauh   mana aktivitas   perekonomian   akan   menghasilkan tambahan   pendapatan   masyarakat   pada periode   tertentu.   Oleh   karenanya,   aktivitas perekonomian   adalah   suatu   proses penggunaan   factor   produksi   untuk menghasilkan   ouput,   mak   proses   ini   pada gilirannya   akan   menghasilkan   balas   jasa terhadap factor produksi yang dimiliki oleh masyarakat.
Untuk menghitung tingkat  pertumbuhan ekonomi, data PDRB yang digunakan adalah data PDRB atas dasar harga konstan 2000. Dengan menggunakan data atas dasar harga konstan, maka pertumbuhan PDRB semata- mata   hanya   mencerminkan   pertumbuhan output yang  dihasilkan perekonomian pada periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten   Bengkulu   Tengah   sejak   tahun 2011 sebesar 6,13 persen.
PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai   tambah   yang   dihasilkan   oleh   seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan   jumlah   nilai   barang   dan   jasa akhir   yang   dihasilkan   oleh   seluruh   unit ekonomi.   PDRB   atas   dasar   harga   berlaku menggambarkan   nilai   tambah   barang   dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku   pada   satu   tahun   tertentu   sebagai dasar. Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2000, hal ini tentu mencerminkan struktur ekonomi terkini.
Sektor pertanian memiliki peranan yang cukup   besar   dalam   perekonomian Kabupaten   Bengkulu   Tengah.   Agar   sektor pertanian   dapat   menjadi   kekuatan perekonomian,   perlu   dilakukan   revitalisasi sehingga   mampu   menciptakan   lapangan kerja   dan   usaha   bagi   penduduk   pedesaan, meningkatkan   pendapatan   melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah serta   untuk   mengurangi   kemiskinan. Revitalisasi pertanian dapat dilakukan antara lain   melalui   reformasi   agraria   sehingga memiliki   langkah-langkah   mendasar   yang kuat dan bervisi jangka panjang.
Sektor   pertambangan   dan   penggalian pada tahun 2011 tumbuh 7,52 persen. Sektor tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, namun sampai saat ini pendayagunaannya   masih   belum   optimal karena   belum   banyak   investor   dalam   dan luar   negeri   menanamkan   modalnya   di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam bidang ekonomi, pembangunan berbasis sumberdaya   alam   seperti   pada   sektor pertambangan   dan   penggalian   apabila dikelola   secara   optimal,   akan   mampu menghasilkan keunggulan kompetitif berupa devisa dari ekspor ke luar negeri.
Sektor   industri   pengolahan   pada   tahun 2011 tumbuh 1,39 persen, sektor listrik gas dan air tumbuh 3,91 persen, sektor bangunan tumbuh   5,33   persen,   sektor   perdagangan, hotel   dan   restoran   tumbuh   5,94   persen, sektor   pengangkutan   dan   komunikasi tumbuh   9,69   persen,   sektor   keuangan, persewaan dan jasa perusahaan tumbuh 8,43 persen yang diikuti oleh pertumbuhan sektor jasa-jasa   sebesar   7,63   persen.   Kenyataan menunjukkan   bahwa   distribusi   sumberdaya alam dan tenaga kerja antar wilayah masih sangat   bervariasi.   Fenomena   tersebut indikasinya   terlihat   pada   perbedaan   laju pertumbuhan antar sektor dalam kehidupan ekonomi masyarakat Bengkulu Tengah.
Salah   satu   faktor   yang   mempengaruhi laju   pertumbuhan   ekonomi   suatu   wilayah yaitu  tingkat  investasi   di   wilayah  tersebut. Penentuan   arah   investasi   dalam   proses produksi   untuk   meningkatkan   kegiatan ekonomi   baik   yang   dilakukan   oleh   publik maupun swasta, pada umumnya dihadapkan pada masalah apa ( what ), bagaimana ( how ), di mana ( where ) dan kepada siapa ( to whom ) suatu   kegiatan   produksi   harus   dijalankan agar tercapai efisiensi yang optimal.
Upaya   peningkatan   investasi   dapat dilakukan   dengan   mengurangi   hambatan- hambatan   terhadap   investasi   seperti penyederhanaan   perizinan,   mengurangi tumpang   tindih   kebijakan   antara   pusat, daerah   dan   antar   sektor-sektor   serta penyediaan infrastruktur.
Partisipasi masyarakat Bengkulu Tengah dalam pembangunan ekonomi cukup tinggi, namun karena keterbatasan kemampuan dan ketrampilan   serta   perilaku   ekonomi masyarakat   yang   belum   mampu menggerakkan   roda   perekonomian   sesuai dengan tuntutan, sehingga PDRB per kapita masing-masing   penduduk   relatif   rendah. Pelaku   ekonomi   di   daerah   ini   pada

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Oktober – Desember 2015 ISSN : 2252-5270 Volume 4 No. 4
umumnya   memiliki   profil   usaha   kecil   dan menengah, manajemen tradisional, orientasi kedalam,   penggunaan   teknologi   sederhana, bergerak di sektor riil dan masih berorientasi pada penanganan proyek-proyek
pemerintah.
Kebijakan   dan   program   pembangunan ekonomi Kabupaten Bengkulu Tengah perlu diarahkan   pada   peningkatan   partisipasi masyarakat   dalam   pembangunan.   Sasaran dan   kebijakan   tersebut   adalah   untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,   tersedianya   kebutuhan   akan pangan   masyarakat,   tumbuh   dan berkembangnya usaha kecil, menengah dan koperasi,   tersedianya   sumberdaya   manusia yang berkualitas, meningkatnya Pendapatan Asli   Daerah   (PAD)   dan   investasi   swasta dalam berbagai sektor ekonomi.
Perekonomian   Kabupaten   Bengkulu Tengah   pada   kuartal   tahun   2013   masih   di
dominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 34,37   persen.   Sektor   pertanian   ini   tidak hanya   berupa   pertanian   tanaman   pangan, namun   jga   mencakup   hal   yang   lainseperti tanaman perkebunan, perikanan, peternakan dan   juga   kehutanan.   Namun   kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun   sebelumnya,   meskipun   tidak signifikan pada tahun 2012 sektor pertanian menyumbang 34,64 persen.
Perekonomian   Bengkulu   Tengah   Tahun 2013   tumbuh   sebesar   6,15   persen. Perekonomian Kabupaten Bengkulu Tengah mengalami   perlambatan   dari   tahun sebelumnya seiring perlambatan
pertumbuhan   ekonomi   nasional,   dimana grafik   laju  pertumbuhan   PDRB   Kabupaten Bengkulu   Tahun   2011-2013   dapat   dilihat sebagai berikut:
Grafik 1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkulu Tengah atas dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2013 (persen)
Sumber: Data BPS, 2014
2. Kondisi   Pelayanan   Publik   di Kabupaten Bengkulu Tengah
Bidang pelayanan yang menjadi fokus di dalam   penelitian   ini   adalah   mengenai pelayanan dasar bagi masyarakat yang harus disediakan   oleh   pemerintah,   yaitu pendidikan   dan   kesehatan.   Dimana keduanya  merupakan kebutuhan dasar bagi setiap   penduduk   yang   menjadi   salah   satu ukuran kesejahteraan masyarakat.
Hingga akhir tahun 2013, di Kabupaten Bengkulu   Tengah   terdapat   109   Taman Kanak-kanak dengan 1.934 murid dan 420 orang   guru.   Kecamatan   Pagar   Jati   dan Pematang   Tiga   masing-masing   hanya
memiliki 2 TK, sedangkan  Pondok Kelapa telah   memiliki   cukup   banyak   TK,   yaitu31 TK. Jika dilihat rasio guru dan murid, rata- rata guru TK di Bengkulu Tengah mengajar 4 orang murid. Terdapat 91 SD Negeri yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkulu   Tengah.   Jumlah   murid   SD   di Kebupaten Bengkulu Tengah adalah 10.829 yang diasuh oleh 736 guru. Satu orang guru rata-rata mengajar 14 orang murid.
Pendidikan   9   tahun   mengharuskan penduduk   menempuh   pendidikan   minimal sampai dengan tingkat SLTP. Di Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat 32 SLTP. Setiap kecamatan   telah   memiliki   setidaknya   2

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Oktober – Desember 2015 ISSN : 2252-5270 Volume 4 No. 4 SLTP guna memudahkan penduduk usia 12-
15 tahun menuntaskan wajib belajar 9 tahun. 4.792   murid   telah   tercatat   sebagai   siswa SLTP   di   Bengkulu   Tengah.   Berkurang   45 persen dari jumlah murid tahun sebelumnya yang   berjumlah4681.   Murid-murid   ini diasuh  oleh  439 orang  guru.  Rasio murid- guru SLTP di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah   sebesar   10,92.   Pada   jenjang   yang lebih   tinggi,   yaitu   SLTA,   Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki 8 sekolah negeri dengan   2.885   murid   dan   230orang   guru. Jumlah   murid   bertambah   28,97   persen dibandingkan   tahun   sebelumnya.   Selain SLTA,   Sekolah   Menengah   Kejuruan   juga menjadi   pilihan   melanjutkan   pendidikan setalah SLTP. Terdapat 2 SMK di Kabupaten Bengkulu   Tengah,   yaitu   di   Kecamatan Pondok   Kelapa   dan   Kecamatan   Pematang Tiga.   Tahun   2013   jumlah   siswa   yang bersekolah   di   SMK   adalah   245   orang, dengan 40 orang guru yang mengajar.
Pelayanan pendidikan yang diukur diatas melalui tingkat pelayanan sekolah terhadap murid dan tingkat pelayanan guru terhadap murid. Setelah membentuk daerah otonom, Kabupaten   Bengkulu   Tengah   telah memberikan   perhatian   yang   cukup   besar pada   sektor   pendidikan,   hal   ini   sesuai dengan   Motto   Pembangunan   Kabupaten Bengkulu   Tengah   yang   berbunyi   “ Maroba Kite   Maju ”   (Marilah   Kita   Maju),   Menuju Kabupaten Bengkulu Tengah R A M I (Rapi, Aman, Makmur, dan Indah).
Sedangkan   urusan   kesehatan   di Kabupaten   Bengkulu   Tengah   telah   berdiri sebuah Rumah Sakit Umum Daerah tipe D sebagai fasilitas pengobatan bagi masyarakat Bengkulu Tengah. di setiap kecamatan telah berdiri   Pusat   Kesehatan   Masyarakat (Puskesmas)   yang   berlokasi   di   ibukota kecamatan.
Hingga tahun 2013, jumlah puskesmas di Bengkulu   Tengah   adalah   20   buah.   Guna menunjang   dan   membantu   memperluas jangkauan   dalam   ruang   lingkup   wilayah yang   lebih   kecil   didirikan   27   Pustu (Puskesmas   Pembantu).   Pustu   berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan   Puskesmas   dalam   ruang   lingkup wilayah   yang   lebih   kecil.   Tidak   semua masyarakat   di   Bengkulu   Tengah   bisa menjangkau lokasi puskesmas/pustu dengan mudah, mengingat sarana transportasi yang
belum memadai. Oleh sebab itu diadakan 19 puskesmas   keliling   dengan   sistem   jemput bola   atau   mendatangi   pasien   di desa/kelurahan secara berkala.
Jumlah   tenaga   medis   di   Kabupaten Bengkulu   Tengah   masih   sangat minim,belum   ada   dokter   spesialis   yang berpraktek. Ada sebanyak 26 dokter tersebar di seluruh kecamatan di Bengkulu Tengah. Perawat   yang   bekerja   di   Kabupaten Bengkulu   Tengah   sebanyak   287   orang, terdiri dari 86 orang perawat umum, 5 orang perawat gigi dan 196 orang bidan.
Kekurangan   tenaga   kesehatan   ini membuat   masyarakat   memanfaatkan pengobatan   alternatif.   Untuk   menolong proses   persalinan,   di   Bengkulu   Tengah terdapat   42   orang   dukun   bayi   terlatih   dan 108   orang   dukun   yang   belum   terlatih. Berikut   diuraikan   banyaknya   Dokter, Perawat   dan   Bidan   menurut   sebaran kecamatan  di  Kabupaten Bengkulu  Tengah tahun 2013.
3. Kinerja   Keuangan   Daerah   di Kabupaten Bengkulu Tengah
Kinerja   keuangan   pemerintah   daerah yang akan di analisis di dalam penelitian ini, mencakup   komposisi   APBD,   baik penerimaan   maupun   alokasi   belanja. Analisis   mengenai   penerimaan   daerah menggambarkan   sejauh   mana   penerimaan daerah dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya,   agar   dapat   menjadi   kontribusi yang berharga bagi daerah tersebut.
Adapun analisis belanja menggambarkan bagaimana   pemerintah   daerah   Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melakukan alokasi sumber   daya   untuk   aktivitas/   menunjang kinerja pembangunan daerahnya.
Apabilah   melihat   realisasi   penerimaan/ pengeluaran   dalam   anggaran   penerimaan dan   belanja   daerah   Kabupaten   Bengkulu Tengah   sebesar   Rp.   439.343.123.428, dimana dalam RAPBD Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2011, Pendapatan Asli Daerah (PAD)   hanya   menyumbang   1   persen   dari total RAPBD dan lain-lain pendapatan yang sah   sebesar   15   persen,   namun   komponen RAPBD yang paling besar yaitu kontribusi dari penerimaan dana perimbangan sebesar 84  persen.  Kondisi   tersebut   mencerminkan keuangan   pemerintah   Kabupaten   Bengkulu Tengah   sangat   tergantung   dari   pemerintah pusat.
Grafik 2. Prosentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011
Sumber: Kabupaten Benguku Tengah dalam Angka, Tahun 2012.
Dari data diatas, maka dapat dijelaskan bahwasannya  penyumbang Pendapatan Asli Daerah   (PAD)   yang   paling   besar   adalah pendapatan   lain-lain   yang   sah,   yaitu   45 persen, kemudian retribusi sebesar 36 persen dan pajak daerah 19 persen. Pada tahun 2011
Kabupaten   Bengkulu   Tengah   belum memiliki   Badan   Usaha   Miliik   Daerah   dan pengelolaan   hasil   alam   sendiri,   sehingga tidak memiliki penerimaan dari keuntungan BUMD dan pengelolaan kekayaan alamnya.
Grafik 3. Prosentase Sumber PAD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2011
Realisasi   penerimaan   dalam   Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu   Tengah   tahun   2012   sebesar   404 miliar   rupiah.   Sedangkan   pengeluaran sebesar 407,5 miliar rupiah atau mengalami defisit   anggaran   sebesar   3,5   miliar   rupiah. Dalam   RAPBD   Kabupaten   Bengkulu Tengah tahun 2012, Pendapatan Asli Daerah masih   sebesar   1  persen   dari   total   RAPBD dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 10 persen. Komponen RAPBD yang paling
besar   kontribusinya   adalah   dana perimbangan yaitu sebesar 89 persen. Hal ini Kabupaten   Bengkulu   Tengah   pada   tahun 2012 knerja keuangannya masih tergantung pada   aliran   dana   dari   pemerintah   pusat. Penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang   paling   besar   adalah   pajak,   yaitu   31 persen, kemudian lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah 61 persen, retribusi 5 persen dan pendapatan BUMD 3 persen.
Grafik 4. Proporsi Penerimaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Menurut Sumber Penerimaan
Sumber: Kabupaten Bengkulu Tengah dalam Angka 2013
Selanjutnya   realisasi   penerimaan   dalam Anggaran   Penerimaan   dan   Belanja   Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di tahun 2013 sebesar   Rp.   402.743.438.000,-   dan penegeluarannya sebesar Rp. 406.344.204.000,-   atau   masih   mengalami deficit   seperti   pada   tahun   sebelumnya sebesar Rp. 3.600.766.000,-. Dalam RAPBD tahun 2013 ini Kabupaten Bengkulu  Tengah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menyumbang   1   persen   dari   total   RAPBD. Penyumbang   PAD   yang   paling   besar   pada
tahun   2013   adalah   pajak   yang   telah menyumbang sebesar 49 persen, lalu untuk lain-lain PAD yang  sah sebesar  38 persen, retribusi   8   persen   dan   pendapatan   BUMD naik   dari   tahun   sebelumnya   menjadi   5 persen.
Adapun proporsi untuk realisasi belanja pemerintah menurut jenis belanja dari tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2. Realisasi Belanja Pemerintah Menurut Jenis Belanja di Kabupaten Bengkulu
Tengah Tahun 2011-2013 No Jenis Belanja Nilai (Rp. 000) 2011 2012 2013 1 Belanja Langsung 227.087.129,578 156.493.970 246.865.656,07 2 Belanja Tidak Langsung 211.186.514,041 209.867.741 232.024.060,96 Sumber: Data BPS yang Diolah
Secara   umum   alokasi   belanja   langsung relatif   besar,   sehingga   kinerja   keuangan Kabupaten   Bengkulu   Tengah   untuk mendukung   kinerja   pembangunan   telah berjalan dengan baik walau pada tahun 2012 mengalami   penurunan   lebih   kecil   dari Belanja Tidak Langsungnya.
Berdasarkan   proporsi   akan   alokasi belanja   daerah   di   Kabupaten   Bengkulu Tengah   dapat   disimpulkan   bahwa   tidak terdapat   indikasi   kalau   pemerintah   daerah terlalu banyak melakukan pengeluaran rutin yang sifatnya admnistratif.
Fenomena   mengenai   pemekaran   daerah yang   terjadi   di   Indonesia   saat   ini menunjukkan banyaknya pemerintah daerah yang   mengalami   kebangkrutan   ( failed ) dkarenakan   alokasi   terhadap   belanja rutinnya  sangat besar dan tidak pada nilai- nilai   yang   produktif   untuk   sebuah pembangunan.   Seringkali,   pemekaran wilayah   juga   bukan   menjadi   alat   untuk
tujuan   pembangunan   melainkan   untuk tujuan-tujuan lainnya.
Simpulan   dari   penelitian   ini menunjukkan bahwa hasil pemekaran daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah benar-benar dimanfaatkan   untuk   tujuan   pembangunan yang   lebih   baik,   mengingat   alokasi   yang besar     digunakan   untuk   kepentingan pembangunan daerah.

## E. Pembahasan
Logika   di   dalam   penetapan   kriteria pemekaran   wilayah   telah   seharusnya berkaitan   akan   besaran   populasi   dengan beban   urusan,   basis   pajak,   serta   angka prospek ekonomi yang menonjol. Selama ini pendekatan   akan   materi   pemekaran   daerah telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 yang lebih berorientasi kepada   pembentukan   daerah   baru   dengan jangkauan   pengumpulan   datanya   yang terlalu   luas,   sehingga   pada   akhirnya

## MIMBAR
JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK Oktober – Desember 2015 ISSN : 2252-5270 Volume 4 No. 4
Peraturan   Pemerintah   ini   seringkali   gagal untuk   memberikan   pendekatan   teknis   dan politik yang sesuai untuk dapat menghadapi berbagai usulan.
Adapun dampak dari pemekaran wilayah di   Kabupaten   Bengkulu   Tengah   telah berkesesuaian   dengan   tujuan   pemekaran, yaitu   dalam   hal   pembangunan   yang tercantum   pada   PP   No.   129   Tahun   2000 Tentang   Persyaratan   Pembentukan   Dan Kriteria   Pemekaran,   Penghapusan,   Dan Penggabungan   Daerah   yaitu   untuk meningkatkan   kesejahteraan   masyarakat dengan   melalui:   peningkatan   pelayanan kepada masyarakat, percepatan pelaksanaan pembangunan   perekonomian   daerah,   dan peningkatan   kinerja   keuangan   daerah sebagai   salah   satu   bentuk   dari   percepatan pengelolaan potensi daerah.
Adapun   untuk   tujuan   lain   yang   juga tercantum   dalam   peratuan   ini,   yaitu percepatan   pertumbuhan   kehidupan demokrasi,   peningkatan   keamanan   dan ketertiban, dan untuk peningkatan hubungan yang   selaras   antar   Pemerintah   Pusat   dan Daerah tidak menjadi fokus dalam penelitian ini.   Selain   itu,   pemekaran   Kabupaten Bengkulu Tengah juga dinilai sesuai dengan beberapa   tujuan   desentralisasi   berdasarkan Cheema and Rondinelli (20007), yang dapat disimpulkan untuk:
a. Sebagai   upaya   untuk   penyediaan pelayanan publik yang lebih efisien dan memperluas   jangkauan   pelayanan dengan   memberikan   tanggung   jawab kepada pemerintah daerah;
b. Untuk mempercepat pembangunan dan membuka   kebuntuan   birokrasi   yang timbul   dari   perencanaan   dan manajemen   dari   model   pemerintahan yang tersentralisasi; dan
c. Untuk   berpartisipasi   lebih   aktif   dalam perekonomian global.
Dampak   positif   yang   dicapai   oleh Kabupaten   Bengkulu   Tengah   pasca pemekaran   ditunjang   potensi   daerah   yang cukup   besar.   Dimana   peran   Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai salah satu wilayah perlintasan   yang   menghubungkan   antar kabupaten dan kota yang memberikan daya tarik   tersenidri   sebagai   pengembangan wilayah aglomerasi di Provinsi Bengkulu.

## F. Penutup
Berdasarkan   hasil   penelitian,   dapat diketahui   bahwa   pada   pertumbuhan
ekonomi,   terjadi   pertumbuhan   yang   belum terlalu signifikan pada Kabupaten Bengkulu Tengah   sebagai   daerah   otonom,   sehingga dampak pemekaran yang terjadi belum dapat diukur dengan pasti. Hal ini juga mengingat pemekaran   yang   resmi   terjadi   baru berlangsung hampir selama 6 tahun.
Sedangkan   untuk   pelayanan   publik, pasca   pemekaran   wilayah   Kabupaten Bengkulu   Tengah   mengalami   peningkatan pelayanan   publik   yang   cukup   pesat. Perhatian   pemerintah   terhadap   pelayanan publik ini pun juga besar. Oleh karena itu, dapat   disimpulkan   bahwa   dampak pemekaran   wilayah   Kabupaten   Bengkulu Tengah   terhadap   penyediaan   pelayanan publik   dinilai   baik   bagi   DOB   maupun kabupaten induk.
Kinerja   keuangan   Kabupaten   Bengkulu Tengah pasca pemekaran juga sangat  baik, hal ini dilihat dari pengelolaan penerimaan maupun   belanja.   Penerimaan   daerah   yang meningkat   sangat   pesat   menunjukkan efektifitas   kinerja   keuangan   daerah   dalam mengelola  potensi  yang  dimilikinya  sangat baik. Sebelum pemekaran, PAD yang dapat digali   dari   daerah   yang   akhirnya memisahkan diri dan membentuk Kabupaten Bengkulu   Tengah   ini   tidak   sebesar   ketika dikelola   secara   mandiri   oleh   Kabupaten Bengkulu   Utara,   maka   secara   menyeluruh, dapat   disimpulkan   bahwa   pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dinilai berhasil.
Melihat dari simpulan diatas, maka perlu kiranya   sebuah   rekomendasi   di   dalam penelitian   ini,   untuk   disampaikan   kepada seluruh pihak yang konsren dan bertanggung jawab   terhadap   pemekaran   daerah,   dengan poin-poin penting berikut:
a. Untuk   kebijakan   pemekaran   di   masa yang  akan datang, perlu dikaji dengan lebih   mendalam   mengenai   potensi daerah.   Pembangian   potensi   untuk daerah   yang   akan   memekarkan   diri harus   seimbang   dan   merata.   Hal   ini menjadi   salah   satu   kunci   keberhasilan dan   kemajuan   dari   daerah   yang   akan mekar.
b. Sedangkan   untuk   daerah   yang   relatif masih   kurang   berkembang,   dirasa bahwa pemekaran bukanlah solusi yang baik mengingat ketimpangan yang akan ditimbulkan akan semakin besar.
c. Dengan   melihat   perkembangan   yang sangat   baik,   dan   rencana pembangunannya   ke   arah   hasil

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Oktober – Desember 2015 ISSN : 2252-5270
pertanian dan pertambangan yang dapat meningkatkan arah pembangunan yang berorientasi pada perdagangan dan jasa, maka   diprediksikan   Kabupaten Bengkulu   Tengah   kedepannya   dapat membentuk   pusat   kegiatan   baru   di pinggiran   Kota   Bengkulu,   yang   mana sebagai ibukota dari Provinsi Bengkulu.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Bacaan Arianti, NN dan Cahyadinata, Indra. 2013. Kajian   Dampak   Pemekaran   Wilayah Terhadap   Kinerja   dan   Pemerataan Ekonomi   Daerah   Pesisir   di   Provinsi Bengkulu .     Laporan   Akhir   Kegiatan Penelitian.  Bengkulu: Fakultas Pertanian Unib. Cheema, S. G., & Rondinelli, D. A. 1983. Implementing   Decentralization   Policies An Introduction. In Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing   Countries .   Beverly   Hills, California: Sage Publication. Joko   Widodo.   2001. Good   Governance . Surabaya: Insan Cendekia. Koesoemahatmadja,   Mochtar.   1979. Pengantar   Ke   Sistem   Pemerintah Daerah   Di   Indonesia ,   Bandung:   Bina Cipta. Koswara, E. 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi   dan   Kamandirian   Rakyat. Jakarta: Yayasan PARIBA. Moleong,   Lexy.   2000.
Metodologi
Penelitian   Kualitatif. Bandung:   Remaja
Rosdakarya
Nawawi,   Hadari.   1992. Metode   Peneltian
Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press.
Puji,   Purnomo.   1994.
Metodologi
Penelitian. Jakarta: Bina Aksara.
Singarimbun,   Masri   dan   Sofian   Effendi. 1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES. Rasyid, Ryass. 1998. Desentralisasi dalam Rangka   Menunjang   Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Administrasi Indonesia . Jakarta: LP3ES. Tarigan   Antonius.   2010. Dampak Pemekaran Wilayah . Majalah Perencanaan Pembangunan Edisi 01: 22- 26. Website: Anonim.   2012. Enam   Alasan Pemekaran/Pembentukan Daerah Otonom . http://phylopop. com.
Khalid,   T.   M.   2012. Otonomi   Daerah:
Tujuan   Pemekaran   dan   Penggabungan Daerah . http://tengkumahesakhalid.blogspot.com. Witrianto.   2013. Profil   Provinsi   Bengkulu, Sejarah Pemerintahan . http://bengkuluprov.go.id. www.wikipedia. Org
Dokumen: Badan   Pusat   Statistik   (BPS).   2012. Kabupaten   Bengkulu   Tengah   dalam Angka   2012 .   Kerjasama   Badan   Pusat Statistik   Kabupaten   Bengkulu   Tengah dengan Badan Perencanaan Pembangunan   Daerah   Kabupaten Bengkulu Tengah.
Badan   Pusat   Statistik   (BPS).   2013. Kabupaten   Bengkulu   Tengah   dalam Angka 2013 Badan   Pusat   Statistik   (BPS).   2014. Kabupaten   Bengkulu   Tengah   dalam Angka 2014